## PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR 0508/PDT.G/2016/PA.MTR)
Mohammad Hosen Email: mohhosen66@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  discusses  the  Decision  of  the  Mataram  Religious  Court  Number 0508/Pdt.G/2016/PA.  Mtr  on  how  the  judges  resolved  the  issue  of  the  dispute  over  the murabahah  financing  contract  in  the  Mataram  Religious  Court.  In  analyzing  the  problem  the author  uses the  theories  of  Islamic  Economic  Law  as the  basis  of  the  analysis.  the  main  issues that  will  be  answered  through  this  research  include:  (1)  What  is  the  judge's  decision  in  case number 0508/Pdt.G/2016/PA. Mtr concerning the settlement of disputes in murabahah financing contracts according to the theory of Islamic Economics Law? (2) How is the judge's decision in case  number  0508/Pdt.G/2016/PA.  Mtr  concerning  the  settlement  of  disputes  in  murabahah financing contracts according to the principle of justice in Sharia Economic Law? When viewed from  the  method  of  data  collection,  this  type  of  research  includes  the  type  of  library  research because  the  data  collection  techniques  that  the  authors  chose  in  this  study  is  techniques  of collecting  data  through  the  documentation  method.  In  analyzing  the  data  the  author  uses  a comparative approach to compare the practice of banking contracts - which in this study are the problems  of  murabahah  and  musyarakah  financing  contracts  -  as  stated  in  the  decisions  of  the Mataram  Religious  Court  judges  in  accordance  with  the  contract  theory  regulated  in  sharia economic law.
The  results  of  this  study  are:  (1)  Procedure  for  settling  a  dispute  case  in  murabahah  and musyarakah  contracts  carried  out  by  the  of  judges  through  their  decision  Number 0508/Pdt.G/2016/PA.  Mtr  along  with  the  contents  of  the  decision  according  to  the  author  in accordance  with  the  rules  stipulated  in  Sharia  Economic  Law.  That  is  because  the  dispute resolution carried out by the judges is carried out based on legal rules in Sharia Economic Law, namely  the  rules  for  resolving  sharia  economic  disputes  contained  in  Law  Number  21  of  2008 concerning  Islamic  Banking  Article  55,  Law  Number  48  Year  2009  concerning  Judicial  Power Article 16 paragraph 2, Supreme Court Regulation Number 2 of 2008 concerning Compilation of Sharia  Economic  Law  Article  133,  and  DSN-MUI  Fatwa  Number  4  concerning  Murabahah, Number 8 of 2000 concerning Musyarakah Financing, and Number 47 concerning Settlement of Murabahah  Receivables  for  Customer  Can't  Pay.  (2)  Decision  of  the  judges  in  Case  Number 0508/Pdt.G/2016/PA.  Mtr  Concerning  Settlement  of  Murabahah  Financing  Contract  Disputes according to the author in accordance with the principle of justice in Sharia Economic Law.
Keywords: Contract, Murabahah, Musyarakah, Law, Sharia Economy.

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  perundang-undangan  yang  mengatur  pelaksanaan hukum  Islam  di  Peradilan  Agama  pun  mengalami  perubahan  karena  adanya  kebutuhan masyarakat  yang  semakin  kompleks.  Pada  tanggal  20  maret  2006  telah  diundangkan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama.  Dalam  Undang-Undang  tersebut,  pada  pasal  1  angka  37  dinyatakan bahwa  ketentuan  pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama diubah  menjadi:  “Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. 1
Adanya  perubahan  pada  kewenangan  baru,  yakni  memeriksa,  memutus,  serta menyelesaikan  perkara  di  bidang  ekonomi  syariah  adalah  bentuk  kewenangan  baru  yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka  37  huruf  i  dengan  penegasan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syariah  adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah, antara lain: (1) Bank  syariah;  (2)  Lembaga  keuangan  mikro  syariah;  (3)  Asuransi  syariah;  (4)  Reasuransi syariah;  (5)  Reksa  dana;  (6)  Obligasi  syariah  dan  atau  surat  berharga  berjangka  menengah syariah; (7) Sekuritas syariah; (8) Pembiayaan syariah; (9) Pegadaian syariah; (10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (11) Bisnis syariah. 2
Adapun  tugas  Pengadilan  Agama  dalam  menangani  perkara  hukum  Islam  ditegaskan dalam  pasal  49  Undang-Undang.  Dalam  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  Pengadilan  Agama memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  memeriksa,  memutus,  serta  menyelesaikan  perkara  pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Selain itu juga ditegaskan bahwa yang dimaksud  dengan  kalimat  “antara  orang-orang  yang  beragama  Islam”  dalam  pasal  49  tersebut adalah termasuk orang-orang dan atau suatu badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri  secara  sukarela  kepada  aturan-aturan  hukum  Islam.  Atas  dasar  tersebut,  untuk orang-orang yang  tidak  beragama  Islam  pun  dapat  menyelesaikan  sengketa  melalui  Pengadilan  Agama selama  ia  menundukkan  diri  dengan  suka  rela  kepada  aturan-aturan  hukum  Islam.  Selain  itu pasal  ini  juga  menjelaskan  bahwa  Pengadilan  Agama  juga  memiliki  wewenang  dalam menyelesaikan sengketa badan hukum yang didasarkan kepada hukum Islam. Jadi, badan hukum
1 Faozan Amar, Ekonomi Islam, Suatu Pengantar, (Jakarta: Uhamka Press, 2016), 5-6.
2 Abdus  Shomad, Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana,  2010), 222-223.
yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  kepada  aturan-aturan  dan  prinsip-prinsip syariah maka dapat menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama. 3
Asas  personalitas  keislaman  dalam  Pengadilan  Agama  berlandaskan  kepada  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  telah  mengalami  perluasan  pemaknaan  sehingga  mencakup beberapa subjek hukum sebagai berikut: (1) Pihak-pihak yang melakukan sengketa adalah pihak- pihak  yang  beragama  Islam;  (2)  Pihak-pihak  yang  bersengketa  merupakan  orang-orang  atau badan  hukum  yang  secara  suka  rela  menundukkan  diri  kepada  aturan-aturan  hukum  Islam;  (3) Hubungan  hukum  yang  melandasi  keperdataan  pihak-pihak  tersebut  menjadi  cakupan  hukum Islam;  dan  (4)  Perkara-perkara  yang  disengketakan  termasuk  dalam  bidang  pernikahan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah, zakat, shodaqah, infaq, dan ekonomi syariah. 4
Atas  dasar  adanya  perubahan  Undang-Undang  tersebut  hakim  tidak  berhak  menolak perkara-perkara  ekonomi  syariah  yang  diajukan  penyelesaiannya  kepada  Pengadilan  Agama, dengan alasan apapun, termasuk dengan alasan belum adanya ketentuan dalam Undang-Undang yang  mengaturnya.  Dalam  hal  belum  adanya  ketentuan  Undang-Undang  yang  mengatur penyelesaian  masalah  ekonomi  syariah,  hakim  diwajibkan  untuk  menciptakan  hukum  demi mengisi  kekosongan  hukum  terkaitan  dengan  persoalan-persoalan  baru  yang  timbul  dalam ekonomi syariah.
Salah  satu  permasalahan  sengketa  ekonomi  syariah  yang  mana  penyelesaian  merupakan bagian  dari  wewenang  Pengadilan  Agama  adalah  masalah  sengketa  akad  pembiayaan murabahah.  Murabahah  sendiri  merupakan  salah  satu  bagian  dari  bentuk-bentuk  jual  beli  yang dihalalkan oleh syariah Islam. Dalam fiqh muamalah, murabahah merupakan bagian dari macam jual beli yang dibedakan dalam kelompok jual beli berdasarkan harga atau ukurannya. Pengertian murabahah  sendiri  didefinisikan  oleh  ulama  dengan  beberapa  redaksi  yang  berbeda,  meskipun serupa dari sisi maknanya.  Di antara definisi murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan  penjual  memberikan  informasi  kepada  pembeli  tentang  biaya-biaya  yang dikeluarkan  untuk  mendapatkan  komoditas  atau  harga  pokok  pembelian  dan  ditambah  profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. 5
3 Ibid.
4 Definisi tentang Hukum ekonomi syariah sangat beragam, dan salah satunya adalah “Seperangkat norma-norma yang mengatur tentang aktivitas ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah.” Lihat Panji Adam, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah . ( Jakarta: Amzah, 2018), 8.
5 Islami Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer , (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 91.
Adalah Pengadilan Agama Mataram, telah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara  sengketa  akad  pembiayaan  murabahah  dan  telah  menjatuhkan  putusan  Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr,  dalam  perkara  antara  Suharyono,  seorang  laki-laki  berusia  50  tahun sebagai  penggugat  dengan  PT.  Bank  BRI  Syariah  Kantor  Cabang  Mataram,  yang  beralamat  di Jalan  Pejanggik  Nomor  103  Cakranegara,  Kota  Mataram,  Nusa  Tenggara  Barat.  Dari  kasus sengketa tersebut penulis mencatat beberapa permasalahan dalam putusan majelis hakim Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr, yang menurut penulis tampak tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum ekonomi syariah.
Karena  itu  dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  melihat  sejauh  mana  teori-teori  hukum ekonomi  syariah  diterapkan  dalam  putusan-putusan  hakim  yang  mengadili  perkara  ekonomi syariah. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat sejauh mana teori-teori dalam hukum  ekonomi  syariah  dapat  memberikan  solusi  hukum  terhadap  permasalahan-permasalahan yang  disengketakan  dalam  ranah  hukum.  Penelitian  ini  dibatasi  agar  terfokus  pada  beberapa rumusan  masalah  sebagai  berikut :  (1)  Bagaimana  putusan  hakim  dalam  perkara  nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr  tentang  penyelesaian  sengketa  akad  pembiayaan  murabahah  menurut teori  Hukum  Ekonomi  Syariah?  (2)  Bagaimana  putusan  hakim  dalam  perkara  nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr  tentang  penyelesaian  sengketa  akad  pembiayaan  murabahah  menurut prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Karena  seperti yang  dimaklumi  bahwa  tujuan  dan  kegunaan  studi  kepustakaan  ialah  untuk  memecahkan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam topic penelitian berdasarkan kajian dan telaah atas data-data kepustakaan. Karena  itu penelitian kepustakaan  memerlukan data-data yang telah dihasilkan  oleh  peneliti-peneliti  sebelumnya,  hal  tersebut  dimaksudkan  agar  peneliti  lebih  siap dengan  pengetahuan  yang  lebih  dalam  dan  lengkap. 6 Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif  karena  dalam  penelitian  ini  penulis  akan  memfokuskan  pembahasan  pada fakta  hukum  berupa  putusan  hakim  tentang  sengketa  akad  pembiayaan  murabahah  yanng kemudian  akan  diteruskan  dengan  kajian  analisis  komparatif  antara  putusan  hakim  yang dimaksud dengan teori-teori dan prinsip hukum ekonomi syariah.
6 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), 112-113.
Dalam  penelitian  ini  sumber  data  primer  yang  akan  digunakan  diantaranya  adalah:  (1) Putusan hakim Pengadilan Agama Mataram dalam perkara Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr. (2) Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Akad Murabahah. (3) Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun  2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah.  (4)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 21 Tahun 2008 Tentang  Perbankan Syariah. (5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  penulis  pilih  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik pengumpulan  data  melalui  metode  dokumentasi.  Apabila  merujuk  kepada  pendapat  Arikunto, teknik  pengumpulan  data  dengan  model  dokumentasi  adalah  suatu  keguatan  mencari  data-data mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berhubungan  dengan  tema  penelitian  yang  dapat  berupa catatan, transkrip,  surat,  majalah,  notulen  rapat,  buku,  agenda,  dan  sebagainya. 7 Di  samping  itu teknik pengumpulan data dapat pula dilakukan melalui  media elektronik atau media sosial yang pada masa sekarang ini telah berkembang pesat seperti situs-situs atau website, blog pribadi, dan lainnya.
Setelah  pengumpulan  dan  verifikasi  data  dilakukan,  maka  langkah  selanjutnya  adalah analisis  data.  Metode  analisis  data  yang  hendak  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode analisis  data  komparatif,  yaitu  suatu  metode  analisis  data  hasil  penelitian  dengan  cara mengaitkan  atau  melihat  kesesuaian  dan  ketidaksesuain  antara  putusan  hakim  tentang  sengketa akad  pembiayaan  murabahah  dan  musyarakah    dengan  teori-teori  serta  prinsip  keadilan  dalam hukum ekonomi syariah.

## PEMBAHASAN

## 1. Deskripsi Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr
Persoalan  berawal  dari  gugatan  Suharyono,  seorang  laki-laki  berusia  50  tahun  (sebagai penggugat)  kepada  PT.  Bank  BRI  Syariah  Kantor  Cabang  Mataram  (sebagai  tergugat),  yang beralamat  di  Jalan  Pejanggik  Nomor  103  Cakranegara,  Kota  Mataram,  Nusa  Tenggara  Barat. Adapun  pokok  permasalahan  yang  menjadi  sengketa  antara  kedua  belah  pihak  adalah  bahwa penggugat  telah  melakukan  akad  pembiayaan  murabahah  dengan  tergugat  pada  tanggal  12 Agustus 2009 untuk beberapa pembiayaan berikut:
(1) Pembiayaan dengan akad murabahah Nomor 51, tanggal 12 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, SH sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 135.
keuntungan untuk Tergugat sebesar Rp. 374.304.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah) sehingga total hutang Penggugat menjadi sebesarRp. 774.304.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah), dengan angsuran perbulan sebesar  Rp.  6.453.000,-  (enam  juta  empat  ratus  lima  puluh  tiga  ribu  rupiah)  selama  120 bulan, dengan jaminan sebidang tanah beserta bangunan ruko di atasnya dengan luas 296 M 2 dan Sebidang tanah beserta bangunan ruko diatasnya dengan luas 390 M 2 .
(2) Pembiayaan dengan akan murabahah Nomor 54, tanggal 12 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris  Indah  Purwani,  SH  sebesar    Rp.  350.000.000,-  (tiga  ratus  lima  puluh  juta  rupiah) ditambah  keuntungan  untuk  Tergugat  sebesar  Rp.  96.075.000,-  (embilan  puluh  enam  juta tjuh  puluh  lima  ribu  rupiah)  sehingga  total  hutang  Penggugat  menjadi  sebesar    Rp. 446.075.000,-  (tempat  ratus  empat  puluh  enam  juta  tujuh  puluh  lima  ribu  rupiah),  dengan angsuran  perbulan  sebesar  Rp.  12.391.000,-  (dua  belas  juta  tiga  ratus  sembilan  puluh  satu ribu rupiah) selama 36 bulan, dengan jaminan sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya,  luas  118  M 2 dan  sebidang  tanah  beserta  bangunan  yang  berdiri  diatasnya,  luas 119 M 2 .
Dari  akad  tersebut  jumlah  angsuran  yang  wajib  dibayar  oleh  Penggugat  kepada  Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 18.844.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).  Secara  singkat,  permasalahan  yang  timbul  berawal  dari  ketidakmampuan  penggugat untuk  membayar  angsuran  sejak  bulan  november  2009  dikarenakan  penggugat  mendapatkan musibah  perampokan,  sehingga  usahanya  mengalami  kerugian  dan  tutup.  Karena ketidakmampuan  penggugat  tersebut  penggugat  merasa  tidak  mempu  lagi  untuk  membayar angsuran  per  bulan.  Selain  itu,  kedua  pihak  antara  penggugat  dan  tergugat  sepakat  untuk melakukan  restrukturisasi  akad,  yaitu  akad  murabahah  dirubah  menjadi  akad  musyarakah. Namun  demikian  restrukturisasi  akad  hanya  dapat  dilakukan  pada  akad  Nomor  54  saja,  yakni pada  akad  pembiayaan  murabahah  sebesar  Rp.  350.000.000,  dimana  penggugat  masih menyisakan hutang pokok sebesar Rp. 326,947.676,- (Tiga ratus dua puluh enam  juta sembilan ratus  empat  puluh  tujuh  ribu  enam  ratus  tujuh  puluh  enam  rupiah) dengan  batas  waktu pengembalian modal Tergugat sebesar selama 5 tahun, yang harus berakhir pada bulan Agustus 2014.
Dengan adanya restrukturisasi akad murabahah menjadi akah msyarakah tersebut pun tidak dapat membantu penggugat untuk  melunasi  hutang-hutangnya. Karena  itu penggugat kemudian
berinisiatif untuk menyerahkan sertifikat tanah  milik Penggugat (SHM) Nomor 2548 atas nama SUHARYONO;  Luas  +  450M2  atau  4,5  (empat  setengah)  berlokasi  di  Lokok  Rangan,  Desa Kayangan,  Kecamatan  Kayangan,  Kab.  Lombok  Utara,  Propinsi  Nusa  Tenggara  Barat  pada tanggal  6  Desember  2012,  dengan  maksud  Penggugat  meminta  tolong  kepada  Tergugat  untuk menjualkan tanah milik Penggugat guna melunasi tanggungan Penggugat kepada Tergugat.
Akan  tetapi  kemudian  tergugat  bukannya  melaksanakan  permintaan  penggugat  untuk menjual aset tersebut, tetapi  justru tergugat menahan sertifikat  yang diserahkan oleh penggugat tersebut.  Selain  itu  tergugat  juga  telah  melakukan  permohonan  eksekusi  lelang  kepada  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Mataram  terhadap tanah  yang  menjadi jaminan  pembiayaan  akad  murabahah  Nomor  54  dimana  akad  tersebut  telah  direstrukturisasi menjadi akad musyarakah.
Adapun  tergugat  membantah  hal  tersebut  dengan  mengatakan  bahwa  sertifikat  Nomor 2548  adalah  tambahan  dari  jaminan  yang  telah  ada.  Demikian  pula  dengan  pelelangan  objek jaminan  yang  dilakukan  tergugat  adalah  berdasarkan  undang-undang  karena  tergugat menganggap bahwa penggugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan terdapat indikasi bahwa penggugat  bermaksud  untuk  tidak  melunasi  hutang-hutangnya.  Karena  itu  tergugat  menuntut pemenuhan pembayaran hutang oleh penggugat sebesar Rp. 774.304.000.

## 2. Putusan Hakim
Majelis  hakim  sebelum  memutus  perkara  tersebut,  terlebih  dahulu  majelis  hakim mempertimbangkan beberapa poin berikut :
(1) Bahwa majelis hakim berpendapat bahwa akad murabahah yang dilakukan antara Penggugat dengan  Tergugat  substansinya  adalah  akad  jual  beli, dan  bukan  akad  pembiayaan  yang berorientasi  bagi-hasil seperti  halnya  akad  mudharabah dan akad  musyarakah. Oleh karena akad  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  akad  jual  beli  dengan  harga  tangguh  ( al- ajil ), maka kebolehan Penggugat membayar secara angsur tersebut harus dipandang sebagai bentuk  dari  praktek  ikhtiar  (kelonggaran)  dari  Tergugat  agar  Penggugat  mampu  membayar harga  yang  disepakati  yang  nilainya  jauh  lebih  tinggi  dari  harga  tunai ( differed  payment ) , dalam  hal  ini  akad  murabahah  nomor  51  dari  harga  perolehan  Bank  sebesar  Rp. 400.000.000,- dijual seharga Rp. 774.304.000.
(2)  Menurut  majelis  hakim  akad  murabahah  nomor  54,  tanggal  12  Agustus  2009  disepakati antara  Penggugat  dengan  Tergugat  bahwa  Penggugat  dapat  mengangsur  selama  3  Tahun
atau  36  bulan/36  kali  angsuran,  yang  kemudian  distrukturisasi  dengan  akad  musyarakah, yang  masa  pengembalian  modalnya  telah  berakhir  bulan  Agustus  2014.  Sedangkan  akad murabahah  nomor  51,  tanggal  12  Agustus  2009  disepakati  antara  Penggugat  dengan Tergugat bahwa Penggugat dapat mengangsur selama 10 atau 120 kali angsuran, yang masa angsurnya  akan  berakhir  tanggal  12  Agustus  2019.  Maka  jika  Tergugat  menuntut pemenuhan pembayaran seluruh harga sebesar Rp. 774.304.000, menurut majelis hakim hal itu  berarti  tergugat  meminta  pembayaran  penuh  sebelum  jatuh  tempo  yaitu  tanggal  12 Agustus 2019. Jika demikian yang terjadi maka sama halnya Tergugat menjalankan prinsip “ time velue of  money” dengan  menjalankan  sistem riba  al-nasi’ah karena  waktu  diberikan nilai harga secara tersendiri.
Pengadilan  Agama  Mataram,  setelah  memeriksa  dan  mengadili  pada  tingkat  pertama perkara  sengketa  akad  pembiayaan  murabahah  dan  atau  musyarakah  dan  telah  menjatuhkan putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr sebagai berikut:
(1)  Permohonan  lelang  dan  pengosongan  dari  Tergugat  kepada  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang Kota Mataram atas obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 296 M 2 dan  sebidang  tanah  seluas  390  M 2 beserta  bangunan  yang  ada  di  atasnya  merupakan perbuatan melawan hukum, karena itu tidak sah.
(2) Penahanan sertifikat Nomor 2548 milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum, karena sertifikat tersebut tidak termasuk sebagai jaminan akad.
(3)  Memerintahkan  untuk  mengembalikan  dan  menyerahkan  sertifikat  2548  atas  nama SUHARYONO  kepada  Penggugat,  karena  masa  pelunasan  hutang  belum  tiba,  yaitu  pada tanggal 12 Agustus 2019.

## 3. Kesimpulan Permasalahan
Berdasarkan  uraian  duduk  perkara  dan  putusan  hakim  tersebut,  terdapat  beberapa  poin yang penulis catat sebagai kesimpulan permasalahan  yang  akan  menjadi  bahan analisis sebagai berikut :
(1) Pokok  permasalahan  yang  menjadi  gugatan  oleh  penggugat  ada  dua,  yaitu :  (1)  Tuntutan penggugat  untuk  agar  tergugat  mengembalikan  sertifikat Nomor  2548  karena  tidak  termasuk sebagai  jaminan  akad  yang  telah  dilakukan,  dan  (2)  Tuntutan  penggugat  untuk  membatalkan perbuatan  tergugat  yang  melakukan  permohonan  eksekusi  lelang  kepada  Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Mataram  terhadap tanah  yang  menjadi  jaminan
pembiayaan  akad  murabahah  Nomor  54  (dimana  akad  tersebut  telah  direstrukturisasi  menjad i akad musyarakah).
(2)  Majelis  hakim  mengabulkan  dua  tuntutan  pokok  dari  penggugat  tersebut,  namun  demikian putusan tersebut masih menyisakan beberapa persoalan baik yang berkaitan dengan rasa keadilan maupun yang berkaitan dengan penegakan Hukum Ekonomi Syariah, seperti :
(a)  Dalam  putusan  tersebut  majelis  hakim  tidak  melakukan  paksaan  terhadap  penggugat yang  telah  jelas-jelas  melakukan  perbuatan  wanprestasi  dengan  tidak  melakukan  pembayaran cicilan  kepada  tergugat  dengan  alasan  karena  mendapat  musibah.  Padahal  penggugat  terbukti masih memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar cicilan tersebut.
(b)  Antara  penggugat  dengan  tergugat  telah  melakukan  restrukturisasi  akad,  yaitu perubahan dari akad murabahah menjadi akad musyarakah, yaitu untuk akad Murabahah Nomor 54,  pembiayaan  sebesar  Rp.  350.000.000,-  (tiga  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  ditambah keuntungan untuk Tergugat sebesar Rp. 96.075.000,- (embilan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total  hutang Penggugat  menjadi sebesar  Rp. 446.075.000,- (tempat ratus empat  puluh  enam  juta  tujuh  puluh  lima  ribu  rupiah),  dengan  angsuran  perbulan  sebesar  Rp. 12.391.000,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) selama 36 bulan. Tetapi yang digunakan sebagai dasar penyelesaian piutang dalam kasus ini hanya fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah . Padahal antara kedua  akad  tersebut  memiliki  aturan  yang  berbeda  menurut  hukum  ekonomi  syariah.  Putusan majelis  hakim  menurut  pemahaman  penulis  lebih  terfokus  pada  pelaksanaan  akad  murabahah, dan  tidak  ada  satupun  poin  putusannya  yang  memerintahkan  penggugat  dan  tergugat  untuk menjalankan akad musyarakah.
(c) Majelis hakim dalam penjelasannya menganggap bahwa akad murabahah dan atau akad musyarakah  yang  dilakukan  antara  penggugat  dan  tergugat  sebenarnya  adalah  akad  jual  beli (biasa).  Jika  memang  demikian,  pertanyaannya  adalah  mengapa  majelis  hakim  tidak menyelesaikan  perkara  sengketa  tersebut  dengan  menggunakan  aturan  hukum  yang  mengatur tentang penyelesaian sengketa akad  jual  beli, tetapi  justru menggunakan pedoman penyelesaian sengketa akad murabahah?
Inilah  beberapa  masalah  yang  kemudian  menjadi  pertanyaan  penulis  setelah  membaca putusan majelis hakim dalam kasus sengketa di atas.

## B.  Putusan  Hakim  Dalam  Perkara  Nomor  0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr Menurut  Teori Hukum Ekonomi Syariah
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  akad  murabahah  menurut Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  didefinisikan  sebagai  suatu  jenis  pembiayaan  saling menguntungkan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  modal  dengan  pihak  yang  membutuhkan  melalui transaksi jual beli dengan penjelasan dalam akad  bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat  nilai  lebih  yang  merupakan  keuntungan  atau  laba  bagi  pemilik  modal  dan pengembaliannya  dilakukan  secara  tunai  atau  angsur. 8 Akad  murabahah  merupakan  salah  satu bentuk  jual  beli  dimana  penjual  melakukan  penjualan  terhadap  suatu  barang  dengan  cara memberikan  informasi  kepada  pembeli  mengenai  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  produksi (harga pokok barang) ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh penjual, dan semua itu ditawarkan dalam bentuk harga total dari barang yang ditawarkan tersebut. Perbedaannya dengan jual beli biasa adalah bahwa dalam jual beli biasa penjual tidak menyebutkan biaya produksi dan keuntungan  yang  diinginkan,  penjual  hanya  menyebutkan  harga  barang  yang  ditawarkan. Sedangkan dalam  jual  beli  murabahah penjual  harus  menyebutkan keuntungan  yang diinginkan diluar harga pokok barang yang ditawarkan. 9
Untuk  melihat  kesesuaian  atau  ketidaksesuaian  antara  konsep  murabahah  dalam  hukum ekonomi  syariah  dengan  pelaksanaan  konsep  tersebut  dalam  akad  yang  dibuat  oleh  penggugat dan  tergugat  dalam  bahasan  penelitian  ini,  terlebih  dahulu  penulis  akan  melihat  apakah  rukum dan syarat murabahah telah terpenuhi atau belum dalam kasus tersebut.

## 1. Pelaksanaan Murabahah Menurut Rukun-Rukun Akad Murabahah
Adapun  rukun-rukun  murabahah  adalah  sama  dengan  rukun-rukun  yang  terdapat  dalam jual beli biasa, yaitu:
(1) Adanya penjual dan pembeli dalam konteks kajian ini, penjual berarti pihak bank BRI Syariah (tergugat), sedangkan pembeli adalah yang bertindak sebagai penggugat.
(2)  Adanya  uang  atau  alat  tukar.  Dalam  hal  ini  alat  tukar  jual  beli  murabahah  antara penggugat  dan  tergugat  adalah  sama-sama  uang.  Jadi  dengan  kata  lain,  tergugat  menjual  dana pembiayaan  dengan  jumlah  tertentu,  yang  kemudia  akan  dibeli  oleh  penggugat  dengan  harga tertentu pula dalam bentuk uang.
8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20 poin 6.
9 Lihat  Abu  Bakar  Ibn  Mas’ud al-Kasani, Bada’i wa al-Sana’ fi Tartib al-Syara’i ,  Jilid 4,  (Beirut:  Dar  AL-Arabi, t.th), 226-229.
(3) Adanya sighat atau ijab qabul. Hal  ini telah dijelaskan pada bagian analisis teori akad dimana antara penggugat dan tergugat telah terbukti melakukan akad.

## 2. Pelaksanaan Murabahah Menurut Syarat-Syarat Akad Murabahah
Sementara  itu  berkaitan  dengan  syarat-syarat  jual  beli  murabahah  yang  ditetapkan  oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:
(1)  Penjual  diharuskan  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang telah disepakati spesifikasinya oleh kedua pihak. Melihat kasus sengketa yang dibahas, syarat ini tidak  terpenuhi  karena  spesifikasi  barang  tidak  ditentukan  bersama  dan  diserahkan  kepada penggugat atau nasabah.
(2) Penjual harus membeli barang yang dibutuhkan oleh pembeli atas nama penjual sendiri, dan  pembelian  tersebut  harus  bebas  dari  unsur-unsur  riba.  Syarat  inipun  tidak  terpenuhi  karena pembelian barang diserahkan kepada nasabah atau penggugat.
(3)  Penjual  harus  memberi  tahu  secara  jujur  tentang  harga  pokok  barang  kepada  pembeli beserta  biaya  yang  diperlukan  untuk  pembelian  barang  yang  dimaksudkan. 10 Menurut  penulis, syarat ini telah terpenuhi dengan adanya keterangan yang jelas tentang jumlah biaya pokok dan keuntungan yang diminta oleh pihak bank atau tergugat dalam kasus sengketa yang dimaksud.
(4)  Pembeli  harus  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati  dalam  akad  murabahah pada  waktu  yang  telah  disepakati  bersama. 11 Syarat  ini  telah  terpenuhi  dengan  disepakatinya waktu pembayaran antara penggugat dan tergugat.
(5)  Jika  penjual  hendak  mewakilkan  kepada  pembeli  untuk  membeli  barang  tersebut  dari pihak  ketiga,  maka  akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah  barang  tersebut  secara prinsip sudah menjadi milik sah penjual. 12 Syarat ini tidak terpenuhi karena dalam kasus tersebut barangnya adalah fiktif, dan yang diakadkan hanya harga barang atau jumlah pembiayaan saja.
(6) Jika penjual  menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, maka penjual harus  membeli  terlebih  dulu  aset  yang  dipesan  tersebut  dan  kemudian  pembeli  harus menyempurnakan  jual-beli  yang  sah  dengan  penjual. 13 Hal  ini  tidak  terdapat  dalam  kasus  yang diteliti.
10 Untuk poin 1,2, dan 3, lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 116.
11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 117.
12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 119.
13 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 120.
(7)  Jika  pembeli  kemudian  menolak  untuk  membeli  barang  tersebut,  maka  biaya  riil penjual  harus  dibayarkan  dengan  cara  melakukan  potongan  dari  uang  muka  tersebut. 14 Hal  ini tidak terjadi dalam kasus yang dimaksud.
Apabila  merujuk  kepada  fatwa  DSN-MUI  Nomor  4  Tahun  2000  Tentang  Murabahah,  di antara syarat-syarat yang ditetapkan secara umum 15 di antaranya:
(1) Bank dan nasabah wajib  melakukan akad murabahah  yang bebas riba. Syarat ini telah terpenuhi karena tidak ada bunga dalam akad tersebut.
(2)  Barang  yang  diperjualbelikan  tidak  diharamkan  oleh  syari’ah  Islam.  Syarat  ini  tidak terpenuhi karena barang yang diperjualbelikan tidak jelas dan tidak disebutkan dalam akad.
(3)  Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang  telah  disepakati kualifikasinya.  Dalam  akad  murabahah  yang  dilakukan  oleh  kedua  pihak,  tidak  disebutkan kualifikasi barang apapun. Jadi, syarat ini tidak terpenuhi.
(4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Syarat ini tidak dilakukan oleh bank atau pihak tergugat.
(5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian  dilakukan  secara  utang.  Hal  ini  telah  dilakukan  oleh  tergugat,  jadi  syarat  ini  telah terpenuhi.
(6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai  harga  beli  plus  keuntungannya.  Dalam  kaitan  ini  bank  harus  memberitahu  secara  jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Proses pada syarat ini tidak terjadi dalam akad sengketa yang dimaksud.
(7)  Nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati  tersebut  pada  jangka  waktu tertentu  yang  telah  disepakati.  Syarat  ini  pun  tidak  sesuai  dengan  pelaksanaan  akad  murabahah yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat.
Sedangkan ketentuan murabahah kepada nasabah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI adalah: 16
1.  Nasabah  harus  mengajukan  permohonan  dan  perjanjian  pembelian  suatu  barang  atau aset  kepada  bank.  Syarat  ini  tidak  terpenuhi  karena  yang  diajukan  oleh  penggugat  kepada tergugat adalah jumlah pembiayaan, bukan suatu barang atau asset.
14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 122.
15 Lihat fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 bagian pertama poin 1-7.
16 Lihat fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 bagian kedua poin 1,2, dan 3.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, maka nasabah harus membeli terlebih dahulu aset  yang  dipesannya  secara  sah  dengan  pedagang.  Hal  inipun  tidak  dilakukan  oleh  bank  atau tergugat, yang dilakukan adalah tergugat mengucurkan sejumlah dana kepada penggugat dengan akad murabahah.
3. Bank kemudian menawarkan aset yang telah dibeli tersebut kepada nasabah dan nasabah harus  menerima  (membeli)-nya  sesuai  dengan  janji  yang  telah  disepakatinya,  karena  secara hukum  janji  tersebut  mengikat;  kemudian  kedua  belah  pihak  harus  membuat  kontrak  jual  beli. Syarat  ini  juga  tidak  terpenuhi,  karena  yang  ditawarkan  oleh  tergugat  (BRI  Syariah)  adalah kucuran dana dalam jumlah tertentu, bukan aset atau barang.
Apabila  melihat  syarat-syarat  baik  yang  ditentukan  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  maupun  yang  ditentukan  oleh  fatwa  DSN-MUI  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa dalam  akad  murabahah  antara  penggugat  dengan  tergugat,  didapati  banyak  sekali  syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Atas dasar itu penulis mengambil kesimpulan bahwa akad murabahah yang dilakukan  antara  penggugat  dan  tergugat  tidak  sejalan  dengan  teori  murabahah  dalam  Hukum Ekonomi Syariah.
Selanjutnya  penulis  akan  melihat  apakah  putusan  hakim  dalam  perkara  Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr  dalam  aspek  penyelesaian  sengketa  tersebut  telah  sejalan  dengan hukum ekonomi syariah atau tidak, maka perlu kiranya merujuk kepada aturan-aturan yang akan dijelaskan selanjutnya.
Merujuk kepada  fatwa DSN-MUI  Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah pada bagian ke  lima,  penundaan  pembayaran  dalam  Murabahah  dapat  dilakukan  apabila  terjadi  keadaan- keadaan sebagai berikut:
1. Nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar utang tidak dibenarkan menunda- nunda penyelesaian utangnya.
2.  Jika  nasabah  menunda-nunda  pembayaran  dengan  sengaja,  atau  jika  salah  satu  pihak tidak  menunaikan  kewajibannya,  maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Juga  fatwa DSN-MUI pada bagian ke enam  yang  menyebutkan  bahwa  jika  nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai nasabah menjadi sanggup untuk mengembalikan utangnya, atau berdasarkan kesepakatan.
Hal  ini  apabila  diperbandingkan  dengan  putusan  hakim  pada  perkara  Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr,  maka  penulis  melihat  bahwa  putusan  tersebut  tidak  sejalan  dengan fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah bagian ke lima poin pertama, yakni bagi  nasabah  yang  masih  memiliki  kemampuan  untuk  membayar  utangnya  tidak  dibenarkan menunda-nunda penyelesaian utanynya. Hal ini terbukti bahwa penggugat meskipun mengalami kerugian  akibat  musibah  perampokan,  akan  tetapi  penggugat  masih  memiliki  aset  berupa tanah yang  dapat  dijual  untuk  melunasi  utang-utangnya,  namun  itu  tidak  dilakukan.  Demikian  pula putusan  hakim  tidak  menyinggung  wanprestasi  yang  dilakukan  pleh  penggugat  dalam  masalah ini,  dan  putusan  tersebut  tidak  memaksa  penggugat  untuk  menyelesaikan  utangnya  meskipun hakim  sudah  jelas-jelas  mengetahui  bahwa  penggugat  masih  memiliki  aset,  meskipun  pihak tergugat  telah  mengajukan  tuntutan  balik  menyangkut  pelunasan  utang  penggugat  dalam eksepsinya tersebut.
Namun demikian dapat dikatakan bahwa putusan tersebut sejalan dengan fatwa DSN-MUI bagian ke  lima poin 2, dan  fatwa bagian ke enam  seperti  yang telah disebutkan di atas. Karena sebelum  mengadili  perkara,  majelis  hakim  telah  terlebih  dahulu  menyarankan  para  pihak  yang bersengketa  untuk  menyelesaikannya  dengan  cara  musyawarah  dan  melalui  Badan  Arbitrasi Syari’ah, meskipun kedua cara tersebut gagal mencapai kesepakatan.
Selain itu,  fatwa DSN-MUI pada bagian ke enam yang menyebutkan bahwa jika nasabah telah  dinyatakan  pailit  dan  gagal  menyelesaikan  utangnya,  bank  harus  menunda  tagihan  utang sampai  nasabah  menjadi  sanggup  untuk  mengembalikan  utangnya,  atau  berdasarkan kesepakatan.  Hal  ini  meskipun  tidak  eksplisit  telah  dinyatakan  oleh  majelis  hakim  dalam putusannya bahwa  tergugat tidak dibolehkan  meminta pelunasan utang dari penggugat sebelum waktu pelunasan berakhir, yaitu tanggal 12 Agustus 2019.
Berdasarkan  dua  kesesuaian  di  atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  putusan  majelis  hakim tentang perkara sengketa akad murabahah di atas telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Murabahah.
Adapun  menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  hal  penyelesaian  sengketa murabahah, hanya mengatur tentang prosedur penyelesaiannya saja, yaitu pada pasal 133 dimana dijelaskan bahwa apabila salah satu pihak ( dalam konversi murabahah) tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau  jika terjadi persengketaan di antara pihak-pihak terkait  yang  berakad,  maka
penyelesaiannya  dilakukan  melalui  musyawarah  atau  perdamaian  atau shulh , 17 dan  apabila  tiak dapat  mencapai  kesepakatan  maka  diselesaikan  melalui  pengadilan. 18 Peraturan  ini  dikuatkan oleh  fatwa  DSN-MUI  nomor  47  Tahun  2005  tentang  Penyelesaian  Piutang  Murabahah  Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar  pada bagian  kedua poin 1  yang  menyatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak- pihak  terkait,  maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 19
Menurut penulis tahapan ini pun telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh majelis hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  sengketa  murabahah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini. Prosedur  yang  dilakukan  oleh  majelis  hakim  tersebut  juga  sejalan  dengan  peraturan  yang termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  Pasal  55 poin 2 dan 3 dimana dijelaskan  bahwa penyelesaian  sengketa dilakukan sesuai dengan  isi akad yang telah dibuat, 20 serta penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 21 Adapun yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan isi  akad”  adalah  bahwa  penyelesaian  sengketa  harus  dilakukan  melalui  tahapan  musyawarah, mediasi  perbankan  (misalnya  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui putusan pengadilan.
Sampai  di  sini  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  dari  aspek  penyelesaian  sengketa  perkara murabahah,  putusan  majelis  hakim  pada  perkara  Nomor  0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr  telah  sesuai dengan  aturan-aturan  yang  ditetapkan  dalam  fatwa  DSN-MUI  nomor  4  Tahun  2000  tentang murabahah,  juga  fatwa  DSN-MUI  nomor  47  Tahun  2005  tentang  Penyelesaian  Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 133  Tentang  penyelesaian  sengketa  murabahah,  serta  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008
17 Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  musyawarah  merupakan  pembahasan  bersama  dengan  maksud  untuk mencapai  keputusan  atas  penyelesaian  masalah.  Dalam  hukum  Islam  tindakan  semacam  ini  biasa  disebut  sebagai perdamaian  atau  shulh,  yaitu  suatu  jenis  akad  untuk  mengakhiri  perlawanan  antara  dua  orang  yang  saling berlawanan atau untuk menganhiri sengketa. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara ini dapat ditempuh dengan model mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, serta penilaian ahli. Lihat Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 133.
19 Lihat  Fatwa  DSN-MUI  nomor  47  Tahun  2005  tentang  Penyelesaian  Piutang  Murabahah  Bagi  Nasabah  Tidak Mampu Membayar,  bagian kedua poin 1.
20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 poin 2.
21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 poin 3.
Tentang  Perbankan  Syariah  Pasal  55  poin  2  dan  3  Tentang  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Syariah.
C.  Putusan  Hakim  Dalam  Perkara  Nomor  0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr Menurut  Prinsip Keadilan Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Salah  satu  teori  keadilan  yang  kental  kaitannya  dengan  masalah  ekonomi  adalah  teori keadilan  yang  diusung  oleh  Adam  Smith,  seorang  filosof  ekonomi  politik  asal  Skotlandia  yang lahir di kota Edinburg pada tanggal 5 Juni 1723. Dalam pemikirannya tentang keadilan ekonomi, Adam  Smith  mempopulerkan  prinsip  “ No  Harm ”,  yaitu  prinsip  tidak  merugikan  orang  lain, khususnya terkait dengan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini menekankan bahwa dalam suatu interaksi social apapun (termasuk  interaksi  ekonomi) setiap orang  harus  menahan dirinya untuk  tidak  sampai  merugikan  hak  dan  kepentingan  orang  lain,  seperti  halnya  ia  sendiri  tidak mau  agar  hak  dan  kepentingannya  dirugikan  oleh  siapapun.  Demikian  pula  dalam  bisnis  tidak boleh  dalam  suatu  transaksi  ada  satu  pihak  pun  yang  dirugikan  hak  dan  kepentingannya,  baik sebagai produsen, invertor, distributor, karyawan, konsumen, maupun sebagai masuarakat.
Selain  prinsip  “ No  Harm ”  di  atas,  Adam  Smith  juga  mengembangkan  teorinya  dalam  ke dalam bentuk aktifitas ekonomi yang disebut dengan prinsip “keadilan dalam pertukaran”, yakni prinsip  bahwa  pertukaran  barang-barang  perdagangan  harus  dilakukan  secara  terbuka,  jujur, terwujud  dan  terungkap  dalam  mekanisme  harga  pasar  yang  merupakan  penerapan  lebih  lanjut dari prinsip “ No  Harm ” secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan piak lainnya dalam pasar. 22
Adapun  dalam  perspektif  hukum  ekonomi  syariah,  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  bahwa  keadilan  dalam  konteks  ekonomi  syariah  dapat  diartikan  sebagai  suatu tindakan  untuk  mewujudkan  kesesuaian  antara  hak  dan  kewajiban  dalam  setiap  usaha  untuk memiliki  sesuatu  melalui  transaksi  ekonomi.  Keadilan  dalam  konteks  hukum  ekonomi  syariah
22 Adam  Smith  dalam  konsepnya  tentang  teori  “keadilan  dalam  pertukaran”  membedakan  antara  harga  alamiah dengan harga pasar atau yang disebut sebagai harga actual. Harga alamiah maksudnya adalah akumulasi dari biaya produksi  yang  telah  dikeluarkan  oleh  produsen  yang  terdiri  dari  komponen-komponen  seperti  biaya  pekerja, keuntungan pemilik modal, dan biaya sewa  yang tercermin ke dalam harga barang. Adapun harga pasar atau harga actual  adalah  harga  yang  ditawarkan  dan  dibayar  dalam  suatu  transaksi  jual  beli  di  dalam  pasar.  Apabila  suatu barang  dijual  dan  dibeli  pada  tingkat  harga  alamiah,  maka  berarti  barang  tersebut  dijual  dan  dibeli  pada  tingkat harga  yang  adil.  Pada  tingkat  harga  tersebut  baik  pridusen  maupun  konsumen  sama-sama  diuntungkan.  Harga alamiah  mengungkapkan  kedudukan  yang  setara  dan  seimbang  antara  produsen  dan  konsumen  karena  apa  yang dikeluarkan masing-masing dapat kembali (misalnya produsen mendapatkan keuntungan dalam bentuk harga yang diterima dari penjualan, sedangkan konsumen mendapatkan keuntungan berupa barang yang diperolehnya). Karena itu  dapat  dipastikan  bahwa  keadilan  dapat  diwujudkan  pada  nilai  tukar  tersebut.  Lihat  Amran  Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 41-42.
berarti  bahwa  dalam  hubungan  muamalah  tidak  dibolehkan adanya unsur penipuan, pemerasan, penindasan,  serta  pengambilan  hak  dengan  cara  yang  bertentangan  dengan  syariah.  Keadilan dalam konteks ini juga berarti bahwa hasil yang diperoleh dari suatu transaksi ekonomi haruslah seimbang dengan usaha yang dilakukan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa suatu muamalah yang  dilakukan  dengan  memelihara  nilai  keadilan  adalah  muamalah  yang  dilakukan  dengan menghindari  unsur-unsur  kezhaliman.  Prinsip  keadilan  menuntut  terhapusnya  kecurangan, ketidakpastian  atau  spekulasi,  dan  monopoli  yang  hanya  akan  menguntungkan  satu  pihak  dan menyengsarakan  rakyat  banyak.  Juga  semua  praktek  bisnis  yang  menimbulkan  eksploitasi kepada  pembeli  atau  penjual  atau  adanya  hambatan  persaingan  yang  sehat,  harus  dihapuskan demi terwujudnya prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.
Berdasarkan  pada  prinsip  keadilan,  kedua  pihak  yang  bertransaksi  harus  diperlakukan secara  adil  dalam  kontek  pengertian  yang  luas  dan  konkret.  Prinsip  ini  harus  tercermin  secara nyata dalam  hubungan  muamalah,  misalnya dalam penerapan  imbalan atas dasar bagi  hasil dan pengambilan  margin  keuntungan  yang  disepakati  bersama  antara  bank  dan  nasabah.  Prinsip keadilan  ini  menuntut  para  pihak  yang  bertransaksi  untuk  berlaku  benar  dalam  pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka perbuat, serta memenuhi semua kewajiban yang timbul akibat akad yang dibuatnya.
Teori  prinsip  keadilan  dalam  hukum  ekonomi  syariah  tersebut  apabila  dikaitkan  dengan putusan  majelis  hakim  dalam  perkara  Nomor  0508/Pdt.G/2016/PA.Mt  tentang  sengketa  akad murabahah, menurut hasil analisis penulis, putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam  hukum  ekonomi  syariah.  Hal  ini  berdasarkan  setidaknya  dua  realitas  bahwa  majelis hakim:
(1) Tidak mengabulkan tuntutan tergugat  yang  menuntut pemenuhan pembayaran seluruh harga sebesar  Rp.  774.304.000  kepada  penggugat.  Adapun  argumentasi  majelis  hakim  adalah bahwa  tuntutan  pembayaran  penuh  sebelum  jatuh  tempo  pelunasan  (yaitu  tanggal  12 Agustus  2019)  sama  artinya  dengan  tergugat  menjalankan  prinsip  “ time  velue  of  money” yang  menyerupai  ( tasabuh )  dengan  menjalankan riba  al-nasi’ah karena  adanya  nilai  harga secara tersendiri karena adanya penundaan waktu dalam pembayaran cicilan. Dalam hal ini penulis  melihat bahwa  majelis  hakim  bermaksud  menghindarkan akad  yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat  dari praktek riba nasi’ah yang diharamkan oleh syariah Islam. Hal ini  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  mewujudkan  keadilan  dalam  transaksi  ekonomi
syariah,  agar  tidak  terjadi  pemerasan  atau  penindasan  oleh  salah  satu  pihak  yang bertransaksi.
(2)  Menganggap  bahwa  permohonan  lelang  dan  pengosongan  oleh  Tergugat  kepada  Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Mataram terhadap beberapa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 296 M 2 dan sebidang tanah seluas 390 M 2 beserta bangunan yang ada di  atasnya  adalah  tindakan  melawan  hukum,  karena  masa  pelunasan  belum  berakhir. Menurut penulis, putusan majelis hakim tersebut merupakan bentuk dari penegakan keadilan dalam hukum ekonomi syariah, karena putusan tersebut hakekatnya adalah perintah majelis hakim  kepada  para  pihak  yang  berakad  agar  saling  menepati  perjanjian  yang  mereka  buat dan sepakati dalam akad.
Berdasarkan aksioma-aksioma tersebut penulis berpendapat bahwa putusan  majelis hakim tentang  sengketa  akad  murabahah  sebagaimana  dimaksud  telah  memenuhi  prinsip  keadilan dalam hukum ekonomi syariah.
Selain  itu,  sejauh  penelitian  ini  penulis  melihat  bahwa  majelis  hakim  tampak  telah berusaha  untuk  memutus  perkara  sengketa  tersebut  dengan  sangat  hati-hati  dan  cermat,  serta sedapat mungkin tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum ekonomi syariah. Karena itu, meskipun  dalam  kajian  ini  penulis  mendapati  beberapa  hal  dari  argumentasi  putusan  majelis hakim  yang  kurang  sesuai  dengan  teori  dan  konsep  dalam  hukum  ekonomi  syariah,  menurut hemat  penulis  hal  itu  adalah  sesuatu  yang  perlu  dimaklumi,  karena  ketidaksesuaian  tersebut karena  sebab  sistem  perundang-undangan  yang  belum  lengkap,  terutama  menyangkut perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

## KESIMPULAN
prosedur  penyelesaian  perkara  sengkata  pada  akad  murabahah  dan  musyarakah  yang dilakukan  oleh  majelis  hakim  melalui  putusannya  Nomor  0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr  beserta  isi putusannya  menurut  penulis  telah  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  ditetapkan  dalam  Hukum Ekonomi  Syariah.  Hal  itu  karena  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  majelis  hakim dilakukan  berdasarkan  aturan-aturan  hukum  dalam  Hukum  Ekonomi  Syariah,  yaitu  aturan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  yang  termaktub  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  Pasal  55,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  16  ayat  2, Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah Pasal 133, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tentang  Murabahah,  Nomor  8  Tahun  2000  Tentang  Pembiayaan  Musyarakah,  dan  Nomor  47 Tentang  Penyelesaian  Piutang  Murabahah  Bagi  Nasabah  Tidak  Mampu  Membayar.  Apabila dilihat dari upaya majelis hakim untuk menghapus terjadinya praktek praktek riba nasi’ah, serta pelelangan sebelum  batas waktu pembayaran utang berakhir, maka hal  itu sama dengan  majelis hakim  berupaya  untuk  menghilangkan  tindakan  pemerasan,  penindasan,  serta  pengambilan  hak dengan  cara  yang  bertentangan  dengan  syariah.  Karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam konteks hukum ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, H.A. Gani. Catatan Kuliah Hukum Acara Perdata FHUI , Jakarta: tp, 1999.
Al-Kasani, Abu Bakar Ibn Mas’ud. Bada’i wa al-Sana’ fi Tartib al-Syara’i , Jilid 4, Beirut: Dar aL-Arabi, t.th.
Al-Kasani, Abu Bakar Ibn Mas’ud. Bada’i wa al-Sana’ fi Tartib al-Syara’i , Jilid 4, Beirut: Dar Al-Arabi, t.th.
Amar, Faozan. Ekonomi Islam, Suatu Pengantar, Jakarta: Uhamka Press, 2016.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2002.
Dewi, Gemala. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006.
Fatwa DSN-MUI nomor 47 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
Harun, Nasrun Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: PT Ihktiar Baru Van Hoeve, 2003.
Mannan, M. A. Ekonomi Islam: Teori dan Praktek . Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005.
Muslehuddin,  Muhammad. Philosophy  of  Islamic  Law  and  the  Orientalist ,  New  Delhi:  Taj Company, 1986.
Muslih, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalah , Jakarta: Amzah, 2013.
Nawawi, Ismail. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer , Bogor, Ghalia Indonesia, 2012.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah.
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam , Jakarta: Kencana, 2016.
Radbruch & Dabin, The Legal Philosophy . New York : Harvard University Press, 1950.
Rawis, John. A Theory of Justice , Massachusetts: Harvard Universit Press, 1971.
Rusyd, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
Shomad,  Abdus Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia ,  Jakarta: Kencana, 2010.
Suadi,  Amran  Sistem  Pengawasan  Badan  Peradilan  Di  Indonesia,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2014.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Rajagrafindo, 1997.
Syafe’i, Rahmat Fiqh Muamalah , Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Utrech, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , Jakarta: Ikhtiar, 1962.
Zahrah,  Muhammad  Abu. Al-Milkiyah  wa  Nazhariyah  al-Aqh  di  al-Syari’ah  al-Islamiyah , Beirut: Dar al-Fikr, 1976.
Zarqa,  Mustafa  Ahmad. Madkhal  fi  Fiqh  al-Islam  fi  Tsaubihi  al-Jadid ,  jilid  1.  Beirut:  Dar  al- Fikr, 1968.
Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu , Beirut: Dar al-Fikr, 1989.