## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2016-2020
Hesty Theresia Salle 1 hezty.salle@gmail.com
Arius A. Kambu 2
Elia Madatu Tandililing 3
Agustinus Salle 4
Klara Wonar 5

## ABSTRACT
This study aims to analyze the financial performance of the Papua provincial government in 2016- 2020.  The  analysis  method  used  is  the  descriptive  analysis  method. This  study  provides  results  that based on the independence ratio, the Regional Government of Papua Province is still in an instructive pattern,  where  the  role  of  the  Central  Government  is  still  dominant.  Then  from  the  calculation  of  the effectiveness and efficiency of PAD shows that the Regional Government has a good performance in realizing  the  planned  PAD,  as  well  as  in  terms  of  efficiency  it  is  good  enough  to  reduce  regional spending. Then from the calculation of the income growth ratio, there is a trend of increasing the amount of regional income although it is not too high, as well as from the ratio of expenditure growth every year there is an increase in regional spending.
Key words: Financial performance

## PENDAHULUAN
Dalam organisasi sektor publik terutama dalam Pemerintah Daerah pengukuran kinerja sangat  diperlukan  untuk  menilai  akuntabilitas  Pemerintah  daerah  dalam  menghasilkan pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dan  tepat  sasaran  (Anshori,  2019).  Dengan  dilakukannya analisis  laporan  keuangan  dari  pemerintah  akan  dapat  diketahui  apakah  kinerja  keuangan pemerintah daerah terdapat peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya.
Tabel 1. Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2016-2020 Tahun Pendapatan Belanja Surplus/Defisit 2016 12.567.839.768.232,00 11.968.494.421.588,00 599.345.346.644,00 2017 13.006.812.664.926,00 13.303.282.243.301,00 -296.469.578.375,00 2018 13.489.981.203.764,70 13.186.886.938.770,00 303.094.264.994,68 2019 15.239.936.933.219,00 13.421.675.432.410,60 1.818.261.500.808,39 2020 13.030.852.042.529,30 12.606.997.656.660,60 423.854.385.868,73 Total 67.335.422.612.671,00 64.487.336.692.730,20 2.848.085.919.940,80
1, 2, 3, 4,5 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

## Sumber: LHP Provinsi Papua 2016-2020
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  terlihat  bahwa  dari  tahun  2016-2019  Pendapatan Daerah Provinsi Papua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2020 mengalami  penurunan  sekitar  1,162%  dari  tahun  2019.  Demikian  juga  dari  sisi  belanja mengalami kenaikan dari tahun 2016-2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1,104%.
Pemerintah  daerah  sebagai  pihak  yang  diserahi  tugas  untuk  menjalankan  roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  daerahnya  untuk  dinilai  apakah pemerintah  berhasil  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  atau  tidak.  Oleh  karena  itu, pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dengan  menganalisis  laporan  keuangan dari  pemerintah  daerah  akan  dapat  diketahui  apakah  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah terdapat  peningkatan  atau  penurunan  dalam  setiap  tahunnya.  Selain  itu,  dengan  telah dianalisisnya laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan kinerja keuangan pada tahun selanjutnya dapat lebih baik lagi sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Anshori, 2019).
Penelitian  Anshori  (2019)  memberikan  hasil  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Lamongan  tahun  anggaran  2016-2018  memiliki  kinerja  keuangan  yang cukup baik, yang dilihat berdasarkan realisasi PAD serta pajak daerah yang tergolong efisien, namun tingkat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan sangat rendah sehingga  kegiatan  pemerintahannya  masih  bergantung  kepada  Pemerintah  Pusat  dan Provinsi.  Lalu  Harahap  (2020)  memberikan  hasil  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik, walaupun rasio derajat desentralisasi tergolong rendah, ketergantungan Pemerintah Pusat/Provinsi masih tinggi serta penerimaan PAD  tidak  mencapai  target  yang  dianggarkan.  Demikian  juga  penelitian  Mailangkay  et  al., (2020)  yang  memberikan  hasil  bahwa  berdasarkan  rasio  efektifitas  kinerja  keuangan  Kota Bitung sudah sangat efektif dan dari hasil efisiensi juga sudah tergolong efisien. Sedangkan
rasio  kemandirian  masih  tergolong  pola  hubungan  instruktif  karena  masih  lebih  didominasi peran Pemerintah Pusat.
Berdasarkan  latar  belakang,  fenomena  dan  penelitian  terdahulu  di  atas  maka  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2016-2020.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2016-2020.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua.  Sumber  data  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Pemerintah  Daerah Provinsi  Papua  Tahun  2016-2020  yang  diperoleh  melalui  Badan  Pemeriksa  Keuangan Perwakilan Provinsi Papua.
Metode  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah metode  analisis  deskriptif, yaitu  bertujuan  untuk  menggambarkan  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Papua berdasarkan  Rasio  Kinerja  Keuangan  (Susanto,  2019).  Rasio-rasio  keuangan  yang  dapat digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah antara lain (Mahmudi, 2007):
1.  Derajat Desentralisasi
𝐷𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ Tabel 2. Kriteria Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi Prosentase PAD terhadap TPD Tingkat Derajat Desentralisasi 0,00 – 10,00 10,01 – 20,00 20,01 – 30,00
30,01 – 40,00 40,01 – 50,00 >50,00 Sangat kurang Kurang Sedang Cukup
Baik Sangat baik
Sumber: Anshori, 2019
2.  Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ Tabel 3. Kriteria Penilaian  Ketergantungan Keuangan Daerah Prosentase PT terhadap TPD Tingkat Derajat Desentralisasi 0,00 – 10,00 10,01 – 20,00 20,01 – 30,00
30,01 – 40,00 40,01 – 50,00
>50,00 Sangat kurang Kurang Sedang Cukup
Tinggi
Sangat Tinggi
Sumber: Anshori, 2019
3.  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 + 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 Tabel 4. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan  Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali Rendah Sedang Tinggi 0 – 25 >25 – 50 >50 – 75 >75 – 100 Instruktif Konsultatif Partisipatif Delegatif
Sumber: Anshori, 2019
4.  Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

## a.  Rasio Efektifitas PAD
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐴𝐷 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai nilai  niminal  1  atau  100%.  Semakin  tinggi  nilai  rasio  maka  semakin  baik (Mahmudi, 2007) dalam (Anshori, 2019).

## b.  Rasio Efisiensi PAD
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛/𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

## 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
Dikategorikan  efisien  apabila  rasio  yang  dicapai  kurang  dari  100%,  artinya semakin kecil rasio ini maka semakin baik.  (Mahmudi, 2007) dalam (Anshori, 2019).

## 5.  Rasio Pertumbuhan

## a.  Rasio Pertumbuhan Pendapatan
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛  = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 Keterangan: Tahun t : Tahun yang dihitung Tahun t-1 : Tahun sebelumnya b.  Rasio Pertumbuhan Belanja 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎  𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 Keterangan: Tahun t : Tahun yang dihitung Tahun t-1 : Tahun sebelumnya

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Derajat Desentralisasi
Tabel 6.

## Derajat Desentralisasi Provinsi Papua Tahun 2016-2022(persen)
Tahun Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah Rasio Keterangan 2016 1.019.732.912.605,00 12.567.839.768.232,00 8,11% Sangat Kurang 2017 1.015.781.099.671,00 13.006.812.664.926,00 7,81% Sangat Kurang 2018 1.050.372.166.511,65 13.489.981.203.764,70 7,79% Sangat Kurang 2019 2.027.638.465.326,97 15.239.936.933.219,00 13,30% Kurang 2020 1.388.510.064.435,57 13.030.852.042.529,30 10,66% Kurang
Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  menunjukkan  bahwa pada tahun 2016 presentase rasio diperoleh sebesar 8,11%  dan terjadi penurunan pada tahun 2017 sebesar 7,81% dan tahun 2018 sebesar 7,79%. Kemudian pada tahun 2019 rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan sebesar 13,30%, kemudian mengalami penurunan pada  tahun  2020  sebesar  10,66%.  Hal  ini  terjadi  karena  pada  tahun  2019  terjadi  kenaikan PAD sebesar Rp 2.027.638.465.326,97. Dari hasil ini bisa terlihat secara keseluruhan bahwa kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang karena berada pada skala 00,00-10,00% di tahun 2016-2018, namun sedikit mengalami kenaikan ke skala 10,01-20,00% atau dalam kategori kurang.

## 2.  Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tabel 7.

## Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah (persen)
Tahun Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah Rasio Keterangan 2016 11.542.875.532.914,00 12.567.839.768.232,00 91,84% Sangat Tinggi 2017 11.985.703.424.562,00 13.006.812.664.926,00 92,15% Sangat Tinggi 2018 12.435.094.594.168,00 13.489.981.203.764,70 92,18% Sangat Tinggi 2019 13.197.082.407.374,00 15.239.936.933.219,00 86,60% Sangat Tinggi 2020 11.637.579.336.056,00 13.030.852.042.529,30 89,31% Sangat Tinggi
Sumber: Data diolah, 2022
Rata-rata  rasio  ketergantungan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  dari  tahun  2016- 2020 adalah sebesar 90,42% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat dari tahun 2016 rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Papua sebesar 91,84%  kemudian mengalami  kenaikan  di tahun 2017  sebesar  92,15%. Kemudian  di  tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan juga sebesar 92,18%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 86,60% dan ditahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 89,31%. Meskipun rasio ketergantungan di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dibandingkan 3 tahun sebelumnya yakni dari 2016-2018, namun tingkat ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Papua terhadap transfer dari Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.
3.  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tabel 8.

## Derajat Kemandirian Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (persen)
Tahun Pendapatan Asli Daerah  Bantuan Pusat dan Pinjaman Rasio Pola Hubungan 2016 1.019.732.912.605,00 11.542.875.532.914,00 8,83% Instruktif 2017 1.015.781.099.671,00 11.985.703.424.562,00 8,47% Instruktif 2018 1.050.372.166.511,65 12.435.094.594.168,00 8,45% Instruktif 2019 2.027.638.465.326,97 13.197.082.407.374,00 15,36% Instruktif 2020 1.818.261.500.808,39 12.131.993.129.600,00 14,99% Instruktif
Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan  perhitungan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  bahwa pendapatan  atau  bantuan  dari  pemerintah  pusat  selalu  mengalami  kenaikan  dan  pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktuif, dimana peranan pemerintah pusat masih lebih dominan dari pada kemandirian daerah. Hal ini terlihat dari masih besarnya dana  yang
diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua dari tahun 2016-2020 dari Pemerintah Pusat yang dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Walaupun mengalami kenaikan di tahun 2019- 2020,  namun  pola  kemandirian  keuangannya  masih  tergolong  pola  instruktif  karena  masih tergolong dalam interval 0-25% dimana peranana pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.
4.  Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
a.  Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Tabel 9.
Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (persen)
Tahun Realisasi PAD Target Penerimaan PAD Rasio Keterangan 2016 1.019.732.912.605,00 1.161.421.531.600,00 87,80% Kurang Efektif 2017 1.015.781.099.671,00 1.362.335.585.796,00 74,56% Kurang Efektif 2018 1.050.372.166.511,65 1.406.405.036.046,00 74,68% Kurang Efektif 2019 2.027.638.465.326,97 1.931.722.249.561,00 104,97% Efektif 2020 1.388.510.064.435,57 1.060.453.475.377,00 130,94% Efektif
Sumber: Data diolah, 2022
Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua memiliki kinerja yang  baik  dalam  hal  merealisasikan  PAD  yang  telah  direncanakan.  Diharapkan kedepannya  Pemerintah  Provinsi  Papua  dapat  terus  mengoptimalkan  penerimaan potensi pendapatannya yang telah ada dan mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada.

## b.  Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Tabel 10.

## Efisiensi PAD Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (persen)
Tahun Realisasi Belanja Daerah  Realisasi Penerimaan Daerah Rasio Keterangan 2016 11.968.494.421.588,00 12.567.839.768.232,00 95,23% Efisien 2017 13.303.282.243.301,00 13.006.812.664.926,00 102,28% Tidak Efisien 2018 13.186.886.938.770,00 13.489.981.203.764,70 97,75% Efisien 2019 13.421.675.432.410,60 15.239.936.933.219,00 88,07% Efisien 2020 12.606.997.656.660,60 13.030.852.042.529,30 96,75% Efisien
Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan  perhitungan  rasio  efisiensi  keuangan  daerah  juga  diketahui  bahwa  rata- rata  efisiensi  keuangan  daerah  Provinsi  Papua  masuk  dalam  kategori  efisien,  hal  ini  dapat terlihat  dari  hasil  perhitungan  rasio  dimana  rasio  berada  dibawah  100%.  Dapat  dikatakan kinerja pemerintah Provinsi Papua sudah cukup baik karena dapat menekan jumlah belanja daerahnya.
5.  Rasio Pertumbuhan
a.  Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Tabel 11.

## Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (persen)
Tahun Pendapatan Tahun t Pendapatan tahun t-1 Rasio 2016 12.567.839.768.232,00 11.805.767.353.119,00 6,46% 2017 13.006.812.664.926,00 12.567.839.768.232,00 3,49% 2018 13.489.981.203.764,70 13.006.812.664.926,00 3,71% 2019 15.239.936.933.219,00 13.489.981.203.764,70 12,97% 2020 13.030.852.042.529,30 15.239.936.933.219,00 -14,50%

## Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pendapatan  daerah  dari  tahun  2016 mengalami  peningkatan  sampai  pada  tahun  2019,  namun  pada  tahun  2020  mengalami penurunan. Sedangkan berdasarkan pengukuran rasio terlihat bahwa dari tahun 2016-2018 terjadi  tren  kenaikan  pendapatan  walaupun  tidak  terlalu  tinggi,  kemudian  meningkat  tajam pada tahun 2019 dan mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2019.
b.  Rasio Pertumbuhan Belanja
Tabel 12. Pertumbuhan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (persen) Tahun Realisasi Belanja Tahun t Realisasi Belanja tahun t-1 Rasio 2016 7.396.280.536.217,00 7.275.918.304.885,00 1,65% 2017 7.921.705.609.561,00 7.396.280.536.217,00 7,10% 2018 8.194.294.733.286,97 7.921.705.609.561,00 3,44% 2019 10.302.640.234.202,60 8.194.294.733.286,97 25,73% 2020 9.530.922.395.281,60 10.302.640.234.202,60 -7,49%
Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  dari  tahun  2016-2019  realisasi  belanja mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Hal ini juga bisa terlihat dari perhitungan rasio pertumbuhan belanja, dimana pada tahun 2016 sebesar 1,65% yang kemudian naik pada tahun 2017 sebesar 7,10% lalu mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar  3,44%.  Kemudian  pada  tahun  2019  mengalami  peningkatan  yang  drastis  menjadi 25,73% dan mengalami penurunan di tahun 2020 -7,49%. Hal ini berarti bahwa setiap tahun realisasi belanja mengalami peningkatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi Pemerintah Provinsi Papua termasuk dalam kategori sangat kurang. Lalu dari perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  Pemerintah  Provinsi  Papua  terhadap transfer  Pemerintah  Pusat  masih  sangat  tinggi.  Dari  hasil  perhitungan  rasio  kemandirian memberikan hasil yakni masih berada pada pola instruktif, dimna peranan Pemerintah Pusat masih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian dari perhitungan efektivitas dan efisiensi PAD menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua memiliki kinerja yang baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan, dan dari sisi efisiensi termasuk dalam kategori  efisien  atau  dapat  dikatakan  kinerja  Pemerinta  Provinsi  Papua  sudah  cukup  baik dalam  menekan  belanja  daerahnya.  Lalu  dari  hasil  perhitungan  rasio  pertumbuhan pendapatan terlihat bahwa ada trend peningkatan jumlah pendapatan daerah dari tahun ke tahun walapun tidak terlalu tinggi, begitu juga dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja terlihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan dalam hal belanja di Pemerintah Provinsi Papua.

## .

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,  Z.  (2019).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lamongan Tahun  Angagran  2016-2018  (Studi  Kasus  Pada  BPKAD  Kab.  Lamongan). Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi , 4 (2).
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar . Erlangga.
Bernardin, H. J., & Russel, J. E., A. (1993). Humans Resources Management: an Experimental Approach, International Edition . Singapore: McGraw Hill.Inc.
Harahap,  H,  F.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tapanuli Tengah. Journal of Economics and Business , 4 (1), 34 –38.
Harjito,  Y.,  Nugraha,  G.  P.  S.,  &  Yulianto.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FEB. UN PGRI Kediri , 5 (1).
Khairunnisa. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Meda Tahun 2012-2016 .
Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . UPP STIM YKPN.
Mailangkay,  P.  P.  U., Murni,  S.,  &  Paulina  V.  R.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA , 8 (3), 278 –285.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Keem).
Sudarsana.  (2013).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Indonesia). Diponegoro Jornal Of Accounting , 2 (4).
Sugiyono. (2012). Statistika Untuk Penelitian . Alfabeta.
Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Distribusi Ilmu Manajemen Dan Bisnis , 7 (1), 81 –92.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun. (2014). Tentang Pemerintah Daerah .
Yulitiawati,  &  Mustika,  A.  (2020).  Analisis  Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal,  Kemandirian Keuangan Daerah, Dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013 – 2017. JETAP .