Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3227-3233 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1799

## Literasi Keuangan Digital dalam Aspek Hukum Bagi Santri Pondok Pesantren As Shodiqiyyah Kota Semarang
1) Ayup Suran Ningsih*, 2) Ubaidilah Kamal, 3) Nurul Fibrianti, 4) Prita Fiorentina
1) 2) 3) Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Email Corresponding: ayuupp@mail.unnes.ac.id*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Digital Keuangan Digital Pengabdian Teknologi Santri
Meningkatnya  transaksi  keuangan  melalui  Internet  telah  menyebabkan  perkembangan mengenai  pembayaran  digital.  Berdasarkan  POJK  No.13  /POJK.02/2018  Tentang  Inovasi Keuangan  Digital  di  Sektor  Jasa  Keuangan,  inovasi  keuangan  digital  adalah  kegiatan pemutakhiran  proses  bisnis  dan  model  bisnis  serta  instrumen  keuangan  yang  menghadirkan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan melalui melibatkan ekosistem digital. Penggunaan akses pembayaran digital melalui kartu debit, kartu kredit, dan layanan internet juga meningkat secara  signifikan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  masyarakat  atau  pengguna  jasa keuangan  terhadap  perkembangan  teknologi  dalam  transaksi  keuangan  semakin  meningkat. Dibandingkan  dengan  negara-negara  dalam  kelompok  berpendapatan  menengah  ke  bawah, penggunaan  internet  tercatat  sebagai  transaksi  pembayaran  yang  lebih  tinggi  di  Indonesia. Layanan  keuangan  digital  adalah  aktivitas  pembayaran  terbatas  dan/atau  layanan  sistem keuangan  yang  dilakukan  tidak  melalui  kantor  fisik  namun  menggunakan  sarana  teknologi, termasuk layanan seluler dan web serta layanan pihak ketiga (agen), dengan tujuan melayani layanan unbanked dan underbanked. Masyarakat Hadirnya Dompet Digital, Uang Elektronik, dan berbagai macam pinjaman online melatarbelakangi Tim Pengabdi untuk dapat memberikan Edukasi  kepada  Santri  Pondok  Pesantren  Mitra  terkait  dengan  aspek  hukum  yang menyertainya.  Mitra  dalam  Pengabdian  ini  adalah  Pondok  Pesantren  As  Shodiqiyyah  Kota Semarang.  Tujuan  dari  pelaksanaan  Pengabdian  kepada  masyarakatan  adalah  untuk memberikan edukasi hukum dan meningkatkan literasi keuangan digital kepada Santri. Metode Pelaksanaan Pengabdian dengan memberikan ceramah seminar dan tanya jawab kepada Santri.

## ABSTRACT
Keywords: Digital Digital Finance Service Technology Santri
The  increase  in  financial  transactions  via  the  Internet  has  led  to  the  development  of  digital payments. Based on POJK No.13 /POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the  Financial  Services  Sector,  digital  financial  innovation  is  an  activity  to  update  business processes and business models as well as financial instruments that bring new added value to the  financial  services  sector  by  involving  the  digital  ecosystem.  The  use  of  digital  payment access via debit cards, credit cards and internet services has also increased significantly. This shows that the public's or financial services users' knowledge of technological developments in financial transactions is increasing. Compared with countries in the lower middle income group, internet use is recorded as a higher payment transaction in Indonesia. Digital financial services are limited payment activities and/or financial system services carried out not through physical offices but using technological means, including mobile and web services as well as third party services (agents), with the aim of serving unbanked and underbanked services. community. The presence  of  Digital  Wallets,  Electronic  Money,  and  various  kinds  of  online  loans  is  the background for the Service Team to be able to provide education to the students of the Mitra Islamic  Boarding  School  regarding  the  legal  aspects  that  accompany  it.  The  partner  in  this service  is  the  As  Shodiqiyyah  Islamic  Boarding  School,  Semarang  City.  The  aim  of implementing  community  service  is  to provide  legal  education  and  increase  digital  financial literacy to Santri. Method of implementing community service by giving seminar lectures and questions and answers to students
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober- Desember 2023 |pp: 3426-3432| DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2027

## I. PENDAHULUAN
Otoritas Jasa Keuangan melakukan  Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia  pada tahun 2013, dengan  hasil  bahwa  tingkat  literasi  masyarakat  Indonesia  hanya  sebesar  21,8%  sedangkan  prosentase masyarakat  Indonesia  yang  telah  menggunakan  produk/layanan  jasa  keuangan  (utilitas)  sebesar  59,7%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan masih banyak masyarakat Indonesia yang telah menggunakan produk/layanan jasa keuangan namun belum memahami dengan baik hal lainnya seperti hak dan kewajiban serta manfaat dan risiko dari produk/layanan jasa keuangan.(Kementerian Dalam Negeri, 2016)
Selain itu, sesuai data The Global Financial Inclusion-World Bank (Global Findex) database tahun 2014, penduduk dewasa diseluruh dunia yang telah memiliki rekening di bank atau Lembaga Jasa Keuangan (LJK)  lainnya  mengalami  peningkatan  dari  51%  di  tahun  2011  menjadi  sebesar  62%  atau  sekitar  700  juta penduduk.  Sementara  itu,  sebanyak  dua  miliar  penduduk  usia  dewasa  yang  tercatat  masih  belum  memiliki rekening atau unbanked. Jumlah ini sebenarnya menunjukan penurunan sebesar 20% dari jumlah sebelumnya di tahun  2011 yaitu sebesar 2,5 miliar penduduk. Lebih dari setengah jumlah penduduk kategori unbanked tersebut berdomisili di kawasan Asia Selatan, Asia Timur, dan Pasifik. Sebanyak 625 juta penduduk atau 31% berada di kawasan Asia Selatan dan sekitar 24% tersebar di kawasan Asia Timur serta Pasifik. Di Indonesia, menurut Bank Dunia (2014), penduduk dewasa yang telah memiliki akses ke sistem keuangan formal tercatat sebesar 35,9% atau meningkat dibandingkan tahun 2011 yaitu sebesar 19,6%.  (Kementerian Dalam Negeri, 2016)
Seiring  perkembangan  teknologi,  Indonesia  memiliki  jumlah  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia. Adanya hasl tersebut, Negara ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan ajaran Islam adalah rahmatan lill  ‘alamin ,  yaitu  Islam  yang wasatiyah dan  Islam  yang ahlusunnah  wal  Jamaah yakni  agama  yang mengajarkan  umatnya  untuk  dapat  berguna  bagi  sesama  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  termasuk  dalam kegiatan  ekonomi.  Salah  satu  motor  penggerak  kegiatan  tersebut  adalah  para  santri  yang  ada  di  pondok pesantren.  Jutaan  santri  masa  kini  adalah  aset  bangsa  masa  depan.  Terlebih  pada  2045  nanti,  negara  kita memiliki cita-cita Indonesia Emas. Cita-cita tersebut harus disambut baik oleh pesantren lembaga pendidikan yang menjadi tempat santri menggantungkan masa depannya. Bonus demografi yang diperkirakan juga bakal mengalami puncaknya di tahun-tahun yang sama juga harus disikapi serius oleh pesantren. Apalagi era saat ini semuanya serba digital. Santri pun harus dapat mengisi era tersebut, tidak saja sebagai konsumen, tetapi harus tampil juga sebagai produsen. Tentu saja hasilnya diperuntukkan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. (Syakir, 2020)
Untuk  menghadapi  adanya  bonus  demografi  tersebut,  setidaknya  ada  tiga  peran  utama  yang  dapat dilakukan  oleh  para  santri  saat  ini,  yakni  dengan,  santri  harus  mampu  menjelaskan  dan  menjadi  pembeda, menanamkan  pemikiran  yang  moderat  dan  melawan  pemikiran  yang  ekstrim,  dan  mampu  menjelaskan karakter-karakter Islam yang selalu berimbang dan toleran (Kementerian Sekretariat Negara, 2020). Menjadi pembeda  bukan  serta  merta  tanpa  upaya,  salah  satunya  melalui  alah  satu  upaya  pendidkan  literasi  tentang keuangan digital yang saat ini terus berkembang dan memeberikan banyak kemudahan bagi pengguna layanan keuangan. Namun, jika tidak dapat menggunakan dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang negatif.
Layanan  keuangan  digital  (LKD)  adalah  kegiatan  layanan  keuangan  dan  sistem  pembayaran    yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan menggunakan fasilitas dan perangkat teknologi seperti perangkat seluler yang dinamis dan berbasis web dalam kerangka keuangan inklusif. Layanan keuangan digital ini bertujuan untuk mengembangkan inklusi keuangan di masyarakat dan  mendukung efisiensi penyaluran dana pemerintah (G2P), serta memperluas akses terhadap layanan sistem keuangan dan pembayaran  terbatas kepada masyarakat unbanked , yang  tidak dilakukan melalui kantor  bank fisik tetapi menggunakan sarana teknologi atau layanan pihak ketiga.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  Tim  Pengabdi  Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri  Semarang terpanggil untuk memberikan Edukasi kepada Santri Pondok Pesantren As Shodiqiyyah Kota Semarang terkait Edukasi Perkembangan Keuangan Digital Dan Aspek Hukum Yang Menyertainya.

## II. MASALAH
Berdasarkan latar belakang situasi yang telah diuraikan diatas, dapat di rumuskan permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah sebagai berikut:
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober- Desember 2023 |pp: 3426-3432| DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2027
a. Perlunya Pengetahuan tentang Keuangan Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah.
b. Perlunya Pengetahuan tentang Aspek Hukum yang Menyertai Perkembangan Keuangan Digital di Indonesia Bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah.
c. Perlunya Pengetahuan dan Pelatihan bagaimana cara penggunaan aplikasi keuangan digital di Indonesia

## III. METODE
Metode  Pelaksaan  Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Bagi  Dosen  di  Pondok  Pesantren  As Shodiqiyyah Kota Semarang adalah sebagai berikut:
a. Tim  Pengabdian  melakukan  penjaringan  melalui  komunikasi  dan  koordinasi  kepada  mitra  Pondok Pesantren.
b. Tim Pengabdi merumuskan ide dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
c. Pelaksanaan perancangan ide dasar ini kami fokuskan pada penyusunan solusi terkait dengan solusi yang  ada  bagi  Santri  Pondok  Pesantren  Asshodiqiyah.  Selain  itu  diharapkan  metode  ini  dapat berdampak panjang dan berkelanjutan secara ilmu yang berkembang di masyakat luas sehingga santri paham dengan Perkembangan Keuangan Digital dan Aspek Hukum yang Menyertainya.
d. Tim Pengabdi melakukan penjaringan Peserta Pengabdian.
e. Penjaringan peserta ini kami laksanakan di Pondok Pesantren As Shodiqiyyah Kota Semarang dengan melibatkan  40  santri  sebagai  peserta  pengabdian.  Mengajak  para  pengurus  dan  anggota  Pondok Pesantren  Asshodiqiyah  untuk  ikut  serta  dalam  Pelatihan  agar  dapat  memberikan  contoh  sekaligus edukasi lanjutan pada santri yang lebih luas.
f. Tim Pengabdi melakukan analisis situasi serta permasalahan yang dialami oleh mitra
g. Analisa ini digunakan untuk mengolah segala respon masyarakat atas Pelatihan yang nantinya akan dibuatkan sebuah luaran guna membuat edukasi yang cocok untuk masyarakat.
h. Tim Pengabdi bersama dengan Pengurus dan Anggota Pondok Pesantren As Shodiqiyyah melakukan pendataan terkait dengan peserta pelatihan, yaitu santri yang tertarik mengikuti kegiatan ini.
i. Tim Pengabdi melakukan Pengabdian dengan metode ceramah dan tanya jawab kepada para santri, berkaitan dengan:
1. Keuangan Digital.
2. Aspek Hukum yang menyertai Perkembangan Keuangan Digital.
3. Resiko dan keuntungan apa saja yang akan didapatkan dari Perkembangan Keuangan Digital.
4. Melakukan evaluasi dari Pengabdian untuk memberikan refleksi kepada tim.
j. Melakukan penulisan artikel untuk Luaran di Jurnal dan Artikel yang akan dimuat di Media Cetak Nasional hasil dari pengabdian sebagai bentuk tanggung jawab publikasi akademis serta mendukung pelatihan itu sendiri.
k.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Guna mengatasi dua permasalahan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka solusi tepat guna dan  tepat  sasaran  yang  akan  kami  lakukan  pada  pengabdian  masyarakat  bagi  Santri  Pondok  Pesantren Asshodiqiyah adalah sebagai berikut:
a. Memperkenalkan kepada santri tentang Keuangan Digital.
Pengambilan  keputusan  dalam  pengelolaan  keuangan  pribadi  yang  dilakukan  oleh  dirinya  sendiri dengan merupakan salah satu kegiatan literasi keuangan. Menurut Sri Lestari yang dikutip dalam (Lisa Xu dan  Bilal  Zia,  2012),  literasi  keuangan  adalah  kesadaran  dan  pemahaman  terhadap  produk  keuangan, lembaga keuangan dan konsep  keterampilan manajemen keuangan. Literasi keuangan juga dapat dipahami atau  dipahami  sebagai  pengetahuan  dan  kemampuan  mengelola  keuangan  untuk  meningkatkan kesejahteraan.  Literasi  keuangan  juga  merupakan  alat  pengambilan  keputusan  utama  untuk  mencapai inklusi  keuangan,  dimana  tahap  ini  berisi  konten  yang  memperkenalkan  pengetahuan  dan  keterampilan dasar  untuk memahami  sektor  keuangan.  Tahap  pemahaman  ini  penting  dalam bidang  keuangan karena tanpa  memahami karakteristik produk dan profil risiko keuangan, maka dapat menimbulkan kemungkinan menjadi korban transaksi keuangan.
Kegiatan terpenting pada tahap ini adalah sosialisasi dan edukasi secara luas mengenai jenis, sifat dan profil risiko setiap produk keuangan serta dasar-dasar pengelolaan keuangan yang baik. . Literasi tidak akan tercapai  hanya  dengan  meningkatkan  kesadaran  mengenai  sektor  keuangan,  harus  ada  program  yang
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober- Desember 2023 |pp: 3426-3432| DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2027
mendukung literasi tersebut. Dalam hal ini literasi keuangan memiliki empat tahapan  yaitu pemahaman, penetrasi, kepadatan, dan distribusi.
Pandemi  Covid-19  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap  kebiasaan  masyarakat,  tidak  hanya terhadap  kesehatan  namun  juga  terhadap  aktivitas  perekonomian,  termasuk  pasar  keuangan,  sehingga mengubah kebiasaan.
Masyarakat mempunyai akses terhadap layanan keuangan yang aman, efisien, cepat dan mudah diakses dimana  saja  dan  kapan  saja.  Pengenalan  layanan  keuangan  digital  bertujuan  untuk  mendukung  inklusi keuangan    di  Indonesia,  untuk  mencapai  dan  memperluas  layanan  perbankan  dan  keuangan    di  seluruh Indonesia.  Inklusi  Keuangan  Inklusi  keuangan  merupakan  keadaan  dimana    layanan  keuangan    mudah diakses  oleh  semua  orang  dan  terdapat  budaya  yang  mengoptimalkan  penggunaan  layanan  keuangan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2014)
Penetrasi  digital  di tengah pandemi  telah menciptakan  skenario  digital   new normal (Chauhan et  al., 2022), termasuk  sektor perbankan yang tumbuh sangat pesat. Berbagai transformasi dan perkembangan khususnya dari sisi digitalisasi telah terjadi di sektor perbankan Indonesia. Sejak pandemi, pembelian bisa dilakukan di rumah, diperlukan fasilitas pembayaran online, dan investasi keuangan juga bisa dilakukan di rumah. Dengan adanya aktivitas digital tersebut, banyak perusahaan digital yang  melakukan IPO dan hal ini juga tercermin dari meningkatnya aktivitas ekonomi digital, dimana  harga saham banyak perusahaan penyedia jasa layanan digital semakin meningkat.
Dalam pembayaran digital, uang disimpan, diproses dan diterima sebagai informasi digital dan proses transfer uang dimulai melalui instrumen pembayaran elektronik. Sistem pembayaran  digital menyediakan metode pembayaran untuk pembelian barang atau jasa melalui Internet (Tarantang et al., 2019).
Layanan  keuangan  digital  adalah  pembayaran  dan  layanan  keuangan  yang  menggunakan    teknologi digital  seperti  perangkat  seluler  atau  web  melalui  pihak  ketiga.  Pihak  ketiga  tersebut  dapat  berupa perorangan atau masyarakat umum yang telah mendapat izin atau izin resmi  untuk membuka LKD dan tidak hanya lembaga perbankan saja. Oleh karena itu, setiap individu dari berbagai profesi dapat menjadi agen  distribusi  keuangan  atau  pihak  ketiga,  sedangkan  alat  pembayaran  yang  digunakan    adalah cryptocurrency.
Layanan  Keuangan  Digital  meliputi  berbagai  bentuk  yang  saat  ini  sedang  berkembang  dalam masyarakat, bentuk tersebut adalah:
1. Sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk melakukan regristrasi untuk memperoleh layanan.
2. Pengisian ulang (top up)
3. Pembayaran tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti pembayaran listrik, air, telepon, angsuran kredit atau pembiayaan, premi asuransi, BPJS, internet, TV berlangganan dan tagihan lainnya.
4. Penarikan uang tunai.
5. Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti bantuan sosial kepada masyarakat miskin, bantuan pembiayaan pendidikan, dan bantuan pembiayaan.
6. Dan bentuk lain yang disetujui oleh Bank Indonesia
7. Pembayaran digital adalah pembayaran yang berbasis teknologi.
b. Memberikan  pemahaman  yang  baik  dan  cukup  kepada  santri  tentang  aspek  hukum  adanya  Keuangan Digital di Indonesia.
Dalam Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa  untuk  kegiatan  transaksi  niaga  melalui  sistem  elektronik  yang  dilakukan  oleh  badan  usaha  yang menukarkan barang/jasa melalui penggunaan sistem elektronik, harus menyediakan  secara lengkap. dan informasi yang akurat. data/informasi, transaksi terlarang, barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.
Inovasi Keuangan Digital (“IKD”) merupakan terminologi yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  13/POJK.02/2018  tentang  Inovasi  Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 13/2018”). POJK 13/2018 mendefinisikan IKD sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.
Bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan OJK kepada konsumen bersifat preventif dan sanksi atau represif, karena tugas OJK adalah memenuhi tugas pengaturan dan pengendalian sektor keuangan. Pasal 28
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober- Desember 2023 |pp: 3426-3432| DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2027
Undang-  Undang  Nomor  21  Tahun  2011Tentang  OJK  memberikan  perlindungan  hukum  agar  tidak merugikan konsumen dan masyarakat, yang dilaksanakan OJK sebagai berikut:
1. memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  karakteristik  industri  jasa  keuangan, layanan dan produknya;
2. menghimbau lembaga keuangan untuk menghentikan operasinya jika operasi tersebut dapat merugikan masyarakat; dan
3. tindakan lain yang dianggap perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
c. Memberikan pengetahuan kepada santri risiko apa saja yang ada di dunia Keungan Digital.
Penggunaan Instrumen keuangan digital tidak serta merta tanpa risiko. Terdapat banyak celah keamanan pada  aspek  digital  yang  mungkin  muncul  dalam  proses  penggunaan  instrument  keuangan  digital  di Indonesia. Berikut beberapa risiko yang mungkin muncul :
1. Risiko Keamanan Pihak Ketiga
Lembaga Keuangan Digital melibatkan pihak ketiga yang sistem keamanannya tidak hanya dari dalam negeri saja. Oleh karena itu, seringkali ketika bank atau lembaga keuangan lainnya menggunakan layanan fintech dari  penyedia  layanan  yang  tidak  terpercaya,  sehingga  mengalami  kehilangan  data,  gangguan layanan, bahkan mungkin kehilangan reputasi karena inefisiensi data.
Penilaian manajeen risiko yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya dalam memutuskan penggunaan layanan pihak ketiga menjadi hal utama untuk mengurangi munculnya risiko pihak ketiga. 2. Serangan Malware
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) merupakan target utama dari peretas malware karena sistem ini digunakan oleh sebagian besar bank dan lembaga keaungan lain untuk bertukar informasi penting.
3. Pelanggaran Data
Data adalah hal yang paling penting dalam setiap industry termasuk keuangan digital. Jika menyangkut bank dan lembaga keuangan lainnya, data otomatis menjadi faktor terpenting. Namun, dengan munculnya sistem fintech yang tidak efisien di sektor keuangan, masalah pelanggaran data semakin parah. Detail kartu pembayaran dan informasi pengguna dapat dengan mudah diakses oleh peretas, sehingga transaksi online rentan  terhadap  pencurian  dunia  maya.  Lembaga  keuangan  bekerja  sama  dengan  pihak  ketiga  dan kehilangan data dapat terjadi karena layanan fintech mereka yang tidak efektif. 4. Risiko Keamanan Aplikasi
Aplikasi fintech digunakan oleh banyak bank untuk mengakses informasi keuangan nasabah secara real- time . Aplikasi menggunakan informasi  ini secara real time untuk melakukan transaksi dan   melakukan aktivitas perbankan lainnya. Namun, jika aplikasi perangkat lunak tidak memiliki modul keamanan yang sempurna  dan  kode  yang  efisien,  maka  secara  otomatis  aplikasi  tersebut  menjadi  lebih  rentan  terhadap pencurian  dunia  maya.  Penyerang  mengeksploitasi  kelemahan  keamanan  aplikasi  untuk  mencuri  data pelanggan dan informasi penting lainnya. Jadi, jika seseorang berencana mengembangkan solusi perangkat lunak fintech, maka  harus  benar-benar  yakin  bahwa  aplikasi  tersebut  mengintegrasikan  semua  fitur keamanan penting.
5. Risiko Pencucian Uang
Mata uang kripto digunakan oleh bank yang berfokus pada fintech untuk melakukan transaksi keuangan. Mata uang ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekosistem yang dibangun dalam financial technology namun tidak secara resmi diatur oleh serangkaian standar dan peraturan global.
Oleh karena itu, seringnya penggunaan mata uang yang tidak diatur akan menyebabkan adanya praktik- praktik  pencucian  uang.  Karena    penerima  manfaat  dari  transaksi  yang  disponsori fintech tidak  dapat diidentifikasi karena sifat perusahaan fintech yang anonim, kegiatan pencucian uang mendapat dukungan penuh dari layanan fintech. 6. Risiko Identitas Digital
Penggunaan teknologi di sector perbankan dan keuangan lainnya meningkatkan penggunaan kata sandi dan kode keamanan sekali pakai melalui telepon seluler. Kode keamanan dan kata sandi ini tidak aman dan dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  peretas.  Data-data  penting  nasabah  perbankan  mudah  diakses  karena sistem fintech yang disediakan oleh beberapa penyedia layanan fintech sedang menghadapi kendala. 7. Risiko Keamanan Berbasis Cloud
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober- Desember 2023 |pp: 3426-3432| DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2027
Solusi  berbasis Cloud menjadi  salah  satu  aspek  penting  dalam  industri fintech. Dari  gateway pembayaran dan dompet digital hingga pembayaran online yang aman, layanan komputasi berbasis Cloud menawarkan segalanya dalam ekosistem fintech. Bank dan lembaga keuangan lainnya harus selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data keuangan. Layanan berbasis Cloud dianggap sebagai sarana yang aman untuk  menyimpan  data,  kurangnya  langkah-langkah  keamanan  yang  memadai  dapat  mengakibatkan kerusakan informasi keuangan milik pengguna.

## V. KESIMPULAN
Kesimpulan pada tulisan ini adalah literasi dan pengetahuan tentang keuangan digital saat ini harus dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat, termasuk santri. Jumlah santri yang besar dapat memberikan potensi  yang  baik  dalam  menyongsong  Indonsia  Emas  2045.  Peraturan  OJK  tentang  Lembaga  Keuangan Digital  dan  aspek  hokum  yang  menyertainya  telah  cukup  memberikan  perlindungan  hokum  bagi  para penggunanya. Namun jika keuangan digital digunakan dengan tidak disertai pengetahuan yang cukup, maka dapat menimbulkan risiko-risiko yang merugikan bagi para penggunanya. Risiko yang muncul dapat berupa pelanggaran data, risiko keamanan identitas dan pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Kementerian Sekretariat Negara  Republik Indonesia, “Peran Santri Dalam Menghadapi   Tantangan Global,”
Setneg.Go.Id , 2020, https://www.setneg.go.id/baca/index/peran_santri_dalam_menghadapi_tantangan_global. Muhammad  Syakir  NF,  “Peran  Santri  Wujudkan  Indonesia  Emas  2045,” Nu.or.Id ,  last  modified  2020, https://www.nu.or.id/post/read/124052/peran-santri-wujudkan-indonesia-emas-2045.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Kementerian Dalam Negeri, Buku Pedoman Tim Percepatan Akses Keuangan  Daerah (Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  Kementerian  Dalam  Negeri,  2016), https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/477.
Otoritas  Jasa Keuangan.  2014.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  19/POJK.03/2014  tentang  Layanan Keuangan Tanpa Kantor, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.
Xu, Lisa., dan Bilal Zia. 2012. “Financial Literacy around the World-An Overview of the Evidance with Practical Suggestions for the Way Forward. The World Bank: Finance and Private Sector Development”.\
Chauhan, A., Jakhar, S.K., Chauhan, C., 2022. The  interplay of circular economy  with industry 4.0 enabled smart city drivers of healthcare waste disposal. J. Clean. Prod, 10.1016/j.jclepro.2020.123854.
Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. Jurnal Al-Qardh , 4(1), 60 – 75 .