Universitas Dharmawangsa

## PERANAN HARIAN WASPADA DALAM MENAIKKAN ELEKTABILITAS CALON GUBERNUR SUMUT
Oleh : Erni Suriyani dan Cut Alma Nuraflah

## Abstrak
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  secara  umum dimaksudkan  untuk  mengetahui  konstruksi  realitas  pemilih  pemula dalam  memilih  Gubernur  Sumut  2018.  Memberikan  gambaran  secara jelas bagaimana pemanfaatan media memberi pengaruh bagi masyarakat dalam  menentukan  pilihannya  serta  pengambilan  keputusan  dalam memilih.  Dengan  pertanyaan  penelitian,  yaitu:  1.  Bagaimana  strategi komunikasi  yang  digunakan  calon  Gubernur  melalui  peran  Harian Waspada  Medan?  2.  Bagaimana  peran  Harian  Waspada  dalam  upaya menaikkan  elektabilitas  salah  satu  pasangan  calon  Gubernur  Sumut dalam Pilkada di tahun 2018 ?
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  berusaha menggambarkan  atau  melukiskan  objek  yang  diteliti  berdasarkan  fakta yang  ada  di  lapangan.  Dengan  menggunakan  key  informan  dan informan  sebagai  sumber  data,  data-data  yang  disajikan  menggunakan data  primer  data  sekunder  melalui  wawancara  terstruktur,  observasi, kuisioner dan dokumentasi laporan, dan referensi yang berkaitan dengan penelitian  ini,  kemudian  teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam teknik  penelitian  ini  adalah  analisis  data  kualitatif  dengan  model interaktif.

## Kata Kunci : Strategi, Komunikasi Politik, Media Massa

## Pendahuluan
Transformasi  politik  menjadi  bagian  dari  kontribusi media. Kini media memiliki kontribusi besar dalam membangun pemahaman  masyarakat  hingga  perilaku  politiknya.  Dalam
merespons  perubahan  politik  pasca  Orde  Baru,  sebagian  pekerja media menghadapi realitas politik yang penuh dinamika. Kondisi demikian  melahirkan  perubahan  perilaku  politik  di  kalangan masyarakat. Salah satu faktor determinan adalah publikasi media yang  memberitakan  transformasi  politik  dan  pers  memiliki kebebasan  berekspresi  sehingga  dalam  pemberitaannya cenderung  independen.  Hal  inilah  yang  melatari  terjadinya perubahan  perilaku  politik  masyarakat  di  sejumlah  daerah  di Indonesia.  Berbagai  persoalan  yang  mengiringi  pola  dan intensitas  berpolitik  di  kalangan  yang  dilatari  dari  besarnya pengaruh  media  massa.  Hal  ini  menarik  dicermati  dalam paradigma  akademik.  Justru  aspek  yang  cukup  menarik  namun belum  mendapat  perhatian  akademik  yang  baik,  adalah  pada dimensi media.
Mencermati  berbagai  tayangan  media  yang  bermuatan media  terutama  yang  bermuatan  politik  mengalami  proses dekonstruksi terjadi melalui proses penafsiran kemudian menjadi realitas  sosial  baru  dalam  kesadaran  umum  melalui  tahap eksternalisasi,  subjektifikasi,  dan  internalisasi  yang  berlangsung dalam  proses  konstruksi  sosial  media  dalam  media.  Dalam perspektif  media  komunikasi  Indonesia  kontemporer,  kehadiran media  massa  menghadapi  dilema  terkait  dengan  tuntutan reformasi  media  massa.  Terutama  terkait  dengan  komunikasi politik,  Idy  Subandy  Ibrahim  mencermati  komunikasi  politik pasca  reformasi  ditandai  dengan  meleburnya  politik  dalam budaya pop. (Ibrahim, 2007:189)
Salah satu elemen demokrasi adalah kebebasan pers yang kelak membangun kesadaran politik masyarkat. Kontribusi media cukup  signifikan  terhadap konstruk kesadaran,  pemahaman  dan perilaku  politik  masyarakat,  termasuk  kehadiran  media  yang turut  mempengaruhi  perilaku  politik.  Masyarakat  memasuki  era baru  yang  dikenal  era  reformasi,  yang  ditandai  mundurnya Soeharto sebagai presiden 21 Mei 1998 melahirkan liberalisasi dan
relaksasi  politik.  Pada  era  ini,  konstelasi  politik  di  tanah  air mengalami transformasi paradigma dan sistem cukup signifikan. (Effendi, 2000:195)
Berbagai  persoalan  yang  mengiringi  pola  dan  intensitas berpolitik  di  kalangan  yang  dilatari  dari  besarnya  pengaruh media  massa.  Hal  ini  menarik  dicermati  dalam  paradigma akademik.  Justru  aspek  yang  cukup  menarik  namun  belum mendapat  perhatian  akademik  yang  baik,  adalah  pada  dimensi media. Hal ini dianggap unik sebab pola politik media terkadang sulit  diukur  melalui  pendekatan  media  dan  kaitannya  dengan perilaku politik secara normatif bahkan empiris.
Dari  berbagai  literatur  yang  dikaji  mengenai  komunikasi politik, umumnya dikaitkan dengan peranan media massa dalam proses  komunikasi  yang  dilaluinya.  Hal  ini  mencerminkan adanya  kecenderungan  makalah  dan  karya  tulis  yang  terkait komunikasi politik masih didominasi mengenai kampanye politik untuk mendulang suara atau membangun kekuatan politik yang diorientasikan pada kekuasaan.
Kampanye politik tersebut tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh  media  massa,  baik  media  cetak  maupun  elektronik. Konsekuensinya,  pendekatan  analisis  yang  digunakannyapun pada gilirannya lebih banyak menggunakan analisis media massa, terutama  berkaitan  dengan  teori-teori  hubungan  antara  media dan  masyarakat,  seperti  teori  tentang  pesan,  mekanisme penyebaran informasi yang terjadi, serta efek-efek psikologis dan sosiologis yang ditimbulkannya.
Terkait dengan hal ini, Kraus dan Davis menegaskan tema komunikasi politik telah dilakukan dan dipublikasikan sejak 1959, memberikan  informasi  bahwa  media  juga  melakukan  konstruksi realitas  politik  dalam  masyarakat.  Di  samping  itu,  juga mengungkap  masalah-masalah  posisi  komunikasi  politik  dalam kasus-kasus  kegiatan  politik  praktis  dalam  proses  transformasi
Universitas Dharmawangsa
dan  pembentukan  komunikasi  politik  masyarakat  (Kraus  dan Davis, 1975: 59).
Pada  prinsipnya,  komunikasi  politik  tidak  hanya  terbatas pada  even-even  politik  seperti  pemilu  saja,  tetapi  komunikasi politik  mencakup  segala  bentuk  komunikasi  yang  dilakukan dengan  maksud  menyebarkan  pesan-pesan  politik  dari  pihak- pihak  tertentu  untuk  memperoleh  dukungan  massa.  Secara teoritis  fenomena  komunikasi  politik  yang  berlangsung  dalam suatu  masyarakat,  seperti  telah  diuraikan  sebelumnya, merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  dinamika  politik, tempat  komunikasi  itu  berlangsung.  Karena  itu,  kegiatan komunikasi  politik  di  Indonesia  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari proses politik nasional yang menjadi latar kehidupannya.
Secara  teoritis,  media  massa  memang  tidak  terlepas  dari pengaruh politik dalam menentukan arah berita. Perangkat yang dipakai  sebagai  prisma  dalam  menyeleksi  realitas  yang  pertama adalah  politik  media  yang  kemudian  dirumuskan  dalam kebijakan  redaksional  di  mana  realitas  yang  sama  dapat menghasilkan  konstruksi  berita  yang  berbeda.  Kemudian  respon terhadap tuntutan pasar yang disebut segmentasi khalayak. Pada gilirannya segmen pembaca ini akan mempengaruhi berita.
Keberadaan  Pers  sebagai  media  komunikasi  dan  informasi sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  baik  internal  institusi maupun  faktor  eksternal.  Menurut  Mc  Quail  (1987:81-82)  ada beberapa  masalah  yang  perlu  dikemukakan  menyangkut  posisi media dalam hubungannya dengan berbagai struktur sosial yang mempengaruhi gerak langkah media massa tersebut diantaranya adalah :
(1) Media  memiliki  konsekuensi  dan  nilai  ekonomi,  serta merupakan  objek  persaingan  untuk  memperebutkan kontrol dan akses (politik maupun ekonomi). Disamping itu,  media  juga  tidak  terlepas  dari  peraturan  politik, ekonomi, dan hukum.
Universitas Dharmawangsa
(2) Media massa sering kali dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk melakukan salah satu atau lebih dari beberapa hal berikut :
a. Menarik dan mengarahkan perhatian
b. Membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi pilihan sikap (misalnya voting dan buying),
c. Memberikan legitimasi,
d. Mendefinisikan dan membentuk persepsi (Mc Quail,
1987:81-82)
Pernyataan Mc Quail tersebut secara teoritis memperlihat- kan  bahwa  media  massa  memang  memegang  peranan  penting dalam pembentukan pendapat khalayak, namun media bukanlah segalanya.  Dalam  menentukan  berita  yang  akan  ditampilkan, maka para editor melakukan seleksi dan menentukan berita mana yang  layak  ditampilkan  atau  tidak  dalam  terbitannya.  (Sobur, 2001: 79)
Penyeleksian  ini  pada  kenyataan  tidak  mungkin  terlepas dari  faktor  subyektivitas  para  awak  media.  Predisposisi,  nilai ekonomis,  ideologi,  kognisi,  budaya  bahkan  pengalaman  para insan pers tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi subyektivitas  media.  Ketidakmampuan  pers  menghindar  dari pengaruh  subyektivitas  ini  akhirnya  menimbulkan  kesan  bahwa pers  cenderung  melakukan  pemihakan  terhadap  suatu  isu  berita atau  bahkan  terhadap  suatu  institusi  yang  dapat  menopang kepentingan institusi pers itu sendiri.
Pers  atau  media  massa  sekarang  ini  cenderung  sering memanipulasi  fakta,  karena  pers  tidak  lagi  mereflesikan  realita, melainkan  menciptakan  realitas.  Berdasarkan  latar  belakang persoalan  ini, maka  tulisan  ini  berusaha  mencari  jawaba tentang bagaimana  peran  media  membentuk  kesadaran  politik masyarakat,  apakah  pemberitaan  politik  media  massa mendukung  kegiatan  politik  masyarakat  dan  bagaimana
politikus  membentuk  pencitraan  dirinya  melalui  media  dalam kegiatan  politik  dalam  masyarakat.  Dimana  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  strategi  komunikasi  yang  digunakan  calon Gubernur melalui peran Harian Waspada Medan ?
2. Bagaimana  peran  Harian  Waspada  dalam  upaya  menaikkan elektabilitas  salah  satu  pasangan  calon  Gubernur  Sumut dalam Pilkada di tahun 2018 ?

## Hasil dan Pembahasan Efektivitas Media Massa dalam Pola Komunikasi Politik
Dari  berbagai  literatur  yang  dikaji  mengenai  komunikasi politik, umumnya dikaitkan dengan peranan media massa dalam proses  komunikasi  yang  dilaluinya.  Hal  ini  mencerminkan adanya  kecenderungan  makalah  dan  karya  tulis  yang  terkait komunikasi politik masih didominasi mengenai kampanye politik untuk mendulang suara atau membangun kekuatan politik yang diorientasikan pada kekuasaan.
Kampanye politik tersebut tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh  media  massa,  baik  media  cetak  maupun  elektronik. Konsekuensinya,  pendekatan  analisis  yang  digunakannyapun pada gilirannya lebih banyak menggunakan analisis media massa, terutama  berkaitan  dengan  teori-teori  hubungan  antara  media dan  masyarakat,  seperti  teori  tentang  pesan,  mekanisme penyebaran informasi yang terjadi, serta efek-efek psikologis dan sosiologis  yang  ditimbulkannya.  Terkait  dengan  hal  ini,  Kraus dan  Davis  dalam  bukunya  The  Effects  of  Mass  Communication  on Political  Behaviour  menegaskan  tema  komunikasi  politik  telah dilakukan  dan  dipublikasikan  sejak  1959,  memberikan  informasi bahwa  media  juga  melakukan  konstruksi  realitas  politik  dalam masyarakat. Di samping itu, juga mengungkap masalah-masalah posisi  komunikasi  politik  dalam  kasus-kasus  kegiatan  politik
Universitas Dharmawangsa
praktis dalam proses transformasi dan pembentukan komunikasi politik masyarakat.
Sementara  itu,  Graber  memandang  bahwa  komunikasi politik  merupakan  proses  pembelajaran,  penerimaan  dan persetujuan  atas  kebiasaan-kebiasaan  (customs)  atau  aturan- aturan  (rules),  struktur,  dan  faktor-faktor  lingkungan  yang berpengaruh  terhadap  kehidupan  politik.  Sementara  itu,  Dan D.  Nimmo  dan  Keith  Sanders  dalam  Handbook  of  Political Communication,  juga  mengungkap  masalah-masalah  komunikasi politik dalam kasus-kasus kegiatan politik praktis yang dikaitkan dengan  peran  media  massa.  Dalam  konteks  komunikasi  politik, Dan Nimmo menjelaskan pengaruh-pengaruh politik.
Pentingnya  media  massa  dalam  penyebaran  politik diuraikan Reese dan Shoemaker (1996) telah coba membuka tabir tentang  faktor-faktor  yang  sangat  mempengaruhi  isi  media. Menurutnya,  terdapat  sejumlah  faktor  yang  berpengaruh terhadap  isi  suatu  media,  di  antaranya  adalah  pengaruh  pekerja media  (penyiar  atau  jurnalis),  pengaruh  organisasi  media, pengaruh  ekstramedia,  dan  pengaruh  ideologi.  Makalah  Reese dan  Shoemaker  tersebut  menunjukkan  bahwa  pengaruh "siapa"  (menurut  taksonomi  Lasswell)  atau  "kelompok  yang mempengaruhi isi media" (menurut Reese  dan Sheomaker)  atau juga  "komunikator  politik"  (yang  oleh Nimmo  disebut  sebagai komunikator  profesional)  dalam  menyampaikan  "isi  pesan" ternyata  tidak  kalah  pentingnya  dari  pengaruh  lainnya, seperti  "media",  "khalayak",  dan  "efek  atau  akibat  komunikasi" yang dilakukan.
Berkaitan  dengan  posisi  penting  komunikator  dalam menentukan isi media, Nimmo secara detil membagi komunikator politik  ke  dalam  tiga  kelompok,  yaitu  politikus,  profesional, dan  aktivis.  Politikus  sebagai  komunikator  politik  dalam pelaksanaannya  terkadang  bertindak  sebagai  wakil  partisan  dan terkadang  pula  bertindak  sebagai  ideolog.  Sebagai  wakil
partisipan,  komunikator  politik  mewakili  kelompok  tertentu dalam  tawar-menawar  dan  mencari  kompromi  pada  masalah- masalah politik. Mereka bertindak dengan tujuan
mempengaruhi  opini  orang  lain,  mengejar  perubahan  atau mencegah  perubahan  opini.  Mereka  adalah  makelar  yang membujuk  orang  lain  agar  ikut  dan  setuju    dengan  ide  yang ditawarkannya.

## Strategi  Komunikasi  Politik  Calon  Gubernur  melalui  peranan Harian Waspada Medan.
Dukungan  parpol  memang  berpengaruh,  tetapi  isu  dan penampilan  yang  ditunjukkan  pasangan  calon  di  Pilgub  Sumut 2018  juga  tak  kalah  penting.  Selama  kampanye,  Eramas menunjukkan  citra  Islami.  Misalnya  saat  Edy-Musa  meneruskan gerakan  salat  subuh  berjamaah  menjelang  hari  pencoblosan. Shohibul menyebut pola kampanye tersebut merupakan lanjutan dari  Pilkada  DKI  Jakarta  2017.  Jelang  hari  tenang,  Anies Baswedan hadir dalam salat subuh berjamaah berjuluk "Aksi 112" yang diorganisasi Forum Umat Islam (FUI).
Selain  salat  subuh  berjamaah,  muncul Kongres  Umat Islam (KUI) yang digelar di Medan pada akhir Maret hingga awal April 2018 dan dihadiri sejumlah tokoh seperti Amien Rais, Yusril Ihza  Mahendra,  hingga  Gatot  Nurmantyo.  "Memang  Kongres Umat  Islam  di  Medan  tidak  direncanakan  ada  perbincangan mengenai Pilkada di sana, namun akhirnya perbincangan di sana dikaitkan dengan pilkada
Hasil KUI dirangkum dalam Piagam Umat Islam Sumatera Utara.  Salah  satu  poin  piagam  tersebut  menyerukan  untuk memilih  pemimpin—gubernur,  bupati,  wali  kota,  serta wakilnya—berdasarkan  kriteria  Alquran  dan  Sunnah,  yakni pasangan  calon  muslim-muslim.  Merujuk Sensus  Penduduk Indonesia (2010),  ada  8.579.830  (66,09  persen)  penduduk  Sumut yang  beragama  Islam,  sementara  3.509.700  (27,04  persen)
penduduk  beragama  Kristen  dan  516.037  lainnya  (3,97  persen) beragama  Katolik.  Menurut  Shohibul,  seruan  KUI  tersebut  tidak ditujukan  untuk  memilih  paslon  Edy-Musa,  tapi  bisa  jadi melemahkan  Djarot-Sihar.  Isu  paslon  "muslim-muslim"  ini  pula tidak  hanya  berembus  dari  pihak  eksternal  seperti  KUI.  PPP Sumut  yang  dipimpin  Yulizar  Parlagutan  Lubis  keras  betul menolak  Djarot  dipasangkan  dengan  Sihar.  "Kami  menolak konsep  'pelangi',"  ujar  Yulizar  kepada Antara,  Rabu  (10/1/2018). Tak lama setelah itu, Yulizar dicopot dari jabatan ketua DPW PPP. Setelahnya,  PPP  tetap  mengusung  Djarot-Sihar.   Djarot-Sihar sebenarnya  juga  memiliki  jurus  untuk  bertahan  dan  melakukan serangan balik meski diterjang isu terkait agama.
Shohibul  mencatat  sejak  debat  putaran  pertama  Pilgub Sumut  2018,  Djarot-Sihar  menonjolkan  sisi  keahliannya  sebagai birokrat  berpengalaman.  Paslon  tersebut  kerap  melontarkan sejumlah  istilah  khas  birokrasi  yang  jarang  diketahui  awam, bahkan  pada  salah  satu  debat,  Edy  Rahmayadi  sempat mengatakan,  "Saya  tidak  tahu  apa  itu stunting."  "Dari  sisi pertanyaan  dan  pernyataan,  Djarot-Sihar  ingin  menunjukkan bahwa  mereka  yang the  best,  yang  berpengalaman".  Pola pernyataan  dan  pertanyaan  seperti  itu,  dalam  catatan  Shohibul, sudah muncul dalam debat Pilpres 2014. Saat itu, Jokowi bertanya kepada Prabowo soal "peran TPID". Ditanya seperti itu, Prabowo justru balik bertanya mengenai definisi TPID.
Komunikasi  politik  menjadi  kajian  yang  menarik perhatian,  bukan  hanya  para  sarjana  komunikasi  dan  sarjana politik, tetapi juga bagi politisi yang aktif di berbagai partai politk. Bahkan  Plano  (dalam  Mulyana,  2007  :  29)  melihat  bahwa ”komunikasi  politik  merupakan  proses  penyebaran,  makna  atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik”. Ini menjadi  sebuah  tantangan  keberhasilan  partai  politik,  gabungan partai  dan  tim  sukses  untuk  mengusung  calonnya  sangat ditentukan  oleh  kemampuannya melihat  tingkat atraktivitas  dan
akseptabilitas calon tersebut di mata masyarakat.
Peranan  komuniksi  politik  dibutuhkan  untuk  melihat dampak dan hasil yang bersifat politik. Melvin L DeFleur (dalam Muhtadi,  2008:7)  memetakan  Model  Transaksi  Simultan (Simultaneous  Transactions  Model)  terhadap  dinamika  komunikasi politik.  Dengan  karakternya  yang  nonlinier,  model  ini  meng- gambarkan  sekurang  kurangnya  tiga  faktor  yang  berpengaruh dalam  komunikasi.  Pertama,  faktor  lingkungan  fisik  (physical surroundings),  yakni  lingkungan  tempat  komunikasi  itu berlangsung  dengan  menekankan  pada  aspek  what  dan  how pesan-pesan komunikasi itu dipertukarkan. Kedua, faktor situasi sosio-kultural  (sociocuktural  situational),  yakni  bahwa  komunikasi merupakan  bagian  dari  situasi  sosial  yang  di  dalamnya terkandung  makna  kultural  tertentu,  sekaligus  menjadi  identitas dari  para  pelaku  komunikasi  yang  terlibat  di  dalamnya.  Ketiga, faktor  hubungan  sosial  (social  relationship),  yakni  bahwa  status hubungan  antarpelaku  komunikasi  sangat  berpengaruh,  baik terhadap isi pesan itu sendiri ataupun terhadap proses bagaimana pesan itu dikirim dan diterima.
Komunikasi  politik  dalam  bentuk  retorika,  pidato  dan penyampaian pesan – pesan poli- tik seperti halnya kampanye di ruang  publik  maupun  dalam  kelompok  kecil  yang  terjadi  di Indonesia,  dapat  diamati  melalui  berbagai  aspek  yang  melekat dalam  komunikasi  politik.  Banyak  sekali  pidato  –  pidato  dalam bingkai  komunikasi  politik  dari  para  elite  di  Indonesia  yang memiliki  kaitan  dengan  pemilihan  umum  tahun  2014. Sebagaimana dalam Harian Republika tentang Surya Paloh yang melakukan  komunikasi  politik  dengan  Megawati  tentang Pemilihan Umum 2014 (Republika: 2103).
Dalam  komunikasi  politik,  sesungguhnya  setiap  aspek memiliki  peran  tersendiri,  walaupun  tetap  memiliki  hubungan secara  langsung  atau-  pun  tidak  langsung  dalam  aplikasinya. Lima  komponen dalam komunikasi  politik  tersebut  menyangkut

## Universitas Dharmawangsa
(1)  komunikator  politik,  (2)  pesan  politik  (3)  media  yang digunakan  dalam  komu-  nikasi  politik,  (4)  khalayak  komunikasi politik, dan (5) Akibat yang ditimbulkan dari komunikasi dalam politik. (Nimmo, 2007: 114).
Komunikator  politik  adalah  orang  yang  mempunyai kemampuan  dalam  menjalankan  komunikasi  politik.  Melekat didalamnya  adalah  posisi  strategis  sebagai  “politikus”,  yang menjaga  kredibilitas  dan  branding  individual,  atau  in-  stitusi dimana komunikator bernaung. Sebagai politikus, bisa berada di dalam  atau  di  luar  ja-  batan  pemerintah,  namun  harus  tetap menjaga  integritas  nasional.  Sejalan  dengan  kontestasi  politik nasional,  maka  muncul  pula  “komunikator  politik  profesional” yang  memanfaatkan  saluran  media  mainstream  maupun  media alternatif  untuk mempengaruhi  massa. Para komunikator  politik bisa  saja  berasal  dari  “aktitivis”  kelompok  kepentingan  (interest group)  tertentu  dan  pemuka  pendapat  (opinion  lead-  er)  yang memiliki  posisi  khusus  di  masyarakat.  Hakikatnya  politisi, komunikator profesional dan aktivis sebagai komunikator politik, harus  memiliki  kemampuan  dalam  melakukan  komunikasi politik  sehingga  berkesempatan  dan  memiliki  kapasitas  sebagai pemimpin  yang  mampu  mengorganisasikan  pesan  kepada khalayak dengan baik.
Pesan  politik  dihubungkan  dengan  lambang  atau  simbol, bahasa  dan  opini  publik.  Ketiga  faktor  itu  selalu  melekat  dalam informasi  politik  yang  disebarkan  oleh  komunikator  kepada masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  politik.  Simbol  juga  dapat mengkomunikasikan konsep, gagasan umum, bentuk pemahaman makna yang sederhana, dan mudah dipahami dalam hubungan  antara  komunikator  politik  dengan  khalayak. Setidaknya  berdasarkan  penelusuran  data  online melalui google, terdapat  sekitar  1.090.000  tulisan  yang  mengandung  kata komunikasi politik elite dalam pemilu 2014 (Kominfo, 2012)
Dalam  penyampaian  pesan  politik,  digunakan  “strategi
persuasi”  sebagai  teknik  penyampaian pesan melalui kampanye, propaganda  dan  penggalangan  opini  publik.  Menurut  Dan Nimmo  (2007:  125),  strategi  persuasi  merupakan  suatu alat  yang dipergunakan  oleh  kelompok  terorganisasi,  untuk  menjangkau individu  yang  secara  psikologis  dimanipulasi  dan  digabungkan ke dalam organisasi.
Penyebaran  pesan  politik  dilakukan  juga  melalui  “iklan politik” yang diarahkan kepada kelompok massa yang heterogen dan  “retorika”  sebagai  bentuk  komunikasi  transaksional  untuk memperoleh  manfaat  timbal  balik.  Otto  Klepper  (1980:  21) menegaskan  bahwa  tidak  ada  alat  komunikasi  untuk menyampaikan pesan yang dapat dipahami oleh khalayak, selain periklanan  yang  dapat  mencapai  publik  seefektif  iklan. Sedangkan retorika yang berkaitan dengan komunikasi di depan publik,  lebih  mengarah  kepada  retorika  deliberatif  yaitu,  jenis retorika  yang  menentukan  tindakan  yang  harus  diambil  oleh khalayak  dengan  mempengaruhi  atau  memaparkan  aspek  yang menarik  perhatian.  (West  dan  Turner,  2008) Namun  strategi persuasi,  iklan  politik  dan  retorika  tidak  semata  –  mata  mampu meraih dukungan massa, karena itu harus menggunakan saluran komunikasi “interpersonal”, “saluran organisasi”, misalnya partai politik, kelompok kepentingan dan organisasi massa yang memi- liki  tujuan  spesifik.  Saluran  lain  yang  sangat  potensial  untuk menyebarkan  pesan  politik  melalui  komunikasi  massa  untuk menciptakan  makna  bersama  antara  media  massa  dan khalayaknya. (Baran, 2012: 7).
Penggunaan  media  massa  seperti  media  cetak,  media elektronik  maupun  media  online,  untuk  menyebarkan  pesan politik  yang  dapat  menjangkau  sasaran  khalayak  heterogen  dan sangat  luas.  Mengutip  pendapat  Bernard  Henessy  (1990:  24), media  massa  memang  memiliki  tanggungjawab  untuk  selalu memberikan  informasi,  tayangan  dan  siaran  yang  benar,  akurat
Universitas Dharmawangsa
dan jelas. Dengan fungsi itu  media mampu memasok kebutuhan informasi khalayak.
Dalam  komunikasi  politik,  fakta  paling  realistis  untuk dipakai sebagai ukuran keberhasilan penyampaian pesan, adalah meningkatnya jumlah khalayak yang menyepakati apa isi pesan. Lebih  tegas  lagi  adalah  bersedia  menjadi  pengikut  dari komunikator politik. Dalam kontestasi politik, harapannya adalah bersedia untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum.
Menambah pengikut dan jumlah khalayak dapat dibentuk melalui  opini  yang  dibentuk  oleh  komunikator  politik. Persoalannya  opini  publik  bisa  diterima  secara  luas  oleh masyarakat atau ditolak karena tidak memberikan manfaat berarti bagi khalayaak. Komunikator politik wajib membangun pendapat umum,  dengan  meru-  muskan  isu  yang  berhubungan  dengan persaingan  politik  dan  kegiatan  politik  lain  yang  dinilai  bisa meningkatkan  kepercayaan  publik.  Keberhasilan  membuat  opini publik  adalah  kunci  dari  terbentuknya  khalayak  dalam komunikasi  politik,  mengingat  pendapat  umum  sangat  sensitif terhadap  masalah  yang  menyangkut  kepentingan  dan  dirasakan oleh masyarakat luas.
Dalam  pandangan  Stephenson  (2001:  16),  pemilu  adalah mewujudkan  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat.  Ditentukan  secara  damai,  memberikan  semangat  kepada rakyat  untuk  menggunakan  hak  suara,  akses  memberikan  hak suara bersifat terbuka, kesetaraan suara- suara sehingga tidak ada su-  araa  yang  dihitung  lebih  dari  yang  lain.  Hasil  pemilu ditentukan melalui aturan sebelumnya, dengan sesedikit mungkin kecurangan dan penipuan dalam pencoblosan dan penghitungan suara.
Dihubungkan  dengan  paradigma  komunikasi  politik sebagai upaya penyampaian pesan–pesan politik, pemilu memiliki signifikansi  dengan  masalah  hak  masyarakat  untuk  mengetahui program  para  kandidat  dalam  pemilu  anggota  legislatif.
Perwujudan  paling  nyata  dari  testimoni  ini  adalah  pelaksanaan kampanye, sosialisasi politik dan beragam kegiatan mengeksplorasi  pesan  politik  kepada  rakyat  melalui  saluran  – saluran  organisasi,  media  massa  konvensional  maupun  media alternatif  yang  memiliki  kekuatan  dalam  menjangkau  khalayak yang lebih luas.
Dalam  pelaksanaan  Pemilu  aspek  yang  paling  menonjol adalah masalah kampanye sebagai suatu kegiatan peserta Pemilu untuk  meyakinkan  para  pemilih  dengan  menawarkan  visi,  misi, dan  program  calon  anggota  legislatif  di  tingkat  pusat  maupun daerah dari partai politik maupun calon presiden. Urgensi kampa- nye  dalam  pemilu  juga  tampak  dari  ketentuan  yang  terdapat dalam  UU  No.8/2012.  Terdapat 68  pasal  yang  mengatur  tentang kompleksitas  pelaksanaan  kampanye  dalam  pemilihan  ang-  gota legislatif  yang  mengatur  dari  isi  kampanye,  tempat penyelenggaraan,  batas  waktu  pelaksanaan  kampanye  dan sejuimlah  aturan  lain  yang  berupaya  untuk  meminimalisir pelanggaran  dalam  komunikasi  politik  yang  memiliki  potensi konflik cukup tinggi.
Mulai  dari  jumlah  pemilih  tambahan  yang  mendadak membengkak, 'pocong' gentayangan mengkampanyekan antigolput  dan  spanduk  larangan  pilih  pemimpin  kafir  serta himbauan memilih putra daerah yang bertebaran di kota Medan pada masa tenang.
Pertarungan  politik  di  Sumatra  Utara  memang  tak  bisa lepas dari rasa kedaerahan. Faktor putra daerah, dianggap masih cukup  penting  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Sumut.  Ishak Nasution, warga Medan, salah satunya. "Karena kalau di Medan ini,  di  Sumut  Utara  ini,  putra  daerah  masih  diangkat-angkat. Istilahnya masih disanjung-sanjung lah," ujar warga Medan Ishak Nasution. Senin (25/06).
Diakui  Ishak,  pasangan  Edy  Rahmayadi-Musa  Rajekshah digadang-gadang  sebagai  putra  daerah,  yang  mengacu
setidaknya pernah tinggal dan  besar di Sumut  meski tak lahir di provinsi  itu.  Sementara  lawannya,  Djarot  Saiful  Hidayat dianggapnya  sebagai  "pendatang."  "Kita  mau  milih  dia  pun,  dia bukan  orang  Sumatera.  Sementara-kan  banyak  calon-calon  yang orang  Sumatera  asli,  kenapa  nggak  dicalonkan  orang  Sumatera asli. Makanya Edy yang difavoritkan orang." ujar Ishak.
Ketua  Tim  Pemenangan  Relawan  Edy  Rahmayadi  Musa Rajekshah,  Ahwan  Asmadi,  mengungkapkan,  isu  putra  daerah menjadi  salah  satu  strategi  pemenangan  pasangan  tersebut. Pengalaman  Djarot dalam mengelola  pemerintahan  saat menjadi kepala daerah di Blitar dan DKI Jakarta justru menjadi daya tarik untuk  memilih  pasangan  nomor  urut  dua  itu.  "Jadi  di  Jakarta sudah berhasil katanya," kata Betty.
Ditemui  di  kediamannya  di  pusat  kota  Medan,  Djarot menuturkan isu putra daerah dalam pemilihan kepala daerah tak lagi relevan. Semestinya, seorang calon kepala daerah dinilai dari program  yang  ditawarkan,  rekam  jejak,  integritas,  kemampuan dan  kompetensi.  "Terkait  dengan  isu  putra  daerah,  saya  ini  kan warga negara Indonesia, yang bisa untuk mengabdikan diri saya, di mana pun saya ditugaskan, sepanjang itu di wilayah kesatuan Republik Indonesia dan sepanjang itu tidak menabrak ketentuan yang berlaku. Jadi saya pikir isu putra daerah itu tak lagi relevan.
Isu  putra  daerah  ini  tergolong  baru  di  Sumut,  ungkap Pengamat  Politik  dari  Universitas  Sumatra  Utara,  Henri  Sitorus. Ketika  Gatot  Pujo  Nugroho  yang  berasal  dari  Jawa  Tengah mencalonkan  diri  sebagai  gubernur  Sumut  pada  pada  pilkada 2013,  isu  putra  daerah  ini  tak  jadi  soal.  Dalam  kontestasi  pilgub kali  ini,  Edy  yang  kelahiran  Aceh  berduet  dengan  Musa  yang lahir  di  Medan  dan  beragama  Islam.  Adapun  Djarot  berdarah Jawa dan seorang Muslim, sedangkan pasangannya, Sihar Sitorus adalah pengusaha berdarah Batak yang lahir di Jakarta.
"Isu  putra  daerah  digunakan  sebagai  propaganda  dan dikawinkan dengan politik identitas, oleh salah satu paslon, dan
ini  tidak  baik  demi  kepentingan  nasionalisme,"  kata  dia.  Bagi Henri,  pemilihan  Djarot  sebagai  calon  gubernur  oleh  PDI-P, karena  Sumatera  Utara  merupakan  barometer  keberagaman Indonesia.
Sumut  dipandang  sebagai  daerah  yang  berhasil  merawat keberagaman  dan  percampuran  budaya  karena  selain  Islam  dan Kristen  yang  menjadi  agama  mayoritas,  terdapat  juga  pemeluk agama  Khatolik,  Buddha,  dan  Hindu.  Pada  pilkada  2013  lalu, Gatot  yang  beretnis  Jawa  memenangkan  suara  di  Sumut.  Meski akhirnya  ditahan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  karena korupsi,  terpilihnya  Gatot  merupakan  bukti  bahwa  masyarakat Sumut dapat menerima figur dari luar etnis Batak. Maka dari itu, Henri  menegaskan  sekarang  sudah  bukan  zaman  etnosentrisme. "Karena persoalannya adalah ketika kita commit bahwa ini adalah NKRI, semua warga negara berhak memilih dan dipilih, bangkit dong  dari  etnosentrisme  seperti  itu,"  tegas  dia.  "Apa  jaminan kalau  putra  daerah  tidak  korupsi?  Apa  jaminan  kalau  putra daerah  bisa  memajukan  visi  yang  bagus  mengawal  proses pembangunan? Di situ tantangannya," imbuhnya.
Isu  agama  yang  menjadi  komoditas  politik  dalam  Pilgub DKI  Jakarta  tahun  lalu,  juga  terjadi  di  Sumut.  Apalagi,  Djarot sempat mendampingi gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias  Ahok  sebagai  calon  wakil  gubernur.  Ahok  gagal  menjabat kembali  sebagai  gubernur  lantaran  terseret  kasus  penistaaan agama.  Bias  kasus  Ahok,  menurut  Henri,  berdampak  pada Pilkada  Sumut.  Ketegangan  sempat  muncul  ketika  ada  imbauan untuk tidak memilih pasangan calon gubernur yang tidak seiman. Bahkan,  ketika  memasuki  masa  tenang  jelang  pencoblosan pilkada, spanduk larangan memilih pemimpin kafir bertebaran di beberapa  jalan  protokol  kota  Medan.  Ini  pula  yang  kemudian menjadikan Sumut sebagai salah satu daerah rawan saat Pilkada, menurut Kemendagri dan Kepolisian Republik Indonesia.
Kemendagri  memasukan  Sumut  ke  dalam  daftar  daerah rawan  saat  Pilkada,  karena  memiliki  dua  pasangan  calon gubernur-wakil  gubernur,  di  mana  fanatisme  pendukungnya menjadi tinggi.
Kepolisian  Republik  Indonesia  juga  menjadikan  Sumut sebagai  satu  dari  lima  daerah  rawan,  karena  'merupakan  salah satu  daerah  paling  padat  penduduk'  di  Indonesia.  Provinsi  ini ditinggali  hampir  14  juta  jiwa,  sementara  jumlah  pemilih  yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 9 juta jiwa. Meski  demikian,  Henri  menuturkan  percikan-percikan  dari  isu SARA  ini  tidak  menimbulkan  konflik  horisontal,  seperti  yang terjadi dalam Pilgub Jakarta tahun lalu.
Memang itu rentan, tapi sejauh ini konflik seperti itu bisa diredam  karena  masyarakat  Sumut  cukup  rasional,"  kata  dia. Tokoh  masyarakat  yang  juga  Wakil  Ketua  Walubi  Sumatera Utara,  Toni,  mengakui  pilkada  kali  ini  jauh  lebih  "sejuk" dibanding pilkada-pilkada
sebelumnya.
Selain karena kedewasaan  masyarakat,  menurut  Toni,  hal  ini  juga  lantaran banyaknya masyarakat Sumut yang apatis dengan politik.
"Banyak  masyarakat  yang  apatis,  artinya  golput,  mereka tidak begitu peduli karena sudah mengalami berbagai kali pilgub sehingga  mungkin  masyarakat  punya  pendapat  tersendiri, akhirnya  siapa  juga  yang  menjadi  gubernur,  [kondisi]  mereka kurang lebih sama. Sehingga tingkat kepedulian terhadap politik saya lihat kurang memuaskan," jelas Toni.
Hal ini diakui oleh salah satu warga Tionghoa di Tanjung Balai, Ang Tek Hui. Pengurus vihara Huat Cu Keng yang sempat dirusak dan dibakar massa pada Juli 2016 ini mengaku "tak ambil pusing"  dengan  pilkada  di  daerahnya,  namun  dia  berharap pemimpin  baru  nanti  dapat  menghadirkan  pemerintahan  yang bersih.
"Bagusnya  pemimpin  yang  bersih,  yang  banyak membagun, paling tidak fasilitasnya terjamin." Partisipasi pemilih
di  Sumatera  Utara  memang  terbilang  rendah.  Pada  pilgub  2013 lalu,  partisipasi  pemilih  hanya  mencapai  48%,  artinya  mayoritas penduduk  Sumut  yang  berjumlah  sekitar  10,2  juta  orang  ini memilih  untuk  tidak  menggunakan  hak  suaranya  alias  golput. Bahkan, dalam Pilkada kota Medan tahun 2015 lalu, jumlah warga yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  mencapai  1,47  juta,  atau 74,44% dari daftar pemilih. Ini pula yang menjadi perhatian calon gubernur  Edy  Rahmayadi.  Bahkan,  Mantan  Pangkostrad  ini menegaskan  tak  masalah  jika  para  pemilih  tersebut  memilih lawan politiknya. Yang terpenting ialah warga datang  ke tempat pemilihan suara dan memilih.
Ajakan  kepada  masyarakat  untuk  datang  ke  TPS  dan memberikan hak pilihnya ini pula disuarakan oleh komunitas anti golput  di  sejumlah  titik  di  kota  Medan,  di  antaranya  simpang Jalan Sudirman Medan, Sumut. Mengenakan kostum pocong dan badut,  mereka  menyerukan  masyarakat  yang  lalu-lalang  untuk mencoblos pada saat pemungutan suara. Kehadiran hantu pocong di siang bolong dengan diiringin musik tik tok menjadi perhatian masyarakat, khususnya para pengendara yang melintas.
Sehari sebelum pencoblosan, di kota Medan masih banyak terlihat  spanduk-spanduk  dukungan  terhadap  kedua  calon, termasuk  yang  dipasang  di  becak  motor.  Panitia  Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Medan lalu melakukan razia di beberapa titik. "Tiga hari sebelum hari H kan masa tenang, kita melakukan penertiban  APK  (alat  peraga  kampanye).  Nah  hari  ini  kita fokuskan pada alat peraga kampanye yang berjalan seperti bentor (becak motor) dan mobil, serentak hari ini dilakukan di tiga titik di kota Medan," ujar M Fadli, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu kota Medan.
Pengamat  politik  dari  USU,  Henri  Sitorus,  menganggap pilkada  kali  ini  sebagai  ujian  bagi  Sumatera  Utara,  karena beberapa  kali,  kepala  daerah  sebelumnya  terjebak  pada  isu korupsi. "Jadi sangat momentum sebetulnya proses ini," tegasnya.
Praktik  korupsi  di  Provinsi  Sumatera  Utara  memang  sangat mengkhawatirkan. Bahkan, saking banyaknya praktek korupsi di Sumatera  Utara,  salah  satu  provinsi  terbesar  di  Indonesia  ini bahkan  berkali-kali  menempati  posisi  teratas  sebagai  provinsi terkorup di Indonesia.
Dua  mantan  gubernur  sebelumnya,  Syamsul  Arifin  dan Gatot Pujo Nugroho, terjerat kasus korupsi. Syamsul Arifin yang memimpin  Sumut  pada  sejak  terpaksa  berhenti  dari  jabatannya sebagai  gubernur  pada  2010  lantaran  terbukti  korupsi  saat menjabat  sebagai  Bupati  Langkat  pada  periode  1999-2004  dan 2004-2008.
Penggantinya,  Gatot  Pujo  Nugroho,  dinyatakan  bersalah dan  dijatuhi  hukuman  penjara  karena  terbukti  memberikan gratifikasi terhadap 38 anggota DPRD Sumut pada periode 2009- 2014  dan  2014-2019.  Dia  memimpin  Sumut  pada  periode  2010- 2014.  Sementara,  pengganti  Gatot,  Tengku  Erry  Nuradi,  masih diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi massal tersebut.
Calon  wakil  gubernur  Sumut  Musa  Rajekshah  alias  Ijeck Shah yang mendampingi Edy Rahmayadi, sempat diperiksa KPK atas  keterlibatannya  dalam  kasus  tersebut.  "Mau  tak  mau  ini menjadi  perhatian  masyarakat,"  tegas  Henri.  Maka  dari  itu,  soal pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang transparan, lanjut Henri, menjadi isu prioritas dari masing-masing pasangan calon.
Dalam  debat  kandidat  Pemilihan  Gubernur  Sumatera Utara 2018 tahap pertama dengan mengusung tema "Tata Kelola Pemerintah Bersih, Bebas Korupsi" yang digelar oleh KPU Sumut pada Sabtu (05/05) lalu, pasangan Djarot-Sihar mempertanyakan soal tata kelola anggaran tanpa korupsi kepada Eddy-Musa. Edy menjawab  untuk  mencegah  korupsi  pada  pelaksanaan  APBD Sumut.  Ia  akan  melibatkan  penegakan  hukum  untuk melakukan pengawasan keseluruhan pelaksanaan APBD Sumut tersebut.
Meski  salah  satu  calon  diduga  terlibat  kasus  korupsi, hal  Meski salah satu calon diduga terlibat kasus korupsi, hal ini tak  mempengaruhi  preferensi  pemilih,  ungkap  Henri.  Buktinya, berdasar  survei,  masih  banyak  pemilih  yang  memilih  pasangan Edy  dan  Ijeck.  "Paslon  yang  tersangkut  pemeriksaan  KPK,  itu masih  mendapat  preferensi  besar,  Artinya,  itu  menandakan bahwa  pemilih  Sumatera  Utara  belum  menjadi  pemilih  yang rasional.
Pada masa sebelum Pemilu (election): saat mau meraih dan memperebutkan  kekuasaan.  Komunikasi  politik  adalah  dalam kondisi  tensi  yang  sangat  tinggi  karena  merupakan  ajang kompetisi  atau  persaingan  yang  melibatkan  para  politisi  yang berseberangan.  Kampanye  pemilu  dengan  waktu  yang  hanya kurang lebih 1 tahun sebelum pemilu akan diwarnai dengan janji- janji  politik,  visi  dan misi  kandidat  serta  banyak  ditemui  upaya- upaya  untuk  mempengaruhi  masyarakat  mulai  dari  cara  yang baik (sosialisasi, edukasi politik, melibatkan partisipasi sosial, dan lainnya)  sampai  dengan  cara  yang  tidak  baik  seperti  kampanye hitam,  propaganda,  agenda  setting  media,  dan  juga  kampanye negatif.
Semua  upaya  pada  saat  kampanye  bertujuan  untuk menang dan saling menjatuhkan atau mengalahkan lawan-lawan politiknya.  Fenomena  unik  mengenai  kampanye  negatif,  yaitu data-data  yang  memang  berdasarkan  fakta  yang  kurang  baik (negatif)  dari  masa  lalu  kandidat  (portofolio),  yang  hanya dimunculkan  pada  saat  menjelang  pemilu.  Contoh  pada  saat Megawati  dan  Prabowo  berpasangan  maju  dalam  pencapresan pada tahun 2009 tidak ada isu HAM dimunculkan oleh pihak PDI Perjuangan,  namun  pada  saat  PILPRES  2014  muncul  isu  HAM karena  pada  saat  itu    PDI  Perjuangan  bersebrangan  dengan Gerindra.
Pada  saat  melaksanakan  kekuasaan:  dimensi  ini  adalah komunikasi  saat  berkuasa  atau  mendapat  legitimasi  kekuasaan.
aktor politik sangat berperan dalam mengelola komunikasi politik demi  menjalankan  kekuasaannya.  Penguasa  atau  Pejabat  yang terpilih  mempunyai  kewajiban  untuk  memenuhi  janji-janji politiknya  pada  saat  pemilu.  Presiden  yang  merupakan  jabatan hasil  dari  sebuah  pemilihan  umum  akan  mengalami  proses komunikasi  politik  yang  penuh  warna  konflik  kepentingan dengan  unsur  lembaga  kekuasan  lainnya  seperti  Legislatif  yang merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  (hasil  dari  pemilu  juga) berkaitan dengan input dan output dalam sistem politik.
Akan  terjadi  lobilobi  politik,  negosiasi,  kompromi, konsensus  dalam  menjalankan  fungsi  regulatif,  pengawasan, penetapan anggaran, penetapan jabatan publik, dan lain-lainnya. Pada  saat  ingin  mempertahankan  kekuasaan:  dimensi  ini  akan terjadi  pada  saat  pejabat  atau  penguasa  akan  mempertahankan atau memperoleh jabatannya kembali pada saat masa jabatannya akan  berakhir.  Secara  undang-undang  Presiden  dibatasi  hanya 2 periode, berbeda dengan legislatif yang tidak mengatur mengenai pembatasan  tersebut.  Pentaha  atau  incumbent  akan  mengelola komunikasi politik dari pesan-pesan politik mengenai kesuksesan atau keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Kepercayaan publik  atau  masyarakat  menjadi  hal  yang  penting  dalam memelihara  citra  diri  nya.  Program  yang  bermanfaat  dan berpihak  kepada  kepentingan  umum  menjadi  senjata  ampuh dalam  menjaga  sebuah  reputasi  positif,  begitu  pula  pada  saat terjadi benturan konflik baik secara internal maupun eksternal di lingkungan lembaga.

## Peranan Harian Waspada Dalam Menaikkan Elektabilitas Calon Gubernur Sumatera Utara.
Kalau ada  pasangan  calon gubernur/wakil  gubernur, bu- pati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota yang merasa ter- kenal  tanpa  dukungan  media  massa  cetak  dan  elektronik,  maka calon  tersebut  perlu  melakukan  introspeksi  diri.  Karena,  dalam
prakteknya di lapangan, siapa pun mengakui kalau media massa memiliki kekuatan untuk memberi perhatian terhadap sebuah isu, menggoreng  isu  dan  menggiring  pembaca  untuk  mengikuti  isu dimaksud.
Dengan sendirinya, sebuah media dapat membangun citra publik  mengenai  salah  seorang  figur.  Dengan  begitu,  media massa  dapat  pula  secara  konstan  menampilkan  objek  tertentu untuk  memberikan  sugesti  terhadap  pembaca  agar  mau  berpikir tentang  sesuatu,  mengetahui  sesuatu,  dan  memiliki  perasaan tertentu tentang sesuatu.
Media massa cetak, online dan elektronik menjadi wadah paling  potensial  saat  ini  dalam  melakukan  branding  pasangan calon  yang  maju  dalam  Pilgubsu  2018.  Tak  berlebihan  rasanya apabila di era serba online saat ini, hampir semua informasi ada diujung  jari.  Dengan  sentuhan  jari  di  ponsel  pintar,  berbagai informasi akan tersaji. Tinggal bagaimana kita menyikapinya.
Jika melihat pemberitaan media massa di Sumatera Utara menjelang  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  serentak  termasuk pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur  Sumatera  Utara (Pilgubsu)  2018  bentuknya  sangat  beragam,  versi  pemberitaan yang dimunculkan juga disesuaikan dengan medianya. Ada yang dengan  terang-terangan  mendukung  salah  satu  bakal  calon,  ada juga  yang  dengan  sengaja  memunculkan  berita-berita  negatif tentang  salah  satu  bakal  calon  atau  mematikan  karakternya dengan berbagai berita yang tak berimbang.
Media  massa  di  Sumut  saat  ini  sangat  banyak.  Untuk media  cetak  ada  Harian  Analisa,  SIB,  Waspada,  Sumut  Pos,  Pos Metro,  Tribun  Medan,  Medan  Bisnis  dan  ratusan  media  online yang  sudah  dikenal  banyak  kalangan  telah  menampilkan  berita- berita  pro  dan  kontra  tentang  dua  pasangan  calon  yang  maju pada  Pilgubsu  2018.  Pemberitaan  tidak  masuknya  pasangan  JR Saragih-Ance Selian menjadi salah satu pasangan calon yang maju dalam  Pilgubsu  2018  versinya  berbeda-beda.  Ada  yang
mendukung  dan  ada  juga  yang  sama  sekali  menganggap pemberitaan  tersebut  tidak  lagi  masuk  dalam  pemberitaan penting,  padahal  proses  gugatan  pasangan  ini  masih  terus berlanjut.
Beberapa media elektronik juga menampilkan
pemberitaan  yang  berbeda-beda  terhadap  isu  terkait  Pilkada Serentak  2018  ini.  Pada  dasawarsa  yang  lalu  banyak  teori komunikasi masih memandang media sebagai komponen komu- nikasi yang netral. Pada waktu itu berlaku asumsi bahwa media apapun  yang  dipilih  untuk  menyampaikan  pesan-pesan komunikasi  tidak  akan  mempengaruhi  pemahaman  dan penerimaan  pesan  oleh  masyarakat.  Bagaimana  dengan  realitas media  saat  ini  sebagai  alat  komunikasi  politik  dalam  kampanye Pilgubsu  2018?  Apakah  media  mampu  mempertahankan kenetralannya dalam menyajikan berita-berita atau artikel tentang calon-calon yang muncul saat ini?
Terlepas  dari  dukung  mendukung  secara  personal (pribadi) wartawan yang meliput salah satu pasangan calon, porsi pemberitaan  yang  diturunkan  dalam  media  dimaksud  haruslah berimbang. Media pada prinsipnya harus netral dalam memberi- takan masing-masing  pasangan  calon.  Tapi,  kenyataan  yang  ada adalah,  beberapa  media  masih  melakukan  tebang  pilih  dalam memberitakan pasangan calon. Kenapa?
Karena beberapa media sudah terikat kontrak atau media dimaksud terlibat menjadi salah satu tim media salah satu pasa- ngan  calon.  Beberapa  media  dalam  hal  ini  ikut  terlibat  untuk melakukan ’pilih kasih’ dalam penyajian beritanya? Tak ada yang harus  ditutup-tutupi,  kalau  akhir-akhir  ini  ada  juga  calon  yang melakukan  kontrak  politik  dengan  salah  satu  media,  sehingga berita  yang  disajikan  akan  menitikberatkan  pemberitaan  kepada calon tadi.
Dalam  perkembangan  teknologi  seperti  sekarang,  segala sesuatu  sangat  mudah  dilakukan  orang  untuk  memberitakan
kebaikan atau keburukan seseorang dalam medianya. Apalagi di jaman serba online seperti sekarang, segala sesuatu sangat mudah diakses dan keterbacaan sebuah berita positif atau negatif sangat cepat  tersebar  kemana-mana. Ini  semua karena  kehadiran  media sosial  yang  diakses  berbagai  kalangan  sampai  ke  daerah  dan pelosok yang terjangkau jaringan telekomunikasi.
Dari  pengamatan  pemberitaan  di  beberapa  media,  media massa  yang  netral  saat  ini  sangat  sulit  ditemukan.  Hal  ini  dapat dipahami  karena  sejak  kran  reformasi  dibuka,  beberapa  media memiliki otoritas yang kuat dalam menentukan pemberitaannya, apakah menjadi  corong  pemerintah,  partai  politik,  ekonomi  atau sekadar  berita gaya  hidup.  Ada  pula media  online yang  muncul hanya untuk ’branding’ salah satu pasangan calon.
Menurut  Mc  Quail,  secara  umum  media  massa  memiliki berbagai fungsi bagi khalayaknya yaitu pertama, sebagai pemberi informasi;  kedua,  pemberian  komentar  atau  interpretasi  yang membantu  pemahaman  makna  informasi;  ketiga,  pembentukan kesepakatan;  keempat, korelasi  bagian-bagian masyarakat  dalam pemberian  respon  terhadap  lingkungan;  kelima,  transmisi warisan  budaya;  dan  keenam,  ekspresi  nilai-nilai  dan  simbol budaya  yang  diperlukan  untuk  melestarikan  identitas  dan  kesi- nambungan masyarakat.
Oleh  karena  itu  media  massa  seharusnya  menjadi  sarana pencerahan  dan  transformasi  nilai-nilai  kebenaran  agar  masya- rakat  dapat  melihat  secara  apa  adanya.  Media  sebaiknya  tidak memunculkan  kesan  yang  terlalu  menilai  atau  keberpihakan kepada  salah  satu  calon  saja  karena  ada  ”sesuatu”  yang  dijanji- kan.  Seharusnya  media  menyampaikan  informasi  yang  sebe- narnya, jelas hitam putihnya. Sehingga masyarakat tidak terjebak pada  pilihan  mereka,  karena  persoalan  Pilgub  nanti  adalah persoalan masa depan Sumut lima tahun ke depan. Media harus mampu bersikap objektif dalam penayangan berita.
Tidak  hanya  media  massa,  media  elektronik  pun  saat  ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pencitraan salah satu pasangan  calon.  Media  elektronik  menjadi  saluran  utama  untuk mempengaruhi  pandangan  masyarakat  khususnya  dalam  penci- traan  salah  seorang  calon.  Medium  ini  telah  berkembang  pesat seiring  dengan  perkembangan  teknologi.  Hal  itu  salah  satunya disebabkan  sudah  banyaknya  masyarakat  yang  memiliki  televisi maupun  radio,  bahkan  sebagian  lagi  sudah  mampu  meng- gunakan internet.
Netralitas  media  massa  cetak,  media  online  dan  media elektronik dalam melakukan fungsinya sebagai penyampai infor- masi  yang  aktual  harus  dilakukan dengan  cara  yang  berimbang. Penayangan yang berhubungan dengan transformasi ataupun so- sialisasi  visi  dan  misi  dari  partai  politik  pendukung  pasangan calon  yang  dijagokannya.  Pemberitaan  yang  positif  atau  negatif tentang  pasangan  calon  akan  sangat  mempengaruhi  penilaian masyarakat terhadap calon yang diberitakan.
Media televisi menjadi salah satu media yang sangat tepat untuk  mempengaruhi  orang  awam.  Dengan  televisi,  kampanye mampu  menjangkau  orang-orang  yang  cacat  sekalipun  seperti tuna netra dan tuna rungu. Bagi mereka yang tak dapat melihat, bisa  menikmati  dengan  mendengar,  begitu  juga  bagi  yang  tak dapat  mendengar  dapat  menikmatinya  dengan  melihat  gambar (visual).  Selain  faktor  aktualitas,  televisi  dengan  karakteristik audio  visualnya  memberikan  sejumlah  keunggulan,  diantaranya mampu  menyampaikan  pesan  melalui  gambar  dan  suara  secara bersamaan dan hidup.
Pertanyaan yang muncul adalah apakah media elektronik yang  ada  juga  netral  dalam  pemberitaannya?  Obyektivitas  dan netralitas  media  sangat  penting  agar  tercipta  iklim  yang  baik. Namun kita juga tidak boleh melupakan salah satu tujuan usaha yaitu  profit.  Artinya  kita  jangan  mudah  terpedaya  oleh  media massa  yang  mengatasnamakan  berimbang  dan  tidak  memihak.
Karena  penayangan  iklan  tentunya  tidak  gratis.  Banyak  sedikit- nya penayangan ditentukan oleh besar kecilnya biaya.
Selain  itu  juga kita  perlu  melihat  siapa yang ada  di  balik media  itu.  Sedekat  apakah  hubungan  antara  sebuah  media  de- ngan  pemerintah,  Parpol,  maupun  tokoh  politik  lainnya?  Ini sebagai  parameter  untuk  mengukur  netralitas  sebuah  media. Karena ini mempengaruhi pada setiap pemberitaan oleh media.
Informasi atau berita dalam media massa merupakan hasil seleksi  yang  dilakukan  oleh  gatekeeper  yang  dijabat  oleh  pe- mimpin  redaksi  atau  redaktur  pelaksana  surat  kabar.  Berita merupakan salah satu informasi yang diberikan oleh surat kabar, media  online  dan  media  elektronik.  Dalam  hal  penyajian  berita harus  melalui  seleksi.Karena  isi  berita  sangat  berpengaruh  pada minat masyarakat untuk membaca dan menontonnya.
Oleh karena adanya seleksi dalam pemuatan berita, maka tidak  semua  berita  atau  informasi  yang  ada  dapat  ter-expose. Berita yang dimuat biasanya hanya berita yang memiliki nilai jual. Karena,  persepsi,  interpretasi,  maupun  opini  publik  mudah dipengaruhi lewat iklan maupun berita dalam media. Maka untuk menghindari  terjadinya  disfungsi  media,  media  harus  bisa menjadi  penengah.  Media  harus  bisa  memberikan  pendidikan politik  yang  benar,  bukan  memprovokasi  atau  berpihak  pada salah satu calon gubernur yang akan maju.
Masyarakat saat ini sudah cerdas dan melek informasi. Ka- renanya  media-media  yang  berpihak  kepada  kandidat  akan  bisa diketahui  dan  dibaca  oleh  masyarakat.  Itu  sebabnya,  netralitas media  massa  sangat  diharapkan  terutama  menjelang  Pilkada serentak 2018.
Sehingga  masyarakat  dapat  memperoleh  informasi  yang benar. Netralitas wartawan dan media massa sangat menentukan siapa nantinya calon yang akhirnya dipilih oleh masyarakat untuk memimpin Sumut lima tahun ke depan, pemimpin yang layak di daerahnya masing-masing.
Jika  media  tidak  hati-hati  atau  karena  kepentingan  terse- lubung,  media  akan  terjebak  dalam  pemberitaan  satu  kandidat saja  dan  masyarakat  saat  ini  sudah  ’pintar’  dalam  menyikapi pemberitaan  sebuah  media.  Wartawan,  media  massa  dan  media elektronik  pastilah  memiliki  kepekaan  dalam  menyajikan pemberitaan  terhadap  calon-calon  yang  muncul.  Dukungan secara  pribadi  terhadap  salah  satu  kandidat  sah-sah  saja,  hanya saja  dalam  penyajian  berita  media  massa  secara  umum  haruslah mengedepankan  netralitas  dan  tidak  berpihak  hanya  pada  satu calon saja.
Media massa memiliki peran strategis dalam menyampai- kan  informasi  akurat  tentang  pasangan  calon  yang  maju  dalam Pilgubsu 2018 . Siapa pun nantinya yang terpilih menjadi pemim- pin  Sumut  lima  tahun  ke depan,  tidak  terlepas  dari  kedewasaan masyarakat untuk menentukan pilihan yang tepat.

## Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan  rangkaian  proses  penelitian  yang  telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Waspada mencoba  untuk melaksanakan  karya  junalistik  yang seobjektif mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Waspada Online memberitakan dari sudut netral serta dengan menghadirkan narasumber, namun pembingkaian terjadi pada narasumber  yang  kemudian  menguatkan  kalimat  selanjutnya yang dibentuk oleh Waspada. Waspada memaknai ini sebagai interpretasi  masyarakat  awam  secara  umum.  Bentuk kebahagiaan  dan  harapan  masyarakat  kepada  ERAMAS. Konstruksi  yang  terjadi  adalah  bagaimana  Edy  Rahmayadi sering  kali  ditampilkan  dan  menonjolkan  sifat-sifat  baik,  hal
tersebut  merupakan  bentuk  reaksi  untuk  mematahkan  stigma yang timbul di masyarakat.
2. Meskipun  Sikap  dalam  kacamata  sudut  pandang  Waspada dalam  melihat  Pasangan  calon  Gubsu  Edy  Rahmayadi  dan Musa  Rajeckshah  merupakan  sosok  yang  tepat  dan  pantas menjadi  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sumatera  Utara. Perspektif yang digunakan Waspada dalam melihat ERAMAS menggunakan  sisi-  sisi  positif  dan  mendukung  ERAMAS. Namun  tidak  lantas  membuat  sikap  Harian  Koran  Waspada menjelek-jelekan Pasangan Djarot dan Sihar Sitorus.
Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut ini :
1. Secara  Teoritis,  penerapan  analisis  framing  akan  membantu dalam perkembagan penelitian komunikasi khususnya untuk menambah variasi penelitain yang bersifat kualitatif. Ideologi Konstruktivisme  yang  dipakai  berpotensi  menciptakan subjektivitas peneliti dalam menganalisa  sehingga diperlukan pemeriksaan  dan  pengkajian  ulang  oleh  pihak  ketiga  agar data yang ada tetap bersifat objektif
2. Secara  Praktis,  penelitian  analisis  teks  media  khusunya framing akan merubah  pola  pikir  (mind set)  seseorang  dalam melihat  realitas  yang  dibentuk  oleh  media.  Cara  pandang dahulu  yang  melihat  media  adalah  sumber  informasi  yang secara  terang-terangan  dalam  mengungkapkan  fakta  secara perlahan  akan  berubah  dan  menyadari  bahwa  isi  media merupakan sebuah konstruksi sosial.
3. Secara  Akademis,  penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan atau peritimbangan terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, khusunya penelitian teks media. Analisis framing dapat  menjadi  sebuah  wahana  yang  mampu  memberikan
pembelajaran,  pendidikan  maupun  konstribusi  tertentu  pada akademisi maupun penggiat dunia jurnalistik
Daftar Pustaka Benny  (Program  Manager  Center  for  Community  Development  and Education  (CCDE)  Banda  Aceh)  dalam  http://potret- online.com/index.php/news-flash/1183-pentingnya- komunikasi-dalam-bisnis.
Budi  W.  Soetjipto,  1999,  Mempertahankan  Eksistensi  Bisnis  di Millenium Baru, Elex Media.
Deddy  Mulyana,  2010,  Ilmu  Komunikasi  Suatu  Pengantar,  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Dirjosisworo  Soejono  1999,  Hukum  Perusahaan  Mengenai
Penanaman Modal, di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
Elvinaro  Ardianto,  2008,  Public Relation,  Pendekatan Praktis Untuk Menjadi  Komunikator,  Orator,  Presenter  dan  Juru  Kampanye Handal. Widya Padjajaran, Bandung.
Frank  Jefkins,1994,  Public  Relations  untuk  Bisnis,  (diterjemahkan
Frans Kowa), Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
Gurvy  Kavei  dalam  Teguh,  Tanggung  Jawab  Sosial  Harus Dilakukan,  Makalah  pada  seminar  “Corporate  Social Responsibility”:  Integrating  Social  Acpect  into  The  Business,
Yogyajarta.
Jurnal  Administrasi  Bisnis  (2010),  Vol.6,  No.2:  hal.  191–203, (ISSN:0216–1249)
Jurnal  Administrasi  Bisnis,  2010,  Vol.6,  No.2:  hal.  191–203, (ISSN:0216–1249)  Center  for  Business  Studies.  FISIP  –

## Unpar
Jurnal  Ilmiah  “Manajemen  &  Bisnis”  Program  Studi  Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol. 02 No. 01 April 2002 Komputindo, Jakarta
Silih  Agung  Wasesa  &  Jim  Macnamara,  2010,  Strategi  Public Relations, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Siti  Adipringadi  Adiwoso,  2006, Pola  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta, Galang.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Widodo Mukiyo. 2006.  Membangun Usaha Dengan Kekuatan Image. Yogyakarta.