## Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji
di Pegadaian Syariah

## Ilham Abdi Prawira
Magister Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta E-Mail: ilhamabdiprawira@gmail.com
Abstrak
Arrum  Haji  merupakan  salah  satu  produk  baru  yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Dengan menggadaikan 15 gram  emas  atau  senilai  uang  7  juta  rupiah,  nasabah mendapatkan  pinjaman  sebesar  25  juta  rupiah  untuk  biaya pendaftaran  haji,  dalam  pelaksanaannya  Pegadaian  Syariah bekerja  sama  dengan  beberapa  bank  syariah,  yaitu  Bank  BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah. Dengan adanya  produk  ini  sebenarnya  sangat  membantu  masyarakat terutama  masyarakat  golongan  menengah  ke  bawah  yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Mengingat produk ini masih  terbilang  baru,  diperlukan  analisis  hukum  lebih mendalam  terhadap  produk  Arrum  Haji.  Setelah  dilakukan analisis  lebih  lanjut,  didapatkan  beberapa  poin,  yaitu  Fatwa DSN-MUI  Nomor  26/DSN-MUI/III/2002  tentang  Rahn  Emas menjadi dasar hukum produk  ini karena yang dijadikan objek jaminan  adalah  emas,  selain  itu  Fatwa  DSN-MUI  Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  yang  Disertai Rahn  juga  menjadi  dasar  hukum  produk  ini  karena dilaksanakan  untuk  memberikan  pembiayaan  pendaftaran haji. Dengan demikian setelah dianalis secara mendalam dapat diketahui bahwa produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.
Kata Kunci: Arrum Haji, Pegadaian Syariah, Gadai, Fidusia.

## A. Pendahuluan
Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu dibutuhkan untuk membeli  atau  membayar  berbagai  keperluan.  Terkadang  yang menjadi  masalah  kebutuhan  yang  ingin  dibeli  tidak  dapat dicukupi  dengan  uang  yang  dimiliki.  Kalau  sudah  demikian, maka mau tidak mau harus mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan
Ilham Abdi Prawira: Analisis Hukum Terhadap Produk...
2
yang  sangat  penting  terpaksa  harus  dipenuhi  dengan  berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. 1
Jika dana yang dibutuhkan jumlahnya relatif besar, maka akan  sulit  untuk  dipenuhi,  apalagi  jika  harus  meminjam  lewat lembaga  perbankan.  Bagi  masyarakat  yang  memiliki  barang- barang  berharga  kesulitan  dana  dapat  segera  dipenuhi  dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun, risikonya barang yang telah  dijual  akan  hilang  dan  sulit  untuk  kembali.  Kemudian jumlah  uang  yang  diperoleh  terkadang  lebih  besar  dari  yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. 2
Untuk  mengatasi  kesulitan  di  atas  di  mana  kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka  masyarakat  dapat  menjaminkan  barang-barangnya  ke lembaga tertentu. Barang yang  dijaminkan tersebut  pada waktu tertentu  dapat  ditebus  kembali  setelah  masyarakat  melunasi pinjamannya, kegiatan semacam ini disebut dengan usaha gadai yang dijalankan oleh suatu lembaga, yaitu pegadaian.
Pegadaian  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  non bank  yang  meyediakan  layanan  peminjaman  dana  dengan menggunakan  barang-barang  berharga  sebagai  jaminan.
Lahirnya lembaga
pegadaian sebenarnya memberikan kemudahan  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  dana  untuk memenuhi  berbagai  keperluan,  dengan  bermodalkan  jaminan berupa  barang-barang  berharga  yang  dimiliki,  masyarakat  bisa mendapatkan pinjaman sejumlah uang.
Gadai  pada  dasarnya  tidak  lepas  dan  tidak  berlebihan apabila dikatakan identik dengan masyarakat golongan ekonomi menengah.  Hal  ini  disebabkan  sebagian  besar  yang memanfaatkan  jasa  tersebut  adalah  masyarakat  ekonomi menengah  ke  bawah  dengan  alasan  bahwa  lembaga  pegadaian memberikan  kemudahan  dalam  memberikan  pinjaman  untuk memperoleh  dana,  dibandingkan  dengan  sektor  perbankan. Kemudahan  yang  diberikan  oleh  pegadaian  dapat  dilihat  dari prosedur  pengajuan  untuk  memperoleh  dana  dengan  cepat tanpa harus melalui proses yang panjang dan berbelit-belit.
1 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya, (Jakarta:  Raja
Grafindo Persada, 2010), hlm. 261.
2 Ibid, hlm. 261-262.
Dalam  perkembangannya,  pegadaian  mengembangkan gadai  dengan  sistem  syariah.  bagi  pegadaian,  bisnis  syariah merupakan  peluang  yang  tidak  bisa  dilewatkan  begitu  saja. Apalagi  mayoritas  warga  Indonesia  yang  memanfaatkan  jasa pegadaian  adalah  muslim.  Dengan  adanya  gadai  syariah diharapkan  memberikan  ketenangan  bagi  masyarakat  dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal.
Dalam  pelaksanaannya,  pegadaian  syariah  menawarkan berbagai  jenis  produk  yang  ditawarkan  pada  masyarakat. Produk-produk  tersebut  dilaksanakan  dengan  sistem  syariah dengan  menjadikan  aturan-aturan  hukum  Islam  sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, di dalamnya dilarang terdapat unsur gharar, maisir , dan riba.
Salah  satu  produk  yang  ditawarkan  Pegadadaian  Syariah adalah Produk Arrum Haji. Produk  ini merupakan produk baru yang diluncurkan oleh Pegadaian, produk Arrum Haji terdapat di Pegadaian  Syariah  di  seluruh  Indonesia  termasuk  beberapa pegadaian  konvensional  yang  melayani  sistem  usaha  syariah. Adapun  tujuan  utama  diluncurkannya  produk  Arrum  Haji  ini adalah  untuk  memberikan  pinjaman  kepada  masyarakat  yang ingin mendaftar haji.
Mekanisme  pelaksanaan  dari  produk  ini,  yaitu masyarakat  cukup  menggadaikan  emas  seberat  15  gram  atau uang senilai 7 juta rupiah untuk mendapatkan pinjaman sebesar 25  juta  rupiah  dari  pegadaian.  Uang  pinjaman  tersebut kemudian  akan  digunakan  untuk  membuka  rekening  buku tabungan  di  bank  mitra  yang  bekerja  sama  dengan  pegadaian, setelah itu nasabah produk Arrum Haji dapat mendaftar ibadah haji dan mendapat nomor porsi haji. Dalam pelaksanaan produk ini lembaga Pegadadaian bekerja sama dengan bank mitra yang ditunjuk  Kementerian  Agama untuk  mendaftar  haji,  yaitu  Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah.
Setelah berhasil melakukan pendaftaran dan mendapatkan  nomor  porsi  haji,  nasabah  produk  Arrum  Haji hanya  membayar  cicilan  perbulan  kepada  Pegadaian  Syariah sesuai  dengan  kesepakatan  antara  pihak  Pegadaian  Syariah dengan  nasabah.  Sembari  menunggu  giliran  diberangkatkan untuk  melaksanakan  ibadah  haji,  nasabah  hanya  membayar cicilan  perbulan  kepada  Pegadaian  Syariah  yang  pada  akhirnya jika pinjaman dari pegadaian sudah dilunasi oleh nasabah, maka
Ilham Abdi Prawira: Analisis Hukum Terhadap Produk...
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
4
emas  yang  digadaikan  tersebut  dikembalikan  kepada  nasabah untuk  dijual  kemudian  uang  hasil  penjualan  emas  tersebut digunakan  untuk  membayar  sisa  biaya  haji  yang  belum dibayarkan,  dengan  begitu  nasabah  cukup  mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar kekurangan biaya haji.
Jika  kita  perhatikan,  dengan  adanya  produk  Arrum  Haji masyarakat  dapat  terbantu  dalam  hal  pendaftaran  haji.  Akan tetapi,  mengingat  Arrum  Haji  merupakan  produk  baru,  maka perlu  ditelusuri  lebih  lanjut  mengenai  analisa  hukum  yang menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan  produk  ini,  dalam  hal  ini adalah  beberapa  Fatwa  DSN-MUI  berbicara  tentang  gadai. Dengan  demikian  tulisan  ini  akan  memfokuskan  pembahasan mengenai  apakah  telah  sesuai  atau  tidak  produk  Arrum  Haji dengan fatwa-fatwa tersebut.
Agar tulisan ini lebih fokus, maka akan dibahas mengenai gambaran  umum  pegadaian  syariah,  yang  meliputi  pengertian, dasar  hukum,  bentuk  kelembagaan,  rukun  dan  syarat,  prinsip- prinsip  dasar  operasional,  jasa  dan  produk,  gadai  dan  fidusia serta  analisa  hukum  terhadap produk  Arrum  Haji  di  Pegadaian Syariah.  Dengan  adanya  tulisan  ini  diharapkan  mampu memberikan  sumbangan  pengetahuan  mengenai  hal  tersebut agar dapat dipahami secara komprehensif dan mendalam.

## B. Pembahasan
1. Pengertian Pegadaian Syariah Dalam  istilah  bahasa  Arab,  gadai  diistilahkan  dengan al- rahn ,  yang  berarti al-tsubut dan al-habs yaitu  penetapan  dan penahanan.  Selain  itu  ada  pula  yang  mengartikan  bahwa rahn adalah terkurung  atau  terjerat. 3 Pengertian  ini  didasarkan  pada praktek  bahwa  apabila  seorang  ingin  berhutang  kepada  orang lain,  ia  menjadikan  barang  miliknya  baik  berupa  barang bergerak  ataupun  barang  tak  bergerak  berada  di  bawah penguasaan  pemberi  pinjaman  sampai  penerima  pinjaman melunasi hutangnya.
Sementara,  usaha  gadai  adalah  kegiatan  menjaminkan barang-barang  berharga  kepada  pihak  tertentu,  guna memperoleh  sejumlah  uang  dan  barang  yang  dijaminkan  akan ditebus  kembali  sesuai  dengan  perjanjian  antara  nasabah
3 Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah, (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2010), hlm. 105.
5
dengan lembaga gadai. 4 Secara umum, gadai dapat didefinisikan sebagai  transaksi  antara  nasabah  dan  lembaga  gadai,  yaitu nasabah  menjamin  sejumlah  barang  berharga  yang  dimiliki dalam  rangka  mendapatkan  sejumlah dana sesuai dengan  nilai barang  yang  dijaminkan,  dan  akan  ditebus  pada  saat  jatuh tempo. 5 Sedangkan gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek )  Buku  II  Bab  XX  Pasal  1150, adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang  bergerak,  yang  diserahkan  kepadanya  oleh  seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari  barang  tersebut  secara  didahulukan  daripada  orang-orang berpiutang  lainnya,  dengan  kekecualian  biaya  untuk  melelang barang  tersebut  dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk menyelamatkannya  setelah  barang  itu  digadaikan,  biaya-biaya mana harus didahulukan. 6
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 7
1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan;
2. Nilai  jumlah  pinjaman  tergantung  nilai  barang  yang digadaikan;
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas utang.  Adapun  pegadaian  merupakan trademark dari  lembaga keuangan  milik  pemerintah  yang  menjalankan  kegiatan  usaha dengan prinsip gadai.
2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah Gadai hukumnya mubah berdasarkan dalil dari al-Qur’an, Hadis dan Ijma’. 8
4 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 262.
5 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syari’ah: Suatau Kajian Teoritis Praktis, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 276.
6 Subekti, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk Wetboek), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 297.
7 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 262.
8 Mardani, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 173.
Ilham Abdi Prawira: Analisis Hukum Terhadap Produk...
6
1. Al-Qur’an
Dasar  gadai  dari  al-Qur’an  adalah  firman  Allah  SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 283:
نإو ﻢﺘﻨﻛ ﻰﻠﻋ ﺮﻔﺳ ﻢلو اودجت ﺎﺒتﺎﻛ نهﺮف ﺔﺿﻮﺒﻘﻣ نإف نﻣأ ﻢﻜﻀﻌﺑ ﺎﻀﻌﺑ دؤيﻠف ىذلا نمتؤا هﺘﻨﻣأ قﺘيلو ﷲ هﺑر ﻻو اﻮمﺘﻜت ةدهشلا نﻣو ﺎهمﺘﻜي هنإف ﻢثاء هﺒﻠق ﷲو ﺎمﺑ نﻮﻠمﻌت ﻢيﻠﻋ 9
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)  sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).  Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)  menyembunyikan  persaksian.  Dan  barangsiapa  yang menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang yang  berdosa hatinya; dan  Allah Maha  Mengetahui  apa  yang kamu kerjakan.”
2. Hadis Dasar  Hadis  di  antaranya  Hadis  yang  bersumber  dari Aisyah r.a.: 10
نﻋ ﺎﻋ ﺔشﺋ يﺿر ﷲ ﺎهﻨﻋ نأ يﺒﻨلا ﻰﻠﺻ ﷲ هيﻠﻋ ﻢﻠﺳو ىﺮﺘشا ﺎﻣﺎﻌط نﻣ يدﻮهي هﻨهﺮف هﻋرد
11
“Dari Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW, membeli makanan  kepada  seorang  Yahudi  dengan  memakai  baju  besi sebagai jaminannya.”
3. Ijma’ Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  telah  disyariatkannya gadai  ini  karena  telah  dipraktikkannya  sejak  zaman  Nabi Muhammad  SAW  sampai  sekarang,  dan  tidak  ada  seorang  pun yang menentangnya. 12
4. Aturan Hukum Gadai Syariah di Indonesia Dalam  konteks  hukum,  di  Indonesia  telah  ditemukan produk  hukum  yang  berkaitan  dengan rahn ini,  baik  dalam
9 Q.S. Al-Baqarah (2): 283.
10 Ismail  Nawawi, Ekonomi  Kelembagaan  Syariah:  Dalam  Pusaran Perekonomian  Global  Sebuah  Tuntutan  dan  Realitas, (Surabaya:  ITS  Press, 2009),  hlm.  127.  Lihat  juga:  Enang  Hidayat, Transaksi  Ekonomi  Syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 191.
11 Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, Matn al-Bukhari, Juz II, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt), hlm. 78.
12 Enang  Hidayat, Transaksi  Ekonomi  Syariah, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 193.
bentuk  peraturan  perundang-undangan  maupun  dalam  bentuk fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI).  Undang-undang  pertama  yang menyebutkan  istilah ijarah adalah  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan.  Dalam  Undang-Undang  ini, rahn disebut  dengan  istilah  agunan  yang  berarti  jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit  atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 13 Ketentuan ini diperkuat lagi dalam Pasal 1 ayat 26  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  yang  menyebutkan  bahwa rahn (agunan)  adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak  bergerak  yang  diserahkan  oleh  pemilik  agunan  kepada bank  syariah  dan/atau  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  guna menjamin  pelunasan  kewajiban  Nasabah  Penerima  Fasilitas. 14 Namun dalam tulisan ini akan memfokuskan pembahasan dasar hukum dalam lembaga pegadaian syariah.
Produk  hukum  lain  yang  berbicara  tentang rahn adalah fatwa  DSN  MUI.  Ada  tiga  fatwa  yang  terkait  dengan rahn ini, yakni  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  25/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas,  dan  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  26/DSN-MUI/2008 tentang Rahn  Tasjily .  Disamping  ketiga  Fatwa  DSN-MUI tersebut,  juga  terdapat  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  92/DSN- MUI/IV/2014 15 tentang  Pembiayaan  yang  Disertai Rahn ,  fatwa ini termasuk baru mengingat perkembangan kondisi masyarakat
13 Lihat, Pasal 1 ayat 23 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
14 Yadi  Janwari, Lembaga  Keuangan  Syariah, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 104-105.
15 Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun  2014 tentang Pembiayaan Yang  Disertai Rahn  ( Al-Tamwil  Al-Mautsuq  Bi  Al-Rahn ),  disebutkan  bahwa akad  rahn  dapat  disertakan  di  dalam  akad-akad  pembiayaan  yang  ada  yang diatur  dalam  fatwa  tersebut.  Pada  ketentuan  kedua,  yakni  ketentuan  hukum disebutkan  bahwa  semua  bentuk  pembiayaan/penyeluran  dana  Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  boleh  dijamin  dengan  rahn  sesuai  ketentuan  fatwa ini.  Adapun  akad-akad  yang  boleh  disertai  dengan  rahn  adalah  sebagai berikut:  (1)  Akad  utang-piutang  ( al-dain ) . (2)  Jual  beli  ( al-ba’i )  yang  tidak tunai. (3) Sewa-menyewa ( ijarah ) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. (4) Musyarakah  (perkongsian).  (5)  Mudharabah.  (6)  Akad  amanah  (untuk menghindari penyelewengan perilaku).
Ilham Abdi Prawira: Analisis Hukum Terhadap Produk...
8
yang  menghendaki  untuk  itu.  Dalam  fatwa  tersebut  menurut penulis  lebih  dominan  digunakan  pada  lembaga  keuangan perbankan  syariah,  unit-unit  syariah  atau  lembaga  keuangan syariah  lainnya  yang  memang  menyediakan  pembiayaan  bagi masyarakat  untuk  membuka  usaha  atau  pembiayaan  bagi masyarakat yang telah memiliki usaha.
Dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  25/DSN-MUI/III/2002 telah  disebutkan  berbagai  aturan  yang  berkaitan  dengan rahn. Rahn dalam  fatwa  tersebut  diartikan  dengan  menahan  barang sebagai  jaminan  atas  utang.  Selain  itu,  dalam  fatwa  tersebut dikemukakan  pula  ketentuan  umum  yang  berkaitan  dengan rahn. Pertama, murtahin (penerima  barang)  mempunyai  hak untuk  menahan marhun (barang)  sampai  semua  utang rahin (yang  menyerahkan  barang)  dilunasi.  Kedua, marhun dan manfaatnya  tetap  menjadi  milik rahin .  Pada  prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan  tidak  mengurangi  nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada  dasarnya  menjadi  kewajiban rahin ,  namun  dapat dilakukan  oleh murtahin, sedangkan  biaya  pemeliharaannya penyimpanan  tetap  menjadi  kewajiban rahin. Keempat,  besar biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun tidak  boleh ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman.  Kelima,  penjualan marhun: (a)  apabila  jatuh  tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk  segera melunasi  utangnya,  maka marhun dijual paksa/diekseskusi melalui lelang sesuai syariah; (c)  hasil  penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya  penjualan;  dan  (d)  kelebihan  hasil  penjualan  menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 16
Lebih  lanjut,  dalam  fatwa  DSN-MUI  tersebut  juga terdapat  ketentuan  penutup  yang  menjelaskan  beberapa  hal berikut,  yaitu: 17 (a)  jika  salah  satu  pihak  tidak  dapat menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan  di antara  kedua  belah  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  setelah  tidak  tercapai
16 Ibid, hlm. 105.
17 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 279.
9
kesepakatan  melalui  musyawarah, 18 (b)  fatwa  ini  berlaku  sejak tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan  jika  di  kemudian  hari terdapat  kekeliruan  akan  diubah  dan  disempurnakan sebagaimana mestinya.
Fatwa DSN lain yang berkaitan dengan rahn adalah Fatwa DSN-MUI  Nomor  26/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn Emas. Dalam  fatwa  tersebut  dikemukakan  bahwa rahn emas  itu diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn sebagaimana tertuang dalam  fatwa  DSN  Nomor:  25/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn. Selain  itu,  dalam  fatwa  DSN  ini  ditetapkan  bahwa  (1) ongkos  dan  biaya  penyimpanan  barang  ( marhun )  ditanggung oleh  penggadai  ( rahin );  (2)  besarnya  ongkos  didasarkan  pada pengeluaran  yang  nyata-nyata  diperlukan;    dan  (3)  biaya penyimpanan  barang  ( marhun )  dilakukan  berdasarkan  akad ijarah. 19 Kemudian Fatwa DSN terkait rahn ini adalah Fatwa DSN- MUI  Nomor  26/DSN-MUI/III/2008  tentang Rahn  Tasjily . Rahn  Tasjily adalah  jaminan  dalam  bentuk  barang  atas  utang, tetapi  barang  jaminan  tersebut  ( marhun )  tetap  berada  dalam penguasaan  (pemanfaatan) rahin dan  bukti  kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.
Dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  utang  dalam  bentuk rahn  tasjily dibolehkan  dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  (a) rahin menyerahkan  bukti  kepemilikan  barang  kepada murtahin ;  (b)  penyimpanan  barang  jaminan  dalam  bentuk bukti  sah  kepemilikan  atau  sertifikat  tersebut  tidak memindahkan  kepemilikan  kepada murtahin .  Dan  apabila terjadi  wanprestasi  atau  tidak  dapat  melunasi  utangnya, marhun dapat  dijual  paksa/dieksekusi  langsung  baik  melalui lelang  atau  dijual  ke  pihak  lain  sesuai  dengan  prinsip  syariah; (c) rahin memberikan  wewenang  kepada murtahin untuk mengekseskusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak  dapat  melunasi  utangnya;  (d)  pemanfaatan  barang
18 Penyelesaian sengketa dalam hal ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah  termasuk  di  dalamnya  pegadaian  syariah.  Seiring  dengan perkembangan  hukum,  sengketa  pegadaian  syariah  dapat  diselesaikan melalui  jalur  litigasi  dalam  hal  ini  Pengadilan  Agama  yang  memiliki kewenangan absolut menyelesaiankan sengketa ekonomi syariah.
19 Yadi  Janwari, Lembaga  Keuangan  Syariah, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2015) , hlm. 106.
Ilham Abdi Prawira: Analisis Hukum Terhadap Produk...
10
marhun oleh rahin harus  dalam  batas  kewajaran  sesuai kesepakatan;  (e) murtahin dapat  mengenakan  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang marhun berupa (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin ;  (f)  besaran  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan ; (g) besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e  tersebut  didasarkan  pada  pengeluaran  yang  riil  dan  beban lainnya  berdasarkan  akad ijarah ;  dan  (h)  biaya  asuransi pembiayaan rahn tasjily ditanggung oleh rahin . 20
Sesuai  dengan  landasan  konsep  di  atas,  pada  dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad, yaitu: 21
1. Akad rahn . Rahn yang  dimaksud  adalah  menahan  harta milik  si  peminjam  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang diterimanya,  pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan  akad  ini  pegadaian  menahan  barang  bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad ijarah ,  yaitu  akad  pemindahan  hak  guna  atas  barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan  pemindahan  kepemilikan  atas  barangnya  sendiri. Melalui  akad  ini  dimungkinkan  bagi  pegadaian  untuk menarik  sewa  atas  penyimpanan  barang  bergerak  milik nasabah yang telah melakukan akad.

## 3. Kelembagaan Pegadaian
Kelembagaan pengadaian di Indonesia merupakan badan hukum  yang  berbentuk  perseroan  terbatas  (PT)  dengan  nama PT.  Pegadaian  (Persero).  Dalam  Perjalanannya  kelembagaan pegadaian  telah  mengalami  perkembangan  yang  cukup  pesat sejak  awal  berdiri  hingga  menjadi  badan  hukum  berbentuk  PT. Pegadaian (Persero).
Usaha  pegadaian  di  Indonesia  dimulai  pada  masa penjajahan Belanda VOC ( Vereenidge Oostindische
Compagnie ),  yang  pada  saat  itu  tugas  pegadaian  adalah
20 Ibid.
21 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis  dan  Praktis, (Jakarta:  Kencana,  2010),  hlm.  279.  Lihat  juga,  Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) , hlm.  108,  dalam  buku  ini  selain  dijelaskan  akad rahn dan ijarah ,  juga dijelaskan  mengenai  akad qardh yang  juga  termasuk  kedalam  konvergensi akad rahn.
membantu  masyarakat  dalam  meminjamkan  uang  dengan jaminan barang yang dimiliki. Bisnis gadai melembaga pertama kali  di  Indonesia  sejak  Gubernur  Jendral  VOC  Van  Imhoff mendirikan Bank  Van  Leening .  Meskipun  demikian,  diyakini bahwa  praktik  gadai  telah  mengakar  dalam  keseharian masyarakat Indonesia. Pada awalnya, usaha ini dijalankan oleh pihak  swasta,  tetapi  dalam  perkembangan  selanjutnya,  usaha pegadaian  ini  diambil  alih  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda. Kemudian,  dijadikan  perusahaan  negara,  menurut  undang- undang  pemerintah  Hindia  Belanda  pada  waktu  itu  dengan status dinas pegadaian. 22
Pemerintah baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1  April  1901  dengan  Wolf  von  Westerode  sebagai  Kepala Pegadaian  Negeri  pertama.  Misi  utamanya  membantu masyarakat  dari  jeratan  para  lintah  darat  melalui  pemberian uang  pinjman  dengan  hukum  gadai.  Seiring  dengan perkembangan  zaman,  pegadaian  telah  beberapa  kali  berubah status, mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bawah IBW ( Indonesich Bedrijven Wet ) (1928). 23
Pada  zaman  kemerdekaan,  pemerintah  Republik Indonesia  mengambil  alih  usaha  Dinas  Pegadaian  dan mengubah  status  menjadi  Perusahaan  Negara  (1960) berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp. 1960. Pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969  PN  Pegadaian  berubah  menjadi  perusahaan  Jawatan (Perjan).  Pada  tahun  1990,  dengan  lahirnya  PP  No.  10/tahun 1990 tanggal 10 April 1990, sampai terbitnya PP No. 103 tahun 2000,  Pegadaian  berstatus  sebagai  Perusahaan  Umum (PERUM). 24 Seiring dengan perkembangan ekonomi dewasa ini dan  untuk  lebih  meningkatkan  peranan  lembaga  kredit  atas dasar  hukum  gadai  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  51  Tahun  2011  Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian  menjadi  Perusahaan  Perseroan  (Persero),  maka badan hukum Pegadaian resmi menjadi PT. Pegadaian Persero.
22 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syari’ah: Suatau Kajian Teoritis Praktis, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 276.
23 Ibid, hlm. 276-277.
24 Ibid, hlm. 277.
12
Pegadaian  syariah  merupakan  salah  satu  unit  organisasi di  bawah  binaan  Divisi  Usaha  Lain  PT.  Pegadaian  (Persero). Fungsi  operasi  pegadaian  syariah  itu  sendiri  dijalankan  oleh kantor-kantor  Cabang  Pegadaian  Syariah  (CPS)  atau  Unit Layanan  Gadai  Syariah  (ULGS).  ULGS  ini  merupakan  unit bisnis  mandiri  yang  secara  struktural  terpisah  pengelolaannya dengan gadai konvensional.
Berangkat  dari  bentuk  badan  hukum  pegadaian  yang berupa  perseroan  terbatas,  jika  ditelisik  dari  aspek  hukum kelembagaan  mengenai  hal  ini  dalam  Undang-Undang  No.  40 Tahun  2007  tentang  Pembentukan  Badan  Hukum  berupa  PT bagi  lembaga  keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah  memiliki dasar  pembenaran,  misalnya  adanya  ketentuan  yang memberikan  eksistensi  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  untuk menjalankan  fungsi  pengawasan  atas  kegiatan  perusahaan kaitannya  dengan  pelaksanaan  prinsip  syariah. 25 Pengaturan mengenai DPS ini dalam UU No. 40 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 109. 26
Pegadaian  syariah  pertama  kali  lahir  di  Jakarta  denga nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di  bulan  Januari  tahun  2003.  Menyusul  kemudian  pendirian ULGS  di  Surabaya,  Makasar,  Semarang,  Surakarta  dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di  tahun  yang  sama,  empat  Kantor  Cabang  Pegadaian  di  Aceh dikonversi  menjadi  Pegadaian  Syariah. 27 Perjanjian  gadai  ada dan  diajarkan  dalam  Islam.  Fikih  Islam  mengenal  perjanjian gadai  yang  disebut  “ rahn ”,  yaitu  perjanjian  menahan  sesuatu barang  sebagai  tanggungan  hutang.  Dapat  diketahui  bahwa dasar hukum rahn di PT. Pegadaian (Persero) Syariah adalah al-
25 Mardani, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 193.
26 Adapun  bunyi  dari  Pasal  109  UU  No.  40  Tahun  2007,  yaitu:  (1) Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah selain  mempunyai  Dewan  Komisaris  wajib  mempunyai  Dewan  Pengawas Syariah, (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat [1] terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi  Majelis  Ulama  Indonesia,  (3)  Dewan  Pengawas  Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat [1] bertugas memberikan nasihat dan saran kepada  direksi  serta  mengawasi  kegiatan  perseroan  agar  sesuai  dengan prinsip syariah.
27 Nurul  Huda,  Mohammad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.276.
Qur’an, khususnya surat al-Baqarah ayat 282 yang mengajarkan agar  perjanjian  hutang  piutang  diperkuat  dengan  catatan  dan saksi-saksi, serta ayat 283 yang membolehkan meminta jaminan barang atas hutang-hutangnya tersebut.

## 4. Rukun dan Syarat Gadai
Pada dasarnya aspek hukum keperdataan Islam dalam hal transaksi  baik  dalam  bentuk  jual  beli,  sewa  menyewa,  gadai maupun  yang  semacamnya  mempersyaratkan  rukun  dan  syarat sah  termasuk  gadai.  Demikian  juga  hak  dan  kewajiban  bagi pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi  gadai.  Hal  dimaksud diungkapkan sebagai berikut: 28
1. Rukun Gadai Menurut jumhur ulama rukun gadai ada 4 (empat), yaitu:
a. Sighat (lafal ijab dan qabul),
b. Orang yang berakad ( akid ),
1) Rahin (orang yang memiliki barang),
2) Murtahin (Orang yang menerima gadai).
c. Marhun (harta yang dijadikan jaminan),
d. Marhun bih (utang).
2. Syarat Gadai
a. Orang yang berakad cakap hukum,
b. Isi akad tidak mengandung akad batil,
c. Marhun  bih (pinjaman).  Pinjaman  merupakan  hak  yang wajib  dikembalikan  kepada murtahin dan  bisa  dilunasi dengan  barang  yang  di rahn kan  tersebut  serta  pinjaman  itu jelas dan tertentu,
d. Marhun (barang  yang  di rahn kan). Marhun bisa  dijual  dan nilainya  seimbang  dengan  pinjaman,  memiliki  nilai,  jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin , tidak terkait dengan hak  orang  lain,  dan  bisa  diserahkan  baik  materi  maupun manfaatnya,
e. Jumlah utang tidak melebihi nilai jaminan,
f. Rahin dibebani  jasa  manajemen  atas  barang  berupa  biaya asuransi,  biaya  penyimpanan,  biaya  kemanan,  dan  biaya pengelolaan serta administrasi.
28 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 20-21.
Ilham Abdi Prawira: Analisis Hukum Terhadap Produk...
14
5. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Pegadaian Syariah Operasional Pegadaian Syariah menggambarkan
hubungan  antara  nasabah  dan  pengadaian.  Adapun  teksnis Pengadaian Syariah sebagai berikut: 29
1. Nasabah  menjaminkan  barang  kepada  Pegadaian  Syariah untuk  mendapatkan  pembiayaan.  Kemudian,  pegadaian menaksir  barang  jaminan  untuk  dijadikan  dasar  dalam pemberian  besaran  pembiayaan  yang  dapat  diberikan  oleh pengadaian syariah kepada nasabah.
2. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini  mengenai  berbagai  hal,  seperti  kesepakatan  biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya.
3. Pegadaian  Syariah  menerima  biaya  administrasi  dibayar  di awal,  sedangkan  untuk  jasa  simpan  pada  saat  pelunasan utang.
4. Nasabah  melunasi  barang  yang  digadaikan  menurut  akad; pelunasan  penuh,  ulang  gadai,  angsuran,  atau  tebus sebagian.
Prinsip  utama  barang  yang  digunakan  untuk  menjamin adalah  barang  yang  dihasilkan  dari  sumber  yang  sesuai  syariah atau  keberadaan  barang  tersebut  di  tangan  nasabah  bukan karena  hasil  praktik riba,  maysir, dan gharar .  Barang-barang tersebut antara lain: 30
1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya;
2. Barang  rumah  tangga,  seperti  perlengkapan  dapur, perlengkapan  makan  atau  minum,  perlengkapan  kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya;
3. Barang elektronik seperti radio, tape recorder , video player , televisi, komputer, dan sebagainya;
4. Kendaraan,  seperti  sepeda  ontel,  sepeda  motor,  mobil  dan sebagainya;
5. Barang-barang lain yang dianggap bernilai, seperti kain batik tulis.
29 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah, (Jakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 178.
30 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syari’ah: Suatau Kajian Teoritis Praktis, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 292.
Implementasi operasi di Pegadaian Syariah hampir mirip dengan  pegadaian  konvensional.  Seperti  halnya  pegadaian konvensional,  Pegadaian  Syariah  juga  menyalurkan  uang pinjaman  dengan  jaminan  barang  bergerak.  Prosedur  untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya  menunjukkan  bukti  identitas  diri  dan  barang  bergerak sebagai  jaminan  dan  uang  pinjaman  dapat  diperoleh  dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit). Begitu pun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah  uang  dan  surat  bukti rahn dengan  waktu  yang singkat. 31
Lebih  lanjut,  di  Pegadaian  Syariah rahn yang diimplementasikan  bukanlah rahn yang  bersifat  mandiri, melainkan rahn yang  dikonvergensikan  dengan  akad  lain, terutama  akad qardh 32 dan ijarah 33 .  Sebenarnya,  akad  pokok yang digunakan di Pegadaian Syariah adalah akad qardh . Hanya saja  jika  akad qardh ini  diimplementasikan  secara  mandiri, maka tidak ada keuntungan bagi perusahaan Pegadaian Syariah. Oleh  karena  itu,  akad qardh ini  kemudian  dilengkapi  dengan akad ijarah dan  akad rahn .  Dengan  akad ijarah ,  maka perusahaan Pegadaian Syariah berhak mendapatkan fee dengan
31 Muhammad Sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 206. 32 Al-Qardh yaitu  suatu  akad  pinjaman  (penyaluran  dana)  kepada nasabah  dengan  ketentuan  bahwa  nasabah  wajib  mengembalikan  dana  yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati  antara  nasabah  dan  LKS. Al-Qardh merupakan  perwujudan  LKS yang di samping sebagai lembaga komersial juga sebagai lembaga sosial yang dapat  meningkatkan  perekonomian  secara  maksimal.  Adapun  yang  menjadi ketentuan umum al-qardh , yaitu sebagai berikut: pinjaman diberikan kepada nasabah ( muqtaridh ) yang memerlukan, wajib mengembalikan jumlah pokok yang  diterima  pada  waktu  yang  telah  disepakati,  LKS  meminta  jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu, nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan)  dengan  sukarela  kepada  LKS  sepanjang  tidak  diperjanjikan dalam akad,  jika nasabah tidak dapat  mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya  pada  saat  yang  telah  disepakati  dan  LKS  telah  memastikan ketidakmampuan  maka  LKS  dapat  memperpanjang  jangka  waktu pengembalian  atau  menghapus  ( write  off )  sebagian  atau  seluruh kewajibannya.
33 Ijarah yaitu akad pemindahan hak guan (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ( ujrah ) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
Ilham Abdi Prawira: Analisis Hukum Terhadap Produk...
16
menempatkan marhun sebagai ma’jur pada  fasilitas  yang disediakan oleh Pengadaian Syariah. 34
Dengan demikan dapat dipahami bahwa mekanisme kerja antara  Pegadaian  Syariah  dengan  pegadaian  konvensional memiliki  perbedaan  yang  signifikan.  Jika  dalam  pegadaian konvensional, nasabah dipungut biaya dalam bentuk bunga yang dapat  berakumulasi  dan  berlipat  ganda,  sedangkan  dalam Pegadaian  Syariah  nasabah  hanya  dipungut  biaya  penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran ( ujrah ).
6. Jasa dan Produk Pengadaian Syariah
Layanan  jasa  serta  produk  yang  ditawarkan  oleh Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut: 35
1. Pemberian  pinjaman  atau  pembiayaan  atas  dasar  hukum gadai
Syaratnya  harus  terdapat  jaminan  berupa  barang bergerak,  seperti  emas,  elektronik,  dan  lain-lain.  Besarnya pemberian  pinjaman  ditentukan  oleh  pegadaian,  bergantung pada nilai dan jumlah barang yang digadaikan.
2. Penaksiran nilai barang
Jasa  ini  diberikan  bagi  mereka  yang  menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos taksiran barang.
3. Penitipan barang ( ijarah )
Barang yang dapat dititipkan, antara lain sertifikat motor, tanah,  dan  ijazah.  Pegadaian  akan  mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya.
4. Gold counter
Merupakan  fasilitas  penjualan  emas  yang  memiliki sertifikat jaminan sebagai bukti dan keasliannya.
Dari  berbagai  bentuk  jasa  dan  produk  di  atas,  di Pegadaian  Syariah  menyediakan  bebagai  produk  dengan berbagai nama produk, antara lain: 36
1. Arrum  Haji,  yaitu  layanan  yang  memberikan  kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.
34 Yadi  Janwari, Lembaga  Keuangan  Syariah, (Bandung:  Remaja
Rosdakarya, 2015), hlm. 108.
35 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syari’ah: Suatau Kajian Teoritis Praktis, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 291.
36 Produk  Pegadaian  Syariah, www.pegadaiansyariah.co.id ,  diakses tanggal 14 Februari 2018.
2. Multi  Pembayaran  Online  (MPO),  yaitu  melayani pembayaran  berbagai  tagihan  seperti  listrik,  telepon/pulsa ponsel,  air  minum,  pembelian  tiket  kereta  api,  dan  lain sebagainya secara online.
3. Tabungan  Emas,  yaitu  layanan  pembelian  dan  penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan  ini  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat untuk berinvestasi emas.
4. MULIA,  yaitu  layanan  penjualan  emas  batangan  kepada masyarakat  secara  tunai  atau  angsuran  dengan  proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.
5. Pembiayaan  ARRUM  (Ar-Rahn  Untuk  Usaha  Mikro),  yaitu memudahkan  para  pengusaha  kecil  untuk  mendapatkan modal  usaha  yang  sudah  berjalan  dengan  jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha nasabah tersebut.
6. Pembiayaan AMANAH, yaitu pembiayaan berprinsip syariah kepada  karyawan  tetap  meupun  pengusaha  mikro  untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.
7. Pembiayaan  RAHN  (Gadai  Syariah),  yaitu  solusi  tepat kebutuhan dana cepat sesuai syariah. Prosesnya cepat dalam waktu  15  menit  dana  cair  dan  aman  penyimpanannya. Jaminan  berupa  barang  perhiasan,  elektronik,  dan  barang berharga lainnya.

## 7. Gadai dan Fidusia
Bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai penjelasan umum mengenai Pegadaian Syariah, maka pada bagian ini akan dijelaskan  pula  mengenai  hal-hal  yang  bersangkutan  dengan fidusia  dan  hubungannya  dengan  gadai.  Sebelum  lebih  jauh masuk  ke  dalam  pembahasan  mengenai  hal  tersebut,  maka terlebih  dahulu  akan  dijelaskan  mengenai  pengertian  umum tentang fidusia.
Gadai dan fidusia merupakan bentuk dari jaminan utang, jika  kita  lihat  sekilas  kedua  hal  tersebut  memiliki  kemiripan, akan  tetapi  keduanya  juga  memiliki  perbedaan-perbedaan  yang mendasar dalam pelaksanaannya.
Dalam  hukum  jaminan  dikenal  dua  jenis  jaminan,  yaitu jaminan  secara  umum  dan  jaminan  secara  khusus.  Jaminan secara  khusus  dapat  dibedakan  lagi  menjadi  jaminan
Ilham Abdi Prawira: Analisis Hukum Terhadap Produk...
18
kebendaan 37 dan  jaminan  orang  penanggungan 38 utang. Jaminan  secara  umum  dan  penanggungan  utang  tidak sepenuhnya  memberikan  kepastian  mengenai  pelunasan  utang, dikarenakan  kreditur  tidak  mendahulu  sehingga  kedudukan kreditur  tetap  sebagai  kreditur  konkuren 39 terhadap  krditur- kreditur  lainnya.  Hanya  pada  jaminan  kebendaan  saja  kreditur mempunyai  hak  mendahulu  sehingga  ia  berkedudukan  sebagai kreditur privilage 40 yang  dapat  mengambil  pelunasan  terlebih dahulu  dari  barang  jaminan  tanpa  memperhatikan  kreditur- kreditur lainnya. 41 Dari penjelasan di atas maka gadai dan fidusia termasuk ke dalam jaminan kebendaan.
Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiducie , 42 sedangkan  dalam  Bahasa  Inggris  disebut fiduciary  transfer  of ownership ,  yang  artinya  kepercayaan.  Di  dalam  berbagai
37 Jaminan  kebendaan  memiliki  ciri-ciri  “kebendaan”  dalam  arti memberikan  hak  mendahului  di  atas  benda-benda  tertentu  dan  mempunyai sifat melekat serta mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan kebendaan ini  disebut  juga  dengan  jaminan  materil.  Adapun  unsur-unsur  yang tercantum pada jaminan materil, yaitu: (1) hak mutlak atas suatu  benda, (2) cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda-benda tertentu, (3) dapat dipertahankan terhadap siapa pun, (4) selalu mengikuti bendanya, (4) dapat dialihkan  kepada  pihak  lainnya.  Lihat:  Salim  HS, Perkembangan  Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23-24. 38 Jaminan  orang  penanggungan  merupakan  bentuk  jaminan  yang tidak  memberikan  hak  mendahului  atas  benda-benda  tertentu,  tetapi  hanya dijamin  oleh  harta  kekayaan  seseorang  lewat  orang  yang  menjamin pemenuhan  perikatan  yang  bersangkutan.  Adapun  unsur-unsur  jaminan orang  penanggungan,  yaitu:  (1)  mempunyai  hubungan  langsung  pada  orang tertentu,  (2)  hanya  dapat  dipertahankan  terhadap  debitur  tertentu,  (3) terhadap  harta  kekayaan  debitur  umumnya.  Salim  HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23-24.
39 Kreditur  konkuren,  yaitu  kreditur  yang  tidak  mempunyai  hak pengambilan  pelunasan  terlebih  dahulu  daripada  kreditur  lain  dan  kreditur konkuren piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu.
40 Privilege , yaitu memiliki hak-hak istimewa.
41 Fatma Paparang, “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 56-57.
42 Salim  HS, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 55.
literatur fidusia lazim disebut dengan istilah eigendom overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. 43
Fidusia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  tentang  Fidusia.  Dalam  Pasal  1  Angka  1  dikemukakan bahwa, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan pemilik benda. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa ciri khas dari fidusia adalah benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada  di  bawah  penguasaan  pemberi  fidusia.  Yang  dialihkan adalah hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu,  jaminan  fidusia  merupakan  jaminan  tambahan,  dalam  arti jika  perjanjian  pokok  berakhir,  maka  perjanjian  fidusia  pun berakhir.  Agar  jaminan  fidusia  mendapat  kepastian  hukum, maka  undang-undang  menentukan  pembebanan  benda  dengan fidusia dibuat dengan akta notaris.
Jadi, ketentuan untuk pembebanan jaminan fidusia dalam bentuk  akta  notaris  merupakan  upaya  dalam  memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait, karena  pada  umumnya  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia adalah barang yang tidak terdaftar. 44
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia  pada  tanggal  30  September  1999, dimaksudkan  sebagai  dasar  hukum  yang  kuat  bagi  pengikatan atas  benda-benda  bergerak  baik  yang  berwujud  maupun  tidak berwujud  dan  benda-benda  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat dibebani  hak  tanggungan 45 sebagai  jaminan  atas  pelunasan
43 Munir  Fuady, Jaminan  Fidusia, (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2000), hlm. 3.
44 Purwanto, “Beberapa  Permasalahan  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen  Dengan  Jaminan  Fidusia, Jurnal  Rechtsvinding,  Vol.  1  No.  2, 2012, hlm. 206.
45 Hak  tanggungan  adalah  suatu  hak  kebendaan  yang  harus  dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan serta bersifat assesoir dan eksekutorial, yang  diberikan  oleh  debitor  kepada  kreditor  sebagai  jaminan  atas pembayaran  utang-utangnya  yang  berobjekkan  tanah  dengan  atau  tanpa segala  sesuatu  yang  ada  di  atas  tanah  tersebut,  yang  memberikan  hak prioritas  bagi  pemegangnya  untuk  mendapatkan  pembayaran  utang  terlebih dahulu  daripada  kreditor  lainya  meskipun  tidak  harus  yang  mendapat pertama, yang dapat dieksekusi melalui pelelangan umum atau bawah tangan atas  tagihan-tagihan  dari  kreditor  pemegang  hak  tanggungan  dan  yang mengikuti benda objek  jaminan ke manapun objek  hak tanggungan tersebut
Ilham Abdi Prawira: Analisis Hukum Terhadap Produk...
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
20
utang tertentu. Cakupan dari ketentuan undang-undang ini baik dari  segi  kebendaannya  maupun  dari  segi  transaksi  yang  akan dijamin  sangatlah  luas.  Tujuannya  adalah  untuk  dapat memenuhi  kebutuhan  dunia  bisnis  yang  berkembang  dengan cepat dan semakin kompleks. 46
Dari penjelasan di atas jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan  fidusia,  di  mana  fidusia  adalah  proses  pengalihan  hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. 47
Fidusia  sebagai  jaminan,  diberikan  dalam  bentuk perjanjian.  Biasanya  dalam  memberikan  pinjaman  uang, kreditur  mencantumkan  dalam  perjanjian  itu  bahwa  debitur harus  menyerahkan  barang-barang  tertentu  sebagai  jaminan utangnya.  Dengan  demikian  hubungannya  dengan  hukum perikatan adalah: 48
1. Hubungan  hukum  antara  pemberi  dan  penerima  fidusia adalah  hubungan  perikatan,  berdasarkan  mana  kreditur berhak  untuk  menuntut  penyerahan  barang  jaminan  dari debitur yang berkewajiban memenuhinya.
2. Isi  perikatan  itu  adalah  untuk  memberi  sesuatu,  karena debitur menyerahkan suatu barang kepada debitur.
3. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu  perikatan  utang-piutang  antara  kreditur  dan  debitur. Perikatan  antara  pemberi  dan  penerima  fidusia  dengan demikian  merupakan  perikatan  yang  sifatnya assesoir sedangkan perikatan pokoknya ialah utang-piutang itu.
4. Perikatan  fidusia  dengan  demikian  merupakan  perikatan dengan syarat batal, karena jika utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus.
dialihkan.  Lihat:  Munir  Fuadi, Hukum  Jaminan  Utang, (Jakarta:  Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 69.
46 Fatma Paparang, “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 56-57.
47 Jatmiko  Winarno, “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Pada Perjanjian  Jaminan  Fidusia”, Jurnal  Independent  Fakultas  Hukum,  Vol  20 No. 1, 2013, hlm. 47.
48 Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, (Jakarta: Ghalia Idonesia, 1985), hlm. 32-33.
21
5. Perikatan fidusia terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai  jaminan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  sumber perikatannya adalah perjanjian.
6. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  oleh  karena  itu termasuk golongan innominat atau onbenoemde overeenkomst .
7. Perjanjian  tersebut  tetap  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam Bab I-IV Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dalam  hubungannya  dengan  gadai,  fidusia  sebenarnya memiliki  perbedaan  dengan  gadai.  Memang  keduanya  memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merupakan bentuk dari penjaminan utang,  akan  tetapi  keduanya  memiliki  perbedaan.  Adapun  yang menjadi perbedaan di antara keduanya, yaitu:
1. Dari segi pengertian. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur  (si  berpiutang)  atas  suatu  barang  bergerak,  yang diserahkan  kepadanya  oleh  debitur  (si  berutang),  atau  oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada  kreditur  untuk  mengambil  pelunasan  dari  barang tersebut  secara  didahulukan  daripada  kreditur-kreditur lainnya.  Sedangkan  fidusia  adalah  pengalihan  hak kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda.  Jaminan fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  yang  diberikan sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu.
2. Dari segi sumber hukum. Sumber hukum gadai, yaitu  Pasal 1150-1160  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata),  sedangkan  dasar  hukum  fidusia,  yaitu  Undang- Undang  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  dan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta Jaminan Fidusia.
3. Dari  segi  unsur-unsur.  Gadai  diberikan  hanya  atas  benda bergerak,  selain  itu  juga  jaminan  gadai  harus  dikeluarkan dari  penguasaan  pemberi  gadai  dalam  artian  penyerahan benda  secara  fisik.  Sedangkan  fidusia  diberikan  atas  benda bergerak  dan  benda  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat dibebani  hak  tanggungan  atau  hipotek,  selain  itu  fidusia
22
merupakan jaminan serah kepemilikan dengan cara debitur tidak  menyerahkan  benda  jaminan  secara  fisik  kepada kreditur, tetapi benda yang diserahkan tersebut tetap berada di  bawah  kekuasaan  debitur,  namun  pihak  debitur  tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain.
4. Dari  segi  sifat.  Gadai  merupakan  perjanjian  yang  bersifat assesoir (tambahan)  terhadap  perikatan  pokok,  yang  tanpa adanya keberadaan utang pokok, maka hak atas gadai tidak pernah ada. Sedangkan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, dan bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
5. Dari  segi  nama.  Gadai  merupakan  perjanjian  yang  terdapat dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  sehingga perjanjian  gadai  tergolong  sebagai  perjanjian  nominat. Sedangkan  perjanjian  fidusia  tidak  disebutkan  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  sehingga  perjanjian  ini tergolong dalam perjanjian innominat.
6. Dari  segi  subjek.  Yang  menjadi  subjek  gadai  adalah  setiap orang  (individu).  Sedangkan  fidusia  yang  menjadi  subjek adalah orang dan korporasi.
7. Dari  segi  objek.  Yang  menjadi  objek  gadai  adalah  benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Sedangkan yang  menjadi  objek  fidusia  adalah  benda  bergerak  baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  atau  hipotek, yaitu  bangunan  di  atas  tanah  milik  orang  lain,  sebagai contoh rumah susun dan apartemen.
8. Dari  segi  kedudukan  benda  jaminan.  Benda  jaminan  gadai secara fisik berada di bawah penguasaan kreditur/penerima gadai.  Sedangkan  benda  jaminan  fidusia  hak  kepemilikan diserahkan  kepada  kreditur/penerima  fidusia,  sedangkan benda  jaminan  secara  fisik  masih  berada  di  bawah penguasaan debitur/pemberi fidusia.
9. Kewajiban. Gadai tidak perlu dibuat akta notaris. Sedangkan fidusia  wajib  dibuat  dengan  akta  notaris  dan  didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  lembaga kredit  yang  didirikan  dan  diselenggarakan  atas  dasar  hukum gadai  adalah  PT.  Pegadaian  (Persero)  termasuk  di  dalamnya
Pegadaian  Syariah.  Lembaga  pegadaian  berperan  untuk menghindarkan  masyarakat  dari  rentenir  dan  bank  gelap  yang intinya  hanya  akan  mereka  terjerat  dalam  masalah  yang  lebih rumit yaitu dalam pengembalian utang, karena biasanya rentenir dan bank gelap menetapkan suku bunga yang tinggi.
Untuk  memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh  dana  yang  mereka  butuhkan,  PT.  Pegadaian berusaha  meningkatkan  layanan  dengan  menambah  program kegiatannya.  Selama  ini  PT.  Pegadaian  dikenal  karena  produk jasa gadai. Selain produk jasa gadai, PT. Pegadaian juga memiliki produk  jasa  lain,  seperti  pada  pegadaian  konvensional  kita mengenal  produk  Kredit  Kelayakan  Usaha  Pegadaian,  Jasa Titipan, Jasa Taksiran, dan lain-lain, juga kita mengenal produk- produk pada pengadaian syariah, seperti Arrum Haji, Tabungan Emas,  Mulia,  Pembiayaan  ARRUM,  Pembiayaan  AMANAH  dan lain-lain.
Jaminan  fidusia  merupakan  salah  satu  bentuk  jaminan yang  timbul  untuk  melengkapi  kekurangan  pada  gadai. Kekurangan tersebut didasarkan pada sifat in bezit stelling dari gadai yang mensyaratkan kekuasaan atas barang jaminan harus berada  pada  pemegang  gadai.  Perkembangan  kebutuhan masyarakat  memerlukan  bentuk  jaminan  yang  dalam  hal  ini orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan benda bergerak namun  masih  dapat  menggunakannya  untuk  keperluan  sehari- hari maupun untuk kegiatan usahanya.
Fidusia dianggap lebih mampu dan lebih sesuai mengikuti perkembangan  zaman  serta  kebutuhan  masyarakat.  Konstruksi jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak  kepunyaan  debitur  kepada  kreditur,  sedangkan penguasaan  fisiknya  tetap  pada  debitur.  Selanjutnya  dalam fidusia  disyaratkan  bila  debitur  telah  melunasi  utangnya  maka hak  milik  atas  barang  tersebut  kembali  kepada  debitur.  Oleh karena  itu,  untuk  menjawab  kebutuhan  masyarakat  pegadaian meluncurkan  produk  yang  berbasis  jaminan  fidusia,  yaitu produk  KREASI  (Kredit  Angsuran  Sistem  Fidusia)  serta  pada Pegadaian  Syariah  juga  dikenal  produk  yang  menggunakan sistem jaminan fidusia yaitu, produk Pembiayaan Arrum. Jika dilihat dari aspek hukum penerapan jaminan fidusia pada  pegadaian  dapat  diketatahui  bahwa  penerapan  jaminan fidusia  sah-sah  saja  dilakukan  pada  lembaga  pegadaian,
Ilham Abdi Prawira: Analisis Hukum Terhadap Produk...
24
mengingat  kebutuhan  masyarakat  yang  makin  berkembang. Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya  para  pihak  diharapkan mampu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya serta tidak melanggar  hal-hal  yang  dilarang  dalam  perjanjian  tersebut, kreditur  tetap  melaksanakan  kewajiban  untuk  menjaga  dan memelihara  barang  yang  dijaminkan  kepadanya  sementara debitur  juga  harus  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana mestinya,  walaupun  penguasaan  barang  berada  pada  debitur, debitur  tidak  diperkenankan  melakukan  hal-hal  yang  dilarang seperti  mengalihkan  kepemilikan  barang  yang  dijaminkan tersebut kepada pihak lain.
8. Analisis  Hukum  Terhadap  Produk  Arrum  Haji  di Pegadaian Syariah
Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  mengenai  salah  satu produk  dari  Pegadaian  Syariah,  yaitu  produk  Arrum  Haji. Sebelum  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  analisis  hukum produk  Arrum  Haji,  terlebih  dahulu  akan  dijelaskan  gambaran umum serta mekanisme pelaksanaan produk Arrum Haji.
Produk  Arrum Haji merupakan produk  yang dikeluarkan oleh  Pegadaian  Syariah  di  mana  produk  tersebut  memberikan dana  bantuan  haji  kepada  anggota  masyarakat  yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Pegadaian Syariah memberikan  dana  bantuan  haji  sebesar  25  juta  rupiah  untuk mendapatkan  nomor  porsi  haji  dengan  menjaminkan  atau menggadaikan  emas  seberat  15  gram  atau  senilai  uang  7  juta rupiah.
Produk  Arrum  Haji  merupakan  produk  yang  terbilang masih baru yang ada di Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia termasuk  beberapa  pegadaian  konvensional  yang  melayani sistem  usaha  syariah.  Produk  ini  dijamin  aman  oleh  Pegadaian Syariah karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Bagi nasabah yang ingin menggunakan produk ini, tinggal datang  ke  Pegadaian  Syariah  terdekat  dengan  membawa persyaratan, sebagai berikut:
1. Membawa  jaminan  berupa  emas  seberat  15  garam  atau senilai 7 juta rupiah.
2. Membawa KTP.
3. Membawa persyaratan untuk mendaftar porsi haji 49 .
49 Adapun syarat dan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Agama mengenai  persyaratan  tersebut,  yaitu:  (1)  Surat  keterangan  sehat  dri
Adapun  mekanisme  Produk  Arrum  Haji  dimulai  dari nasabah  datang  ke  Pegadaian  Syariah  dengan  membawa  syarat dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Selanjutnya  pihak pegadaian  akan  memproses  seluruh  dokumen  yang  diperlukan setelah  itu  dilaksanakan  akad.  Barulah  pihak  pegadaian berkomunikasi  dengan  pihak  bank  agar  membuatkan  buku tabungan  untuk  memperoleh  SBAPIH  (Setoran  Awal  Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji)  dari  bank  untuk  nasabah  yang bersangkutan.  Dalam  hal  ini  bank  yang  bekerjasama  dengan Pegadaian Syariah, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan  Bank  Panin  Syariah.  Setelah  urusan  dengan  pihak  bank selesai  dan  semua  berkas  sudah  lengkap  maka  nasabah  bisa langsung  ke  Kementerian  Agama  untuk  mendaftarkan  diri sebagai  calon  jemaah  haji  dan  mendapatkan  porsi  haji. Selanjutnya  nasabah  menyerahkan  SBPIH  (Setoran  Biaya  Awal Penyelenggaraan  Ibadah  Haji),  SPPH  (Surat  Pendaftaran  Pergi Haji),  dan Buku Tabungan. Yang terakhir yaitu  nasabah tinggal melunasi  angsuran  kepada  pihak  pegadaian  sesuai  dengan perjanjian  awal. 50 Sembari  menunggu  giliran  antrian pemberangkatan  untuk  melaksanakan  ibadah  haji,  nasabah hanya membayar cicilan perbulan kepada pegadaian. Jika cicilan telah lunas dibayarkan maka emas yang dijadikan jaminan dapat diambil  kembali  untuk  dijual  kemudian  digunakan  untuk membayar  sisa  biaya  haji.  Dengan  demikian,  nasabah  tinggal membayar kekurangan biaya haji.
Dari  penjelasan  di  atas  mengenai  produk  Arrum  Haji dapat  diketahui  bahwa  Pegadaian  Syariah  memberikan
Puskesmas  (fotokopi  2  lembar),  (2)  Fotokopi  KTP  13  lembar,  (3)  Fotokopi Kartu  Keluarga (KK)  sebanyak 3 lembar, (4)  Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kampung atau Lurah setempat (Fotokopi 2 lembar), (5) Rekomendasi dari  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  masing-masing  kecamatan,  (6) Memiliki salah satu dokumen (Akta Kelahiran, Ijazah Terakhir, Surat Nikah) difotokopi  3  lembar,  (7)  Sudah  memiliki  rekening  tabungan  minimal  Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), (8) Buku  tabungan (difotokopi 2 lembar),  (9)  Calon  jemaah  haji  yang  bersangkutan  harus  datang  ke  Kantor Kementerian  Agama  (KEMENAG)  untuk  poto  dan  sidik  jari,  (10)  Mengisi formulir  Surat  Permohonan  Pergi  Haji  (SPPH)  dan  disahkan  oleh  petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
50 Sri  Margianti,  Skripsi: “Strategi  Pemasaran  Produk  Arrum  Haji Pada  PT.  Pengadaian  Syariah  Cabang  Kebun  Bunga  Banjarmasin” , (Banjarmasin:  Universitas  Islam  Negeri  Antasari  Banjarmasin,  2017),  hlm. 54-56.
Ilham Abdi Prawira: Analisis Hukum Terhadap Produk...
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
26
kemudahan  bagi  masyarakat  yang  ingin  melaksanakan  ibadah haji dengan menggadaikan emas yang telah ditentukan sehingga dari  pinjaman  pegadaian  masyarakat  bisa  mendaftar  haji.  Jika kita melihat dari mekanisme dan operasional di atas maka dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar hukum produk Arrum Haji ini  adalah  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas  dan  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  92/DSN- MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. Fatwa  DSN-MUI  Nomor  25  Tahun  2002  tentang Rahn Emas menjadi landasan hukum produk ini karena dari segi objek yang  digunakan  sebagai  jaminan  adalah  emas.  Dari  fatwa tersebut  dapat  diketahui  bahwa  gadai  emas  diperbolehkan dengan  dasar  pertimbangan-pertimbangan  sebagaimana  yang dicantumkan  pada  fatwa  tersebut.  Jika  kita  hubungkan  dengan mekanisme produk Arrum Haji sebenarnya produk ini tidak jauh berbeda  dengan  produk  gadai  yang  lain,  yang  membedakannya hanyalah dari segi pemberian pinjaman yang khusus digunakan untuk mendaftar haji serta yang dijadikan jaminan harus dalam bentuk emas. Lebih lanjut, dalam fatwa tersebut juga dijelaskan mengenai ongkos atau biaya penyimpanan ( marhun ) ditanggung oleh  penggadai  ( rahin ),  serta  ongkos  yang  dimaksud dilaksanakan berdasarkan akad ijarah . Dengan demikian produk Arrum Haji dengan menggunakan barang jaminan berupa emas seberat  15  gram  atau  senilai  7  juta  rupiah  telah  sesuai  dengan fatwa DSN-MUI tersebut.
Selanjutnya  adalah  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  92/DSN- MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  yang  Disertai Rahn. Dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa akad rahn dapat disertakan di dalam akad-akad pembiayaan yang ada yang diatur dalam fatwa tersebut.  Dalam  ketentuan  hukum  pada  fatwa  tersebut, disebutkan  bahwa  semua  bentuk  pembiayaan/penyaluran  dana Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  boleh  dijamin  dengan Rahn sesuai dengan ketentuan fatwa ini. 51
Akad-akad yang boleh disertai dengan gadai ( rahn )  pada prinsipnya  hanyalah  akad  yang  berbentuk  hutang  piutang, antara  lain  timbul  karena  akad qardh ,  jual-beli  ( al-ba’i )  yang tidak  tunai/angsuran,  atau  akad  sewa-menyewa  ( ijarah )  yang
51 Habib  Wakidatul  Ihtar, “Analisis  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasioanl Nomor:  92/DSN-MUI/IV/2014  Tentang  Pembiayaan  Yang  Disertai  Rahn” , Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 01, 2016, hlm. 16.
27
pembayaran ujrah nya tidak tunai. 52 Jadi jika terdapat akad-akad tersebut,  maka  boleh  disertakan rahn sebagai  penguat terpenuhinya maqashid al-aqd.
Jika  kita  lihat  dari  sistem  produk  Arrum  Haji  tersebut dapat  diketahui  bahwa  akad  dasar  yang  digunakan  adalah pembiayaan  dengan  menggunakan  akad qardh disamping  akad rahn dan ijarah itu sendiri . Dengan demikian dari fatwa tersebut sistem Arrum Haji yang merupakan pembiayaan yang digunakan untuk  pendaftaran  biaya  haji  termasuk  ke  dalam  kategori  yang disebutkan  dalam  fatwa  sehingga  dapat  dikatakan  telah  sejalan dengan fatwa tersebut.
Dari  penjelasan  di  atas  meskipun  produk  Arrum  Haji telah  sejalan  dengan  Fatwa  DSN-MUI,  agaknya  perlu  menjadi perhatian  terlebih  dalam  hal  penggelolaan  produk.  Merujuk pada tujuan utama produk Arrum Haji, yaitu membantu nasabah dalam  hal  pendaftaran  untuk  melaksanakan  ibadah  haji,  maka dapat  diketahui  bahwa  tujuan  utama  dalam  produk  tersebut adalah  penyelenggaraan  biaya  untuk  melaksanakan  ibadah. Mengingat  hal  tersebut,  menurut  penulis  produk  ini  harus dipisahkan  penggelolaannya  dengan  produk-produk  lain  yang ditawarkan  oleh  pegadaian  dengan  cara  membuat  divisi  khusus yang hanya mengelola dan melayani produk Arrum Haji, hal ini dikarenakan  produk  Arrum  Haji  berorientasi  pada  masalah pembiayaan  untuk  melaksanakan  ibadah,  yang  dalam pengelolaannya harus berhati-hati untuk menghindari terjadinya hal-hal  menyimpang  dari  aturan  syariah.  Selain  itu  jika  dilihat dari besaran jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian maka pembiayaan yang diberikan pada produk ini relatif  besar, sehingga perlu pengelolaan yang lebih dibanding dengan produk lain yang besaran pembiayaannya relatif lebih kecil.
Dalam  hubungannya  dengan  fidusia,  jika  ditelusuri lebih lanjut sebenarnya dalam produk ini juga dapat diterapkan gadai dengan  sistem  fidusia  untuk  produk  Arrum  Haji.  Dalam hubungannya dengan produk Arrum Haji, menurut penulis yang dijadikan  jaminan  tidak  hanya  terbatas  pada  emas,  akan  tetapi juga dapat berupa barang-barang lain yang dapat dibuat dengan akta fidusia sehingga yang dijadikan jaminan hanya akta fidusia. Hal  ini  mengingat  sistem  fidusia  muncul  untuk  menjawab kemajuan  zaman,  sehingga  dalam  melakukan  aktifitas  gadai
Ilham Abdi Prawira: Analisis Hukum Terhadap Produk...
28
barang  jaminan  tidak  secara  fisik  diserahkan,  akan  tetapi  yang diserahkan  hanya  dalam  bentuk  akta  fidusia  sehingga  barang secara  fisik  tetap  berada  pada  penguasaan  debitur.  Jika  sistem ini  diterapkan,  maka  akan  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  terutama  yang  memiliki  bisnis  sehingga  disamping mendapatkan  pembiayaan  untuk  melakukan  pendaftaran  haji mereka  juga  tetap  dapat  melakukan  aktifitas  bisnis  karena barang tersebut tetap berada pada penguasaannya.
Asumsi  penulis  terhadap  produk  Arrum  Haji  dapat dijalankan  dengan  sistem  jaminan  fidusia  karena  menggingat telah  terdapat  dasar  hukum  yang  jelas  mengatur  mengenai  hal tersebut  disamping  alasan-alasan  yang  telah  dikemukakan  di atas.  Merujuk  pada  dasar  hukum  mengenai  jaminan  fidusia  itu sendiri,  ditemukan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  yang  mengatur  aturan-aturan  hukum mengenai  pelaksanaan  jaminan  fidusia,  selain  itu  dalam pelaksanaan  dengan  menggunakan  sistem  syariah  terdapat Fatwa  DSN-MUI  Nomor  26/DSN-MUI/III/2008  tentang Rahn Tasjily yang  mengatur  mengenai  pelaksanaan  gadai  dengan sistem  fidusia.  Fatwa  DSN-MUI  inilah  yang  menjadi  landasan dasar  pelaksanaan  gadai  dengan  sistem  fidusia  di  lembaga keuangan  syariah.  Dengan  demikian  produk  Arrum  Haji  dapat melaksanakan  pembiayaan  untuk  melakukan  pendaftaran  haji dengan  sistem  fidusia,  mengingat  telah  terdapat  dasar  hukum yang mengaturnya.
Dari  penjelasan  di  atas,  jika  diterapkan  sistem  jaminan fidusia dalam produk Arrum Haji, maka dalam pelaksanaannya produk  Arrum  Haji  memiliki  dua  tawaran  bentuk  jaminan kepada  nasabah,  yaitu  jaminan  dalam  bentuk  emas  seberat  15 gram atau uang senilai 7 juta rupiah dan jaminan dalam bentuk fidusia  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh pegadaian untuk mendapatkan pembiayaan pendaftaran haji.
Mengenai  skema  kerjasama  Pegadaian  Syariah  dengan beberapa  bank  syariah  dalam  operasional  produk  ini,  maka  hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam menjalankan aktifitas interaksi  bisnis  selama  tidak  melanggar  norma-norma  serta aturan-aturan  hukum  Islam.  Selain  itu  Pegadaian  Syariah bekerjasama  dengan  pihak  bank  syariah  mengingat  pegadaian syariah  tidak  memiliki  dan  menyediakan  produk  berupa pembuatan tabungan untuk mendaftar haji.

## C. Penutup
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa munculnya produk  Arrum  Haji  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat yang  hendak  melakukan  pendaftaran  haji.  Fatwa  DSN-MUI Nomor  25/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn Emas  menjadi landasan  hukum  produk  Arrum  Haji,  hal  ini  dikarenakan  jika ditinjau dari segi objek  jaminan yang dijadikan barang jaminan adalah  emas.  Dalam  fatwa  DSN-MUI  tersebut  telah  dijelaskan secara  mendetail  mengenai  pelaksanaan Rahn Emas,  jika merujuk  pada  fatwa  ini,  pelaksanaan  produk  Arrum  Haji  telah sejalan dengan fatwa tentang Rahn Emas.
Selain itu Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang  Pembiayaan  yang  Disertai Rahn juga  merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan produk Arrum Haji. Dalam pelaksanaan  produk  Arrum  Haji  akad  yang  digunakan  adalah akad  pembiayaan,  dalam  hal  ini  adalah  pembiayaan  untuk melakukan  pendaftaran  haji  dengan  jaminan  berupa  emas, dengan demikian jika merujuk pada fatwa ini maka pembiayaan yang dimaksud termasuk dalam kategori fatwa ini.
Sejalan dengan hal tersebut, perlu kiranya
memformulasikan  produk  Arrum  Haji  dari  segi  pengelolaannya dengan cara membuat divisi khusus yang menyelenggarakan dan melayani  produk  Arrum  Haji  mengingat  produk  ini  dijalankan dengan  tujuan  utama  untuk  memberikan  pembiayaan  untuk melaksanakan  ibadah,  selain  itu  juga  dalam  hal  besaran pembiayaan  yang  diberikan  relatif  besar  dibanding  produk- produk  yang  lain,  sehingga  diperlukan  kehati-hatian  dalam pengelolaannya.
Merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN- MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily perlu dijadikan pertimbangan  bagi  lembaga  Pegadaian  Syariah  untuk memasukkan  jaminan  fidusia  ke  dalam  produk  Arrum  Haji mengingat telah terdapat  dasar  hukum yang jelas mengatur hal tersebut  sehingga  diharapkan  dalam  produk  Arrum  Haji terdapat  pilihan  jaminan  bagi  nasabah,  yaitu  jaminan  berupa emas dan jaminan berupa fidusia.
Ilham Abdi Prawira: Analisis Hukum Terhadap Produk...
30

## Daftar Pustaka
Al  Arif,  M.  Nur  Rianto Lembaga  Keuangan  Syari’ah:  Suatau Kajian Teoritis Praktis, Bandung: Pustaka Setia, 2012. Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma’il, Matn al- Bukhari, Juz II, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt.
Ali,  Zainudin, Hukum  Gadai  Syariah, Jakarta:  Sinar  Grafika,
2008.
Fuadi,  Munir, Hukum  Jaminan  Utang, Jakarta:  Penerbit Erlangga, 2013. Fuady, Munir, Jaminan  Fidusia, Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2000.
Hidayat, Enang, Transaksi Ekonomi Syariah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016. Huda,  Nurul,  Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana, 2010. Janwari,  Yadi, Lembaga  Keuangan  Syariah, Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2015.
Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya, Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2010. Mardani, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. Nawawi,  Ismail, Ekonomi  Kelembagaan  Syariah:  Dalam Pusaran  Perekonomian  Global  Sebuah  Tuntutan  dan Realitas, Surabaya: ITS Press, 2009. Salim  HS, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Sholahuddin,  Muhammad, Lembaga  Keuangan  dan  Ekonomi Islam, Yogyakarta: Ombak, 2014. Subekti, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk Wetboek), Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
Sudarsono,  Heri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah, Jakarta: Ekonisia, 2003. Suhendi,  Hendi, Fiqh  Muamalah, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2010. Tiong,  Oey  Hoey, Fiducia  Sebagai  Jaminan  Unsur-Unsur Perikatan, Jakarta: Ghalia Idonesia, 1985. Fatma  Paparang, “Implementasi  Jaminan  Fidusia  Dalam Pemberian  Kredit  di  Indonesia, Jurnal  LPPM  Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1 No. 2, 2014.
Habib  Wakidatul  Ihtar, “Analisis  Fatwa  Dewan  Syariah Nasioanl Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan  Yang  Disertai  Rahn” ,  Jurnal  An-Nisbah,
Vol. 03, No. 01, 2016. Jatmiko  Winarno, “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Pada Perjanjian  Jaminan  Fidusia”, Jurnal  Independent Fakultas Hukum, Vol 20 No. 1, 2013.
Purwanto, “Beberapa  Permasalahan  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1 No. 2, 2012. Sri Margianti, Skripsi: “Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Pada  PT.  Pegadaian  Syariah  Cabang  Kebun  Bunga Banjarmasin” ,  Banjarmasin:  Universitas  Islam  Negeri Antasari Banjarmasin, 2017. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa  DSN-MUI  Nomor  26/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn Emas.
Fatwa  DSN-MUI  Nomor  26/DSN-MUI/III/2008  tentang Rahn Tasjily
Fatwa  DSN-MUI  Nomor  92  Tahun  2014  tentang  Pembiayaan
Yang  Disertai Rahn ( Al-Tamwil  Al-Mautsuq  Bi  Al- Rahn ). Produk  Pegadaian  Syariah, www.pegadaiansyariah.co.id, diakses tanggal 14 Februari 2018.