## Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur`an

## Asep Usman Ismail

## Abstrak
The Qur’an uses some terms that meaningful social welfare. Among the terms that the coverage meaning breadth and depth, and describes the concept of social welfare is fundamentally, the term, al-Falah which giving to al-muflihûn, prosperous society on the basis of faith and piety, the ultimate goal of human life in this world. There are five pillars of social welfare includes health, education, housing, and social security. One of very important aspect of welfare problems studied social work is poverty. The results of the study authors point out that Al-Qur`an mentions the term poor in the form 11 times and call it in the plural, masâkîn, as many as 12 times. So, overall Al-Qur`an mentions the term poor as much as 23 times. Al-dha’îf causes of poverty, weak spirit, reason and science weak, physically weak, and the weak skills of Al-khawf, i.e not dare to take the risk of failure, loss, or a loss of capital. Al-Kaslan, namely the state of one’s soul is overwhelmed by laziness Al-grabber, the state of a person who is dominated by the miserly nature. This poverty of cause of other social welfare issues such trafficking. How to cope with the strengthening of the family as a form of social welfare development.
Key Words: Lima Pilar, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, dan Penguatan Keluarga.

## Pendahuluan
Al-Qur`an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan sosial. Di antara istilah- istilah itu yang yang cakupan maknanya luas dan mendalam, serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah al -falâh yang melahirkan al-muflihûn , masyarakat sejahtera atas dasar iman dan taqwa, menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.
Pengertian al-Falâh dan al-Muflihûn
Secara kebahasaan perkataan al-falâh berarti keberuntungan, kesuksesan,  dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan (Jamal al-Din, 2002: 647). Sementara itu, Al-Raghib al-Ashfahni menjelaskan bahwa perkataan al-falâh dalam kosa kata Al-Qur`an  mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan al-falâh berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. Al-Falâh dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat. Dalam pada itu al-falâh dalam konteks kehidupan akhirat dibangun di atas empat penyangga, kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga bisa dirumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat, (Al-Raghib al-Ashfahani, t.t: 399). Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur`an:
Dan kehidupan dunia ini hanyalah kehdupan senda-gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sejatinya, sekiranya mereka mengetahui. (Q.S. Al- ‘Ankabut/29: 64).
Konsep kesejahteraan atau al-falâh yang ditawarkan Al-Qur`an kepada manusia memiliki dua dimensi yang berpasangan kokoh, selaras, serasi dan simponi, serta bernilai fundamental dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Al-Qur`an, yakni dimensi lahir batin dan dimensi duinia akhirat. Kesejahteraan yang dibangun Al-Qur`an berdiri di atas lima pilar utama, yakni terpenuhinya kebutuhan fisik-biologis, kebutuhan intelektual,  kebutuhan  emosi,  kebutuhan  spiritual  dan  kebutuhan  sosial.
Kelima kebutuhan ini, sebagaimana disebutkan di atas, memiliki dimensi lahir dan batin, serta berpijak pada realitas kehidupan yang menjadi landasan, motif dan perjuangan untuk mengembamgkan kualitas kehidupan dunia, tetapi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik-biologis atau kehidupan kebendaan yang berhenti pada dimensi waktu dan tempat, kini, di sini, di tempat ini. Kualitas hidup yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan yang ditawarkan Al-Qur`an tercermin pada doa sapu jagat sebagai berikut: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 201).
Hakikat doa tersebut menegaskan bahwa kebaikan hidup di dunia yang menjadi sumber al-falâh tersebut dengan landasan iman dan ibadah merupakan modal yang diinvestasikan untuk kehidupan akhirat, karena dalam pandangan Islam, akhirat itu merupakan tempat untuk memetik, sedangkan dunia merupakan tempat untuk menanam. Tidak ada seorang pun di antara umat manusia yang bisa memetik kesejahteraan hidup di akhirat tanpa menanam di dunia. Hal ini, tercermin pada doa yang berikut: “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,” dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun (dari kebaikan atau kesejahteraan) (Q.S. Al-Baqarah/2: 20). Manusia yang demikian adalah manusia yang totalitas hidupnya didedikasikan untuk  kesejahteraan dunia, tetapi ethos kerja, perjuangan, dan jerih payahnya tidak bermakna bagi kehidupan di akhirat. Al-Qur`an melukiskan nasib orang-orang kafir di akhirat pada ayat yang berikut: Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila (air) itu didatangi tidak ada apa pun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah baginya (kekal dalam azab Allah) . (Q.S. Al-Nur/24: 39).
Di dalam Al-Qur`an, masyarakat sejahtera dinamakan al-muflihûn, yang secara harfiah berarti orang-orang yang beruntung. Indikator masyarakat yang sejahtera ( al- muflihûn ), yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab- kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, (meraih kesejahteraan dunia dan akhirat). (Q.S. Al-Baqarah/2: 4-5).Al-Qur`an pun menambahkan bahwa manusia yang mencapai kualitas hidup al- muflihûn adalah manusia yang beriman kepada Allah, berhasil membangun masyarakat marhamah , yakni masyarakat yang peduli dan berbagi yang satu terhadap yang lain atas dasar cinta dan kasih sayang seperti masyarakat Muhajirin dan Anshar yang dipimpin oleh Rasulullag saw di Madinah Keadaan mereka dilukiskan di dalam Al-Qur`an sebagai berikut:
“Dan orang-orang (Anshar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga diri dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung (meraih kesejahteraan dunia dan akhirat(Q.S. Al-Hasyr/59:)
Masyarakat sejahtera ( al-muflihûn ) yang ditawarkan Al-Qur`an yang menjadi cita-cita dan perjuangan orang-orang beriman tercermin pada ayat Al-Qur`an yang berikut:
Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat- ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. Al-A’raf/7: 96)
Perjuangan untuk mewujudkan masyarakat al-muflihûn dibangun di atas landasan iman dan taaqwa. Dengan iman, seseorang memiliki lima kekuatan pada dirinya, yaitu: (1) tawjih al-hayat , orientasi hidup
yang jelas, mencari keridoan Allah; (2) tanwir al- hayat, hidup yang tercerahkan sehingga pola fikirnya terbuka, sikapnya terhadap kehidupan positif, dan dan tingkah lakunya dinamis; (3) tahrik al-hayat , hidup yang bergerak dinamis, melahirkan ethos kerja yang sabar (ulet dan memiliki daya tahan), serta berjuang memperbaiki nasib dengan tidak mengenal lelah, karena memperbaiki nasib merupakan ibadah sosial yang berharga; (4) istiqamah al-hayat , hidup yang ajeg, memiliki prinsip yang melahrkan mental yang stabil, bersabar ketika gagal, bersyukur
Ketika meraih sukses, tidak kehilangan jati diri dan kepribadian. (5) istifta` al-hayat, hidup yang terinpirasi untuk sukses dan memberikan inpirasi untuk maju bersama. Sementara dengan taqwa, perjuang untuk mewujudkan kesejahteraan ( al-muflihûn ) terjaga dalam bingkai etika, moral dan integritas sehingga setiap orang memiliki kepribadian yang kuat, memiliki harga diri dan martabat, serta memiliki karakter dalam perjuangan bersama membangun masyarakat sejahtera. Jika kekuatan imtaq menjadi kepribadian karakter orang beriman, maka Allah menjanjikan, “pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi” .
Sebaliknya, bila perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan tanpa dasar imtaq, hanya mengandalkan kekuatan sains dan teknologi, menggunakan akal tanpa melibatkan kalbu, berorientasi dunia tanpa persiapan menuju akhirat, serta melupakan agama tanpa berorientasi kepada Allah; maka menurut Al- Qur`an, kemungkinan meraih sukses di dunia terbuka lebar, tetapi tidak mendapatkan kebaikan apa pun di akhirat. Hal tercermin pada ayat Al-Qur`an yang berikut:
Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu (kesenangan) untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. (Q.S. Al-An’am/6:44)

## Lima Pilar Kesejahteraan Sosial
Dalam khazanah ilmu-ilmu sosial disebutkan bahwa mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan usaha kesejahteraan sosial yang sekurang- kurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut big  five , yaitu: Bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial,  dan bidang pekerjaan social (Isbandi Rukminto Adi, 2002:128). Dalam hal ini, kesejahteraan sosial mengacu kepada kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada fakir misikin dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial guna meningkatkan kualitas kehidupan mereka agar lebih sejahtera. Selain mengacu kepada kebijakan pemerintah, kesejahteraan sosial juga merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat terhadap sesamanya yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan dan jaminan social. Dengan demikian, kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat. Perjuangan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin harus ditangani dengan tiga strategi yang diawali dengan tiga pertanyaan mendasar sebagai berikut:
Pertama , sejauh mana masalah-masalah sosial yang berkenaan dengan lima pilar utama kesejahteraan sosial diatur? Kedua ,  sejauh mana kebutuhan-kebutuhan asasi manusia yang berkenaan dengan lima pilar utama kesejahteraan sosial terpenuhi dengan baik dan merata? Ketiga , sejauh mana kesempatan kaum dhu’afa untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan?
Ketiga elemen ini berlaku bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas, bahkan seluruh masyarakat. Ketiga elemen ini selanjutnya dapat bekerja pada level sosial yang berbeda dan harus diaplikasikan ketika sebuah masyarakat secara menyeluruh ingin menikmati apa yang dimaksud dengan
kesejahteraan social (James Midgley, 2005: 21). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan bahwa tingkkat keberhasilan intervensi atau penanganan masalah sosial sangat tergantung kepada tiga variable fundamental sebagai berikut: Pertama , aspek pengaturan tentang kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial yang profesional dengan manajemen yang efektif dan efisien dalam penanganan masalah sosial. Secara umum, masyarakat yang dapat mengatur dan mengatasi masalah sosial memiliki kesejahteraan sosial yang lebih tinggi dibandingan dengan masyarakat yang tidak dapat mengatur dan mengatasi masalah sosial yang dihadapionya. Ketidak mampuan untuk mengatur masalah-maslah sosial melahirkan kondisi yang disebut oleh Richard Titmuss sebagai “ social illfare ” atau penyakit sosial(Ibid, 21). Kedua ,  mengidentifikasi  nilai-nilai  budaya  dan  agama  serta  faktor-faktor  teknis  yang  mendorong dan menghambat suatu komunitas atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan asasi manusia berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial dengan baik dan merata. Hanya saja, yang paling mendasar adalah mengevaluasi dan mengidentifikasi faktor-faktor teknis dan faktor- faktor budaya yang melahirkan kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan- kebutuhan asasi rakyat miskin berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial dengan baik dan merata. Budaya konsumtif, boros dan pola hidup yang mubazir termasuk salah satu nilai budaya yang menghambat satu keluarga, kelompok atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan asasinya. Sebaliknya, budaya menabung dan pola hidup hemat merupakan fondasi sosial yang membuka peluang lebar bagi sebuah keluarga, komunitas atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan asasinya sehingga bisa meningkat tarap hidup dan kesejahteraannya.
Pemerintah yang tidak bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sosialnya dalam memenuhi kebutuhan asasi rakyat miskin tentang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial dengan baik dan merata adalah pemerintah yang korup, zalim, tidak memiliki tanggung jawab dan tidak memiliki kepekaan sosial dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyat miskin. Mereka adalah para pejabat feodal yang lebih mengedepankan hak-hak sosial mereka yang istimewa daripada kewajiban asasi mereka terhadap rakyat. Singkatnya, mentalitas pejabat yang menghambat kesejahteraan rakyat adalah para pejabat yang memposisikan dirinya sebagai kelompok elite yang berada di puncak piramida sosial yang harus dilayani oleh rakyat dan senantiasa dalam posisi siap menerima upeti dari para bawahannya yang melayani kebutuhan asasi rakyat.
Ketiga, rakyat miskin yang belum bisa merasakan kesejahteraan tidak seharusnya dijadikan obyek layanan sosial secara terus menerus tanpa ada program pemberdayaan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan menjadi kata kunci dalam mengatasi kemiskinan dengan pandangan yang santun dan manusiawi, serta memandang mereka dalam perspektif kesetaraan dan kemitraan yang tulus. Filosofi yang harus dibangun dan disadari ketika kita terlibat dalam program pemberdayaan kaum dhu’afa adalah menolong mereka supaya mereka bisa menolong dirinya sendiri. Indikator tingkat keberhasilan pemberdayaan yang pokok adalah munculnya kepercayaan diri orang- orang miskin bahwa mereka sanggup merubah nasib, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup mereka dengan baik. Kaum dhu’afa yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mengubah nasib akan sanggup membuka mata untuk melihat peluang dan kesempatan guna meningkatkan taraf hidupnya dengan baik. Dengan demikian, yang pertama dan utama dilakukan dalam menangani kemiskinan adalah menguatkan  orang-orang miskin agar kepercayaan diri mereka tumbuh dengan mantap, baru kemudian diikuti dengan program pendampingan yang tulus dan berkesinambungan.
Kemiskinan merupakan pangkal munculnya berbagai masalah sosial. Para ahli ilmu sosial telah merumuskan berbagai teori dalam menanggulangi kemiskinan. Di antaranya ada  dua teori yang paling menonjol, bahkan telah menjadi mazhab yang mapan yang dielaborasi dari pengamatan, pengalaman, dan pemikiran yang seksama tentang berbagai dimensi kemiskinan. Kedua teori tersebut adalah teori kemiskinan dan teori kelas. Teori pertama adalah teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu; sedangkan teori kedua adalah teori yang mengarah kepada struktur sosial.
Teori yang memfokuskan pada tingkah laku  individu merupakan teori yang berbasis pada human capital , modal manusia, berupa pilihan, harapan, sikap, motivasi manusia dalam menghadapi masalah sosialnya. Teori ini berasumsi bahwa manusia bebas mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dengan tersedianya pilihan-pilihan dalam hidup ini. Perspektif ini sejalan dengan teori sosiologi fungsional yang menyatakan bahwa sejumlah fungsi tidak lebih penting bagi masyarakat dibandingkan dengan fungsi- fungsi lainnya. Dari perspektif sosiologi fungsional ini, bahwa ketidak-setaraan dalam masyarakat dengan ada yang kaya dan yang miskin, merupakan sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Thomas Malthus, sebagaimana dikutip oleh Michael Shaerraden, menyatakan: ”Dalam masyarakat, kelompok kelas bawah tidak bisa begitu saja dianggap rendah di bawah level terntu, melihat sumbangan mereka yang besar terhadap kejayaan kelompok kelas menengah. Jika tidak ada kelompok kelas bawah yang berfikir untuk bangkit atau takut gagal di tengah-tengah masyarakat, dan jika dunia industri tidak memberikan hasil yang sepadan atas kontribusi mereka, maka bisa dipastikan kelompok menengah tidak menjadi sukses seperti sekarang ini”(Michael Sherraden, 2006: 47). Sementara itu, pandangan strukturalis bertolak belakang dengan pandangan diatas  yang menyatakan  bahwa hambatan-hambatan struktural  yang sistemik telah menciptakan ketidak-samaan dalam kesempatan dan mengakibatkan berlanjutnya penindasan kelompok kapitalis terhadap kelompok miskin. Singkatnya, teori perilaku individu meyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif  telah mengakibatkan lahirnya kemiskinan. Di sisi lain, teori struktur sosial melihat bahwa kondisi miskinlah yang mengakibatkan munculnya sikap individu yang tidak produktif, yang merupakan akibat dari adaptasi dengan keadaan miskin ( ibid : 47-48).

## Kemiskinan Menurut Al-Qur`an
Dalam pada itu, Al-Qur`an menyebut istilah miskîn dalam bentuk tunggal sebanyak 11 kali dan menyebutnya dalam bentuk jamak, masâkîn, sebanyak 12 kali. Jadi secara keseluruhan Al-Qur`an menyebut istilah miskin sebanyak 23 kali.  Dilihat dari segi etimologi istilah miskîn berasal kata kerja sakana , yang akar hurufnya terdiri atas s- k-n .  Perkataan sakana mengandung arti diam, tetap, jumud dan statis. Al- Raghib al- Ashfahani mendefinisikan miskîn adalah seorang yang tidak memiliki sesuatu apa pun. Oleh sebab itu, makna yang terkandung di dalam perkataan miskîn lebih rendah dibandingkan dengan makna yang tersirat pada perkataan fakir(Al-Raghib, t.t.:243). Penjelasan kebahasaan tentang pengertian miskîn tersebut, mengisyaratkan bahwa istilah miskîn menggambarkan akibat dari keadaan diri seseorang atau sekelompok orang yang lemah. Ketika seseorang itu tidak berhasil mengembangkan potensi dirinya secara optimal, yakni potensi kecerdasan, mental, dan keterampilan; maka keadaan itu akan berakibat langsung pada kemiskinan, yakni ketidak mampuan mendapatkan, memiliki, dan mengakses sumber-sumber rizki sehingga ia tidak memiliki sesuatu apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin itu memiliki tenaga untuk bekerja, tetapi ia tidak melatih dan membiaskan dirinya untuk menjadi pekerja yang terampil. Orang miskin itu juga memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya memiliki suatu keahlian tertentu, tetapi ia tidak berhasil mengembangkan dirinya menjadi pekerja yang ulet. Ia memilih pola hidup
sakana yang berarti diam, jumud dan statis tidak mengembangkan skill atau keterampilan dan keahlian dalam hidupnya karena malas. Akibatnya ia miskin, tidak memiliki sesuatu apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan pandangan para imam madzhab fikih, K.H. Ali Yafie menjelaskan bahwa orang miskin adalah orang memiliki harta atau memiliki pekerjaan atau memiliki keduanya, tetapi harta atau hasil dari pekerjaannya itu hanya mencukupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokoknya. Sementara itu, menurutnya, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda atau tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan,  tetapi  penghasilannya  hanya  mencukupi  kurang  dari  seperdua  dari kebutuhan pokoknya (Ali Yafie, 1986: 6). Sejalan dengan pendapat para ulama fikih tersebut di atas, kemiskinan itu, menurut sosiolog Soerjono Soekanto, merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan tenaga,  mental  maupun  fisik  dalam  kelompoknya  tersebut(Soerjono  Soekamto,  1987:  349). Sementara itu, Parsudi Suparlan, seorang antropolog, menjelaskan bahwa “masyarakat miskin atau masyarakat kecil itu adalah sekelompok manusia yang kehidupan serta pendapatan sehari-harinya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang paling pokok sehingga kehidupan mereka serba kekurangan”(Parsudi Suparlan, 1995: 76). Dengan demikian, kemiskinan itu merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan memiliki multi dimensi, serta sangat potensial melahirkan ketimpangan, pengangguran, dan berbagai tindakan kejahatan atau kriminalitas. Adapun faktor- faktor yang menyebabkan kemiskinan dilihat dari segi mentalitas dapat diringkaskan pada empat keadaan sebagai yang berikut:
1. Al-dha’îf , yakni keadaan diri seseorang yang diliputi kelemahan, yakni lemah semangat, lemah akal dan ilmu, lemah fisik, dan lemah keterampilan sehingga tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau khalifah Allah di muka bumi.
2. Al-khawf , yakni keadaan diri seseorang yang diselimuti oleh suasana takut yang mencekam sehingga tidak memiliki keberanian untuk mencoba bekerja, berusaha, berdagang atau menjadi tukang, karena tidak berani mengambil resiko gagal, rugi, atau kehilangan modal.
3. Al-kaslân , yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh kemalasan sehingga kehilangan kesempatan, waktu, dan peluang untuk mengembangkan potensi dirinya dengan optimal. Sebenarnya setiap orang memiliki potensi untuk menjadi orang berhasil dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi seorang pemalas menjadi fakir dan miskin karena kemalasannya.
4. Al-bakhîl, yakni keadaan diri seseorang yang didominasi oleh sifat kikir. Sifat dan karakteristik kebakhilan ini menjadikan diri seseorang hanya bisa menerima, tetapi tidak bisa menyalurkan sehingga dirinya seperti saluran air yang tersumbat. Akibatnya tidak ada air yang mengalir ke dalam pipa yang tersumbat; dan lama kelamaan kadar air dalam pipa tersumbat itu berkurang, bahkan hingga tidak ada air sama sekali.
Kemisikinan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satunya adalah faktor mentalitas. Karena itu, mengatasinya menjadi sangat berat. Membutuhkan kerja sama berbagai pihak dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul dan manajemen kerja yang teruji. Al-Qur`an secara tegas menganalogikan perjuangan untuk mengentaskan kemiskinnan itu dengan jalan yang mendaki seperti tersurat pada ayat berikut:
Dan tahukah kamu apa jalan yang mendaki dan sukar itu? (yaitu) melepaskan perbudakan, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir . Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. (Q.S. al-Balad/90: 12-17).
Pada Surah al-Balad ayat 16 di atas Al-Qur`an menyebut kelompok sosial yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu para gelandangan dan pengemis. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa istilah “ dza matrabah ” itu adalah berkalang tanah. Maksudnya orang miskin yang sangat misikin yang tidak memiliki sesuatu apa pun, untuk melindungi dirinya kecuali menempelkan tubuh mereka pada tanah”(Abu Abdillah Muhammad, 1999: 49). Sementara itu, Ibn ‘Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah “ dza matrabah ” itu adalah orang yang terbuang ke jalan karena tidak memiliki tempat berteduh. Mujahid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “ dza matrabah ” adalah seorang yang tidak sanggup melindungi tubuhnya dengan sehelai pakaian pun (Al-Qurthubiyyi: 49). Pada Surah al-Balad/90: 12-17 di atas dijelaskan bahwa mengatasi masalah kemiskinan itu merupakan jalan yang mendaki dan sukar. Kemiskinan yang menjadi akar masalah sosial itu bersumber dari kualitas sumber daya manusia yang rendah, terutama soal mentalitas, seperti al- dha’îf , yakni keadaan diri seseorang yang diliputi kelemahan, al-khawf , yakni keadaan diri seseorang yang diselimuti oleh suasana takut yang mencekam, al-kaslân , yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh kemalasan, dan al-bakhîl, yakni keadaan diri seseorang yang didominasi oleh sifat kikir. Kemudian terpadu secara simponi dengan masalah sosial seperti  ledakan urbanisasi karena ketimpangan pembangunan kota dengan desa, angkatan kerja yang tidak terampil, keterbatasan daya serap angkatan kerja di sektor formal, tingginya angka putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar, dan etos kerja yang rendah. Akibatnya angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat sehingga kemiskinan menjadi bagian dari patalogi sosial di perkotaan maupun di pedesaan. Mengatasinya membutuhkan perencanaan yang matang, melibatkan lintas sektoral dan multi disiplin, serta kebulatan tekad dari semua fihak, terutama komitmen pemerintah dan jajaran birokrasi.
Mengatasi fenomena kemikskinan merupakan jihâd fî sabilillâh, yakni jihad pada jalan Allah dalam masalah sosial. Pemberdayaan dhu’afa merupakan pilihan yang tepat dan merupakan langkah strategis dalam mengatasi kemiskinan. Tolonglah mereka untuk bisa menolong diri mereka sendiri. Sadarkanlah mereka bahwa mereka sanggup mengatasi kemiskinan yang mereka hadapi dengan tangan, fikiran, dan hati mereka sendiri. Jangan menjual kemiskinan mereka untuk meraih keuntungan pribadi.
Kaum Muslimin yang tergolong ke dalam kelompok al-aghniyâ`, yakni orang- orang yang mampu, perlu senantiasa menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa di dalam harta mereka ada hak kaum dhu’afâ`, yakni kaum fuqarâ` dan masâkîn. Dengan demikian, pemberdayaan dan pengembangan kaum dhu’afa itu hendaklah selain berbasis pada social capital seperti prinsip ta’âwun (tolong menolong), prinsip syûrâ` , (bermusyawarah), dan prinsip pendistribusian asset komunitas dengan merata, tetapi juga dilaksanakan dengan modal finansial yang berasal dari komunitas al-aghniyâ` (orang yang mampu) melalui zakat, infak dan shadaqah, yang dialokasikan bagi pengembangan kaum dhu’afâ` (orang-orang yang lemah) di tengah- tengah masyarakat. Hindari kemungkinan pemberdayaan dhu’afa dengan mengandalkan bantuan dana asing, lebih- lebih dengan cara menghutang. Sebab baik bantuan berupa hibah maupun berupa pinjaman akan menjadikan diri kita tergantung kepada bantuan asing. Rasulullah dalam salah satu doa beliau bermunajat kepada Allah, ”Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas, dililit utang dan dikuasai seseorang ”. Alih-aliah memberdayakan dhu’afa , malah diri kita tanpa kita sadari menjadi tidak berdaya terhadap kekuatan asing. Pembangunan kesejahteraan sosial yang selama ini dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu dievaluasi secara kritis, baik yang berkiblat pada pandangan kritis kaum sosialis maupun yang berkiblat pada pandangan kaum liberalis- kapitalis. Kedua paradigma pembangunan kesejahteraan sosial tersebut secara kasat mata belum membawa umat manusia kepada kesejahteraan yang sejatinya, lahir batin. Sebaliknya, pembangunan sosial yang berbasis pada paradigma kapitalis yang bertumpu  pada kepentingan  para  pemilik  modal  menjadi  pihak  yang  paling bertanggung jawab dalam melahirkan
berbagai kerusakan lingkungan ekologi manusia yang menyangkut tata ruang, penggunaan sumber-sumber kekayaan alam, air, minyak dan gas bumi. Kekayaan alam Indonesia yang dikelola dengan paradigma kapitalis tidak berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negeri yang kaya dengan sumber-sumber daya alam seperti Indonesia masih bergumul dengan kemiskinan dan masalah-masalah  sosial  yang  semakin akut,  bahkan  ledakan  sosial  akibat meningkatnya angka pengangguran dan jumlah orang miskin, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan ancaman serius yang bisa menyulut gejolak sosial atau bahkan revolusi sosial yang membahayakan  eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi sosial negeri ini sudah sama sebangun dengan kondisi sosial yang dilukiskan di dalam Al-Qur`an:
”Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki (sumber kekayaan alamnya) datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat (darat dan laut), tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, (dengan korupsi, kebohongan publik, dan tidak sungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan), karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat”. (Q.S. Al-Nahl/16: 112).
Dengan demikian, ada beberapa alasan yang memperkuat perlunya merumuskan kembali pembangunan kesejahteraan sosial dengan berbasis pada Al-Qur`an sebagai berikut:
1.    Kaum Muslimin yang merupakan penduduk terbesar negeri ini meyakini bahwa Al-Qur`an itu firman Allah yang merupakan buku petunjuk bagi manusia untuk menjalani hidup dan kehidupan dengan baik. Jika dalam masalah pembangunan kesejahteraan sosial seperti penguatan kualitas keluarga, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan kaum dhu’afa dan ketenagakerjaan tidak menjadi perhatian utama pemerintah; serta tidak ada ketegasan dan keberanian dalam memerangi kebatilan; bahkan terus menerus mengabaikan pesan Al-Qur`an yang mewajibkan membela kaum lemah dan memihak kepada perlindungan orang miskin dari ancaman gurita kapitalis yang mematikan rakyat kecil dengan jaring-jaring sosial yang mengitari orang miskin; maka jelas kita akan kehilangan peluang untuk bangkit dari keterpurukan. Negeri ini tidak akan pernah memiliki sumber daya manusia yang memiliki integritas. Mungkin hanya memiliki manusia-manusia yang cerdas, tetapi mengalami dehumaniasi , manusia yang terkikis dari nilai kemanusiaannya sehingga pada waktunya melahirkan para pemimpin yang mengalami dehumaniasi yang akan menghancurkan negeri ini. Kita dengan penuh keyakinan dan keinsyafan bahwa sistem sosial  yang ditawarkan Al- Qur`an itu menjamin kesejahteraan hidup lahir batin.
2.    Negeri ini sebuah negeri yang majemuk. Didirikan oleh berbagai komponen bangsa. Ibarat sebuah perusahaan kaum Muslimin adalah pemilik saham terbesar. Oleh sebab itu, kaum Muslimin memiliki tanggung jawab terbesar pula dalam membangun kesejahteraan bangsa ini. Ironisnya, pemilik saham terbesar yang sekaligus penduduk terbesar negeri ini adalah bagian terbesar dari penduduk negeri ini yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Mereka belum menikmati kesejahteraan dalam usia negeri ini menjelang 66 tahun. Banyak hal menjadi faktor penyebabnya, namun yang paling mendasar adalah kita belum sepenuhnya menggunakan konsep Al-Qur`an dalam membangun kesejahteraan sosial di negeri mayoritas Muslim ini.
3.  Sumber dana untuk membiayai pembangunan kesejahteraan sosial di negeri yang mayoritas Muslim ini tidak mengandalkan pinjaman dari Bank Dunia yang merupakan lembaga
keuangan kapitalis, dan tidak juga datang dari bantuan asing, tetapi dengan menggalang dana dari potensi umat Islam itu sendiri melalui zakat, infaq dan shadaqah, serta wakaf sebagaimana dirintis oleh beberapa kelompok umat dengan kelembagaan yang mandiri, manajemen modern, serta didukung oleh manusia-manusia yang amanah dan professional.

## Penguatan Keluarga Basis Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Perjuangan meningkatkan kesejahteraan sosial bisa dilakukan dengan dua langkah strategis, penanganan  masalah  sosial  seperti  pengentasan  kemiskinan  yang  juga dinamakan rehabilitasi sosial; dan pembangunan sosial melalui program community depelopment (pengembangan masyarakat) dan community empowerment (pemberdayaan masyarakat). Keduanya, baik penanganan masalah sosial maupun rehabilitasi sosial harus dimulai pada intervensi pada keluarga. Sebab, keluarga, menurut para ahli ilmu sosial, merupakan unit terkecil dari sistem sosial masyarakat. Dalam keluarga terjadi proses reproduksi, edukasi dan sosialisasi nilai-nilai agama dan budaya. Kesejahteraan keluarga, dengan demikian, menjadi tonggak kesejahteraan sosial masyarakat. Ketika kepala keluarga terkena penyakit hedonisme, yang memandang bahwa kepuasan, kelezatan dan kenikmatan  duniawi  menjadi  satu-satunya  indikator  kesejahteraan,  maka sikap hedonisme itu tanpa disadari menular kepada anak-anak mereka melalui proses edukasi dan sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung di dalam keluarga. Muara dari proses sosialisasi pandangan hedonisme itu tercermin pada ungkapan, ”Hari gini, mencari yang haram saja sulit setengah mati, apa lagi kalau harus mencari yang halal segala”.
Sementara itu, sumber pendapatan, berupa uang dan barang, yang diperoleh seseorang dan masuk dalam sebuah rumah tangga sangat beragam. Arus mengalirnya al- amwâl, yakni harta berupa uang dan barang tersebut yang menjadi pendapatan seseorang bisa didapat dari beberapa sumber utama seperti dari hasil  berdagang, bertani, dan bekerja yang menghasilkan upah dan jasa; namun, ada juga sumber pendapatan berupa uang dan barang yang berasal dari hasil mencuri, merampok, menipu, berjudi, dan system ekonomi yang riba.
Singkatnya, sumber pendapatan seseorang untuk memperoleh al-amwâl, yakni harta, baik uang maupun barang ada dua macam, sumber yang halal dan sumber yang haram. Ketika setiap individu dalam keluarga tumbuh dari sumber harta yang haram, maka bangunan kesejahteraan sosial yang tersimpul pada istilah al-falâh yang membawa kedamaian, ketenangan dan  kebahagiaan dunia dan akhirat itu menjadi hancur lebur. Sumber pendapatan, berupa uang dan barang, yang diperoleh seseorang dari sumber harta yang haram dan masuk dalam sebuah rumah tangga bagaikan sebuah virus ganas yang masuk ke dalam tubuh dan langsung menggerogoti seluruh sistem tubuh. Sumber pendapatan yang haram itu meruapakan bom waktu yang akan meledak dan mengakibatkan malapetaka   yang sistemik dan berkepanjangan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, bahkan menggerogoti sendi-sendi kehidupan negara.
Keluarga, dalam pandangan Islam, merupakan pranata sosial yang suci, temapt dua insan yang berbeda jenis kelamin saling mengembangkan diri dengan saling peduli dan berbagai dalam suka dan duka. Oleh sebab itu, kesejahteraan yang sempurna dalam perspektif Al-Qur`an hanya akan terwujud ketika seseorang hidup bersama pasangan dalam ikatan pernikahan yang sah. Dalam konteks inilah Islam sangat menganjurkan pernikahan dan melarang hidup membujang atau tabattul (E.J. Brill, 1936: 142-143. Dalam salah satu hadits, Nabi Muhammad saw menyatakan bahwa pernikahan itu merupakan sunnah, yakni pola hidup beliau dan barangsiapa yang membenci pernikahan, maka bukanlah termasuk umatnya( Ibid: 275). Islam, dengan demikian, merupakan agama yang sangat memperhatikan dan peduli terhadap
kebutuhan biologis manusia; namun, pada waktu yang sama Islam sangat memperhatikan dan menjaga harkat dan martabat manusia, sehingga dalam menyalurkan hasrat dan kebutuhan biologis tersebut, Islam menganjurkannya melalui cara yang baik dan terhormat, yaitu melalui perkawinan.
Adapun yang dimaksud dengan perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Bab I UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Menurut Wahbah al-Zuhaili, perkawinan atau pernikahan adalah “akad atau perjanjian atau ikatan yang menghalalkan seorang pria dan seorang wanita hidup bersama sebagai suami istri”.Senada dengan pendapat di atas, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah(Wahbah al-Zuhayli, 1989: 148).
Perkawinan dalam Islam selain merupakan pintu untuk membangun keluarga, juga merupakan satu-satunya media regenerasi guan mengembang-biakan manusia. Seorang Muslim, menurut Al-Qur`an, setelah meneguhkan tauhid dan menjalankan ibadah, hendaklah menjadi pejuang yang membela prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan. Hal ini seperti tercermin pada ajaran tentang keharusan menghormati dan memuliakan orang tua; larangan membubnuh sesama manusia, kecuali yang dibenarkan agama; penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap  anak, termasuk larangan keras melakukan pembunuhan terhadap anak dalam segala bentuk dan modus operandinya, seperti aborsi, serta larangan melakukan tindak pidana kejahatan kemanusiaan. Al- Syâthibî  merumuskan  prinsip  penghormatan  dan  perlindungan  terhadap manusia dan nilai kemanusiaan dengan himâyat al-nafs (melindungi jiwa), sebagai salah satu dari lima pilar tujuan syari’at Islam yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Adapun kelima pilar itu selengkapnya dinamakan dengan al-kulliyyât al-khams ( five universals ), yaitu: himâyat al-dîn (memelihara agama), himâyat al-nafs (melindungi  jiwa), himâyat  al-‘aql (memelihara  akal/kecerdasan/intelek), himâyat  al-nasl (memelihara keturunan), dan himâyat al-amwâl (melindungi hak milik/harta/ property ) (Al-Syatibi: 4-5). Pada Surah Al-An’am ayat 151 setelah Allah menyebutkan kedua orang tua sebagai penyebab perantara keberadaan manusia dalam panggung kehidupan, kemudian Allah menegaskan larangan menghilangkan keberadaan manusia dengan pernyataan: Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu sedang ditimpa kemiskinan dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul beban tambahan.
Jangan khawatir atas diri kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami-lah sumbernya. Kami akan menyiapkan sarana rezeki kepada kamu dan Kami akan siapkan untuk mereka; yang penting adalah kalian berusaha untuk mendapatkannya (M. Quraish Shihab, 2001:330).
Pada ayat di atas, tersurat dengan sangat jelas bahwa salah satu faktor mendasar yang menjadi alasan kuat, masyarakat Arab jahiliyyah pra Islam membunuh anak-anak mereka, terutama anak perempuan adalah faktor kemiskinan. Perkataan al-imlâq , menurut Ibn Manzhur, berarti al-iftiqâr, yakni mengakibatkan kefakiran. Selain itu, perkataan al-imlâq juga berarti al-ifsâd , yakni mendatangkan kehancuran atau kebinasaan(Jamaluddin Abi al-Fadhl, 2003: 418).  Oleh sebab itu, menurut Ibn Manzhur, perkataan khasy- yata imlâq (Q. S. al-Isrâ`/17: 31) berarti takut menjadi miskin, fakir, dan menjadi manusia yang binasa(Ibn Manzhur: 418).  Tindakan membunuh anak-anak perempuan yang dilakukan beberapa kabilah pada masyarakat Arab jahiliyyah tersebut, menurut Al-Qur`an, “sungguh merupakan suatu dosa besar” (Q. S. al- Isrâ`/17: 31), yakni tindak kejahatan kemanusiaan yang sangat biadab dengan alasan yang tidak mendasar, yaitu takut menjadi miskin.
Awal kehidupan manusia, baik pada minggu ke 16 atau minggu ke 6, menjadi pertimbangan utama diharamkannya tindakan aborsi yang disengaja. Oleh sebab itu, para fuqahâ` (para ulama ahli fiqh) sepakat bahwa tindakan pengguguran kandungan (aborsi) sesudah Allah meniupkan ruh ke dalam embrio adalah haram, tidak boleh dilakukan, karena perbuatan tersebut termasuk kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan(Masyfuk Zuhdi, 1988: 78).Imam Al-Ghazali, Ibn Hajar, dan Syaikh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa aborsi haram secara mutlak, baik sesudah maupun sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam janin.  Mereka mengharamkan  pengguguran kandungan (abors i ) sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam janin, karena sesungguhnya pada janin ( embrio ) sudah ada kehidupan ( hayât ) yang patut dihormati. Saat itu embrio sudah hidup dalam pertumbuhan dan persiapan. ( al-numuwwu wa al-i’dâd ). Pengguguran kandungan (aborsi) pada masa perkembangan kandungan merupakan tindak pidana ( jinayah ), makin meningkat perkembangan kandungan, makin meningkat pula tindak pidana ( jinayah- nya), dan yang paling besar tingkat tindak pidana ( jinayah- nya), adalah pengguguran terhadap janin yang sudah siap lahir dalam keadaan hidup (Abu Hamid Muhammad, t.t: 53).
Aborsi yang diharamkan secara mutlak adalah aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau dengan kata lain bukan disebabkan oleh persoalan kesehatan medis, tetapi biasanya lebih disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, menjaga kecantikan, kekawatiran sangsi moral dan berbagai masalah sosial lainnya. Tindakan aborsi jenis inilah yang kemudian terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika (Setiawan Aslim, 2006: 38). Tindakan aborsi jenis ini termasuk ke dalam salah satu tindakan kriminal yang diancam dengan hukuman berat dunia akhirat.
Menurut Al-Qur`an langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan aborsi di kalangan remaja dan ibu-ibu muda adalah  tidak mendekati zina. Langkah ini merupakan tindakan preventif yang bernilai strategis dan fundamental. Dikatakan strategis dan fundamental, karena mencegah tindakan aborsi pada tingkat akar masalah. Menurut para ahli ilmu sosial, salah satu faktor penyebab tindakan aborsi di kalangan remaja adalah hamil yang tidak dikehendaki ( unwanted pregnancy ) karena terjadi di laur nikah. Al-Qur`an menegaskan: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S. al-Isrâ/17: 32).
Adapun yang dimaksud dengan zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan atau intercourse (senggama) tanpa ikatan pernikahan yang sah. Sementara itu, yang dimaksud dengan mendekati zina adalah semua tindakan yang menjurus kepada perbuatan zina antara lain melalukan ciuman bibir dengan lawan jenis, melakukan ciuman dalam,  meraba alat vital lawan jenis, menyenggol, memegang, meraba, dan membelai bagian tubuh yang peka milik lawan jenis, bahkan berdua-duan dengan lawan jenis yang bukan muhrim di tempat sepi pun sudah termasuk tindakan mendekati zina.
Al-Qur`an selain mengharmkan aborsi untuk menjaga kelasngsungan hidup janin sebagai perwujudan menghormati manusia dan kemanusiaan, juga sangat menekankan agar umat Islam memperhatikan kesejahteraan anak-anak yatim. Ada dua persoalan penting yang dihadapi oleh anak-anak yatim, yakni anak-anak yang kehilangan orang tua, yakni dimensi psikologis dan dimensi ekonomis. Secara psikologis, anak-anak yatim adalah anak-anak yang kehilangan oarng tua, bapak dan ibu, yang memberikan perlindungan, rasa aman, cinta, dan kasih saying. Sementara secara ekonomis, anak-anak yatim adalah anak-anak yang kehilangan oarng tua yang memberikan nafkah untuk kelangsungan hidup, kesehatan dan pendidikan. Anak-anak yatim dari kalangan kaum dhu’afa kehilangan dua-duanya sekaligus, kehilangan dimensi psikologis maupun dimensi ekonomis. Sementara anak-anak yatim dari kalangan aghniyâ` , yakni
orang- orang berkecukupan secara materi, hanya kehilangan dimensi psikologis saja; sedangkan dari segi ekonomis tidak kehilangan sesuatu apa pun.
Keluarga, menurut Islam, seharusnya merupakan tempat yang paling aman dan nyaman bagi anak-anak sebagaimana tercermin pada ungkapan, ”bayti jannati”, rumahku, surgaku.. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab asasi kepala keluarga, namun keluarga miskin tidak sanggup menjamin anak- anak mereka mendapatkan perlindungan yang aman dan nyaman. Perlindungan anak meliputi perlindungan fisik, intelek, emosi, spiritual dan hak sosial anak. Keluarga miskin tidak sanggup memberikan perlindungan fisik kepada anak-anak mereka, bahkan mereka pun tidak  sanggup memberikan asupan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak-anak mereka sehingga masih ada kelompok-kelompok sosial yang terkena gizi buruk. Mereka pun tidak bisa melindungi anak-anak mereka dari ancaman putus sekolah, dan menjamin anak-anak mereka menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
Anak tidak dilihat sebagai amanat dari Allah yang harus dididik, dikembangkan potensinya dan diberikan perlindungan, karena anak merupakan investasi sosial untuk perbaikan kesejahteraan keluarga. Mendidik anak dengan pendidikan yang baik merupakan strategi untuk memotong mata rantai kemiskinan, tetapi keluraga miskin hanya memandang anak dari segi nilai ekonomi  pragmatis. Anak-anak mereka sudah diarahkan untuk membantu keluarga mencari nafkah dengan bekerja menjadi pemulung atau pengamen. Kondisi sosial ini menjadi lahan yang subur dalam melahirkan pekerja anak di bawah umur. Kasus pekerja anak merupakan masalah sosial yang kompleks, mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan, namun akar masalahnya adalah kemiskinan, kebodohan, ketidak-berdayaan menghadapi arus globalisasi, dan ketidak- tegasan para penegak hukum.
Kemiskinan merupakan lahan subur yang menyebabkan menjamurnya pekerja anak di bawah umur. Kondisi sosial yang tidak sehat ini membuka jalan yang lebar bagi kasus human trafficking, terutama childrern trafficking (penjualan anak) dan woman trafficking, (penjualan  perempuan).  Keduanya,  penjualan  anak dan  perempuan, merupakan kegiatan yang meliputi: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk- bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Penjualan manusia atau human trafficking umumnya terjadi pada masyarakat miskin. Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis yang tertekan menjadi salah satu sebab munculnya peluang human trafficking atau perdagangan manusia pada beberapa kasus di Indonesia maupun di manca negara. Mapia penjualan anak dan perempuan sudah menjadi masalah sosial yang akut, bahkan mengancam keselamatan kita setiap saat. Mereka ada di sekitar kita dan terus mengancam anak- anak kita sehingga setiap orang tua harus meningkatkan kewaspadaan dan pemerintah merubah paradigma berfikirnya dari pola lama yang menunggu laporan kepada  pola  baru  yang  menjemput  bola.  Tindak preventif  dan  promotif  harus dibudayakan, tetapi juga tidak mengurangi tindak kuratif dengan menegakan ketegasan dan kepastian hukum. Wa Allah a’lam bi al-shawwab

## Bibliografi
Al-Ashfahani, Al-Raghib. Mu’jam Mufradat Alfazh Al-Qur`an , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshariyyi al-Qurthubiyyi, Al- Jâmi’ li Ahkâm Al- Qur`ân, Jilid X, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999/1420).
Al-Qurthubiyyi, Al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur`ân, Jilid X. Hadits-hadits tentang larangan hidup membujang dan tidak kawin seumur hidup ini banyak diriwayatkan dari para perawi seperti Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal, Tirmidzi, an-Nasa`I,
Al-Zuhayli, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , Jilid VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). Al-Syâtibî, Al-Muwâfaqât fî Ushû al-Ahkâm , (Beirut: Dâr al-Fikr, 1341 H), vol. II. Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazâlî, Ihyâ` ‘Ulûm al-Dîn , Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
Aslim, Setiawan, Aborsi Ditinjau Dari Sudut Medik, 17 Januari 1998, Majalah Kairos Humas UKRIDA. Lihat: Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan , (Jakarta: Kompas, 2006).
Adi, Isbandi Rukminto, Pemikiran-pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002).
Bab I Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Ibn Majah dan Abu Dawud, A.J. Wensink, Al-Mu’jam  al-Mufahras  li  Alafazh  al-Hadits  an-Nabawi,
(Leiden: E.J. Brill, 1936), h. 142-143. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, an-Nasai, Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal.
Jamal al-Din, Abu al-Fadhal Muhammad bin Makram Ibn Manzhur Al-Anshari, Al-Ifriqi Al- Mishri, Lisan al-‘Arab , cet. ke-1, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002/1424).
James Midgley, “Social Development: The Developmental Perspective in Social  Welfare, (penterj.), Dorita Setiawan dan Sirojuddin Abbas, Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2005).
James Midgley, Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial.
Jamaluddin Abi al-Fadhl Muhammad bin Makram Ibn Manzhur al-Anshari al-Ifriqiyyi al- Mishriyyi, Lisân al-‘Arab , cet. ke-1, Jilid X, (Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyyah, 2003/1424). Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 tentang Dasar-dasar Perkawinan. Manzhur, Ibn, Lisân al-‘Arab , cet. ke-1, Jilid X Michael, Sherraden, Aset untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan Sherraden, Michael. “Assets and Poor: A New American Welfare Policy”, (pentj.), Sirojuddin
Abas, Aset untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan ,   (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006).
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar , (Jakarta: Rajawali Pers, 1987)
Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an, Cet. ke-1, Vol.4, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2001).
Parsudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan , cet. ke2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,  1995
Yafie, Ali. Islam dan Problematika Kemiskinan , (Jakarta: P3M, 1986).
Zuhdi, Masyfuk. Masail Fiqhiyyah , (Jakarta: Haji Masagung, 1988).