Ghansham Anand 1 dan Agus Yudha Hernoko 2
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
1 Email: gansam_anand@ymail.com 2 Emil: yudha_fhunair@yahoo.co.id
Abstract: The deed made by notary has the strength of perfect evidence, both in formal and material  aspects.  Therefore,  a  notary  must  be  accountable  for  the  accuracy  of  the  deed formally  and  materially.  If  the  deed  is  not  made  as  determined  by  regulations,  it  will impact on juridical defect of the deed and on authenticity loss of it or on cancellation of it. If  the  comer  faces  a  notary  to  formulate  and  write  his/her  action  or  actions  into  the authentic deed in accordance with the authority of the notary, and then the notary makes the deed in accordance with the comer request or desire, in this case it provide the basis that  it  has  occurred  an  engagement  between  the  comer  and  the  notary.  Therefore,  in addition  to  the  main  task  that  the  notary  pours  the  desire  or  the  will  of  the  parties  who require his/her services into authentic deeds, the notary also has the obligation to ensure the validity of the authenticity. Act No. 2 of 2014 and the provisions of Article 84 and 85 of Act  No.  30  of  2004  on  Notary  governing  provisions  of  witnesses,  do  not  regulate  the procedure  of  imposing  sanctions  on  the  notary,  as  cost  replacement,  compensation  and interest. Similarly, the procedure of verification to cancel the notary deed or to state that the deed only has the strength of evidence as the deed under the hand.
Keywords: Notary, Authentic Deed, Legal Remedy.
Abstrak: Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, baik  dari  segi  lahiriah,  formal  maupun  materiil.  Untuk  itu,  seorang  Notaris  harus bertanggung gugat atas kebenaran lahiriah, formal dan materiil terhadap akta tersebut. Bila akta  tersebut  tidak  dibuat  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  peraturan  perundang- undangan,  maka  akan  mengakibatkan  akta  tersebut  akan  mengalami  cacat  yuridis  yang dapat  mengakibatkan  akta  tersebut  kehilangan  otensitasnya  atau  berakibat  batalnya  akta tersebut.  Ketika  penghadap  datang  ke  notaris  agar  tindakan  atau  perbuatannya diformulasikan atau dituangkan  ke dalam akta otentik  sesuai  dengan kewenangan notaris, dan  kemudian  notaris  membuatkan  akta  atas  permintaan  atau  keinginan  para  penghadap tersebut,  maka  dalam  hal  ini  memberikan  landasan  kepada  notaris  dan  para  penghadap telah  terjadinya  suatu  perikatan.  Oleh  karena  itu,  selain  tugas  utama  notaris  untuk mengkonstatir  atau  menuangkan  keinginan,  kehendak  para  pihak  yang  membutuhkan jasanya  ke  dalam  akta  otentik,  notaris  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin keabsahan  akta  otentik  tersebut.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  dan  ketentuan Pasal  84  dan  85  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang mengatur  ketentuan  saksi,  tidak  mengatur  mekanisme  penjatuhan  sanksi  kepada  notaris, yang  dapat  berupa  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga.  Demikian  pula  mekanisme pembuktian yang harus dilakukan untuk membatalkan suatu akta notaris atau menyatakan akta  yang  bersangkutan  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan.
Kata kunci: Notaris, Akta Otentik, Upaya Hukum.

## Upaya Tuntutan Hak yang dapat Dilakukan oleh Pihak yang Berkepentingan terhadap Akta Notaris yang Cacat Yuridis

## Pendahuluan
Dalam ruang lingkup tugas pelak- sanaan  jabatan  notaris  adalah  membuat alat  bukti  yang  diinginkan  oleh  para pihak  untuk  suatu  tindakan  hukum  ter- tentu,  dan  alat  bukti  tersebut  berada dalam tataran hukum perdata, dan bahwa notaris membuat akta karena ada permintaan  dari  pihak  yang  menghadap, tanpa  ada  permintaan  dari  para  pihak, notaris  tidak akan membuat  akta apapun, dan  notaris  membuatkan  akta  dimaksud berdasarkan  alat  bukti  atau  keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyata- kan  atau  diterangkan  atau  diperlihatkan kepada  atau  di  hadapan  notaris  dan selanjutnya  notaris  membingkainya  se- cara  lahiriah,  formil  dan  materil  dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada  aturan  hukum  yang  berkaitan dengan tata cara atau prosedur pembuatan akta  dan  aturan  hukum  yang  berkaitan dengan  tindakan  hukum  yang  bersang- kutan yang dituangkan dalam akta.
Dalam  praktik  seringkali  notaris dijadikan  atau  didudukkan  sebagai  Ter- gugat  oleh  pihak  yang  lainnya,  yang merasa  bahwa  tindakan  hukum  yang  ter- sebut  dalam  akta  dikategorikan  sebagai tindakan  atau  perbuatan  hukum  notaris atau  perbuatan  hukum  notaris  bersama- sama  pihak  lainnya  yang  juga  tersebut dalam  akta,  dimana  dari  perbuatan hukum  notaris  tersebut  dianggap  mem- bawa kerugian terhadap pihak lain.
Suatu  kesalahan  dalam  menjalan- kan  profesi  dapat  disebabkan  oleh  ke- kurangan pengetahuan ( onvoldoende kennis ),  kurang  pengalaman  ( onvol- doende ervaring ), atau kurang pengertian ( onvoldoende  inzicht ). 1 Demikian  pula
1 Nico,  2003, Tanggungjawab  Notaris  Selaku Pejabat Umum , Yogyakarta: Center for
dengan  kesalahan  notaris  dalam  men- jalankan  tugas  dan  kewenangannya, kadangkala  disebabkan  oleh  kekurangan pengetahuan  notaris  terhadap  persoalan yang  dimintakan  oleh  klien  baik  dari aspek hukum maupun aspek lainnya. 2
Pelanggaran atau kesalahan notaris  dalam menjalankan tugas dan ke- wenangannya  yang  tidak  sesuai  atau melanggar  ketentuan  perundang-undang- an,  dapat  saja  menimbulkan  kerugian kepada  penghadap  atau  pihak  lain.  Ke- salahan  yang  dilakukan  oleh  notaris dalam  menjalankan  tugas  dan  kewe- nangannya,  dapat  membawa  akibat  pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, menjadi  batal  demi  hukum  ( van  rechts- wege  nietig ), dapat  dibatalkan ( vernietig- baar )  atau  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagaimana  akta  di  bawah tangan  ( onderhands  acte ),  dapat  menye- babkan  notaris  berkewajiban  untuk  me- mikul  ganti  kerugian  atas  hal  tersebut. Pihak  yang  dirugikan  akibat  terjadinya pelanggaran  atau  kesalahan  tersebut, dapat  mengajukan  tuntutan  atau  gugatan ganti  rugi,  biaya  dan  bunga  kepada notaris  yang  bersangkutan  melalui  peng- adilan.
Di  dalam  Pasal  91A  UUJN Perubahan,  diatur  ketentuan  mengenai tata  cara  penjatuhan  sanksi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37  ayat  (2),  Pasal  54  ayat  (2),  dan  Pasal 65A    akan  diatur  dalam  Peraturan Menteri.  Terkait  penjatuhan  sanksi  di dalam  UUJN  Perubahan,  dapat  dikelom-
Documentation and Studies of Business Law, hal. 98.
2 Husni  Thamrin,  2011, Pembuatan  Akta Pertanahan  oleh  Notaris ,  Yogyakarta:  LaksBang Pressindo, hal. 92.
pokan  ke  dalam  2  (dua)  bagian,  yaitu pengenaan  sanksi  terhadap  notaris  dan sanksi terhadap akta notaris.
Sanksi  terhadap  Notaris  sebagai- mana  diatur  di  dalam  Pasal  7  ayat  2, Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat  (2),  Pasal  19  ayat  (4),  Pasal  32  ayat (4),  Pasal  37  ayat  (2),  Pasal  54  ayat  (2) dan Pasal 65A; yaitu berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian dengan hormat; atau
d. Pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi  terhadap  akta  notaris, menjadi  akta  di  bawah  tangan,  diatur dalam  Pasal  16  ayat  (9),  Pasal  44  ayat (5), Pasal  49 ayat   (4), Pasal  50 ayat  (5), Pasal  51  ayat  (4),  Pasal  52  ayat  (3), sedangkan pelanggaran terhadap ketentu- an  Pasal  16  ayat  (12),  Pasal  50  ayat  (5), Pasal  51  ayat  (4),  Pasal  52  ayat  (3), menimbulkan  hak  bagi  pihak  yang menderita  kerugian  untuk  menuntut penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga kepada Notaris.
Dalam hubungannya dengan klien,  kepercayaan  merupakan  faktor yang  penting  karena  jabatan  yang  di- emban  oleh  notaris  merupakan  suatu jabatan  kepercayaan.  UUJN  memberikan wewenang  untuk  menuangkan  semua perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan yang  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang sengaja  datang  ke hadapan  untuk meminta kepada notaris  agar keterangan- nya  dituangkan  ke  dalam  suatu  akta otentik  sehingga  mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna. 3
Akta  yang  dibuat  oleh  notaris mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna,  baik  itu  lahiriah,  formal  dan
3 Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan.
materiil,  maka  harus  dipenuhi  dari  segi kewenangan,  formil  maupun  substansi akta  tersebut,  untuk  itu  seorang  Notaris harus  bertanggung  gugat  atas  kebenaran lahiriah,  formal  dan  materiil  terhadap akta  tersebut.  Bila  akta  tersebut  tidak dibuat sebagaimana yang telah ditentukan peraturan  perundang-undangan,  maka akan  mengakibatkan  akta  tersebut  akan mengalami  cacat  yuridis  yang  dapat mengakibatkan  akta  tersebut  kehilangan otensitas  atau  batalnya  akta  tersebut. Kebatalan  dari  suatu  akta  otentik  dapat menyebabkan notaris bertanggung gugat.
Ketika  penghadap  datang  ke notaris  agar  tindakan  atau  perbuatannya diformulasikan atau dituangkan ke dalam akta  otentik  sesuai  dengan  kewenangan notaris,  dan  kemudian  notaris  membuat- kan  akta  atas  permintaan  atau  keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini  memberikan  landasan  kepada  notaris dan para penghadap telah terjadinya suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, selain tugas  utama  notaris  untuk  mengkonstatir atau  menuangkan  keinginan,  kehendak para pihak yang membutuhkan jasanya ke dalam  akta  otentik,  notaris  juga  mem- punyai  kewajiban  untuk  menjamin  ke- absahan akta otentik tersebut.
Notaris  harus  menjamin  bahwa akta  yang  di  buat  tersebut  telah  sesuai menurut  aturan  hukum  yang  sudah  di- tentukan,  sehingga  kepentingan  pihak- pihak  yang  bersangkutan  terlindungi dengan  akta  tersebut.  Dengan  hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan  hubungan  hukum  antara notaris  dan  penghadap  yang  merupakan awal dari tanggung gugat notaris.
Untuk  memberikan  landasan  ke- pada  hubungan  hukum  seperti  di  atas, perlu  ditentukan  tanggung  gugat  notaris
apakah  dapat  berlandaskan  kepada  wan- prestasi atau perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatigedaad ) atau mewakili orang lain tanpa kuasa ( zaakwaarneming ) atau  pemberian  kuasa  ( lastgeving ),  per- janjian untuk melakukan pekerjaan tertentu atau pun persetujuan perburuhan.
Tanggung  gugat  timbul  apabila notaris telah melalaikan kewajiban hukum  yang  seharusnya  dilakukan,  atau dalam  hal  notaris  telah  wanprestasi  ter- hadap  penghadap  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1243 Burgerlijk  Wetboek (BW)  atau  telah  melakukan  perbuatan melanggar  hukum  ( onrechtmatige  daad ) sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal 1365  BW.  Istilah  wanprestasi  hanya dapat  diterapkan  pada  suatu  perjanjian. Berdasarkan  Pasal  1340  BW,  perjanjian hanya  berlaku  atau  mengikat  kepada pihak-pihak  yang  membuatnya,  sedang- kan  pihak  ketiga  hanya  terikat  jika memang dalam perjanjian tersebut dimuat  janji  untuk  kepentingan  pihak ketiga ( vide Pasal 1317 BW).
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  30  tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut UUJN  Perubahan),  maupun  ketentuan Pasal  84  dan  85  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya  disebut  UUJN),  yang  meng- atur  ketentuan  sanksi  tidak  mengatur mekanisme  penjatuhan  sanksi  kepada notaris,  yang  dapat  berupa  penggantian biaya,  ganti  rugi  dan  bunga.  Demikian pula  mekanisme  pembuktian  yang  harus dilakukan  untuk  membatalkan  suatu  akta notaris  atau  menyatakan  akta  yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  yang  mengkaji  dan menganalisis  upaya  tuntutan  hak  yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan  terhadap  akta  notaris yang  cacat  yuridis  dengan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ). Data  diperoleh  dari  sumber  hukum primer,  sumber  hukum  sekunder  dan sumber  hukum  tersier.  Data  dianalisis secara  kualitatif  dengan  menggunakan metode berfikir deduktif.

## Hasil dan Pembahasan
Pengajuan  Gugatan  dan  Kewajiban Pembuktian
Untuk  membatalkan  akta  karena akta  notaris  berisi  keterangan  atau perkataan  yang  tidak  dikehendaki  oleh penghadap dan menyatakan notaris harus bertanggung  gugat  terhadap  kerugian yang  ditimbulkan  akibat  akta  yang  cacat yuridis  tersebut,  maka  pihak  yang  di- rugikan  harus  mengajukan  gugatan  ke pengadilan  umum  dan  membuktikan dasar  gugatannya  tersebut.  Gugatan  ter- sebut  dapat  diajukan  oleh  pihak  itu sendiri  atau  wakilnya  dan  mendaftarkan surat  gugatannya  yang  harus  memenuhi peraturan bea materai (Pasal 121 ayat (4) HIR,  145  ayat  (4)  Rbg,  dan  Undang- Undang  Bea  Materai),  disertai  dengan salinannya  kepada  kepaniteraan  Peng- adilan Negeri yang bersangkutan. 4
4 Di dalam praktik memang banyak surat gugatan atau  permohonan  yang  diberi  materai.  Yang diwajibkan untuk diberi materai adalah surat bukti yang diajukan dalam perkara perdata sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  Bea  Materai,  dan  materai  bukan merupakan  salah  satu  syarat  sahnya  suatu perjanjian.  Kwitansi  yang  diajukan  sebagai  alat bukti  dalam  perkara  perdata,  tetapi  tidak
Pengajuan gugatan kepada notaris ini  adalah  sesuai  dengan  Putusan  Peng- adilan  Negeri  Jakarta  Barat  Nomor 102/Pdt/G/1986,  tanggal  13  November 1986, juncto Putusan  Pengadilan  Tinggi Daerah  Khusus  Ibukota  Nomor  16/Pdt/ 1987,  tanggal  21  Pebruari  1987 juncto Putusan  Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia Nomor 2827/K/Pdt./1987, tanggal  24  Pebruari  1987.  Maka  gugatan tersebut  harus  dapat  dibuktikan  bahwa akta  dibuat  dalam  keadaan  terpaksa, kekhilafan atau penipuan, jika tidak dapat dibuktikan maka gugatan seperti itu harus ditolak,  karena  dalam  hal  ini  semua prosedur  untuk  pembuatan  akta  telah dilakukan  oleh  notaris.  Jika  secara materil  isi  akta  tidak  sesuai  dengan keinginan  penghadap,  maka  atas  hal tersebut  dapat  diajukan  gugatan  ke pengadilan,  dengan  kewajiban  untuk membuktikan dalil gugatannya.
Notaris dalam menjalankan tugas- nya  tidak  dapat  memisahkan  antara menjalankan tugas sebagai pejabat umum dan  menjalankan  tugas  selaku  profesi. Tugas  utama  notaris  adalah  membuat akta otentik, oleh karena itu notaris tidak dapat  melepaskan  diri  sebagai  pejabat umum  ketika  membuat  suatu  akta.  Oleh sebab  itu,  pengajuan  gugatan  kepada notaris  harus  ditujukan  kepada  kapasitas keduanya,  yaitu  notaris  sebagai  pejabat umum  maka  wajib  untuk  bertanggung gugat  jabatan  ( official  liability )  dan notaris sebagai profesi  maka wajib untuk bertanggung  gugat  secara  profesi  ( pro- fessional liability ).
Pada  saat  memasukkan  surat gugatan, penggugat harus pula membayar
bermaterai  cukup,  tidak  sah  sebagai  alat  bukti (Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 983/Sip/1972, tanggal 28 Agustus 1975).
biaya perkara  yang meliputi biaya kantor kepaniteraan ( griffierechten ), biaya pang- gilan  dan  pemberitahuan  kepada  para pihak.  Bagi  mereka  yang  tidak  mampu, dimungkinkan  untuk  beracara  secara cuma-cuma,  dengan  mengajukan  per- mohonan  izin  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri,  yang  harus  disertai  dengan  surat keterangan  tidak  mampu  (Pasal  238  ayat (2)  HIR,  274  ayat  (2)  Rbg).  Bagi  peng- gugat  yang  tidak  dapat  menulis,  gugatan dapat  diajukan  dengan  secara  lisan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang bersangkutan  (Pasal  120  HIR,  144  ayat (1) Rbg).
Pada  prinsipnya  para  pihaklah yang  harus  menghadap  sendiri  untuk mengajukan  gugatan,  namun  mereka dapat  diwakili  oleh  seorang  atau  lebih kuasa.  Kuasa  ini  dapat  diberikan  secara lisan,  yaitu  apabila  yang  bersangkutan atau  pemberi  kuasa  juga  secara  pribadi hadir  di  persidangan  (Pasal  123  ayat  (1) HIR,  147  ayat  (1)  Rbg),  atau  para  pihak dapat  memberikan  kuasa  kepada  wakil- nya  secara  tertulis  dengan  surat  kuasa khusus.  Surat  kuasa  yang  bersifat  umum tidaklah  mencukupi,  sehingga  secara khusus  harus  dicantumkan  pihak-pihak yang  bersengketa  serta  disebut  secara konkret pokok perselisihannya. 5
Demikian  pula  dalam  hal  per- mohonan  banding,  harus  dinyatakan dengan  tegas  dalam  surat  kuasa,  bahwa yang diberi kuasa berhak untuk mengajukan  banding,  jika  tidak  per- mohonan  banding  tidak  akan  diterima. 6
Surat  kuasa  khusus  ini  dapat  dibuat secara  otentik  berupa  akta  yang  dibuat
5 Sudikno  Mertokusumo,  2010, Hukum  Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal. 141.
6 Ibid .
oleh notaris atau panitera (Pasal 147 ayat (3) Rbg), namun dapat pula dibuat secara di  bawah  tangan  dan  disahkan  oleh Pengadilan  Negeri,  Bupati  atau  Camat. 7
Surat kuasa khusus tidak diperlukan bagi pegawai  negeri  yang  bertindak  selaku wakil  pemerintah  di  muka  pengadilan (Pasal  123  ayat  (2)  HIR,  147  ayat  (2) Rbg),  dan  sekalipun  sudah  ada  surat kuasa, tetapi pengadilan dapat memanggil para  pihak  yang  diwakili  untuk  meng- hadap di  persidangan  (Pasal  123 ayat  (3) HIR, 147 ayat (4) Rbg).
Setelah  penggugat  memasukkan gugatannya dalam daftar pada kepanitera- an  Pengadilan  Negeri,  maka  Ketua Pengadilan  Negeri  akan  menetapkan majelis  hakim  yang  akan  memeriksa  dan mengadili  perkara  yang  bersangkutan. Maka  hakim  yang  bersangkutan  dengan surat  penetapan  akan  menentukan  hari sidang  perkara  tersebut  dan  memanggil para  pihak  yang  berperkara  agar  meng- hadap  di  Pengadilan  Negeri  pada  hari sidang  yang  telah  ditetapkan  dengan membawa  saksi-saksi  serta  bukti-bukti yang diperlukan (Pasal 121 ayat (1) HIR, 145 ayat (1) Rbg). 8
Seseorang  yang  mengajukan  gu- gatan bermaksud untuk menuntut haknya, sehingga  bila  tergugat  telah  memenuhi tuntutan  penggugat  sebelum  perkara diputus  oleh  hakim,  maka  tidak  ada alasan  lagi  untuk  melanjutkan  tuntutan- nya  kepada  tergugat,  oleh  karena  itu, penggugat  sepenuhnya  berhak  untuk mencabut gugatannya. Kemungkinan lain sebagai  alasan  pencabutan  gugatan  ialah
7 Ibid .
8 Lihat  juga  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 1/1974, tanggal 2 Mei 1974.
karena  penggugat  menyadari  kekeliruan- nya dalam mengajukan gugatan.
Apabila  pencabutan  dilakukan sebelum  perkara  diperiksa  di  dalam  per- sidangan  atau  sebelum  tergugat  memberi jawaban terhadap gugatan, maka tergugat secara  resmi  belum  mengetahui  akan adanya  gugatan  tersebut,  yang  berarti secara resmi belum terserang kepentingan tergugat,  maka  dalam  hal  ini  tidak  perlu adanya  persetujuan  dari  pihak  tergugat (Pasal  271  Rv).  Sedangkan  apabila  pen- cabutan  gugatan  terjadi  setelah  tergugat memberi  jawaban  atas  gugatan  peng- gugat,  kecuali  bahwa  secara  resmi tergugat  diserang  kepentingannya,  ke- mungkinan  besar  sekali  bahwa  tergugat telah  mengeluarkan  biaya  yang  tidak sedikit  untuk  menanggapi  gugatan  peng- gugat, selain itu nama baiknya juga telah tersinggung,  maka  mungkin  baginya lebih  baik  apabila  perkara  tetap  dilanjut- kan.  Oleh  karena  kemungkinan  timbul pertentangan  kepentingan  antara  peng- gugat  dan  tergugat,  maka  untuk  pen- cabutan  gugatan  sesudah  tergugat  mem- beri  jawabannya  perlu  dimintakan  per- setujuan dari tergugat. 9
Pada  hari  sidang  yang  telah  di- tetapkan  kedua  belah  pihak  hadir,  maka hakim  harus  berusaha  untuk  mendamai- kan  mereka  (Pasal  130  HIR,  154  Rbg). Pada  saat  inilah  hakim  dapat  berperan aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk  keperluan  perdamaian  itu  sidang lalu  diundur  untuk  memberi  kesempatan untuk  mengadakan  perdamaian.  Pada sidang  berikutnya,  apabila  telah  tercapai perdamaian, disampaikanlah kepada hakim  di  persidangan,  yang  lazimnya berupa  surat  perjanjian  di  bawah  tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai.
9 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit ., hal. 145.
Berdasarkan  adanya  perdamaian antara kedua belah pihak itu, maka hakim menjatuhkan putusannya ( acte van vergelijk ), yang isinya menghukum kedua belah  pihak  untuk  memenuhi  isi  per- damaian yang  telah  dibuat  antara mereka. 10 Adapun  kekuatan  putusan  per- damaian  ini  sama  dengan  putusan  biasa dan  dapat  dilaksanakan  seperti  putusan- putusan  lainnya,  hanya  dalam  hal  ini banding  tidak  dapat  dimungkinkan. Usaha  perdamaian  ini  terbuka  sepanjang pemeriksaan di persidangan.
Pada  tanggal  11  September  2003 Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat Edaran  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  dengan mencabut  SEMA  Nomor  1  Tahun  2002 tentang  Pemberdayaan  Pengadilan  Ting- kat Pertama Menerapkan Lembaga Damai ex Pasal 130 HIR/154 Rbg, karena rupa-rupanya  SEMA  Nomor  1  Tahun 2002  tersebut  kurang  efektif. 11 Isi  pokok SEMA  Nomor  2  Tahun  2003  tersebut ialah bahwa semua perkara perdata wajib untuk  diselesaikan  terlebih  dahulu  me- lalui  perdamaian  dengan  bantuan  me- diator.  Ketentuan  mengenai  prosedur mediasi  di  Pengadilan  kemudian  diper- baharui  melalui  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Pada  hari  sidang  yang  telah  di- tetapkan,  hakim  ketua  majelis  sidang yang  didampingi  oleh  panitera  membuka sidang  dan  menyatakan  sidang  terbuka untuk  umum.  Ini  berarti  bahwa  setiap orang  boleh  menyaksikan  dan  men- dengarkan  jalannya  persidangan,  yang secara formal dapat mengadakan kontrol, dan  dengan  demikian  hakim  dapat  mem-
10 Ibid ., hal. 154.
pertanggungjawabkan  pemeriksaan  yang fair serta  tidak  memihak  kepada  salah satu  pihak  atau  masyarakat.  Pemeriksaan harus  berlangsung  dengan  hadirnya kedua belah pihak, kalau salah satu pihak tidak  hadir,  maka  pemeriksaan  perkara tidak boleh dilakukan, maka sidang harus ditunda,  sebab  kedua  belah  pihak  harus didengarkan  dan  diperlakukan  yang sama.
Atas  gugatan  penggugat,  tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawabannya  dimuka  persidangan,  baik secara  lisan  maupun  tertulis.  Apabila proses  terjadi  secara  tertulis,  maka  ter- hadap jawaban tergugat, penggugat diberi kesempatan  untuk  memberikan  tang- gapannya  yang  disebut  replik.  Dan terhadap replik penggugat, tergugat dapat memberikan  tanggapannya  yang  disebut duplik.  Dan  apabila  jawab  menjawab antara  penggugat  dan  tergugat  telah diketahui  apa  yang  menjadi  pokok  seng- keta,  maka  jawab  menjawab  dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim dan  akan  dilanjutkan  dengan  agenda persidangan pembuktian.
Untuk  dapat  mengkonstatir  suatu peristiwa,  maka  peristiwa  tersebut  harus dibuktikan kebenarannya. Pasal 163 HIR, 283 Rbg dan 1865 BW telah jelas, bahwa siapa  yang  mengaku  mempunyai  hak harus  membuktikannya.  Dalam  acara perdata, kebenaran yang harus ditemukan oleh  hakim  adalah  kebenaran  formil, yang  berbeda  dengan  acara  pidana, dimana hakim mencari kebenaran materiil.  Namun  tidak  berarti  bahwa dalam  acara  perdata  hakim  mencari  ke- benaran yang palsu.
Mencari  dan  menemukan  kebe- naran  formil  berarti  bahwa  hakim  tidak boleh  melampaui  batas-batas  yang  di-
ajukan  oleh  pihak  yang  berperkara,  jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi  kepada  luasnya  pemeriksaan  oleh hakim. 12 Pasal 178 ayat (3) HIR, 189 ayat (3) Rbg, 50 ayat (3) Rv, melarang hakim untuk  menjatuhkan  putusan  atas  perkara yang  tidak  dituntut,  atau  mengabulkan lebih dari yang dituntut.
Hakim  bertugas  untuk  mencari kebenaran  dan  menetapkan  atau  meng- konstatir  suatu  peristiwa.  Peristiwa  itu ditetapkan  atau  dikonstatir  oleh  hakim setelah  dianggapnya  benar.  Para  pihak yang berkepentingan yaitu penggugat dan tergugat,  wajib  untuk  membuktikan peristiwa  yang  disengketakan  sebagai- mana  ditentukan  dalam  Pasal  163  HIR, 283 Rbg, dan 1865 BW.
Menurut R. Subekti 13 pembuktian adalah usaha menyakinkan hakim tentang kebenaran  dalil  atau  dalil-dalil  yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan  demikian,  maka  tampaklah bahwa  pembuktian  itu  hanyalah  diperlu- kan  dalam  persengketaan  atau  perkara  di muka  hakim  atau  pengadilan.  Senada dengan  R.  Subekti,  Adami  Chazawi 14 mengartikan  pembuktian  sebagai  proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan  tentang  kebenaran  suatu peristiwa.
Menurut  R.  Supomo 15 ,  pembukti- an mempunyai 2 (dua) arti, yaitu arti luas dan arti yang terbatas. Pembuktian dalam arti  luas  ialah  membenarkan  hubungan
12 Ibid ., hal. 192.
13 R. Subekti,  1983, Hukum Pembuktian , Jakarta:
Pradnya Paramita,  hal. 4. (Selanjutnya disebut R. Subekti I).
14 Adami Chazawi, 2003, Hukum Pidana Materiil dan  Formil  Korupsi  di  Indonesia ,  Malang: Bayumedia Publishing, hal. 14.
15 R.  Supomo,  1978, Hukum  Acara  Perdata Pengadilan  Negeri ,  Jakarta:  Pradnya  Paramita, hal. 53.
hukum,  misalnya  apabila  hakim  me- ngabulkan tuntutan penggugat. Pe- ngabulan  ini  mengandung  arti  bahwa hakim  menarik  kesimpulan  tentang  apa yang  dikemukakan  oleh  penggugat  dan tergugat  adalah  benar.  Singkatnya,  pem- buktian  adalah  memperkuat  kesimpulan hakim  dengan  syarat-syarat  bukti  yang sah.  Dalam  arti  terbatas,  pembuktian hanya  diperlukan  apabila  apa  yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh  tergugat,  sedangkan  apa  yang  tidak dibantah  tidak  perlu  dibuktikan.  Dalam arti  terbatas  inilah  bahan  pembuktian dipersoalkan.
Menurut Sudikno Mertokusumo 16 , pembuktian  mempunyai  beberapa  pe- ngertian,  yaitu  arti  logis,  konvensional dan yuridis. Maksud dari beberapa istilah tersebut adalah:
a. Membuktikan  dalam  arti  logis  ialah memberikan  kepastian  yang  bersifat mutlak,  karena  berlaku  bagi  setiap orang  dan  tidak  memungkinkan  ada- nya bukti lawan.
b. Dalam arti  konvensional, pembuktian berarti  memberikan  kepastian  yang bersifat  nisbi  atau  relatif  dengan tingkatan sebagai berikut:
1) Kepastian  yang  didasarkan  atas perasaan  belaka.  Oleh  karena  itu, kepastian ini bersifat intuitif ( conviction intime );
2) Kepastian  yang  didasarkan  atas pertimbangan  akal,  maka  disebut conviction raissonce .
c. Dalam  perspektif  yuridis,  mem- buktikan  berarti  memberi  dasar-dasar yang  cukup  kepada  hakim  yang memeriksa  perkara  yang  bersang- kutan guna memberi kepastian
16 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit ., hal. 185-188.
tentang  kebenaran  peristiwa  yang diajukan.
Pembuktian  secara  yuridis  ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau  yang  memperoleh  hak  dari  mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti ini  tidak  menuju  kepada  kebenaran mutlak  karena  ada  kemungkinan  bahwa pengakuan,  kesaksian  atau  bukti  tertulis tidak  benar  atau  dipalsukan,  maka  dalam hal  ini  dimungkinkan  adanya  bukti lawan.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas, maka  dapat  diketahui  bahwa  pembuktian adalah suatu proses dengan memperguna- kan  alat-alat  bukti  dalam  persidangan  di pengadilan  sesuai  hukum  acara  yang berlaku,  sehingga  mampu  menyakinkan hakim  terhadap  dalil-dalil  yang  menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil  yang diper- gunakan  untuk  menyanggah  tentang  ke- benaran  dalil-dalil  yang  dikemukakan oleh pihak lawan.
Dalam  suatu  peristiwa  yang  di- sengketakan,  para  pihak  mempunyai kewajiban untuk membuktikannya dengan mengajukan alat-alat bukti, namun  pembuktian  itu  harus  dinilai,  dan undang-undang memberikan kewenangan dan  kebebasan  untuk  melakukan  penilai- an atas alat bukti yang diajukan oleh para pihak  yang  bersengketa.  Terhadap  akta notaris yang merupakan alat bukti tertulis dan  bersifat  otentik,  hakim  terikat  dalam penilaiannya  (Pasal  165  HIR,  285  Rbg, 1870  BW),  bahwa  akta  otentik  mem- punyai  pembuktian  yang  sempurna  atas apa yang dimuat di dalamnya. Sebaliknya hakim  tidak  wajib  mempercayai  ke- terangan  seorang  saksi,  yang  berarti hakim  bebas  untuk  menilai  kesaksian (Pasal 172 HIR, 309 Rbg, 1908 BW).
Dengan demikian sepanjang undang-undang  tidak  mengatur  sebalik- nya,  maka  hakim  bebas  untuk  menilai suatu  pembuktian.  Jadi  yang  berwenang menilai  pembuktian,  yang  tidak  lain menilai  suatu  kenyataan  dari  peristiwa, adalah  hakim,  dan  hanyalah judex  facti saja,  sehingga  Mahkamah  Agung  tidak dapat  mempertimbangkan judex  facti dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
Dalam menilai pembuktian, hakim  dapat  bertindak  bebas  atau  terikat oleh undang-undang, maka timbullah per- tanyaan,  sampai  berapa  jauhkan  hukum positif  boleh  mengikat  hakim  atau  para pihak  dalam  pembuktian  peristiwa  di dalam  sidang?  Tentang  hal  ini  ada  3 (tiga) teori: 17
1. Teori pembuktian bebas
Teori  ini  tidak  menghendaki  adanya ketentuan-ketentuan  yang  mengikat hakim,  sehingga  penilaian  pembukti- an  sedapat  mungkin  diserahkan  ke- padanya.
2. Teori pembuktian negatif Menurut  teori  ini,  harus  ada  ke- tentuan-ketentuan  yang  mengikat, yang  bersifat  negatif,  yaitu  bahwa ketentuan  ini  harus  membatasi  pada larangan  kepada  hakim  untuk  me- lakukan  sesuatu  yang  berhubungan dengan  pembuktian.  Jadi  hakim  di sini  dilarang  dengan  pengecualian (Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW).
3. Teori pembuktian positif Di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim.  Di  sini  hakim  diwajibkan, tetapi  dengan  syarat  (Pasal  165  HIR, 285 HIR, 1870 BW).
Pembuktian  dilakukan  oleh  para pihak  dan  hukan  oleh  hakim.  Hakimlah
17 Ibid ., hal. 194-195.
yang  memerintahkan  kepada  para  pihak untuk  mengajukan  alat-alat  bukti  atas gugatannya.  Hakimlah  yang  membebani para pihak dengan pembuktian ( bewijslast , burden  of  proof ).  Atas  pem- bagian  beban  pembuktian  tercantum dalam Pasal 163 HIR, 283 Rbg, dan 1865 BW.
Pasal  163  HIR,  283  Rbg,  dan 1865 BW, menentukan:
Barang  siapa  yang  mengaku mempunyai  hak  atau  mendasar- kan  pada  suatu  peristiwa  untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkut hak orang lain, harus membuktikan  adanya  hak  atau peristiwa itu.
Ini  berarti  bahwa  kedua  belah pihak, baik penggugat dan tergugat dapat dibebani  beban  pembuktian,  terutama penggugat  wajib  membuktikan  peristiwa yang  diajukannya,  sedang  tergugat  ber- kewajiban  untuk  membuktian  bantahan- nya.
Membuktikan  itu  tidak  selalu mudah, kita tidak selalu dapat membukti- kan  kebenaran  suatu  peristiwa.  Terutama untuk  hal  yang  negatif  karena  pada umumnya  tidak  mungkin  ( negative  non sunt  probanda ),  seperti  membuktikan tidak berutang, tidak menerima uang.
Berikut  akan  diuraikan  beberapa teori pembuktian, diantaranya:
a. Teori tradisional Menurut  B.  de  Bosch  Kemnper, ada beberapa  teori  pembuktian  tradi- sional, yaitu: 18
1. Teori negatif Teori  ini  menegaskan  bahwa hakim  diperbolehkan  menjatuh-
18 B.  de  Bosch  Kemnper  dalam  R.  Tresna,  1985,
Komentar atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan  di  Muka  Pengadilan  Negeri , Bandung: Sumur, hal. 242.
kan  pidana  jika  mendapatkan keyakinan  dengan  alat  bukti  yang sah  bahwa  telah  terjadi  perbuatan yang  dilakukan  oleh  terdakwa. Teori  dianut  oleh  Pasal  294  ayat (1)  HIR  yang  menyebutkan  ke- harusan  adanya  keyakinan  hakim dan keyakinan tersebut didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.
2. Teori positif Teori  mengatakan  bahwa  hakim hanya  boleh  menentukan  kesa- lahan terdakwa jika terdapat bukti minimum yang diatur oleh undang-undang.  Hakim  diwajib- kan  memutus  bersalah  atas  ter- dakwa  apabila  terdapat  bukti- bukti yang dimaksud oleh undang-undang.  Singkatnya  tidak ada  bukti,  tidak  dihukum,  ada bukti harus dihukum.
Teori  ini  dianut  oleh  KUHAP, yakni  pada  Pasal  183  yang menyebutkan:
Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan pidana  kepada  seseorang  kecuali apabila diperoleh sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benar-benar terjadi  dan  bahwa  terdakwalah yang bersalah melakukannya.
3. Teori bebas Teori  ini  tidak  mengikat  hakim kepada  aturan  hukum.  Inti  dari teori  ini  adalah  hakim  dapat  me- mutus  bersalah  atas  terdakwa berdasarkan  keyakinannya  yang didasarkan  pada  alasan-alasan yang  dapat  dimengerti  dan  di- benarkan oleh pengalaman- pengalaman. Teori ini tidak dianut oleh  sistem  HIR  maupun  sistem KUHAP.
b. Teori modern Teori  ini  dikualifikasikan  menjadi beberapa bentuk, yaitu:
1. Teori pembuktian dengan keyakinan belaka ( bloot gemoede-
lijke  overtuiging atau conviction intime .
Menurut  teori  ini  hakim  boleh mendasarkan  suatu  keadaan  dan boleh  memutuskan  berdasarkan suatu  keadaan  dan  boleh  me- mutuskan berdasarkan keyakinan- nya  belaka  dengan  tidak  terkait oleh suatu peraturan. Dengan kata lain  hakim  boleh  menyatakan suatu  keadaan  telah  dianggap  ter- bukti  dengan  hanya  berdasarkan perasaan. 19
Kelemahan sistem pembuktian ini adalah  terlalu  memberikan  ke- kuasaan  dan  kepercayaan  yang besar kepada hakim sehingga sulit untuk  melakukan  kontrol.  Peng- gunaan sistem ini di peradilan Juri Perancis  mengakibatkan  banyak putusan bebas  yang tidak realistis dan logis. 20
2. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ( positief wettelijke bewijstheorie ).
Dalam  teori  ini,  undang-undang menentukan  ragam  alat  bukti yang  dapat  dipakai  oleh  hakim, bagaimana  cara  hakim  memper- gunakan  alat  bukti  serta  kekuatan dari  masing-masing  alat  bukti. Keadaan  dianggap  terbukti  apa- bila  sudah  dibuktikan  dengan
19 Wirjono  Prodjodikoro,  1982, Hukum  Acara Pidana  di  Indonesia ,  Bandung:  Sumur,  hal.  71.
(Selanjutnya disebut Wirjono Prodjodikoro I).
20 A.  Minkenhof  dikutip  oleh  Andi  Hamzah,
1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 241.
mempergunakan  alat  bukti  yang sudah  ditentukan  oleh  undang- undang  meskipun  hakim  ber- keyakinan lain. Menurut D. Simon,  sistem positief  wettelijke di  benua  Eropa  dipakai  pada waktu  berlakunya  hukum  acara pidana  yang  bersifat inquisitor . Peraturan tersebut dianggap mem- perlakukan terdakwa sebatas sebagai  objek  pemeriksaan  dan hakim  sebagai  pelengkap  saja. 21
Sehingga kelemahan dari teori ini adalah  tidak  memberikan  keper- cayaan  terhadap  hakim  yang  hal ini  bertentangan  dengan  prinsip hukum acara pidana bahwa putusan  harus  didasarkan  atas  ke- benaran yang diyakini.
3. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif ( negatief wettelijke bewijs- theorie ).
Pembuktian  menurut  teori  ini menghendaki alasan yang disebut- kan  oleh  undang-undang  sebagai alat  bukti,  serta  tidak  diperboleh- kan  mempergunakan  alat  bukti lain  yang  tidak  diatur  oleh undang-undang.  Dalam  memper- gunakan alat bukti tersebut, hakim harus  mengacu  pada  undang- undang.
Istilah  negatif  dalam  teori  ini berarti  belum  cukup  bagi  hakim dalam  memutus  perkara  hanya berdasarkan  undang-undang  me- lainkan  juga  berdasarkan    ke- yakinan  hakim  atas  suatu  ke-
21 D. Simon dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo,  2001, Penerapan  Pembuktian Terbalik  dalam  Delik  UU  No.  31  Tahun  1999 , Jakarta: Mandar Maju, hal. 103.
benaran.  Teori  ini  dianut  oleh HIR  Pasal  294  ayat  (1)  dan  juga Hukum Acara Pidana Belanda (Sv Ned).  Menurut  Pasal  294  HIR, pekerjaan  hakim  dalam  beracara pidana  adalah  meneliti  apakah bukti yang disyaratkan oleh undang-undang  telah  terpenuhi. Apabila  sudah  dicukupi,  maka dengan  mempergunakan  keya- kinannya,  hakim  akan  memutus keadaan  tersebut  telah  terbukti atau tidak.
4. Teori  keyakinan  atas  alasan  logis ( berenedeerde vertuging atau conviction raisonnee )
Menurut  teori  ini  hakim  menye- butkan  alasan  dalam  mengambil keputusan  tidak  terlihat  pada  pe- nyebutan  alat  bukti  dan  peng- gunaan  alat  bukti  sesuai  yang diatur  oleh  undang-undang,  me- lainkan  hakim  bebas  memper- gunakan  alat  bukti  lain  asal  di- dasarkan pada alasan yang logis. 22
5. Teori pembuktian negatif menurut undang-undang  ( negatief  wette- lijke overtuiging ).
Baik  KUHAP dan HIR  menganut teori  ini.  Hal  ini  tercantum  dalam Pasal  183  KUHAP,  yang  me- nyebutkan:
Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan pidana  kepada  seseorang,  kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti  yang sah ia memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benar-benar terjadi  dan  bahwa  terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari  ketentuan  tersebut  mem- berikan  batasan  pada  alat  bukti minimum  yang  harus  diajukan
22 Wirjono Prodjodikoro I, Op. Cit ., hal. 72-73.
pada saat  pembuktian. Sedangkan kata-kata  alat  bukti  yang  sah memberikan  pengertian  bahwa hanya  alat-alat  bukti  yang  diatur oleh  undang-undang  yang  dapat ditetapkan  sebagai  alat  bukti dalam  proses  pembuktian  pada semua bentuk tindak pidana.
6. Teori pembuktian terbalik
( omkeering van het bewijs theorie ).
Terdapat  berbagai  macam  sistem pembuktian  terbalik,  diantaranya; sistem  pembuktian  terbalik  ter- batas atau berimbang berdasarkan asas  praduga  tak  bersalah  ( pre- sumption  of  innocence )  dan  pem- buktian  terbalik  berdasarkan  asas praduga  bersalah  ( presumption  of fault )  yang  membebankan  pem- buktian  secara  penuh  kepada  ter- dakwa  dan  tergugat  atau  pem- buktian terbalik murni.
Dalam penjelasan Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 4150 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  yang  dimaksud  pem- buktian  terbalik  terbatas  atau berimbang adalah terdakwa mem- punyai  hak  untuk  membuktikan bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak pidana  korupsi  dan  wajib  mem- berikan  keterangan  tentang  se- luruh  harta  bendanya  dan  harta benda  isterinya  atau  suami,  anak
dan harta benda setiap orang atau korporasi  yang  diduga  mem- punyai  hubungan  dengan  perkara yang  bersangkutan  dan  penuntut umum  tetap  berkewajiban  untuk membuktikan dakwaannya. Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas, maka dapat  diketahui  bahwa pembuktian  terbalik  adalah  suatu proses  dengan  mempergunakan alat-alat  bukti  dalam  persidangan yang  diwajibkan  kepada  ter- dakwa/tergugat,  sehingga  mampu menyakinkan hakim terhadap dalil-dalil  yang  menjadi  dasar gugatan  atau  dalil-dalil  yang  di- pergunakan  untuk  menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah  dikemukakan  oleh  penuntut umum/penggugat. Singkatnya pembuktian  terbalik  adalah  pem- buktian  yang  dibebankan  kepada terdakwa/tergugat.

## Tanggung Gugat Notaris
Untuk  menentukan  batas  tang- gung  gugat  notaris,  terlebih  dahulu  akan ditentukan  bentuk  hubungan  hukum antara  notaris  dengan  penghadap  (klien). Ketika  penghadap  datang  ke  notaris  agar tindakan  atau  perbuatannya  dituangkan atau diformulasikan ke dalam akta notaris sesuai  dengan  kewenangan  notaris,  dan kemudian  notaris  akan  membuatkan  akta atas  permintaan  atau  keinginan  para penghadap tersebut maka dengan demikian  akan  memberikan  landasan kepada  notaris  dan  penghadap  telah terjadinya  suatu  hubungan  hukum,  oleh karena itu notaris harus menjamin bahwa akta  yang  dibuat  tersebut  telah  sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  telah ditentukan,  sehingga  kepentingan  peng-
hadap  yang  bersangkutan  telah  terlin- dungi  dengan  akta  tersebut.  Dengan hubungan  hukum  seperti  itu,  maka  perlu ditentukan  kedudukan  hubungan  tersebut yang  merupakan  awal  dari  tanggung gugat notaris.
Agar dapat menentukan hubungan hukum  seperti  di  atas,  perlu  ditentukan tanggung  gugat  notaris  apakah  dapat berlandaskan  kepada  wanprestasi  atau perbuatan  melanggar  hukum  ( onrecht- matige  daad )  atau  mewakili  orang  lain tanpa  kuasa  ( zaakwaarneming )  atau pemberian  kuasa  ( lastgeving ),  perjanjian untuk  melakukan  pekerjaan  tertentu  atau pun persetujuan perburuhan.
Buku  III  BW  tentang  Perikatan ( van  Verbintenis )  tidak  memberikan defenisi  tentang  apa  yang  dimaksud dengan  perikatan  itu.  Namun  justru diawali dengan Pasal 1233 BW mengenai sumber  perikatan,  yaitu  perjanjian  atau kontrak dan undang-undang. Sebagimana telah  dijelaskan,  bahwa  suatu  perikatan dapat dilahirkan dari undang-undang atau perjanjian. Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas 2  (dua)  yaitu:  1)  yang  lahir  dari  undang- undang  saja  dan  2)  yang  lahir  dari undang-undang karena perbuatan seorang,  sedangkan  perbuatan  orang  ini dapat  berupa  perbuatan  yang  diperboleh- kan atau yang melanggar hukum ( onrechmatig ). 23 Maksud  dari  perikatan- perikatan  yang  lahir  dari  undang-undang saja ialah perikatan-perikatan yang ditimbulkan  oleh  perhubungan  keluarga yang  terdapat  dalam  Buku  I  BW, misalnya  kewajiban  seorang  anak  yang
23 Periksa R. Subekti, 1979, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cetakan keempat belas, Jakarta: Intermasa,  hal.  109.  (Selanjutnya  disebut  R. Subekti II).
mampu untuk memberikan nafkah kepada  orang  tuanya  yang  berada  dalam kemiskinan. 24
Perikatan  yang  lahir  dari  undang- undang  karena  suatu  perbuatan  yang diperbolehkan  adalah  ditimbulkan  jika seseorang melakukan suatu “pembayaran yang tidak diwajibkan” (Pasal 1359 yang ke  1  BW).  Perbuatan  demikian  mener- bitkan suatu perikatan, yaitu memberikan hak  kepada  orang  yang  telah  membayar itu  untuk  menuntut  kembali  apa  yang telah  dibayarkan  dan  meletakkan  ke- wajiban  disebelah  lain  untuk  mengemba- likan  pembayaran-pembayaran  itu. 25 Per- ikatan  yang  lahir  dari  undang-undang karena  perbuatan  yang  diperbolehkan  ini dinamakan Zaakwaarneming (Pasal 1354 BW).
Perikatan  yang  yang  lahir  dari undang-undang  karena  perbuatan  sese- orang  yang  melanggar  hukum  diatur dalam  Pasal  1365  BW.  Pasal  ini menetapkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar  hukum  ( onrechmatige  daad ) mewajibkan  orang  yang  melakukan  per- buatan itu, jika karena kesalahannya telah menimbulkan  kerugian,  untuk  membayar kerugian itu.
Mula-mula  para  ahli  hukum, begitu  pula  bagi  hakim,  menganggap bahwa  perbuatan  melanggar  hukum hanyalah  perbuatan-perbuatan  yang  me- langgar  undang-undang  atau  sesuatu  hak ( subjectief recht ), lama kelamaan pendapat  demikian  itu  dirasakan  sangat tidak  memuaskan. 26 Dan  pada  suatu  hari Hoge  Raad  telah  meninggalkan  penaf- siran yang sempit itu dengan memberikan pengertian  baru  tentang onrechmaige
24 Ibid ., hal. 110.
25 Ibid .
26 Ibid ., hal. 111.
daad dalam  putusannya  yang  sangat terkenal  yaitu putusan tanggal 31 Januari 1919,  dimana  dalam  putusan  tersebut dinyatakan  sebagai onrechmatig ,  tidak saja  perbuatan  yang  melanggar  hukum atau  hak  orang  lain,  tetapi  juga  setiap perbuatan yang  berlawanan  dengan “kepatutan  yang  harus  diindahkan  dalam pergaulan  masyarakat  terhadap  pribadi atau benda orang lain”. 27
Selanjutnya  menurut  Pasal  1367 BW,  seseorang  juga  harus  bertanggung
27 Peristiwa yang terjadi pada waktu itu antara dua kantor  percetakan  buku,  yang  satu  pemiliknya bernama  Samuel  Cohen  dan  yang  lainnya pemiliknya  bernama  Max  Lindenbaum.  Bahwa terdapat  tindakan-tindakan  dari  Cohen  yang menetapkan  siasat  agar  orang-orang  lebih  suka pergi  ke  kantornya  dari  pada  ke  kantor Lindenbaum.  Kemudian  tindakan  Cohen  ini diketahui oleh Lindenbaum, yang merasa dirugikan oleh tindakan Cohen, dan maka dari itu menggugat Cohen di pengadilan, yaitu Arrondissementrechtbank  di  Amsterdam,  dengan alasan  bahwa  tindakan  Cohen  itu  adalah  suatu perbuatan melanggar hukum dari Pasal 1401 BW Belanda (sama dengan Pasal 1365 BW Indonesia) dan  meminta  ganti  kerugian.  Dalam  pemeriksaan perkara  pada  tingkat  pertama  Cohen  dikalahkan namun  dalam  pemeriksaan  perkara  tingkat banding Gerechtschof di Amsterdam, Lindenbaum dikalahkan, berdasarkan atas yurisprudensi  yang  ada,  bahwa  tindakan  Cohen tidak dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar  hukum,  oleh  karena  tidak  dapat ditunjuk  suatu  pasal  dari  undang-undang  yang telah dilanggar oleh Cohen. Lindenbaum akhirnya mengajukan  kasasi  dan  pada  akhirnya  Hoge  raad memenangkan  Lindenbaum,  dengan  menyatakan bahwa dalam pengertian onrechtmatige daad dari Pasal  1401  BW  Belanda  itu,  termasuk  suatu perbuatan,  yang  melanggar  suatu  hak  hukum orang  lain,  atau  yang  bertentangan  dengan kewajiban  hukum  si  pembuat,  atau  bertentangan dengan  kesusilaan  ( geode  zeden )  atau  dengan suatu  keputusan  dalam  masyarakat  perihal memperhatikan  kepentingan  orang  lain  ( indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders  person  of  goed ).  Wirjono  Prodjodikoro, 2000, Perbuatan  Melanggar  Hukum  dipandang dari  Sudut  Hukum  Perdata ,  Bandung:  Mandar Maju,  hal.  9-11.  (Selanjutnya  disebut  Wirjono Prodjodikoro II)
gugat  tentang  perbuatan-perbuatan  orang lain  yang  berada  dalam  pengawasannya atau  yang  bekerja  kepadanya.  Lazimnya pasal  ini  diartikan  terbatas,  bahwa seseorang harus bertanggung gugat untuk perbuatan  orang  lain  dalam  hal-hal  yang disebutkan  dalam  pasal  tersebut  saja, yaitu:
a. Orang  tua  dan  wali  terhadap  anak yang belum dewasa yang tinggal pada mereka  dan  terhadap  siapa  mereka melakukan  kekuasaan  orang  tua  atau perwalian;
b. Majikan  terhadap  buruhnya  dalam melakukan  pekerjaan  untuk  mana buruh ini dipekerjakannya;
c. Guru  sekolah  dan  kepala  tukang  ber- tanggung  gugat  atas  kerugian  yang diterbitkan  oleh  murid-murid  dan tukang-tukang  mereka  selama  orang- orang  ini  berada  di  bawah  peng- awasan mereka.
Namun  tanggung  gugat  sebagaimana  di- maksud  dalam  Pasal  1367  BW  ini  tidak dapat  dipertanggung  gugatkan  kepada orang-orang  tua,  wali-wali,  guru-guru sekolah  dan  kepala-kepala  tukang  itu, bila  mereka  dapat  membuktikan  bahwa mereka  tidak  dapat  mencegah  perbuatan untuk  mana  mereka  seharusnya  ber- tanggung gugat itu.
Selain  suatu  perikatan  timbul karena  undang-undang,  perjanjian  juga merupakan  sebab  lain  timbulnya  per- ikatan.  Perjanjian  atau  kontrak  me- rupakan salah satu  dari  dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat  menimbulkan  perikatan. 28 Per- janjian  atau verbintenis mengandung
28 Agus Yudha Hernoko, 2011, Hukum Perjanjian,  Asas  Proporsional  dalam  Kontrak Komersial ,  Cetakan  kedua,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, hal. 19-20.
pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta  benda  antara  dua  orang atau  lebih,  yang  memberi  kekuatan  hak pada  satu  pihak  untuk  memperoleh prestasi  dan  sekaligus  mewajibkan  pada pihak  lain  untuk  menunaikan  prestasi. 29
Sedangkan  Definisi  “perikatan”  menurut doktrin (para ahli) adalah: 30
“Hubungan  hukum  dalam  bidang harta  kekayaan  di  antara  dua orang  (atau  lebih),  di  mana  pihak yang satu (debitor) wajib melaku- kan  suatu  prestasi,  sedangkan pihak  yang  lain  (kreditor)  berhak atas prestasi itu”.
Berdasarkan pendapat serta rumusan  para  ahli,  terdapat  empat  unsur perikatan, yaitu: 31
a. Hubungan  hukum,  artinya  perikatan yang  dimaksud  di  sini  adalah  bentuk hubungan  hukum  yang  menimbulkan akibat hukum;
b. Bersifat  harta  kekayaan,  artinya sesuai  dengan  tempat  pengaturan perikatan  di  Buku  III  BW  yang  ter- masuk  dalam  sistematika  Hubungan Harta  Kekayaan  ( vermogensrecht ), maka  hubungan  yang  terjalin  antar- para  pihak  tersebut  berorientasi  pada harta kekayaan;
c. Para  pihak,  artinya  dalam  hubungan hukum  tersebut  melibatkan  pihak- pihak sebagai subjek hukum;
d. Prestasi,  artinya  hubungan  tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi)  kepada  para  pihaknya (prestasi-kontra  prestasi),  yang  pada kondisi  tertentu  dapat  dipaksakan
29 M.  Yahya  Harahap,  1982, Segi-Segi  Hukum Perjanjian , Bandung: Alumni, hal. 6.
30 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit ., hal. 20.
31 Ibid .,  bandingkan  dengan  M.  Yahya  Harahap, Op. Cit. , hal. 6.
pemenuhannya, bahkan apabila diper- lukan menggunakan alat negara.
Hubungan  hukum  dalam  perjan- jian,  bukan  merupakan  suatu  hubungan hukum  yang  timbul  dengan  sendirinya seperti  yang  dijumpai  dalam  hubungan harta benda kekeluargaan atau pada suatu perbuatan  melanggar  hukum.  Dalam hubungan  hukum  kekayaan  keluarga, dengan sendirinya akan timbul hubungan hukum  antara  anak  dengan  kekayaan orang  tuanya  seperti  yang  diatur  dalam hukum  waris.  Lain  halnya  dengan  per- janjian,  hubungan  hukum  antara  pihak yang  satu  dengan  pihak  lainnya  tidak timbul  dengan  sendirinya.  Hubungan hukum  itu  tercipta  oleh  karena  adanya tindakan hukum ( rechtshandeling ).
Tindakan  atau  perbuatan  hukum yang  dilakukan  oleh  para  pihaklah  yang menimbulkan  hubungan  hukum  per- janjian,  sehingga  terhadap  satu  pihak diberi  hak  oleh  pihak  yang  lain  untuk memperoleh  prestasi,  sedangkan  pihak yang lain bersedia untuk dibebani dengan kewajiban  untuk  menunaikan  prestasi. Perjanjian itu terjadi melalui atau dengan perantara pernyataan kehendak dari orang atau  pihak  yang  bertindak,  yang  ber- tujuan  untuk  timbulnya  akibat  hukum atau  karena  pihak  yang  bertindak memunculkan  kepercayaan  pada  pihak lainnya bahwa kehendaknya itu bertujuan pada terjadinya perjanjian.
Prestasi  ini  adalah  “objek”  atau “ voorwerp ”  dari verbintenis .  Tanpa prestasi,  hubungan  hukum  yang  dilaku- kan  berdasarkan  tindakan  hukum,  sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi  mempunyai  kedudukan  sebagai “ schuldeiser ”  atau  “kreditor”,  sedangkan pihak  yang  mempunyai  kewajiban  untuk
menunaikan  prestasi  berkedudukan  se- bagai “ schuldenaar ” atau “debitor”. 32
Hubungan  notaris  dengan  klien sesungguhnya merupakan hubungan perjanjian  berupa  jasa  hukum.  Notaris sebagai  pemberi  jasa  hukum  sedangkan klien  adalah  orang  atau  badan  hukum yang  menerima  jasa  hukum  dari  notaris. Notaris  mempunyai  hak  atas  hubungan tersebut,  demikian  pula  sebaliknya,  klien juga memiliki hak di samping kewajiban. Hak dan kewajiban notaris telah diuraikan  dalam  pembahasan  sebelum- nya.  Hak  notaris  dari  kliennya  yaitu menerima  honorarium  dari  kliennya, sedangkan  klien  tersebut  berkewajiban untuk  memberikan  imbalan  jasa  berupa honorarium  tersebut  sebagaimana  telah disepakati  oleh  kedua  pihak.  Selanjutnya klien  berhak  untuk  memperoleh  akta otentik  yang  terjamin  bentuk  dan  ke- absahannya sebagaimana yang ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan. Bentuk  dan  karakteristik  perjanjian  jasa antara  notaris  dan  klien,  akan  diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.
Perjanjian mempunyai “sifat yang dapat  dipaksakan”  ( afduringbaarheid ). Dalam  perjanjian,  kreditor  berhak  atas prestasi  yang  telah  diperjanjikan.  Hak untuk memperoleh prestasi ini dilindungi oleh  hukum  berupa  “sanksi”.  Ini  berarti kreditor diberi “kemampuan” oleh hukum untuk  memaksa  debitor  untuk  menyele- saikan  pelaksanaan  kewajiban  berupa prestasi  yang  telah  diperjanjikan.  Namun apabila  debitor  enggan  secara  suka  rela ( vrijwillig ) memenuhi kewajiban prestasi, kreditor dapat meminta kepada pengadilan  untuk  melaksanakan  sanksi hukum,  baik  berupa  eksekusi,  ganti  rugi
32 M. Yahya Harahap, Op. Cit ., hal. 7.
( shade  vergoeding )  atau  uang  paksa
( dwangsom ). 33
Tidak seluruhnya perjanjian mem- punyai  sifat  yang  dapat  dipaksakan. Kekecualian  misalnya  pada natuurlijke verbintenis .  Dengan  demikian,  perjanjian dapat dibedakan antara: 34
1. Perjanjian  tanpa  kekuatan  hukum ( zonder rechtswerking )
Perjanjian  tanpa  kekuatan  hukum ialah  perjanjian  yang  ditinjau  dari segi hukum perdata tidak mempunyai “akibat  hukum”  ( rechtsgevolg )  yang mengikat.  Misalnya  perjanjian  ke- agamaan,  moral,  sopan  santun  dan sebagainya.
2. Perjanjian  yang mempunyai kekuatan hukum  “tak  sempurna”  ( onvolledige rechtswerking ),  seperti natuurlijke verbintenis .
Ketidaksempurnaan  daya  hukumnya terletak  pada  sanksi  memaksanya, yaitu  keeganan  debitor  memenuhi kewajiban  prestasi,  kreditor  tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksakan  pemenuhan  prestasi.
Jadi tidak dapat dipaksakan.
3. Perjanjian yang sempurna daya hukumnya ( volledige rechtswerking )
Disini  pemenuhan  prestasi  dapat dipaksakan  kepada  debitor  jika  dia ingkar  secara  sukarela  melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditor diberi  hak  oleh  hukum  untuk  men- jatuhkan  sanksi  melalui  tuntutan eksekusi  pelaksanaan  dan  eksekusi riil,  ganti  rugi  ( schade  vergoeding ) serta uang paksa ( dwangsom ).
Perbedaan  terpenting  antara  tang- gung  gugat  karena wanprestatie dan
33 Ibid ., hal. 9.
34 Ibid .
perbuatan onrechtmatige  daad ,  adalah sebagai berikut: 35
1. Pada onrechtmatige daad kita bertanggung  gugat  atas  kesalahan- kesalahan  bawahan,  Pasal  1367  BW; pada  wanprestasi  kita  bertanggung gugat  atas  kesalahan  dari  mereka yang  kita  pakai  dalam  melaksanakan persetujuan  (perjanjian),  yang  di- namakan Erfiilunggeshilfe , juga kalau mereka itu bukan orang-orang bawahan.  Sampai  sekian  jauh  ( in zoverre )  tanggung  gugat contractueel adalah  lebih  luas  dari  pada  karena onrechtmatige  daad .  Di  lain  pihak tanggung  gugat contractueel se- sungguhnya  lebih  terbatas:  mengenai contract kita  bertanggung  gugat  atas perbuatan-perbuatan  orang  lain  untuk pelaksanaan suatu persetujuan; mengenai  tanggung  gugat  karena onrechtmatige  daad ,  bagi  orang- orang bawahan sudah cukup, jika ada hubungan functioneel antara  pe- laksanaan  tugas  dengan onrecht- matige daad .
2. Pada  umumnya  kita  hanya  ber- tanggung  gugat  atas  kerugian  yang dapat  diketahui  sebelumnya.  Saat  di mana keadaan dapat diketahui sebelumnya ( voorzienbaarheid ) harus ada,  dapat  berbeda  tergantung  pada, apakah tanggung gugat itu didasarkan pada  wanprestasi  atau  dasar onrecht- matige  daad .  Hal  ini  penting  untuk menentukan  besarnya  kerugian  yang harus  diganti.  Dalam jurisprudentie tentang tanggung gugat atas beroepsfout ,  sesungguhnya  tidak  ter-
35 Marthalena  Pohan,  1985, Tanggunggugat Advocaat  Dokter,  dan  Notaris ,  Surabaya:  Bina llmu, hal. 20-21.
nyata  adanya  pemberian  arti  penting kepada perbedaan tersebut.
3. Sebagai  perbedaan  terpenting  antara tanggung  gugat  atas onrechtmatige daad dengan wanprestatie disebut perbedaan  dalam  posisi  penentuan dan pembuktian.
Pertanyaan  tentang  siapa  di  antara pihak-pihak  yang  berperkara  ( de procederende  partijen )  berkewajiban menentukan  fakta-fakta  dan,  pada penyangkalan,  harus  membuktikan- nya,  adalah  luar  biasa  pentingnya untuk  penyelesaian  perkara.  Kalau seandainya  kita  terima,  bahwa  peng- gugat  harus  membuktikan  bahwa tergugat  bersalah,  maka  penggugat akan  kalah  dalam  perkara,  jika  ia tidak  memberikan  bukti-bukti.  Tetapi jika kita terima, bahwa tergugat harus membuktikan,  bahwa  ia  tidak  ber- salah, maka tidak mampunya tergugat untuk  membuktikannya,  mengakibat- kan  penggugat  menang  dalam  per- kara.
Tuntutan terhadap perbuatan melanggar  hukum  ( onrechtmatige  daad ), berlaku  suatu  ketentuan  umum,  bahwa pihak  yang  menuntut  harus  menentukan kenyataan-kenyataan dan keadaan- keadaan,  dan  jika  perlu  memberikan bukti  yang  menunjukan  bahwa  tergugat telah  melakukan  perbuatan  melanggar hukum dan telah bersalah.
Mengenai tuntutan terhadap wanprestasi,  biasanya  diadakan  per- bedaan,  tergantung  pada,  apakah  wan- prestasi karena tidak memenuhi resultaatsverbintenis – suatu perikatan di mana  suatu  hasil  tertentu  dijanjikan, seperti  membangun  sebuah  rumah  atau inspanningsverbintenis di  mana  debitor hanya  berjanji  akan  berusaha  untuk
mencapai  hasil  tertentu. 36 Di  dalam resultaatsverbintenis tergugatlah  yang harus  membuktikan  bahwa  tidak  adanya resultaat /hasil  bukanlah  karena  kesa- lahannya;  tetapi  di  dalam inspannings- verbintenis penggugatlah  yang  harus membuktikan, bahwa tergugat telah tidak cukup berusaha. 37
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa hubungan hukum berupa perikatan antara notaris  dengan  penghadap  (klien)  dapat terjadi  karena  perjanjian  dan  ketentuan undang-undang.  Dimana  tanggung  gugat timbul  apabila  notaris  telah  melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan,  atau  dalam  hal  notaris  telah wanprestasi terhadap penghadap sebagai- mana  diatur  dalam  Pasal  1243  BW  atau telah  melakukan  perbuatan  melanggar hukum  ( onrechtmatige  daad )  sebagai- mana  ditentukan  dalam  Pasal  1365  BW. Istilah  wanprestasi  hanya  dapat  diterap- kan  pada  suatu  perjanjian.  Berdasarkan Pasal  1340  BW,  perjanjian  hanya berlaku/mengikat  bagi  pihak-pihak  yang membuatnya,  sedangkan  pihak  ketiga hanya  terikat  jika  memang  dalam  per- janjian  tersebut  dimuat  janji  untuk kepentingan  ketiga  ( vide Pasal  1317 BW).
Bilamana  terjadi  hubungan  per- janjian  antara  notaris  dengan  Penghadap, maka  pihak  yang  berhak  untuk  meng- ajukan  gugatan  terhadap  notaris  atas dasar  wanprestasi  adalah  penghadap  itu sendiri. Sedangkan tanggung gugat karena  perbuatan  melanggar  hukum,  di- akibatkan  oleh  perikatan  yang  timbul  di antara  notaris  dan  penghadap  karena ketentuan undang-undang.
36 Ibid . 37 Ibid .
Hubungan  hukum  antara  notaris di  Belanda  dengan  penghadap  (klien) ditentukan  dalam  Pasal  16 Wet  op  het Notarisambt  1999 ,  bahwa  hubungan hukum  antara  notaris  di  Belanda  dengan penghadap  atau  klien  dilakukan  ber- dasarkan kesepakatan sebagaimana diatur dalam Nieuw  Burgerlij  Wetboek (NBW) Buku  VI,  Titel  5  tentang  Kontrak  Pada Umumnya ( Contracts in General; Overeenkomsten  in Het  Algemeen ).
Ketentuan  dalam  NBW  ini  menekankan pentingnya  kesepakatan  sebagai  dasar awal  pembentukan  kontrak.  Kesepakatan dimaksud  di  bentuk  oleh  2  (dua)  unsur yang  fundamental,  penawaran  ( offer; aanbod )  dan  penerimaan  ( acceptance; aanvaarding ). 38 Hal yang sama dipersyaratkan  dalam  BW  (vide  Pasal 1320  BW  syarat  1),  namun  NBW  lebih terperinci  mengatur  kapan  terbentuknya suatu kontrak sebagaimana  yang terdapat dalam  Pasal  6:219-255  NBW. 39 Dengan demikian, hubungan hukum antara notaris di Belanda dan penghadap adalah hubungan hukum perjanjian.
Mengenai  sanksi  yang  dapat dikenakan  terhadap  notaris  di  Belanda, diatur  dalam  Pasal  98  ayat  (1)  dan  Pasal 103  ayat  (1) Wet  op  het  Notarisambt 1999 .  Pasal  98  ayat  (1) Wet  op  het Notarisambt 1999 berbunyi:
Notarissen  en  kandidaat-notarissen  zijn aan  tuchtrechtspraak  onderworpen  ter zake  van  enig  handelen  of  nalaten  in strijd  met  hetzij  enige  bij  of  krachtens deze wet gegeven bepaling of een op deze wet berustende verordening, hetzij met de zorg  die  zij  als  notarissen  of  kandidaat- notarissen  behoren  te  betrachten  ten opzichte van degenen te wier behoeve zij optreden en ter zake van enig handelen of
38 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit ., hal. 163.
39 Ibid .
nalaten  dat  een  behoorlijk  notaris  of kandidaat-notaris niet betaamt.
Dari  ketentuan  pasal  ini,  notaris  di Belanda  dapat  dikenakan  diproses  dan dikenakan  sanksi  disipliner  oleh  Dewan Pengawas, apabila notaris tersebut melakukan kelalaian atau perbuatan yang bertentangan dengan Wet op het
Notarisambt 1999 atau ketentuan perundang-undangan  lain  di  Belanda. Dan sanksi yang dapat dikenakan berupa, peringatan, teguran, denda, diberhentikan sementara  dalam  waktu  paling  lama  6 (enam) bulan (skorsing), dan diberhentikan  dari  jabatan,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  103  ayat  (1),  yang berbunyi:
De  kamer  van  toezicht  kan,  indien  zij oordeelt  dat  een  tegen  een  notaris gerezen bedenking gegrond is, een van de volgende tuchtmaatregelen opleggen:
a. waarschuwing;
b. berisping;
c. schorsing  in  de  uitoefening  van  het ambt  voor  de  duur  van  ten  hoogste zes maanden;
d. ontzetting uit het ambt.
Hubungan  hukum  notaris  di Amerika  ( common  law )  dengan  peng- hadap  merupakan  perikatan  (hubungan hukum)  yang  terjadi  karena  ketentuan undang-undang.  Hal  ini  tidak  dapat dilepaskan  dari  perbedaan  kewenangan notaris pada common law system dan civil law  system .  Notaris  pada common  law system mempunyai  tugas  untuk  mem- berikan pernyataan atas kebenaran materiil  suatu  dokumen  yang  dibuat secara  di  bawah  tangan,  dan  mengakui dan menyaksikan penandatanganan dokumen lalu mengecap dokumen. Selain itu notaris  pada common law system ber- tindak melegalisasi salinan dokumen dari dokumen aslinya.
Notaris publik di Amerika Serikat tidak  menjamin  akurasi  dan  legalitas dokumen  yang  disahkannya.  Notaris hanya  memastikan  identitas  para  peng- hadap,  sedangkan  tanggung  jawab  isi dokumen  berada  pada  para  penghadap. Oleh karena itu, dokumen  yang disahkan notaris  publik  Amerika  Serikat  tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan.

## Kesimpulan
Setelah
dapat ditentukan hubungan  antara  notaris  dengan  peng- hadap,  maka  dapat  diketahui  batas tanggung  gugat  notaris  yaitu  tanggung gugat  yang  timbul  karena  wanprestasi dan  tanggung  gugat  yang  timbul  karena perbuatan  melanggar  hukum  ( onrecht- matige  daad ).  Ruang  lingkup  atau  dasar tuntutan  penting  untuk  dipahami.  Hal  ini berkaitan dengan apa  yang dapat diminta oleh  hakim  untuk  diputuskan  (petitum). Dalam mengajukan gugatan ganti kerugian  kepada  notaris  ataupun  pihak lain,  harus  diperhatikan  bahwa  keduanya tidak  dapat  dilakukan  bersamaan  atau harus  dipilih  diantara  keduanya.  Petitum atau  tuntutan  ialah  apa  yang  oleh penggugat  minta  atau  diharapkan  agar diputuskan  oleh  hakim.  Petitum  itu  akan mendapatkan jawabannya di dalam diktum  atau  amar  putusan  hakim.  Oleh karena  itu  penggugat  harus  merumuskan petitum  dengan  jelas  dan  tegas  ( een duidelijke en bepaalde conclusie ).

## Daftar Bacaan
Burgerlijk  Wetboek , Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris,
(Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 4432).
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris,  yang diundangkan  tanggal  15  Januari Tahun  2014,  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  3,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491).

## Wet  op  het  Notarisambt  1999  Staatsblad
Tahun 1999 Nomor 190.
Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek.
Anand,  Ghansham,  2014, Karakteristik Jabatan  Notaris  di  Indonesia , Sidoarjo: Zifatama Publisher.
Chazawi,  Adami,  2003, Hukum  Pidana Materiil  dan  Formil  Korupsi  di Indonesia ,  Malang:  Bayumedia Publishing.
Harahap,  M.  Yahya,  1982, Segi-Segi Hukum  Perjanjian ,  Bandung:
Alumni.
Hernoko,  Agus  Yudha,  2011, Hukum Perjanjian,  Asas  Proporsional dalam Kontrak Komersial , Cetakan  kedua,  Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group.
Lotulung,  Paulus  Effendi,  1993, Bebe- rapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum  Terhadap  Pemerintah – Seri  Ke-1:  Perbandingan  Hukum Administrasi dan Sistem
Peradilan  Administrasi  (Edisi  II dengan  Revisi) ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Mertokusumo,  Sudikno,  2010, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta:  Universitas  Atma Jaya.
Munsyi,  Alif  Danya,  1985, Bahasa Menunjukan Bangsa , Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia.
Nico,  2003, Tanggungjawab  Notaris Selaku  Pejabat  Umum ,  Yogya- karta:  Center  for  Documentation and Studies of Business Law.
Pohan,  Marthalena,  1985, Tanggung- gugat  Advocaat  Dokter,  dan Notaris , Surabaya: Bina llmu.
Prodjodikoro,  Wirjono,  1982, Hukum Acara  Pidana  di  Indonesia ,  Bandung: Sumur.
______,  2000, Perbuatan  Melanggar
Hukum  dipandang  dari  Sudut Hukum Perdata , Bandung: Mandar Maju.
Subekti,  R.,  1979, Pokok-Pokok  Hukum
Perdata ,  Cetakan  keempat  belas,
Jakarta: Intermasa.
______,1983, Hukum Pembuktian ,
Jakarta: Pradnya Paramita.
Supomo, R., 1978, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri , Jakarta:
Pradnya Paramita.
Thamrin,  Husni,  2011, Pembuatan  Akta Pertanahan oleh Notaris , Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
Tobing,  G.  H.  S.  Lumban,  1983,
Peraturan Jabatan Notaris , Jakarta: Erlangga.
Tresna, R., 1985, Komentar atas
Reglemen Hukum Acara di Dalam
Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri , Bandung: Sumur.