## EFEKTIFITAS KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL PERBANKAN DAN PENYALURAN KREDIT DI ACEH
Meutia Qudraty 1 , Suriani* 2
Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, FEB Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Dosen Ekonomi Pembangunan, FEB Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh E-mail korespondensi: * csani.2009@gmail.com

## Abstract
The purpose of the research is to analyze macroprudensial policy set by Bank Indonesia through an instrument Loan to Value (LTV), Loan to Deposit Ratio (LDR) against credit commercial banks in Aceh Province as GDP as controller variable. This research use statistic descriptive model as means of  the  analysis  where  data  used  the  total  LTV,  total  LDR,  the  total  credits  and  the  total  Non Performing  Loans  and  GDP  of  Aceh  in  quarterly  since  2011  until  2014.  The  result  showed  that policy instruments macroprudensia set by the central bank influence total credit commercial banks in Aceh  Province,  so  it  can  reduce  the  risk  of  Non  Performing  Loan  (NPL).  Hence,  expected  Bank Indonesia must consider and evaluate this situasion has given makroprudensial which give impact greater  against  credit  in  Aceh  Province.  To  Further  Research,  suggested  to  add  CAR  (Capital Adequacy  Ratio)  and  Reserve  Requirement  (GWM)  as  variable  that  might  affect  performance commercial banks in Aceh Province
Keywords : Macroprudensial Instrument, LDR,LTV and Descriptive Statistic.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektifitas  kebijakan  makroprudensial  yang  ditetapkan oleh  Bank  Indonesia  (BI)  yaitu  melalui  instrumen Loan  to  Value (LTV), Loan  to  Deposit  Ratio (LDR)  terhadap  penyaluran  kredit  bank  umum  di  Aceh  dengan  PDRB  Aceh  sebagai  variabel pengontrol.  Penelitian  ini  menggunakan  model  statistik  deskriptif  sebagai  alat  analisisnya  dimana data  yang  digunakan  yaitu  total  LTV,  total  LDR,  total  kredit,  total  NPL  dan  PDRB  Aceh  dalam kuartalan sejak tahun 2011 hingga 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, instrumen kebijakan makroprudensial yang ditetapkan oleh BI memengaruhi total penyaluran kredit bank umum di Aceh sehingga bank umum di Aceh sehingga dapat mengurangi risiko kredit bermasalah ( Non Performing Loan ).  Namun,  Bank  Indonesia  harus  memperhatikan  dan  mengevaluasi  keadaan  tersebut  dengan melihat  instrumen  makroprudensial  yang  mana  memberikan  pengaruh  paling  besar  terhadap penyaluran  kredit  di  Provinsi  Aceh.  Untuk  penelitian  selanjutnya,  disarankan  untuk  menambahkan CAR  ( Capital  Adequacy  Ratio )  dan  GWM  (Giro  Wajib  Minimum)  sebagai  variabel-variabel  yang dapat memengaruhi kinerja bank-bank umum di Aceh.
Kata Kunci : Instrumen makroprudensial, LTV, LDR, Deskriptif Kualitatif

## PENDAHULUAN
Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral Indonesia yang mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan  dan  melaksanakan  setiap  tugas  dan  wewenangnya  sebagaimana  ditentukan  dalam Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara yang  mempunyai  wewenang  untuk  mengeluarkan  alat  pembayaran  yang  sah  dari  suatu  negara, merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter,  mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort . Tekanan terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia, seperti pada tahun 1997 hingga 1998 terhadap lembaga keuangan dan pasar keuangan yang berdampak signifikan terhadap perekonomian sebesar  51  persen  dari  pendapatan  nasional  (BI,  2010).  Hal  tersebut  menimbulkan  kegagalan kebijakan makro, kegagalan pasar, dan kegagalan regulasi.
Sumber : Bank Indonesia (2010).

## Gambar 1. Prosiklikalitas Kredit Perbankan (2001-2009)
Sejak  tahun  2001  hingga  2009  (Gambar  1),  terdapat  prosiklikalitas  yang  dilihat  dari  rata-rata kredit dan PDB yang mana bahwa pertumbuhan kredit tumbuh lebih cepat dari PDB selama periode ekspansi  dan  tumbuh  jauh  lebih  lambat  ketika  terjadi  kontraksi.  Selama  periode  ekspansi,  PDB tumbuh diatas 6 persen dan pertumbuhan kredit tumbuh rata-rata 25,8 persen. Namun ketika periode kontraksi,  PDB  tumbuh  rata-rata  3-4  persen  dan  kredit  hanya  tumbuh  secara  rata-rata  14,3  persen. Pada kondisi ekstrim, ketika pertumbuhan PDB dibawah 3 persen, kredit tumbuh secara rata-rata - 12,3 persen (BI, 2012).
Ketika terjadi resesi ekonomi (ditandai oleh penurunan PDB), maka permintaan terhadap barang dan jasa menurun yang menurunkan sehingga permintaan terhadap kredit menurun dan tingkat suku bunga  perbankan  meningkat.  Sedangkan  pada  saat  ekspansif,  pertumbuhan  PDB  mengalami peningkatan  sehingga  terjadi  penurunan  terhadap  suku  bunga.  Penurunan  suku  bunga  tersebut
menyebabkan  permintaan  terhadap  kredit  ikut  meningkat,  karena  masyarakat  kurang  tertarik  untuk melakukan  investasi.  Oleh  karena  itu  untuk  menyeimbangkan  permintaan  akan  kredit  tersebut, perbankan  akan  meningkatkan  penyaluran  kredit.  Peningkatan  penyaluran  kredit  tersebut menyebabkan  peningkatan  kredit  rill  bergerak  secara  prosiklikal  dan  tumbuh  lebih  cepat.  Dengan demikian, terdapat hubungan erat antara PDB terhadap kredit rill.
Pertumbuhan  ekonomi merupakan  suatu  proses  perubahan  kondisi  perekonomian  suatu  negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut Sukirno (2004  :423),  pertumbuhan  ekonomi berarti  perkembangan  kegiatan  dalam  perekonomian  yang menyebabkan  barang  dan  jasa  yang  diproduksikan  dalam  masyarakat  bertambah  dan  kemakmuran masyarakat meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas  produksi  suatu  perekonomian  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  kenaikan  pendapatan nasional.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  berlebihan  tersebut  menyebabkan  ketidakstabilan makroekonomi dalam mengendalikan ketidakseimbangan domestik dan eksternal. Dapat pula terjadi ketidakseimbangan keuangan seperti, pertumbuhan kredit, harga aset, dan risiko di sektor keuangan. Prosiklikalitas  dapat  dilihat  dari  perkembangan  kredit  perbankan  dalam  periode  ekspansi  dan kontraksi.
PDRB  Aceh  sangat  kecil  persentasenya  terhadap  PDB  Indonesia.  Pada  tahun  2011,  PDRB Provinsi  Aceh  yaitu  Rp  34,78  Triliun.  Sedangkan  PDB  Indonesia  pada  tahun  2011  yaitu  6.442,9 triliun.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  PDRB  Aceh  hanya  menyumbang  sebesar  0,14 persen terhadap PDB Indonesia. Kemudian pada tahun 2012, PDB Indonesia mengalami peningkatan mencapai  Rp  2.618.932  Triliun  dan  PDRB  Provinsi  Aceh  mengalami  penurunan  yaitu  Rp  23,58 Triliun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, PDRB Provinsi Aceh menyumbang sebesar 0,14 persen  terhadap  PDB  Indonesia.  Salah  satu  pihak  yang  berkontribusi  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  pemberantasan  kemiskinan  adalah  lembaga  perbankan (Beritadaerah.com). Salah satu pendapatan bank adalah melalui penyaluran kredit, Oleh karena itu BI menetapkan  kebijakan  makroprudensial  pada  tahun  2011  untuk  meminimalkan  penyaluran  kredit (BI, 2010).
Makroprudensial  adalah  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  BI  yang  memiliki  tujuan  untuk mengurangi  risiko  sistemik  di  Indonesia  yang  diakibatkan  oleh  perilaku  sistem  perbankan  melalui penyaluran kredit yang berlebihan dan mengakibatkan terjadinya prosiklikalitas.
Tabel 1 Perkembangan Indikator Pokok Bank Umum di Provinsi Aceh 2011
Rp-juta Total Aset DPK Kredit LDR NPL-Gross Q1 29.016.934  17.921.291  16.875.251  95,75% 5,61% Q2 32.305.411  19.294.953 17.881346  94.57% 6.00% Q3 33.045.075  20.062.497  18.241.220  92.67% 6.28% Q4 33.877.396  20.330.898  18.387.252  92,07% 4.16%
Sumber : Laporan Bank Umum BI Banda Aceh, 2012.
Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2011 kredit yang disalurkan oleh Bank umum di provinsi Aceh    mengalami  peningkatan  namun  melamban  per  kuartalan  dengan  total  aset  perbankan  yang meningkat pula. Akan tetapi LDR pada Bank Umum di provinsi Aceh mengalami penurunan secara terus menerus tiap kuartalnya yang mana berdampak terhadap Non Performing Loan (kredit macet). Semakin tinggi LDR, maka laba perusahaan semakin meningkat (asumsi bank mampu menyalurkan kredit dengan efektif) sehingga kredit macetnya kecil (Lukman :2005). Pada tahun 2011, total aset bank  umum  di  Aceh  mengalami  peningkatan  tiap  kuartalnya  dan  berdampak  terhadap  peningkatan penyaluran kredit di Aceh. Berdasarkan Laporan Bank Umum BI Banda Aceh (2012), Akan tetapi, Loan to deposit Ratio (LDR) mengalami penurunan tiap tahunnya yang artinya terdapat kredit macet pada bank umum di Aceh. Pada tahun 2011 di kuartal I, NPL bank umum di Aceh mencapai 5,61 persen  dan  meningkat  sebesar  0,39  persen  atau  mencapai  6  persen.  Kemudian  NPL  terjadi peningkatan  kembali  pada  kuartal  III  mencapai  6,28  persen  namun  mengalami  penurunan  pada kuartal IVyang mencapai 4,16 persen ( sesuai batasan BI yaitu persen).
Gejala  munculnya  kredit  bermasalah  dengan  indikator Non  Performing  Loans  (NPL) bisa bersumber  dari  faktor  fundamental  perbankan  dan  faktor  fundamental  makro  ekonomi.  Faktor fundamental yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yaitu besarnya aset yang dilihat dari ukuran bank  tersebut,  kemampuan  likuiditas  bank  dalam  penyaluran  kredit  yang  diberikan  dan  kecukupan modal bank. Menurut BI (2012), LDR provinsi Aceh pada tahun 2011 terus mengalami penurunan tiap  kuartalnya  namun  kredit  yang  disalurkan  terus  meningkat  tiap  kuartalnya  yang  menyebabkan kredit  macet  (NPL)  perbankan  di  Aceh  melebihi  batas  ketentuan  Bank  Indonesia  meskipun terjadinya penurunan pada kuartal keempat yaitu 4,16 persen
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas  kebijakan makroprudensial  perbankan  dan  penyaluran  kredit  di  Provinsi  Aceh.  Diharapkan  penelitian  ini bermanfaat  untuk  menambah  ilmu  pengetahuan  mengenai  risiko  sistemik  dari  kebijakan makroprudensial  terhadap  penyaluran  kredit  di  perbankan,  sebagai  bahan  masukan  untuk  para
pembuat kebijakan seperti Bank Indonesia maupun instansi terkait, sebagai pedoman atau referensi untuk penelitian sejenis. Urutan penulisan paper ini terdiri dari beberapa kajian.  Dilanjutkan pada ringkasan  tinjauan  teoritis.  Kemudian  menampilkan  data  dan  metode  penelitian.  Melaporkan  hasil dan pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan.

## TINJAUAN TEORITIS
Menurut  penelitian  Handayani  (2009),  menunjukkan  bahwa Loan  to  Deposit  Ratio  (LDR) berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap Non  Performing  Loans  (NPL) yang  didukung  dengan  hasil penelitian  Prasetya  (2013)  bahwa Loan  to  Deposit  Ratio  (LDR) berpengaruh  tidak  signifikan terhadap Non  Performing  Loans  (NPL) .  Namun  menurut  Rofika  (2014)  berdasarkan  penelitian Novitayanti  (2012)  yang  menyatakan  bahwa Loan  to  Deposit  Ratio  (LDR) berpengaruh  signifikan terhadap Non  Performing  Loans  (NPL) sebab  semakin  tinggi  rasio Loan  to  Deposit  Ratio (LDR) semakin tinggi likuiditas penyaluran kredit dari bank, dengan potensi risiko kredit macet yang juga semakin membesar.
Penelitian tentang bank size dilakukan oleh Hu (2002) dan Syafitri (2011) menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh negatife signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL) karena semakin besar  aset  bank  maka  semakin  besar  volume  penyaluran  kredit  dan  bank  memiliki  kemampuan manajerial yang baik sehingga dapat menekan peluang kredit macet. Penelitian Hu (2002) di Taiwan menunjukkan  bahwa  bank  dengan  total  aset  yang  besar  cenderung  mempengaruhi  tingkat Non Performing Loan (NPL) . Variabel ukuran bank tidak banyak diteliti terhadap Non Performing Loan (NPL) di Indonesia.
Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hahm,dkk  (2009)  mengenai  efektivitas  penggunaan instrument  kebijakan  makroprudensial  di  Korea  Selatan  menunjukan  bahwa  kebijakan  LTV, LDR,dan  GWM  sebagai  kebijakan  makroprudensial  yang  efektif  untuk  mengurangi  siklus  kredit. Sedangkan  menurut  Nasir  (2015)  mengenai  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Bustamante  mengenai penggunaan kebijakan LTV kurang efektif di Kolombia. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga rumah yang digunakan sebagai agunan pinjaman sehingga berdampak terhadap penurunan rasio LTV dan  akan  menurunkan  suku  bunga  pinjaman.  Kemudian  menurut  Lim,  dkk  (2011) mengevaluasi efektivitas  penggunaan  instrumen  makroprudensial  dalam  mengurangi  risiko  sistemik  di  49  negara dan  sebagian  instrumen  (LTV  dan  GWM)  efektif  mengurangi  prosiklikalitas  tetapi  efektivitasnya sangat  tergantung  pada  guncangan  di  sektor  finansial.  Dengan  demikian  guncangan  tersebut  akan mempengaruhi kinerja penyaluran kredit perbankan.

## METODE PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan makroprudensial perbankan terhadap penyaluran kredit di Indonesia dengan variabel yaitu total kredit bank umum di Aceh, total NPL di Aceh, total LDR bank umum Aceh, LTV bank umum di Aceh dan PDRB Aceh. Sumber  data  diperoleh  dari  Bank  Indonesia  (BI),  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan Economi Research serta literature lainnya yang mendukung penelitian ini dimana data yang digunakan berupa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Loan to Deposit Ratio (LDR), Loan to Value (LTV), total kredit, total NPL dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di provinsi Aceh selama tahun 2011 sampai dengan 2014 dalam bentuk kuartalan.

## Model Analisis Data
Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kebijakan makroprudensial perbankan terhadap  penyaluran  kredit  di  Aceh.  Analisis  data  melalui  metode  statistik  deskriptif  dengan menghitung  nilai  rata-rata,  koefisien  variasi,  standar  deviasi  serta  melihat  efektivitas  variabel makroprudensial yang digunakan dalam penelitian ini.

## Metode Statistik Deskriptif
Metode statistik deksriptif merupakan salah satu jenis metode penelitian yang menjelaskan dan menguraikan permasalahan secara umum dan membahas data-data yang telah ada dan sesuai dengan teori yang ada. Metode ini menggambarkan melalui generalisasi yang menjelaskan suatu gejala atau kenyataan sosial yang berlangsung (Basri, 1995:20. Penelitian statistik deskriptif adalah akumulasi dari  data  dasar  dalam  cara  deskriptif  yang  tidak  perlu  mencari  atau  menerangkan  hubungan  antar variabel, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau membuat makna implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat juga merupakan metode-metode deskriptif (Suryabrata,  1983:21).  Penelitian  statistik  deskriptif  digunakan  untuk  mengumpulkan,  merangkum serta  menginterpretasikan  data-data  yang  diperoleh,  yang  selanjutnya  diolah  kembali  sehingga dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah  yang  menjadi  objek  penelitian.  Maka  dalam  penelitian  statistik  deskriptif  ini  penulis  akan memperolah data-data dengan mudah dan akan mengambil suatu kesimpulan dengan sempurna.

## Koefisien Variasi (CV)
Koefisien  variasi  merupakan  perbandingan  antara  nilai  standar  deviasi  dengan  nilai  rata-rata dalam persentase. Menurut Khasanah (2015), Koefisien variasi (CV) menunjukkkan risiko per unit pengembalian  dan  menghasilkan  dasar  yang  lebih  berarti  untuk  perbandingan  yang  apabila
pengembalian yang diharapkan atas dua alternatif tidak sama. Semakin besar nilai korelasi variasinya artinya  semakin  besar  resikonya.  Jika  sebuah  pilihan  harus  diambil  diantara  investasi  yang mempunyai standar deviasi yang rendah, maka ukuran rasio yang lebih tepat adalah koefisien variasi.
Standar  deviasi  merupakan  salah  satu  ukuran  sebaran  yang  paling  sering  digunakan  dalam berbagai  analisis  statistika.  Standar  deviasi  merupakan  akar  kuadrat  positif  dari  variabel.  Standar deviasi  juga  dapat  digunakan  untuk  mengukur  risiko  dan  volatilitas  (tingkat  perubahan  variabel) terkait  dengan  investasi.  Sebuah  standar  deviasi  yang  lebih  besar  akan  berarti  investasi  yang  lebih berisiko,  dengan  asumsi  stabilitas  adalah  hasil  yang  diinginkan.  Nilai  standar  deviasi  di  dalam standar  score atau  Z-score  (Ferdinand,  2002)  sebesar  1  persen.  Kemudian,  menurut  BI  (2010),  BI menjelaskan  risiko  atas  suatu  variabel  berdasarkan  ATMR  (Angka  Tertimbang  Menurut  Risiko) sebesar ≤ 8 persen.
𝐾𝑉 = $ % x 100 % ……………………3.1)
Keterangan : KV : Koefisien Variasi
S  : Standar Deviasi X : Rata-rata (mean)
Menurut  BI  (2010),  BI  menjelaskan  risiko  atas  suatu  variabel  berdasarkan  ATMR  (Angka Tertimbang  Menurut  Risiko)  sebesar  8  persen.  Jika  suatu  variabel  memiliki  koefisien  variasi ≤ 8 persen,  maka  variabel  tersebut  kurang  berisiko  atau  masih  berada  didalam  batas  toleransi. Sebaliknya,  ketika  koefisien  variasi  dari  suatu  variabel  lebih  dari  8  persen,maka  variabel  tersebut sangat berisiko karena melebihi batas toleransi yang ditentukan.

## Efektivitas
Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (Ulum, 2005). Untuk meilhat efektivitas dari instrument makroprudensial dengan rumus sebagai berikut :
Efektivitas = /01234560 89:3;<34=601>9?
@AB (D36=>2 E635919?9F) x 100 % …………………3.2)

## Definisi Operasional Variabel
Variabel merupakan subjek dari penelitian. Variabel dalam penelitian ini meliputi :
1. LDR  ( Loan  to  Deposit  Ratio )  adalah    salah  satu  instrumen  kebijakan  makroprudensial dengan  melihat  rasio  kredit  terhadap  total  dana  pihak  ketiga  yang  digunakan  untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit (persentase).
2. LTV ( Loan to Value ) adalah slah satu instrumen kebijakan makroprudensial dengan melihat rasio antara nilai kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan bank terhadap nilai agunan berupa properti saat pemberian kredit atau pembiayaan (persentase).
3. PDRB  (Produk  Domestik  Regioanl  Bruto)  adalah  pertumbuhan  ekonomi  Aceh    dari tahun 2011 hingga 2014 dengan harga konstan (persentase).
4. Total  kredit  adalah  total  penyaluran  dana  yang  disalurkan  bank  kepada  masyarakat dengan satuan ukur persentase.
5. Non Performing Loan (NPL) adalah total kredit bermasalah pada bank umum di Aceh dengan satuan ukuran persentase.
6. Risiko Sistemik adalah resiko penularan terhadap perekonomian Aceh akibat kinerja Bank  Umum  di  Aceh  sehingga  berdampak  terhadap  daya  beli  dan  tingkat  bunga dengan satuan ukur persentase.
7. Prosiklikalitas adalah rasio kenaikan total penyaluran kredit pada bank umum di Aceh lebih  besar  dibandingkan  rasio  peningkatan  PDRB  Aceh  (ekspansi)  dengan  satuan ukur persentase.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  perbankan  di  Provinsi  Aceh  pada  tahun  2014  masih  menunjukan  peningkatan kinerja  yang  lebih  baik,  bila  dibandingkan  dengan  kuartal  sebelumnya  maupun  dibanding  periode yang sama tahun 2013 lalu. Pertumbuhan positif terjadi di seluruh indikator utama dengan tren yang meningkat kecuali penyaluran kredit yang tumbuh melambat.

## Sumber : BI Provinsi Aceh, 2015
Gambar 2. Aset Perbankan Konvensional 2012 Kuartal I Sampai 2014 Kuartal II
Perkembangan  pertumbuhan  aset  perbankan  pada  triwulan  II-2014  menunjukkan  peningkatan mengikuti meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Provinsi Aceh. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia Regional Provinsi Aceh (2015) yang ditunjukkan pada Gambar 2, total aset perbankan di Provinsi  Provinsi  Aceh  pada  triwulan  II-  2014  mencapai  Rp  41,77  triliun,  meningkat  sebesar  6,7 persen (yoy) dibandingkan triwulan I-2014 yang tumbuh sebesar 2,6 persen (yoy). Aset perbankan pada triwulan laporan masih didominasi oleh aset milik bank konvensional yang mencapai Rp 36,21 triliun (86,69 persen).
Genjotan  penghimpunan  simpanan  masyarakat  yang  berbarengan  dengan  pengetatan  penyaluran kredit dalam rangka kehati-hatian telah menurunkan rasio kredit terhadap simpanan ( Loan to Deposit Ratio ) yang dihimpun perbankan Provinsi Aceh. Penurunan LDR tersebut sejalan dengan turunnya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan ) yang membaik hingga kembali masuk dalam rentang toleransi Bank Indonesia sebesar lima persen (Anonim).

## Loan to Deposit Ratio (LDR)
Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk mmbayar semua utang jangka pendeknya dengan alat-alat  likuid  yang  dikuasainya  (Malayu,  2008).  Pendapat  yang  sama  dikemukakan  oleh  Lukman (2005),  bahwa  likuiditas  adalah  kemampuan  bank  dalam  memenuhi  kewajiban-kewajiban  jangka pendeknya  atau  kewajiban  yang  sudah  jatuh  tempo.  Sedangkan  Veithzal,dkk  (2007)  menyatakan penilaian  likuiditas  merupakan  penilaian  terhadap  kemampuan  bank  untuk  memelihara  dan memenuhi  kebutuhan  likuiditas  yang  memadai  dan  kecukupan  manajemen  risiko  likuiditas.  Suatu bank dikatakan likuid jika memiliki alat pembayaran berupa harta lancar lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.
Salah satu penilaian likuiditas bank adalah menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio LDR  digunakan  untuk  megukur  kemampuan  bank  untuk  membayar  hutang-hutangnya  serta  dapat memenuhi  permintaan  kredit  yang  diajukan  atau  bisa  diartikan  seberapa  jauh  pemberian  kredit kepada  nasabah,  kredit  dapat  mengimbangi  kewajiban  bank  untuk  segera  memenuhi  permintaan deposan  yang  ingin  menarik  kembali  uangnya  yang  telah  digunakan  oleh  bank  untuk  pemberian kredit (Lukman, 2005).
Menurut  Surat  Edaran  BI  No.  3/30DNDP  tanggal  14  Desember  2001,  LDR  dapat  diukur berdasarkan  perbandingan  antara  seluruh  jumlah  kredit  yang  diberikan  terhadap  DPK.  Besarnya jumlah  kredit  yang  disalurkan  akan  menentukan  keuntungan  bank.  Jika  bank  tidak  mampu menyalurkan  kredit  sementara  dana  yang  terhimpun  banyak  makan  akan  menyebabkan  kerugian terhadap bank tersebut. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besarnya standar nilai LDR adalah
antara 80 persen hingga 100 persen (Lukman, 2005). Perhitungan untuk mencari LDR adalah sebagai berikut (Veithzal,dkk: 2007) :
𝐿𝐷𝑅 = K45?9F D36=>2 L90M N>19?43:90 O;29? N909 A>F9: D62>M9 x 100% ………………..1)
Rasio LDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah  deposan  dengan  mengandalkan  kredit  yang  diberian  sebagai  sumber  likuiditasnya.  Oleh karena  itu,  semakin  tinggi  rasio  LDR  maka  semakin  rendah  pula  kemampuan  bank  sebagai  akibat jumlah  dana  yang  diperlukan  untuk  membiayai  kredit  menjadi  semakin  besar  (Veitzhal,dkk :2007:724). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/11/PBI/2015 tanggal 6 juni 2015, formula Loan to Deposit Ratio (LDR) diubah dengan mengikutsertakan surat-surat berharga kedalam perhitungan  LDR,  sehingga  LDR  mengalami  pergantian  nama  menjadi Loan  to  Funding  Ratio (LFR). Secara formula, maka GWM-LDR atau LFR menjadi sebagai berikut:
𝐿𝐹𝑅 = D36=>2 NADQ$4392 E63F93M9 R90M =>263S>2:90 E90: x 100% ………………..2)

## Loan to Value (LTV)
Dalam  dokumen  kajian  stabilitas  keuangan  (KSK)  yang  diterbitkan  oleh  Bank  Indonesia  dari data Sistem Informasi Debitur (SID), pada bulan September 2013 dan sudah memiliki kekhawatiran akan pertumbuhan kredit yang berlebihan sejak bulan april 2013 menunjukkan adanya debitur yang memiliki KPR (Kredit Pemilikan Rumah) sebanyak 35.298 debitur. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan  kredit  pemilikan  rumah  meningkat  dan  dapat  berpotensi  terjadinya  risiko  kredit perbankan,  sehingga  akan  menciptakan  ketidakstabilan  pada  sistem  keuangan.  Dalam  rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat sistem perbankan, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No.15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 kepada seluruh bank umum di Indonesia tentang  kebijakan  pembatasan Loan  to  Value (LTV)  terhadap  pemberian  kredit  pemilikan  properti dan kredit pembiayaan konsumsi beragun properti.
Kebijakan  LTV  dikeluarkan  Bank  Indonesia  untuk  mengantisipasi  dan  meminimalisirkan pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya sehingga meningkatkan risiko kredit bagi bank dengan penyaluran kredit  properti  yang  besar.  Rasio  LTV  adalah  angka  rasio  antara  nilai  kredit  yang  dapat  diberikan bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit berdasarkan harga penilaian terakhir. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/40/DKMP, kebijakan LTV berlaku untuk
bank  umum  yang  menyediakan  fasilitas  kredit  pemilikan  rumah  atau  properti.  Perhitungan  nilai kredit dan nilai agunan dalam perhitungan LTV untuk bank umum adalah:
• Nilai kredit ditetapkan berdasarkan plafon kredit yang diterima oleh debitur sebagaimana dalam perjanjian tersebut.
• Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran bank terhadap properti yang menjadi agunan dengan pedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Penetapan besaran maksimal Loan \to Value untuk kredit atau pemilikan rumah yaitu :
Tabel 2. Kebijakan Besaran Maksimal LTV KPR oleh Bank Indonesia No. Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke- Luas Bangunan Besar Maksimal LTV (%) 1 1 (pertama) > 70 m 2 70 2 1 (pertama) 22 m 2 -70m 2 80 3 2 (kedua) > 70 m 2 60 4 2 ( kedua) 22 m 2 -70m 2 70 5 3 (ketiga) dan seterusnya > 70 m 2 50 6 3 (ketiga) dan seterusnya 22 m 2 -70m 2 60

## Sumber : Bank Indonesia (2013)
Dari Tabel 2, terlihat bahwa besar maksimal LTV terbesar pada KPR ke-1 (pertama) dengan luas  bangunan  22  m 2 sampai  70  m 2 yaitu  sebanyak  80  persen.  Sementara  besar  maksimal  LTV terkecil  pada  KPR  ke-3  dan  seterusnya  dengan  luas  bangunan  >70  m 2 adalah  sebanyak  50  persen. Dalam  penelitian  ini  untuk  menganalisis  dari  setiap  variabel  menggunakan  metode  deskripstif statistik. Metode ini dibentuk dengan mendeskripsikan data dengan menggunakan diagram, gambar dan rumus statistik sederhana.

## LDR dan NPL Bank Umum di Provinsi Aceh
Berdasarkan Gambar 3, dapat diketahui bahwa total Loan to Deposit (LDR ) sejak tahun 2011 hingga 2014  berfluktuasi.  Total  LDR  paling  tinggi  (maksimum)  adalah  pada  tahun  2014  di  kuartal  I sebanyak 102,55 persen dengan total NPL sebanyak 5,98 persen (berada diatas batas toleransi yaitu persen)  artinya  likuiditas  bank  umum  di  Provinsi  Aceh  menurun  sehingga  kemampuan  bank membayar  kembali  penarikan  yang  dilakukan  nasabah  yang  berasal  dari  DPK  menurun  pula  dan menimbulkan risiko terhadap bank umum tersebut (Mulyono, 1995).

## Sumber : BI Regional Provinsi Aceh, 2015 (diolah)
Gambar 3. LDR (%) dan NPL (%) Pada Bank Umum di Provinsi Aceh
(2011- 2014)
Kemudian total LDR terendah (minimum) bank umum di Provinsi Aceh yaitu pada tahun 2014 di  kuartal  III  sebanyak  87,6  persen  dengan    total  NPL  sebanyak  4,4  persen  artinya  likuiditas  bank umum  meningkat  sehingga  kemampuan  bank  untuk  membayar  kembali  penarikan  yang  dilakukan nasabah  yang  berasal  dari  DPK  meningkat  dan  mengurangi  risiko  terhadap  bank  umum  tersebut. Dari  tahun  2011  hingga  2014,  rata-rata  dari  total  LDR  bank  umum  di  Provinsi  Aceh  yaitu  94,6 persen yang masih berada didalam batas toleransi yaitu 80 sampai 100 persen (Lukman, 2005) dan untuk  rata-rata  NPL  pada  bank  umum  di  Provinsi  Aceh  yaitu  lima  persen.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan bahwa dengan adanya salah satu instrumen makroprudensial yaitu LDR dapat menjaga nilai  NPL  pada  bank  umum  di  Provinsi  Aceh  sejak  tahun  2011  hingga  2014  dan  bank  umum  di Provinsi Aceh dapat dikatakan sehat.

## LTV dan NPL Bank Umum di Provinsi Aceh

## Sumber : BI Regional Provinsi Aceh, 2015 (diolah)
Gambar 4. LTV dan NPL Pada Bank Umum di Provinsi Aceh (2011-2014)
0 20 40 60 80 100 120 2011. Q 1 2011. Q 2 2011. Q 3 2011. Q 4 2012. Q 1 2012. Q 2 2012. Q 3 2012. Q 4 2013. Q 1 2013. Q 2 2013. Q 3 2013. Q 4 2014. Q 1 2014. Q 2 2014. Q 3 2014. Q 4 Pe rs en ta se (% ) Tahun.Kuartal LDR NPL 0.000 5.000 10.000 2011. Q 1 2011. Q 2 2011. Q 3 2011. Q 4 2012. Q 1 2012. Q 2 2012. Q 3 2012. Q 4 2013. Q 1 2013. Q 2 2013. Q 3 2013. Q 4 2014. Q 1 2014. Q 2 2014. Q 3 2014. Q 4 Pe rs en ta se (% ) Tahun.kuartal LTV NPL
Berdasarkan  Gambar  4,  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2011  pada  kuartal  I,  total  LTV  pada bank umum di Provinsi Aceh sebanyak 1,9 persen dan NPL pada bank umum sebanyak 6,28 persen ( diatas  batas  toleransi ≤ lima  persen),  artinya  jumlah  kredit  yang  disalurkan  kepada  kreditur  sangat besar sehingga dapat terjadinya kenaikan harga properti secara tidak wajar dan jika dibiarkan akan menimbulkan  resesi  ekonomi  (BI,  2013).  Kemudian  pada  tahun  2011  di  kuartal  II,  total  LTV mengalami  peningkatan  mencapaii  5,9  persen  atau  sebesar  3,9  persen  akan  tetapi  NPL  mengalami peningkatan pula mencapaii 6,53 persen atau sebanyak  0,25 persen. Lalu pada tahun 2011 di kuartal III, total LTV bank umum di Provinsi Aceh mengalami peningkatan kembali mencapai enam persen atau sebesar 0,1 persen namun LTV mengalami peningkatan mencapai enam persen atau sebesar - 2,36 persen namun kembali meningkat pada kuartal IV menjadi 6,09 persen atau sebesar 0,09 persen dan  total  LTV  bank  umum  pada  kuartal  IV  mengalami  peningkatan  sebesar  0,07  persen  atau mencapai 6,09 persen.
Menurut  Bank  Indonesia  (2013)  kebijakan  LTV  bertujuan  untuk  mengantisipasi  dan meminimalisikan pertumbuhan kredit kepemilikan rumah. Jika dilihat dari tahun 2011 hingga 2014 tiap  kuartalnya,  total  LTV  terus  mengalami  peningkatan  namun  mengalami  penurunan  pada  tahun 2012 di kuartal III mencapai 6,18 persen atau sebesar -0,08 persen dari kuartal sebelumnya dan pada tahun 2014 di kuartal III mencapai 6,35 persen atau sebesar -0,07 persen dari tahun sebelumnya.
Sejak tahun 2011 hingga 2014 total LTV maksimum berada pada tahun 2014 di kuartal IV yaitu 6,36  persen  dan  total  LTV  minimum  berada  pada  tahun  2011  di  kuartal  1  yaitu  1,98  persen. Sedangkan untuk nilai NPL maksimum berada pada tahun 2012 di kuartal II yaitu 6,58 persen dan nilai NPL minimum berada pada tahun 2013 di kuartal IV dan 2014 di kuartal II yaitu 4,4 persen. Kemudian  rata-rata  untuk  total  LTVsejak  tahun  2011  hingga  2014  bank  umum  di  Provinsi  Aceh yaitu enam persen dan untuk rata-rata kredit bermasalah (NPL) pada bank umum di Provinsi Aceh yaitu  lima  persen  (  berada  dalam  batas  toleransi ≤ 5  persen).  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan bahwa dengan adanya salah satu instrumen makroprudensial yaitu LTV mampu menjaga nilai NPL pada bank umum di Provinsi Aceh ( ≤ 5 persen) sejak tahun 2011 hingga 2014 sehingga kesehatan bank umum di Provinsi Aceh masih terjaga.

## Total Kredit (%) dan NPL (%) Bank Umum di Provinsi Aceh
Berdasarkan Gambar 5, dapat diketahui bahwa sejak tahun 2011 hingga 2014 total penyaluran kredit bank umum di Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan tiap kuartalnya namun melamban dengan nilai rata-rata yaitu 8,32 persen. Dari data diatas, total penyaluran kredit tertinggi berada pada
tahun 2014 di kuartal IV yaitu 7,4 persen dan terendah (minimum) yaitu 7,2 persen pada tahun 2011 di kuartal I.
Menurut  Manurung  (2004),  pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi  untuk  meningkatkan aktivitas  ekonomi  berasal  dari  penyaluran  kredit  namun  risiko  terhadap  kredit  bermasalah  (NPL) tinggi karena tingginya kemungkinan ketidakmampuan kreditur untuk mengembalikan kreditnya.

## Sumber : BI Regional Provinsi Aceh, 2015 (diolah)

## Gambar 5. Total Kredit dan NPL Bank Umum di Provinsi Aceh (Tahun 2011-2014)
Jika dilihat dari data NPL diatas, rata-rata NPL pada bank umum di Provinsi Aceh sejak tahun 2011 hingga 2014 yaitu lima persen (berada dalam batas toleransi ≤ 5 persen) meskipun NPL pernah mencapai nilai tertinggi (maksimum) pada tahun 2011 di kuartal II yaitu 6,58 persen dan terendah pada  tahun  2013  di  kuartal  IV  dan  2014  di  kuartal  II  yaitu  4,4  persen.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan  bahwa  sejak  tahun  2011  hingga  2014  total  penyaluran  kredit  pada  bank  umum  di Provinsi Aceh terus meningkat namun kredit bermasalah (NPL) tidak meningkat pula (masih berada dalam batas toleransi BI yaitu ≤ 5 persen).

## Prosiklikalitas Di Provinsi Aceh
Berdasarkan Tabel 3, pertumbuhan kredit yang disalurkan bank umum di Provinsi Aceh rata-rata mengalami  peningkatan  tiap  tahunnya  akan  tetapi,  peningkatan  PDRB  Provinsi  Aceh  akan berdampak  terhadap  penyaluran  kredit  bank  umum  di  Provinsi  Aceh.  Ketika  penyaluran  kredit meningkat  artinya  mendorong  perekonomian  sehingga  PDRB  suatu  daerah  akan  meningkat  pula. Pada  tahun  2011  di  kuartal  II,  rasio  perubahan  total  kredit  bank  umum  di  Provinsi  Aceh  sebesar 0,024  persen  dan  PDRB  sebesar  0,015  persen.  Dari  data  tersebut,  terjadi  ekspansi  perekonomian yang  mana  terlihat  dari  peningkatan  persentase  PDRB  Provinsi  Aceh  dari  kuartal  I  ke  kuartal  II, namun  rasio  total  kredit  lebih  besar  dibandingkan  rasio  perubahan  PDRB  sehingga  bisa  dikatakan
0 2 4 6 8 2011. Q 1 2011. Q 2 2011. Q 3 2011. Q 4 2012. Q 1 2012. Q 2 2012. Q 3 2012. Q 4 2013. Q 1 2013. Q 2 2013. Q 3 2013. Q 4 2014. Q 1 2014. Q 2 2014. Q 3 2014. Q 4 Pe rs en ta se (% ) Tahun.kuartal total Kredit NPL
telah  terjadi  prosiklikalitas.  Menurut  BI  (2012),  menurut  penggunaannya  kredit  konsumsi  sangat mempengaruhi penyaluran kredit pada tahun 2011.
Tabel 3. Perkembangan Total Kredit Bank Umum dan PDRB Di Provinsi Aceh
TAHUN Total Kredit Bank Umum di Provinsi Aceh (%) PDRB Provinsi Aceh  (%) Rasio Perubahan Total Kredit (%) Rasio Perubahan PDRB Provinsi Aceh (%) Prosiklikalitas 2011.Q1 7.235 1.039 2011.Q2 7.259 1.054 0.024* 0.015* 1 2011.Q3 7.269 1.069 0.011 0.016 0 2011.Q4 7.272 1.085 0.003 0.016 0 2012.Q1 7.276 1.102 0.004 0.017 0 2012.Q2 7.294 1.118 0.018* 0.016* 1 2012.Q3 7.304 1.134 0.010 0.016 0 2012.Q4 7.317 1.149 0.013 0.015 0 2013.Q1 7.333 1.165 0.016 0.016 0 2013.Q2 7.357 1.181 0.024* 0.016* 1 2013.Q3 7.373 1.196 0.016* 0.015* 1 2013.Q4 7.372 1.212 -0.001 0.015 0 2014.Q1 7.377 1.226 0.005 0.014 0 2014.Q2 7.393 1.241 0.016* 0.015* 1 2014.Q3 7.392 1.256 -0.001 0.015 0 2014.Q4 7.402 1.271 0.010 0.016 0
Sumber : Bank Indonesia Regional Provinsi Aceh, 2015 (diolah)
Keterangan : 1 = Terdapat Prosiklikalitas

## 0 = Tidak Terdapat Prosiklikalitas
Jika dilihat pada tahun 2012 di kuartal II, rasio perubahan total kredit bank umum di Provinsi Aceh sebesar 0,018 persen dibandingkan kuartal I sedangkan rasio perubahan PDRB Provinsi Aceh sebesar  0,016  persen  dibandingkan  kuartal  I,  artinya  pada  tahun  2012  di  kuartal  II  terdapat prosiklikalitas dikarenakan rasio perubahan pertumbuhan total kredit lebih besar dari rasio perubahan PDRBnya  dan  terjadi  pada  kondisi  ekspansif.  Menurut  BI  (2012),  penyaluran  kredit  paling  besar terhadap kredit modal kerja dan konsumsi.
Pada tahun 2013, di kuartal II terjadi peningkatan rasio perubahan total kredit yang disalurkan bank  umum  di  Provinsi  Aceh  sebesar  0,024  dan  rasio  PDRB  Provinsi  Aceh  juga  mengalami peningkatan  sebesar  0,016  persen  dibandingkan  kuartal  I.  Dari  data  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa
terjadi prosiklikalitas pula dikarenakan rasio pertumbuhan total kredit lebih besar dibandingkan rasio perubahan PDRB dan hal tersebut terjadi pula pada kondisi yang ekspansif. Kemudian, pada kuartal III di tahun 2013 pun, prosiklikalitas terjadi kembali. Data menunjukan bahwa rasio perubahan total kredit  yaitu  sebesar  0,016  persen  lebih  tinggi  dibandingkan  rasio  perubahan  PDRB  yaitu  sebesar 0,015 persen dan hal tersebut terjadi pada kondisi ekspansif. Menurut BI (2013), penyaluran kredit terbesar yaitu kredit investasi mencapai Rp 1,8 Triliun atau 89,48 persen.
Pada tahun 2014, di kuartal II terjadi ekspansif perekonomian Provinsi Aceh yang mana terjadi peningkatan terhadap rasio PDRB sebesar 0,015 persen dan terjadi peningkatan pula terhadap rasio total kredit bank umum di Provinsi Aceh sebesar 0,016 persen. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa  rasio  pertumbuhan  total  kredit  lebih  besar  dibandingkan  rasip  PDRB  Provinsi  Aceh  yang artinya  telah  terjadi  prosiklikalitas  pada  perekonomian  Provinsi  Aceh  di  tahun  2014  di  kuartal  II. Menurut BI (2014), penyaluran kredit terbesar yaitu kredit investasi yaitu Rp 2,04 Triliun dan kredit konsumsi yang tumbuh 10,45 persen. Kredit konsumsi meningkat terhadap KPR.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  umum  telah  terjadi prosklikalitas  pada  tahun  2011  sampai  2014  pada  kuartal  II  dan  besaran  prosiklikalitas  di  Provinsi Aceh  sekitar 0,02 persen. Prosiklikalitas di Provinsi Aceh terjadi pada saat perekonomian Provinsi Aceh mengalami ekspansif.

## Risiko Sistemik
Risiko  sistemik  merupakan  risiko  yang  diakibatkan  oleh  faktor  pasar  yang  tidak  dapat dihilangkan  melalui  diversifikasi  seperti  suku  bunga,  inflasi,kebijakan  pemerintah  maupun perubahan  politik  nasional  maupun  internasional  (Jones,  2002).  Risiko  sistemik  antara  lain  risiko pasar, risiko tingkat bunga dan risiko daya beli.
Tabel 4. Hasil Analisis Hasil  Analisis Total Kredit (%) Total LDR(%) Total LTV(%) Rata-rata 8,32643 94,608125 6 Standar Deviasi 0,055029 3,6520756 1,065919944 KoefisienVariasi 0,660892 3,8602135 17,76533241
Sumber : Bank Indonesia, 2015 (diolah)
Dari  Tabel  4,  dapat  diketahui  bahwa  sejak  tahun  2011  hingga  2014  rata-rata  total  kredit  yang disalurkan  bank  bank  umum  di  Provinsi  Aceh  sebanyak    8,32  persen,  kemudian  untuk  Total  LDR bank  umum  di  Provinsi  Aceh  sebanyak  94,6  persen  yang  mana  berada  diatas  batas  aman  yaitu
sebesar  92  persen  dan  rata-rata  total  LTV  bank  umum  di  Provinsi  Aceh  sebanyak  enam  persen, sehingga total rata-rata PDRB Provinsi Aceh sebanyak 1 persen.
Hasil analisis menggunakan standar deviasi sejak tahun 2011 hingga 2014, standar deviasi dari total kredit yang disalurkan di Provinsi Aceh sebesar 0,05 persen dan koefisien variasinya yaitu 0,6 persen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa total kredit bank umum di Provinsi Aceh memiliki risiko  yaitu  0,6  persen  (masih  berada  dibawah  batas  toleransi  ATMR  yaitu  delapan  persen). Kemudian  standar  deviasi  dari  total  LDR  bank  umum  di  Provinsi  Aceh  yaitu  3,6  persen.  Apabila standar deviasi dari suatu variabel lebih besar dari 1 (Ferdinand,2002), artinya semakin besar standar deviasi maka semakin besar standar pengembaliannya artinya semakin besar risikonya. Sama halnya jika dilihat dari koefisien variasinya yang mana sejak tahun 2011 hingga 2014, koefisien variasi dari LDR  sebesar  3,8  persen  artinya  LDR  memiliki  risiko  sebesar  3,8  persen.  Bank  Indonesia  (2011) menetapkan  batas  toleransi    ATMR  (Angka  Tertimbang  Menurut  Risiko)  sebesar  delapan  persen. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2011 hingga 2014 total LDR bank umum di Provinsi  Aceh  memiliki  risiko  sebesar  3,6  persen  yang  artinya  total  LDR  bank  umum  di  Provinsi Aceh masih berada dalam batas toleransi ( 8 persen).
Jika dilihat pada instrumen makrorprudensial yaitu LTV dengan standar deviasi yaitu 1,0 namun koefisien  variasinya  yaitu  17,7  persen.  Menurut  Iswah  (2014),  jika  standar  deviasi  suatu  variabel kecil  dibandingkan  nilai  koefisien  variasinya  maka  untuk  melihat  secara  tepat  risiko  dari  suatu variabel  adalah  menggunakan  koefisien  variasinya.  Berdasarkan  analasis  data  diatas,  koefisien variasi dari LTV yaitu 17,76 artinya instrument makroprudensial yaitu LTV berisiko sebesar 17,76 persen. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, LTV pada bank umum di Provinsi Aceh sangat berisiko dikarenakan melebihi batas toleransi yang ditetapkan BI sebesar 8 persen.

## Efektifitas Kebijakan Makroprudensial Bank Umum di Provinsi Aceh
Sumber : BI Regional Provinsi Aceh, 2015 (diolah)
Gambar 6. Efektifitas LDR dan NPL pada Bank Umum di Provinsi Aceh
(Tahun 2011-2014) 0 500 1000 1500 2000 2500 2011. Q 1 2011. Q 2 2011. Q 3 2011. Q 4 2012. Q 1 2012. Q 2 2012. Q 3 2012. Q 4 2013. Q 1 2013. Q 2 2013. Q 3 2013. Q 4 2014. Q 1 2014. Q 2 2014. Q 3 2014. Q 4 Pe rs en ta se (% ) Tahun.kuartal LDR NPL Besaran Efektifitas
Berdasarkan Gambar 6, sejak tahun 2011 hingga 2014 terdapat efektifitas lebih besar dari 100 persen  yang  artinya  salah  satu  instrumen  kebijakan  makroprudensial  yaitu  LDR  sangat  efektif dikarenakan rata-rata Non Performing Loans (NPL) sejak tahun 2011 hingga 2014 yaitu 5,12 persen (masih  berada  dibatasan  5  persen).  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa,  sejak  tahun  2011 hingga 2014 Loan to Deposit Ratio sangat efektif terhadap penyaluran kredit bank umum di Provinsi Aceh dan NPL masih berada dalam batasan lima persen. Peningkatan LDR menyebabkan likuiditas bank meningkat namun risiko bank meningkat pula.

## LTV dan NPL Bank Umum di Provinsi Aceh

## Sumber : BI Regional Provinsi Aceh, 2015 (diolah)
Gambar 7. Efektifitas LTV dan NPL pada Bank Umum di Provinsi Aceh (Tahun 2011-2014)
Berdasarkan  Gambar  7,  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2011  pada  kuartal  I,  instrumen makroprudensial  yaitu  LTV  tidak  efektif  terhadap  NPL  yang  artinya  besaran  efektifitasnya  yaitu 31,56  persen  atau  kurang  dari  60  persen.  Kemudian  pada  kuartal  II,  besaran  efektifitasnya mengalami  peningkatan  mencapai  91,53  persen  atau  berada  diantara  90  persen  sampai  100  persen sehingga dapat dikatakan bahwa instrument LTV efektif. Kemudian meningkat kembali pada kuartal III  yang  mencapai  144,53  persen  atau  berada  diatas  100  persen,  artinya  instrumen  LTV  sangat efektif. Sejak tahun 2011 di kuartal III hingga tahun 2014 di kuartal IV, instrumen makroprudensial yang ditetapkan oleh BI sangat efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Provinsi Aceh.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen makroprudensial yaitu LTV dan LDR terhadap penyaluran kredit bank bank umum di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil analisis statistik deksriptif, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2011 hingga 2014 total penyaluran kredit pada bank umum di
0.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 Pe rs en ta se (% ) tahun.kuartal LTV NPL Besaran Efektifitas
Provinsi  Aceh  terus  meningkat  namun  kredit  bermasalah  (NPL)  tidak  meningkat  (masih  berada dalam batas toleransi BI yaitu ≤ 5 persen). Instrumen makroprudensial yaitu rata-rata total LDR dan total LTV dapat menjaga nilai NPL (batas toleransi menurut BI yaitu ≤ 5 persen) pada bank umum di Provinsi  Aceh  sejak  tahun  2011  hingga  2014  dan  bank  umum  di  Provinsi  Aceh  dapat  dikatakan sehat.
Prosklikalitas di Provinsi Aceh terjadi pada tahun 2011 sampai 2014 pada kuartal II dan besaran prosiklikalitas di Provinsi Aceh  sekitar 0,02 persen. Prosiklikalitas di Provinsi Aceh terjadi pada saat perekonomian Provinsi Aceh mengalami ekspansif. Sejak tahun 2011 hingga 2014 sejak tahun 2011 hingga 2014 Total kredit bank umum di Provinsi Aceh memiliki risiko yaitu 0,6 persen, total LDR bank umum di Provinsi Aceh memiliki risiko sebesar 3,6 persen yang artinya total LDR bank umum di  Provinsi  Aceh  masih  berada  dalam  batas  toleransi  (batas  toleransi  ATMR  dibawah  8  persen). Namun berbeda dengan LTV yang memiliki risiko diatas batas toleransi yaitu 17,76 persen sehingga instrumen LTV sangat berisiko namun LTV sangat efektif terhadap penyaluran kredit bank umum di Provinsi  Aceh  sehingga  kredit  bermasalah  (NPL)  masih  berada  di  batas  toleransi  yaitu  5  persen. Rata-rata  LDR  bank-bank  umum  di  Provinsi  Aceh  yaitu  94,6  persen  masih  berada  dibatas  aman berkisar antara 80-100 persen. Sehingga penyaluran kredit pun terus mengalami peningkatan sejak tahun  2011  sampai  2014  tiap  kuartalnya.  Kemudian Loan  to  Deposit  Ratio sangat  efektif  terhadap penyaluran kredit bank-bank umum sehingga likuiditas bank umum di Provinsi Aceh juga meningkat sejak tahun 2011 hingga 2015 tiap kuartalnya namun berisiko tinggi.

## REFERENSI
Bank  Indonesia.(2004). Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  6/23/DPNP  tanggal  31  Mei  2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Bank Indonesia.(2010).Mengintegrasikan Kebijakan Moneter dan Makroprudensial. Working Paper . Hal 1-8.
Bank  Indonesia.  (2011). Peraturan  Bank  Indonesia  No  13/1/PBI/2011  tentang  Penilaian  Tingkat Kesehatan Bank . Jakarta: Bank Indonesia.
Bank Indonesia. (2012). Booklet Perbankan 2011 . Bank Indonesia. Jakarta.
Bank Indonesia. (2013). Booklet Perbankan 2012 . Bank Indonesia. Jakarta.
Bank  Indonesia.  (2014). Kajian  Stabilitas  Keuangan  tanggal  22  Maret  2014 .  Jakarta:  Departemen Kebijakan Makroprudensial.
Bank Indonesia.  (2014). Booklet Perbankan Indonesia 2013.
.
Basri, F. (1995). Perekonomian Indonesia Menjelang Abas XXI . Erlangga: Jakarta.
Borio, C. (2003). Towards a macroprudential. BIS Working Papers No 128 . Hal 1-22.
Brigham, E. F. & Joel F. Houston. (2010). Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
Dendawijaya, L. (2005). Manajemen Perbankan . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Djojosoedarso, S. (2003). Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
Fajar, O. (2014). Internalisasi Sektor Perbankan. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 1, Juli 2014 . Hal 24-60.
Ferdinand,  A.  (2002). Structural  Equation  Modelling  dalam  Penelitian  Manajemen  Semarang . Skripsi: FE Universitas Diponegoro.
Galati,  G.  &  Richhild  Moessner.  (2011).  Macroprudential  Policy  –  A  Literature  Review. Bank  for International Settlements . Hal 1-38 .
Godhart, C. (2010). The Role of Macro-prudential Supervision. London School of Economics . Hal 1- 61.
Handayani, D. (2009). Analisis Kinerja NPL Perbankan Di Indonesia Serta Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya . Skripsi: FE Universitas Gunadarma.
Hahm,  J.  H.,  Frederic  S.  Mishkin,  Hyun  Song  Shin  and  Kwanho  Shin.  (2011).  Macroprudential Policies in Open Emerging Economies. Asia Economic Policy Conference . Hal 63-114.
Hariwan,  P.  &Ayu  Swaningrum.  (2014).  Evaluasi  Efektivitas  Kebijakan  Makroprudensial  Dalam Mengurangi Risiko Sistemik Di Indonesia. 3 th Economics Business &Research Festival . Hal 1126-1113.
Hasibuan, M.S.P (2005). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksar.
Hidayat,  I.  P.  &  Hana  Hujaemah.  (2011). Pengaruh  Pemberian  Kredit  Terhadap  Loan  to  Deposit Ratio dan Dampaknya Pada Pendapatan Bunga Bank . Skripsi: FE Universitas Siliwangi.
Hu, J. L., Li Yang Li and Chiu Yung Ho. (2004). Ownership and Non performing Loans: Evidence from Taiwan’s Banks . The Service Industries Journal. Hal 129-148 .
Juda,  A.  (1998).  Financial  Deregulation  and  Bank  Lending  Channel  in  Developing  Countries:  The Case of Indonesia. Asian Economic Journal . Hal 273-294.
Juda,  A.  (2010).Mengintegrasikan  Kebijakan  Moneter  dan  Makroprudensial:  Menuju  Paradigma Baru  Kebijakan  Moneter  di  Indonesia  Pasca  Krisis  Global. Working  Paper,  No.  07.  Bank Indonesia . Hal 1-40.
Jones,  C.  M.  (2002).  A  Century  of  Stock  Market  Liquidity  and  Trading  Costs. Working  paper Columbia University , Hal 1-46.
Kasmir. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Khasanah,  U.  (2015). Analisis  Pengaruh  Faktor  Internal  dan  Eksternal  Terhadap  Volume  Kredit Perbankan . Skripsi. Semarang. FE Universitas Diponegoro.
Lim, C., F. Columba, A. Costa, P. Kongsamu, A. Otani, M. Saiyid, T. Wezel, and X.Wu. 2011. IMF Working  Paper .  Monetary  and  Capital  Markets  Department.  Macroprudensial  Policy:  What IInstrument and How  to Use Them? Lessons From Country Experiences. October 2011. Hal 1-84.
Latumaerissa, J. R. (1999). Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum . Jakarta: Bumi Aksara.
Machfoedz, M. & Payamta. (1999). Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah Menjadi Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Kelola.No.20/VIII. Hal 54-69
Malayau, S. P. H. (2008). Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Manurung,  M.  dan  Prathama  Rahardja.  (2004). Uang,  Perbankan,  dan  Ekonomi  Moneter. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Muljono,  T.  P.  (1999). Aplikasi  akuntansi  Manajemen  dalam  Praktik  Perbankan (Edisi  Ketiga). Jakarta: PT. Djambatan.
Mendoza, E. G., Emie Boz & Javier Bianchi. (2012). Macroprudential Policy in a Fisherian Model of Financial Innovation. IMF Economic Review. Hal 223-269
Nasir,  M.  E.  (2015).  The  Role  of  Macroprudential  Policy  to  Manange  Exchange  Rate  Volatility, Excess  Banking  Liquidity  And  Credit  . Buletin  Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan, Volume 18, Nomor 1, Juli 2015. Hal 22-44.
Nijathaworn,  B.  (2009).  Rethinking  Procyclicality:  What  Is  It  Now  And  What  Can  Be  Done. BIS interview 160/2009 . Hal 1-4.
Nopirin. (1992). Ekonomi Moneter ( Edisi 4). Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi.
Novitayanti, Ni Luh Angga Baskara & I Gde Kajeng Baskara.(2012). Analisis Kebijakan Perkreditan dan  Pengaruh  LDR  terhadap  NPL  pada  Bank  Sinar. Jurnal  Fakultas  Ekonomi  Universitas Udayana Bali . Hal 62-76.
Payamta  &  Mas’ud  Machfoedz.  (1999).  Evaluasi  Kinerja  Perusahaan  Perbankan  Sebelum  dan Sesudah Menjadi Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Kelola Vol. VIII. No. 20 . Hal 54-69
Prasetya, Erick & Khairani Siti. (2013). Pengaruh Faktor-Faktor Penentu Jumlah Penyaluran Kredit Terhadap Tingkat Risiko  Kredit Pada Bank Umum Go Public di Indonesia. Jurnal Jurusan Akuntansi STIE MDP . Hal 1-8.
Rajan, R.G, and Zingales, L. (1995). What Do We Know About Capital Structure? Some Evidence From International Data. Journal of Finance. Hal 1421-1460.
Reis, R. (2009). Interpreting the Unconventional US Monetary Policy of 2007-09. Brooking Paper of Economic Activity, Fall 2009 . Hal 119-182.
Rofika, W. O. (2014). Ananalisis Perbandingan Kinerja Pemerintah dan Bank Swasta di Indonesia. JOM FEKON Vol. 1 Nomor. 2. Hal 1-15.
Roldos, J. (2004). Pension Reform : Investment Restrictions. IMF Policy Discussion Paper. Hal 1- 31.
Salim, A. (2007). Asuransi & Manajemen Resiko . Jakarta: Rajawali Pers
Saporta, V. (2009). The role of macroprudential Policy. Discussion Paper , Hal 1-36
Sukirno , S. ( 2004) . Makro Ekonomi: Teori Pengantar . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Suryaningrum,  A.  (2012). Hubungan  Pertumbuhan  M2,  Pertumbuhan  Kredit  Perbankan,  dan Pertumbuhan  Kapitalisasi  Pasar  Saham  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi .  Skripsi:  FE Universitas Diponegoro.
Suryabrata, S. (1993). Metode Penelitian . Jakarta. CV Rajawali.
Suyatno, T. (1994). Kelembagaan Perbankan . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Syafitri,  E.  D.  (2011). Pengaruh  CAR,  NPL,  LDR,  NIM,  dan  Size  terhadap  Risiko  Bisnis  Bank. Skripsi: FE Universitas Diponegoro.
Ulum, I. (2009). Audit Sektor Publik Suatu Pengantar . Jakarta: Bumi Aksara.
Viñals,  J.  (2011).  Macroprudential  Policy:  An  Organizing  Framework1. International  Monetary Funds . Hal 1-7.
Veithzal, R.(2007). Bank and Financial Institution Management . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.