Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERLINDUNGAN PATEN BAGI PEMOHON ASING ATAS INVENSINYA

## Pratiwi Citra Kurnia Wilujeng, Djumadi, Yulia Qamariyanti
Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia Dosen Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia Dosen Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia pratiwicitrakurniawilujeng@gmail.com, djumadi@ulm.ac.id, yulia.qamariyanti@ulm.ac.id

## Abstract
The objectives to be achieved in the writing of the thesis are to analyze and criticize patent protection against foreign inventions in laws and regulations and to analyze and criticize the juridical  consequences  for  patent  applicants  as  well  as  how  to  apply  for  patents  abroad, procedures and patent registration flows. In writing this thesis, the author uses research with a type of normative legal research with the nature of research, namely prescriby of a study that aims to get suggestions on what to do to overcome certain problems. Legal materials in the form  of  primary  and  secondary  legal  materials  obtained  from  literature  studies.  Processing and  analysis  of  legal  materials  is  carried  out  by  analyzing  deductive  to  inductive  legal materials. From the results of the study there is a conclusion that is. First. The existence of patent protection for foreign inventions to provide a sense of comfort, security and increase foreign investors investing in Indonesia. As well as to increase economic growth, open jobs for people in Indonesia and open new areas that were initially isolated into open, developing, developed  and  increasing  foreign  inventions.  Second.  Juridical  consequences  for  foreign applicants  with  some  changes  to  the  applicable  regulations  aimed  at  opening  up  broad employment for the people of Indonesia.
Keywords : Patent Protection, Invention, Foreign Investors
* Alamat korespondensi:
Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin E-mail: pratiwicitrakurniawilujeng@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  telah  mengubah  perilaku  masyarakat  dan peradaban  manusia  secara  global.  Di  samping  itu,  perkembangan  teknologi  informasi  telah menyebabkan  dunia  menjadi  tanpa  batas (borderless) dan  penyebabkan  perubahan  sosial yang  secara  signifikan  berlangsung  demikian  cepat. 1 Maka  dari  itu,  paten  sebagai  ilmu pengetahuan yang diterapkan pada proses industry barang dan jasa, maka teknologi tersebut lahir dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dapat berlangsung dalam bentuk dan  cara  yang  lebih  rumit,  memakan  waktu  yang  lama,  melalui  Lembaga  Penelitian  dan Pengembangan. Maka teknologi yang dihasilkan dari lembaga penelitian dan pengembangan tersebut  sangat  beraneka  ragam,  sesuai  dengan  jenis  dan  manfaatnya.  Teknologi  pada dasarnya  lahir  dari  karya  intelektual  manusia,  yang  proses  kelahirannya  dasarnya  lahir  dari karya  intelektual  manusia,  yang  proses  kelahirannya  melibatkan  tenaga,  waktu  dan  biaya yang  sangat  besar,  dengan  penemuan  /  invensi  teknologi  yang  mempunyai  nilai  ekonomi. 2 Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan ekonomi dan teknologi di Indonesia berjalan dan maju dengan pesat maka lahirlah Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Karena  Undang-Undang  sektor  saat  ini  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  hukum  sehingga perlu dilakukan perubahan.
Undang-Undang ini lahir untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia  dan  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera,  adil,  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Negara  perlu  melakukan  berbagai  upaya  untuk  memenuhi  hak  warga  negara  atas  pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Juga diharapkan mampu menyerap  tenaga  keda  Indonesia  yang  seluas-luasnya  di  tengah  persaingan  yang  semakin kompetitif  dan  tuntutan  globalisasi  ekonomi.  Dari  latar  belakang  yang  ada  maka  peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian  pada Pasal 20 dari Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten yang dirubah dan ditambahkan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Disahkannya Undang-Undang  Cipta Kerja ini diharapkan dapat menyerap dan mengakomodir  aspirasi  kebutuhan  masyarakat  dari  berbagai  pihak  terkait  perlindungan paten.
Meski begitu dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini mendapatkan begitu banyak sorotan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat dan pemerintahan. 3 Hal ini  penting  karena  merupakan  dasar  hukum  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik khususnya  perlindungan  paten  yang  diharapkan  dapat  melindungi  inovasi  dan  karya  anak bangsa  dari  segi  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  industri  nasional. Menurut  Pasal  20 Undang-Undang  No  13  Tahun  2016  Tentang  Paten  yaitu  Pemegang  Paten  wajib  membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  menunjang  trasnfer  teknologi,  penyerapan investasi  dan/atau  penyediaan  lapangan  kerja. Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini merubah  dan  menambahkan  Pasal  20  yang  terdapat  pada  Bab  VI  Tentang  Kemudahan Berusaha,  pada  Undang-Undang  Cipta  Kerja  tercantum  dalam  bagian  ketiga  tentang  Paten. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Paten wajib dilaksanakan di Indonesia,
1 Ahmad M. Ramli. 2004. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama. hlm. 1
2 Djumadi.  2017. Hubungan  Hukum  :  Pemberi  Kerja-Pekerja/Peneliti  Selaku  Inventor  Dalam  Perspektif Hak Paten. Bantul : Inset Grafika, hlm 63.
3 Sony Hendra Permana . “Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Di Indonesia” Vol.XII, No.19/I/Puslit/Oktober/2020.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah sebagai berikut : Pelaksanaan Paten-produk  yang  meliputi  membuat,  mengimpor,  atau  melisensikan  produk  yang  diberi Paten;  Pelaksanaan  Paten-proses  yang  meiputi  membuat,  melisensikan,  atau  mengimpor produk  yang  dihasilkan  dari  proses  yang  diberi  Paten;  atau  Pelaksanaan  Paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten.
Dengan  adanya  perubahan  dan  penambahan  pada  Pasal  20  Undang-Undang  Cipta Kerja  ini  dengan  semua  kegiatan  tentang  Paten  yang  wajib  dilakukan  dan  dilaksanakan  di Indonesia  yang  mana  tidak  adanya  frasa  transfer  teknologi,  penyerapan  investasi  dan penyediaan  lapangan  kerja  yang  akan  menyebabkan  tidak  adanya  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  tentang  Paten  untuk  tenaga  kerja  di  Indonesia. Mengingat  kekayaan  intelektual merupakan sumber daya yang tidak terbatas sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang, maka sudah seharusnya untuk mendapatkan perlindungan yang pantas. 4

## II. METODE PENELITIAN III.
Jenis  penelitian  ini  peneliti  menggabungkan  dua  model  penelitian  yaitu  penelitian hukum  normatif  dan  empiris.  Menggunakan  model  penelitian  normatif  untuk  menghasilkan argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskipsi  dalam  menyelesaikan  masalah  yang dihadapi,  dan  juga  menggunakan  penelitian  hukum  empiris 5 ,  karena  disamping  mengkaji pasal  20  Undang-Undang  No  11  tahun  2020  juga  menganalisis  peraturan  yang  ada.  Sifat penelitian  yang  dilakukan  adalah  bersifat  penelitian  preskriptif,  yaitu  suatu  penelitian  yang bertujuan  untuk  mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  untuk mengatasi  masalah-masalah  tertentu. 6 Tipe  penelitian  ini  yaitu  sinkronisasi  hukum. Pendekatan yang digunkan terdiri dari 2 pendekatan yaitu : pendekatan perundang-undangan (Statute  Approach) ,  yang  kedua  pendekatan  Konseptual.  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan.  Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa bahan hukum deduktif ke induktif.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Terhadap Paten Asing Di Indonesia
Pada mulanya, perlindungan hukum merupakan tujuan atau tugas pemerintah, negara cukup  hanya  mempertahankan  hukum  saja  dengan  kata  lain  menjaga  ketertiban  umum  dan kesejahteraan saja. Sekarang tujuan perlindungan hukum lebih dari itu, yakni melaksanakan ketentuan  perundang-undangan  sebagai  realisasi  dari  kehendak  negara,  juga  untuk menyelenggarakan  kepentingan  umum. 7 Perlindungan  hukum  harus  melihat  tahapan  yakni perlindungan  hukum  lahir  dari  suatu  ketentuan  hukum  dan  segala  peraturan  hukum  yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk  mengatur  hubungan  perilaku  antara  anggota-anggota  masyarakat  dan  antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 8 Kaidah
4 Dewi Sartika Putri, “Penerapan Omnibus Law Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No.2 (2021). hlm 523-540.
5 Anis Rosiah. 2019. Alasan Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Indonesia, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
6 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : Universitas Indonesia. hlm. 15.
7 Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 2.
8 Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. hlm 53.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hukum  yang  bersifat  mengatur (facultative  /  aanvullend  recht), menunjukkan  bahwa  dalam suatu keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak melalui perjanjian. Dalam arti kaidah  hukum  fakultatif  tidak  secara  apriori  ,  mengikat,  tetapi  melengkapi,  subsider,  atau diposif.  Kaidah  hukum  yang  bersifat  memaksa (imperative  dwingend  recht), berarti  kaidah hukum  itu  bersifat  apriori  harus  ditaati,  bersifat  mengikat  atau  memaksa. 9 Pada  prinsipnya perlindungan  Paten  disandarkan  pada Paris  Convention yang  mengandung  prinsip national treatment, right of priority, principle of independence, jangka waktu perlindungan dan moral right.
Pada  mulanya  Indonesia  mengadakan  reservasi  terhadap  ketentuan  Pasal  1-12 Konvensi  Paris,  akhirnya  setelah  memiliki  Undang-undang  No  6  Tahun1989  tentang  Paten kemudian Undang-undang No 13 Tahun 1997 sebagai penyesuaian terhadap TRIPs, reservasi dicabut  dengan  KepPres  No  15  tahun  1997,  karena  di  dalam  Pasal  2  TRIPs  disyaratkan bahwa  Negara  anggota  wajib  mematuhi  Pasal  1-12  Konvensi  Paris.  Dengan  kembali  pada Konvensi  Paris,  sehingga  TRIPs  juga  berprinsipkan national  treatment (Pasal  3), Most Favoured  Nation (Pasal  4)  serta  khusus  Paten  diatur  pada  bagian  IV  Pasal  27-34,  yakni mengenai  objek,  hak,  jangka  waktu,  acara,  dan  persyaratan  pendaftaran.  Undang-undang Paten  terbaru  hasil  penyesuaian  dengan  TRIPs  di  Indonesia  setelah  Undang-undang  No  14 Tahun 2001 adalah Undang-undang No 13 Tahun 2016 yang juga memuat prinsip antara lain : (1) disclosure, (2) Paten diberikan atas dasar permohonan, (3) jangka waktu perlindungan, (4) kewajiban melaksanakan Paten, (5) penolakan pendaftaran demi pengembangan teknologi dan  ekonomi,  (6)  perkara  pelanggaran  Paten  sebagai  delik  aduan,  (7)  penggunaan  hak prioritas dan, (8) asas territorial dan lain-lain. 10
Disclosure  clause mengandung  sisi  positif  dan  sisi  negative,  sisi  positifnya  yakni menunjang  pengembangan  teknologi  melalui  pengungkapan  invensi,  sedangkan  sisi negatifnya adalah memberi peluang Patent infringement serta memperketat persaingan pada pasar  industry.  Jadi,  secara  umum  ada  beberapa  manfaat  hak  Paten  antara  lain  :  (1) meningkatkan  posisi  perdagangan  dan  investasi,  (2)  mengembangkan  teknologi,  (3) mendorong  iklim  persaingan  secara  kompetitif  di  dunia  Internasional,  (4)  mengefektifkan inovasi  dan,  (5)  menunjang  kepentingan  ekspor. 11 Mengenai  Paten  Asing,  Indonesia bersandar  pada  Konvensi  Paris  yang  mempunyai  prinsip  bahwa  suatu  negara  anggota  Uni berkewajiban  untuk  memperlakukan  orang  asing,  warga  Negara  dari  Negara  lain  anggota Uni,  sama  seperti  warga  Negaranya  sendiri  dalam  masalah  Paten (the  principle  of  national treatment).
Prinsip  ini  digabung  dengan  hak  setiap  Negara  untuk  menjadi  anggota  Uni,  berarti bahwa warga Negara dari suatu negara anggota yang tidak mempunyai peraturan Paten dapat diberi  perlindungan  oleh  Negara-Negara  anggota  Uni  lainnya.  Menurut  Pasal  4  bis,  yang menganut  prinsip independent  of  patent, ditentukan  bahwa  hapusnya  hak  Paten  di  suatu Negara peserta Uni tidak akan mempengaruhi kelangsungan hak Paten yang sama di Negara anggota  Uni  lainnya. 12 Hukum  Paten  Indonesia  mengatur  bahwa  penemu  dari  luar  Negeri dapat pula mengajukan permintaan Paten di Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Paris. Terhadap permintaan Paten serupa itu diberikan hak untuk didahulukan  apabila  permintaan  tersebut  diajukan  dalam  waktu  dan  sesuai  dengan  syarat- syarat  yang  ditentukan  dalam  peraturan  Paten  yang  ada.  Hak  untuk  didahulukan  seperti  itu disebut  hak  prioritas. 13 Dari  kacamata  mekanisme  pasar,  sebuah  Paten  akan  menganggu semangat  kompetisi  yang  menjadi  dasar  perilaku  pelaku  ekonomi  dalam  melakukan
9 Ishaq. 2018. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 697.
10 Endang Purwaningsih. Op. cit. hlm 153-154.
11 AUSAID. 2002. Intellectual Property Rights. Textbook. Indonesia-Australia. hlm 132.
12 Ibid. hlm 207.
13 Ibid. hlm 207-208.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
aktivitasnya, di sisi lain, sebuah inovasi dengan perlindungan Paten akan diuntungkan dengan terdapatnya  insentif  di  dalamnya.  Namun,  sebuah  Paten  juga  akan  mengganggu  aspek kpmbinasi  dan  pengkombinasian  kembali  terkait  dengan  perlu  terciptanya  angka  pengguna produk, proses dan aktivitas dalam lingkup pertumbuhan ekonomi. 14

## Alasan Hukum yang Timbul dari Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Paten
Berlakunya  Undang-undang  No  11  tahun  2020  (undang-undang  cipta  kerja)  secara langsung telah mengikat dan berlaku bagi seluruh elemen warga Indonesia. Hal ini terlepas dari proses pembentukan Undang-Undang cipta kerja baik secara procedural maupun materiil memiliki banyak catatan yang serius. 15 Latar belakang penerbitan UU Cipta Kerja, pertama: untuk penciptaan lapangan kerja sebanyak 2 juta /tahun, untuk menampung 9,29 juta orang yang  tidak/belum  bekerja  (7,05  juta  pengangguran  dan  2,24  juta  Angkatan  kerja  baru). Kedua:  kenaikan  upah  yang  pertumbuhannya  sejalan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan peningkatan  produktivitas  pekerja. Pada  perubahan  Pasal  20  Undang-undang  Paten, penggantian tersebut menyebabkan setiap invensi yang akan didaftarkan Patennya baik dari dalam  maupun  luar  Negeri  tidak  diwajibkan  dilaksanakan  di  Indonesia.  Tapi  diwajibkan dalam bentuk pendirian perusahaan yang ada kaitannya dengan invensi di Indonesia.
Dengan  tidak  adanya  mewajibkan  pendaftaran  invensi  di  Indonesia,  hala  tersebut berdampak  pada  alih  teknologi  dan  peluang  kerja  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  optimal. Akibat  hukum  dari  Pasal  20  ini  secara  langsung  maupun  tidak  berdampak  pada  daya  saing UMKM  yaitu  dengan  adanya  perubahan  pada  Pasal  20  UMKM  yang  semestinya  dapat terdampak  adanya  alih  teknologi  menjadi  tidak  terdampak,  dan  dukungan  kepada  UMKM menjadi minim serta konsekuensi dalam menjalankan kegaitan usaha menjadi rendah dalam daya  saing  teknologi.  Berikutnya  memberikan  legitimasi  hukum  kepada  perusahaan  asing untuk  memproduksi  invensi  bidang  teknologi  di  luar  Negeri  kemudian  untuk  pemasaran sangat terbuka dengan memanfaatkan pasar dalam Negeri, termasuk UMKM.

## V. KESIMPULAN
Pada  pasal  20  Undang-Undang  No  11  Tahun  2020,  adanya  perubahan  pada  pasal tersebut  yang  menjadikan  penafsiran  kata  dalam  setiap  frasa  yang  tertuang  pada  pasal tersebut,  jika  Undang-Undang  Cipta  Kerja  bertujuan  untuk  membuka  lapangan  pekerjaan yang  luas  untuk  masyarakat  di  Indonesia  mengapa  transfer  teknologi  yang  bertujuan  untuk memberi  wawasan  pada  msyarakat  di  Indonesia  harus  dihilangkan  pada  pasal  ini,  padahal penambahan  wawasan  ini  bertujuan  untuk  memberi  pengetahun  yang  ujungnya  bisa membuka  lapangan  pekerjaan  untuk  warga  Indonesia  khususnya  di  bidang  Paten.  Perlunya pengkajian  dari  setiap  kalimat  yang  terkandung  dalam  pasal  serta  pengertian,  tujuan  serta pengaruh  bagi  teknologi  dan  ekonomi  yang  ada  pada  Indonesia.  Serta  diberikan  waktu  2 tahun untuk membenahi formil dan materil dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan tidak ada kalimat yang menjadi artian yang tumpeng tindih dan menjadikan penafsiran yang negative,  tentu  untuk  kebaikan  Indonesia  khususnya  tujuan  utama  Undang-Undang  Cipta Kerja ini intinya untuk membuak lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia.
14 Hadi  Kardoyo  dkk.  2010. Kebijakan  Paten  Dalam  Mendorong  Aktivitas  Inovasi  Di  Indonesia. Jakarta  : Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Pusat Penelitian Perkembangan Iptek (Pappiptek). Hlm 113.
15 Shanti  Dwi  Kartika. Politik  Hukum  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Info  singkat. Vol  XII. No.20//II/Puslit/Oktober/2020.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
AUSAID, 2002, “Intellectual Property Rights”, Textbook, Indonesia-Australia. Djumadi.  2017. Hubungan  Hukum  :  Pemberi  Kerja-Pekerja/Peneliti  Selaku  Inventor  Dalam Perspektif Hak Paten, Bantul : Inset Grafika.
Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Surabaya : Bina Ilmu. Ishaq. 2018. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 697. Kardoyo, Hadi dkk. 2010. Kebijakan Paten Dalam Mendorong Aktivitas Inovasi Di Indonesia. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Pusat Penelitian Perkembangan Iptek (Pappiptek).
Kartika,  Shanti  Dwi. Politik  Hukum  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Info  singkat. Vol  XII. No.20//II/Puslit/Oktober/2020.
Permana, Sony Hendra . “Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Di Indonesia” Vol.XII, No.19/I/Puslit/Oktober/2020. Purwaningsih,  Endang.  2005. Perkembangan  Hukum  Intellectual  Property  rights  Kajian  Hukum Terhadap  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  dan  Kajian  Komparatif  Hukum  Paten , Bogor  : Ghalia Indonesia.
Putri, Dewi Sartika, “Penerapan Omnibus Law Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan  Sistem  Hukum  Di Indonesia”, Jurnal  Hukum  &  Pembangunan  51  No.2  (2021).  hlm  523- 540.
Putusan MK No. 91/PUU-XVIII-2020. Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. hlm 53. Ramli,  Ahmad  M.  2004. Cyber  Law  dan  HAKI  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia. Bandung:  Refika  Aditama. hlm. 1
Rosiah, Anis. 2019. Alasan Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Indonesia, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia , Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang  Paten  (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5922).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).