DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 13 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pembebanan Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual
Rania Jasmindhia 1
1 Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, rania.jasmindhia11@ui.ac.id
Corresponding Author: rania.jasmindhia11@ui.ac.id
Abstract: This  article  explores  the  growing  importance  of  Intellectual  Property  in  the creative economy industry. It emphasizes the two rights associated with Intellectual Property: economic  rights  and  moral  rights,  which  offer  legal  protection  and  economic  potential  for creators and other participants in the creative economy. It delves into the process of securing Intellectual  Property  (IP)  with  Fiduciary  Security,  and  examines  the  legal  safeguards  for both  the  grantor  and  beneficiary  of  the  Fiduciary  Security  agreement.  The  research methodology employed in crafting this article is doctrinal research, which entails a thorough examination  of  the  applicable  legal  norms  in  Indonesia  pertaining  to  Intellectual  Property- Based  Financing  Schemes  and  Fiduciary  Security.  These  findings  were  then  juxtaposed against  the  existing  practices  within  Indonesian  banking  institutions.  Encumbering Intellectual  Property  with  Fiduciary  Security  is  similar  to  general  Fiduciary  Security. Notaries  play  a  crucial  role  in  providing  legal  advice,  drafting  deeds,  and  registering Fiduciary  Security.  Legal  provisions  offer  strong  protection  for  the  intellectual  property holder as the grantor of the Fiduciary Security. Government Regulation Number 24 of 2022 provides  legal  certainty  for  the  beneficiary  of  the  Fiduciary  Security,  particularly  for  debts secured by Intellectual Property.
Keyword: Fiduciary  Security,  Intellectual  Property,  Intellectual  Property-Based  Financing Scheme.
Abstrak: Artikel  ini  membahas  mengenai  perkembangan  ekonomi  kreatif  yang  semakin menonjolkan peranan Kekayaan  Intelektual sebagai aset bisnis vital. Terdapat dua hak  yang melekat  pada  Kekayaan  Intelektual,  yaitu  hak  ekonomi  dan  moral,  yang  memberikan pelindungan  hukum  dan  potensi  ekonomi  bagi  pencipta  dan/atau  pelaku  ekonomi  kreatif. Permasalahan  yang  dianalisis  dalam  artikel  ini  mencakup  proses  pembebanan  Jaminan Fidusia  atas  Kekayaan  Intelektual  serta  pelindungan  hukum  bagi  Pemberi  dan  Penerima Fidusia.  Penyusunan  artikel  ini  dilakukan  dengan  metode  penilitian  doktrinal,  yaitu  dengan menelaah  norma  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  berkaitan  dengan  Skema  Pembiayaan Berbasis  Kekayaaan  Intelektual  serta  Jaminan  Fidusia  untuk  selanjutnya  dilakukan  analisis dengan  praktik  yang  berlangsung  pada  lembaga  keuangan  perbankan  di  Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, proses pembebanan Jaminan Fidusia dengan objek jaminan berupa Kekayaan  Intelektual  pada  dasarnya  sama  seperti  pembebanan  Jaminan  Fidusia  pada umumnya.  Dalam  proses  ini,  Notaris  memiliki  peran  penting  dalam  melakukan  penyuluhan
hukum  berkaitan  dengan  pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia,  penyusunan  akta,  hingga pendaftaran  Jaminan  Fidusia.  Ketentuan  yang  mengatur  mengenai  pengalihan  Kekayaan Intelektual memberikan pelindungan hukum yang kuat bagi pemegang Kekayaan Intelektual selaku  Pemberi  Fidusia,  khususnya  berkaitan  dengan  eksekusi  Jaminan  Fidusia  yang  tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022  telah  memberikan  kepastian  hukum  bagi  Penerima  Fidusia  dalam  hal  utang  dijamin dengan Kekayaan Intelektual.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kekayaan Intelektual, Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.

## PENDAHULUAN
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Ekonomi  Kreatif (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  Ekonomi  Kreatif)  mendefinisikan  ekonomi  kreatif  sebagai “perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang  berbasis  warisan  budaya,  ilmu  pengetahuan,  dan/atau  teknologi.”  Sementara  itu, Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai KI) merupakan hak eksklusif yang dijamin oleh hukum  kepada individu  atau kelompok atas karya mereka. Di era ekonomi kreatif saat ini, peran KI sebagai aset bisnis semakin krusial. Hak KI pada dasarnya merupakan aset yang memiliki  nilai  ekonomis  dan  dapat  diklasifikasikan  sebagai  benda  bergerak  tidak  berwujud (intangible  goods).    Karena  KI  memiliki  nilai  ekonomis,  United  Nations  Commission  on International  Trade  Law  (UNCITRAL)  dalam  sidang  ke-13  tahun  2008  telah  mengakui bahwa KI dapat diagunkan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional.
Di  Indonesia,  pelaku  ekonomi  kreatif  dapat  memperoleh  fasilitas  pendanaan  dan pembiayaan  dalam  rangka  pengembangan  ekosistem  ekonomi  kreatif.  Salah  satu  skema pembiayaan  yang  diberikan  Pemerintah  kepada  pelaku  ekonomi  kreatif  adalah  dengan pemanfaatan  KI  yang  bernilai  ekonomis  berupa  optimalisasi  pemanfaatan  KI  sebagai  objek jaminan utang.  Dengan demikian, pelaku ekonomi kreatif dapat membebankan jaminan atas KI  yang  dimilikinya  untuk  memperoleh  kredit  atau  pinjaman  dari  lembaga  keuangan  bank maupun non-bank melalui skema pembiayaan berbasis KI untuk membuka peluang investasi yang lebih luas.
Jaminan  Fidusia  dapat  diberikan  atas  benda  bergerak,  baik  berwujud  maupun  tidak berwujud,  sehingga  lembaga  jaminan  ini  merupakan  lembaga  jaminan  yang  tepat  untuk mendukung skema pembiayaan berbasis KI. Dalam skema ini, Notaris memiliki peran  yang penting  khususnya  dalam  pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia.  Namun,  pembebanan  Jaminan Fidusia  atas  KI  tersebut  akan  memberikan  implikasi  hukum  baik  bagi  Pemberi  Fidusia maupun Pemberi Fidusia.
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah:
1. bagaimana  proses  pembebanan  Jaminan  Fidusia  dengan  objek  jaminan  berupa  kekayaan intelektual?
2. bagaimana pelindungan hukum bagi Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia?

## METODE
Artikel  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  doktrinal,  yaitu  penelitian  yang menekankan  pada  penggunaan  norma-norma  hukum  tertulis  dan  didukung  oleh  hasil wawancara  dengan  narasumber.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menelaah  norma  hukum yang  berlaku  di  Indonesia  berkaitan  dengan  pembebanan  Jaminan  Fidusia  sehubungan dengan  Skema  Pembiayaan  Berbasis  KI  berdasarkan  PP  No.  24/2022,  untuk  selanjutnya dilakukan pendekatan secara analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Pembebanan Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual
Secara umum, Hak KI dapat didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, atau pencipta atas temuannya yang bernilai komersial, baik secara  otomatis  maupun  melalui  pendaftaran. 1 Sedangkan,  cakupan  perlindungan  KI  di Indonesia  terdiri  atas:  Perlindungan  Varietas  Tanaman,  Rahasia  Dagang,  Desain  Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, Indikasi Geografis, dan Hak Cipta. Setiap jenis  hak  tersebut  memiliki  syarat,  prosedur  pendaftaran,  serta  pelindungan  hukum  yang berbeda  sebab  pengaturan  mengenai  hak  KI  di  Indonesia  tersebar  dalam  ketentuan perundang-undangan masing-masing hak.
Melihat  seluruh  ketentuan  hukum  yang  mengatur  mengenai  KI,  hanya  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  Hak Cipta)  dan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  (selanjutnya  disebut sebagai  UU  Paten)  yang  secara  eksplisit  mengatur  bahwa  Hak  Cipta  dan  Paten  dapat dijadikan  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia  sebab  kedua  hak  tersebut  dikategorikan  sebagai benda bergerak tidak berwujud. Sementara itu, ketentuan hukum mengenai  KI lainnya tidak mengatur  mengenai  pembebanan  jaminan  atas  Perlindungan  Varietas  Tanaman,  Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merek dan Indikasi Geografis.
Skema  pembiayaan  berbasis  KI  sebagaimana  diatur  dalam  PP  No.  24/2022 merupakan  skema  pembiayaan  yang  menjadikan  KI  sebagai  objek  jaminan  utang  bagi lembaga  keuangan  bank  atau  lembaga  keuangan  non-bank  agar  dapat  memberikan pembiayaan  kepada  pelaku  ekonomi  kreatif. 2 Skema  ini  dibuat  dengan  tujuan  agar  pelaku ekonomi  kreatif  dapat  memanfaatkan  KI-nya  yang  bernilai  ekonomi  dan  mendapatkan fasilitasi  penilaian  KI.  Pemanfaatan  KI  yang  bernilai  ekonomi  oleh  pelaku  ekonomi  kreatif salah satunya adalah melalui pembebanan Jaminan Fidusia atas KI untuk memperoleh kredit pembiayaan.
Istilah  Fidusia  berasal  dari  bahasa  Belanda,  yaitu fiducie, sedangkan  dalam  Bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yang artinya kepercayaan. 3 Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  Jaminan Fidusia)  mendefinisikan  Jaminan  Fidusia  sebagai:  “Hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.” 4
Berdasarkan  definisi  tersebut,  maka  pengalihan  hak  kepemilikan  dalam  Jaminan Fidusia  dilakukan  atas  dasar  kepercayaan (constitutum  possessorium) atau  pengalihan  hak kepemilikan suatu kebendaan dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut.
Objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan  hak  tanggungan. 5 Suatu  kebendaan  dapat  dibebankan  dengan  Jaminan  Fidusia apabila memenuhi dua syarat, yaitu memiliki nilai ekonomi dan dapat dipindahtangankan.
1 Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual…,” hlm. 32.
2 PP No. 24/2022, Ps. 1 angka 4.
3 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 55.
4 Undang-Undang  tentang  Jaminan  Fidusia ,  UU  Nomor  42  Tahun  1999,  LN  Tahun  1999  No.  168,  TLN  No. 3889, selanjutnya disebut sebagai UU Jaminan Fidusia, Ps. 1 angka 2.
5 Ibid., Ps. 1 angka 2
Terdapat  dua  macam  hak  yang  melekat  pada  KI,  yaitu  hak  ekonomi  dan  hak  moral. Hak  Ekonomi  adalah  hak  untuk  memanfaatkan  dan  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  dari eksploitasi  Kekayaan  Intelektual,  seperti  hak  untuk  memproduksi,  menjual,  melisensikan, mendistribusikan,  mengimpor,  dan  mengekspor  barang,  serta  melarang  pihak  lain menggunakan  Kekayaan  Intekektual  tersebut  tanpa  izin. 6 Sedangkan  hak  moral  merupakan hak  yang melindungi  pribadi dan reputasi  yang  melekat  pada diri kreator, seperti hak untuk dicantumkan  namanya,  hak  untuk  melarang  pihak  lain  merubah  karya/ciptaannya,  dan sebagainya. 7 Dengan  demikian,  KI  telah  memenuhi  syarat  benda  yang  dapat  dijaminkan, yaitu memiliki nilai ekonomis.
Pengalihan  KI  dapat  dilakukan  melalui  pewarisan,  hibah,  wasiat,  wakaf,  perjanjian tertulis,  atau  sebab  lain berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan.  Syarat  umum  suatu  KI dapat  dialihkan  adalah  telah  didaftarkan  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya  disebut  sebagai  DJKI Kemenkumham).  Tujuan  dilakukannya  pendaftaran  KI  selain  untuk  mendapatkan pelindungan  hukum  atas  karyanya,  juga  untuk  menjamin  kepastian  hukum  terkait kepemilikan dan penggunaan KI.
Hak  Cipta  merupakan  hak  eksklusif  pencipta  yang  terdiri  atas  hak  moral  dan  hak ekonomi  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  atas  karya  ciptanya  di bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra. 8 Meskipun  Hak  Cipta  timbul  secara  otomatis, pencipta  dapat  mencatatkan  ciptaannya  guna  menyediakan  bukti  yang  kuat  atas  pemilikan ciptaan sehingga pencipta dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat. Selain itu, dalam  hal  terdapat  pengalihan  hak  atas  ciptaan,  maka  pencatatan  pengalihan  haknya  hanya dapat  diajukan  terhadap  ciptaan  yang  telah  tercatat  dalam  daftar  umum 9 .  Berdasarkan ketentuan  ini,  maka  terdapat  beberapa  konsekuensi  yang  timbul  apabila  ciptaan  yang  tidak dicatatkan dalam daftar umum ciptaan, seperti:
1. Sulit membuktikan kepemilikan ciptaan apabila timbul sengketa di pengadilan;
2. Sulit dalam proses lisensi dan pengalihan hak;
3. Dapat mengurangi nilai ekonomi ciptaan; atau
4. Kehilangan  kesempatan  untuk  memperoleh  kredit  dalam  skema  pembiayaan  berbasis  KI sebab  syarat  utama  objek  jaminan  dalam  skema  ini  adalah  KI  yang  telah  tercatat  atau terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dengan  demikian,  meskipin  Hak  Cipta  tidak  wajib  didaftarkan  karena  hak  tersebut secara prinsip lahir pada saat suatu karya diciptakan namun pencatatan hak akan memberikan manfaat  praktis  yang  dapat  mengurangi  resiko  dan  meningkatkan  perlindungan  serta  nilai ekonomi ciptaan tersebut.
Selain Hak Cipta, salah satu Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia adalah Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang  teknologi  untuk  jangka  waktu  20  (dua  puluh)  tahun  untuk  Paten  atau  10  (sepuluh) tahun  untuk Paten Sederhana untuk melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan  kepada  pihak  lain  untuk  melaksanakannya. 10 Berdasarkan  ketentuan  tersebut, maka  Paten  diberikan  berdasarkan  pendaftaran,  sehingga  tidak  diperoleh  secara  otomatis. Pendaftaran  Paten  ini  merupakan  instrumen  krusial  dalam  melindungi  inventor  beserta
6 Ranti  Fauza  Mayanan,  dkk,  “Skema  pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual:  Peluang,  Tantangan  dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya,” Das Sollen (Oktober 2022), hlm. 10
7 Ibid. hlm. 11
8 Undang-Undang  tentang  Hak  Cipta, UU  No.  28  Tahun  2014,  LN  Tahun  2014  No.  266,  TLN  No.  5599, selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta, Ps. 1.
9 Peraturan  Pemerintah  tentang  Pencatatan  Ciptaan  dan  Produk  Hak  Terkait ,  PP  No.  16  Tahun  2020,  LN Tahun 2020 No. 62, TLN No. 6475, selanjutnya disebut sebagai PP Pencatatan Ciptaan, Ps. 57.
10 Undang-Undang  tentang  Paten ,  UU  No.  13  Tahun  2016,  LN  Tahun  2016  No.  176,  TLN  No.  5922, selanjutnya disebut sebagai UU Paten, Ps. 1 angka 1
invensinya di Indonesia. Melalui mekanisme ini, negara memberikan pengakuan dan jaminan hukum atas hasil invensi para inventor.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  hanya  KI  yang  telah  didaftarkan  saja  yang memenuhi  persyaratan  untuk  dapat  dibebankan  Jaminan  Fidusia.  Hal  ini  sejalan  dengan ketentuan dalam Pasal 10 PP No. 24/2022 yang mengatur bahwa hanya KI yang telah tercatat atau  terdaftar  pada  DJKI  Kemenkumham  serta  telah  dikelola  secara  sendiri  dan/atau dialihkan  haknya  kepada  orang  lain  yang  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  utang. 11 Dengan  demikian,  KI  yang  tidak  dicatatkan  atau  didaftarkan  tidak  dapat  diikat  dengan Jaminan Fidusia.
Khusus  terhadap  KI  berupa  Hak  Cipta,  hak  ekonomi  dan  moral  akan  tetap  timbul secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  ciptaannya  diwujudkan,  sekalipun ciptaannya  tidak  didaftarkan.  Namun,  tidak  dicatatkan/didaftarkannya  Hak  Cipta  tersebut tetap mengakibatkan tidak dapat diikatnya Hak Cipta dengan Jaminan Fidusia sehingga akan menghambat optimalisasi pemanfaatan Hak Cipta.
Jaminan  Fidusia  merupakan  perjanjian  yang  bersifat accessoir ,  maka  proses pembebanan  Jaminan  Fidusia  atas  KI  diawali  dengan  membuat  perjanjian  utamanya,  yaitu utang-piutang.  Selanjutnya,  lembaga  keuangan  bank  maupun  non-bank  sebagai  calon Kreditur akan melakukan verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif calon Debitur, verifikasi surat  pencatatan  atau  sertipikat  KI  yang  dijadikan  objek  jaminan  dapat  dieksekusi  apabila terjadi  sengketa  atau  nonsengketa,  serta  penilaian  KI  yang  dijadikan  agunan. 12 Guna menunjang proses verifikasi tersebut, Kemenkumham menyediakan akses data atas KI  yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia kepada lembaga keuangan bank atau non-bank dan masyarakat.
Notaris harus memastikan objek jaminan merupakan KI  yang memenuhi  persyaratan yang diatur dalam Pasal 10 PP No. 24/2022 dengan melakukan pengecekan KI yang menjadi objek  jaminan  telah  terdaftar/tercatat  pada  Kemenkumham.  Hal  ini  dilakukan  untuk menjamin kepastian hukum dan pelindungan hukum bagi Pemberi Fidusia maupun Penerima Fidusia. Setelah proses verifikasi dilakukan, Para Pihak membuat perjanjian tambahan  yang digunakan  untuk  menjamin  pelunasan  utang  Debitur,  yaitu  Jaminan  Fidusia  dengan  objek jaminan  berupa  KI  yang  memenuhi  syarat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  PP  No. 24/2022.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai Perubahan UU Jabatan Notaris) wewenang Notaris mencakup: “…membuat Akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan dalam Akta otentik,…”
Lebih  lanjut,  UU  Jaminan  Fidusia  mengatur  bahwa  pembebanan  Jaminan  Fidusia dibuat  dengan  akta  notaris  dalam  bahasa  Indonesia  dan  merupakan  akta  Jaminan  Fidusia. 13 Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  wewenang  Notaris  sebagai  pejabat  umum  untuk membuat Akta Jaminan Fidusia diberikan secara langsung oleh UU Jaminan Fidusia.  Selain itu,  sebelum  melanjutkan  proses  pembebanan  Jaminan  Fidusia,  Notaris  wajib  untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  6  UU  Jaminan  Fidusia,  Akta  Jaminan  Fidusia sekurang-kurangnya memuat identitas pemberi  dan  penerima  Fidusia, data perjanjian pokok yang  dijamin  Fidusia,  uraian  objek  jaminan,  nilai  penjaminan,  dan  nilai  objek  jaminan. Dalam  pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  dengan  objek  jaminan  berupa  KI,  Notaris  harus
11 PP No. 24/2022, Ps. 10
12 Ibid. Ps. 8.
13 UU Jaminan Fidusia, Ps. 5.
cermat  dalam  menuangkan  pihak  Pemberi  Fidusia  sebab  terdapat  kemungkinan  bahwa  ada beberapa macam hak dan beberapa subjek hak terkait KI tersebut. 14
Selanjutnya,  berkaitan  dengan  penentuan  nilai  penjaminan  dan  nilai  objek  Jaminan Fidusia, PP Ekonomi Kreatif juga mengatur mengenai penilaian ( appraisal ) KI menggunakan pendekatan  biaya,  pendekatan  pasar,  pendekatan  pendapatan,  dan/atau  pendekatan  penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian  yang berlaku. 15 Penilaian KI  dilakukan oleh penilai Kekayaan  Intelektual  dan/atau  panel  penilai  yang  memiliki  izin  penilai  publik  dari Kementerian  Keuangan,  memiliki  kompetensi  bidang  penilaian  KI,  dan  terdaftar  di Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif. 16 Namun,  belum  ada  ketentuan  lebih  lanjut yang  mengatur  mengenai  prosedur  penilaian  KI  tersebut  sehingga  pembebanan  Jaminan Fidusia atas  KI  masih  sulit  untuk dilaksanakan, sebab nilai  objek jaminan merupakan unsur yang wajib ada dalam Akta Jaminan Fidusia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari staf hukum  pada  salah  satu  lembaga  keuangan  bank  di  Indonesia,  hingga  saat  ini  praktik pembebanan  Jaminan  Fidusia  dengan  objek  jaminan  berupa  KI  masih  sulit  dilakukan  sebab lembaga  keuangan  bank  lebih  mengutamakan fixed  asset yang  nilainya  dapat  ditentukan dengan jelas seperti piutang, saham, bangunan, atau alat berat.
Apabila nilai penjaminan dan objek jaminan telah diketahui, para pihak telah sepakat untuk membebankan Jaminan Fidusia atas KI, serta kesepakatan telah dituangkan dalam Akta Jaminan  Fidusia,  maka  lembaga  keuangan  bank  maupun  non-bank  sebagai  Kreditur  akan melakukan  pencairan  dana  kepada  pelaku  ekonomi  kreatif.  Pelaku  ekonomi  kreatif  sebagai Debitur kemudian memberikan pengembalian pembiayaan dari pelaku ekonomi kreatif sesuai perjanjian yang telah disepakati.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  dan  Pasal  12  ayat  (1)  UU  Jaminan Fidusia,  objek  Jaminan  Fidusia  wajib  didaftarkan  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia. Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dapat  dilakukan  oleh  penerima  fidusia,  kuasa  atau  wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. 17 Saat ini, proses pendaftaran Jaminan  Fidusia  telah  dilakukan  secara  elektronik  melalui  situs http://fidusia.ahu.go.id . Dalam  panduan  yang  tertera  pada  situs  AHU  Online,    hanya  dijelaskan  mengenai  tata  cara pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Notaris, meskipun terdapat pilihan lain dalam laman login permohonan akses pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu Korporasi, Ritel, serta Kanwil.
Namun,  berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  staf  hukum  pada  salah  satu lembaga  keuangan  bank  di  Indonesia,  bank  sebagai  Penerima  Fidusia  tidak  dapat mendaftarkan  Jaminan  Fidusia  pada  AHU  Online  sehingga  Notaris  yang  membuat  Akta Jaminan  Fidusia  yang  mendaftarkan  Jaminan  Fidusia.  Lebih  lanjut,  bank  sebagai  Kreditur dapat  menambahkan  klausula  Syarat  Efektif  dalam  Perjanjian  Kredit  bahwa  Debitur  harus melakukan  penunjukkan  Notaris  dengan  akta  bawah  tangan  untuk  melakukan  pengikatan Jaminan Fidusia termasuk untuk melakukan pendaftaran.
Notaris  yang  mendaftarkan  Jaminan  Fidusia  secara  elektronik  harus  melakukan pengisian  Form  Isian  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  yang  berisi  identitas  pemberi  dan Penerima Fidusia, serta mengunggah Akta Jaminan Fidusia dan Perjanjian Kredit. Selain itu, Notaris  juga  mengisi  uraian  objek  Jaminan  Fidusia  dan  nilai  penjaminan.  Berdasarkan  tata cara tersebut,  pada dasarnya Notaris  memasukkan kembali informasi  yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia yang telah dibuat.
Setelah  itu,  dilakukan  pembayaran  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  secara online yang  jumlahnya  bergantung  pada  nilai  penjaminan  dalam  permohonan  pendaftaran Jaminan  Fidusia.  Apabila  pembayaran  berhasil,  selanjutnya  Menteri  Hukum  dan  HAM
14 Ranti Fauza Mayana, “Skema Pembiayaan Berbasis…,” hlm. 28.
15 PP No. 24/2022, Ps. 12 ayat (1).
16 Ibid. , Ps. 12 ayat (2) dan (3).
17 UU Jaminan Fidusia, Ps. 13 ayat (1).
menerbitkan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  secara  elektronik,  yang  memuat  irah-irah  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  sehingga  Sertifikat  Jaminan  Fidusia memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum  tetap.  Selain  itu  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  juga  memuat  identitas  pemberi  dan penerima  fidusia,  tanggal,  nomor  Akta  Jaminan  Fidusia,  nama  dan  tempat  kendudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia, nilai objek jaminan, nilai penjaminan, dan data perjanjian  kredit.  Jaminan  Fidusia  lahir  pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal dicatatkannya  Jaminan  Fidusia  dalam  Buku  Daftar  Fidusia,  atau  dengan  perkataan  lain Jaminan  Fidusia  lahir  dengan  diterbitkannya  Sertifikat  Jaminan  Fidusia.  Dengan  demikian, sejak  saat  itu  Jaminan  Fidusia  telah  berlaku  dan  dibebankan  atas  Kekayaan  Intelektual sebagai jaminan pelunasan utang.

## Pelindungan Hukum bagi Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia
Dalam  hal  Debitur  cidera  janji  (wanprestasi),  maka  berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal  29  UU  Jaminan  Fidusia,  eksekusi  Jaminan  Fidusia  dapat  dilakukan  dengan  titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan. 18 Namun, sejak  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  maka  dalam  hal tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi antara para pihak dan Pemberi Fidusia tidak menyerahkan  objek  jaminan  secara  sukarela,  maka  Penerima  Fidusia/Kreditur  dapat mengajukan  permohonan  eksekusi  dengan  penetapan  Pengadilan. 19 Dalam  hal  terdapat kesepakatan  antara  para  pihak  bahwa  telah  terjadi  wanprestasi  dan  Pemberi  Fidusia  secara sukarela  menyerahkan  objek  jaminan,  maka  Kreditur  tidak  perlu  mengajukan  permohonan eksekusi ke Pengadilan melainkan dapat melakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap Pemberi dan Penerima Fidusia berkaitan dengan pembebanan Jaminan Fidusia atas KI tercantum dalam ketentuan mengenai Hak Cipta. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif  Pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  meskipun  ciptaan  tersebut  tidak  dicatatkan, yaitu  berupa  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Berdasarkan  ketentuan  dalam  UU  Hak  Cipta, hanya  hak  ekonomi  saja  yang  dapat  dialihkan,  sementara  hak  moral  tidak  dapat  dialihkan selama pencipta masih hidup. 20 Dengan demikian, apabila Hak Cipta dijadikan objek Jaminan Fidusia untuk pelunasan suatu utang, maka eksekusi Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan terhadap hak ekonomi saja.
UU  Hak  Cipta  memberikan  pelindungan  bagi  Pencipta  dalam  hal  dilakukan pengalihan  Hak  Cipta  melalui  perjanjian  jual  putus  dan/atau  pengalihan  tanpa  batas  waktu, yakni kembalinya Hak Cipta kepada Pencipta saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25  (dua  puluh  lima)  tahun. 21 Ketentuan  ini  akan  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  pihak ketiga  sehubungan  dengan  eksekusi  objek  Jaminan  Fidusia  berupa  Hak  Cipta  melalui  jual- beli sebab pengalihan Hak Cipta tidak berlaku secara permanen. Hal ini tentu akan membuat penjualan objek Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta menjadi lebih sulit sebab pembeli hanya dapat menikmati hak ekonomi dari ciptaan tersebut selama 25 (dua puluh lima) tahun setelah jual-beli dilaksanakan, sebelum hak ekonomi kembali kepada Pencipta.
Di sisi  lain,  dengan  adanya  pembatasan pengalihan hak ekonomi dalam bentuk  jual- beli  putus  dan/atau  pengalihan  tanpa  batas  waktu,  maka  memberikan  pelindungan  dan kepastian hukum atas hak ekonomi maupun hak moral Pencipta atas ciptaannya. 22 Selain itu,
18 UU Jaminan Fidusia, Ps. 29 ayat (1).
19 Mahkamah  Konstitusi,  Putusan  Nomor  18/PUU-XVII/2019, Aprilliani  Dewi,  dkk.  (Pemohon) (2019) , hlm. 125.
20 UU Hak Cipta, Ps. 5 ayat (2).
21 UU Hak Cipta, Ps. 18.
22 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 63/PUU-XIX/2021, PT Musica Studios (Pemohon) (2021), hlm. 522.
pembatasan  ini  juga  bertujuan  untuk  mencegah  penyalahgunaan  keadaan  yang  dapat mengakibatkan hak ekonomi tidak dimanfaatkan secara berkelanjutan, berupa imbalan dalam bentuk royalti oleh Pencipta. 23
Lain halnya dengan Hak Cipta, UU Paten tidak mengatur mengenai pengalihan Paten melalui  jual-beli  putus  atau  pengalihan  tanpa  batas  waktu.  Namun,  pengalihan  Paten  oleh inventor  atau  pihak  yang  berhak  atas  invensi  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  atas  hak ekonomi  saja, 24 seperti  pada  ketentuan  mengenai  pengalihan  Hak  Cipta.  Dengan  demikian, meskipun  Paten  telah  dialihkan  inventor  tetap  berhak  untuk  tetap  dimuat  nama  dan identitasnya dalam sertifikat Paten. 25
UU  Paten  mengatur  bahwa  pengalihan  Paten  harus  dilakukan  dengan  akta  otentik. 26 Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Paten dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dan kemudian  disepakati  telah  terjadi  wanprestasi  namun  Pemberi  Fidusia  menolak  untuk menyerahkan  objek  jaminan  secara  sukarela,  maka  eksekusi  Jaminan  Fidusia  dilakukan dengan  mengajukan  permohonan  eksekusi  ke  pengadilan.  Selanjutnya,  pengalihan  Paten melalui  penjualan  untuk  melunasi  utang  Debitur  dilakukan  dengan  akta  otentik  yang  dibuat oleh atau di hadapan Notaris dan selanjutnya pengalihan tersebut dicatat dan diumumkan.
Oleh  karena  ketentuan  hukum  yang  mengatur  jenis-jenis  KI  lainnya  tidak  secara spesifik  menjelaskan  mengenai  pembebanan  Jaminan  Fidusia  atas  KI,  maka  proses pembebanan Jaminan Fidusia dapat mengacu pada ketentuan Skema Pembiayaan Berbasis KI yang  diatur  dalam  PP  No.  24/2022.  Sedangkan  prosedur  eksekusi  Jaminan  tetap  mengacu pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  sebagaimana  yang  telah dijabarkan sebelumnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di  atas,  maka proses pembebanan Jaminan Fidusia dengan objek jaminan berupa KI pada dasarnya sama seperti pembebanan Jaminan Fidusia pada umumnya. Dalam  skema  pembiayaan  berbasis  KI,  khususnya  dalam  pembebanan  Jaminan  Fidusia, Notaris  berperan  dalam  meningkatkan  kepastian  hukum  dengan  melakukan  verifikasi dokumen dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia, penyusunan Akta Jaminan Fidusia, hingga pendaftaran  Jaminan  Fidusia  secara  elektronik  pada  AHU  Online  untuk  memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia.
Secara khusus, terdapat hal-hal tambahan yang menjadi wewenang dari Notaris dalam Skema  Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual  berdasarkan  ketentuan  dalam  PP  No. 24/2022, yaitu melakukan pengecekan dan memastikan Kekayaan Intelektual yang dijadikan sebagai  objek  jaminan  tersebut  telah  terdaftar  di  DJKI  Kemenkumham . Selain  itu,  Notaris juga berperan dalam mendorong pemanfaatan KI sebagai instrumen keuangan yang lebih luas dengan memberikan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta.
Ketentuan  yang  mengatur  mengenai  pelaksanaan  eksekusi  Jaminan  Fidusia  telah memberikan  pelindungan  hukum  yang  cukup  bagi  Pemberi  maupun  Penerima  Fidusia. Namun,  pembatasan  pengalihan  hak  ekonomi  khususnya  dalam  eksekusi  objek  jaminan berpotensi  menjadi  hambatan  bagi  pihak  ketiga  selaku  pembeli  yang  menginginkan  hak penuh  atas  KI.  Selain  itu,  apabila  dilihat  dari  sisi  Kreditur,  hal  ini  juga  dapat  menjadi pertimbangan  bagi  lembaga  keuangan  bank  maupun  non-bank  dalam  mengikat  KI  sebagai jaminan utang dibandingkan aset lain  yang nilainya dapat ditentukan dengan jelas dan tidak memiliki jangka waktu.
23 Ibid., hlm. 522
24 UU Paten, Penjelasan Ps. 74 ayat (1).
25 Ibid., Ps. 75.
26 Ibid., Penjelasan Ps. 74 ayat (1).
Dengan  demikian,  pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  pembebanan  Jaminan Fidusia  atas  KI,  yaitu  harus  mencakup  beberapa  aspek  penting  untuk  memastikan pelindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat, serta mendorong pemanfaatan KI sebagai  jaminan  yang  lebih  efektif  dan  aman.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  menyusun regulasi  dan  standar  yang  jelas  berkaitan  dengan  pembebanan  Jaminan  Fidusia  yang mengatur  secara  spesifik  mengenai  karakteristik  dan  pelindungan  bagi  KI  sebagai  objek jaminan.  Selain  itu,  perlu  dibuat  suatu  mekanisme  eksekusi  Jaminan  Fidusia  dengan memperhatikan  kekhususan  yang  dimiliki  KI  sebagai  benda  bergerak  tidak  berwujud ( intangible goods ).

## REFERENSI
HS, H. Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia . Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Kurnianingrum,  Trias  Palupi.  “Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  Jaminan  Kredit Perbankan.” Negara Hukum Vol. 8 No. 1 (2017). Hlm. 31-54. Mayanan,  Ranti  Fauza,  dkk.  “Skema  pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual:  Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya.” Das Sollen (2022). Hlm. 1- 25.
OJK Institute. “Prospects for Intellectual Property Rights (IPR) as Debt Guarantees.” Otoritas Jasa  Keuangan.  1  September  2022.  Tersedia  pada https://www.ojk.go.id/ojk- institute/en/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki- sebagai-jaminan-utang . Diakses pada tanggal 10 Mei 2024.
Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia . UU Nomor 42 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 168. TLN No. 3889.
Undang-Undang tentang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 266. TLN No. 5599.
Undang-Undang tentang Paten . UU No. 13 Tahun 2016. LN Tahun 2016 No. 176. TLN No. 5922.
Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif . UU Nomor 24 Tahun 2019. LN Tahun 2019 No. 212. TLN No. 6414.
Peraturan  Pemerintah  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2019  tentang  Ekonomi  Kreatif .  PP  Nomor  24  Tahun  2022.  LN  Tahun  2022  No.  151. TLN No. 6802.
Peraturan  Pemerintah  tentang  Pencatatan  Ciptaan  dan  Produk  Hak  Terkait .  PP  No.  16 Tahun 2020. LN Tahun 2020 No. 62. TLN No. 6475.
Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Aprilliani Dewi, dkk. (Pemohon) (2019).
Mahkamah  Konstitusi.  Putusan  Nomor  63/PUU-XIX/2021. PT  Musica  Studios.  (Pemohon) (2021).