## Revitalisasi Kemampuan Adaptasi Birokrasi Garis Depan Pada Kebiasaan Baru Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Makassar
Hafiz Elfiansya Parawu 1) ; Abdul Mahsyar 2) ; Sudarmi 3)
1,2,3) Study Program of Public Administration Faculty of Social and Political Science, Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: 1) hafiz@unismuh.ac.id

## PENDAHULUAN
Birokrasi  memegang  peran  penting  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  namun  dalam beberapa  kasus,  birokrasi  sering  kali  dihadapkan  pada  tantangan  seperti  birokratisasi  yang  berlebihan, lambatnya  respons  terhadap  kebutuhan  masyarakat,  dan  kurangnya  inovasi  dalam  penyelenggaraan layanan. Revitalisasi birokrasi menjadi penting untuk  meningkatkan efisiensi, kualitas, dan responsivitas birokrasi dalam pelayanan publik (Johnson, 2023).
Birokrasi  sebagai  salah  satu  elemen  utama  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik  juga  turut berperan dalam menangani dampak pandemi  Covid-19. Wabah Covid-19 telah menghadirkan tantangan besar  bagi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  seluruh  dunia.  Pandemi  Covid-19  telah  memaksa birokrasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi yang tidak terduga  (Smith, 2022), termasuk juga terjadi di Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan mengurangi kontak  fisik  dengan  melakukan lockdown seperti  yang  dianjurkan  oleh  WHO  sebagai  upaya  mengatasi penyebaran virus secara masif (Mas’udi & Winanti, 2020).
Pemerintah  Indonesia  kemudian  juga  menerapkan  pola  penanganan  baru  dengan  menerapkan kebijakan new  normal atau  adaptasi  kebiasan  baru.  Berbagai  pertanyaan  yang  muncul  terkait  dengan adaptasi  kebiasaan  baru  secara  khusus  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  seperti  yang dilaksanakan  oleh  birokrasi  garis  depan  ( street  level  bureaucracy )  yang  berinteraksi  langsung  dengan warga  masyarakat  yang  dilayani.  Kebiasaan  lama  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  secara langsung kini berubah drastis menajdi pelayanan online atau pelayanan langsung secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Persoalannya, institusi birokrasi kurang memiliki mekanisme untuk  bereaksi  dan  beradaptasi  pada  perubahan,  serta  banyaknya  aktor  dengan  berbagai  kepentingan (Apriliyanti & Pramusinto, 2020).
Pemerintah Kota Makassar sendiri, dalam melakukan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 telah mengeluarkan kebijakan seperti; wajib memakai masker, mejaga jarak, mencuci tangan, memakai handsanitizer ,  PSBB  (pembatasan  sosial  berskala  besar)  yang  mecakup;  pembatasan  pelaksanaan pembelajaran  dan/  atau  institusi  pendidikan, pembatasan  aktivitas  bekerja  di  tempat  kerja,  pembatasan

## ARTICLE HISTORY
Received [15 Maret 2024] Revised [30 Mei 2024]
Accepted [06 Juni 2024]

## ABSTRAK
Birokrasi garis depan menjadi salah satu elemen utama dalam penyelenggaraan layanan publik  dalam  menangani  dampak  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  secara  khusus bertujuan  untuk  menemukenali  revitalisasi  peran  aparat  Kelurahan  Ballaparang  dan Kelurahan  Gunung  Sari  Kecamatan  Rappocini  Kota  Makassar  dalam  memberikan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan lainnya kepada masyarakat selama masa penerapan kebijakan new normal . Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  aparat  Kelurahan Ballaparang  dan  Kelurahan  Gunung  Sari  sudah  menunjukkan  kemampuan  yang  baik dalam  merespon  dan  mengatasi  masalah  penyelenggaraan  layanan  publik  di  era new normal serta  tantangan  dari  aspek  efisiensi,  efektivitas,  dan  keadilan  dalam penyelenggaraan layanan publik dapat diatasi.

## ABSTRACT
Street  level  bureaucracy  is  one  of  the  main  elements  in  providing  public  services  in dealing  with  the  impact  of  the  Covid-19  pandemic.  This  research  specifically  aims  to identify  the  revitalization  of  the  role  of  Ballaparang  Sub  District  and  Gunung  Sari  Sub District  officials,  Rappocini  District,  Makassar  M unicipality in  providing  government administration services and other services to  the community during the implementation period of the new normal policy. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. The results of the research show that the Ballaparang and Gunung Sari Sub District  officials  have  demonstrated  good  abilities  in  responding  to  and  overcoming problems in the delivery of public services in the new normal era and challenges from the aspects of efficiency, effectiveness and fairness in the delivery of public services can be overcome.
KEYWORDS street level bureaucracy, b ureaucratic  adaptation,  public services
This is an open access article under the CC –BY-SA license
kegiatan keaggamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan aktifitas  sosial  dan  budaya,  pembatasan  penggunaan  moda  transportasi  untuk  pergerakan  orang  dan barang,  dan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  serta  pemenuhan  dasar  penduduk  kota  Makassar  selama PSBB  diterapkan,  yang  diatur  dalam  Peraturan  Walikota  Makassar  Nomor  22  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
Di Kota Makassar sendiri, berdasarkan informasi dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  Sulsel,  Kecamatan  Rappocini  merupakan  salah  satu    kecamatan  yang  terdampak  Covid-19 dengan  korban  terbanyak  di  antara  kecamatan-kecamatan  lainnya  (heraldmakassar,  2020),  dan  ada  2 (dua) kelurahan, yaitu Kelurahan Ballaparang dan Kelurahan Gunung Sari, yang masyarakatnya terpapar Covid-19. Adapun berdasarkan data harian Satgas Covid-19 mencatat bahwa pada tanggal 16 Februari 2022  yang  terkonfirmasi  Covid-19  sudah  menembus  angka  1.083  kasus  di  Kota  Makassar (ppid.makassarkota, 2022).
Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan  revitalisasi peran birokrasi garis depan dalam beradaptasi pada kebiasaan baru penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya penelitian Taufik  &  Warsono  (2021),  yang  menyoroti  lembaga  kepolisian  yang  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  pada  masa  pandemi  Covid-19  pada  aspek  keberhasilan  dan  strategi  perubahan  yang dilakukan.  Ada  juga  penelitian  dari  Lumbanraja  (2020),  yang  membahas  tentang  reformasi  regulasi  di bidang  birokrasi  di  Indonesia  di  era new  normal yang  masih  perlu  meningkatkan  penggunaan e- government ,  terutama  mengoptimalisasikan  penerapan  model Network  Service .  Kemudian,  ada  juga penelitian  Irawati  &  Kuntara  (2022),  yang  terkait  dengan  BPKD  Kota  Padang  Panjang  yang  telah melakukan transformasi pelayanan publik di era new normal . Persamaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  Taufik  &  Warsono  (2021),  Lumbanraja  (2020),  dan Irawati & Kuntara (2022), adalah terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan pada kondisi new normal dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Adapun  perbedaannya,  penelitian  ini  berfokus  pada revitalisasi  kemampuan  adaptasi  birokrasi  garis  depan  yang  berlokus  di  2  (dua)  kelurahan,  sedangkan penelitian Taufik & Warsono (2021), berfokus pada pelayanan publik yang berlokus di Lembaga kepolisian. Lalu, perbedaan dengan penelitian Lumbanraja (2020), adalah berfokus pada reformasi regulasi di bidang birokrasi di Indonesia dengan penerapan e-government . Sedangkan, perbedaan dengan penelitian Irawati &  Kuntara  (2022),  karena  lebih  berfokus  pada  transformasi  pelayanan  publik  di  BPKD  Kota  Padang Panjang.
Kebaruan penelitian yang berfokus pada kemampuan adaptasi birokrasi garis depan, dalam hal ini aparat kelurahan dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan revitalisasi peran yang mereka lakukan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah ini, mendasari tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kemampuan adaptasi dalam merespon dan mengatasi masalah, serta tantangan  yang  dihadapi  oleh  aparat  Kelurahan  Ballaparang  dan  Kelurahan  Gunung  Sari  Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal .

## LANDASAN TEORI

## Konsep Birokrasi Garis Depan
Studi tentang street-level bureacracy atau birokrasi garis depan (BGD), telah menyoroti pentingnya dimensi politis dan etis dalam pengambilan keputusan di lapangan. Argyris (1985), menekankan perlunya pengembangan  kompetensi  politis  bagi  pegawai  di  garis  depan  untuk  dapat  menavigasi  berbagai kepentingan  dan  dinamika  politik  yang  ada  di  level  lokal.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pegawai  di  garis depan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai agen politik yang aktif dalam konteks pelayanan publik.
Selain  itu,  studi  tentang  birokrasi  garis  depan  juga  menyoroti  peran  penting  konteks  lokal  dalam membentuk  praktik  dan  kebijakan di  lapangan.  Di  antara berbagai  faktor  yang memengaruhi  keputusan dan tindakan pegawai di garis depan, konteks lokal termasuk budaya organisasi, nilai-nilai komunitas, dan kondisi sosial-ekonomi yang ada di daerah tersebut (Frederickson & Smith, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks spesifik di mana layanan tersebut disediakan.
Namun, meskipun memiliki otoritas dan diskresi yang signifikan, pegawai di garis depan sering kali terbatas  oleh  kendala-kendala  struktural  dan  administratif.  Maynard-Moody  dan  Musheno  (2003) mengidentifikasi  beberapa  faktor  yang  membatasi  kapasitas  pegawai  di  garis  depan  untuk  memberikan layanan  yang  optimal, termasuk  kebijakan organisasi  yang  kaku,  kurangnya  sumber  daya,  dan tekanan untuk mematuhi prosedur yang formal (Maynard-Moody & Musheno, 2003). Hal ini menyoroti pentingnya dukungan organisasi yang tepat untuk mendukung kinerja pegawai di garis depan.
Dalam  kesimpulannya,  studi  tentang  birokrasi  garis  depan  telah  memberikan  wawasan  penting tentang peran, tantangan, dan dinamika kerja pegawai di lapangan dalam penyelenggaraan layanan publik. Pengakuan terhadap peran kritis birokrasi garis depan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan di lapangan, serta dukungan yang tepat dari organisasi dan kebijakan publik, merupakan hal yang penting dalam meningkatkan efektivitas dan responsivitas pelayanan publik.
Peran BGD tersebut dipandang sangat strategis pada masa pandemi Covid-19 untuk memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Warga  masyarakat  diperhadapkan  pada  ketidakpastian  dalam menghadapi situasi pandemi ini, sehingga harapan akan pelayanan yang mereka butuhkan terletak pada BGD. Tugas-tugas BGD pada situasi normal yang selama ini hanya memberikan pelayanan administratif pada  instansinya  masing-masing,  kini  diperhadapkan  pada  berbagai  tugas  tambahan  untuk  mengatasi meluasnya  pandemi  dan  memberikan  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  ( Mas’udi  &  Winanti,  2020). Kondisi seperti ini yang memaksa dilakukannya revitalisasi terhadap peran dari  BGD, sekaligus menjadi perwujudan BGD yang selalu hadir di tengah masyarakat.
Dalam  konteks  pandemi  seperti  COVID-19, peran  birokrasi  garis  depan menjadi  semakin  penting dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat. Studi tentang birokrasi garis depan di masa pandemi menyoroti tantangan tambahan yang dihadapi oleh pegawai di lapangan, termasuk risiko paparan terhadap virus, tekanan psikologis, dan penyesuaian dengan perubahan kebijakan yang cepat (Bissell et al., 2020). Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan dan dukungan terhadap pegawai di garis depan dalam situasi darurat seperti pandemi.
Namun,  meskipun  memiliki  potensi  untuk  memengaruhi  secara  positif  pengalaman  masyarakat terhadap  layanan  publik,  birokrasi  garis  depan  juga  rentan  terhadap  bias  dan  diskriminasi.  Beberapa penelitian  telah  menyoroti  risiko  diskriminasi  yang  dihadapi  oleh  kelompok-kelompok  rentan,  seperti minoritas etnis, ekonomi, atau gender, dalam interaksi dengan pegawai birokrasi di lapangan (Frederickson & Ghere, 2005). Hal ini menekankan pentingnya kesadaran akan bias yang mungkin ada di dalam birokrasi garis depan dan upaya-upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pelayanan publik.
Dalam  era  digitalisasi  dan  inovasi  teknologi,  peran  birokrasi  garis  depan  juga  mengalami transformasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan kesempatan untuk meningkatkan  efisiensi  dan  aksesibilitas  layanan  publik,  namun  juga  menimbulkan  tantangan  terkait kesenjangan digital dan keterampilan teknologi di kalangan pegawai birokrasi (Dunleavy & Margetts, 2019). Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam operasional birokrasi garis depan harus diiringi dengan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai.

## Konsep Adaptasi Birokrasi
Studi empiris telah menyoroti berbagai strategi adaptasi yang diadopsi oleh birokrasi dalam berbagai konteks.  Misalnya,  Christensen  dan  Laegreid  (2007)  mengidentifikasi  berbagai  jenis  strategi  adaptasi, termasuk restrukturisasi organisasi, penerapan teknologi informasi, dan pengembangan kemitraan dengan sektor  swasta  atau  masyarakat  sipil  (Christensen  &  Laegreid,  2007).  Penelitian  ini  menunjukkan kompleksitas  dan  keragaman  upaya  yang  dilakukan  oleh  birokrasi  dalam  menghadapi  tantangan perubahan.
Adanya  perubahan  lingkungan  secara drastis  yang  berdampak  terhadap  kinerja  organisasi  publik memaksa pemerintah untuk cepat merespon dan tangkas ( agile ) mengantisipasi dampak negatif dari setiap perubahan  itu  (Kasali,  2014).  Antisipasi  birokrasi  yang  cepat  dari  perubahan  lingkungan  tersebut membutuhkan adaptasi supaya perubahan-perubahan yang ada memberi manfaat atau nilai positif bagi birokrasi dan masyarakat yang dilayani.
Berbagai perspektif pengertian adaptif dalam konteks organisasi dan administrasi publik seperti yang dikemukakan oleh Hong & Lee (2018), bahwa adaptif adalah kemampuan organisasi untuk menghadapi ketidakpastian atas  tindakan  yang  harus  diambil.  Janssen  &  Voort  (2016),  menjelaskan adaptif  sebagai penyesuaian sistem, baik dari segi tata kelola dan kerja organisasi dengan lingkungan yang berubah.
Berdasarkan pengertian para pakar dapat dipahami bahwa konsep adaptif merujuk pada 2 (dua) hal. Pertama,  kapasitas  oganisasi  untuk  menghadapi  ketidakpastian  dan  kesigapan  dalam  pengambilan keputusan, dimana dapat dilihat pada kemampuan organisasi dalam merespon dan mengelola perubahan secara  tepat  waktu.  Kedua,  kemampuan  organisasi  dalam  menangani  masalah  yang  kompleks  dengan melakukan  kolaborasi  dengan  berbagai  aktor  dengan  kepentingan  yang  berbeda  (Apriliyanti,  Indri,  & Pramusinto, 2020).
Kolaborasi  aktor  dalam  beradaptasi  dengan  perubahan-perubahan  lingkungan  ( new  normal ) melahirkan  konsep adaptive governance ,  yaitu  model  tatakelola  pemerintahan  yang  berusaha  untuk menyesuaikan dan merespon perubahan dengan memerhatikan prinsip-prinsip good governance . Dimensi yang harus diperhatikan untuk implementasi adaptive governance ini meliputi informasi, kebutuhan politik, dan  sumber  daya  (Kasali,  2014).  Kepiawaian  birokrasi  dalam  berkolaborasi  merupakan  wujud  dari
kemampuan  pemerintah  beradaptasi  dengan  melakukan  perubahan  sistem  untuk  menyikapi  lingkungan yang berubah (Zaenuri, 2014).
Namun,  proses  adaptasi  birokrasi  tidak  selalu  berjalan  mulus  dan  sering  kali  dihadapkan  pada berbagai hambatan dan tantangan. Studi oleh Meyer dan Rowan (1977) menyoroti fenomena " isomorfisme institusional " yang menyebabkan birokrasi cenderung untuk mengadopsi praktik-praktik yang dominan di lingkungannya,  bahkan  jika  praktik  tersebut  tidak  optimal  atau  efisien  (Meyer  &  Rowan,  1977).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  proses  adaptasi  birokrasi  juga  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  institusional  dan kekuatan eksternal.
Selain  itu,  adaptasi  birokrasi  juga  terkadang  dihambat  oleh  resistensi  internal  dan  kepentingan- kepentingan yang mapan. Di antara berbagai faktor yang memengaruhi tingkat adaptasi organisasi, faktor budaya  dan  politik  organisasi  sering  kali  memainkan  peran  kunci  (Egeberg,  2012).  Studi  ini  menyoroti pentingnya memahami dinamika politik dan budaya organisasi dalam merancang strategi adaptasi yang efektif.
Dalam konteks dinamika global dan perubahan lingkungan, adaptasi birokrasi juga menjadi semakin penting dalam mempertahankan relevansinya. Stoker (2006) mengemukakan konsep " governance without government " yang menyoroti peran penting birokrasi dalam kolaborasi lintas sektor dan jaringan kebijakan yang semakin kompleks (Stoker, 2006). Hal ini menekankan perlunya adaptasi birokrasi untuk beroperasi dalam konteks yang terus berubah dan terkoneksi.
Dalam  kesimpulannya,  adaptasi  birokrasi  menyoroti  pentingnya  perubahan  organisasional  dalam menghadapi tantangan dan dinamika lingkungan yang terus berubah. Meskipun terdapat berbagai strategi adaptasi  yang  dapat  diadopsi,  proses  adaptasi  birokrasi  sering  kali  dihambat  oleh  hambatan-hambatan internal dan eksternal yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang  memengaruhi  adaptasi  birokrasi  menjadi  kunci  dalam  merancang  strategi  yang  efektif  untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas birokrasi dalam penyelenggaraan layanan publik.
Isu  penting  birokrasi  dalam  situasi  pandemi Covid-19  dan  penerapan  kebijakan new  normal atau yang  dinamakan  adaptasi  kebiasaan  baru  adalah  menjawab  pertanyaan  yang  berkenaan  dengan kemampuan  birokrasi  pemerintah  untuk  beradaptasi  terhadap  kebiasaan-kebiasaan  baru  untuk melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan publik.

## Konsep Pelayanan Publik
Penelitian dalam bidang pelayanan publik sering kali menyoroti pentingnya kualitas layanan dalam mempengaruhi kepuasan dan persepsi masyarakat. Kualitas layanan dapat diukur melalui dimensi-dimensi seperti  keandalan,  responsivitas,  jaminan,  dan  empati  dalam  interaksi  antara  penyedia  layanan  dan konsumen  (Parasuraman  et  al.,  1988).  Penekanan  pada  kualitas  layanan  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  perlu  memperhatikan  aspek-aspek  ini  dalam  meningkatkan  efektivitas  dan  penerimaan terhadap pelayanan publik.
Selain itu, studi tentang pelayanan publik juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses  pengambilan  keputusan  dan  implementasi  kebijakan.  Menurut  Ostrom  (1990),  partisipasi masyarakat  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik  dapat  meningkatkan  legitimasi  kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan memperbaiki kualitas layanan. Hal ini menekankan perlunya memperkuat  mekanisme  partisipasi  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  penyelenggaraan pelayanan publik.
Namun,  pelayanan  publik  sering  kali  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan  dan  hambatan  dalam penyelenggaraannya.  Studi  oleh  Frederickson  dan  Smith  (2003)  menyoroti  adanya  ketegangan  antara efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan layanan publik (Frederickson & Smith, 2003). Tantangan ini mencakup keterbatasan sumber daya, birokrasi yang kompleks, dan perbedaan kebutuhan masyarakat  yang  beragam.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  mengelola  konflik  dan  memprioritaskan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan dampak positifnya.
Pandemi  Covid-19  telah  mempercepat  transformasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik, termasuk  penggunaan  teknologi  digital  dan  inovasi  dalam  layanan  secara  daring.  Menurut  Dawes  dan Pardo (2020), pandemi ini telah mendorong percepatan adopsi teknologi digital dalam penyelenggaraan layanan  publik,  seperti  pendaftaran  online,  pembayaran  elektronik,  dan  layanan  kesehatan  jarak  jauh. Transformasi ini menunjukkan peran teknologi dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Penelitian  terkait  revitalisasi peran  birokrasi garis  depan  dalam  beradaptasi  pada  kebiasaan  baru penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Makassar ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis
data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer yang bersumber dari pengamatan langsung (observasi) dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan, dan data sekunder yang bersumber dari data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Informan dalam penelitian ini, meliputi pihak  pemerintah  kelurahan,    tokoh  masyarakat,  dan  masyarakat  penerima  manfaat  yang  terdampak pandemi  Covid-19  di  Kelurahan  Ballaparang  dan  Kelurahan  Gunung  Sari  Kecamatan  Rappocini  Kota Makassar. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif terhadap data yang  diperoleh  (analisis  data  dari  lapangan),  yaitu  peneliti  langsung  ke  lapangan  untuk  mempelajari revitalisasi  birokrasi  garis  depan  dalam  beradaptasi  pada  kebiasaan  baru  penyelenggaraan  pelayanan publik sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan

## Aspek Kemampuan Adaptasi dalam Merespon Masalah
Kemampuan adaptasi dalam merespon masalah diukur berdasarkan 3 (tiga) kemampuan, yaitu: (a) Mengidentifikasi perubahan yang terjadi secara aktif; (b) Merespon dengan cepat; dan (c) Menyesuaikan aktivitas  kerja  dalam  mengatasi  masalah  yang  muncul,  sehingga  kelancaran  dan  efektivitas  dalam penyelenggaraan layanan publik dapat tercapai.
Terkait  kemampuan  adaptasi  aparat  Kelurahan  Ballaparang  dan  Kelurahan  Gunung  Sari  dalam mengidentifikasi  perubahan  yang  terjadi  secara  aktif,  terungkap  bahwa  aparat  kelurahan  dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi secara aktif pada masa new normal . Kemampuan adaptasi aparat kelurahan nampak pada aktivitas evaluasi rutin terhadap respons dan umpan balik dari masyarakat terkait dengan layanan disediakan. Juga dengan memantau sejumlah indikator kinerja, seperti jumlah permintaan layanan  yang  diproses  secara online ,  tingkat  kehadiran  pada  acara  penyuluhan,  dan  tingkat  kepuasan masyarakat. Dengan memperhatikan data tersebut, pihak kelurahan dapat terus melakukan penyesuaian dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelayanannya kepada masyarakat.
Aparat kelurahan juga intens mengadakan pertemuan daring atau menyebarkan informasi melalui platform online untuk memberikan update tentang perubahan kebijakan atau protokol kesehatan. Selain itu, mereka meningkatkan pelayanan online , seperti pengurusan administrasi, untuk mengurangi interaksi langsung dan memastikan keselamatan masyarakat.
Adapun  dari  pihak  masyarakat  yang  dilayani  merasakan  bahwa  pihak  aparat  kelurahan  sudah melakukan  penyebaran  informasi  dan  memberikan update tentang  perubahan  kebijakan  atau  protokol kesehatan,  serta menginginkan  agar  transparansi  dalam  mengkomunikasikan  kebijakan  dan  perubahan kepada masyarakat harus semakin ditingkatkan.
Tabel 1. Kemampuan Adaptasi Aparat  Kelurahan dalam Mengidentifikasi Perubahan yang Terjadi Secara Aktif
Aspek Kemampuan Adaptasi dalam Merespon Masalah Kemampuan Adaptasi Aparat Kelurahan Tanggapan Masyarakat Kemampuan adaptasi aparat kelurahan  dalam  mengidentifikasi perubahan yang terjadi secara aktif Melakukan  aktivitas  evaluasi  rutin terhadap respons dan umpan balik dari masyarakat Pihak  kelurahan  sudah melakukan penyebaran informasi dengan baik Memantau sejumlah indikator kinerja (jumlah permintaan layanan  yang  diproses  secara online ,  tingkat  kehadiran  pada acara  penyuluhan,  dan  tingkat kepuasan masyarakat) Pihak  kelurahan  sudah memberikan update tentang perubahan kebijakan  atau  protokol kesehatan dengan baik Secara intens mengadakan pertemuan daring atau menyebarkan  informasi  melalui platform online Pihak kelurahan dapat meningkatkan transparansi dalam mengkomunikasikan kebijakan  dan  perubahan kepada masyarakat semakin ditingkatkan Meningkatkan pelayanan online

## Sumber: Data Diolah, 2023
Hasil penelitian terkait kemampuan adaptasi aparat Kelurahan Ballaparang dan Kelurahan Gunung Sari  dalam  mengidentifikasi  perubahan  yang  terjadi  secara  aktif  ini  selaras  dengan  pernyataan  Lipsky (2012), bahwa birokrasi garis depan adalah birokrasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang
dilayani.  Dimana  dalam  hal  ini  aparat  Kelurahan  Ballaparang  dan  Kelurahan  Gunung  Sari  dapat memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif dan responsif, meskipun di masa new normal , salah satunya melalui pelayanan online . Dimana hal ini dilakukan untuk mengurangi interaksi langsung dan memastikan keselamatan masyarakat yang dilayani.
Adapun tanggapan masyarakat terhadap kemampuan adaptasi aparat  Kelurahan Ballaparang dan Kelurahan Gunung Sari ini searah dengan pernyataan Maynard-Moody & Musheno (2003), dimana ada beberapa  faktor  yang  membatasi  kapasitas  pegawai  di  garis  depan  untuk  memberikan  layanan  yang optimal, termasuk kebijakan organisasi yang kaku, kurangnya sumber daya, dan tekanan untuk mematuhi prosedur  yang  formal.  Sehingga,  sangat  dibutuhkan  dukungan organisasi  yang  tepat  untuk  mendukung kinerja pegawai di garis depan.
Adapun  terkait  kemampuan  adaptasi  aparat  Kelurahan  Ballaparang  dan  Kelurahan  Gunung  Sari dalam merespon dengan cepat, terungkap bahwa aparat kelurahan bergerak cepat dan responsif dalam memberikan  layanan  kepada masyarakat.  Aparat  kelurahan  tetap  memastikan bahwa  informasi  tentang layanan-layanan  yang  tersedia  dan  protokol  kesehatan  terkini  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat, serta terus meningkatkan pelayanan online untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa new normal . Juga mengumpulkan umpan balik dari masyarakat secara langsung untuk mengetahui area- area yang masih perlu ditingkatkan.
Masyarakat kelurahan yang dilayani juga mengapresiasi kinerja aparat kelurahan yang dengan cepat memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi kepada masyarakat, baik melalui media sosial  maupun  papan  pengumuman  di  kantor  kelurahan.  Hanya  saja,  masyarakat  masih  menginginkan agar komunikasi dua arah antara kelurahan dan masyarakat dapat terus ditingkatkan agar respons aparat kelurahan  terhadap  masyarakat  yang  dilayani  dapat  lebih  efektif.  Hal  ini  termasuk  meningkatkan aksesibilitas layanan melalui penggunaan teknologi digital, menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang kebijakan dan protokol kesehatan, serta memberikan respons yang cepat terhadap pertanyaan, kekhawatiran, atau masalah yang muncul dari masyarakat.

## Tabel 2. Kemampuan Adaptasi Aparat Kelurahan dalam Merespon dengan Cepat
Aspek Kemampuan Adaptasi Merespon Masalah Kemampuan Adaptasi Aparat Kelurahan Tanggapan Masyarakat Kemampuan  adaptasi  aparat kelurahan  dalam  merespon dengan cepat Memastikan  informasi  layanan- layanan yang tersedia dan protokol  kesehatan  terkini  dapat diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat Mengapresiasi  kinerja  aparat kelurahan yang cepat memberikan  informasi  tentang perubahan yang terjadi Meningkatkan  pelayanan online untuk meningkatkan kualitas pelayanan Menginginkan  agar  komunikasi antara kelurahan dan masyarakat dapat terus ditingkatkan Mengumpulkan  umpan  balik  dari masyarakat secara langsung untuk mengetahui area-area yang masih perlu ditingkatkan Pihak kelurahan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan  melalui  penggunaan teknologi digital Pihak kelurahan dapat menyediakan  informasi  yang jelas dan akurat tentang kebijakan dan protokol kesehatan Pihak kelurahan dapat memberikan respons yang cepat terhadap pertanyaan, kekhawatiran,  atau  masalah yang muncul
Sumber: Data Diolah, 2023
Kemampuan  adaptasi  aparat  Kelurahan  Ballaparang  dan  Kelurahan  Gunung  Sari  yang  bergerak cepat dan responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat di masa new normal , senada dengan pernyataan Mas’udi & Winanti (2020), bahwa tugas-tugas pegawai di garis depan pada situasi normal yang selama  ini  hanya  memberikan  pelayanan  administratif  pada  instansinya  masing-masing,  kini diperhadapkan  pada  berbagai  tugas  tambahan  untuk  mengatasi  meluasnya  pandemi  dan  memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Kondisi seperti ini yang memaksa dilakukannya revitalisasi terhadap
peran dari pegawai di garis depan, sekaligus menjadi perwujudan pegawai di garis depan yang selalu hadir di tengah masyarakat.
Adapun  tanggapan  masyarakat  agar  pihak  kelurahan  meningkatkan  aksesibilitas  layanan  melalui penggunaan  teknologi  digital,  selaras  dengan  pernyataan  Dunleavy  &  Margetts  (2019),  bahwa  di  era digitalisasi dan inovasi teknologi, peran birokrasi garis depan juga mengalami transformasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas  layanan  publik,  namun  juga  menimbulkan  tantangan  terkait  kesenjangan  digital  dan keterampilan  teknologi  di  kalangan  pegawai  birokrasi.  Maka,  integrasi  teknologi  dalam  operasional birokrasi garis depan harus diiringi dengan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai.
Melalui pemberian respons yang cepat dalam memberikan layanan kepada masyarakat di masa new normal ,  aparat  kelurahan  dapat  memastikan  bahwa  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat  terpenuhi secara efektif, serta membantu dalam memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut.
Selanjutnya, terkait kemampuan adaptasi aparat Kelurahan Ballaparang dan Kelurahan Gunung Sari dalam  menyesuaikan  aktivitas  kerja  dalam  mengatasi  masalah  yang  muncul,  terungkap  bahwa  aparat kelurahan menyesuaikan  aktivitas  kerjanya  dalam  mengatasi  masalah  yang muncul  dalam  memberikan layanan  kepada  masyarakat.  Aparat  kelurahan  tetap  berupaya  untuk  meningkatkan  layanan online , memperluas  jangkauan  komunikasi  melalui  media  sosial,  dan  memperkenalkan  alternatif  lainnya  untuk memastikan  bahwa  masyarakat  tetap  dapat  mengakses  layanan  dengan  mudah.  Juga  melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal, seperti lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan swasta, untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat.
Sedangkan,  masyarakat  masih  menginginkan  agar  pihak  kelurahan  dapat  mengambil  langkah- langkah  untuk  meningkatkan  aksesibilitas  layanan  dengan  memperkenalkan  layanan online dan hotline darurat. Termasuk pula untuk dapat terus meningkatkan pelatihan dan dukungan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan-layanan baru dengan lebih baik.  Juga penting memperhatikan perubahan kebutuhan masyarakat,  memperbarui  atau mengembangkan  layanan  yang  sesuai  dengan  kondisi  baru, serta  meningkatkan  fleksibilitas  dan  ketersediaan  dalam  merespons  perubahan  situasi  dengan  cepat. Dengan menyesuaikan aktivitas kerja mereka, aparat kelurahan dapat memastikan bahwa pelayanan yang mereka berikan tetap relevan, efisien, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat di masa new normal .
Tabel  3.  Kemampuan  Adaptasi  Aparat  Kelurahan  dalam  Menyesuaikan  Aktivitas  Kerja  dalam Mengatasi Masalah yang Muncul
Aspek Kemampuan Adaptasi Merespon Masalah Kemampuan Adaptasi Aparat Kelurahan Tanggapan Masyarakat Kemampuan  adaptasi  aparat kelurahan dalam menyesuaikan  aktivitas  kerja dalam  mengatasi  masalah yang muncul Berupaya untuk meningkatkan layanan online Pihak  kelurahan  dapat  mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Memperluas jangkauan komunikasi melalui media sosial pihak kelurahan dapat meningkatkan pelatihan  dan  dukungan  kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan baru Memperkenalkan alternatif lain untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan dengan mudah pihak kelurahan dapat memperhatikan perubahan kebutuhan masyarakat Melakukan  kolaborasi  dengan pihak-pihak  eksternal  (LSM atau perusahaan swasta) untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat Pihak  kelurahan  dapat  memperbarui atau  mengembangkan  layanan  yang sesuai dengan kondisi baru Pihak kelurahan dapat meningkatkan fleksibilitas  dan  ketersediaan  dalam merespons perubahan situasi dengan cepat

## Sumber: Data Diolah, 2023
Kemampuan  adaptasi  aparat  Kelurahan  Ballaparang  dan  Kelurahan  Gunung  Sari  dalam menyesuaikan  aktivitas  kerja  dalam  mengatasi  masalah  yang  muncul  berkesesuaian  dengan  pendapat Langelo,  Pratiknjo,  &  Lotulung  (2021),  yang  mengidentifikasi  berbagai  jenis  strategi  adaptasi,  termasuk restrukturisasi  organisasi,  penerapan  teknologi  informasi,  dan  pengembangan  kemitraan  dengan  sektor
swasta  atau masyarakat  sipil.  Hal  ini menunjukkan  kompleksitas  dan  keragaman  upaya  yang  dilakukan oleh birokrasi dalam menghadapi tantangan perubahan.
Jika dikaitkan antara tanggapan masyarakat dengan konteks pelayanan publik, konsep " new normal " memang  akan  menimbulkan  tantangan  baru  dalam  penyelenggaraan  layanan  dan  interaksi  antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Alawneh et al. (2021), " new normal " memicu perlunya transformasi digital  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik  untuk  meningkatkan  efisiensi,  aksesibilitas,  dan responsivitas  terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Maka,  keberadaan  adopsi  teknologi  informasi  dan komunikasi (TIK) dalam menciptakan layanan publik yang sesuai dengan tuntutan zaman menjadi sangat penting dalam hal ini.

## Aspek Kemampuan Adaptasi Mengatasi Masalah
Kemampuan  adaptasi  mengatasi  masalah  diukur  berdasakan  2  (dua)  kemampuan,  yaitu:  (a) Menerapkan  strategi  atau  solusi  yang  efektif  dalam  waktu  yang  sesingkat  mungkin;  dan (b)  Mengambil langkah-langkah  proaktif  untuk  mengatasi  masalah  sebelum  menjadi  lebih  serius.  Terkait  kemampuan adaptasi aparat Kelurahan Ballaparang dan Kelurahan Gunung Sari dalam menerapkan strategi atau solusi yang efektif dalam waktu yang sesingkat mungkin, terungkap bahwa aparat kelurahan dapat menerapkan strategi atau solusi yang efektif dalam waktu yang sesingkat mungkin dalam memberikan layanan kepada masyarakat  dalam  kondisi new  normal .  Aparat  kelurahan  berupaya  untuk  bertindak  cepat  dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. Strategi atau solusi yang efektif diterapkan dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Juga melakukan melakukan  evaluasi  pada  tingkat  kepuasan  masyarakat,  efisiensi  dalam  penyediaan  layanan,  dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam waktu yang cepat.
Adapun tanggapan dari masyarakat, masih menginginkan agar pihak kelurahan dapat meningkatkan komunikasi  dengan  masyarakat  tentang  langkah-langkah  yang  diambil  dan  mempercepat  proses penyampaian informasi terkait dengan layanan yang disediakan di masa new normal .
Tabel  4.  Kemampuan  Adaptasi  Aparat  Kelurahan  dalam  Menerapkan  Strategi  atau  Solusi  yang Efektif dalam Waktu yang Sesingkat Mungkin
Aspek Kemampuan Adaptasi Merespon dengan Cepat Kemampuan Adaptasi  Aparat Kelurahan Tanggapan Masyarakat Kemampuan adaptasi aparat kelurahan dalam menerapkan strategi  atau  solusi  yang  efektif dalam waktu yang sesingkat mungkin Berupaya untuk meningkatkan layanan online Menginginkan pihak kelurahan dapat meningkatkan  komunikasi dengan masyarakat tentang  langkah-langkah yang diambil Memperluas jangkauan komunikasi melalui media sosial Memperkenalkan alternatif lain untuk memastikan masyarakat tetap  dapat  mengakses  layanan dengan mudah Pihak kelurahan mempercepat proses penyampaian informasi terkait  dengan  layanan yang disediakan Melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak  eksternal  (LSM  atau perusahaan swasta) untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat
Sumber: Data Diolah, 2023
Kemampuan  adaptasi  aparat  Kelurahan  Ballaparang  maupun  di  Kelurahan  Gunung  Sari  dalam menerapkan strategi atau solusi yang efektif dalam waktu yang sesingkat mungkin di saat " new normal ", searah dengan pernyataan Cai et al., (2020), bahwa kondisi new normal telah mempengaruhi paradigma kerja  dan  organisasi.  Pandemi  Covid-19  telah  memicu  perubahan  dalam  pola  kerja  yang  tradisional, dengan semakin banyak perusahaan dan organisasi yang mengadopsi model kerja jarak jauh atau hibrida. Hal ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam organisasi untuk mengatasi dinamika kerja yang baru.
Adapun tanggapan dari masyarakat, sesuai dengan Analisis Lipsky (1980), yang menyoroti adanya kompleksitas  tugas  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  birokrasi  garis  depan  dalam  menjalankan  peran mereka. Pegawai di garis depan sering kali berada di posisi yang rentan, dihadapkan pada tekanan untuk memenuhi target kinerja serta mengatasi masalah-masalah yang kompleks di lapangan.
Dengan menerapkan strategi atau solusi yang efektif dalam waktu yang sesingkat mungkin, aparat kelurahan  dapat  memastikan  bahwa  kebutuhan  masyarakat  dapat  terpenuhi  secara  tepat  waktu,  serta mengurangi  dampak  negatif  yang  mungkin  timbul  akibat  perubahan  situasi  yang  terjadi  di  masa new normal .  Ini  juga  akan  membantu  meningkatkan  kepercayaan  dan  kepuasan  masyarakat  terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan.
Adapun  terkait  kemampuan  adaptasi  aparat  Kelurahan  Ballaparang  dan  Kelurahan  Gunung  Sari dalam  mengambil  langkah-langkah  proaktif  untuk  mengatasi  masalah  sebelum  menjadi  lebih  serius, terungkap  bahwa  aparat  kelurahan  mengambil  langkah-langkah  proaktif  untuk  mengatasi  masalah sebelum menjadi lebih serius dalam memberikan layanan kepada masyarakat pada kondisi new normal . Aparat  kelurahan  mengambil  beberapa  langkah  konkret,  seperti  melakukan  survei  rutin  terhadap kebutuhan dan  kepuasan masyarakat,  serta melakukan  pemantauan  terhadap  perkembangan  situasi  di lingkungan  kelurahan.  Juga  mengidentifikasi  potensi  masalah  atau  risiko  yang  mungkin  muncul,  dan mengambil tindakan preventif sebelum masalah tersebut menjadi lebih serius.
Adapun  tanggapan  masyarakat  yang  masih  menginginkan  agar  pihak  kelurahan  dapat  lebih memaksimalkan  langkah-langkah  proaktif  yang  diambil,  seperti  lebih  berupaya  lagi  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Komunikasi yang lebih terbuka  dan  aksesibel  dari  pihak  kelurahan  juga  bisa  membantu  memastikan  bahwa  informasi  yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Tabel  5.  Kemampuan  Adaptasi  Aparat  Kelurahan  dalam  Mengambil  Langkah-Langkah  Proaktif untuk Mengatasi Masalah Sebelum Menjadi Lebih Serius
Aspek Kemampuan Adaptasi Merespon dengan Cepat Kemampuan Adaptasi Aparat Kelurahan Tanggapan Masyarakat Kemampuan Adaptasi Aparat Kelurahan dalam mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi masalah sebelum menjadi lebih serius Melakukan  survei  rutin  terhadap kebutuhan dan kepuasan masyarakat Pihak  kelurahan  berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan Melakukan  pemantauan  terhadap perkembangan situasi di lingkungan kelurahan Mengidentifikasi  potensi  masalah atau risiko yang mungkin muncul Komunikasi  yang  lebih terbuka dan aksesibel dari pihak kelurahan Mengambil tindakan preventif sebelum  masalah  tersebut  menjadi lebih serius

## Sumber: Data Diolah, 2023
Kemampuan  adaptasi  aparat  Kelurahan  Ballaparang  maupun  di  Kelurahan  Gunung  Sari  dalam mengambil  langkah-langkah  proaktif  untuk  mengatasi  masalah  sebelum  menjadi  lebih  serius  dalam memberikan  layanan  kepada  masyarakat  pada  kondisi new  normal ,  berkesesuaian  dengan  pandangan Bissell et al., (2020), bahwa di masa Covid-19, peran birokrasi garis depan menjadi semakin penting dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat.
Adapun tanggapan masyarakat menguatkan pandangan Alawneh et al. (2021), bahwa di era " new normal " memicu perlunya transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik untuk meningkatkan efisiensi,  aksesibilitas,  dan  responsivitas  terhadap  kebutuhan masyarakat.  Dengan  mengambil  langkah- langkah  proaktif,  aparat  kelurahan  dapat  meminimalkan  dampak  negatif  yang  mungkin  timbul  bagi masyarakat dan memastikan kelancaran dan efektivitas dalam pemberian layanan di masa new normal . Ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, stabil, dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

## Aspek Tantangan yang Dihadapi
Tantangan  yang  dihadapi  diukur  berdasakan  3  (tiga)  hal,  yaitu:  (a)  Aspek  efisiensi;  (b)  Aspek efektivitas;  dan  (c)  Aspek  keadilan  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik.  Terkait  tantangan  yang dihadapi  aparat  Kelurahan  Ballaparang  dan  Kelurahan  Gunung  Sari  dalam  aspek  efisiensi  dalam penyelenggaraan  layanan  publik,  terungkap  bahwa  ada  berbagai  tantangan  yang  dihadapi  oleh  aparat kelurahan  ditinjau  dari  aspek  efisiensi  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik.  Aparat  kelurahan mendapatkan  tantangan  utama  terkait dengan  perubahan  pola  hidup  dan  kebutuhan  masyarakat  akibat pandemi. Mereka juga perlu menyesuaikan jadwal kerja, memperkenalkan protokol kesehatan yang baru, dan mengimplementasikan layanan jarak jauh untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19.
Tabel 6. Tantangan yang Dihadapi Aparat Kelurahan dalam Aspek Efisiensi
Aspek Tantangan Tantangan yang Dihadapi Aspek efisiensi Perubahan pola hidup dan kebutuhan masyarakat akibat pandemi Penyesuaian jadwal kerja Memperkenalkan protokol kesehatan yang baru
Mengimplementasikan  layanan  jarak  jauh  untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19
Sumber: Data Diolah, 2023
Tantangan yang dihadapi aparat Kelurahan Ballaparang dan Kelurahan Gunung Sari dalam aspek efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik di masa new normal , selaras dengan yang dikemukakan oleh  Dunleavy  &  Margetts  (2019),  bahwa  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  telah memberikan  kesempatan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  aksesibilitas  layanan  publik,  namun  juga menimbulkan  tantangan  terkait  kesenjangan  digital  dan  keterampilan  teknologi  di  kalangan  pegawai birokrasi.
Dengan  adanya  tantangan  dalam  aspek  efisiensi  ini,  aparat  kelurahan  perlu  mengidentifikasi  dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin menghambat penyelenggaraan layanan publik dengan cepat dan  efektif.  Ini  mencakup  peningkatan  dalam  penggunaan  sumber  daya  yang  tersedia,  peningkatan keterampilan dan kapasitas staf, meningkatkan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan layanan, serta pengembangan strategi yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa new normal .
Terkait tantangan yang dihadapi aparat Kelurahan Ballaparang dan Kelurahan Gunung Sari dalam aspek efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik, terungkap bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi  oleh  aparat  kelurahan  ditinjau  dari  aspek  efektivitas  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik. Aparat  kelurahan  mendapatkan  tantangan  untuk  menyesuaikan  cara  dalam  memberikan  layanan  agar tetap  relevan  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  yang  menghadapi  kesulitan  ekonomi  atau  kesehatan. Sehingga,  mereka  berupaya  untuk  terus  meningkatkan  komunikasi  dan  kolaborasi  dengan  masyarakat serta berbagai pihak terkait, serta melakukan evaluasi rutin terhadap program-program untuk mengetahui tingkat efektivitas dan tindak lanjutnya.

## Tabel 7. Tantangan yang Dihadapi Aparat Kelurahan dalam Aspek Efektivitas
Aspek Tantangan Tantangan yang Dihadapi Aspek efektivitas Menyesuaikan  cara  memberikan  layanan  yang  tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Meningkatkan  komunikasi  dan  kolaborasi  dengan masyarakat serta berbagai pihak terkait
Melakukan  evaluasi  rutin  terhadap  program-program untuk mengetahui tingkat efektivitas dan tindak lanjutnya

## Sumber: Data Diolah, 2023
Tantangan yang dihadapi aparat Kelurahan Ballaparang dan Kelurahan Gunung Sari dalam aspek efektivitas  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik  di  masa new  normal ,  menguatkan  argumen  yang dikemukakan oleh Kasali (2014), bahwa kolaborasi aktor dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan ( new  normal )  melahirkan  konsep adaptive governance ,  yaitu  model  tatakelola pemerintahan yang berusaha untuk menyesuaikan dan merespon perubahan dengan memerhatikan prinsip-prinsip good governance .  Dimensi  yang  harus  diperhatikan  untuk  implementasi adaptive  governance ini  meliputi informasi,  kebutuhan  politik,  dan  sumber  daya.  Zaenuri  (2018),  juga  sependapat  bahwa  kepiawaian birokrasi  dalam  berkolaborasi  merupakan  wujud  dari  kemampuan  pemerintah  beradaptasi  dengan melakukan perubahan sistem untuk menyikapi lingkungan yang berubah.
Aparat  kelurahan  juga  dihadapkan  pada  tantangan  dalam  memahami  dan  mengimplementasikan peraturan-peraturan  baru  dengan  tepat.  Hal  ini  memerlukan  pemahaman  yang  mendalam  tentang peraturan  yang  berlaku  serta  kemampuan  untuk  menyediakan  interpretasi  dan  bimbingan  kepada masyarakat dengan jelas dan akurat. Selain itu, aparat kelurahan mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat  untuk  mendengar  masukan  dan umpan  balik  mereka.  Juga  bekerja  sama  dengan  lembaga swadaya masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan dan memperluas jangkauan layanan.
Adapun terkait tantangan yang dihadapi aparat Kelurahan Ballaparang dan Kelurahan Gunung Sari dalam aspek keadilan dalam penyelenggaraan layanan publik, terungkap bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparat kelurahan ditinjau dari aspek keadilan dalam penyelenggaraan layanan publik.
Aparat kelurahan mendapatkan tantangan dalam memastikan bahwa layanan yang mereka berikan dapat diakses  dengan  adil  oleh  semua  lapisan  masyarakat,  terutama  kelompok  rentan.  Beberapa  kelompok memang  terkendala  dalam  mengakses  teknologi  atau  informasi  terkait  layanan  yang  disediakan  pihak kelurahan. Maka, pihak kelurahan berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan dengan berbagai cara,  seperti  menyediakan  layanan  jarak  jauh  atau  alternatif  bagi  mereka  yang  tidak  dapat  mengakses layanan secara langsung serta berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan yang tersedia dan hak-hak mereka sebagai warga masyarakat.

## Tabel 8. Tantangan yang Dihadapi Aparat Kelurahan dalam Aspek Keadilan
Aspek Tantangan Tantangan yang Dihadapi Aspek keadilan Memastikan  bahwa  layanan  yang  mereka  berikan  dapat diakses dengan adil oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan Menyediakan layanan jarak jauh
Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  layanan  yang tersedia dan hak-hak mereka sebagai warga masyarakat

## Sumber: Data Diolah, 2023
Dalam menghadapi tantangan keadilan ini, aparat kelurahan perlu memastikan bahwa layanan yang disediakan dapat diakses dengan adil oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi atau hambatan yang  tidak  perlu.  Hal  ini  mencakup  upaya  untuk  memahami  dan  mengatasi  berbagai  faktor  yang  dapat mempengaruhi aksesibilitas layanan, seperti masalah ekonomi, geografis, atau sosial.
Selain  itu,  aparat  kelurahan  juga  perlu  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  dan  alokasi sumber  daya  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  keadilan  dan kebutuhan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Ini termasuk penggunaan data dan analisis yang tepat untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang paling mendesak serta pengembangan strategi yang inklusif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Dengan  menghadapi  tantangan  keadilan  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik  di  masa new normal ,  aparat  kelurahan  diharapkan  dapat  menjaga  integritas  dan  prinsip-prinsip  keadilan  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semua individu dapat merasakan manfaatnya tanpa terkecuali.
Tantangan yang dihadapi aparat Kelurahan Ballaparang dan Kelurahan Gunung Sari dalam aspek keadilan  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik  di  era new  normal ,  berkesesuaian  dengan  pandangan Zajda  et  al.,  (2021),  bahwa  dalam  transisi  menuju  " new  normal "  menimbulkan  pertanyaan  tentang kesetaraan dan inklusi dalam akses terhadap layanan publik. Ada risiko bahwa transformasi digital dalam penyelenggaraan  layanan  publik  dapat  meningkatkan  kesenjangan  digital  dan  menyisihkan  kelompok- kelompok rentan yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi. Sehingga, perlu adanya strategi yang inklusif  untuk  memastikan  bahwa  semua  lapisan  masyarakat  dapat merasakan manfaat  dari  perubahan menuju " new normal ".

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kemampuan adaptasi  aparat  Kelurahan  Ballaparang  dan  Kelurahan  Gunung  Sari  dalam  merespon  masalah penyelenggaraan  layanan  publik  di  era new  normal, berdasarkan  3  (tiga)  kemampuan,  yaitu:  (a) Mengidentifikasi perubahan yang terjadi secara aktif; (b) Merespon  dengan cepat; dan (c) Menyesuaikan aktivitas  kerja  dalam  mengatasi  masalah  yang  muncul,  terlihat  sudah  baik,  sehingga  kelancaran  dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik dapat tercapai.
Kemampuan adaptasi aparat Kelurahan Ballaparang dan Kelurahan Gunung Sari dalam mengatasi masalah penyelenggaraan layanan publik di era new normal, berdasakan 2 (dua) kemampuan, yaitu: (a) Menerapkan  strategi  atau  solusi  yang  efektif  dalam  waktu  yang  sesingkat  mungkin;  dan (b)  Mengambil langkah-langkah  proaktif  untuk  mengatasi  masalah  sebelum  menjadi  lebih  serius,  terlihat  sudah  baik, sehingga kelancaran dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik dapat tercapai.
Tantangan  yang  dihadapi  aparat  Kelurahan  Ballaparang  dan  Kelurahan  Gunung  Sari  dalam mengatasi masalah penyelenggaraan layanan publik di era new normal, berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu: (a) Aspek  efisiensi;  (b)  Aspek  efektivitas;  dan  (c)  Aspek  keadilan  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik, terlihat dapat diatasi oleh aparat Kelurahan Ballaparang dan Kelurahan Gunung Sari.

## Saran
Agar  pihak  kelurahan  perlu  meningkatkan  transformasi  digital  dalam  penyelenggaraan  layanan publik untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Juga mengambil  beberapa  langkah  konkret  terkait  kebutuhan  dan  kepuasan  masyarakat,  serta  melakukan pemantauan  terhadap  perkembangan  situasi  di  lingkungan  kelurahan  serta  mengidentifikasi  potensi masalah  atau  risiko  yang  mungkin  muncul,  sehingga  bisa  mengambil  tindakan  preventif  sebelum  suatu masalah  menjadi  lebih  serius.  Pihak  kelurahan  juga  penting  bekerja  sama  dengan  lembaga  swadaya masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan dan memperluas jangkauan layanan.  Dan,  dapat  menjaga  integritas  serta  prinsip-prinsip  keadilan  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alawneh, A., Al-Dmour, R., & Tarhini, A. (2021). The Role of Smart Cities Applications in Facing Crises: Review on the COVID-19 Case. Technological Forecasting and Social Change , 168, 120649 Apriliyanti, I. D., & Pramusinto, A. (2020). Perubahan dalam Normal Baru: Meredefinisi Birokrasi di Masa Pandemi. In New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat COVID-19
Bissell,  R.  A.,  Lynch,  J.,  and  Lourenco,  C.  (2020).  Street-Level  Bureaucrats  and  COVID-19:  Pandemic Work,  Distress,  and  Coping  in  a  Frontline  Public  Service. American  Review  of  Public Administration
Cai, W., Lian, B., Song, X., & Hou, T. (2020). The Role of Corporate Culture in Enterprise Resilience during the COVID-19 Pandemic —An Analysis Based on an Online Survey. Sustainability , 12(23), 10036 Dunleavy, P., & Margetts, H. (2019). The Impact of Digital on Government: What Do We Know so Far? Public Administration Review
https://heraldmakassar.com/2020/04/09/43-kelurahan-di-makassar-terjangkit-virus-corona-ini- sebarannya/
https://ppid.makassarkota.go.id/home/detailberita/108#:~:text=Nursaidah%20menyebutkan%2C%20tiga %20kecamatan%20dengan,Biringkanaya%2C%20Rappocini%2C%20dan%20Tamalate Irawati, Ade & Kuntara, Ibnu. (2022). Transformasi   Pelayanan   Publik   di   Era New   Normaldi   Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi , 2 (1), 73- 82
Johnson, A. (2023). Birokrasi dalam Pelayanan Publik Perlu Direvitalisasi. Jurnal Manajemen Publik , 12(2), 45-60.
Kasali,  Rhenald.  (2014).  Manajemen  Public  Relations:  Konsep  dan  Aplikasinya  di  Indonesia.  Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
Langelo, Michael Octavianus Gad, Pratiknjo, Maria H, Lotulung, Leviane J. H. (2021). Pelayanan Publik Pada Era New Normaldi Samsat Kabupaten Minahasa Utara. Agri-SosioEkonomi Unsrat , 17 (2), 509-520
Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services Lumbanraja,  Anggita  Doramia.  (2020).  Urgensi  Transformasi  Pelayanan  Publik  melalui  E-Government pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. Administrative Law & Governance Journal , 3 (2), 220-231
Mas’udi, Wawan & Winanti, Poppy S. (2020). Tata Kelola Penanganan Covid- 19 di Indonesia: Kajian Awal. Gadjah Mada University Press
Maynard-Moody, S., & Musheno, M. (2003). Cops, Teachers, Counselors: Stories from the Front Lines of Public Service
Moore, M. H. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government Taufik & Warsono, Hardi. (2020). Birokrasi Baru untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 2(5), 1-18 Zaenuri,  Muchamad.  (2018).  Tata  Kelola  Pariwisata  Bencana  Berbasis  Collaborative  Governance.
Yogyakarta
Zajda, J., Daun, H., Saha, L. J., & Majhanovich, S. (Eds.). (2021). COVID-19 and Education: Learning and Teaching in a Pandemic. Springer Nature