Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama  Bumdes Kelapa Sawit Dengan  Pihak Kedua Di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV
Asmida Wanti HS asmidawantihs@gmail.com
Lili Naili Hidayah lilinailihidayah@unja.ac.id

## Fakultas Hukum, Universitas Jambi

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  position,  authority,  and  responsibility  of  the  parties  in  the memorandum  of  cooperation  agreement.  This  study  uses  empirical  juridical  research  methods. Based on these objectives, the formulation of the problem is obtained, namely how are the positions and authorities, and what are the responsibilities of the parties in the memorandum of agreement on cooperation between Palm Oil BUMDes and Second Parties in Jelutih Village, Batin District XXIV?. The research is expected to be useful for developing knowledge and insight in practicing scientific thinking skills in making scientific papers, and can be input for Palm Oil BUMDes with Second Parties in Jelutih Village, Batin District XXIV. From the results of the study, it is known that 1) The position and authority of the parties in the memorandum of agreement of cooperation are BUMDes Jelutih as the first party, namely as the provider of business funds (capital), while the Head of the Oil Palm Nursery Unit (second party) as the recipient of the power of attorney to carry out seed sales activities dominant  palm  oil.  2)  The  responsibility  of the parties in  the  memorandum  of  understanding  of cooperation is that the first party provides business funds and divides the business results in a 60:40 pattern,  namely  60%  for the  first  party  and  40%  for  the  second party,  while  the  second party's responsibility is to carry out the work until all the seeds are planted. sold, control all the work in the field in the sale of oil palm seeds, and be responsible.
Keywords: Cooperation Agreement, Position and Authority, Responsibilities

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan tujuan tersebut diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan dan kewenangan, dan bagaimana tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama BUMDes Kelapa  Sawit  dengan Pihak  Kedua di  Desa Jelutih  Kecamatan Batin XXIV?.  Penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam melatih kemampuan berpikir ilmiah dalam pembuatan karya ilmiah, dan dapat menjadi masukan bagi BUMDes  Kelapa  Sawit  dengan  Pihak  Kedua  di  Desa  Jelutih  Kecamatan  Batin  XXIV.  Dari  hasil penelitian, diketahui bahwa 1) Kedudukan dan kewenangan para pihak dalam nota kesepakatan kerja  sama  yaitu  BUMDes  Jelutih  sebagai  pihak  pertama  yaitu  sebagai  pemberi  dana  (modal) usaha,  sedangkan  Kepala  Unit  Pembibitan  Sawit  (pihak  kedua)  selaku  penerima  kuasa  untuk melaksanakan kegiatan penjualan bibit sawit yang sangat mendominasi. 2) Tanggung jawab para pihak  dalam  nota  kesepakatan  kerja  sama  yaitu  pihak  pertama  memberikan  dana  usaha  dan membagi hasil usaha dengan pola 60:40 yaitu 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak
Volume 4 Nomor 1 Februari 2023     Halaman 109 – 120
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
kedua, sedangkan tanggung jawab pihak kedua adalah melaksanakan pekerjaan sampai semua bibit  terjual,  mengontrol  semua  pekerjaan  di  lapangan  dalam  penjualan  bibit  sawit,  dan bertanggung jawab.
Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Kedudukan dan Kewenangan, Tanggung Jawab

## A. PENDAHULUAN
Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  Menurut  namanya,  hukum  kontrak  dapat  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu  “hukum kontrak  nominaat  dan  hukum  kontrak  innominaatUndang-undang  Kontrak  Nominee  adalah bagian  dari  undang-undang  yang  menyelidiki  berbagai  kontrak  atau  perjanjian  yang  dikenal dalam  KUH  Perdata.  Sedangkan  Hukum  Kontrak  Anonim  adalah  keseluruhan  kitab  undang- undang yang mengkaji berbagai kontrak yang terjadi, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, dan kontrak ini tidak diketahui pada saat KUHPerdata diundangkan.  Hukum kontrak anonim diatur oleh Pasal III KUHPerdata dan Pasal 1319 KUH Perdata. Menurut Mariam Darus, salah satu hal yang termasuk dalam kontrak anonim (onbenoemd overeenkomst) adalah kontrak kerjasama. Pada kenyataannya, kontrak ini lahir dari kebebasan berkontrak untuk membuat kontrak.
Menurut  Mariam  Darus  yang  tertuang  dalam  Perjanjian  Anonim  (onbenoemd overeenkomst), salah satunya adalah perjanjian kerjasama. Pada kenyataannya, kontrak ini lahir dari kebebasan berkontrak untuk membuat kontrak. Berkenaan dengan suatu perjanjian, maka kontrak atau perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian: bahasa perjanjian, yurisdiksi,  dan  hal-hal  tertentu.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  mengatasi permasalahan  mengenai  kualitas  kinerja  sumber  daya  manusia  yaitu  dengan  melakukan perjanjian kerja sama terhadap pihak kedua maupun perjanjian BUMDes antar desa. Tidak ada perjanjian kerjasama yang diatur lebih rinci  dalam KUHPerdata. Namun, menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian kerjasama merupakan bagian dari perjanjian yang dicalonkan.
Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  biasa  disingkat  BUM  Desa seluruhnya  atau  sebagian  besar    dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan meliputi harta, jasa  dan lain-lain. Adapaun tujuan dari  didirikannya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  untuk  mensejahterakan  warga  desanya. Maka perlu adanya pengelolaan yang baik, pengelolaan tersebut dapat berupa modal atau asset sehingga nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan keuntungan atau benefit. Dari  pengelolaan  tersebut  dapat  dikatakan  baik  secara  direct  atau  indirect  tujuan  dari didirikannya BUMDes untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa setempat dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran. Untuk dapat mencapai tujuan BUMDes tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah
desa.  BUMDes  Bungo  Tanjung  Setangkai,  pada  pelaksanaannya  BUMDes  Bungo  Tanjung Setangkai ini hanya dapat melaksanakan dan bergerak dalam usaha pembibitan kelapa sawit dan penyewaan Tenda Tarup, Kursi Plastik serta selang air yang disewakan kepada masyarakat desa yang membutuhkan pada kegiatan dan hajatan tertentu
Berdasarkan  masalah  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  ini dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua”. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan para pihak dalam nota  kesepakatan  kerjasama  BUMDes  Kelapa  Sawit  dengan  Pihak  Kedua  di  Desa  Jelutih Kecamatan Batin XXIV; 2) Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV.
Profesor  Subekti  dalam  bukunya  memberikan  definisi  keterikatan  sebagai    hubungan hukum antara dua orang atau dua  pihak di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak  lain berhak menuntut sesuatu dari pihak lain. persyaratan ini. Sementara itu, Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengadakan suatu perjanjian dengan satu orang  atau lebih. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa suatu perjanjian dapat menimbulkan suatu komitmen tetapi komitmen itu tidak ada hanya  karena adanya perjanjian tetapi juga karena hal-hal lain, misalnya karena undang- undang.
John  Rawls,  seorang  filsuf  Amerika    yang  dianggap  sebagai  salah  satu  filsuf  politik terkemuka abad ke-20, mengatakan demikian. "Keadilan adalah kelebihan ( virtue ) pertama dari institusi  sosial,  sebagaimana  halnya  kebenaran  pada  sistem  pemikiran". 1 Namun,  menurut sebagian  besar  teori,  keadilan  bahwa  "kita  tidak  hidup  di  dunia  yang  adil"  belum  tercapai. 2 Kebanyakan  orang  percaya  bahwa  ketidakadilan  harus  diperangi  dan  dihukum,  dan  banyak gerakan sosial dan politik di seluruh dunia  berjuang untuk keadilan. Akan tetapi, jumlah dan ragam teori keadilan menunjukkan bahwa persyaratan keadilan dan realitas ketidakadilan tidak jelas  karena definisi  keadilan itu sendiri tidak jelas. Inti dari keadilan   adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. 3
Tiga  metode  penyelesaian  sengketa  adalah  penyelesaian  sengketa  alternatif  (ADR) tradisional  dan  pengadilan.  Cara  tradisional  adalah  dengan  menyatukan  (belum  lagi)  dan menghindari  (menghindari)  dan  memaksa  (memaksa).  Ketiga  cara  ini  tidak  termasuk  dalam undang-undang.  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (ADR)  Penyelesaian  sengketa  meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Ketiga cara ini termasuk dalam Undang-Undang Arbitrase dan
1 John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, hal. 3.
2 Thomas Nagel, The Problem of Global Justice , Philosophy and Public Affairs , 2005, hal. 113.
3 Wikipedia Indonesia, Keadilan, http://id.wikipedia.org , Diakses pada Tanggal 21 April 2022.
Alternatif    Penyelesaian  Sengketa  Tahun  1999  No.  30,  tetapi  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan dikenal dengan Hukum Acara. 4
B. METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dipaparkan  pada  latar  belakang,  maka  penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV

## Tipe Penelitian
Penyelidikan  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  penyelidikan  hukum  empiris.  Dalam penelitian  hukum empiris, hukum dikonseptualisasikan sebagai fenomena yang dapat diamati secara  empiris.  Hukum  sebagai  “hukum  dalam  masyarakat”  dan  hukum  sebagai  fenomena empiris sosial dapat dipelajari di satu sisi sebagai variabel bebas yang mempengaruhi kehidupan sosial  yang  berbeda  dan  di  sisi  lain  sebagai  variabel  terikat  yang  muncul.  Sebagai  akibat  dari berbagai  kekuatan dalam proses sosial (studi hukum yang sedang berlangsung).

## Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  menjelaskan  dan  menemukan fakta-fakta  hukum  secara  utuh  dan  menyelidiki  secara  sistematis  kedudukan,  wewenang  dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kerjasama. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang  sangat  luas  yang  memerlukan  penyempitan  suatu  masalah  yang  disebut  fokus.  Untuk menghindari perluasan  pokok bahasan dalam penulisan karya ini,  penulis  membatasi penelitian ini  pada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban BUMD di Desa Jelutih  Kecamatan  Dalam  XXIV  Kabupaten  Batan  Hari.  Serta  untuk  mengetahui    peluang  dan batasan usaha yang dimiliki oleh desa yang ada di Desa Jelutih Kecamatan Dalam XXIV Kabupaten Batanhari.

## Teknik Penentuan Informan
Penentuan  informan  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik  yaitu  purposive sampling .5
Tabel 1. Informan Penelitian No Nama 1. Kepala Desa Jelutih 2. Ketua Pengelola BUMDes Desa Jelutih 4. Staf Pelayanan BUMDes Desa Jelutih 5. Pengelola BUMDes Desa Jelutih
4 Ibid , hal. 11-12
5 Djam’an dan Aan Komariah, Metodelogi penelitian kuantitatif , Cetakan ke 6, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 40.

## Pengumpulan Data
Data  primer dari penelitian ini akan diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan dan  telah  ditentukan.  Informasi  ini  didapatkan  dari  hasil  wawancara,  akan  dianalisis  menjadi sebuah data pokok untuk digunakan  dalam menyelesaikan penelitian. Pengunaan data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara.
Penelitian ini berfokus pada studi pustaka dengan mempelajari bahan hukum yang terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:
1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara

## Pengolahan dan Analisis Data
Model  analisis  data  kualitatif  ini  terdiri  dari  tiga  komponen  utama  yaitu  reduksi  data, penyajian data, inferensi, dan validasi data.
1. Reduksi data
Mereduksi data sama dengan meringkas kegiatan, menghilangkan hal terpenting yang mengemuka  dan  mencari  tema  dan  pola.  Kegiatan  reduksi  data  dilakukan  untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan  pengumpulan data melalui catatan lapangan dan wawancara. .6
2. Penyajian Data
Saat  menyajikan  data,  peneliti  harus  selalu  menguji  apa  yang  mereka  temukan  saat memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif, tampilan data dapat berupa deskripsi singkat,  grafik,  dan  hubungan  kategoris.  Tujuannya  adalah  untuk  membantu  peneliti memahami permasalahan di lapangan dan merencanakan pekerjaan selanjutnya. .7
6 Sugiyono, Op.cit . hal. 247.
7 Ibid . hal. 249.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Inferensi adalah aktivitas yang dilakukan sebelum  memasuki suatu  field. Kesimpulan pertama ini bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ada bukti yang mendukung data sebelumnya selama kerja lapangan. Nah, setelah membuat kesimpulan, diperlukan review.  Tujuannya  adalah  untuk  menyempurnakan  data  sejauh  ini,  membuktikan kebenaran  kesimpulan  yang  ditarik  dari    data  tersebut,  dan  membuatnya  lebih kredibel. 8

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan dan Kewenangan Para Pihak dalam Nota  Kesepakatan Kerja Sama BUMDes Kelapa Sawit Dengan Pihak Kedua Di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV
Nota kesepakatan disebut juga Memorandum of Agreement (MOA) Merupakan kesepakatan antara  kedua  belah  pihak  untuk  bekerja  sama  dalam  suatu  proyek  yang  telah  disepakati sebelumnya. MOA, juga dikenal sebagai perjanjian kerjasama, membantu dua perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Ini adalah kesepakatan tertulis  antara kedua pihak  dan  dapat  digunakan  sebagai  alat  praktis  untuk  proyek-proyek  antara  individu, pemerintah, masyarakat, atau lembaga. Tujuan lain dari MOA adalah penyelesaian sengketa, yang memungkinkan  kita  untuk  secara  jelas  mengidentifikasi  sengketa  dan  metode  penyelesaian sengketa saat menyusun kesepakatan yang  melibatkan kerjasama pemangku kepentingan atau kerjasama  individu  untuk  menyelesaikan  sengketa.  MOA  juga  membantu  dalam  kemitraan perusahaan dengan menguraikan syarat dan tanggung jawab masing-masing mitra, serta syarat dan manfaat yang mengikat.
Pernyataan niat dibuat dengan tujuan agar semua pihak mendapat manfaat darinya.
1. Kepastian hukum
Kontrak  bisnis  akhir  setelah  disetujui  oleh  semua  pihak  yang  menandatangani.  Nota Kesepahaman harus mencantumkan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, adanya sanksi tersebut setidaknya melindungi hak masing- masing pihak  jika  ada pihak yang melanggar kontrak pada waktu tertentu.
2. Meningkatkan keuntungan
Bekerja  sama  dengan  pihak  lain  bertujuan  untuk  meningkatkan  tingkat  keuntungan perusahaan. Nota Kesepahaman yang menghubungkan semua pihak untuk berkolaborasi menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat telah sepakat untuk mencapai bagian yang saling  menguntungkan.  Oleh  karena  itu,  masing-masing  pihak  akan  berusaha  untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dimaksud sesuai dengan kewajibannya.
8 Ibid . hal. 252.
Untuk  menerima  manfaat  di  atas,  harus  dicapai  kesepakatan    berdasarkan  ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah memberikan res judicata baik untuk menjatuhkan sanksi kepada  pihak  yang  melanggar  maupun  untuk  menuntut  salah  satu  pihak  dalam  hal  terjadi perselisihan yang perlu diselesaikan di  pengadilan. Berdasarkan hal di atas,  Nota Kesepahaman (MOA)  mengandung faktor kerugian  finansial jika kinerja tidak terpenuhi karena memuat sanksi yang jelas terhadap pihak yang dirugikan dan oposisi yang signifikan. ) Sudah bertempat tinggal sebagai suatu kontrak dan dianggap sederajat dengan kontrak menurut Pasal 1338 KUHPerdata tentang Kebebasan Hukum.
Dalam  perjanjian  antara  BUMDes  Jelutih  dengan  Kepala  Unit  Pembibitan  Sawit  di  Desa Jelutih,  adapun  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  kerja  sama  dalam  penjualan  bibit sawit di Desa Jelutih, 9
1. Pihak pertama, BUMDes Jelutih, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sukandi, yang bertindak selaku Ketua BUMDes Jelutih. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV  Kabupaten  Batang  Hari  Nomor:  20  Tahun  2020  Tentang  Penunjukan  Penasehat, Pengawas,  dan  Pelaksana  Operasional  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Desa  Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, Bapak Sukandi sebagai Pihak pertama dan wakil  dalam  penandatanganan  nota  kesepakatan  kerja  dikatakan  sah  karena  posisinya yaitu sebagai Direktur BUMDes Desa Jelutih.
2. Pihak kedua, Unit Pembibitan Sawit Desa Jelutih, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Arfan. AR, yang bertindak sebagai kepala unit pembibitan sawit di Desa Jelutih. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bumdes Bungo Tanjung Setangkai (BTS) Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Nomor: 001/XI/JL/BTS/2022 Tentang Pengesahan Pengurus Unit Usaha Pembibitan Sawit Periode 2021-2024 menunjuk Bapak Arfan. AR menjadi Ketua Kepala  Unit  Usaha  Bumdes,  pengelola  ditunjuk  dan  ditetapkan  berdasarkan  hasil musdesdan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Unit Pembibitan Sawit Desa Jelutih merupakan badan usaha resmi untuk menjual bibit kelapa sawit yang bersertifikat/legal ke masyarakat maupun ke perusahaan yang memiliki kebun kelapa sawit.
Pada nota kesepakatan kontrak kerja antara BUMDes Jelutih dan Pihak kedua telah diatur bahwa kedudukan BUMDes Jelutih sebagai pemberi dana keperluan usaha dan kedudukan pihak kedua  sebagai  Kepala  Unit  Pembibitan  Sawit.  Sebagaimana  kedudukan  masing-masing  pihak tersebut,  peranan  pemberi  dana  dalam  nota  kesepakatan  kontrak  kerja  cenderung  pasif  dan bersifat  menunggu,  sedangkan  peranan  Kepala  Unit  Pembibitan  Sawit  selaku  pemilik  usaha cendrung lebih aktif dan bersifat sebagai pelaksana di lapangan.
9 Nota Kesepakatan Kontrak Kerja dengan Ketua Unit Pembibitan Sawit dari BUMDES Jelutih
Sesuai dengan ketentuan dalam nota kesepakatan kontrak kerja yang mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, pada nota kesepakatan kontrak kerja tersebut diatur bahwa  pihak  pertama  (BUMDes  Jelutih)  siap  memberikan  dana  untuk  keperluasan  usaha pembibitan sawit kepada pihak kedua yaitu Kepala Unit Pembibitan Sawit Desa Jelutih, selain itu secara garis besar pada nota kesepakatan kontrak kerja tersebut juga diatur bahwa kewajiban pemilik usaha yaitu mengontrol semua pekerjaan di lapangan, sanggup melaksanakan pekerjaan hingga semua bibit sawit terjual, sedangkan kewajiban BUMDes Jelutih selaku investor adalah memberikan dana untuk modal usaha, dan menerima bagi hasil dengan pola 60:40, sebesar 60% untuk pihak kedua dan sebesar 40% untuk pihak pertama.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita bahas tentang kedudukan dan kewenangan para pihak dalam Nota Kesepahaman Kerjasama. Kedudukan BUMDes Jelutih sebagai badan hukum terkait dengan UU Cipta Kerja, BUMDes sebagai badan hukum dapat menjalankan usaha secara langsung atau menjadi induk perusahaan dari badan hukum tersebut dan memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan instansi desa dan pihak ketiga lainnya. Dalam hal ini BUMDes yang melakukan kontrak kerja sama dengan Unit Pembibitan Sawit di Desa Jelutih maka kedudukan Unit  Pembibitan  Sawit adalah sebagai partner  kerja  yang  terikat  kontrak. Maka  kontrak  kerja antara BUMDes Jelutih dan Unit Pembibitan Sawit di Desa Jelutih sesuai dengan teori menurut Profesor Subekti mendefinisikan pertunangan sebagai  hubungan hukum antara dua orang atau dua orang. Satu pihak  berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak  lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.
MoA sebagai kontrak awal dijelaskan dan dilaksanakan bersama dengan kontrak lainnya. Posisi MoA seperti perjanjian  karena menganut teori perjanjian. Mengenai akibat hukum dari MoA, itu adalah kontrak atau  perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam MoA diharuskan untuk memberikan layanan yang diberikan oleh orang tersebut jika substansi dari MoA ini tidak mencukupi atau  berlaku. Hukum diberi sanksi. Menurut pendapat ini, Pasal 1338  Ayat  1  KUHPerdata  dimasukkan  untuk  menemukan  alasan  hukum  yang  benar  untuk menggunakan  MoA.  Artinya,  apapun  yang  dilakukan  sesuai  dengan  kesepakatan  para  pihak, hukum yang berlaku adalah: Mengikat kedua belah pihak.
Kedudukan  dan  kewenangan  para  pihak  dalam  MoA  jelas  merupakan  suatu  perikatan karena adanya syarat sah dalam perjanjian yang telah dibuat, dikaitkan dengan teori perikatan menurut Dalam bukunya Profesor Svekti menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua  atau dua pihak, satu pihak  berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak  lain membuat tuntutan itu, ia menyatakan bahwa ia wajib memenuhi. Pasal 1313 KUH Perdata juga menyatakan bahwa perjanjian adalah  perbuatan seorang atau lebih yang diikat oleh seorang atau lebih.  Dari  definisi  tersebut  dapat  kita  lihat  bahwa  suatu  perjanjian  dapat  menimbulkan
perikatan,  tetapi  perikatan  bukan  hanya  sekedar  perjanjian,  melainkan  alasan  lain,  seperti hukum.
Kedua belah pihak dalam nota kesepakatan kerja sama (MoA) tersebut sudah seharusnya memperoleh keadilan atas setiap kesepakatan yang dibuat, sesuai dengan teori tentang keadilan dalam arti khusus yaitu menyakatakn bahwa Keadilan itu seperti koreksi. Perbaikan dibawa oleh hubungan  sukarela  antara  orang-orang.  Hubungan  adalah  adil  ketika  masing-masing memperoleh bagian dalam persamaan yang mengikuti prinsip titik tengah (intermediate) atau timbal balik (reciprocity). Oleh karena itu, keadilan adalah sama, dan ketidakadilan terjadi ketika satu orang  dalam hubungan yang setara lebih besar dari yang lain. Untuk menyeimbangkan ini, hakim  atau  mediator  melakukan  tugas  penyeimbangan  dengan  mengambil    lebih  banyak  dan lebih sedikit untuk mencapai titik tengah.

## Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Nota Kesepakatan Kerja Sama BUMDes Kelapa Sawit Dengan Pihak Kedua Di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV
Pihak pertama dalam nota kesepakatan kontrak kerja yang terjadi yaitu, BUMDes Jelutih sebagai  penyalur  dana  bagi  hasil  atas  usaha  yang  dijalankan  oleh  pihak  kedua  yaitu  Unit Pembibitan Sawit. BUMDes Jelutih memiliki tanggung jawab yaitu kesiapan menyalurkan dana yang dibutuhkan oleh pihak kedua, dalam nota kesepakatan yang dibuat dan dibubuh materai hanyalah sebatas itu tanggung jawab yang diemban oleh BUMDes Jelutih selaku pemberi dana. Kemudian tanggung jawab yang besar tentunya ada pada pihak kedua selaku pihak yang menjalin kerja sama kepada BUMDes Jelutih. 10
Pihak  kedua  atas  nota  kesepakatan  yang  telah  dibuat  menyatakan  kesiapannya  sebagai pengusaha penjualan bibit sawit, akibat menerima penyaluran dana usaha,  maka  pihak  kedua yaitu  Unit  Pembibitan  sawit  bertanggung  jawab  melaksanakan  pekerjaan  sampai  semua  bibit terjual, mengontrol semua pekerjaan di lapangan dalam penjualan bibit sawit, bertanggung jawab apabila  mengundurkan  diri  untuk  mengembalikan  dana  yang  telah  dipinjam  serta  kerugian- kerugian yang diakibatkan oleh pihak kedua, tidak mengontrakkan lahan pembibitan selama 1 tahun, dan mengembalikan modal kepada pihak pertama. 11
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui tanggung jawab antara para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama, bahwa tanggung jawab terbesar yaitu dipegang oleh pihak kedua selaku pemilik usaha yang berkewajiban memberikan keuntungan kepada pihak pertama selaku pemberi dana (pemodal). Pengaturan yang seimbang antara hak dan kewajiban dari para pihak dicantumkan  dalam  kontrak  kerja  (MOA).  Hak  dan  kewajiban  BUMdes  Jelutih  yaitu:  Hak  dan kewajiban, antara lain hak untuk menerima hasil pekerjaan penjualan benih kelapa sawit dan
10 Nota Kesepakatan Kontrak Kerja dengan Ketua Unit Pembibitan Sawit dari BUMDES Jelutih
11 Nota Kesepakatan Kontrak Kerja dengan Ketua Unit Pembibitan Sawit dari BUMDES Jelutih
kewajiban memenuhi syarat yang telah disepakati, serta hak dan kewajiban pembibitan kelapa sawit dan kewajiban melaksanakan pekerjaan penjualan kelapa sawit,  cara pembayaran, maka diantaranya  memuat  ketentuan  tentang  kewajiban      BUMDesJelutih    untuk  melaksanakan pekerjaan  pembayaran . Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan  tentang hak  dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa diatur secara berimbang.
Oleh  karena  itu,  prinsip  keadilan  diwujudkan  dalam  pengaturan,  karena  kesetaraan terlihat jelas. Teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls didasarkan pada “fairness of justice” yang bercirikan prinsip-prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesetaraan untuk semua..
Wanprestasi terkait dengan kegagalan pekerjaan pembibitan sawit seperti:
1) Apabila  mengundurkan  diri  untuk  mengembalikan  dana  yang  telah  dipinjam  serta kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pihak kedua,
2) Tidak  mengontrakkan  lahan  pembibitan  selama  1  tahun,  dan  mengembalikan  modal kepada pihak pertama. 12
Penyelesaian    sengketa  di  luar  pengadilan,  penyelesaian  sengketa  yang  dirundingkan, pengambil keputusan adalah  dua pihak yang berlawanan. Untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, mereka sepakat bahwa tidak  ada pihak  ketiga yang akan ikut campur. Kedua belah pihak berusaha meyakinkan satu sama lain untuk  membuat aturan  sendiri berdasarkan aturan  yang  ada  tanpa  melanggarnya.  Kemudian,  melalui  arbitrase,  kedua  pihak  yang bersengketa sepakat untuk meminta mediator ketiga, arbiter, untuk menerima keputusan arbiter sejak awal. Penyelesaian sengketa dengan  ADR adalah negosiasi, mediasi dan arbitrase. Ketiga metode  ini  termasuk  dalam  Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 1999 No. 30. 13

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dari  pembahasan  dalam  bab-bab  sebelumnya,  maka  penulis menyimpulkan:
1. Kedudukan  dan  kewenangan  para  pihak  dalam  nota  kesepakatan  kerja  sama  yaitu kedudukan dan kewenangan BUMDes Jelutih sebagai pihak pertama yaitu sebagai pemberi dana  (modal)  usaha,  sedangkan  kedudukan  Kepala  Unit  Pembibitan  Sawit  (pihak  kedua) selaku  penerima  kuasa  untuk  melaksanakan  kegiatan  penjualan  bibit  sawit  yang  sangat mendominasi.  Bapak  Arfan.  AR  selaku  pihak  kedua  memegang  kendali  terhadap  proses penjualan dan pemasaran dari hulu ke hilir, dan pada pelaksanaannya di lapangan Bapak Arfan.  AR  melalui  Unit  Pembibitan  Sawit  tidak  melibatkan  pihak  BUMDes  Jelutih  dalam
12 Nota Kesepakatan Kontrak Kerja dengan Ketua Unit Pembibitan Sawit dari BUMDES Jelutih
13 Ibid, hal. 11-12
memutuskan kebijakan-kebijakan strategis berkaitan dengan pelaksanaan penjualan bibit. Berdasarkan Peraturan Desa Jelutih No 6 Tahun 2017, Bapak Sukandi yang bertindak selaku Ketua BUMDes Jelutih memiliki wewenang sesuai nota kesepakatan untuk melakukan ikatan perjanjian  dan  Kerjasama  dengan  Bapak  Arfan.  AR  selaku  kepala  Unit  Pembibitan  Sawit. Sedangkan Bapak Arfan. AR, yang bertindak sebagai kepala unit pembibitan sawit di Desa Jelutih memiliki wewenang sesuai nota kesepakatan mengelola usaha pembibitan sawit di Desa Jelutih, hal ini atas dasar Peraturan Desa Jelutih No 6 Tahun 2017.
2. Tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama yaitu tanggung jawab pihak pertama  dalam  kesepakatan  adalah  memberikan  dana  usaha  dan  membagi  hasil  usaha dengan pola 60:40 yaitu 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak kedua, sedangkan tanggung  jawab  pihak  kedua adalah melaksanakan pekerjaan sampai semua bibit terjual, mengontrol semua pekerjaan di lapangan dalam penjualan bibit sawit, bertanggung jawab apabila mengundurkan diri untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam serta kerugian- kerugian yang diakibatkan oleh pihak
Berdasarkan  hasil  dari  pembahasan  dalam  bab-bab  sebelumnya,  maka  penulis memberikan saran :
1. Dengan  adanya  kedudukan  dan  kewenangan  para  pihak  dalam  perjanjian  kerjasama BUMDes Pembibitan kelapa sawit dengan pihak kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV,
Para  pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian  tersebut  memiliki  potensi  dalam  membuat perjanjian kerjasama yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, dimana yang tadinya hanya ada kesepakatan dalam Nota Kesepahaman kontrak kerja, seharusnya para pihak tersebut menggunakan  perjanjian  kerjasama  yang  lebih  menjelaskan  kedudukan  dan  kewenangan serta akibat hukum jika terjadi ingkar dari salah satu pihak.
2. Dalam  perjanjian  kerjasama  BUMDes  Pembibitan  kelapa sawit di  Desa  Jelutih Kecamatan Batin  XXIV  seharusnya  para  pihak  mencantumkan  dalam  perjanjian  kerjasama  BUMDes pembibitan  kelapa  sawit  dengan  pihak  kedua  di  Desa  Jelutih  Kecamatan  Batin  XXIV bagaimana  tanggungjawab  para  pihak  jika  salah  satu  pihak  ingkar  dalam  perjanjian kerjasama.

## REFERENSI
Djam’an dan Aan Komariah, Metodelogi penelitian kuantitatif, Cetakan ke 6, Alfabeta, Bandung,
2014.
John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999.
Thomas Nagel, The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs, 2005.
Nota Kesepakatan Kontrak Kerja dengan Ketua Unit Pembibitan Sawit dari BUMDES Jelutih Wikipedia Indonesia, Keadilan, http://id.wikipedia.org, Diakses pada Tanggal 21 April 2022.