-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## PERJANJIAN PENYIMPANAN KOMODITI GABAH ANTARA PETANI DENGAN PENGELOLA GUDANG KOMODITI

## Anviresta Guswaninginchia, Fifiana Winaeni, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : anvirestaguswaninginchia@gmail.com

## Abstract
Indonesia  is  famous  for  a  country  that  has  a  very  abundant  crop,  especially  in  agriculture  and plantations.  However,  this  can  be  a  classic  problem  for  farmers,  namely  the  fall  in  commodity prices  at  harvest,  due  to  the  aftermath  of  the  uniforms  and  the  absence  of  adequate  warehouse facilities. This study examines and discusses the mechanism for the issuance of warehouse receipts and  the  application  of  warehouse  receipts  so  that  they  can  serve  as  credit  guarantees  under  the Warehouse  Receipt  System  Act.  This  research  is  a  normative  legal  research  with  descriptive research type. The problem  approach used is  a juridical  approach.  The results of the research and discussion determine that the mechanism for the issuance of warehouse receipts based on the Act of the Warehouse Receipt System consists of several stages. The stages of the issuance of warehouse receipts  begin  with  the  stage  of  preparation  for  receipt  of  goods,  the  signing  of  the  Goods Management  Agreement  (SPPB)  between  the  owner  of  the  goods  and  the  manager  of  the warehouse,  the  stage  of  receipt  of  goods,  and  the  issuance  of  warehouse  receipts.  The  warehouse receipts issued can be used as collateral for loans by fulfilling specified conditions and procedures.

## Keywords: commodity storage agreement; warehouse receipt

## Abstrak
Indonesia  terkenal  dengan  negara  yang  memiliki  hasil  bumi  yang  sangat  melimpah,  terutama dibidang pertanian dan perkebunan. Namun, hal ini dapat menjadi suatu permasalahan klasik bagi para  petani  yaitu  dengan  jatuhnya  harga  komoditas  pada  saat  panen,  akibat  yang  ditimbulkan setelah    panen  adanya  seragam  serta  ketiadaan  fasilitas  gudang  yang  memadai.  Penelitian  ini mengkaji dan membahas tentang mekanisme penerbitan Resi Gudang serta penerapan Resi Gudang agar  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  kredit  berdasarkan  Undang-Undang  Sistem  Resi  Gudang. Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  tipe  penelitian  deskriptif.  Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa  mekanisme  Penerbitan  Resi  Gudang  berdasarkan  Undang-Undang  Sistem  Resi  Gudang terdiri  atas  beberapa  tahapan.  Tahapan  penerbitan  Resi  Gudang  dimulai  dengan  tahap  persiapan penerimaan  barang,  penandatanganan  Surat  Perjanjian  Pengelolaan  Barang  (SPPB)  antara  pihak pemilik  barang  dan  pihak  pengelola  gudang,  tahap  Penerimaan  Barang,  serta  penerbitan  Resi Gudang.  Resi  Gudang  yang  diterbitkan  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  agunan  kredit  dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan.

## Kata kunci: perjanjian penyimpanan komoditi; resi gudang

## A. Pendahuluan
Indonesia  sangatlah  dikenal  dengan  Negara  agraris  karena  memiliki  hasil  bumi  yang melimpah.  Dipicu  dengan  adanya  tanah  yang  subur  maka  masyarakat  Indonesia  banyak  yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702 bermata  pencaharian  sebagai  petani,  daratan  yang  luas  dan  subur  dapat  dimanfaatkan  secara maksimal  untuk  mendapatkan  hasil  dari  produk-produk  pertanian.  Bukti  dari  Negara  Indonesia sebagai  Negara  agraris  yaitu  dapat  mencukupi  kebutuhan  pangan  sendiri,  tidak  bergantung  ke Negara lain. (Rusli, 1996)
Dengan  melimpahnya  hasil  pertanian  dan  perkebunan  tersebut  dapat  menimbulkan  masalah baru bagi petani. Masalah utama yang muncul dikarenakan hasil panen yang melimpah yang tidak dapat  dijual  dengan  segera  karena  harga  pasaran  sedang  turun.  Sedangkan  beberapa  hasil  panen tidak  dapat  bertahan  lama  dan  mudah  rusak  seperti  buah-buahan  dan  sayur-sayuran.  Masalah  lain yang  dihadapi  oleh  para  petani  di  Indonesia  dengan  melimpahnya  hasil  panen  komoditi  pertanian adalah tentang kondisi pergudangan yang buruk merupakan kendala petani dalam menyimpan hasil panennya.
Di  banyak  lokasi  pertanian  (farm  area)  dapat  dilihat  bahwa  seringkali  hasil  panen  hanya ditutup dengan terpal seadanya di dalam lumbung yang sudah rusak. Hal ini tentunya menyebabkan kualitas produk hasil panen menjadi rusak. Selain itu permodalan juga menjadi salah satu kendala karena dengan tidak adanya suatu modal untuk menjual hasil panennya.
Dalam  konteks  permasalahan  seperti  ini,  Sistem  Resi  Gudang  sangat  dibutuhkan  untuk memfasilitasi  pemberian kredit bagi  dunia usaha dengan  barang  yang disimpan digudang. Sistem Resi Gudang membuat para petani tidak perlu terburu-buru untuk menjual hasil panennya di pasar. Para  petani  dapat  menyimpan  hasil  panen  mereka  di  gudang  terakreditasi  dan  dapat  menjadikan dokumen  Resi  Gudang  yang  dimiliknya  sebagai  jaminan  kredit.  Dengan  begitu  petani  akan  lebih dimudahkan  dalam  melakukan  transaksi  perdagangan  tanpa  harus  membawa  hasil  panen  mereka yang digantikan dengan dokumen pengganti yang bernama Resi Gudang. Setelah harga di pasaran telah membaik, para petani dapat menjual hasil panen mereka dengan harga yang tinggi dan dapat melunasi  kredit  yang  diambilnya,  serta  mendapatkan  uang  sisa  dari  penjualan  hasil  panennya tersebut.  Barang  hasil  panen  pertanian  dan  perkebunan  tetap  berada  dalam  gudang  penyimpanan tersebut, tetapi bukti dari penyimpanan itulah yang dijadikan sebagai jaminan utang maupun kredit. Dengan ini, para petani masih dapat melakukan produksi kembali dengan modal yang didapat dari kredit dengan jaminan yaitu Resi Gudang. (Serfianto, n.d.)
Untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  Resi  Gudang,  pemerintah  menerbitkan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2011  Tentang  Sistem  Resi  Gudang  (selanjutnya  disingkat  UU Sistem  Resi  Gudang)  yang  merupakan  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2006 Tentang  Sistem  Resi  Gudang.  Sistem  Resi  Gudang  (Warehouse  Receipt  System)  adalah  kegiatan yang  berkaitan  dengan  penerbitan,  pengalihan,  penjaminan,  dan  penyelesaian  transaksi  Resi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Gudang  sebagaimana  ditentukan  pada  Pasal  1  Angka  (1)  UU  Sistem  Resi  Gudang.  Selanjutnya dalam  Angka  (2)  yang  dimaksud  dengan  Resi  Gudang  adalah  dokumen  bukti  kepemilikan  atas barang  yang disimpan di gudang  yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Selain UU Sistem Resi Gudang Pemerintah juga mengeluarkan petunjuk pelaksanaan UU Sistem Resi Gudang yang diatur di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2013  (selanjuutnya  disingkat  PP  No.70  Tahun 2013)  yang  merupakan  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2007  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2011  Tentang  Sistem  Resi  Gudang.  Kemudian mengenai  barang  yang  disimpan  digudang  dituangkan  ke  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan (Permendag) No.37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan  Resi  Gudang  (selanjutnya  disingkat  Permendag  No.37/M-DAG/PER/11/2011). Bahwa  untuk  mengatur  penetapan  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi,  tugas,  kewajiban,  dan wewenang  Lembaga  Jaminan  Resi  Gudang  pemerintah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang.  Agar  lembaga  pelaksana  dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  secara  baik,  maka pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 yang tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan  Sistem  Resi  Gudang.  Lembaga  ini  memiliki  fungsi  untuk  melindungi  hak  Pemegang Resi  Gudang  atau  penerima  hak  jaminan  apabila  terjadi  kegagalan,  ketidakmampuan,  atau kebangkrutan  pengelola  gudang  dalam  menjalankan  kewajibannya  serta  memelihara  stabilitas  dan integritas Sistem Resi Gudang yang ada di Indonesia. (Kurniawan, 2009)
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  diatas,  maka  rumusan  masalahnya  adalah  pihak mana  yang  bertanggung  jawab  menanggung  risiko  apabila  barang  yang  disimpan  didalam  gudang komoditi Bantul rusak selama penyimpanan.
Berpedoman  kepada  rumusan  masalah  diatas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  siapakah  yang  menanggung  risiko  apabila  barang  yang  disimpan  digudang  rusak selama penyimpanan.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  pengelola  barang,  pihak  yang menanggung risiko apabila barang rusak selama penyimpanan.
Berdasarkan  penelusuran,  penelitian  yang  memiliki  fokus  studi  untuk  membahas  Perjanjian Penyimpanan  Komoditi  Gabah  Antara  Petani  Dengan  Pengelola  Gudang  Komoditi  di  Bantul sampai  saat  ini  belum  dijumpai,  namun  demikian  terdapat  beberapa  penelitian  yang  memiliki relevansi dengan penulisan ini yaitu : penelitian menurut Achmad Fachruddin dan Lestari Rahayu (
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul) Journal of Agribusiness and Rural Development Research:  yang pada intinya merupakan studi kasus implementasi SRG di Kabupaten  Bantul,  yang  transaksinya    masih  jauh  di  bawah  kapasitas  gudang  dan  cenderung mengalami  penurunan.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  dengan  stakeholder SRG, yakni: (i) pengelola gudang (KUD TaniHarjo), (ii) Dinas Perdagangan, (iii) Dinas Pertanian, Pangan,Kelautan  dan    Perikanan,  (iv)    dan  penyuluh    pertanian.  Sementara  itu,  data  sekunder diperoleh  dari  stakeholder  SRG  dan  Badan  Pusat  Statistik  Bantul  berupa  laporan  pencatatan penerbitan  resi  gudang,  dokumen  perundang-undangan  SRG  ,laporan  sub  bidang  pemberdayaan distribusi  dan  konsumsi  tahun  anggaran  2015,  Bantul  dalam  Angka  2013-2015.  Pendekatan prasyarat keberhasilan SRG merujuk pada publikasi ilmiah Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kementerian  Perdagangan  tahun  2014.  Prasyarat  keberhasilan  meliputi:  (i)  komitmen  pemerintah daerah, (ii) kelembagaan yang terintegrasi  pada suatu wilayah, (iii)  edukasi  dan sosialisasi kepada pelaku petani, (iv) peningkatan produksi padi, (v) keberadaan buyer atas komoditas yang disimpan. Setiap  prasyarat  keberhasilan  dijelaskan  sejumlah  indicator  yang  menjadi  panduan  dalam melakukan  wawancara  mendalam,  selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif.  Lembaga    yang mempunyai  peranan besar  dalam peningkatan transaksi resi gudang adalah Pengelola Gudangdan Dinas  Perdagangan,  sedangkan  lembaga  lainnya  belum  proaktif  dalam  pengembangan  SRG.  Dari kelima prasyarat,“peningkatan  produksi”  merupakan  prasyarat  yang menguatkan eksistensi  SRG di  Kabupaten  Bantul,  sebab  masih  terjadi  panen  raya  yang  berimplikasi  jatuhnya  harga  gabah (sekitar Bulan Januari-April). Di sisi lain, keberhasilan SRG  ke depan bergantung pada  prasyarat “komitmen  pemerintah  daerah”    dan  prasyarat  “edukasi  &  sosialisasi  kepada  pelaku  usaha”. Temuan  ini  mengindikasikan  perlunya  pemerintah  daerah  untuk  mensinergikan  program-program yang berkaitan dengan SRG dan mengintensifkan sosialisasi SRG kepada  kelompok tani di desa- desa yang potensial.
Berbeda  dengan  penelitian  yang  saya  ambil  berdasarkan  analisis  dalam  perjanjian  antara pengelola gudang dengan pemegang resi gudang (petani) di Sistem Resi Gudang Komoditi Bantul yang diuraikan dalam BAB IV pihak yang menanggung risiko apabila barang yang disimpan rusak karena kebakaran  gudang atau hilang selama penyimpanan digudang yang mengakibatkan kerugian barang  dalam  penyerahan  barang  atau  selama  penyimpanan  adalah  pihak  asuransi.  Karena  pihak yang  wajib  yaitu  pengelola  gudang  sudah  mengasuransikan  barang  sesuai  dengan  Perjanjian Pengelolaan Barang.
Cara  pertanggung  jawabannya  pihak  asuransi  mengganti  seluruh  barang  yang  rusak  yang tertera  pada  resi  gudang  dan  membayar  ganti  rugi  kepada  Pemegang  Resi  Gudang.  Dan    pihak
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702 asuransi  boleh  menjual  secara  langsung  barang  atau  melelang  secara  umum  sesuai  peraturan perundang-undangan  untuk  memperhitungkan  hasil  lelang  dengan  kewajiban  terhutang  pemegang Resi  Gudang. Dan apabila barang rusak karena adanya tsunami atau gempa  yang disebabkan oleh alam  akan  dipertanggungjawabkan  oleh  Jamkrindo.  Pelaksanaan  Penjaminan  Sistem  Resi  Gudang Perum  Jamkrindo  mengacu  kepada  Undang  –  Undang  No.  9  tahun  2011  tentang  Perubahan  atas Undang – undang No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang serta Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, dimana Perum Jamkrindo ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Lokasi  penelitian  dilakukan didaerah Kabupaten Bantul, tepatnya di Gudang Komoditi Sistem Resi Gudang Kabupaten Bantul Yogyakart. Cara pengambilan data, dengan data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan  langsung  dan  wawancara.Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  para  pihak  yang terkait  langsung  dengan  objek  penelitian  antara  lain  :  Bapak  Eddy  Sugiyanto  sebagai  Pengelola Gudang  di  Resi  Gudang  Komoditi  Bantuldan  petani  yang  menyimpan  hasil  panennya  didalam Gudang Komoditi tersebut.
Selain  menggunakan  Data  primer,  penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder  yang terdiri  dari  Bahan  hukum  primer  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  antara  lain  UU  Nomor  9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor ( Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata  pasal  1237.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  antara  lain  berupa  buku tentang  perjanjian,  buku  tentang  resi  gudang,  buku  tentang  himpunan  peraturan  dibidang  system resi gudang jilid I, jilid II, dan jilid III serta media internet.

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Gambaran Umum Sistem Resi Gudang Komoditi di Bantul
Sistem  Resi  Gudang  yang  didirikan  di  Bantul  pada  dasarnya  untuk  mengatasi  krisis  pangan yang terjadi pada saat harga jual rendah dan untuk meningkatkan produksi pangan. Tepatnya sejak 23 Desember 2016, gudang SRG di Kabupaten Bantul dikelola secara penuh oleh KUD Tani Harjo. Pengelola gudang berperan dalam penerbitan resi gudang dan pemeliharaan aset gudang. Selain dua peran utama tersebut, Pengelola gudang juga melakukan promosi untuk meningkatkan transaksi resi gudang.  Dengan  dilakukannya  promosi  minat  dari  petani  untuk  menaikan  kualitas  semakin
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
ditingkatkan. Sitem Resi Gudang mempunyai tujuan untuk mengangkat derajat para petani. Karena didalam pemasaran petani merupakan ada didalam harga tawar yang paling rendah.
Dari petani, atau kelompok tani, koperasi atau UKM atau pelaku usaha, mendatangi gudang yang  ditunjuk  dengan  membawa  komoditi  yang  akan  diresi  gudangkan.  Lembaga  Penilaian Kesesuaian akan menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang: nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis, sifat, jumlah, mutu, kelas barang, jangka  waktu  mutu  barang  dan  tanda  tangan  yang  berwenang.  Sementara  itu  Pengelola  Gudang akan membuat Perjanjian Pengelolaan Barang, yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Pengelola Gudang  juga  akan  menerbitkan  Resi  Gudang  (setelah  menerima  kode  registrasi  dari  Pusat Registrasi) yang berisi informasi tentang : judul Resi Gudang, nama pemilik, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya simpan, nilai  barang  serta  harga  pasar.  Pengelola  Gudang  menyampaikan  informasi  tersebut  pada  Pusat Registrasi  dan  seluruh  data  dan  informasi  dalam  Resi  Gudang  ini  ditatausahakan  oleh  Pusat Registrasi.  Pengelola  Gudang  juga  akan  memberi  tahu  semua  informasi  tersebut  pada  Badan Pengawas.  Jika  semua  proses  ini  telah  dilakukan,  Resi  Gudang  yang  diterbitkan  oleh  Pengelola Gudang bisa diterima petani atau pelaku usaha untuk segera diuangkan pada lembaga pembiayaan bank  atau  non-bank  yang  ditunjuk.  Resi  Gudang  ini  juga  bisa  disimpan  sebagai  sebuah  aset,  atau diperdagangkan atau diperjualbelikan. Alur penerbitan, penjaminan dan penyelesaian transaksi.
Meskipun  sistem  resi  gudang  di  bawah  pengawasan  Dinas  Perdagangan,  Dinas  Pertanian juga memiliki peranan penting, sebab peserta resi gudang adalah petani atau kelompok tani. Maka dari itu, Dinas Pertanian termasuk dalam tim asistensi pengelolaan gudang sistem resi gudang sejak pembentukan  SRG  tahun  2010.  Sejak  2017,  Badan  Ketahanan  Pangan  dan  Pelaksana  Penyuluhan (BKP3) tergabung dalam dinas pertanian.
Lokasi  Gudang  SRG  dalam  penelitian  ini  berada  di  Jalan    Raya  Bantul,  Km.7  (selatan kasongan/  bekas  pasar  niten  lama)    Desa  Tirtonirmolo,  Kecamatan  Kasihan  Kabupaten  Bantul, Daerah  Istimewa Yogyakarta 55186. Status Gudang  yaitu Kerjasama Pengelolaan Gudang dengan Koperasi    Unit  desa  (KUD)  Tani  Harjo.  Letaknya  berada  ditengah-tengah  pemukiman  penduduk Niten Bantul Yogyakarta. Tempat gudang tersebut sangat strategis dengan penduduk yang sebagian besar  pekerjaannya  sebagai  petani.  Ini  yang  akan  mempermudah  akses  untuk  para  petani menyimpan hasil panennya di Gudang Komoditi tersebut.(I. Hariyani, 2010)
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## 2. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pengelola Barang
Perjanjian  Pengelolaan  barang  antara  pemegang  resi  gudang  (petani)  dengan pengelolagudang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak,  yaitu:  Kewajiban  Pengelola Gudang yaitu menerima barang dan akan disimpan digudang  yang sudah memenuhi standar mutu maupun  kelengkapan  dokumen  yang  resmi  atau  sah  mencakup  Surat  Permintaan  Simpan  Barang (SPSB),  Surat  Perintah  Angkut  Barang  (SPAB),  dan  tandatangan  dari  pemegang  resi  gudang (petani) untuk menandatangani Berita Acara Pemasukan Barang. Dan hasil pengujian mutu barang yang  disampaikan  Lembaga  Penilaian  Kesesuaian,  akan  menyepakati  jangka  waktu  resi  gudang yang akan masuk dalam Berita Acara Pemasukan Barang.
Dan  setiap  pengeluaran  barang  harus  didukung  oleh  dokumen  yang  sah  mencakup  Resi Gudang  yang  asli  dan  Berita  Acara  Pengeluaran  Barang,  sebelum  pengeluaran  dan  penyerahan barang dilakasanakan maka pemegang resi gudang harus menyerahkan resi gudang asli. Setelah itu pengelola gudang dapat  mengeluarkan barang berdasarkan Surat Perintah pengeluaran barang dari pemegang resi gudang dengan menujukan resi gudang asli.
Mengasuransikan  barang  yang  disimpan  di  gudang.  Pengelola  gudang  wajib mengasuransikan  barang  yang  disimpan  didalam  gudang  apabila  ada  kerusakan  atau  penyusutan yang diakibatkan sifat  alami atau karakteristik barang selama masih dalam  penyimpanan dan juga mengasuransikan  bangunan  gudang  apabila  ada  kehilangan/kerusakan  barang  yang  disebabkan kesalahan atau kelalaian petugas gudang.
Menjaga dan merawat barang selama penyimpanan.  Pengelola gudang wajib menjaga suhu didalam  gudang  dan  sesekali  barang  dikeluarkan  untuk  dijemur  terkena  sinar  matahari  supaya kelembapan  barang  yang  disimpan  terjaga  dan  tidak  mudah  busuk.  Adapun  syarat  mutu  komoditi untuk  disimpan  didalam  gudang  SRG  Bantul.  Untuk  Standar  Mutu  Gabah  (  SNI  01-0224-1987), Standar Mutu Beras ( SNI 01-6128-1999), dan Standar Mutu Jagung ( SNI 01-3920-1995).
Menerbitkan  dan  menyerahkan  resi  gudang  kepada  PIHAK  KEDUA  setelah  barang diterima,  disimpan  dalam  LOT/Stapel  serta  sudah  ditandatanganinya  Berita  Acara  Pemasukan Barang  (BAPN). Resi gudang diterbitkan oleh pengelola gudang paling lambat 2 (dua) hari setelah Berita  Acara  Pemasukan  Barang  ditandatangani  pengelola  dan  pemegang  resi  gudang  dan  sudah mendapatkan kode registrasi. Selanjutnya Berita Acara Pemasukan Barang ditandatangani bersama setelan barang disimpan sesuai tata cara penyimpanan barang yang benar. Dan Resi Gudang siketik secara  rapi,  benar  dan  sesuai  isi  Berita  Acara  Pemasukan  Barang  termasuk  keterangan  mengenai kualitas,  jumlah  kemasan,  dan  nilai  barang  berdasarkan  harga  pasar  yang  berlaku  pada  saat diterbitkan Resi Gudang dan bebas dari segala bentuk coretan.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pihak  Yang  Menanggung  Risiko  Apabila  Barang  Rusak  Selama  PenyimpananKetentuan yang  mewajibkan  pengelola  gudang  bertanggung  jawab  dalam  kerusakan  barang  selama penyimpanan  diatur  dalam  pasal  27  ayat  (2)  UU  Sistem  Resi  Gudang.  (Fachruddim,  Achmad  & Rahayu,  2011).  Dan  dalam  prateknya  di  Sistem  Resi  Gudang  Bantul  yang  menanggungrisiko apabila  barang  yang  disimpan  rusak  karena  kebakaran    gudang  atau  hilang  selama  penyimpanan digudang    yang  mengakibatkan  kerugian  barang  dalam  penyerahan  barang  atau  selama penyimpanan  adalah  pihak  asuransi.  Karena  pihak  yang  wajib  yaitu  pengelola  gudang  sudah mengasuransikan barang sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Barang.
Cara  pertanggung  jawabannya  pihak  asuransi  mengganti  seluruh  barang  yang  rusak  yang tertera  pada  resi  gudang  dan  membayar  ganti  rugi  kepada  Pemegang  Resi  Gudang.  Dan    pihak asuransi  boleh  menjual  secara  langsung  barang  atau  melelang  secara  umum  sesuai  peraturan perundang-undangan  untuk  memperhitungkan  hasil  lelang  dengan  kewajiban  terhutang  pemegang Resi Gudang. (Suryani, Erma & Erwidodo & Anugerah, 2014)
Dan permasalah terbesar didalam gudang apabila barang rusak karena adanya tsunami atau gempa  yang  disebabkan  oleh  alam  akan  dipertanggung  jawabkan  oleh  Jamkrindo  dan  pemegang resi gudang wajib menerima Resi Gudang Pengganti terhadap Resi Gudang yang hilang atau rusak setelah  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  dan  disertai  bukti-bukti  yang  dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan Penjaminan Sistem Resi Gudang Perum Jamkrindo mengacu kepada Undang – Undang No. 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 9 tahun 2006 tentang Sistem  Resi  Gudang serta Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2016 tentang  Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, dimana Perum Jamkrindo ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. (Nugraha, 2014)

## D. Simpulan
Berdasarkan  analisis  dalam  perjanjian  antara  pengelola  gudang  dengan  pemegang  resi gudang (petani) di Sistem Resi Gudang Komoditi Bantul yang diuraikan dalam BAB IV pihak yang menanggung  risiko  apabila  barang  yang  disimpan  rusak  karena  kebakaran    gudang  atau  hilang selama penyimpanan digudang yang mengakibatkan kerugian barang dalam penyerahan barang atau selama penyimpanan adalah pihak asuransi. Karena pihak yang wajib yaitu pengelola gudang sudah mengasuransikan barang sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Barang.
Cara  pertanggung  jawabannya  pihak  asuransi  mengganti  seluruh  barang  yang  rusak  yang tertera  pada  resi  gudang  dan  membayar  ganti  rugi  kepada  Pemegang  Resi  Gudang.  Dan    pihak asuransi  boleh  menjual  secara  langsung  barang  atau  melelang  secara  umum  sesuai  peraturan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
perundang-undangan  untuk  memperhitungkan  hasil  lelang  dengan  kewajiban  terhutang  pemegang Resi  Gudang. Dan apabila barang rusak  karena adanya tsunami atau gempa  yang disebabkan oleh alam  akan  dipertanggungjawabkan  oleh  Jamkrindo.  Pelaksanaan  Penjaminan  Sistem  Resi  Gudang Perum  Jamkrindo  mengacu  kepada  Undang  –  Undang  No.  9  tahun  2011  tentang  Perubahan  atas Undang – undang No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang serta Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, dimana Perum Jamkrindo ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
D. Maryono, and M. Azhar, "Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata," Administrative Law & Governance Journal, vol. 1, no. 3, pp. 345 - 350, Dec. 2018. https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.345 - 350
Fachruddim, Achmad & Rahayu, L. (2011). Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul.
Fajar, M. & Y. A. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hariyani, I. (2010). Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan . Jakarta. Hariyani, I. & S. (2010). Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan . Jakarta: Sinar Grafika.
Kurniawan, D. (2009). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Resi Gudang Oleh Petani Padi Di Kecamatan Palasah . Bogor
.
Nugraha, P. A. (2014). Respon Petani Terhadap Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul. Yogyakarta.
Rusli, H. (1996). Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law . Jakarta: Pustaka SinarHarapan.
Serfianto. (n.d.). Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan . Bandung.
Sukanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta.
Suryani, Erma & Erwidodo & Anugerah, I. S. (2014). System Resi Gudang di Indonesia Antara Harapan dan kenyataan Warehaouse Receipt System : Between Expectation dan Reality .
Zainudin, A. (n.d.). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Jurnal
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Achmad Fachruddim, Lestari Rahayu, 2011, Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul.
Erma  Suryani,  Erwidodo,  dan  Iwan  Setiadjie  Anugerah,  2014,  System  Resi  Gudang  di  Indonesia Antara  Harapan  dan  kenyataan  Warehaouse  Receipt  System  :  Between  Expectation  dan Reality, Bogor.
Anggun Novita Sari, Yuliawati, 2019, Faktor Yang Mempengaruhi Respon Petani Garam Tentang Sistem Resi Gudang di Desa Raci Kecamatan Batangan, Vol.13 No.1 28 Februari 2019.
Novia,  R.A.  2011.  Respon  Petani  Terhadap  Kegiatan  Sekolah  Lapang  Pengelolaan  Tanaman Terpadu. Jurnal Ilmu – Ilmu Pertanian. Vol 7. No. 2 :48 – 60 .

## Peraturan Perundang-undangan
Buku III Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata pasal 1237.
Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi  Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011.
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang undang No. 9 Tahun 2006 tentang  Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.    37/M-DAG/PER/07/2011    tentang  Barang  yang  dapat disimpan  di  gudang  dalam  Penyelenggaraan  Sistem  Resi  Gudang  sebagaimana    telah  diubah dengan Permendag No. 08/MDAG/PER/02/2013.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/6/PBI/2007  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
Peraturan Kepala Bappebti tentang Peraturan Teknis Pelaksanaan Sistem Resi Gudang.