INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5962-5971 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Konflik dalam Pola Penguasaan Lahan Pertanian di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi (Kasus di Desa Olu)
Surahman 1 ✉ , Jamaludin M. Mariajang 2 , Suardin Abd Rasyid 3 , Alimudin 4 , Oval Nendrawan 5
Universitas Tadulako
Email: surahmancinu@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Artikel ini fokus pada konflik agraria dalam pengelolaan lahan dan resolusi konfliknya antara warga asli dan  pendatang  di  Desa  Olu,  Kecamatan  Lindu,  Kabupaten  Sigi,  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Studi  ini menggunakan pendekatan teori Lewis A Coser, terutama pada institusi adat sebagai katup penyelamat konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.  Lokasi penelitian di Desa Olu, wilayah dataran tinggi di Kecamatan Lindu. Informan ditentukan secara purposive, berdasar kriteria migran dan masyarakat asli yang terlibat dalam masalah studi, juga tokoh adat  setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak lahan pertanian dikuasai oleh migran sementara warga lokal terbatas kepemilikannya. Posisi dan peran lembaga adat menangani berbagai kasus agraria memiliki signifikansi tersendiri sebagai alternatif mengatasi problem agraria, misalnya mempertemukan kedua pihak membicarakan alternatif yang mesti ditempuh. Hal demikian dilakukan untuk mencegah potensi eskalasi  konflik  dan  memudahkan  resolusi  konflik  dengan  memakai  hukum  adat  Lindu,  seperti penetapan suaka (zonasi).
Kata Kunci: Konflik Lahan, Lembaga Adat, Masyarakat Olu

## Abstract
This  article  focuses  on  agrarian  conflicts  in  land  management  and  conflict  resolution  between indigenous people and immigrants in Olu Village, Lindu District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province. This study uses the Lewis-Coser theory approach, especially on customary institutions as a conflict savior. This study uses a qualitative method with a descriptive research type. The research location is in Olu Village, a highland area in Lindu District. Informants are determined purposefully based on the criteria of migrants and indigenous people involved in the study problem, as well as local customary leaders. The  results  of  the  study  show  that  many  agricultural  lands  are  controlled  by  migrants,  while  local residents have limited ownership. The position and role of customary institutions in handling various agrarian  cases  have  their  own  significance  as  an  alternative  to  overcoming  agrarian  problems,  for example, by bringing together both parties to discuss alternatives that must be taken. This is done to prevent the potential for conflict to escalate and to facilitate conflict resolution using Lindu customary law, such as the determination of asylum (zoning).
Keywords: Land Conflict, Customary Institutions, Olu Community

## PENDAHULUAN
Peristiwa konflik menjadi fenomena paling krusial dan sering terjadi sebab disamping kejadian itu sebagai bagian dari hidup manusia secara sosial, ia juga menjadi daya dorong dinamika  dalam  perubahan  struktur  sosial.  Konflik  memiliki  dampak  positif  dan  dampak negatif.  Hal  pertama  berkaitan  dengan  situasi  yang  dapat  dimanfaatkan  dari  fenomena demikian,  sementara  sisi  negatifnya  terkait  pada  situasi  destruktifnya  yang  harus diselesaikan,  namun  mempertahankan  kepentingan  yang  berbeda.  Perbedaan  yang berlangsung  diantara  individu  maupun  kelompok  masyarakat  dapat  terkendali  melalui proses rekonsiliasi, tetapi bukan mendorong kemenangan satu pihak dan kekalahan bagi kelompok  lain  (Rhiti,  2005)  sehingga  peristiwa  demikian  diarahkan  bagi  keuntungan bersama  demi  mencegah  kerugian  dari  kedua  pihak.  Pengelolaan  konflik  dapat dimaksimalkan  sebab  jika  hal  tersebut  tidak  diantisipasi,  maka  konflik  justru  berdampak negatif. Fenomena itu berujung pada situasi destruktif seperti kerusakan material, terutama pada  dinamika  warga  mengalami  situasi  sangat  rentan  dan  kehidupan  tak  menentu. Disharmoni  dan  ketidakamanan  bahkan  sampai  berakibat  pada  jatuhnya  korban  jiwa (Nugroho, 2017). Dewasa ini konflik seringkali terjadi di berbagai elemen masyarakat akibat berbagai latar belakang kebudayaan dan status sosial ekonomi serta pertanian (Muryanti, 2013).  Kekerasan  seringkali  muncul  di  berbagai  kehidupan  sekitar  kita  berlatarbelakang kepentingan  antara  kelompok  tertentu  dan  membuat  ketidakstabilan  dalam  tatanan kehidupan  masyarakat.  Kekerasan  dapat  terjadi  pada  skala  berbeda,  seperti  konflik antarindividu (Takari, 2015). Ketika menemukan pergeseran konflik sangat ditentukan oleh
keberapa  kuat  instrumen  yang  terlibat  dalam  kekerasan  merespons  situasi  yang berlangsung.  Respons  pelaku  kekerasan  juga  tergantung  pada  temuan  isu,  biasanya berhubungan dengan identitas.
Konflik juga sering ditemui di sektor pertanian. Adanya regulasi yang berpihak pada keseimbangan ekosistem pangan termasuk para pelaku semestinya berperan urgen bagi penyediaan pangan yang cukup untuk didistribusikan, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui  penyediaan  bahan  baku  industri  dan  ekspor,  meningkatkan  pemerataan kesejahteraan petani melalui penyediaan kesempatan kerja dan berusaha, serta memberi sumbangan pada pengembangan wilayah. Misi penting sektor pertanian adalah cukup dan berkualitasnya hasil produksi pangan. Pencapaian dalam hal ini memberi sumbangan besar kepada pembangunan nasional  (Wiradi, 2000).
Sebagai  persoalan  besar  di  Indonesia,  konflik  agraria  menimbulkan  efek  bagi masyarakat  secara ekonomi,  sosial, politik  dan  budaya. Kurangnya penanganan masalah kekerasan  agraria  di  Indonesia  mengakibatkan  fenomena  ini  makin  banyak  terjadi  pada warga, seperti adanya tumpang tindih kepemilikan dan fungai lahan. Masalah terpenting dari latar belakang persoalan agraria terdapat pada keterkaitan antara pengelolaan konflik yang perlu memasuki wilayah regulasi, dimana titik tekannya memahami berbagai kondisi riil masyarakat petani terkait tradisi dan sejarah mereka, hukum dan hak tenurial mereka serta  adanya proteksi petani demi menjaga ketahanan pangan nasional  (Winarso, 2012). Salah satu kebijakan politik bidang pertanian yang mengkontibusi kesejahteraan ekonomi adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak agraria petani, seperti status tanah, subsidi bibit dan pupuk, pembagian lahan garapan, juga menghidupkan kembali sistem pertanian berbasis  sejarah  kepemilikan  hak  ulayat  beserta  perlindungan  bagi  berlangsungnya kehidupan komunitas tersebut. Hal yang disebutkan ini semuanya harus tertera dalam satu regulasi reforma agraria. Jika hal demikian tidak dipenuhi oleh pemerintah dan nasib mereka tidak terlindungi dalam bentuk kebijakan, maka kita tidak akan bisa menemukan kehidupan petani lebih baik. Hal ini secara langsung berdampak pada minimal dua problem mendasar, yaitu  lemahnya  ketahanan  pangan  nasional  dan  konflik  yang  disebabkan  oleh  masalah agraria  menyebar  di  berbagai  wilayah  kehidupan  lain.  Anggapan  bahwa  petani  tidak inovatif, lamban serta tidak intelektual dalam arti sulit mencapai kemajuan, perlu ditepis, sebab dalam sejarah dan tradisi pada hampir semua kehidupan peradaban, petani menjadi salah satu pelopor perubahan sosial untuk menjaga stabilitas pangan dan bahan baku lain agar sektor lain bisa bergerak. Pertanian merupakan sektor terbuka, komersial  dan sangat inovatif  (Fauzi, 1999).
Konflik  perbatasan  wilayah  merupakan  hal  paling  sering  terjadi  di  peristiwa  itu, biasanya  dipicu  oleh  munculnya  sengketa  tapal  batas  yang  belum  tuntas  meski  telah berumur  panjang.  Akibat  dipelihara  oleh  berbagai  aktor  elit  sosial,  mereka  memelihara peristiwa  itu  agar  kekerasan  tetap  terjaga  dan  setiap  saat  digerakkan  jika  dibutuhkan. Perbedaan di masyarakat ataupun elit sosial terkait konflik tapal batas rentan terjadi apabila daerah  yang  diperebutkan  memiliki  potensi  sumber  daya  alam  maupun  sosial  ekonomi sangat memadai (Chandra, 2020). Hal demikian terjadi biasanya untuk memberi dampak signifikan  bagi  elit  sosial  itu  mengelola  potensi  sumber  daya  yang  tersedia,  citra  sosial maupun keuntungan ekonomi dapat diraih jika kekerasan tetap terpelihara. Belakangan ini pertanian di Indonesia mengalami perubahan namun belum signifikan. Negara ini belum bisa Kembali berswasembada beras, meski di masa Orde Baru pernah terjadi walau hanya sekian  tahun.  Perubahan  di  sektor  pertanian  juga  dapat  dilihat  dari  berbagai  industri teknologi  pertanian  (Nagara  et  al.,  2019).  Perubahan  yang  mengarah  ke  signifikansi pembangunan pertanian secara perlahan nampaknya mengarah pada upaya memposisikan kembali Indonesia berjaya menjadi negeri agraris yang bertumpu pada sektor pertanian, baik  sebagai  pekerjaan  mayoritas  penduduk  yang  menggantungkan  nasib  mereka, pertumbuhan  dan  pemerataan  pendapatan  dan  kesempatan  kerja,  maupun  kontribusi sektor ini mendorong berkembang pesatnya pemasukan devisa negara. Guna menaikkan produksi pertanian, petani harus menggunakan berbagai produk industri pertanian lebih efisien dan  modern.  Modernisasi di sektor agraria memperlihatkan dampak positif seperti perbaikan  gizi masyarakat,  ketersediaan bibit  dan  pupuk yang dapat mengurangi impor beras, dan sejenisnya, meskipun dampak negatif juga sulit dihindarkan, seperti penguasaan lahan bagi pemilik kapital makin bertambah, dengan sendirinya mempersempit hak atas lahan bagi mayoritas petani. Hal lain yang terjadi adalah dampak di wilayah pasar produksi, yaitu harga produk pertanian makin sulit terkontrol akibat penguasaan hasil-hasil produksi mayoritas dikuasai oleh pemilik modal.
Umumnya pengertian pertanian identik dengan pedesaan, hal ini perlu didefinisikan lagi berdasarkan pada jenis dan tingkatannya (Wardana et al., 2024). Identifikasi pertanian sebagai  wilayah  pedesaan  berdasar  pada  sejarah  masyarakat  Indonesia,  dimana  latar belakang pedesaan yang sebagian besar daerahnya bertumpu di sektor agraria, ditambah lagi penduduknya mayoritas bekerja di bidang tersebut.  Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat, sedangkan menurut P.H Landis terdapat 3 definisi tentang desa, yaitu lingkungan dengan  penduduk kurang dari 2.500 orang, lingkungan dengan penduduk yang mempunyai hubungan saling akrab serba informal  satu  sama  lain  dan  suatu  lingkungan  yang  penduduknya  hidup  dari  pertanian
(Dharmawan et al., 2019). Sementara Sorokin dan Zimmerman mengemukakan faktor-faktor yang  menjadi  dasar  penentuan  karakteristik  masyarakat  desa  dan  kota,  yaitu  mata pencaharian,  ukuran  komunitas,  tingkat  kepadatan  penduduk,  lingkungan,  diferensiasi sosial,  stratifikasi  sosial,  solidaritas  sosial,  lahan,  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  kemanusian. Penggunaan  lahan  secara  umum  identik  dengan  pengelolaan  lingkungan  alam  oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan tertentu (Novia & Satriani, 2020).
Dataran Lindu terdapat di wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagian wilayahnya menjadi kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang dikelilingi pegunungan serta terdapat  sebuah  danau  bernama  Danau  Lindu.  Pada  28  Desember  2008,  wilayah  Lindu ditetapkan sebagai kecamatan, terbagi atas Desa Puroo, Desa Langko, Desa Tomado, Desa Anca,  dan  Desa  Olu.  Akses  penghubung  darat  semua  desa  dapat  di  tempuh  dengan kendaraan  roda  dua,  namun  longsor  sewaktu-waktu  berpotensi  terjadi.    Perjalanan  ini menelusuri lereng pegunungan disertai kondisi kemiringan antara 40-60 derajat dengan waktu  tempuh  antara  45-60  menit.    Sebelumnya,    warga  setempat  menggunakan  kuda untuk  menuju  desa  terakhir.  Sebelum  motor  ojek  beroperasi,  kuda  adalah  kendaraan andalan angkutan manusia dan barang, terutama hasil bumi yang akan dipasarkan di luar dataran tinggi Lindu (Muhammad, 2023).
Artikel  ini  fokus  pada  konflik  agraria,  demikian  juga  resolusi  konfliknya,  dalam penguasaan  lahan  pertanian  di  Desa  Olu,  Kecamatan  Lindu,  Kabupaten  Sigi,  Provinsi Sulawesi  Tengah.  Hal  ini    didasari  pertimbangan  bahwa  skema  resolusi  konflik  dikelola dengan  menggunakan  institusi  adat  yang  menandakan  kuatnya  fungsi  institusi  tersebut pada masyarakat setempat. Studi ini menggunakan pendekatan teori Lewis A Coser (Coser, 1956), mengenai fungsi institusi adat sebagai katup penyelamat ketika konflik terjadi.

## METODE PENELITIAN
Dasar  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  tipe  penelitian  deskriptif. Penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan  desain  penelitian  yang  temuan-temuannya  tidak diperoleh  untuk  mengungkapkan  fenomena  secara  holistik-kontekstual  dengan pengumpulan data dari latar setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci (Fadli, 2021).  Lokasi penelitian bertempat di Desa Olu, salah satu wilayah pedesaan di dataran tinggi Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Desa ini berjarak kurang lebih 55 kilometer dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.
Gambar Lokasi Penelitian

## Sumber: Googlemaps
Lokasi penelitian dipilih mempertimbangkan konflik terkait pengelolaan lahan antara warga setempat dan kaum migran atau mereka yang bermukim di luar Desa Olu yang masih sering  terjadi.  Meski  konflik  jarang  bermuara  pada  kekerasan  fisik  disebabkan  peran lembaga adat kawasan cukup kuat dan berwibawa, namun potensi ke arah destruktif dapat saja muncul setiap saat, mengingat wilayah Lindu memiliki ketersediaan sumber daya alam terbatas untuk digarap, apalagi tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah itu cukup tinggi, baik yang dikontribusi  oleh  masyarakat asli maupun warga migran. Penentuan informan menggunakan pendekatan purposive yakni penelitian yang menetapkan informan berdasar kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, diantaranya pilihan terhadap petani migran dan masyarakat asli adalah mereka yang terlibat dalam masalah studi. Sementara informan yang merepresentasi tokoh adat juga dipilih berdasar pertimbangan peran ketokohannya dalam masyarakat.  Berdasar  kriteria  demikian,  ditetapkan  7  informan  untuk  diwawancara. Wawancara tidak tersruktur dipakai sebagaimana syarat metode kualitatif.  Pengumpulan data dilakukan kurun Juli 2022-Juni 2024. Data penelitian kemudian dianalisis melalui tahap kondensasi  (pemilahan  dan  penyederhanaan)  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Latar Belakang Konflik Lahan
Guna mengetahui konflik antarpetani lokal dan petani pendatang di Desa Olu, maka perlu  ditelusuri  awal  mula  terjadinya  konflik  di  wilayah  tersebut.  Seperti  dikatakan  oleh petani lokal Sr (50), permasalahan di Lindu sudah berlangsung lama ketika terjadi ekspansi dari kaum migran dengan tujuan menjadikan lahan pertanian. Awalnya mereka mencoba dan  tidak  menetap  secara  permanen.  Seiring  waktu,  ditandai  pesatnya  pertumbuhan penduduk di Desa Olu, pasar hasil produksi pertanian makin menjanjikan dan diasumsikan dapat  mengatasi  persoalan  ekonomi  rumah  tangga  kaum  migran,  ditambah  lagi  makin
terbatasnya  ketersediaan  lahan.  Fenomena  demikian  menimbulkan  berbagai  perbedaan kepentingan, sehingga potensi gesekan konflik makin terbuka. Sr  mengatakan :
“Permasalahan ini sudah terjadi sejak lama awal pertama pendatang membuka lahan, semula ada pemberian tanah dari orang lokal ke pendatang agar mereka menggarap tanah di Lindu. Desa Olu juga masih luas dan sepi, sekarang membuka lahan baru lagi, padahal yang kita berikan dulu hanya sekitar 2 hektar. Sekarang mereka sudah punya tanah ada sampai 5 hektar bahkan lebih, ekonomi mereka lebih sejahtera dari kami. Sekarang penduduk di Desa Olu semua hampir rata-rata penduduk pendatang. Ada juga dulu hasil jual beli dilakukan oleh kami orang lokal.”
Hukum adat yang mengatur distribusi kepemilikan antara migran dan orang asli tidak ada, disamping itu sejak awal aturan kesepakatan saat mereka mulai bercocok tanam juga tidak dilakukan, ditambah lagi petani lokal memiliki pegangan hukum, jika diajukan gugatan ke lembaga adat atau ke institusi pengadilan. Hal lain yang membuat orang-orang migran memiliki  argumentasi  kuat  adalah  faktor  jangka  waktu  mereka  sudah  cukup  lama mengelolah lahan yang saat ini mereka kuasai.  Perwakilan migran, Ns, menjelaskan, mereka juga warga masyarakat Lindu Desa Olu, bermukim lama dan telah beranak pinak di situ, sehingga tak lagi menganggap diri sebagai pendatang. Awalnya ketika berstatus migran menurutnya wajar jika anggapan demikian, mengingat masih terdapat kecurigaan tentang status mereka, apakah akan menetap atau kehadirannya sekadar bertani. Seiring berjalanya waktu,  lambat  laun  mereka  juga  berkontribusi  di  Desa  Olu.    Lebih  jauh  Ns  (52) mengemukakan :
“ Kami sebagai warga pendatang bermukim di dataran Lindu Desa Olu khususnya juga sudah menjadi bagian dari orang Lindu, bagaimanapun kami ikut aturan-aturan adat Lindu menghormatinya. Waktu itu, kami belum punya tanah, orang tua kami bekerja sebagai petani dan berbagi hasil tani yang dikelola bersama petani lokal, sehingga orang tua kami diberikan tanah dan ada juga mereka beli. Akhirnya tidak lagi bekerja pada petani lokal. Awalnya sama  seperti dulu, kami  membuka lahan di sini,  waktu itu Olu masih menjadi bagian dari Desa Tomado ”.
Persoalan  selanjutnya  muncul  ketika  sengketa  lahan  tidak  sekadar  membutuhkan penanganan berdasar adat saja, tapi juga bukti-bukti konkrit terkait status hak atas tanah, seperti sejarah awal perolehan status garapan dan dokumen pendukung bukti kepemilikan. Menghadapi  kondisi  demikian,  lembaga  adat  masih  sebatas  melakukan  tindakan pencegahan agar konflik tidak terjadi dengan cara mempertemukan mereka yang berkonflik duduk  bersama.  Tindakan  ini  dianggap  penting  untuk  mencegah  konflik  mengalami eskaslasi dan berjangka lama bahkan berakibat hukum (Kinski et al., 2024).
Meski  belum  memasuki  tahap  maksimal    sebab  dibutuhkan  keterlibatan  berbagai pihak  terkait  menyelesaikan  sengketa,  namun  upaya  ini  bisa  mereduksi  problem  agraria agar  tidak  mengarah  ke  hal  negatif.  Kekerasan  dari  dua  kelompok  berbeda  seperti masyarakat asli dengan kaum migran dapat memicu kekerasan dalam jangka waktu lama dan memakan korban jiwa maupun materil.
Masyarakat  Lindu  termasuk  Desa  Olu  memiliki  kekuatan  historis  dan  tradisi  kuat. Disamping  institusi adat, mereka juga  menetapkan berbagai aturan adat tentang zonasi atau  wilayah  peruntukan .  Berbagai  suaka  atau  zonasi  dengan  fungsi  dan  peruntukan masing-masing  itu  telah  ditetapkan  dalam  hukum-hukum  lokal  oleh  lembaga  adat. Pelarangan terhadap salah satu  zonasi agar tidak dihuni atau digarap terkait erat dengan kehidupan hewan sistosomiosis (keong penyebab penyakit kaki gajah) juga status dataran Tinggi Lindu sebagai kawasan Taman nasional. Regulasi terkait konflik lahan di Desa Olu Lindu belum ditangani negara, sementara banyak pihak menilai kebijakan terkait tata kelola fungsi area dan status kepemilikan penting diambil oleh pemerintah dan pihak terhubung, mengingat  perkembangan  Desa  Olu  dalam  hal  pertumbuhan  penduduknya  dan kedatangan  kaum  migran  mengalami  peningkatan  signifikan.  Sebagaimana  dipahami bahwa  karakter  dan  watak  migran  jika  berhasil  di  satu  wilayah,  keluarganya  akan mendatangi daerah itu. Hal serupa juga terjadi di wilayah Desa Olu Lindu. Masyarakat asli membutuhkan wilayah garapan memadai dalam rangka pemenuhan dan peningkatan taraf ekonomi  mereka,  namun  di  sisi  lain  ketersedaan  lahan  garapan  makin  terbatas  akibat pembukaan  lahan  baru  juga  untuk  menopang  ekosistem  dan  keseimbangan    bagi perlindungan taman nasional.
Resolusi Konflik dan Tata Kelola Lahan dalam Aturan Adat
Pengaturan dan fungsi lahan oleh lembaga adat Lindu diatur berdasar peruntukannya. Orang Lindu menyebutnya dengan suaka (zonasi). Hal demikian telah berlangsung sejak lama  ditengarai  bersamaan  dengan  berlangsungnya  pemukiman to  (orang)  Lindu.  Etnis Lindu mengakui berbagai suaka atau zonasi pada dasarnya untuk mengatur keseimbangan ekologi terutama habitat inti. Beberapa sonasi seperti suaka ngata berkaitan erat dengan pengelolaan  sumber  daya  alam.  Hukum  adat  Lindu  mengakuinya  sebagai  hak  adat masyarakat yang diwariskan oleh nenek moyang. Batas wilayah penguasaan adat tersebut mencapai  puncak  Gunung  Nokilalaki  di  bagian  utara,  di  bagian  timur  sampai  puncak Gunung Adale, sebelah selatan dengan puncak Gunung Kataba dan di sebelah barat sampai di puncak Gunung Gimba (Muhammad, 2023). Berdasarkan penjalasan YT (53) dan YD (50),
anggota  lembaga  adat  Lindu,  wilayah  daratan  Lindu  dibagi  berdasarkan  sistem  zonasi sebagai berikut:
1. Suaka numadika  dikuasai  kaum  bangsawan  Lindu,  fungsinya  sebagai  tempat menggembala kerbau. Suaka numadika tidak dapat dimanfaatkan oleh orang banyak kecuali pemilik status bangsawan dan turunannya. Pelanggaran terhadap kawasan itu, seperti  membuka  lahan  atau  memanfaatkan  sumber  daya  di  dalamnya  dikenakan sanksi adat bernama givu.  Hak ulayat kaum bangsawan Lindu beserta keturunannya diberi keistimewaan sebagai penghargaan terhadap raja dan keluarganya. Konsolidasi adat demikian mengejawantahkan eksistensi kawasan dataran tinggi sebagai wilayah kedaulatan.
2. Suaka Ntodea adalah suaka yang diperuntukkan bagi kepentingan umum atau orang kebanyakan,  namun  dalam  pemanfaatannya  tetap  diperlukan  izin  lembaga  adat. Suaka Ntodea  adalah  sumber  daya  alam  yang  dapat  dijadikan  persawahan, perkebunan  maupun  pemukiman.  Mereka  yang  berkepentingan  memaafaatkan kawasan itu adalah To-Lindu atau orang luar, tetapi harus memenuhi syarat. Suaka Ntodea  dapat  dijadikan  hak  individu  dan  diakui  eksistensinya  oleh  lembaga  adat setelah  memenuhi  berbagai  syarat  ketat,  salah  satunya  mereka  telah  bermukim  di Lindu.  Upaya  memperoleh  hak  atas  kepemilikan  lahan  oleh  individu  dengan  cara membuka  hutan  untuk  maksud  pembukaan  lahan  baru  disebut pangale.    Suaka Ntodea dimaksudkan sebagai upaya mengkonstruksi kawasan Lindu dengan berbagai kepentingan  di  dalamnya,  dimana  mereka  harus  memenuhi  berbagai  kebutuhan kerabatnya  sebab  itu  membutuhkan  luas  area  memadai  karena  pekarangan  atau berladang sekitar rumah tak lagi memungkinkan.  Selain itu kawasan ntodea berfungsi menjaga keseimbangan kawasan.
3. Suaka Nuviata adalah zona yang diperuntukkan bagi  roh-roh nenek moyang etnik Lindu  yang  telah  meninggal.  Suaka  ini  tidak  dapat  dimanfaatkan  karena  jika  yang menggunakan  lokasi  ini  bukan  sebagaimana  fungsinya  diyakini  akan  menimbulkan malapetaka dan bencana, sehingga hukum adat memberi sanksi kepada pelanggar ketentutan  itu. To  Lindu  menerjemahkan  nuviata  sebagai  roh  atau  mahluk  halus, aturan adat tidak membolehkan tempat itu dijamah karena dikeramatkan. Anggapan masyarakat Lindu bahwa suaka nuviata menjadi tempat peristirahatan keluarga yang telah meninggal sehingga harus dijaga keramatnya. Suaka Nuviata sejak dulu ditakuti orang Lindu, namun seiring perkembangan zaman dan melonjaknya jumlah penduduk baik yang masuk maupun Orang Lindu sendiri, zona ini sudah banyak diterobos warga untuk  dijadikan  lahan  produksi.  YT  mengatakan, “suaka Nuviata  sebagai    tempat
dikeramatkan, saat kita masih anak-anak merasa takut kalau jalan siang hari, ya sekitar jam 12 lah atau ketika matahari mulai tenggelam, tetapi sekarang tidak lagi, sebab sejak lama suaka nuviata dimasuki todea, itu diawali oleh pendatang”.
Sekilas pembagian suaka oleh To Lindu sekadar menjadi metode guna memudahkan pengenalan  zonasi  tersebut,  namun  secara  filosofis To  Lindu,  pemilahan  kawasan  itu memiliki  makna  kultural,  yaitu  menjaga  kesadaran  komunal  mereka  agar  habitat  aslinya tetap lestari, terutama pada wilayah yang bersentuhan dengan zonasi inti. Suaka nuviata merupakan satu kawasan dimana berbagai sumber daya inti yang terdapat di dalamnya seperti daerah resapan air harus selalu dijaga fungsi ketersediannya. Sebagaimana diketahui bahwa pada setiap kawasan, terutama hutan, terdapat zona inti yang berfungsi menjaga keberlangsungan  ekosistem  sekitar  dengan  cara  mempertahankan  debit  atau  jumlah ketersediaan air di tanah. Terganggunya zona inti berdampak bagi keseimbangan habitat sekitar kawasan hutan, apalagi sekitar hutan berlangsung kehidupan bercocok tanam dan pemukiman warga   sebab tidak tersedia bendungan mengairi  sawah dan kebun. Skema kebijakan  lokal  dari  hukum  adat  berkontribusi  signifikan  menjaga  keseimbangan  habitat lingkungan, pelanggaran terhadap zonasi dimana taman nasional sebagai paru-paru dunia ada di dalamnya.
Konsistensi  menjaga  hukum  adat  Lindu  terutama  penerapan givu  bagi  pelanggar dengan sendirinya dapat mengembalikan fungsi masing-masing zonasi, terutama kawasan inti  kembali  ke  posisi  semula,  yaitu  menyediakan  air  untuk  menjaga  keseimbangan ekosistem kawasan. Selain itu, pemanfaatan kawasan yang dikeramatkan (dipahami sebagai kawasan  inti)  dimaksudkan  sebagai  upaya  menjaga  agar  kehidupan  warga  tetap berlangsung harmonis, yaitu masyarakat terhindar dari gesekan konflik antarmereka, sebab tak lagi terjadi penambahan lahan produksi. Orang luar sebagai pihak pertama yang masuk mengelola suaka nuviata, sementara orang Lindu sendiri tetap dalam posisi sebagaimana awalnya,  menjaga  kawasan  itu.  Masuknya  komunitas  lain  menggarap  area  inti  secara langsung  juga  mengundang  komunitas  asli  ikut  menggarap,  maka  pembukaan  hutan menjadi  lahan  produksi  berlangsung  dengan  intensitas  tinggi.  Situasi  demikian menimbulkan gesekan antarindividu atau kelompok, secara perlahan potensi konflik muncul jika eskalasinya terus berkembang dan meningkat menjadi kekerasan agraria.
Untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dapat memicu kekerasan horizontal di Desa Olu, lembaga adat dan pemerintah telah menetapkan berbagai zonasi sesuai fungsi dan peruntukannya, termasuk untuk kawasan pertanian. Masyarakat memahami bahwa di Lindu  terdapat  lahan  luas,  tanahnya  subur  yang  ideal  bagi  sektor  pertanian.  Berbagai persoalan  antaretnis  terkait  pemanfaatan  lahan  tidak  terlepas  dari  unsur  kepentingan
individu maupun kelompok. Pemanfaatan sumber daya alam demikian merupakan potensi bagi  terjadinya  kekerasan  komunal.  Selama  ini  apapun  problem  di  Lindu  masih  dapat dikelola, mengingat peran, fungsi dan kewibawaan tokoh adat. Institusi ini tidak sekadar berfungsi menjaga terpeliharanya nila-nilai adat kawasan dataran tinggi itu, namun juga bertugas  memelihara  keseimbangan  ekosistem,  termasuk  memposisikan  diri  menjadi lembaga mitigasi, mencegah sedini mungkin kekerasan antaretnis maupun perorangan.
Salah  satu  penyebab  absolut  dari  persoalan  di  Lindu  akibat  ketidakpuasan masyarakatnya  terkait  persoalan  lahan  pertanian  adalah  tidak  maksimalnya  bidang  ini memberi kesejahteraan bagi penduduk asli, sehingga mereka masih dalam kondisi ekonomi pas-pasan. Salah satu indikator fisik di lapangan adalah terdapat banyak titik lahan belum tegas diputuskan,  baik fungsi maupun status  kepemilikannya. Belum terjadi  kesepakatan antarkedua kabupaten perbatasan (Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso), dimana proses penanganannya telah berlangsung lama namun tidak berkesinambungan. Hal ini terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan batas daerah tersebut, meskipun kegiatan penataan tapal  batas  telah  dikoordinasikan  dan  diagendakan  oleh  Pemerintah  Kecamatan  Lindu. Peran  pemerintah  daerah,  termasuk  pemerintah  desa,  strategis  untuk  mencegah  konflik warga dikarenakan dukungan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas (Nursamsir et al.,  2024).    Tidak  maksimalnya  potensi  sumber  daya  alam  demikian  akhirnya  membuat mayoritas  warga  Lindu  masih  terjebak  pada  tingkat  ekonomi  lemah,  sebab  mereka menggantungkan penghasilannya pada kerja-kerja pertanian.

## Pemanfaatan Sumber Daya Lahan
Pembukaan  lahan  baru  merupakan  hak  milik  pribadi  asal  memenuhi  berbagai persyaratan. Pangale merupakan hukum adat Lindu yang memfasilitasi aktivitas demikian asalkan berbagai ketentuan wajib mereka patuhi.  Pembukaan lahan baru tidak luput dari perhatian lembaga adat sebagai institusi pengontrol dan memastikan bahwa kawasan itu tidak  bertentangan  dengan  zona  larangan  adat. Pangale  telah  merambah  area  zonasi nuviata. Kontrol lembaga adat mengalami signifikansi bila dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Perjuangan institusi ini kembali harus difungsikan maksimal yang dimaksudkan agar gesekan kepentingan dapat dimediasi oleh mereka, agar warga tetap hidup harmonis dan aman bekerja. Lembaga adat juga memiliki kewenangan menentukan wilayah nuviata untuk  digarap,  sebab  menurut  YD,  anggota  lembaga  adat,  tidak  semua  area  keramat terlarang  menjadi  kawasan  produksi.  Terdapat  beberapa  kawasan  bisa  diubah  menjadi sawah  atau  kebun.  Dinamika  perkembangan  masyarakat  Lindu  cukup  pesat  sementara lahan  garapan  mulai  tidak  memadai  bagi  kelangsungan  kebutuhan  warga.  Pembukaan
lahan produksi baru menjadi alternatif mengatasi problem tersebut. Kutipan penjelasan YD sebagai berikut:
“ Semua kawasan yang dijadikan Taman Nasional (Taman Nasional Lore Lindu) adalah milik  masyarakat.  Hak  milik  itu  ditentukan  pada  saat  seorang  membuka pangale (hutan),  jadi  area  itu  bukan  lagi pangale  tetapi  ngurah  (bekas  kebun)  yang ditinggalkan. Larangan adat membuka pangale adalah area wanangkiki, yaitu pangale yang berada pada kemiringan atau pangale dekat air (danau) berburu (podikea) Anoa ( lupo) dan Babi (boe ).”
Sebagai  dampak  modernisasi  pertanian  sektor  agraria,  kawasan  Lindu  mengalami perubahan signifikan. Sebelum era 1990-an, wilayah ini terisolasi, kendaraan tersedia hanya kuda dan  tidak ada angkutan untuk memudahkan distribusi angkutan barang dan orang. Sementara  itu,  tahun  1990-an  sampai  dengan  2000-an,  daerah  ini  sudah  mulai  terbuka akibat akses jalan antara desa pertama, Desa Sadaunta menuju puncak dataran tinggi Desa Puroo, sudah dapat dilalui motor. Tahun 2000-an sampai saat ini, wilayah ini telah terbuka. Jalan dari desa pertama menuju desa selanjutnya sudah dapat ditempuh kendaraan roda empat.  Hal  ini  berkonsekuensi  bagi  terjadinya  ekspansi  warga  luar  datang  ke  Lindu bertujuan  membuka  lahan  baru  atau  memperluas  investasi.  Eksodus  orang-orang  luar bermukim  dan  atau  berinvestasi  membuat  Lindu  makin  ramai.  Namun,  orang-orang pinggiran yang tidak kuat modal  akan tergeser dari daerahnya.

## SIMPULAN
Benturan kekerasan antarwarga asli dan pendatang di Desa Olu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, sampai saat ini belum terjadi akibat peran lembaga adat yang masih kuat menopang. Institusi adat biasanya mengundang pihak bertikai membicarakan problem mereka.  Selama  ini  mediasi  ke  arah  jalan  keluar  tercapai  dengan  langkah  awal menginstruksikan  keduanya  menahan  diri  agar  tidak  terjadi  kontak  fisik  yang  dapat mengarah pada kekerasan massa.  Jika lahan yang disengketakan mengalami tumpang tindih, keduanya diperintahkan membuka dokumen, selanjutnya dilakukan pengukuran tanah. Selanjutnya berdasarkan referensi keduanya, juga dokumen adat, Lembaga adat memutus  perkara.  Problem  krusial  terjadi  di  desa  terkait  tidak  seimbangnya  pola penguasaan lahan, yaitu dominasi migran cukup menonjol dalam kepemilikan lahan. Hal ini  berkonsekuensi  pada  adanya  potensi  terjadi  gesekan  sosial  dalam  bentuk  konflik horisontal, jika penanganan berlatar keseimbangan hak tidak terpenuhi. Peran lembaga adat menjadi penting dalam rangka menyiapakan perangkat struktur, termasuk sejak dini hukum adat perlu memberi proteksi kepada warga lokal. Regulasi institusi adat sangat
membantu To  Lindu  menjaga  keberlangsungan  masa  depan  hak-hak  ulayat  maupun kepemilikan pribadinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Chandra,  F.  (2020).  Peran  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Mewujudkan  Pelestarian Lingkungan Hidup. Jurnal Ekopendia: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, 5(1), 103 – 110.
Coser, L. (1956). The Functions Of Social Conflict. The Free Press.
Dharmawan,  A.  H.,  Nasdian,  F.  T.,  Barus,  B.,  Kinseng,  R.  A.,  Indaryanti,  Y.,  Indriana,  H.,
Mardianingsih,  D.  I.,  Rahmadian,  F.,  Hidayati,  H.  N.,  &  Roslinawati,  A.  M.  (2019). Kesiapan  Petani  Kelapa  Sawit  Swadaya  dalam  Implementasi  ISPO:  Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. Jurnal Ilmu Lingkungan, 17(2), 304. https://doi.org/10.14710/jil.17.2.304-315
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, 21(1), 33 – 54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Kinski, K. T., Gofita, S., Sabrinda Rasya, H., Nabillah, F., Anastasya, N., & Sadia Wati, D. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4(1), 2303 – 2312.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publication.
Muhammad, H. (2023). To Lindu Masyarakat Adat Penghuni Taman Nasional Lore Lindu. Deepublish.
Muryanti, M. (2013). Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan. Kreasi Wacana.
Nagara, G., Amri, B. S., Patria, D., & Andhika, F. (2019). Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Integritas :  Jurnal Antikorupsi, 5(2 – 2), 65 – 74. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2. 483
Novia, R. A., & Satriani, R. (2020). Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Produksi Padi  Sawah  Tadah  Hujan  Di  Kabupaten  Banyumas. Jurnal  Agrica,  13(1),  24 – 34. https://doi.org/10.31289/agrica.v13i1.3318
Nugroho,  W.  (2017).  Rekonstruksi  Teori  Hukum  Pembangunan  Kedalam  Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(4), 369 – 382.
Nursamsir, Jamaluddin, I. I., & Septiana, A. R. (2024). Peran Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam  Pengawasan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Kolaka  Utara. Musamus  Journal  of Public Administration, 6(2), 659 –669. https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5584 ©
Rhiti, H. (2005). kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup. Arena Hukum, 9(2), 48. Takari, M. (2015). Adat Dalam Peradaban Melayu.
Wardana, A. K., Aulia, M. F. R., & Suharyat, Y. (2024). Manajemen Konflik. In NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan (Vol. 5, Issue 1). https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856
Winarso,  B.  (2012).  Dinamika  Pola  Penguasaan  Lahan  Sawah  di  Wilayah  Pedesaan  di
Indonesia. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan,
12(3), 137 – 149. https://doi.org/10.25181/jppt.v12i3.209
Wiradi, G. (2000). Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir. 172.