PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK PENDIDIKAN,

## KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PDRB DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2012

## Nalyda Yola Althofia
Staff Badan Pusat Statistik

## Neli Agustina
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

## Abstract
Labor is part of the population that is capable of doing the work to produce goods and services.  Therefore,  workers  need  to  be  empowered  optimally  in  order  to  drive  the economic process. According to Keynes, one of the efforts that can be done is fiscal policy by increasing government spending leading to a reduction in unemployment. However, in West Java this expectation was not realized. West Java has a large government spending, but  its  labor  absorption  is  not  high.  It  is  shown  from  the  percentage  of  the  working population  of  the  labor force  in  West  Java  in  2012  remained  below  national.  This  study determines the effect of government education, health and infrastructure expenditures on economic  growth  and  employment  in  West  Java.  The  recursive  equation  mode  is employed,  showing  that  education  and  infrastructure  spending  have  positive  effect  on economic  growth  and  employment.  Health  expenditure  prove  to  be  insignificant.  In addition,in  West  Java,    economic  growth  has  positive  effect  on  employment.
Keywords: economic growth, employment, government spending.

## I. PENDAHULUAN
Kegiatan  ekonomi  di  Indonesia  masih  terkonsentrasi  di  pulau  Jawa.  Pada  tahun 2012, misalnya,  kontribusi nilai tambahnya mencapai 57.62 persen. Sementara kontribusi provinsi-provinsi  di  kawasan  Indonesia  Timur  masih  jauh  lebih  rendah.  Tingginya
lapangan  kerja  dan  perkembangan  kegiatan  ekonomi  membuat  masyarakat  tertarik  untuk mencari  pekerjaan  di  pulau  Jawa.  Akibatnya,  muncul  masalah  ketenagakerjaan  di  pulau Jawa  serta  persebaran  angkatan  kerja  yang  tidak  merata  di  Indonesia.  Sebagian  besar tenaga kerja berada di Pulau Jawa. Pada tahun 2012, 58,94 persen total angkatan kerja di Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa, seperti yang terlihat pada gambar 1( lampiran 1).
Penyerapan  tenaga  kerja  di  pulau  Jawa  tumbuh  lebih  cepat  dari  pertumbuhan angkatan  kerja  pada  tahun  yang  sama,  seperti  pada  Tabel  1.  Namun,  pertumbuhan angkatan  kerja  masih  berfluktuatif.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  perluasan  kesempatan kerja  sehingga  angkatan  kerja  dapat  terserap  oleh  berbagai  kegiatan  ekonomi  dan  dapat menurunkan tingkat pengangguran.
Tabel 1. Pertumbuhan angkatan kerja di Pulau Jawa tahun 2009-2012 Tahun Angkatan Kerja Bekerja (%) Pengangguran (%) Angkatan Kerja (%) (1) (2) (3) (4) 2009 1,95 -6,90 1,14 2010 1,19 -8,14 0,40 2011 1,17 -3,95 0,77 2012 2,56 -5,94 1,93
Sumber: BPS (diolah)
Menurut  Keynes  (Sukirno,  2004),  pemerintah  perlu  campur  tangan  dalam menanggulangi  masalah  pengangguran.  Keynes  berpendapat  bahwa  dalam  sistem  pasar bebas, penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta, namun diperlukan usaha dan kebijakan  pemerintah  untuk  menciptakan  tingkat  penggunaan  tenaga  kerja  penuh. Menurutnya,  kebijakan  fiskal  penting  untuk  mengatasi  pengangguran.  Melalui  kebijakan fiskal,  pengeluaran  pemerintah  daerah  dapat  ditingkatkan  dan  menjadi  stimulus  untuk memacu  perkembangan  perekonomian  suatu  daerah,  sehingga  diharapkan  dapat menaikkan  pendapatan  daerah.  Pengeluaran  pemerintah  daerah  termasuk  ke  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mempunyai salah satu fungsinya sebagai fungsi alokasi  yang mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran.
Dana  tersebut  dibelanjakan  oleh  daerah  untuk  membiayai  operasional pemerintahan  dan  menangani  urusan-urusan  yang  menjadi  kewenangannya,  diantaranya pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, sehingga daerah semakin mampu mendanai kebutuhan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  dasar  masyarakat  dalam  rangka  mendorong percepatan pembangunan daerah.
Jika  dilihat  menurut  provinsi  yang  ada  di  Pulau  Jawa,  pengeluaran  daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan pada gambar 2 (lampiran 2). Seiring  dengan  meningkatnya  pengeluaran  daerah,  perekonomian  di  Pulau  Jawa  juga semakin  mengalami  kemajuan.  Hal  ini  tergambar  dari  nilai  pertumbuhan  PDRB  yang semakin  naik  dari  tahun  ke  tahun.  Pencapaian  PDRB  merupakan  salah  satu  indikator kemajuan  perekonomian  suatu  daerah.  Semakin  berkembangnya  kegiatan  ekonomi  maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan semakin banyak.
Akan tetapi, kenyataan yang terjadi seperti pada gambar 3 (lampiran 3) persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja di beberapa provinsi di Pulau Jawa masih rendah,  yaitu  di  provinsi  Banten  dan  Jawa  Barat.  Persentase  penduduk  yang  bekerja terhadap  angkatan  kerja  di  Banten  tahun  2012  sebesar  89,87  dan  di  Jawa  Barat  sebesar 90.92  persen.  Artinya,  di  daerah  tersebut  masih  banyak  angkatan  kerja  yang  belum diberdayakan secara penuh.
Jawa Barat memiliki total pengeluaran pemerintah  yang besar, namun persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja di daerah tersebut masih berada di bawah angka Nasional, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penyerapan  tenaga  kerja.  Selain  penciptaan  lapangan  kerja  baru,  upaya  yang  dapat dilakukan  pemerintah  adalah  dengan  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  melalui  berbagai  program  peningkatan  mutu  SDM,  sehingga  SDM  yang  ada mempunyai daya saing yang baik.
Menurut  Todaro  (2000),  pendidikan  dan  kesehatan  merupakan  hal  yang  erat kaitannya  dengan  modal  manusia.  Oleh  karena  itu,  program  pendidikan  dan  kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM yang erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas. Selain pendidikan dan kesehatan, kondisi infrastruktur yang baik juga akan membawa  pengaruh  positif  pada  berbagai  sektor  perekonomian.  Dengan  demikian,
pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkat  dan  penyerapan  tenaga  kerja  pun  akan  menjadi lebih  tinggi.  Menurut   Prof.  Soemitro  Djoyohadikoesoemo  (Ariesty,  2010),  usaha perluasan  kesempatan  kerja  dapat  dilakukan  dengan  penyelenggaraan  proyek  pekerjaan umum  atau  infrastruktur  melalui  antara  lain  pembuatan  jalan,  jembatan,  saluran  air,  dan bendungan.
Dengan  mengacu  pada  latar  belakang  permasalahan  yang  telah  diuraikan  dan melihat  fakta  bahwa  di  Jawa  Barat  pengeluaran  pemerintah  untuk  fungsi  pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terus mengalami kenaikan, namun penyerapan tenaga kerja di daerah  tersebut  belum  sejalan  dengan  kenaikan  pengeluaran  pemerintah  tersebut.  Oleh karena  itu,  perlu  diteliti  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  untuk  pendidikan,  kesehatan, dan  infrastruktur  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja  di  Jawa Barat.

## II.    METODOLOGI
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pengeluaran  yang  dilakukan  pemerintah  akan  mempengaruhi  berbagai  sektor dalam  perekonomian.  Adanya  pengeluaran  pemerintah  secara  langsung  atau  tidak langsung  berpengaruh  terhadap  sektor  produksi  barang  dan  jasa.  Dengan  adanya peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara  langsung  terhadap  peningkatan  produksi  barang  dan  jasa.  Peningkatan  produksi barang dan jasa akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, secara teori kenaikan pengeluaran pemerintah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Hubungan  antara  pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi  secara  teori diterangkan  dalam  Keynesian  Cross  (Mankiw,  2003).  Pada  Gambar  4,  kenaikan pengeluaran pemerintah (ΔG) akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah tersebut untuk semua tingkat pendapatan. Peningkatan tersebut berhasil mengubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti terjadi peningkatan pendapatan dari Y 1 ke Y 2 . Kenaikan pendapatan (ΔY) melebihi kenaikan pengeluaran pemerintah (ΔG). Jadi,
pengeluaran  pemerintah  memiliki  dampak  pengganda  terhadap  pertumbuhan  ekonomi yang diukur melalui pendapatan atau tingkat output.
Sumber: Sukirno (2004)
Gambar 1. Efek peningkatan pengeluaran pemerintah
Fungsi  pendidikan  berkaitan  dengan  modal  manusia.  Meningkatnya  kesempatan pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas juga akan  meningkat.  Peningkatan  produktivitas  akan  mampu  meningkatkan  output  yang kemudian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Menurut  Todaro  (2000),  rendahnya  produktivitas  di  banyak  negara  berkembang salah  satunya  bersumber  dari  lemahnya  kesehatan  fisik  para  pekerja.  Oleh  karena  itu, pemerintah  harus  memperhatikan  pengeluaran  untuk  fungsi  kesehatan  akan  memberikan pelayanan  kesehatan  yang  lebih  merata  kepada  masyarakat,  sehingga  sumber  daya manusia  yang  sehat  menjadi  semakin  bertambah.  Meningkatnya  kesehatan  akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu menghasilkan output yang semakin besar. Peningkatan output akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. .
Infrastruktur merupakan suatu sarana fisik pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat  terwujud.  Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hambatan  utama  dalam  perbaikan  iklim  investasi.  Oleh  karena  itu  perlu  ada  kebijakan pemerintah  dalam  upaya  peningkatan  infrastruktur.  Salah  satunya  melalui  peningkatan pengeluaran pemerintah  fungsi  perumahan dan fasilitas umum. Peningkatan infrastruktur
45 o AE AE 2 AE 1 Y 2 0 Y 1 A B Y ΔG ΔY
mengakibatkan  meningkatkan  iklim  usaha  dan  investasi  yang  selanjutnya  akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan  ekonomi  tidak  semata-mata  tergantung  pada  jumlah  sumber  daya  manusia saja,  tetapi  lebih  menekankan  pada  efisiensi  mereka.  Rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM)  dapat  berdampak  pada  rendahnya  tingkat  produktivitas  dan  tingkat partisipasi  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  dunia  kerja  atau  tenaga  kerja  yang terlibat dalam proses produksi.
Dengan  semakin  banyaknya  masyarakat  yang  terlibat  dalam  dunia  kerja  atau tenaga kerja yang ikut terlibat dalam proses produksi, akan menyebabkan barang dan jasa yang  diproduksi  dalam  masyarakat  bertambah,  sehingga  mengakibatkan  tingkat pendapatan  suatu  daerah  ikut  meningkat  akibat  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  dalam masyarakat  bertambah,  dan  hal  ini  akan  memberi  dampak  terhadap  peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Pendidikan  memiliki  keterkaitan  dengan  penyerapan  tenaga  kerja.  Ketika pendidikan dari tenaga kerja semakin tinggi maka kesempatan kerja akan semakin besar. Pendidikan  juga  akan  memberikan  akreditasi  profesional  bagi  tenaga  kerja  sehingga tenaga kerja tersebut dapat lebih diperhitungkan oleh penyedia kerja. Perlu campur tangan pemerintah  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  berpenghasilan  rendah untuk  bisa  mengenyam  pendidikan  agar  memperoleh  kehidupan  yang  lebih  baik,  salah satunya  yaitu  melalui  pengeluaran  pemerintah.  Selain  itu,  alokasi  untuk  pendidikan  juga ditujukan  untuk  membangun  sarana  prasarana  seperti  pembangunan  sekolah.  Proses pembangunan  tersebut  membutuhkan  pekerja  yang  kemudian  akan  berdampak  pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

## JURNAL APLIKASI STATISTIKA DAN KOMPUTASI STATISTIK
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Kesehatan  merupakan  komponen  sumber  daya  manusia  yang  paling  mendasar. Oleh  karena  itu,  perbaikan  kesehatan  masyarakat  harus  diperhatikan  untuk  membangun generasi  yang  kompetitif.  Perlu  ada  peran  pemerintah  melalui  alokasi  dana  untuk  fungsi kesehatan  yang  diharapkan  akan  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  merata  bagi masyarakat.  Sumber  daya  manusia  yang  sehat  akan  mampu  meningkatkan  daya  saing tenaga  kerja.  Selain  itu,  alokasi  untuk  fungsi  kesehatan  juga  digunakan  untuk pembangunan  sarana  dan  prasarana  seperti  pembangunan  puskesmas  atau  rumah  sakit yang membutuhkan tenaga kerja dalam proses pembangunannya.

## Pengaruh Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja
Pembangunan  infrastruktur  yang  merupakan    proyek  padat  karya  akan  menyerap banyak tenaga kerja. Apabila pembangunan infrastruktur berjalan lancar maka penyerapan tenaga  kerja  dapat  ditingkatkan.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Abdul  Kabib (2012) bahwa salah satu usaha perluasan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja dapat  dilakukan  melalui  berbagai  proyek  pekerjaan  umum  atau  infrastuktur,  misalnya pembuatan  saluran  air,  bendungan,  jembatan.  Dalam  melaksanakan  proyek  infrastruktur diperlukan campur tangan pemerintah, salah satunya dapat berupa pemberian dana melalui kebijakan pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur.

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Kebijakan fiskal melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran  agregat.  Langkah  tersebut  akan  menaikkan  PDRB  dan  tingkat  penggunaan tenaga  kerja,  sebagaimana  yang  tertera  pada  persamaan  PDRB  dengan  pendekatan pengeluaran.  P eningkatan  pengeluaran  pemerintah  (ΔG) akan  berdampak  pada  kenaikan pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  melalui  pendapatan  dan  tingkat  output.  Peningkatan
besarnya  pengeluaran  pemerintah  berhasil  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. Perubahan ini akan menambah kesempatan kerja.
Akibat  pengeluaran  pemerintah  meningkat,  pengeluaran  yang  direncanakan  juga mengalami peningkatan. Namun, ada keterbatasan barang dan jasa yang terproduksi. Oleh karena  itu,  perusahaan  akan  meningkatkan  output  agar  produknya  dapat  sesuai  untuk memenuhi  rencana  pengeluaran.  Untuk  meningkatkan  output,  perusahaan  akan membutuhkan  pekerja  lebih  banyak  sehingga  dapat  meningkatkan  penyerapan  tenaga kerja dan mengurangi pengangguran (Mankiw, 2003).

## Penelitian Terkait
Penelitian  Saidah  (2011)  berjudul  Analisis  Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Daerah terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Tertinggal.  Dengan  menggunakan  metode analisis data panel, hasilnya menunjukkan pengeluaran pemerintah untuk  pendidikan dan kesehatan  berpengaruh  signifikan  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah tertinggal.
Maharyasa  (2011)  melakukan  penelitian  dengan  judul  Kinerja  Keuangan  Daerah dan  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  menurut  fungsi  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Pulau  Jawad  an  Bali.  Dengan  menggunakan  metode  analisis  data  panel, menyimpulkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  fungsi  perumahan  dan  fasilitas  umum berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawad dan Bali.
Hasil  penelitian  Desi  Dwi  Bastian  (2010)  yang  berjudul  Analisis  Pengaruh Pengeluaran  Pemerintah  Atas  Pendidikan,  Kesehatan,  dan  Infrastruktur  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Periode  1969-2009,  dengan  mengunakan  model Error Correction  Mechanism (ECM)  menyimpulkan  dalam  jangka  pendek  hanya  variabel pengeluaran  pemerintah  atas  transportasi  yang  berpengaruh  positif  secara  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Pengeluaran  pemerintah  atas  pendidikan,  kesehatan  dan perumahan  tidak  signifikan  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Sementara  dalam jangka  panjang  variabel  pengeluaran  pemerintah  atas  perumahan  dan  transportasi mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  secara  signifikan  dan  bertanda  positif,  sedangkan
variabel  pengeluaran  pemerintah  atas  pendidikan  dankesehatan  tidak  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Hery  Ferdinan  (2011)  melakukan  penelitian  yang  berjudul  Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah, PDRB, dan Upah Riil Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Barat tahun 1989-2008 melalui fixed effects model , disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, PDRB, dan upah rill.
Lisbeth  Rotua  Sianturi  (2008)  melakukan  penelitian  berjudul  Analisis  Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Penciptaan  Kesempatan  Kerja  di  Provinsi  Sumatera  Utara Sebelum  dan  Pada  Masa  Otonomi  Daerah  (1994-2007),  disimpulkan  bahwa  PDRB memberikan  pengaruh  yang  positif  terhadap  penciptaan  kesempatan  kerja  di  Sumatera Utara,  karena  dengan  meningkatnya  PDRB  akan  memicu  peningkatan  terhadap  tenaga kerja untuk dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Gatot Setio dan I Made Suryana melakukan penelitian berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi  menggunakan  data  panel  seluruh  kabupaten/kota  Provinsi  Bali  periode  2006- 2010. Metode analisis  yang  digunakan  yaitu analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi serta  kesempatan  kerja  di  Provinsi  Bali.  Pengaruh  investasi  terhadap  pertumbuhan ekonomi signifikan, namun lemah terhadap kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh lemah terhadap kesempatan kerja.
Beberapa  peneliti  sebelumnya  melakukan  penelitian  berkaitan  dengan  hubungan pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  dengan  menggunakan  metode ECM  hasilnya  menunjukkan    bahwa  pengeluaran  pemerintah  untuk  transportasi berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  sementara  pengeluaran    untuk  pendidikan, kesehatan  dan  perumahan  tidak  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu penelitian  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh  pengeluaran  pemerintah,  PDRB  dan investasai  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja.  Dengan  menggunakan  metode  analisis  data panel,  hasilnya  menunjukkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi  berpengaruh  lemah terhadap penyerapan tenaga kerja.
Penelitian  sebelumnya  dilakukan  secara  terpisah.  Dalam  penelitian  ini  akan dilakukan  secara  simultan  melihat  hubungan  pengeluaran  pemerintah  terutama pengeluaran  untuk  pendidikan,  kesehatan  dan  infrastruktur  terhadap  pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya melihat pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja.

## Kerangka Pikir
Secara teori kenaikan pengeluaran pemerintah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.  Hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesempatan  kerja  dijelaskan  oleh Todaro  (2000)  bahwa  dengan  memaksimumkan  pertumbuhan  ekonomi  akan  dapat  pula memaksimumkan  penyerapan  tenaga  kerja.  Penelitian  melihat  pengaruh  pengeluaran pemerintah  untuk  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur  terhadap  pertumbuhan ekonomi,  serta  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja,  maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Gambar 2.  Kerangka pikir

## Hipotesis Penelitian
Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:
1. Pengeluaran  pemerintah  untuk  fungsi  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur tahun  2011  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi Jawa Barat tahun 2012.

## Pengeluaran Pemerintah
Menurut Fungsi:
 Pendidikan (X 1 )
 Kesehatan (X 2 )
 Infrastruktur (X 3 ) Pertumbuhan Ekonomi (Y) Penyerapan Tenaga Kerja
(Z)
2. Pertumbuhan  ekonomi  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  penyerapan  tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2012.
3. Pengeluaran  pemerintah  untuk  fungsi  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur tahun  2011  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di Provinsi Jawa Barat tahun 2012.
Penelitian  ini  menggunakan  data cross  section meliputi  26  kabupaten/kota  di Provinsi  Jawa  Barat.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  antara  lain:  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  Fungsi Pendidikan,  Kesehatan,  dan  Infrastruktur,  pertumbuhan  ekonomi  dan  penyerapan  tenaga kerja.
Metode  analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  pengeluaran pemerintah  daerah  untuk  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur  tahun  2011  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja  di  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2012 adalah model simultan rekursif, dengan menggunakan bantuan software Eviews 6.0 .

## Gambar 3.  Model rekursif penelitian

## Model Penelitian
Model persamaan simultan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
LnPDRB i = α 0 + α 1 LnPendidikan i + α 2 LnKesehatan i
+ α 3 LnInfrastruktur i + ε 1i (1)
LnTK i = β 0 + β 1 LnPDRB i + ε 2i (2)
Persamaan reduksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
LnPDRB i = θ 0 + θ 1 LnPendidikan i + θ 2 LnKesehatan i (3)
+ θ 3 LnInfrastruktur i + ε 3 i
Keterangan:
Pengeluaran pemerintah untuk:
 Pendidikan
 Kesehatan
 Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Penyerapan Tenaga Kerja U 1 U 2
LnPDRB :   Nilai logaritma natural Produk Domestik Regional Bruto tahun 2012
LnPendidikan    :   Nilai  logaritma  natural  pengeluaran  pemerintah  daerah  fungsi
pendidikan tahun 2011 LnKesehatan :   Nilai  logaritma  natural  pengeluaran  pemerintah  daerah  fungsi kesehatan tahun 2011
LnInfrastruktur    :   Nilai  logaritma  natural  pengeluaran  pemerintah  daerah  fungsi
infrastruktur tahun 2011 LnTK :   Nilai logaritma natural jumlah tenaga kerja tahun 2012

## III.     HASIL DAN PEMBAHASAN
Model  persamaan  simultan  rekursif  yang  dibangun  dari  dua  persamaan  struktural dan  satu  persamaan  reduksi,  yang  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  pengeluaran pemerintah  fungsi  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja  di  Provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun  2012. Berdasarkah  hasil  identifikasi order  condition (tabel  2,  lampiran  4)  dan rank  condition (tabel 3, lampiran 5) menunjukkan bahwa model persamaan simultan adalah overidentified sehingga  estimasi  persamaan  simultan  rekursif  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan metode Two Stage Least Square (2SLS).
Hasil  estimasi  model  persamaan  struktural  dan  model  persamaan  reduksi  dapat dilihat pada tabel 4 (lampiran 4).  Ketiga persamaan dapat ditulis sebagai berikut:
Persamaan struktural I :
* i i i
LnPDRB  =  2,9634 + 0,6371 LnPendidikan  + 0.0947 LnKesehatan
(0,2829)             (0,0001)                     (0,7393) + 0.3923 LnInfrastruktur i * (4)
(0,0120)
Persamaan struktural II :
* i i
LnTK       =  -2,7585 + 0,9983 LnPDRB
(5)
(0,2705)          (0,0000)
Persamaan Reduksi III:
*
i i i
LnTK       =  0,4781 + 0,6080 LnPendidikan   + 0,0215 LnKesehatan
(0,7869)             (0,0000)                        (0,9067) + 0.4716 LnInfrastruktur i * (6)
(0,0001)
Berdasarkan  persamaan  struktural  pertama,  peningkatan  pengeluaran  pemerintah untuk  fungsi  pendidikan  tahun  2011  akan  mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi secara  signifikan  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  5  persen.  Setiap  peningkatan pengeluaran  pemerintah  untuk  fungsi  pendidikan  tahun  2011  sebesar  1  persen,  akan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2012  sebesar  0,64 persen pada saat kondisi variabel lain ceteris paribus .
Pengeluaran untuk fungsi infrastruktur tahun 2011 memiliki pengaruh positif yang signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2012.  Dengan tingkat  signifikansi  sebesar  5  persen,  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  peningkatan pengeluaran  pemerintah  untuk  fungsi  infrastruktur  tahun  2011  sebesar  1  persen,  akan menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Barat  sebesar  0.39  persen  pada tahun 2012. Kondisi tersebut berlaku saat variabel lain ceteris paribus .
Sedangkan  pengeluaran  pemerintah  untuk  fungsi  kesehatan  tahun  2011  tidak signifikan  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2012. Pengeluaran  pemerintah  untuk  fungsi  kesehatan  meliputi  program  pengadaan  obat  dan perbekalan  kesehatan,  program  perbaikan  gizi,  program  pengawasan  dan  pengendalian kesehatan  makanan  dan  lainnya.  Namun,  pengeluaran  pemerintah  untuk  meningkatkan kualitas  kesehatan  tidak  secara  otomatis  akan  langsung  berdampak  pada  pertumbuhan ekonomi.
Persamaan struktural kedua menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan  penyerapan  tenaga  kerja.  Pada  tahun  2012,  pertumbuhan  ekonomi  memiliki
pengaruh  positif  yang  signifikan  secara  statistik  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di Provinsi Jawa Barat. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,99 persen.
Secara  umum,  pertumbuhan  ekonomi  adalah  suatu  proses  penambahan kemampuan  suatu  daerah  untuk  memproduksi  barang  dan  jasa.  Sesuai  dengan  teori ekonomi makro bahwa dengan tumbuhnya ekonomi diperlukan tambahan input khususnya tenaga  kerja  sehingga  permintaan  akan  tenaga  kerja  semakin  meningkat  yang  kemudian dapat menciptakan kesempatan kerja.
Pengaruh  pengeluaran  pemerintah  untuk  fungsi  pendidikan,  kesehatan,  dan infrastruktur  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  ditunjukkan  pada  persamaan  reduksi, persamaan tersebut memiliki nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,7548. Hasil perhitungan menunjukkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  untuk  fungsi  pendidikan  dan  infrastruktur tahun  2011  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di  Provinsi  Jawa Barat tahun 2012.
Pengeluaran untuk fungsi pendidikan ditujukan untuk pemerataan pendidikan bagi semua  kalangan  sehingga  akan  semakin  banyak  SDM  yang  berkualitas.  SDM  yang berkualitas  akan  memiliki  probabilita  lebih  besar  untuk  memasuki  pasar  kerja  sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur digunakan untuk program pembangunan jalan dan jembatan, program pengendalian banjir, program perbaikan akibat bencana alam dan lainnya. Proyek-proyek pembangunan  infrastruktur  merupakan  proyek  besar  dan  melibatkan  banyak  pihak sehingga  membutuhkan  tenaga  kerja  yang  banyak.  Hal  ini  berdampak  pada  peningkatan penyerapan  tenaga  kerja.  Selain  itu,  kondisi  infrastruktur  yang  baik  akan  meningkatkan iklim usaha dan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan penyerapan tenaga kerja.

## IV.     KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 Pengeluaran  pemerintah  untuk  pendidikan  dan  infrastruktur  memiliki  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan  pengeluaran pemerintah  untuk  kesehatan  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi.
 Pertumbuhan  ekonomi  akan  berdampak  pada  penyerapan  tenaga  kerja,  karena pertumbuhan  ekonomi  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penyerapan tenaga kerja.
 Pengeluaran  pemerintah  untuk  pendidikan  dan  infrastruktur  juga  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja.  Sedangkan  pengeluaran pemerintah  untuk  kesehatan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  saran  yang  dapat  diajukan  adalah pemerintah  daerah  sebaiknya  lebih  meningkatkan  alokasi  pengeluarannya  untuk infrastruktur  yang  tergolong  masih  rendah  tanpa  mengabaikan  fungsi  lainnya,  Selain  itu pemerintah perlu melakukan pengontrolan terhadap pemanfaatan pengeluaran pemerintah daerah tersebut agar dapat diperoleh hasil yang optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja.  Hal  ini  dikarenakan  dari  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  realisasi  pengeluaran  pemerintah  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat masih banyak yang tidak sesuai dengan anggaran. Selain itu, dalam penelitian selanjutnya juga  dapat  menggunakan  pengeluaran  pemerintah  untuk  fungsi  lainnya,  seperti  fungsi pelayanan umum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, M. & I Gusti, B.I. (2014). Pengaruh Otonomi Daerah, Belanja Pemerintah, dan Tenaga  Kerja  Terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Propinsi  Bali Tahun  1993-2012. E-Jurnal EP Unud ..
Ariesty,  Widarty.  (2010). Perkembangan  Kawasan    Industri  Jababeka  dan  Dampaknya Terhadapa Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Cikarang 1989-2000 . [Skripsi]. Bandung: Universitas pendidikan Indonesia.
Badan Pusat Statistik. (2012). Jawa Barat dalam Angka 2012. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2013). Jawa Barat dalam Angka 2013. Jakarta: BPS.
Badan  Pusat  Statistik.  (2012). Keadaan  Ketenagakerjaan  Jawa  Barat  Agustus 2012. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2011). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2010-2011.
Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2012). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2011-2012.
Jakarta: BPS.
Bastian.  Desi  D.  (2010). Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Atas  Pendidikan,
Kesehatan  dan  Infrastruktur  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Periode 1969-2009. [Skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.
Ferdinan, Hery. (2011) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Upah Riil Terhadap Penyerapan  Tenaga  Kerja  di  Sumatera  Barat.  [Skripsi].  Bogor  :  Institut  Pertanian Bogor.
Harijono, G.S. & I Made S.U. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap  Kesempatan  Kerja  Melalui  Pertumbuhan  Ekonomi. Bali:  Universitas Udayana.
Maharyasa,  Putu  S.  (2013). Kinerja  Keuangan  Daerah  dan  Pengaruh  pengeluaran pemerintah  Daerah  Menurut  Fungsi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  di Pulau  Jawa  dan  Bali  Tahun  2004-2008. [Skripsi].  Jakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu Statistik.
Mankiw, N. Gregory. (2003). Macroeconomics 5 th edition. New York: Worth Publisher. Saidah,  Nur.  (2011). Analisis  Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Daerah  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Tertinggal .  [Skripsi].  Bogor:  Institut  Pertanian Bogor.
Sianturi,  Lisbeth  R.  (2008). Analisis  Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Penciptaan Kesempatan Kerja di Propinsi Sumatera Utara Sebelum dan Pada Masa Otonomi daerah (1997-2007).[Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Sukirno,  Sadono.  (2004). Pengantar  Teori  Makroekonomi .  Jakarta:  PT.  Raja  Garfindo Persada.
Suryani, Timtim. (2013) Analisis Peran Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten  Pemalang  (analisis  Tabel  Input  Output  Kabupaten  Pemalang  Tahun 2010). Economics Development Analysis Journal, 2 (1).
Todaro,  Michael.  (2000). Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga (  Edisi  Ketujuh).
Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## LAMPIRAN
Lampiran 1

## Sumber: BPS (diolah)
Gambar 1.  Persentase angkatan kerja menurut pulau tahun 2012
Lampiran 2

## Sumber: BPS (diolah)
Gambar 2.  Realisasi  pengeluaran  daerah  menurut  provinsi  di  Pulau  Jawa  tahun 2010-2012 (miliar rupiah)
20,32 58,94 5,56 5,92 6,65 0,95 1,65 0 10 20 30 40 50 60 70 Sumatera Jawa Bali dan
Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Papua 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2010 2011 2012 P eng elua ra n P em er inta h (M ilia r Rupi a h) Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah
Banten DI Yogyakarta
Lampiran 3

## Sumber: BPS (diolah)
Gambar 3.  Persentase bekerja terhadap angkatan kerja menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2012
Lampiran 4
Tabel 2.  Syarat order condition untuk masing-masing persamaan struktural Persamaan K-k Tanda m-1 Identifikasi (1) (2) (3) (4) (5) Ln(PDRB) 3-3 = 1-1 Just identified Ln(TK) 3-0 > 2-1 Overidentified
Lampiran 5
Tabel 3.  Syarat rank condition untuk masing-masing persamaan struktural Persamaa
n
R(A ) Tanda M-1 K-k(</>/=)m-1 Identifikasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ln(PDRB) 1 = 1 = Just identified Ln(TK) 1 = 1 > Overidentified
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2010 2011 2012 P er sent a se B ek er ja T er ha da p Ang k a ta n K er ja Jawa Timur
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
INDONESIA Jawa Barat Banten
Lampiran 6
Tabel 4. Hasil estimasi model persamaan struktural dan model persamaan reduksi
Persamaan Variabel Endogen Variabel Eksogen Koefisien Ringkasan Statistik (1) (2) (3) (4) (5) (6) Persamaan Struktural I LnPDRB C 2,9634 R-squared 0,5965 LnPendidikan 0,6371 * Adj R-squared 0,5414 LnKesehatan 0.0947 Prob(F-statistic) 0,0001 LnInfrastruktur  0.3923 * II LnTK C -2,7585 R-squared 0,5558 LnPDRB 0,9983 * Adj R-squared 0,5372 Prob(F-statistic) 0,0000 Persamaan Reduksi III LnTK C 0,4781 R-squared 0,7842 LnPendidikan 0,6080 * Adj R-squared 0,7548 LnKesehatan 0,0215 Prob(F-statistic) 0,0000 LnInfrastruktur  0.4716 *
Catatan: *signifikan pada taraf nyata 5 persen