## DINAMIKA KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN KEWIBAWAAN KELEMBAGAAN ADAT
(Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Liya di Wakatobi Sulawesi Tenggara)

## The Dynamics of Management Policy and Institutional Employees
(Case Study on Indigenous People of Liya in Wakatobi Southeast Sulawesi)
*Nendah Kurniasari, Andrian Ramadhan dan Lindawati Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 22 Maret 2017 Diterima setelah perbaikan: 8 Mei 2017 Disetujui terbit: 6 Juni 2017
* email: nendahkurniasari@gmail.com

## ABSTRAK
Pasang surut kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Wakatobi turut berpengaruh terhadap kondisi sumber daya alam tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran kelembagaan adat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Penelitian pada masyarakat adat liya di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015 dengan menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan data sekunder dan data primer dari berbagai informan kunci. Data primer diperoleh melalui wawancara dan diskusi terfokus, sementara data sekunder diperoleh melalui kaji dokumen dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan adat di Wakatobi meskipun eksistensinya sudah menurun namun kewibawaannya relatif masih kuat sehingga berpotensi sebagai lembaga yang efektif untuk mengatur perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara arif. Hal ini berpengaruh terhadap keberlanjutan nilai sosial dari sumber daya. Oleh karenanya, revitalisasi lembaga adat merupakan langkah yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah guna menjaga sumber daya kelautanan dan perikanan secara berkelanjutan.
Kata Kunci: kewibawaan, lembaga adat, peran

## ABSTRACT
The dynamics of the authority of traditional institutions in the management of marine resources and fisheries in the Wakatobi, also affect the condition of the natural resources. This study aimed to describe how the role of traditional institutions in the management of marine resources and fisheries. Research on indigenous communities in Wakatobi Regency in 2015 using qualitative methods that rely on secondary data and primary data from various key informants. Primary data were obtained through interviews and focused discussions, while secondary data were obtained through document review and literature.  The  results  showed  that  the  customary  institutions  in  Wakatobi  although  its  existence  has decreased but its authority is still relatively strong so potentially as an effective institution to regulate the behavior of people in utilizing marine resources and fisheries wisely. This affects the sustainability of the social value of resources. Therefore, revitalization of customary institutions is a step that must be immediately implemented by the government to maintain the resources of sustainability and fisheries.
Keywords: authority, tradition institutional, role
* Korespodensi Penulis: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

## PENDAHULUAN
Wakatobi merupakan sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara yang terkenal sebagai wilayah dengan keindahan bahari yang mempesona. Tidak hanya alam yang indah, namun pesona budayanya pun turut membentuk eksotisme Wakatobi. Salah satunya adalah Tradisi  Bose-bose, merupakan
tradisi melarung sesajian dengan perahu berwarna-warni ke perairan laut dengan maksud pengungkapan rasa syukur dan pensucian diri yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.
Kondisi  ini  didukung  oleh  letak  geografis Wakatobi yang berada pada pusat segitiga karang dunia dan diapit oleh Laut Banda dan Laut Flores
yang terkenal memiliki keragaman hayati yang luar biasa. Luas wilayah perairan Kabupaten Wakatobi hanya sekitar 18.377 km 2 atau 97% dari total luas wilayah yaitu sekitar 19.200 km² (Anonim, 2014) 1 . Dalam hal ekosistem, perairan Wakatobi sangat terkenal dengan kekayaan terumbu karang baik dari jenis maupun luasan habitatnya. Tercatat jumlah keanekaragaman hayati kelautan Wakatobi tertinggi di dunia yakni 750 jenis karang dari 850 spesies karang dunia, 900 jenis ikan dunia dengan 46 diversitas teridentifikasi (salah satunya Maribuk), 942 spesies ikan, 90.000 hektar (ha) terumbu karang, karang atol Kaledupa dengan panjang 48 km dan merupakan karang atol terpanjang di dunia (Marwan, 2014). Tidak hanya ekosistem terumbu karang, beberapa daerah di Wakatobi masih memiliki kawasan ekosistem mangrove dan lamun yang cukup baik. Terdapat sekitar 22 jenis mangrove di Taman Nasional Wakatobi, yang terdiri dari 13 jenis mangrove sejati dan 9 jenis mangrove ikutan 1 . Begitupun ekosistem lamun, Wakatobi memiliki tidak kurang dari 9 jenis lamun yang merupakan tempat pemijahan ikan baronang, lencam, teripang, rajungan, dan kerang-kerangan 2 .
Sebagai sebuah kawasan yang hampir 96%-nya merupakan wilayah laut, karakter masyarakat Wakatobi pun dipengaruhi oleh kondisi sumber daya laut yang dimilikinya. Pada jaman dahulu, lambo sebutan untuk kapal tradisional masyarakat Wakatobi yang mampu berlayar ke Perairan Australia Utara, Pakistan, dan Kepulauan Palau di sebelah Timur Filipina, tidak hanya dipakai untuk berniaga dan menyebarkan agama islam melainkan juga menyebarkan kebudayaan (Hadara, 2006). Bahkan Hadara pun berani mengatakan bahwa sesungguhnya otak (pemikir), kaki dan tangan (pelaku) pelayaran tradisional Buton dipelopori oleh pelayar-pelayar Kepulauan Tukang Besi atau Wakatobi.
Tidak hanya budaya yang menyangkut seni dan bela diri, budaya yang berisikan teknik pengelolaan laut pun terlihat dalam sejarah pengelolaan laut masyarakat Wakatobi. Ketergantungan pada sumber daya pesisir dan laut, menjadikan masyarakat membuat sebuah
mekanisme pengelolaan secara arif. Pengelolaan yang arif ini tidak terlepas dari peran lembaga adat yang disebut Lembaga Adat Sara. Menurut TNC (2017), lembaga adat sara merupakan peninggalan jaman Kesultanan Buton. Ke-18 wilayah adat di seluruh wilayah adat Wakatobi masing-masing memiliki perangkat adat yang disebut Sara. Setiap wilayah adat memiliki kedaulatan dalam pengelolaan wilayahnya.
Terbitnya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan struktur pemerintahan terendah berimplikasi terhadap eksistensi kelembagaan adat. Fungsi-fungsi lembaga adat yang sebelumnya berjalan sebagai wakil pemerintahan yang mengurusi berbagai hal di masyarakat secara perlahan hilang. Perangkat pemerintahan adat tidak lagi dapat menjalankan aturan main yang telah disepakati secara lokal, termasuk yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Salah satu contohnya adalah maraknya penebangan mangrove dan penambangan pasir sehingga menyebabkan barang dan jasa yang dihasilkan lingkungan semakin menurun. Begitu pun dengan ekosistem terumbu karang, lamun dan lain-lain mengalami degradasi akibat tidak adanya sistem yang efektif yang dapat mencegah terjadinya perusakan lingkungan.
Lembaga adat mendapatkan momentum untuk kembali hidup dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian  serta  Pengembangan  Adat  Istiadat , Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah dan Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang menginisiasi penghidupan kembali lembaga-lembaga adat. Lahirnya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 semakin membuka peluang masyarakat adat untuk berperan dalam  sistem pemerintahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kerugian masyarakat atas hilangnya warisan budaya dan sistem pengelolaan wilayah yang dinilai lebih efektif. Lembaga adat dinilai dapat menjadi sistem pendukung yang
1 http://www.rareplanet.org/sites/rareplanet.org/files/pengetahuan_umum_tn.Wakatobi.pdf . Diunduh pada Tanggal 10 April 2017.
2 https://www.scribd.com/document/329597148/TINJAUAN-PUSTAKA-LAMUN-WAKATOBI  Diunduh pada Tanggal 10 April 2017.
dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan serta hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat, dan antara masyarakat dan aparat pemerintahan.
Menghidupkan kembali lembaga adat bukan tanpa masalah mengingat masa vakum adat yang cukup lama. Bukan tidak mungkin nilai- nilai budaya yang dianut telah terkikis sehingga sulit kembali dihidupkan. Apakah kemudian menghidupkan lembaga adat akan efektif mengatur perilaku masyarakatnya. Tulisan ini berupaya untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan eksplorasi terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Eksistensi dan pengakuan masyarakat terhadap nilai-nilai tersebut kemudian dipaparkan berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dengan masyarakat setempat. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan bagi perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan yang efektif dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat.

## METODOLOGI
Penelitian ini bersifat studi kasus pada lembaga adat yang ada di Liya di Kecamatan Wangi-Wangi dan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2015. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus terhadap perilaku masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan menggunakan teknik wawancara dan diskusi dengan 27 orang responden yang berprofesi sebagai Meantu’u  Liya , Bonto tooge dan staf , Kepala dan staf Desa Liya Bahari Indah, pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, Pengurus Forkani (Forum Kaledupa Toudani), nelayan, pembudidaya rumput laut, pencari kepiting, dan penambang pasir laut. Dalam penggalian data primer, penelitian menggunakan perspektif emic yaitu mementingkan persepsi responden dalam memandang dan menafsirkan fenomena yang dilihat dan dialaminya berdasarkan pendiriannya. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan literatur yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, dokumen desa, kajian- kajian terdahulu, website , buku-buku terkait budaya Wakatobi dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Etnisitas dan Sistem Pemerintahan Adat
Seperti halnya wilayah pesisir lainnya yang bersifat terbuka, Penduduk Wakatobi terdiri dari berbagai etnis. Hasil penelitian World  Wide Foundation (WWF) et al . (2013), masyarakat Wakatobi terdiri dari etnis Wakatobi sebanyak 91,33%, Bajo 7,92% dan etnis lainnya yaitu Bugis, Buton dan Jawa sebanyak 0,75%. Etnis Buton Wakatobi merupakan penduduk asli Wakatobi yang terbagi menjadi berbagai masyarakat adat, yaitu :
• Masyarakat adat Wanse, Mandati, Liya dan Kapota mendiami wilayah Pulau Wangi- Wangi dan Pulau Kapota.
• Masyarakat adat Kahedupa, Ollo, Watole, Lewuto, dan Laolua yang mendiami Pulau Kaledupa
• Masyarakat adat Waha, Tongano dan Timu menghuni Pulau Tomia
• Masyarakat Adat Mbeda-beda dan Cia-Cia menghuni Pulau Binongko
Masyarakat yang banyak memanfaatkan sumber daya perairan laut dan pesisir adalah etnis Bajo. Wilayah Mola di Kaledupa merupakan perkampungan bajo yang telah ada sejak Tahun 1800-an.  Perkampungan ini bertempat di pinggir laut dengan rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan batu karang sebagai pondasi. Sementara mata pencaharian etnis Buton dan Jawa lebih ke arah perdagangan.  Mata pencaharian suku asli Wakatobi menyebar dalam berbagai profesi yaitu sebagai nelayan, pertanian dan pekerja di pemerintahan.
Kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah Wakatobi dipengaruhi oleh masa Kesultanan Buton. Oleh karena itu mengenal sejarah Kesultanan Buton pada wilayah Wakatobi penting sebagai benang merah memahami sosial budaya dan adat yang ada di masyarakat. Terlebih pemerintah daerah memutuskan untuk mengembangkan kembali nilai-nilai adat istiadat yang telah hilang semenjak tahun 1958 setelah dihapus secara perlahan oleh rezim pemerintahan orde lama dan orde baru (FGD Forkani, 22 Oktober 2015).
Pada masa lalu masyarakat ditempatkan berdasarkan tiga kelas yaitu kaumu atau kaum bangsawan, walaka atau kaum menengah dan mahardika atau masyarakat awam. Penempatan
seseorang dalam strata tersebut merupakan pembagian peran-peran dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum bangsawan merupakan kaum yang dapat menjalankan fungsi pemerintahan sehingga jabatan-jabatan strategis pemerintahan harus dipimpin oleh kalangan ini.  Strata dibawahnya yaitu walaka juga memiliki fungsi di dalam pemerintahan dengan peranan yang berbeda. Walaka lebih berperan sebagai pengimbang pemerintah dan masyarakat, penghubung antara kaum bangsawan dengan masyarakat awam. Ia memiliki fungsi eksekutif yang lebih rendah, sekaligus fungsi legislatif.
Masyarakat adat tersebut berada dalam satu pemerintahan adat yaitu Barata Kahedupa . Wilayah Wakatobi merupakan baratayang menginduk pada Kesultanan Buton. Barata dipimpin oleh seorang miantu’u yang disebut miantu’u  kahedupa . Miantu’u merupakan jabatan yang hanya boleh diduduki oleh kalangan kaumu . Pemilihan Miantu’u dilakukan atas dasar musyawarah Bonto atau pejabat wilayah yang dibagi menjadi wilayah timur ( umbosa ) dan barat ( siofa ) yang masing-masing dikepalai oleh bonto tooge yang hanya bisa dijabat oleh kalangan walaka . Dengan demikian kalangan walaka memainkan peran besar dalam pemilihan Miantu’u meski tidak memiliki hak untuk dipilih. Bonto tooge membawahi beberapa limbo yang dikomandoi oleh bontona yang juga dipilih dari kalangan walaka . Namun demikian beberapa limbo yang dinilai strategis dipimpin oleh kaumu sehingga disebut miantu’u namun pada skala wilayah yang setara dengan limbo .
Meski menginduk pada Kesultanan Buton, Barata  kahedupa tidak otomatis merupakan sistem yang tergantung dengan Kesultanan Buton. Barata Kahedupa tetap merupakan sistem pemerintahan yang independen (FGD Forkani, 22 Oktober 2015). Analogi sistem pemerintahan yang ada saat ini dekat dengan daerah otonom atau negara bagian yang memiliki kebebasan dalam mengatur urusan rumah tangga dalam negeri. Barata Kahedupa memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemerintahan secara umum pada seluruh wilayah kahedupa termasuk pada wilayah darat dan laut.
Pada wilayah laut, kewenangan barata mencakup perairan dalam yaitu dimulai dari 4 meter semenjak tubir di pesisir pantai. Pada wilayah laut Barata mengurusi masalah keamanan wilayah dan pengelolaan sumber daya yang ada di dalamnya termasuk sistem perpajakan yang harus diberikan oleh Bonto kepada Barata . Pejabat yang bertanggungjawab dalam hal pengurusan laut dinamakan laksamana . Salah satu implementasi pengaturan wilayah laut adalah pengaturan masyarakat Bajo. Kedatangan masyarakat Bajo di wilayah Barata Kahedupa pada tahun 1800-an diberi ijin tinggal  dan hanya boleh melakukan penangkapan ikan di wilayah karang terluar dengan syarat turut menjaga perairan wilayah tersebut. Selain itu mereka juga harus mengawasi wilayah laut dari kedatangan pihak asing. Kejadian yang terjadi di masa kepemimpinan Miantu’u Kahedupa ke 8 ini menunjukkan adanya peran aktif pemerintahan saat itu dalam mengelola laut (FGD Forkani, 22 Oktober 2015).

## Sistem Religi dan Pandangan Hidup Masyarakat
Masyarakat adat Wakatobi merupakan masyarakat tradisional yang terikat dengan sistem religi dan tradisi nenek moyang. Sebagai sebuah wilayah di bawah Kesultanan Buton yang bersendikan nilai-nilai Islam, maka pandangan hidup masyarakat Wakatobi pun dipengaruhi oleh nilai-nilai Agama Islam. Selain Agama Islam, tradisi asli masyarakat Wakatobi sebelum datangnya Islam pun masih membekas dalam norma-norma kehidupan masyarakat kahedupa .
Sebuah falsafah hidup yang cukup berpengaruh terhadap setiap sendi kehidupan masyarakat Wakatobi adalah “ kahedupa  gau satoto ”. Menurut salah satu tokoh masyarakat setempat, gau berarti ucapan dan satoto berari lurus, jadi gau satoto artinya kesamaan antara kata-kata dan perbuatan atau menyatunya hati, perasaan dan perbuatan 3 . Gau satoto terdiri dari 5 prinsip yaitu tara (keteguhan), turu (kesabaran), toro (komitmen), taha (keberanian) dan toto (kejujuran). Implikasi dari falsafah ini diantaranya adalah sesuatu yang dihasilkan oleh musyawarah harus dilaksanakan, dan sesuatu yang diucapkan taruhannya nyawa. Menurut Hadara (2006), gau satoto beserta lima prinsip di dalamnya secara
3 Hasil Focus Group Discussion tim peneliti PPSEKP dengan Forkani di Sekretariat Forkani Wakatobi Tanggal 22 Oktober 2015
filosofi  merupakan  respon  positif  atas  berbagai tantangan lingkungan alam berupa pulau-pulau yang tandus dan berbatu serta perairannya yang ganas akibat hempasan ombak yang datang dari Laut Banda di musim Timur dan Laut Flores di musim Barat. Untuk bisa bertahan hidup maka harus dihadapi dengan nilai-nilai tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Wakatobi adalah masyarakat yang sangat memegang teguh komitmen. Dalam konteks pengelolaan sumber daya laut, hal ini merupakan modal sosial yang sangat bernilai untuk menjalankan sebuah aksi kolektif yang terencana dan terprogram dengan baik. Keteguhan dalam memegang komitmen, kesabaran menjalankan komitmen, keberanian dalam menghadapi segala tantangan, dan kejujuran menjalani kehidupan merupakan prasyarat penting tercapainya tujuan sebuah program pembangunan.
Selain itu, masyarakat Wakatobi merupakan masyarakat yang mandiri dan egaliter. Hal ini tercermin dalam filosofi “ Kahedupa Tenirabu Teandi- andi Nuwolio ” yang artinya Kahedupa setingkat dan sederajat dengan Nuwilo atau Kesultanan Buton (meskipun ada dalam pemerintahan Kesultanan Buton), artinya bahwa mereka semua merasa bersaudara dan sederajat, mereka tidak mau dijajah oleh bangsa lain.  Hal ini juga berimplikasi positif dalam pengelolaan sumber daya, karena masyarakat Wakatobi mempunyai kepercayaan diri yang cukup kuat untuk mampu mengelola sumber daya tersebut secara mandiri, yang diperlukan adalah bagaimana membuat konsep pengelolaan yang terencana dan terprogram untuk diberlakukan pada masyarakat Wakatobi.
Masyarakat Wakatobi pun merupakan masyarakat yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Bagi mereka, yang mempunyai kekayaan alam itu adalah bumi tempat berpijak. Di daerah Kaledupa, jika seseorang menginginkan hasil bumi yang terdapat di wilayah milik orang lain, maka dia bisa mengambilnya dengan cukup mengatakan “ saya  ingin  ...... (menyebutkan nama hasil bumi yang akan diambil) untuk  makan ”, maka mereka sudah boleh mengambilnya dengan jumlah yang sewajarnya, artinya hanya sebatas memenuhi keinginan bukan kebutuhan. Sementara jika menginginkan dalam jumlah banyak harus seijin yang punya hasil bumi.
Selain  filosofi  hidup  di  atas,  masyarakat Wakatobi mempunyai beberapa kearifan lain terkait
dengan pemanfaatan sumber daya laut. kearifan itu dapat dikelompokkan dalam pembatasan jenis dan jumlah ikan yang ditangkap, pembatasan alat tangkap, distribusi manfaat, dan pembiayaan operasional kelembagaan.
Perihal pembatasan jenis dan jumlah ikan yang ditangkap, beberapa masyarakat Wakatobi melakukan pelarangan makan komoditas ikan tertentu. Salah satu keturunan-keluarga  tidak boleh makan spesies tertentu. Masyarakat Kaledupa pada umumnya mempunyai larangan makan ikan tertentu berdasarkan jenis ikan yang dilarang dari keturunan orang tuanya. Jadi satu orang bisa terkena larangan lebih dari dua jenis ikan. Biasanya jenis ikan yang dilarang tersebut adalah dari jenis ikan tertentu diantaranya adalah sunu merah ( sulira ), barakuda, kakap merah besar, hiu, salla,  sori,  onuhi,  pari  bakau,  talantala , dan katamba karang.
Pembatasan alat tangkap dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap jenis alat tangkap yang merusak yaitu penggunaan, bom dan obat bius. Nelayan Wakatobi banyak yang menggunakan alat tangkap sero. Pemasangan sero tidak boleh terlalu dekat, untuk memberi jalan kepada nelayan lain agar bisa melintasi wilayah tersebut. Mereka pun tidak diperbolehkan menebang tanaman yang terdapat di daerah aliran sungai dengan jarak kurang dari 4 meter, karena akan terjadi pendangkalan laut.
Masyarakat Wakatobi memiliki karakter saling berbagi. Hal ini merupakan aktualisasi dari falsafah hidup turu yaitu mengalir, baik hati dan saling menyayangi. Turu juga diimplementasikan pada prinsip hidup masyarakat Wakatobi yaitu “tidak ada yang kelaparan di Tanah Wakatobi”. Hal ini merupakan aset sosial dalam menjaga kerukunan hidup antar sesama dalam masyarakat yang memiliki strata dalam kehidupan sosialnya. Beberapa kearifan yang menunjukkan hal tersebut yaitu:
a.  Pada alat tangkap sero, pemilik harus menyisakan hasil tangkapannya untuk diambil oleh masyarakat yang membutuhkan.
b.  Koiyaa , atau pesta panen pertama pada alat tangkap lamba (alat tangkap tradisional yang digunakan oleh nelayan Wakatobi). Panen pertama harus dimakan bersama, baru pada panen ke dua boleh dipanen oleh kelompok pemilik lamba .
c.  Jika seseorang ingin mengambil ikan untuk makan dari sero milik orang lain, maka hal itu diperbolehkan asalkan pengambilannya dilakukan dengan cara menghadap ke daratan dan meninggalkan jejak berupa apa saja yang disimpan di atas sero. Namun demikian, masyarakat Wakatobi tetap menghargai hak kepemilikan sumber daya,
Masyarakat Wakatobi merupakan masyarakat yang religius. Bagi masyarakat Wakatobi laut tidak hanya sebagai sebuah areal yang memiliki nilai ekonomi, namun juga merupakan sebuah karunia yang diberikan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Laut dipercaya mempunyai kekuatan sakral yang harus dijaga dan dihormati. Oleh karenanya, di beberapa daerah terdapat beberapa tempat yang dianggap sakral misalnya di wilayah mangrove Desa Kaswari terdapat onituladonda (penguasa mangrove) sehingga di wilayah tersebut tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak atau berkata kasar.

## Runtuhnya Peran Kelembagaan Adat dan Degradasi Sumber Daya Pesisir
Kelembagaan adat di Buton secara umum dan Wakatobi sebetulnya telah mengalami penurunan semenjak zaman penjajahan Belanda. Sebagai contoh adalah penghapusan beberapa jabatan adat yang dianggap tidak dibutuhkan oleh Belanda yang saat itu menjalin kerjasama dengan Kesultanan Buton, dengan menghentikan aliran dana dari rakyat yang menjadi sumber penghasilan bagi para pembesar kerajaan beserta para menteri/ bonto dan bobato -nya (Rudyansjah, 2008). Tekanan terhadap kelembagaan adat semakin besar pada tahun 1950 ketika Indonesia mulai mengembangkan perangkat-perangkat pemerintahan dengan semangat demokrasi. Hasil wawancara yang dilakukan Rudyansjah (2008) dengan sejarawan lokal bahkan menyebut pergolakan politik yang ada saat itu  telah membawa pengaruh “melupakan dan meninggalkan keaslian serta kemurnian kebudayaan peninggalan leluhur”, dan budaya adat dilabeli dengan kata-kata “faham kolot, feodal, penjajah, rem kemajuan” dan lain sebagainya.
Puncak dari hilangnya kelembagaan adat adalah pada saat Sultan Muhammad Falihi meninggal dan tidak ada pengganti yang diperbolehkan menggantikannya oleh pemerintah pusat pada tahun 1960 (Rudyansjah, 2008). Sejak saat itu sistem masyarakat dan pemerintah
adat kehilangan tokoh yang mempersatukan dan menggerakkan mereka. Pada sisi yang lain pemerintah membangun sistem pemerintahan administrasi baru untuk menjalankan fungsi- fungsi pengendalian masyarakat yang selama ini ada pada Kesultanan Buton. Pada tahun 1965 kemudian lahir Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia untuk menyeragamkan bentuk pemerintahan dengan membentuk desapraja. Meski secara substansi kemudian tidak berjalan, namun telah membuat lembaga adat semakin kehilangan tempat. Puncaknya pada tahun 1979 di masa orde baru dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa yang menyeragamkan bentuk pemerintahan, susunan dan kedudukan desa.
Seiring dengan terbentuknya tata pemerintahan desa tersebut, fungsi pengelolaan kemudian diambil alih oleh perangkat pemerintah desa. Namun sayang, lembaga pemerintahan yang terbentuk ternyata tidak dapat menggantikan peranan adat khususnya dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat. Fungsi pemerintahan yang berjalan hanya sebatas pada fungsi administratif. Sementara fungsi-fungsi pengendalian masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya terjadi ketidakteraturan, termasuk berkembangnya perilaku destruktif yang sebelumnya dapat dikendalikan.
Seorang tokoh adat setempat, mengemukakan bahwa semenjak lembaga adat mulai terpinggirkan semakin cepat pula terjadinya degradasi sumber daya pesisir. Beberapa bentuk kegiatan yang menyebabkan degradasi adalah penambangan pasir dan pemakaian bom serta potas dalam penangkapan ikan. Dampak aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan di Wilayah Liya Bahari Indah, berpengaruh terhadap ekosistem karang dan budidaya rumput laut. Serbuk pasir pada waktu penambangan akan menutupi rumput laut dan terumbu karang yang ada. Akibatnya, terumbu karang menjadi mati, dan rumput laut yang tertutup sulit untuk tumbuh dan berkembang. Informasi ini sejalan dengan penelitian Supriharyono (1986) yang menyatakan besarnya sedimen yang diangkut dari pantai atau laut mengurangi persentase karang hidup sampai dengan 10%. Penelitian yang lebih baru dari Cahoon et al. (2015) menunjukkan efek penambangan pasir yang menurunkan produksi primer pada kolom dan dasar perairan yang
berdampak negatif pada pertumbuhan terumbu karang dan rumput laut. Selain itu data juga menunjukkan berkurangnya intensitas cahaya rata-rata sebesar 22,8% yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan karang.
Degradasi lingkungan juga terjadi pada ekosistem mangrove yang sebelumnya sangat dijaga oleh para ketua adat. Awalnya pemanfaatan mangrove sangat diperhatikan oleh seorang Bonto yang memiliki wewenang untuk mengatur pemanfaatan serta pungutan pajak dari para pelaku. Hilangnya kekuasaan Bonto akhirnya mengakibatkan mangrove mulai ditebang khususnya oleh masyarakat Bajo yang melakukan ekspansi ke beberapa wilayah di Wakatobi khususnya di Pulau Kaledupa. Kayu mangrove digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti memasak, tempat tinggal dan sebagai sarana untuk melakukan penangkapan ikan. Degradasi ekosistem mangrove diungkapkan juga oleh Agusrinal et  al. (2015) dimana terjadi penurunan luasan tutupan mangrove selama periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 21,89% yaitu dari 978,03 ha menjadi 763,99 ha.
Runtuhnya pemerintahan adat juga menyebabkan hilangnya kontrol sara terhadap tanah-tanah adat. Tidak hanya sebatas kontrol, bahkan beberapa sara kehilangan tanah-tanah adatnya akibat diperjualbelikan dengan pihak pengembang pariwisata (Udu, 2012). Padahal dalam adat sara , wilayah pantai dan laut merupakan wilayah publik yang tidak boleh dimiliki perorangan. Misalnya Untu atau wilayah konservasi laut adat yang berkeyakinan bahwa penduduk bersaudara dengan Imbu (gurita besar) dimana mengganggunya termasuk tempat tinggalnya berarti mengganggu saudaranya (Udu, 2012).
Potensi dan Tantangan Aktivasi Lembaga Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir
Semenjak tahun 1990-an, dorongan untuk menghidupkan kembali lembaga adat muncul ke permukaan. Pada tahun 1992 lahir Undang-Undang Nomor 24, tentang Penataan Ruang yang pada penjelasan Pasal 4 Ayat 2 dijelaskan mengenai hak pengelolaan sumber daya dapat didasarkan pada hukum adat dan kebiasaan yang berlaku. Pada tahun yang sama terbit pula Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang tertuang pada pasal 6 (b) yang menjelaskan hak penduduk untuk memanfaatkan wilayah warisan adat serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku budayanya. Pada tahun 1994 kemudian keluar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati yang semakin menguatkan kembalinya sistem adat, yang dalam Pasal 8 mengenai konservasi in-situ tertulis kewajiban untuk menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek masyarakat asli (masyarakat adat). Bahkan pada Pasal 15 (4) dikatakan bahwa akses atas sumber daya hayati bila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama (terutama pemilik atas sumber daya). Hak adat kemudian disebut kembali dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang hal yang sama. Pada penjelasannya disebutkan bahwa dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang harus menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Begitu pula pada Pasal 7 Ayat 3 yang menghormati hak masyarakat adat dalam pelaksanaan penataan ruang.
Dukungan terhadap hidupnya lembaga adat juga termaktub dalam amandemen II Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18b, yang pada butir 2 berbunyi: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sementara pada butir 3 disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Merespon berbagai kebijakan di tingkat pusat yang menguntungkan lembaga adat, secara lokal telah bergerak untuk menghidupkan kembali adat yang dimiliki. Kekosongan Kesultanan Buton yang cukup lama sehingga pecahnya peradaban Kesultanan memang menjadi tantangan tersendiri bagi warga Buton secara umum. Perhelatan Festival Keraton Nusantara VII pada tahun 2012 di Gowa kemudian menjadi momentum untuk menghidupkan kembali Kesultanan Buton 4 . Perangkat adat Sara harus dibentuk kembali agar penerus Kesultanan
4 http://ujungangin.blogspot.co.id/p/menghidupkan-kembali-Kesultanan-buton.html
Buton  dapat secara resmi dilantik dan diakui secara adat. Setelah terbentuknya kembali Kesultanan Buton secara adat di bawah Sultan La Ode Muhammad Izat Manarfa, pada tahun 2014 telah dilantik pejabat adat Sara termasuk Barata Kaledupa 5 .
Meskipun kelembagaan adat sudah lama mengalami kevakuman, tetapi nilai-nilai yang terkandung serta kewibawaan adat tidak serta merta hilang. Hal ini ditunjukkan oleh peran miantu’u Liya, La Ode Harisi, di Kecamatan Wangi-Wangi. Hal yang menarik adalah pengakuan masyarakat yang cukup kuat terhadap Miantu’u Liya meskipun Miantu’u Liya sudah tidak aktif dalam kurun waktu setengah abad. Hal ini terbukti dari efektifnya sumpah Miantu’u Liya yang dilakukan sekitar Bulan September 2016. Sumpah ini baru kembali terjadi setelah terakhir kali dilakukan pada tahun 1952. Sumpah tersebut berisi kutukan pada siapa saja yang melakukan perusakan lingkungan baik di darat maupun di laut. Sumpah itu berbunyi :
“........ kalau anda tidak taat pada aturan sara dimana  pun  akan  terkena  musibah,  di  laut  akan ditelan atau dibinasakan ikan besar di darat akan ditelan  binatang  luas,  atau  dijatuhi  pohon  besar. Jika  hujan  besar  jika  berlindung  di  tebing    akan dijatuhi  tebing  disambar  petir  dan  turunan  akan terkutuk  selama  7  turunan.  Apa  yang  diucapkan disaksikan  oleh  Alloh  SWT.  Kalo  melanggar  jika ada  kawinan  tidak  dihadiri,  jika  meninggal  tidak akan  diurusi  tradisi  adatnya  hanya  diurusi  sesuai syariat agama saja .......”
Masyarakat percaya jika melanggar sumpah tersebut akan terjadi hal-hal yang buruk bagi kehidupan mereka selama 7 turunan. Sumpah ini sendiri dilatarbelakangi oleh maraknya teknik ekstraksi sumber daya yang merusak, diantaranya adalah penambangan pasir pantai yang mengancam kelestarian lingkungan. Namun sumpah ini tidak hanya berlaku bagi penambangan pasir, juga berlaku untuk cara ekstraksi sumber daya yang merusak lainnya seperti penambangan karang, penggunaan potas pada proses penangkapan ikan, dan lain-lain.
Reaksi masyarakat terhadap sumpah ini secara umum sangat baik. Meskipun pada awalnya terdapat beberapa penambang yang protes, namun setelah diberikan pengarahan semuanya taat terhadap peraturan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan kelembagaan adat memberikan nilai vital dan nilai spiritual bagi sumber daya pesisir dan laut di Wilayah Wakatobi. Begitu pun sebaliknya, sumber daya juga memberikan nilai spirit dan nilai materi bagi keberlangsungan kelembagaan masyarakat adat. Hasil pemantauan World Wide Foundation (WWF), terdapat 72 penambang karang di Wilayah Wakatobi 6 .
Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat berperan sebagai  pengendali sosial. Lembaga adat digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang atau tidak mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat tersebut (Berger dan Luckmann, 1967). Apa yang dilakukan oleh Miantu’u  Liya merupakan upaya represif untuk mengendalikan perilaku masyarakatnya dengan cara koersif yaitu pengendalian dengan menekankan pada tindakan yang bersifat memaksa warga masyarakat agar bersedia bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.
Sebagai pengendali sosial, kewibawaan merupakan prasyarat utama agar berperan dalam mengatur perilaku masyarakatnya. Kewibawaan lembaga adat adalah kemampuan lembaga adat tersebut untuk mempengaruhi anggota masyarakatnya agar berperilaku sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Sumpah adat yang dilakukan oleh Meantu’u Liya di atas, yang kemudian ditaati oleh masyarakat Desa Liya merupakan sebuah bukti bahwa lembaga adat tersebut masih memiliki kewibawaan. Namun di sisi lain, adanya penolakan dari beberapa anggota masyarakat menunjukkan bahwa kelembagaan tersebut belum sepenuhnya melembaga dengan baik, meskipun pada akhirnya penolakan tersebut dapat diredam dan seluruh anggota masyarakat mematuhinya. Menurut tokoh masyarakat setempat, kepatuhan masyarakat lebih disebabkan oleh rasa takut terhadap sanksi yang
5 http://www.antarasultra.com/berita/273100/bupati-Wakatobi-terima-ucapan-selamat-tokoh-adat.Perlu diketahui,Kaledupa dahulu merupakan pusat pemerintahan di wilayah Wakatobi yang membawai beberapa wilayah atau limbona. Baru setelahnya pelantikan perangkat-perangkat adat yang ada.
6 http://sains.kompas.com/read/2011/05/08/08593127/Perusakan.Karang.Masih.Ancam.Wakatobi.
diterapkan, bukan karena kesadaran untuk patuh terhadap aturan adat dan manfaat yang dihasilkan. Hal ini merupakan indikasi bahwa kelembagaan adat belum sepenuhnya melembaga dengan baik.
Kondisi dimana hukum adat belum melembaga dengan baik, menurut Berger dan Luckman (1967) memerlukan mekanisme kontrol tambahan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengembangan kontrol sosial perlu dilakukan melalui penelaahan sejarah dan obyektivitas lembaga tersebut. Sejalan dengan Berger dan Luckman, Brouwer (2005) berpendapat bahwa sebuah lembaga harus memiliki obyektivitas. Obyektivitas lembaga dalam hal ini memiliki dua interpretasi yaitu interpretasi moral dan interpretasi instrumental. Interpretasi instrumental menuntut agar kelembagaan harus berhasil mempertahankan suatu hukum yang menawarkan suatu dasar bagi pertimbangan-pertimbangan obyektif. Adapun interpretasi moral mengharuskan kelembagaan tersebut mempertimbangkan pandangan- pandangan yang sudah ada di masyarakat agar dapat diterima dan melembaga dalam masyarakat.
Berdasarkan konsep Berger et  al. dan Brouwer di atas, maka kelembagaan adat Liya yang dipimpin oleh meantu’u Liya secara moral telah mempertimbangkan pandangan-pandangan yang ada di masyarakat, termasuk perlakuan masyarakat terhadap sumber daya. Meskipun demikian kelembagaan adat liya belum bisa dikatakan sebagai instrumen yang sempurna, karena belum bisa menumbuhkan kesadaran secara penuh terhadap semua warganya. Akan tetapi, lembaga tersebut mempunyai potensi yang cukup besar untuk ditumbuhkan sebagai lembaga yang mempunyai efektivitas yang tinggi untuk mengatur perilaku masyarakatnya. Hal ini, dapat dilihat dari perkembangan sejarah eksistensi lembaga.
Memperhatikan dinamika perkembangan eksistensi lembaga adat, Kasus Kabupaten Wakatobi memperlihatkan bahwa lahirnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah melemahkan penegakan hukum adat. Pelemahan terutama di bidang kewenangan raja untuk mengelola sumber daya wilayah kekuasaannya. Penambangan pasir secara liar di wilayah pesisir, memanfaatan sumber daya ikan secara destruktif, dan lain-lain luput dari penegakkan hukum yang ada. Meskipun secara aturan formal, perilaku merusak tersebut merupakan pelanggaran hukum, namun penegakkan hukum yang terjadi tidak berjalan secara efektif. Sementara, hukum
adat warisan leluhur dan para tokoh adat tidak lagi mempunyai kekuatan untuk bertindak, padahal secara de facto nilai-nilai adat masih mengakar dengan kuat.
Pada aspek sumber daya, lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi antitesis dari ketidakmampuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengatasi permasalahan- permasalahan yang menyangkut pengelolaan sumber daya termasuk sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini merupakan sebuah bukti bahwa hukum bukan semata-mata rule and logic , tetapi social  structure  and  behaviour (Rahardjo, 2010). Oleh karenanya penempatan hukum adat yang lahir berdasarkan struktur dan perilaku masyarakat harus mendapatkan tempat dalam hukum nasional. Meskipun demikian, kembalinya pengakuan terhadap masyarakat adat untuk mengatur pengelolaan sumber dayanya tidak serta merta menyelesaikan permasalahan, karena masyarakat membutuhkan waktu lagi untuk penyesuaian dengan aturan yang baru.
Fenomena tunduknya masyarakat Wakatobi terhadap sumpah adat yang dilakukan oleh meantu’u Liya di Wakatobi menumbuhkan optimisme bahwa kelembagaan adat masih melembaga ditengah masyarakat. Meskipun sudah tidak sekental dulu, namun terbukti peran kelembagaan adat meantu’u Liya sebagai pengendali sosial (pengendali perilaku masyarakat) masih diperhitungkan. Langkah kelembagaan adat Liya Bahari tersebut telah berkontribusi besar terhadap terjaganya nilai sumber daya pesisir di Wilayah Wakatobi khususnya di Daerah Liya Bahari baik nilai material, nilai moral, maupun nilai religi dari sumber daya tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan TNC (2017) bahwa lembaga adat merupakan benteng terakhir penjaga kearifan lokal.
Sebelum adanya sumpah adat, di Desa Liya Bahari terdapat penambang pasir yang dilakukan oleh 13 orang dengan produksi perhari kurang lebih 100 karung per orang (diambil 300 karung per hari). Harga per karung Rp.3.000,00, jadi setiap hari desa tersebut memberikan Rp.3.900.000,00 dari penambangan pasir. Akan tetapi, kerusakan yang ditimbulkan melebihi nilai material pasir tersebut. Penambangan pasir telah mengakibatkan rusaknya terumbu karang, gagal panen pembudidaya rumput laut, dan menurunnya hasil tangkapan nelayan.
Penambangan pasir menyebabkan pasir halus yang tidak terangkat menempel di rumput
laut dan karang sehingga banyak rumput laut dan karang mati. Menurut pembudidaya setempat, produksi rumput laut menurun 30-50% akibat penambangan pasir. Padahal wilayah Liya Bahari  merupakan salah satu sentra rumput laut di Sulawesi Selatan. Penambangan pasir juga berdampak pada terumbu karang.Tertutupnya terumbu karang oleh pasir halus menjadi salah satu penyebab matinya terumbu-terumbu karang. Padahal terumbu karang merupakan apartement fish bagi ikan-ikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Oleh karenanya akan berimbas terhadap menurunnya hasil tangkapan nelayan.
Pelarangan penambangan pasir akan melindungi keberadaan hutan mangrove, sehingga biota yang terdapat di hutan tersebut dapat terus dimanfaatkan. Kepiting merupakan salah satu komoditi yang hidup di sekitar hutan mangrove. Dalam satu minggu, minimal para pencari kepiting melakukan dua kali trip dengan produktivitas 2-5 kg/ trip/orang. Harga per kilo kepiting berkisar antara Rp 50.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00, sehingga per trip pencari kepiting ini mempunyai pendapatan antara Rp. 100.000,00 sampai Rp. 250.000,00 tergantung ukurannya.
Inisiatif Meantu’u Liya untuk mengeluarkan sumpah adat menjadi titik balik peradaban masyarakat Liya untuk kembali mengakui dan mentaati kelembagaan adat yang sudah lama ditinggalkan. Manehat (2013) mengatakan bahwa cara  berfikir  seseorang  diatur  oleh  pengalaman perpaduan yang mendasar antara dunia kemarin, hari ini, dan hari esok. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Capra (2007), bahwa kesadaran tentang modernitas mempunyai keterbatasan untuk mencapai tujuan kemanusiaan telah mendorong manusia untuk mengalami titik balik peradaban. Satu gerak yang disertai oleh dahaga spiritual dan kesadaran ekologis atas tata hidup yang menjadi penyempurna kemanusiaan tersebut. Kebijakan pemerintah untuk kembali mengakui peran lembaga adat diharapkan menjadi titik balik semua pihak untuk berperilaku arif dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang dimilikinya.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Dinamika politik pemerintahan telah mendorong terjadinya pelemahan eksistensi lembaga adat sebagai pengelola sumber daya dan sebagai pengendali perilaku masyarakat di Wakatobi. Hal ini menjadi salah satu penyebabnya berubahnya perilaku masyarakat dalam
memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan ke arah yang lebih destruktif. Meskipun terjadi penurunan eksistensi dan peran, namun kewibawaan lembaga adat tersebut relatif masih kuat sehingga berpotensi sebagai lembaga yang efektif untuk mengatur perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara arif. Oleh karenanya, revitalisasi lembaga adat merupakan langkah yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah. Revitalisasi tidak hanya sebatas pembuatan payung hukum, namun perlu penguatan daya dukung bagi terlaksananya sebuah lembaga seperti restrukturalisasi organisasi, bantuan pembiayaan, dan pembinaan. Melalui penguatan peran kelembagaan adat, diharapkan eksotisme dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dapat terjaga dengan baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PSEKP) yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian ini, rekan-rekan tim penelitian, Kepala Desa Liya Bahari Indah, Meantu’u Liya La Ode Harisi serta pihak-pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data di lapangan dan kepada segenap tim redaksi yang telah memberikanmasukan dan arahan untuk penyempurnaan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  2014.  Buku  Profil  Perekonomian  Kabupaten Wakatobi Tahun 2014. http://www.wakatobikab. go.id/newsview/425/data.profil.perekonomian. kabupaten.wakatobi.tahun.2014.html . Diunduh pada Tanggal 8 Mei 2017
Agusrinal, N. Santoso dan L.B. Prasetyo. 2015. Tingkat Degradasi Ekosistem Mangrove di Pulau Kaledupa, Taman Nasional Wakatobi. Jurnal Silvikultur Tropika. Vol. 6 No. 3, Desember 2015. ISSN: 2086-8227.
Berger, P.L. dan T. Luckmann. 1967. The Social Construction of Reality. The Penguin Press. England.
Brouwer, P.W. 2005. Objektivitas Keputusan Yudisial dalam  Konflik-Konflik  Dalam  Ilmu  Sosial. Editor  Harskamp A.V., Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
Cahoon, L. B., M. Pinkerton and I. Hawes. 2015. Effects on primary production of proposed iron-sand mining in the South Taranaki Bight region. Trans-Tasman Resources, Ltd. New Zealand.
Capra, F. 2007. The Turning Point. Penerbit Jejak. Yogyakarta.
Hadara, A.  2006. Dinamika Pelayaran Tradisional Orang Buton Kepulauan Tukang Besi. Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah VIII di Jakarta Tanggal 14-17 November 2006.
Manehat, P. 2013.  Pandangan Orang Timor Terhadap Alam Sekitar dalam  Kebudayaan Sebuah Agenda Dalam Bingkai Pulau Timor dan Sekitarnya. Penyunting Neonbasu G. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Marwan. 2014. Studi Ekonomi Politik: Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Wakatobi. Skripsi. Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin. Makassar.
Rahardjo, S. 2010. Sosiologi Hukum: Perkembangan metode dan Pilihan Masalah. Genta Publishing. Yogyakarta.
Rudyansjah, T. 2008. Lanskap Budaya Kekuasaan Pada Masyarakat Buton Satu Kajian Mengenai Historisitas dan Tindakan [Disertasi]. Universitas Indonesia.
Supriharyono. 1986. The effects of Sedimentation on a Fringing Reef in North Central Java, Indonesia. PhD Thesis, Dept. Zoology, The University of Newcastle upon Tyne, UK.
The Nature Conservancy [TNC]. 2017. Saatnya Sara Kembali Berperan. Diunduh dari http://www. nature.or.id/ruang-media/berita-terbaru/saatn- ya- sara -kembali-berperan.xml  pada tanggal 24 Maret 2017.
Udu, S. 2012. Pengembangan Pariwisata dan Hilangnya Tanah-Tanah Sara di Wakatobi: Kajian Atas Perlawanan Masyarakat-Masyarakat Adat. Prosiding The 4 International Conference & Summer School On Indonesian Studies: Unity, Diversity, and Future. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Depok.
WWF, (World Wide Foundation), TNC, MPAG, USAID, iNDECON. 2013. Laporan Akhir Rencana Pengelolaan Pariwisata Wakatobi. Kabupaten Wakatobi.
http://www.rareplanet.org/sites/rareplanet.org/files/ pengetahuan_umum_tn.wakatobi.pdf . Diunduh pada Tanggal 10 April 2017.
https://www.scribd.com/document/329597148/TINJAU- AN-PUSTAKA-LAMUN-WAKATOBI . .. Diunduh pada Tanggal 10 April 2017.

## Perundang-Undangan dan Peraturan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4725.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United  Nations Convention  on  Biological  Dversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keane- karagaman Hayati). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3556.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunana Keluarga Sejahtera. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3475.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. Disahkan di Jakarta pada Tanggal 13 Oktober 1992.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979  tentang Pemerintahan Desa.Ditetapkan di Jakata pada Tanggal 1 Desember 1979.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965, tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779.
Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan pertama disahkan 19 Oktober 1999, Perubahan kedua disahkan 18 Agustus 2000, Perubahan ketiga disahkan 10 November 2001, Perubahan keempat disahkan 10 Agustus 2002.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Ke- biasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.