## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Eki Fitri, Dheny Wahyudhi Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: ekifitri1102@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  terhadap  pemberian remisi  narapidana  koruptor  dalam  perspektif  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan.  Rumusana masalahnya  adalah:  Bagaimanakah  mekanisme  pemberian remisi  terhadap  narapidana  koruptor  menurut  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2022.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  yuridis.  Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan Untuk mendapatkan remisi bagi setiap narapidana  pidana  harus  memenuhi  beberapa  syarat  yang diatur  dalam  Undang-Undangn  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan,  persyaratan  tertentu  sebagaimana  dimaksud yaitu:  berkelakuan  baik,  aktif  mengikuti  program  pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Syarat untuk mendapatkan remisi bagi setiap narapidana mempunyai syarata yang  sama,  hanya  saja  terhadap  narapidana  kasus  korupsi, untuk  mendapatkan  remisi  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi manusia  mewajibkan  untuk  membayar  lunas  uang  denda dan/atau uang pengganti.
Kata Kunci: Pemasyarakatan, remisi, narapidana, koruptor

## ARTICLE HISTORY
Submission: (tanggal submit) Accepted: Publish:
KEYWORDS: Penitentiary, remission, prisoners, corruptors

## ABSTRACT
This  article  aims  to  analyze  against  granting  remissions  for corrupt  convicts  in  the  concerning  correction.  The  formulation of  the  problem  is:  what  is  the  mechanism  for  granting remissions  to  corrupt  convicts  according  to  law  number  22  of 2022.  In  this  study  using  normative  juridical  research conducted,  it  can  be  seen  that  remission  is  a  reductionin  the period  of  serving  a  sentence  given  to  convicts  and  who  meet the  requirements  specified  in  the  provisions  of  the  legislation. To  obtain  remission  for  each  prisoner  of  criminal  funds  must fulfill  several  conditions  stipulated  in  law  number  22  of  2022 concerning corrections, certain requirements as referred to are: good behavior, active  partisipationt  in coaching programs, and has  shown  a  reduced  level  of  risk.  Requirements  for  obtaining remission  for  each  convict  have  the  same  conditions,  only  for convicts of corruption cases, to obtain remisson the minister of law  and  human  rights  requires  paying  in  full  fines  and/or replacement money.

## A. PENDAHULUAN
Sistem  pemasyarakatan  merupakan  bagian  dari  tatanan  hukum  yang  berlandaskan falsafah  Pancasila  menurut  arah,  batasan,  dan  cara  pendidikan  narapidana,  yang dilaksanakan  untuk  memberikan  pembinaan  terhadap  orang  yang  telah  melakukan perbuatan  menyimpang  agar  menyadari  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  merupakan sebuah  pelanggaran  hukum,  dan  juga  diharapkan  setelah  dilakukan  pembinaan  dapat memperbaiki  diri  pelaku,  berada  pada  jalan  yang  benar,  serta  dapat  bersosial  dengan masyarakat lainnya. 1
Pemberian remisi (pengurangan masa menjalani hukuman) merupakan salah bentuk telah  dipenuhinya  tanggungjawab  seorang  terpidana  atas  kesalahan  yang  dilakukan, remisi diberikan sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada pelaku kejahatan bahwa ada  sisi  baik  dalam  diri  setiap  manusia  untuk  berada  pada  jalan  yang  benar  sekalipun seorang narapidana. 2 Remisi dalam system pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut  system  pemasyarakatan  sangat  penting,  karena  menyangkut  pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS. 3 Sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita juga membimbing  narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik. 4
Sebelum dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemberian  remisi  bagi  narapidana  koruptor  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dengan aturan pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor  99  Tahun  2012  perubahan  kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1999  tentang  Syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  hak  warga  binaan  pemasyarakatan. Selanjutnya,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Pemasyarakatan tersebut  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  karena  adanya  perbedaan  syarat pemberian  remisi  antara  narapidana  korupsi  dengan  narapidana  lainnya,  sehingga kemudian  peratuan  tersebut  dihapus. 5 Seiring  dengan  berjalannya  waktu  maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. dalam  Undang-Undang  tersebut  pada  pasal  10  ayat  (2)  terdapat  syarat-syarat  untuk mendapatkan  remisi  yaitu:  berkelakuan  baik,  aktif  mengikuti  program  pembinaan,  dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.
Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  kejahatan  yang  sangat  fenomenal  mengingat dampak  negatif  yang  besar  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  penyimpangan  perbuatan  ini. Korupsi termasuk masalah yang serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan  keamanan  masyarakat,  mempengaruhi  pembangunan  sosial  dan  ekonomi,  politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas.  Maraknya praktik korupsi juga mengancam  nilai-nilai  etis  serta  mengganggu  pembangunan  berkelanjutan  bagi  suatu
1 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Panitensier Indonesia , Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.137.
2 Novita, “Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 18. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 (http://jurnal.opgriplk.ac.id).
3 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 133.
4 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 124.
5 Alfinana Dwi Putri Maesty, Hari Soeskandi, “Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance, Vol. 2, No. 3, 2022. Hlm. 1215. Diakses pada tanggal 3 oktober 2022. ( https://scholar.google.com>pemberian bureaucracy.gapenas-publisher.org).
negara hukum. Prinsip-psrinsip demokrasi  yang mendukung keterbukaan, akuntabilitas, dan dan kejujuran ada di komunitas Internasional. 6
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2022  tentang Pemasyarakatan,  maka  perlu  kiranya  mengetahui  aturan  khusus  pemberian  remisi terhadap  narapidana  koruptor,  mengingat  dalam  Undang-Undang  tersebut  dapat diketahui bahwa salah satu syarat pemberian remisi yaitu berkelakuan baik, prilaku baik merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  diukur  dengan  penilaian  angka.  Sehingga  harus dipastikan dengan apa saja yang menjadi patokan sehingga tahanan bisa ditetapkan telah berkelakuan baik, serta batasan atau bentuk berkelakuan baik bagi narapidana itu sendiri.

## B. METODE PENELITIAN
Dala  artikel  ini  menggunakan  jenis  penelitian  Yuridis  Normatif,  merupakan  penelitian yang mempelajari semua aturan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  artikel  yang  ditulis  yaitu  tentang  mekanisme  pemberian  remisi terhadap narapidana koruptor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  pemberian  remisi  narapidana  koruptor  menurut  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
Salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  narapidana  yaitu  hak  untuk  mendapatkan remisi.  Dapat  diketahui  dalam  Undang-Undang  pemasyarakatan  hak  untuk  mendapatkan remisi atau pengurangan menjalani hukuman yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berbunyi:
“Selain  hak  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  9,  narapidana  yang  telah  memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
a. Remisi;
b. Asimilasi;
c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
d. Cuti bersyarat;
e. Cuti menjelang bebas;
f. Pembebasan bersyarat; dan
g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Dalam  Undang-Undang  pemasyarakatan  ini  tidak  mengatur  lebih  lanjut  pemberian hak  remisi  narapidana,  namun  pada  ketentuan  peralihan  dijelaskan  bahwa  peraturan pelaksana  dari  Undang-Undang  ini  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 tentang  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  hak  warga  binaan  pemasyarakatan.  Dalam peraturan ini pelaksanaan pemberian remisi juga tidak diatur secara rinci hanya terdapat sebagian kecil membahas mengenai remisi, yaitu terdapat dalam bagian kesembilan pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) berdasarkan konsideran dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa,  remisi  diberikan  kepada  setiap  narapidana  yang  dikategorikan  baik  selama  di lembaga pemasyarakatan. Remisi ini juga berlaku bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana. Dalam pasal 35 menyatakan bahwa, ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
6 Elvara Yolanda, Usman, Elly Sudarti, “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” PAMPAS; Journal Of Criminal Law, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 126. Diakses pada tanggal 3 Maret 2023. (https://online:journal.unja.ac.id/Pampas).
Peraturan  selanjutnya  yang  mengatur  mengenai  remisi  terdapat  dalam  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Dalam pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 menyatakan bahwa “setiap narapidana dan  anak  pidana  yang  menjalani  pidana  penjara  sementara  dan  pidana  kurungan  dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. dalam  Keputusan  Presiden  tersebut  mengatur  pemberian  remisi  mulai  dari  pengertian remisi, jenis-jenis remisi yang didapatkan, besaran remisi, hingga mekanisme pemberian remisi itu sendiri.

## a. Jenis-Jenis Remisi Yang Diberikan Terhadap Narapidana
Keputusan  Presiden  Nomor  174  Tahun  1999  tentang  remisi,  ketentuan  mengenai jenis-jenis remisi diatur dalam pasal 2 huruf a dan b yang berbunyi:
“Remisi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas:
1. Remisi  umum,  yang  diberikan  pada  hari  peringatan  proklamasi  kemerdekaan republik indonesiatanggal 17 agustus; dan
2. Remisi  khusus,  yang  diberikan  pada  hari  besar  keagamaan  yang  dianut  oleh narapidana  dan  anak  pidana  yang  bersangkutan,  dengan  ketentuan  jika  suatu agama  mempunyai  lebih  dari  satu  hari  besar  keagamaan  dalam  setahun,  maka yang  dipilih  adalah  hari  besar  yang  paling  dimuliakan  penganut  agama  yang bersangkutan.”
Dalam  Keputusan  Presiden  ini  terdapat  2  (dua)  jenis  remisi  yang  diberikan  kepada narapidana, yaitu remisi umum dan remisi khusus.  Selain Keputusan Presiden ini untuk mengatur lebih lanjut pengaturan tentang mekanisme pemberian remisi, Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  membuat  aturan  tersendiri  yang  terdapat  dalam  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
Dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  ini,  memberikan  usulan terhadap  jenis  remisi  yang  dapat  diberikan  kepada  narapidana  yaitu,  selain  kedua  jenis remisi  yang  terdapat  dalam  Keputusan  Presiden  tersebut,  narapidana  dan  anak  dapat diberikan remisi kemanusiaan dan remisi tambahan. Ketentuan penambahan jenis remisi ini diatur dalam pasal 4 yang berbunyi, “selain remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, narapidana dan anak dapat diberikan a. remisi kemanusiaan; dan b. remisi tambahan” Ketentuan  mengenai  pemberian  remisi  untuk  kepentingan  kemanusiaan  ini  diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
“(1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan remisi kepada narapidana dan  anak  untuk  kepentingan  kemanusiaan.  (2)  Pemberian  remisi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan  tindak  pidana  terorisme,  nerkotika,  dan  prekursor  narkotika, psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negaran,  kejahatan  ahak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.” Berdasarkan  isi  aturan  diatas  dapat  diketahui  bahwa,  remisi  kemanusiaan  tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, dalam aturan ini berarti  juga  bahwa,  menganggap  suatu  kejahatan  korupsi  merupakan  suatu  bentuk ejahatan  yang  tidak  dapat  ditoleransi.  Jika  dilihat  dalam  Undang-Undang Pemasyarakatan,  diketahui  bahwa  remisi  merupakan  hak  setiap  narapidana.  Maka
dapat  dikatakan  bahwa  aturan  ini  bertolakkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberian  remisi  kemanusiaan  diatur  dalam pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c yang menyatakan:
“(1)  Remisi  atas  dasar  kepentingan  kemanusiaan  diberikan  kepada  narapidana yang dipidana:
a. Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1(satu) Tahun;
b. Berusia diatas 70 (tujuh puluh) Tahun; atau
c. Menderita sakit berkepanjangan.”
Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa,  ketentuan mengenai penambahan pemberian remisi diatur dalam pasal 3 angka (1) berbunyi:
“Remisi  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  2  dapat  ditambah  dengan  remisi tambahan  apabila  narapidana  atau  anak  pidana  yang  bersangkutan  selama menjalani pidana:
a) Berbuat jasa kepada negara;
b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
c) Melakukan  perbuatan  yang  membantu  kegiatan  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan.”
Kemudian  pada  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  “ketentuan  lebih  lanjut  mengenai berbuat  jasa  dan  melakukan  perbuatan  yang  bermanfaat  bagi  negara  atau  bagi kegiatan  pembinaan  di  lembaga  pemasyarakatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undang.” Dalam hal ini  dapat  diketahui  bahwa  Peraturan  Menteri  ini  merupakan  aturan  Pelaksana  dari Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

## b. Syarat-Syarat Pemberian Remisi Terhadap Narapidana
Dalam  pasal  10  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  menyatakan bahwa, syarat untuk mendpatkan remisi meliputi:
1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.
Dari  beberapa  syarat  tersebut,  salah  satu  syarat  yang  berisiko  untuk  dilakukan kecurangan  ialah  syarat  berkelakuan  baik.  Mengingat  untuk  mendapatkan  surat ketrangan  berkelakuan  baik  hanya  didapatkan  berdasarkan  persetujuan  petugas Kepala Lapas tersebut.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2022, Mengenai syarat  dan  tata  cara  pemberian  remisi  bagi  narapidanan  diatur  dalam  pasal  5  dan  6 yaitu:
Pasal 5;
“Remisi  dapat  diberikan  oleh  Menteri  kepada  narapidana  yang  telah  memenuhi syarat:
a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tenggal pemberian remisi, dan
b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik.”
Pasal 6;
“Remisi  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  5  tidak  diberikan  kepada  bagi narapidana yang:
a. Sedang menjalani cuti menjelang bebas; dan
b. Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.”
Adapaun  syarat  untuk  mendapatkan  remisi  umum  dan  remisi  khusus  memiliki syarat yang sama yaitu:
a. Narapidana yang tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas.
b. Narapidana yang tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
c. Narapidana yang tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
d. Narapidana yang sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
e. Narapidana yang sedang tidak dikenakan hukuman displin. 7
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7  Tahun 2022  tentang  perubahan  kedua  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti Bersyarat.  Ketentuan  mengenai  syarat  lain  untuk  narapidana  koruptor  diatur  dalam Pasal  10  yaitu:  “Narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  untuk mendapatkan  remisi,  selain  harus  memenuhi  syarat  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  5  juga  harus  telah  membayar  lunas  danda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan Putusan Pengadilan.” Berdasarkan ketentuan ini narapidana kasus korupsi diwajibkan untuk membayar lunas uang denda/pengganti sebelum mendapatkan remisi.
Pasal 12;
“a. Salinan kutipan Putusan Hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b.  Surat  keterangan  sedang  tidak  menjalani  kurungan/penjara  sebagai  pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari kepala lapas;
c. Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari kepala lapas;
d. Salinen register F dari kepala lapas;
e. Salinan daftar perubahan dari kepala lapas;
f. Laporan  perkembangan  pembinaan  sesuai  dengan  sistem  penilaian  pembinaan narapidana yang ditanaatangai oleh kpala lapas.” 8
Berdasarkan beberapa syarat diatas tidak ada syarat yang sulit untuk dipenuhi oleh  narapidana  koruptor  untuk  mendapatkan  remisi,  untuk  surat  berkelakuan  baik sangat mudah didapatkan karena diberikan berdasarkan persetujuan kepala lapas.
Syarat  sederhana  untuk  mengampuni  para  koruptor  merupakan  tanda  awal bahwa  mereka  rentan  dimanipulasi  oleh  mafia  hukum,  mengambarkan  pemerintah yang  lepas  kendali  dalam  memberikan  kewenangan  ini  berisiko  disalahgunakan. Sistem mediasi ini bisa dijadikan proyek oleh pejabat pemerintah dan mafia hukum. 9 Berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  174  Tahun  1999  tentang  remisi, menyatakan  bahwa  remisi  merupakan  salah  satu  tujuan  instrumen  hukum  yang hakiki  dalam  rangka  melmanifestasikan  sistem  pemasyarakatan.  Berhubungan dengan  hal  tersebut,  kedudukan  lembaga  pemasyarakatan  memberikan  remisi merupakan salah satu alat pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang memiliki fungsi:
7 Wiston Rori, “Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crime Vol. II, No. 3, 2013. Diakses pada tanggal 9 Maret 2023. ( http://ejournal.unsrat.ac.id ).
8 Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2022 tentang “Perubahan kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat ” , BN RI Tahun 2022 No. 117, Pasal 12.
9 Edi Toet Hendratno, “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Huku”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol. 4, No. 4, 2014. Diakses pada tanggal 6 Februari 2023. ( https://scholar.google.com).
1. Sebagai  sarana  untuk  mempercepat  pelaksanaan  proses  penyerapan  tata  cara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Sebagai  alat  transformasi  personalitas  dalam  proses  pembinaan  narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan.
3. Sehingga  secara  otomatis  dapat  mengurangi  kapasitas  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan.
4. Dapat menghemat pengeluaran negara. 10
Dengan  dipermudahnya  syarat  untuk  mendapatkan  remisi  bagi  koruptor,  maka jumlah narapidana kasus korupsi yang mendapat pengampuan dari pemerintah  akan semakin  bertambah  pula,  tentunya  hal  ini  membuat  pelaku  tindak  pidana  koruptor tindak memberikan efek jera untuk melakukan kejahatan.
Dalam  Pasal  37  ayat  (2)  konvensi  PBB  ( united  nation  convention  against corruption ) tahun 2003 mewajibkan semua negara (termasuk indonesia) untuk tidak menghukum  ringan  pelaku  tindak  pidana  korupsi  kecuali  pelaku  menunjukkan  niat baik untuk bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan. 11
2. Mekanisme  Pemberian  Remisi  Terhadap  Narapidana  Koruptor  Menurut  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022
Pemberian  remisi  sudah  berlakukan  mulai  dari  Peraturan  kepenjaraan  berdasarkan staatblad 1917-708  (Peraturan  Kepenjaraan)  diberlakukan.  Beberapa  tahun  lalu, Moratorium  (pengehentian)  pemberian  remisi  telah  diberlakukan  bagi  mereka  yang terpidana dalam kasus korupsi, yang dianggap dapat menimbulkankan efek jera bagi para koruptor  yang  mendiami  lembaga  pemasyarakatan,  namun  akhirnya  Pengadilan  Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan putusan  tersebut. 12
Keberadaan pemberian remisi dijadikan dalih oleh beberapa pihak untuk membantah penghapusan  pemberian  remisi  terhadap  pelaku  kejahatan  khususnya  pada  kasus korupsi.  Hal  ini  dikarenakan  penghentian  pemberian  remisi  merupakan  bentuk pelanggaran HAM.
Terpidana korupsi tidak termasuk orang-orang yang membutuhkan belas kasihan dari pemerintah,  karena  mereka  biasanya  menduduki  jabatan  pemerintahan  yang  sudah mengetahui bagimana seluk-beluk politik dan pemerintahan, sehingga pemberian remisi merupakan sebuah jalan yang diberikan untuk dapat bebas dari hukuman dengan acara apapun  itu  termasuk  melakukanpenyogokan  terhadap  petugas  penjara,  hal  tersebut secara  sistematis  melemahkan  sifat  dan  eksistensi  kepentingan  yang  sah  dimata  warga negara  didalam  maupun  diluar  negeri,  sehingga  pemidanaan  kasus  korupsi  tidak memberikan efek jera. 13
a. Mekanisme Pemberian Remisi Bagi Narapidana Koruptor
Terkait dengan mekanisme/tata cara pemberian remisi bagi narapidana korupsi, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang  syarat  dan  tata  cara  pemberian  remisi,  asimilasi, cuti mengunjungi  keluarga,
10 Daulat Siregar, “Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Hubungkan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan ”, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara , Medan, 2009, hlm. 33. 11 https://antikorupsi.org, “Remisi Pelaku Korupsi”, Indonesia Corruption Watch. Diakses pada tanggal 9 Februari 2023.
12 http://scholar.google.com, “ Transparency international (the global coalition against corruption, PTUN cabut SK moratorium remisi terpidana korupsi ”. Diakses pada tanggal 6 Februari 2023.
13 https://news.detik.com, “Maju Mundur Pengetatan Pemberian Remisi Napi Koruptor”. Diakses pada tanggal 12 Februari 2023.
pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, terdapat dalam Pasal 22-26 yaitu:
Pasal 22;
“(1)  Tim  pengamat  pemasyarakatan  lapas  merekomendasikan  usul  pemberian remisi bagi narapidana kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
(2)  Dalam  hal  kepala  lapas  menyetujui  usul  pemberian  remisi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  kepala  lapas  menyampaikan  usul  pemberian  remisi kepada Direktur Jendral dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.”
Pasal 23;
“(1)  Kepala  kantor  wilayah  melakukan  verifikasi  terhadap  tembusan  usulan pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian remisi diterima dari kepala lapas.
(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala kantor wilayah kepada Direktur Jendral.”
Pasal 24;
“(1)  Direktur  Jendral  melakukan  verifikasi  usul  pemberian  remisi  sebagaimana dimaksud  pada  pasal  22  ayat  (2)  paling  lama  15  (lima  belas)  hari  terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari kepala lapas.
(2) Dalam  hal  berdasarkan  hasil  verifikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) perlu  dilakukan  perbaikan  terhadap  usul  pemberian  remisi,  direktur  jendral mengembalikan  usul  pemberian  remisi  kepada  kepala  lapas  untuk  dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.
(3) Kepala lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian remisi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  paling  lama  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak  tanggal pengembalian usul pemberian remisi diterima.
(4) Hasil perbaikan usul pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2)  disampaikan  kembali  oleh  kepala  lapas  kepada  Direktur  Jendral  untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.”
Pasal 25;
“Dalam  hal  direktur  jendral  menyetujui  usul  pemberian  remisi  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  24,  direktur  jendral  mengirimkan  usul  pemberian  remisi kepada menteri untuk mendapatkan penetapan.”
Pasal 26;
“(1)  Keputusan  pemberian  remisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  25 ditetapkan  setelah  mendapat  pertimbangan  tertulis  dari  menteri  dan/atau pimpinan lembaga terkait.
(2) Dalam  hal  Menteri  dan/atau  pimpinan  lembaga  terkait  tidak  menyampaikan pertimbangan pemberian remisi paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal  disampaikannya  permintaan  pertimbangan  dari  Menteri,  pemberian remisi tetap dilaksanakan.
(3) Keputusan  pemberian  remisi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disampaikan  kepada  kepala  lapas  untuk  diberitahukan  kepada  narapidana dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.
(4) Keputusan  pemberian  remisi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dicetak  di lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jendral atas nama Menteri.” 14
Mekanisme  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  koruptor  dan  narapidana lainnya  memiliki  cara  yang  sama  hanya  terdapat  perbedaan  waktu  dalam memverifikasi  berkas  oleh  direktur  jendral.  Untuk  narapidana  koruptor  diberikan waktu lebih panjang dibandingkan dengan narapidana lainnya.
1. Mekanisme Besaran Pemberian Remisi Kemanusiaan
Dalam Pasal 30 Peraturan Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun  2022  tentang  perubahan  kedua  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusi tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga,  pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas,  dan  cuti  bersyarat menyatakan:
“(1)  Dalam  hal  narapidana  memenuhi  lebih  dari  1(satu)  syarat  sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dalam tahun yang bersamaan, remisi hanya dapat diberikan untuk salah satu syarat yang dipenuhi;
(2) Remisi sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1) diberikan  sebesar  usulan  remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.”
2. Mekanisme Besaran Pemberian Remisi Tambahan
Dalam pasal 6 Keputusan Presiden Nomr 174 Tahun 1999 menyatakan:
“Besarnya remisi tambahan adalah:
a. ½  (satu  perdua)  dari  remisi  umum  yang  diperoleh  pada  tahun  yang bersangkutan  nagi  narapidana  dana  anak  pidana  yang  berbuat  jasa  kepada negara  atau  melakukan  perbuatan  yang  bermanfaat  bagi  negara  dan kemanusiaan; dan
b. 1/3  (satu  pertiga)  dari  remisi  umum  yang  diperoleh  pada  tahun  yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang  membantu  kegiatan  pembinaan  di  lembaga  pemasyarakatan  sebagai pemuka.”
Perlu  diketahui  bahwa  pemberian  remisi  dilaksanakan  melalui  sistem informasi  pemasyarakatan  yang  terintegritas  antar  unit  pelaksana  teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan direktorat jendral pemasyarakatan.
Remisi tidak dapat diberikan kepada narapidana:
1. Sedang menjalani cuti menjelang bebas; dan
2. Sedang  menjalani  pidana  kurungan/penjarasebagai  pengganti  pidana denda/uang pengganti/restitusi.
Suatu  kemenangan  besar  bagi  setiap  narapidana  khususnya  narapidana  koruptor mendapatkan  remisi  dengan  syarat  yang  mudah  atau  tidak  sulit  dipenuhi  untuk mendapatkan remisi. Namun hal tersebut menjadi tanggungjawab besar dalam upaya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Tanah  Air.  Saat  harapan  besar dikumandangkan  untuk  memberantas  korupsi,  tindakan  yang  dihadirka  justru berlawanan dengan harapan. 15

## (2) SIMPULAN
1. Menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan  tata  cara  pelaksanaan  hak  warga  binaan  pemasyarakatan,  “Remisi  adalah pengurangan  masa  menjalani  pidana  yang  diberikan  kepada  narapidana  dan  anak pidana  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan.” Pengaturan pemberian remisi sesuai dengan sistem pemasyarakatan yaitu dengan tidak membedakan syarat pemberian remisi bagi setiap narapidana. Hanya saja dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7  Tahun  2022 Tentang  perubahan  kedua  atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  3  Tahun  2018  Tentang  syarat  dan  tata  cara  pemberian  remisi,  asimilasi,  cuti mengunjungi  keluarga,  pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas,  dan  cuti bersyarat,  bagi  narapidana  koruptor  untuk  mendapatkan  remisi  diwajibkan  untuk membayar lunas uang denda dan/atau uang pengganti.
2. Mekanisme  pemberian  remisi  diatur  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  174  Tahun 1999 tentang Remisi, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang  syarat  dan  tata  cara  pemberian  remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti  bersyarat,  yang  mana  remisi  diberikan  berdasarkan  jenis  remisi  yang  diperoleh. Remisi yang berlaku sekarang terdiri dari 3 jenis yaitu: remisi umum, remisi khusus, dan  remisi  kemanusiaan,  serta  terdapat  Remis  Tambahan  jika  memenuhi  syarat tertentu lainnya. Remisi diberikan berdasarkan persetujuan/usulan oleh kepala lapas kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan.
15 https://news.detik.com, “Maju Mundur Pengetatan Remisi Napi Koruptor”. Diakses pada tanggal 9 Februari 2023.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokume Hukum
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Republik Indonesia Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan  Kedua  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  3 Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat.

## Buku
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2013.
Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011.
Tolib Setiady, Pokok-Pokok Panitensier Indonesia , Alfabeta, Bandung, 2010.

## Jurnal
Alfinana  Dwi  Putri  Maesty,  Hari  Soeskandi,  “Pemberian  Remisi  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi”, Bureaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  Of  Law  And  Social-Political Governance, Vol. 2, No. 3, 2022.
Daulat Siregar, “Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Hubungkan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan ”, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara , Medan, 2009.
Edi Toet Hendratno, “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Huku”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol. 4, No. 4, 2014.
Elvara Yolanda, Usman, Elly Sudarti, “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” PAMPAS; Journal Of Criminal Law, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 126.
Novita, “Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 18.

## Internet
https://news.detik.com, “Maju Mundur Pengetatan Remisi Napi Koruptor”.
https://antikorupsi.org, “Remisi Pelaku Korupsi”, Indonesia Corruption Watch.
http://scholar.google.com, “ Transparency international (the global coalition against corruption, PTUN cabut SK moratorium remisi terpidana korupsi ”.
https://news.detik.com, “Maju Mundur Pengetatan Pemberian Remisi Napi Koruptor”.