## Jurnal Pendidikan Universitas Garut
Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut ISSN: 1907-932X

## Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru Di Kabupaten Kulon Progo
Inaya Ainun Nafisa, Amilia Rizaki, Arlinda Febriyanti, Erika Findi Anggraeni, Amelya Kurniadevi, Ebni Sholikhah Universitas Negeri Yogyakarta inayaainun.2021@student.uny.ac.id , amiliarizki.2021@student.uny.ac.id , arlindafebriyanti.2021@student.uny.ac.id , erikafindi.2021@student.uny.ac.id , amelyakurniadevi.2021@student.uny.ac.id, ebnisholikhah@uny.ac.id

## Abstrak
Kompetensi  guru  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam mewujudkan  pendidikan  yang  bermutu.  Namun,  masih ditemukan  rendahnya  kompetensi  guru  di  Kabupaten  Kulon Progo,  khususnya  pada  jenjang  SMP.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  peningkatan kompetensi guru melalui program-program yang dilaksanakan di Kabupaten  Kulon  Progo.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa rata–rata hasil UKG SMP di kabupaten Kulonprogo masih dibawah rata-rata nilai UKG DIY, yaitu 68,03. Dinas Pendidikan, Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten  Kulon  Progo  sudah mengimplementasikan beberapa program peningkatan
kompetensi guru SMP seperti Bimtek MGMP, Diklat Pendidikan Inklusi,  dan  Bimtek  Karya  tulis.  Faktor  pendukung  program tersebut adalah dukungan dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  yaitu  keterbatasan kuota  peserta,  kurangnya  motivasi  guru,  dan  minimnya pendampingan  serta  tindak  lanjut  pasca  dilaksanakannya program.
Kata kunci: Implementasi, Peningkatan Kompetensi Guru, SMP
Vol. 17; No. 01; 2023; 728-749

## 1. Pendahuluan
Pendidikan merupakan bentuk investasi manusia untuk modal di masa depan baik untuk dirinya sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lainnya, hal ini disebabkan oleh  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  yang  rendah  (Fitri,  2021).  Upaya pemerintah sebagai bentuk meningkatkan kualitas manusia dilakukan dengan menciptakan  pendidikan  bermutu.  Pendidikan  bermutu  dimaknai  dengan instansi  pendidikan  memenuhi  kebutuhan  orang  tua,  siswa,  dan  masyarakat secara  maksimal  bahkan  melebihi  yang  dibutuhkan,  menumbuhkan  dan mengembangkan sikap taat, tunduk kepada Sang Pencipta, dan tidak tinggi hati atas ilmu dan gelar yang didapat, serta memperbaiki sikap dan pola pikir untuk menjadi manusia dan warga yang baik (Kodrat, 2019). Dalam  mewujudkan  pendidikan  bermutu,  guru  sebagai  harapan  dalam pelayanan  pendidikan  secara  langsung  ke  peserta  didik  memerlukan kompetensi  yang  mendorong  terwujudnya  harapan.  Peningkatan  kompetensi guru  dapat  menghasilkan  mutu  pembelajaran  yang  baik  dan  lulusan  yang berkualitas.  Undang-undang  nomor  14  tahun  2005  pasal  10  menjelaskan kompetensi  guru  meliputi  kompetensi  pedagogik,  sosial,  kepribadian,  dan profesional.  Peraturan  Pemerintah  nomor  19  tahun  2017  menjelaskan peningkatan  kompetensi  guru  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  merupakan salah satu upaya pembinaan guru oleh pemerintah. Dalam prakteknya, permasalahan guru yang ada di Indonesia sangat kompleks. Banyak guru yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya sehingga guru tidak optimal dalam pembelajaran dan banyak guru yang menjalankan tugasnya sebagai pekerjaan bukan panggilan sehingga mempengaruhi kualitas guru (Nur &  Kurniawati,  2022).  Hasil  UKG  (uji  kompetensi  guru)  menunjukkan kompetensi  guru  rendah,  rata-rata  nasional  hasil  UKG  di  bidang  profesional dan pedagogik 53,02, untuk kompetensi dibawah standar kompetensi minimal 55 yaitu sebesar 48,94 pada tahun 2015 (Maulipikasi, 2016). Banyak guru yang belum bisa menggunakan komputer serta metode belajar yang masih tradisional sehingga berdampak pada keaktifan peserta didik.
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang unggul  dalam  bidang  pendidikan.  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memiliki  4 kabupaten  dan  1  kota.  Dalam  praktek  pendidikan,  keempat  kabupaten  dan  1 kota tersebut tentunya memiliki tantangan yang berbeda sehingga hasilnya juga berbeda.  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kulon  Progo  merupakan  salah  satu lembaga pendidikan yang melaksanakan uji kompetensi guru.
www.journal.uniga.ac.id
Gambar 1. Jumlah Guru Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022/2023

## Sumber: Data pokok pendidikan (Kemendikbudristek)
Dari  data  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  Kabupaten  Kulon  Progo  memiliki jumlah  guru  paling  sedikit.  Selain  itu  nilai  rataan  uji  kompetensi  guru  juga paling  rendah  yaitu  sebesar  65,91  dibawah  rata-rata  yaitu  67,02  (Rostaviana, 2018). Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil lulusan di Kabupaten Kulon Progo.  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kulon  Progo  masih  berjuang  untuk meningkatkan  kompetensi  guru  mengingat  kualitas  guru  sangat  berdampak pada proses pembelajaran dan hasil lulusan.
Kesenjangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  tiap  tahunnya  memiliki  variasi  antar  kabupatennya.  Berdasar  hasil statistik  yang  diterbitkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Yogyakarta,  APS usia 13-15 tahun di wilayah Kulon Progo pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan  0,27%,  yaitu  dari  99.06%  ke  98.79%.  Kabupaten  lain  yang mengalami  penurunan  APS  di  DIY  seperti  Bantul  sebanyak  0,38%,  Gunung Kidul  0,2%  sedangkan  untuk  kabupaten  Sleman  dan  Kota  memperoleh peningkatan APS (BPS DIY, 2020). Dari masalah tersebut peneliti melakukan penelitian tentang kompetensi guru di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini digunakan  untuk  mendeskripsikan  “Implemetasi  Kebijakan  Peningkatan Kompetensi Guru di Kabupaten Kulon Progo”.

## 2. Metode Penelitiaan
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode deskriptif.    Jenis  penelitian  ini  dipilih  dengan  harapan  dapat  memperoleh, menghimpun,  mengolah,  menganalisis,  serta  mendefinisikan  data  secara
731
kualitatif  (Bachtiar,  1997).  Subjek  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  Kepala Seksi PTK SMP Dinas  Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo,  Wakil  Kepala  Sekolah  SMP N 1  Wates,  Guru  BK  SMP  N  1  Sentolo, Kepala  Sekolah  SMP  N  2  Pengasih,  dan  operator  PTK  SMP  SMP  Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Fokus penelitian ini  adalah  implementasi  kebijakan  peningkatan  kompetensi  guru  SMP. Penelitian  dilakukan  di  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten Kulon  Progo,  SMP  N  1  Wates,  SMP  N  1  Sentolo,  dan  SMP  N  2  Pengasih. Pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  teknik  wawancara  dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik  analisis  data  kualitatif  menurut  Miles  &  Huberman  yang  terdiri  dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Gambaran Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Kulon Progo
Peningkatan  kompetensi  guru  terus  diupayakan  pemerintah  karena kompetensi  guru  berpengaruh  dengan  bagaimana  guru  tersebut menjalankan  dan  bertanggung  jawab  atas  profesinya.  Menjadi  seorang guru bukan tugas yang mudah. Guru memiliki tanggung jawab yang besar terhadap peserta didik, oleh karena itu guru harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi  yang  dimaksud  adalah  kompetensi  pedagogik,  kompetensi professional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Dua diantara kompetensi tersebut ikut diujikan dalam UKG yaitu kompetensi pedagogik dan profesional.
Uji  kompetensi  guru  merupakan  bentuk  penilaian  secara  nasional mengenai  kompetensi  guru.  Uji  kompetensi  guru  pertama  kali dilaksanakan  pada  tahun  2012,  syarat  untuk  mengikuti  UKG  tersebut adalah  guru  yang  sudah  memiliki  sertifikasi  guru.  Pada  pelaksanaan berikutnya yaitu tahun 2015 dan 2019 UKG dilaksanakan untuk seluruh guru  di  Indoenesia  dan  wajib  diikuti  karena  program  dari  pemerintah pusat.  Dari  tahun  terakhir  dilaksanakannya  UKG,  berdasarkan  data  dari Dapodik Kabupaten Kulon Progo memperoleh nilai pada jenjang sekolah menengah pertama, yaitu sebesar 68,03. Pada dapodik nilai tersebut sama hingga  tahun  2021.  Kesamaan  nilai  tersebut  terjadi  karena  UKG  tidak dilaksanakan setiap tahun sehingga data pada Dapodik sama seperti tahun sebelumnya.  Dari  data  dapodik  pada  tahun  2019  hingga  2021 menunjukkan hasil yang sama atau flat itu dikarenakan setelah tahun 2019 belum  terlaksana  lagi  uji  kompetisi  guru.  Pada  tahun  berikutnya,  data UKG tercatat sama.
www.journal.uniga.ac.id
Gambar 2. Hasil UKG Tahun 2019-2021
Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek Perolehan hasil UKG tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo  mendapat  nilai  terendah  pada  jenjang  sekolah  menengah  pertama dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY.
Gambar 3. Hasil UKG Provinsi DIY Tahun 2019
Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemendikbud Dari  hasil  tersebut,  peneliti  tidak  dapat  membuat  trend  berdasarkan hasil  UKG  karena  UKG  tidak  terlaksana  setiap  tahun  dan  jangka  waktu pelaksanaannya  tidak  tetap.  Untuk  hasil  UKG  juga  Dinas  Pendidikan, Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten  Kulon  Progo  tidak  mengetahui langsung hasilnya karena yang mengelola nilai langsung dari pemerintah pusat.  Walaupun  dalam  pengelolaan  nilai  langsung  dari  pusat,  jika disesuaikan  dengan  misi  nomor  1  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan Olahraga  Kabupaten  Kulon  Progo  yang  berbunyi  “Mewujudkan  SDM
733
yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya”  yang salah satu  programnya  adalah  pembinaan  ketenagaan  yang  meliputi  tenaga pendidik seharusnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon  Progo  tetap  mempunyai  data  sebagai  bahan  evaluasi  terlebih  lagi dari  hasil  UKG  Kabupaten  Kulon  Progo  mendapat  nilai  paling  rendah dibanding  kabupaten/kota  lain  di  DIY.    Hal  ini  terjadi  karena  Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo menganggap bahwa UKG merupakan tanggung jawab pusat dan kurang memperdulikan terkait UKG padahal dari hasil tersebut memperlihatkan terdapat masalah pada guru yang harus segera di evaluasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Kurangnya kepekaan dan perhatian dari  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten  Kulon  Progo pada permasalahan yang terjadi secara  tidak langsung berpengaruh pada rendahnya  peningkatan  kompetensi  guru  di  Kabupaten  Kulon  Progo. Tanpa  disadari  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten Kulon  Progo  kurang  menjalankan  dengan  baik  misi  nya  terkait  SDM karena  guru  merupakan unsur  terpenting  dalam  pendidikan  yang  kurang diperhatikan dalam data administrasinya yang dibuktikan dengan kurang perhatiannya  dalam  hasil  UKG.Walaupun  hanya  kompetensi  pedagogik dan professional yang diujikan di UKG tetapi 2 kompetensi lainnya tidak kalah penting dan keempatnya harus dimiliki oleh guru, setiap kompetensi memiliki aspek dan cara penilaian masing-masing, yaitu sebagai berikut:
a) Kompetensi Pedagogik
Kompetensi  pedagogik  merupakan  kemampuan  guru  dalam memahami  peserta  didik  dan  merancang  pembelajaran  hingga evaluasi  hasil  belajar.  Kompetensi  guru  dalam  penyusunan  rencana pembelajaran meliputi: 1) mampu mendeskripsikan tujuan; 2) mampu memilih  materi  3)  mampu  mengorganisir  materi;  4)  mampu menentukan  metode  atau  strategi  pembelajaran;  5)  mampu menentukan sumber belajar atau alat peraga pembejaran; 6) mampu menyusun  perangkat  penilaian;  7)  mampu  menentukan  teknik penilaian;  dan  8)  mampu  mengalokasikan  waktu.  Dalam  upaya peningkatan kompetensi pedagogik, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan program yang bernama  bimtek  MGMP  khusus  guru  mata  pelajaran,  program tersebut untuk peningkatan kualitas guru dalam pembelajarannya.
Dalam  uji  kompetensi  guru  di  kabupaten  Kulon  Progo  juga terdapat uji pedagogik dan pada data terakhir tahun 2019 hasil UKG pedagogik  sebesar  60,02  untuk  rata-rata  dari  semua  jenjang pendidikan.  Untuk  Provinsi  DIY  sendiri  memiliki  nilai  rata-rata sebesar  60,94  sehingga  hasil  UKG  pedagogik  Kabupaten  Kulon
www.journal.uniga.ac.id
Progo di bawah rata-rata daerah (NPD, 2019). Selain itu berdasarkan Standar  Kompetensi  Minimal  (SKM)  yang  telah  ditetapkan  oleh Kemendikbud Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu kabupaten yang memiliki nilai rata- rata yang paling rendah di provinsi DIY.
Gambar 4. Hasil Nilai Pedagogik DIY Tahun 2019
Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui kabupaten kulonprogo  menjadi  kabupaten  yang  memiliki  hasil  rata-rata  nilai UKG terendah di provinsi DIY. Tentu saja hal ini dapat berpengaruh pada  peningkatan  mutu  hasil  pendidikan.  Hal  ini berdampak pada kurang maksimalnya pengimplementasian teori belajar dan prinsip prinsip  pembelajaran  yang  dimana  guru  masih  menjadi  pusat pembelajaran.

## b) Kompetensi Profesional
Dalam  Undang-  Undang  Nomor  14  tahun  2005  tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan  penguasaan  materi  pelajaran  secara  luas  dan mendalam.  Guru  profesional  dapat  dilihat  dari  bagaimana  beliau menunjukkan ciri khasnya dalam menjalani profesinya. Kompetensi profesional  guru  dapat  dapat  ditunjukkan  dengan  tingkat penguasaan  materi,  struktur  dan  konsep,  pola  pikir  keilmuan, standar kompetensi, kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu oleh guru, penguasaan dan pengembangan materi, keprofesionalan yang  berkelanjutan,  serta  keahlian  teknologi  (Dudung,  2018). Kompetensi profesional juga diikutkan dalam uji kompetensi guru dan  pada  tahun  2019  hasil  UKG  kompetensi  profesional  di Kabupaten  Kulon  Progo  sebesar  68,44,  sedangkan  rata-rata  untuk Provinsi DIY sebesar 69,63 (NPD, 2019). Hal tersebut menunjukan bahwa  nilai  UKG  kompetensi  professional  di  Kabupaten  Kulon Progo di bawah rata-rata daerah. Selain itu, sesuai dengan standar
735
kompetensi  minimal  (SKM)  yang  telah  ditetapkan  Kemendikbud hasil  nilai  uji  kompetensi  profesional  masih  rendah  dibandingkan wilayah wilayah lain di provinsi DIY.
Gambar 5. Hasil Nilai Profesional DIY Tahun 2019
Sumber : Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek Berdasarkan data tersebut Kabupaten Kulonprogo menjadi kabupaten  yang  memiliki  nilai  kompetensi  profesional  paling rendah  dibanding  dengan  wilayah  wilayah  lain  di  provinsi  DIY. Tentu  saja  hal  ini  berdampak  pada  bagaimana  seorang  guru memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuwan yang mendukung mata pelajaran.

## c) Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial
Kompetensi kepribadian dan sosial keduanya sama-sama bisa dinilai  dengan  pihak-pihak  yang  berinteraksi  dengan  guru  sehingga tidak ada penilaian yang dilakukan pemerintah. Kedua kompetensi ini bisa  dinilai  oleh  kepala  sekolah,  rekan  sesama  guru,  warga  sekitar sekolah, peserta didik, dan orang tua. Kompetensi kepribadian seorang guru  harus  mencakup  beberapa  pengembangan  kepribadian,  yaitu kepribadian  yang  mantap  dan  stabil,  kepribadiannya  yang  dewasa, sikap  pribadi  yang  arif,  kepribadian  yang  wibawa,  kepribadian  yang dapat  dijadikan  panutan  untuk  siswanya,  serta  menjadi  pribadi  yag berakhlak  mulia  (Rohman,  2020).  Kompetensi  sosial  yang  dimiliki oleh guru dapat dicerminkan melalui beberapa indikator, yaitu dengan melalui  interaksi  guru  dengan  siswa,  interaksi  guru  dengan  kepala sekolah,  interaksi  antar  sesama  guru  atau  rekan  kerja,  interaksi  guru dengan orang tua/wali siswa, serta melalui interaksi antara guru dengan masyarakat (Rohman, 2020). Pada 3 sekolah yang diteliti yaitu SMP N 1  Wates,  SMP  N  1  Sentolo,  dan  SMP  N  2  Pengasih  meihat  kedua kompetensi  tersebut  menggunakan  komunikasi  sehingga  tidak berbentuk kuesioner  ataupun  paper.  Tetapi,  pada  SMP  N  2 Pengasih
www.journal.uniga.ac.id
penilaian dilakukan dari kepala sekolah kepada guru dan guru dengan rekan  sesama  guru  menggunakan  kuesioner  maupun  secara  lisan. Berdasarkan  penelitian  tersebut  maka  penilaian  terhadap  kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk  sesuai  kebijakan  masing-masing  sekolah.  Bentuk  penilaian dilakukan dengan kuisioner dan lisan yang dinilai oleh kepala sekolah dan rekan sesama guru yang biasanya dilakukan baik formal maupun informal.
Dari keempat kompetensi tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tidak menilai langsung guru-guru tetapi diserahkan  ke  pihak  sekolah  sehingga  yang  berkewajiban  menilai kompetensi  guru  adalah  kepala  sekolah.  Namun,  dikhususkan  untuk kompetensi  pedagogik  dan  professional  terdapat  penilaian  khusus  dari pemerintah pusat melalui UKG. Penilaian kepala sekolah dilakukan oleh pengawas dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo  Dalam  peningkatan  kompetensi  guru  di  Kabupaten  Kulon  Progo, Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten  Kulon  Progo berperan  sebagai  pelaksana  program-program  peningkatan  kompetensi guru dan juga sebagai penghubung dan penyedia data guru ke pemerintah provinsi  maupun  pemerintah  pusat  terutama  ketika  pelaksanaan  uji kompetensi  guru  (UKG)  dan  program-program  peningkatan  kompetensi guru  dari  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  pusat.  Selain  itu,  dalam pelaksanaan UKG, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo bertugas untuk menginformasikan ke sekolah-sekolah terkait informasi pendaftaran hingga pelaksanaan UKG.

## 3.2. Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Kulon Progo
Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten  Kulon  Progo memiliki beberapa program untuk dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai upaya  peningkatan  kompetensi  guru  SMP  di  Kabupaten  Kulon  Progo. Program tersebut adalah Bimtek MGMP, Diklat Pendidikan Inklusi, dan Bimtek  Karya  Tulis.  Program-program  tersebut  memiliki  urgensi  dan tujuan  yang  lebih  spesifik  sebagai  upaya  peningkatan  kompetensi  guru, Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten  Kulon  Progo memfokuskan pada 3 program yaitu sebagai berikut:
a) Bimtek MGMP
Upaya  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten Kulon  Progo  dalam  meningkatkan  kompetensi  guru  mata  pelajaran adalah  melalui  Bimtek  MGMP  (Bimbingan  Teknis  Musyawarah
Vol. 17; No. 01; 2023; 728-749
737
Guru  Mata  Pelajaran).  Program  ini  umumnya  dilaksanakan  dengan melibatkan perwakilan guru dari setiap sekolah. Setiap mata pelajaran memiliki  komunitasnya  masing-masing  untuk  memudahkan berjalannya program. Program ini sempat berhenti total ketika masa pandemi dan baru mulai lagi pada tahun 2022.Program ini bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas  kegiatan  belajar  mengajar  serta memberi ruang diskusi mengenai masalah yang dihadapi guru mata pelajaran  di  dalam  proses  pembelajaran  yang  kemudian  akan dirumuskan solusi dari masalah yang ada. Kegiatan belajar mengajar yang dimaksud dalam program ini mulai dari persiapan, pelaksanaan KBM, dan evaluasi dari hasil pembelajaran. Program ini mempunyai kegiatan  yang  beragam  dan  berbeda-beda  setiap  mata  pelajaran karena setiap mata pelajaran mempunyai komunitas masing-masing sehingga  acara  yang  terlaksana  tergantung  dengan  komunitas  mata pelajaran. Acara yang dilakukan umumnya berbentuk seminar, diklat, workshop, dan diskusi sehingga dalam pelaksanaannya tidak semua guru bisa datang dan masing-masing sekolah diberi kuota 1-2 guru. Pada sekolah yang diteliti yaitu SMP N 1 Wates, SMP N 1 Sentolo, dan  SMP  N  2  Pengasih,  ketiga  sekolah  tersebut  memiliki  cara tersendiri dalam pengiriman perwakilan guru untuk program MGMP. SMP  N  1  Wates  memilih  guru  dengan  menanyakan  ke  guru  mata pelajaran  kemudian  dari  guru  mata  pelajaran  tersebut  mengusulkan nama  untuk  mewakili,  SMP  N  1  Sentolo  mengirimkan  perwakilan guru  dengan  mendahulukan  guru-guru  yang  belum  pernah  ikut program  tersebut,  hampir  sama  dengan  SMP  N  2  Pengasih  yang menjadwal  guru  yang harus  mewakili  program  tersebut  agar  semua guru mendapatkan kesempatan yang sama.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Ma’rifataini pada tahun 2014 bimtek MGMP dinilai kurang efektif. Penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  bimtek  MGMP  hanya efektif  untuk  meningkatkan  kebutuhan  guru  dan  mengembangkan kemampuan  serta  keterampilan  guru  saja.  Tujuan  bimtek  MGMP dalam  mengembangkan  profesi  dan  wawasan  pendidikan  masih belum maksimal. Program MGMP ini hanya tercapai pada kegiatan diskusi  pendalaman  materi,  penyusunan  dan  pengembangan kurikulum,  penyusunan  program  kerja  pembelajaran,  serta pengembangan instrumen dan evaluasi pembelajaran saja. Sedangkan kegiatan  seminar,  lokakarya,  dan  pelatihan  lainnya  belum  berjalan maksimal. Manajemen organisasi yang kurang baik, pembinaan yang kurang, koordinasi yang kurang, serta keterbatasan dana dan sarana prasarana  menjadi  penyebabnya.  Dari  penelitian  yang  peneliti
www.journal.uniga.ac.id
lakukan  di  Kabupaten  Kulon  Progo  program  bimtek  MGMP  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  dapat berjalan dengan lancar. Zulaeha, I., Sulisyaningrum, S., Suratno, S., Pristiwati,  R.,  Arsanti,  M.,  &  Supriyono,  A.  Y.  (2021),  juga menunjukkan bahwa bimtek memberikan manfaat dalam meningkatkan  pengelolaan  pembelajaran.  Kegiatan  bimtek  MGMP Kabupaten  Kulon  Progo  berupa  seminar,  diklat,  workshop,  dan diskusi dapat terselenggara dengan lancar meskipun dana dari dinas terbatas.  Selain  itu,  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  koordinator komunitas  dapat  dilakukan  dengan  baik.  Sehingga  kegiatan  dapat terlaksana  dengan  lancar,  peserta  kegiatan  juga  merata  karena pengiriman  guru  dari  setiap  sekolah  dilakukan  secara  bergantian. Program  bimtek  MGMP  di  Kabupaten  Kulon  Progo  dinilai  efektif dalam  menunjang  kompetensi  guru  Sekolah  Menengah  Pertama  di Kabupaten Kulon Progo.

## b) Diklat Pendidikan Inklusi
Diklat  pendidikan  inklusi  ini  dilaksanakan  sebagai  upaya mendukung pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus serta menunaikan  kewajiban pemerintah  dalam  PP  nomor 13  tahun 2020 Pasal  5  tentang  akomodasi  yang  layak  oleh  pemerintah  dalam penyediaan  dan  penyiapan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khairiyah,  K.  Y. dkk. (2019) menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan kompetensi guru sekolah  inklusif  sangat  efektif  untuk  meningkatan  kompetensi  dan pemahaman  guru  sekolah  inklusif  terhadap  anak  berkebutuhan khusus.  Para  guru  dibekali  keterampilan  dasar  terkait  pendidikan inklusi  yang  ramah  terhadap  pembelajaran,  mengetahui  identifikasi setiap  anak,  dan  dapat  membantu  anak  mendapatkan  layanan  yang tepat.  Selama  proses  pelatihan,  para  guru  mampu  menerima  dan memahami materi yang diberikan dengan baik, hal ini tercermin dari keaktifannya dalam mengikuti seluruh kegiatan pelatihan, antusiasme dalam  pemahaman  materi  yang  diberikan,  keaktifan  dalam memberikan  pertanyaan  seputar  maslah  anak  yang  dihadapi,  serta kesediaan mengikuti semua intruksi yang diberikan oleh narasumber.
Dari  keterangan  3  sekolah  yang  diteliti,  saat  ini  pemerintah sudah  tidak  memberikan  guru  pendamping  khusus  (GPK)  untuk sekolah inklusi sehingga sekolah harus secara aktif dan mandiri untuk beradaptasi dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk GPK, sekarang sudah tidak disediakan lagi oleh pemerintah pusat maupun daerah  tetapi  setiap  sekolah  mengirimkan  perwakilan  guru  untuk
Vol. 17; No. 01; 2023; 728-749
739
menjadi GPK di sekolah tersebut dan akan diberikan pelatihan oleh pemerintah  daerah  dan  pusat.  Diklat  pendidikan  inklusi  ini merupakan  program  baru  dari  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Program ini terjadwal terlaksana pertama  kali  pada  10  Mei  2023  dan  hanya  diadakan  1  kali  setiap tahunnya  selama  6  hari.  Walaupun  program  ini  baru  di  Dinas Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten  Kulon  Progo  tetapi sebelumnya  pelatihan  sejenis  sudah  sering  dilaksanakan  dari DISDIKPORA  Provinsi  tetapi  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan Olahraga  Kabupaten  Kulon  Progo  juga  ikut  berperan  dalam menyebarkan informasi terkait hal tersebut. Perwakilan yang hadir di setiap  pelatihan  berkewajiban  untuk  meneruskan  informasi  ke sekolah masing-masing dengan cara dan sistem penyaluran informasi diserahkan ke pihak sekolah. SMP N 1 Wates dalam setiap pelatihan yang ditujukan untuk guru sudah menunjuk guru yang dikhususkan untuk mengikuti pelatihan dan hasil dari pelatihan tersebut baik oleh kepala  sekolah,  guru  BK,  guru  mata  pelajaran  yang  mengikuti pelatihan akan dicatat lalu disebarluaskan ke seluruh guru dan akan disosialisasikan  dalam  waktu  tertentu.  Di  SMP  N  1  Sentolo  ini melaksanakan  pelatihan  pendidikan  inklusi  sesuai  dengan  instruksi Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten  Kulon  Progo untuk  perwakilannya  tetapi  untuk  yang  menangani  anak berkebutuhan khusus di sekolah menjadi tugas dari guru BK sehingga untuk pelatihan-pelatihan yang ada guru BK aktif mengikuti pelatihan pendidikan inklusi dan mensosialisasikan ke guru di SMP N 1 Sentolo bahkan  ruang  BK  di  sekolah  tersebut  diberi  nama  ruang  BK  dan Inklusi karena jika pembelajaran di dalam kelas tidak memungkinkan untuk  ABK  maka  ABK  tersebut  akan  dibantu  dan  didampingi  di ruang tersebut. SMP N 2 Pengasih memberi keterangan bahwa semua guru  yang  ada  sudah  pernah  ikut  serta  dalam  pelatihan  pendidikan inklusi tetapi pelatihan yang diikuti tersebut merupakan program dari Dinas  Pendidikan, Pemuda, dan  Olahraga  Provinsi  DIY.  Walaupun semua guru sudah berkesempatan mengikuti pelatihan tetapi SMP N 2  Pengasih  juga  seperti  2  sekolah  sebelumnya  yaitu  tetap menyebarluaskan materi yang didapatkan saat pelatihan.
c) Bimtek Karya Tulis
Bimtek  Karya  Tulis  ini  ditujukan  untuk  guru  yang  >4  tahun mengajar tetapi belum naik pangkat sehingga program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keterampilan, dan kesejahteraan guru. Dikarenakan dalam pembuatan karya tulis ini tidak mudah sehingga guru-guru di Kabupaten Kulon Progo kurang berminat terutama guru
www.journal.uniga.ac.id
yang sudah hampir pensiun dalam membuat karya tulis. Hal ini sesuai dengan  hasil  penelitian  rahman  dkk.  (2023)  bahwa  penyebab rendahnya  kemampuan  menulis  adalah  faktor  usia,  rata-rata  guru yang  memiliki  pangkat  yang  tinggi  sudah  berusia  lanjut  sehingga semangat dan produktivitas menulisnya juga rendah. Tidak hanya itu faktor lainnya adalah guru sudah merasa puas dengan pendapatan dan kondisi  ekonominya  sekarang.  Selain  itu  menurut  para  guru mengurus  kenaikan  pangkat  adalah  suatu  hal  yang  rumit  dan membutuhkan  waktu  yang  banyak  tetapi  belum  tentu  berhasil. Sehingga  program  ini  berupaya  untuk  memotivasi  guru  agar  naik pangkat sebagai bukti peningkatan kualitas dari individu.
Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten  Kulon Progo  meminta  kepada  kepala  sekolah  mengirimkan  3  guru  untuk mengikuti  program  tersebut.  Untuk  program  tersebut  berbentuk bimbingan.  Untuk  pelaksanaan  bimbingan  dilakukan  sebanyak  3 gelombang  yang  mana  di  setiap  gelombang  sekolah  harus mengirimkan  1  perwakilan.  Dengan  program  ini  diharapkan  guru dapat  memaksimalkan  kesempatan  untuk  naik  pangkat  dengan membuat  karya  tulis.  Untuk  meningkatkan  kompetensi  guru  Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa program. Program yang pertama yaitu bimtek MGMP yang berbentuk  seminar,  diklat,  workshop,  dan  diskusi.  Selain  itu  juga terdapat  diklat  pendidikan  inklusi  dan  bimtek  karya  tulis.  Program- program tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Nutrima  Lestari  pada  tahun  2016  dengan  judul  “Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan upaya untuk meningkatkan kompetensi guru pihak UPT menyelenggarakan diklat, workshop, dan pelatihan yang bertujuan untuk membekali guru-guru agar  memiliki  ilmu  dan  wawasan  tentang  pendidikan  semakin  luas. Sedangkan  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Atut  Sugiarti, Hartono,  dan  Nurhasanah  pada  tahun  2021  dengan  judul  “Upaya Strategik  Penguatan  Kompetensi  Guru  di  SD  Negeri  4  Krandegan Banjarnegara”  menunjukkan  upaya  strategi  penguatan  kompetensi guru  yang  dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah  yaitu:  pertama, kompetensi pedagogik dikuatkan dengan berdiskusi dengan guru baik formal  maupun  non  formal,  memberi  tugas  kepada  guru  untuk melakukan  penularan  hasil  bimtek,  mengadakan  workshop  IHT, supervisi,  studi  banding,  menambah  alokasi  waktu.  Kedua, kompetensi  kepribadian  dikuatkan  dengan  pemberian  reward, kebebasan berpendapat, pembinaan, dan mendatangkan penceramah.
Vol. 17; No. 01; 2023; 728-749
741
Ketiga, kompetensi profesional dikuatkan dengan memfasilitasi guru agar  aktif  di  KKG,  meningkatkan  wawasan  guru,  mendorong  guru untuk  mengikuti  lomba  karya  ilmiah/inovatif,  memberikan  tugas kepada guru  untuk pembimbingan  perlombaan akademik,
menugaskan guru bimtek pengembabgan kurikulum, melibatkan guru menjadi  tim  pengembang  kurikulum  di  sekolah.  Keempat, kompetensi  sosial  dikuatkan  dengan  perancangan  pembelajaran dengan metode kooperatif, kegiatan berkelompok yang mengharuskan  adanya  kerjasama  misalnya  outbond,  kegiatan ekstrakurikuler,  wisata,  menjadi  teman  sejawat  dalam  PTK,  dan memberikan dispensasi kepada guru dalam kegiatan masyarakat.

## 3.3. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kulon Progo
Ada  banyak  teori  yang  membahas  mengenai  proses  implementasi, salah satunya yaitu teori Edward III (1980). Teori tersebut menyebutkan bahwa  terdapat  4  (empat)  faktor  yang  menjadi  syarat  terpenting  dalam keberhasilan suatu proses implementasi, yaitu komunikasi
(communication),  sumber  daya  (resources)  yang  berkualitas,  sikap pelaksana  (dispositions  or  attitude)  dalam  pelaksanaannya,  dan  struktur birokrasi  (bureaucratic  structure)  yang  disesuaikan  dengan  tupoksinya. Selain itu, pada tahap implementasi kebijakan, terdapat dua kategori faktor yang  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  suatu  kebijakan  menurut  teori Warwick  (1979),  yaitu  faktor  pendorong  dan  faktor  penghambat.  Di bawah  ini  akan  dijelaskan  mengenai  faktor  pendukung  serta  faktor penghambat  dari peningkatan  kompetensi  guru  Sekolah  Menengah Pertama di Kabupaten Kulon Progo:
a) Faktor Pendukung
Terdapat  faktor  pendukung  dalam  peningkatan  kompetensi  guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut antara lain sebagai berikut:
i. Dukungan dari pemerintah
Pemerintah  telah  merumuskan  berbagai  program pendidikan dan kebijakan yang berkaitan dengan kompetensi guru.  Hal  tersebut  tercantum  dalam  UU  Sisdiknas,  secara terperinci diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan  Dosen,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  74  Tahun  2008 tentang Guru, serta Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang
www.journal.uniga.ac.id
Kompetensi  Guru  yang  merupakan  salah  satu  bentuk kesempatan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  guru  untuk meningkatkan  profesioalitas  dan  kinerjanya.  Selain  itu, pemerintah  juga  melaksanakan  berbagai  kegiatan  diklat  atau seminar  yang  ditujukan  kepada  guru  guna  meningkatkan kompetensinya.  Jika  dikaitkan  dengan  Teori  Edward  III, dukungan  dari  pemerintah  masuk  ke  dalam  faktor  struktur birokrasi dimana pemerintah telah melakukan kewajiban/tupoksinya untuk memberi fasilitas terkait peningkatan kompetensi guru. ii. Dukungan komunitas MGMP MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)
merupakan  wadah  perkumpulan  para  guru  mata  pelajaran  di kabupaten/kota  yang  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  saling berkomunikasi,  belajar,  dan  bertukar  pikiran  maupun pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku  perubahan  reorientasi  pembelajaran  di  kelas. Dengan adanya dukugan dari komunitas MGMP berati banyak guru  menyadari  dan  memiliki  motivasi  untuk  bergerak  maju dalam peningkatan kompetensinya. Dukungan dari komunitas MGMP masuk ke dalam faktor sikap pelaksana jika dikaitkan dengan  teori  Edward  III,  dimana  komunitas  MGMP  sangat menyambut positif adanya diklat MGMP.
iii. Kolaborasi dari berbagai pihak
Terdapat  kolaborasi  dalam  bentuk  kerjasama, interaksi,  kompromi  dari  berbagai  elemen  baik individu maupun  lembaga  seperti  dinas,  sekolah,  kepala  dinas,  kepala sekolah, dan guru guna mencapai tujuan bersama. Berdasarkan teori Edward III, adanya kolaborasi dari berbagai pihak masuk ke dalam faktor komunikasi.

## b) Faktor Penghambat
Selain  faktor  pendukung,  terdapat  faktor  penghambat  dalam peningkatan  kompetensi  guru  Sekolah  Menengah  Pertama  di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Keterbatasan kuota diklat yang diberikan oleh dinas
Vol. 17; No. 01; 2023; 728-749
743
Dalam kegiatan diklat, sekolah hanya bisa
mengirimkan 1-2  guru karena  dari  dinas  hanya  menyediakan kuota  tersebut.  Sekolah  harus  bisa  memutar  otak  untuk membagi siapa guru yang akan diikutkan dalam diklat tersebut. Padahal jika dilihat dari kebutuhan, semua guru memerlukan diklat  tersebut  guna  menambah  kompetensi  yang  dimiliki. Pada  akhirnya  sekolah  akan  menjadwalkan  guru  secara bergantian untuk mengikuti diklat tersebut. berdasarkan teori Edward III, keterbatasan kuota diklat termasuk kedalam faktor sikap  pelaksana  karena  pelaksana  hanya  menyediakan  kuota yang terbatas kepada peserta diklat.
2. Kurangnya motivasi/minat guru untuk menulis karya ilmiah
Kurangnya  motivasi/minat  guru untuk  menulis  karya ilmiah  disebabkan  karena  para  guru  mengalami  kesulitan dalam penulisannya. Para guru tersebut belum terbiasa/belum memiliki pengalaman terkait penulisan karya ilmiah. Terlebih guru  yang  secara  umur  tergolong  sudah  tua,  mereka  lebih memilih  untuk  tidak  naik  pangkat  dari  pada  harus  menulis karya  ilmiah.  Jika  dikaitkan  dengan  teori  Edward  III, rendahnya motivasi guru masuk ke dalam faktor sumber daya dimana guru-guru enggan untuk menulis karya ilmiah.
3. Tidak adanya pendampingan dan keberlanjutan program yang diberikan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
Program-program  yang  dilakasanakan  oleh  Dinas Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten  Kulon  Progo tidak  sampai  ke  tahap  pendampingan  dan  keberlanjutan  saat pelaksanaan  di  sekolah  sehingga  program  yang  diadakan dianggap  hanya  untuk  melaksanakan  kewajiban.  Dari banyaknya  pelatihan  dan  seminar  yang  diikuti  oleh  berbagai pihak  sekolah  hanya  berhenti  di  tahap  pemberian  teori  dan sebatas  latihan.  Pemerintah  daerah  tidak  mengambil  sikap lebih  lanjut  untuk  melihat  proses  pencapaian  tujuan  program sehingga hanya melihat pada hasilnya saja.
Berdasarkan teori Edward III, kurangnya pemberian praktik langsung masuk ke dalam faktor sumber daya dimana sumber daya
www.journal.uniga.ac.id
dari pelaksana hanya memberikan teori dan minim memberi praktik langsung.
Dari  hasil  penelitian,  jika  dilihat  dari  teori  model  implementasi dari Pressman dan Wildavsky yang berfokus pada cara kebijakan otoritas tunggal  dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan.  Hasil  dari  implementasi kebijakan  tersebut  dapat  memberikan  pengakuan  sifat  atau  hakikat implementasi  yang  kompleks.  Makna  implementasi  menurut  Pressman dan  Wildavsky  adalah  menjalankan  kebijakan  (to  carry  out),  memenuhi janji  sesuai  dokumen  kebijakan  (to  fulfill),  menghasilkan  luaran  sesuai tujuan  kebijakan  (to  produce),  serta  mewujudkan  tujuan  kebijakan  (to complete).  Pelaksanaan  program  peningkatan  kompetensi  guru  di Kabupaten  Kulon  Progo  kurang  sesuai  dengan  teori  Pressman  dan Wildavsky.  Dinas  Kabupaten  Kulon  Progo  menjalankan  kebijakan berdasarkan  arahan  dari  pusat  sesuai  dengan  dokumen  kebijakan.  Akan tetapi  sasaran  kurang  melaksanakan  program  sesuai  dengan  arahan, beberapa  guru  yang  sesuai  dengan  kriteria  untuk  mengikuti  program peningkatan  kompetensi  guru  dari  dinas  tidak  mau  mengikuti  program tersebut. Seperti guru yang sudah 4 tahun tidak naik jabatan dan guru yang hampir  pensiun  yang  tidak  mau  mengikuti  program  karya  tulis  karena merasa  kesulitan  dalam  hal  akademik  dan  merasa  sudah  cukup  akan pencapaiannya.  Tujuan  kebijakan  pelaksanaan  program  peningkatan kompetensi  guru  kurang  tercapai.  Sasaran  program  yang  kurang berpartisipasi untuk mewujudkan tujuan kebijakan mengakibatkan output yang  dihasilkan  kurang  baik.  Kurangnya  pendampingan  dari  dinas  juga menyebabkan  tujuan  program  peningkatan  kompetensi  guru  kurang tercapai.
Jika  dilihat  dari  teori  top-down  implementasi  program peningkatan  kompetensi  guru  di  Kabupaten  Kulon  Progo  juga  kurang sesuai.  Berdasarkan  teori  top-down  keputusan  kebijakan  dibentuk  oleh pemerintah pusat kemudian implementasi kebijakan dilaksanakan secara tersentralisir oleh birokrat pada level bawahnya. Teori top-down ini juga melihat sejauh mana tindakan para pelaksana yang sesuai dengan prosedur serta  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan Olahraga  Kabupaten  Kulon  Progo  sudah  melaksanakan  program peningkatan  kompetensi  guru  sesuai  dengan  keputusan  kebijakan  dari
745
pemerintah  pusat.  Akan  tetapi  pelaksanaan  kebijakan  tidak  dipaksakan kepada  sasaran  karena  Dinas  hanya  berperan  sebagai  perantara  program yang  akan  dilaksanakan  oleh  sasaran.  Dinas  tidak  memaksa  guru  atau memberikan  teguran  kepada  guru  yang  tidak  mau  mengikuti  program meskipun  guru  tersebut  memenuhi  kriteria  peserta  program.  Dinas  tidak terlalu  memperhatikan  keberhasilan  program  sepenuhnya,  tetapi  hanya sekedar  menjalankan  program  saja.  Seperti  guru  yang  tidak  mengikuti program  karya  tulis  padahal  memenuhi  kriteria  peserta  progra  hanya dibiarkan  begitu  saja  tidak  diberikan  surat  perintah  atau  teguran  lain. Tindakan dari dinas masih kurang tegas terhadap ketercapaian tujuan serta kepatuhan sasaran.

## 4. Kesimpulan dan Rekomendasi
Seorang  guru  harus  memiliki  empat  kompetensi,  yaitu  kompetensi pedagogik,  komptensi  profesional,  kompetensi  kepribadian  dan  kompetensi sosial.  Dalam  uji  kompetensi  guru  hanya  kompetensi  pedagogik  dan kompetensi profesional yang diujikan, sedangkan kompetensi kepribadian dan kompetensi  sosial  dinilai  oleh  pihak-pihak  yang  berinteraksi  dengan  guru. Berdasarkan  hasil  UKG  tahun  2019  yang  merupakan  tahun  terakhir terlaksananya uji kompetensi guru, Kabupaten Kulon Progo mendapatkan hasil UKG  pada  jenjang  sekolah  menengah  pertama  sebesar  68,03.  Dari  hasil tersebut, Kulon Progo mendapat nilai terendah pada jenjang sekolah menengah pertama dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY.
Dalam  meningkatkan  kompetensi  guru  sekolah  menengah  pertama  di Kulon  Progo  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten  Kulon Progo  memiliki  beberapa  program  yaitu  1)  bimtek  MGMP  yang  berbentuk seminar,  diklat,  workshop,  dan  diskusi  sehingga dalam  pelaksanaannya  tidak semua guru bisa datang dan masing-masing sekolah diberi kuota 1-2 guru, 2) diklat pendidikan inklusi yang merupakan program baru dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dan dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun, 3) bimtek karya tulis ditujukan untuk guru yang mengajar lebih dari 4  tahun  tapi  belum  naik  pangkat  sehingga  program  ini  bertujuan  untuk meningkatkan kualitas, keterampilan, dan kesejahteraan guru.
Dalam  melaksanakan  program-program  tersebut  tentu  terdapat  faktor pendukung  dan  faktor  penghambat.  Faktor  pendukung  dari  program peningkatan  kompetensi  guru SMP  di Kabupaten  Kulon  Progo, yaitu  adanya dukungan dari pemerintah, dukungan dari komunitas MGMP, dan kolaborasi yang  baik  dari  berbagai  pihak.  Sedangkan  faktor  penghambatnya,  yaitu keterbatasan kuota diklat yang diberikan oleh dinas, kurangnya motivasi/minat
www.journal.uniga.ac.id
guru untuk menulis karya ilmiah, dan dalam diklat inklusi hanya diberikan teori saja tanpa ada praktik.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  diberikan  saran  yaitu  Dinas Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten  Kulon  Progo  perlu  membuat kebijakan  atau  program baru yang  merupakan  solusi dari  permasalahan  yang dihadapi  guru  dan  sekolah  sehingga  program  yang  sudah  dilaksanakan  akan berpengaruh  besar  pada  peningkatan  kompetensi  guru.  Selain  itu,  Dinas Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten  Kulon  Progo  melakukan evaluasi,  monitoring,  dan  mengawasi  keberlanjutan  program  yang  sedang dilaksanakan sehingga dinas dapat menerima feedback dari sasaran.

## 5. Ucapan Terimakasih
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena  berkat,  rahmat  dan  karunia  serta  mukzizat-Nya,  kami  dapat menyelesaikan penelitian mahasiswa dengan judul “ Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru di Kabupaten Kulonprogo”. Dengan selesainya hasil  laporan  penelitian  ini,  bukanlah menjadi  sebuah  akhir,  melainkan  suatu awal  yang  baru  untuk  memperluas  pemahaman  dan  memberikan  informasi yang berguna dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa  depan.  Kami  menyadari  betul  bahwa  ada  orang-orang  yang  berjasa dibalik  selesainya  hasil  laporan  akhir  penelitian  ini.  Tidak  ada  persembahan terbaik yang dapat kami berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang  telah  banyak  membantu  kami  dalam  penelitian.    Secara  khusus,  kami mengucapkan terimaksih kepada Ibu Ebni Sholikhah, S.Pd.,M.Sc. selaku dosen pendamping  yang  telah  sabar  membimbing,  meluangkan  waktu,  dan memberikan perhatian selama proses penelitian ini. Terimakasih juga  kepada Ibu  Dra.  Tatik Susilowati  selaku  Kepala  Seksi  PTK  SMP   Dinas  Pendidikan Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Kulonprogo,  Bapak  Sugiyanto  selaku Operator PTK SMP Kabupaten Kulonprogo, Bapak Guryadi, S.Pd selaku wakil kepala sekolah SMP N 1 Wates, Bapak Margiyanto, S.Pd selaku kepala sekolah SMP  N  2  Pengasih  dan  Bapak  Kuswoyo,  S.Pd.  selaku  guru  bimbingan konseling  SMP  N  1  Sentolo  atas  diberikannya  kesempatan  untuk  dapat melakukan penelitian disana. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan hasil penelitian  ini,  kami  sangat  mengharapkan  masukan,  kritikan,  dan  saran  yang bersifat  membangun  kearah  perbaikan  dan  penyempurnaan  hasil  akhir penelitian  ini.  Cukup  banyak  kesulitan  yang  kami  alami  dalam  penyusunan laporan  hasil  akhir  penelitian  ini,  tetapi  alhamdullilah  dapat  diselesaikan dengan  baik.  Akhir  kata,  kami  berharap  semoga  laporan  hasil  penelitian  ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
Vol. 17; No. 01; 2023; 728-749
747

## Daftar Pustaka
Bab, I. V. (2018). Kebijakan pendidikan. ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN, 133. Bachtiar, W. 1997. Metode Penelitian Ilmu Dakwah. Logos Wacana Ilmu. Jakarta. Badan Pusat Statistika Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). Desliana, Maulipaksi. 7 Provinsi Raih Nilai Terbaik Uji Kompetensi Guru 2015. Kemdikbud, 04 Januari 2016. Dudung, A. (2018). Kompetensi profesional guru. JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan) , 5 (1), 9-19. DOI: https://doi.org/10.21009/JKKP.051.02 Edward III GC. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press, Washington.
Emzir. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Harsono, H. (2020). Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya Holiah, I. (2022). Penguatan Kompetensi Guru Melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Eduvis , 7 (1), 84-96. Iskandar, Jusman.  (2016). Kapita Selekta Teori Administrasi Negara.Bandung:Puspaga Jamin, H. (2018). Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. At- Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam , 19-36. Kemenag. (2015). Modul: Bahan Ajar Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG). diktis.kemenag.go.id Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Khairiyah, K. Y., dkk. (2019). Pelatihan Kompetensi Guru Sekolah Inklusif dalam Pemahaman Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Karimun. Jurnal Pendidikan MINDA: 1(1).
Kodrat, D. (2019). Urgensi Perubahan Pola Pikir dalam Membangun Pendidikan Bermutu. Islamic Research , 2 (1), 1–6. http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/23
www.journal.uniga.ac.id
Kodrat, D. (2019). Urgensi Perubahan Pola Pikir dalam Membangun Pendidikan Bermutu. Islamic Research, 2(1), 1–6. http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/23 Lestari, N. (2016). Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan , 5 (7), 753-762.
Lailatussaadah, L. (2015). Upaya peningkatan kinerja guru. Intelektualita , 3 (1).
Ma’rifataini, L. (2014). Efektivitas MGMP dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Mata Pelajaran Umum di MTS. Jurnal edukasi 12(1) 70-81.
Nurainina, D. R. (2018). Pendekatan Commond Control dalam Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi tentang Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2014 Pada Kalangan Pelajar di Kota Surabaya. Universitas Airlangga. Nur, F., & Kurniawati, A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Solusi. Academy of Education Journal, 13(1).
Permendikbud No 35 Tahun 2010 tentang Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Purba, S., Revida, E., Tamrin, A. F., Bachtiar, E., Purba, B., Ramadhani, Y. R., ... & Hidayatulloh, A. N. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan.
Yayasan Kita Menulis.
Purwanto & Sulistyastuti, D. R. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif.
Rohman (2014). Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Rohman, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru. Jurnal MADINASIKA manajemen dan keguruan 2(1), 92-102 Rostaviana, R. P. (2018). Uji Kompetensi Guru Dan Peningkatan Kinerja Guru di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Kebijakan Pendidikan , 7 (1), 84–95. http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/ Rostaviana, R. P. (2018). Uji Kompetensi Guru dan Peningkatan Kinerja Guru di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 7(1), 84– 95. http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/ Setiawan, G.(2015). Implementasi dalam birokrasi pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset Sugiarti, A., Hartono, H., & Nurhasanah, N. (2021). Upaya Strategik Penguatan Kompetensi Guru di SD Negeri 4 Krandegan Banjarnegara. Jurnal Kependidikan , 9 (2), 287-305. https://doi.org/10.24090/jk.v9i2.5223
Vol. 17; No. 01; 2023; 728-749
749
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, diakses dari https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14- 2005GuruDosen.pdf
Warwick, D. P. (1979). A Theory of Public Bureaucracy, Massachussets. Zainuddin, A., Harahap, P., & Naldi, W. (2023). Motivasi Guru Menulis Karya Ilmiah; Faktor Penyebab dan Solusi (Studi Kasus Pada Guru Pai Di Sekolah Menengah Atas Negeri Rejang Lebong-Bengkulu). Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 12(01). Zulaeha, I., Sulisyaningrum, S., Suratno, S., Pristiwati, R., Arsanti, M., & Supriyono, A. Y. (2021). Bimtek Pengembangan Bahan Ajar Digital Bahasa Indonesia Bermuatan Multikultural bagi Guru MTs/SMP di Kota Semarang. Journal of Community Empowerment, 1(2), 01-06.