## MEDIASI MELALUI PENDEKATAN MUFAKAT SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

## Laurensius Arliman S
Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, Dosen STIH Padang Jalan Gang Mesjid Baiturahman Nomor 40, RT 02, RW 01, Lubuk Lintah, Padang

## ABSTRAK
Pembangunan ekonomi adalah pilar utama dalam  mendukung  pertumbuhan  dan pembangunan  suatu  bangsa.  Dinamika pembangunan ekonomi
terkadang menimbulkan  sengketa  akibat  pertentang dan  perseteruan  bisnis.  Penyelesaian sengketa  dengan  konvensional  dikerjakan lewat  satu  tempat  saja,  yaitu  pengadilan. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan pada  umumnya  menggunakan  cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui  pengadilan,  yakni  digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah mediasi dalam  sengketa  bidang  ekonomi.  Tulisan ini  membahas  bagaimana  peran  mediasi sebagai  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa  untuk  mendukung  pembangunan ekonomi  nasional  serta  peran  pendekatan mufakat.  Penelitian  ini  menggunakan metode yuridis nomatif dengan pendekatan deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa peran mediasi sebagai lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa ada  yang  berperan  penting  dan  ada  yang tidak terutama di dalam sengketa-sengketa pengadilan niaga; sengketa yang pengadilan hubungan  industrial;  persaingan  usaha; sengketa konsumen, dan sengketa lain yang pemeriksaannya  di  persidangan  ditentukan tenggang  waktu  penyelesaiannya  dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan misalkan sengketa dalam dunia perbankan dan asuransi. Pendekatan mufakat sangat penting di  dalam  melaksanakan  mediasi  penyelesaian  sengketa  ekonomi, karena mufakat merupakan simbol dari bangsa Indonesia.
Kata Kunci: Mediasi; Pembangunan Ekonomi; Nasional; Mufakat

## ABSTRACT
Economic  development  is  the  main  pillar  in  supporting  the  growth and development of a nation. The dynamics of economic development sometimes  cause  disputes  due  to  business  conflicts  and  feuds. Conventional dispute resolution is done in one place, court. Non-court settlement disputes generally use different ways of dispute resolution through courts, ie, the use of several means among others is mediation in economic disputes. This paper discusses how the role of mediation as an alternative institution of dispute resolution to support national economic development and the role of the approach mufakat. This research  uses  nominal  juridical  method  with  analytical  descriptive approach. The results of this study indicate that the role of mediation as  an  alternative  institution  of  dispute  resolution  is  important  and some are not, especially in commercial court disputes; dispute that industrial relations courts; business competition; consumer disputes, and other disputes whose hearings in the hearing are determined by the deadline for settlement in the provisions of laws and regulations, such as disputes in banking and insurance. The approach of mufakat is  very  important  in  carrying  out  mediation  of  economic  dispute resolution, because consensus is a symbol of the Indonesian nation.
Keywords: Mediation; Economic Development; National; Mufakat.

## 1.   Pendahuluan
M asyarakat  mempunyai  komitmen  untuk melakukan reformasi besar-besaran di bidang hukum dan ekonomi di era reformasi ini, kesalahan- kesalahan  yang  dilakukan  pada  masa  lalu,  ketika hukum  dan  ekonomi  senantiasa  ditelantarkan, sebaiknya  tidak  terulang  kembali.  Untuk  itu,  tepat kiranya  pada  saat  kondisi  ekonomi  Indonesia  belum pulih kembali, maka perlu diberi skala prioritas utama pada  pembangunan  hukum  ekonomi  di  Indonesia, agar  bisa  digunakan  sebagai  fondasai  dan  pemandu para pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitasnya. Itulah  sebabnya,  Pemerintah  Indonesia  tidak  hanya memusatkan  perhatian  kepada  pemulihan  ekonomi, melainkan  juga  harus  meletatkkan  dasar  bagi pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  lebih efisien dan lebih merata (Adi Sulistiyono, 2009).
Pembangunan ekonomi adalah pilar utama dalam mendukung  pertumbuhan  dan  pembangunan  suatu bangsa.  Dalam  pembangunan  ekonomi  diperlukan adanya  campur  tangan  negara,  hal  ini  disebabkan karena  pembangunan  ekonomi  yang  seluruhnya diserahkan  pada  mekanisme  pasar  menyimpan berbagai  unsur  negatif,  sebagaimana  dikemukakan Keynes  bahwa  sistem  ekonomi  yang  terlalu  liberal tanpa  campur  tangan  pemerintah  secara  langsung dapat  membawa  kehancuran.  Pasar  tidak  pernah mempersoalkan  bahwa  distribusi  yang  dihasilkan itu  adil  atau  tidak  adil  secara  sosial  (Iyah  Fanniyah, 2017).
Dinamika  pembangunan  ekonomi  terkadang menimbulkan  sengketa  akibat  pertentang  dan perseteruan  bisnis  (Laurensius  Arliman  S,  2017). Perseteruan bermakna ada oposisi, atau pertentangan pada grup atau organisasi pada satu objek persoalan. Pertentangan  atau  perseteruan  yang  berlangsung pada individu-individu atau grup-grup yang memiliki hubungan atau kebutuhan yang sama atas satu objek kepemilikan, yang menyebabkan karena hukum pada satu dengan yang beda. Jika menelik arti dari sengketa adalah pertentangan pada dua pihak atau lebih yang bermula dari persepsi yang berlainan mengenai satu
kepemilikan atau hak punya yang bisa menyebabkan karena  hukum  pada  keduanya.  Dari  makna  diatas bisa  di  simpulkan  kalau  Sengketa  yaitu  tingkah  laku pertentangan  pada  kedua  orang  atau  instansi  atau lebih  yang  menyebabkan  satu  karena  hukum  serta karena itu bisa diberi sangsi hukum untuk satu diantara di antara keduanya.
Penyelesaian  sengketa  dengan  konvensional dikerjakan lewat tempat saja, yaitu pengadilan. Telah mulai sejak beberapa ratus bahkan juga beberapa ribu tahun,  bagian  dari  pengadilan  ini  sudah  berkiprah. Walau  demikian,  lama  kelamaan  tubuh  pengadilan ini  makin  terpasung  dalam  tembok-tembok  yuridis yang sulit ditembusi oleh beberapa pencari keadilan, terutama  bila  pencari  keadilan  itu  yaitu  pebisnis dengan  sengketa  yang  menyangkut  dengan  usaha. Dalam  lapangan  hukum  bisnis,  pada  dasarnya  ada dua cara penyelesaian sengketa, yaitu di dalam dan di  luar  pengadilan.  Di  dalam  pengadilan,  seperti dalam perkara perdata atau tata usaha negara pada umumnya,  hakim  berfungsi  sebagai  penengah  di antara  penggugat  dan  tergugat.  Lain  halnya  jika diselesaikan  di  luar  pengadilan,  banyak  yang  dapat dilakukan, beberapa di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Keempatnya lebih jauh diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UU No. 30 Tahun 1999). Didalam tulisan ini penulis hanya berfokus pada mediasi saja (Dominicus Mere, 2015).
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  pada umumnya  menggunakan  cara-cara  yang  berbeda dengan  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan, yakni  digunakannya  beberapa  cara  antara  lainnya ialah  negosiasi  dan  mediasi.  Bentuk  penyelesaian sengketa  secara  mediasi  misalnya,  juga  telah  diatur secara tersendiri di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016),  yang  menyatakan  Mediasi  adalah  cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak  dengan dibantu oleh Mediator.
Laurensius Arliman S . Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif  ...
Mediasi  merupakan  bentuk  penyelesaian sengketa  melalui  suatu  perundingan  di  antara  para pihak  agar  tercapai  kesepakatan  bersama.  Dengan tercapainya  kesepakatan  bersama  di  antara  para pihak,  pada  giliran  akhirnya  pokok  persengketaan itu dapat dikatakan selesai atau berakhir oleh karena telah  diterima  dan  telah  memuaskan  para  pihak yang  bersengketa  (Susanti  Adi  Nugroho,  2015). Penyelesaian sengketa berdasarkan uraian di atas lebih menekankan  pada  cara  atau  proses  yang  digunakan dalam  mediasi  untuk  diserahkan  kepada  para  pihak yang bersengketa dalam bidang ekonomi, apakah di dalam penyelesaian sengketa ditempuh cara mediasi atau cara lainnya, bergantung pada kesepakatan para pihak dan dalam hal ini fungsi seorang atau lebih selaku perantara  (mediator)  merupakan  hal  yang  panting yang  dapat  menjembatani  kedua  belah  pihak  yang bersengketa (Idris Talib, 2013). Penyelesaian sengketa secara  mediasi  pada  khususnya  dan  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  pada  umumnya  hanya sebatas pada sengketa keperdataan, seperti sengketa hak milik, sengketa tentang hak kewarisan, dan lain- lainnya. Hal itu juga dipertegas oleh Pasal 58 Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Hal  yang  demikian  penting  sekali  agar dalam persengketaan, ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara hukum, bukan secara kekerasan atau cara yang melanggar hukum.
Dipertegas  lagi  dengan  Pasal  4  PERMA  1/2016 yang  menyatakan  bahwa:  (1)   Semua  sengketa perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan   termasuk perkara  perlawanan  ( verzet )  atas  putusan  verstek dan  perlawanan  pihak  berperkara  ( partij  verzet ) maupun  pihak  ketiga  ( derden  verzet )  terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan  Mahkamah  Agung  ini.  (2)  Sengketa  yang dikecualikan  dari  kewajiban  penyelesaian  melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.  sengketa  yang  pemeriksaannya  di  persidangan ditentukan  tenggang  waktu  penyelesaiannya meliputi  antara  lain:  1)  sengketa  yang  diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga; 2) sengketa yang
diselesaikan  melalui  prosedur  Pengadilan  Hubungan Industrial; 3) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 4) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen;  5)  permohonan pembatalan  putusan  arbitrase;  6)  keberatan  atas putusan Komisi Informasi; 7) penyelesaian perselisihan partai  politik;  8)  sengketa  yang  diselesaikan  melalui tata  cara  gugatan  sederhana;  dan  9)  sengketa  lain yang  pemeriksaannya  di  persidangan  ditentukan tenggang  waktu  penyelesaiannya  dalam  ketentuan peraturan  perundang-undangan;  b.  sengketa  yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau  tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  patut; c.  gugatan  balik  (rekonvensi)  dan  masuknya  pihak ketiga  dalam  suatu  perkara  (intervensi);  d.  sengketa mengenai  pencegahan,  penolakan,  pembatalan  dan pengesahan  perkawinan;  e.  sengketa  yang  diajukan ke  Pengadilan  setelah  diupayakan  penyelesaian  di luar  Pengadilan  melalui  Mediasi  dengan  bantuan Mediator  bersertifikat  yang  terdaftar  di  Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
Maka dilihat dari bunyi ketentuan Pasal 4 PERMA 1/2016  ayat  (2)  maka  dapat  yang  bisa  dilakukan mediasi  sebagai  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi nasional  yang  bergerak  dan  bersentuhan  di  dalam bidang  perekonomian  di  Indonesia  menurut  penulis adalah: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga; sengketa yang pengadilan hubungan industrial; persaingan usaha; sengketa konsumen, dan sengketa  lain  yang  pemeriksaannya  di  persidangan ditentukan  tenggang  waktu  penyelesaiannya  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan  misalkan sengketa dalam dunia perbankan dan asuransi.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini  dimaksudkan  untuk  menjawab  permasalahan yang  menjelaskan  peran  mediasi  sebagai  lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa  untuk  mendukung pembangunan  ekonomi  nasional  dan  menjelaskan peran  pendekatan  mufakat  di  dalam  pelaksanaan mediasi terhadap sengketa ekonomi.
Laurensius Arliman S . Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif  ...

## 2.  Peran  Mediasi  Sebagai  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Untuk  Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional
Istilah  alternatif  penyelesaian  merupakan terjemahan  dari  istilah  Inggris alternative  dispute resolution yang lazim disingkat dengan sebutan ADR. Namun,  sebagian  kalangan  akademik  di  Indonesia menerjemahkan istilah alternative dispute resolution dengan  istilah  pilihan  penyelesaian  sengketa.  Takdir Rahmadi  menyatakan  bahwa  pertentangan  kedua istilah tersebut karena hal itu hanya merupakan sosial semantic  belaka,  namun  yang  lebih  penting  adalah membahas cakupan konseptual dari istilah alternative dispute resolution (Takdir Rahmadi, 2010) .
Mediasi  merupakan  kosakata  atau  istilah  yang bersalah  dari  kosakata  Inggris,  yaitu  mediation. Di  Indonesia  lebih  suka  menggunakannya  dengan istilah mediasi. W. Poeggel and E. Oeser menyatakan mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga.  Ia  bisa  individu  (pengusaha)  atau  lembaga atau  organisasi  profesi  atau  dagang.  Mediator  ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupa mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa (Huala Adolf, 2014). Lebih lanjut Takdir  Rahmadi  menyatakan  mediasi  adalah  suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.  Pihak  netral  tersebut  disebut  mediator degan  tugas  memberikan  bantuan  prosedural  dan substansila.  Dengan  demikian,  dari  definisi  atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasikan unsur- unsur esensial mediasi yaitu: 1) mediasi merupakan cara  penyelesaian  sengketa  melalui  perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak; 2) para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator; dan 3) mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak (Takdir Rahmadi, 2010) .
Pendekatan  consensus  atau  mufakat  dalam proses  mediasi  mengandung  pengertian,  bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang  bersengketa  maupun  ornag  lebih  dari  dua pihak ( multiparties ). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima  penyelesaian  itu.  Namun,  ada  kalanya karena  berbagai  faktor  para  pihak  tidak  mampu mencapai  penyelesaian  sehingga  mediasi  berakhir dengan jalan buntu ( deadlock dan stalemate ). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di  anatara  para  pihak  masih  berlangsung  dan  pihak yang kalah selalu tidak puas (Takdir Rahmadi, 2010) . .
Mediasi  dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori, yakni: 1) mediasi secara hukum dan 2) media secara pribadi.  Mediasi  secara  hukum  yaitu  merupakan bagian dari litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara  menggunakan  proses  mediasi  sebelum  proses mediasi  dilanjutkan.  Mediasi  Hukum  ini  sejak  tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan negeri  di  Indonesia,  dengan  diterbitkannya  Surat Edaran  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberdayaan Pengadilan  Tingkat  Pertama  menerapkan  Lembaga damai. Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi  secara  substantif,  Surat  Edaran  tersebut mengatur antara lain: a) mengharuskan semua hakim yang  menyidangkan  perkara  agar  sungguh-sungguh mengusahakan  perdamaian  dengan  menerapkan ketentuan  pasal  130  HIR/154  RBg,  tidak  hanya sekedar  formalitas  saja  menganjurkan  perdamaian sebagaimana  yang  telah  biasa  dilakukan  selama ini;  b)  hakim  yang  ditunjuk  dapat  bertindak  sebagai fasilitator/mediator untuk membantu para pihak yang berpekara untuk mencapai perdamaian; c) hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang
Laurensius Arliman S . Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif  ...
bersangkutan,  untuk  menjaga  objektifitas;  d)  jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang,apabila ada alas an untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri; dan e) apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan  tertulis  dan  ditandatangan  oleh  para pihak (Asmawati, 2014).
Sedangkan  mediasi  pribadi  adalan  penyelesaian sengketa yang diatur oleh para pihak itu sendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti pendapat atau pandangan para ahli yang tehnik dan caranya sangat bervariasi, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu para pihak  dalam  rangka  menegosiasikan  persengketaan yang  dihadapi  dalam  rangka  mencapai  kesepakatan bersama  secara  damai  dan  saling  menguntungkan. Langkah-langkah  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi  yaitu  para  pihak  setuju  untuk  melakukan mediasi, karena mediasi sifatnya adalah sukarela dan menyeleksi  terhadap  mediator,yang  dilakukan  oleh para  piihak  yang  bersengketa.  Pertemuan  Mediator dengan  para  pihak  yang  bersengketa,  pertemuan dilakukan  oleh  mediator  secara  terpisah  antara pihak  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Fase-fase mediasi yang dilakukan sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi  dan  penjelasan  terhadap  persoalan dan  permasalahan;  2)  mengadakan  ringkasan terhadap permasalahan dan membuat agenda untuk didiskusikan;  3)  mendiskusikan  setiap  permasalahan satu demi satu; 4) kesiapan memecahakan masalah; 5) kerjasama memecahkan masalah; dan 6) membuat suatu persetujuan tertulis (Asmawati, 2014).
Mediasi  sendiri  sebagai  cara  penyelesaian sengketa  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi nasional.  Mediasi  disini  menegaskan  bahwa  para pihak  meminta  bantuan  dari  pihak  lain  yang  netral guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa. Pihak ketiga itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu putusan, tetapi hanya berwenang memberikan bantuan atau saran-saran yang berhubungan dengan soal-soal  prosedural  dan  substansial.  Dengan demikian,  putusan  akhir  tetap  di  tangan  para  pihak yang bersengketa (Takdir Rahmadi, 2016).
Penyelesaian  sengketa  pada  Pengadilan  Niaga tidaklah  menggunakan  formalitas  mediasi,  hakim hanya berkewajiban menawarkan perdamaian dan jika para  pihak  tidak  sepakat  langsung  dilanjutkan  pada pemeriksaan sengketa. Jangka waktu proses beracara di  Pengadilan  Niaga  telah  ditentukan  mengikat  oleh undang-undang.  Apabila  jangka  waktu  pemeriksaan perkara niaga yang ditentukan undang-undang, akan melampaui  jangka  waktu  yang  ditentukan  haruslah dengan  meminta  persetujuan  Ketua  Mahkamah Agung. Di Pengadilan Niaga, proses beracara dengan cepat telah dijamin oleh perundang-undangan. Seperti meniadakan  kewajiban  mediasi,  upaya  hukum  yang dipangkas  dan  jangka  waktu  proses  beracara  yang telah  dibatasi  oleh  undang-undang.  Jangka  waktu proses beracara di Pengadilan Niaga telah ditentukan mengikat  oleh  undang-undang.  Apabila  jangka waktu  pemeriksaan  perkara  niaga  yang  ditentukan undang-undang, akan melampaui jangka waktu yang ditentukan  haruslah  dengan  meminta  persetujuan Ketua  Mahkamah  Agung.  Penerapan  waktu  yang relatif  cepat  di  Pengadilan  Niaga  karena  telah dijamin oleh undang- undang, sehingga memberikan ketenangan dan kepastian waktu dalam penyelesaian sengketa,  dan  jaminan  kepastian  waktu  inilah  yang membuat  mediasi  di  Pengadilan  Niaga  sepertinya sedikit diabaikan.
Mediasi di dunia penyelesaian perselisihan hubu- ngan  industrial  juga  sangat  penting  kedudukannya, untuk mendukung pembangunan  ekonomi  nasional. Perselisihan  antara  pekerja  dan  pengusaha  dalam suatu  hubungan  kerja  adalah  suatu  hal  yang  wajar terjadi. Namun demikian, jika suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan dampak yang buruk tidak hanya bagi para pihak, juga secara tidak langsung  bagi  perekonomian  Indonesia.  Terutama pada masa krisis, antara lain timbulnya demonstrasi, mogok  kerja,  dan  pemutusan  hubungan  kerja, yang  kesemuanya  dapat  terjadi  karena  perselisihan yang  tidak  dapat  diselesaikan  antara  kedua  belah pihak.  Dengan  demikian,  pekerja  dan  pengusaha membutuhkan  suatu  mekanisme  penyelesaian perselisihan yang dapat menyelesaiakan perselisihan
Laurensius Arliman S . Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif  ...
mereka  tanpa  menjadikan  hubungan  kerja  mereka berakhir. Perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang tidak dapat diselesaikan dapat berakhir dengan pemutusan  hubungan  kerja  atau  pengunduran  diri (Mila Karmila Adi, 2010). Secara umum, hal tersebut akan  memperburuk  kondisi  yang  tidak  diinginkan oleh  para  pihak,  baik  pekerja  maupun  pengusaha. Sehingga tidak memberikan suatu hal yang baik untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.
Perselisihan antara pekerja dan pengusaha dapat dilakukan dengan cara Bipartit adalah suatu mekanisme yang pertama-tama harus dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan perselisihan mereka di tingkat internal  atau  di  lingkungan  perusahaan,  sehinggga tidak  ada  atau  belum  melibatkan  campur  tangan pihak  ketiga  (Muhamad  Isnur,  2014).  Mekanisme ini  adalah  mekanisme  yang  pertama  dan  utama yang  harus  dilakukan  oleh  para  pihak  sebagaimana prinsip musyawarah untuk mufakat. Jika para pihak, pekerja  dan  pengusaha,  tidak  dapat  menyelesaikan perselisihan  melalui  mekanisme  bipartit,  para  pihak kemudian dapat memilih di antara 3 (tiga) mekanisme penyelesaian  perselisihan,  yaitu  mediasi,  atau konsiliasi,  atau  arbitrase  (Muhamad  Isnur,  2014). Mediasi  and  Konsiliasi  adalah  dua  mekanisme  yang memiliki  prosedur  yang  sama  akan  tetapi  dilakukan oleh dua institusi yang berbeda. Mediasi dipimpin oleh seorang perantara, yaitu seorang pegawai pemerintah (pegawai  perantara)  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  tingkat  Kota/Kabupaten,  sedangkan konsiliasi  dipimpin  oleh  seorang  konsiliator  yang bukan  seorang  pegawai  pemerintah.  Baik  pegawai perantara  maupun  konsiliator,  dalam  menjalankan tugasnya  untuk  menyelesaian  perselisihan  para pihak tidak memiliki kewenangan untuk memberikan suatu  putusan,  akan  tetapi  hanya  berwenang  untuk memberikan  suatu  anjuran  tertulis  bagi  para  pihak yang  akan  mencapai  kesepakatan  mereka  sendiri (Suparman Marzuki, 2014).
Mediasi diranah persaingan usaha juga menjadi sangat  penting  di  dalam  mendukung  pembangunan ekonomi  nasional.  Tidak  jarang  Hakim  Pengadilan Negeri  dalam  memeriksa  perkara  keberatan  yang
diajukan oleh pelaku usaha terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dalam membuka sidang,  Hakim  selalu  menanyakan  apakah  pihak yang  keberatan  maupun  KPPU  sudah  melakukan proses mediasi, karena memang menjadi tugas bagi para  Hakim  untuk  menanyakan  hal  tersebut  kepada pihak-pihak  yang  berperkara  dalam  perkara  Perdata (Arnold  Simbolon,  2010).  Segera  setelah  menerima keberatan,  Ketua  Pengadilan  Negeri  menunjuk Majelis  Hakim  yang  sedapat  mungkin  terdiri  dari Hakim-hakim  yang  mempunyai  pengetahuan  yang cukup dibidang hukum persaingan usaha. Dalam hal pelaku  usaha  mengajukan  keberatan,  KPPU  wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada  hari  persidangan  pertama.  Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan  berkas  perkara  (Nigrum  Natasya  Sirait,  2010). Dalam menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa keberatan terhadap putusan KPPU, Ketua Pengadilan Negeri sebaiknya sedapat mungkin menunjuk majelis hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang persaingan usaha agar putusannya tidak bias. Beliau  mengatakan  demikian  karena  masih  banyak hakim yang kurang memahami semangat dan maksud dari  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat,  walaupun  sekarang  keadaan  ini  sudah mengalami perkembangan karena adanya pelatihan- pelatihan  dalam  bidang  persaingan  usaha.  Menurut hemat penulis, jalan yang paling tepat adalah dengan memberikan  pengadilan  niaga  wewenang  untuk memeriksa  keberatan  atas  putusan  KPPU  (Alum Simbolon, 2012). Selain itu mediasi di dalam sengketa persaingan  usaha  harus  diperkuat  sehingga  fungsi mediasi di dalam sengketa persaingan usaha semakin menjadi  berarti,  dan  bisa  menjadi  pilihan  pertama yang sangat penting di dalam menyelesaikan sengketa persaingan  usaha  untuk  mendukung  pembangunan ekonomi nasional.
Sedangkan  mediasi  di  dunia  perlindungan konsumen, beranjak dari perwujudan akses keadilan
Laurensius Arliman S . Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif  ...
konsumen  dalam  konteks  praktik  perniagaan  atau perdagangan  nyata  dibutuhkan  di  tengah  praktik- praktik  bisnis  yang unfair  dan  lemahnya  daya  tawar konsumen  dihadapan  pelaku  usaha.  Perlindungan konsumen  bukanlah  konsep  baru  dalam  peraturan perundang-undangan Indonesia karena sudah diatur sejak zaman penjajahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama dalam Buku Ketiga tentang perikatan (Lutvhvi Febryka Nola, 2014). Akses keadilan konsumen ini diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar  konsumen  sekaligus  melindungi  hak-hak konsumen  di  tengah  dominasi  pelaku  usaha  dalam penyediaan  dan  peredaran  produk  barang  dan/ atau  jasa.  Pada  umumnya,  konsumen  menghadapi permasalahan  akses  keadilan  manakala  dirinya dirugikan  oleh  pelaku  usaha.  Sebagian  besar  di antaranya  bahkan  cenderung  bersikap  pasrah  atau menerima  peristiwa  yang  menimpanya  dan  tidak mengambil  langkah  apapun.  Andaikata  mereka berjuang untuk mendapatkan hak-haknya pun, harus berjuang keras karena rendahnya sikap bertanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian. Lemahnya daya tawar konsumen di hadapan pelaku usaha  serta  lemahnya  pengetahuan  konsumen  atas produk  yang  dikonsumsi,  makin  menyulitkan  posisi konsumen  dalam  memperoleh  hak-haknya  (Johanes Widijiantoro, 2016). Atas hal tersebut maka mediasi sangat  diperlukan  di  dalam  menyelesaikan  sengketa perlinudngan konsumen tersebut.
Penyelesaian  sengketa  tersebut  perlindungan konsumen melalui mediasi, akan menjalani beberapa tahapan.  Tahapan  pelaksanaan  mediasi  sengketa konsumen  dapat  diajukan  oleh  konsumen  terhadap pelaku usaha adalah ganti kerugian. Hal ini berdasar pada adanya kerugian yang diderita oleh konsumen. Tahapan  untuk  mediasi  berdasarkan  Surat  Edaran Direktorat  Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri  No. 40/PDN/02/2010  Tahun  2010  dibagi  menjadi  tiga sebagai berikut: a). Tahap pramediasi b) Mediasi c) Penanganan tindak lanjut. Setelah tahap pramediasi dipenuhi  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  tahap berikutnya  adalah  tahap  mediasi.  Mediasi  dipimpin oleh  aparat  dinas  yang  berperan  sebagai  mediator
dan  dibantu  oleh  notulis.  Mediator  menyampaikan tata tertib mediasi yang perlu menjadi perhatian dan dipatuhi para pihak selama berlangsungnya mediasi. Mediator menyampaikan prinsip prinsip penanganan dalam  rangka  penyelesaian  sengketa  konsumen kepada  para  pihak.  Mediator  menyampaikan  hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Mediator  kemudian memberikan  kesempatan  yang  seimbang  kepada konsumen  dan  pelaku  usaha  menyampaikan masalahnya dan harapan-harapan. Notulis melakukan pencatatan  selama  berlangsungnya  mediasi  yang dituangkan  dalam  bentuk  berita  acara  mediasi  (Mia Hadiati,  2017).  Mediator  sedapat  mungkin  harus mengarahkan  para  pihak  untuk  menyelesaikan sengketa  konsumen  secara  musyawarah  dan kekeluargaan  ( win-win  solution ).  Sehingga  tidak  ada pihak yang dirugikan, tetapi mendapatkan solusi yang terbaik.
Untuk  sengketa  lain  yang  pemeriksaannya di  persidangan  ditentukan  tenggang  waktu penyelesaiannya  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan misalkan sengketa dalam dunia perbankan.  Menyelesaikan  sengketa  perbankan melalui  prosedur  mediasi  selain  dapat  mengurangi potensi  pemberitaan  negatif  tentang  suatu  bank juga berfungsi sebagai media perlindungan nasabah yang merupakan konsumen bank (Salsabhila,  2013). Mediasi  merupakan  cara  yang  sederhana,  murah dan  cepat  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang terjadi  antara  nasabah  dengan  bank.  Hasil  mediasi yang  merupakan  kesepakatan  antara  nasabah  dan bank  dipandang  merupakan  bentuk  penyelesaian permasalahan  yang  efektif  karena  kepentingan nasabah maupun reputasi bank dapat dijaga (Herliana, 2010). Dari perspektif hukum, pembentukan lembaga mediasi perbankan memberi nilai positif dalam rangka law enforcement (penegakan hukum). Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa beperkara di pengadilan, khususnya  dalam  perkara  perdata,  membutuhkan waktu yang lama. Hal ini berakibat pada citra buruk pengadilan  sebagaimana  sebuah  adagium  yang
Laurensius Arliman S . Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif  ...
mengatakan “justice delayed is justice denied .” Namun demikian, mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) perlu mendapat perhatian karena dikhawatirkan BI tidak mampu bersikap obyektif yang pada  akhirnya  akan  merugikan  nasabah  (Herliana, 2010).
Salah  satu  lagi  penyelesaian  sengketa  yang menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan  adalah  penyelesaian  sengketa  klaim asuransi. Asosiasi Asuransi Umim Indonoesia (AAUI), Asosiasi  Asuransi  Jiwa  Sosial  Indonesia  (AAJSI) telah  menyepakati  untuk  menggunakan  mediasi sebagai upaya pertama penyelesaian sengketa klaim asuransi  dengan  tertanggung  atau  pemegang  polis. Penggunaan  mediasi  untuk  sengketa  klaim  asuransi antara perusahaan asuransi dengan tertanggung atau pemegang polis. Penggunaan mediasi untuk sengketa klaim asuransi juga tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang,  tetapi  didasarkan  pada  ketentuan undang-undang,  tetapi  didasarkan  pada  kebijakan asosiasi-asosiasi  asuransi  di  Indonesia.  Penggunaan mediasi  dalam  sengketa  klaim  asuransi  bersifat sukarela atau kesepakatan para pihak.
Melihat dari penjelasan diatas, maka ada beberapa sengketa  yang  memakai  mediasi  sebagai  alternatif penyelesaian  sengketa  untuk  pertama  kali,  dan  bisa dikatakan  mediasi  sangat  efektif  untuk  digunakan, di dalam menyelesaikan sengketa untuk mendukung pembangunan  ekonomi  nasional.  Sedangkan mediasi  yang  kurang  efektif  di  dalam  penyelesaian sengketa  tertentu,  kedepannya  harus  dijelaskan bahwa  mediasi  merupakan  pilihan  pertama  yang wajib  dipakai,  tanpa  harus  bertentang  dengan  asas peraturan  ilmu  perundang-undangan,  yaitu  bahwa peraturan yang berada dibawah undang-undang tidak boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang  berada diatasnya, sehingga adanya kepastian hukum bahwa mediasi  merupakan  lembaga  penyelesaian  sengketa yang sangat penting di dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia.

## 3.   Pendekatan  Mufakat  Di  Dalam  Pelaksanaan Mediasi Terhadap Sengketa Ekonomi
Pasal  5  PERMA  1/2016  menyatakan  bahwa: ayat  (1)  proses  Mediasi  pada  dasarnya  bersifat tertutup  kecuali  Para  Pihak  menghendaki  lain;  ayat (2)  penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang  tidak  beriktikad  baik  dan  ketidakberhasilan proses  Mediasi  kepada  Hakim  Pemeriksa  Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi;  dan  ayat  (3)  pertemuan  Mediasi  dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.
Pendekatan  mufakat  sendiri  di  dalam  mediasi sebagai  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa dapat  dilihat  dalam  Pasal  26  bagian  keterlibatan ahli  dan  tokoh  masyarakat  PERMA  1/2016  yang menyatakan: ayat (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/ atau  kuasa  hukum,  Mediator  dapat  menghadirkan seorang  atau  lebih  ahli,  tokoh  masyarakat,  tokoh agama,  atau  tokoh  adat;  dan  ayat  (2)   Para  Pihak harus  terlebih  dahulu  mencapai  kesepakatan tentang  kekuatan  mengikat  atau  tidak  mengikat dari  penjelasan  dan/atau  penilaian  ahli  dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  Karena  menurut  Takdir  Rahmadi  bahwa  proses dari  mediasi  akan  menghasilkan  dua  kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau  gagal  mencapai  kesepakatan  perdamaian, atas  hal  tersebut  maka  para  pihak  wajib  untuk:  1) merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis dan menandatanganinya; 2) menyatakan persetujuan secara tertulis atas kesepakatan perdamaian jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum; dan 3) menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang  yang  ditentukan  untuk  memberitahukan kesepakatan  perdamaian,  terutama  diutamakan secara pendekatan mufakat (Takdir Rahmadi).
Di  dalam  proses  pengambilan  keputusan alternatif  penyelesaian  sengketa,  maka  harus menerapkan  prinsip  musyawarah  untuk  mencapai mufakat  berdasarkan  aturan  hukum  dan  etika  ( the
Laurensius Arliman S . Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif  ...
rule  of  law  and  the  rule  of  ethics )  yang  diakui  dan/ atau  disepakati  bersama  (Jimly  Asshiddiqie,  2011). Karena  itu,  sistem  pengambilan  keputusan  dalam alternatif  penyelesaian  sengketa  dalam  lembaga mediasi  haruslah  berorientasi  kepada  upaya  untuk dari waktu ke waktu memperdekat jarak antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian sengketa  secara  musyawarah  untuk  mufakat  sesuai prinsip  dalam  Alternatif  Dispute  Resolution  yang menghindari permusuhan para pihak telah mengakar kuat  dalam  masyarakat  Indonesia.  Hal  tersebut nampaknya misalnya, dalam falsafah masyarakat jawa yang  terkandung  dalam  konsep  rukun,  yang  artinya menjauhkan  diri  dari  benturan  atau  konflik  dengan segala dimensinya (I Made Sukadana, 2012). Bahkan di minangkabaupun ada istilah bulek aia dek pambuluah, bulek  kato  dek  mufakaik,  yang  menjelaskan  bahwa apapun  segala  permasalahan  tetap  mengutamakan musyawarah dalam mencapai solusi yang tepat.
Sebagaimana  diketahui,  selama  ini  masyarakat sudah mengenal adanya penyelesaian kasus dengan acara  perdamaian,  baik  dikenal  sebagai  acara musyawarah untuk mufakat, dan juga berbagai jenis acara  penyelesaian  melalui  Lembaga  Adat  yang ditempuh  sesuai  dengan  kelaziman  dan  kebiasaan hukum  adat  tertentu  sebagai  traditional  law,  baik itu  di  dalam  sengketa  perdagangan  tradisional  atau bahkan  perdagangan  yang  merambah  ke  bentuk modernisasi.  Acara  penyelesaian  adat  di  Indonesia bisa  bervariasi  bentuknya  menurut  konteks  situasi lokal.  Bahkan  terminologi  ‘musyawarah  untuk mufakat’  itu  dipandang  mengandung  filosofi kepribadian  khas  Indonesia,  yang  dirumuskan  ke dalam  Pancasila  sebagai  landasan  paling  mendasar dalam  hidup  kemasyarakatan,  kebangsaan,  dan kenegaraan Republik Indonesia (Nikolas Simanjuntak, 2013). Beberapa nilai budaya hukum Pancasila yang penting  diperkuat  adalah  semangat  musyawarah untuk mufakat yang dikemas dalam bahasa modern penyelesaian  sengketa  secara  damai  dalam  bidang sengketa ekonomi (Danang Wijayanto, 2014).
Putusan  mediasi  dari  hasil  mufakat,  sedikit banyak  tergantung  dari  kemampuan  dan  kapasitas
serta kredibilitas seorang sebagai mediator. Mediator memegang  peranan  penting  dalam  menjembatani para  pihak,  yang  ketika  terjadi  sengketa,  telah ada  jarak  (gap)  antara  para  pihak,  seperti  saling bermusuhan, saling mencemarkan nama baik, terjadi tidak saling percaya, dan lain-lainnya sebagai efek dan ekses  psikologis  karena  terjadi  suatu  persengketaan itu.  Mediasi  itu  sendiri  hanya  suatu  cara,  suatu proses, serta bukanlah suatu tujuan. Mediasi melaui pendekatan  mufakat  sebagaimana  halnya  arbitrase dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  lainnya, sedikit banyak merujuk, mengikuti, dan mendasarkan pada cara atau proses menurut penyelesaian sengketa secara arbitrase, oleh karena UU 30/1999, tidak dengan spesifik  atau  khusus  mengatur  bagaimana  prosedur atau mekanisme dalam mediasi terutama pendekatan secara  mufakat.  Dengan  demikian,  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  pendekatan  secara mufakat,  tidaklah  bersifat  kaku,  resmi  atau  formal, oleh  karena  ketika  tanpa  seorang  perantara  selaku mediator, terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya, maka  kesepakatan  itu  adalah  bentuk  putusan  yang mengikat  bagi  para  pihak  yang  bersengketa,  namun tetap  mengutamakan  mufakat  dalam  menentukan suatu keputusan. Kekuatan mengikatnya kata sepakat tersebut  jika  melalui  pendekatan  formal,  yakni melibatkan  mediator,  maka  kata  sepakat  tersebut harus  pula  didaftarkan  di  Pengadilan,  dan  dengan demikian, penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase maupun  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa, tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab lembaga pengadilan,  yang  dalam  hal  ini  adalah  Pengadilan Negeri (Danang Wijayanto, 2014).
Gagasan  pendekatan  mufakat  di  dalam  mediasi sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, secara ideologis ini sesuai dengan gagasan Soekarno, untuk memberikan  penegasan  kembali  identitas  Indonesia sebagai  keagungan  bangsa  yang  berdasarkan  pada prinsip-prinsip tradisional masyarakat Indonesia yang tinggi. Dimana identitas bangsa Indonesia itu sendiri terkait  dengan  prinsip-prinsip  tertentu  mencirikan
Laurensius Arliman S . Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif  ...
watak  Indonesia  lama  dan  modern,  yaitu  bernama persaudaraan,  ramah  tamah  dan  gotong  royong. Gotong royong memiliki beberapa lapisan makna. Hal ini menunjuk pada tingkat hubungan dengan prinsip simbiosis mutualisme, saling membantu, bekerja sama, berbagi beban, semua untuk semua, yang semuanya itu  dimulai  dengan  mufakat  untuk  mencapai  tujuan bersama. 1 Perlunya  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi  melalui  pendekatan  mufakat,  pada  intinya untuk mencapai kesepakatan bersama diantara para pihak,  selain  menutup  kemungkinan  menumpuknya berkas  perkara  di  pengadilan,  juga  dapat  dijadikan sarana  dalam  memecahkan  persengketaan  secara damai  yang  diterima  dan  mengikat  para  pihak yang  bersengketa  dalam  bidang  ekonomi,  dan mengandalkan  konsep  mufakat  sebagai  ciri  khas bangsa Indonesia.

## Penutup
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  ( Non- Litigasi )  menggunakan  cara  yang  berbeda  dengan penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  antara  lain dengan memakai mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian  di  bidang  sengketa  ekonomi.  Bentuk penyelesaian  sengketa  secara  mediasi  diatur  secara tersendiri  di  dalam  Pasal  1  Angka  1  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang  menyatakan  Mediasi  adalah  cara  penyelesaian sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak  dengan dibantu oleh  Mediator.  Sengketa  yang  diselesaikan  melalui prosedur  mediasi  untuk  mendukung  penyelesaian sengketa untuk agar pembangunan ekonomi nasional tidak  terganggu,  karena  tertumpuknya  kasus-kasus tersebut  di  pengadilan.  adapaun  yang  memakai mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa untuk pertama kalinya adalah: 1) sengketa pengadilan niaga;  2)  sengketa  yang  pengadilan  hubungan industrial; 3) sengketa persaingan usaha; 4) sengketa perlindungan  konsumen,  dan  5)  engketa  lain  yang
1 Muzayin Mahbub, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial, Jakarta, 2012, hlm. 260..
pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu  penyelesaiannya  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan yaitu a) sengketa dalam dunia perbankan dan b) sengketa asuransi.
Di dalam proses pengambilan keputusan alternatif penyelesaian  sengketa,  maka  harus  menerapkan prinsip  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat berdasarkan  aturan  hukum  dan  etika.  Pendekatan mufakat  sendiri  di  dalam  mediasi  sebagai  lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam Pasal 26 bagian keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat PERMA 1/2016. Gagasan pendekatan mufakat di dalam mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, secara ideologis ini sesuai dengan gagasan Soekarno, untuk memberikan  penegasan  kembali  identitas  Indonesia sebagai  keagungan  bangsa  yang  berdasarkan  pada prinsip-prinsip  tradisional  masyarakat  Indonesia yang  tinggi.  Bahkan  terminologi  ‘musyawarah untuk  mufakat’  itu  dipandang  mengandung  filosofi kepribadian  khas  Indonesia,  yang  dirumuskan  ke dalam  Pancasila  sebagai  landasan  paling  mendasar dalam  hidup  kemasyarakatan,  kebangsaan,  dan kenegaraan Republik Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Mila  Karmila,  Masa  Depan  Arbitrase  Sebagai
Mekanisme
Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial  di  Indonesia,  Jurnal Hukum, 2010, Vol. 17, No. 2.
Adolf, Huala, 2004, Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip  dan  Konsepsi  Dasar,  Rajawali Press, Jakarta.
Arliman  S,  Laurensius,  Perlindungan  Hukum  Umkm Dari  Eksploitasi  Ekonomi  Dalam  Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal RechtsVinding, 2017, Vol. 6, No. 3.
Asmawati, Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, Vol. 4, No. 2.
Laurensius Arliman S . Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif  ...

## Asshiddiqie, Jimly, Pancasila dan Agenda Pembaruan
Birokrasi, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional  Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri Semarang, Rabu, 18 Mei, 2011.
Fanniyah,  Iyah,  2017,  Investasi  Syariah  Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, Deepublish, Yogyakarta.
Hadiati,  Mia  dan  Mariske  Myke  Tampi,  Efektivitas Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di DKI Jakarta, Jurnal Hukum Prioris, 2017, Vol. 6, No. 1.
Herliana,  Peran  Bank  Indonesia  Sebagai  Pelaksana Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa
Perbankan,  Jurnal  Mimbar  Hukum,  2010,  Vol. 22, No. 1.

## Isnur,  Muhamad,  2014,  Membaca  Pengadilan
Hubungan Industrial Di Indonesia, LBH Jakarta dan MaPPI FH UI, Jakarta.
Mahbub, Muzayin, 2012, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial, Jakarta.
Marzuki,  Suparman,  et-al,  2014,  Disparitas  Putusan Hakim,  Identifikasi  dan  Implikasi,  Komisi Yudisial, Jakarta.
Mere,  Dominicus,  Penyelesaian  Sengketa  Dalam Kontrak  Tambang  Emas  Melalui  Arbitrase,” Refleksi Hukum, 2015, Vol. 9, No. 2.
Nola, Lutvhvi Febryka, Advokasi Hukum Oleh Lembaga
Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat (LPKSM),  Jurnal  Negara  Hukum,  2014,  Vol.  5, No. 2.
Nugroho,  Susanti  Adi,  2015,  Penyelesaian  Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Prenada, Jakarta.
Rahmad, Takdir, 2010i, Mediasi Peyelesaian Sengketa
Melalui  Pendekatan  Mufakat,  Rajawali  Press,
Jakarta.
________,  2016,  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia- Edisi Kedua, Rajawali Press, Jakarta.
Salsabhila,  Mediasi  Perbankan  Sebagai  Upaya Penyelesaian  Sengketa  Antara  Bank  dan Nasabah  (Studi  Pada  PT.  Bank  Sumut  Cabang Utama), Jurnal Civil Law, 2013, Vol. 2, No. 1.
Sirait, Nigrum Natasya, et-al, 2010, Ikhtisar Ketentuan Persaingan  Usaha,  The  Indonesia  Netherlands National Legal Reform Program, Jakarta.
Simanjuntak,  Nikolas,  Penguatan  Lembaga  Adat Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, Jurnal Negara Hukum, 2013, Vol. 4, No. 1.
Simbolon, Alum, Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan  Usaha  Melaksanakan  Wewenang Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha,  Jurnal Mimbar Hukum, 2012, Vol. 24, No. 3.
Simbolon,  Arnold,  Analisis  Putusan  KPPU  dan Pengadilan  Negeri,  Dalam  Persengkongkolan Tender  Pekerjaan  Pengerukan  Alur  Pelayaran Pelabuhan  Belawan  Tahun  2006,  Jurnal Persaingan Usaha, 2010, Edisi 3.
Sulistiyono,  Adi  dan  Muhammad  Rustamadji,  2009, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo.
Sukadana, I Made, 2012, Mediasi Peradilan, Prestasi
Pustakaraya, Jakarta.
Talib, Idris, Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan
Mediasi, Jurnal Lex et Societatis, 2013, Vol. 1, No. 1.
Widijiantoro,  Johanes,  Mewujudkan  Perniagaan Berkeadilan  Melalui  Pengingkatan  Akses Keadilan  Konsumen,  Jurnal  Mimbar  Hukum, 2016, Vol. 28, No. 3.
Wijayanto, Danang, et-al, 2014, Problematika Hukum dan Peradilan, Komisi Yudisial, Jakarta.
Laurensius Arliman S . Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif  ...