## PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERBASIS MODAL SOSIAL DAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN PONDOK KUBANG
Harmiati 1)* , Asmara Yumarni 2) *Email Korespondensi: harmiati.m.si1961@gmail.com
Prodi Administrasi Publik Universitas Prof Dr Hazairin SH Bengkulu, Indonesia

## Abstract
The  research  aims  to  determine  the  development  of  village-owned  enterprises  based  on  Islamic social  and  economic  capital  in  poverty  alleviation.  The  research  used  descriptive  quantitative methodology  with  interviews,  observation,  and  documentation  as  the  tools  of  data  collection. Several findings in the resecarh as mentioned below are : (1) Village Economic Enterprises were founded in 2016 and three of them were restructured in the year of 2017.(2) The Social Capital in the  form  of  Bounding  Social  Capital  is  relatively  bounded  strongly  in  three  villages;  Tanjung Terdana,  Harapan  Makmur,  and  Tanjung  Dalam  where  the  research  took  place.  The  Board  of Village Economic Enterprises and village community had intensive interaction, support each other to  perform  communication  and  coordination.  It  grows  mutual  trust  among  them.(3)  The  form  of Bridging  social  capital  is  identified  in  the  community  of  Taba  Jambu  Village,  where  interaction happened in low intensity. Taba jambu Village consists with multietnics group, interaction happes only  in  occasion  of  paying  the  bill  of  electricity,  clean  water  account,  internet  account,etc.  (4) Linking  social  capital  is  identified  in  the  activity  of  interaction  and  communication  ofVillage Economic Enterprises boards with instructor and enterpreuner. The activity is due to train and to market  the  product  of  Calamancy  Orange  Juice,  Calamancy  Parfume  and  Bamboo  coal.  The Economic  activity  is  occured  because  of  Village  Economic  Enterprises  boards  have  network beyond  the  village.  The  network  includes  horizontal  and  vertical  network  that  support  the enterprises.  (5)  Several  activities  of  Village  Economic  Enterprises  namely  ;  Pos  Pay,  Home Industri,  and  renting  money,  are  still  contadicticted  with  islamic  syariah(norms).  The  guidance (Village regulation or enterprises regulation) is not formulated yet.
Keywards : Badan Usaha Milik Desa, Social capital, Islamic Economical Transaction, poverty

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan Badan Usaha Milik Desa berbasis modal sosial  dan  ekonomi  Islam dalam  pengentasan  kemiskinan. Metode  penelitian  kualitatif  deskriptif dengan    teknik  pengumpulan  data  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) BUMDES di desa lokasi penelitian baru  berdiri tahun  2016,  dan  tiga  BUMDES  telah mengganti kepengurusannya  pada  tahun  2017. Pengurus  belum  memiliki  pengalaman  dalam  mengelola  BUMDES,  modal  usaha,  fasilitas  dan partisipasi  masyarakat  juga  menjadi  kendala  dalam  pengembangan  BUMDES.  (2)  Modal  sosial mengikat ( bonding social capital ) masih kuat ditiga desa penelitian yaitu; Desa Tanjung Terdana, Desa  Harapan  Makmur  dan  Desa  Tanjung  Dalam.  Pengurus  BUMDES  dan  masyarakat berinteraksi  secara  intensif,  saling  mendukung  menjadi  pendorong  berkomunikasi  dan berkoordinasi,  menumbuhkan  rasa  saling  percaya  ( mutual  trust )  diantara  pengurus  BUMDES dengan  sesama  anggota  masyarakat  memperkuat  norma-norma  keharusan  saling  membantu.  (3) Modal  sosial menyambung  ( bridging  social  capital )  terdapat  pada  kelompok  masyarakat  Desa Taba  Jambu  dimana  interaksi  antar  kelompok  frekuensinya  relatif  lebih  rendah,  penduduk  desa Taba Jambu merupakan penduduk pendatang yang multi etnis dan sebagian besar bekerja dibidang non-pertanian di Kota Bengkulu dan sekitarnya, masyarakat desa Taba Jambu berinteraksi dengan pengurus BUMDES hanya pada saat membayar listrik, kredit, PAM, Spedy dll.
Kata Kunci:  Badan Usaha Milik Desa, Modal Sosial, Transaki Ekonomi Islam, Kemiskinan

## MIMBAR
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8 No. 2
A. Pendahuluan Kemiskinan perdesaan merupakan permasalahan yang tidak berujung, berbagai progam telah dilaksanakan, seperti; Program Keluarga Harapan (PKH), program  Rastra  dan  program  Bantuan Langsung  Tunai,  namun  belum  dapat mengurangi  kemiskinan  secara  signifikan. Data  BPS  tahun  2018 menunjukkan  bahwa jumlah penduduk miskin perdesaan mencapai  13,2  persen,  sementara  Angka kemiskinan  di perkotaan hanya 7,2 persen, secara eksplisit penduduk miskin perkotaan hampir  50  persen  berkurang  dibandingkan dengan penduduk pedesaan.
Zhang, Zhou, dan Lei (2017) berpendapat bahwa pengurangan kemiskinan merupakan hasil dari hubungan sosial  yang melekat  dalam  level  mikro  dan makro.  Pada  level  makro  perkembangan atau  pertumbuhan  ekonomi  dapat  terjadi karena  pertukaran  barang  dan  jasa  menjadi kompleks  (beragam),  sementara  secara mikro kepercayaan sosial akan meningkatkan keragaman dan daya jangkau produksi,  modal  sosial  menjadi  dasar tumbuh kembangnya inisiatif untuk kemajuan perekonomian. Vega dan Keenan (2017)  ;  Norbutas  &  Corten  (2017), menunjukkan  pentingnya  modal  sosial dalam membentuk tata keadilan masyarakat demokratis Modal  sosial  intra  dan  ekstra  sangat penting  dalam  mengurangi  kemiskinan. (Amore, 2016) (Heizmann & Ohnke, 2016; Rustiadi  &  Nasution,  2017).  Yang  paling berperan  dalam  mengurangi  kemiskinan rumah  tangga  adalah  modal  sosial  secara bonding  dan  briging  (Okunmadewa,  F.Y., Yusuf,  S.A.  &  Omonona,  2005);  Tenzin, Otsuka,  &  Natsuda  (2015) .  Hal  ini ditunjukan  dari  dampak  modal  sosial  lebih tinggi  dari  variabel  lainnya. Go  Shimada (2016) membuktikan  bahwa  modal  social mempercepat  proses  pemulihan  ekonomi, sementara  menurut  Putnam  (1995),  modal sosial  seperti; network,  trust ,  dan norm merupakan prakondisi dan saling mendukung dalam perkembangan ekonomi. Modal  sosial  di  dalam  pengurusan
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES) menjadi  aspek  penting  dalam  mengatasi kemiskinan  di  perdesaan.    Pengelola BUMDES dapat menggali potensi desa dan mendirikan  usaha  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat seperti; listrik, air bersih, sarana pariwisata,  pelayanan  pendidikan,  dan
kesehatan  (Buku  Saku  Dana  Desa  2017).
Di Indonesia terdapat 32.253 unit BUMDES;  Aceh  memiliki  BUMDES terbanyak (7.082) unit, Jawa Barat  (3.904) dan  Jawa  Timur  (3.476)  unit,  sementara Bengkulu hanya memiliki 692 unit
BUMDES.  Omset  BUMDES  di  Bengkulu juga  belum  ada  yang  mencapai  300  juta pertahun,  sebagimana  BUMDES  di  Pulau Jawa dengan omset Rp.300.000 juta sampai Rp.  10,3  miliar  pertahun  (Kementrian PDTT  Berdasarkan  PMK  No.  226  Tahun 2017). Provinsi Bengkulu memiliki 692
BUMDES  dengan  berbagai  jenis  usaha sebagaimana  Gambar  1.  Dapat  dilihat bahwa  sebagian  besar  (77%)  BUMDES bergerak  pada  bidang  jasa,    perdagangan 11,8%,    pertanian  dan  perkebunan  4,2%, industri  2,9%,  pertenakan  dan  perikanan 1,9%,  dan  pariwisata  0,9%  (BPMD Provinsi  Bengkulu).    Untuk  lebih  jelasnya dapat  dilihat  pada  Gambar  I  tentang  data jenis  usaha  BUMDES  Provinsi  Bengkulu pada tahun 2017 sebagai berikut:
Gambar I. Jenis Usaha BUMDES Provinsi Bengkulu
Badan Usaha Milik Desa merupakan  lembaga  usaha  desa  yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat  perekonomian  desa  dan dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan potensi  desa.  Namun  berbagai  faktor yang menjadi penghambat pengembangan usaha BUMDES

## MIMBAR
seperti; sumber daya manusia,
manajemen, dan modal sosial. Swandari,  Setiwina,  dan  Marhaeni (2017)  menemukan    bahwa  kurang berkembanganya usaha BUMDES karena  rendahnya  kinerja  pengelola sebagai akibat kuranganya pengalaman kerja, pelatihan dan rendahanya motivasi.  Sementara Emil Dingaa (2014) dalam  pengembangan  usaha ekonomi  lingkungan  menjadi  faktor yang menghubungkan modal sosial dan kinerja lembaga.
Menurut  Bourdieu,  (1986),  modal sosial  sebagai  keseluruhan  sumber daya  baik  aktual  maupun  potensial terkait  dengan  jaringan  hubungan kelembagaan  didasarkan  pada  saling kenal  dan  saling  mengakui.  Ming, (2018),  Carlijn  Wentinka, ∗ ,  Lenneke
Vaandragera,  Rosalie  van  Damb,  Jan Hassinkc, (2017), modal sosial berperan  dalam  membentuk  jaringan dengan  pihak-pihak,  Putra  (2017) menemukan  bahwa  jaringan  di  luar desa    dapat  memberikan  manfaat  bagi BUMDES.  Sedangkan menurut  (Sidik, 2015),  modal  sosial  seperti  organisasi desa,  kepercayaan, norma  dan  jaringan telah berkembang, namun dalam pengelolaan  BUMDES  kurang  efektif karena belum dikelola secara transparan  dan  akuntabel.  Amore, (2016)  menunjukkan bahwa lemahnya modal sosial meningkatkan keengganan untuk membuka kepemilikan aset usaha secara transparan. Putnam  (1993),  modal  sosial berwujud  norma-norma  dan  jaringan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Pertama, adanya  jaringan  sosial  memungkinkan adanya  koordinasi  dan  komunikasi yang  dapat  menumbuhkan  rasa  saling percaya diantara sesama  anggota masyarakat. Kedua, kepercayaan ( trust ) memiliki implikasi positif dalam
kehidupan bermasyarakat. Ketiga, berbagai  keberhasilan  yang  dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya  dalam  jaringan  ini  akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama  pada  waktu  selanjutnya. Amore,  (2016)  Yan  dan  Guan  (2017); Norbutas  dan  Corten  (2017)  juga menambahkan
bahwa kerapatan
jaringan  mempengaruhi  kemakmuran ekonomi.
Menurut  Lopez,  Santos  (2017) terdapat  beberapa  penentu  hubungan personal  dalam  modal  sosial  yaitu; nilai  dan  norma.  Sementara  modal sosial  menurut  jenisnya  Woolcock  dan Narayan  (1999)  terbagi  tiga  kelompok yaitu;  (1)  modal  sosial  mengikat ( bonding  social  capital), (2)  modal sosial  menyambung ( bridging  social capital), (3)  modal  sosial  mengait (linking  social  capital ).  (Paiko  & Zubairu, 2012).
Modal  sosial  mengikat  ( bonding social capital ) memiliki identitas yaitu;
(1)  ikatan  kekeluargaan,  kehidupan bertetangga dan bersahabat. (2) interaksi  secara  intensif, face-to-face dan  saling  mendukung.  (3)  memiliki ciri-ciri  dasar  yang  melekat  baik  pada kelompok  maupun  anggota  kelompok dalam konteks ide, relasi, dan perhatian lebih  berorientasi  ke  dalam  ( inword looking )  dibanding  berorientasi  keluar ( outword looking ). Modal sosial
menyambung ( bridging  social  capital )  bercirikan pada kepercayaan dan norma  yang ada dan sudah terbangun selama ini. Modal sosial  menyambung  terbentuk  dari interaksi  antar  kelompok  dalam  suatu wilayah  dengan  frekuensi  yang  relatif lebih rendah  seperti;  kelompok agama, etnis,  atau  tingkat  pendapat  tertentu. Hubungan  anggota  suatu  kelompok dengan  kelompok  lainnya  dan  bukan hubungan  dengan  sesama  anggota dalam kelompok yang sama. Hubungan dalam bridging  sosial  capital lebih longgar dibandingkan dengan hubungan dalam bonding social capital . Modal  sosial  mengait  ( linking social  capital )  memiliki  ciri  hubungan berbagai  kelompok  sosial  dalam  strata yang berbeda, bahkan di luar komunitas.  Modal  sosial  ini  dapat memberikan  akses  kepada  organisasi atau  sistem  yang  akan  membantu masyarakat  memperoleh  sumberdaya untuk mendapatkan perubahan. Umumnya  ikatan  modal  sosial  ini terbentuk  dari  hubungan  formal  antar berbagai  pihak  lembaga  politik,  bank, klinik  kesehatan,  sekolah,  pertanian, kepariwisataan  dan  sebagainya.  Pada

## MIMBAR
kelompok  ini,  kepercayaan  kepada pimpinan akan berdampak pada interaksi  yang  terjalin.  Kepercayaan pimpinan  diindikasikan  dari  pimpinan mendengar  kebutuhan,  memberikan perhatian,  dan  berkomitmen  terhadap masyarakat.
Rasa  percaya  ( trust );  persentase responden  percaya  pada  sesama  etnis ( thick  trust ),  etnis  lain  ( thin  trust ), pengelolaan pemerintah, pekerja professional,  respons  alternatif  mereka tidak  mempercayai  tetangga,  dan jaringan kerja adalah rata-rata keanggotaan dalam berbagai organisasi formal dan informal, lokal dan regional yang diikuti halini sesuia dengan  Lang & Ramírez, (2017). Modal sosial (1) mengikat ( bonding  social  capital), (2)  modal sosial  menyambung ( bridging  social capital), (3)  modal  sosial  mengait (linking  social  capital )  adalah  modal sosial  yang  dikaji  dalam  aktivitas pengembangan BUMDES dengan mengingkuti akad-akad ekonomi Islam. BUMDES merupakan salah satu lembaga  ekonomi  di  pedesaan  dalam menjalankan usahanya selalu berhubungan  dengan  transaksi  bisnis. Kegiatan  transaksi  ekonomi  Islam berpedoman    pada  aturan-aturan  Islam yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan  dan  kejelasan,  mengingat sebagian  besar  penduduk  pedesaan beragama Islam. Kajian pengembangan ekonomi  Islam  banyak  dilaksanakan pada bisnis keuangan dibidang perbankan  dan  belum  berkembang pada sektor riil, padahal kajian tentang modal  sosial  dalam  pengembangan BUMDES  berbasis  ekonomi  Islam merupakan  hal  yang  penting,  karena mayoritas sumber daya alam diperdesaan  dikelola  dalam  bentuk barang dan jasa dengan transaksi. Kegiatan  transaksi  ekonomi  Islam diatur  dan  berpedoman  pada  sumber hukum  Islam,  yaitu;  Al-Quran dan  Al- Hadis  serta  Ijtihad  Para  Ulama.
Menurut Antonio (2009), dalam (Bambang,  2017)  terdapat  beberapa jenis  transaksi menurut  ekonomi  Islam yaitu;  (1)  simpanan  atau  titipan  ( Al- wadi’ah )  titipan  dari  satu  pihak kepihak lain, (2) bagi hasil terdiri dari; akad Al-musyarakah , Al-mudharabah,
Al-muzzara’ah ,  dan Al-musaqah ,  (3)
jual  beli  terdiri  dari:  akad Bai’Al- murabaha , Bai’As-salam, Bai’Alistishna ,  (4) Sewa  atau Al- ijarah ,  (5)  jasa  terdiri  dari: akad  Al- wakalah,  Al-kapalah,  Al-hawalah,  Ar- rahn, dan Alqardh .
Dalam penelitian ini dikaji beberapa  jenis  transaksi  sesuai  dengan usaha  BUMDES  yang  ada  di  desa lokasi penelitian yang terdiri dari usaha titipan  atau  pinjaman,  jual  beli,  sewa, dan  jasa.  Usaha  bidang  titipan  atau pinjaman terdiri dari (1) simpanan atau titipan  ( Al-wadi’ah )  titipan  dari  satu pihak kepihak lain, (2) bagi hasil terdiri dari; akad Al-musyarakah , Al-
mudharabah,    Al-muzzara’ah ,  dan Al- musaqah .  Akad  jual  beli  terdiri  dari  4 akad yaitu;  (1) Bai’ Al-murabaha akad yang dilakukan dalam rangka
pembiayaan  pemilik  modal  (shahib  al- mal)  berupa  talangan  dana  kepada nasabah  untuk  membeli  barang  dan jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan  dana  seluruhnya  ditambah marjin  keuntungan  antara  selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah. (2) Bai’ Al-murabahan penjual memberi  tahu harga  produk  yang  akan dibeli,  (3) Bai’Al-murabaha dapat dilakukan  juga  pembelian  pemesanan, (4) Bai’  As-salam adalah akad pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan  nasabah  untuk  membeli sesuatu  barang  dan  jasa  dengan pembayaran  dimuka  sebelum  barang diantar. Bai’  Alistishna merupakan kontrak antara penjual dan pembeli dan pembuat barang.
Akad  sewa  atau Al-ijrah adalah akad  pembiayaan berupa talangan dari pihak  shahib  al-mal  yang  dibutuhkan oleh  nasabah  untuk  memiliki  suatu barang  atau  jasa  dengan  kewajiban menyewa    barang  tersebut  dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Hak guna atas barang dan jasa,  melalui  pembayaran  upah  dan sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
Akad  jasa  terdiri  dari  (1) Al- wakalah yaitu  akad  yang  dilakukan dengan  memberi  kuasa  kepada  pihak yang  memiliki  kemampuan  ( shaib  al- mal )  untuk  melakukan  tindakan  atau perbuatan  atas  nama  pihak  nasabah

## MIMBAR
dalam  melakukan  transaksi  dengan pihak  ketiga.  (2)  Akad Al-kapalah merupakan  jaminan  yang  digunakan oleh  penanggung  (kafil)  kepada  pihak ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban pihak  kedua  atau  yang  ditanggung,
kafalah mengalihkan  tanggung  jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang  pada  tanggung  jawab  orang lain  sebagai  penjamin.  (3)  Akad Al- hawalah pengalihan  hutang  dari  orang yang berhutang kepada pihak lain yang wajib  menanggungnya.  (4)  Akad Ar- rahn adalah  menahan  salah  satu  harta milik  peminjam  sebagai  jaminan  atau gadai  yang  diterima.  Barang  yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis,  oleh  karena  itu  pihak  yang menahan  memperoleh  jaminan  untuk dapat mengambil kembali  seluruh  atau sebagian utangnya.
Akad Al-qardh adalah pembiayaan berupa  penjaminan  atau  bantuan  kaum kepada dhu’afa yang memiliki keterampilan atau keinginan kuat untuk mulai  berusaha  kecil-kecilan.  Nasabah dalam  hal  ini  hanya  diwajibkan mengembalikan  pinjaman  pokoknya saja dalam waktu tertentu.

## B. Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  bersifat kualitatif yang ingin melihat pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa berbasis  modal  sosial  dalam  ekonomi Islam.  Menurut  Bogdan dan  Taylor dalam  (Moleong,  2011) , penelitian kualitatif  adalah  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  dan  lisan  dari orang-orang  yang  diamati.  Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan  sejumlah aspek    yang berkenaan  dengan  masalah  dan  unit yang  diteliti.  Data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan  data  sekunder.    Data  primer diperoleh  secara  langsung  dari  sumber asli dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder  data  yang  didapat  dari dokumentasi.
Penelitian  Pengelolaan  Bumdes
berkaitan  dengan  Modal  sosial  terdiri enam  dimensi  yaitu;  kelompok  dan jaringan,  kepercayaan  dan  solidaritas,
aksi  dan  kerjasama  kolektif,  informasi dan  komunikasi,  kohesi  sosial  dan inklusi,  serta  pemberdayaan  dan  aksi politik (Grootaert, Christiaan, Narayan, D., Jones, V., N., Woolcok, 2003).
Aspek  modal  sosial  yang  diteliti berkaitan dengan pengembangan BUMDES terdiri dari: (1) rasa percaya ( trust ); rasa percaya  pada  sesama  etnis ( thick  trust ),  etnis  lain  ( thin  trust ) pengelolaan pemerintah, pekerja professional.  (2)  network  (jaringan kerja); keikutsertaan pengurus BUMDES terhadap keanggotaan dalam berbagai organisasi formal dan
informal,  lokal  dan  regional.  Modal sosial  yang  dikaji  berbentuk  jaringan bonding  social  capital,  briging  social capital , dan lingking social capital . (3) Norma-norma  yang  berlaku  dalam pengelolaan  BUMDES  aturan  dalam pengelolaan  BUMDES.  Sedangkan aspek  ekonomi  Islam  yang  diteliti adalah  :  (1)  Akad  jual  beli,  (2)  Akad jasa, (3)  Akad Al-qardh. Informan    yang  diteliti  adalah pengurus  BUMDES  terdiri  dari;  (1)
Kepala Desa sebagai pengawas BUMDES, (2) Manajer, (3) Sekretaris, (4)  Bendahara  dan  (5)  Kepala  Unit
Usaha. Jumlah informan berjumlah 18.
Analisis  data  menggunakan  teknik kualitatif  deskriptif  seperti  keterangan dari  informan  dan  hasil  dokumentasi berkaitan dengan peranan modal sosial dalam  pengelolaan  BUMDES  dalam ekonomi  Islam.  Data    kualitatif diinterpretasikan  sesuai  dengan  tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan analisis terhadap masalah yang
ditemukan di  lapangan, sehingga diperoleh  gambaran  yang  jelas  tentang objek  yang  diteliti  kemudian  menarik kesimpulan.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Identifikasi BUMDES Kecamatan Pondok Kubang terletak di Kabupetan Bengkulu
Tengah  Provinsi  Bengkulu,  didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati  Nomor  11  Tahun  2011. Kecamatan  Pondok  Kubang,  terdiri dari  12  desa,    luas  wilayah  70.71  km 2 dengan  jumlah  penduduk  10.153  jiwa. Dalam  penelitian  ini,  desa  yang menjadi  subjek  penelitian  berjumlah empat  desa  yaitu;  Desa  Taba  Jambu,

## MIMBAR
Desa  Tanjung  Terdana,  Desa  Harapan Makmur  dan  Desa  Tanjung  Dalam. Keempat desa tersebut telah mempunyai BUMDES. Desa  Taba  Jambu  adalah  salah satu desa yang berbatasan dengan Kota Bengkulu.  Desa  Taba  Jambu  telah membentuk    BUMDES  sejak  tahun 2016 berdasarkan Perdes Nomor 08/TJ/III/2016 tentang Pendirian BUMDES.  BUMDES  desa  bernama
“Taba  Jambu  Jaya”.  Seiring  dengan berjalannya  waktu  dan  perkembangan BUMDES,  maka  pada  tahun    2017 nama  BUMDES  Taba  Jambu  Jaya berganti  menjadi  “Jambu  Jaya”.
Perubahan nama BUMDES dan pergantian pengurus melalui musyawarah  perangkat  desa  dengan warga  desa.  Susunan  kepengurusan BUMDES  Jambu  Jaya  terdiri  dari: badan  pengawas,  ketua,  sekretaris,
bendahara  dan  staf.  Untuk  kepala  unit usaha dipegang oleh pengurus sekaligus  pengelola  usaha.  Sedangkan pengawas  lansung  dijabat  oleh  Kepala Desa  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku. Usaha yang di kelola BUMDES  Jambu  Jaya  adalah  Pos  Pay terdiri  dari  5  (lima)  kegiatan  yaitu; penjualan  pulsa,  pembayaran  kredit motor dan mobil, pembayaran rekening listrik,  PAM  dan  pembayaran  Spedy.
Sumber dana untuk pendirian BUMDES  dari  Dana  Desa  sebesar  Rp 40.000.000,  pemasukan  untuk  PAD Desa belum terealisasi. Desa Tanjung Terdana mempunyai    BUMDES  didirikan  pada tahun  2016  berdasarkan  PERDES Nomor 08/TTJ/III/2016 tentang Pendirian  BUMDES.  BUMDES  desa Tanjung  Terdana  awalnya  bernama Burniat.  Pada  tahun  2017  BUMDES Desa  Tanjung  Terdana  mengalami pergantian nama BUMDES dan pimpinan berdasarkan PERDES Nomor 07/Perdes/  TTJ/02-08/2017 tentang  Pendirian  BUMDES.  Nama BUMDES  Burniat  diganti  dengan nama  Sepakat  Jaya.  Pergantian  nama dan  pimpinan  BUMDES  berdasarkan hasil  musyawarah  perangkat  desa  dan tokoh masyarakat, musyawarah dilaksanakan  sebanyak  3  kali  untuk menyepakati  penggantian  nama  dan pengurus  BUMDES.  kepengurusan
BUMDES terdiri dari; ketua, sekretaris dan  bendahara,  serta  badan  pengawas. Untuk  Badan  Pengawas  dipegang langsung  oleh  Kepala  Desa.  Usaha yang  dikelola  oleh  BUMDES  Sepakat Jaya  adalah; home industri  berupa usaha  sirup  jeruk  kalamansi,  parfum dari kulit jeruk kalamansi dan pembuatan  arang  bambu.  Usaha  Pos Pay  terdiri  dari;  penjualan  pulsa, pembayaran  kredit  motor  dan  mobil, pembayaran rekening listrik, PAM dan Spedy. Modal usaha BUMDES Sepakat  Jaya  berasal  dari  Dana  Desa sebesar Rp.50.000.000,- dan sumbangan masyarakat sebesar Rp.300.000,-.  Sumbangan  untuk  PAD
Desa belum terealisasi karena aktivitas usaha baru satu tahun berjalan.
Desa  Harapan  Makmur  salah  satu desa  yang  ada  di  Kecamatan  Podok Kubang.  Desa  Harapan  Makmur  juga mempunyai    BUMDES  didirikan  pada
Tahun 2016 berdasarkan Perdes Nomor
09/HM/III/2016 tentang Pendirian BUMDES.    Nama  BUMDES  Desa Harapan  Makmur  adalah  “Karya
Mandiri”.  BUMDES  ini  dibentuk dengan cara musyawarah dalam penentuan nama BUMDES dan susunan kepengurusan. Susunan kepengurusan BUMDES Desa Harapan
Mamur  terdiri  dari;  ketua,  sekretaris dan  bendahara,  serta  badan  pengawas. Usaha  yang  dikelola  oleh  BUMDES Karya  Mandiri  adalah  Pos  Pay  terdiri dari;  penjualan  pulsa,  pembayaran kredit dan pembayaran rekening listrik, PAM  dan  Speedy.  Usaha  lain  adalah simpan pinjam, sedangkan usaha tanah desa dan sewa tenda dikelola langsung oleh  pemerintah  desa.  Modal  usaha BUMDES Karya Mandiri Desa Harapan  Makmur  untuk  tahun  2016 sebesar  Rp.  50.000.000,  dan  tahun 2017 sebesar Rp. 25.000.000,-. Sumber dana  berasal  dari  Dana  Desa.  Pada tahun  2017  BUMDES  hanya  dapat memberikan  PAD  Desa  sebesar  Rp
1.500.000,-. Desa Tanjung Dalam juga mempunyai    BUMDES  dengan  nama Tunas  Muda  didirikan  pada  Tahun 2016  berdasarkan  PERDES  Nomor 09/DS/TD/I/2016 tentang
Pembentukan  BUMDES.  Pada  tahun 2017  terjadi  pergantian  nama  yaitu

## MIMBAR
Tunas  Harapan.  BUMDES  ini  di bentuk dengan cara mengambil kesepakatan bersama yaitu musyawarah  sebanyak  3  kali  untuk menentukan  nama  BUMDES  dan penyusunan pengurus baru. Kepengurusan BUMDES Desa Tanjung  Dalam  terdiri  dari;  ketua, sekretaris  dan  bendahara,  serta  badan pengawas.  Usaha  yang  di  kelola  oleh BUMDES  Tunas  Harapan  adalah Simpan Pinjam, yang melayani masyarakat  desa  Tanjung  Dalam  yang membutuhkan  dana  dengan  jaminan. Usaha  pinjaman  ini  dilaksankan  untuk menghindari warga desa terjerat dengan rentenir  atau tengkulak.  Modal usaha  BUMDES  berasal  dari  Dana Desa sebesar Rp. 35.908.000,- sumbangan  untuk  BUMDES  belum terealisasi  karena  perputaran  uang untuk  simpan  pinjam  sangat  sedikit, sementara kebutuhan untuk mencukupi fasilitas, dan administrasi dalam menunjang pelaksanaan usaha BUMDES  berasal  dari  keuntungan simpan pinjam tersebut. Karekteristik Pengurus BUMDES Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan BUMDES.  Kualitas  sumber  daya manusia  dapat  diukur  dengan  tingkat pendidikan pengurus sebagaimana tabel. 1. berikut: Tabel.1.  Tingkat Pendidikan Pengurus BUMDES No  Tingkat Pendidikan Jumlah   Persentase 1 Sarjana (S1) 5 27,78 2 Deploma 1 5,55 3 SLTA 11 61,11 4 SMP 1 5,55 5 SD 0 0.00 Jumlah 18 100,00 Sumber: Data Primer Oktober 2018
Dari  Tabel.  1.  dapat  dilihat  bahwa sebagian  besar  (61,11)  persen  pengurus BUMDES  berpendidikan  SLTA,  27,8 persen  berpendidikan  sarjana,  dan  yang berpendidikan  Diploma  serta  SMP  hanya 5,5 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat  bahwa  tingkat  pendidikan  pengurus BUMDES  di  empat  desa  lokasi  relatif memadai,  hal  ini  merupakan  modal  yang dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan
pengembangan  usaha  BUMDES.  Tingkat pendidikan  dapat  mempengaruhi  cara berfikir  dan  bertindak  untuk  peningkatan produktifitas,  hal  ini  sesai  dengan  hasil penelitian (Reni, Harmiati, & Sutojo, 2018) produktivitas dipengaruhi kecerdasan dalam memilih peluang usaha baik individu maupun kelompok.
Disamping  tingkat  pendidikan terdapat faktor  penting  yang  perlu  dipertimbangkan seperti  usia.  Usia    menjadi  faktor pendorong  dalam  melaksanakan  pekerjaan. Berikut  ini  ditampilkan  usia  pengurus BUMDES  sebagaimana tabel 2 berikut ;
Tabel. 2. Usia Pengurus BUMDES No Usia Jumlah  Persentase 1 20,00 - 29,99 3 16,66 2 30,00 - 39,99 8 44,44 3 40,00 - 49,99 6 33,33 4 50,00 - 59,99 0 0,00 5 60,00 - 69,99 1 5,55 Jumlah 18 100,00 Sumber: Data Primer Oktober 2018 Dari  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa sebagian (44,44) persen pengurus BUMDES  berusia  30,00-39,99  tahun, kemudian yang berusia 40,00 sampai 49,99 tahun  mencapai  33,33  persen,  usia  60,00 sampai 69,99 tahun hanya 5,55 persen. Dari data  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  sebagian besar  pengurus  BUMDES  berusia  kurang dari  40  th,  pada  usia  tersebut  merupakan usia  produktif  dengan motivasi  kerja tinggi semangat kerja tinggi, hal ini menjadi peran penting    dapat  mengembangkan  usaha BUMDES.  Namun  pada  kenyataannya BUMDES  belum  dapat  dikategorikan berkembang, karena berdasarkan hasil FGD dengan pengurus BUMDES, bahwa “ pengurus belum dapat menentukan potensi sumber  daya  desa  yang  cocok  untuk dikembangkan  di  desa  karena  minimnya pengetahuan,
pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki pengurus BUMDES ”.  Kemudian,  modal  usaha  juga menjadi kendala bagi pengembangan karena  dari  empat  desa  yang  diteliti,  tiga desa  baru  memberikan  bantuan  untuk modal BUMDES pada tahun 2017, sementara  satu  desa  memberikan  bantuan modal  sejak  tahun  2016,  namun  hasilnya juga belum nampak karena hanya satu desa yang  dapat  memberikan  sumbangan  untuk

## MIMBAR
PAD  desa  pada  tahun  2017  sebesar  Rp 1.500.000,- Peran  Modal  Sosial  dalam  Pengelolaan BUMDES
Modal  sosial  sangat  tinggi  perananya dalam perkembangan dan kemajuan berbagai  sektor  ekonomi  karena  adanya rasa  percaya  diri    ( trust ),  Norma  ( norm) , dan  jaringan (network) yang  kuat  antar sesama  pelaku  ekonomi.  Pengembangan ekonomi  dipengaruhi  oleh  jaringan  dalam modal sosial, yang dikenal dengan bonding social  capital,  briging  social  capital dan lingking  social  capital. Jaringan  memliki peran peting dalam mengetaskan permasalahan (Harmiati,  Henny  Aprianty,
Supriyono, Deni Triyanto, 2018).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa modal  sosial  mengikat  ( bonding  social capital )  seperti  ikatan  kekerabatan  antara pengurus  BUMDES  dengan  masyarakat sangat akrab terungkap dari hasil wawancara  dengan  kepala  desa  sebagai pengawas  BUMDES  di  desa  Tanjung Terdana sebagai berikut; “Hubungan  masyarakat  desa  pengurus
BUMDES akrab, terlihat dari kesetiaan, tolong menolong tanpa pamrih, pengurus BUMDES dan warga mementingkan  kebersamaan  dan  tidak suka  beda  pendapat.  Penduduk  yang memanfaatkan BUMDES sebagian
besar  kerabat  dan  teman-teman  dekat baik  hasil  industri  rumah  tangga maupun  Pos  pay,  namun  tidak  semua rumah tangga didesa menggunakan Pos pay  yang  dikelola  BUMDES  terutama bagi anggota keluarganya yang bekerja di  luar  desa.  Untuk  pengembangan kegiatan home industri usaha sirup dari jeruk  kalamansi  terkendala  pemasaran, modal,  dan  peralatan.  (Wawancara dengan  Kepala  Desa  Tanjung  Terdana pada tanggal 8 April 2018)”
Sedangkan  hasil  wawancara  dengan Ketua BUMDES desa Taba Jambu terungkap bahwa:
“Hubungan  kekerabatan  kurang  akrab karena  lokasi  desa  terletak  berbatasan dengan  Kota  Bengkulu  dan  merupakan wilayah  perumahan,  sebagian  besar penduduknya  pendatang  bekerja  di Kota  Bengkulu  dan  sekitarnya,  karena kesibukan  sehari-hari  penduduk kurang peduli  terhadap kegiatan  BUMDES.
Usaha  yang  dikelola  oleh  pengurus BUMDES  adalah  Pos  Pay,  namun kegiatan kurang berjalan karena kurang  promosi,  dan  pengurusnya kurang aktif menjalankan tugas disebabkan  rendahnya  insentif  petugas dalam pengelolaan Pos Pay. (Wawancara  dengan  Ketua  BUMDES tanggal 8  April 2018)”.
Sementara hasil wawancara dengan pengurus  BUMDES    di  Desa  Harapan Makmur terungkap bahwa;
“Ikatan  kekerabatan  di  desa  harapan Makmur  tergolong akrab karena penduduk  sebagian  besar  dari  Jawa.
Kegiatan gotong royong berjalan rutin, masyarakat  mudah  digerakkan  untuk kegiatan  di  desa,  namun  kegiatan simpan pinjam yang dikelola BUMDES kurang lancar pengembaliannya,  karena  pada  saat kegiatan  arisan  terdapat  peminjam yang  berhalangan  hadir.  Hal  ini menyebabkan  pengembalian  pinjaman tertuda.  Untuk  aktivitas  Pos  pay sebagian  besar  yang  pemanfaatannya adalah  kerabat  dan  teman  dekat  serta kerabat  jauh  yang  paham  tentang pemanfaatan Pos Pay dikelola
BUMDES” (Wawancara dengan Ketua
BUMDES tanggal 8  April 2018).
Untuk  Desa  Tanjung  Dalam  yang diwawancarai  adalah  Kepala  Desa  sebagai Pengawas BUMDES, dari hasil wawancara terungkap bahwa:
“Penduduk  Desa  Tanjung  Dalam sebagian  besar  penduduk  asli  suku lembak  dengan  ikatan  kekerabatan sangat  akrab  karena  sebagian  besar masih pertalian ikatan darah. Kegiatan sosial  seperti  pengajian,  berjalan, gotong royong berjalan rutin dan tidak ada  unsur  pamrih.  Kegiatan  usaha pinjaman    yang  dikelola  BUMDES berjalan lancar pengembaliannya, karena  bunga  sangat  rendah,  kegiatan ini  dilaksanakan  untuk  mengatasi masyarakat desa tidak terjebak dengan melakukan peminjaman dengan rentenir  dengan  bunga  sangat  tinggi. Untuk  aktivitas  Pos  Pay  belum berjalan  di  desa  Tanjung  Dalam karena  terkendala  dengan  internet (Wawancara tgl 8 April 2018). Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan kepala  desa  sebagai  pengawas  BUMDES, Ketua,  Sekretaris,  dan  Kepala  Unit  Usaha

## MIMBAR
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8 No. 2
BUMDES dapat dilihat bahwa modal sosial mengikat (bonding  social  capital) berupa ikatan kekeluargaan, kehidupan bertetangga rasa  bersahabat  masih  kuat  ditiga  desa penelitian  yaitu  Desa  Tanjung  Terdana, Desa  Harapan  Makmur  dan  Desa  Tanjung Dalam. Pengurus BUMDES dengan masyarakat  melakukan  interaksi  secara intensif,  saling  mendukung.  Masyarakat ketiga desa tersebut memiliki ciri-ciri dasar yang  melekat  baik  pada  kelompok  maupun anggota  kelompok  di  Desa  Tanjung Terdana  penduduknya  terdiri  dari  suku Lembak  dengan  adat  istiadat  yang  khas,  di Desa  Harapan  Makmur  didiami  oleh  Suku Jawa dengan adat istiadat khas Jawa dan di Desa  Tanjung  Dalam  didiami  oleh  suku Lembak  dengan  adat  istiadat  khs  lembak. Dalam pelaksanaan usaha BUMDES terkait ide,  relasi,  dan  perhatian  lebih  berorientasi ke  dalam  ( inword  loking )  dibanding berorientasi keluar ( outword loking ).
Modal sosial mengikat ( bonding sosial capital )  menjadi  pendorong  berkoordinasi dan  berkomunikasi  karena  masyarakat dengan  pengurus  BUMDES  yang  masih memiliki  hubungan  kekerabatan  sehingga menumbuhkan rasa  saling  percaya  diantara pengrurus  BUMDES  dan  sesama  anggota masyarakat.  Kepercayaan  ( trust )  memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat,  aktivitas  ekonomi  juga sangat  bergantung  kepada  ikatan  moral kepercayaan  sosial  yang  memperlancar transaksi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  usaha simpan pinjam yang dilaksanakan BUMDES  sepakat  Jaya  di  Desa  Tanjung Dalam masyarakat yang menjadi Nasaba/peminjam  uang  BUMDES,  mereka tanpa  diminta  jaminan  apapun,  hal  ini menunjukkan bahwa adanya saling percaya antara masyarakat dengan pengelola BUMDES,  karena  masyarakat  mengetahui bahwa  tujuan  unit  kegiatan  simpan  pinjam untuk menghindari masyarakat desa terjerat dari pinjaman rentenir. Keterkaitan masyarakat  dan  pengurus  BUMDES  yang memiliki rasa  saling  percaya  ( mutual  trust ) dalam  suatu  jaringan  yang  memperkuat norma-norma  mengenai  keharusan  saling membantu.  Keberhasilan  yang  dicapai melalui kerjasama mendorong keberlangsungan  kerjasama  pada  waktu selanjutnya.
Modal  sosial menyambung  ( bridging social  capital )  tercermin  pada  kelompok masyarakat  Desa  Taba  Jambu,  interaksi
antar  kelompok  frekuensinya  relatif  lebih rendah seperti; kelompok agama, etnis, atau kegiatan  ekonomi  tertentu.  Kelompok keagamaan  biasanya  melakukan  pertemuan di  masjid  dengan  waktu  yang  terbatas, demikian  juga  dengan  kelompok  etnis tertentu  hanya  berinteraksi  dengan  sesama etnisnya  dan  sangat  terbatas.  Kondisi  ini terjadi  karena  penduduk  desa  Taba  Jambu merupakan penduduk pendatang yang multi etnis  dan  sebagian  besar  bekerja  dibidang non-pertanian.
Usaha Pos Pay yang dikelola
BUMDES  dengan  berbagai  jenis  kegiatan yaitu;  pelayanan  pembayaran  rekening listrik,  PAM,  pembayaran  kredit  motar, mobil, dll., dilaksanakan oleh BUMDES di Desa  Taba  Jambu,  Tanjung  terdana,  dan Harapan Makmur. Interaksi antar pengelola BUMDES dengan masyarakat yang dilayani relatif terbatas.  Modal sosial yang bersifat  menjembatani  sangat  bermanfaat dalam pembangunan ekonomi karena dapat menekan  biaya  pengeluaran  masyarakat berbagai macam kegitan kelompok.
Modal  sosial  mengait  ( linking  social capital )  merupakan  modal  sosial  yang berasal dari berbagai kelas sosial atau strata yang  berbeda.  Modal  sosial  mengait  dapat tercermin  pada  usaha    pembuatan  sirup jeruk  kalamansi  dan  parfum  serta  arang bambu,  karena  dalam  proses  kerjanya Pengelola  BUMDES  di  Desa  Tanjung Terdana  menugaskan  masyarakat  untuk belajar  proses  pembuatan,  pengkemasan dan  pemasaran  baik  kepada  pemerintah maupun  kepada  orang  yang  ahli  dalam pembuatan  sirup  jeruk  kalamansi,  parfum dan  arang  bambu.  Modal  sosial  mengait ( lingking  sosial  capital )  telah  dilakukan oleh pengelola BUMDES, kerena
komunikasi  dan  koordinasi  dilakukan  pada kelas sosial yang berbeda seperti pakar, ahli dalam  pembuat  sirup  dari  jeruk  kalamansi, parfum, dan arang bambu. Tempat pemasaran  produksi  juga  menggunakan modal  sosial  mengait.  Kegiatan  yang demikian dapat terlaksana karena pengelola dan  pengurus  BUMDES  memiliki  jaringan yang  luas  diluar  desa  baik  secara  vertikal maupun  horisontal,  yang  disebut  modal sosial  mengait  ( lingking  sosial  capital ). Kepala  Desa  sebagai  Pengawas  BUMDES mampu  menggerakan  masyarakat  dan mengadakan  kegiatan  lebih  bersifat  formal dengan  mendatangkan  mentor  dari  luar desa untuk melatih dan memasarkan produk

## MIMBAR
yang  dihasilkan  BUMDES  Sepakat  Jaya  di desa Tanjung Terdana. Modal  sosial  mengait  menjadi    akses bagi BUMDES dalam membantu masyarakat memperoleh  sumberdaya  untuk mendapatkan  perubahan.  Modal  sosial mengikat    terbentuk  dari  hubungan  formal antar berbagai pihak lembaga politik, bank, pertanian,  kepariwisataan  dan  sebagainya. Pada  era  otonomi  daerah  kepercayaan masyarakat kepada pimpinan akan berdampak  meningkatnya  aktivitas  dan pada  akhirnya  kesejahteraan  masyarakat dapat  terwujud,  sesuai  dengan  (Harmiati,
Mulyadi, Suri, & Triyanto, 2019) kepedulian pimpinan tercermin dari mendengar kebutuhan, memberikan perhatian, dan berkomitmen terhadap masyarakat.

## Modal Sosial, BUMDES dalam Ekonomi
Islam
Modal sosial mengikat ( bonding social capital), modal sosial menyambung ( bridging  social  capital) dan modal  sosial mengait (linking  social  capital )  memiliki peran  dalam  pengelolaan  BUMDES  pada empat  desa  dilokasi  penelitian.  BUMDES merupakan  salah  satu  lembaga  ekonomi  di perdesaan  dalam  menjalankan  usahanya selalu berhubungan dengan transaksi bisnis.
Kegiatan transaksi ekonomi Islam berpedoman  pada aturan-aturan Islam yang memenuhi  prinsip-prinsip  keadilan  dan kejelasan, mengingat sebagian besar penduduk  pedesaan  beragama  Islam.  Pada tabel  3  disajikan  berbagai  jenis  kegiatan BUMDES  dan  akad  transaksi  dalam ekonomi Islam sebagai berikut:
Tabel.3.  Usaha  BUMDES  berdasarkan
Akad-Akad  dalam  Transaksi  Ekonomi Islam N o BUMDES Usaha Akad Transa ksi 1 Jambu Jaya (Desa Taba Jambu Pos Pay P. Pulsa Belum mengik uti akad transak si Ekono mi Islam P. Kredit P. Listrik P.PAM P.Speedy 2 Sepakat Jaya (Desa Pos Pay P. Pulsa Sda P. Kredit
N o BUMDES Usaha Akad Transa ksi Tanjung Terdana) P. Listrik P.PAM P.Speedy Ho me Ind ustr i Surup Jeruk Kalaman si
Sda Parfum Kulit Jeruk kalamans
i Arang Bambu 3 Karya Mandiri (Desa Harapan Makmur) Pos Pay P. Pulsa Sda P. Kredit P. Listrik P.PAM P.Speedy
Sim pan Pinj am Simpana n Pinjaman Sda 4 Tunas Muda (Desa Tanjung Dalam) Sim pan Pinj am Simpana n Pinjaman Sda Sumber data: Hasil Wawancara dan dokumentasi April 2018
Berdasarkan  tabel  3  dapat  dilihat bahwa  jumlah  kegiatan  BUMDES  dilokasi penelitian  terdiri  dari;  Pos  Pay,  dengan kegiatan  penjualan  pulsa,  pembayaran kerdit, pembayaran rekening listrik, pembayaran PAM dan pembayaran Speedy. Usaha Pos Pay dapat dikategorikan sebagai usaha  jasa  dalam  ekonomi  Islam  yang disebut Al-Wakalah yaitu  akad  yang dilakukan  dengan  memberi  kuasa  kepada pihak yang memiliki kemampuan ( shaib al- mal )  untuk  melakukan  tindakan  atau perbuatan  atas  nama  pihak  nasabah  dalam melakukan  transaksi  dengan  pihak  ketiga. Dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pay   pada keempat  Bumdes  belum  mengikuti  akad, transaksi  ekonomi  Islam.  Pengelolaan Bumdes  mengikuti  proses  dan  prosedur konvensional    yang  telah  ditentukan  oleh masing-masing  jenis  usaha.  aturan  dan prosedur  tentang  akad  transaksi  menurut ekonomi Islam belum dibuat oleh BUMDES di tiga BUMDES yang

## MIMBAR
melaksanakan  kegiatan  Pos  Pay  dengan kegiatan  penjualan  pulsa,  pembayaran kredit,  pembayaran  listrik,  pembayaran PAM, dan pembayaran Speedy.
Demikian  juga  dengan  usaha home industri yang dilakasanakan oleh BUMDES Sepakat  Jaya  di  Desa  Tanjung  Terdana dengan  kegiatan  pembuatan  sirup  jeruk kalamansi,  pembuatan  parfum  dari  kulit jeruk  kalamasi,  dan  pembuatan  arang bambu  untuk  bahan  campuran  kosmetik. Akad  yang  dilakukan  adalah  jual  beli  bisa dengan Bai’  Al-murabaha penjual memberi  tahu  harga  produk  yang  akan dibeli, atau dengan Bai’Al-murabaha dapat dilakukan  juga  pembelian  pemesanan. Kedua  jenis  akad  transaksi  ini  dapat digunakan  dalam  kegiatan home  industri . Akan  tetapi  belum  ada  peraturan  desa terkait pengelolaan BUMDES yang mengatur  tentang  akad  transaksi  jual  beli menurut ekonomi Islam. Pengelola BUMDES  belum  membuat  pedoman  dan aturan  tentang  akad  transaksi  jual  beli berdasarkan ekonomi Islam. Usaha BUMDES  khususnya  minuman  sirup  dari jeruk  kalamansi  belum  tertera  label  halal dari MUI.  Hal ini penting dipertimbangkan untuk  diproses  karena  untuk  menyakinkan kosumen  dalam  mengkonsumsi  minuman tersebut,  sehingga  produksi  akan  banyak terjual.
Sedangan usaha parfum, dan pembuatan arang bambu prosedur pemesanan dan perjanjiannya belum
menggunakan  akad  transaksi  menurut ekonomi  Islam.  Berbagai  permasalahan yang  belum  diterapkannya  akad  transaksi menurut  ekonomi  Islam  karena  modal sosial  mengait  ( linking  social  capital ) pengelola  BUMDES  belum  memahami secara  jelas  tentang  penerapan  ekonomi Islam pada sektor riil, para pengelola belum memiliki pengalaman implementasi
ekonomi  Islam  dalam  kegiatan  BUMDES. Pengelola  dan  masyarakat  umum  baru memahami  penerapan  ekonomi  Islam  pada bidang  keuangan  atau  perbankan  saja. Padahal  di  pedesaan  ekonomi  sektor  riil yang  hidup  ditengah-tengah  masyarakat perlu ditata menurut ekonomi Islam, karena hal  ini  untuk  memberikan  keadilan  dan kenyamanan  kepada masyarakat  khususnya masyarakat desa.
Sementara  untuk  kegiatan  simpan pinjam  yang  dilaksanakan  oleh  BUMDES Tunas  Harapan  Desa  Tanjung  Dalam  dan
BUMDES  Karya  Mandiri  Desa  Harapan Makmur  juga  belum  menerapkan  akad transaksi  ekonomi  Islam.  Berbagai  akad transaksi  menurut  ekonomi  Islam  yang terkait  bagi  hasil  terdiri  dari;  akad Al- musyarakah , Al-mudharabaha, Al- muzzara’ah , dan Al-musaqah belum diterapkan, karena belum memiliki pedoman  untuk  penerapannya.  Akan  tetapi pendirian  usaha  simpan  pinjam    di BUMDES tersebut bertujuan untuk menghindari  masyarakat  terjerat  pada rentenir  yang  meminjamkan  uang  kepada masyarakat  dengan  bunga  yang  sangat tinggi.
Masyarakat  di  Desa  Harapan  Makmur mengetahui  kebutuhan  yang  diperlukan, potensi  serta  masalah  yang  mereka  hadapi yang  akan  datang.  Hal  ini  menjadi  penting dalam pemberdayaan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum  nilai-nilai  sosial  Lang  & Ramírez, (2017) (Reni et al., 2018) Analisis  Sosiologis  Tentang Bumdes  Dan Kaitannya  Dengan  Persaingan  Usaha dan Pengetasan Kemiskinan
Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES)  merupakan  penguat  ekonomi desa  yang  bergerak  bidang  sosial  dan ekonomi  dengan  berbagai  jenis  usaha, berkembangnya  BUMDES  akan  dapat membantu  mengentaskan    kemiskinan.  Hal ini sesuai dengan Harmiati (2019) BUMDES  merupakan  milik  masyarakat desa  dibentuk  berdasarkan  Peratusan  Desa (Perdes). Pada hakekatnya  kegiatan  usaha BUMDES  untuk  mencari  keuntungan  dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan  pengelola,  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Pemerintah telah  mengagarkan  Dana  Desa  yang sebagian  kecil  dari  dana  tersebut  untuk pendirian,  dan  pengembangan  BUMDES. Namun  disisi  lain, terdapat  beberapa  usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa dapat tergerus  dengan  semakin  majunya  usaha BUMDES  di  Pedesaan.  Persaingan  usaha seperti  ini  tidak  perlu  terjadi    apabila pemilik usaha di desa percaya bahwa usaha BUMDES  tidak  akan  mematikan  usaha masyarakat  yang  ada  di  desa,  karena BUMDES  berusaha  sesuai  dengan  aturan dan  norma-  norma  yang  telah  dituangkan dalam  Peraturan  Desa  dan  Peraturan lainnya.  BUMDES  juga  memiliki  jaringan baik  secara  horizontal  maupun  vertikal sehingga  akan  berdampak  pada  luasnya

## MIMBAR
jaringan  dalam  memajukan  usaha  warga yang ada didesa.
Disisi  lain  Kepala  desa  sebagai pembina  BUMDES  dapat  mengarahkan, dan  menggerakkan  pemilik  usaha  untuk saling  bersinergi  dengan  usaha  BUMDES. Demikian  juga  dengan  direktur  BUMDES dapat bermusyawah dan bermufakat
sehingga  usaha  masyarakat  dapat  berjalan lancar  dan  usaha  BUMDES  juga  berjalan, sehingga  BUMDES  dan  pelaku  usaha  di
Desa  dapat  berjalan  dengan  berdampingan dan  saling  menguntungkan.  Desa  Tanjung Terdana  memiliki  beberapa  jenis  usaha home industry yaitu; sirup jeruk kalamansi, minyak  wangi  dari  jeruk  kalamansi  dan arang  bambu  yang awalnya  dikelola  secara pribadi  namun  dengan  adanya  BUMDES Sepakat Jaya di Desa Tanjung terdana maka pelaku  usaha home  industry bergabung dengan  BUMDES    setelah  mendapat pengarahan  dari  Kepala  Desa  dan  Direktur BUMDES,  sehingga  mereka  dapat  dibina dan dibantu dari segi pemasaran. Demikian juga  dengan  usaha-usaha  di  BUMDES Jambu  Jaya  di  Desa  Taba  Jambu  terkait dengan  pelayanan  Pos  Pay.  Sedangkan persaingan  usaha  terjadi  pada  BUMDES Desa  Harapan  Makmur  dan  BUMDES  di Desa  Tanjung  Dalam  yang  berusaha dibidang  simpan  pinjam,  karena  BUMDES memberikan  pinjaman  uang  dengan  bunga yang kecil sementara rentanir atau tengkulak  memberikan  pinjaman  uang dengan  bunga  yang  relatif  tinggi  sehingga terjadi  persaingan  usaha  antara  BUMDES dengan  rentenir  atau  tengkulak.      Oleh sebab  itu  penerapan  pengelolaan  Bumdes menurut  ekonomi  Islam  akan  dapat memajukan  usaha  sehingga  kemiskinan pedesaan dapat teratasi.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : BUMDES dilokasi penelitian belum berkembang, karena baru berdiri
2  tahun,  terjadi  pergantian  pengurus, potensi  desa  belum  termanfaatkan dengan  baik  dan  pengelola  belum berpengalaman,  sehingga  belum  dapat
meningkatkan  pendapatan  masyarakat, menyumbang untuk PAD desa.
Modal  sosial  mengikat  ( bonding social capital ) berupa ikatan kekeluargaan,  kehidupan  bertetangga dan  rasa  bersahabat  masih  kuat  ditiga desa  penelitian  yaitu  Desa  Tanjung Terdana,  Desa  Harapan  Makmur  dan Desa Tanjung Dalam. Pengurus BUMDES dan masyarakat berinteraksi secara  intensif,  saling  mendukung menjadi pendorong berkomunikasi dan berkoordinasi  dan  menumbuhkan  rasa saling percaya diantara pengurus BUMDES    dengan  sesama  anggota masyarakat.
Usaha  simpan  pinjam  BUMDES sepakat  Jaya  di  Desa  Tanjung  Dalam tanpa  jaminan  apapun  berjalan  dengan lancar, peminjam melakukan pengembalian  tepat  waktu  walaupun tanpa  jaminan,    hal  ini  menunjukkan adanya  rasa  saling  percaya  ( mutual trust )  dalam  suatu  jaringan  antara masyarakat dengan pengurus BUMDES  memperkuat  norma-norma keharusan saling membantu. Modal sosial menyambung ( bridging  social  capital )  tercermin pada  kelompok  masyarakat  Desa  Taba Jambu, interaksi antar kelompok frekuensinya  relatif  lebih  rendah, karena  penduduk  desa  Taba  Jambu merupakan  penduduk  pendatang  yang multi  etnis  dan  sebagian  besar  bekerja dibidang non-pertanian di Kota Bengkulu  dan  sekitarnya.  Interaksi antar  pengelola  BUMDES  dengan masyarakat  relatif  terbatas.    Namun usaha  Pos  Pay  yang  dilaksanakan  oleh
BUMDES dapat membantu masyarakat dalam  mengurangi  biaya  transaksi,  hal ini  karena  modal  sosial  yang  bersifat menjembatani sangat bermanfaat dalam pembangunan ekonomi.
(Swandari et al., 2017) Modal  sosial  mengait  ( linking social  capital )  tercemin  dalam  usaha pembuatan  sirup  jeruk  kalamansi  dan parfum  serta  arang  bambu.  Pengelola BUMDES berkomunikasi dan koordinasi  secara  formal  dengan  kelas sosial  yang  lebih  tinggi  seperti  pakar, ahli  untuk  melatih  dan  memasarkan sirup dari jeruk kalamansi, parfum, dan arang  bambu.  Kegiatan  yang  demikian dapat  terlaksana  karena  pengelola  dan

## MIMBAR
pengurus  BUMDES  memiliki  jaringan yang  luas  diluar  desa  baik  secara vertikal  maupun  horizontal  untuk pengembangan usaha.
Berbagai  jenis  usaha  yang dilaksanakan  oleh  BUMDES  dilokasi penelitian  seperti;  Pos  Pay,  home industri,  dan  simpan  pinjam  belum mengikuti akad-akad menurut ekonomi Islam, karena belum ada pedoman yang mengatur  tentang  akad-akad  transaksi Ekonomi  Islam  baik  berupa  PERDES atau aturan yang dibuat oleh pengelola BUMDES di desa penelitian.
Saran/ Rekomendasi Perlu  adanya  pelatihan  pengelola BUMDES untuk dapat mengidentifikasi  potensi  desa  yang tepat  untuk  dikembangkan,  untuk penerapan  manajemen  yang  baik,
transfaransi dan profesionalitas.
Perlu dipertimbangkan usaha yang dilaksanakan  oleh  BUMDES  seperti; Pos  pay, home  industry ,  dan  simpan pinjam  mengikuti  akad-akad  menurut ekonomi  Islam,  mengingat  sebagian besar  masyarakat  yang  tinggal  di pedesaan beragama Islam untuk memberikan  keadilan  dan  keamanan bagi masyarakat desa.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Amore,  M.  D.  (2016).  Explorations  in
Economic  History  Social  capital  and family control. YEXEH , 2–8. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2016.06. 001 Bambang. (2017). IMPLEMETASI BADAN  USAHA  MILIK  DESA BERBASIS  EKONOMI  ISLAM :
SUATU  KAJIAN  ELEMENTER.
Universitas Jenderal Sudirman . Bourdieu,  P.  1986.  “  T.  F.  of  C.  ”  P.  241- 258  in.  (1986).  Handbook  of  Theory and  Research  for  the  Sociology  of Education.  In e-book (pp.  241–258). New York: Greenwood Press.
Carlijn Wentinka, ∗ , Lenneke Vaandragera, Rosalie van Damb, Jan Hassinkc, I. S.
(2017).  Exploring  the  role  of  social capital in urban citizens’ initiatives in the  Netherlands. Gaceta  Sanitaria , (xx). https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2017. 05.011
Emil  Dingaa.  (2014).  Social  capital  and social  justice. Procedia  Economics
and  Finance , 8 (figure  1),  246–253. https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(14)00087-2 Go  Shimada.  (2016).  A  Quantitative  Study of  Social  Capital  in  the  Tertiary Sector  of  Kobe  –  Has  Social  Capital Promoted  Economic  Reconstruction Since  the  Great  Hanshin  Awaji Earthquake? International  Journal Disaster Risk Reduction . Grootaert,  Christiaan,  Narayan,  D.,  Jones,
V., N., Woolcok, M. (2003). Measuring Social Capital an Integated  Questionnaire. World  Bank Working Paper , 18 , 1. https://doi.org/10.1177/00207640060 65147 Harmiati,  H.,  Mulyadi,  M.,  Suri,  E.  W.,  & Triyanto,  D.  (2019).  ANALISIS PEMBERIAN DANA DESA DALAM  PENURUNAN  ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU. Mimbar : Jurnal Penelitian  Sosial  Dan  Politik , 8 (1),
23–30. https://doi.org/https://doi.org/10.3266 3/jpsp.v8i1.833 Lang, T., & Ramírez, R. (2017). Technological  Forecasting  &  Social Change  Building  new  social  capital with scenario planning ☆ . Technological  Forecasting  &  Social Change , (June), 1–15. https://doi.org/10.1016/j.techfore.201 7.06.011 Ming, C.-H. S. L. (2018). Examining social capital  ,  organizational  learning  and knowledge  transfer  in  cultural  and creative industries of practice. Tourism  Management , 64 ,  258–270.
https://doi.org/10.1016/j.tourman.201 7.09.001 Moleong, L. J. (2011). metodologi penelitian kualitatif (Jakarta). ROSDA.
Norbutas,  L.,  &  Corten,  R.  (2017).  large- scale  test  of  social  capital  theory using  social  media  data. Social Networks ,  (Social  Netwoorks),  1–15. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2017.
06.002 Okunmadewa,  F.Y.,  Yusuf,  S.A.  and Omonona,  B.  T.  (2005).  SOCIAL CAPITAL AND POVERTY REDUCTION IN NIGERIA. AFRICA  ECONOMIC  RESEARCH

## MIMBAR
CONSORTIUM  (AERC)  NAIROBI, KENYA , 1–47. PAIKO,  M.  A.  I.  O.  B.  S.  C.  .  D.  I.  I.,  & ZUBAIRU,  U.  M.  (2012).  Social Capital  and  Poverty  Reduction  in
Nigeria :  A  Case  Study  of  Minna Metropolis. International  Journal  of
Business  and  Social  Science , 3 (12), 229–236. Putnam,  R.  D.  (1993). Making  Democracy Work:  Civic  Traditions  in  Modern
Italy .  United  Kingdom:  Princeton University Press. Putnam,  R.  D.  (1995).  Bowling  Alone : America  â€ TM s  Declining  Social Capital. Journal  of  Democracy  1 , 6 (1). Reni,  Harmiati,  &  Sutojo,  A.  (2018).
ANALISIS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA
TALANG  RASAU  KECAMATAN LAIS  KABUPATEN  BENGKULU UTARA. Mimbar :  Jurnal  Penelitian Sosial Dan Politik , 7 (1), 17–25. Rustiadi,  E.,  &  Nasution,  A.  (2017).  Can
Social  Capital  Investment  Reduce
Poverty  in  Rural  Indonesia ?, 7 (2), 109–117.
Sidik,  F.  (2015).  Menggali  Potensi  Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa,
19 (2), 115–131.
Swandari,  N.  K.  A.  S.,  Setiwina,  N.  D.,  & Marhaeni,  A.  A.  I.  .  (2017).  Analisis Faktor-Faktor Penentu Kinerja Karyawan  BUMDES  di  Kabupaten Jembrana. Ekonomi Dan  Bisnis
Universitas Udayana , 6 (4). Tenzin,  G.,  Otsuka,  K.,  &  Natsuda,  K. (2015).  Can  Social  Capital  Reduce Poverty ? A  Study  of  Rural Households  in  Eastern  Bhutan  *. Asian Economic Journal , 29 (3), 243– 264. Zhang,  Y.,  Zhou,  X.,  &  Lei,  W.  E.  I. (2017).  Social  Capital  and  Its
Contingent Value in Poverty Reduction :  Evidence  from  Western
China. World Development , xx . https://doi.org/http://dx.doi.org/10.10 16/j.worlddev.2016.12.034