Peningkatan Kualitas Pengeluaran Belanja Provinsi Untuk Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Pandeglang
Syamsudin 1 , Delly Maulana 2
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Serang Raya syamsudincms@yahoo.com
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Serang Raya Delly_maulana@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  untuk  menjadi instrument perubahan sosial  yang diiinginkan, serta di tambah dengan adanya  kewenangan dari  Pemerintah  Provinsi  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  yang  ada  di  wilayah,  maka  mau tidak  mau  Pemerintah  Provinsi  harus  bisa  mengelola  keuangannya  dengan  baik  serta mendorong  agar  terciptanya  peningkatan  kualitas  belanja  daerah (quality  of  spending), dengan  memastikan d ana  tersebut  benar-benar  dimanfaatkan  untuk  program  dan  kegiatan- kegiatan  yang bisa berdampak terhadap pembangunan Kabupaten/Kota  yang masuk dalam wilayah provinsi tersebut.
Sampai  saat  ini  terlihat  bahwa  belanja  daerah  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Provinsi Banten  belum  maksimal  dalam  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap pembangunan  di  Kabupaten  Pandeglang.  Sebagai  contoh,  berdasarkan  data  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014, Kabupaten Pandeglang masih di bawah standar Provinsi Banten, yakni sekitar 69,64
Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  ada  3  (tiga)  hal  yang  akan  diteliti,  yakni  :  Pertama, untuk  mengetahui  gambaran  tentang  pencapaian  pembangunan  di  Kabupaten  Pandeglang; dan  yang  Kedua,  adalah  melihat  pengaruh  pengeluaran  belanja  pembangunan  Provinsi Banten  terhadap  Kabupaten  Pandeglang;  dan  yang  Ketiga,  adalah  melihat  peningkatan pembangunan  di  Kabupaten  Pandeglang  melalui  pengeluaran  belanja  pembangunan Provinsi Banten.
Kata Kunci : Peningkatan Pembangunan, Anggaran, dan Kesejahteraan Masyarakat

## Pendahuluan
Kinerja pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari kebijakan pendanaan dan anggaran. Dengan mandat dan otoritas yang  dimiliki,  pemerintah  daerah  wajib  menyelenggarakan  berbagai  urusan  publik  yang tujuan akhirnya mensejahterakan masyarakat. Dengan konteks inilah, anggaran publik yang tercermin  dalam  anggaran  pendapatan  belanja  daerah  memegang  peran  penting  untuk menjadi instrument perubahan sosial yang diinginkan. (Rosyadi, 2011 : 431)
Dalam konteks Pemerintah Provinsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  atas  pengganti  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah pasal  37  dan  38    dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2010  tentang  tata  cara pelaksanaan  tugas  dan  wewenang,  serta  kedudukan  Gubernur  sebagai  wakil  di  wilayah Provinsi menyatakan bahwa pemerintah provinsi merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah  dalam  hal,  : Pertama ,  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; Kedua , koordinasi penyelenggaraan pemerintah di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Ketiga , koordinasi pembinaan dan pengwasan penyelenggaraan tugas pembantuan  di  daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota;  dan Keempat ,    dalam  hal  pendanaan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi di bebankan dalam APBN.
Selanjutnya,  dengan  tujuan  bahwa  anggaran  pendapatan  belanja  daerah  harus  bisa menjadi  instrument  perubahan  sosial    yang  diiinginkan,  serta  di  tambah  dengan  adanya kewenangan dari Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di wilayah, maka mau tidak mau Pemerintah Provinsi  harus bisa mengelola keuangannya dengan baik serta mendorong agar terciptanya peningkatan kualitas belanja daerah ( quality of spending ), dengan  memastikan d ana  tersebut  benar-benar  dimanfaatkan  untuk  program  dan  kegiatan- kegiatan  yang bisa berdampak terhadap pembangunan Kabupaten/Kota  yang masuk dalam wilayah provinsi tersebut.
Perlu  diketahui  bahwa  belanja  daerah  adalah  semua  pengeluaran  daerah  dalam periode  tahun  anggaran  tertentu  yang  menjadi  beban  daerah.  Selanjutnya,  ada  2  (dua) kewenangan  dari  Pemerintah  Provinsi  dalam  melaksanakan  mekanisme  belanja  daerah, yakni  belanja  tidak  langsung  (belanja  yang  dianggarkan  tidak  terkait  secara  langsung dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan)  dan  belanja  langsung  (belanja  yang  terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan).
Sampai  saat  ini  terlihat  bahwa  belanja  daerah  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Provinsi  Banten  belum  maksimal  dalam  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap pembangunan  di  Kabupaten  Pandeglang.  Sebagai  contoh,  berdasarkan  data  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014, Kabupaten Pandeglang masih di bawah standar Provinsi Banten, yakni sekitar 69,64
Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  ada  3  (dua)  hal  yang  akan  diteliti,  yakni  : Pertama ,  untuk  mengetahui  gambaran  tentang  pencapaian  pembangunan  di  Kabupaten Pandeglang;  dan  yang Kedua ,  adalah  melihat  pengaruh  pengeluaran  belanja  pembangunan Provinsi  Banten  terhadap  Kabupaten  Pandeglang;  dan  yang Ketiga ,  adalah  melihat peningkatan  pembangunan  di  Kabupaten  Pandeglang  melalui  pengeluaran  belanja pembangunan Provinsi Banten.

## Tinjauan Pustaka

## Good Governance
United  Nations  Development  Programme (UNDP)  mendefinisikan governance sebagai “the  exercise  of  political,  economic,  and  administrative  authority  to  manage  a nation’s affair at all levels” . Menurut definisi ini, governance mempunyai tiga kaki ( three legs ), yaitu economic, political , dan administrative.Economics governance meliputi proses- proses  pembuatan  keputusan  ( decision-making  processes )  yang  memfasilitasi  aktivitas ekonomi  di  dalam  negeri  dan  interaksi  diantara  penyelenggara  ekonomi. Economic governance mempunyai  implikasi  terhadap equity,  poverty  dan  quality  of  life . Political governance adalah  proses-proses  pembuatan  keputusan  untuk  formulasi  kebijakan, sedangkan administrative  governance adalah  sistem  implementasi  proses  kebijakan.  Oleh karena  itu  institusi  dari governance meliputi  tiga  domain,  yaitu state ( negara  atau pemerintahan ), private sector ( sektor swasta atau dunia usaha ), dan society ( masyarakat ), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (LAN, 2000 : 5).

## Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD
Dalam  penyusun  APBD  harus  diperhatikan  beberapa  prinsip  dasar,yakni  sebagai berikut :
1. Partisipasi  Masyarakat,  pengambilan  keputusan  dalam  proses  penyusunan  dan penetapan  APBD  sedapat  mungkin  melibatkan  pertisipasi  masyarakat  sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan APBD
2. Transparansi  dan  Akuntabilitas  Anggaran,  APBD  yang  disusun  harus  dapat menyajikan  informasi  secara  terbuka  dan  mudah  diakses  oleh  masyarakat.  Oleh karena  itu,  setiap  penggunaan  anggaran  harus  bertanggung  jawab  terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan
3. Disiplin  Anggaran,  adalah  (a)  pendapatan  yang  direncanakan  merupakan  perkiraan yang  terukur  yang  secara  rasional  dapat  dicapai  untuk  setiap  sumber  pendapatan, sedangka  belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (b) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang  belum  tersedia  atau  tidak  mencukupi  kredit  anggaranya  dalam  APBD  atau perubahan  APBD;  (c)  semua  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  dalam  tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
4. Keadilan  anggaran,  alokasi  anggaran  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
5. Efesiensi  dan  efektvitas  anggaran,  dan  yang  tersedia  harus  dimanfaatkan  sebaik mungkin  untuk  dapat  menghasilkan peningkatan  pelayanan dan kesejahteraan  yang maksimal  guna  kepentingan  masyarakat.  Karena  itu,  untuk  memperoleh  efesiensi dan  efektivitas  anggaran,  hal-hal  berikut  perlu  diperhatikan  dalam  perencanaan anggaran;  (a)  penetapatan  tujuan  dan  sasaran,  hasil,  serta  manfaat  dan  indicator kinerja  yang  ingin  dicapai  secara  jelas,  (b)  penetapan  prioritas  kegiatan  dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.
6. Taat asas, penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  lebih  banyak  menggunakan  data  sekunder  terutama  data  APBD Provinsi  Banten  dari  tahun  2009-2013  dan  data  statistik  lainnya  yang  relevan  untuk mendaptkan informasi tentang pengaruh belanja pembangunan pemerintah Provinsi Banten terhadap  Kota  Tangerang.  Selanjutnya,  dalam  penelitian  ini  juga  menggunkan  teknik analisis  data  sekunder.  Alasannya,  data  anggaran  dan  dampaknya  telah  terdokumentasi
dengan  baik  sehingga  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  analisis.  Dengan  demikian, kajian  ini  mengadalkan  pada  jenis  data  yang  dikumpulkan  oleh  pihak  lain  untuk  tujuan tertentu.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kehati-hatian  dalam  melakukan  penafsiran  data sekunder agar menjamin terpenuhinya tujuan penelitian ini.

## Hasil Dan Pembahasan

## Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang
Kabupaten  Pandeglang  secara  geografis  terletak  antara  6 o 21’–  7 0 10’  Lintang Selatan  dan  104 0 48–106 0 11’  Bujur  Timur  dengan  luas  wilayah  2.747  kilometer  persegi (km 2 ) atau dengan sebesar 29,98 persen dari luas wilayah Banten. Kabupaten yang berada di  ujung  barat  dari  Provinsi  Banten  ini  mempunyai  batas  administrasi  sebagai  berikut  : Utara  berbatasan  dengan  Kabupaten  Serang.  Selatan  berbatasan  dengan  Samudera Indonesia, Barat berbtasan dengan Selat Sunda, dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak.
Selanjutnya  ada  beberapa  capaian  pembangunan  di  Kabupaten  Pandeglang,  yakni  : Pertama ,  berdasarkan  data  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  tahun  2014,  Kabupaten Pandeglang  masih  di  bawah  standar  Provinsi  Banten,  yakni  69,64.  Kondisi  ini  jelas memberika dampak yang negatif bagi pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu,  perlu  ada  prioritas  kebijakan  untuk  meningkatkan  pembangunan  manusia,  baik  dalam hal  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  serta  kebijakan  lainnya  yang  berkaiatan  dengan peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pandeglang.
Kedua ,  dalam  hal  tingkat  kemiskinan.  Berdasarkan  data  BPS  tahun  2013, Kabupaten  Pandeglang  menempati  posisi  paling  tinggi  dalam  persentase  tingkat kemiskinan  di  Provinsi  Banten,  yakni  sekitar  10,25  persen.  Dari  data  tersebut menunjukkan  bahwa  Kabupeten  Pandeglang  merupakan  Kabupaten  dengan  kantong kemiskinan  yang  paling  besar  di  Provinsi  Banten.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  kebijakan yang  memprioritaskan  Kabupaten  ini,  terutama  bantuan  anggaran  pembangunan  dari Provinsi  Banten,  sehingga  Kabupaten  Pandeglang  di  intervensi  oleh  pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Ketiga ,  dalam  hal  pendapatan  regional  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten, Kabupaten  Pendeglang  masih  sangat  kecil  baik  share  ADHB  maupun  andil pertumbuhannya  untuk  Provinsi  Banten; Keempat ,  dalam  hal  pengangguran,  Kabupaten
Pandeglang  masih  berada  di  atas  strandar  Provinsi  Banten .  Data  tersebut  menunjukkan bahwa  Kabupaten  Pandeglang  masih  tinggi  tingkat  pengangguran  terbukannya,  yakni sekitar 12,34 persen dan masih di atas standar Provinsi Banten, yakni sekitar 9,54 persen. Kondisi  ini  jelas  memberikan  dampak  negatif  terhadap  pembangunan  di  Kabupaten Pandeglang.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  harus  berupaya  untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan stimulus terhadap peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendidikan masyarakatnya.

## Gambaran  Trend  Alokasi  Belanja  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Banten  Kepada Kabupaten Pandeglang
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  sebagai  pengganti  atas  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  memposisikan  provinsi sebagai  daerah  otonom  sekaligus  sebagai  wilayah  administrasi.  Undang-undang  ini  juga mengharuskan  provinsi  menjadi  penghubung  antara  kepentingan  pusat  dan  daerah,  juga mengharuskan daerah mengoptimalkan potensi sumberdayanya.
Selanjutnya  peran  Gubernur  harus  menjamin  keterlaksanaan  visi  dan  misi pemerintah pusat, terutama tugas-tugas pemerintahan umum seperti stabilitas dan integrasi nasional,  koordinasi  pemerintahan  dan  pembangunan,  serta  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan  Kabupaten/Kota.  Konsekuensinya,  diperlukan  pengaturan  sistematis  yang menggambarkan  hubungan  berjenjang,  baik  pengawasan,  pembinaan,  maupun  koordinasi penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  di  kabupaten/kota.Sedangkan,  gubernur sebagai  kepala  daerah  menyelenggarakan  otonomi  seluas-luasnya,  utamanya  urusan  lintas kabupaten/kota,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  ditentukan  undang-undang  sebagai urusan pemerintah pusat.
Penguatan  peran  gubernur  sebagai  kepala  daerah  memperkuat  orientasi pengembangan  wilayah  dan  memperkecil  dampak  kebijakan  desentralisasi  terhadap fragmentasi  spasial,  sosial,  dan  ekonomi  di  daerah.  Oleh  karena  itu,  dalam  lingkup Kabupaten  Pandeglang  Provinsi  Banten  telah  memberikan  bantuan  kepada  Pemerintah Kabupaten  Pandeglang  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  provinsi  kepada Kabupaten/Kota  di  wilayah  Provinsi  Banten.  Adapun  gambaran  trend  bantuan  Pemerintah Provinsi Banten kepada Kabupaten Pandeglang terlihat pada grafik di bawah ini :

## Grafik 1
Trend Belanja Daerah Provinsi Banten dalam hal Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pandeglang 2009 Sampai Dengan Tahun 2013

## Sumber : Website Pemda Pandeglang dan beberapa data dari sumber lain
Data di atas menunjukkan bahwa belanja daerah Provinsi Banten dalam hal belanja bantuan  keuangan  kepada  Kabupaten  Pandeglang  terlihat  fluktuatif  dari  tahun  ke  tahun. Belanja bantuan kepada Kabupaten Pandeglang paling besar berada pada tahun 2012, yakni sekitar  Rp.  38.200.000.000.  Sedangkan  pada  tahun  2009  tidak  ada  bantuan.  Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  komitemen  Pemerintah  Provinsi  Banten  dalam  memberikan  bantuan keuangan  kepada  Kabupaten/Kota  yang  berada  di  wilayah  Provinsi  Banten  sehingga diharapkan dapat berdampak secara signifikan   terhadap pembangunan di wilayahnya.

## Gambaran  Pengaruh  Alokasi  Belanja  Daerah  Provinsi  Banten  untuk  Kabupaten Pandeglang
Selanjunya,  jika  dilihat  dari  proporsi  bantuan  Pemerintah  Provinsi  Banten  dalam struktur  APBD  Kabupaten  Pandeglang  pada  tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2012 memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi struktur APBD di kabupaten tersebut. Untuk jelasnya terlihat pada grafik di bawah ini :
- 5,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 25,000,000,000 30,000,000,000 35,000,000,000 40,000,000,000 2009 -
2010 - 2011 16,000,000,000 2012 38,200,000,000 2013 13,517,000,000 APBD 2013 Perubahan 15,517,000,000

## Grafik 2

## Proporsi Belanja Daerah Provinsi Banten dalam hal Belanja Bantuan Keuangan Kepada APBD Kabupaten Pandeglang 2010 Sampai Dengan Tahun 2012

## Sumber : Website Pemda Pandeglang dan beberapa data dari sumber lain
Dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  proporsi  belanja  bantuan  Provinsi  Banten kepada  APBD  Kabupaten  Lebak  tahun  2012  memiliki  kontribusi  sekitar  3,2  persen, sedangkan pada tahun 2011 memiliki kontribusi sekitar 1,3 persen. Sedangkan pada tahun 2013, kontribusi  bantuan keuangan Provinsi  Banten kepada APBD Kabupaten Pandeglang sebesar  0,87  persen.  Kondisi  ini  seharusnya  dapat  ditingkat  tiap  tahunnya,  terutama  bagi daerah-daerah  yang  dijadikan  prioritas  pembangunan  sehingga  dapat  berdampak  pada akumlasi  pembangunan  di  Provinsi  Banten.  Perlu  diketahui  bahwa  Kabupaten  Pandeglang merupakan  daerah  yang  masih  membutuhkan  prioritas  pembangunan,  terutama  dalam  hal pembangunan  kualitas  manusia,  sebab  sampai  saat  ini  tingkat  kemiskinan,  tingkat pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang masih dalam posisi yang rendah.
Selanjutnya  jika  dilihat  dari belanja  daerah  dalam  hal  belanja  bagi  hasil  kepada Kabupaten  Pandeglang  terlihat  trend  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini  terlihat  pada grafik di bawah ini :
Persentase Proporsi Bantuan Keungan Provinsi Banten - 1.30 3.24 0.87 2010 2011 2012 2013

## Grafik 3
Trend Belanja Daerah Provinsi Banten dalam hal Belanja Bagi Hasil Kabupaten

## Pandeglang 2009 Sampai Dengan Tahun 2013

## Sumber : Website Pemda Pandeglang dan beberapa data dari sumber lain
Data di atas menunjukkan bahwa trend kenaikan belanja bagi hasil bagi Kabupaten Pandeglang  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2012  mengalami  kenaikan  dengan  rata- rata  kenaikan  sekitar  14  persen.  Oleh  karena  itu,  kondisi  tersebut  harus  ditingkatkan  dari tahun  ke  tahun  karena  akan  berkontribusi  secara  signifikan  terhadap  pendapatan  daerah Kabupaten  Pandeglang  sekaligus  berdampak  terhadap  peningkatan  pembangunan  di Kabupaten tersebut.

## Kesimpulan
Kinerja pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari kebijakan pendanaan dan anggaran. Dengan mandat dan otoritas yang  dimiliki,  pemerintah  daerah  wajib  menyelenggarakan  berbagai  urusan  publik  yang tujuan akhirnya mensejahterakan masyarakat. Dengan konteks inilah, anggaran publik yang tercermin  dalam  anggaran  pendapatan  belanja  daerah  memegang  peran  penting  untuk menjadi instrument perubahan sosial yang diinginkan. Sementara itu, jika dilihat dari fungsi Pemerintah  Provinsi  maka  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  pengganti  atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  mengharuskan provinsi  menjadi  penghubung  antara  kepentingan  pusat  dan  daerah,  juga  mengharuskan daerah mengoptimalkan potensi sumberdayanya.
- 5,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 25,000,000,000 30,000,000,000 35,000,000,000 2009 18,963,163,511
2010 22,185,096,485 2011 30,384,813,356 2012 30,563,879,477
Oleh  karena  itu,  dalam  dalam  lingkup  Provinsi  Banten  maka  perlu  ada  pengkajian lebih  dalam  tentang  pengaruh  belanja  pembangunan  Provinsi  Banten  Terhadap  Kabupaten Pandeglang.  Dari  hasil  kajian  dapat  disimpulkasn  sebagai  berikut :  (1) Di  lihat  dari gambaran pembangunan di Kabupaten Pandeglang, dilihat dari tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan  dan  indeks  pembangunan  manusianya  maka  dapat  disimpulkan  Kabupaten Pandeglang harus menjadi prioritas dalam meningkatkan pembangunan di bidang tersebut, karena  sampai  saat  ini  Kabupaten  Pandeglang  masih  di  bawah  standar  provinsi    sehingga berdampak terhadap standar pembangunan di Provinsi Banten ; (2) Belanja daerah Provinsi Banten  dalam  hal  belanja  bantuan  keuangan  kepada  Kabupaten  Pandeglang  terlihat fluktuatif dari tahun ke tahun. Belanja bantuan kepada Kabupaten Pandeglang paling besar berada  pada  tahun  2012,  yakni  sekitar  Rp.  38.200.000.000.  Kondisi  ini  harus  ditingkatkan sebab Kabupaten Pandeglang sangat membutuhkan kontribusi bantuan dari Provinsi Banten agar dapat meningkatkan pembangunan, terutama di bidang pembangunan manusianya; dan ke  (3)  Kontribusi  belanja  bantuan  Provinsi  Banten  kepada  APBD  Kabupaten  Lebak  tahun 2012  memiliki  sumbangsih  sekitar  3,2  persen,  sedangkan  pada  tahun  2011  memiliki sumbangsih  sekitar  1,3  persen.  Sedangkan  pada  tahun  2013,  kontribusi  bantuan  keuangan Provinsi  Banten  kepada  APBD  Kabupaten  Pandeglang  sebesar  0,87  persen.  Kondisi  ini seharusnya  dapat  ditingkat  tiap  tahunnya,  terutama  bagi  daerah-daerah  yang  dijadikan prioritas pembangunan sehingga dapat berdampak pada akumlasi pembangunan di Provinsi Banten.
Dari beberapa kesimpulan di atas maka ada beberapa rekomendasi dalam kajian ini, yakni  :  (1)  Prioritas  pembangunan  di  wilayah  Kabupaten  Pandeglang  agar  dapat  mengejar ketertinggalannya  sehingga  dapat  berkontribusi  terhadap  pembangunan  di  Provinsi  Banten dengan  membuat  program-program  atau  kegiatan-kegiatan  di  wilayah  ini;  (2)  Tingkatkan kontribusi  belanja  bantuan  keungan  bagi  Kabupaten  Pandeglang  tiap  tahunnya  sehingga akan  dapat  berdampak  terhadap  akumulasi  pembangunan  di  Provinsi  Banten;  dan  ke  (3) Tingkat  kontribusi  belanja  bantuan  keuangan  ke  Kabupaten  Pandeglang  minimal  5  %, sehingga  akan  meningkatkan  APBD  Kabupaten  Pandeglang  dan  berdampak  terhadap pembangunan di wilayah ini.

## Referensi
Djaenuari dan Enceng, 2011. Sistem Pemerintahan Daerah , UT, Jakarta.
Lembaga  Administrasi  Negara.  2000. Akuntabilitas  dan  Good  Governance,  Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) , Jakarta.
Mardiasmo,  2002. Otonomi  Daerah  dan  Manjemen  Keuangan  Daerah ,  Penerbit  Andi, Yogyakarta.
Maulana,  Delly.  2011. Analisis  Penulusuran  Anggaran  APBD  Provinsi  Banten  di  Sektor Pembangunan Daya Manusia , dalam ProceedingSimposium Otonomi Daerah, LAB-ANE Untirta, Serang
Keban,  T,  Yeremias.  2000. Good  Governance  dan  Capacity  Building  sebagai  Indikator Utama  dan  Fokus  Penilaian  Kinerja  Pemerintahan, dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan , Jakarta
Rosyadi,  Slamet,  2011. Analisis  Belanja  Daerah  Pasca  UU  No.  32  Tahun  2004  dan Beberapa  Dampaknya  terhadap  Kinerja  Pembangunan  Daerah ,  dalam Simposium Ilmu Administrasi Negara, UNY

## Literatur Lain
Undang-undang  No.  18  Tahun  2008  Pengganti  Atas  Undang-undang  No.  32  dan  Undang- undang  No.  33  Tahun  2004  Tentang  Otonomi  Daerah  dan  Perimbangan Keuangan Daerah
BPS Banten 2014
BPS Kabupaten Pandeglang 2014
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016
RKPD Pandeglang Tahun 2013
Internet
http://www.pandeglangkab.go.id/