## HAK PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
Indra Lorenly Nainggolan 1 , Lazarus Tri Setyawanta 2

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perubahan hak menjadi konsep izin  dalam UU  No.  1  Tahun  2014. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif yang menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  dikonsepsikan sebagai  aturan-aturan  yang  telah  diterima  sebagai  aturan  yang  sah  karena  dikeluarkan oleh  lembaga  yang  berwenang.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa prinsip  hak  dalam mengelola  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  menempatkan  HP-3  sebagai  hak kebendaan.  Ketentuan  hak sebagai  hak  kebendaan  dan  izin  adalah  sama,  artinya  semua hak  itu  memerlukan  izin,  sehingga  pengaturan  tentang  IP-3  dan  HP-3  hakikatnya  sama, hanya pembalikan kata saja,  yang terpenting  adalah substansi bentuk perizinan tersebut. Konsep IP-3 tidak mewajibkan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  untuk  memiliki  IP-3.  Akan  tetapi,  IP-3  yang  diatur  dalam perubahan  UU  No.  27  Tahun  2009  masih  memberikan  peluang  besar  dan  menfasilitasi pemilik  modal  untuk  menguasai  pesisir  laut  dan  pulau-pulau  kecil.  Keberadaan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih menjadi pihak  yang lemah  atas keberadaan korporasi tersebut.
Kata kunci: Perubahan Ketentuan Hak, Pengelolaan Pesisir, UU No. 1 Tahun 2014

## A. Latar Belakang
Pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  dalam  UU  No.27  Tahun 2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (UU  PWP-PPK) wajib  memiliki  HP-3  (Hak  Pengelolaan  Perairan  Pesisir).  HP-3  sebagai  alas  hak dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir,  merupakan  hak  atas  bagian-bagian  tertentu  dari perairan  pesisir  untuk  usaha  kelautan  dan  perikanan,  serta  usaha  lain  yang  terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil  yang mencakup atas permukaan  laut  dan  kolom  air  sampai  dengan  permukaan  dasar  laut  pada  batas
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
keluasan tertentu (Pasal 1 angka 18 UU PWP-PPK). Kenyataannya, bahwa ketentuan HP-3  pada  tahapan  kegiatan  pemanfaatan  yang  diatur  UU  PWP-PPK ternyata  justru menimbulkan  pertentangan  dari  kalangan  masyarakat  wilayah  pesisir  karena keberadaan HP-3 dianggap telah melemahkan masyarakat wilayah pesisir khususnya masyarakat  hukum  adat  dalam  memanfaatkan  sumberdaya  wilayah  pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kemudian,  UU  PWP-PPK  dimintakan judicial  review ke  MK.  MK  pun membatalkan  beberapa  pasal terkait  pengaturan  HP-3  dalam  UU  PWP-PPK. Akibatnya, ketentuan  HP-3 diganti menjadi  IP-3  (Izin  Pengelolaan  Perairan  Pesisir) dalam UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil,  dikarenakan telah  terjadi kekosongan  hukum  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  pasca putusan  MK. Oleh  karena  itu,  perubahan  hak  menjadi  konsep  izin  dalam  UU  No.1 Tahun  2014  perlu  dikaji,  agar  keberadaan  konsep  IP-3  tidak  hanya  sekedar  ganti konsep  dari  yang  terdahulunya,  akan  tetapi  agar  dapat  mempertahankan  keberadaan masyarakat  wilayah  pesisir  khususnya  masyarakat  hukum  adat atas  akses pemanfaatan  sumberdaya  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  yang  menjadikan hak-hak mereka terlindungi guna kesejahteraannya.

## A. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  normatif  yang  memiliki  tujuan  untuk  menganalisis peraturan  perundang-undangan  yang  dikonsepsikan  sebagai  aturan-aturan  yang  telah diterima sebagai aturan  yang sah karena dikeluarkan oleh lembaga  yang  berwenang. Data  yang dikaji adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yaitu bahan
hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dan  jenis  penelitian  ini termasuk  dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang disajikan secara deskriptif.

## B. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pembatalan Konsep HP-3 Dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010
MK  dalam  putusannya  Nomor  3/PUU-VIII/2010  telah  membatalkan  Pasal  1 angka  18,  Pasal  16,  Pasal  17,  Pasal  18,  Pasal  19,  Pasal  20,  Pasal  21,  Pasal  22, Pasal 23 ayat (4), (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71, dan Pasal 75. Beberapa  pasal  yang  dibatalkan  tersebut  merupakan  ketentuan yang  mengatur keberadaan HP-3. MK berpendapat bahwa prinsip hak dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menempatkan HP-3 sebagai hak kebendaan.
Penting  dipahami  bahwa  keberadaan  hak  mutlak  sebagai  hak  kebendaan harus dibedakan dengan hak mutlak sebagai hak pokok dasar manusia. Hak pokok dasar  manusia  merupakan  hak  alami  yang  melekat  bagi  setiap  subyek  hukum (manusia)  sejak  ia  dilahirkan,  sedangkan  hak  kebendaan  harus  ada  tindakan  dari subyek  hukum  untuk  memilikinya. Van  Apeldoorn,  menyatakan  hak  adalah kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberikan kepada seseorang (atau suatu badan  hukum),  dan  yang  menjadi  tantangannya  adalah  kewajiban  orang  lain (badan  hukum  lain)  untuk  mengakui  kekuasaan  itu. 3 Sedangkan  C.S.T.  Kansil 4 mengatakan  bahwa  dalam  hukum  seseorang  yang  mempunyai  hak  milik  atas sesuatu  benda  kepadanya  diizinkan  untuk  menikmati  hasil  dari  benda  miliknya itu. Izin atau kekuasaan yang diberikan hukum itu disebut hak atau wewenang.
3 Marwan Mas, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 30.
4 C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Jilid I, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 87.
Hak kebendaan sebagaimana dimaksud oleh MK adalah berbeda dengan hak mutlak  sebagai  hak  pokok  dasar  manusia,  sehingga  HP-3  dalam  UU  PWP-PPK berbeda  dengan  hak mutlak  sebagai  hak pokok  dasar  manusia,  dan  HP-3 merupakan  hak  kebendaan  yang  akan  lahir  atas  upaya  permintaan  dari  subyek hukum dan timbulnya hak atas petunjuk perundang-undangan. Bagi mereka yang telah  memiliki  HP-3  sebagaimana  diatur,  maka dengan  sendirinya  selama  kurun waktu  yang  ditentukan  dalam  HP-3,  mutlak  haknya  dapat  dipertahankan  oleh hukum  dan  orang  lain  wajib  untuk  tidak  mengganggu  hak  tersebut.  Ketika  ada yang mengganggu HP-3 tersebut, maka hukum menyediakan tempat bagi pemilik HP-3 untuk  mengajukan  gugatan.  Secara  prinsipil juga,  ketika  dalam  HP-3 kemudian  dibebankan  dengan  hak  yang  lain  oleh  sipemilik  HP-3,  maka  dengan sendirinya  hak  yang  mengikutinya  tetap  di bawah  hak  yang  utama.  Karena bagaimanapun juga hak yang utama dalam HP-3 menjadi istimewa dan hak yang mengikutinya memiliki keterbatasan dari hak yang sebelumnya.
HP-3 memiliki hubungan kepemilikan dengan si pemilik HP-3. Pemilik HP-3 dapat  bebas  memanfaatkan  objek  yang  di  atur  dalam  HP-3  tersebut  seperti memanfaatkan nilai ekonomis yang terkandung dalam objek HP-3. Dalam konteks praktik  hukum  kebendaan,  maka  ciri-ciri  dari  HP-3  tersebut  akan  melahirkan sebuah  privatisasi  terhadap  objek  sumberdaya  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil. Privatisasi ini tidak dapat dihindarkan karena UU PWP-PPK dengan konsep open acces, pengelolaannya tidak bersandarkan pada masyarakat wilayah pesisir.
Dengan  begitu  bentuk  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  hanya dikuasai oleh perorangan atau swasta yang memiliki modal. Hal ini semakin benar
jika  diperhatikan  keberadaan Pasal 23  ayat (7) yang  menyatakan  bahwa pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  dan  perairan  di  sekitarnya  dapat  juga  diberikan kepada orang asing dengan persetujuan Menteri.
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Secara  yuridis  konsep  dasar  hak menguasai sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termuat dalam Pasal 33  ayat  3  UUD  1945,  yang  berbunyi:  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat. MK  berpendapat  bahwa  pengertian  prinsip "dikuasai  oleh  negara"  hanya  diartikan  sebagai  pemilikan  dalam  arti  perdata (privat)  oleh  negara,  maka  tidaklah  mencukupi  untuk  mencapai  tujuan "sebesar-besar  kemakmuran  rakyat",  sehingga  amanat  untuk  "memajukan kesejahteraan umum" dan "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"  dalam  Pembukaan  UUD  1945  tidak  mungkin  dapat  diwujudkan. Dengan  demikian,  istilah  dikuasai  oleh  negara  haruslah  diartikan  mencakup makna penguasaaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya”,  termasuk  pula  di  dalamnya kepemilikan  publik  oleh  kolektivitas  rakyat  atas  sumber-sumber  kekayaan dimaksud.
Jimly  Asshiddiqie 5 memberikan  penjelasan  bahwa  istilah  dikuasai  oleh negara  tidak  hanya  terbatas  pada  pengaturan,  pengurusan  dan  pengawasan
5 Jimly  Asshidiqie, 2009, Komentar  Atas  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945, Jakarta, Sinar Graha, hlm 142.
terhadap hak perorangan tetapi negara juga memiliki kewajiban untuk turut ambil bagian  secara  aktif  dalam  mencapai  kesejahteraan  rakyat. Keterlibatan  negara sampai  tahapan  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  merupakan konsekuensi  dari  konsep  negara  kesejahteraan  (welfare  state) yang  dimiliki bangsa  ini.  Dalam  ajaran welfare  state, 6 yang  merupakan  bentuk  konkret  dari peralihan  prinsip staatsonthounding,  membatasi  peran  negara  dan  pemerintah untuk  mencampuri  kehidupan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat,  menjadi staatsbemoeienis yang  menghendaki  negara  dan  pemerintah  terlibat  aktif  dalam kehidupan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat,  sebagai  langkah  untuk  mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde).
Fungsi  kepengurusan  oleh  negara  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan kewenangannya  untuk  menerbitkan  dan  mencabut  fasilitas  perijinan,  lisensi,  dan konsesi.  Fungsi  pengaturan  oleh  negara  dilakukan  melalui  kewenangan  legislasi dan regulasi. Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau  melalui  keterlibatan  langsung  badan  usaha  milik  negara,  termasuk  di dalamnya  badan  usaha  milik  daerah  atau  badan  hukum  milik  negara/daerah sebagai  instrumen  kelembagaan  di  mana  pemerintah  mendayagunakan kekuasaannya  atas  sumber-sumber  kekayaan  itu  untuk digunakan  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Demikian  pula  fungsi  pengawasan  oleh  negara  dilakukan oleh  negara  (pemerintah)  dalam  rangka  mengawasi  dan  mengendalikan  agar pelaksanaan  penguasaan  oleh  negara  atas  kekayaan  alam  atas  bumi,  air,  dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
6 Ridwan, HR, 2003, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta, UII Press, hlm 11.
MK dalam putusannya pun memberikan sebuah alternatif dalam pengelolaan wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yaitu  dengan  mekanisme  perizinan. Dikatakan  bahwa,  untuk  menghindari  pengalihan  tanggung  jawab  penguasaan negara  atas  pengelolaan  perairan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  kepada  pihak swasta,  maka  negara  dapat  memberikan  hak  pengelolaan  tersebut  melalui mekanisme  perizinan. Menurut  hemat  penulis, keberadaan  konsep  hak  sebagai hak  kebendaan  dan  izin  dalam  ilmu  hukum  sebenarnya  sama  saja  sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana. Konsep dasar perizinan tentunya akan melahirkan sebuah  hak  bagi  pemegang  izin  tersebut,  sebaliknya  dalam  hak  kebendaan, seseorang yang mempunyai hak milik atas suatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Justru substansi pengaturan izin tersebut yang  menjadi  pokok  terpenting,  apakah  menghilangkan  tanggung  jawab  negara atas  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  tersebut  atau justru sebaliknya tetap saja sebagaimana diatur dalam UU PWP-PPK.
Hak  dan  izin  sama-sama  bentuk  dari  hak  kebendaan  dan  bukan  berarti menolak  keberadaan  konsep  perizinan.  Akan  tetapi  penulis  ingin  memberikan pemahaman  bahwa  suatu  hak  kebendaan  tidak  diperbolehkan  melanggar  hak masyarakat  yang pada dasarnya dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu keberadaan HP-3  sebenarnya  tidak  akan  melanggar  konstitusi  sepanjang  HP-3  tidak mengalihkan  tanggung  jawab  negara  kepada  swasta  dan  tidak  menyampingkan keberadaan masyarakat wilayah pesisir, khususnya masyarakat hukum adat dalam mengelola  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  guna  kemakmuran  masyarakat pesisir.
Menurut  penulis,  jika  dikatakan  pemerintah  wajib  melindungi  hak-hak masyarakat  adat  dan  masyarakat  tradisional,  maka  akan  bertentangan  dengan pengaturan  yang  mewajibkan  bagi masyarakat  hukum  adat  dan  masyarakat tradisional memiliki HP-3 atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengaturan  HP-3  bagi  masyarakat  hukum  adat  menjadi  sesuatu  kontradiksi dengan  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  tersebut,  karena  keberadaan masyarakat  hukum  adat  yang  pada  dasarnya  tunduk  pada  hak  ulayat  kemudian dipaksa  harus  tunduk  pada  HP-3, dengan  begitu  masyarakat  hukum  adat  tidak dapat  mengaplikasikan  hukum  adat  atau  hak  ulayat  atas  pengelolaan  wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## 2. Konsepsi IP-3 dalam  UU  No.1  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU
No.27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau

## Kecil
Konsep  IP-3  dalam  UU  No.1  Tahun  2014  adalah  izin  yang diberikan  untuk melakukan  kegiatan  pemanfaatan  sumber  daya  Perairan  Pesisir  dan  perairan pulau-pulau kecil. Di samping harus memiliki IP-3, terlebih dahulu setiap subjek hukum  harus  memiliki  izin  lokasi  yang  merupakan  jadi  dasar  pemberian  IP-3. Bagi setiap subyek hukum telah memiliki IP-3 dengan persyaratan tertentu, maka bagi mereka mutlak untuk menguasai obyek dari IP-3 tersebut dan tentunya dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Artinya, ada kewajiban bagi subyek hukum lain untuk tidak memanfaatkan daerah yang diatur dalam IP-3 tersebut.
Mengikuti pertimbangan MK yang sebelumnya telah diuraikan diatas terkait HP-3  memiliki  ciri-ciri  hak  kebendaan,  maka  hal  yang  sama  juga  akan  ditemui
dalam  UU  No.1  Tahun  2014. Pada  Pasal  22 C dikatakan  bahwa  ketentuan  lebih lanjut  mengenai  syarat,  tata  cara  pemberian,  pencabutan,  jangka  waktu,  luasan, dan  berakhirnya  izin  lokasi  dan  izin  pengelolaan  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.  Itu  artinya  bentuk  IP-3  jelas  nantinya  akan  dikemas  juga  dalam ketentuan  jangka  waktu, luasan,  dan  berakhirnya  izin  lokasi  yang  diatur  dalam peraturan pelaksana dibawah undang-undang.
Meski  demikian  dalam  pasal  17  ayat  3 ditekankan  bahwa  nantinya keberadaan  izin  lokasi  pasti  dalam  bentuk luasan  dan  waktu  tertentu. Izin  lokasi sebagai dasar pemberian IP-3 maka ketentuannya juga akan mengikuti pengaturan dalam  izin  lokasi,  untuk  itu  keberadaan  IP-3  nantinya  akan  menggunakan ketentuan    luasan  dan  waktu  tertentu juga.  Bentuk  dari  peraturan  pelaksana terkait  ketentuan  jangka  waktu,  luasan,  dan  berakhirnya  izin  lokasi  adalah  sifat dari  hak  kebendaan.  Selama  waktu  yang  ditentukan, nantinya  hukum  akan melindungi luasan obyek dari pemilik IP-3 tersebut.
Hasilnya,  ketentuan  ini  sama  dengan  ketentuan  yang  diatur  sebelumnya dalam pasal 17 ayat 1 UU PWP-PPK. Hanya saja pada UU PWP-PPK dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 19 tentang jangka waktu pemakaian HP-3 untuk 20 (dua puluh)  tahun  dan  dapat  diperpanjang  tahap  kesatu  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun  dan  dapat  diperpanjang  lagi  untuk  tahap  kedua  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan, sedangkan hasil perubahannya masih menunggu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksananya.
Selain  itu,  pengaturan  ciri-ciri  hak  kebendaan  yang  terdapat  pada UU PWP-PPK yaitu dalam pasal 20 ayat 1 tentang HP-3 yang dapat beralih, dialihkan,
dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. Secara rinci kita tidak  akan ditemui ketentuan  ini  dalam  UU  No.1  Tahun  2014. Akan  tetapi, jika diamati unsur hak kebendaan dikenal dengan suatu tingkatan, yang diartikan hak kebendaan  yang  lebih  tua  menduduki  peringkat  yang  lebih  tinggi  dari  hak kebendaan  yang  timbul  setelahnya,  misalnya  jika  seseorang  sudah  memiliki  hak kebendaan  hak  milik  atas  obyek  benda  tertentu,  maka  dapat  dibebankan  hak kebendaan  yang  lain  untuk  mengikutinya  dan  hak  milik  tersebut  memiliki kedudukan  yang  lebih  tinggi  atas  hak  kebendaan  yang  mengikutinya. Mengikuti pengaturan bentuk IP-3 dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan sebelumnya dengan sendirinya IP-3  dapat  dibebankan  hak  kebendaan  yang  lain untuk  mengikutinya sepanjang  tidak  melanggar  hak  kebendaannya  terdahulu. Sifat  hak  kebendaan yang  lebih  tua  menduduki  peringkat  yang  lebih  tinggi  dari  hak  kebendaan  yang timbul  setelahnya  dan  bukan  tidak  mungkin  juga  dapat  beralih,  dialihkan,  dan dijadikan jaminan  utang  dengan  dibebankan  hak  tanggungan oleh  sipemilik  hak. Oleh  karenanya, ketika  IP-3  dialihkan,  maka  hak  dari  IP-3  tersebut  mengikuti orang yang memilikinya.
Perbandingan  dengan yang  sebelumnya  jika  HP-3  diberikan  dalam  sertifikat hak,  maka  dalam  UU  No.1  Tahun  2014  tidak  disebutkan  mengenai  bentuk  IP-3 tersebut. Akan tetapi dalam praktik hukum kebendaan, ketika semua unsur-unsur permohonan izin terpenuhi, maka akan ada bentuk otentik dari perizinan tersebut yang  tentunya  dalam  bentuk  sertifikat  juga. Meski  demikian,  substansi  yang menjadi kajian selanjutnya adalah, apakah pengaturan IP-3 dalam UU No.1 Tahun 2014  menjadikan  penguasaan  negara  atas  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan
pulau-pulau  kecil  masih  dominan  dan  mampu  memberikan  kemakmuran bagi masyarakat wilayah pesisir.
Keberadaan IP-3 sebagai hak kebendaan masih cenderung keberpihakan pada pihak  swasta.  Kebijakan  IP-3  dalam  kajian  UU  No.1  Tahun  2014,  masih  belum sesuai  dengan  konsep  pengelolaan  pesisir  terpadu  berbasis  masyarakat  wilayah pesisir.  Sehingga,  dikhawatirkan  belum  dapat  mensejahterakan  masyarakat wilayah  pesisir.  Sebagaimana  semangat  yang  terkandung  dalam Keputusan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.10  Tahun  2002  tegas  dinyatakan  bahwa program  PPT  harus  dilakukan  secara  konsisten, mulai  dari  tingkat  Nasional, Propinsi,  dan  Kabupaten/Kota,  serta  Desa,  baik  secara  bersamaan  atau  terpisah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang ikut berperan serta guna pengelolaan  sumberdaya  berkelanjutan  dan  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
Pada  dasarnya  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  pengelolaan  wilayah  pesisir secara  terpadu  dilaksanakan  dengan  tujuan: (a) melindungi,  mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; (b) menciptakan keharmonisan  dan  sinergi  antara  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan  sumberdaya  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil;  (c) memperkuat peran  serta  masyarakat  dan  lembaga pemerintah  serta  mendorong  inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan (d) meningkatkan
nilai  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  masyarakat  melalui  peran  serta  masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Jelas  dinyatakan  bahwa  peran  masyarakat  dan  lembaga  pemerintah  menjadi unsur  yang  utama.  Artinya, apabila  pemerintah  mengalihkan  tanggungjawabnya pada  pihak  swasta  serta  peran  masyarakat  wilayah  pesisir  tidak  dominan  maka dengan  sendirinya  konsep  pengelolaan  wilayah  pesisir  terpadu  tersebut  tidak berbasis  masyarakat  wilayah  pesisir. Terlebih hadirnya Pasal  26A  yang  masih memberikan  tempat  bagi  pihak  asing  untuk  mengelola  sumberdaya  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Keberadaan  pihak  asing  menjadi  bagian  yang diperdebatkan  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil. Sebenarnya  keberadaan  masyarakat  wilayah  pesisir  maupun  koperasi  yang dibentuk  masyarakat  dapat diberdayakan  dengan  baik,  sepanjang  pemerintah daerah masif mengelolanya, misalnya berupa pemberian modal kredit mikro pada masyarakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan para masyarakat pesisir.
Perubahan yang diinginkan dari UU No.1 Tahun 2014, sebenarnya menuntut masyarakat wilayah pesisir berperan aktif mulai tahap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan  dan  pengendalian  atas  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil. Keberadaan  HP-3  diubah  menjadi  IP-3  sebenarnya  tidak  menjadi permasalahan, namun penulis lebih sependapat ketika IP-3 tersebut murni dikelola oleh  masyarakat  wilayah  pesisir,  baik  masyarakat  adat  dengan  ketentuan  hukum adatnya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pemerintah turut campur tangan dalam  memberikan  fasilitas  dan  memberdayakan  masyarakat  wilayah  pesisir
tersebut,  agar  dapat  mengelola  dan  memanfaatkan  sumberdaya  wilayah  pesisir dan pulau-pulau kecil yang mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

## C. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan bahwa ketentuan hak sebagai hak kebendaan dan izin adalah sama, artinya semua hak itu memerlukan izin, dalam permohonan izin akan melahirkan hak baru. Penggunaan hak sudah diakui memiliki  hak  diawal  tapi  belum  berwujud,  karena  harus  dipenuhi  dengan  izin, sedangkan  dalam  permohonan  izin,  setelah  diajukan  persyaratan  izin-izin  tersebut maka  izin  telah  menjadi  penting  karena  hak  sudah  didapatkan,  di samping  itu penggunaan  izin  lebih  lunak.  Pengaturan  tentang IP-3  dan  HP-3  hakikatnya  sama, hanya  pembalikan  kata  saja,  yang  terpenting  adalah  substansi  bentuk  perizinan tersebut.
Konsep  IP-3  tidak  mewajibkan  masyarakat  hukum  adat  dalam  pemanfaatan sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  untuk  memiliki  IP-3.  Akan  tetapi  IP-3 masih  memberikan  peluang  besar  dan  menfasilitasi  pemilik  modal  untuk  menguasai pesisir  laut  dan  pulau-pulau  kecil.  Keberadaan  masyarakat  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau kecil masih menjadi pihak yang lemah atas keberadaan korporasi tersebut. Disisi  lain,  perubahan  yang  ada  pada  UU  No.1  Tahun  2014  belum  sepenuhnya mengikuti  konsep  pengembangan  pengelolaan  sumberdaya  wilayah  pesisir  berbasis masyarakat.  Oleh  karenanya  tuntutan  memberikan  peran  aktif  masyarakat  wilayah pesisir dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dalam UU No.1 Tahun 2014 masih tidak maksimal.

## Daftar Pustaka
Asshidiqie,  Jimly.,  2009, Komentar  Atas  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945, Jakarta: Sinar Graha.
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.Kansil.,  2008, Pengantar  Ilmu  Hukum  Jilid  I,  Jakarta:
Balai Pustaka.
HR, Ridwan., 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press.
Mas, Marwan., 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia.
Peraturan perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.10 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum
Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir Terpadu.
Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010.