Page 164-171/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index

## ANALISA DAMPAK BUDAYA DUALISTIS HUKUM TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM
1 Annita Febriani Kusumah Putri, 2 Oci Senjaya
12 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang e-mail korespondensi: annitafebriani640@gmail.com
Abstrak :  Di  negara  yang  memiliki  norma  dasar  sebagai  falsafah  kehidupan  bermasyarakat memiliki  peran  penting  dalam  pembentukan  hingga  penegakan  norma  yang  berlaku.  Dalam proses interaksi sosial terjadi pergesekan antara kepentingan individu satu dengan yang lainnya membuat  setiap  permasalahan  memiliki  kompleksifitas.  Munculnya  stigma  masyarakat merupakan  salah  satu  proses  penegakan  hukum.  Bahkan  dengan  adanya  opini-opini  yang mengiri suatu kasus dapat membuat anggapan bahwa hukum hanyalah sebuah formalitas yang tidak  berdampak  pada  apapun.  Atau  bahkan  hukum  hanya  memihak  pada  suatu  golongan tertentu.  Sehingga  tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimanakah  konsep hukum  yang  memiliki  sifat  dualistis  dan  bagaimanakah  pengaruh  sifat  dualistis  hukum  yang menjadi  sutu  budaya.  Penelitian  deskriptif  analitis  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis normatif,  melalui  tahapan  penelitian library  research dan  didukung  oleh  data field  research guna  memperoleh  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  serta  dianalisis  dengan  yuridis kualitatif.  Hasil  studi  menunjukan  bahwa  pada  kasus  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini merupakan perwujudan dari hukum yang bersifat dualistis dan  pengaruh yang ditimbulkan dari sifat  dualistis  hukum  akan  menjadikan  budaya  hukum  yang  berbeda  dan  hilangnya kesatupahaman dalam penegakan hukum.
Kata kunci: Dualistis Hukum, Budaya, Diferenisasi Sosial.
Abstract : In a country that has basic norms as a philosophy of social life, it has an important role in the formation and enforcement of applicable norms. In the process of social interaction, there  is  friction  between  individual  interests  and  each  other,  making  each  problem  complex. The  emergence  of  community  stigma  is  one  of  the  law  enforcement  processes.  Even  the presence  of  left-wing  opinions  in  a  case  can  lead  to  the  assumption  that  the  law  is  just  a formality that has no impact on anything. Or even the law only favors a certain group. So that the purpose of this paper is to analyze how the concept of law has a dualistic nature and how does  the  dualistic  nature  of law  influence  a culture.  This  analytical  descriptive  research  uses normative  juridical  research,  through  library  research  stages  and  is  supported  by  field research data in order to obtain primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed with qualitative juridical. The results of the study show that the case raised in this paper is the embodiment  of  a dualistic law  and  the effects  of the  dualistic nature  of  the  law  will  create  a different legal culture and the loss of unity in law enforcement.
Keywords: Dualistic Law, Culture, Social Differentiation.
. SUBMIT : 25 Februari 2022   REVIEW: 2 Maret 2022   ACCEPTED: 3 Maret 2022

## PENDAHULUAN
Negara  merupakan  sebuah  organisasi yang kekuasaannya memiliki hakikat mendapati  cita-cita  bersama  terhadap  seluruh lapisan  masyarakat.  Sebagaimana George Jellinek mengemukakan  pendapat  mengenai negara  merupakan  organisasi  tertinggi  dari bangunan  hukum  satu  sisi  dan  bangunan masyarakat  di  sisi  lain.  Ikatan  orang-orang yang  bertempat  tinggal  di  wilayah  tertentu yang  dilengkapi  dengan  kekuasaan  untuk memerintah.  Sehingga  melahirkan  cita-cita bersama yang diasumsikan dapat diimplementasikan  ke  dalam  sebuah  norma. Norma  merupakan  perkumpulan  tiap-tiap aturan yang menjadi pedoman hidup bernegara yang berisikan perintah. Prof. Jimly Asshiddiqie  dalam  bukunya  menegaskan bahwa norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai, baik dan buruk dalam bentuk  tata  aturan  yang  berisi  kebolehan, anjuran atau perintah.(Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, 2010).
Adapun menurut Sudikno Mertokusumo kaidah adalah pedoman untuk berperilaku atau bersikap  tindak  dalam  hidup  guna  menjaga kepentingan  antar  individu.  Apabila  ditinjau dalam  arti  sempit,  maka  kaidah  merupakan nilai  yang  terkandung  dalam  peraturan, (Mertokusumo,  2006).  Apabila  norma  dilihat dari  sistem  norma  dinamik  atau  sistem  norma yang  pada  berlakunya  suatu  norma  atau  dari cara pembentukan serta penghapusannya maka norma yang paling dasar disebut dengan grund norm yang  dipopulerkan  oleh  Hans  Kelsen yang berjudul teori hierarki norma hukum atau (stufenbau des recht) .(Sanjaya, 2020)
Menurut  Hans  Kelsen  bahwa  norma  dasar (grundnorm) merupakan  norma  yang  tersusun dalam sebuah hierarki dan memiliki keberlakuan  dari  yang  paling  rendah  hingga yang  paling  tinggi  sampai  tidak  ada  lagi peraturan  di  atasnya  serta  ditetapkan  oleh masyarakat sebagai prinsip bernegara sehingga disebut  sebagai presupposed .(Kelsen,  2006). Ruiter  menegaskan  bahwa  sebuah  norma memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
1. Cara  kewajiban  berperilaku  atau  disebut dengan  operator  norma (modus  van behoren)
2. Seseorang  ataupun  suatu  kelompok  yang disebut sebagai subjek norma (normaddressat)
3. Perilaku  yang  dirumuskan  sebagai  objek norma (normgedrag)
4. Syarat-syarat  atau  disebut  juga  kondisi norma (normcondities)
Setiap  negara  memiliki  norma  dasarnya masing-masing  dan  tiap-tiap  norma  dasar tersebut  bervariatif  menyesuaikan  kehendak dan  cita-cita  masyarakatnya.  Di  Indonesia sendiri  norma  dasar  atau  sering  disebut sebagai dasar negara ialah pancasila dan UUD 1945.  Dengan  norma  dasar  tersebutlah  yang mendasari berbagai aturan hukum diterbitkan.
Dengan  seiring  berjalannya  waktu negara  mengeluarkan  aturan-aturan  baru  yang menyesuaikan  kebutuhan  dan  kepentingan masyarakat. Dalam hal ini menunjukan bahwa hukum sebagai norma dinamik karena dibentuk  dan  dihapus  oleh  lembaga  yang berwenang,  norma  yang  pada  awalnya  hanya dilihat  dari  segi  pembentukannya  serta  norma hukum itu berjenjang dan berlapis membentuk hierarki.  Maka  dari  itu  setiap  peraturan  yang dibuat bersifat memaksa dan wajib ditaati oleh masyarakat  sebagaimana  amanat  dari  Pasal  1 ayat  3  UUD  1945  bahwa  Indonesia  adalah negara hukum.
Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19  yang  belum  berakhir  hingga  kini membuat  pemerintah  mengeluarkan  regulasi yang  bertujuan  untuk  melindungi  berbagai kepentingan masyarakat seperti sektor kesehatan yang memberlakukan wajib vaksinasi,  mencuci  tangan,  memakai  masker dan menjauhi kerumunan
hingga
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat  yang  dinilai  mampu  mengurangi angka  penularan  virus  Covid-19.  Mochtar Kusumaatmadja  menyatakan  bahwa  tujuan hukum  itu  untuk  menciptakan  struktur  sosial yang  tertatur  dan  sebagai  penegak  keadilan yang menyesuaikan pada dinamika masyarakatnya.  Dengan  kata  lain,  tolak  ukur untuk  menentukan  suatu  aturan  hukum  itu berjalan  dengan  baik  atau  tidak  dengan melihat  apakah  ketertiban  itu  terlaksana  atau tidak,  (Sanjaya,  2020).  Bahkan  Amiroeddin Syarif  mengaskan  bahwa  kaidah  hukum memiliki  sifat-sifat  seperti  Imperatif  yakni berupa perintah yang harus ditaati baik berupa suruhan  maupun  larandang  dan  Fakultatif yakni bersifat mengikat atau wajib dipatuhi. Dengan  adanya  isu  yang  mencuri perhatian  masyarakat  Indonesia  saat  ini  ialah
Page 164-171/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
kasus kaburnya selebgram dari karantina yang berdampak  pada  kekecewaan  masyarakat terhadap  sosok  yang  selalu  disanjung  kini harus  berhadapan  dengan  hukum  yang tentunya dalam hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Kronologi  kasus  tersebut  dilansir  dari bisnis.com yang menceritakan pada tanggal 11 Oktober 2021 bahwa salah satu dari pengguna akun  media  sosial  Twitter  mengunggah tanggkapan  layar  yang  berisi  pengakuan  dari petugas  wisma  atlet  yang  menyatakan  bahwa data selebgram tersebut diinput olehnya lalu ia juga  menyebutkan  bahwa  selebgram  tersebut meminta satu kamar bersama kekasihnya yang belum  menikah  dengan  dalih  mereka  akan bersama  dengan  manajernya  juga.  Petugas tersebut  mengatakan  ia  memiliki  bukti kebersamaan  mereka  yang  sempat  diunggah dalam  postingan  cerita  instagram  yang  hanya berlangsung selama dua menit.
Dari pernyataan pertugas tersebut seharusnya mereka menjalani karantina selama 8  hari  tetapi  hanya  menjalani  selama  3  hari saja.  Hal  tersebut  dibenarkan  oleh  Komando Daerah  Militer  Jayakarta.  Kepala  Penerangan Kodam  Jaya  Kolonel  Arh  Herwin  BS  dalam keterangannya  menyebutkan  adanya  dugaan nonprosedural  oleh  oknum  TNI  di  Bandara Soekarno  Hatta  berinisial  An.  FS  yang  telah mengurus  agar  mereka  dapat  menghindari prosedur  karantina  yang  harus  dilalui  setelah melakukan  perjalanan  dari  luar  negeri.  Atas kejadian    selebgram  tersebut  diancam  pidana satu  tahun  penjara  dan  TNI  yang  bertugas tersebut  dinonaktifkan  dan  dikembalikan  ke satuan.(Yaomi, 2021) Yang pada dasarnya kita semua  ketahui  bahwa  kebijakan  pemerintah melalui  UU  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan  diberlakukan  demi kepentingan  bersama  dan  mengikat  seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Mengingat  pandemi  memiliki  dampak yang sangat luas maka seharusnya masyarakat sadar  akan  hal  tersebut.  Namun  berbeda demikian dengan adanya kasus ini memunculkan  stigma  negatif masyarakat  pada regulasi  tersebut  bahkan  beranggapan  bahwa regulasi  yang  pemerintah  berikan  ini  hanya sekedar formalitas yang tidak berdampak pada apapun.  Bahkan  terdapat  oknum  TNI  yang turut  membantu dalam proses  pelarian selebgram  dari  masa  karantina  tersebut.
Sehingga penulis menduga adanya kepentingan pribadi yang menimbulkan ketimpangan  sosial  sehingga  masyarakat bertanya  apakah  hukum  itu  ditegakan  seadil- adilnya,  apakah  dengan  uang  hukum  itu  bisa dibeli sampai untuk apa kita yang sudah susah payah  menetapkan  protokol  kesehatan  tetapi masih ada yang lalai terhadapnya. Hal tersebut haruslah  menjadi  pelajaran  bagi  seluruh lapisan  masyarakat  bahkan  penegak  hukum untuk menjaga integritas agar tidak menimbulkan  opini  buruk  terhadap  hukum yang  berlaku  bukan  malah  menciptakan kesenjangan sosial.
Dengan  demikian  munculah  pertanyaan yang  berkaitan  dengan  persoalan  di  atas  yaitu Bagaimanakah  konsep  hukum  yang  memiliki sifat  dualistis  dan  Bagaimanakah  pengaruh sifat  dualistis  hukum  menjadi  suatu  budaya. Tulisan  ini  berprospek  pada  sosiologi  hukum yang bertugas menerangkan penyebab kesenjangan  antara  peraturan  yang  dibuat dengan  pola  perilaku  masyarakat,  (Utsman, 2013). Agar nantinya memperoleh pengetahuan  terhadap  konsep  dualistis  hukum yang  menjadi  suatu  budaya  hukum  sehingga berpengaruh  dalam  proses  penegakan  hukum. Sebagaimana  penelitian  sebelumnya  oleh saudari Ika Darmika menyatakan bahwa selain pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan terdapat  penegak  hukum,  masyarakat  dan kebudayaan  yang  mempengaruhi  penegakan hukum.(Darmika,  2016)  Yang  membedakan dari  penelitian  ini  adalah  menitik  beratkan pada budaya hukum yang bersifat dualistis.

## METODE
Penelitian  ini  disusun  secara  deskriptif analitik  dengan  jenis  penelitian  yuridis normatif.  Bahan  yang  digunakan  dalam pembahasan akan bertumpu pada data sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  yang bersifat  autoritatif  yaitu  bahan  hukum  yang memiliki otoritas meliputi peraturan perundang-undangan  dan  dokumen-dokumen resmi  yang  memuat  ketentuan  hukum,  bahan hukum  sekunder  yang  berguna  memberikan penjelasan  dari  bahan  hukum  primer  yang bersumber  dari  buku,  jurnal-jurnal  penelitian, karya-  karya  ilmiah,  serta  sumber-sumber lainnya  yang  mendukung  penelitian  ini  serta bahan  hukum  tersier  sebagai  pelengkap  dan memberikan  penjelasan  atas  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang
Page 164-171/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI)  dan  indeks  kumulatif. Pembahasan  akan  mengaitkan  Bagaimanakah pengaruh  sifat  dualistik  hukum  menjadi  suatu budaya . Sehingga  untuk  menganalisis  lebih jauh,  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  konsep konsep  hukum  yang  memiliki  sifat  dualistik agar  dapat  menemukan  bentuk  pengaruh  sifat dualistik  hukum  terhadap  budaya  hukum. Pendekatan  dan  analisis  penelitian  dilakukan dengan teknik analisis kualitatif guna memperoleh  hasil  dan  kesimpulan  yang kemudian disusun dalam bentuk naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hukum dengan sifat dualistis
Sebagaimana  Aristoles  mengemukakan bahwa  manusia  merupakan zoon  politicon yang  berarti  manusia  adalah  makhluk  sosial yang  dalam  kehidupannya  tidak  luput  dari keterlibatan  manusia  lain  dan  menempatkan dirinya  dalam  suatu  masyarakat.  Sehingga masyarakat  dianggap  sebagai partner  of independent relation atau saling membutuhkan satu  sama  lain  dalam  suatu  relasi  di  seluruh dunia,  (Fadjar,  2005).  Adanya  interaksi membuat  manusia  satu  dengan  lainnya  saling membutuhkan.  Walaupun  manusia  memiliki sifat  dasar  seperti  egois  atau  mementingkan kepentingan  sendiri  tetap  tidak  melepaskan dari  sifat  makhluk  sosialnya.  Dengan  adanya kepentingan  yang  beragam  inilah  yang memunculkan  konflik  terhadap  kepentingan antar individu.
Untuk mengatasi konflik tersebut haruslah mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup  bermasyarakat (social  ends). (Junaedi,
2019) Dalam hal ini mengutip pendapat Rawls (1999:3)  bahwa  perlu  adanya  prinsip  keadilan sosial yang menentukan apa saja yang menjadi hak  dan  kewajiban  dasar  tiap  individu  serta mempertimbangkan  kerugian  dan  keuntungan dengan  tepat  terhadap  setiap  individu  yang memiliki  peran  dan  tanggungjawab  sosial. Selain  itu,  Rawls  juga  berpendapat  bahwa prinsip  keadilan  sosial  harus  diterapkan  untuk mengatasi  masalah  koordinasi,  efisiensi  dan stabilitas masyarakat.
Pada  dasarnya  setiap  tingkah  laku manusia  berpedoman  pada  hukum  yang berlaku  dalam  masyarakat  tersebut.  Dalam pengertiannya  hukum  berfungsi  sebagai  alat terciptanya  keamanan  dan  ketertiban  dan dipandang  sebagai  alat  rekayasa  sosial  atau
tool  of  social  enginering untuk  menuju kesejahteraan sosial . (Roseffendi, 2018)
Selanjutnya  ditegaskan  oleh  Ade  Maman Suherman  yakni  hukum  itu  harus  menjadi pelayan  masyarakat  yang  ditujukan  dengan cara mengenali serta menyeimbangi kebutuhan antar  masyarakat.(Suherman,  2008) Sehingga dari  kehendak  manusialah  hukum  itu  lahir yang  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan keadaan sosial yang harmonis serta mendorong terciptanya keadaan yang dikehendaki.
Dengan  adanya  istilah  hukum  bersifat dualistis  sebagaimana  pendapat  Rianto  dalam bukunya  menyatakan  bahwa  hukum  bersifat dualistis yang berperan sebagai dasar bernegara dan berperan sebagai otoriter rakyat bagi para penguasa guna melindugi kedudukannya  baik  sosial,  ekonomi  bahkan politik, (Adi, 2012).
Sehingga  dapat  diartikan  bahwa  hukum pada  satu  sisi  memiliki  fungsi  sebagai  alat untuk mempertahankan hak-hak manusia yang mendambakan  keharmonisan  serta  bertujuan menciptakan  kesejahteraan  sosial  dan  arti hukum  pada  sisi  lain  memiliki  fungsi  sebagai alat  kontrol  sosial  bagi  sebagian  orang  yang sangat amat mementingkan kepentingan pribadi  demi  meraup  keuntungan  secara pribadi  guna  mempertahankan  kedudukan sosial dan kekuasaannya.
Yang  apabila  dikaitkan  dengan  kasus selebgram  yang  kabur  dari  karantina  ini menunjukan bahwa adanya kepentingan pribadi  yang  melanggar  dari  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dinyatakan oleh  salah  satu  pengguna  akun  media  sosial Twitter  mengunggah  tanggkapan  layar  yang berisi  pengakuan  salah  satu  petugas  wisma atlet  yang  menyatakan  bahwa  data  selebgran tersebut diinput olehnya lalu ia juga menyebutkan bahwa selebgram tersebut meminta satu kamar bersama kekasihnya yang belum  menikah  dengan  dalih  mereka  akan bersama  dengan  manajernya  juga.  Petugas tersebut  mengatakan  ia  memiliki  bukti kebersamaan  mereka  yang  sempat  diunggah dalam  postingan  cerita  instagram  yang  hanya berlangsung selama dua menit.
Dari pernyataan pertugas tersebut seharusnya  selebgram  tersebut  menjalani karantina  selama  8  hari  tetapi  ia  hanya menjalani  selama  3  hari  saja.  Hal  tersebut
Page 164-171/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
dibenarkan  oleh  Komando  Daerah  Militer Jayakart.  Lalu  selebgram  tersebut  membuat klarifikasi  dalam  suatu  podcast  bersama  rekan selebritasnya yang mengatakan bahwa ia tidak sama sekali menjalani karantina dengan alasan ingin  bertemu  anak-anak  lantas  ia  pun meminta  maaf  pada  publik  melalui  podcast tersebut  dan  melalui  unggahan  di  instagram milikinya.
Kini  kasusnya  telah  diserahkan  ke kejaksaan oleh
Tubagus
penyidik Ditreskrimum  Polda  Metro  Jaya,  (Farisi, 2021).  Dilihat  dari  fungsi  hukum  sebagai  alat mempertahankan hak yang bertujuan menciptakan  keharmonisan  ini  tidaklah  salah dalam  kepentingan  pribadi  tersebut  karena alasan  yang  diberikan  selebgram  tersebut semata-mata  untuk  menemui  anak-anaknya. Hal  tersebut  merupakan  hak  dasar  yang sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUD  1945 dalam  bidang  HAM.  Terlebih  diluar  dari  apa yang disampaikan sebagai alasannya tidak ada pembenaran  atas  tindakannya  yang  melanggar hukum. Karena kepentingannya ini berdampak pada  masyarakat  luas  yang  apabila  ia melanggar  akan  menimbulkan  kesenjangan sosial  dan  tindakannya  sangat  riskan  terhadap penularan  virus  Covid-19  yang  kini  muncul varian  baru  hingga  kategori  penyakitnya  yang beragam.
Selanjutnya,  hukum  berfungsi  sebagai alat  kontrol  sosial  disini  menunjukan  adanya kedudukan  sosial  atau  diferenisasi  sosial  yang pada  pengertiannya  bahwa  diferenisasi  sosial adalah  keberagaman  yang  bersifat  horisontal (sejajar)  dengan  sudut  pandang  fisik  bukan vertikal  yang  hanya  menunjukan  kelas  derajat martabat manusia.(Gumilang, 2019)  Soerjono Soekanto menyatakan bahwa diferenisasi ialah keberagaman  dari  pekerjaan,  gengsi  dan kekuasaan  suatu  kelompok  tertentu  yang berhubungan  dengan  akibat  proses  sosialisasi. Diferenisasi  sosial  memiliki  ciri-ciri  sebagai berikut:(Gumilang, 2019)
1. Fisik,  masyarakat  digolongkan  pada  ciri- ciri fisiknya atau yang nampak terlihat oleh mata  seperti  warna  kulit,  rambut,  bentuk tubuh serta lain sebagainya.
2. Sosial, masyarakat digolongkan pada status sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan status  sosial  yang  diukur  oleh  jabatan, gengsi  ataupun  kedudukan  individu  dalam masyarakat.
3. Kebudayaan, masyarakat digolongkan pada adat  istiadat  atau  kebudayaannya.  Yang dimana  dalam  suatu  negara  memiliki kebudayaan yang beragam.
Diferenisasi sosial juga dapat dikategorikan  beradasar  pada  profesi  atau pekerjaan  atau  keahlian  khusus.  Sebagaimana pandangan    Karl  Marx  terhadap  diferenisasi sosial  diungkapkan  bahwa  manusia  tidak dinilai  dari  silsilah  keturunannya  dan  tidak juga  dari  status  yang  dimiliki  namun  terdapat pada  faktor  ekonomi  yang  membuatnya bekerja  guna  memenuhi  segala  kebutuhannya, (Bahari,  2010).  Yang  pada  dewasa  ini muncul profesi-profesi  baru  dengan  suatu  istilah  yang baru  pula  seperti  artis  iklan  yang  hanya  tenar dalam salah satu media sosial. Bahkan dengan memanfaatkan  teknologi  yang  ada  mampu menghasilkan pundi-pundi uang bahkan ketenaran yang setara dengan selebritis.
Arti  selebgram  yang  muncul  dalam istilah  kekinian  merupakan  perwujudan  dari seseorang  yang  memiliki  ketenaran  di  bidang tertentu  serta  mampu  menjadi  pengaruh terhadap masyarakat lain yang mengidolakannya.  Menurut  Anggiyani  (2016) Selebgram  merupakan  istilah  pengguna  akun yang terkenal di media sosial instagram. Istilah tersebut  terdiri  dari  selebritis  dan  instagram kemudian  digabung  menjadi  selebgram  yang menjadi  sebutan  bagi  mereka  para  pengguna yang  terkenal  di  instagram.  Dalam  hal  ini diferenisasi sosial telah mempengaruhi seseorang  untuk  berbuat  sesuatu  yang  bahkan melanggar  norma.  Dengan  dikenalnya  sosok selebgram  membuat  kasus  ini  sangat  disoroti masyarakat.  Terutama  perbuatan  tersebut dibantu  oleh  oknum  TNI.  Dengan  segala kewenangan yang TNI miliki justru disalahgunakan.  Dengan  begitu  kasus  ini merupakan  perwujudan  dari  hukum  yang bersifat dualistis.
Perlu  di  garis  bawahi  bahwa  hukum belum  menjamin  dilindunginya  hak  asasi manusia.  Bahkan  sesekali  hukum  dijadikan sebagai alat legitimasi oleh penguasa terhadap segala  tindakannya.  Yang  apabila  hukum  itu dianalogikan  sebagai  sebuah  pedang,  jika pedang  tersebut  digunakan  oleh  orang  yang tepat  maka  pedang  itu  berfungsi  untuk menegakan kebenaran dan menjauhkan kesewenang-wenangan.
Begitupula
sebaliknya,  jika  pedang  tersebut  digunakan
Page 164-171/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
oleh  orang  yang  tidak  tepat,  maka  pedang  itu berfungsi  untuk  menindas  orang  atau  bahkan membunuh orang, (Roseffendi, 2018).
Pengaruh Dualistis Hukum Terhadap Budaya hukum Sebagaimana  hukum  telah  menjadi patokan untuk bermasyarakat dalam kenyataannya  masih  belum  tercapai  sesuai tujuan.  Pada  prosesnya  disebut  juga  dengan penegakan  hukum.  Dengan  adanya  kegagalan dalam  pencapaian  penegakan  hukum  berarti adanya  gangguan  terhadap  penegakan  hukum tersebut.  Faktor  terjadinya  gangguan  terhadap penegakan  hukum  adalah  tidak  adanya relevansi  antara  nilai-nilai  yang  tercermin dalam    setiap  kaidah  dan  tindakan  yang  tidak tertuju sehingga mengusik ketentraman masyarakat, (Darmika, 2016).
Adapun  menurut  pendapat  Soerjono Soekanto  menyebutkan  bahwa  masalah  pokok pengegakan  hukum  dipengaruhi  oleh  faktor hukum  itu  sendiri  dalam  hal  ini  undang- undang,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana atau  fasilitas  penegakan  hukum,  faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, (Soekanto, 2008). Pengertian kebudayaan secara terminologi berbahasa sansekerta yaitu “buddhayah” merupakan  bentuk  jamak  dari kata “budhi” artinya  akal  atau  budhi. Sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersangkutan  dengan  akal. Mengutip  dari pendapat  Selo  Soemardjan  &  Soelaeman bahwa kebudayaan ialah hasil dari karya, cipta dan  rasa  masyarakat  yang  menciptakan teknologi  serta  kebudayaan  yang  dibutuhkan rakyat  guna  memanfaatkan  alam  sekitar  yang hasilnya dapat diabadikan.(Muary et al., 2020) Selanjutnya  menurut  E.  B.  Tyler  bahwa kebudayaan  adalah “Culture or Civilitation is that  complex  who  which  includes,  belief,  art, moral laws, customs, and any other capabilities  and  habits  acquired  by  man  as member  of  society”. (Masinambow,  2003) Adapun  ciri-ciri  kebudayaan  menurut Suhandi (1987:33-36) :
1. Kebudayaan diperoleh dari proses pembelajaran.
2. Kebudayaan  telah  lahir  bersamaan  dengan manusia  yang  selanjutnya  dikembangkan oleh generasi baru.
3. Kebudayaan  merupakan  unsur  yang  tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
masyarakat.
4. Kebudayaan bersifat dinamis. Adapun sifat kebudayaan selain keberagamannya tetapi kebudayan juga memiliki  sifat  yang  dapat  diteruskan  melalui pembelajaran  dari  generasi  satu  ke  generasi berikutnya.  Lalu  kebudayaan  juga  dapat berubah  dengan  lambat  atau  cepat  sesuai perkembangan masyarakatnya dan nilai kebudayaan  yang  relatif  membuat  semuanya bergantung  pada  nilai  apa  yang  menjadi  tolak ukur  yang  digunakan.  Fungsi  kebudayaan yang  pada  hakikatnya  ialah  untuk  mengatur manusia  agar  saling  mengerti  satu  sama  lain serta  bagaimana  harus  bertindak  dan  berbuat untuk  kebaikan  bersama  sehingga  menjadikan kebudayaan  sebagai  cerminan  kehidupan masyarakat  yang  dipegang  teguh,  (Muary  et al., 2020)
Dengan demikian kebudayaan merupakan  bagian  dari  hukum.  Selanjutnya Friedman  menyatakan  bahwa  sistem  hukum terdiri  atas  substansi  hukum (legal  subtance), struktur hukum (legal structure), dan kebudayaan hukum (legal culture). Yang pada pengertian  masing-masingnya  adalah legal subtance sebagai  norma  yang  diterapkan dalam  masyarakat  dengan  pola  perilaku masyarakatnya, legal structure sebagai lembaga  penegak  hukum  seperti  kepolisan, kejaksaan,  pengadilan  dll  dan legal  culture sebagai  kebiasaan,  penilaian,  tindakan,  dan asumsi  masyarakat  umum  yang  berpengaruh pada perkembangan sosial.(Masinambow, 2003)  Sedangkan  menurut  Dr.  Laksanto bahwa  budaya  hukum  adalah  sebuah  pola perilaku masyarakat yang menerangkan sebuah  reaksi  terhadap  hukum  terutama  pada nilai-nilai  dan  perilaku  hukum.(Utomo,  2020) Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa pembentukan  suatu  hukum  tidak  terlepas  dari budaya  masyarakat  sehingga  memjadi  budaya hukum.
Berdasarkan  kasus  selebgram  ini  dapat menjadi  suatu  kehatian-hatian  dalam  proses penegakan  hukum  kedepannya.  Terutama perilaku  oknum  TNI  yang  ”membantu” pelarian  selebgram  kabur  dari  karantina  jelas telah melanggar kode etik TNI/Polri. Dan juga menodai  reputasi  TNI  sebagai  pengaman negara  yang  seharusnya  TNI  menjadi  panutan karena  jasanya  yang  merupakan  perwujudan bela  negara  dalam  pertahanan  dan  kemanan dengan memikul tanggungjawab untuk
Page 164-171/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
melindungi dan menegakan negara sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  UU Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara Nasional  Indonesia.  Karena  melihat  suatu kebiasaan atau pola perilaku yang terus terjadi. Sebagaimana  kasus  tersebut  menunjukan bahwa  perilaku  yang  terus  terulang  akan dianggap  wajar  dan  memunculkan  stigma masyarakat  dengan  anggapan  bahwa  hukum tidaklah  ditegakan.  Padahal,  salah  satu  aspek hukum  yang  seharusnya  menjadi  kesatuan membentuk suatu keadilan justru menyimpang.
Dari penyimpangan inilah yang seharusnya diperbaiki agar tidak lagi menimbulkan  stigma  negatif  terhadap  hukum. Menurut  Bagir  Manan  bahwa  pembentukan dan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan  sosial,  ekonomi,  politik  dan  budaya. Walau  begitu  hukum  dapat  berubah  baik substansinya  maupun  bentuknya  akibat  faktor tertentu  dari  masyarakat,  (Aprita,  2021). Apabila  masyarakat  terbiasa  dengan  perilaku menyimpang maka hukum juga akan menyimpang  dari  tujuan  dibentuknya  hukum itu  sendiri.  Serta  membiasakan  perilaku menyimpang  sehingga  menjadi  suatu  budaya hukum.  Ketika  sudah  menjadi  budaya  maka akan  menjadi  suatu  karakteristik  yang  turun menurun.
Sebagaimana pengaruh yang ada nantinya  ditimbulkan  dari  sifat  dualistis hukum  akan  menjadikan  budaya  hukum  yang berbeda.  Sehingga  dikhawatirkan  hukum  akan menjadi  bias.  Dalam  penegakannya  akan menimbulkan  suatu  budaya  hukum  yang  baik dan budaya hukum yang buruk.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  bahwa adanya  kasus  selebgram  yang  kabur  saat karantina  selepas  perjalanan  dari  luar  negeri menjadikan  kasus  ini  sebuah  perwujudan  dari hukum  yang  bersifat  dualistis  yang  berarti bahwa  hukum  pada  satu  sisi  memiliki  fungsi sebagai  alat  untuk  mempertahankan  hak-hak manusia  yang  mendambakan  keharmonisan serta  bertujuan  menciptakan  kesejahteraan sosial  dan  arti  hukum  pada  sisi  lain  memiliki fungsi  sebagai  alat  kontrol  sosial  bagi  para penguasa  guna  mempertahankan  kedudukan sosial  dan  kekuasaannya.  Salah  satu  faktor paling berpengaruh terhadap penegakan hukum  adalah  kebudayaan  yang  merupakan
bagian  dari  hukum  berfungsi  untuk  mengatur manusia  agar  saling  mengerti  satu  sama  lain serta  bagaimana  harus  bertindak  dan  berbuat. Sebagaimana  pengaruh  yang  ditimbulkan  dari sifat dualistis hukum akan menjadikan budaya hukum yang berbeda. Sehingga dikhawatirkan hukum  nantinya  akan  menjadi  bias.  Dalam penegakannya akan menimbulkan suatu budaya  hukum  yang  baik  dan  budaya  hukum yang buruk.

## DAFTAR RUJUKAN
Adi,  R.  (2012). Sosiologi  Hukum:  Kajian Hukum  Secara  Sosiologis .  Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Aprita, S. (2021). Sosiologi Hukum (Pertama). Kencana.
Bahari,  Y.  (2010).  Karl  Max:  Sekelumit Tentang  Hidup  dan  Pemikirannya. Pendidikan  Sosiologi  Dan  Humaniora ,
1 (1), 1–10.
Darmika,  I.  (2016).  Budaya  Hukum  (  Legal Culture  )  Dan  Pengaruhnya. Jurnal Hukum  Tô-Râ , Vol.  2  No. ,  429–435. http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/a rticle/view/1114/941
Fadjar,  M.  (2005). “Tipe  Negara  Hukum.” Bayumedia. Farisi,  B.  Al.  (2021). Rachel  Vennya  Tidak Ditahan  dan  Tak  Wajib  Lapor,  Berkas Perkara  Dilimpahkan  ke  Kejaksaan . Kompas.Com. https://www.kompas.com/hype/read/202 1/11/16/111806666/rachel-vennya- tidak-ditahan-dan-tak-wajib-lapor- berkas-perkara-dilimpahkan Gumilang,  A.  (2019).  Stratifikasi  Sosial.
Indonesia , 1–6. Junaedi.  (2019). TINJAUAN  FILOSOFIS TENTANG KEADILAN
SOSIAL
DALAM  SISTEM  HUKUM  NASIONAL .
4 (1), 69–78.
Kelsen, H. (2006). General Theory of Law and State; Teori Umum Tentang Negara dan Hukum . Nusamedia.
Masinambow,  E.  K.  M.  (2003). Hukum  dan Kemajemukan  Budaya .  Yayasan  Obor Indonesia.
Mertokusumo,  S.  (2006). Penemuan  Hukum (Sebuah Pengantar) . Liberty.
Muary,  R.,  Sos,  S.,  &  Si,  M.  (2020). Pengantar Sosiologi . file:///C:/Users/user/Downloads/Diktat
Page 164-171/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
Ajar Rholand Muary.pdf Prof.Dr.Jimly  Asshiddiqie,  S.  H.  (2010). Perihal Undang-Undang . Raja Grafindo Persada. Roseffendi,  R.  (2018).  Hubungan  Korelatif Hukum  Dan  Masyarakat  Ditinjau  Dari
Perspektif Sosiologi Hukum. Al Imarah :  Jurnal  Pemerintahan  Dan Politik Islam , 3 (2), 189. https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2151
Sanjaya,  N.  (2020).  Batasan  Negara  Untuk Menentukan  Tindak  Pidana  Dalam Perspektif  Teori  Kontrak  Sosial. Jurnal Sapientia et Virtus , 5 (1) . Soekanto,  S.  (2008). Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  PT Raja Grafindo Persada. Suherman, A. M. (2008). “Pengantar Perbandingan Sistem
Hukum.”
Rajawali Press.
Utomo,  L.  (2020). Antropologi  dan  Sosiologi . Lembaga Studi Hukum Indonesia. Utsman,  S.  (2013). Dasar-dasar  Sosiologi Hukum . Penerbit Pustaka Belajar. Yaomi,  I.  (2021). Kronologi  Kasus  Rachel Vennya:  Kabur  Karantina  Hingga
Mendaji Tersangka .
Bisnis.Com. https://kabar24.bisnis.com/read/202111 04/15/1461983/kronologi-kasus-rachel- vennya-kabur-karantina-hingga-jadi- tersangka
.