e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Penggunaan  Badan  Hukum  Perkumpulan  terhadap  Badan Usaha Milik Desa: Bagaimana Kedudukan dan Implikasinya?
Ridwanto Igirisa 1 , Gito Alan Ali 2 , Andi Inar Sahabat 3 , Rafika Nur 4 .
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords:
BUM Desa, Badan Hukum,
Perkumpulan, Desa.
How to cite: Igirisa, Ridwanto., Ali, Gito Alan., Sahabat, Andi Inar., dan Nur, Rafika. (2022). Penggunaan Badan Hukum Perkumpulan oleh Badan
Usaha Milik Desa:
Bagaimana Kedudukan dan Implikasinya?. Amsir Law Journal, 4(1), 62-68.
DOI:
10.36746/alj.v4i1.124
Village  Owned  Enterprises  (BUM  Desa)  have  a  very  strategic  role  in improving the economy, especially in South Suwawa District, Bone Bolango Regency,  Gorontalo  Province.  BUM  Desa  is  formed  by  the  Village Government in order to maximize the entire economic potential of the village.
This study discusses how the position and implications of the use of association legal  entities  by  BUM  Desa  in  improving  the  village  economy  in  South Suwawa District, Bone Bolango Regency. The research method used in this research is juridical-empirical type, data collection techniques obtained through observation are then processed and analyzed descriptively. The purpose of this study is that BUM Desa has strong legality in improving the village economy in South Suwawa District in particular and Bone Bolango Regency in general, as well as how to overcome economic problems that arise in the future.
Copyright © 2022 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Desa dalam perjalanannya telah memiliki sistem pemerintahan tersendiri yang berkembang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan bersama oleh masyarakat dengan norma sosial masing-masing, diurus secara swapraja, tanpa hubungan hierarkis-sistematis dengan sistem yang lebih tinggi. 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disebut UU Desa telah mengatur mengenai hal tersebut.
UU Desa dapat mengakomodir kesejahteraan masing-masing desa. Salah satu usaha yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa biasanya melalui program pembangunan desa dan pengembangan bisnis yang terdapat di pedesaan. 6 Berbagai program
1 Fakultas Hukum, Pemerintahan dan Sosial, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.
2 Fakultas Hukum, Pemerintahan dan Sosial, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.
3 Fakultas Hukum, Pemerintahan dan Sosial, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.
4 Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia. E-mail: fikha.lecturer@gmail.com .
5 K.  Siti,  dan  M.  Utia.  (2017).  Analisis  Sistem  Pengelolaan  Dana  Desa  Berdasarkan  Regulasi  Keuangan  Desa. Masalah- Masalah Hukum , 46 (1), 20-29.
6 A. Alfika. (2020). Analisis Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lamunde Kec. Watubangga Kab. Kolaka. Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah , 3 (1), 1-17.
pemerintah yang berfokus demi kemajuaan desa sejauh ini telah dijalankan melalui perluasan usaha-usaha yang berbasis ekonomi di pedesaan. Namun, program-program tersebut belum sepenuhnya mampu mencapai sesuatu sesuai apa yang diharapkan. Banyak faktor yang bisa menyebabkan program-program pemerintah tersebut kurang berhasil, salah satunya karena dominasi  pemerintah.  Terlalu  dominannya  campur  tangan  yang  dilakukan  pemerintah terhadap perkembangan desa berakibat terhambatnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat yang ada di desa, baik dalam mengurus dan menjalankan roda perekonomian di pedesaan. 7 Atas dasar hal tersebut, keberadaan desa sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih serius  dari  pemerintah  pusat  melalui  regulasi-regulasi  dan  kebijakan-kebijakan  yang  dapat mendorong tumbuhnya berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat di desa sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kabupaten  Bone  Bolango  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  ada  di  Provinsi Gorontalo  yang  memiliki  165  Kelurahan/Desa  yang  tersebar  di  18  Kecamatan.  Dengan jumlah tersebut, Kabupaten Bone Bolango memberikan gambaran bahwa kelurahan/desa mempunyai peran sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi. Penghasilan masyarakat yang ada di  desa di Kabupaten Bone Bolango  masih beragam. Penghasilan masyarakat  di desa masih bersumber pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Peningkatan pendapatan masih perlu dimaksimalkan di tiga sektor tersebut dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). 8
Desa  atau  apapun  nama  lainnya,  merupakan  sebuah  entitas  budaya,  ekonomi  dan politik. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan  sebagai  sebuah  unit  teritorial  yang  dihuni  oleh  sekumpulan  orang  dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. 9 Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia. Oleh Nurcholis, dikatakannya bahwa desa adalah satuan pemerintahan terendah. 10 Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan  keuangan  desa. 11 Keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat  dijadikan  milik  desa. 12 BUM  Desa  di  Kecamatan  Suwawa  Selatan  Kabupaten  Bone Bolango  memiliki  peran  sangat  strategis  dalam  meningkatkan  perekonomian  masyarakat. BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk memaksimalkan segala potensi ekonomi, kelembagaan  perekonomian,  serta  potensi  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang  Badan Usaha Milik  Desa  menjelaskan bahwa “ Badan Usaha  Milik  Desa yang  selanjutnya disebut BUM Desa  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  desa  dan/atau  hersama  desa-desa  guna mengelola  usaha,  memanfaatkan  aset,  mengembangkan  investasi  dan  produktivitas, menyediakan  jasa  pelayanan,  dan/atau  menyediakan  jenis  usaha  lainnya  untuk  sebcsar- besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Untuk  itu,  pembentukan  dan  pengelolaan  yang sesuai  regulasi  peraturan  perundangan  sangatlah  diperlukan.  BUMDes  harus  memiliki
7 E. Fatkhunnajah. (2022). Kemandirian BUMDes Menyongsong Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid- 19. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi , 2 (1), 47-54.
8 I.N. Manyoe. (2017). Kajian Geologi Daerah Panas Bumi Lombongo Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Jurnal Geomine , 5 (1). https://doi.org/10.33536/jg.v5i1.92 .
9 S. Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum , 7 (1), 82-95. https://doi.org/ 10.37893/jbh.v7i1.16 .
10 Nurcholis Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga, hlm. 81.
11 E. Supriadi. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 3 (2). 330-346. http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i8.216 .
12 Nurcholis Hanif. (2011). Op.Cit.
legalitas yang kuat dalam meningkatkan perekonomian desa di Kecamatan Suwawa Selatan pada khusunya dan pada umumnya di Kabupaten Bone Bolango, serta bagaimana mengatasi permasalahan ekonomi yang muncul di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami  menganalisa  bagaimana  kedudukan  dan  implikasi  terkait  penggunaan  badan  hukum perkumpulan  oleh  BUMDes  di  Kecamatan  Suwawa  Selatan  Kabupaten  Bone  Bolango, Provinsi Gorontalo.

## 2.  Metode
Guna memperoleh hasil yang  baik  atas masalah yang diajukan ini, maka perlu  suatu jenis penelitian yang  tepat. Mengenai masalah ini, penelitian menggunakan metode pendekatan jenis  yuridis-empiris, 13 yaitu  data  yang  didasarkan  pada  apa  yang  diperoleh  di  lapangan. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum  empiris,  sangat erat  kaitannya  dengan sumber  data  primer  atau  sumber  utama  dan  langsung.  Data  yang  diperoleh  kemudian dikumpulkan dan dipilah mana yang diperlukan untuk kemudian dianalisis. Data primer yang diperoleh biasanya berdasarkan atas hasil wawancara kemudian ditunjang dengan data-data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur dan peraturan yang terkait dengan penelitian.

## 3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1.  Kedudukan  Hukum  Pembentukan  BUM  Desa  melalui  Penggunaan  Badan Hukum Perkumpulan
Kata  “ p embentukan”  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  yaitu  proses,  cara, perbuatan  membentuk.  Sedangkan  menurut  istilah,  kata “ pembentukan ” dapat  diartikan sebagai  usaha  luar  yang  terarah  kepada  tujuan  tertentu  guna  membimbing  faktor-faktor pembawaan hingga terwujud dalam suatu aktifitas rohani atau jasmani.
Lalu,  bagaimana  kedudukan  hukum  pembentukan  seluruh  BUM  Desa  yang  ada  di Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sesuai dengan peraturan perundang- undangan melalui penggunaan badan hukum perkumpulan? BUM Desa adalah badan usaha yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  desa  melalui  penyertaan  secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Pemisahan ini berguna dalam hal pengelolaan  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan masyarakat  desa.  Pembentukan  BUM  Desa  harus  memenuhi  beberapa  aspek  yaitu, mekanisme  pendirianya  harus  sesuai,  lembaganya  mempunyai  badan  hukum,  serta menyiapkan dokumen apa saja yang dihasilkan dalam pendirian tersebut.
Pendirian BUM Desa di Kabupaten Bone Bolango didirikan sejak tahun 2014 sampai tahun 2019. Dasar hukum pendirian BUM Desa yang ada di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan berdasarkan hasil wawancara, keseluruhannya berpedoman pada Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Dasar hukum dalam pembentukan peraturan desa adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa,  dan  Permendagri  Nomor  111  tahun  2014  tentang  Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
Pasal  69  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menyatakan  bahwa peraturan desa meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala
13 Ronny Hanitijo Soemitro. (1983). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 154.
desa.  Peraturan  desa  dibuat  untuk  mendirikan  BUM  Desa.  Wawancara  yang  dilakakukan terhadap BUM Desa yang ada di  Desa Bondawuna, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone  Bolango,  menerangkan  bahwa  hanya  ada  beberapa  dokumen  saja  yang  disesuaikan terkait keberadaan peraturan desa tersebut. Setelah peraturan desa dibuat, tentunya harus ada landasan  lagi  untuk  pembentukan  BUM  Desa,  yaitu  dibuatkanya  Anggaran  Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Bukti dokumen pendirian BUM Desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini bukan hanya saja Peraturan Desa dan AD/ART, melainkan ada pendirian BUM Desa menggunakan Akta Notaris.
Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. 14 Notaris adalah kepanjangan tangan negara di mana ia  menunaikan  sebagian  tugas  negara  di  bidang  hukum  perdata. 15 Negara  dalam  rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagaian wewenangnya kepada  notaris untuk membuat akta autentik. Oleh  karena  itu,  ketika  menjalankan  tugasnya,  notaris  wajib  diposisikan  sebagai  pejabat umum yang mengemban tugas. 16
Pasal  1  Ayat  1  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini. Tugas notaris adalah mengonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. 17
Pasal 1868 BW ( Burgerlijk Wetboek ) menerangkan, suatu akta autentik ialah suatu akta yang  di  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh atau  di  hadapan pejabat  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  di  mana  akta  dibuatnya.  Berdasarkan pengertian  tentang  notaris  dan  akta  autentik  yang  dibuatnya  tersebut,  kami  berpendapat bahwa  pemakaian  akta  notaris  dalam  pembentukan  BUM  Desa  di  Desa  Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango kurang tepat. Hal tersebut tidak sesuai dengan  amanah  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yang  menyatakan dalam Pasal 88 bahwa BUM Desa didirikan melalui Musyawarah Desa kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa merupakan bukti sah tentang berdirinya BUM Desa. Namun, pada saat melihat dokumen pendirian BUM Desa yang ada di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan,  kami  menemukan  bahwa  BUM  Desa  yang  ada  memakai  Badan  Hukum Perkumpulan melalui Akta Notaris.
Perkumpulan memiliki sifat yang pada umumnya ialah gotong royong, kerukunan, dan persatuan. Di Indonesia sendiri sifat ini sama sekali tidak asing untuk didengar, karena sifat ini melekat pada seluruh masyarakat Indonesia. Sifat gotong royong ini, dapat merupakan saling tolong menolong guna memenuhi kebutuhan masing-masing atau merupakan kerja sama untuk mengejar suatu tujuan yang sama. 18
Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut bahwa mendirikan BUM Desa memakai Badan  Hukum  Perkumpulan  tentunya  kurang  tepat.  Mengingat  bahwa  perkumpulan
14 R. Hendra. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1). http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029 .
15 L. Herlina. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta. Malang: Brawijaya University.
16 Dody Radjasa Waluyo. (2001). Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum . Jakarta: Media Notariat (Menor), hlm. 63.
17 Tan Thong Kie. (2007). Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris; Buku I, Cetakan 2 . Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 159.
18 Ibid , hlm. 2.
bukanlah  lembaga  profit  melainkan  lembaga  non-profit,  sedangkan  BUM  Desa  adalah lembaga  profit  yang  dibentuk  oleh  desa  melalui  Musyawarah  Desa  kemudian  ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk tujuan memajukan perekonomian desa dan masyarakat.

## 3.2. Implikasi  Hukum  Pembentukan  BUM  Desa  melalui  Penggunaan  Badan Hukum Perkumpulan
Badan  usaha  yang  didirikan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran  Badan Usaha Milik Desa harus disesuaikan atau  menyelaraskan  dokumen  pendirianya  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. 19
Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2021 tentang  Badan Usaha  Milik Desa yang perlu disesuaikan adalah pendirian BUM Desa. Sedangkan, dokumen pendirian BUM Desa meliputi Peraturan Desa tentang pendirian dan AD/ART BUM Desa. Sebelum adanya peraturan ini, format penyusunan ketiga dokumen tersebut belum ada sehingga dalam membuat  dokumen  tersebut,  BUM  Desa  sesuai  dengan  pendirian  Badan  Usaha  pada umumnya yang mengikuti keadaan yang ada di desa.
Format  penyusunan  tersebut  lebih  spesifik  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  3  Tahun  2021  tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 20
Penyesuaian dokumen pendirian BUM Desa sangat diperlukan guna kemajuan BUM Desa tersebut. Dari BUM Desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dari penyesuaian tersebut,  peneliti  melakukan  pengecekan  kesesuaian  antara  dokumen  penyesuain  tersebut dengan  lampiran  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Pendaftaran,  Pendataan  dan  Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan  Usaha  Milik  Desa  Bersama.  Hal  tersebut  tentunya  harus  diperhatikan  lebih serius  karena  jangan  sampai  dapat  menimbulkan  permasalahan  hukum  yang  dapat menghambat kemajuan BUM Desa tersebut.
Faktor  penghambat  dalam  penyesuaian  BUM  Desa  sejauh  ini  yang  kami  temukan adalah persoalan-persoalan sebagaimana berikut ini:
1) Kurangnya sosialisasi tentang penyesuaian BUM Desa;
2) Sebagian besar pengelola operasional tidak aktif; dan
3) Sumber Daya Manusia belum memamadai.
Hal  tersebut  tentunya  perlu  mendapat  perhatian  khusus  pemerintah  desa  yang  ada Desa  Bondawuna,  Kecamatan  Suwawa  Selatan,  Kabupaten  Bone  Bolango,  yang  menjadi
19 M. Wowor,  F.  Singkoh,  dan  W.  Waworundeng.  (2019).  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. Jurnal Eksekutif , 3 (3). 1-11.
20 Kurnia Saleh, Rizka Nurliyantika, Mardiana, Andi Chandra, Herman Adriansyah, dan Hermanto. (2022). Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): Paradigma Baru Dalam Hukum Bisnis Indonesia-Rajawali Pers . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
fokus penelitian ini untuk segera melakukan penyesuaian dan mendaftarkan BUM Desa agar mendapat status badan hukum. Bukan hanya itu, peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Bone  Bolango  juga  perlu  mempercepat penyesuaian pembentukan BUM Desa sesuai dengan standar regulasi yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa jo. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  3 Tahun  2021  tentang  Pendaftaran,  Pendataan  dan  Pemeringkatan,  Pembinaan  dan Pengembangan,  dan  Pengadaan  Barang  dan/atau  Jasa  Badan  Usaha  Milik  Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

## 4.  Kesimpulan
Pembentukan  BUM  Desa  merupakan  suatu  peluang  yang  besar  bagi  desa  untuk  dapat mengembangkan ekonomi desa maupun ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, proses  pendirian  BUM  Desa  semestinya  melalui  Musyawarah  Desa  kemudian  ditetapkan dengan  Peraturan  Desa.  Dari  hasil  penelitian  terdapat  BUM  Desa  yang  ada  di  Desa Bondawuna  Kecamatan  Suwawa  Selatan  Kabupaten  Bone  Bolango  hanya  dapat memperlihatkan bukti pendirian dari akta notaris. Mendirikan BUM Desa memakai Badan Hukum  Perkumpulan  dari  akta  notaris  tentunya  kurang  tepat.  Mengingat  bahwa perkumpulan bukanlah lembaga profit melainkan lembaga non-profit, sedangkan BUM Desa adalah  lembaga  profit  yang  dibentuk  oleh  desa  melalui  Musyawarah  Desa  kemudian ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa  untuk  tujuan  memajukan  perekonomian  desa  dan masyarakat. Permasalahan yang timbul kemudian hari yang dihadapi oleh BUM Desa terkait dengan pendirian tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Penggunan  akta  notaris  sebagai  dokumen  pembentukan  BUM  Desa  di  Desa Bondawuna  Kecamatan  Suwawa  Selatan  Kabupaten  Bone  Bolango  tidak  sesuai  dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 jo . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa.    Penyesuaian Kedudukan  Badan  Hukum  BUM  Desa  telah  diatur  Pendirianya  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan data yang diperoleh BUM Desa yang ada di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango belum menyesuaikan sehingga implikasinya dapat membuat BUM Desa belum memiliki badan hukum.

## Referensi
Buku dengan penulis: Hanif,  Nurcholis.  (2011). Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Jakarta: Erlangga.
Herlina,  L.  (2016). Analisis  Yuridis  Terhadap  Kelalaian  Notaris  Dalam  Penyimpanan  Minuta Akta. Malang: Brawijaya University.
Kie,  Tan  Thong.  (2007). Studi  Notariat:  Beberapa  Mata  Pelajaran  dan  Serba-Serbi  Praktek Notaris; Buku I, Cetakan 2 . Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
Saleh, Kurnia., Nurliyantika, Rizka., Mardiana., Chandra, Andi., Adriansyah, Herman., dan Hermanto. (2022). Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): Paradigma Baru Dalam Hukum Bisnis Indonesia-Rajawali Pers . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Soemitro, Ronny Hanitijo. (1983). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. Waluyo, Dody Radjasa. (2001). Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum . Jakarta:  Media Notariat (Menor).
Artikel jurnal:
Alfika,  A.  (2020).  Analisis  Strategi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Dalam Meningkatkan  Perekonomian  Masyarakat  Desa  Lamunde  Kec.  Watubangga  Kab. Kolaka. Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah , 3 (1), 1-17. Fatkhunnajah,  E.  (2022).  Kemandirian  BUMDes  Menyongsong  Pemulihan  Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi , 2 (1), 47-54.
Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan  Identitas  Palsu  di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu  Hukum , 3 (1). http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029 .
Manyoe, I.N. (2017). Kajian Geologi Daerah Panas Bumi Lombongo Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Jurnal Geomine , 5 (1). https://doi.org/10.33536/jg.v5i1.92 .
Siti, K., dan Utia, M. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. Masalah-Masalah Hukum , 46 (1), 20-29.
Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum , 7 (1), 82-95.
https://doi.org/ 10.37893/jbh.v7i1.16 .
Supriadi,  E.  (2015).  Pertanggungjawaban  Kepala  Desa  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 3 (2). 330-346. http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i8.216 .
Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  (Bumdes)  Dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  Kamanga  Kecamatan Tompaso. Jurnal Eksekutif , 3 (3). 1-11.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2022 ALJ. All rightsreserved.