Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN- MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)

## Rahma Afria Sari
Prodi Hukum Keluarga Islam, STAI Nahdlatul Ulama Kotabumi Email: stainuktb@gmail.com

## Abstract
This study aims to describe the implementation of the MUI Sharia Council Fatwa No.19/DSN- MUI/IV/2001  concerning  Distribution  of  Funds  (Al-Qard)  at  BMT  Al-Hasanah  Sekampung East Lampung, where the source of Al-Qard funds comes from community funds namely in form of ZIS (zakat, infaq, and shadaqah). This study uses data collection techniques through interviews and documentation. Interviews were conducted with BMT managers and members who had used Al-Qard.  Meanwhile,  the  documentation  method  was  used  to  collect  data  by  examining documents  related  to  BMT  Al-Hasanah  Sekampung  and  its  members.  In  addition,  researchers examined fatwas and books that discussed Al-Qard financing in general and all of these data were then analyzed deductively. From the results of the research, it can be seen that the implementation of  the  MUI  Sharia  Council  Fatwa  Implementation  No.19/DSN-MUI/IV/2001  Concerning  the Distribution of Funds (Al-Qard) at BMT Al-Hasanah Sekampung East Lampung is appropriate, but in terms of members' understanding of Al-Qard at BMT Al-Hasanah is still lacking. This can be seen from the findings in the field, in the form of members who still have the wrong perception and  think  that  BMT  Al-Hasanah  Sekampung  and  Islamic  Financial  Institutions  only  cover sharia-based, in fact they are not sharia-based and members have little trust in Al-Qard. This will affect the lack of interest of members in the distribution of Al-Qardul Hasan funds.
Keywords: Implementation, Fatwa of the National Sharia Council, Al-Qard

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  Implementasi  Fatwa  Dewan  Syariah MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana ( Al-Qard ) di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur, dimana sumberdana Al-Qard berasal dari dana umat yakni dalam  bentuk  ZIS  (zakat,  infaq,  dan  shadaqah).  Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Wawancara  dilakukan terhadap  pengelola  BMT  dan  para  anggota  yang  telah  menggunakan Al-Qard . Sedangkan  metode  dokumentasi  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dengan
Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur) Rahma Afria Sari
menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan BMT Al-Hasanah Sekampung dan anggotanya. Selain itu, peneliti menelaah fatwa dan buku-buku yang membahas tentang pembiayaan Al-Qard secara  umum  dan  semua  data-data  tersebut  kemudian  dianalisis secara deduktif. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Implementasi Fatwa  Dewan  Syariah  MUI  No.19/DSN-MUI/IV/2001  Tentang  Penyaluran  Dana  ( Al- Qard ) di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur sudah sesuai, namun dari segi pemahaman anggota terhadap Al-Qard di BMT Al-Hasanah masih sangat kurang. Hal ini terlihat  dari  temuan  di  lapangan,  berupa  anggota  yang  masih  banyak  yang  salah persepsi dan mengangap bahwa BMT Al-Hasanah Sekampung dan Lembaga Keuangan Syariah  hanya  covernya  saja  berbasis  syariah  kenyataannya  tidak  berbasis  syariah  dan sedikitnya  kepercayaan  anggota  terhadap Al-Qard .  Hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap kurangnya minat anggota pada penyaluran dana Al-Qardul Hasan .
Kata Kunci: Implementasi, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Al-Qard .

## Pendahuluan
Dalam hal ini utang piutang sangat rentan dengan praktek riba, sebab utang piutang  yang  diterapkan  oleh  beberapa  lembaga  keuangan  masih  banyak  yang memberikan  utang  piutang  dengan  mengambil  keuntungan  di  dalamnya.  oleh karena itu, Islam berupaya untuk memberikan solusi dalam menghindari adanya transaksi  riba,  yaitu  dengan  mendirikan  Baitul  Maal  wat  Tamwil  (BMT)  yang beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil.
Produk-produk  penghimpunan  dan  pembiayaan  BMT  juga  mempunyai produk  jasa  sosial  yang  di  dalamnya  terdapat  praktek  utang  piutang.  Produk tersebut merupakan penerapan akad-akad syariah, yang disebut dengan Al-Qard. Al-Qard merupakan  fasilitas  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  BMT  dalam membantu  pengusaha kecil dengan praktek utang  piutang dan  diberikan tanpa adanya imbalan.
Majelis Ulama Islam didirikan bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut  serta  mewujudkan  masyarakat  yang  aman,  damai,  adil  dan  makmur,  serta roaniah  dan  jasmaniahnya  diridhai  Allah  SWT  dalam  wadah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Berkaitan  dengan  permasalahan  tentang  produk  jasa  sosial  khususnya penyaluran  dana  atau Al-Qard ,  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  mengeluarkan fatwa  tentang  penyaluran  dana Al-Qard dengan  No.19/DSN-MUI/IV/2001.
Namun  persoalan  penetapan  biaya  administrasi  merupakan  salah  satu  isu penting dalam praktek keuangan syariah, termasuk lembaga mikro seperti BMT dan koperasi syariah. Salah satunya BMT Al-Hasanah Sekampung.
Fatwa  adalah  Nasihat  Ulama,  petuah  orang  agung  (Caniago,  1997).  Al- Fatwa  atau Istifta secara  etimologi  (bahasa)  ialah  menyelesaikan  setiap  problem (Uman  &  Amirudin,  1998).  Sedangkan  secara  terminologi  (istilah)  ialah menyampaikan  hukum-hukum  Allah  berdasarkan  dalil-dalil  syariah  yang mencakup  segala  persoalan.  Fatwa  merupakan  bagian  produk  hukum  Islam yang  sudah  ada  semenjak  masa  Nabi  SAW,  yang  kemudian  menjadi  produk
Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur) Rahma Afria Sari
hukum  Islam  yang  berkembang  hingga  sekarang.  Amir  Syarifudin  menjelaskan pengertian Ifta’ atau fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ (Syarifudin, 2009).
Pihak  BMT  Al-Hasanah  menyatakan  bahwa,  pembiayaan  pada  BMT  Al- Hasanah tersebut sesuai dengan operasionalnya, yaitu menerapkan pembiayaan Al-Qard tanpa  adanya  tambahan  atau  imbalan  yang  diminta.  Sedangkan  Pihak anggota BMT Al-Hasanah menyatakan, bahwa pembiayaan Al-Qard menyulitkan dalam  hal  pelaksanaannya  dan  adanya  pengambilan  dana  untuk  administrasi maupun  simpanan  wajib  yang  dikeluarkan  oleh  anggota,  anggota  merasa keberatan sebab dana yang dikeluarkan harus memotong pembiayaan yang akan dipinjam  oleh  anggota,  sehingga  anggota  merasa  terbebani  dan  beranggapan bahwa penyaluran dana Al-Qard kurang sesuai dengan prinsip Syariah.
Pada  penelitian  ini  memiliki  tujuan  yaitu  mendeskripsikan  Implementasi Fatwa  Dewan  Syariah  MUI  No.19/DSN-MUI/IV/2001  Tentang  Penyaluran  Dana ( Al-Qard ) di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah field  research (penelitian  lapangan).  Sedangkan sifat  penelitian  yang  peneliti  teliti  gunakan  adalah  deskriptif,  yaitu menggambarkan  sifat  sesuatu  yang  berlangsung  pada  suatu  penelitian  yang dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu (Umar, 2009).
Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan  sumber  data  sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala cabang,  bagian  pembiayaan,  anggota  yang  melakukan  pembiayaan Al-Qard di BMT Al-Hasanah Sekampung. Data sekunder yang didapat oleh peneliti adalah dari  buku  buku  ilmiah  yang  ada  kaitannya  dengan  penelitian.  Adapun diantaranya  adalah  buku  karya  Khairul  Uman  dan  A.  Abyar  Amirudin  yang berjudul Ushul  Fiqih  II, Rusli  yang  berjudul Tipologi  Fatwa  di  Era  Modern  dari Offline ke Online dll.
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  wawancara  dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara  campuran antara wawancara  berstruktur  dan  tak  berstruktur  (Gulo,  2001).  Adapun  pihak  yang akan di wawancara yaitu kepala cabang, bagian pembiayaan, dan anggota yang melakukan  pembiayaan Al-Qard di  BMT  Al-Hasanah  Sekampung.  Sedangkan dokumentasi Dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian.
Teknik  analisis  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  adalah  teknik  analisis kualitatif  lapangan.  Kemudian  peneliti  menggunakan  cara  berfikir  induktif  dan hasil temuan di lapangan kemudian dibentuk dan dikembangkan dalam teori
Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur) Rahma Afria Sari

## Pembahasan
Implementasi  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur
Penerapan  produk  pembiayaan Al-Qard pihak  BMT  Al-Hasanah Sekampung  memiliki  berbagai  persoalan  mendasar  terkait  penerapan  yang terjadi  pada  anggota  yang  seharusnya  sesuai  landasan  syariah.  Produk Al-Qard oleh sebagian besar anggota belum difahami oleh anggota menyangkut maksud, tujuan,  bahkan  perbedaan  dengan  produk  pembiayaan  lainnya  di  BMT  Al- Hasanah.
Permasalahan  yang  signifikan  adalah  penerapan  pembiayaan Al-Qard bukan  dari  segi  perhitungannya,  sebab  pada  perhitungan  telah  sesuai  namun sulit  dipahami  oleh  anggota  yaitu  mengenai  dikenakannya  biaya  administrasi dan  simpanan  wajib  yang  harus  dibayar  oleh  anggota  pada  pihak  BMT  Al- Hasanah. Mengenai biaya administrasi dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh  anggota,  maka  anggota  merasa  sama  saja  terbebani  sebab  jika  anggota peminjam  tidak  memiliki  uang  maka  sebagai  biaya  tersebut  dikenakan  dari pembiayaan yang akan dicairkan. Oleh sebab itu, anggota ada yang beranggapan bahwa  BMT  Al-Hasanah  sama  saja  menggunakan  bunga    atau  potongan pembiayaan.  Selain  itu  kurangnya  penjelasan  pihak  BMT  terhadap  pembiayaan Al-Qard mengenai tujuan dan perbedaan dengan pembiayaan lainnya, sehingga berpengaruh terhadap penerapan utang piutang BMT untuk pembiayaan bersifat sosial Al-Qard yang dirasakan oleh anggota.
Dari segi perhitungan pembiayaan Al-Qard di BMT Al-Hasanah telah sesuai dengan  perhitungan  pembiayaan Al-Qard menurut  syariah  jika  dilihat  dari  segi tabel pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah  dengan  pihak  peminjam  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melakukan  pembayaran  secara  tunai  atau  cicilan  dalam  jangka  waktu  tertentu tanpa ada nisbah bagi hasil maupun keuntungan (Mardani, 2013).
Implementasi  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  No.19/DSN- MUI/IV/2001  terhadap  pelaksanaan  utang  piutang  di  BMT  Al-Hasanah Sekampung untuk penyaluran dana bersifat sosial Al-Qard , dari segi pelaksanaan perhitungan  pembiayaan  telah  sesuai  dengan  yang  terkandung  dalam  fatwa namun dari segi pengambilan biaya simpanan wajib yang dikenakan oleh pihak BMT  kepada  pihak  anggota  kurang  sesuai,  mengenai  pembiayaan Al-Qard anggota  tidak  diwajibkan  dikenakan  biaya  apapun  selain  biaya  administrasi yang  ditanggung  oleh  anggota  dan  biaya  administrasi  tersebut  tidak memberatkan tiap anggota yang akan meminjam (Riadi, 2010).
Dari segi pemahaman anggota terhadap pembiayaan Al-Qard masih sangat kurang.  Oleh  sebab  itu,  anggota  masih  ada  yang  beranggapan  bahwa pembiayaan Al-Qard lebih  menyulitkan  dalam  hal  pelaksanaannya  dan pengambilan  dana  untuk  administrasi  maupun  simpanan  wajib  yang dikeluarkan  oleh  anggota,  anggota  merasa  keberatan  sebab  dana  yang
Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur) Rahma Afria Sari
dikeluarkan  terkadang  harus  memotong  pembiayaan  yang  akan  dipinjam  oleh anggota. Pihak anggota beranggapan bahwa pembiayaan Al-Qard kurang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu suka sama suka, transparan, dan jelas sehingga tidak menyulitkan dalam perekonomian Islam.
Oleh karena itu, anggota masih banyak yang salah persepsi dan anggapan bahwa  BMT  atau  Lembaga  Keuangan  Syariah  hanya  covernya  saja  berbasis syariah kenyataannya tidak berbasis syariah.
Analisis  Terhadap  Implementasi  Penyaluran  Dana  di  BMT  Al-Hasanah Sekampung  Lampung  Timur  Terkait  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard
Pembiayaan Al-Qard merupakan fasilitas  pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam membantu usaha pengusaha kecil, pembiayaan Al-Qard diberikan tanpa adanya imbalan. Qard juga merupakan pemberian harta kepada  orang  lain  yang  dapat  ditagih  atau  diminta  kembali  sesuai  dengan jumlah  uang  yang  dipinjamkan,  tanpa  adanya  tambahan  atau  imbalan  yang diminta oleh lembaga keunagan syariah.
Pembiayaan Al-Qard merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk tolong menolong antar umat, sebab sumber dana Al-Qard bersal dari dana zakat, infaq, dan shadaqah. Oleh karena itu Qard sangat dibolehkan dalam pelaksanaan utang piutang  sebab  terhindar  dari  riba  dan  mengarah  pada  suatu  masyarakat  yang saling tolong menolong antar sesama manusia secara Islami (Yasin, 2009).
Pada pembiayaan yang Al-Qard ini tidak ada perbuatan memakan harta tiap manusia dengan cara bathil, sebab yang telah diberikan merupakan sedekah dan zakat dari hasil harta yang dikumpulkan dan pengembaliannya tanpa ada nisbah bagi  hasil  dan  keuntungan.  Selain  itu  keberadaan  pembiayaan Al-Qard akan membawa  kemajuan  dan  kesejahteraan  bagi  perekonomian  masyarakat  kurang mampu (Nafis, 2011).
Dengan  demikian  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  pihak  manajemen dalam pelaksanaan utang piutang pada pembiayaan Al-Qard agar tercapai tujuan yang  telah  direncanakan  sebelumnya  yaitu  pembiayaan  bersifat  sosial  tolong menolong  dan  tanpa  adanya  unsur  memakan  harta  orang  lain  secara  bathil. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  firman  Allah: “...Dan  tolong -menolonglah  kamu dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat dosa dan pelanggaran...” .(Al-Maidah ayat 2)
Dalam  ayat  ini  kita  diperiintahkan  unuk  saling  tolong  menolong  dan  kita dianjurkan untuk tidak memakan hata orang lain terutama orang miskin secara bathil.  Sangat  jelas  ayat  di  atas  menyatakan  bahwa  tolong  menolong  dalam  hal kebaika  merupakan  anjuran  dari  Allah  SWT  agar  terciptanya  bermuamalah secara Islami dan sesuai dengan nilai-nilai agama.
Sedangkan  menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  No.19/DSN- MUI/IV/2001  menyebutkan  penyaluran  dana Al-Qard pada  prinsipnya  boleh
Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur) Rahma Afria Sari
dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah ( Muqtaridh ) yang memerlukan.
2. Nasabah Al-Qard wajib  mengembalikan  jumlah  pokok  yang  diterima  pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah Al-Qard dapat  memberikan  tambahan  (sumbangan)  dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika  nasabah  tidak  dapat  mengembalikan  sebagian  atau  seluruh kewajibannya  pada  saat  yang  telah  disepakati  dan  LKS  telah  memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
b. Menghapus ( write off ) sebagian atau seluruh kewajibannya Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa perhitungan pembiayaan
Al-Qard di BMT Al-Hasanah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001.  Namun  dari  segi  pengambilan  biaya  simpanan  wajib dan  biaya  administrasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  BMT  kurang  sesuai  karena biaya  tersebut  jika  anggota  tidak  memiliki  uang  maka  akan  dipotong  dari pembiayaan yang akan didapat oleh anggota maka hal ini kurang sesuai dengan syarat menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang penyaluran dana Al-Qard , sebab tidak ada ketentuan didalanya.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  langkah  yang  ditempuh  oleh  pihak  managemen dalam pelaksanaan perhitungan pembiayaan Al-Qard yaitu dengan dilakukannya analisa  yang  terjadi  dilapangan,  melalui  kegiatan  operasional  perusahaan  dan monitor  pelaksanaan  utang  piutang  pada  pembiayaan Al-Qard ,  yang  bertujuan untuk  menilai  berhasil  tidaknya  pelaksanaan  utang  piutang  BMT  Al-Hasanah pada pembiayaan Al-Qard yang dilakukan oleh perusahaan dan sesuai tidaknya penerapan  pelaksanaan  pembiayaan Al-Qard di  BMT  Al-Hasanah  Sekampung Lampung Timur.

## Simpulan
Pelaksanaan utang  piutang pada pembiayaan Al-Qard di BMT Al-Hasanah telah sesuai yaitu melalui pengajuan awal, pengajuan persyaratan, evaluasi akhir dengan  persetujuan  diterima  atau  ditolak,  jika  diterima  pihak  BMT  memerikan konfirmasi  dan  melakukan  realisasi  pembiayaan Al-Qard kepada  anggota  tanpa ada  bagi  hasil.  Namun  pada  penerapan  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh anggota,  pihak  BMT  masih  kurang  efektif  sebab  anggota  merasa  dirugikan dengan  adanya  pengambilan  dana  administrasi  dengan  simpananwajib  yang diminta oleh pihak BMT, sehingga pihak BMT terkadang harus mengambil dari pembiayaan  yang  diajukan  oleh  anggota  yang  menyebabkan  pinjaman  dari anggota tersebut terpotong dengan adanya biaya tersebut.
Kelebihan  dari  pembiayaan Al-Qard yaitu  dapat  membantu  kesulitan
Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur) Rahma Afria Sari
masyarakat mskin, dan meminimalisir pedagang kecil dari ikatan utang rentenir, sehingga  merupakan  misi  sosial  bagi  BMT  Al-Hasanah  dalam  membantu masyarakat miskin.
Kekurangan pembiayaan Al-Qard yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat  tentang  pembiayaan Al-Qard sehingga  mengakibatkan  sedikitnya anggota  padda  pembiayaan Al-Qard dan  masih  terbatasnya  dana  untuk  dana talangan  pembiayaan Al-Qard ,  karena  kurangnya  minat  masyarakat  yang menyalurkan  dana  zakat,  infaq,  dan  shadaqah  di  BMT  Al-Hasanah  sebagai sumber dana Qard .

## Daftar Pustaka
Caniago,  A.  Y.  (1997). Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  (Dilengkapi  dengan Singkatan-singkatan). Bandung: CV. Pustaka Setia.
Gulo, W. (2001). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Mardani. (2013). Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
Nafis, M. C. (2011). Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: UI Pers.
Riadi,  M.  E.  (2010).  Kedudukan  Fatwa  Ditinjau  dari  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif (analisis yuridis normatif). Jurnal Ulumuddin , Vol. VI.
Syarifudin, A. (2009). Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kencana.
Uman, K., & Amirudin, A. A. (1998). Ushul Fiqih II. Bandung: Pustaka Setia.
Umar, H. (2009). Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Yasin, M. N. (2009). Hukum Ekonomi Islam. Malang: UIN Malang Press.
Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur) Rahma Afria Sari