## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD OLEH YAYASAN SPEK-HAM SURAKARTA
Rika Setyorini 1 , Rima Vien Permata Hartanto 2 , Triyanto 3
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
1 rikasetyorini11@gmail.com, 2 rimahartanto@yahoo.com, 3 try_uns@yahoo.com
ABSTRACT Gender discrimination and injustice add to the burden on women, especially women headed family. The status of the headed  family puts women in difficult conditions. Apart from being the breadwinners in the family, women also have to take care of their own households so that women headed families are the poorest group in Indonesia. Women  headed  of  family  as  poor  and  vulnerable  groups  need  empowerment  in  order  to  achieve  sustainable livelihoods. This research explores the empowerment of women headed family carried out by the SPEK-HAM Surakarta Foundation. The results showed that economic empowerment was carried out through two mentoring, first pre-empowerment which is one way of approaching women headed family through household studies and area mapping, further empowerment is carried out in the form of waste banks, pre-cooperatives and efforts to improve the economy.
Keyword : empowerment, sustainable livelihood, women headed family

## ABSTRAK
Diskriminasi dan ketidakadilan gender menambah beban perempuan terutama perempuan kepala keluarga.  Status  kepala  keluarga  membawa  perempuan  dalam  kondisi  yang  sulit.  Selain  sebagai pencari  nafkah  dalam  keluarga,  perempuan  juga  harus  mengurus  rumah  tangganya  sendiri sehingga  perempuan  kepala  keluarga  merupakan  kelompok  termiskin  di  Indonesia.  Perempuan kepala keluarga sebagai kelompok miskin dan rentan memerlukan pemberdayaan guna mencapai penghidupan  berkelanjutan (sustainable  livelihood) .  Penelitian  ini  mengekplorasi  pemberdayaan terhadap perempuan kepala keluarga yang dilakukan oleh Yayasan SPEK-HAM Surakarta. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pemberdayaan  dilakukan  melalui  dua  pendampingan  yaitu  pra pemberdayaan yang merupakan salah satu cara pendekatan terhadap perempuan kepala keluarga melalui  studi  rumah  tangga  dan  pemetaan  wilayah,  selanjutnya  dilakukan  pemberdayaan  dalam bentuk bank sampah, pra koperasi dan usaha peningkatan ekonomi.
Kata Kunci : pemberdayaan, perempuan kepala keluarga, sustainable livelihood

## PENDAHULUAN
Warga negara atau citizens memiliki arti warga atau anggota dari institusi bernama negara. Istilah warga negara mengandung pengertian baik wanita maupun pria (Martojo, 1999:2). Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut berarti baik perempuan maupun laki- laki memiliki hak yang sama dan sudah secara jelas dijamin dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Bab XA Pasal 28A sampai 28J tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945
berbunyi  “Setiap  orang  berhak  bebas  atas  perlakuan  yang  diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”.
Konvensi  CEDAW (Convention  on  The  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against Women) yang  selanjutnya  diratifikasi  melalui  UU  Nomor  7  Tahun  1984,  dalam Article  3 juga menyebutkan bahwa :
“States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fiels, all appropriate measures, including legislation, to en sure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms in a basis of equality with men.”
Hak  asasi  perempuan  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  perempuan  baik  karena  ia  sebagai manusia maupun sebagai perempuan (Krisnalita, 2018:80). Namun diskriminasi hampir terjadi di semua  kelas  sosial  yang  menganggap  perempuan  sebagai  manusia  kelas  dua  (Palulungan  dkk, 2017:107). Hal ini berupa marginalisasi, beban kerja yang panjang dan berat, diskriminasi upah, pengabaian  hingga  pelanggaran  hak-hak  reproduksi  perempuan,  penganiayaan  serta  berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (Nugroho, 2008:163).
Pasal  31  ayat  (3)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Padahal peran perempuan dalam keluarga dapat berubah sesuai dengan kontruksi sosial yang ada di masyarakat yang berarti memungkinkan  perempuan  untuk  mandiri  mengurus  keluarganya  karena  semakin  banyak perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga (Nugroho, 2008:8).
Penjelasan  Pasal  61  ayat  (1)  UU  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan mendefinisikan Kepala Keluarga sebagai a) Orang yang bertempat tinggal dengan orang  lain,  baik  mempunyai  hubungan  darah  maupun  tidak,  yang  bertanggung  jawab  terhadap keluarga;  b)  Orang-orang  yang  bertempat  tinggal  seorang  diri;  atau  c)  Kepala  kestarian,  kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan  lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
Lebih  lanjut  Komunitas  Perempuan  Kepala  Keluarga  atau  disingkat  PEKKA  (2014:1) mendefinisikan  perempuan  kepala  keluarga  sebagai  perempuan  yang  melaksanakan  peran  dan tanggung  jawab  sebagai  pencari  nafkah,  pengelola  rumah  tangga,  penjaga  kelangsungan  hidup keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarga yang termasuk diantaranya sebagai berikut : a) Perempuan  yang  bercerai,  b)  Perempuan  yang  ditinggal  oleh  suaminya,  c)  Perempuan  yang suaminya  meninggal  dunia,  d)  Perempuan  yang  tidak  menikah  namun  memiliki  tanggungan keluarga,  e)  Perempuan  bersuami  tetapi  karena  suatu  hal  suaminya  tidak  dapat  menjalankan fungsinya  sebagai  kepala  keluarga,  f)  Perempuan  bersuami,  namun  suaminya  tidak  hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami.
Istilah kepala keluarga dimaksud yang secara status sebagai kepala keluarga dimana dalam posisi  tersebut  menjalankan  peran  sebagai  pencari  nafkah.  Mengutip  pendapat  Galim  dan Thompson (2013:2) yang mengemukakan bahwa ”working mothers-in all family type- are breadwinning in record numbers. By ’breadwinning’ we mean both cases in which working mothers are earning as much as or more than their partner, and working single mothers”. Perempuan kepala keluarga dalam konteks pencari nafkah ini memiliki tanggung jawab selain sebagai kepala keluarga juga menjadi pencari nafkah utama untuk keluarganya.
Permasalahan  yang  dihadapi  perempuan  kepala  keluarga  adalah  pembangunan  yang seringkali  mendiskriminasi  mereka  sehingga  mengakibatkan  perempuan  kepala  keluarga  tidak sepenuhnya menerima pengakuan hak dan kekuasaan yang sama seperti laki-laki sebagai kepala keluarga  (Ernawati,  2013:161).  Rumah  tangga  yang  dikepalai  oleh  perempuan  semakin  sulit memenuhi  kebutuhan  ekonomi  ketika  dihadapkan  pada  ketiadaan  sumberdaya  produktif  yang dimiliki (Hastuti, 2013:98). Meskipun memiliki akses yang sama dalam pekerjaan, kesejahteraan perempuan  kepala  keluarga  masih  rendah  karena  hanya  bekerja  pada  sektor  pertanian  dan perdagangan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat  pendidikan  perempuan  kepala keluarga, buta aksara serta masih rentan akan kekerasan (PEKKA&SMERU, 2014:33).
Berdasarkan data BPS terdapat kenaikan jumlah perempuan sebagai kepala keluarga, sejak tahun  2015  terdapat  9,60  juta  KK  menjadi  10,31  juta  KK  pada  tahun  2018.  Peningkatan persentase  jumlah  perempuan  kepala  keluarga  mendorong  adanya  pemberdayaan  terhadap kelompok tersebut. Upaya pemberdayaan ini merupakan bentuk dari ketidakberdayaan (powerless) perempuan  dalam  mengembangkan  potensi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  (Remiswal,  2013:2).  Pentingnya  pemberdayaan  tersebut  menyangkut  peran  negara dalam  melakukan  pemberdayaan  bagi  warga  negaranya  atau empowerment  citizen yang  merupakan pendekatan dalam ilmu kewarganegaraan (Cholisin, 2013:16).
Perempuan kepala keluarga sebagai kelompok rentan melalui pemberdayaan warga negara dapat mengembangkan civic culture yang menekankan pada partisipasi aktif warga negara. Hal ini dapat  terwujud  dengan  berpedoman  pada  prinsip  pembangunan civil  society yang  memberikan pemerataan  bagi  setiap  warga  negara  untuk  menggunakan  sumber  daya  yang  dimiliki  negara dengan mengembangkan usaha ekonomi yang produktif (Huri dkk, 2008:41).
Yayasan  Solidaritas  Perempuan  untuk  Kemanusiaan  dan  Hak  Asasi  Manusia  (SPEK- HAM)  Surakarta  menjadi  gerakan  perempuan  yang  memperjuangkan  hak  perempuan  sebagai lembaga  swadaya  masyarakat.  Yayasan  ini  memiliki  program  penanganan  kasus, sustainable livelihood, dan kesehatan masyarakat serta pendampingan kepada kelompok wanita termasuk yang dikategorikan  sebagai  perempuan  kepala  keluarga.  Data  perempuan  kepala  keluarga  yang
diberdayakan oleh Yayasan SPEK-HAM tahun 2018 di wilayah Kota Surakarta tercatat ada 154 kepala keluarga.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  obyek  utama  perempuan  kepala keluarga  sebanyak  154.  Sumber  data  diperoleh  dari  informan,  tempat  dan  peristiwa  serta dokumen.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan purposive  sampling dan snowball  sampling. Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan  studi  dokumen.  Wawancara dilakukan  kepada  manajer  divisi sustainable  livelihood,  community  organizer divisi sustainable  livelihood, ketua kelompok perempuan kepala keluarga, dan perempuan kepala keluarga. Teknik uji validitas data menggunakan trianggulasi teknik dan trianggulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Yayasan  SPEK-HAM  melakukan  pemberdayaan  perempuan  di  enam  kelurahan  namun untuk pemberdayaan yang di dalam kelompok dampingan terdapat  perempuan kepala keluarga ada  di  empat  kelurahan  yang  ada  di  Kota  Surakarta.  Pemberdayaan  dilakukan  oleh  divisi sustainable livelihood dengan memberikan pendampingan kepada kelompok perempuan miskin dan rentan yang berada di wilayah dampingan. Sejalan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemberdayaan yang dilakukan SPEK-HAM merupakan salah satu bentuk pemberdayaan sosial berupa pendampingan. Pendampingan yang dilakukan LSM SPEK- HAM bagi kelompok perempuan miskin adalah untuk mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan akses ekonomi dan penghidupannya secara berkelanjutan.

## Tabel 1. Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang Diberdayakan SPEK-HAM di Kota
Surakarta No Kelurahan Jumlah Perempuan Kepala Keluarga 1. Kelurahan Sewu 103 2. Kestalan 28 3. Kemlayan 7 4. Gilingan 16 Jumlah 154 (Sumber: Yayasan SPEK-HAM Surakarta, 2018, diolah)
Berdasarkan  pada  Tabel  1  diketahui  bahwa  ada  154  perempuan  kepala  keluarga  yang diberdayakan SPEK-HAM. Menurut Pasal 12 ayat (1) poin a UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan  Sosial  bahwa  pemberdayaan  dimaksudkan  untuk  memberdayakan  seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Melihat pada “yang mengalami masalah kesejahteraan sosial”  artinya  bahwa  kelompok  yang  miskin,  terpencil,  dan  rentan  baik  secara  sosial  maupun ekonomi.
Pemberdayaan  menjadi  salah  satu  isu  utama  dalam  pembangunan  (Sen,  1999).  Hal  ini juga disampaikan Duflo (2012:1076) bahwa “women’s empowerment and economic development are closely interrelated” artinya  antara  pemberdayaan  perempuan  dan  pembangunan  ekonomi  itu  saling terkait.  Pembangunan  akan  membawa  pada  pemberdayaan  perempuan,  dan  pemberdayaan perempuan akan membawa pada perubahan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada pembangunan itu sendiri.
Pemberdayaan  memerlukan  proses  dalam  melakukan  perubahan  terhadap  kelompok perempuan  khususnya  perempuan  kepala  keluarga  rentan.  Program  pemberdayaan  yang dilakukan  SPEK-HAM  terdiri  atas  pra  pemberdayaan  dan  pemberdayaan.  Pra  pemberdayaan dimaksudkan untuk melakukan studi rumah tangga terkait permasalahan yang dialami perempuan khususnya perempuan kepala keluarga dengan melakukan pemetaan wilayah dimana saja tempat yang rawan kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan yang dilakukan SPEK-HAM berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi untuk memberikan akses ekonomi terhadap perempuan kepala keluarga antara lain: bank sampah, pra koperasi simpan pinjam, dan usaha peningkatan ekonomi berupa pembuatan karak herbal, budidaya lele dan kangkung, serta pembuatan apem.
Program  pemberdayaan  tersebut  ditinjau  berdasarkan  pada  konsep  pemberdayaan perempuan  menurut  Kabeer  (1999:437)  yang  terdiri  atas  tiga  dimensi  yaitu resouces,  agency, dan achievement. Resources atau sumber daya mencakup  sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial guna meningkatkan kemampuan perempuan terutama perempuan kepala keluarga. Pada dimensi ini, perempuan pada kondisi awal sebelum mendapatkan perhatian artinya perempuan  masih  mengalami  ketidakadilan  gender  yang  pada  kondisi  sosial  dan  ekonomi menempatkan mereka sabagai kelompok kurang mampu. Seperti yang disampaikan Silva (1996:3) “women  face  major  difficulties  in  securing  the  means  of  livelihood,  nor  that  poverty  (along  with  ‘moral stigmatisation’) is a major ‘recurrent aspect’ of lone motherhood” (Perempuan menghadapi kesulitan besar dalam mengamankan mata pencaharian, atau kemiskinan itu (bersama ‘stigmatisasi moral’) yang merupakan  ‘aspek  berulang’  dari  ibu  tunggal).  Perempuan  yang  tergabung  dalam  kelompok  ini terutama perempuan kepala keluarga yang juga merupakan ibu tunggal tidak memiliki pekerjaan
atau memiliki pekerjaan namun karena pendidikan mereka yang rendah mengakibatkan mereka sulit  mendapat  pekerjaan  yang  layak.  Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti,  pendidikan perempuan  kepala  keluarga  yang  diberdayakan  SPEK-HAM  hanya  lulus  SD  bahkan  ada  yang tidak sampai lulus SD.
Status  peran  ganda  yang  dimiliki  perempuan  kepala  keluarga  ini  seringkali  menyulitkan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun dengan adanya pra kondisi yang seperti ini, ketika melihat sumber daya disekitar yang bisa dimanfaatkan, kelompok ini bisa mengembangkan sumber  daya  tersebut.  Sumber  daya  yang  terbatas  di  wilayah  perkotaan  bisa  dimanfaatkan komunitas dalam mengajak perempuan kepala keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan, tentunya  dengan  pendampingan  dari  SPEK-HAM  selaku  lembaga  yang  melakukan pemberdayaan pada kelompok perempuan rentan.
Menurut  Pasal  12  ayat  (1)  point  b  UU  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan Sosial  bahwa  pemberdayaan  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  peran  serta  lembaga  dan/atau perseorangan  sebagai  potensi  sumber  daya  dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial. Agency yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini  adalah  lembaga.  Lembaga  yang  mendampingi  kelompok perempuan  dalam  meningkatkan  kualitas  kehidupan  perempuan  rentan  kearah  yang  lebih  baik. Pendampingan  tersebut  dengan  memanfaatkan  potensi  wilayah  dan  sumber  daya  untuk mengoptimalkan kemampuan dari komunitas dampingan terutama perempuan kepala keluarga.
Lembaga atau agency melakukan pendampingan diberbagai program pemberdayaan, antara lain bank sampah, pra koperasi simpan pinjam, dan usaha peningkatan ekonomi. Bank sampah memberikan  kemampuan  baru  bagi  perempuan  kepala  keluarga  dalam  melakukan  pemilahan sampah, penimbangan sampah, dan penjualan sampah. Hasil penjualan sampah akan dicatat dan menjadi  tabungan  bagi  anggota  kelompok  perempuan  dampingan.  Perempuan  kepala  keluarga yang  tergabung  dalam  komunitas,  apabila  membutuhkan  dana  sebagai  modal  usaha  dapat melakukan  pinjaman  ke  pra  koperasi  simpan  pinjam  tanpa  adanya  bunga.  Selain  itu,  dengan adanya pra koperasi yang mewajibkan anggotanya untuk membayarkan simpanan wajib, pokok, dan  surakarela  mampu  memberikan  kesejahteraan  bagi  pengurus  dan  anggota  karena melaksanakan  prinsip  keterbukaan  yang  mana  pemasukan,  pengeluaran  dan  pinjaman  harus disampaikan  secara  terbuka.  Usaha  peningkatan  ekonomi  yang  terdiri  atas  pembuatan  karak herbal,  budidaya  lele  dan  kangkung,  serta  pembuatan  apem  merupakan  salah  satu  upaya  yang dilakukan SPEK-HAM guna membantu komunitas terutama perempuan kepala keluarga.
Pemberdayaan yang dilakukan SPEK-HAM bertujuan untuk mencapai sustainable livelihood atau  penghidupan  berkelanjutan.  Menurut  pendapat  dari  Chambers  dan  Conway  (1992)  dalam DFID  (1999)  bahwa “A  livelihood    comprieses  the  capabilities,  assets  (including  both  material  and  social
resources)  and  activities  required  for  a  means  of  living.  A  livelihood  is  sustainable  when  it  can  cope  with  and recover from stresses and shocks and maintain or enhance its capabilities and assets both now and in the future, while not undermining the natural resource base.”
Lebih  lanjut  berdasarkan  prinsip sustainable  livelihood yang  dikenal  dengan The  Asset Pentagon yang  mengambil  pendapat  DFID  (1999)  dalam  May,  et  al  (2009:10)  terdiri  atas human capital (modal manusia) , natural capital (modal alam) , financial capital (modal finansial) , social capital (modal  sosial) , dan physical  capital (modal  fisik) .  Human  capital terwujud  dengan  adanya pengetahuan  dan  kemampuan (skill) yang  dimiliki  perempuan  kepala  keluarga  melalui  program pemberdayaan yang dilakukan SPEK-HAM. Natural capital terwujud melalui pemanfaatan sumber daya  yang  ada  disekitar  seperti  bank  sampah  dan  usaha  peningkatan  ekonomi  yang  sudah terlaksana  di  wilayah  dampingan  SPEK-HAM  di  Kota  Surakarta. Financial  capital berkaitan dengan adanya pendapatan tambahan yang dialami oleh perempuan kepala keluarga. Social capital terwujud dengan adanya program pemberdayaan yang memberikan ruang bagi perempuan dalam menjalin  hubungan  baik  dengan  perempuan  lainnya  melalui  pertemuan-pertemuan  yang dilaksanakan  secara  rutin  setiap  bulannya. Physical  capital berkaitan  dengan  sinergitas  program yang  dilakukan  oleh  SPEK-HAM  selaku  LSM  dengan  pemerintah  yang  memberikan  bantuan berupa alat maupun dana yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan program pemberdayaan. Namun  pemberdayaan  ini  belum  mencapai sustainable  livelihood atau  keberlanjutan  karena  hasil dari  pemberdayaan  tersebut  belum  memperlihatkan  kondisi  yang  signifikan  terhadap  kondisi ekonomi perempuan (financial capital) meskipun telah mendapatkan keterampilan baru yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk memperoleh nafkah atau pendapatan tambahan.
Inclusive citizenship yang melihat kewarganegaraan dengan lebih inklusif mengartikan bahwa kelompok  perempuan  kepala  keluarga  rentan  ini  memiliki  keadilan  yang  sama  dengan  warga negara  yang  lain  terlepas  dari  statusnya  sebagai  perempuan  kepala  keluarga.  Menurut  Kabeer (2005:3-8) ada  empat  nilai  yaitu justice,  recognition,  self-determination,  and  solidarity. Keempat  nilai tersebut berkaitan dengan partisipasi dari perempuan kepala keluarga dalam memperoleh akses melalui pemberdayaan.
Pertama, kewarganegaraan harus mempertimbangkan keadilan bagi anggotanya. Gagasan keadilan  yang  dimaksudkan  adalah  ketika  adil  bagi  orang  untuk  diperlakukan  sama  dan  adil bahwa mereka harus diperlakukan secara berbeda. Perempuan kepala keluarga sebagai kelompok rentan  memiliki  persamaan  hak  yang  sama  dengan  laki-laki  sebagai  kepala  keluarga,  di  sisi  lain perempuan  juga  harus  diperlakukan  berbeda  melihat  pada  konteks  lahiriahnya  sebagai  seorang perempuan.
Kedua ,  nilai recognition atau  pengakuan  yang  merupakan  tuntutan  atas  gagasan  keadilan dimana kelompok yang tidak berdaya ini menuntut pengakuan atas nilai intrinsik sebagai manusia dan pengakuan atau penghormatan terhadap perbedaan mereka. Pengakuan terhadap perempuan kepala  keluarga  dapat  dilihat  dari  interaksi  sehari-hari  di  masyarakat,  yang  mana  status  baru perempuan  menjadi  kepala  keluarga  dapat  dihormati  seperti  warga  negara  pada  umumnya. Namun  kenyataannya  perempuan  kepala  keluarga  mendapatkan  stigma  buruk  dari  keluarga suaminya, padahal di sini yang menjadi korban adalah perempuan.
Ketiga, self-determination atau penentuan nasib sendiri. Perempuan kepala keluarga memiliki kemampuan  dalam  melakukan  kontrol  terhadap  kehidupannya  sendiri  untuk  meningkatkan kapasitas  dirinya.  Hak  perempuan  dalam  menentukan  nasib  sendiri  dalam  konteks  ini  karena sering  mengalami  ketidakadilan  gender  dalam  akses  sumber  daya  maka  mereka  memiliki  hak untuk  lebih  berdaya  dengan  mengikuti  pemberdayaan.  Peran  SPEK-HAM  di  sini  membantu perempuan untuk lebih berdaya dengan melakukan peremberdayaan pada kelompok perempuan kepala  keluarga  ini.  Merunjuk  pada  konsep  kapabilitas  menurut  Sen  (2009:228)  tentang kebebasan  kepelakuan (agency  freedom) bahwa  tindakan  atau  penentuan  nasib  yang  dilakukan perempuan  kepala  keluarga  merupakan  motif  untuk  memaksimalkan  kepentingan  dirinya (self- interest) dengan memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.
Keempat, nilai  terakhir  dalam inclusive  citizenship yaitu solidarity atau  solidaritas  merupakan kapasitas  untuk  bertindak  dalam  satu  kesatuan  dengan  orang  lain  dalam  mewujudkan  keadilan dan  pengakuan  terhadap  mereka.  Solidaritas  dalam  hal  ini  adalah  untuk  keluarganya  sendiri, artinya  perempuan  kepala  keluarga  dalam  menuntut  keadilan  dan  pengakuan  harus  memiliki solidaritas  dimana  tindakan  tersebut  adalah  bersama-sama  dengan  perempuan  lain  dalam melakukan  kegiatan  pemberdayaan.  Sehingga  mereka  dapat  memenuhi  kebutuhan  rumah tangganya. Manusia memiliki hubungan dengan orang lain yang menjadikan solidaritas menjadi hal penting dalam memperoleh akses keadilan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga.
Pemberdayaan  yang  dilakukan  SPEK-HAM  juga  memberikan  dampak  bagi  kelompok perempuan  dampingan  khususnya  perempuan  kepala  keluarga.  Dampak  tersebut  terdiri  atas dampak ekonomi dan dampak sosial. Dampak ekonomi diperoleh melalui program bank sampah yang berdasarkan hasil penjualan sampah, perempuan kepala keluarga memperoleh pendapatan disamping  menjaga  lingkungan  dengan  memanfaatkan  sampah  rumah  tangga.  Sama  halnya dengan usaha peningkatan ekonomi yang mampu menambah penghasilan bagi perempuan kepala keluarga. Perempuan kepala keluarga yang ingin melakukan usaha mandiri juga bisa melakukan pinjaman melalui pra koperasi yang telah ada.
Dampak sosial yang dialami perempuan kepala keluarga juga berkaitan dengan hubungan antara  anggota  masyarakat  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  berkaitan  juga  dengan civic participation dimana adanya partisipasi dari kelompok perempuan ini mereka memperoleh manfaat berupa  keterampilan  dan  pengetahuan.  Hal  ini  juga  terlihat  pada  lebih  mudahnya  komunitas dalam  melakukan  komunikasi  dengan  pemerintah  kelurahan.  Partisipasi  perempuan  kepala keluarga  yang  menjadi  bagian  dari  kelompok  dampingan  dalam  pemberdayaan  juga  membantu mereka  dalam  menjalin  hubungan  baik  dengan  anggota  masyarakat  lainnya  dan  memiliki kemandirian.  Selain  itu,  dengan  adanya  pemberdayaan  ini  juga  menumbuhkan  kesadaran  dan empati sosial bagi komunitas dalam membantu perempuan lansia dan perempuan kepala keluarga rentan dengan kegiatan bakti sosial.
Selain  itu,  pemberdayaan  juga  tak  lepas  dari  kendala-kendala  yang  dialami  perempuan kepala  keluarga  sebagai  kelompok  dampingan.  Kendala  tersebut  dialami  komunitas  dimana perempuan  kepala  keluarga  mengalami  permasalahan  berkaitan  dengan  keaktifan  anggota, kehadiran, kondisi tempat yang sempit di wilayah perkotaan. Pemberdayaan tak lepas dari peran pemerintah  sebagai stakeholder dimana  SPEK-HAM  juga  bersinergi  dengan  pemerintah  melalui program dan pendanaan, berdasarkan hasil penelitian sarana dan prasarana belum optimal karena keterbatasan dana (fiscal contrains) dari pemerintah.
Adanya  kendala  dalam  keberjalanan  program  pemberdayaan  dapat  diatasi  dengan koordinasi  lebih  lanjut  dengan  pemerintah  melalui  sinergitas  program  antara  lembaga  dan pemerintah.  Selain  itu,  kendala  juga  berasal  dari  persepsi  masyarakat  terhadap  kelompok perempuan ini. Perempuan kepala keluarga yang dalam konteks ini juga berstatus sebagai kepala keluarga dalam konteks pencari nafkah kerapkali mengalami stereotip buruk dari masyarakat.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  berkaitan  dengan  pemberdayaan    yang  dilakukan  LSM  SPEK-HAM terhadap  perempuan  kepala  keluarga  yang  mengalami  kemiskinan  dan  kerentanan.  Kemiskinan yang dialami perempuan kepala keluarga tidak lepas dari pendidikan yang masih rendah sehingga kelompok  ini  perlu  pendampingan  melalui  pemberdayaan  yang  dilakukan  LSM  SPEK-HAM. Ada dua pendampingan yang dilakukan yaitu pra pemberdayaan yang merupakan salah satu cara pendekatan  terhadap  perempuan  kepala  keluarga  melalui  studi  rumah  tangga  dan  pemetaan wilayah, selanjutnya dilakukan pemberdayaan dalam bentuk bank sampah, pra koperasi dan usaha peningkatan  ekonomi.  Dampak  dari  pemberdayaan  ini  berupa  dampak  ekonomi  dan  dampak sosial.  Kendala  yang  dialami  perempuan  kepala  keluarga  berkaitan  dengan  keaktifan  anggota, kehadiran,  kondisi  tempat  yang  sempit  di  wilayah  perkotaan.  Kendala  yang  dihadapi  pada  saat
proses pemberdayaan juga tidak dapat dihindari, hal ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang  belum  optimal  karena  keterbatasan  dana (fiscal  contrains) dari  pemerintah dan  persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap perempuan kepala keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS. Diperoleh 15 Desember 2019 dari http://bps.go.id/
Cholisin. (2013). Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Yogyakarta : Penerbit Ombak.
Convention  on  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against  Women. (1979).  Diperoleh  21 Desember 2019, dari http://www.bphn.go.id/
DFID. (1999). Sustainable livelihoods guidance sheets: The Departement for International Development.
Duflo, E. (2012). Women Empowerment and Economic Development . Journal of Economic Literature, 50(4), 1051-1079. doi:10.1257/jel.50.4.1051
Ernawati.  (2013). Menyibak  Perempuan  Kepala  Keluarga. Jurnal  Muwazah,  Volume  5  (2).Fakih, Mansoer. (2012). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Galim, Dalia Ben and Thompson, Spancer. (2013). Who’s breadwinning? Working mothers and the new face of family support. London: Institute for Public Policy Research. (www.ippr.org)
Huri, Daman dkk. (2008). Demokrasi dan Kemiskinan . Malang : Averroes Press.
Kabeer,  N.  (1999). Resources,  Agency,  Achievements:  Reflections  on  the  Measurement  of  Women's Empowerment . Development and Change, 30 (3), 435-464. doi:10.1111/1467-7660.00125.
Kabeer,  N.  (2005)  Introduction  in  Kabeer,  N.  (ed.) Inclusive  Citizenship ,  London  &  New  York, Zed Books.
Krisnalita,  Louisa  Yesami.  (2010). Perempuan,  HAM  dan  Permasalahannya  di  Indonesia. Jurnal Binamulia Hukum. Volume 7 (1).
Martojo,  Moempoeni.  (1999). Prinsip  Persamaan  bagi  Wanita  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia. UNDIP Semarang.
May, et al. (2009). The Sustainable Livelihood Handbook (An asset based approach to poverty). Manchester : Church Action on Poverty and Oxfam GB.
Nugroho, Riant. (2008). Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Palulungan,  Lusia  dkk.  (2017). Memperkuat  Perempuan  untuk  Keadilan  dan  Kesetaraan .  Makassar  : Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
PEKKA & SMERU. (2014). Menguak Keberadaan dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga : Laporan Hasil  Pemantauan  Berbasis  Kesejahteraan  Berbasis  Komunitas  (SPKBK-PEKKA). Jakarta  : Lembaga Penelitian SMERU.
Remiswal. (2013). Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal . Yogyakarta: Graha Ilmu.Rohmiyati,  Yuli.  2017. Studi  Komparasi  Kebutuhan  Informasi  Kepala  Keluarga  Pria  dan Wanita. Anuva, Volume 1 (2).  http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva.
Sen, A. (2009). The idea of justice . Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard Univ. Press.
Silva, Bortolaia E. (1996). Good Enough Mothering? Feminist Perspective on Lone Motherhood. London: Routledge.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial