## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2 No. 2, Desember 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA GEGERUNG KECAMATAN LINGSAR, KABUPATEN LOMBOK BARAT

## Zaeni Asyhadie, Zaenal Arifin Dilaga, Rahmawati Kusuma
Universitas Mataram Correponding email : zaeniasyhadie@gmail.com

## Abstrak
.Selama ini di masyarakat pedesaan wilayah Indonesia muncul anggapan, bahwa bekerja di Luar Negeri sebagai pekerja migran amatlah berbelit-belit sehingga banyak masyarakat yang bekerja di luar negeri dilakukan secara illegal. Dalam rangka memasyarakatkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di atas Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram melakukan penyuluhan di Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 September 2020. Penyuluhan dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan para audience yang terdiri dari para pemuda, tokoh masyarakat dan aparat Kampung dan desa.

## Kata kunci : Penyuluhan, Pekerja Migran

## A. PENDAHULUAN
Indonesia Sebagai negara hukum harus menempatkan hukum sebagai “patokan” dalam membentuk dan menentukan peraturan perundang-undangan, yang tidak membedakan status serta kedudukan seseorang di dalam suatu negara. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).
Negara Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memberikan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja. Sehingga menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa negara Indonesia harus memenuhi hak-hak warga negaranya termasuk untuk memenuhi kebutuhan akan pekerjaan bagi setiap warga negaranya yang mau dan mampu bekerja.
Berkaitan dengan hal tersebut keterbatasan sumber daya ekonomi di suatu wilayah mengakibatkan adanya perpindahan (migrasi) penduduk ke luar wilayah asal dengan tujuan untuk memperbaiki tingkat ekonomi yang lebih baik. Situasi seperti ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan besar dengan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 108~115
modus mencarikan pekerjaan dan memberikan janji dan harapan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, yaitu melalui kesempatan untuk bekerja di luar wilayah (dengan cara migrasi), sehingga calon pekerja menjadi tertarik untuk menjadi pekerja migran 1 . Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia, sedangkan Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain 2 .
Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang  meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. 5
Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyebutkan bahwa adanya larangan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Hal ini dinyatakan tegas dengan adanya sanksi bagi pelaku perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa: “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”
Orang perseorangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah: “Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia”.
Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan pada Pasal 49 bahwa pelaksana penempatan pekerja migran
1 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia , Cetakan Pertama, PT. RadjaGrafindo Persada - Jakarta, 2016, hlm. 121
2 Edi Suharto, Permasalahan  Pekerja  Migran: Perspektif
Pekerjaan S o s i a l ,
http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_35.htm, diunduh pada Selasa 20 Agustus 2021
Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan  perusahaan sendiri.
Jika merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa yang berwenang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU No. 18 Tahun 2017 adalah badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, dan perusahaan penempatan pekeja migran Indonesia yang telah mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusaahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaannya sendiri. Dalam pada itu, seringkali dikatakan, bahwa proses penempatan tenaga kerja Indonesia yang sekarang disebut Pekerja Migran Indonesia amat sangat berbelit-belit, dan memakan jangka waktu yang panjang, padal itu semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada mereka.
Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan pada Pasal 49 bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan  perusahaan sendiri.
Jika merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa yang berwenang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU No. 18 Tahun 2017 adalah badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, dan perusahaan penempatan pekeja migran Indonesia yang telah mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusaahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaannya sendiri.

## B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, tanggal 5 Juli 2020.  Tugas dilakukan di Balai Desa, DesaGegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan metode tatap muka langsung dengan masyarakat desa, pemuka masyarakat, dan aparat desa. Kemudian dilakukan Tanya jawab berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan, yang malah berkembang terhadap isu-isu hukum lainnya yang sedang berkembang di masyarakat.

## 110~115

## C. PEMBAHASAN
Materi penyuluhan disampaikan secara berantai oleh tim pengabdian yang pada kesimpulannya menyampaikan hal-hal yang bersangkutan dengan Pekerja Migran Indonesia, khususnya berkaitan dengan prosedur bekerja di luar negeri yang sesuai hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dikeluarkan dengan tujuan :
.  menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;
.  menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
Guna mencapai tujuan di atas UU. menentukan bahwa yang tergolong Pekerja
Migran Indonesia adalah :
•  Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
•  Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
•  Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
•  Sedangkan yang tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Undang- Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia , yaitu:
•  warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
•  pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
•  warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
•  penanam modal;
•  aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;
•  warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
•  warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri. Persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia:
Untuk dapat menjadi Pekerja Migran Indonesia, atu untuk dapat bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
.  berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
.  memiliki kompetensi;
.  sehat jasmani dan rohani;
.  terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
.  memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

## Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia
Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:
.  mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
.  memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
.  memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri terverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk berasal dari;
.  Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
.  Mitra Usaha di negara tujuan penempatan; (harus diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk) dan/atau
.  Calon Pemberi Kerja, baik perseorangan maupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan. (harus diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk)
.  memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
.  menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
.  memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
.  memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
.  memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
.  memperoleh akses berkomunikasi;
.  menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
.  berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
.  memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
.  memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
Kewajiban Pekerja Migran Indonesia
.  menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
.  menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
.  menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
.  melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 112~115

## Hak Keluarga Pekerja Migran Indonesia
.  memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
.  menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
.  memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
.  memperoleh akses berkomunikasi. Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi: 3
·  Pelindungan Sebelum Bekerja
.  Pelindungan Administratif, antara lain meliputi : Kelengkapan  dan   keabsahan dokumen   penempatan;  Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:
.  surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
.  surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
.  sertifikat kompetensi kerja;
.  surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
.  paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
.  Visa Kerja;
.  Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
.  Perjanjian Kerja.
Pelindungan Teknis;
.  Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
.  Atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan wajib melakukan verifikasi terhadap: Mitra Usaha; dan Calon Pemberi Kerja.
.  Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud di atas, atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk menetapkan Pemberi Kerja dan Mitra Usaha yang bermasalah dalam daftar Pemberi Kerja dan Mitra Usaha yang bermasalah.
.  Atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk wajib mengumumkan daftar Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja bermasalah secara periodik.
.  Hasil verifikasi terhadap Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja bermasalah sebagaimana dimaksud di atas menjadi bahan rekomendasi dalam pemberian izin penempatan bagi
3 Any Suryani, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Penerbit CV. Sanabil – Mataram, 2020, hlm. 114 –
116.
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bermitra dengan Mitra Usaha yang bermasalah.
.  Pemerintah  Pusat mendistribusikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indo- nesia kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Pemerintah Daerah provinsi.
.  Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud di atas kepada masyarakat dengan melibatkan aparat Pemerintah Desa.
.  Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
.  Jaminan Sosial;
.  Fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
.  Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
.  Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
.  Pembinaan dan pengawasan.
·  Pelindungan Selama Bekerja; Pelindungan Selama Bekerja minimal meliputi:
•  pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
•  pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
•  fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
•  fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
•  pemberian layanan jasa kekonsuleran;
•  pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
•  pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
•  fasilitasi repatriasi.
• Pelindungan Setelah Bekerja.
Pelindungan Setelah Bekerja yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama- sama dengan Pemerintah Daerah, meliputi:
Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
.  Penyebab Kepulangan,
Yang umumnya menjadi penyebab kepulangan, antara lain adalah :
.  berakhirnya Perjanjian Kerja;
. cuti;
.  pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
.  mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;

## 114~115
.  mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
.  terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
.  dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
.  meninggal dunia di negara tujuan penempatan; Dalam hal ini maka Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berkewajiban memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
•   mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
•   memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
•   mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
•   memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; dan
•   mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima.
•   Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif.

## D KESIMPULAN
Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk dapat bekerja di luar negeri yang sesuai hukum, bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri hanya bisa dilakukan badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, agar mendapatkan perlindungan kerjayang maksimal.
Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain : (1) berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, (2) sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan hamil bagi calon pekerja migrant perempuan, (3) Surat Ijin dari sumi/istri yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah.
Dengan memperhatikan minat peserta penyuluhan maka dapat direkomendasrkan kepada pihak Pemerintah atau pihak terkait lainnya, sebagai berikut :
1.  Perlu dihindari adanya pekerja migran Indonesia secara illegal dengan meningkatkan pengawasan terhadap pihak-pihak yang bertindak sebagai “orang” yang menempatkan pekerja migrant Indonesia secara illegal.
2.   Guna memberikan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerja migrant Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu terus dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, tentang betapa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
3.   Dirasakan perlu untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat, di tempat- tempat lainnya, khususnya di desa yang dirasakan adanya pihak yang bertindak sebagai “calo” untuk menempatkan pekerja migrant Indonesia di luar negeri secara illegal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Cetakan Keempat Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
Any Suryani, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, , Penerbit Sanabil – Mtaram, 2020.
Edi Suharto, Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerjaan Sosial ,  http://www. policy.hu/suharto/modul_a/makindo_35.htm, diunduh pada Selasa 20 Pebruari 2020
Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia , Cetakan Pertama, PT. RadjaGrafindo Persada - Jakarta, 2016
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia , Jakarta, 2015
Zaeni Asyhadie dan Rakmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media – Jakarta, 2019.