Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 46-51| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org. 10.22225/juinhum.v1i2.2433. 46-51

## KEDUDUKAN BANK INDONESIA (BI) SEBAGAI PEMOHON PAILIT SETELAH BERDIRINYA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
I Komang Mudita, I Nyoman Sujana, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Muditakomang2@gmail.com, nyomansujanaa2015@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Lembaga  perbankan  sampai  saat  ini  memiliki  peran  penting  dalam  kehidupan  masyarakat.  Setelah  lahirnya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  permasalahan mengenai  wewenang Bank Indonesia menyatakan pailit suatu bank menjadi polemik serta sangatlah menarik untuk diteliti. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimanakah Pertimbangan yang di ambil oleh Bank Indonesia Sebagai Pemohon  Pailit  setelah  adanya  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bagaimanakah  Peran  Bank  Indonesia  Dalam Menyelesaikan permohonan Pailit Terhadap Bank. Dalam Penelitian Ini Penulis Menggunakan Tipe Penelitian Normatif dari Sumber hukum primer bahan hukum skunder serta Sumber Hukum Tersier. Pasal 2 ayat (3) No. 37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  memberikan  kewenangan tunggal  kepada  Bank  Indonesia  untuk  mengajukan  permohonan  pailit  kepada  bank  sebagai  kreditor.  hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kewenangan  pengajuan  permohonan  pailit  bank  setelah  berdirinya  Otoritas Jasa Keuangan dimana OJK hanya ikut berperan dalam mempertimbangkan status bank yang akan dinyatakan pailit apakah memiliki dampak sistemik atau tidak. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta pertimbangan serta berkoordinasi  dengan  Bank  Indonesia  dalam  penentuan  dampak  sistemik  tersebut  namun  kewenangan  Bank Indonesia dalam menyatakan permohonan pailit bank masih tetap ada.
Kata Kunci : Bank Indonesia; Kepailitan; Otoritas jasa keuangan

## Abstract
Until  now,  banking  institutions  have  played  an  important  role  in  people's  lives.  After  the  issuance  of  Law Number  21  of  2011  concerning  the  Financial  Services  Authority,  the  issue  regarding  the  authority  of  Bank Indonesia to declare bankruptcy of a bank became a polemic and very interesting to study. The purpose of this study  is  to  find  out  how  the  considerations  taken  by  Bank  Indonesia  as  a  Bankruptcy  Applicant  after  the Financial  Services  Authority  exist  and  what  is  the  role  of  Bank  Indonesia  in  completing  bankruptcy applications  against  banks.  In  this  study  the  author  uses  the  type  of  normative  research  from  primary  legal sources,  secondary  legal  materials  and  tertiary  law  sources.  Article  2  paragraph  (3)  No.  37  of  2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations gave Bank Indonesia sole authority to apply  for  bankruptcy  to  the  bank  as  creditor.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  authority  to  submit bankruptcy applications for banks after the establishment of the Financial Services Authority where OJK only plays a role in considering the status of a bank that will be declared bankrupt whether it has a systemic impact or  not.  The  Financial  Services  Authority  may  ask  for  consideration  and  coordinate  with  Bank  Indonesia  in determining  the  systemic  impact,  however,  the  authority  of  Bank  Indonesia  in  declaring  bank  bankruptcy applications still remains.
Keywords : Bank Indonesia; Bankruptcy; Financial services authority

## I. PENDAHULUAN
Permohonan  kepailitan  terhadap  bank  pada  dasarnya  berbeda  dengan  lembaga  lainnya  karena karakteristik  yang  berbeda.  Hal  tersebut  terjadi  karena  hanya  Bank  Indonesia  yang  diberikan kewenangan sesuai undang-undang untuk dapat mengajukan permohonan pailit terhadap suatu bank. Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut BI) merupakan lembaga yang bersifat independen sekaligus dijadikan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia karena hal tersebutlah BI bebas dari campur tangan Pemerintah  dan/atau  pihak  lainnya  kecuali  untuk  hal-hal  yang  secara  tegas  diatur  dalam  undang- undang yang telah mengaturnya.
BI memiliki otoritas besar untuk melakukan permohonan pailit suatu bank sehingga memegang peran kunci untuk mengatasi terkait utang piutang atau dalam hal perkara kepailitan. Untuk itu karena kewenangannya yang besar maka peranannya dalam keterlibatannya mengenai urusan kepailitan yang mana  bank  sebagai  debiturnya.  Karena  fungsi  bank  untuk  menghimpun  serta  menyalurkan  dana kepada  masyarakat  maka  BI  disini  yang  memiliki  otoritas  untuk  menetapkan  kepailitan suatu bank karena untuk melindungi kepentingan masyarakat ( Saroinsong, 2014 ).
Otoritas  Jasa  Keuangan  mendapatkan  pengalihan  kewenangan  pengawasan  bank  dari  Bank Indonesia.  Sehingga  karena  terbentuknya  OJK  inilah  lembaga  ini  memiliki  kewenangan  terhadap suatu  bank  dalam  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  karena  salah  satu  fungsinya  yaitu mengawasi  jalannya  bank  sehingga tau kondisi terkini dari suatu bank apakah sedang  dalam kondisi baik atau tidak sehat. Selanjutnya juga menjalankan tugasnya untuk  menilai suatu bank tersebut agar tetap  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian  dan  lembaga  yang  diberi  kewenangan  tersebut  diwajibkan menjalankan  kewenangan  yang  telah  diperintahkan  oleh  aturan  perundang-undangan  ( Janisriwati, 2011 ).  Paying  hukum  untuk  OJK  adalah  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  yang mana  telah  diundangkan  sejak  tanggal  22  November  2011  untuk  itu  pengaturan  dan  pengawasan sektor  perbankan  yang  pada  mulanya  berada  pada  Bank  Indonesia  telah  beralih  menjadi  wewenang atau tugas Otoritas Jasa Keuangan.
Pengaturan  Kepailitan  Bank  bilamana  suatu  bank  dinyatakan  pailit  itu  hanya  dapat  dilakukan oleh  Bank  Indonesia  saja.  Namun  setelah  adanya  Otoritas  Jasa  Keuangan  saat  ini  hal  itu  beralih kepadanya  mengingat  fungsi  pengawasannya  beralih  kepada  OJK  jadi  Bank  Indonesia  bekerjasama dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  hal  ini.  Hal  ini  juga  tercantum  dalam  Undang-Undang kepailitan.
Pengaturan  kewenangan  Bank  Indonesia  serta  Otoritas  Jasa  Keuangan  terdapat  dalam  Pasal  7 UU-OJK.  Namun  batasan  wewenang  macro  prudential  BI  dengan  macro  prudentialnya  dan  OJK dengan  microprudentialnya dirasa belum begitu jelas  sehingga  memiliki  potensi  terjadinya  tumpang- tindih over lapping terkait aturannya dan mengakibatkan tarik menarik kewenangan antara keduanya.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  oleh  ( Ashinta  Sekar,  2014 )  menyatakan  bahwa  Bank Indonesia  mempunyai  tugas  dan  wewenang  dalam  hal  fungsi  pembayaran,  fungsi  pengawasan  dan menetapkan kebijakan moneter. Akhirnya setelah tertunda sekitar 10 tahun pada tahun 2011 akhirnya OJK telah terbentuk dengan disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan  terbentuknya  OJK  yang  menggantikan  peran  Bank  Indonesia  maka  ada  beberapa  tugas  dan wewenang  BI  yang  dipangkas.  Bank  Indonesia  hanya  berwenang  dalam  hal  menetapkan  kebijakan moneter.
Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimanakah Pertimbangan yang di ambil oleh Bank  Indonesia  Sebagai  Pemohon  Pailit  setelah  adanya  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bagaimanakah Peran Bank Indonesia Dalam Menyelesaikan permohonan Pailit Terhadap Bank.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  melalui  pendekatan  perundang- undangan  bersama  dengan  pendekatan  secara  konseptual.  Adapun  sumber  bahan  hukum  yang digunakan  adalah  Peraturan  Perundang-  Undangan  terkait  seperti  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  dan  lainnya  serta  beberapa  jurnal  literature  dan  buku  ilmiah  terkait  lainnya Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menemukan  aturan-aturan  hukum  yang  dapat  memberikan  kejelasan mengenai  permohonan  pailit  terhadap  bank.  Sumber  data  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  dan  terbagai  atas  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Adapun  teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  yaitu  teknik  penelitian  kepustakaan.  Alat  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  studi  pustaka.  Studi  pustaka  dilakukan  untuk  memperoleh  data  sekunder.  Analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertimbangan  yang  diambil  Bank  Indonesia  (BI)  sebagai  Pemohon  Pailit  setelah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Bank Indonesia merupakan lembaga yang sifatnya independen dan merupakan Bank Sentral Republik Indonesia  sehingga  untuk  itu  Pemerintah  dan/atau  pihak-  pihak  lainnya  tidak  dapat  turut  campur tangan di dalam urusannya kecuali undang- undang secara tegas mengaturnya.
Sebagai  lembaga  yang  independen  BI  mempunyai  otoritas  serta  otonomi  penuh  untuk menjalankan  tugasnya  sebagai  lembaga  yang  bersifat  independen.  Karena  pemerintah  yang  tidak dapat  turut  campur  dalam  urusan  BI  sebagai  lembaga  independen  ini  mengakibatkan  BI  diharapkan mampu  bebas  dari  intervensi  pihak  luar  seperti  pemerintah  contohnyaUntuk  hal  tersebut  diharapkan mampu  menjaga  menjaga  stabilitas  keuangan  sehingga  jika  dikaitkan  hal  ini  juga  membantu  untuk turut menjaga stabilitas sistem moneter di Indonesia ( Sitompul, 2002 ).
Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun 1992 pada pasal 29 ayat (1) tentang Perbankan serta Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun  2004  tentang  Bank  Indonesia  pada  pasal  8  tugas tanggung  jawab  serta  wewean  dalam  pengawasan  serta  pembinaan  bank  menjadi  urusan  Bank Indonesia  sehingga  otoritas  penuh  ada  pada  Bank  Indonesi.  Karena  terjadi  proses  globalisasi  yang pesat  khususnya  dalam  sistem  keuangan  serta  kemajuan  di  bidang  teknologi  informasi  termasuk inovasi  finansial  juga  turut  maju  pesat  sehingga  system  keuangan  kompleks  pun  tercipta  karenanya maka  untuk  itu  berbagai  sector  saling  terhubung  dan  terkait  dan  berjalan  dengan  dinamis  antar lembaga keuangan ( Sitompul, 2002 ).
Pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  bertujuan  menyelenggarakan  sector  jasa  keuangan  yang sehat  adil  akuntabel  transparan  secara  menyeluruh  serta  mewujudkan  system  keuangan  yang  terus bertumbuh  secara  kontinyu  atau  berkelanjutan  hingga  stabil  guna  memberikan  perlindungan kepentingan  bagi  tiap  masyarakat.  Diharapkan  dengan  demikian  OJK  mampu  mendukung  berbagai kepentingan  sektor  jasa  keuangan  nasional  dan  nantinya  mampu  meningkatkan  daya  saing  secara nasional.  Selain  itu  kemampuan  untuk  menjaga  kepentingan  yang  sifatnya  nasional  terkait  jasa keuangan yang juga bebas dari campur tangan pihak lain juga diharapkan dari OJK ( Yasinta, 2001 ). Peran  mikroprudensial  milik  Bank  Indonesia  beralih  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  seenjak lahirnya lembaga tersebut. Sehingga Bank Indonesia dapat fokus  kepada  regulasi  di  bidang  moneter. dengan landasan prinsip manajemen yang terkelola dengan baik begitu juga dengan sifat akuntabilitas transparansi tanggung jawab serta keindependenannya inilah pembentukan OJK sesungguhnya. Untuk itu prinsip  Check  and  Balances  harus  dimiliki  oleh  OJK  sendiri  ( S i a m a t ,   2 0 1 1 ) . Karena  wewenang  permohonan  pernyataan  pailit  ada  pada  Bank  Indonesia  semata-mata menyesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  No.  23 Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  yang  mana  Bank Indonesia  mengamanatkan  terbentuknya  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Karena  hal  tersebut  pengambil alihan wewenang oleh Otoritas jasa Keuangan sebagai pelimpahan dari Bank Indonesia terkait dengan urusan  mikroprudensial  dalam  industry  perbankan  sedangkan  sector  makronya  masih  dimiliki  Bank Indonesia.  Karena  kewenangan  pernyataan  pailit  suatu  bank  serta  kemoneteran  ekonomi  termasuk dalam kewenangan makroprudensial
Dengan  tetap  mengacu  Undang-Undang  Kepailitan  pasal  2  ayat  (3)  disebutkan  bahwa kewenangan  Bank  Indonesia  (BI)  dalam  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  bank  pada dasarnya  semata-mata  berdasarkan  atas  penilaian  terhadap  kondisi  keuangan  suatu  bank  dan perbankan secara keseluruhan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam UU OJK bahwa hingga  ketentuan penutup Undang-Undang OJK sehingga tidak ada tertulis terkait pengalihan kewenangan permohonan pernyataan pailit suatu bank tersebut.
Tugas  serta  kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan  pelimpahan  dari  Bank  Indonesia khususnya  dalam  ranah  pengaturan  maupun  pengawasan  suatu  bank  ( Chandra,  2015 ).  Namun hanyalah fungsi  wewenang serta tugas yang dilimpahkan pada OJK oleh Bank Indonesia itulah yang diatur  dalam  Undang-Undang  Otoritas  jasa  KeuanganBerdasarkan  ketentuan  Pasal  70  angka  7 Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengatur  bahwa  bank  Indonesia  masih  tetap  pada kewenangannya  untuk  menyatakan  permohonan  pailit  suatu  bank  mengingat  aturan  perundang- undangan  yang  masih  berlaku  yaitu  undang-undang  kepailitan  pada  pasal  2 ayat  (3)  sehingga  masih menjadi urusan Bank Indonesia selagi belum dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Peran Bank Indonesia dalam Menyelesaikan Permohonan Pailit pada Bank
Bank  Indonesia  memiliki  kapasitas  besar  dan  tujuan  yang  utama  yaitu  memelihara  nilai  rupiah  serta melakukan pencapaian tersebut hal ini sesuai dengan  kapasitasnya sebagai bank sentral di Indonesia. Bersama  dengan  dukungan  tiga  pilar  yang  adalah  tugasnya  sendiri  Bank  Indonesia  mencapai  tujuan tersebut  antara  lain  dalam  mengatur  serta  menjaga  kelancaran  lalu  lintas  pembayaran  melaksanakan kebijakan moneter serta melakukan pengawasan bank. Untuk itu perlu pengintegrasian diantara ketiga bidang  tersebut sehingga dapat mencapai dan  memelihara  kestabilan  nilai  rupiah  dengan  efisien  dan efektif.
Terlihat  adanya  unsur  preventif  dalam  kewenangna  Bi  melakukan  pengawasan  kepada  bank karena  tujuan  dari  pengawasan  tersebut  yaitu  untuk  mencegah  serta  menghindari  terjadinya kekeliruan/penyimpangan  seperti  dalam  persiapan  melakukan  kegiatan  usaha  setiap  bank  haruslah mendapatkan izin untuk mendirikan kelembagaannya dan yang diberikan izin hanyalah bank-bank yang telah memenuhi ketentuan.
Di bidang kepailitan keseluruhan kewenangankewenangnaBank Indonesia dapat dikatakan tidak terlalu sentral ini semua dikarenakan setelah didirikannya Otoritas Jasa Keuangan fungsi pengawasan terhadap  bank  bukan  lagi  menjadi  kewenangan  atau  otoritas  Bank  Indonesia.  Sehingga  koordinasi terkait urusan kelembagaan harus dilakukan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Dengan  mengarah  pada  pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  no  37  tahun  2004  Tentang Kepailitan  berikut  peran  Bank  Indonesia  dalam  kepailitan  yaitu  dikatakan  selaku  pemohon  tunggal (tak ada yang  lain) untuk  menyatakan pailit suatu bank. Ini  semua  untuk  meyakini  adanya  kepastian hukum bagi masyarakat mengingat hukum berlaku secara universal atau umum. Dari sini kita ketahui cukup sulit mencapai keadilan serta kemanfaatan melihat pada sifat hukum yang universal dan umum sehinga lebih condong kepada tujuan kepastian hukumnya.
Melalui  pengkaitan  diantara  ketentuan  dalam  Undang-undang  No  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (BI) serta Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan ditemukan beberapa cara untuk menangani bank bermasalah yaitu a) Mencabut membubarkan dan melikuidasi bank yang gagal dan tidak sehat lagi b) Pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk bank yang gagal tersebut
Pada  dasarnya  tingkat  kesehatan  bank  mencerminkan  kondisi  dari  bank  tersebut  untuk  masa yang  akan  dating.  Dalam  dunia  perbankan  sarana  dalam  menetapkan  strategi  dalam  usaha  di  masa yang  akan  dating  dibutuhkan  penilaian  kondisi  suatu  bank  yang  benar-benar  detail  dan  menyeluruh selain  itu  dengan  mengawasi  suatu  bank  merupakan  strategi  untuk  menetapkan  kondisi  suatu  bank yang  dilakukan  oleh  OJK.  Penilaian  kesehatan  bank  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  diatur dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/1/Pbi/2011Tentang  Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank Umum  mengatur  beberapa  faktor  yang  dapat  memengaruhi  penilaian  terhadap  kesehatan  suatu  bank yang  sebelumnya  pengaturan  terhadap  kesehatan  bank  umum  dilakukan  berdasarkan  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor 6/10/Pbi/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Pengawasan  terhadap  bank  secara  khusus  dapat  dibagi  menjadi  dua  untuk  menetapkan  suatu bank  dapat dinyatakan pailit yaitu  menetapkan status bank apakah berdampak sistemik  dan satu lagi tidak  berdampak  sistemik.  Bank  dapat  dinyatakan  pailit  jika  bank  tersebut  tidak  berdampak sistemik.  Hal  ini  seperti  pemberlakuan  likuidasi  suatu  bank  yang  mungkin  untuk  dilakukan. Tindakan  pemberesan  asset  jika  telah  dilakukannya  keputusan  mencabut  izin  usaha  suatu  bank dapat  dikatakan  mengarah  kepada  likuidasi  bank  inilah  yang  menjadi  perbedaan  besar  dengan rangkaian kepailitan yang tidak dapat berujung pada mencabut izin usaha suatu bank gagal.
Bank  Indonesia  jika  dianalisis  sesuai  legal  standingnya  untuk  dapat  melakukan  permohonan pernyataan pailit suatu bank dapat dikatakan menjadi acuan bahwa masih tetap memiliki kewenangan tersebut.  Sedangkan  memberikan  pertimbangan  mengenai  status  bank  yang  akan  dinyatakan  pailit apakah  berdampak  sistemik  atau  tidak  berdampak  merupakan  fungsi  dan  tugas  OJK.  Seperti  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  bank  yang  tidak  berdampak  sistemik  yang  hanya  dapat  dimohonkan untuk dinyakatan kepailitannya.
Dengan  melakukan  kerjasama  atau  koordinasi  bersama  antara  BI  dan  OJK  dalam  melakukan pertimbangan untuk menentukan dampak sistemik suatu bank yang akan dinyatakan pailit merupakan kewajiban  bersama.  Ini  disebabkan  wewenang  makroprudensial  masih  dimiliki  BI  selaku  bank
sentral.  Sehingga  diharapkan  dapat  menjamin  kepastian  hukum  dalam  hal  kewenangan  menyatakan kepailitan suatu bank itu sendiri.
Kekacauan  dalam  sistem  perekonomian  berskala  nasional  dapat  dihindari  untuk  terjadi  jika sudah  adanya  kepastian  hukum  terkait  wewenang  dalam  permohonan  kepailitan  untuk  suatu  bank dengan  jawaban  berdasarkan  teori  kepastian  Bank  Indonesia  yang  memiliki  kewenangan makroprudensial  yang  berhak  memohon  kepailitan  suatu  bank  gagal  di  Indonesiadi  indoneisa. Karena  sampai  saat  ini  aturan  dalam  OJK  tidak  mengaturnya  atau  menyebutkannya  maupun  UU Kepailitan  khususnya  pasal  2  ayat  (3)  belum  berubah  dan  masih  berlaku  sehingga  tidak  dapat dilaksanakan lain ( Ali, 2002 ). IV. SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan Karena kerjasama Bank Indonesia denga Otoritas jasa Keuangan teradi dalam mempertimbangkan  permohonan  pernyataan  pailit  suatu  bank  setelah  berdirinya  Otoritas  Jasa Keuangan  masih  menjadi  urusan  Bank  Indonesia  sebagai  permohon  pailit  dasar  pertimbangannya dapat  dilihat  dari  ketentuan  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang pada Pasal 2 ayat (3) kedua Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral sehingga memiliki wewenang  makroprudensial dan tugas dan  wewenang inilah menjadikannya untuk menjaga stabilitas moneter  secara  nasional  dan  ketiga  guna  menjaga  kepentingan  masyarakat  umum  agar  tidak  mudah terjadi  kepailitan  pada  suatu  bank  jika  kreditor  yang  diberikan  kewenangan  untuk  menyatakan permohonan pailit bank. Penyelesaian permohonan pailit suatu bank merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI) hal ini  didasarkan pada analisis ketika bank  apakah  mengalami  kesulitan  dalam keuangan  yang  pada  prinsipnya  tidak  memiliki  standar  yang  baku  mengenai  suatu  bank  yang  dapat diajukan  sebagai  kategori  pailit  oleh  Bank  Indonesia.  Namun  dengan  diundangkannya  Undang- Undang  No.  9 Tahun  2016  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan bank  yang gagal  tidak  berdampak  sistemik  dikategorikan  sebagai  bank  yang  dapat  diajukan  permohonan  pailit Dampak  kepailitan  dirasa  juga  oleh  masyarakat  secara  psikologis  yang  takut  kehilangan  dananya. Sehingga  timbul  suatu  dorongan  untuk  melakukan  likuidasi  guna  pengamanan  dana  yang  mereka miliki  untuk  dipindahkan keakun bank lain yang masih sehat. Dari hal inilah timbul istilah bank panic dan  rush.  Dampak  sistemik  dapat  muncul  karena  kegagalan  bank  sehingga  dapat  memicu  keadaan system  moneter  yang  tidak  stabil  dan  mengalami  krisis.  Untuk  itu  maka  hal  tersebut  dapat disandingkan dengan teori utilitarian. Berdasarkan legal standing untuk permohonan pernyataan pailit masih  dipegang  Bank  Indonesia  dengan  tetap  menjaga  koordinasi  antara  keduanya  yaitu  Bank Indonesia  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  hal  ini  berdasarkan  analisis  peran  dari  BI  sendiri.  OJK hanya  dapat  mempertimbangkan  status  bank  mengenai  hal  terkait  kepemilikan dampak sistemik jika dinyatakan pailit nantinya. Karena hanya bank yang tidak memiliki dampak sistemik yang dapat untuk dimohonkan pernyataan pailitnya sesuai pengaturan substansial. Untuk itu dengan mempertimbangkan  dan  berkoordinasi  antara  OJK  dan  BI  dapat  menentukan  dampak  sisitemik  dari suatu  bank  yang  dianggap  telah  gagal.  Hal  ini  sesuai  dengan  dasar  bahwa  BI  dengan  kewenangan makropudensialnya tetap memiliki kewenangan untuk melakukan permohonan pernyataan pailit suatu bank.  Sedangkan  dalam  menentukan  dampak  sistemik  suatu  bank  yang  gagal  dilakukan  atas pertimbangan dan koordinasi antara OJK dengan BI. Sehingga kepastian hukumnya lebih jelas

## 2. Saran
Kepada Pemerintah Diharapkan adanya Peraturan dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Bank  Indonesia  dan  Undang  undang  Nomor  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dapat  menegaskan tentang  pengajuan  permohonan  pailit  suatu  bank  berada  pada  otoritas  Bank  Indonesia.  Karena  pada praktenya bank yang dapat dimohonkan pailit harus melalui proses yang sulit dan panjang. Dan masih banyak  kebingungan  atau  ambiguitas  terkait  wewenang  Bank  Indonesia  dengan  Otoritas  Jasa Keuangan  yang  dirasakan.  Diharapkan  adanya  Undang-Undang  atau  Peraturan  Internal  Bank Indonesia yang khusus mengatur tentang adanya indikasi bank yang dirasa bermasalah sehingga dapat diajukan  permohonan  pailit.  Serta  adanya  regulasi  khusus  mengenai  koordinasi  antara  Otoritas  Jasa Keuangan  dan  Bank  Indonesia  dalam  hal  mengajukan  permohonan  pailit  suatu  bank  guna  semata- mata penjaminan adanya kepastian hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A. (2002). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) . Penerbit Toko Gunung Agung.
Ashinta Sekar, B. (2014). Kedudukan Bank Indonesia (BI) Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Universitas Surakarta , 3 (1). Chandra, M. J. A. (2015). Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Hukum Sehasen , 1 (1). Janisriwati, S. (2011). Kepailitan Bank (Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan Suatu Bank) . Logoz Publishing. Saroinsong, A. N. (2014). Fungsi Bank dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan. Lex Privatum , 2 (3). Siamat, D. (2011). Kajian Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Bank . PT.Citra Inti Grafika.
Sitompul, Z. (2002). Perlindungan Dana Nasabah Bank Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan di Indonesia . FH UI Jakarta. Yasinta, W. (2001). Rencana Pemisahan Fungsi Pengawasan Bank dari BI (Suatu Analisis) . Penebar Swadaya Grup.