## Peran  Epistemologi  Ilmu  Pengetahuan dalam Membangun Peradaban

## Mudzakir *
Sekolah  Tinggi Agama  Islam  Negeri  (STAIN)  Kudus,  Jawa  Tengah Email:  ahmad_mudzakir@ymail.com

## Abstract
The formation of a culture in a society, which is based only on one of the scientific dimensions, such as  an  idea  that  science  is  value-free,  or  that  religion  is  merely  a fata morgana, will result in incomplete culture, or even destroy the culture itself. It, on this matter, lies the responsibility of scientists together  with other stakeholders to build the nation’s culture. With their expertise, scientists should choose and determine a strategy to  integrate  moral  dimension  into  scientific  ontology,  epistemology  and  axiology. Ontologically, Islam recognizes the existence and truth of a > ya > t al-kauniyyah as well as a > ya > t  al-qauliyyah  and  integrates  the  existence of  the  two  based  on  faith.  Furthermore, the  development  of  the  products  of  Islamic  thoughts  based  on  this  philosophy  form  a paradigm  system  of  metaphysical  realism  based  on  fundamental  concept  of  tawh } i > d (oneness) of the existence of Allah s.w.t., minds and the universe (monism). In the oneness of existence (tawh } i > d), what is meant by science needs a consistent formula in light of the feature  of  existential  oneness.  The  nature  of  science  seen  in  this  light  tends  to  trigger another scientific activity, i.e. the procedure of finding and developing sciences in religion, within which Allah SWT as a focal point of the thinking framework as well as a reference to  the whole  existential  structure.
Keywords: Epistemology, Knowledge, Caracter  Building, Integration,  Civilization.

## Abstrak
Struktur sebuah kebudayaan di dalam suatu masyarakat, yang berdasarkan hanya pada salah satu dimensi keilmuan, contohnya seperti sebuah gagasan yang menyatakan bahwa sains atau pengetahuan itu bebas nilai, atau yang menyatakan bahwa agama itu hanyalah  sebuah  fatamorgana,  akan  menghasilkan  kebudayaan  yang  tidak  lengkap, bahkan bisa meruntuhkan kebudayaan itu sendiri. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab bersama para saintis dengan para pemilik kepentingan lainnya yang terkait untuk membangun  budaya suatu  bangsa.  Dengan  keahlian dan  kemampuannya, para  saintis
* Program Studi Ahwal Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kudus, Jl. Conge Ngembal Rejo No.51, Kudus, Jawa Tengah 59322, Telp: (+62291) 432677.
Kalimah:  Jurnal  Studi Agama  dan  Pemikiran  Islam Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah DOI:  http://dx.doi.org/10.21111/klm.v14i2.616
atau ilmuwan seharusnya memilih dan menentukan sebuah strategi jitu untuk menyatukan dimensi  moral  atau  akhlak  ke  dalam  ontologi  keilmuan,  serta  epistemologi  dan aksiologinya. Secara ontologis, Islam mengakui dan menerima eksistensi dan kebenaran a > ya > t al-kauniyyah sebagaimana halnya dengan mengakui dan menerima eksistensi dan kebenaran a > ya > t al-qauliyyah dan menyatukan keduanya dalam bingkai keimanan. Lebih jauh lagi, pengembangan produk-produk pemikiran keislaman yang berbasis filsafat bisa membentuk  sistem  paradigma  realisme  metafisik  yang  berbasis  konsep  tauhid  yang paling mendasar dari eksistensi (wujud) Allah SWT, pikiran-pikiran, dan alam semesta (monisme).  Sifat  dasar  sains  atau  pengetahuan  yang  berbasis  tauhid  cenderung menggerakkan aktivitas keilmuan lainnya, dengan kata lain, ini menjadi prosedur untuk menemukan  dan  mengembangkan  sains  dalam  agama,  yang  di  dalamnya  Allah  SWT sebagai titik fokus kerangka berpikir sebagaimana  halnya juga berfungsi  sebagai acuan bagi seluruh struktur kewujudan.
Kata  Kunci: Epistemologi,  Pengetahuan,  Pembangunan  Karakter,  Integrasi, Peradaban.

## Pendahuluan
M encermati fenomena kehidupan berbangsa di Indonesia melalui  berbagai  media  sekarang  ini  cukup memprihatinkan,  bahkan  beberapa  pengamat  me- nengarai  adanya  arah  menuju  “negara  gagal”.  Berbagai  krisis kemanusiaan yang sedang menimpa bangsa ini, mirip dengan situasi yang dihadapi oleh Socrates, Descartes, dan Immanuel Kant pada zamannya masing-masing. Integritas dan karakter kemanusiaan para filsuf tersebut menentang arus yang sedang menjadi kecenderungan masyarakat.  Mereka  dengan  penuh  risiko  terus  bekerja  memper- juangkan dan mewujudkan kebenaran yang diyakininya.
Socrates yang hidup antara 470-399 SM di Athena, menghadapi dan menyaksikan keruntuhan Athena oleh kehancuran orang-orang oligarki.  Di  sekitarnya  dasar-dasar  peradaban  lama  remuk, kekuasaan jahat mengganti keadilan disertai munculnya penguasa- penguasa politik yang menjadi orang-orang sombong. Para pemuda Athena pada masa ini meyakini doktrin relativisme dari kaum Sofis, sedangkan  Socrates  seorang  penganut  moral  absolut,  meyakini bahwa menegakkan moral merupakan tugas filsuf, berdasarkan ide- ide rasional dan keahlian dalam pengetahuan. 1
Descartes  (1596-1650  M)  di  Inggris  menghadapi  situasi keyakinan  “mutlak”  agama  (Gereja)  yang  telah  melenceng  dari
1 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum; Akal dan Hati sejak Thales sampai James, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), 45.
pemikiran rasional, dengan jargonnya “credo ut intellegam”, men- jadikan masyarakat takut mengemukakan pemikiran berbeda dari pendapat tokoh Gereja. Dia tampil dengan gagah berani melepaskan diri  dari  kerangkeng  yang  mengurung  rasionalitas  sikap  dan pemikiran masyarakat. 2 Demikian pula Immanuel Kant (1724-1804 M)  di  Jerman  menghadapi  suatu  krisis  doktrin  sosial  yang  me- nentukan eksistensi manusia dan kemanusiaan beserta produk akal- budi yang mestinya berimbang dan utuh.
Ketua  Program  Pascasarjana  Sekolah  Tinggi  Filsafat Driyarkara, B Herry Priyono, menilai kemerosotan moral bangsa terjadi karena semua institusi yang menyangganya telah kehilangan alasan adanya (raison d’etre). Akibatnya, misi dan tujuan berbagai institusi seperti lembaga kesehatan dan lembaga pendidikan tidak tercapai.  Sekarang  ini,  institusi  negara  tidak  lebih  dari  sarang lapangan kerja atau sarang pencarian duit. 3
Sementara  itu  sosiolog  Universitas  Indonesia,  Imam  B. Prasodjo,  mengungkapkan  bahwa  negeri  ini  sudah  sarat  dengan “koalisi  satanik”  yang  sangat  sistemik  di  semua  lini  kehidupan bangsa, baik di birokrasi pemerintahan maupun penegak hukum. Tidak mudah menghancurkan “koalisi satanik” ini, karena semua saling melindungi. Untuk mengatasinya, harus diimbangi dengan koalisi baru yang harus segera dibangun, yaitu koalisi kejujuran. 4 Sebagai bangsa yang dikenal religius, seakan norma agama yang mengetengahkan moral-transendental tidak hadir di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan moral-kemanusiaan juga hampir tidak memiliki pengaruh.  Untuk itu, tulisan singkat ini mencoba menghadirkan proses substansi beragama yang pada prinsipnya membangun moral manusia (individu dan sosial) yang normanya datang dari Tuhan menjadi produk berupa ilmu penge- tahuan yang menjustifikasi pola perilaku religiusitas yang sangat dihormati, dijunjung tinggi, dan ditaati oleh umat beragama.

## Arti dan Sumber Moral
Berbagai media, baik cetak maupun elektronik, menyuguh- kan  berita  kepada  kita  hampir  setiap  hari  dengan  seolah  me- ngabarkan bahwa bangsa ini semakin tidak bermoral. Setiap hari
2 Ibid.,  112.
3 Ibid.
4 Ibid.
stasiun televisi nasional menampilkan berita tentang adanya mafia hukum,  mafia  pemilu,  mafia  anggaran.  Di  samping  itu  banyak berita investigasi yang menayangkan para pedagang jajanan dan makanan yang pembuatannya dicampur dengan borak, formalin, dan pewarna. 5 Berita-berita itu  ditambah  dengan  mahalnya  pen- didikan yang mesti ditanggung rakyat, korupsi yang menggurita, ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi.
Fakta empiris bisa kita saksikan, semakin banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di setiap lembaga sosial dan pemerintahan, pelanggaran  hukum  dan  aturan  birokrasi,  suap-menyuap  ketika ingin menjadi pegawai, ingin masuk sekolah, ingin menyelesaikan perkara di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, ingin mendapat- kan proyek, merapikan laporan administrasi keuangan, dan masih banyak lagi. Saksi yang masih “bermoral” terhadap berbagai tindak- an tersebut merasa bingung, bahkan takut, dan frustasi. Apa yang mesti  mereka  diperbuat?  Berbagai  ketimpangan  yang  dilakukan para pejabat penyelenggara negara dan sebagainya, 6 juga ditambah moral rakyat yang rusak, menunjukkan seakan negara ini hampir runtuh, menuju negara gagal dan seterusnya.
Pemberitaan  melalui  media  masa,  ternyata  sangat  efektif mempersepsi  sebagian  masyarakat,  bahkan  menaruh  pesimisme luar  biasa  kepada  pemerintah  dalam  mengelola  tugas  dan  ke- wajibannya.  Seperti  yang  dideskripsikan  oleh  B.  Susetyo,  bagai- mana  rakyat  Indonesia  bisa  mengakui  keterlibatan  moral  dalam setiap pertarungan kepentingan politik, jika apa yang sedang disaksi- kannya adalah korupsi yang semakin melembaga, 7 sistematis, dan dilakukan secara  berjamaah. Saling menutupi  terhadap tindakan perselingkuhan  (dalam  arti  luas),  penyalahgunaan  wewenang, ketidakadilan  dalam  penyelesaian  pelanggaran  hukum  dan peraturan dengan mengandalkan uang dan kekuasaan, maraknya peredaran narkotika yang melibatkan para narapidana dan penjaga lembaga  pemasyarakatan,  dan  paling  mutakhir  adalah  tentang pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.
5 Pengamatan terhadap kerusakan moral masyarakat ini dimulai sejak tahun 2011 sampai sekarang.
6 TEMPO, Majalah Berita Mingguan, edisi Juli 2011, 11-17 antara lain menyoroti uang M. Nazaruddin mengalir kemana-mana, pemalsuan surat Komisi Yudisial, dan terbitnya Surat Keputusan No. 255/IV/2011 yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Udara dan masih banyak lagi yang berkait dengan sengkarut penegakan aturan dan hukum.
7 Ibid.
Argumen para peneliti dan pemerhati masalah-masalah sosial kemasyarakatan sangat jelas, dengan menghadirkan bukti-bukti valid dan  menunjukkan  perilaku  dalam  bermasyarakat  dan berkebangsaan  yang  setiap  hari  disuguhkan  oleh  para  tokoh  elit, menampilkan  moralitas  sekadarnya,  berbasa-basi,  klise,  dan hipokret. 8 Akibat  yang  ditimbulkan  sangat  nyata,  terutama  di kalangan menengah ke atas, dan masyarakat terdidik, yaitu semakin menipisnya kepercayaan terhadap pemerintah dan berdampak pula pada tingkat efektivitas program pemerintah yang dicanangkannya. 9 Ironisme  dirasakan  oleh  bangsa  Indonesia,  yang  katanya berbudaya,  yang  menghargai  adat-istiadat  ketimuran,  yang menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas, kesantunan, dan toleransi. Sejujurnya, apa yang sebenarnya kita harapkan dari bangsa sebesar Indonesia  ketika  perjalanannya  meniti  peradaban,  tetapi  justru semakin jauh  meninggalkan moralitas?
Sesungguhnya  apa  yang  dimaksud  dengan  moral?  WJS. Poerwodarminto,  mendefinisikan  moral  sebagai  ajaran  tentang baik-buruk perbuatan dan kelakuan, term yang mirip adalah etika, yaitu  ilmu  pengetahuan  asas-asas  akhlak  (moral). 10 Pengertian tersebut,  merujuk  terminologi  “baik  dan  buruk”nya  suatu perbuatan. Menurut Kant, sebenarnya tidak ada yang disebut baik di dunia ini atau di manapun tanpa kualifikasi, kecuali kemauan baik, “there  is  noting  in  the  world  or even  out  of  it  that  can  be  called good  without  qualification  expect  a  good  will”. 11 Yang  dimaksud dengan good  will  oleh  Kant  adalah  kemauan  baik  yang  dilandasi oleh kebijakan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Hanya saja dalam praktiknya, good will dengan leads to a good result itu tidak selalu menjadi kenyataan, 12 hal ini tentu terkait  dengan banyak  variabel, termasuk  karakter  manusianya. 13
8 Benny Susetyo, Hancurnya Etika Politik, (Jakarta: Kompas, 2004), 3.
9 Harian Kompas, Jawa Pos Metro TV dan TV One secara serentak pada tanggal 8 Juli 2011, melaporkan dan menyoroti bahwa Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudoyono kepada para menterinya, ternyata hanya kurang dari 50 persen yang dijalankan, bahkan Kompas dan Jawa Pos menampilkannya sebagai Head Line “Instruksi Presiden Tak Jalan”.
10 WJS. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), dalam kata “moral”.
11 W. Lillie, An Introduction to Ethics, (New York: Barnes & Noble, 1966), 147-148.
12 Burhanuddin Salam, Etika Individual; Pola Dasar Filsafat Etika, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 7.
13 Dharma Kusuma, et al., Pendidikan Karakter; Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 11-21.
Kata “moral” berasal dari bahasa Latin “mores”, bentuk jamak dari  mos  berarti  kebiasaan.  Dalam  bahasa  Inggris  yang  disebut “moral”, yaitu concerned with principles of right and wrong behavior, 14 sedangkan  istilah  yang  dekat  dengan  moral  adalah  etika  yang berarti moral principles  that contorl or influence  a person’s  behaviour, a  system  of  moral  principles  or  rules  of  behaviour. 15 Dalam  praksis kehidupan bermasyarakat, etika berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia. 16
Islam  mengenal  istilah  akhlak,  sebagaimana  pernyataan Rasulullah  SAW  bahwa  beliau  diutus  Allah  SWT  untuk  me- nyempurnakan  akhlak.  Spirit  akhlak  dan  etika  dalam  konteks pernyataan Rasulullah SAW itu sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan, mengingat pada masa awal kerasulannya perilaku masyarakat Arab pada  umumnya  tidak  berperikemanusiaan,  seperti  tidak  meng- hargai  derajat  wanita,  merendahkan  antarsuku,  dan  bahkan menyembah berhala yang dibuat sendiri.
Akhlak  atau  etika  dibagi  ke  dalam  etika  umum  yang  ber- kaitan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  yang  berlaku  bagi  segenap tindakan  manusia,  dan  etika  khusus  yang  membahas  prinsip- prinsip  tersebut  dan  hubungannya  dengan  kewajiban  manusia dalam  pelbagai  lingkup  kehidupannya.  Dibedakan  pula  dengan etika individual yang berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai individu  terutama  terhadap  dirinya  sendiri  melalui  suara  hati terhadap Yang Maha Kuasa, dan etika sosial yang jauh lebih luas yang  berkaitan  dengan  manusia  sebagai  makhluk  sosial  dalam bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. 17
Secara  normatif,  ajaran  moral  keagamaan  dengan  ajaran moral  kemanusiaan  sesungguhnya sudah  sangat jelas  dan  saling melengkapi,  saling  menguatkan  untuk  menopang  eksistensi kemanusiaan dalam mengabdi sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai  hamba  Tuhan.  Banyak  unsur  atau  variabel  yang  ber- pengaruh  terhadap  terbentuknya  moral  (individual  dan  sosial), antara lain karena proses internalisasi dalam pendidikan tidak utuh, atau  karena  pengambilan  dimensi  ilmu  pengetahuan  sains  dan
14 A.S.  Hornby,  et  al.,  Oxford  Advanced  Leaner’s  Dictionary,  (Oxford:  Oxford University Press, 2000), 825-826.
15 Ibid.,  498.
16 Franz  Magnis  Suseno,  Etika  Politik;  Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 13.
17 Ibid.
teknologi sepotong-sepotong, atau kerena mengikuti kecenderung- an  global  ke  arah  kehidupan  positivis-pragmatis  dan  hedonis, maka dimensi moral (kemanusiaan dan keagamaan) di dalam ilmu pengetahuan  sains  dan  teknologi  sebagai  aksiologinya,  kurang mendapatkan perhatian yang memadai.
Terbangunnya  budaya  masyarakat  dalam  berbangsa  ini  di samping dipengaruhi kecenderungan budaya pragmatis-materialis dan  hedonis,  harus  diakui  bahwa  budaya  masyarakat  Indonesia juga  merupakan  produk  pendidikan  (formal,  nonformal,  dan informal) dan pengajaran di semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Situasi dan kondisi bangsa  kita  tersebut  seharusnya  menjadi  concern  para  ilmuwan untuk ikut membenahi dan bahkan harus ikut bertanggung jawab atas karut marutnya moral dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Keteladanan  moral  para  pendidik  (guru,  orang  tua,  tokoh masyarakat) dalam proses pendidikan, materi pendidikan  (ilmu) yang  diajarkan,  paradigma  yang  dibangun  para  ilmuwan menyumbang  lebih  besar  terbentuknya  konfigurasi  budaya masyarakat.  Dengan  demikian,  kondisi  dan  kenyataan  budaya masyarakat  dalam  berbangsa  dan  bernegara  sekarang  ini,  se- sungguhnya  dibentuk  oleh  proses  pendidikan  masa  lampau. Keteladanan  bermoral  para  pendidik  yang  substansinya  berupa kejujuran dan objektivitas juga merupakan produk dari hasil proses pendidikan  sebelumnya,  dan  seterusnya  sebagai  mata  rantai pembentukan  budaya.
Dari berbagai unsur atau variabel pembentuk moral tersebut, tulisan  ini  lebih  fokus  pada  sumbangan  paradigma  ilmu pengetahuan  yang  diajarkan  dalam  membentuk  budaya masyarakat  yang  bermoral. 18 Pembentukan  budaya  masyarakat
18 Perdebatan  mengenai  sumber  ilmu  pengetahuan  di  kalangan  epistemolog empirisme, rasionalisme, positivisme, dan intuisionisme, masing-masing akan menentukan corak dan karakter budaya dan moral masyarakat yang secara konsisten dan komitmen memercayai dan mengembangkannya. Khususnya epistemologi intuisionisme, masih harus dibedakan antara intuisionisme yang bersumber dari intuisi ala Bergson, Kant, atau para filsuf Muslim. Metode epistemologi intuisionisme dalam Islam, Mukti Ali menyebutnya dengan scientific cum doctriner , artinya terbentuknya ilmu pengetahuan sebagai salah satu dasar kebudayaan atau moral masyarakat, bersumber dari doktrin atau ajaran yang diturunkan Allah SWT melalui wahyu-Nya, baik wahyu yang difirmankan maupun wahyu yang berupa alam dengan seluruh fenomenanya.
yang hanya mengambil salah satu dari dimensi ilmu pengetahuan, 19 dan  hanya  bersumber  dari  moral  kemanusiaan  tentu  akan menghasilkan budaya yang tidak utuh, dan mudah tergerus pola kehidupan  pragmatis,  materialis,  dan  hedonis.  Seperti  pendapat yang mengatakan bahwa ilmu bebas nilai, adalah suatu pandangan yang hanya mengambil satu dimensi ontologi ilmu saja. Demikian juga  paham  yang  menyatakan  bahwa  kebenaran  agama  adalah kebenaran  fatamorgana  atau  setidaknya  diposisikan  sebagai  hal yang subjektif. 20 Di sinilah letak tanggung jawab ilmuwan bersama pemangku  kepentingan  (stake-holder)  dalam  membentuk  budaya bangsa yang bermoral.
Ilmu  pengatahuan  merupakan  salah  satu  produk  khas manusia dan dipandang sebagai salah satu unsur dasar kebudayaan yang  mampu  mengantarkan  peradaban  global  dan  membawa akibat-akibat  besar  terhadap  eksistensi  kemanusiaan.  Melalui potensi ilmu pengetahuan, manusia dapat membudayakan diri dan menyumbang  bagi  pemenuhan  kodratnya  sehingga  menjadi pribadi yang bermartabat dan berbudaya. Prinsipnya, sebagai salah satu kekuatan dasar kebudayaan yang khas manusiawi, ilmuwan bisa memosisikan dirinya pada jalur tanggung jawab kultural untuk dapat merealisasikan diri manusia pada alam kebudayaan secara utuh  dan  menyeluruh. 21

## Epistemologi Ilmu dan Tanggung Jawab Ilmuwan
Lahirnya  ilmu  pengetahuan  (science)  menandai  lahirnya peradaban  modern  dengan  karakter  positivistiknya  yang  serba terukur (measurable). Perkembangan ini kemudian diikuti dengan kecenderungan  memosisikan  ilmu  pengetahuan  secara  parsial antara hakikat, proses, dan nilai guna (ontologi, epistemologi, dan aksiologi)  bagi  suatu  ilmu  yang  lebih  dikenal  dengan  pluralisasi ilmu. Perkembangan tersebut mendasari berbagai keberhasilan dan sekaligus  menunjukkan  keterbatasan  ilmu  pengetahuan.  Ketika
19 Dalam filsafat ilmu, terdapat tiga dimensi ilmu; ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu, Positivisme, Post-Positivisme, dan Post-Modernisme, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001), 57.
20 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi IV,  2002), 3; Mulyadi  Kartanegara,  Integrasi Ilmu; Sebuah Rekonstruksi  Holistik,
(Bandung: Arasy Mizan dan UIN Jakarta Press, 2005), 20.
21 Aholiab Watloly, Tanggung Jawab Pengetahuan; Mempertimbangkan Epistemologi secara Kultural, (Yogyakarta: Kanisius, Cet. 5, 2005), 21.
ilmu pengetahuan hanya dilihat dimensi ontologisnya, maka akan memunculkan jargon “ilmu pengetahuan bebas nilai”. Ketika ilmu pengetahuan dibatasi pada entitas empirisme yang measurable, pada saat  demikian  menunjukkan  keterbatasan  jangkauan  ilmu pengetahuan itu.
Kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan inilah yang sesungguhnya sedang melanda kemajuan peradaban positivisme yang dilahirkan oleh ilmu pengetahuan yang diklaim sebagai entitas yang  mampu  menyelesaikan  seluruh  problem  manusia.  Dalam rangka menyelamatkan manusia, misi dan peran seorang ilmuwan menjadi  ganda,  di  satu  sisi  menempatkan  ilmu  pengetahuan sebagai “pencerah” sebagaimana fungsi dasarnya, dan pada sisi lain harus menyejahterakan. Dengan kata lain, ilmuwan harus melihat dan memosisikan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi sebagai satu keutuhan, memosisikan manusia sebagai manusia dan sebagai hamba serta khalifah di muka bumi. Ilmuwan harus menyatukan ilmu, amal, dan moral (tiga serangkai) dalam diri seorang ilmuwan dalam mengelola dunia. 22
Ontologi  setiap  ilmu  pengetahuan  (science)  substansi primernya  (primary  substance)  merupakan  potensi  (dinamis)  dan tergantung pada sifat-sifat yang dilekatkan pada ilmu pengetahuan (secondary  substance)  itu. 23 Ilmu  sebagai  produk  (aksidensia)  olah akal budi, berada di dalam posisi dan fungsi tertentu, 24 dan para ilmuwan  terlibat  dalam  proses  menjadikan  ilmu  pengetahuan memiliki posisi dan fungsi tersebut dalam membentuk kebudaya- an. 25 Karakteristik kebudayaan yang dihasilkan tidak terlepas dari
22 Syahrin  Harahap,  Penegakan  Moral  Akademik  di  Dalam  dan  di  Luar  Kampus, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), XIII.
23 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 1, (Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke- 3,  1985),  46.
24 Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan; Persoalan Eksistensi dan Hakekat Ilmu Pengetahuan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Ke-1, 2008), 110.
25 Epistemologi berasal dari bahasa Yunani “episteme” yang berarti pengetahuan dan “logos” yang berarti ilmu. Dalam bidang ini terdapat tiga persoalan pokok: a) Apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari mana pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya?  b) Apakah sifat dasar pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita? Kalau ada, apakah kita dapat mengetahuinya? (Ini adalah persoalan yang mengarah pada problem phenomena dan noumena). c) Apakah pengetahuan kita itu benar (valid)? Bagaimanakah kita dapat membedakan yang benar dan yang salah? (problem verifikasi). Lihat: Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu; Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, (Jogjakarta: Belukar, Cet. Ke-1, 2004), 22.
peran  ilmuwan  dalam  membidani  lahir  dan  memersepsikan eksistensi suatu ilmu pengetahuan. Memersepsikan apakah sumber ilmu pengetahuan itu terbatas yang empiris atau termasuk hal-hal yang  melampaui  yang  empiris  (supraempiris),  jika  memasukkan entitas yang kedua, apakah tersedia metode yang dapat dimanfaat- kan  untuk  mempelajarinya?
Gambaran sejarah epistemologi menunjukkan bahwa hampir setiap  periode  perkembangannya  selalu  dipengaruhi  oleh  sikap petualangan  dan  pertentangan  antara  berbagai  aliran.  Situasi pertentangan  tersebut  telah  melahirkan  begitu  banyak  aliran epistemologi  yang terus berkembang yang diiringi dengan sikap saling klaim dan menegasikan realitas kebenaran lainnya. Muncul pula sikap pemutlakan dan pembatasan (determinasi) secara sepihak yang berfokus  pada klaim-klaim  kebenaran sektoral,  seolah-olah bahwa ilmu pengetahuan “yang benar” adalah ilmu pengetahuan yang dibelanya dan kadang telah terjebak pada ego sektoral yang praktis  pragmatisme.
Egoisme dan kesombongan sektoral di antara berbagai aliran epistemologi  semakin  kuat  berkembang  dan  semakin  kejam menguasai serta membelenggu keutuhan diri kehidupan manusia beserta  produk  ilmu  pengetahuannya.  Padahal  setiap  ilmu pengetahuan memiliki objek, metode, sistem, dan paradigma yang berbeda-beda. 26 Ketika  sumber  ilmu  terbatas  pada  yang  empiris maka objek, metode, sistem, dan paradigma yang dibangun sebatas yang indrawi dan rasional saja, tetapi jika termasuk hal-hal yang supraempiris  maka  seorang  ilmuwan  harus  membangun  para- digma dan metodologi yang sesuai dengan objek ilmu itu sendiri.
Dalam parkembangan di atas, tampak bahwa ilmuwan telah memanfaatkan peran epistemologi untuk memengaruhi pendapat umum melalui filsafat sebagai induk dari segala jenis, bentuk, dan sifat  ilmu  pengetahuan.  Para  ilmuwan  di  Indonesia  sekarang  ini pada umumnya mengambil sikap pragmatis dan sektoral dan lebih memilih ilmu pengetahuan praktis, mereka tidak tertarik dengan filsafat yang fokus kajiannya berupa kebenaran pengetahuan yang bersifat umum, bobot nilai, abstrak, dan universal. Filsafat memang tidak memberikan jawaban cepat terhadap kebutuhan praktis dan instan,  karena  filsafat  memang  tidak  berkepentingan  atau  tidak
seharusnya menjawab persoalan-persoalan hidup yang berbentuk dan bersifat konkret, positif, praktis, dan pragmatis.
Ketertarikan  pada  sains  modern  yang  begitu  kuat  dengan hukum  fisisnya,  telah  menjadikan  manusia  sebagai  makhluk materialis yang secara biologis  terikat pada dan digerakkan oleh hukum-hukum  mekanik,  sama  seperti  pada  mesin  atau  hewan. Situasi  perkembangan  demikian  ini  akhirnya  telah  begitu  kuat menggerogoti  keutuhan  manusia, 27 dan  memporak-porandakan sendi-sendi  dasar  keutuhan  eksistensinya  yang  dinamis,  serta mengabaikan kodrat keagungannya. Sikap tersebut telah melahir- kan apa yang disebut sebagai penyakit peradaban.
Pemilihan  ilmuwan  terhadap  sains  modern  yang  praktis- teknologis  diiringi  pula  dengan  membangun  epistemologi, 28 kemudian melahirkan aliran epistemologi baru pada sains modern yang praktis-teknologis dan cenderung melepaskan aksiologi ilmu (nilai-nilai moral, religius, dan humanis). Setiap aliran epistemologi ilmu pengetahuan dibangun untuk memperkokoh bangunan ilmu (the body of knowledge) untuk saling berlomba atas nama kemajuan, padahal  sejatinya  memenggal-menggal  tubuh  dan  kehidupan manusia menjadi bagian-bagian kecil yang saling terpisah, dengan dalih supaya mudah dianalisis berdasarkan spesifikasi ilmu. Di sisi lain,  alam  kehidupan  yang  selama  ini  dipahami  sebagai  tanda kekuasaan  Allah,  telah  diubah  serta  diklaim  oleh  aliran-aliran epistemologi tersebut menjadi bengkel eksplorasi dan eksploitasi untuk  memenuhi  keinginannya.
Paradigma  yang  menjadi  landasan  epistemologi  berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan objek studi yang berbeda-beda tersebut, terlepas dari aspek kualitatifnya (aksiologi). Mempraktik- kan  pluralisme  ilmu  pengetahuan,  sains,  dan  teknologi  terlepas dari epistemologi dan aksiologi-etis ilmu berarti telah memenggal- menggal  keutuhan  ilmu  pengetahuan  padahal  seharusnya  di- integrasikan  antara  aspek  kualitatif  spiritual  dengan  kuantitatif material,  sehingga  teori  yang  dibangun  untuk  mengembangkan aspek praktis-teknologis pada masing-masing ilmu tidak terlepas dari nilai moral (religius dan humanis).
27 Potensi manusia yang mampu menjangkau entitas supra-empiris dan transendental telah  didegradasi  kepada  hal-hal  yang  bersifat  empiris  dengan  segala  konsekuensi metodologisnya.
28 Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu..., 63.
Untuk mendukung tesis tersebut, harus didudukkan kembali posisi filsafat sebagai induk ilmu yang ruang lingkup objek studinya mencakup  semua  hal  yang  ada  –  bahkan  yang  mungkin  ada  – sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena objek studi filsafat mempelajari tentang apa/metafisiknya, sasaran penyelidikannya  mengarah  kepada  nilai  hakiki  kebenaran pengetahuan yang berkuantitas menyeluruh dan bersifat abstrak universal. Dengan derajat pengetahuan demikian, filsafat mampu mengungkap secara substansial apa yang menjadi latar belakang (metailmu) dan tujuan (aksiologi) keberadaan sesuatu. 29 Persoalan- perspoalan  konkret  dan  praktis  yang  berhubungan  langsung dengan  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  secara  langsung  memang tidak menjadi lingkup studi filsafat.
Filsafat  mengerti  apa  yang  seharusnya  menjadi  kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi filsafat tidak mengetahui bagaimana cara dan  teknis  mengadakannya.  Karena  pengadaan  dan  teknis memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menjadi objek studi ilmu pengetahuan  khusus  yang  bersifat  praktis  dan  teknologis. Akan tetapi pemanfaatan ilmu pengetahuan praktis dan teknis tidak boleh dilepaskan  dari  tujuan  substantifnya.  Tugas  ilmuwan  bukan sekadar menjadikan kehidupan menjadi lebih mudah, tetapi pada pundaknya  terbebani  tugas  moral  sebagai  pencerah  dan  pe- nyejahtera kehidupan manusia.
Dengan  kecenderungan  budaya  masyarakat  yang  semakin pragmatis-materialis ini, para ilmuwan yang berkecimpung di dunia pendidikan,  secara  fungsional  perlahan-lahan  meninggalkan konsep-konsep  dan  teori-teori  filosofis  yang  bersifat  umum- universal.  Selanjutnya,  ilmu  pengetahuan  bergerak  ke  arah teknologi  yang  berkemampuan  langsung  dalam  memproduksi barang-barang konsumtif dan peralatan hidup sehari-hari. Sebagai konsekuensinya, terjadilah pergeseran nilai yang terkandung dalam pandangan  hidup,  sikap,  dan  perilaku  hidup  masyarakat.  Dari derajat  yang  bersifat  kualitatif  spiritual  menjadi  kuantitatif material.  Pandangan  semacam  ini  diiringi  dengan  membangun epistemologi, dengan menghilangkan aspek nilai etika kejujuran,
29 Filsafat merupakan usaha manusia dengan akalnya untuk memperoleh suatu pandangan dunia (worldview) dan hidup yang memuaskan hati. Di sisi lain, terdapat upaya untuk memperoleh worldview melalui agama melalui iman. Lihat: Harun Hadiwijono, Sari Sejarah...,  8.
etika sosial, kebijaksanaan hidup, kejiwaan, kultur, dan spiritualitas yang bersifat metafisik-transendental.
Pergeseran nilai sebagai akibat perubahan pandangan hidup, sikap, dan perilaku hidup atas pengaruh kemajuan sains dan tekno- logi  tersebut,  secara  sistemik  terbukti  semakin  menurunkan (bahkan merusak) derajat moralitas masyarakat. Penurunan atau rusaknya  moral  masyarakat  ini,  tidak  bisa  dialamatkan  kepada substansi kemajuan sains dan teknologi itu sendiri, melainkan lebih disebabkan  oleh  bagaimana  cara  manusia  (ilmuwan)  menyikapi dan memberdayakan sains dan teknologi itu. 30 Kemajuan sains dan teknologi dalam kondisi kepadatan penduduk dunia, umpamanya, maka  hal  demikian  bisa  mengancam  ketersediaan  kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, kemajuan sains dan teknologi  difungsikan  untuk  eksploitasi  dan  reproduksi  sumber daya  alam  dengan  sikap  monopolistik.  Sikap  hidup  manusia demikian  itu,  selanjutnya  mengubah  pandangan  hidup  dan perilaku  hidup  menjadi  “positivisme-materialistik”.  Manusia memberdayakan  kemajuan  sains  dan  teknologi  untuk  berlomba memproduksi  beraneka  ragam  jenis  dan  bentuk  makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan peralatan hidup lainnya secara praktis-pragmatis. 31
Fakta ini selanjutnya secara langsung memicu pertumbuhan dan  perkembangan  budaya  persaingan.  Perilaku  bersaing  secara kuat mendorong perilaku keserakahan ekonomi liberal-kapitalis- tik. 32 Basis  perekonomian  liberal-kapitalistik  ini  pada  ujungnya menjadi  penyebab  utama  kerusakan  “moral  kerja  sama”  dalam kultur  kebersamaan  sebagai  asas  dasar  kehidupan  sosial  ke- masyarakatan.  Pergeseran  kehidupan  demikian,  secara  otomatis berlaku  hukum  rimba  yang  menjadi  karakter  kehidupan bermasyarakat. Siapa yang kuat – para pemilik sains dan teknologi –  adalah  yang  menang.  Sebaliknya  mereka  yang  lemah  –  bukan
30 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), 237.
31 Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan..., 18.
32 Ciri liberalisme ekonomi terletak pada pembatasan peran negara, baik sebagai regulator maupun sebagai pelaku ekonomi. Adapun ciri ekonomi kapitalis: 1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan milik pribadi, dan 2) penyerahan proses ekonomi kepada mekanisme pasar bebas. Artinya, keputusan produksi, harga dan kesempatan kerja ditentukan oleh mekanisme penawaran dan penerimaan. Baca: Rizal Ramli, et al., Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: PPM FE UII, 1997), 251.
pemilik  sains  dan  teknologi  –  tetap  sulit  untuk  keluar  dari kungkungan  penderitaan.
Kini hampir sebagian besar manusia di dunia ini terjebak ke dalam  suatu  pola  hidup  ekonomi  liberal-kapitalistik  yang  cen- derung materialistik, yang mengakibatkan krisis moral yang parah. Sistem ekonomi kapitalis dengan orientasi materialistis itu sudah masuk  ke  seluruh  relung-relung  kehidupan  masyarakat  dunia, termasuk negara yang mengklaim sebagai  negara yang memiliki kultur beragama dan negara maju, sehingga krisis moral menjadi sangat  sulit  diatasi. Akibatnya  lingkungan  hdup  mengalami  dis- harmonis dan sumber daya pendukungnya juga sedang mengalami krisis.  Krisis  lingkungan  alam  sedang  mengglobal,  dunia  seolah terbelah menjadi dua kubu, yaitu mereka yang rakus kemewahan dan mereka yang menahan penderitaan lapar dan dahaga. Kedua belah  pihak  saling  berlomba  mengekploitasi  sumber  daya  alam secara  bersama-sama,  dua-duanya  mengakibatkan  rusaknya lingkungan  hidup  yang  semakin  sulit  mendapatkan  jalan  keluar untuk  merehabilitasinya.
Fakta  perilaku  manusia  yang  bersifat  eksploitatif  itu membuktikan kegagalan peran manusia sebagai khalifah Allah bagi kehidupan  ini. 33 Karena  para  ilmuwan  mengabaikan  dimensi spiritualitas, aksiologi-bermoral yang semestinya menjadi bagian integral  dari  body  of  knowledge  dalam  setiap  ilmu  pengetahuan, sains, dan teknologi. Dengan sains dan teknologi, manusia justru berperilaku  tidak  adil  terhadap  alam,  diri  sendiri,  masyarakat, rakus,  dan  tamak.  Keadaan  inilah  yang  seharusnya  menjadi perhatian  penuh  filsafat  sebagai  induk  sains,  ilmu  pengetahuan, dan  teknologi,  sehingga  wajarlah  jika  filsafat  merasa  khawatir terhadap  kemungkinan  terjadinya  malapetaka  besar  yang  bisa menghancurkan kelestarian hidup manusia dan dunianya. 34
Dalam keadaan demikian, ilmu telah mengeksplorasi manusia dan alam. Juga terjadi disfungsionalisasi, sekularisasi, dan bahkan devastasi  terhadap  lingkungan  hidup manusia  itu  sendiri.  Tidak cukup sampai di situ, sekularisme menghancurkan kesucian dan
33 Pesan ayat-ayat al-Qur’an yang memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah di bumi ini, seperti QS. al-Baqarah [2]: 30; QS. Shaad [38]: 26; QS. Yunus [10]: 14, dan masih banyak lagi.
34 Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan..., 19.
35 Fazlur Rahman, Islam and Modernity, (Chicago & London: The University of Chicago  Press, 1984),  15.
universalitas nilai-nilai moral. 35 Ini yang  disebut al-Attas sebagai keadaan  “hilangnya  adab”  (loss  of  adab), 36 yang  kemudian  ber- implikasi pada hilangnya sikap adil dan kebingungan intelektual (intellectual  confusion). 37
Kemudian,  apakah  yang  dapat  dilakukan  oleh  filsafat? Beberapa pertanyaan yang dapat dimajukan oleh peran dan fungsi filsafat, antara lain: Apakah yang sebenarnya dicari oleh ilmu penge- tahuan, sains, dan teknologi? 38 Jika jawabannya berupa kebenaran dan hikmah, yaitu untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi pemenuhan  kebutuhan  hidup  sehari-hari  yang  utuh  dan  se- imbang,  tidaklah  salah.  Akan  tetapi  fakta  menunjukkan  bahwa, tujuannya bukan untuk pemenuhan kebutuhan yang demikian itu, melainkan untuk kenikmatan hidup yang material hedonistik? Jika jawaban ini yang dicari, sejauh mana kenikmatan hidup seperti itu bermakna  bagi  kehidupan?  Bukankah  kehidupan  ini  merupakan sebagian kecil dari keseluruhan kehidupan yang sesungguhnya?
Berhubungan  dengan  realitas  kehidupan,  Aristoteles berpendapat bahwa segala hal atau barang (yang kemudian menjadi objek studi ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi) selalu berada di  dalam  sepuluh  kategori.  Kesemuanya  itu  dapat  digolongkan menjadi  tiga,  yaitu  1)  substansi  atau  diri,  2)  aksidensia  mutlak berupa  kualitas  dan  kuantitas,  serta  3)  aksidensia  relatif  berupa hubungan  (relation),  tindakan  (action),  derita  (passion),  ruang (space),  waktu  (time),  keadaan  (situation),  dan  kebiasaan  (habit). 39
Pandangan ini menjelaskan bahwa setiap kegiatan keilmuan, akan menghasilkan tiga jenjang pengetahuan, yaitu pengetahuan filosofis-substansial, pengetahuan ilmiah-teoritis, dan pengetahuan ilmiah-praktis-teknologis. Ketiganya mempunyai tanggung jawab ilmiah  berbeda-beda,  mulai  dari  yang  bertaraf  filosofis,  ilmiah-
36 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam, Secularism and the Philosophy of the Future, (London: Mansell, 1985), 104-105.
37 Harda Armayanto, “Relevansi Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer”, Kalimah, Vol. 7, No. 2, September 2009, (Ponorogo: Fakultas Ushuluddin dan Himpunan Sarjana Ushuluddin Institut Studi Islam Darussalam, 2009), 22.
38 Dalam Islam, wujud hadirnya ilmu pengetahuan bertujuan untuk memenuhi perintah Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi dan sekaligus untuk memakmurkannya. Banyak ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadits yang memerintahkan kepada kita untuk berpikir, meneliti keagungan dan rahasia Allah menciptakan alam dunia (bumi) ini, yang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan manusia sendiri. Lihat: QS. al-‘Alaq [96]: 1-5; QS. Hud [11] 60;  QS. Ali ‘Imran [3]: 190-200; QS. al-Nur [24]: 55.
39 Suparlan Suhartono,  Filsafat Ilmu Pengetahuan..., 20.
teoritis, sampai pada taraf yang paling khusus-konkret. Para ilmu- wan dapat memanfaatkan setiap jenjangnya untuk mengintegrasi- kan  dimensi  moral  dalam  kegiatan  keilmuwan.  Dan  pada  saat memanfaatkan  ilmu  pengetahuan,  tanggung  jawabnya  menjadi tanggung  jawab  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan  bersifat holistik (mencakup ketiga tanggung jawab ilmiah tersebut).

## Aktualisasi Moral dalam Ilmu Pengetahuan
Dimensi moral dapat diintegrasikan ke dalam setiap cabang utama  filsafat  ilmu,  baik  pada  ontologi,  epistemologi,  maupun aksiologinya. Hal demikian sangat tergantung atau keberpihakan seorang  ilmuwan  dalam  setiap  kegiatan  ilmiahnya.  Dalam  diri manusia terdapat potensi berupa indra, akal, dan hati, yang harus dimanfaatkan  secara bijak,  sehingga produk peradabannya tidak timpang.  Menurut  ‘Isa  ‘Abduh,  harus  ada  keseimbangan  antara ghari > zah,  ‘aql,  dan  d } ami > r. 40
Mengacu  pemikiran  ‘Isa  ‘Abduh  tersebut,  maka  banyak kalangan  memandang  tidak  ada  kesenjangan  antara  ilmu  dan agama. Secara ontologis, Islam mengakui keberadaan dan kebenar- an  ayat-ayat  kauniyah  dan  ayat-ayat  qauliyah, 41 dan  sekaligus menyatukan eksistensi keberadaan atas dasar iman. 42 Pengembang- an produk pikir keagamaan, atas dasar landasan filosofis tersebut, membentuk sistem paradigma – realisme metafisik - dengan ber- pijak pada konsep dasar yang berpangkal pada tauhid keberadaan antara Allah SWT, keberadaan akal, dan keberadaan alam semesta.
Dengan  cara  pandang  tersebut,  berarti  objek  materi  yang dipelajari  dalam  pluralitas  ilmu  pengetahuan,  bersifat  monistik pada tingkat yang paling abstrak. Keberadaan ilmu pengetahuan juga  ditentukan  oleh  objek  forma  yang  sering  dipahami  sebagai
40 ‘Isa ‘Abduh dan Ahmad Ismail Yahya, H { aqi > qat al-Insa > n, (Beirut: Da > r al-Fikr, T.Th), 10.
41 Arqom Kuswanjono, Integrasi Ilmu dan Agama Perspektif Filsafat Mulla Sadra,
(Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM, 2010), 36.
42 Muslim  A.  Kadir,  Dasar-Dasar  Praktikum  Keberagamaan  dalam  Islam, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2011),  3-9.  Sekalipun  terjadi  perbedaan  pandangan antarilmuwan Muslim tentang realitas satuan dan hakikat keberadaan, seperti Mulla Hadi Sabzawari, Mulla Sadra, Ibnu Arabi Sadr al-Din al-Qunawi, tetapi secara substansial- universal, mereka mengakui bahwa wahyu (kauniyah dan qauliyah) berasal dari satu Zat Yang Maha Esa, berarti mereka dalam kesatuan tauhid atau syahadah. Baca: Ibid., 3. Arqom Kuswanjono,  Integrasi Ilmu dan Agama..., 91-117. Mulyadi Kartanegara, Integrasi Ilmu..., 32-43.
sudut  atau  titik  pandang  (point  of  view)  yang  akan  menentukan ruang lingkup studi (scope of the study). Berdasarkan ruang lingkup studi  inilah  selanjutnya  ilmu  pengetahuan  berkembang  menjadi plural,  berbeda-beda,  dan  cenderung  saling  terpisah  antara  satu dengan yang lain. 43
Berdasarkan  hukum  kodrat  (ontologis),  jika  memper- timbangkan  proses  terbentuknya  dari  objek  forma,  maka  dapat dinilai  bahwa  pluralisme  ilmu  pengetahuan  berada  pada  batas perbedaan,  bukan  keterpisahan.  Karena,  suatu  objek  forma merefleksikan  sebagian  dari  keseluruhan  diri  objek  materi,  dan suatu  objek  materi  mencerminkan  keseluruhan  realitas  (tauhid keberadaan).  Untuk  kepentingan  suatu  kebenaran,  suatu  objek forma hanya merupakan satu sisi dari kebenaran menyeluruh suatu objek materi. Dengan kata lain, setiap objek forma mencerminkan ‘relativitas’ kebenaran, dan keterkaitan secara integral daripadanya, barulah  merupakan  kebenaran  menyeluruh  (universal). 44
Dengan demikian,  secara  ontologis, hakikat  pluralitas ilmu pengetahuan menurut perbedaan objek forma itu tetap dalam satu kesatuan sistem, baik ‘interdisipliner’ maupun ‘multidisipliner’. 45
Berdasarkan  kedua  sistem  tersebut,  perbedaan  antarilmu  penge- tahuan  justru  mendapatkan  validitasnya,  tetapi  secara  ontologis pemisahan atas perbedaan ilmu pengetahuan tidak dapat dibenar- kan.  Keterpisahan  ilmu  pengetahuan  yang  berbeda-beda  ber- konsekuensi negatif, berupa perilaku disoder (perusakan) terhadap realitas  kehidupan. 46
Dalam kesatuan (tauhid) keberadaan di atas, pengertian ilmu pengetahuan  memerlukan  rumusan  yang  konsisten  dengan karakter  kesatuan  keberadaan  itu.  Persoalan  posisi  hakikat  ilmu tersebut mendorong kegiatan keilmuan berikutnya, yaitu prosedur menemukan dan mengembangkan ilmu dalam agama (Islam) yang memiliki  model  bangunan  pemikiran  tersendiri.  Titik  sentral kerangka pemikirannya adalah Allah SWT, dan sekaligus menjadi acuan  bagi  keseluruhan  struktur  keberadaannya.  Sebagai  tanda kasih  Allah  SWT  menurunkan  wahyu  sebagai  petunjuk  yang
43 Suparlan Suhartono,  Filsafat Ilmu Pengetahuan...,  112-113.
44 Ibid.,  115.
45 Interdisipliner artinya keterkaitan antarpluralitas ilmu pengetahuan dalam objek materi yang sama, dan multidisipliner artinya keterkaitan antarpluralitas ilmu pengetahuan dalam objek materi yang berbeda.
46 Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan..., 115.
menerangi keseluruhan potensi kemanusiaan. 47 Melengkapi wahyu yang  qauliyah,  Allah  SWT  juga  menganugerahi  alam  dengan seluruh fenomenanya sebagai wahyu kauniyah, merupakan bagian untuk  memperkuat  kesatuan  (tauhid)  keberadaan  tersebut.
Dengan  demikian  dalam  epistemologi  ilmu  pengetahuan Islam,  bisa  dimulai  dengan  prosedur  deduktif  dan  bisa  dengan prosedur  induktif,  tetapi  tetap  dalam  bingkai  kebenaran  dan keberadaan Tuhan yang bersifat transendental. Jika perlu menyebut aliran filsafat Barat, landasan filsafat ilmu dalam Islam lebih dekat dengan  realisme  metafisik. 48 Di  sinilah  urgensi  dan  pentingnya epistemologi keilmuan dalam Islam yang harus diupayakan oleh para ilmuwan dalam setiap kegiatan keilmuannya.
Ujung  prosedur  menemukan  dan  mengembangkan  ilmu pengetahuan  adalah  tujuan  atau  produk  keilmuan  itu  sendiri. Koheren dengan asal usul dan prosedur dalam kerangka keilmuan- nya, seluruh rangkaian kegiatan  intelektual Islam berujung pada satu produk sebagai tujuan akhir. Secara keseluruhan, produk ilmu pengetahuan  adalah  materi  keberagamaan  untuk  mendukung kehidupan  manusia,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. 49 Muatan pertama dari produk tersebut adalah rumusan hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian diteruskan dengan hubungan manusia dengan  manusia  dan  dengan  alam  lingkungannya.  Struktur rumusan  tersebut  dapat  berbentuk  ah } ka > m,  akhla > q,  siya > sah, mu’a > malah,  pengetahuan  keagamaan,  merumuskan  konsep  dan teori  spekulatif,  empiris,  teknologis,  dan  bahkan  keterampilan hidup  dan  bentuk-bentuk  keberagamaan  yang  diperlukan  oleh kehidupan praktis umat manusia.
Deskripsi  ontologis,  epistemologis,  dan  aksiologis  ilmu pengetahuan  dalam  perspektif Islam  tersebut  memberikan  kritik bahwa  ada  yang  salah  dalam  memilih  dan  memosisikan  ilmu pengetahuan  yang  diajarkan  dalam  membentuk  peradaban masyarakat Indonesia sekarang ini. Hal demikian, bisa dianalogikan ketika  Islam  mengalami  zaman  keemasan,  saat  dunia  Islam mengalami kemajuan di segala bidang, terutama ilmu pengetahuan, umat  Islam  mampu  menguasai  dan  membentuk  budaya
47 Muslim A. Kadir, Dasar-Dasar Praktikum..., 14.
48 Uraian lebih lengkap lihat: Karl R. Popper, Realism and the Aim of Science, (New Jersey: Rowman and Littlefield, 1993), 23.
49 Muslim A. Kadir, Dasar-Dasar Praktikum..., 15.
masyarakat yang religius. Banyak orang-orang Barat yang datang ke dunia Islam untuk mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan. Mereka  mempelajari  pemikiran-pemikiran  ilmiah,  rasional,  dan filosofis termasuk sains Islam untuk ditransfer ke daratan Eropa. Kontak antara dunia Barat dan Islam pada lima abad berikutnya, ternyata mampu mengantarkan Eropa kepada masa kebangkitan kembali (renaissance) dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, yang  terus  berkembang  hingga  saat  ini,  minus  aksiologi- transendental  (aspek  d } ami > r).
Epistemologi pengembangan ilmu pengetahuan di Barat yang minus  aksiologi-transendental  tersebut  melahirkan  paradigma rasionalisme dan empirisme, 50 yang berarti telah mendegradasikan keutuhan manusia dan budaya keilmuannya. Dengan paradigma empirisme  berarti hanya  mengakui arti dan sumber ilmu  penge- tahuan  dari  indra  dan  rasio,  paradigma  ini  kemudian  didukung paham  sekularisasi. 51 Kemajuan  bidang  ilmu  pengetahuan rasionalisme-empirisme di Barat, secara tak terelakkan merembet ke dunia Islam, dan bahkan merasuki wilayah substansi ilmu-ilmu ke-Islaman. Posisi sejarah demikian seringkali tidak dimengerti oleh sebagian  umat  Islam,  mereka  kemudian menggandrungi  dengan kemajuan yang dicapai oleh Barat dan ingin mentransformasikan- nya ke dunia Islam begitu saja. Dalam kalimat Hossein Nasr, dunia Islam  saat  ini  telah  terjadi  kekacauan  dan  kerancuan  dalam kurikulum pendidikan Islam, karena meniru secara membabi-buta
50 Paham rasionalis hanya mengakui akal sebagai dasar ilmu pengetahuan, dan manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal (deduksi) dalam menangkap objek, fungsi indra sekadar untuk merangsang akal untuk bisa bekerja. Tokoh-tokohnya seperti Rene Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Wolff yang memiliki akar dari Plato dan Aristoteles. Sementara itu dalam empirisme menyatakan bahwa manusia memperoleh ilmu pengetahuan melalui pengalaman baik pengalaman lahiriah maupun batiniah. Tokoh- tokohnya seperti Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Home, dan lain- lain. Dengan hanya mengakui sumber dan produk dari rasionalisme dan empirisme, berarti menegasikan intuisi yang menjadi salah satu sumber dan kebenaran ilmu pengetahuan. Seperti pendapat Henry Bergson, bahwa intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Lihat: Muhammad Muslih, Filsafat Ilmu..., 58-84.
51 Terminologi sekuler biasanya diartikan sebagai “not connected with spiritual or religious matters” merupakan kata sifat dari “the belief that religion should not be involved in the organization of society, education, etc” Lihat: John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, Vol. 6, (Bandung, Mizan, 2001), 128.  Kata “sekularisme” berasal dari bahasa Latin saeculum, yang berarti “masa” atau “generasi” dalam arti waktu temporal. Kata ini kemudian menjadi bermakna pada segala hal yang berhubungan dengan dunia ini, yang dibedakan dengan hal yang spiritual yang ditujukan untuk mencapai surga. Lihat: Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan..., 20.
terhadap  model-model  Barat  yang  terbaur  dengan  model-model yang dipertahankan dalam sistem pendidikan Islam. 52
Dengan  demikian,  kehadiran  filsafat  ilmu  pengetahuan  di tengah-tengah  pluralitas  ilmu  pengetahuan,  sains  dan  teknologi, berfungsi  sebagai  ‘pencerah’  dan  ‘penyejahtera’  dan  menuntut suatu  pengembangan  secara  interdisipliner  atau  multidispliner, dimanfaatkan  secara  etis yang tidak  bebas  nilai.  Upaya pengem- bangan dan pemnafaatan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang  demikian  itu terarah  kepada  dua  sasaran  pokok,  yaitu  me- menuhi kebutuhan hidup manusia dan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan sumber daya alamnya.
Pemberdayaan seperti ini berarti bahwa setiap bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi difungsikan secara sinergis dan saling  menguji  menurut  dasar  kelayakannya.  Ukuran  kelayakan dimaksud  adalah  adanya  hubungan  kausal  antara  pemenuhan kebutuhan hidup dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. Visi  pemberdayaan  demikian  mengharuskan  para  ilmuwan, khususnya para praktisi pemeberdayaan ilmu pengetahuan, sains, dan  teknologi,  untuk  mampu  dan  mau  bersikap  ilmiah,  yaitu mengakui keseluruhan potensi manusia (indra, rasio, dan intuisi) dalam  petunjuk  Allah  SWT.  Sikap  ilmiah  inilah  yang  menjadi rambu-rambu etika moral pemberdayaan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi.
Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa dalam hal pember- dayaan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, peran para ilmu- wan  dan  teknolog  adalah  penting  dan  menentukan,  demi tercapainya kedua sasaran tersebut. Karena, atas kemampuan dan tanggung jawab merekalah sebenarnya ilmu pengetahuan, sins dan teknologi ditemukan, dikembangkan, dan diberdayakan. Moralitas dan  perilaku  etis  mereka,  baik  keilmuan  alam,  sosial,  agama, sungguh-sungguh  berfungsi  sentral  dan  menentukan  untuk tercapainya  tujuan  pemberdayaan  ilmu  pengetahuan,  sains,  dan teknologi.
Sebab itu pula, signifikansi dan urgensi kehadiran filsafat ilmu pengetahuan  di  tengah-tengah  dinamika  pluralitas  ilmu  penge- tahuan,  sains,  dan  teknologi  dewasa  ini  membawa  misi  moral keadilan.  Dalam  rangka  untuk  mempertanggungjawabkan
52 Sayyed Hossein Nasr, “Kata Pengantar”, dalam Osman Bakar, Hierarki Ilmu;
Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu, (Bandung, Mizan, 1990), 11.
kewajiban tersebut, langkah utamanya adalah mengoordinasikan ilmu  pengetahuan,  sains,  dan  teknologi  ke  dalam  satu  kesatuan sistem  yang  utuh,  menurut  dasar  keutuhan  realitas  ini.  Untuk selanjutnya,  filsafat  ilmu  pengetahuan  masuk  dan  ikut  serta  ke dalam setiap kegiatan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi.
Penempatan  moral  di  atas  ilmu  pengetahuan,  memiliki relevansi yang tinggi dengan filsafat ilmu itu sendiri, sebab filsafat ilmu  memandang  suatu  ilmu  harus  memiliki  kreteria  ontologi, epistemologi,  dan  aksiologi.  Kriteria  yang  disebut  terakhir  jelas memandang keniscayaan ilmu bagi kesejahteraan umat manusia. Jalan pikiran ini dibangun atas keyakinan bahwa ilmu pengetahuan bertujuan  mencerahkan  dan  menyejahterakan  manusia  apabila dalam  aksiologinya  dipertimbangkan  secara  serius  penegakan moral.  Sebaliknya,  ilmu  pengetahuan  sains  dan  teknologi  akan berbalik  mendatangkan  kesengsaraan  dan  malapetaka  bagi manusia,  manakala  dalam  aksiologinya  minus  moral,  etika,  dan akhlak. 53
Terhadap kegiatan ilmu pengetahuan,  sains, dan teknologi, bahwa  filsafat  ilmu  pengetahuan  memberikan  landasan  dasar, kontrol,  dan  bimbingan  serta  koordinasi  menyeluruh,  sehingga ilmu pengetahuan, sains dan teknologi tersusun dan terorganisasi dalam  satu  kesatuan  sistem  yang  utuh.  Keutuhan  sistem  ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, dengan didukung oleh moralitas dan  perilaku  ilmiah,  dapat  menjamin  pemberdayaannya  secara berkeadilan  sebagai  jalan  menuju  hidup  dan  kehidupan  yang berkeseimbangan.

## Penutup
Ilmu  pengatahuan  merupakan  salah  satu  produk  khas manusia dan dipandang sebagai salah satu unsur dasar kebudayaan yang  mampu  mengantarkan  peradaban  global  dan  membawa akibat-akibat  besar  terhadap  eksistensi  kemanusiaan.  Melalui potensi ilmu pengetahuan, manusia dapat membudayakan diri dan menyumbang  bagi  pemenuhan  kodratnya  sehingga  menjadi pribadi yang bermoral, bermartabat, dan berbudaya. Sebagai salah satu kekuatan dasar kebudayaan yang khas manusiawi, ilmuwan
53 M. Amin Rais, “Kata Pengantar”, dalam Syahrin Harahap, Penegakan Moral Akademik..., XII-XIII.
dapat  memosisikan  dirinya  pada  jalur  tanggung  jawab  kultural untuk dapat merealisasikan diri manusia pada alam kebudayaan secara utuh dan menyeluruh.
Ilmu pengetahuan  yang tidak disertai moral baik dari para ilmuwannya berdampak buruk pada kehidupan. Perilaku manusia yang demikian itu membuktikan kegagalan peran manusia sebagai khalifah Allah  bagi  kehidupan  ini.  Para  ilmuwan  mengabaikan dimensi spiritualitas, aksiologi-bermoral yang semestinya menjadi bagian  integral  dari  body  of  knowledge  dalam  setiap  ilmu pengetahuan,  sains,  dan  teknologi.  Dengan  sains  dan  teknologi, manusia justru berperilaku tidak adil terhadap alam, diri sendiri, masyarakat, rakus, dan tamak.
Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, filsafat  ilmu  pengetahuan  berkepentingan  untuk  mendorong, memperkuat,  dan  menunjukkan  jalan  yang  benar  dan  tepat, terutama  dalam  hal  pemanfaatannya  menurut  prinsip  nilai-nilai etis,  epistemologis,  dan  ontologis.  Prinsip  nilai  etis  menekankan pada moral tanggung  jawab dalam perilaku pemberdayaan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, menurut nilai kebenaran ilmiah epistemologis  dan  ilmiah  ontologis.  Prinsip  nilai  epistemologis menekankan pada pendirian dan sikap ilmiah menurut dasar nilai kebenaran  ilmiah  ontologis.  Sedangkan  prinsip  nilai  ontologis menekankan  pada  pandangan  universal  keilmuan  dalam  sistem interdisipliner atau multidisipliner.[]

## Daftar Pustaka
‘Abduh, ‘Isa., Yahya, Ahmad Ismail. T.Th. H { aqi > qat al-Insa > n. Beirut: Da > r al-Fikr.
Al-Attas,  Syed  Muhammad  Naquib.  1985.  Islam,  Secularism  and the  Philosophy  of  the  Future.  London:  Mansell.
Armayanto, Harda. 2009. “Relevansi Islamisasi Ilmu Pengetahuan
Kontemporer ”,  Kalimah,  Vol.  7,  No.  2,  September  2009. Ponorogo:  Fakultas  Ushuluddin  dan  Himpunan  Sarjana Ushuluddin Institut Studi Islam Darussalam.
Bakar,  Osman.  1990.  Hierarki  Ilmu;  Membangun  Rangka-Pikir Islamisasi  Ilmu.  Bandung,  Mizan.
Esposito,  John  L.  2001.  Ensiklopedi  Oxford:  Dunia  Islam  Modern, Vol. 6. Bandung, Mizan.
Hadiwijono, Harun. 1985. Sari Sejarah Filsafat Barat 1. Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-3.
Harahap,  Syahrin.  2005.  Penegakan  Moral  Akademik  di  Dalam  dan di Luar Kampus. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Hornby,  A.S.  et  al.  2000.  Oxford  Advanced  Leaner’s  Dictionary.
Oxford: Oxford University Press.
Kadir,  Muslim  A.  2011.  Dasar-Dasar  Praktikum  Keberagamaan dalam  Islam.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.
Kartanegara,  Mulyadi.  2005.  Integrasi  Ilmu;  Sebuah  Rekonstruksi
Holistik. Bandung: Arasy Mizan dan UIN Jakarta Press.
Kusuma,  Dharma.,  et  al.  2011.  Pendidikan  Karakter;  Kajian  Teori dan  Praktik  di  Sekolah.  Bandung:  Remaja  Rosda  Karya.

## Kuswanjono,  Arqom.  2010.  Integrasi  Ilmu  dan  Agama  Perspektif
Filsafat  Mulla  Sadra.  Yogyakarta:  Badan  Penerbit  Filsafat UGM.
Lillie, W. 1966. An Introduction to Ethics. New York: Barnes & Noble.
Muhadjir,  Noeng.  2001.  Filsafat  Ilmu:  Positivisme,  Post-Positivisme, dan Post-Modernisme.  Yogyakarta: Rake Sarasin.
Muhadjir,  Noeng.  2002.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.
Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi IV.
Muslih,  Mohammad.  2004.  Filsafat  Ilmu;  Kajian  atas  Asumsi  Dasar Paradigma  dan  Kerangka  Teori  Ilmu  Pengetahuan.  Jogjakarta: Belukar, Cet.  Ke-1.
Poerwadarminto,  WJS.  2003.  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka.
Popper,  Karl  R.  1993.  Realism  and  the  Aim  of  Science.  New  Jersey:
Rowman and Littlefield.
Rahman,  Fazlur.  1984.  Islam  and  Modernity.  Chicago  &  London:
The University of Chicago Press.
Ramli, Rizal. et al. 1997. Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia. Yogyakarta: PPM FE UII.
Salam,  Burhanuddin.  2000.  Etika  Individual;  Pola  Dasar  Filsafat Etika. Jakarta:  Rineka  Cipta.
Suhartono,  Suparlan.  2008.  Filsafat  Ilmu  Pengetahuan;  Persoalan Eksistensi dan Hakekat Ilmu Pengetahuan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,  Cet.  Ke-1.
Suriasumantri,  Jujun  S.  1988.  Filsafat  Ilmu;  Sebuah  Pengantar
Populer. Jakarta: Sinar  Harapan.
Suseno,  Franz  Magnis.  2003.  Etika  Politik;  Prinsip-Prinsip  Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Susetyo,  Benny.  2004.  Hancurnya  Etika  Politik.  Jakarta:  Kompas.
Tafsir,  Ahmad.  1992.  Filsafat  Umum;  Akal  dan  Hati  sejak  Thales sampai James.  Bandung:  Remaja  Rosda  Karya.
TEMPO,  Majalah Berita  Mingguan. 2011. Juli.
Watloly,  Aholiab.  2005.  Tanggung  Jawab  Pengetahuan;
Mempertimbangkan  Epistemologi  secara  Kultural.  Yogyakarta: Kanisius, Cet. 5.