Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## HIBAH WASIAT ATAS TANAH BEKAS ADAT BERDASARKAN AKTA HIBAH
WASIAT YANG DIBUAT OLEH CAMAT
Andi Ainun Magfirah Ramadhani 1 , Muhammad Basri 2 , Muhammad Ilham Arisaputra 3
1 Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin,
Andiainunmagfirah11@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
A  testamentary  grant  on  ex-customary  land  as  an  object  of  the  dispute  by looking at the Court's Decision which decided on a civil dispute case Number: 21/Pdt.G/2015/PN/BLK which in its decision rejected the plaintiff's claim that the  ex-customary  land  belonged  to  him,  because  the  defendant  has  proof  of ownership, namely a will grant deed carried out by the Camat as PPATS. This study aims to analyze the strength of the proof of the will as the basis for land tenure and ownership, as well as to analyze the validity of ownership and control of ex-customary land rights based on the testament grant deed made by the sub- district head as PPATS. This study uses empirical research methods, by analyzing the data collected through interviews and literature study, then the collected data is analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the testament grant deed in the case of the Civil dispute Number 21/Pdt.G/2015/PN/BLK does not have a basis of manufacture where the will grant deed does not have a certificate and is only made in front of the sub-district head as PPATS, further should have been canceled by the Bulukumba District
Court  because  it  was  not  following  the  procedure  for  making  a  will  and  the beneficiary  did  not  get  his  rights.  So  that  it  does  not  have  the  validity  of ownership and control of rights if it is based on a will grant deed made by the sub-district head as PPATS.
Keywords : Act; Land; Testamentary Grant
Cite this paper : Ramadhani, A. A., Basri, M., & Arisaputra, M. I. (2022, Desember). Hibah Wasiat Atas Tanah Bekas Adat Berdasarkan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Camat. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).

## Scope Article
Law and Society

## PENDAHULUAN
Hibah  merupakan  sebuah  pemberian  seseorang  kepada  pihak  lain  yang  biasanya dilakukan  ketika  pemberi  maupun  penerima masih  hidup.  Di  dalam hibah  tidak terdapat unsur kontra prestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta  kekayaannya  kepada  pihak  lain  tanpa  ada  imbalan  apa-apa  dari  penerima  hibah. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  pembentuk  undang-undang  membuat  aturan  yang mewajibkan  penerima  hibah  untuk  memasukkan  kembali  semua  harta  yang  telah diterimanya  ke  dalam  harta  warisan  pemberi  hibah  guna  diperhitungkan  kembali.  Hibah merupakan perbuatan hukum pemindah hak kepemilikan yang sengaja di alihkan kepada pihak lain. Ada beberapa bentuk perbuatan hukum pemindahan hak selain dilakukan dengan
cara hibah diantaranya jual beli, tukar menukar, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahan (inbreng) dan  hibah  wasiat (legaat). Pemindahan  hak  dilakukan  pada  waktu pemegang  haknya  masih  hidup  dan  merupakan  perbuatan  hukum  yang  bersifat  tunai, kecuali hibah wasiat. 1
Pada  hukum  adat  tidak  terdapat  ketentuan  secara  khusus  tentang  cara  mengdakan hibah wasiat. Pada umumnya keinginan terakhir dari seorang peninggal warisan diucapkan saat ia sakit keras di mana menyebabkan ia wafat. Dan jika hal ini benar terjadi biasanya ucapan  terakhir  tersebut  disaksikan  oleh  sanak  saudara  terdekat  menurut  pertalian keluarganya. 2
Dalam KUHPer memuat subtansi hukum penghibahan yang terdiri dari 4 bagian yang berisi Pasal 1666-1693. Bagian-bagian tersebut yaitu: 3
1. Pada bagian pertama memuat ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari pengertian tentang  penghibahan,  penghibahan  dilakukan  oleh  orang  hidup,  barang  penhibahan, syahnya penghibahan dan syarat-syarat penghibah.
2. Pada  bagian  kedua  memuat  tentang  kemampuan  untuk  memberikan  dan  menerima hibah yang berisi tentang orang-orang yang berhak memeberikan dan menerima hibah dan menghibahan suami istri.
3. Bagian ketiga memuat cara menghibahkan sesuatu yang berisi tentang pembuatan akta hibah pada notaris, hibah kepada wanita dan kepada anak-anak dibahwah umur.
4. Bagian keempat memuat tentang pencabutan dan pembatalan hibah yang berisi tentang syarat-syarat pencabutan dan pembatalan suatu hibah.
Dalam rangka mengatur hubungan hukum manusia dengan tanah (angraria dalam arti  sempit),  atau  hubungan  manusia  dengan  BARKA  (agraria  dalam  arti  luas)  maka memerlukan suatu perangkat hukum tersendiri. Perangkat hukum tersebut adalah hukum agraria. 4 Soedikmo Mertokusumo berpendapat bahwa hukum agrarian adalah keseluruhan kaidah-kaidah  hukum  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yamh  mengatur  agraria. 5 Lebih lanjut, Boedi Harsono berpendapat bahwa hukum agrarian tidak hanya terbatas pada satu perangkat hukum saja, melainkan suatu kelompok hukum yang terdiri dari berbagai bidah hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam  tertentu  yang  termasuk  dalam  pengertian  agraria.  Bidang-bidang  yang  dimaksud antara lain: 6
a. Hukum tanah, megatur tentang hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi.
b. Hukum air, mengatur tentang hak-hak penguasaan atas air.
c. Hukum pertambangan, mengatur tentang hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang di masudkan oleh Undang-Undang Pokok Pertambangan.
d. Hukum perikanan, mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung dalam air.
e. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, menagtur hak- hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.
1 Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria di Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya) . Djamban: Jakarta. hlm. 52.
2 Muliana, M., & Khisni, A. 2017. Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie) . Jurnal Akta, 4 (4). hlm.740. doi: http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2520 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) . Hlm. 446.
4 Rahmat Ramdhani. 2019. Dasar-Dasar Hukum Agraria. Medan: Pustaka Prima. Hlm. 45.
5 Urip  Santoso.  2012. Hukum  Agraria,  Kajian  Komprehensif .  Semarang:  Kencana  Prenada  Media Group. Hlm.1.
6 Boedi  Harsono.  2008. Hukum  Agraria  Indonesia,  sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan . Cetakan keduabelas, (edisi revisi). Hlm. 47.
Secara  khusus  perlu  kita  catat  sikap  ambivalen  yang  dianut  oleh  Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria terhadap hukum adat dan masyarakat  hukum adat. Pada satu sisi  Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa hukum adat merupakan sumber dari hukum Agraria Nasional kita. Namun pada sisi lain  eksistensi  masyarakat  hukum  adat  dan  hak-haknya  dibebani  oleh  beberapa kondisionalitas  yang  cepat  atau  lambat  membuka  peluang  untuk  memarginalkan  hukum adat  tersebut. 7 Menelisik  lebih  jauh  hibah  wasiat  penulis  memfokuskan  penelitian  pada tanah bekas adat sebagai objek dengn melihat Putusan Pengadilan yang memutus perkara kasus  sengketa  perdata  Nomor  21/Pdt.G/2015/PN/BLK  yang  pada  putusannya  menolak gugatan  penggugat  yang  mengklaim  tanah  bekas  adat  tersebut  adalah  miliknya,  karena tergugat  memiliki  bukti  kepemilikan  yaitu  akta  hibah  wasiat  yang  dilakukan  oleh  Camat selaku PPATS.
Sebagaimana  kasus  Sengketa  Perdata  Nomor  21/Pdt.G/2015/PN/BLK,  yang dilaporkan oleh Hj. Tinja Binti Malluse mengakui dirinya sebagai pemilik sah atas tanah adat luas seluruhnya 14.000 m, dengan Kohir Nomor 503 CI, terdiri dari Persil Nomor 54 DI luas 9.100 m (berupa sebidang tanah) tercatat dalam keterangan objek pajak untuk ketetapan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Tahun  1991  atas  nama  Tinja  Malluse  yang  diperoleh  dari pembagian ayahnya (Alm), lalu sebagian tanah seluas 500 m (obyek sengketa) seluas ± 500 m2  di  atasnya  rumah  panggung  dihuni/ditempati  Tergugat  I  (Pejju),  II  (Halwiyah),  III (Halina)  dan  rumah  permanen  dihuni/  ditempati  Tergugat  IV  (Alimuddin),  sedangkan Tergugat  V  (Jupo)  mengklaim/memiliki  atau  mengakui  objek  sengketa  berdasarkan  Akta Hibah No. 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995, di mana sebidang tanah milik Penggugat yang diakui oleh Tergugat V telah dialihkan/ dijual sebagian kepada H. Mappi dan Danri yang dibuat  di  hadapan  Kepala  Desa  Dampang  dan  Camat  Gatarang  yang  diakui  oleh  yang mendapat  hibah  dari  Tungke,  pernyataan  itu  di  anggap  perbuatan  melawan  hukum  oleh Penggugat karena karena objek sengketa tersebut bukan milik Tungke apalagi Penggugat tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada siapapun. Alasan pemohon mengajukan kasasinya  antara  lain  selain  kepemilikan  objek  sengketa  juga  menurut  ketentuan  hukum rincik/girik  dapat  saja  dijadikan  bukti  hak  jika  didukung  oleh  bukti-bukti  lain  seperti keterangan  saksi-saksi  yang  disumpah  lebih  dahulu  sebelum  memberikan  keterangan. Tetapi kemudian permohonan kasasi tersebut di tolak karena penguasaan objek sengketa Para Tergugat di dasarkan pada Akta Hibah Nomor 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995 yang dibuat dihadapan Camat/PPAT selaku pemberi hibah dan Mani selaku penerima hibah.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan kepada  bagaimana pembuktian terhadap akta hibah wasiat sebagai dasar penguasaan dan kepemilikan tanah; serta bagaimana keabsahan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah bekas adat yang di dasarkan pada akta hibah wasiat yang dibuat oleh camat selaku PPATS? Adapun manfaat dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta hibah wasiat sebagai dasar penguasaan dan kepemilikan tanah dibandingkan dengan rincik, serta mengetahui keabsahan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah bekas adat yang di dasarkan pada akta hibah wasiat yang dibuat oleh camat selaku PPATS.

## METODE
Tipe  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  empiris,  penelitian  hukum  empiris dapat  juga  dikatakan  sebagai  penelitian  hukum  sosiologis,  penelitian  ini  hendak mengadakan  pengukuran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  tertentu  mengenai efektivitasnya  sehingga  dapat  mengkaji  berkerjanya  hukum  di  masyarakat  dari  tingkat efektivitas,  kepatuhan  implemtasi  aturan  hukum,  peranan  lembaga  atau  institusi  dalam
7 Darwin  Ginting.  2012. Politik  Hukum  Agraria  Terhadap  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  di Indonesia . Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 42, No. 1. Hlm. 49.
penegakan hukum, serta pengaruh hukum dalam masalah sosial ataupun pengaruh masalah sosial terhadap hukum. 8 Analisis bahan hukum dilakukan secara metode analisi deskriptif, yang  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan,  menggambarkan,  dan  memaparkan  apa adanya  tentang  suatu  peristiwa  hukum  atau  kondisi  hukum  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian ilmiah dilakukan secara teratur dan disiplin, ketepatan desain penelitian akan sangat menentukan keberhasilan penelitian. Misalnya, jika dasar teori yang dipergunakan keliru atau hipotesis keliru, atau kerangka pemikiran untuk menguji  hipotesis  tidak  tepat,  maka  kesimpulan  penelitian  juga  akan  semakin  jauh  dari kebenaran. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekuatan  Pembuktian  Akta  Hibah  Wasiat  Sebagai  Dasar  Penguasaan  dan Kepemilikan Tanah.
Dalam  hukum  waris  berlaku  suatu  asas,  bahwa  hanyalah  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  dalam  lapangan  hukum  kekayaan  harta  benda  saja  yang  dapat  diwariskan. Dengan  kata  lain,  hanyalah  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan uang. Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas apabila seorang meninggal dunia maka ketika  itu  juga  hak  dan  kewajibannya  beralih  pada  sekalian  ahli  warisnya. 10 Ahli  waris menurut undang-undang, telah dijelaskan didalam Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. 11
Pewarisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 12

## 1. Menurut Undang-Undang (ab intestate)
2. Surat Wasiat (testamentair)
Apabila kita memperlajari wasiat lebih seksama, maka kita membagi wasiat itu kedalam dua jenis, yaitu: 13
1. Wasiat  pengangkatan  waris (Testamentair  Erfrecht/Erfstelling), adalah  suatu  wasiat dimana  orang  yang  mewasiatkan  itu  di  dalam  wasiatnya  mengangkat  seseorang  atau beberapa  orang  untuk  menjadi  ahli  warisnya  terhadap  seluruh  atau  sebagian  harta peninggalanya, setelah ia meninggal dunia (Pasal 954 KUHPerdata).
2. Wasiat  yang  berisi  hibah  (Hibah  Wasiat/ Legaat ),  ialah  suatu  penetapan  wasiat  yang khusus,  dimana  orang  yang  mewasiatkan  itu  diberikan  bebrapa  barangnya  (semua barang  tak  bergerak  atau  barang  bergerak),  hak  atas  seluruh  atau  sebagian  harta peninggalannya), dari suatu jenis tertentu, kepada seorang atau lebih).
Suatu hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat suatu hibah wasiat adalah mengenai  objek  yang  dapat  dihibahwasiatkan,  pada  Pasal  957  KUHPerdata  mengatur mengenai objek yang dapat dijadikan hibah wasiat yaitu: 14
1. Beberapa barang tertentu;
2. Barang-barang dari suatu jenis tertentu;
8 Irwansyaha  dan  Ahsan  Yunus.  2020. PENELITIAN  HUKUM  :  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hlm. 174.
9 Ibid.,
10 Subekti. 2005. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. Hlm. 95-96.
11 Udin.Nasrudin. 2016. Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Di Indonesia Dalam Perspektif Kewenangan Notaris. Jakarta: Gaung Persada Press. Hlm.. 102.
12 J.G Klassen dan J.E Eggens. 1979. Hukum waris Bagian 1 . Jakarta: Esa Study Club. Hlm. 2.
13 Benyamin Asri dan Thabrani Asri. Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pmebahsan Teoritis Dan Praktek. Bandung: Tarsito. Hlm. 42-43.
14 Alya Hapsari Nuraini, Liza Priandhini, dan Widodo Suryadono. 2019. Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT.LNI , Indonesia Notary, Vol. 1, No. 002.  Hlm. 3.
3. Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalan;
4. Suatu hak lain terhadap boedel, misal hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari boedel .
Penghibahan  terdapat  dalam  buku  III  Pasal  1666-1693  BW,  pada  Pasal  1666  BW adalah 15 Hibah adalah suatu perjanjian dimana pemberi hibah memberikan sesuatu barang kepada penerima hibah yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali kecuali terjadinya keadaan tertentu, hibah harus disertai dengan bukti, seperti adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris dan harus disimpan oleh notaris yang mengurusi mengenai akta tersebut, jika hal tersebut tidak dipenuhi maka akan batal demi hukum. Adapun yang tidak perlu dengan akta otentik yaitu penghibahan terhadap benda surat piutang dan benda bergerak hal tersebut melalui penyerahan nyata. 16
Menelisik  lebih  jauh  kedalam  hibah  wasiat  penulis  menfokuskan  penelitian  kepada bagaimana kekuatan pembuktian hibah wasiat sebagai dasar kepemilikan dan penguasaan tanah  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  dapatkan.  Dengan  pokok  permasalahan merujuk  pada  kasus  Sengketa  Perdata  Nomor  21/Pdt.G/2015/PN/BLK,  yang  dilaporkan oleh  Hj.  Tinja  Binti  Malluse  mengakui  dirinya  sebagai  pemilik  sah  atas  tanah  adat  luas seluruhnya 14.000 m, dengan Kohir Nomor 503 CI, terdiri dari Persil Nomor 54 DI luas 9.100 m (berupa sebidang tanah) tercatat dalam keterangan objek pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Tinja Malluse yang diperoleh dari pembagian ayahnya  (Alm),  lalu  sebagian  tanah  seluas  500  m  (obyek  sengketa)  seluas  ±  500  m2  di atasnya rumah panggung dihuni/ditempati Tergugat I (Pejju), II (Halwiyah), III (Halina) dan rumah permanen dihuni/ ditempati Tergugat IV (Alimuddin), sedangkan Tergugat V (Jupo) mengklaim/memiliki  atau  mengakui  objek  sengketa  berdasarkan  Akta  Hibah  No. 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995, di mana sebidang tanah milik Penggugat yang diakui oleh Tergugat V telah dialihkan/ dijual sebagian kepada H. Mappi dan Danri yang dibuat di hadapan Kepala Desa Dampang dan Camat Gatarang yang diakui oleh yang mendapat hibah dari Tungke, pernyataan itu di anggap perbuatan melawan hukum oleh Penggugat karena karena  objek  sengketa  tersebut  bukan  milik  Tungke  apalagi  Penggugat  tidak  pernah mengalihkan  objek  sengketa  kepada  siapapun.  Alasan  pemohon  mengajukan  kasasinya antara lain selain kepemilikan objek sengketa juga menurut ketentuan hukum rincik/girik dapat saja dijadikan bukti hak jika didukung oleh bukti-bukti lain seperti keterangan saksi- saksi  yang  disumpah  lebih  dahulu  sebelum  memberikan  keterangan.  Tetapi  kemudian permohonan kasasi tersebut di tolak karena penguasaan objek sengketa para Tergugat di dasarkan  pada  Akta  Hibah  Nomor  44/CK/IV/1995  tanggal  10  April  1995  yang  dibuat dihadapan Camat/PPAT selaku pemberi hibah dan Mani selaku penerima hibah.
Dalam  putusan  tersebut  majelis  Hakim  menolak  gugatan  penggugat  dengan  dalil putusan  sebagaimana  yang  dicantumkan  bahwa  penggugat  tidak  mampu  mebuktikan kepemiliknnya  tersebut.  Dalam  hal  ini  penggugat  menyerahkan  bukti  kepemilikannya berupa  PBB  yang  di  peroleh  dari  Alm.  Ayah  dari  penggugat  sedangkan  tergugugat mempunyai bukti yang kuat berupa Akta Hibah Wasiat, yang sangat jelas dalam pembuktian perkara perdata itu adalah salah satu bukti kepemilikan yang sah dan kuat dalam proses pembuktian perkara perdata.
Jika dilihat dalam proses perdata kasus tidak ada yang salah dengan alat bukti berupa akta hibah wasiat dalam Sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK, tetapi menurut penulis dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan dimana penulis mendapati bahwa akta hibah wasiat tersebut tidak mempunyai dasar pembuatan seperti sertifikat atau bukti tanah lama sebagai bukti bahwa objek sengketa adalah milik dari si pemberi wasiat dan sah secara
15 Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
16 Yanuar Suraydini dan Alifana Tanasya. 2019. Akibat Hukum Pemberian Hibah yang Melebihi Batas Legieteme Portie, 4 . Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Media Iuris Vol. 3 No. 2.
hukum.  Dalam  putusan  tersebut  baik  pada  tahapan  pengadilan  maupun  pada  tingkat banding penulis tidak mendapati bahwa diserahkan bukti seperti sertifikat atau surat tanah lama sedangkan itu adalah dasar dalam pembuatan akta hibah wasiat ataupun akta yang lainnya. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  yuridis  yang  termuat  dalam surat  ukur  dan  buku hak tanah yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. 17
Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa akta hibah wasiat dapat dijadikan alat  pembuktian  yang  kuat  atas  kepemilikan  tetapi  akta  hibah  wasiat  harus  mempunyai dasar,  dan  yang  dimaksud  dengan  dasar  adalah  dasar  pembuatan  akta  tersebut  yaitu sertifikat. Sehingganya menulis menilai bahwa dalam proses pembuktian akta hibah wasiat kuat  karena  sah  tetapi  dilihat  dalam  objek  perkara  tidak  memiliki  kekuatan  karena  akta hibah wasiat dalam objek perkara tidak memiliki sertfikat. Secara jelas bahwa akta hibah wasiat tersebut cacat hukum administrasi dalam proses pembuatan.
Salah  satu  alat  bukti  yang  paling  utama  digunakan  dalam  penerapan  hukum  acara perdata di Pengadilan Negeri adalah alat bukti tulisan atau yang disebut dengan alat bukti surat. Alat bukti surat terbagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Akta terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan. Sertifikat hak atas tanah  termasuk  kedalam  jenis  akta  otentik,  karena  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  oleh pejabat untuk itu, yaitu Kepala Kantor Pertanahan. Akta otentik merupakan alat bukti yang cukup  kuat  mengikat  dan  sempurna.  Cukup  mengikat  dalam  arti  bahwa  apa  yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim sebagai sesuatu yang benar, selama  tidak  dibuktikan  sebaliknya.  Sempurna  dalam  arti  bahwa  sudah  cukup  untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan alat bukti lain. Sebaliknya, akta dibawah tangan dapat menjadi alat bukti pembuktian yang sempurna terhadap orang yang  menandatangani  serta  para  ahli  warisnya  dan  orang-orang  yang  mendapatkan  hak darinya hanya apabila tandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang dan orang terhadap suatu tulisan itu hendak dipakai (Pasal 1857 KUHPerdata). 18
Keabsahan  Kepemilikan  dan  Penguasaan  Hak  atas  Tanah  Bekas  Adat  Yang  Di Dasarkan Pada Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Camat Selaku PPATS.
Tanah merupakan salah satu bagian dari bumi, di samping ditanam di bumi ataupun di tubuh bumi. Sebutan kata “tanah” menurut hukum tanah dipakai dalam arti yurudis, sebagai suatu  pengertian  yang  telah  diberi  batasan  resmi  oleh  UUPA. 19 UUPA  merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UU 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA,  yaitu  atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal  33  Pasal  ayat  (3)  UUD  1945  dan  hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat.  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  merupakan  landasan konstituonal  bagi  pembentukan  politik  dan  hukum  agraria  nasional,  yang  berisi  perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya penguasaan
17 Kaludius  Ikan  Hulu.  2012. Kekuatan  Alat  Bukti  Seritifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Dalam  Bukti Kepemilikan Hak. Jurnal Panah Keadilan. Vol. 1 No.1. Hlm. 28.
18 Ramli Usman, Ilyas Ismail, dan Azhari. 2016. Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. Jurnal Ilmu Hukum.Vol. 4 No. 3.
19 Aries  Muzaijanah.  2007. Pelaksanaan  Pendaftaran  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Atas  Dasar  Hibah Wasiat Di Kecamatan Purwekerto Selatan Kota Purwekerto. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
negara  itu  digunakan  untuk  mewujudkan  sebesar-besarnya  kemakmuran  seluruh  rakyat Indonesia. 20
Dapat dipahami bahwa salah satu tujuan UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat mengenai hak-hak atas tanahnya. Berkaitan dengan arti penting kepastian  hukum  penguasaan  tanah  terutama  dalam  kehidupan  bernegara,  maka perundang-undangan  agrarian  di  Indonesia  mengatur  tentang  pendaftaran  tanah  dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, maka menurut undang- undang  “sertifikat”  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  sehingga  bagi  pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan sertifikat itu maka pemegang ha katas tanah akan terjamin eksistensinya. 21
Menurut  R.  Roestandi  Ardiwilaga  dalam  bukunya  Hukum  Agraria  Indonesia, menyatakan bahwa 22 hak ulayat adalah hak  dari persekutuan hukum  yang menggunakan dengan  bebas  tanah-tanah  yang  masih  merupakan  hutan-belukar  di  dalam  lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luarnya (orang pendatang, orang asing) akan tetapi dengan izinnya  dan  senantiasa  dengan  pembayaran  pengakuan  rekognisi,  juga  atas  tanah-tanah yang  telah  diusahakan  orang  yang  terletak  di  dalam  lingkungan  wilayahnya.  Dalam hubungannya  ini,  R.  Roestandi  Ardiwilaga  menyebutkan  bahwa  hak  milik  adat  diperoleh karena  “pe mbukaan  tanah,  sudah  lebih  dulu  dibuat  tanda-tanda  batasnya,  dan  setelah melalui hak pilih lebih dahulu dan hak memungut hasil. Tanah yang dimiliki sedemikian itu dapat diwariskan, dipindahkan (serah lepas), digaidaikan. 23
Mencermati  hal  ini  disatu  sisi  ada  pengakuan  keberadaan  dalam  hukum  adat  yang berlaku sebagai suatu norma yang lahir dan tumbuh dari masyarakat, sekaligus memenuhi perkembangan  moderenisasi  suatu  masyarakat.  Namun  disisi  lain  justru  mendapat pembatasan  oleh  hukum  pertanahan,  karena  lebih  mewakili  kepentingan  penguasa  dan pengusaha,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  menganggap  perlu  melakukan  pengkajian ulang  terhadap  pengelolaan  sumber  daya  alam  dengan  berdasarkan  prinsip-prinsip desentralisasi  serta  penghormatan  terhadap  hak  masyarakat  adat. 24 Dan  pada  RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2004-2009 melalui Peraturan Presiden No  7  Tahun    2005  jo  Peraturan  Presiden  No  39  Tahun  2005  tentang  Rencana  Kerja Pemerintah  (RKP)  Tahun  2006,  menetapkan  arah  dan  kebijakan  pembangunan  bidang pembinaan system dan politik hukum Indonesia dengan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya system hukum nasional. 25
Menelisik lebih  jauh ke  dalam pekara  hibah  wasiat  penulis  menfokuskan  penelitian kepada Keabsahan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah bekas adat yang di dasarkan pada akta hibah wasiat yang dibuat oleh camat selaku PPATS. Dengan pokok permasalahan merujuk  pada  kasus  Sengketa  Perdata  Nomor  21/Pdt.G/2015/PN/BLK,  yang  dilaporkan oleh  Hj.  Tinja  Binti  Malluse  mengakui  dirinya  sebagai  pemilik  sah  atas  tanah  adat  luas seluruhnya 14.000 m, dengan Kohir Nomor 503 CI, terdiri dari Persil Nomor 54 DI luas 9.100 m (berupa sebidang tanah) tercatat dalam keterangan objek pajak untuk ketetapan Pajak
20 Arung Labi, J. M., Susyanti Nur, S., & Lahae, K. 2021. Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL)  Terhadap  Tanah  Tongkonan. Mulawarman  Law  Review . 6 (1),  18. https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525
21 Harris Yonata Parmahan Sibuea . 2011. Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertamakali. Jurnal Negara Hukum. Vol. 2 No. 2. hlm. 289.
22 R. Roestandi Ardiwilaga. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Masa Baru. Hlm. 25.
23 Op.cit., Hlm. 21.
24 Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 4.
25 Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2005 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional 2004-2009.
Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Tinja Malluse yang diperoleh dari pembagian ayahnya  (Alm),  lalu  sebagian  tanah  seluas  500  m  (obyek  sengketa)  seluas  ±  500  m2  di atasnya rumah panggung dihuni/ditempati Tergugat I (Pejju), II (Halwiyah), III (Halina) dan rumah permanen dihuni/ ditempati Tergugat IV (Alimuddin), sedangkan Tergugat V (Jupo) mengklaim/memiliki  atau  mengakui  objek  sengketa  berdasarkan  Akta  Hibah  No. 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995, di mana sebidang tanah milik Penggugat yang diakui oleh Tergugat V telah dialihkan/ dijual sebagian kepada H. Mappi dan Danri yang dibuat di hadapan Kepala Desa Dampang dan Camat Gatarang yang diakui oleh yang mendapat hibah dari Tungke, pernyataan itu di anggap perbuatan melawan hukum oleh Penggugat karena karena  objek  sengketa  tersebut  bukan  milik  Tungke  apalagi  Penggugat  tidak  pernah mengalihkan  objek  sengketa  kepada  siapapun.  Alasan  pemohon  mengajukan  kasasinya antara lain selain kepemilikan objek sengketa juga menurut ketentuan hukum rincik/girik dapat saja dijadikan bukti hak jika didukung oleh bukti-bukti lain seperti keterangan saksi- saksi  yang  disumpah  lebih  dahulu  sebelum  memberikan  keterangan.  Tetapi  kemudian permohonan kasasi tersebut di tolak karena penguasaan objek sengketa para Tergugat di dasarkan  pada  Akta  Hibah  Nomor  44/CK/IV/1995  tanggal  10  April  1995  yang  dibuat dihadapan Camat/PPAT selaku pemberi hibah dan Mani selaku penerima hibah.
Setelah melihat pokok perkara, penulis melakukan penelitian salah satunya ke Notaris Bulukumba  yang  menjelaskan  bahwa  akta  hibah  wasiat  itu  tidak  bisa  dibuat  oleh  camat selaku PPATS, yang bisa membuat akta hibah wasiat itu hanya Notaris yang berwewenang, bertugas dan berkewajiban dalam proses pembuatan. Pernyataan tersebut di kuatkan oleh BPN  dimana  BPN  menjelaskan  bahwa  Notaris  yang  bisa  membuat  akta  hibah  wasiat. 26 Notaris  bertugas  dan  berkewajiban  untuk  menyimpan  dan  mengirim  daftar  wasiat  yang telah  dibuatnya  kepada  Balai  Peninggalan  Harta  (BHP)  dan  Daftar  Wasiat  Pusat  (DPW) seperti ketentuan dalam pasal 16 huruf (i), (j), (k), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang  Jabatan  Notaris  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Notaris yang menyatakan bahwa: “Para notaris wajib membuat daftar Akta yang berkenaan dengan  wasiat  menurut  urutan  pembuatan  Akta  setiap  bulan,  mengirimkan  daftar  Akta wasiat  ke  Pusat  daftar  wasiat  pada  kementrian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencaatat dalam repertorium . Sehingga dalam hal pembuatan Akta wasiat (teatement acte) notaris mempunyai peran penting. Dari Pasal 943 KUHPerdata mengatur bahwa: “setiap notaris yang menyimpan surat -surat testament diantara surat-surat ahlinya, biar  dalam  bentuk  apapun  juga  harus  setelah  si  pewaris  meninggal  dunia, memberitahukannya  kepada  yang  berkepentingan”,  sesuai  dengan  perundang -undangan yang  berlaku,  maka  bantuan  notaris  dari  awal  hingga  akhir  pembuatan  Akta  wasiat (testament  acte) sangat  diperlukan  sehingga  memperoleh  ketentuan  hukum  yang mengikat. 27
Akta  otentik  yang  dibuat  oleh  notaris  memiliki  kekuatan  pembuktian  hukum  yang sangat kuat dan mengikat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang sebagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tentu dibuat dalam  akta  otentik. 28 Menurut  penulis,  melihat  fakta  di  Pengadilan  Negeri  Bulukumba dengan kasus Sengketa Perdata Nomor  21/Pdt.G/2015/PN/BLK  yang menyatakan  dalam putusannya membatalkan gugatan Penggugat karena penggugat hanya mempunyai PBB dan tergugat mepunyai akta hibah wasiat yang jelas adalah bukti kepemilikian. Akan tetapi bukti kepemilikan akta hibah wasiat tidak sah karena tidak mempunyai dasar pembuatan yaitu
26 Hasil Wawancara Kepada Notaris dan BPN Bulukumba
27 Op.cit.,
28 Adinda Zoraya Putri . 2016. Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam   Proses Pemeriksaan  Perkara  Perdata  (Studi  Kasus  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Jurnal Verstek. Vol. 4 No. 3. Hlm. 213.
tidak  mepunyai  sertifikat  sehingga  terjadi  cacat  administrasi  dalam  pembuatan.  Dan pembuatan  akta  hanya  boleh  dilakukan  oleh  notaris  selaku  pejabat  yang  berwewenang bukan  camat  selaku  PPATS.  Sehingganya  akta  hibah  wasiat  yang  dibuat  di  laksanakan  di depan  camat  selaku  PPATS  tidak  sah  karena  pada  proses  pelaksaan  tidak  jelas  dasar pembuatan dan pelaksanaan pembuatan yang seharusnya di laksanakan oleh notaris bukan camat selaku PPATS.
Merujuk  pada  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN)  yakni Undaang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 1 menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwewenag untuk membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya”.  Notaris  waji b  membuat  akta hibah waisat. 29 Perlindungan hukum yang adil dipahami bahwa semua orang diberlakukan sama sebagai manusia lainnya. Hal ini mencakup dua hal yaitu, penyamaan setiap orang di dalam  hukum  yang  mendasari  asas  dan  prinsip “equality  before  the  law” (persamaan kedudukan didepan hukum) dalam penegakan hukum yaitu apakah para penegak hukum telah  mewujudkannya  maupun  persamaan  di  dalam  hukum (equality  the  law) sebagai pedoman  untuk  menganalisi  apakah  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  telah mengatur persamaan di depan hukum. 30
Perlindungan  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan  aspek  keadilan.  Menurut Soedirman Kartohadiprojo, hakikatnya tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keadilan maka dengan adanya perlidungan hukum merupakan salah satu medium dalam mencapai keadilan. Dalam teorinya hukum dibagi atas 2 (dua) yaitu perlindungan hukum represif dan preventif.  Perlindungan  hukum  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  atau permasalahan  yang  timbul  dimana  perlindungan  hukum  ini  dilakukan  dengan  cara menerapkan  sanksi  terhadap  pelaku  atau  orang  yang  melakukan  pelanggaran  untuk memulihkan keadaan hukum yang sebenarnya. 31 Misalnya dalam membuat suatu perjanjian, apabila setelah dibuatnya perjanjian tersebut salah satu pihak melakukan wanprestasi maka perlindungan hukum represif dapat diperoleh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  wanprestasi  tersebut.  Sedangkan  perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlidungan ini bagi para pihak  terdapat  dalam  KUHPerdata.  Dimana  dalam  membuat  suatu  perjanjian  telah ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. 32

## PENUTUP
Pada kasus sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK di letakkan akta hibah wasiat  sebagai  bukti  kepemilikan.  Akta  hibah  wasiat  adalah  bukti  kepemilikan  yang  sah terlebih  di  dukung  oleh  saksi-saksi,  akan  tetapi  akta  hibah  wasiat  pada  kasus  sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK tidak memiliki dasar pembuatan yang dimana akta hibah wasiat yang tidak mempunyai sertifikat, dan hanya dibuat di hadapan camat selaku PPATS.  Prosedur  pembuatan  akta  hibah  wasiat  yaitu  harus  melalui  notaris  bukan  camat selaku PPATS, mengacu pada peraturan undang-undang notaris yang berwewenang untuk membuat  akta  hibah  wasiat,  selanjutnya  pada  kasus  sengketa  Perdata  Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK akta hibah wasiat yang buat oleh camat selaku PPATS seharusnya dibatalkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Bulukumba  karena  tidak  sesuai  dengan  prosedur pembuatan  dan  penerima  hibah  wasiat  tidak  memperoleh  haknya.  Sehingganya  tidak
29 Op.Cit.,
30 Maya Indah. 2014. Perlindungan Hukum Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi , Jakarta: Kencana. Hlm. 130.
31 Muhammad Ilham Arisaputra. 2016. Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat . Jurnal Perspektif. Vol. XXI No. 2. Hlm. 85.
32 Indera Sakti. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalan Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan. Jurnal Privat Law.
memiliki  keabsahan  kepemilikan  dan  penguasaan  hak  jika  di  dasarkan  pada  akta  hibah wasiat yang dibuat oleh camat selaku PPATS.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ardiwilaga . R. Roestandi. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Masa Baru. Asri.  Benyamin  dan  Asri  Thabrani. Dasar-Dasar  Hukum  Waris  Barat  Suatu  Pmebahsan Teoritis Dan Praktek. Bandung: Tarsito. Harsono.  Boedi.  (2008). Hukum  Agraria  Indonesia,  sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya .  Jakarta:  Djambatan  .  Cetakan  keduabelas, (edisi revisi).
Indah. Maya (2014). Perlindungan Hukum Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi , Jakarta: Kencana.
Irwansyah  dan  Ahsan  Yunus.  (2020). PENELITIAN  HUKUM  :  Pilihan  Metode  &  Praktik Penulisan Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media. J.G Klassen. dan J.E Eggens. (1979). Hukum waris Bagian 1 . Jakarta: Esa Study Club.
Muzaijanah. Aries (2007). Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Hibah Wasiat Di Kecamatan Purwekerto Selatan Kota Purwekerto. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Nasrudin.  Udin.  (2016). Keterangan  Ahli  Waris  Dalam  Pluralisme  Sistem  Hukum  Waris  Di Indonesia Dalam Perspektif Kewenangan Notaris. Jakarta: Gaung Persada Press. Ramdhani. Rahmat. (2019). Dasar-Dasar Hukum Agraria. Medan: Pustaka Prima. Santoso.  Urip.  (2012). Hukum  Agraria,  Kajian  Komprehensif .  Semarang:  Kencana  Prenada Media Group.
Subekti. (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

## Jurnal
Arisaputra.  Muhammad  Ilham.  (2016). Access  Reform  Dalam  Kerangka  Reforma  Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat . Jurnal Perspektif. Vol. XXI No. 2. Arung Labi, J. M., Susyanti Nur, S., & Lahae, K. (2021). Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan. Mulawarman Law Review . 6 (1), 18. https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525
Ginting. Darwin. (2012). Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia . Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 42, No. 1.
Hulu. Kaludius Ikan (2012). Kekuatan Alat Bukti Seritifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak. Jurnal Panah Keadilan. Vol. 1 No.1.
M. Muliana. & A. Khisni. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie) . Jurnal Akta, 4 (4). doi: http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2520
Nuraini.  Alya  Hapsari,  Liza  Priandhini,  dan  Widodo  Suryadono.  (2019). Pemberian  Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT.LNI , Indonesia Notary, Vol. 1, No. 2.
Putri. Adinda Zoraya . (2016). Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.), Jurnal Verstek, Vol. 4 No. 3 Sakti. Indera. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalan Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan, Jurnal Privat Law.
Sibuea . Harris Yonata Parmahan. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertamakali. Jurnal Negara Hukum. Vol. 2 No. 2.
Suraydini. Yanuar. dan Tanasya. Alifana. (2019). Akibat Hukum Pemberian Hibah yang Melebihi Batas Legieteme Portie, 4 . Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Media Iuris Vol. 3 No. 2.
Usman. Ramli. Ismail Ilyas. dan Azhari. (2016). Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. Jurnal Ilmu Hukum.Vol. 4.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) . Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.