e-ISSN 2579-3403, Volume 1, Nomor 1, Juli 2017
Available online at: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/issue/archive

## PENTINGNYA KONSEPSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SEKOLAH PASCA KONFLIK SOSIAL DI TERNATE

## Umar M. Sadjim
Dosen FIP-PGSD Universitas Muhammadiyah Maluku Utara E-mail: gupojosa@yahoo.co.id

## Abstrak
Pendidikan  Multikultural  yang  selalu  mengedepankan  budaya  dan  nilai-nilai universal pasca konflik sosial di sekolah, diharapkan sebagai suatu upaya untuk membangun  tatanan  kehidupan  yang  lebih  harmoni, yang  dilandasi  rasa saling hormat  menghormati,  mengakui  keragaman  dan  mengedepankan  asas kemanusiaan  dan  keadilan  sosial,  terutama  di  lingkungan  pendidikan  atau sekolah. Melalui berbagai mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Guru sebagai hidden curriculum, merupakan  instrumen penting yang mendorong pengembangan  budaya  sekolah. Karena perilakunya  dapat  menjadi  contoh  dan teladan bagi siswa. Pelaksanaan pembelajaran guru dikelas perlu penekanannya pada  budaya  berfikir  kritis  siswa,  kemampuan  kerja  sama,  serta  keterampilan dalam mengambil keputusan. Untuk itulah pendidikan multikultural merupakan suatu konstribusi positif untuk warga bangsa ini khususnya di kota Ternate pasca konflik  sosial.  Di  lembaga  pendidikan  formal,  khususnya  di  sekolah  perlu ditanamkan  sikap  dan  semangat  kebersamaan  dan  hubungan  kesetaraan  yang harmoni.
Kata kunci: Multikultural, nilai budaya daerah, konflik sosial

## THE IMPORTANCE OF MULTICULTURAL EDUCATION IN SCHOOL OF POST SOCIAL CONFLICT IN TERNATE

## Abstract
Multicultural education in schools that puts emphasis on culture and universal values following the social conflicts is expected to represent an attempt to create a  more  harmonious  social  order,  which  is  based  on  mutual  respect, acknowledgement  of  diversity,  and  humanitarian  principles  as  well  as  social justice,  especially  in  the  educational  setting  or  schools.  Through  a  variety  of subjects taught in the classroom, the teachers as the hidden curriculum constitute important  instruments  that  encourage  the  development  of  school  culture  since their  behavior  can  be  an  example  and  role  model  for  students.  Teachers’ instructional  efforts  in  classrooms  need  to  emphasize  critical  thinking, cooperative,  and  decision-making  skills  on  their  students..For  that  reason, multicultural  education  represents  a  positive  contribution to the  people  of this nation,  especially those  living  in post-social  conflict Ternate  city.        In  formal education  institutions,  mainly  formal  schools,  it  is  a  necessary  to  cultivate attitude and spirit of togetherness and a harmonious mutual relathionship.
Keywords: Multicultural, local cultures, social conflict.
e-ISSN 2579-3403, Volume 1, Nomor 1, Juli 2017
Available online at: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/issue/archive

## PENDAHULUAN
Pendidikan  tidak  dapat  dilepas- pisahkan  dari  seluruh  proses  kehidupan manusia, seiring dengan perubahan peradaban  dan  pola  pikir  dalam  suatu masyarakat.  Karena  itu  maka  dalam  suatu masyarakat  sangat  diperlukan  suatu  proses perubahan  pola  pikir  yang  akan  sangat terkait  dengan  prinsip-prinsip  dasar  atau prinsip  umum  kehidupan  terutama  dalam perilaku dan interaksinya sehari-hari.
Perubahan  pola  pikir  suatu  masyarakat karena  mereka  mengikuti  prinsip  dasar kehidupan  yaitu:  memiliki  etika,  kejujuran dan  itegritas,  bertangung  jawab,  hormat pada aturan dan hukum masyarakat, hormat pada  hak  atau  warga  lain,  cinta  pada pekerjaan, berusaha keras untuk berinvestasi,  mau  bekerja  keras  dan  tepat waktu (Zamroni, 2012:15)
Proses  tersebut  memberikan  suatu pemahaman  kepada  kita  bahwa  pendidikan yang membentuk peradaban manusia merupakan  suatu  mata  rantai  yang  utuh. Karena  diduga  bahwa  masyarakat  yang terbelakang dalam peradabannya penyebabnya  dari  pola  pikir  dan  proses pembudayaannya  yang  tidak  mendukung (Zamroni,  2012:  16).  Sehingga  apapun perilaku suatu masyarakat yang dimunculkan kepermukaan dalam interaksinya menunjukkan tingkat pendidikan dan proses pembudayaan prinsip
dasar yang menjadi modal dalam
kehidupannya yang harmoni.  Karena secara fitrah  manusia  dalam  membentuk  jiwa kemanusiaannya sebagai mahluk sosial yang tidak  dapat  melepaskan  diri  dengan lingkungan.  Serta  berinteraksi  satu  dengan lainnya  tanpa  melihat  latar  belakang  suku, ras,  golongan,  atau  agama  bahkan  warna kulit. Artinya bahwa kehidupan bermasyarakat dan berbangsa telah ditakdirkan  oleh  Allah  sebagai  suatu kehidupan  yang  majemuk  sekaligus  dapat dikatakan  sebagai sunnatullah .    Sehingga dengan  kemajemukan  tersebut  jika  dapat dikelola dan diorganisir dengan benar akan merupakan kekuatan yang dapat dimanfaatkan  bagi  bangsa  mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga bangsa (Zamroni, 2007: 146).
Bentuk  masyarakat  tersebut,  dapat kita  lihat  lebih  jauh  dalam  kontek pendidikan. Hal mana sekolah sebagai salah satu masyarakat mini (mini society), yang di dalamnya  memiliki  sejumlah  unsur-unsur atau  faktor  yang  saling  berpengaruh  sama seperti  sistem  yang  digunakan  dalam  suatu masyarakat  dengan  mentaati  sejumlah norma-norma  serta  aturan-aturan  lainnya. Proses  pembudayaan  di  sekolah  sebagai suatu  proses  memanusiakan  manusia  untuk pencerahan      peradaban  (Zamroni,  2007: 171).  Dengan  demikian  pendidikan  dalam hal  ini  sekolah  memegang  peranan  penting untuk proses pembudayaan yang
e-ISSN 2579-3403, Volume 1, Nomor 1, Juli 2017
Available online at: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/issue/archive
diintegrasikan  dengan  nilai-nilai  universal yang  berlaku  di  masyarakat  seperti  halnya nilai-nilai  demokrasi.  Karena  ciri  suatu masyarakat  yang  demokratis,  salah  satunya adalah adanya sikap keterbukaannya.
Masyarakat  sekolah  sebagai  mini society  dalam  hal  ini  dapat  dilihat  begitu berartinya keberadaan guru dan peranannya yang  bukan  hanya  sebagai transfer  of knowledge ,  tetapi  juga transfer  of  value termasuk nilai-nilai universal tersebut. Maka sosok  guru  yang  memiliki  kompetensi holistik  dan  kredibel,  yang  dapat  dipercaya dan  ditiru  oleh  siswa  terutama  siswa  pada jenjang pendidikan dasar setingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Mengengah Pertama (SD dan  SMP).  Artinya  guru  diharapkan memiliki  sosok  sebagai  hidden  curiculum. Hal  ini  juga  dikuatkan  oleh  Muhadjir menyatakan  bahwa  melalui  pendidikan khususnya  pendidikan  formal  di  sekolah dapat  terjadi  perubahan  sosial  (Muhadjir, 2000: 4). Karena adanya suatu aktifitas yang interaktif  antara  pemberi  dan  penerima untuk  mencapai  tujuan  baik  dengan  cara yang baik dan dalam konteks yang positif.
Dengan  komponen-komponen  pokok tersebut,  peran  guru  dalam  internalisasi nilai-nilai keragaman, kesetaraan, keterbukaan, dan nilai-nilai universal lainnya dalam berbangsa dan bernegara serta dalam  kemajemukan  masyarakat.  Sehingga tercipta  kehidupan  yang  harmoni  pada  diri masing-masing  warga  sekolah.  Dengan
komponen  pokok  tersebut  melalui  guru diharapkan dapat mengembang-kan identitas  siswa,  agar  mereka  lebih  dapat saling memahami, menghargai, serta mampu menjaga  nilai-nilai  budaya,  begitu  pula mampu untuk menjaga hubungan antar dan interpersonalnya.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya  bahwa  kehidupan  masyarakat yang  beragam  dengan  multikultur,  berupa ras, etnisitas, agama dan adat istiadat dalam suatu  masyarakat  berbangsa  dan  bernegara merupa-kan  suatu  modal  pembangunan bangsa. Tetapi juga sekaligus sebagai suatu tantangan  tersendiri  dalam  usaha  untuk mengelola serta menatanya. Karena bisa jadi merupakan  ‘bom  waktu’  yang  sewaktu- waktu  akan  meledak  seperti  terjadinya gesekan,  pertentangan,  bahkan  muncul berupa konflik yang menjurus kepada proses pertumpahan darah bahkan usaha penghilangan nyawa manusia.
Bila  kita  menelusuri  tentang  konfik atau  tragedi  kemanusiaan  yang  seakan bernuansa  sara,  memberikan  gambaran kepada  kita  bahwa  betapa  rapuhnya  nilai- nilai universal di masyarakat yang dipertahankan  selama  ini,  karena  beberapa faktor  pemicu  yang  tidak  terlalu  penting dibandingkan dengan mempertahankan kehidupan yang penuh dengan kebersamaan yang dijalani oleh warga kota Ternate secara harmoni. Jika diteropong dengan menggunakan  teori  konfliknya  Karl  Marx,
e-ISSN 2579-3403, Volume 1, Nomor 1, Juli 2017
Available online at: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/issue/archive
bahwa  faktor  penyebabnya  suatu  konflik karena adanya inequality atau ketimpangan ekonomi.  Atau  bisa  saja  dengan  teori konfliknya Jurgen Habermas, bahwa penyebab terjadinya konflik karena ketimpangan sosial (Galtung, 2009: 47).
Konflik sosial mengadung pengertian sebagai  pertentangan  atau  pertikaian  antar pribadi,  sampai  pada  konflik  di  tingkat nasional.  Dalam  kondisi  konflik  sosial seperti  itu,  kelompok  kepentingan  akan saling bersaing dan bertikai untuk memenangkan  kelompoknya.    Konflik sebagai  gejala  sosial  yang  melekat  pada masyarakat  bersumber  dari  permasalahan- permasalahan  berupa  ketim-pangan  sosial yang ada di masyarakat (Jeong, 2010).
Perubahan  sosial  yang  timbul  dalam masyarakat  karena  dalam  masyarakat  ada unsur-unsur  yang  saling  bertentangan. Pertentangan ini sebagai sumber yang dalam kenyataannya  di  masyarakat,  misalnya mengenal adanya pembagian kekuasaan atau dapat  saja  dalam  bentuk  ketimpangan ekonomi      yang  tidak  merata,  sehingga seolah-olah  terjadi  semacam  penindasan yang  menjadi  benih  dari  konflik  tersebut. Namun tak dapat dielakkan bahwa terjadinya  konflik  juga  memiliki  sisi positifnya,  antara  lain  salah  satunya  yaitu, dengan konflik dapat mendorong terjadinya proses  percepatan  berupa  perubahan  sosial dalam  masyarakat  menuju  ke  perubahan
yang  lebih  baik  dari  sebelumnya,  tentunya yang diharapkan seperti itu.
Disisi  lain  menurut  jika  ditarik  satu benang  merah  maka  akan  terlihat  bahwa semacam  apapun  bentuk  konfliknya  yang pernah  terjadi  termasuk  di  kota  Ternate, terdapat  beberapa  variabel  yang  bisa diringkas  dalam  tiga  aspek  yang  bersifat: internal,  eksternal,  struktural,  dan  kultural. Dari faktor tersebut, di dalamnya ada unsur dan  sifat  seperti,  saling  membenci,  tidak toleran,  berprasangka,  dan  lain  sebagainya (Mulkhan,  2005:  16).  Dengan  demikian maka  pasca  tragedi  kemanusiaan  atau konflik sosial tersebut, sangat penting untuk dibangun kembali suatu penyadaran pembaharuan  pendidikan  yaitu  konsepsi tentang pendidikan multikultural.  Sehingga salah  satu  sarana  yang  dianggap  paling efektif  untuk  proses  pengembangan  dan pemahaman yang holistik tentang pendidikan  multikultural  adalah  melalui proses  pendidikan  formal  di    satuan pendidikan atau sekolah.

## Konsepsi Pendidikan Multikultural
Pendidikan Multikultural dapat dikatakan  sebagai  suatu  konsep  pendidikan yang masih baru di Indonesia. Sebagai suatu konsep,  maka  perlu  pengembangan  lebih jauh  konsep  yang  selanjutnya  konsep tersebut  digunakan  untuk  mengembangkan teori  (Zamroni,  1992:  96),  dalam  hal  ini adalah  pendidikan  multikultural itu  sendiri.
e-ISSN 2579-3403, Volume 1, Nomor 1, Juli 2017
Available online at: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/issue/archive
Tetapi  sesungguhnya  secara  historis  di Indonesia  juga  telah  ada  konsep  ”Bhineka Tunggal  Ika”  yang  dikenal  sejak  lama. Konsep  ini  merupakan  mozaik  diantara sekian  banyak  suku  dan  agama  serta  adat istiadat  yang  beranekaragam  tersebar  di negeri ini. Tetapi secara konsepsional suatu gerakan  pembaharuan  bidang  pendidikan yang  lebih  terkenal  awalnya  di  Amerika Serikat.  Hal ini karena adanya diskriminasi ras,  entisitas,  agama  dan  lainnya  terjadi sangat  signifikan  di  Amerika  Serikat,  yang berusaha dengan kebijakan ‘melting pot’nya (Zamroni, 2011: 114).
Sebagai  gerakan  pembaharuan  maka dalam  prosesnya  di  dunia  pendidikan diharapkan  dapat  menciptakan  kondisi lingkungan pendidikan yang dapat mengakomodir  siswa  yang  datang  dari berbagai kultur untuk secara bersama-sama memperoleh pendidikan. Tanpa memandang latar  belakang  dari  masing-masing  siswa. Masih  sangat  sulit  untuk  merealisasikan pendidikan  multikultural  ini  di  dunia pendidikan  khususnya  dalam  lembaga formal  pendidikan  di  Indonesia.  Sehingga masih  membutuhkan  keterlibatan  berbagai komponen pendidikan. Hal ini wajar karena masing-masing  suku,  agama  telah  terpatri dalam  dirinya  secara  naluriah  bahwa  suku dan  agamanya  yang  superlatif  atau  yang terbaik, dan serba tertinggi.
Kemudian  untuk  usaha  transformasi atas  pendidikan  multikultural  ini  di  tingkat
sekolah,  sangat  diperlukan.  Satu  hal  yang penting  adalah  adanya  kebijakan-kebijakan dari  pihak  sekolah  sebagai  payung  atau pijakan  yang  mendorong  dan  mendukung adanya  transformasi  nilai-nilai  pendidikan multi-kultural ini dalam lingkungan sekolah. Sehingga  transformasi  sekolah  ini  akan mengarah  kepada  beberapa  kegiatan  yaitu: (a) Student-Centered Pedagogy; (b)
Kurikulum;  (c)  Multikultural;  (d)  Materi pendidikan  inklusif;  (e)Kultur  sekolah  dan iklim kelas; dan (f)Evaluasi yang berkesinambungan  menurut  (Banks,  2001: 17).
Ada  beberapa  faktor  untuk  dapat mewujudkan  kesamarataan  tersebut  di lingkungan sekolah terkait dengan semangat pendidikan  multikultural  ini.  Menurut Zamroni, yaitu: a) adanya kebijakan sekolah yang  mendukung  kemerataan  serta  selalu diawasi  pelaksanaannya  di  sekolah;  b) adanya undang-undang diskriminasi atau di sekolah  adanya  aturan  yang  mencegah adanya diskriminasi; c) sekolah yang ramah sosial; d) tidak melupakan sejarah dan selalu belajar  dari  sejarah;  e)  memberikan hukuman  yang  keras  tentang  perilaku rasialis; f) serta memahami bahwa keanekaragaman  merupakan  sunnahtullah (Zamroni, 2012: 9).
Untuk itulah pendidikan multikultural merupakan  suatu  keharusan  untuk  warga masyarakat belajar khususnya khususnya di kota Ternate pasca konflik sosial. Terutama
e-ISSN 2579-3403, Volume 1, Nomor 1, Juli 2017
Available online at: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/issue/archive
di  lembaga  pendidikan  formal,  untuk ditanamkan sikap dan semangat kebersamaan dan saling menghargai perbedaan dan hubungan yang harmoni baik guru, maupun dengan siswa.
Pendidikan  multikultural  adalah  cara memandang  realitas  dan  cara  berfikir,  dan bukan  hanya  konten  tentang  beragam kelompok  etnis,  ras,  dan  budaya  (Banks, 2002:  14).  Selanjutnya  Grant  dan  Smith menyatakan bahwa pendidikan multikutural adalah  suatu  pendekatan  progresif  untuk melakukan  transformasi  pendidikan  yang secara  holistik  memberikan  kritik  dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan (Zamroni, 2011: 114).  Sehingga    menurut  Ahmad  Syai’i Ma’arief  pendidikan  diharapkan  bukan hanya  bertali-temali  dengan  transfer  of knowledge,  dan  arena  indoktrinasi,  tetapi pendidikan  juga  merupakan  media  dan aktivitas membangun kesadaran, kedewasaan,  dan  kedirian  peserta  didik (Zamroni, 2003: viii).
Pendidikan  multikultural  ini,  dalam lima dimensi, yaitu:
a. Dimensi  content  Integration ,  yaitu integrasi  isi  pelajaran  oleh  masing- masing guru. Artinya bahwa pendidikan multikultural  ini  tidak  berdiri  sendiri sebagai  suatu  mata  pelajaran  tetapi diharapkan  dari  kemampuan  guru  untuk mampu  mengintegrasikan  dalam  kultur
atau  masing-masing  budaya  sesuai dengan  mata  pelajaran  yang  diajarkan. Atau bisa Berkaitan dengan sejauhmana guru  menggunakan  contoh-contoh,  data dan informasi dari berbagai kultur dalam proses  pembelajaran  pada  mata  pejaran yang diampu.
b. Dimensi  The  Knowledge  Construction process, yaitu proses penyusunan pengetahuan.
Diharapkan guru memberikan  suatu  pemahaman  kepada siswa tentang suatu konsep, atau asumsi yang  tersirat  yang  nantinya  akan membentuk pengetahuan siswa.
Kemudian  membantu  siswa  memahami bagaimana suatu pengetahuan dikembangkan dan bagai-mana
pengembangan  ilmu  tersebut  yang dipengaruhi oleh ras, etknik, gender dan strata sosial dari individu dan kelompok yang ada di sekolah.
c. Dimensi  Prejudice  Reduction ,  yaitu dalam  proses  pembelajaran  diharapkan guru  dapat  membantu  siswa  untuk mengurangi sikap prasangka yang berlebihan  di  dalam  kelas  dan  lebih mengedepankan kebersamaan dan proses pembelajaran  yang  tidak  menjurus kepada prasangka tersebut. Serta membantu siswa untuk mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap ras dan ethnik,  dan  apabila  gambaran  realitas kehidupan  berbagai  ras  dan  ethnik ditampilkan  dalam  materi  pembelajaran
e-ISSN 2579-3403, Volume 1, Nomor 1, Juli 2017
Available online at: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/issue/archive
harus  secara  konsisten,  alami  dan integrated.
d. Dimensi An equity Pedagogy , kesetaraan pedagogik  yaitu  diharapkan  guru  dalam proses  pembelajarannya  dikelas  tidak membeda-bedakan diantara masing-
masing siswa, yaitu dengan menggunakan berbagai metode mengajar yang  bervariasi  sehingga  menggugah siswa untuk dapat belajar dengan senang hati,  tanpa  ada  tekanan  dan  lain sebagainya.
e. Dimensi An Empowering School Culture , pemberdayaan  budaya  sekolah  dan struktur sekolah yang mendukung proses pembelajaran  yaitu  berupa  partisipasi kelompok.  Misalnya  dalam  kegiatan praktikum dengan kelompok, atau kegiatan keolahragaan dan lain sebagainya (Banks, 2005: 20). Penjelasan kelima dimensi pendidikan  multikultural  tersebut  dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:
Gambar 1. Lima Dimensi Pendidikan Multikultural (Banks, 2010)
Dari kelima dimensi tersebut, memberikan suatu gambaran secara holistik bahwa guru, dalam proses belajar mengajarnya  di  kelas,  diharapkan  berusaha untuk memiliki suatu power,  atau memiliki kekuatan  serta  keyakinan  bahwa,  dalam melihat  berbagai  perbedaan  yang  terjadi merupakan  suatu    yang    dipertentangkan, tetapi  merupakan  suatu  kekuatan  yang  ada di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa guru termasuk sekolah juga memberikan stimulus yang secara terus menerus dapat mendorong adanya hubungan inter-personal di lingkungan  antara  seluruh  warga  sekolah, dan  memegang  teguh  nilai-nilai  universal yang  telah  hidup  dan  berkembang  di lingkungan sekolah.
Sekolah sebagai satu sistem masyarakat  mini,  dengan  kebijakan  dan kerja kerasnya dapat memberikan ruang bagi seluruh siswa, maupun guru untuk berinteraksi  dengan  memperhatikan  nilai- nilai  kebersamaan  dan  keragaman,  tanpa meninggalkan  nilai  budaya  masing-masing siswa  di  sekolah.  Karena  bisa  jadi,  tanpa sekolah mengemas berbagai perbedaan yang terjadi  pada  diri  siswa  yang  datang  dengan berbagai latar belakang, akan muncul sikap- sikap yang mendiskreditkan, sikap prejudice atau prasangka, dan pelanggaran-
pelanggaran hak-hak lainnya seperti keadilan sosial (social justice).
e-ISSN 2579-3403, Volume 1, Nomor 1, Juli 2017
Available online at: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/issue/archive
Keadilan sosial dapat juga
diupayakan  melalui  perkembangan  kognitif siswa  di  sekolah,  dan  ada  sejumlah  faktor yang  mendukung  (Adams,  2007:  18). Faktor-faktor  kognitif  tersebut  meliputi nilai-nilai,  keyakinan,  dan  bias  yang  sama- sama dimiliki oleh partisipan dan fasilitator dalam pelajaran pendidikan keadilan sosial; sukar hilangnya cara berpikir stereotip yang berurat akar; dan ketertarikan emosional tak terduga  terhadap  keyakinan  dan  proses berpikir  yang  berakar  pada  komunitas keluarga, sekolah dan agama.
Proses pendidikan di sekolah, kaitannya dengan pengembangan
pendidikan multikultural, menekankan kepada  suatu  pola  pikir  yang  holistik (Banks, 2007: 25). Setiap guru atau individu memiliki  cara  pandang  dalam  melihat keragaman  tersebut  dari  kultur  secara nasional  dan  global  sesuai  dengan  tujuan dari  pendidikan  Multikultural.  Diharapkan dapat menjadi pendorong terhadap perkembangan siswanya dari berbagai latar belakang  budaya  dan  adat istiadat,  menjadi suatu  kekuatan  sebagai  budaya  sekolah. Sebagaimana Freire menyatakan hal tersebut menujukkan bahwa sangat diperlukan suatu proses conscienization atau proses penyadaran dalam belajar atau berfikir kritis (Jana Noel, 2000: 112). Untuk menciptakan kultur  sekolah  yang  multikultur,  faktor pendorong  utama  di  sekolah  adalah  guru, serta  kepala  sekolah  yang  menciptakan
suasana  atau  iklim  sekolah  yang  akan membentuk  budaya  sekolah  (Zamroni, 2011: 23).
Pentingnya  Pendidikan  Multikultural  di Sekolah pasca konflik sosial di Ternate .
Pendidikan  Multikultural  merupakan suatu  keharusan,  setelah  terjadinya  konflik sosial  yang  sangat  mengganggu,  bahkan terkoyaknya  kehidupan  yang  harmoni  di Ternate.  Terutama  di  sekolah  sangat merindukan suatu lingkungan pembelajaran yang  mendukung  dan  mendorong  serta mengakomodir  berbagai  latar  belakang siswa,  adat  istiadat  dan  agama.  Maka pendidikan  multikultural,  diharapkan  dapat menjembatani, sekaligus mengusung kembali  konsep  pendidikan  yang  lebih inklusivistik,  berkeadilan  sosial,  serta mampu  mendorong  adanya  kebersamaan dalam  keragaman  di  sekolah.  Sebagaimana Bank  dalam  gambar  berikut  sebagai  suatu sistem sosial:
Gambar 2. Sekolah sebagai suatu sistem sosial (dalam Banks, 2010: 22)
e-ISSN 2579-3403, Volume 1, Nomor 1, Juli 2017
Available online at: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/issue/archive
Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa  sekolah  sebagai  suatu  sistem  sosial memiliki  hubungan  yang  erat  dengan berbagai  komponen  yang  ada  di  sekolah. Seiring dengan konsep pendidikan multikultural,  maka  nilai-nilai  universal yang  telah  tumbuh  dan  berkembang  serta mendarah-daging di sekolah, perlu dipupuk dan dikembangkan melalui lembaga pendidikan.  Hal  ini  untuk  mendorong adanya school reform atau reformasi sekolah bagi pengembangan
pendidikan multikultural di sekolah. Diharapkan penciptaan  budaya  sekolah  tersebut  dapat mendukung dan mendorong proses pendidikan multikultural di sekolah.
Pasca konflik sosial di Ternate, siswa juga  telah  memiliki  sejumlah  pengalaman tentang konflik yang perlu dibentuk menjadi pengalaman  pendidikan  yang  berguna. Seperti  cara  memandang  dan  bersikap terhadap  teman,  sesama  etnik/  suku,  jenis kelamin,  dan  agama  di  sekolah.  Beberapa faktor  yang  mempengaruhi  sikap  dan perilaku siswa berikut:
Gambar 3. Aspek yang mempengaruhi Perilaku siswa (Banks&McGree Banks, 2010)
Strategi  yang  mendukung  reformasi sekolah, antara lain:
a. Tujuan,  Sasaran  dan  target  yang  akan dicapai  dari  pengembangan  budaya sekolah harus jelas dan kongkrit.
b. Pengembangan  budaya  sekolah  tidak hanya  warga  sekolah  tetapi  juga diperlukan  adanya  kerja  sama  antara sekolah  dan  masyarakat.karena  budaya sekolah merupakan sub budaya masyarakat, sehingga adanya keterlibatan masyarakat terutama keluarga, dapat lebih mendorong pencepatan penciptaan budaya sekolah.
c. Penyadaran  semua  guru  tentang  peran dan tanggung jawabnya dalam mengembangkan budaya sekolah. Sehingga mendorong percepatan pencapaian  target  tersebut.  Melalui berbagai  mata  pelajaran  yang  diajarkan di kelas.
d. Guru sebagai hidden curriculum , merupakan  instrumen  penting  yang mendorong pengembangan budaya sekolah.  Karena  perilakunya  dapat menjadi contoh dan teladan bagi siswa.
e. Pelaksanaan  pembelajaran  guru  dikelas perlu  adanya  penekanan  pada  budaya berfikir kritis siswa, kemampuan kerjasama,  serta  keterampilan  dalam mengambil  keputusan  (Zamroni,  2011:
185).
Kemudian  didukung  pula  dengan nilai-nilai budaya lokal, yang telah tergerus
e-ISSN 2579-3403, Volume 1, Nomor 1, Juli 2017
Available online at: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/issue/archive
dan mulai ditinggalkan, dapat direaktualisasikan dalam lingkungan sekolah  melalui  berbagai  kegiatan  di sekolah.  Nilai-nilai  tersebut  diharapkan dapat  menjalin  kembali  tenun  kebangsaan masyarakat  sekolah  sebagai mini  society , untuk  hidup  secara  harmoni  antara  lain sebagai berikut:
a. Nilai kerja sama atau kegotong-royongan
“Babari” yang telah ditinggalkan sangat perlu  untuk  dikembangkan  lagi.  Karena nilai-nilai inilah yang akan
menghubungkan  dan  mengumpulkan yang berserak-serak menjadi satu kembali.
b. Falsafah Marimoi ngone futuru, masidika ngone fo ruru. Artinya bersatu kita teguh bercerai  kita  runtuh.  Falsafah  ini menunjukkan  kepada  masyarakat  kota Ternate,  khususnya  di  sekolah  untuk selalu bersatu padu dalam kebersamaan.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Pendidikan  multikultural  merupakan suatu konsep yang semestinya senantiasa disosialisasikan dan dikembangkan secara  terus  menerus,  seiring  dengan adanya arus globalisasi. Hubungan antar personal  dan  jiwa  inklusivistik  akan menjadi  trend  di  masa  mendatang, terutama di lembaga pendidikan. Dengan
demikian konsep pendidikan multikultural  akan  berproses  secara evolusi.
2. Peran lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah  sebagai  mini  society,  menjadi penting  dalam  gerakan  pembaharuan pola  pikir  siswa  tentang  cara  pandang, hidup  bersama  dengan  keragaman, dengan  berbagai  adat  istiadat,  agama dengan rukun dan harmoni sosial.
3. Budaya sekolah sangat diperlukan untuk menciptakan  iklim  multikultur,  maka sangat  diperlukan  kerja  sama  berbagai komponen  kepentingan,  terutama  guru, kepala  sekolah,  siswa  dan  orang  tua dalam msyarakat pada umumnya.
4. Nilai-nilai  universal  sebagai  budaya daerah  dan  adat istiadat  di  daerah,  yang mendukung jiwa dan semangat kebersamaan,  egalitarian  dan  social justice, tetap dipertahankan dan dikembangkan  di  sekolah  sebagai  pusat pengembangan  budaya.  Seperti  nilai “Marimoi  Ngone  Futuru”  bersatu  kita teguh bercerai kita runtuh. Nilai “Babari” atau gotong-royong.
5. Nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  dimiliki oleh  para  leluhur  sangat  penting  untuk dijadikan sebagai pandangan hidup untuk menata  kehidupan  yang  lebih  baik dimasa depan.
e-ISSN 2579-3403, Volume 1, Nomor 1, Juli 2017
Available online at: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/issue/archive

## DAFTAR PUSTAKA
Banks,  J.  A  &  Cherry  A.  McGee  Banks,
(2010). Multicultural Education: Issue and Perspectives . Hoboken NJ:
John Wiely&Sons. Inc.
_________. (2007). Educating Citizens in A
Multicultural Society, Second Edition . NewYork: Teacher College Colombia University.
Galtung,  J.  (2009). Theories  Of  Conflict: Definitions,  Dimensions,  Negations, and Formations . Hawai: University of Hawai.
Muhadjir,  N.  (2000). Ilmu  Pendidikan  dan
Perubahan  Sosial:  Teori  Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif, Edisi V, Cet.I. Yogyakarta:Rake Sarasin.
Mulkhan,  A.  M.  (Ed).  (2005). Plularisme, Konflik,  dan  Pendidikan  Agama  di ndonesia . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Noel, J. (2000). Sources Notable Selections
in Multicultural
Educations . Guilford: Duskin/McGraw-Hill.
Zamroni. (1992). Pengantar Pengembangan Teori  Sosial .  Yogyakarta:  Tiara Wacana.
________. (2003). P endidikan Untuk
Demokrasi: Tantangan Menuju Civil  Society .  Jakarta:  BIGRAF
Publishing.
________.  (2011). Pendidikan  Demokrasi Pada  Masyarakat  Multikultural .
Jakarta: Gavin Kalam Utama.

## PROFIL SINGKAT
Umar  M.  Sadjim  adalah  seorang dosen  PGSD  Fakultas  Ilmu  Pendidikan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.