ISSN: 2087-8117
Vol. 11, No. 1, Juni 2019

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib Abdul Mughits Fakhri Husein
Widyarini
Afif Muhammad
Zusiana Elly Triantini
A.Hashfi Luthfi Redaktur Ahli Syamsul Anwar
Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam

## Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Wardatul Fitri
Diterbitkan oleh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Jurusan Muamalat Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits Fakhri Husein Widyarini
Zusiana Elly Triantini Afif Muhammad
A.Hashfi Luthfi Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Diterbitkan oleh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi Jurusan Muamalat Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi
Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia
Evi Damayanti 221-244 Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah Saefuddin 245-266 Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ ‘Baitul Mal MJK’ di Yogyakarta Widyarini & Wahyu Yuliana 267-287
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil
Ramadhani Alfin Habbibie 289-313 Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi Ayu Franita Putri 315-330
Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)
Nur Mifchan Solichin 331-353 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari’ah Qurotul Aini 355-384 Al Hajat Al Ammah (Kebutuhan Publik)
dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Aulia Rahman Pasaribu 385-402 Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
Sifaul Amin
403-422
Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur (Analisis Tugas, Fungsi dan Wewenang BPKH dalam UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji)
Abdul Rahman Ashidiq
423-435
Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian
Maria Ulfa KN 437-452 Instrumen Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah Uswatun Hasanah 453-479
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Saefuddin
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email : Saeffiqri@gmail.com

## Abstrak
Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk  penyediaan  barang  modal  baik  secara  sewa  guna usaha dengan hak opsi (financial lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Teknik pembiayaan leasing  dibagi  dalam  dua  jenis  transaksi  leasing  yaitu Finance lease dan Operating lease. Di Indonesia yang umum dilakukan  dan  diterapkan  pada  perusahaan  pembiayaan adalah  financial  lease.  Dalam  kajian  ini  membahas  leasing konvensional  yang  ternyata  dalam  prakteknya  menyalahi ketentuan syariah Islam.
Kata kunci : leasing, lessor, lessee.

## Pendahuluan
Perusahaan leasing adalah lembaga keuangan non bank yang fungsinya sama dengan bank yaitu sebagai sumber pembiayaan. Leasing menyalurkan pembiayaan berupa barang dimana barang tersebut dapat dibayar dengan cara angsuran. Leasing merupakan suatu alternatif bagi peorangan atau perusahaan yang kekurangan modal dalam memenuhi barang yang diinginkan.
Transaksi leasing yang biasa terjadi misalkan; Si A datang ke lembaga pembiayaan dan ingin membeli motor secara kredit karena tak punya uang tunai, Lembaga pembiayaan membeli motor dari suplier atau dealer motor, lalu dilakukan akad leasing antara lembaga pembiayaan dengan si A dalam jangka waktu tiga tahun. Dalam akad leasing itu terdapat fakta transaksi sebagai berikut; a) Lessor (lembaga pembiayaan) sepakat setelah motor itu dia beli dari dealer atau suplier, dia sewakan kepada lessee selama jangka waktu tiga tahun. b) Lessor sepakat setelah seluruh
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
angsuran lunas dibayar dalam jangka waktu tiga tahun, lessee langsung memiliki motor tersebut. c) Menurut fakta leasing yang ada, selama angsuran belum lunas dalam jangka tiga tahun itu motor tetap milik lessor . d) Motor itu dijadikan jaminan secara fidusia untuk leasing tersebut. Karena itu BPKB motor tetap berada di tangan lessor hingga seluruh angsuran lunas. Konsekuensinya jika lessee tidak sanggup membayar angsuran sampai lunas, motor akan ditarik oleh lessor dan dijual. 1 Disamping itu juga segala administrasi biaya dibebankan ke pihak leasse seperti; 1) Biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. 2) Biaya material untuk perjanjian. 3) Biaya bunga terhadap barang yang dileasekan. 4) Premi asuransi yang disetorkan kepada pihak asuransi. 2
Secara umum leasing dibolehkan didalam islam tetapi leasing yang tidak melanggar aturan-aturan akad. Namun transaksi leasing yang banyak dipakai sekarang adalah memakai sistem bunga sebagaimana praktik diatas. di Dalam islam melarang transaksi seperti tersebut karena terdapat gharar. Adanya pegambilan untung yang berlipat ganda berupa bunga itu sangat dilarang dalam syari’ah, karena terdapat saling merugikan. Jadi alternatif transaksi sewa beli ( leassing ) itu lebih baik diarahkan kepada ijarah  muntahiya  bittamblik. Untuk lebih lanjutnya pembahasan ini penulis akan memaparkan di sub pembahasan berikutnya sebagaimana topik besarnya “Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syariah”.

## Ruang Lingkup Leasing Pengertian Leasing
Istilah leasing berasal dari bahasa inggris, to lease , yang berarti menyewakan. Perusahaan leasing di Indonesia di sebut perusahaan sewa guna usaha.kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. 3
Leasing atau sewa guna usaha memiliki beberapa pengertian.
1 M Shiddiq Al Jawi, Hukum Leasing: Media Umat edisi 77. http:// al- khilafah.org.
2 Kasmir, Op.Cit. hlm. 264.
3 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga  Keuangan  Syariah , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 250.
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Di antaranya menurut financial accounting standard board yang menyatakan bahwa “sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk jangka waktu tertentu”. Selain itu, juga terdapat pengertian yang disampaikan oleh the international accounting standard yang menyatakan bahwa leasing adalah suatu perjanjian dimana lessor menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu.
Di Indonesia, pengertian yang berkaitan dengan leasing berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 yang menyatakan bahwa “sewa guna adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating  lease) untuk digunakan oles lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaram secara berkala”. 4 Berdasarkan dari berbagai pengertian tersebut, maka leasing adalah perjanjian sewa menyewa barang dalam kurun waktu tertentu.
Ada dua kategori global leasing, yaitu operanting  lease dan financial  lease . Operanting  lease merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik pihak pemberi sewa. Sewa jenis ini berpadanan dengan konsep ijarah dalam islam yang secara hukum islam diperbolehkan. Dengan demikian, cirri yang menonjol pada operating lease adalah sebagai berikut: 5
1.  Perusahaan leasing sebagai pemilik barang modal
2.  Jangka waktu perjanjian umumnya singkat
3.  Perusahaan leasing menanggung risiko ekonomis dan pemeliharaan objek leasing
4.  Penyewa secara berkala membayar kepada lessor sejumlah tertentu, tetapi tidak seluruh biaya perolehan atas objek leasing
4 Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Cet. 3, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 367.
5 Veithzal Rivai, dkk, Financial  Institution  Management:  Manajemen Kelembagaan Keuangan, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 384.
5.  Jumlah keseluruhan cicilan lebih kecil dari harga pembelian
6.  Penyewa harus mengembalikan objek leasing padaakhir periode
7.  Penyewa dapat membatalkan kontrak leasing sebelum berakhir periode
8.  Pada akhir perjanjian, lessee tidak mempunyai hak opsi.
Adapun yang dimaksud dengan financial  lease merupakan suatu bentuk sewa di mana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan leasing). Akadnya dianggap sebagai akad sewa. Adapun bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut akan menjadi milik penyewa. Biasanya adanya pengalihan pemilikan ini dilakukan dengan alasan hadiah pada akhir penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji dan alasan lainnya. Intinya, dalam financial lease terdapat dua proses akad sekaligus: sewa sekaligus beli. Dan inilah sebabnya mengapa leasing yang berbentuk ini dapat disebut dengan sewa beli. 6
Financial lease memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut: 1.  Objek leasing tetap menjadi milik lessor sampai dilakukan hak opsi.
2.  Barang modal bisa dalam bentuk benda bergerak ataupun tidak bergerak.
3.  Masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomis barang tersebut.
4. Lessor tidak bisa mengakhiri kontrak secara sepihak.
5.  Risiko ekonomis yang terjadi ditanggung oleh pihak lessee.
6. Full pay out dan juga transaksi keuangan.
7.  Disertai dengan hak opsi beli yang sesuai dengan nilai sisa dari barang yang disewagunausahakan.
8. Lessor tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal.
Adapun yang dimaksud sewa guna usaha (leasing) dalam syariah adalah kegiatan pembiayan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna dengan hak opsi ( finance
6 Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam,…, hlm. 367-368.
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
lease ) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ( operating lease ) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha ( lease ) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Dalam setiap transaksi leasing terdapat lima pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut: 7
a. Lessor , yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri atas beberapa perusahaan. Lessor merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada lesse dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financial lease bertujuan mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Adapun dalam operating lease , lessor bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut.
b. Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor . Lessee dalam financial  lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran. Pada akhir kontrak, lessee memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease , lessee dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di sampan tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lesse terhadap kerusakan.
c. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor . Dalam mekanisme financial  lease , supplier langsung menyerahkan barang pada lessee , tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating lease , supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala.
d.  Bank terlibat secara tidak langsung dalam kontrak tersebut, tetapi pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor , terutama dalam mekanisme leverage lease yang sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui
7 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan , hlm. 251-252.
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
kredit bank. Pihak supplier kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang yang nantinya dijual sebagai objek leasing kepada lessee atau lessor . Untuk leasing syariah bank yang menyediakan dana wajib melalui bank dengan prinsip syariah juga.
e.  Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lesse dan lessor . Dalam hal lesse dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, perusahaan akan menanggung risiko dari barang yang di- leasingkan sebesar sesuai perjanjian. Untuk usaha leasing syariah, objek yang diasuransikan wajib pada perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip syariah.
Analisis Kontrak Leasing Konvensional Dalam bahasan ini hanya membahas leasing konvensional. Bahasan ini tidak membahas leasing syariah. Dan yang ditelaah adalah finance leasing . Untuk menilai transaksi tersebut menurut pandangan syariah, harus dikaji ketentuan syariah tentang jual beli, sewa menyewa (ijarah ), gadai ( rahn ) dan riba. Dengan mengkaji fakta leasing tersebut dan mengaitkannya dengan ketentuan syariah, dapat diuraikan sebagai berikut: 8
Pertama, dalam transaksi leasing terjadi dua transaksi atau akad dalam satu akad, yaitu transaksi sewa menyewa (ijarah ) dan transaksi jual beli (bay’ ). Transaksi tersebut menyalahi ketentuan syariah. Rasulullah saw melarang dua transaksi dalam satu akad (HR.Ahmad, al-Bazar dan ath-Thabrani). Akad sewa dalam hal ini jelas karena sewa menjadi inti dari leasing , sedangkan akad jual beli nampak karena disepakati adanya perpindahan pemilikan barang secara langsung begitu jangka waktu leasing selesai dan seluruh angsuran dibayar lunas.
Kedua, akad tamlik (pemindahan pemilikan suatu harta) baik jual beli, hibah atau hadiah menurut jumhur fukaha tidak boleh berupa al-‘aqd al-mu’allaq (akad yang dikaitkan dengan syarat) ataupun al-‘aqd  al  mudhaf (akad yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang). Sedangkan dalam transaksi leasing , akad tamlik dalam bentuk jual beli, hibah atau hadiah yang terjadi tidak demikian. Akad tamlik (jual-beli,hibah atau hadiah)dalam
8 Yahya Abdurrahman ,  Mengungkap  keharaman  leasing , (Bogor;Al- Azhar Press, 2010), cetakan II, hlm 13-32.
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
leasing dikaitkan dengan syarat dan waktu yang akan datang. Akad tamlik dalam leasing memiliki dua kemungkinan yaitu mungkin berlangsung dan mungkin tidak berlangsung. Akad itu akan berlangsung jika lessee melunasi semua angsuran, dan itu tidak akan berlangsung jika lessee tidak bisa melunasi angsuran sesuai ketentuan.
Ketiga, selama jangka waktu leasing sampai semua angsuran lunas, dianggap yang berlaku adalah akad sewa ( ijarah ). Menurut ketentuan syariah, konsekwensi akad ijarah, selama jangka waktu sewa/ leasing , kendaraan tersebut adalah milik lessor (bank atau lembaga pembiayaan). Faktanya bahwa STNK dan BPKB atas nama Lessee , artinya milik lessee . Konsekwensinya akad ijarah lainnya adalah kendaraan tersebut milik lessor maka berada dalam tanggungan lessor artinya biaya yang harus dikeluarkan selama jangka waktu leasing yang bukan merupakan biaya operasional merupakan tanggung jawab lessor (misalnya hilang karena di curi), sedangkan biaya operasional (misalnya ganti oli) menjadi tanggungan lessee . Dalam akad leasing, semua resiko dan biaya menjadi tanggungan lessee , yang demikian menyalahi ketentuan syariah . lessor akan menarik kendaraan dari lessee j ika tidak sanggup membayar angsuran, alasannya yang berlangsung adalah akad sewa, artinya lesso r menganggap kendaraan tersebut miliknya, bukan milik lessee .
Keempat, adanya denda jika terlambat membayar angsuran. dalam masalah ini, angsuran dalam akad leasing sesuai dengan peraturan yang ada statusnya sebagai pembayaran sewa bulanan. Namun dalam praktek umumnya angsuran itu dianggap sebagai angsuran harga pembelian secara kredit. Jika dianggap sebagai angsuran harga beli secara kredit, maka merupakan utang (dayn ). Denda keterlambatan angsuran merupakan tambahan pembayaran dayn karena adanya tambahan atau perpanjangan tempo pembayaran. Ini merupakan riba nasiah. Jika dianggap sesuai peraturan perundangan yaitu sebagai pembayaran sewa bulanan, ketika sudah jatuh tempo pembayaran kemudian lessee belum membayarnya dan lesso r memberi waktu, hakikatnya pada saat itu lesso r telah mengutangkan uang sewa sampai tempo dibayar oleh l essee , maka denda keterlambaan merupakan tambahan pembayaran atas utang yang diberikan, ini merupakan riba nasiah.
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Kelima, masalah penarikan barang yang dilease dari lessee ketika lessee tidak mampu membayar sesuai ketentuan. Alasan yang sering dikemukakan adalah motor itu dijadikan agunan. Dalam ketentuan syariah, adanya rahn (agunan) disyaratkan adanya dayn (hutang). Dalam leasing hal ini tidak terpenuhi karena selama jangka waktu leasing yang berlaku adalah akad sewa. Menurut ketentuan pasal 34 uu no.42/1999 tentang jaminan  fidusia,  bahwa  jika  ada  kelebihan  hasil  penjualan dari sisa kewajiban, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada pemberi jaminan, sebaliknya jika hasil penjualan masih kurang untuk menutupi sisa kewajiban maka pemberi jaminan berkewajiban melunasi kewajiban tersebut. Namun praktek penarikan kendaraan dalam akad leasing tidak demikian. Leesse tidak mengetahui apakah hasil penjualan kendaraan tersebut ada kelebihannya atau tidak.
Keenam, uang muka yang dibayar oleh nasabah berstatus apa? Sebagai uang muka sewa atau uang muka jual beli kredit? Jika statusnya sebagai uang muka jual beli kredit, maka terjadi dua transaksi dalam satu akad. Jika dianggap sebagai uang sewa, maka ketentuan ijarah tidak dikenal uang muka sewa. Adapun uang sewa yang dibayarkan dimuka kontrak sewa menyewa secara syar’i adalah boleh. Namun uang muka itu uang sewa untuk jangka waktu kapan? Karena setiap bulannya lessee masih membayar angsuran sampai lunas, angsuran itu dianggap uang sewa.
Ketujuh, akad leasing memuat kesepakatan bahwa lessor sepakat untuk mengadakan (membeli) barang untuk setelah itu disewa oleh lessee. itu menunjukan bahwa, pada saat melangsungkan akad leasing, lessor sebenarnya belum memiliki lebih barang tersebut. Contohnya: jika calon pembeli datang ke suatu dealer kendaraan (motor), apabila melakukan pembelian secara kontan maka berhubungan dengan dealer, namun apabila akan melakakukan pembelian secara kredit akan ditunjukan ke meja lembaga pembiayaan. Timbul suatu pertanyaaan mengapa bila pembelian secara kredit tidak langsung berhubungan dengan dealer, yang mana dealer juga penjual (motor) tersebut? Jawabannya adalah lembaga pembiayaan tersebut malakukan transaksi leasing terlebih dahulu dengan calon pembeli (nasabah), lalu lembaga pembiayaan membeli (motor) ke dealer, kemudian menyerahkan kepada nasabah. Dalam ketentuan syariah, syarat
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
jual beli, hibah, hadiah ataupun sewa menyewa barang adalah bahwa barang tersebut haruslah secara sempurna merupakan milik penjual, pemberi hibah, pemberi hadiah atau pihak yang menyewakan (lessor). Rasul saw bersabda: “jangan engkau jual sesuatu  yang  bukan  milikmu” (HR Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah, at-Tirmidzi, Ahmad dan al-Baihaqi).

## 1.  Kedudukan Leasing dalam Syariah
Usaha leasing dalam hukum Islam dapat dilakukan berdasarkan akad ijarah dan akad ijarah  al-Muntahiyah bittamlik.
a. Ijarah
Menurut sejarah islam, ijarah telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam bentuk sewa tanah dan kerja/ jasa. Adanya praktik ini dalam Islam dapat dijadikan landasan teoritis prinsip-prinsip dasar bagi transaksi leasing karena dari isi dan substansi keduanya terdapat persamaan. 9 Secara etimologis lafadz ijarah merupakan mashdar sima’i dari  fi’il ajara yang mengikuti wazan faala yaf’ilu yang maknanya adalah al-jaza’ al al-amal (balasan, upah atau ganjaran dari sebuah pekerjaan). 10
Secara  istilah,  para  ulama  berbeda-beda  dalam  mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:
1.  Pengertian ijarah menurut ulama Hanafiyah ialah:
ِةَرِجْأَتْسُمْلا ِْيَعْلا َنِم ٍةَدْوُصْقَم ٍةَمْوُلْعَم ٍةَعَفْـنَم ىَلَع ٌدْقَع ُةَراَجِْلا ٍضَوِعِب “Akad  untuk  membolehkan  pemilikan  manfaat  yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan.” 11
9 Muhammad Izuddin Zakki, Transaksi  Leasing  di  Indonesia  dalam
Perspektif Hukum Islam, Jurnal Episteme, Vol. 8, No. 1, Juni 2013.
10 Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999), hlm. 86.
11 Ibid, hlm. 86.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
2.  Pengertian ijarah menurut ulama Malikiyah ialah:
ِت َلاْوُقْـنَمْلا ِضْعَـبَو ْي ِمَد ْلا ٍةَعَفْـنَم ىَلَع ِدُقاَعَّـتلا ُةَيِمْسَت “Nama  bagi  akad-akad  untuk  kemanfaatan  yang bersifat  manusiawi  dan  juga  untuk  sebagian  yang  dapat dipindahkan.” 12
3.  Pengertian ijarah menurut ulama Syafi’iyah ialah:
. ٍمْوُلْعَم ٍضَوِعِب ِةَحَباِلاَو ِلْذَبْلِل ِةَلِباَق ٍةَدْوُصْقَم َةَمْوُلْعَم ٍةَعَفْـنَم ىَلَع ُدْقَع “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu” 13
4.  Pengertian ijarah menurut ulama Hanabilah ialah:
. ٍمْوُلْعَم ٍضَوِعِب ٍةَمْوُلْعَم َةَّدُم ًأْيَـث ُذَخْؤُـت ٍةَمْوًلْعَم ٍةَحاَبُم ٍةَعَفْـنَم ىَلَع ُدْقَع “Akad atas suatu manfaat yang diperbolehkan dan diketahui dengan jangka waktu tertentu dengan pengganti tertentu”. 14
5.  Pengertian ijarah menurut Sayyid Sabiq ialah:

## ضوعب عف انلما ىلع دقع
“Jenis  akad  utuk  mengambil  manfaat  dengan  jalan penggantian.” 15
Definisi  ijarah  menurut  Fatwa  DSN-MUI  adalah  akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pmindahan kepemilikan barang itu sendiri. 16 Sementara dalam kamus bisnis syariah, ijarah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa unuk memanfaatkan
12 Ibid ,hlm. 88. 13 Ibid . hlm. 89.
14 Ibid . hlm. 90.
15 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, Cet-1, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm. 78. 16 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
barang tersebut dengan membayar sewa ( ujrah ) sesuai dengan perjanjian antara kedua pihak tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ( ownership /milkiyyah) atas barang itu sendiri. 17
Ijarah sendiri merupakan akad sewa menyewa antara muajjir (lessor) dan musta’jir  (lessee) atas ma’jur (objek sewa) dengan tujuan mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Dalam kehidupan manusia, ijarah selalu berkaitan dengan masalah muamalah, sehingga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa kontrakan, rental kendaraan, atau menjual jasa tenaga ahli dan lain-lain. Berdasarkan definisi ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tentu sifatnya mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Dalam leasing akad ijarah dikenal dengan operating lease . Pada perkembangan selanjutnya, akad ini mengalami perluasan pemahaman dimana penyewa ( lessee ) tidak hanya mendapatkan manfaat atas barang yang disewa melainkan juga bisa memilikinya dengan ketentuan yang telah disepakati, opsi pemindahan kepemilikan ini disebut ijarah muntahiya bi at-tamlik.
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/ IV2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayan Ijarah ditetapkan rukun dan syarat Ijarah :
1.  Pernyataan ijab dan qabul.
2.  Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa ( lessor , pemilik aset, Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa ( lessee , pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
3.  Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
4.  Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
5. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent , dengan cara penawaran dari pemilik aset (lembaga keuangan syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).
17 M.A. Karim Mustofa, Kamus  Bisnis  Syariah, (Yogyakarta: Asnalitera,
2012), hlm. 77.
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Karakteristik Ijarah
1.  Hak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) antara lain meliputi:
a)  Memperoleh pembayaran sewa dan atau biaya lainnya dari penyewa (musta’jir) dan mengakhiri akad ijarah apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.
b)  Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa antara lain meliputi:
 Menyediakan objek ijarah yang disewakan
 Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah
 Menjamin objek ijarah yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.
2.  Hak penyewa (musta’jir) antara lain meliputi:
a)  Menerima objek ijarah dalam keadaan baik dan siap dioperasikan
b)  Menggunakan objek ijarah yang disewakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan
3.  Kewajiban penyewa (musta’jir) antara lain meliputi:
a)  Membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan
b)  Mengembalikan objek ijarah apabila tidak mampu membayar sewa
c)  Menjaga dan menggunakan objek ijarah sesuai yang diperjanjikan
d) Tidak menyewakan kembali dan/atau memindah- tangankan objek ijarah kepada pihak lain.
4. Objek ijarah adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan, antara lain:
a) Objek ijarah merupakan milik dan/atau dalam penguasaan perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa
b)  Manfaat objek ijarah harus dapat dinilai
c)  Manfaat objek ijarah harus dapat diserahkan penyewa
d)  Pemanfaatan objek ijarah harus bersifat tidak dilarang secara syariah
e)  Manfaat objek ijarah harus dapat ditentukan dengan jelas
f)  Spesifikasi  objek ijarah harus dinyatakan dengan jelas, antara  lain  melalui  identifikasi  fisik,  kelayakan  dan
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
jangka waktu pemanfaatannya. 18

## Mekanisme Ijarah
1. Musta’jir mengajukan permohonan penyewa barang kepada muajjir
2. Muajjir menyediakan barang yang diinginkan musta’jir
3.  Dilaksanakan  akad  penyewaan,  yang  berisi  spesifikasi barang yang disewa, jangka waktu, biaya sewa dan berbagai peryaratan transaksi lainnya
4. Musta’jir membayar secara rutin biaya sewa sesuai yang telah disepakati sampai masa kontrak berakhir. Selama proses penyewaan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh muajjir
5.  Setelah masa kontrak berakhir ataupun jika musta’jir tidak mampu lagi membayar, musta’jir wajib mengembalikan barang yang disewa kepada muajjir . 19
Jika dilihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan antara ijarah dengan operating  lease yang ada pada transaksi leasing. bentuk operating  lease dibolehkan dalam Islam karena ini merupakan sewa menyewa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, samahalnya dengan ijarah .
b. Ijarah al-Muntahiya Bi at-Tamlik
Ijarah  al-Muntahiya  Bi  at-Tamlik merupakan rangkaian dari dua bentuk akad, yakni akad al-bai’ dan akad al-ijarah . Al- bai’ merupakan akad jual beli, sedangkan Ijarah al-Muntahiya Bi at-Tamlik merupakan kombinasi antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. 20 Disini terdapat persamaan pada praktek Ijarah al-Muntahiya Bi at-Tamlik dengan financial lease pada perusahaan leasing konvensional.
Ijarah  al-Muntahiya  Bi  at-Tamlik secara umum sama dengan perjanjian sewa beli ( hire-purchase ) yang di dalam Hire- Purchase Act 1965 (salah satu undang-undang Negara Inggris) dikontruksikan sebagai suatu perjanjian sewa menyewa dengan hak opsi dari penyewa untuk membeli barang yang disewanya.
18 M.Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah,…, hlm. 253-254.
19 Ibid, hlm. 254-256.
20 Adiwarman  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan, Cet-3,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 156.
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Perjanjian ini timbul ketika terjadi persoalan pihak penjual menghadapi banyak permintaan keinginan untuk membeli barang-barangnya tetapi pihak pembeli tidak mampu membayar harga barang-barang sekaligus. Penjual bersedia untuk menerima bahwa harga barang itu untuk dicicil atau diangsur, tetapi pihak penjual memerlukan jaminan bahwa barangnya (sebelum harganya dibayar lunas) tidak akan dijual lagi oleh pihak pembeli. 21
Dalam fatwa DSN No: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Ijarah al-Muntahiya Bi at-Tamlik disebutkan akad Ijarah al-Muntahiya Bi at-Tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam akad Ijarah 22 al-Muntahiya Bi at-Tamlik b.  Perjanjian untuk melakukan akad Ijarah al-Muntahiya Bi at- Tamlik harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani c.  Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
Dalam pelaksanaan Ijarah  al-Muntahiya  Bi  at-Tamlik, pihak yang melakukan akad Ijarah  al-Muntahiya  Bi  at-Tamlik harus melakukan terlebih dahulu akad ijarah. Sedangkan akad pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa’ad (yang hukumnya tidak mengikat). Ini berarti jika janji tersebut ingin dilaksanakan maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah ijarah selesai. 23
Terdapat berbagai macam cara pemindahan kepemilikan dalam akad Ijarah al-Muntahiya Bi at-Tamlik , yaitu: 24
1.  Hibah, yaitu suatu bentuk sewa yang dalam hal ini hak milik secara sah berpindah kepada penyewa tanpa ada imbalan. Dengan melakukan akad hibah dalam rangka memenuhi janji sebelumnya ketika penyelesaian cicilan sewa terakhir, atau
21 Subekti, Aneka  Perjanjian, Cet-8 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 52. 22 Yaitu segala ketentuan yang disebutkan dalam Fatwa DSN No: 09/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayan ijarah
23 Muhammad Achid Nurseha, Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Akad Ijarah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik pada Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Studi Pasal 11 dan 12 UU RI No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara), Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Hlm. 41.
24 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 103.
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
pembuatan akta hibah yang disyaratkan pada penyelesaian sewa cicilan ijarah. Dengan ini maka hak kepemilikan terhadap benda yang disewakan telah berpindah secara sah kepada penyewa tanpa melakukan akad baru dan tanpa melakukan pembayaran tambahan yang dilakukan oleh penyewa selain dari jumlah yang dibayarkan dalam penyelesaian pembayaran biaya sewa.
2.  Melalui pemindahan hak milik sah (penjualan) pada akhir sewa melalui suatu imbalan simbolis. Perjanjiannya mencakup hal-hal berikut:
a.  Akad iajarah yang bisa dilaksanakan setelah sewa dan ijarah ditentukan. Jika waktu ijarah habis masanya, maka akad ijarah akan batal.
b.  Suatu janji untuk melakukan akad penjualan yang akan dilakukan pada akhir jangka waktu ijarah. Ini dapat dilakukan jika penyewa menginginkan demikian dan telah membayar imbalan simbolis.
3.  Melalui pemindahan hak secara sah (penjualan) pada akhir sewa sejumlah yang ditentukan dalam persewaan. Kesepakatan ini merupakan suatu akad yang mencakup akad ijarah dan suatu janji untuk melakukan suatu akad penjualan. Akad ini mencakup jumlah aset yang dijual yang harus dibeli oleh penyewa (pembeli) setelah habisnya jangka waktu ijarah. Dengan demikian ketika penyewa membayar imbalan yang disepakati aset yang disewakan menjadi terjual dan hak miliknya berpindah kepada penyewa.
4.  Melalui pemindahan hak secara sah (penjualan) sebelum akhir jangka waktu persewaan, dengan harga yang ekuivalen dengan cicilan ijarah yang masih tersisa. Kesepakatan ini merupakan akad ijarah dan semua ketentuan syar’i yang berhubungan dengan akad tersebut berlaku terhadapnya. Kesepakatan ini juga mencakup suatu janji yang dibuat oleh pihak yang menyewakan barang bahwa dia akan memindahkan hak milik dari aset yang disewakan kepada penyewa sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan penyewa selama jangka waktu ijarah. Pemindahan hak tersebut sesuai dengan harga yang ekuivalen dengan cicilan ijarah yang tersisa apabila ada keinginan untuk membeli.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
5.  Melalui perpindahan hak milik sah terhadap aset yang disewakan (penjualan). Kesepakatan ini mencakup suatu akad ijarah dengan suatu janji yang dibuat oleh pihak yang menyewakan aset bahwa dia secara bertahap akan memindahkan hak milik sah atas aset yang disewakan kepada pihak penyewa sampai penyewa mempunyai hak milik sah secara penuh dari aset yang disewakan. Ini akan melibatkan penentuan harga aset yang disewakan yang harus dibagi selama jangka waktu akad ijarah, sehingga pihak penyewa mampu memperoleh bagian dari aset yang disewakan berpindah kepada pihak penyewa pada akhir akad ijarah. Dalam hal ini harus adanya ketentuan perjanjian penjualan pada tiap-tiap bagian yang dijual kepada pihak penyewa. Di sampig itu jumlah sewa harus berkurang ketika pihak penyewa memperoleh sebagian besar bagian dari aset yang disewakan. Jika suatu alasan akad ijarah dibatalkan sebelum hak kepemilikan sepenuhnya berpindah kepada pihak penyewa maka hak milik yang disewakan akad dibagi antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa kepada siapa hak milik sebagian telah berpindah. Ini memberikan keadilan kepada pihak penyewa yang tujuannya adalah memperoleh hak milik dari aset yang disewakan melalui pembayaran sewa melebihi jumlah biaya sewa yang sewajarnya diberlakukan.
Penentuan nilai sewa yang berlaku dalam IMBT harus berdasarkan harga barang dan besarnya cicilan barang tersebut sehingga dapat diketahui berapa harga jual di akhir masa atau apakah langsung dapat dihibahkan. 25 Akad IMBT dengan hibah, pada akhir masa sewa LKS akan menghibahkan objek yang dimaksud kepada mitra. Pada sistem ini, angsuran sewa dipastikan telah meliputi seluruh harga pokok objek yang dimaksud. Oleh karena itu, dalam sistem ini tidak ada residual value (nilai sisa) yang dianggap sebagai nilai opsi beli. 26
Apabila di awal akad terdapat janji menjual, dalam skim ini ditetapkan nilai sisa yang di anggap sebagai nilai opsi pada akhir periode sewa, dimana dalam realisasinya LKS bertindak sebagai
25 Adiwarman Karim, Bank Islam,…, hlm. 165. 26 Sunarto  Zulkifli, Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah, (Jakarta:Zikrul Hakim,2003), hlm,65.
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
penjual dengan ketentuan harga nilai sisa tersebut yang telah disepakati di awal akad. Dalam sistem IMBT maupun ijarah murni, tidak ada kewajiban kewajiban uang muka namun atas kebijakan LKS dan dengan pertimbangan tertentu, pihak LKS boleh saja mensyaratkan pembiayaan dengan pembayaran sewa untuk beberapa bulan pertama ataupun LKS juga dapat memberikan sewa perbulan, tanpa pembayaran sewa dimuka. 27 Dalam hal ini akad akad Ijarah al-Muntahiya Bi at-Tamlik dapat berkembang menjadi dua cara, yaitu: 28
a.  Al-bai’ wa al-Ijarah al-Muntahiya Bi at-Tamlik Dalam cara ini, pada awalnya LKS membeli terlebih dahulu objek yang diinginkan oleh nasabah dari pemasok. Objek tersebut kemudian dilaksanakan dengan akad ijarah kepada nasabah dengan menggunakan skim IMBT. Pada akhir masa sewa, LKS akan memindahkan kepemilikan secara sah kepada mitra dengan hibah ataupun janji menjual.
b.  Al-Ijarah al-Muntahiya Bi at-Tamlik parallel Akad ini terjadi ketika LKS menyewakan manfaat sewa atas aset yang bukan miliknya kepada pihak lain dan di akhiri dengan pemindahan kepemilikan secara hibah maupun janji menjual di akhir sewa. Dengan cara ini, LKS telah memenuhi permintaan nasabah dengan menghubungi pemasok yang bekerjasama dengan sistem IMBT untuk jangka waktu tertentu. Setelah masa sewa berakhir, maka akan terjadi perpindahan kepemilikan dengan hibah maupun dengan janji menjual barang tersebut kepada mitra. Demikian juga dipihak lain, LKS akan menerima perpindahan kepemilikan barang dari pemasok. Konsep yang ditawarkan dalam akad ini sejatinya adalah akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang berdasarkan janji yang sudah disepakati sebelum akad dimulai. Pemindahan kepemilikan barang pada saat berakhirnya akad ijarah bisa menggunakan akad jual beli (dengan harga sebenarnya atau harga simbolik) atau akad
27 Ibid ., hlm. 67 dan 69. 28 Amelia  Indraswari, Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan  Mitra  Pembiayaan  Ijarah  Muntahiyah  Bit-Tamlik  (Studi  kasus pada  BMT  Beringharjo  Cabang  Kauman  Yogyakarta), Keuangan Islam, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 73-74.
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
hibah. Pilihan menggunakan akad jual beli diakhir masa sewa biasanya  diambil  bila  kemampuan  finansial  penyewa  untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relati kecil, akumulasi nilai sewa hingga akhir masa sewa belum mencukupi harga beli barang dan margin laba yang diambil pihak lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, akad yang digunakan adalah akad jual beli (baik dengan harga yang sebenarnya maupun dengan harga simbolik). Pilihan menggunakan akad hibah biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa relatif lebih besar. Karena harga sewa yang dibayarkan relatif besar, maka akumulasi harga sewa akan mencukupi harga barang dan margin lembaga keuangan syariah. Dengan demikian LKS tinggal menghibahkan barang tersebut kepada nasabah. 29 c.  Perbedan antara Ijarah/IMBT dengan Leasing
No Keterangan Ijarah Leasing 1 Objek Manfaat barang dan jasa Manfaat barang dan jasa 2 Metode Pembayaran Tergantung atau tidak tergatung pada kondisi barang/jasa yang disewakan Tidak tergantung barang yang disewakan 3 Perpindahan Kepemilikkan a. Ijarah tidak ada perpindahan kepemilikkan b. IMBT  janji menjual atau menghibahkan diakad a. Sewa guna operasi, tidak ada transfer kepemilikkan b. Sewa guna dengan opsi, memilki opsi membeli atau tidak membeli diakhir masa sewa
29 Adiwarman Karim, Bank Islam,…, hlm. 149.
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
4 Jenis a. Lease purchase tidak dibolehkan, karena akadnya gharar yakni antara sewa dan
beli
b. Sale and lease
back , dibolehan
a. Lease Purchase
dibolehkan b. Sale and back dibolehkan
Sumber data: Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan.
Tabel diatas memberikan gambaran tentang adanya kesamaan dan perbedaan antara ijarah dan leasing . Ada empat komponen yang dapat dijadikan acuan untuk melihat kesamaan dan perbedaan antara keduanya, yakni: objek, metode pembayaran, perpindahan kepemilikanya, dan jenis leasing .
Dalam hal ini sebagai salah satu akad dalam pembiayaan leasing di dalam LKS dikenal dengan Ijarah Muntahiya Bittamlik/ IMBT (sewa yang ikuti berpindahnya kepemilikan). Dengan demikian karena didalam Islam Leasing disebut dengan Ijarah Muntahiya Bittamlik , maka harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Oleh sebab itu pula dalam ijarah muntahiya bittamlik/IMBT , Pihak yang menyewakan berjanji diawal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan mengibahkan.

## Penutup
Leasing pada lembaga keuangan syariah terdapat beberapa hal penting yaitu: Pertama, dalam transaksi leasing terjadi dua transksi atau akad dalam satu transaksi yaitu transaksi sewa- menyewa (ijarah ) dan transaksi jual beli ( bay’ ). Kedua, transaksi pemindahan kepemilikan (misalnya kendaraan) dalam bentuk jual beli, hibah atau hadiah disandarkan pada syarat dan waktu yang akan datang. Ketiga, selama jangka waktu leasing sampai angsuran lunas, dianggap yang berlaku adalah akad sewa (ijarah ). Keempat, adanya denda jika terlambat membayar angsuran. Denda tersebut merupakan tambahan pembayaran atas hutang yang diberikan yang merupakan riba nasiah. Kelima,
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
praktek penarikan barang (kendaraan) ketika lessee tidak mampu membayar,  tidak  sesuai  ketentuan  UU  tentang  jaminan  fidusia. Keenam, status uang muka yang dibayar nasabah semakin menegaskan terjadinya dua transaksi dalam satu akad. Ketujuh, lessor menyewakan dan mengalihkan kepemilikan (kendaraan) sebelum memilikinya. Maka dilihat dari fakta-fakta yang ada, akad l easing (konvensional) tersebut batil. Leasing secara umum dibolehkan dalam islam, tetapi leasing yang tidak melanggar aturan-aturan yang bertentangan dengan syara’, seperti merugikan satu sama lain. Alternatif terkait Transaksi leasing dalam lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik . Ijarah dengan akad sewa menyewa antara muajjir (lessor) dan musta’jir (lessee) atas ma’jur (objek sewa) dengan tujuan mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan tanpa pemindahan hak milik di akhir periode. Ijarah dalam transaksi leasing sama halnya dengan operating  lease.  Ijarah  al-Muntahiya  Bi  at-Tamlik merupakan rangkaian dari dua bentuk akad, yakni akad al-bai’ dan akad al-ijarah . Al-bai’ merupakan akad jual beli, sedangkan Ijarah al-Muntahiya  Bi  at-Tamlik merupakan kombinasi antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.
Saefuddin: Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Daftar Pustaka
Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab  al-Fiqh  ‘ala  al-Madhahib  al- Arba’ah, Juz 3, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999.
Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi  Islam,  Suatu  Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Adiwarman Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan, Cet-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
Amelia Indraswari, Pengaruh  Faktor-Faktor  Kualitas  Jasa Terhadap Kepuasan Mitra Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik  (Studi  kasus  pada  BMT  Beringharjo  Cabang Kauman  Yogyakarta), Keuangan Islam, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Ardiprawiro, Manajemen  Keuangan, Universitas Gunadarma tahun 2015/2016.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000
tentang pembiayaan ijarah.
http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/16/ 06/08/o8gkda382-danamon-syariah-luncurkan-produk- leasing-imbt, di akses pada tanggal 25 Maret 2018.
https://www.danamon.co.id/id/Bisnis/SyariahBisnis/Leasing- Syariah-iB di akses pada tanggal 25 Maret 2018.
M.A. Karim Mustofa, Kamus  Bisnis  Syariah, Yogyakarta: Asnalitera, 2012.
Martono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga  Keuangan  Syariah , Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
Mila Sartika dan Hendri Hermawan Adinugraha, Implementasi Ijarah  Dan  IMBT  Pada  Bank  BRI  Syariah  Cabang Yogyakarta, Jurnal Economica, Vol. VII, Edisi 1, Mei 2016.
Muhammad Achid Nurseha, Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap Akad  Ijarah  Al-Muntahiya  Bi  At-Tamlik  pada  Penerbitan
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Surat  Berharga  Syariah  Negara  (Studi  Pasal  11  dan 12  UU  RI  No  19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga Syariah Negara), Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Muhammad Izuddin Zakki, Transaksi  Leasing  di  Indonesia dalam  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal Episteme, Vol. 8, No. 1, Juni 2013.
Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga  Keuangan Islam:  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis, Cet. 3, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, Cet-1, Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm. 78.
Salim, Pekembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Subekti, Aneka  Perjanjian, Cet-8, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
Veithzal Rivai, dkk, Financial  Institution  Management: Manajemen  Kelembagaan  Keuangan, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Y. Sri Susilo, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Az Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam

## Submission
Naskah yang dikirim ke redaksi Az Zarqa’ akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu  spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model footnote (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan  via  email: azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15. 2 Ibid., hlm. 19. 3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad Hashim, Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards, Paul, The Encyclopedia of Philosophy , Vol. III, New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad, Muhammad ‘Abd al-Jawad, Buhus fi al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.