Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
49

## IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA  DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016

## IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND USE IN WEST KOTAWARINGIN
REGENCY OF 2016
Moh Imam Mujiono 1 , Dyah Mutiarin 2 1 Magister Ilmu Pemerintahan UMY
2 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta imamfisip@yahoo.com

## ABSCTRACT
This article describes the implementation of the use of village funds in Kecamatan Pangkalan Banteng. In the use of village funds there are several issues that must be observed namely development activities and empowerment of village communities. This  research  uses  qualitative  research  method,  this  research  indicates  that  the village government is still lacking in implementing the use of village fund in three villages, which include Amin Jaya Village, Sungai Pakit Village and Karang Mulya Village, Pangkalan Banteng Sub-district, Kotawaringin Barat District. The problem faced is the lack of communication in the implementation of village funds that can affect  the  weak  participation  of  the  community  to  follow  the  program  of realization  of  village  funds.The  implementation  of  the  village  fund  program  in three the village of Pangkalan Banteng sub-district is still not in accordance with the  priority  of  the  village  fund.This  is  due  to  the  varied  needs  of  the  village  in managing the budget.
Keywords: implementation, use of village funds, village fund programs, village fund transfers

## ABSTRAK
Artikel  ini  menjelaskan  tentang  implementasi  penggunaan    dana  desa  di Kecamatan  Pangkalan  Banteng.  Dalam  penggunaan  dana  desa  ada  beberapa masalah  yang  harus  diamati,    yaitu  kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  desa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif, penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pemerintah  desa  masih  kurang  dalam mengimplementasikan  penggunaan  dana  desa  di  tiga  desa,  yang  meliputi  Desa Amin  Jaya,  Desa  Sungai  Pakit  dan  Desa  Karang  Mulya  Kecamatan  Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Masalah yang dihadapi ialah kurangnya
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
50
komunikasi  dalam  implementasi  dana  desa  yang  dapat  mempengaruhi lemahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program realisasi dana desa. Pelaksanaan  program  dana  desa  pada  tiga  desa  Kecamatan  Pangkalan  Banteng masih  belum  sesuai  dengan  prioritas  dana  desa.  Hal  itu  disebabkan  karena kebutuhan desa yang bervariasi dalam mengelola anggaran.
Kata kunci : implementasi, penggunaan dana desa, program dana desa, transfer dana desa

## PENDAHULUAN
Pemerintah desa saat ini memiliki tanggungjawab yang lebih besar sejak adanya  program  dana  desa.  Keseriusan  pemerintah  terlihat  dengan diterbitkannya  PP  No.  60  Tahun  2014  dalam  pasal  1  ayat  2  bahwa  dana  desa adalah    dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk membiayai penyenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Prinsip  pelaksanaan  kegiatan  adalah  swakelola    desa,  artinya  dikelola sendiri oleh masyarakat  desa  yang dipimpin oleh kepala  desa  dan perangkat desa    (pemerintah    desa).  Program  kegiatan  di    desa    terdiri  dari:  1) penyelenggaraan pemerintahan  desa, 2) pembangunan  desa, 3) pemberdayaan masyarakat    desa,  dan  4)  pembinaan  kemasyarakatan    desa.  Dengan  demikian, Pelaksana  kegiatan  seyogyanya  mengikuti  jenis  dan  bidang  tersebut,  dan mempertimbangkan kemampuan teknis pelaksanaannya.
Keempat  prioritas  tersebut    diputuskan  pada  saat  Musrembangdes. Untuk penyaluran dana  desa  diatur Dalam PP No  60 Tahun 2014  pasal 15 dan 16. Dana desa  disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindah-bukuan dari  Rekening Kas Umum Negara (RKUN)  ke  Rekening Kas
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
51
Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya  dana desa  disalurkan oleh kabupaten/kota kepada  desa  dengan  cara  pemindah-bukuan  dari  RKUD  ke  rekening  kas  desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima  di kas Daerah.
Prioritas penggunaan dana desa harus diimplementasikan sesuai  dengan peruntukannya.  Implementasi  kebijakan  akan  berjalan  sesuai  peruntukan  jika memperhatikan empat indikator yaitu: komunikasi,  sumber daya, disposisi dan struktur  birokrasi  (Edward  III,  1980).  Sehingga  kebijakan  tersebut  akan terhindar  dari  risiko  kegagalan.  Biasanya  kebijakan  yang  memiliki  risiko  yang untuk gagal disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: bad implementation, bad policy dan bad luck (Wahab, 1997).
Pemerintah desa dalam mengimplementasi dana desa melibatkan banyak faktor  yaitu,  pemerintah  desa,  masyarakat  desa  serta  BPD,  namun  dalam pelaksanaanya  pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan  Pangkalan  Banteng  masih banyak  desa  yang  kurang  maksimal  dalam  penggunaan  dana  desa  tersebut  hal ini  di  sebabkan  beberapa  faktor  meliputi  program  perencanaan  pembangunan aset  desa  dan  minimnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).    Kecamatan  Pangkalan Banteng  yang  menjadi  lokus  dari  penelitian  ini  terindikasi  melaksanakan pembangunan infrastruktur menggunakan dana  desa  tanpa disertai Rancangan Aanggaran Biaya (RAB) hal ini terungkap saat rapat koordinasi yang melibatkan pendamping  desa  BPND  Kotawaringin  Barat    menegaskan  bahwa  kelemahan administratif  tersebut  dipastikan  akan  menjadi  temuan  Inspektorat  Kabupaten Kotawaringin  Barat  dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (Borneo  News,  29 Agustus 2016).
Tabel 1. Tahapan Transfer Dana Desa Tahap I Pada bulan Maret Sebesar 60% (enam puluh per seratus) Tahap II Pada bulan Sebesar 40% (empat
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
52

## Agustus
puluh per seratus)
Sumber: Kementrian Desa PDTT
Untuk  tahun  anggaran    2016,    penyaluran    Dana  Desa  berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  49  Tahun  2016.  Pasal    14  ayat  2 menyatakan bahwa penyaluran  dana desa  dilakukan secara  dua tahap,  yaitu: Tahap I pada bulan Maret 2016 (60%) dan Tahap II  pada bulan Agustus 2016 (40%).  Proses-proses  penyaluran  tesebut  merupakan  tahapan  dari  peraturan pemerintah dimana melatih tanggungjawab pemerintah desa dalam melakukan pembukuan  dan  membuat  laporan  implementasi  dari  terlaksananya  program desa.
Mekanisme pembagian dana desa pada data tahun 2016-2017  dana desa pada Kecamatan Pangkalan Banteng yang menjadi  lokasi penelitian ini sebesar Rp.10,951,611,900  dan  akan  di  transfer  ke  17  Desa  di  Kecamatan  Pangkalan Banteng,  termasuk  Desa  Amin  Jaya,  Karang  Mulya,  dan  Sungai  Pakit  yang menjadi sampel dari penelitian ini, dihitung dengan cara:
Rumus
W = (0,25 X Z1) + (0,35 X Z2) + (0,10 X Z3) + (0,30 X Z4)
W = DD Setiap Desa Proporsional Z1= Rasio Jumlah Penduduk Desa
Z2= Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa
Z3= Rasio Luas Wilayah Desa
Z4= Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa
Tabel 2. Transfer Dana Desa Pada Tiga Desa No Nama Desa Dana Desa (Rp) 1 Amin Jaya 704.259.000 2 Sungai Pakit 664.021.000 3 Karang Mulya 673.018.000 Sumber: Kecamatan Pangkalan Banteng (2016)
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
53
Penghitungan rincian dana desa pada rumus tersebut menunjukan bahwa formulasi  untuk  pembagian  dana  desa  di  setiap  desa  dilihat  dari  rasio  jumlah penduduk. Desa dengan jumlah penduduk yang banyak akan mendapatkan dana desa  yang  lebih,  kriteria  jumlah  penduduk  miskin  juga  akan  menambah  dana desa  yang  lebih  serta  luas  wilayah  dan  indeks  kesulitan  geografis  desa  juga mempengaruhi.  Dengan  perhitungan  tersebut,  maka  didapatkan  dana  desa  di tiga desa tersebut dengan besaran yang berbeda-beda.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif,  dengan  maksud  untuk  memahami  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek  penelitian  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah  (Moleong,  2007:6).  Penelitian ini  dilakukan  di  tiga  desa  di  Kecamatan  Pangkalan  Banteng  diantaranya  Desa Amin  Jaya,  Desa  Karang  Mulya,  dan  Desa  Sungai  Pakit.  Alasan  peneliti  memilih lokasi tiga desa tersebut karena tertarik pada letak geografis dan sejarahnya.
Desa  Amin  Jaya  adalah  desa  yang  terletak  pada  perbatasan  antara Kabupaten  Kotawaringin  Barat  dengan  Kabupaten  Seruyan,  sedangkan  Desa Sungai Pakit adalah desa yang baru saja memisahkan diri (pemekaran) dari Desa Amin  Jaya  dan  desa  yang  terakhir  adalah  Desa  Karang  Mulya  yang  terletak  di jantung  Kecamatan  Pangkalan  Banteng.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.

## HASIL DAN DISKUSI
Pemerintah  desa  dalam  mengimplementasikan  dana  desa  perlu merencanakan  program/kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya sesuai peraturan atau kebijakan dana desa. Selain itu, pemerintah desa
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
54
harus  mempersiapkan  tim  pelaksana  kegiatan  dan  program  yang  akan dilaksanakan,  dan  beberapa  poin  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  tentang anggaran  yang  akan  direalisasikan  sesuai  dengan  program.  Dalam  merincikan anggaran, pemerintah desa harus semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan  penggunaan  dana  desa  sesuai  dengan  program  yang sudah direncanakan.
Kepala  desa  memiliki  peran  sentral  dalam  mengimplementasikan penggunaan  dana  desa,  tanpa  menafikan  perangkat  desa  dan  partisipasi masyarakat.  Dari  tiga  desa  yang  diteliti  masing-masing  memiliki  karakteristik yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan dana desa, baik itu Desa Amin Jaya, Desa Karang Mulya dan Desa Sungai Pakit.

## Desa Amin Jaya
Desa Amin Jaya merupakan salah satu desa eks-transmigrasi yang ada di Kabupaten  Kotawaringin  Barat,  ketika  itu  masih  Kecamatan  Kumai.  Secara historis  pada  tahun  1982  dilakukan  pembukaan  lahan  untuk  permikiman transmigrasi  yang  dipercayakan  kepada  kontraktor  PT.  Amin  Jaya.  Jumlah penduduk  Desa  Amin  Jaya  mencapai  8.417  jiwa  dari  2.533  KK.  Dengan  jumlah dana transfer sebesar Rp.  1.827.864.400 sebelum perubahan dan dana transfer sesudah perubahan  berjumlah Rp. 1.467.364.866  sedangkan dana desa senilai Rp.704.259.000  tidak  mengalami  perubahan  Jumlah  pendapatan  desa  Jumlah pendapatan  desa  mengalami  penurunan,  sebelum  perubahan  berjumlah Rp.1.888.864.400  dan  sesudah  perubahan  berjumlah  Rp.  1.567.364.866. Sedangkan sisa lebih (kurang) peritungan anggaran berjumlah Rp.158.637.780.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
55
Tabel 3.

## Dana Transfer Desa Amin Jaya Tahun 2016
No Uraian APBDes 2016 (Rp) APBDes 2016 Perubahan (Rp) Saldo 1  Dana Transfer 1.827.864.400 1.567.364.866  268.499.534 2  Dana Desa (APBN) 704.259.000 699.634.017 4.624.983 3 Jumlah pendapatan desa 1.888.864.400 1.567.364.866  315.999.534 Sisa lebih (kurang) peritungan anggaran (158.637.780)
Sumber: APBDes Desa Amin Jaya Tahun 2016
Dana  transfer  dari  APBN  untuk  desa  tidak  serta  merta  dengan  jumlah yang utuh tetapi dengan proses dua kali transfer. Untuk tahun anggaran  2016, penyaluran    dana  desa  berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) Nomor 49 Tahun 2016 pada Pasal  14 ayat 2 PMK 49/2016 menyatakan bahwa penyaluran  Dana Desa  dilakukan secara  dua tahap,  yaitu: Tahap I  (60%) dan Tahap II  (40%). Dalam setiap implementasi dana desa harus di bentuk TPK (tim pelaksana  kegiatan)  dimana  tim  tersebut  di  awasi  oleh  BPD  dan  Pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.
TPK  dibentuk  untuk  membantu  realisasi  dana  desa  baik  untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. (Wawancara dengan Kepala Desa Amin Jaya). TPK sebagaimana tertuang dalam Perbup Kotawaringin Barat No  22  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  mendapatkan  insentif maksimal 3% dari dana yang dianggarkan untuk biaya operasional. Pengelolaan dana desa harus melalui birokrasi yang terstruktur seperti yang diuraikan oleh Edward  III  (1980)  sebagai  instrumen  sosial  untuk  menangani  masalah  yang diidentifikasikan  sebagai  urusan  publik.  Selain  itu  agar  komunikasi  antar  tim pelaksana  dengan  pemerintah  desa  dalam  penyampaian  informasi  program tidak  bertentangan  satu  sama  lain,  sebagaimana  yang  diutarakan  Winarno (2014)  bahwa  jika  ada  ketidakjelasan  dalam  menyampaikan  pesan  komunikasi
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
56
maka akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah.

## Tabel 4.
Program Anggaran Dana Desa Amin Jaya tahun 2016
No Uraian Jumlah Penerimaan (Rp) Jumlah Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp) 1 Pendapatan Transfer 704.259.000 699.634.017 4.624.983 2 Program dana desa 2.1 Bidang Pelaksaan Pembangunan Desa 607.819.000 605.379.840 2.439.160 2.2 Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan 2.2.1 Peningkatan SDM lemb. Kemasy. 76.440.000 74.254.177 2.185.823 2.2.2 Penanggulangan kemiskinan 20.000.000 20.000.000 0 Jumlah 704.259.000 699.634.017 4.624.983
Sumber: APBDes Amin Jaya Tahun 2016
Sesuai  dengan  Permendes  Nomor  21  Tahun  2015  Tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa, untuk bidang pembangunan jumlah penerimaan sebesar Rp.  607.819.000  dengan  pengeluaran  sebesar  Rp.  699.634.017.  Sedangkan prioritas  pemberdayaan  masyarakat  yang  meliputi  peningkatan  SDM  lembaga masyarakat  dan  penanggulangan  kemiskina  sebesar  Rp.  96.440.000  dengan jumlah pengeluaran Rp. 94.254.177. Jika dilihat  data tersebut, maka Desa Amin Jaya  dalam  mengimplementasikan  dana  desa  sangat  terkonsentrasi  pada pembangunan  fisik.  Sedangkan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Amin  Jaya masih  perlu  di  benahi  minat  dan  pemikiran  masyarakat  untuk  menjadi msyarakat  yang  produktif  dan  mandiri.  Guna  untuk  meningkatkan  kualitas, kreatifitas sumberdaya manusia yang ada di Desa Amin Jaya  menuju desa yang swasembada baik ekonomi maupun kualitas individunya.
Pemerintah  desa  selaku  penanggung  jawab    program  tidak  hanya berhenti  pada  implementasi,  namun  tetap  melakukan  pemantauan  terhadap outcome dari  program  tersebut  sebagai  bentuk  dari  konsistensinya.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
57
Keberlanjutan  program  pemerintah  desa  dapat  dilihat  tingkat  keberhasilannya jika program tersebut mempunyai dampak yang positif kepada Masyarakat Desa Amin Jaya.

## Desa Karang Mulya
Sebagaimana  Desa  Amin  Jaya,  Desa  Karang  Mulya  juga  merupakan  desa eks-transmigrasi.  Letak  desa  Karang  Mulya  di  jantung  kecamatan  dan  tempat pusat  perekonomian  kecamatan  Pangkalan  Banteng.  Desa  Karang  Mulya mempunyai  luas  wilayah  1342  Ha  dengan  jumlah  penduduk  mencapai  4.054 jiwa dari 1.199  KK. Desa Karang Mulya mendapatkan dana transfer pada tahun 2016  sebelum  perubahan  sebesar  Rp.1.711.056.000  dan  dana  tranfer  sesudah perubahan    sebesar  Rp.1.725.881.100.  Sedangkan  dana  desa  senilai  Rp. 673.018.000  tidak  mengalami  perubahan.  Jumlah  pendapatan  desa  mengalami penurunan  sebelum  perubahan  sebesar  Rp.2.051.329.300    dan  sesudah perubahan  sebesar  Rp.  1.725.881.100,  dengan  sisa  lebih  (kurang)  peritungan anggaran berjumlah Rp. 2.694.800.
Tabel 5. Dana Transfer Desa Karang Mulya Tahun 2016 No Uraian APBDes 2016 APBDes 2016 perubahan 1 Dana Tranfer 1.711.056.000 1.725.881.100 2 Dana Desa (APBN) 673.018.000 673.018.000 3 Jumlah pendapatan desa 2.051.329.300 1.725.881.100 Sisa lebih (kurang) peritungan anggaran (2.694.800)
Sumber: APBDesa Karang Mulya Tahun 2016
Transfer  dana  desa  itu  berasal  dari  APBN,  pihak  desa  mengajukan program  yang  sesuai  dengan  prioritas  dana  desa.  Kemudian  daerah  setelah menyetujui  program  yang  desa  yang  diusulkan,  dana  tersebut  kemudian dicairkan  sesuai  dengan  anggaran  yang  diprogramkan  Desa  Karang  Mulya (Wawancara dengan Kepala Desa Karang Mulya). Sumber dana desa berasal dari
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
58
APBN, sebagaimana yang tertuang dalam PP No 60 tahun 2014 pasal 15 dan 16 yang menjelaskan tentang penyaluran dana desa.
Prosesnya  yaitu  dana  desa  disalurkan  oleh  pemerintah  pusat  kepada kabupaten/kota  dengan  cara    pemindah-bukuan  dari  Rekening  Kas  Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya disalurkan melalui pemidah-bukuan ke rekening kas desa paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di kas daerah. Proses pencairan dana yang berjalan sesuai dengan PP, maka desa Karang Mulya dapat melaksanakan implementasi program yang telah direncanakan  sebelumnya.  Sehingga  realisasi  program  dapat  dinikmati  oleh masyarakat  desa.  program  tersebut  terdiri  dari  bidang  pelaksanaan pembangunan dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 629.576.000 dan jumlah pengeluaran  sebesar  Rp.  629.576.000.  Sedangkan  bidang  pemberdayaan  Rp. 46.136.800 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 43.442.000.
Tabel 6. Program Anggaran Dana Desa Amin Jaya tahun 2016 No Uraian Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran Saldo 1 Pendapatan Transfer 1.711.056.000 1.725.881.100 2 Program dana desa 673.018.000 673.018.000 2.1 Bidang Pelaksaan Pembangunan Desa 629.576.000 629.576.000 2.2 Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan 46.136.800 43.442.000 2.694.800 Jumlah 673.018.000 673.018.000
Sumber: APBDes Karang Mulya Tahun 2016
Untuk  program  pembangunan  desa,  partisipasi  masyarakat  sangat rendah  dikarenakan  kurangnya  informasi  sedangkan  untuk  program pemberdayaan  SDM  lebih  difokuskan  pada  pembenahan  internal,  namun  juga tidak  lupa  melakukan  pemberdayaan  kepada  masyarakat  seperti  pelatihan ketahanan  pangan  dan  pertanian  (Wawancara  dengan  Kepala  Desa  Karang Mulya).  Keterlibatan  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  proses  pelaksanaan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
59
kegiatan  sebagai  upaya  swa-kelola  untuk  memaksimalkan  penggunaan  bahan, memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Namun,  di  Desa  Karang  Mulya  partisipasi  masyarakat  sangat  rendah diakibatkan  minimnya  penyampaian  informasi  dari  pemerintah  desa. Pemberdayaan  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa  Karang  Mulya  lebih memprioritaskan perangkat desa  dibandingkan dengan masyarakat  luas. Tentu ini menjadi kelemahan dalam mengimplementasikan dana desa yang seharusnya peruntukkannya  bagi  masyarakat  guna  tercipta  masyarakat  yang  kreatif  dan mandiri.

## Desa Sungai Pakit
Desa  Sungai  Pakit  sebagian  besar  merupakan  masyarakat  transmigrasi sejak  tahun  1989.  Pada  waktu  itu,  Desa  Sungai  Pakit  masih  dalam  bagian  dari Desa Amin Jaya dan mulai memisahkan diri sejak tahun 2010. Luas wilayah Desa Sungai  Pakit  tercatat  5.937  ha    dan  memiliki  Jumlah  penduduk  3060  jiwa. Dengan  luas  wilayah  dan  jumlah  masyarakat  tersebut,  Desa  Sungai  Pakit memperoleh  dana  transfer  sebelum  perubahan  senilai  Rp.1.656.485.699  dan dana tranfer sesudah perubahan  berjumlah Rp.1.615.638.100.  Sedangkan dana desa  senilai  Rp.664.021.000  tidak  mengalami  perubahan.  Jumlah  pendapatan desa  mengalami  penurunan  sebelum  perubahan  berjumlah  Rp.1.656.485.699 dan  sesudah  perubahan  berjumlah  Rp.1.615.638.100.  Sedangkan  sisa  lebih kurang peritungan anggaran berjumlah Rp.60.000.000.
Tabel 7.
Dana Transfer Desa Sungai Pakit Tahun 2016 No Uraian APBDes 2016 APBDes 2016 perubahan Sumber dana 1 Dana Tranfer 1.656.485.600 1.615.638.100 2 Dana Desa (APBN) 664.021.000 664.021.000 DD 3 Jumlah pendapatan desa 1.659.485.600 1.618.638.100 Sisa lebih (kurang) peritungan anggaran 60.000.000
Sumber: APBDesDesa Sungai Pakit tahun 2016
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
60
Besaran  jumlah  dana  transfer  yang  didapatkan  Desa  Sungai  Pakit tersebut  disalurkan  ke  beberaa  program  yang  sudah  disepakati  pada  saat musrembangdes.  Hasil  penetapan  rapat  tahun  sebelumnya,  Desa  Sungai  pakit memfokuskan  anggaran  dana  desa  pada  bidang  pembangunan.  Karena pembangunan di Desa Sungai Pakit masih banyak yang belum terealisasi karena usia  desa  yang  masih  tergolong  baru.  Tahun  selanjutnya  program  dana  desa akan mengimplementasikan prioritas bedasarkan peraturan Menteri Desa PDTT diantaranya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Wawancara dengan Kepala Desa).
Penggunaan  dana  desa  di  Desa  Sungai  Pakit  keseluruhannya diperuntukkan  pada  program  pembangunan  fisik  sebanyak  13  program diantaranya  pembuatan  gapura  desa,  pembuatan  jalan  pemukiman,  pengadaan mobil desa operasional siaga, pengadaan latrit (sumber: R-APBDes Desa Sungai Pakit  tahun  2016).  Desa  Sungai  Pakit  untuk  tahun  2016  penggunaan  anggaran dana  desa  diprioritaskan  keseluruhan  untuk  pembangunan  fisik  tanpa melakukan  pemberdayaan  kepada  masyarakat.  Konsentrasi  pemerintah  Desa Sungai  Pakit  bukan  tanpa  alasan,  dikarenakan  desa  tersebut  merupakan  desa yang baru melakukan pemekaran sehingga pembangunan fisik menjadi prioritas utama.  Infratruktur  yang  memadai  akan  membantu  mendongkrak  kehidupan perkenomian masyarakat.
Tabel 8. Program Anggaran Dana Desa Sungai Pakit tahun 2016 No Uraian Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran Saldo 1 Pendapatan Transfer 1.656.485.600 1.615.638.100 2 Program dana desa 664.021.000 664.021.000 2.1 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 664.021.000 585.540.325 18.480.675 Jumlah 664.021.000 585.540.325 18.480.675 Sumber: APBDesDesa Sungai Pakit tahun 2016
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
61
Implementasi  penggunaan  dana  desa  di  Desa  Sungai  Pakit  sudah terealisasi  sesuai  dengan  anggaran  APBDes.  Hal  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari prosedur perencanaan yang fleksibel dan kontrol yang memadai atas program- program  yang  direalisasikan  pemerintah  Desa  Sungai  Pakit.  Sebagaimana  yang diuraikan  Edward  III  (1980)  bahwa  prosedur  perencanaan  yang  metang  akan menghasilkan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  diprogramkan.  Prosedur perencanaan  yang  berjalan  lancara  di  Desa  Sungai  Pakit  tidak  bisa  dilepaskan dari  Perbup  Kotawaringin  Barat  No  22  Tahun  2015    tentang  pedoman pengeolaan  keuangan  desa,  dalam  XII  pelaksanaan  dan  surat  pertanggung jawaban    (SPJ)  penggunaan  dana  desa  tercantum  pada  poin  (b)  tentang pelaksana kegiatan yang menjadi acuan dalam penggunaan dana desa.
Capaian  implementasi  penggunaan  dana  desa  di  Kecamatan  Pangkalan Banteng yang di teliti oleh penulis, Dana desa secara keseluruhan masih cukup berjalan  dengan  baik,  tetapi  masih  ada  masalah  tentang  pengelolaan  maupun tentang komunikasi pemerintah desa  dengan TPK maupun dengan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian di tiga desa di kecamatan Pangkaan Banteng  tentang penggunaan  dana  desa  yang  diprioritaskan  sesuai  dengan  PERMENDES  No  21 Tahun 2015dalam setiap desa berbeda-beda. Berikut presentase prioritas dana desa yang meliputi pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
Prioritas penggunaan dana desa pada tiga desa diatas meliputi Desa Amin Jaya, Desa Sungai Pakit, dan Desa Karang Mulya, peneliti melihat indeks prioritas penggunaan  dana  desa  sesuai  dengan  PERMENDES  No  21  Tahun  2016  yakni memiliki  dua  prioritas  yang  pertama  pembangunan  perdesaan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Desa  Amin  Jaya  yang  menunjukan  prioritas penggunaan  dana  desa  terbagi  menjadi    dua  seperti  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat. Capaian implementasi dana desa di Desa Amin Jaya bisa dikatakan tepat sasaran dimana pembangunan yang sesuai kebutuhan desa
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
62
dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  mempunyai  tujuan  masyarakat  yang mandiri dan produktif.
Kedua,  Desa  Karang  Mulya  dalam  implementasi  dana  desa  yang  di prioritaskan pembanguan akses masyarakat dan pemberdayaan perangkat desa. Capaian  dana  desa  di  Desa  Karang  Mulya    berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas yang    memprioritaskan  pembangunan  akses  masyarakat.  Sedangkan pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Karang  Mulya  hanya  untuk  perangkat  desa yang  lebih  memprioritaskan  peningkatkan  kualitas  internal  perangkat  desa tanpa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.
Selanjutnya,  Desa  Sungai  Pakit  yang  memiliki  nilai  pembangunan  yang sangat tinggi seperti dalam bahasan di atas lebih memprioritaskan pada bidang pembangunan,  sebab  masih  banyak  pembenahan  pembangunan  desa,  karena usia Desa Sungai pakit baru melakukan pemekaran. Sedangkan, pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Pakit untuk tahun 2016 masih belum diprioritaskan.

## KESIMPULAN
Pengelolaan  dana  desa  dengan  acuan  PERMENDES  No  21  Tahun  2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa meliputi pembangunan perdesaan dan pemberdayaan  masyarakat.  Pengelolaan  dana  desa  dengan  prioritas penggunaan  dana  desa  dari  tiga  desa  berbeda-beda  sesuai  kebutuhan.    Desa Amin  Jaya  Dan  Desa  Karang  Mulya  menggunakan  anggaran  dana  desa  dengan dua  prioritas  dana  desa.  Sedangkan    Desa  Sungai  Pakit  menggunakan  satu prioritas  yaitu  mengunakan  anggaran  dana  desa  untuk  melaksanakan  program pembanguan.  Dari  uraian  tersebut  peneliti  menyimpulkan  bahwa  penggunaan dana  desa  tidak  harus  menggunakan  semua  prioritas  sesuai  dengan PERMENDES  no  21  Tahun  2016.  Tetapi  penggunaan  anggaran  dana  desa digunakan sesuai dengan kebutuhan desa.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
63

## REFERENSI
Edward III, George C. (1980 ). Implementing Public Policy. Wasingthon:
Congressional Quaterly Press. Goggin, Malcolm L, dkk. (1990). Implementation: Theory and
Practice.
Toward a Third Generation . New York: Harper Collins. Howleyt, Michael and M. Ramesh. (1995). Studying  Public  Policy:  Policy  Cyles and Policy Subsystem . Oxford: Oxford University Perss.
Lane. (1993). The Public Sectors, Concept,  Models,  and  Approach. New  Jersey: Prentice Hall.
Moleong, Lexy J. (2007). Metodelogi Penelitian  Kualitatif (edisi  revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Wahab,  Abdul  S.    (1997). Analisis  Kebijakan  Publik  dan Formulasi  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.

## Dokumen-dokumen:
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP  No  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PERMENDES No 21 Tahun 2016   Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
Peraturan  Mentri  Keuangan  Republik  Indonesia  No  49/PMK.07/2016  Tentang Tata  Cara  Pengalokasian,  Penyaluran  Penggunaan,  Pemantauan  dan Evaluasi dan Desa.