JURNAL RISET MANAJEMEN, Vol. 1 No. 1 (Mei 2014)

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Tujuan utama dari program pelatihan adalah menghilangkan kekurangan, dan meningkatkan prestasi kerja, baik yang sekarang maupun yang akan  datang  harus  selalu  diantisipasi,  agar

## EVALUASI PROGRAM DIKLAT PADA BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN  PROVINSI  DAERAH  ISTIMEWA YOGYAKARTA  TAHUN  2010
Sujatmiati Alumnus Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha
Nur Widiastuti STIE Widya Wiwaha, e-mail: noor_mmww@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji  dan  memahami  tentang  pelaksanaan  program pendidikan  dan  pelatihan,  memberikan  informasi  tentang  kendala-kendala  yang  dialami  dalam pelaksanaan  program  pendidikan  dan  pelatihan,  mengkaji  dan  memberikan  informasi  upaya- upaya  ditempuh  untuk  mengatasi  kendala  pelaksanaan  program  pendidikan  dan  pelatihan  di Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.Penelitian  ini  dilakukan di  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Hasil  Penelitian menunjukkan  adanya  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  Program  Pendidikan  dan  Pelatihan di  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yaitu  :  kurang optimalnya  dukungan  internal  (SDM,  Widyaiswara,  sarana  prasarana,  modul/kurikulum)  Badan Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  penyelenggaraan Pendidikan  dan  Pelatihan  serta  sinkronisasi  dan  koordinasi  lintas  sektor  yang  belum  sesuai dalam  pelaksanaan  dan  pasca  diklat.  Sedang  upaya-upaya  dalam  mengatasi  kendala  kendala adalah  :  menyelenggarakan  Forum  Komunikasi  Kediklatan          dengan          SKPD-SKPD        baik Provinsi    maupun      Kabupaten /  Kota, menyelenggarakan kegiatan workshop/semiloka agar komitmen  terhadap  peningkatan  kompetensi  PNS  dilingkungannya,  menginformasikan  secara intensif  tentang  penyelenggaraan  diklat  kepada  SKPD-SKPD,  melaksanakan  perencanaan sesuai  dengan  Analisa  Kebutuhan  Diklat  (AKD),  mengembangkan  Jaringan  Widyaiswara  se DIY  dengan  Perguruan  Tinggi  dan  praktisi. Secara  skematis  Evaluasi  Program  Diklat  di  Badan Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  digambarkan  dalam  Matriks SWOT-Klasik  dan  dapat  dihasilkan rekomendasi dalam upaya peningkatan  dan  pengembangan pendidkan  dan  pelatihan  lebih  lanjut  untuk   masa  yang  akan  datang,  sebagai  berikut  : Penyelenggaraan  diklat  mulai  dari  pra  diklat,  in  diklat  sampai  pada  pasca  diklat  sebaiknya diselenggarakan  oleh  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta secara keseluruhan, evaluasi penyelenggaraan selain dengan bentuk blanko sebaiknya disertai dengan tatap muka secara langsung dengan peserta Pendidikan dan Pelatihan diakhir kegiatan, prasarana  yang  belum  memadai  sebaiknya  s egera  dilengkapi,  perlu  upaya  pemberian kesempatan  bagi  pegawai  untuk  meneruskan  tingkat  pendidikannya,  terutama  pendidikan formal  umum  dan  kedinasan,  perlu  lebih  banyak  mengirimkan  Widyaiswara  untuk  pendidikan dan  pelatihan  TOT  pelajaran  sehingga  Widyaiswara  mempunyai  spesialisasi  dan  perlu menyelenggarakan/mengirimkan  pendidikan  dan  pelatihan  TOC  dan  MOT  untuk  staf  Badan Diklat.
Kata  kunci:  evaluasi,  program  diklat,tujuan  program
supaya dapat menyebabkan karyawan bekerja pada posisi yang benar dan pada tingkat yang diinginkan.  Pendidikan  dan  pelatihan  untuk peningkatan prestasi kerja sangat penting bagi organisasi/instansi  agar  tingkat  produktivitas

## JURNAL RISET MANAJEMEN
Vol. 1, No. 1, Mei 2014, 22 - 42
pegawai  tersebut  m eningkat  dan  tidak menurun.Hal ini selaras dengan dasar pemikiran kebijaksanaan  Diklat  yang  ditetapkan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. Kenyataannya dalam pelaksanaan program diklat banyak  ditemui  permasalahan-permasalahan yang  dapat  digambarkan  dalam  Manajemen Sumber Daya Manusia  antara lain Perencanaan, Organisasi, Controling dan Actuating (POAC).Perencanaan  adanya  keterlambatan dalam pengesahan anggaran, Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan perencanaan awal sehingga  harus  melakukan  efisiensi  ataupun penyesuaian anggaran ; Organisasi bahwa belum seluruh Instansi mendukung peningkatan sumber daya aparatur melalui Diklat dan koordinasi antar pelaksana diklat belum optimal masing-masing (Badan, Biro, Dinas) masih menyelenggarakan sendiri ; Actuating yaitu kurangnya komitmen pimpinan  Instansi  untuk  meningkatkan  SDM melalui Diklat, belum lengkapnya modul diklat ; Controling yaitu  penyelenggaraan  diklat dimasing-masing UPTD berjalan sendiri-sendiri, belum ada kerja sama komunikasi dan koordinasi dengan  Badan  Diklat  Provinsi  DIY  sehingga kualitas  widyaiswara,  penyelenggaraan  dan evaluasinya tidak bisa dipantau.
Selanjutnya  guna  m encapai  tujuan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar, dan kualitas dan sasaran yang ditentukan diatas, maka  diperlukan  adanya  penelitian  guna mengetahui sejauhmana pelaksanaan program pendidikan  dan  pelatihan  pada  Badan  Diklat Provinsi DIY.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  m asalah sebagaimana  telah  diuraikan  dimuka,  maka ditemukan permasalahan-permasalahan yang m enarik  untuk  dikaji  dan  diupayakan pemecahannya  dalam  tulisan  ini,  dengan rumusan masalah sebagai berikut :
a. Bagaim ana  Pelaksanaan  Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Badan Diklat Provinsi DIY ?
b. Kendala-kendala apakah yang dialami dalam Pelaksanaan  Program  Pendidikan  dan Pelatihan (Diklat)) di Badan Diklat Provinsi DIY?
c. Upaya-upaya apakah yang telah ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

## 3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah untuk :
a. Mengkaji  dan  m em aham i  tentang pelaksanaan  program  pendidikan  dan pelatihan (diklat) di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DIY.
b. Memberikan  informasi  tentang  kendala- kendala yang dialami dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan (diklat)) di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DIY.
c. Mengkaji dan memberikan informasi tentang upaya-upaya  ditempuh  untuk  mengatasi kendala pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan (diklat)) di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DIY.

## 4. Manfaat
a. Sebagai  bahan  pertim bangan  Badan Pendidkan dan Pelatihan Provinsi DIY dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
b. Sebagai bahan pengkajian pengembangan dan pelaksanaan manajemen pendidikan dan pelatihan dimasa yang akan datang.
3. Sebagai wacana untuk memberikan inisiatif dan  rangsangan  kepada  pihak  lain  untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## LANDASAN TEORI

## 1. Manajemen
Manajemen  adalah  proses  perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha  penggunaan  sum berdaya organisasi  lainnya  agar  mencapai  tujuan organisasi  yang  telah  ditetapkan  (Handoko, 1993). Oleh karena itu, ada tiga alasan utama m engapa  m anajem en  diperlukan  dalam
organisasi,  yaitu:1)  Untuk  mencapai  tujuan manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi  dan  pribadi.2)Untuk  menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.3)Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

## 2. Manajemen Sumberdaya  Manusia
Ada  beberapa  pendapat  mengenai  arti manajemen sumberdaya manusia, antara lain: ”Manajemen  sumberdaya  manusia  adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan,  pengadaan,  pengembangan, pemberian kompenssasi, pengintegrasian dan pemeliharaan  tenaga  kerja  untuk  mencapat tujuan perusahaan, individu, dan masyarakat”. (Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan, 1998).
“Manajemen sumberdaya manusia adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan  dan      pengawasan      terhadap pelaksanaan  f ungsi-f ungsi  pengadaan, pengembangan,  pemberian  kompensasi, pengintegrasian dan pemeliharaan tenaga kerja untuk membantu tercapainya tujuan organisasi dari para pekerja dan masyarakat” (Suprihanto, 1999). ”Manajemen sumberdaya manusia adalah seni  dan  ilmu  memperoleh,  memajukan  dan memanfaatkan  tenaga  kerja  sehingga  tujuan organisasi  dapat  direalisir  secara  daya  guna sekaligus adanya kegairahan bekerja dari para pekerja”.  (M.Manullang,1999).  Manajemen sum ber  daya  m anusia  diperlukan  untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya  manusia  dalam  organisasi  dengan memberikan  kepada  organisasi  suatu  satuan kerja yang efektif (Soekidjo, 2009).

## 3. Evaluasi
Dalam landasan teori “ Evaluasi “,  penulis akan memulai penjabaran dari arti Manajemen Strategik, bahwa Manajemen Strategik adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulat- ing), penerapan (implementing), dan evaluasi
(evaluating) keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi  yang  memungkinkan  sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang (Agustinus, 1996). Dari definisi diatas, terdapat hal penting yang dapat disimpulkan, yaitu bahwa (Agustinus, 1996) :
1. Manajemen strategik terdiri atas tiga proses: a. Pembuatan  Strategi,  yang  meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan perusahaan, pengembangan alternatif-alternatif strategi yang sesuai untuk diadopsi.
b. Penerapan Strategi, meliputi penentuan sasaran-sasaran operasional tahunan, kebijakan  perusahaan,  memotiv asi karyawan dan mengalokasikan sumber- sumber  daya  agar strategi  yang  telah ditetapkan dapat diimplementasikan.
c. Evaluasi/kontrol  Strategi,  mencakup usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil-hasil  dari  pem buatan  dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan  perusahaan serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

## 4. Program  Pendidikan  dan  Pelatihan Pegawai
Program  kerja  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan Provinsi DIY Tahun 2009 mengacu pada Rencana  Strategis  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun  2009  –  2013  serta  Kebijakan  Umum Anggaran Tahun 2009. Rencana Strategis Badan Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2009  –  2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana  Strategis  (RENSTRA)  Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana Strategis    Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dalam rangka pencapaian tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengembangan sumber daya manusia

## EVALUASI PROGRAM DIKLAT PADA BADAN PENDIDIKAN DAN  PELATIHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
aparatur  melalui  pendidikan  dan  pelatihan, demikian halnya dengan program kerja Badan Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan alat dalam rangka mengembangkan sumber daya aparatur Pemerintah Provinsi DIY

## 5. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Aryanto (2006) mengkaji  sistem  ev aluasi  yang  selama  ini dilakukan Badan Diklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  dan  m engkaji  pelaksanaan Pendidikan  dan  Pelatihan  Kepemimpinan  di Badan Diklat Provinsi DIY apakah telah sesuai dengan  akreditasi dari  Lembaga Administrasi Negara  Republik  Indonesia.  Secara  lebih mendalam  penelitian  ini  ingin  memberikan rekom endasi  tentang  upaya-upaya  yang dilakukan oleh Badan Diklat Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  agar   dapat   memper- tahankan    dan  meningkatkan  akreditasi  dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indo- nesia.  Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa Sistem Evaluasi sesuai pedoman dari Lembaga Adm inistrasi  Negara  belum   sepenuhnya dilakukan karena ada yang menjadi ketugasan instansi  lain  yaitu  Biro  Kepegawaian  Setda Provinsi DIY. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DIY telah menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan  diklat,  yang  meliputi  evaluasi terhadap  penyelenggara,  evaluasi  terhadap pengajar dan evaluasi terhadap peserta. Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap Widyaiswara dan evaluasi terhadap penyelenggara masih sering menggunakan blanko tanpa disertai dengan tatap muka secara langsung  dengan peserta. Dalam pelaksanaan  Diklat  Kepemimpinan  masih dijumpai beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan  dari  Lembaga Admnistrasi  Negara diantaranya  :  a)  Prasarana  yang  belum sepenuhnya tersedia,. b). Pendidikan di bidang Kediklatan. c). Pendidikan formal Widyaiswara. d). Pengalaman jabatan. e). Bidang spesialisasi.
Penelitian  yang  dilakukan  Patola  (2010) mendeskripsikan  pelaksanaan  pembelajaran mata diklat produktif pada program studi Usaha
Jasa Boga yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Malang.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian ev aluasi (evaluation  research) dengan pendekatan deskritif eksploratif. Populasi dalam penelitian ini adalah 4 orang guru mata diklat produktif dan siswa kelas X program studi Usaha Jasa  Boga  yang  terdiri  dari  3  kelas  dengan jumlah total 112 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang guru mata diklat produktif dan 30  orang siswa  kelas X  program studi  Usaha Jasa Boga yang diambil dengan menggunakan teknik  proportional  random  sampling.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan  kuesioner.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  triangulasi  yang  bersifat menggabungkan  data  hasil  penelitian  dari berbagai  teknik  pengum pulan  data.Hasil penelitian  diketahui  bahwa  pelaksanaan pembelajaran  mata  diklat  produktif  semester genap  yang  dilaksanakan  di  SMK  Negeri  2 Malang telah terlaksanakan sesuai dengan pro- gram semester dan silabus yang telah dibuat, namun dalam pelaksanaannya kurang maksimal dengan  alasan  keterbatasan  waktu  dan keterbatasan  m edia  pem belajaran  yang disediakan oleh pihak sekolah kurang memenuhi.
Adapun  perbedaan  penelitian  Ev aluasi Program   Diklat  Di  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan Provinsi DIY dengan tinjauan pustaka penelitian Analisis Sistem Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan  dan  Pelatihan  pada  Badan  Diklat Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Mata Diklat Produktif Program Studi Usaha Jasa Boga pada Kelas  X  Di  SMK  Negeri  2  Malang  bahwa penelitian  yang  penulis  lakukan  lebih memfokuskan pada evaluasi pelaksanaan pro- gram  diklat  di  Prov insi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  yang  dilaksanakan  3  (tiga)  pilar organisasi/instansi  yaitu  Badan  Kepegawaian Daerah  Provinsi  DIY,  Biro  Organisasi  Setda Prov insi  DIY  dan  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara deskritif kualitatif dengan harapan akan diperoleh manfaat dan masukan pertimbangan
bagi pengembangan dan pelaksanaan Diklat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DIY saat ini maupun dimasa yang akan datang.

## METODE  PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
B. Kerangka Penelitian
Gambar 1: Kerangka Penelitian PROGRAM DIKLAT
EVALUASI PELAKSANAAN
GOAL
Penjelasan:
- Program  Diklat  merupakan  instrument strategi yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilak
- sanakan oleh organisasi atau unit kerja untuk m encapai  sasaran  dan  tujuan  serta memperoleh alokasi anggaran.
- Pelaksanaan yaitu melaksanakan sesuatu program  kegiatan  dalam  hal  ini  program pendidikan  dan  pelatihan  di  Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
- Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan suatu program tercapai atau tidak tercapai yang dalam hal ini dilakukan dengan  pengirim an  questioner  dan wawancara kepada 3 (tiga) pilar Instansi yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah  Istim ewa  Yogyakarta,    yang selanjutnya  dianalisa  untuk  diev aluasi hambatan/kendala serta upaya-upaya yang dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan/ kendala yang ditemui.
- Goal  merupakan  tujuan  akhir  dari  hasil evaluasi penelitian yang berupa rekomendasi bagi pengembangan program diklat di Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendasar pada hasil penelitian.
C. Pengumpulan Data
Jenis data diperoleh dari Data Primer dan Data  Sekunder  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamuji, 1995). Adapun jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini, berupa:
a. Data Primer :
Dalam penelitian   ini   wawancara   dilakukan dengan  pimpinan  dan  staf-stafnya  yang berhubungan  dengan  masalah  penelitian, yaitu wawancara dari subyek penelitian (Ka. Sub.Bag.  Program  dan  Ka.  Sub.Bag. Pengembangan Badan Diklat Provinsi DIY, Ka. Sub. Bag. Pengembangan Karier BKD Provinsi DIY, Biro Organisasi Setda Provinsi DIY).
b. Data Sekunder :
Data ini diperoleh melalui dokumen-dokumen data  statistik,  buku-buku  yang  berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti dan akan diolah kembali guna mengkaji Peranan Pro- gram  Diklat  bagi  Pengembangan  SDM Provinsi DIY, kendala-kendala yang dihadapi serta  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk m engatasi  kendala-kendala  dalam pengembangan SDM Provinsi DIY .

## D. Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif atau kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan  data  deskritif  berupa  kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo,1998).

## HASIL DAN ANALISIS HASIL
A. Diskripsi Objek Penelitian
1. Dasar  Hukum,  Fungsi  dan  Tugas  Badan Diklat Provinsi DIY
Dasar Hukum Pembentukan Badan Diklat Provinsi DIY dibentuk dengan: Perda Nomor 2

## EVALUASI PROGRAM DIKLAT PADA BADAN PENDIDIKAN DAN  PELATIHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
Tahun  2004  tentang    Pem bentukan  dan Organisasi  Lem baga  Teknis  Daerah  di Lingkungan  Pemda  Provinsi  DIY,Keputusan Gubernur Nomor 84 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Diklat Provinsi DIY.
Adapun   Fungsi dan Tugas  Badan Diklat Provinsi DIY berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 84 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Diklat Provinsi DIY, maka fungsi dan tugas pokok Badan Diklat Provinsi DIY adalah Fungsi sebagai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan  Pegawaidan  Tugasnya  adalah:
a)Menyusun program di bidang penyelenggaraan Diklat Pegawai sesuai dengan Renstrada.,b)Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang penyelenggaraan
diklat
pegawai.c)Menyelenggarakan
Diklat Pegawai.,d)Melaksanakan pelayanan penunjang/ fasilitasi  terhadap  pendidikan  dan  pelatihan pegawai  oleh  instansi  lain,  Kabupaten/Kota untuk  pelaksanaan  pendidikan  dan  pelatihan yang berbasis kompetensi, e)Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

## 2. Kepegawaian
Pejabat struktural yang ada di Badan Diklat Provinsi DIY sebanyak 16 jabatan, terdiri dari eselon  II  sampai  dengan  eselon  IV,  adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Pejabat Struktural di Badan Diklat Provinsi DIY 2010
NO. ESELON JUMLAH 1 2 3 Eselon II Eselon III Eselon IV 1    orang 4    orang 11  orang Jumlah : 16  orang Sumber : Badan Diklat Provinsi DIY.
Dari Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa Pejabat  Struktural  Eselon  II  di  Badan  Diklat Provinsi  DIY  berjumlah  1  orang,  Eselon  III berjumlah 4 orang dan Eselon IV berjumlah 11 orang.
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Diklat Provinsi DIY NO. TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI JUMLAH 1. 2. 4. 5. S2 S1 Sarmud/D3 SLTA 18 orang 37  orang 11  orang 39  orang Jumlah 105 orang
Sumber : Badan Diklat Provinsi DIY
Dari Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa Pegawai  Badan  Diklat  Provinsi  DIY  Tingkat Pendidikan terbanyak adalah SLTA sejumlah 39 orang,  sedang  Tingkat  Pendidikan  terkecil Sarmud/D3 sejumlah 11 orang, SI sejumlah 37 orang dan S2 18 orang.

## Tabel 3. Karyawan Harian Lepas Badan Diklat Provinsi DIY 2010

## NO.
KARYAWAN HARIAN LEPAS JUMLAH 1. 2. 3. 4 Hansip Tukang Kebun Pesuruh Cleaning Service 13 orang 4 orang 3 orang 19 orang Jumlah : 41 orang
Sumber : Badan Diklat Provinsi DIY
Dari Tabel 3 diatas diketahui jumlah Karyawan Harian Lepas di Badan Diklat Provinsi DIY masih banyak yaitu Hansip 13 orang, Tukang Kebun 4 orang, Pesuruh 3 orang, Cleaning Service 19 orang.
3. Kondisi Badan Diklat Provinsi DIY
1. Kondisi Umum
a. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang menempati areal tanah seluas 5,8 hektar diwilayah  kecamatan  Kasihan  Bantul, dijadikan sebagai kampus terpadu untuk kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan aparatur  dilingkungan  Pemerintah Provinsi
Daerah  Istim ewa  Yogyakarta. Kegiatan  administrasi  organisasi  dan berbagai  kegiatan  pendidikan  dan pelatihan,  diupayakan  untuk  dilak-
sanakan secara terpusat (menjadi satu) dalam satu lingkungan kampus.
b. Pendidikan  dan  Pelatihan  merupakan salah satu upaya pembinaan pegawai yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pengetahuan, ketrampilan maupun sikap mental  menuju  pegawai  yang  profes- sional  pada  bidang  tugasnya.  Melihat strategisnya pendidikan dan pelatihan sebagai  salah  satu  upaya  untuk m eningkatkan prof esionalism e sum berdaya  m anusia  aparatur pem erintah,  m aka  pelaksanaan pendidikan  dan  pelatihan  dapat menjadikan  aparatur  yang  unggul, berm oral  dan  berbudaya  serta menjadikan aparatur yang professional, akuntabel,  bersih  dan  bebas  dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
c. Untuk menciptakan hal tersebut diatas, diperlukan  upaya  yang  sungguh- sungguh, komprehensip, terus menerus berkesinambungan dan terencana.

## Visi dan Misi Badan Diklat Provinsi DIY
1. Visi Badan Diklat :
Terpercaya  dalam  Mewujudkan  Aparatur yang Katalis dan Kompetitif.

## 2. Misi Badan Diklat :
a. Mewujudkan  peningkatan  kualitas  staf, pimpinan,  widyaiswara  serta  peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Badan Diklat.
b. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan dan pengem bangan  Diklat  prajabatan,
Kepemimpinan, Tehnis dan Fungsional serta Diklat Inovatif secara professional. c. Mewujudkan peningkatan networking (jejaring kerja)  dan  kerjasama  baik  antar  lembaga maupun antar wilayah secara sinergis dalam penyelenggaraan diklat Aparatur.
Jumlah  Alumni  tahun  1993-2008  Diklat Penjenjangan  10.253  dan  Diklat  Fungsional 7.576.
Adapun Jumlah Anggaran Diklat Provinsi DIY mulai  tahun  2004  sudah  tidak  ada  Dana Pembangunan sejalan dengan adanya Peraturan dari  Menkeu  2004  tentang  pembagian  dana APBD  dalam  Belanja  Langsung  dan  Tidak Langsung dan untuk Anggaran APBN atau dana dekonsentrasi  tidak  selalu  ada  dan  jumlah besarnyapun selalu fluktuatif tidak sama, dimana dana APBN/dekonsentrasi ini digunakan untuk kegiatan  Fasilitasi  Rapat  Kerja  Daerah (RAKORDA) dengan Kabupaten/Kota. a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi  peserta  diklat  baik  diklat  teknis fungsional  maupun  diklat  prajabatan  dan kepemimpinan  mencapai  96  %.  Sedangkan capaian  realisasi  pelaksanaan  program  per kegiatan dari lima program yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi DIY mencapai 98 %. Dimana terdapat 3 sub kegiatan atau 3 angkatan yang  tidak  dapat  dilaksanakan  yaitu  Diklat Pimpinan Kemitraan Tingkat III angkatan 6 dan Diklat Pimpinan Kemitraan Tingkat IV Angkatan 5 dan 6 sehingga pada Program Peningkatan Kapasitas  Sumber  Daya  Aparatur  capaian realisasi 75 %. Hal ini disebabkan :
a. Mundurnya pelaksanaan Diklat dari Jadwal yang telah ditetapkan.
b. Proses  pelaksanaan  Diklat  yang menggunakan system lelang sehingga waktu yang  diperlukan  untuk  persiapan  menjadi lebih  lama  akibatnya  terjadi  kemunduran waktu pelaksanaan diklat.
Program  dan  kegiatan  jumlahnya  tidak mengalami  perubahan,  tetapi  untuk  volume mengalami  perubahan  yaitu  pada  Program Peningkatan  Sumber  Daya  Aparatur  dengan kegiatan  Diklat  Prajabatan  bagi  Calon  PNS Daerah pada golongan III untuk peserta dari luar daerah  bertambah  sebanyak  800  sedangkan peserta  golongan  I  dan  II  bertambah  untuk peserta dari luar Pemerintah Provinsi sebanyak 1569 orang.
Target  pelaksanaan  program/kegiatan dengan  presentase  pelaksanaan  rata-rata m encapai  100  %,  hanya  pada  Program

## EVALUASI PROGRAM DIKLAT PADA BADAN PENDIDIKAN DAN  PELATIHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur khususnya  pada  kegiatan  Pendidikan  dan Pelatihan  Struktural  bagi  PNS  Daerah  target pelaksanaan 100 % dan presentase pelaksanaan 92 % hal ini disebabkan Program dan kegiatan jumlahnya tidak mengalami perubahan, tetapi untuk volume mengalami perubahan yaitu pada Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Diklat Prajabatan bagi Calon PNS Daerah pada golongan III untuk peserta dari luar daerah.

## Prasarana Fisik dan Sarana Diklat

## Prasarana Fisik Pergudangan
Adapun fasilitas yang telah ada di Kampus Diklat tersebut adalah :1). Gedung adminsitrasi/ secretariat 2 lantai,2). Gedung ruang kelas 2 unit sejumlah 10 kelas,3). Gedung asrama 2 unit 2 lantai dengan kapasitas 128 orang,4). Gedung menza (ruang makan) 2 lantai,5). Rumah dinas
type 36 sejumlah 3 unit serta type 70 sejumlah 3 unit, 6). Sumur air tanah (bor) dan Air Jaringan PDAM,7).  Laboratorium  Komputer  (30  unit PC),8). Komputer 40 unit,9). Wireles 9 unit,10). OHP  12  unit,11).  Faksimile  1  unit,12).  TV  6 unit,13).  Video  player  1  unit,14).  Electone  1 unit,15). Tensimeter 2 unit,16). Air Condisioner 30 unit,17). Timbangan badan 3 unit,18). LCD 7 unit,19). Komputer Laboratorium 30 unit.

## B. Evaluasi  Pelaksanaan Program Diklat
Dalam penelitian ini Evaluasi Pelaksanaan Program Diklat dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu sebelum  dilaksanakan  survey  penelitian  dan sesudah  dilaksanakan  survey  penelitian  dan digambarkan dalam bentuk tabulasi.

## 1. Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Pra Penelitian
Ev aluasi  Pelaksanaan  Program   Pra Penelitian disajikan pada pada tabel 4.
1. Program  pendidikan Kedinasan  Pendidikan  dan Pelatihan  Tehnis. 1.   SDM, dibagi 2 (dua) : - SDM  Penyelenggara  : 1. Kurangnya  tenaga terampil,  sebagian  besar belum  mengikuti  TOC  dan MOT. 2. Kuantitas  staf  kurang. 3. Disiplin  dan  kinerja  belum optimal.
4. Profesionalisme  dan kapasitas  staf  relative
rendah.
5. Jumlah  Caraka  hanya  1
(satu)  orang.
- Tenaga  Widyaiswara  : 1. Dengan  adanya penambahan  jumlah personil  yang  beragam spesialisasinya  perlu adanya  pengelompokan tentang  ketugasan. Kompetensi  sesuai  TOT
dari  masing-masing
W idyaiswara.
1. Kurang  optimalnya  duku ngan internal (SDM, W I,
Sarana  Prasarana,  Modul /  Kurikulum)  Badan  Diklat Provinsi  DIY  dalam penyeleng-garaan    Diklat
PROGRAM PELAKSANAAN EVALUASI
Tabel 4: Evaluasi Pelaksanaan Program Pra Penelitian
SUJATMIATI & NUR WIDIASTUTI

## EVALUASI PROGRAM DIKLAT PADA BADAN PENDIDIKAN DAN  PELATIHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
2. Mengalami  kesulitan
mencari  penceramah  pakar karena  terbentur standarisasi  biaya  serta belum  tersedianya  aturan kerja  sama  dengan  pihak Perguruan  Tinggi.
3. Belum  optimalnya  kegiatan Forum  Komunikasi
W idyaiswara  dan  Jaringan
W idyaiswara
2. Sarana  Prasarana  Diklat  dan
Media  Latihan:
- Pengadaan  barang  masih kurang  memadai  karena anggaran  terbatas  sehingga tidak  mencukupi  kebutuhan  riil.
- Masih  lemahnya pengelolaan  barang  dan
penyediaan  alat  tulis  kantor.
- Fasilitas  olah  raga  untuk peserta  Diklat  masih
terbatas.
- Fasilitas  perpustakaan  baik jumlah  buku  maupun  ruang baca  masih  terbatas.
- Belum  adanya  penghubung antara  asrama,  ruang  makan dan  ruang  kuliah.
- Belum  ada  laboratorium bahasa.
- Belum  tersedia  Gedung Auditorium.
- Sarana  prasarana  kearsipan masih  terbatas.
3. Modul/Kurikulum  Diklat
- Belum  lengkapnya  modul
Diklat PROGRAM PELAKSANAAN EVALUASI
Tabel 4: Evaluasi Pelaksanaan Program Pra Penelitian (Lanjutan)
2. Sinkronisasi  dan Koordinasi  Lintas  Sektor yang  belum  sesuai dalam  pelaksanaan  dan pasca  diklat.
1. Penentuan  jenis  dan  jenjang Diklat  :
- Analisa  Kebutuhan  Diklat yang  belum  sesuai.
- Koordinasi  antara  pelaksana Diklat  dengan  perencanaan belum  optimal.
- Koordinasi  antar  unit  satuan kerja  belum  optimal
sehingga  masih  banyak system  yang  terhambat- terutama  pada  sinkronisasi pelaksanaan  dengan administrasi  keuangan. - Perencanaan  belum  sesuai kebutuhan.
2. Program  Peningkatan Kapasitas  Sumber  Daya Aparatur
- Diklat  Prajabatan  bagi Calon  PNS  Daerah.
- Diklat  Struktural  bagi  PNS Daerah.
2. Peserta  :
- Peserta    yang     mengikuti
Diklat      Tehnis dan Fungsional  belum    sesuai target  yang  mengikuti  diklat rata-rata  98%,  sehingga perlu  mendapatkan
dukungan  Pimpinan  melalui pola  karier  dan  mejadi  salah satu  persyaratan  dalam kenaikan  pangkat  / golongan. - Kesadaran  PNS  untuk mengikuti  Diklat  masih rendah  sehingga  hasilnya tidak  maksimal. 3. Schedule  Diklat:
- Terlambatnya  pengesahan anggaran  yang  berakibat mundurnya  pelaksanaan diklat. 4. Pembiayaan  Diklat  : - Anggaran  yang  tersedia belum  sesuai  dengan perencanaan  awal  sehingga harus  melakukan  efisiensi ataupun  penyesuaian anggaran. 5. Evaluasi Pasca Diklat  : - Pedoman  penilaian keberhasilan  pelaksanaan Diklat  masih  menggunakan pedoman  Diklat Kepemimpinan. - Belum  efektifnya  monitoring dan  evaluasi pasca Diklat secara  keseluruhan. PROGRAM PELAKSANAAN EVALUASI
Sumber : Laporan Tahunan Badiklat Provinsi DIY Tahun 2009

## 2. Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Diklat Hasil Penelitian
Dari  hasil  penelitian  dilapangan  yang dilaksanakan dengan penyebaran questioner dan wawancara telah dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) Pilar Organisasi dalam pelaksanaan Pro- gram Pendidikan dan Latihan (Diklat) di Provinsi DIY dengan peran yang berbeda, sebagai berikut:
1). Biro  Organisasi  Setda  Prov insi  DIY, mempunyai peran Penyusunan Kualifikasi
Jabatan Sturktural dan Fungsional Umum yang didalamnya ada jenis-jenis Diklat yang diperlukan  sesuai  rincian  tugas  unit  dan uraian  tugas  jabatan  (Standarisasi Kompetensi).
Produk hukum ataupun rekomendasi yang dikeluarkan Biro Organisasi Setda Provinsi DIY yang berkaitan dengan Kediklatan Daerah adalah  Peraturan  Gubernur  Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsi Umum Tahun 2008.
2). Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY, mempunyai peran Analisa Kebutuhan Diklat (AKD)  yaitu  merupakan  langkah  untuk identifikasi  diklat  agar  sesuai  kebutuhan peningkatan kompetensi riil sehingga biaya dapat efektif dan efisien (Analisa Kebutuhan Diklat)    m engungkapkan  gam baran kekurangan kom petensi dalam m elaksanakan  tugas-tugas  um um pemerintahan dan pembangunan, sedang peran yang lain adalah dalam  Pengiriman Peserta Diklat, dimana seleksi peserta Diklat ini  dilakukan  oleh  Badan    Pertimbangan Jabatan  dan  Kepangkatan  (Baperjakat) bersama  Tim  Seleksi              Peserta  Diklat Instansi (TSPDI) dan ditetapkan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Produk Hukum atau rekomendasi dari Badan Kepegawaian  Daerah  Provinsi  DIY  yang berkaitan dengan Program Diklat Provinsi DIY adalah Surat Keputusan Gubernur Tentang Kebijakan  Pengiriman  Mahasiswa  Tugas Belajar  dan  Surat  Keputusan  Gubernur Tentang  Pengiriman/Pemilihan  Peserta Diklat.
3). Badan Diklat Provinsi DIY, mempunyai peran dalam Program Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi DIY yaitu menetapkan/menyusun kurikulum Diklat, menetapkan tujuan Diklat, menyelenggarakan Diklat dan menyeleng- garakan evaluasi Diklat.
Produk  hukum  atau  Rekomendasi  dari Badan Diklat Provinsi DIY yang berkaitan dengan Program Diklat adalah SOP (Standar Operating Prosedur) Kediklatan (Mekanisme Penyelenggaraan Diklat).
Dan perlu diketahui pula bahwa Badan Diklat Provinsi DIY mendasar pada PP Nomor 101/2000 Badan Diklat Provinsi DIY merupakan Instansi yang terakreditasi untuk melaksanakan Program Pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat  Pimpinan, Fungsional dan Tehnis) kecuali Diklat Spesifik bagi  UPTD  yang  memiliki  Tupoksi  Diklat melaksanakan sendiri seperti Dinas Kesehatan Provinsi   DIY   (Bapelkes),    Dinas Pendidikan Provinsi DIY
(BLPT)  dan  Dinas  Pertanian.  Sehingga Badan Diklat Provinsi DIY dapat melaksanakan program   Diklat  kem itraan  baik  dengan Kabupaten/Kota maupun Lintas Provinsi.
Koordinasi dari 3 Pilar Organisasi Kediklatan saling terkait antara 3 Pilar organisasi ini yaitu Biro  Organisasi  Setda  Provinsi  DIY,  Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dan Badan Diklat Provinsi DIY terutama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY koordinasi dengan semua Instansi SKPD dan Depdagri karena berkaitan dengan pengiriman peserta Diklat.
Gambaran Evaluasi  Program Diklat  Hasil Penelitian disajikan pada tabel 5.

## EVALUASI PROGRAM DIKLAT PADA BADAN PENDIDIKAN DAN  PELATIHAN PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
1. Program  pendidikan Kedinasan  :
- Pendidikan  dan
Pelatihan  Tehnis.
2. Program  Peningkatan Kapasitas  Sumber  Daya Aparatur :
- Diklat  Prajabatan  bagi Calon  PNS  Daerah.
- Diklat  Fungsional  bagi  PNS Daerah.
1. SDM :
- Peserta  yang  dikirim  dari Instansi  sering  tidak  sesuai dengan  yang  dikehendaki untuk  ditingkatkan kompetensinya/sekedar mengikuti  diklat.
2. W idyaiswara  :
- Belum  ada  spesifikasi kompetensi  (dari  segi kuantitas  perlu  ditambah sesuai  bidang  ilmunya)
- Kualitas  W idyaiswara  perlu ditingkatkan.
1. Kurang  optimalnya dukungan  internal  (SDM,
W I,  Sarana  Prasarana, Modul  /  Kurikulum)  Badan
Diklat  Provinsi  DIY  dalam penyelenggaraan  Diklat.
PROGRAM
PELAKSANAAN EVALUASI Tabel 5: Gambaran Evaluasi Pelaksanaan Program Diklat Hasil Penelitian
3. Sarana  Prasarana  Diklat/Media Pelatihan  :
- Sarana  prasarana  Diklat  belum optimal.
4. Modul  Diklat/Kurikulum  Diklat: - Masih  ada  jenis  diklat  yang belum  ada  modulnya.
PROGRAM PELAKSANAAN EVALUASI

## Tabel 5: Gambaran Evaluasi Pelaksanaan Program Diklat Hasil Penelitian (Lanjutan)
2. Sinkronisasi  dan
Koordinasi  Lintas  Sektor yang  belum  sesuai dalam  pelaksanaan  dan pasca  diklat.
1. Perencanaan  Diklat  :
- Analisa  Kebutuhan  Diklat belum  terintegrasi  dalam  1 (satu)  manajemen  Diklat artinya  pelaksanaan  Analisa
Kebutuhan  Diklat  (AKD)  berada diluar  Badiklat  Provinsi  DIY. - Perencanaan  terkendala  data yang  sering  tidak  bisa  didapat sebagai  bahan  pertimbangan perencanaan  Diklat.
2. Penentuan  jenis  dan  jenjang Diklat  :
- Analisa  Kebutuhan  Diklat
(AKD)  belum  optimal.
- Penentuan  jenis  Diklat menyesuaikan  ketersediaan
biaya  dan  belum  sesuai kebutuhan  riil  SKPD.
3. Schedule/Waktu  Diklat  : Masih  tergantung  pada penetapan APBD.
4. Pembiayaan/Anggaran  : - Anggaran  belum  optimal  dan selalu  terbatas  dalam
berbagai  lini  khususnya  untuk pengikutsertaan  PNS  pada Diklat. 5. Apresiasi  Pimpinan  terhadap program  diklat  staf  :  tidak  ada hambatan  dan  komitmen  tinggi terhadap  Program  Diklat.
6. Evaluasi  Pasca  Diklat  :
- Harapan  bahwa  adanya
Evaluasi  Pasca  Diklat;  Dimana Alumni  Diklat  memberikan kontribusi  bagi  Instansi, sekaligus  feed  back  bagi pengembangan  kediklatan secara  umum/kurikulum;  Yang menjadi  permasalahan  adalah kesulitan  Yang  Bersangkutan (Alumni  Diklat)  sudah  pindah Instansi  dan  Evaluasi  masih dalam  bentuk  blanko.
Sumber : Questioner Penelitian 2010

## EVALUASI PROGRAM DIKLAT PADA BADAN PENDIDIKAN DAN  PELATIHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
Dari gambaran tabulasi Evaluasi Pelaksanaan Program Diklat Pra dan Pasca Penelitian dapat diketahui  adanya  keterkaitan  dan  hampir dikatakan  sama, baik  dalam  pelaksanaannya maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Diklat Pra dan Pasca Penelitian.

## C. Kendala-Kendala  Dalam  Pelaksanaan Program Diklat Provinsi DIY
Bahwa  seperti  telah  digambarkan  dalam tulisan sebelumnya yaitu dalam Tabulasi Evaluasi Pelaksanaan  Program  Diklat  Pra  dan  Hasil Penelitian kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Diklat Provinsi DIY adalah :
1. Kurang  optimalnya  dukungan  internal (SDM,  WI,  Sarana  prasarana,  modul/ kurikulum)  Badan  Diklat  Provinsi  DIY dalam penyelenggaraan    Diklat.
2. Sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor yang belum sesuai dalam pelaksanaan dan pasca diklat.
Dimana  untuk  gambaran  jelasnya,  dapat dilihat dalam Tabel Evaluasi Pelaksanaan Pro- gram Diklat Pra Diklat dan Tabel Evaluasi Pro- gram Diklat Hasil Penelitian yang telah penulis tulis diatas.

## D. Upaya-Upaya (Strategi) Untuk Mengatasi Kendala-Kendala  dalam  Pelaksanaan Program Diklat di Provinsi DIY
Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi DIY melalui Badan Diklat Provinsi DIY untuk mengatasi kendala- kendala dan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan  Program  Diklat  di  Provinsi  DIY, secara umum yaitu dengan:
1. Menyelenggarakan  Forum  Komunikasi Kediklatan  dengan  SKPD-SKPD  untuk mengetahui kebutuhan Diklat. Adapun Fo- rum Komunikasi dilaksanakan baik dengan Instansi-instansi  SKPD  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota dalam bentuk pertemuan Workshop maupun Semiloka dengan peserta dari  Instansi  SKPD  Prov insi  ataupun Kabupaten/Kota.
2. Termasuk  didalam  kegiatan  Workshop/ Semiloka  dimaksud  untuk  memberikan pengertian  pada  semua  Instansi  agar komitmen terhadap peningkatan kompetensi
PNS dilingkungannya.
3. Menginformasikan secara intensif tentang penyelenggaraan  Diklat  kepada  SKPD- SKPD.
Dimana setiap tahun Badan Diklat Provinsi DIY menginformasikan kepada SKPD-SKPD tentang Progam Pendidikan dan Pelatihan yang di Badan Diklat Provinsi DIY dan juga menyebarkan permohonan kepada SKPD- SKPD tentang Penyelenggaraan Diklat yang dibutuhkan  oleh  masing-masing  SKPD sehingga diharapkan Program Pendidikan dan  Pelatihan  yang  dilaksanakan  Badan Diklat Provinsi DIY dapat mengenai sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
4. Melaksanakan Perencanaan sesuai dengan Analisa Kebutuhan Diklat (AKD).
Badan  Diklat  Prov insi  DIY  dalam melaksanakan  manajemen  Diklat  yaitu dalam  perencanaan  dan  pelaksanaannya tidak  lepas  dan  untuk  selalu  koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY  sebagai  leading  sektor    dalam menganalisa  kebutuhan  diklat  sekaligus pengiriman  peserta  sehingga  kediklatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
5. Mengembangkan Jaringan Widyaiswara se
DIY dan dengan Perguruan Tinggi (PT) dan Praktisi dengan harapan kendala – kendala dari segi kuantitas terhadap kurangnya pakar atau  ahli  pada  bidang  ilmunya  dapat dieleminisir.
Dalam kaitannya dengan permasalahan dan kendala  yang  berkaitan  dalam  perencanaan diklat  didalam  pelaksanaan  program  diklat, diupayakan solusi dengan pendekatan analisa SW OT-Klasik dengan pertim bangan kesederhanaan  proses  penyusunannya  dari berbagai macam analisis SWOT yang kini dikenal (Suwarsono: 2008).
Analisis  SWOT-Klasik  merupakan  model analisis yang menekankan pada upaya untuk m elihat  kelem ahan  dan  kekuatan  yang dibandingkan dengan keadaan luar yang berupa peluang  dan  ancaman.  Untuk  merumuskan evaluasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, terlebih dahulu perlu diidentifikasi faktor-faktor yang  terkandung  dalam   SW OT.  Dalam pelaksanaan  dan  pengembangan  program pendidikan dan pelatihan di Badan Diklat Provinsi DIY, dengan analisa sebagai berikut : a. Kekuatan
1). Tersedianya lokasi pembelajaran yang terpusat pada tempat.
Badan Diklat Provinsi DIY menempati lokasi  terpusat,  sehingga  seluruh kegiatan  dapat  dilaksanakan  secara terpadu.
2). Dukungan Pimpinan yang besar
Pimpinan memberikan perhatian yang besar serta dukungan positif terhadap pengembangan sumber daya aparatur melalui proses diklat.
3). Tersedianya  sistem   pem binaan kepegawaian
Dengan tersediannya system pembinaan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, penghargaan,  diklat  dll.  Dapat memberikan kepastian aturan dan dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai.
4). Terlaksananya  system  kearsipan  pola baru.
Dengan  telah  diterapkannya  system kearsipan pola baru dapat memberikan dukungan  dan  kem udahan  dalam menunjang penyelenggaraan kediklatan.
5). Terbinanya hubungan yang baik dengan instansi lain maupun lembaga lain.
Badan Diklat Provinsi DIY telah membina hubungan yang baik dengan Instansi lain dilingkungan  Provinsi  DIY  maupun Perguruan Tinggi seperti UGM dan UNY serta  lembaga  lain  seperti  Kadin  dll. Dalam  hal  permintaan  narasumber/
instruktur m aupun kerjasam a pembuatan modul dan pengembangan kinerja Badan Diklat Provinsi DIY.
b. Kelemahan
1). Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
Belum tersedia klinik pengobatan, aula, laboratorium bahasa,  doortoop, ruang kelas  besar  yang  representativ e, membawa  dam pak  tersendiri  bagi kualitas keluaran diklat yang dihasilkan.
2). Seringnya mutasi jabatan struktural.
Mutasi  jabatan  khususnya  jabatan struktural  mempengaruhi  kinerja  di Badan  Diklat  karena  pola  pikir  dan kemampuan  pejabat  dalam  bidang pendidikan  dan  pelatihan  tidak  sama sehingga setiap menduduki jabatan baru harus menyesuaikan diri dengan system dan menajemen kediklatan.
3). Masih  dirasa  rendahnya  image  dan apresiasi terhadap lembaga Badan Diklat Provinsi DIY.
Sebagai  institusi  yang  melaksanakan peningkatan  kompetensi  PNS.  Hal  ini terlihat  dari  pengiriman  peserta  untuk mengikuti  diklat  tidak  sesuai  dengan kualifikasi  yang  ditentukan.  Masih adanya anggapan bahwa pelaksanaan diklat  dilem baga-lem baga  yang dipandang “ lebih bergengsi “, itu lebih baik.
4). Kurikulum,  silabi  dan  modul  yang tersedia masih terbatas.
Hampir  sebagian  besar  diklat  yang dilaksanakan belum ada kurikulum, silabi dan modulnya. Hal ini mengakibatkan arah pembelajaran yang dilaksanakan kurang terfokus.
5). Pengalokasian  dana  anggaran  belum mencukupi seluruh  aspek kompetensi PNS.
Dukungan  anggaran  yang  tersedia selam a  ini    belum     cukup    untuk
sejumlah diklat seperti yang dibutuhkan oleh  PNS,  sehingga  diklat  yang dilaksanakan  sekarang  ini  belum m enyentuh  pada  sem ua  aspek kebutuhan  peningkatan  kompetensi PNS.
c. Peluang
1). Peserta diklat yang jelas.
Target  group  atau  kelompok  sasaran diklat sudah jelas yaitu seluruh aparatur maupun non aparatur di Provinsi DIY. Sedangkan  diklat  yang  dilaksanakan macam dan jenisnya juga sudah jelas yaitu diklat kepemimpinan, diklat tehnis, diklat fungsional serta diklat pra jabatan dan diklat lain yang dimungkinkan untuk masyarakat.
2). Era peningkatan SDM Sejalan  dengan  perkem bangan kebijaksanaan, IPTEK dan tuntutan glo- bal  maka  profesionalisme  PNS  tidak dapat ditawar dan ditunda lagi, sehingga proses diklat merupakan hal yang mutlak dilakukan  dalam  rangka  peningkatan kompetensi SDM.
3). Diklat  sebagai  salah  satu  unsur pertimbangan pola karier PNS.
Keikutsertaan PNS dalam suatu diklat akan  mendapatkan  point  tertentu  dan menjadi bahan pertimbangan bagi pola karier  selanjutnya.  Dengan  demikian motivasi mengikuti diklat bagi PNS akan tinggi.
4). Telah terakreditasinya Badan Diklat.
Badan  Diklat  Prov insi  DIY  telah terakreditasi  sebagai  lembaga  Diklat yang  layak  m enyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sampai pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III.
d. Ancaman
1). Maraknya  lembaga  bisnis  dibidang Pengembangan SDM
Dengan  sem akin  m ajunya  ilm u pengetahuan  dan  teknologi  m aka
sem akin  kom petitif   dalam   usaha peningkatan  kem am puan  m elalui pengembangan SDM.
2). Tingginya biaya operasional Diklat. Krisis berkepanjangan mengakibatkan harga  barang  dan  jasa  tidak  semakin turun namun semakin naik.
3). Globalisasi yang masih berlangsung
Adanya era globalisasi dengan segala eksesnya  terutam a  keterbukaan informasi lewat media elektronik, besar kemungkinan terjadi upaya peningkatan kompetensi dilakukan secara mandiri. Apabila Badan Diklat Provinsi DIY tidak atau belum dapat  memenuhi tuntutan kebutuhan dimaksud, bisa jadi terancam eksistensinya.
4). Persaingan antar Lembaga Diklat
Lembaga-lembaga  diklat  baik  yang berada  di  DIY  maupun  dari  luar  DIY dengan sem aksim al m ungkin m enawarkan program -program pengembangan  SDM  dengan  metode dan biaya yang kompetitif.
Dari  identifikasi  diatas,  kemudian  dibuat matriks sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan proses perumusan strategi (strategy for- mulation) . Matriks ini dilihat sebagai alat bantu yang menghubungkan berbagai variabel kritikal penentu  keberhasilan  perusahaan,  yakni ancaman (threats) dan peluang (opportunities) yang berasal  dari lingkungan  bisnis eksternal serta kelemahan (weaknesses) dan kekuatan (strength) yang dibangun oleh manajeman. Alat bantu tersebut diharapkan dapat memfasilitasi pra perancang strategi (strategy designers ) dalam memilih strategi yang pas (Suwarosono : 2008).
Secara skematis, Evaluasi Program Diklat di Badan Diklat Provinsi DIY dapat digambarkan dalam Matriks SWOT-Klasik seperti disajikan pada tabel 6.
Setelah dilakukan pemetaan dengan Matriks SWOT-K, langkah selanjutnya adalah penentuan skala  prioritas  (Suwarsono:  2008).  Dan

## EVALUASI PROGRAM DIKLAT PADA BADAN PENDIDIKAN DAN  PELATIHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
Tabel 6. Matriks SWOT-K Evaluasi Program Diklat di Badan Diklat

## Provinsi DIY
Lingkungan Internal
Lingkungan Eksternal Kekuatan (Strengths) :
1.  Tersedianya lokasi pembe lajaran yang terpusat pada tempat. 2.  Dukungan pimpinan dan staf yang besar. 3.  Tersedianya system pem- binaan pegawai. 4.  Terbinanya hubungan yang baik dengan instansi lain maupun lembaga lain. Kelemahan ( Weaknesses) :
1.  Belum lengkapnya sarana prasarana yang dibutuhkan
2.  Seringnya mutasi jabatan struktural.
3.  Masih dirasa rendahnya image dan apresiasi terhadap lembaga Badan Diklat Provinsi DIY.
4.  Kurikulum, Silabi, Modul yang tersedia masih terbatas.
5.  Alokasi dana
anggaran belum mencukupi seluruh aspek kompetensi PNS
Peluang (opportunities) : 1.  Peserta Diklat yang jelas
2.  Era peningkatan SDM.
3.  Diklat sebagai salah satu unsur pertimbangan pola karier PNS.
4.  Telah terakreditasinya Badan Diklat Provinsi DIY.
5.  Dukungan pimpinan instansi yang besar.
Strategi S-O :
1. Mendayagunakan lokasi Pembelajaran yang
terpusat sebagai tempat peningka- tan kualitas pembelajaran dan image Badan Diklat Provinsi DIY. 2. Mendayagunakan system pembinaan pegawai dengan penyertaan peserta diklat yang jelas dan unsur pertimbangan
pola karier PNS.
Strategi W-O :
1.  Mengatasi keterbatasan sarana prasarana yang dibutuhkan dengan memanfaatkan dukungan pimpinan serta pengusul- an anggaran. 2.  Mengatasi keterbatasan kurikulum, silabi, modul diklat secara
bertahap dengan memanfaatkan dukungan pimpinan dan pengusulan anggaran. Ancaman ( Threats ) :
1.  Maraknya lembaga bisnis dibidang pengem bangan SDM.
2.  Tingginya biaya opera- sional diklat.
3.  Globalisasi yang masih berlangsung.
4.  Persaingan antar lemba- ga diklat.
Strategi S-T :
1.  Menyelenggarakan diklat yang bersifat prioritas dan spesifik untuk peningkatan profesionalisme aparatur.
2.  Mendayagunakan
Widya- iswara dan staf diklat
untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka meraih keunggulan ban- ding dan keunggulan saing. Strategi W-T : 1.  Memanfaatkan Net Work ing yang telah terbina dengan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan image (citra) Badan Diklat Provinsi DIY.
berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub. Bagian Program Badan Diklat Provinsi DIY, skala prioritas upaya-upaya pemecahan masalah dan kendala dalam pelaksanaan Program Diklat di Badan Diklat Provinsi DIY, sebagai berikut :
1. Mendayagunakan  sistem   pem binaan pegawai dengan penyertaan peserta diklat yang jelas dan unsur pertimbangan pola karier PNS.
Hal ini dijadikan skala prioritas no. 1 dengan pertimbangan bahwa hubungan diklat dengan pola karier adalah sinergitas tinggi, dengan harapan  bahwa  pengikutsertaan  peserta dalam   program   diklat  adalah  untuk pengembangan pola karier bukan rutinitas semata  sehingga diklat  memiliki  motivasi daya tarik bagi PNS
2. Mendayagunakan  Widyaiswara  dan  staf dalam   diklat  untuk  m eningkatkan kem am puan  dalam   rangka  m eraih keunggulan banding dan keunggulan saing.
3. Mengatasi keterbatasan sarana prasarana yang  dibutuhkan  dengan  memanfaatkan dukungan  pimpinan  serta  pengusulan anggaran.
4. Memanfaatkan net working yang telah terbina dengan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas  pembelajaran  dan  image  (citra) Badan Diklat Provinsi DIY.
5. Mengatasi  keterbatasan kurikulum,  silabi, modul  diklat  secara  bertahap  dengan memanfaatkan  dukungan  pimpinan  dan pengusulan anggaran.
6. Mendayagunakan lokasi pembelajaran yang terpusat sebagai tempat peningkatan kualitas pembelajaran  dan  image  Badan  Diklat Provinsi DIY.
Dalam  Laporan  Tahunan  Badan  Diklat Provinsi  DIY  dan  hal  ini  sangat  mendukung pengembangan  Program  Diklat  Badan  Diklat Provinsi DIY bahwa sistim nilai sebagai kode etik dalam mewujudkan tujuan  organisasi adalah:
a)Keterbukaan, b) Kedisiplinan, c) Pelayanan Terbaik, d)Kerjasama,  e) Saling menghargai, f) Komitmen  sebagai  pendidik  dan  semangat belajar.
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ada faktor-faktor tertentu yang merupakan kunci keberhasilan,  antara  lain:a)Tersedianya Widyaiswara dengan kompetensi dan kuantitas mencukupi.b)Tersedianya Penyelenggara yang tanggap  dan  mempunyai  komitmen  sebagai pelayan dan pemberdaya peserta.c)Tersedianya Kurikulum, Slabi, Modul dan Bahan Ajar yang lengkap dan aktual serta penggunaan metode Pembelajaran Andragogi (metode pembelajaran untuk orang dewasa).c)Tersedianya sarana dan prasarana  serta  m edia  pelatihan  yang m em adai.d)Tersedianya  anggaran  yang berorientasi  kepada  outcomes.e)Adanya dukungan  Pimpinan  dan  Staf  Badan  Diklat dengan komitmen tinggi terhadap peningkatan kualitas  aparatur.f)Tersedianya  motivasi  dan komitmen  yang  tinggi  dari  peserta  dalam mengikuti  diklat.g)Tersedianya  peraturan perundang-undangan  yang  m endukung pelaksanaan diklat.
Dengan mempertimbangkan hasil analisis S W O T dan faktor-faktor Penentu Keberhasilan, maka  dapat  ditetapkan  tujuan  Badan  Diklat Provinsi DIY dalam pelaksanan Program Diklat, yaitu :a)Meningkatkan kinerja, kompetensi dan profesionalisme Staf, Pimpinan dan Widyaiswara. b)Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM peserta diklat menjadi aparatur yang katalis dan kompetitif.c)Meningkatkan kualitas, kuantitas, sarana  dan  prasarana,  dan  lingkungan  yang memadai.d)Meningkatkan  kerja  sama  Diklat Aparatur Intra Instansi dan Antar Wilayah.

## Sasaran yang ingin diwujudkan
Sasaran  yang  bersifat  ekstern  yang  ingin diwujudkan adalah :a)Tertingkatnya pelayanan intern Badan Diklat.b)Terwujudnya peningkatan SDM  Aparatur.c)Terwujudnya  Transformasi Birokrasi.d)Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat.

## EVALUASI PROGRAM DIKLAT PADA BADAN PENDIDIKAN DAN  PELATIHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
Adapun  strategi  yang  dipandang  mampu dijadikan media dalam pencapaian tujuan adalah terurai sebagai berikut: a)Pengembangan tim kerja yang solid.b)Optimalisasi sumber daya yang dimiliki  (pegawai,  widyaiswara,  sarana  dan prasarana,  pem biayaan  dan  dukungan pimpinan).c)Pembinaan  koordinasi  dan  kerja sama dengan instansi terkait, Perguruan Tinggi, Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri, LAN dan sebagainya.
Kebijakan yang harus ditempuh :
1. SDM/Sumberdaya aparatur antara lain: a)
Peningkatan  kualitas  maupun  kuantitas Widyaiswara/Pengajar.  b)  Peningkatan kualitas dan kuantitas staf.
2. Manajemen  antara  lain  peningkatan  dan perubahan system manajemen intern Badan Diklat dan Sistem Manajemen Kediklatan, pelaksanaan analisis kebutuhan diklat yang lengkap, Koordinasi dengan  Dinas  Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi  Terkait dalam  merencanakan  Diklat,membuka jejaring kemitraan ( networking ) yang lebih luas dengan instansi-instansi lain,
3. Input
Kesadaran  semua  pimpinan  unit  instansi m eningkatkan  dan  m em berdayakan sumberdaya aparaturnya dimasing-masing diklat.
4. Output
Tersedianya data alumni yang akurat antara lain sarana dan prasarana.
Tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang memadai  dalam  menunjang  pelaksanaan diklat.
Kegiatan yang harus ditempuh :
a. Widyaiswara  antara lain mengikutsertakan Widyaiswara  dalam  proses  pembelajaran sebagai  peningkatan  m utu,  em beri kesempatan Widyaiswara untuk mengikuti pendidikan lebih tinggi (S2, S3), mengadakan penilaian terhadap Widyaiswara,membentuk learning group by Widyaiswara, mengefektif-
kan  Forum   Komunikasi  W idyaiswara, menambahkan jumlah Widyaiswara.
b. Staf antara lain mengikutsertakan staf  pada
Diklat Training  Of  Courses (TOC)  dan Manajemen Of Training (MOT)/Kediklatan, pembinaan untuk meningkatkan profesiona- lisme,  menyusun rincian  tugas  karyawan, pembagian  tugas  yang  adil  dan  merata, membangun semangat, kesadaran misi dan tujuan manajemen, memperhatikan hak-hak karyawan,  peningkatan  kesejahteraan karyawan,memberi kesempatan staf untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan  melaksanakan  pembinaan  mental spiritual secara berkala.
c. Manajemen  antara  lain  merubah  system m anajem en  intern  diklat,m enyusun kurikulum, silabi dan modul diklat, menyusun program  kerja  yang  tepat,melaksanakan diklat yang benar-benar dapat dipertanggung- jawabkan  m utu  output  dan outcome , melaksanakan  ev aluasi  pasca  diklat, mengadakan penelitian dan pengembangan kediklatan,menyusun software/program data alumni  diklat,  mengadakan  pembinaan seluruh  pegawai  diklat,  melaksanakan koordinasi  kediklatan,  melaksanakan pengawasan  yang  ketat,  melaksanakan pengelolaan  perpustakaan,  menciptakan suasana kerja yang menyenangkan.
d. Input antara lain melaksanakan analisis dan inventarisasi kebutuhan diklat, menyediakan kurikulum  dan  silabi  diklat,menyediakan modul dan instrument evaluasi.
e. Output antara lain menyediakan data alumni diklat,mengadakan penelitian alumni diklat, mengadakan  tindak  lanjut  dari  penelitian pasca diklat, memungkinan adanya reme- dial terhadap pelaksanaan diklat.
f. Sarana dan Prasarana antara lain membuat usulan kepada Gubernur untuk mengadakan sarana,  melaksanakan  perawatan  sarana dan  prasarana,  mengoptimalkan  peman- faatan  sarana  dan  prasarana,menjaga ketertiban dan kemanan dan prasarana.
Adapun  hasil wawancara dengan Kepala Sub. Bag. Program Badan Diklat Provinsi DIY, juga dapat diketahui bahwa Badan Diklat Provinsi DIY memiliki “Kiat-Kiat“  dalam pengembangan SDM di Provinsi DIY, yaitu menyelenggarakan Forum Komunikasi Kediklatan dengan SKPD- SKPD, selalu mengkaji Kurikulum/Modul agar sesuai  perkembangan,  memperluas  Jaringan Widyaiswara.

## SIMPULAN  DAN  REKOMENDASI

## A. Simpulan
Berdasarkan uraian permasalahan, tujuan dan hasil penelitian, secara umum dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
1. Sistim Evaluasi Program Diklat pada Badan
Diklat Provinsi DIY meliputi pra diklat, in diklat dan pasca diklat, yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) pilar organisasi/instansi yaitu pra diklat khususnya Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan penetapan peserta dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY, in diklat  dan  pasca  diklat  oleh  Badan  Diklat Provinsi  DIY  dan  Biro  Organisasi  Setda Provinsi  DIY  menyiapkan  Standarisasi Kompetensi yang memuat jenis-jenis Diklat yang diperlukan sesuai rincian tugas unit dan uraian tugas jabatan.
2. Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2009 di Badan Diklat Provinsi DIY mencapai 100 % yang artinya berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan sangat baik.
3. Upaya-upaya  pemecahan  masalah  dan kendala dalam pelaksanaan Program Diklat pada Badan Diklat Provinsi DIY dengan skala prioritas, sebagai berikut :
1). Mendayagunakan  sistim  pembinaan pegawai  dengan  penyertaan  peserta diklat yang jelas dan unsur pertimbangan pola karier PNS.
2). Mendayagunakan widyaiswara dan staf Diklat untuk meningkatkan kemampuan

## EVALUASI PROGRAM DIKLAT PADA BADAN PENDIDIKAN DAN  PELATIHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
dalam rangka meraih keunggulan band- ing dan keunggulan saing.
3). Mengatasi  keterbatasan  sarana prasarana   yang     dibutuhkan    dengan memanfaatkan dukungan pimpinan serta pengusulan anggaran.
4). Memanfaatkan net working yang telah terbina  dengan  lembaga  lain  untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan image (citra) Badan Diklat Provinsi DIY.
5). Mengatasi  keterbatasan  kurikulum, silabi,  modul  diklat  secara  bertahap dengan  m emanf aatkan  dukungan pimpinan dan pengusulan anggaran.

## B. Rekomendasi
Dari  pelaksanaan  Program  Diklat  yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi DIY, kiranya perlu dilaksanakan upaya peningkatan dan pengembangan lebih lanjut untuk masa yang akan datang. Untuk itu perlu kiranya disampaikan hal-hal sebagai berikut
1. Penyelenggaraan diklat mulai dari pra diklat, in  diklat  sampai  pasca  diklat  sebaiknya diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi DIY secara keseluruhan.
2. Evaluasi  penyelenggaraan  selain  dengan bentuk  blanko  sebaiknya  disertai  dengan tatap muka secara langsung dengan peserta diakhir kegiatan.
3. Prasarana yang belum memadai sebaiknya segera dilengkapi.
4. Perlu  upaya  pemberian  kesempatan  bagi pegawai  untuk  m eneruskan  tingkat pendidikannya, terutama pendidikan formal umum dan kedinasan.
5. Perlu  lebih  banyak  m engirim kan Widyaiswara untuk diklat Treaning Of Treat- ment (TOT) pelajaran, sehingga Widyaiswara mempunyai spesialisasi.
6. Perlu menyelenggarakan/mengirimkan diklat Treaning Of Course (TOC) dan Manajemen
Of Treaning (MOT) untuk staf Badan Diklat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinus  Sri  Wahyudi  (1996), Manajemen Strategik:  Pengantar  Proses  Berpikir Strategik , Jakarta: Binarupa Aksara.
Departemen Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  31  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Jakarta, 2008.
Departem en  Dalam   Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan    Dan  Pelatihan  Jabatan Pegawai Negeri Sipil , Jakarta, 2008.
Departem en  Dalam   Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom , Jakarta,
2000.
Departem en  Dalam   Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman  Pembinaan  Dan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Jakarta, 2008.
Djarwanto  PS  &  Pangestu  Subagyo, Statistik Induktif , Edisi Kelima, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta: BPFE UGM.
George Bhlancer, Scott Snell, Arthur Sherman.
(2001), Managing Human Resources . USA: South Western College Publishing.
Gubernur  DIY, Keputusan  Gubernur  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Diklat Provinsi DIY , Yogyakarta, 2004.
Ham alik  Oem ar  (2000), Kurikulum  dan Pembelajaran , Jakarta: PT. Budi Aksara.
Hardiyatmoko  (2006), Analisa  Implementasi Multi  Peran  Manajemen  Sumber  Daya Manusia Pada Badan Diklat Provinsi DIY,
Yogyakarta.
Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan (1993), Manajemen  Personalia ,  Edisi
Ketiga,  Cetakan  Pertama,  Yogyakarta: BPFE UGM.
Indriantoro,  Supom o  (2002), Metedologi Penelitian Bisnis , Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Yogyakarta: BPFE.
J.M. Juran (1995), Merancang Mutu , Jakarta: PT.
Pustaka Binaman Pressindo.
Jay Heizer and Barry Render (2001), Operations Management , Internasional Edition.
John Suprihanto (1999), Manajemen Personalia . Edisi Keempat, Yogyakarta: BPFE.
Kedaulatan  Rakyat  (2010), Kinerja  PNS Memprihatinkan , 23 Oktober 2010.
Kepala LAN (2001), Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 193/XIII/ 10/6/2001  tentang  Pedoman  Umum Pendidikan  Dan  Pelatihan  Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta .
Kepala LAN (2001), Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 194/XIII/ 10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi  Lembaga  Pendidikan  dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil , Jakarta.
Kompas  (2010), 37  PNS  Bolos  Tak  Naik Pangkat , 21 Oktober.
Lilik  Andi  Aryanto  (2006), Analisis  Sistem Evaluasi Dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pada Badan Diklat Provinsi DIY, Yogyakarta.
M. Manullang (1991), Dasar-dasar Manajemen .
Edisi  Revisi,  Cetakan  Keenam,  Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Mangkunegara (2003), Manajemen Sumber Daya Manusia , Edisi Tujuh,  Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Muh. As’ad (2003), Psikologi Industri , Cetakan Pertama, Jakarta: Karunika.
Muhammad Ali (1985), Pendidikan Prosedur dan Strategi , Bandung: Angkasa.
Nadler, Leonard & Wiggs dalam Aung Haryono (1999), Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-ilmu , Jakarta: PT. Gramedia.
Oscar  Dedik  Cristiawan  (2008), Analisis Pengaruh  Pendidikan  Dan  Pelatihan Terhadap  Kinerja  Pegawai  Sekretariat Daerah Kota Malang, Malang.
Pemda  DIY  (2004), Laporan  Pengkajian Pengembangan Otonomi Daerah Provinsi dan  Kabupaten/Kota  Tahun  2004 , Yogyakarta.
Pemda DIY (2004), Peraturan Daerah Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  2 Tahun  2004  tentang  Pembentukan Organisasi  Lembaga  Teknis  Daerah  di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
Pemerintah RI, Undang-Undang Republik Indo- nesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional, Jakarta, 2003.
Pemerintah RI, Undang-Undang Republik Indo- nesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, Jakarta, 2004.
Prasetya Irawan (2000), Belajar , Motivasi dan Ketrampilan  Mengajar ,  Jakarta:  Pustaka Aksara.
Saripah Bte Patola (2010), Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran  Mata  Diklat  Produktif Program  Studi  Usaha  Jasa  Boga  Pada Kelas X Di SMK Negeri 2 Malang, Malang.
Simamora  (1999), Manajemen  Sumber  Daya Manusia , Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Soehardi  Sigit  (1999), Pengantar  Metodologi Penelitian ,  Cetakan  Kedua,  Yogyakarta: BPFE UST.
Soekidjo Reksodiarjo (2009), Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamuji  (1995), Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: CV.
Raja Grafindo Persada.
Sudarsono, FX. (1998), Analisis Data , Jakarta: Dirjen Dikti PPLPTK.
Sugiyono  (1999), Metode  Penelitian  Bisnis , Bandung: Alfabeta.
Sultoni (2006), Pengaturan Tentang Kewenangan Pengelolaan  Potensi  Daerah  Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Yogyakarta.
Sunaryo Sumadji (2005), Kebijakan Pembinaan SDM  Aparatur,  Koordinasi,  Diklat Prajabatan  Golongan  III ,  Lem baga Administrasi Negara (LAN).
Suwarsono  Muhammad  (2008), Matriks  dan Skenario Dalam Strategi . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
T.  Hani  Handoko  (1993), Manajemen ,  Edisi
Kedua,  Cetakan  Pertama,  Yogyakarta: BPFE UGM.

## EVALUASI PROGRAM DIKLAT PADA BADAN PENDIDIKAN DAN  PELATIHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010