## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK

## PIDANA SUAP MENYUAP OLEH PEJABAT NEGARA

## Diwa Putra Fachri Hamzah
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email : 2110611291@mahasiswa.upnvj.ac.id

## ABSTRACT
Corruption  is  a  crime  that  is  categorized  as  an  extraordinary  crime,  this  is  because  the adverse  effects  provided  by  corruption  stimulate  a  great  destruction  effect  (an  enermous destruction effect) on the life of the nation and state. In addition, the existence of corruption can certainly harm state finances and harm the community. In the criminal act of corruption, it certainly has a very impact. Corruption is a problem that until now has not been resolved, corruption  has  various  types,  such  as  bribery.  Accusing  Wiyono  of  bribery  is  an  attempt  to give or promise a sum of money or goods to someone who has authority for the benefit of the person who gives the money or goods as compensation for something he wants. In Indonesia, the  practice  of  bribery  has  become  commonplace,  people  do  not  consider  bribery  as  a dangerous  problem. For him, bribery is  a tool to  facilitate in  achieving  his  goals by giving bribes  to  state  officials  in  government  agencies.  In  journal  writing,  researchers  use normative  juridical  research  methods  with  a  legal  approach.  This  research  was  made  of course with the aim that readers know how the views of the Corruption Eradication Law in bribery cases that occur in government agencies, know the form of criminal responsibility for bribery  perpetrators,  and  efforts  that  can  be  made  in  overcoming  bribery  corruption committed by state officials in government agencies .
Keywords: Criminal, Bribery, State Official, Corruption

## ABSTRAK
Korupsi  merupakan  kejahatan  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  luar  biasa,  hal  ini disebabkan  karena  dampak  buruk  yang  diberikan  oleh  korupsi  menibmulkan  efek penghancuran  yang  hebat  ( an  enermous  destruction  effects )  terhadap  kehidupan  berbangsa

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
serta bernegara. Selain itu tadanya tindak pidana korupsi tentunya dapat merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat. Dalam tindak pidana korupsi tentu menimbulkan dampak yang sangat. Korupsi menjadi suatu permasalahan yang hingga saat ini tidak kunjung selesai, korupsi memiliki berbagai macam jenisnya misalnya seperti suap menyuap. Menutu Wiyono suap  merupakan  suatu  upaya  dengan  memberikan  atau  menjanjikan  sejumlah  uang  ataupun barang  kepada  seseorang  yang  memiliki  wewenang  demi  keuntungan  orang  yang memberikan uang atau barang tersebut sebagai kompensasi atas suatu hal yang diinginkanny. Di  Indonesia  praktik  suap  menyuap  menjadi  hal  yang  sudah  biasa,  masyarakat  tidak menganggap  suap  menyuap  sebagai  suatu  permasalahan  yang  berbahaya.  Baginya  suap menyuap menjadi alat untuk mempermudah dalam mencapai tujuannya dengan memberikan suap  kepada  pejabat  negara  pada  instansi  pemerintahan.  Dalam  penulisan  jurnal,  peneliti menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  undang-undang. Penelitian ini dibuat tentunya dengan tujuan agar pembaca mengetahui bagaimana pandangan Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  kasus  suap  menyuap  yang terjadi  dalam  instansi  pemerintahan,  mengetahui  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  bagi pelaku tindak pidana suap menyuap, dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi tindak pidana korupsi suap menyuap yang dilakukan oleh pejabat negara pada instansi pemerintahan Kata kunci: Pidana, Suap, Pejabat Negara, Korupsi

## A. PENDAHULUAN
Istilah  korupsi  pertama  kali  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu corruptio atau Coruptus yang selanjutnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis disebut Curuption . Secara harfiah korupsi  ini memiliki arti  yaitu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, suap, tidak bermoral, dan penyimpangan. Menurut Subekti dan Citrisoedibio menjelaskan bahwasannya korupsi  ini  merupakan  “serangkaian  perbuatan  curang  serta  tindak  pidana  yang  dapat merugikan negara”. 1 Korupsi pada dasarnya merupakan sebuah tindak kejahatan  yang dapat merugikan  berbagai  pihak.  Di  Indonesia  sendiri  kasus  kejahatan  korupsi  tergolong  sangat banyak,  korupsi  sudah  seperti  menjadi  budaya  dalam  negara  kita.  Salah  satu  hal  yang menyebabkan korupsi menjadi mendarah daging dikarenakan kebiasaan masyarakat kita yang sedari  kecil  sudah  menerapkan  budaya  korupsi,  seperti  korupsi  waktu;  melakukan  suap ataupun menerima suap; dan berbagai macam jenis korupsi lainnya.
1 Mudemar A. Rasyidi. (2014). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. Jurnal Mitra Manajemen, 6((2)), 37–51.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Pada  dasarnya  tindak  pidana  korupsi  memiliki  dampak  yang  negatif  bagi  kehidupan manusia  dari  segala  aspek,  seperti  aspek  ekonomi  maupun  aspek  budaya  masyarakat.  Sejak dari zaman dahulu hingga saat ini korupsi masih menjadi permasalahan  yang sangat akut di berbagai negara baik itu negara-negara di seluruh dunia termasuk negara Indonesia. Negara- negara  di  dunia  berbondong-bondong  melakukan  langkah  legislatif  untuk  menekan  angka kasus tindak pidana korupsi dengan mendirikan lembaga-lembaga antikorupsi. Penerapan di Indonesia  sudah  dilakukan  dengan  berdirinya  Lembaga  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  yang  pembentukannya  diperkuat  dengan  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2
Secara  umum,  tindak  pidana  korupsi  merupakan  kejahatan  yang  dikategorikan  luar biasa  karena  dampak  yang  ditimbulkannya,  bahkan  saat  ini  terjadi  secara  sistematik  dan semakin  meluas,  merugikan  masyarakat,  merugikan  keuangan  negara,  dan  melanggar peraturan  yang  sudah  ada.  Selain  itu  Korupsi  memiliki  dampak  buruk  karena  dapat memberikan  efek  penghancuran  yang  hebat  ( an  enermous  destruction  effects )  terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Dan utamanya penghancuran yang sangat berdampak yaitu pada  sektor  ekonomi  yang  kemudian  berdampak  juga  pada  kehidupan  masyarakat  pada negara  tersebut.  Kaitan  antara  korupsi  dengan  kesejahteraan  masyarakat  dapat  dilihat  pada kasus  suap  menyuap  antara  masyarakat  dengan  pejabat  negara  yang  memiliki  wewenang yang kemudian memunculkan transaksi yang bersifat illegal dan bahkan dapat memunculkan aturan baru dengan maksud untuk mempermudah birokrasi melalui suap atau sogok. 3
Korupsi dalam hal  ini memiliki berbagai  jenis,  yaitu :  Merugikan keuangan negara , Suap  menyuap,  Penggelapan  dalam  jabatan,  Pemerasan,  Perbuatan  curang,  Benturan kepentingan  dalam  pengadaan,  Gratifikasi. 4 Dari  jenis-jenis  tindak  pidana  korupsi  tersebut, yang akan menjadi  fokus  bahasan pada tulisan ini  yaitu tindak pidana korupsi berupa suap- menyuap  yang  dilakukan  oleh  pejabat  negara.  Suap  menyuap  berdasarkan  pengertiannya merupakan  tindakan  melawan  hukum  yang  dibarengi  dengan  tindakan  sogok-menyogok dengan  maksud  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  bagi  pemberi  suap  maupun  penerima suap.  Tindak  pidana  suap  menyuap  menjadi  perbuatan  yang  curang  karena  pejabat  yang
2 Na ndha Risky Putra, & Rosa Linda. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 8((1)), 13–24.
3 Amalia Fadhila Rachmawati. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1((1)), 12–19.
4 M.H, I. (2018). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 2(II), 37–57. https://doi.org/10.32505/legalite.v2iII.347

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menerima  suap  tersebut  menyalahgunakan  kekuasaannya  dan  melanggar  aturan  yang  ada demi mendapatkan keuntungan berupa imbalan yang diberikan oleh si pemberi suap. 5
Penjelasan  lebih  lanjut  terkait  suap  dalam  suatu  kasus  tindak  pidana  korupsi merupakan pemberian berupa uang sogok atau uang pelicin yang diberikan kepada pihak lain, dalam  kasus  ini  yang  menjadi  penerima  yaitu  aparatur  negara  atau  pegawai  instansi pemerintahan  dengan  tujuan  untuk  mempercepat  atau  mempermudah  tujuan  tertentu  yang bersangkutan dengan lingkup dari tugas pegawai instansi pemerintahan tersebut. Di Indonesia biasanya  suap  diberikan  kepada  para  pejabat  di  lingkungan  birokrasi  pemerintah  yang memiliki  peranan  penting,  para  penegak  hukum,  serta  pejabat  bea  cukai  dan  pajak.  Dan sayangnya kasus suap menyuap tersebut hingga saat ini masih dianggap kasus yang biasa saja dan bahkan seakan akan menjadi budaya masyarakat. 6
Wiyono  dalam  hal  ini  menyampaikan  pandangannya  terkait  dengan  suap,  yang dimana  ia  menjelaskan  bahwa  “Suap  adalah  suatu  tindakan  dengan  memberikan  sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritasnya demi keuntungan  orang  yang  memberikan  uang  atau  barang  atau  perjanjian  lainnya  sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang”. yang  artinya  tindak  pidana  suap  ini  sangat  melekat  dengan  para  pejabat  serta  instansi pemerintahan di Indonesia.
Pejabat  negara  dalam  menjalankan  tugasnya  tentu  memiliki  etika  yang  harus ditaatinya  karena  etika  pejabat  negara  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Selain  itu  etika pejabat  negara  menjadi  rujukan  dalam  bersikap  agar  nantinya  dapat  menciptakan  sistem pemerintahan  yang bersih. Apabila seorang pejabat negara melakukan pelanggaran terhadap etika  tersebut  tentu  akan  memunculkan  tindak  pidana  dan  menurunkan  rasa  percaya masyarakat  kepada  pemerintah.  Dan  sebagai  seorang  pejabat  negara  tentunya  diharuskan untuk  menghindari  praktek  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  karena  hal  tersebut  merupakan tindakan melawan hukum dan tindakan yang melanggar etika pejabat negara. 7
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini dibuat tentunya dengan maksud untuk  mencegah  serta  mengatasi  kasus  tindak  pidana  korupsi.  Undang-Undang  ini  juga menjelaskan  mengenai  korupsi  yang  merupakan  tindakan  dengan  sengaja  ataupun  dengan
5 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , Alumni, Bandung, 1985. Hlm.I6
6 Gusti, I., Satria, A., Anak, W., Ari, A., & Dewi, A. (n.d.). Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
7 M. Nasir Djamil, & TB Massa Djafar. (2016). Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, 12((1)), 1757–1767.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
melawan  hukum  melakukan  perbuatan  dengan  tujuan  untuk  memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  bagi  negara.  Undang-Undang  Tindak Pidana  Korupsi  dalam  hal  ini  melarang  segala  macam  tindak  pidana  korupsi  dengan  keras, namun sayang aturan tersebut masih dipilah-pilah dalam penerapannya.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  jurnal  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan  penelitian  berupa  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual,  dengan tujuan  memahami  pembahasan  mengenai  kasus  yang  terjadi  dengan  melalui  penjelasan undang-undang  yang  ada  dan  memperkuat  argumen  dalam  penulisan  jurnal  melalui penjelasan undang-undang yang berlaku pada saat ini.

## C. PEMBAHASAN
1. Peran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam mengatasi tindak pidana suap menyuap pada pejabat negara?
Kasus suap menyuap menjadi permasalahan  yang hingga saat ini masih terus ada,  yang bahkan  dianggap  seperti  budaya  dari  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri.  Apabila  ditarik  ke masa  yang  lalu,  fakta  menunjukan  bahwasannya  terjadi  banyak  kasus  penyuapan  yang dilakukan  oleh  kaum  priyai  atau  kaum  kelas  atas  kepada  pejabat  negara,  pada  prakteknya yang  menjadi  bahan  suap  yaitu  berupa  uang. 8 yang  dimana  pemberian  tersebut  dianggap sebagai  hubungan untung-sama untung dalam memenuhi kebutuhannya.  Dimana si  pemberi suap  merasakan  untung  karena  segala  urusannya  dapat  diberikan  kemudahan  oleh  penerima suap.  Dan  bagi  pejabat  negara  yang  menerima  suap  ia  merasakan  untung  juga  karena  dia menerima  sebuah  imbalan  yang  seharusnya  tidak  ia  terima  dengan  mendahulukan  atau memudahkan segala urusan si pemberi suap tersebut.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penjelasan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini mengatur atau melarang  terjadinya  praktek  suap  menyuap.  Secara  umum  Undang-undang  tersebut  tidak hanya  mengatur  mengenai  tindakan  korupsi,  melainkan  mengatur  pula  tindakan  lain  seperti suap  menyuap,  gratifikasi,  ataupun  tindak  pidana  yang  sejenisnya.    Lingkup  dari  undang- undang tersebut bukan hanya sebatas untuk instansi pemerintahan, melainkan mengatur bagi
8 Antonius  Wibowo. (2006). Bidang Pidana Suap.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
semua  lapisan  masyarakat  di  Indonesia  entah  itu  para  pejabat  negara  ataupun  warga  biasa. Dijelaskan  kembali  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Penjelasan  Atas Undang  Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi perbuatan  suap  menyuap  yang  dilakukan  terhadap  pejabat  negara  merupakan  salah  satu bentuk tindakan korupsi yang dilarang.
Terkait dengan suap menyuap yang dilakukan kepada pejabat negara diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penjelasan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  setiap  orang  yang  :  a.  memberi  atau menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dengan  maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  karena  atau  berhubungan  dengan  sesuatu  yang bertentangan  dengan  kewajiban,  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  dalam  jabatannya”.  Yang artinya  pada  pasal  tersebut  terdapat  setidaknya  4  unsur  dalam  suap  menyuap,  yaitu  :  setiap orang dalam hal ini adalah pemberi, memberi atau menjanjikan sesuatu, pegawai negeri atau penyelenggara  negara  dalam  hal  ini  dianggap  sebagai  penerima,  dan  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  yang  tidak  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  ataupun  bertentangan dengan kewajibannya 9 .
Kembali  dijelaskan dalam  pasal  tersebut  bahwasannya bagi  siapapun  yang memberikan atau melakukan suap kepada aparatur negara ataupun pejabat negara dapat dikenakan pidana dengan  hukuman  yang  disebutkan  pada  ayat  pasal  5  tersebut.  Namun  sayangnya  Undang- undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  kasus  tindak  pidana  suap  menyuap dapat  dikatakan  masih  kurang  kuat  dari  segi  hukuman,  sehingga  para  pelaku  tindak  pidana suap tentunya tidak akan jera dalam melakukan  tindakannya tersebut dan penerapannya pun tergolong masih tidak tegas sehingga masyarakat seperti menganggap tidak ada aturan  yang mengatur mengenai tindak pidana suap menyuap.
9 Dina Firdamulia. (2021). Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## 2. Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  bagi  anggota  kepolisian  yang  melakukan tindak pidana suap menyuap
Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki  status  sebagai  negara  hukum,  maka  sudah sepatutnya  semua  warga  negaranya  tunduk  kepada  hukum  yang  berlaku  dan  apabila melakukan  sebuah  tindakan  yang  melanggar  hukum,  maka  akan  dikenakan  hukuman  sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang dengan secara paksa tanpa memandang bulu.  Yang  artinya  setiap  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana,  maka  diharuskan  untuk melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap apa yang dilakukannya tersebut. 4
Dengan adanya hukum maka diharapkan tercipta suatu kedamaian, keserasian dalam hal ketertiban serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut  dapat  terjadi  apabila  penerapan  hukum  dilakukan  dengan  tegas  serta  tidak  pandang bulu yang tentunya akan menciptakan kedamaian serta keadilan di mata masyarakat. Dengan adanya  hukum,  tentu  akan  membuat  kehidupan  menjadi  lebih  tentram  dikarenakan  semua masyarakatnya  harus  mengikuti  aturan  yang  ada  karena  aturan  yang  bersifat  memaksa  dan berlaku bagi siapapun serta apabila melanggar akan mendapatkan sanksinya. 10 Dalam hal ini, pertanggungjawaban hukum menjadi suatu hal yang sangat penting dalam perbuatan hukum, ditambah lagi Indonesia merupakan negara hukum yang dilandaskan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  dimana  segala  konsekuensi  perbuatan  harus didasarkan  pada  komponen  hukum 11 .  Apabila  terdapat  kasus  suap  menyuap  yang  dilakukan oleh  pejabat  negara,  maka  pertanggungjawaban  hukum  yang  harus  dilakukan  berupa pertanggungjawaban pidana baik itu berupa pidana denda, kurungan, penjara, maupun pidana mati. Pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  suap  menyuap  tentu  bersifat  seimbang,  baik bagi  si  pemberi  suap  maupun  penerima  suap.  Tentunya  bentuk  pertanggungjawaban  yang diberikan  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  dilakukan  oleh  para  pelaku  tindak  pidana  suap tersebut.  Hakim  dalam  hal  ini  memiliki  kebebasan  dalam  memberikan  pemidanaan  kepada pelaku tindak pidana suap tersebut, namun  dalam tetap diharuskan untuk  sesuai dengan apa yang  ada  dalam  Undang-Undang  seperti  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  atau
10 Syafira, N., Effendi, E., & Erdiansyah, E. (2015). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau , 2 (2).
11 Wenno, V., Pasalbessy, J. D., Hattu, J., : (2021). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan. In Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 1, Issue 9).

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. 12
Pertanggungjawaban  pidana  menjadi  hal  yang  penting  dalam  suatu  kasus  tindak  pidana, dalam kasus suap menyuap yang dilakukan oleh pejabat negara tentunya pertanggungjawaban pidana ditujukan agar para pelaku tindak suap menyuap tersebut menjadi jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana suap menyuap tersebut. sebagaimana mestinya pelaksanaan dalam pemerintahan diharuskan bersih, bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Dalam pemberian suap kepada pejabat negara termasuk sebagai kejahatan jabatan, yang dimana hal  tersebut  dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal  209 KUHP 13 yang  berbunyi  “dihukum  penjara  selama-lamanya  dua  tahun  delapan  bulan  atau denda  sebanyak  Rp.4.500  apabila  :  1e.  barangsiapa  memberi  hadiah  atau  perjanjian  kepada seorang pegawai negeri dengan dimaksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia  berbuat  atau  mengalpakan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajibannya;  2e. barangsiapa  memberi  hadiah  kepada  seorang  pegawai  negeri  oleh  sebab  atau  berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakan sesuatu apa dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya.” dan Pasal 419 KUHP yang berbunyi “dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  lima  tahun  dihukum  pegawai  negeri;  1e.  yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu  diberikan  kepadanya  untuk  membujuknya  supaya  dalam  jabatannya  melakukan  atau mengalpakan  sesuatu  yang  berlawanan  dengan  kewajibannya”  berdasarkan  2  pasal  tersebut maka  KUHP  dengan  tegas  melarang  praktik  tindak  pidana  suap  menyuap  kepada  pejabat negara,  yang  artinya  bentuk  pertanggungjawaban  hukum  bagi  pemberi  suap  kepada  pejabat negara berdasarkan KUHP merupakan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan disertai denda sebesar  Rp.4.500.  dan  bagi  pegawai  instansi  pemerintahan  yang  menerima  suap  tersebut dipertanggungjawabkan pidana berupa pidana penjara selama 5 tahun.
Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  turut  serta  mengatur  mengenai pertanggungjawaban  pidana  bagi  pemberi  dan  penerima  suap  pada  pegawai  instansi pemerintahan.  Hal  ini  diperjelas  dalam  Pasal  5  Ayat  1  yang  berbunyi  “Dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  setiap  orang  yang:  a.  memberi  atau
12 Wismoyo H (2015). Pertanggungjawaban Pidana Pemberi dan Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap. (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Palembamg
13 Hidayat. (2017).Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal EduTech, 03(02) .

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dengan  maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  karena  atau  berhubungan  dengan  sesuatu  yang bertentangan  dengan  kewajiban,  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  dalam  jabatannya.”  pada pasal  tersebut  menjelaskan  pertanggungjawaban  hukum  yang  harus  diterima  bagi  pemberi suap  kepada  pegawai  instansi  pemerintahan  dengan  hukuman  berupa  penjara  1  sampai  5 tahun dsiertai dengan denda sebesar 50 juta sampai 250 juta. Sedangkan  dalam Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor dijelaskan mengenai pertanggungjawaban hukum kepada aparatur negara atau pegawai pada instansi pemerintahan yang menerima suap dengan hukuman yang sama seperti pemberi suap yaitu berupa pidana penjara 1 sampai 5 tahun disertai dengan denda sebesar 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah.

## 3. Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  semakin  banyaknya  kasus  tindak pidana suap menyuap dalam instansi kepolisian?
Dari tindak pidana yang dilakukan, tentunya akan menimbulkan dampak yang buruk bagi semua pihak. Dalam kasus suap menyuap yang terkena dampak buruknya yaitu pada instansi pemerintahan  itu  sendiri,  dimana  instansi  tersebut  namanya  akan  menjadi  tercoreng dikarenakan  oknum  pegawainya  yang  melakukan  tindakan  suap  demi  mendapatkan keuntungan secara pribadi  dan mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan hal-hal  lain yang menyangkut dengan dirinya, dalam hal ini yaitu instansi pemerintahannya.
Berbagai  upaya  tentunya  dapat  dilakukan  agar  praktek  kasus  suap  menyuap  tidak  terus berkembang  dalam  instansi  pemerintahan.  Upaya  yang  dilakukan  misalnya  seperti  upaya preventif,  upaya  detektif,  dan  upaya  represif.  Dalam  penjelasan  mengenai  upaya  preventif pada kasus  suap menyuap  yang dilakukan oleh pejabat  negara dapat  diartikan bahwasannya makna  dari  preventif  ini  merupakan  pengendalian  yang  dilakukan  dengan  berupa  bentuk pencegahan terhadap suatu pelanggaran, 14 apabila dikaitkan dengan suap yang dilakukan oleh pejabat  negara  maka  makna  upaya  preventif  dalam  hal  ini  merupakan  suatu  pemberian rintangan  ataupun  hambatan  agar  kedepannya  tidak  lagi  terjadi  tindak  pidana  korupsi  atau dalam  hal  ini  tindakan  suap  menyuap.  Hambatan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan
14 Romadhon, A. J. L. (2021). Upaya Represif dan Preventif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 1(3), 127–135. https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11260

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
memberikan pemahaman yang secara rinci mengenai segala faktor yang menyebabkan terjadi tindak  pidana  korupsi  dan  suap  menyuap.  Diharapkan  upaya  preventif  ini  dapat meminimalisir  terjadinya  tindak  pidana  suap  menyuap  dalam  instansi  pemerintahan 15 .
Langkah  yang  diambil  pemerintah  dalam  melakukan  upaya  preventif  dalam  buku  “Strategi Pemberantasan  Korupsi  Nasional“  diantaranya  seperti  dengan  memperkuat  Dewan Perwakilan  Rakyat,  memperkuat  Mahkamah  Agung  serta  jajaran  peradilan  dibawahnya, membangun  kode  etik  di  sektor  publik,  meneliti  sebab-sebab  perbuatan  korupsi  secara berkelanjutan,  penyempurnaan  manajemen  sumber  daya  manusia  serta  peningkatan kesejahteraan  pegawai  negeri,  peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat,  dan kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional. 16
Dalam  upaya  detektif  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pada  dasarnya  merupakan  suatu usaha  yang ditujukan agar suatu tindak pidana  yang berkaitan dengan korupsi ataupun suap menyuap  dapat  dengan  cepat  dideteksi  sehingga  kasus  tersebut  dapat  ditindaklanjuti. Pemerintah  dalam  hal  ini  menerapkan  strategi  detektif  dengan  melakukan  perbaikan  sistem dan tindak lanjut atas pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, partisipasi Indonesia pada gerakan  anti  korupsi,  menggunakan  nomor  kependudukan  nasional,  dan  peningkatan kemampuan APFP/SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan.Dan pengupayaan dengan cara represif dalam penjelasannya merupakan sebuah tindakan  yang  sifatnya  menekan,  mengekang,  menahan  ataupun  menindas  dengan  tujuan untuk  menyembuhkan.  Atau  dalam  kasus  ini  upaya  represif  merupakan  upaya  pemaksaan yang dilakukan agar para pelaku tindak pidana korupsi  dan suap menyuap menjadi  jera dan tidak  ingin  mengulangi  tindak  pidana  tersebut.  Dalam  buku  yang  berjudul  “Strategi Pemberantasan  Korupsi  Nasional”  dijelaskan  bahwasannya  pemerintah  melakukan  upaya represif  dengan  membentuk  badan  anti  korupsi,  penggolongan  jenis  korupsi  yang diprioritaskan,  pemberlakukan  sistem  pemantauan  proses  penanganan  tindak  pidana  korupsi secara  terpadu,  dan  publikasi  kasus-kasus  tindak  pidana  disertai  dengan  analisanya. 17 Dari upaya  represif  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  diharapkan  dapat  menekan  angka  kasus tindak pidana korupsi  suap menyuap  yang terjadi dalam instansi  pemerintahan, atau bahkan diharapkan  agar  lingkungan  instansi  pemerintahan  bersih  dari  korupsi,  kolusi,  dan
15 Deliani, D., & Elisa, N. (2022). Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Sipil. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan ), 5(1), 132–140. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11318
16 Achmad Sanusi. (2002). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD.
17 Ibid hlm 8

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
nepotisme.Selain  itu  terdapat  beberapa  cara  lain  untuk  mencegah  terjadinya  praktik  suap menyuap  yang  terjadi  dalam  instansi  pemerintahan.  Beberapa  caranya  antara  lain  seperti memberikan  edukasi  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  serta  kepada  para  pegawai  dalam instansi  pemerintahan  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  suap  menyuap.  Lalu  dapat melakukan pengawasan kepada seluruhnya, praktik suap ini juga perlu diawasi karena segala perbuatan  yang  awalnya  tidak  memiliki  niat  sama  sekali  bisa  menjadi  sebuah  kebiasaan karena  berada  pada  situasi  yang  memaksa  yang  kemudian  menjadi  terbiasa,  dalam  praktik suap menyuap hal tersebut juga berlaku dimana terdapat kasus suap yang dilakukan terhadap pegawai  pemerintahan  dimana  masyarakat  melakukan  suap  demi  mempercepat  tujuan  yang ingin  dicapainya,  hal  ini  dapat  terjadi  karena  tidak  adanya  pengawasan  yang  ketat  sehingga membuat  para  pelaku  suap  menjadi  bebas  seakan  tidak  ada  yang  menganggap  perbuatan tersebut  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Dan  terakhir  dalam  mencegah terjadinya praktik suap menyuap dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana  suap,  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sudah mengatur, namun hukuman yang diberikan kurang setimpal dan penegakannya pun dapat dikatakan masih belum tegas sehingga dibutuhkan peraturan yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap tersebut.

## D. KESIMPULAN
Tindak  pidana  korupsi  suap  menyuap  tentunya  bukan  menjadi  hal  yang  asing  di Indonesia,  karena  suap  menyuap  dalam  masyarakat  Indonesia  seakan-akan  menjadi  budaya dikarenakan  tindakan  suap  tersebut  menjadi  jalan  pintas  atau  jalan  mudah  bagi  masyarakat pemberi  suap  untuk  mendapatkan  atau  mencapai  tujuan  yang  dia  inginkan.  Umumnya  suap dikatakan  sebagai  uang  pelicin  ataupun  uang  sogok  kepada  aparatur  negara  atau  pegawai instansi  pemerintahan  agar  pegawai  instansi  pemerintahan  tersebut  mempermudah  jalan pemberi  suap  untuk  mencapai  tujuannya  dengan  melanggar  ketentuan  atau  bertentangan dengan  tugas  yang  seharusnya  ia  lakukan.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  mengatur  terkait  praktek  suap  menyuap  yang  terjadi dalam  instansi  pemerintahan.  Dalam  pelaksanaannya  undang-undang  tersebut  melarang terjadinya  praktek  suap  menyuap,  dan  dalam  undang-undang  tersebut  juga  bukan  hanya mengatur  pegawai  instansi  pemerintahan  yang  menerima  suap  melainkan  mengatur  juga mengenai  pemberi  suap  tersebut,  dimana  bagi  yang  melanggar  ketentuan  tersebut  tentunya akan  mendapatkan  sanksi  atau  hukuman  yang  sesuai  dengan  yang  dilakukan.  Hal  tersebut

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dapat  ditemui  dalam  Pasal  5  ayat  1  dan  ayat  2  yang  dijelaskan  mengenai  hukuman  bagi pemberi  suap  dan  pegawai  pemerintahan  yang  menerima  suap.Indonesia  sebagai  negara hukum  tentunya  memiliki  aturan  yang  bersifat  memaksa  bagi  siapapun  yang  ada  di wilayahnya, apabila terbukti melanggar maka tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang  yang  berlaku.  Pertanggungjawaban  pidana  dalam  hal  ini  menjadi  sangat penting, pada kasus suap menyuap tentunya pertanggungjawaban pidana dilakukan agar para pelaku  tindak  pidana  tersebut  merasa  jera.  Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  yang  dapat dilakukan  yaitu  berupa  hukuman  penjara  serta  denda  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pemerintah  dalam  mengatasi  permasalahan  suap menyuap dalam instansi pemerintahan tentunya telah melakukan berbagai upaya, antara lain seperti  upaya  preventif,  upaya  detektif,  dan  upaya  represif.  Upaya-upaya  tersebut  tentunya ditujukan  agar  kasus  korupsi  dengan  bentuk  suap  menyuap  dalam  instansi  pemerintahan dapat diminimalisir atau bahkan dapat bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## SARAN
Sebagai  saran,  dalam  penerapan  terkait  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  suap  menyuap  dalam  instansi  pemerintahan  harus  lebih ditegaskan, karena penerapannya pada saat ini dapat dikatakan masih belum tegas dan masih tebang  pilih  sehingga  praktik  suap  menyuap  pada  instansi  pemerintahan  terutama  yang dilakukan  oleh  pejabat  negara  hingga  saat  ini  masih  terus  ada  dan  bahkan  menjadi  budaya bagi  para  pelakunya.  Dan  sebaiknya  dalam  meminimalisir  terjadinya  suap  dapat  dilakukan pembekalan  kepada  para  pejabat  negara  dalam  instansi  pemerintahan  untuk  menjalankan pekerjaannya  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  dan  menaati  etika  sebagai  seorang  pejabat negara,  serta  menyampaikan  bahayanya  praktik  suap  menyuap  apabila  dikaitkan  dengan hukum  nasional  yang  ada.  Dan  dilakukan  pula  sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  tidak melakukan tindak pidana suap kepada siapapun karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang  bertentangan  dengan  hukum,  lalu  menyampaikan  terkait  bahaya  serta  hukuman  bagi mereka  yang  melakukan    tindak  pidana  suap.  Dengan  ketegasan  dan  pembekalan  tersebut tentu  bagi  penulis  menjadi  suatu  saran  yang  dapat  meminimalisir  terjadinya  kasus  suap menyuap  dalam  instansi  pemerintahan  terutama  pejabat  negara,  karena  dengan  hal  tersebut

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
para  pejabat  negara  dalam  instansi  pemerintahan  serta  masyarakat  yang  memberikan  suap akan sadar betapa bahayanya suap menyuap.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia Fadhila Rachmawati. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum , Volume 1 Nomor 1. 12– 19.
Deliani, D., & Elisa, N. (2022). Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Sipil. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) , Volume 5 Nomor 1. 132–140. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11318
Firdamulia, D. (2021). Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al- Qaradhawi. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh . (pp. 40–41).
Gusti, I., Satria, A., Anak, W., Ari, A., & Dewi, A. (n.d.). Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Harian Regional
Hidayat. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal EduTech , Volume 3 Nomor 2.
Hisar Sitohang, Martono Anggusti, & Uton Utomo. (2018). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan (Studi Putusan Nomor : 195/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY). Jurnal Hukum PATIK , Volume 7 Nomor 2, 75–88.
Maradona, T. B. (2021). Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , Volume 9 Nomor 1. 26. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526
M. Nasir Djamil, & TB Massa Djafar. (2016). Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan , Volume 12 Nomor 1, 1757–1767.
M.H, I. (2018). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam , Volume 2 Nomor II 37–57. https://doi.org/10.32505/legalite.v2iII.347
Mudemar A. Rasyidi. (2014). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. Jurnal Mitra Manajemen , Volume 6 Nomor 2. 37–51.
Nandha Risky Putra, & Rosa Linda. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. Integritas: Jurnal Antikorupsi , Volume 8 Nomor 1, 13–24.
Romadhon, A. J. L. (2021). Upaya Represif dan Preventif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , Volume 1 Nomor 3. 127–135. https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11260
Syafira, N., Effendi, E., & Erdiansyah, E. (2015). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau , Volume 2 Nomor 2
Wenno, V., Pasalbessy, J. D., Hattu, J., : (2021). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan. In Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 1 Nomor 9.
Wismoyo, O. H. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Pemberi dan Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap. (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Palembamg