## KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU KEBIJAKAN PUBLIK: SUATU ANALISIS TERHADAP KEKHUSUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ACEH
Amirul Haq RD*, Subiyantoro**, Rahmad Syah Putra*** *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
***Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh
Email: amirulhaq5839@gmail.com , subiyantoro@uin-suka.ac.id , rahmad.sp@ar-raniry.ac.id
Abstrak: Pendidikan  merupakan  salah  satu  usaha  sadar  untuk  menciptakan  Sumber  Daya Manusia  yang  berkualitas,  guna  melahirkan  Sumber  Daya  Manusia  yang  berintelektual  dan bermoral maka dibutukan pula suatu kebijakan pendidikan yang mengatur sistem pendidikan, sebagai  parameter  dalam  pelaksanaan  pendidikan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menyangkut tentang studi kebijakan publik terhadap kekhususan kebijakan pendidikan Aceh. Studi kebijakan publik dalam penelitian ini dimaksud untuk mengeksplorasi berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana hasil, akibat dan dampaknya. Adapun subjek penelitian ini diambil dengan cara purposive sampling , dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) macam cara yaitu;  1)  observasi;  2)  wawancara;  dan  3)  dokumentasi  yaitu  menganalisis  isi  kebijakan ( content  analysis ),  mengkaji  dokumen-dokumen  berupa  kategori  administratif  maupun substantif,  diantaranya  berupa  berbagai  bentuk  kertas  kerja  hingga  naskah  akademik  suatu kebijakan pendidikan di Aceh. Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan pula analisis  data  dengan  4  (empat)  tahap  dan    prosedur  pengolahan  data  yaitu:  1) pemilahan/penyusunan klasifikasi data, 2) penyuntingan data, 3)
konfirmasi/verifikasi/pendalaman  data,  dan  4)  analisis  data  sesuai  dengan  konstruksi pembahasan  hasil  penelitian.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemerintah Aceh telah merumuskan suatu kebijakan publik tentang pendidikan di Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,  alasan  utama  dilakukan  perumusan  kebijakan  khusus  pendidikan  Aceh diantaranya ialah sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh . Melalui kebijakan yang telah dirumuskan berdasarkan Qanun Aceh itu pula, Pemerintah Aceh sangat menghendaki agar sistem pendidikan dikembangkan dengan menekankan  pola Sistem  Pendidikan  Islami atau Sistem  Pendidikan  Berbasis  Nilai-Nilai Islami (penekanannya pada penanaman nilai-nilai Islami dan pengembangan budaya islami).
Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Kebijakan Publik , dan Pendidikan Aceh
Abstract: Education is one of the conscious efforts to create quality human resources, in order to  produce  intellectual  and  moral  human  resources  an  education  policy  that  regulates  the education  system  is  also  needed,  as  a  parameter  in  the  implementation  of  education.  This research is a qualitative research with a descriptive approach concerning the study of public policy on the specificities of Aceh's education policy. Public policy studies in this research are
intended to explore various actions taken by the government, for whose interests, and how the results, consequences and impacts. The subject of this study was taken by purposive sampling, with data collection methods carried out in 3 (three) kinds of ways, namely; 1) observation; 2) interview; and 3) documentation, namely analyzing the content of policies (content analysis), reviewing  documents  in  the  form  of  administrative  and  substantive  categories,  including various forms of working papers to academic texts of an education policy in Aceh. After the data series is collected, data analysis is also carried out with 4 (four) stages and data processing procedures,  namely:  1)  sorting  /  compiling  data  classification,  2)  editing  data,  3)  data confirmation / verification / deepening, and 4) data analysis according to with the construction of  the  discussion  of  research  results.  Based  on  the  results  of  the  research,  it  shows  that  the Aceh Government has formulated a public policy on education in Aceh, namely Aceh Qanun Number 11 of 2014 concerning the Implementation of Education, and Aceh Qanun Number 9 of  2015  concerning  Amendments  to  Aceh  Qanun  Number  11  of  2014  concerning  the Implementation of Education, the main reason for this was The formulation of special policies for Aceh's education includes the implementation of Law Number 11 of 2006 concerning the Government  of  Aceh.  Through  the  policies  that  have  been  formulated  based  on  the  Aceh Qanun,  the  Aceh  Government  strongly  wants  the  education  system  to  be  developed  by emphasizing the  Islamic Education System or  Islamic Values-Based Education System (the emphasis is on planting Islamic values and developing Islamic culture).
Keywords: Education Policy, Public Policy , and Aceh Education

## PENDAHULUAN
Berbicara mengenai suatu kebijakan, tidak terlepas dari suatu bentuk regulasi yang mengikat dan lahir sebagai produk politik dengan tujuan untuk merealisasikan suatu  tujuan.  Sebagai  suatu  bentuk  kebijakan,  ditinjau  dari  konteks  sejarah lahirnya produk  kebijakan,  suatu  kebijakan  tersebut  lahir  tidak  terlepas  pula  dari  persoalan- persoalan  yang  timbul  banyak  dalam  suatu  masyarakat.  Sehingga  menuntut  untuk dilakukan  pemecahan  persoalan  tersebut  agar  melahirkan  solusi  kongkrit  untuk bangsa.
Seiring  dengan  perkembangan  Negara  Indonesia,  telah  banyak  pula  lahir berbagai produk kebijakan, dengan proses pembuatan tersebut tidak terlepas pula dari proses politik. Hingga saat ini, proses perumusan kebijakan terus dilakukan, seiring dengan perkembangan dan dimanika yang berkembang dalam masyarakat. Kebijakan- kebijakan  tersebut,  tentunya  dirumuskan  dalam  bentuk  regulasi  yang  ada  dengan harapan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 dan Sila ke-4 dan Ke-5 dari Pancasila sebagai ideologi bangsa yaitu: kerakyatan yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  dan  perwakilan ,  dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . 1
1 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI , (Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017), h. 1-5.
Jika  kita  melihat  dari  sila  ke-4  dan  5  di  atas  pula,  tentu  sangat  jelas  bahwa tujuan  suatu  kebijakan  yang  dilahirkan  oleh  Pemerintah  tidak  lain  ialah  untuk mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat,  yang  diwujudkan  dalam  bentuk implementasi kebijakan disegala bidang, mulai dari bidang ekonomi, politik, budaya, agama,  suku/rasa,  hingga  pendidikan.  Kebijakan  tersebut tentunya  dilahirkan  dalam berbagai  bentuk  pula,  mulai  dari  Undang-Undang,  Peraturan  Presiden,  Keputusan Presiden,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri,  Keputusan  Menteri,  Peraturan Daerah  Provinsi,  Keputusan  Gubernur,  Surat  Edaran,  Keputusan  Kepala  Dinas, Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota,  Keputusan  Bupati/Walikota,  Keputusan  Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Surat Edaran Bupati/Walikota dan lain sebagainya.  Dari sini pula  terlihat  jelas  bahwa,  semua  kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk  Rakyat  dalam rangka untuk menjamin kepentingan umum semaksimal mungkin.
Dalam  bidang  pendidikan,  lahirnya  suatu  kebijakan  tidak  terlepas  pula  dari persoalan penting suatu bangsa, dimana kebijakan pendidikan tersebut lahir akibat dari terjadinya suatu pergeseran yang terjadi, seiring dengan dinamika yang berkembang, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Pendidikan merupakan sektor penting  dalam  proses  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia suatu negara. 2 Tentunya, adanya suatu kebijakan dalam bidang pendidikan tidak lain ialah dalam rangka untuk meningkatkan daya saing suatu bangsa agar  maju  dan  sejajar  dengan  bangsa-bangsa  lain  di  luar.    Hal  ini  tentunya  sejalan sebagaimana telah dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea  ke-4  diantaranya  ialah  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa, 3 dengan  implikasinya  ialah  peningkatan  kapasitas warga  Negara  Indonesia  dalam  bidang  pendidikan,  sehingga  makmur  dan  memiliki pengetahuan.
Pengkajian  terhadap  kebijakan  dalam  bidang  pendidikan  sebagai  kebijakan publik  diperlukan  mengingat  sektor  pendidikan  adalah  suatu  sektor  penting  untuk menghasilkan produk jasa pendidikan yang baik sebagai ujung tombak agar menjadi maju  dan  berdaya  saing.  Pendidikan  menjadi  salah  satu  faktor  utama  dalam  rangka pembangunan  Sumber  Daya  Manusia.  Urgensi  pembangunan  sumber  daya  manusia menjadi  faktor  kunci  keberhasilan  sebuah  daerah,  terutama  dalam  rangka  untuk pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya untuk kemajuan daerah. Dalam konteks pembangunan  Sumber  Daya  Manusia,  pemerintah  daerah  maupun  provinsi  harus memiliki  langkah  strategis  dalam  mewujudkan  tujuan  tersebut,  terutama  melalui pembangunan  dalam  bidang  pendidikan.  Karena,  pembangunan  sektor  pendidikan salah satu investasi dalam jangka panjang, sebab berhubungan dengan investasi modal manusia (human capital). Pentingnya investasi pada sektor pendidikan dalam rangka
2 Rahmad Syah Putra, Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMA Negeri 3 Meulaboh, dalam Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. 5 Nomor 3 Agustus 2017, 163-164.
3 Majelis Permusyawaratan Rakyat Repulik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017), h. 1-2.
untuk  mempersiapkan  Sumber  Daya  Manusia  di  masa  depan  agar  mampu berkontribusi  dalam  rangka  pembangunan  suatu  daerah  berdaya  saing,  dan berkemajuan  melalui  pengalaman,  dan  spesifikasi  keilmuan  yang  dimiliki  oleh seseorang.  Sehingga,  dapat  mewujudkan  suatu  daerah  menjadi  mandiri,  serta masyarakatnya sejahtera dengan tanpa bergantung kepada pemerintah. 4
Di Aceh sendiri, dalam kontek kebijakan publik telah dirumuskan pula suatu bentuk  kebijakan  pendidikan,  perwujudan  kebijakan  tersebut  direalisasikan  pula dengan suatu regulasi atau Peraturan Daerah yang disebut dengan ‘Qanun Aceh’ yang di  dalamnya  mengatur  secara  khusus  penyelenggaraan  pendidikan  di  Aceh  yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh. 5 Kemudian,  dipertegas  lagi  dengan  Qanun  Nomor  9  Tahun  2015  (Perubahan  atas Qanun Nomor 11 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh. 6 Tujuan dari  adanya  suatu  kebijakan  khusus  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan  di  Aceh menjadi  isu  strategis  Pemerintah  Aceh  guna  mensikapi  berbagai  problematika  yang terjadi dalam konteks pendidikan di Aceh, juga sebagai suatu harapan agar pendidikan di Aceh memiliki ciri khas tersendiri yaitu adanya integrasi agama Islam dengan ilmu umum  pada  lembaga  pendidikan  di  Aceh  yang  dilaksanakan  dalam  bentuk diantaranya:  1)  Mata  Pelajaran;  2)  Suasana  keagamaannya  pada  lembaga pendidikannya  yang  akademis;  dan  3)  Pengintegrasian  Pendidikan  Islam  ke  dalam mata pelajaran umum. 7 Namun seiring perkembangannya, hingga saat ini kebijakan pendidikan  di  Aceh  belum  memiliki  dampak  yang  signifikan  dalam  implementasi bentuk  penyelenggaraan  pendidikan  seutuhnya  di  Aceh.  Sehingga  arah  dan pengembangan pendidikan di Aceh terkesan tidak konsisten dan hanya simbul semata. Berdasarkan latar belakang masalah dan isu di atas pula, disini peneliti tertarik untuk menganalisis  tentang  kebijakan  pendidikan  di  Aceh  dan  kendala-kendala  apasaja selama  ini,  sehingga  dalam  implementasi  kebijakan  pendidikan  belum  optimal dilaksanakan.
4 Nazamuddin, Pendanaan Pendidikan Aceh Melalui Dana Otonomi Khusus, dalam Pendidikan Aceh: Dinamika dan Harapan , (Yogyakarta: Penerbit Pale Media Prima dan Majelis Pendidikan Aceh (MPA), 2020), h. 1; lihat juga, Rahmad Syah Putra, Reza Hendra Putra, Amirul Haq RD, Konsepsi Ideal Darussalam dalam Perspektif  A. Hasjmy sebagai Pusat Pendidikan Islam, dalam Adabiya , Volume 22 No. 2 Agustus (2020), h. 81-82; lihat juga Ruqaiyah & Rahmad Syah Putra, Pendidikan sebagai Investasi Sumber Daya Manusia untuk Mengelola Sumber Daya Alam, dalam Aceh 2021: Sumber Daya Alam dan Politik , (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021). h. 1.
5 Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh, (Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2014), h. 1-50.
6 Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh, (Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2015), h.1-30.
7 Darwis A. Soelaiman, Kurikulum Aceh , (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Aceh, 2018), h.1-3.

## LANDASAN TEORI
1. Kebijakan dan Kebijakan Publik
Untuk dapat memahami lebih dalam tentang pendekatan dan proses lahirnya kebijakan  publik,  maka  perlu  memberikan  pengertian  terlebih  dahulu  tentang kebijakan  dan  kebijakan  publik  baik  dari  segi  bahasa,  istilah  yang  dirumuskan  oleh para  ahli  dan  sejarah  munculnya  kata  kebijakan  itu  sendiri.  Berikut  ini  pengertian kebijakan publik secara bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, kata ‘Kebijakan’ diambil dari bahasa Inggris yang bermakna policy , yang kemudian di dalam KBBI diartikan sebagai  serangkaian  konsep  yang  dijadikan  sebagai  garis  besar  dalam  pelaksanaan suatu tindakan, baik menyangkut dengan kepemimpinan, organisasi, individu, maupun pemerintah,  dan  non-pemerintah/swasta,  serta  guna  mencapai  sasaran  yang  tepat sesuai dengan yang direncanakan. 8
Menurut  Leo  Agustino  sebagaimana  dikutip  oleh  Taufiqurokhman  dalam karyanya  yang  berjudul Kebijakan  Publik mendefinisikan ‘kebijakan’ sebagai suatu usulan  seseorang,  kelompok,  atau  pemerintah  berbentuk  serangkaian  tindakan kegiatan dalam suatu lingkungan, lembaga atau negara untuk mencapai tujuan tertentu dari  kebijakan  itu  sendiri  yang  mana  di  dalamnya  terdapat  bebagai  hambatan (kesulitan) dan kesempatan selama proses pelaksanaannya. 9 Sementara Abdul Wahab menyebutkan  bahwa  terdapat  beberapa  pedoman  untuk  dapat  memahami  istilah ‘kebijakan’ itu sendiri, dan dirinya pun telah mencantumkannya 14 point utama  untuk memahami  ‘kebijakan’  tersebut  dalam  karyanya  yang  berjudul  ‘ Analisis Kebijaksanaan ’  diantaranya  ialah:  1)  Kebijakan  harus  dapat  dibedakan  dari  suatu keputusan; 2) Kebijakan tidak dapat dibedakan serta merta dari administrasi; 3) Suatu kebijakan mencakup hal yang berkaitan dengan perilaku dan harapan: 4) Adanya dan tiadanya suatu tindakan merupakan cangkupan dari kebijakan: 5) Ciri dari kebijakan adalah  adanya  hasil  akhir  yang  ingin  diperoleh/dicapai;  6)  Tujuan  dan  sasaran kebijakan  bisa  dalam  bentuk  tertulis  maupun  tidak;  7)  Suatu  proses  yang  dilakukan sepanjang  waktu  merupakan  salah  satu  sebab  lahirnya  kebijakan;  8)  Kebijakan mencakup  relasi  sesama  antar  organisasi  maupun  diluar  organisasi;  9)  Kebijakan publik  haruslah  bersifat  iklusif/umum;  dan  10)  Pendefinisian/perumusan  suatu kebijakan dilakukan secara subyektif. 10
Dari pemaparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ‘kebijakan’ merupakan  suatu  acuan  yang  digunakan  dalam  sebuah  kegiatan,  dimana  kebijakan tersebut    berguna  sebagai  suatu  konsep  dasar  pelaksanaan  suatu  kegiatan  guna mencapai tujuan yang diharapkan, selain itu adanya kebijakan diharapkan juga dapat mengatasi  berbagai  problem  baik  individu,  maupun  orgnaisasi  sehingga  dapat
8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Direktorat Pendidikan Kemnterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018), h. 80.
9 Taufiqurokhman, Kebijakan Publik , (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, (2014). h. 2.
10 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). h. 40-50
melahirkan  solusi  dalam  menyelesaikan  berbagai  hambatan,  kesulitan,  maupun masalah.
Sementara ‘kebijakan publik’ dalam definisinya dimaknai pula sebagai suatu bagian dari ilmu politik, yang di dalamnya terdapat suatu hubungan antar unit dalam struktur  pemerintahan,  atau  dalam  makna  lain  diistilahkan  dengan  suatu  hubungan suatu  elemen  dengan  negara . Winarmo  sebagaimana  dikutip  dalam  Maskuri  juga membuat suatu pendefinisian terhadap  kebijakan publik sebagai suatu acuan pada apa sebenarnya yang perlu dilakukan, bukan kepada apa yang  sebenarnya harus diusulkan dalam mengatasi suatu problem tertentu. 11 Untuk itu, kata ‘kebijakan’ ditujukan pada suatu tindakan yang dilakukan oleh satu aktor, baik secara individu maupun lembaga dengan maksud dan tujuan tertentu dalam mengatasi persoalan. Selanjutnya, Nurgoho mengunkapkan ‘kebijakan publik’ sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif maupun legislatif atau pun sebaliknya. 12 Lebih lanjut,
Sutapa  mengungkapkan  bahwa  dari  sekian  banyak  definisi  dari  kebijakan  publik terdapat  dua  pendapat  yang  bisa  menjadi  rujukan  dan  kesimpulan  yaitu: Pertama , pendapat yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah dikategorikan pada  ‘Kebijakan  Publik.’ Kedua, pendapat  yang  lebih  memusatkan  fokus  kebijakan publik  pada  pelaksanaannya  ( policy  impelementation ).  Pendapat  pertama  melihat kebijakan publik sebagai suatu keputusan pemerintah yang memiliki sasaran tertentu, dan pendapat kedua lebih condong kepada sebab-akibat atau dampak dari kebijakan publik sebagai antisipasi dari apa yang diramalkan sebelumnya. 13
Pendekatan kebijakan publik memiliki peranan penting terhadap perumusanan kebijakan  itu  sendiri  bahkan  berada  pada  tahap  kebijakan  itu  diterima/ditolak  oleh masyarakat. hal ini dapat dilihat dari salah satu kebijakan publik yang beberapa waktu lalu  sempat  menghebohkan  seluruh  lapisan  masyarakat.  Kebijakan  tersebut  adalah pelegalan  terhadap  investasi  Miras  atau  minuman  beralkohol  yang  tertuang  dalam perpres  Nomor  10  Tahun  2021  tentang  Bidang  Usaha  Penanaman  Modal  yang ditandatangani  oleh  Presiden  Joko  Widodo  sebagai  Kepala  Negara  pada  2  Februari 2021. 14 Sehingga memunculkan pro dan kontra dan menjadi pembincangan hangat di seluruh  siaran  televisi  nasional,  yang  pada  akhirnya  kebijakan  tersebut  terpaksa dicabut  kembali  setelah  Presiden  mendengar  berbagai  masukan  dari  beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama dan organisasi masyarakat (ormas) lainnya.
Berkaca  pada  kasus  di  atas  pula,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu kebijakan  publik  memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar  bagi  masyarakat,  dan  setiap
11 Maskuri, “Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik Dalam Sistem Politik Di Indonesia,” Jurnal Pendidikan Islam Indonesia Vol 2, no. 1 Oktober 2017, h. 79.
12 Riant Nurgoho, Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi /D. Riant Nugroho (Jakarta: Elex Komputerindo, 2009). h. 135.
13 M. Sutapa, “Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik,” Jurnal Manajemen Pendidikan UNY , no. 02 (2008). h. 13.
14 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210302130004-532-612629/jokowi-cabut- perpres-izin-investasi-miras
kebijakan  publik  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  harus  benar-benar  berpihak kepada kemaslahatan umat yaitu rakyat. Karena, apabila suatu kebijakan publik dalam bentuk  keputusan  maupun  peraturan  yang  dibuat  tanpa  keberpihaka  kepada masyarakat  atau  rakyat,  maka  akan  berdampak  pula  pada  implementasi  suatu kebijakan publik tersebut tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, berkaca kepada kasus yang terjadi di atas, maka bisa kita simpulkan  pula bahwa setiap kebijakan publik yang akan dikeluarkan, terlebih dahulu harus dilakukan perumusan  dengan  sebaik-baiknya,  serta  dilakukan  sosialisasi  kerangka  acuan kebijakan  public  tersebut  dalam  bentuk  workshop  atau  seminar  guna  mendapatkan masukan  dari  berbagai  komponen,  tujuannya  ialah  agar  kebijakan  publik  yang dikeluarkan  pada  akhirnya  tidak  terdapat  penolakan  dari  rakyat.  Untuk  itu,  para pemangku kepentingan harus benar-benar memastikan bahwa kebijakan publik yang dilahirkan adalah untuk rakyat dan berpihak kepada rakyat bukan untuk kepentingan elit politik semata.

## 2. Proses Kebijakan Publik
Proses  kebijakan  publik  merupakan  salah  satu  kegiatan  utama  yang  harus dilewati saat suatu kebijakan akan dirumuskan. Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis.  Semua  aktifitas  politis  tersebut  mencakup  penyusunan  agenda,  formulasi kebijakan,  adopsi  kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan  penilaian  kebijakan. Sedangkan  aktivitas  perumusan  masalah,  forecasting,  rekomendasi  kebijakan, monitoring,  dan  evaluasi  kebijakan.  Pentingnya  proses  kebijakan  publik  sangat penting diperhatikan bagi tiap-tiap suatu kebijakan akan dilahirkan. Banyak pakar dan peneliti juga mengungkapkan bahwa, apabila suatu kebijakan publik dilahirkan tanpa melalui proses kebijakan, maka akan berdampak pada implementasi kebijakan yang telah disahkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Amirul Haq dalam presentasinya tentang Kebijakan  Publik juga  mengungkapkan  bahwa  setidaknya  setiap  kebijakan publik  yang  akan  dilahirkan  untuk  masyarakat  harus  mengikuti  6  (enam)  Proses Kebijakan  diantaranya  ialah:  1)  perumusan  kebijakan;  2)  penyusunan  agenda;  3) perumusan usulan kebijakan; 4) pengesahan kebijakan; 5) pelaksanaan kebijakan; dan 6) penilaian kebijakan. Ke enam proses kebijakan tersebut secara jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini: 15
15 Amirul Haq RD, Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik , (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020). h. 8.

## Gambar 1 Skema Proses Kebijakan Publik
Berkaca  pada  proses  kebijakan  di  atas  pula,  Alamsyah  berpendapat  bahwa terdapat  14  pendekatan  dalam  perumusan  ‘ Kebijakan  Publik’ diantaranya  ialah sebagai berikut: 16
a. Pendekatan  Kelompok:  Pendekatan  ini  terjadi  ketika  beberapa  individu mempunyai  kepentingan  yang  sama  dalam  satu  hal/perkara  kemudian bergabung  dan  membentuk  suatu  kelompok,  sehingga  kelompok  tersebut mampu mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kelompok tersebut  akan  saling  mencari  pengaruh  untuk  mencapai  tujuan  yang dimaksud.  Seperti;  dalam  pembentukan  koalisi  partai  politik,  maupun kegiatan  koalisi  lainnya  yang  mengatasnamakan  perwakilan  masyarakat dalam penyampaian aspirasi.
b. Pendekatan  Fungsional,  yaitu  suatu  pendekatan  dengan  memusatkan perhatian pada kegiatan yang memiliki fungsi dalam proses kebijakan. Ada beberapa analisis yang dirumuskan dalam asas pendekatan fungsional yaitu:
1) Intelegensi: Informasi  berkaitan  dengan  persoalan-persoalan kebijakan  yang  mendapat  perhatian  oleh  pembuat  kebijakan  atau stakeholder kebijakan dikumpulkan dan kemudian diproses.
2) Rekomendasi:  yaitu  berupa  rumusan  yang  berupa  masukan  untuk mengatasi suatu permasalahan.
3) Aplikasi:  bentuk  pelaksanaan  atau  penerapan  yang  sebenarnya  dari sebuah peraturan.
16 Kamal Alamsyah, Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi , (Bandung: Media Citra, 2016), h. 39-44.
Perumusan Masalah Kebijakan
Penyusunan Agenda Perumusan Usulan Kebijakan Pengesahan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Penilaian Kebijakan
4) Penilaian: evaluasi pelaksanaan kebijakan baik capaianya keberhasilan maupun kegagalannya; dan
5) Terminasi: titik akhir dari proses kebijakan publik baik itu peraturan maupun  undang-undang,  baik  yang  semula  dihentikan  atau dilanjutkan dalam bentuk yang telah dimodifikasi.
c. Pendekatan  kelembagaan  merupakan  suatu  pendekatan  kebijakan  publik yang diambil secara otoritatif oleh lembaga yang sah pemerintahan, misalnya lembaga legislatif maupun eksekutif.  Dimana, kebijakan dengan pedekatan tersebut  memiliki  beberapa  sifat  khas  yaitu  mampu  memberikan  suatu kepastian  atas  kebijakan  yang  dikeluarkan,  dan  bersifat  menyeluruh  dan dapat  menjangkau  seluruh  kalangan  masyarakat,  serta  kebijakan  yang dikeluarkan  mempunyai  kewenangan  untuk  menjatuhkan  sanksi  bagi pelanggar atau yang tidak melaksanakan/mematuhi atas kebijakan tersebut.
Namun, kebijakan model ini juga mempunyai kelemahan tersendiri dari segi substansi.  Sebagai  contoh  kebijakan  Pemerintah  Aceh  tentang  penerapan stickering mobil pemaka BBM subsidi yang diterbitkan melalui Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 540/9186 Tahun 2020 yang pada akhirnya dicabut kembali. 17
d. Pendekatan Peran Serta Warga Negara adalah suatu pendekatan peran serta masyarakat  yang  didasarkan  kepada  suatu  teori  demokrasi  klasik,  yang menekankan kepada peran serta masyarakat dan memberikan pengaruh yang baik  dalam  perkembangan  suatu  kebijakan  publik.  Keikutsertaan  aktif masyarakat dalam suatu problem yang terjadi diharapkan agar masyarakat memperoleh pemahaman dan pengetahuan, serta rasa tanggung jawab sosial.
e. Pendekatan Psikologis. Menurut Ichsan, pendekatan psikologis dalam suatu kebijakan  merupakan  suatu  pendekatan  yang  berkaitan  dengan  hubungan antar pribadi dan faktor jiwa seseorang  yang dapat mempengaruhi tingkah laku  dalam  proses  pelaksanaan  suatu  kebijakan. 18 Dalam  pendekatan psikologis  ini,  juga  terlihat  sejauh  mana  pertimbangan  seseorang  dalam mengambil  kebijakan,  apakah  dipengaruhi  oleh  jiwa  seseorang  maupun sekelompok orang, ataukah ada indikator-indikator lain yang mempengaruhi jiwanya.  Sehingga  akan  berdampak  pula  pada  suatu  kebijakan  yang diputuskan.
f. Pendekatan Proses bertujuan untuk mengidentifikasi tahapan proses dalam suatu  kebijakan  publik  dan  menganalisis  proses  tersebut,  sehingga  akan tergambarkan berbagai kendala dan hambatan.
17 Humas. Acehprov, “Aceh Terapkan Stickering Mobil Pemakai BBM Bersubsidi,” 2020, http://humas.acehprov.go.id/aceh-terapkan-stickering-mobil-pemakai-bbm-bersubsidi/.
18 Muhammad Ichsan, “Psikologi Pendidikan dan Ilmu Mengajar,” Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling Vol 2, No. 1 (2016).  h. 62.
g. Pendekatan  Subtantif  yaitu  suatu  pendekatan  dalam  suatu  bidang  tertentu, misalnya menganalisis faktor apa sajakah yang menentukan dari perumusan suatu kebijakan publik.
h. Pendekatan Logis-positivis yaitu suatu pendekatan dalam kebijakan publik yang mengacu kepada perilaku atau keilmuan.
i. Pendekatan Ekonomentrik adalah pendekatan pilihan publik atau pendekatan kepada politic economic (ekonomi politik).
j. Pendekatan Fenomenologik/Pospositivis adalah suatu pendekatan fenomena dengan menggunakan metode keilmuan tertentu.
k. Pendekatan  Partisipatori  merupakan  suatu  pendekatan  yang  memberikan perhatian  besar  pada  nilai-nilai  dalam  proses  pembuatan  keputusan  atau suatu kebijakan.
l. Pendekatan  normatif  atau  preskriptif  adalah  seorang  analis  perlu mendefinisikan tugasnya sebagai analis kebijakan sama seperti orang yang mendefinisikan “ end state ” dalam arti bahwa preskripsi ini bisa diinginkan dan bisa dicapai. 19
m. Pendekatan  Ideologis:  Pendekatan  ideologis,  adalah  secara  eksplisit mengadopsi pandangan konservatif atau pandangan liberal, Thomas Sowell menamakan  pendekatan  ideologi  ini  “visi”  ( visions )  dan  mengidentifikasi dua  perspektif  yang  bersaing.  Yaitu  pertama  “visi  yang  dibatasi” the constrained vision merupakan suatu gambaran manusia egosenttrik dengan keterbatasan  moral.  Kedua, the  unconstrained  vision “visi  yang  tidak dibatasi”  memberikan  suatu  pandangan  tentang  sifat  manusia  di  mana pemahaman dan kecenderungan manusia adalah mampu untuk memperoleh keuntungan-keuntungan sosial.
n. Pendekatan  Historis  atau  Sejarah:  Pendekatan  historis  atau  sejarah,  adalah makin  meningkatkan  perhatian  mereka  kepada  evolusi  kebijakan  publik melintasi waktu.
Tahapan  analisis  kebijakan  ,Sujianto  berpendapat  bahwa  tahapan  analisis ataupun proses perumusan kebijakan publik dapat dirincikan sebagai berikut: 20
1) Perumusan  masalah  berupa  memberikan  informasi  mengenai  kondisi- kondisi yang menimbulkan masalah.
2) Forecasting (Peramalan)  berupa  memberikan  informasi  mengenai konsekuensi  di  masa  mendatang  dari  penerapan  alternatif  kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
3) Rekomendasi kebijakan berupa memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
19 Arwildayanto dkk, Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksporatif, Dan Aplikatif , CV Cendikia Press , (Bandung: CV Cendikia Press, 2018). h. 9.
20 Sujianto, Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Praktik (Pekanbaru: Alaf Riau, 2008). h. 38.
4) Monitoring  kebijakan  dengan  memberikan  informasi  mengenai konsekuensi  sekarangdan  masa  lalu  dari  diterapkannya  alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
5) Evaluasi Kebijakan berupa memberikan informasi mengenai kinerja.
Adapun urutan proses pengambilan kebijakan dapat dilihat pada skema di bawah ini:
Gambar 2 Proses Perumusan kebijakan Publik
Sedangkan Islami dalam bukunya Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan  Negara mengemukakan  ada  empat  langkah  dalam  proses pengambilan kebijakan publik, yaitu: 21
a) Perumusan  Masalah  Kebijakan.  Tahapan  perumusan  masalah  adalah upaya-upaya menemukan dugaan-dugaan yang tersembunyi, mendiaognosis  penyebab-penyebabnya,  memetakan  tujuan-tujuan  yang memungkinkan,  meyatukan  padangan  yang  bertentangan  dan  rancangan peluang kebijakan baru. Proses kebijakan publik di mulai dengan kegiatan merumuskan  masalah  secara  benar,  karena  keberhasilan  atau  kegagalan dalam  melaksanakan  perumusan  kebijakan  ini  akan  sangat  berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya. Perumusan Masalah-masalah publik dapat  dikategorikan  ke  dalam  beberapa  kategori.  Kategori  pertama, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah prosedural dan masalah substantif.  Masalah  prosedural  berhubungan  dengan  cara  pemerintah diorganisasikan  dan  cara  pemerintah  melakukan  tugas-tugasnya,
21 M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2001). h. 77-14
Perumusan Monitoring Forecasting Rekomendasi Evaluasi
sedangkan  masalah  substantif  berkaitan  dengan  akibat-akibat  nyata  dari kegiatan  manusia.  Kategori  kedua,  didasarkan  pada  asal-usul  masalah. Berdasarkan  kategori  ini,  masalah  publik  dapat  dibedakan  menjadi masalah luar negeri dan masalah dalam negeri. 22
b) Agenda Kebijakan. Sekian banyak masalah-masalah umum yang muncul hanya  sedikit  yang  mendapat  perhatian  dari  pembuat  kebijakan  publik. Pilihan  dan  kecondongan  perhatian  pemuat  kebijakan  menyebabkan timbulnya  agenda  kebijakan.  Sebelum  masalah-masalah  berkompotensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan masalah yang lain yang pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan.
c) Pemilihan  Alternatif  Kebijakan  untuk  memecahkan  masalah.  Setelah masalah-masalah  publik  didefinisikan  dengan  baik  dan  para  perumus kebijakan  sepakat  untuk  memasukan  masalah  tersebut  ke  dalam  agenda kebijakan,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  membuat  pemecahan masalah. Perumusan usulan kebijakan ( policy proposals ) adalah kegiatan menyusun  dan  mengembangkan  serangkaian  tindakan  yang  perlu  untuk memecahkan  masalah.  Proses  dalam  kegiatan  ini  meliputi:  a) Mengidentifikasi  altenatif;  b)  Mendefinisikan  dan  merumuskan alternative;  c)  Menilai  masing-masing  alternatif  yang  tersedia;  dan  d) Memilih  alternatif  yang  memuaskan  atau  paling  mungkin  untuk dilaksanakan. 23
d) Tahap  penetapan  kebijakan  dan  Impelementasi.  Setelah  salah  satu  dari sekian  alternatif  kebijakan  diputuskan,  untuk  di  ambil  sebagai  cara memercahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuat kebijakan  adalah  penetapan  kebijakan,  sehingga  mempunyai  kekuatan hukum  yang  mengikat.  Proses  pembuatan  kebijakan  tidak  dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Tahapan penetapan dan implementasi merupakan tahapan tersulit dalam penetapaan kebijakan  itu  sendiri  karena  tidak  akan  berjalan  mulus  atau  seperti membalikkan telapak tangan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab kegagalan  dalam  penerapan  kebijakan  yang  diukur  berdasarkan  Aspek tersebut  adalah  keluaran  ( output )  dan  dampak  ( outcomes )  kebijakan. 24
Pada  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan  pada  tahapan  ini  akan  banyak bermunculan  masalah-masalah.  Dalam  dunia  pendidikan  misalnya, penetapan  Ujian  Akhir  Nasional  (UAN)  pada  tahun  2005-2012  sebagai
22 Sahya Anggara, Pengantar Kebijakan Publik , (Bandung: Pustaka Setia, 2016). h. 25.
23 Kamal Alamsyah, Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi , (Bandung: Media Citra, 2016), h.50
24 Shafiera Amalia, Analisis Implementasi Program Bank Sampah Di Kota Yogyakarta, Jurnal Analis Kebijakan Vol 1, no. 2 (2017). h. 37.
syarat kelulusan juga dianggap tidak efektif karena banyak memunculkan banyak  kecurangan  seperti  tersebarnya  kunci  jawaban,  dan  tidak mencakup  penilaian  afektif  dan  psikomotorik  sebagai  salah  satu  syarat kelulusan.  Pada  tahun  2020  kebijakan  tersebut  diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. 25

## 3. Sistem dan Jenis Kebijakan Publik
Terdapat 3 elemen penting dalam sebuah sistem kebijakan, yang satu sama lain saling berikatan, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hubungan antar elemen tersebut dilihat pada gambar berikut ini: 26

## Gambar 3 Tiga Elemen Sistem Kebijakan
Sistem  kebijakan  mencakup  beberapa  komponen  yang  mana  satu  komponen dapat  menjadi  komponen  yang  lain  melalui  proses  metodologi  tertentu,  seperti perumusan  masalah,  peramalan,  saran-saran,  pemantauan  dan  evaluasi.  Melakukan analisis  kebijakan  berarti  menggunakan  kelima  prosedur  metodologi  tersebut,  yakni merumuskan  masalah  kebijakan,  melakukan  peramalan,  membuat  rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan. 27 Jenis kebijakan publik memiliki banyak versi, bahkan para pakar mengajukan berbagai jenis menurut sudut pandang  masing-masing.  Adapun  penulis  hanya  mencatumkan  satu  versi  dari pandangan  para  ahli.  Jenis  kebijakan  publik  sebagaimana  yang  penulis  kutip  dalam buku Sahya Anggara sebagai berikut:
a) Kebijakan  substantif  dan  kebijakan  prosedural.  Kebijakan  Subtansif ( Substantive  policy )  adalah  kebijakan  yang  menyangkut  apa  yang  akan dilakukan  oleh  pemerintah.  Misalnya,  kebijakan  pendidikan,  kebijakan ekonomi,  dan  lain-lain.  Kebijakan  prosedural  ( Procedural  policy )  adalah
25 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelengaraan Ujian Nasional Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
26 Abdal, Kebijakan Publik: Memahami Kebijkan Publik , (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), h. 40.
27 Taufiqurokhman, Kebijakan Publik , (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, (2014). h. 23.
kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya ( policy stakeholders )  atau  padangan  bagaimana  kebijakan  subtansif  tersebut  dapat dijalankan.  Misalnya  peraturan  tentang  pendidikan  maka  yang  berhak membuatnya  adalah  Kementerian  Pendidikan. 28 Akan  tetapi,  dalam pelaksanaan pembuatannya, banyak instansi/organisasi lain yang terlibat baik pemerintah maupun non-pemerintah, contoh organisasi non-pemerintah dalam dunia pendidikan adalah PGRI.
b) Kebijakan  distributif  dan  kebijakan  regulatori.  Kebijakan  Distributif ( distributive  policy )  adalah  bentuk  kebijakan  yang  mengatur  tentang pemberian  pelayanan  kepada  individu,  kelompok,  atau  perusahaan.  Contoh, kebijakan  tentang  tax  holiday,  pembebasan  lahan  tanah  untuk  pembangunan jalan  Tol  atau  lainnya  untuk  kepentingan  umum.  Kebijakan  regulatori ( regulatory  policy )  adalah  kebijakan  yang  mengatur  tentang  pelarangan terhadap  sesuatu  hal  atau  pembatasannya,  contohnya  kebijakan  tentang larangan mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja.
c) Kebijakan  Material.  Kebijakan  Material  ( Material  policy )  adalah  kebijakan tentang  pengalokasian  sumber-sumber  material  kepada  penerima  secara langsung. Contoh, kebijakan pembuatan rumah sederhana/subsidi rumah.
d) Kebijakan barang umum dan privat . Kebijakan barang umum adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pemerintah untuk  kepentingan  orang  banyak,  contohnya  seperti  kebijakan  tentang perlindungan keamanan dan, penyediaan jalan umum. Kebijakan barang privat adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu (perseorangan) di pasar bebas dengan  imbalan  biaya  tertentu,  contohnya  tempat  hiburan,  hotel,  dan  lain- lain. 29

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif menyangkut tentang studi kebijakan publik terhadap kekhususan kebijakan pendidikan Aceh.  Studi  kebijakan  publik  dalam  penelitian  ini  dimaksud  untuk  mengeksplorasi berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah, mengapa tindakan itu dilakukan atau justru tidak dilakukan, dengan cara dan mekanisme apa dilakukan, untuk kepentingan siapa,  dan  bagaimana  hasil,  akibat  dan  dampaknya.  Sehingga,  dari  kajian  ini  akan mendapatkan gambaran dan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan publik  di  Aceh  terutama  menyangkut  dengan  penyelanggaraan  pendidikan  Aceh. Adapun subjek penelitian ini diambil dengan cara purposive sampling , dengan metode pengumpulan  data  dilakukan  melalui  3  (tiga)  macam  cara  yaitu;  1)  observasi;  2) wawancara; dan 3) dokumentasi yaitu menganalisis isi kebijakan ( content analysis ),
28 Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta: UNY Press, 2010). h. 28.
29 Sahya Anggara, Pengantar Kebijakan Publik , (Bandung: Pustaka Setia, 2016). h. 55-56.
mengkaji  dokumen-dokumen  berupa  kategori  administratif  maupun  substantif, diantaranya  berupa  berbagai  bentuk  kertas  kerja  hingga  naskah  akademik  suatu kebijakan  pendidikan  di  Aceh.  Setelah  rangkaian  data  terkumpul,  selanjutnya dilakukan  pula  analisis  data  dengan  prosedur  dan  teknis  pengolahan  berikut:  1) melakukan  pemilahan  dan  penyusunan  klasifikasi  data,  2) melakukan  penyuntingan data  untuk  membangun  kinerja  analisis  data,  3)  melakukan  konfirmasi  data  yang memerlukan  verifikasi  data  dan  pendalaman  data,  dan  4)  melakukan  analisis  data sesuai  dengan  konstruksi  pembahasan  hasil  penelitian.  Penyajian  data  dilakukan dengan  menyusun  sekumpulan  informasi,  sehingga  berbentuk  laporan  final berdasarkan hasil kajian yang dilakukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis Kekhususan Kebijakan Pendidikan di Aceh
Pendidikan  mempunyai  tugas  menyiapkan  sumber  daya  manusia  untuk pembangunan.  Derap  langkah  pembangunan  selalu  diupayakan  seirama  dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang  tidak  pernah  terpikirkan  sebelumnya.  Suatu  pendidikan  dipandang  bermutu diukur  dari  kedudukannya  untuk  ikut  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan memajukan  kebudayaan  nasional  adalah  pendidikan  yang  berhasil  membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral dan berkepribadian. Untuk itu perlu dirancang  suatu  sistem  pendidikan  yang  mampu  menciptakan  suasana  dan  proses pembelajaran  yang  menyenangkan,  merangsang  dan  menantang  peserta  didik  untuk mengembangkan  diri  secara  optimal  sesuai  dengan  bakat  dan  kemampuannya. Memberikan  kesempatan  kepada  setiap  peserta  didik  berkembang  secara  optimal sesuai  dengan  bakat  dan  kemampuannya  adalah  salah  satu  prinsip  pendidikan demokratis. 30
Pasca Damai Aceh 15 Agustus 2005 di Helsinki, sejalan dengan cita-cita untuk memajukan  Aceh  dari  ketertinggalan  dalam  bidang  pendidikan  akibat  konflik  yang berkepanjangan  dan  tsunami  yang  menimpa  Aceh  26  Desember  2004.  Pemerintah Aceh  telah  merumuskan  pula  suatu  kebijakan  publik  tentang  pendidikan  di  Aceh, alasan  utama  dilakukan  perumusan  kebijakan  khusus  pendidikan  Aceh  diantaranya ialah  sebagai  bentuk  implementasi  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintah Aceh. 31 Karena, isi utama yang telah diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah menjamin terlaksananya  sistem  pendidikan  yang  berbasis  nilai  Islami  dan  menjamin  semua lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi dapat bersaing di pasar kerja global, regional,  dan  nasional  serta  menjadi  dorongan  untuk  membangun  kehidupan  sosial
30 Tim Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh, Kajian Analisis Mutu Pendidikan Aceh , (Banda Aceh: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh, 2015), h. 2.
31 Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
(Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2006), h. 50.
ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat Aceh lebih baik. 32 Dengan ditetapkannya UUPA,  perbaikan  mutu  pendidikan  menjadi  sangat  strategis.  lebih  lagi  dengan pemberian  perhatian  yang  tinggi  pada  sektor  ini  sebagaimana  diamanatkan  dalam UUPA,  Aceh  memerlukan  suatu  arahan  strategis  jangka  panjang  dalam  bidang pendidikan.  Demikian  pula  UndangUndang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh,  juga  menekankan perlunya perhatian besar terhadap pendidikan. Keistimewaan yang diberikan kepada aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Berdasarkan UUPA, penyelenggaraan  pendidikan  merupakan  salah  satu  urusan  wajib  yang  menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dalam skala Aceh adalah penyelenggaraan pendidikan dan  alokasi  sumber  daya  manusia  potensial.  Urusan  wajib  lainnya  adalah penyelenggaraan  pendidikan  yang  berkualitas  serta  menambah  materi  muatan  lokal sesuai dengan syariat Islam. 33
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  pada  tahun  2008  dibentuklah  1  (satu) aturan  pelaksana  dalam  bentuk  Qanun,  yaitu  Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2008 tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan.  Dalam  perjalananya,  ternyata  pelaksanaan Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2008  tersebut,  belum  efektif  dalam  meningkatkan kualitas  manusia  di  Aceh  melalui  pendidikan. 34 Secara  garis  besar  dikarenakan terdapatnya beberapa permasalahan utama antara lain:
a. Para  pemangku  kepentingan  juga  menyoroti  ketidakjelasan  dalam  hal pembagian kewenangan antar pelaksana program baik antar instansi maupun antara  provinsi  dan  kabupaten/kota.  pembahasan  mengenai  pembagian kewenangan,  khusus  untuk  penyelenggaraan  pendidikan  yang  menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota yang saat ini masih dalam pembahasan oleh pemerintah aceh perlu segera dibahas lebih lanjut;
b. Disamping  itu,  perhatian  perlu  diberikan  kepada  isu-isu  penting  yang terabaikan  seperti  pengaturan  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM) dalam bidang pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
c. Belum jelasnya penjabaran konsep pendidikan islami;
d. Terdapat  pasal-pasal  yang  masih  berkesan  diskriminatif  bagi  siswa  non muslim;
e. Isu pendidikan gratis yang tidak menguntungkan dunia pendidikan dan siswa kurang mampu;
f. Tidak ada penjelasan tentang pendidikan layanan khusus;
g. Beberapa pasal perlu disesuaikan substansi dengan peraturan yang baru;
32 Pemerintah Aceh, Penjelasan Qanun Aceh  Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, (Banda Aceh: Biro Hukum Pemerintah Aceh, 2014), h. 2
33 Pemerintah Aceh, Penjelasan Qanun Aceh  Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan…, h. 2
34 Pemerintah Aceh, Penjelasan Qanun Aceh  Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan…, h. 2-3.
h. Adanya pasal yang tidak diperlukan karena satu sama lain memiliki kesamaan redaksional.  Intinya  menghendaki  perubahan  beberapa  ketentuan  yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tersebut, dengan harapan akan terjadi peningkatan kualitas penyelenggarakan pendidikan di Aceh. Oleh karena itu, dengan adanya Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang  baru  diharapkan  akan  dapat  mendukung  efektifivitas  implementasi strategi dan kebijakan yang disusun oleh berbagai lembaga pemerintah yang berkaitan dengan sektor pendidikan. 35
Pemerintah  Aceh  pada  tahun  2014  berhasil  menerbitkan  Lembaran  Daerah baru dalam bentuk Peraturan Daerah yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pendidikan, dengan Nomor 12 Tahun 2014. 36 Lahirnya Qanun Aceh Nomor  11  Tahun  2014 tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan  Pemerintah Aceh  dalam  bidang  pendidikan  untuk  merealisasikan  butir-butir  sebagaimana  yang tercantum  dalam  kekhususan  Aceh.  Dengan  lahirnya  kebijakan  pendidikan  Aceh, diharapkan akan dapat mempercepat pencapaian tujuan dan target kebijakan nasional mengenai  pendidikan  untuk  semua  ( education  for  all ),  dalam  rangka  pelaksanaan pesan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu  setiap  penduduk  Aceh  berhak  mendapat  pendidikan  yang  bermutu  dan  Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,  nilai  islami,  budaya,  dan  kemajemukan  bangsa. 37 Pemerintah  Aceh  juga berhak  mengatur  pendidikannya  sendiri  berdasarkan  ciri  khas  agama  Islam  pada lembaga pendidikan di Aceh  yang dilaksanakan dalam bentuk diantaranya: 1) Mata Pelajaran;  2)  Suasana  keagamaannya  pada  lembaga  pendidikannya  yang  akademis; dan 3) Pengintegrasian Pendidikan Islam ke dalam mata pelajaran umum. 38 Sehingga, Esensinya ialah bahwa pendidikan Islam di Aceh hendaknya dirancang dan diarahkan untuk  membimbing,  melatih,  serta  mengajarkan  peserta  didik  menjadi  manusia muslim  yang  berkualitas  Islami.  Dalam  arti  mampu  mengembangkan  pandangan hidup, sikap dan ketrampilan hidup yang berperspektif Islami.
Kemudian,  pada  tahun  2015  dilakukan  pula  perubahan  atas  Qanun  Aceh Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan,  terutama  yang menyangkut  dengan  pembagian  kewenangan  Penyelenggaraan  Pendidikan  antara Pemerintah  Aceh  dengan  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Hal  ini  dilakukan  oleh Pemerintah Aceh dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebijakan pusat.  Dimana,
35 Pemerintah Aceh, Penjelasan Qanun Aceh  Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan…,h. 3-4.
36 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mulai berlaku ditetapkan pada 22 Oktober 2014 oleh Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah, dan diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2014 oleh Sekretaris Daerah Aceh Darmawan; Lihat Lembaran Aceh Nomor 12 Tahun 2014 tentang Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, (Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2014), h. 1-53.
37 Pemerintah Aceh, Penjelasan Qanun Aceh  Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan…, h. 2-3.
38 Darwis A. Soelaiman, Kurikulum Aceh …, h. 3.
pada tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang baru tentang Pemerintah Daerah yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang diundangkan pada tanggal 30 September 2014. 39 Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan  penggantian  terhadap  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntunan otonomi daerah. Khususnnya berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan  pusat  dengan  pemerintahan  daerah  menyangkut  dalam  bidang Pendidikan. 40 Oleh karena itu, dalam Undang-Undang baru tersebut telah terjadi pula kewenangan  baru  pengelolaan  pendidikan,  baik  menyangkut  dengan  kewenangan Pemerintah,  Kewenangan  Provinsi  maupun  Kewenangan  Kabupaten/Kota.  Adanya perubahan  ini  tentunya  berimplikasi  pula  pada  kewenangan  pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh. 41 Maka Pemerintah Aceh pada tahun 2015 telah melakukan pula perubahan terhadap kebijakan pendidikan dengan menyesuaikan atas kebijakan  pendidikan  nasional  dalam  Peraturan  Daerah  atau  Lembar  Daerah  Tahun 2015 yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan,  yang  ditetapkan  pada tanggal 31 Desember 2015 oleh Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah, dan diundangkan pada  tanggal  8  Januari  2015  dalam  Lembar  Daerah  Aceh  Nomor  3  Tahun  2015. 42 Dengan adanya perubahan kebijakan pendidikan Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun  2015  tersebut,  maka  diharapkan  pula  sektor  pendidikan  Aceh  akan  berjalan sesuai dengan harapan, bermutu dan berdaya saing.
Berdasarkan  analisis  terhadap  kebijakan  pendidikan  Aceh  pula,  maka  dapat penulis  simpulkan  bahwa  kebijakan  pendidikan  di  Aceh  merupakan  salah  satu kekhususan  yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Aceh sesuai dengan ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintah  Aceh  (UUPA) pada  BAB  XXX  tentang  Pendidikan. 43 Oleh  sebab  itu,  guna  implementasi  UUPA tersebut,  maka  dirumuskanlah  kebijakan khusus  dalam  bentuk  Qanun  Aceh  tentang Penyelenggaraan Pendidikan guna pendidikan yang dilaksanakan di Aceh sepenuhnya memenuhi standard minimal.
Kemudian,  berdasarkan  analisis  kebijakan  yang  diberikan  terhadap  Aceh dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  dalam bidang pendidikan, bisa penulis simpulkan bahwa landasan di atas mengandung makna bahwa  Aceh  telah  diberikan  kekhususan  bagi  pendidikan  untuk  mengakomodasi aspirasi  masyarakat  di  Aceh.  Melalui  kebijakan  yang  telah  ada  pula,  sangat menghendaki agar sistem pendidikan dikembangkan dengan menekankan pola Sistem
39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
41 Pemerintah Aceh, Penjelasan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh  Nomor 11 Tahun 2014  tentang Penyelenggaraan Pendidikan…, h. 1-2.
42 Lembar Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2015), h. 1-10.
43 Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh…, h. 72.
Pendidikan  Islami atau Sistem  Pendidikan  Berbasis  Nilai-Nilai  Islami (penekanannya pada penanaman nilai-nilai Islami dan pengembangan budaya islami). Hal ini tentu mempunyai alasan kuat, karena Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Oleh karena sangat kental dengan Syariat Islam  tersebut  pula,  maka  berdasarkan  kebijakan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan, Pemerintah  Aceh  sangat  menginginkan  adanya  sistem  pendidikan  Islami  di  Aceh, dimana  ada  integrasi  tambahan  materi  pelajaran  agama  Islam  dan  nilai-nilai  islami serta  mata  pelajaran  muatan  lokal  Aceh,  serta  yang  dilaksanakan  secara  Islami. Namun,  tidak  mengubah  kurikulum  nasional,  melainkan  adanya  tambahan  muatan lain, atau  dalam  kata  lain  Pemerintah  Aceh  menginginkan  suatu  konsep  pendidikan baru  di  Aceh  dengan  istilah Sistem  Pendidikan  Nasional  Plus  Islami ( Kurikukum Nasional  ditambah  materi  pelajaran  agama  Islam  dan  nilai-nilai  islami  dan  mata pelajaran muatan lokal Aceh, serta dilaksanakan secara Islami).
Maka guna merealisasikan sistem dan tata kelola sebagaimana dimaksud yaitu pendidikan  Islami  di  Aceh,  maka  Pemerintah  Aceh  melalui  Instansi  terkait  harus merumuskan  Kurikulum  Aceg  dan  menetapkan  model  sistem  pendidikan  Islami  di Aceh  melalui  suatu  standar  pendidikan  Aceh  sebagai  parameter  dalam  pelaksanaan pendidikan Aceh. Cita-cita tersebut tentunya menjadi sangat kuat bagi Aceh. Karena, apabila  dilihat  dari  sumber  dana  pendidikan,  provinsi  Aceh  merupakan  salah  satu daerah  yang  mendapatkan  dana  otonomi khusus  (otsus)  dari  pemerintah  pusat  yang cukup besar. Dana tersebut berasal dari dana otonomi khusus, dana bagi hasil migas dan  dari  sumber  lain. 44 Sehingga  dari  besarnya  anggaran  yang  dikucurkan  untuk pendidikan, memiliki harapan besar kualitas pendidikan Aceh akan bermutu, dan akan memiliki output dan outcome yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia.
Apalagi,  pendidikan  merupakan  faktor  penting  guna  menciptakan  Sumber
Daya Manusia yang handal, maka setiap kebijakan pendidikan yang dilahirkan tentu memiliki  tujuan  adalah  menciptakan  sistem  pendidikan  sesuai  dengan  harapan. Hampir  semua  negera  maju  memiliki  kebijakan  pendidikan  yang  implementasinya berjalan  dengan  baik,  memenuhi  kebutuhan  rakyatnya,  dan  penuh  tanggungjawab. Kembali kepada pengertian singkat dari kebijakan yaitu sebuah keputusan pemerintah memiliki  sifat  umum  dan  berlaku  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat.  Sehingga seluruh  kebijakan  tentang  pendidikan  merupakan  bagian  dari  kebijakan  publik  itu sendiri.  Kebijakan-kebijakan  yang  mengatur  tentang  pendidikan  di  Indonesia  sudah sangat  banyak,  sehingga  memberikan  ruang  gerak  yang  bebas  pagi  para  penggerak pendidikan di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan berkarakter dan mencapai tujuan pendidikan nasional semaksimal mungkin.
Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  adalah  suatu  usaha  yang  dilakukan  penuh  dengan kesadaran dalam rangka mewujudkan suasana pembelajaran aktif bagi peserta didik untuk  mengembangkan  seluruh  potensi  yang  ada  dalam  peserta  didik  serta
44 Tim Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh, Kajian Analisis Mutu Pendidikan Aceh …, h. 4.
keterampilan  yang  dibutuhkan  bagi  dirinya,  masyarakat  nusa  dan  bangsa. 45 Seiring tuntutan  zaman  di  era  globalisasi,  kebijakan  pendidikan  mengalami  beberapa  kali perubahan  untuk  dapat  mencapai tujuan Pendidikan  Nasional.    Sebut  saja,  Undang- Undang  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  sejak  tahun  2003  Undang-Undang sebelumnya  telah  diganti  dengan  Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2003,  yang disahkan  pada  tanggal  11  Juni  2003.  Maka  tidak  mengherankan  pula,  jika  kadang- kadang setiap kebijakan bisa saja berganti seketika. Karena harus mengikuti kondisi atau  dinamika  perubahan,  baik  nasional  maupun  global.  Intinya,  semua  kebijakan pendidikan yang dilahirkan tidak lain ialah untuk mencerdaskan kehidupan rakyanya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa,”  dalam  hal  ini  bangsa  mencakup  seluruh warga negara Indonesia baik warga yang belajar di sekolah-sekolah negeri, maupun yang belajar di sekolah swasta.

## KESIMPULAN
Pemerintah Aceh telah merumuskan suatu kebijakan publik tentang pendidikan di  Aceh  yaitu  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan, dan Qanun Aceh Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  Qanun Aceh  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan.  Kebijakan pendidikan tersebut lahir  sebagai bentuk implementasi dari  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh . Isi utama dalam kebijakan tersebut memuat secara  rinci  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA).  Melalui  kebijakan  yang  telah dirumuskan berdasarkan Qanun Aceh itu pula, Pemerintah Aceh sangat menghendaki agar sistem pendidikan dikembangkan dengan menekankan pola Sistem Pendidikan Islami atau Sistem  Pendidikan  Berbasis  Nilai-Nilai  Islami (penekanannya  pada penanaman  nilai-nilai  Islami  dan  pengembangan  budaya  islami).  Hal  ini  tentu mempunyai alasan kuat, karena Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan  syariat  Islam.  Oleh  karena  sangat  kental  dengan  Syariat  Islam  tersebut pula, maka berdasarkan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan, Pemerintah Aceh sangat menginginkan adanya sistem pendidikan Islami di Aceh, dimana ada integrasi tambahan  materi  pelajaran  agama  Islam  dan  nilai-nilai  islami  serta  mata  pelajaran muatan lokal Aceh, serta yang dilaksanakan secara Islami. Namun, tidak mengubah kurikulum  nasional,  melainkan  adanya  tambahan  muatan  lain,  atau  dalam  kata  lain Pemerintah Aceh menginginkan suatu konsep pendidikan baru di Aceh dengan istilah Sistem  Pendidikan  Nasional  Plus  Islami ( Kurikukum  Nasional  ditambah  materi pelajaran agama Islam dan nilai-nilai islami dan mata pelajaran muatan lokal Aceh, serta dilaksanakan secara Islami).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdal, Kebijakan Publik: Memahami Kebijkan Publik , Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015.
Amirul  Haq  RD, Kebijakan  Pendidikan  sebagai  Kebijakan  Publik ,  Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.
Arwildayanto dkk, Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksporatif, Dan Aplikatif , CV Cendikia Press , Bandung: Cendikia Press, 2018.
Darwis A. Soelaiman, Kurikulum Aceh , Banda Aceh: Majelis Pendidikan Aceh, 2018.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210302130004-532-612629/jokowi- cabut-perpres-izin-investasi-miras
Humas.  Acehprov,  “Aceh  Terapkan  Stickering  Mobil  Pemakai  BBM  Bersubsidi,” 2020, http://humas.acehprov.go.id/aceh-terapkan-stickering-mobil-pemakai- bbm-bersubsidi/.
Kamal  Alamsyah, Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasi ,  Bandung:  Media  Citra, 2016.
Kamal  Alamsyah, Kebijakan  Publik  Konsep  Dan  Aplikasi ,  Bandung:  Media  Citra, 2016.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Direktorat  Pendidikan  Kemnterian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia, 2018.
Lembar  Daerah  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Atas  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2015.
Lembaran Aceh Nomor 12 Tahun 2014 tentang Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan,  (Banda  Aceh:  Biro  Hukum  Setda  Aceh, 2014.
M.  Irfan  Islamy, Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara ,  Jakarta:  Bumi Aksara, 2001.
M.  Sutapa,  “Kebijakan  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Kebijakan  Publik,” Jurnal Manajemen Pendidikan UNY , No. 02 (2008), 13.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI , Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Repulik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.
Maskuri, “Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik Dalam Sistem Politik Di Indonesia,” Jurnal Pendidikan Islam Indonesia Vol 2, No. 1 Oktober (2017), 79.
Muhammad  Ichsan,  “Psikologi  Pendidikan  dan  Ilmu  Mengajar,” Jurnal  Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling Vol 2, No. 1 (2016), 62.
Nazamuddin,  Pendanaan  Pendidikan  Aceh  Melalui  Dana  Otonomi  Khusus,  dalam Pendidikan  Aceh:  Dinamika  dan  Harapan ,  Yogyakarta:  Penerbit  Pale  Media Prima dan Majelis Pendidikan Aceh (MPA), 2020.
Pemerintah  Aceh,  Penjelasan  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan  Pendidikan,  Banda  Aceh:  Biro  Hukum  Pemerintah  Aceh, 2014.
Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  di  Aceh,  Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2015.
Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh, Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2014.
Pemerintah  Aceh,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh, Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2006.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019  Tentang  Penyelengaraan  Ujian  Nasional  Yang  Diselenggarakan  Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
Rahmad Syah Putra, Reza Hendra Putra, Amirul Haq RD, Konsepsi Ideal Darussalam dalam Perspektif  A. Hasjmy sebagai Pusat Pendidikan Islam, dalam Adabiya , Volume 22 No. 2 Agustus (2020), 1-10.
Rahmad  Syah  Putra,  Strategi  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  pada  SMA  Negeri  3 Meulaboh,  dalam Jurnal  Administrasi  Pendidikan Vol.  5  Nomor  3  Agustus (2017), 163-164.
Riant Nurgoho, Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi /D. Riant Nugroho Jakarta: Elex Komputerindo, 2009.
Ruqaiyah & Rahmad Syah Putra, Pendidikan sebagai Investasi Sumber Daya Manusia untuk  Mengelola  Sumber  Daya  Alam,  dalam Aceh  2021:  Sumber  Daya  Alam dan Politik , Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.
Sahya Anggara, Pengantar Kebijakan Publik , Bandung: Pustaka Setia, 2016.
Shafiera Amalia, Analisis Implementasi Program Bank Sampah di Kota Yogyakarta, Jurnal Analis Kebijakan Vol 1, No. 2 (2017), 37.
Solichin  Abdul  Wahab, Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara , Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik , Yogyakarta: UNY Press, 2010.
Sujianto, Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik , Pekanbaru: Alaf Riau, 2008.
Taufiqurokhman, Kebijakan  Publik ,  Jakarta:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014.
Tim Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh, Kajian Analisis Mutu Pendidikan Aceh , Banda Aceh: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Aceh, 2015.