Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Ita Puspita itapuspita.itha@gmail.com
Yenni Erwita yennierwita@unja.ac.id
Diana Amir dianaamir@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
The purpose of the study in this writing is to find out and analyze whatfactors cause the people of Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency, to carry out underage marriages and what efforts are made in preventing the occurrence of underage marriages in the community in Maro Sebo District, Muaro  Jambi  Regency.  The  formulation  of  the  research  problem  is  what  factors  cause  the occurrence of underage marriages in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency, then what efforts are made in preventing the occurrence of underage marriages in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency. The results of this study that what causes underage marriages in Maro Sebo Kabuparen Muaro Jambi District are factors of facilities or facilities, community factors and cultural factors that cause underage marriages. The efforts made by law enforcement as a preventive measure are that the KUA itself has enforced a law that does not immediately grant marriage permits if both parties  are  minors  except  for  those  who  have  received  a  dispensation  letter  from  the  court providing  socialization  to  the  community  in  Maro  Sebo  District,  Muaro  Jambi  Regency  so  that underage  marriages  can  be  controlled.  In  addition,  the  acting  party  provides  socialization  to parents, the community and the side of the prospective couple it self.
Keywords : Marriage, Underage

## Abstrak
Tujuan  penelitian  pada  penulisan  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor-faktor apa  saja  yang  menyebabkan  masyarakat  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  serta  upaya  apa  saja  dalam  pencegahan  terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Rumusan masalah penelitian adalah faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di  bawah  umur  di  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi,  kemudian  upaya  apa  saja dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro  Jambi.  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut  penulis  menggunakan  metode  yuridis empiris.  Adapun  hasil  dari  penelitian ini  bahwa  yang  menyebabkan  terjadinya  perkawinan  di bawah  umur  di  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabuparen  Muaro  Jambi  adalah  faktor  rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor hamil di luar nikah yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai upaya dalam mengatur  pencegahan perkawinan di bawah umur yaitu pihak KUA sendiri telah menegakkan hukum  dalam  hal  secara  tidak  langsung  memberikan  izin  menikah kepada kedua  belah  pihak yang  masih  berada  di  bawah  umur  kecuali  bagi  mereka  yang  sudah  mendapatkan  surat dispensasi dari pengadilan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi agar perkawinan di bawah umur bisa terkendali. Selain itu, darin pihak
Volume 4 Nomor 1
Februari 2023     Halaman 55 – 71
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
penjabat  memberikan  sosialisasi  kepada  orang  tua,  masyarakat  dan  sisi  calon  pasangan  itu sendiri.
Kata kunci : Perkawinan, Bawah Umur

## A. Pendahuluan
Manusia  diciptakan  berpasang-pasangan,  salah  satunya  hidup  bersama  dan  menikah untuk  membentuk  sebuah  keluarga.  Untuk  meresmikan  kedua insan  laki-laki  dan  perempuan tersebut maka dibentuklah sebuah perkawinan. Terkait pernikahan atau perkawinan itu, sudah ada dan telah terlaksana sejak zaman nabi serta sudah ada ketentuan yang mengaturnya.
Perkawinan  merupakan  sunatullah  yang  berlaku  secara  umum  dan  prilaku  makhluk ciptaan  tuhan,  agar  dengan  perkawinan  kehidupan  di  alam  dunia  ini  bisa  berkembang  untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. 1 Perkawinan bukan hanya berbicara  tentang  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  yang  diakui  secara  sah  menurut  agama dan  hukum  negara.  Bukan  hanya  berbicara  kebutuhan  biologis  laki-laki  dan  perempuan  saja, tetapi  pernikahan  sangat  erat  kaitannya  dengan  kondisi  kesiapan  fisik,  psikologis  dan  mental untuk membina sebuah rumah tangga.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menjelaskan  tentang  pengertian perkawinan  itu  sendiri  ialah    “ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita, sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus  dilalui  dengan  adanya  perkawinan  yang  sah  menurut  norma  dan  hukum  yang  berlaku. Adapun  mengenai  norma  yang  berlaku  untuk  perkawinan  adalah  berdasarkan  norma  agama yang  diatur  di dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI),  sedangkan  norma  hukum beracuan  pada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Bagi  calon  mempelai  baik  pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan haruslah bertujuan untuk mewujudkan keluarga atau  rumah tangga yang  baik untuk mencapai  keluarga yang sakral dan  penuh kasih sayang.  Terjadinya  perkawinan  bukan  hanya  sebagai  identitas  bagi  para  pihak  yang  sudah terikat  sah  dalam  perkawinan,  namun  diutamakan  kebersamaan  suami  istri  untuk mempertahankan dan memperjuangkan perkawinan yang sudah dilakukan agar bisa bertahan seumur  hidup. 2 Hal  ini  sesuai  dengan  asas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa:  “perkawinan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk
1 Aulia Muthiah. Dinamika Seputar Hukum Keluarga Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2017. Hal.49.
2 Dian Ety Mayasari dan Andreas L. Atjengbharata. Pengaturan Batas Usia untuk Melakukan Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan anak. Jurnal Ilmu Hukum . Vol.16. No. 2. 2020. Hal.238.
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal”. Sebagaimana diamanatkan dalam  Pasal  1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
adapun  syarat-syarat  perkawinan  yang  diatur  mulai  Pasal  6  sampai  Pasal  12  Undang- Undang  Nomor  I  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Pasal  6  s/d  Pasal  11  memuat  mengenai syarat  perkawinan  yang  bersifat  materiil,  sedang  Pasal  12  mengatur  mengenai  syarat perkawinan yang bersifat formil.
Agama  Islam  memandang  pernikahan  merupakan  perjanjian  yang  sakral,  bermakna ibadah  kepada  Allah,  mengikuti  Sunnah  Rasulullah  dan  dilaksanakan  atas  dasar  keikhlasan, tanggung  jawab,  serta  mengikuti  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  harus  dilakukan. 3 Dengan demikian, pernikahan atau perkawinan itu harus dilakukan dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kesepakatan kedua belah pihak untuk untuk hidup bersama sacara rukun, harmonis dan bertanggungjawab. 4
Adapun  rukun  perkawinan  yang  diatur  dalam  Pasal  14  Intruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  yaitu:  Adapun  untuk  melaksanakan perkawinan harus ada:
a. Calon suami
b. Calon Isteri
c. Wali Nikah
d. Dua orang saksi dan
e. Ijab dan Kabul
Kematangan  usia  jiwa  dan  raga  diperlukan  dalam  membentuk  perkawinan  agar perkawinan tercapai tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai seperangkat aturan pelaksanaan perkawinan yang harus dipahami  dan  dipatuhi  oleh  setiap  warga  nya.  Mengenai  batas  usia  perkawinan  yang  diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  1974 Tentang  Perkawinan menyatakan  bahwa:  “perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  mencapai  umur  19  tahun  dan wanita mencapai usia 16 tahun”.
Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita  masih  di  bawah  umur  atau  masih  berada  di  bawah  usia  yang  telah  ditentukan  dalam Undang-Undang  Perkawinan.  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019  telah menetapkan  batas  minimal  usia  menikah  bagi  mempelai  calon  laki-laki  dan  perempuan  yang akan  melangsungkan  perkawinan  yaitu  19  (sembilan  belas)  tahun  bagi  kedua  belah  pihak. Peraturan Atas Perubahan tersebut terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  yang
3 Aisyah Ayu Musyafah. Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum. Vol.2.No.2.2020. Hal.1 4 Samsurizal. Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip). Indramayu: Penerbit Adab. 2021. Hal.25.
menetapkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun”.
Jadi,  yang  dimaksud  perkawinan  di  bawah  umur  menurut  Undang-Undang  adalah perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pria  dan  wanita  yang  belum  mencapai  umur  19  (sembilan belas)  tahun  yang  mana  tidak  sesuai  dengan  batas  minimal  usia  perkawinan  yang  telah ditentukan  oleh  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Perubahan  pembatasan  dalam  minimal  usia  perkawinan  ini  dimaksudkan  untuk menjaga  kesehatan  calon  mempelai  serta  keturunannya  sehingga  perlu  adanya  ditetapkan pembatasan umur untuk sebuah perkawinan. Karena ini berpengaruh terhadap dampak buruk bagi kesehatan pada organ reproduksi terutama pada perempuan yang menikah di bawah umur dan  beresiko  terhadap  berbagai  penyakit  serta  rentan  terhadap  terjadinya  pendarahan, kelahiran prematur bahkan sampai ada pada kematian.
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  yang  mencantumkan  ketentuan  yang mengharuskan  bahwa  setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari  kedua  orang  tua,  oleh  sebab  itu  orang  tua  merupakan  faktor  penting  yang  dalam  hal  ini bertanggung  jawab  untuk  mencegah  anak-anaknya  untuk  melakukan  perkawinan  di  bawah umur. 5
Perkawinan di bawah umur ini jika tidak dapat juga dihindari maka diperlukan adanya dispensasi  dari  Pengadilan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  7  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa:  “Dalam  hal  penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  dengan  alasan  sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.
Dispensasi  usia  perkawinan  juga  telah  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indoseaia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal calon suami dan  isteri  berusia  di  bawah  batas  usia  perkawinan,  permohonan  Dispensasi  Kawin  untuk masing-masing  calon  suami  dan  calon  isteri  diajukan ke  pengadilan  yang  sama sesuai  dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri”.
Perkawinan  di  bawah  umur  masih  sering  terjadi  di  masyarakat  terutama  dalam masyarakat desa, karena kehidupan di perdesaan berdampak pada pola pikir masyarakatnya itu sendiri  tidak  terkecuali  dalam  hal  perkawinan.  Meskipun  sudah  ada  Undang-Undang  yang
5 Ahmad Tholabi Kharlie. Hukum Keluarga Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. 2013. Hal.201.
mengatur dan telah memberi batasan usia bagi yang akan melangsungkan perkawinan seperti yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

## Tabel 1
Jumlah Perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2020-2021 No Nama Jumlah Perkawinan 2020 2021 1 Jambi Kecil 1 2 2 Jambi Tulo 0 1 3 Baru 0 0 4 Danau Lama 0 0 5 Muaro Jambi 1 0 6 Mudung Darat 2 4 7 Setiris 0 0 8 Bakung 0 0 9 Niaso 0 0 10  Danau Kedap 0 0 11  Tanjung Katung 2 5 12  Lubuk Raman 1 1 Jumlah 7 13
Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pada tahun 2020 angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 7 pasangan. Dan pada tahun 2021 angka perkawinan di bawah umur berjumlah 13 pasangan. Jadi dapat dilihat bahwa pada Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi peningkatan perkawinan di bawah umur  dari  tahun  2020  sampai  2021.    Menurut  ketentuan  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-  Undang Perkawinan  Tahun  2019  sendiri  sudah  jelas  dikatakan  bahwa:  “perkawinan  hanya  di  izinkan apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  tahun”,  namun  dalam  kenyataannya  masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
Berdasarkan permasalahan  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian dengan  judul “Perkawinan  di  Bawah  Umur  di  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro Jambi”.
Adapun  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  faktor-faktor  apa  saja  yang menyebabkan  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  di  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten Muaro Jambi dan bagaimanakah upaya dalam mengatur terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Jambi.
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris yang  dianalisis  secara  deskriptif  dimana  penulis  menggambarkan  dan  memaparkan  tentang faktor-faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  masyarakat  di  Kecamatan  Maro  Sebo  melakukan perkawinan di bawah umur serta menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya  perkawinan  di  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Penelitian  ini menggunakan Teknik pengumpulan data secara wawancara  dan studi dokumen bertatap fisik den bertanya jawab dengan responden dan informan. Responden pada penelitian ini adalah 13 (tiga  belas)  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  pada  tahun  2021  dan informan  dalam penelitian  ini adalam  Kepala  Camat  Kecamatan  Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. serta  metode  studi  dokumen  di  ambil  berdasarkan  kajian  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan dan jurnal penelitian ilmu hukum. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan bentuk analisis kualitatif, yang membandingkan beberapa pendapat dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan responden dan informan.

## B. Pembahasan
Faktor  yang  Menyebabkan  Terjadinya  Perkawinan  di  Bawah  Umur  di  Kecamatan  Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum usia yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Dari hasil penelitian penulis di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, penulis menemukan fakta bahwa masyarakat di desa sana masih terdapat banyak sekali yang melakukan perkawinan di bawah umur.
Pada  dasarnya,  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  telah  mengatur  “bahwa perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya”.  Kemudian,  setiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan dan hukum yang berlaku. Patut diperhatikan, mengenai batas minimal usia seseorang yang  di  perbolehkan  untuk  melaksanakan  perkawinan,  mengingat  bahwa  telah  dilakukan perubahan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.
Namun, dalam kenyataan di lapangan ternyata masih terdapat banyak sekali terjadinya perkawinan di bawah umur, terkhusus pula di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Dalam  segi  umur  dan  kedewasaan  sejatinya  para  pasangan-pasangan  tersebut  belum  cukup matang  dalam  melakukan  perkawinan  tersebut.  Hal  ini  berdasarkan  Undang-Undang Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  terkait  batas  minimal  usia perkawinan.  Berikut  tabel  data  usia  pernikahan  di  bawah  umur  di  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2021.

## Tabel  1
Jumlah Usia Responden Yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021
NAMA / UMUR ALAMAT Suami Umur Istri Umur Hafis 19 Thn Gia 17 thn Mudung darat Hendro 21 Thn Hijja 17 thn Mudung darat Adit 24 Thn Nur aini 16 thn Jambi kecil Manto 19 Thn Ningsih 16 thn Jambi kecil Riko 17 Thn Uswatun 17 thn Tanjung katung Kiki 26 Thn Ulan 17 thn Mudung darat Joko 21 Thn Sri 15 thn Tanjung katung Agus 20 Thn Mitha 15 thn Lubuk raman Dedi 21 Thn Kiky 15 thn Mudung darat Joko 27 Thn Siti 16 thn Jambi kecil Ardi 16 Thn Laura 18 thn Tanjung katung Wawan 23 Thn Pia 16 thn Tanjung katung Dio 26 Thn Dini 17 thn Tanjung katung
Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
Dari  keseluruhan  13  pasangan  tersebut  yang  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur semua  responden  melakukan  perkawinan  melalui  Pegawai  Pencatatan  Nikah  (PPN),  seperti yang disebutkan oleh kepala KUA Kecamatan Maro Sebo bahwa:
“di  KUA  ini  tidak  diperbolehkan  menikah  kalau  belum  adanya  penetapan  pengadilan karena  kami  tidak  berani  untuk  menikahkannya  kecuali  mereka  sudah  mengurus  ke
Pengadilan  Agama  dan  mendapatkan  surat  Dispensasi  Perkawinan  baru  kami  berani menikahkan mereka”. 6
Jadi dapat dilihat bahwa pada perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten  Muaro  Jambi  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perkawinan  dan  tercatat  pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Maro Sebo  Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar suami rata-rata berumur di atas 20 tahun dan istri di bawah  19  tahun  saat  terjadi  perkawinan.  Namun,  perkiraan  rata-rata  umur  suami  tidak mempengaruhi  apakah  pernikahan  tersebut  tidak  dalam  keadaan  di  bawah  umur.  Mengingat bahwa  istri  berumur  di  bawah  19  tahun  yang  artinya  pernikahan  tersebut  terjadi  di  bawah umur  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  Tahun  2019 terkait batas minimal usia dalam melangsungkan pernikahan.
Penentuan  dalam  batasan  minimal  usia  untuk  melangsungkan  perkawinan  sangatlah penting. Mengingat bahwa terjadinya suatu perkawinan harus didampingi dengan kemantangan dari biologis dan juga psikologis. Baik calon suami dan calon istri juga harus matang jiwa dan raganya  agar  tercapainya  tujuan  perkawinan  yang  kekal  dan  bahagia.  Dan  terhindar  dari  hal yang tidak diinginkan.
Akan tetapi, pada faktanya banyaknya masyarakat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi melakukan perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Dilihat dari segi sosiologis, bahwa  pernikahan  di  bawah  umur  merupakan  suatu  hal  yang  biasa  terjadi  atau  lumrah  di kalangan masyarakat Kecamatan Maro Sebo. Pada akhirnya menunjukkan bahwa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  belum  berjalan  sebagaimana  semestinya.  Tentu  efektivitas dari Undang-Undang Perkawinan ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Ketidak berlakuan ini  memiliki  landasan,  adapun  dikarenakan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadi  nya pernikahan  di  bawah  umur,  terkait  pemberian  dispensasi  pernikahan  oleh  Pengadilan  dan sebagainya.
Untuk  lebih  jelas  dan  lebih  rinci  berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  menemukan beberapa faktor- faktor dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur  di  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi  yang  berdasarkan  pada  hasil wawancara  kepada  pasangan  yang  telah  menikah  di  bawah  umur  di  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten Muaro Jambi, antara lain dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
6 Wawancara Bapak Syakur: Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. 13 September 2022.

## Tabel  2
Alasan/penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di
Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi No Nama Pasangan Alasan/Penyebab Perkawinan 1. Hafis dan Gia Faktor Hamil di Luar Nikah 2. Adit dan Nur Aini Faktor Hamil di Luar Nikah 3. Manto dan Ningsih Faktor Hamil di Luar Nikah 4. Kiki dan ulan Faktor Hamil di Luar Nikah 5. Dedi dan kiky Faktor Hamil di Luar Nikah 6. Ardi dan laura Faktor Hamil di Luar Nikah 7. Dio dan dini Faktor Hamil di Luar Nikah 8. Hendro dan Hijja Faktor Ekonomi 9. Riko dan Uswatun Faktor ekonomi 10. Joko dan sri Faktor ekonomi 11. Joko dan siti Faktor ekonomi 12. Agus dan mitha Faktor pendidikan 13. Wawan dan pia Faktor pendidikan
Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang  tujuannya  adalah  untuk  mencegah  adanya perkawinan  di  bawah  umur  merupakan  jawaban  atas  polemik  dari  batas  minimal  usia perkawinan  dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa: “perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pihak  pria  mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  wanita udah  mencapai  umur  19  tahun”.  Ketentuan  dalam  pasal  tersebut  dinilai  telah  bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah”. Sehingga melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017,  undang-undang  perkawinan  di  Indonesia  direvisi  dengan  disahkannya Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  yang  menyatakan:  “perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun”. 7
Secara  sosiologis,  pembaruan  Undang-Undang  Perkawinan  dalam  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang
7 Wahyudi Setiawan. Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No.16 Tahun 2019. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam . Vol.2. No.3. 2020. Hal.3.
Perkawinan merupakan bagian dari usaha pemerintah atau penegak hukum untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur di Indonesia. Adapun secara filosofis, Pembaharuan regulasi dalam  batas  usia  menikah  didasarkan  pada  falsafah  bangsa  Indonesia  yaitu  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Diantara butir-butir sila Pancasila yang menegaskan bahwa cita-cita  bangsa  Indonesia  adalah  untuk  menciptakan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Begitu  juga  dengan  bunyi  Pasal  28  B  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang menyatakan  bahwa:  “Negara  menjamin  kelangsungan  hidup  anak,  tumbuh  kembang,  dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
KUA  sebagai  lembaga  penegak  hukum  memiliki  peran  penting  dalam  melaksanakan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  KUA  mengemban  tugas  untuk  memberikan  sosialisasi  dan pemahaman kepada masyarakat terkait adanya perubahan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan  menjadi  sama-sama  19  tahun.  Kepribadian  pegawai  KUA  dalam  proses  sosialisasi menentukan  keberhasilan  tujuan  Undang-Undang  Perkawinan  Tahun  2019.  Kemudian,  juga didukung  oleh  lembaga-lembaga  pemerintahan  lainnya,  sehingga  sosialisasi  tidak  hanya terpaku pada KUA tetapi menjadi tugas bersama untuk mengurangi kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
Berdasarkan hasil  penelitian  penulis  menemukan  bahwa tidak  adanya sosialisasi yang terjadi  di  KUA  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh Bapak Syakur selaku kepala KUA menyatakan bahwa:
“untuk  melaksanakan  sosialisasi  ke  sekolah-sekolah  atau  ke  masyarakat  belum terlaksanakan  karna  ada  suatu  hal  yang  tidak  mendukung  atas  kegiatan  itu.  untuk menyelenggarakan  acara  penyuluhan  atau  sosialisasi  setidaknya  kami  membutuhkan dana,  sedangkan  untuk  menyelenggarakan  acara  tersebut  kita  terkendala  di  biaya penyelenggaraan”. 8
Atas penjelasan dari Bapak Syakur sendiri  dapat  dipahami  bahwa proses  sosialisasi di KUA  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi  itu  sendiri  tidak  berjalan  dengan  efektif dikarenakan terkendalanya biaya untuk penyelenggaraannya. Seharusnya peran KUA itu sendiri sangat  penting  untuk  keberlangsungan  proses  sosialisasi  tentang  perubahan  batas  usia perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019. Sehingga dengan sarana  dan  fasilitas  yang  memadai,  proses  sosialisasi  akan  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan. Serta masyarakat dengan segera memperoleh pengetahuan dan kesadaran hukum yang akan terwujud. Jadi, dengan adanya sarana dan fasilitas dalam sosialisasi tersebut sangat
8 Wawancara Bapak Syakur: Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. 13 September 2022.
berpengaruh  dalam  mengatasi  banyak  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  di  Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
Suatu  hukum  dengan  penegak  hukum  yang  profesional  tidak  akan  berjalan  efektif apabila  sarana  atau  fasilitas  tidak  menunjang  kinerja  penegak  hukum  tersebut  dalam mensosialisasikan  kepada masyarakat.  Selain  akan  menghambat kelancaran  proses dari suatu sosialisasi,  juga  akan  menghambat  pengetahuan  serta  wawasan  yang  akan  diperoleh masyarakat setempat.
Adapun dalam hal ini akan penulis jabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa responden, yaitu :

## 1. Faktor Rendahnya Pendidikan
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  kepada  Kepala  Camat  Kecamatan  Maro Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi  selaku  informan  bahwa  beliau  mengatakan  kebanyakan masyarakatnya  memperoleh  pendidikan  yang  cukup  rendah.  Hal  ini  tidak  lain  dan  tidak bukan karena disebabkan masalah ekonomi dari masing-masing pihak dan di lain pihak ada juga yang kurangnya kemauan untuk belajar sehingga mereka  masih belum mengerti akan pentingnya  sebuah  pengetahuan  tentang  batas  minimal  usia  perkawinan.  Dari  hasil  data pendidikan  yang  telah  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  juga  sudah  menunjukkan bahwa  rata-rata  yang  menikah  di  usia  muda  kebanyakan  mereka  yang  berpendidikan sekolah dasar saja. Seperti yang  dijelaskan oleh Bapak  Isa selaku Kepala Camat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, mengatakan bahwa:
“Rata-rata di desa ini masih rendah akan pendidikannya apalagi karna faktor ekonomi dari masing-masing keluarga yang mata pencahariannya kebanyakan buruh serabutan di kebun orang sehingga tidak dapat mencukupi untuk biaya pendidikan yang tinggi”. 9
2. Faktor Ekonomi
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  di  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro Jambi,  penulis  menemukan  fakta  bahwa  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya pernikahan  di  bawah  umur  yang  terjadi  di  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi adalah  faktor  ekonomi.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Syakur  Kepala  KUA  Kecamatan Maro Sebo:
“Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo juga dipengaruhi oleh orangtua yang  kurang mampu untuk  mencukupi  kebutuhan anaknya,  sehingga  orang  tua  yang seperti  ini  lebih  berpikir  jika  anaknya  sudah  menikah  pasti  lebih  mengurangi bebannya.”
9 Wawancara dengan Bapak Isa : Kepala Camat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. 13 September 2022.
Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nepah selaku orang tua salah satu responden yang melakukan pernikahan di bawah umur yang bernama siti :
“sebenarnya saya menikahkan anak perempuan saya karena alasan ekonomi, jadi saya nikahkan dengan anak dari teman saya yang kehidupannya lebih mapan dari pada kami. sekarang  anak  saya  sudah  hidup  bahagia  dengan  suaminya  dan  sudah  di  anugerahi  1 orang anak.” 10
Faktor  masyarakat  yang  menyebabkan  terjadinya  Perkawinan  di  Bawah  Umur  di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah faktor rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  faktor  tersebut  memang  sangat  memicu  keinginan remaja-remaja di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan pernikahan di  bawah  umur.  Jawaban  para  pihak  sendiri  saat  dilakukan  sesi  wawancara  terlihat  bahwa sebenarnya  tidak  terlalu  memikirkan  apa  dampak  kedepannya  saat  mereka  melakukan pernikahan  dini  tersebut.  Apa  yang  akan  mereka  dapatkan  dan  mereka  lalui  di  dalam  dunia pernikahan  jika  pernikahan  tersebut  dilakukan  saat  mereka  masih  di  bawah  umur.  Namun, banyak juga jawaban para pihak yang malah mengatakan bahwa jika menikah berarti mendapat kebahagiaan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  para  pihak  responden  belum memahami  dengan  baik arti dari pernikahan yang sesungguhnya.
Sebagai contoh pada wawancara pada bagian faktor ekonomi oleh responden Hijja dan Suami yang menyatakan bahwa Hijja dan suaminya menikah bukan karena terpaksa, melainkan keinginannya  sendiri  dan  di  dukung  oleh  kedua  orang  tuanya  yang  kurang  mampu  untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Selain itu orang tuanya mendukung ia menikah karena biar bisa terhindar  dari  fitnah  lingkungan  sekitar.  Kemudian  ia  menikah  juga  tidak  mempengaruhi kehidupan bersosialnya dengan masyarakat sekitar. Selain itu ada juga orang tua yang sengaja menikahkan anaknya  dengan alasan  kurangnya  ekonomi,  dengan  menikahkan  anaknya  beliau beranggapan  akan  mengurangi  beban  ekonomi  keluarganya  karena  tanggung  jawab  anaknya telah diberikan kepada suami dari anaknya.
3. Faktor Hamil di luar Nikah/ Married by Accident (MBA)
Adapun hasil penelitian yang penulis dapati dari faktor masyarakat yang ketiga yaitu Hamil di  Luar  Nikah,  yang  mana  menyebabkan  perkawinan  di  bawah  umur  di  Kecamatan  Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dalam sesi wawancara bersama respoinden meliputi:
a. Gia dan Hafis
“Nama  saya  Gia,  usia  18  tahun,  pekerjaan  saya  ibu  rumah  tangga.  Yang  saya  ketahui tentang  pernikahan  itu  membangun  rumah  tangga,  mempunyai  anak.  Saya  menikah pada  usia  17  tahun.  Saya  merasa  senang  dan  bahagia  setelah  menikah.  Tujuan  saya menikah  tentu  saja  untuk  yang  terbaik,  mempunyai  rumah  tangga  yang  sakinah mawaddah  warrohmah,  mempunyai  anak  yang  lucu  dan  pintar.  Saya  menikah  karena
10 Wawancara dengan Ibu Nepah. Ibu Responden (Siti). 16 September 2022.
hamil  di  luar  nikah.  Saya  merasa  senang  bahagia  setelah  mempunyai  anak.  Saya  tidak merasakan perubahan sosial dalam lingkungan saya setelah menikah. Saya tidak merasa kesulitan  dalam  membina  rumah  tangga,  karena  saya  memiliki  suami  yang  selalu mendukung baik sampai sekarang saya bahagia.” 11
b. Nur Aini dan Adit
“Nama saya Aini, panjangnya Nur Aini. Saya menikah tahun kemarin yaitu tahun 2021, pada saat  itu saya baru menginjak  umur 16 tahun  dan masih bersekolah kelas 1 SMA. Singkat cerita, Saya dan pacar saya melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh pasangan yang belum sah. Jadi orangtua saya tergesa-gesa untuk menikahkan saya dan suami karena saya sudah mengandung 4 bulan akibat perbuatan saya. Setelah menikah saya masih merasakan kesulitan dalam membina rumah tangga apalagi saya dan suami masih berada satu rumah bersama orangtua saya”. 12
c. Ningsih dan Manto
“Perkenalkan nama saya Ningsih dan ini suami saya Manto. Jadi pas saya masih sekolah smp  kebetulan  saya  sudah  mempunyai  pacar  dan  telah  menjalin  hubungan  2  tahun pacaran.  Pertama  kalinya  saya  diajak  untuk melakukan  hubungan  badan,  saya  sempat menolak karena saya takut,  tapi  pacar saya menyakinkan  saya dan akhirnya saya mau dan saya sudah melakukannya beberapa kali. Kemudian saya merasa badan saya aneh karena  penciuman  saya,  dan  saya  pun  juga  telat  haid  selama  2  bulan  jadi  saya memberanikan  diri  untuk  testpack,  dan  alhasil  saya  positif.  Saya  langsung mengahubungi pacar saya. Saya tidak berani untuk langsung mengakui kepada orangtua saya,  saya  hanya  berani  untuk  bercerita  kepada  bibik  saya.  Sehingga  bibik  saya  yang memberitahu pada orangtua saya. Saat itu saya sudah tidak sekolah dan hanya bekerja serabutan”. 13
d. Kiky dan Dedi
“Nama saya Kiki. Umur saya 16 tahun dan sedang bekerja sebagai penjaga konter. Awal saya menikah muda  di karenakan saya hamil duluan sebelum menikah. Jadi pas orang tua  saya  tau  saya  hamil  saya  langsung  cepat-cepat  dinikahkan  yang  dihadiri  pihak keluarga saja. Saya menikah saat itu sekitar umur 15 tahun”. 14
e. Ulan  dan Kiki
“Nama  saya  Ulan.  Umur  saya  18  tahun  saat  saya  melakukan  pernikahan.  Saya merupakan  ibu  rumah  tangga  dengan  1  anak  saya.  Saya  memutuskan  untuk  menikah setelah  saya  tau  ternyata  saya  hamil.  Sebelumya  saya  dan  pacar  saya  emang  sering melakukan  hubungan  sex,  jadi  saat  saya  mengetahui  saya  hamil  saya  segera menghubungin  pacar  saya.  Mau tidak  mau saya  juga  harus jujur mau gimana lagi  nasi juga sudah jadi bubur. Jadi kami menerima resikonya.” 15
f. Laura dan Ardi
“Nama saya laura. Saya menikah cepat ya karena saya sudah hamil 2 bulan. Saat itu saya baru saja lulus SMA dan akan melanjutkan kuliah, tapi pas saat saya tau saya hamil saya langsung memberi tau bahwa saya sudah melakukan hubungan suami istri dengan pacar saya, saat itu bapak saya sangat marah sehingga kami semua kerumah pacar saya untuk
11 Wawancara Gia, Responden, Tanggal 8 September 2022.
12 Wawancara Nur Aini, Responden, Tanggal 12 September 2022 13 Wawancara dengan Ningsih, Responden, Tanggal 12 September 2022 14 Wawancara dengan Kiky, Responden, Tanggal 9 September 2022 15 Wawancara dengan Ulan, Responden, Tanggal 8 September 2022
meminta  pertanggungjawabannya.  Langsung  saja  saya  dinikahkan  dengan  suami  saya yang sekarang, alhamdulillah sekarang saya hidup bahagia saja. Menurut saya terkait hal menikah dini saya ini, saya bahagia karna saya juga mendapatkan suami yang tepat dan baik”. 16
g. Dio dan Dini
“Nama  saya  dini,  saya  tidak  bekerja,  saya  menikah  tahun  2021  kemarin,  saat  itu  saya masih kelas 2 SMK Kesehatan, saya menikah ini karena saya sudah hamil duluan akibat dari  pacaran  yang  berlebihan  bersama  kekasih  saya.  Jadi  saat  pihak  sekolah mengetahuinya otomatis saya di keluarkan secara tidak hormat. Saya malu tapi ya mau gimana  lagi.  Jadi  saya  melangsungkan  menikah  setelah  mendapatkan  dispensasi  dari pihak pengadilan agama dan hanya di hadiri oleh pihak keluarga saja”. 17
Hasil  penelitian  menyebutkan,  penulis  menemukan  pasangan  yang  melakukan perkawinan  dibawah  umur  disebabkan  oleh  hamil  di  luar  nikah  yang  diakibatkan  dari pergaulan  bebas  yang  dilakukan  remaja-remaja  di  Kecamatan  Maro  Sebo  yang  masih  dalam menjalankan  pendidikan  sekolah  atau  remaja-remaja  yang  memang  tidak  bersekolah  lagi, sehingga  tidak  ada  alasan  bagi  mereka  untuk  tidak  menikah  dengan  secara  terpaksa.  Seperti dijelaskan  oleh  Bapak  Syakur  selaku  kepala  KUA  Kecamatan  Maro  Sebo  yang  mengatakan bahwa :
“Perkawinan  dibawah  umur  ini  dilangsungkan  karena  adanya  keterpaksaan,  karena pergaulan  bebas  yang  tidak  bisa  dibatasi  dan  tidak  bisa  terkontrol  lagi  sehingga mengakibatkan  hal  yang  tidak  diingikan  (seperti  hamil  diluar  nikah)  yang mengharuskan mereka harus segera menikah”. 18
Menurut  sebagian  masyarakat  diketahui  bahwa  mengapa  mereka  memilih  untuk menikah adalah dikarenakan hal tersebut adalah aib dalam keluarga. Dengan demikian, wanita yang hamil tersebut harus segera dinikahkan untuk menghapus aibnya. Namun hal ini sejalan dengan  Pasal  53  Ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  perempuan  yang  hamil  diluar perkawinan  dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang  menghamilinya.  Lalu  pada  Pasal  53  Ayat  (2) Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa:  “Perkawinan  wanita  yang  hamil  diluar  nikah dengan  pria  yang  menghamilinya  dapat  dilangsungkan  pernikahan  tanpa  menunggu  anak  itu lahir”.  Sejalan  atas  hal  itu  tentu  masyarakat  akan  lebih  mudah  menikahkan  anak  nya  karna dinilai bahwa seorang wanita yang hamil diluar pernikahan harus segera dinikahkan dan yang menghamili harus bertanggung jawab.
Upaya  Pencegahan  Terjadinya  Perkawinan  di  Bawah  Umur  pada  Masyarakat  di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Perkawinan  dibawah  umur  merupakan  bentuk  pelanggaran  yang  banyak  terjadi  dan memiliki  banyak  dampak  negatif  yang  sangat  berbahaya,  bukan hanya  pada  anak,  akan  tetapi
16 Wawancara dengan Laura, Responden, Tanggal 3 September 2022, 17 Wawancara dengan Dini, Responden, Tanggal 3 September 2022 18 Wawancara dengan Bapal Syakur: Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. 13 September 2022.
berdampak  negatif pula  pada  keluarga  dan  negara  di  antaranya  yaitu stunting  (lahirnya  anak yang tidak normal), tingginya angka putus sekolah, tingginya angka  pekerja anak yang rentan diberi upah rendah sehingga turut meningkatkan angka kemiskinan, serta dampak lainnya.
Peran  orang  tua,  pemerintah  serta  aparat  kepentingan  lainnya  sangat  penting  karena untuk lebih meningkatkan pengawasan, memberi bimbingan kepada generasi muda dan dapat mensosialisasikan untuk pencegahan perkawinan di bawah umur tersebut, agar perkawinan di bawah umur tidak mengalami peningkatan di setiap tahunnya.
Setelah  didapatkan  dari  para  informan  melalui  sesi  wawancara  yang  penulis  lakukan, maka dari proses tersebut tema dan subtema data dapat ditampilkan sebagai berikut :
1. Pemberdayaan anak didik dengan penguatan informasi dan pelatuhan keterampilan
a. Sosialisasi terkait pencegahan pernikahan usia dini Perkawinan di bawah umur masih marak terjadi terutama pada masyarakat
Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, sehingga banyak pihak perlu bersinergi mencegah perkawinan dibawah umur ini, seperti dikatakan oleh Kepala Camat Maro Sebo:
“untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur pertama, bagaimana kita memberi pemahaman terutama kepada orang tua, yang kedua mengedukasi anak- anak  remaja  bahwa  pernikahan  di  usia  muda  itu  tidak  baik  dan  tidak  benar,  nah dari  hal  ini  kita  dapat  melakukan  diskusi-diskusi,  seminar-seminar,  dan memberikan ruangan lapangan pekerjajan yang maksimal kepada anak-anak untuk kegiatan  yang  positif.  Selain  itu  upaya  mencegah  perkawinan  dimasa muda  dapat kita  lakukan  misalnya  mengadakan  penyuluhan  di  tingkat-tingkat  SLTA  sederajat seperti penyuluhan agama. Kita beri paham kepada mereka bahwa menikah di usia dini  itu  banyak  berdampak  negatifnya,  terutama  terhadap  diri  sendiri  dan keluarga”. 19
b. Pemberian pelatihan keterampilan
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pihak  sekolah  dalam  mencegah  terjadinya perkawinan  di  bawah  umur  adalah  mendorong  para  siswanya  untuk  melakukan kegiatan-kegiatan  yang  dapat  membekali  para  siswa  tersebut  untuk  tidak  melakukan tindakan  yang  beresiko  yang  dapat  mengarah  pada  terjadinya  perkawinan  di  bawah umur.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  berupa  kegiatan  ekstrakurikuler,  pelatihan keterampilan  dan  lain  sebagainya.  Pihak  sekolah  sering  memberikan  pelatihan keterampilan skil bagi siswa siswi untuk mengasah kemampuan mereka dan semuanya mempunyai tujuan positif agar siswa dapat mengembangkan diri.
2. Pemberdayaan peran keluarga dalam pencegahan perkawinan di bawah umur
a. Pengawasan orang tua
19 Wawancara dengan Bapal Syakur: Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. 13 September 2022.
Pengawasan  orang  tua  merupakan  salah  satu  kunci  utama  dalam  pencegahan perkawinan dibawah umur. Peran orang tua ini berupa nasehat untuk menjaga diri dan pergaulan, menanamkan nilai moral, menjadi teladan, memberikan pola asuh yang baik, bagaimana cara bergaul, serta berdiskusi dengan anak tentang hal-hal penting lainnya. Orang  tua  harus  selalu  memberikan  nasehat  untuk  menjaga  dirinya  serta  mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah.
b. Status ekonomi keluarga
Salah  satu  faktor  yang  dianggap  berkontribusi  dalam  terjadinya  perkawinan dibawah umur bagi kalangan remaja adalah satus ekonomi keluarga. Beberapa orang tua mengetahui  bahwa  masalah  perekonomian  keluarga  dapat  meneyebabkan  terjadinya perkawinan  dibawah  umur.  Untuk  keadaan  keluarga  dengan  status  ekonomi  kurang baik, seharusnya para penyuluh agama dapat memberikan penyuluhan pada orang tua beserta  anak-anaknya  tentang  dampak  menikah  di  bawah  umur  dan  bagaimana  cara mencegah agar perkawinan dibawah umur tidak terjadi.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi yaitu faktor  rendahnya  pendidikan,  faktor  ekonomi  dan  faktor  hamil  di  luar  nikah.  Adapun  dari faktor-faktor  penyebab  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  tersebutlah  menjadikan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terkait batas minimal usia  perkawinan  tidak  berjalan  efektif  sebagaimana  semestinya  di  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
Artikel  ini  juga  menyimpulkan,  Adapun  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  kantor KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi yang sudah dilakukan untuk mengurangin maraknya  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  yaitu  pihak  KUA  sendiri  telah  menegakkan hukum dalam hal secara  tidak langsung memberikan izin menikah kepada kedua belah pihak yang  masih  berada  di  bawah  umur  kecuali  bagi  mereka  yang  sudah  mendapatkan  surat dispensasi dari pengadilan. Sementara, dari sisi pejabat daerah yaitu Kepala Camat Kecamatan Maro  Sebo  untuk  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  khususnya  kepada  orang  tua tentang pemahaman dampak dari perkawinan di bawah umur itu tidak baik.

## Daftar Pustaka

## Artikel/Buku/Laporan
Muthiah, Aulia. Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
Samsurizal.  Pernikahan  Menurut  Islam  (Suati  Tinjauan  Prinsip).  Jawa  Barat:  Penerbit  Adab, 2021.
Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”. Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum. Vol.2. No.2 (2020)
Mayasari,  Dian  Ety  dan  Andreas  L.  Atjengbharata.  “Pengaturan  Batas  Usia  untuk  Melakukan Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak”. Jurnal Ilmu Hukum . Vol.2 No.2 (2020)
Setiawan,  Wahyudi.  “Dasar-Dasar  Yuridis  Sosiologis  Pengesahan  RUU  No.16  Tahun  2019”.
Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Vol.2. No.3 (2020).

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Undang-Undang  tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Undang-Undang  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007  tentang  Pencatatan
Nikah.