Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4869/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Adira Dinamika Multifinance TBK Cabang Bengkulu)

## Meliza
Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Banten
Article Info Abstract Article history: Received: 13 February 2023 Publish: 02 March 2023 Currently, the need for cars or motorbikes is no longer dominated by people with strong economies. Small and medium businesses are also starting to use these two types of vehicles in  developing  their  business  and  productivity  so  that  car/motorbike  rentals  continue  to increase. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation system of  fiduciary  guarantees  at  PT.  Adira  Dinamika  Multifinance,  Tbk  Bengkulu  Branch.
(ADMF),  especially  after  the  Constitutional  Court  decision  no.  18/PUU/XVII/2019. Empirical legal research is the method used, and the format or presentation of research findings about the laws that apply in society. The central point of the research is not on the theory and formulation of norms but on how the law works in PT. ADMF. The results of the study are the application of fiduciary guarantees made to customers who default by taking back collateral from their own or third parties who receive facilities. Involve the recipient of  the  facility  to  show  where  the  collateral  is  sold  or  transferred  in  order  to  return  the collateral, which has not been completed and has not been resolved, it will be resolved in the  fairest  way  possible.  According  to  the  Ruling  of  the  Constitutional  Court  Number 18/PUU-XVII/2019, namely "the execution of a fiduciary guarantee cannot be carried out unilaterally by the creditor and must go through a District Court decision unless there is an agreement between the debtor and the creditor to resolve this execution issue.
Keywords: Eksekusi Jaminan Fidusia Wanprestasi
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima: 13 Februari 2023 Publis:  02 Maret 2023 Saat  ini  kebutuhan  akan  mobil  atau  motor  tidak  lagi  didominasi  oleh  masyarakat  yang ekonominya kuat, usaha kecil menengah juga mulai menggunakan kedua jenis kendaraan tersebut dalam mengembangkan usaha dan produktivitas sehingga penyewaan mobil/motor terus  meningkat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis sistem pelaksanaan jaminan fidusia pada PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk. Cabang Bengkulu, khususnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi no.
18/PUU/XVII/2019. Penelitian hukum empiris adalah metode yang digunakan, dan format atau penyajian temuan penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat. Titik sentral penelitian bukanlah pada teori dan rumusan norma tetapi pada bagaimana hukum bekerja dalam  masyarakat  PT.  Adira  Dinamika  Multifinance,  Tbk  Cabang  Bengkulu  .  Hasil penelitian adalah terhadap penerapan jaminan fidusia yang dilakukan terhadap nasabah yang wanprestasi  dengan  mengambil  kembali  agunan  dari  miliknya  atau  pihak  ketiga  yang menerima  fasilitas.  Melibatkan  penerima  fasilitas  untuk  menunjukkan  kemana  agunan tersebut dijual atau dialihkan dalam rangka pengembalian agunan, yang belum selesai dan belum terselesaikan, maka akan diselesaikan seadil-adilnya. Menurut Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  yaitu  “eksekusi  jaminan  fidusia  tidak  dapat dilakukan  secara  sepihak  oleh  kreditur  dan  harus  melalui  putusan  Pengadilan  Negeri terkecuali  ada  kesepakatan  antara  debitur  dan  kreditur  untuk  penyelesaian  permasalahan eksekusi ini.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Meliza Universitas Terbuka Email : meliza@ecampus.ut.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Saat ini, melihat seseorang yang sedang membutuhkan uang adalah hal yang lumrah. Dalam hal menjajal berbagai domain bisnis serta memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Di sisi lain, banyak  juga  individu,  kelompok,  lembaga  dan  badan  hukum  yang  meski  hanya  memiliki momentum,  ternyata  memiliki  dana  tambahan  dirasa  perlu  untuk  memutar  uang  agar  lebih menghasilkan lebih untuk kepentingan bisnis dalam social dan perekonomian (Fuady, 2014).
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Menurut prinsip ekonomi, permintaan dan penawaran hidup berdampingan, menghasilkan institusi di mana mereka yang memiliki uang ekstra biasanya memberikannya kepada orang yang membutuhkannya. Jadi, "perantara" adalah model untuk bentuk lembaga pinjam meminjam ini. Di  bidang  hukum,  bidang  ini  telah  dikaji  agar  tetap  mengikuti  perkembangan  zaman  sebagai akibat  pesatnya  perkembangan  bidang  hukum  bisnis.  Hukum  kredit  mengacu  pada  komponen hukum bisnis yang mengatur bantuan keuangan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, dan hukum  perbankan  mengacu  pada  cabang  hukum  bisnis  yang  mengatur  perbankan  dan  kredit (Fuady, 2014).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur tentang usaha pembiayaan khususnya sebagai bagian dari lembaga pembiayaan. Usaha pembiayaan  adalah  badan  usaha  yang  didirikan  khusus  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  yang terdapat  di  bidang  usaha  lembaga  keuangan,  selain  bank  dan  lembaga  keuangan  bukan  bank. Perusahaan pembiayaan menjalankan bisnis melalui leasing, anjak piutang, kartu kredit, dan/atau pembiayaan konsumen (Latuihamallo, 2014).
Penggunaan  kendaraan  bermotor  secara  inventif  oleh  masyarakat  baik  dalam  kehidupan sehari-hari  maupun  produksi  telah  memperbaiki  lingkungan  sektor  keuangan  yang  kini  lebih menguntungkan  dan  dinamis  serta  memiliki  banyak  potensi  untuk  berkembang.  Maka  dari  itu sangat penting bagi lembaga keuangan untuk mengembangkan strategi bisnis yang sesuai dengan pasar, guna menjaga antusiasme dan loyalitas masyarakat dan konsumen terhadap produk yang disediakan..  Sudah  seharusnya,  aktivitas  pembiayaan  konsumen  ini  memiliki  landasan  hukum yang diatur oleh suatu lembaga/regulator yang mengatur pelaksanaan kegiatannya.  Lembaga atau regulator tersebut akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu mendukung industri pembiayaan sehingga dapat mengatasi secara optimal persoalan-persoalan yang sering terjadi (Latuihamallo, 2014).
Semakin  maraknya  pengajuan  kredit  pada  pihak  leassing  menimbulkan  beragam kontroversi  dan  permasalahan  dailapangan,  seperti  ketidakmampuan  membayar  angsuran (wanprestasi),  tarik  menarik  paksa  dan  lain  sebagainya.  Yang  menimbulkan  pemikiran  untuk menciptakan  fidusia  diIndonesia  sebagai  wujud  penjaminan  hak  tanggungan  agar  bentuk kepercayaan pengambilan unit oleh konsumen saat ini mudah dan ringkas selain itu fidusia juga memberikan  bentuk  kepastian  hukum  kepada  pihak  kreditur  bahwa  untuk  kekuatan  hukum kepemilikan masih sangat besar oleh pihak kreditur selama objek jaminan fidusia masih belum lunas  atau  terselesaikan  pembayaran  sesuai  dengan  tenor  atau  waktu  yang  telah  disepakati bersama dalam perjanjian perkreditan/ perjanjian sewa beli. Hak tanggungan  tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia diberikan kepada penerima fidusia sebagai jaminan pelunasan utang tertentu (Heriawanto, 2019).
Kata " fiduciary " berasal dari kata Belanda " fiducie ", sedangkan padanan bahasa Inggrisnya adalah " fiduciary transfer of ownership ", yang berarti kepercayaan. Fidusia sering disebut dengan eigendom overdraft (FEO), yaitu pengalihan hak milik berdasarkan kepercayaan, dalam berbagai karya sastra (Kamello, 2014). Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah, “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  yang  diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.
Pihak  eksternal  kini  berupaya  menyita  kendaraan  konsumen  ketimbang  menagih pembayaran  utang.  Hal  ini  mengingat  eksternal  adalah  tenaga  lepas  yang  hanya  dibayar  jika berhasil melepas objek fidusia mobil dan bukan pegawai leasing. Bahkan jika pelanggan mampu membayar, perusahaan pemberi pinjaman biasanya memungut biaya tambahan untuk pembayaran eksternal. Saat terlibat dalam aktivitas eksternal, mereka sering berperilaku seperti preman untuk membuat pelanggan membayar atau menyerahkan kendaraan, bahkan saat eksternal tidak dapat menarik unitnya. Pihak eksternal kemudian mengancam akan melaporkan kasus tersebut ke polisi berdasarkan  ketentuan  Pasal  35  dan  36  UUJF  junto  Penipuan  dan  Penggelapan  dalam  KUHP Pasal 372 dan 378.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Konsumen  juga  merasa  sebagai  pemilik  kendaraan  karena  telah  melakukan  pembayaran uang muka dan hampir membayar lunas angsuran. Konsumen tidak terima atas penarikan unit motornya apalagi dirampas secara paksa ditempat umum. Akibatnya, konsumen dapat mengadu kepada pihak leasing berdasarkan pasal 365 KUHP yang mengatur tentang penyitaan dan diancam dengan  pidana  penjara  12  tahun,  jika  dianggap  telah  dirampas.  Kasus-kasus  seperti  ini  tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa leasing melanggar hukum ketika melakukan eksekusi yang sering gagal memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada konsumen.
PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Bengkulu sering mengalami kesulitan dalam mengeksekusi jaminan fidusia dikarenakan unit yang tertunggak  seperti motor atau mobil telah dialihkan, unit kendaraan identitas yang telah berubah (unit dimodifikasi, plat nomor diubah dll), debitur  yang  telah  pindah  tanpa  melaporkan  alamat  pindah  yang  baru  bahkan  penolakan  dan ancaman langsung dari pihak debitur,  organisasi dan masyarakat kelompok tertentu yang marah apabila unit tersebut ditarik atau dieksekusi. Dalam hal keadilan, Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan  sejati  harus  memberikan  kebahagiaan  kepada  sebanyak  mungkin  orang  di  samping membawa kepada individu atau pihak tertentu. Maka masing-masing pihak harus mendapatkan keadilan  dalam  proses  eksekusi  tersebut  dan  jangan  sampai  ada  pihak  yang  merasa  tidak mendapatkan keadilan bahkan fatalnya kerugian baik kreditur maupun debitur. Sehingga terbitlah Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  terkait  pelaksanaan  eksekusi  untuk Pasal  15  Ayat  (2)  dan  Ayat  (3)  meluruskan    Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  (Febriyanti, 2020). Dimana yang diketahui Bersama bahwa UUJF mengatakan eksekusi dilaksanakan dengan efektif, cepat dan efisien dengan adanya bukti jaminan fidusia maka bebas untuk mengeksekusi dan diluruskan dengan Pasal 15 Ayat (2) Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  tujuan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- Aplikasi XVII/2019 tentang asas keadilan adalah untuk membahagiakan semua orang. Sehingga titik  eksekusi  sebaiknya  benar  dilakukan  dengan  masing-masing  pihak  baik  kreditur  maupun debitur merasa mendapatkan keadilan terhadap hak yang sudah dilakukan masing-masing baik berupa pembagian biaya yang sudah dikeluarkan oleh debitur selama mengangsur objek jaminan fidusia tersebut, yang sebenarnya biaya tersebut sudah ada namun kerap tidak transparannya pihak debt collector kepada konsumen, sehingga konsumen merasa dirugikan berbeda dengan proses dipengadilan yang sejatinya mendapatkan keadilannya (Syafrida & Hartati, 2021).
Namun demikian, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 Penerima hak fidusia  atau  kreditur  yang  telah  menerima  fidusia  tidak  diperbolehkan  untuk  mengeksekusi dirinya  sendiri  (parate  execution),  melainkan  harus  meminta  Pengadilan  Negeri  untuk melakukannya (Syafrida & Hartati, 2021).
Karena penerima fidusia juga merupakan fidusia dan merasa lebih aman dalam legitimasi hubungan tersebut, ternyata makna semu tersebut dirasakan merugikan pemberi fidusia.Eksekusi objek jaminan fidusia sebelum putusan Mahkamah Konstitusi merupakan wanprestasi. Penerima fidusia  yaitu  kreditur  berhak  menjual  benda  fidusia  atas  kekuasaannya  sendiri  tanpa  melalui prosedur pengadilan (Febriyanti, 2020).
Jika  ada  kesepakatan  mengenai  wanprestasi  yang  diperkirakan  dan  debitur  bersedia menyerahkan  objek  fidusia  dengan  rela,  maka  dapat  dilakukan  eksekusi  sebagian.  Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus ditangani oleh pengadilan.
Setiap mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia harus dilaksanakan dan diterapkan sama dengan putusan pengadilan yang kuat untuk jaminan fidusia dimana  tidak  ada  kesepakatan  tentang  wanprestasi  antara  kreditur  dan  debitur,  dan  penolakan debitur untuk secara sukarela menyerahkan jaminan fidusia. obyek. perundang-undangan yang bertahan.
Menurut Sudikno “Eksekutsi adalah kekuatan yang harus dilakukan dengan paksa dengan bantuan dan alat negara”. Seperti halnya kredit sepeda motor atau mobil, kreditur atau penerima fidusia langsung memiliki hak eksekusi langsung ( parate execution ) setelah menerima sertifikat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
fidusia.  Akta  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  yang  sama  dengan  putusan  yang dijatuhkan oleh pengadilan (Alfian & Jabar, 2022).
Mengingat  banyaknya  persoalan  tindakan  sewenang-wenang  kreditur  terhadap  debitur, putusan MK dinilai sebagai upaya menyamakan kedudukan bagi kreditur dan debitur. Namun di sisi lain, dampak negatifnya  karena eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan pengadilan maka  akan memakan waktu lebih lama karena prosesnya harus menunggu putusan pengadilan (Wicaksana, 2020).
Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip terciptanya UU jaminan fidusia yang salah satunya untuk  efisien  eksekusi  objek  jaminan  fidusia,  “  Kemampuan  jaminan  fidusia  untuk  dapat dieksekusi dengan cepat dan mudah menjadikannya salah satu ciri dari kategori  benda bergerak dengan  kemudahan  dalam  perpindahannya.  Berdasarkan  undang-undang  ini,  disediakan mekanisme  eksekusi  tersendiri  untuk  melaksanakan  eksekusi  secara  baik,  efektif,  dan  efisien tanpa melibatkan pengadilan”.
Maka  penulis  mengharapkan  adanya  kepastian  terkait  dengan  aturan  eksekusi  jaminan fidusia yang sebenarnya diIndonesia dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat maupun pelaku  eksekusi  jaminan  fidusia  sehingga  tidak  banyak  lagi  permasalahan  eksekusi  jaminan fidusia yang merugikan pihak penarik pengeksekusi yang sebenarnya hanya menjalankan tugas untuk  mencari  nafkah  keluarga,  begitu  juga  dengan  konsumen  juga  diharapkkan  tidak  merasa dirugikan lagi dengan adanya penarikan paksa unit yang telah dilakukan pembayaran dan kerap juga  terjadi  penarikan  unit  dengan  paksa  padahal  pembayaran  atau  sisa  tunggakan  tinggal beberapa bulan lagi bahkan ada yang hanya tersisa 1 bulan lagi pun tetap ditarik paksa serta tidak adanya kepastian biaya pembagian biaya tarik atau biaya pelelangan yang transparan oleh pihak kreditur seperti jika dilakukan pelelangan di Pengadilan.

## 2. METODE PENELITIAN
Teknik  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  disebut  penelitian  hukum empiris, yang didefinisikan sebagai “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta- fakta  empiris  yang  dikumpulkan  dari  perilaku  manusia,  baik  perilaku  verbal  yang  ditemukan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.  Data primer  dan/atau  sekunder  digunakan  dalam  studi  hukum  empiris.  Data  primer  merupakan informasi  yang  dikumpulkan  dari  responden  dan  informan  di  lapangan.  Wawancara  langsung digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data lapangan (Fajar & Achmad, 2010).
Dengan  mewawancarai  orang-orang  yang  memiliki  otoritas  atau  pengetahuan  yang  dapat memberikan  informasi  terpercaya  tentang  peristiwa  tertentu  yang  diminta  oleh  pewawancara, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan proses pelaksanaan jaminan fidusia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  mengenai jaminan fidusia yang dilaksanakan di PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Bengkulu baik  sebelum  maupun  sesudah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU/XVII/2019. Beberapa pertanyaan tertulis mendasar yang berfungsi sebagai pedoman yang dapat diadaptasi dibuat untuk penggunaan wawancara mendalam. Pertanyaan selanjutnya tergantung pada respon informan terhadap pertanyaan sebelumnya (Saptomo, 2009).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fiducia  Pt.  Adira  Dinamika  Multifinance,  Cabang  Tbk Bengkulu
Istilah  “eksekusi”  perlu  didefinisikan  terlebih  dahulu  jika  penerima  fasilitas  mengalami krisis kredit saat melakukan pembayaran cicilan, yang lebih dikenal dengan istilah “penarikan”, menurut Fardinal Susanto, AR Head PT Adira Finance. PT. Adira Dinamika Multifinance selaku pemberi fasilitas diwajibkan untuk mengambil kembali agunan sesuai dengan klausula perjanjian yang telah disepakati sebelumnya yang diatur dalam Pasal 4 (perjanjian pembiayaan konsumen), mengenai hak dan kewajiban atas agunan, sehingga menggunakan istilah “penarikan "  dalam hal ini kurang akurat, penelitian penulis saat di lapangan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Eksekusi  didefinisikan    menurut  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999, “Eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima Fidusia artinya eksekusi langsung bersifat final dan mengikat para pihak yang melaksanakan putusan dan dapat dilakukan tanpa melalui  pengadilan”.  Dari  uraian  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pelaksanaan  jaminan  fidusia berdasarkan titel eksekutorial merupakan hal yang wajib diberlakukannya jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “Beban fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia,” serta Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan jika tidak  dilakukan  penyesuaian  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), Perjanjian  jaminan  fidusia  tidak  memiliki  titel  pelaksana  atau  hak  jaminan  atas  harta  benda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (1) meliputi kata : “UNTUK KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA".
Permohonan  kredit  yang  diterima  oleh  PT  Adira  Multifinance  selaku  pemberi  fasilitas meliputi baik perjanjian pokok pembiayaan konsumen (Perjanjian) maupun perjanjian jaminan fidusia  yang  keduanya  merupakan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dalam  Pasal  4  ayat  (3). Pelaksanaan pembayaran, yaitu pengembalian agunan dari penerima fasilitas atau mereka yang menyerahkannya untuk membayar sejumlah uang yang diberikan kepada penerima fasilitas yang lalai  dari  kewajibannya  untuk  melakukannya  dengan  Berita  Acara  Serah  Terima  Jabatan (BASTJ). Apabila penyerahan jaminan tidak selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka jaminan akan dicairkan untuk melunasi sisa utang penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas.
Tetapi jika konsumen  melunasi hutangnya berupa pelunasan seluruh sisa hutang (pokok dan bunga) atau dengan memberikan kebijakan seperti: Back to current account revieble  (BTCA) yaitu membayar angsuran beberapa bulan  beserta denda dan ditambah biaya yang timbul akibat pengembalian tersebut maka tidak jadi dieksekusi tapi hanya take back (penyitaan agunan). Tetapi apabila pengajuan Back To Current Account Reviable (BTCA) tidak disetujui pihak Adira Finance, maka barang jaminan dapat langsung dieksekusi untuk membayar utang melalui eksekusi lelang atau penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan harga yang dianggap baik berdasarkan surat kuasa, atau pemberi fasilitas sebagaimana diperjanjikan dalam surat  kuasa  penarikan  dan  asuransi  kendaraan,  yang  merupakan  bagian  dari  perjanjian pembiayaan konsumen.
Proses menelepon ke desk call atau menelepon pelanggan untuk menunjukkan kapan jatuh tempo pembayaran cicilan, mengunjungi pelanggan untuk mengingatkan secara langsung (bagi yang  tidak  memiliki  telepon),  menagih,  dan  mengirimkan  1  (satu)  dan  2  (  dua)  surat  teguran, dengan ketentuan tersebut dijelaskan Fardinal Susanto, AR Head Pimpinan PT Adira Finance juga  menjelaskan  langkah  awal  eksekusi  di  PT.  Adira  Dinamika  Multifinance,  Tbk  Cabang Bengkulu.
a. Mengingatkan saat jatuh tempo pembayaran dengan menelepon atau Mengirim Pesan Layanan (SMS)  kepada  penerima  fasilitas  yang  memasukkan  nomor  teleponnya  pada  aplikasi  pulsa yang  mengalami  keterlambatan  pembayaran  1  (satu)  sampai  2  (dua)  hari,  bagi  yang  tidak memiliki telepon yaitu dengan mengunjungi atau mengingatkan.
b. Tetapi jika  tetap tidak ada respon pembayaran  maka Dept. Account Reviable (AR) melalui collector-nya  mengirimkan  somasi  ( warning) 1  yang  diberikan  batas  waktu  7  (tujuh)  hari kerja.  Jika  somasi  1  juga  belum  direspon  ,  maka Dept.  Account  Reviable  (AR) melalui collector mengirimkan somasi ke 2 (dua) lagi dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja.
Pembayaran  yang  diterima  melalui  kasir  dan  penagih  PT  Adira  Finance  sebelum  masuk Over Due (OD) terlambat 60 hari termasuk dalam kredit macet yang sering disebut dengan kredit macet  yang  dalam  bahasa  lembaga  keuangan  dikenal  dengan  istilah “Non  Performing  Loan” (NPL).
Setiap  pagi, Remedial  Officer dan Debt  Collector menerima  tugas  dari  Remedial  dan menurut Pauzan Oswari , Account Revealable Head (ARH) diberikan berkas berikut :
1) Surat tugas Remedial Officer atau Debt Collector.
2) Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ)
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
b. Dokumen pendukung seperti foto copy jaminan fidusia jika sudah dipastikan akan ditarik. Petugas Remedial, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, antara lain:
1)  Data Kartu A/R (Jadwal Pembayaran Angsuran);
2)  Foto Copy kontrak (Perjanjian Jaminan Fidusia);
3)  Daftar kunjungan lapangan perbaikan.
4)  Data Kartu Remedial (Data sepeda motor dan penerima fasilitas);
5)  Surat Tugas.
Hasil penelitian lapangan penulis mengungkapkan bahwa PT Adira Finance memperoleh surat kuasa,  PT Adira Finance Bengkulu untuk mengembalikan agunan. Orang ini lebih dikenal di lapangan sebagai Debt Debt Collector (DC), dan disegani di bidang tertentu, ulet, dan dapat dipercaya  dan  di  Pihak  leassing  biasa  disebut  dengan    pihak  ke-3  atau  eksternal  orang  yang bekerja  sama  dengan  PT.  ADMF.  Namun  berbeda  dengan  zaman  saat  ini  semenjak  adanya Perintah dari OJK untuk semua penarik/eksekutor harus mendapatkan lisensi atau uji kelayakan sebagai kolektor terlebih dahulu sehingga seseorang yang menarik tidak sembarang orang lagi atau kemungkinan aksi premanisme juga diharapkan tidak terjadi banyak kasus lagi.

## Pelaksanaan Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu/Xvii/2019
Jika agunan tidak ada atau sudah dialihkan, maka Remedial Officer atau DC akan meminta penerima  fasilitas  untuk  menjelaskan  mengapa  agunan  tersebut  dialihkan,  menanyakan  dan melibatkan penerima fasilitas untuk menunjukkan kemana agunan tersebut dialihkan, lalu sesuai kesepakatan membawa debitur ke kantor Adira Finance Bengkulu Kota dan apabila unit tidak bisa  ditunjukkan  atau  dikembalikan  atau  membayar  sisa  hutang  bahkan  bisa  saja  kebijakan diminta untuk pelunasan dengan contoh kasus tertentu maka debitur dapat dipidanakan dengan kasus penggelapan Pasal 372 KUH Pidana
Debt  Collector Novri  menegaskan:  “Kasus  seperti  ini  sulit  ditarik  kembali  karena pengalihan  tidak  semata-mata  berdasarkan  pinjaman  tetapi  bisa  juga  karena  agunan  dijual, digadaikan,  atau  telah  meninggalkan  wilayah  operasional  PT  Adira  Finance  di  Bengkulu. Remedial Officer atau Debt Collector dapat mendatangi pemegang agunan akhir dan menjelaskan alasan  pencabutan  agunan  sambil  menunjukkan  dokumen  tersebut  jika  agunan  masih  dalam wilayah kerja PT Adira Bengkulu kota kemudian menerima penyerahan kendaraan sepeda motor dari  penerima  fasilitas,  membuat  Berita  Acara  Serah  Terima  Jaminan  (BASTBJ),  dan menyerahkan barang jaminan.
Menurut Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RBG, pejabat pelaksana eksekusi secara  tegas  diperintahkan  untuk  membuat  berita  acara  eksekusi.  Keabsahan  eksekusi  formal hanya dapat dibuktikan dengan berita acara, eksekusi ini harus dinyatakan dalam berita acara dan harus disaksikan serta ditandatangani oleh pihak yang melakukan eksekusi dan dua orang saksi. karena ini berfungsi sebagai alat untuk menghapus tagihan pada hari-hari berikutnya.
Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ), baik dari penerima fasilitas maupun pihak ketiga, jika jaminan telah dikembalikan, harus dibuat oleh pejabat internal dan eksternal Adira,  menurut  Fardinal  Susanto,  AR  Head  of  PT  Adira  Multifinance.  Apabila  pihak  yang menyerahkan  jaminan  menolak  untuk  menandatangani  Berita  Acara  Serah  Terima  Jaminan, maka  harus  dilakukan  di  kantor  Adira  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  tanggal penyerahan  jaminan,  dengan  penerima  fasilitas  memiliki  pilihan  untuk  mengajukan perpanjangan tambahan 6 (enam) hari kerja. Ini diberikan sehubungan dengan kebijakan setiap kali klien memiliki masalah.
Apabila  terjadi  kesepakatan  tentang  klausula  wanprestasi  dan  debitur  dengan  rela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh usaha  pembiayaan  (sewa).  Ketika  suatu  kontrak  dilanggar,  seperti  ketika  debitur  gagal melakukan  pembayaran  tepat  waktu  atau  menolak  untuk  secara  bebas  mengalihkan  objek jaminan fidusia, pengadilan berwenang untuk menegakkan syarat-syarat perjanjian.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Sebelumnya, persoalan pelaksanaan jaminan fidusia diuji oleh Mahkamah Konstitusi terkait pasal  15  (2)  (3)  UUJF  tentang  parate  eksekusi.  Dalam  putusannya,  Mahkamah  kemudian memutuskan bahwa pasal tersebut bersyarat inkonstitusional, yang pada intinya berarti eksekusi sebagian  tetap  dapat  dilakukan  ketika  ada  kesepakatan  pengalihan  barang  jaminan,  ada kesepakatan terjadi wanprestasi, atau  melalui putusan pengadilan (Sayuti, 2020). Sementara itu, dalam prosedur keuangan, eksekusi terpisah, yang memungkinkan kreditur untuk menyita dana hasil penjualan agunan atas inisiatif mereka sendiri ketika debitur gagal bayar, memiliki arti yang sangat penting bagi kreditur (Huzaini, 2019).
Sehingga mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk Cabang Bengkulu lebih berhati-hati dalam proses penarikan unit dengan memilih pihak-pihak penarik Unit, baik Debt Collector internal  maupun  eksternal  dengan  memerintahkan  mereka  untuk  mengikuti  uji kelayakan  (sertifikasi  lisensi)  sebagai Debt  Collector yang  dilakukan  oleh Financial  Services Otoritas (OJK).
Sebelum melaksanakan tugas penyelenggaraan kendaraan jaminan fidusia Debt Collector saat ini dituntut melek hukum, khususnya terkait eksekusi jaminan fidusia menurut “UU No.42 Tahun  1999”  dan  Putusan  Terbaru  Mahkamah  Konstitusi  No.18/PUU-XVII/2019  untuk menghindari  konflik  dalam  pelaksanaan  jaminan  fidusia  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  18/PUU-XVII/2019  untuk  menghindari  konflik  pelaksanaan  jaminan  fidusia  saat  ini. Pihak  leasing  juga  lebih  memilih  alternatif  mediasi  dan  negosiasi  dengan  konsumen  dengan memberikan fee sejumlah uang tertentu kepada konsumen sebagai pengganti biaya yang telah digunakan oleh konsumen.

## 4. KESIMPULAN
Upaya  terakhir  PT.  Adira  Dinamika  Multifinance,  Tbk  Cabang  Bengkulu  untuk mengakuisisi  aset  dalam  upaya  meminimalisir  kerugian  adalah  dengan  mengeksekusi  objek jaminan  fidusia  dengan  mengambil  kembali  jaminan  dari  tangan  nasabah  atau  pihak  ketiga penerima  fasilitas.  Apabila  nasabah  tidak  lagi  dapat  melakukan  pembayaran  cicilan  dengan menjual  agunan,  maka  hasil  penjualan  akan  digunakan  untuk  membeli  aset.  Hal  Ini  akan diselesaikan  dengan  cara  yang  paling  adil  dengan  melibatkan  fasilitas  penerima  untuk menunjukkan  di  mana  agunan  dijual atau  dialihkan  dalam  konteks  rencana agunan  yang  tidak lengkap.
Perjanjian antara debitur dengan kreditur secara sukarela menjadi subjek jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa eksekusi jaminan  tidak  dapat  dilakukan  secara  sepihak  oleh  kreditur  melainkan  harus  melalui  Putusan Pengadilan  Negeri,  kecuali  ada  kesepakatan  mengenai  wanprestasi.  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  seharusnya  memberikan  sanksi  kepada  lembaga  keuangan  yang  mengeksekusi  objek jaminan  secara  sepihak.  Perjanjian  antara  debitur  dengan  kreditur  dan  debitur  secara  sukarela menjadi  subjek  jaminan  fidusia  setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019  menyatakan  bahwa  eksekusi  jaminan  tidak  dapat  dilakukan  secara  sepihak  oleh kreditur melainkan harus melalui Putusan Pengadilan Negeri, kecuali ada kesepakatan mengenai wanprestasi.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  seharusnya  memberikan  sanksi  kepada  lembaga keuangan yang mengeksekusi objek jaminan secara sepihak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abadnego Isa Latuihamallo. (2014). Dilema Dunia Multifinance . PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Ade Saptomo. (2009). Penelitian Hukum Empiris Murni . Universitas Trisakti. Alfian, & Muhamad Jabar. (2022). Problematika Hukum dalam Eksekusi Jaminan Fidusia . Universitas Pancasakti.
Benny Krestian Heriawanto. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. Ilmiah Hukum , 27 (1). Fuady, M. (2014). Hukum Tentang Pembiayaan . PT. Citra Aditya Bakti.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Huzaini, M. D. P. (2019). Butuh Aturan Lebih Detail, Parate Eksekusi Bermanfaat Dalam Sistem Jaminan. . Hukum Online. , a .
Putusan Mahkamah Konsittusi Nomor 18/ PUU – XVII/2019, Pub. L. No. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU – XVII/2019 (2019).
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif (Pustaka Pelajar, Ed.).
Sayuti. (2020). Parate Eksekusi Jaminan Fidusia : Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Soumatera Law Review , 3 (No 2).
Syafrida, & Ralang Hartati. (2021). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. Hukum , 11 (01). Tan Kamello. (2014). Hukum Jaminan Fidusia (Alumni, Ed.).
Wicaksana P. (2020). MK Keluarkan Putusan Baru Mengenai Jaminan Fidusia, Berikut Penjelasan Guru Besar FH Unair. SOUMATERA LAW REVIEW , 3 (Nomor 2).
Wiwin Dwi Ratna Febriyanti. (2020). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. Adhapei , 6 (2).