KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu )
Achmad Allang
Universitas Tadulako
Email :allangachmad57@gmail.com
H. Amiruddin Hanafi
Universitas Tadulako Email :amiruddin.hnf77@gmail.com
Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Universitas Muhammadiyah Palu Email : Anisasmantigs@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  Child  Protection  Act  has  undergone  two  changes,  but  acts  of  violence  against children continue  to  occur,  and even tend to  increase,  including  in  the city of  Palu. The  problem  of  this  research  is  how  the  criminal  law  policy  in  providing  legal protection  to  children  from  violence  and  its  implementation  in  the  territory  of  the Class  I  A  District  Court  hammer.  This  study  aims  to  determine  the  criminal  law policy and its implementation provides legal protection against children from acts of violence  in  the  jurisdiction  of  Class  I  A  Palu  District  Court.  The  research  method used  is  a  normative  legal  research  method  that  focuses  on  the  study  of  legislation relating to child protection and official documents contained in the Police, Attorney General's Office, and the Women's Empowerment Office and analyzed descriptively. Research results show that substantively (normative) criminal law policy is sufficient to provide legal protection from violence, but its implementation does not yet reflect justice  to  victims  and  law  enforcers  have  not  optimally  applied  the  laws  and regulations relating to child protection.
Keyword:  criminal  law  policy,  implementation  of  child  protection,  violence  against children

## A. PENDAHULUAN
Anak 1 merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan  yang  senantiasa  harus  dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus  dijunjung  tinggi.  Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  anak  adalah masa  depan  dan  generasi  penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 2
Perlindungan  anak  secara  universal  telah  termuat  dalam Declaration Universal  of  Human  Rights 1948, International  on  Civil  and  Political  Rights (ICPR),  Convention  on  The  Rights  of  Child  1989,  ILO  Convention  No.  138 Concerning  Minimum  Age  for  Admission  to  Employment  1973,  ILO  Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of Worst  Forms  of  Child  Labour 1999.  Kepedulian  atas  keberadaan  anak  dan  masa depan anak ini, terlihat dalam instrumen Internasional sebagai disebut dalam asas ke-9 Deklarasi Hak-Hak Anak 1959, yaitu:
Anak  harus  dilindungi  dari  segala  bentuk  ketelantaran,  kekerasan, penghisapan.Ia  tidak  boleh  dijadikan  subyek  perdagangan.  Anak  tidak boleh  bekerja  sebelum  usia  tertentu,  ia  tidak  boleh  dilibatkan  dalam pekerjaan  yang  dapat  merugikan  kesehatan  atau  pendidikannya,  maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya. 3
Konstitusi  menegaskan  “setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh, sertas  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." 4 Anak sebagai  tunas  bangsa  perlu  mendapatkan  perlindungan  dari  segala  bentuk kekerasan dan perlakuan salah dari semua pihak tanpa kecuali dengan tujuan anak tumbuh  sehat  sampai  hidup  mandiri  dalam  menentukan  masa  depannya.
1 Dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  Anak  diartikan  sebagai  setiap  orang  yang belum  dewasa  ( minderjaring/person  under  age ),  orang  yang  di  bawah  umur  ( minderjaring/  inferiority )  yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak.
3 Paulus  Hadisuprapto.  1995. “Perkembangan  Instrumen  Internasional  tentang  Peradilan  Anak  (Ketentuan tentang  Perlindungan  Hak-Hak  Anak).” Makalah  disampaikan  pada  Penataran  Nasional  Hukum  Pidana  dan Kriminologi, Semarang, 3 – 15 Desember 1995, hal. 6
4 Pasal 28 B ayat (2) Undanng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil Perubahan kedua.
Pernyataan tersebut, memiliki arti bahwa tidak ada satu anak  dibiarkan mendapat tindak  kekerasan,  terlantar  atau  diterlantarkan,  termasuk  tidak  mendapatkan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan perlindungan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  terhadap  anak  yang  menjadi  korban kekerasan,  harus  mendapatkan  perlindungan  atas  kesehatan,  pendidikan  serta perkembangan baik secara fisik maupun psikis, dan kepada pelaku diancam pidana sesuai  kualitas  perbuatannya  sebagai  tercermin  dalam  kebijakan  perlindungan hukum anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  jo.  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak (yang dalam tulisan ini disingkat UUPA). Bentuk kekerasan terhadap anak, seperti  kekerasan  fisik,  psikis,  diterlantarkan,  kekerasan  seksual,  anak  jalanan, pekerja anak, penculikan dan perdagangan anak, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. 5
Secara  nasional  di  tahun  2016  Komnas  Perlindungan  Anak  mencatat  1000 kasus  kekerasan  pada  anak,  diluar  yang  dilaporkan  langsung  pada  kepolisian, pelakunya  sebagian  besar  orang  dekat  korban,  dan  dari  masyarakat  kurang mampu, 6 selanjutnya di tahun 2017 sebanyak 2.848 tindak kekerasan pada anak. 7
Khusus  di  Palu  pada  periode  tahun  2016  sampai  bulan  Mei  2018  tercatat  210 kasus,  40  diantaranya  terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga. 8 Menurut  Seto Mulyadi,  sebanyak  15,9  %  pelaku  kekerasan  terhadap  anak  adalah  ibu  kandung dan  13,96  %  oleh  ayah  kandung. 9 Fokus  masalah  dalam  tulisan  ini  bagaimana kebijakan  hukum  pidana  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  korban
5 Muhammad  Joni  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas.  1999. Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif Konvensi Hak Anak . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 2.
6 http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2018/25//03/Anak-Indonesia  jadi  korban  kekerasan,  diakses  25 Maret 2018, jam 16.00 Wita.
7 http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2018/10/04/5344/21-tindak  kekeasan  pada  anak  meningkat, diakses tgl.10 April 2018, jam 10.30 WITA
8 Kepolisian Resort Kota Palu, 20 Agustus 2018.
9 http://nasional.kompas.com/read/2010/03/19/12074218,  diakses  tanggal  10  feberuari    2018,  pukul  08.18 WITA.
kekerasan?  dan  bagaimana  implementasi  kebijakan  hukum  pidana  sebagai  upaya memberikan  perlindungan  terhadap  anak  di  wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri Palu ?

## B. PEMBAHASAN
1.  Kebijakan  Pidana  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Dari Tindak Kekerasan
Kebijakan  hukum  pidana  sering  disebut  politik  hukum  pidana  atau penal policy, 10 criminal  law  policy/strafrechtspolitiek, termasuk  bagian  dari  penegakan hukum (law  enforcement  policy). 11 Sudarto  melihatnya  sebagai  keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan  menegakkan  norma-norma  sentral  dari  masyarakat. 12 Menurut  A.  Mulder,
strafrechtspolitiek adalah garis kebijakan untuk menentukan :
a. Seberapa  jauh  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  berlaku  perlu  diubah  atau diperbaharui;
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
c. Cara  bagaimana  penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan  pidana harus dilaksanakan. 13
Sebelum  diundangkan  UUPA,  kebijakan  perlindungan  kekerasan  pada  anak, 14 dalam KUHP telah merumuskan dalam berbagai pasal-pasal yaitu :
1. Kekerasan terhadap fisik/penganiyaan (Pasal 351 KUHP)
2. Kekerasan  terhadap  nyawa  (Pasal  338  KUHP  (pembunuhan  biasa),  Pasal  340 KHUP  (pembunuhan  berencana)  Pasal    341  dan  Pasal  342    KUHP  (pembunuhan
10 Marc  Ancel,  memberikan  definisi penal  policy sebagai : “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik
11 Barda Nawawi Arief. 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Pt.Citra aditya Bakti: Bandun. Hal. 26 12 Sudarto. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni : Bandung. Hal. 113-114.
13 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , hal. 125 14 Menurut Richard J. Gelles, kekerasan pada anak ( child abuse) adalah intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assult by parents or other adult caretakers to neglect at at a child’s basic needs. Lihat Abu Huraerah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak . Nuansa : Bandung. Hal. 36.
bayi  oleh  ibunya),  Pasal  346,  Pasal  347,  Pasal  348  dan  Pasal  349  KUHP (pengguguran kandungan))
3. Tindak  kekerasan  berhubungan  kesusilaan  (Pasal  285  KUHP  (perkosaan),  Pasal 287 KUHP (bersetubuh dengan perempuan belum cukup umur), Pasal 288 KUHP (suami bersetubuh dengan isterinya yang belum masanya untuk dikawin (dibawah umur)), Pasal 289 KUHP (perbuatan cabul), Pasal 290 KUHP (cabul dengan yang orang  pingsang),  Pasal  292  KUHP  (orang  dewasa  cabul  dengan  belum  dewasa sesama  jenis),  Pasal  293  (perbuatan  cabul  dengan  menjanjikan  sesuatu  hadiah, penipuan) Pasal 294 KUHP (cabul dengan anaknya, anak tirinya))
Kebijakan  ini  perumusan  bersifat  umum  tidak  memisahkan  ancaman  pidana antara  orang  dewasa  dengan  anak  selaku  korban,  kecuali  terhadap  pengguguran kandungan,  membunuh  anak  segera  setelah  dilahirkan  oleh  ibunya,  dan  melakukan hubungan  kelamin  yang  belum  sepatutnya  dikawin.  Ancaman  hukuman  terhadap pelaku  dalam  KUHP  tergolong  sangat  ringan  dan  dianggap  masih  kurang memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak,  membuat  pelaku  tidak  ada  rasa  takut untuk berbuat. Pasal-pasal dalam KUHP untuk kekerasan terhadap anak oleh penegak hukum  tidak  diterapkan,  menerapkan  Kebijakan  hukum  pidana  yang  diatur  dalam UUPA, adalah sebagai berikut :
1. Pengguran kandungan
UUPA  mengatur  dan  mengancam  pidana  bagi  yang  melalukan  pengguran kandungan atau aborsi tanpa alasan yang sah atau dibenarkan oleh hukum. UUPA menegaskan bahwa : “setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih  dalam  kandungan,  kecuali  dengan  alasan  dan  tata  cara  yang  dibenarkan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Perbuatan  ini  diancam pidana  dengan  pidana  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  penjara  dan  denda  paling banyak  Rp.1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah). 15 Semua  yang  terlibat  dalam perbuatan  ini  baik  sebagai  yang  menyuruh  atau  membantu  dilakukannya
15 Lihat  Pasal  77A  jo  Pasal  45A  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
pengguran  kandungan  diancam  dengan  pidana  penjara  yang  sama  dan  tindak pidana  ini  disebut  sebagai  kejahatan.  Menggugurkan  kandungan  dianggap membunuh  manusia  dalam  kandungan  seorang  ibu  hamil,  sehingga  sama  artinya menghilangkan  nyawa  orang  lain,  bahkan  pengguguran  kandungan  termasuk direncankan, perbedaannya pembunuhan diancam pidana melalui Pasal 338 KUHP atau  Pasal  340  KUHP,  atau  setidak-tidaknya  melalui  Pasal  80  ayat  (3)  UUPA. Menurut  hukum  pidana  segala  bentuk  tindakan aborsi dilarang,  kecuali  jika terdapat  dua  kondisi  wanita  boleh  melakukan aborsi yaitu  :  a)  kehamilan  karena perkosaan dan b) kehamilan dengan indikasi darurat medis.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi  bahwa  aborsi  boleh  dilakukan  dengan  usia  janin  maksimal  40  hari, harus  ada  keterangan  dari  dokter  yang  menyatakan  usia  kehamilan  yang  sesuai dengan  waktu  kejadian  perkosaan  laporan  dari  penyidik  kepolisian  dan  psikolog yang  menerangkan  bahwa  kejadian  tersebut  murni  karena  perkosaan,  selanjutnya aborsi  diperbolehkan  jika  wanita  mengandung  mengancam  nyawa  ibu  dan  janin seperi  janin  menderita  cacat,  menderita  kelainan  genetik  berat,  termasuk kehamilan  diluar  kandungan  (hamil  anggur)  dan  kehamilan  kondisi  janin  tidak berkembang. 16
2. Memperlakukan anak secara diskriminatif.
Perlakuan  diskriminatif  termasuk  perbuatan  kekerasan  yang  secara  moril dirasakan  anak  sehingga  anak  tertekan  secara  batiniah/rohaniah  yang  dapat mengganggu  tumbuh  kembang  anak  secara  psikologis.  Perbuatan  diskriminasi 17 dikaitkan  dengan  perlindungan  anak,  yaitu  terdapat  perlakuan  beda  antara  anak yang  satu  dengan  lainnya  baik  dilihat  dari  segi  agama,  keturunan,  kelamin,  atau status  sosialnya.  Dalam  lingkup  rumah  tangga  sering  orang  tua  memberikan perlakuan  berbeda  antara  anak  perempuan  dengan  anak  laki-laki,  orang  tua  lebih
16 Lihat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
17 Diskiriminasi  diartikan  sebagai  perbedaan  perlakuan  pada  sesama  warga  negara  berdasarkan  warna  kulit, golongan,  suku,  agama,  dan  lain  sebagainya.  Lihat  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2008.  Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta. Hal. 171
menaruh  perhatian  kepada  anak  perempuan  atau  sebaliknya.  Setiap  anak  harus diberikan  kedudukan  dan  perlakuan  sama  oleh  pengasuhnya,  dimaksudkan  untuk menjaga  supaya  anak  tidak  mengalami  pertumbuhan  moral,  psikis  dan  pergaulan sosialnya.  Demikian  pula  terhadap  anak  penyandang  disabilitas  wajib diperlakukan  sama  dengan  anak  normal  lainnya,  bahkan  bila  perlu  anak penyandang  disabilitas  diberikan  pelayanan  dan  pemeliharaan  khusus  dibanding dengan  anak  normal  lainnya.  Anak  penyandang  disabilitas  wajib  diberi  fasilitas atau  disekolahkan  pada  sekolah  khusus  dengan  harapan  bisa  mandiri  dikemudian hari.
UUPA, 18 mengancam pidana dengan hukuman panjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi yang  melakukan  atau  memberlakukan  anak  secara  diskrimintaif.  Ketentuan  ini berlaku bagi perlakuan diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas. Dengan merujuk  pada  ketentuan  ini  maka  negara  harus  bertanggung  jawab  penuh  untuk memberikan pelayanan khusus bagi anak penyandang disabilitas seperti pengadaan fasilitas  pendidikan,  biaya  pemeliharaan  kesehatan,  biaya  hidup  sampai  dewasa, atau  seumur  hidup.  Biaya  pemelihataan  kesehatan  penyandang  disabilitas  sangat mahal  sehingga  terabaikan  karena  ketidakmampuan  orang  tua/walinya.  Terdapat banyak  penyandang  disabilitas  dengan  segala  keterbatasan  pisik  mencari  biaya hidup sendiri.
3. Perlakuan salah dan Penelantaran anak.
Penelantaran  anak  merupakan  suatu  perbuatan  melanggar  norma  hukum berupa  melepaskan  tanggung  jawab  terhadap  anak.  Terjadinya  anak  terlantar karena orang tua yang berkewajiban memenuhi kebutuhan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial tidak diperhatikan. Penelantaran anak banyak seginya tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga tidak menyekolahkan anak minimal  sampai  kejenjang  pendididikan  SLTP,  tidak  memberikan  pelayanan
18 Lihat  Pasal  77  jo.  Pasal  77A  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
medis jika sakit misalnya tidak membawa ke dokter berobat. Perlakuan salah dan penelantaran anak dirumuskan dalam Pasal 76B dan diancam pidana melalui Pasal 77B  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah).  Perlakuan  salah  ( child  abuse ) lebih  luas  dari  penelantaran  yaitu  mencakup  segala  perbuatan  yang  berakibat buruk bagi anak.
Menurut American  medical  assosciation bahwa  bentuk child  abuse diantaranya pshyisikal  abuse (perlakuan  salah  terhadap  fisik),  misalnya pemukulan,  tamparan,  gigitan  atau  kekerasan  fisik  lainnya, sexsual  abuse (perlakuan salah secara sesksual) yaitu anak diikut sertakan dalam situasi seksual dengan  orang  dewasa,  melakukan  kontak  seksual  secara  langsung  atau  sentuhan genital  lainnya  atau  pornografi, negalect (diabaikan/dilalaikan)  kebutuhan dasarnya    misalnya  kebutuhan  makanan  bergisi,  tempat  tinggal  yang  memadai, pakaian,  kebersihan,  mengurung  anak  dalam  kamar  tertutup,  meninggalkan  anak dalam  waktu  lama,  atau  menempatkan  anak  dalam  situasi  yang  membahayakan keselamatan anak dan emotional abuse (perlakuan salah secara emosi) yaitu anak selalu diancam, dipermalukan, diabaikan, sering disalahkan atau dikecilkan. 19
4. Kekerasan Pisik/Penganiayaan
Pelaku  penganiyaan  terhadap  anak  UUPA  mengancam  pidana  secara bertingkat/berjenjang  sesuai  kualifikasi  tindak  pidana  yang  terjadi  pada  anak. Ketentuan  Pasal  80  UUPA  menentukan,  bahwa  pidana  yang  diancamkan  kepada pelaku  kekerasan  pisik  sebagai  diatur  dalam  Pasal  76C  dengan  ancaman  pidana sebagai berikut :
a.  pidana  paling  lama  3  tahun  6  bulan  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah);
b.  pidananya  diperberat  menjadi  5  tahun  dan  atau  denda  paling  banyak Rp.100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah),  jika  anak  tersebut  mengalami luka berat
19 html//child abuse// me and my live, diakses, minggu 16 september 2018, jam 16.45 Wita.
c. jika anak meminggal dunia, maka terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara paling 15 tahun  dan/atau denda paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
d.  pidananya  diperberat  dengan  menambah  1/3  dari  kualifikasi  delik  yang disebut  dalam  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  bila  dilakukan  oleh  orang tuanya.
Ancaman  pidana  di  atas  ini  tidak  mengatur  pidana  minimal,  semestinya terhadap  kekerasan  terhadap  anak  pembuat  undang-undang  menentukan  pidana minimal,  baik  pidana  pembatasan  kemerdekaan  termasuk  pidana  denda,  dan semestinya  diatur  pula  jenis  pidana  tambahan  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku. Terhadap pemberatan pidana yang disebut dalam pasal 80 ayat (4) hanya ditujukan kepada  orang  tua  yang  melakukan  tindak  kekerasan,  semestinya  berlaku  pula terhadap pengasuh atau walinya atau pengampunya.
5.  Kekerasan seksual
a.  Memaksa Bersetubuh.
Kekerasan  seksual  terhadap  anak  banyak  terjadi  dalam  lingkungan domestic (KDRT)  yaitu  dilakukan  oleh  orang  dekat  korban  misalnya  ayah kandung,  bapak  tiri,  saudara  kandung,  atau  paman  misalnya  yang  menimpa remaja  perempuan  berusia  15  tahun  diperkosa  oleh  orang  tua  kandung  dan pamannya  sehingga  hamil. 20 Disamping  itu  terdapat  pula  pelaku  mempunyai kedekatan  sangat  baik  dengan  korban,  tetapi  tidak  hidup  dalam  satu  atap, terdapat hubungan darah atau tetangga atau saling kenal sehingga tidak terdapat kecurigaan akan berbuat keji terhadap korban.
Pelaku yang memaksa anak untuk bersetubuh dilarang melalui Pasal 76D UUPA,  yang  berbunyi  :  setiap  orang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekeraswn  memnksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan orang  lain.  UUPA  mengancam  pidana  yang  cukup  berat  yaitu  pidana  penjara paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00.  (lima  miliar  rupiah),  dan  pidana  itu  diperberat  dengan
20 http//www.bbbc.com/ Indonsia. Tito Sianipar, kembali pemerkosaan keluarga, dikses Minggu 16 September 2018, Pukul 14.35 WITA.
ditambah  1/3nya  bahkan  sampai  pidana  mati.  Pemberatan  pidana  itu  diatur melalui  Pasal  81  Nomor  35  Tahun  2014  jo.  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Pasal  81  UUPA  Nomor  17  Tahun  2016, memperberat  hukuman  bagi  perlaku  tindak  kekerasan  seksual  terhadap  anak yakni dengan menambah 6 (enam) ayat yang tadinya Pasal 81 tediri atas 3 (tiga) ayat, setelah terjadi perubahan kedua Pasal 81 UUPA tersebut menjadi 9 ayat, dimana ayat (1) sampai ayat (3) tidak terjadi perubahan perubahan redaksional, hanya  ayat  (4)  sampai  ayat  (9)  adalah  redaksi  yang  baru  Lebih  lengkapnya Pasal 81 UUPA Nomor 17 Tahun 2016 berbunyi :
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belasa) tahun dan denda paling paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
2. Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  pula bagi  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat, serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  orang  tua,  wali,  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan keluarga,  pengasuh  anak,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat  yang menanganai  perlindungan  anak  atau  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu orang  secara  bersama-sama,  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud  tersebut pada ayat (1).
4. Selain  terhadap  pelaku  sebagai  dimaksud  pada  ayat  (3),  penambahan 1/3 (sepertiga) dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 76D UUPA.
5. Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D meimbulkan korban lebih dari 1 (satu) satu orang, mengakibatkan luka berat,  gangguan  jiwa,  penyakit  menular,  terganggunya  atau hilangnya fungsi  reproduksi,  dan/atau  meninggal  dunia,  pelaku  di  pidana  mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain  dikenai  pidana  sebagai  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (3),  ayat (4),  dan  ayat  (5)  pelaku  dapat  dikenai  pidana  tambahan  berupa pengumuman identitas pelaku;
7. Terhadap  pelaku  sebagai  dimaksud  dalam  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeksi elekronik;
8. Tindakan sebagai dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.
UUPA hanya memperberat bagi pelaku yang pengulangan perbuatan yang disebut  Pasal  76D  tersebut  yaitu  dengan  menambah  1/3  dari  ancaman  pidana. Pembuat  undang-undang  mestinya  melakukan  penambahan  pidana  1/3  bagi pelaku yang bertindak konkursus misalnya, pelaku melakukan penyekapan atau membawa  lari  anak  kemudian  memperkosanya,  atau  disamping  memperkosa kemudian  mengambil  barang/harta  milik  korban,  atau  pelaku  melakukan perkosaan  terhadap  anak  yang  sama  beberapa  kali  ( vorgtgesette  handeling) . Namun  undang-undang  ini  cukup  memberikan  perlindungan  hukum  yang signifikan  baik  karena  telah  mengancam  pidana  yang  berat  jika  korban  lebih dari seorang mengakibatkan luka berat, sakit jiwa, penyakit menular, terganggu fungsi  repruduksi  atau  korban  meninggal  dunia  dengan  ancaman  hukuman mati,  seumur  hidup  atau  paling  lama  20  tahun  dan  paling  singkat  10  tahun penjara.
Suatu  kemajuan  yang  sangat  baik  dari  UUPA,  yaitu  di  mungkinkannya dijatuhkan  pidana kebiri  kimia dan  pemasangan  alat deteksi  elektronik bagi pelaku  perkosaan  (pasal  81  ayat  7).  namun  aturan  tersebut  sekarang  ini  baru masih  diatas  kertas,  karena  sampai  sekarang  belum  pernah  diimplementasikan terutama  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Kelasa  I  A  Palu.  Kekerasan seksual  pada  anak  meningkat  atau  menempati  urutan  kedua  dari  setelah kekerasan pisik, sudah seharusnya jenis hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku kekerasan  seksual  yang  bermaksud  menjadi  prevensi  umum  sehingga  anak terhindar dari tindak kekerasan pada anak.
b.  Perbuatan Cabul.
Perbuatan  cabul  sebagai  disebut  dalam  Pasal  390  RUUKUHP  jo  Pasal 289 KUHP berada dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya :
a. Seorang  laki-laki  dengan  paksa  menarik  tangan  seorang  wanita  dan menyentuhkan pada anak kelaminnnya
b. Seorang  laki-laki  meraba  badan  seorang  anak  perempuan  wanita  dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya  dan  menciumnya,  pelaku  melakukan  tersebut  untuk memuaskan nafsu sekssualnya.
Menurut R. Soesilo perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan  (kesopanan),  misalnya  cium-ciuman,  meraba-raba  anggota  kemaluan, meraba-meraba  buah  dada  dan  lain  sebagainya. 21 Perbuatan  cabul  masuk  pula pengertian  persetubuhan  hanya  diatur  dalam  pasal  tersendiri,  misalnya persetubuhan dengan paksa sebagai disebut di atas.
UUPA 22 mengancam  pidana  bagi  setiap  orang  melakukan  perbuatan  cabul terhadap anak sebagai diatur dalam Pasal 76E sebagaimana diancam pidana melalu Pasal 82 UUPA nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman pidana sebagai berikut :
1.  Pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.5.000.000.000,-  (lima  miliar rupiah)’
2.  Hukumannya  diperberat  dengan  ditambah  1/3  bila  dilakukan  oleh  orang tua,  wali  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga,  pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangni perlindungan anak, atau dilakukan secara bersama-sama.
3.  Penambahan  hukuman  1/3  dari  ancama  pidana  pokok  terhadap  pelaku yang  telah  dijatuhi  pidana  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  sebagai disebut dalam Pasal 76E.
4. Jika  terjadi  korban  lebih  seorang,  mengakibatkan  luka  berat,  gangguan jiwa,  penyakit  menular,  terganggu atau  hilangnya  fungsi  repreduksi,  dan atau korban meninggal dunia pidananya diperberat dengan menambah 1/3 dari pidana yang disebut dalam ayat (1)
21 R.  Soesilo,  1991. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Lengkap  dengan  Komentar-Komentarnya  Pasal demi Pasal . Politeia : Bogor. Hal. 212.
22 Pasal 76E UUPA berbunyi : setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakuan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan  atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
5. Selain dikenai pidana pada ayat (1) sampai ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana  tambahan  berupa  pidana  tambahan  berupa  pidana  pengumuman identitas pelaku.
6.  Terhadap  pelaku  yang  disebut  ayat  (2)  sampai  ayat  (4)  dapat  dikenakan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan pendeteksi elektronik.
7.  Tindakan  sebagai  dimaksud  pada  ayat  (6)  diputuskan  bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan
8.  Dikecualikan pengenaan pidana tambahan terhadap pelaku anak.
Perbuatan cabul terhadap anak mirip perkosaan, karena pada dasarnya setiap anak  berada  di  bawah  tekanan  baik  fisik  maupun  psikologis  sehingga  secara terpaksa  dilakukan  cabul  terhadapnya.  Sehingga  sudah  semestinya  ancaman pidana  bagi  pelaku  cabul  (Pasal  82  ayat  (4)  UUPA,  juga  diacam  pidana  mati sebagaimana  halnya  pada  tindak  pidana  perkosaan  yang  disebut  dalam  Pasal  81 ayat (5) UUPA.
6.  Perdagangan anak, penculikan anak.
Hukum  pidana  melarang  melakukan  perdagangan  manusia.  Perdagangan anak  ( child  traffiking) adalah  bagian  dari  tindak  pidana  perdagangan  manusia (human  traffiking). Data UNICEF menyebutkan  bahwa  sekitar  2,2  juta  anak diperdagangkan  setiap  tahunnya.  Perdagangan  anak  menjadi  penomena dunia, khususnya  di  Indonesa  menaruh  perhatian  serius,  dan  karenanya  perbuatan tersebut  tergolong  kejahatan  serius  dan  diancam  pidana  sangat  berat.  Tindakan memperdagangkan  anak  diancam  pidana  dalam  UUPA  melalui  Pasal  76F melarang  :  “Setiap  orang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  penculikan,  penjualan,  dan  atau/atau perdagangan anak”.
Perbuatan ini diancam pidana penjara melalui pasal 83 UUPA nomor 35 tahun 2016 dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00  (enam puluh juta rupiah) dan  paling  banyak  Rp.300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah).  Pasal  ini memperlakukan hukuman yang sama baik sebagai pelaku, pelaku peserta (pasal 55 KUHP)  dalam  perbuatan  penculikan,  perdagangan  anak.  Bentuk  perdaganagan
anak  ada  dalam  bentuk  eksploitasi  seksual  dan  eksploitasi  ekonomi.  ekpolotasi seksual ditujukan pada anak perempuan dipekerjakan melayani nafsu seksual laki- laki  dengan  sejumlah  pembayaran  uang,  sedang  eksploitasi  ekonomi  baik  anak perempuan  dan  laki-laki  diberi  beban  untuk  mencari  sejumlah  uang  kemudian dikumpulkan pada seseorang yang menyuruhnya.
2. Implementasi  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya  Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Kekerasan
1.  Pada Tingkat Penyidikan
Kepolisian  Resort  Palu  (Polres  Palu)  dalam  upaya  menekan  timbulnya korban  kekerasan  pada  anak,  telah  melakukan  tindakan  hukum  berupa penyelidikan  setelah  mendapat  laporan,  atau  mengetahui  adanya  dugaan terjadinya  tindak  kekerasan.  Jika  terdapat  bukti  kuat  dan  cukup,  penyidik menetapkan  tersangka  sebagai  pelaku  tindak  kekerasan  terhadap  anak.  Hasil penelitian  di  Polres  Palu  didapati  bahwa  selama  3  (tiga)  tahun  terakhir menunjukkan tingkat kekerasan masih tinggi terlihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel I :
Jenis Tindak Kekerasan Pada Anak  Diproses di Kepolisian Resort Palu
No. Jenis Tindak Kekerasan Tahun kejadian Jumlah 2016 2017 Januari s/d Mei 2018 1. Fisik/penganiayaan 69 43 12 124 2. Pembunuhan 1 5 3 9 3. Kekerasan psikis - 1 1 2 4. Perkosaan 3 1 1 5 5. Pelecehan seksual 11 13 9 33 6. Cabul 16 9 3 28 7. Penelantaran 5 1 2 8 8. Pedagangan anak 1 1 - 2 Jumlah 96 75 57 211
Sumber : Kepolisian Resort Palu, Juli 2018
Secara  keseluruhan  tindak  kekerasan  pada  anak  yang  dilakukan penyidikan oleh Satuan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tahun 2015  sampai  bulan  Mei  2018  terdapat  211  kasus,  tindak  kekerasan  fisik tertinggi (52,10 %), kekerasan kesusilaan  18, 65% dimana 84 kasus (29,37%),
terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga,  dari  84  kasus  tersebut  42  kasus diantaranya  adalah  kekerasan  seksual  terhadap  anak).  Perlakuan  korban  pada saat dilakukan proses hukum  (penyidikan) selalu mendapatkan pendampingan, baik  dari  keluarganya/walinya,  dan  terutama  dari  pihak  Dinas  Pemberdayan Perempuan  dan  Anak  Kota  Palu,  ada  juga  didampingi  dari  penasehat hukum/atau  dari  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  yang  khusus berkecimpung pada pemerhati perempuan dan anak.
Sebelum korban mendapatkan pendampingan,  pihak penyidik anak pada Kanit PPA Polres Palu menunda pemeriksaan sampai ada yang bersedia sebagai pendampingnya,  untuk  menghindari  hal  tersebut  setiap  terdapat  kasus kekerasan pada anak, pihak penyidik meminta tenaga pendampingan dari Dinas Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  Kota  Palu. 23 Pendampingan  terhadap  korban anak saat pengambilan keterangan ada yang langsung didampingi orang tuanya mulai  dari  penyidikan  hingga  pemeriksaan  di  pengadilan  terutama  pada kekerasan  seksual,  karena  anak  lebih  nyaman  jika  disampingnya  orang tuanya/keluarganya. 24 Pernyataan  ini  dibenarkan  oleh  Kepala  Bidang Perlindungan  Anak,  bahwa  pihaknya  selalu  mendampingi  anak  yang  menjadi korban kekerasan sepanjang anak itu tidak ada pendampingnya, sehingga setiap anak  yang  tidak  mendapat  pendampingan  dari  orang  tuanya/walinya  sudah menjadi  kewajiban  baginya  melakukan  pendampingan.  Disamping  itu  pihak P2A  menyediakan  tenaga  ahli  psikologi  bagi  anak  yang  mengalami  trauma psikis  sampai  anak  normal  kembali, 25 dan  kepada  anak  yang  dikhawatirkan akan mendapat tindakan kekerasan berulang atau mengancam keselamatan baik fisik  atau  jiwanya  untuk  sementara  waktu  ditempatkan  di  rumah  aman  yang diawasi langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Penempatan di rumah aman bisa juga dilakukan pada rumah keluarga korban yang menurut
23 .Bripka Laode Jeli, Penyidik pada Unit PPA Polres Palu, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2018.
24 Bripka Laode Jeli, Penyidik pada Unit PPA Polres Palu, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2018.
25 Sarlota  Taukin,  S.H.  Kepala  Bidang  Perlindungan  Anak,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Kota  Palu, wawancara dilakukan pada 20 Juli 2018.
pendapat assesmen dari  penyidik  atau  Dinas  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  dipandang  sangat  layak  dan  menjamin  keamanan  korban.  Pemerintah Kota  Palu  menyediakan  ramah  aman  bagi  anak  yang  biasa  disebut  Rumah Perlindungan  Sementara  Anak  (RPSA)  atau  sering  juga  disebut Selter yang berfungsi  sebagai  perlindungan  sementara  ( themprorary  shelter )  dan  rumah perlindungan ( protection home ). Pemerintah Kota Palu sangat konsen terhadap perlindungan  anak  dan  sangat  memperhatikan  hak-hak  asasi  anak.  Penyediaan RPSA  oleh  Pemerintah  Kota  Palu  atas  perintah  UUPA,  dan  diperuntukkam sebagai  rumah  aman  bagi  anak  yang  mengalami  tindakan-tindakan  sebagai berikut:
1. Anak yang menjadi korban kekerasan dan perlakuan salah baik secara fisik, mental, seksual;
2. Anak yang membutuhkan perlindungan karena jiwa raganya terancam karena  terlibat  menjadi  saksi  dalam  kegiatan  terlarang/pelanggaran hukum;
3. Anak  yang  membutuhkan  perlindungan  khusus  seperti  perdagangan anak, mengalami eksploitasi fisik, ekonomi, dan seksual;
4.  Anak-anak  yang  terpisah  dari  orang  tua  karena  konflik  bersenjata, korban kerusuhan, bencana, orang tua dipenjara, orang tua meninggal dunia secara tragis, dan lain-lain. 26
Sebelum  diproses  lebih  lanjut,  Penyidik  PPA  di  Polres  Palu  berupaya melakukan  diversi  dengan  mempertemukan  kedua  belah  pihak  (korban  dan pelaku)  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (3)  jo.  Pasal  8  jo  Pasal  9  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada tingkat ini penyidik anak berhasil menyelesaikan 4 (empat) kasus dengan cara diversi yang semuanya tindak kekerasan fisik yang berakibat luka ringan.
2.  Pada Tingkat Penuntutan
Sebagai  tindak  lanjut  dari  pelaksanaan  penyidikan  jika  dipandang  sudah lengkap, maka pihak Unit PPA Polres Palu melimpahkannya ke penuntut umum
26 Hari Harianto Setiawan, http// rumahkita2010,wordpress.com/2010/03/08/perdagangan anak/child-tarfiking/ diakses pada Minggu, 23 September 2018, Jam 14.35 WITA.
untuk  dilakukan  penuntutan.  Berbeda  dengan  di  Kepolisian,  tindak  kekerasan pada  anak  di  pada  Kejaksaan  Negeri  di  Palu  perkara  anak  dimasukkan  pada bagian  pidana  umum,  pelaksanaan  penuntutan  dilakukan  oleh  Jaksa  khusus untuk  anak.  Sesuai  hasil  penelitian,  Kejaksaan  Negeri  Palu,  telah  melakukan penuntutan  terhadap  pelaku  tindak  kekerasan  sebagai  terlihat  dalam  tabel  di bawah ini .
Tabel II
Tindak Kekerasan yang Dilakukan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Palu
No. Jenis tindak kekerasan Tahun kejadian Jumlah 2016 2017 Januari s/d Mei  2018 1. Fisik/penganiayaan 4 6 - 10 2. Pembunuhan - - 2 2 3. Kekerasan psikis - - - - 4. perkosaan 6 5 2 13 5. Pelecehan seksual - - - - 6. Cabul 2 4 1 7 7. Penelantaran - - - - 8. Pedagangan anak 1 1 - 2 Jumlah 13 16 5 34
Sumber : Kejaksaan Negeri Palu, Juli 2018
Pada  tingkat  ini  apabila  pelakunya  adalah  anak,  oleh  Jaksa  Anak berupaya  melakukan  Diversi  sesuai  UUSPA,  terdapat  2  (dua)  kasus diselesaikan  melalui  Diversi.  Sebagai  wakil  dari  korban  dalam  membela kepentingannya  di  bidang  penegakan  hukum  pidana,  Kejaksaan  Negeri  Palu melakukan penuntutan sesuai tingkat kesalahan pelaku untuk dipertanggungjawabkannya.  Dalam  melakukan  penuntutan,  Penuntut  Umum menerapkan pidana/sanksi secara komulatif (pidana penjara dan denda). Secara kuantitas,  tindak  kekerasan  diproses  di  Kepolisian  Rersort  Palu  terdapat  211 , pada  Kejaksaan  Negeri  Palu  34  kasus  (15,11%),  atau  83,98%  tidak  sampai  di Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penuntutan. penyebabnya :
1. Pelakunya tidak atau belum tertangkap
2. Terjadi diversi ditingkat kepolisian karena pelakunya adalah anak
3. Sementara dilakukan penyelidikan dan penyidikan.
Kepada pelaku yang belum tertangkap, Polres melakuan pencarian orang dan  memasukkan  ke  dalam  Daftar  Pencarian  Orang  (DPO),  melakukan koordinasi  seluruh  jajaran  Kepolisian  di  wilayah  Indonesia.  Menurut  Kepala Seksi Pidana Umum 27 pada Kejaksaan Negeri Palu, perlakuan anak baik pelaku maupun  korban  sama  yang  diterapkan  pada  Unit  PPA  di  Polres  Palu  dengan mengedapankan hak-hak anak secara proporsional.
3. Pada Tingkat Pengadilan
Benteng  terakhir  perlindungan  anak  ada  di  pengadilan,  di  tempat  inilah para  pelaku  kekerasan  terhadap  anak  diadili  dan jika  terbukti  di  jatuhi  pidana. Disetiap  pengadilan  ditunjuk  khusus  hakim  anak  yang  diserahi  tugas  dan tanggung jawab memeriksa, mengadili tindak pidana terhadap kekerasan anak. Terdapat  3  (tiga)  kasus  kekerasan  di  tingkat  pengadilan  diselesaikan  secara diversi,  tindak  pidana  dilakukan  adalah  kekerasan  fisik  sebagai  diatur  dalam Pasal  80  ayat  (1)  UUPA,  serta  tidak  membahayakan  jiwa  korban,  pelaku menanggung  seluruh  biaya  yang  dikeluarkan  korban,  keduanya  sepakat menyelesaikan di luar persidangan atau tanpa melalui putusan pengadilan.
Bedasarkan  penelitian  pada  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Palu  semua pelaku tindak  kekerasan  yang  disidangkan  perkaranya,  di  jatuhi  pidana berdasarkan UUPA yang dilanggarnya, sebagian diterapkan pasal yang terdapat dalam  KUHP  (Pasal  338  KUHP,  Pasal  170  KUHP),  terbanyak  UUPA  yang beratnya  bervariasi  tergantung  dari  jenis  perbuatannya,  hal  itu  terlihat  dalam tabel di bawah ini.
Tabel III
Jenis Hukuman yang Dijatuhkan bagi Pelaku Kekerasan pada Anak Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palu N o No. Perkara Pasal yang Di Dakwakan Jenis Pidana yang Dijatuhkan Keterangan Pidana (tahun) Denda (Rp) 1. 3/pidsus-anak Pasal 80 ayat (2) UUPA - - Diversi,  pelaku  menanggung
27 Nurhayati,  S.H,  Kepala  Seksi  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Palu,  wawancara  dilakukan  pada  19  Juni 2018
/2016/PN.PL
jo.  Pasal  55  KUHP  jo. Pasal 64 KUHP biaya  pengobatan  korban  17 juta rupiah 2. 07/pidsus- anak/2016/PN.PL Pasal 82 ayat (1) UUPA 1 tahun - Pelatihan kerja I bulan 3. 09/pidsus-anak /2016/ PN.PL Pasal 80 ayat (2) UUPA - - Diversi,  pelaku  menanggung biaya  pengo-batan  korban  15 juta rupiah 4. 15/pidsus-anak /2016/ PN.PL Pasal  338  KUHP  jo. Pasal 170 KUHP Masing- masing 2 tahun Pelatihan kerja 1 tahun 5. 25/pidsus-anak /2016/PN.PL Pasal 80 ayat (1) UUPA - - Diversi,  pelaku  bayar  biaya perawatan Rp.500.000,- 6. 27/pidsus-anak /2016/PN.PL Pasal 81ayat (1) UUPA 2 tahun 60 juta sub. 3 bulan kurungan - 7. 177/pidus-anak /2016/PN Pl 81  (1)  UUPA  jo  psa  64 (1) KUHP 12 tahun 300 juta sub. 3 bulan kurungan - 8. 18 pidus-anak/ 2017/PN.PL pasal  80  (1)  UUPA  jo psl 351 (1) KUHP 1 tahun 5 juta sub. 2 bulan kurungan - 9. 69/ pidus-anak/ 2017/PN.PL pasal 81 (2) UUPA 10 tahun 5 miliar sub. 6 bulan kurungan - 10 . 73/  pidus-anak  / 2017/PN- Pl pasal 81 (2) UUPA  jo pasal 64 KUHP 6 tahun 5 miliar sub. 6 bulan kurungan - 11 . 73/  pidus-anak  / 2017/PN.Pl pasal  81 (2) UUPA 7 tahun 3 miliar sub. 2 bulan kurungan - 12 . 176/pidsus-anak  / 2017/PN.PL pasal 81 (2) jo pasal 81 (3)  jo  pasal  82  (2) UUPA - - Meninggal dunia

## Sumber : Pengadilan negeri Palu,  Juni  2018
Terlihat  bahwa  tindak  kekerasan  terhadap  anak  yang  disidang  pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu sehak tahun 2016 hingga tahun 2017 terdapat 12  kasus,  terbanyak  kekerasan  seksual  (perkosaan),  pada  periode  Junuari-Mei 2018  belum  ada  tindak  kekerasan  di  putus,  masih  dalam  tahap  persidangan. Implementasi  perlindungan  anak  dari  tindak  kekerasan  terhadap  anak  sangat lambat,  terdapat  banyak  kasus  tindak  kekerasan  yang  dilapor  di  kepolisian hanya  sebagian  kecil  yang  sampai  di  tahap  penututan,  terlebih  diperiksa  dan diputus  di  Pengadilan  Negeri  Kelas  1  A  Palu  sangat  kurang.  Selain  itu
penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  terutama  pada  tindak  kekerasan  seksual sangat  lemah/ringan,  baik  pidana  penjara  demikian  pula  terhadap  penerapan pidana  denda  yang  hanya  disertai  pidana  kurungan  pengganti  sangat  rendah. Terhadap implementasi pidana denda yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Kelas  I  A  Palu  sampai  saat  ini  tidak  ada  terpidana  yang  membayar  pidana denda,  terpidana  lebih  memilih  menjalani  pidana  kurungan  penggati  yang dianggap  lebih  ringan  dari  pada  membayar  pidana  denda  puluhan  juta  atau miliaran rupiah.

## C.  Kesimpulan
1. Kebijakan  hukum  pidana  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap anak  dari  tindak  kekerasan  secara  normatif  sudah  mencerminkan  rasa keadilan,  telah  mengayomi  anak  dari  segala  bentuk  tindak  kekerasan, termasuk  diterbitkannya  Peraturan  pemerintah  mengenai  hak  untuk mendapatkan restitusi.
2. Implementasi  perlindungan  hukum  pidana  dalam  jajaran  penegakan  hukum belum maksimal sesuai kehendak undang-undang.terutama perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual pada anak. Lebih banyak kasus kekerasan pada anak  di  kepolisian  tidak  sampai  ke  tingkat  Penuntut  umum,  terlebih  untuk diproses  pada  Pengadilan  Negeri  Palu.  Selain  itu penjatuhan  pidana  penjara oleh  Pengadilan  kepada  pelaku  kurang  memberikan  perlindungan  dan  rasa keadilan pada korban terutama bagi keorban kekerasan seksual, pidana denda yang  dijatuhkan  kepada  terpidana  tidak  pernah  terealisasi,terpidana  lebih memilih  menjalani  pidana  kurungan  pengganti  yang  lebih  ringan  dari  pada membayar pidana denda jutaan rupiah sampai miliaran rupiah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Abu Huraerah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak . Nuansa : Bandung
Barda  Nawawi  Arief,    1998, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bhakti : Bandung.
___________. 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Pt.Citra aditya Bakti: Bandung.
Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan.  2008. Kamus  Bahasa  Indonesia .  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta.
Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Paulus  Hadisuprapto.  1995. “Perkembangan  Instrumen  Internasional  tentang Peradilan  Anak  (Ketentuan  tentang  Perlindungan  Hak-Hak  Anak).” Makalah disampaikan  pada  Penataran  Nasional  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi, Semarang, 3 – 15 Desember 1995.
R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap dengan Komentar- Komentarnya Pasal Demi Pasal. Politeia : Bogor.
Sudarto. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni : Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
Sumber Lainnya :
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2018/25//03/Anak-Indonesia  jadi  korban kekerasan,  diakses 25 Maret 2018, Pukul 16.00 Wita.
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2018/10/04/5344/21-tindak kekeasan pada anak meningkat, diakses tanggal 10 April 2018, Pukul 0.30 Wita
http://nasional.kompas.com/read/2010/03/19/12074218,  diakses  tanggal  10  Februari 2018, Pukul 08.18 WITA.
html//child abuse// me and my live , diakses tanggal 16 september 2018, Pukul 16.45 WITA.
Tito Sianipar, http//www.bbbc.com/ Indonsia kembali pemerkosaan keluarga, diakses tanggal 16 September 2018, Pukul 14.35 Wita.
Hari Harianto Setiawan, http//rumahkita2010,wordpress.com/2010/03/08/perdagangan anak/child-
trafiking/ diakses tanggal 23 September 2018, Pukul 14.35 Wita.