## MENGGAGAS MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA MARITAL RAPE DALAM MEMBENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG SESUAI DENGAN NORMA HUKUM DI INDONESIA
Oleh : Wahyu Beny Mukti Setiyawan, SH, MH Hadi Mahmud, SH, MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta Email : muktibeny@gmail.com, Hp : 081-22-545-6644
Abstraksi
Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum bertujuan untuk menciptakan perdamaian  dan  ketentraman  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Tetapi dalam  kenyataannya  banyak  sekali  penyelewengan  yang  terjadi  di masyarakat.  Salah  satu  contohnya  yaitu  kasus  kejahatan  dalam  berumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya telah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  yang  mengatur  tentang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Kejahatan  rumah  tangga yang  paling  merusak  keutuhan  rumah  tangga  salah  satunya  yaitu  kasus marital  rape. Sedangkan  dalam  Undang-undang  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (KDRT) belum mengatur khusus tentang atau masalah marital rape. Ada  cara  yang  sangat  membantu  untuk  mengatasi  masalah marital  rape yaitu  dengan  metode  pendekatan restorative  justice .  Dengan  pendekatan model ini, maka masalah marital rape akan terpecahkan karena tujuan dari model restorative  justice ini  mengutamakan  suatu  keadilan  dan  pemulihan masalah tanpa jalur pidana. Restorative justice akan berhasil dilaksanakan di  masyarakat  jika  memperhatikan norma-norma  yang  ada  di  masyarakat terkhusus  Norma  Hukum.  Untuk  itu,  dibutuhkan  sosialisasi  tentang restorative  justice di  kalangan  masyarakat  agar  pelaksanaan restorative justice bisa  menyelesaikan  kasus marial  rape di  indonesia.  Penyelesaian kasus marital  rape dengan  metode  pendekatan restorative justice dapat berupa  memberikan  solusi  dengan  konsultasi  psikologi,  jika  cara tersebut belum  berhasil,  bisa  menggunakan  cara  hukum,  dimana  korban  bisa menggugat  cerai  si  pelaku,  dan  jika  si  korban  mengalami  kekerasan  fisik yang dilakukan pelaku, korban bisa mendapatkan bantuan medis.
Kata  kunci  : Restorative Justice , Marital  Rape ,  Perlindungan  terhadap perempuan, Norma Hukum
REVIEW RESTORATIVE JUSTICE MODEL TOWARDS CRIMINAL ACT OF MARITAL RAPE TO BUILD LEGAL PROTECTION AGAINST WOMAN
WHICH APPROPRIATE WITH LEGAL NORM IN INDONESIA
By :

## Wahyu Beny Mukti Setiyawan, SH, MH
Hadi Mahmud, SH, MH
Lecturer Faculty of Law University of Islam Batik Surakarta
Email: muktibeny@gmail.com , Hp : 081-22-545-6644
Abstract
Indonesia  is  a  Nation  of  law.  The  aim  of  law  is  to  create    peace  and tranquility in social life. But in the reality  many  once  misappropriation that occurred   in  society. For  instance  in case of crime  in  household. Domestic Violence (KDRT) actually has arranged in  Constitution  Number 23 of 2004 that governing abolishment  violence  in  household. One of the most factor which  demage  households  integrity  is  case  in  marital  rape.  While  in Constitution  Domestic  Violence  (KDRT)  there  is  no  special  regulation  yet against  marital  rape.  There  is    a  really  helpfull  way  to  resolve  marital  rape with approach  restorative  justice  method.  With   approach this  model, then problem    marital  rape    will  solved    because    aim    of  this  restorative  justice model  give  priority    for  a    justice    and    recovery    problem    without  criminal law. Restorative justice will successful held  in  community  if  pay attention norms  that  exist    in    community    especially  the  Legal  Norms.  Therefore socialization about  restorative justice are needed  in  circles  community for implementing    restorative  justice  in  order  to  solve    case  of    marital  rape    in Indonesia.  Settlement    of  marital  rape    with    restorative    justice  approach method    could  actualized  through    psychology  consultation,  if    that  way  not successful yet, the victim could take litigation way, where she could divorce the  perpetrator,  and    if  the  victim  has  experience  Physical  violence  by perpetrators, the victims  could acquired medical aid.
Keyword :  Restorative Justice, Marital Rape, Protection to women, Norms of Law

## A. PENDAHULUAN
Negara  indonesia  adalah negara  hukum.  Hukum  adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup  (perintah-perintah  dan larangan-larangan) yang mengatur  tata  tertib  dalam suatu  masyarakat,  dan  oleh karena  itu  seharusnya  ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, segala aspek kehidupan sebagian besar diatur  dalam  Norma.  Norma adalah  petunjuk  hidup,  yaitu petunjuk bagaimana kita berbuat  dan  bertingkah  laku didalam masyarakat. Setiap
orang hendaknya menaati norma  atau  kaidah  itu  agar dapat hidup tenteram dan damai (Utrech,
Pengantar Dalam Hukum Indonesia,
ikhtiar,  Jakarta,  cet.  IV,  1987, hal.  09),  Kedua  hal  tersebut sangatlah penting untuk menata kehidupan bermasyarakat.
Rakyat  indonesia  seharusnya paham akan nilai yang terkandung dalam norma masyarakat.
Tetapi  dalam  kenyataanya banyak sekali kejahatan- kejahatan yang terjadi di kehidupan  masyarakat,  sebagai contohnya yaitu Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah
Tangga  adalah  tindakan  yang dilakukan di dalam rumah tangga  baik  oleh  suami,  istri, maupun  anak  yang  berdampak buruk  terhadap  keutuhan  fisik, psikis, dan keharmonisan. Yang merupakan lingkup tindakan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan  terhadap  seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah tangga termasuk ancaman untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan hukum  dalam  lingkup  rumah tangga.  Sebagian  besar  korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT)  adalah  kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami.
Tidak semua tindakan KDRT  dapat  ditangani  secara tuntas  karena  korban  sering menutup-nutupi  dengan  alasan ikatan  struktur  budaya,  agama dan  belum  dipahaminya  sistem hukum  yang  berlaku.  Padahal perlindungan  oleh  negara  dan masyarakat bertujuan untuk memberi  rasa  aman  terhadap korban  serta  pelakunya.  Salah satu  bagian  dari  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) yang  sangat  membahayakan kelangsungan kehidupan
berumah  tangga  adalah marital
rape . Marital rape dapat diartikan  sebagai  pemerkosaan dalam  hubungan perkawinan. Kasus ini memang sudah terjadi di  bangsa  kita,  oleh  karena  itu pihak yang berwajib seharusnya menggagas  masalah  kejahatan dalam  berumah  tangga  ini. Seperti  yang  dijelaskan  pada Undang-Undang Nomor
23 Tahun  2004  huruf  d  yaitu “bahwa  dalam  kenyataannya kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga banyak
terjadi, sedangkan  sistem  hukum  di Indonesia belum menjamin
perlindungan  terhadap  korban kekerasan dalam rumah tangga” (Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)).
Terkadang  tindak  pidana tidak  menyelesaikan  masalah yang sudah terjadi di masyarakat  ini  baik  dari  pelaku maupun  dari  korban  tindak kekerasan.  Padahal  ada  jalan lain  yang  harus  diperhatikan oleh pemerintah tentang masalah ini  yaitu dengan model Restorative Justice .
Sehubungan dengan latar belakang  yang  telah  diuraikan sebagaimana diatas, maka penulis  bermaksud  mengkaji bagaimana  model restorative justice terhadap marital  rape guna memberi perlindungan terhadap perempuan yang sesuai dengan Norma Hukum di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif atau  doktrinal.  Hutchinson
sebagaimana  dikutip  Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai berikut, “Doctrinal  Reseach  :
Reseach  wich  provides  a systematic exposition of rules governing  a  particular  legal category, analyses the
relationship  between  rules, explain areas of difficulty and perhaps, predict future
development (Terjemahan
bebas  :  Penelitian  Doktrinal  :
Penelitian  yang  memberikan penjelasan  sistematis  aturan yang mengatur suatu
kategori hukum tertentu,
menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin, memprediksi  pembangunan masa depan)” (Peter
Mahmud Marzuki, 2010 : 32).
2. Jenis  dan  Sumber  Bahan

## Hukum
Dalam penelitian hukum tidak mengenal  adanya  data,  yang ada  dalam  penelitian  hukum adalah  bahan  hukum.  Bahan hukum  terdiri  dari  bahan
hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum tersier.  Bahan  hukum  primer yakni  bahan  hukum  yang terdiri atas peraturan
perundang-undangan
berdasarkan hierarkinya. Bahan hukum sekunder adalah  bahan  hukum  yang terdiri  atas  buku-buku  teks ( textbooks )  yang  ditulis  oleh para ahli hukum yang berpengaruh  ( de  herseende leer ), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi,  dan  hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier  adalah  bahan  hukum yang  memberikan  petunjuk atau penjelasan terhadap bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, encyclopedia ,  dan  lain-lain (Johnny  Ibrahim,  2006  :  295- 296).
3. Teknik

## Pengumpulan

## Bahan Hukum
Teknik  pengumpulan  bahan hukum  dalam  penelitian  ini adalah  menggunakan  teknik studi  pustaka  ( collecting  by library ).  Pengumpulan  bahan hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum tersier diinventarisasi dan
diklasiikasi dengan menyesuaikan  masalah  yang dibahas.  Bahan  hukum  yang berhubungan dengan masalah yang dibahas
dipaparkan, disistematisasi,
kemudian  dianalisis  untuk menginterpretasikan  hukum yang berlaku (Johnny Ibrahim, 2006 : 296).
4. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik  analisis  bahan  hukum yang digunakan dalam penelitian  hukum  ini  adalah dengan logika deduktif.
Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam  penelitian  ini  dengan melakukan inventarisasi
sekaligus mengkaji dari penelitian  studi  kepustakaan,
aturan  perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan  norma  terkait, kemudian  sumber  penelitian tersebut  diolah  dan  dianalisis untuk menjawab permasalahan  yang  diteliti. Tahap  akhir  adalah  menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah. Menurut  Philipus  M.  Hadjon sebagaimana dikutip oleh
Peter Mahmud Marzuki, metode deduksi
sebagaimana  silogisme  yang diajarkan oleh Aristoteles penggunaan  metode  deduksi berpangkan  dari  pengajuan premis  mayor  (pernyataan bersifat  umum).  Kemudian diajukan premis minor (bersifat  khusus).  Dari  kedua premis  itu  kemudian  ditarik suatu kesimpulan atau conclusion  (Peter  Mahmud Marzuki, 2010 : 47). Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat  premis  mayor  adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta
hukum.  Sedangkan  menurut
Johnny  Ibrahim,  mengutip pendapat Bernand Arief
Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk  menarik  kesimpulan dari  hal  yang  bersifat  umum menjadi khusus  yang  bersifat individual  (Johnny  Ibrahim, 2006 : 249).

## C. PEMBAHASAN
Dalam
perkawinan,
hubungan seksual menjadi aktivitas  sah  suami-istri  dan dilakukan  demi  menghasilkan keturunan,  memenuhi  hasrat seks  dan  menaati  perintah Tuhan  atau  sunnah  Rasul  (QS. Al-Baqarah  (2)  :  187,  QS.  An- Nisa  (4)  :  19  dan  Andy Dermawan, 2015 : 295).
Kekerasan  seksual  terhadap perempuan  memiliki  dua  arti. Pertama, secara umum sebagai kekerasan berdasar gender atau gender  based  violence,
dan  kedua,  secara  khusus sebagai  bentuk  tertentu  dari kekerasan terhadap perempuan,  yaitu  kekerasan berdasar gender yang
mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara seksual. Kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence dan lebih  spesifik  lagi wife  abuse (kesewenang-wenangan terhadap istri),  tetaplah  menjadi sebuah  “rahasia  perkawinan” yang sulit dijangkau oleh kekuasaan  hukum  mana  saja. Bahkan, sampai hari ini, disokong oleh penafsiran keagamaan yang “bias laki-laki”, sebagai kalangan masih memperbolehkan  memukul  istri (termasuk bila ia menolak diajak bersenggama)  meski  dengan derajat  rasa  sakit  yang  harus ringan.
Yang  mesti  dicermati  di  sini bukanlah kadar sakit yang mesti ditanggung istri, melainkan perasaan  berhak  yang  ada  di benak  suami  yang  memukul istrinya tadi (Siti Ruhaini Dzuhayatin,  2013  :  120-123). Kekerasaan dalam rumah tangga  hingga  saat  ini  tampak kurang mendapat perhatian serius  di  kalangan  masyarakat. Beberapa asalan bisa
dikemukakan di sini, di
antaranya : pertama, kekerasaan dalam rumah tangga cenderung ditutupi karena  rumah  tangga  adalah area  “privat”. Kedua, kekerasan dalam  rumah  tangga  sering dianggap wajar karena memperlakukan istri sekehendak  suami  masih  saja dianggap bahkan diyakini sebagai  hak  suami  sebagai pemimpin  dan  kepala  rumah tangga. Ketiga, kekerasan dalam  rumah  tangga  itu  terjadi dalam  sebuah  lembaga  yang sah, yaitu perkawinan.
Kenyataan ini selanjutnya membuat  masyarakat  abai  dan tak sadar, bahkan muncul pandangan  yang  keliru  bahwa suami sebisanya harus
mengendalikan istri (Aroma Elmina Martha, Perempuan, 2015 : 30).
Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak
secara  khusus  melindungi  alat
reproduksi perempuan,
terutama  Pasal  285  tentang pemerkosaan  yang  berbunyi  : “siapa  dengan  kekerasan  atau
ancaman  kekerasan  memaksa perempuan  yang  bukan  istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum  karena  memerkosa, dengan hukuman penjara selama- lamanya  12  tahun” (R. Soesilo,  1996  :  210).  Jika dicermati,  rumusan  Pasal  285
KUHP tentang delik pemerkosaan di atas menyimpan  sebuah  anggapan bahwa dalam berhubungan seks  seorang  istri  harus  tunduk sepenuhnya kepada suami. Oleh  karena  itu,  seorang  istri tidak bisa mengadukan suaminya  bila  terjadi  hubungan seks  tanpa  persetujuannya.  Hal ini kemudian memunculkan perdebatan panjang seputar soal  pemerkosaan  yang  terjadi dalam  ikatan  perkawinan  atau yang lebih sering disebut dengan marital rape . Pemerkosaan dalam rumah tangga  nyata-nyata  melanggar hak  istri  karena  seks  adalah juga haknya.
Hukum  islam  tampaknya belum  mengakomodir  masalah kontroversial  ini,  salah  satunya karena  tidak  ada  nash  yang
secara khusus memberikan penjelasan tentangnya. Bahkan, ada sebuah hadits yang berbunyi  begini  :  “Jika  suami mengajak  istrinya  senggama dan istrinya menolak maka para malaikat  mengutuk  istri  tadi sampai pagi” (Iman  Muslim dan Shahih  Muslim,  1992  :  1436). Banyak  ulama  menyarankan agar hadits pertama tidak dipahami secara harfiah.
Mustafa  Muhammad  Imarah, misalnya  mengatakan  bahwa laknat  malaikat  itu  muncul  bila penolakan  istri dilakukan “tanpa alasan”.  Sedang  Wahbah  az- Zuhaili berpendapat bahwa laknat  itu  terjadi  apabila  istri menolak  senggama,  padahal  ia “sedang longgar dan tidak takut disakiti” (Wahbah az-Zuhaili, 1989  :  335).  Alhasil,  pada prinsipnya  seorang  suami  itu tidak boleh memaksakan
kehendak kepada istrinya,
khususnya terkait perkara
seksualitas.  Memaksa  berarti memperlakkan pasangan
secara  tidak  manusiawi  dan memandangnya tidak lebih sekedar objek pemenuhan
nafsu seks. Hal ini adalah tindak pidana pemerkosaan, yakni pemerkosaan dalam ikatan perkawinan ( marital rape) .
Di Indonesia, persoalan marital  rape masih  menjadi perdebatan.  KUHP  sendiri  tidak menyebutkan  status  dan  sanksi hukumnya,  hingga  masyarakat- pun tidak meresponsnya. Padahal, bila masalah ini dibiarkan  dan  tidak  ditangani, kaum  perempuan  terus  akan dirugikan dan dilukai, fisik maupun  psikisnya.  Perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan  menjadi  korban pemerkosaan  suaminya  akan terjangkiti  beberapa  karakter, antara lain : (1) inferior (merasa rendah  diri)  dan  tidak  percaya diri, (2) kerap dan selalu merasa bersalah,  dan  (3)  menderita gangguan reproduksi akibat perasaan  tertekan  atau stress , seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan)  dan  kacaunya  siklus haid (Elli Nur Hayati, 2000 : 49).
Marital  rape hingga  saat  ini belum mendapat perhatian serius  dari aparat  penegak
hukum  maupun  pemerintahan, khususnya lagi dalam hal perlindungan  terhadap  hak-hak korban  dan  memberi  hukuman setimpal bagi pelaku. Walaupun
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanga (UU KDRT) telah disahkan, namun terutama dalam  Pasal  46  yang  mengatur soal  sanksi  tidak  menyebutkan hukuman minimal sehingga hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku cenderung masih  jauh  dari  rasa  keadilan. Setiap  perkawinan  diharapkan berlangsung  kekal  dalam  arti putusnya perkawinan hanya disebabkan oleh suatu kematian sesuai  kehendak  tuhan,  bukan oleh  sebab  lain.  Jika  kemudian timbul suatu perselisihan tersebut di usahakan agar dapat diatasi.  Disini,  penulis  akan menggagas  model restorative justice untuk menanggulagi masalah marital  rape yang dapat sesuai  dan  adil  untuk pelaku  maupun korban. Konsep pendekatan restorative justice
merupakan  suatu  pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi  pelaku  tindak  pidana  serta korbannya sendiri.
Mekanisme  tata  acara  dan peradilan  pidana  yang  berfokus pada pemidanaan diubah menjadi  proses  dialog  dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan  atas  penyelesaian perkara  pidana  yang  lebih  adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku (http://www.hukumonline.com/b erita/baca/lt4e25360a422c2/pen dekatan-irestorative-justice-i- dalam-sistem-pidana-indonesia- broleh--jecky-tengens--sh- ). Restorasi  meliputi  pemulihan hubungan  antara  pihak  korban dan pelaku. Pemulihan hubungan  ini  bisa  didasarkan atas kesepakatan bersama antara  korban  dan pelaku.
Pihak korban
dapat menyampaikan mengenai kerugian  yang  dideritanya  dan pelaku-pun  diberi  kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi,
perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan- kesepakatan lainnya. Kenyataan pada saat ini, restorative justice hanya memfokuskan  pada  peradilan anak  yang  melakukan  tindak pidana sehingga penulis berpandangan bahwa ingin menggagas  model restorative justice ini  untuk  menjadi  solusi terbaik  dalam  kasus marital rape di Indonesia.
Jika menyelesaikan
masalah marital  rape melalui penegak hukum atau pengadilan, akan mengakibatkan  perceraian  dan tidak  memberikan  solusi  yang tepat sehingga masyarakat
seharusnya diberikan sosialisasi tentang adanya restorative justice untuk menyelesaikan permasalahan  rumah  tangga mereka  agar  tidak  terjadinya perceraian. Dalam penyelesaian kasus marital  rape melalui restorative justice membutuhkan pihak  ketiga  berupa  keluarga, tokoh masyarakat, ataupun badan  yang  mengatur  khusus tentang  kasus marital  rape di
Indonesia.  Pihak  ketiga  disini dapat melakukan berbagai pendekatan  yang  komprehensif dan universal dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi korban marital rape, yaitu melalui  berbagai  pendekatann antara  lain  psikologi,  hukum, dan medis.
Pendekatan psikologi dilakukan dengan cara terapi psikologi antara
keduanya  yaitu  suami  istri  bisa dilakukan dengan cara pendekatan  mediasi.  Hasilnya, beberapa  kasus marital  rape dapat  diselesaikan  melalui  jalur konsultasi  (mediasi),  dan  hanya beberapa  yang  meneruskan  ke jalur hukum.
Jalur  hukum pada dasarnya dilakukan  setelah  pendekatan konsultasi  dilalui  oleh  korban marital rape. selanjutnya terhadap hasil konsultasi tersebut korban mengambil keputusan untuk melanjutkan ke jalur hukum (pengadilan), dengan  melakukan  gugat  cerai ke pengadilan.  Jalur  pengadilan ini  ditempuh  dalam  rangka mengakhiri  hubungan  suami istri  antara  korban marital  rape
dengan  pelaku marital  rape, bukan dalam
rangka melaporkan  tindak  pidananya. Dengan  kata  lain, marital  rape dijadikan  sebagai  alasan  untuk melakukan  perceraian,  bukan untuk mempidanakan suami yang  telah  melakukan marital rape. Adapun  tindakan  medis dilakukan  apabila  korban  dalam hal  ini  korban marital  rape membutuhkan penanganan medis, seperti, pengobatan, dan sebagainya.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. SIMPULAN
Kekerasan  dalam  rumah
tangga atau domestic violence, dan  lebih  spesifik  lagi wife abuse (kesewenang- wenangan terhadap istri), tetaplah menjadi
sebuah “rahasia  perkawinan”  yang  sulit dijangkau oleh kekuasaan hukum  mana  saja.  Beberapa alasan bisa dikemukakan di sini, di antaranya : pertama, kekerasaan dalam rumah tangga cenderung ditutupi karena  rumah  tangga  adalah area  “privat”. Kedua, kekerasan
dalam  rumah  tangga  sering dianggap wajar karena memperlakukan istri
sekehendak  suami  masih  saja dianggap bahkan diyakini sebagai  hak  suami  sebagai pemimpin  dan  kepala  rumah tangga. Ketiga, kekerasan dalam  rumah  tangga  itu  terjadi dalam  sebuah  lembaga  yang sah  yaitu  perkawinan.  Konsep pendekatan restorative  justice merupakan  suatu  pendekatan yang lebih menitik-beratkan
pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi  pelaku  tindak  pidana  serta korbannya  sendiri.  Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan  diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan  kesepakatan  atas penyelesaian  perkara  pidana yang  lebih  adil  dan  seimbang bagi  pihak  korban  maupun pelaku.  Dalam penyelesaian kasus marital  rape melalui restorative justice membutuhkan pihak  ketiga  berupa  keluarga, tokoh masyarakat, ataupun badan  yang  mengatur  khusus
tentang  kasus marital  rape di Indonesia.  Pihak  ketiga  disini dapat melakukan berbagai pendekatan  yang  komprehensif dan universal dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi korban marital rape, yaitu melalui  berbagai  pendekatann antara  lain  psikologi,  hukum, dan medis.
2. SARAN
a. Bagi pemerintah pusat maupun  daerah  diharapkan dapat membentuk suatu
badan/lembaga  yang  lebih komprehensif  dalam  rangka kegiatan sosialisasi agar
masyarakat mengenal konsep restorative justice .
b. Para  pihak  yang  berwenang
diharapkan membuat peraturan perundang- undangan  mengenai  kasus marital  rape sehingga  tidak ada lagi perdebatan mengenai suami memperkosa istri yang dikatakan  bukan  perbuatan melanggar hukum.
c.  Edukasi  tentang  pendidikan seks  sebelum  pernikahan
supaya para pasangan suami istri mengetahui tentang hak dan kewajibannya sebagai suami istri  yang  wajib  saling  cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi  bantuan  lahir  batin satu  kepada  yang  lainnya dan  suami  wajib  melindungi istrinya dan memberikan segala sesatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## LITERATUR
Andy  Dermawan.  2015. Tindak Pidana  Marital  Rape. Jakarta
: Raja Grafindo Persada.
Aroma Elmina Martha. 2015. Eksploitasi Seksual Komersial Perempuan di
Indonesia .  Bandung  :  Refika Aditama.
Elli  Nur  Hayati.  2000. Panduan untuk Pendamping
Perempuan Korban Kekerasan : Konseling Berwawasan Gender.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Johnny  Ibrahim.  2006. Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum
Normatif cetakan kedua . Malang : Bayumedia
Publising.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2010.
Penelitian  Hukum .  Jakarta  :
Kencana Prenada Media Group.
R.  Soesilo.  1996. Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan Penjelasannya . Jakarta :
Rajawali Pers.
Siti  Ruhaini  Dzuhayatin.  2013.
Perlindungan  Hukum  Pidana Marital  Rape .  Medan  :  Restu
Printing.
Utrech.  1987. Pengantar  Dalam Hukum  Indonesia. Jakarta:
Ikhtiar.
Wahbah  az-Zuhaili.  1989. Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu .
Damaskus : Dar al-Fikr.

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
HADIST DAN SURAT Q UR’AN
Iman muslim, Shahih Muslim
(Beirut : Dar al-Fikr, 1992), I :
663, Hadits Nomor 1436.
QS. Al - Baqarah (2) : 187 dan QS.
An-Nisa (4) : 19.
WEBSITE http://www.hukumonline.com/berita /baca/lt4e25360a422c2/pend ekatan-irestorative-justice-i- dalam-sistem-pidana- indonesia-broleh--jecky- tengens--sh-  (diakses  pada tanggal  15  Januari  2018 pukul 09.10 WIB)