Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1324-1331
Solusi Yang Berkeadilan Dari Praktik Gadai Sawah di Perdesaan Pulau Lombok
Mohammad Huzaini 1) , Akhmad Jupri 2) , Lalu Dema Arkandia 3) 1,2,3 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram *Email korespondensi: moh.huzaini@unram.ac.id

## Abstract
The  aim  of  this  study  was to  analyze  the  practice  of  pawning  paddy  fields  and fair  solution  in  rural  areas  of Lombok  Island.  The  type  of  study  is  descriptive  study  using  qualitative  approach  since  it  examines  reality, phenomena or symtoms that are holistic, complex, dynamic and meaningful. The data collection techniques were carried out by participatory observation, indepth interviews and decumentation. The informants of this study were farmers who practiced pawning selected in the field through ”purposive” and ”snowball” techniques. The data analysis includes data reduction, data display and drawing conclusions. From this study it can be concluded that the practice of pawning of rice fields committed by the community was due to financial limitation to meet the dharuriyat needs and to obtain business capital. The practice of pawning fields is in accordance with the pillars and condition of pawning based on Islam roles, however it is still inappropriate viewed from the use of collateral since it causes injustice between the pawnbroker (al-rahin) and the pawn receiver (al-murtahin) and indicated elements of usury (ribawi). A fair solution to the practices of pawning paddy fields can commit bai’ al-murabahah contract,  mukhabarah/muzara’ah  contract,  mudharabah  contract  and  Qordul  Hasan  contract.  Of  these  four contract (aqad), the rice field certipicate is still held by the pawn receiver as a collateral for the debt.
Keyword : Pawning paddy field, a fair solution.
Saran  sitasi :  Huzaini,  M.,  Jupri,  A.,  &  Arkandia,  L.  D.  (2022).  Solusi  Yang  Berkeadilan  Dari  Praktik  Gadai Sawah  di  Perdesaan  Pulau  Lombok. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (02),  1324-1331.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4497
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4497

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk mu’amalah yang  sifatnya saling tolong menolong sekaligus saling menguntungkan  adalah ”rahn”, yang  dalam  bahasa Indonesia diterjemahkan sebaga gadai. Rahn merupakan  aqad  sukarela (tabarru’) ,  yaitu  upaya tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia  dalam  keadaan  kesulitan,  dan  bukan merupakan kegiatan yang mengharapkan keuntungan (Safrizal, 2016). Hal ini sesuai dengan (QS al-Baqarah [2] : 283).
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak  secara  tunai  )sedang  kamu  tidak memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang)……………..
dan Hadits
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassallam pernah membeli  makanan  dari  seorang  Yahudi  dengan cara  tempo,  lalu  beliau  menggadaikan  baju perangnya yang terbuat dari besi ( HR Muslim).
Praktik  gadai  menggadai  sawah  merupakan fenomena  yang  sering  dan  lazim  dijumpai  dalam kehidupan  masyarakat  di  wilayah  Perdesaan  Pulau Lombok.  Tuntutan  kebutuhan  yang  mendesak  dan bersifat  konsumtif  (untuk  membayar  biaya  sekolah anak, membeli motor, untuk membiayai pengobatan, biaya/ongkos  menjadi  Tenaga  Kerja  di  luar  negeri, membayar  hutang  akibat  kegagalan usaha  dan  untuk membuka  usaha  baru  yang  lebih  berpotensi mendapatkan keuntungan, menjadi alasan masyarakat melakukan gadai sawah (Arofah, 2014).
Praktik  gadai  sawah  yang  dilakukan  oleh masyarakat di perdesaan Pulau Lombok terlihat saling menguntungkan.  Artinya  si  pemilik  sawah  dengan cepat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, dan sipemilik uang dapat menginvestasikan  kelebihan  uangnya  untuk  tujuan yang lebih produktif dan lebih menguntungkan. Akan tetapi  proses  gadai  lahan  ini  telah  berdampak  pada ketidakadilan,  terutama  bagi  pemberi  gadai.  Hal  ini
terlihat  dari  hilangnya  kesempatan  pemilik  sawah untuk  memanfaatkan  sawahnya,  sebelum  ia  dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dari pemilik uang  (Ro’is,2017).  Implikasi  dari  kondisi  ini  adalah penerima  gadai  dapat  memanfaatkan  lahan  tersebut dengan  mendapat  keuntungan  yang  berlipat  ganda bahkan  melebih  jumlah  uang  yang  diberikan  kepada pemberi gadai (Yasin, 2018).
Kegiatan  gadai  sawah  ini  merupakan  kegiatan yang  biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  khususnya petani  sejak  dahulu  dan  sudah  turun  temurun,  tanpa memperhitungkan  Aspek  perundang-undangan  dan aspek ekonomi syariah (Hukmiah, 2016).
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  ada  dua  tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pelaksanaan gadai sawah di Perdesaan Pulau Lombok.
Urgensi dari studi ini adalah memberikan solusi yang  berkeadilan  dari  praktik  gadai  sawah  di Perdesaan  Pulau  Lombok,  sehingga  terhindar  dari praktik ribawi.

## Pengertian Gadai.
Menurut  Muhammad  Abu  Bakar  ar  Razi, Mukhtar  as  Shihah,  Kairo,  Dar  al-Hadits  2002,  hlm. 151 (Abu Bakar ar Razi dalam an Najah , 2010), Gadai dalam  bahasa  Arab  dikenal  dengan  istilah al-tsubut (yang berarti tetap) dan al-habs (yang berarti tahanan). Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS al- Mudatstsir [74] : 38)
”Tiap-tiap  diri  bertanggung  jawab  (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya”.
Di dalam bahasa Arab kata gadai dikenal denga istilah rahn dari akar kata rahn, yang berarti al-tsubut (penetapan) dan al-habs (penahanan). Di sebut dengan penetapan  karena  setiap  harta  yang  digadai  masih tetap dan diakui sebagai milik orang yang menggadai, disebut dengan al-habs, penahanan karena harta yang digadaikan oleh seseorang ditahan apakah barang atau haknya  oleh orang  yang menerima  gadai.  Selain  arti kata  itu,  al-rahn  juga  diartikan  dengan  makna terkurung dan terjerat. Al-Rahn juga diartikan dengan kata al-tsabat dan al-dawam yang berarti tetap. Karena benda  itu  biar  telah  diserahkan  tetap  menjadi  milik orang yang menggadaikan (Yusuf, 2006) .
Adapun  gadai  secara  istilah  bisa  diartikan: pinjam  meminjam  barang  dengan  batas  (bila  telah sampai  waktunya  tidak  ditebus,  barang  tersebut
menjadi  hak  orang  yang  memberi  pinjaman (Purwadarminta, 1995) .
Menurut  al  Khatib  asy  Sarbini,  Mughni  al Muhtaj, Beirut Dar al Kutub al Ilmiyah juz 3 hlm 38 (dalam  an  Najah,  2010),  selanjutnya  dalam  literatur fiqh,  gadai (ar-Rahn) diartikan  dengan  : menjadikan barang  sebagai  barang  jaminan  dari  hutang,  sebagai pengganti jika hutang tersebut tidak dibayar.
Menurut Mazhab Hanabilah, Gadai adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai)  utang  ketika  kreditur  berhalangan  (tidak mampu) membayar utangnya kepada debitur.
Sedangkan  menurut  Mazhab  Syafi’yah,  Gadai sebagai  aqad  yang  menjadikan  materi  (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang  apabila  orang  yang  berhutang  tidak  dapat membayar  hutangnya  (Hidayat,IN  dan  Wulansari, 2015).

## Pemanfaatan  Barang  Gadai  (Marhun)  Menurut Para Ulama
Para  ulama  sepakat  di  dalam  pendapat  tidak bolehnya  barang  jaminan  diambil  manfaatnya  oleh pemegang gadai, karena di dalam gadai aqad di antara dua orang itu bukanlah aqad penyerahan milik sesuatu benda  dan  memanfaatkannya.  Hak  milik  atas  benda masih  dimiliki  oleh  orang  yang  berhutang  secara terbatas. Karena itu hak yang muncul dari pemegang gadai bukan hak memiliki tetapi hanya hak menahan (al-habs) sampai batas tertentu yang telah ditentukan dalam  akad.  Karena  itu  dalam  masalah  pemanfaatan barang  gadaian  oleh  pemegang  gadai,  nampaknya seluruh  ulama  telah  sepakat  (ijmak)  bahwa  itu  tidak dibolehkan. Karena barang itu, meski telah digadaikan masih  merupakan  milik  sah  dari  orang  yang menggadaikan. Pengambilan manfaat oleh orang yang memegang  gadai  dipandang  sebagai  perbuatan  riba. Karena  telah  terdapat  di  dalam  transaksi  gadai  itu unsur penambahan dari pokok hutang. Perbuatan riba inilah  yang  paling  besar  dosanya.  sepertinya,  ada keinginan  untuk  menolong  saudara  yang  lain,  tetapi ada  hakekatnya  hanya  ingin  mengambil  keuntungan (Yusuf, 2006).
Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa penerima gadai  tidak  halal  mengambil  manfaat  apapun  dari barang  gadai  dengan  jalan  apapun,  walaupun diizinkan  oleh  yang  menggadaikan,  karena  yang demikian  berarti  izin  mengenai  riba,  karena  utang yang  diberikan  akan  dibayar  lengkap, maka  manfaat itu berarti kelebihan. Maka karena kelebihan tersebut hukum yang ada adalah riba. Ini adalah urusan yang
besar.  Dan  apabila  kita  memperhatikan  bahwa  yang makruf  menurut  kebiasaan  adalah  seperti  yang diisyaratkan dan bahwa orang hanya mau mengambil manfaat ketika pembayaran. Karena pemegang gadai tidak  berhak  untuk  memanfaatkan  barang  gadai tersebut karena itu bukan miliknya secara penuh. Hal itu  memungkinkan  untuk  menjadi  miliknya,  jika dalam pelaksanaan berikutnya, penggadai tidak dapat membayar utangnya (Mahmudi, 2013).
Pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal (Hanbaliyah)  Dalam  hal  pemanfaatan  barang  gadai ulama  Hambaliyah  lebih  menekankan  pada  jenis barang  yang  digadaikan,  yakni  pada  apakah  barang yang  digadai  tersebut  hewan  atau  bukan,  dan  bisa ditunggangi  serta  diperah  susunya  atau  tidak.  Jika barang  yang  digadai  tidak  dapat  ditungangi  dan diperah, maka boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat  atas  barang  gadai.  Sedangkan  jika  barang gadai  tersebut  tidak  dapat  ditunggangi  dan  diperah maka  barang  tersebut  dapat  diambil  manfaatnya dengan  seizin  yang  menggadaikan  secara  suka  rela dan  selama  sebab  gadai itu  bukan  dari  sebab  hutang (Mahmudi, 2013).
Sedangkan  pendapat  senada  diutarakan  Ulama Safiiyah  bahwa  orang  yang  menggadaikan  adalah yang  mempunyai  hak  atas  manfaat  barang  yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai, Kekuasaannya atas barang  yang  digadai  tidak  hilang  kecuali  ketika mengambil  manfaat  atas  barang  gadai  tersebut. Sedangkan  penerima  gadai  tidak  boleh  mengambil manfaat  barang  gadai  jika  hal  itu  disyaratkan  dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan.
Pendapat  Imam  Malik  (Malikiyah)  Ulama Malikiyah  dalam  hal  pemanfaatan  barang  gadai berpendapat  bahwa  hasil  dari  barang  gadaian  dan segala  sesuatu  yang  dihasilkan  dari  padanya  adalah hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi  yang  menggadaikan  selama  si  penggadai  tidak mensyaratkan.  Dengan  kata  lain  jika  murtahin mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat: a.  Utang  terjadi  karena  jual  beli  dan  bukan  karena menguntungkan. b. Pihak penerima gadai mensyaratkan  bahwa  manfaat  dari  barang  gadai adalah untuknya. c. Jangka waktu mengambil manfaat yang  telah  disyaratkan  waktunya  harus  ditentukan, dan  jika  tidak  ditentukan  dan  tidak  diketahui  batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

## Konsep Adil dalam Islam
Islam  adalah  agama  paripurna  yang  mengatur seluruh  aspek  kehidupan  manusia,  yang  tidak  hanya berorientasi  pada  kehidupan  dunia  atau  akhirat  saja, akan  tetapi  kepada  keseimbangan  anatara  keduanya. Berbicara  tentang  keseimbangan,  berarti  kita  sudah masuk pada ranah Keadilan (Harisah, 2020) .
Kata  adil  dalam  bahaasa  Arab  dikenal  dengan nama al-‘Adl. Secara etimologis al ’adl bermakna al- istiwa  (keadaan  lurus),  bermakna  juga  :  jujur,  adil, seimbang,  sama  ,sesuai,  sederhana  dan  moderat (Munawir, 1984) .
Dalam al-Qur’an Kata “adil” disebutkan dengan beragai  macam  terminologi.  Pertama,  al-adl  dalam berbagai  bentuk  katanya  disebut  sebanyak  28  kali, kedua,  al-qisth  dalam  berbagai  sighatnya  disebut sebanyak  27  kali,  dan  ketiga  al-mizan  yang mengandung  makna  yang  relevan  dengan  keduanya disebut 23 kali (Abd al-Baqi,1987).
Secara  lebih  rinci,  asas  transaksi  syariah  sesuai ketentuan  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  dalam Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan Keuangan Syariah adalah : persaudaraan (ukhuwah) b. keadilan  (‘adalah)  c.  kemaslahatan  (maslahah)  d. keseimbangan (tawazun) e. universalisme (syumuliyah).  Prinsip  keadilan  (adalah)  esensinya menempatkan  sesuatu  hanya  pada  tempatnya  dan memberikan  sesuatu  hanya  pada  yang  berhak  serta memperlakukan  sesuatu  sesuai  dengan  posisinya. Implementasi  keadilan  dalam  kegiatan  usaha  berupa aturan  prinsip  muamalah  yang  melarang  adanya unsur: a. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhl) b. Kezaliman (unsur  yang  merugikan  diri  sendiri,  orang  lain, maupun  lingkungan).  Maysir  (unsur  judi  dan  sifat spekulatif) d. Gharar (unsur ketidakjelasan) e. Haram (unsur  haram  baik  dalam  barang  maupun  jasa  serta aktivitas  operasional  yang  terkait)  (  Waldelmi  dan Aquino, 2018).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan praktik gadai sawah yang dilakukan oleh  petani  di  Perdesaan  Pulau  Lombok  Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif,  karena  meneliti  realitas, fenomena  atau  gejala  yang  bersifat  holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Dengan metode kualitatif ini mendapatkan informasi mengenai praktik gadai  sawah.  Kegiatan  penelitian  ini  dilakukan  di
Wilayah  perdesaan  Pulau  Lombok  Nusa  Tenggara Barat.
Instrumen  utama  dalam  penelitian  ini  adalah peneliti sendiri (human -instrument). Jenis data yang digunakan  adalah  data  primer  yang  diperoleh  secara langsung  dari  sumbernya,  informan  yang  secara langsung  mempunyai  keterkaitan  dengan  fokus penelitian, yang dapat berupa kata,-kata dan tindakan informan yang diamati dan di wawancarai.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi partisipatif  dan  wawancara  mendalam  dan  teknik dokumentasi  dalam  bentuk  rekaman  suara,  rekaman vidio  dan  foto-foto.  Informan  dipilih  dan  ditetapkan selama  berada  di  lapangan,  dengan  menggunakan teknik ”purposif” dan ”snowball sampling” .  Peneliti memilih  orang  tertentu  yang  dipertimbangkan  dapat memberikan  data  yang  diperlukan,  selanjutnya berdasarkan  data  atau  informasi  yang  diperoleh  dari informan  sebelumnya  peneliti  dapat  menetapkan informan  lainnya.  Informan  dalam  penelitian  ini adalah  petani  yang  melakukan  praktik  gadai  sawah. Data  di  analisis  dengan  mereduksi  data,  mendisplay data dan menarik kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN.
Praktik Gadai Sawah oleh Masyarakat Dilihat dari Perspektif Islam
Proses  pelaksanaan  gadai  lahan  antara  pemberi gadai (al-rahin) dan penerima  gadai (al-murtahin) sudah  saling  bertemu  dan  melakukan  aqad  untuk sebuah  kegiatan  gadai  menggadai.  Hal  ini  telah menunjukkan  bahwa  telah  ada  ijab  qabul  yang  pada intinya  pernyataan  serah  terima  dan  kesepakatan antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Begitu juga uang yang diterima dan barang yang diserahkan untuk jadi jaminan pun juga jelas. Dengan demikian praktik  gadai  yang  dilakukan  antara  pemberi  gadai dan penerima gadai dilihat dari segi syarat dan rukun gadai (rahn) sudah sesuai dengan syariat Islam (Hasil wawancara dengan Informan)
Proses terjadinya gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai didasari oleh adanya niat untuk saling tolong  menolong  antara  sesama  dan  dikatagorikan sebagai aqad yang bersifat derma (tabarru’). Artinya pemberi gadai disamping dapat memenuhi kebutuhannya  akan  uang  tunai/cash,  pemberi  gadai juga  dapat  menginvestasikan  kelebihan  uangnya untuk  tujuan  yang  lebih  produktif  dan  lebih menguntungkan.  Dalam  proses  terjadinya  gadai menggadai antara pemberi gadai dan penerima gadai,
disamping  ada  ijab  qabul,  ada  juga  saksi  yang menyaksikan proses gadai ini. Akan tetapi dalam hal ini tidak ada bukti tertulis tentang serah terima uang dan barang jaminan, yang ada hanya sebuah kwitansi yang  berisi  tentang  pemberi  gadai  menggadaikan sawahnya  kepada  penerima  gadai.  Untuk  para  saksi juga tidak ada bukti berupa tanda tangan diatas surat pernyataan  gadai  menggadai  pemberi  gadai  dan penerima gadai (hanya menyaksikan saja). Mengenai jangka  waktu  tidak  ada  ketentuan,  dalam  arti  kapan pemberi gadai mempunyai uang saat itu juga penerima gadai menyerahkan barang  jaminan tersebut.  Praktik gadai  ini  telah  berdampak  pada  ketidakadilan, terutama  bagi  pemberi  gadai.  Hal  ini  terlihat  dari hilangnya kesempatan pemilik sawah untuk memanfaatkan sawahnya, sebelum ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dari pemilik uang. Implikasi dari kondisi ini adalah penerima gadai dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan mendapat keuntungan  yang  berlipat  ganda  bahkan  melebih jumlah  uang  yang  diberikan  kepada  pemberi  gadai. Hak  yang  muncul  dari  pemegang  gadai  bukan  hak milik  tetapi  hanya  hak  menahan (al-habs) sampai batas  tertentu  yang  telah  diputuskan  dalam  aqad. Karena  itu  dalam  masalah  pemanfaatan  barang gadaian  oleh  pemegang  gadai,  nampaknya  seluruh ‘Ulama  sepakat (ijmak) bahwa  itu  tidak  dibolehkan. Pengambilan  manfaat  oleh  orang  yang  memegang gadai dipandang sebagai perbuatan riba. Karena telah terdapat didalam transaksi gadai itu unsur penambahan  dari  pokok  hutang.  Sepertinya,  ada keinginan  untuk  menolong,  tetapi  pada  hakekatnya hanya ingin mengambil keuntungan.

## Solusi yang Berkeadilan dari Praktik Gadai Sawah
Untuk  menghindari  praktik  ribawi  dalam kegiatan gadai sawah yang berlaku di masyarakat, ada beberapa  aqad  perjanjian  gadai  sebagai  solusi  yang dapat  ditawarkan  terutama  untuk  menghindari kerugian  sekaligus  ketidakadilan  yang  dialami  oleh pemberi gadai (rahin).
a. Aqad Bai’ al Murabahah.
Bai’ al-Murabahah adalah transaksi jual-beli barang  dengan  menyatakan  harga  perolehan  dan keuntungan (margin) yang  disepakati  antara pembeli dan penjual. Penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok  barang tersebut  dan  berapa  besar  keuntungan  yang diinginkan (Antonio, 2001).
Adapun  dasar  hukum  dari  aqad  murabahah adalah  QS  al-Baqarah  [2]:275)  ”...Allah  telah menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan riba…”dan  QS  an-Nisaa’[4]:29)  ”Wahai  orang- orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  saling memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang bathil  (tidak  benar)  kecuali  dalam  perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu…..”  dan  hadits  Dari  Suhaib  al-Rumi  r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda ” Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhan (mudharabah), dan mencampur  gandum  dengan  tepung  untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (HR Ibnu  Majjah)(  Prabowo,  2009).  Dan  hadits  dari Abu  Sa'id  Al-Khudri  bahwa  Rasulullah  SAW bersabda,  "  Sesungguhnya  jual  beli  itu  harus dilakukan  suka  sama  suka"  (HR.  al-Baihaqi  dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
Aqad Bai’ al-Murabahah ini dapat dilakukan apabila  pemberi  gadai (rahin) menggadaikan sawahnya untuk keperluan pembelian barang atau membuka usaha baru (kios/toko). Penerima gadai (murtahin) akan  membelikan  barang  yang diinginkan oleh pemberi gadai dengan mendapat keuntungan  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama dan  berlangsung  sampai  batas  waktu  yang disepakati  dalam  aqad.  Penerima  gadai  hanya memegang  sertifikat  sawah  yang  dimiliki  oleh pemberi  gadai.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai jaminan;  apabila  pemberi  gadai  tidak  mampu mengembalikan  pinjamannya,  maka  penerima gadai  boleh  menjual  barang  jaminan  tersebut. Disisi  lain  pemberi  gadai  boleh  atau  tetap  dapat memanfaatkan  sawah  yang  dimilikinya  (tidak kehilangan  sumber  pendapatannya),  sehingga  ia dapat  mencicil  atau  membayar  uang  yang  telah dipinjamnya. Dengan demikian maka akan terjadi proses  gadai menggadai  yang  berkeadilan antara rahin dan murtahin serta  terhindar  dari  praktik ribawi.  Inilah  yang  dimaksudkan  dengan mu’amalah yang sifatnya saling tolong menolong sekaligus saling menguntungkan. Aqadnya merupakan aqad tabarru’ (sukarela), yaitu upaya tolong  menolong  dan  saling  membantu  antar sesama manusia dalam keadaan kesulitan.
b. Aqad Muzara’ah dan Mukhabarah.
Golongan al-Syafi’iyah membedakan antara mukhabarah  dan  muzara’ah. Muzara’ah adalah kerjasama  pengelolaan  pertanian  antara  pemilik
lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan  dipelihara,  dengan  imbalan  bagian  tertentu dari  hasil  panen  seseuai  kesepakatan  serta  benih dan  biaya  garapan  dari  penggarap.  Sedangkan Mukhabarah adalah  kerjasama  pengelolaan pertanian  antara  pemilik  lahan  dan  penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara,dengan imbalan  bagian  tertentu  dari  hasil  panen  dimana benih  dan  biaya  garapan bersumber dari pemilik tanah  (Al-Khatib  al-Syarbini dalam  Asnawi, 2005) .
Pemilik  lahan  dan  penggarap  adalah pasangan  untuk  bekerjasama  dan  menjalankan usaha,  maka  keduanya  terikat  dalam  perjanjian pengolahan. Karena itu bentuk pengolahan lahan yang  dilakukan  dengan  system  muzara’ah  dapat meminimalkan  pelanggaran  atas  hak  orang  lain dan di dalamnya terdapat unsur saling menolong dan  persaudaraan  antara  pemilik  lahan  dan penggarap (Afzalur Rahman ,1995).
Aqad Muzara’ah dan Mukhabarah ini dapat dilakukan  apabila  pemberi  Gadai (rahin) menggadaikan sawahnya untuk keperluan menambah  modal  usaha,  pembelian  barang  atau membuka usaha baru. Penerima gadai (murtahin) akan  memberikan  sejumlah  uang  tertentu  sesuai dengan  kebutuhan  pemberi  gadai.  Setelah pemberi  gadai  menerima  uang,  penerima  gadai hanya  memegang  sertifikat  sawah  yang  dimiliki oleh pemberi gadai. Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan;  apabila  pemberi  gadai  tidak  mampu mengembalikan  pinjamannya  ,  maka  penerima gadai  boleh  menjual  barang  jaminan  tersebut untuk melunasi utang pemberi gadai. Selanjutnya penerima  gadai  akan  menawarkan  kepada pemberi  gadai  untuk  melakukan  kerjasama ( muzara’ah  atau  mukhabarah) sesuai  dengan kesepakatan.  Dengan  demikian  pemberi  gadai boleh  atau  tetap  memanfaatkan  sawah  yang dimilikinya, sehingga ia tidak kehilangan sumber pendapatan  dan  ia  juga  dapat  mencicil  atau melunasi  utangnya.  Penerima  gadai  juga  dapat bagian  dari  aqad  muzara’ah/mukhabarah  yang disepakati bersama. Dengan demikian maka akan terjadi proses gadai menggadai yang berkeadilan antara rahin dan murtahin serta  terhindar  dari praktik ribawi.
Inilah yang dimaksudkan dengan mu’amalah yang  sifatnya  saling  tolong  menolong  sekaligus saling menguntungkan. Aqadnya merupakan aqad tabarru’ (sukarela), yaitu upaya tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia dalam keadaan kesulitan.
c. Aqad al-Mudharabah.
Mudharabah adalah  aqad  kerjasama  usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai  pemilik  modal  yang  meyediakan  modal, dan  pihak  kedua  sebagai  pengelola  usaha, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang  dalam  kontrak,  sedangkan  apabila  rugi ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama  kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian  itu  akibat  karena  kecurangan  atau kelalaian  pengelola,  maka  pengelola  harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Ahmad asy-Syarbasyi dalam Hukmiah, 2016).
Aqad  Mudharabah  ini  dapat  dilakukan apabila yang menggadaikan sawahnya membutuhkan  uang  untuk  keperluan  menambah modal  usaha  atau  untuk  memulai  kegiatan investasi  baru  yang  lebih  prospektif.  Penerima gadai (murtahin) akan  bekerjasama  dengan pemberi  gadai  dalam  kegiatan  usaha  tertentu. Penerima  gadai  memberikan  sejumlah  uang tertentu  kepada  pemberi  gadai  sesuai  besarnya kebutuhan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah pemberi  gadai  menerima  uang,  penerima  gadai hanya  memegang  sertifikat  sawah  yang  dimiliki oleh pemberi gadai. Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan;  apabila  pemberi  gadai  tidak  mampu mengembalikan  pinjamannya,  maka  penerima gadai  boleh  menjual  barang  jaminan  tersebut untuk melunasi utang pemberi gadai. Selanjutnya antara  pemberi  gadai  dan  penerima  gadai  dapat bekerjasama  dalam  kegiatan  usaha  tertentu  dan keuntungan  usaha  akan  dibagi  dua  berdasarkan kesepakatan  (aqad)  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. Disisi lain pemberi gadai boleh atau tetap  memanfaatkan  sawah  yang  dimilikinya, sehingga ia  tidak  kehilangan  sumber  pendapatan dan  ia  juga  dapat  mencicil  atau  mengembalikan modal  penerima  gadai.  Dengan  demikian  maka akan  terjadi  proses  gadai  menggadai  yang berkeadilan  antara rahin dan murtahin serta terhindar  dari  praktik  ribawi.  Inilah  yang dimaksudkan mu’amalah yang  sifatnya  saling
tolong menolong sekaligus saling menguntungkan.

## d. Aqad Qardhul Hasan
Sayyid  Sabiq  memberikan  definisi  qardh sebagai  berikut: ِ  “Al-Qardh  adalah  harta  yang diberikan oleh pemberi hutang (muqridh) kepada penerima  utang (muqtarid) untuk  kemudian dikembalikan  kepadanya (muqridh) seperti  yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”  (Sjahdeini  &  Remy,  dalam Annisa Sukma, Febri, dkk 2019).
Adiwarman  Karim  memberikan  pengertian qardh,  sebagai  aqad  meminjamkan  uang  yang diberikan  tanpa  mensyaraatkan  apapun,  selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu (Purwadi, 2011)
Menurut  ulama  Hanafiah,  Qardh  adalah: ْ adalah  harta  yang  diberikan  seseorang  dari  harta mitsli  (yang  memiliki  perumpamaan)  untuk kemudian  dibayar  atau  dikembalikan.  Atau dengan  ungkapan  yang  lain,  qardh  adalah  suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal  mitsli)  kepada  orang  lain  untuk  kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.
Dari  definisi  menurut  ahli  fiqih  tersebut Qardh berarti suatu pinjaman harta yang diberikan kepada  pihak  yang  meminjam  yang  dikemudian hari peminjam itu wajib atau harus mengembalikan  harta  pinjaman  tersebut  sesuai dengan  jumlah  harta  yang  dipinjamnya  ketika peminjam sudah mampu untuk membayarnya.
Aqad  Qardhul  Hasan  ini  dapat  dilakukan apabila  pemberi  gadai (rahin) menggadaikan sawahnya untuk keperluan yang sifatnya konsumtif (seperti membayar biaya sekolah putra putrinya,  membayar  biaya  pengobatan  ataupun memenuhi kebutuhan primernya). Penerima gadai (murtahin) akan  memberikan  sejumlah  uang tertentu sesuai dengan kebutuhan pemberi gadai. Setelah pemberi gadai menerima uang, penerima gadai  hanya  memegang  sertifikat  sawah  yang dimiliki oleh pemberi gadai. Hal ini dimaksudkan sebagai  jaminan;  apabila  pemberi  gadai  tidak mampu  mengembalikan  pinjamannya  ,  maka penerima  gadai  boleh  menjual  barang  jaminan tersebut  untuk  melunasi  utang  pemberi  gadai. Dengan demikian pemberi gadai boleh atau tetap memanfaatkan sawah yang dimilikinya, sehingga ia tidak kehilangan sumber pendapatan dan ia juga
dapat  mencicil  atau  melunasi  utangnya.  Dengan demikian  maka  akan  terjadi  proses  gadai menggadai  yang  berkeadilan  antara rahin dan murtahin serta terhindar dari praktik ribawi. Inilah yang  dimaksudkan mu’amalah yang  sifatnya saling tolong menolong sekaligus saling menguntungkan.  Aqadnya  merupakan  aqad tabarru’ (sukarela), yaitu upaya tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia dalam keadaan kesulitan, dan bukan merupakan kegiatan yang mengharapkan keuntungan.

## 4. KESIMPULAN
Gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Wilayah  Perdesaan  Pulau Lombok  disebakan  karena keterbatasan  keuangan  untuk  memenuhi  kebutuhan dharuriyatnya terutama biaya sekolah anak, biaya TKI dan modal usaha. Praktik gadai sawah yang dilakukan atau  di  praktikkan  oleh  masyarakat  sudah  sesuai dengan rukun dan syarat gadai menurut islam, namun apabila  dilihat  dari  pemanfaatan  barang  jaminan belum  sesuai  dengan  prinsip  gadai  menurut  Islam, karena  melahirkan  ketidak-adilan  antara  pemberi gadai (al-rahin) dan  penerima  gadai (al-murtahin ) serta mengandung unsur ribawi.
Untuk menghindari kedhaliman dan praktik riba sekaligus  sagai  solusi  yang  berkeadilan  dari  praktik gadai sawah dapat menggunakan pertama, aqad bai’ al-murabahah, bila  rahin  menggadaikan  sawahnya untuk keperluan membeli barang dengan memberikan keuntungan  kepada  murtahin  sesuai  kesepakatan. Kedua, aqad muzaraah dan mukhabarah diperuntukkan  bagi  rahin  yang  membutuhkan  modal usaha.  Aqad  ini  dapat  membantu  rahin  mengatasi masalahnya dan murtahin juga dapat kuntungan serta terhindar  dari  praktik  ribawi. Ketiga aqad  al mudharabah , diperuntukkan bagi rahin yang membutuhkan modal usaha dengan skema profit loss- sharing (bagi hasil) antara rahin dan murtahin sesuai kesepakatan .  Keempat Qardhul  Hasan, memberi pinjaman secara cuma-cuma tanpa memberikan balas jasa kepada pemberi pinjaman (aqad tabarru’).

## Saran
Kegiatan  gadai  menggadai  sawah  antara rahin dan murtahin disarankan  untuk  patuh  dan  tetap mengikuti  prinsip  prinsip  gadai  sesuai  dengan ketentuan  al-Qur’an  dan  as-Sunnah,  yaitu  aqad sukarela (tabarru’) ,  yaitu  upaya  tolong  menolong saling  membantu (ta’awun) antar  sesama  manusia
dalam keadaan kesulitan dan bukan yang mengharapkan keuntungan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Afzalurrahman,  (1995).  ”Doktrin  Ekonomi  Islam, Alih Bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogjakarta : Dana Bhakti Wakaf, II: 265
Anisa,  S.F  dkk,  (2019).  Konsep  dan  Implementasi Akad  Qardhul  Hasan  Pada  Perbankan  Syari’ah dan Manfaatnya. Jurnal Amwaluna 3(2) 148-162. An Najah, A.Z (2010). ”Hukum Memanfaatkan Sawah yang digadaikan”, Makalah, http//www ahmadzain.com/read/karya tulis (2010). PUSKAFI,h.1-3
Antonio,  M.S  (2001)”Bank  Syari’ah  Dari  Teori  ke Praktik. Cetakan  Pertama,  Gema  Insani  Press,
Jakarta h.101.
Aropah,  M.N  (2014).  Prinsip  Keadilan  dalam “Sandak“ (gadai lahan) dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan  Petani  di  Kabupaten  Lombok Timur. Thesis Magister Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Mataram,  tidak dipublikasikan.
Asnawi,  H.F.  (2005).  SISTEM  MUZARA’AH DALAM  EKONOMI  ISLAM, Jurnal  Millah IV(2) 97-113
Harisah dkk, (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah. Jurnal SYAR’IE 3 (2) 172-185 Hidayat  IN  dan  Wulansari,  (2015).  ”Pemanfaatan Barang  Gadai  Studi  Banding  Madzhab  Syafi’i dan Hambali” Jurnal Ijtihad 9 (2) . 215-228 Hukmiah,  (2016),  Implementasi  Hukum  Ekonomi Syari’ah  Dalam  Praktik  Gadai  Sawah. Jurnal FENOMENA 8 (2) 181-198.
Mahmudi, (2013). “PEMIKIRAN ULAMA

## HANAFIYAH  TENTANG  PEMANFAATAN
BARANG GADAI” Jurnal Maliyah 03 (1) 521- 538.
Moleong,  J.  Lexy,  (2007).  Metodologi  Penelitian Kualitatif,  Edisi,  Revisi,  Penebit  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Muaidy,  Y  dkk,  (2018).  Praktik  Gadai  Lahan  dan Dampaknya  terhadap  Ke-    sejahteraan  al-Rahin di  Desa  Gapura  Kecamatan  Pujut  Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal EKONOBIS 4(1).
Muhamad, F.A al-Baqi, (1987). al Mujam al Mufahras Li  Alfadz  al-Qur’an  al-Karim  Beirut  :  Dae  al Fikr, 544-45
Munawir, A.W. (1984). Kamus al-Munawir,
Surabaya: Pustaka Progresif, 971-972
Purwadarminta,  WJS,  (1995), Kamus  Bahasa Indonesia , Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta. Puwadi, M.I. (2011). Qardh al-hasan dalam Perbankan Syari’ah  :  Konsep  dan  Implementasinya Berdasarkan Pinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat.  Jurnal  UNUSIA  XXXIII  (74)  141- 153
Prabowo, B.A. (2009)”Konsep Aqad Murabahah Pada Perbankan  Syari’ah”  (Analisis  Kritis  Terhadap Aplikasi  Konsep  Murabahah  di  Indonesia Malaysia). JURNAL  HUKUM  IUS  QUIA IUSTUM 16(1) 106-126 Ro’is,  I.  dkk,  (2015), Praktik  Gadai  Lahan  dan Dampaknya terhadap Ke-  sejahteraan al-Rahin di  Kecamatan  Lingsar  Kabupaten    Lombok Barat.
Safrizal. (2016). Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gampong  Dayah  Syarif  Kecamatan  Mutiara
Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh), Jurnal Ilmiah Islam FUTURA, Vol. 15. No. 2 Februari 2016. Yusuf, N. (2006). ”Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Islam” . Jurnal Al-Syir’ah 4 (02).
Waldelmi,  I.  dan  A.  Aquino, (2018). Analisis Penerapan Transaksi JuaL Beli Syari’ah di Pasar Syari’ah  Ulul,  Albab  Desa  Tanah  Merah, Kecamatan  Siak  Hulu,  Kampar  Riau ,  Jurnal Inovasi dan Bisnis 6 1-7.