Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya
Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta

## M. Rabi’e, dan Siti Nurhidayati
Universitas Negeri Yogyakarta
mrabiegapura@gmail.com hida9033@gmail.com

## A B S T R A K
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan ( research and development ) yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan model yang sudah ada. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: pertama, partisipasi stakeholders sangat minim, khususnya partisipasi pemerintah lokal dan organisasi pemuda, partisipasi
p-ISSN: 2477-118X e-ISSN: 2615-7977

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
secara aktif hanya dilakukan oleh relawan, dan partisipasi pasif dari keluarga sasaran. Kedua, keberlanjutan program terkendala pada pemahaman pemerintah lokal yang rendah, minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, finansial yang masih belum mandiri, tidak ada kebijakan yang mendukung program dari pemerintah lokal, dan regenerasi relawan KPK di Prenggan yang tidak berjalan semestinya. Dengan demikian, alternatif pengembangan model yang peneliti tawarkan adalah model implementasi program partisipatif dan berkelanjutan. Kesimpulan ini didasarkan pada persoalan utama model yang sudah ada, yaitu program bersifat parsial karena tidak ada pendampingan secara berkelanjutan, dan juga rendahnya partisipasi stakeholders.
Kata Kunci: pengembangan model, implementasi program, partisipatif, berkelanjutan.

## A B S T R A C T
The approach of this research is research and development ap- proach which aims to enlarge the given model. The data retrieve- ment technique are observation, an in-depth interview, and docu- ment observation. The result of the research shows PBAK program which based on the family in Prenggan is already work but less maximum. The indicators of this research are: first, the minimum stakeholder’s participation, especially the local government and the young organization, the only active participation comes from the volunteers and the passive participation comes from the target fam- ily. Second, the continuation of program constraints by the low un- derstanding of local government, a little amount of human resources both in quantity and quality, not an independent financial aspect, there is no supporting policy from the local government, low regen- eration of KPK volunteers in Prenggan. Therefore, the researcher offers a model enlargement alternative which is the implementation of the participative and sustainable program. This result is based on the given main model, which is the partial model because there is no

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
sustainable briefing, and also the low participation of the stakehold- ers.
Keywords: The model enlargement, program implementation, participative, sustainable.

## a .   P E N D A H U L U A N
Keluarga memiliki peran sangat fundamental dalam pemben- tukan mental setiap generasi, karena pendidikan pertama yang akan diterima anak akan berlangsung di tengah lingkungan keluarga. Pen- guatan fungsi keluarga sangat penting dalam membangun karakter anak. Namun, hasil riset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Yogyakarta dan Solo menunjukkan bahwa sangat minim kelu- arga yang menyadari fungsinya. Hanya sekitar 50 persen keluarga yang mengetahui fungsi sosialisasi dan fungsi afeksi, 37 persen mengetahui fungsi identitas sosial. Tetapi hanya 4 persen saja, ayah- ibu yang menganggap bahwa fungsi sosialisasi merupakan fungsi utama dalam keluarga (KPK, 2014: 58-59). Ini berarti bahwa may- oritas orangtua menginginkan anaknya menjadi anak yang berkarak- ter, akan tetapi orangtua tidak mengerti cara menerapkan dan mena- namkan nilai-nilai tersebut kepada anak. Selain itu, masih dalam penelitian KPK, bahwa ayah-ibu belum ada kesepakatan nilai se- hingga orientasinya cenderung menerapkan konsep sendiri-sendiri.
Pemahaman keluarga akan tugas dan fungsinya dapat memen- garuhi sikap dan perilaku anggota keluarga. Dalam konteks pem- bangunan budaya antikorupsi, perilaku antikorupsi anggota keluar- ga secara bertahap akan memengaruhi tindakan sosial (lihat gambar 1). Transformasi budaya antikorupsi memang membutuhkan waktu yang lama, bisa satu atau dua generasi (Iswan Helmi, 2013). Trans- formasi budaya dalam konteks ini adalah menguatnya karakter so- sial yang berpegang teguh pada nilai antikorupsi (KPK, 2014: 74). Nilai-nilai antikorupsi meliputi jujur, tanggung jawab, dan disiplin sebagai nilai inti, kemudian, nilai berani, adil, dan peduli sebagai nilai pada aspek sikap, selanjutnya nilai sederhana, kerja keras, dan

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
mandiri sebagai nilai pada aspek etos kerja (KPK, 2014: 27).
Gambar 1. Transformasi Budaya Antikorupsi
Sumber: KPK, 2014: 55
Dalam rangka penguatan fungsi keluarga, tahun 2014 KPK memulai pilot project Program Pembangunan Budaya Antikorupsi (PBAK) Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Kelurahan Prenggan sebagai lokasi pi- lot project telah memiliki modal sosial untuk mengembangkan nilai- nilai antikorupsi. Misalnya nilai kejujuran, terdapat kearifan lokal molimo khususnya nilai ojo maling disertai hak dan kewajiban, serta nilai nrimo ing pandhum (sederhana). Selain itu, kondisi sosial yang kuat memegang prinsip nilai-nilai agama menjadi pertimbangan di- pilihnya Prenggan sebagai lokasi intervensi.
Pelaksanaan program KPK ini menjumpai kendala. Berdasarkan riset terdahulu yang dilakukan peneliti, partisipasi aktif masyarakat dalam program ini terbatas hanya pada beberapa kader Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap RT/RW yang berjumlah 30 orang. Tidak ada keterlibatan dari unsur pemerintah kelurahan secara nyata, karena yang ada hanya dukungan moral. Selain pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemuda juga tidak terlibat aktif. Semua ini menandakan kelemahan pelaksanaan suatu program yang sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat (M. Rabi’e, 2015). Di samping masalah partisipasi yang tidak menyeluruh, program ini terlihat parsial karena tidak ada pendampingan secara berkelanjutan setelah pilot project selesai.
Berdasarkan uraian urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus menjawab pertanyaan bagaimana capaian implementasi program di Prenggan dan bagaimana alternatif pengembangan mod- el Pembangunan Budaya Antikorupsi berbasis keluarga di Prenggan.
Sikap Perilaku Tindakan Sosial

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
mandiri sebagai nilai pada aspek etos kerja (KPK, 2014: 27).

## Gambar 1. Transformasi Budaya Antikorupsi
Sumber: KPK, 2014: 55
Dalam rangka penguatan fungsi keluarga, tahun 2014 KPK memulai pilot project Program Pembangunan Budaya Antikorupsi (PBAK) Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Kelurahan Prenggan sebagai lokasi pi- lot project telah memiliki modal sosial untuk mengembangkan nilai- nilai antikorupsi. Misalnya nilai kejujuran, terdapat kearifan lokal molimo khususnya nilai ojo maling disertai hak dan kewajiban, serta nilai nrimo ing pandhum (sederhana). Selain itu, kondisi sosial yang kuat memegang prinsip nilai-nilai agama menjadi pertimbangan di- pilihnya Prenggan sebagai lokasi intervensi.
Pelaksanaan program KPK ini menjumpai kendala. Berdasarkan riset terdahulu yang dilakukan peneliti, partisipasi aktif masyarakat dalam program ini terbatas hanya pada beberapa kader Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap RT/RW yang berjumlah 30 orang.
Tidak ada keterlibatan dari unsur pemerintah kelurahan secara nyata, karena yang ada hanya dukungan moral. Selain pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemuda juga tidak terlibat aktif. Semua ini menandakan kelemahan pelaksanaan suatu program yang sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat (M. Rabi’e, 2015).
Di samping masalah partisipasi yang tidak menyeluruh, program ini terlihat parsial karena tidak ada pendampingan secara berkelanjutan setelah pilot project selesai.
Berdasarkan uraian urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus menjawab pertanyaan bagaimana capaian implementasi program di Prenggan dan bagaimana alternatif pengembangan mod- el Pembangunan Budaya Antikorupsi berbasis keluarga di Prenggan.
Orientasi pemilihan fokus penelitian ini karena dibutuhkan pilihan alternatif yang dapat dilakukan, khususnya oleh KPK sendiri dalam implementasi program. Untuk menganalisis alternatif pengembang- an model implementasi program, maka langkah pertama adalah mengetahui capaian implementasi program pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga di Kelurahan Prenggan.

## 1. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (a) bagaimana capaian implementasi program pembangunan budaya antikorup- si berbasis keluarga di Kelurahan Prenggan? dan (b) bagaimana pengembangan model pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga di Prenggan?

## 2. Tujuan Kajian
Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian implementasi program dan untuk menghasilkan alternatif pengem- bangan model pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga di Kelurahan Prenggan.

## 3. Metode Penelitian
Metode research and development digunakan untuk mengem- bangkan dan menyempurnakan model yang sudah ada (Borg dan Gall, 1979: 624). Teknik pengambilan data dilakukan melalui obser- vasi partisipan, wawancara mendalam, dan telaah dokumen (Sugi- yono, 2008: 63). Lokasi penelitian adalah di RW 1-13 Kelurahan Prenggan dengan jabaran informan penelitian: (1) Tim Pendamping Program dari KPK; (2) Pusat Kajian Antikorupsi UGM dan non- government organization (NGO), yakni Perkumpulan IDEA Yo- gyakarta; (3) Pemerintah Kelurahan Prenggan; (4) Relawan KPK di Prenggan; (5) Organisasi kemasyarakatan yang meliputi Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) Prenggan, PKK, Karang Taruna, dan paguyuban RT/RW; dan (6) Keluarga sasaran program yang diwawancara secara random berdasarkan RT/RW. Adapun teknik

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi sumber (Moleong, 2010: 330-331). Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kes- impulan (Sugiyono, 2008: 246).

## 4.  Penelitian Terdahulu
Penelitian ini merupakan pengembangan hasil temuan pene- litian yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat hanya terbatas pada re- lawan yang dibentuk KPK, sebab pihak-pihak yang lain tidak ber- partisipasi aktif (M. Rabi’e, 2015). Untuk mengatasi permasalahan ini, KPK perlu menjembatani relawan dengan pihak-pihak yang belum terlibat dalam program ini.  Persoalan ini terjadi karena ken- dala lemahnya kesadaran dan kurangnya pemahaman masyarakat (Cucu Sutrisno, 2017). Oleh karena itu dibutuhkan evaluasi pen- capaian program sampai saat ini, pemetaan masalah dalam imple- mentasi kegiatan, dan kemudian disusun alternatif pengembangan model pelaksanaan Program PBAK Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan.

## 5.  Kerangka Teori

## 5. 1. Partisipasi dan Kolaborasi Stakeholders
Pembangunan budaya antikorupsi akan berhasil apabila ter- dapat partisipasi aktif dari masyarakat (Bintoro Tjokroamidjojo, 1993: 53). Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan seseorang secara sadar dalam intraksi sosial tertentu (Ach. Wazir Ws., et al , 1999: 29). Menurut I Nyoman Sumaryadi (2010: 46), bentuk peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangu- nan dapat berupa pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan/atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pem- bangunan. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi menekankan pada keikutsertaan masyarakat secara suka rela yang didasari oleh

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
determinan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam pro- gram pembangunan (Conyer dalam Soetomo, 2006: 439).
Dalam konsep pembangunan, partisipasi diyakini sebagai suatu pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keberlanjutan pem- bangunan di bidang apapun, termasuk pembangunan budaya an- tikorupsi di tengah-tengah masyarakat.
Selain partisipasi aktif, yang juga menentukan keberhasilan suatu program pembangunan adalah kolaborasi antaraktor (Ansell dan Gash dalam Yung Duck Jung et al., 2009: 1). Aktor-aktor dalam pembangunan budaya antikorupsi di Prenggan meliputi pemerin- tah, masyarakat, dan swasta (KPK, 2016: 21). Dalam penelitian ini, pemerintah terdiri dari lurah dan mitra (RT/RW), masyarakat me- liputi keluarga sasaran program serta organisasi lokal yang ada di Prenggan (PKK, Paguyuban PAUD, Karang Taruna, PM-NA, Ai- syiyah, dan kelompok RT/RW), sedangkan swasta adalah kelompok di luar pemerintah dan masyarakat, di antaranya NGO, Pengusaha, dan lembaga pendidikan. Pilar-pilar governance ini harus ada kerja sama sehingga tujuan suatu program tercapai.
Budaya antikorupsi dapat terwujud dengan proses pendidikan dan kampanye yang berkelanjutan sepanjang hidup seseorang ( on going process ). Sebagai suatu pemberdayaan mental, maka bersifat jangka panjang dengan proses yang berkelanjutan.

## 5. 2. Keberlanjutan Program
Prinsip keberlanjutan dalam pembangunan  berarti bahwa sistem-sistem tersebut harus dievaluasi dalam peranan dan fungsi jangka panjang (Ife, Jim, 2008: 178). Indikator untuk mengevaluasi keberlanjutan suatu program dapat dilihat dari pemahaman di antara para aktor, ketersediaan kompetensi dan kemandirian SDM, finan- sial, dampak dan output kegiatan, dan regenerasi relawan.
Pertama, pemahaman di antara para aktor. Menurut Geoge C. Edwards III (Subarsono, 2013: 90), apa yang menjadi tujuan kebi- jakan atau program harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran.

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak diketahui oleh ke- lompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi (peno- lakan) oleh kelompok sasaran.
Kedua, ketersediaan kompetensi dan kemandirian SDM dan fi- nansial. Masih menurut Geoge C. Edwards III (Subarsono, 2013: 91), walaupun isi kebijakan atau program sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka program tidak akan bisa berjalan. Sumber daya tersebut berwujud sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sumber daya finansial. Tanpa sum- ber daya, kebijakan atau program hanya menjadi dokumen di atas kertas.
Ketiga, dampak dan output kegiatan. Dunn dalam Wibawa
(1994: 5) membedakan konsekuensi kebijakan atau program men- jadi dua, yaitu output dan dampak. Output merupakan barang, jasa, atau fasilitas lain yang diterima oleh sasaran. Sedangkan dampak adalah  kondisi  fisik  maupun  sosial  sebagai  akibat  dari output ke- bijakan. Subarsono (2013: 121-122) menyatakan bahwa dampak dan output merupakan bagian dari evaluasi kebijakan atau program. Agar suatu program atau kegiatan bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan, maka evaluasi sangat diperlukan dengan melihat output dan dampak dari program yang telah berja- lan.
Keempat, regenerasi relawan. Dilansir dari KBBI online, rege- nerasi dapat diartikan sebagai (1) penggantian alat yang rusak atau hilang dengan pembentukan jaringan sel baru dan (2) penggantian generasi tua kepada generasi muda atau peremajaan. Dalam kaitan- nya dengan komunitas masyarakat seperti relawan antikorupsi, maka fungsi regenerasi adalah menyediakan sumber daya manusia sebagai penggerak komunitas agar bisa konsisten dan berkelanjutan.

## B .   P E M B A H A S A N

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018

## 1. Model Program PBAK Berbasis Keluarga Versi KPK
Program pembangunan budaya antikorupsi di Prenggan meng- usung konsep dengan basis utama adalah keluarga. Sebagai unit ter- kecil masyarakat, keluarga diharapkan menjadi inti gerakan sosial ( social movement ) pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga pencegahan korupsi dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai an- tikorupsi kepada anak usia dini dengan cara edukasi di tingkat kelu- arga (KPK, 2014: 74).
Tindakan sosial antikorupsi membutuhkan upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Pada dasarnya kepribadian seseorang tidak muncul secara instan, na- mun melalui sebuah proses (Frimayanti, 2017: 91). Oleh karena itu, KPK membentuk komunitas relawan antikorupsi di Prenggan. Re- lawan KPK adalah kelompok masyarakat yang direkrut, dilatih, dan dibekali pengetahuan untuk melakukan aksi antikorupsi di wilayah RT masing-masing (lihat gambar 2). KPK pertama kali di Prenggan melaksanakan Sekolah Relawan (SR) kepada masyarakat lokal yang telah direkrut oleh pemerintah kelurahan. SR bertujuan meningkat- kan kompetensi relawan dalam melakukan aksi.
Pendekatan intervensi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan meliputi tiga (3) pendekatan, yaitu: edukasi pri-mer, edu- kasi sekunder, dan kampanye publik (KPK, 2014: 72). Berikut ini adalah model pendekatan intervensi program yang dilakukan oleh KPK di Prenggan (lihat gambar 3).
Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, KPK telah membuat garis ideal dari aktivitas sampai impact, yaitu terbentuknya genera- si emas berintegritas tahun 2045 (lihat gambar 4). Aktivitas yang pertama kali dilakukan KPK adalah melakukan sosialisasi dengan stakeholders terkait, sekolah relawan, dan pengembangan media kampanye antikorupsi.
Gambar 4 Tahapan Intervensi Program PBAK Berbasis Keluarga

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018

## Sumber: KPK, 2014

## 2. Partisipasi Stakeholders dalam Program PBAK Berba- sis Keluarga di Prenggan
Proses penyusunan program ini telah melibatkan pakar, se- perti akademisi dan praktisi, serta stakeholders terkait di Prenggan (KPK, 2014: 46). Tujuannya agar pelaksanaan program sesuai den- gan kondisi sosial-budaya di lokasi intervensi, dan meminimalkan potensi kegagalan program.
Pilar-pilar governance yang seharusnya berpartisipasi aktif dapat diklasifikasikan, yaitu pemerintah (Lurah dan RT/RW), ma- syarakat (keluarga sasaran, PKK, paguyuban RT/RW, paguyuban PAUD, Aisyiyah, PM-NA, dan Karang Taruna), dan swasta (peng- usaha, NGO, dan kampus). Namun yang terlibat aktif adalah rela- wan, Aisyiyah, dan kelompok anak sebagai sasaran program (lihat gambar 5).

## Gambar 5 Partisipasi Stakeholders
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Sumber: Peneliti, 2018
Relawan terlibat aktif karena relawan telah dilibatkan KPK se- jak awal program. Secara moral, relawan memiliki tugas dan tang- gung jawab yang besar agar program terus berjalan, bahkan saat program dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Sedangkan Aisyiyah terlibat aktif dilatarbelaka-ngi oleh kesamaan visi dan misi, yaitu pendidikan keluarga.
Persoalan partisipasi relawan terletak pada kualitas dan kuan- titas sumber daya manusia (SDM). Secara kuantitas, proporsi ke- beradaan relawan tidak sesuai dengan jumlah keluarga sasaran, se- dangkan secara kualitas masih belum mumpuni dalam banyak hal. Tingkat partisipasi relawan masih rendah, apabila dilihat dari an- tusiasme dalam forum rapat, seperti mengajukan pendapat berbeda atau inisiatif memunculkan ide-ide yang lain. Selain kasus tersebut, relawan yang mampu mempraktikkan public speaking dengan baik sangat sedikit (minimal berani tampil). Skill komunikasi dalam fo- rum sang-at diperlukan mengingat peran relawan sebagai agen un- tuk melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada ma- syarakat luas, setidaknya di tingkat RW dimana relawan seba-gai

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
perwakilan. Belum lagi, relawan seringkali diundang oleh lembaga pemerintah, kampus, dan NGO untuk ikut mengisi sosialisasi ten- tang pendidikan antikorupsi berbasis keluarga.
Kedua , partisipasi Pemerintah Kelurahan Prenggan dalam pelaksanaan program masih jauh dari ideal.  Pemerintah memiliki kapasitas secara formal untuk menjadikan program se-bagai priori- tas atau tidak. Harapannya, pemerintah menjadikan program ber- sama yang didukung secara formal dengan kebijakan anggaran dan tindakan lain untuk kemajuan program. Namun, dukungan pemerin- tah sangat rendah, ini terjadi karena tiga faktor, yaitu: (1) pergantian kepemimpinan; (2) salah satu tokoh masyarakat yang juga sebagai pegawai kelurahan memiliki konflik kepentingan sehingga menga- rahkan program KPK tersebut jauh dari birokrasi kelurahan; (3) Re- lawan KPK di Prenggan tidak ada yang menjadi aktivis kelurahan, sehingga tidak ada akses terhadap kelurahan.
Ketiga , tingkat partisipasi pihak swasta dalam Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan masih rendah. Ruang partisipasi swasta memang belum terbentuk secara maksimal, seperti lemba- ga NGO, kampus, dan peran pengusaha dalam membantu progam. Meskipun ada usaha relawan dengan menggandeng pengusaha un- tuk membantu dalam pendanaan kegiatan, akan tetapi belum siste- matis dan belum membangun kerja sama secara berkelanjutan.
Dari uraian di atas, implementasi Program PBAK Berbasis Ke- luarga di Prenggan kurang partisipatif. Lebih-lebih tidak ada dukun- gan secara nyata dari pemerintah, mayoritas ormas, dan pemuda di Prenggan.

## 3.  Keberlanjutan Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan
Pasca pendampingan, Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya stakeholders yang ada di tingkat lokal. Untuk melihat keberlanjutan program, ada lima indikator sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu: pemaha- man stakeholders terhadap program, sumber daya manusia (SDM),

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
finansial, output kebijakan dan/atau dampak kegiatan, serta regen- erasi relawan.
Pertama, tingkat pemahaman stakeholders terhadap Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan adalah modal awal keber- lanjutan program (KPK, 2016: 45). Pemahaman stakeholders yang dangkal tentang urgensi program akan memengaruhi kecenderungan hanya sebagai pengikut, sedangkan sikap inisiatif, militansi, apalagi sikap pengorbanan akan lahir apabila pemahaman seseorang sudah membumi. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program ditentukan oleh pemahaman implementor tentang apa yang harus dilakukan. Tujuan program harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Apabila tujuan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi re- sistensi oleh kelompok sasaran (George C. Edwards III dalam Sub- arsono, 2013: 90).
Pemahaman mendalam berada di pihak Relawan KPK di Prenggan, sehingga relawan sadar untuk terlibat aktif. Relawan ti- dak hanya berkorban waktu namun juga mengorbankan tenaga dan materi untuk menjalankan program. Proses pemahaman ditempa dari SR yang dilakukan KPK, dan proses komunikasi secara intens antara KPK dengan relawan. Tingkat keterlibatan seseorang atau komunitas bergantung pada tingkat pemahamannya.
Pemahaman stakeholders yang lain jauh berbeda dibanding re- lawan. Mayoritas masyarakat hanya tahu keberadaan program, dan sedikit yang mendalami tujuannya. Orangtua sasaran program me- mahami tujuan dan merasakan manfaat kegiatan sehingga mereka terlibat dalam kampanye dan pendidikan antikorupsi. Sedangkan pemerintah dan mayoritas organisasi lokal tidak terlibat aktif, hal ini disebabkan karena perbedaan segmen, visi-misi, dan prioritas kerja.
Pemerintah memahami deklarasi Prenggan sebagai pilot project kampung kejujuran pertama di Indonesia sebagai tugas dan tang- gung jawab masyarakat sepenuhnya, sehingga dukungan kebijakan tidak ada sama-sekali. Pemerintah kelurahan tidak menyadari bahwa ini merupakan program pemerintah pusat yang sudah diamanahkan
Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
kepada pemerintah daerah.
Demikian halnya dengan pihak swasta. Apabila kelompok swas- ta di luar Prenggan memahami program sebagai upaya yang sangat baik untuk mewujudkan generasi yang berintegritas, maka program tidak akan menemui kendala yang berarti. Lembaga kampus, NGO, dan pengusaha adalah kelompok yang sangat antusias mendukung program, namun belum berkontribusi secara nyata. Karenanya, ini menjadi peluang yang besar untuk memanfaatkan dukungan swasta demi kemajuan program di Prenggan.
Kedua, keberlanjutan Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan diukur dari SDM yang dilibatkan, ketersediaan, kom- petensi, dan kemandirian. KPK telah berusaha melibatkan semua pihak dalam pelaksanaan program, akan tetapi pada kenyataannya memang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Relawan KPK di Prenggan, Organisasi Aisyiyah, dan dibantu oleh beberapa relawan mahasiswa adalah aktor-aktor yang terlibat secara aktif. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, umumnya akibat kesibukan masing- masing pihak. Namun, secara prinsip hanya karena tingkat militansi yang rendah. Weinbach (1994: 111) menyatakan bahwa para rela- wan biasanya tidak profesional dan mungkin juga secara nilai-nilai dan etik tidak seperti tenaga profesional. Oleh karena itu, pengelo- laan tenaga relawan diperlukan perhatian cukup dalam menyeleksi, melatih, dan memelihara keberadaan para relawan tersebut.
Rasa memiliki terhadap komunitas atau program akan terben- tuk melalui proses keterlibatan yang panjang dengan pemahaman yang mendalam. Selain itu, militansi akan terbentuk apabila ada pendekatan secara emosional antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Di antara para relawan sendiri belum semua memiliki ke- sadaran yang di atas rata-rata. Kesadaran untuk berkorban materi dan nonmateri hanya dimiliki oleh segelintir relawan, yang secara kuantitas sangat jauh dari proporsional. Relawan tidak lebih dari 30 orang, akan tetapi yang aktif hanya sekitar 20 orang. Sedangkan yang menjadi promotor (disebut tim inti) hanya sekitar lima orang. Kurang rasional apabila relawan harus mengkoordinasikan imple-

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
mentasi program kepada 880 keluarga sasaran.
Di samping kuantitas Relawan KPK di Prenggan yang sedikit, faktor kualitas (kompetensi) masih rendah. Upaya untuk meningkat- kan kualitas SDM sudah dilakukan melalui Sekolah Relawan (SR) yang langsung diadakan oleh KPK di Prenggan. Pembekalan ini sepertinya belum cukup untuk membekali relawan dalam manaje- men program. Meski demikian, SR telah membekali relawan untuk memahami maksud dan tujuan program secara menyeluruh. Selain itu, SR juga membekali relawan untuk membuat media kampanye antikorupsi dan skill di dalam pendidikan dan sosialisasi.
Minimnya kompetensi relawan menyebabkan beberapa kendala dalam pelaksanaan pendidikan, kampanye, sosialisasi, dan koordi- nasi. Di antaranya, yaitu: (1) pendidikan antikorupsi kepada kelu- arga sasaran tidak berjalan sistematis dengan materi yang jelas; (2) kampanye antikorupsi yang dilakukan tidak terkonsep dengan rapi, dan tidak memiliki media kampanye selain yang sudah disiapkan oleh KPK; (3) sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholders terkait masih belum berjalan semestinya. Relawan seharusnya membangun kerja sama secara aktif dengan stakeholders yang ada. Baik kerja sama dengan pemerintah, jaringan organisasi di Prenggan, lembaga pendidikan formal dan informal, NGO yang aktif dalam gerakan an- tikorupsi, serta pihak swasta.
Selanjutnya, kemandirian Relawan KPK di Prenggan sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan program yang telah diamanahkan kepada relawan. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, setidaknya dibutuhkan kemandirian dalam hal manajemen kegiatan dan pen- danaan. Pertama , secara finansial relawan mengeluarkan iuran suka rela untuk operasional kegiatan. Kedua, kemandirian dalam mana- jemen kegiatan. Kondisi tersebut dapat dilihat saat relawan meng- adakan kegiatan kampanye antikorupsi dengan melibatkan sekitar 500 anak di Prenggan. Namun, kemampuan relawan dalam mana- jemen kegiatan masih perlu ditingkatkan sehingga lebih terencana, terstruktur, dan terkonsep dengan baik. Persoalan di lapangan, yaitu: (1) kegiatan tidak terencana dengan baik sehingga sempat vakum

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
dalam beberapa bulan, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan sama sekali; (2) konsep kegiatan masih jauh dari ideal karena banyak pekerjaan dilakukan secara monopoli, tidak ada pembagian tugas secara merata kepada semua anggota; (3) tingkat kepercayaan diri relawan perlu ditingkatkan.
Ketiga, keberlanjutan program juga ditentukan dari kemandirian finansial sehingga dapat melaksanakan program dengan maksimal. Menurut George C. Edwards dalam Subarsono (2013: 91), apabila pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakan program, maka program tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia dan finansial sebagai faktor pen- ting untuk melaksanakan program secara berkelanjutan. Mazma- nian dan Sabatier (Subarsono, 2013: 97) menyatakan bahwa sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya perlu biaya.
Finansial menjadi persoalan setelah tidak ada ‘suntikan’ dana dari KPK. Oleh karena itu, usaha yang dapat diupayakan relawan adalah mendapat legitimasi pendanaan dari pemerintah kelurahan. Relawan sudah mengupayakan di Musrembang, meskipun sampai 2018 belum berhasil. Oleh karena itu relawan perlu membangun trust dengan pihak pemerintah kelurahan. Pemerintah Daerah me- lalui kepala daerah merupakan pihak yang tepat mengelola program yang ditujukan kepada keluarga-keluarga di wilayahnya. Bahkan or- ganisasi kemasyarakatan maupun keagamaan seperti PKK, Dharma Wanita, Muhammadiyah melalui Aisyiyah, NU melalui Fatayat, dan kelompok masyarakat lain yang langsung bersentuhan dengan kelu- arga juga bisa mengelola program ini. Target dari program ini adalah pada tahun 2045 terdapat generasi-generasi jujur dan antikorupsi (KPK, 2016: 17).
Besar kemungkinan program akan terus berlanjut karena tiga (3) sebab, yaitu: (1) relawan memiliki inisiatif untuk mencari ban- tuan dari warga lokal dan pengusaha di sekitar Prenggan; (2) meski-

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
pun tidak ada sumbangan finansial dari pribadi maupun institusi, pi- hak kelurahan masih memberikan dukungan formal; dan (3) masih banyak pihak yang peduli untuk membantu relawan dalam melaku- kan kampanye antikorupsi, di antaranya KPK, NGO, dan lembaga kampus. Persoalannya terletak dalam diri relawan untuk melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholders . Di sinilah skill membang- un jaringan dibutuhkan agar relawan tetap eksis dalam menjalan- kan program.
Keempat, keberhasilan suatu program dapat dilihat dari out- put kegiatannya (Dunn dalam Wibawa 1994: 5). KPK menargetkan empat hasil ( output ) dari kegiatan yang dilakukan, yaitu tersedianya tools antikorupsi, terbentuknya relawan, tersedianya fasilitas umum dengan konsep antikorupsi, dan terbentuknya jaringan koordinasi dengan stakeholders terkait (KPK, 2016: 30-40). Dari target terse- but yang belum berhasil adalah fasilitas umum yang dibuat oleh masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan yang lainnya sudah mulai ada, meski belum berjalan maksimal. Tools antikorupsi me- mang disediakan oleh KPK, catatan paling penting adalah belum terciptanya tools yang secara mandiri digagas oleh relawan. Rela- wan dari masyarakat lokal sudah terbentuk meskipun belum banyak mengalami peningkatan secara kualitas dan kuantitas. Sedangkan koordinasi dengan pemerintah di kelurahan sudah dilakukan, akan tetapi belum menjadi partner yang bisa saling bekerja sama dalam pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi.
Meskipun ditemui banyak kendala (lihat tabel 1), kegiatan- kegiatan yang dilakukan telah banyak mengubah pemikiran ma- syarakat. Berdasarkan data lapangan, perubahan sikap dimulai dari perubahan metode pendidikan dalam keluarga dan tindakan tidak menerima hadiah yang tidak wajar. Sebagian masyarakat sudah me- nyadari bahwa anak perlu dididik, di antaranya dengan metode ber- cerita dan bermain dengan menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dan keteladanan orangtua kepada anak dalam keluarga. Sebelum pro- gram dilaksanakan, mayoritas masyarakat tidak paham kaitannya pendidikan dalam keluarga dengan kasus korupsi. Sedangkan dalam
Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
konteks sikap di lingkungan sosial, sebagian masyarakat semakin hati-hati dengan cara membaca kembali muasal setiap sesuatu yang bukan haknya. Masyarakat semakin kritis secara pemikiran menge- nai segala yang berbau korupsi dan mulai paham konsep transpa- ransi dalam organisasi.
Tabel 1 Permasalahan Faktual Program PBAK Berbasis Keluarga di
Prenggan Nama Kegiatan Permasalahan Pendidikan antikorupsi 1.  Pendidikan antikorupsi bagi relawan dinilai masih kurang karena masih banyak relawan yang belum memiliki komitmen kuat untuk menjadi relawan.
2.  Pendidikan antikorupsi bagi orangtua keluarga sasaran masih belum optimal karena masih banyak orangtua yang tidak paham Program
PBAK Berbasis keluarga. Sosialisasi dan kampanye antikorupsi 1.  Tidak adanya dana dan yang paling penting kreativitas membuat relawan kesulitan untuk mengembangkan ide-ide dalam sosialisasi dan kampanye, hanya mengandalkan media kampanye yang sudah diberikan oleh KPK.
2.  Sosialisasi kepada orangtua belum optimal karena orangtua sekadar datang ketika ada undangan tetapi hanya ditinggal ngobrol
sendiri.

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Koordinasi dengan stakeholders terkait 1. Kurangnya komunikasi dengan Pemerintah Kelurahan Prenggan membuat Program PBAK Berbasis Keluarga tersendat-sendat karena kurangnya dukungan pemerintah lokal.
2. Adanya kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak dilibatkan dalam Program PBAK Berbasis Keluarga sehingga mereka tidak mau berpartisipasi aktif dalam mengembangkan program tersebut.
3. Relawan kurang memahami pentingnya menjalin komunikasi dengan pihak swasta di luar Kelurahan Prenggan yang bisa dijadikan sebagai mitra lokal.
Sumber: Data yang diolah peneliti, 2018
Kelima, regenerasi Relawan KPK di Prenggan adalah poin pa-ling penting dalam keberlanjutan program. Regenerasi tidak ha- nya dimaksudkan sebagai penerus program, akan tetapi juga untuk memenuhi kuantitas dan kualitas relawan dalam melakukan aksi an- tikorupsi. Membentuk relawan dapat dilakukan dengan banyak cara, di antaranya dengan metode formal maupun nonformal. Secara for- mal, sebagaimana dilakukan KPK di Prenggan yang dikonsep dalam bentuk pelatihan untuk menyiapkan masyarakat menjadi relawan antikorupsi. Secara nonformal bisa dilakukan dengan pendeka- tan emosional. Sayangnya, Relawan KPK di Prenggan belum me- mikirkan regenerasi relawan. Urgensi meluaskan jaringan relawan didasarkan pada dua hal, yaitu jumlah relawan yang masih sedikit sedangkan target sasaran luas, dan kompetensi relawan dibutuhkan dari berbagai bidang keterampilan sehingga pendidikan dan kampa- nye antikorupsi bisa berjalan efektif.
Regenerasi relawan mudah terbentuk karena pengaruh keto- kohan sosial. Tokoh masyarakat lokal di Prenggan cukup banyak, maka akan menjadi peluang yang besar untuk mengkonsolidasikan dukungan. Cara ini belum dilakukan secara maksimal oleh relawan, meskipun saat ini relawan telah menggandeng Aisyiyah sebagai partner . Faktor figur di dalam kondisi sosial yang homogen memi- liki pengaruh yang besar (Zubaedi, 2013: 83). Dalam konteks ini,

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
apabila tokoh masyarakat memberikan dukungan yang besar maka akan mudah menggerakkan partisipasi sosial yang lain.

## 4. Pengembangan Model Implementasi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan
Berdasarkan analisis model dan pelaksanaannya di Prenggan, maka dibutuhkan alternatif pengembangan model Program PBAK Berbasis Keluarga sehingga menjadi lebih maksimal untuk men- capai target. Model yang ada saat ini sudah cukup baik, namun terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Kendala utama adalah minimnya partisipasi stakeholders. Kendala lain, yaitu (1) tingkat pemahaman mayoritas stakeholders rendah, (2) ketersedi- aan, kompetensi, dan kemandirian SDM yang jauh dari ideal, (3) ke- mandirian finansial, (4) ketercapaian target output kegiatan rendah, dan (5) tidak ada regenerasi secara aktif.
Kendala tersebut terjadi karena banyak faktor yang saling berkaitan satu sama lain, di antaranya adalah faktor SDM, komu- nikasi, dan tingkat pemahaman. Namun, secara garis besar kendala implementasi program terjadi karena keterbatasan kemampuan ob- jek intervensi program untuk menerjemahkan semua maksud pelak- sana program. Menurut George C. Edwards III seperti dikutip oleh Subarsono (2013: 90), keberhasilan program atau kebijakan men- syaratkan agar implementor maupun target sasaran mengetahui apa yang harus dilakukan.
Kemampuan KPK dalam membangun komunikasi secara intens diperlukan dalam proses implementasi program. Pada aspek pema- haman, KPK menginginkan agar gagasan pembangunan budaya an- tikorupsi berbasis keluarga menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya para relawan namun juga tanggung jawab pemerintah lokal dan semua elemen yang ada di tingkat lokal. Pada kenyataanya, maksud KPK ini belum menjadi agenda bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Kendala ini menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya KPK sebagai inisiator program.
Selesai pemetaan masalah, solusi mengacu pada empat kebu-

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
tuhan program, yaitu jaringan kerja, relawan yang mandiri, media pendidikan dan kampanye antikorupsi, serta dukungan kebijakan. Jaringan kerja dimaknai secara luas, yaitu keberadaan pihak-pihak yang dapat membantu dan melengkapi pelaksanaan program. Ja- ringan yang luas menandakan kualitas komunikasi dan publikasi yang dilakukan sehingga tercipta kepercayaan ( trust ). Jaringan yang luas terjadi apabila terdapat relawan yang secara mandiri berhubung- an sosial (Alfitri, 2011: 52). Kemandirian dalam melakukan sosia- lisasi, koordinasi, dan lobi. Selanjutnya, program yang berjalan saat ini juga membutuhkan media pendidikan dan kampanye antikorupsi yang secara mandiri digali oleh relawan. Kreativitas relawan men- ciptakan media kampanye sangat diperlukan agar tidak bergantung kepada KPK. Kebutuhan program tersebut akan semakin maksimal apabila ada dukungan dari pemerintah lokal ( power of government ). Dukungan secara formal yang sangat diharapkan adalah kebijakan anggaran dan pengadaan infrastruktur untuk mendukung proses ter- laksananya pendidikan dan kampanye antikorupsi di Prenggan.
Langkah yang penting dilakukan adalah pendampingan secara berkelanjutan, sehingga relawan memiliki kapasitas sendiri untuk menjalankan program. Pendampingan secara bertahap dikurangi ketika masyarakat mulai mandiri (Zubaedi, 2013:156). Proses pendampingan diiringi dengan evaluasi dan monitoring tidak hanya dalam peran dan fungsi jangka pendek (Ife, Jim, 2008: 178). Fak- tanya, KPK tidak melakukan pendampingan dan monitoring secara sistematis. KPK memulai intervensi program pada pertengahan 2014 dan selesai tahun 2016. Setelah itu tidak ada lagi monito- ring secara berkala, apalagi pendampingan kepada relawan secara langsung. Meskipun komunikasi terjaga via online , namun kurang memberikan dampak yang berarti. Sejak tahun 2017 banyak sekali kegiatan yang tidak terlaksana. Mulai dari pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi serta koordinasi yang juga tidak berjalan baik. Kondisi ini menunjukkan kemandirian relawan masih belum terbentuk. Karena alasan ini dibutuhkan pendampingan berkelanjut- an.
Selain itu, program belum menjadi milik bersama antara peme-

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
rintah, masyarakat, dan swasta. Semestinya aktor ini dapat me- mainkan peran sesuai dengan kapasitas masing-masing; pemerintah dengan kebijakan anggaran, tokoh masyarakat sebagai penggerak lingkungan sosial, pemuda sebagai pelengkap sumber daya relawan, dan  swasta  sebagai  penyokong  finansial  dan  nonfinansial.  Semua persoalan ini dapat diatasi apabila relawan memiliki kemauan dan kemampuan mengatasi masalah ini.
Relawan yang sudah dibentuk adalah kunci utama dalam pe- nyelesaian masalah di lapangan, maka dari itu penting agar KPK mendampingi relawan sehingga mandiri. Cara yang dapat dilakukan, yaitu: (1) monitoring dan evaluasi program secara berkala. Secara rutin KPK melakukan koordinasi dengan relawan untuk memantau kegiatan relawan; (2) persoalan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh relawan maka perlu didampingi KPK dalam penyelesaian se- hingga masalah menjadi tuntas; (3) KPK melakukan mediasi dan ne- gosiasi dengan NGO dan lembaga kampus sehingga pendampingan dapat dilakukan secara bersama-sama; dan (4) kelompok relawan perlu inisiatif sendiri meningkatkan skill dibantu oleh KPK. Output - nya adalah lahirnya kemandirian relawan dalam segala hal sesuai dengan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. Meskipun ini adalah harapan yang besar, potensi yang ada dalam diri relawan memungkinkan mencapai tingkatan kemandirian jika benar-benar diasah secara bertahap dan berkelanjutan.

## C .   P E N U T U P

## 1. Simpulan
Dari uraian evaluasi program, maka implementasi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan tidak tercapai maksimal karena beberapa hal, yaitu: (1) rendahnya partisipasi pemerin- tah, sebagian besar organisasi masyarakat, dan swasta, (2) tingkat pemahaman mayoritas stakeholders rendah, (3) kompetensi dan ke-

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
mandirian relawan belum terbentuk, (4) belum ada dukungan ke- bijakan anggaran sehingga tidak ada jaminan finansial, (5) Output kegiatan belum menghasilkan jaringan relawan dari semua elemen, kebijakan pemerintah yang mendukung program, dan tidak ada tools (media) kampanye yang dikembangkan sendiri oleh masyara- kat, serta (6) regenerasi relawan tidak dilakukan secara aktif.
Peneliti menawarkan alternatif pengembangan model imple- mentasi program yang partisipatif dan berkelanjutan. Kesimpulan ini didasarkan pada persoalan utama model yang sudah ada, yaitu rendahnya partisipasi stakeholders, dan program bersifat parsial karena tidak ada pendampingan secara berkelanjutan sehingga ma- syarakat menjadi berdaya . Pendampingan yang berkelanjutan ditu- jukan, yaitu: (1) untuk mengembangkan jaringan kerja; (2) untuk memaksimalkan koordinasi dengan pemerintah lokal, lembaga pen- didikan, dan NGO; (3) agar pendampingan tidak hanya dilakukan oleh KPK, akan tetapi juga oleh pemerintah lokal dan swasta; dan (4) untuk memaksimalkan tugas monitoring dan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan. Sedangkan model implementasi pro- gram yang partisipatif harus mengedepankan tiga hal, yakni kola- borasi, kesadaran bersama, dan partisipasi sesuai dengan kemam- puan masing-masing stakeholders .

## 2.  Rekomendasi
Berdasarkan analisis terhadap masalah faktual di lapangan, dalam penelitian ini penulis merekomendasikan beberapa hal.
a. KPK menyusun strategi pendampingan yang berkelanjutan, di antaranya kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan NGO di Kota Yogyakarta. Pendampingan fokus dalam upaya memberdayakan relawan yang telah dibentuk, kemandirian finansial, dan penguatan jaringan kerja.
b. KPK kembali menjembatani komunikasi antara relawan de- ngan pemerintah lokal sehingga mendapatkan legitimasi se- cara formal.
Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
c. Relawan yang ada fokus meningkatkan soft skill dengan tetap berupaya untuk kaderisasi relawan dengan aktif.
d. Relawan berusaha mendirikan komunitasnya sebagai NGO an- tikorupsi yang independen.
d .   R E F E R E N S I
Ach. Wazie Ws., et al., ed. 1999. Panduan Penguatan Manajemen
Lembaga Swadaya Masyarakat . Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
Ade Imelda Frimayanti. 2017. Pendidikan Antikorupsi dalam Pendi- dikan Agama Islam. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam.
Diakses dari ejournal.radenintan.ac.id. tanggal 30/4/2018 Alfitri, Dr., M.Si. 2011. Community Development; Teori dan Ap- likasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Aprillia Theresia, Dr. NTP., M.Si., dkk. (2014). Pengembangan Ber- basis Masyarakat . Bandung: Alfabeta.
Bintoro Tjokroamidjojo. 1993. Perencanaan Pembangunan. Jakar- ta: Mas Agung.
Cucu Sutrisno. 2017. Strategi Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi di Prenggan Kotagede Yogyakarta. Tesis. Prodi PPKn, Universi- tas Negeri Yogyakarta.
Finn Heinrich. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun ke Pering- kat 90”. Diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/indeks- persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html pada 18/10/2017 I. Yoman Sumaryadi. (2010). Sosiologi Pemerintahan: Dari Pers- pektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepe- mimpinan Pemerintahan . Jakarta: Ghalia Indonesia.
ICW (Indonesia Corupption Watch). “Dalam 6 Bulan, 226 Kasus
Korupsi Rugikan Uang Negara Rp 1,3 T”. https://news.detik. com/berita/d-3621894/icw-dalam-6-bulan-226-kasus-korup- si-rugikan-negara-rp-183-t diakses 19/10/2017

## Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Iswan Helmi. “Butuh Satu Dua Generasi Ubah Kultur Ko- rupsi”. Diakses dari https://nasional.kompas.com/ read/2013/10/03/2045411/Butuh.Satu.Dua.Generasi.Ubah. Kultur.Korupsi pada 29/4/2018. Isbandi Rutminto Adi. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Ja- karta: Rajawali Pers. Jim Ife, Frank Tesoriero. 2008. Alternatif Pengembangan Masyara- kat di Era Globalisasi; Community Development. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Jung, Yong-duck; Mazmanian, Dniel; Tang, Shui-Yan. 2009. Col- laborative Governance in the United States and Korea: Cases in Negotiated Policy Making and Service Delivery. Article. School of Policy, Planing and Development, University of South California, Bedrosian Center on Governance and Public Enterprise, Los Angeles.
Komisi Pemberantasan Korupsi. “Rekapitulasi Tindak Pidana Ko- rupsi”. Diakses dari https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak- pidana-korupsi diakses 19/10/2017 _______. 2014. Membangun GenAksi dari Keluarga Jujur Keluarga Bahagia. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Ma- syarakat KPK RI.
_______. 2014. Modul Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga.
Jakarta: Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. _______. 2016. Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Ko- rupsi Berbasis Keluarga (Untuk Pemerintah Daerah dan Pe- mangku Kepentingan Lainnya) . Jakarta: KPK.
M. Rabi’e. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemban- gunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Moleong , L. J. 2010 . Metodologi Penelitian Kualitatif . Ban-dung:
Remaja Rosda karya.
Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Robert W. Weinbach. The Social Worker as Manager, Theory and Practice . Boston: Allyn & Bacon.
Samodra Wibawa. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &
D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfa- beta. Soetomo. 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yog- yakarta: Pustaka Pelajar.
Zubaedi, Dr. M.Ag., M.Pd. 2013. Pengembangan Masyarakat; Wa- cana dan Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.