## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 29 November 2023 , Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (420-431)

## ETIKA PEMERINTAHAN : PERLUKAH ETIKA UNTUK PARTAI POLITIK DAN CALON MENJELANG PEMILU 2024
Yoland Prambudi Haryanto 1 , Dewi Noor Azijah 2 ,
Lolita Deby Mahendra Putri 3
Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia 1,2,3 E-mail : yolandprambudi.h@gmail.com 1 , dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id 2 , lolita.deby@fisip.unsika.ac.id 3

## ABSTRAK
Memasuki tahun yang krusial, tahun dimana diadakannya pesta demokrasi besar- besaran yang diadakan di Indonesia. Tahun 2024, pesta demokrasi untuk rakyat Indonesia untuk dapat  menentukan pemimpin yang layak menjadi pemimpin dan pemimpin  yang  masih  menggunakan  etika  dalam  memimpin,  karena  terdapat beberapa pemimpin yang duduk dan memangku jabatan mengesampingkan etika dalam memimpin. Partai politik dan calon saling menjual citra diri, meningatkan elektabilitas,  dan  membuat  merekalah  satu-satunya  yang  layak  untuk  dipilih namun, yang perlu diingat serta yang perlu masyarakat tanamkan di dalam pikiran dan  perasaan  mereka,  perilaku  memilih  merekalah  yang  menentukan  untuk pemimpin  selanjutnya.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  kali  ini  adalah metode kualitatif yang memiliki sifat deskriptif analitik. Pengumpulan data diambil melalui studi-studi literatur terkait dengan penelitian yang dimaksud. Fokus dari penelitian ini akan membuahkan hasil yang argumentatif mengenai pemimpin yang beretika-lah  yang  pastinya  yang  bisa  memimpin,  etika  juga  terdapat  didalam pemerintahan  itu  sendiri  yang  dimana  etika  pemerintahan  berfokuskan  kepada norma hukum dan norma sosial. Pada hakikatnya merekalah pelayan masyarakat dan alat kelengkapan dalam pemerintahan yang bertugas untuk mewujudkan cita- cita luhur bangsa dan juga dapat membuat masyarakat sejahtera, dan bukan untuk mensejahterahkan  kehidupan  mereka  dan  atau  kehidupan  kelompok-kelompok tertentu.
Kata  kunci  : Etika  Pemerintahan,  Partai  Politik,  Kesejahteraan  Masyarakat, Pemilihan Umum

## ABSTRACT
Entering a crucial year, the year where a massive democratic party will  be held in Indonesia. In 2024, the democratic party will be for the Indonesian people  to be able to determine leaders who are worthy of being leaders and leaders who still use ethics in leading, because there are several leaders who sit and hold office ignoring ethics  in  leading.  Political  parties  and  candidates  sell  each  other’s  self-image, increase their electability, and make them the only  ones worthy of being elected,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 29 November 2023 , Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (420-431)
however,  what  needs  to  be  remembered  and  what  people  need  to  instill  in  their thoughts  and  feelings  is  that  their  voting  behavior  is  what  determines  the  next leader.  The  method  used  in  ths  research  is  a  qualitative  method  which  has  an analytical descriptive nature. Data collection was taken through literature studies related  to  the  research  in  question.  The  focus  of  this  research  will  produce argumentative result regarding ethical leaders who can certainly lead, ethics is also found in government itself, where government ethics focuses on legal norms and social norms. In essence, they are public servants and tools in government whose job is to realize the noble ideals of the nation and also to make society prosperous, and not to make their lives and/or the lives of certain groups prosperous.
Keywords : Government  Ethics,  Political  Parties,  Community  Welfare,  General
Elections

## PENDAHULUAN
Didalam  suatu  negara  yang menganut sistem demokrasi yang sangat kental  yang  dimana  kedaulatan  berada ditangan  rakyat  dan  itu  tertuang  jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1  Ayat  2  yang  sudah  tercantum  dan dijelaskan tentang kedaulatan yang juga bisa  diartikan  sebagai  kekuasaan  itu sendiri berada ditangan rakyat.
Dengan  realitas  yang  ada  dan bisa  menggunakan  logika  manusia untuk  memahami  baik  menggunakan metode jasadiyah (memahami ilmu dan pengetahuan  serta  realitas  yang  ada dengan pancaindra), ruhaniyah (memahami ilmu dan pengetahuan serta realitas yang ada menggunakan pikiran, perasaan,  dan  ruh  kita  manusia),  dan akhliyah (memahami ilmu dan pengetahuan  serta  realitas  yang  ada dengan  menimbang  baik  dan  buruk, benar  dan  salah).  Posisi  rakyat  disini hanya digunakan para partai politik dan calon untuk sekadar mendapatkan kursi dan  atau  menjadi  penguasa/pemimpin sekitar  (Ulil  Amri  Minkum)  setelah
mendapat  apa  yang  diinginkan  rakyat yang  sudah  menggunakan  hak  suara mereka  seolah  dilupakan  dan  tidak diperlukan  lagi  suara  mereka  yang membutuhkan  uluran  tangan  para  Ulil Amri Minkum.
Terekam  jelas  dengan  realitas yang  ada  mereka  seperti  tutup  mata, tutup  telinga,  tutup  mulut,  dan  tutup pikiran,  serta  tutup  hati  mereka  yang tadinya  mereka  menggaungkan  segala rayuan dan bujukan untuk mendapatkan suara rakyat dan mengarahkan perilaku pemilih setiap individu yang ada untuk positif  menilai  mereka  juga  dapat mendongkrak  elektabilitas  mereka sebagai  pemimpin  mereka  kelak  dan mewujudkan  cita-cita  luhur  bangsa yang  tertuang  jelas  di  Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan Alinea ke-4 tapi kenyataannya  perilaku  pemilih  dari masyarakat masih salah dan tidak tepat untuk  dapat  memilih  para  calon  Ulil Amri  Minkum.  Dari  sinilah  para  calon pemimpin  yang  terpilih  nantinya  yang dapat mempengaruhi dan meberdayakan  dengan  baik  dan  benar

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 29 November 2023 , Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (420-431)
perilaku  pemilih  para  rakyat  yang termakan atas rayuan dan hasutan palsu itu tidak akan dirawat lagi dan semakin tidak  diperdulikan  justru  mereka  lebih memikirkan  diri  mereka  dan  partai politik  mereka,  suara  konstituen  sudah tidak diperdulikan dan lebih memperdulikan suara partai politik juga order-order  yang  bertujuan  untuk memperkuat  dan  memepertahankan posisi mereka nantinya.
Negara demokratis yaitu negara Indonesia, dimana sistem pemerintahan berada dibawah sistem politik itu adalah realitas yang hampir semua masyarakat Indoensia ketahui, dari sanalah tak lepas kaitannya  dengan  partai  politik  yang dimana  partai  politik  pasti  selalu tergambar  buruk  dimata  masyarakat Indonesia  karena  dengan  kemajuan dunia  digital  informasi  sudah  bisa diakses dimana-mana sehingga masyarakat tidak mudah untuk dibodohi lagi saat ini, yang dimana partai politik saat ini pastinya selalu menunjukan ke- eksistensian mereka dengan menyebutkan  dengan  makna  tersirat maupun  tersurat  adalah  lembaga penyalur kepentingan-kepentingan kelompok  tertentu  sehingga  rakyat bingung harus percaya kepada siapa lagi untuk  dapat  mensejahterakan  hidup mereka.
Partai  Politik  sudah  seharusnya bisa  menjadi  media  penyerap  aspirasi, kritik,  saran  dan  masukan  yang dilontarkan  oleh  masyarakat  yang nantinya  bisa  menjadi  bahan  yang dikelola  oleh  pemerintahan  sehingga
menciptakan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  dan  benar  sehingga  bisa membuat masyarakat sejahterah, karena sebijak-bijaknya  seorang  pemimpin ialah  seorang  pemimpin  yang  bisa membuat  kebijakan  yang  membuat semua  masyarakatnya  senang  dengan kebijakan  yang  dibuat,  nilai  etika pemerintahan  yang  seharusnya  bisa menangani  itu  semua  baik  dalam kelembagaan  partai  politik  juga  bagi para  anggota  partai  serta  para  calon yang  nantinya  menjadi  Ulil  Amri Minkum,  sehingga  moralitas  yang mereka  akan  dapat  terjaga  dan  tidak terlena oleh harta dan takhta.

## KAJIAN PUSTAKA
Sebuah  penelitian  terdahulu adalah suatu bentuk usaha dari seorang peneliti untuk dapat menemukan sebuah perbandingan dan agar dapat menciptakan  sebuah  inspirasi  yang dapat membawa  suatu inovasi  didalam sebuah penelitian dalam bentuk kajian- kajian  secara  ilmiah  dan  mendapatkan hasil  yang  optimal  untuk  penelitian yang  sedang  diteliti  oleh  seorang peneliti.
Dibagian ini peneliti mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu  yang  berkaitan  dengan penelitian  yang  ingin  diteiti  oleh peneliti,  yang  kemudian  peneliti membuat  ringkasan  penelitian  terkait penelitian  terdahulu,  berikut  adalah beberapa penelitian yang terkait tentang penelitian yang sedang peneliti kaji dan teliti saat ini.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 29 November 2023 , Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (420-431)
Penelitian  yang  dilakukan  oleh etika    Endah  (2018)  yang  berjudul “Etika  Pemerintahan  Dalam  Pelayanan Publik” didalam penelitian ini disebutkan bahwasanya Etika pemerintahan  itu  sumbernya  adalah norma sosial dan norma hukum. ( Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik , t.t.). Yang dimana pemerintahan sangat  butuh  hal  tersebut  yang  dimana itu dapat mengatur perilaku para apratur dan  atau  pemerintahan  yang  berkuasa, yang  dimana  pemerintahan  ada  adalah untuk dapat mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Moral yang ditanamkan kepada para  apratur  dan  atau  pemerintahan yang sedang berkuasa akan menimbulkan  kesadaran  diri  yang nantinya  akan  sadar  bahwasanya mereka  adalah  pengemban  cita-cita luhur bangsa dan membuat masyarakat sejahterah  dan  membuat  kepercayaan didalam measyarakat semakin terbangun dan mempercayai pemerintah yang sedang berkuasa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Liva Paisa, dkk. (2019) yang  berjudul  “Etika  Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur
Sipil  Negara”  didalam  penelitian  ini dikerucutkan  lagi  dan  lebih  diperdetail lagi bahwasanya etika pemerintahan ini sangat  diperuntukan  dan  atau  terfokus kepada  para  aparatur  sipil  negara  atau orang  yang  terlibat  didalam  lembaga pemerintahan,  ada  ada  faktor  internal maupun  eksternal  yang  mempengaruhi setiap individu.(Paisa  dkk.,  t.t.).  Selain itu  pada  penelitian  kali  ini  mengakji
juga  mengenai  partai  politik  sehingga harus ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan untuk dikaji dan dijadikan  suatu  sumber  inspirasi  agar menciptakan  inovasi  baru  terkait relevannya  etika  pemrintahan  yang biasanya  digunakan  oleh  para  apratur sipil negara namun, pada penelitian kali ini  akan  dikaji  dan  diteliti  apakah memberikan  dampak  bilamana  etika pemerintahan  digunakan  untuk  partai politik dan calon.
Judul  penelitian  terdahulu  yang dijadikan tinjauan adalah “Partai Politik Dan Pembangunan Politik” yang diteliti oleh  Elly  Rosana  (2012),  didalam penelitian  yang  dikaji  dan  diteliti  oleh beliau  menjelaskan  bahwasanya  partai politik  sangat  memberikan  dampak yang besar bagi negara yang demokratis ini  karena  diyakini  sebagai  prasyarat untuk  bisa  menjadi  negara  modern, yang  dimana  bilamana  partai  politik disini tidak menggaungkan dan menunjukan bahwasanya mereka adalah alat kepentingan kelompok tertentu dan penguasa, melainkan mereka adalah alat penyalur kepentingan masyarakat untuk menyampaikan  segala  aspirasi,  kritik, saran  dan  masukan  agar  terciptanya komunikasi sua arah dari bawah ke atas dan  juga  dari  atas  kebawah,  jika  hal tersebut  terlaksana  dengan  baik  dan bijak  maka  fungsi  partai  politik  akan berjalan optimal dan dapat menciptakan masyarakat  yang  sejahterah.(Rosana, t.t.).
Masuk  kedalam  ranah  politik dan PEMILU tak lain erat hubungannya

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 29 November 2023 , Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (420-431)
mengenai perilaku pemilih dari masyarakat  yang  harus  dikaji  dan diteliti, yang dimana terdapat beberapa jurnal  terdahulu  yang  menjadi  acuan dan  perbandingan  agar  terciptanya relevansi  dari  kedua  unsur  lainnya dengan  perilaku  pemilih.  Diantaranya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Idris Hemay dan Aris Munandar (2016) dengan  judul  “  Politik  Identitas  dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih”. Kemudian  ada  juga  penelitian dengan judul “Perilaku Pemilih Menjelang  Pemilu  2019”  yang  diteliti oleh  Agus  Machfud  Fauzi  (2019) dimana keduanya sama-sama menjelaskan mengenai perilaku pemilih dan  unsur-unsur  mana  saja  yang  dapat mempengaruhi  kemana  arah  perilaku pemilih, juga bagaimana para kandidat- kandidat dan atau para calon melakukan berbagai  cara  teknik  marketing  yang mereka miliki demi membuat elektabilitas  para  kandidat  meningkat pesat.(Fauzi, t.t.). Lalu ada juga salah satu peneliti yaitu  Amirus  Sodiq  (2015)  membuat penelitian mengenai “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam” penelitian tersebut  bertujuan  untuk  membahas tugas  dan  wewenang  pemerintah  yang seharusnya bisa membuat masyarakatnya sejahterah dengan perspektif Islam yang diangkat didalam penelitian  terseut,  dan  penelitian tersebut  juga  menjadi  tinjauan  pustaka yang cocok dikarenakan untuk menunjang  penelitian  yang  akan  dikaji
dan  diteliti  pastinya  akan  terfokus kepada  bagaimana  cara  pastai  politik dan  para  calon/kandidat  (Ulil  Amri Minkum) untuk dapat bisa menjalankan kewajiban  beserta  wewenang  mereka untuk dapat mensejahterkan para warga masyarakat.(Sodiq, t.t.).

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif yang  dimana  bahan  yang  dikaji  dan diteliti  kemudian  dideskripsikan  yang berarti  penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitik. Yang dimana deskriptif analitik ini  bertujuan  untuk  meneliti  secara menyeluruh  dan  mendetail,  membuat peneliti  untuk  dapat  memberikan gambaran  dan  atau  uraian  suatu fenomena  yang  sedang  dikaji  dan diteliti.
Pada penelitian kali ini mempunyai 4 fokus penting yaitu, etika pemerintahan,  partai  politik,  dan perilaku  pemilih,  serta  kesejahteraan masyarakat  yang  dimana  penelitian pada  kesempatan  kali  ini  peneliti  akan mengkaji ke-4 komponen diatas dengan berbagai  studi  litelatur  yang  sudah dikumpulkan  agar  menemukan  hasil penelitian  dan  kajian  yang fresh untuk dapat  digunakan  didalam  sistem  politk di  Indonesia  yang  dirasa  sudah  cukup usang,  yang  dimana  penelitian  kali  ini akan memberikan effect besar bagi arah perubahan  bangsa  Indonesia  melalui para  Ulil Amri  Minkum  nantinya  yang harus  mulai  memperhatikan  etika pemerintahan yang dimana mereka juga

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 29 November 2023 , Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (420-431)
harus  mulai  memahami  arti  penting bahwasanya  didalam  memerintahkan suatu hal dan menjadi penguasa sekitar (Ulil Amri Minkum) mereka juga harus pandai dan bijak untuk mengambil suatu keputusan,  dan  menjadi  keterwakilan para  masyarakat  Indonesia,  juga mendengarkan aspirasi, kritik, saran dan masukan,  hal  itu  akan  bisa  membuat perilaku pemilih lebih besar untuk dapat meningkatkan elektabilitas para kandidat yang akan maju pada PEMILU 2024  dan  jangan  dilupakan  suara mereka  adalah  suara  yang  harus dipertanggungjawabkan  untuk  bisa mengemban  amanah  dan  menjadi  Ulil Amri  Minkum  yang  sebaik-baiknya juga  sebenar-benarnya,  dan  akan menciptakan masyarakat yang sejahterah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Etika Pemerintahan
Etika  mempunyai  asal  kata “Etos” yang berasal dari Bahasa Yunani yang mempunyai arti watak kesusilaan atau adat kebiasaan.(Paisa dkk., t.t.).
Erat kaitannya etika mempunyai landasan  filosofis,  etika  juga  sebagai pemberi  arah  untuk  membimbing perilaku  seseorang  dalam  melakukan hubungan  dengan  manusia  lain  atau antar  kelompok  dengan  kelompok  lain agar  harkat  dan  martabat  sebagai manusia  tetap  terjaga  yaitu  dihormati, diakui,  dilindungi.( Etika  Pemerintahan
Dalam  Pelayanan  Publik ,  t.t.).  Erat kaitannya  pula  etika  dengan  suatu kebenaran (ilmu filsafat) yang
menyajikan  nilai  moral  didalamnya serta menjaga norma hukum dan norma sosial,  kebenaran  dibagi  menjadi  tiga diantaranya :
1. Kebenaran  Pribadi  (Etika)  =
Kebenaran  yang hanya satu orang saja  miliki  dan  tertanam  didalam setiap masing-masing individu; 2. Kebenaran Kelompok & Kebenaran  Universal  (Moral)  = Dimana  kebenaran  ini  sudah menjadi  kesepakatan  kelompok- kelompok tertentu dengan mempertimbangkan  sosial  dan budaya yang terkandung didalamnya dnegan memperhatikan hukum; 3. Kebenaran  Mutlak  (Akhlak)  = Kebenaran  yang  bersumber  dari Tuhan  Yang  Maha  Esa  (Allah SWT)  dan  kebenaran  ini  mutlak adanya  dan  segala  kebenarannya tidak  bisa  diganggu  gugat  oleh setiap manusia dimuka bumi ini.
Etika  dibagi  menjadi  dua  jenis etika, yaitu diantaranya :
1. Etika Filosofis, yang dimana Etika memiliki  sifat  praktis  dan  non- empiris. Etika ini berkaitan dengan imlu  filsafat  yang  dimana  bersifat singular , particular , dan universal .
Semua  itu  berkaitan  juga  tentang logika manusia yang bisa memahami segala realitas dan atau memahami  apa  yang  harus dipahami oleh manusia itu sendiri dengan  menggunakan  metode jasadiyah, ruhaniyah, dan akhliyah.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 29 November 2023 , Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (420-431)
2. Etika  Teologis,  dimana  teologis merupakan ilmu yang memepelajari  tentang  ketuhanan, etika ini terfokuskan kepada etika- etika  yang  berada  didalam  suatu agama  yang  ini  masih  ada keterkaitannya  dengan  kebenaran mutlak  (Akhlak)  yang  dimiliki oleh  seorang  manusia.(Paisa  dkk., t.t.).
Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu  Phylosophia,  Phylos  yang  berarti “cinta”  dan  Sophia  yang  berarti “Kebijaksanaan”  bilamana  disatukan
Phylosophia berarti cinta kebijaksanaan yang  dimana  didalam  etika  sendiri didalamnya  yang  mengandung  makna yang begitu penting didalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara bagi seorang pejabat negara itu sendiri, supaya dapat membimbing para pejabat negara dengan tingkah laku mereka dan terhindar dari tindakan yang buruk dan menggambarkan  citra  pejabat  negara yang memiliki tindakan positif dan juga memiliki  nilai  moralitas  didalam  diri masing-masing  individu  para  pejabat negara.
Dan terdapat relevansi yang erat antara etika dan filsafat, diantaranya :
1. Jasadiyah  =  Didalam  jasad manusia  yang  mempunyai  pancai indera  etika  perlu  diterapkan, karena dengan adanya etika segala bentuk  Tindakan  yang  dilakukan oleh panca indera dapat terjaga; 2. Ruhaniyah  =  Dalam  pikiran, perasaan, dan ruh seorang pejabat publik  pastinya  membutuhkan
etika  yang  dimana,  segala  bentuk hal  yang  abstrak  dan  akan dilakukan  oleh  panca  indera nantinya  dapat  mematuhi  segala norma yang berlaku;
3. Akhliyah = Dengan dapat memahami  baik  dan  buruk,  benar dan  salah  dapat  menjadikan  nilai moralitas  terjaga  dengan  sangat kuat dan kokoh.
Dapat  diuraikan  bahwa  etika pemerintahan  ternyata  sangat  amat dibutuhkn baik dalam pemrintahan dan dalam  partai  politik  dan  para  kandidat (sistem  politik),  karenanya  yang mengatur  sistem  pemerintahan  itu adalah  sistem  politik,  dengan  data  dan fakta  yang  dapat  membangun  pondasi realitas  yang  ada  banyak  partai  politik dan  para  pejabat  negara  yang  tak beretika sehingga untuk dapat mewujudkan  cita-cita  luhur  bangsa tidak dapat tercapai dengan tingkah laku yang  tidak  mencerminkan  sebagai seorang  Ulil  Amri  Minkum  yang dimana  etika  adalah  bentuk  dari kumpulan-kumpulan  asas  dan  nilai moral yang dapat mengatur dan menjadi pedoman tingkah laku seorang manusia.
2. Partai Politik
Di  negara  demokratis  pastinya tak  lepas  dari  partai  politik,  sangat disayangkan stigma negatif yang selalu tersebar  luas  dimasyarakat  Indonesia mengenai  partai  politik.  Partai  politik juga keberadaannya adalah suatu bentuk badan hukum yang dimana dapat dilihat juga  sebagai  suatu  bentuk  kebebasan hak  asasi  manusia,  hak  asasi  manusia

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 29 November 2023 , Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (420-431)
yang  dimaksud  disini  adalah  hak  asasi manusia untuk dapat berorganisasi dan berserikat serta berkumpul.
Dalam arti umum dan atau luas, partai  politik  adalah  sekelompok masyarakat  yang  membentuk  sebuah organisasi  yang  tak  terbatar  secara umum  pada  organisasi  politik  saja. Sedangkan dalam arti yang lebih kecil, partai  politik,  yaitu  sebuah  organisasi masyarakat  yang  terfokuskan  pada bidang politik.
Bisa diartikan partai politik juga sebuah  organisai,  organisasi  formal yang  dimana  mempunyai  konstitusi (regulasi) dan terstruktur. Organisasi ini juga  merupakan  penyalur  baik  itu aspirasi, kritik, saran dan masukan yang ingin  disampaikan  masyarakat  kepada pemerintah  dan  atau  para  pemangku jabatan  (pejabat  negara)  dan  sudah seharusnya  partai  politik  sebagai penyalur  kepentingan  rakyat  sehingga dapat meciptakan komunikasi dua arah dari  atas  kebawah,  juga  dari  bawah keatas,  dan  justru  bukan  sebagai penyalur  kepentingan  kelompok  untuk berkuasa,  partai  politik  juga  tidak mudah  dan  sembarangan  dibuat  tanpa adanya  tiga  hal  penting  yang  harus diperhatikan, yaitu : 1. Teori Kelembangaan,  dimana  aspek  ini terfokuskan  kepada  antara  hubungan parlemen dan sebab-akibat partai politik tersebut ingin dibentuk; 2. Teori Situasi Historik,  aspek  ini  menimbang  dengan adanya partai politik yang dibuat dapat mengatasi  fenomena  masalah  yang timbul  ditengah  masyarakat;  3.  Teori
Pembangunan,  yang  dimana  aspek  ini melihat  dari  perspektif  bahwasnya partai adalah produk yang bisa membuat sosial  ekonomi  negara  menjadi  kearah modern.
Jika  melihat  dari  fungsi  partai politik, partai politik mempunyai fungsi utama mendapatkan kekuasaan, mencari kekuasaan dan mempertahankan  keuasaan.  Namun partai  politik  juga  bertanggung  jawab untuk  dapat  mempertahankan  nilai moral  dan  etika  sehingga  dapat mengatasi  krisis  fenomologi  ditengah masyarakat kearah yang lebih baik bisa ditarik  kesimpulan  terdapat  4  pokok fungsi  bahwasanya  partai  politik sebagai  sarana  komunikasi  politik, rekrutmen  politik,  sarana  sosialisasi politik,  dan  pengatur  politik.  Terbukti hal tersebut menyatakan sistem pemerintahan dikendarai dan atau diatur lagi  oleh  sistem  politik  yang  dapat menyeimbangkan  kondisi  masyarakat dengan berbagai fenomologi didalamnya. 3. Perilaku Pemilih dan Kesejahteraan Masyarakat Semakin  mendekat  dengan pemilihan  semakin  gencar  juga  partai dengan  calon  saling  bahu-membahu meningkatkan elektabilitas untuk mendapatkan  suara-suara  masyarakat yang  berterbangan  bebas  dengan kondisi  politik  yang  sangat  dinamis nanti untuk PEMILU 2024. Warga masyarakat disini menjadi  kunci  utama  untuk  kemajuan bangsa  kedepannya  dan  untuk  dapat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 29 November 2023 , Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (420-431)
menentukan  kemana  arah  bangsa  akan dibawa  dengan  menentukan  Ulil Amri Minkum  (Penguasa  Wilayah  Sekitar) ditahun  2024  nanti,  ini  berhubungan dengan  perilaku  pemilih  yang  dimana perilaku pemilih disini adalah keterlibatannya masyarakat dalam PEMILU  dan  membuat  keputusan politik  yang  masyarakat  akan  ambil pada pemilihan umum nanti.
Perilaku  pemilih  juga  erat kaitannya  mengenai  berbagai  aspek diantaranya, aspek agama, aspek isu-isu dan  kebijakan  politik,  dan  aspek  yang landasi  dengan  rasa  yang  terwakilkan oleh  para  kandidat.(Sofianto,  2015).
Selain  itu  ada  juga  penjelasan  yang dapat  mempengaruhi  perilaku  pemilih, apa saja itu :
1. Penjelasan Sosiologis = Penjelasan ini mengidentifikasi perilaku pemilih  melalui  kelas  sosial  dan kedudukan  sosial  bagi  partai politik  maupun  kandidat  yang mencalonkan diri; 2. Penjelasan  Psikologis  =  Dari penjelasan  ini  memiliki  relevansi dengan  perilaku  pemilih  yaitu dapat  mengidentifikasi  partai  dan kandidat  dengan  melalui  pikiran dan perasaan yang dimaksud; 3. Penjelasan  Pilihan  Rasional  = Didalam  penjelasan  ini  melihat perilaku pemilih melalui pertimbangan  analisis  untung  dan rugi. ( Politik Identitas dan Pencitraan  Kandidat  Gubernur terhadap Perilaku Pemilih , t.t.).
Perilaku  pemilih  dimasyarakat akan  kuat  dan  semakin  timbul  untuk menentukan siapa yang dipilih nantinya adalah  dengan  cara  menggunakan komunikasi politik berbasis agama dan suku/budaya, dari sini akan mempengaruhi  dan  membuat  perilaku pemilih menimbang secara sosiologis. Menurut  Akhyar  Anshori  dan
Abrar Adhani (2019) Kesamaan agama, suku, saran dari keluarga menjadi faktor terbesar  yang  menjadi  pertimbangan dari  pemilih. (Junaedi  &  Sukmono,  t.t.) . Mengapa dikatakan demikian bahwasanya  agama,  suku,  dan  saran keluarga bisa mempengaruhi sosiologis pemilih  dikarenakan, pertama, karena agama  bisa  menjadi  pilihan  untuk pemilih karena sesuai dengan keyakinan mereka  dan  bisa  lebih  meyakinkan mereka  bahwasanya  kandidat  tersebut layak dipilih. Kedua, banyak orang desa yang  minim  terbatasnya  sumber informasi  yang  masuk  sehingga  dibuai dengan janji-janji manis sedikit dengan sedikit bantuan juga tentunya itu sudah dapat  mempengaruhi  perilaku  pemilih mereka  dengan  alasan  kesamaan  suku dan budaya antara pemilih dan kandidat. Ketiga, Pemilih  pemula  yang  masih paham betul mengenai kondisi perpolitikan  dilapangan  menjadi swing voter yang suaranya mudah terombang- ambing  yang  dimana  keluarga  dan teman  dekatlah  yang  bisa  membuat perilaku pemilih dia terbentuk.
Hal diatas lah yang masih sering terjadi,  salah  satu  contohnya  adalah sewaktu  tahun  2019  sebelum  Joko

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 29 November 2023 , Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (420-431)
Widodo  menjadi  presiden  keperiode kedua beliau sudah amat dikenal dengan keturunan asli Jawa dan seseorang yang kental  dengan  watak  yang  ramah  dan sangat  memerankan  peran  sebagai orang  dengan  suku  Jawa,  kemudian
Joko  Widodo  mencari  Wakil  Presiden dengan background agamis  supaya dapat  meninggkatkan  elektabilitasnya yang sudah diketahui KH Ma’ruf Amin merupakan ulama yang lahir dan besar ditengah  organisasi  keagamaan  juga kemasyarakatan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan KH Ma’ruf Amin juga mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari  sini  terlihat  jelas  yang  dapat memepengaruhi perilaku pemilih adalah dengan ketiga komponen penting diatas yaitu, suku, agama, dan saran keluarga dan atau teman dekat.(Fauzi, t.t.). Dari sinilah  muncul  pertanyaan  yang  besar apakah  kesejahteraan  akan  muncul bilamana  kita  hanya  menilai  dan memilih  Ulil Amri  Minkum  (Penguasa Wilayah  Sekitar)  hanya  dengan  faktor- faktor disebutkan diatas, tentunya tidak. Sedikit  memahami  mengenai  tentang
Kesejahteraan  Sosial  yang  dimana tertuang  jelas  pada  UU  No.11  tahun 2009  Kesejahteraan  Sosial  adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,  spiritual,  dan  sosal  warga negara  agar  dapat  hidup  layak  dan mampu mengembangkan siri, sehingga dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  adalah  Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah
daerah,  dan  masyarakat  dalam  bentuk pelayanan  sosial  guna  memenuhi kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara, yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial,  pemberdayaan  sosial,  dan perlindungan sosial.
Terdapat  pula  indikator  dari kesejahteraan  yang  tertuang  pada  Al- Qur’an  surat  Quraisy  ayat  3-4  “Maka hendaklah  mereka  menyembah  Tuhan (pemilik)  rumah  ini  (Ka’bah).  Yang telah  memberikan  makanan  kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan  mereka  dari  rasa  takut”
Tertuang dan tercantum jelas terdapat 3 indikator kesejahteraan yaitu, menyebah Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), rasa lapar dan rasa takut hilang dari setiap manusia dan atau individu.

## KESIMPULAN
Etika Pemerintahan yang digunakan  untuk  para  apratur  sipil negara  ternyata  sangat  perlu  juga dipelajari  dan  diterapkan  oleh  para pejabat  negara,  dikarenakan  etika pemerintahan  mempunyai  dua  fungsi utama, yaitu :
1. Etika  Pemerintahan  disini  adalah pedoman,  acuan,  dan  referensi serta tuntutan yang dilakukan oleh pejabat  negara  untuk  melakukan kewajibannya untuk dapat mensejahterkan masyarakat; 2. Etika  Pemerintahan  berfungsi untuk  para  pejabat  publik  dapat mengambil  keputusan  dengan bijak dan benar dalam menstailkan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 29 November 2023 , Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (420-431)
fenomena-fenomena  yang  terjadi akibat politik ditengah masyarakat.
Etika  juga  dapat  mengatur tingkah dan perilaku kelompok dan atau perseorangan,  terdapat  pula  nilai-nilai penting  didalam  Etika  Pemerintahan,
diantaranya :
1. Menghormati HAM;
2. Menciptakan kejujuran baik dalam kelompok maupun perseorangan;
3. Menjunjung  tinggi  nilai  keadilan dalam berorganisasi;
4. Memperkuat kebenaran dalam diri dan atau kelompok;
5. Dapat  membedakan  mana  yang Hak dan Batil; dan
6. Dapat  menciptakan  perilaku  yang professional  baik  dalam  diri maupun kelompok.
Seiring  berkembangnya  zaman masyarakat sudah menjadi pemilih yang rasional  dan  dengan  adanya  etika pemerintahan  didalam  suatu  partai politik dan atau untuk para anggota dan kandidat  Ulil  Amri  Minkum  nantinya baik  elektabilitas  partai  politik  dan kandidat akan patut diperhitungkan, dan yang  perlu  diperhatikan  fungsi  pastai politik  akan  ter-realisasikan  dengan optimal,  ada  beberpaa  fungsi  partai politik  menurut  UU  No.31  tentang partai politik, yaitu :
1. Pendidik  politik  bagi  anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi WNI RI  yang  sadar akan hak dan kewajibannya  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara; 2. Menciptakan  iklim  yang  kondusif sebagai  perekat  persatuan  dan kesatuan bangsa untuk mensejahterkan masyarakat; 3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat  secara  konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan  kebijakan  negara. Partisiapasi  politik  WNI  dan rekruitmen  politik  dalam  proses pengisian  jabatan  politik  melalui mekanisme  demokrasi  dengan memperhatikan  kesetaraan  dan keadilan gender.
Fungsi-fungsi yang tertera diatas akan ter-realisasikan sebagaimana mestinya  jika  para  partai  politik  dan kandidat  juga  memperhatikan  etika pemerintahan dan menerapkannya baik itu  cita-cita  luhur  bangsa  yang  dengan niat  hati  yang  tulus  dan  rasa  semangat juang  yang  tinggi  sebagai  media kepentingan  masyarakat  partai  politik dan  kandidat  bisa  mewujudkannya. Tidak  lupa  juga  dengan  adanya  etika dalam berpolitik nantinya citra diri yang tergambar dimasyarakat luas bagi pastai politik  maupun  kandidat  akan  tampak elegan  dan  menghilangkan  citra  buruk bagi partai politik dan kandidat.

## DAFTAR PUSTAKA
Etika  Pemerintahan  Dalam  Pelayanan Publik . (t.t.).
Fauzi,  A.  M.  (t.t.). Perilaku  Pemilih Menjelang Pemilu 2019 .

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 29 November 2023 , Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (420-431)
http://journal2.unusa.ac.id/index.p hp/JIC
Junaedi,  F.,  &  Sukmono,  F.  G.  (t.t.). Komunikasi politik di Indonesia .
Paisa,  L.,  Gosal,  R.,  &  Monintja,  D. (t.t.). Etika  Pemerinthan  Dalam
Meningkatkan  Kinerja  Aparatur
Sipil Negara .
Politik  Identitas  dan  Pencitraan Kandidat  Gubernur  terhadap Perilaku Pemilih . (t.t.). Rosana, E. (t.t.). PARTAI POLITIK DAN PEMBANGUNAN POLITIK . Sodiq, A. (t.t.). KoNSEP KESEJAhTERAAN DAlAm ISlAm . Sofianto,  A.  (2015).  The  Role  of
Religion  in  Voters’  Preference During  General  Election  2014  in Central Java DI JAWA TENGAH. Analisa , 22 (2), 161. https://doi.org/10.18784/analisa.v 22i2.192