Pendidikan Nilai-Nilai Pengawasan Pemilu Partisipatif Terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Lombok Tengah (Forum Rembug Pemuda-Formuda Tastura)

## Hadi Wijaya
Dosen tetap Universitas Nahdlatul Ulama NTB Email: hadiwijaya.ntb@gmail.com
Abstract; Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rakyat harus  didorong  untuk  tidak  hanya  memiliki  kesadaran  akan  hak  tetapi  juga  harus  sadar  akan tanggung  jawab  sebagai  warga  Negara  yang  berdaulat,tanggung  jawab  rakyat  dalam  menjaga kedaulatannya  dapat diwujudkan dalam partisipasi aktif pada kegiatan pengawasan pemilu. Rakyat (masyarakat)  khususnya  Nusa  Tenggara  Barat  tahun  lalu  telah  melaksanakan  pemilihan  kepala daerah  (Pilkda),  walaupun  Pilkada  telah  berlalu  namun  masih  menyisakan  beberapa  kelemahan yang harus diperbaiki diantaranya adalah Pilkada Provinsi NTB masuk dalam urutan kelima paling tinggi  Indeks  Kerawanan  Pemilu  (IKP)  dari  semua  Provinsi  se  Indonesia.Disamping  itu, Rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  pemilu,  disebabkan  oleh  rendahnya literasi  masyarakat  terhadap  pemilu.  Untuk  itu  penting  untuk  memberikan  pendidikan  nilai-nilai pengawasan  pemilu  partisiatif  terhadap  organisasi  social  kemasyarakata  khusunya  di  kabupaten Lombok  tengah.  Dalam  hal  ini  Formuda  Tastura  sebagai  masyarakat  milenial  yang  terdidik  dan produktif harus diberdayakan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dalam pemilu.

## Kata Kunci. Pendidikan, Pemilu, Pengawasan, Partisipatif

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  merupakan  salah  satu sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  melaksanakan kedaulatannya  tersebut  masyarakat    memiliki hak  dan  kewajiban  untuk  terlibat  aktif  dalam proses tahapan pemilu maupun pasca pemilu.
Dalam  konteks  kepemiluan,  masyarakat harus  didorong  untuk  tidak  hanya  memiliki kesadaran  akan  hak  tetapi  juga  harus  sadar akan  tanggung  jawab  sebagai  warga  Negara yang  berdaulat,  tanggung  jawab  masyarakat dalam pemilu terwujud dalam partisipasi aktif pada kegiatan pengawasan pemilu. Partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  pengawasan menandakan  adanya  pemahaman  tentang partisipasi politik. Partisipasi politik masyarakat  diwujudkan  melalui  tindakan- tindakan  kooperatif  maupun  kontradiktif terhadap proses dan hasil pemilu.
Untuk  mencapai  tindakan  kooperatif ataupun  kontradiktif    terhadap  proses  dan hasil  pemilu,  maka  masyarakat  harus  terlibat langsung  dalam  pemilu  sesuai  dengan
ketententuan  undang-undang  yang  berlaku. Undang-undang pemilu mengamanahkan terselenggaranya  pemilu  yang  melibatkan partisipasi masyarakat, namun faktanya tingkat  partisifasi  masyarakat  dalam  aspek pengawasan  masih  rendah,  berdasarkan  data yang  diperoleh  melalui  Bawaslu  bahwa tingkat  tingkat  partisipasi  masyarakat  berada pada  angka  tidak  lebih  dari  30  persen,  angka itu  termasuk  juga  tim  kampanye  dari  partai politik.
Masyarakat  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  baru  saja  telah  melaksanakan  pesta demokrasi  yakni  Pemilihan  Kepala  daerah, walaupun  pesta  demokrasi  telah  selesai namun masih menyisakan beberapa permasalahan  yang  penting  untuk  dikaji sebagai  bahan  evaluasi  demi  meningkatnya kualitas  pemilu  kedepan,  bebrapa  isu  actual yang mengemuka adalah:
1. Dalam pemilu Provinsi NTB masuk dalam lima besar indeks kerawanan pemilu (IKP) dari semua Provinsi se Indonesia.
Indikatornya  adalah  Netralitas  ASN  dan TNI/POLRI menjadi salah satu isu penting yang  mengemuka  di  Povinsi NTB. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Bawaslu, tercatat 85 kasus pelanggaran. Di
kabupaten  Lombok  tengah  ditemukan 23 laporan dengan rincian Tiga laporan dan 20 temuan.  23  laporan  itu  10  Pelanggaran didominasi  oleh  tindakan  ASN  yang  tidak netral dalam proses pemilu. 10 kasus  ASN yang diduga melakukan pelanggaran kampanye  yakni  sekretaris  daerah,  kepala bagian  ekonomi,  kepala  sekolah,  dan asisten  III  serta  beberapa  pejabat  lainnya, termasuk Video Camat Praya Tengah  yang diterima  Panwaslu  belum  lama  ini.  Dalam video  itu  terekam  oknum  ASN  yang terdindikasi  ingin  mengumpulkan  suara bagi salah satu pasangan calon. http://rri.co.id/post/berita/389238/daerah/nt b_urutan_kedua_nasional_hasil_pemetaan _indeks_kerawanan_pemilu.html
2. Rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  pengawasan  pemilu,  disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat
terhadap
pemilu.
Literasi Pemilu merupakan  aspek  penting  dalam  proses demokrasi. Masyarakat tidak akan memahami  dan  juga  pemerintahan  dengan baik  apabila  belum  memiliki  pemahaman tentang  isu-isu  politik  dan  kepemiluan dengan  baik.  Fluktuasi  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  pengawasan  pemilu berbanding  lurus  dengan  literasi  politik, namun sejauhmana pengaruh literasi politik tersebut juga dipengaruhi oleh multi faktor  sehingga  tidak  bisa  berdiri  sendiri sebagai aspek yang mempengaruhi partisipasi pengawasan pemilu
masyarakat.
Permasalahan  kepemiluan  yang  luas  dan kompleks  tidak  dapat  diselesaikan  dalam waktu yang singkat, maka kajian ini dibatasai pada pembahasan:
1) Bagaimana    meningkatkan  Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu?
2) Bagaimana menumbuhkan karakter kesukarelaan dalam pengawasan partisipatif? 3) Bagaimana  meningkatnya  Pemahaman terkait metode pengawasan dan kerawanan  pemilu di Indonesia?
4) Bagaimana  meningkatkan  pemahaman masyarakat  terkait    bentuk  pelanggaran dan  mekanisme  pelaporan  pelanggaran pemilu?
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  penting untuk  kelompok  masyarakat  mengambil bagian  dalam  mengentaskan  permasalahan tersebut.  Dalam  hal  ini  Formuda  Tastura sebagai masyarakat milenial yang terdidik dan produktif harus diberdayakan dalam meningkatkan  pengawasan  partisipatif  dalam pemilu.

## PEMBAHASAN

## Konsep Pengawasan
Hendry  Fanyol  menyatakan, “Control consist  in  veryfiying  wether  everything  accur in  comformity  with  the  plan  asopted  the instruction  issued  and  principles  established. It has for  object  to  point out  weaknesses  and errors  in  to  recttivy  then  and  prevent recurrance” .(Sofyan  S.  Harahap:  2001). Sejatinya  pengawasan  merupakan  suatu tindakan  pengujian  terhadap  pertanyaan apakah  sesuatu  telah  berjalan  sesuai  dengan yang  direncanakan.  Dengan  pengawasan tersebut  akan  dapat  ditemukan  kesalahan- kesalahan  yang  nantinya  akan  diperbaiki  dan mencegahnya agar tidak terulang kembali.
Lebih  lanjut  dijelaskan  ,  secara teoritis pengawasan berfungsi sebagai;
a. Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa  hasil-hasil  kebijakan  publik  dan program yang dicanangkan berbeda.
b. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
c. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan  apakah  sumber  daya  dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok  sasaran  maupun  konsumen tertentu  memang  telah  sampai  kepada mereka.
d. Kepatuhan,  pengawasan  bermanfaat  untuk menentukan apakah tindakan dari administrator program, staf dan pelaku lain sesuai  dengan  standar  dan  prosedur  yang dibuat  oleh  legislator,  instansi  pemerintah dan  atau  lembaga  profesional  (Sofyan  S. Harahap: 2001).
Titik  tekan  pada  konsep  ini  adalah controling terhadap
output maupun pelaksanaan  proses  dari  suatu  kegiatan  yang
telah  dicanangkan,  baik  secara  organisasi maupun  individu.  Melalui  penerapan  konsep pengawasan,  seseorang  akan  dengan  mudah mengidentifikasi  ketidaksesuaian  yang terjadi dalam  output  maupun  proses.  Alhasil, perumusan  serta  penerapan  evaluasi  yang kemudian dilakukan menjadi mudah dan tepat sasaran.
Konsep Partisipasi Politik “The term political participation will refer  to  those  voluntary  activities    by  which members  of  society  share  in  the  selection  of rulers  and,  directly  or    indirectly,  in  the formation of public policy”. Herbet McClosky  mendefinisikan  partisipasi  politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat  melalui  mana  mereka  mengambil bagian  dalam  proses  pemilihan  penguasa  dan secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam proses pembentukan kebijakan umum.(Miriam  Budiarjo:  2008).  Masyarakat memiliki  andil  dalam  proses  politik  melalui partisipasi yang dilakukannya sebagai perwujudan  atas  hak-hak  politik  yang dimilikinya.
Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa partisipasi  politik  adalah  kegiatan  seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam  kehidupan  politik  yaitu  dengan  cara jalan  memilih  pimpinan  negara  secara langsung  atau  tidak  langsung,  mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan  seperti  memberikan  suara  dalam pemilihan  umum,  menghadiri  rapat  umum, menjadi  anggota  suatu  partai  atau  kelompok kepentingan,  mengadakan  hubungan  dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.
Samuel  P.  Huntington  dan  Joan  M. Nelson  dalam Political    Participation  in Developing  Countries memberi  penafsiran yang  lebih  luasdengan  memasukkan  secara eksplisit  tindakan  ilegal  dan  kekerasan. Partisipasi  politik      adalah  kegiatan  warga yang  bertindak  sebagai  pribadi-pribadi,  yang dimaksud  untuk      mempengaruhi  pembuatan keputusan  oleh    pemerintah.  Partisipasi  bisa bersifat  individual  atau  kolektif,  terorganisir atau  spontan,  mantap  atau  sporadis,  secara damai  atau  dengan  kekerasan,  legal  atau illegal, efektif atau tidak efektif.
( By  political  participation  we  mean activity  by  private  citizens  designed  to
influence  government        decision  making. Participation may be individual or collective, organized  or      spontaneous,  sustained  or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffectwive)
1. Kriteria Partisipasi Politik Penentuan  sebuah  fakta  tindakan atau  kegiatan  apakah  termasuk  ke  dalam konsep  partisipasi  politik  atau  tidak  dapat didasarkan dengan beberapa kriteria berikut,
a. Partisipasi  politik  yang  dimaksudkan berupa  kegiatan  atau  perilaku  luar  indvidu warga  negara  biasa  yang  dapat  diamati, bukan  perilaku  dalam  yang  berupa  sikap dan  orientasi.  Hal  ini  perlu  ditegaskan karena  sikap  dan  orientasi  individu  tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. b. Kegiatan yang dilakukan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah  selaku  pembuat  dan  pelaksana keputusan  politik.  Termasuk  ke  dalam pengertan ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat  dan  pelaksana  keputusan  politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang  keputusan  politik  yang  dibuat pemerintah.
c. Baik  kegiatan  yang  berhasil  (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.
d. Kegiatan  mempengaruhi  pemerintah  tanpa menggunakan  perantara  individu  dapat dilakukan secara langsung atau pun secara tidak langsung.(Ramlan Surbakti: 2010)
Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam partisipasi  politik  tersebut  tentunya  dapat dijalankan  secara  individu  maupun  kolektif. Sumber tindakan juga tidak selalu berasal dari inisiatif sang aktor, bisa juga disebabkan oleh reaksi  terhadap  sistem  politik  yang  sedang berlangsung.
2. Bentuk Partisipasi Politik
Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada  dasarnya,  peningkatan  partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu bersinergi  dengan  tugas  Bawaslu  dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu  dan  pencegahan  sengketa  proses Pemilu.  Pada  Pasal  94,  Undang-undang
nomor  7  tahun  2017  menjelaskan  bahwa Bawaslu juga bertugas;
a. mengidentifikasi  dan  memetakan  potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu
b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau,
dan
mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
c. berkoordinasi  dengan  instansi  pemerintah terkat; dan
d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
Peraturan  tersebut  merupakan  payung hukum  dan  acuan  pelaksanaan  kegiatan pengawasan  Pemilu  partisipatif.  Selanjutnya, pengamatan  dan  pencermatan  masyarakat ketika melakukan pengawasan Pemilu utamanya terkonsentrasi pada indikasi pelanggaran-pelanggaran  serta  pengawalan terhadap  perjalanan  seluruh  tahapan  Pemilu yang  diatur  dalam  undang-undang  Pemilu meliputi;
1. pemutakhiran  data  pemlih  dan  penetapan daftar  pemilih  sementara  serta  daftar pemilih tetap;
2. penataan dan penetapan  daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
3. penetapan peserta Pemilu;
4. pencalonan  sampai  dengan  penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota  DPD,  dan  calon  anggota  DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan dan dana kampanye;
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
8. pergerakan  surat  suara,  berita  acara penghitungan  suara,  dan  sertifikat  hasil penghitungan  suara  dari  tingkat  TPS sampai ke PPK;
9. rekapitulasi  hasil  penghitungan  perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provisnsi, dan KPU;
10. pelaksanaan penghitungan dan
pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. penetapan hasil Pemilu.

## Nilai-nilai Demokrasi
Sebelum  membahas  mengenai  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  pengawasan
partisipatif,  Masyarakat  harus  disadarkan akan nilai-nilai Demokrasi (Zamroni: 2001) a) Toleransi,  merupakan  suatu  sikap  yang menghargai  dan  menjunjung  tinggi  hak- hak  setiap  individu,  baik  hak  beribadah sesuai  agama  dan  kepercayaan  masing- masing,  hak  untuk  berpendapat,  hak menjalin  hubungan  social  dimasyarakat maupun hak-hak lain.
b) Menghargai  perbedaan  pendapat,  ciri  dari kehidupan  berdemokrasi  adalah  adanya kebebasan  untuk  berpendapat.oleh  karena itu  dalam  kehidupan  berdemokrasi  harus mampu menjunjung tinggi adanya keragaman  pendapat  dari  masing-masing individu. c) Memahami dan menyadari keanekaragaman  masyarakat,  nilai  yang perlu  dijunjung  tinggi  dalam  kehidupan berdemokrasi adalah adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat,  baik  keanekaragaman  ras, suku dan agama.
d) Terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan  martabat  manusia,  sikap  terbuka  dan kemauan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat  manusia  merupakan  salah  satu nilai  yang  terkandung  dalam  demokrasi. Tanpa  nilai-nilai  ini  maka  masyarakat akan muda saling menghina, merendahkan,  menjatuhkan  satu  dengan yang lain.
e) Pengendalian  diri,  nilai  pengendalian  diri dalam  kehidupan  berdemokrasi  mutlak diperlukan  agar  setiap  perbuatan  tidak merugikan orang lain.
f) Kemanusiaan  dan  kebersamaan,  sikap kemanusiaan  mdan  kebersamaan  mutlak harus  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat karena  telah  menjadi  kodrat  manusia, tanpa adanya kebersamaan setiap persoalan  yang  timbul  akan  sangat  berat untuk diselesaikan.
g) Kepercayaan diri, nilai ini mutlak dimiliki setiap anggota masyarakat guna mengurangi  rasa  ketergantungan  kepada orang lain.
h) Ketaatan  pada  peraturan  yang  berlaku, taat  dan  patuh  memiliki  arti  selalu melaksanakan  segala  peraturan  yang ditetapkan.  Ketaatan  dan  kepatuhan  yang dilaksanakan denga sungguh-sungguh
akan mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam
kehidupan bermasyarakat.

## A. Gambaran Kondisi Komunitas di Kabupaten Lombok Tengah
Forum  Rembug  Pemuda  (ForMuda) Tastura  merupakan  lembaga  kajian  yang dibentuk  oleh  GP.  Ansor  Kab.  Lombok tengah  sebagai    wadah  kajian  dan  diskusi pemuda  Lombok  Tengah.  Kata  Tastura merupakan akronim dari Tatas, Tuhu, Trasna. Tatas memiliki  makna  arif,  bijaksana, memiliki pengetahuan dan cara pandang yang berwaswasan  luas  serta  visioner  atau  jauh  ke depan, Tuhu berarti    rajin  bekerja,  sungguh sungguh  dan  tidak  kenal  putus  asa, Trasna bermakna  memiliki budi pekerti luhur, kasih saying  terhadap  sesama,  patuh  terhadap  ibu bapak,  serta  pemimpin  dan  Negara.  Tatas Tuhu  Trasna  ini  merupakan  slogan  dari kabupaten  Lombok  tengah  yang  dapat dijadikan  sebagai  spirit  dalam  kehidupan masyarakat.
Dalam Forum
ini diharapkansetiap isu dan permasalahan dalam berbagai  aspek   akan  didiskusikan.  Lembaga Kajian ini tidak membatasi ruang berfikir para pemuda.  Pemuda  diberikan  kesempatan seluas-luasnya  untuk  mengemukakan  setiap ide dan gagasan mereka. Visi, misi dan tujuan dari  forum  rembug  Tastura  ini  terintegrasi dengan  garis-garis  perjuangan  PC  GP  Ansor Kabupaten Lombok tengah yakni berlandaskan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah dan Pancasila.
Forum  Rembug  Pemuda  (ForMuda) Tastura  Lombok  Tengah  ini  berdiri  pada bulan  februari  2018  dengan  agenda  pertama adalah      menggelar  diskusi  bersama  tokoh Masyarakat,  Bappeda,  Dinas  Pariwisata  dan lembaga-lembaga  penggiat  pariwisata  pada Kamis, (11/4) berlokasi di Kedai Amor Praya, dengan  tema  Menyoal  Pariwisata  Halal  di Lombok  Tengah.  Acara  Diskusi  ini  juga sebagai  kegiatan  untuk  melaunching  Forum Rembug Pemuda (ForMuda) Tastura. ForMuda  Tastura  adalah  wadah  kajian  dan diskusi pemuda Lombok Tengah. Diharapkan setiap  isu  dan  permasalahan  dalam  berbagai aspek  akan didiskusikan di ForMuda Tastura.
Pemkab.  Lombok  tengah  dan  para narasumber sangat mengapresiasi dibentuknya ForMuda Tastura. Mereka
berharap  lembaga  kajian  ini   menjadi  salah satu  pilar  dalam  mewujudkan  kemajuan Lombok  tengah.  ForMuda  Tastura  secara resmi  dilaunching  oleh  Kadisbudpar  Loteng. Kegiatan  dapat  dilihat  di  link  berikut  ini: http://sosial-keagamaan.kampung- media.com/2018/04/23/formuda-tastura-gelar- diskusi-wisata-halal-23801
Tujuan  dari  penyusunan  program  ini berdasarkan  kondisi  komunitas  di  Kabupaten Lombok tengah adalah Pemeberdayaan ForMuda    Tastura    dalam  meningkatnya partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan pemilu.      Oleh  karena  ruang  lingkup  pemilu sangat  luas  maka  pembahasan  program  ini dibatasi  pada:  1)  Partisipasi  politik  pemuda dalam  pemilu,  2)  Kesukarelaan  dalam pengawasan  partisipatif,  3)  Pemahaman terkait  pengawasan  pemilu  di  Indonesia,  4) pemahaman bentuk dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu.
Sedangkan Stake  holder yang  akan menjadi  sasaran  dan  dilibatkan  dalam  upaya meningkatkan  literasi  pemilu  masyarakat yaitu: 1) Bawaslu Kabupaten Lombok tengah sangat  membutuhkan  partisipasi  masyarakat dalam  laporan  pelanggaran  pemilu,  hal  ini dibuktikan bahwa dugaan pelanggaran pemilu diperoleh  melalui  laporan  masyarakat,  2) kondisi  pemilu  di  kabupaten  Lombok  tengah masih dikategorikan memiliki indeks kerawanan  yang  cukup  tinggi,  hal  ini dibuktikan  dengan  angka  pelanggaran  yang masih  tinggi  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Lombok  tengah,  3)  Organisasi Kepemudaan  di  kabupaten  lombok  tengah memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi namun  kesukarelaan  dalam  pengawasan pemilu masih berdasarkan kepentingan partai, 4)  Komunitas  Banjar  di  tingkatan  dusun masih  rentan  terlibat  dalam  praktik  money politik,  5)  pemahaman  siswa  sekolah  yang tergabung  dalam    Organisasi  intra  dan  ekstra Sekolah  masih  minim  terkait  pengawasan pemilu,  pengetahuan  akan  pemilu  penting untuk  ditanamkan  kepada  siswa  SMA  karena mereka dikategorikan sebagai pemilih pemula dan  6)  Organisasi  Mahasiswa  di  kabupaten Lombok  tengah  memandang  pengawasan pemilu masih kurang penting untuk dikaji dan di  advokasi,  sehingga  isu-isu  pemilu  masih sangat jarang disuarakan di mayarakat .

## B. Gambaran Kondisi Yang Diinginkan
Pemberdayaan ForMuda
tastura
mengharapkan  kondisi  yang  ideal  dalam literasi pemilu masyarakat diantaranya adalah:  1)  meningkatnya  Partisipasi  politik pemuda  dalam  pemilu,  2) tumbuhnya kesadaran  akan  hak  memilih  dan  dipilih (International  IDEA:  2002),  3)    tumbuhnya karakter  Kesukarelaan  dalam  pengawasan partisipatif,  4)  meningkatnya  Pemahaman terkait  metode  pengawasan  dan  kerawanan pemilu  di  Indonesia,  5)  meningkatnya pemahaman bentuk dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu.
Partisipasi  politik  berdasarkan  UUD 1945 mengamanatkan bahwa wujud partisipasi  politik    warga  negara  tidak  hanya terbatas  pada  hak  memilih  penyelenggara negara  tetapi  juga  terpenuhinya  hak  asasi manusia  terkait  kebebasan  mempengaruhi penyelenggara  publik  dalam  membuat  dan melaksanakan  kebijakan  publik.    Dalam pengawasan partisipatif diharapkan tumbuhnya  karakter  kesukarelawanan,  tanpa adanya  paksaan  dan    kemauan  yang  muncul dari  dalam  hati  tanpa  adanya  rasa  pamrih dalam menghentikan pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu. Keberadaan relawan pemilu merupakan pesan yang efektif bagi  peserta  pemilu  untuk  tetap  memegang prinsip kejujuran
dalam berkompetisi.Penerapan  konsep  pengawasan partisipatif  dalam  pemilu  tentunya  dilakuakn dengan  memperhatikan  entitas  yang  ada dalam  tatanan  sosial.  Adapaun  dalam  konsep civil  society, salah  satu  unsur  terkuat  di dalamnya adalah
Organisasi Sosial Kemasyarakatan  (Ormas).  Secara  substantif tidak  berbeda  dengan  LSM  (Lembaga Swadaya Masyarakat) (Non Goverment Organization) dalam civil  society, Ormas dapat  memainkan peran    yang sangat  penting pada  proses  memperkuat  gerakan  demokrasi melalui  kiprah  mereka  dalam  pemberdayaan civil  society .  Salah  satu  kemampuan  mereka adalah  dalam  memperkuat  masyarakat  akar rumput melalui berbagai aktivitas pendampingan,  penilbelaan,  dan  penyadaran. Disamping  itu,  Ormas  atau  LSM  dapat  pula memberikan masukan untuk membuat konsep-konsep  strategis  guna  mendirikan front  demokrasi  yang  kuat  berdasarkan
pengalaman konkrit yang mereka peroleh dari lapangan .
Masyarakat  dapat  mengetahui  metode pengawasan  partisipatif,  seperti  pemetaan potensi kerawanan pemilu, tindakan pencegahan  pada  wilayah  potensi  rawan pelanggaran, pengawasan terhadap pelaksanaan  pra,  pelaksanaan  dan  pasca pemilu.  Masyarakat  juga    dapat  memahami bentuk dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu  seperti:  syarat  formil,  materil,  isi  dan batasan  waktu  serta  pihak  yang  berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu. Tujuan Pemeberdayaan ForMuda
Tastura  berdasarkan  kondisi  yang  diinginkan berfokus pada analisis literasi pemilu masyarakat.  Hal  ini  menjadi  penting  karena pemahaman  literasi  pemilu  akan  berdampak pada  meningkatnya  partisipasi  masyarakat dalam  pemilu.      Oleh  karena  ruang  lingkup literasi  pemilu  yang  sangat  luas  maka pembahasannya dibatasi pada: 1)
meningkatnya  Partisipasi  politik  pemuda dalam  pemilu,  2)  tumbuhnya  karakter Kesukarelaan  dalam  pengawasan  partisipatif, 3)  meningkatnya  Pemahaman  terkait  metode pengawasan  dan  kerawanan    pemilu  di Indonesia,  4)  meningkatnya  pemahaman bentuk dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu.
Sasaran program pemberdayaan ForMuda    Tastura    yaitu:  1)  terwujudnya koordinasi yang baik antara Bawaslu
Kabupaten
Lombok tengah sebagai
penyelengara  pemilu  dengan  masyarakat,  2) terciptanya  kondisi  demokrasi  yang  aman  , nyaman, menyenangkan serta penuh kebahagiaan dalam lingkup Pemerintah kabupaten  Lombok  tengah,  3)  Organisasi Kepemudaan  sebagai  trigger  pengawasan partisipatif secara sukarela terlibat aktif dalam pengawasan pemilu semata-mata demi kepentingan  masyarakat  banyak  bukan  atas nama  partai  semata,  4)  Komunitas  Banjar sebagai  pelopor  penggerak  pengawasan  di tingkatan  masyarakat  lokal,  serta  memiliki kesadaran  bahwa  politik  uang  merupakan praktik yang tidak dibenarkan, 5) tertanamnya kesadaran  berdemokrasi  bagi  pemilih  pemula dalam  lingkup  Organisasi  intra  dan  ekstra Sekolah,  dan  6)  Organisasi  mahasiswadi
kabupaten  Lombok  tengah  lebih  peka terhadap  isu-isu  kepemiluan,  sebagai  wujud fungsi kontrol dalam penyelenggaraan demokrasi.
C. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan,

## Peluang Dan Ancaman
Analisis  SWOT  perlu  dilakukan  untuk mengetahui  kekuatan,  kelemahan,  peluang dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  ForMuda Tastura  PC  GP  Ansor  Kab.  Lombok  tengah. Dengan  melakukan  analisis  SWOT  maka dalam merumuskan program kerja diharapkan lebih  tepat  sasaran  dan  realistis  dengan mengingat  daya  dukung  segenap  komponen ForMuda Tastura PC GP Ansor Kab. Lombok tengah.
Kekuatan  dan  Kelemahan   menjadi  aspek penting dalam menakar efektifitas pemberdayaan  organisasi.  ForMuda  Tastura sebagai  lembaga  kajian  yang  bernaung  di bawah  PC  GP  Ansor  kabupaten  Lombok tengah  memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan  pertimbangan  dalam  menghadapi persoalan-persoalan kepemiluan, di antaranya adalah:  1)  Karakter  kesukarelaan  telah tertanam,  2)  Integrasi  Islam  dan Kebangsaan, 3)  Usia  Produktif  pengurus  dan  anggota  GP Ansor  17-40  tahun,  4)  Dukungan  penuh  dari sesepuh  dan stake  holders Nahdliyin,    5) Telah  terbangun  jaringan  kader  Organisasi sampai  tingkat  ranting,  6)  Munculnya  kader- kader  baru  yang  memiliki  antusiasme  dan bersemangat  untuk  mengelola  organisasi,  7) Muncul kesadaran dan komitmen aktifis muda NU  untuk  aktif  menggerakkan  Ansor. Di samping  beberapa  potensi  kekuatan  yang dimiliki,  ForMuda  Tastura  juga  memiliki sejumlah  kelemahan,  diantaranya  adalah:  1) Belum memiliki kemandirian dalam operasional  organisasi,  2)  Belum  dilakukan pemetaan  ranting  ke  dalam  tingkatan  zona atau  cluster,  3)  Belum  memiliki  badan  usaha ekonomi  yang  dapat  menopang  operasional organisasi,  4)  Belum  ada  pendataan  potensi kader  untuk  kepentingan  pemberdayaan kader,  5)  Program  pendidikan  kepemiluan belum  pernah  diprogramkan,  6)  Peran Formuda Tastura belum begitu tampak dalam kerja-kerja  sosial,  advokasi  dan  gerakan penyadaran hukum dan politik masyarakat.
Pengawasan  partisipatif    pemilu  memiliki peluang  dan  tantangan.  Beberapa  peluang
yang  dapat  dioptimalkan  oleh  ForMuda Tastura    dalam  meningkatkan  pengawasan partisipatif masyarakat yaitu : 1) Harapan yang besar  dari  segenap  sesepuh,  kader  dan nahdliyin  yang  mendambakan  Ansor  maju dan mengambil peran lebih berarti, 2) Potensi anggota  dan  pengurus  jika  digarap  dengan baik  akan  menjadi trigger berjalannya  roda organisasi, 3) Kerja-kerja sosial dan berorientasi  pada  pemberdayaan  anggota  dan masyarakat  jika  dioptimalkan  akan  menjadi daya  tarik,  serta  saham  dan  kontribusi  yang berarti bagi ansor dalam masyarakat. Sedangkan  ancamannya  yaitu:  1)  Sentimen Organisasi,  2)  literasi  pemilu  masyarakat masih kurang, 3) Money Politik, 4) Netralitas ASN, 5) pengurus membawa nama organisasi demi kepentingan pribadi.

## D. Faktor Kunci Keberhasilan
Keberhasilan dalam pemberdayaanperlu ditinjau  dari  kategori  keterlibatan  masyarakat dalam  partisipasi  politik.  Menurut  Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan- kegiatan  sukarela  dari  warga  masyarakat melalui  mana  mereka  mengambil  bagian dalam  proses  pemilihan  penguasa,  secara langsung  atau  tidak  langsung,  dalam  proses pemilihan  penguasa,  secara  langsung  atau tidak  langsung,  dalam  proses  pembuatan kebijakan  umum  (Yoyoh  Rohaniah:2017). Dalam  hal  in  Ormas    merupakan  stakeholder yang  sekaligus  menjadi  salah  satu  unsur dalam civil society. Dalam kontestasi Pemilu, selain  dari  partai  politik,  para  calon  anggota parlemen  yang  berkompetisi  banyak  berasal dari  kader-kader  Ormas.  Tak  bisa  dipungkiri, partisipasi  Ormas  dalam  Pemilu  bahkan seringkali  membuat  Ormas  terlihat  sebagai mesin  politik  kedua  setelah  partai  politik dalam  melakukan  suksesi  kepada  calon tertentu.
Milbrath  dan  Goel,  menyatakan  bahwa masyarakat  dibagi  dalam  tiga    kategori partisipasi politik, yakni:
a. Pemain  (Gladiators),  yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik.
b. Penonton  (Spectators),  yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu.
c. Apatis (Apathetic), adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik.
Kecenderungan partisipasi politik Ormas  jika  ditinjau  dari  pengelompokan  di atas  adalah  sebagai Gladiators .  Adanya individu  dalam  jumlah  banyak  yang  telah terorganisir  dan  memiliki  hak  konstitusi adalah  faktor  yang  membuat  posisi  Ormas selalu  menarik  untuk  dijadikan  partner kontestan  dalam  setiap  moment  pemilu. Kondisi itulah yang menjadikan Ormas selalu aktif terlibat dalam proses politik. Selanjutnya, partsipasi politik yang tinggi dari Ormas  tersebut  dapat  diarahkan  secara maksimal untuk memasuki ruang pengawasan pemilu yang partisipatif.
Di  samping  itu,  Keberhasilan  dalam pemberdayaan  masyarakat  formuda  tastura dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam  pengawasan  pemilu  dipengaruhi  oleh dua  faktor  yaitu;  faktor  Internal  dan eksternal.  Faktor  Internal,  Formuda  Tastura yang  terlahir  dari  rahim  PC  GP  ANSOR Lombok  tengah  telah  tertanam  karakter kesukarelaan  dalam  gerakan  perjuangannya, sejarah panjang perjuangan mempertahankan kemerdekaan  bangsa  Indonesia  yang  diraih dengan  penuh  pengorbanan  telah  terparti dalam  diri  pemuda  Ansor,  begitu  juga dengan  Formuda  Tastura  ini.komunitas  ini digerakkan  oleh  pemuda  yang  memiliki semangat  yang  besar  dan  idealisme  yang tinggi  terhadap  nilai-nilai  nasionalisme  dan kedaulatan  rakyat,  akan  mudah  digerakkan dalam  upaya-upaya  menciptakan  pemilu yang  demokratis.  Di  samping  itu,  pemuda yang tergabung dalam formuda Tastura telah dibekali  oleh  wawasan  kebangsaan  yang cukup,  sehingga  akan  cepat  tanggap  jika diarahkan  menjadi  penggiat  pengawasan pemilu secara partisipatif.
Sedangkan Faktor Eksternal
diantaranya  adalah  berupa  dukungan  ulama dalam  menjalankan  program.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  ulama  menjadi center  of interest kehidupan  masyarakat,  tidak  hanya di kabupaten Lombok tengah bahkan juga di Indonesia.  Setiap  perkataan  ulama  adalah fatwa  yang  harus  diikuti  oleh  kelompok masyarakat.  Dengan  dukungan  ulama  maka akan mudah untuk menggerakkan masyarakat  terlibat  aktif  dalam  pengawasan pemilu,  sedikit  tidak  wawasan  tentang pemilu  akan  bertambah  minimal  masyarkat
mengetahui jenis pelanggaran dan mengetahui harus melaporkan ke pihak yang berwenang. Disamping itu, Formuda Tastura tidak  bersifat  ekslusif  melainkan  merangkul semua unsur kepemudaan, sehingga kesadaran  pengawasan  partisipatif  akan tersebar  lebih  luas  dalam  masyarakat,  tanpa melihat  perbedaan  organisasi,  suku,  agama dan kepentingan. Inklusifitas Formuda Tastura  di  bawah  GP  ANSOR  berdampak pada banyaknya mitra perjuangan diantaranya adalah Kepolisian, TNI,
Organisasi  Kepemudaan,  Organisasi  Profesi (Pergunu, HPI, HWLT) dan lain sebagainya.

## E. Strategi dan Rencana Kegiatan
Strategi  Pencapaian  Program  yang akan dilakukan oleh FoRMudA Tastura dalam jangka waktu  enam  bulan kedepan adalah: 1) Sistematis. Program ForMuda Tastura dirumuskan  dalam  bentuk  susunan  program kerja  yang  tersusun  (didokumentasikan) dengan baik, program kerja diperoleh melalui hasil  rapat  program  kerja  dan  tersusun (didokumentasikan)  dengan  baik,  metode pelaksanaan  program  didasarkan  pada  hasil kajian  empiris  yang  ilmiah  berupa,  analisis sosial,   dengan instrument  utama wawancara, kuesioner    dan  observasi,  Fokus  Group Diskusi. Di samping itu, program didokumentasikan  berdasarkan  rincian  detail hasil  analisis  sosial    yang  mencerminkan pemikiran  komprehensif  dan  berurutan,  2)
Berkesinambungan. Program ForMuda Tastura mempunyai dimensi yang berkelanjutan ( sustainibility ), sehingga dijalankan  secara  terus  menerus  dan  saling berkaitan, prinsip ini menunjukkan komitmen Formuda Tastura dalam melakukan pengawalan  masalah  sosial  kemasyarakatan khususnya pengawasan partisipatif
masyarakat.  3)  Dinamis.  Program  ForMuda Tastura  yang  akan  dilaksanakan  memiliki tingkat  kepekaan  yang tinggi  akan perubahan internal dan eksternal, sehingga dapat dilaksanakan fleksibel, sesuai dengan perubahan  yang  terjadi  di  lingkungannya,  4) Akomodatif.  Perumusan  dan  pelaksanaan program  ForMuda  Tastura  merupakan  hasil dari  kristalisasi  beragam  aspirasi,  kebutuhan, dan  kepentingan  warga  ForMuda  Tastura khususnya,  dan  masyarakat  umumnya,  5) Terpadu  dan  Terarah.  Perumusan  dan
pelaksanaan program ForMuda Tastura merupakan   kesatupaduan  yang  diarahkan demi terwujudnya tujuan ForMuda Tastura 6) Simpel dan  Realistik.  Perumusan  dan pelaksanaan program ForMuda Tastura ditetapkan  sesederhana  mungkin  dengan mempertimbangkan  situasi  dan  kondisi  di mana program itu dijalankan.
Rencana  program  kerja  enam  bulan kedepan adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan    Partisipasi  politik  pemuda dalam  pemilu,  2)  menumbuhkan    karakter Kesukarelaan  dalam  pengawasan  partisipatif, 3)  meningkatkan  Pemahaman  terkait  metode pengawasan  dan  kerawanan    pemilu  di Indonesia,  4)  meningkatkan  pemahaman bentuk dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu.
Rencana  program  kerja  tersebut  diwujudkan dalam  kegiatan:  1)  Ngopi  Demokrasi  (FGD), dilaksanakan  sebanyak  1  kali  dalam  dua minggu,  2)  Pelatihan  karya  tulis  ilmiah,  3) membuat  website  pengawasan  partisipatif,  4) lomba  karya  tulis  ilmiah  terkait  penulisan artikel  pemilu.  5)  Berugak  Buku  literasi pemilu, 6) Pelatihan Kader Pemantau Pemilu, 7)  membuat  grup  pengawasan  partisipatif berbasis sosial media.

## PENUTUP
Tujuan Pemeberdayaan ForMuda
Tastura melalui pendidikan nilai-nilai pengawasan  partisipatif  ini  berfokus  pada upaya  peningkatan  partisipasi  pengawasan masyarakat.  Hal  ini  menjadi  penting  karena masyarakat  memiliki  tanggung  jawab  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  proses pemilu  sehingga  terwujudnya  pemilu  yang demokratis.
Pendidikan nilai-nilai demokrasi perlu ditanamkan kepada masyarakat dalam menjaga  kedaulatanya,  nilai-nilai  tersebut yaitu:  a)  Toleransi,  merupakan  suatu  sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak- hak setiap individu, baik hak beribadah sesuai agama  dan  kepercayaan  masing-masing,  hak untuk  berpendapat,  hak  menjalin  hubungan social  dimasyarakat  maupun  hak-hak  lain.  b) Menghargai  perbedaan  pendapat,  ciri  dari kehidupan berdemokrasi adalah adanya kebebasan  untuk  berpendapat.oleh  karena  itu dalam kehidupan berdemokrasi  harus mampu menjunjung tinggi adanya keragaman
pendapat  dari  masing-masing  individu,  c) Memahami  dan  menyadari  keanekaragaman masyarakat,  nilai  yang  perlu  dijunjung  tinggi dalam kehidupan berdemokrasi adalah adanya keanekaragaman  yang  ada  pada  masyarakat, baik keanekaragaman ras, suku dan agama, d) Terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, sikap terbuka dan kemauan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  dan  martabat manusia  merupakan  salah  satu  nilai  yang terkandung  dalam  demokrasi.  Tanpa  nilai- nilai  ini  maka  masyarakat  akan  muda  saling menghina,  merendahkan,  menjatuhkan  satu dengan  yang  lain,  e)  Pengendalian  diri,  nilai pengendalian diri dalam kehidupan berdemokrasi  mutlak  diperlukan  agar  setiap perbuatan  tidak  merugikan  orang  lain,  f)
Kemanusiaan dan kebersamaan, sikap kemanusiaan  mdan  kebersamaan  mutlak harus dijunjung tinggi oleh masyarakat karena telah  menjadi  kodrat  manusia,  tanpa  adanya kebersamaan  setiap  persoalan  yang  timbul akan  sangat  berat  untuk  diselesaikan,  g) Kepercayaan  diri,  nilai  ini  mutlak  dimiliki setiap  anggota  masyarakat  guna  mengurangi rasa  ketergantungan  kepada  orang  lain,  h) Ketaatan pada peraturan yang berlaku,
Pendidikan  nilai-nilai pengawasan partisipatif diharapkan dapat 1) meningkatnya Partisipasi  politik  pemuda  dalam  pemilu,  2) tumbuhnya  karakter  Kesukarelaan  dalam pengawasan  partisipatif,  3)  meningkatnya Pemahaman  terkait  metode  pengawasan  dan kerawanan    pemilu  di Indonesia,  4) meningkatnya pemahaman bentuk dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu
Stake  holder dari  berbagai  unsur penting  untuk  dilibatkan  dalam  upaya meningkatkan  partisipasi  pengawasan  pemilu masyarakat. Karena tanggung jawab pengawasan  pemilu  tidak  hanya  dibebankan kepada  Bawaslu  saja,  akan  tetapi  merupakan tanggung  jawab  dari  seluruh  warga  Negara yang memiliki hak pilih.
DAFTAR PUSTAKA Budiardjo,Miriam, Dasar-Dasar Ilmu
Politik, Jakarta:PT.GramediaPustaka

## Utama, 2008.
Herbert  Mc.Closky,  “International  Encyclopedia of  the  Social  Sciences”,  dalam  Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia, 2008), 367.
International  IDEA, International  Electoral Standards,  Guidelines  for  Reviewing  the
Legal Framework of Elections , 2002) http://rri.co.id/post/berita/389238/daerah/ntb_
urutan_kedua_nasional_hasil_pemetaan_i ndeks_kerawanan_pemilu.html (Diakses 2 Februari) http://sosial-keagamaan.kampung- media.com/2018/04/23/formuda-tastura- gelar-diskusi-wisata-halal-23801.
(Diakses 5 Februari)
Muhammad  AS  Hikam. Demokrasi  dan  Civil Society . Jakarta: Pustaka 1999. Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan  Bawaslu  Nomor  15  Tahun  2015 Tentang Rencana Strategis Badan
Pengawas Pemilu Tahun 2015-2019
Ramlan  Surbakti, Memahami  Ilmu  Politik. Jakarta: Grasindo, 2010 Sofyan  S  Harahap, Analisa  Kritis  Atas Laporan Keuangan . Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2001 Yoyoh  Rohaniah  dan  Efriza, Sistem  Politik Indonesia. Jakarta . Inttrans Publisihing: 2017