JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No. 2 – Agustus 2023, Hal. 416-438 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7643.416-438

## EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA SUKABUMI
(STUDI KASUS DI DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KOTA SUKABUMI)
Ilman Syahrial 1 , M. Rijal Amirulloh 2 , Dian Purwanti 3 Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota Sukabumi, Indonesia ilmansyahrial17@gmail.com 1 , mrijal_amirulloh@yahoo.com 2 , dianpurwanti041@ummi.ac.id 3

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang evaluasi kebijakan tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau  (RTH)  di  Kota  Sukabumi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  evaluasi  kebijakan tentang  penyediaan  dan  pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota  Sukabumi  (Studi  Kasus  di Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kota  Sukabumi)  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  unit  penelitian  adalah  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kota Sukabumi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Adapun  teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik analisa kualitatif melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil  penelitian  ini  bahwa  implementasi  kebijakan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota  Sukabumi mengalami  kemajuan  yang  signifikan,  dengan  peningkatan  luas  RTH  dan  pembangunan  taman  dan lapangan hijau yang diapresiasi oleh masyarakat. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti penurunan penanaman  pohon  selama  pandemi  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  pengelolaan sampah.  Evaluasi  kebijakan  yang  berkesinambungan  dan  responsivitas  terhadap  masalah  tersebut  perlu dilakukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  RTH.  Dengan  penanganan  yang  tepat,  diharapkan kebijakan  RTH  di  Kota  Sukabumi  dapat  terus  meningkatkan  efektivitasnya  dalam  menjaga  kualitas lingkungan  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat,  dengan  memperhatikan  perlindungan  vegetasi, partisipasi  masyarakat,  pengendalian  polusi  udara,  dan  penyesuaian  peraturan  sesuai  kebutuhan  dan kondisi kota.
Kata Kunci: Evaluasi; Ruang Terbuka Hijau; Dinas Lingkungan Hidup

## Abstract
This study discusses the evaluation of policies on the provision and utilization of green open space (RTH) in Sukabumi City. The purpose of this study is to determine the evaluation of policies on the provision and utilization  of  green  open  space  (RTH)  in  Sukabumi  City  (Case  Study  at  the  Sukabumi  City  Spatial Planning  and  Settlement  Office)  This  research  uses  qualitative  methods.  In  this  research,  the  research unit is the Sukabumi City Spatial Planning and Settlement Office. The data collection techniques used in this research are interview techniques, observation, and documentation. The data analysis technique used in  this  research  is  qualitative  analysis  technique  through  three  stages,  namely  data  reduction,  data presentation,  and  conclusion  drawing.  The  result  of  this  study  is  that  the  implementation  of  the  Green Open Space (RTH) policy in Sukabumi City has made significant progress, with an increase in the area of RTH  and  the  construction  of  parks  and  green  fields  that  are  appreciated  by  the  community.  However, there  are  constraints  such  as  a  decrease  in  tree  planting  during  the  pandemic  and  a  lack  of  public understanding  of  waste  management.  Continuous  policy  evaluation  and  responsiveness  to  these  issues are necessary to improve the effectiveness of the RTH policy. With proper handling, it is expected that the RTH  policy  in  Sukabumi  City  can  continue  to  improve  its  effectiveness  in  maintaining  environmental quality and community welfare, by paying attention to vegetation protection, community participation, air pollution control, and adjusting regulations according to the needs and conditions of the city.
Keywords: Evaluation; Green Open Space; Environment Department

## I. PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi yang kini tengah berlangsung, perkembangan kawasan perkotaan mengalami  pertumbuhan  yang  pesat  seiring  dengan  peningkatan  jumlah  penduduk.  Fenomena ini  menuntut  pemerintah  untuk  senantiasa  menyediakan  fasilitas  yang  memadai  bagi masyarakat,  baik  di  wilayah  pedesaan  maupun  perkotaan.  Kota  kini  berperan  sebagai  pusat pertumbuhan, perkembangan, dan transformasi, serta menjadi tempat berbagai aktivitas publik. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan kawasan perkotaan memerlukan perhatian lebih intensif. Meskipun pembangunan perkotaan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, namun demikian, hal ini juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Data dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menunjukkan  bahwa  laju  pertumbuhan  Kota  Sukabumi meningkat sebesar 1,44 persen per tahun selama periode 2010-2020.
Meski  pada  awalnya  kawasan  perkotaan  di  Kota  Sukabumi  memiliki  banyak  ruang terbuka,  namun  seiring  berjalannya  waktu,  ruang  tersebut  beralih  fungsi  menjadi  bangunan untuk  kepentingan  pribadi.  Dampaknya,  kebutuhan  masyarakat  akan  ruang  terbuka  hijau semakin  meningkat,  karena  ruang  publik  telah  banyak  dimanfaatkan  untuk  kepentingan individu. Sayangnya, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi masih jauh dari ideal. Keterbatasan lahan dan anggaran menjadi faktor utama yang menyebabkan minimnya RTH  di  kota  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  temuan  Kamajaya  (2019),  yang  menyebutkan bahwa ketersediaan RTH di Kota Sukabumi masih di bawah batas minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yang menetapkan bahwa setiap daerah harus menyediakan minimal 30 persen dari total luas wilayahnya sebagai RTH.
Data menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2016, penyediaan RTH di Kota Sukabumi baru  mencapai  7  persen.  Faktor-faktor  seperti  keterbatasan  lahan  dan  keterbatasan  keuangan daerah  menjadi  penyebab utama minimnya  RTH  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan kebijakan tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota  Sukabumi.  Penelitian  ini  akan  difokuskan  pada dinamika  kebijakan  yang  dilakukan  oleh Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kota  Sukabumi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui evaluasi kebijakan terkait penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Sukabumi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Unit penelitian  adalah  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kota  Sukabumi.  Penentuan  informan dilakukan  dengan  teknik  snowball  sampling,  di  mana  informan  yang  sudah  terlibat  dalam penelitian akan merekomendasikan informan lain yang relevan.
Untuk  mengumpulkan  data,  peneliti  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Data  yang  terkumpul kemudian  dianalisis melalui tiga  tahap,  yaitu  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Tahap  reduksi  data  dilakukan  untuk  memilih  dan menyederhanakan informasi yang relevan dari data yang terkumpul. Kemudian, data yang telah direduksi  disajikan  secara  sistematis  untuk  memudahkan  pemahaman.  Terakhir,  kesimpulan diambil berdasarkan analisis data yang telah dilakukan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Efektivitas  Kebijakan  Tentang  Penyediaan  Dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH) Di Kota Sukabumi
Pada subbab ini,  peneliti akan mengkaji sejauh  mana  kebijakan  tersebut  telah  berhasil dalam mencapai tujuannya. Fokus akan diberikan pada efektivitas implementasi kebijakan RTH di Kota Sukabumi, termasuk langkah-langkah yang telah diambil, perubahan yang terjadi, dan dampaknya  terhadap  kehidupan  masyarakat  serta  kualitas  lingkungan.  Guna  mendapatkan informasi  yang  lebih  dalam,  peneliti  melakukan  wawancara  terhadap  informan  1  yang merupakan  pihak  yang  mempunyai  kewenangan  secara  langsung  dalam  pelaksanaan  program RTH  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kota  Sukabumi.  Peneliti  mengajukan  pertanyaan Apakah hasil pencapaian dari pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) mencapai target di Tahun 2022. Berikut adalah tanggapan dari yang bersankutan:
“ Iya.  Kalau  bicara  capaian  kita  belum  bisa  tok  secara  blak-blakan  bilang  sudah mencapai  atau  belum,  ya.  Tapi  kalau  bicaranya  data,  ada  perubahan  RTH  ini.  Dari tahun 2016 sampai 2021 kemarin, ada peningkatan sekitar 96,812 hektar. Awalnya itu kan di 2016 hanya 178, 634, nah di tahun 2021 itu sudah menyentuh angka 275,446. ” (Informan 1)
Dari  pernyataan  informan  1  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  dalam  kurun  waktu kurang  lebih  6  tahun  dari  tahun  2016  sampai  2021  terdapat  peningkatan  Ruang  Terbuk  Hijau (RTH)  di  Kota  Sukabumi  sebesar  96,812.  Hal  ini  menggambarkan  adanya  upaya  yang dilakukan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  RTH  dan  menunjukkan  perubahan  positif dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut.
Dengan  adanya  peningkatan  luas  RTH  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  kebijakan penyediaan  dan  pemanfaatan  RTH  di  Kota  Sukabumi  memiliki  dampak  nyata  terhadap perubahan dalam lingkungan kota. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menilai sejauh mana pencapaian tersebut sesuai dengan target kebijakan yang telah ditetapkan.
Dari tanggapan informan 1 pun dapat diketahui bahwa peningkatan luas RTH di Kota Sukabumi  memberikan  indikasi  positif  bahwa  kebijakan  tersebut  telah  berkontribusi  dalam meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kota Sukabumi.
Dalam  hal  ini,  peneliti  berasumsi  bahwa  pada  dasarnya  upaya  pencapaian  RTH sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 30% dari total luas wilayah perkotaan harus diperuntukan sebagai ruang terbuka hijau, dengan komposisi 20% dibangun oleh pemerintah setempatnya dan 10% lainnya dibangun oleh privat atau  pribadi,  maka  kota  Sukabumi  dapat  dikatakan  baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya peningkatan lahan seluas 96,812 hektar sejak tahun 2016 sampai 2021. Namun, di sisi lain Kota Sukabumi mengalami penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2019- 2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi
Tahun 2019-2021 No. Uraian IKLH Tahun 2019 IKLH Tahun 2020 IKLH Tahun 2021 1. Indeks Kualitas Air (IKA) 58,51 58,64 56,21 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 75,79 83,00 82,48 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 22,38 42,71 26,31 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 49,12 65,02 60,3
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, (2023)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  penurunan  ILHK  Kota Sukabumi  terjadi  pada  tahun  2020  ke  2021.  Dapat  dililhat  dengan  seksama,  dari  3  faktor pembentuk  IKLH  penurunan  terjadi  pada  IKU  yang  pada  tahun  2020  sebesar  83,00  dan  pada tahun 2021 turun menjadi 82,48. Kemudian, penurunan sangat drastis terjadi pada IKTL yang awalnya  di  tahun  2020  sebesar  42,71  menjadi  26,31  pada  tahun  2021.  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  27  Tahun  2021,  IKTL  Kota  Sukabumi Tahun 2021 masuk ke dalam kategori BURUK. (Pemerintah Kota Sukabumi, 2021).
Peneliti  mengajukan  pertanyaan  yang  sama  dengan  informan  sebelumnya,  berikut adalah jawaban dari informan 2:
“ Kayaknya  sih  udah,  ya.  Soalnya  kan  Sekarang  itu  udah  banyak  taman-taman  gitu, yang banyak pohon-pohonnya gitu .” (Informan 2)
Berdasarkan tanggapan informan 2 di atas, dapat diketahui bahwa di lapangan RTH di Kota  Sukabumi  sudah  dapat  dikatakan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pernyataan  informan  2 yang  menjelaskan  bahwa  sekarang  ini  sudah  terdapat  banyak  taman  yang  dibangun  yang  ada banyak pohon-pohonnya.
Merujuk  pada  teori  Dunn  (2003)  yang  menyatakan  bahwa  evaluasi  kebijakan berhubungan dengan keseluruhan proses kebijakan dan kinerja dari sebuah kebijakan, data yang disampaikan  oleh  Informan  2  memberikan  indikasi  tentang  kinerja  kebijakan  penyediaan  dan pemanfaatan RTH di Kota Sukabumi.
Pernyataan disampaikan oleh Informan 2 menggambarkan bahwa di lapangan, terdapat perubahan  positif  dalam  implementasi  kebijakan  RTH  di  Kota  Sukabumi.  Informan  2 menyatakan bahwa saat ini sudah ada banyak taman yang dibangun dengan keberadaan pohon- pohon  yang  melimpah.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kebijakan  penyediaan  RTH  telah berhasil mendorong pembangunan taman-taman dan peningkatan jumlah pohon di kota tersebut. Dalam  hal  ini,  tanggapan  Informan  2  tentang  banyaknya  taman  dan  pohon  di  Kota  Sukabumi menggambarkan pencapaian kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH.
Peneliti  menginterpretasikan  bahwa  dalam  hal  penyediaan  dan  peningkatan  RTH  ini, berdasarkan  apa  yang  disampaikan  oleh  informan  1  menunjukkan  peningkatan  luas  RTH  di Kota Sukabumi sebesar 96,812 hektar dalam kurun waktu 2016-2021. Hal ini menggambarkan adanya  upaya  yang  dilakukan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  RTH  dan  mencapai tujuan  kebijakan  tersebut.  Informan  2  juga  menyatakan  adanya  banyak  taman  yang  dibangun dan  keberadaan  pohon-pohon  yang  melimpah,  menunjukkan  bahwa  program  penyediaan  RTH telah berhasil dalam memberikan perubahan positif di lapangan. Meskipun terdapat peningkatan luas  RTH,  data  menunjukkan  bahwa  IKLH  Kota  Sukabumi  mengalami  penurunan  dari  tahun 2020  ke  2021.  Faktor  dominan  yang  mempengaruhi  penurunan  IKLH  adalah  Indeks  Kualitas Udara  (IKU)  dan  Indeks  Kualitas  Tutupan  Lahan  (IKTL).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa meskipun  terdapat  peningkatan  RTH,  masih  terdapat  tantangan  dalam  menjaga  kualitas  udara dan tutupan lahan yang baik di Kota Sukabumi.
Namun  dalam  praktiknya  peneliti  menemukan  fakta  yang  dapat  dikatakan  bertolak belakang  dengan  yang  disampaikan  oleh  informan.  Peneliti  menemukan  berita  terkait  capaian Ruang Terbuka Hijau di Kota Sukabumi di tahun 2019, sebagai berikut:

## Sumber: jabar.pojoksatu.id
Gambar 1. Berita Ruang Terbuka Hijau di Kota Sukabumi Masih Jauh dari Ideal
Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan Apakah semenjak diterapkannya program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), ruang terbuka hijau di Kota Sukabumi telah meningkat kepada informan 1 yang langsung ditanggapinya sebagai berikut:
“Kita kan mencanangkan, pasti ada target atau capaian-capaian yang kita tuju. Nah, sejauh ini sih kita belum bisa mengatakan meningkat secara signifikan. Tapi, ya kami tiap tahunnya pun selalu berupaya untuk membuat trennya meningkat sampai kita bisa mencapai target tadi.” (Informan 1)
Berdasarkan  pernyataan  informan  1  di  atas  mengindikasikan  bahwa  meskipun  belum ada  peningkatan  yang  signifikan  dalam  pencapaian  target  kebijakan  RTH  di  Kota  Sukabumi, pemerintah  setempat tetap berupaya untuk meningkatkan  pencapaian  tersebut  setiap  tahunnya. Hal  ini  sesuai  dengan  teori  Dunn  (2003)  yang  menyatakan  bahwa  evaluasi  kebijakan berhubungan dengan keseluruhan proses kebijakan dan kinerja dari sebuah kebijakan. Meskipun informan 1 tidak menyebutkan secara spesifik tentang kinerja atau capaian dalam angka, namun upaya  yang  dilakukan  secara  konsisten  setiap  tahun  menunjukkan  komitmen  untuk meningkatkan kinerja kebijakan RTH di Kota Sukabumi.
Selain  itu,  informan  pun  menekankan  pada  upaya  meningkatkan  tren  pencapaian  dan target yang menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya evaluasi kebijakan publik. Melalui evaluasi  yang  berkesinambungan,  pemerintah  dapat  mengidentifikasi  kendala,  memperbaiki kelemahan, dan mengarahkan upaya kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
Lebih  lanjut,  guna  memperoleh  pandangan  dari  masyarakat  peneliti  pun  menanyakan hal serupa kepada informan 2 yang langsung ditanggapi sebagai berikut:
“Gak tau deh, kak, kalau itu. Soalnya aku gak terlalu merhatiin, cuman, sekarang ini kan lagi ada pembangunan-pembangunan taman yang gitu-gitu. Ya, mungkin dari situ ada kali, ya.” (Informan 2)
Dari  pernyataan  di  atas,  dalam  hal  ini  informan  2  memberikan  perspektif  praktisnya terkait pembangunan taman-taman sebagai bagian dari implementasi kebijakan RTH. Walaupun tidak  memberikan  penilaian  formal  tentang  kinerja  kebijakan,  tanggapannya  memberikan gambaran tentang perubahan nyata yang dapat terlihat oleh masyarakat umum.
Terakhir,  peneliti  mengajukan  pertanyaan  apa  saja  kendala/hambatan  dalam  mencapai tujuan  dari  pelaksanaan  program  penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  (RTH) kepada informan 1 dan informan 2, berikut tanggapannya:
“Waktu pandemi kemarin kita terkendala penanaman pohon. Kalau tahun 2020 itu kita menanam  pohon  sebanyak  1.135.  Tapi  waktu  pandemi,  yang  terrealisasi  hanya sebanyak 442. Terus ada juga di pengelolaan sampah, ya. Jadi, masyarakat ini belum sepenuhnya  paham  tentang  jenis-jenis  sampah.  Jadi,  bak  sampah  masih  nyampur  itu sampah  organik,  sampah  anorganik  dan  sampah  beracun,  masih  masuk  dalam  1  bak yang sama.” (Informan 1)
Berdasarkan  pernyataan  dari  informan  1  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pada  praktiknya kendala atau hambatan yang terjadi disebabkan karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan program  penanaman  pohon  mengalami  penurunan  dari  sebelumnya  sebanyak  1.135  pohon menjadi  hanya  442  pohon  saja.  Informan  1  pun  menjelaskan  kendala  lain  yakni  pemahaman masyarakat  kota  Sukabumi  yang  belum  sepenuhnya  memahami  jenis-jenis  sampah  yang menyebabkan berbagai macam sampah tercampur di dalam 1 bak sampah yang sama.
Di  sisi lain,  peneliti menemukan  fakta di lapangan  bahwa  Pemerintah  Kota  Sukabumi melalui  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang,  Perumahan,  Kawasan  Permukiman,  Dan Pertanahan melakukan penebangan pohon yang dilakukan untuk pembangunan jalur pedestrian atau penataan trotoar di di sejumlah titik di Kota Sukabumi, seperti yang peneliti temukan pada gambar berikut:
Sumber: sukabumiupdate.com
Gambar 2. Berita Penebangan Pohon Di Sejumlah Titik di Kota Sukabumi
Sedangkan informan 2 menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:
“ Aku gak tau, kak. Tapi kalau saya liat sih, kalau ada taman atau lapangan-lapangan hijau gitu, kalau menurut aku orang-orang tuh masih suka ada aja yang masih buang sampah sembarangan dimana aja, jadi kan mencemari juga kan itu .” (Informan 2)
Berdasarkan tanggapan informan 2 di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya yang bersangkutan  tidak  mengetahui  secara  teknis  maupun  praktis  terkait  adanya  atau  tidaknya kendala  dan  hambatan  yang  dialami  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Sukabumi  dalam melakukan  implementasi  kebijakan  Ruang  Terbuka  Hijau.  Namun,  informan  2  menjelaskan terkait pandangannya yang mengindikasikan hal yang sama dengan informan 1, di mana masih banyak  terdapat  masyarakat  yang  membuang  sampah  sembaranga,  yang  tentu  dapat  dipahami bahwa hal tersebut membuat lingkungan menjadi tercemar.
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  kebijakan  RTH  di  Kota  Sukabumi  sedang mengalami  upaya  untuk  meningkatkan  efektivitasnya.  Meskipun  belum  ada  peningkatan  yang signifikan  dalam  pencapaian  target,  pemerintah  setempat  terus  berupaya  untuk  meningkatkan kinerja  kebijakan  tersebut  setiap  tahunnya.  Implementasi  kebijakan  terlihat  melalui pembangunan  taman  dan  lapangan  hijau  yang  dapat  diapresiasi  oleh  masyarakat.  Namun, terdapat kendala dalam implementasi kebijakan, termasuk penurunan jumlah penanaman pohon selama pandemi Covid-19 dan kurangpemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis sampah. Hal ini  menunjukkan  perlunya  penanganan  kendala-kendala  tersebut  agar  kebijakan  RTH  dapat lebih efektif dan efisien.
Dalam  konteks  evaluasi  kebijakan  menurut  Dunn  (2003),  pernyataan  informan  1  dan informan 2 memberikan gambaran tentang keseluruhan proses kebijakan dan kinerja kebijakan RTH  di  Kota  Sukabumi.  Meskipun  informan  2  tidak  memberikan  penilaian  formal  tentang kinerja  kebijakan,  tanggapannya  mencerminkan  perubahan  nyata  yang  terjadi  sebagai  hasil implementasi kebijakan RTH.
Kemudian,  kendala  yang  diungkapkan  oleh  informan  1,  seperti  penurunan  jumlah penanaman  pohon  selama  pandemi  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  jenis sampah,  juga  mencerminkan  pentingnya  evaluasi  kebijakan.  Melalui  evaluasi  yang berkesinambungan,  pemerintah  dapat  mengidentifikasi  kendala-kendala  tersebut  dan mengarahkan upaya kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan kebijakan RTH.
Dengan  demikian,  analisis  data  dan  teori  di  atas  menggambarkan  bahwa  meskipun masih  terdapat  kendala  dalam  implementasi  kebijakan  RTH  di  Kota  Sukabumi,  pemerintah setempat  menunjukkan  komitmen  untuk  meningkatkan  kinerja  kebijakan  tersebut.  Evaluasi kebijakan  yang  berkelanjutan  sangat  penting  dalam  mengidentifikasi  kendala-kendala  dan mengarahkan upaya kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
Selain itu, dapat pula dipahami bahwa apa yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi, telah dapat dikatakan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota  Sukabumi  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka Hijau.  Walaupun  masih  terdapat  kendala  dan  hambatan  dalam  pelaksanaan  implementasinya, tetapi  Dinas  Lingkungan  Hidup  tetap  berupaya  untuk  mencapai  tujuan  dari  implementasi kebijakan.

## 3.2 Efisiensi  Kebijakan  Tentang  Penyediaan  Dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH) Di Kota Sukabumi
Dalam  hal  ini,  peneliti  mengajukan  upaya  apa  saja  yang  dilakukan  dalam  menangani kendala/hambatan dalam pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Adapun tanggapan dari informan 1 adalah sebagai berikut:
“ Kita  ada  perencanaan  peningkatan  area  atau  ruang  terbuka  hijau  (RTH).  Kita melakukan  ini  untuk  memperbaiki  tata  guna  lahan,  pemerintah  Kota  Sukabumi melakukan  RTH  dibangun  dalam  bentuk:  taman  kota,  taman  rekreasi,  taman lingkungan  perumahan  dan  pemukiman,  jalur  hijau,  taman    lingkungan  perkantoran, tempat pembuangan (sampah) akhir, tempat pengelolaan sampah terpadu, pemakaman umum, dan lapang publik. ” (Informan 1)
Pada  kutipan  di  atas,  Informan  1  menjelaskan  bahwa  di  Kota  Sukabumi,  terdapat perencanaan  peningkatan  area  atau  ruang  terbuka  hijau  (RTH).  Tujuan  dari  peningkatan  ini adalah  untuk  memperbaiki  tata  guna  lahan  yang  ada  di  kota  tersebut.  Pemerintah  Kota Sukabumi  telah  melakukan  pembangunan  RTH  dalam  berbagai  bentuk,  termasuk  taman  kota, taman  rekreasi,  taman  lingkungan  perumahan  dan  pemukiman,  jalur  hijau,  taman  lingkungan perkantoran,  tempat  pembuangan  akhir  sampah,  tempat  pengelolaan  sampah  terpadu, pemakaman umum, dan lapang publik.
Dalam teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2003:429-438), terdapat kriteria  efisiensi  yang relevan  dengan  penjelasan  yang  disampaikan  oleh  Informan  1.  Menurut Dunn, efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria dalam evaluasi kebijakan. Efisiensi dapat diukur  melalui  sejauh  mana  usaha  yang  dilakukan  dalam  mencapai  hasil  yang  diinginkan. Dalam konteks penjelasan Informan 1, efisiensi terkait dengan sejauh mana peningkatan RTH di Kota Sukabumi mencapai hasil yang diharapkan dengan biaya yang efisien.
Dari  penjelasan  tersebut,  peneliti  menginterpretasikan  bahwa  pemerintah  Kota Sukabumi melakukan pembangunan beragam bentuk RTH, seperti taman kota, taman rekreasi, taman  lingkungan  perumahan  dan  pemukiman,  jalur  hijau,  taman  lingkungan  perkantoran, tempat pembuangan akhir sampah, tempat pengelolaan sampah terpadu, pemakaman umum, dan lapang  publik.  Dalam  konteks  evaluasi  kebijakan,  efisiensi  dapat  diukur  melalui  perhitungan biaya  unit  produk  atau  layanan  yang  terlibat  dalam  pembangunan  dan  pemeliharaan  RTH tersebut.  Jika  kebijakan  yang  diterapkan  mampu  mencapai  efektivitas  tertinggi  dengan  biaya terkecil, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut efisien.
Namun,  pada  faktanya  peneliti  menemukan  bahwa  proyek  pengembangan  Ruang Terbuka  Hijau  di  Kota  Sukabumi  terutama  dalam  pembangunan  jalur  pedestrian  di  beberapa ruas jalan di Kota Sukabumi, dapat dikatakan malah mengorbankan hal lain untuk tercapainya pembangunan  tersebut,  seperti  penebangan  pohon.  Hal  ini  pun  menjadi  permasalahan  di kalangan masyarakat, seperti pada berita yang ditemukan oleh peneliti sebagai berikut:
Sumber: lingkarpena.id

## Gambar 3. Berita Pro-kontra Pembangunan Jalu Pedestrian Di Beberapa Ruas Jalan Di Kota Sukabumi
Selain itu, peneliti pun bertanya kepada informan 2 guna mendapatkan pandangan dari sisi masyarakat  selaku  pihak  yang menikmati dari  kebijakan  RTH  ini.  Namun, dari  tanggapan yang  peneliti  terima  yakni  informan  tidak  mengetahui  secara  spesifik  bagaimana  upaya  yang dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam  menyiasati  atau  mengatasi  kendala  dan hambatan yang dialaminya.
Lebih  lanjut,  peneliti  pun  bertanya  apakah  dengan  adanya  program  penyediaan  dan pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  ini  bisa  meningkatkan  efisiensi.  Adapun  tanggapan informan 1 adalah sebagai berikut:
“ Kami  gak  bisa  mengiyakan  atau  bagaimana,  kami  hanya  bisa  bekerja  seoptimal, sekeras mungkin, dan biar hasilnya nanti yang bisa dilihat .” (Informan 1)
Dari pernyataan Informan 1, dapat diinterpretasikan bahwa informan tersebut mengakui bahwa mereka tidak  dapat memberikan  kepastian mengenai  apakah  program  penyediaan  RTH dapat meningkatkan efisiensi. Namun, mereka menekankan bahwa mereka akan bekerja dengan seoptimal  dan  sekeras  mungkin  untuk  mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Informan  tersebut berpendapat  bahwa  hasil  dari  program  tersebut  akan  dapat  dilihat  dan  dinikmati  oleh masyarakat Kota Sukabumi, yang dapat menjadi bukti dari efisiensi program tersebut.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  informan  1  mungkin  memiliki  sikap  yang  lebih  realistis dan  tidak  ingin  membuat  klaim  yang  tidak  dapat  dijamin  mengenai  efisiensi  program penyediaan  RTH.  Mereka  mengakui  bahwa  evaluasi  yang  sesungguhnya  mengenai  efisiensi program  tersebut  harus  berdasarkan  hasil  konkret  yang  dapat  diamati  dan  dinilai  oleh masyarakat.
Dalam  konteks  teori  evaluasi  kebijakan  Dunn  (2003:429-438),  informan  1 menunjukkan pemahaman yang sejalan dengan kriteria efisiensi. Mereka mengakui bahwa hasil yang  dapat  dilihat  dan  dinikmati  oleh  masyarakat  nantinya  akan  menjadi  indikator  untuk mengevaluasi  sejauh  mana  program  penyediaan  RTH  tersebut  mencapai  efisiensi  dalam mencapai hasil yang diinginkan.
Kemudian,  peneliti  bertanya  terkait  apakah  ada  kesulitan  dalam  pelaksanaan  program penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  di  Kota  Sukabumi.  Peneliti memperoleh tanggapan bahwa tidak ada hal yang begitu menghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup  dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi  Nomor  2  Tahun  2015 Tentang  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  apa
yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplimentasikan kebijakan tersebut dapat dikatakan baik.
Dengan  kata  lain,  meskipun  informasi  peneliti  peroleh  terbatas,  namun  dapat diinterpretasikan  bahwa  upaya  pemerintah  Kota  Sukabumi  dalam  meningkatkan  kualitas  dan ketersediaan RTH, serta dari tanggapan informan 1  yang menekankan  hasil  yang  dapat  dilihat dan  dinikmati  oleh  masyarakat  sebagai  indikator  efisiensi,  menggambarkan  relevansi  antara teori evaluasi kebijakan dan data yang diberikan.

## 3.3 Kecukupan  Kebijakan  Tentang  Penyediaan  Dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH) Di Kota Sukabumi
Dalam subbab ini, akan dibahas mengenai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan di  Kota  Sukabumi  mampu  mencukupi  dan  memenuhi  kebutuhan  akan  RTH  bagi  masyarakat. Dengan menganalisis kecukupan kebijakan tentang RTH di Kota Sukabumi, dapat diidentifikasi kekuatan  dan  kelemahan  dalam  kebijakan  yang  ada,  serta  memberikan  rekomendasi  untuk peningkatan  kebijakan  di  masa  depan  guna  memastikan  kecukupan  dan  efektivitas  dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH yang berkelanjutan di Kota Sukabumi.
Peneliti  bertanya  kepada  informan  1  dengan  pertanyaan  terkait  dari  mana  sumber anggaran  pelaksanaan  program  penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  dan apakah aggaran tersebut sudah mencukupi seluruh kebutuhan kegiatan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Berikut tanggapan dari informan 1:
“ Ya  tentu  dari  APBD  dan  retribusi-retribusi  khusus.  Kayak  retribusi  pengelolaan sampah.  Nah  retribusi  sampah  ini  misalkan  kan  di  bayarkan  oleh  masyarakat  untuk petugas yang mengangkut sampah mereka. Nah, dari situ nanti dikelola untuk menggaji petugas, lalu untuk operasional lain, dan lainnya .” (Informan 1)
Dari  pernyataan  di  atas  diketahui  bahwa  Informan  1  menyebutkan  bahwa  pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta retribusi-retribusi khusus. Salah satu contoh retribusi yang disebutkan adalah retribusi pengelolaan sampah.
Retribusi  pengelolaan  sampah  tersebut  merupakan  pembayaran  yang  dilakukan  oleh masyarakat  kepada  petugas  yang  mengangkut  sampah  mereka.  Dari  pembayaran  retribusi  ini, dana tersebut kemudian dikelola untuk beberapa tujuan, seperti pembayaran gaji kepada petugas yang terlibat dalam pengelolaan sampah, pembiayaan operasional, dan tujuan lain yang terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH.
Peneliti  menginterpretasikan  bahwa  pernyataan  informan  di  1  menggambarkan  bahwa pemerintah  Kota  Sukabumi  menggunakan  pendekatan  pendanaan  yang  melibatkan  partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah. Melalui pembayaran retribusi pengelolaan  sampah,  dana  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mendukung  keberlanjutan operasional RTH dan memastikan pemeliharaan serta pemanfaatan RTH yang optimal.
Dalam konteks pengelolaan RTH, pendanaan yang mencakup retribusi-retribusi khusus seperti  retribusi  pengelolaan  sampah  menjadi  salah  satu  aspek  penting  untuk  memastikan keberlanjutan  program  penyediaan  dan  pemanfaatan  RTH.  Pendanaan  yang  memadai  akan mendukung  keberlanjutan  operasional,  pemeliharaan,  dan  pengembangan  RTH  di  Kota Sukabumi, sehingga  masyarakat  dapat terus menikmati  manfaat dari  ruang terbuka  hijau  yang berkualitas.
Berdasarkan  teori  evaluasi  kebijakan  yang  dikemukakan  oleh  Dunn  (2003:429-438), kecukupan  menjadi  salah  satu  tahapan  dalam  proses  evaluasi  kebijakan.  Kecukupan  mengacu pada  sejauh  mana  tingkat  efektivitas  kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau kesempatan  yang  muncul  dalam  konteks  permasalahan  yang  dihadapi.  Kriteria  kecukupan menilai sejauh mana pencapaian hasil yang diinginkan telah tercapai.
Dalam  implementasi  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  diharapkan  terjadi perubahan  yang  lebih  baik  sesuai  dengan  tujuan  yang  ditetapkan.  Dalam  konteks  penyediaan dan  pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH),  perubahan  yang  diharapkan  adalah  hasil  yang
dapat  memuaskan  masyarakat  dan  pemerintah.  Kecukupan  kebijakan  terkait  dengan  sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan. Untuk mencapai kecukupan tersebut,  diperlukan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam  pelaksanaan  program  RTH  di Kota Sukabumi.
Peneliti menginterpretasikasn bahwa pendanaan untuk program RTH di Kota Sukabumi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta retribusi-retribusi khusus, termasuk retribusi pengelolaan sampah. Dana yang terkumpul dari retribusi tersebut digunakan untuk  berbagai  tujuan  terkait  dengan  penyediaan  dan  pemanfaatan  RTH,  seperti  pembayaran gaji  petugas  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  sampah,  pembiayaan  operasional,  dan  tujuan lainnya.  Pada  dasarnya,  pendanaan  yang  memadai  menjadi  faktor  penting  dalam  memastikan keberlanjutan program penyediaan dan pemanfaatan RTH.
Selain  itu,  terlihat  bahwa  pernyataan  informan  1  menggambarkan  upaya  pemerintah Kota  Sukabumi  dalam  menggunakan  pendekatan  pendanaan  yang  melibatkan  partisipasi masyarakat  melalui  retribusi  pengelolaan  sampah.  Pendanaan  yang  memadai  dari  retribusi tersebut  diharapkan  dapat  mendukung  keberlanjutan  operasional,  pemeliharaan,  dan pengembangan  RTH  di  Kota  Sukabumi.  Hal ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  masyarakat dapat  terus  menikmati  manfaat  dari  ruang  terbuka  hijau  yang  berkualitas.  Dengan memperhatikan  kriteria  kecukupan  dalam  evaluasi  kebijakan,  pendanaan  yang  memadai  dan penyediaan  sarana  prasarana  yang  memadai  akan  menjadi  faktor  penting  dalam  mencapai kecukupan program penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Sukabumi.
Kemudian, peneliti bertanya kepada informan 2 dengan pertanyaan yang sama. Berikut adalah tanggapan dari yang berangkutan:
“ Kayaknya  kalau  menurut  aku  setiap  dinas  atau  instansi  pemerintah  dananya  dari APBD atau APBN. ” (Informan 2)
Berdasarkan  pernyataan  dari  Informan  2  di  atas  mengindikasikan  bahwa  menurut pandangan mereka, setiap dinas atau instansi pemerintah biasanya mendapatkan pendanaan dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Pernyataan  ini  menggambarkan  pandangan  umum  mengenai  sumber pendanaan  yang  biasanya  digunakan  oleh  dinas  atau  instansi  pemerintah  dalam  menjalankan kegiatan  mereka.  APBD  umumnya  merupakan  sumber  pendanaan  yang  diperoleh  dari pemasukan  dalam  wilayah  administratif  suatu  daerah,  sedangkan  APBN  merupakan  sumber pendanaan  yang  bersumber  dari  pemasukan  negara  secara  keseluruhan.  Pendanaan  yang diterima  oleh  dinas  atau  instansi  pemerintah  dari  APBD  atau  APBN  dapat  digunakan  untuk membiayai  berbagai  kegiatan,  termasuk  dalam  konteks  penyediaan  dan  pemanfaatan  Ruang Terbuka  Hijau  (RTH).  Dengan  adanya  pendanaan  yang  memadai  dari  APBD  atau  APBN, diharapkan  dinas  atau  instansi  pemerintah  dapat  melaksanakan  program-program  terkait  RTH dengan efektif dan efisien, serta menjaga keberlanjutan dan ketersediaan RTH bagi masyarakat.
Merujuk  pada  teori  evaluasi  kebijakan  Dunn  (2003:429-438),  kecukupan  merupakan tahapan dalam evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan  mampu  memenuhi  kebutuhan,  nilai,  atau  peluang  yang  muncul  dari  masalah  yang ada. Kriteria kecukupan menilai sejauh mana kebijakan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam implementasi kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  diharapkan terjadi  perubahan yang lebih  baik  sesuai  dengan  tujuan  yang  ditetapkan.  Dalam  konteks  pelaksanaan  program penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), perubahan yang diharapkan adalah hasil yang dapat memuaskan masyarakat dan pemerintah. Untuk mencapai kecukupan tersebut, diperlukan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam  pelaksanaan  program  RTH  di  Kota Sukabumi.
Dengan demikian, peneliti menginterpretasikan bahwa menurut pandangan informan 2 yang  merupakan  masyarakat  Kota  Suakbumi,  setiap  dinas  atau  instansi  pemerintah  biasanya mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Pernyataan  ini  menggambarkan  pandangan  umum
mengenai  sumber  pendanaan  yang  digunakan  oleh  dinas  atau  instansi  pemerintah  dalam menjalankan  kegiatan  mereka.  APBD  umumnya  diperoleh  dari  pemasukan  dalam  wilayah administratif suatu daerah, sementara APBN berasal dari pemasukan negara secara keseluruhan. Pendanaan  yang  diterima  dari  APBD  atau  APBN  dapat  digunakan  untuk  membiayai  berbagai kegiatan,  termasuk  program  penyediaan  dan  pemanfaatan  RTH.  Dengan  pendanaan  yang memadai  dari  APBD  atau  APBN,  diharapkan  dinas  atau  instansi  pemerintah  dapat melaksanakan  program  RTH  dengan  efektif  dan  efisien,  serta  menjaga  keberlanjutan  dan ketersediaan RTH bagi masyarakat.
Peneliti  pun  bertanya  mengenai  apakah  SDM  dalam  pelaksanaan  program  penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) ini diberikan pelatihan/bintek yang cukup. Berikut tanggapan dari informan 1:
“ Kalau  bintek  atau  pelatihan  seperti  itu  secara  khusus  tidak  ada,  ya.  Paling  untuk sistem-sitem digital aja gitu. Kayak untuk SIMPELDONG, SiEdan. Tapi kalau untuk di lapangan ya menyesuaikan. ” (Informan 1)
Pada  Informan  1  di  atas  diketahui  bahwa  dalam  praktiknya  tidak  ada  pelatihan  atau bimbingan  teknis  (bintek)  yang  secara  khusus  difokuskan  pada  program  penyediaan  dan pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota  Sukabumi.  Namun,  mereka  menyebutkan bahwa  terdapat  pelatihan  yang  berkaitan  dengan  sistem  digital,  seperti  SIMPELDONG  dan SiEdan.  Pada  konteks  pelaksanaan  program  RTH  di  lapangan,  Informan  1 menyatakan  bahwa pendekatan  yang  digunakan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  lapangan.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  tidak  ada  bimbingan  teknis yang  spesifik  untuk  pelaksanaan  program RTH di lapangan, melainkan penyesuaian terhadap situasi yang ada.
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  meskipun  tidak  terdapat  pelatihan  khusus terkait program RTH, terdapat pelatihan terkait sistem digital yang berperan dalam administrasi dan  pelaporan  terkait  pembangunan  daerah.  Adapun  pelaksanaan  program  RTH  di  lapangan didasarkan pada penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan setempat.
Mengacu  pada  teori  evaluasi  kebijakan  Dunn  (2003:429-438),  kecukupan  merupakan salah  satu  tahapan  dalam  evaluasi  kebijakan  yang  mengukur  sejauh  mana  tingkat  efektivitas kebijakan dalam memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang timbul dari masalah yang ada. Kriteria  kecukupan  menilai  sejauh  mana  hasil  yang  diinginkan  telah  tercapai.  Dalam  konteks implementasi  kebijakan,  tujuan  yang  ditetapkan  adalah  perubahan  yang  lebih  baik  sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam kasus pelaksanaan program RTH, hasil yang diinginkan adalah  kepuasan  masyarakat  dan  pemerintah  terhadap  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau. Kecukupan  juga  berkaitan  dengan  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  mencapai  target  yang  telah ditetapkan, yang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan program RTH di Kota Sukabumi.
Namun, berdasarkan pernyataan Informan 1, terungkap bahwa tidak ada pelatihan atau bimbingan  teknis  yang  secara  khusus  difokuskan  pada  program  RTH  di  Kota  Sukabumi. Meskipun  demikian,  terdapat  pelatihan  yang  berkaitan  dengan  sistem  digital,  seperti SIMPELDONG  dan  SiEdan,  yang  berperan  dalam  administrasi  dan  pelaporan  kegiatan pemerintah  daerah.  Adapun  dalam  pelaksanaan  program  RTH  di  lapangan,  pendekatan  yang digunakan disesuaikan  dengan  kebutuhan dan kondisi  setempat, mengindikasikan  bahwa  tidak ada  bimbingan  teknis  yang  spesifik  untuk  program  RTH  di  lapangan,  melainkan  penyesuaian terhadap situasi yang ada.
Berdasarkan  data  yang  diberikan,  yaitu  bahwa  tidak  ada  pelatihan  atau  bimbingan teknis  khusus  yang  difokuskan  pada  program  penyediaan  dan  pemanfaatan  Ruang  Terbuka Hijau  (RTH)  di  Kota  Sukabumi.  Namun,  terdapat  pelatihan  terkait  sistem  digital,  seperti SIMPELDONG  dan  SiEdan,  yang  berperan  dalam  administrasi  dan  pelaporan  terkait pembangunan  daerah.  Selain  itu,  dalam  pelaksanaan  program  RTH  di  lapangan,  pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.
Meskipun  tidak  ada  pelatihan  khusus  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  tersebut, penting  bagi  pemerintah  Kota  Sukabumi  untuk  mempertimbangkan  pengembangan  program pelatihan  atau  bimbingan  teknis  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  program  RTH.  Pelatihan atau bimbingan teknis dapat membantu para petugas terkait untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan  yang  diperlukan  dalam  pengelolaan,  pemeliharaan,  dan  pemanfaatan  RTH  yang optimal. Hal ini juga dapat memastikan bahwa pelaksanaan program RTH sesuai dengan tujuan yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  dan  dapat  memberikan  manfaat  yang  maksimal  bagi masyarakat Kota Sukabumi.
Selanjutnya, peneliti bertanya kepada informan 1 tentang apakah hasil yang diinginkan dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Sukabumi sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut tanggapan dari yang bersangkutan:
“ Ya, sudah. Kan seperti yang saya bilang tadi masalah peningkatan RTH ini kan. Dari tahun 2016 sampai 2021 ada peningkatan sekitar 96,812 hektar. ” (Informan 1)
Pada  pernyataan  Informan  1  di  atas,  diketahui  bahwa  terjadi  peningkatan  dalam  luas Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota  Sukabumi.  Mereka  menyatakan  bahwa  selama  periode tahun  2016  hingga  2021,  terdapat  peningkatan  sekitar  96,812  hektar  dalam  luas  RTH. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan upaya yang signifikan  dalam  pengembangan  dan  peningkatan  RTH  di  wilayah  tersebut.  Penambahan  luas RTH tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata ruang dan memberikan  akses  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat  untuk  menikmati  ruang  terbuka  yang hijau. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan masyarakat Kota Sukabumi dapat merasakan manfaat positif dari adanya RTH yang lebih luas dan berkualitas.
Berdasarkan  teori  evaluasi  kebijakan  yang  dikemukakan  oleh  Dunn  (2003:429-438), terdapat kriteria kecukupan yang relevan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Informan 1. Kecukupan  mengacu  pada  sejauh  mana  kebijakan  mencapai  tingkat  efektivitas  yang memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang  menjadi  masalah.  Dalam  konteks implementasi kebijakan RTH di Kota Sukabumi, peningkatan luas RTH sebesar 96,812 hektar selama  periode  tahun  2016  hingga  2021  menunjukkan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dalam mencapai perubahan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Penambahan luas  RTH  tersebut  diharapkan  dapat  memuaskan  masyarakat  dan  pemerintah,  memberikan manfaat yang lebih baik dalam hal akses dan kualitas ruang terbuka yang hijau. Untuk mencapai kecukupan dalam pencapaian target, diperlukan pula sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan  program  RTH  di  Kota  Sukabumi.  Dengan  demikian,  peningkatan  luas  RTH tersebut  dapat  menjadi  indikator  keberhasilan  kebijakan  RTH  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah Kota Sukabumi.
Kemudian,  peneliti  mengajukan  pertanyaan  kepada  informan  2  yang  langsung ditanggapi oleh yang bersangkutan seperti berikut:
“ Kalau menurut saya udah cukup, sih, kak. Tinggal dari kitanya gimana bisa ngejaga itu semua, kayak jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. ” (Informan 2)
Dalam  pernyataan  Informan  2  di  atas,  yang  bersankutan  mengungkapkan  bahwa menurut pandangan pribadinya, langkah-langkah yang telah diambil dalam program penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi sudah cukup baik. Informan tersebut  menyatakan  bahwa  tinggal  bagaimana  masyarakat  dapat  berperan  dalam  menjaga keberlangsungan  RTH  tersebut,  seperti  dengan  tidak  membuang  sampah  sembarangan  dan melakukan  tindakan  lain  yang  mendukung  keberlanjutan  RTH.  Pernyataan  ini  menunjukkan kesadaran  akan  pentingnya  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  menjaga  dan  memelihara  RTH, bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  semata.  Dalam  konteks  evaluasi  kebijakan, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai pentingnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam
mencapai  kecukupan  dan  keberhasilan  implementasi  kebijakan  RTH.  Meskipun  langkah- langkah  kebijakan  sudah  cukup  dilakukan,  namun  keberhasilannya  juga  bergantung  pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga RTH serta perilaku yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
Dengan  kata  lain,  dapat  peneliti  interpretasikan  bahwa  dari  pernyataan  Informan  2 menggambarkan  pentingnya  aspek  kecukupan  dalam  evaluasi  kebijakan  RTH  di  Kota Sukabumi.  Informan  2  pun  menegaskan  bahwa  implementasi  kebijakan  sudah  cukup  baik, namun keberhasilannya juga tergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga  keberlanjutan  RTH.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  menjaga  lingkungan,  seperti dengan  tidak  membuang  sampah  sembarangan,  merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi  yang mendukung keberhasilan program RTH.
Dalam  evaluasi  kebijakan, aspek  kecukupan  tidak  hanya  terkait  dengan  kebijakan  dan sarana-prasarana  yang  memadai,  tetapi  juga  dengan  partisipasi  aktif  dan  perilaku  masyarakat yang mendukung keberlanjutan lingkungan di Kota Sukabumi.
Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa penilaian kebijakan RTH di Kota Sukabumi, diharapkan  mampu  menciptakan  perubahan  yang  lebih  baik  sesuai  dengan  tujuan  yang ditetapkan,  serta  memberikan  kepuasan  bagi  masyarakat  dan  pemerintah.  Keberhasilan implementasi  kebijakan  ini  sangat  tergantung  pada  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  mampu mencapai  target  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu,  sarana  dan  prasarana  serta  turut  serta  peran aktif  dari  masyarakat  menjadi  faktor  penting  dalam  keberhasilan  program  RTH  di  Kota Sukabumi.

## 3.4 Perataan  Kebijakan  Tentang  Penyediaan  Dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH) di Kota Sukabumi
Dalam subbab ini, akan dijelaskan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam  mengatur  kebijakan  RTH  secara  merata,  sehingga  setiap  individu  dan  kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan RTH yang berkualitas. Selain itu, subbab ini  juga  akan  membahas  dampak  dan  manfaat  dari  perataan  kebijakan  tersebut  terhadap peningkatan  kualitas  lingkungan  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  Kota  Sukabumi.  Guna memperoleh informasi mendalam dan valid, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan 1 terkait  Apakah  pelaksanaan  program  penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  (RTH) yang telah dilakukan telah merata. Berikut tanggapan dari informan 1:
“ Sebetulnya  kalau  bicara  merata  atau  tidak  kita  harus  objektif  dan  realistis  aja.  Ya, pasti  kita  menentukan  untuk  pembangunan  RTH  juga  kan  pasti  ada  pengkajian  dulu dari  beberapa  titik,  kira-kira  yang  mana  nih  yang  di  masuk  kriteria  untuk  diperbarui atau dibangun ulang. ” (Informan 1)
Dari  pernyatan  Informan  1  di  atas,  yang  bersangkutan  mengemukakan  pandangan tentang  pentingnya  pendekatan  yang  objektif  dan  realistis  dalam  menjalankan  kebijakan penyediaan  dan  pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota  Sukabumi.  Ia mengungkapkan bahwa dalam upaya untuk mencapai keadilan dalam distribusi RTH, evaluasi yang  cermat  dan  pengkajian  perlu  dilakukan.  Sebelum  memutuskan  pembangunan  RTH, pemerintah  melakukan  pengkajian  dari  beberapa  titik  atau  lokasi  untuk  menentukan  kriteria yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  yang  ada.  Dengan  demikian,  langkah-langkah pembangunan  atau  pembaruan  RTH  dapat  diarahkan  dengan  lebih  terarah  dan  efektif. Pernyataan  ini  menunjukkan  pentingnya  pendekatan  berbasis  data  dan  evaluasi  yang  objektif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan RTH.
Pernyataan Informan 1 menggambarkan pentingnya prinsip perataan dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Prinsip perataan  dalam  evaluasi  kebijakan,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Dunn  (2003),  berfokus  pada distribusi  pelayanan  yang  adil  dan  merata  berdasarkan  kriteria  kesamaan  manfaat  yang diberikan.  Dalam  konteks  pelaksanaan  program  RTH,  pemerintah  Kota  Sukabumi  diharapkan
dapat  melaksanakan  kebijakan  tersebut  dengan  adil,  tanpa  adanya  perbedaan  diskriminasi. Pemerintah  harus  melakukan  evaluasi  dan  pengkajian  yang  cermat  dari  beberapa  titik  atau lokasi untuk menentukan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Dengan demikian,  distribusi  sarana  dan  prasarana  RTH  dapat  dilakukan  secara  merata  di  setiap kecamatan,  sehingga masyarakat  di  seluruh  wilayah Kota  Sukabumi  dapat  merasakan manfaat yang  sama  dari  adanya  RTH.  Dalam  hal  ini,  pendekatan  objektif,  realistis,  dan  berbasis  data sangat  penting  untuk  memastikan  pelaksanaan  kebijakan  RTH  yang  adil  dan  merata  bagi seluruh masyarakat Kota Sukabumi.
Selain itu, terdapat keterkaitan antara penjelasan tersebut dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang Terbuka  Hijau. Prinsip perataan yang dijelaskan oleh informan mengacu pada tujuan utama peraturan tersebut, yaitu  untuk  mengatur  penyediaan  dan  pemanfaatan  RTH  secara  adil  dan  merata  bagi  seluruh masyarakat  Kota  Sukabumi.  Peraturan  tersebut  memberikan  landasan  hukum  dan  pedoman pelaksanaan kebijakan RTH di Kota Sukabumi, termasuk dalam hal pendistribusian sarana dan prasarana  RTH  di  setiap  kecamatan.  Dengan  demikian,  implementasi  kebijakan  RTH  di  Kota Sukabumi dapat lebih sesuai dengan prinsip perataan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut.
Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, dalam melakukan pemerataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Sukabumi, Dinas Lingkungan Hidup melalui DPUTR pun mengevaluasi taman- taman yang ada di Kota Sukabumi karena terdapat beberapa lokasi taman yang disalahgunakan oleh masyarakat seperti pada temuan peneliti berikut:

## Sumber: jabar.suara.com
Gambar 4. Berita Tentang Penyalahgunaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Sukabumi Oleh Masyarakat
Kemudian,  peneliti  pun  bertanya  kepada  informan  2  yang  langsung  menanggapinya sebagai berikut:
“ Kayaknya  merata,  sih,  tapi  gak  tau  juga,  takut  salah.  Soalnya  kan  saya  bukan  yang ada di instansi tersebut, gitu. ” (Informan 2)
Berdasarkan  tanggapan  informan  2  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  yang  bersangkutan memberikan  pernyataan  dalam  sudut  pandang  pribadinya  secara  umum.  Di  mana,  dalam pandangannya mungkin saja implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi telah merata.
Dalam  hal  ini,  peneliti  menginterpretasikan  bahwa  dari  pernyataan  informan  1  dan informan  2,  maka  dapat  dikatakan  implementasi  kebijakan  Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Sukabumi  telah  dapat  dikatakan  baik  dan  merata.  Hal  ini  dibuktikan dengan pernyataan kedua informan tersebut.

## 3.5 Responsivitas  Kebijakan  Tentang  Penyediaan  Dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH) di Kota Sukabumi
Pada  subbab  ini,  akan  dijelaskan  tentang  langkah-langkah  yang  telah  diambil  oleh pemerintah Kota Sukabumi untuk menjaga responsivitas kebijakan RTH, termasuk mekanisme komunikasi,  partisipasi  masyarakat,  dan  evaluasi  secara  berkala.  Dengan  mengedepankan responsivitas  kebijakan,  diharapkan  RTH  di  Kota  Sukabumi  dapat  terus  berkembang  dan memberikan manfaat yang relevan bagi masyarakat secara berkelanjutan.
Peneliti  mengajukan  pertanyaan  tentang  Bagaimana  sikap  para  pelaksana  kebijakan dalam melaksanakan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) kepada informan 1, berikut tanggapan yang bersangkutan:
“ Kita dalam melaksanakan tugas ya tentu responsif , ya. Dan juga kita ini kan pengen kota Sukabumi ini jadi asri lagi, kan kalau asri banyak hijau-hijau pepohonan kan enak buat kita, masyarakat kota Sukabumi ini .” (Informan 1)
Dari  pernyataan  Informan  1  di  atas,  yang  besangkutan  menyampaikan  bahwa  dalam praktiknya  petugas  selalu  responsif  dalam  melaksanakan  tugas  terkait  penyediaan  dan pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota  Sukabumi.  Informan  pun  mengungkapkan keinginan  dari  para  petugas  untuk  menjadikan  Kota  Sukabumi  lebih  asri  lagi  dengan  adanya banyak  pepohonan  dan  ruang  hijau.  Pernyataan  ini  mencerminkan  kesadaran  akan  pentingnya lingkungan yang sehat dan alami bagi masyarakat Kota Sukabumi.
Merujuk  pada  teori  Dunn  (2003),  berkaitan  dengan  sejauh  mana  kebijakan  dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks RTH, responsivitas menjadi kriteria penting karena keberhasilan suatu kebijakan belum lengkap jika belum mampu merespons dan memenuhi kebutuhan aktual dari kelompok yang seharusnya diuntungkan oleh kebijakan tersebut. Informan 1 menyampaikan bahwa petugas terlibat dalam pelaksanaan  RTH  selalu  responsif  dalam  menjalankan  tugas  mereka.  Para  petugas  selalu berupaya  menjadikan  Kota  Sukabumi  lebih  asri  dengan  meningkatkan  jumlah  pepohonan  dan ruang  hijau.  Pernyataan  ini  mencerminkan  komitmen  untuk  merespons  kebutuhan  masyarakat dan  menciptakan  lingkungan  yang  sehat  dan  nyaman.  Dengan  menjadi  responsif  terhadap kebutuhan  masyarakat,  pelaksanaan  kebijakan  RTH  diharapkan  dapat  memberikan  hasil  yang maksimal dan memenuhi kebutuhan serta preferensi masyarakat Kota Sukabumi.
Selanjutnya, peneliti  bertanya  kepada informan  2 dengan  pertanyaan  yang  sama,  yang langsung  ditanggapi  oleh  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  ini,  informan  2  tidak  menjelaskan bagaimana  sikap  dari  para  petugas  secara  spesfik.  Ia  menyampaikan  pandangannya  secara normatif dengan mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya para petugas memiliki sikap yang baik dan responsif.
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Dunn  (2003),  menyangkut  sejauh  mana  kebijakan  dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal ini, sikap yang baik dan responsif dari petugas menunjukkan komitmen untuk merespons kebutuhan masyarakat  dalam  pelaksanaan  RTH.  Diharapkan  bahwa  dengan  responsivitas  ini,  proses pelaksanaan  kebijakan  RTH  dapat  lebih  maksimal,  memberikan  hasil  yang  baik,  dan memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi.
Kemudian,  penelitian  bertanya  tentang  bagaimana  pengawasan  dan  pengendalian  dari pelaksana kebijakan terhadap program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Berikut tanggapan dari informan 1:
“ Kalau  pengawasan,  kita  ada  aplikasi  SIMPELDONG,  SiEdan,  SIGENKO  untuk pelayanan. Kalau untuk dilapangan ya tentu ada kunjungan secara berkala .” (Informan 1)
Dari pernyataan Informan 1 di atas, dapat dilihat bahwa mekanisme pengawasan yang digunakan  dalam  pelaksanaan  program  RTH  di  Kota  Sukabumi.  Mereka  menyebutkan  bahwa terdapat  beberapa  aplikasi  yang  digunakan,  yaitu  SIMPELDONG,  SiEdan,  dan  SIGENKO. Aplikasi-aplikasi  ini  kemungkinan  digunakan  untuk  membantu  dalam  proses  pengawasan  dan pemantauan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  RTH.  SIMPELDONG  mungkin  digunakan  untuk administrasi  dan  pelaporan  terkait  program  RTH,  SiEdan  mungkin  digunakan  untuk  sistem digital  lainnya,  dan  SIGENKO  mungkin  digunakan  untuk  pengawasan  terhadap  pelaksanaan program RTH.
Selain  itu,  Informan  1  juga  menyebutkan  bahwa  ada  kunjungan  secara  berkala  ke lapangan  dalam  rangka  pengawasan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Kota  Sukabumi melibatkan  kegiatan  pengawasan  yang  melibatkan  kunjungan  langsung  ke  lokasi  RTH  untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
Pernyataan  informan  1  ini  mengindikasikan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam memastikan  kepatuhan  dan  efektivitas  pelaksanaan  kebijakan  RTH  melalui  pengawasan  yang dilakukan  baik  melalui  aplikasi  maupun  kunjungan  lapangan.  Penggunaan  teknologi  aplikasi dapat  membantu  dalam  pemantauan  yang  efisien  dan  terstruktur,  sedangkan  kunjungan lapangan  memberikan  kesempatan  untuk  mengevaluasi  kondisi  dan  perubahan  yang  terjadi secara langsung.
Pernyataan  dari  Informan  1  menggambarkan  responsivitas  dalam  pengawasan pelaksanaan  kebijakan  penyediaan  dan  pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota Sukabumi.  Responsivitas,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Dunn,  mengacu  pada  sejauh  mana kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai-nilai  kelompok  masyarakat tertentu.  Dalam  hal  ini,  penggunaan  aplikasi  seperti  SIMPELDONG,  SiEdan,  dan  SIGENKO menunjukkan responsivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pengawasan dan pelayanan terkait RTH. Aplikasi tersebut dapat membantu dalam pemantauan, administrasi, dan pelaporan terkait  program  RTH.  Selain  itu,  kunjungan  lapangan  yang  dilakukan  secara  berkala  juga merupakan  upaya  responsif  pemerintah  untuk  memastikan  pelaksanaan  program  RTH  sesuai dengan  ketentuan  yang  ditetapkan.  Melalui  kombinasi  penggunaan  teknologi  aplikasi  dan kunjungan lapangan,  diharapkan  kebijakan  RTH  dapat  berjalan  lebih maksimal,  menghasilkan hasil  yang  baik,  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.    Peneliti  pun  mendapat  temuan  terkait responsivitas  dari  petugas  dalam  melaksanakan  implementasi  kebijakan,  seperti  dapat  dilihat pada gambar berikut:
Sumber: radarsukabumi.com
Gambar 5. Berita Responsivitas Petugas Dalam Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Sukabumi
Selanjutnya  peneliti  pun  mengajukan  pertanyaan  kepada  informan  2.  Dalam  hal  ini, yang  bersangkutan  mengatakan  bahwa  sepengetahuannya,  biasanya  terdapat  maintenance  atau perawatan terhadap taman-taman, adapula sidak-sidak saat poses pembangunannya.
Peneliti  pun  bertanya  terkait  apakah  pemerintah  daerah  mendukung  penuh  terhadap pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) kepada informan 1 yang langsung ditanggapi oleh yang bersankutan sebagai berikut:
“Oh, ya, tentu. Masa gak mendukung. Kan itu sudah ada di PERDA Nomor 2 Tahun 2015  tentang  penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau.  Tujuan  adanya PERDA itu juga kan untuk mendukung penyediaan RTH.” (Informan 1)
Dari  pernyataan  Informan  1  di  atas,  bahwa  pemerintah  kota  mendukung  penyediaan Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota  Sukabumi.  Informan  menyatakan  bahwa  dukungan tersebut  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Nomor  2  Tahun  2015  tentang penyediaan  dan  pemanfaatan  RTH.  PERDA  tersebut  memiliki  tujuan  yang  jelas,  yaitu  untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program penyediaan RTH.
Merujuk teori evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003) yang menjelaskan responsivitas menunjukkan  sejauh  mana  suatu  kebijakan  dapat  memenuhi  kebutuhan,  preferensi,  dan  nilai- nilai  kelompok  masyarakat  tertentu.  Dalam  konteks  ini,  PERDA  tersebut  menunjukkan tanggapan  pemerintah  terhadap  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat  terkait  penyediaan RTH.
PERDA ini juga diarahkan untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat  terkait  RTH.  Dengan  demikian,  pemerintah  Kota  Sukabumi  menunjukkan tanggapan  yang  responsif  terhadap  pentingnya  penyediaan  dan  pemanfaatan  RTH,  serta berkomitmen  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  yang  ditetapkan dalam  PERDA.  Informan  1  pun  menegaskan  bahwa  kebijakan  PERDA  sebagai  instrumen hukum  yang  mendukung  pelaksanaan  RTH  di  Kota  Sukabumi,  dan  sejalan  dengan  prinsip responsivitas dalam evaluasi kebijakan.
Selanjutnya  peneliti  menanyakan  pertanyaan  yang  sama  kepada  informan  2  yang langsung ditanggapi sebagai berikut:
“Kalau menurut saya, ya, pasti mendukung, sih. Kan adanya pembangunan ini itu pasti dari pemerintah, gak mungkin walikota gak mendukung.” (Informan 2)
Berdasarkan penjelaskan Informan 2 di atas dapat diketahui bahwa mencerminkan sikap positif  dan dukungan terhadap  pembangunan  Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota  Sukabumi. Informan tersebut menyatakan bahwa menurut pandangannya, pasti mendukung pembangunan RTH  karena  inisiatif  tersebut  berasal  dari  pemerintah,  termasuk  walikota.  Pernyataan  ini menunjukkan  keyakinan  bahwa  pembangunan  RTH  adalah  bagian  dari  tugas  dan  tanggung jawab pemerintah, termasuk walikota. Informan 2 menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah tidak akan menolak atau tidak mendukung pembangunan RTH di Kota Sukabumi.
Hal ini menggambarkan pentingnya dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH. Dukungan dari pemerintah, termasuk walikota, merupakan faktor  penting  dalam  menjalankan  program  RTH  dan  memastikan  kelancaran  serta kesuksesannya. Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah, diharapkan pembangunan RTH  di  Kota  Sukabumi  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  memberikan  manfaat  yang  signifikan bagi masyarakat serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Merujuk pada teori Dunn (2003) yang menjelaskan bahwa responsivitas dalam evaluasi kebijakan  menekankan  pada  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  dapat  memuaskan  kebutuhan, preferensi,  atau  nilai-nilai  kelompok  masyarakat  yang  terlibat.  Pernyataan  Informan  2 mencerminkan  pandangan  yang  positif  dan  dukungan  terhadap  pembangunan  RTH,  dengan keyakinan bahwa inisiatif ini berasal dari pemerintah, termasuk walikota.
Dukungan  pemerintah,  termasuk  walikota,  menjadi  faktor  krusial  dalam  menjalankan program RTH dengan baik dan mencapai hasil yang positif. Dengan responsivitas yang tinggi, pemerintah dapat menanggapi kebutuhan aktual masyarakat serta memberikan kemudahan akses dan  manfaat  yang  lebih  baik  dalam  pemanfaatan  RTH.  Dalam  konteks  pelaksanaan  RTH  di Kota  Sukabumi,  diharapkan  respon  yang  positif  dari  pemerintah  dapat  memastikan  proses pelaksanaan  yang  maksimal,  memberikan  hasil  yang  baik,  dan  memenuhi  kebutuhan masyarakat  secara  efektif.  Responsivitas  yang  kuat  juga  akan  memastikan  bahwa  kebijakan RTH  sesuai  dengan  tujuan  dan  nilai-nilai  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  dan mampu  memberikan  kemudahan  serta  manfaat  yang  signifikan  bagi  masyarakat  Kota Sukabumi.

## 3.6 Ketepatan  Kebijakan  Tentang  Penyediaan  Dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH) di Kota Sukabumi
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  penyediaan  dan  pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH)  di  Kota  Sukabumi,  ketepatan  kebijakan  menjadi  salah  satu  aspek  yang  krusial  untuk diperhatikan.  Ketepatan  kebijakan  berkaitan  dengan  sejauh  mana  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  Kota  Sukabumi  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  aktual  yang  ada. Dalam  subbab  ini,  akan  dibahas  mengenai  evaluasi  mengenai  ketepatan  kebijakan  dalam konteks  RTH  di  Kota  Sukabumi.  Pemahaman  mengenai  ketepatan  kebijakan  ini  akan memberikan  wawasan  yang  lebih  mendalam  terkait  sejauh  mana  kebijakan  RTH  dapat memberikan  manfaat  dan  menjawab  tantangan  yang  dihadapi  dalam  penyediaan  dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Sukabumi.
Guna mendapat informasi mendalam, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan 1.  Peneliti  bertanya  tentang  bagaimana  dampak  positif  yang  ditimbulkan  dari  pelaksanaan program  penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  (RTH).  Berikut  tanggapan  yang bersangkutan:
“Yang  pasti  tentu  sukabumi  ini  jadi  lebih  tampak  asri,  segar  gitu  dengan  adanya RTH.” (Informan 1)
Dalam  pernyataannya,  Informan  1  mengungkapkan  pandangan  positif  terkait  dengan adanya  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota  Sukabumi.  Informan  1  menyatakan  bahwa keberadaan  RTH  akan  membuat  Kota  Sukabumi  terlihat  lebih  asri  dan  segar.  Pernyataan  ini mencerminkan  harapan  akan  peningkatan  kualitas  lingkungan  dan  suasana  Kota  Sukabumi melalui pengembangan RTH. Dengan adanya RTH yang melimpah, masyarakat Kota Sukabumi dapat menikmati lingkungan  yang lebih  hijau,  nyaman,  dan menyegarkan.  Pernyataan ini juga menggambarkan  pentingnya  keberadaan  RTH  dalam  menciptakan  keseimbangan  ekologi, meningkatkan  kualitas  udara,  dan  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  beraktivitas  dan rekreasi di lingkungan yang alami.
Merujuk  pada  teori  Dunn  (2003)  dalam  konteks  evaluasi  kebijakan  RTH  di  Kota Sukabumi, pernyataan Informan 1 menggambarkan harapan terhadap ketepatan kebijakan yang telah  diterapkan.  Informan  mengungkapkan  keyakinannya  bahwa  keberadaan  RTH  akan memberikan  dampak  positif  dalam menciptakan  lingkungan  yang lebih  asri  dan segar.  Hal  ini mengacu pada tujuan utama dari kebijakan RTH, yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan  menciptakan  suasana  yang  nyaman  bagi  masyarakat.  Pernyataan  tersebut  mencerminkan pengakuan  terhadap  nilai  dan  manfaat  yang  diharapkan  dari  kebijakan  RTH.  Dalam  konteks evaluasi  ketepatan  kebijakan,  penting  untuk  memastikan  bahwa  tujuan  kebijakan  telah dijelaskan dengan jelas, implementasi kebijakan telah disosialisasikan, dan peran serta tanggung jawab  dalam  pelaksanaan  telah  terbagi  dengan  tepat.  Selain  itu,  ketepatan  juga  melibatkan konsistensi  perintah  yang  diberikan  kepada  pelaksana  kebijakan,  agar  tidak  menimbulkan kebingungan dan memastikan tujuan kebijakan RTH dapat tercapai secara efektif.
Kemudian,  peneliti  mengajukan  pertanyaan  yang  sama  kepada  informan  2.  Adapun tanggapan dari informan 2 sebagai berikut:
“Kalau aku sih ngerasanya jadi enak, aja, ya, diliatnya banyak taman gitu. Tapi di sisi lain agak kurang adem aja, karena kan ada pohon-pohon yang ditebang-tebangin tuh di beberapa titik, kayak di bhayangkara gitu kan kalau gak salah .” (Informan 2 )
Dalam  pernyataannya,  Informan  2  menyampaikan  pandangannya  terkait  efek  dari keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Informan tersebut mengungkapkan bahwa  menurut  pengalamannya,  kehadiran  RTH  memberikan  perasaan  yang  menyenangkan karena  adanya  banyak  taman.  Pernyataan  ini  mencerminkan  apresiasi  terhadap  keindahan  dan kenyamanan  yang  ditawarkan  oleh  RTH,  dengan  adanya  taman-taman  yang  dapat  dinikmati oleh masyarakat.
Namun, Informan 2 juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait beberapa aspek yang perlu  diperhatikan  dalam  pengelolaan  RTH.  Ia  menyebutkan  bahwa  di  sisi  lain,  terdapat kekurangan dalam aspek keberadaan pohon-pohon yang telah ditebang di beberapa titik, seperti di sekitar Bhayangkara. Hal ini mencerminkan kekhawatiran terhadap pengurangan vegetasi dan kualitas lingkungan yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesejukan RTH. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan RTH dan perlindungan terhadap vegetasi yang ada.
Dalam konteks evaluasi kebijakan RTH, pernyataan Informan 2 menyoroti pentingnya pengelolaan  yang  hati-hati  dan  memperhatikan  dampak  lingkungan  dari  kebijakan  tersebut. Selain  membangun  taman  dan  ruang  terbuka  yang  enak  dinikmati,  penting  juga  untuk mempertimbangkan  konservasi  pohon-pohon  yang  ada  guna  menjaga  keberlanjutan  RTH. Dalam  evaluasi  ketepatan  kebijakan,  hal  ini  menggarisbawahi  pentingnya  menjaga keseimbangan  antara  kebutuhan  manusia  dan  keberlanjutan  lingkungan  dalam  pengelolaan RTH.
Merujuk  pada  teori  Dunn  (2003)  pernyataan  Informan  2  dalam  data  menggambarkan dua  aspek  yang  terkait  dengan  ketepatan  kebijakan  dalam  pelaksanaan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH)  di  Kota  Sukabumi. Pertama,  Informan  2  mengungkapkan  apresiasi  terhadap  keindahan dan  kenyamanan  yang  ditawarkan  oleh  RTH,  terutama  melalui  keberadaan  taman-taman  yang dapat  dinikmati  oleh  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang  menyebutkan  bahwa ketepatan kebijakan melibatkan penilaian terhadap nilai dari tujuan program kebijakan. Dalam hal  ini,  keberadaan  RTH  telah  memberikan  manfaat  positif  yang  sesuai  dengan  tujuan pengembangan RTH, yaitu memberikan ruang terbuka yang indah dan nyaman bagi masyarakat.
Namun, Informan 2 juga menyoroti kekurangan dalam aspek keberadaan pohon-pohon yang  telah  ditebang  di  beberapa  titik  RTH,  yang  dapat  mempengaruhi  kenyamanan  dan kesejukan  RTH.  Hal  ini  mencerminkan  kekhawatiran  terhadap  dampak  lingkungan  dari pengelolaan RTH yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan perlindungan terhadap vegetasi. Teori juga menekankan pentingnya evaluasi ketepatan kebijakan dalam mengacu pada standar operasional  pelaksanaan,  termasuk  pembagian  peran  dan  tanggung  jawab,  dan  dampak perubahan terhadap masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, pengelolaan yang hati-hati dan memperhatikan  dampak  lingkungan  merupakan  aspek  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam evaluasi ketepatan kebijakan RTH.
Dengan demikian, analisis antara data dan teori menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan  antara  keberlanjutan  lingkungan  dan  kebutuhan  manusia  dalam  pengelolaan RTH. Evaluasi ketepatan kebijakan RTH harus memperhatikan nilai tujuan program kebijakan, asumsi yang melandasi tujuan tersebut, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pengelolaan yang  tepat  akan  memastikan  pencapaian  tujuan  kebijakan  yang  diinginkan,  sambil  menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih  lanjut  peneliti  pun  bertanya  kepada  informan  1  tentang  apakah  program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) ini sudah tepat dalam mengatasi polusi udara. Berikut tanggapan dari yang bersangkutan:
“Kalau bicara masalah ketepatan dalam mengatasi polusi udara itu kita juga kembali ke masyarakat dan para pelaku usaha. Contoh, aktivitas transportasi. Itu jadi penghasil
polusi  terbesar,  ya,  karena  adanya  peningkatan  jumlah  kendaraan  di  sukabumi  itu cukup  tinggi,  apalagi  motor  tuh.  Kan  banyak  banget  sekarang.  Belum  lagi  dari industri-industri, kayak tempat penitipan sapi yang di nyomplong, tuh. Itu kan bau, ya. Banyak itu masyarakat yang mengadu ke kita .” (Informan 1)
Dari  pernyataan  informan  1  terdapat  penekanan  pada  masalah  ketepatan  dalam mengatasi  polusi  udara  di  Kota  Sukabumi.  Informan  1  menyoroti  peran  masyarakat  dan  para pelaku  usaha  dalam  masalah  ini.  Contohnya  adalah  aktivitas  transportasi  yang  menjadi penyumbang  polusi  udara  terbesar,  terutama  dengan  peningkatan  jumlah  kendaraan  yang signifikan di Kota Sukabumi, terutama sepeda motor. Selain itu, Informan 1 juga menyinggung dampak  polusi  udara  dari  industri, seperti  tempat  penitipan  sapi  yang  mengeluarkan  bau  yang mengganggu. Pernyataan ini menunjukkan adanya keluhan masyarakat terkait polusi udara dan peran penting masyarakat dalam mengatasi masalah ini.
Pernyataan  Informan  1  juga  menggambarkan  pentingnya  keterlibatan  semua  pihak, termasuk  masyarakat  dan  pelaku  usaha,  dalam  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  udara  di Kota  Sukabumi.  Untuk  mengatasi  masalah  polusi  udara  secara  efektif,  diperlukan  upaya  yang melibatkan  pengendalian  dan  pengurangan  emisi  dari  kendaraan,  pengelolaan  industri  yang ramah  lingkungan,  dan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  mengadu  serta  melapor  terkait masalah polusi udara.
Dalam  konteks  evaluasi  ketepatan  kebijakan  RTH,  pernyataan  Informan  1 mengindikasikan adanya dampak lingkungan yang perlu diperhatikan, seperti polusi udara, yang dapat  mempengaruhi  keberlanjutan  dan  kualitas  RTH.  Hal  ini  menekankan  pentingnya kebijakan  yang  tepat  dalam  mengatasi  polusi  udara  serta  melibatkan  masyarakat  dan  para pelaku usaha dalam upaya menjaga kualitas udara yang bersih dan sehat di Kota Sukabumi.
Dalam  analisis  data  dengan  teori  di  atas,  pernyataan  Informan  1  menggambarkan adanya keterkaitan antara masalah polusi udara dan ketepatan kebijakan dalam konteks RTH di Kota  Sukabumi.  Informan  1  menekankan  bahwa  untuk  mengatasi  polusi  udara  secara  efektif, perlu  melibatkan  masyarakat  dan  para  pelaku  usaha,  terutama  dalam  menghadapi  faktor kontributor utama polusi udara seperti aktivitas transportasi dan industri.
Merujuk  pada  teori  Dunn  (2003)  pernyataan  informan  1  menggambarkan  pentingnya kesesuaian  antara  tujuan  kebijakan  RTH  dengan  upaya  mengatasi  masalah  polusi  udara. Evaluasi  ketepatan  kebijakan  RTH  memerlukan  standar  operasional  pelaksanaan  yang  tepat, termasuk  sosialisasi  pembagian  peran  dan  tanggung  jawab  kepada  semua  pihak  terkait,  serta konsistensi perintah yang diberikan kepada implementor. Dalam hal ini, kebijakan RTH di Kota Sukabumi  haruslah  mempertimbangkan  dampak  polusi  udara  sebagai  bagian  dari  penilaian ketepatan kebijakan tersebut.
Selanjutnya  informan  1  juga  mencerminkan  kebutuhan  akan  perubahan  dalam  pola perilaku  dan  kebijakan  terkait  transportasi  dan  industri.  Upaya  pengendalian  emisi  dari kendaraan  dan  pengelolaan  industri  yang  ramah  lingkungan  menjadi  hal  yang  penting  untuk mencapai  tujuan  mengatasi  polusi  udara  dan  menjaga  kualitas  udara  yang  bersih.  Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengaduan dan pelaporan terkait masalah polusi udara juga menjadi  langkah  penting  dalam mengevaluasi  dampak  kebijakan  RTH  terhadap  kualitas  udara dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam  keseluruhan,  pernyataan  Informan  1  memberikan  kontribusi  pada  analisis ketepatan kebijakan RTH di Kota Sukabumi dengan menyoroti hubungan antara masalah polusi udara,  peran  masyarakat,  dan  kebijakan  pengendalian  polusi  udara  yang  perlu  diperhatikan dalam evaluasi kebijakan RTH.
Selanjutnya  peneliti  pun  menanyakan  hal  yang  sama  kepada  informan  2,  berikut tanggapan dari yang bersangkutan:
“Belum, sih. Soalnya sekarang kan kendaraan banyak banget, apalagi motor tuh udh kayak  apaan  aja,  banyak  banget.  Mungkin  harus  ada  peraturan  juga  sih  dari pemerintah  buat  kayak  ngebatasin  pembelian  atau  kepemilikan  kendaraan  tiap-tiap
orangnya.  Soalnya  kan  sekarang  tiap  orang  gak  mungkin  gak  punya  motor.  Pasti  aja ada  punya  satu.  Belum  lagi  kan  buat  parkirannya.  Jadi  itu,  sih  kalau  yang  aku  pikir. Harus  ada  peraturan  baru  juga.  Orang  tiap  bulan  atau  tiap  taun  ada  aja  motor  baru yang keluar. Otomatis orang-orang juga pasti pada pengen punya, dan nambah terus.” (Informan 2)
Dari  pernyataan  Informan  2  di  atas,  terdapat  penekanan  pada  permasalahan  jumlah kendaraan yang banyak, terutama sepeda motor, yang berdampak pada masalah lalu lintas dan parkir  di  Kota  Sukabumi.  Informan  2  menyatakan  bahwa  sekarang  sangat  sulit  untuk menemukan  seseorang  yang  tidak  memiliki  sepeda  motor,  dan  peningkatan  jumlah  kendaraan baru yang terus muncul juga menjadi faktor penyumbang masalah ini.
Pernyataan  tersebut  mencerminkan  pemikiran  Informan  2  bahwa  perlunya  peraturan dari  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Informan  2  mengusulkan  adanya pembatasan pembelian atau kepemilikan kendaraan pribadi sebagai langkah untuk mengurangi jumlah kendaraan di Kota Sukabumi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa peningkatan terus-menerus  dalam  jumlah  kendaraan  akan  semakin  memperparah  masalah  lalu  lintas  dan keterbatasan ruang parkir.
Pernyataan Informan 2 juga menggarisbawahi pentingnya adanya peraturan yang sesuai dengan  kondisi  dan  kebutuhan  Kota  Sukabumi  saat  ini.  Informan  2  menyadari  bahwa keberadaan motor menjadi hal yang tidak terelakkan, namun mengusulkan pembatasan sebagai langkah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam konteks evaluasi ketepatan kebijakan  RTH,  pernyataan  ini  menunjukkan  perlunya  peraturan  yang  dapat  menanggapi  dan menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan kendaraan bermotor.
Merujuk  pada  teori  Dunn  (2003)  dalam  konteks  evaluasi  ketepatan  kebijakan  RTH  di Kota  Sukabumi,  pernyataan  Informan  2  memberikan  kontribusi  yang  relevan.  Pernyataan tersebut menyoroti permasalahan yang berkaitan dengan jumlah kendaraan yang tinggi di Kota Sukabumi,  terutama  sepeda  motor,  dan  dampaknya  terhadap  masalah  lalu  lintas  dan keterbatasan ruang parkir. Informan 2 mengakui bahwa keberadaan sepeda motor telah menjadi bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  kehidupan  masyarakat  saat  ini,  namun  juga  menyadari perlunya tindakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.
Dalam  teori  evaluasi  kebijakan,  ketepatan  melibatkan  penilaian  terhadap  nilai  tujuan program  kebijakan  dan  asumsi  yang  melandasi  tujuan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  pernyataan Informan 2 mencerminkan pemikiran tentang perlunya peraturan yang sesuai dengan kebutuhan Kota  Sukabumi  saat  ini.  Informan  2  mengusulkan  pembatasan  pembelian  atau  kepemilikan kendaraan  pribadi  sebagai  langkah  untuk  mengurangi  jumlah  kendaraan  yang  berlebihan. Pernyataan  ini  menunjukkan  kesadaran  akan  perlunya  kebijakan  yang  responsif  dan  adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan lingkungan.
Selain itu, pernyataan Informan 2 juga menyoroti pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam  perintah  yang  diberikan  kepada  implementor  kebijakan.  Perintah  yang  berubah-ubah dapat  membingungkan  pelaksana  kebijakan  dan  menghambat  pencapaian  tujuan  kebijakan RTH.  Oleh  karena  itu,  dalam  evaluasi  ketepatan  kebijakan,  pernyataan  ini  menunjukkan pentingnya keselarasan antara perintah, tujuan, dan manfaat yang ingin dicapai oleh kebijakan RTH.
Secara keseluruhan, pernyataan Informan 2 memberikan wawasan yang relevan dalam evaluasi  ketepatan  kebijakan  RTH  di  Kota  Sukabumi.  Pernyataan  tersebut  menggarisbawahi perlunya peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kota Sukabumi, serta kejelasan dan  konsistensi  dalam  perintah  yang  diberikan  kepada  implementor  kebijakan.  Dengan mempertimbangkan  masukan  dari  para  pemangku  kepentingan seperti  Informan  2,  diharapkan kebijakan  RTH  dapat  menjadi  lebih  tepat  sasaran  dan  efektif  dalam  mencapai  tujuan  yang diinginkan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi mengalami kemajuan yang  signifikan,  dengan  peningkatan  luas  RTH  dan  pembangunan  taman  dan  lapangan  hijau yang  diapresiasi  oleh  masyarakat.  Meskipun  demikian,  terdapat  kendala  seperti  penurunan penanaman  pohon  selama  pandemi  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai pengelolaan  sampah.  Evaluasi  kebijakan  yang  berkesinambungan  dan  responsivitas  terhadap masalah  tersebut  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  RTH.  Dengan penanganan yang tepat, diharapkan kebijakan RTH di Kota Sukabumi dapat terus meningkatkan efektivitasnya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan  perlindungan  vegetasi,  partisipasi  masyarakat,  pengendalian  polusi  udara,  dan penyesuaian peraturan sesuai kebutuhan dan kondisi kota.

## 4.2 Saran
Pengelolaan  vegetasi  yang  seimbang  dalam  pengembangan  RTH  di  Kota  Sukabumi memerlukan  pendekatan  yang  mempertimbangkan  keseimbangan  antara  pengembangan  RTH dan pelestarian vegetasi, termasuk identifikasi, perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan area dengan  nilai  vegetasi  tinggi,  serta  penanganan  kendala,  peningkatan  efisiensi,  partisipasi masyarakat, dan penyesuaian peraturan terkait RTH.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Aini,  L.  N.,  Isnawan,  B.  H.,  &  Saleh,  E.  R.  (2015).  Evaluasi  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota Pekanbaru. PLANTA TROPIKA: Jurnal Agrosains (Journal of Agro Science) , 3 (1), 41- 51.
Amin,  S.,  &  Amri,  N.  (2011).  Evaluasi  Ketersediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kompleks Perumahan Bumi Permata Sudiang Kota Makassar. Prosiding Hasil Penelitian Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin , 1-2.
Arlistasari,  D.,  &  Rosdiana,  W.  (2019).  Evaluasi  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan Kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Publika , 7 (2). Bungin,  Burhan  (2007) .  Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik  dan Ilmu Sosial lainnya . Jakarta: Putra Grafika
Cahya,  D.  L.,  Widyawati,  L.  F.,  &  Ayodhia,  F.  W.  (2016).  Evaluasi  Ketersediaan  Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi. Jurnal Planesa , 7 (1), 1-9.
Departemen Pekerjaan Umum. 2006. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. 2005. Ruang Terbuka Hijau (RTH)  Wilayah  Perkotaan.  Bogor.  Lab.  Perencanaan  Lanskap  Departemen  Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian, IPB.
Dunn,  William  N.  (2003). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  (edisi  kedua ),  Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun (Studi pada Kawasan Aloon-Aloon Kota Madiun)
Fuad,  Anis  dan  Kandung  Sapto  Nugroho.  (2014). Panduan  Praktis  Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu. Wirawan. (2011). Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi  Program:  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Grey,  G.W.  (1996). The  Urban  Forestry:  Comprehensive  Management .  New  York  : John Wiley dan Sons, Inc. Hardiatmojo, A. (2021). Evaluasi Kebijakan  Pemerintah Daerah dalam  Meningkatkan
Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Jambi). Lestari,  A.,  &  Nur,  A.  C.  Evaluation  of  Green  Open  Space  (RTH)  Policy  in  Makassar City. Jurnal Aktor , 1 (1), 33-42. Moleong,  Lexy  J.  (2007). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya Offset. Nugroho, Riant. 2012. Public Policy . Jakarta: Gramedia Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  No.  1  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau Kawasan Perkotaan.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.5/PRT/M,  2008  Tentang  Pedoman  Penyediaan  dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan Rapuano, Michael, P.P. Pirone, and Brooks E. Wigginton, (1964) Open Space in Urban Design , The Cleveland Development Foundation, Cleveland, Ohio. Seymour,  G.M.  (1980). Recreation,  Planning  and  Design .  New  York:  Mc  Graw  Hill  Book Company.
Shirvani,  Hamid.  (1985). The  Urban  Design  Process .  New  York:  Van  Nostrand  Reinhold Company.
Simond, J.O., (1984) Landscape Architecture , Mc Grow-Hill Book Co. New York. Subarsono, (2005). Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dan R&B . Bandung: Alfabeta. Supriatna,  S.  A.,  &  Firmansyah,  D.  P.  (2017). Identifikasi  Faktor-faktor  yang  Berpengaruh terhadap  Daya  Tarik  Kunjungan  Masyarakat  pada  Taman  Tematik  di  Kota  Bandung (Doctoral dissertation, Fakultas Teknik).
Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). Implementasi Kebijakan Publik : Transformasi Pikiran George Edward .  Yogyakarta:  Lukman  Offset  dan  Yayasan  Pembaruan  Administrasi  Publik Indonesia.
Zuriah, N. (2006). Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.