## OTONOMI PERGURUAI\I TINGGI  HUBUNGA]\NYA DENGAN OTONOMI DAERAII
OIeh : If. Daeng Sudirwo 1

## ABSTRAI{
Perguruan  Tinggi memiliki  otonomi terceadiri yang  dimilikinya sejak  Pergu- ruan Tinggi tercebut berdiri. Hubungannya  dengan  otonomi daerah Perguruan Tinggi tidak berada di bawah  Pemerintah Daerah.  Perguruan  Tinggi berada di bawah Pemerintah  Pusat. Perguruan  Tinggi  mempunyai  hubungan  konsultatif dengan Pemerintah  Daerah.  Otonomi  Perguruan  Tinggi  dimasa  sekarang dan yang akan  datang  sedang  dikembangkan  meniadi Perguruan Tinggi  Badan Hukum Milik Negara. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan menguns kepentingan  masyarakat  setempat menurut prakarca  sendiri  berdasarkan aspirasi  masyarakat  dalam ikatan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.
Pada tanggal  1 Januari  2001 Otonomi Daerah mulai berlaku  diseluruh Wilayah Negara  Kesatuan  Republih  lndonesia sesuai kemampuan  daerahnya masing-masing.
Pelaksanaan otonomi  daerah  tersebut  berda- sarkan  Undang-undang  No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah menggan- tikan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  Pemerintahan di Dae- rah yang dinyatakan  tidak  berlaku karena bersifat sentralistik.  Pelaksanaan otonomi daerah ini diperkuat  dengan  lahirnya Un- dang-undang No. 25 Tahun  1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan  Daerah.
Rasional pelaksanaan otonomi daerah adalah :
1. Otonomi  Daerah akan memperkokoh persatuan dan kesatuan  bangsa.
2. Otonomi  daerah  menjamin pemba- ngunan berdasarkan potensi dan aspirasi masyarakat  daerah.
3. Otonomi  daerah menjamin  sistem peme- rintahan menjadi adil, proporsional,
rasional, transparan dan bertanggung jawab.
4. Otonomi daerah menjamin  adanya ke- pastian  kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan peme- rintah  kabupakn/ kota.
5. Otonomi  daerah adanya ketegasan sis- tem alokasi,  penyelenggaraan dan per' tanggung  jawaban  keuangan  daerah.
Walaupun rasional pelaksanaan oto- nomi daerah ini sangat bagus,  namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala-kendala  sebagai berikut:
1. Pemahaman masyarakat tentang oto- nomi daerah belum merata.
2. Perubahan  sikap mental sesuai otonomi daerah belum merata.
3. Kelembagaan  pemerintah  sesuai dengan otonomi  daerah  belum selesai  terben-
tuk.
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 masih memerlukan  revisi.
5. Peraturan  pemerintah / Peraturan Dae- rah dalam rangka  otonomi daerah belum selesai secara menyeluruh.
I Penulis adalah  Dosen lurusan Pendidikan  Ekonomi, Program  Administrasi  Perkantoran FPIPS-UPI.
72 MANAIERIAL.  VOL.  1, NO. 1, IUU 2OO2 :72 - 79
Bagaimanakah hubungannya  Otonomi dae- rah dengan otonomi pendidikan khususnya dengan otonomi Perguruan Tinggi?

## 1. Otonomi Pendidikan
Pendidikan dan Kebudayaan termasuk bi-dang pemerintahan yang wajib dilak- sanakan dalam melaksanakan  otonomi daerah. Pendidikan sebenarnya  merupakan kunci keberhasilan  pembangunan bangsa dan negara. H.A.R. Tilaar mendefinisikan pendidikan sebagai proses hominisasi dan humanisasi yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga  serta  masyarakat  yang berbudaya. Ternyata hal ini merupakan suatu proses vang  kompleks  karena:
Akan menciptakan suatu sistem  pendi- dikan dengan  kebijahsanaan yang  kon- kret.
Mengatur sumberdaya serta pemanfa- atannya.
Melatih tenaga-tenaga  (SDM) yang pro- fessional, baik tenaga umum maupun tenaga-tenaga manajer  pada tingkat lapangan.
Menyusun kurikulum yang sesuai
Mengelola  sistem  pendidikan yang ber- dasarkan  kepada kebudayaan setempat.
Selanjutnya H.A.R. Tllaar mengemu- kakan bagan Fungsi Lembaga-lembaga dalam pelaksanaan Otonomi dibidang
pendidikan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) s) CB o tr ,y t peMgRrNren PUSAT Hubungan Kosultatif Konsultatif Madrasah Akuntabilitas Horizontal # omn,ruiti*. $ v"'tiur PEMDA PROVINSI
DINAS DIKNAS PROVINSI PEMDA KABUPATEN DINAS  DIKNAS KABUPATEN MASYARAKAT ffiffiffi Otonomi  Perguruan Tinggi Hubungann]-a  dengan  Otonomi  Daerah-(H.  Daeng Sudinro) Z3
Kondisi Pendidikan  Indonesia
Negara  Indonesia menduduki peringkat ke 109 dan 174 Negara dalam laporan ta- hunan United Nations Development  Prog- ram (UNDP) mengenai lndex pembangun- an Manusia 2000. Penurunan Peringkat Human Development Index  (HDI) tersebut dari tahun  ke tahun semakin mempriha- tinkan,. dapat dilihat pada  bagan di bawah ini:
2001 sebesar Rp. 315,765 trilyun, sektor pendidikan  hanya  memperoleh  Rp. 13,95 trilyun, atau  hanya  sekitar 4,4% dari total pengeluaran. Ini berarti bahwa anggaran sektor  pendidikan tahun 2001 turun seba- nyak 11o/o dibandingkan  anggaran sektor pendidikan pada tahun 2000. Sehingga Ki Supriyoko  menyatakan;  "Seingat saya, ini merupakan anggaran pendidikan yang paling rendah  dibandingkan  selama orde baru dan reformasi  padahal  dibutuhkan
Human  Development Index  (HDI)
:;i:;ii.,#ifi,8;9:fis= Indonesia 102 99 L22 105 109 Viehram 127 L27 t22 110 Filinina 95 98 98 77 Thailand 52 59 59 67 Malavsia 53 60 60 56 Brunei 36 38 33 25 Sinsaoura 34 26 28 22 Iepang 3 n 8 4 Sumber:  UNDP, Kompas, 29-9-2OOO
Kondisi  peringkat  index pembangunan manusia  Indonesia  harus  mendapatkan  per- hatian yang sungguh-sungguh dari seluruh Bangsa Indonesia  pada  masa  sekarang  dan masa yang akan datang. Pandangan sebagian  besar  masyarakat  Indonesia belum menganggap  pendidikan sebagai masalah yang penting, mereka lebih tertarik pada masalah-masalah politik. Sehingga  untuk merubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan perlu adanya  usaha-usaha  agar wacana pendidikan  meningkat menjadi wacana  nasional yang setingkat dengan wacana politik. Mungkinkah?
Penurunan peringkat  Human Deve- lopment Index (HDI) seharusnya  dijadikan landasan untuk peningkatan APBN kita pada  sektor  pendidikan.  Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Penurunan HDI kita diikuti dengan penurunan anggaran  pendi- dikan dalam  APBN. Dalam  APNB  tahun
dana besar untuk memperbaiki  kinerja pendidikan nasional yang sudah porak poranda ini. Tetapi, ternyata anggaran malah turun, baik secara mutlak  maupun secara relatif." (Kompas 6-10-2000).
Laporan penelitian beberapa  perguruan tinggi  terkenal di Amerika Serikat yang di buat  oleh Margaret A. Duronio  dan Bruce A. Loessin dalam Elfective Fund Raising in Higher Education: Ten success stories (1991) membuktikan adanya hubungan positif  antara besarnya dana pendidikan dengan kinerja pendidikan. Makin tinggi dana pendidikan, makin baik kinerja pendidikan. Secara teoritik  maupun secara empirik besar kecilnya anggaran  pendidikan berkorelasi secara positif  terhadap  kinerja pendidikan  nasional suatu  negara.
Bagaimana kondisi  perguruan tinggi Indonesia dapat gambaran dari laporan versi ASIA WEEK edisi 23 Mei 1997 yang
1, IUU 2OO2:72 - 79
74
MANAIERIAL,  VOL.  1, NO
menyatakan dari  50 Universitas  berkualitas di Asia terdapat 5 universitas dari Indo- nesia. Dengan ranking 50 universitas di Asia hedudukan universitas Indonesia berkualitas adalah  sebagai berikut : flB (19), UI (32), GAMA  (37), Airlaneea (38), dan UNDIP  (42).
Anggaran sektor pendidikan idealnya mencapai 157o dalam  APBN, 20% dalam APBD  Propinsi dan 25Y" dalam APBD Kabupaten/Kota,  setiap tahunnya.
Kewenangan Pemerintah Dalam  Bidang Pendidikan
Sampai sejauh manakah kewenangan pemerintahan  dalam  bidang  pendidikan  dan kebudayaan yang dimiliki Pemda Propinsi dan Pemda  Kabupaten/Kota. Jawabannya dapat diperoleh  pada peraturan pemerintah No. 25 tahun  2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi seba- gai daerah otonom.  Kewenangan Pemerin- tah Pusat dalam bidang pendidikan kebudayaan dan terdapat  pada Pasal 2 ayat 3 adalah sebagai berikut:
a. Penetapan  Standar  kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum  nasional dan penilaian hasil belajar  secara nasional  serta pedoman pelaksanaan.
b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
c. Penetapan persyaratan  perolehan dan penggunaan  gelar akademik.
d. Penetapan  pedoman  Pembiayaan pe- nyelenggaraan  pendidikan.
e. Penetapan  persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikat siswa, warga belajar dan mahasiswa.
f. Penetapan  persyaratan pemintakatan/ zoning,  pencairan,  pemanfaatan,  pemin- dahan, penggandaan, sistem Penga- manan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
g. Pemanfaatan hasil  penelitian arkeologi Nasional serta pengelolaau museum nasional, galeri nasional pemanfaatan
naskah sumber arsip, dan monumen yang  diakui secara internasional.
h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam berapa efektif setiap tahun bagi pendidikan  dasar  menengah dan luar sekolah.
i. Pengaturan dan pengembangan pen- didikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan  sekolah internasional.
j. Pembinaan dan pengembangan  bahasa dan sastra Indonesia.

## Kewenangan Pemerintah  Propinsi
Dalam  bidang pendidikan dan kebuda- 5,aan terdapat  pada Pasal 3 ayat 5 sebagai berikut:
a. Penetapan kebijakan tentang peneri- maan siswa  dan  mahasiswa  dari  masya- rakat minoritas, terbelahang, dan atau tidak  mampu.
b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran  pokok/modul pendidikan  un- tuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pen- didikan luar sekolah.
c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan  pengangkatan tenaga  akademis.
d. Pertimbangan  pembukaan dan penu-
tupan  perguruan  tinggi.
e. Penyelenggaraan  sekolah luar biasa dan balai  pelatihan  /atau penataran  guru.
f. Penyelenggaraan umum, Propinsi,  suka peninggalan  sejarah  kepurbakalaan,  ka- jian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.
Kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
Terdiri dari semua  kewenangan  peme- rintah selain yang manjadi kewenangan Pemerintah  Pusat dan Pemerintah  Propinsi.
Bidang  pemerintahan yang wajib dilaksa- nakan  diantanaya  dalam  bidang  pendidikan dan kebudayaan. Apa saja kewenangan
Otonomi  Perguruan Tinggi Hubungann!,a  dengan  Otonomi  Daerah_(H.  Daeng Sudirwo) Z5
pemerintah  Kabupaten/Kota dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan akan  ditentu- kan sendiri  oleh daerah  Kabupaten/kota  dan diwujudkan  dalam  bentuk  peraturan dae- rah.
Sehingga kewenangan yang dimilikinya antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabu- paten/Kota yang lainnya  dapat berbeda tergantung kepada kemauan  Kepala  Daerah dan  Dewan Perwahilan  Rakyat  Daerah yang bersangkutan. Dan ini akan berkaitan dengan orang-orang  yang  mengisi jabatan tersebut  apakah peduli terhadap  pendidikan ataukah tidak dan ini juga  akan tercermin pada besarnya  anggaran  pendidikan pada APBD Kabupaten/Kota.
Sehingga dengan demikian akan timbul kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah karena pembinaannya juga berbeda serta kondisi awalnya juga berbeda. Namun Pemerintah  Pusat untuk mengantisipasi  hal ini dengan  mengeluarkan  pedoman  Standar Pelayanan Minimal (SPM)  sebagai  pedoman pelaksanaan wewenatrg dibidang  pendifik- an dan kebudayaan yang wajib dilaksana- kan oleh Kabupaten/Kota.
Direktur |enderal  Dikdasmen  Depdiknas- Dr. Indra Djati Sidhi, dalam seminar Na- sional Pengembangan Prograrn Pendidikan berbaris kewilayahan menyongsong  diterap- kannya  kebijakan otonomi daerah yang diselenggarakan Program Pasca Sarjana
Universitas  Pendidikan  Indonesia di Ban- dung pada  tanggal 31 Agustus 2000 menyatakan : Penyelenggaraan otonomi daerah dalam bidang pendidikan akan berjalan  dengan baik jika empat isu kebijakan pendidikan  nasional berhasil direkonstruksi.  Pertama,  upaya  peningkatan mutu pendidikan  melalui konsensus  nasio- nal antara  pemerintah  dan Seluruh lapisan masyarakat. Kedua,  peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan  dilakukan dengan pemberdayaan sekolah dalam optimalisasi sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan yang  telah ditetapkan. Ketiga,  peningkatan  relevansi pendidikan
dilakukan  dengan  melibatkan  orang tua dan masyarakat dalam pengambilan  keputusan disekolah.  Keempat,  pemerataan pendidikan dilakukan dengan  menyempurnakan  sistem alokasi dan  distribusi  anggaran pendidikan yang  berlaku  selama ini.

## 2. Otonomi  Perguruan  Tinggi
Perguruan Tinggi sebagaimana  didek- larasikan oleh UNESCO pada tahun 1995 memiliki empat pilar pembelajaran  yaitu: learning to kaow (pembelajaran untuk mengetahui), learning to do (pembelajaran untuk berbuat),  learning to be (pembela- jaran untuk membangun jati diri), dan learning to live together (pembelajaran untuk hidup  bersama secara harmonis).
Pada hakekatnya perguman Tinggi seiak kelahirannya sudah memiliki  otonomi tersendiri sesuai akte kelahiranuya. Kemu- dian  otonomi  Perguruan Tinggi  berkembang sesuai perkembangan Perguruan Tinggi di tanah air. Terakhir  otonomi perguruan tinggi diatur dalam  Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun  1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan  Pemerintah No. 51 Tahun 1999  tentang Penetapan Perguruan Tinggi  Negri sebagai Badan Hukum.
Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengab- dian kepada masyarakat. Dalam menjalan- kan tugasnya perguruan tinggi memiliki otonomi  tersendiri  yang  dapat dilihat pada : 1. Perguruan tinggi berhak menyusun kurikulumnya  sendiri  dengan berpe- doman kepada kurikulum nasional.
2. Perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik  dan otonomi  keilmuan.
3. Perguruan  Tinggi memiliki  statuta yang dibuat oleh Perguruan Tinggi masing- masing.
4. Penentuan pimpinan  Perguruan Tinggi secara berjenjang sejak dari Rektor, Dekan, dan ketua jurusan dilakukan secara otonomi  oleh Senat  Universitas/

## 76
MANAIERIAT,  VOL.  1. NO. 1, IULI 2OO2 :72 - 79
Institut, Senat fakultas  maupun Jurus- an.
5. Setiap perguruan tinggi memiliki kekhu- susannya masing-masing
6. Perguruan Tinggi Negeri yang ingin memperoleh kemandirian,  otonomi dan tanggung jawab yang  lebih besar  dapat mengubah  statusnya menjadi badan hukum.
Pimpinan Perguruan  Tinggi mengupa- yakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan  akademik  dalam rangka pelaksa- naan  tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai  dengan  aspirasi pribadi dan dilandasi norma dan kaidah keilmuan. Perwujudan otonomi  keilmuan pada  perguruan Tinggi diatur  dan dikelola  oleh  Senat Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
Perguruan tinggi termasuk lembaga yang kewenangannya tidak dilimpahkan kepada Pemerintah  Daerah namun masih berada dibawah  pemerintah  pusat (Depdik- nas). Walaupun dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 me- nyatakan  bahwa pendidikan dan kebuda- yaan yang  termasuk bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan  Daerah kota.
Bagaimana hubungan  Perguruan Ting- gi dengan otonomi Daerah dapat dilihat pada peraturan  pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang  kewenangan  pemerintah  dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi.  Dalam  Pasal 2 ayat 11 bidang pendidikan dan kebudayaan, point c,d,e, dan i menyangkut  Perguruan Tinggi sebagai berikut:
a. Penetapan persyaratan  perolehan dan penggunaan  gelar akademik.
b. Penetapan  pedoman  pembiayaan  penye- lenggaraan  pendidikan.
c. Penetapan  persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, wiuga belajar dan mahasiswa,
d. Pengaturan dan pengembangan  pendi- dikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan  sekolah internasional.
Kewenangan Propinsi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan diatur dalam Pasal 3 ayat l0 pengaturan perguruan tinggi terdapat  dalam point a,c dan d : a. Penetapan  kebijakan tentang peherima- an siswa dan  mahasiswa dari masyara- kat minoritas,  terbelakang, dan atau tidak  mampu.
c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga  akademis.
d. Pertimbangan  pembukaan dan penu- tupan  perguruan  tinggi.
Pada awal tahun  2001 empat Pergu- ruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi  Negeri berbadan hukum (PTN BH) yaitu: Institut Pertanian Bogor (IPB), Insti- tut Teknologi Bandung (fIB), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas lndonesia (UI).
Selanjutnya akan ditawarkan kepada PTN lain yang sudah siap untuk otonomi akan dijadikan IllN BH.  Perguruan  tinggi negeri yang akan ditingkatkan menjadi  FTN BH harus memiliki prasarat seperti yang sudah ditetapkan pada peraturan pemerin- tah No.  61 Tahun 1999  tentang Persiapan perguruan tinggi sebagai badan hukum, yang terdapat pada Pasal 4 ayat (30) sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan  pendidikan  Tinggi
yang  efisien dan  berkualitas.
b. Memenuhi  standar minimum kelayakan
finansial.
c. Melaksanakan  pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.
Ruang  lingkup  otonomi perguruan tinggi menurut P.P No. 61/1999 adalah :
1) Hak mahasiswa untuk  belajar dan hak dosen untuk mengajar, sesuai  dengan minatnya masing-masing (lernfreiheit).
Otonomi  Perguruan Tinggi Hubungannya dengan Otonomi  Daerah-(H.  Daeng Sudirwo) 77
2) Hak untuk menetapkan prioritasnya sendiri, dan melakukan penelitian ilmiah kearah manapun tujuannya, dengan mempertimbangkan  kepenting- an masyarakat  (Wissenschftfreiheit).
3) Toleran terhadap perbedaan  pendapat dan bebas dari  campur tangan politik.
4) Sebagai institusi publik, melalui pendi- dikan  dan  penelitian  perguruan  tinggi berkewajiban untuk mengembangkan kebebasan dasar dan keadilan, kema- nusiaan, dan solidaritas, serta berke- wajiban untuk saling bantu membantu, baik secara materi  maupun moral, dalam konteks nasional dan interna- sional.
5) Berkewajiban untuk menyebarluaskan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi  dan seni.
6) Menghindari  hegemoni  intelektual.
7) Memiliki hak dan tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya yang  dimilikinya secara mandiri  untuk mendukung  kegiatannya.
Kesimpulan 1. Perguruan tinggi adalah lembaga  pen- didikan yang masih berada di bawah pemerintah  pusat.
2. Pendidikan  dasar  dan menengah  berada dibawah  pemerintah  daerah dalam rangka  otonomi  daerah . 3. Hubungan  Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah bersifat konsultatif diatur dengan peraturan pemerintahan No. 25 Tahun 2000  tentang Kewe- nangan  Pemerintah dan kewenangan Propinsi  Daerah  Otonom.
4. Perguruan Tinggi jangan hanya berorientasi nasional dan internasional melainkan harus berorientasi lokal (daerah),  nasional dan  internasional. 5. Anggaran  pendidikan  setiap tahunnya secara  proporsional dalam rangka otonomi daerah perbandingannya ada- lah sebagai berikut 15olo dalam APBN, 20%  dalam  APBD  Propinsi dan 25olo dalam APBD  Kabupaten/Kota.
6. Perguruan Tinggi menjalin hubungan baik dengan  Pemerintah  Daerah  dalam rangka ikut memecahkan masalah- masalah  pembangunan  daerah  dimana perguruan tinggi tersebut berdomisili.
7. Pemerintah  daerah  berkewajiban  mem- bantu penyelenggaraan perguruan tinggi  yang berdomisili  didaerahnya.
8. Bentuk perguruan tinggi Negeri yang memiliki  otonomi  yang luas adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (HTN BH).
PTN  manakah yang sudah  memenuhi syarat  dan berniat untuk menyusul menjadi PTNBH ?
Semoga bermanfaat. Amien
Bumi  Siliwangi, |uli 2002

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Sanusi, Kehidupan Kebangsaan yang cerdas. Strategi  Pembelajaran  dan Manajemen Pendidikan, Orasi  llmiah dalam Rangka Dies Natalies Ke-45, IKIPO Bandung, 20-10-1 999.
Daulat P. Tampubolon,  Perguruan Tinggi Bermutu, Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tan- tangan  abad 21, Penerbit PT. Gramedia Pustaka  Utama, |akarta, 2001.
Daeng Sudirwo, Menyongsong  perluasan mata kuliah Kewiraan  menjadi  mata uliah  pendidikan kewargaan Negara di perguruan  Tinggi,  Makalah Seminar Nasional Materi dan  Kurikulum Pen- didikan Pendahuluan Bela Negara/ Kewiraan,  di Cisarua  Bogor, 29 Februari s/d 2 Maret  2000.
Daeng Sudirwo, Pemahaman  tentang Bangsa dan Negara dalam rangka Otonomi  Daerah, Bahan Ceramah Pelatihan  Dosen Pendidikan Kewarga- negaraan  pada  Perguruan Tinggi, pada tanggal 6 s/d 9 Nopember 2000,  Ditjen Dikti, Depdiknas, 2000.
78 MANAIERIAL,  VOL.  1, NO. 1, ruU 2OO2 :72 - 79
Daeng Sudirwo, Otonomi Pendidikan da- lam rangka Otonomi Daerah,  Mimbar Pendidikan No.  2 Tahun XX, 2001
H.A.R. Tilaar, Beberapa  Agenda  Reformasi
Pendidikan Nasional  dalam  percpektif abad 21, Penerbit Tera Indonesia,
Magelang 2000.
H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, 2000.  Penerbit Rineka Cipta,
Iakarta.
Harian  Pikiran Rakyat, Bandung. Tgl 10- 9-2000,18-10-6,
Harian Kompas, |akarta, Tgl29 Septem- ber 2O00,6  Oktober 2000
Ketetapan-ketetapan MPR pada Sidang  Ta- hunan MPR 2000, Sinar Gralika ]akar- ta.
Indra Diati Sidhi, Kebiiakan Penye- lenggaraan  otonomi  daerah di bidang pendidikan, Universitas psaflidikan [n_ donesia,  Bandung, 2000.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang  Pendidikan  ?tnggi, Per- aturan pemerintah No. 61 Tahunan
1999 tentang PenetaPan Perguruan
Tinggi Negri sebagai Badan Hukum.
Petunjuk pelaksanaan undang-undang oto- nomi daerah tahun 2000, CV Restu
Agung  Iakarta.
Suwarma AI Muchtar, Revitalisasi Pendidikan Demokrasi d an Epistemology Ilmu Hukum Tata Negara, Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar  tetap dalam ilmu hukum tata negara pada FPlPS-Universitas  Pendidikan  Indonesia,
17-10-2000.
UUD 1945 setelah  amandemen  kedua tahun
200O, Penerbit  Sinar  Grafika, fakarta.
ttndang-undang  Sistem Pendidikan Nasio- na1,1995, Penerbit Sinar Grafika,
Jakarta.
IIURI  Nomor 22
Tahun 1999 Tentang Pemerintahan  Daerah, 1999 Penerbit
BP Panca Usaha, fakarta.
tlndang-undang Otonomi Daerah 1992
Penerbit Citra Umbara, Bandung.
Otonomi  Perguruan Tiuggi Hubungannya  dengan  Otonomi Daerah-({ Daeng Sudirwo) 79