## PENDAHULUAN
Reformasi  birokrasi  Polri  bukan  lagi  merupakan  suatu tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi
dan terutama aparatur polri dapat berkualitas lebih baik tetapi  benar-benar  menjadi  kebutuhan  dalam mewujudkan good  governance dan clean government. dengan bergulirnnya reformasi birokrasi nasional, polri

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG APARATUR SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
Implementation of Bureaucratic Reform Policy in the Field of Human Resources at the Human Resources Bureau of the Central Kalimantan Regional Police
Muhaimin Noor *

## Purwadi Sigit Sulistiyo
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: muhaimin.noor@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa reformasi birokrasi pada Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah bidang aparatur  sumber  daya  manusia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Adapun  narasumber  penelitian  ini terdiri dari Kepala Bagian Biro Rena Polda Kalteng dan Kasubbagmutjab Biro SDM  Polda  Kalteng.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  berupa wawancara,  observasi  serta  dokumentasi.  Analisa  data  dilakukan  dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Biro  Sumber  Daya  Manuia  Polda  Kalteng sudah melaksanakan reformasi birokrasi bidang aparatur sumber daya manusia. Berntuk  reformasi  birokrasi  adlaah  adannya  program  Quick  Wins  promosi jabatan terbuka. Secara umum program Quick Wins promosi jabatan terbuka sudah berjalan dengan baik. Menurut hasil analisis dengan menggunakan model implementasi  George  Edward  III  (1980)  didaptkan  hasil:  dimensi  komunikasi yang  terdiri  dari  transisi,  kejelasan,  dan  konsistensi  informasi  sudah  baik; dimensi sumber daya terdiri dari sumber daya manusia/staff, anggaran,fasilitas, informasi, dan kewenangan yang sudah baik; dimensi disposisi, pelaksna sudah menunjukan sikap yang baik; sedangkan untuk dimensi struktur birokrasi yang terdiri  dari  SOP  dan  fragmentasi  sudah  baik.  Namun  dalam  kenyataannya  di lapangan ditemui jumlah peminat untuk program promosi jabatan terbuka yang masih kurang.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Reformasi
Birokrasi
Keywords : Policy Implementation Reformation Bureaucracy Accepted January 2016 Published
April 2016

## Abstract
This study aims to describe and analyze bureaucratic reform in the Human Resources Bureau of the Central Kalimantan Regional Police in the field of human resources. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The sources of this  research  consisted  of  the  Head  of  the  Bureau  of  Rena,  Central  Kalimantan Regional Police, and the Head of Sub-Department of Human Resources at the Central Kalimantan Regional Police. Data collection techniques used in the form of interviews, observation and documentation. Data analysis is done by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study indicate that the  Manuia  Resource  Bureau  of  the  Central  Kalimantan  Regional  Police  has implemented  bureaucratic  reform  in  the  field  of  human  resources.  Berntuk  for bureaucratic reform is the presence of the Quick Wins open promotion program. In general, the Quick Wins open promotion program has gone well. According to the results of the analysis using the George Edward III (1980) implementation model, results  were  obtained:  the  dimensions  of  communication  consisting  of  transition, clarity, and consistency of information were good; the resource dimension consists of human / staff resources, budget, facilities, information, and good authority; dimension of disposition, implementation has shown a good attitude; while the dimensions of the bureaucratic structure consisting of SOP and fragmentation are good. But in reality in the field there are a number of interested people for open promotion programs that are still lacking.
Noor M, Sulistiyo PS. 2016. Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
telah melaksanakan program  reformasi birokrasi sejak tahun 2004-2009 yakni Gelombang I dan Tahun 2011- 2014  adalah  Gelombang  II.  Keberlanjutan  pelaksanaan reformasi birokrasi polri memiliki peran penting dalam meujudkan  polri  yang  profesional  dan  mandiri  sesuai harapan masyarkat dan hasil-hasil yang telah dicapai deri pelaksanaan  reformasi  birokrasi  yang  tertuang  dalam road  map  birokrasi  polri  gelombang  III  tahun  2016- 2019.
Dengan  demikian,  akan  terjadi  pelaksanaan  program yang terkotak-kotak, semua program akan terintegrasi dalam mencapai tujuan strategis Polri guna mendukung tercapainnya  tiga  sasaran  reformasi  birokrasi  Polri dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan birokrasi yang efektif fan efisien sesuai dengan semangat refomasi birokrasi nasional.
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  yang  krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu pogram kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan  yang  diinginkan.  Tanpa  implementasi  kebijakan publik maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia  belaka.  Menurut  Nugroho  (2006:119) Impelementasi  kebijakan  merupakan  hal  yang  paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  model implementasi  kebijakan  George  C  Edward  III  (1980). Implementasi  Kebijakan  model  George  Edward  III memiliki indikator sebagai berikut :
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap/Kecenderungan
4. Sturktur Birokrasi

## METODOLOGI
Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain  desktiptif,  yaitu  penelitian  yang  memberi gambaran  secara  cermat  mengenai  individu  atau kelompok  tertentu  tentang  keadaan  dan  gejala  yang terjadi,  hal  ini  merujuk  kepada  pendapat  yang diungkapkan oleh Koentjarangningrat (1993:89). Lokasi penelitian bertempat di Biro  SDM Polda  Kalteng yang menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk  melakukan  pembaharuan  dan  perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan  terutama  menyangkut  aspek-aspek kelembagan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.  Reformasi  birokrasi  dilaksanakan  dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau  good  governance.  Dengan  kata  lain,  reformasi birokrasi  adalah  langkah  strategis  untuk  membangun aparatur  negara  agar  lebih  berdaya  guna  dan  berhasil guna  dalam  mengemban  agar  lebih  berda  guna  dan berhasil guna dalam mengemban tugas.
Implementasi  Kebijakan  Reformasi  Birokrasi  Bidang Sumber Daya Manusia Pada Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Tengah  dengan menggunakan  model  implementasi  kebijakan  george edward  III  terlihat  dengan  beberapa  aspek  sebagai berikut :

## Aspek Komunikasi

## Dimensi transormasi informasi
Untuk pelaksanan transmisi informasi sudah dilaksanakan  dengan  baik  hal  ini  diketahui  dengan sosialisasi  inromasi  dilaksanakan  melalui  rapat  kerja teknis dan pemberitahuan informasi dengan media surat telegram.

## Dimensi kejelasan informasi
Untuk  dimensi  kejelasan  informasi  sudah  dilaksanakan dengan baik hal ini diketahui dnegan pendampingan yang dilakukan  Bagian  Reformasi  Birokrasi  Rana  Polda Kalteng  dan  Biro  Sumber  Daya  Manusi  Polda  Kalteng mengenai  program  reformasi  birokrasi  Polri  dan promosi jabatan terbuka.

## Dimensi konsistensi informasi
Untuk dimensi konsistensi informasi sudah dilaksanakan dengan  baik  hal  ini  diketahui  dengan  pemberian informasi terbaru tentang prgoram refoermasi birokrasi yang  dilakukan  Bagian  Reformasi  Birokrasi  Biro  Rena Polda Kalteng.

## Aspek Sumber Daya

## Dimensi sumber daya manusia
Untuk  dimensi  sumber  daya  manusia,  staff  bagian reformasi  birokrasi  Polri  sudah  memahami  tugas pokoknya  hal  ini  diketahui  dengan  kemampuan membuat  laporan  hasil  evaluasi  pelaksanan  program reformasi  birokrasi  Polri  di  Polda  Kalteng  dan  staff bagian  subbagmutjab  Biro  SDM  Polda  Kalteng  yang memiliki  rasa  empati  yang  tinggi  dalam  mendukung pelaksanaan tugas.

## Dimensi anggaran
Untuk dimensi  anggaran sudah cukup memadai hal ini dapat diketahui dengan  adannya anggaran  DIPA untuk mendukung kegiatan reformasi birokrasi Polri fan ketika ada  kegiatan  kontijen  dari  mabes  Polri  yang  berkaitan dengan  program  reformasi  birokrasi  Polri  maka  bisa mengajukan ususlan anggaran untuk mengguankan dana dukungan operasional Kapolda.

## Dimensi fasilitas
Untuk  fasilitas  dan  sarana  prasarana  pendukung program  reformasi  birokrasi  Polri  sudah  memadai  hal ini  dpaat  diketahui  dengan  ruangan  kantor  bagian reformasi birokrasi Polri yang memiliki posisi strategis berdampingan  dengan  ruangan  staf  probadi  pimpinan
sehingga  lebuh  memudahkan  dalam  berkoordinasi  dan dapat  segera  mengetahui  informasi  trebaru  tentang prgram reformasi biokrasi Polri.

## Dimensi informasi dan kewenangan
Untuk dimensi informasi dan kewenangan, kepala bagian reformasi  birokrasi  polri  menggunkan  media  sosial whatsaapp untuk saling bertukar informasi dan program reformasi  birokrasi  polri  mendapat  dukungan  penuh dari pimpinan polri.

## Aspek kecenderungan Sikap Pelaksana
Sikap dari pelaksanaan sudah baik dari segi pelaksanaan program  promosi  habatan  terbuka  hal  ini  diketahui dengan  laporan  hasil  pelaksanaan  program  promosi jabatan terbuka jabatan Kabagops tahun 2016 yang lalu sudah  sesuai  dengan  mekanisme  yang  ada.  Kemudian ditemukan bahwa para perwira polri yang dipilih secara acak  bahwa  ada  yang  merasa  kesulitan  jika  harus membuat  NKP  (naskah  karya  Perorangan),  ada  yang tiadk  memenuhi  persyarakatan  untuk  mendaftar,  ada yang  ingin  ikut  program  promosi  jabatan  terbuka Wakapolres, Kapolsek dan ada yang beranggapan bahwa program ini masih baru sehingga ingin melihat hasilnya dulu.

## Aspek Struktur Birokrasi
Untuk aspek struktur birokrasi sudah memadai hal ini dapat diketahui dengan adannnya panduan pelaksanaan kegiatan dari Mabes dan Minimnya fragmentasi karena bagian  reformasi  birokrasi  biro  rena  Polda  Kalteng khusus  mengelola  masalah  reformasi  birokrasi  Poltri sehingga  lebih  leluasa  dalam  menjalankan  program reformasi birokrasi Polri. Sedangkan untuk biro sumber daya manusia direncanakan pada tahun 2018 sudah ada subbagian  khusus  yang  membidangi  masalah  promosi jebatan terbuka yaitu subbagpenkompeten yang saat ini masih ada proses pengajuan di Kementerian PAN dan RB.
Noor M, Sulistiyo PS. 2016. Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah

## KESIMPULAN
Bahwa  Implementasi  Kebijakan  Reformasi  Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia Pada Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan menggunakan  model  implementasi  kebijakan  george edward  III  terlihat  dengan  beberapa  aspek    seperti komunikasi,  sumber  daya,  kecenderungan  sifat pelaksana dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dan memadai.

## REFERENSI
Achmadi,  A.  2015.  Kewajiban  Pelayanan  Publik  Oleh Pemerintah Daerah di Era Otonomi. Anterior
Jurnal . 14(2):221-227.
Albrow,  Martin.  2007.  Birokrasi.  Yogyakarta:  Tiara Wacana.
Handayani,  I.T.  2015.  Kualitas  Pelayanan  Kenaikan Pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  Oleh  Badan Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Gunung Mas. Anterior Jurnal . 15(1):1-9.
Kumorotomo,  Wahyudi.  2011.  Etika  Administrasi Negara. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
Nughoro,  Riant.  2014.  Metode  Penelitian  Kebijakan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Thoha,  Miftah.  2007.  Birokrasi  Politik  di  Indonesia.
Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
Waluyo. 2007. Manajemen Publik : Konsep, Aplikasi dan Impelemntasi  Dalam  pelaksanaan  Otonomi Daerah. Badnung: Mandar Maju.
Wicaksono,  Kristian  Widya.  2006.  Administrasi  dan Birokrasi  Pemerintah.  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Zauhar,  Soesilo.  2007.  Reformasi  Administarasi: Konsep,  Dimensi  dan  Strategi.  Jakarta: PT.Bumi Aksara.