Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM) I SSN (Print)     : 2354-8932 Vol.9, No.2, Desember 2021, p.109-114, DOI: 10.47007/inohim.v9i2.302

## Prosedur dan Jenis Permintaan Visum et Repertum di Rumah Sakit: Literature Review
Dies Puji Ramadhani, Ida Sugiarti
Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Indonesia Jl.. Cilolohan No. 35, Kel.Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46115 Korepondensi E-mail: ida.sugiarti@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id
Submitted: 7 September 2021, Revised: 8 Desember 2021, Accepted: 14 Desember 2021

## Abstract
Visum et repertum (VeR) is a medical certificate used for judicial needs in the form of a written report made by a doctor containing the results of the examination. VeR is one of the five legal pieces of evidence in court. Making a VeR that is not following hospital procedures  can  lead  to  the  submission  of  evidence  in  court  proceedings.  This  study  aims  to  determine  the  standard  procedure  for implementing medical information for VeR and the types of cases for which a VeR is requested. This type of research is a literature review using Google Scholar and Garuda databases with a boolean system strategy. The flow of the implementation of patient medical information for VeR begins with the police submitting a letter of request for VeR to the hospital administration by bringing  the requirements of an official request letter from the director of the hospital. The visa request letter and the report are placed in the Medical Record Installation for further processing by the Medical Record. The types of cases requested for VeR are divided into two, namely for living victims and dead victims. Living victims are divided into injuries, sexual crimes, and psychiatric.
Keywords: literature review, visum et repertum (VeR), fixed procedure, type of request.

## Abstrak
Visum et repertum (VeR) merupakan surat keterangan medis yang sifatnya dipergunakan untuk kebutuhan peradilan berupa laporan tertulis yang dibuat oleh dokter yang memuat hasil pemeriksaan. Visum et Repertum merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah di pengadilan. Pembuatan visum et repertum yang tidak sesuai dengan prosedur tetap rumah  sakit  dapat  menghambat  penyampaian  bukti  dalam  proses  pengadilan.  Penelitian  bertujuan  untuk mengetahui  prosedur  tetap  pelaksanaan  pelepasan  informasi  medis  untuk  keperluan visum  et  repertum serta  jenis permintaan visum et repertum. Jenis penelitian adalah literature review menggunakan database Google Scholar dan Garuda dengan strategi boolean system. Alur pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien untuk keperluan visum et repertum dimulai dengan pihak kepolisian menyerahkan surat permintaan visum et repertum ke bagian tata usaha Rumah Sakit dengan  membawa  persyaratan  surat  permohonan  resmi  dari  kepolisian  kepada  direktur  Rumah  Sakit.  Surat permintaan visum et repertum tersebut didisposisikan ke Instalasi Rekam Medis untuk selanjutnya diproses. Jenis kasus yang dimintakan visum et repertum dibagi menjadi dua, yaitu untuk korban hidup dan korban mati. Korban hidup terbagi menjadi perlukaan, kejahatan seksual, dan psikiatrik.
Kata Kunci : literature review, visum et repertum , prosedur tetap, jenis permintaan

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia baik itu pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh negatif dari kemajuan teknologi diantaranya kemudahan akses terhadap tayangan  yang  mengandung  kekerasan.  Salah  satu  perilaku  kekerasan  yang  sering  muncul  adalah kekerasan  seksual  anak  usia  dini  (1).  Informasi  yang  didapatkan  dari  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia menyatakan bahwa kasus tersebut banyak terjadi di Jakarta, Medan, dan Jawa Barat dengan total 2.792 kasus (1). Mirisnya mayoritas pelaku dari tindak kekerasan seksual ini adalah orang terdekat korban. Semua bentuk kekerasan baik fisik, kekerasan seksual, kekerasan moral, kekerasan psikiatri, dan kekerasan lainnya, besar kemungkinan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Pihak yang dirugikan seringkali menuntut sebuah peradilan kepada pihak kepolisian.
Pihak  kepolisian  tidak  dapat  bekerja  sendiri  dalam  mengungkap  kasus  kekerasan,  mereka memerlukan surat keterangan medis sebagai bekal di pengadilan. Hal ini senada dengan penelitian (2), yang  menyatakan  bahwa  petugas  keamanan  tidak  dapat  menangani  permasalahan  sendiri,  mereka membutuhkan keterangan ahli untuk mendapatkan fakta ilmiah terhadap kondisi korban sebenarnya (2).
Salah  satu  pelayanan  kesehatan  yang  dituju  ketika  membutuhkan  surat  keterangan  medis  untuk kebutuhan pengadilan adalah rumah sakit yang melayani pembuatan surat keterangan visum et repertum. Tahapan pembuatan visum et repertum diawali dengan penerimaan korban dari petugas keamanan beserta surat permintaan visum et repertum, pemeriksaan fisik korban, penulisan dan penandatanganan visum et repertum, penyerahan benda bukti dan lembar visum et repertum (3). Pembuatan lembar keterangan medis yang tidak memenuhi prosedur tetap dapat berdampak pada tersebarnya informasi kesehatan pasien yang seharusnya  dirahasiakan  oleh  pihak  fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Hal  ini  tentu  berbahaya  karena dikhawatirkan  akan  menjadi  aib  dan  kemudian  tersebar  ke  masyarakat  umum.  Dampak  lain  dari pembuatan visum et repertum yang tidak sesuai dengan prosedur tetap adalah lambatnya proses hukum.
Penelitian  lain  (4)  mengungkapkan  bahwa  keterlambatan  penyerahan  surat  keterangan  medis pasien dapat mempengaruhi kualitas layanan terhadap pasien, dan proses pengadilan menjadi terbengkalai (4). Ditinjau dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat dikatakan pelaksanaan pembuatan visum et repertum yang  sesuai  dengan  prosedur  tetap  menjadi  penting  untuk  dilakukan  dikarenakan  tingginya  angka kekerasan yang memerlukan surat keterangan medis untuk keperluan pengadilan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan literature  review dengan  metode  PICO.  Dimana  P ( population ): prosedur/alur pembuatan dan jenis kasus yang dimintakan visum et repertum periode 2016 – 2020, I ( Intervention ): faktor, dan O ( outcome ): gambaran prosedur/pembuatan dan jenis permintaan visum et  repertum periode  2016 – 2020.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  prosedur/pembuatan visum  et repertum dan jenis kasus yang dimintakan visum et repertum periode 2016 – 2020.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan literature review dengan kata kunci visum et repertum, Rumah Sakit, dan kualitatif. Database pada penelitian ini adalah Google Scholar dan Garuda. Strategi pencarian menggunakan boolean  system .  Pencarian  data literature dengan  menggunakan database  Google  Scholar dan  Garuda  sesuai dengan  kata  kunci  dan  strategi  pencarian  yang  dilakukan  didapatkan  hasil  sebanyak  547  jurnal  yang kemudian  dilakukan  seleksi  inklusi  eksklusi  sehingga  didapatkan  15  jurnal  yang  sesuai  dengan  tema penelitian  yang  dibutuhkan.  Seleksi  inklusi  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  4  (empat)  aspek  sebagai berikut:
1. Penelitian yang dipublikasikan tahun 2016 – 2020;
2. Pelepasan informasi medis pasien untuk keperluan visum et repertum ;
3. Jenis permintaan visum et repertum ; dan
4. Prosedur pembuatan visum et repertum .
Seleksi eksklusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jurnal sesuai namun tidak dapat diakses;
2. Pelepasan informasi medis pasien untuk keperluan asuransi dan pendidikan;
3. Jurnal sudah sesuai namun tidak full text ; dan
4. Kedudukan visum et repertum dalam mengungkap kasus pidana..

## Hasil dan Pembahasan
Prosedur/Alur Pembuatan Visum et Repertum
Pembuatan surat keterangan medis dilakukan dengan kunjungan pasien terlebih dahulu ke rumah sakit dengan membawa surat permintaan dari pihak kepolisian. Surat tersebut disampaikan ke bagian rekam  medis  untuk  selanjutnya  dilakukan  pemeriksaan  oleh  dokter  sebagai  bahan  pengisian visum  et repertum. Informasi dalam lembar tersebut diketik ulang oleh petugas rekam medis dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa. Petugas kepolisian kemudian dipanggil kembali untuk mengambil visum et repertum dengan menandatangani buku ekspedisi pengambilan visum.
Adapun, kegiatan yang berhubungan dengan petugas rekam medis adalah proses pelaksanaan pengetikan visum  et  repertum. Proses  pengetikan visum  et  repertum yang  jelas  dan  tepat  penting  untuk diperhatikan karena berpengaruh terhadap kegunaan lembar visum et repertum di pengadilan. Komponen pembukaan  kualitasnya  masih  menengah  (60%),  bahkan  berkualitas  buruk  pada  komponen  hasil pemeriksaan  (45%)  dan  simpulan  (20%)  serta  termasuk  dalam  kategori  buruk  (5).  Penyebab  dari ketidaksesuaian  alur  pembuatan visum  et  repertum adalah  karena  ketidaktahuan  petugas  rekam  medis terhadap  prosedur  tetap  di  rumah  sakit.  Ketidaktahuan  petugas  mengenai  prosedur  tetap  disebabkan
karena prosedur tersebut belum disosialisasikan. Tetapi masih ada rumah sakit yang sudah melaksanakan pembuatan visum  et  repertum sesuai  prosedur  tetap  diantaranya  adalah  Rumah  Sakit  Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo (6).
Berdasarkan 6 (enam) jurnal yang menjelaskan mengenai alur pembuatan surat keterangan medis, dapat diketahui bahwa tahapan terkait pembuatan surat keterangan medis tiap Rumah Sakit berbeda- beda. Alur pembuatan surat keterangan medis di RSUD Kota Salatiga dilakukan dengan penyerahan surat permintaan  pembuatan visum  et  repertum dari  petugas  kepolisian  ke  rumah  sakit  (11).  Surat  tersebut kemudian didisposisikan ke bagian Rekam Medis untuk diproses ke tahap selanjutnya.
Rumah sakit lain memiliki alur penyusunan surat keterangan medis yang berbeda, yakni dimulai dengan pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat dengan membawa surat permintaan dari kepolisian (4). Surat tersebut akan didisposisikan ke bagian Rekam Medis yang selanjutnya pasien diperiksa oleh dokter sebagai bahan pembuatan surat keterangan medis. Informasi tersebut diketik ulang oleh petugas rekam medis dan ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien. Lembar visum et repertum yang sudah selesai  dibuat  disimpan  dulu  di  ruang filing untuk  selanjutnya  diberikan  kepada  polisi  dengan menandatangani buku ekspedisi terlebih dahulu.
Secara garis besar, prosedur tetap pembuatan surat keterangan medis belum sesuai dengan teori (3). Dalam teori tersebut pembuatan visum et repertum dilakukan sebagai berikut:
a. Penyidik mengirim korban ke fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani pembuatan visum et repertum ;
b. Surat permintaan visum et repertum diterima oleh rumah sakit;
c. Korban diperiksa oleh dokter;
d. Visum et repertum diketik ulang oleh petugas rekam medis;
e. Dokter menandatangani visum et repertum yang telah selesai diketik ulang;
f. Barang bukti yang telah diperiksa diserahkan kembali kepada pihak yang berwenang; dan
g. Pelepasan visum et repertum.
Terdapat ketidaksesuaian dengan teori, yaitu prosesnya belum menyatakan dengan detail terkait dengan langkah ketiga sampai terakhir, yakni dari mulai korban diperiksa oleh dokter sampai dengan pelepasan visum et repertum. Kemudian dalam prosedur tetap tersebut tidak dijelaskan secara rinci terkait jabatan  kepolisian  yang  mengajukan  surat  permintaan visum  et  repertum .  Padahal  berdasarkan  KUHAP Pasal  6  Ayat  1  tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 2 ayat 1 adalah Pejabat Polisi Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diberi  wewenang  khusus  dengan  pangkat  serendah – rendahnya Pembantu  Letnan  Dua  dan  penyidik  pembantu  berpangkat  serendah – rendahnya  Sersan  Dua.  Jika penyidik tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka kepangkatannya adalah serendah – rendahnya golongan II/b untuk penyidik dan II/a untuk penyidik pembantu.
Aspek lain dalam alur pembuatan visum et repertum yang perlu mendapat perhatian lebih adalah tahap keempat dalam alur pembuatan surat keterangan medis, yaitu pada tahap pengetikan. Tahap ini penting diperhatikan karena berhubungan dengan petugas administrasi dalam hal ini profesi rekam medis. Pelaksanaannya di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan kualitas lembar visum et repertum belum baik. Contohnya di Rumah Sakit Umum Haji Medan pengetikan visum et repertum pada bagian pendahuluan kualitasnya 60% (kategori sedang) karena aspek pendahuluan tidak dicantumkan dengan lengkap pada bagian tempat pemeriksaan dan nama dokter tidak ditulis(12). Dari sampel yang diteliti, lembar visum et repertum pada  bagian  pendahuluan  hanya  mencantumkan  waktu  pemeriksaan,  data  korban  serta  data penyidik. Kemudian untuk bagian hasil pemeriksaan masuk ke dalam kualitas sedang yaitu 58,33%. Pada bagian  ini  semua  lembar visum  et  repertum sudah  menyertakan  hasil  tanda  vital  korban  namun  belum mencantumkan karakteristik luka dan riwayat pengobatan. Penulisan hasil pemeriksaan yang seperti ini dapat menyulitkan pembuatan kesimpulan. Terakhir untuk bagian kesimpulan, kualitasnya justru yang paling rendah yaitu 50% dan termasuk kategori sedang. Bagian kesimpulan ini seharusnya mencantumkan jenis  dan  kualifikasi  luka.  Namun  informasi  tersebut  tidak  dicantumkan  dengan  lengkap  terutama kualifikasi luka, padahal poin ini yang sebenarnya dibutuhkan di pengadilan.
Keadaan tersebut tidak sesuai dengan teori (13) yang mengungkapkan komponen yang harus ada dalam surat keterangan medis sebagai berikut :
a. Bagian pembukaan dengan menuliskan “Pro Justitia”;
b. Bagian pendahuluan yang terdiri dari identitas penyidik, dokter pemeriksa, dan pasien;
c. Bagian hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan medis, tindakan, dan kondisi terakhir pasien;
d. Bagian  kesimpulan  yang  menjelaskan  hasil  pemeriksaan  dengan  menyebutkan  luka  serta kualifikasi luka; dan
e. Bagian penutup yakni kalimat “demikian visum et repertum ini dibuat dengan sebenar – benarnya, berdasarkan keilmuan mengingat sumpah dan sesuai dengan KUHAP”
Berdasarkan hasil penelitian dari 6 (enam) jurnal yang diteliti dan teori yang disampaikan oleh Afandi (2017) dan Susanto & Sugiharto (2017) serta dikaitkan dengan KUHAP Pasal 6 Ayat 1, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur/alur pembuatan visum et repertum belum terlaksana dengan baik. Hal  ini  dapat  memicu  penyalahgunaan  penggunaan  informasi  medis  terhadap  pihak  yang  tidak bertanggung – jawab  karena  tidak  diperhatikannya  jabatan  kepolisian  yang  mengajukan  surat permohonan visum et repertum . Selain itu, pemberian informasi pada proses pengetikan surat keterangan visum  et  repertum yang  tidak  berkualitas  baik  (100%)  karena  menyajikan  informasi  yang  jelas  dan  tepat menyebabkan lembar visum et repertum menjadi kurang berguna di pengadilan.
Jenis Permintaan Visum et Repertum
a. Korban Hidup
1) Perlukaan Kasus perlukaan merupakan salah satu jenis kasus visum et repertum pada korban hidup. Salah satu dari jenis kasus yang dimintakan surat keterangan medis perlukaan adalah pada kasus  kecelakaan.  Rumah  Sakit  Umum  Pusat  Dokter  Mohammad  Hoesin  Palembang tercatat menangani banyak korban yang meminta surat keterangan medis pada korban laki- laki  (78,35%)  disertai  dengan  luka  robek  (40%)  (7).  Permintaan visum  et  repertum kasus penganiayaan di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten termasuk tinggi dengan jumlah korban sebanyak 109 orang (8).
2) Kejahatan Seksual
Jenis permintaan yang kedua adalah kasus kejahatan seksual yang banyak diajukan di Rumah Sakit Cut Meutia. Hal ini menunjukkan masih tingginya angka pelecehan seksual di Indonesia hingga mencapai jumlah 24 orang pada rentang usia 5 – 14 tahun (9). Adapun pelaku kejahatan seksual terbanyak adalah pacar korban itu sendiri dengan jumlah mencapai 45  kasus  yang  tercatat  di  Rumah  Sakit  Bhayangkara  Manado,  dengan  jumlah  korban terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan (112 orang) (10). Akibat dari kasus kejahatan seksual ini adalah hilangnya kehormatan perempuan karena menimbulkan robeknya selaput dara berdasarkan pemeriksaan pada 80 orang korban.
3) Psikiatrik
Korban terbanyak pada kasus ini adalah mereka yang berusia produktif (22 – 40 tahun), dengan jumlah 81 kasus dan melingkupi kasus perlukaan, kejahatan seksual, dan psikiatrik di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten (8).
RSUP Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten pertama kali membuka pelayanan forensik pada tahun  2014  dan  sudah  menangani  banyak  kasus.  Pada  korban  hidup,  kasus  yang  ditangani adalah sebagai berikut:
1) Perlukaan;
2) Kejahatan seksual; dan
3) Psikiatrik. Ketiga kasus tersebut sesuai dengan pernyataan Afandi (2017) yang menyatakan bahwa jenis kasus korban hidup terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni visum et repertum untuk korban perlukaan, kejahatan seksual, dan psikiatrik.
RSUP Dokter Soeradji Tirtonegoro  Klaten  melayani pembuatan surat keterangan medis korban hidup, di Rumah Sakit lain juga menerima pelayanan pembuatan surat keterangan medis pada korban hidup. Rumah Sakit Bhayangkara Manado telah melakukan pelayanan pembuatan surat keterangan medis kasus kejahatan seksual sebanyak 110 kasus pada periode Juli 2015 – Juni 2016 (10). Rumah Sakit M. Djamil Padang juga melayani pembuatan visum et repertum pada korban perlukaan sebanyak 10 kasus pada periode Agustus – November 2017(14).
Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang mendukung, peneliti berasumsi bahwa semakin banyaknya instansi yang menerima pelayanan pembuatan visum et repertum , maka kemungkinan korban  mendapatkan  keadilan  akan  semakin  tinggi.  Hal  ini  dikarenakan  lembar  keterangan medis dapat menjadi bukti akurat bahwa seseorang tersebut benar – benar mengalami kerugian, dan pelaku harus mendapatkan hukuman akibat perbuatannya.
b. Korban Mati Permintaan  surat  keterangan  medis  untuk  korban  mati  juga  dapat  dilayani  di  fasilitas pelayanan  kesehatan.  Hal  ini  berguna  sebagai  salah  satu  upaya  dalam  mengungkap  delik pembunuhan.  Namun,  upaya  ini  justru  terkendala  karena  adanya  opini  di  masyarakat  yang beranggapan  bahwa  praktik  kedokteran  forensik  tidak  menghormati  mayit  ditinjau  dari pemahaman mereka dari sudut pandang agama. Padahal, lembar visum et repertum akan berguna di pangadilan dalam mengungkap sebuah perkara tindak pidana. Apalagi jika mengingat jumlah kasus  mati  yang  masih  terhitung  banyak.  Jumlah  kasus  mati  di  Rumah  Sakit  Umum  Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam periode 2014 – 2016 tercatat sudah menangani 23 kasus  mati  dengan  perincian  6  korban  wanita  dan  17  korban  pria.  Mereka  100%  korban kecelakaan lalu lintas dengan penabrak yang tidak diketahui identitasnya(8).
RSUP  Dokter  Soeradji  Tirtonegoro  Klaten  telah  menangani  23  permintaan  pembuatan visum et repertum untuk korban mati. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Afandi (2017) bahwa surat keterangan medis korban mati diperuntukkan bagi jenazah. Adapun jenazah yang dimaksud diperjelas dengan jenazah korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, kriminal, dan kematian lain.
Korban meninggal karena kematian lain salah satunya adalah korban pembunuhan. Kasus pembunuhan  masih  tergolong  banyak  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Makassar  (15). Pengungkapan delik pembunuhan memerlukan bukti yang sah dalam bentuk surat keterangan medis yang ditulis oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 120 Ayat 1 KUHAP yang menyatakan diperlukannya bantuan seorang ahli untuk mendapatkan kebenaran materil selengkap – lengkapnya bagi para penegak hukum.
Berdasarkan hasil penelitian, semakin terbukanya pelayanan pembuatan surat keterangan medis pada korban mati akan membuat semakin banyaknya pengungkapan kasus terhadap kematian seseorang yang tidak wajar. Hal ini berguna demi tegaknya keadilan, supaya pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya karena telah menghilangkan nyawa seseorang.

## Kesimpulan
Prosedur/alur pembuatan visum et repertum diawali dengan pasien mendatangi pihak kepolisian, kemudian  polisi  menyerahkan  surat  permintaan visum  et  repertum dan  didisposisi  untuk  diserahkan  ke rumah sakit. Pihak rumah sakit mencatat di buku ekspedisi penerimaan, adapun yang sudah ada disposisi dicari berkasnya. Pasien diperiksa, dan formulir visum et repertum diisi oleh dokter. Visum et repertum diketik ulang  oleh  PMIK  dan  diserahkan  kepada  dokter  untuk  ditanda-tangani.  Lembar  tersebut  kemudian disimpan di ruang penyimpanan rekam medis dan dapat diambil ke ruangan tersebut apabila dibutuhkan. Prosedur tetap yang telah disahkan oleh rumah sakit  belum sepenuhnya sesuai dengan teori terutama pada  pemeriksaan  korban  secara  medis,  pengetikan  surat  keterangan visum  et  repertum, penyerahan benda/bukti yang telah diperiksa, dan prosedur penyerahan surat keterangan visum et repertum. Isi dari visum et repertum belum sepenuhnya baik karena masih ada beberapa ketidaklengkapan pengisian. Jenis permintaan visum et repertum di rumah sakit periode 2016 – 2020 dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk korban hidup, dan korban mati. Korban mati terbagi menjadi 3 (tiga) jenis  yaitu perlukaan, kejahatan seksual, dan psikiatrik. Sementara pada korban mati adalah pembuatan visum et repertum terhadap jenazah. Pada pelaksanaannya sudah banyak rumah sakit yang menerima pelayanan kedokteran forensik, hal ini tentu  akan  memudahkan  pihak  pengadilan  dalam  mendapatkan  alat  bukti  sebagai  bahan  untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Ada hambatan lain dalam pembuatan visum et repertum korban mati, yakni adanya opini di masyarakat yang menyatakan bahwa praktik kedokteran forensik tidak sesuai dengan ajaran agama karena dianggap tidak menghormati mayat.

## Ucapan Terimakasih
Direktur  Politeknik  Kesehatan  Kementerian  Kesehatan  Tasikmalaya  dan  semua  pihak  yang  telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

## Daftar Pustaka
1.   Ningsih ESB, Hennyati S. Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang . Midwife J [Internet]. 2018;4(02):56 – 65.  Available  from:  http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di- kabupaten-karawang/
2.   Lubis MSF. Peranan Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan yang Dilakukan Polres Asahan pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . J Pionir LPPM Univ  Asahan  Vol  2  N03  Juli-Desember  2017  [Internet].  2017;  Available  from: http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/185/161
3.   Afandi D. Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua [Internet]. Kedua. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau; 2017. 1 – 80 p. Available from: http://fk.unri.ac.id
4.   Lapenia P, Masturoh I. Pemanfaatan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan . J Manaj Inf Kesehat Indones [Internet]. 2019;129 – 36. Available from:
https://jmiki.aptirmik.or.id/index.php/jmiki/article/view/129
5.   Lubis A, Petrus A, Parinduri AG. The Quality of Visum Et Repertum on the Injuries of Living Victims in Deli Serdang General Hospital in 2017-2018 . 2020;7(1):83 – 8. Available from: http: // www.ijrsm.com 6.   Murnisari    et  al. Tinjauan  Pengelolaan  Visum  Et  Repertum  Di  Rumah  Sakit  Umum  Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo . Glob Heal Sci Vol 3 No 3, Sept 2018 ISSN 2503-5088 2622-1055. 2018;3(4):339 – 45.
7.   Singh SKA, Nasution IS, Hayati L. Angka Kejadian Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Luar Visum Et Repertum di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2011-2013 . Maj Kedokt Sriwij. 2015;47(2):105 – 9.
8.   Wiraagni IA, Widihartono E. Karakteristik kasus pada Visum et Repertum di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 2014-2016 . Pharmaciana. 2016;6(2):163 – 70.
9.   Albin I, Zubir. Karakteristik Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Blud Rumah Sakit Cut Meutia Berdasarkan  Visum  Et  Repertum  Periode  Tahun  2018 .  AVERROUS  J  Kedokt  dan  Kesehat Malikussaleh. 2020;6(1):63.
10.   Ong  F,  Mallo  J,  Mallo  NTS. Gambaran  Visum  et  Repertum  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  RS. Bhayangkara Manado periode Juli 2015 - Juni 2016 . J Kedokt Komunitas Dan Trop. 2016;4(4):159 – 62.
11.   Warijan  W,  Widodo  W,  Nur ’afifah  MM. Tinjauan  Pelaksanaan  Pelepasan  Informasi  Medis .  J  Rekam Medis dan Inf Kesehat. 2019;2(1):20.
12.   Petrus A, Lubis A. Kualitas Visum Et Repertum Perlukaan Korban Hidup Di Rsu.Haji Medan Periode 1 Maret  2018  S.D  31  Maret  2019 .  J  Kedokt  Methodist  [Internet].  2019;12:6 – 13.  Available  from: http://ojs.lppmmethodistmedan.net
13.   Susanto E, Sugiharto. Bahan Ajar RMIK Manajemen Informasi Kesehatan IV; Etika Profesi & Hukum Kesehatan [Internet]. Jakarta: BPPSDM Kementerian Kesehatan RI; 2017. 1 – 178 p. Available from: ilep-poltekes.kemkes.go.id/#20-rekam-medis-dan-informasi-kesehatan
14.   Manela  C,  Hidayat  T. Korelasi  Kadar  Alkohol  dengan  Derajat  Luka  Dalam  Hal  Pembuatan  Visum  Et Repertum  pada  Pasien  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Rumah  Sakit  M.  Djamil  Padang .  J  Kesehat  Andalas. 2018;7(3):370.
15.   Lisdayanty. Phinisi  Integration  Review  Kedudukan  Visum  Et  Repertum  Dalam  Pengungkapan  Delik . 2019;2(2). Available from: http://ojs.unm.ac.id/pir