## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.178
Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Jambi Kreasi Modifikasi Di Kota Jambi
Syarifa Mahila 1 , Tresya 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351 Correspondence email: mahila218@gmail.com
Abstrak . Seni Batik tradisional sudah banyak dilakukan  modifikasi oleh para pengrajin  batik  yang dalam Undang-Undang Hak cipta  disebut  sebagai  seni  batik  kontemporer  (lihat  pasal  40  huruf  J) 1 Seni  Batik  kreasi  modifikasi  sudah  mendapatkan perlindungan  melalui  Undang-undang  Hak  Cipta,  namun  belum  semua  masyarakat  memahaminya.Untuk  itu  perlu  dikaji  dan diteliti bagaimana budaya hukum masyarakat terhadap suatu peraturan yang berlaku.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris  yang dilakukan di Kota Jambi dengan  menggunakan  metode  wawancara  secara purposive sampling terhadap responden yang memahami tentang objek kajian yang diteliti. Pengrajin batik di kota Jambi juga mengembangkan batik tradisional dengan melakukan  imajinasi  berdasarkan  kreativitas  mereka  sendiri  atau  juga  berdasarkan  selera  konsumen,  namun  mereka  masih menganggap tidak begitu penting arti pendaftaran. Para pengrajin batik lebih mengutamakan menjaga kualitas karyanya. Sebagian ada yang  mendaftarkan karyanya  sebagai  hak paten karena  mereka  menganggap lebih tepat  mendaftarkannya sebagai  hak paten berkaitan dengan proses pembuatan batik dengan mengutamakan kualitas yang tentunya memerlukan cara tersendiri.
Kata Kunci : Batik kreasi modifikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum.
Abstract. Traditional  Batik  Art  has  been  modified  by batik  artisans,  which  in  the  Copyright  Act  is  referred  to as  contemporary batik  art  (see  article  40  letter  J).  Modified  Batik  Art  has  received  protection  through  the  Copyright  Act,  but  not  all  people understand  it.  For  this  reason,  it  is  necessary  to  study  and  examine  how  the  legal  culture  of  the  community  is  towards  an applicable  regulation.    This  research  is  an  empirical  legal  research  conducted  in  Jambi  City  by  using  an  interview  method  by purposive  sampling  of  respondents  who  understand  the  object  of  study  under  study.  Batik  craftsmen  in  the  city  of  Jambi  also develop traditional batik by doing imagination based on their own creativity or also based on the tastes of consumers,  but they still  consider  it  not  so  important  as  the  meaning  of  registration.  The  batik  craftsmen  prioritize  maintaining  the  quality  of  their work. Some have registered their work as a patent because they consider it more appropriate to register it as a patent related to the process of making batik with priority to quality, which of course requires a separate method.
Keywords: modified Batik creations, Intellectual Property Rights, Legal Protection .

## PENDAHULUAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  diberikan  perlindungan  sejak  tahun  1883  melalui Paris  Convention di  Jenewa, kemudian  PBB  mengikuti  dengan  membentuk World  Intellectual  Property  Organization (WIPO),  selanjutnya ketentuan TRIPS  Agreement yang  dituangkan  pada  ketentuan World  Trade  Organization (WTO).  Indonesia  sebagai anggota WTO wajib mengharmonisasikan  sistem  hukum  HKI-nya sesuai dengan standar-standar yang ada di WTO- TRIPs.  Untuk  itu  berbagai  peraturan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  HKI  perlu  disempurnakan  dengan  tujuan lebih  memberikan  perlindungan  bagi  pemilik  HKI. 2 Hak  kekayaan  intelektual  sebagai  bagian    dari  pertumbuhan industri,  termasuk  industri  tekstil.  Motif  batik  sebagai  suatu  karya  dalam  bidang  hak  cipta  yang  hasilnya  berupa produk tekstil  melalui beberapa proses pembuatannya maupun pemasarannya. Dengan demikian suatu produk batik juga  dapat  dikaitkan  dengan  hak    paten,  merek  selain  sebagai  hak    cipta.  Pengakuan  hak  terhadap  karya  intelektual
1 Pasal 40 (1) UUHC:  Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
2 Endang Purwaningsih, 2012, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi , Mandar Maju, Bandung, hal. 3.
tersebut  berupa  hak  yang  bersifat  sosial  yakni  hak  moral  ( moral  right )  dan  hak  yang  bersifat  ekonomis (economis right) 3 .
Seni  Batik  sebagai  hasil  karya  seseorang  termasuk  karya  Hak  Intelektual    sebagai  Hak  Cipta.  Hak  cipta merupakan karya khusus yang diberikan kepada pencipta secara otomatis begitu karya ciptanya dipublikasikan dengan tidak  mengurangi  pembatasan  yang  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sebagaimana  juga diuraikan lebih lanjut pada penjelasan pasal ini. 4 Jika kita pahami penjelasan pasal tersebut ternyata seni batik yang dilindungi  oleh  Undang-Undang  Hak  cipta  adalah  seni  batik  modifikasi  yang  lebih  dikenal  sebagai  seni  batik kontemporer.
Karya yang dikategorikan sebagai hak cipta diakui sebagai hak keperdataan dan disebut sebagai hak eksklusif karena  hak  tersebut  hanya  diakui  sebagai  milik  dari  penciptanya. 5 Hak  cipta  merupakan  hak  yang  diberikan  untuk karya  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan, seni  dan sastra.  Karya  yang  mendapat  pengakuan jika  karya tersebut  orisinil dalam arti merupakan karya pribadi bukan mencontoh langsung dari karya orang lain. Karya tersebut bukan  sebatas ide  saja  tetapi  sudah  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  yang  sebenarnya  seperti  audio  sebuah  lagu,  sebuah  lukisan, selembar kain batik, dll dan yang terpenting karya tersebut dapat diperbanyak ( diproduksi) sehingga nantinya dapat menghasilkan nilai ekonomi. 6
Perlindungan  karya  sebagai  Hak  Cipta  selain  memberikan  kepastian  hukum  dan  juga  memberikan  manfaat ekonomi.    Karya  Batik  sebagai  Hak  Cipta  sudah  mendapatkan  pengakuan  secara  Internasional.  Negara  kita mempunyai beraneka ragam karya dan tradisi membatik, masing-masing daerah mempunyai ciri batik tersendiri yang dipengaruhi  berbagai  faktor  yang  ada  pada  daerah  tersebut  baik  faktor  budaya  maupun  faktor  alam.  Pemerintah masing-masing daerah terus melakukan pengembangan seni batik dengan berbagai upaya untuk melestarikannya salah satunya dengan membudayakan busana batik pada berbagai kegiatan atau acara-acara formal maupun acara informal.
Kota Jambi juga memiliki ciri khas batik dengan motif tertentu yang berkaitan dengan kekayaan budaya dan alam dengan mencerminkan sosial/budaya Kota  Jambi.   Batik  Kota  Jambi  memiliki  potensi  ekonomi  yang  sangat besar bila dikembangkan dengan baik terutama jika dikembangkan menjadi  seni modern yang kreatif menyesuaikan dengan selera konsumen.  Dengan demikian tidak menutup kemungkinan pengrajin membuat batik berdasarkan motif pesanan  dari  konsumen  yang  tentu  saja  tidak  terlepas  dari  kreatifitas  pengrajinnya  sendiri,  sehingga  dapat menghasilkan  motif  modifikasi  dari  berbagai  corak  tradisonal  yang  sudah  ada  ditambah  dengan  kreasi  dari  ide-ide mereka  sendiri.  Hasil  motif  modifikasi  merupakan  kreatifitas  yang  perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang tepat. Pentingnya Perlindungan hukum karya seni batik sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan seni batik daerah di Indonesia, untuk mencegah disalahgunakan oleh pihak asing. 7 Jika kita pelajari dan analisa UUHC memang tidak secara jelas memberikan perlindungan terhadap motif batik tradisonal, justru yang dilindungi secara jelas pada Pasal 40 ayat (1) beserta penjelasannya adalah karya seni batik kontemporer yang  merupakan inovasi dari pengrajin batik, bukan motif batik tradisional.
Dari  karya  batik  tradisonal  khususnya  batik  Jambi  yang  dilakukan  modifikasi  oleh  para  pengrajin  dapat tergolong dalam hak cipta secara pribadi, artinya ada kemungkinan untuk dilakukan pendaftaran dan dimiliki secara perorangan  atau individu  dari  masing-masing  pengrajin  sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  Pasal  40  ayat (1)  huruf j yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari penjelelasan pasal 40 ayat (1) huruf j tersebut, menurut  hemat penulis bahwa motif batik tradisional yang dimodifikasi dengan menambahkan beberapa bentuk lain atau dengan sedikit mengubah dari motif tradisional dapat dikategorikan sebagai batik kontemporer yang termasuk dilindungi oleh UUHC dan dalam hal ini penulis menggunakan istilah seni batik Jambi kreasi modifikasi. Adapun yang  merupakan pokok  kajian pada penelitian  ini  adalah  tentang  bagaimana  perlindungan  Batik  Jambi  kreasi  modifikasi  di  Kota  Jambi  dan  apa  yang menjadi hambatan pada pelaksanaan perlindungan tersebut.

## Landasan Teori
Karya  seni  batik  kreasi  modifikasi  dapat  digolongkan  sebagai  motif  batik  Jambi  kreasi  baru  namun  masih
3 Lihat Budi Agus Riswandi dan M, Syamsudi, Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum , ( Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm.3.
4 Penjelasan  Pasal  40  huruf  J  bahwa  yang    dimaksud  dengan  "karya  seni  batik"  adalah  motif  batik  kontemporer  yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.
5 Lihat H.OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intelectual Property Riights), (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015) hlm.191-192.
6 Pasal  1  angka  3  UUHC,  ciptaan  adalah setiap  hasil  karya  cipta  di  bidang  ilmu  pengetahun,  seni  dan  sastra  yang dihasilkan  atas  inspirasi,  kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan  atau  keahlian  yang  diekspresikan  dalam bentuk nyata . 7 Lihat Rindia Fanny Kusumaningtyas, Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa, Pandecta. Volume 6. Nomor 2. Juli 2011.
menampilkan motif batik khas Jambi. Batik Jambi kreasi modifikasi merupakan perpaduan dari motif khas Jambi yang sudah dikenal secara umum, kemudian diubah atau ditambah berdasarkan imajinasi dari pengrajin. Karena merupakan hasil imajinasi seseorang, maka kreasi tersebut juga dikategorikan sebagai hak cipta yang tentu saja juga layak untuk mendapatkan  perlindungan  hukum.  Batik  Jambi  kreasi  modifikasi  yang  dapat  disamakan  dengan  batik  kontemporer karena unsurnya sama, tentu juga berhak mendapatkan perlindungan melalui UUHC (lihat penjelasan pasal 40 huruf J).
Untuk menganalisa hasil penelitian diperlukan satu atau beberapa teori. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk  menganalisa  tentang  perlindungan  hukum  terhadap    karya  cipta  batik  kreasi  modifikasi  adalah Teori Perlindungan  hukum.  Teori  ini  menggunakan  dasar  pemikiran  dari  pendapat  Roscou  Pound  tentang  kepentingan manusia  yang  dikelompokkan  menjadi  tiga  macam  kepentingan  yaitu  kepentingan  umum  (public  interest), kepentingan masyarakat (social interest) dan kepentingan individual (Privat Interest).  Kepentingan  dalam kemajuan umum, seperti perlindungan pada hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industri dan penemuan baru, menurut teori ini merupakan bagian dari kepentingan masyarakat ( social interes). 8
Seni  motif  batik  Jambi  kreasi  modifikasi  merupakan  Hak  Kekayaan  Intektual  bidang  Hak  Cipta  merupakan karya  penemuan  baru  jika  dikaji  menurut  teori  perlindungan  hukum  oleh  Rouscou  Pound  dapat  dikategorikan  pada kepentingan dalam kemajuan umum yaitu penemuan baru yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.
Teori  berikutnya  dikemukan  oleh  Robert  M.  Sherwood  juga  dapat  dijadikan  dasar  perlindungan  karya intelektual termasuk hak cipta yaitu Reward Theory, Risk Theory, Economic Growth Stimulus Theory. Reward Theory memberikan penjelasan bahwa seseorang yang telah menghasilkan karya dalam bidang intelektual sudah seharusnya diberikan penghargaan sebagai wujud imbalan atas kreatifitasnya. Risk Theory mengemukakan   tentang risiko karya intelektual ditiru oleh pihak lain. Economic Growth Stimulus Theory memberikan pengakuan tentang karya intelektual HAKI  sebagai  alat  pembangunan  ekonomi  sehingga  perlu  dibangunnya    suatu  sisten  perlindungan  atas  HAKI  yang efektif. 9
Kedua  teori  tersebut  diatas  dijadikan  dasar untuk  menganalisa  pada  penelitian ini  karena teori-teori  tersebut sebagai landasan berfikir bahwa sedemikian pentingnya perlindungan terhadap karya intelektual seseorang.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  Kota  Jambi  sebagai  Ibukota  Provinsi  Jambi.    Pemilihan  Kota  Jambi sebagai lokasi penelitian, mengingat bahwa Kota Jambi sebagai sentra industri & perdagangan batik khas Jambi yang paling banyak di wilayah Provinsi Jambi dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi. Tahun 2019 di Kota Jambi tercatat 97 pengrajin batik dalam bentuk Usaha Kecil Menengah ( UKM).Masing-masing UKM menyediakan kreasi motif batik yang beragam dan dengan kualitas yang beragam pula.

## Tipe Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dengan  cara  melakukan  observasi  tentang  perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan penerapan aturan hukum 10 . Dengan demikian dapat diketahui  tingkat efektivitas hukum, baik dari tingkat kepatuhan masyarakat dan bagaimana peran lembaga terkait juga bagaimana pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial yang ada dalam pergaulan masyarakat demikian juga sebaliknya. 11 Dalam penelitian ini  yang  akan  diteliti  adalah  tentang  perilaku  masyarakat  pengrajin  batik  Jambi  berkaitan  dengan  penerapan  aturan hukum sebagai perlindungan hukum terhadap kreatifitas mereka.

## Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah pengrajin Batik Jambi yang tergabung dalam unit-unit usaha dalam bentuk UKM,  sehingga  yang  diwawancara  bukan  masing-masing  person  pengrajin  secara  individu,  melainkan  perwakilan dari masing-masing UKM ( pengurusnya ). Tidak seluruh populasi diwawancara tetapi hanya sebagian sebagai sampel yang dianggap sudah mewakili secara keseluruhan.
Sampel diambil berdasarkan teknik non probability atau non random sampling dengan melakukan wawancara terhadap  beberapa  pengrajin  batik  di  kota  Jambi  yang  peneliti  anggap  mengetahui  tentang  objek  yang  akan  diteliti sebanyak  6  (enam)  orang  pengrajin  batik  Jambi.  Untuk  lebih  melengkapi  data  yang  akan  diperoleh  peneliti  juga
8 Lihat  Salim  HS  &  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi, (  Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 267-268.
9 Lihat  Ranti  Fauza  Mayana, Perlindungan  Desain  Industri  di  Indonesia  dalam  Era  Perdagangan  Bebas ,  (  Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 45.
10 Lihat Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , ( Jambi : CV. Mandar Maju, Jambi, 2008),  hlm. 125.
11 Lihat  H.Salim.  HS  &  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Desertasi, ( Jakarta:Rajagrafindo Persada,2014), hlm.20.
melakukan  wawancara  terhadap  beberapa  orang  responden  yang  ditentukan  secara Purposive  Sampling dengan pertimbangan bahwa responden  tersebut sebagai pihak  yang berwenang  dan berkompeten yang    mengetahui tentang data-data yang berkaitan dengan objek penelitian ini. 12
Responden yang dimaksud adalah:
1. Ka.Bidang Perindustrian Kantor Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.
2. Staf Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi = 2 orang.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  observasi  dan  wawancara  yang  tentunya  diawali  dengan  penelusuran pustaka  berupa  peraturan  perundang-undangan  maupun  buku-buku  dan  jurnal-jurnal  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian yaitu tentang seni batik kreasi modifikasi. Observasi dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan pada UKM  batik  Jambi  yang  ada  di  Kota  Jambi.  UKM  yang  diamati  yaitu  UKM  yang  mempunyai  gerai  untuk  tempat memasarkan hasil karyanya sehingga dapat diketahui ada atau tidak produk batik kreasi modifikasi. Setelah dilakukan observasi  maka  langkah  selanjutnya  yaitu  melakukan  wawancara  terhadap  para  responden  dan  sampel  yang  telah ditentukan dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan supaya hasil wawancaranya sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan. Setelah diperoleh data maka selanjutnya data tersebut dirangkum untuk dianalisa.

## Analisa Data
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini  merupakan  data  deskriptif,  maka  metode  analisa  data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil wawancara dari responden maupun sampel, dikumpulkan dan dipelajari serta  dianalisa,  kemudian  ditarik  kesimpulan  untuk  menjawab  permasalahan  yang  diteliti.  Hasil  analisa  diperluan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana perlindungan karya cipta batik kreasi modifikasi di Kota Jambi dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Jambi Kreasi Modifikasi di Kota Jambi
Pengaturan tentang hak cipta telah ada sebelum kemerdekaan negara Indonesia  yaitu sejak tahun 1912 dengan diberlakukannya Auteurswet 1912, Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 pada tanggal 23 September 1912. Tahun 1982 terbit  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1982  sebagai  pengganti Auteurswet 1912,  yang  selanjutnya  terus  dilakukan pembaharuan  yakni  terakhir  diterbitkan    Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (  UUHC)  yang mulai berlaku tanggal 16 Oktober 2014. Hak Cipta merupakan hak eksklusif dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHC. 13 . Hak Cipta mempunyai dua manfaat yakni sebagai hak moral dan hak ekonomi. Hak moral tidak dapat dialihkan  kepada  pihak  lain  selagi  penciptanya  masih  hidup. 14 Hak  ekonomi  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain  dan pencipta dapat menikmati hasil secara ekonomi dari hak ciptanya 15 . Hak moral dan hak ekonomi yang diberikan pada
12 Lihat Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 85 13 Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  UUHC    Nomor  28  Tahun  2014  bahwa  Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14 Pasal 5 UUHC:
(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
a. tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan  sehubungan  dengan  pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
(2) Hak  moral  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat  dialihkan  selama  Pencipta  masih  hidup,  tetapi pelaksanaan  hak  tersebut  dapat  dialihkan  dengan  wasiat  atau  sebab  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
15 Pasal 9 UUHC :
(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan : a.Penerbitan  Ciptaan;  b.Penggandaan  Ciptaan  dalam  segala  bentuknya;  c.  Penerjemahan  Ciptaan;  d. Pengadaptasian,pengaransemenan,  atau  pentransformasian  Ciptaan;  e.Pendistribusian  Ciptaan  atau  salinannya;  f. Pertunjukan Ciptaan;g. Pengumuman Ciptaan; h.Komunikasi Ciptaan; dan i.penyewaan Ciptaan.
(2) Setiap  orang  yang  melaksanakan  hak  ekonomi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  mendapatkan  izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
hak  cipta  termasuk  hak  cipta  motif  batik  kreasi  modifikasi  atau  kontemporer,  mendapatkan  perlindungan  apabila dilakukan  upaya  hukum  antara  lain  melalui  permohonan  pencatatan  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual Kementerian  Hukum  dan    HAM,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  64  UU  Hak  Cipta.    Kemudian  tentang  Tata  cara pencatatan diatur pula dalam Pasal 66 UU Hak Cipta yakni dengan melakukan permohonan. 16 .
Seandainya terjadi pelanggaran perlindungan hak cipta, upaya yang dilakukan guna penyelesaian pelanggaran tersebut dengan cara upaya penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan /arbitrase atau  melalui  melalui  pengadilan  Niaga,  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  95  ayat  1  UUHC. 17 Penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan  terhadap  sengketa  pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  merupakan  kewenangan Pengadilan  Niaga.  Penyelesaian  sengketa  Hak  Kekayaan  Intelektual  termasuk  Hak  Cipta,  yang  utama  adalah  untuk penyelesaian  tuntutan  ganti  rugi.  Dengan  demikian  yang  diselesaikan  adalah  perlindungan  terhadap  hak  ekonomi. Sedangkan hak moral hanya mengimbangi saja sebab yang terpenting adalah kerugian secara ekonomi.
Selain  melalui  pengadilan,  penyelesaian  sengketa  hak  cipta  dapat  juga  dilakukan  dengan  menggunakan lembaga arbitrase tergantung keinginan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian dengan menggunakan  lembaga  Arbitrase  adalah  waktu  penyelesaian  bisa  lebih  cepat  dan  kerahasiaan  masing-masing  pihak terjaga karena tata cara penyelesaiannya tidak terbuka untuk umum. Jadi hanya kedua belah pihak yang  mengetahui dan penyelesaiannya juga tidak menghukum pihak yang dinyatakan bersalah tetapi lebih kepada penyelesaian secara damai dan saling menguntungkan.
Hak  Cipta  dikelompokkan  berdasarkan  jenis  dan  sifatnya.  UUHC  membagi  19  pengelompokan  Ciptaan berdasarkan jenis dan sifat ciptaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 40 (1) UUHC No 28 Tahun 2014 baik yang kategori tradisional maupun tergolong kategori baru. UUHC tidak membedakan antara karya kategori tradisional atau karya  kategori  baru,  karena  yang  dilindungi adalah  semua  karya  yang  merupakan  hasil  inspirasinya  sendiri  yang menunjukkan ciri khusus (khas)  yang membedakannya dengan karya orang lain dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 18
Hak  Cipta  sudah  mendapatkan  perlindungan  seketika  karya  Cipta  itu  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata walaupun  belum  dilakukan  pengumuman  ataupun  pendaftran.  Pendaftaran  hanya  sarana  untuk  mendapat  surat  atau sertifikat  Hak  Cipta  yang  ketika  suatu  saat  terjadi  sengketa  terhadap  Hak  Cipta  tersebut,  maka  sertifikat  dapat
16 Tata Cara Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diatur pada Pasal 66 :
(1) Pencatatan  Ciptaan  dan  produk  Hak  Terkait  diajukan  dengan  Permohonan  secara  tertulis  dalam  Bahasa  Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan: a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak  terkait; dan
c. membayar biaya.
17 Pasal 95 UUHC
(1) Penyelesaian  sengketa  Hak  Cipta  dapat  dilakukan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa,  arbitrase,  atau pengadilan.
(2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
(3) Pengadilan  lainnya  selain  Pengadilan  Niaga  sebagaimana  dimaksud  ayat  (2)  tidak  berwenang  menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
(4) Selain  pelanggaran  Hak  Cipta  dan/atau  Hak  Terkait  dalam  bentuk  Pembajakan,  sepanjang  para  pihak  yang bersengketa  diketahui  keberadaannya  dan/atau  berada  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
18 Pasal 40
(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a.buku,  pamflet,  perwajahan  karya  tulis  yang  diterbitkan,  dan  semua  hasil  karya  tulis  lainnya;  b.ceramah,  kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c.alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d.lagu  dan/atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks;  e.drama,  drama  musikal,  tari,  koreografi,  pewayangan,  dan pantomim;f.karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;  g.karya  seni  terapan;h.karya  arsitektur;;i.peta;  j.karya  seni  batik  atau  seni  motif  lain;  k.karya fotografi;l.Potret;  m.karya  sinematografi;  n.terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga  rampai,  basis  data,  adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p.kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program  Komputer  maupun  media  lainnya;  q.kompilasi  ekspresi  budaya  tradisional  selama  kompilasi  tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s.Program Komputer.
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
(3) Pelindungan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan  yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.
dijadikan  sebagai  alat  bukti  di  pengadilan  untuk  proses  selanjutnya. 19 .  Dengan  demikian  pendaftaran  hak  cipta fungsinya lebih utama adalah sebagai alat bukti apabila di persidangan terkait sengketa pelanggaran hak moral maupun hak  ekonomi  dari  Hak  Cipta  tersebut.  Berbeda  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  lainnya  seperti  Hak  Paten,  Desain Industri,  Merk,  Indikasi  Geografis,  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  Perlindungan  Varietas  Tanaman  Baru,  kesemuanya akan mendapatkan perlindungan ketika sudah dilakukan pendaftaran dan diberikan bukti hak nya dari lembaga terkait.
Seni  motif  batik  merupakan  salah  satu  karya  Hak  Intelektual    yang  termasuk  kategoti  Hak  Cipta.  Negara Indonesia terkenal dengan seni batiknya dan masing-masing daerah memiliki seni batik khas tersendiri yang tentu saja berbeda  dengan  daerah-daerah  lainnya.  Karya  seni  batik  banyak  dipengaruhi  oleh  kebudayaan  setempat  dan  juga dipengaruhi  oleh  keadaan  geografis  yang  dijadikan  sebagai  inspirasi  dari  penciptanya.  Masyarakat  Indonesia  sudah mengenal  dan  menggunakan  batik  sejak  zaman  kerajaan  Majapahit  yang  selanjutnya  terus dikembangkan  di  pulau jawa.  Seiring  dengan  kemajuan  komunikasi  dan  transformasi  yang  memudahkan  pergaulan  antar  masyarakat  dari berbagai daerah yang ada di wilayah Nusantara, maka batik dikenal juga di berbagai daerah selain di pulau Jawa. Batik mulai  digemari  dan  dipakai  pada  acara-acara  formal  misalnya  pernikahan  atau  acara  adat.  Walaupun  batik  sudah dikenal secara umum tetapi ada motif-motif batik tradisional tertentu yang hanya boleh digunakan untuk acara tertentu saja khususnya pada lingkungan keluarga keraton seperti Yogyakarta dan Surakarta. 20
Untuk  membuat  motif  batik  yang  beragam  dan  menghasilkan  nilai  seni  diperlukan  ketekunan  dalam pembuatannya yang tentu saja sangat dipengaruhi oleh ekspresi dari pembuatnya.  Ketekunan diperlukan tidak hanya pada  pembuatan  motif  tetapi  juga  pada  tahapan  proses  yang  menjadikan  motif  tersebut  tertuang  pada  selembar  kain batik. Dengan demikian pada selembar batik tidak hanya terdapat hak cipta tetapi juga terdapat beberapa hak kekayaan inteltual  tergantung  penemunya  menginginkan  hak  mana  yang  didaftarkan.  Pendaftaran  tujuannya  supaya  karya tersebut tidak ditiru orang lain tanpa izin dan tanpa membayar royalty. 21
Sistem hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual awalnya belum menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia. Masyarakat  Indonesia  masih  mengabaikan  pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  .  Hal  ini  dikarenakan  budaya masyarakat  Indonesia  masih  menggunakan  konsep  komunal  dan  tidak  mengutamakan  konsep  individual,  sedangkan perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  sangat  erat  dengan  konsep  individual.  Masyarakat  Indonesia  masih menggunakan  pola  pikir  bahwa  ada  suatu  kebanggan  apabila  karyanya  ditiru  dan  disukai  oleh  orang  lain  walaupun orang  tersebut  menggunakannya  untuk  mendapatkan  nilai  ekonomi.  Masyarakat  Indonesia  yang  tentu  saja  sangat dipengaruhi  oleh  pemahaman  agama  mempunyai  pemikiran  bahwa  rezeki  itu  sudah  takdir  masing-masing  individu. Hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  pusat  tempat  penjualan  kerajinan  batik  maupun  karya  kerajinan  lainnya  dengan  bentuk dan corak yang sama mereka jajakan secara bersama walaupun dibuat oleh masing-masing individu berdasarkan hasil mencontoh antara sesama mereka.
Seni  Batik  merupakan  karya  yang  berasal  dari  perpaduan  antara  seni  dan  teknologi.  Seni  dan  teknologi membatik  merupakan  warisan  dari  leluhur  bangsa  Indonesia  yang  selanjutnya  dilakukan  pengembangan  mengikuti perkembangan    teknologi  dan  kebudayaan  yang  terjadi  di  Indonesia.    Selain  itu  perkembangan  seni  batik  juga dipengaruhi  oleh  selera  konsumen,  yang  membuat  para  pengrajin  harus  meningkatkan  kreatifitasnya,  termasuk  juga pengrajin  Batik  Jambi.  Untuk  memenuhi  permintaan  konsumen  pengrajin  batik  Jambi  ,  para  pengrajin  dihadapkan pada tantangan untuk  kreatif sehingga karyanya diminati dan disukai oleh konsumen.
Pengrajin batik di kota Jambi dalam mengembangkan usahanya melalui kelompok usaha yang dikenal dengan Usaha Kecil Menengah ( UKM) yang mendapat pembinaan dari pemerintah daerah karena Batik Jambi juga termasuk salah satu produk unggulan daerah. Tahun 2018 tercatat 97 unit UKM Batik Jambi yang berada di wilayah kecamatan dalam  lingkungan  Kota  Jambi.  Dari  97  UKM  Batik,  50  dikategorikan  aktif  karena  mempunyai  tempat  usaha pemasaran  (  galeri)  yang  mana  produk  batiknya  selalu  tersedia  untuk  dipasarkan.  Sedangkan  47  lainnya  merupakan UKM  yang  dikategorikan  pasif  karena  memproduksi  batik  berdasarkan  pesanan  saja  dan  belum  mempunyai  tempat pemasaran/galeri (Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Jambi 2019).
Pemerintah  provinsi  Jambi  melalui  Dewan  Kerajinan  Nasional  (Dekranasda)  terus  mempopulerkan  Batik Jambi  itu  melalui  kegiatan-kegiatan  tingkat  daerah  maupun  nasional,  bahkan  pemerintah  sedang  mengupayakan memperkenalnya  ke  tingkat  Internasional.  Batik  sendiri  telah  ditetapkan  sebagai  warisan  budaya  Indonesia  yang keberadaannya menyebar diseluruh Tanah Air, salah satunya di Kota Jambi. UKM Batik Jambi lebih banyak terdapat di  wilayah  Seberang  Kota Jambi  terutama  di  kecamatan  Pelayangan  dan  kecamatan  Danau Teluk.Wilayah Seberang Kota Jambi menjadi sentra batik terbanyak di Provinsi Jambi dan pengrajinnya selalu aktif memproduksi batik dengan beragam corak warna dan motif. 22
19 Lihat Syarifuddin, 2013, Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta, Bandung: P.T. Alumni, hal. 164.
20 Dinda Mahariesti, Seni Batik , Jakarta: Sketsa Aksara Lalitya, 2010, hal. 6.
21 Syarifa  Mahila,  “Keberadaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Seni  Batik  Jambi  di  Kota  Jambi”, Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Vol.18,No.3,( Oktober 2018 ) :568.
22 https://jambi.antaranews.com/berita/322751/upaya-pemerintah-menduniakan-batik-jambi .  Selasa, 28 November 2017. Diakses tgl 30 Juni 2019.
Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC beserta penjelasannya memberikan pengertian karya seni batik kontemporer yang  merupakan  inovasi  dari  pencipta,  bukan  motif  batik  tradisional.  Pada  bab  terdahulu  telah  penulis  ulas  bahwa motif batik tradisional yang dimodifikasi dengan menambahkan beberapa bentuk lain atau  dengan sedikit mengubah dari motif tradisional dapat dikategorikan sebagai batik kontemporer yang termasuk dilindungi oleh UUHC dan dalam hal  ini  penulis  menggunakan  istilah  seni  batik  Jambi  kreasi  modifikasi.  Pengembangan  batik  kreasi  modifikasi didukung dengan kekuatan potensi sebagai produk unggulan daerah dan kearifan lokal.
Kata kontemporer dipergunakan oleh UUHC untuk menamakan seni batik yang sudah dilakukan modernisasi menyesuaikan dengan selera kekinian dari konsumen. Kreasi baru dari seni batik yang dimaksud tidak hanya sebatas motif, tetapi juga termasuk perubahan dari proses pembuatannya atau juga material yang digunakan. Kebaruan kreasi seni  batik  mendobrak  cara-cara  tradisional  dan  muncul  karya-karya  seni  batik  dengan  motif  baru  yang  laku  di pasaran. 23
Batik Jambi  kreasi  modifikasi  sudah  selayaknya  didaftarkan  sebagai  hak  cipta,  namun  para  pengrajin  belum ada yang mengajukan pendaftaran sebagai Hak Cipta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Perindustrian, Rita Erlina,SE.  bahwa  pengrajin  dan  pemilik  industri  batik  di  Kota  Jambi  melakukan  eksplore  motif  dari  motif-motif tradisional,  sehingga  tercipta  motif  batik  kreasi  modifikasi.  Kreasi  yang  mereka  lakukan  baik  karena  keinginan konsumen berdasarkan pesanan maupun berasal dari ide-ide pengrajin itu sendiri. Karena pembuatannya memerlukan proses  yang  agak  sedikit  berbeda  dan  butuh  keahlian  maka  mereka  menganggap  perlindungan  karya  mereka  bukan melalui hak cipta tetapi melalui hak paten. 24
Hak Paten melindungi proses bukan seni motifnya sebagai dirumuskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten. 25 Data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap pengrajin batik di Kota Jambi bahwa dari  97 jumlah UKM Batik yang terdata pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sampai Agustus  2019  ada  3  (tiga)  yang  sudah  mendapatkan  perlindungan  dalam  bentuk  hak  paten  bukan  hak  cipta,  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah UKM yang mendapatkan hak Paten No Badan Usaha Nama Usaha Pemilik Kecamatan 1 PO Galeri Batik Jambi Desmiati Harry Akbar Jambi Selatan 2 PO Zorif Atiah Danau Teluk 3 PO Azmiyah Azmiyah Danau Teluk
Sumber Data: Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi 2019.
Pembuatan  Batik  melalui  beberapa  tahapan.  Tahapan  pembuatan  batik  bisa  dilakukan  secara  tradisional maupun  dengan  metode  baru  yang  merupakan  pengembangan  dari  metode  tradisional.  Pengembangan  metode pembuatan  Batik  berdasarkan  ketentuan  tentang  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat  didaftarkan  sebagai hak,  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  seorang  berkebangsaan  Amerika.  Dapat  dilihat  pada  Website  US  Patent  and Trademark  Office  (USPTO )  bahwa  paten  bernomor  US  6,821,313  yang  diberi  pada  tahun  2004  dan  masih  berlaku hingga tahun 2022, berjudul Method and Kit for Batik Art . Paten ini diberikan kepada Scratch-Art Company, Inc. yang berkedudukan  di  negara  bagian  Massachusetts  atas  karya  seorang  inventor  berkebangsaan  Amerika  Serikat bernama Nathan Polsky. Paten ini terkait dengan invensi berupa metode dan alat baru untuk melakukan pembatikan tanpa perlu menggunakan malam yang dipanaskan dan dilelehkan serta tanpa canting. 26 . Informasi ini memberikan pemahaman  bahwa  karya  batik  dapat  dilindungi  melalui  pendaftran  sebagai  hak  paten,  karena  untuk  menghasilkan selembar  kain  batik  tentu  memerlukan  proses.  Dengan  demikian  hak  yang  dilindungi  adalah  prosesnya  bukan  karya seninya. Demikian yang dilakukan oleh pengusaha & pengrajin batik Kota Jambi untuk melindungi karyanya.
Kreasi motif  batik walaupun belum dilakukan pendaftaran, berdasarkan ketentuan UUHC sebenarnya sudah mendapatkan  perlindungan,  karena  yang  diutamakan  terhadap  hak  cipta  adalah  keorisinilannya  bukan  pada pendaftarannya.  Walaupun  karya  dalam  bentuk  hak  cipta  tidak  atau  belum  didaftarkan,  tetap  menjadi  miliknya sepanjang  belum  ada  pihak  lain  yang  menyangkalnya  dengan  pembuktian  yang  sah. Pendaftaran  Hak  Cipta  untuk kepentingan  pembuktian  ketika  terjadi  sengketa.  Analisa  dari  teori  perlindungan  hukum  bahwa  hukum  sudah
23 Lihat Bastomi,S.2012, Estetika kriya kontemporer dan kritiknya, Semarang: UNNESPress.hal.15-16,40-41.
24 Kabid Perindustrian Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi 2019.
25 Pengertian Hak Paten sebagaimana dirumuskan Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa  yang dimaksud dengan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengertian Invensi dirumuskan pada angka 2 bahwa Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
26 https://psetiadharma.wordpress.com/tag/batik/ dilihat 12 juli 2018.
mengakomodir  perlindungan  terhadap  pencipta  batik  kreasi  modifikasi  /  kontemporer,  namun  budaya  hukum masyarakatnya sendiri yang masih tidak mau memanfaatkan perlindungan tersebut ( teori budaya hukum ).
Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengrajin / pengusaha  batik  yang sudah dirangkum ada beberapa sebab  yang  membuat  pengrajin  batik  Jambi  tidak  mau  mendaftarkan  kreasi  modifikasi  motif  batiknya  sebagai  hak cipta sebagaimana diuraikan berikut ini:
1. Biaya  pendaftaran  yang  tidak  sesuai  dengan  omset  penjualan.  Biaya  pendaftaran  memang  tidak  terlalu  besar, namun  jika  ditambah  dengan  biaya  lain-lainnya  seperti  Surat  Izin  Tempat  Usaha,dll.,  sebab  mereka mendaftarkannya tentu ada hubungannya dengan UKM yang mereka miliki. Secara keseluruhan biaya cukup besar bagi  mereka  untuk  pendaftaran  satu  karya  ciptaan.  Jika  karya  ciptaannya  lebih  dari  satu  maka  total  biaya  yang harus dikeluarkan lebih besar lagi.
2. Motif  batik  kreasi  modifikasi  yang  mereka  buat  kadang  hanya  untuk  beberapa  lembar  bahkan  ada  yang  hanya untuk  satu  lembar  kain  batik  saja,  sehingga  keuntungan  harga jual tidak  seimbang  dengan  biaya  pendaftarannya. Untuk  satu  motif  jarang  dilakukan  produksi  secara  berulang  kecuali  kalau  ada  permintaan  dari  konsumen.  Jika diproduksi  secara  berulang  ada  kekhawatiran  tidak  laku  dijual  karena  dianggap  sudah  ketinggalan  mode. Berdasarkan pengalaman mereka menjual produknya umumnya konsumen selalu mencari motif baru.
3. Menurut  pengamatan  mereka,  konsumen  lebih  mengutamakan  kualitas,  baik  dari  kerapian  desain  motifnya, kualitas pewarnaan maupun  material bahan  baku  kainnya.  Dengan  demikian  pengrajin  lebih  memilih  untuk  menjaga  kualitas  yang  biasanya  bagi masing-masing  UKM  mempunyai  ciri  tersendiri.  Nilai  jual  yang  mereka  pertahankan  adalah  kualitas  produknya yang  mereka  cantumkan  merek  UKM  mereka  pada  kemasan  produknya  atau  pada  pinggiran  kain  batik  produksi mereka.
4. Pengrajin  yang  tergabung  dalam  UKM  melakukan  pendaftarn  merek  UKM  pada  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian Kota Jambi dan mereka menganggap merek UKM sudah cukup untuk melindungi usaha mereka.
5. Pengrajin menganggap bahwa batik motif kreasi modifikasi merupakan pengembangan dari motif-motif tradisional yang sudah ada, hanya proses atau tahapan pembuatannya yang mereka lakukan kreatifitas sehingga menghasilkan warna  dan  corak  yang  lebih  menarik,  maka  mereka  mendaftarkan  karya  batiknya  sebagai  hak  Paten.  Tata  cara pendaftaran hak paten tentu saja berbeda dengan pendaftaran hak cipta. 27
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  sudah  dirangkum  diatas,  bahwa  masyarakat  pengrajin  batik  kreasi modifikasi  di  Kota  Jambi  tidak  melakukan  pendaftarn  hak  cipta  kreasinya  dengan  berbagai  pertimbangan  terutama faktor biaya. Mereka lebih mengutamakan omset penjualan yang sangat dipengaruhi oleh faktor kualitas bukan hanya seni motif batiknya saja. Untuk itu pengrajin merasa lebih tepat mendaftarkan kreasi batiknya dengan hak Paten.
Persyaratan  pendaftaran  hak  Paten  juga  harus  melampirkan  uraian  secara  tertulis  tentang  invensi  yang diajukan sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten. 28 Jika dilihat dari jumlah yang mendaftarkan kreasi batiknya sebagai hak Paten hanya 3 (tiga) UKM, sedangkan jumlah UKM yang ada 97, maka jelas sebagian besar pengrajin Batik Jambi kurang berminat melakukan pendaftaran
27 Pasal 24 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan (1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
(2) Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  oleh  Pemohon  atau  Kuasanya  kepada  Menteri  secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
(3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non- elektronik 28 Pasal 25 UU tentang Hak Paten
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:
a. judul Invensi;
b. deskripsi tentang Invensi;
c. klaim atau beberapa klaim Invensi;
d. abstrak Invensi;
e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.
(2) Deskripsi  tentang  Invensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  harus  mengungkapkan secara  jelas  dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
Hak Kekayaan Intelektualnya.
Menurut analisa penulis, selain beberapa faktor diatas yang menyebabkan pengrajin mengabaikan pendaftarn karya batiknya, juga karena masyarakat pengrajin batik Jambi masih sangat dominan sifat kekeluargaannya. Sesama pengrajin dengan senang hati saling tukar informasi tentang desain motif-motif kreasi baru yang mereka buat.  Selain itu juga dari beberapa UKM pemilik maupun pengrajinnya ada yang masih mempunyai hubungan keluarga, sehingga sangat tidak mungkin untuk melarang motif kreasinya dicontoh.
Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Jambi Kreasi Modifikasi di Kota Jambi Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa orang yang dijadikan sampel menunjukkan bahwa  pengrajin  batik  kreasi  modifikasi  di  Kota  Jambi  sebagian  besar  tidak  melakukan  pendaftaran  hak  ciptanya, disebabkan berbagai kendala sebagai berikut :
1. Pengrajin  Batik  Jambi  belum  semuanya  memahami  arti  pentingnya  pendaftaran  karya  mereka.  Kreatifitas  yang dilakukan  semata  hanya  ingin  mengikuti  selera  konsumen  supaya  karya  mereka  produknya  laku  di  pasaran. Pengrajin merasa belum membutuhkan sertifikat bukti hak cipta mereka, karena menurutnya walaupun mempunyai sertifikat tetapi produknya tidak laku dijual, maka dianggap sertifikat tersebut tidak ada gunanya.
2. Untuk  pendaftaran  hak  cipta  untuk  UKM  sebesar  Rp.400.000.  per  pengajuan  permohonan.  Biaya  tersebut  masih ada kemungkinan penambahan biaya -biaya lainnya. Jika ditotal secara keseluruhan biaya untuk satu permohonan pencatatan ciptaan cukup besar untuk ukuran UKM.
3. Umumnya  pengrajin  batik  Jambi  berkarya  berdasarkan  imajinasi  secara  spontan  saja tidak  diawali  dengan  sketsa terlebih  dahulu.  Pengrajin  berkreasi  secara  naluri  saja  dengan  berdasarkan  pengetahuan  membatik  yang  mereka miliki,  sehingga  mereka  merasa  kesulitan  untuk  menjelaskan  kreasinya  dalam  bentuk  narasi  kalimat  yang  sesuai untuk proses pendaftaran.
4. Pendaftaran  hak  cipta  tidak  menjadi  tujuan  utama,  mereka  lebih  mementingkan  inovasi  dan  kualitas  ,  sehingga mereka lebih mengutamakan menjaga kualitas yang dapat mereka anggap cukup dilindungi dengan mencamtumkan merek/nama usaha pada kemasan produk mereka .
Dari  beberapa  hambatan  tersebut  diatas  ada  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai pembina  UKM.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  lebih  meningkatkan  lagi  sosialiasi  kepada  masyarakat khususnya  pengrajin  batik  Jambi  tentang  manfaat  pendaftaran  karya  Intelektual.  Sosialisasi  harus  dilakukan  secara berkelanjutan,  tidak  saja  tentang  hak  cipta  tetapi  juga  Hak  Kekayaan  Intelektual  lainnya  seperti  Hak  Paten,  Merek (bukan  merek  UKM).  Sosialisasi  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan  semua  elemen  masyarakat  baik  instansi pemerintah  juga  Perguruan  Tinggi. Masyarakat  harus  lebih  intensif  diberi  pemahaman  akan  pentingnya  pendaftaran hak  kekayaan  intelektual  yang  dimilikinya  sebagai  antisipasi  untuk  alat  bukti  seandainya  terjadi  sengketa  berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

## SIMPULAN
1. Pengrajin  &  pengusaha  batik  di  Kota  Jambi  melakukan  eksplore  motif  dari  motif-motif  tradisional,  sehingga tercipta motif batik kreasi modifikasi. Kreasi yang mereka lakukan baik karena keinginan konsumen berdasarkan pesanan maupun berasal dari ide-ide pengrajin itu sendiri. Karena pembuatannya memerlukan proses yang agak sedikit  berbeda  dan  butuh  keahlian  maka  mereka  menganggap  perlindungan  karya  mereka  bukan  melalui  hak cipta  melainkan  sebagai  hak  paten.  Dari    97  jumlah  UKM  Batik  yang  terdata  pada  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian Kota Jambi sampai Agustus 2019 ada 3 (tiga) yang sudah mendapatkan perlindungan tetapi bukan hak cipta melainkan dalam bentuk hak paten.
2. Perlindungan  seni  batik  Jambi  kreasi  modifikasi  di Kota Jambi  mengalami  beberapa  hambatan  yaitu  kurangnya pemahaman  pengrajin  akan  penting  perlindungan  hak  cipta  melalui  pendaftaran,  biaya  pendaftrannya  dianggap mahal, proses pendaftaran yang rumit karena harus meguraikan makna ciptaannya, mereka lebih mengutamakan kualitas  yang  dapat  mereka  lindungi  melalui  merek  usaha  yang  mereka  cantumkan  pada  produk  batik  yang dihasilkan atau pada kemasannya.

## Saran
Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah kota Jambi melalui dinas terkait dan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lainya supaya lebih intensif melakukan pembinaan kepada para pengrajin terutama pemahaman terhadap pentingnya  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  mereka  miliki.  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual merupakan juga perlindungan aset dalam bidang ekonomi untuk kesejahteraan para pengrajin maka pemerintah harus lebih aktif membantu upaya perlindungannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, Mengkaji Kajian EmpirisTerhadap Hukum, Jakarta: Kencana, 2013. Ari Wulandari, Batik Nusantara, Yogyakarta: ANDI, 2011. Burhan  Ashshofa, Metode Penelitian Hukum ,  Rineka Cipta Jakarta, 1998. Budi Agus Riswandi & M.Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual Dan Kebudayaan Hukum, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Jambi, CV.Mandar Maju, 2008. Bastomi,S, Estetika kriya kontemporer dan kritiknya, Semarang: UNNESPress.2012.
Dinda Mahariesti, Seni Batik, Jakarta: Sketsa Aksara Lalitya, 2010.
Djulaeka, Konsep Perlindungan Haki Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal,Setara Press, Jawa Timur, 2014.
Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual, Mandar Maju: Bandung, 2012 Esmi Warassih Pujirahayu, Budaya Hukum Pancasila , Tahafamedia : Yogyakarta, 2014 . M.Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Kekayaan Intelektual(HAKI):Peraturan Baru Desain Industri, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003 . OK.Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (  Intelectual  Property  Rights), PT.  RajaGrafindo  Persada  : Jakarta, 2015.
Ranti  Fauzia  Maryana, Perlindungan  Desain  Industridi  Indonesia  dalam  Era  Perdagangan  Bebas, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta: 2004
Salim  HS  &  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Desertasi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
Syafrudin, Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta, Bandung: Alumni, 2013. Undang – undang Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

## Jurnal
Rindia  Fanny  Kusumaningtyas, Perlindungan  Hak  Cipta  Atas  Motif  Batik  Sebagai  Warisan  Budaya  Bangsa, Pandecta. Volume 6. Nomor 2. Juli 2011.
Website: https://jambi.antaranews.com/berita/322751/upaya-pemerintah-menduniakan-batik-jambi .  Selasa, 28 November 2017. Diakses tgl 30 Juni 2019. https://psetiadharma.wordpress.com/tag/batik/ dilihat 12 juli 2019.