How to cite: Trijayati, Y., & Junadi, P. (2024). Perubahan Kelembagaan Rumah Sakit Daerah. Syntax Idea. 6 (5). doi E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute

## PERUBAHAN KELEMBAGAAN RUMAH SAKIT DAERAH

## Yuli Trijayati, Purnawan Junadi
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia Email: trijayati.yuli@gmail.com *

## Abstrak
Kesehatan  merupakan  kunci  kesejahteraan  umat  manusia.  Rumah  sakit  merupakan  institusi pelayanan kesehatan masyarakat. Rumah sakit harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih baik serta terjangkau oleh masyarakat. Rumah sakit daerah sebagai institusi pelayanan kesehatan yang dikelola pemerintah daerah memiliki kelembagaannya sendiri. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui berbagai perubahan kelembagaan rumah sakit daerah. Metode yang digunakan adalah literature riview dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sekunder yang berasal dari hasil dokumentasi berbagai buku, jurnal, atau dokumen lainnya. Adapun data yang disajikan menggunakan model interaktif Miles and Huberman dengan mencakup (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang disajikan menunjukkan bahwa kelembagaan rumah sakit daerah di Indonesia sering kali mengalami perubahan. Seperti perubahan  dari  Lembaga  Teknis  Daerah  (LTD)  menjadi  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPTD)  atau BLUD, dan terakhir
Kata kunci: Kesehatan, kelembagaan, rumah sakit daerah

## Abstract
Health  is  the  key  to  well-being  for  mankind.  Hospitals  are  health  service  institutions  for  the community  so  they  must  be  able  to  improve  services  that  are  better  and  affordable  by  the community. Regional hospitals as health service institutions managed by local governments have their own institutions. This article aims to find out the various institutional changes in regional hospitals. The method used is literature review with a qualitative approach. The data source used is secondary which comes from the documentation of various books, journals, or other documents. The data presented using the Miles and Huberman interactive model includes (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) conclusion drawing/verification. The data presented shows that regional  hospital  institutions  in  Indonesia  often  undergo  changes.  Such  as  the  change  from Regional Technical Institution (LTD) to Technical Implementation Unit (UPTD) or BLUD, and finally
Keywords: Health, institutional, regional hospital

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Juhari, 2016). Rumah  Sakit  dalam  meningkatkan  mutu  pelayanan  yang  baik  melalui  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi  bersifat  khusus  yang  memberikan layanan secara profesional yaitu otonomi dalam  pengelolaan  keuangan  dan  barang  milik  Daerah  serta  bidang  kepegawaian (Gusnally, Yusrizal, & Sulaiman, 2022).
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 05, Mei 2024
Rumah sakit daerah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang berlokasi di daerah tertentu,  seperti  kota,  kabupaten,  atau  wilayah  pedesaan  (Sadali,  Alfana,  Hadijah, Rosewidiadari, & Andika, 2022). Mereka memiliki peran penting dalam  menyediakan layanan medis dan perawatan kepada masyarakat di wilayah tersebut. Rumah sakit daerah biasanya bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan dasar, seperti rawat jalan,  rawat  inap,  gawat  darurat,  pelayanan  kebidanan,  dan  pelayanan  medis  lainnya kepada penduduk local (Putra, 2014).
Selain itu, rumah sakit daerah juga bisa menjadi pusat rujukan untuk kasus-kasus yang memerlukan perawatan kesehatan yang lebih kompleks atau spesialis. Mereka dapat berkolaborasi dengan rumah sakit regional atau nasional untuk mentransfer pasien jika dibutuhkan. Rumah sakit daerah sering kali menjadi tulang punggung sistem kesehatan di  wilayah  tersebut,  karena  mereka  memenuhi  kebutuhan  kesehatan  masyarakat  yang lebih  luas  dan  memiliki  akses  yang  lebih  dekat  bagi  penduduk  setempat.  Dengan demikian, mereka berperan penting dalam memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Di  beberapa  negara,  termasuk  Indonesia,  rumah  sakit  daerah  (RSD)  biasanya memiliki kelembagaan yang terkait erat dengan pemerintah daerah. Struktur kelembagaan RSD  ini  sering  kali  mengikuti  prinsip-prinsip  otonomi  daerah  dan  pengelolaan administrasi  publik  yang  terdesentralisasi  (Santoso  &  Harefa,  2015).  Beberapa kelembagaan rumah sakit umum daerah diIndonesia seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT), LTD, hingga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Berbeda  dengan  artikel-artikel sebelumnya,  kebaruan  pada  artikel  ini  adalah menganalisis  perubahaan  kelembagaan  rumah  sakit  daerah  di  Indonesia  kemudian membandingkannya  dengan  di  luar  negeri.  Sehingga  artikel  ini  bertujuan  untuk menganalisis implementasi kebijakan tentang kelembagaan rumah sakit daerah.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode literature  review.  Literatur  review adalah metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  dan  mensintesis  pengetahuan  yang  ada mengenai topik atau pertanyaan tertentu. Ini melibatkan pencarian, evaluasi kritis, dan interpretasi sumber-sumber ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, dan bab buku yang  ditinjau  oleh  rekan  sejawat  (Mengist,  Soromessa,  &  Legese,  2020). Literature review merupakan suatu penelusuran kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan berbagai naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik untuk menghasilkan sebuah tulisan yang berkenaan dengan suatu topik atau isu tertentu (Sahputra, Habibah, & Fitria, 2023). Sedangkan kualitatif merupakan suatu teknik sajian data  yang  menggunakan  narasi  atau  kata-kata  dalam  menjelaskan  dan  menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam artikel kualitatif, peneliti  adalah  instrumen  kunci  untuk  memaknai  dan  menginterpretasikan  setiap fenomena,  gejala  dan  situasi  sosial  tertentu.  Karena  itu  peneliti  perlu  menguasai  teori untuk  menganalisis kesenjangan yang terjadi  antara konsep teoritis  dengan fakta yang terjadi (Waruwu, 2023).
Pada artikel ini sumber data yang digunakan yakni data sekunder yang didapatkan secara  dokumentasi  yang  bersumber  dari  jurnal,  buku  ataupun  dokumen  lainnya  yang mendukung  artikel,  setelah  data  didapatkan  kemudian  di  analisis.  Data  yang  disajikan menggunakan model Miles and Huberman. Model interaktif ini memiliki 3 komponen yaitu  (1)  reduksi  data,  (2)  penyajian  data,  dan  (3)  penarikan  kesimpulan/verifikasi (Zulfirman, 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Derah pasal  22  bahwa  dalam  menyelenggarakan  otonomi,  daerah  mempunyai  kewajiban menyediakan  fasilitas  pelayanan  Kesehatan  (Undang-Undang,  2005).Pelayanan  yang harus  di  lakukan  pemerintah  daerah  di  bidang  kesehatan  di  laksanakan  melalui  upaya peningkatan mutu layanan Rumah Sakit Daerah. Otonomi di berikan kepada manajemen Rumah Sakit Daerah dalam rangka memperlancar dan meningkatan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat (Sahuri & FITRIANA, 2014). Rumah Sakit Daerah (RSD) memiliki peran penting dalam menyediakan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah  tertentu.  Sebagai  pusat  kesehatan  terdekat,  RSD  memberikan  layanan  rawat jalan,  rawat  inap,  dan  gawat  darurat,  serta  berperan  sebagai  pusat  rujukan  untuk perawatan  yang  lebih  lanjut.  Selain  itu,  mereka  juga  aktif  dalam  upaya  pencegahan penyakit,  promosi  kesehatan,  dan  tanggap  terhadap  bencana.  Dengan  fungsi  ini,  RSD tidak hanya menjaga kesehatan individu tetapi juga mendukung kesejahteraan komunitas secara keseluruhan, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang diperlukan. Adapun klasifikasi RSD berdasarkan PP No.72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah dalam Pasal 44E berbunyi:
1. Jenis rumah sakit Daerah kabupaten/kota terdiri atas rumah  sakit umum dan rumah sakit khusus.
2. Rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  diklasifikasikan  berdasarkan  fasilitas  dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah kabupaten/kota.
3. Klasifikasi rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A;
b. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas B;
c. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas C; dan
d. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas D.
4. Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah kabupaten I kota terdiri atas: a. rumah sakit khusus  Daerah  kabupaten/kota  kelas  A;  dan  b.  rumah  sakit  khusus  Daerah kabupaten/kota kelas B.
5. Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan besaran organisasi rumah sakit Daerah kabupaten/ kota.
6. Ketentuan  mengenai  fasilitas  dan  kemampuan  pelayanan  klasifikasi  rurnah  sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. RSD adalah tulang punggung JKN, kesuksesan JKN bergantung kepada bagaimana RSD mengelola pelayanan. Tidak hanya dalam sektor kesehatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, RSD juga berperan dalam sektor pendidikan. RSD adalah wahana  pendidikan  utama  dalam  mendidik  calon  tenaga  kesehatan  (medis  dan  non medis). Selain berfungsi sebagai wahana pendidikan, RSD juga berkontribusi terhadap sejumlah  publikasi.  Besarnya  peran  yang  dimiliki,  menjadikan  RSD  sebagai  bagian penting  program  Academic  Health  System  yang  bertujuan  meningkatkan  derajat kesehatan  disebuah  wilayah  melalui  pendekatan  kolaborasi  lintas  sektor  (Pendidikan, Kesehatan,  Pemerintah  Daerah).  Waktu  membuktikan  bahwa  RSD  mampu  mengejar ketertinggalan  dengan  diberikankannya  otoritas  dan  kemandirian  dalam  bentuk Pengelolaan  Keuangan  sebagai  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  yang  mulai diimplementasikan  pada  tahun  2009.  Otonomi  dan  fleksibilitas  yang  didapat  dari
Lembaga Teknis Daerah (LTD) dan BLUD mengantarkan RSD keluar dari keterbatasan sumber daya melalui mekanisme Public Private Partnership (PPP) (Basabih, 2017).
Rumah  sakit  daerah  sebagai  rumah  sakit  milik  pemerintah  daerah,  maka peraturan.  perundang-undangan  yang  pertama  kali  perlu  untuk  dikaji  secara  lebih mendalam  ialah  yang  terkait  dengan  Undang-undang  Pemerintahan  Daerah  Untuk merespon keinginan akan otonomi pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  mengamanahkan  desentralisasi  untuk  urusan pemerintahan  pusat  ke  daerah  yang  kemudian  diimplementasikan  pada  tahun  2001. Otonomi  daerah  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat. Mempertimbangkan  hal  tersebut,  maka  pada  tahun  2001,  terbitlah  Keppres  Nomor  40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah yang menetapkan bahwa kelembagaan RSD dapat berbentuk Lembaga Teknis Daerah (LTD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peraturan ini kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa kelembagaan RSD adalah LTD.
Pemerintah  tetap  menjadi  pemilik  rumah  sakit.  Akan  tetapi,  terdapat  proses otonomi manajemen rumah sakit yang berakibat pada semacam pemisahan antara fungsi pemerintah sebagai pemberi biaya atau regulator dengan fungsi pelayanan. Kebijakan- kebijakan  tersebut  antara  lain  adanya  perubahan  RSUP  menjadi  Perjan  yang  diubah kembali  menjadi  Perum  atau  BLU,  RSD  menjadi  Lembaga Teknis  Daerah  yang  tidak berada  di  bawah  Dinas  Kesehatan  (PP  No.  8  Tahun  2003).  Pada  tahun  2003  juga, pemerintahan  Provinsi  DKI  Jakarta  menindaklanjuti  Keppres  Nomor  41  dengan menginisiasi kelembagaan RSD sebagai Badan Usaha Milik Daerah (Perseroan). Inisiasi RSD sebagai BUMD ini kemudian berakhir dengan Keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perda Nomor 13, 14 dan 15 tahun 2004 yang berisi tentang perubahan status RSUD menjadi Perseroan Terbatas lewat keputusan MA Reg. Nomor 05 P/HUM/2005. Pertimbangan  hukum  kala  itu  antara  lain  RSUD  harus  memenuhi  pelayanan  hak  atas kesehatan, bukan berorientasi bisnis yang mengedepankan keuntungan. Selain itu, dengan adanya isu privatisasi berarti mengubah sifat pelayanan publik yang pada akhirnya akan merugikan  masyarakat  miskin  dan  juga  menghalangi  akses  mereka  atas  hak kesehatannya. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 memperkuat kelembagaan RSD sebagai LTD yang berada langsung di bawah Kepala Daerah. Undang-Undang ini kemudian turut dii- kuti dengan keluarnya Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis  Pengelolaan  Keuangan  BLUD  dan  Permenpan  Nomor  2 Tahun  2007 yang menyatakan bahwa RSD yang menerapkan PPK BLUD berkedudukan langsung di bawah  Kepala  Daerah  yang  secara  operasional  sehari-hari  dikoordinasikan  oleh Sekretaris Daerah (Basabih, 2017).
Di  saat  upaya-upaya  perbaikan  terus  menerus  dilakukan  dalam  rangka meningkatkan pelayanan, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana pada Undang-Undang ini nomenklatur Lembaga Teknis Daerah (LTD) kembali hilang. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 secara eksplisit pada Pasal 209 Ayat (2) yang berbunyi bahwa Perangkat  Daerah  kabupaten/kota  terdiri  atas  :  Sekretariat  Daerah,  Sekretariat  DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Berdasar hal tersebut Lembaga Teknis Daerah (LTD) sebagai induk kelembagaan rumah sakit daerah.
Berdasarkan  Undang-undang  No.  22/1999,  UU  No.  25/1999  dan  Peraturan Pemerintah  No.  25/2000  rumah  sakit  memasuki  era  desentralisasi  sistem  kesehataan, sehingga  memicu  perubahan  besar  dalam  lingkungan  lembaga  pelayanan  kesehatan.
Namun sejak diterbitkannya PP No. 18 Tahun 2016 Pasal 21 yang memuat isu kebijakan untuk mengembalikan posisi rumah sakit daerah provinsi menjadi unit pelaksana teknis di  bawah  dinas  kesehatan,  telah  membuat  kedudukan  dan  fungsi  rumah  sakit  umum daerah akan menjadi lembaga fungsional murni (non eselon) berbentuk unit pelaksana teknis daerah dibawah dinas Kesehatan (Marchelina et al., 2019). Peraturan turunannya (PP Nomor 18 Tahun 2016) merubah kelembagan RSD yang semula Lembaga Teknis Daerah  (LTD)  menjadi  Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  Dinas  yang  bersifat  otonom  dan memposisikan RSUD sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Dinas Kesehatan (Rentha Monica Simamora et al., 2021).
Status  kelembagaan  UPTD,  minim  teknologi,  kecurangan  pendapatan  dimana- mana,  kualitas  SDM  rendah,  ini  memotivasi  seorang  inisiator  direktur  saat  itu  untuk mengubah RS menjadi lebih baik dan mensejahterakan karyawannya. Perubahan budaya organisasi  tersebut  selanjutnya  diterapkan  pada  perubahan  status  kelembagaan  UPTD menjadi LTD swadana didukung oleh bupati dan DPRD, mengikuti standarisasi akreditasi rumah sakit, ISO, Pelayanan piala citra, mengadakan teknologi SIM RS, HT, PABX, KSO peralatan  medik  dan  penunjang  medis  dan  meningkatkan  kualitas  SDM  dengan memberikan diklat dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi sampai S2 bagi seluruh karyawan (Hariyadi, Sudiro, & Mawarni, 2013).
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 21 yang secara substansi menyatakan bahwa terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah provinsi  di  bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah provinsi  sebagai  unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Disinilah berakhirnya  riwayat  Lembaga Teknis  Daerah  yaitu  RSD  dan  berubah  bentuk  menjadi UPTD dibawah Dinas Kesehatan Provinsi (Nomor, 18AD). Pada pasal 21 PP Nomor 18 Tahun 2016 merupakan penegasan dari berubahnya RSD dimana disebutkan bahwa RSD dipimpin  oleh  direktur  rumah  sakit  Daerah  provinsi  yang  merupakan  dokter  dengan jabatan fungsional (pasal 94), bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah (PPK-BLUD) (Kusuma, 2016).
Adapun  kedudukan  RSD  menurut  PP  No.  72  tahun  2019  menyebutkan  bahwa RSD  merupakan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  milik  daerah  dengan  karakteristik  dan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah. Unit Organisasi Baru Kesatuan Rumah Sakit (UOBK) sendiri merupakan aturan yang mengatur tentang struktur organisasi rumah sakit di Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah  mengatur  rumah  sakit Daerah dipimpin oleh direktur, sehingga perlu diatur mengenai batas waktu penyesuaian status  jabatan  direktur  rumah  sakit  Daerah  yang  berdasarkan  ketentuan  sebelumnya dilaksanakan  oleh  pejabat  fungsional  dokter  atau  dokter  gigi  yang  diberikan  tugas tambahan.  Selain  itu,  dalam  rangka  meningkatkan  profesionalisme  dan  optimalisasi layanan  kesehatan,  rumah  sakit  Daerah  yang  belum  menerapkan  pola  pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah diwajibkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah (Gusnally et al., 2022).
Implementasi UOBK di berbagai RSD di Indonesia melibatkan proses adaptasi dan  penerapan  pedoman  yang  tercantum  dalam  PP  No  72  Tahun  2019.  Hal  ini  dapat mencakup:
a. Pemetaan dan Penyusunan Struktur Organisasi: Rumah sakit melakukan pemetaan dan penyusunan ulang struktur organisasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam
PP  No  72  Tahun  2019,  termasuk  pembentukan  unit-unit  kerja  yang  sesuai  dengan kebutuhan dan standar.
b. Pengangkatan Pejabat dan Manajemen: Pengangkatan pejabat dan manajemen rumah sakit  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  peraturan  tersebut,  dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
c. Penyusunan  Pedoman  dan  Prosedur  Operasional:  Rumah  sakit  menyusun  pedoman dan prosedur operasional yang sesuai dengan UOBK untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional rumah sakit berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
d. Pemberdayaan  dan  Pelatihan:  Implementasi  UOBK  juga  melibatkan  pemberdayaan dan  pelatihan  kepada  seluruh  staf  rumah  sakit  agar  mereka  memahami  dan  dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan struktur dan prosedur yang baru.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  kelembagaan  rumah  sakit  umum  daerah  di Indonesia  telah  mengalami  transformasi  yang  signifikan,  terutama  terkait  dengan pemilikan, pengelolaan, dan struktur organisasinya. Seiring dengan adopsi konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rumah sakit daerah kini memiliki otonomi yang lebih besar  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  operasional.  Hal  ini  menandai  perubahan  dari Lembaga  Teknis  Daerah  (LTD)  menjadi  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPTD)  atau  BLUD. Meskipun  demikian,  rumah  sakit  pemerintah  di  Indonesia  tetap  menjadi  milik  dan dioperasikan  oleh  pemerintah  daerah  setempat.  Di  sisi  lain,  kelembagaan  rumah  sakit pemerintah  di  luar  negeri  memiliki  variasi  yang  lebih  luas,  dengan  beberapa  negara menempatkannya  di  bawah  wewenang  badan  kesehatan  nasional,  badan  kesehatan regional, atau sebagai bagian dari lembaga swadaya masyarakat. Struktur organisasinya juga  dapat  berbeda,  dengan  beberapa  rumah  sakit  pemerintah  memiliki  otonomi  yang lebih  besar  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  operasional,  sementara  yang  lain  tetap terikat pada regulasi yang lebih ketat dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, prinsip- prinsip pelayanan kesehatan publik dan peran strategis dalam sistem kesehatan nasional tetap menjadi fokus utama baik di dalam maupun di luar negeri.
Salah satu bentuk kelembagaan rumah sakit pemerintah yang ada di luar negeri adalah Singhealth di Singapore. Rumah sakit pemerintah di Singapura dikenal dengan nama SingHealth. SingHealth adalah rumah sakit umum yang beroperasi di Singapura dan merupakan salah satu dari tiga jenis rumah sakit umum di Singapura. Rumah sakit ini menyediakan berbagai layanan medis, termasuk perawatan pendukung, perawatan inti, dan perawatan khusus. SingHealth adalah rumah sakit umum yang memiliki setidaknya 200 tempat tidur.
Singapore  Health  Service  umumnya  dikenal  sebagai  SingHealth,  adalah kelompok institusi kesehatan terbesar di Singapura. Kelompok ini dibentuk pada tahun 2000 dan terdiri dari empat rumah sakit umum, tiga rumah sakit komunitas, lima pusat khusus nasional dan jaringan delapan poliklinik. Rumah Sakit Umum Singapura adalah rumah  sakit  terbesar  dalam  grup  dan  berfungsi  sebagai  rumah  sakit  unggulan  untuk klaster tersebut (Renaldy, 2018).
Rumah  sakit  pemerintah  di  Indonesia  dan  Singapura  memiliki  perbedaan  yang mencolok dalam struktur organisasi, pendanaan, dan pelayanan kesehatan yang mereka tawarkan. Di Indonesia, rumah sakit pemerintah umumnya dioperasikan oleh pemerintah daerah  atau  kementerian  terkait  dan  seringkali  memiliki  struktur  organisasi  yang beragam,  yang  melibatkan  Kepala  Rumah  Sakit,  Dewan  Pengawas  (bila  ada),  dan manajemen  yang  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  harian  dan  sumber  daya. Sedangkan di Singapura, rumah sakit pemerintah dikelola oleh badan pemerintah terpisah dan memiliki struktur organisasi yang lebih terpusat dan terkoordinasi. Mereka didanai
melalui pajak, iuran kesehatan wajib, serta sumbangan swasta, dengan fokus pada standar pelayanan yang tinggi dan teknologi medis yang canggih. Meskipun biaya perawatan bisa lebih  tinggi,  rumah  sakit  pemerintah  Singapura  menawarkan  pelayanan  spesialis  yang luas dan mencakup pasien dari berbagai lapisan masyarakat.
Adapun  keuntungan  dan  kekurangan  setiap  kelembagaan  RSD  di  Indonesia adalah sebagai berikut.
a. UPT (Unit Pelaksana. Teknis)
1) Keuntungan
a) Keterkaitan dengan Pemerintah: Sebagai unit pelaksana teknis, UPT memiliki keterkaitan yang kuat dengan pemerintah daerah atau instansi terkait, sehingga dapat memperoleh dukungan langsung dari pemerintah.
b) Kontrol Penuh: UPT biasanya memiliki kontrol penuh atas kegiatan operasional dan pengelolaan sumber daya rumah sakit, memungkinkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan.
2) Kekurangan
a) Fokus  pada  Pelayanan  Medis:  Sebagai  pusat  layanan  dokter,  PLD  dapat memberikan fokus yang kuat  pada pelayanan medis  dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.
b) Keterlibatan  Dokter:  Keterlibatan  dokter  dalam  pengambilan  keputusan  dapat memastikan  bahwa  aspek  medis  dan  klinis  diprioritaskan  dalam  manajemen rumah sakit.
c) UPTD (Unit Pengelola Teknis Daerah)
1) Keuntungan
a) Keterkaitan  Lokal  yang  Kuat:  Sebagai  unit  yang  dikelola  secara  teknis oleh  pemerintah  daerah,  UPTD  memiliki  keterkaitan  yang  kuat  dengan kebutuhan  dan  kondisi  lokal,  sehingga  dapat  lebih  responsif  terhadap masalah dan tantangan yang spesifik bagi wilayahnya.
b) Fleksibilitas Operasional: UPTD memiliki tingkat fleksibilitas yang relatif tinggi  dalam  pengelolaan  operasional,  karena  dapat  menyesuaikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
2) Kekurangan
a) Keterbatasan  Sumber  Daya:  UPTD  mungkin  menghadapi  keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur, yang  dapat  membatasi  kemampuannya  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan yang optimal.
b) Tingkat Pelayanan yang Bervariasi: Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di UPTD dapat bervariasi secara signifikan antara satu daerah dengan  daerah  lainnya,  tergantung  pada  tingkat  dukungan  dan  prioritas pemerintah daerah setempat.
d) BLU (Badan Layanan Umum)
1) Keuntungan
a) Fleksibilitas  Keuangan:  Sebagai  badan  layanan  umum,  BLU  memiliki fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  dapat  menghasilkan pendapatan sendiri melalui layanan yang diberikan.
b) Kemandirian  Keuangan:  BLU  dapat  mengelola  dan  mengalokasikan sumber  daya  secara  mandiri,  tanpa  terlalu  bergantung  pada  anggaran pemerintah.
2) Kekurangan
a) Peningkatan  Persaingan:  Dalam  menghasilkan  pendapatan  sendiri,
BLU  mungkin  menghadapi  persaingan  dengan  rumah  sakit  swasta dalam menarik pasien dan meningkatkan pelayanan.
b) Tanggung Jawab Keuangan: BLU bertanggung jawab secara mandiri atas  keseimbangan  anggaran  dan  keuntungan,  sehingga  risiko keuangan juga meningkat.
e) UOBK (Unit Organisasu Baru Kesatuan Rumah Sakit
1) Keuntungan
a) Manajemen  yang  Efisien:  UOBK  dapat  memungkinkan  manajemen yang  lebih  efisien  dan  efektif,  karena  struktur  organisasinya  yang terpusat dan terkoordinasi.
b) Pengambilan Keputusan yang Cepat: Dengan struktur organisasi yang lebih  terpusat,  UOBK  dapat  memfasilitasi  pengambilan  keputusan yang cepat dan responsif terhadap perubahan lingkungan.
2) Kekurangan
a) Kehilangan Otonomi Lokal: Dalam beberapa kasus, UOBK mungkin mengurangi  otonomi  dan  fleksibilitas  bagi  rumah  sakit  dalam mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan lokal. b) Tantangan  Implementasi:  Proses  implementasi  UOBK  bisa  menjadi rumit  dan  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama,  terutama  dalam menyatukan  berbagai  entitas  rumah  sakit  menjadi  satu  kesatuan organisasi.
Dengan  demikian,  implementasi  kebijakan  tentang  kelembagaan  rumah  sakit daerah  menggambarkan  perjalanan  evolusi  rumah  sakit  dari  lembaga  sosial  menjadi industri pelayanan kesehatan yang berbasis manajerial. Adanya kelembagaan rumah sakit daerah berperan penting dalam mendukung system Kesehatan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di tingkat local maupun nasional.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil literature  review menunjukkan  bahwa  kelembagaan  rumah sakit  daerah  mencakup  sejumlah  aspek  penting,  termasuk  perubahan  struktural, pengelolaan  sumber  daya,  dan  efektivitas  pelayanan  kesehatan.  Transformasi kelembagaan,  seperti  peralihan  dari  Lembaga  Teknis  Daerah  (LTD)  menjadi  Unit Pelaksana Teknis  Daerah  (UPTD)  atau  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD),  telah mempengaruhi  cara  rumah  sakit  daerah  dioperasikan  dan  dikelola.  Pengaturan kelembagaan ini sering kali bertujuan untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada rumah sakit dalam pengelolaan keuangan dan operasionalnya.

## Bibliografi
Basabih,  Masyitoh.  (2017).  Buku  Putih  Rumah  Sakit  Daerah.  Asosiasi  Rumah  Sakit  Daerah (Arsada).
Gusnally,  Harris,  Yusrizal,  Yusrizal,  &  Sulaiman,  Sulaiman.  (2022).  Kedudukan  Dan Kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Sebagai Badan Layanan Umum Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  Tentang  Perangkat  Daerah.  Suloh:  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 10(2), 431–447.
Hariyadi, Sepri, Sudiro, Sudiro, & Mawarni, Atik.  (2013). Analisis Proses Perubahan Budaya Organisasi Di Badan Rumah Sakit Umum Tabanan Bali. Universitas Diponegoro.
Kusuma,  Hendra.  (2016).  Desentralisasi  Fiskal  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia. Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, 9(1), 1–11.
Mengist,  Wondimagegn,  Soromessa,  Teshome,  &  Legese,  Gudina.  (2020).  Method  For Conducting Systematic Literature Review And Meta-Analysis For Environmental Science Research. Methodsx, 7, 100777.
Nomor, Peraturan Pemerintah. (18ad). Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Putra, Windhu. (2014). Efesiensi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Pasca Pemekaran Wilayah Di Provinsi Kalimantan Barat.
Renaldy, M. Reza. (2018). Asean Tourism Strategic Plan (Atsp) 2016-2025 Dalam Mendorong Daya Saing Pariwisata Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Negara-Negara Asean.
Rentha Monica Simamora, Rentha, Arfijanto, Muhammad Vitanata, Rusli, Musofa, Budi Utomo, Budi,  Pakpahan,  Cennikon,  &  Garry  Prasetyo  Adi,  Garry.  (2021).  Clinical  Signs  And Laboratory  Parameters  As  Predictors  Of  Mortality  Among  Hospitalized  Human Immunodeficiency Virus-Infected Adult Patients At Tertiary Hospital In Surabaya. Open Access Macedonian Journal Of Medical Sciences, 25(95 (B)), 1388–1394.
Sadali, Mohammad Isnaini, Alfana, Muhammad Arif Fahrudin, Hadijah, Zara, Rosewidiadari, Ersa  Latifa,  &  Andika,  Rifan.  (2022).  Dominasi  Kota  Sebagai  Konsentrasi  Fasilitas Kesehatan  (Studi  Kasus:  Daerah  Istimewa  Yogyakarta).  Region:  Jurnal  Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif, 17(1), 136–150.
Sahputra, Dedi, Habibah, Puspita, & Fitria, Dilla. (2023). Munculnya Kecemasan Sosial Sebagai Masalah Kesehatan Mental Pada Pengguna Media Sosial. Caraka: Indonesia Journal Of Communication, 4(1), 17–25.
Sahuri, Chalid, & Fitriana, Adilla. (2014). Analisis Pelayanan Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Kabupaten Kepulauan Meranti. Riau University.
Santoso,  Catur  Wibowo  Budi,  &  Harefa,  Herman.  (2015).  Urgensi  Pengawasan  Organisasi Kemasyarakatan  Oleh  Pemerintah.  Jurnal  Bina  Praja:  Journal  Of  Home  Affairs Governance, 7(1), 1–20.
Undang-Undang, R. I. (2005). Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.
Waruwu,  Marinu.  (2023).  Pendekatan  Penelitian  Pendidikan:  Metode  Penelitian  Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2896–2910.
Zulfirman,  Rony.  (2022).  Implementasi  Metode  Outdoor  Learning  Dalam  Peningkatan  Hasil Belajar  Siswa  Pada  Mata  Pelajaran  Agama  Islam  Di  Man  1  Medan.  Jurnal  Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: Jppp, 3(2), 147–153.

## Copyright holder:
Yuli Trijayati, Purnawan Junadi (2024)
First publication right: Syntax Idea
This article is licensed under: