## UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KPH) MANTINGAN

## Benita Setya Putri, Rahayu Subekti
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret e-mail : benitaputri29@student.uns.ac.id , rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

## ABSTRAK
Perum  Perhutani  KPH  Mantingan  dalam  mengupayakan  pencegahan  dan pemberantasan  perusakan  hutan  belum  maksimal  tetapi  sudah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingginya angka perusakan hutan di daerah  Mantingan  mengharuskan  Perum  Perhutani  KPH  Mantingan  untuk  lebih meningkatkan  dan  mengembangkan  program-program  pengupayaan  pencegahan dan  pemberantasan  perusakan  hutan.  Dalam  mengupayakan  pencegahan  dan pemberantasan perusakan hutan, Perum Perhutani mengalami beberapa hambatan dikarenakan  kondisi  masyarakat  desa  hutan  yang  tingkat  ekonominya  tergolong rendah  dan  pendidikannya  yang  belum  berkembang,  ketidaktahuan  Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam pengelolaan usaha produktif dan bagi hasil produksi kayu, terdapat banyak tunggakan pinjaman oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan, kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan koperasi, kurangnya dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan, serta kurangnya sumber daya manusia dalam Perum Perhutani KPH Mantingan.
Kata Kunci : Pencegahan, Perusakan Hutan, Hambatan, Perum Perhutani KPH Mantingan

## ABSTRACT
Perum Perhutani  KPH  Mantingan in  its efforts to  prevent  and combating forest destruction not optimal, but has been conducted according with regulations of law. Perum  Perhutani  KPH  Mantingan  uses  preventive  and  repressive  measures. Highrate cases of forest destruction in the Mantingan requires Perum Perhutani KPH  Mantingan  to  improve  more  and  develop  programs  to  prevent  forest destruction. In efforts to prevent and eradicate forest destruction, Perum Perhutani KPH Mantingan have some resistances because of villagers condition economic are  poor  and  their  educational  undeveloped,  misunderstanding  of  forest  village community  institutions  in  managing  productive  businesses  and  sharing  wood production,  then  there  are  many  loan  arrears  by  forest  village  community institutions, less of knowledge about cooperative management, less of support from related parties, and lack of human resourches.
Keywords : Prevention, Forest Destruction, Resistance, Perum Perhutani KPH Mantingan

## PENDAHULUAN
Hutan di Indonesia merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, dimana berfungsi sebagai paru-paru  dunia  yang  dapat  menghasilkan  gas  oksigen  demi  memenuhi  keberlangsungan  hidup manusia, hewan, tumbuhan, serta dapat menyerap karbon dioksida yakni karbon yang berbahaya bagi kehidupan manusia. 1
Sebagian besar kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung sangat bergantung terhadap keberadaan sumber daya hutan. Maka dari itu, kewajiban untuk menjaga dan mengelola kelestarian alam adalah tantangan bagi masyarakat, termasuk dalam mengelola kelestarian hutan. 2
Untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  desa  sekitar  hutan  sekaligus  melakukan pemanfaatan  hutan  dengan  baik  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  salah  satunya  yaitu pembangunan pariwisata. Perubahan dalam pemanfaatan lahan sebagai pembangunan pariwisata mencerminkan  adanya  aktivitas  yang  dinamis  dari  masyarakat  sekitar,  sehingga  semakin  cepat pula perubahan dalam penggunaan lahan. Hal ini dapat menjadi indikator bagaimana masyarakat memperlakukan sumber daya alam di wilayah mereka. 3
Pada  dasarnya,  Pemerintah  telah  membuat  prosedur  perizinan  pemanfaatan  hutan  dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat  yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat pihak-pihak tertentu yang menjadi penyebab kerusakan hutan karena tidak mau mengikuti prosedur yang telah dibuat. 4
Kegiatan  menduduki  dan  atau  menggunakan  kawasan  hutan  secara  tidak  sah,  merambah Kawasan  hutan,  penebangan,  pengangkutan,  dan  penjualan  kayu  yang  tidak  sah  atau  tidak memiliki izin dari otoritas setempat, melakukan eksplorasi ataupun eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan pemerintah tanpa izin yang sah serta mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang dari kawasan hutan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang atas wilayah hutan tersebut merupakan kegiatan perusakan hutan. 5
Berdasarkan  data  dari  Kementrian  Kehutanan,  pada  tahun  2021  luas  hutan  di  Indonesia tercatat sebesar 128 Juta Hektare, dan hampir separuh diantaranya (59,8 Juta Ha) sedang dalam kondisi  kritis.  Besarnya  luasan  kawasan  hutan  yang  dalam  keadaan  kritis  jika  dibandingkan dengan  komposisi  luasan  kawasan  hutan  yang  terdiri  dari  hutan  lindung  (29,7  juta  Ha),  hutan konservasi (27,4 juta Ha), hutan produksi terbatas (26,8 juta Ha), dan hutan produksi (29,3 juta
1 L.D. Shafitri, Y. Prasetyo., & H. Haniah, Analisis Deforestasi Hutan di Provinsi RIAU dengan Metode Polarimetrik dalam Pengindraan Jauh , Jurnal Geodesi Undip, edisi 7 no 1. 2018, h. 212-222.
2 S. Raihanah, Hafizianor, & H. Fauzi, Kearifan Local Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Dibalai Adat Pipitak Jaya Kalimantan Selatan , Edisi 1 no. 2, 2018, h. 219.
3 Fenny Budi dan Rahayu Subekti, Aspek Hukum Pemanfaatan Hutan Lindung untuk Tempat Wisata , Jurnal Komunikasi Hukum Volume 7 Nomor 2, 2021, h. 541.
4 Nurhamdah  Husnah  Tiza, Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penggunaan Kawasan  Hutan  Secara  Tidak  Sah  yang  Dilakukan  Secara  Bersama-sama ( Deelneming )  (Studi  di  PN Painan), Universitas Andalas , 2018, h. 5.
5 Bambang Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara , Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 111.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Ha) dapat mengancam keberadaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Padahal, wilayah kawasan  hutan  itu  harus  dipertahankan  minimal  30%  dari  luasnya  daratan.  Selain  data  dari Kementrian Kehutanan, penulis juga mendapatkan data dari Pengadilan Negeri Rembang bahwa dihitung  dari  4  tahun  terakhir  jumlah  perkara  perusakan  hutan  yang  berkaitan  dengan  Perum Perhutani  sebanyak 62 perkara  yang masuk sampai  dengan bulan Oktober 2021 dan masih  ada perkara perusakan hutan yang masih dalam tahap penyelidikan yang jumlahnya tidak sedikit. Maka dari itu, sebuah kewajiban untuk mempertahankan kelestarian kawasan hutan demi perkembangan generasi yang akan datang. 6
Pemerintah pada akhirnya membentuk Perusahaan Umum (Perum) guna melaksanakan usaha sebagai  implementasi  dari  kewajiban  pemerintah  dalam  menyediakan  barang  dan  jasa  tertentu untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  membantu  masyarakat  dalam  mempertahankan kawasan hutan di Indonesia yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Perum Perhutani bertujuan untuk memupuk keuntungan, melaksanakan kemanfaatan umum, serta pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi, dan Reklamasi Hutan, Perlindungan hutan dan konservasi alam yangmana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan isu hukum yang tertulis dalam pendahuluan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  Upaya  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  oleh  Perum  Perhutani KPH Mantingan?
2. Apa  hambatan  yang  dialami  Perum  Perhutani  KPH  Mantingan  dalam  Pengupayaan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  dalam  karya  tulis  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif. Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk  menjawab  masalah  dari penelitian  berkaitan  dengan  data  berupa  narasi  yang  sumbernya  berasal  dari  wawancara, pengamatan, dan dokumen. 7

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mantingan
Masih  banyak  terjadi  kasus  perusakan  hutan  di  wilayah  kerja  Perum  Perhutani  KPH Mantingan di beberapa wilayah Matingan yangmana hal tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi  Perhutani  KPH  Mantingan.  Hal  itu  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  mendorong banyaknya  perusakan  hutan  yang  terjadi  di  wilayah  hutan  KPH  Mantingan  antara  lain  sebagai berikut:
6 Iskandar, Hukum Kehutanan , Bandung: Mandar Maju, 2015, h. 4.
7 Wahidmurni, Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif , Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Malang, 2017, h. 1.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
a. Permintaan  terhadap  kayu  jati  di  Kabupaten  Rembang  sangat  tinggi  karena  Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah penghasil kayu terbaik sehingga menyebabkan nilai jual  kayunya  menjadi  tinggi  dan  mengakibatkan  beberapa  oknum  berkeinginan  untuk mendapatkan keuntungan  yang lebih  banyak jika mereka mendapatkan kayu dalam jumlah yang lebih.
b. Lahan  yang  mudah  terbakar  disebabkan  oleh  hutan  yang  menjadi  gundul  dan  hanya menyisakan daun dan ranting kering yang berpotensi menjadi bahan bakar ketika ada percikan api atau panas dikarenakan banyaknya penebangan pohon atau Illegal logging .
c. Kebakaran hutan serta polusi udara yang disebabkan oleh kebiasaan penduduk sekitar wilayah Perum Perhutani KPH Mantingan yang selalu membakar sampah di hutan secara sembarangan tanpa adanya izin kepada pihak yang berkaitan.
d. Minimnya pengetahuan masyarakat desa sekitar wilayah hutan terhadap pengelolaan hutan, sehingga  sedikit  demi  sedikit  hutan  di  kawasan  Kabupaten  Rembang  ini  menipis keberadaannya  dikarenakan  tingkat  pendidikan  penduduk  di  Kabupaten  Rembang  yang rendah karena didominan oleh lulusan SD.
Melihat  banyaknya  kelemahan-kelemahan  yang  ada  di  wilayah  Mantingan  dan  berpotensi mengakibatkan banyak terjadinya perusakan hutan di sekitar wilayah kerja Perum Perhutani KPH Mantingan,  maka  Perhutani  melakukan  beberapa  upaya  agar  dapat  mencegah  sekaligus memberantas perusakan hutan, yakni sebagai berikut:

## a. Upaya Pencegahan Perusakan Hutan oleh Perum Perhutani KPH Mantingan
Dalam  mengupayakan  pencegahan  perusakan  hutan,  Perum  Perhutani  KPH  Mantingan menggunakan  tindakan  pre-emtif  yang  berupa  pendekatan  komunikasi  kepada  masyarakat dengan  melibatkan  lembaga-lembaga  desa  hutan  lainnya  untuk  ikut  berperan  didalamnya. Pendekatan ke masyarakat seperti contohnya kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan komunikasi yang  bertujuan  untuk  merubah  pandangan  perorangan  ataupun  sekelompok  orang  atau masyarakat  dengan  memberikan  penyadaran  kepada  masyarakat  mengenai  arti  penting  fungsi dan manfaat hutan serta meningkatkan rasa memiliki ( sense of belonging ) dari masyarakat untuk kawasan  hutan  sehingga  mereka  memiliki  semangat  untuk  menjaga  dan  melestarikan  sumber daya hutan biasanya dilakukan oleh siapa saja seperti mandor, Kepala Resort Pengelolaan Hutan (KRPH), bahkan oleh administrator itu sendiri melalui kegiatan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 pada Pasal 2 huruf  (d)  yang  menjelaskan  bahwa  dalam  pengupayaan  pencegahan  perusakan  hutan  harus melibatkan  peran  masyarakat.  Perincian  kegiatan  sebagai  implementasi  dari  Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 yakni sebagai berikut:
1) Sosialisasi Aspek Hukum Bagi Petugas Perhutani Dan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Sosialisasi  ini  memberikan  bekal  pemahaman  dari  bidang  hukum  terhadap  segala permasalahan  yang  berkaitan  dengan  terjaganya  kelestarian  Sumber  Daya  Hutan  (SDH)  bagi petugas Perhutani yang bidang pekerjaannya khusus di bagian pengelolaan Sumber Daya Hutan sebagai  petunjuk  kerja  di  lapangan  dalam  rangka  penanganan  berbagai  macam  gangguan keamanan hutan (Gukamhut) serta untuk masyarakat desa hutan agar mereka dapat memahami cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dengan baik dan benar.
2) Collaborative Management
Kolaborasi ini dilakukan dengan cara mengadakan koordinasi antara Perum Perhutani KPH Mantingan dengan berbagai pihak yang paling berpengaruh di desa, seperti Lembaga desa, tokoh masyarakat, serta tokoh agama di sekitar wilayah kerja.

## 3) Bagi Hasil Produksi Kayu
Program  ini  diberikan  secara  langsung  oleh  pihak  Perhutani  kepada  Lembaga  Masyarakat Desa  Hutan  (LMDH)  lalu  kemudian  disalurkan  ke  masyarakat  desa  yang  bertujuan  untuk menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sumber daya hutan.

## 4) Studi Dampak Sosial
Studi  dampak  sosial  merupakan  program  pembinaan  untuk  masyarakat  desa  hutan  yang diadakan guna mendidik masyarakat desa hutan agar mau mengembangkan usaha produktif dari sumber daya hasil hutan, membentuk koperasi sebagai sarana untuk melakukan kegiatan simpan pinjam  bagi  masyarakat  desa,  serta  memanfaatkan  potensi  sumber  daya  yang  ada  dengan mendirikan wana wisata.

## 5) Penyerapan Tenaga Kerja dari Masyarakat Desa Hutan
Perum  perhutani  membuka  penyediaan  tenaga  kerja  bagi  masyarakat  desa  sekitar  hutan sebagai  tenaga  kerja  dalam  melakukan  kegiatan  pengelolaan  sumberdaya  hutan  mulai  dari kegiatan  teknis  kehutanan,  seperti  kegiatan  persemaian,  penanaman  pohon,  pemeliharaan, tebangan, sampai dengan mengangkut ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) agar masyarakat desa hutan ikut berperan aktif terlibat dalam pengupayaan pencegahan perusakan hutan.

## b. Upaya Pemberantasan Perusakan Hutan Daerah Mantingan
Di  daerah  rawan  yang  memiliki  potensi  hasil  hutan  yang  berlimpah  di  sekitar  wilayah Perhutani  KPH  Mantingan  banyak  terjadi  gangguan  keamanan  hutan.  Dalam  upayanya  untuk melakukan  dapat  melakukan  pemberantasan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  Perhutani KPH Mantingan memiliki tim Pos Komando Pengendalian yang mana setiap Bagian Kesatuan Pemangku  Hutan  (BKPH)  memiliki  tugas  pengawaan  keamanan  hutan  di  masing-masing wilayah dengan RPH (Resort Polisi Hutan) sejumlah 21 orang sebagai Koordinator Lapangan di masing-masing wilayah RPH dan sejumlah 2 orang sebagai Polisi Teritorial (Polter). Perhutani KPH  Mantingan  juga  membentuk  Polisi  Kehutanan  Mobil  (POLMOB)  yang  bertugas  untuk pengamanan hutan serta sebagai penindak pada saat mendapat laporan dari BKPH maupun RPH. Semua tanda-tanda yang dapat mengakibatkan gangguan keamanan hutan wajib dilaporkan oleh seorang  KRPH  kepada  Asper/Kepala  Bagian  KPH  dan  kemudian  harus  segera  disampaikan kepada Wakil Administratur/Kepala Sub KPH sebagai Ketua dari Pos Komando Pengendalian.
Perum  Perhutani  KPH  Mantingan  menggunakan  2  tindakan  dalam  melakukan pengupayaan pemberantasan perusakan hutan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Represif. Tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan hutan yang disebabkan oleh manusia disebut dengan Tindakan preventif, sedangkan untuk pengupayaan terakhir yang harus dilakukan secara selektif untuk mempertahankan eksistensi sumber daya hutan yang masih ada  disebut  sebagai  Tindakan  represif.  Berikut  penjelasan  lebih  lengkap  mengenai  2  tindakan tersebut:
a. Tindakan Preventif
Tujuan  dari  Tindakan  preventif  ini  yaitu  untuk  membatasi  kesempatan  seseorang, sekelompok  orang  maupun  masyarakat  agar  tidak  melakukan  kegiatan  yang  berpotensi membahayakan  keamanan  hutan.  Tindakan  ini  dilakukan  Perhutani  KPH  Mantingan  melalui beberapa cara, yakni sebagai berikut:

## Deteksi Dini
Tindakan  ini  merupakan  tindakan  paling  utama  yang  harus  dilakukan  oleh  Perhutani  KPH Mantingan karena disini petugas keamanan gangguan harus mengetahui titik letak lokasi rawan dan  apa  saja  penyebab  gangguan  hutan  yang  dapat  terjadi  di  lokasi  tersebut.  Tindakan  ini dilakukan agar dapat mengantisipasi dini langkah-langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk mencegah terjadinya gangguan hutan.

## Kesiapsiagaan Petugas
Untuk membantu tim pengamanan dalam melakukan patroli, dibentuk pos-pos pengamanan di beberapa  titik  lokasi  yang  rawan,  sehingga  tim  pengamanan  dapat  mengawasi  lokasi  rawan tersebut setiap saat. Pos-pos pengamanan tersebut juga dapat digunakan untuk tempat istirahat tim pengamanan saat pergantian shift jaga dengan tim lainnya dalam melakukan aktivitas patroli dan pengawasan di daerah-daerah rawan.

## Patroli Rutin
Sebagai upaya untuk pengawasan terhadap kesiapsiagaan petugas lapangan, baik terhadap polisi teritorial  maupun  asper  dengan  mengadakan  sidak  pada  pos-pos  pengamanan  hutan  yang dilakukan secara berkala.

## Patroli Gabungan
Patroli gabungan dilakukan dengan berkoordinasi Bersama KPH tetangga yang lokasinya berada di sekitar perbatasan wilayah KPH Mantingan, seperti KPH Blora, KPH Kebonrejo, KPH Pati.

## b. Tindakan Represif
Upaya  terakhir  yang  harus  dilakukan  secara  selektif  untuk  mempertahankan  eksistensi sumber daya hutan yang masih ada baik dilakukan secara sendiri ataupun bekerjasama dengan kepolisian,  instansi  terkait,  serta  masyarakat  dengan  mengoptimalkan  penegakan  supremasi hukum dalam penyelesaian perkara yang disebut dengan Tindakan represif ini dilakukan guna mencapai  tujuan  dari  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2013  dalam  Pasal  3  yaitu  untuk meningkatkan kemampuan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam menangani  pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  hutan.  Selain  itu,  tindakan  ini  juga berdasarkan pada Pasal 8 yang menjelaskan bahwa pemberantasan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.
Berdasarkan  Pasal  tersebut,  Perum  Perhutani  bermaksud  ingin  memberikan  sanksi  secara langsung kepada pelaku yang menyebabkan gangguan keamanan hutan serta memberikan efek jera kepada para pelaku serta mesayarakat lainnya agar tidak meniru atau mengulangi kembali perbuatan tercela tersebut yang dapat mengganggu kelestarian dan keamanan hutan. Penanganan represif yang Perhutani KPH Mantingan lakukan oleh yakni sebagai berikut:

## Koordinasi Dengan Pihak Kepolisian
Bekerja  sama  dengan  pihak  kepolisian  ini  dilakukan  diluar  kawasan  hutan  secara  situasional sebagai bentuk pengamanan guna menyelamatkan sumber daya hutan yang terganggu yangmana bentuk pengamanannya seperti; pengamanan jalan raya, penggeledahan, dan lain-lain.

## Penegakan Hukum
Penegakan hukum ini ditujukan agar memberikan efek jera kepada seseorang, sekelompok orang atau  masyarakat  agar  tidak  mengulangi  kembali  tindakan  yang  dapat  mengganggu  keamanan hutan, seperti misalnya kegiatan pemanggilan, penangkapan Target Operasi (TO), sampai dengan penanganan tindak lanjut pelaku yang melakukan tindakan gangguan keamanan hutan.

## Hambatan Perum Perhutani KPH Mantingan dalam Pengupayaan Pencegahan Perusakan Hutan
Perum  Perhutani  KPH  Mantingan  mengakui  masih  terdapat  beberapa  hambatan  dalam pengupayaan  pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  hutan  di  wilayah  Perhutani  KPH Mantingan, baik itu disebabkan karena adanya keterbatasan kondisi dari masyarakat desa hutan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, bahkan dari pihak Perhutani itu sendiri, yakni dengan perincian sebagai berikut:
a. Masih  lemahnya  kesadaran  masyarakat  desa  hutan  dalam  menjaga  kelestarian  dan memanfaatkan sumber daya hutan secara baik dan benar, dikarenakan kurangnya pembinaan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dari  Lembaga Masyarakat  Desa Hutan (LMDH)  untuk  menumbuhkan semangat  kemauan dalam diri  masyarakat  terhadap pengelolaan dan  pemanfaatan hutan di  wilayah Perhutani KPH Mantingan.
b. Luas lahan yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat desa hutan menyebabkan belum dapat memenuhi semua kebutuhan sehingga masyarakat sekitar hutan lapar akan lahan.
c. Masyarakat mudah terprovokasi oleh oknum-oknum untuk melakukan perusakan hutan demi memenuhi  kebutuhan  pribadi  dikarenakan  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  ekonomi masyarakat desa hutan.
d. Masyarakat  sekitar  hutan  yang  selalu  membakar  tumpukan  sampah  mereka  di  area  hutan secara  sembarangan,  tidak  mengetahui  kondisi  tanah  yang  pada  saat  tertentu  dapat berpotensi  memicu kebakaran hutan dikarenakan rendahnya pemahaman  masyarakat  desa hutan mengenai pembagian hutan negara.
e. Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  masih  minim  ilmu  mengenai  pelatihan  koperasi  serta pengelolaan koperasi sehingga koperasi milik Perum Perhutani masih pasif belum berjalan sampai saat ini.
f. Ada  beberapa  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  penerima  bagi  hasil  produksi  kayu  yang belum  dapat  menggunakannya  dengan  maksimal  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dan peningkatan kesejahteraan selama beberapa tahun terakhir.
g. Banyaknya tunggakan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang belum diselesaikan dengan alasan prasyaratnya tidak layak, alamat tidak jelas, dan lain-lain.
h. Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  belum  dapat  mengelola  usaha  produktif  yang  dimiliki secara maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana.
i. Jumlah  personil  tim  pengamanan  hutan  yang  tidak  sebanding  dengan  luas  wilayah  hutan yang  ada  serta  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Perum  Perhutani  KPH Mantingan dikarenakan banyak pegawainya yang sudah pensiun.
j. Mandor pendamping tim  pengamanan hutan  yang kurang fokus ketika sedang melakukan pendampingan  pada  tim  pengamanan  dikarenakan  mereka  sering  merangkap  pekerjaan lainnya serta beberapa masih ada yang belum sepenuhnya menguasai ilmu pendampingan.

## SIMPULAN
Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:
Upaya Perum Perhutani KPH Mantingan dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan ada beberapa program  yang berjalan tidak sesuai dengan perencanaan, atau bahkan ada  yang berhenti berjalan untuk sementara. Terutama dalam hal penyelenggaraan, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Perhutani KPH Mantingan  serta  dalam  hal  pemanfaatan  sumber  daya  hutan  dikarenakan  tidak  sedikit  dari Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  maupun  dari  pihak  Perhutaninya  sendiri  masih  belum  bisa mengembangkan  pengelolaan  usaha  produktif  dan  bagi  hasil  produksi  kayu,  serta  belum menguasai ilmu pengembangan dan pemanfaatan hutan yang lestari.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

## Hutan

## Buku
Supriyadi,  Bambang,  2013, Hukum  Agraria  Kehutanan:  Aspek  Hukum  Pertanahan  dalam Pengelolaan Hutan Negara . Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Iskandar. 2015. Hukum Kehutanan . Bandung: Mandar Maju.

## Jurnal
Budi,  Fenny  dan  Rahayu  Subekti.  “Aspek  Hukum  Pemanfaatan  Hutan  Lindung  untuk  Tempat Wisata”. Jurnal Komunikasi Hukum Volume 7 Nomor 2. 2021
Shafitri, L.D, Y. Prasetyo, & H. Haniah. “Analisis Deforestasi Hutan di Provinsi RIAU dengan
Metode Polarimetrik dalam Pengindraan Jauh. Jurnal Geodesi Undip”. Edisi 7 Nomor 1. 2018.
Raihanah,  S,  Hafizianor,  &  Fauzi,  H.  “Kearifan  Lokal  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Hutan Dibalai Adat Pipitak Jaya Kalimantan Selatan”. Jurnal Sylva Scienteae, Volume 1 no. 2, Tahun 2018
Tiza,  Nurhamdah  Husnah.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penggunaan  Kawasan  Hutan  Secara  Tidak  Sah  yang  Dilakukan  Secara  Bersama-sama” (Deelneming) (Studi di PN Painan). Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2018. Wahidmurni,  “Pemaparan  Metode  Penelitian  Kualitatif”.  Malang:  Fakultas  Ilmu  Tarbiyah  dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Malang. 2017.