## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT

## Oleh
Defalius Pramudya defalius.18211166@student.ubl.ac.id Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Naskah Diterima : 05-12-2021 Naskah Diterbitkan : 10-03-2022

## Abstrak
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  perbuatan  yang  bukan  saja  dapat  merugikan keuangan  negara  akan  tetapi  juga  dapat  menimbulkan  kerugian  kerugian  pada perekonomian  rakyat.  Korupsi  merupakan  fenomena  yang  mengancam  bagi perekonomian  negara,  karena  melalui  korupsi  negara  telah  banyak dirugikan khususnya    dalam    hal    kerugian    keuangan    negara.  Oleh  karena  itu  “untuk mencapai  tujuan  pembangunan  nasional  serta  peningkatan  kesejahteraan masyarakat,  usaha  pemberantasan  korupsi  harus  ditingkatkan  dan  diintensifkan. Semangat pemberantasan  korupsi  harus  sejalan dan tidak  boleh  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada”.
Salah  satu  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  telah dibuktikan oleh pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  kemudian telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  juga  dibentuknya  sebuah  lembaga  Komisi Pemberantasan  Korupsi  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UndangUndang  KPK). Status hukum  komisi ini secara tegas ditentukan sebagai  lembaga  Negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya. Tindak  pidana  korupsi  merupakan  perbuatan  yang  bukan  saja  dapat  merugikan keuangan  negara  akan  tetapi  juga  dapat  menimbulkan  kerugian  kerugian  pada perekonomian  rakyat.  Korupsi  merupakan  fenomena  yang  mengancam  bagi perekonomian  negara,  karena  melalui  korupsi  negara  telah  banyak dirugikan khususnya    dalam    hal    kerugian    keuangan    negara.  Oleh  karena  itu  “untuk mencapai  tujuan  pembangunan  nasional  serta  peningkatan  kesejahteraan masyarakat,  usaha  pemberantasan  korupsi  harus  ditingkatkan  dan  diintensifkan.
Semangat pemberantasan  korupsi  harus  sejalan dan tidak  boleh  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada”.
Kata  Kunci  ;  Pertimbangan Hakim;  Tindak  Pidana  Korupsi;  Bersama-sama; Berlanjut;

## Abstract
Corruption is an act that can not only harm the state's finances but can also cause losses  to  the  people's  economy.  Corruption  is  a  phenomenon  that  threatens  the country's  economy,  because  through  corruption  the  state  has  suffered  a  lot, especially  in  terms  of  state  financial  losses.  Therefore,  “to  achieve  the  goals  of national development and improve the welfare of the people, efforts to eradicate corruption must be increased and intensified. The spirit of eradicating corruption must  be  in  line  with  and  must  not  conflict  with  the  provisions  of  existing  laws and regulations.
One  of  the  efforts  to  eradicate  corruption  in  Indonesia  has  been  proven  by  the government by enacting Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal  Acts  of  Corruption  which  was  later  changed  to  Law  Number  20  of 2001  concerning  Amendments  to  Law  Number  31  of  1999  concerning Eradication  of  Corruption  Crimes  and  also  the  establishment  of  a  Corruption Eradication  Commission  institution  which  was  established  based  on  Law Number  30  of  2002  concerning  the  Corruption  Eradication  Commission (hereinafter referred to as the KPK Law). The legal status of this commission is expressly  determined  as  a  state  institution  which  in  carrying  out  its  duties  and authorities  is  independent  and  free  from  the  influence  of  any  power.  The establishment  of  this  commission  aims  to  increase  the  efficiency  and  results  of efforts to eradicate corruption that has been running since before.
Corruption is an act that can not only harm the state's finances but can also cause losses  to  the  people's  economy.  Corruption  is  a  phenomenon  that  threatens  the country's  economy,  because  through  corruption  the  state  has  suffered  a  lot, especially in terms of state  financial losses. Therefore, “to achieve the  goals of national development and improve the welfare of the people, efforts to eradicate corruption must be increased and intensified. The spirit of eradicating corruption must  be  in  line  with  and  must  not  conflict  with  the  provisions  of  existing  laws and regulations.
Keywords ; Judge's consideration; Corruption Crimes; Together; Continuing;

## I. PENDAHULUAN
Korupsi  di  Indonesia  telah  menjangkiti  sistem  kekuasaan  secara  terstruktur, sistematik  dan  masif.  Penyelenggaraan  kekuasaan  kemudian  tidak  dapat sepenuhnya  mengabdi  pada  kepentingan  rakyat  karena  terdistorsi  dengan maraknya  perilaku  koruptif.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  kesejahteraan  sulit terwujud di negeri yang dikenal gemah ripah loh jinawi dengan kekayaan sumber daya  alam  yang  melimpah  ini.  Kondisi  ini  sesungguhnya  telah  disadari  oleh Bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  sejak  reformasi  bergulir,  pemberantasan korupsi  menjadi  salah  satu  agenda  prioritas.  Bahkan  hampir  semua  agenda reformasi, baik langsung maupun tidak langsung, ditujukan untuk meminimalisasi potensi korupsi. 1
Korupsi  adalah  istilah  yang  sudah  lama  dikenal  dalam  masyarakat  Indonesia. Korupsi  merupakan gejala  masyarakat  yang dapat dijumpai dimana tidak  hanya di  lembaga  legislatif,  yudikatif  maupun  eksekutif,  namun  korupsi  dapat  terjadi pada semua sisi  kehidupan dan aktivitas  masyarakat. Korupsi telah  menjadi ciri penyelenggaraan  birokrasi  dan  bisnis  nasional.  Korupsi  bukanlah  semata-mata atau  bahkan  terutama  masalah  yang  dihadapi  oleh  negara-negara  berkembang saja.  Kejadian-kejadian  di  Eropa  dan  Amerika  Utara  menunjukkan  secara  jelas bahwa  tidak  pada  tempatnya  negara-negara  industri  menggurui  negara-negara sedang berkembang mengenai korupsi. Seperti halnya masalah korupsi di Italia, demokrasi dan pasar bebas bukanlah satu-satunya alat penangkal korupsi. 2
Pemberantasan  dan  pembuktian  terjadinya  suatu  tindak  pidana  korupsi  tidaklah mudah  seperti  membalikkan  tangan.  Tindak  pidana  korupsi  dapat  terungkap setelah  berlangsung  dalam  waktu  yang  lama.  Umumnya  tindak  pidana  korupsi melibatkan  sekelompok  orang  yang  saling  menikmati  keuntungan  dari  tindak pidana  korupsi  tersebut.  Kekhawatiran  akan  keterlibatannya  sebagai  tersangka, maka diantara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi sehingga secara
1 Ikhwan Fahrojih. 2016. Hukum Acara Pidana Korupsi , Setara Press, Malang, hlm. 1.
2 Jeremi  Pompe.  2003. Strategi  Memberantas  Korupsi,  Elemen  Sistem  Integritas  Nasional ,  Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. hlm. 1
sadar  atau  tidak  sadar,  tindak  pidana  korupsi  itu  dilakukan  secara  terorganisir dalam lingkungan kerjanya.
Berdasarkan  modus  operandinya,  tindak  pidana  korupsi  tidak  selamanya  hanya melibatkan  pelaku  tunggal  saja.  Dalam  prakteknya  banyak  kasus  tindak  pidana korupsi  yang  terbukti  melibatkan  beberapa  pelaku  yang  saling  ada  keterkaitan dan  kepentingan  yang  secara  bersama-sama  melakukan  tindak  pidana  korupsi tersebut.  Disamping  itu,  suatu  tindak  pidana  korupsi  yang  waktu pengungkapannya  terkesan  lama  terdeteksi  dan  diatasi  berdasarkan  sistem hukum  positif  yang  berlakumemungkinkan  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tidak hanya melakukan atau terlibat dalam satu tindak pidana korupsi saja, melainkan hal tersebut berlangsung berulang kali secara berlanjut. 3
Salah  satu  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  telah dibuktikan oleh pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  kemudian telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  juga  dibentuknya  sebuah  lembaga  Komisi Pemberantasan  Korupsi  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UndangUndang  KPK). Status hukum  komisi ini secara tegas ditentukan sebagai  lembaga  Negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya. 4
Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati  keuntungan  dari  tindak  pidana  korupsi  tersebut.  Kekhawatiran  akan keterlibatannya  sebagi  tersangka,  maka  diantara  mereka  sekelompok  orang
3 http://nasional.kompas.com/read/2008/08/22/19465330/18.modus.operandi.korupsi.di.daera  diakses pada tanggal 21 September 2021/10.00 WIB
4 Jimly  Asshiddiqie. 2012. Perkembangan  & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 194.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
tersebut  akan  saling  menutupi.  Sehingga  secara  sadar  atau  tidak  sadar,  tindak pidana  korupsi  dilakukan  secara  terorganisir  dalam  lingkungan  kerjanya. Contohnya memakan gaji buta atau menggunakan bukan haknya sebagai pekerja Korupsi  di  lembaga  peradilan  Indonesia  karenanya  bisa  dikatakan  mulai  nyata kelihatan  sejak  eksekutif  bisa  mengintervensi  pengadilan  untuk  kepentingan- kepentingan politiknya.
Pentingnya  penerapan  sanksi  pidana  yang  tegas  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi  yang  merupakan  suatu  kejahatan  yang  luar  biasa  karena  menyebabkan kerugian  dan  penderitaan  diberbagai  sektor,  terlebih  modus  operandi  tindak pidana korupsi yang semakin bertambah dan beragam dizaman sekarang ini. Masalah    korupsi    bukan    lagi    masalah    baru    dalam    persoalan    hukum    dan ekonomi  bagi  suatu  negara  karena  masalah  korupsi  telah  ada sejak  ribuan tahun  yang    lalu,    baik    di    negara    maju    maupun    di    negara  berkembang termasuk  juga  di Indonesia.  Korupsi  telah  merayap  dan   meyelinap  dalam berbagai    bentuk,  atau  modus  operandi  sehingga  menggerogoti    keuangan negara,  perekonomian  negara  dan merugikan kepentingan masyarakat. Korupsi di  Indonesia  terus  menunjukkan  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Baik    dari jumlah    kasus    yang    terjadi    maupun    jumlah    kerugian  keuangan  negara. Kualitas    tindak    pidana    korupsi    yang    dilakukan  juga    semakin    sistematis dengan  lingkup    yang    memasuki    seluruh    aspek  kehidupan  masyarakat. Kondisi    tersebut  menjadi  salah  satu    faktor  utama  penghambat  keberhasilan untuk    mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan  makmursebagaiman diamanatkan  oleh  Undang-Undang  dalam  memberantas  korupsi.  “Korupsi jugasemakin memperburuk citra  pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam    bentuk  ketidakpercayaan  dan  ketidakpatuhan  masyarakat  terhadap hukum,  bila  tidak  ada  perbaikan    yang    berarti,  maka  kondisi  tersebut  sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa”.
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  perbuatan  yang  bukan  saja  dapat  merugikan keuangan  negara  akan  tetapi  juga  dapat  menimbulkan  kerugian  kerugian  pada perekonomian  rakyat.  Korupsi  merupakan  fenomena  yang  mengancam  bagi
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
perekonomian  negara,  karena  melalui  korupsi  negara  telah  banyak dirugikan khususnya    dalam    hal    kerugian    keuangan    negara.  Oleh  karena  itu  “untuk mencapai  tujuan  pembangunan  nasional  serta  peningkatan  kesejahteraan masyarakat,  usaha  pemberantasan  korupsi  harus  ditingkatkan  dan  diintensifkan. Semangat pemberantasan  korupsi  harus  sejalan dan tidak  boleh  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada”.
Seperti yang terjadi di kabupaten Lampung Tengah, tindak pidaka korupsi tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh Bupati Lampung Tengah Mustafa.
Dimana Terdakwa  MUSTAFA  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan ” tindak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama  dan berlanjut ” sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam Pasal  12  huruf  a Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi junctis Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUH Pidana, Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama dan melakukan “beberapa tindak pidana korupsi secara bersama- sama ” sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam Pasal  12  B Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi juncto Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHPidana juncto Pasal  65  ayat  (1)  KUH  Pidana,  sebagaimana Dakwaan Kedua;
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penulis  tertarik untuk  menulis  skripsi  dengan  judul: Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Secara Bersama-Sama  Dan  Berlanjut  (Studi  Putusan  Nomor  01/Pid.Sus- TPK/2021/PN Tjk).

## II. METODE PENELITIAN
Metode  merupakan  suatu  prosedur  atau  cara  untuk  mengetahui,  yang mempunyai  langkah-langkah  sistematis.  Berdasarkan  rumusan  masalah  dan tujuan  penelitian  maka  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  secara yuridis  normatif  dan  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif  dimaksudkan  untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang- undangan, teori-teori dan literatur-literatur  yang  erat  kaitannya  dengan  masalah  yang  akan  dibahas. Sedangkan  pendekatan  empiris  dilakukan  dengan  cara  meneliti  serta mengumpulkan  data  primer  yang  telah  diperoleh  secara  langsung  pada  objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian. Menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan,  dan  analisis  data  dengan  analisis kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Cara  Pelaku  Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut.
Korupsi adalah salah satu tindak pidana jika dilakukan oleh seseorang. Tindak pidana  korupsi  ini  sendiri  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk memperkaya  diri  sendiri  atau  kelompok  dimana  kegiatan  tersebut  sangat merugikan bangsa dan Negara serta melanggar hukum yang berlaku.
Berdasarkan wawancara bersama Ibu Yani Mayasari, selaku Jaksa Di Kejaksaan Tinggi  Lampung,  beliau  menjelaskan  beberapa  ciri-ciri  korupsi  secara  umum antara lain sebagai berikut:
1. Umumnya  tindak  korupsi  dilakukaan  secara  berkelompok  atau  melibatkan lebih dari satu orang pelaku.
2. Pada  umumnya  bersifat  rahasia,  tertutup  terutama  motif  yang melatarbelakangi perbuatan korupsi tersebut.
3. Korupsi  ini  tidak  hanya  berlaku  dikalangan  pegawai  negeri  dan  anggota birokrasi  saja.  Namun  korupsi  juga  daapat  terjadi  di  organisasi  dan perusahaan swasta.
4. Korupsi  dapat  berupa  bentuk  menerima  sogok,  uang  kopi,  salam  tempel, uang  semir,  uang  pelancar,  baik  dalam  bentuk  uang  tunai  atau  benda  atau pun wanita,
5. Korupsi  memiliki  beberapa  bentuk  yaitu  dalam  bentuk  uang  atau  benda yang diberikan oleh pelaku tertentu untuk memproleh keuntungan.
6. Setiap  perbuatannya  melanggar  norma-norma,  tugas  dan  tanggung  jawab dalam tatanan masyarakat.
7. Dalam perusahaan swasta, umumnya korupsi dilakukan dengan pemberian uang yang bertujuan untuk memperoleh rahasia perusahaan.
8. Kegiatan  korupsi  umumnya  dilandasi  atas  niat  kesengajaan  untuk menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi.
Berdasarkan  wawancara  bersama  Bapak  Alysyahendra,  selaku  penyidik  pada Polda  Lampung,  Beliau  menuturkan  ada  beberapa  yang  termasuk  dalam  faktor eksternal tersebut diantaranya:
1. Faktor  ekonomi ,  adanya  kebutuhan  akan  ekonomi  yang  lebih  baik seringkali  mempengaruhi  seseorang  dalam  bertindak.  Misalnya  gaji  yang tidak sesuai dengan beban kerja, mendorong seseorang melakukan korupsi.
2. Faktor  politik ,  dunia  politik  sangat  erat  hubungannya  dengan  persaingan dalam  mendapatkan  kekuasaan.  Berbagai  upaya  dilakukan  untuk menduduki  suatu  posisi  sehingga  timbul  niat  untuk  melakukan  tindakan koruptif.
3. Faktor  organisasi ,  dalam  organisasi  yang  terdiri  dari  pengurus  dan anggota,  tindakan  korupsi  dapat  terjadi  karena  perilaku  tidak  jujur,  tidak disiplin, tidak ada kesadaran diri, aturan yang tidak jelas, struktur organisasi tidak jelas, dan pemimpin yang tidak tegas.
4. Faktor hukum , seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas tajam ke bawah.  Artinya,  para  pejabat  dan  orang  dekatnya  cenderung  diperlakukan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
istimewa  di  mata  hukum,  sedangkan  masyarakat  kecil  diperlakukan  tegas.
Hal ini terjadi karena adanya praktik suap dan korupsi di lembaga hukum.
Bapak  Efiyanto  D,  selaku  Hakim  Di  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Kelas 1A menjelasakan cara pelaku melakukan tindak pidana korupsi Mustafa terjerat kasus  dugaan  suap  terhadap  DPRD  Lampung  Tengah  terkait  pinjaman  daerah untuk APBD tahun anggaran 2018. Sebelum dirinya ditangkap, pada tanggal 15 Februari  pihak  KPK  telah  mengamankan  ajudan  Mustafa.  Lalu  pada  pukul  6 petang, Mustafa pun ikut diamankan. Mereka berdua diantar ke kantor KPK di Jakarta  lewat  jalur  udara.  Setelah  melakukan  pemeriksaan  secara  mendalam, maka  pada  16  Februari  Mustafa  ditetapkan  sebagai  tersangka  dan  ditahan selama  20  hari.  Ia  juga  mundur  dari  jabatannya  sebagai  Ketua  DPW  NasDem Lampung. Tidak hanya itu, statusnya sebagai tersangka juga membuat nasibnya terancam dalam pemilihan gubernur Lampung pada Juni 2018. Awal kasus ini muncul  melalui  operasi  tangkap  tangan  (OTT)  KPK  pada  Februari  2018.  Saat itu  KPK  menangkap  anggota  DPRD  Kabupaten  Lampung  Tengah  yang kemudian  berkembang  dengan  menjerat  Mustafa  sebagai  pemberi  suap. Mustafa menyuap para wakil rakyat itu untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT  Sarana  Multi  Infrastruktur  (SMI).  Pinjaman  yang  direncanakan  Rp  300 miliar  untuk  pembangunan  proyek  infrastruktur  yang  akan  dikerjakan  Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah.
Mustafa  menjalani  persidangan  hingga  menghadapi  putusan  yang  dibacakan pada  Juli  2018.  Mustafa  terbukti  bersalah  menyuap  anggota  DPRD  dan dijebloskan ke bui dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 100  juta  subsider  3  bulan  serta  pencabutan  hak  politik  selama  2  tahun.  Waktu bergulir. Mustafa lagi-lagi menjadi tersangka KPK meski belum tuntas menjalani hukumannya itu. Kali ini KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari  nilai  proyek.  Total  gratifikasi  yang  diterima  Mustafa  setidaknya  Rp  95 miliar.  Berdasarkan  catatan  penerimaan  dan  pengeluaran,  uang  senilai  Rp  95 miliar tersebut diperoleh pada kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
dipergunakan  untuk  kepentingan  MUS  (Mustafa).  Sebagian  dari  uang  itu  atau setidaknya  menurut  KPK  sebesar  Rp  12,5  miliar  dialirkan  Mustafa  ke  anggota DPRD  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Uang  yang  disebut  KPK  diberikan  untuk pengesahan  APBD-P  hingga  APBD  Kabupaten  Lampung  Tengah.  KPK menetapkan  Bupati  Lamteng  periode  2016-2021,  Mustafa,  sebagai  tersangka karena  diduga  menerima  suap  terkait  sejumlah  pengadaan  barang  dan  jasa  atau proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Pemkab Lamteng tahun anggaran 2018 serta penerimaan-penerimaan lainnya (gratifikasi). Mustafa diduga menerima fee dari  ijon  proyek-proyek  di  lingkungan  Dinas  Bina  Marga  dengan  kisaran  fee sebesar  10-20%  dari  nilai  proyek.  KPK  menduga  tersangka  Mustafa  menerima suap  dan  gratifikasi  sekitar  Rp95  miliar  dan  yang  bersangkutan  tidak melaporkannya kepada kepada Direktorat Gratifikasi KPK. Berdasarkan catatan penerimaan  dan  pengeluaran,  uang  sekitar  Rp95  miliar  tersebut  diterima  dalam rentang  waktu  bulan  Mei  2017  hingga  Februari  2018  dandipergunakan  untuk kepentingan  tersangka  Mutafa.  Adapun  rincian  penerimaan  Mustafa  yakni sebesar  Rp58,6  miliar  dengan  kode  IN  BM  berasal  dari  179  calon  rekanan  dan Rp36,4  miliar  dengan  kode  IN  BP  berasal  dari  56  calon  rekanan.  Uang  sekitar Rp95 miliar di antaranya Rp12,5 miliar dari pemilik PT Sorento Nusantara, Budi Winarto alias Awi dan dari pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo. Uang itu  kemudian  diberikan  Mustafa  kepada  Anggota  DPRD  Kabupaten  Lamteng. KPK menetapkan Budi Winarto (BW) dan Simon Susilo (SS) sebagai tersangka kasus  dugaan  suap  terhadap  Bupati  Lampung  Tengah  (Lamteng)  periode  2016- 2016, Mustafa (MUS).
B. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  bersama  Bapak  Efiyanto  D,  selaku Hakim  Di  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Kelas  1A,  beliau  menuturkan Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang di  periksa  dan  diadili  oleh  Hakim  tersebut.  Oleh  karena  itu,  Hakim  dalam
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
menjatuhkan  putusan  harus  memperhatikan  segala  aspek  di  dalamnya,  mulai dari  perlunya  kehati-hatian,  dihindari  sedikit  mungkin  ketidakcermatan,  baik yang  bersifat  formal  maupun  yang  bersifat  materiil  sampai  dengan  adanya kecakapan teknik membuatnya.
Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh,  dan  berkembang  adanya  sikap  atau  sifat  kepuasan  jika  kemudian putusannya  itu  dapat  menjadi  tolak  ukur  untuk  perkara  yang  sama,  atau  dapat menjadi  bahan  referensi  bagi  kalangan  teoritis  maupun  praktisi  hukum  serta kepuasan  nurani  sendiri  jika  putusannya  dikuatkan  dan  tidak  dibatalkan  yang lebih  tinggi.  Hakim  sebelum  memutuskan  suatu  perkara  memperhatikan dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  keterangan  para  saksi  yang  hadir  dalam persidangan,  keterangan  terdakwa,  barang  bukti,  syarat  subjektif  dan  objektif seseorang dapat di pidana.
Berdasarkan  hasil  bersama  Bapak  Efiyanto  D,  selaku  Hakim  Di  Pengadilan Negeri  Tanjungkarang  Kelas  1A  mengatakan  bahwa  dalam  pemeriksaan  dan mengadili  suatu  perkara,  Hakim  terikat  dengan  Hukum  Acara,  yang  mengatur sejak memeriksa dan memutus.
Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan  tersebut  melawan  hukum  serta  tidak  ada  alasan  pembenar  atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.
Menimbang, bahwa untuk  menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  maka perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang meringankan Terdakwa ;

## MENGADILI:
1. Menyatakan  Terdakwa  MUSTAFA  tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana:  PERTAMA,  a.  Kesatu, b. KEDUA;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  MUSTAFA  oleh  karena  itu  dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama  3  (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum  Terdakwa  untuk  membayar  uang  pengganti  sejumlah Rp17.140.997.000,00  (tujuh  belas  milyar  seratus  empat  puluh  juta  sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) paling lama dalam  waktu satu bulan sesudah  putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap,  jika  tidak  membayar  maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut  dengan  ketentuan  apabila  Terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan  pidana  tambahan  kepada  Terdakwa  MUSTAFA  berupa pencabutan  hak  politik  untuk  dipilih  dalam  jabatan  public  selama  2  (dua) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:1 SAMPAI DENGAN 285 (TERLAMPIR)
8. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Bapak  Efiyanto  D,  selaku  Hakim  Di Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Kelas  1A,  mengatakan  bahwa  dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, Hakim terikat dengan Hukum Acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Seseorang akan dipertanggungjawabkan  atas  tindakan-tindakan  tersebut,  apabila  tindakan tersebut  melawan  hukum  serta  tidak  ada  alasan  pembenar  atau  peniadaan  sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya.  Tindak  pidana  jika  tidak  ada kesalahan  adalah  merupakan  asas  pertanggungjawaban  pidana,  oleh  sebab  itu dalam  hal dipidananya seseorang  yang  melakukan perbuatan sebagaimana  yang telah  diancamkan,  ini  tergantung  dari  soal  apakah  dalam  melakukan  perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan,  maka  untuk  membuktikan  adanya  kesalahan  unsur  tadi  harus dibuktikan  lagi.  Mengingat  hal  ini  sukar  untuk  dibuktikan  dan  memerlukan waktu  yang  cukup  lama,  maka  unsur  kemampuan  bertanggung  jawab  dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu  bertanggung  jawab,  kecuali  kalau  ada  tanda-tanda  yang  menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat  permintaan  dana  sebesar  Rp  1  miliar,Diduga  atas  arahan  bupati dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp 900 juta. Sedangkan Rp 100 juta lainnya untuk menggenapkan jumlahnya berasal dari dana taktis.
2. Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  adalah Dilihat  dari  sudut kemampuan  bertanggung  jawab  maka  hanya  seseorang  yang  mampu bertanggung  jawab  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya. Tindak  pidana  jika  tidak  ada  kesalahan  adalah  merupakan  asas pertanggungjawaban  pidana,  oleh  sebab  itu  dalam  hal  dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini  tergantung  dari  soal  apakah  dalam  melakukan  perbuatan  ini  dia mempunyai kesalahan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali. 2012 . Menguak Tabir Hukum . Ghalia Indonesia, Jakarta Adami Chazawi. 2002. Pengantar Hukum Pidana Bag 1 . Grafindo. Jakarta Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai   Kebijakan  Hukum  Pidana .  Citra Aditya Bhakti. Bandung. Bambang  Sutiyoso,  2010, Reformasi  Keadilan  dan  Penegakan  Hukum  di Indonesia , UII Press, Yogyakarta. Bambang  Hartono,  2013, Penegakan  Hukum  Pidana  Korupsi  dan  Peradilan Tanpa Kehadiran Terdakwa , Pustaka Magister, Semarang
Chairul  Huda.    2006. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada
Tiada Pertanggungjawaban Pidana
Tanpa  Kesalahan .  Cet.
Kedua. Kencana, Jakarta.
Edi  Setiadi  dan  Dian  Andriasari.  2013. Pengembangan  Hukum  Pidana  di Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Ikhwan Fahrojih, 2016, Hukum Acara Pidana Korupsi , Setara Press,   Malang. Jeremi Pompe, 2003, Strategi Memberantas  Korupsi,  Elemen  Sistem  Integritas Nasional, Yayasan, Obor Indonesia, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, 2012, Perkembangan &  Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta, Kartini Kartono.1992. Patologi Sosial Jilid   1 . Rajawali Press, Jakarta. Klitgaard,  dkk.2002. Penuntun  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Pemerintah Daerah ,  diterjemahkan  oleh  Masri  Maris  dari  Corrupts  Prevention, Yayasan Obor Indonesia,   Jakarta.
Leden  Marpaung.  1992. Proses  Penanganan  Perkara  Pidana ,  Sinar  Grafika, Jakarta. Mahrus Ali. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika. Jakarta Mukti Arto. 2016. Praktek Perkara Perdata  pada  Pengadilan  Agama .  Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili.  2015. Hukum Pidana ,   Mitra
Wacana Media, Jakarta.
M.  Lubis  dan  J.C.  Scott.  1997. Korupsi  Politik ,  Yayasan  Obor  Indonesia. Jakarta.
Mochtar Lubis dan James C. Scott.  1997. Bunga Rampai Korupsi . Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Moeljatno.  2009. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Jakarta.
P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman  Samosir.  1981. Delik-delik  Khusus .  Tarsito,
Bandung.
Muladi. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana , PT Citra Aditya Bakti, Bandung Roni Wiyanto. 2012 . asas-asas hukum pidana . Ghalia Indonesia. Jakarta.