Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 10 Issue 1, 2024 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PENGETAHUAN  MAHASISWA  FH  UKI  ANGKATAN  2023 TERHADAP PENYERAHAN DAN PENGAKSESAN PASSWORD PONSEL TANPA IZIN
Kezia Heliane Morselinda 1 , L. Elly AM Pandiangan 2* , Nanin Koeswidi Astuti 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.
2* Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Indonesia.E-mail: elly.pandiangan@uki.ac.id 3 Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Indonesia. *Corresponding Author
Abstract: This article analyzes the knowledge of UKI Law Faculty students  Class of 2023 regarding the protection  of  personal  data,  especially  regarding  the  act  of  handing  over  passwords  and  accessing cellphones without permission. The aim is for FH students to become prospective legal professionals who will  play  an  important  role  in  ensuring  compliance  with  the  law  and  protecting  individual  rights.  The method used is empirical juridical with a qualitative approach. Findings from the results of distributing questionnaires to 100 students showed that 56% of students were aware of the existence of the Personal Data Protection Law and/or had read and studied the contents of the Personal Data Protection Law, but 99%  of  students  were  aware  that  Personal  Data  is  the  right  of  every  living  creature.  ,  and  must  be protected, while 30% have, whether intentionally or not, violated other people's privacy rights in the form of content or other information and 25% of students have had their rights harmed by individuals who have violated  human  rights  in  protecting  personal  data.  UKI  FH  students  must  know  that  the  protection  of personal  rights  is  an  inseparable  part  of  the  law.  Knowledge  and  understanding  of  personal  data protection will be able to prepare them to handle the challenges of personal data protection legal issues in the future.
Keywords: Personal Data; Cell Phone Access Without Permission; Personal Data Protection.
How to Site: Kezia Heliane Morselinda, L. Elly AM Pandiangan, Nanin Koeswidi Astuti (2024). Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Penyerahan dan Pengaksesan Password Ponsel Tanpa Izin. Jurnal hukum to-ra , 10 (1), pp 56-72. DOI. 10.55809/tora.v10i1.328

## Introduction
Data  pribadi  mengandung  informasi  yang  sensitive  karena  berkaitan  dengan  privasi seseorang. Data pribadi ini seringkali dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan  non  pemerintah  untuk  beragam  keperluan,  seperti  pembuatan  KTP,  KK,  pajak, peduli  lindungi  yang  sekarang  menjadi  satu  sehat,  BPJS,  pembukaan  rekening  Bank, pinjaman online dan sebagainya. Informasi data pribadi ini dikumpulkan secara online, hal ini rentan disalah gunakan. Perlindungan data pribadi penting dilindungi agar privasi seseorang tetap terjaga. Data pribadi seperti nama, Alamat, no identitas dan informasi seseorang yang dapat digunakan sebagai tujuan identifikasi, jika jatuh ke tangan yang
Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Penyerahan dan Pengaksesan Password Ponsel Tanpa Izin Jurnal Hukum tora: 10 (1): 56-72
salah maka rentan terjadi pencurian identitas, penipuan dan tindakan kriminal lainnya yang dapat  merugikan  keuangan  dan  juga  immaterial,  seperti  manipulasi  opini  publik atau penggunaan informasi pribadi untuk tujuan kriminal.
Perlindungan  data  pribadi  merupakan  dasar  dari  adanya  kepercayaan  masyarakat terhadap institusi atau lembaga atau organisasi dan layanan yang mengumpulkan dan mengelola  data  pribadi  seseorang  tersebut,  jika  data  pribadi  tidak  dilindungi  dengan baik  akan  menyebabkan  kepercayaan  publik  dan  menyebabkan  hubungan  seseorang dan pihak yang mengumpulkan dan mengelola data menjadi hilang. Perlindungan data pribadi juga berkontribusi pada pembangunan lingkungan yang mendukung inovasi dan pengembangan  teknologi  yang  bertanggung  jawab.  Dengan  memastikan  bahwa  data pribadi terlindungi, individu lebih cenderung untuk berbagi informasi dan berpartisipasi dalam penggunaan teknologi baru tanpa takut akan penyalahgunaan atau pelanggaran data pribadi.
Kasus  pelanggaran  data  pribadi  di  Indonesia  sejak  tahun  2019  ada  79  kasus.  Sejak Januari hingga  Juni  2023  tercatat  ada  35  kasus  pelanggaran  data pribadi.  Pada  tahun 2022, data SIM card masyarakat Indonesia yang dijual pada saat itu diklaim sebagai ulah hacker  Bjorka.  Bahkan,  kabarnya  ada  1,3  miliar  data  pendaftar  SIM  card.  Data  yang bocor  termasuk  NIK,  nomor  telepon  provider,  sampai  tanggal  pendaftaran  yang mencapai  87  GB.  Data-data  ini  dihargai  senilai  Rp743,5  juta.  Sementara  pada  tahun 2023,  terdapat  kasus  kebocoran data nasabah Bank Syariah  Indonesia  (BSI).  Sebelum data  bocor,  terdapat  keluhan  gangguan  layanan  transaksi  pada  8  Mei  2023.  Lockbit mengklaim serangan terhadap BSI ada 1,5 TB data pribadi berhasil dicuri dalam kasus pencurian data ini. Lockbit adalah salah satu kelompok ransomware asal Rusia. Lockbit sempat  bernegosiasi  dengan  pihak  BSI  dan  meminta  tebusan  sebesar  Rp296  miliar. Karena tak kunjung ditebus, Lockbit menyebarkan data tersebut di pasar gelap pada 16 Mei 2023. Tahun 2023 juga terjadi 34 juta data paspor bocor yang dilakukan oleh hacker Bjorka. Data yang bocor yaitu nama, nomor paspor, masa berlaku paspor, tanggal lahir, dan gender. Data-data itu dijual seharga Rp150 juta. Pada 14 Juli 2023, terjadi kebocoran 337 juta data Dukcapil di unggah di situs BreachForums yang mengklaim adalah RRR. Data-data yang bocor yaitu nama, nomor KK, tanggal lahir, alamat, NIK orang tua, nomor akta lahir, nikah, dan agama.
Pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  akan  keamanan  digital  menjadi  semakin penting dalam era teknologi informasi saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat,  masalah  keamanan,  seperti  pengaksesan  data  pribadi  dan  pelanggaran  privasi semakin  merebak.  Salah  satu aspek  yang  menjadi  sorotan  adalah  praktik  penyerahan data  pribadi,  memahami  bahwa  penyalahgunaan  akses  ke  perangkat  ponsel  dapat mengakibatkan  dampak  negatif  bagi  masyarakat.  Sebagai  bagian  dari  masyarakat,
Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Penyerahan dan Pengaksesan Password Ponsel Tanpa Izin Jurnal Hukum tora: 10 (1): 56-72
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) angkatan 2023 tentu saja,  tidak  terkecuali  menghadapai  tantangan  dan  risiko  terkait  dengan  keamanan digital. Mereka adalah bagian dari generasi Z yang tumbuh dalam ketergantungan pada teknologi,  salah  satunya  adalah  penggunaan  smartphone  yang  menjadi  bagian  dari kehidupan  sehari-hari  mereka.  Namun  tidak  dipungkiri,  seiring  dengan  penggunaan teknologi  yang  semakin  meningkat,  menyebabkan  kemungkinan  terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran privasi juga semakin meningkat.
Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan dalam pengetahuan mahasiswa FH UKI angkatan  2023  adalah  praktik penyerahan password  dan  akses  terhadap penggunaan ponsel  tanpa  izin.  Penyalahgunaan  password  dan  akses  ke  perangkat  ponsel  dapat terjadi  dalam  berbagai  bentuk,  seperti  tindakan  mengintip  pesan  pribadi  hingga mengakses data sensitif pengguna tanpa seizin pemiliknya. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar privasi individu, tetapi juga dapat memiliki dampak yang merugikan secara hukum dan moral. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga  keamanan  digital,  termasuk  praktik  penyerahan  password  ponsel  tanpa izin, menjadi sangat penting bagi mahasiswa FH UKI angkatan 2023. Mereka perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang risiko yang terkait dengan tindakan pelanggaran data pribadi, serta pentingnya menghormati data pribadi dan hak-hak digital orang lain.
Dengan pemahaman yang kuat tentang isu-isu keamanan digital ini, mahasiswa FH UKI angkatan  2023  dapat  menjadi  agen  perubahan  yang  proaktif  dalam  mempromosikan budaya  penggunaan  teknologi  yang  bertanggung  jawab  dan  etis.  Dengan  demikian, mereka tidak hanya akan menjadi pengguna teknologi yang mahir, tetapi juga individu yang  sadar  akan  tanggung  jawab  moral dan  hukum  yang  melekat  dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Data pribadi bagi setiap individu adalah hak asasi manusia  yang  dilindungi  oleh  konstitusi.  Tujuan  perlindungan  data  pribadi  adalah menjamin  hak  warga  negara  atas  perlindungan  data  pribadi  dengan  menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.
Penelitian Spyros E. Polykalas and George N. Prezerakos mengenai perlindungan data pribadi pada aplikasi  seluler  yang  ada  di di  Google  Play  Store dan  kesesuaian  dengan prosedur  dan  ketentuan  di  UE.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sebagian  besar aplikasi seluler yang diperiksa memerlukan akses ke data pribadi secara luas. Selain itu, ditemukan  bahwa  aplikasi  seluler  gratis meminta  akses  ke  pribadi data  dalam  tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan relevan dari aplikasi berbayar, yang
Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Penyerahan dan Pengaksesan Password Ponsel Tanpa Izin Jurnal Hukum tora: 10 (1): 56-72
menunjukkan dengan jelas bahwa model bisnis aplikasi seluler gratis didasarkan pada eksploitasi data pribadi. 1
Penelitian Matina Tsavli, Pavlos S. Efraimidis, Vasilios Katos dan Lilian Mitrou mengenai masalah  privasi  dan  keamanan  yang  muncul  dari  model  perizinan  di  sistem  operasi Android,  beserta  kekurangan  yang  belum  ditangani  secara  layak.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa, sistem opetasi smartphone sangat mengkhawatirkan karena tidak menyediakan  tingkat  perlindungan  yang memadai  untuk  data pribadi  pengguna  yang memiliki akses ke semua data pribadi namun memiliki kerentanan dalam keamanan. 2
Penelitian  Nanin  Koeswidi  Astuti  dan  Robertus  Nugroho  Perwiro  Atmojo  mengenai perlindungan  konsumen  atas  keamanan  informasi  dalam  transaksi  e-commerce menunjukan  bahwa  untuk  mengatasi  risiko  keamanan  dalam  traksaksi  e-commerce dengan  cara  menggunakan  mekanisme  check  and  balance,  khususnya  bagi  transaksi dengan  nilai  obyek  perjanjian  bernilai  puluhan  bahkan  ratusan  juta,  sekaligus  dapat melindungi rahasia, integritas dan bank data. 3
Oleh karena itu artikel ini bermaksud ingin membahas pengetahuan mahasiswa FH UKI Angkatan tahun 2023 terkait tindakan pelanggaran data pribadi khususnya permintaan password  dan/atau  mengakses ponsel  tanpa  izin.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  empiris  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  primer  yaitu  data  yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain yang  melihat  fenomena  atau  gejala  hukum  di  masyarakat  sebagai  obyek  kajiannya. 4 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif analisis  yaitu  data  yang  dinyatakan oleh responden  secara  tertulis  atau  lisan  serta  tingkah  laku  yang  nyata  yang  diteliti  dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data  mana  yang  diharapkan  atau  diperlukan  dan  relevan  dengan  materi  penelitian, sehingga dalam analisis dipentingkan kualitas data karena peneliti tidak semata-mata bertujuan mengungkap kebenaran tapi memahami kebenaran tersebut. 5
1 Polykalas, S. E.  and Prezerakos, G. N. (2019). When the mobile app is free, the product is your personal data. Journal Digital Policy, Regulation and Governance, vol. 21 no. 2. Page.89-101. https://doi.org/10.1108/DPRG-11-2018-0068
2 Tsavli, M., Efraimidis, P. S., Katos, V. and Mitrou, L. (2015). Reengineering the user: privacy concerns about personal data  on  smartphones.  Journal  Information  &  Computer  Security,  vol.  23  no.  4.  Page.394-405. https://doi.org/10.1108/ICS-10-2014-0071
3 Astuti,  N.  K  dan  Atmojo,  R.N.P.  (2022).  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  ATAS  RISIKO  KEAMANAN INFORMASI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE. Journal Honeste Vivere, Volume 32 Issue 2, 2022. Hlm. 98- 107. https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.135
4 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm.43.
5 Fajar,  M.  dan  Achmad,  Y.  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2010, hlm.192.

## Discussion

## Tujuan dan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan terhadap data privasi individu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan hak privasi tercantum di Pasal 28G ayat (1), yakni “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang  dibawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi”. 6 Presiden  Joko  Widodo,  dalam  pidato  kenegaraan  menegaskan  pentingnya Indonesia  bersiap  menghadapi  fenomena  kolonialisme  digital  (dengan  konsep  data sebagai minyak baru) melalui pernyataan tegas bahwa data merupakan kekayaan baru bagi  bangsa  kita.  Saat  ini,  data  memiliki  nilai  lebih  tinggi  daripada  minyak,  sehingga menurut  Presiden  Joko  Widodo,  Indonesia  perlu  mewujudkan  kedaulatan  data  ( data sovereignty ).  Setiap  hak  warga  negara  harus  dilindungi  oleh  legislasi  dalam  adaptasi kebiasaan baru sebagai amanat kedaulatan virtual”. 7
Tujuan  utama  perlindungan  data  pribadi  adalah  untuk  menjaga  privasi  individu, termasuk informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, riwayat medis, dan informasi  sensitif  lainnya.  Perlindungan  data  pribadi  bertujuan  untuk  mencegah informasi  ini  jatuh  ke  tangan  yang  salah  dan  digunakan  untuk  tujuan  yang  tidak diinginkan,  seperti  penyalahgunaan  untuk  upaya  penipuan  dan  kegiatan  kriminal lainnya.  Perlindungan  data  pribadi  juga  bertujuan  untuk  membangun  dan mempertahankan  kepercayaan  publik  terhadap  organisasi  atau  lembaga  yang mengumpulkan  dan  mengelola  data  pribadi.  Dengan  menunjukkan  komitmen  untuk melindungi privasi individu, organisasi dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. termasuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  dan  regulasi  yang  berkaitan dengan  pengumpulan,  penyimpanan,  dan  penggunaan  data  pribadi.  Ini  mencakup peraturan seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang Pelindungan  Data  Pribadi  (UU  PDP).  Sebelum ada UU PDP, pengaturan data pribadi tersebar di dalam beberapa peraturan perundang- undang yaitu UU No.7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, UU No.8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, UU No.23 tahunn1992 tentang Kesehatan dan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
6 Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf
7 Hummel, P. et.al., “Sovereignty And Data Sharing”, ITU Jurnal: ICT Discoveries, Special Issue No. 2, 23 November 2018, https://www.researchgate.net/publication/330555591_Sovereignty_and_Data_Sharing
Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Penyerahan dan Pengaksesan Password Ponsel Tanpa Izin Jurnal Hukum tora: 10 (1): 56-72
UU Kearsipan terdapat pengaturan aspek publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam  rangka  penyelenggaraan  administrasi  negara,  termasuk  juga  data  dan/atau informasi pribadi seseorang. Dimana tujuan kearsipan ditegaskan di Pasal 3 yaitu untuk menjamin  keselamatan  bahan  pertanggungjawaban  nasional  tentang  perencanaan, pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  serta  menyediakan  bahan pertanggungjawaban  tersebut  bagi  kegiatan  pemerintah.UU  Kearsipan  ini  juga mengatur  ancaman  pidana  terhadap  siapapun  yang  memiliki  data  secara  melawan hukum dan/atau menyimpan dan dengan sengaja menyebarkan isi arsip  kepada pihak ketiga. 8
UU Dokumen Perusahaan mengatur mengenai catatatan atau keterangan yang dibuat dan  diterima  oleh  perusahaan  dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  perusahaan  baik tertulis di kertas maupun dalam bentuk  media rekaman yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lain yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, seperti data pelanggan, data karyawan yang termasuk dalam klasifikasi data atau informasi pribadi. 9 UU HAM mengatur  mengenai  kebebasan  untuk  berkomunikasi  dan  mendapatkan  informasi secara  pribadi  sekaligus  jaminan  terhadap  privasi,  salah  satunya  adalah  hak mengembangkan  diri  untuk  mencari,  memperoleh,  menyimpan,  mengolah  dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. 10 UU Perbankan  mengatur  mengenai  kewajiban  bank  untuk  merahasiakan  keterangan mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya,  kecuali  untuk  kepentingan perpajakan,  penyelesaian  piutang  bank,  untuk  kepentingan  peradilan  dalam  perkara pidana dan atas permintaan, persetuan dan kuasa dari ahli wariscnasabah penyimpan telah meninggal dunia. 11
UU  Telekomunikasi  mengatur  kerahasiaan  informasi  yaitu  larangan  setiap  orang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau manipulasi terhadap akses ke jaringan telekomunikasi atau akses ke jasa telekomunikasi dan akses ke jaringan telekomunikasi khusus dengan adanya ancaman pidana 6 tahun dan denda maksimal Rp.600 juta. Selain itu diatur larangan setiap orang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui  jaringan  telekomunikasi  dalam  bentuk  apapun  dengan  ancaman  pidana  15 tahun  bagi  pelanggarnya.  UU  ini  juga  mengatur  kewajiban  penyelenggara  jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan diterima pelanggan jasa telekomunikasi  yang  diselenggarakannya  dengan  acaman  pidana  2  tahun  dan  denda maksimal  Rp.200  juta.  Dalam  kasus  pidana  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  wajib
8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan -Ketentuan Pokok Kearsipan, LN.RI Tahun 1971.No.32.
9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, LN.RI Tahun 1997 No.18, TLN.RI No.3674.
10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN.RI Tahun 1999 No.165, TLN.RI No.36.
11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, LN.RI Tahun 1998 No.182, TLN.RI No.3790.
Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Penyerahan dan Pengaksesan Password Ponsel Tanpa Izin Jurnal Hukum tora: 10 (1): 56-72
merekam  informasi  untuk  keperluan  proses  peradilan  pidana  atas  permintaan  Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana dengan ancaman diatas 5 tahun, seumur hidup atau mati. 12
UU PDP hadir sebagai bentuk perlindungan negara  terhadap hak privasi dan keamanan informasi  setiap  individu,  meliputi  data  spesifik  yang  mencakup  informasi  tentang kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data umum yang  mencakup  informasi  tentang  nama  lengkap,  jenis  kelamin,  kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. Hak-hak ini dilindungi dari potensi penyalahgunaan dari kejahatan keuangan seperti pemerasan, penipuan, pengajuan pinjaman, pengajuan online (pinjol), transaksi uang illegal, mengaku sebagai orang lain untuk mendapatkan bantuan sosial, layanan kesehatan, program tenaga kerja, spam dan phishing via email, messenger, telpon, dan sebagainya. 13

## Jenis Data Pribadi
Pelindungan  data  pribadi  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia  yang  merupakan bagian  dari  pelindungan  diri  pribadi  maka  perlu  diberikan  landasan  hukum  untuk memberikan keamanan  atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  pelindungan  data  pribadi  ditujukan  untuk  menjamin hak  warga  negara  atas  pelindungan  diri  pribadi  dan  menumbuhkan  kesadaran masyarakat  serta  menjamin  pengakuan  dan  penghormatan  atas  pentingnya pelindungan data pribadi. Hadirnya UU PDP merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan pelindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu yang merupakan hak asasi". Persoalan Felindungan Data Pribadi mtrncul karena keprihatinan akan  terhadap  Data  Pribadi  yang  dapat  dialami  oleh  orang  dan/atau  badan  hukum. Pelangaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materiel dan non-materiel. 14
12 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, LN.RI Tahun 1999 No.154, TLN.RI No.3881.
13 Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Pelindungan  Data  pribadi,  LN.RI  Tahun  2022  No.196,  TLN.RI No.6820.
14 Ibid.
Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Penyerahan dan Pengaksesan Password Ponsel Tanpa Izin Jurnal Hukum tora: 10 (1): 56-72
UU PDP membagi data pribadi dalam 2 klasifikasi yaitu:
1. Data  Pribadi  yang  bersifat  spesifik,  yaitu  data  pribadi  yang  apabila  dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada subjek data pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar subjek data pribadi, meliputi:
a. Data  dan  Informasi  Kesehatan,  yaitu  catatan  atau  keterangan  individu yang  berkaitan  dengan  kesehatan  fisik,  kesehatan  mental,  dan/atau pelayanan Kesehatan;
b. Data  Biometrik,  yaitu  data  yang  berkaitan  dengan  fisik,  fisiologis,  atau karakteristik  perilaku  individu  yang  memungkinkan  identifikasi  unik terhadap  individu,  seperti  gambar  wajah  atau  data  dektiloskopi.  Data biometrik  juga  menjelaskan pada  sifat  keunikan  dan/atau  karakteristik seseorang  yang  harus  dijaga  dan  dirawat,  namun  tidak  terbatas  pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA;
c. Data  Genetika,  yaitu  semua data  jenis  apa  pun  mengenai  karakteristik suatu  individu  yang  diwariskan  atau  diperoleh  selama  perkembangan prenatal awal;
d. Catatan Kejahatan, merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau  melanggar hukum atau  sedang  dalam  proses  peradilan  atas  perbuatan  yang  dilakukan, antara  lain  catatan  kepolisian  dan  pencantuman  dalam  daftar pencekalan atau penangkalan;
e. Data Anak;
f. Data  Keuangan  Pribadi,  yaitu  termasuk  namun  tidak  terbatas  kepada data  jumlah  simpanan  pada  bank,  termasuk  tabungan,  deposito,  dan data kartu kredit;
g. Data  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan. 15
2. Data Pribadi yang bersifat umum, meliputi:
a. Nama Lengkap;
b. Jenis Kelamin;
c. Kewarganegaraan;
d. Agama;
e. Status Perkawinan;
f. Data Pribadi Yang Dikombinasikan Mengidentifikasi Seseorang. 16
15 Danrivanto Budhijanto. Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cyberseccurity. Bandung: PT. Refika Aditama, 2023, hlm. 32-33.
16 Op.cit , Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data pribadi, Pasal 4 ayat (3).

## Tindakan Memaksa, Menyerahkan Dan Mengakses Data Pribadi
Tindakan memaksa, menyerahkan, dan mengakses data pribadi tanpa izin merupakan bentuk  pelanggaran  serius  terhadap  privasi  individu  dan  berpotensi  menyebabkan dampak  negatif  yang  merugikan.  Hal  ini  merujuk  pada  situasi  di  mana  individu  atau entitas  menggunakan  kekuatan  atau  tekanan  untuk  memaksa  individu  lain  untuk menyerahkan  data  pribadi  mereka.  Seperti  adanya  ancaman  fisik,  pemerasan,  atau penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif dari seseorang. Hal ini dapat terjadi saat seseorang secara sukarela atau karena tekanan menyerahkan informasi pribadi mereka kepada  pihak  lain  tanpa  izin.  Hal  ini  terjadi  karena  kurangnya  kesadaran  tentang pentingnya menjaga privasi atau karena manipulasi dari pihak lain.
Tindakan yang melibatkan akses ilegal atau tidak sah ke data pribadi seseorang tanpa izin.  Ini  bisa  terjadi  melalui  peretasan,  penggunaan  perangkat  lunak  berbahaya,  atau eksploitasi celah keamanan dalam sistem atau jaringan. Semua tindakan ini merugikan individu  yang  data  pribadinya  disalahgunakan.  Dampaknya  bisa  sangat  merugikan, termasuk pencurian identitas, penipuan keuangan, penyebaran informasi yang sensitif, dan  pelanggaran  privasi  yang  meluas.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  individu  dan organisasi untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi mereka dan menghindari  terlibat  dalam  tindakan  memaksa,  menyerahkan,  atau  mengakses  data pribadi orang lain tanpa izin yang sah. Ini termasuk memperkuat keamanan informasi, meningkatkan kesadaran tentang risiko keamanan digital, dan mengikuti praktik terbaik dalam manajemen data pribadi.
Salah  satu  cara  yang  dilakukan  dalam  pencurian  identitas  dikenal  dengan social engineering yaitu  teknik  manipulasi  yang  bisa  membahayakan  keamanan  data  kita. Oknum  pelaku  rekayasa  sosial  atau social  engineering akan  menyisipkan  virus, melakukan breach dan tindak kejahatan cyber lainnya tanpa izin. Social engineering juga sering  kali  sukar  dideteksi  sehingga  data  kamu  bisa  saja  dicuri  tanpa  kamu  sadar. Tujuannya  adalah untuk  memanfaatkan aspek  psikologis dari perilaku  manusia  untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Berikut adalah beberapa contoh teknik social engineering yang umum digunakan:
1. Phishing :  Penyerang  mencoba  untuk  mendapatkan  informasi  sensitif  seperti nama pengguna, kata sandi, atau informasi keuangan dengan menyamar sebagai entitas tepercaya melalui email, pesan teks, atau situs web palsu;
2. Pretexting: Penyerang menciptakan cerita palsu atau situasi untuk mendapatkan informasi  dari  target.  Mereka  bisa  menyamar  sebagai  seseorang  yang berwenang atau memiliki kebutuhan mendesak untuk informasi tersebut;
Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Penyerahan dan Pengaksesan Password Ponsel Tanpa Izin Jurnal Hukum tora: 10 (1): 56-72
3. Baiting: Penyerang  menawarkan  sesuatu  yang  menarik  kepada  target,  seperti file musik atau film gratis, tetapi file tersebut sebenarnya berisi malware yang dapat memberikan akses ke sistem target;
4. Quid Pro Quo : Penyerang menawarkan bantuan atau imbalan tertentu kepada target dalam pertukaran untuk informasi sensitif atau akses ke sistem mereka;
5. Tailgating : Penyerang mengikuti seseorang yang sah ke dalam gedung atau area terlarang  dengan  berpura-pura  menjadi  bagian  dari  mereka,  sehingga  mereka dapat mendapatkan akses yang tidak sah;
6. Dumpster Diving : Penyerang mencari informasi sensitif dari sampah fisik, seperti dokumen yang terbuang, yang dapat memberikan wawasan tentang sistem atau kebiasaan kerja target. 17
Social engineering dapat menjadi ancaman yang serius terhadap keamanan informasi, karena seringkali target yang dibujuk atau dimanipulasi tidak menyadari bahwa mereka telah  menjadi  korban.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  individu  dan  organisasi  untuk meningkatkan kesadaran tentang teknik social engineering , serta mengadopsi kebijakan dan tindakan keamanan yang dapat melindungi mereka dari serangan semacam itu. Ini termasuk  pelatihan  karyawan,  implementasi  protokol  keamanan  yang  kuat,  dan penggunaan alat teknologi untuk mendeteksi dan mencegah upaya social engineering .

## Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Pelanggaran Data Pribadi
Untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa FH UKI Angkatan 2023, peneliti melakukan survei  kepada  100  Mahasiswa,  dengan  mengajukan  jumlah  pertanyaan  survei  18 (delapan  belas)  soal  mengenai  pendapat,  pemahaman,  dan  pengalaman  mahasiswa Fakultas  Hukum  Universitas  Kristen  Indonesia  yang  dijadikan  4  (empat)  pertanyaan krusial yaitu:
1. Mahasiswa FH UKI yang sekedar mengetahui UU PDP ada 29%;
2. Mahasiswa FH UKI yang sudah membaca isi dari UU PDP ada 27%;
3. Mahasiswa FH UKI yang belum sama sekali mengetahui dan  membaca dari UU PDP ada 11%, dan;
4. Mahasiswa FH UKI yang akan mencari tau mengenai UU PDP ada 33%.
17 Team,  (2023).  Apa  Itu  Social  Engineering:  Jenis,  dan  Prosesnya.  Online. https://codingstudio.id/blog/social- engineering-adalah/ . Diakses pada 29 Februari 2024.
Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Penyerahan dan Pengaksesan Password Ponsel Tanpa Izin Jurnal Hukum tora: 10 (1): 56-72
Dari pertanyaan mengenai UU PDP dapat diperoleh hasil seperti dalam gambar di bawah ini:
Gambar 1: Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 terhadap UU PDP.
Dari pertanyaan mengenai urgensi pentingnya data pribadi dilindungi, diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Pengetahuan terhadap mahasiswa FH UKI mengenai hak data pribadi yang harus dilindungi dengan hasil 99%;
2. Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Kristen  Indonesia  sadar  betul  bahwa Data Pribadi merupakan hak setiap makhluk hidup, dan harus dilindungi.
Gambar 2: Pengetahuan Mahasiswa FH UKI terhadap Hak-Hak Data Pribadi Yang Harus Dilindungi
Dari pertanyaan mengenai pengalaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia  mengenai  pelanggaran  yang  mereka  pernah  lakukan  dalam  penyebaran informasi maupun konten, dengan hasil sebagai berikut:
1. Mahasiswa  FH  UKI  yang  pernah  melakukan  penyebarluasan  data  pribadi  ada 18%;
Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Penyerahan dan Pengaksesan Password Ponsel Tanpa Izin Jurnal Hukum tora: 10 (1): 56-72
2. Mahasiswa FH UKI yang sering melakukan penyebaran konten maupun informasi mengenai data pribadi ada 1%;
3. Mahasiswa  FH  UKI  yang  terkadang  melakukan  penyebaran  konten  maupun informasi mengenai data pribadi tetapi hanya dimoment dan orang tertentu  ada 11%;
4. Mahasiswa  FH  UKI  yang  tidak  pernah  sama  sekali  melakukan  penyebaran informasi  dan  memilih  tetap  menjaga  data  pribadi  orang  lain  dalam  bentuk apapun ada 7%.
Gambar 3: Pengalaman Mahasiswa FH UKI Dalam Melanggar Perlindungan Data Pribadi Orang lain
Dari  pertanyaan  mengenai  pengalaman  mahasiswa  FH  UKI  yang  pernah  mengalami penyitaan alat komunikasi dan atau diaksesnya alat komunikasi serta data pribadinya, diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Mahasiswa  FH  UKI  yang  pernah  mengalami  penyitaan  alat  komunikasi  dan diaksesnya alat komunikasi serta data pribadinya ada 20%;
2. Mahasiswa  FH  UKI  yang  pernah  mengalami  mengalami  penyitaan  alat komunikasi dan diaksesnya alat komunikasi serta data pribadinya pada saat ujian ada 1%;
3. Mahasiswa  FH  UKI  yang  pernah  mengalami  diaksesnya  alat  komunikasi  serta data pribadinya ada 4%;
4. Mahasiswa FH UKI yang tidak pernah sama sekali mengalami pengaksesan atau penyitaan alat komunikasi ada 75% orang;
Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Penyerahan dan Pengaksesan Password Ponsel Tanpa Izin Jurnal Hukum tora: 10 (1): 56-72
Gambar  4:  Pengalaman  Mahasiswa  FH  UKI  Yang  Pernah  Mengalami  Penyitaan  Alat Komunikasi Dan/Atau Diaksesnya Alat Komunikasi Serta Data Pribadinya
Dari  hasil  penyebaran  kuesioner  pada  mahasiswa  FH  UKI  Angkatan  2023  dengan pendekatan  kualitatif  terkait  ketaatan  mahasiswa  FH  UKI  terhadap  UU  PDP  dikaitkan dengan  masalah  budaya  membaca  mahasiswa  dan  kepeduliannya  terhadap  hak-hak privasinya.  Pendekatan  ini  memastikan  setiap  kebijakan  hukum  terkait  perlindungan data pribadi mendapatkan pemahaman yang utuh, tepat dan komprehensif atas hal-hal yang  diatur  sehingga  kebijakan  yang  diambil  oleh  Pemerintah  dan  diterapkan  seadil mungkin  bagi  setiap  warga  negara  dan  mencegah  timbulnya  risiko  yang  tidak diharapkan.
Pengetahuan mahasisa FH UKI Angkatan tahun 2023 terhadap perlindungan data pribadi terkait tindakan penyerahan password dan pengaksesasn ponsel tanpa izin dilihat dari teori Lawrence M. Friedman tentang efektivitas hukum dapat diketahui, bahwa efektif dan  berhasil  tidaknya  penegakan  hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem  hukum,  yakni struktur hukum ( struktur of law ), substansi hukum ( substance of the law ) dan budaya hukum ( legal culture ).
Struktur  hukum  menyangkut  aparat  penegak  hukum,  substansi  hukum  meliputi perangkat  perundang-undangan  dan  budaya  hukum  merupakan  hukum  yang  hidup ( living law ) yang dianut dalam suatu masyarakat. Mengenai struktur hukum Friedman berpendapat  bahwa  sistem  hukum  memiliki  struktur  yang  terdiri  dari  unsur-unsur seperti: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksinya, struktur juga berarti bagaimana badan  legislative  terorganisir…prosedur apa  yang  diikuti  oleh departemen  kepolisian, dan  sebagainya.  Struktur,  dengan  kata  lain,  adalah  semacam  persilangan  dari  sistem hukum. 18 Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan ini adalah  aturan  sebenarnya,  norma,  dan  pola  perilaku  orang-orang  di  dalam  sistem
18 Lawrence  M.  Friedman,  System  Hukum  Dalam  Perspektif  Ilmu  Sosial,  The.  Legal  System:  A  Sosial  Science Perspektive, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 24.
Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Penyerahan dan Pengaksesan Password Ponsel Tanpa Izin Jurnal Hukum tora: 10 (1): 56-72
hukum yang hidup, bukan hanya aturan-aturan dalam buku-buku hukum. 19 Sedangkan mengenai  budaya  hukum,  Friedman  berpendapat  sikap  masyarakat  terhadap  hukum dan sistem hukum yang mereka yakini .Dengan kata lain, merupakan puncak pemikiran sosial  dan  kekuatan  sosial  yang  mana  menentukan  bagaimana  hukum  digunakan, dihindari,  atau  disalahgunakan. 20 Kultur  hukum  atau  budaya  hukum  menyangkut budaya  hukum  yang  merupakan  sikap  manusia  (termasuk  budaya  hukum  aparat penegak  hukumnya)  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum.  Sebaik  apapun  penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. 21
Dilihat  dari  substansi  hukum  Friedman  maka  keberadaan  UUD  PDP  (UU  No.  Nomor 27/2022) memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap privasi individu dengan menetapkan  standar  yang  jelas  tentang  bagaimana  data  pribadi  boleh  dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan diungkapkan. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan adanya UU Perlindungan Data Pribadi,  terdapat  landasan  hukum  yang  jelas  untuk  menegakkan  kepatuhan  dan mengambil  tindakan  hukum  terhadap  pelanggaran  perlindungan  data.  Ini  mencakup sanksi bagi organisasi yang melanggar ketentuan dalam UU tersebut, seperti denda atau sanksi lainnya. Mahasiswa FH UKI Angkatan tahun 2023 sejumlah 29% yang mengetahui dan  27%  yang  sudah  membaca  UU  PDP  menunjukan  bahwa  UU  PDP  ini  belum tersosialisasi pada masyarakat, khususnya generasi Z yang paling banyak menggunakan smartphone dalam kesehariannya dalam berselancar di dunia siber.
Dilihat  dari  struktur  hukum  Friedman  Struktur  hukum,  keberadaan  undang-undang perlindungan data pribadi  terdapat  pendekatan  minimalis,  dimana pemerintah  hanya campur tangan sejauh yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, jika  seseorang  melanggar  privasi  seseorang  mereka  dapat  dikenai  sanksi  ancaman pidana.
Dilihat  dari  budaya  hukum  friedman  maka  lebih  dari  setengah  mahasiswa  FH  UKI Angkatan  tahun  2023  yang  tidak  melakukan  penyebarluasan  data  pribadi  orang  lain, berarti  mahasiswa  fakultas  hukum  memahami  tindakan  yang  tidak  seharusnya dilakukan  diluar  dari  peraturan  maupun  beretika  dalam  mengambil  sikap  yang  bijak dalam  menggunakan  internet  maupun  dalam  menggunakan  alat  komunikasi.  Hal tersebut  terlepas  dari  sudah  dibaca  atau  belumnya  peraturan  perundang-undangan
19 Ibid , hlm.25.
20 Ibid , hlm.27.
21 Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.62.
oleh  mahasiswa  FH  UKI.  Begitu  juga  denga  pengalaman  mahasiswa  yang  pernah mengalami  diaksesnya  alat  komunikasi,  maupun  dimintanya  password  ponsel  masih tergolong lumayan banyak yaitu 25% dari total 100 mahasiswa FH UKI. Kasus tersebut terbagi  dari  banyak  kalangan,  ada  yang  mengalami  dari  lingkungan  sekolah, pertemanan, orangtua, pasangan, maupun keluarga.

## Conclusion
Pentingnya pengetahuan bagi mahasiswa FH UKI dan mahasiswa pada prodi lain tentang pentingnya perlindungan hak pribadi, karena mereka sebagai calon praktisi hukum yang belajar mengenai sistem hukum dan peraturan yang berlaku. Mahasiswa FH UKI harus mengetahui  bahwa  perlindungan  hak  pribadi  adalah  bagian  tidak  terpisahkan  dari hukum.  Pengetahuan  dan  pemahaman  akan  perlindungan  data  pribadi  akan  dapat mempersiapkan  mereka  dalam  menangani  tantangan  isu  hukum  perlindungan  data pribadi  di  masa  mendatang.  Mahasiswa  FH  UKI  sebagai  agen  perubahan  yang  akan memegang  peran  penting  dalam  memastikan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan melindungi  hak-hak  individu  dan  proaktif  mendidik  masyarakat  tentang  pentingnya privasi dan hak-hak individu.
Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Penyerahan dan Pengaksesan Password Ponsel Tanpa Izin Jurnal Hukum tora: 10 (1): 56-72

## References

## Book
Astuti,  N.  K  dan  Atmojo,  R.N.P.  (2022).  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  ATAS  RISIKO KEAMANAN  INFORMASI  DALAM  TRANSAKSI  E-COMMERCE.  Journal  Honeste
Vivere, Volume 32 Issue 2, 2022. Hlm. 98-107.
https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.135
Danrivanto  Budhijanto.  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia  Cyberlaw  &
Cyberseccurity. Bandung: PT. Refika Aditama, 2023, hlm. 32-33.
Fajar, M. dan Achmad, Y. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Hummel, P. et.al., “Sovereignty And Data Sharing”, ITU Jurnal: ICT Discoveries, Special Issue No. 2, 23 November 2018, https://www.researchgate.net/publication/330555591_Sovereignty_and_Data_S haring
Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi,
Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
Friedman, L. M. System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, Bandung: Nusa Media, 2009.
Marpaung, L. Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Polykalas, S. E.  and Prezerakos, G. N. (2019). When the mobile app is free, the product is your personal data. Journal Digital Policy, Regulation and Governance, vol. 21 no. 2. Page.89-101. https://doi.org/10.1108/DPRG-11-2018-0068
Team,  (2023).  Apa  Itu  Social  Engineering:  Jenis,  dan  Prosesnya.  Online.
https://codingstudio.id/blog/social-engineering-adalah/. Diakses pada 29
Februari 2024.
Tsavli,  M.,  Efraimidis,  P.  S.,  Katos,  V.  and  Mitrou,  L.  (2015).  Reengineering  the  user: privacy  concerns  about  personal  data  on  smartphones.  Journal  Information  & Computer Security, vol. 23 no. 4. Page.394-405. https://doi.org/10.1108/ICS-10- 2014-0071
Pengetahuan Mahasiswa FH UKI Angkatan 2023 Terhadap Penyerahan dan Pengaksesan Password Ponsel Tanpa Izin Jurnal Hukum tora: 10 (1): 56-72

## Regulation
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, LN.RI Tahun 1998 No.182, TLN.RI No.3790.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data pribadi, LN.RI Tahun 2022 No.196, TLN.RI No.6820.
Undang-Undang  Nomor  36  tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  LN.RI  Tahun  1999 No.154, TLN.RI No.3881.
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN.RI Tahun 1999 No.165, TLN.RI No.36.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan -Ketentuan Pokok Kearsipan,
LN.RI Tahun 1971.No.32.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1997  tentang  Dokumen  Perusahaan,  LN.RI  Tahun 1997 No.18, TLN.RI No.3674.