Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022

## PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA SKPD PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KERINCI
Rio Baviga¹
1 STIE Sakti Alam Kerinci Email: riobaviga@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Dan  Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan.  Seluruh  Data  yang  digunakan  dalam menganalisis  merupakan  data  yang  di diperoleh  dari observasi,  wawancara  dan  berbagai literatur yang menyangkut hal Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kerinci.
Berdasarkan penelitian bahwa Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kerinci,  ini  dibuktikan  dengan  t  hitung>  t  tabel (5,091>1,708), Sistem Pengendalian Intern berpengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci,  ini  dibuktikan dengan  t  hitung> t  tabel (1,865>1,708), S ecara  simultan  terdapat  pengaruh yang signifikan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu dapat dibuktikan dengan F hitung  >  F  tabel  (31,219>  3,42).  Dan  besarnya  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Pada  SKPD  Pemerintah  Daerah Kabupaten adalah sebesar 72%. Sedangkan sisanya yaitu
Kata  Kunci :  Akuntabilitas  Keuangan,  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  dan  system pengendalian intern.

## ABSTRACT
This study analyzes the influence of the Regional Financial Accounting System and Internal Control  System  on  Financial  Accountability.  All  data  used  in  the  analysis  are  data  obtained  from observations, interviews and various literatures concerning the Regional Financial Accounting System and  the  Internal  Control  System  for  Financial  Accountability  at  the  Regional  Government  SKPD  in Kerinci Regency.
Based  on  research  that  the  Regional  Financial  Accounting  System  affects  the  Regional Financial Accountability of Kerinci Regency, this is evidenced by t count> t table (5,091> 1,708), the Internal  Control  System  has  an  effect  on  Kerinci  Regency  Regional  Financial  Accountability,  this  is evidenced by t count> t table (1,865> 1.708), Simultaneously there is a significant influence between the Regional Financial Accounting System and the Internal Control System on Financial Accountability in the SKPD of the Regency Government, which can be proven by F arithmetic > F table (31.219 > 3.42). And the magnitude of the influence of the Regional Financial Accounting System and Internal Control System on Financial Accountability in the SKPD of the Regency Government is 72%. While the rest are Keywords : Financial Accountability, application of regional financial accounting systems, and internal control systems.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  sedemikian  pesat  dan  cepatnya  telah membawa  dunia  memasuki  era  baru  yang  lebih  cepat  dari  yang  pernah  dibayangkan sebelumnya.  Perkembangan  sistem  informasi  ini  terjadi di  berbagai  sektor,  salah  satunya
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
pada  sektor  pemerintahan.  Dalam  suatu  instansi  pemerintah  dengan  berbagai  macam kegiatan  operasional  mengakibatkan  suatu  sistem  menjadi  hal  yang  sangat  dibutuhkan, terutama  sistem  informasi  akan  sangat  membantu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  instansi dalam melayani publik. Instansi pemerintah  sebagai  suatu  entitas  pelaporan  menghadapi banyak jenis  transaksi baru, alat keuangan baru dan situasi yang sebelumnya belum pernah diperhitungkan, yang semuanya perlu dipertimbangkan dalam proses informasi.
Sistem pemerintahan di Indonesia berubah sejak adanya reformasi. Perubahan yang cukup signifikan sebagai akibat dari reformasi adalah pemberian otonomi bagi daerah dalam menjalani kewenangan yang tadinya dipegang pemerintah pusat dan sekarang harus dikelola oleh  masing-masing  daerah.  Undang-Undang  No.  22  tahun  1999  tentang  pemerintahan daerah,  yang  berlaku sejak  diundangkan  tanggal  7  Mei  1999  mencabut  berlakunya  UU No.  5  tahun  1974,  terhitung  mulai  tanggal  7  Mei  1999.  Melalui  UU  No.  22  tahun  1999 terdapat  paradigma  baru  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  karena  undang-  undang tersebut  meletakkan  otonomi  daerah  secara  luas  pada  daerah  kabupaten  dan  kota berdasarkan  pada  prinsip-prinsip demokrasi, peran  serta  masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan provinsi  dan keanekaragaman daerah. Ditambah lagi dengan terbitnya  Undang-Undang  No.  25  tahun  1999  mengenai  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, semakin berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan  akuntabilitas  publik  yang  nyata  yang  harus  diberikan  kepada  pemerintah  daerah. Selanjutnya, Undang- Undang ini  diganti  dan  disempurnakan  dengan  Undang-Undang  No. 32  tahun
2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Dalam perjalanannya UU No. 32 tahun 2004 kemudian  diubah  menjadi UU  No.  23  tahun  2014.  Undang-Undang tersebut  memberikan paradigma baru tentang prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari  pertanggungjawaban  vertikal  (kepada  pemerintah  pusat)  ke  pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD).
Informasi yang kredibel adalah informasi yang handal dapat dipercaya ( reliable information ) yang  sangat  diperlukan  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap kinerja  dan mengidentifikasi risiko.  Reabilitas informasi  akan  tumbuh  dengan  minimnya  tingkat  kesalahan  penyajian data,  tingginya  ketaatan  terhadap  peraturan  yang  berlaku  dan  netralitas  dalam
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
pengungkapan (Mohamad, 2004: 277).  Masalahnya adalah apakah akuntabilitas keuangan yang  dibuat  oleh  Instansi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  telah  berjalan  sepenuhnya sesuai  dengan  yang  diharapkan,  yaitu  akuntabilitas  keuangan  yang  berkualitas.  Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, pemerintah kabupaten kerinci memperoleh alokasi  dana  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD).  Oleh  karena  itu, pemerintah  wajib  menyusun  laporan  keuangan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan  anggaran  daerah  yang  diperolehnya.  Pemerintah  wajib  menyusun  laporan keuangan berdasarkan pada standar akuntansi pemerintah (SAP) yang berlaku. Kesesuaian penyajian  laporan  keuangan  dengan  standar  akuntansi  pemerintah  menjadi  dasar diberikannya  opini  atas  laporan  keuangan  pemerintah  kabupaten  kerinci.  Pemerintah sendiri,  sampai dengan saat ini masih menerapkan basis kas menuju akrual.
Tabel 1
Opini Publik Kabupaten Kerinci TAHUN PEMERIKSA OPINI 2016 BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2017 BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2018 BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019 BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2020 BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Sumber : Kerincitap.id
Opini  publik  kabupaten  kerinci  selama  5  kali  berturut-turut  yakni  2016-  2020 mendapat  opini  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP)  dari  badan  pemeriksa  keuangan  (BPK  RI) perwakilan  jambi  merupakan  bentuk  pengakuan  atas  keberhasilan  dalam  pengelolaan keuangan daerah yang ditujukan atas kewajaran Laporan  keuangan  dengan  memperhatikan kesesuaian  laporan  keuangan  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan  efektifitas, pengendalian itern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Akuntabilitas  keuangan  merupakan  pertanggungjawaban  mengenai  integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku  mencakup  penerimaan,  penyimpanan,  dan  pengeluaran  uang  oleh  instansi pemerintah  (LAN  dan  BPKP,2000).
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
Menurut  Bappenas  (2003)  definisi  akuntabilitas  adalah  alat  untuk  menjawab dan menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seseorang/pimpinan  organisasi  kepada  pihak  yang memiliki  hak  atau  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  atau  keterangan. Menurut Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional), indikator akuntabilitas adalah:
1. Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara aparat.
2. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan  dapat  dikontrol  bersifat  terbuka  dan  inklusif,  harus  ditempatkan  sebagai  mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.
3. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.
4. Fokus  pemerintah  adalah  pada  memberikan  arah  dan  mengundang  orang  lain  untuk berpartisipasi.
5. Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat.
6. Akses  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  pendapat  dalam  proses  pengambilan keputusan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain meliputi :
1. Falsafah dan konstitusi Negara.
2. Tujuan sasaran pembangunan nasional.
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Ideology politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
5. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas serta penegakan hokum yang memadai.
6. Tingkat keterbukaan pengelolaan
7. Sistem manajemen birokrasi.
8. Misi, tugas pokok dan fungsi, serta program pembangunan yang terkait.
9. Jangkauan pengendalian.
Kualitas pemerintah daerah yang baik ( good governance ) tidak hanya di tentukan  oleh akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi  masyarakat dan  supremasi hokum. Namun, kualitas pemerintahan  yang  baik  juga  di  tentukan  oleh  faktor-  faktor  lain  seperti responsiveness,
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
consessus  orientation,  equity  efficiency,  effectiveness dan strategic  vision. Hal  ini  sesuai dengan karakteristik pelaksanaan pemerintahan yang baik menurut UNDP dan Word Bank.
Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232  ayat  (3)  Diganti  permendagri  nomor  33  tahun  2019  dengan  tentang  pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses  pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau  kejadian  keuangan  serta  pelaporan  keuangan  dalam  rangka  pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi Komputer.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  13  Tahun  2006 Diganti permendagri  nomor  33  tahun  2019  dengan  tentang  pedoman  penyusunan  anggaran pendapatan dan belanja daerah, Laporan Keuangan tersebut terdiri dari: Laporan  Realisasi Anggaran,  Laporan  Neraca,  Laporan  Arus  Kas  dan  Catatan Atas Laporan Keuangan.
Akuntansi keuangan daerah  merupakan salah satu  bagian akuntansi,  maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian pengukuran, pencatatan dan  pelaporan  transaksi-transaksi  keuangan  ekonomi  yang  terjadi  di  pemerintah  daerah. Ada  beberapa  system  pencatatan  yang  dapat  digunakan.Sistem  akuntansi  daerah  secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu Single Entry , Double Entry dan Triple Entry .

## Dasar Akuntansi
Setelah  memahami  sistem  pencatatan  masih  terdapat satu  hal  lagi  yang penting dalam  proses  pencatatan.  Hal  tersebut  adalah  masalah  pengakuan  ( recognition ).  Oleh karena  standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  telah  ditetapkan  dalam  PP  Nomor  24  Tahun 2005, maka Standar Akuntansi Keuangan Daerah pun mengikuti aturan tersebut.
Menurut SAP, pengakuan adalah “ proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi  unsur  aset,  kewajiban,  ekuitas  dana,  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
Pengakuan  tersebut  diwujudkan  dalam  pencatatan  jumlah  uang  terdapat  pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :
1. Terdapat  kemungkinan  manfaat  ekonomi  yang  berkaitan  dengan  kejadian  atau peristiwa  tersebut  akan  mengalir  keluar  atau  masuk  kedalam  entitas  pelaporan  yang bersangkutan.
2. Kejadian  atau  peristiwa  tersebut  mempunyai  nilai  atau  biaya  yang  dapat diukur atau diestimasi dengan modal.
Dari  kedua  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  sederhana  pengakuan adalah penetapan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan  suatu  transaksi dicatat digunakan berbagai  basis  / dasar  akuntansi  atau sistem pencatatan.  Basis/dasar akuntansi  atau  suatu  sistem  pencatatan  adala h  himpunan  dari  standar-standar  akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk  tujuan  pelaporan  (Partono,  2001:16).  Basis-basis  tersebut  berkaitan  dengan penetapan waktu ( timing )  atas  pengukuran  yang  dilakukan,  terlepas  dari sifat  pengukuran tersebut. Berbagai basis atau dasar  akuntansi atau sistem pencatatan tersebut  antara  lain adalah :
1. Basis kas
2. Basis akrual
3. Basis kas modifikasian
4. Basis Akrual Modifikasian

## Siklus Akuntansi
Akuntansi  adalah  suatu sistem, yaitu suatu  kesatuan yang terdiri  atas subsistem- subsistem  atau  kesatuan  lebih  kecil  yang  saling  berhubungan  dan  mempunyai  tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input menjadi output. Input sistem akuntansi adalah bukti- bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir.  Outputnya adalah laporan keuangan. Dalam proses  akuntansi,  terdapat  beberapa  catatan  yang  dibuat,  yaitu  jurnal, buku  besar, dan buku pembantu. Apabila digambarkan, sistem akuntansi tersebut akan tampak seperti yang ditunjukkan pada tampilan berikut.
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
Sistem akuntansi  diatas dapat dijelaskan  secara  rinci  melalui siklus akuntansi,  yaitu tahap-tahap yang terdapat dalam sistem akuntansi, seperti (Sugiri,2001:13).
1. Mendokumentasikan  transaksi  keuangan  dalam bukti  dalam  melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal, tahapan ini disebut menjurnal.
3. Meringkas,  dalam  buku  besar,  transaksi-transaksi  keuangan  yang  sudah dijurnal. Tahapan ini disebut posting atau mengakunkan.
4. Menentukan  saldo-saldo  buku  besar  diakhir  periode  dan  menuangkannya dalam neraca saldo.
5. Menyesuaikan buku  besar  berdasarkan pada informasi yang paling up-to- date (mutakir).
6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah penyesuaian (NSSP).
7. Menyusun laporan keuangan berdasarkan pada NSSP.
8. Menutup buku besar.
9. Menetukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah tutup buku.

## Analisis Transaksi
Untuk  dapat  memahami  yang  dimaksud  dengan  analisis  transaksi,  terlebih  dahulu akan diulang kembali penjelasan tentang “ sistem (tata buku) berpasanga n” d an “ persamaan dasar  akuntansi ” .  Akuntansi  menggunakan  sistem pencatatan berpasangan  (double  entry system). Sebagai contoh, pemda mengeluarkan kas untuk membayar sewa garasi. Terhadap transaksi  ini,  akuntansi  mencatat  tidak  hanya “ pengeluaran  kas ” tetapi  juga “ tujuan dikeluarkannya ” kas  tersebut.  Analisis  transaksi  juga  tunduk  pada  sistem  berpasangan tersebut. Untuk memahami analisis transaksi demikian,  kita akan menggunakan  alat  bantu “ persamaan dasar akuntansi ” .
Pada saat pembentukan suatu entitas, para pemilik menyetorkan sejumlah uang  atau barang  pada  entitas  tersebut.  Kontribusi  para  pemilik  menyebabkan  entitas  tersebut memiliki  harta  atau  aktiva.  Kesepakatan  akuntansi  menghendaki  kontribusi  para  pemilik (dalam  hal  ini  rakyat)  secara  nyata  menjadi aktiva  pemda  yang  dipisahkan  dari  kekayaan
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
pemiliknya,  yaitu  rakyat.  Kesepakatan  akuntansi menghendaki pula  pencatatan  yang  jelas dimana  aktiva  pemda  diperoleh.  Sumber  diperolehnya  aktiva  dicatat  pada  sisi  yang bersebrangan  dengan  sisi  pencatatan  aktiva  pemda,  sehingga  selalu  terpelihara keseimbangan antara aktiva dan sumbernya.
Secara  matematis,  posisi  keseimbangan  antara  aktiva  (sarana)  dan  sumbernya dinyatakan dengan edentitas (persamaan) sebagai berikut:

## AKTIVA = PASIVA
Dalam perjalanan hidup selanjutnya, bisa jadi pemda menerima aktiva dari para pihak kreditur.  Jadi,  terdapat  dua pihak  yang  menjadi  sumber  diperolehnya  aktiva,  yaitu  pemilik (rakyat) dan kreditur, agar dapat dibedakan dengan jelas antara hak pemilik dan hak kreditur, maka hak para kreditur disebut utang atau kewajiban  sedangkan  hak para  pemilik (rakyat) disebut ekuitas  dana. Dengan demikian, persamaan akuntansinya menjadi:

## AKTIVA = UTANG + EKUITAS DANA
Jadi aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh suatu entitas dan masih memberikan  kemanfaatan  di  masa  yang akan  dating.  Utang merupakan pengorbanan- pengorbanan ekonomi untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada entitas lain di masa yang akan datang. Ekuitas dana adalah hak residu atas aktiva setelah dikurangi utang.
Jadi entitas berupa perusahaan, maka dalam rangka mencari laba perusahaan menjual produknya (barang atau jasa). Aktivitas penjualan barang atau penyerahan jasa akan diikuti dengan  penerimaan  aktiva,  baik  berupa  uang  maupun  piutang.  Dalam  konteks  keuangan daerah,  pemda  juga  menerima  aktiva.  Contoh pendapatan pemda  adalah pendapatan asli daerah  (PAD)  dan dana  perimbangan. Jadi,  pendapatan adalah semua  penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mempengaruhi kekayaan daerah.
Disamping itu, jika entitas berupa perusahaan, dalam rangka mencari laba, perusahaan perlu  mengeluarkan harta/aktivanya untuk membiyai berbagai pengeluaran,  yang  disebut dengan  biaya.  Jadi,  biaya  adalah  semua  pengorbanan  ekonomi  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh  pendapatan.  Pemda,  sebagai  suatu  entitas,  juga  melakukan  pengorbanan ekonomi,  baik  untuk  melaksanakan  pelayanan  publik  maupun  melaksanakan  kegiatan- kegiatan  lainnya.  Pengorbanan  ekonomi  tersebut  disebut  dengan  belanja.  Jadi,  belanja adalah  semua  pengeluaran  pemda  pada  suatu  periode  anggaran.  Contohnya  biaya  atau
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
belanja  tersebut  adalah  belanja  pegawai,  belanja  bunga,  belanja  bagi  hasil  dan  bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.
Baik  pendapatan  maupun  biaya  atau  belanja  akan  menyebabkan  perubahan  pada ekuitas dana. Pendapatan pemda akan menyebabkan naiknya ekuitas dana, sedangkan biaya atau  belanja  akan  menurukan  ekuitas  dana.  Dengan  adanya  pendapatan  dan  biaya  atau belanja tersebut, maka persamaan dasar akuntansi di atas menjadi:
AKTIVA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN – BELANJA
Atau, jika rekening biaya dipindah ke ruas kiri sebelum tanda sama dengan, maka persamaan akuntansi dasar di atas akan menjadi.

## AKTIVA + BELANJA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN
Karena  pada  dasarnya  rekening-rekening  pendapatan dan  biaya/belanja merupakan subbagian dari rekening ekuitas dana,  maka pada akhir periode akuntansi atau akhir tahun anggaran  saldo-saldonya  akan  ditransfer  ke  rekening  ekuitas  dana  melalui  proses  tutup buku.  Rekening  pendapatan  dan  biaya  tersebut  disebut  dengan  rekening  temporer (nominal)  karena  bersifat  sementara.  Di  pihak lain, kelompok rekening aktiva, utang, dan ekuitas dana disebut rekening permanen (rill) karena bersifat permanen.

## Jurnal Transaksi
Penjurnalan adalah prosedur pencatatan transaksi keuangan pada buku jurnal. Jurnal dibedakan  menjadi dua  yaitu  jurnal  umum  dan  jurnal  khusus.  Jurnal  umum adalah  jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi, sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat hanya satu jenis transaksi.
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, buku jurnal yang digunakan  dalam akuntansi  keuangan  daerah  meliputi  buku jurnal  penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum.
Sistem  pengendalian  intern  merupakan  suatu  perencanaan  yang  meliputi  struktur organisasi dan semua  metode dan alat-alat  yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  keamanan  harta  milik perusahaan,  memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi,  mendorong efisiensi, dan membantu  mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan
Indikator Sistem Pengendalian Intern
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
Menurut Agoes  (2004:75)  pengendalian intern  dari  indikator-indikator  sebagai berikut ;

## 1. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:
1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuia dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## 2. Aktivitas Pengendalian
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan  ukuran,  kompleksitas,  dan  sifat  dari  tugas  dan  fungsi  Instansi  Pemerintah  yang bersangkutan.  Penyelenggaraan  kegiatan  pengendalian  sekurang-kurangnya  memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah
b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko
c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusu Instansi Pemerintah
d. Kegiatan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
e. Prosedur  yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis
f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
Gambar 1
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022

## Penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan H1
Daerah (X1)
Sistem Pengendalian                          H2
Intern (X2)

## METODE PENELITIAN

## Instrumen Penelitian
Menurut Sugiyono (2001) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi  seseorang  atau  kelompok  orang  tentang  fenomena  sosial.  Sehingga  untuk mengetahui pengukuran jawaban responden pada penelitian ini gunakan istrumen penelitian berupa kuisioner.
Dalam  pengukuran  jawaban  responden,  pengisian  kuisioner  mengenai  pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan  Daerah  Pada  SKPD  Kabupaten  Kerinci  diukur  menggunakan  skala  likert  sebagai berikut:

## Tabel 2
Daftar Bobot Penelitian Setiap Pernyataan No Jawaban SifatPenyataan Positif Negatif 1 Sangat Setuju 5 1 2 Setuju 4 2 3 Kurang Setuju 3 3 4 Tidak Setuju 2 4 5 Sangat Tidak Setuju 1 5 Tabel 3 Kisi-Kisi Instrumen No Variabel Indikator Instrumen
Akuntanbilitas
Keuangan (Y)
H3
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
1 Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y) 1. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. 2. Penilain kinerja keuangan 3. Sistem informasi yang handal 4. Akuntabilitas Kinerja keuangan 3 3 3 3 2  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) 1. Asas Umum Pelaksanaan Anggaran 2. Prosedur pelaksanaan anggaran 3. Prosedur pelaksanaan anggaran belanja 4. Prosedur pelaksanaan anggaran pembiayaan 3 3 3 3 3  Sistem Pengendalian Intern (X2) 1. Kegiatan pengendalian Sistem Akuntansi Pendapatan 2. Kegiatan pengendalian Sistem Akuntansi Belanja 3. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 4. Penilaian kinerja keuangan 3 3 3 3
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022

## Uji Instrumen

## 1. Uji Validitas
Dari  perhitungan  validitas  angket  uji  coba  pada  Dinas  Sosial  Kabupaten  Kerinci  di peroleh  dari  hasil  seperti  pada  Tabel  4.8  Hasil  uji  validitas  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah (X1) yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20.00 for Windows.
Tabel 4
Hasil Uji Instrumen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)
Item Pearson Correlation r tabel Keterangan X1 0,868 0,444 Valid X2 0,616 0,444 Valid X4 0,785 0,444 Valid X5 0,672 0,444 Valid X6 0,884 0,444 Valid X7 0,811 0,444 Valid X8 0,571 0,444 Valid X9 0,683 0,444 Valid X9 0,763 0,444 Valid X10 0,868 0,444 Valid X11 0,662 0,444 Valid X12 0,755 0,444 Valid X13 0,672 0,444 Valid

## Sumber : Data Primer Diolah 2022
Berdasarkan  tabel  4  Diatas,  diketahui  bahwa  13  item  pernyataan  untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) diketahui bahwa 13 item dengan kategori valid (rhitung > rtabel).

## Tabel 5
Hasil Uji Instrumen Sistem Pengendalian Intern (X2)
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
Item Pearson Correlation r tabel Keterangan X1 0,919 0,444 Valid X2 0,555 0,444 Valid X4 0,831 0,444 Valid X5 0,605 0,444 Valid X6 0,923 0,444 Valid X7 0,845 0,444 Valid X8 0,474 0,444 Valid X9 0,603 0,444 Valid X9 0,822 0,444 Valid X10 0,919 0,444 Valid

## Sumber : Data Primer Diolah 2022
Berdasarkan tabel 4.7 Diatas, diketahui bahwa 10 item pernyataan untuk Sistem Pengendalian Intern (X2) diketahui bahwa 10 item dengan kategori valid (rhitung > rtabel).
Tabel 6
Hasil Uji Instrumen Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)
Item Pearson Correlation r tabel Keterangan Y1 0,786 0,444 Valid Y2 0,570 0,444 Valid Y4 0,729 0,444 Valid Y5 0,795 0,444 Valid Y6 0,665 0,444 Valid Y7 0,543 0,444 Valid Y8 0,656 0,444 Valid Y9 0,550 0,444 Valid Y9 0,572 0,444 Valid
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
Y10 0,582 0,444 Valid Y11 0,711 0,444 Valid Y12 0,625 0,444 Valid Y13 0,711 0,444 Valid
Sumber : Data Primer Diolah 2022
Berdasarkan  tabel  4.8  Diatas,  diketahui  bahwa  13  item  pernyataan  untuk Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  (Y)  diketahui  bahwa  13  item  dengan  kategori valid (rhitung > rtabel).

## 2.  Uji Reliabilitas
Hasil  uji  reliablititas instrumen yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 20.00 for Windows ,seperti pada tabel 7:
Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Cronbach Alpha Persyaratan Keterangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) 0,930 0,60 Reliabel Sistem  Pengendalian Intern (X2) 0,917 0,60 Reliabel Jh Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y) 0,766 0,60 Reliabel

## Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022
Berdasarkan tabel 4.9  di atas,  diketahui bahwa  semua  instrumen dengan kategori reliabel ( Cronbachs Alpha > 0,60).
Hasil pengujian terhadap realibilitas kuesioner menghasilkan angka Cronbach Alpha yang  lebih  besar  dari  0.60.  berdasarkan  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  semua pertanyaan  untuk  setiap  variabel  teruji  realibilitasnya  sehingga  dinilai  cukup keterandalannya. Dengan demikian syarat reliabilitas alat ukur terpenuhi.
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022

## HASIL PENELITIAN
Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data skor variabel Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  (X1)  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  (X2)  Terhadap  Akuntabilitas Keuangan  Daerah  (Y).  Data  skor  variabel  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (X1)  dan Sistem Pengendalian Intern (X2)  Terhadap Akuntabilitas  Keuangan Daerah (Y). diperoleh dengan cara menyebarkan angket kepada 17 orang responden. Angket tersebut berisikan pernyataan sesuai indikator variabel  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah (X1) yang terdiri dari  13  item  pernyataan,  Sistem  Pengendalian  Intern  (X2)  yang  terdiri  dari  10  item pernyataan,  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  (Y)  yang  terdiri  dari  13  item  pernyataan. Sebelum angket diberikan kepada responden pada SKPD kabupaten kerinci terlebih dahulu dilakukan uji coba  kepada  20  orang  responden pada  Dinas Sosial Kabupaten Kerinci.  Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Dari hasil uji angket diketahui bahwa semua item pernyataan angket valid dan reliabel.

## 1. Deskripsi Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

## Tabel 7
Hasil Deskripsi Frekuensi Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)
No Item SS S KS TS STS Jumlah Skor Rata - rata TCR % Kategori Hasil 1 X1.1 13  12  2 - - 119 4.41 88% Baik 2 X1.2 15  12  - - - 123 4.56 91% Sangat Baik 3 X1.3 9  11  6 1 - 109 4.04 80% Baik 4 X1.4 10  11  5 1 - 111 4.11 82% Baik Asas Umum pelaksanaaan Anggaran Setelah Disahkan 4.28 85% Baik 5 X1.5 13  14  - - - 121 4.48 89% Baik 6 X1.6 13  14  - - - 121 4.48 89% Baik 7 X1.7 11  7 6 3 - 107 3.96 79% Cukup Baik 8 X1.8 5  13  9 - - 104 3.85 77% Cukup Baik Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah 4.20 84% Baik 9 X1.9 8  12  5 2 - 107 3.96 79% Cukup Baik 10  X1.10  11  8 5 3 - 108 4.00 80% Baik
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
Prosedur Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah 3.98 80% Baik 11  X1.11  9  14  4 - - 113 4.19 84% Baik 12  X1.12  12  8 4 3 - 110 4.07 81% Baik 13  X1.13  7  12  7 1 - 106 3.93 78% Cukup Baik Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah 4.06 81% Baik

## Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022
Dari  13  item  pernyataan  yang  digunakan,  diperoleh  skor  rata-rata  tertinggi  pada indikator Asas Umum pelaksanaaan Anggaran Setelah Disahkan dengan skor 4,28 dan TCR 85%  dalam  kategori  hasil  baik  dan  skor  rata-rata  terendah  pada  indikator  Prosedur Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dengan skor 3,98 dan TCR 80% dalam kategori baik.

## 2. Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2)

## Tabel 8
Hasil Deskripsi Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2)
No Item SS S KS TS STS Jumlah Skor Rata - rata TCR % Kategori Hasil 1 X2.1 19  6 2 - - 125 4.63 93% Sangat Baik 2 X2.2 14  13  - - - 122 4.52 90% Sangat Baik 3 X2.3 19  5 2 1 - 123 4.56 91% Sangat Baik 4 X2.4 17  8 1 1 - 122 4.52 90% Sangat Baik Kegiatan Pengendalian Sistem Akuntansi Pendapatan 4.55 91% Sangat Baik 5 X2.5 11  7 6 3 - 107 3.96 79% Cukup Baik 6 X2.6 13  14  - - - 121 4.48 90% Sangat Baik 7 X2.7 20  6 1 - - 127 4.70 94% Sangat Baik 8 X2.8 17  9 1 - - 124 4.59 92% Sangat Baik 9 X2.9 13  10  3 1 - 116 4.30 86% Baik 10  X2.10  7  17  2 1 - 111 4.11 82% Baik Kegiatan Pengendalian Sistem Akuntansi Belanja/Biaya 4.36 87% Baik
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022
Dari  10  item  pernyataan  yang  digunakan,  diperoleh  skor  rata-rata  tertinggi  pada indikator  Kegiatan Pengendalian Sistem  Akuntansi Pendapatan  Setelah Disahkan  dengan skor  4,55  dan  TCR  91%  dalam  kategori  sangat  baik  dan  skor rata-rata terendah pada
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
indikator Kegiatan Pengendalian Sistem Akuntansi Belanja/Biaya dengan skor 4,36 dan TCR 87% dalam kategori baik.

## 3. Deskripsi Frekuensi Variabel Akuntansi Keuangan Daerah (Y)

## Tabel 9
Hasil Deskripsi Frekuensi Variabel Akuntansi Keuangan Daerah (Y) No Ite m SS S KS TS STS Jumlah Skor Rata-rata TCR % Kategori Hasil 1 Y1 8 17  2 - - 114 4.22 84% Baik 2 Y2 6 18  3 - - 111 4.11 82% Baik 3 Y3  17 8 2 - - 123 4.56 91% Sangat Baik 4 Y4  13 10  4 - - 117 4.33 87% Baik Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 4.30 86% Baik 5 Y5  13 14  - - - 121 4.48 90% Sangat Baik 6 Y6 9 18  - - - 117 4.33 87% Baik 7 Y7  13 13  1 - - 120 4.44 89% Baik 8 Y8 4 20  3 - - 109 4.04 81% Baik Penilaian kinerja keuangan 4.32 87% Baik 9 Y9  14 10  3 - - 119 4.41 88% Baik 10 Y10 9 13  5 - - 112 4.15 83% Baik 11 Y11  13 10  3 1 - 116 4.30 86% Baik Sistem informasi yang handal 4.29 86% Baik 12 Y12  13 9 5 - - 1 1 6 4.30 86% Baik 13 Y13 8 13  6 - - 1 1 0 4.07 81% Baik Akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara objektif dan independen 4.18 84% Baik
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2022
Dari 13 item pernyataan yang digunakan, diperoleh skor rata-rata tertinggi  pada indikator  Penilaian  kinerja  keuangan  Setelah  Disahkan  dengan  skor 4,32  dan TCR 87% dalam kategori hasil baik dan skor rata-rata terendah pada indikator Akuntabilitas kinerja keuangan  dinilai  secara  objektif  dan  independen  dengan  skor  4,18  dan  TCR  84%  dalam kategori baik.
4. Regresi Linear Berganda
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
Untuk  mengetahui  persamaan  analisis  regresi  linier  berganda  dari  pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, maka dapat dilihat pada table dibawah ini:
Tabel 10
Regresi Linear Berganda
coeficient
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Daerah
Sumber : Data Olahan SPSS 20.00
Dari tabel 10 di atas dapat digambarkan persamaan regresi sebagai berikut : Y = 17,962 + 0,498 X1 + 0,245 X2 Dengan penjelasan dari persamaan di atas adalah:
1. Nilai dari a = 17,962 artinya  jika  variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem  Pengendalian  Intern  dianggap  0  (nol)  atau  tidak  ada  maka  Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci adalah sebesar 17,962.
2.  Nilai  dari  b1  =  +  0,498  artinya  tanda  positif  mengartikan  bahwa  pengaruh  dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah positif, semakin baik Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah,  maka  terjadi  peningkatan  dari  Kinerja  Pemerintah  Daerah Kabupaten Kerinci.
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
3.  Nilai dari b2  =  +  0,245  artinya  tanda  positif  mengartikan bahwa  pengaruh dari Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  positif,  semakin  baik  Sistem  Pengendalian Intern,  maka  terjadi  peningkatan  dari  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kerinci.

## 5. Koefisien Determinasi
Untuk  mengetahui seberapa  besar  pengaruh Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Pada  Sekretariat  Daerah Kabupaten Kerinci, maka dapat dijelaskan pada tabel 11 di bawah ini :
Tabel 11
Koefisien Determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimat e 1
,850 a ,722 ,699 2,460
a. Predictors: (Constant), SISTEM PENGENDALIAN INTERN, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

## DAERAH
Sumber : Data Olahan SPSS 20.00
Berdasarkan dari Tabel 4.14 terdapat R Square (Determinasi) adalah 0,722 (adalah pengkuadratan  dari  koefesien  korelasi  0,850.  R Square dapat  disebut  Koefesien Determinasi atau dapat ditentukan dengan rumus koefisien deter minasi sebagai berikut:
KD =  R2 x 100%
= (0,850) 2 x 100% = 72.00%
R Square dapat  disebut  Koefesien  Determinasi  yang  di  dalam  hal  ini  berarti besarnya  pengaruh Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  dan Sistem Pengendalian  Intern Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kerinci  sebesar  72%.  Sedangkan
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
sisanya  (100%  -  72%), yaitu 28% dijelaskan  oleh  factor  penyebab lain yang  tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 6. Uji Hipotesis
a. Uji t
Untuk menguji signifikan pengaruh pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  Kabupaten Kerinci secara  parsial dengan  mengunakan  uji t.  maka  dapat  dijelaskan pada tabel 12  di bawah ini :
Tabel 12
Hasil Uji t
Coefficients

## a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

## Sumber : Data Olahan SPSS 20.00
Berdasarkan  pada  tabel 12  di atas  dan  dengan  membandingkan  thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya, terdapat pengaruh secara parsial antara variable bebas  (Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  ) terhadap variable dependen (Akuntabilitas Keuangan Daerah)  Dengan perhitungan pada lampiran 7 didapatkan t tabel = 1,708. Sehingga dapat dianalisis sebagai berikut :
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
1. Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas Keuangan Daerah  Kabupaten  Kerinci,  ini  dibuktikan  dengan  t  hitung> t  tabel (5,091>1,708) maka Ho di tolak dan Ha di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan  antara  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Sistem  Pengendalian  Intern  berpengaruh  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan t hitung> t tabel (1,865>1,708) maka Ho di  tolak  dan  Ha  di  terima,  artinya  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  Sistem Pengendalian  Intern  berpengaruh  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  Kabupaten Kerinci.
b. Uji F
Untuk  menguji  signifikan  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kerinci  secara simultan dengan mengunakan uji F. sebagai berikut :

## Tabel 13
Hasil Ringkasan Uji F
a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
b. Predictors: (Constant), SISTEM PENGENDALIAN INTERN, SISTEM AKUNTANSI

## KEUANGAN DAERAH

## Sumber : Data Olahan SPSS 20.00
Dengan membandingkan Fhitung>Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya, terdapat pengaruh secara simultan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, Dengan perhitungan  pada  lampiran  8  didapatkan  F  tabel=  3.42  Sehingga  dapat  dianalisis Berdasarkan  tabel  4.16  dariuji  ANOVA  atau  F  tes  ternyata  didapat  F  hitung 31,219:dimana F  hitung> F  tabel (31,219> 3,42) maka  Ho ditolak dan Ha diterima artinya Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan    Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian penelitian  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan t hitung> t tabel (5,091>1,708) maka Ho di tolak dan Ha di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Sistem  Pengendalian  Intern  berpengaruh  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan t hitung> t tabel (1,865>1,708) maka Ho di tolak dan Ha di  terima,  artinya  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  Sistem  Pengendalian  Intern berpengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Secara  simultan  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  dan  Sistem  Pengendalian  Intern terhadap  Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu dapat dibuktikan dengan F hitung > F tabel (31,219> 3,42)
4. Nilai dari b1  = + 0,498 artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah positif,  semakin baik  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,  maka  terjadi  peningkatan  dari  Kinerja  SKPD  Pemerintah Daerah  Kabupaten Kerinci.
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
5. Nilai dari b2  = + 0,245 artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari Sistem Pengendalian Intern   adalah positif, semakin baik Sistem Pengendalian Intern   , maka terjadi peningkatan dari Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Besarnya  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan  Sistem  Pengendalian Intern  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Pada  SKPD  Pemerintah  Daerah  Kabupaten adalah sebesar 72%. Sedangkan sisanya yaitu 28% dijelaskan oleh faktor penyebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
An  Nissa  Surya  Sumunar.  2004.  Pengaruh  Pengendalian  Intern  Terhadap  Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance. Skripsi. Universitas Padjadjaran Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI.  2009.  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  II Bahtiar Arif. 2002. Akuntansi  Pemerintahan. Edisi  Pertama. Jakarta: Salemba
Barrados,  Maria;  John  Mayne;  Robert  Cook.  2002.  Modernizing  Accountability  in  Tehe Public Sector. Report of the Auditor General of Canada to The House of Commons. Minister of Public Works and Goverment Service Canada.
Dadang  Sadeli.  2007.  Pengaruh  Profesionalitas  Aparat  Pengawasan  Fungsional  Intern Terhadap  Pelaksanaan  Audit  Pemerintahan  dan  Implikasinya  kepada  Kualitas Akuntabilitas  Keuangan  Instansi  Pemerintah  Daerah.  Desertasi:  Program Pascasarjana UNPAD.
Daeng  M.  Nazier.  2006.  Peningkatan  Akuntabilitas  Keuangan  Pemerintah  Propinsi, Kabupaten  dan  Kota  Melalui  Harmonisasi  Kepmendagri  29/2002  dan PP  24/2005. Melalui: www.ksap.org/Seminar/keynote_da eng.pdf
Deddi  Nordiawan.  2007.  Akuntansi  Pemerintahan.  Cetakan  ke  dua.  Jakarta:  Salemba Empat.
Didi Widayadi. 2008. Peran SPIP Dalam Mendukung Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah  dan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Pontianak:  Simposium  Nasional Akuntansi XI.
Empat.
Empat.
Fajar,  Adrianus.  2010  Pengaruh  penerapan  sistem  akuntansi  keungan  daerah  terhadap kualitas laporan keuangan,
Gunawan.  1998.  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Berbasis  Komputer Terhadap  Kualitas Informasi Bagi Manajemen Dalam Mengambil Keputusan.  Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Padjadjaran.
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 2 Mei -  Agustus 2022
Intern Pemerintah. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Isnaeni Nurhayati. 2004. Pengaruh penerapan SAI dan SAKIP terhadap kelayakan penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. UNPAD, Tesis.
Jakarta. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Keuangan Daerah. PemendagriNomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Pres Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET. Metode penelitian Bisnis. CV. Alfabeta : Bandung. Indra Bastian Sugiyono. 2005
Memahami penelitian kualitatif. Bandung Alfabeta.
Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sugiyono. 2004. tahun 2008. Jakarta. http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2 008ii/ IHPS.