## IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO. 3 TAHUN 2009 TERHADAP KETERTIBAN PENYELENGGARAAN HAJATAN DI DESA SIRAPAN
KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014
Soenarjo* Mira**
Abstrak alam penyelenggaraan hajatan masyarakat Desa Sirapan kerap muncul gangguan atau kegaduhan yang dilakukan oleh orang tertentu yang tidak bertanggungjawab, membuat  masyarakat  ketika  menyelenggarakan  hajatan  merasa  tidak  nyaman, tidak  tentram,  dan  tidak  damai.  Serta  dari  keonaran  atau  kisruh  tersebut  juga menimbulkan  kerugian  yang  harus  ditanggung  penyelenggara  hajatan.  Dengan adanya tindakan tersebut, maka kepala desa dan  BPD membuat peraturan desa.
Untuk  mewujudkannya  semua  elemen  desa  haruslah  ikut  berpartisipasi  agar ketertiban yang diharapkan pada penyelenggaraan hajatan terwujud dan terlaksana dengan  baik,  yang  mana  aturannya  terdapat  pada  Peraturan  Desa  nomor  3  tahun 2009 tentang ketertiban penyelenggaran hajatan.
Peneliti  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  deskriptif kualitatif.  Penelitian  akan  dilakukan  di  lapangan  ( Field  research )  yang  bersifat deskriptif  kualitatif.  Peraturan  Desa  Nomor  3  Tahun  2009  khususnya  mengenai ketertiban  penyelenggaraan  hajatan  telah  di  laksanaakan  sesuai  aturan  sehingga tidak  mengganggu  ketertiban  di  dalam  penyelenggaraan  hajatan  yang  diadakan masyarakat Desa Sirapan.Hal ini dapat dibuktikan, bahwa setiap di laksanakannya penyelenggaraan hajatan di Desa Sirapan selalu berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan keributan-keributan yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat Desa Sirapan saat menyelenggarakan hajatan. Sehingga, penyelenggaraan hajatan dapat berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman serta keadaan menjadi kondusif dan terkendali. Ini disebabkan karena adanya kesadaran dan  peran  aktif  masyarakat  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Desa  Nomor  3  tahun 2009  khususnya  mengenai  ketertiban  penyelenggaraan  hajatan  dan  kerjasama yang  baik  antara  masyarakat  Desa  Sirapan  dengan  perangkat  desa.  Dengan demikian, tujuan dari ketertiban yakni terwujudnya rasa aman, tidak ada sengketa maupun tidak ada konflik dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.
Kata kunci : Peraturan Desa, ketertiban masyarakat
*Dosen Prodi PPKn IKIP PGRI Madiun ** Mahasiswa Prodi PPKn IKIP PGRI Madiun
D

## PENDAHULUAN
Sesuai dengan Undang-
Undang  Nomor  32  tahun  2004
tentang peraturan daerah, desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul adat istiadatnya.  Dalam  rangka  mengatur urusan  masyarakat  setempat  tersebut desa  dapat  membuat  peraturan  desa. Peraturan  desa  merupakan  bentuk
regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan
daerah.  Landasan  pemikiran  dalam pengaturan  mengenai  desa  adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi
dan pemberdayaan  masyarakat  (Hanif Nurcholis, 2011:113). Dipandang dari segi
pemerintahan, desa merupakan bawahan  dari  kota.  Selain  itu  secara struktural merupakan unit terendah di bawah  kecamatan.  Pemerintah  desa merupakan  representasi  kepanjangan struktur pemerintah pusat.
Pemerintah  desa  umumnya  bukan pemerintahan  yang  mandiri,  tetapi fokus penerapan kebijakan pemerintahan tingkat atasnya.
Pemerintah desa selalu diatur melalui berbagai perundang-undangan, peraturan  pelaksana,  dan  kebijakan pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.  Pemerintah  desa  dibentuk berdasarkan kelembagaan masyarakat  desa  dan  bentuk  serta fungsinya  ditetapkan  sesuai  dengan keputusan atau ketetapan pemerintah yang lebih atas.
Menurut Undang-Undang nomor  22  tahun  1999  jo  Undang- Undang  nomor  32  tahun  2004  desa tidak lagi dibawah kecamatan tapi di bawah  kabupaten  atau  kota.  Dengan demikian,  kepala  desa  langsung  di bawah pembinaan bupati atau walikota.  Kecamatan  bukan  lagi sebagai suatu wilayah yang membawahi  desa-desa  tapi  hanya merupakan  wilayah  kerja  camat. Camat  sendiri  bukan  kepala  wilayah dan penguasa tunggal di wilayahnya, tapi  hanya  sebagai  perangkat  daerah kabupaten. Jadi,  camat  hanyalah  staf daerah  kabupaten  yang  mengurusi desa-desa. Di dalam Undang-Undang Nomor  22  tahun  1999  membedakan secara  tegas  peran  Kepala  Desa  Dan Badan Permusyawaratan
Desa
(BPD). Kepala desa adalah pelaksana
kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan  Desa  atau  BPD adalah  lembaga  pembuat  kebijakan (Peraturan Desa). Badan
permusyawaratan  desa  atau  BPD mempunyai tugas salah satunya ialah membuat  peraturan  desa  bersama Kepala  Desa,  peraturan  desa  jika  di pemerintah  daerah  disebut  peraturan daerah,  sedangkan  di  tingkat  negara disebut undang-undang (Hanif
Nurcholis, 2005:235-236).
Peraturan desa ini ditetapkan oleh  Kepala  Desa  bersama  BPD.
Peraturan desa dibentuk dalam
rangka penyelenggaraan
pemerintahan  desa.  Peraturan  desa merupakan  penjabaran  lebih  lanjut
dari  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi dengan mempetimbangkan  kondisi  sosial budaya masyarakat desa setempat.
Adanya  peraturan  desa  ini digunakan  oleh  masyarakat  desa, khususnya  masyarakat  Desa  Sirapan untuk  menertibkan  kekisruhan  yang sering  terjadi  saat  penyelenggaraan acara hajatan berlangsung. Banyaknya kekisruhan ataupun keonaran
tersebut, membuat masyarakat ketika menyelenggarakan
hajatan  merasa  tidak  nyaman,  tidak tentram,  dan  tidak  damai.  Serta  dari keonaran  atau  kisruh  tersebut  juga menimbulkan  kerugian  yang  harus ditanggung  penyelenggara  hajatan. Dengan  adanya  tindakan  tersebut, maka  kepala  desa  dan    BPD membuat peraturan desa.
Penggunaan  peraturan  desa ini dimungkinkan dapat efektif dalam menangani  kisruh  atau  keonaran dalam penyelenggaraan hajatan tersebut,  serta  dapat  membuat  jera pelaku-pelaku yang membuat kerusuhan  itu.  Dan  akan  terjadi perubahan ketika diterapkannya peraturan desa ini didalam masyarakat.
Ketertiban
merupakan
keadaan  dimana  dalam  masyarakat itu  serba  teratur  (Kamus  Besar
Bahasa Indonesia, 2008:1455),
keadaan inilah yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Dengan adanya keadaan  yang tertib itu, akan tercipta  keadaan  yang  kondusif. Dimana keadaan tertib yang diinginkan masyarakat akan terpenuhi dan tercipta dengan sendirinya.  Tertib  sendiri  diartikan suatu  konisi  kehidupan  di  mana
segala kegiatan berjalan sebagaimana semestinya,  berjalan  sebagaimana disepakati oleh semua orang,
berjalan  dalam  norma-norma  yang diberlakukan,  berjalan  berdasarkan aturan-aturan yang diberlakukan.
Keadaan tertib yang
demikian  sangatlah  diinginkan  oleh semua  elemen  masyarakat.  Karena tujuan  peraturan  atau  hukum  itu adalah  untuk menciptakan  ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat maka  hukum  sendiri  dapat  diartikan sebagai  aturan-aturan  tingkah  laku guna  terwujudnya  ketertiban  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Ini  berarti bahwa  hukum  diberlakukan  untuk mencapai ketertiban, dan tercapainya ketertiban  pada  gilirannya  akan mewujudkan  rasa  aman,  rasa  damai, tanpa ada konflik, tanpa ada sengketa,  semua  berjalan  dalam  lalu lintas  yang  teratur  sesuai  dengan jalur-jalur  aturan yang diberlakukan.
Dengan  demikian,  ketertiban berkaitan erat dengan peraturan yang ada.  Dengan  tercapainya  tujuan peraturan maka terwujudlah ketertiban  yang  diinginkan  oleh semua masyarakat. Khususnya warga Desa
Sirapan, karena ketika
peraturan mengenai ketertiban penyelenggaraan hajatan benar-benar dilaksanakan  dan  dijalankan  oleh warga Desa Sirapan, maka keinginan mewujudkan penyelenggaraan hajatan  yang  aman,  tentram,  dan damai  tanpa  ada  konflik  ataupun konaran dan kerusuhan dapat terlaksana  dan  terwujud.  Untuk mewujudkannya  semua  elemen  desa haruslah  ikut  berpartisipasi  agar ketertiban  yang  diharapkan  pada penyelenggaraan  hajatan  terwujud dan  terlaksana  dengan  baik,  yang mana aturannya terdapat pada Peraturan  Desa  nomor  3  tahun  2009 tentang  ketertiban  penyelenggaran hajatan.
Sebagaimana isi
dari Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 peraturan yang ke 12  yaitu “Putusan lembaga desa orang yang punya hajat kalau  ada  yang  merusak  atau membuat  kisruh  atau  onar  diberi sanksi  denda  untuk  mengganti  biaya hajatannya”  (Peraturan  Desa  Nomor 3 Tahun 2009, 2009:1).
Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang desa, penjelasan peraturan  desa  terdapat  pada  Pasal 69, dijelaskan pada ayat (2)
sebagaimana  berbunyi  “Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan  yang  lebih  tinggi”.  Jadi peraturan  desa  yang  dibuat  tidak boleh  bertentang  dengan  peraturan- peraturan yang ada diatasnya.
Sedangkan  Peraturan  Pemerintah yang  mengatur  mengenai  Peraturan Desa  ini,  terdapat  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang  desa  Bab  V  mengatur
mengenai Peraturan Desa. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kabupaten  Atau  Kota,  terdapat  pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor  13  Tahun  2007  tentang mekanisme perencanaan
pembangunan  desa  dan  kelurahan,
Bab II mengenai perencanaan pembangunan  desa  dan  kelurahan Pasal  2  ayat  (1)  (dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor
13  Tahun  2007,  2007:4-5)  yang berbunyi “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan disusun perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan
sebagai  satu  kesatuan  dalam  sistem
perencanaan  pembangunan  daerah”, serta ayat (2) yang berbunyi “Perencanaan pembangunan desa/kelurahan
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  disusun secara partisipasif oleh pemerintahan desa/  pemerintahan  kelurahan  sesuai dengan kewenangannnya”.
Kajian  tentang  Peraturan  Desa Nomor  3  Tahun  2009  tentang
Ketertiban Penyelenggaraan hajatan di Desa Sirapan Kecamatan  Madiun  Kabupaten

## Madiun
Peraturan  Desa  Nomor  3 Tahun 2009 tentang ketertiban penyelenggaraan hajatan ini sebagaimana bunyinya “Barang siapa membuat  onar  atau  kisruh  atau merusak  ditempat  hajatan  diberi sanksi denda untuk mengganti biayanya”.  Adanya  peraturan  ini karena diharapkan terwujudnya suasana  atau  keadaan  yang  tertib, aman serta damai dalam penyelenggaraan  hajatan  di  Desa Sirapan. Peraturan ini dibuat berdasarkan kondisi masyarakat pada saat  itu,  dan  berdasarkan  keputusan bersama antara Kepala Desa,
perangkat desa, serta tokoh masyarakat.  Peraturan  Desa  ini  juga bisa  berasal  dari  usulan  masyarakat desa sendiri. Peraturan desa nomor 3 tahun  2009  ini  diharapkan  dapat mewujudkan  keinginan  masyarakat mengenai keadaan yang diharapkan.
Pengertian Ketertiban Menurut Soedjono Dirdjosiswoyo (2010:134)
“ketertiban  adalah  suasana  bebas yang  terarah,  tertuju  kepada  suasana yang  didambakan  oleh  masyarakat, yang  menjadi  tujuan  hukum”.
Sedangkan Satjipto Rahardjo (2006:143-144) mengemukakan bahwa  :  Secara  garis  besar  diawali
dengan ide tentang ketertiban (order). Bagaimana keadaannya,
komunitas  manusia  tidak  akan  dapat bertahan  hidup  tanpa  ada  ketertiban. Ketertiban  ada  untuk  menjalankan masyarakat  sehingga  secara  sosial menjadi  produktif.  Banyak  faktor, elemen,  dalam  suatu  masyarakat
yang berkompetisi untuk
memunculkan  ketertiban  itu.  Dalam proses  bernegara  modern,  harus diputuskan bagaimana sekalian faktor tersebut pada akhirnya membentuk  suatu  pola  ketertiban.
Dalam bernegara modern itu dilakukan  melalui  legislasi  dan hasilnya adalah hukum positif.

## Fungsi Ketertiban
Masyarakat membutuhkan ketertiban  serta  keteraturan  dan  oleh karena  itu  membutuhkan  hukum (Satjipto  Rahardjo,  2006:168).  Ini berarti  bahwa  hukum  diberlakukan untuk  mencapai  ketertiban,  dan tercapainya ketertiban pada gilirannya  akan  mewujudkan  rasa aman, rasa damai, tanpa ada konflik, tanpa  ada  sengketa,  semua  berjalan dalam  lalu  lintas  yang  teratur  sesuai dengan jalur-jalur aturan yang dibelakukan  (Faried  Ali  dan  Nurlina Muhidin,  2012:7).  Adapun  fungsi ketertiban  berdasarkan  uraian  diatas, sebagai berikut:
a. Menumbuhkan  budaya  disiplin pada  masyarakat,  berarti  dengan tumbuhnya budaya disiplin khususnya dalam mematuhi peraturan yang ada di lingkungan masyarakat, akan tercipta suasana yang aman dan tertib.
b. Menciptakan keadaan yang teratur  dan  damai,  berarti  dengan terciptanya  keadaan  yang  teratur
dan  damai,  akan  terwujud  pula ketertiban di masyarakat. c. Memupuk  rasa  tanggung  jawab pada  diri  masyarakat,  dengan adanya rasa tanggung jawab pada diri masing-masing individu akan muncul  rasa  menghargai  hak-hak orang  lain,  dan  masing-masing individu  akan  bertanggungjawab terhadap  apa  yang  telah  mereka lakukan.
d. Menumpuhkan  rasa  menghargai pada orang lain, degan menghargai orang lain, tidak akan ada  konflik  ataupun  sengketa antar  masyarakat,  yang  ada  rasa aman,  damai  dan  toleransi  antar masyarakat.
e. Menciptakan  suasana  lingkungan yang  aman,  keadaan  aman  akan tercipta  apabila  semua  elemen masyarakat  mematuhi  peraturan yang ada, dan terwujudlah
ketertiban di lingkungan masyarakat.

## Syarat Ketertiban
Menurut  Satjipto  Rahardjo (2006:96)  bahwa  “hukum  memang berbicara  dan  berurusan  dengan ketertiban,  hukum  menempatkan  diri sebagai penjaga, pengatur dan
produsen  ketertiban.  Oleh  karena  itu ia  tampil  dengan  membuat  macam- macam peraturan, suruhan dan larangan;  hukum  menjadi  sebuah institusi normatif ( normerende )”.
Ketertiban Penyelenggaraan Hajatan di Desa Sirapan Kecamatan  Madiun  Kabupaten Madiun Ketertiban yang berarti menciptakan keadaaan ataupun
suasana  yang  teratur  ataupun  tertib sesuai  dengan  peraturan  dan  rapi, berusaha diwujudkan oleh masyarakat di Desa Sirapan.
Berdasarkan aturan yang telah ada di desa,  peraturan  yang  sudah  menjadi kebiasaan  warga  Desa  Sirapan  ini, tetap dijalankan tanpa adanya peraturan  yang  tertulis.  Adapun  tata cara sebelum hajatan
diselenggarakan, yaitu masing- masing masyarakat yang ingin mengadakan hajatan haruslah melapor  atau  meminta  izin    kepada desa  atau  perangkat  desa  yang bertugas saat
akan menyelenggarakan hajatan pada waktu  15  hari  sebelum  acara  hajatan tersebut  diselenggarakan.  Setelah mendapatkan surat dari desa,
dilanjutkan membawa surat dari desa ke Polsek daerah setempat. Nantinya surat dari Polsek itu yang masyarakat gunakan  sebagai  pegangan  ketika mereka mengadakan hajatan.
Dalam  hal  penyelenggaraan hajatan  ini,  hajatan  yang  dimaksud ialah penyelenggaraan acara tasyakuran pernikahan. Menurut Liza Zakaria, Fitri Liza, Fekum Ariesbowo (2007:10), definisi
pernikahan  merupakan  “salah  satu aspek dari kehidupan  manusia, sedangkan  dalam  definisi  sederhana, penikahan  adalah  suatu  ikatan  batin antara  seorang  pria  dan  wanita sebagai  suami  istri”.  Serta  dapat diartikan  pula  sebagai  perhelatan yang  sangat  menguras  perhatian, khususnya  bagi  sepasang  calon mempelai”  (Liza  Zakaria,  Fitri  Liza, Fekum Ariesbowo, 2007:30).
Penyelenggaraan hajatan
merupakan  perhelatan  yang  besar bagi  masyarakat,  dengan  demikian membutuhkan peraturan untuk membuat  suasana  atau  keadaan ketika penyelenggaraan hajatan digelar tetap kondusif, aman, nyaman, tentram sesuai yang diinginkan  penyelenggara  maupun
masyarakat  sekitar.  Dimulai  dari mengantongi surat ijin kepada lembaga yang terkait sebagai pengatur  keamanan  yaitu  pihak Kepolisian.

## METODOOGI PENELITIAN Pendekatan dan Jenis Penelitian
Peneliti  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  metode deskriptif  kualitatif.  Penelitian  akan dilakukan di lapangan ( Field research )  yang  bersifat  deskriptif kualitatif.
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif  karena  penelitian  kualitatif sendiri  merupakan  penelitian  yang menganalisis  dan  mendeskripsikan fenomena  mengenai  masalah  sosial yang  terjadi  di  masyarakat  yang terjadi  secara  alami  tanpa  ada rekayasa.  Bila  dihubungkan  dengan penelitian  yang  akan  dilakukan Peneliti, yaitu implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 terhadap  ketertiban  penyelenggaraan hajatan.  Maka  penelitian  ini  juga akan mendeskripsikan maupun menganalisis  masalah  sosial  yang terjadi  di  Desa  Sirapan  khususnya
saat penyelenggaraan
hajatan berlangsung  yakni  terjadi  kerusuhan atau keonaran.
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif
merupakan  suatu  penelitian  yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis  fenomena,  peristiwa, aktivitas  sosial,  dan  sikap,  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang dan perilaku  yang dapat diamati.  Data  ini  biasanya  diperoleh dari  hasil  wawancara  dan  bersifat subjektif  sebab  data  tersebut  dapat ditafsirkan  lain  oleh  orang  yang berbeda.  Berdasarkan  dengan  jenis penelitiannya  yaitu  kualitatif,  dan bila  dihubungkan  dengan  penelitian ini,  maka  Peneliti  akan  menganalisis dan mendeskripsikan mengenai peristiwa  yang  terjadi  di  masyarakat Desa  Sirapan  berkaitan  dengan implementasian Peraturan Desa
Nomor  3  Tahun  2009  tentang Ketertiban  Penyelenggaraan  Hajatan dengan  peristiwa  kericuhan  yang terjadi  saat  acara  penyelenggaraan hajatan berlangsung.

## Sumber Data
1. Sumber Data Primer
Dengan menggunakan teknik pengumpulan  data  berupa  observasi dan  wawancara.  Sumber  data  primer dalam  penelitian  ini  yaitu  hasil wawancara  dengan  Kepala  Desa  dan Aparatur  Desa,  serta  masyarakat Desa  Sirapan  Kecamatan  Madiun
Kabupaten Madiun
yang menyelenggarakan hajatan tahun 2014  periode  bulan  Maret  -  Mei. Sumber  data  mengenai  Peraturan Desa diperoleh dari Kepala Desa dan Aparatur  Desa  sebagai  pembuat peraturan melalui wawancara.
Sedangkan  sumber  data  mengenai ketertiban  penyelenggaraan  hajatan diperoleh  dari  wawancara  dengan masyarakat Desa Sirapan Kecamatan Madiun  Kabupaten  Madiun  yang menyelenggarakan  hajatan  periode Maret - Mei.
2. Sumber Data Sekunder
Penelitian  ini  akan  mengkaji  tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 3  Tahun  2009  Terhadap  Ketertiban Penyelenggaraan  Hajatan  di  Desa
Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten  Madiun  Tahun  2014. Maka, Peneliti dengan ini
menentukan  sumber  data  sekunder dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Peraturan Perundang-undangan yang  dijadikan  sumber  data sekunder, sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  terdapat  pada Pasal  18B  (2)  yang  berbunyi “Negara mengakui dan mengormati kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang
masih  hidup  dan  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia,  yang diatur dalam undang-undang”.  Serta  Pasal 28J  yang  berbunyi  “setiap orang  wajib  menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
2) Undang-Undang
atau Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang, terdapat pada Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang desa, penjelasan  peraturan  desa terdapat  pada  Pasal  69  ayat (2) berbunyi “Peraturan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan  umum  dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. 3) Peraturan
Pemerintah, terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  tentang  desa  Bab  V mengatur mengenai
Peraturan Desa.
4) Peraturan  Daerah  Kabupaten Atau  Kota,  terdapat  pada Peraturan  Daerah  Kabupaten Madiun  Nomor  13  Tahun 2007  tentang    mekanisme perencanaan pembangunan desa  dan  kelurahan,  Bab  II mengenai
perencanaan pembangunan desa dan kelurahan  Pasal  2  ayat  (1) yang berbunyi “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
Desa/Kelurahan disusun perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan  sebagai  satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah”,  serta  ayat  (2)  yang berbunyi “Perencanaan pembangunan desa/kelurahan  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)
disusun  secara  partisipasif oleh pemerintahan desa/
pemerintahan kelurahan sesuai dengan kewenangannnya”. Kemudian peraturan selanjutnya  ialah  Peraturan Desa  Nomor  3  Tahun  2009 tentang ketertiban penyelenggaraan hajatan yang terdapat pada penyelenggaraan hajatan.
b. Dokumen-dokumen  lain  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan implementasi Peraturan Desa Nomor  3  Tahun  2009  tentang ketertiban penyelenggaraan hajatan,  misal  berupa  surat  ijin mengadakan keramaian dari Polsek setempat;
c. Foto-foto  saat  penyelenggaraan hajatan berlangsung.

## Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Pelaksanaan wawancara menggunakan teknik interview terpimpin/ guided interview yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan kepada interviewer atau  seseorang  yang dianggap  tahu  mengenai  lingkup penelitian  yaitu  tentang  Peraturan Desa  Nomor  3  Tahun  2009  Tentang Ketertiban  Penyelenggaraan  Hajatan dan Ketertiban penyelenggaraan hajatan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa, Aparatur Desa, dan  masyarakat  Desa  Sirapan  yang menyelenggarakan hajatan.
Kegiatan wawancara ini yang menjadi informan ialah Kepala Desa, 3 orang aparatur desa beserta 1 orang tokoh  masyarakat  yang  memberi informasi  mengenai  Peraturan  Desa Nomor  3  Tahun  2009  tentang ketertiban  penyelenggaraan  hajatan. Serta,  5  orang  masyarakat  Desa Sirapan yang menyelenggarakan
hajatan  pada  tahun  2014  periode Maret - Mei.
2. Observasi Mengadakan observasi menurut kenyataan, menggambarkannya dengan  kata-kata  secara  cermat  dan tepat  apa  yang  diamati,  mencatatnya dan  kemudian  mengolahnya.  Dapat dikatakan dalam penelitian kualitatif, pedoman  observasi  hanya  berupa garis-garis  besar  atau  butir-butir umum kegiatan yang akan diobservasi.  Rincian  dari  aspek- aspek yang
diobservasi dikembangkan  di  lapangan  dalam proses pelaksanaan observasi. Teknik  observasi  ini,  yang  akan dilakukan  Peneliti  saat  observasi tentang implementasi Peraturan Desa
Nomor 3 Tahun 2009 ialah
mengamati sejauh mana pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 saat penyelenggaraan hajatan
berlangsung  pada  periode  Maret  –
Mei tahun 2014. 3. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2010:329) mengemukakan  bahwa  “dokumen merupakan  catatan  peristiwa  yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau
karya-karya monumental dari
seseorang”.  Dengan  dokumen  ini peneliti akan mengambil data berupa foto-foto selama kegiatan
pengamatan  berlangsung,  serta  foto ketika penyelenggaraan hajatan berlangsung.  Dengan  adanya  foto atau  berupa  gambar  tersebut,  akan digunakan sebagai pelengkap penelitian.  Foto atau gambar diambil saat penyelenggaraan hajatan berlangsung maupun saat melakukan wawancara dengan informan. Adapun  yang  digunakan  sebagai dokumen adalah sebagai berikut:
a. Peraturan  desa  nomor  3  tahun
2009 tentang ketertiban penyelenggaraan  hajatan  yang terdapat  pada  penyelenggaraan hajatan;
b. Dokumen-dokumen  lain  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan implementasi Peraturan Desa Nomor  3  Tahun  2009  tentang ketertiban penyelenggaraan
hajatan,  misal  berupa  surat  ijin mengadakan keramaian dari Polsek setempat;
c. Foto-foto  saat  penyelenggaraan hajatan berlangsung.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang digunakan adalah teknis analisis data interaktif  dari  Milles  dan  Huberman.
Miles and Huberman (dalam
Sugiyono, 2010:337) mengemukakan bahwa  “aktivitas  dalam  analisis  data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif dan berlangsung secara terus menerus  sampai  tuntas,  sehingga datanya sudah jenuh”.  Adapun beberapa aktifitas dalam analisis data tersebut  ialah data  reduction,  data
display, dan
conclusion drawing/verification. Ketiga  jenis analisis data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Sugiyono,
2010:338-345):
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi  data  merupakan  proses berpikir yang memerlukan
kecerdasan,  keluasan  dan  kedalaman wawasan  yang  tinggi.  Sedangkan dalam  penelitian  ini,  ketika  Peneliti banyak memperoleh data atau temuan baru ketika melakukan wawancara  maupun  observasi  di lapangan  yang  berkaitan  dengan implementasi Peraturan Desa Nomor 3  Tahun  2009  terhadap  ketertiban penyelenggaraan hajatan, maka
Peneliti bisa meminta bantuan teman atau  orang  yang  dianggap  ahli  untuk membantunya.
2. Data display (penyajian data)
Dalam penelitian ini,data yang diperoleh ketika wawancara, obsevasi  maupun  dari  dokumen  saat penelitian  dilaksanakan disajikan dengan  urutan  yang  runtut.  Dan memudahkan  untuk  memahami  apa yang  terjadi  di  lapangan  berkaitan dengan implementasi Peraturan Desa Nomor  3  Tahun  2009  terhadap ketertiban  penyelenggaraan  hajatan tersebut.
3. Conclusion Drawing/verivication Kesimpulan awal yang dikemukakan masih  bersifat  sementara,  dan  akan berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti- bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Namun  apabila  kesimpulan  awal didukung  oleh  data  dan  bukti  yang terjamin  dan  konsisten  saat  Peneliti kembali kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Apabila dilakukan
permulan  penelitian,  apabila  saat  itu mendapatkan kesimpulan awal. Maka,  pada  pelaksanaan  penelitian
dengan  melakukan  wawancara  dan observasi,  kesimpulan  yang  bersifat sementara  tadi  harus  dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat.
Semisal  dengan  adanya  foto  atau gambar saat penyelenggaraan hajatan berlangsung. Atau gambar  saat mewawancarai informan.
Paparan Data dan Temuan
Penelitian
a. Implementasi  Peraturan  Desa

## Nomor 3 Tahun 2009
Hasil  wawancara  dari  berbagai narasumber  ini  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan  Desa  Nomor  3  Tahun 2009,  dan  adanya  Peraturan  Desa Nomor  3  Tahun  2009  tersebut  dapat memberikan  dampak  yang  positif
atau sebaliknya saat acara penyelenggaraan hajatan berlangsung. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:
1) Alasan pembuatan Peraturan
Desa Nomor 3 Tahun 2009
Menurut Bapak Roy Ator Subroto selaku  Kepala  Desa  berpendapat bahwa:  “alasannya  karna  banyak terjadi keributan, kekisruhan, dan menyebabkan  masyarakat  tidak
tenang. Sehingga masyarakat banyak  yang  mengusulkan  untuk pembuatan Peraturan Desa
tersebut”  (wawancara  hari  senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 10.30 WIB tempat kantor Desa Sirapan).
Selanjutnya pendapat dari Bapak Fadlil, salah satu tokoh masyarakat di Desa Sirapan sebagai berikut:
“ya  alasannya  karena  selama belum ada Peraturan Desa tersebut banyak perkelahian,
banyak tawuran, banyak keonaran saat ada warga yang menyelenggarakan hajatan. Tentunya dengan banyak perkelahian, tawuran dan keornaran  tersebut,  masyarakat menjadi takut
saat menyelenggarakan hajatan karena merasa  kurang  nyaman  dan tenang.  Karena  hal-hal  tersebut, Kepala  Desa,  perangkat  desa beserta tokoh masyarakat
mengadakan  musyawarah  dan terbentulah Peraturan Desa
Nomor  3  Tahun  2009  tersebut” (wawancara  hari  selasa  tanggal
13  Mei  2014  pukul  15.00  WIB
tempat  rumah  Bapak  Fadlil  Desa Sirapan RT 04/01). Berdasarkan  paparan  di  atas mengenai alasan pemerintah Desa Sirapan  membuat  Peraturan  Desa Nomor  3  Tahun  2009  dapat disimpulkan bahwa alasan pembuatan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 dikarenakan banyak terjadi keributan  saat  acara  hajatan berlangsung, sehingga
masyarakat  Desa  Sirapan  merasa tidak nyaman.
2) Tujuan  dibuatnya  Peraturan  Desa
Nomor 3 Tahun 2009 Menurut Bapak Roy Ator
Subroto,  selaku  Kepala  Desa  di Desa  Sirapan  beliau  mengatakan bahwa:  “tujuannya  itu  supaya tercipta  keadaan  yang  aman, tentram,  tenang  dan  terkendali” (wawancara hari senin tanggal 12 Mei  2014  pukul  10.30  WIB tempat kantor Desa Sirapan). Selanjutnya  pendapat  dari  salah satu  tokoh  masyarakat  yaitu bapak  Fadlil  bahwa:  “ya  seperti saya  katakan  tadi,  tujuannya supaya  tercipta  keadaan  yang nyaman  dan  tenang.  Dengan
keadaan  itu  nantinya  masyarakat merasa  tidak  takut  lagi  saat  akan menyelenggarakan hajatan” (wawancara  hari  selasa  tanggal 13  Mei  2014  pukul  15.00  WIB tempat  rumah  Bapak  Fadlil  Desa Sirapan RT 04/01).
Berdasarkan  hasil  wawancara mengenai tujuan dibuatnya Peraturan  Desa  Nomor  3  Tahun 2009  dapat  disimpulkan  bahwa tujuan  dibuatnya  peraturan  ini untuk  menciptakan  keadaan  yang aman,  nyaman,  tentram,  dan terkendali.
3) Yang  diatur  dalam  Peraturan
Desa Nomor 3 Tahun 2009 Menurut penuturan Bapak Kepala Desa  yaitu  Bapak  Roy  Ator Subroto bahwa:
“pada  dasarnya  isi  dari  Peraturan Desa  Nomor  3  Tahun  2009  yaitu ada  12  poin.  12  poin  tersebut sebagai berikut:
(a) Peraturan  Desa  Sirapan  atau adat desa seperti tahun lalu,
(b) surat  menyurat  dikenakan membayar administrasi @Rp 2.000,-
(c) surat menyurat jual beli tanah atau  rumah  dan  lain-lain
diharuskan  atau  dikenakan membayar  sumbangan  ke desa  3%  kalau  dalam  desa kalau keluar desa 5%,
(d) surat  menyurat  talak  atau rujuk @Rp 5.000,- atau cerai Rp 10.000,- ,
(e) surat orang lain desa
memakamkan    jenazah  di
Desa  Sirapan  di  kenakan
menyumbang perbaikan
makam @ Rp 50.000,- ,
(f) orang  luar  desa  tidak  boleh ngijing di makam,
(g) tali  asih  PJS  Kepala  Desa 30%  x  2  tahun  selama  2 tahun  namun  di  minta  1 tahun  60%,  tahun  2009 berasal  darri  tanah  bengkok atau kas desa,
(h) honor  PJS  Kepala  Desa  40% tahun 2009 dari bengkok dari tanah kas desa,
(i) administrasi atau surat menyurat  atau  retribusi  surat keterangan  umum  @  Rp 2.000,- ,
(j) administrasi atau surat
menyurat  atau  retribusi  surat nikah Rp 5.000,- ,
(k) administrasi atau surat menyurat  atau  retribusi  surat cerai @ Rp 10.000,- ,
(l) putusan  lembaga  desa  yang punya  hajat  kalau  ada  yang merusak atau membuat kisruh atau onar diberi sanksi denda untuk mengganti biaya hajatan.
Sedangkan  yang  diteliti  poin  yang terakhir  itu,  dalam  Peraturan  Desa ini  sifatnya  masih  umum  belum ada  penjabarannya.  Biasanya  di desa  itu  kalau  penjabaran  dari aturan-aturan tersebut di sesuaikan dengan  adat  yang  telah  ada” (wawancara  hari  senin  tanggal  12 Mei 2014 pukul 10.30 WIB tempat kantor Desa Sirapan).
Selanjutnya pendapat Bapak Fadlil selaku tokoh masyarakat mengatakan  bahwa:  “yang  diatur dalam  Peraturan  Desa  Nomor  3 Tahun  2009  itu  kalau  semuanya saya  tidak  hafal  isinya  apa  saja, tapi diantaranya  ya jelas mengenai ketertiban  saat  penyelenggaraan hajatan berlangsung yang
membuat  keonaran  diberi  sanksi itu,  kemudian  mengenai  larangan
bagi  orang  yang  lain  desa  saat memakamkan  di  makam  Desa Sirapan,  tidak  boleh  mengijing makam.  Dalam  Peraturan  Desa Nomor  3  Tahun  2009  ini  hanya peraturan  yang  umum  saja,  nanti isinya  lebih  lanjut  ya  disesuaikan dengan  adat  di  desa”  (wawancara hari  selasa  tanggal  13  Mei  2014 pukul  15.00  WIB  tempat  rumah Bapak  Fadlil  Desa  Sirapan  RT 04/01).
Berdasarkan paparan di atas mengenai  apa  saja  yang  diatur dalam  Peraturan  Desa  Nomor  3 Tahun  2009  dapat  disimpulkan bahwa  pada  dasarnya  yang  diatur dalam  Peraturan  Desa  Nomor  3 Tahun  2009  ini  terdapat  12  poin atau  12  ayat,  dalam  penelitian  ini yang akan dibahas yaitu poin ke 12 yakni  mengenai  putusan  lembaga desa  yang  punya  hajat  kalau  ada yag  merusak  atau  membuat  kisruh atau  onar  diberi  sanksi  denda untuk  mengganti  biaya  hajatan. Dalam  Peraturan  Desa  Nomor  3 Tahun  2009  hanya  memuat  aturan umum, sedangkan pemaparan ataupun penjelasannya disesuaikan dengan  adat istiadat desa.
b. Ketertiban penyelenggaraan
hajatan di Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun Hasil wawancara mengenai ketertiban penyelenggaraan hajatan di Desa Sirapan Kecamatan  Madiun  Kabupaten Madiun  sebagai  informannya, Peneliti akan melakukan wawancara  dengan  masyarakat Desa Sirapan yang
menyelenggarakan  hajatan  pada bulan Maret – Mei 2014. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:
1) Makna ketertiban
Menurut  pendapat  Ibu  Tami salah seorang masyarakat Desa Sirapan bahwa:
“ketertiban  itu  keadaan  yang disiplin”  (wawancara  hari senin  tanggal  16  Juni  2014 pukul  10.00  WIB  tempat rumah ibu Tami Desa Sirapan RT 05/RW 04).
Penuturan Bapak Supadi mengenai  makna  ketertiban adalah: “ketertiban itu kedisiplinan, tertib dalam segala  bidang”  (wawancara hari  senin  tanggal  16  Juni
2014 pukul 15.30 WIB tempat  rumah  bapak  Supadi Desa Sirapan RT 04/RW 01). Ibu Sadikem juga mengemukakan bahwa: “ketertiban  merupakan  suatu peraturan yang harus
dijalankan  dengan  baik  dan benar”  (wawancara  hari  rabu tanggal  18  Juni  2014  pukul 09.15 WIB tempat rumah ibu Sadikem  Desa  Sirapan  RT 02/RW 01). Selanjutnya  menurut  Bapak Sumardi  bahwa:  “ketertiban
bermakna  aturan  yang  dibuat supaya segala sesuatunya berjalan  teratur”  (wawancara hari  rabu  tanggal  18  Juni 2014 pukul 18.30 WIB
tempat rumah bapak Sumardi Desa Sirapan RT 04/RW 01). Berdasarkan paparan di atas mengenai makna ketertiban dapat disimpulkan bahwa makna ketetiban bagi masyarakat yaitu keadaan yang disiplin, tertib dalam segala bidang sehingga segala
sesuatu berjalan dengan teratur.
2) Adanya ketertiban dalam penyelenggaraan kegiatan hajatan  dapat  memberikan dampak positif
Menurut  Ibu  Tami  bahwa: “iya dapat memberikan, supaya  tercipta  suasana  yang aman”  (wawancara  hari  senin tanggal  16  Juni  2014  pukul 10.00  WIB  tempat  rumah  ibu Tami Desa Sirapan RT 05/RW 04). Sedangkan menurut penuturan
Bapak  Supadi  bahwa:  “iya, menjadikan keadaan yang tenang dan aman” (wawancara hari  senin  tanggal  16  Juni 2014 pukul 15.30 WIB tempat rumah  bapak  Supadi  Desa Sirapan RT 04/RW 01). Ibu Sadikem juga menjelaskan bahwa:  “ya,  karena  apabila ketertiban itu dapat dijalankan dengan  baik  dan  benar” (wawancara  hari  rabu  tanggal 18  Juni  2014  pukul  09.15 WIB tempat rumah ibu Sadikem  Desa  Sirapan  RT 02/RW 01).
Selanjutnya  Bapak  Sumardi mengatakan bahwa: “bisa jadi,
jika ada kesadaran dari masyarakat  untuk  menjaga ketertiban  yang  telah  dibuat sehingga tercipta keadaan yang  aman  dan  kondusif” (wawancara  hari  rabu  tanggal 18  Juni  2014  pukul  18.30 WIB  tempat  rumah  bapak Sumardi  Desa  Sirapan  RT 04/RW 01). Berdasarkan  paparan  di  atas mengenai dampak positif yang diberikan dengan adanya ketertiban dalam penyelenggaraan hajatan dapat disimpulkan bahwa Adanya ketertiban dalam
penyelenggaraan  hajatan  bagi masyarakat Desa Sirapan memberikan  dampak  yang positif, yaitu terciptanya keadaan  yang  aman,  nyaman, dan kondusif.

## Temuan Data
1. Keadaan  yang  tidak  terkontrol saat penyelenggaraan hajatan berlangsung sebelum adanya
Peraturan  Desa  Nomor  3  Tahun
2009,
Karena  tidak  adanya  dasar  atau aturan yang jelas mengenai ketertiban  saat  penyelenggaraan hajatan,  menyebabkan  keadaan yang tidak terkontrol dan keadaan yang  tidak  kondusif.  Hal  ini tentunya  membuat  masyarakat merasa  tidak  nyaman,  dengan alasan itu masyarakat mengusulkan  untuk  dibuatkan aturan  mengenai  ketertiban  saat penyelenggaraaan hajatan.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat  mengenai  Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009,
Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan,  bahwa  masyarakat sebenarnya  kurang  mengetahui Peraturan  Desa  Nomor  3  Tahun 2009  khusunya  poin  ke  12 mengenai mengenai putusan lembaga  desa  yang  punya  hajat kalau  ada  yag  merusak  atau membuat  kisruh  atau  onar  diberi sanksi  denda  untuk  mengganti biaya hajatan. Kurangnya pempublikasian mengenai peraturan, bahkan terdapat masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui apa itu Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009.
Di lapangan Peneliti dapat mengetahui  bahwa  masyarakat Desa Sirapan merupakan masyarakat yang sering menyelenggarakan kegiatan hiburan dari musik dangdut, hadroh modern ataupun karawitan,
yang dilaksanakan saat
penyelenggaraan  hajatan  ataupun pada acara-acara tertentu. Menurut teori dan hasil wawancara bahwa  tujuan  adanya  ketertiban yakni  mewujudkan  rasa  aman, damai dan tidak ada konflik, sama halnya dengan harapan yang diinginkan masyarakat
Desa Sirapan  setelah  adanya  Peraturan
Desa  Nomor  3  Tahun  2009 khususnya  mengenai  ketertiban penyelenggaraan hajatan.
Terciptanya  keadaan  yang  aman dan  tidak  ada  keributan,  itu  yang terjadi  pada  Desa  Sirapan  saat  ini.
Dengan demikian, dapat
disimpulkan  bahwa  tujuan  adanya ketertiban  ini  dapat  terwujud  di Desa Sirapan, keadaan yang diharapakan dapat terwujud,
tentunya  disertai  dengan  peran serta  dan  kesadaran  masyarakat dalam implementasi Peraturan
Desa  Nomor  3  Tahun  2009 khususnya  mengenai  ketertiban penyelenggaraan hajatan.

## Simpulan
Berdasarkan analisis data yang telah di laksanakan, maka dapat disimpulan  sebagai  berikut:  Bahwa Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 khususnya mengenai ketertiban penyelenggaraan  hajatan  telah  di laksanaakan  sesuai  aturan  sehingga tidak  mengganggu  ketertiban  di dalam penyelenggaraan hajatan- hajatan  yang  diadakan  masyarakat Desa Sirapan.
Hal  ini  dapat  dibuktikan, bahwa  setiap  di  laksanakannya penyelenggaraan  hajatan  di  Desa Sirapan selalu berjalan dengan lancar dan  tidak  menimbulkan  keributan- keributan  yang  dapat  mengganggu ketenangan masyarakat Desa Sirapan saat menyelenggarakan hajatan. Sehingga,  penyelenggaraan  hajatan dapat  berjalan  dengan  baik,  tertib, lancar,  dan  aman  serta  keadaan menjadi  kondusif  dan  terkendali.  Ini disebabkan  karena  adanya  kesadaran dan  peran  aktif  masyarakat  dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 3
tahun  2009  khususnya  mengenai ketertiban  penyelenggaraan  hajatan dan  kerjasama  yang  baik  antara masyarakat  Desa  Sirapan  dengan perangkat  desa.  Dengan  demikian, tujuan dari ketertiban yakni terwujudnya  rasa  aman,  rasa  damai, tidak ada sengketa maupun tidak ada konflik dapat terwujud dan terlaksana  dengan  baik.  Dan  tercipta keadaan  aman  saat  penyelenggaraan hajatan berlangsung di Desa Sirapan.

## Saran
1. Bagi Perangkat Desa
Peraturan  Desa  mengenai  ketertiban penyelenggaraan
hajatan akan
terlaksana  dengan  baik  dan  tujuan
Peraturan Desa akan terwujud
apabila perangakt desa melaksanakan Peraturan desa Nomor 3 Tahun 2009 khususnya mengenai ketertiban
penyelenggaraan hajatan sesuai dengan aturan. Dan perlunya
penjabaran  lebih  lanjut  mengenai aturan  ketertiban  penyelenggaraan hajatan  yakni  keributan  yang  terjadi setelah penyelenggaraan hajatan berlangsung, dikarenakan masih
adanya  keributan  karna  pengaruh minuman keras. Serta adanya
kerjasama yang baik antara perangkat desa (lembaga pemerintahan desa) dengan masyarakat desa. Selain itu, perangakat  desa  harus  memberikan sosialisasi  ataupun  pemeberitahuan kepada  masyarakat  Desa  Sirapan mengenai  Peraturan  Desa  Nomor  3 tahun  2009  khususnya  mengenai ketertiban penyelenggaraan hajatan.

## 2.  Bagi Masyarakat
Peran aktif dan kesadaran masyarakat sangat berpengaruh
dalam  terwujudnya  tujuan  ketertiban penyelenggaraan  hajatan.  Sehingga kesadaran masyarakat akan membuat masyarakat  melaksanakan  Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 khususnya mengenai ketertiban penyelenggaraan hajatan.
Diharapakan masyarakat dengan penuh kesadaran melaksanakan
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 khususnya mengenai ketertiban penyelenggaraan hajatan, demi mewujudkan  Desa  Sirapan  yang aman saat penyelenggaraan hajatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin Suprihatini. 2007. Pemerintahan Desa dan
Kelurahan .  Klaten:  Cempaka
Putih.
Azam  Awang.  2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Burhan  Bungin.  2007. Penelitian Kualitatif .  Jakarta:  Prenada Media Group.
Didik Sukriono. 2010. Pembaharuan
Hukum  Pemerintah  Desa . Malang: Setara Press.
Eni  Anjani.  2007. Desaku  Masa Depanku. Klaten:  Cempaka Putih.
Faried  A,  Nurlina  M.  2012. Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom . Bandung: Rafika Aditama.
Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan
& Penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa. Jakarta: Grasindo.
_____________.  2005. Teori  dan Praktik  Pemerintahan  dan Otonomi  Daerah. Jakarta: Grasindo.
Jimly  Asshiddiqie.  2011. Pengantar Ilmu  Hukum  Tata  Negara . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Kaelan. 2012. Problem Epistemologis  Empat  Pilar Berbangsa  dan  Bernegara. Yogyakarta: Paradigma. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. 2008. Jakarta. Gramedia
Pustaka Utama.
Lexy.  J.  Moleong.  2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset Liza  Z,  dkk.  2007. Let’s  Get Married. Depok: Penebar Swadaya. Margono. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta. Mohammad  Taufik,  Sarman.  2011. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta. Nana Syaodih. 2012. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Nyoman  Kutha.  2010. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2007 tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan. Peraturan  Pelaksanaan  Pemerintah
Daerah.  2006.  Jakarta:  Eka Jaya.
Sadu  W,  Irwan  T.  2006. Prospek Pengembangan Desa . Bandung: FokusMedia. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Satjipto  Rahardjo.  2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban . Jakarta: Uki Press.
Soedjono Dirdjosiswoyo. 2010. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada Suharsimi  Arikunto.  2006. Prosedur Penelitian . Jakarta: Asdi Mahasatya.
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D . Bandung: Alfabeta. _______. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Tri Haryanto. 2007. Menuju Masyarakat  Swadaya  dan Swakelola .  Klaten:  Cempaka Putih. Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa (http://www.kemendagri.go.i d/pdf,  diunduh  tanggal  20 April 2014 Pukul 19.00). Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 12 Tahun 2011). 2012. Jakarta: Sinar Grafika.