## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3706/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Persepsi Masyarakat Bidar Alam Tentang Penerapan Perda Kabupaten Solok Selatan No. 1 Tahun 2020 Dalam Mengatasi Konflik Antara Pemilik Hewan Ternak Dengan Pemilik Lahan
Romi Mesra 1 , Rus Yandi 2 , Rifka Zuwanda 3 , Basrial Zuhri 4 , Afriendi Sikumbang 5
1 Universitas Negeri Manado
2345 Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat Article Info Abstract Article history: Received 2 Agustus 2022 Publish 8 November 2022 Before proceeding to the process of overcoming conflict, basically a conflict can be prevented, it can be detected by the community and the local government, which are called symptoms of conflict. In general, this conflict occurs because of  livestock  entering  the  community's  productive  lands,  such  as  rice  fields planted with rice, gardens planted with rubber seeds, gardens planted with oil palm, and community productive lands planted with various other crops. People certainly don't want their crops to be damaged and even potentially crop failure, while those who own livestock are usually difficult to compromise. The research approach used in this study is a qualitative research approach. Data collection techniques  in  this  study  were  conducted  by  interview  and  observation.  Data analysis  techniques  in  this  study  use  data  analysis  techniques  Miles  and Hubermen, including data reduction (data reduction), data presentation (data display)  and  drawing  conclusions  and  verification  (conclusion  drawing  / verification).  The  results  of  this  study  are:  not  many  people  know  about  the regional  regulation,  the  regional  regulation  has  not  been  implemented  in conflict resolution, and the community still applies the "law of the jungle".
Keywords:
Public Perception
PERDA Implementation Social Conflict Article Info Abstrak Sebelum  lebih  lanjut  berada  pada  proses  mengatasi  konflik,  pada  dasarnya sebuah  konflik  dapat  dicegah,  bisa  dideteksi  oleh  masyarakat  maupun pemerintah setempat yang disebut dengan gejala-gejala konflik. Secara umum konflik ini terjadi karena adanya hewan ternak yang masuk ke lahan produktif masyarakat  seperti  sawah  yang  ditanami  padi,  kebun  yang  ditanami  bibit karet,kebun yang ditanami sawit, dan lahan produktif masyarakat yang ditanami berbagai  macam  tanaman  lainnya.  Masyarakat  tentu  tidak  mau  tanamannya rusak bahkan berpotensi gagal panen sedangkan yang punya hewan ternak ini biasanya sulit diajak kompromi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi. Teknik analisis data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  Miles  dan Hubermen, meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / verification). Hasil  penelitian  ini  yaitu:  masyarakat  tidak  banyak  yang  tahu  tentang  perda tersebut,  perda belum diterapkan dalam penyelesaian konflik, dan  masyarakat masih menerapkan “hukum rimba”.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Romi Mesra Universitas Negeri Manado romimesra@unima.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  masyarakat  seringkali  terjadi  hubungan  sosial  yang  tidak  selalu  sesuai dengan harapan masyarakat yang tentunya menginginkan hubungan sosial yang baik antar sesama
namun selalu ada saja persoalan yang terjadi di masyarakat baik antar individu, antar kelompok, maupun  antar  individu  dengan  kelompok  serta  sebaliknya.  Dalam  ilmu  sosial  hal  ini  disebut dengan  proses  disosiatif  yaitunya  proses  sosial  yang  ditandai  dengan  adanya  pertentangan  di dalam masyarakat yang merupakan lawan dari proses asosiatif yang merupakan proses sosial yang berupa  penyatuan  di  dalam  masyarakat.  Nah  ketika  terjadi  pertentangan  di  dalam  masyarakat misalnya  konflik  sosial  tentu  harus  diselesaikan  sehingga  tidak  mengganggu  keseimbangan sosial,  biasanya  konflik  sosial  bisa  diselesaikan  melalui  mediasi  maupun  dengan  cara penyelesaian konflik lainnya. Bisa juga diselesaikan dengan menerapkan peraturan yang sudah ada di masyarakat baik yang dibuat atas kesepakatan bersama masyarakat maupun yang buat oleh pemerintah daerah setempat.
Dalam mengatasi konflik masyarakat tentu saja bisa menyelesaikannya melalui peraturan masyarakat  setempat  misalnya  melalui  adat  istiadat,  melalui  alim  ulama,  cadiak  pandai,  dan orang-orang yang sudah dituakan atau diberikan amanah untuk memimpin masyarakat setempat. Lebih  lanjut  biasanya  juga  ada  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerinah  daerah  setempat  seperti dibuat oleh bupati untuk kabupaten, gubernur untuk provinsi, maupun peraturan yang dibuat oleh pimpinan negara yang paling tinggi misalnya peraturan presiden.
Sebelum lebih lanjut berada pada proses mengatasi konflik, pada dasarnya sebuah konflik dapat dicegah, bisa dideteksi oleh masyarakat maupun pemerintah setempat yang disebut dengan gejala-gejala konflik. Ada beberapa ciri atau potensi timbulnya konflik yang bisa dilihat sehingga bisa dilakukan pencegahannya supaya bibit-bibit konflik tersebut tidak meluas menjadi konflik yang lebih besar.
Meredam  Potensi  Konflik,  Pasal  9.  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan: a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan  yang  memperhatikan  aspirasi  masyarakat,  b.  menerapkan  prinsip  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  c.  melakukan  program  perdamaian  di  daerah  potensi  Konflik,  d. mengintensifkan  dialog antarkelompok masyarakat,  e.  menegakkan  hukum tanpa  diskriminasi; membangun  karakter  bangsa,  g.  melestarikan  nilai  Pancasila  dan  kearifan  lokal;  dan,  h. menyelenggarakan  musyawarah  dengan  kelompok  masyarakat  untuk  membangun  kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat [1].
Realitas penelitian di Nagari Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan ini masih sering terjadi konflik yang sudah berlangsung lama dan belum menemukan titik penyelesaian hingga saat ini yaitunya konflik yang terjadi antara pemilik lahan dengan pemilik hewan ternak. Secara umum konflik ini terjadi karena adanya hewan ternak yang masuk ke lahan produktif masyarakat seperti sawah yang ditanami padi, kebun yang ditanami bibit karet,kebun yang ditanami sawit, dan lahan produktif masyarakat yang ditanami berbagai macam tanaman lainnya. Masyarakat tentu tidak mau tanamannya rusak bahkan berpotensi gagal panen sedangkan yang punya hewan ternak ini biasanya sulit diajak kompromi bahkan ada pemilik hewan ternak ini yang menyalahkan pemilik lahan  yang  katanya  tidak  memagari  lahannya  dengan  baik  sehingga  hewannya  bisa  masuk  ke lahan tersebut padahal yang namanya hewan ternak tentu harus digembalai, dijaga supaya tidak merusak tanaman atau mengganggu masyarakat, beda hal jika hewan tersebut adalah hewan liar yang tidak memiliki pemilik sehingga mungkin masyarakat akan memakluminya.
Dalam  permasalahan  ini  belum  ada  solusi  kongkrit  yang  bisa  diterapkan,  selama  ini masyarakat  hanya  menggunakan  hukum  rimba  dimana  jika  hewan  ternak  masuk  ke  lahan masyarakat  maka  akan  dikejar,  ditombak,  ditangkap,  bahkan  dibunuh.  Tentu  hal  ini  bukanlah solusi namun akan memunculkan konflik baru antara pemilik lahan dengan pemilik hewan ternak. Sebenarnya sudah ada aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat namun belum banyak masyarakat yang tahu, kurang disosialisasikan dan belum terlihat penerapannya di masyarakat.
Aturan  yang  berkaitan  dengan  hewan  ternak  tersebut  peneliti  rangkum  beberapa  sebagai berikut, Bupati Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 1 tahun 2020 tentang ketenteraman dan ketertiban umum
1.  Pasal  9,  (1)  Setiap  orang  atau  badan  dilarang  melakukan  atau  mengadakan  :  g. Melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak/hewan peliharaan  di sepanjang jalur hijau,
taman dan tempat umum. 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat  (1),  dikenakan  sanksi  administratif  berupa,  a.  Teguran  tertulis  I,  II,  III,  dan/atau,  b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau, c. Denda administratif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasal-pasal lainnya [2].
Seperti yang sudah tertulis di atas pada dasarnya ada aturan yang sebenarnya bisa diterapkan untuk  mencegah  maupun  mengatasi  konflik  sosial  antara  pemilik  hewa  tenak  dengan  pemilik lahan  ini,  namun  pada  kenyataannya  perda  ini  sepertinya  masih  memiliki  hambatan  dalam penerapanya.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian tentang “Persepsi Masyarakat Bidar Alam tentang Penerapan Perda Kabupaten Solok Selatan No. 1 Tahun 2020 dalam Mengatasi Konflik Antara Pemilik Hewan Ternak dengan Pemilik Lahan”.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan teknik, wawancara dan observasi. Wawancara tidak  terstruktur, bersifat bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan  lengkap  untuk  pengumpulan  data.  Pedoman  wawancara  yang  digunakan  hanya menguraikan masalah yang akan diangkat [3].
Dalam  observasi  ini,  peneliti  terlibat  dengan  kegiatan  sehari-hari  orang-orang  yang diamati  atau  digunakan  sebagai  sumber  data  penelitian  [4].  Pengumpulan  data  dilakukan sebagai berikut, (1) penentuan ruang lingkup penelitian, (2) pengumpulan data atau informasi melalui observasi dan wawancara. Uraian di bawah ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menjaring data dari informan. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya, agar mudah dipahami untuk semua dapat dibagikan kepada orang lain.
Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas  dasar  “kejadian”  yang  diperoleh—kegiatan  lapangan  berlangsung.  oleh  karena  itu, kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara bersamaan, prosesnya bersifat siklis dan interaktif, tidak linier. Miles dan huberman [5] menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:
Gambar 1. Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif
Gambar tersebut menunjukkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Reduksi data adalah upaya  untuk  menyimpulkan  data,  kemudian  mengurutkan  data  ke  dalam  unit-unit  konsep tertentu,  kategori  tertentu,  dan  tema  tertentu.  Hasil  reduksi  data  diolah  sedemikian  rupa sehingga gambar terlihat lebih utuh. Bisa dalam bentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya; Hal ini sangat diperlukan untuk mempermudah penyajian dan penegasan kesimpulan. Prosesnya  tidak  dilakukan  sekali,  tetapi  saling  berinteraksi.  Berapa  kali  bolak-balik  terjadi dalam penelitian? Tentunya sangat tergantung pada kompleksitas masalah yang akan dijawab dan  ketajaman  tracking  power  peneliti  dalam  melakukan  perbandingan  selama  proses pengumpulan data [6].
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini seperti artikel yang ditulis oleh Alma’arif
[7]  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Banten  telah  melakukan  beberapa tindakan penanganan konflik sosial baik sebelum, pada saat dan setelah konflik. Pembentukan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB); pelaksanaan workshop penanggulangan gerakan  radikalisasi  keagamaan;  pembentukan  satuan  tugas  (Satgas)  Penguatan  Kesadaran Berbangsa  dan  Bernegara  (PKBB);  pemanfaatn  peran  dinas  Sosial;  serta  penyediaan  SMS pengaduan KAMTIBMAS kepada masyarakat adalah beberapa tindakan penanganan konflik oleh Pemerintah Provinsi Banten.
Kemudian  juga  relevan  dengan  penelitian  Hasil  penelitian  Siti  Fathimah  dkk  [8]  ini menunjukkan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  dalam  penanganan  konflik  dalam  pemilu disesuaikan  dengan  tahapan  konflik,  mulai  saat  kampanye,  pelaksanaan  pemilu  dan penghitungan  suara  serta  penetapan  penghitungan  suara.  Jika  upaya  preventif  dan  preventif gagal, maka  upaya terakhir  adalah  represif.  Dari  tahap  kerusuhan  sosial, tahap  demonstrasi, tahap kerusuhan massal hingga tahap pemulihan.
Kemudian juga relevan dengan penelitian Sukardi [9] penerapan pendekatan keadilan restoratif  dalam  resolusi  konflik,  sesungguhnya  adalah  penggunaan  pola-pola  tradisional dengan nilai-nilai resolusi konflik yang ada dalam kearifal local budaya, dengan menfokuskan pada  pemenuhan  keadilan  korban,  melalui  konsep  kesetaraan,  kemitraan,  rekonsiliasi  dan partisipasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  sudah  peneliti  lakukan  terhadap masyarakat di Nagari Bidar Alam berkaitan dengan Persepsi Masyarakat tentang Penerapan Perda Kabupaten  Solok  Selatan  No.  1 Tahun  2020  dalam  Mengatasi  Konflik  Antara  Pemilik  Hewan Ternak  dengan  Pemilik  Lahan  maka  peneliti  temukan  beberapa  persepsi  masyarakat  sebagai berikut:
a. Masyarakat tidak banyak yang tahu tentang perda tersebut
Dalam  mewadahi  berbagai  tindakan  dan  perilaku  masyarakat  dibutuhkan  nilai  dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Berkaitan dengan masalah hewan ternak di Bidar Alam ini dibutuhkan norma atau aturan yang bisa mengakomodir penyelesaian masalah yang sudah lama ada ini. Sebenarnya sudah ada aturan  berupa Peraturan Daerah (PERDA) Solok Selatan  nomor  1 tahun  2020  tentang  ketenteraman  dan  ketertiban  umum.  Namun perda ini bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya, seperti yang diungkapkan oleh MI (37 Tahun) sebagai berikut.
“ ...ntah  ado  ntah  indak  aturannyo  dibuek  dek  pemerintah awak,  nan jole  namonyo tanaman awak bakpo ka caro tu wak lindungi “.
Artinya:
“ …entah  ada  entah  tidak  peraturannya  dibuat  oleh  pemerintah  kita,  yang  jelas namanya tanaman kita bagaimanapun caranya tentu kita lindungi”  (Wawancara pada tanggal 25 Mei  2022).
Seperti yang disampaikan oleh MI ini bahwa pada dasarnya masyarakat membutuhkan sebuah payung hukum yang benar-benar diterapkan di tengah masyarakat sehingga pemilik lahan bisa tenang dalam menggarap lahannya sehingga tidak ada lagi kecemasan akan dirusak terutama oleh hama hewan ternak tersebut. Kemudian juga agar para pemilik ternak tidak lagi banyak  alasan  dan  alibi  untuk  pembenaran  atas  kelalaiannya  dalam  mengembalai  hewan ternaknya sehingga masuk dan merusak tanaman masyarakat.
Berdasarkan  apa  yang  peneliti  perhatikan  di  Nagari  Bidar  Alam  berkaitan  dengan persoalan hewan ternak ini memang  kurang tegaknya aturan yang ada, juga kurang adanya pengawasan dalam penerapan aturan berupa peeda tersebut. Masyarakat menjadi kebingungan kepada  siapa  harus  mengadukan  masalah  hewan  ternak  yang  mereka  hadapi,  dibutuhkan wadah  dari  pihak  terkait  sebisa  mungkin  turun  ke  masyarakat  memberikan  pemahaman, memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi.
Sampai  saat  ini  masyarakat  hanya  bisa  mengeluhkan  keadaan,  membicarakannya
sesama  warga  terdampak  masalah  hewan  ternak  ini  bahkan  sampai  dibicarakan  di  media sosial.  Memang  mental  pejabat  kita  hari  ini  adalah  kurang  cepat  tanggap  terhadap permasalahan yang tidak viral, ketika ada permasalahan yang viral maka langsung bereaksi, langsung ada tindakan nyata, bahkan permasalahannya langsung dikawal dan terselesaikan. Masyarakat  juga  sudah  menganggap  perhatian  pemerintah  kurang  dalam  penyelesaian masalah  ini  sehingga  masyarakat  tidak  lagi  berharap  banyak,  dan  masyarakat  terpaksa mengambil inisiatif sendiri dalam penyelesaian masalah ini.
b. Perda belum diterapkan dalam penyelesaian konflik
Konflik  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  terkadang memang  bisa  saja  diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat itu sendiri misalnya oleh orang-orang yang berkonflik dimana mereka saling menarik diri dan berorientasi solusi. Bisa jadi juga diselesaikan secara adat atau oleh  pemuka  agama  atau  orang-orang  yang  dihormati  di  dalam  masyarakat.  Namun  ada kalanya seperti konflik antara pemilik lahan dengan pemilik hewan ternak ini dimana mereka saling merasa benar maka solit untuk menyelesaikan konflik ini secara mandiri, ditambah lagi ketika orang-orang yang dihormati di dalam masyarakat juga tidak mampu memberikan solusi maka  disanalah  diharapkan  pemerintah  terkait  masuk  sebagai  mediator  untuk  penyelesaian konflik sosial semacam ini.
Pemerintah  terkait  bisa  saja  membantu  dengan  membuat  aturan,  penerapan  aturan, pemberian wadah penyelesaian masalah atau bisa juga terjun langsung memediasi masyarakat yang  berkonflik.  Namun  untuk  persolan  jewan  ternak  yang  masuk  ke  lahan  masyarakat  di Nagari Bidar Alam ini yang seperti juga peneliti perhatikan jarang sekali pihak terkait terlibat, bertanya kepada masyarakat misalnya, menerapkan aturan atau apapu langkah solutif yang bisa diambil untuk penyelesaian konflik ini dalam jangka pendek.
Seperti yang diungkapkan oleh WO (30 Tahun) sebagai berikut.
“ ...sabonou a lah ado perdanyo tapi di tampek awak ko ndak berlaku bonou do”. Artinya:
“ …sebenarnya  sudah  ada  perdanya  tapi  ditempat  kita  tidak  berlaku  (tidak  terlalu diterapkan)”  (Wawancara pada tanggal  25 Mei  2022).
Peneliti melihat kondisi konflik ini dibiarkan saja terjadi dan lebih banyak masyarakat yang dengan caranya masing-masing menyelesaikan permasalahan yang dialaminya termasuk dengan "hukum rimba" seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pada dasarnya aturannya sudah ada berupa perda atau peraturan daerah, hal ini yang membuat pihak nagari kesulitan membuat aturan baru karena takut tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada berupa perda tersebut. Namun kenyataannya perda ini malah belum efektif menyelesaikan permasalahan ternak ini di  masyarakat  Bidar  Alam  sehingga  kasus-kasus  serupa  masih  saja  terjadi  sampai saat  ini. Sebenarnya tidak hanya di Bidar Alam tapu di nagari lain juga masih ada yang kondisinya sama dan ada juga yang lebih baik.
Dengan  tidak  efektifnya  perda  ini  sampai  sekarang  sehingga  masyarakat menyelesaikan persoalan ini secara mandiri, tidak banyak kasus konflik antara pemilik lahan dan  pemilik  hewan  ternak  yang  pemerintah  terlibat  dalam  penyelesaiannya  dan  terkadang masyarakat  juga  sudah  malas  jika  harus  mengadu  kepada  pemerintah  karena  persoalan  ini seperti tidak terlalu ditanggapi.
Seperti yang diungkapkan oleh RA (31 Tahun) sebagai berikut,
"...kok  bamasalah  samo  nan  punyo  tonak  biasonyo  yo  kami  dwe  nan manyalosaiannyo, bisa jadi juo basiongak, dak saling sapo bagai. Salamo ko yo payah lok ka baharok lo pemerintah nan ka manyalosaian masalah ko, kadang ndk lo ditanggapi bonou do, mua lah batahun-tahun masalah ko ado lai mah, ndak ado solusi nyatonyo dari pemerintah wak lai, perda yo tinggau perda, nan masalah ko tetap masyarakat nan manangguangnyo" Artinya:
"...kalau  bermasalah  dengan  yang  punya  ternak  biasanya  kami  saja  yang menyelesaikannya, bisa jadi juga berkelahi, tidak saling sapa. Selama ini susah sekali berharap kepada  pemerintah  yang  akan  menyelesaikan  masalah  ini.  Kadang  tidak  juga  terlalu
ditanggapi,  padahal  masalah  ini  sudah  bertahun-tahun  ada,  belum  ada  solusi  nyata  dari pemerintah  kita  lagi,  perda  ya  tinggal  perda,  yang  masalah  ini  tetap  masyarakat  yang menanggungnya" (Wawancara pada tanggal  10 Mei  2022).
Pada dasarnya masalah ini peneliti lihat sudah menjadi hal umum di masyarakat dan tidak mungkin pemerintah terkait tidak tahu, mulai dari jorong, nagari, kecamatan, hingga ke kabupaten  saja  misalnya  di  sana  juga  banyak  orang-orang  Bidar  Alam,  tidak  hanya  itu masalah ini juga banyak dialami oleh nagari-nagari yang ada di solok selatan.
c. Masyarakat masih menerapkan “hukum rimba”
Sebenarnya pemilik lahan juga tidak mau menganiaya hewan ternak yang masuk ke lahannya, namun karena lesadaran dan rasa tanggungjawab pemilik ternak yang sangat rendah bahkan  sampai  tidak  mengakui  hewan  ternaknya  lah  yang  membuat  pemilik  lahan menerapkan "hukumm rimba" yang sudah membudaya yaitu dengan menagkap atau melukai atau membunuh setiap hewan ternak yang masuk ke lahan mereka.
Seperti yang diungkapkan oleh YK (32 Tahun) sebagai berikut.
“ ...sabonou a bisa jua dipawik tonaknyo tu kok ka indak dikubaloan supayo ndak sapanjang polak uwang e tonaknyo tu” . Artinya:
“ …sebenarnya  bisa  diikat  ternaknya  itu  kalau  memang  tidak  bisa  digembalai sepanjang  waktu  supaya  tidak  di  sepanjang  kebun  orang  saja  ternaknya  itu”   (Wawancara pada tanggal  15 Mei  2022).
Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  kesadaran  diri  pemilik  ternak  itu sangatlah penting guna megurangi potensi konflik yang akan ditimbulkan oleh kelalaiannya dalam  menjaga  hewan  ternaknya  tersebut  dengan  masyarakat  yang  merasa  dirugikan  dan resah karena tanaman mereka dirusak oleh hewan ternak tersebut.
Seperti yang diungkapkan oleh MI (37 Tahun) sebagai berikut.
“ ...kami memang ndak ado mambuek pondok di tangah sawah tu do karono kok ado jawi atau kobou masuak biasonyo lai nampak atau tadongoan dari uma ko nyo” . Artinya:
“ …kami memang tidak ada membuat pondok di tengah sawah itu karena kalau ada sapi  atau  kerbau  yang  masuk  biasanya  bisa  terlihat  atau  terdengar  dari  rumah  ini” (Wawancara pada tanggal  25 Mei  2022).
Antar masyarakat juga sudah tahu bahwa jika ada hewan ternak yang masuk ke lahan masyarakat maka caranya dengan "hukum rimba" yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya. Pemilik  ternak  juga  sudah  tahu  itu,  pemilik  lahan  juga  sudah  tahu.  Konflik  ini  terjadi hanyalah karena "hukum rimba" ini hukan hukum yang ideal diterapkan di masyarakat karena ada unsur kekerasan, ketidak adilan di dalamnya.
Kemudian juga diungkapkan oleh HR (45 Tahun) sebagai berikut.
“ ...uda lai tinggau di sekitar lahan sawit uda ko, ko a babuek an singajo pondok di siko untuk uda bisa tinggau dan manjagonyo. Tapi kadang kalau malam tu awak talolok lah dak tau e lai kobou atau jawi masuak mamakan anak sawit tu, pagi baru tau yo mangalogak bonak dek e so, awak sapayah ko manggodangan tanaman ko” .
Artinya:
“ …uda tinggal di sekitar lahan sawit ini, disengaja membuat pondok ini untuk bisa uda tinggal dan menjaganya. Tapi terkadang kalau malam hari uda tertidur sudah tidak tahu lagi sapi atau kerbau masuk memakan anak sawit itu, memang menggelegak benak rasanya, kita sudah sesusah itu membesarkan tanaman ini”  (Wawancara pada tanggal  25 Mei  2022).
Pada dasarnya pemilik lahan sudah sangat muak dengan keadaan yang tidak kunjung berubah  dimana  setiap  menanam  di  lahannya  sendiri  dipusingkan  oleh  hama  hewan  ternak tersebut,  pemilik  lahan  ini  sudah  mengeluarkan  biaya,  tenaga,  waktu  dan  lain  sebagainya namun  seringkali  mendapatkan  hasil  panen  yang  sedikit  atau  ada  juga  yang  gagal  panen karena kerusakan tanamannya sudah sangat parah
Ketika  diterapkan,  "hukum  rimba"  ini  merugikan atau  melukai  hati  sebagian  pihak,
misalnya saja pemilik hewan ternak yang dilukai atau dibunuh tadi, meskipun salah namun hati pemilik ternak mana yang tidak kecewa atau sakit mengetahui hewan ternaknya luka atau sudah mati.
Seperti yang peneliti tanyakan kepada pemilik hewan ternak IS (31 Tahun) sebagai berikut,
"...kami sebgai nan punyo tonak tu yo ndak lo tarimo tonak kami mati do, kan bisa ditangkok elok-elok bekko kami jopuik dan kalau ado kerugian nan punyo lahan kami gonti pulo malah"
Artinya: "...kami sebagai yang punya ternak tentu memang tidak pula terima ternak kami mati, sebenarnya kan bisa ditangkap baik-baik nanti kami jemput dan kalau ada kerugian pemilik lahan kami akan ganti"  (Wawancara pada tanggal  5 Juni 2022).
Sebagian  pemilik  ternak  ada  yang  menjelaskan  seperti  itu,  namun  pada  prakteknya banyak  pemilik  ternak  itu  yang  bahkan  tidak  mengakui  ternaknya  yang  masuk  ke  lahan masyarakat  ketika  teenak  tersebut  berhasil  lolos  dari  kejaran  masyarakat  di  lahannya.  Ada pula yang ketika ditangkap baik-baik namun pemilik ternak tidak mau mengganti kerugian masyarakat oemilik lahan.
Seperti yang diungkapkan oleh RA (31 Tahun) sebagai berikut,
"...  Lah  banyak  kejadian  katiko  tonak  tu  diogiahan  baliak  ka  nan  punyo  sudah ditangkok di sawah kami ndak ado itikad baiknyo bhkan ndak ado nyo batanyo kerugian kami do, nyo jopuiknyo kobounyo, nyo maletang e baliak ka umanyo lai"
Artinya:
"...sudah  banyak  kejadiak  ketika  ternak  itu  diberikan  kembali  kepada  yang  punya sesudah  ditangkap  di  sawah  kami  tidak  ada  itikad  baiknya  bahkan  tidak  ada  dia  bertanya tentang kerugian kami, dijemputnya kerbaunya, dia pergi begitu saja pulang ke rumahnya" (Wawancara pada tanggal  10 Mei  2022).
Masyarakat juga belajar dari kasus-kasus yang audah ada, ketika pada umumnya yang dirugikan adalah pemilik lahan terlebih karena tidak adanya itikad baik dari pemilik hewan ternak maka umumnya pemilik lahan menerapkan "hukum rimba" dalam mengatasi masalah hewan ternak yang masuk ke lahan mereka.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti menarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Bidar Alam tentang Penerapan Perda Kabupaten Solok Selatan No. 1 Tahun 2020 dalam Mengatasi Konflik Antara Pemilik Hewan Ternak dengan Pemilik Lahan, sebagai berikut:
a. Masyarakat tidak banyak yang tahu tentang perda tersebut
Dalam mewadahi berbagai tindakan dan perilaku masyarakat dibutuhkan nilai dan norma  yang  berlaku  di  masyarakat  tersebut.  Berkaitan  dengan  masalah  hewan  ternak  di Bidar  Alam  ini  dibutuhkan  norma  atau  aturan  yang  bisa  mengakomodir  penyelesaian masalah yang sudah lama ada ini. Sebenarnya sudah ada aturan  berupa Peraturan Daerah (PERDA) Solok Selatan nomor 1 tahun 2020 tentang ketenteraman dan ketertiban umum. Namun perda ini bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya
b. Perda belum diterapkan dalam penyelesaian konflik
Konflik sosial yang terjadi di masyarakat terkadang memang bisa saja diselesaikan secara  mandiri  oleh  masyarakat  itu  sendiri  misalnya  oleh  orang-orang  yang  berkonflik dimana mereka saling menarik diri dan berorientasi solusi. Bisa jadi juga diselesaikan secara adat atau oleh pemuka agama atau orang-orang yang dihormati di dalam masyarakat. Namun ada kalanya seperti konflik antara pemilik lahan dengan pemilik hewan ternak ini dimana mereka  saling  merasa  benar  maka  solit  untuk  menyelesaikan  konflik  ini  secara  mandiri, ditambah lagi ketika orang-orang yang dihormati di dalam masyarakat juga tidak mampu memberikan solusi maka disanalah diharapkan pemerintah terkait masuk sebagai mediator
untuk penyelesaian konflik sosial semacam ini c. Masyarakat masih menerapkan “hukum rimba”
Antar masyarakat juga sudah tahu bahwa jika ada hewan ternak yang masuk ke lahan masyarakat maka caranya dengan "hukum rimba" yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya. Pemilik  ternak  juga  sudah  tahu  itu,  pemilik  lahan  juga  sudah  tahu.  Konflik  ini  terjadi hanyalah  karena  "hukum  rimba"  ini  hukan  hukum  yang  ideal  diterapkan  di  masyarakat karena ada unsur kekerasan, ketidak adilan di dalamnya

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk  melakukan  pengembangan  penelitian  terhadap  fenomena-fenomena  lain  berkaitan dengan  nilai  dan  norma  sosial,  Seperti:  studi  konflik,  studi  fungsional,  studi ekonomi,  studi sosiologi digital, dan lainnya. Dan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan semoga benar-benar ada aturan yang diterapkan untuk mengatasi konflik antara pemilik lahan dengan pemilik hewan ternak di daerah tersebut.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih saya ucapkan kepada isteri saya Rini Efrianti yang telah mensupport saya dalam  penelitian  artikel  ini  bahkan  menggantikan  tugas  saya  mengasuh  anak,  memberikan perhatian kepada saya sehingga bisa merampungkan artikel ini dan juga anak saya Al Fatih Dzaki  Mesra  dan  Nalendra  Baihaqi  Tou  Mesra  yang  masih  bisa  diajak  kompromi  menjadi penyemangat  saya  dalam  merampungkan  artikel  ini.  Selanjutnya  terimakasih  kepada  tim peneliti  bapak  Rus  Yandi,  bapak  Rifka  Zuwanda,  bapak  Basrial  Zuhri,  bapak  Afriendi Sikumbang yang sangat membantu dalam menyelesaikan artikel ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] Susilo Bambang Yudhoyono, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang  Penanganan  Konflik  Sosial.”  MENTERI  HUKUM  DAN  HAK  ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, 2012.
[2] A.  Rahman,  “Peraturan  Daerah  Kabupaten  Solok  Selatan  Nomor  1  Tahun  2020.” Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, Solok Selatan, 2020.
[3] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D . Bandung: Alfabeta, 2011.
[4] Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung: Alfabeta, 2016.
[5] M.  B.  dan  A.  M.  H.  Miles, Qualitative  Data  Analysis:  A  Sourcebook  of  New  Method. Terjemahan  Tjetjep  Rohendi  Rohidi.  Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber  tentang Metode-metode Baru . Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS)., 1992.
[6] A. Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin,” vol. 17, no. 33, pp. 81–95, 2018.
[7] Alma’arif,  “Manajemen  Konflik  Sosial  Di  Indonesia  (Studi  pada  Penanganan  Konflik Sosial Keagamaan di Provinsi Banten),” J. Manaj. Pemerintah. , vol. 1, no. 1, pp. 1–17, 2014, [Online]. Available: http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/JURNAL PRODI.pdf
[8] S.  Fathimah,  Y.  Lubis,  E.  Y.  Kerebungu,  Ferdinand  Rahman,  R.  Rahman,  and  R. Umaternate, Abdul Rasyid Mesra, “Handling the Conflict in District Heads Election Issues by the Pasaman Police,” in Proceeding ICHELSS 2021 , 2021, pp. 365–370.
[9] - Sukardi, “Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif,” J. Huk. Pembang. , vol. 46, no. 1, p. 70, 2016, doi: 10.21143/jhp.vol46.no1.49.
[10]  Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, Ilmu Peternakan . Denpasar: Universitas Warmadewa, 2018.