Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009 ‐ 2018

## Eka Agustiani
Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
*Corresponding Email: ekaagustiani27@gmail.com Info Artikel ABSTRAK Kata Kunci: APBD, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan SILPA. Analisis  Determinan  SILPA  Kabupaten  Lombok  Utara 2009-2018  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  realisasi dana bagi hasil, realisasi dana alokasi khusus, dan realisasi dana alokasi  umum  terhadap  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2018.
Pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumentasi. Pendekatan  kuantitatif melalui pengumpulan data sekunder  berupa  data  time  series.  Penelitian  menggunakan analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis dengan Uji parsial  (uji  t),  uji  simultan  (uji  F)  dengan  tingkat  alfa  5%,  uji koefisien determinasi (R2).  Dengan Uji asumsi klasik yaitu Uji Normalitas,  Uji  Multikolinieritas,  Uji  Heteroskedastisitas  dan
Uji Autokorelasi.
Hasil  menunjukan  secara  parsial  variabel  realisasi  dana  bagi hasil  berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  sisa lebih  pembiayaan  anggaran  (SILPA),  variabel  realisasi  dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih  pembiayaan  anggaran  (SILPA)  ,  variabel  realisasi  dana alokasi  khusus  berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan terhadap  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  (SILPA)  . Rekomendasi  yang  diajukan  agar  pemerintah  lebih  inovatif dalam penyusunan APBD. Penentuan prioritas plafon anggaran dan melakukan penyesuaian terkait komponen-komponen dalam APBD agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

## ABSTRACT
Keywords:
APBD, profit sharing fund,
general allocation fund, special allocation fund and SILPA. The Analysis of Factors Affecting the Rest of the Financing (SILPA) of North Lombok Regency in 2009-2018 aims to analyze the effect of the realization of revenue sharing funds, the realization of special allocation funds, and the realization of general allocation funds towards the Over the Budget (SILPA) of North Lombok Regency 2009-2018. Data collection by library study and documentation.
Quantitative approach through secondary data collection in the form of time series data with multiple linear regression analysis and hypothesis testing with partial test (t test), simultaneous test (F test) with an alpha level of 5%, coefficient of determination
Vol 2. No. 2, September 2020
test (R2). The classic assumption test of the Normality Test, the Multicollinearity Test, the Heteroscedasticity Test and the Autocorrelation Test.
The results show partially the realization of the variable funds for the positive effect but not significant to the rest of the excess budget financing (SILPA), the variable realization of the general allocation fund has a positive and significant effect on the remaining excess budget financing (SILPA), the variable realization of the special allocation fund has a positive effect but is not significant to the remaining budget financing (SILPA). The recommendations are proposed so that the government is more innovative in preparing the APBD. Determination of budget ceiling priorities and make adjustments related to the components in the APBD to suit the development needs.

## 1. PENDAHULUAN
Reformasi Indonesia telah menerapkan  sistem  desentralisasi  dalam menjalankan  pemerintahannya  dengan implementasi otonomi daerah.  Tujuan dari penyelenggaraan
desentralisasi dan otonomi  daerah  di  Indonesia  adalah  agar terwujudnya tingkat efisiensi dan efektifitas  pemerintah  dalam  melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan  dalam  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu aspek dalam penyelenggaraan otonomi  daerah  yang  harus  dilakukan secara  efisien  dan  efektif,  karena  APBD memiliki  peranan  yang  penting  dalam pembangunan daerah (Makhfatih, 2014).
Menurut  Ramadhan  (2015)  jika perencanaan dan pelaksanaan APBD buruk dapat  mengakibatkan  tidak  tercapainya target  penerimaan  dan  tidak  terlaksananya program dan kegiatan sehingga menghasilkan Sisa Lebih/Kurang
Perhitungan  Anggaran  (SILPA/SIKPA) yang  tinggi  pada  tahun  berkenaan. Permasalah  utama  yang  sering  terjadi adalah  rendahnya  daya  serap  anggaran. SILPA muncul karena serapan anggaran di organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  yang masih  minim,  sehingga  terdapat  realisasi pendapatan  yang  lebih  dari  yang
dianggarkan.  Hakim  (2016)  mengatakan terjadinya  SILPA  juga  karena  adanya program pemerintah yang belum terselesaikan  serta  adanya  pembatalan proyek yang hendak dilaksanakan. Menurut  Suharna  (2015)  bahwa  dari komponen-komponen APBD, yang berpengaruh besar terhadap SILPA berasal dari  pendapatan  daerah  yang  terdiri  dari PAD,  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat, serta pendapatan lain yang sah.
Dana transfer pemerintah pusat yang dialokasikan  ke  daerah  sebagai  sumber pendapatan  dalam  APBD,  selanjutnya  di pergunakan  untuk  membiayai  program pemerintah  seharusnya  dapat  di  gunakan secara maksimal.
Namun realita
menunjukan bahwa transfer dari pemerintah  pusat  yang  seharusnya  tepat waktu  di  realisasikan  oleh  pemerintah daerah namun pada akhir tahun anggaraan menjadi SILPA.
Kabupaten  Lombok  Utara  sebagai Kabupaten  termuda  di  Provinsi  NTB memiliki  kondisi  keuangan  APBD  dari segi  pendapatan  cenderung  mengalami peningkatan  baik  yang  bersumber  dari PAD,  dana  perimbangan  dan  lain-lain pendapatan  yang  sah.  Data  APBD Kabupaten  Lombok  Utara  dari  segi  dana perimbangan selama sepuluh tahun terakhir  terus  mengalami  peningkatan. Seperti pada tabel 1.1.

## Tabel 1.  Dana Perimbangan APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014-2018
Tahun Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 2009 21.106.284.220,00 162.614.416.000,00 3.300.000.000,00 2010 16.154.732.000,00 229.577.912.000,00 34.767.723.850,00 2011 29.389.359.740,00 246.356.652.000,00 35.107.000.000,00 2012 29.633.154.668,00 275.520.014.000,00 39.153.120.000,00 2013 24.086.840.362,00 314.808.074.000,00 65.187.990.000,00 2014 23.573.560.603,00 339.993.327.000,00 53.168.730.000,00 2015 15.801.782.446,00 362.867.848.000,00 91.023.650.000,00 2016 67.008.782.774,00 398.209.000.000,00 141.577.672.936,00 2017 57.981.319.310,00 392.932.943.000,00 158.431.700.473,00 2018 43.313.872.057,00 392.932.943.000,00 167.347.499.619,00 Sumber. BPKAD Kabupaten Lombok Utara
Anggaran  berupa  transfer  dari pemerintah  pusat  ini  tentunya  diharapkan dapat  direalisasikan  dengan  maksimal untuk  melaksanakan  tugas  pemerintahan dan  tentunyaa  memaksimalkan  pelayanan publik.  Namun  berdasarkan  data  APBD Kabupaten  Lombok  Utara  ditemukan anggaran  yang  ternyata  masih  tidak terpakai atau tersisa (SILPA).
Berdasarkan uraian diatas permasalahan  yang  diajukan  sebagai berikut  “apakah  dana  bagi  hasil  (DBH),
Dana  alokasi  umum  (DAU),  Dana  alokasi khusus (DAK) berpengaruh secara simultan  maupun  parsill  terhadap  SILPA Kabupaten Lombok Utara” dan tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis Determinan  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran  (SILPA)  Kabupaten  Lombok Utara Tahun 2009- 2018.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2018. Sumbernya  data  yang  digunakan  adalah data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  dokumentasi. Teknik  pengumpulan  data  adalah  teknik dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Jenis data  yang  digunakan  adalah  data  runtun waktu times series.
Variabel  Dependen  yaitu  Sisa  Lebih Pembiayaan  Anggaran  (SILPA).  Varibel Independenya adalah dana bagi hasil, dana
alokasi  umum,  dan  dana  alokasi  khusus Kabupaten  Lombok  Utara  tahun  2009- 2018.
Metode analisis data yang
dipergunakan  adalah  model  regresi  linear berganda  ( Multiple Linear Regression Method) dengan  metode  kuadrat  terkecil atau Ordinary Least Square (OLS). Dengan persamaan regresi sebagai berikut
Y = β0 +  β1 x1 + β2 x2 + β3 x3 + ei
Keterangan :
Y  =   Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran (SILPA)
β0  = Intersep/Konstanta x1  = Dana Bagi Hasil (DBH) x2  = Dana Alokasi Umum (DAU) x3  = Dana Alokasi Khusus (DAK) ei   = Variabel Pengganggu β1 + β2 + β3 = Koefisien regresi
Pengujian Hipotesis Analisis dilakukan melalui pendekatan analisis kuantitatif yaitu dengan model regresi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS). Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan pada penelitian ini.
a. Uji Parsial (Uji t)
Uji  t  ini  merupakan  pengujian variabel-variabel independen secara individu,  dilakukan  untuk  mengetahui seberapa  jauh  pengaruh  masing-masing
variabel  independen  dalam  mempengaruhi perubahan  variabel  dependen,  dengan beranggapan variabel independen lain tetap atau konstan. Langkah-langkah pengujian t test adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003: 119):
a. Menentukan Ho dan Ha
b. Menentukan taraf nyata (α = 5%)
c. Kriteria Pengujian
d. StatistikUji
e. Kesimpulan
b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Uji  F  ini  merupakan  pengujian secara  bersama-sama  (simultan)  variabel independen  terhadap  variabel  dependen apakah  berpengaruh  signifikan.  Langkah- langkah  pengujian  adalah  sebagai  berikut (Gujarati, 2003: 134).
a. Rumusan Ho dan Ha
b. Menentukan taraf nyata (α = 5%)
c. Kriteria Pengujian
d. Statistik uji
e. Kesimpulan
c. Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  dilakukan untuk  melihat  seberapa  besar  kemampuan variabel  independent  secara  bersama-sama memberi  penjelasan  terhadap  variabel dependent dimana nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1 (0 < R2< 1) semakin besar R2 maka  semakin  besar  variasi  variabel dependent  yang  dapat  dijelaskan  oleh variasi variabel-variabel independen.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

## a. Uji Asumsi Klasik
Pengujian  ini  dilakukan  untuk melihat apakah didalam model yang diteliti mengalami  penyimpangan  asumsi  klasik atau tidak, maka perlu diadakan pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik dengan beberapa langkah uji. Berikut uji asumsi klasik:
b. Uji Autokorelasi
Uji  ini  dilakukan  untuk  mengetahui ada  atau  tidaknya  gejala  autokorelasi diantara  variabel  pengganggu,  artinya gangguan yang terjadi pada suatu titik atau
periode  pengamatan  tidak  berhubungan dengan  titik  atau  pengamatan  lainnya. Untuk mengetahui deteksi gejala autokorelasi  dapat  dilihat  pada  nilai Durbin-Watson  pada  output  SPSS  yang disebut dengan DW hitung. Angka ini akan dibandingkan  dengan  kriteria  penerimaan atau  penolakan  yang  akan  dibuat  dengan nilai  d L dan  d U ditentukan  berdasarkan jumlah variabel bebas dalam model regresi ( k ) dan jumlah sampelnya ( n ). Nilai d L dan d U dapat  dilihat  pada  tabel  DW  dengan tingkat signifikansi (error) 5% (a= 0,05).
Pada  hasil  analisis  penelitian  tahun 2009-2018  di  Kabupaten  Lombok  Utara diperoleh  nilai  d L =  0,525  dan  d U =  2.016 sehingga  dapat  ditentukan  kriteria  terjadi atau  tidaknya  autokorelasi.  Nilai  DW hitung sebesar 2.165  lebih besar dari 2.016 dan kurang dari 3.475 yang artinya berada pada  daerah  tidak  ada  autokorelasi. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam model regresi linier tidak terjadi autokorelasi.
c. Uji Multikolenieritas
Multikolinearitas  untuk  melihat  ada atau  tidaknya  korelasi  antara  variabel  in dependen dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi  antara variabel independen maka hubungan antara variabel independen  terhadap  variabel  dependen terganggu.  Ini  dapat  dibuktikan  dengan melihat  nilai  VIF  pada  tabel  pengujian. Jika nilai VIF > 10 maka  terdapat penyakit atau masalah Multikolinearitas, sebaliknya jika  nilai  VIF  <  10  maka  tidak  terdapat masalah Multikolinearitas.
Pada  hasil  analisis  tahun  2009-2018 di  Kabupaten  Lombok  Utara  didapatkan bahwa  nilai  VIF  pada  dana  bagi  hasil sebesar 6.568, dana alokasi khusus sebesar 5.779,  dan  dana  alokasi  umum  sebesar 4.625.  Karena  nilai  VIF  dari  ketiga variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 maka  dapat  dikatakan  tidak  terjadi multikolinieritas  pada  ketiga  variabel tersebut.
d. Uji Normalitas
Pengujian  uji  normalitas  bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model
regresi, variabel residual memiliki distribusi  normal.  Hasil  uji  normalitas dapat dilihat dari gambar Normal P-P Plot. Kriteria sebuah (data) residual terdistribusi normal  atau  tidak  dengan  pendekatan Normal  P-P  Plot  dapat  dilakukan  dengan melihat  sebaran  titik-titik  yang  ada  pada gambar. Apabila sebaran titik-titik tersebut mendekati  atau  rapat  pada  garis  lurus (diagonal)  maka  dikatakan  bahwa  (data) residual  terdistribusi  normal,  namun apabila sebaran titik-titik tersebut menjauhi garis maka tidak terdistribusi normal.
Berdasarkan  hasil  analisis  sebaran titik-titik  dari  gambar  Normal  P-P  Plot relatif  mendekati  garis  lurus,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  (data)  residual terdistribusi normal.
e. Uji Heteroskedastisitas
Masalah  heteroskedastisitas  terjadi apabila  varian  untuk  setiap  variabel pengganggu  tidak  mempunyai  varians yang  sama  untuk  setiap  observasi. Pengujian  heteroskedastisitas  dilakukan dengan  membuat  Scaterplot  (alur  sebaran) antara  residual  dan  nilai  prediksi  dari variabel  terikat  yang  telah  distandarisasi. Hasil  uji  heteroskedastisitas  dapat  dilihat pada gambar Scaterplot.
Pada  hasil  analisis  penelitian  tahun 2009-2018  di  Kabupaten  Lombok  Utara didapatkan bahwa sebaran titik membentuk suatu  polar  atau  alur  tertentu,  sehingga dapat disimpulkan terjadi
heteroskedastisitas  atau  dengan  kata  lain tidak  terjadi  homoskedastisitas.  Asumsi klasik  tentang  heteroskedastisitas  dalam modal  ini  tidak  terpenuhi,  yaitu  terbebas dari heteroskedastisitas.

## Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Regresi Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 624.972 482.165 .013 .990 X1 .794 .367 .433 2.163 .067 .015 6.568 X2 .153 .036 .782 4.283 .004 .019 5.779 X3 .163 .126 .216 1.288 .239 .022 4.625
a. Dependent Variable: Y
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 275.000 3 917.000 535.803 .000 b Residual 119.000 7 171.000 Total 276.000 10 a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
Sumber : Data sekunder diolah 2020
Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: SILPA = 624.972 +  0.794 X1 – 0.153 X2 + 0.163 X3 + ei

## Uji F
Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi F (nilai-p)  sebesar  0,000. Dapat  dinyatakan  bahwa  nilai-p  <  0,05, dan  Fhitung>Ftabel  yaitu  535,803>4,35, sehingga  dapat  simpulkan  bahwa  variabel dana  bagi  hasil,  realisasi  dana  alokasi umum,  dan  realisasi  dana  alokasi  khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap SILPA.

## Uji t
Berdasarkan  hasil  uji  t  dapat diketahui  bahwa  secara  parsial  variabel realisasi  dana  alokasi  umum  mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap  SILPA. Sedangkan  variabel  realisasi  dana  bagi hasil  dan  realisasi  dana  alokasi  khusus diketahui  secara  parsial  tidak  berpengaruh signifikan terhadap SILPA, maka hipotesis ditolak.

## Koefisien Determinasi
Berdasarkan hasil uji R2 menunjukkan bahwa nilai R-square 99,6% dan adjusted R-square 99,4%.  Pada penelitian  ini  pengukuran  kemampuan model ini menggunakan adjusted R-square karena  mampu  menjelaskan  kemampuan model  lebih  baik.  Dari  hasil  pengujian dapat  disimpulkan  bahwa  model  ini memiliki  kemampuan  99,4%  dalam menjelaskan  variasi  dependen.  Sedangkan 99,6%  dijelaskan  oleh  variabel-variabel lain diluar model penelitian.

## Pembahasan
a. Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  (DBH) Terhadap  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran (SILPA) Penelitian membuktikan bahwa realisasi  dana  bagi  hasil  berpengaruh positif,  namun  tidak  signifikan  terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).  Yang  ditunjukan  berdasarkan nilai  t  hitung  sebesar  2.163  dan  nilai probabilitas  t  hitung  sebesar  0.  067  lebih besar  dari  taraf  nyata  5%  (0.67  >  0.05). Hasil  koefisien  regresi  sebesar  0.794. Artinya  semakin  meningkatnya  jumlah realisasi  dana  bagi  hasil  akan  menambah jumlah  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran (SILPA).  Setiap  penambahan  1  miliar rupiah  dana  bagi  hasil  maka  akan menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 0.794 miliar rupiah.
Di Kabupaten Lombok Utara Jumlah realisasi  dana  bagi  hasil  untuk  sepuluh tahun  mengalami  fluktuasi,  realisasi  dana bagi hasil tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang  mencapai  Rp  67.008.782.774,00 kemudian  tahun  berikutnya    hingga  pada tahun  2018  realisasi  dana  bagi  hasil  tidak tercapai  sesuai  target,  dimana  Pemerintah Kabupaten  Lombok  Utara  menetapkan target dana bagi hasil di APBD sebesar Rp 42.303.695.000,00  namun  yang  terealisasi Rp 43.313.872.057,00.
Jumlah
pendapatan sebagai komponen  dalam  APBD  Kabupaten Lombok Utara merupakan variabel penting yang  dapat  mempengaruhi  jumlah  Sisa
Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA) pada  APBD  Kabupaten  Lombok  Utara. Sehingga  secara  teori  mengatakan  bahwa semakin  besar  realisasi  dana  bagi  hasil kepada  pemerintah  daerah  maka  semakin besar  jumlah  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran (SILPA) begitu pula sebaliknya.
Penerimaan  Realisasi  Dana  Bagi Hasil berupa pajak yang terlalu besar pada akhir  tahun  dan  dana  tersebut  tidak  dapat digunakan  dengan  optimal,  maka  akan menyebabkan sisa anggaran dan berdampak  pada  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran  (SILPA).  Hubungan  positif  dan signifikan terjadi karena pemerintah daerah kurang    akurat  dalam  memperkirakan Realisasi  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Pajak sehingga  dapat  menyebabkan  terjadi  sisa anggaran yang berdampak pada SILPA. Ini disebabkan terjadinya penumpukan dana di akhir  tahun  yang  tidak  dapat  cepat dibelanjakan  secara  langsung  sehingga menyebabkan  SILPA  menjadi  naik. Sejalan  dengan  penelitian  Suharna  (2015) menyatakan  bahwa  komponen  pendapatan daerah  dalam  kurun  waktu  tujuh  tahun terakhir  yang  dominan  berkontribusi terhadap  peningkatan  maupun  penurunan SILPA  berasal  dari  pendapatan  transfer yang  bersumber  dari  dana  perimbangan pada  pos  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dan Sumber  Daya  Alam.  Selain  itu  Izudin (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara komponen pendapatan  termasuk  dana  perimbangan pada pos DBH Pajak berpengaruh terhadap SILPA di Kabupaten Bungo.
b. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU) Terhadap  Sisa  Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Penelitian  menunjukan  bahwa  sisa belanja  non  modal  berpengaruh  positif namun tidak signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan  Anggaran.  Hal  ini  ditunjukan berdasaran  nilai  t  hitung  sebesar  1.288 dengan  nilai  probabilita  t  hitung  sebesar 0.239 lebih besar dari taraf nyata 5%. Hasil koefisien  regresi  sebesar  0.163.  Hal  ini menunjukan    semakin  meningkatnya jumlah  realisasi  dana  alokasi  umum  maka
akan  manambah  jumlah  SILPA.  Artinya setiap penambahan 1 miliar rupiah realisasi dana alokasi umum maka akan menambah Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  sebesar 0.163 miliar rupiah.
Dana Alokasi Umum adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke  Pemerintah  Daerah  untuk  mengatasi ketimpangan  horizontal  dengan  tujuan utama  pemerataan  kemampuan  keuangan antar daerah.
c. Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Realisasi  dana  alokasi  khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).  Hal  ini  ditunjukan  berdasarkan nilai  t  hitung  sebesar  4.283  dengan  nilai probabilita  t  hitung  sebesar  0.004  lebih besar  dari  taraf  nyata  5%.  Hasil  koefisien regresi  sebesar  0.153.  Hal ini menunjukan semakin  meningkatnya  jumlah  realisasi dana alokasi khusus maka akan meningkatkan jumlah sisa
lebih pembiayaan  anggaran  (SILPA).  Artinya setiap  penambahan  1  miliar  rupiah  sisa belanja  modal    maka  akan  meningkatkan jumlah SILPA sebesar 0.153 miliar rupiah.
Hal  ini  selaras  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Izudin  (2013)  yang menyatakan  bahwa  adanya  hubungan positif antara
komponen-komponen pendapatan yang mencakup DAK terhadap SILPA.  Selain  itu  dalam  penelitiannya, Sugiantini (2015) menyatakan bahwa DAK yang  tidak  pernah  mencapai  target disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  salah satunya  yaitu  karena  pemerintah  pusat yang  melakukan  transfer  ke  daerah  secara berkala dan bertahap sesuai dengan jadwal yang  telah  ditetapkan,  dengan  begitu penyaluran  dana  transfer  yang  mendekati akhir tahun anggaran disinyalir memberikan sumbangan signifikan terhadap rendahnya realisasi DAK
sehingga terbentuknya SILPA.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
Secara parsial variabel realisasi dana bagi hasil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA) variabel  realisasi  dana alokasi  umum  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  sisa  lebih  pembiayaan anggaran  (SILPA),  variabel  realisasi  dana alokasi  khusus  berpengaruh  positif  namun tidak  signifikan  terhadap  sisa  lebih pembiayaan  anggaran  (SILPA).  Secara simultan variabel dana bagi hasil, realisasi dana  alokasi  umum,  dan  realisasi  dana alokasi khusus berpengaruh terhdap SILPA
Diharapkan  pemerintah  Kabupaten Lombok  Utara  lebih  inovatif  dalam penyusunan anggaran pembelanjaan daerah dan  penentuan  prioritas  pelapor  anggaran yang  terkait  dalam  komponen-komponen APBD  agar  sesuai  dengan  pembangunan daerah.

## REFERENSI
Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. “Pengaruh  dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  terhadap  belanja  pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di  Jawa  dan  Bali”,  Proceeding Simposium  Nasional  Akuntansi  VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.
Abdullah, Syukriy.2004. “Perilaku Oportunistik Legislatif
dalam
Penganggaran  Daerah:  Pendekatan
Principal-Agent  Theory.  Makalah disajikan  pada  seminar  antarbangsa di  universitas  Bengkulu.  Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
Dulahi  Darman.  2016.  “Pengaruh  Pajak Daerah  Dan  Dana  Alokasi  Umum Terhadap  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran  (Survey  Pada  Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah)”. e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 6, ISSN: 2302-2019
Vol. 2 No. 2, September 2020
Gujarati,  Darmodar.  2003.  Ekonometrika Dasar.  Terjemahan  Sumarno  Zein. Jakarta: Erlangga Hakim,  A.  R.  2016.  “Identifikasi  Faktor- Faktor  Yang  Menyebabkan  Sisa Lebih  Perhitungan  Anggaran  (Studi
Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Pemerintah Kabupaten  Kulon  Progo)”.  Tesis. Universitas Gadjah Mada
Halim Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. “Pengelolaan  Keuangan  Daerah”. Yogyakarta Ramadhan,  M.  F.  A.,  2015.  “Pengaruh Realisasi,  Perubahan  Anggaran  Dan Temuan  Audit  Terhadap  Silpa Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia”. Skripsi Universitas Sebelas Maret. Siregar. B. (2015). Akuntansi sektor publik (akuntansi  keuangan  pemerintah daerah  berbasis  akrual).  Yogyakarta: UPP STIM YKPN Sugiyono.  2012.  Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi
(Mixed Methods) ALFABETA. Bandung.
Widarjono, A. (2015). Analisis multivariat terapan  (dengan  program  SPSS, AMOS,  dan  SMARTPLS).  Edisi  2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Worrall  Les,  Chris  Collinge,  dan  Tony Bill.  1998.  “Managing  Strategy  in Local  Government”.  Volume  11 ISSN: 0951-3558