Kuasa Politik Negara Dalam Proses Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Hutan Yawila Desa Eka Pata, Kabupaten Sumba Barat Daya
Fredirikus Bulu Ladi 1 , Pamerdi Giri Wiloso 2
1 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga *Email: fbululadi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kuasa politik negara terhadap para komunitas adat  lokal  di  desa  Eka  Pata,  kecamatan  Wewewa  Tengah,  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya. Kuasa  politik  negara  melalui  para  oknum  aparat  pemerintah  desa  Eka  Pata,  oknum  polisi kehutanan,  oknum  kepolisian  dan  penguasa  untuk  menekan  para  pemimpin  suka  Lobo  di lereng  gunung  hutan  Yawila.  Para  aktor  tersebut  menekan  bahkan  meneror  pemimpin  suku agar tidak melawan terhadap pengrusakan hutan lindung Yawila. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif,  dengan  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan dokumentasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  mantan  kepala  dusun  II,  pemimpin suku  Lobo,  masyarakat  komunitas  adat  lokal,  dan  warga  dusun  II  yang  mengelola  lahan dikawan  hutan  Yawila.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hutan  Yawila  telah mengalami  degradasi  akibat  pembabatan  secara  liar  yang  terus  menerus  dilakukan  oleh kelompok  masyarakat  dusun  II  di  desa  Eka  Pata  sejak  tahun  2019  sampai  dengan  saat  ini. Masyarakat  di  dusun  II  melakukan  aktivitas  perkebunan  akibat  diberikan  ijin  oleh  UPTD kehutatanan Kabupaten Sumba Barat Daya  guna menanam tanaman pangan lokal.  Faktanya kerusakan lingkungan tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteran ekonomi keluarga  bagi  masyarakat  di  dusun  II  yang  melakukan  aktivitas  perkebunan  diatas  lokasi hutan lindung tersebut. Bahkan dampak turunan yang dihasikan sangat memberikan dampak yang  lebih  besar  yaitu  masyarakat  komunitas  lokal  disana  kehilangan  sumber  obat-obatan herbal, hutan dan air menjadi rusak. Selain itu akan berdampak konflik kepentingan dimasa yang akan datang antara kelompok masyarakat dan komunitas adat lokal Marapu.
Kata Kunci: Kuasa Politik Negara, Konflik, Degradasi, Kerusakan Lingkungan, Komunitas Adat Lokal

## Abstract
This  research aimed  to  describe  the  Politic  Power  of  Nation  toward  the  community‟s  local custom  in  Eka  Pata  Village,  middle  Wewewa,  South  West  Sumba  Regency.  The  politic power  passed  by  the  Eka  Pata  village  government,  the  forest  polices,  the  polices  and  the authority  to  press  the  leaders  of  Lobo  ethnic  in  the  hill  of  Yawila  mountain  forest.  These actors  press  and  also  terror  the  leaders  of  group  so  that  they  don‟t  rival  about  the  group protection  forest  destruction.  This  research  used  qualitative  approach,  the  data  collection technique  is  by  interview  and  documentation.  The  informers  in  this  research  consist  of  ex- second  village  chief,  the  leader  of  Lobo  ethnic,  local  custom  society,  and  the  villagers  of second village who manage the area in Yawila forest. The research result showed that Yawila forest  have  had  degradation  because  of  illegal  loggings  that  continues  are  done  by  society groups of second village in Eka Pata village since 2019 until at this moment. The society in second  village  doing  the  plantation activity  because is  given  permission  by  forest  UPTD  of South  West  Sumba  Regency  in  order  to  plant  the  local  crops.  In  fact,  the  environmental
damage does not give impact toward the increasing family economic welfare for the villagers in  second  village  who  doing  the  plantation  activity  in  that  protection  forest.  Even,  the hereditary impact that resulted is very bigger namely the local community villagers who are there losing the resource of herbal drug, the forest and water become damaged. Beside that, it will give the benefit conflict in the future between society  groups and Marapu local custom community.
Key words: Nation Politic Power, Conflict, Degradation, the Environmental Damage, Local Custom Community.

## Pendahuluan
Kesalahan  terbesar  rezim  pembangunan  saat  ini  ialah  kelalaian  menempatkan lingkungan sebagai arena eksistensi dan keberlangsungan pembangunan itu. Dalam  kerangka itu,  kelemahan  terbesar  manusia  modern  ialah  saat  dirinya  melupakan  tanah  dan  air  yang menjadi  tempat  pijakan.  Kesalahan    tersebut  berimplikasi  pada  ekstrasi  sumber  daya  secara masif. Dampak lanjutannya ialah kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Secara siklis, kerusakan  lingkungan  membawa  banyak  efek  turunan  seperti  kemiskinan  memperlambat pertumbuhan  ekonomi,  produktivitas,  dan  urbanisasi  dan  itu  memperburuk  ketidaksetaraan (Albertus, 2021).
Berdasarkan data tahun 2014 dari  Biro Pusat Statistik (2020) Kabupaten Sumba Barat Daya  (BPS),  kemiskinan  di  Kabupaten  SBD  mencapai  25,78  persen.  Angka  tersebut  lebih tinggi dari tingkat kemiskinan penduduk Provinsi NTT yang berada di angka 19,20 di tahun yang sama. Sejauh ini, belum ada data resmi terbaru berkaitan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten SBD.
Shohibuddin  (dalam  Achmaliadi,  dkk.,  2010)  menyebutkan  lima  dimensi  kemiskinan  di Indonesia. Pertama, dimensi kemiskinan yang terkait dengan persoalan identitas dan struktur sosial  masyarakat  adat  yang  khas.  Dimensi  ini  berhubungan  dengan  pengakuan  negara  atas hak  masyarakat.  Kedua,  terbatasnya  akses  masyarakat  kepada  layanan  publik.  Ketiga, kemiskinan yang berkaitan dengan relasi-relasi agraria yang timpang, baik antara komunitas lokal dengan pihak-pihak dari luar (negara, korporasi, dan lain-lain) maupun di antara sesama warga  komunitas  itu  sendiri.  Keempat,  berkaitan  dengan  relasi-relasi  produksi  yang  terkait dengan  pemanfaatan  dan  pengusahaan  sumber-sumber  agraria  setempat.  Kelima,  terkait dengan  isu  keberlanjutan  layanan  alam.  Isu  ini  berhubungan  dengan  degradasi  fungsi ekologis  baik  akibat  dari  konfiik  dan  bencana  alam  (kasus  di  Aceh)  maupun  akibat dilanggamya konsep tata ruang tradisional oleh negara.
Sementara itu, Baidhawy (2015) mengatakan bahwa globalisasi neoliberal merupakan rezim  pemiskinan  dalam  dirinya.  Disebut  demikian  karena  globalisasi  terlampau  sering memberikan  janji  surgawi  kepada  dunia  dan  masyarakat.  Janji-janji  rezim  pemiskinan tersebut  tentu  tidak  selamanya  salah  dan  keliru.  Namun  demikian,  dalam  banyak  kasus, globalisasi  berdampak  kemiskinan  akut  pada  masyarakat.  Sebab,  dominasi  globalisasi  di semua  lini  kehidupan  manusia tidak  hanya  gagal  secara  sosial tetapi  juga  berdampak  buruk bagi pemiskinan masyarakat dari aspek ekonomi, politik, keamanan, dan lingkungan.
Idealnya,  manusia  perlu  menjaga  keberlangsungan  lingkungan  hidup.  Hal  tersebut disebabkan karena keberlangsungan hidup manusia sebagai bagian dari sebuah sistem sangat ditentukan oleh kualitas lingkungannya baik secara fisik maupun sosial. Dalam sebuah studi tentang dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidakadilan sosial, Migliorelli dan  Dessertine,  Eds.,  (2020)  menyebutkan  bahwa  keberlangsungan  hidup  manusia  dan
struktur  sosial  serta  ekonominya  sangat  bergantung  pada  kemampuan  manusia  mengelola berbagai risiko karena perubahan iklim dan degradasi lingkungan.
Jauh  sebelumnya,  pada  tahun  1993,  dalam  sebuah  kajian  tentang  perubahan lingkungan  dan  konflik  akut,  Suhrke  dan  Hazarika  (1993)  keberlangsungan  hidup  manusia yang  harmonis  dapat  dicapai  dengan  menjaga  agar  lingkungannya  terhindar  dari  berbagai gejala  degradasi.  Dalam  konteks  demikian,  peran  berbagai  elemen  sangat  diperlukan  untuk menjaga  dan  melestarikan  lingkungan.  Konsep  pembangunan  berkelanjutan  merupakan  inti kajian kedua ahli ini.
Berkaitan  dengan  penggunaaan  lahan  di  kawasan  Asia,  Pani  (2020)  menjelaskan bahwa  antara  lanskap  fisik,  sumber  daya  alam,  dan  modifikasinya  oleh  penggunaan  lahan manusia  di  Asia  sejatinya  dikaji  terutama  karena  di  wilayah  ini,  telah  terjadi  perubahan mendasar relasi ketiga elemen tersebut.
Diskusi tentang hubungan kompleks antara manusia, lanskap fisik, sumber daya alam, dan  modifikasinya  oleh  penggunaan  lahan  manusia  di  berbagai  lingkungan  Asia  diperlukan untuk  mencari  solusi  degradasi  lingkungan.  Diakui  secara  luas  bahwa  lingkungan  manusia interaksi  menjadi  semakin  penting  dalam  studi  dan  pengembangan  area  penelitian,  dengan mempertimbangkan perbedaan regional serta bio-fisik, kekhasan sosial ekonomi dan budaya. Menurut Pani (2020: 18), di Asia, telah terjadi degradasi lahan dan hutan, perubahan gletser, lingkungan pegunungan, bendungan, geografi medis, kerentanan dan strategi mitigasi, bahaya alam. Perubahan lingkungan yang demikian masif membutuhkan kajian agar masyarakat dan komunitas lokal tidak mendapatkan dampak negatif berkelanjutan.
Kajian tentang relasi antara lingkungan dengan lembaga adat telah banyak dilakukan banyak penulis dan peneliti. Setiap kajian memiliki tema dan batasannya masing-masing. Hal tersebut  menunjukkan  banyaknya  perspektif  dalam  mengamati  dan  menganalisis  sebuah fenomena. Berkaitan dengan penelitian tentang degradasi lingkungan dan menurunnya peran sosial  lembaga  adat  Sumba,  beberapa  kajian  konseptual  akan  ditinjau  untuk  mendapatkan pemahaman  yang  intens  tentang  subjek  yang  diteliti.  Beberapa  di  antaranya  ialah degradasi lingkungan dan lembaga adat. Selain itu, kajian ini, didalami menggunakan perspektif teoritis strukturalis-tindakan  generatif  Pierre  Bourdieu.  Pilihan  konsep  dan  penjelasan  teoritis  itu bukan tanpa alasan. Kajian tentang degradasi lingkungan berkaitan dengan menurunnya daya dukung  lingkungan  hutan  di  kawasan  Yawila.  Kajian  tentang  lembaga  adat  berhubungan dengan  posisi  dan  peran  lembaga  adat  Sumba  dalam  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan. Sementara itu, pilihan teori strukturalis tindakan generatif Bourdieu disebabkan karena kajian degradasi lingkungan dianggap berhubungan dengan relasi struktur simbolis lembaga adat.
Diskusi  tentang  degradasi  lingkungan  tidak  bisa  diarahkan  hanya  pada  kemunduran kualitas lingkungan semata. Diskursus degradasi lingkungan minimal harus membahas aktor, struktur, sebab, dan implikasi sekaligus. Sejauh ini, belum ada kajian khusus yang membahas tentang degradasi lingkungan di Sumba Barat Daya. Oleh karena itu, kajian tentang degradasi lingkungan  yang  dihubungkan  dengan  pelemahan  peran  lembaga  adat  lokal  Sumba  perlu ditelisik dengan berbagai kerangka berikut.
Dalam sebuah penelitian tentang ekosistem mangrove di Sumba Barat, Keremata, dkk (2003) menyebutkan bahwa menjaga dan memelihara lingkungan merupakan tugas bersama semua  pihak  terutama  wilayah  yang  berada  di  pinggir  pantai.  Disebutkan,  mangrove  tidak terlalu  cocok  dibudidayakan  di  Sumba  Barat,  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Hal  tersebut disebabkan  karena  iklim  dan  temperatur  suhu  di  Sumba  Barat  tidak  cocok  untuk  menjadi habitat hidup mangrove. Degradasi lingkungan dapat diatasi dengan menanam pohon lain di
sana.  Berkaitan  dengan  itu,  Keremata  dan  teman-teman  tidak  menunjukkan  pohon  yang dimaksud.
Penyebab kerusakan atau degradasi lingkungan bermacam-macam. Adisukma, Dana, dkk  (2014)  menyebutkan  bahwa  faktor  utama  degradasi  lingkungan  tersebut,  yaitu  konversi lahan,  eksploitasi  migas.  Dua  hal  ini  memicu  terjadinya  pengurangan  daya  dukung lingkungan kepada ketersediaan tanah yang subur, ari tanah untuk kebutuhan air bersih, dan lain-lain.
Secara struktural, degradasi lingkungan disebabkan karena melemahnya kepemimpinan  nasional.  Menurut  Wahana  Lingkungan  Hidup  (2021),  lemahnya kepemimpinan  nasional  yang  tidak  menempatkan  kebijakan  secara  mendasar  pada  ilmu pengetahuan dan karena ketiadaan visi untuk menjamin keselamatan rakyat merupakan sebab utama  terjadinya  bencana,  tidak  hanya  virus  tetapi  juga  bencana  alam  dan  sosial  lainnya. Implikasinya, banyak aktor yang turut serta mengambil kesempatan dalam proses perusakan hutan  dan  lain-lain.  Fokus  kajian  Walhi  sesungguhnya  tertuju  pada  dominasi  modal  yang bergerak masif menguasai lahan-lahan kehutanan di seluruh Indonesia.
Di  aspek  yang  lain,  Zulfa,  dkk  (2016)  menyebutkan  bahwa  berkaitan  dengan degradasi  lingkungan,  terdapat  relasi  negatif  antara  pemahaman  kritis  masyarakat  tentang lingkungan  dengan  perspektif  global  dan  berhubungan  positif  antara  konsep  ekopedagaogik dengan  perpspektif  global.  Realitas  itu  menunjukkan  bahwa  kadar  pemikiran  kritis masyarakat  Indonesia  belum  cukup  mampu  menopang  dominasi  kekuasaan  baik  negara maupun  modal  dalam menjaga  dan  melestarikan  lingkungan.  Di  sisi  yang  lain,  peningkatan pengetahun  ekopedagogik  berhubungan  langsung  dengan  pengetahuan  tentang  lingkungan. Fakta  ini  menunjukkan  gejala  positif  meski  harus  terus  didorong  agar  pengetahuan ekopedagogik diejahwantakan ke dalam gerakan material pelestarian lingkungan.
Terkait  hal  ini,  diskusinya  tidak  hanya  menyangkut  pengetahuan  masyarakat  tetapi juga tentang dominasi negara dan modal dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Menurut Albertus  (2021),  salah  satu  gejala  umum  pada  pengelolaan  sumber  daya  alam  di  kawasan Asia  ialah  menguatnya  dominasi  negara  dan  modal.  Dalam  pandangan  Albertus,  reformasi tanah  di  kawasan  Asia  memang  memberi  dampak  bagi  banyak  orang.  Namun  demikian, realitas menunjukkan di wilayah ini, terjadi kesenjangan hak milik.
“Hal  ini  menunjukkan  bahwa  program  land  reform  paling  sering  dilaksanakan  oleh pemerintah otoriter yang sengaja menahan hak milik dari penerima manfaat. Dengan demikian,  pemerintah  menghasilkan  pengaruh  paksa  atas  penduduk  pedesaan  dan melakukan  kontrol  sosial.  Ini  adalah  menguntungkan  secara  politik  bagi  pemerintah yang  berkuasa  tetapi  memiliki  dampak    negatif  konsekuensi  pembangunan: memperlambat  pertumbuhan  ekonomi,  produktivitas,  dan  urbanisasi  dan  itu memperburuk ketidaksetaraan (Albertus, 2021)”.
Fenomena seperti yang digambarkan Albertus di atas sedang terjadi di Asia termasuk Indonesia.  Yang  terjadi  ialah  kekuasaan  politik  dari  rezim  politik  bekerja  manipulatif bersama  modal  untuk  menekan  dan  melakukan  kontrol  penguasaan  sumber  daya  alam termasuk  hutan.  Implikasi  praktis  dari  kondisi  demikian  ialah  pelambatan  pertumbuhan ekonomi,  menurunnya  produktivitas,  gejala  urbanisasi,  dan  memperburuk  ketidaksetaraan sosial. Realitas itulah yang oleh Albertus sebagai „hak milik tanpa hak‟.
Dalam  berbagai  diskusi  banyak  pihak,  realitas  ketertindasan  masyarakat  oleh dominasi  negara  dan  modal  tidak  boleh  terjadi  lagi  di  masa  mendatang.  Dibutuhkan  arena bagi  para  aktor  untuk  dapat  menyampaikan  pendapat  dalam  rangka  mempromosikan  hak
miliknya  sebagai  hak  utama  seperti  disampaikan  Albertus  di  atas.  Menurut  Sembiring,  dkk (2021),  salah  satu  isu  utama  Indonesia  ke  depan  ialah  pelemahan  instrumen  perlindungan lingkungan hidup dan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan.
Mariano  (2021)  dalam  sebuah  studi  di  Filipina  menyebutkan,  semua  elemen transnasional,  negara,  dan  modal  harus  secara  bersama  merumuskan  model  pembangunan yang  memberi  kembali  apa  yang  sesungguhnya  menjadi  hak  masyarakat.  Orang  miskin  di Asia  telah  memberi  banyak  kepada  perusahan  transnasional.  Sekarang  saatnya mengembalikan  semua  yang  telah  diambil  itu  kepada  masyarakat.  Memberdayakan masyarakat  miskin  atau  rentan,  mengatasi  kekuatan  yang  mempertahankan  kemiskinan, kerentanan,  dan  hubungan  eksploitatif  merupakan  jalan  terbaik  pengembalian  hak-hak masyarakat.  Mekanisme  yang  ditawarkan  Mariano  ialah  pemberdayaan  masyarakat  lokal berbasis  adat  dan  budaya  lokal.  Tujuannya  agar  proyek  pembangunan  dapat  membongkar struktur  ketidaksetaraan  sosial  dengan  model  kontradiksi  program  tanggung  jawab  sosial perusahaan.
Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, degradasi lingkungan dalam penelitian ini merujuk  pada  kondisi  berkurangnya  fungsi  hutan  karena  penebangan  yang  dilakukan  oleh beberapa  aktor,  baik  perorangan,  lembaga,  perusahan,  atau  yang  lainnya  yang  berdampak pada kemiskinan atau kondisi lain yang berhubungan dengan hutan dan lingkungan. Merujuk logika  demikian,  degradasi  lingkungan  di  kawasan  hutan  Yawila,  Desa  Ekapata,  Kabupaten Sumba Barat Daya ialah kondisi di mana terjadi penebangan hutan yang dilakukan oleh aktor yang merugikan kepentingan masyarakat banyak.
Sejauh  ini,  pengertian  lembaga  adat  masih  merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Menurut regulasi  ini,    “Lembaga  Adat  adalah  Lembaga  kemasyarakatan  baik  yang  sengaja  dibentuk maupun  yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam  suatu  masyarakat  hukum  adat  tertentu  dengan  wilayah  hukum  dan  hak  atas  harta kekayaan  di  dalam  hukum  adat  tersebut,  serta  berhak  dan  berwenang  untuk  mengatur, mengurus  dan  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  kehidupan  yang  berkaitan  dengan  dan mengacu  pada  adat  istiadat  dan  hukum  adat  yang  berlaku”.  Batasan  lembaga  adat  di  atas memiliki beberapa konteks seperti lembaga kemasyarakatan, lembaga yang sengaja dibentuk atau  yang  tumbuh  secara  alamiah,  bertumbuh  sejalan  dengan  perjalanan  sejarah  sebuah masyarakat,  memiliki  hukum  adat,  aturan  itu  mengatur,  mengurus,  dan  menyelesaikan beragam masalah dalam masyarakat.
Dalam studi ilmu sosial dan budaya, definisi lembaga adat selalu berhubungan dengan konteks  sosial  dan  corak  lingkungan  keberadaan  masyarakat  dan  struktur  budaya  yang melingkupinya.  Masyarakat  dalam  sebuah  lembaga  adat  adalah  agensi  yang  selalu membentuk struktur antara manusia dan lingkungan secara terus menerus. Urgensi membahas relasi  manusia  dan  lingkungan  ialah  agar  masyarakat  dapat  menganalisis  aspek  sosial, budaya,  etika,  politik,  dan  epistemiknya  (aspek  nilai)  yang  dimiliki  manusia  pendukung kebudayaan, hubungan kekuasaan di mana tindakan dan konsekuensi yang terlibat dan makna tindakan manusia dalam kaitannya dengan lingkungan hidup (Devi, 2019).
Lembaga  adat  dan  struktur  lingkungan  di  sekitarnya  merupakan  sebuah  sistem  yang membangun  relasi  terus-menerus.  Dinamika  perkembangan  masyarakat  berimplikasi  pada perkembangan  lingkungannya.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  perubahan  struktur  sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Perubahan sistem kepemilikan tanah dari komunal ke sistem individu tidak saja berdampak pada legalitas tanah tersebut tetapi juga pada kekuatan otoritas  atas  tanah  (Ward  and  Kingdon,  1995).  Dengan  demikian,  kepemilikan  atas  lahan
tertentu dengan segala isi di dalamnya sangat bergantung pada kepemilikan otoritas lembaga adat.  Perubahan  otoritas  lembaga  adat  jelas  berimplikasi  pada  perubahan  struktur  tidak  saja secara sosial tetapi juga secara fisik.
Persoalan utama semua kesatuan adat seluruh dunia, termasuk Indonesia, akhir-akhir ini  ialah  melemahnya  peran  otoritas  adat  dalam  konteks  kehidupan  sosial  termasuk  dalam upaya  menjaga  dan  memelihara  kelangsungan  lingkungan  sekitarnya  (Engel  and  Engel, 2010). Dalam sebuah riset di Thailand Utara, Engel dan Engel menemukan bahwa Kerusakan adat  dan  hukum  sekaligus  di  Thailand  Utara  disebabkan  karena  arus  deras  globalisasi. Pelemahan  otoritas  lembaga  adat  menyebabkan  generasi  muda  Thailand  Utara  kehilangan dasar sebagai fondasi kehidupan sosial. Implikasinya, struktur sosial dan budaya pun berubah seiring  dengan  perubahan  otoritas  adat  di  semua  wilayah.  Masalahnya,  globalisasi memiliki misi yang berbeda dengan misi otoritas adat di beberapa daerah.
Padahal,  lembaga  adat  dengan  berbagai  struktur  hukum adat memiliki  urgensi  peran dalam  menjaga  dan  menyelamatkan  masyarakat  dari  berbagai  tekanan  budaya  eksternal. Meskipun  berbeda  dalam  pandangan  tentang  hukum  adat,  yang  jelas,  lembaga  adat  berikut struktur  hukum  adat  merupakan  panduan  atau  cara  bertindak  dan  bertingkah  laku  warga seturut  pergerakan  masyarakat  dalam  bentangan  waktu  tertentu  (Bederman,  2010). Pengabaian  akan  posisi  dan  peran  lembaga  adat  tentu  berdampak  pada  banyak  hal.  Yang paling  nyata  ialah  ketiadaan  panduan  praksis  masyarakat  dalam  hidup  bermasyarakat. Degradasi  lingkungan  misalnya,  dapat  terjadi  karena  masyarakat  tidak  memiliki  pegangan utama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Thamrin  (2013)  menyebutkan  sampai  saat  ini,  degradasi  lingkungan  merupakan  isu global  karena  menyebabkan  krisis  lingkungan  global.  Disebutkan,  kirisis  tersebut,  minimal terjadi  orientasi  hidup  masyarakat  yang  lebih  mengabdi  kepada  kepentingan  ekonomi  yang sangat  pragmatis  daripada  mempertahankan  nilai  yang  telah  lama  ada  di  masyarakat.  Yang terjadi  saat  ini,  menurut  Thamrin,  ialah  pergeseran  cara  pandang  masyarakat  tentang pentingnya  keutamaan  atau  kearifan.  Masyarakat  lebih  memilih  hal-hal  yang  serba materialisme,  pragmatis,  dan  kapitalisme.  Saat  ini,  kearifan  lokal  khususnya  dalam pelestarian lingkungan hampir tergerus dari masyarakat akibat kepentingan pragmatis.
Salah satu fungsi penting lembaga adat ialah menjaga agar kearifan lokal tetap terjaga untuk melindungi tidak saja masyarakat sebagai kesatuan sosial tetapi juga lingkungan fisik sebagai kesatuan alam. Menurut Alus (2014),
“kearifan  lokal  adalah  semua  bentuk  pengetahuan,  keyakinan,  pemahaman,  atau wawasan  serta  adat  kebiasaan  atau  norma  yang  menuntun  prilaku  manusia  dalam kehidupan  komunitas,  ekologis  Kearifan  lokal  ini  juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari kebudayaan masyarakat yang mendukung. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan, namun  kebiasaan  yang  mempunyai  akhibat  hukum  pemuka  adat  sebagai  pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera (Alus, 2014)”.
Dalam pandangan Alus, kearifan lokal dan hukum adat merupakan produk dari fungsi lembaga  adat.  Disebutkan,  mekanisme  sosial  budaya  menuntut  agar  lembaga  adat menjalankan  fungsi  protektif  pada  kearifan  lokal  dan  fungsi  produksi  hukum  adat.  Karena fungsi  penting  tersebut,  eksistensi  lembaga  adat  seharusnya  dipertahankan.  Atanusa,  dkk (2018)  misalnya  menjelaskan  peran  lembaga  adat  dalam  menjaga  dan  memelihara  kearifan lokal. Dalam sebuah studi di Desa Tun‟noe, kecamatan Miomaffo Timur, kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), ditemukan fakta bahwa tradisi Banul berperan penting dalam menjaga
dan mengelola lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi lembaga adat dibuktikan dengan dipeliharanya simbol adat dalam berbagai bentuk. Berkaitan dengan itu, lembaga adat masyarakat Sumba Tengah, misalnya, ditandai dengan adanya rumah adat, ritual marapu, dan tradisi  megalitik  (Arisanti,  2019).  Disebutkan,  keberadaan  kampung  adat  di  Sumba  Tengah didukung oleh nilai-nilai dalam agama marapu.
Urgensi  lembaga  adat  dalam  melindungi  dan  menjaga  kelestarian  lingkungan  dinilai berkurang  saat  ini  (Indrawasih,  2017).  Menurut  studi  yang  dilakukan  Indrawasih,  kearifan lokal  dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam  (laut)  mengalami  ancaman  kepunahan  yang disebabkan  oleh  melemahnya  peranan  lembaga  adat.  Kondisi  ini  memerlukan  upaya  nyata. Hal penting yang perlu dilakukan ialah revitalisasi lembaga adat agar dapat menguatkan lagi kearifan lokal pengelolaan sumberdaya laut, sehingga terbangun kembali budaya bahari yang terancam punah.
Berkaitan  dengan  degradasi  lingkungan  dengan  fenomena  penebangan  hutan  di wilayah  Yawila  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya,  riset  tentang  Lende  Ura  (Njurumana  & Prasetyo, 2010) harus disebut. Disebut karena Lende Ura , sebagai salah satu produk lembaga adat,  mampu  menjadi  penopang  dalam  Rehabilitasi  hutan  dan  lahan  di  Sumba  Barat  Daya. Refleksi  kritis  atas  teori  dan  konsep  degradasi  lingkungan  serta  lembaga  adat  serta  konsep- konsep penting lainnya diperlukan untuk memperkuat posisi lembaga adat (Rukhsana, dkk., 2021).  Seperti  dipaparkan  Pearson  (2011)  menemukan  kembali  lembaga  adat  adalah mekanisme utama agar kesatuan manusia dan alam tetap terjaga. Penemuan kembali lembaga adat dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah usaha menggali dan menemukan nilai-nalai penting lembaga adat dalam kesatuannya dengan lingkungan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  lembaga  adat  dalam  konteks  penelitian  ini  ialah institusi  adat  yang  berperan  menjaga  fungsi  sosial,  budaya,  adat,  dan  fungsi  lainnya  dalam menjaga dan memelihara kelestarian alam. Fakta degradasi lingkungan yang ditandai dengan penebangan hutan secara liar dan masif di kawasan Yawila Desa Ekapata Kabupaten Sumba Barat  Daya  membutuhkan  penjelasan  empiris  dan  teoritik  sekaligus  agar  dapat  menjadi pijakan dalam proses reboisasi dan program pelestarian lingkungan selanjutnya.
Kajian  ini  dianalisis  menggunakan  skema  tindakan  generatif  Pierre  Bourdieu (Haryanto,  2014).  Ahli  lain  menyebut  teori  yang  dibangun  Bourdieu  disebut  sebagai  teori tentang praktik (Siregar, 2016). Disebut demikian karena teori tentang praktik atau tindakan generatif merupakan perpaduan teori yang fokus kajian berpusat agen atau aktor dengan teori yang  berpusat  pada  sistem  dan  struktur  kehidupan  sosial.  Seperti  dijelaskan  Krisdinanto (2014), pemikiran Bourdieu merupakan gabungan empat paradigma utama ilmu sosial, yakni positivisme  (analisis  tentang  hukum-hukum  yang  berlaku  dalam  suatu  ranah  berikut penggunaan  data  kuantitatif  dalam  konsepnya  tentang  kelas  sosial),  fenomenologi  (dalam analisis  konsep  habitus  sebagai  skema  kesadaran  tindakan  seorang  agen),  strukturalisme (sebagai  paradigma  maupun  metode  analisis),  dan  Marxisme  (tampak  pada  kepekaan terhadap relasi kuasa dalam struktur ranah dan mewujud dalam konsepnya tentang dominasi serta kekerasan simbolik).
Tiga konsep penting pendukung tindakan generatif seperti habitus, ranah, dan modal dipakai  untuk  menganalisis  dinamika  degradasi  lingkungan  dan  proses  pelemahan  peran lembaga  adat.  Menurut  Mahar,  Harker,  dan  Wilkes  (1990),  gagasan  cerdas  Bourdieu tergambar  dalam  konsep  sosiologis  yakni  habitus,  ranah,  kekuasaan  simbolik,  dan  modal budaya. Menurut tiga ahli ini, konsep-konsep krusial ini ditopang oleh beberapa gagasan lain seperti  kekuasan  simbolik,  strategi  dan  perjuangan  (kekuasaan  simbolik  dan  material),  serta beragam jenis modal (modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik).
Pertama , habitus merupakan sistem disposisi mental karena proses internalisasi nilai ke  dalam  diri  seseorang.  Berdasarkan  nilai  yang  dipelajarinya,  seseorang  berpeluang melakukan  berbagai  tindakan  berdasarkan  nilai  yang  dipelajarinya  itu.  Dengan  demikian, pertemuan  seseorang  dengan  orang  lain  secara  sosial  bisa  dijadikan  media  belajar  bagi seseorang.
Kedua , disposisi berlangsung lama dan berubah-ubah. Habitus ada selama seseorang hidup  melalui  proses  belajar  terus  menerus.  Di  sana,  manusia  menghimpun  sekumpulan skema  nilai  yang  terinternalisasi  dan  melalui  skema  nilai  itu  manusia  dapat  memahami, menghargai serta mengevaluasi realitas sosial. Itulah alasan mengapa habitus dianggap bukan merupakan  pengetahuan  bawaan  atau  kodrat.  Habitus  dibentuk  dalam  perjumpaan  dengan manusia lain.
Ketiga, habitus berperan sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan  terpadu  secara  objektif.  Internalisasi  nilai  merupakan  proses  terstruktur  dan  retstruktur akan  realitas  sosial.  Proses  demikian  memproduksi  beragam  tindakan  baik  dan  buruk manusia.
Selain  habitus,  hal  penting  kedua  dalam  tindakan  generatif  adalah  modal.  Bourdieu (Haryanto,  2014)  mendefinisikan  modal  sebagai  keseluruhan  kekayaan  aktual  dan  potensial yang  terikat  pada  kepemilikan  suatu  jaringan  dari  relasi-relasi  pengenalan  dan  pengakuan yang sedikit banyaknya terstruktur. Modal merupakan sumber efektif yang dipakai seseorang melalui jaringannya  mendapatkan  keuntungan  dalam  setiap  arena  sosial. Empat jenis  modal di sana yakni modal ekonomi, modal kultural, modal sosial dan modal simbolik.
Selain  habitus  dan  modal,  Bourdieu  juga  menjelaskan  tentang  ranah  dalam  skema tindakan generatifnya. Bourdieu (dalam Haryanto, 2014) menyebut ranah sebagai sistem atau lingkup  terstruktur  posisi,  tempat  pelaku  bersaing  atau  berjuang.  Setiap  ranah  mempunyai aturannya yang khas. Setiap agen yang bertarung harus mengetahui sistem dan aturan ranah. Karena itu, ranah dapat pula disebut sebagai arena produksi, sirkulasi, bergeraknya berbagai barang,  pelayanan,  pengetahuan,  status  dan  persaingan  posisi  para  aktor  tindakan sosial.  Di sana,  para  aktor  berusaha  memperjuangkan  posisi  dengan  jalan  mengakumulasi  dan memonopoli berbagai jenis modal.
Merujuk  kerangka  berpikir  di  atas,  lingkungan  merupakan  variabel  yang  sangat penting  dalam  masyarakat  Sumba  Barat  Daya.  Lingkungan  dianggap  ibu  dan  karena  itu posisinya  sangat  penting.  Di  bagian  lain,  manusia  dan  lingkungan  memiliki  hubungan  yang sangat  erat  dan  dalam  bentangan  saling  membutuhkan.  Manusia  membutuhkan  lingkungan, sebaliknya  lingkungan  membutuhkan  tangan  manusia  dalam  proses  pelestariannya.  Oleh karena itu, kerangka Bourdieu dipakai untuk menganalisis degradasi lingkungan. Disebutkan, habitus  masyarakat  dalam  menjaga  dan  memelihara  hutan  ternyata  berhubungan  dengan kebiasaan  menebas  dan  membakar  hutan  yang  sangat  masif  di  Sumba  Barat  Daya.  Di  sisi yang  lain,  degradasi  lingkungan  terjadi  dalam  ruang  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Ketiga elemen  ini  dianggap  paling  bertanggung  jawab  dalam  proses  menjaga  dan  memelihara lingkungan  atau  mendegradasi  lingkungan.  Sementara  itu,  aspek  modalitas  dalam  kerangka Bourdieu  dipahami  dalam  kerangka  kekuatan  atau  kekuasaan  berbasis  sumber  daya  yang dimiliki  oleh  siapa  pun  di  Sumba  Barat  Daya  dalam  memelihara  lingkungan  atau mendegradasi  lingkungan.  Dalam  kerangka  itu,  setiap  yang  memiliki  modal,  memiliki peluang untuk menjaga atau merusak lingkungan.
Merujuk  pandangan  Bourdieu,  habitus,  ranah  dan  modal    bekerja  simultan  dalam membangun  kerangka  pemeliharaan  lingkungan  dan  degradasi  lingkungan  sekaligus.  Pada kerangka  pemeliharaan  lingkungan,  lembaga  adat  sesungguhnya  berperan  penting  di  sana.
Peran lembaga dapat dilihat dari beragam tradisi, syair, dan kebiasaan yang telah dilakukan selama  ini  dalam  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan.  Berkaitan  dengan  pelestarian lingkungan, masyarakat Ekapata, seperti masyarakat Sumba lainnya memiliki ritus dan tradisi lokal.  Upacara  adat  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  suku Lobo  Kalindaka yaitu melaksanakan ritual pemotongan ayam dan babi yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Ekapata  untuk  melaksanakan  sumpah  adat  untuk  tidak  memotong  kayu  dari  hutan  gunung yawila dan merusak air.
Sejak dulu kala, nenek moyang Orang  Humba sangat menghormati leluhur dan sang pencipta  alam  semesta.  Salah  satunya  dengan  melakukan  persembahyangan  di  pusat-pusat sumber  daya  air.  Dalam  bahasa  Humba  Wewewa  disebut Pa  Erri  Wee . Pa  Erri  Wee merupakan aktivitas religius aliran kepercayaan Marapu (Agama Asli Orang Humba). Hingga kini, aktivitas tersebut masih sering dilakukan oleh orang-orang tua di kampung yang masih beragama  Marapu.  Aktivitas  ini  selain  merupakan  ibadah  ucapan  syukur  juga  sekaligus ibadah  permohonan  kepada  pencipta  agar  senantiasa  melimpahkan  karunia  air  buat  orang Humba.  Tidak  boleh  ada  aktivitas  manusia  dalam  hal  pengrusakan,  khususnya  di  kawasan- kawasan mata air tempat persembahyangan.
Ritual  Kegiatan Pa  Erri  Wee dilakukan  dengan  cara  masuk  kedalam  hutan  gunung Yawila lalu para Rato melaksanakan ritual adat sumpah kepada leluhur marapu yang disebut dengan “ bahwa seluruh masyarakat penghuni lereng  gunung  Yawila tidak akan memotong kayu atau merusak hutan. Sumpah tersebut dihadiri oleh seluruh rato-rato dengan memotong ayam.  Selanjutnya  seluruh  para  rato-rato  adat  akan  menyusuri  sepanjang  kali  untuk melaksanakan  ritual  sumpah  untuk  merawat  air.  Sumpah  dilakukan  agar  para  keturunan masyarakat desa Ekapata tetap menjaga hutan dan air.
Di  sisi  yang  lain,  terdapat  aktor  lain  yang  berupaya  mendegradasi  lingkungan terutama  kawasan  hutan  di  Yawila.  Beberapa  aktor  yang  diidentifikasi  perusak  hutan  ialah kepala  desa,  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD),  Polisi  Kehutanan  (Polhut),  dan  pengusaha. Beberpa aktor ini membentuk sebuah struktur yang saling menguntungkan. Kepala desa dan BPD bekerja sama menebang hutan. Hal ini didukung oleh pengusaha di Sumba Barat Daya. Faktanya,  banyak  hotel  dibangun  menggunakan  kayu  dari  hutan  di  Sumba.  Uang  yang diterima dari pengusaha diberikan kepada polisi kehutanan agar tidak memproses perusakan hutan. Struktur tersebut dibangun secara rapi sehingga siapapun  yang menggugat kerusakan lingkungan tidak ada ditanggapi.
Penelitian ini memeriksa alasan pelemahan struktur sosial dan budaya masyarakat dan relasi elite sosial dengan elite lain di luar Ekapata. Selain itu, kajian ini meneliti struktur yang bersifat  hegemonik  tersebut  dalam  proses  perusakan  hutan  dan  degradasi  lingkungan  di kawasan  Yawila  Desa  Ekatata-Sumba  Barat  Daya  menurut  kerangka  Bourdieu  (Haryanto, 2014). Dalam kerangka ranah, pemeriksaan dilakukan agar dapat menganalisis peran, motif, tujuan serta bangunan besasr relasi antaraktor dalam proses degradasi lingkungan di Ekatata. Yang  dianalsis  ialah  tindakan  penebangan  liar  hutan  Yawila  oleh  kepala  desa  dan  diamnya BPD  serta  Polhut  dalam  kasus  penebangan  liar  tersebut.  Selain  itu,  dianalisis  pula  relasi struktur  antara  kepala  desa,  Polisi  Kehutanan  dan  pengusaha.  Selanjutnya,  modal  dilihat dalam praktik tindakan aktor yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi.

## Metode Penelitian
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  tepat digunakan  untuk  mengungkapkan  peranan  para  aktor  yang  melakukan  tindakan-tindakan
meneror  dan menekan  pimpinan  adat  suku  Lobo  yang  merupakan  rato  adat  pada  komunitas adat  lokal  di  lereng  gunung  hutan  Yawila.      Hal  ini  selaras  dengan  tiga  konsep  penting Bourdieu  pendukung  tindakan  generatif  seperti  habitus,  ranah,  dan  modal  dipakai  untuk menganalisis  dinamika  degradasi  lingkungan  dan  proses  pelemahan  peran  lembaga  adat. Menurut  Mahar,  Harker,  dan  Wilkes  (1990),  gagasan  cerdas  Bourdieu  tergambar  dalam konsep  sosiologis  yakni  habitus,  ranah,  kekuasaan  simbolik,  dan  modal  budaya  di  mana pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya subjek penelitian secara holistik dan dalam konteks yang alamiah. Penelitian ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  secara  primer  melalui  wawancara.  Informan dalam    penelitian    ini    diantaranya    adalah;    mantan  kepala  dusun  II,  Pimpinana  adat  suku Lobo,  Masyarakat  komunitas  adat  lokal  dan  masyarakat  dusun  II.    Agar  menguatkan keabsahan  data  yang  digali,  maka  peneliti  pun  menggunakan  data  sekunder  yaitu  dengan studi  literatur  yang  didapat  dari  penelitian-penelitian terdahulu.

## Hasil dan Pembahasan Degradasinya Kawasan hutan Yawila
Kerusakan  hutan  di  kawasan  hutan  Yawila  tidak  hanya  disebabkan  karena  tekanan internal dan melemahnya peran lembaga dan otoritas adat. Di kasus lain, data menunjukkan menguatnya  peran  modal  dan  politik  kekuasaan  negara.  pertemuan  dua  elemen  ini  juga disinyalir  sebagai  sebab  lain  dari  rusaknya  hutan  di  Yawila  dan  degradasi  lingkungan  di Sumba secara keseluruhan. Bagian ini akan menjelaskan kerja dua elemen tersebut.
Penjelasan  tentang  relasi  negara  dan  modal  dalam  merusak  lingkungan  sangat dibutuhkan  terutama  agar  masyarakat  mengetahui  bahwa,  berkaitan  dengan  lingkungan, dalam  dirinya  politik  negara  ternyata  memiliki  kepentingan  yang  berkarakter  ekonomistik. Artinya,  membaca  fenomena  bekerjanya  negara  dan  modal  di  masyarakat,  kepentingan ekonomi menjadi sangat jelas terlihat di sana.
Data  menunjukkan  kerusakan  hutan  yang  dimulai  tahun  2019  bertepatan  dengan pembangunan  salah  satu  hotel  di  wilayah  Kodi.  Pembangunan  hotel  tersebut  dimulai  pada tahun  yang  sama  dimana  UPTD  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  mengaku  mendapatkan petunjuk  dari  pemerintah  pusat  untuk  memberdayakan  masyarakat  lokal  di  sekitar  hutan untuk mengIelola hutan lindung di bawah kaki gunung Yawila. Seorang aktivis lingkungan di Sumba menjelaskan sebagai berikut:
“ini  kita  bicara  narasi  besar  kaka.  Coba  dibayangkan.  Atas  nama pembangunan dan pemberdayaan, konon disebutkan kalau pemerintah pusat member tugas  kepada  kepada  uptd  sumba  untuk  memberdayakan  masyarakat  lokal.  Katanya begitu. Tapi coba kaka lihat di lapangan. Ini pembabatan hutan ternyata. Dan mereka lakukan tanpa lihat mana pohon yang harus ditebang dan mana yang tidak boleh. Trus mereka  juga  tidak  mau  ambil  pusing  dengan  otoritas  adat.  Ngeri  kaka.  Apa  itu  arti pemberdayaan? Ekspoitasi yang ada itu kaka. Lalu, menariknya, ada satu dua politisi rupanya  turut  bermain.  Ini  bisa  diliat  dari  keluguan  kepala  desa  saat  disebut  yang datang  ini  politisi  ini  itu  dari  partai  ini  atau  itu.  nah,  jalan  mulus  untuk  rusak lingkungan kalau pemerintah desa memberi dan membuka jalan. Kan itu yang terjadi di sini kaka” (AA-Aktivis Lingkungan).
Data di atas memberikan beberapa gambaran penting. Data itu jelas menggambarkan kuatnya kuasa politik dan modal. Penjelasan tentang relasi kekuasaan antara pemerintah desa, politisi  nasional,  dan  modal  memberi  petunjuk  bahwa  kuasa  kekuasaan  merupakan  variabel
penting  rusaknya  lingkungan  di  Sumba  dan  terutama  di  Yawila.  Relasi  harmonis  antara negara dan modal berimplikasi pada matinya naluri pemberontak masyarakat pada kekuasaan yang menekan.
Menariknya, minimal menurut data di atas, narasi yang dibangun negara di masyarakat ialah bahwa  negara  menjalankan  peran  pemberdayaan.  Pemberdayaan  menjadi  narasi  besar (Baidhawy,  2015)  di  ruang  degradasi  lingkungan.  Atas  nama  pemberdayaan  masyarakat  di sekitar hutan, negara dan modal secara simultan merusak hutan. Modus menarik yang mudah diamati  di  sekitar  hutan  ialah  masyarakat  dibiarkan  tinggal  di  sekitar  hutan  tetapi  tidak dibolehkan  masuk  ke  dalam  hutan  (Waskitojati,  Kameo,  dan  Pamerdi.  2019).  Hanya pemerintah  desa  yang  boleh  masuk  ke  sana.  seorang  informan  lain  menjelaskan  sebagai berikut:
“kaka, bukan apa e. kita lihat pemerintah desa membolehkan masyarakat berkebun di sekita  wilayah  hutan.  Malah  disuruh  itu.  hanya,  masyarakat  tidak  boleh  sembarang masuk  hutan.  Hanya  pihak  pemerintah  desa  dan  uptd  yang  boleh  masuk  hutan.  Apa yang  terjadi.  Ternyata  di  dalam  hutan  mereka  potong  kayu.  Potong  itu  pohon  besar kayu bagus bagus itu pakai mesin. Alasan kalau ditanya mau potong yang rusak kecil kecil. Anehnya, potongnya kadang malam hari. Trus, ada tumpukan balok dan papan yang  keluar  siang  dan  malam.  Masyarakat  tidak  bisa  protes  karena  sudah  diizinkan tinggal menetap disekitar hutan. Ini masalahnya” (AB-Aktivis Lingkungan).
Berdasarkan data di atas, narasi pemberdayaan menjadi alat utama negara dan modal mengelabui  masyarakat.  Yang  terjadi,  pohon  ditebang  secara  masif.  Menariknya,  sebelum pemilik  modal  masuk  ke  hutan,  mereka bekerja  sama  dengan  negara  dalam  diri  pemerintah lokal (desa) (Siregar, 2016). Hasil olahan data primer menunjukkan jenis kayu yang ditebang untuk kepentingan pembangunan hotel di sana.

## Tabel 1.1 Jenis Kayu di Hutan Yawila
Produksi Hasil Hutan Dirinci per Jenis Kayu di Hutan Yawila
Kabupaten Sumba Barat Daya , 2021 Jenis Kayu Hutan Satuan Jumlah Produksi 01. Kayu Rimba Persegi M 3 1.257.70 02. Kayu Masela M 3 823.25 03. Kayu Olahan (Jati Merah) M 3 226.40 04. Kayu Lapale Kg 243.00 05. Kayu Rundu M 3 138.23 06. Kayu Rimba Indah M 3 671.40 07 Ulu Kataka M 3 526.87
Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten SBD dan Olahan Data Primer, 2021
Data  pada  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  narasi  pemberdayaan  yang  dibangun negara ternyata bertujuan agar modal dapat seenaknya menjarah dan mengambil hasil hutan termasuk kayu berkelas. Narasi yang dibangun dapat disebut sebagai bentuk hegemoni negara
atas  masyarakat.  Sebuah  ironisme  nampak  jelas  di  sana.  Ironisme  degradasi  lingkungan dalam  nama  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Faktanya,  dalam  tiga  tahun terakhir, hutan Yawila diekspolitasi untuk kepentingan kepala desa dan satu dua elite politik nasional.
Tabel 1.2 Luas Kerusakan Hutan Yawila Tiga Tahun Terakhir No Tahun Estimasi Luas Kerusakan (Ha) 1 2019 67 2 2020 23 3 2021 54 Total 144
Sumber: Olahan Data Primer, 2022
“Politisi  nasional  sebut,  saja  H.  inisial  e,  kemudian  bekerjasama  dengan pemerintah daerah yang dalam konteks tertentu seluruh kayu yang dibabat kemudian dikerakan  untuk  dibawah  ke  pusat  pembangunan  Hotel.  Masyarakat  Lokal  terus membabat  hutan  untuk  ditanami  tanaman  hortikultura,  tanaman  jagung  dan  Padi. Kepala  Desa  Eka  Pata  juga  kemudian  menjual  kayu-kayu  besar  kepada  masyarakat Sumba  yang  ingin  membangun  rumah  adat  yang  membutuhkan  kayu-kayu  besar sebagai tiang rumah. Diketahui kayu-kayu tersebut kemudian dijual ke Sumba Timur, Sumba  Barat,  Sumba  Tengah  dan  Sumba  Barat  Daya.  Harga  kayu-kayu  bervariasi sesuai  dengan  besaran  kayu,  dipatok  harga  dimulai  60  juta  hingga  ratusan  juta  ber batang.  Sementara  itu  adanya  kerjasama  antara  pengusaha  pemilik  tronton  untuk mengangkut  kayu  berukuran  besar  tersebut  yang  sudah  dijual  oleh  kepala  desa  dan beli  oleh  politik  maupun  masyarakat.  Secara  terang  terangan  kayu  diangkut  dan dibawah  keluar  dari  Kawasan  hutan  Yawila.  Anehnya  tidak  ada  tindakan  yang  kuat antara Polhut dan Kepolisian” (Informan C).
Data  di  atas  dengan  terang  benderang  menyingkap  kerja  negara  dan  modal  dalam konteks degradasi lingkungan di kawasan hutan Yawila Eka Pata. Beberapa hal penting yang dapat  diamati  dari  data  di  atas.  Pertama,  degradasi  lingkungan  di  kawasan  hutan  Yawila melibatkan  tidak  saja  politisi  lokal  tetapi  juga  politisi  nasional.  Kedua,  kayu  dari  hutan Yawila  ditebang  untuk  tujuan  pembangunan  hotel  sebagai  simbol  kekuasaan  kapitalisme. Ketiga,  masyarakat  di  sekitar  hutan  juga  turut  serta  dalam  membabat  hutan,  meski  bukan pohon  di  tengah  hutan,  untuk  ditanami  tanaman  hortikultura.  Keempat,  kayu  dari  hutan Yawila dijual diseluruh Sumba. Kelima, harga kayu dari hutan Yawila terlihat sangat mahal. Keenam, kepala desa turut serta bermain  menebang hutan dan kayu  yang berasal dari hutan Yawila  dijual  kepada  pengusaha  dan  politisi.  Ketujuh,  apatisme  penegak  hukum  dalam menindak setiap orang yang merusak lingkungan.
Tujuh fakta tersebut di atas memberikan gambaran kuatnya relasi negara dan modal di hutan  Yawila.  Implikasi  langsung  dari  relasi  ini  ialah  degradasinya  lingkungan  hutan. Menariknya,  dalam  konteks  Yawila,  negara  dalam  diri  kepala  desa  membangun  relasi koordinatif tidak saja dengan modal tetapi juga dengan otoritas politik nasional dan aparatur negara yang lain seperti polisi dan polisi kehutanan. Jika fenomena di beberapa daerah, relasi koordinatif negara hanya dengan modal, di Eka Pata, negara berkolaborasi dengan modal dan
politik  sekaligus.  Sebaliknya,  dengan  masyarakat  Eka  Pata,  kepala  desa  membangun  relasi yang subordinatif.
Negara  dalam  diri  kepala  desa  memiliki  kekuasaan  penuh  atas  hutan.  Di  saat bersamaan,  peran  lembaga  adat  mengalami  degradasi  ke  ruang  sempit.  Hal  tersebut ditunjukan  dengan  beberapa  gejala  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  bagian  sebelumnya. Seorang informan menjelaskan sebagai berikut:
“Kaka,  sebenarnya  hanya  satu  orang  politikus  itu  yang  selalu  disebutkan  oleh masyarakat  namun  faktanya  dilapangan  yang  melakukan  itu  adalah  penguasa  yaitu kepala  desa.  Caranya  dengan  memberikan  ijin  kepada  warga  dusun  III  untuk mengelola  kebun  dan  melakukan  penambangan  kayu  secara  massif.  Tidak  ada pemberian uang namun memberdayakan masyarakat dusun III yang tidak mempunyai lahan  untuk  mengarap  lahan  tersebut.  Sedangkan  warga  dusun  II  yang  menolak pengrusakan diberikan tindakan represi dengan ancaman yang terstruktur dan massif” (Informan D).
Data  di  atas  menguatkan  data  sebelumnya  bahwa  di  Eka  Pata,  kepala  desa  menjadi penguasa  tertinggi  tidak  saja  atas  masyarakat  di  ruang  sosial  politik  tetapi  juga  di  kawasan hutan.  Dugaan  perselingkuhan  antara  pengusaha  dengan  kepala  desa  disinyalir  membantu kelancaran  seluruh  aktivitas  pembatatan  hutan  dan  aktivitas  mengangkut  kayu  keluar  dari hutan.  Ada  sistem  jual  beli  kayu  hingga  angka  ratusan  juta.  Pemilik  modal  ini  melakukan konglemerasi  dengan  pemilik  kekuasaan  yang  ada  di  dalam  diri  oknum  tertentu  yang bertindak atas nama negara. Kekuasaan negara dipakai untuk melakukan pelemahan terhadap lembaga adat di kawasan hutan Yawila.

## Simpulan
Degradasi  lingkungan  di  kawasan  hutan  Yawila  dilakukan  oleh  oknum  dan  sistem tertentu.  Tiga  elemen  utama  diidentifikasi  sebagai  pelaku  yakni  otoritas  pemerintahan setempat,  pemilik  modal,  dan  politisi.  Ketiga  aktor  ini  bekerja  secara  simultan  dengan membangun  pola  relasi  yang  koordinatif  dengan  kepala  desa  sebagai  pion,  politisi  sebagai penjaga dan pengawal utama, serta pemilik modal sebagai aktor pemasok rantai uang. Di sisi yang  lain,  hegemoni  dilakukan  secara  intens  untuk  mematikan  kerja  otoritas  adat  lokal  dan masyarakat pada umumnya.
Pola  hegemoni  terhadap  otoritas  adat  dan  masyarakat  dipakai  untuk  memudahkan ketiga  aktor  lain  masuk  ke  hutan.  Dalam  satu  dua  kasus,  negara  dalam  diri  kepala  desa melakukan determinasi dan tekanan terhadap masyarakat yang tinggal dan menetap di sekitar wilayah hutan Yawila. Tekanan diberikan agar masyarakat tidak mengambil hasil hutan dari hutan Yawila.
Pola  relasi  yang  bersifat  koordinatif  antarketiga  aktor  berdampak  pada  mulusnya  proses eksploitasi  hutan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  diam  dan  apatisnya  aparat  polisi  kehutanan  dan kepolisian  untuk  mengusut  kasus  pencurian  kayu  di  hutan  Yawila.  Implikasinya,  hutan Yawila terdegradasi mencapai titik yang sungguh mencemaskan.

## Daftar Pustaka
Achmaliadi,  Restu,  dkk.  2010. Memahami  Dimensi-Dimensi  Kemiskinan  Masyarakat  Adat . Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. ICCO. Jakarta.
Adisukma,  Dana,  Emmy  Yuniarti  Rusadi,  dan  Nurvina  Hayuni.  2014.  Dampak  Degradasi Lingkungan  Terhadap  Potensi  Pengembangan  Ekowisata  Berkelanjutan  di  Delta  Mahakam: Suatu Tinjauan. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan . Volume 2 Nomor 1, April 2014, 11-24.
Albertus, Michael. 2021. Property without Rights: Origins and Consequences of the Property Rights Gap. Cambridge University Press, Year: 2021.
Alus, Christeward. 2014. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di  Desa  Balisoan  Kecamatan  Sahu  Kabupaten  Halmahera  Barat. Journal  “Acta  Diurna” Volume III. No.4. Tahun 2014.
Arisanti,  Nyoman.  2019.  Eksistensi  Kampung  Adat  Di  Sumba  Tengah,  The  Existence  of Traditional  Villages  in  Central  Sumba. Forum  Arkeologi .  Volume  32,  Nomor  2,  Oktober 2019 (117 - 132).
Atanusa,  Fidelis,  Theodorus  Monaldus  Yanuaris  Nabub,  dan  Medan  Yonathan  Mael.  2018. Eksistensi Banul sebagai Kearifan Lokal Pelestarian Lingkungan oleh Lembaga Adat di Desa Tun‟noe Kecamatan Miomaffo Timur. Agrimor 3 (2) 34-35. Jurnal Agribisnis Lahan Kering – 2018. International Standard of Serial Number 2502-1710.
Baidhawy, Zakiyuddin. 2015. Kemiskinan Dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal . Penerbit: LP2M-Press. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
Bederman, David J. 2010. Custom As A Source Of Law . Cambridge University Press. Denzin,  Norman  K.  and  Lincoln,  Yvonna  S.,  2005. The  Sage  Handbooks  of  Qualitative Researh (Third Edition), Sage Publication, Thousand Oaks, London, New Delhi.
Devi,  Geetha  T.  V.  2019. Understanding  Human  Ecology,  Knowledge,  Ethics  and  Politics . Routledge.  Park  Square.  Milton  Park.  Abingdon,  Oxon  and  Routledge.  Vanderbilt  Avenue, New York.
Engel, David M. and Jaruwan S. Engel. 2010. Tort, Custom, and Karma, Globalization and Legal Consciousness in Thailand . Stanford University Press. Stanford, California.
Gerson  ND.  Njurumana  &  Budiyanto  Dwi  Prasetyo.  2010.  Lende  Ura,  Sebuah  Inisiatif Masyarakat  Dalam  Rehabilitasi  Hutan  Dan  Lahan  Di  Sumba  Barat  Daya. Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 7 No. 2, Agustus 2010 :  97 – 110.
Haryanto,  Venan.  2014. Ranah  Politik,  Menurut  Pierre  Bourdieu .  Penerbit  Ledalero. Maumere.
Indrawasih,  Ratna.  2017.  Revitalisasi  Lembaga  Adat  Pengelolaan  Sumberdaya  Laut  Untuk Membangun Kembali Budaya Bahari. Jurnal Kebudayaan . Vol 12, No 1, Agustus 2017.
Keremata, Frimery Arlini Paila Bauka, Shalihuddin Djalal Tandjung. 2003. Kajian Ekosistem Mangrove Di Desa Letekonda Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tesis. S2 Magister Pengelolaan Lingkungan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Krisdinanto, Nanang. 2014. Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. KANAL . Vol. 2, No. 2, Maret 2014, Hal. 107-206.
Mahar,  Cheleen,  Harker,  Richard,  dan  Wilkes,  Chris.  1990. An  Introduction to  the  Work  of Pierre Bourdieu: The Practice Theory , The Macmillan Press Ltd., London.
Marco  Migliorelli  dan  Philippe  Dessertine  (Eds.).  2020. Sustainability  and Financial  Risks. Palgrave Macmillan-Springer Nature. Switzerland AG.
Mariano,  L.  Joyce  Zapanta.  2021. Giving  Back:  Filipino  America  and  the  Politics  of Diaspora Giving . Temple University Press.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook . 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
Moleong, Lexy J., 2006. Metode Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Njurumana,  Gerson  ND.  dan  Prasetyo,  Budiyanto  Dwi.  2010.Lende  Ura,  Sebuah  Inisiatif Masyarakat  Dalam  Rehabilitasi  Hutan  Dan  Lahan  Di  Sumba  Barat  Daya. Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan . Vol. 7, No 2 (2020).
Pani,  Padmini.  2020. Land  Degradation  and  Socio-Economic  Development,  A  Field-based Perspective . Springer Nature Switzerland AG 2020.
Pearson, Ellen Holmes. 2011. Remaking Custom : Law And Identity In The Early American Republic . University of Virginia Press.
RPI2JM.  2016. Rencana  Terpadu  dan  Program  Investasi  Infrastruktur  Jangka  Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Sumba Barat Daya . Bidang Cipta Karya.
Rukhsana,  Anwesha  Haldar,  Asraful  Alam  dan  Lakshminarayan  Satpati.  2021. Habitat, Ecology  and  Ekistics,  Case  Studies  of Human-Environment  Interactions  in India .  Springer Nature Switzerland AG.
Samsuddin,  Santi  Hendrayani,  dan  Suryawahyuni  Latief.  2020.  Peran  Lembaga  Adat  dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pudak,  Kecamatan Kumpeh Ulu  Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Tanah Pilih . Vol. 1 No. 1 (2021). E-ISSN 2777-1113.
Sembiring,  Raynaldo  G.  Grita  Anindarini,  Fajri  Fadhillah,  Adrianus  Eryan,  Difa  Shaﬁra, Etheldreda  E.L.T  Wongkar.  2021. Indonesia  Environmental  Outlook  2021:  Proyeksi Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi . Indonesian Center for Enviromental Law. Jakarta.
Siregar,  Mangihut.  2016.  Teori  Gado-Gado  Pierre  Felix  Bourdieu. Jurnal  Studi  Kultural . Volume I No.l2 Juli 2016.
Suhrke,  Astri  dan  Sanjoy  Azarika.  1993. Environment  Change  and  Acute  Conflict. Occasional Paper Series. American Academic and University of Toronto. Thamrin, Husni. 2013. Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable). Kutubkhanah . Vol. 16 No. 1 Januari – Juni 2013.
Walhi. 2021. Negara Gagal Atasi Krisis? . Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta. Ward,  R.  Gerard  and  Kingdon,  Elizabeth.  1995. Land,  Custom  And  Practice  In  The  South Pacific . Cambridge University press.
Waskitojati,  Damar,  Daniel  Kameo,  dan  Pamerdi  G.  Wiloso.  2019.  Tantangan  Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Masyarakat Subsisten: Analisis Kebijakan Revolusi Pertanian Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  (SBD),  NTT. AGRIC. Vol.  31,  No.  2,  Desember  2019:  159- 176.
Zulfa,  Vania,  Milson  Max,  Iskar  Hukum,  Irfan  Ilyas.  2016.  Isu-Isu  Kritis  Lingkungan  Dan Perspektif Global. JGG- Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan . Vol.5 No.1 Juli 2016. p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020. DOI : doi.org/10.21009/jgg.051.03.