## ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SEWUREJO KARANGANYAR

## Oleh
Marita Kusuma Wardani 1) , Ahmad Shofwan Fauzi 2)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta 1

## Abstract
The concept of good governance is used as an institutional framework for strengthening the  autonomy  of  village.  The  reality  is  practice  of  good  governance  in  management practices of more funds are directed to central government, not to public. The purpose of this  study  was  to  understand  the  forms  and  practices  of  good  governance  froms  and practices  in  village  fund  management  pricesses  that  are  viewed  from  the  proses  of trasnparansi.  Accountabillty  and  responsiveness.  This  study  uses  an  interpretive paradigm  with  a  phenomenological  approach  to  explore  the  implementation  of  good governance in management of village funds. The study found that implementation of the management  of  village  funds  in  village  sewurejo  normatively  in  accordance  with  good governance mechanisms even though there are still some weaknesses in the application in field.  The  policy  implication  of  this  research  can  be  used  to  assess  implementation  of good governance at the village government agencies special in village governance.
Keywords : village fund, good governance, trasnparansi , Accountabillty.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  pasal  1  angka  5,  Otonomi daerah  merupakan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini  pemerintah  memberikan  hak, wewenang  dan  kewajiban  kepada  masing-masing  daerah  untuk  mampu  mengelola  apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya  peranan  desa  sebagai  langkah  awal  terbentuknya  kemandirian masyarakat  membuat  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintahan  Republik Indonesia  No.  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.6 Tahun  2014  tentang  desa,  yang  didalamnya  menjelaskan  bahwa  pemerintah  daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.
Salah  satu  bentuk  kepedulian  pemerintah  terhadap  pengembangan  wilayah pedesaan  adalah  dengan  memberikan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  untuk setiap tahun anggaran yang tujuanya diperuntukkan bagi desa. Dari bentuk bantuan inilah yang  kemudian  melahirkan  progam  dana  desa  yang  tercetus  di  tahun  2015,  sementara pengertian dan tujuan tata kelola keuangan desa sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhaan  dari  semua  kegiataan  pemerintahan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertangungjawaban  keuangan  desa.  Dari progam  dana  desa  tersebut  Pemerintah  Pusat  memiliki  harapan  kepada  Pemerintah Daerah  untuk  mampu  memaksimalkan  dan  mengelola  dana  desa  dengan  baik  supaya dapat  mewujudkan  pemerintahan  yang  mampu  mengelola  infrastuktur  berdasarkan prioritas anggaran yang telah diajukan (Warta Pengawasan, 2015: 5).
Dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa yang  baik  dan  bersih,  masih  didapati  beberapa    isu  strategis  dalam  sebuah  tata  kelola keuangan, apabila dilihat dari beberapa media informasi. Sektor keuangan pemerintahan desa dinilai masyarakat belum mampu untuk menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang sesuai dengan harapan (Irawan, 2017: 43).
Permasalahan terletak pada tata kelola organisasi pemerintahan  yang sampai saat ini  belum  mampu  menerapkan  konsep  yang  kuat  dalam  implementasi  menjaga penggeloaan  kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Sedangkan  untuk  dapat  menerapkan  prinsip pengelolaan  organisasi  yang  baik  diperlukan  konsep  yang  mampu  membantu  untuk memperbaiki salah satunya adalah konsep Governance (Duadji, 2013).
Governance sendiri  merupakan  sebuah  pradigma  baru  pada  tatanan  pengelolaan pemerintahan  yang  menekankan  pada  kolaborasi  dalam  kesetaraan  dan  keseimbangan untuk  mengembangkan  sebuah  tata  kelola  administrasi  public  yang  baik  (Astuti,  2016). Corporate  Governance dapat  dideskripsikan  sebagai  sebuah  perangkat  berupa  struktur dan  mekanisme  yang  menyediakan  aturan  pelaksanaan  serta  regulasi  yang  digunakan organisasi  dalam  menjalankan  aktivitasnya  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Sedangan secara  sistem  desain  yang  digunakan  supaya  dapat  mempermudah  dan  mampu menyediakan check  and  balance  mechanisms yang  digunakan  untuk  menjaga
kesimbangan  dalam  organisasi  dengan  memperlihatkan  kepentingan  dari  berbagai  pihak yang terlibat dalam organisasi.
Dalam rangka untuk mendukung  terwujudnya sebuah tata kelola yang baik ( Good Corporate  Governance )  dalam  hal  penyelangaraan  yang  dilakukan  dilingkup  sebuah organisasi,  pengelolaan  keuangan  harus  dilakukan  berdasarkan  prinsip    tata  kelola  yaitu transparansi, akuntabel dan responsive serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin angaran yang  telah  ditentukan.  Pendekatan  sistem  organisasi  yang  dilakukan  dengan  sesuai konsep  teori  organisasi  akan  menghasilkan  tujuan  yang  mampu  untuk  memahami fenomena governance yang  bisa  dinyatakan  dalam  bentuk  persepsi  dan  mampu diklasifikasikan  sebagai  sebuah  sistem  hierarki  yang  mampu  menjelaskan  beberapa kondisi  secara  keseluruhan  dalam  mendukung  tercapainya  tujuan  organisasi  yang  baik (Tricker, 2009).
Dilihat  dari  penelitian  terdahulu,  masih  banyak  pula  ditemukan  kendala-kendala yang dialami beberapa desa seperti: penerapan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang  tidak  optimal  yang  secara  keseluruhan  kebanyakan  hanya  mencakup  aspek  fisik yang  berdampak  kurangnya  pemberdayaan  kepada  masyarakat  seperti  pengadaan ketahanan  pangan  dan  pengembangan  social  budaya  yang  seharusnya  dapat  mencakup belanja fisik dan belanja non fisik (Irma, 2015). Apabila dilihat dari fenomena penelitian terdahulu lainya, pemerintah  seharusnya mampu untuk memberikan kewenangan dalam memenuhi  kesejateraan  masyarakat  dengan  memanfatkan    dana  desa  untuk  memberikan fasilitas  yang  dibutuhan  masyarakat  serta  memberikan  hak  kepada  masyarakat  untuk mengevaluasi  pengelolaan  keuangan  desa  yang  merupakan  aspek  penting  dalam menciptakaan Good  Corporate  Governance dalam  pengelolaan  keuangan  desa  (Astuti. 2016).
Penelitian  lainnya  juga  menjelaskan  terkait  Dimensi  daya  tanggap  yang  dimiliki pemerintah Desa yang masih kurang dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, fenomena itu  terjadi  akibat  dari  kurangnya  dorongan  pemerintah  ke  pada  masyarakat  supaya  mau berpartisipasi dalam pengawasan dana desa (Ramdhan, 2015).
Dari  beberapa  pandangan,  pemikiran  dan  asumsi-asumsi  yang  telah  terbangun dalam  uraian  diatas,  masih  banyak  beberapa  persoalan  yang  sangat  perlu  untuk  dikaji
lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, nantinya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa  yang lain.    Sesuai  dengan penelitian terdahulu  Akuntabilitas adalah sebuah tindakan  kewajiban  yang  dilakukan  oleh  sebuah  organisasi  untuk  memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait  kejelasan sebuah fungsi, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi yang telah terlaksana (Efendi, 2009: 5).
Sedangkan  Transparansi  sendiri  diartikan  sebagai  sebuah  prinsip  keterbukaan dalam  melaksakan  sebuah  proses  pengembilan  keputusan  dan  keterbukaan  dalam mengemukakan informasi materiil dan relavan mengenai apa yang telah dilakukan sebuah organisasi  (Efendi,  2009:  56).  Serta  Responsiveness  yang  bisa  diartikan  sebagai  respon sebuah  organisasi  dalam  membantu  memberikan  pelayanan  yang  cepat  yang  meliputi; kesigapan  organisasi  dalam  melayani  masyarakat,  kecepatan  pegawai  dalam  menangani kebutuhan  masyarakat  dan  penanganan  terhadap  keluhan  yang  diberikan  masyarakat (Zeitmail, 1990: 122).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Sewurejo  Kecamatan  Mojogedang,  dengan sumber alasan yang didapat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 06 - 07 February 2018 dengan memfokuskan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan  proses  pengelolaan  dana  desa  serta  melihat  kondisi    desa  dalam  bentuk infrastruktur dan  kondisi  masyarakat  didalamnya. Dari hasil observasi  yang melibatkan beberapa masyarakat didalam desa tersebut, peneliti menemukan beberapa masalah yang terjadi di lingkup desa yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.
Dalam  pelaksanaan  pertanggungjawaban  desa,  menurut  Suharno  selaku  kepala desa beliau menyampaikan bahwa pertanggungjawaban  yang dilakukan oleh pemerintah desa  sering  mengalami  keterlambatan  karena  kurang  maksimalnya  aparatur  desa  dalam menjalankan  tugasnya  dalam  membuat  laporan  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan (Wawancara, 25 april 2018).
Serta  dalam  proses  Transparansi  anggaran  di  setiap  desa,  menurut  bapak  Parto Supar  beliau  menyampaikan  bahwa  bentuk  proses  keterbukaan  dalam  kegiataan  desa masih cenderung minim dengan kurangnya media informasi serta kejelasan dalam setiap pencatataan  yang  masih  susah  untuk  dimengerti  (wawancara  bersama  Parto  Supar  pada
tanggal  10  Mei  2018  di  Rumah  Bapak  Parto  Supar  dusun  Bulukerto  Sewurejo, Mojogedang).
Dari  beberapa  gambaran  kecil    fenomena  permasalahan  yang  didapat  dari observasi  maupun  penelitian  terdahulu  terkait  pengelolaan  dana  desa,  munculah ketertarikan  peneliti  untuk  meneliti  lebih  lanjut  terkait  persoalan  dari  pengelolaan  dana desa  yang  nantinya  akan  difokuskan  dan  dititik  beratkan  pada  proses  pengelolaan  dana desa  terhadap  alokasi  dana  desa  yang  akan  dilihat  dari  sudut  pandang  akuntabilitas, transparansi  dan  responsiveness  yang  sesuai  dengan  perpektif  yang  terdapat  pada Good Corporate Governance .

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif, metode  penelitian  kualitatif  adalah  sebuah  metode  penelitian  yang  sistematis  yang digunakan  untuk  mengkaji  atau  meneliti  suatu  objek  pada  latar  alamiah  tanpa  ada manipulasi  dan  tanpa  pengujian  hipotesis  (Prastowo,  2011:  22).  Sedangkan  menurut Menurut  Bondan  dan  Taylor  mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari perilaku individu yang akan diamati (Lexy, 2007).
Penelitian  kualitatif  juga  diartikan  sebagai  suatu  strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala maupun diskripsi tentang suatu fenomena; focus fenomena dan bersifat alami yang mengutamakan kualitas serta disajikan secara naratif. Secara sederhana, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Muri, 2014: 329).
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  ingin  melihat  tentang  penerapan Good Corporate Governance pada  Pemerintahan  Desa  Sewurejo  yang  nantinya akan  dilihat  dari  ketiga prinsip  yang  akan  diawali  dari  proses  transparansi,  akuntabilitas  dan  responsiveness terkait proses penglolaan dana desa atas alokasi dana desa dan nantinya dari setiap prinsip tersebut  akan  terdiri  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  serta
tanggungjawab  yang  kesemuanya  ingin  peneliti  lihat  dalam  setiap  kegiatan  yang dijalankan.

## 1. Transparansi
Dalam proses trasnparansi tersebut  menurut Eko, Putra, dan Akmadin (2016), proses transparansi dapat dibedah menjadi beberapa point:
a. Proses  perencanaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  beserta  masyarakat desa mengenai kegiataan pelaksanaan yang akan dilakukan.
b. Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai keterbukaan informasi  terkait  proses  pelaksanaan  kegiataan  serta    partisipasi  masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan.
c. Proses  keterlibatan  tim  pelaksana  dan  masyarakat  dalam  mengawasai  progam kegiataan.
d. Proses pertanggungjawaban terkait keterbukaan dari setiap kegiataan yang telah berjalan
2. Akuntabilitas
Sementara  dalam  proses  akuntabilitas,  peneliti  mengacu  pada  Eko,  Putra,  dan Akmadin (2016) akan melihat seperti apa wujud dari;
a. Proses  laporan  pelaksanaan  rapat  rencana  penggunaan  dan  rencana  kegiataan dana desa.
b. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.
c. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pengawasan penggunaan dana desa
d. Bentuk  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  dan  realisasi  dari  dana  desa yang telah dipergunakaan
3. Responsiveness
Sedangkan pada prinsip  responsiveness mendasarkan pada Eko, Putra dan Akmadin (2016), peneliti cenderung akan melihat seperti apa wujud dari;
a. Proses  daya  tanggap  dari  tim  pelaksana  terkait  proses  perencanaan  penggunaan dana desa.
b. Proses  daya tanggap tim  pelaksana dalam menampung saran masyarakat  terkait proses pelaksanaan kegiatan dana desa.
c. Kemampuan  tim  pelaksana  dalam  menerima  laporan  pengawasan  yang  telah diberikan oleh masyarakat terkait kegiatan dana desa.
d. Kemampuan tim pelaksana dalam memberikan tanggungjawab atas hasil laporan pengawasan yang diberikan masyarakat  .
Subjek  penelitian  ini  adalah  Kelurahan  Desa  Sewurejo  Kecamatan  Mojogedang Kabupaten  Karanganyar.  Informan  yang  menjadi  target  untuk  diwawancarai  adalah  Tim pelaksana  yang  terdiri  dari:  Kepala  Desa,  Sekretaris,  dan  Kepala  Seksi  –  Seksi  di Pemerintahan  Desa,  Sedangkan  untuk  mengetahui  terkait  berjalannya  pengelolaan  dana desa  terutama  keuangan  peneliti  akan  melakukan  wawancara  pada  bendahara pemerintahan  desa,  perwakilan  dari  badan  permusyawaratan  desa  dan  perwakilan masyarakat desa untuk mengetahui bagaimana hasil pengelolaan dana desa.
Lokasi penelitian untuk melihat pengelolaan dana Desa: perspektif Good Corporate Governance ini adalah di Desa Sewurejo yang berada di wilayah kecamatan Mojogedang Karanganyar.  Pemilihan  lokasi  ini  berpedoman  pada  hasil  obervasi  yang  dilakukan  oleh peneliti pada tanggal 20 - 21 Desember 2017 menggambarkan ada kekurangan dalam hal pempublikasian  hasil  pengelolaan  dana  desa  serta  penemuan  fenomena  masalah  yang didapat  pada  observasi  ke  dua  pada  tanggal  06  -  07  terkait  tentang  bentuk  pelayanan pemerintah  Desa  yang  belum  mampu  maksimal  dalam  pemerataan  anggaran.  Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer,  yaitu  data  yang  berasal  dari sumber asli atau pertama. Data primer dapat berupa opini, hasil obervasi, hasil  penelitian baik secara individu maupun secara kelompok (Indriantoro, 1999: 145). Dalam penelitian ini  data  diperoleh  dari  responden  dengan  cara  wawancara  langsung  kepada  pihak  yang memang  berkompeten  dan  memahami  terkait  pengelolaan  dana  Desa  di  Desa  Sewurejo Karanganyar.
Selain  itu  penelitian  ini  juga  menggunakan  data  sekunder,  yaitu  data  penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat  oleh  pihak  lain  (Sugiyono,  2010:  402).  Dalam  penelitian  ini,  data  sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat  di kantor Desa Sewurejo terkait dengan pengelolan dana Desa.

## Teknik Analisa Data
Analisa  data  dapat  diartikan  sebagai  cara  melaksanakan  analisa  terhadap  data dengan  tujuan  untuk  mengolah  suatu  data  menjadi  sebuah  informasi  sehingga  data tersebut  dapat  bermanfaat  dalam  menjawab  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan kegiatan penelitian. Teknik analisa data yang digunakan adalah:

## 1. Reduksi Data
Reduksi  data  menunjuk  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan, pemisahaan  dan  pentransformasian  data  mentah  yang  terlihat  dalam  catatan  tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan berlangsung. Hal ini berarti  bahwa  reduksi  data  telah  dilakukan  pada  saat  sebelum  pengumpulan  data  di lapangan, yaitu pada pembuatan/penyusunan proposal, menentukan kerangka konseptual, tempat dan lain sebagainya. Reduksi data dilakukan, sampai dengan penyusunan laporan akhir penelitian (Muri, 2014: 408).
Peneliti  mengumpulkan  informasi  serta  data-data  yang  akan  dijadikan  sebagai bahan  penelitian  terkait  dengan  Penerapan Good  Corporate  Governance dalam pengelolaan  dana  desa  yang  berada  di  Desa  Sewurejo  Mojogedang,  Karanganyar. Pengumpulan  informasi  dan  data  ini  akan  membantu  peneliti  dalam  menentukan pertanyaan serta responden yang nantinya akan dijadikan responden wawancara.

## 2. Data Display
Kegiatan  kedua  dalam  analisis  data  model  alir  ini  adalah  display  data.  Display dalam  konteks  ini  merupakan  kumpulan  informasi  yang  telah  tersusun  yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data display dalam suatu penelitian  kualitatif  akan  membantu  seseorang  memahami  apa  yang  terjadi  atau mengerjakan  sesuatu.  Bentuk  yang  paling  sering  yaitu  teks  naratif  dan  kejadian  atau peristiwa itu terjadi di masa lampau (Muri, 2014: 409).
Pada  teknik  display  data  ini,  peneliti  memperhatikan  proses-proses  pengelolaan dari  alokasi  dana  desa  yang  telah  terjadi  di  masa  lampau.  Disamping  itu  juga,  peneliti juga  mencari  berita-berita  atau  informasi  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  kegiataan alokasi dana desa di wilayah Desa Suwurejo.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Luasnya  dan  lengkapnya  catatan  lapangan,  jenis,  metodologi  yang  digunakan dalam  pengesahan  dan  pengelolaan  data,  serta  pengalaman  peneliti  dalam  penelitian kualitatif,  akan  memberikan  warna  pada  kesimpulan  penelitian.  Hal  itu  dikarenakan analisis  data  model  interaktif  menempatkan  peneliti  sebagai  titik  sentral.  Reduksi  data, display  data  dan  penarikan  kesimpulan  harus  dimulai  sejak  awal.  Inisiatif  berada  di tangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan telah dimulai sejak awal (Muri, 2014: 409).
Reduksi  data,  data  display  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi  merupakan segitiga  yang  saling  berhubungan.  Antara  reduksi  data  dan  data  display  saling berhubungan  timbal  balik,  demikian  juga  antara  reduksi  data  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi.  Kesimpulan  yang  dibuat  bukan  sekali  jadi,  kesimpulan  menuntut verifikasi  oleh  orang  lain  yang  ahli  dalam  bidang  yang  di  teliti,  atau  mungkin  juga mengecek dengan data lain (Muri, 2014: 409).
Pada  penarikan  kesimpulan/verifikasi  ini,  peneliti  melakukan  generalisasi  hasil temuan yang sudah didapat oleh peneliti ketika melakukan penelitian. Kemudian dibantu dengan  teknik  reduksi  dan  display  data,  peneliti  dapat  menarik  kesimpulan  dari  hasil temuan ketika melakukan penelitian.

## 4. Validitas dan Relibilitas Data
Dalam penelitian kualitatif, validitas kualitatif tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas  dalam penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan  realibilitas (yang bearti pengujian stabilitas dan konsistensi respons) ataupun dengan generalisabilitas, yang berarti  ekternal  atau  hasil  penelitian  yang  dapat  diterapkan  pada setting ,  orang  atau sampel  yang  baru  (John,  2015:  284).  Validitas  kualitatif  merupakan  upaya  pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan merapkan prosedur-prosedur tertentu. Relibilitas kualitatif merupakan indikasi terhadap pendekatan yang digunakan oleh peneliti konsisten jika  diterapkan  oleh  peneliti-peneliti  lain  dan  untuk  proyek-proyek  yang  berbeda  (John, 2015: 285).
Agar  dapat  menentukan  bahwa  suatu  penelitian  kualitatif  itu  valid  dan  reliabel, maka  peneliti  dapat  menggunakan  beberapa  uji,  salah  satunya  adalah  dengan menggunakan  uji  kredibilitas.  Uji  kredibilitas  merupakan  ( credibility )  merupakan  salah
satu  uji  yang  digunakan  untuk  menentukan  keakuratan,  keabsahan  dan  kebenaran  data yang  dikumpulkan  dan  dianalisis  sejak  awal  penelitian  kualitatif.  Agar  penelitian  yang dilakukan  dapat  membawa  hasil  yang  tepat  dan  benar  sesuai  konteksnya,  maka  peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara (Muri, 2014: 394).

## 5. Melakukan Triangulasi
Triangulasi  merupakan  salah  satu  teknik  dalam  pengumpulan  data  untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Bebebrapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan menggunakan metode  yang  berbeda.  Lebih  banyak  sumber  informasi  yang  berbeda  dalam  informasi yang sama dapat menyatakan dua hal, yaitu jumlah eksemplarnya dan berbeda sumbernya dalam informasi yang sama (Muri, 2014: 395).
Penggunaan  metode  yang  berbeda  mengartikan  bahwa  kalua  pada  tahap  pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek, maka berikutnya gunakan lagi metode yang lain seperti wawancara untuk mengumpulkan informasi yang sama. Jika peneliti  belum  yakin,  maka  peneliti  harus  mencari  dan  menemukan  lagi  informasi  di dalam  dokumentasi  tentang  aspek  yang  sama  dengan  aspek  yang  dikumpulkan  datanya melalui observasi dan interview (Muri, 2014: 395).
Peneliti  melakukan  triangulasi  dengan  teknik  yang  banyak.  Peneliti  melakukan trangulasi  agar data  yang diperoleh peneliti dapat  menjadi  lebih valid dan reliabel.  Pada tahap awal, peneliti melakukan pengambilan data dokumen dalam melakukan triangulasi. Peneliti  akan  banyak  mencari  data-data  tentang  proses  penglolaan  dana  desa  dari  segi trasnparansi, akuntabilitas dan responsiveness di Desa Sewurejo. Serta peneliti juga akan mencari  data  informasi  yang  berkaitan  dengan  output  dari  hasil  jalannya  pengelolaan dana desa melalui sumber komunikasi dengan masyarakat yang berada di dalam wilayah Desa Sewurejo
Pada  tahap  kedua,  peneliti  akan  turun  ke  lapangan  untuk  melakukan  observasi terhadap subjek penelitian, yaitu tim pelaksana penglola dana Desa. Peneliti akan mencari informasi tentang pengetahuan dari tiap individu tentang pengeloaan dana Desa dari segi transparansi, akuntabilitas dan responsiveness di Desa Sewurejo
Pada tahap ketiga, penliti akan melakukan interview atau wawancara. Pada tahap wawancara  ini,  peneliti  akan  memilih  dari  beberapa  individu  yang  berada  dalam  tim pelaksana dengan pemfokusan pada invidu yang memiliki peran penting  yang berkaitan dengan proses pengloaan dana Desa.
Pada  proses  wawancara  ini,  peneliti  mengajukan  beberapa  pertanyaan  yang terstruktur dan tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur merupakan pertanyaan yang telah  dirancang  oleh  peneliti  dengan  batasan-batasan  sesuai  indikator  yang  telah  dibuat peneliti.  Pertanyaan  tidak  terstruktur  merupakan  pertanyaan  yang  secara  spontan dikeluarkan oleh peneliti sebagai bentuk pendalaman informasi dan data penelitian.

## 6. Menganalisa Kasus Negatif
Kredibilitas dalam penelitian dapat dipercaya apabila tidak ditemukan lagi hal-hal yang  negatif  dalam  data,  baik  selama  dikumpulkan  maupun  pada  saat  analisis  dan pemaknaan  hasil  penelitian.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  analisis  kasus negative sampai saat tertentu (Muri, 2014: 396).
Peneliti  melakukan  pengecekan  ulang  terhadap  data-data  penelitian  yang  sudah didapat  oleh  peneliti  baik  pada  saat  data  telah  terkumpul  ataupun  pada  saat  proses pengumpulan data. Pengecekan ulang terhadap data  yang terkumpul hanyalah pada data yang  bersifat  negatif.  Maksud  dari  data  penelitian,  peneliti  mengulang  pengabilan  data dengan  memperhatikan  situasi  dan  kondisi  yang  sama  dengan  situasi  dan  kondisi pengambilan data sebelumnya.

## 7. Menggunakan Refference yang tepat
Kredibilitas  data  dan  informasi  yang  dikumpulkan  dan  ditulis  lebih  dipercaya apabila  dilengkapi  dengan  bahan-bahan  referensi  yang  tepat.  Eisner  sebagai  ahli  yang pertama  kali  mengusulkan  penggunaan  referensi  yang  tepat  untuk  meningkatkan kredibilitas  data  yang  telah  dikumpulkan  secara  tertulis.  Hal  ini  berarti  bahwa  peneliti dianjurkan untuk dapat mengumpulkan data referensi yang tepat, baik dengan cara tertulis maupun data hasil rekaman  wawancara (Muri, 2014: 397).
Peneliti  menyesuaikan  data  hasil  penelitian  yang  telah  dikumpulkan  dengan berbagai referensi  dari buku-buku, jurnal-jurnal  maupun media  cetak  yang dimiliki oleh penulis  serta  media  berita  online  yang  terpercaya  yang  diakses  oleh  peneliti  melalui
internet.  Data-data  hasil  penelitian  seperti  dokumen,  hasil  observasi,  serta  hasil wawancara  didiskusikan  dengan  referensi  atau  teori  dari  para  ahli  yang  membahas tentang penelitian yang akan diangkat atau dibahas oleh peneliti.

## ANALISI DAN PEMBAHASAN
1. Good Corporate Governance Dalam Proses Transparansi
Dalam  melaksanakan  proses  pemerintahan  yang  baik,  pada  umumnya  setiap lembaga mempunyai prosedur serta tahapan untuk dapat mencapai kinerja yang maksimal sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun  dalam  prosedur  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  tentunya  harus  diawali dengan sebuah perencanaan yang baik yang tujuannya untuk membuat kegiataan tersebut terarah  dan  mampu  berjalan  maksimal  sesuai  dengan  keinginan  pemerintah  dan masyarakat.  Dalam  hal  ini  menurut  informasi  yang  disampaikan  oleh  bapak  suharno selaku  kepala  desa  di  Desa  Sewurejo,  Mojogedang  Karanganyar.  Beliau  menyampaikan bahwa  proses  perencanan,  pelaksanaan  sampai  tahap  akhir  laporan  pertangungjawaban penggunaan  dana  desa  semua  dilakukan  secara  terbuka  dengan  memberikan  infromasi sesuai dengan apa yang terjadi dan sesuai dengan apa yang telah dibahas diawal.
Proses  keterbukaan  diawali  dengan  kegiatan  musyawarah  bersama  masyarakat yang  diberi  nama  Musrenbangdes,  itu  adalah  sebuah  forum  untuk  membuat  setiap program – program kegiatan  yang akan dilakukan oleh pemerintah dan tentunya disertai dengan  pemberian  masukan  untuk  pemaksimalan  kegiataan.  Dalam  kegiataan  itu  pula dilibatkan  beberapa  perwakilan  masyarakat  desa  serta  pengawas  dari  pemerintah  daerah dalam  menjaga  proses  pembuatan  perencanaan  yang  baik  dan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat
Dari  prinsip  yang  disampaikan  oleh  bapak  Suharno  selaku  kepala  desa,  prinsip tersebut itu sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009: 36)  adalah  keterlibatan  setiap  warga  Negara  dalam  pengambilan  keptususan  baik  secara langsung  maupun  melalui  institusi  yang  mewakili  kepentingan  bersama.  Implementasi program  dana  desa  yang  ada  di  desa  sewurejo  juga  dilaksanakan  dalam  rangka
pemberdayaan  masyarakat  dan  menekankan  proses  motivasi  berpartisipasi  dalam pembangunan desa.
Hal  tersebut  juga  diperkuat  dengan  prinsip  yang  dibuat  ibu  Irma  dalam jurnalnya,  beliau  berpendapat  bahawa  tahap  perencanaan  harus  diawali  dengan mengadakan sebuah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang fungsinya digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membahas usulan rencana penggunaan dana desa, menentukan kebutuhan belanja bagi  desa untuk  periode ke depan dan untuk  mengetahui tentang beberapa hal-hal yang mendesak yang jadi prioritas bagi warga desa untuk segera dilakukan dalam rencana belanja desa (Irma, 2015).
Sedangkan  dalam  proses  pelaksanaannya,  dalam  hal  ini  pemerintah  desa melibatkan  beberapa  tim  pelaksana  serta  bekerjasama  dengan  BPD,  LSM  dalam memaksimalkan  setiap  kegiatan  yang  akan  dijalankan.  Menurut  bapak  suharno,  tujuan melibatkan beberapa golongan dalam proses pelaksanaan kegiatan di desa tak lain untuk memaksimalkan  kegiatan  tersebut  supaya  mampu  berjalan  dengan  baik  dan  nantinya dapat bermanfaat bagi setiap program lainya.
Pendapat bapak suharno selaku kepala desa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh  sulumin  dalam  jurnalnya,  yang  mengatakan.  Dalam  proses  pelaksanaan  yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa) semua kegiatan yang melibatkan unsur  desa  harus  dilakukan  oleh  tim  yang  professional  dan  mampu  melakukan tanggungjawab secara maksimal (Sulumin, 2015).

## 2. Good Corporate Governance Dalam Proses Pelaksanaan Akutabilitas
Dalam proses  pelaksanaan  pertanggungjawaban  dana desa, Setiap orgnisasi  yang menerima  dana  harus  mampu  memberikan  laporan  yang  sesuai  dengan  apa  yang  telah dilakukan,  terlebih  pada  lembaga  pemerintah  desa  yang  telah  diberikan  dana  bantuan yang  cukup  besar  dari  pemerintah  pusat.  Tentunya  dari  alasan  tersebut  pemerintah  desa harus  mampu  membuat  laporan  awal  yang  tujuannya  untuk  mencairkan  dana  desa  yang nantinya akan digunakan untuk menunjang setiap kegaitan yang akan dilakukan.
Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan ole bapak warno selaku bendahara  desa,  proses  pelaporan  awal  untuk  mencairkan  dana  desa  diawali  dengan
pembuatan  proposal  awal  kegiatan  yang  didalamnya  berisi  program  kerja  dan  rencana kegiatan yang telah disepakati saat musyawarah desa.
Kepala  Desa  dan  Bendahara  Desa  mengambil  dana  desa  dari  bank kemudian  diberikan  kepada  Bendahara.  Dari  Bendahara,  selanjutnya  diberikan  kepada tim  pelaksanaan  dana  desa  yang  sifatnya  untuk  alokasi  pemerintah  desa  dan  nantinya apabila alokasi tersebut telah terlaksana dana anggaran yang sisa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa
Keterlibatan tim pelaksana dan bendahara desa terkait dana anggaran yang begitu besar,  tentunya  perlu  adanya  tindak  lanjut  atau  identifikasi  dalam  setiap  laporan  yang akan  dipertanggungjawabkan.  Tentunya  pemerintah  sebagai  pengampu  keputusan  perlu melakukan  upaya  untuk  dapat  memaksimalkan  supaya  laporan  pertanggungjawaban  itu baik dan sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan.
Dalam pembahasan sebelumnya  yang telah disampaikan oleh  kepala desa bapak suharno yang  menyatakan bahwa, Pemerintah telah berupaya untuk memaksimalkan dan berusaha  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  yang  baik  dan  benar  kepada masyarakat  desa.  Hal  tersebut  dikuatkan  lagi  dengan  pernyataan  bendahara  desa  bapak warno  yang  menyatakan  bahwa pembuatan  laporan  pertanggungjawaban  laporan  dana desa  itu  harus  melihat  kewajaran  laporan  dari  setiap  dusun,  karena  jika  tidak  disertai ketelitian maka laporan akan terjadi permasalahan di kemudian hari.
Kemudian  dalam  mendukung  proses  pertanggungjawaban  yang  baik  dan trasparaan  tentunya  pemerintah  desa  akan  semaksimal  mungkin  memberikan  informasi yang  sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan, hal tersebut kuatkan oleh pernyataan bendahara desa bapak warno yang menyatakan bahwa dalam mendukung informasi yang sesuai  pemerintah  telah  menyediakan  papan  atau  mmt  pengumuman  yang  tujuannya untuk memberikan informasi seputar kegiatan dana desa.
Dari  beberapa  pemaparan  informasi  yang  telah  disampaikan  oleh  bapak  warno selaku  bendahara  desa,  hal  tersebut  telah  menujukan  bahwa  pemerintah  desa  telah berupaya  semaksimal  mungkin  dalam  menyusun  atau  memberikan  informasi  seputar anggaran  dana  desa.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  bapak  Sulumin yang dituliskan pada jurnalnya yang menyatakan bahwa, pertanggungjawaban merupakan
sebuah bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pemerintah desa.
Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh kajian yang didapat oleh bapak Noverman duadji  yang  menyatakan  bahawa  untuk  dapat  mencapai  good  governance  akuntabilitas yang  baik  maka  dasar  pilar good  governance haruslah  diimplementasikan  dengan  baik pula  melalui  sebuah  tindakan  yang  nyata  dalam  bentuk  revitalisasi,  yaitu  penginjeksian nilai-nilai good governance dalam praktek-prakterk penyelengaraan publik.
3. Good Corporate Governance Dalam Proses Responsiveness
Dalam  upaya  untuk  memaksimalkan  kinerja  pemerintah  desa  tentunya  setiap lembaga organisasi harus mampu memaksimalkan proses daya tanggap terkait kebutuhan yang diingginkan masyarakat, Setiap organisasi atapun lembaga pemerintah harus mampu memiliki kemampuan yang tujuannya untuk menampung setiap usulan dari program kerja atau pun beberapa bentuk permasalahan yang memebutuhkan peran pemerintah.
Dari  hasil  penelitian  yang  peneliti  temui  dilapangan,  dalam  proses  mencapai prinsip  responsiveness  dalam Good  Corporate  Governance pemerintah  desa  disini  telah berusaha  maksimal  untuk  dapat  melayani  dan  memberikan  daya  tanggap  terhadap kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  desa.  Sedangkan  dari  pemerintah  desa sendiri  telah  memulai  dengan  beberapa  program  awal  yang  tujuannya  untuk  menjaring semua aspirasi dari masyrakat.
Beberapa bentuk proses daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat diawali dengan program awal musranbangdes yang didalamnya mencakup dan membahas serta  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  desa  dan  kebutuhan  desa  setelah  kegiatan berlangsung. Serta sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak suharno peneliti juga diberikan  informasi  terkait  kesiapan  serta  kamampuan  dari  aparatur  desa  dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat
Bentuk usaha dari pemerintah desa hampir sesuai dengan Prinsip partisipasi yang dikemukakan  oleh  Tjokroamidjojo  (2009:  36)  yang  menjelaskan  bahwa  proses keterlibatan  setiap  warga  negara  dalam  pengambilan  keptususan  baik  secara  langsung maupun  melalui  institusi  itu  sangatlah  penting  karena  hal  tersebut  menyangkut kepentingan bersama.
Setelah dikira cukup, selanjutnya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak  BPD  bapak  singgih.  Dalam  proses  pendampingan  dan  pengawasan  didapati beberapa  temuan  BPD  yang  perlu  menjadi  evalusi  bagi  pemerintah  desa,  bapak  singgih menyampaikan  bahwa    proses  pengawasan  dilingkup  desa  masih  terbilang  belum  bisa maksimal  dengan  dibuktikan  dari  pasifnya  tingkat  respon  masyarakat  terkait pengawasaan dana desa. Hal tersebut bisa menjadi ancaman kecurangan terkait anggaran dana desa yang akan dilaksanakan
Sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  bapak  Ruksamin  dan  Warsono  dalam jurnalnya,  permasalahan  dalam  pengawasan  dana  desa  itu  disebabkan  oleh  keterlibatan masyarakat masih rendah dan perlu adanya mekanisme sosialisasi yang baik yang mampu memberikan informasi terkait kebijakan  dana desa.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapat dari beberapa informan yang telah  peneliti  temui,  peneliti  akhirnya  dapat  menarik  kesimpulan  akhir  dari  penelitian Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo  Karanganyar  yaitu,  dalam  proses  pelaksanaan  pengelolaan    dana  desa  atas alokasi  dananya  disini  pemerintah  desa  sewurejo  telah  menerapkan  beberapa  prinsip corporate governance yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas serta responsiveness.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  proses  kegitaan  yang  telah  tersusun  dengan melibatkan masyarakat dan bentuk pertangungjawabkan yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta beberapa bentuk media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan  masyarakat.      Namun  dalam  proses  berjalannya  pelaksanaan  masih  ditemui beberapa  kendala  yang  mempengaruhi  proses  pertanggungjawaban  seperti  beberapa laporan  yang  terlambat,  bentuk  kegiatan  yang  tidak  sesuai,  serta  laporan  transparansi yang masih belum maksmimal.
Maka  dari  itu  dengan  melihat  dan  menganalisis  sesuai  dengan  informasi  yang telah  peneliti  dapat,  peneliti  akhirnya  menyimpulkan  bahwa  dalam  proses  pengelolaan dana  desa  penelti  menilai  bahwa  untuk  mencapai  prinsip governance yang  baik pemerintah desa sewurejo harus mampu lebih maksimal dan mengevalusi setiap program
kerja  dan  memperbiaki  kerjasama  dengan  masyarkat  supaya  prinsip corporate governance yang diharapkan mampu terpenuhi.
Selanjutnya  peneliti  dalam  penelitian  ini  mengajukan  rekomendasi  sebagai berikut:
1. Pemerintah  desa  sebaiknya  melakukan  proses  koordinasi  terlebih  dahulu  antara pelaksana kegiatan dan masyarakat desa serta sebaiknya lebih meningkatkan program sosialisasi  terkait  program  dana  desa  supaya  masyarakat  ikut  aktif  dalam  mengawal proses kegiatan yang berlangsung.
2. Masyarakat desa perlu melakukan sinergi yang lebih baik lagi kepada pemerintah desa dan setiap perangkat desa supaya mereka mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal serta mampu mertanggungjawabkan amanah yang telah diperoleh.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih kuat dalam menggali informasi yang akan mereka cari serta menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data  melalui  wawancara  untuk  menilai  segi  pelaksanaan,  pertanggungjawaban  serta proses pelayanan pemerintah desa dalam kegiatan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar & Usman. (2009). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
Alam    dan  Muhammad,  N.  (2013).  Coporate  Governance  in  Islamic  Perspective. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance Management , 6(3), 180-199.
Astuti. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Berkala  Akuntansi  dan Keuangan Indonesia , 1, 1-14.
Budisetyowati.  (2014).  Prinsip  –  Prinsip  Good  Governance  dalam  Pelayanan  Publik. Jurnal Penelitian Hukum Tarumanegara , 1-11.
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan.  (2018). Aplikasi  system  tata  kelola keuangan Desa . 08 January 2018. www.bpkp.com .
Buktipres.  (2017). Trasparan  Dalam  Penggunaan  Dana  Desa .  05  February  2018. www.buktipres.com .
Choudhury.,  Muhammad,  A.  (2013).  Corporate  Governance  in  Islamic  Perspective. International  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance, 6(3),  180-199. http://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2012-0101 .
Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan.  (2017). Rincian  Alokasi  Dana  Desa .  05 February 2018. www.djpk.depkeu.go.id .
Efendi,  Arif.  (2009). The  Power  Of  Good  Corporate  Governance:  Teori  dan Implementasi . Jakarta: Salemba Empat.
Eko,  Sutoro,.  Putra,  Surya,  Anom.,  Akhmadin,  Maizir.  (2016). Dana  Desa  untuk  Desa Membangun  Indonesia:  Tanya  Jawab  Seputar  Dana  Desa .  Jakarta:  Kementerian Desa.
Hardi, W dan Ruksamin. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Progam  in  the  North  Konawe  Southeast  Sulawes. Journal  of  Management  and Sustaibilty , 4(3), 1925-4725
Hery.    (2013). Rahasia  Pembagian  Deviden  dan  Tata  Kelola  Perusahaan .  Yogyakarta: Gava Media.
Indriantoro,  nurdan  Supomo,  bambang  (1999). Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
Irawan,  Nata.  (2017). Tata  Kelola  Pemerintah  Desa  Era  UU  Desa .  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Irma,  Ade.  (2015).  Akuntabiltas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Selatan Kabupaten Sigi. e-Jurnal Katalogis , 3(1), 121-137.
Janssen, M,. Ricardo, M,. Justin, L dan Vishanty, W. (2017). Tranparency by Design as a Foundation  for  Open  Goverment. Trasforming  Government:  People  Process  and Policy , 11(1), 1. https://doi:/10.1108/TG-02-2017-0015
John, W, Creswell. (2015). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif & mixed (Ed. Ke-3) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2016). Penyusunan  Rancangan  Peraturan Kepala  Daerah  mengenai  Tata  Cara  Penghitungan  Pembagian  dan  Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2017 . Workshop. Jakarta, 21-24 November.
Lambey,  L.,  Gresly,  Y.,  dan  Lintje,  K.  (2014).  Analisis  Pelaksanaan  dan  Penatausahaan Dana Desa pada Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotabagu Timur. 1-12.
Lukviarman,  Niki.  (2016). Coporate  Governance : Menuju  Penguatan  Konseptual Implementasi di Indonesia . Solo: Adicitra Intermedia.
Muneeza  dan  Rusni  Hassan.  (2014).  Shari’ah  Corporate  Governance:  The  Need  For  A Special Governance Code. Corporate Governance , 14(1), 120-129. https://doi.10.1108/CG-02-2011-0015 .
Muri,  Yusuf,  A.  (2014). Metode  Penelitian:  Kuantitatif,  Kualitatif  &  Penelitian Gabungan . Jakarta: Kencana.
Mustafa  dan  Hastret.  (2017).  Corporate  Governance:  A  Model  of  Modern  Corporate Governance  Framework  for  The  Better  Governance  of  Companies. Modern Organisational Governance , 207-234.
Noverman, D. (2002). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. Mimbar, 28(2), 201- 209.
Peraturan  Mendagri  No.  84  Tahun  2015  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Pemerintah Desa.
Peraturan Mendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perturan di Desa.
Peraturan Mendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Peraturan Mendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Mendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan Mendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pengunaan Dana Desa 2016.
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
Prastowo, Andi. (2011). Panduan Kualitatif . Yogyakarta: Diva Press.
Ramdhan.  (2015).  Pelaksanaan  Prinsip  Good  Governance  dalam  Alokasi  Dana  Desa  di Desa  Tembeleng  Kecamatan  Teluk  Bintang  Kabupaten  Bintan  Tahun  2015. Naskah Publikasi . Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Rodriguez,  B.,  Andres,  N.,  Laura,  M.  (2015).  Governance,  Transparency  and Accountabilty  an  International  Comparison. Journal  of  Policy  Modeling ,  JPO- 6178, 39.
Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar (Marita Kusuma Wardani, Ahmad Shofwan Fauzi)
Sanjaya,  Wina,  Prof.    (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan,  Jenis,  Metode,  dan Prosedur. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Siti,  M.  (2016).  Mewujudkan  Good  Corporate  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi , 4(1), 1-18.
Sjahruddin.  (2007).  Penerapan  Good  Corporate  Governance  di  Indonesia  dalam  Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Mimbar Hukum , 21(3), 409-628.
Solo  Pos.  (2017). Pembangunan  Karanganyar  Tahun  Depan .  28  February  2018. www.solopos.com
Sugiyono,  (2009). Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Sulumin,  H.  (2015).  Pertanggungjawaban  Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  pada Pemerintah Desa di Kabupaten Donggala. e-Journal Katalogis , 3(1), 43-53.
Sutedi, Adrian. (2012). Good Corporate Governance . Jakarta: Sinar Grafika.
Tanjung, Hendri & Devi, Abrista. (2013). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam . Jakarta: Gramara Publishing.
Umi  Narimawati.  2008. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif,  Teori  dan Aplikasi. Bandung: Agung Media.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Warta Pengawasan: Membangun Good Governance Menuju Clean Government 2015.