STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN PADA NEGARA KEPULAUAN GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA
Dede Rusdiana 1 , Yusuf Ali 2 , Suyono Thamrin 3 , Resmanto Widodo 4 Universitas Pertahanan Email : dede.rusdiana@idu.ac.id

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  memiliki  banyak  potensi  sumber daya.  Potensi  sumber  daya  nasional  dapat  digunakan  untuk  pembangunan ekonomi, salah satunya pembangunan industri pertahanan. Pembangunan industri pertahanan  bukan  hanya  untuk  kebutuhan  alat  pertahanan  namun,  juga  dapat membantu masyarakat dalam roda perekonomian. Dalam mencapai tujuan negara optimalisasi  negara  kepulauan  maka,  perlu  adanya  perbaikan  sistem  yang mengarah  pada  kebijakan,  dimana  dalam  penataan  kebijakan  diperlukan  tahapan manjemen yaitu perencanaan ( plan ), pelaksanaan ( do /action ), dan penilaian hasil ( evaluation ). Kebijakan  dilaksankan dengan menggunakan sumber daya  nasional Permasalahan  yang  dihadapi  untuk  pembangunan  industri  pertahanan  adalah belum  optimalnya  beberapa  aspek  sperti  SDM,  Teknologi,  Kebijakan  dll, sehingga  penerapan  strategi  untuk  industri  pertahanan  belum  mampu  mecapai kata ideal. Tujuan penulisan ini untuk mengilustratsikan strategi terbaik sehingga peran seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan secara optimal.
Kata  Kunci/Keywords  : Strategi  Pertahanan  Kepulauan,  Peran,  pembangunan, industri pertahanan

## PENDAHULUAN
Sejatinya Indonesia adalah negara kepulauan (airhipelago state) terbesar di dunia  dengan  2/3  wilayahnya  adalah  lautan.  Pengakuan  dunia  intemasional terhadap  negara  kepulauan  tertuang  pada  Konvensi  PBB  tentang  Hukum  Laut ( United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea/UNCLOS )  yang  disahkannya di  Montego  Bay,  Jamaika  pada  tahun  1982.  Pengakuan  dunia  internasional terhadap konsepsi negara kepulauan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan antar negara,  khususnya  negara-negara  maritim  besar    yang  ingin  menancapkan hegemoninya  di  wilayah  laut.  Dengan  demikian,  disahkannya  UNCLOS  1982,
Indonesia  yang  berstatus  sebagai  negara  kepulauan  akan  diuntungkan  oleh ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi tersebut. Potensi dan peluang Indonesia  negara  kepulaan  adalah  pembangunan  industri  strategis  pertahanan. Dengan  pembangunan  industri  pertahanan  yang  mandiri  pada  negara  kepulauan menjadikan  Indonesia  memiliki deterence  effect, kekuatan  yang  dapat diperhitungkan dikancah Internasional
Industri  pertahanan  dibangun  memerlukan  rantai  pasok  yang  baik  dan optimal. Indonesia yang diuntungkan karena negara kepulauan yang potensi yang dimiliki  dapat  dimaksimalkan  dengan  baik  untuk  pembangunan  industri pertahanan. Kebutuhannya adalah logistik militer menyerukan model manajemen rantai pasokan militer, di mana kesiapan berarti mewujudkan pengadaan, pasokan, pemeliharaan,  dan  distribusi  yang  optimal  waktu.  Manajemen  rantai  pasokan militer  mengintegrasikan  praktik  bisnis  yang  digunakan  di  sektor  komersial dengan kekuatan kesiapan militer dan visibilitas global.
Pencapaian optimalisasi  industri pertahanan pada negara kepulau terdapat beberapa  permasalahan  pertama  aspek  regulasi  pemerintah  belum  sepenuhnya mengembangkan  visi  yang  menjadi  poros  maritim  dunia  karena  pembangunan ekonomi  masih  bersegmen  land  based  oriented.  Kedua  aspek  teknologi  untuk pemanfaatan  SDA  laut  yang  masih  renddah  dengan  terbukti  masih  belum  pasti data  potensi  kekayaan  alam  laut  Indonesia.  ketiga  aspek  SDM  atau  sember  daya manusia  yang  belum  sepenuhnya  menguasai  ilmu  kelautan.  Keempat  keamanan pengawasan  laut  belum  terintegrasi  dan  masih  tersebar  diberbagai  instansi, permasalahan  diwilayah  perbatasan  laut.  Kelima  aspek  undang-undang  yang masih tumpang tindih yang masih belum memaukkan urusan udara, laut dan darat sebagai  satu  kesatuan.  Dan  keenam  aspek  kelembagaan  yang  koordinasi  dan pengawasan yang tidak efisien terkesan berjalan sendiri-sendiri tidak terorganisasi dengan  baik.  Permasalahan  pembangunan  negara  kepulauan  yang  mandiri  dan merdeka menjadi terhambatnya pembangunan industri pertahanan.
Dalam mencapai tujuan negara optimalisasi negara kepulauan maka, perlu adanya perbaikan sistem yang mengarah pada kebijakan, dimana dalam penataan kebijakan  diperlukan  tahapan  manjemen  yaitu  perencanaan  ( plan ),  pelaksanaan
( do  /action ),  dan  penilaian  hasil  ( evaluation). Kebijakan  dilaksankan  dengan menggunakan sumber daya nasional (Yugiantoro, 2014). Dalam tulisan ini penulis mencoba  menganalisis  optimalisasi  negara  kepulauan  dalam  pembangunan pertahanan  yang  mengarah  pada  pembangunan  industri  pertahanan.  Dengan tulisan ini mencoba untuk menerapkan konsep strategis dalam optimalisasi negara kepulauan dalam pembangunan industri pertahanan.
Penelitian  ini  membahas  tentang  fenomena  permasalahan  negara kepulauan  dalam  pembangunan  industri  pertahanannya  berdasarkan  pendekatan kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  dan  studi  pustaka penelitian  terdahulu.  Permaslahan  negara  kepulauan  dalam  berbagai  aspek  perlu dilakukan  pembenahan  yang  dapat  mengintegrasikan  berbagai  kepentingan  dan peran  sehingga  menciptakan  optimalisasi  negara  kepulauan  dalam  pembangunan industri pertahanan. Oleh karenanya penulis secara sistimatis akan mengumpulkan data-data  yang diperlukan dan kemudian mendeskrisipkannya  (Moeleong, 2007). Data  dari  proses  penggalian  sumber  data  melalui  studi  kepustakaan  ( Library research )  berupa  buku-buku,  jurnal  atau  artikel,  arsip,  surat  kabar,  dan  internet, untuk  selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  teori  pendukung  untuk menentukan  strategi  dan  kebijakan  apa  yang  diambil  dengan  menelusuri  potensi sumber daya dari sebuah negara kepulauan.
Landasan teori  yang dipergunakan meliputi  teori  serta konsep  yang dapat dijadikan dasar untuk pembuatan sintesis (kesimpulan) beserta indikator-indikator yang dituliskan pada bagian akhir dari sebuah penelitian

## 1. Strategi
Definisi  strategi  dikemukakan  oleh  beberapa  ahli.  Menurut  Chandler (1962),  strategi  merupakan  alat  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  dalam kaitannya  dengan  tujuan  jangka  panjang,  program  tindak  lanjut,  serta  prioritas alokasi  sumber  daya.  Strategi  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  respons-secara terus  menerus  maupun  adaptif-terhadap  peluang  dan  ancaman  eksternal  serta kekuatan  dan  kelemahan  internal  yang  dapat  memengaruhi  organisasi. (Mintzberg:1991, Steiner dan Miner: 1977).
Menurut  David  (2011),  Strategi  adalah  sarana  bersama  dengan  tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi georafis, diversifikasi,  akusisi,  pengembangan  produk,  penetrasi  pasar,  pengetatan, divestasi,  likuidasi,  dan  usaha  patungan  atau  joint  venture.  Strategi  adalah  aksi potensial  yang  membutuhkan  keputusan  manajemen  puncak  dan  sumber  daya perusahaan  dalam  jumlah  besar.  Jadi  strategi  adalah  sebuah  tindakan  aksi  atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan.
Strategi  merupakan  sesuatu  yang  dibutuhkan  dan  terdapat  setidaknya  8 langkah  atau  tahapan  yang  bisa  membantu  organisasi  dalam  berpikir  dan bertindak secara sistematis. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:
a. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis.
b. Mengidentifikasikan mandat organisasi.
c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
d. Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman.
e. Menilai lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan.
f. Mengidentifikasikan isu strategis yang dihadapi organisasi.
g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu.
h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan

## 2. Pembangunan
Teori  pembangunan  dalam  ilmu  sosial  dapat  dibagi  ke  dalam  dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely  1995  dalam  Tikson,  2005).  Paradigma  modernisasi  mencakup  teori-teori makro  tentang  pertumbuhan  ekonomi  dan  perubahan  sosial  dan  teoriteori  mikro tentang  nilai-nilai  individu  yang  menunjang  proses  perubahan.  Paradigma ketergantungan  mencakup  teori-teori  keterbelakangan (under-development) ketergantungan ( dependent development) dan sistem dunia ( world system theory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994).
Sedangkan  Tikson  (2005)  membaginya  ke  dalam  tiga  klassifikasi  teori pembangunan,  yaitu  modernisasi,  keterbelakangan  dan  ketergantungan  (Kumba, 2019).  Dari  berbagai  paradigma  tersebut  itulah  kemudian  muncul  berbagai  versi
tentang  pengertian  pembangunan.  Sehingga  teori  pembangunan  adalah  suatu upaya  terkoordinasi  untuk  menciptakan  alternatif  yang  lebih  banyak  secara  sah kepada  setiap  warga  negara  untuk  memenuhi  dan  mencapai  aspirasinya  yang paling  manusiawi  (Nugroho  dan  Rochmin  Dahuri,  2004).  Pembangunan  juga merujuk  pada  proses  untuk  melakukan  perubahan,  sehingga  pengertian  dari pembangunan  sendiri  dapat  berbeda-beda  sesuai  dengan  kajian  yang  diambil. Dasar pengertian pembangunan adalah ketergantungan adanya proses perubahan.
Penelitian  ini  mengarah  pada  pembangunan  industri  pertahanan  sehingga perlu  diketahui  tujuannya.  Sehingga  tidak  bisa  terlepas  secara  umum  dari  tujuan pembangunan industri itu sendiri,sebagai berikut:
a. mewujudkan  Industri  nasional  sebagai  pilar  dan  penggerak perekonomian Nasional;
b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
c. mewujudkan  Industri  yang  mandiri,  berdaya  saing,  dan  maju,  serta Industri Hijau;
d. mewujudkan  kepastian  berusaha,  persaingan  yang  sehat,  serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
f. mewujudkan  pemerataan  pembangunan  Industri  ke  seluruh  wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan Nasional;
g. meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  secara berkeadilan.
Pembangunan industri juga perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan  sekitar,  dengan  adanya  pertimbangan  aspek  lingkungan  dapat mewujudkan  keberlanjutan  pembangunan  dan  kelangsungan  hidup  masyarakat. Hal  tersebut  telah  diatur  dalam  juga  UU  RI  No.  3  Tahun  2014  pasal  3  ayat  3 mengenai  Industri  Hijau.  Industri  Hijau  berdasarkan  UU  RI  No.  3  Tahun  2014 pasal  1  ayat  3  adalah  Industri  yang  dalam  proses  produksinya  mengutamakan upaya  efisiensi  dan  efektivitas  penggunaan  sumberdaya  secara  berkelanjutan
sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

## 3. Peran
Robert  Linton  seorang  antropolog  mengembangkan  teori  peran  yang menggambarkan  interaksi  sosial  terminologi  aktor-aktor  yang  bermain  sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh budaya. Harapan-harapan peran akan menuntun seseorang  untuk  berperilaku  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Menurut  teori  peran, seseorang memiliki peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, pengusaha  dan  lain  sebagainya.  Oleh  karena  itu,  seseorang  tersebut  diharapkan berperilaku sesuai dengan peran tersebut.    Pada hakikatnya, teori peran menekankan  sifat  individu  sebagai  pelaku  sosial.  Teori  ini  adalah  teori  perilaku sesuai  dengan  posisi  yang  ditempatinya  di  lingkungan  kerja  dan  masyarakat. Dihapakan ketika individu  menduduki sebuah posisi  dalam lingkungan  kerjanya, individu  tersebut  dituntut  dapat  berinteraksi  dengan  hal  lain  atau  individu  lain sebagai  bagian  dari  pekerjaannya.  Seperangkat  aktivitas  dalam  lingkungan pekerjaan  mengandung    beberapa  peran  dari  individu  yang  menduduki  suatu posisi.
Biddle  dan  Thomas  (1966)  membagi  tiga  indikator  tentang  perilaku  dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut :
a. Harapan tentang peran ( expectation)
Harapan  tentang  peran  adalah  harapan-  harapan  orang  lain  tentang perilaku  yang  pantas,  yang  seharusnya  ditunjukkan  oleh  seseorang yang  mempunyai  peran  tertentu.  Harapan  tentang  perilaku  ini  bisa berlaku  umum,  bisa  merupakan  harapan  dari  segolongan  orang  saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.
b. Norma ( norm)
Secord  dan  Backman  berpendapat  bahwa,  norma  hanya  merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis- jenis harapan sebagai berikut:
1) Harapan  yang  bersifat  meramalkan  ( anticipatory ),  yaitu  harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
2) Harapan  normatif (role  expectation ),  yaitu  keharusan  yang menyertai suatu peran.
c.  Wujud perilaku dalam peran (performance )
Peran  diwujudkan  dalam  perilaku  oleh  aktor.  Wujud  perilaku  dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda- beda dari satu aktor ke aktor yang  lain.  Variasi  tersebut  dalam  teori  peran  dipandang  normal  dan tidak  ada  batasnya.  Teori  peran  tidak  cenderung  mengklasifikasikan istilah-istilahnya  menurut  perilaku  khusus,  melainkan  berdasarkan klasifikasinya  pada  sifat  asal  dari  perilaku  dan  tujuannya (motivasinya).  Sehingga,  wujud  perilaku  peran  dapat  digolongkan misalnya  kedalam  jenis  hasil  kerja,  hasil  sekolah,  hasil  olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaaan ketertiban, dan lain sebagainya.
4. Military Industrial Complex
Military Industrial Complex (MIC) ini muncul dan di utarakan oleh Dwigh Eisenhower  pada  tahun  1961  mantan  seorang  militer  dan  presiden  AS,  MIC adalah  sebuah  rangkaian  kerjasama  strategis  yang  melibatkan  pemerintah,  dunia usaha,  perbankan,  industri  pertahanan,  pensiunan  dan  analis  studi  strategis,  yang terikat dalam sebuah skema pembagian peran.
Industri pertahanan bukan hanya pembangunan pertahanan namun sebagai bentuk langkah konkrit yang dapat mengerakan perekonomian suatu negara. MIC dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan industri yang mampu mengarah pada;
a.  Penguasaan  terhadap  teknologi  militer  yang  berbasis  informasi  dan teknologi ;
b.  Kesiapan  menggerakkan  potensi  militer  yang  dimiliki  sebagai  alat pamaksa ;
c.  Ketahanan ekonomi teknologi dan perangkat persenjataan mempengaruhi orientasi pertahanan dan keamanan Negara,
d.  Menciptakan  kader  bela  negara  terutama  untuk  pertahanan  dan keamanan yang memprioritaskan pembelian perangkat perang
Industri militer atau pertahanan merupakan kekuatan untuk memprioritaskan hubungan dalam negeri dan luar negeri. Selain itu anggaran dana yang begitu besar akan dialihkan dari program-program sosial untuk menyokong tambahan senjata dan pembangunan kekuatan dengan membuka ribuan lapangan pekerjaan, semakin memberikan pengaruh yang besar bagi industri militer karena bagi perusahaan industri militer memiliki keuntungan bagi masyarakat luas.

## PEMBAHASAN
Kedaulatan  dan  keamanan  negara  menjadi  isu  yang  jauh  lebih  kompleks, khususnya  karena  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  ( archipelagic  state).
Mempertahankan  dan  melindungi  kuasa  dan  wibawa  di  dalam  wilayah  nasional hanya  merupakan  sebagian  saja  dari  apa  yang  seharusnya  dibela,  diperjuangkan dan  dibina.  Ketergantungan  besar,  dan  akan  semakin  besar,  pada  perairan internasional  sebagai  konsekuensi  dari  interdependensi  perdagangan  dunia menyebabkan  Indonesia  perlu  kemampuan  untuk  menjangkau  kawasan  ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis-garis terluar. Sebagai negara pihak dalam UNCLOS,  Indonesia  dihadapkan  pada  kemungkinan  untuk  menggunakan sumberdaya  kelautan  dan  maritim  tetapi  juga  dihadapkan  pada  kerawanan sea lanes  of  communication dan  corong-corong  laut  dari  berbagai  bentuk  tantangan termasuk  lalu  lalang  kapal  selam  nuklir,  intrusi  tak  terkendali,  dan  keselamatan pelayaran  laut  dan  udara.  Kedaulatan  wilayah  tidak  lagi  dapat  ditafsirkan  hanya sebagai  hak  untuk  menguasai  dan  tangungjawab  untuk  melindungi  wilayah nasional melainkan juga hak untuk memperoleh jaminan atas akses.
Permasalahan terkait kelautan memerlukan teknologi yang tepat agar dapat menjaga kedaulatan negara secara optimal. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya  pembangunan  industri  pertahanan  khususnya  pada  Negara  kepulauan. Pembanguanan  industri  pertahanan  perlu  mendapat  dukungan  dari  semua  pihak. Permasalahan  yang ada saat ini yaitu masih terdapatnya tumpang tindih berbagai aspek  mulai  dari  sumber  daya  manusia  hingga  kebijakan  serta  kurangnya manajemen pengelolaan industri pertahanan yang baik.
Pembangunan  industri  pertahanan  dihadapkan  pada  tujuan  mewujudkan pemerataan  pembangunan  industri  ke  seluruh  wilayah  Indonesia  guna memperkuat  dan  memperkokoh  ketahanan  Nasional.  Saat  ini,  proses pembangunan  masih  tersegmentasi  pada  kawasan  pulau  Jawa,  sehingga  perlu adanya  perencanaan  pada  daerah-daerah  lain.  Pembangunan  dilakukan  dengan melibatkan peran semua pihak guna mendukung pertahanan negara.
Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan luas wilayah lebih dari  1.906.240  km2  harus  memiliki  Alutsista  khusus  sebagai  sebuah  negara kepulauan.  Membeli  Alutsista  dari  negara  lain  tidak  ubahnya  memaksa  untuk memahami  karakteristik  Alutsista  khas  negara  lain  yang  belum  tentu  sesuai dengan  karakteristik  bangsa  kita.  Dampaknya  adalah  munculnya  kerawanan  atas kedaulatan  wilayah  oleh  negara  lain  misalnya  pelanggaran  batas  laut.  Dengan memiliki  Alutsista  modern  yang  sesuai  dengan  karakteristik  bangsa  ,  maka pertahanan  negara  tidak  perlu  dikhawatirkan.  Untuk  itu,  pembangunan  industri pertahanan  memerlukan  dukungan  pemeliharaan,  alih  teknologi,  integrasi  dan yang  terutama  adalah  penguasaan  penuh  terhadap  alutsista  yang  digunakan  baik secara  teknologi  maupun  secara  non-teknis.  Dengan  demikian  secara  perlahan Indonesia  dapat  mengurangi  ketergantungan  kepada  luar  negeri  dalam  hal pengadaan Alutsista (Adang & Arwin. 2010).
Pertahanan  negara  harus  mampu  menjadi  pilar  utama  bagi  penangkalan (deterrence )  maupun  jaminan  ( assurance) atas  kedaulatan  itu.  Kekuatan pertahanan  harus  ditempatkan  dalam  konteks  gelar  kekuatan  pertahanan  negara. Ukuran  kuantitatif  penting,  namun  harus  mencerminkan  realitas,  apalagi  jika ukuran  itu  sekedar  bersifat  statis  seperti  jumlah  pasukan  per  penduduk,  jumlah pesawat/kawasan dan lain-lain, sekalipun ukuran itu tentu mencerminkan sesuatu dan dapat mejadi salah satu ukuran kekuatan tempur. Peringkat Indonesia, seperti antara  lain  disinyalir  oleh  Global  Fire  Power  seperti  dikutip  di  atas,  boleh  jadi memang  sudah  cukup  meyakinkan  pada  tataran  komparatif  tetapi  tidak mencerminkan kebutuhan  Indonesia sebagai  negara kepulauan, khususnya ketika force-to-area  rasio memang  jauh  lebih  kompleks  dibanding  negara-negara kontinen/daratan.
Pembangunan  Industri  pertahanan  dicanangkan  oleh  Pemerintah  dalam rangka  mengembangkan  postur  pertahanan  untuk  meningkatkan  daya  tangkal ( deterrence ) dalam menghadapi berbagai ancaman. Sehingga, masterplan industri pertahanan perlu dibuat sebagai  pedoman guna menciptakan kemandirian industri pertahanan.

## Gambar
Master plan Pertahanan
Sesuai  gambar  tersebut,  maka  untuk  mencapai  postur  yang  ideal  perlu kemandirian    dan  kemampuan  berkolaborasi  secara  internasional  serta  harus berperan aktif untuk membentuk sinergi dengan berbagai pihak. Salah satu bentuk sinergi yaitu mengembangkan sistem kebijakan pita pengaman nasional ( national security  belt )  yang  menghubungkan  titik-titik  pulau  NKRI  terdepan.  Saat  ini, terdapat 92 pulau yang merupakan pulau-pulau terdepan (terluar). Dalam konteks politik,  pertahanan,  dan  ekonomi  titik-titik  pulau  tersebut  diharapkan  dapat dihubungkan  dengan  satu  kebijakan  yang  namanya national  security  belt .  Pada tiap-tiap  titik  pulau  itu  harus  didesain  ada  sentra  kegiatan  guna  mendukung pembangunan  pertahanan  negara.  Potensi  ekonomi,  sosial,politik,  budaya, demografi dan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia perlu diintegrasikan  menjadi  sebuah  peta  kekuatan  pertahanan  dari  Sabang  sampai Merauke.
Sinergi  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  serta  kegiatan  sosial ekonominya  adalah  sebuah  kesisteman  berupa  pelayanan  pemerintahan  yang memadai,  kesehatan,  pendidikan  maupun  perekonomian.  Pembangunan  industri pertahanan  dapat  menjadi  bagian  untuk  pergerakan  ekonomi  di  daerah  dengan produk-produk yang dapat digunakan oleh daerah perbatasan dan pesisir misalnya produk kapal  yang dapat digunakan nelayan untuk menangkap ikan.  Ada  sebuah fakta bahwa hasil tangkapan ikan nelayan-nelayan Pulau Sebatik dikeringkan dan hasilnya  dijualnya  ke  Tawau,  Malaysia  dengan  alasan  jarak  ke  Tawau  hanya setengah  jam.  Apabila  ikan  tersebut  dijual  ke  Nunukan  memerlukan  waktu tempuh 3,5 jam. Jadi biayanya lebih mahal. Namun fakta yang lebih menyedihkan lagi  adalah  bahwa  nelayan-nelayan  tersebut  dibiayai  oleh  orang-orang  Tawau Malaysia. Jadi penting kiranya memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang hidup  di  daerah perbatasan untuk  merasa bahwa mereka merupakan bagian integral  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Salah  satu  hal  yang  perlu dilakukan adalah memberikan jejak Indonesia pada setiap aktivitas kesehariannya. Artinya bahwa kemudahan akses terhadap peralatan yang dibutuhkan benar-benar dapat diterima dan dinikmati oleh masyarakat tersebut.
Selanjutnya adalah upaya mengoptimalkan peran dan sinergi pengembangan  insitusi  atau  kelembagaan  yang  efektif  serta  menerapkan  sistem koordinasi  lintas  institusi.  Penerapan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2019 Tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan  Negara,  sebagai bentuk  dukungan  pemerintah  terhadap  adanya  optimalisasi  dalam  pertahanan negara.  Bentuk  peran  kebijakan  ini  yaitu  mobilisasi  adalah  tindakan  pengerahan dan  penggunaan  secara  serentak  Sumber  Daya  Nasional  serta  Sarana  dan Prasarana  Nasional  yang  telah  dipersiapkan  dan  dibina  sebagai  komponen kekuatan  Pertahanan  Negara  untuk  digunakan  secara  tepat,  terpadu,  dan  terarah bagi  penanggulangan  setiap  ancaman,  baik  dari  luar  negeri  maupun  dari  dalam negeri  yang  membahayakan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  serta  kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meskipun  dalam  undang-undang  tersebut  lebih  mengarah  pada pembangunan kekuatan SDM dan tidak menyebutkan industri pertahanan, namun
setidaknya  pembangunan  SDM  yang  baik  dapat  menjadi  titik  awal  untuk pembangunan industri pertahanan. Mengikuti perkembangan isu-isu baru kelautan merupakan  bagian  proses  dan  mengelola  laut.  Segenap  isu  terkait  dengan  isu kelautan  sesungguhnya  tersebar  menjadi  bagian  kewenangan  beberapa departemen. Hal ini menjadi kendala dalam proses koordinasi yang tidak singkron dan  cenderung  memunculkan  ego  sektoral.  Tujuan  pembangunan  industri pertahanan pada daerah- daerah yaitu (1) sebagai bentuk kolaborasi dalam produk pertahanan  melalui joint  partnership,  joint  venture ,  dan coproduction ,  serta melihat  prospek  terciptanya  skala  ekonomi (economic  scale )  pada  bentuk kolaborasi,  (2)  memperkenalakan  produk  pertahanan  bukan  hanya  untuk pertahanan  namun  juga  untuk  membantu  masyarakat  daerah  perbatasan  dan pesisir,  (3)  mendukung  negara  dalam  industri  dan  perdagangan  sekaligus  upaya mensosialisasikan pentingnya pemahaman di sektor pertahanan, (4) meningkatkan teknologi  dan tingkat  kompetisi  industri dalam pertahanan dan industri dual-use , (5)  memberikan  insentif  yang  akan  memberi  bantuan  pada  pertumbuhan  industri pertahanan  di  Indonesia.  selain  itu  penetapan  industri  pertahanan  daerah  pesisir maupun  perbatasan  menunjukkan  bahwa  pembangunan  pertahanan  diperuntukan bagi  semua  kawasan  kepulauan  dan  dapat  digunakan  untuk  banyak  kalangan secara bersama-sama guna mengembangkan dan memproduksi alat pertahanan.
Potensi  wilayah  kepualau  di  Indonesia  juga  berbeda-beda  sehingga  perlu adanya  peran  penting  dalam  pemetaan  wilayah  untuk  mengetahui  secara  pasti potensi  yang dimiliki oleh  setiap daerah. Pembangunan industri pertahanan  yang didirikan  pada  setiap  wilayah  perlu  juga  meperhitungkan  rantai  pasok.  Misalnya pada  daerah  Morowali  terdapat  sumber  daya  alam  nikel,  maka  perusahanan- perusahaan pertahanan yang membutuhkan nikel dapat diarahkan untuk memasok bahan baku dari daerah Morowali tanpa harus mengimpor dari luar negeri. Selain Morowali , misalnya pada daerah Bangka merupakan sumber penghasil timah dan almunium.  Potensi ini sangat  cocok untuk   bahan dari pembuatan pesawa. Maka yang  perlu  disiapkan  adalah  kesiapan  SDM  dan  teknologi  sehingga  mampu mengambil dan mengolah bahan baku produksi dalam negeri.
Indonesia  juga  dikenal  sebagai  penghasil  kelapa  sawit.  Dari  potensi  ini harusnya  mampu  digunakan  oleh  industri  pertahanan  guna  sumber  bahan  bakar untuk  kendaraan-kendaraan  berat  dan  alat  pertahanan  lainnya.  Oleh  karena  itu, penting  kiranya  mengembangkan  strategi  tentang  bagaimana  mengembangkan kelembagaan  yang  efektif  dalam  menangani  seluruh  permasalahan  negara kepulauan  disertai  dengan  manajemen  yang  baik.  Manajemen  dalam  konteks  ini adalah  yang  dapat  memperhatikan  tentang  bagaimana  melakukan  pembinaan sumberdaya  manusia,  pembinaan  pendanaannya,  pembinaan  materialnya, koordinasinya, metodologi dan sebagainya itu.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  dan  penjelasan  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Pertahanan Kepulauan Indonesia membutuhkan strategi pembangunan industri pertahanan yang terintegrasi dengan baik, sehingga kemampuan  produk  industri  tersebut  dapat  digunakan  untuk  menghadapi setiap ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri.
2. Industri  Pertahanan  dalam  negeri  sangat  membutuhkan  peran semua  pihak  yang  terintegrasi  sehingga  meminimalisir  kegiatan  yang tumpang  tindih  antar  Kementerian/Lembaga  dalam  rangka  menciptakan kemandirian  industri  pertahanan  yang  sesuai  dengan  karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.
3. Peran  Pemerintah  pusat,  Kementerian/  Lembaga  dan  sampai  ke tingkat pemerintah daerah untuk pemanfaatan sumber daya nasional dalam mempersiapkan  pembangunan  industri  pertahanan  sebagai  upaya  yang dipersiapkan  guna  membantu  komponen  utama  pertahanan  negara  dalam menghadapi ancaman pada masa damai dan masa perang/krisis.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Adang & Arwin Datumaya. (2010). Membangun Sinergi dan Kolaborasi Tiga  pilar  Nasional  Menuju  Kemandirian  Sistem  Pertahanan  Keamanan Nasional . SATRIA Studi Pertahanan Vol 6(2).
Biddle,  B.J  dan  Thomas,  E.J,  (1966). Role  Theory:  Concept  and  Research . NewYork. : Wiley
Bryson,  Jhon  M.  (2007). Perencanaan  Strategis  Bagi  Organisasi  Sosial .  Cet  8.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Digdowiseiso, Kumba. (2019). Teori Pembangunan . Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional
Mintzberg, H., & Quinn, J. (1991). The Strategy Process: Concept, Context, and Cases. New Jersey: Englewood Cliffs.
Puspitawati,  Dhiana.  (2014). Desentralisasi  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan Lautan  dalam  Kerangka  Prinsip  Negara  Kepulauan .  ARENA  HUKUM Volume 7, Nomor 2, pp 151-302
Stanger,  Allison  &  Mark  Eric  Williams. Private  Military  Corporations:  Benefits and Costs of Outsourcing Security
Teuku Rezasyah. (2012). Politik Luar Negeri Republik Indonesia: Dari Prespektif Ideal Hingga Praktis yang diakses dari pustaka.unpad.ac.idwp- contentuploads200905politik_luar_negeri_republik_indonesia.pdf.  hal.  2. Pada tanggal 18 April 2021.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
Wahyudi,  yuda  &  Mahifal.  (2013).  Strategi  Pembangunan  Negara  Kepulauan. WAWASAN TRIDHARMA: Scientific Magazine of Kopertis Wilayah IV No.6 No.2009/SK/DITJEN PPG/STT/ 1994; ISSN 021 5-8256
Yusgiantoro,  Purnomo.  (2014). Ekonomi  Pertahanan  Teori  dan  Praktik .  Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama