E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  KORBAN  TINDAK  PIDANA MALICIOUS  DISTRIBUTION (ANCAMAN  PENYEBARAN) KONTEN PORNOGRAFI DI INDONESIA
Annisa Rahayu 1 , Sulistyanta 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret E-mail: 1 annsrh99@gmail.com; 2 sulistyanta@staff.uns.ac.id
Abstrak:  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  memperoleh  jawaban  atas  dampak  dari  malicious distribution  terhadap  konten  pornografi  korban  dikaji  dari  perspektif  viktimologi.  Selain  itu  juga  untuk mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  yang  berhak  didapatkan  oleh  korban  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Jenis  penelitian  ini  adalah  normatif  dengan  sifat  penelitian  hukum deskriptif.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier, dengan cara studi pustaka, serta teknik analisis bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, tersebarnya konten pornografi korban membuat korban mengalami post-traumatic stress disorder (PTSD), depresi, dan berbagai gangguan mental lainnya. Korban juga kesulitan berkehidupan sosial karena perasaan malu  dan  tidak  ada  dukungan  dari  lingkungan  sosial.  Ditambah  ancaman  yang  diperoleh  dari  pelaku, membuat  korban  mengalami  ketakutan  dan  kerugian  secara  materi.  Namun,  mayoritas  korban  enggan untuk  melapor  sebab  sistem  hukum  Indonesia  yang  belum  memihak  korban  dan  masyarakat  yang cenderung  melakukan  labelling  terhadap  korban  dengan  sebutan-sebutan  tak  pantas  dan  menyalahkan korban  (victim  blaming).  Perlindungan  hukum  terhadap  korban  sudah  terakomodasi  dalam  KUHP,  UU Pornografi, UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, diperlukan undang-undang yang secara  spesifik  mengatur  mengenai  berbagai  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  tidak  hanya bertumpu pada penegakan hukum kepada pelaku, namun juga berfokus pada pemulihan korban.
Kata kunci: perlindungan hukum; korban; malicious distribution; konten pornografi.
Abstract:  The  purpose  of  this  study  is  to  get  answers  to  the  impact  of  malicious  distribution  on  victim pornographic content is studied from a victimological perspective. In addition, to find out the form of legal protection that is entitled to be obtained by victims based on laws and regulations in Indonesia. This type of research is normative with descriptive legal research properties. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials, by way of literature  studies, as well as qualitative legal material  analysis  techniques.  The  result  of  this  study  is,  the  spread  of  pornographic  content  of  victims makes  victims  experience  post-traumatic  stress  disorder  (PTSD),  depression,  and  various  other  mental disorders. Victims also have difficulty with social life due to feelings of shame and no support from the social environment. Plus the threats obtained from the perpetrator, making the victim experience fear and loss  materially.  However,  the  majority  of  victims  are  reluctant  to  report  because  the  Indonesian  legal system has not sided with victims and people who tend to label victims with inappropriate designations and victim blaming. Legal protection of victims has been accommodated in the Criminal Code, Pornography Law, Information and Electronic Transactions Law, and Witness and Victim Protection Law. However, a law that specifically regulates various forms of violence against women is not only based on law enforcement on perpetrators, but also focuses on the recovery of victims.
Keywords: legal protection; victim; malicious distribution; pornographic content.

## 1. Pendahuluan
Semakin  meningkatnya  penggunaan  teknologi  khususnya  media  sosial  saat  ini menghadirkan beragam bentuk kekerasan berbasis siber (cyber crime). Dalam perspektif kriminologi,  teknologi  bisa  dikatakan  sebagai  faktor  kriminogen,  yaitu  faktor  yang menyebabkan  timbulnya  keinginan  orang  untuk  berbuat  jahat  atau  memudahkan terjadinya  kejahatan  (Abdul  Wahid  dalam  Haryadi,  2012:  4).  Cyber  crime  ialah  jenis kejahatan  yang  dilakukan  dengan  mempergunakan  media  internet  sebagai  alat  bantu (Mansur  &  Gultom,  2005:  8).  Kehidupan  masyarakat  di  masa  pandemi  yang  kerap menggunakan dunia maya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, telah menghadapkan perempuan  pada  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  yang  merupakan perkembangan dari cyber crime. KBGO adalah serangan terhadap tubuh, seksualitas, dan identitas  gender  seseorang  yang  difasilitasi  oleh  teknologi  digital.  (diakses  melalui https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan- sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge- nurtjahyo pada 9 November 2021).
Pesatnya pertumbuhan internet dapat semakin membuat masifnya akses ke konten pornografi yang merendahkan perempuan dan kelompok rentan lainnya di dunia maya maupun  nyata.  Hasil  kejahatan  berupa  media  gambar  dan  video  dapat  dengan  cepat disebarluaskan ke jutaan orang dalam hitungan detik. Hal ini berarti teknologi digital telah memfasilitasi penyebaran konten pornografi yang akan berimplikasi pada meningkatnya angka  KBGO  di  kehidupan  masyarakat  modern  (DeKeseredy  dan  Corsianos  dalam Jatmiko, 2020: 328).
Catatan  Tahunan  2021  yang  dirilis  oleh  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap Perempuan  (Komnas  Perempuan)  menyebutkan  terdapat  9  (sembilan)  bentuk  KBGO, antara lain pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), pelecehan online (cyber harassment),  peretasan  (hacking),  pemalsuan  identitas  untuk  mengakses  informasi pribadi  korban  (impersonation/cloning),  penguntitan  terhadap  aktivitas  korban (surveillance), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution),  penyebaran foto/video  pribadi  korban  untuk  balas  dendam  (revenge  porn/non-consensual pornography), pencemaran nama baik (online defamation), dan pesan bernada seksual atau gambar intim untuk melecehkan (sexting) (Komnas Perempuan, 2021: 49). Dari 9 (sembilan)  KBGO  yang  telah  disebutkan,  diperoleh  data  bahwa  malicious  distribution pada  tahun  2020  mengalami  kelonjakan  kasus  yakni  370  kasus  (Komnas  Perempuan, 2021: 49), dari yang sebelumnya 91 kasus pada tahun 2019 (Komnas Perempuan, 2020: 16), dan 25 kasus pada tahun 2018 (Komnas Perempuan, 2019: 57).
Malicious  distribution  dapat  disebut  sebagai  sekstorsi  atau  penyebaran  konten pornografi disertai ancaman, oleh Komnas Perempuan dalam CATAHU 2021 didefinisikan sebagai  penghinaan  yang  dilakukan  dengan  bantuan  teknologi,  komputer  dan/atau internet dimana seseorang menyebarkan informasi yang salah, mempublikasikan materi penghinaan tentang seseorang di situs web atau mengirimkan email yang berisi fitnahan kepada  seluruh  teman  atau  keluarga  korban  yang  bertujuan  untuk  mencemarkan reputasi  (Komnas  Perempuan,  2021:  49).  Meskipun  keamanannya  terancam,  korban dalam kejahatan malicious distribution biasanya merasa malu untuk melaporkan pelaku. Hal ini disebabkan terdapat anggapan bahwa tersebarnya data-data intim korban di dunia
maya secara non-konsensual adalah akibat dari kelalaian dan kecerobohan perempuan. Korban kerap dipersalahkan karena tidak berhati-hati dengan data pribadinya (Sugiyanto, 2021: 25). Apabila ditinjau dari perspektif viktimologi, perempuan termasuk jenis korban latent victim yang membuat perempuan potensial menjadi korban kejahatan.
Mayoritas  korban  enggan  untuk  melapor  juga  disebabkan  oleh  sistem  hukum Indonesia yang belum memihak korban. Ketika seorang perempuan telah menjadi korban kekerasan  seksual,  bukan  proses  hukum  yang  akan  dikedepankan,  namun  lebih menyalahkan  korban  (victim  blaming).  Selama  ini,  korban-korban  kekerasan  seksual dibebankan pada alat bukti. Hal itu karena kasus-kasus tersebut berada di wilayah privat, ada  pula  faktor  keluarga,  lingkungan,  seperti  reaksi  victim  blaming,  persekusi, pemberitaan media yang mengeksploitasi informasi pribadi, kecenderungan lingkungan untuk lebih membela pelaku (Sugiyanto, 2021: 28).
Dampak KBGO, dalam hal ini malicious distribution, sama seperti kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, dampaknya dirasakan langsung dan berjangka panjang pada korban. Pelaku sulit dideteksi serta respons dan perlindungan hukum di Indonesia juga belum memadai karena disederhanakan dalam ranah UU ITE (Prameswari, dkk, 2021: 56- 57).
Upaya perlindungan hukum yang preventif dan represif dari pemerintah serta payung hukum yang jelas diperlukan untuk melindungi korban. Selain pelaku dapat lebih mudah dijerat, pemulihan trauma korban pun ikut terjamin. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  yang  berperspektif  memenuhi  kebutuhan  korban  kekerasan seksual  jadi  semakin  penting  untuk  segera  disahkan.  (diakses  melalui https://asumsi.co/post/3852/derita-korban-revenge-porn-dari-trauma-hingga- minimnya-perlindungan-hukum pada 8 November 2021).

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dijabarkan,  penulis  menarik  perumusan masalah antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana dampak dari malicious distribution terhadap korban dikaji dari perspektif viktimologi?
2. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  yang  berhak  didapatkan  oleh  korban berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## 3. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif atau doktrinal dengan  sifat  preskriptif.  Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini antara  lain  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan konseptual  (conceptual  approach).  Jenis  dan  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan  hukum  sekunder  berupa  buku,  jurnal,  doktrin,  dan  artikel  hukum,  serta  bahan hukum  tersier  dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dan  internet.  Teknik  pengumpulan bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  studi  pustaka.  Sedangkan  teknik  analisis  bahan hukum dalam penelitian ini bersifat kualitatif.
4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Dampak  Malicious  Distribution  terhadap  Korban  Dikaji  dari  Perspektif ViktimologiDampak  Malicious  Distribution  terhadap  Korban  Dikaji  dari  Perspektif Viktimologi
Perempuan yang menjadi korban kekerasan baik itu kekerasan seksual maupun KBGO,  dapat  mengalami  dampak  yang  berkepanjangan  atas  terjadinya  kejahatan yang  menimpanya.  SAFENET  menyebutkan,  penyebaran  konten  intim  non- konsensual  adalah  kekerasan  yang  paling  banyak  terjadi  dengan  beragam  motif. Mulai  dari  mengintimidasi  korban  agar  patuh  (intimidasi  psikis  dan  emosional), memeras korban dengan motif uang, mengekspolitasi korban secara seksual untuk mau  memproduksi  konten-konten  menunjukkan  korban  telanjang  (untuk  dijual  ke orang lain), dan lain sebagainya (diakses melalui
https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/113000878/cerita-korban- kekerasan-online-konten-seksual-disebar-dicekik-hingga?page=all  pada  1  Februari 2022).
Citron  &  Franks  dalam  Hwian  Christianto  (2015:  305)  menunjukkan  hasil penelitian  dampak  penyebaran  pornografi pada  the  risk  of  offline  stalking  and physical attack to the victim . Korban akan mengalami tekanan psikologis yang berat akibat  tersebarnya  foto  asusila  atau  video  asusila  karena  terus  menjadi  bahan perbincangan masyarakat setiap waktu. Bagi masyarakat, keberadaan tersebarluasnya  foto  asusila  atau  video  asusila  menimbulkan  keresahan  akibat dilanggarnya norma kesusilaan masyarakat. Belum lagi foto atau video tersebut sulit dihapus  karena  dilipatgandakan  secara  terus  menerus  oleh  pengguna  internet lainnya.
Wolhuter  (2009:  53)  mengutarakan  bahwa  penderitaan  psikologis  yang  paling berkaitan  dengan  perempuan  korban  kekerasan  adalah  PTSD  atau post-traumatic stress disorder serta major depression. Wardhani (2007: 3) mengatakan PTSD adalah sebuah  kondisi  yang  muncul  setelah  pengalaman  luar  biasa  yang  mencekam, mengerikan  dan  mengancam  jiwa  seseorang,  misalnya  peristiwa  bencana  alam, kecelakaan hebat, sexual abuse (kekerasan seksual), atau perang. Stefanus Perangin- angin (2019: 54) berpendapat bahwa gejala depresi seperti perasaan bersalah, tidak berharga, tidak berdaya, dan tidak berpengharapan juga dapat menghambat seorang perempuan untuk meninggalkan pelaku.
Dilansir dari Kompas.com, salah seorang korban bernama Bunga (bukan nama sebenarnya)  mengaku  menerima ancaman selama  bertahun-tahun  dari  kekasihnya karena  ia  hendak  memutuskan  hubungannya.  Korban  yang  depresi,  berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri namun selalu ditahan oleh pelaku. Bunga mengaku mengalami  beragam  kekerasan  verbal  dan  fisik  dari  mantan  kekasihnya, mulai  dari menyebutnya sebagai "pelacur", mencekik, hingga menyebarkan konten seksual ke sosial  media  sebagai  bentuk  ancaman.  Korban merasa  takut  setiap  hari  dan  hanya ingin bunuh diri sebab sudah tidak sanggup lagi menerima kekerasan dan ancaman tersebut.  Meski  begitu,  korban  enggan  melapor  ke  aparat  penegak  hukum  sebab tidak  mendapat support  system baik  dari  keluarga  atau  lingkungan  dekat,  proses hukum  panjang,  dan  tidak  berpihak  pada  perempuan.  Selain  itu  korban  juga  takut
dipidana karena bisa dijerat UU Pornografi dan UU ITE, seperti kasus di Garut dan Baiq Nuril (Diakses melalui
https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/113000878/cerita-korban- kekerasan-online-konten-seksual-disebar-dicekik-hingga?page=all  pada  1  Februari 2022).
Dampak  perbuatan malicious  distribution terhadap  korban  amat  memilukan, antara  lain  korban  mendapatkan  tekanan  secara  mental  yang  berat  disebabkan tersebarnya konten pornografi miliknya. Berikut dampak dari malicious distribution sebagai salah satu KBGO yang mayoritas menimpa perempuan, antara lain:
1. Dampak psikologis: korban mengalami depresi, kecemasan, ketakutan dan tidak bisa  leluasa  dalam  melakukan  aktivitas  setiap  hari,  serta  trauma  yang berkepanjangan  hingga  titik  tertentu  di  mana  korban  berpikiran  untuk mengakhiri hidupnya hingga bunuh diri.
2. Keterasingan  sosial:  korban  dikucilkan  dari  masyarakat,  termasuk  dengan keluarga  dan  sahabat.  Ini  dikarenakan  korban  merasa  dipermalukan, direndahkan,  diejek  dan  dihina  bahkan  dianggap  sampah  masyarakat  karena tersebarnya konten pornografi tersebut.
3. Kerugian  ekonomi:  korban  juga  bisa  kehilangan  pekerjaan  sehingga  menjadi pengangguran  dan  tidak  menghasilkan  apa-apa  dan  menjadi  beban  keluarga. (Runtu, 2021: 187).
Lebih  lanjut,  Mahendra  (2021:  131)  mengkaji  dampak  atau  kerugian  yang dirasakan oleh korban akibat dari pemaksaan hubungan seksual antara lain:
1. Dampak Secara Fisik Yaitu  seperti  infeksi  pada  alat  kelamin,  infeksi  pada  panggul,  sakit  ketika berhubungan  seksual,  kesulitan  buang  air  besar,  luka  pada  dagu,  menderita migran, sulit tidur, dan lain-lain.
2. Dampak Secara Mental Yaitu seperti sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous , ragu-ragu (kadang  paranoia),  sering  terkejut,  sangat  khawatir,  sangat  hati-hati  dengan orang  asing,  sulit  mempercayai  seseorang,  tidak  percaya  lagi  pada  pria,  takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara  emosional),  sulit  berhadapan  dengan  publik  dan  teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/ mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain- lain.
3. Dampak dalam Kehidupan Pribadi dan Sosial Yaitu  seperti  ditinggalkan  teman  dekat,  merasa  dikhianati,  hubungan  dengan suami  memburuk,  tidak  menyukai  seks,  sulit  jatuh  cinta,  sulit  membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.
Mitos  pemerkosaan  menyebutkan  hanya stranger  rape (pemerkosaan  oleh orang  asing)  yang  terhitung  sebagai  “pemerkosaan  sebenarnya”,  padahal  rasa nyaman  yang  ditawarkan  orang  yang  dikenal  oleh  korban  tidak  menutup kemungkinan  berujung  pada  perilaku  manipulasi  yang  berkembang  menjadi adult grooming , kemudian memundurkan skala kewaspadaan korban. National Society for
the  Prevention  of  Cruelty  to  Children  (NSPCC),  menyatakan  bahwa grooming merupakan  upaya  yang  dilakukan  seseorang  untuk  membangun  hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka  dapat  memanipulasi,  mengeksploitasi,  dan  melecehkan  mereka  (Andaru, 2021: 43). Pada dasarnya, grooming bisa terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Keduanya  cukup  mirip,  berfokus  pada  taktik  manipulasi  emosional  dan  psikologis (Sinnamon, 2017: 461). Grooming pada orang dewasa didefinisikan sebagai situasi di mana orang dewasa membiarkan diri mereka disalahgunakan dan/atau dieksploitasi untuk kepuasan seksual orang lain. Selain itu, adult grooming juga menitikberatkan pada penempatan seseorang ke dalam posisi yang tanpa orang tersebut sadari dapat menjadi sasaran atau perilaku kasar serta eksploitatif.
Ketika  manipulasi  terus  terjadi, consent (persetujuan) yang  diberikan  oleh korban dalam hubungan seksual juga akan diwarnai unsur-unsur manipulatif, hal ini disebabkan  korban  tidak  bisa  memutuskan  dengan  bebas.  Di  tahap consent pun korban  kebingungan  untuk  menentukan,  sehingga  sulit  untuk  lepas  dari  pelaku. (diakses  melalui  https://magdalene.co/story/manipulasi-dalam-pacaran-rentan- lahirkan-kekerasan-seksual pada 2 Februari 2022). Perilaku manipulasi oleh pelaku ini dapat  juga  dinamakan  sebagai gaslighting, yakni  kekerasan  psikis  berupa  tindakan atau upaya manipulasi pikiran yang menyebabkan korban meragukan perasaan atau peristiwa yang dialaminya. Dalam psikologi, gaslighting adalah kekerasan emosional yang menyerang kondisi psikologis atau emosional korban dan membuatnya merasa tidak  percaya  diri,  tidak yakin,  dan  membuat  korban  terus  mempertanyakan  sudut pandang
atau kewarasan mereka. (diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/gaslighting-lt61bbf864385a9?page=all pada 2 Februari 2022).
Korban kerap menerima victim blaming dari masyarakat sebab tidak berhati-hati dengan data pribadinya, mau menerima ajakan berhubungan seksual, dan akhirnya korban diberi label perempuan yang tidak punya harga diri. Richmond-Abbott dalam Sugiyanto  (2021:  26),  menyatakan  bahwa  pandangan  budaya  masyarakat  tentang kejahatan seksual membantu melestarikan sikap menyalahkan korban ( blaming the victim ),  memaklumi  pelaku  kejahatan,  serta  memperkuat  perbedaan  kekuatan  dan kekuasaan  antar  jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan.  Lebih  lanjut, blaming  the victim ialah tentang pembenaran atas ketidakadilan dengan menemukan cacat atau kesalahan  pada  korban.  Liputan  media  juga  dapat  memperparah  budaya menyalahkan  korban.  Hal  ini  terjadi  karena  media  cenderung  menampilkan perempuan sebagai sosok yang lemah, dan bukan penyintas yang bisa berjuang untuk mencari keadilan setelah diperkosa. Media juga cenderung menyalahkan perempuan dalam liputan tentang
kekerasan seksual. (diakses melalui
https://theconversation.com/kuatnya-budaya-victim-blaming-hambat-gerakan- metoo-di-indonesia-107455/ pada 2 Februari 2022).
Dikatakan  bahwa  perempuan  sebagai  korban  juga  memicu  lahirnya  kejahatan yang diakibatkan dari perilaku korban sendiri yang mana dikenal sebagai provocative victims (timbulnya tindak pidana karena provokasi dari korban). Hal ini ditunjukkan dari  hasil  survei  Straus  dalam  Munir  (2020:  30), perempuan  diposisikan  berpribadi masochist , yakni menawarkan diri untuk korban kekerasan, memiliki kepercayaan diri
yang  rendah  ( low  self  esteem ),  serta  sindrom  ketidakberdayaan  ( syndrome helplessness ),  sehingga  mudah  atau  cenderung  menjadi  korban  berulang  kali. Berdasarkan teori criminal-function relationship, dikatakan bahwa kejahatan terjadi sebab  terdapat  sikap  provokatif  yang  dilakukan  oleh  korban,  sehingga  memicu terjadinya kejahatan, akhirnya korban juga perlu bertanggung jawab atas kejahatan yang  menimpanya  (Savira,  2020:  94).  Akan  tetapi,  penulis  berpendapat  bahwa  hal criminal-function relationship tidak pas dikaitkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan karena sama saja dengan victim blaming yang menyebabkan banyaknya korban enggan melaporkan kasus malicious distribution yang menimpanya.
Apabila  ditinjau  dari  perspektif  viktimologi,  perempuan  menurut  jenis  korban dalam Sugiyanto (2021: 25) termasuk ke dalam latent victim . Hal ini selaras dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa perempuan dan anak tergolong dalam latent victim dimana mereka secara potensial menjadi korban kejahatan (Indrawati, 2015:
39). Hal lain yang memunculkan potensi menyebabkan perempuan sebagai korban dari sudut pandang psikologi perempuan dicirikan umumnya sebagai makhluk yang emosional,  mudah  menyerah,  pasif,  subjektif,  mudah  terpengaruh,  serta  lemah secara fisik.
Selain  mendapatkan  viktimisasi  primer,  korban  juga  mendapatkan  viktimisasi sekunder  dikarenakan  tindak  pidana malicious  distribution membuatnya  merasa bersalah,  malu,  dan  tidak  berharga  akibat  pandangan  masyarakat  serta  dalam rumitnya proses penegakan hukum yang ada. Wolhuter (2009: 33) mengungkapkan bahwa  viktimisasi  sekunder  atau  reviktimisasi  adalah  pengulangan  viktimisasi  yang cenderung  terjadi  akibat  perlakuan  dan  penanganan  oleh  aparat  hukum  terhadap korban yang tidak sesuai.
Pemenuhan  keadilan  bagi  korban  tidaklah  sebatas  pemidanaan  pelaku malicious distribution ,  namun  sampai  dengan  pulihnya  kembali  penderitaan  yang  dialami korban  dan  penggantian  kerugian  yang  dialami  korban  karena  penyebaran  konten pornografi  yang  dialaminya  dapat  membuat  korban  tidak  sanggup  menjalankan kesehariannya  serta  perlu  memberikan  kesaksian  saat  melaporkan  dan  pada  saat menjalani proses persidangan, di mana korban dengan segala penderitaannya harus mengeluarkan biaya dalam menindaklanjuti kejahatan yang menimpanya. Hak korban untuk  mendapatkan  ganti  rugi  dan  rehabilitasi  hingga  benar-benar  pulih  dan kembalinya  keadaan  mesti  oleh  korban  dapatkan  secara  penuh,  baik  dari  pelaku maupun dari pemerintah (Heryanto, 2020: 96-97).
2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Berhak Didapatkan oleh Korban Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Arif Gosita dalam Sintia (2021: 58) mengutarakan beberapa hak dan kewajiban korban, antara lain:
1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
2. Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau memberikan restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia akibat tindakan tersebut.
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
6. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
Dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori berikut: (Dikdik M Arief Mansur dalam Rahmi, 2019: 150)
1. Teori Utilitas yang minitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep perlindungan korban diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih dibandingkan tidak diterapkan konsepnya.
2. Teori  tanggung  jawab  yang  mengarah  bahwa  pada  hakikatnya  setiap  orang  harus mempertanggungjawabkan  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  termasuk  tindak  pidana  yang mengakibatkan penderitaan bagi korban.
3. Teori  ganti  kerugian  yaitu  sebagai  wujud  tanggungjawab  karena  kesalahan  pelaku,  maka  dibebani kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya.
Terdapat berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan malicious distribution dan juga sebagai upaya untuk melindungi korban, antara lain sebagai berikut:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
a. Pasal 368 ayat (1) memiliki unsur:
1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Perbuatan pelaku malicious distribution yang dalam hal ini melakukan pemerasan, secara ajaran formil  dan  materiil  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum dikarenakan  pemerasan  merupakan  pelanggaran  delik  dan  tidak  sesuai  dengan  asas-asas kepatutan dalam masyarakat.
2) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu.
Unsur memberikan barang sesuatu dapat dikategorikan sebagai pemerasan materiil berupa uang, maupun pemerasan secara seksual.
b. Pasal 282 ayat (1) memiliki unsur:
a) Menyiarkan
b) Mempertunjukan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan
c) Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya ke luar negeri
d) Mempunyainya dalam persediaan
e) Menjadikan hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
a. Pasal 4 ayat (1), yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan  sendiri.  Pada  pasal  ini  juga  menyatakan  tentang  pelaku  yang  melakukan  tindakan mengambil gambar atau video seksual secara diam-diam atau tanpa izin. Dalam beberapa kasus malicious  distribution,  pelaku  seringkali  merekam  atau  mengambil  foto  korban  tanpa  adanya persetujuan  korban,  baik  itu  ketika  sedang  telanjang  atau  melakukan  aktivitas  seksual. Mendokumentasikan aktivitas seksual akan selalu erat kaitannya dengan consent. (Runtu, 2021: 180).
b. Pasal 9 mengatur tentang perbuatan melarang untuk menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
c. Pasal  29  tentang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau menyediakan pornografi;
d. Pasal 36 tentang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan  ketelanjangan,  eksploitasi  seksual,  persenggamaan,  atau  yang  bermuatan pornografi.
3. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
a. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) dan (4) dapat dikenakan bagi mereka yang menyebarluaskan foto atau video pornografi milik korban dalam melakukan tindak pidana malicious distribution. Pelaku yang dapat  dijerat  oleh  ketentuan  Pasal  27  ayat  (1)  di  UU  ITE  adalah  pihak  yang  mendistribusikan, mentransmisikan  dan/atau  memuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dengan pasal ini.
b. Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) berbunyi “Setiap Orang yang tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ata u pengancaman.”
c. Pasal 29 jo. Pasal 45 B, “Setiap Orang yang tanpa hak mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
d. Pasal 26 ayat (3) dan (4) memungkinkan korban dapat mengajukan hak untuk dilupakan (right to be forgotten)  terhadap  konten  pornografi  yang  mana  dirinya  menjadi  objek,  melalui  penetapan pengadilan. Penghapusan konten yang dianggap tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan langsung dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik yang memegang kendali langsung atas suatu konten tertentu.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
a. Pasal 5 ayat (1) Korban memiliki beberapa hak, antara lain:
1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
2) Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan keamanan;
3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4) Mendapat penerjemah;
5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8) Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9) Dirahasiakan identitasnya;
10) Mendapat identitas baru;
11) Mendapat tempat kediaman sementara;
12) Mendapat tempat kediaman baru;
13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14) Mendapat nasihat hukum;
15) Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  perlindungan  berakhir;
dan/atau 16) Mendapat pendampingan
b. Pasal 7A ayat (1)
Korban berhak memperoleh restitusi berupa:
1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderutaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

## 5. Penutup
1. Simpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa:
a. Korban  malicious  distribution  mengalami  dampak  yang  sangat  memilukan dari tersebarnya konten pornografi yang menjadikan dirinya sebagai objek. Dampak  yang  paling  besar  adalah  dari  sisi  psikologis,  yakni  post-traumatic stress  disorder  serta  major  depression.  Korban  merasakan  depresi  seperti perasaan  bersalah,  tidak  berharga,  tidak  berdaya,  tidak  memiliki  harapan, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini juga berakibat pada kerugian materi, karena korban tidak dapat bekerja. Korban juga mendapat ancaman pemerasan  dan/atau  seksual  dari  pelaku  sehingga  mengakibatkan  korban mengalami  ketakutan  berlebih  dan  panik.  Penderitaan  korban  kerap bertambah  dengan  adanya  stigma  sosial  dari  masyarakat.  Korban dipersalahkan (victim blaming) atas malicious distribution yang menimpanya karena  tidak  berhati-hati.  Selain  itu,  korban  juga  rentan  direviktimisasi dengan  adanya  Pasal  8  UU  Pornografi,  yakni  larangan  menjadi  objek pornografi.  Minimnya  perhatian  pada  korban  dapat  membuat  korban enggan  melaporkan  malicious  distribution  yang  menimpanya  dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
b. Perlindungan  hukum  terhadap  korban  malicious  distribution  telah  tertuang dalam  KUHP,  UU  Pornografi,  UU  ITE,  UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban beserta  PP  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  Kepada Saksi dan Korban. Dalam UU ITE, korban dapat mengajukan penetapan kepada Pengadilan  terkait  hak  untuk  dilupakan  (right  to  be  forgotten)  terhadap konten pornografinya yang termuat di dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE. Selain  itu,  dalam  UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  korban  dapat mengajukan permohonan bantuan medis dan rehabilitasi, serta restitusi.
2. Saran
a. Diperlukan  suatu  pembaharuan  hukum  pidana  sehubungan  dengan kekerasan seksual sebab regulasi yang ada belum cukup untuk pencegahan, penanganan,  perlindungan,  serta  pemulihan  korban  kekerasan  seksual. Untuk  itu,  diharapkan  kepada  Pemerintah  dan  DPR  untuk  segera
merumuskan  dan  mengesahkan  undang-undang  khusus  terkait  tindak pidana kekerasan seksual, dalam hal ini Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RUU ini perlu untuk segera disahkan mengingat begitu  beragamnya  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  yang  sudah masuk  ke  ranah  cyber  space,  dalam  hal  ini  KBGO  yang  termasuk  juga malicious distribution.
b. Diperlukan penyesuaian terkait Pasal 8 UU Pornografi yang membuat korban mengalami  reviktimisasi,  perlu  ada  keseragaman  pada  aparat  penegak hukum agar tidak melakukan penafsiran keliru terhadap UU Pornografi yang justru  semakin  mempersulit  korban.  Selain  itu,  demi  mengedepankan perlindungan  terhadap  hak-hak  korban,  alangkah  baiknya  jika  bantuan medis,  rehabilitasi,  restitusi,  tidak  lagi  berdasarkan  permohonan  korban, namun menjadi hak yang harus didapatkan oleh korban.
c. Partisipasi  masyarakat  dibutuhkan  dalam  perlindungan  dan  pemulihan korban.  Selain  itu  diperlukan  juga  sosialisasi  yang  terstruktur  kepada masyarakat  agar  budaya  victim  blaming  dapat  terkikis  secara  bertahap. Diharapkan ketika kondisi mental korban pulih, korban juga tak ragu untuk menjalani kehidupan sosial di masyarakat seperti sedia kala.

## 6. Daftar Pustaka
Adinda, Permata. 2019. “Derita Korban Revenge Porn : Trauma hingga Tak Mendapat Perlindungan Hukum”. https://asumsi.co/post/3852/derita -korban-revenge- porn-dari-trauma-hingga-minimnya-perlindungan-hukum.  Diakses  pada  8 November 2021.
Andaru,  Imara  Pramesti  Normalita.  2021.  Cyber  Child  Grooming  sebagai  Bentuk Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  di  Era  Pandemi. Jurnal  Wanita  Dan Keluarga. Vol 2. No. 1.
Christianto, Hwian. 2015. “Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan”. Jurnal Veritas et Justitia . Vol.1. No.1. Haryadi,  Dwi.  2012. Kebijakan  Integral  Penanggulangan  Cyberporn  di  Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Lima.
Haryadi, Selma Kirana. 2021. “Manipulasi dalam Pacaran Rentan Lahirkan Kekerasan Seksual”. https://magdalene.co/story/manipulasi -dalam-pacaran-rentan- lahirkan-kekerasan-seksual. Diakses pada 2 Februari 2022.
Heryanto, Budi,  dkk. 2020.  “Korban  Tindak Pidana  Pemerkosaan  Dalam  Perspektif Viktimologi”. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol. 6. No. 1.
Hukumonline.  2021.  “Memahami  Gaslighting  dan  Kemungkinan  Jerat  Hukum  Bagi Pelakunya”. https://www.huk umonline.com/berita/a/gaslighting- lt61bbf864385a9?page=all. Diakses pada 2 Februari 2022.
Indrawati.  2015.  “ Trafficking Kejahatan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak- Anak”. Jurnal Cakrawala Hukum , Volume 6. Nomor 1. Jatmiko, Mochamad Iqbal., dkk. 2020. “COVID -19, Harassment and Social Media: a Study  of  Gender-Based  Violence  Facilitated  by  Technology  During  the Pandemic”. The Journal Of Society And Media . Vol. 4. No. 2.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Komnas  Perempuan.  2019.  Catatan  Tahunan  2019:  Korban  Bersuara,  Data  Bicara Sahkan  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  Sebagai  Wujud  Komitmen Negara. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018. Jakarta. Komnas Perempuan. 2020. Catatan Tahunan 2020: Kekerasan Meningkat:  Kebijakan Penghapusan  Kekerasan  Seksual  untuk  Membangun  Ruang  Aman  Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019. Jakarta.
Komnas  Perempuan.  2021.  Catatan  Tahunan  2021:  Perempuan  dalam  Himpitan Pandemi:  Lonjakan  Kekerasan  Seksual,  Kekerasan  Siber,  Perkawinan  Anak, dan  Keterbatasan  Penanganan  di  Tengah  COVID-19. Catatan  Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020. Jakarta.
Mahendra, Robbil Iqsal. 2021. “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi”. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Vol. 2. No. 2.
Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom. 2005 . Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi . Bandung: Refika Aditama.
Munir, Abdul & Wulan Junaini. 2020. Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru. Sisi Lain Realita . Vol. 5. No. 01.
Nurtjahyo,  Lidwina  Inge.  2021.  https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di- internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali- bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/. Diakses pada 9 November 2021.
Perangin- angin,  Stefanus,  dkk.  2019.  “Pola  Pengalaman  Depresi  Perempuan  yang Mengalami  Kekerasan  dalam  Berpacaran:  Kajian  Perspektif Cognitive- Behavioural ”. Vol. 27. No. 1.
Prameswari, Jihan Risya Cahyani, dkk. 2021. “Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial”. Pamali: Pattimura Magister Law Review . Volume 1. No 1.
Rachmawati.  2021.  “Cerita  Korban  Kekerasan  Online,  Konten  Seksual  Disebar,
Dicekik, hingga Mencoba Bunuh Diri”. https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/113000878/cerita-korban- kekerasan-online-konten-seksual-disebar-dicekik-hingga?page=all.  Diakses pada 1 Februari 2022.
Rahmi,  Atikah.  2019.  “Pemenuhan  Restitusi  Dan  Kompensasi  Sebagai  Bentuk
Perlindungan  Bagi  Korban  Kejahatan  Seksual  Dalam  Sistem  Hukum  Di Indonesia”. Delaga Lata: Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 4. No. 2.
Runtu,  Erika  Angelie.  2021.  “Penegakan  Hukum  dalam  Memberikan  Perlindungan
Terhadap  Perempuan  Korban  Ancaman  Kejahatan  ( Revenge  Porn )  yang Terjadi di Sosial Media”. Lex Privatum , Vol 9. No. 11. Sinnamon, Grant. 2017. The Psychology of Adult Sexual Grooming. The Psychology of  Criminal  and  Antisocial  Behavior. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12- 809287-3.00016-X
Sintia,  Imelia.  2021.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Sebagai  Korban
Pornografi  Balas  Dendam  ( Revenge  Porn )”.  Skripsi.  Fakultas  Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Sugiyanto,  Okamaisya.  2021.  “Perempuan  dan Revenge  Porn :  Konstruksi  Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Preskpektif Viktimologi”. Jurnal Wanita Dan Keluarga . Vol. 2. No 1.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).
Undang-Undang  Nomor  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Wolhuter, Lorraine, Neil Olley, David Denham. 2009. Victimology: Victimisation and Victim’s Rights. New York: Routledge Cavendish. Yusuf ,  Iwan  Awaluddin.  2018.  “Kuatnya  budaya victim  blaming hambat  gerakan #MeToo  di  Indonesia”.  https://theconversation.com/kuatnya -budaya- victim-blaming-hambat-gerakan-metoo-di-indonesia-107455.  Diakses  pada 2 Februari 2022.