## EFEKTIVITAS PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI MAKASSAR
Nurhidayah Universitas Sawerigading Makassar Email: Nurhidayah1001@gmail.com

## Abstract
Child  marriage    induce  many  problems    for  child,  in  marriage  ordinace No.1 year 1974, someone can  did early  marriage if  they got dispensation from religion  court.  This  research  aimed  to  analysis  the  efectiveness  of  dispensation rule  for  early  marriage  in  ordinace  No.  1  Year  1974  about  rule  marriage.  The research  locations    at  Religion  Court  of  Makassar,  KUA  Tallo,  KUA  Bontoala, KUA Ujung Tanah in Makassar. This type of research that researchers use is the type  of  socio-  legal  approach.  The  data  obtained  form  of  primary  data  and secondary  data  then  analyzed  in  qualitatively  and  quantitatively.  qualitatively analysis used to analyze data descriptive. While quantitative analysis used against Data the form of numbers. The results showed that the application of the rules of marriage dispensation was not effective because manipulation of data, in this case is  age  manipulation  conducted  by  village  employees  and  indecision  of  KUA employees  thus  passed  the  child  marriage  file,  so  that  the  applicant  of  child marriage not report their child marriage at Religion Court.

## Key Word : Early Marriage, Marriage Dispensation

## Abstrak
Perkawinan  dini  menyebabkan  berbagai  macam    permasalahan  bagi  para pelakunya,dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan dini boleh  dilangsungkan  jika  mendapatkan  dispensasi  dari  Pengadilan  Agama. Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  efektivitas  penerapan  aturan  pemberian dispensasi  terhadap  perkawinan  dini  pada  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.  Penelitian  ini  dilaksanakan di  Pengadilan  Agama  Makassar,  Kantor Urusan Agama Tallo, Kantor Urusan Agama Bontoala, dan Kantor Urusan Agama Ujung  Tanah  di  Makassar.  Jenis  penelitian  yang    digunakan  yaitu  dengan  tipe penelitian sosio-legal approach . Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dan  kuantitatif.  Analisis  kualitatif digunakan  untuk  menganalisis  data  yang  sifatnya  deskriptif.  Sedangkan  analisis kuantitatif  digunakan  terhadap  data  yang  berupa  angka-angka.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  aturan  dispensasi  perkawinan  ternyata  tidak efektif  disebabkan  adanya  manipulasi  data,  dalam  hal  ini  manipulasi  umur  yang dilakukan oleh oknum kelurahan, serta ketidaktegasan dari oknum Kantor Urusan
Agama  yang  meloloskan  berkas  nikah  bagi  calon  mempelai  yang  belum  cukup umur, sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama Kata Kunci : Perkawinan dini, Dispensasi perkawinan LATAR BELAKANG MASALAH
erkawinan  dini  menyebabkan  berbagai  macam  permasalahan  bagi  para pelakunya,dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974 perkawinan  dini  boleh  dilangsungkan  jika  mendapatkan  dispensasi  dari Pengadilan Agama. Tidak dipungkiri bahwa pergaulan remaja di masa modern ini sudah cenderung mendekati pergaulan bebas. Seks bebas, minum minuman keras, penggunaan  narkoba  menjadi  teman  akrab  bagi  sebagian  kalangan  remaja.Dari beberapa  dampak  pergaulan  bebas  yang  dilakukan  remaja,  seks  bebaslah  yang menjadi  penyumbang  terbesar  terjadinya  pernikahan  dini.  Biasanya  pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) ini terjadi karena antara calon mempelai laki-laki dan  calon  mempelai  wanita  telah  terjadi  hubungan  badan,  baik  yang mengakibatkan  pihak  wanita  hamil  maupun  tidak  hamil.  Atau  sering  disebut MBA, maried by accident , nikah karena kecelakaan.
Jika dari hubungan pra nikah tersebut tidak menyebabkan pihak wanitanya hamil,  maka  biasanya  para  pihaknya  tidak  meneruskan  ke  jenjang  pernikahan. Akan  tetapi,  bila  dari  hubungan  pra  nikah  itu  kemudian  pihak  wanitanya  hamil, maka  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  harus  dilakukan  perkawinan.  Lalu bagaimanakah    jika  keadaan  ini    “memaksa”  pasangan  untuk  menikah  di  usia muda?Apakah  negara  dalam  hal  ini  hukum  yang  berlaku  menginjinkan perkawinan  tersebut?  jawabnya  ,  ya.  Negara  telah  membuat  peraturan  mengenai perkawinan  dimana  usia  mereka  belum  dikatakan  dewasa  menurut  undang- undang. Peraturan ini termuat dalam Undang -Undang No 1 Tahun 1974.
Efektivitas  ketentuan  batas  umur  adalah  tanggung  jawab  aparat,  seperti Kepala  Desa,  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  serta  Pengadilan  Agama. Perkawinan  dewasa  ini,  berkenaan  dengan  Undang-Undang  Perkawinan    dalam kaitanya dengan hukum agama mengenai ketentuan-ketentuan sahnya perkawinan dapat  menimbulkan  kontoversi.  Bagaimana  hubungan  antara  hukum  seperti halnya  syarat-syarat  pelaksanaannya  harus  disertai  dispensasi  pengadilan  agama sedangkan  menurut  Hukum  Agama  Islam  tidak  ada  ketentuan  batas  umur  untuk melangsungkan perkawinan. (Abdi Koro, 2010)
Jika sampai terjadi pernikahan dini,  tentunya calon pengantin yang masih dibawah umur ini akan ditolak maksudnya untuk menikah oleh Pegawai Pencatat Nikah  (PPN)  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  dimana  ia  tinggal dan  agar  maksudnya  tercapai,  masalahnya  kemudian  diajukan  ke  Pengadilan Agama  untuk  mendapatkan  dispensasi  nikah,  untuk  mendapatkan  kebolehan
P
menikah  dibawah  umur.  Dispensasi  nikah  inilah  yang  menjadi  tiket  buat  para calon mempelai untuk melaksanakan perkawinannya sehingga sah dimata hukum.
Namun  pada  kenyataannya,  tidak  sedikit  juga  masyarakat  yang  tidak meminta  dispensasi  perkawinan  ke  Pengadilan  Agama,  mereka  hanya  menikah secara  agama,  ataupun  jika  melakukan  pencatatan  perkawinan  di  KUA, permohonan  dispensasi  tidak  sampai  ke  Pengadilan  Agama.  Mereka  hanya mengurusnya  sampai ke tingkat KUA  saja atau menambah umur pasangan calon yang  akan  menikah.  Sehingga  mereka  tidak  lagi  mengajukan  permohonan permintaan  dispensasi  dari  Pengadilan.  Padahal  dalam  Undang-Undang Perkawinan  Pasal 7 ayat 2 dikatakan bahwa : dalam hal penyimpangan pada ayat 1  (dalam  hal  ini  Undang-Undang  Perkawinan  Pasal  7)  Pasal  ini  dapat  diminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat
Untuk  memastikan  orisinalitas  dari  penelitian  ini,  maka  penulis  terlebih dahulu  melakukan  penelusuran  terhadap  penelitian  yang  pernah  diteliti  oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada.(Mardijah,2009), Universitas Narotama Surabaya dengan judul  Tesis Penegakan Hukum Terhadap Pernikahan di Bawah Umur,  dengan  tujuan  penulisan  dalam  tesis  ini  adalah  untuk  mengetahui  aspek hukum  perkawinan  di  bawah  umur  dan  Proses  penegakan  hukum  terhadap perkawinan  di  bawah  umur.  (Mariyem,  2007)  Universitas  Diponegoro  Semarang dengan judul Tesis Pelaksanaan Pernikahan Usia Dini Setelah Lahirnya Undang- Undang  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  dengan  tujuan  penulisan  dalam tesis  ini  adalah    Mengetahui  dan  mengkaji  Pelaksanaan  Perkawinan  Usia  Dini setelah  berlakunya  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Mengetahui  faktor-faktor  apa  sajakah  yang  menjadi  penyebab  terjadinya Perkawinan  Usia  Dini  dalam  masyarakat.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  kedua  penulis  diatas  nampak  jelas  perbedaan  dari  segi  tujuan  penelitian. Dimana  dari  kedua  penulis  tersebut  kajiannya  menitikberatkan  pada  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  perkawinan  usia  dini  dan  proses  penegakan  hukum perkawinan  dini  berkaitan  dengan  sanksinya.  Sedangkan  penelitian  yang  penulis angkat  adalah  mengenai  efektif  tidaknya  aturan  pemberian  dispensasi  ini  demi mencapai  tujuan  pernikahan  yang  di  cita-citakan  dalam  Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  peneliti  gunakan  yaitu  dengan  tipe  penelitian  sosio- legal  Approach  yang  bermaksud  melihat  dan  menganalisa  efektif  tidaknya penerapan  aturan  pemberian  dispensasi  bagi  perkawinan  dini  di  Makassar.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  unsur  yang  terkait  dengan  aturan dispensasi  meliputi  hakim,  Kepala  KUA  dan/atau    petugas  KUA  ,pelaku perkawinan  dini,  dalam  lingkup  wilayah    Pengadilan  Agama  Makassar  serta masyarakat  umum  di  makassar    yang  dikenai  aturan  dalam  UU  Perkawinan. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  Wawancara  yaitu  dilakukan  secara langsung dengan responden dari Hakim Pengadilan Agama, Kepala dan/atau Staff Kantor  Urusan  Agama,  dan  masyarakat,  Kuisioner  yaitu  dilakukan  dengan  cara menyebarkan  angket  kepada  masyarakat  umum  di  Makassar  dalam  bentuk pertanyaan  tertutup  dan  Studi  kepustakaan  yaitu  mempelajari  data-data  yang dimiliki  oleh  Pengadilan  Agama  Makassar,  KUA  Tallo,Bontoala  dan  Ujung Tanah,    hasil  penelitian,  serta  dokumen  tertulis  yang  memiliki  relevansi  dengan penelitian  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  dan  kuantitatif. Analisis  kualitatif  digunakan  untuk  menganalisis  data  yang  sifatnya  deskriptif. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan terhadap data yang berupa angka-angka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  penerapan  suatu  aturan  di  pengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  seperti yang  dinyatakan  oleh  Soerjono  Soekanto  dalam  Teori  Efektivitas  Hukum  yaitu, efektif atau tidaknya  suatu  aturan  hukum  di  pengaruhi  oleh  faktor-faktor  berikut ini, Pertama; faktor  hukumnya  sendiri  (undang-undang). Kedua; faktor  penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum. Keempat; faktor masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan. Kelima; faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Selain itu merujuk pada teori  principle  of  effectiveness  dari  Hans  Kelsen,  dimana  realitas  hukum  artinya seharusnya orang bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum. Dari  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  efektif  atau  tidaknya  suatu  aturan hukum menurut Soerjono Soekanto akan dikaji efektif tidaknya aturan dispensasi yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Irwansyah,2009)
Dari segi aturan, dispensasi termuat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974
Pasal  7,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007    Tentang Pencatatan Nikah  Pasal  8,  semua  aturan  ini  menyebutkan  perlunya  mendapatkan  dispensasi dari  Pengadilan  Agama  sebelum  melaksanakan  pernikahan  bagi  calon  mempelai dibawah  umur.  Batas  usia  yang  ditetapkan  oleh  UU  Perkawinan  untuk melangsungkan perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 adalah perempuan telah berumur
16  tahun  dan  laki-laki  telah  berumur  19  tahun.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya tidak  semua  calon  mempelai  dibawah  umur  mendapatkan  dispensasi  dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan perkawinan.
Data yang diperoleh dari Departemen Agama mengenai perkawinan dini yang terjadi di Makassar mulai dari tahun 2010 sampai 2013 terlihat jelas pada tabel 1 (terlampir). Berdasarkan tabel 1 diketahui ada sebanyak 98 perkawinan dini yang dilakukan  di  Makassar  pada  kurun  waktu  2010-2013.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  dari  Pengadilan  Agama  Makassar  mengenai  perkara  permohonan dispensasi  yang  masuk  dapat  dilihat  pada  tabel  2  (terlampir)  diperoleh  jumlah perkara  dispensasi  pada  kurun  waktu  2010-2013  ada  sebanyak  28  perkara.  Jadi, jika  dilihat  perbedaan  berdasarkankan  kedua  tabel  tersebut,  maka  didapatkan bahwa  tidak  semua  yang  menikah  dibawah  umur  mendapatkan  dispensasi  dari Pengadilan Agama. Dari 74 perkawinan  dini  yang terjadi di Makassar, hanya 28 perkawinan yang meminta dispensasi ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.
Berdasarkan wawancara kepada salah satu staff di masing-masing  Kantor Urusan  Agama  Tallo,  Ujung  Tanah,  dan  Bontoala,  mengenai  fenomena didapatkan  bahwa  memang  tidak  semua  yang  menikah  dibawah  umur mendapatkan  dispensasi  sebelum  dinikahkan,  hal  ini  disebabkan  beberapa  faktor yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  itu  sendiri.  Faktor  yang  menyebabkan masyarakat  tidak  meminta  dispensasi  terlebih  dahulu  ke  Pegadilan  Agama sebelum melangsungkan perkawinan dibawah umur adalah karena  keterlambatan penyampaian  kehendak  menikah,Proses  permohonan  dispensasi  membutuhkan waktu  yang lama dan biaya, dan   Bantuan dari Aparat terkait. Adapun penyebab terjadinya perkawinan dini di 3 KUA di Makassar yaitu KUA Tallo, Ujung Tanah dab  Bontoala  adalah  1.Hamil  di  luar  nikah  2.  Kekhawatiran  orang  tua  terhadap anaknya 3. Keinginan orang tua untuk segera menikahkan anaknya.
Dengan adanya aturan pada PP No. 9 Tahun1975 Pasal 6 ayat 2 butir satu mengenai  akta  kelahiran  yang  dapat  digantikan  dengan  keterangan  yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa, membuat  celah  kepada  oknum  terkait  untuk  memanipulasi  data.    Dalam  hal  ini memanipulasi  umur  dari  calon  pengantin  sampai  mencapai  batas  umur  yang ditetapkan  oleh  Undang-undang  Perkawinan,  sehingga  calon  mempelai  yang belum cukup umur tersebut dapat melangsungkan perkawinan tanpa harus terlebih dahulu meminta dispensasi dari pengadilan.
Kantor Urusan  Agama memiliki peran yang penting dalam hal penolakan dan penerimaan perkawinan untuk dicatatkan. KUA mempunyai tugas mengawasi dan mencatatkan perkawinan ataupun rujuk  yang dilakukan seseorang. Selain itu KUA  menjadi  penentu  perlu  tidaknya  seseorang  mendapatkan  dispensasi  dari
Pengadilan sebelum melaksanakan perkawinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 3 KUA yakni Tallo, Bontoala, dan Ujung Tanah mengenai perkawinan yang berlangsung  dengan  umur  15-19  tahun  pada  tabel  3  (terlampir)  diketahui  ada sebanyak 189 perkawinan.
Berdasarkan  tabel    jika  dilihat  selisih  antara  tabel  1  dan  3  serta  data  dari Pengadilan  Agama  mengenai  jumlah  permohonan  dispensasi  yang  masuk.  maka di dapatkan pada Tahun 2010, sebanyak 48,38% pernikahan dini dilakukan tanpa dispensasi  di  KUA  Tallo,  19,36%  di  KUA  Ujung  Tanah  dan  32,26%  di  KUA Bontoala.  Pada  Tahun  2011,  sebanyak  50%  KUA  Tallo,  11,76%  di  KUA  Ujung Tanah dan 38,24%  di KUA Bontoala. Pada Tahun 2012, sebanyak 50% di Tallo, 33,3%  di  KUA  Ujung  Tanah  dan  16,7%  di  KUA  Bontoala.  Pada  Tahun  2013 sebanyak, 42,28 % di  KUA Tallo, 34,70% di KUA  Ujung Tanah dan 24,50% di KUA Bontoala.
Dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Kepala  KUA  dari  3  KUA  yang dijadikan  tempat  penelitian  didapati  pengakuan  bahwa  penerapan  aturan dispensasi belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh ketidaktegasan oknum kelurahan  dan  oknum  KUA  yang  membantu  meloloskan  berkas  nikah  calon mempelai  yang  belum  cukup  umur.  Normalnya,  Berdasarkan  PP  No.9  Tahun 1975  Pasal  3  menyebutkan  bahwa  “Setiap  orang  yang  akan  melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan  akan  dilangsungkan”.  Maka  dalam  hal  ini  kehendak  untuk melangsungkan perkawinan bagi masyarakat yang beragama islam adalah Kantor Urusan  Agama  setempat  dan  Keputusan  Menteri  Agama  No.477  Tahun  2004 Pasal  6  ayat  2  yaitu  :  “Pemberitahuan  kehendak  nikah  dilakukan  secara  tertulis dengan  membuat  surat  pemberitahuan  model  N7  oleh  calon  mempelai  atau walinya  atau  wakilnya”.    Model  N7  ini  disertakan  dengan  lampiran  model  N1( Surat  Keterangan  Untuk  Nikah),  N2  (Surat  Keterangan  Asal  Usul),  N3  (Surat Persetujuan Mempelai), N4 (Surat Keterangan tentang Orang tua).
Jika  yang  bersangkutan  belum  mencapai  umur  21  tahun,  harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua yang berupa model N5 berdasarkan KMA No.477  Tahun  2004  Pasal  7  ayat  2.  Apabila  dari  hasil  pemeriksaan  terdapat halangan  menurut  agama  islam  maupun  peraturan  perundang-undangan  maka akan  diberikan  surat  keterangan  pemberitahuan  menurut  model  N8  berdasarkan Pasal  9  ayat  3  KMA  No.  477  Tahun  2004  yang  selanjutnya  di  ikuti  oleh  surat penolakan oleh KUA menurut model N9 berdasarkan KMA No.477 Tahun 2004 Pasal 14 ayat 1.
Dengan  adanya  bantuan  dari  oknum  kelurahan  dan  ketidaktegasan  pihak KUA  berkas  nikah  calon  mempelai  yang  belum  cukup  umur  diloloskan  dengan
cara hanya mengisi berkas berupa model N1 yang berisi Surat Keterangan Untuk Nikah  ,  N2  berisi  Surat  Keterangan  Asal  Usul,  N3  berisi  Surat  Persetujuan Mempelai , N4 berisi Surat Keterangan tentang Orang tua. Jika yang bersangkutan belum  mencapai  umur  21  tahun,  harus  mendapatkan  izin  tertulis  dari  orang  tua yang berupa model N5.
Model N1, N2 dan N4 diketahui dan ditandatangani oleh lurah atau kepala kampung  setempat,  sehingga  bisa  menjadi  celah  untuk  memanipulasi  umur  dari seorang calon mempelai. Umur dari calon mempelai akan dinaikkan sampai batas ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  perkawinan  sehingga  hanya membutuhkan model N5 yaitu surat izin dari orang tua bagi calon mempelai yang belum  mencapai  umur  21  tahun  dan  tidak  perlu  lagi  meminta  dispensasi  dari Pengadilan Agama.
Ketidaktegasan  oknum  PPN  dalam  meloloskan  berkas  nikah  dan keberanian  oknum  kelurahan  yang  memanipulasi  umur  calon  pengantin  tidak lepas  dari  kurang  ketatnya  pengawasan  dan  sanksi  yang  tidak  diterapkan  bagi oknum-oknum  yang  melanggar  aturan.  Padahal  dalam  PP  No.9  Tahun  1975  dan PMA No. 11 Tahun 2004 menyebutkan mengenai sanksi berupa denda dan sanksi administratif yang akan dikenakan bagi oknum yang melanggar aturan mengenai dispensasi  ini.  Adapun  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  menaatati  suatu peraturan juga ikut menjadi indikator tidak efektifnya aturan dispensasi ini.
Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan aturan dispensasi perkawinan terhadap perkawinan dini dari tahun 2010-2013 tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh oknum kelurahan dan  ketidaktegasan  dari  oknum  PPN  yang  meloloskan  berkas  nikah  calon mempelai  yang  belum  cukup  umur.    Aturan  dispensasi  dalam  UU  Perkawinan yang  seharusnya  diterapkan  tidak  terealisasikan  dengan  baik.  Hanya  sedikit  saja dari  pasangan  yang  menikah  dibawah  umur  yang  mendapatkan  dispensasi. Padahal  ,  dispensasi  ini  diperlukan  sebagai  tiket  yang  diberikan  hakim  kepada calon mempelai dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan.
Dispensasi pada dasarnya merupakan pelunakan rintangan yang melarang atau  membatalkan  sebuah  pernikahan  dalam  sebuah  kasus  khusus  atau kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan yang seharusnya tidak boleh dilakukan akan tetapi karena adanya alasan tertentu atau sebab tertentu terpaksa diberi dispensasi oleh Pengadilan Agama. (Syamsu Alam, 2005).
Pada  pemberian  dispensasi  ini  hakim  dituntut  untuk  memberikan pertimbangan  yang  mengedepankan  konsep  maslahahat  murshalah  yaitu pertimbangan  kebaikan  dan  menolak  kerusakan  dalam  masyarakat  serta  upaya
mencegah  kemudharatan.  Maslahah  mursalah  itu  adalah  maslahah  yang  hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap  anak  yang  belum  cukup  usia  untuk  melakukan  perkawinan  dapat diterima  oleh  akal  sehat  bahwa  ia  betul-betul mendatangkan  manfaat  bagi  kedua calon  mempelai  serta  keluarga  masing-masing  mempelai  dan  menghindarkan mudharat  dari  perbuatan-perbuatan  dosa  yang  dilakukan  pasangan  muda-mudi diluar perkawinan. (Orchid,2012).
Menurut  H.  Sulaiman  Rasyid  ta,arif  perkawinan  ialah  akad  yang menghalalkan  pergaulan  dan  membatasi  hak  dan  kewajiban  serta  bertolong- tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya bukan muhrim.(Sudarsono, 2010). Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia bukan  saja  sebagai  perikatan  perdata  maupun  keagamaan  tetapi  juga  merupakan perikatan adat, sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu  ikatan  perkawinan  bukan  hanya  semata-mata  membawa  akibat  terhadap hubungan  keperdataan  seperti  hak  dan  kewajiban  sebagai  suami  isteri,  harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan  –  hubungan  adat  istiadat  kewarisan,  kekeluargaan,  kekerabatan  dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.(Hadikusuma, 2007)
Konsekuensi logis dari tujuan pernikahan adalah calon  suami istri dituntut memiliki  kematangan  jasmani  dan  rohani  sebelum  memasuki  dunia  perkawinan. Oleh karena itu usia calon kedua mempelai lebih dikaitkan pada kemampuan fisik dan  kesiapan  mental.Dimana  penyatuan  dua  jenis  manusia  tersebut  akan melahirkan generasi baru yang dapat menyambung kelangsungan keturunan.(Syamsu Alam,2005).
Batas  usia  kawin  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  adalah  16  Tahun bagi  perempuan  dan  19  Tahun  bagi  laki-laki.Seseorang  yang  akan  menikah dibawah usia 21 Tahun harus meminta ijin dari orang tua.Menurut Supriadi aturan batas  usia  kawin  ini  memiliki  kaitan  yang  cukup  erat  dengan  masalah kependudukan.  Dengan  adanya  batas  usia  ini  UU  bermaksud  merekayasa  untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang berdampak langsung pada pada persoalan demografi.( Hanafi,2011).
Pandangan  yang  diilhami  dengan  pendekatn  islam  sejalan  dengan  misi yang  diemban  oleh  Undang-Undang  Perkawinan  mengenai  perlu  adanya penundaan  usia  perkawinan  yang  pada  dasarnya  islam  menghendaki  agar perkawinan  itu  dilaksanakan  setelah  calon  suami  istri  memenuhi  syarat-syarat perkawinan  atau  memiliki  kemampuan.  Pengertian  kemampuan  mengandung
makna  yang  lebih  luas  temasuk  kemampuan  finasial,  fisik  dan  kematangan mental.(Koro,2012)
Efektivitas  hukum  jika  ditinjau  dari  aspek  sosial  yuridis  dapat  mengkaji efektivitas  penerapan  aturan  dispensasi  pada  UU  Perkawinan  No.1  Tahun  1974 baik  dari  segi  materi  hukumnya,perangkat  hukum,  fasilitas  pendukung pelaksanaan hukum serta kepatuhan hukum dan prilaku masyarakat.Pandangan ini sesuai  dengan  landasan  teori  yang  dikemukakan  oleh  soerjono  soekanto  bahwa berlakunya  aturan  hukum  secara  efektif  ditentukan  oleh  keserasian  empat indikator  yaitu,hukum  atau  peraturan  itu  sendiri,  metalitas  petugas  pelaksana hukum,fasilitas  pendukung  pelaksana  hukum,  dan  kesadaran  hukum,  kepatuhan hukum  dan  prilaku  masyarakat  (Koro,2010).  Selain  itu  adanya  ketegasan  sanksi dari  suatu  aturan  dapat  menunjang  efektifnya  suatu  aturan.  Seperti  yang dikemukakan  oleh  Leopold  Pospisil  mengenai attribute  of  law salah  satunya adalah  attribute  of  sanction  yang  menentukan  bahwa  keputusan-keputusan  dari pihak  yang  berkuasa  harus  dikeluarkan  dengan  sanksi  yang  berdasar  pada kekuasaan masyarakat yang nyata ( Ali,2005)
Permohonan  dispensasi  perkawinan  diajukan  oleh  orang  tua  calon mempelai  yang  belum  cukup  umur  ke  Pengadilan  Agama  wilayah  hukum pemohon, setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal  yang  memungkinkan  untuk  diberikan  dispensasi  perkawinan  dibawah umur  dengan  suatu  penetapan.  Proses  beracara  terhadap  permohonan  dispensasi ini  menggunakan  proses  acara  perdata  yang  biasanya  disebut  perkara  voluntair, dimana  dalam  perkara  voluntair  yang  terlibat  dalam  permohonan  hanya  sepihak yaitu  pemohon  sendiri  maka,  proses  pemeriksaan  permohonan  hanya  secara sepihak atau bersifat ex-parte ( Harahap, 2005).
Dalam  kenyatannnya,  pelaksanann  perkawinan  di  bawah  umur  dilakukan tanpa  dispensasi  dari  pengadilan.  Hal  ini  disebabkan  adanya  praktek  manipulasi umur  atau  penambahan  umur  yang  dilakukan  oleh  oknum  terkait.  Hal  ini disebabkan  karena  faktor  biaya  dan  birokrasi.  Seharusnya  perkawinan  dibawah umur  yang  dilakukan  tanpa  dispensasi  tidak  dapat  dicatatkan  oleh    PPN,  akan tetapi  dengan  adanya  penyimpangan  dalam  hal  umur  perkawinan  dibawah  umur tetap dapat dicatatkan. Sehingga ada atau tidak adanya dispensasi dari pengadilan perkawinan di bawah umur tetap dapat di catatkan. ( Djubaidah, 2010)

## PENUTUP
Penerapan aturan dispensasi perkawinan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  ternyata  tidak  efektif  disebabkan  adanya  manipulasi  data,  dalam  hal ini  manipulasi  umur  yang  dilakukan  oleh  oknum  kelurahan,  serta  ketidaktegasan
dari oknum KUA yang meloloskan berkas nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama. Dengan  kata  lain,  ada  atau  tidak  adanya  dispensasi  perkawinan  dari  Pengadilan Agama  perkawinan  dini  dapat  dilangsungkan  dan  tetap  dapat  dicatatkan  oleh PPN.  Dalam  pemberian  dispensasi  yang  diberikan  oleh  pengadilan,mulai  dari tahun 2010 sampai 2013, hakim lebih banyak mempertimbangkan mengenai bukti formil  yang  diajukan  oleh  pemohon,  sehingga  kebanyakan  perkara  permohonan dispensasi  yang    masuk  dikabulkan  oleh  hakim.  Hal  ini  juga  didasari  dari pertimbangan  hakim  yang  mengedepankan  konsep  maslahat  murshalah  yaitu pertimbangan  kebaikan  dan  menolak  kerusakan  dalam  masyarakat  serta  upaya mencegah  kemudharatan.  Akan  tetapi,  hakim  kurang  mempertimbangkan  faktor non  hukum  yaitu  mengenai  kondisi  anak  itu  sendiri  baik  dari  segi  kematangan mental,  kesehatan  dan  kesiapan  ekonomi  dalam  mengarungi  bahtera  rumah tangga. Padahal ketiga indikator ini mempunyai peran penting dalam mewujudkan keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang menjadi tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
Perlu adanya sanksi yang tegas bagi oknum yang melanggar aturan dispensasi dalam  proses  penerapannya,  yang  mempunyai  efek  jera.  Seperti  pemberhentian dari  jabatan.  Sehingga  dengan  demikian  penerapan  aturan  dispensasi  yang seharusnya dikeluarkan oleh Pengadilan bagi perkawinan usia dini dapat berjalan efektf.  Dibutuhkan  pula  sosialisasi  yang  bersinergi  dari  pihak  KUA,  instansi- instansi,  serta  lembaga-lembaga  yang  terkait  mengenai  aturan  –  aturan  yang membahas  tentang  perkawinan  dini,  terkhusus  mengenai  dampak  dan persyaratanya.  Sosialisasi  tersebut  dilakukan  tidak  hanya  dibalai  desa  tetapi  juga dilakukan  sosialisasi  yang  lebih  dekat  lagi  dengan  sasaran  aturan  dispensasi  ini yaitu  anak-anak  usia  sekolah  di  sekolah-sekolah.  Sehingga  memberikan pemahaman di semua kalangan. Pada proses pemberian dispensasi dari pengadilan seyogyanya diperlukan pertimbangan hakim yang lebih mendalam terhadap anak itu  sendiri,  dengan  cara  menghadirkan  ahli  psikolog  untuk  mengetahui  kesiapan mental,  pemeriksaan  kesehatan  serta  bukti  kesiapan  ekonomi  dari  yang bersangkutan sehingga tercapai tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Achmad.  (2005). Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum. Jakarta  : Yarsif Watampone.
Djubaidah Neng. (2010). Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut  Hukum  Tertulis  di  Indonesia  dan  Hukum  Islam .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Harahap  Yahya.  (2005)  , Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika,
Hadikusuma Hilman,(2007 ). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama .  Bandung: Sumbersari Indah.
Hanafi  Yusuf.(2011). Kontroversi  Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur  (Child Marriage). Bandung: Sumbersari Indah.
Koro Abdi, (2012). Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri . Bandung: PT. Alumni.
________,  (2010). Tinjauan  Hukum  Atas  Perkawinan  Dini  Dikaitkan  Dengan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dibawah  Umur  Dalam  Upaya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusi a, Varia Peradilan No.29,
Quri  Orchid,  (2012). PEMBERIAN  DISPENSASI  USIA  PERKAWINAN  (Studi Kasus  Penetapan  No.  82/Pdt.P/2012/PA.Mks),  (Skripsi) Makassar: Universitas Hasanuddin.
Sudarsono,(2010). Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 36.
Syamsu  Alam  Andi.  (2005). Usia  Ideal  Memasuki  Usia  Perkawinan .Jakarta: Kencana Mas Publishing House.