## PERLINDUNGAN PEMERINTAH DAERAH  TERHADAP KELOMPOK MINORITAS “TOWANI TOLOTANG” DI SULAWESI SELATAN
PROTECTION OF LOCAL GOVERNMENT AGAINST "TOWANI TOLOTANG" MINORITY GROUPS IN SOUTH SULAWESI
Herman Lawelai Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia E-mail: hermanlawelai@yahoo.com

## ABSRACT
This  article  describes the  efforts of  the  regional  government  to  protect  the  Towani Tolotang people as a minority group in fighting for their identity, the argumentation of justice and group rights in the midst of a pluralistic culture. This article is analyzed with;  historical  agreements,  equal  rights,  and  cultural  diversity.  Using  qualitative research  methods,  this  study  found  that  until  now  the  minority  group  "Towani Tolotang"  still  exists  in  cultural  practices  as  well  as  in  social  interactions  with  the wider  community.  Relations  between  communities  are  supported  by  local government policy by providing forums that embrace interfaith community leaders, security forces and government elements in fostering community.
Keywords: Local Government, Minority Groups, Towani Tolotang

## ABSTRAK
Artikel  ini  menggambarkan  upaya  pemerintah  daerah  untuk  melindungi masyarakat Towani Tolotang sebagai kelompok minoritas dalam memperjuangkan identitas  mereka,  argumentasi  keadilan  dan  hak-hak  kelompok  di  tengah-tengah budaya  pluralistik.  Artikel  ini  dianalisis  dengan;  perjanjian  sejarah,  persamaan hak,  dan  keanekaragaman  budaya.  Menggunakan  metode  penelitian  kualitatif, penelitian  ini  menemukan  bahwa  sampai  sekarang  kelompok  minoritas  "Towani Tolotang"  masih  ada  dalam  praktik  budaya  serta  dalam  interaksi  sosial  dengan masyarakat  luas.  Hubungan  antar  masyarakat  didukung  oleh  kebijakan pemerintah daerah dengan menyediakan forum yang merangkul tokoh masyarakat lintas  agama,  pasukan  keamanan  dan  elemen  pemerintah  dalam  membina masyarakat.
Kata kunci: Pemerintah Daerah, Kelompok Minoritas, Towani Tolotang

## PENDAHULUAN
Membangun  hidup  bersama  dalam  perbedaan  secara  stabil  dan  dinamis merupakan  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  setiap  warga  negara  baik  secara individu  maupun  secara  kelompok,  begitupun  pemerintah  manapun  dibelahan
dunia  ini  termasuk  di  Indonesia.  Berbagai  literatur  menunjukkan  bahwa multikulturalisme  di  Indonesia  sebagai  suatu  idealisme  yang  mencita-citakan suatu masyarakat yang hidup bersama secara damai dan tenang. Benyamin Molan menjelaskan bahwa multikulturalisme di Indonesia mempunyai landasan sekaligus sebagai  panduan  yang  jelas  dalam  Pancasila.  Pancasila  sebenarnya  merupakan upaya  para  pendiri  bangsa (founding  fathers) untuk  membangun  dan  menata kewargaan di Indonesia yang prulastik menjadi multikulturalistik (Molan, 2015).
Kesadaran akan pluralitas sebenarnya sudah ada sejak awal. Olehnya itu, sejak awal  dilakukan  langkah-langkah  dalam  menghadapi  dinamika  pluralitas masyarakat  Indonesia.  Pancasila  ditetapkan  sebagai  dasar  negara  merupakan gerakan  multikulturalistik,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  multikulturalisme  sudah dibangun  sejak  awal  ketika  ada  kesepakatan  bangsa  ini  untuk  bersama-sama membentuk  sebuah  negara.    Ketika  para founding  fathers dalam  merumuskan Pancasila,  mereka  memberi  perhatian  untuk  keadilan  bagi  setiap  warga  negara yang  ada  di  indonesia. Kesadaran  inilah  yang menjadi  inspirasi  dan  rujukan  bagi perumusan  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945:  “...bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan  di  atas  dunia  harus  dihapuskan  dan  kerena  tidak  sesuai  dengan perikemanusiaan  dan  perikeadilan”  serta    Sila  ke-Empat:  “Keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat indonesia”.
Untuk itu, maka keadilan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta ketulusan  dalam  bertindak  adalah  kunci  kelangsungan  multikultur  di  Indonesia. Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dengan  sistem  demokrasi  dalam memperjuangkan  masyarakat  yang  majemuk.  Dengan  demikian  NKRI  akan  kuat dan akan tetap terjaga karena tetap besatu, penegakan keadilan oleh negara dalam hal  ini  pemerintah  sangat  dibutuhkan.  Sebab,  keragaman  dapat  menciptakan gesekan  dan  benturan  antar  kelompok  masyarakat.  Pada  sisi  lain,  kesetaraan dalam  pelayanan  pada  masyarakat  beragam  sehingga  tidak  menciptakan kesenjangan  yang  selanjutnya  dapat  meminimalisir  kecemburuan  sosial  yang selanjutnya  membawa  kerawanan  sosial.  Persatuan  harus  dikelola  sehingga menciptakan iklim yang kondusif untuk kesejahteraan rakyat.
Namun  dalam  aplikasinya  di  lapangan  seperti  beberapa  daerah  di  Indonesia mendapat  fakta  yang  berbeda.  Diskriminasi  terhadap  kelompok  minoritas Tionghoa dalam tragedi 1998 di Jakarta menunjukkan bahwa negara gagal dalam melindungi masyarakat pendatang (Hikmawati, 2017). Pasca orde baru konflik di tingkat lokal masih bergulir diranah hukum seperti operasi perampasan tanah di Karawang  yang  menggunakan  kekuasaan  dan  lembaga  negara  (Ananta,  2017). Maraknya sentimen agama dan politik identitas di Indonesia saat ini berada dalam fase kritis (Arjon, 2018).
Dengan  demikian  negara  ‘gagal’  dalam  melindungi  identitas  budaya masyarakat  yang  pluralistik.  Sehingga  mengakibatkan  gejolak  dari  kelompok masyarakat  ‘yang  mendapat  diskriminasi’  untuk  mendapat  pengakuan  identitas kelompoknya. Pengakuan dan pengelolaan atas kemajemukan di Indonesia ‘gagal’ dilakukan oleh rezim politik yang berkuasa, maka yang terjadi di lapangan sering kali  terjadi  pertengkaran,  perlawanan,  bahkan  pemberontakan  yang  dilakukan oleh  komunitas  etnis,  komunitas  agama,  maupun  komunitas  budaya  yang  hidup dan  berkembang  dalam  lapisan-lapisan  masyarakat  Indonesia  (Qodir,  2014). Memperhatikan penjelasan  tersebut maka di Indonesia terdapat dinamika politik dalam kehidupan interaksi sosial masyarakat.
Begitupun pada praktek kewargaan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi  Selatan,  terdapat  dinamika  politik  dalam  interaksi  sosial  masyarakat secara  umum,  dimana  tidak  dijumpai  keadilan  bagi  setiap  warga  negara  yang beragam  saling  menghargai  dan  pengakuan  kelompok  mayoritas  atau  saling menerima  satu  sama  lain  dalam  keberagaman.  Secara  historis  dalam  berbagai literatur  seperti  dikutip  dalam  (Hasse,  2016),  bahwa  Kerajaan  Sidenreng    waktu itu  menolak  masyarakat  selain  agama  islam  tidak  boleh  menetap  di  wilayah Sidenreng.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  diskriminasi  dalam  bentuk  kekerasan  yang dilakukan  pemerintah  berkuasa  dan  elit  Islam  pada  kegiatan  ritual  keagamaan selain  agama  Islam  (Mudzhar,  2011),  begitupun  pada  saat  ini  tidak  ditemukan tempat  ibadah  agama  selain  Islam  seperti  gereja,  pura  dan  lainnya  juga  tidak ditemukan.
Secara sosial jumlah penduduk Kabupaten Sidrap berdasarkan data dari dinas kependudukan  dan  Cacatan  Sipil  Kabupaten  Sidrap  pada  Desember  tahun  2017
adalah  sebesar  325.341  jiwa,  sebanyak  161.741  jiwa  laki-laki  dan  163.600  jiwa perempuan  yang  terbagi  dalam  berbagai  varian-varian  budaya.  Sosial  budaya masyarakat  Sidrap  adalah  budaya  Bugis  yang  terbagi  dalam  beberapa  kelompok. Kebudayaan  Bugis  yang  biasanya  dilakukan  aktivitas  sosial  masyarakat  seperti; syukuran  setelah  panen  raya  padi (Mappadendang 1 ) ,  acara  pernikahan,  dan  lain sebagainya, dan tetap berupaya mempertahankan budaya tersebut. Budaya Bugis yang  saat  ini  masih  dipertahankan  karena  masyarakat  menganggap  warisan  dari leluhur  yang  harus  tetap  dijaga  dan  dilestarikan.  Menariknya,  meski  berbeda secara komunitas budaya namun dalam partisipasi politik, dan kegiatan ekonomi bahkan  dalam  proses  pendidikan  masyarakat  tetap  berinteraksi  satu  sama  lain tanpa  ada  jarak.  Komunitas  Towani  Tolotang  misalnya,  secara  budaya  dan keyakinan agama ‘bukan Islam’ namun tak jarang mereka dijumpai dalam sekolah Islam atau perguruan tinggi Islam.
Adapun  kelompok  minoritas  masyarakat  yang  menjadi  bagian  dari  warga  di Sulawesi  Selatan  tepatnya  di  Kabupaten  Sidrap  adalah  kelompok  masyarakat Towani  Tolotang 2 .  Secara  historis  kelompok  minoritas  Towani  Tolotang merupakan  kelompok  yang  menganut  ajaran  kepercayaan  ‘bukan  Islam’  yang dibawa oleh Ipabbere 3 . Secara formal mereka mengaku Hindu, meskipun praktek- praktek agama berbeda dengan Hindu pada umumnya (Hasse, 2010). Kepercayaan ini ada sejak abad ke-16 tumbuh dan berkembang di wilayah Kerajaan Wajo (saat ini  Kabupaten  Wajo),  Sulawesi    Selatan.  Namun  karena  Islam  sudah  mulai berkembang rupanya tidak bisa memberi ruang yang bebas untuk berkembangnya bagi  Kelompok  Towani  Tolotang,  akhirnya  Kelompok  Towani  Tolong  hijrah  ke wilayah Kerajaan Sidenreng (saat ini Kabupaten Sidrap) sekitar abad ke-17 untuk mengekspresikan  dan  mempertahankan  keunikan  budaya  mereka.  Setelah dinamika  panjang  kelompok  masyarakat  Towani  Tolotang  berkembang  dan diayomi Kerajaan Sidenreng.
1 Mappadendang adalah salah satu adat dari suku Bugis. Mappadendang merupakan bentuk syukur atas atas panen padi yang di dapat. Padi yang telah dipanen tadi lalu ditumbuk menggunakan alu dan lesung .
2 Towani Tolotang adalah kelompok masyarakat yang menganut ajaran kepercayaan tingkat lokal yang berpusat di Kabupaten Sidrap.
3 Sebutan atau nama bagi seorang perempuan telah meniggal sejak ratusan tahun lalu yang membawa ajaran kepercayaan yang dianut oleh kelompok Masyarakat Towani  Tolotang hingga saat ini.
Saat  ini  terjadi  hubungan  yang  baik  antara  kelompok  atau  masyarakat Tolotang dengan warga lainnya dalam aktivitas soial dan politik, hal ini dibuktikan dengan terpilihnya 3 (tiga) orang dari kelompok Towani Tolotang sebagai Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Sidrap.  Dengan  jumlah penduduk  di  Kabupaten  Sidrap  325.341  jiwa,  sebanyak  26.806  jiwa  adalah masyarakat Towani Tolotang yang menganut agama Hindu tersebar di Kel. Lotang Benteng di Kec.  Maritengngae. Kel. Amparita, Desa Teteaji dan Desa WattaE di Kec. Tellu Limpoe, Kel. Kanyuara di Kec. Sidenreng, Desa Otting dan Desa Dongi di Kec. Pitu Riawa, tetapi basis utamanya berada di Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe.
Secara  umum  di  Kabupaten  Sidrap  mayoritas  masyarakat  memeluk  agama Islam. Selain itu, juga ada penganut kepercayaan Towani Tolotang yang kemudian menjadi  bagian  dari  agama  Hindu  dan  menjadi  kelompok  masyarakat  yang menganut  keyakinan  terbanyak  kedua  setelah  kelompok  masyarakat  yang menganut  ajaran  Islam.  Kemudian  ada  juga  dari  agama  Kristen,  Protestan  dan Budha  yang  jumlahnya  tidak  seberapa  karena  hanya  dianut  oleh  masyarakat pendatang yang bermukim di wilayah Sidrap.
Tetapi dalam peristiwa hubungan antara kelompok masyarakat tidak berjalan harmonis  seperti  pada  kota  Sorong  (Hakim,  2011)  dan  Poso  (Alganih,  2016;  Hi Manna & Kencana Syafiie, 2014). Sepeti halnya masyarakat majemuk di negara lain seperti  kelompok  minoritas  Muslim  Rohingya  di  Negara  Myanmar  berbanding terbalik  apa  yang  terjadi  di  Kabupaten  Sidrap  saat  ini.  Meskipun  mereka masyarakat  pendatang  menurut  sejarahnya,  (Kipgen,  2014)  seperti  halnya masyarakat Towani Tolotang secara historis. Namun dalam prakteknya kelompok minoritas  Muslim  Rohingya  tidak  diterima  oleh  masyarakat  secara  umum  dalam ‘interaksi  sosial’  di  negara  Miyanmar.  Bahkan,  kelompok  minoritas  Muslim Rohingya  mendapat  perlakuan  yang  tidak  berkeadilan  dengan  kekerasan  secara berlebihan  seperti  pembunuhan,  pembakaran  rumah  dan  tempat  ibadah  muslim yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas (Kipgen, 2014).
Dalam situasi demikian, agama seringkali muncul sebagai faktor konflik dalam masyarakat    yang  berakal  dari  keberagaman,  seperti  yang  terjadi  pada  kasus bentrokan  antar  komunitas  agama  Hindu  dan  komunitas  Muslim  di  India  yang banyak menelan korban manusia (Pulungan, 2018). Pada kasus tersebut menjadi
bahan pembelajaran penting untuk melihat perspektif keberagaman di Indonesia yang  hidup  dalam  sosiologis-politik  pluralistik,  yang  beragam  argumentasi  pada identitas  politik  kelompok  minoritas.  Begitupun  analisis  pada  tindakan  politis dalam  rangka  mengedepankan  kepentingan-kepentingan  dari  anggota-anggota suatu  kelompok  karena  memiliki  kesamaan  identitas atau  karakteristik,  baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan (Douglass, 2017).
Mengamati  dinamika  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  menjadi  sebuah masalah  sebab  kegiatan  yang  dilakuakan  cenderung  merusak  dan  dan  memakan korban jiwa. Dinamika tersebut merupakan sebuah tantangan pemerintah dengan menciptakan  dan  menetapkan “Institutionalisation  of  Conflict” (termasuk didalamnya  cara-cara “Managemen  of  Conflict” (Jumadi,  2016).  Dinamika  yang terjadi di tengah masyarakat harus diidentifikasi, di cari sebabnya dan ada upaya untuk  menghilangkan  permasalahan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Dengan demikian  maka  kebijakan  pemerintah  baik  secara  lokal  maupun  nasional  sangat dibutuhkan pada bagian penataan kewargaan yang multikultur.
Hubungan  antara  adat  dengan  Islam,  dan  belakangan  antara  adat,  Islam  dan negara  bervariasi  sepanjang  sejarah  (Rozi,  2013).  Membangun  relasi  serta menjalin komunikasi yang baik antara kelompok atau golongan masyarakat yang ada tanpa membedakan antara satu dengan yang lain, sehingga asas kesamaan hak sebagai  warga  negara  dapat  terwujud.  Kemampuan  pemerintah  untuk  tanggap (responsive) terhadap  dinamika  permasalahan  yang  berkembang  ditengah masyarakat,  sehingga  para  pemangku  kebijakan,  bisa  merumuskan  strategi  yang tepat  dalam  menjamin  kepentingan  umum  melalui  pelayanan  publik  untuk mengakomodir  kepentingan  pada  ras,  etnisitas,  jender,  atau  keagamaan  yang melekat pada masyarakat (Maarif, 2012).
Sehingga  praktek  kewargaan  multikultur  di  Kabupaten  Sidrap  pada  kajian komunitas Towani Tolotang menjadi menarik untuk dianalisis bahwa, bagaimana perlindungan pemerintah daerah tehadap kelompok minoritas “Towani Tolotang” di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan? karena mereka dikenal sebagai kelompok yang minoritas sekaligus masyarakat pendatang berdasarkan sejarah. Hingga saat ini,  terdapat  satu  konsensus  di  kalangan  masyarakat  Kabupaten  Sidrap  bahwa “selain  Islam  (Muslim);  tidak  diperbolehkan  hidup  menetap  di  wilayah  ini”.
Sedangakan mayarakat Towani Tolotang adalah bukan Islam. Akan tetapi, mereka dapat hidup, diterima dan berkembang sampai saat ini di Kabupaten Sidrap.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  adalalah  hasil  penelitian  lapangan,  penulis  menggunakan pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Karena  menurut  (Moleong,  2012) penelitian  kualitatif  merupakan  pemahaman  tentang  fenomena  yang  sedang dialami  oleh  subyek  penelitian  baik  secara  holistik  ataupun  dengan  cara memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Pada  artikel  ini,    penulis menggunakan pendekatan  studi  kasus  yang  dimulai  dengan  mengidentifikasi  satu  kasus  yang spesifik seperti kasus berupa entitas yang kongkret misalnya, individu, komunitas kecil,  organisasi,  atau  kemitraan  (Creswell,  2014)  Sehingga  fenomena  terhadap dinamika  politik  multikulturalisme  sangat  mendukung  peneliti  untuk  melakukan penelitian  dengan  metode  kualitatif  berdasarkan  karakteristik  penelitian dilapangan.
Adapun  pertimbangan  penulis  memilih  Sulawesi  Selatan  tepatnya  di Kabupaten  Sidrap  sebab,  dari  segi  fokus  penelitian  yang  ingin  ditulis  sangat relevan  dengan  permasalahan  yang  ada  karena  menyangkut  antara  negara  dan masyarakat,  dimana  negara  hadir  memberikan  perlindungan  kepada  seluruh rakyat  tanpa  memandang  suku,  etnis,  ras,  agama  dan  lain  sebagainya  yang  juga merupakan kajian studi ilmu politik dan pemerintahan. Kedua, Kabupaten Sidrap merupakan  pusat  atau  daerah  dimana  komunitas  Towani  Tolotang  berkembang dan berinteraksi dengan masyarakat lain secara terbuka.

## HASIL DAN DISKUSI
Kajian multikultur tentang hak-hak kewarganegaraan, sebagai respons atas kesalahan dan kegagalan liberalisme dan juga demokrasi dinilai telah melakukan kesalahan  fatal  dengan  mengabaikan  kelompok-kelompok  minoritas  bangsa  dan komunitas  di  dalam  satu  negara  atau  bangsa  mayoritas  dan  di  tengah  pluralitas kebudayaan  yang  ada  (Kymlicka,  2018).  Will  Kimlicka  menjelaskan  bahwa dinamika yang melekat dalam kewarganegaraan majemuk di bagian Asia memiliki
hubungan  yang  erat  dengan  barat  yang  menjadi  tantangan  dalam  tradisi  sosial masyarakat  (Kymlicka,  2018).  Seperti  halnya  yang  terjadi  di  negara  Indonesia dalam  praktek  masyarakat  majemuk  di  Kabupaten  Sidrap  Sulawesi  Selatan, dimana  kelompok  mayoritas  pada  awalnya  menolak  kelompok  Towani  Tolotang (Hasse,  2016),  sebelum  ada  konsensus  yang  memperjuangkan  keadilan  dan  hak kewargaan  bagi  komunitas  Towani  Tolotang.  Secara  umum  realitas  yang  terjadi adalah ‘dominasi budaya mayoritas’ terhadap minoritas.
Akses  pada  kebudayaan  kemasyarakatan  merupakan  sebuah  urgensi  bagi kebebasan individu. Sebagian besar masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaannya  sendiri,  juga  mereka  mempunyai  kepentingan  yang  sah  dalam mempertahankan  ikatan  dengan  budaya  mereka.  Kaum  liberal  percaya  bahwa kepentingan  masyarakat  dalam  keanggotaan  pada  suatu  kebudayaan  yang dilindungi  secara  memadai  oleh  hak-hak  bersama  kewargaan,  dan  bahwa kebijakan  selanjutnya  untuk  melindungi  kepentingan  itu  tidak  sah.  Mereka mengatakan  bahwa  suatu  sistem  hak-hak  universal  individu  sudah mengakomodasi  perbdaan  budaya,  dengan  memberikan  kepada  setiap  orang kebebasan  berserikat  dengan  orang-orang  lain  dalam  melanjutkan  praktek- praktek  keagamaan  atau  budaya  budaya  bersama  .  Kebebasan  berserikat memungkinkan orang dari berbagai latar belakang untuk melanjutkan hidup yang berbeda tanpa ada interferensi .
Kymlicka  (Kymlicka,  2018)  mengajukan  tiga  argumen  dalam  rangka membela  kebijakan-kebijakan  terhadap  kelompok  minortas: Kesetaraan , Kesepakatan Sejarah dan Nilai Keragaman Budaya demi menciptakan keadilan dan hak-hak  minoritas.  Pada  kajian  ini  peneliti  menganalisis  kebijakan  pemerintah daerah  dalam  melindungi  budaya  Towani  Tolotang  di  kabupaten  sidrap,  secara rinci dibagi dalam beberapa dimensi antara lain; kesepakatan sejarah, kesetaraan dan nilai keragaman.

## Kontrak Kesepakatan Antara Pemerintah dan Kelompok Towani Tolotang
Pada  dimensi  ini  yang  diukur  adalah  bentuk  perjanjian  sejarah  antara pemerintah  daerah  dengan  masyarakat  Towani  Tolotang.  Ada  berbagai  bentuk perlakuan  diskriminasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  berkuasa  maupun
masyarakat  Islam  sebagai  kelompok  mayoritas  terhadap  kelompok  masyarakat Towani Tolotang di kabupaten Sidrap pada awal kedatangan mereka dari Kerajaan Wajo  sekitar  tahun  1666,  sebab  Islam  di  wilayah  Wajo  sudah  berkembang sehingga  membatasi  praktek  budaya  maupun  ajaran  kepercayaan  Towani Tolotang (Mudzhar, 2011).
Bentuk  diskriminasi  dari  pemerintah  pada  saat  itu  adalah Raja  Sidenreng mengelurkan  fatwa  “selain  masyarakat  Islam  tidak  boleh  tinggal  menetap  untuk bermukim  di  wilayah  Sidenreng”.  Sedangkan  diskriminasi  yang  dilakukan  oleh masyarakat Islam dalam bentuk melakukan tindakan untuk menghalangi praktek ajaran kepercayaan Towani Tolotang karena mereka beranggapan bahwa praktek tersebut  adalah  “ajaran  yang  sesat”  karena  menyembah  tempat  keramat  atau mempersembahkan sesajen, kuburan dan “Posi’ Bola” .
Komunitas  Towani  Tolotang  meski  mendapat  penolakan  dari  masyarakat pada akhirnya melakukan pendekatan kepada La patiroi Addatuang Sidenreng VII sebagai  raja  sidenreng  untuk  meminta  diberikan  izin  untuk  bernaung  di  wilayah Sidenreng.  Atas  tindakan  tersebut  raja  sidenreng  mengeluarkan  kebijakan disebabkan  baginda  raja  mengetahui  maksud  kedatangan  Towani  Tolotang  dan mengizinkan  untuk  tinggal  di  wilayah  Sidenreng  dengan  beberapa  persyaratan yang  dituangkan  dalam  surat  perjanjian  “Ade  Mappurna  Onrong  Sidenreng” (Mudzhar, 2011). Pokok-pokok isi perjanjian itu ialah sebagai berikut:
1. Ade Mappure OnroE (Adat Sidenreng tetap utuh dan harus dipatuhi).
2. Warialatutui (Keputusan harus dipelihara baik).
3. Janci Ripiasseri (Janji harus ditepati).
4. Rapang  Ripannennungeng (Suatu  keputusan  yang  telah  berlaku  harus dilanjutkan).
5. Agama Ritanree Maberre (Agama Islam harus diagungkan dan dijalankan)
Secara khusus persyaratan kelima untuk pelaksanaan syariat Islam seperti shalat, puasa dan lain sebagainya ditunda kecuali dalam dua hal yaitu perkawinan dan kematian.
Pihak  rombongan  pengungsi  menerima  kesepakatan  tersebut.  Mereka tinggal di suatu tempat, 3 km sebelah selatan Amparita. Di tempat tersebut sangat susah  memperoleh  air  sehingga  tempat  itu  diberi  nama “Loka  Pappang” yang
berarti  susah  dan  lapar.  Setelah  mereka  mengolah  tanah  dan  mulai  berhasil bercocok tanam hingga mereka merasakan hidup nyaman, akhirnya nama tempat tinggal  mereka  diganti  dari Loka  Pappang menjadi Parrinyameng yang  berarti susah  dan  senang,  dengan  maksud  setelah  kesusahan  datanglah  kesenangan.  Di tempat inilah tokoh masyarakat Towani Tolotang I Pabbere meninggal dunia dan dikuburkan  dan  kuburan  tersebut  pulalah  yang  menjadi  sentral  persembahan tahunan bagi masyarakat Towani Tolotang.
Setelah  beberapa  tahun  tinggal  di  Perrinyameng,  Raja  Sidenreng menyerahkan  permasalahan  masyarakat  Towani  Tolotang  kepada  Arung Amparita.  Oleh  Arung  Amparita  lalu  mereka  diperintahkan  untuk  meninggalkan wilayah  Perrinyameng  untuk  kemudian  tinggal  di  perkampungan  Amparita bersama  masyarakat  asli.  Atas  kebijakan  dan  perintah  Arung  Amparita  tersebut kelompok  masyarakat  Towani  Tolotang  meninggalkan  wilayah  Perrinyameng untuk bergabung serta berbaur dengan masyarakat Amparita, dari sinilah awalnya interaksi  secara  sosial  terjadi  secara  lansung  antara  masyarakat  Amparita  yang notabene ‘masyarakat Islam’ dengan kelompok masyarakat Towani Tolotang. Atas kebijakan  ini  jugalah  sebagai  cikal-bakal  mereka  untuk  berdiaspora  ke  berbagai wilayah kerajaan Sidenreng.
Sesuai  perjanjian  sebelumnya  syariat  Islam  dilakukan  oleh  masyarakat Towani  Tolotang  dalam  hal  perkawinan  dan  kematian  dibawah  binaan  Imam Amparita,  aturan  ini  dilaksanakan  dari  awal  kedatangan  mereka  sekitar  tahun 1666  sampai  tahun  1944.  Pada  tahun  1944  pemerintah  penjajah  jepang mengelurkan  kebijakan  pelarangan  kepada  mereka  yang  tidak  melaksanakan ibadah  shalat  secara  syariat  Islam,  tidak  boleh  pada  acara  kematian  dan pernikahan  mengunakan  syariat  Islam  (Mudzhar,  2011).  Atas  kebijakan  tersebut K.H. Muin Yusuf selaku Qadi Sidenreng waktu itu menerusakan kebijakan tersebut kepada  Imam  Amparita  La  Palinge  untuk  dilaksanakan.  Sejak  saat  itulah  acara perkawinan  dan  kematian  bagi  masyarakat  Towani  Tolotang  dilaksanakan menurut kepercayaan mereka sendiri, atau tidak lagi menggunakan syariat Islam hingga saat ini.
Acara  perkawinan  atau  pernikahan  masyarakat  Towani  Tolotang dilaksanakan  sama  seperti  perkawinan  etnis  bugis  secara  umum.  Adapun  yang
sangat  membedakan  ialah  dalam  hal  rukun  nikah,  sebab  bagi  meraka  baru memandangnya syah apabila dilakukan oleh dan dihadapan Uwa’ta, setelah kedua pihak menyetujuinya dan terdapat dua orang saksi. Apabilah kedua dahi dipegang oleh  uwa’ta  dan  keduanya  dimasukkan  dalam  sarung,  berati  sudah  syahlah perkawinan  tersebut.  Begitupun  dalam  proses  perceraian  harus  seizin  Uwa’ta, sepasang  suami  isteri  yang  tidak  hidup  rukun  lagi  maka  mereka  melaporkan kepada  Uwa’ta.  Apabila  Uwa’ta  telah  mengetahui  dan  mempertimbangkan persoalannya,  maka  diputuskanlah  bercerai  atau  tidaknya  pasangan  suami tersebut.  Wanita  yang  baru  saja  diceraikan  dapat  menikah  kembali  dengan  laki- laki yang disukainya tanpa masa iddah (masa menunggu).
Secara  administratif  akta  perkawinan  dan  perceraian  Towani  Tolotang dicatat  pada  Kantor  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sidrap  sejak  berlakunya  UU Perkawinan  No.I/1974  beserta  peraturannya,  dan  berjalan  hingga  saat  ini. Sebelumya  seperti  yang  telah  dijelaskan  tersebut  sejak  zaman  kemerdekaan, perkawinan  tidak  pernah  dicatat  baik  oleh    Kantor  Pencatatan  Sipil  maupun Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut dikarenakan sejak tahun 1944, mereka melakukan  perkawinan  dengan  tata  cara  mereka  sendiri,  sehingga  tidak  dicatat oleh  KUA.  Pada  masa  sebelum  itu,  sejak  kedatangan  nenek  moyang  mereka  dari Wajo  pada  tahun  1966  sampai  tahun  1944,  sesuai  dengan  perjanjian  mereka dengan  raja  Sidenreng  bahwa  meraka  harus  kawin  sesuai  dengan  syariat  Islam (Mudzhar, 2011).
Dalam hal kematian atau penyelenggaraan mayat juga dilaksanakan secara adat Towani Tolotang. Mayat mayat didudukkan dan dimandikan di dalam rumah. Apabila  mayat  tersebut  adalah  Uwa’,  beliau  dimadikan  sambil  dipangku  secara berhadapan oleh beberapa orang keluarganya. Setelah dibaringkan kembali, mayat dibungkus kain putih yang dilapisi daun siri dari dalam. Pada bagian tertentu daun siri ditambahkan lebih banyak, hal ini dilakuakan agar mayat cepat diterima oleh Dewata  SewwaE.  Di  dalam  kubur  mayat  dibaringkan  menghadap  ke  barat  dan kepala si sebelah utara. Di bawah batu nisan yang baru ditanam dilapisi beberapa daun siri dan tiga buah pinang yang dibungkus daun pisang.

## Prinsip Kesetaraan dalam Pelayanan Publik
Pada  dimensi  ini  yang  diukur  adalah  bentuk  perlakuan  yang  sama  bagi setiap  warga  negara  secara  adil  dan  merata  tanpa  memandang  etnis,  suku  dan agama  di  Kabupaten  Sidrap.  Kebijakan  pemerintah  dalam  bentuk  pelayan  publik atau  bentuk  perlakuan  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  tanpa  ada  perbedaan atau perlakuan khusus antara kelompok masyarakat, begitupun dengan kelompok masyarakat Towani Tolotang meskipun terdapat perbedaan dalam praktek budaya dengan  masyarakat  Islam  sebagai  kelompok  mayoritas  di  Kabupaten  Sidenreng Rappang. Adanya persamaan hak antara kelompok masyarakat yang dijamin oleh konstitusi  dapat  tercipta  di  Sidrap  selama  ini,  salah  satunya  yaitu  adanya  visi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang sebagian besar adalah petani.
Salah  satu  program  pertanian  yang  cukup  menonjol  dalam  meningkatkan perekonomian  masyarakat  yakni  penyediaan  dana  talangan  oleh  pemerintah daerah sebesar Rp. 2 milyar di setiap musim tanam (Asnawi & Madjulekka, 2017). Dana talangan  digunakan untuk pengadaan pupuk bagi petani padi sawah, melalui kerja  sama  dengan  salah  satu  perusahan  pupuk  nasional.  Dengan  dana  tersebut diharapkan dapat meminimalisir persoalan ketersediaan pupuk pada saat musim tanam, sebab sebelum musim tanam berjalan, pupuk sudah tersedia untuk musim tanam  berikutnya.  Kebijakan  pemerintah  daerah  tersebut  untuk  mencapai  target produksi padi sebesar 533 ton per tahun.
Grafik1. Produksi Padi Sidrap 2014-2017
Sumber: diolah penulis
2014 2015 2016
2017
488,882 536,012 587,912 561,100 Tahun Produksi (ton)
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  proses  retribusi  pelayanan  publik  dalam mendapatkan bantuan raskin, alat pertanian dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan oleh Lurah Lakessi, Bapak Arisal Arsad bahwa:
“Kami  sebagai  pemerintah  dalam  melakukan  pelayanan  publik  di lingkungan  Kelurahan  Lakessi,  kami  tidak  membeda-bedakan  masyarakat mayoritas dengan minoritas dalam hal ini masyarakat Islam dengan Towani Tolotang,  bahkan  bantuan  yang  kami  berikan  kepada  masyarakat  Towani Tolotang  justru  lebih  banyak  mendapatkan  bantuan  pertanian dibandingkan  dengan  masyarakat  muslim,  sebab  Towani  Tolotang  di wilayah kami rata-rata adalah petani sawah.” (data wawancara)
Hal ini mendapat tanggapan yang sama dari Uwa’ Palimai yang merupakan Tokoh Masyarakat Towawani Tolotang di Kelurahan Lakessi, mengatakan bahwa:
“Selama  ini  kami  mendapat  perlakuan  yang  sama  dengan  masyarakat lainnya  di  Kabupaten  Sidrap.  Mulai  dari  pelayanan  di  tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga di tingkat lingkungan SKPD Kabupaten Sidrap, utamanya pelayanan pendidikan dan kesehatan”. (data wawancara)
Dari  penjelasan  tersebut  menggambarkan  bahwa  kesetaraan  bagi  setiap warga negara di Kabupaten Sidrap tercipta dari pelayanan publik oleh pemerintah daerah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menciptakan  keadilan  dalam  pelayanan  publik sesuai  amanat UU  yang  berlaku  yang  diemban  olah Aparatur  Sipil  Negara.  Selain itu  pada  pelayanan  pada  tingkat  kecamatan  Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  bahwa  Kabupaten  Sidrap  adalah  sebuah  daerah  yang  mayoritas masyarakatnya  adalah  petani.  Perkembangan  ekonomi  pertanian  masyarakat selama  ini  merupakan  upaya  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan perekonomian masyarakat sidrap.
Begitupun di Amprita Kecamatan Tellu LimpoE sebagai basis utama secara populasi  terbesar  masyarakat  Towani  Tolotang  di  kabupaten  Sidrap.  Pelayanan publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  setempat  juga  menggunakan  asas kesetaraan.  Kesetaraan  dalam  hal  distribusi  bantuan  terhadap  masyarakat,  salah satunya  batuan  subsidi  pupuk.  Pupuk  bersubsidi  diberikan  pemerintah  tanpa membedakan antara masyarakat muslim dan masyarakat Towani Tolotang. Camat Tellu LimpoE, Muhammad Asrul menjelaskan bahwa:
“Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, kami tidak membedakan anrata  kelompok  masyarakat,  kami  berikan  pelayanan  secara  prima  serta
memberikan  bantuan  secara  merata  kepada  masyarakat.”  (data wawancara)
Praktek  kesetaraan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  di  Kabupaten Sidenreng  Rappang  dapat  dilihat  dari  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang multi-budaya tanpa memandang etnis,  suku  dan  agama.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  warga negara mendapat perlakuan dan hak yang sama dalam mendapatkan layanan dari pemerintah daerah. Layanan pemerintah daerah tersebut seperti pendidikan dan kesehatan  gratis  yang  dilaksanakan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Sidenreng Rappang sejak tahun 2008. Pendidikan gratis mulai tingkat SD sampai pada tingkat SMA  yang  dilaksanakan  di  seluruh  sekolah  di  Kabupaten  Sidenreng  Rappang. Begitupun layanan kesehatan gratis bagi setiap masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang  mulai  pada  tingkat  Pustu  di  desa/kelurahan,  Puskesmas  di  tingkat kecamatan  sampai pada tingkat kabupaten di RSUD Nene’ Mallomo hanya dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Salah  satu  pelayanan  kesehatan  di  Sidrap  adalah  terobosan  memangkas birokrasi  dalam  pelayanan  kesehatan  geratis.  Jika  warga  lain  di  sebagian  daerah Sulawesi  Selatan  harus  membayar  premi  BPJS  kesehatan  sebagai  dasar pengobatan  gratis  pada  Puskesmas  dan  Rumah  Sakit.  Menariknya,  di  Kabupaten Sidrap, masyarakat cukup memperlihatkan KTP dan KK di Puskesmas dan Rumah Sakit,  maka  sudah  mendapat  pelayanan  kesehatan  dan  pengobatan  gratis. Kebijakan  ini  sebagai  respon  terhadap  kebanyakan  masyarakat  dipusingkan dengan  sistem  pelayanan  kesehatan  gratis  dengan  merujuk  mekanisme    BPJS kesehatan yang kadang cukup ribet. Belum lagi pembayaran premi per bulan yang cukup  membebani  masyarakat,  terutama  bagi  warga  kurang  mampu.  Padahal, masyarakat yang sakit perlu mendapat pelayanan kesehatan dengan cepat, tanpa birokrasi yang rumit. Sekertaris daerah, sudirman Bungi menjelaskan:
“Kesehatan gratis sejak dua tahun lalu sudah dihapus oleh Pemprov. Sulsel. Hanya  di  wilayah  Sidrap  program  kesehatan  gratis  ini  tetap  dijalankan. Siapapun, cukpup KTP dan KK saja diperlihatkan, warga sudah menikmati kesehatan gratis” (data wawancara).

## Nilai Keragaman Budaya
Pada dimensi ini yang diukur adalah manfaat dari nilai keragaman budaya yang  terjadi  di  wilayah  Sidenreng  Rappang.  Pemerintah  daerah  Sidrap,  setelah keluarnya  surat  keputusan  pemerintah pusat melalui  Dirjen  Bimas  Hindu/Budha yang  melindungi  Towani  Tolotang  sebagai  bagian  dari  sekte  agama  Hindu. Kebijakan  pemerintah  pusat  tersebut  membuat  pemerintah  daerah  Kabupaten Sidrap mengakomodir masyarakat Towani Tolotang sebab di Indonesia mengakui sejumlah  “agama  resmi”  salah  satunya  adalah  agam  Hindu.  Sehingga,  apabila pemerintah daerah Kabupaten Sidrap tidak mengakomodir dan memberikan hak- hak  suatu  kelompok  masyarakat  di  dalam  wilayahnya,  secara  tidak  langsung pemerintah  Kabupaten  Sidrap  telah  melanggar  konstitusi.  Sehingga  tindakan tersebut sebagai bentuk akomodatif menciptakan keragaman budaya masyarakat.
Bentuk  akomodatif  politik  Towani  Tolotang  yang  dilakukan  pemerintah Kabupaten  Sidrap  yaitu  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat Towani Tolotang untuk berpartisipasi dalam setiap pemilu yang diselenggarakan. Partisipasi politik mulai dari Pilkades, Pileg dan Pilkada yang telah diberikan baik dalam  bentuk  pemilih  maupun  dipilih  sebagai  calon.  Begitupun  dalam  posisi pemerintahan  dilingkup  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  sebagai  PNS,  masyarakat Towani  Tolotang  diberikan  kesempatan  yang  sama  seperti  halnya  kelompok masyarakat  lainnya  di  Kabupaten  Sidrap.  Sebab,  masyarakat  Towani  Tolotang memiliki  kekuatan  budaya  sebagai  alasan  pemerintah  untuk  mempertahan kelompok mereka di Kabupaten Sidrap.
Kekuatan  budaya  Towani  Tolotang  adalah  persatuan  mereka  yang  tetap terjaga.  Budaya  tersebut  dapat  dijelaskan  dalam  2  hal  yaitu;  budaya  keagamaan dan budaya dalam akativitas sosial. Kekuatan budaya keagamaan seperti; kegiatan wajib tahunan adalah berkumpul ( Sipulung) dengan maksud, berkumpul bersama yang  dilaksanakan  setahun  sekali  sebagai  hari  raya,  yang  dihadiri  ribuan  warga Towani  Tolotang  di  dalam  maupun  di  luar  Kabupaten  Sidrap  yang  datang berbondong-bondong  dengan  berjalan  kaki  (tanpa  menggunakan  alas  kaki  bagi masyarakat  biasa),  sedangkan  Uwa’  atau  pemangku  adat  dan  tokoh  Towani Tolotang menggunakan kuda yang di pandu oleh masyarakat. Mereka berkumpul
di  Parinyameng  untuk  melakukan  ritual  keagaamaan  dan  memotong  kerbau  dan sapi untuk persembahan kepada kuburan leluhur mereka I Pabbere.
Kegiatan  keagamaan  selanjutnya,  penganut  kepercayaan  Towani  Tolotang mengadakan  saji-sajian  atau Mola  Laleng sebagai  bekal,  dengan  cara Mappenre Inanre yaitu  mengantarkan  sesajen  kepada  Uwa’  yaitu  pemimpin  mereka  berupa nasi beserta lauk-pauknya. Hal ini mereka lakukan apabila ada acara perkawinan, kelahiran,  kematian,  atau  memperoleh  sesuatu  keberhasilan  dan  untuk  pahala kemudian  hari.  Selanjutnya,  mereka  melakukan Tudang  Sipulung yaitu  duduk berkumpul  untuk  melakukan  acara  ritual  tertentu  guna  memohon  doa keselamatan  bersama,  seperti  memohon  hujan  karena  kemarau  panjang  terjadi, sedangkan  musim  tanam  di  sawah  telah  tiba,  dan  lain-lain.  Acara  ritual  tersebut dilakuan pada malam hari dan dilanjutkan dengan pawai keliling kampung.
Sedangkan  budaya  dalam  aktivitas  sehari-hari,  masyarakat  Towani Tolotang  akomodatif  menerima  perkembangan  zaman  tanpa  meninggalkan  ciri khas  mereka  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya.  Bentuk  akomodatif  tersebut, seperti  dalam  berpakaian  dan  penggunaan  alat  elektronik.  Begitupun  dalam membangun relasi (secara politik, pemerintahan dan aktivitas sosial) masyarakat Towani  Tolotang  ikut  serta  dalam melaksanakan  ritual  keagamaan  Islam  sebagai penghormatan  kepada  umat  muslim,  seperti  menggunakan  hijab  serta berpartisipasi  dalam maulid nabi  Muhammad  Saw.  yang  dilaksanakan  di  sekolah tempat mereka menuntut ilmu pengetahuan.
Atas  tindakan  masyarakat  Towani  Tolotang  tersebut  baik  dalam  budaya keagamaan  maupun  dalam  aktivitas  sosial  sehingga  pemerintah  daerah mengakomodir  mereka  dan  diberiakan  kebebasan  secara  kultural  bentuk akomodatif  pemerintah  Kabupaten  Sidrap  terhadap  Towani  Tolotang  dilakukan dengan  memberikan  kesempatan  untuk  mengekspresikan  kebudayaan  Towani Tolotang  seperti  halnya  masyarakat  lainnya.  Masyarakat  Sidrap  berjumlah 325.341 jiwa, yang terbagi dalam berbagai varian-varian budaya.
Pada  umumnya  budaya  masyarakat  Sidrap  terbagi  dalam  beberapa kelompok,  yang  tetap  berinteraksi  antara  satu  sama  lain.  Interaksi  terjadi  sebab, pemerintah  daerah  melindungi  kebebasan  yang  dijamin  dalam  konstitusi,  agar masyarakat tetap berekspresi dan menjalankan budaya mereka dengan beberapa
pengecualian,  senantiasa  harus  menjaga  keamanan,  ketentraman  dan  ketertiban umum  masyarakat.  Setiap  kegiatan  budaya  yang  melibatkan  banyak  masyarakat dilaksanakan atas sepengetahuan pemerintah setempat dan harus mendapat surat izin  keramaian  dari  pihak  keamanan  dalam  hal  ini  adalah  kepolisian.  Sekretaris Daerah Sidrap, Sudirman Bungi mengatakan:
“sebagai  pemerintah  daerah  kami  senantiasa  mengingatkan  kepada masyarakat  untuk  senantiasa  menjaga  keamanan,  ketentraman  dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.” (data wawancara)
Disaat  berada  dalam  lingkungan  masyarakat  secara  tidak  langsung masyarakat bukan hanya dari satu golongan atau budaya saja, akan tetapi berbagai macam  budaya  (bahasa,  gaya  hidup,  keyakinan,  dan  lain  sebagainya).  Kebijakan dalam  membangun  pola  pikir  masyarakat  dalam  berinteraksi  sangat  diperlukan, dimana masyarakat walaupun berbeda akan tetapi memiliki hak dan kesempatan yang  sama  sebagai  masyarakat,  tanpa  melihat  perbedaan  yang  ada.  Pentingnya pemerintah untuk mengerti dan paham mengenai budaya masyarakat diperlukan untuk memahami karakter masyarakat. Yang paling penting adalah dengan adanya perbedaan  perlu  dipahami  dan  diterima  dengan  sebaik-baiknya    agar  toleransi masyarakat  terwujud  dengan  hidup  rukun  berdampingan  tanpa  melihat  unsur yang berbeda.
Komunitas  Towani  Tolotang  dalam interaksi  sosial  masyarakat  senantiasa memperhatikan nilai-nilai sosial mereka. Nilai-nilai sosial budaya mereka berbeda dengan masyarakat Sidrap secara umum. Perbedaan terlihat pada kesederhanaan mereka  yang  senantiasa  mereka  junjung  tinggi.  “Sebahagian”  masyarakat  Sidrap dalam  kategori  sejahtera  dapat  terlihat  pada  model  rumah  yang  bertingkat  dan terlihat  bagus.  Menariknya  masyarakat  Towani  Tolotang  meski  sejahtera  namun rumahnya  hanya  terbuat  dari  kayu  dan  tidak memiliki  dinding  yang  terbuat  dari cermin, bahkan tak jarang dijumpai dinding rumah mereka terbuat dari anyaman daun kelapa atau bambu, begitupun dengan gaya berpakaian maupun dalam gaya mereka dalam interaksi. Meski, rumah masyarakat Towani Tolotang tidak tertata dengan baik. Nilai-nilai kebudayaan Towani Tolotang didasarkan pada penafsiran mereka mehami ajaran keyakinan yang mereka anut selama ini.
Pemerintah  dengan  kewenangan  otonomi  daerah  yang  memberi  peluang bagi  daerah  untuk  berkembang seluas  mungkin.  Otonomi  daerah  memungkinkan setiap daerah menonjolkan kekhasan nilai budaya sebagai sumber potensi. Namun di  sisi  lain,  era  otonomi  daerah  yang  dijamin  konstitusi  tidak  dimanfaatkan  oleh pemerintah  dalam  mengembangkan  nilai  budaya  masyarakat  Towani  Tolotang. Nilai dari kebudayaan menjadi salah satu alasan wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Nilai kebudayaan Towani Tolotang sangat potensial untuk dijadikan sebagai sektor pawisata baru di Kabupaten Sidrap.
Saat  ini  dengan  pemukiman  masyarakat  Towani  Tolotang  tidak  tertata dengan  baik,  sehingga  diharapkan  kebijakan  pemerintah  dalam  menata pemukiman  Towani  Tolotang  agar  terlihat  rapi,  tanpa  mengurangi  nilai kesederhanaan  sebagai  nilai  keragaman.  Kebijakan  ini  diperlukan  dengan mempertimbangkan  wisatawan  kebudayaan  saat  ini  menjadi  tujuan  bagi wisatawan  regional,  nasional  bahkan  internasional.  Untuk  mewujudkan  hal tersebut, pemerintah Sidrap dengan kewenangan otonom, sangat diperlukan untk menentukan kebijakan yang berhubungan dengan daya saing, promosi wisata, dan nilai  tambah.  Misalnya,  pemerintah  menata  tampilan  depan  rumah  warga  yang berada  di  lingkungan  Towani  Tolotang  sebagai  objek  parawisata  dengan  nuansa daerah setempat.

## KESIMPULAN
Dari  temuan  dan  analis  tersebut  maka  dalam  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa,  kelompok  masyarakat  Towani  Tolotang  di  Kabupaten  Sidrap  hingga  saat  ini tetap  eksis  dalam  praktek  budaya  maupun  dalam  interaksi  sosial  dengan  masyarakat sidrap secara umum dibarengi dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap  Towani  Tolotang  di  Kabupaten  Sidrap,  dalam  penelitian  ini  membuktikan bahwa:
Secara  kontrak  sosial  antara  Towani  Tolotang  dengan  pemerintah  daerah  diawal kedatangannya  disepakati  beberapa  hal  yang  dituangkan  dalam  surat  perjanjian  “Ade Mappurna  Onrong  Sidenreng”.  Pokok-pokok  isi  perjanjian  itu  ialah  sebagai  berikut: Pertama, Ade Mappure OnroE (Adat Sidenreng tetap utuh dan harus dipatuhi). Kedua,
Warialatutui (Keputusan  harus  dipelihara  baik).  Ketiga, Janci  Ripiasseri (Janji  harus ditepati).  Keempat, Rapang  Ripannennungeng (Suatu  keputusan  yang  telah  berlaku harus dilanjutkan). Kelima, Agama Ritanree Maberre (Agama Islam harus diagungkan dan  dijalankan).  Secara  khusus  persyaratan  kelima  untuk  pelaksanaan  syariat  Islam seperti  shalat,  puasa  dan  lain  sebagainya  ditunda  kecuali  dalam  dua  hal  yaitu perkawinan dan kematian.
Secara  dimensi  kesetaraan  dalam  penelitian  ini  menemukan  bahwa  saat  ini  antara kelompok  masyarakat  di  Kabupaten  Sidrap  diperlakukan  secara  adil  dan  merata. Begitupun dengan komunitas Towani Tolotang meski di awal kedatangannya mendapat perlakuan tidak adil oleh pemerintah, namun saat ini Towani Tolotang sudah mendapat kebijakan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti, distribusi bantuan pertanian, pendidikan dan kesehatan gratis sama halnya dengan masyarakat Sidrap yang lain.
Secara  dimensi  nilai  keragaman  budaya  dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa, pemerintah  daerah  belum  membuat  kebijakan  terhadap  kebudayaan  yang  ada  di Kabupaten  Sidrap.  Begitupun  dengan,  Towani  Tolotang  yang  kental  dengan  keunikan budayanya.  Keunikan  nilai  budaya  Towani  Tolotang  potensial  untuk  dikembangkan menjadi  sektor parawisata baru di  Kabupaten Sidrap. Untuk mewujudkan  hal  tersebut, pemerintah  Sidrap  dengan  kewenangan  otonom  untuk  menentukan  kebijakan  yang berhubungan  dengan  daya  saing,  promosi  wisata,  dan  nilai  tambah.  Sehingga  dengan adanya  kebijakan  tersebut  sektor  parawisata  mampu  menciptakan  lapangan  baru  dan dinikmati masyarakat setempat.

## REFRENSI
Alganih,  I.  (2016).  Konflik  Poso  (Kajian  Historis  Tahun  1998-2001). Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah , 5 (2), 166–174.
https://doi.org/10.36706/JC.V5I2.4814
Ananta, D. D. (2017). Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. Jurnal Politik , 2 (1), 101. https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.83
Arjon, S. S. (2018). Religious Sentiments In Local Politics. Jurnal Politik , 3 (2), 171. https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.123
Asnawi, A., & Madjulekka, R. (2017). Satu Daswarsa Rusdi Masse Memimpin Sidrap . Intermedia Publishing.
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Penelitian  Kualitatif  dan  Desain  Riset:  Memilih
Diantara Lima Pendekatan . Pustaka Pelajar. Douglass,  M.  (2017). Strategic  Policy  Research  and  Action  Framework  for  Urban Governance in Asia . November , 1–40.
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27809.30566
Hakim,  L.  (2011).  Pandangan  Islam  tentang  Pluralitas  dalam  Konteks  Kerukunan
Umat  Beragama  Lukmanul  Hakim.  In Harmoni  Jurnal  Multikultural  & Multireligius: Vol. X (Issue 1). http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/harmoni-vol-10- no-1-januari-maret.pdf#page=208
Hasse,  J.  (2010).  Kebijakan  Negara  Terhadap  Agama  Lokal  “Towani  Tolotang”  Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Journal of Government and Politics , 1 (1),
145–164. https://doi.org/10.18196/jgp.2010.0009
Hasse,  J.  (2016).  Dinamika  Hubungan  Islam  dan  Agama  Lokal  di  Indonesia:
Pengalaman  Towani  Tolotang  di  Sulawesi  Selatan. Wawasan:  Jurnal  Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya , 1 (2), 179–186.
https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.744
Hi  Manna,  Z.,  &  Kencana  Syafiie,  I.  (2014).  Strategi  Pemerintah  Daerah  Poso Periode  2010-2015  dalam  Menghadapi  Konflik  Sosial. Journal  of  Governance and Public Policy , 1 (2). https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0009
Hikmawati, C. L. (2017). Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal  Terhadap  Perempuan  Etnis  Tionghoa  dalam  Tragedi  Mei  1998  di Jakarta. Jurnal Politik , 2 (2), 337. https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.76
Jumadi. (2016). Revitalization of South Sulawesi Socio-Cultural Values Relating to Democracyin  The  Era  of  Regional  Autonomy. International  Journal  of  Social Studies (IJSS) . http://eprints.unm.ac.id/1248/1/Jumadi IJSS.pdf
Kipgen, N. (2014). Addressing the Rohingya Problem. Journal of Asian and African Studies . https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0021909613505269
Kymlicka, W. (2018). Multiculturalism: Success, Failure, and The Future, Migration Policy Institute (MPI) . Maarif, A. S. (2012). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita . Democracy Project.
Molan, B. (2015). Multikulturalisme: Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis . Indeks.
Moleong, L. J. (2012). Metodelogi Penelitian Kualitatif (Ed) . PT. Remaja Rosdakarya. Mudzhar, A. (2011). Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek (Ed) . Pustaka Pelajar.
Pulungan,  J.  S.  (2018).  Relasi  Islam  dan  Negara:  Studi  Pemikiran  Politik  Islam dalam Perspektif al-Qur’an. Intizar , 24 (1), 185–202. https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.2187
Qodir, Z. (2014). Radikalisme Agama di Indonesia . Pustaka Pelajar.
Rozi,  S.  (2013).  Konstruksi  Identitas  Agama  Dan  Budaya  Etnis  Minangkabau  Di Daerah  Perbatasan:  Perubahan  Identitas  Dalam  Interaksi  Antaretnis  Di  Rao Kabupaten  Pasaman  Sumatera  Barat. Jurnal  Masyarakat  Indonesia , 39 (1), 215–245.