## PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PILKADA KOTA SORONG TAHUN 2017

## SUPERVISION OF THE NEUTRALITY OF THE STATE CIVIL APPARATUS (ASN) IN THE 2017 SORONG CITY ELECTION
Elias Idie 1

## A BSTRACT
The dynamics of organizing direct elections is a process of free competition that requires the  role  of  actors  and  supporting  systems,  to  win  the  struggle  for  regional  head  power. Some interesting issues discussed are how the Neutrality of Civil Servants in the Regional Election  with  a  Single  Candidate  and  the  pattern  of  Civil  Servant  Neutrality  Violations during  the  Campaign  and  the  Implementation  of  Panwaslu  Supervision  of  Civil  Servant Neutrality Violations. The data approach in this research is carried out using the method of literature study, laws and regulations, indirect interviews with closed and open questions through questionnaires with sources or informants including civil servants in the Sorong City  government  and  direct  interviews  with  sources  of  Panwaslu  Commissioners  for  the 2017 period. The implementation of regional elections in Sorong City in 2017 was to obtain or maintain positions, the existence of primordial relationships, lack of understanding of regulations  related  to  neutrality,  other  factors  such  as  pressure  from  superiors,  low integrity of civil servants, the assumption that not being neutral is commonplace and the weakness of the bureaucratic system, news both in print, online, and electronic media, and others. Because of the factors that cause ASN not to be neutral in the elections, because of the  importance  of  maintaining  and  maintaining  the  career  of  positions  /  positions.  It  is necessary  to  evaluate  the  neutrality  of  the  prevention  and  supervision  system  for  civil servants, which has been promoting appeals and socialization, by building an inherent and collaborative supervision system.
Keywords;  Bawaslu, Pilkada, ASN Neutrality.

## 1. PENDAHULUAN
Rekayasa  kelembagaan  pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  serentak,  secara  filosofis  sebagai upaya  untuk  mengefisiensi  anggaran,  menekan  pelanggaran  dan  kecurangan  (electoral  malpractices), meminimalisir gejala sosial-politik dari adanya Pilkada sebelumnya, yang dilaksanakan secara terpisah berdasarkan periodesasi akhir masa jabatan Kepala Daerah masing-masing.
Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  secara  serentak  tahun  2017,  khusus  di  Kota Sorong  Papua  Barat,  cukup  menarik  untuk  dikaji,  karena  pasangan  calon  tunggal  sekaligus  status sebagai      petahana  (Pasangan  Drs.Ec.  Lambertus  Jitmau,  MM  dan  dr.  Pahimah  Iskandar)  yang sebelumnya  menjabat  sebagai  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Periode  2012-2017,  dan  dicalonkan kembali  untuk  periode  2017-2022.  Analisis  tentang  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  menjadi  sangat menarik  pada  Pilkada  Kota  Sorong,  menyangkut  netralitas  ASN  terhadap  kekuatan  pasangan  calon tunggal  yang  juga  pasangan  petahana  jilid  II.  Serta  berupaya  memperdalam  peran  Panwaslu  dalam menjalangkan  tugas,  fungsi  dan  kewenangan  pencegahan,  pengawasan  dan  penindakan  pelanggaran khusus netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahapan kampanye.
Dalam perspektif politik birokasi, Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pasal 2, telah mengatur 13 (tiga belas) asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen, salah satunya adalah netralitas ASN. Pasal 9, ayat 2 menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan partai politik. Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari  pengaruh  partai  politik  dan  untuk  menjamin  keutuhan,  kekompakan,  dan  persatuan,  serta  dapat memusatkan  segala  perhatian,  pikiran  dan  tenaga  pada  tugas  yang  dibebankan.  Sebagai  aparatur
1 Bawaslu Provinsi Papua Barat Jl. Merdeka , Manokwaril, Papua Barat eliasidie@yahoo.co.id
pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat ASN memberikan pelayanan publik secara langsung dan berinteraksi dengan masyarakat.
Secara kongkrit Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, secara  tegas  melarang  PNS  untuk  memberikan dukungan  kepada  calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala Daerah, dengan cara:
Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
Mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada  keberpihakan  terhadap  pasangan  calon  yang  menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,  atau  pemberian  barang  kepada  PNS  dalam  lingkungan  unit  kerjanya,  anggota  keluarga,  dan masyarakat.
Pelaksanaan  pengawasan  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  sebagaimana  perintah Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah,  terkait  pihak  yang  tidak terlibat  dalam  tahapan  atau  kegiatan  kampanye,  terutama  penerapan  pasal  70  ayat  1  huruf  a;  dalam kampanye,  calon  dilarang  melibatkan  Aparatur  Sipil  Negara,  dan  Pasal  189  tentang  ancaman  pidana terhadap  ketidaknetralan  Aparatur  Sipil  Negara.  Secara  konseptual,  kontestasi  Pilkada  dalam keunggulan  pasangan  calon  tunggal,  sekaligus  pasangan  petahana  akan  menimbulkan  konseskuensi kekuasaan, yang digunakan untuk berkomunikasi secara langsung diantara berbagai elemen, terutama kekuatan  politik  birokarasi.  Sehingga  secara  kelembagaan  Panwaslu  mempunyai  kemampuan identifikasi potensi-potensi ketidakneralan ASN, serta meningkatkan pola-pola pengawasa kolaboratife agar  kontestan  dituntut taat  asas terhadap  regulasi  dan  norma-norma  agar  pilkada  benar-benar berintegritas
Dalam rangka melakukan upaya pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ketidaknetralan ASN di Kota Sorong pada penyelenggaraan tahapan kampanye, apakah peran Panwaslu secara optimal melaksanakan perintah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
Dinamika  penyelenggaraan  Pilkada  secara  langsung  adalah  proses  kompetisi  bebas  yang membutuhakan peran actor dan sistem pendukung, untuk memenangkan perebutan kekuasaan Kepala Daerah. Adapun catatan kajian maupun pengalaman langsung   bahwa kontestasi Pilkada dimana ada pasangan  calon incumbent ,  maka  potensi  mobilisasi  Aparatur  Sipil  Negara  atau  politisasi  birokrasi sebagai upaya memenangkan kompetisi menjadi sangat nyata.
Adapun beberapa permasalahan yang menarik dibahas diantaranya:
1. Bagaimana Netralitas ASN pada Pilkada dengan Calon Tunggal di Kota Sorong Tahun 2017?
2. Bagaimana Pola Pelanggaran Netralitas ASN di masa Kampanye pada Pilkada Kota Sorong Tahun 2017?
3. Bagaimana  Pelaksanaan  Pengawasan  Panwaslu  atas  Pelanggaran  Netralitas  ASN  pada  Pilkada Kota Sorong Tahun 2017?
Pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  merupakan  suatu  proses  penyelenggaraan  politik  untuk memilih pemimpin daerah. Demokrasi yang diwujudkan dalam Pilkada tidak terlepas dari peran actor atau  elit  yang  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung.  Upaya  melibatkan  atau  mempengaruhi  ASN dalam instrument kepentingan memperebutkan kekuasaan kepala daerah menjadi foneman yang tidak bisa dihindarkan.
Dalam  konteks  kehidupan  birokrasi  yang  ditumpangi,  atau  bahkan  didominasi  muatan-muatan politis  oleh  penguasa,  jelas  menjadikan  tujuan  ASN  melenceng  dari  arah  yang  semula  dikehendaki.
Performance  birokrasi  atau  keterlibatan  ASN  dalam  aspek-aspek  politik  pada  akhirnya  melahirkan disorientasi pelayanan public menjadi orientasi politis.
Maka tentu kajian ini sangat signifikan, sekaligus menjadi bahan evaluasi maupun proyeksi bagi Badan Pengawas Pemilu, untuk menformulasikan aturan-aturan, dan juga strategi-strategi pengawasan yang agresif maupun responsiife untuk mencegah problematikan pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam kepentingan politik pragmatis.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Netralitas  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  merupakan  keadaan  dan  sikap netral,  tidak  memihak,  atau  bebas.  Netralitas  mengacu  pada  imparsial  yang  artinya  itu  adil,  objektif, tidak  bias  dan  tidak  berpihak  pada  siapapun [1] .  Netralitas  sebagai  kebebasan  ASN  dari  pengaruh kepentingan  partai  politik  tertentu  atau  tidak  memihak  untuk  kepentingan  partai  tertentu  atau  tidak berperan dalam proses politik [2] . Dalam hal ini ASN masih mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai.
Berkaitan  dengan  definisi  lain  dari  netralitas  yang  lebih  dikaitkan  pada  netralitas  birokrasi, bahwa netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayan publik tidak dipengaruhi  oleh  kekuatan  politik [3 ].  Ketika  birokrat  terlibat  dalam  pembuatan  kebijakan,  sedapat mungkin birokrat bebas dari kepentingan politik [4] . Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, sudah sangat jelas bahwa, birokrasi ataupun ASN tidak boleh berpihak maupun terlibat dalam politik. bahwa  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  publik,  tentu  saja politisasi birokrasi itu sangat merugikan. Maka dari itu, perlu adanya netralitas birokrasi agar tercipta birokrasi yang professional dalam memberikan pelayanan.
Netralitas  birokrasi  merupakan  suatu  sistem  yang  mana  birokrasi  tidak  akan  berubah  dalam memberikan pelayanan kepada pemimpin/masternya biarpun masternya berganti dengan master (partai politik) yang lain. Dalam hal ini, berarti loyalitas birokrasi bukan diberikan secara personal kepada figur pemimpin  tertentu.  Dalam  memberikan  pelayanan,  birokrasi  harus  berlandas  pada  profesionalisme bukan karena kepentingan politik. Birokrasi harus mampu berdiri secara independen dan tidak bersifat partisan saat perhelatan kontestasi perebutan kekuasaan politik berlangsung. Secara singkat, netralitas birokrasi dapat dimaknai sikap yang tidak memihak terhadap satu golongan tertentu, tidak terpengaruh dari  kepentingan  partai  politik,  dan  tidak  bertindak  diskriminatif saat  menjalankan  fungsinya  sebagai abdi negara. Landasan etis mengapa birokrasi wajib berlaku netral karena birokrasi merupakan institusi publik  yang  dibangun  dan  dibiayai  oleh  uang  rakyat  untuk melayani  semua  lapisan  masyarakat,  oleh karena itu aparat birokrasi wajib terlepas dari ikatan partai politik maupun golongan tertentu. Netralitas birokrasi diperlukan agar memastikan kepentingan negara dan publik secara keseluruhan berorientasi pada  pelayanan,  sehingga  siapapun  kekuatan  politik  yang  memerintah,  birokrasi  tetap  memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Alasan ini sudah sangat mencukupi untuk menegaskan birokrasi tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena hal tersebut akan menciderai spirit publik [5] .
Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan pilkada, netralitas diartikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat Kepala Daerah diajang pemilukada baik secara diam-diam atau terang-terangan. Selanjutnya, ada dua indikator utama dari netralitas politik, yaitu : [6]
a. Tidak  terlibat,  artinya  ASN  tidak  menjadi  tim  sukses  calon  kandidat  pada  masa  kampanye  atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
b. Tidak  memihak,  yaitu  tidak  membantu  dan  membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  yang menguntungkan  salah  satu  pasangan  calon,  tidak  mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada
keperpihakan  kepada  salah  satu  pasangan  calon  kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  pada  masa kampanye  meliputi  pertemuan,  ajakan,  humbauan,  seruan,  atau  pemberian  barang  kepada  PNS dalam lingkup kerja, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas  negara  yang  terkai  dengan  jabatan  dalam  rangka  pemenangan  salah  satu  calon  Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

## Pelanggaran Netralitas ASN dalam Politik
Penerapan asas netralitas ASN dalam aspek politik telah diatur di dalam undang – undang dan peraturan pemerintah. Ada beberapa jenis pelanggaran netralitas ASN dalam aspek politik yaitu: [7]
1. Ikut dalam kampanye/sosialisasi, media sosial (posting, komen, share, like);
2. Menghadiri deklarasi paslon;
3. Melakukan  foto  bersama  calon  /  paslon  dengan  mengikuti  simbol  gerakan  tangan/gerakan  yang mengindikasikan keberpihakan;
4. Melakukan pendekatan ke partai politik tertentu terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
5. Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
6. Memasang  spanduk/baliho  yang  mempromosikan  dirinya  atau  orang  lain  sebagai  bakal  calon kepala daerah / wakil kepala daerah;
7. Menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan parpol;
8. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang);
9. Ikut sebagai pelaksana kampanye;
10. Terlibat dalam kegiatan kampanye;
11. Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS;
12. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
13. Memberikan  dukungan  ke  caleg  DPD/calon  kepala  daerah  (independen)  dengan  memberikan fotokopi KTP;
14. Sebagai peserta kampanye dengan fasilitas Negara;
15. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
16. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
17. Mencalonkan  diri/dicalonkan  menjadi  Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati, Walikota/Wakil Walikota tanpa mengundurkan diri;
18. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan paslon selama masa kampanye; dan
19. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

## Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu
Pengawasan  adalah  proses  pengamatan  dalam  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin  agar  seluruh  pekerjaan  yang  dilakukan  dapat  berjalan  seperti  yang  telah  ditentukan sebelumnya [8]. Dalam keterkaitannya dengan pemilihan umum, pengawasaan pemilu menurut UU No. 15 tahun 2011 dan Perbawaslu No. 13 tahun 2012 berarti kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Bawaslu  melakukan  kerjasama  dengan  KASN,  Kemendagri,  BKN,  dan  Kementerian  PAN-RN untuk melakukan pengawasan netralitas ASN melalui: [7]
a. Menerima pengaduan dari masyarakat atau temuan sendiri tentang dugaan terjadinya pelanggaran.
b. Melakukan verifikasi dan investigasi terhadap kasus pelanggaran yang ada.
c. Menyampaikan hasil investigasi kepada instansi yang berkaitan.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode kualititife. Dengan metode ini diharapkan pokok dan  ruang  lingkup  permasalahan  dapat  dieksplorasi  secara  utuh,  komprehensife  dan  mendalam.  Data dalam  penelitian  ini  dieksplorasi  dan  dihimpun  dengan  berbagai  teknik  yang lazim  digunakan  dalam penelitian kualitatif. Narasumber atau Informan serta besaran jumlahnya dalam penelitian ini sejumlah ASN  dilingkup  Pemerintah  Kota  Sorong  dan  Juga  Komisioner  Panwaslu  Periode  2017.  Narasumber dalam  penelitian  ini  orang-orang  yang  memiliki  keterlibatan  langsung  serta  memahami  konteks  dan substansi  permasalahan  yang  diteliti,  diantaranya  Aparatur  Sipil  Negera  dilingkup  Pemerintah  Kota Sorong dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Pada Pilkada Tahun 2017.
Pendekatan data dalam kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut:
 Studi-studi  literatur,  rujukan  yang  bernilai  ilmiah,  peraturan  perundang-undangan,  hasil-hasil dokumentasi keputusan Panwaslu.
 Wawancara  secara  tidak  langsung  dengan  pertanyaan  tertutup  dan  terbuka  melalui  kuesioner dengan narasumber atau informan mencakup ASN lingkup pemerintah Kota Sorong.
 Wawancara secara langsung dengan narasumber Komisioner Panwaslu Periode 2017.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Netralitas ASN pada Pilkada dengan Calon Tunggal di Kota Sorong Tahun 2017
Hasil  penelitian  ini  akan  menjelaskan  mengenai  gambaran  atas  sikap  Aparatur  Sipil  Negara (ASN), khususnya pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kota Sorong. Telah dijelaskan pada Pasal 4 PP 53/2010 bahwa ASN dengan tegas dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah antara lain:
a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
c. Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan  terhadap pasangan calon yang menjadi peserta  Pemilu  sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa  kampanye  meliputi  pertemuan,  ajakan, himbauan,  seruan,  atau  pemberian  barang  kepada PNS  dalam  lingkungan  unit  kerjanya,  anggota keluarga, dan masyarakat.
Hal di atas senada dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (MENPANRB)  bernomor  B/71/M.SM.00.00/2017  yaitu  berupa  larangan  melakukan perbuatan  yang  mengarah  pada  keberpihakan  salah  satu  calon  atau  perbuatan  yang  mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:
1. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
2. PNS  dilarang  memasang  spanduk/baliho  yang  mempromosikan  dirinya  ataupun  orang  lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah
3. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah
4. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik
5. PNS  dilarang  mengunggah,  menanggapi  (seperti  like,  komentar  dan  sejenisnya)  atau menyebarluaskan  gambar/foto  bakal  calon  pasangan  calon  kepala  daerah  melalui  media  online maupun media sosial
6. PNS  dilarang  melakukan  foto  bersama  dengan  bakal  calon  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan
7. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
Namun kenyataannya, berdasarkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pada tahun 2017 terdapat 52 aduan pelanggaran netralitas ASN dari 101  daerah yang melaksanakan Pilkada.
Grafik 1.

## Pelanggaran Netralitas  ASN Pada Pilkada Serentak 2017
Gambar 1. Pelanggaran Netralitas  ASN Pada Pilkada Serentak 2017
Pada  perhelatan  Pilkada  di  Kota  Sorong  tahun  2017, ASN  juga  dituntut  harus  tetap  bersikap netral dan tidak berpihak. Apalagi pada pilkada Kota Sorong 2017 hanya diikuti oleh satu calon saja, yaitu  pasangan  Lamberthus  Jitmau  dan  Pahima  Iskandar  yang  merupakan  petahana  diusung  oleh beberapa  partai  politik  seperti  Golkar,  Demokrat,  PDIP,  PAN,  Nasdem,  Gerindra,  Hanura,  dan  PKB untuk  maju  kembali  pada  pilkada.  Aser  Rumanasen,  ketua  KPU  Kota  Sorong  mengatakan  bahwa ditetapkannya Lambert dan Pahima sebagai calon tunggal karena selama pembukaan pendaftaran ulang yang berlangsung tiga hari, tidak ada pasangan lain yang mendaftar ke KPU.
Kemudian,  yang  menjadi  pernyataan  adalah  apakah  netralitas  ASN  di  masa  kampanye  pada Pilkada  Kota  Sorong  Tahun  2017  telah  berjalan  maksimal.  Harapan  Panwaslu  kota  Sorong,  bahwa dalam pelaksanaan pilkada ASN harus tetap netral, tidak berpihak dan mendukung, dan tidak terlibat dalam tim pemenangan dan ikut berkampanye. Selanjutnya bahwa ASN rentan terhadap pengaruh calon kepala  daerah  yang  dapat  mengakibatkan  berkurangnya  profesionalitas  ASN,  apalagi  yang  maju menjadi  calon  Kepala  Daerah  merupakan  Petahana  yang  dapat  memanfaatkan  birokrasi  untuk kepentingan politik seperti penggiringan opini, pengakomodiran tim pemenangan di setiap wilayah, dll.
Berdasarkan  survey  terhadap  beberapa  Komisioner  Panwaslu  di  distrik  Sorong  Utara, Malaimsimsa, Klaurung, dan Sorong Timur, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan berkurangnya netralitas ASN pada Pilkada tahun 2017 di Kota Sorong, yaitu:
1. Sulit menjaga netralitasnya karena khawatir kehilangan jabatannya jika tidak mendukung petahana.
2. Adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan dengan calon.
3. Kurangnya informasi tentang aturan netralitas ASN.
4. Intervensi atau tekanan dari atasan.
5. Kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral.
6. Ketidaknetralan ASN dianggap hal yang lumrah.
7. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar netralitas ASN dianggap lemah.

## Pola Pelanggaran Netralitas ASN di masa Kampanye pada Pilkada Kota Sorong Tahun 2017
Telah dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ASN berpihak dan atau terlibat   pada saat pelaksanaan  tahapan kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota sorong periode 2017-2022.
Gambar 2. Indikator Keterlibatan dan Keperpihakan ASN Pada Pilkada Serentak 2017 Sumber:  Dioleh oleh penulis data dari  narasumber/informan ASN lingkup pemerintah Kota Sorong.
Data Grafik menunjukan bahwa pola pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Kota Sorong tahun 2017 meliputi:
1. keterlibatan ASN menghadiri Kampanye (tertutup/terbuka) pasangan calon,
2. sebagai pelaksana kampanye atau menjadi tim kampanye pasangan calon, dan
3. menjadi peserta Kampanye dengan memakai atribut PNS/tidak memakai atribut PNS.
4. mengerahkan  PNS  lain,  mengadakan  kegiatan  yang  mengarahkan  kepada  keberpihakan  (ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang)
5. mengunggah  (update  status,  gambar,  video),  berbagi  (share),  memberikan  komentar  dan  atau  like terkait dengan kampanye/sosialisasi pasangan calon di media sosial.
Dari  data  tersebut,  disimpulkan  bahwa  ASN  masih  bersikap  tidak  netral  pada  pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kota Sorong, terutama pada tahapan kampanye. Walaupun prosentase keterlibatan dan keberpihakan sebagaimana definisi netralitas ASN cukup rendah, tetapi sesugguhnya fakta tersebut menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada, potensi ketidaknetralan ASN masih saja terjadi.
Adapun faktor lain, yang ikut mempengaruhi ketidaknetralan ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kota Sorong,digambarkan sebagai berikut:
Gambar 3. Faktor Penyebab ASN Tidak Netral Pada Pilkada Serentak Tahun 2017
Sumber : Diolah oleh penulis data  dari narasumber/informan ASN  lingkup pemerintah Kota Sorong.
1. Motif mendapatkan/mempertahankan jabatan.
Patronase  politik  terjadi  karena  Kepala  Daerah  adalah  pejabat  politik  yang  sekaligus  menjabat sebagai  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK).  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mempromosikan, memutasi, mendemosi pegawai ASN. Hal ini mengakibatkan Aparatur Sipil Negara dalam situasi dilematis. Di satu sisi, mereka harus bersikap netral dalam arti tidak menunjukkan keberpihakan dan keterlibatan terhadap calon kepala daerah yang meminta dukungan pada saat pelaksanaan Pilkada, di sisi lain, karier berada di tangan kepala daerah.  Ataupun  politisasi  birokrasi  bersifat resiprokal .  Hubungan  saling  mendukung  secara politik, karena terjadi hubungan saling menguntungkan yaitu politisi membutuhkan birokrasi dan birokrasi membutuhkan dukungan politisi sebagai sarana melejitkan karier.
2. Adanya hubungan primordial
Budaya saling menghargai atas dasar kesamaan ikatan primordial, terkadang sangat erat dan kuat, sekalipun  diperhadapkan  dengan  aturan-aturan  formal  membatasi  ruang-ruang  dimaksud.    ASN bersikap  terlibat  dan  memihak  pada  saat  pelaksanaan  kampanye,  bukan  karena  ingin mempertahankan atau mendapatkan jabatan dikemudian hari, namun karena prinsip utama adalah perjuangan      harga  diri,  yang  dilatarbelakangi  oleh  hubungan  kekeluargaan,  suku,  asal  satu kampung  dan  lain-lain.  Dengan  tujuan  bahwa  ketika  yang  terpilih  adalah  putra  atau  putri  yang memiliki kesamaan ikatan primordial, yang muncul adalah rasa kebanggaan.
3. Ketidakpahaman terhadap regulasi berkaitan dengan Netralitas.
Ketidaknetralan ASN, secara sadar atas dorongan kepentingan, namun dilain sisi, ASN mengatakan ikut dalam kegiatan kampanye merupakan bagian dari Hak yang tidak boleh dibatasi oleh siapapun dan  dalam  keadaan  Apapun,  karena  merupakan  Hak  Asasi  Manusia.  Untuk  bebas  berekspersi, berpendapat dan seterusnya. Namun dalam kenyataan  hasil penelitian bahwa sebagian ASN ikut terlibat  atau  berpihak  karena  tidak  mengetahui  adanya  regulasi  yang  melarang  ASN  berpolitik praktis.
4. Faktor  lain  seperti  adanya  tekanan  dari  atasan;  rendahnya  integritas  ASN;  anggapan ketidaknetralan adalah sebagai hal lumrah; dan sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera. Ketidaknetralan  ASN  pada  Pilkada  Kota  Sorong  Tahun  2017,  secara  fakta  menunjukan  bahwa adanya  kekuatan  politik  dari  dalam  pemerintahan  dan  luar  pemerintahan  dapat  mempengaruhi
perilaku ASN, bahkan juga kelemahan sistem (regulasi) dan kultur birokrasi, memberi ruang ASN begitu bebas terlibat dan berpihak pada tahapan kampanye pasangan calon.

## Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan   Penindakan Pelanggaran Netralitas ASN
Berdasarkan Hasil penelitian melalui wawancara dan juga studi-studi dokumen hasil pengawasan Pilkada  Serentak  tahun  2017,  Panwaslu  Kota  Sorong  melakukan  upaya  pencegahan,  pengawasan langsung,  dan  penindakan  pelanggaran  terhadap  oknum  ASN  yang  melanggar  aturan/ketentuan netralitas pada pelaksanaan Pilkada di Kota Sorong tahun 2017:

## Proses Pencegahan
 Panwaslu  Kota  Sorong  mengadakan  sosialisasi  tentang  netralitas  ASN  melalui  media  cetak  dan media massa.
 Mengundang  para  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  dan  pemuda  untuk  bekerjasama  dalam pengawasan  pilkada  dengan  memberikan  pembekalan  teknis  pengawasan  dan  pelaporan  terkait pengawasan ASN yang tidak netral.
 Menghimbau  pada  paslon  untuk  tidak  menyertakan  ASN  dalam  tim  kampanye  atau  tim pemenangan.
 Berkoordinasi  dengan BKD  Kota  Sorong  dengan menerbitkan  surat  edaran  yang  berisi  instruksi ASN agar bersikap netral dan tidak berpihak.
Walaupun  telah  diadakan  upaya  pencegahan  pelanggaran  netralitas  ASN,  data  penelitian membuktikan  bahwa  peran  –  peran  pencegahan  belum  mendapatkan  hasil  yang  optimal.  ASN  yang pernah mengetahui informasi dan tidak mengetahui informasi khusus substansi Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 terkait larangan dan ancaman pidana ketidaknetralan ASN, relatif jumlahnya sama.

## Proses Pengawasan
Setelah  Panwaslu    Kota  Sorong  mengadakan  sosialisasi  dan  bekerjasama  dengan  pihak  terkait dalam  upaya  pencegahan  pelanggaran  netralitas  ASN,  tahap  selanjutnya  adalah  dengan  melakukan pengawasan langsung terhadap tahapan pelaksanaan pilkada di Kota Sorong Tahun 2017, diantaranya:
 Melakukan  pengawasan  terkait  proses  penetapan  DPT  di  Kota Sorong,  pendaftaran  bakal  calon, mengawasi verifikasi factual, pengawasan LADK dan pengawasan pada masa kampanye.
 Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kampanye paslon, baik melalui tatap muka, pertemuan terbatas, atau umum.
 Melakukan  pengawasan  pada  pemberitaan  baik  di  media  cetak,  media  online  (website,  media sosial) dan media elektronik (televise dan radio)
 Melakukan pengawasan saat masa tenang.
 Bekerjasama media massa dan masyarakat untuk mengawasi jalannya proses pilkada.
Berdasarkan hasil wawancara tentang proses pengawasan terhadap netralitas ASN pada pilkada tahun 2017, Panwaslu Kota Sorong juga menemui beberapa kendala, antara lain:
 Adanya  calon  tunggal  yang  juga  merupakan  petahana  menyebabkan  tidak  ada  pelaporan  dari calon/kubu  lain  sehingga  Panwaslu  tidak  mendapat  banyak  sumber  laporan  terkait  pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN.
 Ada oknum ASN yang kurang berkomitmen untuk bersikap netral dan professional.
 Sanksi yang diberikan pada pelanggar lemah dan tebang pilih. Setelah dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN memberi tindakan dengan membuat rekomendasi sanksi yang nanti
akan ditindaklanjuti oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Namun pada kenyataannya cukup banyak rekomendasi KASN yang tidak dihiraukan oleh PPK.
 Masih  kurangnya  sosialisasi  sehingga  banyak  ASN  yang  mengaku  tidak  tahu  adanya  peraturan tentang netralitas ASN.
 Kegiatan dukung mendukung yang diakibatkan adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan.
 Adanya politisasi birokrasi oleh kepala daerah petahana.
 Atasan atau pimpinan yang bersikap tidak netral sehingga mau tidak mau bawahan juga ikut serta agar karirnya tidak terhambat.
 Adanya  keengganan  dari  masyarakat  dalam  melaporkan  pelanggaran  netralitas  ASN  karena ketidaktahuan atau faktor budaya yang menjadikan pengawasan masyarakat tidak berfungsi dengan efektif.
 Sistem pengawasan belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan SDM.
 Ketidaknetralan ASN dianggap sebagai suatu hal yang lumrah.

## Proses Penindakan
Hasil penelitian tentang indikator netralitas ASN, membuktikan bahwa ASN masih bersikap tidak netral pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kota Sorong, khusus pada tahapan kampanye. Pada saat pelaksanaan kampanye terdapat dugaan pelanggaran keterlibatan ASN. Panwaslu Kota Sorong telah  berusaha  melakukan  proses  penindakan  terhadap  pelanggaran  netralitas  ASN,  namun  proses tindaklanjut  laporan  terkait  pelanggaran  netralitas  ASN, tidak  sepenuhnya  ditindaklanjuti  sebab  tidak memenuhi syarat baik formal maupun material.

## Hambatan dalam Pengawasan Netralitas ASN di Kota Sorong
Panwaslu Kota Sorong juga menemui beberapa hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran  netralitas  ASN  terutama  pada  masa  kampanye  Pilkada  Kota  Sorong  tahun  2017, dikarenakan beberapa faktor, seperti:
1. Paslon yang hanya satu atau paslon tunggal, dan petahana sehingga laporan dari calon lain tidak ada, sehingga Panwaslu kesulitan dalam mencari bukti pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Kota Sorong 2017.
2. Tidak ada atau hanya sedikit masyarakat yang cukup aktif dalam melakukan pelaporan pelanggaran terkait netralitas ASN.
3. Partisipasi masyarakat dalam ikut serta pengawasan pelaksanaan tahap pilkada masih sangat kurang sehingga menyulitkan panwaslu untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh
4. Calon tunggal juga menyebabkan kurangnya pihak yang dapat menekan Panwaslu untuk bergerak menindaklanjuti  pelanggaran.  Biasanya  apabila  calon  lebih  dari  satu,  setidaknya  pasangan competitor  melakukan  tekanan  dan  laporan  atas  pelanggaran  yang  harus  ditindaklanjuti  oleh Panwaslu.
5. Ketiadaan pasangan calon kompetitor yang melaporkan pelanggaran, diperparah dengan rendahnya kesadaran politik masyarakat di Kota Sorong sehingga menganggap ASN yang bersikap tidak netral merupakan suatu hal yang wajar.
6. Regulasi terkait penanganan pelanggaran yang terwujud dalam perbawaslu masih lemah sehingga pengawas  pemilu  di  lapangan  belum  cukup  kuat  dan  leluasa  untuk  menjalankan  tugas  –  tugas penindakan, contohnya tidak adanya sanksi bagi terduga pelanggar yang mangkir ketika dipanggil untuk diperiksa oleh panwaslu. Hal ini sangat menyulitkan bagi Panwaslu untuk bertindak karena khawatir melampaui aturan.
7. Terbatasnya  SDM  anggota  Panwaslu  di  setiap  distrik  dengan  beban  kerja  yang  besar mengakibatkan  Panwaslu  tidak  dapat  bekerja  secara  maksimal  dalam  pengawasan  pelanggaran netralitas ASN.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  pengawasan  netralitas  ASN  pada  Pilkada  Serentak  di  Kota  Sorong  tahun 2017, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pilkada  Kota  Sorong  Tahun  2017  hanya  diikuti  oleh  satu  pasangan  calon  yang  juga  merupakan petahana/ incumbent sehingga ASN menjadi semakin rentan terhadap pengaruh calon kepala daerah dan mengakibatkan profesionalitas dan netralitas ASN menjadi berkurang.
2. Ada beberapa pola pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Kota Sorong tahun 2017, seperti ikut menghadiri  kampanye  paslon, menjadi  pelaksana  kampanye,  mengajak  ASN  lain  dalam  kegiatan yang  mengarah  kepada  keberpihakan, memakai  atribut  paslon,  dan  mengunggah  atau  berbagi hal terkait dengan kampanye paslon di media sosial.
3. Faktor yang mempengaruhi ketidaknetralan ASN pada pelaksanaan Pilkada di kota Sorong tahun 2017 antara lain:
 Untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan.
 Adanya hubungan primordial.
 Ketidakpahaman terhadap regulasi yang berkaitan dengan netralitas.
 Faktor lain seperti tekanan dari atasan, rendahnya integritas ASN, anggapan bahwa tidak netral adalah suatu hal yang lumrah
 Kelemahan sistem atau kultur birokrasi
4. Pelaksanaan pencegahan pelanggaran netralitas ASN di kota Sorong pada Pilkada 2017 dilakukan dengan  mengadakan  sosialisasi  tentang  netralitas  ASN  melalui  media  cetak  dan  elektronik, mengundang  para  tokoh  agama  dan  masyarakat  untuk  bekerja  sama  dalam  pengawasan  pilkada, menghimbau paslon untuk tidak menyertakan ASN dalam kampanye, berkoordinasi dengan BKD kota Sorong dengan menerbitkan surat edaran tentang netralitas ASN.
5. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN di kota Sorong pada Pilkada tahun 2017  dilakukan  dengan  melakukan  pengawasan  terkait  tahapan  pelaksanaan  pilkada,  proses pelaksanaan kampanye, pemberitaan baik di media cetak, online, maupun elektronik, dan lain lain.
6. Ada beberapa kendala yang dihadapi Panwaslu Kota Sorong dalam melakukan pengawasan, seperti tidak adanya pelaporan pelanggaran dari calon lain dikarenakan adanya calon tunggal, ada oknum ASN yang kurang berkomitmen untuk bersikap netral dan professional, sanksi yang lemah, masih kurangnya sosialisasi sehingga banyak ASN yang mengaku tidak tahu adanya peraturan netralitas, dan lain – lain.
7. Hambatan  dalam  pengawasan  netralitas  ASN  di  kota  Sorong  diakibatkan  oleh  beberapa  faktor, seperti:
 Panwaslu kesulitan dalam mencari bukti pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Kota Sorong 2017.
 Masyarakat sipil, seperti organisasi masyarakat sudah terkooptasi / kurang kritis
 Tidak ada atau hanya sedikit masyarakat yang cukup aktif dalam melakukan pelaporan
 Partisipasi masyarakat dalam ikut serta pengawasan pelaksanaan tahap pilkada masih sangat kurang sehingga menyulitkan panwaslu untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh
 Calon  tunggal  juga  menyebabkan  kurangnya  pihak  yang  dapat  menekan  Bawaslu  untuk bergerak menindaklanjuti pelanggaran.
 Kesadaran politik masyarakat di Kota Sorong masih kurang sehingga ASN yang bersikap tidak netral masih dianggap hal yang wajar.
 Regulasi  terkait  penanganan  pelanggaran  yang  terwujud  dalam  perbawaslu  masih  lemah sehingga pengawas pemilu di lapangan belum cukup kuat dan leluasa untuk menjalankan tugas – tugas penindakan
 Terbatasnya  SDM  anggota  Panwaslu  di  setiap  distrik  dengan  beban  kerja  yang  besar mengakibatkan Panwaslu tidak dapat bekerja secara maksimal

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  kajian,  masih  ada  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  cenderung  masih berpihak dan terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Kota Sorong. Maka penulis   merekomendasikan beberapa hal, sebagai saran perbaikan dari aspek regulasi maupun  kelembagaan,  guna  penyempurnaan  pengawasan  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah pada periode mendatang, khusus dalam upaya-upaya menjaga Netralitas ASN.
1. Adanya  calon  tunggal  yang  merupakan  petahana  dalam  pilkada  kota  Sorong  dengan  kondisi masyarakat  di  wilayah  tersebut  yang  terkooptasi  atau  tidak  kritis  akan  lemah  dalam  segi pengawasan  pelaksanaan  pilkada  sehingga  perlu  diadakan  sosialisasi  lebih  intensif  tentang mekanisme hak pilih (masyarakat tidak harus memilih paslon, tetapi kotak kosong) dan tata cara pengawasan terhadap jalannya pilkada agar menjadi lebih maksimal.
2. Perlu  adanya  peninjauan  kembali  Kepala  Daerah  sebagai  Pejabat Pembina  Kepegawaian  (PPK). Sebab faktor penyebab ASN tidak netral pada pilkada, karena adanya kepentingan memelihara dan mempertahankan  posisi  karir/jabatan.  Dengan  harapan  bahwa  kandidat  yang  didukung  akan menang, maka posisi jabatan dan karir dikemudian hari akan baik. Oleh sebab itu, penerapan penuh merit  sistem,  sebagai  upaya  mengurangi  peluang  terjadinya  pengangkatan  dalam  jabatan berdasarkan patronase politik.
3. Perlu  evaluasi  sistem  pencegahan  dan  pengawasan      netralitas  ASN  yang        selama  ini, mengedepankan himbauan dan sosialisasi, dengan membangun sistem pengawasan secara melekat dan kolaboratif. Misalnya desk Pilkada didesain ditambahkan fungsi kerja yaitu melakukan upaya- upaya internal menjaga netralitas ASN yang berkolaborasi dengan lembaga pengawas pemilu.
4. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  dan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016,  cenderung masih lemah dalam pemberian sanksi atau hukuman kepada ASN yang bersikap tidak netral. Maka perlu diusulkan kepada pihak pembuat Undang-undang (Pemerintah dan DPR RI) untuk perbaikan dalam hal formulasi regulasi yang lebih agresif.
5. Perlu kompilasi regulasi lintas lembaga, Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri  Sipil,  Peraturan  Bawaslu  Tentang  Pengawasan  Tahapan  Kampanye,  yang  mengatur larangan dan ancaman hukuman bagi ketidaknetralan ASN, dijadikan buku saku, dibagikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkup pemerintah setempat.
6. Perlu  dilakukan  secara  maksimal  tugas  mengkordinasi,  menyupervisi,  membimbing,  memantau, oleh  jajaran  Bawaslu  Provinsi  Kepada  Kabupaten/Kota,  jika  daerah  yang  berpilkada  terdapat pasangan calon tunggal dan atau pasangan incumbent .

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan dan staf Bawaslu Kota Sorong, Pemerintah Kota Sorong, yang telah memberikan waktu bagi kami untuk melakukan Riset dan Kajian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. Taufiq, "Menakar Kerjasama Bawaslu Dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Menghalau Politisasi  Birokrasi  Dan  Aparatur  Negara  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah," Jurnal  Pettarani Election Review, Volume 1 Nomor 2, pp. 205-218, 2020.
[2]   A.  A.  A.  Lestari,  "Pengaturan  Birokrasi  Aparatur  Sipil  Negara  Yang  Netral  Dan  Bebas  Dari Intervensi Politik," Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 12, pp. 1918-1927, 2020.
[3]   R. Martini, "Netralisasi Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013," Jurnal Ilmu Sosial, Volume 14 Nomor 1, pp. 66-78, 2015.
[4]   U.  T.  Pariangu,  "Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Dan  Biropatologi  Dalam  Pemilihan  Kepala Daerah," Journal Publicuho Volume 3 Nomor 4, pp. 470-479, 2020.
[5]   D. Faedlulloh and N. Duadji, "Birokrasi Dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Era Post-Truth," Jurnal Borneo Administrator, Volume 15 Nomor 3, pp. 313-332, 2019.
[6]   A.  K.  Wenur,  D.  M.  Liando  and  S.  Sampe,  "Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kabupaten Minahasa Utara," Jurnal Eksekutif Volume 2 Nomor 5, pp. 1-12, 2020.
[7]   Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Modul Netralitas ASN, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), 2022.
[8]   N. Y. Simanjuntak, “Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu,” Jurnal Bawaslu, vol. Volume 3 Nomor 3, pp. 305-321, 2017.