## RELEVANSI NILAI-NILAI ETIKA POLITIK DAN KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR AL-QURTHUBI: REFLEKSI MENYAMBUT PEMILU 2024

## Muhammad Torieq Abdillah
UIN Antasari Banjarmasin Mtabdillah11@gmail.com
Tanggal Submitt:26 Oktober 2023,Tanggal diterima: 24 Januari 2023,Tanggal Terbit: 24 Januari 2024
Abstract: This research aims to see the relevance of political and ethical values and the concept of religious moderation in  Tafsir al-Qurthubi in welcoming the  2024 elections. This can be seen from the frequent disputes among  Indonesian people regarding  religious and  political issues during  the  general  elections. This research uses a descriptive qualitative method by analyzing the verses of the  Al-Qur'an on the topic discussed,  namely  QS. an-Nisa/4:  59,  QS. al-Baqarah/2:  30,  QS.  al-
Maidah/5:8,  QS. Ali  Imran/3:  159,  QS. ash-Shura/42:  38,  QS. al-Hujurat/49:
13, and  QS.  al-Maidah/5:  2, along with what Tafsir al-Qurthubi says about these verses.  The  study  results  conclude  six  essential  points  about  how  religious moderation  can  adapt  to  developing  political  and  ethical  values.  The  relevance between political moral values and the concept of religious moderation, according to Tafsir al-Qurthubi, lie in  6  similarities,  namely  Faith and  Taking the  Middle Way (Tawassuth), Trustworthiness and  Civility  (Tahadhdhar),  Justice and  Firm &  Straight    (I'tidal),    Deliberation    (Shura),    equality  and  non-discrimination (Musawa), cooperation and prioritizing priorities (Aulawiyah).
Kata Kunci: Political Ethics, Religion Moderation, 2024 Election, Tafsir al-Qurthubi
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat relevansi nilai-nilai etika politik dan konsep moderasi beragama di dalam Tafsir al-Qurthubi dalam menyambut Pemilu 2024.  Hal  ini  terlihat  dari  seringnya  perselisihan  di  antara  masyarakat  Indonesia mengenai  masalah  agama  dan  politik  selama  pemilihan  umum.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis ayat-ayat Al- Qur’an pada  topik  yang  dibahas,  yaitu  QS.  an-Nisa/4:  59,  QS.  al-Baqarah/2:  30,  QS.  al- Maidah/5:8,  QS. Ali  Imran/3: 159,  QS. asy-Syura/42: 38,  QS. al-Hujurat/49:  13, dan  QS.  al-Maidah/5:  2  beserta  apa  yang  dikatakan  dalam  Tafsir  al-Qurthubi tentang  ayat-ayat  tersebut.  Hasil  studi  menyimpulkan  enam  poin  penting  tentang bagaimana  moderasi  beragama  dapat  beradaptasi  dengan  nilai-nilai  etika  politik yang  berkembang.  Relevansi  antara  nilai-nilai  etika  politik  dan  konsep  moderasi beragama  menurut  Tafsir  al-Qurthubi  terletak  pada  6  persamaan,  yaitu  Beriman dan  Pengambilan  Jalan  Tengah  (Tawassuth),  Amanah  dan  Berkeadaban (Tahadhdhar),  Keadilan  dan  Tegas  &  Lurus  (I’tidal),  Musyawarah  (Syura), Persamaan  dan  Tidak  Diskriminatif  (Musawa),  Kerja  Sama  dan  Mendahulukan yang Prioritas (Aulawiyah).
Keywords: Etika Politik, Moderasi Beragama, Pemilu 2024.

## Pendahuluan
Di  Indonesia,  fundamentalis  agama  melahirkan  paham  sekularisasi  politik dengan aktualisasi agama dan hal ini masuk dalam aspek kehidupan masyarakat. 1 Di satu sisi,  negara  harus  berperan  penting  dalam  menjamin  keamanan  masyarakat  dalam
1 Haedar  Nashir,  “Sekuralisme  Politik  Dan  Fundamentalisme  Agama:  Ketegangan  Kreatif Hubunan Agama Dan Politik,” Unisia , 2002, 155, https://doi.org/10.20885/unisia.vol25.iss45.art3.
menggunakan  hak  mereka  dalam  menjalankan  agamanya. 2 Namun,  konflik  bernuansa agama  dan  politik  di  Indonesia  masih  sering terjadi hingga  saat  ini. Hal  ini tidak  lepas dari adanya perbedaan pemahaman keagamaan masyarakat sehingga sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan sosial. Jika tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang baik, serta  iklim  politik  yang  bagus,  konflik  akan  terus  terjadi  dan  merusak  harmoni  sosial. 3
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  kesepakatan  untuk  memastikan  bahwa  negara  kita  milik bersama  dengan  menyampingkan  prinsip  dominasi  apa  pun,  keamanan,  kesejahteraan umum  bagi  siapa  pun,  dan  kedamaian  yang  berdasarkan  pada  ideologi  Pancasila  yang akan mewarnai keragaman politik bangsa tanpa ada labelisasi Suku, Agama, dan Ras atau SARA. 4
Di  Indonesia,  perselisihan  agama  dan  politik  terkadang  dipicu  oleh  pesta demokrasi  seperti  Pemilihan  Umun  (Pemilu)  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) yang  secara  disadari  menjadi  arena  perbedaan  kekuatan  sosial-politik  yang  sering berdasarkan  sentimen  suku  dan  agama.  Artinya,  politik  identitas  muncul  di  saat Indonesia  (ketika  Pemilu)  dan  daerah-daerah  di  Indonesia  (ketika  Pilkada) membutuhkan  sosok  individu  yang  siap  menjadi  pemimpin  tanpa  memandang perbedaan.  Contoh  paling  nyata  ialah  Pilkada  DKI  Jakarta  2017  yang  diwarnai  politik identitas yang menjurus pada isu SARA karena antara pasangan calon (paslon) memiliki perbedaan  yang  sangat  mencolok.  Hingga  akhirnya,  kejadian  ini  mempengaruhi emosional  pemilih  akibat  adanya  celah  dari  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu paslon karena dianggap menistakan agama Islam. 5
pola  politik  identitas  pernah  digunakan  oleh  kolonial  Belanda  dengan  istilah politik devide et empera (pecah belah) pada sejarah perjuangan kemerdekaan dalam bentuk melemahkan kekuatan nasional. 6 Dengan demikian, perlu persiapan dalam menghadapi antagonisme dan polarisasi di dalam masyarakat yang terpusat pada sentimen komunal. 7
Etika  politik  yang  memuat  nilai-nilai  moral  dalam  berpolitik  serta  moderasi beragama  dalam  menyikapi  suatu  perbedaan  keyakinan  dinilai  mampu  membawa dampak  positif  menjelang  Pemilu  2024.  Sejatinya,  moderasi  beragama  menjadi  konsep yang tepat dalam menghadapi permasalahan politik yang ada di Indonesia karena pada dasarnya,  moderasi  beragama  memuat  prinsip-prinsip  yang  mengharuskan  umat beragama untuk saling menghargai perbedaan pendapat.
Adanya  relevansi  antara  kedua  konsep  tersebut  dengan  ditambah  nas-nas  Al- Qur ’ an  berserta  tafsir  dari Tafsir  al-Qurthubi yang  ditulis oleh  Imam  al-Qurthubi  secara umum  merupakan  tafsir  berfokus  pada  masalah ahkam (hukum)  dan siyasah (politik) merupakan  solusi  dalam  permasalahan  yang  ada.  Selain  itu,  nama  asli  dari Tafsir  al-
2 Mhd Abror, “Moderasi beragama di dalam bingkai toleransi,” Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam 1, no. 2 (2020): 144.
3 Bustanul  Arifin,  “Implikasi  Prinsip  Tasamuh  (Toleransi) di  dalam  Interaksi  Antar  Umat Beragama,” Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya 1, no. 2 (2016): 394.
4 Leli Salman Al- Farisi, “POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Di dalam Negara Pancasila,” ASPIRASI 10, no. 2 (21 Februari 2020): 78.
5 Dina  Lestari,  “Pilkada  DKI  Jakarta  2017 :  Dinamika  Politik  Identitas  Di  Indonesia,” JUPE :
Jurnal Pendidikan Mandala 4, no. 4 (10 Juni 2019): 12, https://doi.org/10.58258/jupe.v4i4.677.
6 Al- Farisi, “POLITIK IDENTITAS,” 78.
7 Idham Idham dan Suaib Amin Pranowo, “Pilkada, Politik Identitas Dan Kekerasan Budaya,” Jurnal Renaissance 5, no. 2 (2020): 651.
Qurthubi ialah Tafsir  al- Jami’  li  Ahkam  al - Qur’an (tafsir  menghimpun  dengan  hukum- hukum Al- Qur’an). 8 Dengan demikian, Tafsir al-Qurthubi sangat terkait dan kental dengan nuasa hukum karena menjadi karakteristik tafsir tersebut. 9

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif-analisis  deskriptif.  Hal  ini bertujuan  untuk  menganalisis  secara  mendalam  dan  menggambarkan  hubungan  antara nilai-nilai  etika  politik  dalam  buku Etika  Politik:  Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern oleh  Franz  Magnis-Suseno  dan  konsep  moderasi  beragama  dalam  buku Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama oleh M. Quraish Shihab ditambah di dalam ayat- ayat Al- Qur’an, lalu ditafsirkan melalui Tafsir al-Qurthubi . Adapun sumber primer berupa ayat-ayat  Al-Qur ’ an  yang  berkaitan  dengan  pembahasan,  yaitu  QS.  an-Nisa/4:  59,  QS. al-Baqarah/2: 30, QS. al-Maidah/5: 8, QS. Ali Imran/3: 159, QS. asy-Syura/42: 38, QS. al-Hujurat/49:  13,  dan  QS.  al-Maidah/5:  2  beserta  penjabarannya  dalam Tafsir  al- Qurthubi. Pemilihan Tafsir  al-Qurthubi didasari  dari  karakteristik  tafsir  tersebut  yang bercorak hukum dan politik sehingga berkaitan dengan artikel ini.
Tahapan pertama ialah menemukan term yang berkaitan dengan etika politik dan moderasi  beragama  dalam  Al- Qur’an,  yaitu  term Tawassuth (Beriman  dan  Mengambil Jalan  Tengah), Tahadhdhar (Amanah  dan  Berkeadaban), I’tidal (Keadilan  dan  Tegak  & Lurus), Syura (Musyawarah), Musawa (Persamaan  dan  Tidak  Diskriminatif),  dan Aulawiyah (Kerja Sama dan Mendahulukan yang Prioritas). Tahap kedua, mencari ayat- ayat  yang  berkaitan  dengan  term  di  atas.  Tahap  ketiga,  mengaitkan  ayat-ayat  tersebut dengan Tafsir al-Qurthubi dengan analisis secara kebahasaan karena menyesuaikan metode yang  digunakan  di  dalam Tafsir  al-Qurthubi ,  yaitu  metode tahlili atau  secara  deskriptif. Adapun sumber sekunder adalah artikel jurnal, buku, dan artikel internet tentang etika politik dan moderasi beragama.

## Pembahasan Etika Politik
Etika Politik terbagi menjadi 2 kata, yaitu etika dan politik. Etika secara bahasa diambil dari kata ethies yang berasal dari bahasa Inggris. Secara istilah, etika memiliki arti ilmu  tentang  kesusilaan  yang  menentukan  bagaimana  patutnya  manusia  hidup  dalam bermasyarakat,  terhadap  baik  maupun  buruknya  sesuatu. 10 Politik  secara  bahasa  berasal dari  kata politic yang  berasal  dari bahasa  Inggris  dan  kata polis yang berasal  dari bahasa Yunani. Secara istilah, politik memiliki arti segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan  kekuasaan  dan  bermaksud  untuk  mempengaruhi  dengan  jalan  mengubah maupun mempertahankan suatu macam bentuk tatanan masyarakat. 11 Jika digabungkan
8 Muhammad Ismail, “Al - Qurţubī dan Metode Penafsirannya di dalam Kitab al- Jāmi ‘li Aĥkām
al- Qur’ān,” Pappasang 2, no. 2 (2020): 21.
9 Muhammad  Rifaldi  dan  Muhammad  Sofian  Hadi,  “Meninjau  Tafsir  Al - Jami’Li  Ahkami  Al - Qur’an Karya Imam Al - Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas,” Jurnal Iman Dan Spiritualitas 1, no. 1 (2021): 94.
10 Hasan Sadily, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 973.
11 Deliar Noer, Pengantar Pemikiran Politik (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 94.
dua  definisi  di  atas,  maka  etika  politik  merupakan  kumpulan  nilai  yang  berkenaan dengan akhlak untuk mengatur dan memimpin sesuatu dengan menghasilkan maslahat. 12
Menurut Franz Magnis-Suseno, prinsip utama etika politik ialah tidak melanggar hak  dan  keadilan.  Artinya  prinsip  keadilan  menyatakan  bahwa  semua  wajib memperlakukan  semua  orang  dengan  adil  sebagai  bentuk  penghormatan  hak-hak  dan memberikan  perlakuan  yang  sama  dalam  situasi  yang  sama  juga.  Prinsip  keadilan  ini bersandar pada prinsip hormat terhadap individu yang mengungkapkan kewajiban untuk memperlakukan  seluruh  manusia  sebagai  tujuan  pada  dirinya  sendiri  dan  tidak  pernah hanya sebagai sarana untuk tujuan-tujuan lainnya, meskipun besar manfaatnya. 13
Inti  dari  nilai  etika  politik  ialah  menjadikan  kepentingan  masyarakat  sebagai kerangka  acuan  yang  mana  pendekatan  ini  disebut  ‘politis’.  Sebab  tindakan  harus dilakukan  berkaitan  dan  menyangkut  masyarakat  sebagai  keseluruhan.  Inilah  dimensi politis kehidupan manusia. 14
Perumusan etika politik pun berujung pada legitimasi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan,  ‘Apa  hak  moral  seseorang  atau  sekelompok  ketika  memegang  dan mempergunakan kekuasaan yang dimiliki?’ 15 Sehingga perumusan tersebut menghasilkan dua jawaban hasil dari legitimasi religius. Pertama, Semuanya Tergantung dari Kesadaran Penguasa  Sendiri:  Penguasa  hanya  berhak  untuk  ditaati  jika  kebijakannya  sah  secara demokratis  dan  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  moral  dasar  masyarakat. 16 Kedua,  Kestabilan  Sistem  Kekuasaan  menurut  Paham  Religius:  Stabilitas  harus memperhatikan  umpan  balik  dengan  adanya  mekanisme  kontrol  atau  dalam  konteks demokrasi. Hal ini disebut dengan checks and balances atau kekuasaan tidak terpusat pada raja sebagai kekuasaan sentral. 17
Ketika  Rasulullah shallallahu  ‘alaihi  wa  salllam menjadi  pemimpin  agama  Islam sekaligus negara Madinah, beliau mampu menciptakan masyarakat madani, bahkan yang pertama  dalam  sejarah  politik  dunia. 18 Keberhasilan  beliau  menjadikan  masyarakat Madinah  sebagai  masyarakat  madani  tidak  lepas  dari  adanya  perjanjian  antara  kaum Muhajirin,  Anshar,  dan  Yahudi.  Perjanjian  tersebut  merupakan  konstitusi  yang  dikenal sebagai Piagam Madinah yang memuat hak dan kewajiban warga negara serta bagaimana negara dan warga negara menjalin hubungan. 19
Etika  politik  yang  telah  Rasulullah shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam contohkan  juga sudah  ada  di  dalam  Al- Qur’an.  Jika  mengulik  lebih  dalam,  etika  politik di  dalam  Al- Qur’an  merupakan  sebuah  jawaban  dari  pertanyaan  “bagaimana  hidup  yang  baik?” Dengan demikian, ada banyak nilai-nilai di dalam kandungan Al- Qur’an yang berkaitan dengan etika politik, seperti beriman atau memilih pemimpin yang beriman dan menjadi masyarakat  yang  beriman;  amanah  atau  memilih  pemimpin  yang  amanah  serta
12 Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023), 8.
13 Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , 27.
14 Magnis-Suseno, 17.
15 Magnis-Suseno, 31.
16 Magnis-Suseno, 49.
17 Magnis-Suseno, 54. 18 Susmihara  Susmihara,  “Etika  Politik dalam Sejarah  Umat  Islam,” Rihlah:  Jurnal  Sejarah  dan Kebudayaan 3, no. 01 (2015): 5.
19 Susmihara, 6.
masyarakat  yang  juga  amanah;  adil/keadilan  atau  memilih  pemimpin  yang  menjunjung tinggi  keadilan  serta  masyarakat  yang  mendukung  keadilan  bagi  masyarakat  lainnya; musyawarah atau memilih pemimpin yang mengutamakan musyawarah serta masyarakat yang  terlibat  dalam  proses  musyawarah;  persamaan  atau  pemimpin  yang  tidak memandang  perbedaan  serta  masyarakat  yang  harmoni  dalam  melihat  perbedaan;  dan kerja sama atau pemimpin yang mampu merangkul masyarakat dalam kerja sama demi mewujudkan negara yang baik. 20
Bentuk  etika  politik  yang  dapat  diambil  dari  Al- Qur’an  ialah  Beriman (sebagaimana  dalam  QS.  an-Nisa/4:  59); 21 Amanah  (sebagaimana  dalam  QS.  al- Baqarah/2:  30); 22 Keadilan  (sebagaimana  dalam  QS.  al-Maidah/5:  8); 23 Musyawarah (sebagaimana  dalam  QS.  Ali  Imran/3:  159 24 dan  QS.  asy-Syura/42:  38); 25 Persamaan (sebagaimana dalam QS. al-Hujurat/49: 13); 26 dan Kerja Sama (sebagaimana dalam QS. al-Maidah/5: 2). 27
20 Admin MTs, “Etika Politik di dalam Perspektif Al - Qur’an,” Madrasah Tsanawiyah Yayasan Al Jihad (blog),  1  Februari  2019,  https://mts.aljihad.sch.id/2019/02/etika-politik-di  dalam-perspektif-al- quran/.
21 “Qur’an  Kemenag,”  diakses  9  Januari  2024,  https://quran.kemenag.go.id/quran/per - ayat/surah/4?from=59&to=59. Terjemahan: “Wahai orang -orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri  (pemegang  kekuasaan)  di  antara  kamu.  Jika  kamu  berbeda  pendapat  tentang  sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al- Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. an- Nisā'/4: 59) 22 “Qur’an  Kemenag,”  diakses  9  Januari  2024,  https://quran.kemenag.go.id/quran/per - ayat/surah/2?from=30&to=30.
Terjemahan:  “(Ingatlah)  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  para  malaikat,  “Aku  hendak  menjadikan khalifah13)  di  bumi.”  Mereka  berkata,  “Apakah  Engkau  hendak  menjadikan  orang  yang  merusak  dan menumpahkan  darah  di  sana,  sedangkan  kami  bertasbih  memuji-Mu  dan  menyucikan  nama- Mu?”  Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”  (QS. al -Baqarah/2 :30)
23 “Qur’an  Kemenag,”  diakses  9  Januari  2024,  https://quran.kemenag.go.id/quran/per - ayat/surah/5?from=8&to=8.
Terjemahan:  “Wahai  orang -orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  penegak  (kebenaran)  karena  Allah  (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlakulah  adil  karena  (adil)  itu  lebih  dekat  pada  takwa.  Bertakwalah  kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. a l- Mā'idah/5 :8)
24 “Qur’an  Kemenag,”  diakses  9  Januari  2024,  https://quran.kemenag.go.id/quran/per - ayat/surah/3?from=159&to=159. Terjemahan:  “ Maka,  berkat  rahmat  Allah  engkau  (Nabi  Muhammad)  berlaku  lemah  lembut  terhadap mereka.  Seandainya  engkau  bersikap  keras  dan  berhati  kasar,  tentulah  mereka  akan  menjauh  dari sekitarmu.  Oleh  karena  itu,  maafkanlah  mereka,  mohonkanlah  ampunan  untuk  mereka,  dan bermusyawarahlah  dengan  mereka  di  dalam  segala  urusan  (penting).  Kemudian,  apabila  engkau  telah membulatkan  tekad,  bertawakallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang  yang bertawakal. ” (QS. Āli ‘Imrān /3 :159)
25 “Qur’an  Kemenag,”  diakses  9  Januari  2024,  https://quran.kemenag.go.id/quran/per - ayat/surah/42?from=38&to=38. Terjemahan: “ (juga  lebih  baik  dan  lebih  kekal  bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan Tuhan  dan  melaksanakan  salat,  sedangkan  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarah  di  antara mereka.  Mereka  menginfakkan  sebagian  dari  rezeki  yang  Kami  anugerahkan  kepada mereka; ”  (QS.  a sy- Syūrā /42 :38) 26 “Qur’an  Kemenag,”  diakses  9  Januari  2024,  https://quran.kemenag.go.id/quran/per - ayat/surah/49?from=13&to=13.
Terjemahan:  “ Wahai  manusia,  sesungguhnya  Kami  telah  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan perempuan.  Kemudian,  Kami  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  agar  kamu  saling
Jika berkenaan dengan aspek di negara kita, etika politik dapat diambil dari asas- asas  pemilu  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yaitu asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia,  asas  jujur,  dan  asas  adil.  Selain  itu,  terdapat  juga  prinsip-prinsip  pemilu  yang termaktub  di  dalam  Pasal  3  UU  Pemilu  yang  terbagi  dalam  11  prinsip,  yaitu  mandiri, jujur,  adil,  berkepastian  hukum,  tertib,  terbuka,  proporsional,  profesional,  akuntabel, efektif, dan efisien. 28

## Moderasi Beragama
Moderasi  beragama  menjadi  diskursus  yang  sangat  hangat  karena  ada  banyak umat  Islam  yang  mengartikulasikan  ajaran  Islam  dalam  pemahaman  ekstrem  dan intoleransi. 29 Moderasi  beragama  berasal  dari  kata  moderasi  dan  beragama.  Moderasi memiliki arti pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme. Adapun beragama memiliki  arti  memeluk  atau  menganut  suatu  agama.  Jika  diartikan  kedua  kata  tersebut, maka moderasi beragama sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme dalam memeluk atau menganut suatu agama. Menurut  M.  Quraish Shihab, moderasi beragama dalam istilah Islam  biasanya  disebut  sebagai Islam  wasathiyyah .  Hal  ini  diambil  dari  potongan  kalimat dalam QS. al-Baqarah/2: 143, yaitu اًطَسَّو ًةَّمُا ْمُكٰنْلَعَج َكِلٰذَكَو atau “Demikian itulah Kami telah  menjadikan  kamu, ummatan  wasathan ”.  Kalimat  itu  menjadi  tolok  ukur  tentang moderasi  beragama  dengan  mengartikan  bahwa  umat  Islam  merupakan  umat pertengahan karena tidak condong ke kiri maupun ke kanan. 30
Seperti pendefinisian lainnya secara luas, moderasi beragama merupakan adil dan imbang dalam melihat, menyikapi, serta mempraktikkan agama dengan cara tidak liberal, tidak konservatif, serta tidak berlebih-lebihan. 31 Terakhir, moderasi beragama juga dapat
mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. ” (QS. a l- Ḥ ujurāt /49 :13) 27 “Qur’an  Kemenag,”  diakses  9  Januari  2024,  https://quran.kemenag.go.id/quran/per - ayat/surah/5?from=2&to=2.
Terjemahan:  “ Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  melanggar  syiar-syiar  (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan- hewan  kurban)195)  dan  qalā’id  (hewan -hewan  kurban  yang  diberi  tanda),196)  dan  jangan  (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari  karunia dan rida Tuhannya!197) Apabila  kamu  telah  bertahalul  (menyelesaikan  ihram),  berburulah  (jika  mau).  Janganlah  sekali-kali kebencian(-mu)  kepada  suatu  kaum,  karena  mereka  menghalang-halangimu  dari  Masjidilharam, mendorongmu  berbuat  melampaui  batas  (kepada  mereka).  Tolong-menolonglah  kamu  di  dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. ” (QS. a l- Mā'idah /5: 2)
28 Tim  Hukumonline,  “Fungsi,  Tujuan,  Prinsip,  dan  Asas - Asas  Pemilu,”  hukumonline.com, diakses 4 Agustus 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/.
29 Fauziah  Nurdin,  “Moderasi  Beragama  menurut  Al - Qur’an  dan  Hadist,” Jurnal  Ilmiah  Al-Mu ashirah: Media Kajian Al- Qur’an dan Al -Hadits Multi Perspektif 18, no. 1 (2021): 60.
30 M. Quraish Shihab, Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2020), 6.
31 Kementerian  Agama  RI, Moderasi  Beragama (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian Agama RI, 2019), 19.
dipahami  sebagai  cara  beragama  jalan  tengah  karena  tidak  ekstrem  dan  tidak berlebih- lebihan saat menjalankan ajaran agamanya. 32
Moderasi  beragama  memiliki  empat  indikator,  yaitu  anti  kekerasan,  komitmen terhadap  kebangsaan,  toleransi,  dan  akomodatif  pada  budaya  lokal. 33 Pertama,  anti kekerasan  di  dalam  moderasi  beragama  memiliki  tujuan  agar  dapat  melihat  maupun mengetahui  sejauh  mana  individu  dalam  melakukan  ekspresi  keyakinan  dan  paham dalam  beragama  secara  damai.  Dengan  demikian,  mengartikan  bahwa  beragama  tidak memunculkan  kekerasan  dalam  banyak  bentuk,  seperti  kekerasan  fisik,  verbal,  dan pikiran.  Kedua,  komitmen  terhadap  kebangsaan  dalam  moderasi  beragama  memiliki tujuan  agar  mengetahui  dan  memandang  praktik  agama  yang  tidak  bertentangan sehingga  antara  praktik  keagamaan  dan  nilai  yang  ada  dalam  konstitusi  negara  (UUD 1945)  serta  falsafah  negara  (Pancasila)  sejalan  atau  padu.  Ketiga,  toleransi  di  dalam moderasi beragama memiliki tujuan agar mengetahui maupun melihat orang lain dalam beragama  sehingga  terlihat  apakah  mampu  menerima  perbedaan  keyakinan  orang  lain serta  tidak  mengganggu  orang  lain  dalam  mengekspresikan  keyakinannya. 34 Keempat, akomodif  pada  budaya  lokal  di  dalam  moderasi  beragama  memiliki  tujuan  agar mengetahui dan memandang penerimaan antara integrasi praktik agama dan tradisi lokal atau  budaya  untuk  terbentuknya  sifat  ramah  ketika  tidak  adanya  pertentangan  antara keduanya. 35
Selain  empat  indikator  di  atas,  M.  Quraish  Shihab  merumuskan  moderasi beragama secara khusus mengajarkan bahwa ada tiga hal pokok yang bersifat moderat, yaitu  akidah/iman/kepercayaan,  pengamalan  ketetapan  hukum  yang  mencakup  ibadah ritual maupun nonritual, dan budi pekerti. 36
Suatu  konsep  pasti  memiliki  karakteristik  sebagai  bentuk  bukti  berlakunya konsep  tersebut.  Moderasi  beragama  memiliki  10  karakteristik,  yaitu  pertama, mengambil  jalan  tengah  atau tawassuth sebagai  bentuk  praktik  dan  pemahaman  dalam beragama  yang  tidak  melakukan  pengurangan  dan  melebihkan.  Kedua,  seimbang  atau tawazun sebagai bentuk pengalaman dan pemahaman dalam kehidupan di dunia maupun akhirat  dengan  berprinsip  bahwa  harus  bisa  membedakan  antara  perbedaan  atau penyimpangan.  Ketiga,  tegas  atau  lurus  atau i’tidal sebagai  bentuk  proses  penempatan sesuatu  sesuai  proporsionalnya.  Keempat,  toleransi  atau tasamuh sebagai  bentuk penghormatan atau menghargai perbedaan dari segala sisi. 37 Toleransi dalam kehidupan beragama  akan terwujud jika terdapat kebebasan beragama di dalam masyarakat sesuai dengan  keyakinan  masing-masing.  Sebab  dalam  Al- Qur’an  pun  telah  melarang kaum muslim untuk memaksa umat agama lain agar memeluk Islam. 38 Allah subhanahu wa ta’ala berfirman  di  dalam  QS.  al-Baqarah/2:  256.  Kelima,  persamaan  atau musawah sebagai
32 Kementerian  Agama  RI, Tanya  Jawab  Moderasi  Beragama (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 2.
33 Edi Junaedi, “Inilah moderasi beragama perspektif Kemenag,” Harmoni 18, no. 2 (2019): 396.
34 Junaedi, 396.
35 Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama , 46.
36 Shihab, Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama , 44.
37 Said Agil Husin al-Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama (Jakarta: Ciputat Press, t.t.), 13.
38 Salma  Mursyid,  “Konsep  Toleransi  (Al - Samahah)  Antar  Umat  Beragama  Perspektif  Islam,”
Aqlam: Journal of Islam and Plurality 1, no. 2 (2018): 37.
bentuk  tidak  adanya  sikap  diskriminatif  karena  adanya  perbedaan  tradisi  maupun keyakinan. Keenam, musyawarah atau syura sebagai bentuk penyelesaian masalah dengan cara musyawarah demi mencapai kesepakatan yang pastinya tentang kemaslahatan.Ketujuh,  mendahulukan  yang  prioritas  atau aulawiyah sebagai  bentuk kemampuan  diri  mengidentifikasi  beberapa  kepentingan  dengan  melakukan perbandingan. Kedelapan, inovatif dan dinamis atau tathawwur wa ibtikar sebagai bentuk keterbukaan diri dalam menyambut perubahan yang ada serta melakukan suatu hal yang bertujuan kemajuan dan kemaslahatan. Kesembilan, reformasi atau ishlah sebagai bentuk melakukan  prinsip  reformatif  dalam  keadaan  baik. 39 Kesepuluh,  berkeadaban  atau tahadhdhur sebagai  bentuk  identitas  yang  memiliki  perilaku  baik,  berintegritas  dalam kehidupan.

## Relevansi Etika Politik Islam dan Moderasi Beragama
1. Beriman dan Pengambilan Jalan Tengah ( Tawassuth )
ْمُكْنِم ِرْمَْلْا  ِلِوُاَو َلْوُسَّرلا اوُعْ يِطَاَو َٰٰللّا اوُعْ يِطَا ااْوُ نَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّ يَاٰيٰ
“Wahai orang -orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu …” (QS. an -Nisa/4: 59) Muatan kestabilan kekuasaan dalam religius dalam etika politik dan kepercayaan dalam  meoderasi  beragama  menjadi  titik  awal  dalam  menciptakan  keharmonisan kehidupan  politik.  Hal  ini bermakna  bahwa  dengan  adanya  keseimbangan  dan  kontrol kepada penguasa, tidak menjadikan penguasa sebagai sentral pemegang kekuasaan . Hal ini disebabkan jika penguasa tidak beriman, maka keadilan dan amanah akan terabaikan. Sebagaimana  Al-Qurthubi  dalam  tafsirnya  seperti  yang  beliau  kutip  dari  hadis
jalur  Ali  bin  Abi  Thalib radhiyallahu  ‘anhu bahwa  kewajiban  seorang  pemimpin  ialah melakukan  keadilan  dan  melaksanakan  amanah.  Jika  itu  dilakukan,  maka  wajib  bagi kaum muslim untuk menaatinya karena Allah subhanahu wa ta’ala memerintahkan kepada kita. 40
Menurut  an-Nawawi  dalam  kitabnya  ketika  mensyarah  hadis  dari  jalur periwayatan Ibnu Juraij yang berkaitan dengan ayat di atas bahwa sudah menjadi kesepakatan  para  ulama  untuk  taat  kepada  pemimpin  dalam  hal  kebaikan. Kesepakatan  ini  disebutkan  oleh  Iyadh  bin  Fudhail.  Pendapat  lain  bahwa ketaatan ini merupakan ketaatan kepada pemimpin dan ulama. 41
Tawassuth atau  pengambilan  jalan  tengah  sebagai  orang  yang  beriman  dapat dilihat  ketika  seorang  pemimpin  memiliki  keimanan  yang  bagus  karena  jika  pemikiran maupun  praktik  beragamanya  tidak  berada  di  jalan  tengah,  maka  akan  terjadi ketimpangan  dalam  memimpin  negara.  Mungkin  saja  ia  akan  menyudutkan  agama maupun  suku  yang  tidak  sama  sepertinya.  Dalam  konteks  masyarakat,  mereka  yang beriman akan mematuhi perintah pemimpinnya dalam hal kebaikan.
39 Abu Amar, “Pendidikan Islam Wasathiyah ke -Indonesia- an,” Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman 2, no. 1 (2018): 25.
40 Syaikh  Imam  al-Qurthubi, Tafsir  al-Qurthubi  Jilid  5 ,  trans.  oleh  Ahmad  Rijali  Kadir  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 585 – 86.
41 Imam an-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 12 , trans. oleh Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 585 – 86.
Namun, hal ini juga harus dibarengi dengan sikap tengah-tengah atau juga tetap melihat bahwa tidak semua perintah pemimpin harus dipatuhi karena batasannya ialah menaati perintah dalam hal kebaikan.
2. Amanah dan Berkeadaban ( Tahadhdhar )
ۗ ًةَفْ يِلَخ ِضْرَْلْا  ِفِ ٌلِعاَج ْ ِٰنِّا ...
“... Aku hendak menjadikan khalifah di bumi …” (QS. al -Baqarah/2: 30) Salah  satu  inti  dari  ayat  ini  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  al-Qurthubi merupakan dasar pengangkatan pemimpin dan khalifah yang perintahnya harus didengar dan ditaati. Secara khusus, maksud yang menjadi pemimpin atau khalifah dalam ayat ini ialah Nabi Adam ‘ alaihis salam . Meskipun tidak ada seorang pun di dunia ketika beliau ke bumi  selain  istrinya,  maksud  ayat  di  atas  ialah  akan  banyak  anak  beliau  yang  lahir  dan dari situlah Nabi Adam ‘alaihis salam menjadi pemimpin hingga keturunannya saat ini. 42
Jika  ayat  di  atas  membahas  tentang  pemimpin  secara  umum,  maka  hadis  dari jalur ‘ Abdullah  bin ‘ Umar radhiyallahu ‘ anhum dapat  menjadi  penjelasan  lanjutan.  Di dalam  hadis  tersebut  disebutkan  bahwa  semua  manusia  menjadi  pemimpin  dan  akan dimintai pertanggungjawabannya.  An-Nawawi  mensyarah  hadis  ini  bahwa  setiap orang yang  mengelola  sesuatu  atau  menjadi  pemimpin  wajib  berlaku  adil  karena  ia  menjadi penjaga, penerima amanah, dan berkomitmen dengan apa yang ia terima. 43
Menjadi seorang pemimpin mengartikan ia memiliki tanggung jawab yang besar, bahkan setiap individu juga bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai bentuk amanah dari  hak  dan  kewajiban  yang  telah  ia  lakukan. Tahadhdhur atau  keberadaban  dalam moderasi  beragama  menjadi  bukti  bahwa  amanah  yang  telah  individu  lakukan,  seperti menjadi pemimpin suatu wilayah atau negara dapat dilihat sebagai tolok ukur, apakah ia memang  terintegritas  dan  benar-benar  menjadi  pemimpin  yang  bagus  pada  peradaban saat ini. Terutama dalam urusan amanah, ini dapat diartikan sebagai suatu karunia besar karena harus dilakukan dengan memelihara dan melaksanakannya dengan baik-baik. 44
Hal  ini  jika  mengacu  pada  nilai  etika  politik,  muara  dari  amanah  dan berkeadaban  yang  pemimpin  miliki  ialah  prioritas  masyarakat  atau  rakyatnya  sebagai yang  utama.  Pendekatan  yang  dimaksud  demikian  ialah  politis  sehingga  tindakan penguasa mengacu pada dimensi politis kehidupan manusia.
3. Keadilan dan Tegas & Lurus ( I ’ tidal )
ۗاْوُلِدْعِاۗ اْوُلِدْعَ ت  َّلَْا ىاٰلَع ٍمْوَ ق ُنٰاَنَش ْمُكَّنَمِرَْيَ  َلَْو
“… Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) ...” (QS. al -Maidah/5: 8)
Ayat  ini  secara  umum  membahas  tentang  hukum  permusuhan  yang  dapat berlaku  terhadap  hak  masing-masing.  Al-Qurthubi  menjelaskan  bahwa  ini  merupakan dalil sebuah hukum seorang musuh atas musuhnya dapat berlaku di jalan Allah. Namun, jika  dijelaskan  lebih  rinci,  hal  ini  memiliki  korelasi  dengan  tugas-tugas  pemimpin
42 Syaikh Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi Jilid 1 , trans. oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Nashirul Haq (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 588.
43 an-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 12 , 551.
44 AL AQIDAH, “KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM,” 2018, 45.
menurut  al-Mawardi  dalam  kitabnya  bahwa  pemimpin  harus  melindungi  agama, menerapkan  hukum,  melindungi  wilayah  negara,  menegakkan  hukum,  dan  hal  lainnya sebagai bukti bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil dan tegas serta lurus dalam segala urusan. 45
Hal ini sudah sesuai dengan prinsip i’tidal dalam karakteristik moderasi beragama yang  menyebutkan  harus  menempatkan  sesuatu  sesuai  proporsionalnya  dengan melakukan  hak  dan  kewajibannya.  Jika  pemimpin  telah  melakukan  ini,  maka  keadilan telah  ditegakannya,  terlebih  banyak  hal  negatif  yang  sering  muncul  menjelang  tahun politik. Jika melihat konteks masyarakat yang memiliki sikap adil serta tegak dan lurus, mereka  tidak  akan  menyerang  siapa  pun,  baik  pemimpin  maupun  calon  pemimpin (sebagai buzzer ).  Akan  tetapi,  adapun  batasannya  ialah  memberikan  kritik  yang membangun.
Inilah etika politik yang harus dimiliki oleh pemimpin, mengedepankan keadilan sebab  mengacu  pada  nilai  etika  politik  yang  ada,  pemimpin  wajib  ditaati  jika  hak masyarakat  terpenuhi  dan  apa  yang  dilakukan  oleh  pemimpin  sudah  berdasarkan  pada prinsip-prinsip moral dasar masyarakat.
4. Musyawarah ( Syura )
ِرْمَْلْا  ِفِ ْمُهْرِواَشَو
“… dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting) ...” (QS. Ali Imran/3: 159)
Al-Qurthubi  dalam  tafsirnya  mengutip  penafsiran  Ibnu ‘ Athiyah  menjelaskan tentang  kata  musyawarah  dalam  ayat  ini  ialah  musyawarah  termasuk  dalam  salah  satu penetapan hukum. Seorang pemimpin harus melaksanakan musyawarah bersama ulama atau  pemuka  agama  lain  dalam  konteks  di  Indonesia.  Jika  tidak  dilaksanakan,  maka pemimpin  tersebut  wajib  diberhentikan.  Penafsiran  ini  diperjelas  oleh  Ibnu Khuwaizimandad  bahwa  maksud  wajib  bermusyawarah  dengan  ulama  atau  pemuka agama  lain  jika  yang  dibahas  seputar  perkara  agama  yang  tidak  diketahui  maupun dipahami oleh pemimpin. Begitu juga jika seputar perkara perang, maka pemimpin wajib bermusyawarah  dengan  komando  perang  atau  panglima  dan  seputar  perkara  lainnya yang  sesuai  dengan  bidang  maupun  keahlian  masing-masing.  Selain  itu,  musyawarah dapat menghasilkan ijtihad, selama tetap berdasarkan ketetapan Allah subhanahu wa ta’ala dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam . 46
ْمُهَ نْ يَ ب ىٰرْوُش ْمُهُرْمَاَو
“…  sedangkan  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarah  di  antara  mereka  …” (QS. asy-Syura/42: 38)
Ketentuan  musyawarah  juga  dibahas  di  dalam  ayat  di  atas,  al-Qurthubi menafsirkan  dan  juga  dikemukakan  oleh  an-Naqqasy  bahwa  sebelum  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam hijrah ke Madinah atau bertemu dengan kaum Anshar, mereka
45 Imam  al-Mawardi, Al-Ahkam  Al-Sulthaniyyah:  Hukum-Hukum  Penyelenggaraan  Negara  di  dalam Syariat Islam , trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2007), 23 – 24.
46 Syaikh Imam al-Qurthubi, Tafsir al Qurthubi Jilid 4 , trans. oleh Dudi Rosyadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 622 – 23.
sudah  menerapkan  musyawarah  ketika  menginginkan  suatu  urusan.  Hasil  musyawarah yang mereka dapatkan lalu dilaksanakan. Hal itu yang membuat Allah subhanahu wa ta’ala memuji  mereka.  Keutamaan  dan  nilai  yang  terkandung  dalam  musyawarah  disebutkan al-Quthubi  dalam  tafsirnya  mengutip  penafsiran  Ibnu  al-Arabi  dalam  kitabnya  bahwa musyawarah dapat menyatukan banyak orang, memperluas pikiran, serta tampak suatu kebenaran karena dengan musyawarah, petunjuk akan datang dan terlihat. 47
Pemimpin (khalifah/ ulil amri ) akan melakukan musyawarah atau melalui ahlu ahdi wa aqdi (parlemen) atau biasanya mengadakan rapat dengar pendapat dengan masyarakat untuk  menampung  aspirasi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Adapun  dalam konteks  di  Indonesia,  DPR,  DPD,  MPR,  dan  DPRD  menjadi  lembaga  yang  dapat membantu  pemimpin  eksekutif  dalam  melaksanakan  musyawarah  sesuai  dengan  etika politik dan moderasi beragama.
Dengan  adanya  lembaga  negara  di  atas,  mengartikan  bahwa  legitimasi kepemimpinan berdasarkan pada religius bahwa pemimpin tidak dapat berlepas diri atau tanpa kontrol karena etika politik juga mengajarkan adanya checks and balances .
5. Persamaan dan Tidak Diskriminatif ( Musawa )
اْوُ فَراَعَ تِل َلِٕى ۤاَبَ قَّو ًبًْوُعُش ْمُكٰنْلَعَجَو ىٰثْ نُاَّو ٍرَكَذ ْنِٰم ْمُكٰنْقَلَخ َّنَِّا ُساَّنلا اَهُّ يَاٰيٰ “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan.  Kemudian,  Kami  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku agar kamu saling mengenal ... ” (QS. al-Hujurat/49: 13)
Al-Qurthubi  menafsirkan  ayat  ini  bahwa  tujuan  atau  hikmah  dari  adanya perbedaan laki-laki dan perempuan serta banyaknya perbedaan suku, bangsa, marga, dan nasab  merupakan  ketentuan  Allah subhanahu  wa  ta’ala agar  setiap  manusia  saling mengenal dan adanya regenerasi bagi mereka. 48 Ayat di atas senada dengan hadis melalui jalur  periwayatan  Ziyad  bin  Ilaqah radhiyallahu  ‘anhu yang  mendengar  ucapan  ‘Arfajah radhiyallahu ‘anhu ketika Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda tentang bagi siapa pun yang ingin memecah belah persatuan, makai ia berhak ditebas dan di dalam riwayat lain ia berhak dibunuh. 49
Melalui  ayat  di  atas  beserta  tafsirnya  sudah  jelas  bahwa  Islam  menghargai perbedaan,  bahkan  dilarang  keras  melakukan  penindasan  terhadap  umat  agama  lain karena  hidup  bermasyarakat  dengan  penuh  perbedaan  akan  disatukan  melalui  kaidah- kaidah bermuamalah. 50
Isu  adanya  konflik  perbedaan  dalam  urusan  agama,  suku,  dan  lainnya  memang menjadi  salah  satu  konsentrasi  utama  yang  perlu  dihentikan  di  Indonesia,  terutama menjelang  Pemilu  2024.  Sikap musawa atau  tidak  diskriminatif/egaliter  merupakan  hal yang  perlu  diterapkan  dalam  setiap  manusia,  terlebih  dalam  hal  yang  menjadi  naiknya sentimen  dalam  masyarakat.  Pemimpin  harus  bersikap  adil  dan  tanpa  melakukan diskriminatif terhadap pembangunan daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya. Begitu
47 Syaikh  Imam  al-Qurthubi, Tafsir  al  Qurthubi  Jilid  16 ,  trans.  oleh  Akhmad  Khatib  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 91 – 92.
48 Syaikh Imam al-Qurthubi, Tafsir al Qurthubi Jilid 17 , trans. oleh Akhmad Khatib dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 107.
49 an-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 12 , 624.
50 Mursyid, “Konsep Toleransi (Al - Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam,” 43.
pula dengan masyarakat yang harus mentaati pemimpin tanpa harus pilih-pilih kebijakan yang dinilai ringan untuk dilaksanakan.
Kembali  lagi  pada  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemimpin harus  berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, hal ini mengartikan bahwa nilai  diskriminatif  tidak  dapat  dijalankan.  Selain  itu,  hubungan  antara  pemimpin  dan masyarakat tidak menjadi vertikal, tetapi horizontal.
6. Kerja Sama dan Mendahuluan yang Prioritas ( Aulawiyah )
ىٰوْقَّ تلاَو ِِٰبْلا ىَلَع اْوُ نَواَعَ تَو
“...  Tolong - menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  ...”  (QS.  al - Maidah/5: 2)
Al-Qurthubi  dalam  tafsirnya  mengutip  penafsiran  al-Mawardi  menjelaskan bahwa  Allah subhanahu  wa  ta’ala menganjurkan  tolong-menolong  dalam  kebaikan  dan ketakwaan  karena  ketakwaan  dapat  mendatangkan  rida-Nya.  Secara  luas,  al-Akhfasy menyebutkan bahwa perintah Allah subhanahu wa ta’ala tersebut ditujukan kepada seluruh manusia,  tidak  hanya  untuk  umat  Islam  saja.  Terakhir,  Ibnu  Khuwaizimandad menafsirkan bahwa wajib meninggalkan orang-orang yang bertindak sewenang-wenang dan tidak mau menolong. 51
Kerja  sama  maupun  gotong-royong  menjadi  hal  yang  harus  dilakukan  antara pemimpin  dan  masyarakat  terlebih  dalam  hal  yang  dinilai  sebagai  priotitas.  Sebab kepentingan  bersama  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  menjaga  keharmonisan hubungan  horizontal  (antar  masyarakat)  maupun  vertikal  (dengan  pemerintah) merupakan skala prioritas dalam suatu negara. Pemimpin yang baik dan masyarakat yang taat akan terjadi jika Pemilu 2024 dilaksanakan dengan baik.
Selain  itu,  prinsip  keadilan  juga  menjunjung  nilai  bahwa  prioritas  dalam  etika politik  ditandai  dengan  adil  sebagai  bentuk  penghormatan  hak-hak  dan  memberikan perlakuan  yang  sama  dalam  situasi  yang  sama  juga.  Begitu  juga  moderasi  beragama mengajarkan  mendahulukan  yang  prioritas  sebagai  bentuk  kemampuan  diri mengidentifikasi  beberapa  kepentingan  dengan  melakukan  perbandingan  antara kepentingan pribadi dan bersama.

## Catatan Akhir
Nilai-nilai  etika  politik  di  dalam  Islam  ialah  beriman,  amanah,  keadilan, musyawarah,  persamaan,  dan  kerja  sama.  Sedangkan  etika  politik  di  Indonesia tergantung  dari  kesadaran  penguasa  sendiri  dan  kestabilan  sistem  kekuasaan  menurut paham  religius  di  samping  adanya  asas  langsung,  asas  umum,  asas  bebas,  asas  rahasia, asas  jujur,  dan  asas  adil.  Selain  itu,  terdapat  juga  prinsip-prinsip pemilu,  yaitu  mandiri, jujur,  adil,  berkepastian  hukum,  tertib,  terbuka,  proporsional,  profesional,  akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Pasal 2 — 3 UU Pemilu.
Konsep  moderasi  beragama  memiliki  empat  indikator,  yaitu  anti  kekerasan, komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, dan akomodatif pada budaya lokal. Selain itu, ada  juga  10  karakteristik  moderasi  beragama,  yaitu  mengambil  jalan  tengah  atau
51 Syaikh  Imam  al-Qurthubi, Tafsir  al  Qurthubi  Jilid  6 ,  trans.  oleh  Ahmad  Rijali  Kadir  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 114 – 16.
tawassuth ,  seimbang  atau tawazun ,  tegas  atau  lurus  atau i’tidal ,  toleransi  atau tasamuh , persamaan  atau musawah ,  musyawarah  atau syura ,  mendahulukan  yang  prioritas  atau aulawiyah ,  inovatif  dan  dinamis  atau tathawwur  wa  ibtikar ,  reformasi  atau ishlah ,  dan berkeadaban atau tahadhdhur .
Relevansi antara nilai-nilai etika politik dan konsep moderasi beragama menurut Tafsir  al-Qurthub i  terletak  pada  6  persamaan,  yaitu  Beriman  dan  Pengambilan  Jalan Tengah  ( Tawassuth ),  Amanah  dan  Berkeadaban  ( Tahadhdhar ),  Keadilan  dan  Tegas  & Lurus  ( I’tidal ),  Musyawarah  ( Syura ),  Persamaan  dan  Tidak  Diskriminatif  ( Musawa ),  dan Kerja Sama dan Mendahulukan yang Prioritas ( Aulawiyah ).

## Daftar Rujukan
Abror,  Mhd.  “Moderasi  beragama  dalam  bingkai  toleransi.” Rusydiah:  Jurnal Pemikiran Islam 1, no. 2 (2020): 143 – 55.
Al- Farisi, Leli Salman. “POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan  Kesatuan  Bangsa  Dalam  Negara  Pancasila.” ASPIRASI 10,  no.  2  (21  Februari 2020): 77 – 90.
Amar, Abu. “Pendidikan Islam Wasathiyah ke -Indonesia- an.” Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman 2, no. 1 (2018): 18 – 37.
AQIDAH, AL. “KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM,” 2018. Arifin, Bustanul. “Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) dalam Interaksi Antar Umat Beragama.” Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya 1, no. 2 (2016): 391 – 420. Hukumonline,  Tim.  “Fungsi,  Tujuan,  Prinsip,  dan  Asas - Asas  Pemilu.” hukumonline.com. Diakses 4 Agustus 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/.
Idham,  Idham,  dan  Suaib  Amin  Pranowo.  “Pilkada,  Politik  Identitas  Dan Kekerasan Budaya.” Jurnal Renaissance 5, no. 2 (2020): 650 – 56.
Ismail, Muhammad. “Al - Qurţubī dan Metode Penafsirannya dalam Kitab al - Jāmi ‘li Aĥkām al - Qur’ān.” Pappasang 2, no. 2 (2020): 17 – 32.
Junaedi, Edi. “Inilah moderasi beragama perspektif Kemenag.” Harmoni 18, no. 2 (2019): 182 – 86. Kementerian  Agama  RI. Moderasi  Beragama .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
——— . Tanya  Jawab  Moderasi  Beragama .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
Lestari,  Dina.  “Pilkada  DKI  Jakarta  2017 :  Dinamika  Politik  Identitas  Di Indonesia. ” JUPE :  Jurnal  Pendidikan  Mandala 4,  no.  4  (10  Juni  2019):  12 – 16. https://doi.org/10.58258/jupe.v4i4.677.
Magnis-Suseno, Franz. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023.
Mawardi,  Imam  al-. Al-Ahkam  Al-Sulthaniyyah:  Hukum-Hukum  Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam . Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2007.
MTs,  Admin.  “Etika  Politik  dalam  Perspektif  Al - Qur’an.” Madrasah  Tsanawiyah Yayasan  Al  Jihad (blog),  1  Februari  2019.  https://mts.aljihad.sch.id/2019/02/etika- politik-dalam-perspektif-al-quran/.
Munawar,  Said  Agil  Husin  al-. Fikih  Hubungan  Antar  Agama .  Jakarta:  Ciputat Press, t.t.
Mursyid,  Salma.  “Konsep  Toleransi  (Al -Samahah)  Antar  Umat  Beragama Perspektif Islam.” Aqlam: Journal of Islam and Plurality 1, no. 2 (2018).
Nashir,  Haedar.  “Sekuralisme  Politik  Dan  Fundamentalisme  Agama: Ketegangan  Kreatif  Hubunan  Agama  Dan  Politik.” Unisia ,  2002,  154 – 63. https://doi.org/10.20885/unisia.vol25.iss45.art3.
Nawawi,  Imam  an-. Syarah  Shahih  Muslim  Jilid  12 .  Diterjemahkan  oleh  Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011. Noer, Deliar. Pengantar Pemikiran Politik . Jakarta: Rajawali Press, 1983.
Nurdin,  Fauziah.  “Moderasi  Beragama  menurut  Al - Qur’an  dan  Hadist.” Jurnal Ilmiah  Al-Mu  ashirah:  Media  Kajian  Al- Qur’an  dan  Al -Hadits  Multi  Perspektif 18,  no.  1 (2021): 59 – 70. “Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Januari 2024. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59. “Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Januari 2024. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=30&to=30. “Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Januari 2024. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=8. “Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Januari 2024. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=159. “Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Januari 2024. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=38&to=38. “Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Januari 2024. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13. “Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Januari 2024.
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2.
Qurthubi,  Syaikh  Imam  al-. Tafsir  al  Qurthubi  Jilid  4 .  Diterjemahkan  oleh  Dudi Rosyadi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
——— . Tafsir  al  Qurthubi  Jilid  6 .  Diterjemahkan  oleh  Ahmad  Rijali  Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
——— . Tafsir al Qurthubi Jilid 16 . Diterjemahkan oleh Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
——— . Tafsir  al  Qurthubi  Jilid  17 .  Diterjemahkan  oleh  Akhmad  Khatib,  Dudi Rosyadi, Fathurrahman, dan Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
——— . Tafsir  al-Qurthubi  Jilid  1 .  Diterjemahkan  oleh  Fathurrahman,  Ahmad Hotib, dan Nashirul Haq. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
——— . Tafsir  al-Qurthubi  Jilid  5 .  Diterjemahkan  oleh  Ahmad  Rijali  Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
Rifaldi, Muhammad, dan Muhammad Sofian Hadi. “Meninjau Tafsir Al - Jami’Li Ahkami  Al- Qur’an  Karya  Imam  Al - Qurthubi:  Manhaj  Dan  Rasionalitas.” Jurnal  Iman Dan Spiritualitas 1, no. 1 (2021): 92 – 100. Sadily, Hasan. Ensiklopedi Indonesia . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
Shihab,  M.  Quraish. Wasathiyyah:  Wawasan  Islam  tentang  Moderasi  Beragama . Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2020.
Susmihara, Susmihara. “Etika Politik dalam Sejarah Umat Islam.” Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan 3, no. 01 (2015): 1 – 11.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum