Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i2.3265

## PEMBATALAN AKTA PERUBAHAN DATA YAYASAN MELALUI MEKANISME PERADILAN SUKARELA OLEH NOTARIS KARENA DIBUAT TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM

## Yulius Chandra
Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Tarumanagara yuliuschandra@hotmail.com

## Abstrak
Notaris telah diberi kewenangan membuat semua jenis akta otentik termasuk akta terkait dengan pendirian yayasan maupun perubahan data yayasan. Dalam faktanya, terdapat notaris membuat akta perubahan data yayasan yang dibuat tidak berdasar pada ketentuan undang-undang yayasan dan anggaran dasar yayasan sehingga  yang  seharusnya  mendapat  pengesahan  justru  pada  akhirnya  dicabut  dan  dihapus  dari  daftar yayasan  oleh  Kemenkumham  sehingga  notaris  mengajukan  permohonan  pembatalan  melalui  mekanisme voluntary  jurisdiction.  Berdasarkan  persoalan  tersebut,  dalam  artikel  singkat  ini  permasalahan  yang muncul  yakni  bagaimana  akibat  hukum  terhadap  akta  tersebut  dan  kedudukan  akta  sebelumnya  serta bagaimana  pertanggung-jawaban  notaris  yang  telah  membuat  akta  tidak  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.
Kata Kunci: pembatalan akta, notaris, voluntary jurisdiction.

## Abstract
Notaries have been given the authority to make all types of authentic deeds, including deeds related to the establishment of foundations and changes to foundation data. In fact, there are notaries who make deeds of changes  to  foundation  data  which  are  not  based  on  the  provisions  of  the  foundation  law  and  the foundation's  articles  of  association  so  that  what  should  have  received  approval  is  ultimately  revoked  and removed from the list of foundations by the Ministry of Law and Human Rights so that the notary submits a request for cancellation through the voluntary jurisdiction mechanism. Based on these issues, in this short article  the  problems  that  arise  are  what  are  the  legal  consequences  of  the  deed  and  the  position  of  the previous deed and what is the responsibility of the notary who has made the deed which does not comply with statutory provisions.
Keywords: deed cancellation, notary, voluntary jurisdiction.
© Author(s) 2024 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Dalam  pembuatan  akta  notaris  harus  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian,  saksama, cermat  dan  teliti  sesuai  dengan  tugas  dan  kewajibannya.  Hal  itu  dikarenakan  kesalahan  dalam pembuatan  akta,  maka  akan  timbul  konsekuensi  hukum  dan  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat melakukan tindakan penuntutan baik secara perdata maupun pidana yang tentunya akan menjadi persoalan  tersendiri  bagi  notaris  karena  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  baik secara individu maupun profesi. 1
Tugas notaris secara umum adalah memberikan pelayanan hukum kepada para pihak yang menghadapnya  maupun  masyarakat  lain  terutama  pada  semua  aktivitas  yang  memerlukan keabsahan  yang  dituangkan  dalam  akta  autentik  sehingga  menjamin  kepastian  hukum  dalam setiap akta autentik yang dibuatnya. 2
Menurut J.D. Gregory dan Basoeky, akta merupakan produk hukum atau dokumen yang dikeluarkan  oleh  seorang  pejabat  yang  diangkat  atau  ditunjuk  oleh  Undang-Undang  untuk melakukan  suatu  perbuatan  dalam  wilayah  hukumnya  masing-masing. 3 Pembuatan  akta  menjadi kewenangan  notaris  yang  diperoleh  secara  atribusi  yang  diperoleh  dari  negara  melalui  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN).    Kewenangan  notaris  telah  diatur  secara  jelas  dan  terperinci dalam  Pasal  15  UUJN  yang  didalamya  tercakup  kewenangan  khusus,  kewenangan  umum  dan kewenangan yang ditentukan kemudian.
Kewenangan  yang  ditentukan  kemudian  dimaknai  sebagai  kewenangan  yang  diberikan oleh undang-undang lain yang didalamnya mengatur adanya kewenangan notaris untuk membuat suatu  akta  tertentu,  misalnya  kewenangan  notaris  dalam  membuat  akta  terkait  dengan  pendirian yayasan maupun perubahan-perubahannya, di mana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 9 ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2001  jo  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2004 tentang Yayasan bahwa yayasan sebagai badan hukum, maka dalam pendirian maupun perubahan anggaran dasarnya harus menggunakan akta otentik yang dibuat oleh notaris.
Dalam  faktanya,  ditemukan  sebuah  kasus  notaris membuat  akta  perubahan  data  yayasan yang  dibuat  tidak  berdasar  pada  ketentuan  undang-undang  yayasan  dan  anggaran  dasar  yayasan sehingga  yang  seharusnya  mendapat  pengesahan  justru  pada  akhirnya  dicabut  dan  dihapus  dari daftar  yayasan  oleh  Kemenkumham  sehingga  notaris  mengajukan  permohonan  pembatalan
1 Habib Adjie dan I. Made Pria Dharsana, Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1 (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020).
2 Ghansam Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia , Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).
3 Unggul  Basoeky,  “Juridical  Analysis  of  the  Authenticity  of  Notary  Deed  after  Apostille  is Implemented  in  Indonesia,” Budapest  International  Research  and  Critics  Institute    (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences 4, no. 2 (29 Mei 2021), https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.2000.
melalui  mekanisme  voluntary  jurisdiction  atau  permohonan. 4 Hal  ini  sebagaimana  ditemukan dalam perkara Penetapan Nomor 303/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM.
Pembatalan akta dalam praktiknya memang dapat dilakukan atau dimohonkan oleh pihak- pihak  yang  dirugikan  atas  akta  tersebut  apabila  di  dalamnya  mengandung  unsur  penipuan, kekhilafan  atau  dibuatnya  karena  terdapat  unsur  paksaan.  Dalam  praktiknya  pembatalan  akta notaris  hanya  dapat  dilakukan  melalui  gugatan  di  muka  hakim  Pengadilan  Negeri.  Selain  itu, pembatalan  akta  juga  dapat  dilakukan  karena  akibat  dari  kesalahan  atau  kelalaian  notaris  atau kelalain  para  pihak  yang  telah  mengikatkan  diri  dalam  akta  tersebut. 5,6 Sehingga  akibat  dari keadaan tersebut mengakibatkan dapat dilakukan gugatan pembatalan dari salah satu pihak yang dirugikan.
Berdasarkan  persoalan  tersebut,  dalam  artikel  singkat  ini  permasalahan  yang  muncul yakni  bagaimana  akibat  hukum  terhadap  akta  tersebut  dan  kedudukan  akta  sebelumnya  serta bagaimana pertanggung-jawaban notaris yang telah membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

## METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  singkat  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan menekankan  penggunaan  hukum  positif  sebagai  sumber  data  sekunder  yakni  berupa  peraturan perundang-undangan  tentang  yayasan  dan  undang-undang  jabatan  notaris  dan  anggaran  dasar yayasan.  Pendekatan  lebih  menitikberatkan  pada  pendekatan  kasus  dan  perundang-undangan, serta untuk teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Rohana  Frieta  merupakan  notaris  yang  berkantor  di  wilayah  kerja  Kota  Administrasi Jakarta  Timur  yang  ditunjuk  oleh  Ratna  Dewi  Antarina  dalam  kedudukannya  sebagai  pengurus Yayasan  Sekolah  Belajar  Aktif  Indonesia  1996  telah  datang  menghadap  untuk  membuat  Akta Perubahan Pengurus Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 (selanjutnya disebut Akta Nomor 4). Dasar  pembuatan  Akta  Nomor  4  tersebut  dilandasakan  pada  notulen  Rapat  Umum  para  pendiri
4 Hadi  Haerul  Hadi  dan  Safiulloh  Safiulloh,  “Pembatalan  Oleh  Hakim  Terhadap  Akta  Jual  Beli Yang  Dibuat  Berdasarkan  Penipuan  (Bedrog),” Jurnal  Res  Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum 2,  no.  2  (10  Juli 2022), https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.43.
5 Lidya Christina Wardhani, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan,” Lex Renaissance 2, no. 1 (6 Mei 2017), https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art4.
6 Hoyrinissa  Mayra  dan  Dian  Puji  N  Simatupang,  “Akta  Dinyatakan  Batal  Demi  Hukum  oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris?” 10, no. 1 (2021).
Notulen  Rapat  Umum  para  Pendiri,  Pembina  dan  Pengurus  Yayasan  Sekolah  Belajar  Aktif Indonesia 1996 1996 tanggal 4 September 2017.
Akta Nomor 4 tanggal 4 September Tahun 2017 merupakan perubahan dari Akta Nomor 4  tanggal  12  Agustus  Tahun  2016  yang  susunan  kepengurusannya  yang  terdiri  dari  Pembina diketuai oleh Restu Narendra dengan anggota Regananda Prasasta dan Rino Priangga. Di tingkat Pengurus diisi diketuai oleh Ratna Dewi Antarina, dengan sekretaris Drs. Supriadi dan Bendahara Donny  P.  Sulaeman.  Selanjutnya  di  tingkat  pengawas  diketuai  oleh  Sjahpur  Reza  Amir,  dan Anggota Darmawan Budiarto
Setelah  dilakukan  perubahan,  melalui  Akta  Nomor  4  tanggal  4  September  Tahun  2017 susunan kepengurusannya berubah yang terdiri dari Pembina diketuai oleh Faried Amir, Michael Johan Kanter sebagai wakil ketua, Christie Adelheid Kanter dan Restu Narendra selaku anggota. Di  tingkat  Pengurus  diisi  diketuai  oleh  Chris  Kanter,  Ratna  Dewi  Antaria  selaku  wakil  ketua, Tehodore Hutasoit sebagai sekretaris dan Jane Anthoneta Rapa sebagai bendahara. Selanjutnya di tingkat pengawas diketuai oleh Cicilia Anggara dan Rino Priangga sebagai anggotanya.
Akta perubahan data yayasan tersebut kemudian diajukan oleh notaris untuk dimohonkan pengesahan.  Akta  perubahan  yang  sebelumnya  telah  diterima  dan  dicatat  oleh  Kemenkumham untuk  selanjutnya  menunggu  hasil  pengesahan.  Akan  tetapi  demikian  dengan  adanya  perubahan data  yayasan  tersebut  menimbulkan  polemik  dalam  pengurusan  yayasan,  dan  polemik  tersebut sampai  ke  Ditjen  AHU  Kemenkumham.  Sehingga  pada  tanggal  16  April  2019  Kemenkumham melalui  Direktorat  Perdata  memanggil  masing-masing  pihak  untuk  membahas  persoalan  yang sedang terjadi. Pihak-pihak yang turut hadir diantaranya Faried Amir, Ratna Dewi Antarina, Restu Narendra dan Rino Priangga.
Selanjutnya  pada  tanggal  1  Agustus  2019,  Notaris  Rohana  Frieta  menerima  surat pencabutan  objek  permohonan  melalui  melalui  Surat  Nomor  AHU.AH.01.06-1  yang  pada pokoknya  menyebutkan  terhadap  Surat  Penerimaan  Perubahan  Data  Yayasan  Sekolah  Belajar Aktif  Indonesia  1996  Nomor  AHU.AH.01.06-1-0006729  tertanggal  19  September  2017 dinyatakan dicabut dan dihapus dari Daftar Yayasan karena akta tersebut mengandung kekeliruan dan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  dan  Anggaran Dasar  Yayasan  Sekolah  Belajar  Aktif  Indonesia  1996  (untuk  selanjutnya  disebut  “SK Pencabutan”).
Mendapat  surat  pencabutan  tersebut,  Notaris  Rohana  Frieta  kemudian  memberitahukan kepada  pengurus  yayasan  bahwa  permohonannya  telah  dicabut  dan  dibatalkan  oleh Kemenkumham  dan  Akta  Perubahan  Pengurus  Nomor  4  tertanggal  12  September  2017 dinyatakan  tidak  berlaku  lagi,  maka  Akta  yang  berlaku  adalah  Akta  Nomor  4  tertanggal  12
Agustus 2016 yang mana telah mendapat pengesahan dari Ditjen AHU Kemenkumham RI Nomor AHU.AH.01.06-1-0003309 tertanggal 18 Agustus 2016.
Diakui  oleh  Notaris  Rohana  Frieta  bahwa  dalam  pembuatan  Akta  Perubahan  tersebut terdapat  cacat  prosedur  dan  cacat  substansi  terkait  data-data  pendukung  dalam  pembuatan  akta perubahan  data  yayasan  yang  dibuat,  sehingga  guna  meluruskan  kepastian  hukum  dalam  tubuh Pengurus  Yayasan  Sekolah  Belajar  Aktif  Indonesia  1996  dan  melaksanakan  perintah  Undang- Undang, patutlah Objek Permohonan dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum.
Dalam  pertimbangan  hukumnya,  hakim  menyatakan  bahwa  maksud  dan  tujuan permohonan  Pemohon  adalah  Pemohon  berkehendak  membatalkan  Akta  Notaris  Pernyataan Rapat Pendiri dan Pembina Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1966, Nomor 4 tanggal 12 September  2017,  Akta  Notaris  tersebut  dibuat  dan  diterbitkan  Pemohon  selaku  Notaris berkedudukan di Jakarta Timur, alasan Pemohon mengajukan pembatalan akta untuk penyelesaian masalah  internal  Yayasan.  Dengan  adanya  polemik  tersebut,  maka  yang  utama  adalah  menjaga kepentingan Yayasan untuk tetap terwujudnya visi dan misi Yayasan.
Dengan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  hakim  memutuskan  permohonan  Notaris Rohana  Frieta  dikabulkan  dan  menetapkan  serta  menyatakan  Akta  Pernyataan  Keputusan  Rapat Pendiri  dan  Pembina  Yayasan  Sekolah  Belajar  Aktif  Indonesia  1996  Nomor  4  tertanggal  12 September 2017 yang dibuat oleh Pemohon batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara sah  menurut  hukum.  Selain  itu  penetapan  pengadilan  memerintahkan  Pemohon  agar  mencatat Penetapan  ini  pada  buku  register  Akta  yang  dibuat  Pemohon  serta  menghukum  Pemohon  untuk membayar  biaya  yang  timbul  dalam  Permohonan  ini  yang  hingga  kini  ditaksir  sejumlah Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

## Analisis Pembahasan
Dalam Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Yayasan (UU Yayasan) telah menjelaskan bahwa dalam pendirian yayasan harus dilakukan dengan akta notaris. Begitupun jika terjadi perubahan terhadap data  yayasan  yang  meliputi  perubahan  pembina/pengurus,  perubahan  pengangkatan  kembali pengurus  dan/atau  pengawas,  dan  perubahan  alamat  lengkap  harus  dengan  akta  notaris  yang selanjutnya  dari  akta  perubahan  tersebut  notaris  melakukan  pengajuan  pengesahan  ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkmuham) melalui sistem administrasi badan hukum (AHU) Online.
Dalam  konteks  yang  berkaitan  dengan  penulisan  artikel  ini,  telah  terjadi  suatu  peristiwa hukum terhadap Akta Perubahan Data Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 yang dibuat oleh  notaris.  Dalam  pembuatannya,  Akta  Perubahan  Data  Yayasan  Sekolah  Belajar  Aktif
Indonesia 1996 Nomor AHU.AH.01.06-1-0006729 tertanggal 19 September 2017 tersebut dibuat dengan  tidak  memenuhi  syarat  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  Yayasan  dan  anggaran  dasar yayasan  sehingga  permohonan  pengesahan  yang  diajukan  Notaris  Rohana  Frieta  dinyatakan dicabut dan dihapus dari daftar yayasan oleh Kemenkumham.
Adapun  kesalahan  tersebut  berupa  terdapat  kekeliruan  yang  sifatnya  formil  sekaligus substansiil  dari  materi  pembuatan  sebuah  akta.  Dalam  uraian  Penetapan  Nomor 303/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.Tim,  pihak  pemohon  Notaris  Rohana  Frieta  memang  tidak  menjelaskan secara  lugas  bentuk  kesalahan-kesalahan  yang  dibuat  dalam  pembuatan  Akta  Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996.
Dalam  putusan  terpisah  yang  ditemukan  dalam  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Jakarta Nomor 216/G/2019/PTUN-JKT yang berkaitan dengan objek sengketa tata usaha negara atas pencabutan dan pembatalan Akta Perubahan Data Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996  Nomor  AHU-AH.01.06-0006729  tanggal  19  September  2017,  Notaris  Rohana  Frieta memberikan keterangan bahwa  Akta Nomor 4 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri dan Pembina  Yayasan  Sekolah  Belajar  Aktif  Indonesia  1996  tersebut  mengandung  kekeliruan. Kekeliruan tersebut menurut Notaris Rohana Frieta diantaranya adalah:
1. Dalam  penulisan  judul  akta    adalah  Pernyataan  Keputusan  Rapat  Pendiri  dan  Pembina Yayasan  yang  seharusnya  adalah  Pernyataan  Keputusan  Rapat  Pembina  sesuai  dengan Anggaran Dasar Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 dan Undang-Undang Yayasan yang  berhak  melakukan  perubahan  Anggaran  Dasar  atau  Data  Yayasan  adalah  melalui rapat/sirkuler Pembina;
2. Isi Notula rapat tidak sesuai Anggaran Dasar Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996.
3. Lembar tanda-tangan yang disatukan dalam Notula Rapat tercantum istilah Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang tidak lazim dalam Rapat Dewan Pembina, Notula tersebut diserahkan oleh karyawan  Yayasan  Sekolah  Belajar  Aktif  Indonesia  1996  kepada  karyawan  Notaris.  Bahwa akta  tersebut  memuat  tanda-tangan  Ny.  Ratna  Dewi  Antarina/Tergugat  II  Intervensi  yang penanda-tanganannya  tidak  dilakukan  di  hadapan  Notaris  tetapi  dilakukan  di  hadapan karyawan Notaris.
4. Dalam  akta  mengutip  Pasal  17  Anggaran  Dasar  karyawan  Yayasan  Sekolah  Belajar  Aktif Indonesia  1996  yang  tidak  tepat  karena  Pasal  17  Anggaran  Dasar  mengatur  mengenai kewenangan pengurus;
5. Terdapat  ketidak-sesuaian  pada  dasar  pemanggilan  rapat  pada  Notula  Rapat  dan  Akta  No.4 dimana  dalam  Notula  Rapat  tertulis  tidak  dilakukan  pemanggilan  rapat  berdasarkan  Pasal  31 Anggaran Dasar karyawan Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 namun di Akta No 4
ditulis  Panggilan  Rapat  berdasarkan  Pasal  17  Anggaran  Dasar  karyawan  Yayasan  Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996.
Atas dasar hal tersebut, dapat diketahui bahwa pencabutan dan penghapusan permohonan akta  yang  sekiranya  untuk  dimintakan  pengesahan  oleh  Kemenkumham  tidak  dapat  terwujud sehingga  Akta  Nomor  4  yang  telah  dibuat  tidak  memliki  kekuatan  hukum  dan  kepastian  bagi pihak-pihak yang ada dalam isi akta. Hal tersebut kemudian menjadi alasan Notaris Rohana Frieta mengajukan  permohonan  pembatalan  Akta  Notaris  Pernyataan  Rapat  Pendiri  dan  Pembina Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1966, Nomor 4 tanggal 12 September 2017.
Berkaitan  dengan  kasus  dalam  perkara  permohonan  pembatalan  akta  notaris  yang dimohonkan pihak Notaris Rohana Frieta pada kasus Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.Tim  yang  telah  diuraikan  di  atas,  bahwa  pengajuan  permohonan pembatalan Nomor 4 tertanggal 12 September 2017 yang telah diajukan permohonan pengesahan ke  Kemenkumham  yang  kemudian  Kemenkumham  mengeluarkan  surat  pencabutan  dan penghapusan dari daftar yayasan dikarenakan akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan UU  Yayasan  dan  Anggaran  Yayasan.  Artinya  terdapat  kekeliruan  yang  sifatnya  formil  yang berakiat akta tersebut mengandung kecacatan secara substansi dari materi pembuatan sebuah akta.
Permohonan  pembatalan  akta  tersebut  dikabulkan  hakim  berdasarkan  pertimbangan hukum  dan  fakta-fakta  yang  cukup  beralasan.  Hakim  dalam  penetapannya  menetapkan  dan menyatakan bahwa akta menetapkan dan menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri dan  Pembina  Yayasan  Sekolah  Belajar  Aktif  Indonesia  1996  Nomor  4  tertanggal  12  September 2017  yang  dibuat  oleh  Pemohon  batal  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  sah menurut hukum.
Berdasarkan hasil penetapan pengadilan tersebut yang menyatakan bahwa Akta Nomor 4 yang  dinyatakan  batal  maka  memiliki  konsekuensi  atau  akibat  hukum.  Apabila  merujuk  pada ketentuan  UUJN  dengan  mengacu  pada  kekeliruan  Notaris  Yohana  Frieta  yang  telah  mengakui bahwa  dalam  pembuatan  akta tersebut tidak  sesuai  dengan  ketentuan  UUJN  dan  anggaran dasar yayasan seperti yang telah dijelaskan pada sub di atas, maka kesalahan yang telah dilakukan telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa:

## “Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak saksama… dan seterusnya”.
Saksama dalam konteksi ini dapat dikamknai sebagai tindakan yang penuh kehati-hatian, penuh kecermatan, penuh ketelitian dan penuh kewaspadaan. Karena notaris tidak berpegang pada ketentuan ketentuan tersebut, sehingga dalam pembuatan akta Nomor 4 tidak sesuai dengan UU
Yayasan  dan  Anggaran  Dasar  Yayasan.  Ketidakcermatan  dalam  pembuatan  Akta  Nomor  4 sebagamana telah diuraikan di atas seperti dalam penulisan judul akta, isi notula yang tidak cocok dengan yang ada dalam anggaran dasar.
Selain  itu,  kesalahan  fatal  yang  telah  dilakukan  oleh  Notaris  Rohana  Frieta  yakni pendanatangan  notula  rapat  yang  dijadikan  sebagai  dasar  pembuatan  akta  nomor  4 penandatangannya  dilakukan  bukan  di  hadapan  notaris  tetapi  di  hadapan  karyawan  notaris. Penandatanganan  akta  yang  dilakukan  tidak  di  depan  Notaris  merupakan  bentuk  pelanggaran terhadap Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN.
Berdasarkan  kekeliruan  dan  kesalahan  yang  telah  dilakukan  oleh  Notaris  Rohana  Frieta yang  kemudian  permohonan  akta  tersebut  dinyatakan  dicabut  dan  dihapus  oleh  Kemenkumham yang  menjadi  dasar  pengajuan  permohonan  pembatalan  dan  hakim  mengambulkan  permohonan pembatalan  akta  Nomor  4  tersebut,  maka  implikasi  atau  akibat  hukum  dari  pembatalan  akta Nomor 4 secara hukum batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara sah menurut hukum. Akta yang telah dibatalkan berarti akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara hukum yang berlaku adalah kembali kepada akta sebelumnya yaitu akta Nomor 4 tertanggal 12 Agustus 2016 yang  kedudukannya  menggantikan  akta  yang  dibatalkan.  Dengan  demikian,  maka  kedudukan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan kembali ke nama-nama yang terdapat dalam akta Nomor 4 Tahun 2016.
Akibat  hukum  yang  lain  dari  kesalahan  membuat  akta  Nomor  4  Tahun  2017  yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, maka  notaris  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  16  ayat  (11)  UUJN  yaitu dapat dikenakan hukum secara administratif berupa hukuman peringatan tertulis. Sementara jika melanggar  Pasal  16  huruf  m  UUJN,  dalam  ketentuannya  tidak  memuat  sanksi  meskipun penandatangan notulen rapat di depan karyawan notaris.

## KESIMPULAN
Hasil  penetapan  pengadilan  mengabulkan  permohonan  (voluntary  jurisdiction)  sehingga akta dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akta yang telah dibatalkan berarti akta tersebut  dianggap tidak  pernah  ada  dan  secara  hukum  yang berlaku  adalah  kembali  kepada akta sebelumnya.  Notaris  telah  melakukan  kesalahan  melanggar  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a, maka  notaris  dapat  dikenakan  sanksi  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  secara  hukum  dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib,  dan  I.  Made  Pria  Dharsana. Hukum  Kenotariatan  Indonesia  Jilid  1 .  Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
Anand, Ghansam. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia . Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
Basoeky,  Unggul.  “Juridical  Analysis  of  the  Authenticity  of  Notary  Deed  after  Apostille  is Implemented  in  Indonesia.” Budapest  International  Research  and  Critics  Institute (BIRCI-Journal):  Humanities  and  Social  Sciences 4,  no.  2  (29  Mei  2021). https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.2000.
Hadi,  Hadi  Haerul,  dan  Safiulloh  Safiulloh.  “Pembatalan  Oleh  Hakim  Terhadap  Akta  Jual  Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog).” Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (10 Juli 2022). https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.43.
Penetapan Nomor 303/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM.
Putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2019/PTUN-JKT.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Mayra,  Hoyrinissa,  dan  Dian  Puji  N  Simatupang.  “Akta  Dinyatakan  Batal  Demi  Hukum  oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris?” 10, no. 1 (2021).
Wardhani, Lidya Christina. “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh
Pengadilan.” Lex Renaissance 2,
no. 1 (6 Mei 2017). https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art4.