## KETIDAKLENGKAPAN KONTRAK DAN SENGKETA KONSTRUKSI DI INDONESIA
Dian Laras Wati 1 , Firman Sarifudin 2 , dan Mega Waty 3
1 Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta watidianlaras@gmail.com
2 Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta firmanjulizain@gmail.com
2 Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta mega@ft.untar.ac.id
Masuk: 08-12-2023, revisi: 21-01-2024, diterima untuk diterbitkan: 23-01-2024

## ABSTRACT
Construction  disputes  occur when  there  is  a  dispute  between  the  Employer  and  the Service  Provider  because one party or both parties feel that their rights are not recognized or fulfilled in accordance with the contractual agreement. This  research  aims  to  determine  the  influence  of  factors  that  influence  construction  disputes  on  the  occurrence of contract disputes in the construction sector. The research was conducted using 451 respondents using a questionnaire as a data collection tool. This research was analyzed using SEM PLS to determine the effect of variable The most common alternative method for resolving disputes is negotiation between the two disputing parties, however, dispute resolution is through a litigation dispute institution, namely the court.  This is still a solution that is widely used by people in Indonesia.
Keywords: Contract Ambiguity; Contract Defects; Contract Inconsistency; Dispute Resolution

## ABSTRAK
Sengketa  konstruksi  terjadi  ketika  adanya  perselisihan  antara  Pemberi  Tugas  dan  Penyedia  Jasa  karena  salah  satu pihak  atau  kedua  belah  pihak  merasa  bahwa  hak-hak  mereka  tidak  diakui  atau  tidak  dipenuhi  sesuai  dengan kesepakatan kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa konstruksi  terhadap  terjadinya  perselisihan  kontrak  di  bidang  konstruksi.  Penelitian  yang  dilakukan  dengan menggunakan  451  responden  menggunakan  kuesioner  sebagai  alat  pengumpulan  data.    Penelitian  ini  dianalisis menggunakan  SEM  PLS    untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  X  terhadap  Y.  Hasil  penelitian  berhasil menggambarkan pengaruh antara ambiguitas kontrak, kecacatan kontrak, ketidakkonsistenan kontrak, dan kekurangan kontrak terhadap perselisihan konstruksi. Penyelesaian sengketa dengan cara alternatif yang paling banyak dilakukan adalah negosiasi antara dua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga sengketa litigasi yaitu pengadilan. Hal ini masih menjadi penyelesaian yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia.
Kata kunci: Ambiguitas Kontrak, Kecacatan Kontrak, Ketidakkonsistenan Kontrak, Penyelesaian Perselisihan

## 1. PENDAHULUAN
Sengketa konstruksi terjadi ketika adanya perselisihan antara Pemberi Tugas dan Penyedia jasa karena salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa bahwa hak-hak mereka tidak diakui atau tidak dipenuhi sesuai dengan kesepakatan kontrak.  Dalam  situasi  ini  masing-masing  pihak  berusaha  mempertahankan  kepentingan  dan  posisinya  sendiri (Hardjomuljadi,  2020).  Perselisihan  konstruksi  yang  terjadi  dibeberapa  negara  karena  permaslahan  kontraktual diantaranya  disebabkan  oleh  perubahan  dan  modifikasi  lingkup  proyek,  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mengambil keputusan ( El-Sayegh et al., 2020), ketidaklengkapan kontrak (Titus et al., 2023), cacat desain dan kegagalan dalam memberikan kompensasi pekerjaan tambah (Wang et al., 2023). Sedangkan di Indonesia, sengketa konstruksi juga banyak terjadi ketidakjelasan dalam kontrak, perbedaan interpretasi kontrak (Ambadar et al., 2022), ketidaksesuaian jenis kontrak dengan kondisi lapangan (Wicaksono et al., 2019), batasan tanggung jawab masing-masing pihak masih bersifat ambigu dan kegagalan untuk memeriksa kondisi kontrak saat tender (Ilma et al., 2020).
Dalam  penyelesaian  sengketa  konstruksi  di  Indonesia  dapat  diselesaikan  dengan  cara  penyelesaian  alternatif  dan lembaga sengketa, Undang-undang (UU) No. 30 tahun 1999 pasal 1 bahwa alternatif penyelesaiaan sengketa (APS). APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati Para Pihak, yakni
penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Siregar, 2021).
Dengan  masih  banyaknya  perselisihan  di  Indonesia  yang  terjadi  karena  permasalahan  kontraktual,  maka diperlukannya  penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  ketidaklengkapan  kontrak  sebagai penyebab  sengketa konstruksi  di Indonesia  dan bagaimana penyelesaian  sengketa konstruksi  di Indonesia,  sebagai salah satu upaya dalam  penghindaran, mitigasi, dan penyelesaian perselisihan yang efektif.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang menjadi penyebab sengketa konstruksi di Indonesia.

## Kontrak konstruksi
Menurut Machneil (1975), kontrak konstruksi terdiri dari beberapa aspek, seperti kewajiban, pengendalian, kontrol dan persetujuan, serta penyelesaian sengketa. Dalam perencanaan kinerja, perlu diperhatikan bagaimana memenuhi kewajiban,  memfasilitasi  penyelesaian,  dan  mengakui  pencapaian  tujuan  tersebut.  Berbagai  tindakan  seperti pengawasan,  inspeksi,  pengujian,  penjaminan,  dan  asuransi  dimaksudkan  untuk  mengendalikan  dan  memfasilitasi pencapaian  tujuan  proyek.  Sertifikasi  digunakan  sebagai  indikator  keberhasilan  pelaksanaan  kewajiban  oleh kontraktor.  Kontrol  dan  persetujuan  juga  memiliki  peran  penting  dalam  konteks  kontrak  konstruksi,  dengan mempertimbangkan  opsi  pemulihan  yang  tersedia  jika  terjadi  kegagalan  kinerja.  Meskipun  penyelesaian  sengketa sering dianggap sebagai aspek yang berdiri sendiri, sebenarnya hal tersebut erat kaitannya dengan aspek-aspek lainnya (Cheung & Pang, 2013). Dengan demikian, keempat lapisan tersebut saling terkait dan menjadi elemen dasar yang perlu dijelaskan secara rinci dalam suatu kontrak konstruksi.

## Sengketa konstruksi
Sengketa  dalam  industri  konstruksi  terjadi  ketika  ada  permasalahan  yang  mengakibatkan  ketidaksepakatan  atau perselisihan antara Pemberi Tugas dan Penyedia Jasa. Perselisihan disebabkan karena tidak memahami atas hak dan kewajiban  dalam  kontrak  (Arcadis,  2022),  ambiguitas  /  ketidaklengkapan  kontrak,  salah  tafsir  atas  syarat  dan ketentuan  kontrak,  manajemen  kontrak  yang  buruk,  kondisi  lokasi,  kurangnya  komunikasi,  masalah  pembayaran, kesalahan dalam penawaran tender dan perubahan pekerjaan di lapangan (Wang et al., 2023). Menurut Khalid Mustafa (2023) penyebab umum terjadinya sengketa konstruksi di Indonesia adalah perencanaan dan perancangan yang tidak profesional,  ketidaksiapan  Penyedia  Jasa,  intervensi  Pihak  Ketiga/lainnya,  kurangnya  kompetensi  Para  Pihak, akuntabilitas yang tidak terjaga, serta force majeure
Cheng dan Pang (2013) mengatakan bahwa perselisihan di industri konstruksi dipengaruhi oleh tingkat ketidakpastian dan kompleksitas, keputusan manusia terbatas dalam memproses informasi yang mengarah pada keterbatasan dalam rasionalitas.  Hal  ini  menjadi  masalah  khusus  karena  kontrak  proyek  seringkali  rumit  dan  tidak  lengkap,  sehingga menyebabkan  perselisihan  dan  spekulatif.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  sengketa  konstruksi  termasuk  dalam faktor tugas, faktor manusia, dan ketidaklengkapan kontrak.
Ketidaklengkapan kontrak seringkali menyulitkan dalam memahami maksud dari kontrak tersebut terutama apabila terdapat perbedaan kepentingan dan risiko diantara pihak-pihak yang terlibat. Situasi ini memunculkan perselisihan dalam proyek konstruksi yang membutuhkan kolaborasi antara Konsultan, Pemberi Tugas, dan Penyedia Jasa. Selain itu, faktor perilaku seringkali menyebabkan klaim yang oportunis. Pengalihan risiko kontrak kepada Penyedia Jasa seringkali terjadi terutama risiko-risiko di lapangan yang diluar kendali Penyedia Jasa. Meskipun Pemberi Tugas dan Konsultan  memiliki  rasionalitas  dalam  memperkirakan  ketidakpastian  dan  risiko  dalam  pengambilan  keputusan, namun  keterbatasan  rasionalitas  dalam  kondisi  ketidakpastian  dan  komplesitas  dapat  menyebabkan  sulitnya memproses  informasi  secara  lengkap  (Cheung  &  Pang,  2013),  sehingga  ketidaklengkapan  kontrak  tidak  dapat dihindari (Williamson, 1981).
Dalam  penelitian  Titus  et  al.  (2016)  untuk  menganalisis  sengketa  konstruksi  akibat  ketidaklengkapan  kontrak menggunakan pendekatan yang bersandar dengan Teori Ekonomi Biaya Transaksi (TCE), ketika kontrak konstruksi tidak dapat dihindari karena adanya rasionalitas dan ketidakpastian yang terbatas. Berdasarkan konsep rasionalitas terbatas dan ketidakpastian bahwa ketidaklengkapan kontrak dikategorikan menjadi 4 bagian utama yaitu ambiguitas dokumen  kontrak  (AOD),  kekurangan  dokumen  kontrak  (DOD),  ketidakkonsistenan  dokumen kontrak  (IOD),  dan cacat  dokumen  kontrak  (CDD).  Sementara  ketidaklengkapan  kontrak  menimbulkan  masalah,  oportunisme menyebabkan  pelanggaran  komitmen  (VOC),  negosiasi  ulang  paksa  (FRC),  penghindaran  kewajiban  (EOB),  dan penolakan beradaptasi terhadap perubahan (RAC). Dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Titus et al. (2016), maka dilakukan penelitian terhadap sengketa konstruksi akibat ketidaklengkapan kontrak di Indonesia, guna mengetahui  bagaimana  ketidaklengkapan  kontrak  tersebut  mempengaruhi  perselisihan  yang  terjadi  di  Indonesia. Namun, dalam penelitian dibatasi hanya berfokus pada administrasi kontrak yang menimbulkan sengketa konstruksi.

## Penyelesaian sengketa di Indonesia
Penyelesaian  sengketa  konstruksi  di  Indonesia  diatur  dengan  undang-undang  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 1999 tentang layanan konstruksi dan UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa  alternatif.  Sebagian  besar  proses  peradilan  arbitrase  memiliki  dua  kelemahan  utama  yaitu  kemungkinan pihak  yang  tidak  puas  akan  mengajukan  banding  ke  pengadilan,  dan  proses  persidangan  tidak  dapat  dilaksanakan karena tidak didukung oleh persyaratan peraturan lainnya yang juga tidak dapat dilaksanakan (Hardjomuljadi, 2020).
Gutav  Radbruch  (2006)  mengusulkan  tiga  prinsip  hukum:  keadilan,  utilitas,  dan  kepastian  hukum.  Keadilan melibatkan penilaian yang tanpa pandang bulu terhadap semua individu, dengan standar yang sama. Utilitas mengacu pada  manfaat  bagi  masyarakat,  tetapi  harus  mempertimbangkan  keadilan  sosial.  Kepastian  hukum  menunjukkan bahwa keputusan hukum harus dapat dijalankan dan bersifat final, tanpa ruang bagi interpretasi lain. Di Indonesia, proses litigasi dalam penyelesaian sengketa konstruksi sering melibatkan pengadilan umum tanpa pengetahuan khusus dalam bidang konstruksi. Meskipun ada proses banding hingga kasasi, beberapa putusan tetap dipertanyakan. Pada Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengizinkan peninjauan kembali lebih dari sekali jika ada bukti baru. Meskipun demikian, keputusan pengadilan umum dianggap final oleh mayoritas masyarakat (Hardjomuljadi, 2020).
Dalam  penyelesaian  sengketa  jasa  konstruksi,  prinsip hukum  " lex  posterior  derogate  legi  priori "  diterapkan,  yang berarti  undang-undang  yang  lebih  baru  menggantikan  yang  lebih  lama.  Meskipun  UU  No.  30  tahun  1999  muncul setelah UU No. 18 tahun 1999, karakteristik khusus UU No. 18 tahun 1999 untuk konstruksi mengakibatkan prinsip "lex specialis derogate legi generalis" diterapkan, di mana undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum.
Dalam penyelesaian sengketa, UU No. 2 tahun 2017 menjadi peraturan terbaru yang sesuai dengan prinsip tersebut serta  didalamnya  mencantumkan  langkah-langkah  penyelesaian  sengketa  seperti  mediasi,  konsiliasi,  dan  arbitrase seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 (Republik Indonesia, 2017). Meskipun sebagian besar kontrak konstruksi saat ini berdasarkan UU No. 18 tahun 1999, jika kontrak tidak memiliki ketentuan khusus, maka UU No. 2 tahun 2017 harus diikuti. Proses penyelesaian sengketa melibatkan mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, dengan hasil dari pihak ketiga  digunakan  untuk  mencapai  kesepakatan  antara  pihak  yang  bersengketa.  Arbitrase  juga  merupakan  opsi, menghasilkan keputusan dari majelis arbitrase sebagai penyelesaian yang mengikat.

## 2. METODE PENELITIAN

## Alat ukur penelitian
Metode penelitian yang digunakan yaitu survei kuesioner dan analisis data dengan menggunakan analisis SEM-PLS. Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  Cheung  dan  Pang  (2013)  dan  Titus  et  al.  (2023)  bahwa ketidaklengkapan  kontrak  menjadi  akar  terjadinya  sengketa  konstruksi.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  penelitian mendalam faktor-faktor yang sangat mempengaruhi ketidaklengkapan kontrak. Pada  Tabel 1 terdapat faktor-faktor penyebab  ketidaklengkapan  kontrak  yang  digunakan  oleh  peneliti  sebelumnya.    Tabel  2  berisikan  indicator  yang menjadi sengketa konstruksi berdasarkan penelitian sebelumnya, sedangkan pada  Tabel 3 berisikan metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa konstruksi.
Teknik Pengambilan sampel dengan kriteria yang telah ditentukan untuk memastikan kualitas proses pengumpulan data yang tinggi. Kriterianya antara lain:
1. Mempunyai pengalaman minimal satu tahun pengalaman kerja di industri konstruksi
2. Responden memiliki pendidikan SMA/SMK sederajat sampai dengan Strata-3
3. Pesertanya adalah professional konstruksi dan/atau legal yang mempunyai pengetahuan/pengalaman dalam sengketa kontruksi
Kuesioner  yang  dibuat  dalam  bentuk google  form kemudian  didistribusikan  ke  responden  melalui  email,  aplikasi komunikasi (Whatsapp), sosial media (linkedin, Instagram). Ukuran sampel dan tingkat respons dianggap memuaskan dan memadai untuk dianalisis lebih lanjut jika dibandingkan dengan studi perbandingan serupa di bidang manajemen konstruksi ( El-Sayegh et al., 2020)
Tabel 1. Indikator ketidaklengkapan kontrak (Titus et al., 2023) Kode Indikator Penyebab Sengketa Konstruksi Ambiguitas kontrak X1.1 Lingkup pekerjaan tidak jelas X1.2 Spesifikasi teknis tidak jelas X1.3 Peraturan/prosedur untuk evaluasi progress pekerjaan tidak jelas X1.4 Urutan aktivitas pekerjaan tidak jelas X1.5 Milestone penyelesaian pekerjaan tidak jelas X1.6 Prosedur penyelesaian defect selama masa pemeliharaan tidak jelas X1.7 Rencana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak jelas Kecacatan Kontrak X2.1 Ketidaksesuaian spesifikasi material pada dokumen kontrak X2.2 Gambar shopdrawing tidak sesuai dengan kontrak X2.3 Tidak ada kesepakatan untuk melaporkan ketidakkonsistenan dokumen kontrak X2.4 Spesifikasi kinerja material yang akan dioperasikan kurang memadai (khusus pekerjaan MEP) X2.5 Tidak ada penjelasan kebutuhan tenaga kerja pada schedule pekerjaan X2.6 Panduan pelaksanaan pekerjaan persiapan pada schedule pekerjaan tidak memadai X2.7 Tidak ada informasi mengenai biaya sepanjang bangunan beroperasi Ketidakkonsistenan kontrak X3.1 Spesifikasi material kurang memadai X3.2 Ketidaksesuaian pada spesifikasi kinerja material/alat yang akan beroperasi X3.3 RKS yang digunakan tidak sesuai dengan Peraturan Konstruksi di Indonesia X3.4 Gambar shopdrawing bertentangan dengan spesifikasi teknis X3.5 Rencana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bertentangan dengan Peraturan K3 di Indonesia X3.6 Ketidaksesuaian pada komposit gambar Arsitektur, Struktur, dan Mekanikal Kekurangan Kontrak X4.1 Terdapat kelebihan perhitungan item pekerjaan pada BoQ Kontrak X4.2 Item pekerjaan yang tidak dibutuhkan terdapat pada BoQ X4.3 Item pekerjaan yang tidak tertulis dalam BoQ Kontrak harus dikerjakan X4.4 Terdapat duplikasi item pekerjaan pada BoQ Kontrak X4.5 Terdapat kesalahan dalam perhitungan BoQ Kontrak Tabel 2. Indikator perselisihan konstruksi Kode Indikator Penyebab Sengketa Konstruksi Perselisihan Konstruksi Y1 Perselisihan lingkup pekerjaan karena perbedaan interpretasi/persepsi mengenai ruanglingkup pekerjaan yang telah disepakati Y2 Perselisihan perubahan dan variasi kontrak terkait biaya tambahan, tenggat waktu, atau kompensasi Y3 Perselisihan pembayaran tagihan yang belum dibayarkan, biaya tambahan yang tidak diakui, atau ketidaksetujuan nilai kontrak Y4 Perselisihan perubahan harga bahan dan pasokan Y5 Perselisihan desain apabila terdapat perbedaan pandangan terhadap spesifikasi dan desain proyek Y6 Perselisihan Hukum dan Klaim
Tabel 2 (lanjutan). Indikator perselisihan konstruksi Kode Indikator Penyebab Sengketa Konstruksi Y7 Perselisihan terhadap kualitas pekerjaan karena pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi
Dalam penelitian ini digunakan data primer dari survey kuisioner yang diadopsi dari penelitian Titus et al. (2023), dibutuhkan sebanyak 500 responden. Kuesioner mencakup tiga bagian yaitu:
Pertama,  dilakukan  survey  berdasarkan  karakteristik  sampel,  responden  diminta  untuk  memberikan  latar  belakang pekerjaan yang terdiri dari tahun pengalaman bekerja dan tempat bekerja sebagai ukuran bahwa respon yang terlibat memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan permasalahan sengketa proyek konstruksi.
Kedua, meminta peserta untuk mengevaluasi signifikansi dari 25 indikator penyebab ketidaklengkapan kontrak yang menyebabkan sengketa konstruksi, dengan menggunakan skala tujuh point likert (1 = sangat rendah, 2 = rendah, 3 = sedang, 4 = tinggi, 5 = sangat tinggi).
Ketiga,  berdasarkan  pengalaman  dan  pengetahuan  responden  untuk  memberikan  pendapat  dan  pandangannya terhadap  penyelesaian  sengketa  konstruksi  yang  efektif  untuk  menyelesaikan  permasalahan  konstraktual,  dengan penyelesaian alternatif maupun penyelesaian litigasi / non-litigasi.
Penilaian metode penyelesaian sengketa konstruksi berdasarkan studi literatur yang sudah dilakukan, maka didapatkan indikator sebagai berikut:
Tabel 3. Metode penyelesaian sengketa Jenis Metode Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Alternatif Mediasi Negosiasi Konsiliasi Penilaian Ahli Penyelesaian Lembaga Sengketa Pengadilan Negeri Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dewan Sengketa Tabel 4. Data responden Kategori Pengalaman Kerja <5 tahun 5 – 10 tahun 11 – 15 tahun 16 – 20 tahun >20 tahun Latar Belakang Pendidikan SMA / SMK Sederajat Diploma-3 (D3) Strata-1 (S1) Strata-2 (S2) Strata-3 (S3) Bidang Pekerjaan Penyedia Jasa / Pemberi Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi / Quantity Surveyor / Perencana / Pengawas General Kontraktor
Subkontraktor / Spesialist Supplier Biro Hukum Konstruksi

## Analisis data

## SEM berbasis PLS
Menurut  Chin  (1998), Structural  Equation  Modeling (SEM)  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  analisis  jalur dengan variabel laten, yang merupakan teknik analisis yang menggabungkan dua metodologi dari disiplin ilmu yang berbeda. Pendekatan ini menggabungkan perspektif ekonometrika yang berfokus pada prediksi dengan psycometrika yang  mampu  menggambarkan  konsep  model  dengan  variabel  laten  yang  diukur  melalui  indikator-indikatornya. Partial Least Squares (PLS) atau soft modelling , yang digunakan dalam PLS-SEM, dapat menjelaskan apakah ada hubungan antara variabel laten atau digunakan untuk mengkonfirmasi teori (Chin dan Newsted 1999). Dalam PLS- SEM, variabel laten dapat dibentuk dengan indikator reflektif atau formatif. Menurut Fornell dan Bookstein (1982), konstruk  seperti  personalitas atau  sikap umumnya dianggap  sebagai faktor  yang menyebabkan  sesuatu  yang dapat diamati, sehingga realisasi indikatornya berbentuk reflektif. Sebaliknya, jika konstruk merupakan kombinasi penjelas dari  indikator  yang  ditentukan  oleh  kombinasi  variabel,  maka  indikatornya  berbentuk  formatif.  Gambar  1 menunjukkan model penelitian yang memperlihatkan konstruk beserta indikator yang menyertainya.

## Gambar 1. Konstruk dan indikatornya
Analisis  Faktor  Konfirmatori  atau Confirmatory  Factor  Analysis (CFA)  digunakan  untuk  menguji  dimensi  suatu konstruk, dengan melakukan pemodelan pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas indikator-indikator yang membentuk  konstruk  laten.  Dalam  analisis  SEM-PLS,  terdapat  dua  submodel:  model  pengukuran  ( measurement model ) atau yang sering disebut sebagai outer model , dan structural model atau inner model . Menurut Chin (1998), outer  model  dengan  indikator  reflektif  dievaluasi  melalui  validitas  konvergen  dan  diskriminan  dari  indikator pembentuk konstruk laten, serta reliabilitas composite dan Cronbach's alpha untuk blok indikatornya.  Sementara itu, outer model dengan indikator formatif dievaluasi melalui substantive content , yaitu dengan membandingkan relative weight dan signifikansi dari indikator konstruk tersebut.
Dalam  analisis  data  hasil  survei  menggunakan  program  SEM-PLS  dengan  CFA,  pengujian  dilakukan  dengan mengevaluasi indikator reflektif melalui validitas konvergen dan diskriminan dari indikator pembentuk konstruk laten, serta reliabilitas composite dan Cronbach's alpha . Uji validitas konvergen memerlukan outer loading faktor konstruk reflektif  >  0,708  dan  Average  Variance  Extracted  (AVE)  >  0,5,  menunjukkan  bahwa  model  memenuhi  kriteria validitas. Reliabilitas diukur dengan nilai Cronbach's alpha , Composite reliability (rho_a), dan Composite reliability (rho_c) > 0,7, yang dianggap sebagai konsisten dan dapat diandalkan.
Uji  Discriminant  Validity digunakan  untuk  menganalisis  hubungan  antara  variabel  laten  dalam  pemodelan  PLS dengan  kriteria Fornell-Larcker dan  pemeriksaan cross  loading .  Pendekatan  ini  melibatkan Heterotrait-Monotrait Ratio  of  Correlations  (HTMT) <  0,90  dan Fornell-Larcker dengan  membandingkan  akar AVE dan  korelasi  antar konstruk. Uji Kriteria Fit dapat dilihat melalui nilai R-Square .

## 3. HASIL PENELITIAN
Hasil penyebaran kuesioner didapatkan data hasil kuesioner sebanyak 451 responden, dengan data responden sebagai berikut:
Gambar 2. Pendidikan terakhir responden
Gambar 3. Pengalaman kerja responden di bidang konstruksi
Gambar 4. Badan usaha tempat responden bekerja
Gambar  2-4  menunjukan  mayoritas  latar  belakang  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  72%  responden berpendidikan Strata-1 (S1), pengalaman kerja selama 5-10 tahun sebesar 46%, dan mayoritas bekerja di perusahaan kontraktor dan konsultan. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang terlibat dalam penelitian ini memiliki latar belakang yang  cukup berpengalaman dalam bidang konstruksi dan memiliki pengetahuan yang  cukup  baik perihal permasalahan sengketa konstruksi.

## Analisis SEM-PLS
Pada analisis SEM-PLS dalam pembuatan model konstruk menggunakan indikator refleksif, terdiri dari 5  variabel laten yaitu 4 variable x sebanyak 25 indikator dan variable y sebanyak 7 indikator. Terlihat seperti pada Gambar 5.
2% 13% 72% 13% SMA/SMK Sederajat D3 S1 16% 46% 31% 5% 2% <5tahun 5-10 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun >20 tahun 7% 13% 14% 15% 14% 21% 10% 3% 3% Pengguna jasa (Owner) Konsultan Perencana
Konsultan Quantity Surveyor
Konsultan Manajemen Konstruksi
Konsultan Pengawas
General Kontraktor
Subkontraktor / Specialist
Supplier
Biro Hukum Konstruksi
Gambar 5. Pemodelan konstruk dengan indikator reflektif
Dari pemodelan pada Gambar 5, data responden sebanyak 451, dilakukan perhitungan PLS Algoritma, hasil analisis yang didapatkan untuk hasil outer loading telah memenuhi syarat nilai outer loading > 0.7, sehingga seluruh indikator dapat diterima atau digunakan karena memiliki nilai outer loading < 0,7.

## Uji validitas konvergen dan reliabilitas
Analisis outer model dilakukan dengan pengecekan  reliabilitas dan  validitas, nilai  validitas dapat dilihat dari hasil output outer loading yang terlihat pada tabel 5 dibawah ini.
Tabel 5. Outer Loading Indikator X1 X2 X3 X4 Y X1.1 0.790 X1.2 0.790 X1.3 0.860 X1.4 0.801 X1.5 0.801 X1.6 0.790 X1.7 0.857 X2.1 0.896 X2.2 0.914 X2.3 0.910 X2.4 0.910 X2.5 0.930 X2.6 0.912 X2.7 0.933 X3.1 0.864
Tabel 5 (lanjutan). Outer Loading Indikator X1 X2 X3 X4 Y X3.2 0.856 X3.3 0.957 X3.4 0.956 X3.5 0.953 X3.6 0.946 X4.1 0.726 X4.2 0.708 X4.3 0.760 X4.4 0.814 X4.5 0.814 Y1 0.798 Y2 0.890 Y3 0.892 Y4 0.776 Y5 0.886 Y6 0.798 Y7 0.890
Hasil analisis SEM-PLS untuk melakukan pemeriksaan nilai reabilitas dapat dilihat hasil perhitungan Algoritma PLS pada bagian Outer loading . Dari tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa faktor ambiguitas kontrak, kecacatan kontrak, ketidakkonsistenan  kontrak,  dan  kekurangan  kontrak  memiliki  nilai outer  loading >  0,7  yang  menunjukan  bahwa indikator tersebut dapat menjelaskan variable yang ada memenuhi kriteria valid.
Tabel 6. Construct reliability and validity Cronbach's alpha Composite reliability (rho_a) Composite reliability (rho_c) Average variance extracted (AVE) X1 0.919 0.940 0.932 0.661 X2 0.968 0.972 0.973 0.837 X3 0.966 1.006 0.972 0.852 X4 0.824 0.844 0.876 0.586 Y 0.935 0.941 0.947 0.720
Dari tabel 6 tersebut dapat disimpulkan bahwa:
- Pemeriksaan  nilai  validitas  menggunakan  metode Average  Variance  Extracted (AVE)  untuk  menentukan apakah  variable  laten  mampu  menjelaskan  lebih  dari  setengah  variable  indikatornya.  Pada  tabel  6 menunjukkan nilai AVE yang didapatkan > 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa variable konvergen sudah valid dan memadai.
- Variabel ambiguitas kontrak, kecacatan kontrak, dan ketidakkonsistenan kontrak memiliki nilai sangat andal karena nilai Cronbach’s Alpha ; Composite realibility (rho_a); Composite realibility (rho_c) memiliki nilai > 0,7 sehingga masing-masing variable memiliki nilai pengaruh konsisten internal masuk kriteria

## Uji discriminant validity
Uji convergent  validity menggunakan  faktor  analisis  dan  uji discriminant  validity menggunakan Fornell-Larcker criterion dan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT).
Tabel 7. Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) X1 X2 X3 X4 X1 X2 0.087 X3 0.163 0.018 X4 0.286 0.036 0.206 Y 0.579 0.128 0.116 0.582 Tabel 8. Fornell-Larcker criterion X1 X2 X3 X4 Y X1 0.813 X2 0.090 0.915 X3 0.086 -0.001 0.923 X4 0.237 0.010 -0.144 0.766 Y 0.577 0.123 0.099 0.526 0.849 Tabel 9. Cross loadings X1 X2 X3 X4 Y X1.1 0.790 0.064 0.242 0.038 0.309 X1.2 0.790 0.028 -0.038 0.258 0.475 X1.3 0.860 0.119 0.022 0.263 0.594 X1.4 0.801 0.060 0.244 0.045 0.322 X1.5 0.801 0.061 0.245 0.046 0.322 X1.6 0.790 0.028 -0.038 0.258 0.475 X1.7 0.857 0.121 0.013 0.267 0.594 X2.1 0.103 0.896 0.011 0.008 0.121 X2.2 0.076 0.914 -0.018 -0.009 0.106 X2.3 0.084 0.910 0.015 0.019 0.124 X2.4 0.062 0.910 -0.011 0.029 0.092 X2.5 0.081 0.930 -0.005 0.015 0.117 X2.6 0.071 0.912 -0.010 0.009 0.096 X2.7 0.090 0.933 0.003 -0.003 0.121 X3.1 0.033 -0.024 0.864 -0.032 0.130 X3.2 0.088 0.013 0.856 -0.156 0.086 X3.3 0.095 0.005 0.957 -0.167 0.075 X3.4 0.097 0.001 0.956 -0.161 0.078 X3.5 0.092 0.005 0.953 -0.173 0.071 X3.6 0.098 0.007 0.946 -0.170 0.072 X4.1 -0.003 0.038 -0.119 0.726 0.352 X4.2 0.059 -0.020 -0.132 0.708 0.346 X4.3 0.229 -0.022 -0.106 0.760 0.331 X4.4 0.173 0.012 -0.246 0.814 0.427 X4.5 0.373 0.021 0.019 0.814 0.513 Y1 0.449 0.113 -0.037 0.422 0.798 Y2 0.548 0.112 0.133 0.431 0.890 Y3 0.523 0.102 0.151 0.503 0.892 Y4 0.428 0.079 0.077 0.354 0.776 Y5 0.471 0.099 0.127 0.542 0.886 Y6 0.449 0.113 -0.037 0.422 0.798 Y7 0.548 0.112 0.133 0.431 0.890
- Hasil uji pada tabel  7 yaitu analisis HTMT < 0,9  sehingga dapat dikatakan bahwa model penelitian yang terbentuk dari keempat variabel X diatas valid (Hair et al. 2010).
- Hasil uji pada tabel 8 menunjukkan analisis Fornell-Larcker criterion < akar AVE yaitu X1 : 0,813 < √0,661 = 0,813; X2 : 0,915 < √0,852 = 0,915; X3 : 0,923 < √0,852 = 0,923; X4 : 0,766 < √0,586 = 0,766 Y 0,849 < √0,720 = 0,849
- Hasil uji Fornell-Larcker criterion < akar AVE dan HTMT menunjukkan bahwa hasil analisis memenuhi syarat validitas diskriminan
- Hasil  uji  pada  tabel  9 Cross  Loading indikator  X1  paling  tinggi  loading  mengelompok  di  konstruk  X1, indikator X2 indikator tertinggi mengelompok di konstruk X2, indikator X3 indikator tertinggi mengelompok di konstruk X3, indikator X4 indikator tertinggi mengelompok di konstruk X4, dan indikator Y indikator tertinggi mengelompok di konstruk Y.

## Uji kriteria fit
Uji kriteria fit dapat dilihat dari hasil akhir pilih Quality Criteria dan pilih R-square
Tabel 10. Quality Criteria R-square R-square adjusted Y 0,514 0,509
Hasil uji kriteria fit pada tabel 10 memiliki hasil R-square adjusted 0,514 yang berarti konstruk sengketa konstruksi dijelaskan oleh variasi konstruksi ketidaklengkapan konstrak sebesar 51,4%

## Siginifkansi hubungan sengketa konstruksi dengan ketidaklengkapan kontrak
Untuk  melihat  signifikansi  maka  perlu  dilakukan  perhitungan  nilai  t  statistik  atau  beta/SE  =  t,  jadi  dilakukan perhitungan  nilai  standar error (SE)  dengan  metode  boostraping  pada  SEM-PLS.  hasil  perhitungan  boostraping terlihat pada path coefficient dengan nilai koefisien < 5%.
Tabel 11. P Value Original sample (O) Sample mean (M) Standard deviation (STDEV) T statistics (|O/STDEV|) P values X1 -> Y 0.456 0.455 0.031 14.803 0.000 X2 -> Y 0.078 0.078 0.038 2.053 0.040 X3 -> Y 0.122 0.118 0.056 2.167 0.030 X4 -> Y 0.435 0.434 0.037 11.866 0.000
Hasil uji boostraping yang dissajikan pada Ttabel 11, nilai P value didapatkan nilai < 5% pada semua variabel yang menunjukkan bahwa seluruh variabel x memberikan pengaruh positif pada variabel y.
Berdasarkan model di atas, terlihat bahwa :
a. X1  memiliki  pengaruh  yang  signifkan  terhadap  Y  Hasil  ditunjukkan  dengan  nilai  original  sample  sebesar 0.456 dengan nilai p-values sebesar 0.000. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa X1 memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Y.
b. X2  memiliki  pengaruh  yang signifkan  terhadap  Y.  Hasil  ditunjukkan  dengan  nilai  original  sample  sebesar 0.078 dengan nilai p-values sebesar 0.040. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa X2 memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Y. Artinya setiap peningkatan X2 akan meningkatkan Y.
c. X3 memiliki pengaruh yang signifkan terhadap Y.  Hasil ditunjukkan dengan nilai original sample sebesar 0.122 dengan nilai p-values sebesar 0.030. Nilai sig yang kurang dari 0.05 menunjukkan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y.
d. X4 memiliki pengaruh yang signifkan terhadap Y.  Hasil ditunjukkan dengan nilai original sample sebesar 0.453 dengan nilai p-values sebesar 0.000. Nilai sig yang kurang dari 0.05 menunjukkan bahwa variabel X4 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Titus et al (2023) yang memperlihatkan bahwa ketidaklengkapan  kontrak  menjadi  faktor-faktor  yang  mengakibatkan  terjadinya  perselisihan  kontrak  konstruksi. Penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa perselisihan disebabkan karena tidak memahami atas hak dan kewajiban dalam kontrak (Arcadis, 2022), ambiguitas / ketidaklengkapan kontrak, salah tafsir atas syarat dan ketentuan kontrak, manajemen  kontrak  yang  buruk,  kondisi  lokasi,  kurangnya  komunikasi,  masalah  pembayaran,  kesalahan  dalam penawaran tender dan perubahan pekerjaan di lapangan (Wang et al., 2023). Menurut Khalid Mustafa (2023) penyebab umum  terjadinya  sengketa  konstruksi  di  Indonesia  adalah  perencanaan  dan  perancangan  yang  tidak  profesional, ketidaksiapan Penyedia Jasa, intervensi Pihak Ketiga/lainnya, kurangnya kompetensi Para Pihak, akuntabilitas yang tidak terjaga, serta force majeure.

## Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia
Penyelesaian  sengketa  konstruksi  di  Indonesia  diselesaikan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  dan  lembaga penyelesaian  sengketa.  Berdasarkan  hasil  survey  kuesioner,  dalam  praktiknya  di  lapangan  bahwa  penyelesaian sengketa  dengan  cara  alternatif  yang  paling  banyak  dilakukan  adalah  negosiasi  antara  dua  belah  pihak  yang bersengketa,  kemudian  penyelesaian  selanjutnya  dilakukan  dengan  mediasi  dan  konsiliasi,  sedangkan  untuk penyelesaian penilaian ahli tidak menjadi penyelesaian yang digunakan oleh Pihak yang berselisih.
Gambar 6. Alternatif Penyelesaian Sengketa 8% 26% 42% 24% Penilaian Ahli Mediasi Negosiasi Konsiliasi

## Gambar 7. Lembaga Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian  sengketa  dengan  cara  alternatif  yang  tidak  memberikan  kesepakatan,  maka  penyelesaian  dilakukan melalui  lembaga  penyelesaian  sengketa  non  litigasi  dengan  Badan  Arbitrase  dan  Dewan  Sengketa.  Namun, penyelesaian  sengketa  dengan  litigasi  masih  menjadi  pilihan  penyelesaian  yang  banyak  dilakukan  oleh  praktisi konstruksi  di  Indonesia.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  22  tahun  2020  Pasal  90  menyatakan  bahwa penyelesaian sengketa konstruksi diselesaikan dengan Dewan Sengketa (Lembaran RI No 107, 2020). Penyelesaian dengan  cara  ini  dilaksanakan  dengan  prinsip  cepat,  murah,  berkepastian  hukum,  menjaga  hubungan  baik  dan permasalahannya tidak diungkapkan pada publik yang memiliki prinsip lebih baik dari pengadilan  yang berdampak terhadap penurunan nilai investasi pihak yang bersengketa karena terdaftarnya dalam perkara perdata di pengadilan.

## 4. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  pengaruh  antara  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perselisihan kontrak konstruksi seperti yaitu ambiguitas kontrak, kecacatan kontrak, ketidakkonsistenan kontrak, dan kekurangan kontrak  terhadap  perselisihan  konstruksi  di  Indonesia.    Hasil  tersebut  dapat  dilihat  dari  pengujian  statistic  yang memperlihatkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai p-value kurang dari 0.05 sehingga dapat dinyatakan terdapat pengaruh yang signifikan.  Penyelesaian sengketa dengan cara alternatif yang paling banyak dilakukan adalah negosiasi antara dua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga sengketa litigasi  yaitu  pengadilan.  Hal  ini  masih  menjadi  penyelesaian  yang  banyak  digunakan  di  industri  konstruksi  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambadar, H. U., Hardjomuljadi, S., & Amin, M. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Konstruksi Pada Proyek Epc Brownfield. Konstruksia , 13 (1), 17. https://doi.org/10.24853/jk.13.1.17-28 Arcadis. (2022). Successfully navigating through turbulent times. 2022 Global Construction Disputes Report . Cheung, S. O., & Pang, K. H. Y. (2013). Anatomy of Construction Disputes. Journal of Construction Engineering and Management , 139 (1), 15–23. https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0000532 Hardjomuljadi, S. (2020). Use of Dispute Avoidance and Adjudication Boards. Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction , 12 (4), 1–21. https://doi.org/10.1061/(asce)la.1943-4170.0000431
Ilma,  D.  A.  U.,  Fitriyanti,  F.,  Ma’arif,  F.,  Baldah,  N.,  & Utoyo,  B.  (2020).  State  of  the  Art  Perselisihan  Kontrak Konstruksi  Di  Indonesia. INERSIA:  LNformasi  Dan  Ekspose  Hasil  Riset  Teknik  SIpil  Dan  Arsitektur , 16 (2), 158–170. https://doi.org/10.21831/inersia.v16i2.36901
Lembaran RI No 107. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kementerian Sekretariat Negara Republik  Indonesia , 23  April  2020 ,  1–27.  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137561/pp-no-22-tahun- 2020
Titus,  O.  O.,  &  Ali,  K.  N.  (2023).  Construction  dispute  and  contract  incompleteness  in  Nigeria  construction industry. Ain Shams Engineering Journal , 102153 . https://doi.org/10.1016/j.asej.2023.102153
Wicaksono,  R.  G.,  Gawei,  A.  B.  P.,  &  Puspasari,  V.  H.  (2019).  IDENTIFIKASI  FAKTOR-FAKTOR  YANG BERPOTENSI  MENJADI  PENYEBAB  TIMBULNYA  SENGKETA  PADA  PROYEK  KONSTRUKSI  DI KOTA PALANGKA RAYA. Jurnal Teknika: Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Keteknikan , 2 (2), 168-176.
35% 18% 47% Badan Arbitrase Dewan Sengketa Pengadilan
Republik  Indonesia.  (2017).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi.
Republik Indonesia , 02 , 1–96.
http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_shOZLkcQtAWWUCHVmDOnNvhtzMvlPLyp.pdf El-Sayegh, S., Ahmad, I., Aljanabi, M., Herzallah, R., Metry, S., & El-Ashwal, O. (2020). Construction disputes in the UAE: Causes and resolution methods. Buildings , 10 (10), 171.
Siregar,  R.  A.  S.  (2021).  ANALISIS  TERHADAP  UNDANG-UNDANG  NOMOR  30  TAHUN  1999  TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. Islamic Circle , 2 (1), 41-51.
Wang,  J.,  Zhang,  S.,  Jin,  R.,  Fenn,  P.,  Yu,  D.,  &  Zhao,  L.  (2023).  Identifying  Critical  Dispute  Causes  in  the Construction  Industry:  A  Cross-Regional  Comparative  Study  between  China  and  the  UK. Journal  of Management in Engineering , 39 (2), 1–14. https://doi.org/10.1061/jmenea.meeng-4943 Williamson,  O.  E.  (1981).  The  economics  of  organization:  The  transaction  cost  approach. American  Journal  of Sociology , 87 (3), 548–577. https://www.jstor.org/stable/2778934