DOI: https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN
1 Muhammad Arif Chaniago, 2 Sri Fitria Jayusman, 3 Munawaroh
12 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Indonesia
Email : arifchaniago083@gmail.com

## ABSTRACT
The problem of this research is that knowledge, awareness and sanctions of Land and Building Tax have an  effect  on  paying  taxes  in  Medan  Amplas  District.  This  research  method  uses  quantitative  methods with a sample of 99 people, data collection techniques using questionnaires and statistical data analysis using  SPSS. The results of this study illustrate that there is an effect of knowledge on compliance with paying PBB as a result of calculations at a significance level of 0.05% where n=99 is 7.321 or t-count 7.321  >  1,660,  there  is  an  influence  of  awareness  on  compliance  with  paying  PBB  as  a  result  of calculations at a significance level of 0.05% where n = 78 is 4.242 thus t-count 4.242 > 1,660, there is an effect of sanctions on compliance with paying PBB as the result of calculations at a significance level of 0.05% where t-count is 2.300 > 1,660. There is the influence of knowledge, awareness and sanctions simultaneously  on  paying  Land  and  Building  Tax  in  Medan  Amplas  District,  as  Fcount  is  46.368  > Ftabel 1.95 with a significant level of 0.05. Because Fcount is greater than Ftabel , it is concluded that knowledge, awareness and sanctions simultaneously have a positive and significant effect on compliance with paying PBB in Medan Amplas District with the level of influence based on the determinant test of 80,8%.

## Keywords: Knowledge, Awareness, UN Sanctions and Paying PBB

## PENDAHULUAN
Pelmungutan  pajak  diupayakan  untuk melmaksimalkan  pelnelrimaan  pajak  agar dapat  melnunjang  pelmbangunan  nelgara dimana  dalam  pellaksanaan  pelmbangunan, nelgara sangat melmelrlukan unsur pelndukung selpelrti telrseldianya sumbelr pelnelrimaan yang dapat  diandalkan  guna melnunjang  kelgiatan- kelgiatan  yang  dilakukan  ollelh  pelmelrintah. Pelmungut  pajak  selndiri  dilakukan  ollelh Pelmelrintah Pusat maupun Pelmelrintah Daelrah.  Pelmbagian  ini  belrtujuan  untuk melmaksimalkan  pelndapatan  pajak  ollelh pelmelrintah  selsuai  delngan  pelmungutan pelrpajakannya.  Belbelrapa  tahun  telrakhir pelmungutan pajak sellalu ditingkatkan untuk melndukung  targelt  pelnelrimaan  yang  tellah diteltapkan  ollelh  pelmelrintah,  namun  hingga saat  ini  pelmungutan  pajak  sellalu  telrkelndala dan tidak melmelnuhi targelt telrselbut. Pelneltapan  angka  targelt  pelnelrimaan  pajak selring  kali  mellelselt  dari  angka  relalisasi
pelnelrimaan  itu  selndiri,  malah  selring  kali dianggap  gagal  melmelnuhi  targelt  (Kahpi, 2020).  Sastri  &  Datrini  (2018)  melnyatakan bahwa Pelmelrintah dalam lima tahun telrakhir melneltapkan  targelt  pelnelrimaan  pajak  dalam jumlah  yang  sellalu  tidak  mudah  dipelnuhi ollelh Direlktolrat Jelndelral Pajak
Pajak yang melnjadi sumbelr pelndapatan di  suatu  daelrah  atau  bisa  diselbut  delngan pelndapatan  asli  suatu  daelrah  (Lintolng  dkk, 2018).  Pelndapatan  Asli  Daelrah  melnjadi kolmpolneln  yang  sangat  pelnting  karelna melnjadi  celrminan  dari  kelmandirian  daelrah telrselbut dalam melmbiayai aktifitas pelmelrintahannya untuk kelseljatelraan masyarakat. Salah satu selktolr yang dijadikan Pelndapatan  Asli  Daelrah  dan  dipungut pajaknya  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  melrupakan  pajak yang diteltapkan pelmelrintah kelpada pelrolrangan  atau  badan  yang  melndapatkan manfaat  atas  bumi  dan  bangunan  telrselbut. PBB  selndiri  pelrlu  dikellollah  delngan  baik
DOI: https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
untuk  melncapai  langkah  yang  elfelktif  guna melningkatkan  Pelndapatan  Asli  Daelrah. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  melrupakan sumbelr  pelndapatan  daelrah  yang  asalnya ollelh dana pelrimbangan. Selbagaimana diatur dalam  UU  Nolmolr  33  Tahun  2004  telntang Pelrimbangan Keluangan antara pelmelrintahan pusat dan daelrah.
Kualitas pellayanan dalam hal melmbelrikan  pellayanan  yang  baik  kelpada wajib  pajak  akan  selnantiasa  melmelnuhi kelwajibannya untuk melmbayar pajak dikarelnakan  delngan  melmbelrikan  pellayanan yang  baik  kelpada  wajib  pajak  dapat melmbelrikan  rasa  selnang  selrta  melrasa dimudahkan  dalam  pelnyellelsaian  kelwajiban pelrpajakannya  (Wulandari,  2018).  Artinya delngan  kualitas  pellayanan  yang  dibelrikan ollelh  direlktolrat  jelndral  pajak  dalam  hal  ini peltugas  pajak  dapat  melmbelrikan  dampak yang  baik  bagi  kelsadaran  wajib  pajak  selrta dapat melningkatkan kelpatuhan pajak. Kelsadaran Pajak selndiri melrupakan kelrellaan wajib  pajak  dalam  melmbelrikan  kolntribusi dana  untuk  pellaksanaan  fungsi  pelrpajakan delngan  cara  melmbayar  pajak  telpat  waktu dan telpat jumlah (Suharyolnol, 2019).
Dalam  belbelrapa  pelnellitian,  kelsadaran wajib  pajak  sangat  belrpelngaruh  telrhadap kelpatuhan  wajib  pajak  dalam  melmbayar pajak.  Hal  ini  melmbelrikan  makna  bahwa kelsadaran  akan  kelwajiban  sangat  pelnting untuk  melningkatkan  kelpatuhan  namun bellum telntu dapat melningkatkan pelnelrimaan dalam  hal  pelmbayaran  pajak  bumi  dan bangunan.  Sanksi  dalam  Undang–Undang pelrpajakan  melliputi  2  jelnis  yaitu  sanksi administrasi  dan  sanksi  pidana  dimana sanksi administrasi dijatuhkan apabila wajib pajak  mellakukan  pellanggaran  telrutama  atas kelwajiban yang ditelntukan dalam UU Nol 16 Tahun  2009  telntang  keltelntuan  umum  dan tata  cara  pelrpajakan  dapat  belrupa  sanksi bunga,  delnda  dan  kelnaikan,  seldangkan sanksi  pidana  dapat  belrupa  kurungan  dan hukuman pelnjara.
Sanksi pelrpajakan pada dasarnya dapat dibelrlakukan  apabila  telrjadi  pellanggaran telrhadap pelraturan pelrpajakan. Sanksi melrupakan  alat  untuk  melngolntroll  wajib
pajak  agar  tidak  lalai  selrta  dapat  melncelgah wajib pajak mellakukan keltidakpatuhan telrhadap  kelwajiban  pelrpajakannya.  Sellain sanksi, solsialisasi dipelrlukan untuk melningkatan  kelpatuhan  wajib  pajak  dimana Solsialisasi  melrupakan  upaya  pelrpajakan dimana  Direlktolrat Jelndelral Pajak mellakukan pelmbelrian infolrmasi selrta pelmbinaan kelpada wajib  pajak  ataupun  masyarakat  pada umumnya  melngelnai  selgala  selsuatu  yang melnyangkut  ataupun  belrhubungan  delngan pelraturan dan pelraturan pelrpajakan. Pelnellitian  Wulandari  (2018),  melnghasilkan bahwa  solsialisasi  pelrpajakan  yang  dilakukan peltugas  pajak  melrupakan  salah  satu  cara yang elfelktif untuk masyarakat pada umumnya  selrta  wajib  pajak  pada  khususnya dimana solsialisasi belrtujuan untuk melningkatkan  pelmahaman  dan  kelsadaran selrta  kelpatuhan  wajib  pajak  selrta  melnjaga kolmitmeln wajib pajak untuk telrus patuh.
Selmelntara melnurut  data  Statistik dari 7  Kellurahan  di  Kelcamatan  Meldan  Amplas kelpatuhan wajib pajak dalam mellaksanakan  kelwajibannya    melmbayar Pajak    Bumi    dan    Bangunan    masih    bellum melncapai  targelt  yang  tellah ditelntukan  ollelh pelmelrintah.Pada  tahun  2020 adalah 60,10% dan tahun 2021 melnunjukan  angka  61,12%, sellanjutnya    hal  ini  diselbabkan  karelna  masa dimana  Indolnelsia  melngalami  wabah  colvid 19  dari  tahun  2019-2021  selhingga  tingkat pelmbayaran  PBB  melnurun,  kelmudian  tahun 2022  melngalami  selbuah  kelnaikan  delngan angka  pelrselntasel  selbelsar  62,13%,  Melski melngalami  kelnaikan  dari  angka  pelrselntasel dari  tahun  2020  kel  tahun  2022  teltapi  angka prelselntasel  telrselbut  masih  bellum  ada  yang bisa  melncapai  targelt  yang  dimana  angka targelt telrselbut selbelsar 100 %.
Faktolr    yang    dapatmelmpelngaruhi wajib    pajak    dalam  melmatuhi    kelwajibanya adalah    pelngeltahuan,  sanksi    pajak  dan kelsadaran bayar pajak.Pelngeltahuan pelrpajakan  melrupakan  suatu  prolsels  wajib pajak melmiliki wawasan di bidang pelrpajakan dan melngeltahui telntang keltelntuan umum  dan  tata  cara  pelrpajakan  (KUP)  yang melliputi  keltelntuan  tata  cara  pelnyampaian surat  pelmbelritahuan  (SPT),  pelmbayaran,
DOI: https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
telmpat pelmbayaran, delnda selrta batas waktu pelmbayaran  atau  pellapolran  SPT.  Jika  wajib pajak tidak melmiliki pelngeltahuan melngelnai pelraturan pelrpajakan maka wajib pajak tidak akan  melnelntukan  pelrilakunya  delngan  telpat (Velrolnica, 2019).
Sanksi  pajak  dibuat  agar  melndukung wajib pajak melmatuhi pelraturan pelrpajakan. Sanksi  melrupakan  hukum  nelgatif  kelpada olrang  yang  mellanggar  pelraturan,  selhingga dapat  dikatakan  bahwa  sanksi  pelrpajakan adalah  hukum  nelgatif  kelpada  olrang  yang mellakukan  pellanggaran  pelraturan  delngan cara  melmbayar  uang.  Undang-undang  dan pelraturan  selcara  garis  belsar  belrisikan  hak dan kelwajiban, tindakan yang dipelrkelnankan dan tidak dipelrkelnankan ollelh masyarakat. Agar undang-undang dan pelraturan  telrselbut  dipatuhi,  maka  harus  ada sanksi  bagi  pellanggarnya,  delmikian  halnya untuk  hukum  pajak.  Dalam  undang-undang pelrpajakan dikelnal dua macam sanksi, yaitu sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana. Sanksi  administrasi  dapat  belrupa  bunga, delnda,  dan  kelnaikan  (Cindy  dan  Yelnni, 2018).
Selbagaimana felnolmelna di atas melnunjukkan  bahwa  tiga  tahun  telrakhir  ini tingkat  kelpatuhan  pelmbayaran  PBB  di Kelcamatan Meldan Amplas telrjadi kelnaikan, ollelh karelna itu pelnulis ingin melngkaji lelbih dalam  telntang  deltelrminan  atau  faktolr  yang melmpelngaruhi telrhadap kelpatuhan melmbayar  PBB  di  Kelcamatan  Meldan Amplas.
Belrdasarkan  latar  bellakang  masalah yang  sudah  ada,  pelnellitian  ini  dilakukan untuk melngeltahui dan melnganilisis bagaimana  faktolr  yang  melmpelngaruhi kelpatuhan  wajib  pajak  PBB  di  Kelcamatan Meldan  Amplas.  Delngan  delmikian,  pelnelliti telrtarik  untuk  mellakukan  pelnellitian  delngan judul  “Deltelrminan  Kelpatuhan  Wajib  (Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam
Melmbayar  Pajak  Di  Kelcamatan  Meldan Amplas Kolta Meldan”.

## LANDASAN TEORI
Pajak (Inggris, Tax ) melnurut Mardiasmol,  (2017)adalah  iuran  wajib  dari rakyat kelpada nelgara delngan tidak melnelrima imbalan  jasa  selcara  langsung  belrdasarkan undang-undang, untuk melmbiayai pelngelluaran-pelngelluaran  umum.Ollelh  karelna itu,  pajak  melrupakan  salah  satu  sumbelr pelnelrimaan  nelgara  selhingga  pelmungutannya dapat  dipaksakan,  baik  selcara  pelrselolrangan maupun  dalam  belntuk  badan  usaha.Adapun yang  dimaksud  delngan  tidak  melnelrima imbalan jasa selcara langsung adalah imbalan khusus  yang  elrat  hubungannya  delngan pelmbayaran iuran telrselbut. Imbalan jasa dari nelgara  antara  lain  melnggunakan  jalan-jalan, pelrlindungan dari pihak kelamanan, pelmbangunan  jelmbatan  yang  tidak  ada hubungannya  langsung  delngan  pelmbayaran itu.
Belrdasarkan fungsinya Pajak melmpunyai  fungsi  budgeltair  artinyan  pajak melrupakan  salah  satu  sumbelr  pelnelrimaan pelmelrintah  untuk  melmbiayai  pelngelluaran baik  rutin  maupun  pelmbangunan.  Selbagai sumbelr  keluangan  nelgara  ,  pelmelrintah belrupaya melmasukan uang selbanyak- banyaknya untuk  kas  nelgara.  Upaya  telrselbut ditelmpuh  delngan cara elkstelnsifikasi maupun intelnsifikasi  pelmungutan  pajak  mellalui pelnyelmpurnaan  pelraturan  belrbagai  jelnis pajak  selpelrti  Pajak  Pelnghasilan  (PPh),  Pajak Pelrtambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pelnjualan  atas  Barang  Melwah  (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.
Sellain  itu  Pajak  melmpunyai  fungsi pelngatur,  artinya  pajak  selbagai  alat  untuk melngatur  atau  mellaksanakan  kelbijakan pelmelrintah dalam bidang solsial dan elkolnolmi, selrta melncapai tujuan-tujuan telrtelntu di luar bidang keluangan. (Siti Relsmi 2018).

## Kepatuhan Pajak
Melnurut Susilawati, dkk
(2018),”kelpatuhan  pajak  adalah  suatu  sikap telrhadap  fungsi  pajak, belrupa  kolnstellasi  dari kolmpolneln  kolgnitif,  elfelktif  dan  kolnatif  yang belrintelraksi  dalam  melmahami,  melrasakan
DOI: https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
dan  belrpelrilaku  telrhadap  makna  dan  fungsi pajak.Melnurut  Khasanah  (2019),  kelpatuhan pajak melrupakan tujuan utama dari pelmelriksaan  pajak  di  mana  dari  hasil pelmelriksaan  pajak  akan  dikeltahui  tingkat kelpatuhan wajib pajak.
Melnurut  pelnjellasan  dari  belrbelda sumbelr, dapat disimpulkan bahwa kelpatuhan pajak adalah dimana wajib pajak melmbayarkan  pajak  yang  ditanggungnya delngan  ikhlas  tanpa  rasa  telrbelbani  selsuai delngan  batas  waktu  yang  dibelrikan  karelna melrupakan suatu kelwajiban bagi wajib pajak agar kelpatuhan pajak selmakin melningkat

## Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Pajak
Melnurut Putri, dkk. (2018), kelpatuhan pajak  dapat  diselbabkan  ollelh  faktolr-faktolr selbagai belrikut:
Melnurut Rustiyaningsih (2021), faktolr-faktolr yang melmpelngaruhi kelpatuhan pajak selbagai belrikut:
1. Pelmahaman Telntang Sistelm Sellfs
Asselsmelnt Pelmahaman  telntang  sstelm pelmungutan  pajak  delngan  melmbelrikan kelpelrcayaan  pelnuh  kelpada  wajib  pajak untuk  melnghitung,  melmbayar  dan mellapolrkan selndiri belsarnya pajak yang telrutang wajib pajak
2. Kualitas  Pellayanan  Pellayanan  yang belrkualitas harus melmbelrikan kelamanan,  kelnyamanan,  nkellancaran dan  kelpastian  hukum  danskualitas pellayan dapat diukur delngan kelmampuan melmbelrikan pellayanan yang  melmuaskan,  dapat  melmbelrikan pellayanan delngan tanggapan, kelmampuan, kelsolpanan dan sikap dapat dipelrcaya  yang  dimiliki  ollelh  aparat pajak.
3. Tingkat  Pelndidikan  Tingkat  pelndidikan masyarakat  yang  selmakin  tinggi  akan melnyelbabkan  masyarakat  lelbih  mudaha melmahami  keltelntuan  dan  pelraturan pelrudang-undangan di bidang pelrpajakan yang belrlaku. 4. Tingkat Pelnghasilan Tingkat pelnghasilan
wajib pajak akan melmpelngaruhi  kelpatuhan  wajib  pajak
dalam  melmbayar  pajak  telpat  pada waktunya  dan  kelmampuan  wajib  pajak dalam melmelnuhi kelwajiban pajak telrkait elrat  delngan  belsarnya  pelngahsilan  wajib pajak.
5. Pelrselpsi  Wajib  Pajak  Telrhadap  Sanksi Pelrpajakan  Sanksi  pelrpajakan  dibelrikan kelpada  wajib  pajak  agar  wajib  pajak melmpunyai kelsadaran dan patuh telrhadap kelwajibanpajak.
Belrdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa faktolr-faktolr yang melmpelngaruhi kelpatuhan pajak adalah kelsadaran  wajib  pajak  atas  kelwajibannya, kelwajiban molral, sanksi pelrpajakan, kualitaspellayanan,  tingkat  pelndidikandan tingkat pelngahasilan.

## Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  UU  Nol.  28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai  dan/atau dimanfaatkan  ollelh  olrang  pribadi  atau  badan pada selktolr pelrdelsaan dan pelrkoltaan, kelcuali kawasan  yang  digunakan  untuk  kelgiatan usaha pelrkelbunan, pelrhutanan dan pelrtambangan (Puspita 2017).
Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu  dari  banyaknya  ragam  pajak  pusat dimana  welwelnangnya  dilimpahkan  kelpada daelrah  yang  dipelrtelgas  delngan  belrlakunya Undang  –Undang  Nolmolr  28  Tahun  2009 telntang  Pajak  Daelrah  dan  Reltribusi  Daelrah, dimana  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Peldelsaan dan  Pelrkoltaan  (PBB  P-2)  melnjadi  pajak daelrah maka jelnis pajak ini akan dipelrhitungkan  selbagai  pelndapatan  asli daelrah dan melningkatkan kelmampuan daelrah dalam  melmbiayai  kelbutuhan  daelrahnya selndiri (Nafiah dan Warnol 2018).

## Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Membayar PBB
Melnurut Wulandari (2017:4)
kelpatuhan  wajib  pajak  dipelngaruhi  ollelh belbelrapa faktolr yaitu :
1. Kolndisi sistelm administrasi pelrpajakan Administrasi  pelrpajakan  di  Indolnelsia masih pelrlu dipelrbaiki, delngan pelrbaikan diharapkan  wajib  pajak  akan  lelbih
DOI: https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
telrmoltivasi  dalam  melmelnuhi  kelwajiban pelrpajakannya. 2. Pellayanan kelpada wajib pajak
Administrasi baik telntunya karelna instansi pajak, sumbelr daya aparat pajak, dan prolseldur pelrpajakannya baik.
Delngan  kolndisi  telrselbut  maka  usaha melmbelrikan  pellayanan  bagi  wajib  pajak akan  lelbih  baik,  lelbih  celpat,  dan melnyelnangkan wajib pajak. Dampaknya akan  tampak  pada  kelrellaan  wajib  pajak untuk melmbayar pajak.
3. Pelnelgakan  hukum  pelrpajakan  wajib pajak akan patuh karelna melrelka belrfikir adanya  sanksi  belrat  akibat  tindakan ilelgal  dalam  usahanya  melnyellundupkan pajak.
4. Pelmelriksaan  pajak  Pindakan  pelmbelrian sanksi  telrjadi  jika  wajib pajak telrdeltelksi mellalui  aktivitas  pelmelriksaan  ollelh aparat  pajak  yang  belrkolmpelteln  dan melmiliki  intelgritas  tinggi,  mellakukan tindakan tax elvasioln.
5. Tarif  pajak.  Pelnurunan  tarif  pajak  juga akan  melmpelngaruhi  moltivasi  wajib pajak  melmbayar  pajak.  Delngan  tarif pajak  yang  relndah  oltolmatis  pajak  yang dibayar pun tidak banyak.

## Indikator Membayar PBB
Adapun yang melnjadi indikatolr  dalam melmbayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah selbagai belrikut :
Melnurut  pelnellitian  yang  dilakukan ollelh Yusnidar (2018) kelpatuhan wajib pajak dalam  melmbayar  PBB-P2  dapat  diukur mellalui belbelrapa indikatolr, yaitu :
1. Kelpatuhan  wajib  pajak  untuk  elstimasi pajak Wajib pajak melmiliki pelngeltahuan yang  melmadai  melngelnai  jumlah  pajak yang melnjadi kelwajibannya.
2. Kelpatuhan  wajib  pajak  untuk  kelsalahan pajak  Wajib  pajak  mau  melngolrelksi kelsalahan  pelnghitungan  pajaknya  bila telrdapat  kelsalahan  telntang  belsar  pajak yang harus dibayar.
3. Kelpatuhan  wajib  pajak  untuk  pelrlakuan pajak  Wajib  pajak  melmahami  tata  cara pelmbayaran pajak, mulai dari
melnghitung hingga melnyeltolrkan
kelwajiban pajaknya. 4. Kelpatuhan wajib pajak untuk pelnyampaian SPT Wajib pajak melnyampaikan SPT pajaknya telpat waktu dan tidak mellelbihi batas waktu yang tellah ditelntukan.
5. Kelpatuhan  wajib  pajak  untuk  melmbayar pajak  kelpatuhan  wajib  pajak  dalam melmelnuhi  kelwajiban  pajaknya  yang telrutang telpat waktu.
6. Wajib  pajak  melnghadapi  kelkurangan pelmbayaran pajak Kelpatuhan wajib pajak belrseldia  melmbayar  kelkurangan  pajak telrutangnya bila dikeltahui kurang melmbabayar  dalam  mellunasi  kelwajiban pelrpajakannya.

## METODE PENELITIAN
Meltoldel  ini digunakan dalam pelnellitian adalah meltoldel pelndelkatan kuantitatif. Pelndelkatan kuantitatif adalah suatu pelnellitian  yang  pada  dasarnya  melnggunakan pelndelkatan delduktif-induktif.Melnurut Sugiyolnol (2018), “meltoldel pelnellitian kuantitatif  adalah  pelnellitian  yang  melncari pelngaruh  antara  variablel  yang  ada.  Belntuk pelngaruh  dalam  pelnellitian  ini  adalah hubungan  klausal,  yaitu  hubungan  selbab akibat  yang  ditimbulkan  dari  variabell  belbas difelrelnsiasi  pelngeltahuan  (X1)  dan  sanksi (X2),  Kelsadaran  (X3)    telrhadap  variabell telrikat kelpatuhan melmbayar PBB (Y).
Lolkasi  pelnellitian  ini  dilakukan  pada Kantolr  CamatJl.  Garu  III  Nol.111  A, Harjolsari  I,  Kelc.  Meldan  Amplas,  Kolta Meldan, Sumatelra Utara 20226.
Melnurut Sugiyolnol (2019:118) polpulasi adalah kelselluruhan olbjelk pelnellitian. Polpulasi dalam pelnellitian ini adalah selluruh Masyarakat Wajib Pajak yang telrdaftar tahun 2022 di Kelcamatan Amplas selbanyak 12.813 olrang.
Belrdasarkan hasil pelrhitungan telrselbut, maka  sampell  dalam  pelnellitian  ini  diteltapkan selbanyak 99 kolnsumeln delngan keltelntuan n = jumlah  waib  pajak  kellurahan  dibagi  toltal jumlah WP Kelcamatan x 100.
Analisis data adalah kelgiatan melngellolmpolkan  data  belrdasarkan  variabell
DOI: https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
dan  jelnis  relspolndeln,  melntabulasi  data belrdasarkan variabell dari selluruh relspolndeln, melnyajikan data seltiap variabell yang ditelliti, mellakukan  pelrhitungan  untuk  melnguji hipoltelsis  yang  tellah  diajukan  (Sugiyolnol, 2017:137).  Pelngollahan  dan  pelnganalisaan data dalam pelnellitian ini delngan melnggunakan  bantuan  prolgram  SPSS  yang digunakan  untuk  melnghitung  nilai  statistik belrupa  uji  statistik  frelkuelnsi,  uji  kualitas data,  uji  relgrelsi  belrganda,  uji  asumsi  klasik dan uji hipoltelsis. Data akan disajikan dalam belntuk  tabell  atau  grafik  agar  melmudahkan melmahaminya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karaktelristik  relspolndeln  melnguraikan delskripsi idelntitas relspolndeln melnurut sampell  pelnellitian  yang  diteltapkan.  Salah satu tujuan delskripsi karaktelristik relspolndeln adalah melmbelrikan gambaran yang melnjadi sampell  dalam  pelnellitian.  Dalam  pelnellitian sampell, karaktelristik relspolndeln dikellolmpolkkan  melnurut  jelnis  kellamin  dan usia dan pelndidikan.

## 1. Analisis Regresi Linier Berganda
Dalam pelnellitian ini pelnulis melnguraikan  selcara  rinci  data-data  angkelt seltellah diselbarkan dan diisi  ollelh relspolndeln, untuk  itu  pelnulis  akan  melngollah  dan melntabulasikan  data  dari  tiap-tiap  aspelk pelrnyataan selbagaimana pada lampiran.
Pelngujian  relgrelsi  linelar  melnjellaskan bahwa ada pelngaruh pelngeltahuan, kelsadaran dan sanksi telrhadap pelmbayaran PBB. Hasil analisis  relgrelsi  delngan  pelrhitungan  yang melnggunakan solftwarel SPSS V.22.
Analisis relgrelsi digunakan untuk melngeltahui  pelngaruh  antara  variabell  belbas telrhadap  variabell  telrikat  (Gholzali,  2018). Untuk  analisis  relgrelsi  digunakan  relgrelsi multipell yaitu :
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X2 + b 3 X 3
Belrdasarkan  lampiran  dipelrollelh  kolelfisieln relgrelsi selbagai belrikut:
Tabel 1  Analisis of Varians
Coefficients a
Mo l de l l Unstandardize l d Co l e l fficie l nts Standardize l d Co l e l fficie l nts
B Std. E l rro l r Be l ta 1  (Co l nstant) 17.569 2.463 X1 .331 .046 .539 X2 .362 .085 .634 X3 .141 .109 -.199 De l pe l nde l nt Variable l : Y
Belrdasarkan tabell Analisis olf Varians di  atas  dikeltahui  kolelfisieln  masing-masing variabell pelngeltahuan 0.331; kelsadaran 0,362 dan  sanksi  0.141  delngan  kolnstanta  17.569 selhingga  pelrsamaan  relgrelsi  dapat  dituliskan selbagai belrikut:
Y  =  17.569  +  0,331X 1, +  0,362X 2, + 0.141X 3 Dari pelrsamaan di atas dapat diintelrpreltasikan selbagai belrikut :
1. a  =  17.569  atau  kolnsatanta  relgrelsi,  yang belrarti  jika  tidak  ada  pelngeltahuan, kelsadaran  dan  sanksi  atau  =  0  maka Kelpatuhan  melmbayar  PBB  (Y)  selbelsar 17.569
2. b 1 , b 2 , b 3 = 0.331; 0.362 dan 0.141 untuk pelngeltahuan,  kelsadaran,  dan  sanksi melmiliki  hubungan  yang  selarah.  Artinya seltiap  pelnambahan  selbelsar  1  %  akan melnambah  kelpatuhan  melmbayar  PBB selbelsar 1 %, selbaliknya apabila dikurangi jumlah  selbelsar  1  %  akan  melngurangi kelpatuhan  melmbayar  PBB  selbelsar  1%. Delngan  delmikian  pelrsamaan  di  atas melnggambarkan ada pelngaruh pelngeltahuan, kelsadaran dan sanksi selcara belrsama-sama (simultan) telrhadap kelpatuhan pelmbayaran PBB di Kelcamatan Meldan Amplas. Bila  dipelrhatikan  bahwa  faktolr  yang lelbih dolminan belrpelngaruh telrhadap kelpatuhan  melmbayar  PBB    bila  dilihat  dari nilai  kolelfisieln  pelngeltahuan,  kelsadaran  dan sanksi,  maka  kelsadaran  lelbih  dolminan  yaitu 0.362  dibanding  delngan  pelngeltahuan  dan sanksi yaitu 0.331 dan 0.362
DOI: https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## a. Uji t
Untuk  melngeltahui  linielritas  dari  variabell maka  dapat  dikeltahui  belrdasarkan  uji linielritas (Gholzali, 2018)
delngan pelrhitungan SPSS Velrsi 20 selbagai belrikut :
Tabel 2 Uji t
Mo l de l l t Sig. 1 (Co l nstant) 7.134 .000 X1 7.231 .816 X2 4.242 .004 X3 2.300 .000 De l pe l nde l nt Variable l : Y
Belrdasarkan  hasil  pelrhitungan  delngan melnggunakan prolgram SPSS Velrsi 22, pada tabell dapat dilihat bahwa :
1. Nilai  Kolrellasi  antara  pelngeltahuan delngan  kelpatuhan  melmbayar  PBB selbelsar  7.231.  dalam  taraf  signifikansi 0.05%  dimana  n=99    adalah  1.660 delngan  delmikian  t-hitung  7.231>1.660 hal  ini  melnunjukkan  bahwa  selcara parsial pelngeltahuan belrpelngaruh signifikan telrhadap kelpatuhan melmbayar  PBB  di  Kelcamatan  Meldan
Amplas
2. Nilai  Kolrellasi  antara  kelsadaran  delngan kelpatuhan  melmbayar  PBB  selbelsar 4.242,  dalam  taraf  signifikansi  0.05% dimana  n=99  adalah  1.660  delngan delmikian t-hitung 4.242 >1.660   hal ini melnunjukkan  bahwa  selcara  parsial kelsadaran  bayar  PBB  belrpelngaruh signifikan telrhadap kelpatuhan
melmbayar  PBB  di  Kelcamatan  Meldan
Amplas
3. Nilai  Kolrellasi  antara  sanksi  delngan kelpatuhan  melmbayar  PBB  selbelsar 2.300,  dalam  taraf  signifikansi  0.05% dimana  n=99  adalah  1.660  delngan delmikian t-hitung 2.300 >1.660   hal ini melnunjukkan  bahwa  selcara  parsial sanksi tidak melmbayar PBB belrpelngaruh signifikan telrhadap kelpatuhan melmbayar PBB di
Kelcamatan Meldan Amplas Dapat  dilihat  kolrellasi  di  antara variabell  delngan  arah  hubungan  yang  polsitif (tidak  ada  tanda  nelgatif)  belrarti  selmakin belsar  variabell  indelpelndeln  maka  akan
selmakin melningkat variabell delpelndeln, delmikian  selbaliknya  apabila  selmakin  kelcil variabell indelpelndeln, akan selmakin kelcil atau selmakin melnurun variabell delpelndeln.

## b. Uji R (Determinan)
Hasil pelrhitungan relgrelsi telrselbut dapat dilanjutkan  untuk  melnghitung  kolelfisieln deltelrminasi yaitu unutk melngeltahui selbelrapa belsar  pelngaruh  pelngeltahuan,  kelsadaran  dan sanksi  telrhadap  kelpatuhan  melmbayar  PBB mellalui  pelnelntu  belrganda  (Kpb  )  (Gholzali, 2018), delngan rumus SPSS.
Tabel 3 Uji Determinan
Model Summary b
Mo l de l l R R
Squar e l Adjuste l d R Square l Std. E l rro l r o l f the l E l stimat e l Durbin -
Watso l n 1 .808 a .653 .639  1.27412 .308
a. Pre l dicto l rs: (Co l nstant), X3, X1, X2
b. De l pe l nde l nt Variable l : Y
Jika  variabe l l  inde l ve l nde l n  le l bih  dari  satu, maka  se l baiknya  untuk  me l lihat  ke l mampuan variabe l l  me l mpre l diksi  variabe l l  de l ve l nde l n, nilai yang digunakan yaitu nilai adjuste l d 𝑅 2 . Nilai  adjuste l d 𝑅 2 se l be l sar  0.808  me l mpunyai arti  bahwa  variabe l l  de l ve l nde l n  mampu dije l laskan  o l le l h  variabe l l  de l ve l nde l n  se l be l sar 80.8%.  De l ngan  kata  lain  pe l rubahan  dalam ke l patuhan me l mbayar PBB mampu dije l laskan o l le l h  ke l tiga variabe l l  inde l ve l nde l n,  dan  sisanya se l be l sar  19,2%  dije l laskan  o l le l h  fakto l r  lain yang tidak diikutkan dalam pe l ne l litian ini.
Be l rdasarkan  uraian  di  atas  se l bagaimana hasil  pe l rhitungan  me l nggunakan  SPSS  maka dapat  dike l tahui  be l hwa  te l rdapat  pe l ngaruh yang signifikan antara pe l nge l tahuan, ke l sadaran  dan  sanksi  te l rhadap  ke l patuhan me l mbayar  PBB  di  Ke l camatan  Me l dan Amplas.
DOI: https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Pembahasan Se l te l lah  diuraikan  hasil  pe l ne l litian be l rdasarkan uji statistic me l nggunakan SPSS se l bagaimana di atas maka se l lanjutnya dapat dide l skripsikan  te l ntang  fakto l r-fakto l r  yang me l mpe l ngaruhi pe l mbayaran PBB di Ke l camatan Me l dan Amplas.
Pengetahuan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan berpengaruh  dalam  membayar  Pajak  di Kecamatan Medan Amplas
Pe l nge l tahuan Pajak Bumi dan Bangunan  be l rpe l ngaruh  dalam  me l mbayar Pajak  di  Ke l camatan  Me l dan  Amplas  hal  ini te l rlihat  dari  uji  t  dimana  hasil  pe l rhitungan me l nggunakan  statistik  uji  t  bahwa  nilai Ko l re l lasi antara pe l nge l tahuan de l ngan ke l patuhan  me l mbayar  PBB  se l be l sar  7.231. dalam taraf signifikansi 0.05% dimana n=99 adalah  1.660    de l ngan  de l mikian  t-hitung 7.231  >1.660      hal  ini  me l nunjukkan  bahwa se l cara  parsial  pe l nge l tahuan  be l rpe l ngaruh signifikan  te l rhadap  ke l patuhan  me l mbayar PBB di Ke l camatan Me l dan Amplas.
Hasil  pe l ne l litian  di  atas  re l le l van de l ngan  pe l ne l litian  yang  dilakukan  o l le l h Suardi,  HS  (2015).    Hasil  pe l ne l litian  ini adalah  pe l nge l tahuan  be l rpe l ngaruh  po l sitif  dan signifikan  te l rhadap  ke l patuhan,  se l hingga me l ngindikasikan  se l makin  baik  pe l nge l tahuan masyarakat  me l nge l nai  PBB  maka  akan me l ningkatkan  ke l patuhan  dalam  me l mbayar PBB khusunya pada dae l rah pe l ne l litian.
De l ngan  de l mikian  dapat  disimpulkan bahwa  fakto l r  pe l nge l tahuan  be l rpe l ngaruh te l rhadap  pe l mbayaran  PBB  di  Ke l camatan Me l dan Amplas.
Kesadaran  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan  berpengaruh  dalam  membayar Pajak di Kecamatan Medan Amplas
Ke l sadaran me l mbayar Pajak Bumi dan Bangunan  be l rpe l ngaruh  dalam  me l mbayar Pajak  di  Ke l camatan  Me l dan  Amplas  hal  ini te l rlihat  dari  uji  t  dimana  dimana  nilai Ko l re l lasi  antara  ke l sadaran  de l ngan  ke l patuhan me l mbayar  PBB  se l be l sar  4.242,  dalam  taraf signifikansi  0.05%  dimana  n=99  adalah 1.660 de l ngan de l mikian t-hitung 4.242 >1.660 hal  ini  me l nunjukkan  bahwa  se l cara  parsial ke l sadaran bayar PBB be l rpe l ngaruh signifikan te l rhadap  ke l patuhan  me l mbayar  PBB  di Ke l camatan Me l dan Amplas.
Pe l ne l litian ini se l suai de l ngan pe l ne l litian yang  dilakukan  o l le l h  Sri  Wahyuni  Abdullah (2022),  dalam  pe l ne l litian  ini  me l mbe l rikan ke l simpulan  bahwa  Analisis  data  pada pe l ne l litian  ini  me l nggunakan  analisis  re l gre l si be l rganda.  Hasil  pe l ne l litian  me l nunjukkan ke l sadaran dan pe l mahaman pajak be l rpe l ngaruh  po l sitif  dan  signifikan  te l rhadap ke l patuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan. Se l cara  simultan  ke l sadaran  dan  pe l mahaman pajak be l rpe l ngaruh signifikan te l rhadap ke l patuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
Be l rdasarkan pe l ne l litian ini maka dapat disimpulkan  bahwa  ke l sadaran  masyarakat be l rpe l ngaruh  te l rhadap  pe l mbayaran  pajak PBB di Ke l camatan Me l dan Amplas.
Sanksi yang diberikan kepada masyarakat berpengaruh  dalam  membayar  Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Amplas
Sanksi yang dibe l rikan ke l pada masyarakat  be l rpe l ngaruh  dalam  me l mbayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Ke l camatan Me l dan  Amplas  hal  ini  te l rlihat  dari  uji  t dimana  nilai  Ko l re l lasi  antara  sanksi  de l ngan ke l patuhan  me l mbayar  PBB  se l be l sar  2.300, dalam  taraf  signifikansi  0.05%  dimana  n=99 adalah  1.660    de l ngan  de l mikian  t-hitung
DOI: https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
2.300  >1.660  hal  ini  me l nunjukkan  bahwa se l cara  parsial  sanksi  tidak  me l mbayar  PBB be l rpe l ngaruh  signifikan  te l rhadap  ke l patuhan me l mbayar  PBB  di  Ke l camatan  Me l dan Amplas.
Pe l ne l litian ini se l jalan de l ngan pe l ne l litian  Tiara  Arfah  (2019),  dalam pe l ne l litian  te l rse l but  me l nggambarkan  bahw te l rdapat  Pe l ngaruh  Sanksi  Pe l rpajakan  dan Ke l sadaran Wajib Pajak Te l rhadap Ke l patuhan Wajib  Pajak  dalam  Me l mbayar  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Pe l rde l saan  dan  Pe l rko l taan (PBB P2) di Kabupate l n Sume l dang.
De l ngan  de l mikian  dapat  disimpulkan bahwa  sanksi  yang  dibe l rikan  ke l pada pe l mbayar pajak be l rpe l ngaruh te l rhadap ke l patuhan me l mbayar pajak PBB di Ke l camatan Me l dan Amplas.
Tingkat  pengetahuan,  kesadaran  dan sanksi  secara  simultan  berpengaruh dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Kecamatan Medan Amplas
Tingkat  pe l nge l tahuan,  ke l sadaran  dan sanksi  se l cara  simultan  be l rpe l ngaruh  dalam me l mbayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Ke l camatan  Me l dan  Amplas,  hal  ini  te l rlihat dari  uji  F  dimana  F hitung se l be l sar  46.368    > dari  F tabe l l 1.95  de l ngan  tingkat  signifikan 0,000.  O l le l h  kare l na  F hitung le l bih  be l sar  dari F tabe l l dan  pro l babilitas  0,000  jauh  le l bih  ke l cil dari 0,05, maka To l lak Ho l (Te l rima H 1 ) maka disimpulkan  bahwa  pe l nge l tahuan,  ke l sadaran dan  sanksi  se l cara  se l re l mpak  be l rpe l ngaruh po l sitif  dan  signifikan  te l rhadap  ke l patuhan me l mbayar  PBB  di  Ke l ccamatan  Me l dan Amplas.
Pe l ne l litian ini se l jakan de l ngan pe l ne l litian  M.Hasan  Ma’ruf  (2020) Hasil dari pe l ne l litian ini, pe l rtama: ke l sadaran wajib pajak be l rpe l ngaruh po l sitif te l rhadap ke l patuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan, ke l dua:  tingkat  pe l mahaman  be l rpe l ngaruh po l sitif te l rhadap ke l patuhan wajib pajak bumi
dan  bangunan,  ke l tiga:  pe l laksanaan  sanksi be l rpe l ngaruh po l sitif te l rhadap ke l patuhan wajib bumi  dan  bangunan,  yang  ke l e l mpat:  kualitas layanan be l rpe l ngaruh po l sitif te l rhadap ke l patuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan. Hasil  pe l ne l litian  me l nunjukkan  juga  bahwa ke l sadaran wajib pajak, sanksi pajak, pe l mahaman  pajak,  dan  kualitas  layanan se l cara  simultan  be l rpe l ngaruh  po l sitif  te l rhadap ke l patuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
Be l rdasarkan  pe l ne l litian  te l rse l but  dapat disimpulkan  bahwa  se l cara  simultan  te l rdapat pe l ngaruh  pe l nge l tahuan, ke l sadaran  dan  sanksi PBB  te l rhadap  ke l patuhan  me l mbayar  pajak PBB di Ke l camatan Me l dan Amplas. Hasil uji de l te l rminan  me l nunjukkan  bahwa se l be l sar 80,8%  pe l nge l tahuan,  ke l sadaran  dan  sanksi me l mpe l ngaruhi te l rhadap ke l patuhan me l mbayar  PBB  di  Ke l camatan  Me l dan Amplas.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Be l rdasarkan  hasil  pe l mbahasan  yang dilakukan  pada  bab  se l be l lumnya,  maka pe l nulis dapat me l narik ke l simpulan :
1. Te l rdapat pe l ngaruh pe l nge l tahuan te l rhadap ke l patuhan  me l mbayar  PBB  se l bagaimana hasil pe l rhitungan dalam taraf signifikansi  0.05%  dimana  n=99  adalah 1.660 atau t-hitung 7.231 > 1.660 hal ini me l nunjukkan  bahwa  se l cara  parsial pe l nge l tahuan be l rpe l ngaruh signifikan te l rhadap  ke l patuhan  me l mbayar  PBB  di Ke l camatan Me l dan Amplas 2. Te l rdapat  pe l ngaruh  ke l sadaran  te l rhadap ke l patuhan  me l mbayar  PBB  se l bagaimana hasil pe l rhitungan dalam taraf signifikansi  0.05%  dimana  n=99  adalah 1.660  de l ngan  de l mikian  t-hitung  4.242  > 1.660 hal ini me l nunjukkan bahwa se l cara parsial ke l sadaran bayar PBB be l rpe l ngaruh signifikan te l rhadap
DOI: https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
ke l patuhan me l mbayar PBB di Ke l camatan Me l dan Amplas
3. Te l rdapat pe l ngaruh sanksi de l ngan ke l patuhan me l mbayar PBB se l bagaimana
hasil pe l rhitungan dalam
taraf signifikansi  0.05%  dimana  n=99  adalah 1.660 de l ngan de l mikian t-hitung 2.300 > 1.660  hal  ini  me l nunjukkan  bahwa se l cara  parsial  sanksi  tidak  me l mbayar PBB  be l rpe l ngaruh  signifikan  te l rhadap ke l patuhan me l mbayar
PBB di Ke l camatan Me l dan Amplas.
4. Te l rdapat pe l ngaruh pe l nge l tahuan, ke l sadaran  dan  sanksi  se l cara  simultan te l rhadap  me l mbayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Ke l camatan Me l dan Amplas,  se l bagaimana  F hitung se l be l sar 46.368    >  dari  F tabe l l 1.95  de l ngan  tingkat signifikan 0,05. O l le l h kare l na F hitung le l bih be l sar  dari  F tabe l l maka  disimpulkan bahwa  pe l nge l tahuan,  ke l sadaran  dan sanksi  se l cara  se l re l mpak  be l rpe l ngaruh po l sitif dan signifikan te l rhadap ke l patuhan me l mbayar PBB di Ke l ccamatan  Me l dan  Amplas  de l ngan tingkat pe l ngaruh be l rdasarkan uji de l te l rminan adalah 80.8%
Saran Se l lanjutnya  pe l nulis  akan  me l mbe l rikan be l be l rapa saran-saran yang dianggap pe l nting, antara lain :
1. Ke l sadaran adalah pe l ngaruh yang paling re l ndah  dalam  upaya  me l ningkatkan pe l mbayaran  PBB  di  Ke l camatan  Me l dan Amplas, o l le l h kare l na itu pe l rlu ke l sadaran masyarakat ditingkatkan.
2. Pe l nge l tahuan me l rupakan fakto l r do l minan dalam pe l mbayaran
PBB o l le l h masyarakat, o l le l h kare l na itu pe l nge l tahuan  masyarakat  te l ntang  PBB harus dipe l rtahankan.
4. Sanksi me l rupakan bagian pe l nting dalam me l mbayar PBB agar masyarakat
me l nyadari pe l ntingnya ke l wajiban me l mbayar PBB

## DAFTAR PUSTAKA
AM  ,  Pratiwi  Me l mi.  (  2021  ).  Analisis Pe l ne l rapan  PP  23  Tahun  2018  Pada Wajib Pajak UMKM ( Studi Di Kanto l r Pe l layanan  Pajak  Pratama  Makassar Utara).  Jurnal  Ilmu  Akuntansi.  Vo l l.3,
No l mo l r 1 Mare l t 2021 Arisandy,  N.  (2017).  Pe l ngaruh  Pe l mahaman Wajib  Pajak,  Ke l sadaran  Wajib  Pajak Dan Sanksi Pajak Te l rhadap Ke l patuhan Wajib  Pajak  O l rang  Pribadi  Yang Me l lakukan  Ke l giatan  Bisnis  O l nline l Di Pe l kanbaru. Jurnal Ilmiah E l ko l no l mi Dan Bisnis, 14(1), 62–71.
Cindy,  J.,  &  Ye l nni,  M.  (2018).  Pe l ngaruh ke l sadaran wajib pajak, kualitas pe l layanan  fiskus  ,  sanksi  pe l rpajakan, lingkungan wajib pajak be l rada te l rhadap  ke l patuhan  wajib  pajak  o l rang pribadi di Surabaya. Tax & Acco l unting Re l vie l w, 1, 51.
De l wi,  I.  A.  L.  K.  (2017).Pe l rtumbuhan  dan Pe l ne l rimaan  Pajak  te l rkait  Pe l ne l rapan Pe l raturan  Pe l me l rintah  No l mo l r  46.  E l - Jurnal  Akuntansi  Unive l rsitas  Udayana,
Vo l l.18.3, 2055-2084.
E l dy  Isna  Trisnanty  ,dkk.  (2021).  Analisis Tingkat Ke l patuhan Usaha Mikro l , Ke l cil dan  Me l ne l ngah  Wajib  Pajak  se l te l lah pe l mbe l rlakuan  Pe l raturan  Pe l me l rintah No l mo l r 23 Tahun 2018.Jilid  3,  No l mo l r 3,  April  2021 Fatmah.(2018).  Pe l ngaruh  Inse l ntif  Pajak Pe l nghasilan  dan  Pe l layanan  Prima te l rhadap Ke l patuhan Wajib Pajak UMKM  (Usaha  Mikro l ,  Ke l cil,  dan Me l ne l ngah)  di  Banyuwangi.Skripsi.
Surabaya: Unive l rsitas Airlangga.
Fauziah  (2018),  Pe l ranan  Pajak  dalam
DOI: https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Pe l ningkatan E l ko l no l mi Dae l rah, Jakarta,
Bumi Aksara Jayusman,  Sri  Fitria.  2017.  “Fakto l r-Fakto l r yang Me l mpe l ngaruhi Ke l patuhan Wajib
Pajak O l rang Pribadi
de l ngan
So l sialisasi Pe l rpajakan Se l bagai Variabe l l  Mo l de l rasi  pada  Kanto l r  Pajak Pratama Me l dan Po l lo l nia”.  Te l sis Me l giste l r Akuntansi. Me l dan:
Unive l rsitas Sumate l ra Utara
Kahpi,  A.  (2020).  Upaya  ke l arah  re l alisasi targe l t  pe l ne l rimaan  pajak.  Al-Risalah, 20(1), 43–56.
Ke l me l ntrian  Ko l pe l rasi  dan  Usaha  Ke l cil  dan Me l ne l ngah  (Ke l me l nko l p  UKM)  Mare l t 2021  te l ntang  Pe l rke l mbangan  Data Usaha Mikro l , Ke l cil, Me l ne l ngah
(UMKM)  dan  Usaha  BE l SAR  (UB)
Tahun 2021- 2022.
Khasanah,  2018,  Akuntansi  Pe l rpajakan.
Jakarta: Sale l mba E l mpat.
Linto l ng,  F.,  Sabijo l no l ,  H.,  &  Kalalo l ,  M.  Y. B.  (2018).  Analisis  e l fe l ktifitas  dan ko l ntribusi  pajak  bumi  dan  bangunan pe l de l saan  dan  pe l rko l taan  (PBB-P2) te l rhadap pe l ningkatan pe l ne l rimaan pe l ndapatan  asli  dae l rah  di  Kabupate l n Minahasa  Se l latan  dan  Ko l ta  Manado l . Go l ing Co l nce l rn : Jurnal Rise l t Akuntansi, 13(4).
Mardiasmo l , (2017) Pe l rpajakan,
(Yo l gyakarta: Pe l ne l rbit Andi)
Me l dan Bagus Co l m. Me l dan Amplas Pe l nunggak Te l rbe l sar PBB Tahun 2012, https://www.me l danbagus.co l m/re l ad/20 13/11/04/19323/me l dan-amplas- pe l nunggak-te l rbe l sar-pbb-tahun-2012
Pe l trus  G  dan  Tank  Kim  He l k(2023),
Pe l ngaruh Pe l nge l tahuan, Ke l sadaran dan
Kualitas Pe l layanan Te l rhadap Ke l patuhan  Pajak  PBB  diKe l camatan Patumbak, vo l l.2 No l .3 Po l e l rno l mo l Yo l se l p. ( 2020 ). Ke l wajiban Bagi
UMKM  Untuk  Me l nghitung  Pajak Pe l nghasilan O l rang Pribadi Be l rdasarkan Pe l raturan  Pe l me l rintah  PP  No l mo l r  23 Tahun 2018. Jakarta Prako l sa,  P.  B.,  &  Hidayatullo l h,  A.  (2019). Analisis  Pe l raturan  Pe l me l rintah  No l mo l r 23 Tahun 2018: Sudut Pandang Pe l laku
UMKM.  Jurnal  Akuntansi  dan  Pajak,
20(1), 99-108.do l i: http://dx.do l i.o l rg/10.29040/jap.v20i1.55 3 Purnamasari  (2018),  Pe l ngaruh  Pe l mahaman,
Sanksi Pe l rpajakan, Tingkat
Ke l pe l rcayaan  Pada  Pe l me l rintah  Dan Hukum,  Se l rta  Nasio l nalisme l Te l rhadap 22  Ke l patuhan  Wajib  Pajak  Dalam Me l mbayar  PBB-P2  (Studi  Pada  Wajib Pajak PBB-P2 di Ko l ta Banjar) Putri,  dkk  (2018)  Po l tre l t  Pajak  Dae l rah  di Indo l ne l sia. Jakarta: Ke l ncana.
S.I Djajadiningrat (2018), Pe l ne l rapan Pe l re l ncanaan  Pajak  Pe l nghasilan  Pasal 21  Se l bagai  Strate l gi  Pe l nghe l matan Pe l mbayaran  Pajak,  (Bali:  Fakultas E l ko l no l mi dan Bisnis Unive l rsitas Udayana, E l Jurnal Akuntansi
Unive l rsitas Udayana Sari,  V.  (2018).Tingkat  Ke l patuhan  Wajib Pajak  Badan  Usaha  Mikro l Ke l cil  dan Me l ne l ngah  Pasca  Ke l bijakan  Fasilitas Pe l ngurangan Tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Ke l bayo l ran Lama.Skripsi.
De l po l k: Unive l rsitas Indo l ne l sia.
Sastri,  I.  I.  A.  M.,  &  Datrini,  L.  K.  (2018). Upaya  pe l ningkatan  pe l ne l rimaan  pajak pasca  tax  amne l sty  pada  Kanwil  DJP Bali.  Be l havio l ral  Acco l unting  Jo l urnal,
1(1), 37–49.
Siahaan,  M.  P.  (2020).  Hukum  pajak mate l rial: o l bje l k, subje l k, dasar pe l nge l naan  pajak,  tarif  pajak  dan  cara pe l rhitungan  pajak  (e l d.  1).  Yo l gyakarta:
Graha Ilmu.
Siahaan, S., & Halimatusyadiah.  (2018).  Pe l ngaruh
DOI: https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
ke l sadaran pe l rpajakan, so l sialisasi pe l rpajakan, pe l layanan fiskus,
Siti  Kurnia  Rahayu  (2019),  Pe l rpajakan (Ko l nse l p  dan  Aspe l k  Fo l rmal),  Jakarta,
Re l kayasa Sains Siti Re l smi (2019), Pajak dan Pe l ngaturannya,
Jakarta, Rine l ka Cipta Suhe l ndry  (2018),  Ke l patuhan  Te l rhadap Pe l mbayaran  Pajak  Kaitannya  De l ngan Pe l nghasilan Usaha, Jakarta, LP3E l S.
Susilawati,  dkk.  2018.  Pe l ngaruh  Ke l sadaran Wajib  Pajak,  Pe l nge l tahuan  Pajak,
Sanksi  Pe l rpajakan  Dan  Akuntansi Pe l layanan  Publik  Pada  Ke l patuhan Wajib  Pajak  Ke l ndaraan  Be l rmo l to l r.
Jurnal Akuntansi Unive l rsitas Udayana.
Tjahjo l no l ,  Ahmad  dan  Triyo l no l Wahyudi. (2019). Pe l rpajakan Indo l ne l sia : Pe l nde l katan  So l al  Jawab  dan  Kasus (E l disi  Pe l rtama).  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo l Pe l rsada.
Ve l ro l nica,  A.  (2019).  Pe l ngaruh  so l sialisasi pe l rpajakan, pe l layanan
fiskus,
pe l nge l tahuan
pajak,
pe l rse l psi pe l nge l tahuan  ko l rupsi,  dan  sanksi pe l rpajakan  te l rhadap  ke l patuhan  wajib pajak  o l rang  pribadi  (  wpo l p  )Pada  kpp pratama  se l nape l lan  pe l kanbaru.  Jo l urnal o l f Che l mical Info l rmatio l n and Mo l de l ling, 53(9), 1689–1699.
https://do l i.o l rg/10.1017/CBO l 97811074 15324.004 We l nny  De l sty  Fe l brian,  Ristiliana  Ristiliana, (2019),  Pe l ngaruh  Pe l nge l tahuan  dan Ke l sadaran  Wajib  Pajak  Te l rhadap Ke l patuhan Wajib Pajak dalam
Me l mbayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB) pada Kanto l r Badan Pe l ndapatan Dae l rah Ko l ta Pe l kanbaru.vo l l.1 No l .4
Wulandari, Lia. 2017. Pe l ngaruh Pe l ndapatan,
Kualitas  Pe l layanan,  dan  Pe l ne l gakan Hukum  Te l rhadap  Ke l patuhan  Wajib Pajak  dalam  Me l mbayar  Pajak  Bumi
dan  Bangunan.  Skripsi.  Se l marang  : FE l UNNE l S.  (Skripsi  UNNE l S  tidak  untuk dipulikasikan) Wulandari,  T.  (2018).  Pe l ngaruh  so l sialisasi pe l rpajakan,  pe l nge l tahuan  pe l rpajakan, kualitas  pe l layanan  te l rhadap  ke l patuhan wajib  pajak  de l ngan  ke l sadaran  wajib pajak  se l bagai  variabe l l  inte l rve l ning (Studi  pada  Kanto l r  Pe l layanan  Pajak Pratama  Pe l kanbaru  Se l nape l la).  Jo l m FE l KO l N, 2(2), 1–15.
Yusnidar, Jo l han., Sunarti, dan Arik Prase l tya. (2018).  “Pe l ngaruh  Fakto l r-Fakto l r  yang Me l mpe l ngaruhi Ke l patuhan Wajib Pajak dalam  Me l lakukan  Pe l mbayaran  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Pe l rde l saan  dan Pe l rko l taan  (Studi  Pada  Wajib  Pajak PBBP2
Ke l camatan Jo l mbang Kabupate l n Jo l mbang)”. Jurnal
Pe l rpajakan (JE l JAK) 1(1): 1-10