Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…

## PENGARUH ETIKA, PENDIDIKAN, DAN PENGALAMAN TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN PROFESIONALISME SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING
( STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI)
Nurul Alfiyah 1
Email: nu2fia@yahoo.co.id
Siti Maria Wardayati 2
Email: siti.maria@unej.ac.id
Agung Budi Sulistiyo 3 Email: agungbudi.feb@unej.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  influence  of  ethics, education, and experience to professionalism and to test and analyze the effect of ethics, education, experience, and professionalism of the quality audit at the office of the Inspectorate of Banyuwangi. Where the sampling technique using census method with auditors who have the  certification  criteria  of  functional  positions  auditor  (JFA)  and follow  continuous  professional  education  and  training  (continuing professional  education)  totaling  28  people.  The  results  showed  that ethics significant effect on audit quality. Then the second hypothesis education  variable  has  no  effect  on  audit  quality,  this  indicates  the second hypothesis is rejected. The third hypothesis is that experience does not significantly affect professionalism. Fourth hypothesis ethics significantly  affect  audit  quality.  Education  not  significant  effect  on audit  quality,  this  indicates  a  fifth  hypothesis  is  rejected.  The  sixth hypothesis  experience  significant  effect  on  audit  quality.  And  the results of the seventh hypothesis professionalism significant effect on audit quality.
Keywords: ethics, education, experience, professionalism and quality of the audit.

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  masyarakat  menuntut  agar  lembaga  sektor  publik  semakin meningkatkan  kualitas  dalam  pelayanan,  mutu  serta  pengelolaan  organisasi.  Audit pemerintah merupakan kewajiban utama pemerintah sebagai bentuk  pertanggung
1 Corresponding Author: Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37, 68121, Jember, Indonesia
2,3 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37, 68121, Jember, Indonesia
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…
jawaban  kepada  rakyat.  Organisasi  sektor  publik  pemerintah  adalah  lembaga  yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari rakyat. Salah satu  unit  yang  melakukan  audit/pemeriksaan  terhadap  pemerintah  daerah  adalah inspektorat  daerah.  Peran  dan  fungsi  inspektorat  provinsi,  kabupaten/kota  secara umum  diatur  dalam  pasal  4  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  64  Tahun  2007. Pasal  4  menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  urusan pemerintahan,  inspektorat  provinsi,  kabupaten/kota  mempunyai  fungsi  sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/05/M.PAN/03/2008  tentang  pengukuran  kualitas  audit  atas  laporan  keuangan khususnya  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP) wajib  menggunakan  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN)  yang  tertuang dalam  Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  01  Tahun 2007.
Penelitian ini berfokus pada empat aspek yaitu etika, pendidikan, pengalaman, dan  profesionalisme  yang  diduga  berpengaruh  terhadap  kualitas  audit  pada  kantor inspektorat  kabupaten  Banyuwangi.  Penelitian  ini  merupakan  studi  lanjutan  dari penelitian yang dilakukan oleh Cahayu (2013) dan Wardayati et.al (2015). Beberapa penelitian terhadap variabel etika yaitu Kisnawati (2012), Kovinna et al. (2014) dan Ashari  (2011).  Untuk  variabel  pendidikan  penelitian  juga  pernah  dilakukan  oleh Pebryanto (2013), Subhan (2012) . Sedangkan untuk variabel pengalaman penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Sylvie Bolang et al. (2013), Budi et al. (2004) dan Atmawinata  (2014) .

## Tabel 1 Daftar Opini LKPD Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya
Entitas Pemerintah Daerah Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Kab.Banyuwangi WDP WDP WTP WTP WTP DPP Kab.Bondowoso WDP WTP DPP WTP WDP WTP DPP Kab.Jember WDP WDP WTP WDP WDP Kab.Situbondo WDP WDP WDP WDP WTP DPP Kab.Probolinggo WDP WDP WDP WTPDPP WTP DPP
Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2015
Dari  tabel  tersebut  dapat  kita  lihat  bahwa  pada  tahun  2014  Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan kualitas opini dari WTP menjadi WTP DPP. Hal ini diduga karena Kabupaten Banyuwangi masih dalam tahap awal dalam penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  berbasis  akrual  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  No.71  tahun  2010.  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) berbasis akrual sebagai pengganti dari PP No.24 tahun 2005 yang menetapkan bahwa seluruh  Pemerintah  Daerah  wajib  menerapkan  SAP  berbasis  akrual  paling  lambat tahun  Anggaran  2015.  Dan  Kabupaten  Banyuwangi  merupakan  satu  –  satunya Kabupaten  di  Jawa  Timur  yang  pada  tahun  2014  sudah  menerapkan  Akrual  Basis sehingga  Kabupaten  Banyuwangi  menjadi  rujukan  dari  Kabupaten  –  Kabupaten lainnya.
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…

## 2. LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## 2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori  ini  mengasumsikan  bahwa  masing-masing  individu  semata-mata termotivasi  oleh  kepentingan  dirinya  sendiri  sehingga  menimbulkan  konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal mengontrak agen untuk  melakukan pengelolaan  sumber  daya  dalam  perusahaan  dan  berkewajiban  untuk  memberikan imbalan kepada agen sedangkan  agen berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya (Jensen dan Meckling 1976). Mardiasmo (2007, 20-21) menjelaskan bahwa pengertian  akuntabilitas  publik  sebagai  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent ) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut.
Keagenan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  diinterpretasikan  dalam  dua hubungan yaitu: (1) hubungan yang terjadi rakyat sebagai prinsipal dan kepala daerah sebagai  agen;  dan  (2)  hubungan  kepala  daerah  sebagai  prinsipal  dan  kepala  SKPD sebagai agen. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan ini merupakan pemberian  otoritas  eksekutif  dan  pelimpahan  wewenang  rakyat  kepada  pemerintah daerah  (gubernur,  bupati/walikota).  Hubungan  kepala  daerah  sebagai  prinsipal  dan kepala  SKPD  sebagai  agen  tercermin  dalam  Permendagri  Nomor  59  tahun  2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  oleh  kepala  Satuan  Kerja  Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  selaku  pejabat  pengguna  anggaran (PA)  atau  pengguna  barang  daerah.  Kedudukan  kepala  SKPD  dan  PPKD  adalah menerima  wewenang  dari  kepala  daerah  selaku  pemegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan daerah.

## 2.2 Teori Kompetensi
Teori  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  dikemukakan  oleh  Beer  dan Spector  (1985)  dikenal  dengan  teori  “aset”.  Teori  ini  menjelaskan  bahwa  setiap karyawan dinilai memiliki aset bagi suatu organisasi, yang saling mempengaruhi untuk menghasilkan  kompetensi.  Menurut  Wibowo  (2008,  86),  kompetensi  sebagai karakteristik  dari  seseorang  yang  dapat  diperlihatkan,  yang  meliputi  pengetahuan, ketrampilan, teori jendela yang dikemukakan Donald (dalam Kamidin 2010) di sebut dengan  teori  KSEA  ( Knowledge,  Skill,  Expert, dan Attitude). Fokus  atau  inti  teori jendela ini disebut adalah kompetensi sumber daya manusia. Setiap individu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan ditunjang dengan keterampilan merupakan sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan ditunjang  dengan  keahlian  pada  bidang  tugas  yang  ditekuni  sebagai  sumber  daya manusia  yang  kapabilitas.  Sumber  daya  manusia  yang  memiliki  keahlian  dituntut untuk mampu bersikap profesional, akan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang handal dan mandiri.
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…

## 2.3 Standar Kompetensi Auditor
Pengertian  Audit  menurut  peraturan  menteri  pendayagunaan  aparatur  negara nomor  PER/05/M.PAN/03/2008,  audit  adalah  proses  identifikasi  masalah,  analisis, dan  evaluasi  bukti  yang  dilakukan  secara  independen,  obyektif,  dan  profesional berdasarkan  standar  audit,  untuk  menilai  kebenaran,  kecermatan,  kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Standar  Kompetensi  Auditor  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawasan Keuangan  Dan  Pembangunan  Nomor  :  PER  –  211/K/JF/2010  Tentang  Standar Kompetensi  Auditor  dijelaskan  bahwa  kompetensi  adalah  kemampuan  dan karakteristik  yang  dimiliki  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  berupa  pengetahuan, keahlian,  dan  sikap  perilaku  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatannya. Sedangkan standar kompetensi auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencangkup aspek pengetahuan (knowledge ), ketrampilan/keahlian ( skill ), dan sikap perilaku ( attitude ) untuk dapat melakukan tugas
– tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik.

## 2.4 Proses Audit Sektor Publik
Langkah – langkah dalam proses audit yang dijelaskan oleh Bastian (2007, 28) adalah  perencanaan  ( planning ),  pelaksanaan  ( executing ),  dan  pelaporan  ( reporting ). Isi dokumentasi dari kertas kerja memperlihatkan pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi  dengan  baik,  pemahaman  yang  memadai  atas  struktur  pengendalian internal yang telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup  pengujian  yang  telah  dilakukan,  bukti  audit  yang  telah  diperoleh,  prosedur yang  telah  diterapkan,  dan  pengujian  yang  telah  dilaksanakan  sebagai  dasar  yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

## 2.5 Pengawasan Keuangan Daerah
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  79  tahun  2005 tentang  Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah menyatakan  bahwa  pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  adalah proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar  pemerintah  daerah  berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Pengawasan  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di  daerah  meliputi pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota terdiri dari: (1) pelaksanaan urusan pemerintah di daerah yang bersifat wajib; (2) pelaksanaan urusan pemerintah di daerah yang bersifat pilihan; dan (3) pelaksanaan urusan pemerintah menurut tugas pembantu.  Pengawasan  terhadap  urusan  pemerintah  di  daerah  dilaksanakan  oleh aparat  pengawasan  intern  pemerintah  sesuai  dengan  fungsi  dan  kewenangannya. Aparat  pengawas  intern  pemerintah  adalah  inspektorat  jenderal  departemen,  unit pengawasan  lembaga  pemerintah  non-departemen,  inspektorat  provinsi,  dan inspektorat  kabupaten/kota.  Inspektorat  kabupaten/kota  melakukan  pengawasan terhadap:  pelaksanaan  urusan  pemerintah  di  daerah  kabupaten/kota,  pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa, dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…

## 2.6 Kualitas Audit
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur  Negara  nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Pengukuran Kualitas Audit Atas Laporan Keuangan, khususnya  yang  dilakukan  oleh  APIP,  wajib  menggunakan  Standar  Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam  lampiran 3 SPKN disebutkan bahwa: “Besarnya manfaat  yang  diperoleh  dari  pekerjaan  pemeriksaan  tidak  terletak  pada  temuan pemeriksaan  yang  dilaporkan  atau  rekomendasi  yang  dibuat,  tetapi  terletak  pada efektivitas  penyelesaian  yang  ditempuh  oleh  entitas  yang  diperiksa.  Manajemen entitas  yang  diperiksa  bertanggung  jawab  untuk  menindaklanjuti  rekomendasi  serta menciptakan  dan  memelihara  suatu  proses  dan  sistem  informasi  untuk  memantau status  tindak  lanjut  atas  rekomendasi  pemeriksa  dimaksud.  Jika  manajemen  tidak memiliki  cara  semacam  itu,  pemeriksa  wajib  merekomendasikan  agar  manajemen memantau  status  tindak  lanjut  atas  rekomendasi  pemeriksa.  Perhatian  secara  terus- menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu  pemeriksa  untuk  menjamin  terwujudnya  manfaat  pemeriksaan  yang dilakukan”  (paragraf  17).  Kualitas  auditor  menurut  Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31  Maret 2008 adalah  auditor  yang  melaksanakan  tupoksi  dengan  efektif,  dengan  cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi, dan penilaian efektivitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit.

## 2.7 Etika
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor PER/05/M.PAN/03/2008  tentang  Standar  Audit  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah (APIP) menjelaskan kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dasar yang melandasi penyusunan kode etik setiap profesi adalah kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diberikan oleh profesi. Setiap profesi termasuk auditor yang menjual jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, profesi tersebut perlu mengatur dan menetapkan ukuran mutu yang harus dicapai oleh auditornya. Aturan yang ditetapkan menyangkut aturan perilaku, yang mengatur perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi, yang disebut dengan kode etik (Pusdiklatwas BPKP 2008). Kode etik menurut Standar  Audit  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  sebagai  berikut: integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi.

## 2.8 Pendidikan
Dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor PER/05/M.PAN/03/2008  tentang  Standar  Audit  APIP,  latar  belakang  pendidikan pemeriksa adalah auditor Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) minimal Strata satu  (S-1)  atau  yang  setara,  Agar  tercipta  kinerja  audit  yang  baik  maka  APIP  harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi  audit  agar  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  yang  dihadapi  unit  yang dilayani oleh APIP. Untuk itu APIP juga harus mengidentifikasi keahlian yang belum tersedia  dan  mengusulkannya  sebagai  bagian  dari  proses  rekrutmen.  Aturan  tentang tingkatan pendidikan formal minimal dan pelatihan yang diperlukan harus  dievaluasi
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…
secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP.

## 2.9 Pengalaman
Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor  disyaratkan  memiliki  pengalaman  kerja  yang  cukup  dalam  profesi  yang ditekuninya,  serta  dituntut  untuk  memenuhi  kualifikasi  teknis  dan  berpengalaman dalam  industri-industri  yang  mereka  audit  (Arens  et  al.  2010).  Pengalaman  juga memberikan  dampak  pada  setiap  keputusan  yang  diambil  dalam  pelaksanaan  audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Widiyanto dan Indrawati (2005) menerangkan bahwa pengalaman adalah keseluruhan pelajaran yang dipetik  oleh  seseorang  dari  peristiwa-peristiwa  yang  dialami  dalam  perjalanan hidupnya. Pengalaman kerja erat kaitannya dengan  lama  masa kerja dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan auditor. Semakin lama masa kerja sebagai auditor maka akan mempengaruhi dalam profesionalitasnya.

## 2.10 Profesionalisme
Profesionalisme  auditor  internal  merupakan  sikap,  kemampuan,  maupun kredibilitas dalam menjalankan profesi sebagai auditor internal. Profesionalisme juga terkait  suatu  usaha  untuk  mempertahankan  kualitas  suatu  hasil  pekerjaan  atau meningkatkannya.  Auditor  harus  menggunakan  sikap  profesionalismenya  sejak  dari tahap  perencanaan  audit  untuk  melaksanakan  prosedur  audit  selama  pekerjaan lapangan hingga penerbitan laporan audit (Rosina 2012). Menurut Irwansyah (2010) dalam Rosnidah (2011, 458), profesionalisme dapat dicerminkan ke dalam lima hal, yaitu  pengabdian  pada  profesi,  kewajiban  sosial,  kemandirian,  keyakinan  terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi.

## 2.11 Hipotesis
Penelitian  ini  memiliki  7  hipotesis.  hipotesis  pertama  menyatakan  etika berpengaruh  terhadap  profesionalisme.  Hipotesis  kedua  menyatakan  pendidikan berpengaruh  terhadap  profesionalisme.  Hipotesis  ketiga  menyatakan  pengalaman berpengaruh  terhadap  profesionalisme.  Hipotesis  keempat  menyatakan  etika berpengaruh  terhadap  kualitas  audit.  Hipotesis  kelima  menyatakan  pendidikan berpengaruh  terhadap  kualitas  audit.  Hipotesis  keenam  menyatakan  pengalaman berpengaruh  terhadap  kualitas  audit.  Dan  hipotesis  ketujuh  menyatakan profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  penjelasan  ( explanatory/confirmatory research .  Dilihat  dari  jenis  data  yang  dikumpulkan,  maka  penelitian  ini  termasuk penelitian dengan menggunakan data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  pemeriksa  yang  bekerja  di  Inspektorat  Kabupaten  Banyuwangi  yang  ikut dalam tugas pelaksanaan yaitu sebanyak 28 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi. Responden yang menjadi responden tersebut adalah pemeriksa yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yang telah bersertifikasi. Bersertifikasi
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…
yang dimaksud di sini adalah auditor yang mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor  (JFA)  dan  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  profesional  berkelanjutan ( continuing  profesional  education ).  Adapun  pemeriksa  yang  memenuhi  kriteria tersebut  adalah  sebanyak  28  orang,  sehingga  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  28 orang. Data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner.
Variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel endogen (Sugiyono 2009, 39). Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah etika, pendidikan, dan pengalaman. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen menjadi hubungan tidak langsung, tidak dapat diamati atau diukur. Trucman (1998) (dalam Sugiyono 2009, 41). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah  profesionalisme.  Variabel  endogen  adalah  variabel  yang  dijelaskan  atau dipengaruhi  oleh  variabel  eksogen.  Variabel  endogen  dalam  penelitian  ini  adalah kualitas audit.

## 4. METODE ANALISIS DATA

## 4.1 Statistika Deskriptif
Analisis  statistik  deskriptif  adalah  analisis  paling  mendasar  untuk menggambarkan  keadaan  data  secara  umum  serta  untuk  analis  data  dengan  tujuan pemahaman  karakteristik  sampel.  Analisis  statistik  deskriptif  terdiri  atas  statistik deskriptif  responden  dan  statistik  deskriptif  variabel  penelitian.  Statistik  deskriptif responden  bertujuan  untuk  menyajikan  informasi  demografi  responden,  yang  terdiri atas jenis kelamin, umur, jabatan/strata, dan pendidikan terakhir. Statistik deskriptif variabel  penelitian  bertujuan  untuk  menyajikan  informasi  mengenai  nilai  minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari variabel eksogen dan endogen (Indriantoro dan Supomo 2009, 170).

## 4.2 Analisis Partial Least Square (PLS)
Dalam  penelitian  ini,  untuk  menguji  hipotesis,  penelitian  menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan alat statistik Smart Partial Least Square (SmartPLS). Structural  Equation  Modelling (SEM)  merupakan  pendekatan terintegrasi  antara  analisis  faktor,  model structural, dan  analisis path .  Metode  yang digunakan  untuk  menganalisis  uji  kualitas  data,  uji  hipotesis,  dan  uji  analisis  jalur adalah Partial Least Square (PLS). Partial least squares merupakan metoda analisis yang powerfull dan  sering  disebut  juga  sebagai soft  modelling karena  meniadakan asumsi – asumsi OLS ( Ordinary Least Squares ) regresi, seperti data harus terdistribusi normal secara multivariate dan tidak adanya problem multikolonieritas antar variabel eksogen  Wold  (1985)  (dalam  Ghozali  2015,  5).  Analisis  pada Smart  Partial  Least Square (SmartPLS)  dapat  dilakukan  berdasarkan outer  model  dan  inner  model (Ghozali 2015, 7). Analisis outer model digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel  laten  dengan  indikator-indikatornya.  Analisis  ini  dapat  dilakukan  melalui convergent  validity,  discriminant  validity, dan composite  reliability. Analisis  i nner model / structural model adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel laten. Analisis inner model dapat dilakukan dengan analisis jalur dan R- square.
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…

## 4.3 Uji Hipotesis
Untuk  pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  SmartPLS  perlu  dilakukan proses bootstrapping . Selanjutnya dilakukan analisis pada tabel path coefficients yang merupakan output setelah dilakukan proses bootstrapping . Pada tabel path coefficients yang  perlu  dilihat  adalah  nilai original  sample  (O) yang  menunjukkan  terjadinya hubungan  positif  atau  negatif  antar  konstruk,  dan  t-statistik  yang  mengindikasikan signifikansi  hubungan  antar  konstruk.  Pengaruh  antar  variabel  dianggap  signifikan pada tingkat 5% jika nilai t-statistic lebih besar daripada t-tabel 1,96 (Ghozali 2015, 42).  Kriteria  pengujian  dengan  tingkat  signifikansi  (a)  =0.05  ditentukan  sebagai berikut :
a. Apabila t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima
b. Apabila t hitung < t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak

## 4.4 Pengujian Analisis Jalur (Path Analysis)
Pengujian  analisis  jalur  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  langsung  dan tidak langsung konstruk laten atau variabel penelitian. Hal ini dapat diketahui dengan melihat  koefisien standardized yang  dihasilkan  dari  perhitungan results  for  inner weights pada kolom original sample estimate . Bila nilai original sample estimate dari suatu  pengaruh  langsung  lebih  besar  daripada  perkalian original  sample  estimate pengaruh  tidak  langsung,  maka  suatu  variabel  tertentu  tidak  dapat  memediasi  suatu hubungan  antar  variabel.  Namun  bila  nilai  perkalian original  sample  estimate pada variabel  dengan  pengaruh  tidak  langsung  lebih  besar  daripada  nilai original  sampel estimate  variabel yang  memiliki  pengaruh  langsung  maka  hal  ini  menunjukkan bahwa variabel tersebut dapat menjadi variabel mediasi.

## 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 5.1 Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini dilakukan pada satuan kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jl. KH Agus Salim 81 Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran  kuesioner  secara  langsung  kepada  responden.  Penyebaran  kuesioner dimulai dari 11 April sampai 22 April 2016. Kuesioner diberikan dan diterima kembali oleh peneliti dengan waktu yang sudah ditentukan serta menyesuaikan dengan jadwal kerja  Inspektorat  Kabupaten  Banyuwangi.  Berdasarkan  data  yang  berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, kuesioner yang dibagikan berjumlah 28 eksemplar berdasarkan  jumlah  auditor  di  Inspektorat  Kabupaten  Banyuwangi,  dan  28  auditor bersedia menjawab atau mengisi kuesioner yang diberikan.

## 5.2 Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  meliputi  karakteristik  responden  dan  deskriptif  variabel penelitian. Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin auditor/pemeriksa Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yang paling banyak berjenis kelamin laki – laki sebanyak 18 orang  (64,30%)  dan  berjenis  kelamin  perempuan  sebanyak  10  orang  (35,70%). penelitian  berdasarkan  umur  yang  paling  banyak  berusia  antara  30  hingga  50  tahun sebanyak  19  orang  (67,86%),  dan  berusia  lebih  dari  50  tahun  sebanyak  6  orang (21,43%)  serta  untuk  usia  kurang  dari  30  tahun  sebanyak  3  orang  (10,71%). Berdasarkan tingkat pendidikan yang paling banyak adalah  tingkat strata 1 yaitu 21 orang  (78%),  strata  2  yaitu  4  orang  (11,29%),  dan  tingkat  SMU  yaitu  3  orang (10,71%). Berdasarkan pendidikan formal yang paling banyak adalah berpendidikan
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…
non akuntansi yaitu sebanyak 20 orang (71,43%) sedangkan untuk yang berpendidikan akuntansi  adalah  8  orang  (28,57%).  Berdasarkan  lama  bekerja  yang  paling  banyak adalah  12  sampai  dengan  15  tahun  sebanyak  14  orang  (50%),  8  sampai  dengan  11 tahun   sebanyak  8  orang  (28,57%),  1  sampai  dengan  3  tahun  sebanyak  4 orang (14,29%), dan 4 sampai dengan 7 tahun sebanyak 2 orang (7,14%).

## 5.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Variabel  etika  (X 1 ),  pendidikan  (X2),  pengalaman  (X4),  profesionalisme  (Y), dan kualitas audit (Z) pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dipersepsikan “baik” oleh  sebagian  besar  pemeriksa  (auditor)  yang  dibuktikan  dengan  diperolehnya  nilai modus secara keseluruhan 4.

## 5.4 Hasil Analisis Partial Least Square (PLS)

## 5.4.1 Menilai Outer Model atau Measurement Model
Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan SmartPLS untuk  menilai outer  model yaitu convergent  validity,  discriminant  validity, dan composite reliability.

## 5.4.2 Convergent Validity
Ukuran  refleksif  individual  dikatakan  tinggi  jika  berkorelasi  lebih  dari  0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin 1998 (dalam Ghozali 2015) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6  dianggap  cukup  memadai.  Dalam  penelitian  ini  akan  digunakan  batas loading factor sebesar  0,60.  Hasil  pengolahan  dengan  menggunakan  SmartPLS  nilai outer model atau  korelasi  antara  konstruk  dengan  variabel  pada  masing-masing  variabel terdapat  satu  indikator  yang  tidak  memenuhi convergent  validity yaitu  Y6,  karena indikator Y6 memiliki nilai loading factor kurang dari 0,60. Maka salah satu konstruk untuk  variabel  profesionalisme  (Y)  harus  ada  yang  dieliminasi  yaitu  indikator  Y6. Selanjutnya, dilakukan re-estimasi dan dari model yang baru tersebut diperoleh nilai loading  factor di  atas  0,60  untuk  semua  indikator  dan  dinyatakan  valid  atau  telah memenuhi convergent validity .

## 5.4.3 Discriminant validity
Langkah  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  konsep  dari  masing variabel  laten  berbeda  dengan  variabel  lainnya.  Model  mempunyai discriminant validity yang baik jika setiap nilai  loading dari setiap indikator dari sebuah variabel laten  memiliki  nilai loading yang  paling  besar  dengan  nilai loading lain  terhadap variabel laten lainnya. nilai loading factor untuk setiap indikator dari masing-masing variabel  laten  telah  memiliki  nilai loading  factor yang  paling  besar  dibanding  nilai loading jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variabel laten telah memiliki discriminant validity yang baik dimana semua variabel laten memiliki pengukur yang berkorelasi lebih rendah dengan konstruk lainnya.
5.4.4 Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE) . Kriteria validity dan  reliabilitas  juga  dapat  dilihat  dari  nilai  reliabilitas  suatu konstruk dan nilai Average Variance Extracted (AVE) dari masing-masing konstruk. Konstruk  dikatakan  memiliki  reliabilitas  yang  tinggi  jika  nilainya  0,70  dan  AVE berada diatas 0,50.
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…

## Tabel 2 Nilai Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)
Variabel Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Akar Kuadrat AVE X1 (Etika) 0,905 0,658 0,811 X2 (Pendidikan) 0,926 0,759 0,871 X3 (Pengalaman) 0,952 0,772 0,878 Y(Profesionalisme) 0,908 0,590 0,768 Z (Kualitas Audit) 0,925 0,611 0,781 Sumber: Hasil Pengolahan Data

## 5.4.5 Pengujian Model Struktural (Inner Model)
Langkah  ini  dilakukan  untuk  melihat  hubungan  antara  konstruk,  nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.
Tabel 3  Nilai R-Square Variabel R-Square Y (Profesionalisme) 0,424 Z (Kualitas Audit) 0,850 Sumber: Hasil Pengolahan Data

## 5.5 Pengujian Hipotesis
Tabel 4 Nilai Result for Inner Weight Variabel Original Sample Estimate Mean of Sub- samples Standard Deviation T-Statistic X1 -> Y 0,296 0,313 0,130 2,273 X1 -> Z 0,278 0,268 0,101 2,755 X2 -> Y 0,235 0,173 0,159 1,483 X2 -> Z 0,008 0,027 0,095 0,088 X3 -> Y 0,199 0,258 0,146 1,360 X3 -> Z 0,600 0,573 0,085 7,088 Y -> Z 0,168 0,186 0,067 2,513 Sumber: Hasil Pengolahan Data

## 5.6 Perhitungan Analisis Jalur (Path Analysis)
Bagian  ini  menjelaskan  perhitungan  pengaruh  variabel  etika,  pendidikan,  dan pengalaman  sebagai  variabel  bebas  (X)  berpengaruh  langsung  dan  tidak  langsung terhadap kualitas audit (Z), melalui variabel intervening profesionalisme (Y). Berikut penghitungan hipotesis koefisien jalurnya:
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…
0,296 Pendidikan (X2) 0,235 0,278 Profesionalisme (Y) 0,168 0,008 0,600 0,199
Pengalaman (X3) Kualitas Audit (Z) Etika (X1) Gambar 1 Perhitungan Analisis Jalur
Untuk pengaruh tidak langsung dari setiap variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Z) melalui variabel intervening (Y) dapat dihitung sebagai berikut:
1. Pengaruh etika terhadap kualitas audit melalui profesionalisme = 0,296 x 0,168 = 0,050
2. Pengaruh pendidikan terhadap kualitas audit melalui profesionalisme = 0,235 x 0,168 = 0,039
3. Pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit melalui profesionalisme = 0,199 x 0,168 = 0,033
4. e1 = (1 – 0,424) 2 = 0,331 e2

## 5.7 Pembahasan

## 5.7.1 Pengaruh Etika Terhadap Profesionalisme
Etika  berpengaruh  terhadap  profesionalisme.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis  pertama  yang  menyatakan  bahwa  etika  berpengaruh  terhadap profesionalisme adalah diterima. Temuan ini mengandung makna bahwa semakin baik etika  yang  dimiliki  pemeriksa  yang  bekerja  di  Inspektorat  Kabupaten  Banyuwangi akan  mampu  meningkatkan  profesionalisme.  Kesimpulan  ini  menunjukkan  bahwa faktor etika yang diukur melalui integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi merupakan  suatu  faktor  yang  menentukan  profesionalisme  pada  Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Temuan empiris yang diperoleh adalah mendukung temuan Putri dan Januarti (2011) pada Internal Auditor BPKP Semarang, yang menyatakan bahwa  aturan  etika  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  terbentuknya profesionalisme internal auditor. Dan penelitian Cahayu (2013) yang dilakukan pada Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia  menjelaskan bahwa etika berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme auditor internal.

## 5.7.2 Pengaruh Pendidikan Terhadap Profesionalisme
Pendidikan  tidak  berpengaruh  terhadap  profesionalisme.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  hipotesis  kedua  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan berpengaruh  terhadap  profesionalisme  ditolak . Hal  ini  menunjukkan  bahwa pendidikan  yang  diukur  dengan  indikator  tingkat  pendidikan,  pendidikan,  dan pelatihan  berkelanjutan,  pengembangan  teknik,  dan  metode  audit  serta  evaluasi pendidikan  dan  pelatihan  tidak  berpengaruh  terhadap  profesionalisme.  Hal  ini disebabkan karena latar
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…
belakang  pendidikan  formal  auditor  pada  Inspektorat  Kabupaten  Banyuwangi  yang paling banyak adalah dari non akuntansi, hal ini dapat dilihat dari statistik deskriptif demografi responden bahwa jumlah auditor yang berpendidikan akuntansi sebanyak 8 orang  (28,57%)  lebih  sedikit  dibanding  jumlah  auditor  yang  berpendidikan  non akuntansi yang berjumlah 20 orang (71,43%), hal ini akan berpengaruh terhadap luas cakupan  ilmu  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  auditor.  Dalam  Peraturan  Menteri Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  PER/05/M.PAN/03/2008  tentang Standar  Audit  APIP  dijelaskan  bahwa  kompetensi  teknis  yang  harus  dimiliki  oleh auditor  adalah  auditing,  akuntansi,  administrasi  pemerintahan,  dan  komunikasi.  Di samping  wajib  memiliki  keahlian  tentang  Standar  Audit,  kebijakan,  prosedur,  dan praktik-praktik  audit,  auditor  harus  memiliki  keahlian  yang  memadai  tentang lingkungan  pemerintahan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  unit  yang  dilayani oleh  APIP.  Dalam  hal  auditor  melakukan  audit  terhadap  sistem  keuangan,  catatan akuntansi  dan  laporan  keuangan,  maka  auditor  wajib  mempunyai  keahlian  atau mendapatkan pelatihan di bidang akuntansi sektor publik dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan akuntabilitas audit. APIP pada dasarnya berfungsi melakukan audit di bidang  pemerintahan,  sehingga  auditor  harus  memiliki  pengetahuan  yang  berkaitan dengan  administrasi  pemerintahan.  Pencapaian  keahlian  tersebut  dimulai  dengan pendidikan  formal  auditor  diperluas  dengan  pengalaman  selanjutnya  dalam  praktik audit untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus melalui pelatihan  teknis  maupun  pendidikan  yang  cukup.  Temuan  empiris  yang  diperoleh adalah tidak mendukung temuan Widiyanto dan Indrawati (2005), Prayanti dan Sujana (2012) dan Wardayati (2006). Perbedaan hasil ini juga disebabkan adanya perbedaan objek penelitian Temuan empiris yang diperoleh adalah mendukung temuan Cahayu (2013)  bahwa  pendidikan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  profesionalisme auditor internal Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

## 5.7.3 Pengalaman Tidak Berpengaruh Terhadap Profesionalisme
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  ketiga  yang  menyatakan bahwa  pengalaman  berpengaruh  terhadap  profesionalisme  adalah  ditolak.  Hal  ini disebabkan  karena  pengalaman  tidak  mempunyai  peranan  dalam  meningkatkan profesionalisme  auditor  pada  Inspektorat  Kabupaten  Banyuwangi.  Data  statistik deskriptif  berdasarkan  lama  bekerja  auditor  Kabupaten  Banyuwangi  menunjukkan lebih  banyak  yang  bekerja  antara  12  sampai  dengan  15  tahun  sebanyak  14  orang (50%),  8  sampai  dengan  11  tahun  sebanyak  8  orang  (28,57%),  1  sampai  dengan  3 tahun  sebanyak  4  orang  (14,29%),  dan  4  sampai  dengan  7  tahun  sebanyak  2  orang (7,14%) tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap profesionalisme auditor Kabupaten Banyuwangi. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Kode Etik Dan Standar Audit APIP yang diatur dalam Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No.  PER/04/M.PAN/03/2008  tanggal  31 Maret  2008  sehingga  dalam  hal  ini  pengalaman  atau  lama  bekerjanya  auditor  tidak berpengaruh terhadap profesionalisme auditor. Selain itu tugas auditor di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi merupakan rutinitas yang diulang untuk setiap periode kerja auditor yaitu memeriksa seluruh SKPD yang ada di lingkup wilayah kerja Inspektorat Kabupaten  Banyuwangi  sehingga  pengalaman  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  profesionalisme  yang  di  mana  keputusan  masih  berada  pada manajer puncak atau pimpinan, hal ini berbeda dengan auditor pada perusahaan profit oriented ,   di mana   auditor  akan   mengaudit  berbagai  perusahaan  yang  berbeda dan
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…
memiliki  pengalaman  serta  pengetahuan  yang  semakin  luas,  sehingga  auditor  pada perusahaan profit  oriented pengalaman  akan  berpengaruh  signifikan  terhadap profesionalisme, seperti penelitian yang dilakukan Wardayati (2006). Temuan empiris yang  diperoleh  adalah  tidak  mendukung  temuan  Sumardi  (2001),  Widiyanto  dan Indrawati  (2005)  dan  Wardayati  (2006).  Temuan  empiris  yang  diperoleh  adalah mendukung temuan Cahayu (2013).

## 5.7.4 Etika Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kualitas Audit
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  keempat  yang  menyatakan  bahwa  etika berpengaruh  terhadap  kualitas  audit  diterima.  Kesimpulan  ini  menunjukkan  bahwa semakin  baik  etika  yang  dimiliki  pemeriksa  yang  bekerja  di  Inspektorat  Kabupaten Banyuwangi  akan  mampu  meningkatkan  kualitas  audit.  Hal  ini  berarti  faktor  etika yang diukur melalui integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi merupakan suatu faktor yang menentukan kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Temuan empiris yang diperoleh adalah mendukung temuan Kovinna dan Betri (2014), Kisnawati (2012).

## 5.7.5 Pendidikan Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  kelima  yang  menyatakan bahwa  pendidikan  berpengaruh  terhadap  kualitas  audit  adalah  ditolak.  Tidak berpengaruhnya pendidikan terhadap kualitas audit disebabkan karena jika dilihat dari hasil kuesioner rata-rata responden sudah paham dengan pentingnya sifat skeptis pada variabel kualitas audit (z) pada indikator sikap skeptis, tetapi untuk yang masih kurang paham atau jawaban tidak setuju dengan nilai (2) masih mendominasi sebesar 17,86% dibanding dengan yang memilih  menjawab netral dengan poin (3) sebesar 14,29 %. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  masih  kurangnya  kesadaran  akan  pentingnya  sifat skeptis yang harus dimiliki oleh auditor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi terhadap audit  yaitu  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  ada  di  Banyuwangi.  Dalam  hal rekomendasi  yang  dibuat  oleh  auditor  Inspektorat  Kabupaten  Banyuwangi  terhadap SKPD yang telah diaudit masih tergantung pimpinan sehingga hal ini berkaitan dengan tindak lanjut rekomendasi oleh auditor untuk SKPD yang ada di Banyuwangi. Hal ini menjadi  kendala  yang  masih  dihadapi  auditor  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas audit  di  seluruh  SKPD  yang  ada  di  Banyuwangi.  Temuan  empiris  yang  diperoleh adalah mendukung temuan Subhan (2012). Kesimpulan ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan  yang  diukur  melalui  tingkat  pendidikan,  pendidikan,  dan  pelatihan berkelanjutan, pengembangan teknik, dan metode audit, serta evaluasi pendidikan dan pelatihan  bukan  merupakan  suatu  faktor  yang  menentukan  kualitas  audit  pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

## 5.7.6 Pengalaman Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  keenam  yang  menyatakan  bahwa pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit diterima . Semakin baik pengalaman yang  dimiliki  pemeriksa  yang  bekerja  di  Inspektorat  Kabupaten  Banyuwangi  akan mampu meningkatkan kualitas audit. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa faktor pengalaman  yang  diukur  melalui  lamanya  bekerja  dan  banyaknya  penugasan merupakan suatu faktor yang menentukan kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Temuan empiris yang diperoleh adalah mendukung temuan Sembiring dan Rusdiana (2014), Sylvie Bolang et al. (2013) dan Wardayati et. Al (2015).
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…

## 5.7.7 Profesionalisme Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  ketujuh  yang  menyatakan  bahwa profesionalisme  berpengaruh  terhadap  kualitas  audit  diterima . Kesimpulan  ini mengindikasikan bahwa semakin baik profesionalisme yang dimiliki pemeriksa yang bekerja  di  Inspektorat  Kabupaten  Banyuwangi  akan  mampu  meningkatkan  kualitas audit.  Temuan  empiris  yang  diperoleh  mendukung  temuan  Susilawati  dan Atmawinata (2014), Wardayati (2006) dan Rosnidah (2011).
6. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN PENELITIAN

## 6.1 Kesimpulan
Penelitian  ini  merupakan  lanjutan  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang menyoroti  pengaruh  etika,  pendidikan,  pengalaman,  dan  profesionalisme  auditor terhadap kualitas audit di Inspektorat. Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini,  pengujian  model  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  secara  keseluruhan menunjukkan kesesuaian yang cukup baik ( poor-fit ) untuk menghasilkan konfirmasi atas  hubungan  kausalitas  antar  variabel.  Dari  tujuh  hipotesis  yang  diajukan  hanya variabel  etika  terhadap  profesionalisme  yang  diterima,  dan  untuk  pengaruh  variabel pendidikan  dan  pengalaman  terhadap  profesionalisme  ditolak.  untuk  etika, pengalaman, dan profesionalisme terhadap kualitas audit diterima dan untuk variabel pengaruh  pendidikan  terhadap  kualitas  audit  ditolak.  metode  pengujian  hipotesis dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode Structural  Equation  Modelling (SEM) dengan  alat  statistik Smart  Partial  Least  Square (SmartPLS). Structural  Equation Modelling (SEM)  merupakan  pendekatan  terintegrasi  antara  analisis  faktor,  model structural dan analisis path .

## 6.2 Implikasi Penelitian
Bagi  Ilmu  Pengetahuan . Penelitian  ini  memberikan  bukti  bahwa  terdapat pengaruh positif antara etika terhadap profesionalisme auditor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi  dan  terdapat  pengaruh  positif  antara  etika,  pengalaman  dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Penelitian ini membuka peluang lebih lanjut bagi  peneliti  selanjutnya  untuk  mengadakan  penelitian  tentang  profesionalisme  dan kualitas audit pada instansi sektor publik
Bagi  Inspektorat  Kabupaten  Banyuwangi.  Untuk  menghasilkan  kualitas  hasil pemeriksaan  yang  baik  dan  untuk  memelihara  profesionalisme  dan  kualitas  audit Inspektorat  Kabupaten  Banyuwangi  maka  pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan serta  pengalaman  lebih  ditingkatkan  mengingat  perkembangan  standar,  metode, prosedur  dan  teknik  pemeriksaan  terutama  pada  auditor  internal.  Meningkatkan kesadaran akan pentingnya sifat skeptis yang harus dimiliki oleh auditor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sehingga kualitas audit makin mampu ditingkatkan. Auditor dengan  latar  belakang  pendidikan  akuntansi  memiliki  pengaruh  terhadap  luas cakupan  ilmu  pengetahuan  yang  dimiliki  auditor,  sehingga  berpengaruh  terhadap profesionalisme  auditor  internal  dalam  melaksanakan  tugas.  Sebaiknya  dalam penerimaan  karyawan  Inspektorat  Kabupaten  Banyuwangi  dari  latar  belakang pendidikan formal jurusan akuntansi lebih diutamakan.
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…

## 6.3 Keterbatasan Penelitian
1. Dalam  melakukan  penelitian,  peneliti  tidak  melakukan  wawancara  secara langsung terhadap seluruh responden, peneliti hanya melakukan wawancara pada  sebagian  responden  karena  metode  yang  diterapkan  adalah  metode sensus dengan menyebar kuesioner kepada para responden. Sehingga peneliti tidak dapat mengetahui secara  langsung situasi dan  kondisi responden saat mengisi kuesioner, serta tidak terlibat secara langsung dengan aktivitas yang ada dalam instansi tersebut.
2. Penelitian  ini  hanya  melibatkan  satu  institusi  saja,  yaitu  Inspektorat Kabupaten  Banyuwangi  dan  kesimpulan  yang  diambil  mungkin  hanya berlaku  pada  Inspektorat  Kabupaten  Banyuwangi  dan  tidak  dapat digeneralisasikan ke Inspektorat se-Indonesia
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat terbatas dan hanya berdasarkan pemeriksa yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yang  telah  bersertifikasi  sehingga  kurang  memperhatikan  aspek  latar belakang pendidikan formal yang dimiliki.
4. Variabel  yang  digunakan  untuk  mengukur  pengaruhnya  terhadap  kualitas auditor pada penelitian ini hanya sebatas etika, pendidikan, pengalaman dan profesionalisme.  Sebagaimana  yang  terdapat  di  dalam  Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bahwa masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas auditor.

## 6.4 Saran
1. Penelitian  mendatang  sebaiknya  melakukan  sebuah  penelitian  dengan menggunakan  metode  wawancara  langsung  untuk  mengumpulkan  data penelitian agar dapat mengurangi adanya kelemahan terkait internal validity .
2. Peneliti  juga  menyarankan  untuk  penelitian  selanjutnya  agar  memperluas objek penelitian pada beberapa aparat inspektorat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.
3. Menambah  jumlah  sampel  yang  diteliti  dan  dalam  pemilihan  sampel sebaiknya staf inspektorat yang memiliki latar belakang pendidikan formal minimal  strata  satu  atau  yang  setara  dan  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan akuntansi.
4. Dalam  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menggunakan  variabel  lain seperti  tingkat  kualifikasi  profesi, continuing  professional  development , supervisi,  komunikasi,  dan  lainnya  sehingga  diperoleh  temuan  yang  lebih baik dalam menjelaskan tentang profesionalisme dan kualitas audit.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens, Alvin A., Randal J.E dan Mark S.B. 2010. Auditing dan Pelayanan Verifikasi, Pendekatan Terpadu .Jilid 1, Edisi Kesembilan. Penerbit PT.Indeks. Jakarta.
Ashari, Ruslan. 2011. Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika terhadap Kualitas Auditor  pada  Inspektorat  Provinsi  Maluku  Utara .  Skripsi.  Universitas Hasanuddin Makassar.
Bastian , Indra. 2007 . Audit Sektor Publik . Jakarta : Salemba Empat.
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…
Beer, M. and Spector, B. 1985. Corporate Wide Transformation in HRM. In Walton R. E. and Lawrence P. R. HRM: Trends and Challenges. Boston, MA: Harvard University Business School Press. No. 219-253.
Budi, Sasongko. Basuki dan Hendaryatno. 2004. Jurnal . Internal Auditor dan Dilema Etika. SNA VII.
Cahayu,  Dwi  R.  2013. Pengaruh  Etika,  Pendidikan,  Dan  PengalamanTerhadap Profesionalisme  Auditor  Internal  Dengan  Motivasi  Sebagai  Variabel Intervening”.  Studi  kasus  pada  Inspektorat  Jenderal  Kementerian Perdagangan  Republik  Indonesia ,  Skripsi  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Ghozali, Imam dan Latan Hengky. 2015. Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi  Menggunakan  Program  SmartPLS  3.0  Untuk  Penelitian  Empiris. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang
Indriantoro,  Nur  dan  Supomo.  2009. Metodologi  Penelitian  Bisnis  untuk  Akuntansi dan Manajemen . Edisi Pertama. Cetakan Kedua. BPFE. Yogjakarta Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . Journal of Financial
Economics,Oktober,  1976,  V.  3,  No.  4,  pp.  305-360  Avalaible from:http://papers.ssrn.com
Kamidin, M (2010), “Pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja pegawai sekretariat daerah Kabupaten Bantaeng,” Jurnal Economic Resources , Vol. 11, No. 30, pp. 79-91.
Kisnawati,  Baiq.  2012. Pengaruh  Kompetensi,  Independensi  dan  Etika  Profesi Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Se-Pulau Lombok), Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.8, No.3, Hal. 158- 169.
Kovinna,  Fransiska  Dan  Betri.  2014. Pengaruh  Independensi,  Pengalaman  Kerja, Kompetensi, Dan Etika Auditor Terhadap Kualiatas Audit . STIE MDP. Mardiasmo,  2007, Akuntansi  Sektor  Publik ,  Edisi  ketiga,  Yogyakarta:  Andi  Ofset. Pebryanto, Setyadi. 2013. Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal, Pengalaman Kerja, Tingkat Kualifikasi Profesi, Continuing Professional Development Terhadap Kualitas Audit di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan .  Skripsi.  Fakultas  Ekonom  dan  Bisnis  Universitas  Hasanuddin Makasar.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
PP  No.64  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Teknis  Organisasi  Tata  Kerja  Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/04/M.PAN/03/2008. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
PER/05/M.PAN/03/2008.  Standar  Audit  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah. Jakarta.
Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pengawasan  BPKP  ,2008,  Kode  Etik  dan  Standar Audit.
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : PER  – 211/K/JF/2010
Alfiyah et al., Pengaruh Etika, Pendidikan…
Prayanti, Ni Nyoman Ristya dan I Ketut Sujana. Agustus 2012. Pengaruh Supervisi, Profesionalisme,  Tingkat  Pendidikan,  dan  Komunikasi  dalam  Tim  Pada Kinerja Auditor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali . Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 2, No. 2, Hal. 156-165.
Putri,  Harlynda  Anindhya  dan  Januarti,  Indira.  2011. Pengaruh  Aturan  Etika  Dan Independensi  Terhadap  Kepuasan  Kerja  Internal  Auditor  Dengan Profesionalisme Sebagai Variabel Intervening. Universitas Diponegoro. Rosina, Dwi R, 2012, Pengaruh Profesionalisme terhadap Temuan Audit pada Satuan Pengawasan  Intern  PT.  INTI  (Persero) .  Skripsi  UniversitasPendidikan Indonesia.
Rosnidah,  Ida,  Juli  2011. Analisis  Dampak  Motivasi  dan  Profesionalisme  terhadap Kualitas  Audit  Aparat  Inspektorat  dalam  Pengawasan  Keuangan  Daerah. Pekbis Jurnal, Vol.3, No.2, Hal. 456-466.
Sylvie  Bolang,  Marrieta,  Sondakh,  Jullie  J.h  &  Morasa,  Jenny  .  2013. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat  Kota  Tomohon  Dalam  Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan Daerah ,  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  Magister  Akuntansi,  Fakultas Ekonomi UNSRAT Vol.4, N0.2.
Sembiring,  Andi  Yahya  Dan  Rustiana.  2014. Pengaruh  Pengalaman  Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Internal Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta . Universitas Atmajaya Yogyakarta. Subhan, 2012, Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kompetensi Tehnis, Pendidikan Dan Pelatihan Berkelanjutan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan  (  Studi  Pada  Inspektorat  Kabupaten  Pemekasan) ,  Universitas Madura
Sugiyono,  2009. Statistika  untuk  penelitian (edisi  pertama).  Bandung:  Alfabeta.
Sumardi, 2001. Pengaruh Pengalaman Terhadap Profesionalisme Serta Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kinerja Dan Kepuasan  Kerja . Tesis : Universitas Diponegoro Semarang.
Susilawati Dan Atmawinata, Maya R. Oktober 2014. Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit: Studi Pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat. Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 2.
Standar  Pemeriksa  Keuangan  Negara  (SPKN).  2007.  Standar  Pemeriksa  Keuangan Negara. Diakses melalui http://www.bpk.go.id . [15/12/2015].
Wardayati, Siti Maria. 2006. Pengaruh individual rank, pengalaman kerja, dan firm size  terhadap  profesionalisme  dan  hasil  kerja  auditor  intern. Disertasi. Universitas Padjajaran Bandung.
Wardayati,  Siti  Maria,  Anisa  dan  Khoirul . 2015 .  The  Effect  of  Accountability, Objectivity,  Integrity,  Working  Experience,  Competence,  Independence  and Motivation  of  the  Examiner  toward  the  Quality  of  Inspection  Result  at  the Inspectorate  of  Lumajang  Regency .  Proceedings,  2nd  Global  Conference  on Business and Social Science. September 17-18, Bali, Indonesia.
Wibowo.2008. Manajemen  Kinerja .  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo  Persada.  Jakarta Widiyanto, Adi Kurniawan Dwi dan Indrawati Yuhertian. 2005. Pengaruh
Pendidikan,  Pengalaman  dan  Pelatihan  terhadap  Profesionalisme  Auditor Pemerintah yang Bekerja Pada Badan Pengawas Kota Surabaya. Konferensi Nasional Akuntansi, Jakarta.