## Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGA HUKUM BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH  AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2017
Oleh:
Raffles Devit Marianto Napitupulu 1 email: devitraffles@gmail.com, Alpi Sahari 2 email: doktoralpi@yahoo.co.id, Onny Medaline 3 email: onnymedaline@dosen.pancabudi.ac.id
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 1,2,3

## Abstrak
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  metode  perundang-undangan ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  ini  dalam  mengadili  perempuan berhadapan  dengan  hukum, hakim  mempunyai  pertimbangan-pertimbangan  yang  didasarkan  pada fakta-fakta di persidangan, menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, konvensi dan perjanjian internasional  terkait  kesetaraan  gender  yang  telah  diratifikasi.  Konsep  perlindungan  hukum  bagi perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum  nampaknya  belum  dapat  terimplementasi  dengan  baik, karena  pada  kenyataannya  masih  banyak  perempuan  di  Indonesia  yang  berhadapan  dengan  hukum sangat sulit mendapat akses keadilan.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Wanita, Perlindungan Hukum.

## Abstract
The  research  conducted  is  normative  legal  research  with  statutory  methods  (statute  approach), conceptual  approach  (conceptual  approach)  in  adjudicating  women  facing  the  law,  judges  have considerations  based  on  facts  in  court,  exploring  the  values  that  live  in  society,  conventions  and international  agreements  related  to  gender  equality  that  have  been  ratified.  The  concept  of  legal protection for women in conflict with the law does not seem to be well implemented, because in reality there are still many women in Indonesia who are in conflict with the law who find it very difficult to get access to justice.
Keywords: Crime, Women, Legal Protection.

## I  PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Pada dasarnya tindak pidana bisa dilakukan  dimana  saja,  kapan  saja  dan  dapat dilakukan  oleh  siapapun  tanpa  ada  perbedaan jenis kelamin. Artinya pelaku kejahatan bisa laki- laki  maupun  perempuan.  Dilihat  dari  banyak studi  kejahatan  berbasis  gender  seringkali
membahas mengenai posisi perempuan sebagai korban  dalam  sebuah  kasus  tindak  pidana pencabulan,  kekerasan,  dan  lain  sebagainya. Pembahasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemikiran  tentang  posisi  dari  perempuan  yang secara fisik lebih lemah jika dibandingkan dengan seorang  laki-  laki.  Tetapi,  realita  yang  terjadi menunjukan  bahwa,  ada  juga  perempuan  yang melakukan tindak pidana.
Misalnya  saja  kasus  tindak  pidana  yang melibatkan  Istri  mantan  Kepala  Divisi  Profesi dan  Pengamanan  (Kadiv  Propam)  Polri,  Ferdy Sambo,  Putri  Candrawathi  divonis  20  tahun penjara  dalam  kasus  pembunuhan  berencana terhadap  eks  ajudannya,  Nofriansyah  Yosua Hutabarat  atau  Brigadir  J.  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, Putri  Candrawathi  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah,  turut  serta  melakukan pembunuhan  berencana  terhadap  Brigadir  J sebagaimana  dakwaan  jaksa  penuntut  umum (JPU).
Kesadaran  tersebut  muncul  salah  satunya disebabkan usaha yang secara intensif dilakukan  oleh penggiat perempuan khususnya melalui  gerakan  yang  kemudian  melahirkan feminis  jurisprudence.  Dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  ditemukan  istilah  feminism yang berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan  hak  sepenuhnya  antara  kaum perempuan  dan  laki-laki.  Sedangkan,  feminism dalam  pandangan  para  ahli  dan  aktivis  feminis memiliki beragam makna.
Ada beberapa tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh wanita, seperti aborsi, penipuan, pengutilan,  penggelapan  dan  lain  sebagainya. Tindakan  kriminal          yang  biasa  dilakukan  oleh wanita biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat  kejahatan white  collar ,  dimana kejahatan ini lebih mengandalkan otak dibandingkan dengan otot.
Keadaan  emosional  wanita  yang  sangat sensitif  ini  menjadi  langkah  awal  masuknya
wanita kedalam jenis tindakan yang bersifat “ blue collar ”  Kriminalitas  yang  dilakukan  oleh  wanita merupakan  salah  satu  akibat  dari  terjadinya disorganisasi  sosial.  Seperti  yang  kita  ketahui bahwa  kriminalitas  atau  kejahatan  itu  bukan merupakan  peristiwa  Herediter  (bawaan  sejak lahir,warisan)  juga  bukan  merupkan  warisan biologis.
Publikasi Statistik Kriminal 2021 menyampaikan gambaran secara makro mengenai  situasi  dan  kondisi  keamanan  terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir.  Perkembangan  kejadian  tindak  pidana atau  tindak  kriminalitas  di  Indonesia  selama periode tahun 2018 –2020 meskipun berfluktuasi namun  masih  tetap  menunjukkan  tren  yang semakin  meningkat.  selama  periode  tersebut perkembangan jumlah pelaku tindak pidana yang dilaporkan  MABES  POLRI  juga  menunjukkan kecenderungan yang serupa.
Hal  ini  dibuktikan  dimana  tindak kriminalitas pada tahun 2019 sebanyak 330.354,  sementara  di  tahun  2019  menurun menjadi  326.752,  dan  kembali  mengalami peningkatan  sebanyak  344.942  kasus  pada tahun 2020.
Tahun Jumlah Pelaku Kriminal 2018 225.465 orang 2019 197.423 orang 2020 278.537 orang
Sementara  dilihat  dari  pelaku  tindak kriminalitaspun mengalami hal yang sama dari periode 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2018- 2020  dimana  pelaku  tindak  kejahatan  yaitu
Tahun Jumlah Tindak Kriminal 2019 330.354 kasus 2020 344.942 kasus
jumlah pelaku pidana yang dilaporkan mabes polri  dari  sebanyak  225.465  orang  pelaku pada tahun 2018, menurun menjadi sebanyak  197.423  orang  pada  tahun  2019, namun  kemudian  meningkat  tajam  menjadi sebanyak  278.537  orang  pada  tahun  2020. Seperti yang dikatakan para kriminolog bahwa dunia kriminal diliputi oleh kaum lelaki.
Namun  data  menunjukkan  bahwa  dari sebanyak  278.537  orang  pelaku tindak  pidana yang  dilaporkan  mabes  polri  pada  tahun  2019, sebanyak  270.844  orang  (97,2  %)  adalah  laki- laki  dan  sebanyak  7.683  orang  lainnya  (2,8  %) adalah perempuan. selama periode tahun 2018 – 2020,  persentase  perempuan  pelaku  tindak pidana  masih  tetap  berkisar  di  bawah  tiga persen.  namun  meskipun  demikian,  selama periode  tersebut  jumlah  perempuan  pelaku tindak pidana secara konsisten terus meningkat.
Dilihat dari banyak studi kejahatan berbasis gender  seringkali  membahas  mengenai  posisi perempuan  sebagai  korban  dalam  sebuah kasus  tindak  pidana  pencabulan,  kekerasan, dan  lain  sebagainya.  Pembahasan  tersebut tidak  dapat  dilepaskan  dari  pemikiran  tentang posisi  dari  perempuan  yang  secara  fisik  lebih lemah  jika  dibandingkan  dengan  seorang  laki- laki.  Tetapi,  realita  yang  terjadi  menunjukan bahwa,  ada  juga  perempuan  yang  melakukan tindak pidana.

## II. PERMASALAHAN
Penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengkaji  guna menjawab permasalahan Bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  wanita  yang berhadapan  dengan  hukum?  Apakah  faktor penyebab wanita melakukan tindakan kriminal?
Bagaimana  hambatan  dan  solusi  penerapan hukum  bagi  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana?

## III. Metode Penelitian
Menggunakan metode yuridis normative, yakni mengkaji kepustakaan.

## 1. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu :
a. Data  primer,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  dibah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perlaksanaan Peran Serta Masyarakat  dan  Pemberian  Penghargaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  Buku-buku, Majalah, Artikel, Internet.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu pendukung lain, misalnya Kamus Buku-buku ensiklopedia.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau  biasa  disebut  penelitian  yuridis  normatif, yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan pengumpulan  data  secara  studi  pustaka,  maka metode  peangumpulan  data  yang  dilakukan adalah  metode  penelitian  kepustakaan,  studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisa secara  sistematis  buku-buku,  majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan  lain  yang  berhubungan  dengan materi yang dibahas dalam penelitian.

## IV. HASIL PEMBAHASAN

## A.  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP WANITA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Upaya  perlindungan  hukum  terhadap perempuan  hendaknya  memiliki  derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena  setiap  orang  memiliki  kedudukan  yang sama di depan hukum (equality before the law). Indonesia sebagai suatu negara hukum, negara harus  mengakui  dan  melindungi  HAM  setiap individu  tanpa  membedakan  jenis  kelamin, kedudukan,  dan  latar  belakangnya,  sehingga semua  orang  memiliki  hak  untuk  diperlakukan sama dan menempatkan kedudukan bagi setiap orang  tanpa  terkecuali  pada  posisi  yang  sama dihadapan  hukum.  Hal  ini  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  yang mengatur  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan  dan  perlindungan,  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama  dihadapan  hukum.  Dengan  asumsi  yang demikian  maka  segala  tindakan  diskriminasi (terutama  terhadap  perempuan)  sangatlah dilarang.
Yang  dimaksud  dengan  diskriminasi terhadap  wanita  adalah  setiap  perbedaan, pengucilan,  atau  pembatasan  yang dibuat  atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai  pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan  pengakuan,  penikmatan  atau penggunaan  hak-hak  asasi  manusia  dan kebebasan- kebebasan pokok di  bidang politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  sipil  atau  apapun lainnya  oleh  kaum  wanita,  terlepas  dari  status perkawinan  mereka,  atas  dasar  persamaan
antara pria dan wanita.
Pada  umumnya,  di  dalam  proses penegakan  hukum  harus  berlandaskan  pada empat  asas  yaitu  asas  persamaan  di  depan hukum (equality  before  law ),  asas  kepastian hukum
(rechtssicherkeit),
asas keadilan (gerechtigkeit ), dan asas kemanfaatan (zweckmasigkneit).  Namun  sebuah  positive progress bahwa di dalam Pasal 2 PERMA Nomor 3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum selain  empat  asas  di  atas  kini  ditambah  pula dengan  asas  penghargaan  atas  harkat  dan martabat  manusia,  non  diskriminasi  dan  asas kesetaraan  gender.  Sehingga  dalam  asas nondiskriminasi,  hakim  dilarang  melakukan pembedaan,  pengucilan,  atau  pembatasan  atas dasar jenis kelamin.
Dengan  adanya  ketentuan-ketentuan tersebut  dalam  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, perlindungan untuk perempuan dalam proses perkara di pengadilan baik  secara  fisik  maupun  psikis  menjadi  lebih terjamin, dan bentuk ancaman terhadap perempuan  hingga  yang  berbentuk  verbal sekalipun dapat dihindari.
Sistem  peradilan  pidana  adalah  suatu bentuk  sistem  dalam  suatu  masyarakat  untuk menanggulangi masalah kejahatan yang bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam  batas-batas  toleransi  dan  menyelesaikan sebagian  besar  laporan  ataupun  keluhan masyarakat  yang  menjadi  korban  kejahatan dengan mengadukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat.
Sistem  peradilan  pidana  mempunyai dua  dimensi  fungsional  ganda.  Di  satu pihak berfungsi  sebagai  sarana  masyarakat  untuk menahan  dan  mengendalikan  kejahatan  pada tingkatan  tertentu  ( crime  containment  system ).
Di  lain  pihak  s  istem peradilan  pidana  juga berfungsi untuk pencegahan sekunder
( secondary prevention ), yakni mencoba mengurangi  kriminalitas  dikalangan  mereka yang  pernah  melakukan  tindak  kejahatan  dan mereka  yang  bermaksud  melakukan kejahatan, melalui  proses  deteksi,  pe  midanaan  dan pelaksanaan pidana.
Sistem  peradilan  pidana  yang  sudah ada  di  Indonesia,  sebagaimana  tergambar dalam  KUHAP  (UU  No.8  Tahun  1981)  adalah potret  instrument  hukum pidana  yang  ada  di Indonesia, diharapkan untuk mengawal penegakan  hukum  pidana  materiil,  namun kelemahan  mendasar  dari  KUHAP  adalah terabaikannya
hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan  dalam  proses  penanganan  perkara
pidana
yang dilakukan
oleh tersangka/terdakwa/terpidana,  maupun  akibat yang  harus  ditanggung  oleh  korban  kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinanmendapatkan perlindungan hukum akan  hak-haknya  sebagai  korban  kejahatan, tidakmendapat pengaturan yang memadai
Namun demikian justru sistem  peradilan pidana  mempunyai  dimensi  fungsi  ganda tersebut,  seringkali  sistem  peradilan  pidana menjadi  faktor  kriminogen  dari sebab  timbulnya kejahatan lanjutan atau ikutan KUHP, khususnya  ketentuan-  ketentuan  dalam  bab tentang  Kejahatan  terhadap  Kesusilaan  dan
ketentuan-  ketentuan  lain  yang  tersebar  di berbagai  bab  lainnya  yang  berkaitan  dengan kejahatan berbasis gender sebagai satu-satunya aturan dalam hukum nasional yang dipakai untuk melindungi  perempuan  dari  kekerasan,  ternyata tidak  cukup  memadai bagi  perlindungan  kaum perempuan.
Perempuan  berhadapan  dengan  hukum mempunyai  hak  yang  harus  dilindungi,  sesuai martabatnya sebagai perempuan untuk mendapatkan  akses  keadilan  dalam  sistem peradilan  pidana.  Perempuan  yang  berkonflik dengan hukum mempunyai hak untuk diperlakukan  secara  adil  tanpa  diskriminasi dalam  sistem  peradilan  pidana,  demikian  pula dengan  perempuan  korban.  Perempuan  yang menjadi  korban  tindak  pidana  mempunyai  hak untuk  mendapatkan  pemulihan  dan  ganti kerugian  atas  penderitaan  akibat  tindak  pidana. Selanjutnya perempuan sebagai saksi, mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dalam proses  peradilan pidana dengan kemungkinan  ancaman  yang  diterima  berkaitan dengan perkara yang melibatkannya.
Berdasarkan ketentuan tersebut,
Indonesia  berkewajiban  untuk  memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan di hadapan hukum, termasuk hak untuk memperoleh  perlakuan  yang  sama  pada  saat pemeriksaan  dalam  sidang  pengadilan.  Hak untuk  memperoleh  keadilan  termasuk  bagi perempuan  berhadapan  dengan  hukum  dalam proses peradilan, di antaranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 yang menentukan : Setiap  orang  tanpa  diskiriminasi,  berhak  untuk memperoleh  keadilan dengan  mengajukan
permohonan,  pengaduan,  dan  gugatan,  baik dalam  perkara  pidana,  perdata,  maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak, sesuai  dengan  hukum  acara  yang  menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan  adil  untuk  memperoleh  putusan  yang  adil dan benar.
Setiap orang yang berhadapan dengan hukum,  mempunyai  hak  untuk  memperoleh keadilan  baik  dalam  perkara  pidana,  perdata, atau  pun  administrasi.  Akses  untuk  keadilan tersebut  dapat  diperoleh  melalui  gugatan, laporan,  pengaduan  dan  permohonan.  Hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan  dan  memutus  perkara,  harus objektif,  jujur  dan  adil  sehingga  diperoleh putusan yang adil dan benar.
Pasal  2  Perma  No.3  Tahun  2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan  dengan  Hukum,  hakim  dalam mengadili  perempuan  berhadapan  dengan hukum berdasarkan asas :
a.  Penghargaan  Atas  Harkat  Dan  Martabat
Manusia;
b.  Non Diskriminasi;
c.  Kesetaraan Gender;
d.  Persamaan Di Depan Hukum;
e.  Keadilan;
f. Kemanfaatan; Dan
g.  Kepastian Hukum.
Kemandirian  dan  obyektifitas  hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam memutus suatu  perkara  sesuai  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:
(1)  Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
(2)  Segala  campur  tangan  dalam  urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3)  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dipidana  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Dalam  hukum  acara  pidana,  KUHAP mengatur  secara  eksplisit  hak  tersangka  dan terdakwa,  termasuk  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum secara  khusus  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak).  Pengaturan  hak  tersangka  dan terdakwa tersebut merupakan bagian perlindungan  hak  asasi  manusia  termasuk  hak seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak pidana.
B.  FAKTOR

## PENYEBAB WANITA MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL
Masalah  wanita  pada  umumnya  ditandai oleh  ciri  perlawanan,  yakni  keinginan  untuk mengharapkan  adanya  pandangan  kesetaraan gender pada masyarakat. Pada masyarakat yang sedang mengalami masa transisi, wanita seolah- olah  terjepit  antara  norma-norma  lama  dengan norma-norma baru yang kadang belum terbentuk.
Faktor  ekonomi  membuat  sebagian  orang
memiliki  keinginan  untuk  mendapatkan  uang dalam  waktu  yang  singkat  dan  dengan  cara yang  sederhana,  maka  timbullah  keinginan untuk  melakukan  kejahatan  salah  satunya kejahatan  narkoba.  Padahal  jika  dicermati dengan  seksama,  khususnya  dari  perspektif medis,  banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya  para  individu  pengguna  narkotika merupakan  korban  sindikat  atau  mata-rantai peredaran  dan  perdagangan  gelap  narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan.
Ada  beberapa  faktor  pendorong  yang menyebabkan wanita melakukan  tindakan kriminalitas, diantaranya yaitu:
1.  Individual  (antropologis)  yang  meliputi  : usia,  seks  atau  jenis  kelamin,  status  sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal/domisili,  tingkat  sosial,  pendidikan, konstitusi organis dan psikis.
2.  Fisik  (natural,alam)  :  ras,  suku,  iklim, fertilitas,  disposisi  bumi,  keadaan  alam, musim,  kondisi  meteorik,  kelembaban udara dan suhu.
3.  Sosial,  antara  lain  :  kepadatan  penduduk, susunan  masyarakat,  adat-istiadat, agama, orde  pemerintah,  kondisi  ekonomi  dan industri, pendidikan, jaminan  sosial,
lembaga  legislatif,  dan  lembaga  hukum, dan lain-lain.
Bagi  wanita  faktor  utama  yang  menjadi pendorong melakukan tindakan kriminal adalah karna alasan-alasan yang bersifat psikis Peran perempuan menurut Nani Soewondo : 1. Sebagai
warga negara dalam
hubungannya  dengan  hak-hak  dalam bidang sipil dan politik termasuk perlakuan terhadap wanita dalam
partisipasi tenaga kerja yang dapat disebut fungsi ekstrem.
2. Sebagai ibu dalam keluarga dan istri dalam hubungan  rumah  tangga  yang  di  sebut fungsi intern.
3. Sesuai dengan Teori Subkultural
Delikuensi,  bahwa  Teori  ini  menyatakan perilaku  jahat  adalah  sifat-sifat  struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan  dan  masyarakat  yang  dialami oleh pelaku kejahatan.
Sesuai dengan Teori Subkultural Delikuensi, bahwa Teori ini menyatakan perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya  yang  khas  dari  lingkungan  dan masyarakat yang dialami oleh pelaku kejahatan. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomi  atau  kondisi  fisik  perkampungan yang sangat buruk. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab  terjadinya  kejahatan  karena  dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat  terjadinya  suatu kejahatanyang  sangat buruk.  Faktor  ini  bisa  menjadi  faktor  penyebab terjadinya kejahatan karena  dilihat  berdasarkan letak  suatu  daerah  tertentu  tempat  terjadinya suatu kejahatan
Upaya penanggulangan pre-emtif ini pihak aparat  penegak  hukum melakukan  pencegahan terjadinya  kejahatan  narkoba  dengan  cara memberikan pengertian tentang pentingya mentaati  hukum  yang berlaku.  Pihak  terkait  lain yang bisa  menjadi  pihak  yang  menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan- pencerahan kepada  masyarakat  tentang hukum  agama  jika ada manusia yang nekat melakukan suatu tindak
kejahatan,  atau dengan  memberikan  pelajaran akhlak untuk masyarakat
Dalam  menangani  perkara  Perempuan Berhadapan  dengan  Hukum,  masih  banyak hakim yang kurang memahami  PERMA Nomor 3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau mengalami kendala di persidangan yang mana hal tersebut timbul karena pemikiran sejak  dahulu  yang  mengandung  Stereotip Gender  pada  Perempuan.  Dengan  adanya PERMA ini diharapkan mengurangi hal-hal yang negatif  yang  selama  ini  sering  terjadi  dalam penanganan  perkara  Perempuan  Berhadapan dengan Hukum.
Saat  berhadapan  dengan  hukum,  tidak semua masyarakat memiliki kemampuan pembiayaan  bantuan  hukum.  Pemerintah,
melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menjalankan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di tahun 2022. Bantuan ini disalurkan melalui 619 Organisasi  Bantuan  Hukum  (OBH)  yang  telah lulus  verifikasi  dan  akreditasi  sebagai  pemberi bantuan hukum. Bantuan hukum ini menunjukkan  peran  negara  dalam  melindungi serta  menjamin  hak  asasi  warga  negara  akan akses  terhadap  keadilan  dan  kesamaan  di hadapan  hukum.  619  OBH  ini  berkewajiban memberikan  bantuan  hukum  litigasi  dan  non litigasi  kepada  masyarakat.  Perkara  litigasi diselesaikan  melalui  pengadilan,  sedangkan perkara  non  litigasi  diselesaikan  di  luar pengadilan,  misalnya  melalui  negosiasi  atau mediasi. Tujuan utama program bantuan hukum adalah memberi pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan mencari
keuntungan.
Permasalahan  yang  dihadapi  perempuan berhadapan dengan hukum:
a.  Keterbatasan  pengetahuan  tentang  hak  -hak hukum,  karena  kurangnya  akses  informasi, banyak  perempuan  berhadapan  dengan hukum tidak mengetahui apa hak -hak hukum mereka  atau  bagaimana  mereka  dapat mempertahankan  hak  -haknya  terutama dalam  hal  mendapatkan  ganti  rugi  atas kejahatan yang menimpanya
b.  Keterbatasan  finansial,  banyak  perempuan berhadapan dengan hukum ia menjadi korban dan  pihak  yang  berperkara  tidak  memiliki sumber  daya  keuangan  untuk  membawa perkaranya  ke  pengadilan.  misalnya  untuk membayar  penasehat  hukum,  biaya  perkara dan  biaya  transportasi.  Oleh  karenanya penting bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan  hukum  secara  Cuma  -cuma  dan adanya pembebasan biaya perkara.
c.  Keterbatasan  akses  ke  pendamping  atau penasehat  hukum,  dalam  kasus  diskriminasi gender  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga biasanya  pelaku  mendapatkan  penasehat hukum  namun  korban  tidak  karena  tidak mampu  mendapatkannya  ini  karena  masih ada  diskriminasi  dalam  penerapan  hukum yang belum mengakui hak- hak korban untuk mendapatkan pendampingan atau penasehat hukum karena dalam KUHAP hanya membatasi penasehat hukum bagi tersangka. Selain itu korban belum terpenuhi hak haknya untuk  mendapatkan  pendampingan  diluar hukum
d.  Adanya  ancaman,  tekanan  dan  stigma terhadap perempuan korban, saksi dan para pihak,  serta  kekhawatiran  akan  terjadi kekerasan  berulang  yang  dilakukan  oleh pelaku  sehingga  perempuan  berhadapan dengan hukum takut memberikan kesaksian. e.  Akuntabilitas  dan  transparansi,  prosedur pengadilan  yang  tidak  akuntabel  dan  dan transparan  dapat  mempersulit  perempuan berhadapan  dengan  hukum  mengakses keadilan.
f.  Hambatan bahasa atau komunikasi,
perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak  dapat  berbahasa  Indonesia  akan  sulit untuk memahami dan menyampaikan keterangan dalam proses persidangan.
g.  Hambatan  fisik  atau  mental,  perempuan berhadapan  dengan  hukum  yang  memiliki keterbatasan fisik atau mental membutuhkan pendamp  ing  atau  fasilitator  yang  sesuai dengan kebutuhan khususnya.
h.  Kendala  jarak  dan  transportasi,  mengingat pengadilan  berada di  K  ota atau  Kabupaten yang jauh dari domisili
i.  Praktik  -praktik  lain  dari  aparat  penegak hukum  dan  anggota  masyarakat  yang mengha  langi  akses  keadilan  terhadap perempuan berhadapan dengan hukum yang berasal  dari  kelompok  minoritas  dan  etnis tertentu.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004 secara khusus memberikan perluasan pengertian kekerasan khususnya dalam lingkup rumah  tangga.  Kesadaran  tersebut  muncul salah  satunya  disebabkan  usaha  yang  secara intensif  dilakukan  oleh  penggiat  perempuan
khususnya  melalui  gerakan  yang  kemudian melahirkan feminis jurisprudence.
Seorang  ibu  tunggal  bernama  Erlina Zebua alias Ina Ayu harus mendekam di tahanan setelah  kasus  dugaan  penganiayaan  yang menjadikannya  sebagai  tersangka  dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Ina Ayu mulai ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam,  Nias  Selatan,  Sumatera  Utara,  pada Selasa  (9/5/2023).  Penahanan  itu  membuat  Ina Ayu  harus  terpisah  dengan  lima  anaknya  yang masih  kecil.  Video  anak-anak  perempuan  itu menangis  ketika  ibunya  mendekam  dalam  jeruji besi  beredar  di  media  sosial.  Baca  juga: Wamenkumham Dituding Kriminalisasi Keponakan,  Pengacara:  Itu  Teknik  “Playing Victim”  Ayu  (15),  anak  tertua  Ina  Ayu,  bercerita pada  hari  penahanan  ibunya,  rumah  mereka didatangi aparat. Kala itu, Ayu sedang belajar di sekolah.  Setelah  tahu  ibu  dibawa  aparat,  Ayu langsung pulang. "Menangis sejadi-jadinya, tidak peduli  orang mau  merekam  atau memvideokan. Lima  orang  kami  ini yang  paling  kecil  masih berusia 5 tahun, kami saat ini tidak tahu harus ke mana dan mengadu ke mana lagi," sebut Ayu saat dihubungi, Senin (22/5/2023). Saat ini, Ayu harus mengurus keempat adiknya. Sang ayah disebutnya  sudah  lama  meninggal  dunia. Bermula  dari  dugaan  penyerobotan  lahan Masalah  yang  menimpa  ibunya,  kata  Ayu, bermula  pada  Agustus  2022.  Kala  itu,  Ina  Ayu melaporkan seseorang yang diduga menyerobot lahan  miliknya.  Berselang  sepekan  dari  laporan itu,  Ina  Ayu  dituduh  telah  menikam  anak  dari orang yang dituding telah menyerobot lahan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia  berkewajiban  untuk  memberikan
kesempatan yang sama terhadap perempuan di hadapan hukum, termasuk hak untuk memperoleh  perlakuan  yang  sama  pada  saat pemeriksaan  dalam  sidang  pengadilan.  Hak untuk  memperoleh  keadilan  termasuk  bagi perempuan  berhadapan  dengan  hukum  dalam proses  peradilan,  di  antaranya  telah  diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 mengatur:
“  Setiap  orang  tanpa  diskiriminasi,  berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan  permohonan,  pengaduan,  dan gugatan,  baik  dalam  perkara  pidana, perdata,  maupun  administrasi  serta  diadili melalui  proses  peradilan  yang  bebas  dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang  menjamin  pemeriksaan  yang  objektif oleh  hakim  yang  jujur  dan  adil  untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.
Kemandirian  dan  obyektifitas  hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam memutus suatu perkara sesuai Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang menngatur:
1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2) Segala  campur  tangan  dalam  urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan  kehakiman  dilarang,  kecuali dalam  hal-hal  sebagaimana  dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
3) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dipidana  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## 3.  Hambatan  Penerapan  Hukum  Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wanita
Di dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang
Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan  dengan  Hukum  ini  menguraikan mengenai  istilah  dan  penjelasan  istilah  yang dimaksud,  termasuk  salah  satunya  apa  yang dimaksud  dengan  Perempuan  berhadapan dengan  hukum  yang  dalam  PERMA  ini  adalah Perempuan  yang  berkonflik  dengan  hukum, Perempuan sebagai korban, Perempuan sebagai saksi  atau  Perempuan  sebagai  pihak.  Ada  juga Pengertian  Jenis  kelamin  adalah  status  fisik, fisiologis dan biologis yang dicirikan sebagai laki- laki  dan  Perempuan.  Dan  masih  banyak  lagi istilah  yang  digunakan  dalam  ketentuan  umum PERMA tersebut.
Mengapa hingga saat ini, pada umumnya perempuan belum benar- benar dapat mengakses  keadilan  sebagaimana  layaknya kaum laki-laki:
1) Bias  dalam  aturan  terhadap  kekerasan seksual bagi perempuan.
2) Tingkat Pemahaman terhadap Hukum;
3) Ketercukupan Substansi Hukum
4) Kultur Hukum
5) Prosedur yang Belum Responsif
Kepastian  hukum  menghendaki  adanya  upaya pengaturan  hukum  dalam  perundang-undangan yang  dibuat  oleh  pihak  yang  berwenang  dan berwibawa,  sehingga  aturan-aturan  itu  memiliki aspek  yuridis  yang  dapat  menjamin  adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Perlindungan hukum terhadap wanita yang berhadapan dengan hukum telah
diakomodir  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Dalam  mengadili  perempuan berhadapan dengan hukum, hakim mempunyai  pertimbangan-  pertimbangan yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  di persidangan,  menggali  nilai-nilai  yang hidup  dalam  masyarakat,  konvensi  dan perjanjian  internasional  terkait  kesetaraan gender  yang  telah  diratifikasi.  Negara membuat  peraturan  bagi  hakim  sebagai pedoman  dalam  mengadili  perempuan berhadapan dengan hukum, untuk menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang  setara  dan  non  diskriminasi.  di Indonesia sendiri telah menerbitkan perangkat  hukum  nasional  dan  perangkat hukum  internasional  seperti,  Konvensi Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap  Perempuan  (Convention  on  the Elimination  All  of  Forms  Discrimination Against  Women/  CEDAW)  dan  perangkat hukum  positif  Indonesia  yaitu  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang
Pengesahan (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  j.o  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan  Korban,  dan  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun  2017  tentang
Pedoman Mengadili Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum yang memberikan perlindungan hukum 2.  Faktor penyebab wanita melakukan tindakan  kriminal  dipengaruhi  oleh  faktor salah  pergaulan;  faktor  ekonomi,  di  masa pandemic covid banyak orang yang diberhentikan  dari  kerjaan,  dan  banyak orang  yang  kehilangan  pekerjaan.  Hal  ini mempengaruhi  pelaku  untuk  melakukan tindak  pidana  penggelapan;  trauma  masa lalu;  faktor  pribadi  adalah  salah  satu  yang menjadi  penyebab  seseorang  melakukan tindak  kriminalitas,  meliputi  umur,  jenis kelamin,  ras,  dan  nasionalitas,  alkoholisme dan  perang  yang  berakibat  buruk  bagi kehiudpan  mansuia;  faktor  pendidikan, faktor  lingkungan  sekolah  yang  kurang memberikan  peluang  bagi  pelaku  bullying, sehingga  dalam  situasi  dan  kondisi  yang tepat  ,  pelaku  melancarkan  aksi  bully-nya, tetapi akses keadilan sebagai perlindungan hukum  bagi  perempuan  masih  sukar didapatkan,  dan  terkadang  para  penegak hukum  seperti  kejaksaan,  kepolisian  yang notabenenya  berhadapan  langsung  di lapangan bahkan seorang hakim
3.  Hambatan  penerapan  hukum  bagi  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  wanita  yakni keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak hukum  karena  kurangnya  akses  informasi, banyak  perempuan  berhadapan  dengan hukum  tindak  mengetahui  hak-hak  hukum mereka dan bagaimana mereka mempertahankan hak-haknya; keterbatasan finasial,  perempuan  berhadapan  dengan hukum  ia  menjadi  korban  dan  oihak  yang berperkara  tidak  memiliki  sumber  daya
keuangan  untuk  membawa  perkaranya  ke pengadilan; keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum; adanya  ancaman,  tekanan  dan  stigma terhadap  perempuan;  akuntabilitas  dan transparanasi;

## B. Saran
1. Pentingnya  tindak  lanjut  dari  lahirnya PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan sosialisasi  secara  lebih  meluas  dan komprehensif  serta  berkelanjutan.  Agar PERMA  ini  lebih  implementatif  guna meminimalisasi  penanganan  perkara  oleh hakim yang tidak sensitif gender. Sehingga kehadiran  PERMA  ini  tidak  sekadar  lip service  bagi  upaya  perlindungan  hukum terhadap perempuan.
2. Penulis  sangat  mengharapkan  kesadaran kita  semua  untuk  menjaga  orang-  orang disekitar kita dari setiap peluang kejahatan tersebut dan ikut melaporkan setiap tindak kejahatan  yang  terjadi  diwilayah  sekitar. Setiap  penyelanggara  peradilan  dalam proses  persidangan  agar  lebih  peka  lagi terhadap  perlindungan  hak  asasi  manusia dan  menjujung  tinggi  harkat  dan  martabat perempuan. Agar stigma yang terbagun di masyarakat  yang  selalu  memandang rendah  perempuan  yang  terlibat  kasus hukum sedikit demi sedikit dapat berkurang.
3. Pentingnya
pemahaman
mengenai substansi  gender  stereotyping  termasuk pengetahuan  akan  mitos  dan  fakta  yang
ada  di  masyarakat  dijadikan  salah  satu bahan  utama  dalam  pelatihan  bahkan dibuatkan  modul  tersendiri  mengenai  ini. Penting  dimulai  memasukkan  substansi tersebut  dalam  pendidikan  dan  pelatihan aparat  penegak  hukum  seperti  pada pendidikan  dan  latihan  bagi  polisi,  jaksa,
hakim, dan juga petugas pemasyarakatanagar  pemahaman  tersebut timbul sejak dini. Mempertimbangkan berbagai  peraturan  perundang-undangan, konvensi  internasional.  Pedoman  teknis  di institusi penegak hukum yang mempromosikan prinsip kesetaraan
genderdan non-diskriminasi, dimana peraturan  tersebut  memberikan  jaminan perlindungan  bagi  perempuan  dan  anak khususnya  dalam  mengakses  dan  mencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Adiputra,  Chandra,  2014,  dalam  makalah” Kriminologi dan Kejahatan.
Ali,  Achmad,  2002.  Menguak  Tabir  Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),  Penerbit  Toko  Gunung Agung, Jakarta.
Amirudin  dan  Zainal  Asikin,  2016.  Pengantar Metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Anwar, Yesmil dan Adang, 2008. Pembaharuan Hukum  Pidana;  Reformasi  Hukum, Jakarta:  PT.Gramedia  Widiasarana Indonesia.  2010,  Kriminologi,  PT. Refika Aditama, Bandung.
Arief.  Barda  Nawawi,  2010.  Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana,  (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Arifin,  Syamsul,  2012.  Pengantar  Hukum
Indonesia, Medan:Medan area UniversityPress. Douglas,  Sarah,  2007.  Gender  Equality  and Justice Programming: Equitable
Access  to  Justice  for  Women,  New
York: UNDP.
Hadjon,  Philipus  M,  dkk,  2005,  Hukum
Administrasi  Negara,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta.
Hamzah,  Andi  dan  Simangelipu,  2021.  Hukum
Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan,
GhaliaIndonesia: Jakarta.
Hartono,  Sunaryati,  2004.  Penelitian  Hukum
Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20, Bandung: Penerbit Alumni.
Ibrahim,  Johnny  2005.  Teori  dan  Metodologi
Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang: Bayumedia.
Kansil,  Cst,  Christine  ,  S.T  Kansil,  Engelien  R,
Palandeng  dan  Godlieb  N  Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta. Kartono, Kartini, 2009, Patologi Sosial,  Rajawali Pers, Jakarta.
Koesma,  2011,  Kejahatan  Yang  Dilakukan Wanita,  Compas.com/dms.  Jakarta. Kusumaatmadja,  Mochtar  &  B.  Arief Sidharta, 2000. Pengantar Ilmu Hukum Suatu
Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.
M.D, Moh. Mahfud, 2018. Pergulatan Politik dan
Hukum  di  Indonesia,  Yogyakarta: Gama Media.
Mahkamah Agung, 2010. Cetak Biru Pembaruan
Peradilan  2010 –  2035,  Jakarta:
Mahkamah Agung.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2005,  Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media. Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum,
Liberty,  Yogyakarta.  2008.  Pengantar
Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
Morrisabbot,  2016,  Women  in  Crime,
Redposh, Malang.
Muladi,  2005.  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan
Pidana, BP UNDIP Semarang, Semarang.
Nassarudin, Ende Hasbi, 2016, Kriminologi , CV.
Pustaka  Setia,  Bandung.  Priyanto, Anang.  2012,  Kriminologi  ,  Penerbit Ombak, Yogyakarta.
Raharjo,  Satjipto,  2012.  Ilmu  Hukum,Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Rato, Dominikus, 2010, Filsafat Hukum Mencari:
Memahami  dan  Memahami  Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Soewondo, Nani, 2020, Wanita Dan Pandangan Wanita, Cendikia Pustaka, Cetakan ke 5 Jakarta.
Victoria  Lestari  Sinaga  dkk,  Tata  Hukum Indonesia,  Penerbit  Widina  Bhakti Persada Bandung, 2021.
-----------------------------,  Tindak  Pidana  dalam KUHP, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
1.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
2.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
3.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana.
4.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984 tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai
Penghapusan Segala
Diskriminasi
Terhadap Wanita.
5.  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga.
7.  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
8.  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
9.  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
10.  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung
No.88/KMA/SK/V/2016 tentang
Pembentukan  kelompok  Kerja  Perempuan dan Anak

## C. Jurnal dan Makalah
Abdullah,  Abdullah,  Siti  Ruhaini Dzuhayatin dan Dyah  Pitaloka,  “Bias  Gender  dalam
Penanganan Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan Secara Litigatif”,
Populasi Vol 12, No.2 (2001). Erwinsyahbana, Tengku dan Ramlan. “Penelitian Kualittaif  Bidang  Ilmu  Hukum  Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. “Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi  Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” Jurnal Doktrin Review Vol 1 No 1 Desember 2022
Ghurfan,  M.  H.  Kordi  K.,  “Ketika  Hukum  tidak
Memihak Perempuan: Catatan
mengenai Kekerasan Seksual terhadap Perempuan”,  dalam  Lusia  Palulungan,
M. Ghufran H. Kordi K., & Muh. Taufan Ramli  (Eds),  Memperkuat  Perempuan Untuk Keadilan & Kesetaraan,Makassar: BaKTI, 2017. Handayani,  Tri  Astuti,  Mewujudkan  Keadilan Gender  Melalui  Perlindun  Hukum Terhadap Perempuan, Jurnal Rechtstaat Nieuw Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
Komnas  Perempuan,  Lembar  Fakta  Catatan
Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Ga Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun (2017). Mansar,  Adi  dkk.  “Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak”.  Seminar
Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi E-ISSN: 2828-3910.
Nadirah, Ida dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku  Tindak  PIdana  Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua”.
Jurnal  Ilmiah  Indonesia  Vol  8  No  3 Maret 2023.
Raharjo, Sajipto, 2003. Penyelenggaraan
Keadilan  Dalam  Masyarakat  Yang Sedang  Berubah,  Jurnal  Masalah Hukum.
Rodliyah, dkk. 2021. Perlindungan Hukum Bagi
Perempuan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Di    Indonesia.  Vol  3.  E-ISSN:
2774-8057.
Sahari Alpi dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap
Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/PN.Mdn). Jurnal Hukum Vol  14  No  2  Desember  2022.dkk. “Perlindungan Hukum
Korban
Penyalahgunaan  Narkotika  Melalui Double Track System”. Jurnal Hukum
Vol 14 No 1 Juni 2022.
Sagala,  Valentin  (ed),  Penegakan  Hukum  yang Berkeadilan  Jender:  Setahun  Program Penguatan  Penegak  Hukum,  (Jakarta: Komnas  Perempuan –  LBH  APIK Jakarta – LBPP DERAP – Warapsari-– Convention Watch- PKW UI, 2005). Triwati, Ani, Akses Keadilan Sebagai
Perlindungan  Hukum  Bagi  Perem Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  HUMANI (Hukum  dan  Masyarakat  Madani), Volume 9 No. 1 Mei 2019.
Zulyadi,  Rizkan  dan  Friwina  Magnesia  Surbakti.
“Penerapan  Hukum  Terhadap  Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” Journal of  Education,  Humaniora  and  Social Sciences (JEHSS) Vol 2 No 1 Agustus 2019.

## D. Wawancara
Wawancara pada Bapak Juni Kristian Telaumbanua, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Desember 2023.

## E. Internet
https://polri.go.id  Mabes  Polri.  (Diases  26  Juni 2023). https://lakilakibaru.or.id/feminist- legal-theory-sebuah-tinjauan-  singkat/, Di Akses Tanggal 26 Juni 2023. https://aceh.tribunnews.com/2018/05/1 9/perempuan-dalam-sindikat-kejahatan (diakses 5 oktober 2023). https://www.bps.go.id/publication/2021/ 12/15/8d1bc84d2055e99feed 39986/
statist
ik-kriminal 2021.html (diakses 05 Oktober 2023). https://medan.kompas.com/read/2023/
05/22/182017378/ibu-5-anak-di-nias- selatan-ditahan-video-tangis-anaknya- viral?page=all (diakses 05 Oktober 2023). https://nasional.okezone.com/read/2021/11/14/ 337/2501415/4-aksi-kriminal- dengan- pelaku-utama-perempuan-ada-yang- masih-di-bawah-umur?page=2 (diakses 5 oktober 2023). https://news.okezone.com/read/2023/09/15/340 /2883813/jualan-sabu-wanita- muda- ini-ditangkap-polisi (diakses 05 Oktober 2023). (https://lakilakibaru.or.id/feminist-legal-theory- sebuah-tinjauan-singkat/, di akses tanggal 06 Oktober 2023). http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan- hukum/ (diakses 14 November 2023). Administrator. “Perlindungan Perempuan Pada Saat Berhadapan Dengan Hukum” https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/lin k/214. Diakses pada 26 Januari 2024 pukul 19.20 WIB.
Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara, Media KONTAN.CO.ID - JAKARTA. https://nasional.kontan.co.id/news/istri - ferdy-sambo-putri-candrawathi- divonis-20-tahun-penjara (diakses 7 Juni 2023). Wordpress.com,Pembunuh Berantai Paling Sadir Di Indonesia Sepanjang Sejarah. Diakses pada 25 Juni 2023. Pukul 10.56 WIB.