## ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN  TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI ERA OTONOMI  DAERAH (STUDI KASUS KOTA SEMARANG TAHUN 2009-2013)
Sundari Rr. Suprantiningrum
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Email :hmenteri@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  kemampuan  pengelolaan keuangan  daerah  Kota  Semarang  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Semarang  Periode  2009  -2013.  Metode  Penelitian  ini  menggunakan  Deskriptif  Komperatif analisisis  untuk  mengukur  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  tingkat  kemandirian daerah  Kota  Semarang,  yaitu  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio  Derajat Desentralisasi,  Rasio  Efektifitas  PAD,  dan  Rasio  Keserasian  Belanja  Daerah.  Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: hasil analisis rasio derajat desentralisasi  dapat  dijelaskan  bahwa  rata–  rata  rasio  derajat  desentralisasi  sebesar  25,87% yang  berada  interval  25%  –50%  atau  mempunyai  kemampuan  yang  sudah  baik  dalam membiayai  pembangunan  daerah.  Berdasarkan  rasio  KKD  dengan  rata  –  rata  rasio  KKD sebesar  37,79%  berada  pada  interval  25%  -50%  berarti  konsultatif  artinya  campur  tangan pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang,  karena  daerah  dianggap  sedikit  lebih  mampu melaksanakan otonomi daerah. Rata-rata Rasio Efektivitas PAD  100%, berarti kemampuan daerah  dalam  menjalankan  tugas  dikategorikan  sangat  efektif  itu  menunjukan  dalam memobilisasi  penerimaan  PAD  sesuai  dengan  yang  ditargetkan.  Menurut  uraian  dan perhitungan  Rasio  Keserasian  bahwa  sebagian  besar  dana  yang  dimiliki  pemerintah  Kota Semarang  diprioritaskan  untuk  belanja  pembangunan  sehingga  belanja  rutin  masih  relatif kecil.
Kata Kunci : Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Daerah

## Abstract
This study aimed to analyze the effect the financial ability of Semarang City in order to support  the  implementation  of  regional  autonomy,  base  on  Semarang  Budget  Realization Reported the period  of  2009  -2013. A descriptive comparative analysis  used to  measure the performance  of  regional  financial  management  and  the  independence  level  of  Semarang, consist  of  Regional  Financial  Independence  Ratio,  Degree  of  Decentralization  Ratio,  PAD effectiveness Ratio, and the  Harmony Expenditure Ratio. Based on the analysis that has been obtained, the following results: from the analysis of the ratio of the degree of decentralization can be explained that the average ratio of the degree of decentralization is 25,87% of which is in the internal level of level  25%-50%, means  already have a good ability to finance region development. Average KKD ratio is 37.79% which is in the interval 25 % -50 % means   that central  government  intervention  has  begun  to  decrease,  because  the  region  is  considered  a little  more  able  to  implement  region  autonomy.  From  the  analysis  of  PAD  effectiveness  is more  than  100%,  it  can  be  concluded  that  the  overall  performance  of  local  financial management and the degree of independence of Semarang area continued to improve. It can
be  seen  from  some  of  the  financial  performance  ratio  is  the  ratio  of  the  area  of  financial independence, the ratio of degrees desentralization, effectiveness ratio and the ratio continues to increase harmony and good effect on the autonomy  of the region .
Keywords: Region financial management performance, Degree of region decentralization

## LATAR BELAKANG Pendahuluan
Salah  satu  aspek  reformasi  yang mendapat  perhatian  hingga  kini  adalah persoalan kebijakan otonomi daerah (Bahtiar  Arif,  2006).    Pemerintah  melalui kebijakan desentralisasi (politik dan fiskal),  dengan  dikeluarkanya  UU  No.32 tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah dan  UU  No.33  tahun  2004  tentang perimbangan keuangan  pusat daerah, telah membawa  perubahan  yang  cukup  berarti terhadap hubungan pusat daerah.
Kebijakan  yang sudah berjalan diharapkan dapat menghidupkan proses reformasi pada tingkat  lokal dan memberikan ruang  gerak pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah  dan  pemanfaatan  sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, sehingga tercipta corak pembangunan baru di daerah.
Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 2004 itu adalah, disatu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban  –  beban  yang  tidak  perlu  dalm menangani  urusan  domestik,  sehingga  ia berkesempatan  untuk  mempelajari,  mema- hami dan merespon sebagai kecenderungan global  dan  mengambil  manfaat  dari padanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat  diharapkan  lebih  mampu  ber- konsentrasi  pada  perumusan  kebijakan makro internasional yang bersifat strategis. Dilain pihak, dengan desentralisasi kewenangan  pemerintah  ke  daerah,  maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan  yang  signifikan  (Bahtiar Arif, 2006).
Pemerintah  daerah  sebagai  pihak yang  diserahi  tugas  dalam  menjalankan roda  pemerintahan,  pembangunan,  dan pelayanan kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung- jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai
apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan  tugasnya  dengan  baik  atau tidak.  Salah  satu  alat  untuk  menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola  keuangan  daerahnya  adalah dengan menganalisis rasio keuangan terhadap  APBD  yang  telah  ditetapkan  dan dilaksanakanya  (Widodo.  2001).  Hasil analisa  rasio  ini  selanjutnya  digunakan untuk tolok ukur dalam:
1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
2. Mengukur  efektifitas  dan  efisiensi realisasi pendapatan daerah.
3. Mengukur aktivitas pemerintah daerah dalam  membelanjakan  pendapatan daerahnya.
4. Mengukur  kontribusi  dari  masing  – masing  sumber  pendapatan  dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat perkembangan perolehan pendapatan  dan  pengeluaran  yang dilakukan dalam periode waktu tertentu.
Penggunaan  analisis  rasio  sebagai alat  analisa  keuangan  secara  luas  sudah diterapkan  pada  lembaga  perusahaan bersifat  komersial,  sedang  pada  lembaga publik khususnya pemerintah masih sangat terbatas, hal itu karena:
1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan  kepada  lembaga  pemerintah daerah  yang  sifat  dan  cakupanya berbeda  dengan  penyajian  laporan keuangan  oleh  lembaga  perusahaan yng bersifat komersial.
2. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan incremental budget  yaitu besarnya  masing–masing  komponen pendapatan  dan  pengeluaran  dihitung dengan meningkatkan sejumlah
presentase tertentu (biasanya berdasarkan  tingkat  inflasi).  Oleh karena  disusun  dengan  pendekatan secara  incremental  maka  sering  kali mengabaikan bagaimana rasio
keuangan dalm APBD.
3. Penilaian  keberhasilan  APBD  dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan  daerah,  lebih  ditekankan kepada  pencapaian  target,  sehingga kurang memperhatikan perubahan yang  terjadi  pada  komposisi  ataupun struktur APBD- nya.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang diuraikan  di  atas,    sangatlah  relavan dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui bagaimana  kemampuan  keuangan  daerah kota Semarang. Dimensi keuangan otonom yang  paling  penting  yang  akan  diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan  rasio  keuangan  diantaranya yaitu  Derajat  Desentralisasi,  Kemandirian Keuangan  Daerah,  Efektifitas  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Pembangunan  dan Pelayanan  Kepada  Masyarakat,  Belanja Daerah,  dan  Dana  Perimbangan,  dan Keserasian(Widodo. 2001).
Rumusan  masalah  dalam  penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana rasio derajat desentralisasi di Kota Semarang tahun 2009-2013?
2. Bagaimana rasio kemandirian keuangan  daerah  (KKD)  di  Kota Semarang tahun 2009 – 2013?
3. Bagaimana  rasio  Keserasian  Belanja Daerah  di  Kota  Semarang  tahun 2009-2013?
4. Bagaimana  rasio  efektivitas  dan pendapatan  asli  daerah  di  Kota Semarang tahun  2009-2013?

## Kerangka PemikiranTeoritis
Laporan
Pertanggungjawaban
Keuangan Pemerintah Daerah memberikan
informasi  keuangan  yang  akurat  ber- dasarkan prinsip akuntabilitas dan transpa- rasi sehingga dapat dipertanggung- jawabkan.  Untuk  mengetahui  kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan kebijakan  otonomi  daerah  diperlukan analisis  terhadap  rasio  keuangan  daerah yang  terdiri  dari  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi  Fiskal,  Rasio  Efektifitas PAD, Rasio Keserasian (Hakkim, Syamsudin,  2007).  Setelah  dilakukan analisis terhadap variabel-variabel tersebut, maka  dapat  ditentukan  arah  kebijakan untuk  melaksanakan otonomi daerah. Alur kerangka  pemikiran  dapat  dijelaskan  pada Gambar 1.

## METODE PENELITIAN Operasional Variabel
1. Derajat  desentralisasi  menunjukkan perbandingan antara jumlah pendapatan  asli  daerah  dengan  total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap total penerimaan daerah.
2. Rasio  kemandirian  keuangan  daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah  dalam  membiayai  sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan  pelayanan  kepada  masyarakat yang  telah  membayar  pajak  dan retribusi  sebagai  sumber  pendapatan yang diperlukan daerah.
3. Rasio  Efektifitas  PAD  menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.
4. Rasio  Keserasian  Belanja  Daerah  ini menggambarkan bagaimana
Pemerintah  daerah  memprioritaskan alokasi  dananya  pada  belanja  rutin dan  belanja  pembangunan  secara optimal.

## Gambar 1. Alur Kerangka Pemikiran

## Populasi Dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah laporan  Keuangan  Daerah  Kota  Semarang dan  sampel  dari  penelitian  ini  adalah laporan Realisasi Anggaran Kota Semarang tahun 2009 – 2013,
dipergunakan  untuk  menghitung  Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, dan Rasio Keserasian.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian dilakukan  dengan  cara  sebagai  berikut (Nazir .2003):
1. Metode Dokumentasi Pencatatan,
pengumpulan dan pengelompokkan data berkaitan
dengan  permasalahan  penelitian  dari sumber data sekunder.
a. Observasi Mengadakan tinjauan secara langsung  terhadap  objek  penelitian dengan  cara  mengamati,  meneliti dan  mempelajari  tentang  data-data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS)  dan  Dinas  Pendapatan  dan Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset Daerah Kota Semarang tahun 2009- 2013.
2. Metode Analisis Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis
rasio keuangan daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a.  Mengumpulkan  data-data  yang berkaitan dengan kemampuan keuangan  daerah  Kota  Semarang di  dalam  mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
b.   Mengelompokkan data dan informasi  yang  diperoleh  sebagai dasar bagi operasionalisasi variabel yang di ukur sebagaimana  akan  dikemukakan dalam penelitian ini.
c.  Menghitung dan menyajikan hasil analisis  data  yang  berupa  rasio- rasio keuangan daerah.
d.  Menarik  kesimpulan  atas  analisis data dan informasi yang disajikan, sehingga dapat diketahui bagaimana  kemampuan  keuangan daerah  Kota  Semarang  dalam mendukung  pelaksanaan  otonomi daerah.

## Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif berupa  analisis  rasio.  Analisis  rasio  ini yang  diimplementasikan  adalah  Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan  Daerah,  Rasio  Efektifitas  dan Rasio Keseserasian Belanja Daerah (Halim, 2007). Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Analisis: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian, Rasio Derajat Desentralisasi Proses Analisis dan Hasil Analisis Pola Hubungan  Intruktif Pola Hubungan Konsultif Pola Hubungan Partisipatif Pola Hubungan Delegatif

## 1. Rasio Derajat Desentralisasi
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
3. Rasio Efektifitas  Pendapatan Asli Daerah

## 4. Rasio Keserasian

## HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

## Analisis Rasio Keuangan

## 1.   Derajat Desentralisasi
Derajat Desentraisasi
dihitung berdasarkan  perbandingan  antara  jumlah pendapatan  asli  daerah  dengan  total penerimaan  daerah.  Rasio  ini  menunjukan kontribusi  PAD  terhadap  penerimaan daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi  PAD maka semakin tinggi kemampuan pemeritah  daerah  dalam  penyelenggaraan desentralisasi (Halim, 2007).
Kriteria  Rasio  Derajat  Desentralisasi Daerah adalah seperti Tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Rasio Derajat Desentra-
lisasi Daerah Kemampuan Desentralisasi Rasio Derajat Desentralisasi (%) Sangat Baik >50 Baik 25 – 50 Kurang Baik 10 – 25 Tidak Baik <10 Sumber : (Halim, 2007) Perhitungan rasio derajat desen- tralisasi  Kota  Semarang  selama  tahun 2009–2013  tersebut  dimasukkan  dalam Tabel 2.
Hasil analisis rasio derajat desentralisasi  Kota  Semarang  pada  tahun 2009  dikategorikan  kurang  baik  dalam melaksanakan  desentralisasi,  karena  hanya sebesar  19,89%,  begitu  juga  tahun  2010 dan  2011  rasio  desentralisasi  fiskal  hanya sebesar  20,20%  dan  20,95%,  keduanya masih  dalam  kategori  kurang  baik,  hal  ini dikarenakan  kontribusi  PAD  yang  rendah diikuti  penerimaan  daerah  yang  tinggi. Untuk  tahun  2012  dan  2013  mengalami peningkatan  menjadi  sebesar  30,77%  dan 33,10%  berarti  rasio  derajat  desentralisasi sudah  baik,  pemerintahan  Kota  Semarang sudah  cukup  mampu  dalam  menjalankan desentralisasi  dan  ketergantungan  sumber keuangan  yang  berasal  dari  pemerintah pusat mulai berkurang.
Tabel 2. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kota Semarang Tahun 2009 – 2013
Tahun PAD Total Pendapatan Daerah Rasio Derajat Desentralisasi (%) Jumlah (Rp) Pertum- buhan (%) Jumlah (Rp) Pertum- buhan (%) 2009 306,112,422,821 - 1,538,490,537,516 - 19,89 2010 327,992,258,750 6,67      1,623,567,254,798 5,24 20,20 2011 521,538,058,477 37,11      2,053,919,562,042 20,95 25,39 2012 779,616,535,593 33,10      2,533,676,148,799 18,93 30,77 2013 925,919,310,506 15,80      2,796,570,726,860 9,40 33,10 Jumlah 2,861,178,586,147 92,80   10,546,224,230,015 54,52 129 ,35 Rata – Rata 572,235,717,229.40 23,2      2,109,244,846,003 13,63 25,87
Sumber : Data Primer yang diolah
Hasil  analisis  rasio  derajat  desentrali- sasi dapat dijelaskan bahwa selama 5 tahun mempunyai  rata  –  rata  rasio  derajat desentralisasi  sebesar  25,  87%    yang berada  interval  25–50  atau  mempunyai kemampuan  yang  sudah  baik  dalam membiayai  pembangunan  daerah.  Antara tahun  2009-2013,  peningkatan  tertinggi diperoleh  pada  tahun    2013  yaitu  sebesar 33,10%  dan  terendah  pada  tahun  2009 yaitu sebesar 19,89 %.

## 2.   Analisis  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  adalah menunjukan  kemampuan  keuangan  daerah dalam  membiayai  diri  sendiri  kegiatan pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  telah  membayar pajak, retribusi sebagai sumber pendapatan yang  diperlukan  daerah.  Kemandirian daerah  dutujukan  oleh  besar  kecilnya pendapatan  asli  daerah  dibandingkan dengan  pendapatan  daerah  yang  berasal dari sumber lain  misal bantuan pemerintah pusat  ataupun  dari  pinjaman  (Halim, 2007).
Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah seperti Tabel 3.
Perhitungan rasio kemandirian keuangan  daerah  Kota  Semarang  selama tahun  2009–2013  tersebut  dimasukkan dalam Tabel 4.
Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian  keuangan  pada  Tabel  4 diketahui  bahwa  kemampuan  pemerintah kota  Semarang  dalam  membiayai  sendiri kegiatan  pemerintah,  pembangunan  dan pelayanan  kepada  masyarakat  pada  tahun 2009  –  2012  dikatagorikan  Konsultatif artinya  campur  tangan  pemerintah  pusat sudah  mulai  berkurang,  karena  daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan  otonomi  daerah  yaitu  pada tahun  2009  sebesar  25,05%,  pada  tahun 2010  sebesar  29,29%,  pada  tahun  2011 sebesar  36,11%  dan  pada  tahun  2012 sebesar 46,74%. Kenaikan Rasio kemandirian  keuangan  pada  tahun  2013 yaitu  sebesar  51,78%  yaitu  dikategorikan partisipatif,  peranan  pemerintah    pusat sedikit  sudah  mulai  berkurang  mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandirianya mendekati mampu melaksanakan  otonomi  daerah,  hal  ini disebabkan  disebabkan  karena  PAD  yang tinggi  seperti  pendapatan  pajak  daerah, pendapatan  retribusi  daerah,  pendapatan hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

## Tabel 3. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah
Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0 -25 Instruktif Rendah 25 - 50 Konsultatif Sedang 50 - 75 Partisipatif Tinggi 75 - 100 Delegatif Sumber : ( Halim, 2007)
Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang Tahun 2009-2013
Tahun PAD Total Transfer Rasio KKD (%) Jumlah Pertum- buhan (%) Jumlah Pertum- buhan (%) 2009 306,112,422,821 -       1,221,630,253,695 - 25,05 2010           327,992,258,750 6,67       1,119,589,688,648 -9,11 29,29 2011           521,538,058,477 37,11      1,444,057,828,565 22,46 36,11 2012           779,616,535,593 33,10      1,667,822,677,206 13,41 46,74 2013           925,919,310,506 15,80      1,787,969,405,733 6,71 51,78 Jumlah        2,861,178,586,147 92,80       7,241,069,853,847 33,47 188,97 Rata-rata      572,235,717,229.40 23,2      2,413,689,951,282 8,36 37,79
Sumber : Data Primer Yang Diolah
Dari  hasil  analisis  Rasio  Kemandirian Keuangan  Daerah  (KKD)  Kota  Semarang Tahun  2009  –  2013  pada  Tabel  4,  dapat dijelaskan bahwa rasio KKD yang diperoleh  selama  5  tahun  dengan  rata  – rata  rasio  KKD  sebesar  37,79%.  Hasil Rasio  KKD tertinggi  diperoleh pada tahun 2013  dan  terendah  diperoleh  pada  tahun 2009.

## 3.   Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah yang  direncanakan  dibandingkan  dengan target  yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).
Kriteria  Rasio  Efektifitas  Pendapatan Daerah adalah seperti Tabel 5.
Hasil  perhitungan  Rasio  Efektifitas Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Semarang selama  tahun  2009 –  2013  dapat dimasukkan dalam Tabel 6.
Kemampuan daerah dalam
menjalankan  tugas  dikategorikan  efektif apabila  rasio  yang  dicapai  mencapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Namun demikian  semakin  tinggi  rasio  efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah
semakin baik. Dari  Tabel  6  menunjukan  Rasio Efektivitas PAD yang diperoleh
Pemerintah  Daerah  selama  tahun  2009  – 2013  cenderung  meningkat,  pada  tahun 2009  sebesar  105,14  %  ,pada  tahun  2010 sebesar 104,23%, pada tahun 2011 sebesar 116,66%,  pada  tahun  2012  sebesar 116,72%  dan  pada  tahun  2013  sebesar 118,88%      semua  dikategorikan  sangat efektif  karena  realisasi  PAD  lebih  tinggi daripada  target  PAD,  kecuali  tahun  2010
sebesar  mengalami  penuruan  dikarenakan menurunya  realisasi  pada  beberapa  pos  – pos  PAD  seperti  pajak  daerah  dan retribusi.  Peningkatan    setiap  tahunya dikarenakan  semua  pos  –  pos  pendapatan asli daerah realisasinya di atas 100%.
Rata-rata  Rasio  Efektivitas  PAD 
100%,  berarti  kemampuan  daerah  dalam menjalankan  tugas  dikategorikan  sangat efektif,  itu  menunjukan  bahwa  dalam memobilisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan.

## Tabel 5. Skala Interval Efektivitas Keuangan Daerah
Kemampuan Keuangan Rasio Efektivitas PAD (%) Sangat Efektif >100 Efektif 90 – 100 Cukup Efektif 80 -90 Kurang Efektif 60 – 80 Tidak Efektif  60 Sumber : (Halim, 2007)
Tabel 6. Rasio Efektivtas Pendapatan Asli Daerah  Kota Semarang Tahun 2009-2013
Realisasi PAD Target Penerimaan PAD Rasio Efektifitas (%) Tahun Jumlah (Rp) Pertum- buhan (%) Jumlah (Rp) Pertum- buhan (%) 2009 306,112,422,821 - 291,142,899,270 - 105, 14 2010         327,992,258,750 6,67 314,653,496,600 7,47 104,23 2011 521,538,058,477 37,11      447,032,951,000 29,61 116,66 2012 779,616,535,593 33,10      667,883,642,000 33,06 116,72 2013          925,919,310,506 15,80       778,866,930,000 14,24 118,88 Jumlah      2,861,178,586,147 92,80 2,499,579,918,870 84,38 561,63 Rata-Rata 572,235,717,229.40 23,2       499,915,983,774 21,095 112,326
Sumber : Data Primer Yang Diolah

## 4. Rasio Keserasian
Rasio  ini  menggambarkan  bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi  dananya  pada  belanja  rutin  dan belanja  pembangunan  secara  optimal. Semakin  tinggi  persentase  dana  yang dialokasikan  untuk  belanja  rutin  berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan)  yang  digunakan  untuk menyediakan  sarana  prasarana  ekonomi masyarakat  cenderung  kecil    (Halim, 2007).  Belum  ada  patokan  yang  pasti berapa  besarnya  rasio  belanja  tidak langsung maupun belanja langsung terhadap belanja daerah yang ideal, karena
sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan  pembangunan  dan  besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan .
Hasil  perhitungan  Rasio  Keserasian Belanja  Daerah  Kota  Semarang  selama tahun  2009  –  2013  dapat  dimasukkan dalam Tabel 7 dan Tabel 8.
Tabel 7. Rasio Keserasian Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2009 – 2013
Tahun Belanja Pem- Bangunan (Rp) Pertum- buhan (%) Total Belanja Daerah (Rp) Pertum- buhan (%) Rasio Belanja Pembangunan (%) 2009  1,288,608,684,328 -   1,505,502,296,136 - 85,59 2010  1,516,173,060,279 15,00  1,732,662,151,376 13,11 87,50 2011  1,701,481,014,976 12,40  2,036,582,638,750 14,92 83,54 2012  1,701,481,014,976 - 0,17   2,053,334,797,225 0,81 82,86 2013  1,882,479,197,175 9,61   2,473,490,609,437 16,98 76,10 Jumlah  6,388,741,956,758 36,84  9,801,572,492,924 45,19 415,59 Rata-rata  1,562,420,313,927 9,21  1,960,314,498,585 11,29 83,118
Sumber : Data Primer Yang Diolah
Tabel 8. Rasio Keserasian Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2009 – 2013 Tahun Belanja Rutin (Rp) Pertum- buhan (%) Total Belanja Daerah Pertum- buhan (%) Rasio Belanja Rutin (%) 2009  216,893,611,808 -  1,505,502,296,136 - 14,40 2010  216,489,091,097 -0,18  1,732,662,151,376 13,11 12,49 2011  305,708,572,973 29,18  2,036,582,638,750 14,92 15,01 2012  351,853,782,249 13,11   2,053,334,797,225 0,81 17,13 2013     591,011,412,262 40,46   2,473,490,609,437 16,98 23,89 Jumlah 1,681,956,470,389 82,57    9,801,572,492,924 45,19 82,92 Rata- rata 336,391,294,078 20,64  1,960,314,498,585 11,29 16,584
Sumber : Data Primer Yang Diolah
Seperti  yang  diuraikan  sebelumnya bahwa  belum  ada  patokan  yang  pasti berapa  besarnya  rasio  belanja  Rutin maupun  belanja  Pembangunan    terhadap belanja  daerah  yang  ideal,  karena  sangat dipengaruhi  oleh  dinamisasi  kegiatan pembangunan  dan  besarnya  kebutuhan investasi yang diperlukan  untuk mencapai pertumbuhan  yang  ditargetkan . Dari    hasil Tabel  7  pada  tahun  2009  Rasio  belanja Pembangunan  sebesar 85, 59% mengalami kenaikan,  kemudian  pada  tahun  2011 sampai  2013  mengalami  penurunanan yaitu  masing  –  masing  menjadi  83,54%, 82,86% dan 76,10%.
Sedangkan untuk rasio belanja rutin seperti  dilihat  pada  Tabel  8  bahwa    rasio belanja  rutin  pada  tahun  2009  sebesar 14,49%  mengalami  kenaikan  menjadi 12,49% pada tahun 2010 dan untuk tahun-
tahun berikutnya mengalam kenaikan yaitu dari  tahun  2011  sampai  2013  masing- masing  menjadi  15,01%,  17,89%  dan 23,89%.
Dari  Tabel  7  dan  Tabel  8  bahwa untuk rasio belanja pembangunan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan  untuk  belanja  rutin  mengalami kenaikan  dari  tahun  ke  tahun.  Menurut uraian  dan  perhitungan  di  atas  bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah  Kota  Semarang  diprioritaskan untuk  belanja  pembangunan  sehingga belanja  rutin  masih  relative  kecil.  namun walaupun belanja rutin relative kecil untuk tahun ke tahun mengalami kenaikan berarti pemerintah  kota  Semarang  sudah  mulai condong dengan perekonomian kerakyatan.  Rasio  belanja  pembangunan yang  besar  hal  ini  menunjukkan  bahwa
sebagian besar belanja daerah dialokasikan di  belanja  yang  terkait  langsung  dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan hasil  analisis data  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Rasio  Derajat  Desentralisasi  untuk tahun  2009-2011    masih  kurang  baik, dikarenakan  PAD  yang  masih  rendah dan pemerintah daerah Kota Semarang masih tergantung pasa sumber keuangan yang berasal dari pemerintah  pusat,  namun  pada  tahun 2012-  2013  mengalami  peningkatan yang  cukup  tinggi  yaitu  pada  interval baik,  dikarenakan  pada  pos-pos  PAD khususnya  pajak  daerah  mengalami peningkatan.  Untuk  rata–  rata  rasio derajat  desentralisasi  selama  5  tahun dari  tahun  2009  -  2013    mempunyai kemampuan  yang  sudah  baik  dalam membiayai pembangunan daerah.
Dalam  hal  ini    kontribusi  PAD  cukup tinggi maka semakin tinggi kemampuan  pemeritah  daerah  Kota Semarang dalam penyelenggaraan desentralisasi.
2. Rasio  kemandirian  keuangan  daerah pada  tahun  2009  –  2012  tergolong mempunyai hubungan Konsultatif yang artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang,  karena  daerah  dianggap sedikit  lebih  mampu  melaksanakan otonomi  sedangkan  untuk  tahun  2013 mengalami  peningkatan  cukup  tinggi, yaitu tergolongan hubungan Partisipasif yang artinya peran pemerintah  pusat  semakin  bekurang, mengingat  daerah  yang  bersangkutan tingkat kemandirianya
mendekati
mampu melaksanakan urusan otonomi.  Hal  ini  mengandung  arti bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin kecil, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah  sudah  cukup  tinggi.  Tingginya
partisipasi masyarakat dalam
membayar  pajak  daerah    dan  retribusi daerah  sebagai  komponen  utama pendapatan asli daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan  masyarakat semakin tinggi.
3. Rasio  efektifitas  PAD  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  untuk  rata-rata rasio selama 5 tahun dari tahun 2009 – 2013  yaitu  Rasio  Efektivitas  PAD  100%,  berarti  kemampuan  daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan sangat efektif itu menunjukan dalam memobilisasi penerimaan  PAD  sesuai  dengan  yang ditargetkan.
4. Rasio  Keserasian  :  rasio  belanja  rutin dan belanja pembangunan dapat disimpulkan  bahwa  sebagian  dana yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah Kota  Semarang  diprioritaskan  untuk kebutuhan belanja pembangunan sehingga  rasio  belanja  rutin  relatif kecil,  namun  walaupun  belanja  rutin relatif  kecil  untuk  tahun  ke  tahun mengalami kenaikan berarti pemerintah  kota  Semarang  sudah mulai  condong  dengan  perekonomian kerakyatan. Rasio belanja pembangunan yang besar
menunjukkan  bahwa  sebagian  besar belanja  daerah  telah  dialokasikan  di belanja  yang  terkait  langsung  dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan. Semakin besar belanja pembangunan, maka manfaatnya menjadi lebih besar dan akan menambah asset/ kekayaan daerah dan selanjutnya  akan  menambah  anggaran belanja rutin.

## DAFTAR PUSTAKA
Wulandari,A.   2001.   Kemampuan   Keua ngan    Daerah. Jurnal   Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November.
Arif, B.  Muchlis,   Iskandar.   2002. Akun tansi  Pemerintahan, Jakarta   : Salemba Empat.
Hakkim,  S.  2007. Desentralisasi  dan Otonomi Daerah . Jakarta:LIPI
Press.
Halim,  A. .2007 . Akuntansi  Sektor  Publik. Akuntansi Keuangan
Derah . Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  H.  2001. Manajemen  Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP YKPN.
Kifliansyah.    2001.  Analisa  Realisasi
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN.
Nazir,M.  2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Nirzawan.  2001,  Tinjauan  umum  terhadap sistem pengelolaan Keuangan
Daerah di Bengkulu Utara,
Manajemen  Keuangan  Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN.
Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Yogyakarta: ANDI.
UU  RI.  2004. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah. UU  RI.  2004. Undang-UndangRipublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Daerah.
UU   RI.  2000. Peraturan  Pemerintah Nomor  105  Tahun  2000  Tentang Pengelolaan  dan  Pertanggung- jawaban Keuangan Daerah.
Widodo.  2001.  Analisa  Rasio  Keuangan pada  APBD   Boyolali, Manajemen Keuangan  Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapai Otonomi Daerah,
Manajemen  Keuangan  Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN.