FUNGSI SERTIFIKASI ELEKTRONIK BAGI  PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK

## Siti Maisarah

## Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cahaya Bangsa
E-mail: sarahmai09@yahoo.co.id

## Abstract :
The aims of this research are to study and analyze the legal relation in electronic trading transaction using  electronic  certification  and  find  the  forms  of  electronic  certification  system  which  can  be applied in electronic commercial transaction in Indonesia.
The  presence  of  internet  has  become  the  supporting  facility  for  the  existence  of  sale  and  purchase agreement between the Seller and the Buyer. Since this is performed through internet world of course the Seller has the obligation to secure their situs web and at the same time to actualize the protection to the Buyer (consumer) who is entitled to comfort and security at the time of the process of electronic trading  transaction.  The  Seller  uses  the  services  of  Certification  Authority  to  issue  the  Electronic Certificate with the type of Server Certificate called Secure Sockets Layer (SSL) Certificate in order to  authenticate  the  identity  of  the  situs  web  and  to  secure  the  space  of  the  communication  channel integrated to the said situs. This certifies that the situs web of shopping owned by the Seller has used a form of security. Based on that matter, it is deemed necessary the presence of domestic Certification Authority  (owned  by  Indonesia)  and  the  detailed  legal  regulations  concerning  the  authorities  of Certification  Authority  and  the  functions  of  SSL  Certificate  as  one  of  implementations  of  Electronic Certificate as well as the obligation of the Seller to use the domestic SSL Certificate.
Keywords: Seller, Buyer, Electronic Trade, Electronic Certificate

## Abstrak :
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  hubungan  hukum  dalam  transaksi perdagangan  elektronik  yang  menggunakan  sertifikasi  elektronik  serta  menemukan  bentuk  sistem sertifikasi elektronik yang dapat diterapkan dalam transaksi perdagangan elektronik di Indonesia. Hadirnya  internet  menjadi  sarana  pendukung  adanya  perjanjian  jual  beli  antara  Penjual  dan Pembeli. Karena hal ini dilakukan dilakukan di dunia internet tentunya Penjual berkewajiban untuk mengamankan situs web mereka sekaligus wujud  perlindungan terhadap Pembeli (konsumen) yang berhak  atas  kenyamanan  dan  keamanan  saat  proses  transaksi  perdagangan  elektronik.  Dengan Penjual  menggunakan  jasa  layanan  dari  Otoritas  Sertifikasi  untuk  penerbitan  Sertifikat  Elektronik berjenis  Sertifikat  Server  bernama  Sertifikat  Secure  Sockets  Layer  (SSL)  untuk  mengotentikasi identitas situs web serta mengamankan ruang saluran komunikasi yang terjalin dalam situs tersebut. Maka hal ini menyatakan bahwa situs web belanja milik Penjual tersebut telah menggunakan suatu bentuk  pengamanan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  perlunya  Otoritas  Sertifikasi  dalam  negeri (milik  Indonesia)  serta  pengaturan  hukum  secara  detail  mengenai  kewenangan  Otoritas  Sertifikasi dan fungsi Sertifikat SSL sebagai salah satu implementasi dari Sertifikat Elektronik serta kewajiban Penjual untuk menggunakan Sertifikat SSL dari dalam negeri.
Kata kunci: Penjual, Pembeli, Perdagangan Elektronik, Sertifikat Elektronik

## PENDAHULUAN
Pengaturan jual beli di Indonesia dapat ditemui  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPer),  kegiatan  jual- beli  didasari  adanya  “suatu  persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  barang, dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar harga  yang  dijanjikan”  (Pasal  1457 KUHPer).
Terkait  jual  beli,  sebelumnya  lebih identik  dengan  cara  penjual  dan  pembeli bertemu  secara  langsung  di  suatu  tempat dan  metode  pembayaran  secara  tunai. Sistem  jual  beli  menjadi  lebih  modern karena dihubungkan oleh jaringan Interconnection  Networking (Internet), disertai  kemudahan  sistem  pembayaran  di dunia maya, karena prosesnya menggunakan  sistem  elektronik  maka terjadilah transaksi perdagangan elektronik.
Amanat  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UUPerdagangan  7/2014)  yaitu  Pasal  65 ayat (1) bahwa “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan  Barang  dan/atau  Jasa dengan  menggunakan  sistem  elektronik …”  dan  pada  Pasal  65  ayat  (3)  bahwa “Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik”  yaitu  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 19/2016).
Perlu  diketahui  bahwa  dalam  suatu Seminar  Ekonomi  Nasional  di  tahun  2018 bertema  “ Quo  Vadis Ekonomi  Digital Indonesia” Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  menjelaskan  bahwa  jumlah pengguna  internet  di  Indonesia  telah mencapai  lebih  dari  100  juta  pengguna namun nilai perdagangan transaksi perdagangan  elektronik  ( E-Commerce ) atau  ekonomi  digital  masih  rendah  di kisaran  6%-9%.  Dari  sisi  perdagangan yang  menggunakan  transaksi  perdagangan elektronik itu nilainya masih 6%-9%. 1
Bicara  persoalan  mengenai  aspek keamanan dan legalitas  dalam transaksi di internet  sampai  sekarang  masih  menjadi suatu persoalan. Hal ini disebabkan karena masalah  keamanan  sangat  vital  maka banyak perusahaan perangkat lunak seperti Netscape dan Microsoft telah  membuat perangkat  lunak  yang  mampu  menjamin sekuriti  transaksi  perdagangan  elektronik. Bukan  hanya  hal  tersebut,  tetapi  muncul
1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nilai  Perdagangan  E-Commerce  di Indonesia Masih Rendah .2018.https://www.kemenkeu.go.id/publika si/berita/nilai-perdagangan-e-commerce-di- indonesia-masih-rendah.  Diakses  pada  tanggal 1/4/2018.
pula  sertifikasi  dan  standarisasi  sistem keamanan. 2
Bicara  mengenai  sertifikasi,  apabila ditelaah  dalam  UU  ITE  19/2016  terdapat pihak Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yaitu “badan hukum yang berfungsi sebagai  pihak  yang  layak  dipercaya,  yang memberikan  dan  mengaudit  Sertifikat Elektronik” (Pasal 1 angka 10). Pengertian Sertifikat  Elektronik  dapat  ditemui  pada Pasal 1 angka 9 UU ITE 19/2016 bahwa “sertifikat  yang  bersifat  elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan  identitas  yang  menunjukkan  status subjek  hukum  para  pihak  dalam Transaksi  Elektronik  yang  dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik”.
Dilihat  dari  isi  pasal  tersebut  maka apabila digali lebih detail lagi menimbulkan  pertanyaan  mengenai  pihak Sertifikasi (PSrE) yang mampu memberikan  dan  mengaudit  Sertifikat Elektronik.  Sertifikat  Elektronik  seperti apa dan apa fungsinya bagi Pelaku Usaha. Terkait persoalan mengenai aspek keamanan dan legalitas  dalam transaksi di internet  agar  mampu  menjamin  sekuriti transaksi perdagangan elektronik, memunculkan  suatu  isu  hukum  mengenai keterlibatan  pihak  sertifikasi  ini  dalam kegiatan jual beli di dunia internet.
2 Abdul  Halim  Barkatullah.  2017. Hukum Transaksi  Elektronik  Sebagai  Panduan  dalam Menghadapi  Era  Digital  Bisnis  e-Commerce  di Indonesia . Bandung: Nusa Media. hlm. 27
Dengan  mengkaji  dan    menganalisis mengenai  keterlibatan  pihak  Sertifikasi maka  diharapkan  dapat  menggambarkan fungsi dari adanya pihak Sertifikasi dalam lingkup  transaksi  perdagangan  elektronik khususnya  bagi  Pelaku  Usaha.  Karena dalam  perdagangan  di  dunia  internet, pelaku  usaha  tentunya  memerlukan  suatu tindakan  yang  bersifat  preventif  dan meminimalisir  hal-hal  negatif  yang  bisa terjadi di dunia internet. Sekaligus sebagai usaha melindungi keamanan dan kenyamanan pembeli selaku konsumen. Kemudian,  menimbulkan  isu  hukum lainnya yaitu untuk mendukung Sertifikasi melalui  Sertifikat  Elektronik  di  Indonesia. Hal  ini  tentunya  memerlukan  suatu  sudut pandang,  salah  satunya  untuk  kepentingan dalam hal transaksi perdagangan elektronik  di  Indonesia,  baik  dari  segi kejelasan  aturan  hukumnya  maupun  hal  – hal  yang  bisa  mendukung  keberadaan sertifikasi di Indonesia.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  telah  diuraikan,  maka  permasalahan yang  akan  dianalisis  dalam  penelitian  ini, sebagai berikut :
1. Bagaimana  hubungan  hukum  dalam transaksi  perdagangan  elektronik  yang menggunakan sertifikasi elektronik?
2. Bagaimana  bentuk  sistem  sertifikasi elektronik yang  dapat  diterapkan dalam transaksi perdagangan
elektronik di Indonesia?

## PEMBAHASAN
A.  Hubungan  Hukum  dalam  Transaksi Perdagangan Elektronik yang Menggunakan Sertifikasi Elektronik 1.  Para Pihak dalam Transaksi Perdagangan Elektronik
Berdasarkan  namanya,  Pasal  1319 KUHPer  menyebutkan  dua  macam perjanjian,  yaitu  perjanjian  bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama (inominaat). 3 Perjanjian bernama  terdapat  dalam  buku  ketiga bab  V  hingga  Bab  XVIII  KUHPer, perjanjian bernama (khusus) merupakan  perjanjian  yang  memiliki nama  sendiri,  diatur  dan  diberi  nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan  tipe  yang  paling  banyak terjadi sehari-hari. 4 Perjanjian jual beli termasuk  ke  dalam  daftar  perjanjian bernama dalam KUHPer.
Sistem Jual beli menjadi berkembang  dengan  jual-beli  secara online atau  perdagangan  berbasis elektronik  ( Electronic  Commerce/E-
3 Dadang  Sukandar.  2017. Panduan Membuat  Kontrak  Bisnis .  Jakarta:  Visimedia,  hlm
23.
4 Dhanang Widijawan. 2018. Dasar-Dasar Hukum  Kontrak  Bisnis  Transaksi  &  Sistem Elektronik  (UU  ITE  Perubahan  No.  19/2016) . Bandung: Keni Media, hlm 101.
Commerce ).  Terkait  para  pihak  dalam transaksi perdagangan elektronik, adanya  “ Pelaku  Usaha ” (Penjual) . Dalam  Penjelasan  Pasal  1  angka  3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK  8/1999)  tentang  berbagai macam  jenis  Pelaku  Usaha  yaitu “perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor,  dan  lain-lain”.  Dalam lingkup  “ E-Commerce ”,  untuk  jenis Market  Place ,  seperti  PT.  Bukalapak dan  PT.  Tokopedia  yang  berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Bukan berjenis MarketPlace misalnya  seperti situs 8wood, Luna Habit yang merupakan pelaku usaha yang bertindak  sebagai  produsen  langsung yang  bergerak  dibidang  industri  mode pakaian.
Pembeli (konsumen) yaitu  pihak yang  melakukan  pembelian  produk (barang atau jasa) melalui pembelian di dunia  internet,  yang  melakukan  sistem pembayaran  bisa  dengan  kartu  kredit /debit.  Dalam  UUPK  8/1999  pada bagian  penjelasan  Pasal  1  angka  2 menyebutkan:
Di dalam kepustakaan ekonomi  dikenal  istilah  konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen  akhir  adalah  pengguna atau  pemanfaat  akhir  dari  suatu produk, sedangkan konsumen
antara  adalah  konsumen  yang menggunakan suatu produk sebagai bagian  dari  proses  produksi  suatu produk
lainnya.
Pengertian
konsumen  dalam  Undang-undang ini adalah konsumen akhir.
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  Perbankan. Bank dalam transaksi perdagangan elektronik berperan  sebagai  penyalur  dana  dari pihak  pembeli  kepada  penjual  dengan rincian sebagai berikut:
1.  Tempat  pelaku  usaha  (penjual) untuk  membuka rekening miliknya agar dapat menampung aliran dana dari pembeli;
2.  Sebagai acquier yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran  (antara  pemegang  dan penerbit)  dan  sebagai  perusahaan kartu  kredit  yang  menerbitkan kartu ( issuer ).
3.  Bank juga berperan sebagai National  Payment  Gateway bagi cardholder yang menggunakan kartu kredit (Peraturan Bank
Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional).
Certification Authority (CA) atau pihak  Sertifikasi  Elektronik/Otoritas Sertifikasi.  Otoritas  ini  menerbitkan jasa  layanan  sertifikat  elektronik  atau sertifikat  digital.  Dalam  penelitian  ini terkait  sertifikat  elektronik  yang  dapat dimiliki  oleh  pelaku  usaha  (penjual).
Perlu  diketahui  bahwa  tidak  semua Pelaku  Usaha  menggunakan  jasa  dari pihak CA.
Pihak Internet  Service  Provider yaitu Penyedia  Jasa  Internet  (PJI) dan Pengembang ( intellectual agent ) :
a.  Penyedia Jasa Internet (ISP) Pemilik  ruang  elektronik  yang disebut website/keybase . b.  Pengembang
Pelaku  bisnis  yang  mengadakan  e- kontrak langsung dengan ISP. 5
Pihak Jasa  Pengiriman misalnya seperti JNE, J&T, POS Indonesia, Tiki, dan Go-Send .  Pihak Pemerintah berperan  dalam  hal  menyusun  dan mensahkan  berbagai  aturan  yang  bisa mendukung keberadaan transaksi perdagangan  elektronik  di  Indonesia. Misalnya  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  pelaku  usaha  dan konsumen.
Terkait  metode  pembayaran  yang biasanya  disediakan  pelaku  usaha adalah pembayaran tunai melalui kurir saat  pengiriman  ( cash  on  delivery /COD).  Namun,  sistem  pembayaran dengan  cara  seperti  itu  belum  bisa dikatakan sepenuhnya transaksi perdagangan elektronik.
Karena apabila transaksi perdagangan
5 Mariam Darus Badrulzaman, dkk. 2001. Kompilasi  Hukum  Perikatan .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, hlm. 281-282.
elektronik seutuhnya metode pembayaran  yang  digunakan  juga online .  Selama  ini mobile  payment dikenal  paling  banyak  adalah  dari produk  perbankan  yang  biasa  dikenal dengan nama Mobile Banking .
2.Penggunaan  Sertifikasi  Elektronik dalam Sistem Perdagangan

## Elektronik
Sertifikat  elektronik  atau  sertifikat digital  yang  berjenis server  certificate atau  sertifikat Secure  Sockets  Layer (SSL).  Pada  praktiknya  sertifikat  ini diberikan oleh suatu Otoritas Sertifikasi  atau Certification  Authority (CA).  Penggunaan  jenis  sertifikat digital  untuk  membangun  keamanan situs web, server  certificate digunakan untuk  membuktikan  identitas  server seperti web yang merupakan salah satu penggunaan  sertifikat  server  yang bernama sertifikat SSL. 6
Pada  saat  melakukan  transaksi  di internet,  sertifikat  digital  merupakan sertifikat  elektronik  yang  menetapkan keabsahan.  Sertifikat  ini  berisikan nama, nomor serial, tanggal kadaluwarsa,  tanda  tangan  pengguna, dan tanda tangan pihak yang mengeluarkan sertifikat sehingga pihak
6 Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Sivion-Solusi  Identitas  Digital  Terpercaya .  2016. https://aptika.kominfo.go.id/index.php/artikel/134- sivion-solusi-identitas-digital-terpercaya.  Diakses pada tanggal 1/7/2018.
penerima dapat memverifikasi kebenarannya. 7 Keterangan  tersebut mengisi  tampilan  sertifikat  elektronik. Namun,  dibalik  tampilan  sertifikat elektronik  terpasang  SSL  pada  situs web dagang tersebut.
SSL merupakan teknologi keamanan standar global yang digunakan  oleh  jutaan  bisnis online dan  individu  untuk  mengurangi  risiko informasi yang bersifat sensitif (misalnya,  nomor  kartu  kredit,  nama pengguna,  kata  sandi, email ,  dll)  dari pencurian  atau  perusakan  oleh  peretas dan  pencuri  identitas.  Pada  intinya, SSL memungkinkan dilakukannya “komunikasi” pribadi antara dua pihak yang  ditujukan.  Untuk  menciptakan koneksi yang aman ini, suatu sertifikat SSL  (yang  juga  disebut  sebagai “sertifikat digital”) diinstal pada server web dan melayani dua fungsi:
a.  Sertifikat ini mengotentikasi identitas  situs  web  (menjamin pengunjung bahwa situs web tersebut  bukan  merupakan  situs web palsu)
b.  Sertifikat  ini  mengenkripsi  data yang sedang dikirim 8
7 Jonathan  Sarwono  dan  K.  Prihartono AH.  2012. Perdagangan  Online  :  Cara  Bisnis  Di Internet .  Jakarta:  PT  Elex  Media  Komputindo. hlm., 55.
8 VeriSign,  Inc. Semua  yang  Perlu  Anda Ketahui Tentang Sertifikat SSL . https://www.verisign.com/in_ID/website- presence/website-optimization/ssl- certificates/index.xhtml.  Diakses  pada  tanggal 1/7/2018.
Jika penggunaan sertifikat elektronik  (sertifikat  digital)  yang berjenis server certificate atau sertifikat SSL dalam transaksi perdagangan elektronik dikaitkan dengan kepastian hukum, maka terdapat  dua  hal  yang  menyangkut dengan kepastian hukum dalam hal ini: 1.  Pertama,  dengan  adanya  otentikasi identitas  situs  web  maka  kepastian hukum  identitas  situs  web  belanja online milik  pelaku  usaha  tersebut jelas,  yang  mana  juga  berimbas terhadap  calon  pembeli  bahwa  situs yang  disinggahinya  bukan  situs  palsu. Namun,  dengan  catatan  bukan  berarti situs  milik  pelaku  usaha  yang  tidak menggunakan server  certificate atau sertifikat  SSL  ini  adalah  situs  palsu. Hanya saja, kualitas keamanan situsnya kurang maksimal yang otomatis  juga  berpengaruh  terhadap kualitas  usaha  milik  pelaku  usaha tersebut.  Karena  sebelum  sertifikat  ini diberikan  si  pelaku  usaha  tersebut identitasnya  harus  jelas  karena  akan diperiksa  terlebih  dahulu  oleh  pihak berwenang  yang  bisa  menerbitkan sertifikat tersebut.
2.  Kedua,  dengan  adanya  enkripsi data  maka  saat  terjadinya  pertukaran data  yang  terjadi  di  dalam  situs
tersebut terbilang keamanannya maksimal,  terkait  kepastian  hukum bagi  pelaku  usaha  sekaligus  pembeli mengenai keamanan data mereka. Berbagai  kegiatan  yang  dilakukan di  dalam  situs  web  tersebut  misalnya saat  seseorang  memasuki  suatu  situs dagang dan memutuskan untuk berbelanja  disitus  tersebut  biasanya situs  tersebut  terlebih  dahulu  meminta untuk mendaftarkan diri dengan membuat  akun.  Dengan  memasukkan data-data pribadi dan membuat password milik sendiri untuk kemudahan log in saat ingin berbelanja.  Ketika log  in ke  dalam akun  yang  sudah  dibuat  tadi  dengan memasukkan nama dan password yang telah  dibuat  terdapat  ruang  saluran komunikasi  yang  terjadi,  teknologi sertifikat  SSL  yang  dimiliki  situs tersebut  akan  mengamankan  ruang saluran  tersebut  dari  hal-hal  negatif yang  bisa  terjadi  di  dunia  internet. Agar  saat  pembeli log  in ke  dalam akunnya  proses  tersebut  aman  dari pihak  yang tidak berkepentingan. Jadi, data-data pembeli terbilang aman. Pentingnya  data  pribadi  dapat dikutip dari pernyataan CEO Tokopedia,  Wiliam  Tanuwijaya  yang memastikan bahwa data pribadi pengguna  layanannya  dijamin  aman
dan  dirahasiakan.  Tak  ada  satu  pun data  yang  dioper  ke  pihak  ketiga. Begitu  pula  CEO  Bukalapak,  Achmad Zaky bahwa situs dan aplikasi Bukalapak menggunakan protokol HTTPS  sehingga  setiap  data  yang dikirimkan oleh pengguna sudah
dienkripsi. Cara tersebut membuat data tidak  bisa  dibaca  oleh  pihak  lain,  baik melalui  jaringan  seluler  atau  WiFi publik. 9
Kemanfaatan dan kepastian hukum  dapat  menjadi  sesuatu  yang beriringan.  Karena  itu  sesuai  dengan bunyi Pasal 4 huruf e UU ITE 11/2008 bahwa “Pemanfaatan Teknologi
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan kepastian  hukum  bagi  pengguna  dan penyelenggara Teknologi Informasi”. Dalam  proses  pembayaran  secara elektronik  oleh  pembeli  kepada  sistem yang  menangani  masalah  pembayaran pada  situs  web  transaksi  perdagangan elektronik.  Untuk  kemudian  dilakukan kontak dengan layanan  yang diberikan oleh  Bank  (yang  digunakan  oleh pembeli untuk melakukan
9 Yoga  Hastyadi  Widiartanto. Bukalapak dan  Tokopedia  Jelaskan  Aplikasinya  yang  La- cakDataPengguna .2016.https://tekno.kompas.com/ read/2016/11/02/13020077/bukalapak.dan.tokopedi a.jelaskan.aplikasinya.yang.lacak.data.pengguna. Diakses pada tanggal 1/7/2018.
pembayaran). Pada proses pembayaran elektronik  ini,  di  belakang  layar diaktifkan sejumlah teknologi keamanan (SSL), untuk menjamin agar proses pembayaran berlangsung dengan aman dan nyaman. 10
Cara untuk melihat tampilan Sertifikat SSL pada suatu situs online :
1.  Pertama,  saat  membuka  sebuah situs  transaksi  perdagangan  elektronik dapat  dilihat  pada  bagian  pojok  paling atas. Apabila aman akan terdapat tanda gembok (secure ) dan https:/ / ;
2.  Kedua,  klik secure kemudian  klik valid  akan  langsung  terlihat  tampilan sertifikat  elektronik.  Tertera  pada sertifikat  tersebut  pada  bagian  general untuk mengetahui sertifikat diterbitkan untuk  siapa  ( issued  to ),  sertifikat diterbitkan  oleh (issued  by ),  tanggal valid  sertifikat  tersebut  ( valid  from ).
Kemudian  bisa  diklik  bagian  details untuk  melihat  bentuk  tanda  tangan elektronik  ( signature ),  dan  juga  ada bagian certification path untuk melihat keterangan  proses  verifikasi  atau validasi jalur.
Gambar 1.1 Contoh Peringatan untuk Situs Web tanpa menggunakan SSL Sumber: https://www.123-reg.co.uk/ssl- certificates/
10 I  Putu  Agus  Eka  Pratama.  2014. Komputer  dan  Masyarakat . Bandung:  Informatika, hlm 157.
Keterangan Gambar diatas : a.  Status info tidak aman, yang berarti website tersebut  tidak  menggunakan koneksi  pribadi  atau  dapat  juga halaman tersebut memiliki tautan yang mengarah  ke  halaman  HTTP  (tidak aman).
b.  Status  info  tidak  aman  atau berbahaya, info ini merupakan penandaan  bahwa  situs  web  tersebut ditandai  berpotensi  berbahaya.  Google telah  melakukan  penerapan  untuk semua  situs  web  yang  tidak  memiliki sertifikasi SSL  akan ditampilkan tanda segitiga-merah  yang  berarti  ‘tidak aman’  yang pada saat  ini dapat  dilihat pada browser Chrome . 11
3. Hubungan  Perikatan  Para  Pihak dalam Transaksi Perdagangan
Elektronik  dengan  Menggunakan

## Sertifikasi Elektronik
Dalam  kegiatan  jual  beli  yang dilakukan  di  dunia  internet  maka pelaku  usaha  (penjual)  terkait  situs belanja online miliknya  memerlukan suatu perlindungan yang bermanfaat di dunia  internet  dan  sah  secara  hukum. Hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak haruslah dilindungi secara hukum.  Dikarenakan  semua  hal  ini terjalin di dunia internet yang termasuk
11 IndonesiaGo  Digital. Fungsi  Serta Pentingnya  Sertifikasi  SSL  (HTTPS)  Bagi  Website Anda .  2017.  https://indonesiago.digital/sertifikasi- ssl-https-bisnis-anda/. Diakses pada tanggal 5/7/2018.
jaringan  publik  yang  bisa  dimasuki pihak  yang  tidak  beritikad  baik  atau berbagai virus jaringan.
Jika dikaitkan dengan perlindungan hukum,  keberadaan  hukum  dalam masyarakat  merupakan  suatu  sarana menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sehingga dalam hubungan antara anggota-anggota masyarakat, hak-hak dan kewajibannya dilindungi  oleh  hukum.  Hukum  tidak lain adalah norma atau kaidah perlindungan kepentingan manusia. 12
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah Pelaku  Usaha  dengan  Konsumen ( Business  to  Consumer /BtoC)  yang termasuk  dalam  lingkup  privat  (Pasal 40 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor
82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE 82/2012). Walau dalam  hal  ini,  subjek  utamanya  adalah penjual  dan  pembeli,  namun,  untuk menjelaskan  ‘hubungan  perikatan para pihak  dalam  transaksi  perdagangan elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik’, melibatkan peran  pihak  lainnya  yang  membantu terselenggaranya suatu proses transaksi perdagangan elektronik.
12 Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, hlm 39.
Maka  uraiannya  dapat  dijelaskan dari  hal pertama ,  Pelaku  Usaha (Penjual) Pemilik Situs Dagang Online bekerjasama  dengan Internet  Service Provider atau  Penyedia  Jasa  Internet (PJI).  PJI  adalah  pihak  perusahaan yang menyediakan layanan sambungan internet  kepada  pelanggan  agar  bisa menikmati jaringan internet, pendaftaran  nama  domain,  dan  juga hosting .
Kedua , mengenai hubungan hukum  pelaku  usaha  (Penjual)  dengan
Pembeli (konsumen). Penjual berkewajiban untuk mengamankan setiap  kegiatan  yang  dilakukan  dalam lingkup  situsnya  untuk  melindungi usahanya  di  dunia  internet.  Melalui
Otoritas Sertifikasi/ Certification Authority (CA)
yang dapat memberikan  sertifikat  elektronik  atau sertifikat  digital  berjenis  Sertifikar Server  bernama  Sertifikat Secure Sockets  Layer (SSL)  sebagai  bentuk bukti bahwa Penjual sudah menggunakan pengamanan untuk usaha  jual  beli  miliknya  di  dunia internet.
Dalam  hal  kerjasama  dengan didasari  oleh  perjanjian  jual  beli namun  dalam  hal  tentang  layanan  jasa pengamanan  “perjanjian  jual  beli  jasa pengamanan”.  Dari  hubungan  hukum
tersebut  mengakibatkan  adanya  hak dan kewajiban apabila dilihat dari alur perjanjiannya yaitu :
1.  Pihak  pelaku  usaha  berkewajiban untuk menjalani serangkaian pemeriksaan identitas pelaku usaha serta usahanya dari pihak Sertifikasi dan membayarkan sejumlah biaya yang sudah ditentukan  oleh  pihak  CA  untuk bisa mendapatkan Sertifikat SSL.
2.  Pihak  CA  atau  Otoritas  Sertifikasi berhak untuk menerbitkan sertifikat elektronik,  serta  berhak  mencabut atau menonaktifkan sertifikat elektronik  milik  pengguna  apabila sudah  dalam  batas  valid  dari  batas waktu  yang  sudah  ditentukan sebelumnya  serta  menetapkan  dan menerima biaya atas jasa penerbitan sertifikat elektronik.
Ketiga , dalam hal untuk memudahkan  Pembeli  ( card  holder ) melakukan  proses  pembayaran  maka Penjual  melakukan  kerjasama  dengan pihak  Bank  sebagai  penerima  kuasa. Hubungan  hukum  yang  terjalin  antara pihak pelaku usaha dengan pihak Bank yang  merupakan  pemberian  kuasa khusus. Bank berperan sebagai National Payment Gateway bagi Pembeli  yang  menggunakan  kartu kredit,  yang  diatur  dalam  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.
Keempat , Pelaku Usaha
melakukan perjanjian kerjasama dengan  jasa  pengiriman.  Berdasarkan isi  Pasal  1476  KUHPer  “Biaya penyerahan  dipikul oleh  penjual, sedangkan  biaya  pengambilan  dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan  sebaliknya”. Kelima ,
ketika  pelaku  usaha  (Penjual)  selaku pemilik  situs  belanja online dengan pembeli  ‘konsumen’  ( card  holder ) melakukan  perbuatan  hukum  yaitu melakukan  perjanjian  jual  beli  yang merupakan  sumber  dari  perikatan. Diawali  dari  adanya  penawaran  dan penjualan  dari  pelaku  usaha  dan pembelian dari pembeli yang melahirkan  perjanjian  jual  beli  secara online yang  kemudian  menyebabkan adanya  hubungan  hukum  dengan  jenis pelaku usaha dengan konsumen (BtoC) menyebabkan  hadirnya  kewajiban  dan hak  masing-masing  pihak.  Pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran  atas  barang  yang  sudah dipilihnya  untuk  dibeli.  Kewajiban Penjual yaitu apabila konfirmasi pembayaran sudah diterima oleh penjual  maka  suatu  kewajiban  bagi penjual  untuk  segera  mengirimkan barang.
Keenam ,  perjanjian  penerbitan kartu  antara Issuer (bank/lembaga
bukan  bank)  dengan  pemegang  kartu ( card  holder )  yang  mengakibatkan hubungan  hukum  dengan card  holder sebagai sarana si pembeli,  untuk dapat memiliki  kartu  debit/kartu  kredit  yaitu perjanjian  antara issuer dengan card holder ,  yang  nantinya  digunakan sebagai  sumber  untuk  melakukan pembayaran.
B. Bentuk Sistem Sertifikasi Elektronik Yang  Dapat  Diterapkan  Dalam Transaksi  Perdagangan  Elektronik Di Indonesia
1.  Peraturan Hukum di Indonesia yang

## Mengatur Sertifikasi Elektronik
Dimulai  dari  UU  ITE  19/2016 yaitu  pada  Pasal  1  angka  9    UU  ITE 19/2016 bahwa:
Sertifikat  Elektronik  adalah sertifikat  yang  bersifat  elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik  dan  identitas  yang menunjukkan  status  subjek  hukum para pihak dalam Transaksi
Elektronik  yang  dikeluarkan  oleh
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
Diawali dari unsur  yang pertama , bahwa  Sertifikat  Elektronik  bersifat elektronik.  Dalam  “Kamus  Bahasa Indonesia”  Sertifikat  adalah  “surat keterangan  dari  orang  berwenang  dan dapat  digunakan  untuk  keperluan tertentu”. 13 Dalam  hal  ini  sertifikat tidak  berbentuk  fisik  (akta  atau  surat),
13 Bambang  Marhiyanto .  Kamus  Lengkap Bahasa  Indonesia .  Surabaya:  Media  Centre,  hlm 565.
namun  bersifat  elektronik  artinya sertifikat  tampilannya  hanya  dapat dilihat  di  dunia  maya  atau  di  dunia internet.
Unsur kedua , yaitu terdapat Tanda Tangan  Elektronik.  Tanda  tangan elektronik  seperti  dalam  UU  ITE 19/2016 Pasal 1 angka 12 bahwa : Tanda Tangan Elektronik adalah  tanda  tangan  yang  terdiri atas  Informasi  Elektronik  yang dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait dengan Informasi Elektronik lainnya  yang  digunakan  sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Apabila mengingat kembali tampilan  dari  Sertifikat  Elektronik yang  ada  pada  situs  web,  disana terdapat bagian tanda tangan ( signature )  yang  berwujud  algoritma, bukan  tanda  tangan  seperti  umumnya yang  berwujud  fisik  diatas  kertas. Namun,  berupa  kode-kode  huruf  dan angka.  Milik  siapa  tanda  tangan tersebut?  Tentunya  Penanda  Tangan merupakan  “subjek  hukum  yang terasosiasikan  atau  terkait  dengan Tanda  Tangan  Elektronik”  (Pasal  1 angka  13  UU  ITE  19/2016).  Karena bicara mengenai Sertifikat untuk kepentingan  usaha  situs  belanja online
yaitu Sertifikat Server bernama
Sertifikat  SSL  maka  tanda  tangan elektronik  hanya  digunakan  di  salah
satu  tahapan  protokol  untuk  Sertifikat SSL.
Unsur ketiga , Sertifikat Elektronik memuat  “identitas  yang  menunjukkan status  subjek  hukum  para  pihak  dalam Transaksi  Elektronik”  (  Pasal  1  angka 9    UU  ITE  19/2016).  Apabila  dilihat pada tampilan sertifikat pada situs web milik  penjual  maka  dapat  terlihat keterangan  yang  menunjukkan  siapa PSrE  atau  CA  yang  mengeluarkan sertifikat tersebut, misalnya ‘ Issued by: Digicert’ dan  kepada  siapa  sertifikat tersebut diberikan misalnya  ‘ Issued to : *.bukalapak.com.’ Jadi, dari
keterangan  tersebut  terlihat  identitas masing–masing subjek hukum statusnya sebagai  apa dalam Transaksi Elektronik tersebut.Transaksi elektronik  bukan  hanya  diidentikkan dengan  transaksi  berupa  uang,  namun juga  bisa  hal  yang  lain  selagi  itu merupakan  perbuatan  hukum  yang menggunakan sarana elektronik. Misalnya  transaksi  berupa  informasi elektronik antara pihak yang mengeluarkan  sertifikat  dengan  pihak yang  menerima  sertifikat  tersebut ( Issued by dan Issued to ).
Unsur keempat ,  yaitu  mengenai Sertifikat  Elektronik  yang  dikeluarkan oleh PSrE. Sesuai bunyi Pasal 1 angka 10  UU  ITE  19/2016  dijelaskan  bahwa
PSrE  itu  berbentuk  badan  hukum artinya  bisa  publik  (pemerintah)  atau privat  (swasta).  PSrE  adalah  pihak yang mengeluarkan sertifikat elektronik,  yaitu  pihak  yang  layak dipercaya,  yang  memberikan  dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Sebelum pihak PSrE
mengeluarkan/memberikan  Sertifikat Elektronik  kepada  calon  pemegang Sertifikat Elektronik maka sebelumnya PSrE menerima pendaftaran dari calon pemegang Sertifikat Elektronik. Dari  rangkaian  penjelasan  diatas, gambaran  Sertifikat  Elektronik  apabila diambil  dari  isi  Pasal  1  angka  9  UU ITE  19/2016,  pada  dasarnya  sudah dapat menggambarkan tampilan Sertifikat  Elektronik  secara  umum, baik  itu  tampilan  jenis  Sertifikat Elektronik  untuk  kepentingan  Tanda Tangan  Elektronik  dan  tampilan  jenis Sertifikat Elektronik untuk kepentingan  Situs  Web  (Sertifikat SSL).  Namun,  lebih  detail  mengenai manfaat  atau  kegunaannya  belum mengarahkan  ke  sertifikat  server  yang bernama Sertifikat SSL. Apabila dipandang  lebih  detail  masih  kurang menunjukkan  keberadaan  Sertifikat Server  (sertifikat  SSL)  yang  juga merupakan  salah  satu  fungsi  dari Sertifikat  Elektronik.  Karena Sertifikat
Elektronik bukan hanya terkait kepentingan  Tanda  Tangan  Elektronik untuk menandatangani Dokumen Elektronik, namun juga untuk Sertifikat Server (sertifikat SSL). Sertifikat Elektronik yang ditujukan  untuk  keterangan  identitas diri  sendiri  secara  pribadi  yang diwakilkan dalam bentuk Tanda Tangan Elektronik (pengabsahan dokumen  kerja,  perusahaan)  melalui tanda tangan digital bersertifikat sebagai  identitas  digital.  Hal  ini didukung  melalui  UU  ITE  dan  PP PSTE  yang  mengatur  secara  detail untuk  kepentingan  ini.  Sedangkan, untuk  kepentingan  identitas  situs  web terkait usaha yaitu sertifikat SSL hanya secara umum saja.
PP PSTE Penjelasan  Pasal 54 Ayat (1)  sangat  jelas  menunjukkan  dengan detail mengenai Tanda Tangan
Elektronik, sebagai berikut: Akibat  hukum  dari  penggunaan Tanda Tangan Elektronik
tersertifikasi atau yang tidak tersertifikasi  berpengaruh  terhadap kekuatan  nilai  pembuktian.  Tanda Tangan Elektronik yang tidak tersertifikasi tetap mempunyai kekuatan  nilai  pembuktian  meskipun relatif  lemah  karena  masih  dapat ditampik  oleh  yang  bersangkutan atau  relatif  dapat  dengan  mudah diubah  oleh  pihak  lain.  Dalam praktiknya perlu diperhatikan rentang  kekuatan  nilai  pembuktian dari  Tanda  Tangan  Elektronik  yang
bernilai  pembuktian  lemah,  seperti tanda  tangan  manual  yang  dipindai ( scanned )  menjadi  Tanda  Tangan Elektronik  sampai  dengan  Tanda
Tangan  Elektronik  yang  bernilai pembuktian  paling  kuat,  seperti Tanda Tangan Digital yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang tersertifikasi. Patut diketahui Sertifikat Elektronik  berjenis  Sertifikat  Server bernama  Sertifikat  SSL  ini  menjadi salah  satu  kategori  penilaian  dari Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  (LSK) kepada  Pelaku  Usaha  apabila  ingin lolos dari penilaian LSK dan mendapatkan logo trustmark .
Ketentuan  lanjutan  mengenai  LSK juga  terdapat  pada  PP  PSTE  82/2012 karena sesuai amanat Pasal 10 ayat (2) UU  ITE  11/2008.  Dalam  PP  PSTE tersebut  dijelaskan pada  Pasal  1 angka
25 bahwa Sertifikat Keandalan merupakan “dokumen yang menyatakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi
Elektronik  telah  lulus  audit  atau  uji kesesuaian  dari  Lembaga  Sertifikasi Keandalan”.
Dalam  ketentuan  Penjelasan  Pasal 68  ayat  (1)  PP  PSTE  bahwa  Sertifikat Keandalan  yang  diterbitkan  oleh  LSK meliputi kategori :
a.  pengamanan terhadap identitas ( identity seal ) merupakan SK  yang jaminan keandalannya sebatas pengamanan bahwa identitas
Pelaku Usaha adalah benar …… ;
b.  Pengamanan  terhadap  pertukaran data  ( security  seal )  merupakan  SK yang jaminan keandalannya memberikan kepastian bahwa proses penyampaian atau pertukaran  data  melalui  situs  web Pelaku Usaha dilindungi keamanannya dengan menggunakan teknologi pengamanan proses pertukaran data (contoh: protokol SSL/secure socket layer ). Sertifikat Keandalan ini  menjamin  bahwa  terdapat sistem  pengamanan  dalam  proses pertukaran data yang telah teruji;
c.  Pengamanan  terhadap  kerawanan ( vulnerability seal ) ….. ;
d.  Pemeringkatan konsumen ( consumer rating seal ) ….. ;
e.  Pengamanan  terhadap  kerahasiaan Data Pribadi ( privacy seal ) …...
Gambar 1.2 Contoh Sertifikat Keandalan dan Sertifikat Elektronik Sumber : Ekosistem Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem Perdagangan Elektronik Oleh Ahmad Budi
Setiawan
2. Bentuk Sistem Sertifikasi Elektronik di Beberapa Negara Dibawah aturan Electronic Transaction  Act (ETA)  Singapura 2010, pemerintah Singapura mempunyai Certification  Authority bernama Netrust yang mampu menerbitkan  Sertifikat  Elektronik untuk Server (sertifikat SSL). Netrust menyediakan untuk individu, bisnis dan organisasi pemerintah dengan identifikasi online lengkap  dan  infrastruktur keamanan untuk memungkinkan transaksi  elektronik  yang  aman. Selain  penyediaan  sertifikat.  Sebagai bukti  untuk  bisnis  yang  efisien  dan proses  operasional  dalam  Netrust, Pengawas CA yaitu Infocomm
Development Authority (IDA) memberikan  Lisensi  CA  (sekarang Akreditasi)  ke  Netrust  pada  Juni 2001.
Netrust menerbitkan serangkaian  sertifikat  digital  untuk aplikasi online termasuk  akses  aman ke  aplikasi  pemerintah,  Internet banking ,  jaringan  pribadi  virtual  dan akses  aman  ke  portal  intranet. Sebagai  CA  Terakreditasi,  pihak- pihak  yang  mengandalkan  sertifikat Netrust menikmati manfaat pembuktian  dan  pengguna  dijamin
akan legalitas dan keamanan transaksi mereka. 14
Pada  Netrust,  Sertifikat  Server Web  SSL  memungkinkan  penyedia layanan untuk menggunakan protokol SSL untuk otentikasi server web  dan  enkripsi  data.  Sertifikat Server  Web  SSL  Netrust  adalah sertifikat  X.509  v3  yang  memenuhi standar  yang  mampu  mendukung kemampuan enkripsi sesi 256-bit dan 128-bit  penuh  dan  diakui  oleh browser  web  terkemuka  seperti Internet  Explorer  (IE)  dan  Mozilla Firefox, Google Chrome , Safari . 15 Pada  Amerika  Serikat  (AS), Pemerintah mengizinkan sektor swasta  untuk  menerapkan  kebijakan privasi  mereka  sendiri.  Salah  satu cara  yaitu diadopsi oleh pedagang di Internet  yaitu  menerapkan  layanan otentikasi Sertifikat Elektronik untuk Server (sertifikat SSL) melalui CA/Otoritas Sertifikasi seperti Digicert dan Verisign .
Pemerintah AS mengizinkan sektor swasta untuk menerapkan kebijakan  privasi  mereka  sendiri. Menurut  AS,  penjual  dalam  transaksi perdagangan elektronik harus
14 Netrust Pte Ltd. https://www.netrust.net/about/. Diakses pada tanggal 26/7/2018.
15 Ibid
mengembangkan  model  pengaturan
mandiri ( self-regulation ) untuk mendapatkan  kepercayaan  konsumen. Federal  Trade  Commission (FTC) yaitu  sebuah  agen  federal  independen yang bertugas  melindungi  kepentingan ekonomi  bisnis  dan  konsumen  di  AS, telah  mempromosikan self-regulation untuk  penjual  sebagai  bagian  penting dari perlindungan hukum bagi konsumen. Self-regulation ini  sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam  Peraturan  Global  Elektronik ( Global  Electronic  Business  Work
Regulation )  yang  dipromosikan  oleh Presiden  Clinton  dan  Wakil  Presiden Gore untuk mencegah peraturan pemerintah yang menghambat investasi teknologi tinggi. 16
Self-regulation otonom  lain  yang diadopsi  oleh  pedagang  di  Internet adalah  menerapkan  layanan  otentikasi, seperti Verisign . Layanan ini mengontrol  identitas  situs  web  dan menyakinkan konsumen bahwa informasi  seperti  nomor  kartu  kredit akan  tetap  aman  untuk  menghindari pihak ketiga memperoleh informasi. 17
16 Abdul Halim Barkatullah dan Djumadi. Does  self-regulation  provide  legal  protection  and security  to  e-commerce  consumers? .  2018.  Artikel dalam “Jurnal Elsevier”. May, hlm. 96.
17 Ibid , hlm. 97.
3. Perspektif  Penggunaan  Sertifikasi
Elektronik  dalam  Perdagangan  di Indonesia
Perspektif  penggunaan  sertifikasi elektronik  dalam  perdagangan  di Indonesia  maka  hal pertama ,  bicara mengenai  pengaturan  mengenai  pihak Sertifikasi (PSrE) dan Sertifikat Elektronik  yang  dihasilkannya  yang bermanfaat untuk Pelaku Usaha transaksi  perdagangan  elektronik  yaitu melalui layanan suatu lembaga sertifikasi seperti Certification Authority (CA).  Kenapa  hal  tersebut perlu  diatur  detail  secara  hukum? Pertama,  akan  dianalogikan  melalui Tanda Tangan Elektronik yang mempunyai  Sertifikat  Elektroniknya sendiri. Sertifikat tersebut untuk menunjukkan    kepemilikan  Tanda Tangan Elektronik seseorang (identitas penandatangan yang  tersertifikasi). Manfaat tanda tangan elektronik tersebut  adalah  untuk  pengesahan suatu dokumen elektronik seperti surat izin  pengajuan cuti, kontrak kerjasama dan lain-lain yang bersifat elektronik. Ketika penjelasan Sertifikat
Elektronik untuk Tanda Tangan
Elektronik  tadi  disandingkan  dengan
Sertifikat Elektronik untuk
menunjukkan  penggunaan  Sertifikat SSL  yang  juga  punya  tampilan sertifikat  layakmya  sertifikat  untuk
Tanda  Tangan  Elektronik.  Diperlukan pengaturan  fungsi  yang  lebih  detail lagi karena lebih dari sekedar menunjukkan  identitas  penandatangan yang  tersertifikasi.  Namun,  juga  untuk menyatakan penggunaan Sertifikat SSL  dari  jasa  layanan Certification Authority (Otoritas Sertifikasi).
Padahal  manfaat  dari  Sertifikat SSL  ini  penting,  intinya  sebagai  tanda bahwa  situs  pelaku  usaha  sudah bersertifikat  dari  Otoritas  Sertifikasi dan tentunya koneksi saluran komunikasi  yang  sudah  diamankan oleh  Otoritas  Sertifikasi.  Sementara ini, Sertifikat SSL yang dipakai Pelaku Usaha  di  Indonesia  banyak  yang berasal  dari  Otoritas  Sertifikasi  milik asing.  Hal  ini  mengingatkan  pada waktu  dulu,  saat  Indonesia  belum mempunyai  fasilitas  Tanda  Tangan Elektronik dari dalam negeri sendiri. Patut diingat, kegiatan perdagangan  yang  dilakukan  melalui perantara  dunia  maya/internet,  artinya si  Pelaku  Usaha  tidak  terlihat  secara fisik dan tidak bisa dilakukan pengawasan keamanan layaknya perdagangan secara konvensional.
Karena itu diperlukan suatu pihak yang mampu  mencek    atau  memeriksa  Si Pelaku Usaha tersebut seperti Lembaga Sertifikasi  Keandalan  (LSK)  yang
sudah  dibahas  sebelumnya,  namun tentunya  bukan  hanya  sebatas  menilai sang  Pelaku  Usaha  tersebut,  namun juga  pihak  yang  mampu  menerbitkan Sertifikat Elektronik berjenis Sertifikat Server  untuk  Web  bernama  Sertifikat SSL  seperti Verisign,  Digicert, dan Comodo .
Otoritas Sertifikasi merupakan elemen-elemen yang seharusnya menyatu  dalam  satu  naungan,  yaitu terdiri  dari  tim  penilai  dan  penjamin keandalan  Pelaku  Usaha,  sekaligus penyedia  layanan  sertifikat  elektronik berjenis  sertifikat  SSL.  Melalui  pihak Sertifikasi  ( Certification  Authority ) yang di dalam UU ITE disebut sebagai Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik (PSrE) seharusnya diberikan keterangan  mengenai  fungsi  lainnya. Salah  satunya  terkait  sertifikat  untuk situs  dagang  milik  Pelaku  Usaha  yang mana  sertifikat  tersebut  dalam  bentuk elektronik.
LSK mempunyai beberapa kategori  penilaian  untuk  diakukan pemeriksaan  terhadap  Pelaku  Usaha yang  mendaftar.  Salah  satu  hal  krusial dalam  kategori  pemeriksaan  tersebut adalah  kategori  terkait  pengamanan terhadap  pertukaran  data  yaitu  dengan adanya  Sertifikat  Elektronik  untuk identitas  dan  keamanan  situs  web
sekaligus  sertifikat  SSL.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  Penjelasan  Pasal  68  ayat (1)  PP  PSTE  82/2012,  pada  kategori huruf b. Apabila sesuai dengan kriteria mereka  maka  SK  dapat  diterima  oleh pelaku usaha, kemudian LSK
menjaminnya dengan logo trust mark .
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa PSrE yang berwenang menerbitkan Sertifikat Elektronik  sedangkan  LSK  hanya sebagai  tim  penilai  dan  penjamin keandalan  Pelaku  Usaha  namun  tidak sampai berwenang atau mampu menerbitkan Sertifikat Elektronik untuk  identitas  dan  keamanan  situs web  yaitu  sertifikat  SSL.  Hal  tersebut hanya  menjadi  salah  satu  kategori penilaian mereka.
Rancangan peraturan menteri (RPM)  tentang  LSK  akan  menjadi faktor  pendorong  pertumbuhan  LSK lokal  dan  memberikan  lahan  bisnis baru  bagi  industri  TI  dalam  negeri. Adapun selama ini, agar situs penyelenggara transaksi elektronik dapat dipercaya, mereka menggunakan LSK  luar  negeri,  salah  satunya Verisign .  Kepala  Proyek  Indonesia
Incorporated PT Telekomunikasi Indonesia  Tbk  (Telkom)  sekaligus mantan  koordinator  sub  tim  LSK  PP No.82/2012  tentang  Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik Saiful Hidayat  bahwa  saat  ini  di  Indonesia belum  ada  LSK  yang  dikomersialisasi umum. Tujuannya agar para penyelenggara  sistem  dan  transaksi elektronik  beralih  menggunakan  LSK lokal. 18
LSK  lokal  memiliki  lebih  banyak nilai  lebih  dibandingkan  dengan  LSK asing,  salah  satunya  operasional  di dalam  negeri.  LSK  lokal  mampu melakukan  cek  lokasi  hingga  bidang usaha penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Selain itu, regulasi tersebut nantinya dapat mendorong  LSK  asing  membuka perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan ke konsumen. Contoh,  Malaysia  yang  telah  bekerja sama dengan VeriSign untuk membentuk Multimedia
Super
Corridor  (MSC)  Trustgate sebagai LSK. 19
Konsep berikutnya juga bisa dengan hal ini, kalau LSK dicontohkan seperti Verisign maka seharusnya LSK bukan  hanya  sekedar  menilai  sang Pelaku  Usaha  namun  juga  diberikan
18 Febrany  D.  A.  Putri. Lembaga Sertifikasi  Keandalan:  Rancangan  Permen  Akan Pacu LSK Lokal . 2013. http://industri.bisnis.com/read/20130401/105/5967/ lembaga-sertifikasi-keandalan-rancangan-permen- akan-pacu-lsk-lokal,  hlm1.  Diakses  pada  tanggal 19/7/2018.
19 Ibid
keterangan  pada  aturan  tertulisnya bahwa  LSK  juga  dapat  menerbitkan Sertifikat Elektronik berjenis Sertifikat Server  Web  bernama  Sertifikat  SSL, layaknya  seperti  yang  dilakukan  PSrE pula.
Konsep untuk Sertifikat Elektronik, bahwa secara umum pengertian mengenai  Sertifikat  Elektronik  sudah benar  hal  ini  sesuai  dengan  tampilan Sertifikat  baik  untuk  kepentingan Tanda  Tangan  Elektronik  saja  atau lebih  detail  sebagai  tanda  Pelaku Usaha (Situs Online ) yang bersertifikat.
Fungsi  sertifikat  elektronik  itu sendiri  mempunyai  fungsi  lain.  Hal yang  bisa  diwakilkan  oleh  Sertifikat tersebut  misalnya  untuk  menunjukkan kepemilikan  Tanda  Tangan  Elektronik yang tersertifikasi  milik subjek hukum dan  fungsi  lainnya  yaitu  sertifikat tersebut  dapat  mewakili  subjek hukum yang  menggunakan  Sertifikat  Server Web bernama Sertifikat SSL khususnya  yang  digunakan  Pelaku Usaha  di  situs online nya  atau  aplikasi berbasis  web.  Walaupun  saat  ini penggunaan  masih  melibatkan  jasa pihak  asing  dengan  Sertifikat  SSL yang dipunyai oleh pihak asing seperti dari Digicert dan Comodo .  Hal-hal seperti  ini  tentunya  juga  perlu  diakui
secara  hukum  terutama  dari  segi fungsinya  tadi.  Jadi,  dari  segi  aturan bukan  hanya  dimasukkan  dari  segi kategori  penilaian  oleh  LSK.  Namun, juga  dapat  dilihat  dari  berbagai  fungsi dari Sertifikat Elektronik.
Hal kedua , yaitu  mengenai  wajib atau  tidaknya  penggunaan  Sertifikat Elektronik  untuk  kepentingan  situs web  (Sertifikat  SSL)  ini  dalam program  Sertifikasi  untuk  Pelaku Usaha di Indonesia. Penggunaan Sertifikat  Elektronik  untuk  situs  web (sertifikat  SSL)  ini  menjadi  salah  satu kategori  pemeriksaan  untuk  menjamin keandalan  Sistem  Elektronik  milik Pelaku  Usaha  tersebut  agar  bisa mendapatkan Sertifikat Keandalan (SK) dari Lembaga Sertifikasi Keandalan  (LSK).  Dari  segi  aturan, pada pasal 10 ayat (1) UU ITE 11/2008 hanya  menyebutkan  bahwa  “Setiap pelaku  usaha  yang  menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh  Lembaga  Sertifikasi  Keandalan”. Dari isi pasal tersebut masih belum ada keterangan tentang kewajiban sertifikasi.
Kemudian  pada  PP  PSTE  82/2012 Pasal 42 ayat (1) juga tidak ditemukan tentang keterangan kewajiban penggunaan Sertifikat Elektronik untuk situs  web  (sertifikat  SSL)  ini  menjadi
salah  satu  kategori  pemeriksaan  untuk sertifikasi  untuk  menjamin  keandalan Sistem  Elektronik  milik  Pelaku  Usaha tersebut agar bisa mendapatkan Sertifikat Keandalan (SK) dari Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK). PP  PSTE  82/2012  Pasal  42  ayat  (1) bahwa  “Penyelenggaraan  Transaksi Elektronik  dalam  lingkup  privat  dapat menggunakan  Sertifikat  Keandalan dan/atau  Sertifikat  Elektronik”.  Jenis hubungan transaksi elektronik misalnya  antar  pelaku  usaha  dengan konsumen  (BtoC)  yang  termasuk  ke dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat (Pasal 40 ayat (3) PP PSTE 82/2012). Menyambung  hal  diatas,  selaras dengan  aturan  tersebut  dilansir  dari artikel  pada  halaman  situs  web
Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) bahwa
mengenai  syarat  sertifikasi  (Sertifikasi Keandalan) untuk usaha rintisan
( startup ) Perdagangan berbasis
Elektronik ( E-Commerce )
tidak diwajibkan bagi pelaku usaha perdagangan elektronik. Hal ini disertai dengan alasan bahwa pemerintah  tidak  punya  kapasitas untuk  mengatur  sertifikasi,  pemerintah ingin  membuka  kesempatan  bagi startup.  Pemerintah  tidak  ingin  syarat
sertifikasi mempersulit masyarakat untuk memulai startup. 20
Seperti diketahui bahwa salah satu kategori  sertifikasi  keandalan  adalah mempunyai sertifikat elektronik berjenis  sertifikat  server  bernama sertifikat SSL. Dengan tidak diwajibkannya sertifikasi berarti menandakan  bahwa  kategori  sertifikat SSL  pun  juga  tidak  diwajibkan penggunaanya.  Apabila  ditelaah  lebih dalam,  pada  dasarnya  hal  ini  juga menjadi  tanggung  jawab  si  pelaku usaha  yang  berniat  ingin  mempunyai situs  usaha  serta  aplikasi  perdagangan secara online di  dunia  internet  karena ini untuk keamanan sang pelaku usaha sekaligus  bermanfaat  untuk  calon pembeli.
Bahwa dengan didahului kenyataan bahwa pihak Sertifikasi belum terbentuk  di  Indonesian  serta  diiringi dengan keputusan bahwa proses sertifikasi  untuk  pelaku  usaha  yang tidak  mengarah  ke    wajib  maka otomatis  penggunaan  Sertifikat  SSL juga bukan hal yang wajib bagi pelaku usaha  yang  memiliki  situs  web  untuk
20 Indah  Rahmayani. Syarat  Sertifikasi Startup e-Commerce Dihapus . 2015. https://kominfo.go.id/content/detail/6119/syarat- sertifikasi-startup-e-commerce dihapus/0/sorotan_media.  Diakses  pada  tanggal 22/10/2018.
usaha perdagangan online dengan kata lain yaitu bersifat opsional.
Hal ketiga yaitu  peran  Pemerintah misalnya  membentuk  suatu  komisi khusus  yang  menangani  dalam  hal membuat  daftar  resmi  5  atau  10  besar kumpulan daftar peringkat situs dagang online milik pelaku usaha yang diketahui  sistem  keamanannya  terbaik disertai dengan hasil presentase kepuasaan  konsumen,  hal  ini  dapat diukur  dari  data  dilapangan  yang dikumpulkan sampelnya oleh Pemerintah  langsung.  Hal-hal  ini diharap  dapat  menstimulasi  pelaku usaha  untuk  bersaing  agar  situs usahanya  bisa  masuk  daftar  tersebut. Dengan bersaing meningkatkan kualitas  keamanan  sistem  elektronik mereka serta pelayanan mereka termasuk  penggunaan  sertifikat  SSL. Konsumen  pun  akan  kurang  yakin memilih  suatu  situs  belanja  apabila situs  usaha online Pelaku  Usaha tersebut  tidak  dapat  masuk  dalam daftar  tersebut.  Dengan  didorong  oleh faktor-faktor tersebut diharap kemudian  dapat  memicu  pertumbuhan Otoritas  Sertifikasi/CA  baik  itu  milik Pemerintah  atau  pihak  swasta  dalam negeri,  agar  Pelaku  Usaha  diwajibkan menggunakan  layanan  Sertifikat  SSL dari dalam negeri sendiri.
Perlu diperhatikan, mempersiapkan program  akreditasi  dari  dalam  negeri (internal), untuk menguji sistem keamanan  dan  infrastruktur  Otoritas Sertifikasi/CA tersebut, karena tentunya  tidak  ada  sistem  yang  100% aman.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk persiapan apabila pertumbuhan Otoritas  Sertifikasi/CA  sudah  terlihat signifikan.  Hal  ini  juga  ditujukan  agar CA  komersil  yang  nanti  hadir  mereka akan berlomba-lomba untuk meningkatkan  tingkat  keamanannya dan  pemerintah  dapat  mengumumkan atau  merangking  CA  yang  paling banyak dipercaya atau dipilih masyarakat.
Dalam  teori  utilitas  dari  Jeremy Bentham,  yang  berpendapat  bahwa hukum  itu  bertujuan  memberikan manfaat  bagi  manusia.  Pada  teori  ini menetapkan  bahwa  tujuan  hukum adalah  untuk  memberikan  manfaat sebanyak-banyaknya. 21 Dalam bukunya  “ Introduction  to  the  morals and  leg-islation ”,  Jeremy  Bentham mengatakan  bahwa  hukum  bertujuan semata-mata  apa  yang  berfaedah  bagi orang.  Kepastian  melalui  hukum  bagi
21 Zulkarnaen  dan  Beni  Ahmad  Saebeni. 2012. Hukum  Konstitusi .  Bandung:  Pustaka  Setia. hlm 26
perorangan  merupakan  tujuan  utama dari pada hukum. 22
Jadi,  kegunaan  sertifikat  SSL lewat  layanan  CA  publik  milik  negara sendiri  maka  nantinya  bukan  hanya berguna  untuk  para  pelaku  usaha  saja namun  juga  bank-bank  milik  negara Indonesia.  Karena  kalau  untuk  pelaku usaha  gunanya  untuk  situs  web.  Ada baiknya  data-data  pribadi  konsumen sekaligus perbankan nasional berada di tangan  negara  sendiri  tidak  dipihak asing  kecuali  bank  tersebut  memang milik  pihak  asing.  Ditambah  lagi sekarang  terdapat  Gerakan  Nasional 1000 Start Up (usaha rintisan) Digital.
Dengan  beresnya  mengenai  sertifikasi di Indonesia, semoga membawa manfaat  kepada  para  pelaku  usaha tersebut.

## KESIMPULAN
A. 1.  Para  pihak  dalam  transaksi perdagangan elektronik (lingkup privat) hubungan pelaku usaha dengan konsumen/BtoC,  terdiri  dari  Penjual dan  Pembeli,  serta  pihak  Bank,
Otoritas Sertifikasi ( Certification Authority ), Acquier,  Issuer ,  Penyedia Jasa  Internet,  Jasa  Pengiriman  dan Pemerintah.
22 R  Soeroso.  2011. Pengantar  Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. hlm 58-59
2.  Penggunaan  sertifikasi  elektronik dalam  sistem  perdagangan  elektronik yaitu  melalui  layanan  dari  Otoritas Sertifikasi  yang menerbitkan Sertifikat Elektronik  berjenis  Sertifikat  Server bernama  Sertifikat Secure  Sockets Layer (SSL)  bermanfaat  untuk  pelaku usaha  yang  mempunyai  situs  web dagang di internet untuk mengotentikasi  identitas  situs  web serta  mengamankan  ruang  saluran komunikasi yang terjalin dalam situs. 3.  Hubungan  perikatan  para  pihak dalam transaksi perdagangan elektronik dengan menggunakan sertifikasi  elektronik  yaitu  atas  dasar jual beli didunia internet maka Penjual mempunyai kewajiban untuk memberikan  suatu  dasar  perlindungan keamanan  terhadap  Pembeli  yaitu dalam proses bertransaksi perdagangan di  dunia  internet  dan  memenuhi  hak konsumen untuk mendapatkan keamanan  dalam  berbelanja  karena  itu Penjual menggunakan jasa dari Otoritas  Sertifikasi  untuk  penerbitan Sertifikat Elektronik berjenis Sertifikat Server bernama Sertifikat SSL.
B. 1.  Peraturan  hukum  di  Indonesia yang  mengatur  Sertifikasi  Elektronik, secara  umum  untuk  isi  tampilan Sertifikat  bisa  dijelaskan  dengan  UU ITE  dan  PP  PSTE.  Namun,  untuk
kewenangan PSrE dan fungsi Sertifikat Elektronik yang mengarah ke Sertifikat Server  berjenis  Sertifikat  SSL  dirasa belum detail. Sertifikat SSL merupakan salah satu
kategori
penilaian  dari  LSK  kepada  Pelaku Usaha.
2.  Bentuk sistem sertifikasi elektronik di  beberapa  negara  yaitu  Singapura
mempunyai Otoritas Sertifikasi bernama Netrust yang mampu menerbitkan Sertifikat Elektronik untuk  Server  (sertifikat  SSL)  dan Pemerintah  AS  mengizinkan  sektor swasta  untuk  menerapkan  kebijakan privasi mereka sendiri.  Salah satu  cara yang  diadopsi  oleh  pedagang  di Internet  yaitu  menerapkan  layanan otentikasi  Sertifikat  Elektronik  untuk Server  (sertifikat  SSL)  melalui  CA seperti Verisign .
3.  Perspektif  penggunaan  sertifikasi elektronik  dalam  perdagangan  di Indonesia  mengenai  fungsi  Otoritas Sertifikasi dan fungsi lain dari Sertifikat  Elektronik  sebagai  tanda bahwa  situs  pelaku  usaha  sudah bersertifikat. Keikutsertaan peran Pemerintah  dengan  mewajibkan  syarat Sertifikasi  Elektronik  untuk  Pelaku Usaha  (Penjual)  dan  mewajibkan Pelaku  Usaha  dalam  negeri  serta Pelaku Usaha dari luar Indonesia yang
membuka cabang bisnisnya di Indonesia  diwajibkan  menggunakan Sertifikat  Elektronik  (Sertifikat  SSL) dari dalam negeri (Indonesia).

## DAFTAR PUSTAKA  Buku-Buku
Badrulzaman,  Mariam  Darus,  dkk. 2001. Kompilasi  Hukum  Perikatan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## Barkatullah,  Abdul  Halim.  2017.
Hukum  Transaksi  Elektronik  Sebagai Panduan    dalam  Menghadapi  Era Digital Bisnis e-Commerce di
Indonesia , Bandung: Nusa Media. Mertokusumo, Sudikno. 2003.
Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
Pratama,  I  Putu  Agus  Eka.  2014. Komputer  dan  Masyarakat .  Bandung: Informatika.
Sarwono,  Jonathan  dan  K.  Prihartono AH. 2012. Perdagangan Online : Cara Bisnis  Di  Internet .  Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo.
Soeroso,  R.  2011. Pengantar  Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Sukandar,  Dadang.  2017. Panduan Membuat  Kontrak  Bisnis .  Jakarta: Visimedia.
Widijawan,  Dhanang.  2018. Dasar- Dasar Hukum Kontrak Bisnis Transaksi  &  Sistem  Elektronik  (UU ITE
Perubahan No. 19/2016) . Bandung: Keni Media.
Zulkarnaen  dan  Beni  Ahmad  Saebeni. 2012. Hukum  Konstitusi .  Bandung: Pustaka Setia.
 Jurnal
Barkatullah, Abdul Halim dan Djumadi. Does  self-regulation  provide legal  protection  and  security  to  e- commerce  consumers? .  2018.  Artikel dalam “Jurnal Elsevier”. May, hlm. 96.
 Artikel,  Makalah  dan  Karangan dalam Buku dan Internet
Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika. Sivion-Solusi  Identitas Digital Terpercaya . 2016. https://aptika.kominfo.go.id/index.php/
artikel/134-sivion-solusi-identitas- digital-terpercaya. Diakses pada tanggal 1/7/2018.
IndonesiaGo  Digital. Fungsi  Serta
Pentingnya  Sertifikasi  SSL  (HTTPS) Bagi Website Anda . 2017. https://indonesiago.digital/sertifikasi-
ssl-https-bisnis-anda/.  Diakses  pada tanggal 5/7/2018.
Netrust Pte Ltd. https://www.netrust.net/about/. Diakses pada tanggal 26/7/2018.
Putri, Febrany D. A. Lembaga Sertifikasi Keandalan: Rancangan Permen  Akan  Pacu  LSK  Lokal .  2013. http://industri.bisnis.com/read/2013040
1/105/5967/lembaga-sertifikasi- keandalan-rancangan-permen-akan- pacu-lsk-lokal.  Diakses  pada  tanggal 19/7/2018.
Rahmayani,  Indah. Syarat  Sertifikasi Startup  e-Commerce  Dihapus .  2015. https://kominfo.go.id/content/detail/61 19/syarat-sertifikasi-startup-e- commerce dihapus/0/sorotan_media.
Diakses pada tanggal 22/10/2018.
VeriSign, Inc. Semua yang Perlu Anda
Ketahui Tentang Sertifikat SSL .
https://www.verisign.com/in_ID/websi te-presence/website-optimization/ssl-
certificates/index.xhtml.  Diakses  pada tanggal 1/7/2018.
Widiartanto, Yoga Hastyadi. Bukalapak  dan  Tokopedia  Jelaskan Aplikasinya yang Lacak Data Pengguna . 2016. https://tekno.kompas.com/read/2016/1 1/02/13020077/bukalapak.dan.tokoped ia.jelaskan.aplikasinya.yang.lacak.data. pengguna..  Diakses pada  tanggal 1/7/2018.
 Kamus-kamus Marhiyanto, Bambang. Kamus Lengkap  Bahasa  Indonesia .  Surabaya: Media Centre
 Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23)
Republik  Indonesia.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan  transaksi  Elektronik.  Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah
Nomor  82  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 Berita  dan  Tajuk  Rencana  dalam Surat Kabar dan Internet
www.kemenkeu.go.id. “ Nilai Perdagangan E-Commerce di Indonesia  Masih  Rendah ”.  Diakses pada tanggal 1 April 2018