## PENDAMPINGAN PERMODALAN USAHA KOPERASI NELAYAN PINTAR BANDA ACEH
Hamdani 1* , Josi Farmiati 2 , Ismail 3 , Saiful Bahgia 4 , Hasbi 5 , Armanda Butar butar 6
1 Prodi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia 2,3 Program Studi Administrasi Perkantoran, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia
4 Program Studi Akuntan, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia
5,6 Mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh Email Korespondensi: hamdani.aceh@gmail.com

## ABSTRAK
Kegiatan  Pengabdian  kepada  masyarakat  (PkM)  pendampingan  manajemen  usaha  dan permodalan bagi Koperasi Nelayan Pintar Banda Aceh telah menghasilkan pengetahuan baru bagi pengurus  dalam  mengatasi  kebutuhan  modal usaha  yang  diperlukan. Telah  terjadi  peningkatan kapasitas  dalam  mengelola  aspek  permodalan  sehingga  lebih  efektif  dan  efesien.  Selain  itu kegiatan  pendampingan  ini  juga  telah  berhasil  terbangun  hubungan  kemitraan  antara  Koperasi Nelayan Pintar dengan pihak lembaga keuangan bank terutama bank pemerintah untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Kelautan dan Perikanan yang telah diprogramkan. Metode pelaksanaan  kegiatan  ini  bersifat  kolaboratif  dan  aplikatif.  Kegiatan  pendampingan  tersebut berlangsung pada Februari-April 2020.
Kata Kunci: Koperasi Nelayan, Permodalan Usaha, Kredit Usaha Rakyat

## ABSTRACT
Community Service Activities (PkM) assisting  business management and capital for the Banda Aceh  Smart  Fisherman  Cooperative  have  gathered  new  knowledge  for  the  management  in addressing  the  required  business  capital  needs.  There  has  been an  increase  in  capacity  in  the aspect of capital so that it is more effective and efficient. In addition, this assistance activity has also succeeded in building a partnership relationship between the Smart Fishermen Cooperative and  bank  financial  institutions,  especially  state  banks  to  access  programmed  Marine  and Fisheries  Sector  People's  Business  Credit  (KUR).  The  method  of  implementing  activities  is collaborative and applicable. Assistance activities take place in February-April 2020.
Keywords: Fishermen Cooperative, Business Capital, People's Business Credit)

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  menimbulkan  masalah  besar  terhadap  perekonomian  didalam negeri  di  Indonesia.  Pandemi  ini  menimbulkan  masalah  sosial  di  tengah  masyarakat khususnya disaat pemerintah melakukan berbagai langkah untuk melakukan pencegahan penyebaran  Covid  -19.  Terutama  berdampak  pada  usaha  kecil  menengah  atau  sektor informal yang menjadi salah satu bantalan bagi perekonomian Indonesia, ini dikarenakan, kebijakan  pemerintah  dalam mencegah  penyebaran  pandemi  telah membatasi  interaksi fisik  antar  masyarakat,  sehingga  berbagai  aktivitas  ekonomi  secara  informal  menjadi terpukul termasuk sektor usaha Koperasi Nelayan.
Provinsi Aceh terletak di ujung barat Indonesia, secara geografis di kelilingi oleh laut yaitu  Selat  Malaka,  Samudera  Hindia  dan  pantai  utaranya  berbatasan  dengan  Selat Benggala. Provinsi Aceh berpotensi mengembangkan sektor perikanan menjadi andalan untuk  menggerakkan  perekonomian  daerah  (Neliyana  et  al.,  2016).  Pembangunan subsektor  perikanan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  pembangunan  pertanian  yang diarahkan  untuk  meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  swasembada  hewani, peningkatan  devisa  negara  dan  menciptakan  lapangan  kerja  yang  produktif. Pembangunan subsektor perikanan diarahkan pada usaha peningkatan produksi perikanan yang mencakup perikanan laut, budidaya tambak dan perairan umum lainnya (Sulaiman, 2011).
Wilayah pesisir Aceh memiliki panjang garis pantai 1.660 km dengan luas wilayah perairan laut seluas 295.370 km² terdiri dari laut wilayah (perairan teritorial dan perairan kepulauan) 56.563 km² dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 238.807 km². Wilayah pantai dalam lautnya secara umum di pengaruhi oleh persimpangan arus dan gerakan Samudera Hindia,  Selat  Malaka  dan  Laut  Cina  Selatan  yang  berinteraksi  dengan  daratan  pulau Sumatera,    Semenanjung  Malaka,  Kepulauan  Andaman  dan  Nicobar,  sehingga menampakkan ekosistem laut  di  sepanjang  pesisir  Aceh  sangat  sesuai  bagi  kehidupan, biota laut (Neliyana et al., 2016).
Potensi  sumberdaya  ikan  ( stock  assesment )  di  laut  untuk  perairan  teritorial  dan perairan kepulauan sebesar 220.090 ton dan di ZEE sebesar 203.320 ton atau total sebesar +  423.410  ton.  Potensi  lestari  atau  Maksimum Sustainable  Yield (MSY)  laut  wilayah sebesar 110.045 ton dan ZEE dengan Total Allowable Catch (TAC) sebesar 80 persen atau + 162.656 ton. Berarti total potensi lestari seluruhnya 272.707 ton dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 141.619,6 ton (51,93%) tahun 2009  dengan kata lain masih terdapat peluang pengembangan sebesar 48,07 persen (Matindas & Villanueva, 2017).
Potensi  perikanan  tangkap  provinsi  Aceh  sempat mengalami  krisis  dan  penurunan pada  saat  bencana  Gempa  Bumi  dan  Tsunami  pada  26  Desember  2004.  Hal  tersebut mempengaruhi  kondisi  perikanan  Aceh,  seperti  banyaknya  jumlah  Nelayan  yang meninggal  di  pantai  Barat  dan  Timur  ,  rusaknya  infrastruktur  dan  aset-aset  nelayan, kondisi perumahan yang hancur. Tahapan pembangunan dan rekonstruksi Aceh memberi perhatian yang besar terhadap sektor perikanan. BRR sendiri sebagai lembaga pernerintah yang diberikan wewenang untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Propinsi NAD dan Nias pasca tsunami yang ditetapkan melalui UU No.10 tahun 2005 telah melalukan berbagai  kegiatan  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  koordinasi,  monev,  dan pengawasan yang terkait dengan pemulihan kembali kegiatan perikanan tangkap baik di Propinsi NAD maupun Nias.
Salah satu penyebab rendahnya produktivitas di sektor perikanan adalah eksploitasi perikanan  di  beberapa  daerah  telah  melebihi  kapasitas  sumber  dayanya  atau  disebut
dengan tangkap lebih atau overfishing (Yaskun & Sugiarto, 2017). Masalah tangkap lebih merupakan isu pokok yang terjadi di beberapa daerah penangkapan ikan. Gordon (1954) dalam Fauzi (2011) menyatakan bahwa sumber daya ikan pada umumnya open access , siapa saja bisa berpartisipasi tanpa harus memiliki sumber daya tersebut. Oleh karena itu, perikanan tangkap yang tidak terkontrol ini  akan mengakibatkan economic overfishing . Gejala  ini  diyakini  telah  terjadi  di  Aceh,  yang  ditandai  dengan  tingginya  penggunaan input, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan output dan returns secara proporsional yang maknanya usaha perikanan tangkap di Aceh semakin tidak efisien (Gunawan et al., 2019).
Prasarana dan sarana perikanan tangkap mengalami pertumbuhan seperti pelabuhan Perikanan, Pusat Pelalangan Ikan, Tempat Penampungan Ikan, cold storage, pabrik es, galangan kapal rakyat, unit/alat tangkap, dan pemukiman nelayan (Gunawan et al., 2019). Struktur armada dan usaha budidaya masih didominasi oleh skala kecil/tradisional dengan kemampuan IPTEK yang rendah. Sektor perikanan tangkap  terdiri dari nelayan tetap dan nelayan tidak tetap sebanyak 164.080 jiwa, sektor budidaya sebanyak 56.300 jiwa, sektor pengolahan sebanyak 20.670 jiwa dan sektor pemasaran hasil perikanan melalui penjual ikan ( mugee eungkoet ) mencapai 16.250 jiwa (Statistik, 2003). Secara lebih rinci, sektor perikanan di Aceh menyerap 257.300 jiwa tenaga kerja, yang terdiri dari 4 (empat) sektor yaitu: Sektor penangkapan, Sektor budidaya, Sektor pengolahan, Sektor pemasaran hasil perikanan.
Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Aceh, potensi perikanan laut Aceh mencapai 423.410 ton per tahun, sementara yang tergarap oleh nelayan tradisional Aceh baru sekitar 125.000  Ton.  Artinya,  nelayan  Aceh  baru  mampu  menggarap  37  persen  dari  potensi perikanan  laut  Aceh.    Beberapa  faktor  yang  menjadi  kelemahan  nelayan  Aceh  dalam mengoptimalkan  hasil  perikanan  laut  antara  lain  minimnya  sarana  dan  prasarana.  Unit teknologi penangkapan. Nelayan yang ada di Aceh umumnya adalah nelayan tradisonal yang tidak memiliki modal besar untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan  persoalan  sumber  daya  manusia  yang  masih  lemah  sehingga  penguasaan  tentang teknik penangkapan dan pengelolaan ikan masih lemah (Iyan, 2014).
Produksi  perikanan  Provinsi  Aceh  tahun  2018  meningkat  6%  dibandingkan  tahun 2017 atau mencapai 191.672 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 180.422 ton. Trend produksi  perikanan  Provinsi  Aceh mengalami  peningkatan  sejak  tahun  2014,  kenaikan rata-rata  5  tahun  terakhir  (tahun  2013-2018)  sebesar  3%  sedangkan  2  tahun  terakhir (tahun  2013-2015)  sebesar  6%.  Kontribusi  terbesar  dari  produksi  perikanan  tangkap sebesar 150.155 ton, sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 41.557 ton.
Tren  produksi  perikanan  tangkap  mengalami  kenaikan  yang  signifikan  sejak  tahu 2013 dengan kenaikan rata-rata yang sama pada tahun 2003-2011 dan tahun 2012-2013 yaitu sebesar 3%. Untuk trend produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2003, kenaikan rata-rata tahun 2003-2011 sebesar 5% dan tahun 2012-2014 sebesar 21%. Komoditi perikanan tangkap Provinsi Aceh yang terbesar tahun 2014 adalah tongkol komo (13.298  ton), cakalang (10.894 ton), layang (10.29 ton) dan kembung (10.269 ton). Sedangkan komoditi perikanan budidaya Provinsi Aceh terbesar tahun 2012 adalah bandeng (18.492 ton), udang windu (5.667 ton), ikan mas (4.412 ton) dan lele.
Berdasarkan hasil pengamatan kami, setiap pagi ketika kapal-kapal nelayan kembali dari  melaut  dan  melakukan  bongkar  ikan  di  dermaga,  banyak  para  nelayan  buruh membantu melakukan pekerjaan jasa angkutan pembongkaran dengan upah Rp30.000 per keranjang  yang  isinya  40-50  kg.  Jumlah nelayan  buruh  yang  bekerja  sebagai  penyedia
Vol 3, No. 1, 2020
jasa bongkar dan angkutan ikan mencapai 112 orang, di antara mereka ada yang bekerja paruh  waktu  dan  yang  bekerja  tetap.  Proses  kegiatan  pendaratan  ikan  dan  pelelangan dilakukan sejak pukul 06.00 WIB atau pada pagi hari sampai dengan jam 09.00.
Setiap  hari  jumlah  kapal  yang  berlabuh  di  pelabuhan  perikanan  Lampulo, berdasarkan hasil wawancara kami dengan petugas UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo rata-rata mencapai 40-50 unit kapal. Setiap kapal yang pulang melaut dengan membawa hasil tangkapan dengan jumlah yang tidak sama, sesuai dengan besar kecilnya kapal, jenis alat  tangkap  dan  jarak  area  penangkapan.  Berat  kotor  kapal  atau gross  ton (GT)  yang paling besar yang berlabuh di pelabuhan perikanan Lampulo mencapai 80-90 GT, namun jumlah  kapal  tersebut  hanya  ada  3  unit  saja.  Kapal  dengan  berat  >80  GT  mampu menampung ikan sebanyak 60-70 ton dengan masa melaut rata-rata 3-4 minggu. Menurut nelayan  yang  ada  di  pelabuhan  mengatakan,  rata-rata  jumlah  ikan  yang  didaratkan  di pelabuhan perikanan Lampulo setiap harinya mencapai 150 ton.
Dengan area pemasaran yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar hanya mampu menyerap sebanyak  30-40  ton ikan,  baik  untuk  konsumsi  rumah  tangga  maupun  restoran,  rumah makan,  hotel  dan home  industry pengolahan  ikan.  Sedangkan  kebutuhan  pasar  Banda Aceh, Aceh Besar sendiri mampu menyerap sebanyak 20-25 ton melalui pembelian oleh penjual  ikan  eceran  dan  pedagang  ikan  keliling  ( mugee  ungkot )  yang  menggunakan kenderaan  roda  dua  maupun  sepeda.  Jumlah mugee  ungkot di  pelabuhan  perikanan Lampulo  yang  setiap  paginya  membeli  ikan  dari toke  bangku (grosir)  mencapai  2.000 orang dengan  persediaan  ikan  yang  mereka  beli  rata-rata  10-15  kg  sesuai  dengan keranjang yang mereka gunakan untuk alat mengecer ikan kepada masyarakat kota Banda Aceh atau sekitar area pemasaran mereka.
Permintaan  ikan  segar  untuk  kebutuhan  unit  pengolahan  ikan  skala  rumah  tangga sebagai bahan baku juga mengalami tren peningkatan. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh jumlah unit usaha pengolahan perikanan (UPI) di Banda Aceh, Aceh  Besar  dan  sekitarnya  mengalami  pertumbuhan  meningkat  dari  tahun-tahun sebelumnya, apalagi jika dibandingkan saat sebelum tsunami. Sehingga permintaan ikan segar oleh pelaku usaha pengolahan mencapai 10-20 ton per hari, terdiri dari beberapa jenis ikan, seperti cakalang, tongkol, tuna dan jenis ikan pelagis kecil lainnya.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  produksi  ikan  oleh  nelayan  yang melakukan pendaratan ikan di kawasan pelabuhan perikanan Lampulo mencapai 150 ton per hari, sedangkan yang mampu diserap oleh pasar baik lokal maupun ke Sumatera Utara hanya 100-120 ton. Sehingga ada kelebihan produksi mencapai 30 ton. Kelebihan inilah yang diserap oleh PT Lampulo Jaya Bahari yang ada di komplek pelabuhan Lampulo. Perusahaan ini membeli ikan dari nelayan dengan harga sangat murah atau di bawah harga pasar. Sementara nelayan tidak memiliki pilihan lain, jika tidak mau melepas pada harga yang  diminta  oleh  perusahaan  tersebut,  maka  ikan-ikan  tersebut  akan  harus  di  buang kembali ke laut.
Berkaitan dengan rantai pemasaran ikan yang telah dijelaskan di atas, maka pengurus Koperasi Nelayan Pintar berupaya membeli seluruh hasil tangkapan nelayan dari kapal yang beroperasi dan bersandar di PPS Lampulo terutama hasil tangkapan kapal nelayan anggota  koperasi,  kemudian  dipasok  untuk  memenuhi  permintaan  pasar  sasaran  yaitu para  distributor  Medan,  Sibolga  dan  Jakarta,  sehingga  koperasi  bukan  hanya  memiliki usaha  penangkapan  ikan  tetapi  juga  usaha  perdagangan  ikan  dalam  skala  besar (penampung). Dengan demikian, maka harga ikan yang diperoleh oleh pemilik kapal akan memberi  keuntungan  yang  lebih  besar  termasuk  pendapatan  para  nelayan  buruh/ABK
akan meningkat dan mereka juga merupakan anggota koperasi nelayan pintar. Di sisi lain Koperasi Nelayan membutuhkan modal kerja yang lebih besar.
Namun  yang  menjadi  permasalahan  adalah  Koperasi  Nelayan  Pintar  tidak mempunyai  modal  kerja  untuk  membeli  ikan-ikan  nelayan.  Padahal  dari  aspek  bisnis kegiatan  perdagangan  ikan  sangat  layak  ( feasible )  dan  menguntungkan  ( profitable ). Sedangkan  pihak  pengurus  sudah  mengajukan  permohonan  ke  pihak  penyedia  modal usaha  namun  ditolak.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  penulis  melakukan  kegiatan Pengbdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul “Pendampingan Permodalan Usaha Koperasi  Nelayan  Pintar  Banda  Aceh.” Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kapasitas Koperasi yang menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

## METODE PENELITIAN
Guna  membangkit  semangat  para  anggota  koperasi  ini  dan  juga  mengatasi permasalahan  sulit  ditengah  Covid-19,  kita  mengusulkan  beberapa  program  untuk menghindari  terjadinya  kemacetan  ekonomi,  meningkatnya  angka  kemiskinan  dan pengangguran  serta  memberdayakan  kembali  Koperasi  Nelayan  Pintar  yang  sedang tersendat,  hal  ini  kita  lakukan  atas  dasar  kesepakatan  dengan  pihak  mitra  dan  sesuai dengan  kebutuhan  dan  keadaan  mitra  saat  ini,  diantara  permasalahan  yang  menjadi perhatian serius saat ini adalah
Bimbingan  Teknis  dan  pendampingan  bagi  Koperasi  Nelayan  Pintar  dalam mengembangkan  keberlangsungan  usaha dengan  adanya  sumber  daya  manusia  (SDM) yang handal untuk mengelola data dan membuat program-program strategis yang mampu bersaing secara profesional, kemudian dapat mengaplikasikan  berbagai teknologi terbaru dalam  menerapkan  sistem  pengembangan  dan  pembinaan    koperasi  dan  mampu menganalisis  kebutuhan  permodalan,  pemasaran  (distribusi)  secara  elektronik  ( e- commerce ).
Untuk  mencapai  target  tersebut  tim  pelaksana  kegiatan  Pengabdian  kepada Masyarakat  (PkM)  melakukan  langkah-langkah  sebagai  metode  implimentasi  program yaitu: (1) identifikasi kebutuhan dengan melakukan survei ke lokasi rencana kegiatan kita menganalisa dan mendiskusikan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dan yang menjadi prioritas  saat  ini,  dan  kemudian  kita  lakukan  diskusi  lebih  lanjut  untuk  mencocokkan dengan  program  saat  ini  dan  coba  berikan  alternatif  solusi  untuk    masa  dating.  (2) merancang  sebuah  system  informasi  manajemen  mulai  dari  memilih  metode,  platform yang  sesuai,  membangun  sistem  pemograman,  (3)  pendampingan  operasional  yaitu memberikan  pengetahuan  konsep  program  akses  modal  bank,  pendampingan  teknis implementasi sistem informasi manajemen permodalan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Koperasi  Nelayan  Pintar  merupakan  sebuah  koperasi  nelayan  yang  terbentuk  dari cita-cita  nelayan  perikanan  tangkap  yang  sejak  tahun  2012  sudah  tergabung  dalam Kelompok  Usaha  Bersama  (KUB)  dan  melakukan  usaha  penangkapan  ikan  dengan menggunakan  armada  kapal  pukat  dengan  bobot  30  GT  di  perairan  Aceh.  Koperasi nelayan Pintar saat ini berkedudukan di komplek pelabuhan perikanan samudera Lampulo Banda Aceh dengan jumlah anggota 250 orang yang terdiri dari nelayan yang berada di kawasan Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar.
Selain  usaha  penangkapan  ikan  dengan  jumlah  18  unit  armada  kapal  yang  sudah berjalan, saat ini koperasi nelayan Pintar mengembangkan usaha perdagangan ikan lintas provinsi yaitu meliputi Provinsi Sumatera Utara dan ke Jakarta dengan jumlah pengiriman
ikan  sebanyak  5  ton  per  hari  dan  ditambah  25  ton  per  minggu.  Adapun  modal  yang dimiliki  oleh  koperasi  nelayan  pintar  periode  tahun  buku  2019  yaitu  Rp990.429.600,- (sembilan  ratus  sembilan  puluh  juta  empat  ratus  dua  puluh  Sembilan  ribu  enam  ratus rupiah) modal sendiri. Dari hasil usaha penangkapan, Koperasi Nelayan Pintar pada tahun buku 2015-2018 memperoleh pendapatan kotor sebesar Rp525.832.600,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp81.332.600,- (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau sekira 15,5%.
Untuk  memenuhi  permintaan  mitra  usaha  terhadap  komoditas  ikan,  hasil  analisis Koperasi  Nelayan  Pintar  membutuhkan  tambahan  modal  kerja  yaitu  sebesar Rp300.000.000,-  (tiga  ratus  juta  rupiah)  yang  digunakan  untuk  membeli  ikan  hasil tangkapan  nelayan  anggota  koperasi  maupun  calon  anggota  lainnya  dengan  proyeksi pendapatan bersih sebesar Rp272.645.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima rupiah) perminggu atau sekira 71%  per periode. Berdasarkan analisa kebutuhan  modal    tersebut  Pengurus  Koperasi  Nelayan  Pintar  mengajukan  pinjaman modal kerja kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafond Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan suku bunga 9% efektif anuitas dan jangka waktu angsuran selama 3 tahun kepada salah satu bank nasional milik BUMN yang ada di Banda Aceh.
Hasil kegiatan pendampingan yang diperoleh oleh Koperasi Nelayan Pintar adalah sudah  terjalin  kemitraan  dengan  perbankan.  Hubungan  kemitraan  tersebut  telah memudahkan pihak koperasi untuk mengelola modal usaha terlebih saat membutuhkan tambahan  modal  kerja,  sehingga  dengan  cepat  dapat  direspon  oleh  pihak  perbankan. Meningkatnya kepercayaan pihak perbankan terhadap pengurus koperasi tidak terlepas dari upaya pendampingan manajemen usaha yang telah dilakukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat disimpulkan bahwa intervensi pendampingan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi berpengaruh signifikan terhadap kemajuan usaha yang mereka kelola. Hal ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  (Abd.  Majid  et  al.,  2018)  yang  menemukan  bahwa fasilitasi  permodalan  ke  bank  dengan  model  pendampingan  dari  Pendamping  UMKM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap persetujuan kredit.
Koperasi Nelayan Pintar yang umumnya beranggotakan nelayan yang berpendidikan rendah, maka disarankan agar meningkatkan kegiatan belajar dengan membuat program pendidikan  yang  dananya  bersumber  dari  Sisa  Hasil  Usaha  (SHU)  yang  disisihkan, minimal  2%  dari  total  SHU.  Dengan  demikian  akan  berdampak  terhadap  kemajuan koperasi secara menyeluruh dalam jangka panjang. Selain itu pemerintah juga diharapkan berperan  dalam  memberikan  pembinaan  dan  pendampingan  terutama  pendampingan manajemen usaha dan penyusunan laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Majid,  M.  S.,  Hamdani,  Nasir,  M.,  &  Faisal.  (2018).  SMEs’  credit  demand  and economic growth in Indonesia. Regional Science Inquiry .
Gunawan, H., Indra, I., & Abdullah, F. (2019). Analisis Kebutuhan Es dan Dampaknya Terhadap  Kualitas  Ikan  di  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Lampulo  Banda  Aceh.
BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi Dan Kependidikan . https://doi.org/10.22373/biotik.v6i2.5617
Iyan, R. (2014). Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian di Wilayah Sumatera.
Sosial Ekonomi Pembangunan .
Matindas, R. W., & Villanueva, K. J. (2017). PULAU-PULAU TERLUAR DAN BATAS WILAYAH NASIONAL Status Delimitasi Batas Wilayah Nusantara. Jurnal Hukum & Pembangunan . https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no1.1377
Neliyana,  .,  Wiryawan,  B.,  Wiyono,  E.  S.,  &  Nurani,  T.  W.  (2016).  ANALISIS KELAYAKAN  USAHA  PERIKANAN  PUKAT  CINCIN  DI  PELABUHAN PERIKANAN  PANTAI  (PPP)  LAMPULO  BANDA  ACEH  PROPINSI  ACEH (Analysis Financial Fisheries of Purse Seine in Lampulo Fishing Port Banda Aceh Provinsi  Aceh). Marine  Fisheries :  Journal  of  Marine  Fisheries  Technology  and Management . https://doi.org/10.29244/jmf.5.2.163-169
Statistik,  B.  P.  (2003).  Aceh  Dalam  Angka  2014. BPS  Provinsi  Aceh . https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004
Sulaiman,  S.  (2011).  KEARIFAN  TRADISIONAL  DALAM  PENGELOLAAN SUMBER  DAYA  PERIKANAN  DI  ACEH  PADA  ERA  OTONOMI  KHUSUS. Jurnal Dinamika Hukum . https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.188
Yaskun, M., & Sugiarto, E. (2017). Potensi Hasil Perikanan Laut Terhadap Kesejahteraan Para Nelayan Dan Masyarakat. Studi Manajemen Dan Bisnis .