Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENGELOLAAN PARTICIPATING INTEREST WILAYAH KERJA MIGAS OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH
Didik Suhariyanto 1* , Puguh Aji Hari Setiawan 2 , Antonius Bintarto Ekoprasetyo 3 , Bernadete Nurmawati 4 , Daniel Panda 5 1,2 Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Indonesia
3,4,5 Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Indonesia didiksuharianto4@gmail.com 1* , puguhaji@gmail.com 2 , antoniusbintarto 3 , bernadete@gmail.com 4 , danielpanda@gmail.com 5
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024

## Abstract
Regulation of natural resource management as a pillar of life that is rooted in the welfare and balance of society is a mandate that must be carried out in good faith and with responsibility. One  form  of  this  can  be  found  in  Regional  Owned  Enterprises  (BUMD),  which  is  one  of  the channels  for  managing  state  assets.  The  provisions  contained  in  the  Minister  of  Energy  and Mineral  Resources  Regulation  Number  37  of  2016  concerning  10%  Participating  Interest  in Oil and Gas Working Areas allow regional governments to participate in management through delegation to BUMD or regional companies. The essence of this effort is to obtain profits that can  increase  regional  income  and  the  welfare  of  its  people.  This  10%  Participating  Interest Regulation,  from  the  start,  has  succeeded  in  creating  harmony  between  the  rights  and obligations  between  Cooperation  Contract  Contractors  (KKKS)  and  BUMD.  KKKS  is responsible  for  offering  10%  participatory  interest  to  regions,  as  regulated  in  Minister  of Energy  and  Mineral  Resources  Regulation  Number  37  of  2016.  If  regions  accept  this  offer through BUMD, they will obtain a maximum management right of 10% in accordance with the mandate stated in the Cooperation Contract between the Special Task Force for Upstream Oil and  Gas  Business  Activities  (SKK  Migas)  and  KKKS.  In  this  way,  cooperation  between regional governments (BUMD and KKKS) can become a firm foundation for managing natural resources in order to achieve shared prosperity.
Keywords: Participating Interest; Oil and Gas Working Area; Regional-Owned Enterprises
* Alamat korespondensi:
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Indonesia E-mail: didiksuharianto4@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Kekayaan  alam  Indonesia,  terutama  dalam  bentuk  minyak  dan  gas  bumi,  merupakan  harta berharga yang menuntut Pemerintah untuk memanfaatkannya secara bijaksana. Sesuai dengan prinsip- prinsip yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, minyak dan gas bumi merupakan sektor vital bagi negara karena memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Keduanya juga merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan alam yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk menjamin keberlanjutan kemakmuran bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah diberikan kewenangan oleh negara melalui kuasa pertambangan, untuk  mengelola  dengan  cermat  kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  Sumber  Daya  Minyak  dan  Gas Bumi.
Manajemen optimal dari sumber daya alam diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran  bagi  masyarakat,  sehingga  penanganan  pengelolaannya  menjadi  sangat  krusial.  Salah satu strategi yang digunakan untuk mengatur pengelolaan ini adalah melalui lembaga bisnis. Dalam hal ini, lembaga bisnis bisa berwujud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD).  Pemberian  kewenangan  kepada  daerah  untuk  meningkatkan  perekonomiannya memungkinkan  pembentukan  BUMD,  yang  dapat  difokuskan  untuk  memberikan  layanan  publik, mencari  keuntungan,  atau  keduanya.  Dalam  konteks  bahasa  Inggris,  istilah  "company"  atau "corporation"  merujuk  pada  legalitas  dari  lembaga  bisnis  tersebut  (Muhammad,  1999).  BUMD merupakan  entitas  bisnis  yang  kepemilikannya  sepenuhnya  atau  sebagian  besar  dimiliki  oleh pemerintah daerah.
Keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam industri Migas, yang dikenal sebagai industri padat modal dan penuh risiko, menjadi suatu keharusan untuk meminimalisir risiko dan beban biaya yang besar. Dalam upaya tersebut, sinergi antara sektor swasta dan BUMD dalam pengelolaan Participating  Interest  10%  menjadi  sebuah  strategi  yang  penting.  Melibatkan  sektor  swasta  dalam Participating Interest 10% memungkinkan mereka untuk beroperasi secara profesional dengan sumber daya  yang  mereka  miliki,  sambil  membantu  meningkatkan  kapasitas  BUMD  daerah,  mentransfer pengetahuan,  dan  merangsang  pertumbuhan  investasi  di  wilayah  tersebut.  Potensi  keuntungan  yang didapat  dari  keterlibatan  sektor  swasta  dalam  10%  Participating  Interest  untuk  Pemerintah  Daerah lebih  dari  sekedar  perolehan  pendapatan  melalui  kolaborasi.  Pemerintah  daerah  juga  mendapat keuntungan dari alokasi dana bagi hasil migas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2004  tentang  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan  Gas  Bumi  tidak  secara  rinci  menguraikan  konsep  Participating  Interest.  Secara  esensial, Participating Interest mengacu pada proses pengalihan, penyerahan, atau pemindahtanganan sebagian atau  seluruh  hak  dan  kewajiban  terkait  dengan  pengusahaan  kegiatan  usaha  hulu  di  dalam  suatu wilayah kerja (Tyas, 2006).
Manajemen Partisipasi Interest dari aktivitas eksplorasi Migas ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan tahap krusial dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2016 yang digariskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),  semua  kontraktor  di  sektor  hulu  migas  diwajibkan  untuk  mengalokasikan  10%  saham Partisipasi  Interest  mereka  kepada  daerah  melalui  BUMD.  Jika  merujuk  pada  Peraturan  Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 mengenai Ketentuan Penawaran Partisipasi Interest 10% di Wilayah Kerja Migas, maka ada dua tahap di mana BUMD/PPD dapat mengelola blok migas, yaitu saat Plan of  Development  1  (POD  1),  ketika  rencana  pengembangan  lapangan  pertama  disetujui  oleh Pemerintah, dan saat perpanjangan atau pengalihan kontrak kerja sama baru, setelah penandatanganan kontrak kerja sama oleh SKK Migas dan kontraktor.
Strategi  terhadap  blok  Wilayah  Kerja  yang  akan  berakhir  masa  kontraknya  sangat  penting karena akan berpengaruh pada produksi migas nasional yang berkelanjutan (Lubiantara, 2015).  Pada kurun  waktu  2020  –  2026  tersebut,  Wilayah  Kerja  Migas  yang  akan  berakhir  masa  kontraknya sebagian besar diambil alih pengelolaannya oleh Pertamina. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut  di  atas,  maka  masalah  penelitian  dirumuskan  bagaimana  pengelolaan  Participating  Interest 10% Wilayah Kerja Migas oleh BUMD.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif, sebuah pendekatan dalam ilmu hukum yang  memusatkan  analisis  pada  bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  sebagaimana  dipaparkan  oleh Soekanto  (2007).  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  pengumpulan  data  sekunder,  yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan fokus penelitian.
Tahapan analisis data menjadi poin krusial dalam riset ini, dimaksudkan untuk memberikan jawaban  terhadap  isu-isu  yang  ditemui.  Proses  ini  mencakup  analisis  mendalam  serta  penyelidikan terhadap  hasil  pengolahan  data,  didukung  oleh  teori-teori  yang  telah  digali  sebelumnya.  Secara esensial,  analisis  data  merupakan  proses  evaluasi  yang  melibatkan  penilaian,  kritik,  dukungan, penyimpangan, dan komentar terhadap hasil penelitian, yang kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan.  Pendekatan  ini,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Mukti  Fajar  &  Achmad  (2010), memungkinkan  peneliti  untuk  secara  mandiri  menyusun  kesimpulan  berdasarkan  pemahaman  dan penerapan teori yang dimiliki.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Participating Interest
Participating  Interest  dibangun  sebagai  fondasi  untuk  menampung  aspirasi  dan  melindungi kepentingan komunitas lokal dalam aktivitas Migas, dengan tujuan untuk memastikan mereka meraih manfaat  maksimal  dari  kegiatan  tersebut,  tanpa  terperangkap  dalam  kepentingan  semata  dari  pihak swasta,  terutama  yang  bukan  berasal  dari  daerah  setempat  (Putuhena,  2019).  Meskipun  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak merinci secara eksplisit konsep pengalihan  hak  dan  kewajiban  (participating  interest)  dalam  aktivitas  Migas,  penjelasan  yang  lebih terperinci dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas  Bumi,  khususnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2004.  Pasal  33  dari  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Participating Interest, dengan uraian sebagai berikut:
Ayat  (1)  “Kontraktor  dapat  mengalihkan,  menyerahkan,  dan  memindahtangankan  sebagian dan  seluruh  hak  dan  kewajibannya  (participating  interest)  kepada  pihak  lain  setelah  mendapat persetujuan menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana.”
Ayat  (2)  “Dalam  hal  pengalihan,  penyerahan,  dan  pemindahtanganan  sebagian  atau  seluruh hak  dan  kewajiban  kontraktor  sebagimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  kepada  perusahaan  non  afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam Wilayah Kerja yang sama, Menteri dapat meminta kontraktor untuk menawarkan terlebih dahulu kepada perusahaan nasional”.
Ayat  (3)  “Pembukaan  (disclose)  data  dalam  rangka  pengalihan,  penyerahan  dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban kontraktor kepada pihak lain sebagimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri melalui Badan Pelaksana”.
Ayat  (4)  “Kontraktor  tidak  dapat  mengalihkan  sebagian  hak  dan  kewajibannya  secara mayoritas  kepada  pihak  lain  yang  bukan  afiliasinya  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  tahun  pertama eksplorasi”.
Dengan  mengacu  pada  aturan  dalam  Pasal  33  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Participating Interest disampaikan sebagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Kontraktor. Hak tersebut dapat disalurkan, dipindahtangankan, atau  dialihkan,  baik  sebagian  maupun  keseluruhan,  kepada  pihak  lain,  sesuai  kebijakan  yang diberlakukan  dengan  cermat.  Kontraktor  diberi  kebebasan  untuk  melakukan  pemindahtanganan  ini sesuai  dengan  kepentingan  yang  relevan.  Hak  dan  tanggung  jawab  yang  tercakup  dalam  ketetapan tersebut  merujuk  pada  semua  aspek  yang  diatur  dalam  Kontrak  Kerja  Sama  antara  Kontraktor  dan Badan  Pelaksana  Migas,  yang  dianggap  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari  upaya  eksplorasi  dan eksploitasi sumber daya migas.

## Penerapan Participating Interest 10% Wilayah Kerja Migas oleh BUMD
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  37  Tahun  2016  menetapkan penawaran  Participating  Interest  sebesar  10%  di  Wilayah  Kerja  Migas,  memberikan  Pemerintah Daerah (Pemda) hak atas bagian saham tersebut. Melalui keterlibatan daerah ini, wilayah penghasil migas  dapat  merasakan  manfaatnya  secara  langsung,  bukan  hanya  dalam  bentuk  keuntungan  bagi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  tetapi  juga  sebagai  upaya  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat lokal.
Participating  Interest  tidak  hanya  sekadar  pembagian  saham  kepada  daerah  tanpa  tanggung jawab atau semata-mata fokus pada aspek keuntungan belaka. Ini adalah panggilan bagi daerah untuk aktif  terlibat  dalam  pengelolaan  migas,  dengan  mengemban  kewajiban  keikutsertaan  modal  hingga 10% serta bersedia menanggung risiko sesuai dengan ketentuan kontrak kerja sama yang ditetapkan. Ini  adalah  langkah  progresif  menuju  keseimbangan  antara  pengelolaan  sumber  daya  dan pemberdayaan  masyarakat  setempat,  menciptakan  fondasi  bagi  kemakmuran  bersama  dan keberlanjutan.
Mengikuti  peraturan  yang  diuraikan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2004 tentang  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi  (PP  35/2004)  dan  Pasal  2  Peraturan  Menteri Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  37  Tahun  2016  tentang  Ketentuan  Penawaran  10% Participating  Interest  pada  Wilayah  Kerja  Minyak  dan  Gas  Bumi  (Republik  Indonesia,  2016a), kontraktor diwajibkan untuk mengajukan penawaran Participating Interest sebesar 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebelum melanjutkan proses penawaran. Penawaran ini harus dilakukan sejak  rencana  awal  pengembangan  lapangan  di  dalam  Wilayah  Kerja  Minyak  dan  Gas  Bumi,  yang mencakup wilayah daratan dan perairan lepas pantai hingga kedalaman 12 mil laut. Berikut ini ialah daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh BUMD:
a. Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  dapat  berbentuk  perusahaan  daerah  yang  kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah, atau perseroan terbatas di mana paling tidak  99%  sahamnya  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  dan  sisanya  dimiliki  oleh  entitas  yang sepenuhnya terafiliasi dengan pemerintah daerah;
b. Pengakuan dan pengaturan status BUMD harus dijamin melalui peraturan daerah yang berlaku; dan
c. BUMD tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan Participating Interest. Penawaran Participating Interest 10% kepada BUMD dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Wilayah daratan 1 provinsi atau perairan sejauh 0-4 mil dari garis pantai diberikan kepada satu Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  yang  pembentukannya  akan  diselaraskan  oleh  Gubernur dengan melibatkan Bupati atau Walikota sesuai kebutuhan;
b. Wilayah  perairan  dalam  rentang  4-12  mil  menjadi  tanggung  jawab  BUMD  Provinsi  dengan koordinasi Gubernur;
c. Daratan  atau  perairan  yang  melibatkan  lebih  dari  satu  provinsi,  kesepakatan  antar  Gubernur diperlukan;
d. Apabila  tiga  bulan  terlewati  tanpa  adanya  keputusan,  Menteri  akan  menetapkan  Participating Interest untuk setiap provinsi sesuai dengan dimensi spasial reservoir sumber daya minyak dan gas bumi masing-masing daerah; dan
e. Sementara  itu,  Menteri  akan  memutuskan  kebijakan  penawaran  Participating  Interest  sebesar 10% untuk laut lepas pantai yang terletak lebih dari 12 mil dari garis pantai (Sujatmiko, 2017).
Skema  penawaran  Participating  Interest    10%  kepada  BUMD,  sebagai  berikut  (Republik  Indonesia, 2016b):
a. Penawaran  Participating  Interest  10%  akan  diimplementasikan  melalui  skema  kerjasama  yang melibatkan pendanaan oleh pihak kontraktor;
b. Skema penawaran Participating Interest 10% kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  bisnis  yang  umum,  dengan  memperhitungkan  secara proporsional biaya eksplorasi dan eksploitasi yang terlibat.
Tujuan  pelibatan  daerah  dalam  pengelolaan  gas  dan  minyak  adalah  agar  daerah  juga memperoleh  manfaat  dari  pengelolaan  gas  dan  minyak.  Sebagai  hak  daerah,  Participating  Interest wajib  dimanfaatkan  oleh  daerah  melalui  BUMD  yang  dimiliki  daerah  secara  keseluruhan.  Hasil produksi  minyak  atau  gas  bumi  merupakan  cara  untuk  memperoleh  hak  tersebut.  Tanggung  jawab dalam  industri  minyak  dan  gas,  termasuk  pengembangan,  pengoperasian,  dan  pemeliharaan, berbanding lurus dengan besarnya andilnya dalam memperoleh hak tersebut (Joko Purwanto, 2007).
Partisipasi  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  dalam  Participating  Interest  disusun  sesuai dengan praktik bisnis yang umumnya dikenal sebagai business to business. Ini berarti bahwa BUMD diharapkan tetap mematuhi hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam kesepakatan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
antara  BUMD  dan  Kontraktor,  serta  dalam  Production  Sharing  Contract  (PSC).  Dalam  konteks  ini, BUMD akan secara aktif terlibat dalam operasi migas dan akan bertindak sebagai kontraktor.
PSC  menjadi  landasan  bagi  Kontraktor  Kontrak  Kerja  Sama  (KKKS)  untuk  menjalankan kegiatan pengelolaan Migas di Wilayah Kerja Migas dengan syarat bahwa Daerah harus berpartisipasi dalam  pengelolaan  Participating  Interest  sebesar  10%.  Penawaran  ini  merupakan  kewajiban  bagi KKKS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, yang menyatakan:
“Participating  Interest  10%  adalah  besaran  maksimal  sepuluh  persen  Participating  Interest pada  Kontrak  Kerja  Sama  yang  wajib  ditawarkan  oleh  Kontraktor  kepada  BUMD  atau BUMN.”
Participating  Interest  sebesar  10%  merupakan  salah  satu  hak  istimewa  daerah  yang  berhak didapatkan.  Pengambilalihan  Participating  Interest  tersebut  akan  dilakukan  oleh  BUMD  setelah adanya penawaran Participating Interest sebesar 10% oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada  Pemerintah  Provinsi.  Uji  tuntas  Ruang  Data  Wilayah  Kerja  Migas  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dari prosedur ini. Pada titik ini, kami berharap BUMD akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi sumber daya minyak dan gas bumi yang sebenarnya di Wilayah Kerja Migas,  termasuk  rincian  penting  seperti  di  mana  deposit  minyak  berada  dan  dokumen  hukum  yang mendukung.  Menerapkan  diagram  alir  yang  diatur  oleh  ketentuan  Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 mengatur seluruh proses.
Gambar 1. Diagram Alir Pengalihan PI Maks 10% ke BUMD
Jaminan  hukum  yang  kuat  diberikan  kepada  kontraktor  dan  pemerintah  daerah  melalui peraturan  yang  disebutkan  dalam  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  37 Tahun  2016.  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  adalah  saluran  yang  biasa  digunakan  untuk penawaran  10%  Participating  Interest,  dan  jika  suatu  daerah  menunjukkan  kesediaannya  untuk menerimanya,  maka  daerah  tersebut  memiliki  hak  hukum  untuk  mengelola  10%  sesuai  dengan ketentuan Kontrak Bagi Hasil antara Satuan Kerja Khusus. SKK Migas dan KKKS adalah kontraktor yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  usaha  hulu  minyak  dan  gas  bumi.  Ketika  suatu  wilayah mengindikasikan ketidaktertarikannya, maka KKKS tidak lagi berkewajiban untuk menawarkan 10% Participating Interest kepada wilayah tersebut, sehingga memberikan jaminan hukum. Artinya, sesuai aturan,  KKKS  masih  memiliki  kewenangan  eksklusif  untuk  menjalankan  Wilayah  Kerja  Migas tersebut.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV.  KESIMPULAN
Dapat  disimpulkan  bahwa  Participating  Interest  memberikan  kewenangan  kepada  daerah untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  dan  mengelola  sektor  minyak  dan  gas.  Tujuan  utamanya adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  melindungi  kepentingan  masyarakat  setempat,  yang  pada akhirnya  memaksimalkan  manfaat  yang  diperoleh  dari  sumber  daya  tersebut.  Implementasi Participating  Interest  mencakup  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  yang  berfungsi  sebagai perusahaan  publik  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah.  Perusahaan-perusahaan  ini  didanai  oleh pemerintah daerah atau kombinasi dari beberapa pemerintah daerah. Peraturan mengenai Participating Interest  10%  telah  menghasilkan  pembagian  hak  dan  tanggung  jawab  yang  adil  antara  KKKS  dan BUMD sejak awal proses penawaran dan pengalihan. KKKS dan BUMD bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pengelolaan sektor migas di Wilayah Kerja Migas yang melibatkan daerah dalam mengelola  10%  Participating  Interest.  Penawaran  Participating  Interest  merupakan  persyaratan  bagi KKKS  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (4)  Peraturan  Menteri  ESDM Nomor  37  Tahun  2016.  Apabila  daerah  menyatakan  persetujuannya  untuk  menerima  penawaran Participating Interest 10% tersebut, maka daerah, melalui BUMD, akan memiliki hak kelola maksimal sebesar 10% sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan hukum Kontrak Bagi Hasil antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan KKKS.

## REFERENSI
Joko  Purwanto.  (2007). Minyak  Tidak  Untuk  Rakyat:  Sejarah  &  Participating  Interest  Industri Minyak dan Gas Bumi Blok Cepu, Makalah Disampaikan Pada Seminar Transparansi di Bidang Industri Ekstraktif di Indonesia .
Lubiantara, B. (2015). Dinamika industri migas: catatan analis OPEC. (No Title) . Muhammad, A. (1999). Hukum Perusahaan Indonesia . Citra Aditya Bakti. Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris . Pustaka pelajar.
Putuhena, M. I. F. (2019). Politik Hukum Participating Interest dalam Pengelolaan Migas . Pushep. https://pushep.or.id/politik-hukum-participating-interest-dalam-pengelolaan-migas Republik  Indonesia.  (2016a). Pasal  2  Peraturan  Menteri  (Permen)  ESDM  Nomor  37  Tahun  2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi . Republik  Indonesia.  (2016b). Pasal  4  Peraturan  Menteri  (Permen)  ESDM  Nomor  37  Tahun  2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi .
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat . Sujatmiko.  (2017). SIARAN  PERS:  Pelaksanaan  Participating  Interest  10%,  Wamen  ESDM:  Perlu Partisipasi Aktif Pemerintah Daerah . Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Tyas,  H.  S.  (2006). Tinjauan  Hukum  Pengalihan  Hak  dan  Kewajiban  (Participating  Interest) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi . Magister Universitas Indonesia.