Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education Vol. 5 No. 2 (2024), hlm. 250-261, DOI: 10.32832/idarah.v5i2.16620 ISSN: 2654-5845 (Online)
Copyright (c) 2024 Kurnia Mira Lestari, Supratman Zakir, Darul Ilmi, Ramadhoni Aulia Gusli This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA)
Article Information: Submitted 24 May 2024, Accepted 10 June 2024, Published 12 June 2024

## Evaluasi perubahan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka di SMAN 3 Bukittinggi
Kurnia Mira Lestari * , Supratman Zakir, Darul Ilmi, Ramadhoni Aulia Gusli Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
* kurnialestari31@guru.sma.belajar.id

## Abstract
We need an evaluation of a program so that we can find out what its weaknesses are. One of those programs is a curriculum at an educational institution. The Minister of Education is always making curriculum changes to education in Indonesia. In 2013 has been set by the Minister of Education curriculum 2013 after the minister of education carried out the evaluation  of  curricula  previously  and  at  this  time  has  appeared  also  curriculums independent  in  the  educational  institutions  of  the  curricular  evaluation  2013.  The research  was  carried  out  in  SMAN  3  Bukittinggi  and  using  qualitative  descriptive methods in which the researchers obtained their sources from the institute as well as from the literature sources of documents, news, books and journals of previous research related to  the  title  that  the  researcher  did.  At  the  moment,  SMAN  3  has  implemented  an independent  curriculum  after  conducting  an  evaluation  of  previous  curricula implemented by the Minister of Education. Before making changes to the curriculum, the educational institute should do an evaluation first.
Keywords: Education evaluation; 2013 curriculum; Merdeka curriculum

## Abstrak
Suatu  program  sangatlah  diperlukan  suatu  evaluasi  agar  kita  tahu  apa  kelemahan  dari program  tersebut.  Setelah  kita  tahu  apa  kelemahan  dari  program  tersebut  kita  bisa melakukan  inovasi  terhadapa  program  tersebut.  Salah  satu  dari  program  tersebut  yaitu kurikulum  di  lembaga  pendidikan.  Menteri  pendidikan  selalu  melakukan  perubahan kurikulum  terhadap  pendidikan  di  Indonesia.  Pada  tahun  2013  telah  di  tetapkan  oleh menteri pendidikan yaitu kurikulum 2013 setelah menteri pendidikan melakukan evaluasi kurikulum sebelumnya dan pada saat ini telah muncul juga kurikulum merdeka di lembaga pendidikan  dari  evaluasi  kurikulum  2013.  Maka  dari  itu,  kita  akan  melakukan  evaluasi terhadap  perubahan  kurikulum  dari  kurikulum  2013  terhadap  perubahan  kurikulum merdeka pada saat ini. Penelitian ini dilakukan di SMAN 3 Bukittinggi dan menggunakan metode  kualitatif  deskriptif  yang  mana  peneliti  mendapatkan  sumbernya  dari  lembaga tersebut  serta  dari  sumber-sumber  literatur  baik  itu  dokumen,  berita,  buku  dan  jurnal penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  judul  yang  peneliti  lakukan.  Hasil  dari penelitian ini yaitu SMAN 3 Bukittinggi telah melakukan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan oleh menteri pendidikan. Pada saat ini SMAN 3 telah menerapkan kurikulum merdeka setelah melakukan evaluasi kurikulum sebelumnya yang diterapkan oleh menteri pendidikan.  Sebelum  melakukan  perubahan  kurikulum  maka  lembaga  pendidikan  ini melakukan evaluasi terlebih dahulu.
Kata kunci: Evaluasi pendidikan; Kurikulum 2013; Kurikulum Merdeka
Evaluasi perubahan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka di...

## Pendahuluan
Kurikulum  adalah  kerangka  kerja  yang  kohesif  yang  terdiri  dari  komponen  yang saling  terkait  yang  saling  memperkuat  satu  sama  lain.  Kurikulum  terdiri  dari komponen  objektif,  sumber  daya  instruksional,  metodologi  pengajaran,  dan evaluasi.  Melalui  penggunaan  sistem  ini,  seluruh  sub  sistem  kurikulum  akan berkolaborasi dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah kerangka kerja yang  komprehensif  yang  terdiri  dari  tujuan  spesifik,  bahan  instruksional,  dan sumber daya pendidikan yang memberikan bimbingan untuk implementasi kegiatan belajar menuju tujuan pendidikan tertentu. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Kurikulum  adalah  kumpulan  rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, materi pengajaran, dan pedoman untuk pelaksanaan  kegiatan  pengajaran  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Tidak  ada keraguan bahwa sikap dan perilaku siswa kurang dari standar yang dapat diterima, dan agama sering dianggap bertanggung jawab atas hal ini (Lestari dkk., 2024).
Pendidikan  menempatkan  kurang  penekanan  pada  nilai-nilai  seperti  kasih sayang, sikap mulia, dan karakter. Degradasi moral dan pola pikir siswa Indonesia secara  signifikan  dibentuk  oleh  fenomena  globalisasi  dan  era  Internet.  Selain  itu, anak-anak muda dari sekolah dasar hingga sekolah menengah memiliki akses yang tepat  ke  berbagai  informasi,  baik  menguntungkan  maupun  merugikan,  melalui ponsel atau bentuk media lainnya. Tanpa pengawasan, dukungan, dan dasar etika dan moral yang kuat, sangat mungkin bagi anak-anak untuk terlibat dalam korupsi dan  praktik  yang  tidak  etis  di  sekolah.  Kurikulum  telah  mengalami  banyak modifikasi  untuk  menyesuaikan  dengan  kemajuan  dan  persyaratan  era  saat  ini. Kurikulum berfungsi sebagai instruksi bagi pendidik untuk menerapkan instruksi. Kurikulum harus dilaksanakan sesuai dengan serangkaian peraturan. Gunakan RPP untuk  meningkatkan  isi  kurikulum  dengan  menggunakan  media,  prosedur, penilaian, dan sumber daya yang akurat dan relevan.
Namun,  ini  tidak  menyangkal  kemungkinan  bahwa  instruktur  mungkin  tidak cukup dilengkapi dan tidak mampu menerapkan kursus. Dalam skenario ini, perlu untuk melibatkan orang lain, terutama pengawas, kepala sekolah, dan individu lain yang  memiliki  kemampuan  untuk  mengawasi,  mentor,  dan  instruktur  untuk meningkatkan  kompetensi  mereka  dalam  memberikan  instruksi  sesuai  dengan standar  yang  diinginkan  (Sianturi  dkk.,  2022).  Perubahan  kurikulum  adalah peristiwa  yang  terjadi  di  sektor  pendidikan  Indonesia.  Sementara  beberapa menganggapnya  masuk  akal,  ada  sejumlah  besar  individu  yang  percaya  bahwa reformasi  kurikulum  adalah  langkah  cepat  menuju  agenda  politik.  Namun,  telah ditentukan  bahwa  revisi  kurikulum  adalah  proses  evaluasi  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Pada awal 2013 ada perubahan lebih lanjut dalam kurikulum. Tema ini sekali lagi menjadi isu diskursus nasional yang masih berada di bawah pengawasan. Di tengah upaya  pemerintah  untuk  memperkenalkan  kurikulum  baru  untuk  administrator
Lestari, Zakir, Ilmi, Gusli
sekolah, guru, dan parlemen, ada permintaan yang meningkat dari banyak kelompok masyarakat, terutama yang terlibat dalam pendidikan dan organisasi yang berfokus pada  keunggulan,  untuk  menunda  implementasi  Kurikulum  2013.  Menurut beberapa kritikus pendidikan yang menentang kurikulum 2013, sistem pendidikan kita tidak maju dan tetap bermasalah. Salah satu alasan untuk ini adalah perubahan yang sering dalam kurikulum, yang sering didorong oleh motif kekuasaan dari pada tujuan menerangi warga negara (Gusli dkk., 2024).
Bukti  empiris  mengkonfirmasi  bahwa  meskipun  terjadi  sosialisasi,  kedua kelebihan  dan  kerugian  terus  memanifestasikan  diri.  Para  ahli  pendidikan berpendapat  bahwa  kurikulum  berbasis  kompetensi  (KBK),  yang  diperkenalkan pada  tahun  2004  dan  kemudian  direvisi  dan  ditingkatkan  dalam  Kurikulum  Unit Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006, tidak lagi dianggap sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Beberapa bahkan menyarankan bahwa kurikulum yang usang akan menempatkan beban tambahan pada siswa dalam hal kompetensi masa depan. Boediono, misalnya, menyimpulkan bahwa siswa mengalami beban yang berlebihan karena  kurikulum  tradisional.  Oleh  karena  itu,  dia  percaya  bahwa  penyesuaian segera menuju kurikulum baru diperlukan untuk mengatasi masalah pendidikan dan keterampilan di era revolusi 5.0.
Meskipun  konflik  menjadi  jelas,  penting  untuk  dicatat  bahwa  kurikulum  saja bukan  satu-satunya  solusi  untuk  mengatasi  krisis  pendidikan  di  Indonesia. Kurikulum  2013  secara  luas  dianggap  sebagai  solusi  optimal  untuk  berbagai tantangan  pendidikan.  Evaluasi  kurikulum  2013,  yang  dianggap  penting  untuk keberhasilan pendidikan, belum menunjukkan pengaruh substansial pada kualitas pendidikan  yang  diharapkan.  Kurikulum  2013  memiliki  ketentuan  yang  merusak kehadiran  kursus  lokal,  sehingga  membahayakan  aksesibilitas  pelajaran  bahasa regional.  Pemerintah  diharapkan  tidak  hanya  mendorong  kurikulum  baru,  tetapi juga memprioritaskan peningkatan kualitas guru sebagai kontributor utama untuk mencapai pendidikan berkualitas tinggi (Gusli dkk., 2023).
Survei  sering  menunjukkan  bahwa  instruktur  dipandang  sebagai  bagian  dari kurikulum tersembunyi, mengakibatkan kelalaian kompetensi mereka sehubungan dengan  kualitas  implementasi  kurikuler  di  kelas.  Paradigma  saat  ini  dengan  jelas menunjukkan bahwa kurikulum resmi, yang sering diproduksi, tidak sejalan dengan realitas  dan  sering  mempengaruhi  kinerja  pengajaran  guru,  yang  dikenal  sebagai kurikuler tersembunyi, seperti yang dibahas dalam banyak publikasi. Keuntungan dan  kerugian  dari  kursus  harus  dievaluasi  dengan  cara  yang  adil  dan  rasional, dengan  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  demokrasi  pendidikan.  Terlepas  dari perspektif yang muncul, penting untuk mengakui bahwa ini berfungsi sebagai bukti kasih sayang dan kepedulian warga terhadap standar pendidikan di negara kita.
Kurikulum memiliki peran penting dalam mendorong perubahan fundamental dalam sistem pendidikan suatu negara. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan kurikulum sebagai kumpulan rencana
dan  pengaturan  yang  menguraikan  tujuan,  isi,  bahan  pembelajaran,  dan  metode yang digunakan sebagai panduan untuk pelaksanaan. Berpartisipasi dalam kegiatan belajar  yang  sejalan  dengan  tujuan  pendidikan  tertentu.  Dalam  kerangka  kerja khusus  ini,  kurikulum  dapat  didefinisikan  sebagai blueprint pendidikan  yang dirancang dengan baik yang menguraikan pengetahuan dan keterampilan spesifik yang ingin diperoleh siswa (Ulya & Syafei, 2022).
Undang-Undang No. 20 (2003) menyatakan bahwa kurikulum adalah kumpulan rencana pendidikan yang mencakup tujuan, isi, materi pengajaran, dan metode yang digunakan  untuk  mengarahkan  kegiatan  belajar  menuju  mencapai  tujuan pendidikan  nasional. Inovasi kurikulum  untuk Pendidikan  dan  implementasi dari lembaga-lembaga  pendidikan,  kurikulum  komponen  khusus  kurikulum  Indonesia telah  mengalami  banyak  perubahan  dan  perbaikan  selama  bertahun-tahun. Perubahan  ini  terjadi  pada  tahun  1947,  1964,  1968,  1973,  1985,  1994,  1997,  2004 (Revisi Kurikulum Pendidikan 1994), 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), 2006 (Kurikulum  Tingkat  Unit  Pendidikan),  dan  pada  tahun  2013  pemerintah,  melalui Kementerian Pendidikan Nasional, akan memperkenalkan kurikulum 2013 (Lestari dkk., 2023).
Saat ini, ada kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka yang sendiri dan terpisah dari  kurikulum  lainnya.  Salah  satu  program  yang  dipresentasikan  oleh Kemendbudik  dengan  peluncuran  kunci  memiliki  pembelajaran  independen  di bawah mobilisasi pendidikan pusat. Sebuah kurikulum yang dapat disesuaikan dan inovatif sangat penting dalam konteks ini, terutama ketika kita transisi ke era baru yang  ditandai  oleh  Industri  4.0  dan  akan  memasuki  era  revolusi  5.0.  Akibatnya, pembelajaran  jarak  jauh  siap  menjadi  tren  yang  dominan  di  masa  depan, membutuhkan  kurikulum  yang  sangat  serbaguna.  Kebebasan  belajar  melibatkan menyediakan  ruang  yang  cukup  untuk  inovasi  dalam  kurikulum  untuk mengembangkan  kompetensi  global.  Pencapaian  hasil  pembelajaran  berkualitas tinggi  tergantung  pada  berbagai  faktor.  Pendekatan  instruksional  guru  secara signifikan mempengaruhi efektivitas pencapaian-Nya.
Di  Indonesia,  ada  kecenderungan  dominan  dalam  proses  belajar  di  mana fokusnya masih sebagian besar pada instruktur. Ini berarti bahwa guru cenderung untuk  terlibat  dalam  lebih  banyak  ceritanya  atau  kuliah  selama  kegiatan  belajar. Siswa  menunjukkan  kurangnya  keterlibatan  aktif  dalam  proses  pembelajaran, sementara  guru  gagal  menggunakan  sumber  daya  instruksi,  menghasilkan pengalaman belajar yang pasif dan kurang menguntungkan. (Aransyah dkk., 2023) Pentingnya  evaluasi  pendidikan  formal  tidak  bisa  ditebak.  Melalui  evaluasi  guru, nilai kinerja selama proses pengajaran dan belajar diakui, menekankan pentingnya evaluasi pembelajaran (Iskandar, 2020). Evaluasi pengembangan kurikulum dapat menawarkan wawasan berharga untuk pengaturan dan integrasi rencana perbaikan dalam sistem (Iskandar & Putri, 2020). Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan

## Lestari, Zakir, Ilmi, Gusli
Budaya,  telah  mengatasi  tantangan  pendidikan  yang  ada  dengan  menerapkan kebijakan otonomi akademik.
Nadiem Makarim, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, secara terbuka menyatakan  bahwa  konsep  pembelajaran  bebas  adalah  upaya  untuk mengaktualisasikan  kebebasan  intelektual.  Kebijakan  ini  dimulai  dengan meningkatkan  standar  kualitas  para  pendidik  (Yustiyawan,  2019).  Nadiem  juga mengecam  institusi  pendidikan  saat  ini  karena  gagal  mengembangkan  metode evaluasi mereka sendiri untuk mengukur hasil belajar. Kebijakan  ini memberikan lembaga  pendidikan  kesempatan  yang  menjanjikan  untuk  menyelidiki  dan meningkatkan  standar  pendidikan  di  bidang  masing-masing.  Kebijakan Pembelajaran Gratis dengan Kurikulum 2013 memperkenalkan beberapa perubahan signifikan, termasuk: (1) implementasi ujian sekolah standar nasional (USBN) yang dikembangkan  oleh masing-masing  sekolah; (2) transformasi ujian nasional (UN) menjadi penilaian kompetensi minimum dan survei karakter; (3) memberdayakan pendidik  untuk  merancang  rencana  implementasi  pembelajaran  (RPP);  dan  (4) peningkatan  fleksibilitas  dalam  peraturan  untuk  penerimaan  siswa  baru  (PPSB) (Faiz dkk., 2022).
Penulis  menemukan  kebijakan  visioner  Kemendikbud,  yang  menantang paradigma kurikulum tradisional, menarik untuk dipelajari. Oleh karena itu, penulis bertujuan  untuk  mengungkap  implementasi  dari  kebijakan  Merdeka  Belajar  pada pengembangan  desain  evaluasi  di  lembaga  pendidikan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  memeriksa  analisis  yang  berkaitan  dengan  penilaian  Kurikulum  2013  dan kurikulum  alternatif.  Oleh  karena  itu,  para  peneliti  bertujuan  untuk  membangun perpustakaan  baru  untuk  mengevaluasi  kemajuan  saat  ini  dari  kurikulum  2013 dengan  kurikulum  merdeka.  Melalui  proses  evaluasi,  data  akan  dikumpulkan tentang  implementasi  praktik  pendidikan  dan  sejauh  mana  siswa  telah  mencapai hasil  belajar  mereka.  Evaluasi  pelajaran  juga  dapat  berfungsi  sebagai  penilaian komprehensif dan pengenalan untuk mengidentifikasi kemungkinan perbaikan atau jawaban  untuk  kekurangan  dan  kesulitan  yang  mungkin  terjadi.  Berdasarkan temuan  studi ini, adalah  mungkin  untuk membuat keputusan  tentang  kurikulum, metode  pengajaran,  dan  inisiatif  bimbingan.  Kebutuhan  untuk  pemantauan  dan evaluasi untuk upaya implementasi kurikulum  tidak dapat ditebak. Fokus penulis terletak  pada  menyelidiki  pengawasan  dan  evaluasi  kurikulum  dalam  domain akademis, seperti yang ditunjukkan oleh deskripsi sebelumnya.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  studi  perpustakaan  untuk mengumpulkan  berbagai  referensi  pada  analisis  evaluasi  kurikulum  2013  dengan kurikulum merdeka. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melakukan observasi ke lembaga pendidikan, dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul, dan  termasuk  jurnal  maupun  dokumen  peraturan  pemerintah  yang  relevan  yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang peneliti buat (Sugiyono, 2014). Lalu
Evaluasi perubahan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka di...
diperiksa dengan  hati-hati untuk mendapatkan  penjelasan  rinci tentang penilaian otentik  di  bidang  pendidikan.  Berdasarkan  penelitian  ini,  peneliti  kemudian merumuskan  pandangan  mereka  tentang  penerapan  evaluasi  kurikulum  2013 dengan  kurikulum  merdeka.  Setelah  peneulis  mendapatkan  data  dari  beberapa sumber maka penulis melakukan analisas data tersebut agar bisa di simpulkan hasil dari  penelitian  ini.  Penelitian  ini  penulis  melakukan  penelitian  di  SMAN  3 Bukittinggi untuk mendapatkan datanya

## Hasil dan Pembahasan

## A. Evaluasi Kurikulum
Pendidikan  di  Indonesia  telah  mengalami  banyak  transformasi  dan  perbaikan dalam  kebijakan  kurikulum  sejak  kemerdekaan  (Iskandar,  2019).  Kurikulum  di Indonesia  telah  mengalami  minimal  sebelas  kali  perubahan  dinamis  sepanjang sejarahnya. Dimulai dengan era pra-kemerdekaan dengan cara yang rudimenter, dan berkembang  secara  bertahap  selama  tahun-tahun  kemerdekaan  pada  tahun  1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013 (Warits, 2019). Kebijakan modifikasi kurikulum ditetapkan berdasarkan hasil analisis, evaluasi, prediksi, dan kesulitan dinamis yang dihadapi secara internal dan eksternal.
Dalam kerangka khusus ini kurikulum dilihat sebagai produk kebijakan dapat berubah  dipengaruhi  oleh  keadaan  khusus  dan  bersifat  komparatif  (Jono,  2016). Kebijakan  kurikulum  adalah  kontekstual,  yang  berarti  sangat  dibutuhkan  dan tergantung pada keadaan spesifik saat itu. Ini juga relatif karena dianggap baik atau sempurna  selama  usia  tetapi  akan  menjadi  tidak  relevan  di  masa  depan.  Dengan demikian,  prinsip  dasar  dari  kebijakan  kurikulum  adalah  kehadiran  simultan alterasi  dan  persistensi  (Daniel,  2020).  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Konten untuk Pendidikan Dasar dan  Menengah.  Standar  ini  dirancang  untuk  membantu  siswa  mencapai  Standar Kompetensi Pascasarjana sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Standar konten berfungsi sebagai panduan bagi praktisi pendidikan, memberi mereka pemahaman yang jelas tentang rentang dan jenis item yang perlu disajikan. Hukum pemerintah membutuhkan tingkat keahlian tertentu dalam proses belajar dan penilaian.

## B. Evaluasi Kurikulum 2013
Revisi 2013 dari kurikulum adalah yang terakhir setelah 10 perubahan kurikulum yang  signifikan.  Proses  inovasi  kurikulum  dapat  dilihat  sebagai  proses  yang produktif dan dinamis karena dipengaruhi oleh banyak perspektif ahli pendidikan dan pembuat kebijakan. Selain itu proses modifikasi kurikulum harus berkelanjutan karena merupakan hasil alami dari tuntutan dan tantangan yang berkembang dari era saat ini. Dalam masyarakat yang berkembang pesat didorong oleh teknologi dan pengetahuan  seringkali  ada  perubahan  yang  luas  mengenai  prioritaskan  tujuan pendidikan  dan  pengembangan  kurikulum.  Hal  ini  disebabkan  oleh  jumlah  besar pengetahuan yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum dan berbagai minat dan
Lestari, Zakir, Ilmi, Gusli
aspirasi  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  pendidikan.  Oleh  karena  itu, menyesuaikan perspektif subjek dengan organisasi dalam kurikulum adalah tugas yang menantang. Sederhananya kehadiran sejumlah besar pengetahuan keberadaan filosofi  pendidikan  yang  berbeda  dan  berbagai  teori  belajar  dan  pengembang kurikulum bersama dengan pilihan bahan pengajaran, pemilihan kegiatan belajar, dan  penciptaan  pengalaman  belajar,  serta  sistem  evaluasi  untuk  kurikulum  dan pembelajaran  akan  mengalami  proses  yang  menantang  dari  diskusi  (Angga  dkk., 2021).
Kurikulum  2013  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  filsafat  Indonesia  yang mencakup  dasar  sosiologis,  psikopedagogi,  dan  teoritis.  Tujuan  utamanya  adalah untuk  membekali  rakyat  Indonesia  dengan  keterampilan  dan  kualitas  yang diperlukan  untuk hidup  sebagai individu dan  warga yang setia, produktif, kreatif, inovatif, dan cerdas secara emosional. Selain itu, ia bertujuan untuk memungkinkan mereka  untuk  membuat  kontribusi  yang berarti  bagi  masyarakat,  bangsa,  negara, dan  peradaban  global.  Kurikulum  yang  diperbarui  tahun  2013  mendefinisikan pembelajaran  abad  ke-21  sebagai  pendekatan  baru  di  lembaga  pendidikan  yang memprioritaskan  kemampuan  siswa  untuk  mengumpulkan  informasi dari  banyak sumber,  mengidentifikasi  masalah,  terlibat  dalam  pemikiran  analitis  dan kolaboratif, dan bekerja sama untuk memecahkan tantangan (Litbang Kemdikbud, 2013).  Kerangka  pembelajaran  abad  ke-21,  seperti  yang  didefinisikan  oleh  BSNP (2010),  terdiri  dari  keterampilan  4C:  keterampilan  berpikir  kritis  dan  pemecahan masalah,  keterampilan  komunikasi  dan  kolaborasi,  kreativitas  dan  kemampuan inovasi.  Selain  itu,  kurikulum  2013  menggabungkan  peningkatan  kecerdasan teknologi informasi dan komunikasi, serta penguatan pendidikan karakter dalam hal pengembangan  karakter  dan  nilai-nilai  spiritual  Indonesian  Partnership  for  21st Century Skill Standard (IP-21CSS) (Kurniawan, 2019).
Penilaian  otentik  menawarkan  metode  komprehensif  untuk  mengevaluasi kemajuan  siswa.  Indikator  utama  bisnis  mencakup  tidak  hanya  bagian  kognitif, tetapi  juga  aspek  emosional  dan  psikomotor.  Implementasi  Kurikulum  2013 berfokus  pada  pengembangan  karakter  dan  kompetensi.  Ini  termasuk  proses evaluasi yang komprehensif dan  berkelanjutan  untuk mengevaluasi banyak faktor yang  diperlukan  untuk  pengambilan  keputusan.  Evaluasi  bertujuan  untuk memverifikasi  bahwa  kinerja  sebenarnya  sejalan  dengan  strategi  dan  tujuan  yang ditentukan  sebelumnya.  Pemain  penting  dalam  proses  evaluasi  adalah  instruktur. Peraturan  Menteri  Pendidikan  No.  104  Tahun  2014,  pasal  1  mendefinisikan penilaian  hasil  belajar  sebagai  proses  yang  sistematis  dan  direncanakan  untuk mengumpulkan  informasi  dan  bukti  tentang  pencapaian  pembelajaran  siswa  di bidang  sikap  spiritual,  sikap  sosial,  kompetensi  pengetahuan,  dan  kompetensi keterampilan.  Penilaian  ini  dilakukan  oleh  pendidik  selama  dan  setelah  proses belajar. Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menggunakan metode otentik dan non-autentik (Puspa dkk., 2014).

## C. Kebijakan Merdeka Belajar
Analisis kebijakan adalah proses kognitif yang telah diakui dan digunakan secara luas sepanjang sejarah manusia. Istilah "politik" adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris policy ,  yang  mengacu  pada  pengelolaan  urusan  atau  keprihatinan  publik. Sebagai  perbandingan,  pendidikan  adalah  terjemahan  dari  istilah  politik pendidikan,  yang  terdiri  dari  dua  kata.  Hasbulah  menyatakan  bahwa  politik pendidikan  memiliki  makna  yang  sama  dengan  politik  pemerintah  di  bidang pendidikan.  Analisis  politik  adalah  disiplin  ilmu  sosial  yang  diterapkan  yang menggunakan  argumen  rasional  berdasarkan  bukti-bukti  fakta  untuk mengklarifikasi,  menilai,  dan  menghasilkan  ide-ide  yang  bertujuan  untuk memecahkan masalah publik. Merdeka Belajar adalah rencana kebijakan yang baru didirikan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia (Kemendikbud  RI).  Kementrian  pendidikan  menerapkan  kebijakan  studi independen  untuk  tujuan  tertentu.  Program  Penilaian  Mahasiswa  Internasional (PISA) 2019 mengungkapkan bahwa siswa Indonesia berada di peringkat keenam dari bawah dalam hal penilaian. Secara spesifik, dalam matematika dan membaca, Indonesia menempati tempat ke-74 dari 79 negara. Literasi mencakup tidak hanya keterampilan  membaca,  tetapi  juga  kemampuan  untuk  secara  kritis  menganalisis substansi materi tertulis dan memahami konsep-konsep yang mendasari.
Tujuan pembelajaran bebas adalah untuk meningkatkan signifikansi proses pembelajaran. Tujuan utama dari program ini bukan untuk menggantikan program yang aktif, tetapi untuk meningkatkan sistem saat ini. Autonomi pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbud memfasilitasi pengalaman belajar yang lebih efisien. Adit menunjukkan bahwa kesederhanaan implementasi pembelajaran dapat dicapai melalui  langkah-langkah  berikut:  (1)  Guru  tidak  lagi  perlu  membuat  rencana pelajaran  yang  terlalu  rumit  seperti  sebelumnya,  (2)  Sistem  zonasi  untuk penerimaan siswa baru, yang telah ada selama beberapa tahun, akan berlanjut tetapi dengan  lebih  banyak  fleksibilitas  dalam  implementasinya,  (3)  Mulai  tahun  2021, ujian  nasional,  yang  sudah  menjadi  beban  bagi  siswa,  akan  digantikan  dengan penilaian kompetensi minimum dan survei karakter, dan (4) Ujian Sekolah Standar Nasional  (USBN)  akan  diganti  dengan  evaluasi  berkelanjutan  seperti  portofolio, yang mencakup tugas kelompok, tugas tertulis, dan latihan praktis (Adit, 2019). Jika sebelumnya telah dinyatakan bahwa evaluasi dalam pembelajaran otonom berfokus pada evaluasi berkelanjutan, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian otentik yang ditetapkan  dalam  kurikulum  2013  masih  berlaku  untuk  dimasukkan  ke  dalam program.
Mendikbud baru saja menggantikan kurikulum 2013 dengan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) pada tahun 2019. Konsep MBKM terdiri dari dua konsep yang  berbeda,  yaitu  "Merdeka  Belajar"  dan  "Kampus  Merdeka".  Implementasi kebijakan pembelajaran independen adalah elemen penting dalam mencapai tujuan SDM Unggul Indonesia, yang mencakup pengembangan Profil Mahasiswa Pancasila
Lestari, Zakir, Ilmi, Gusli
(Kemdikbud, 2021). Menurut World Economic Forum (2016), siswa diminta untuk memiliki  16  kompetensi  di  abad  ke-21.  Secara  luas,  16  bakat  ini  dikategorikan menjadi tiga kelompok: literasi, kompetensi, dan atribut karakter. Selain itu, untuk menghadapi transformasi yang cepat di bidang sosial, pasar tenaga kerja, domain perusahaan,  dan  kemajuan  teknologi,  siswa  harus  dilengkapi  untuk  secara  efektif beradaptasi  dengan  perubahan  ini.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi  setiap institusi pendidikan untuk menetapkan hambatan-hambatan kemasyarakatan dan memberikan orientasi yang dipandu di bidang pendidikan (Lase, 2019).
Persiapan  perguruan  tinggi  dapat  dicapai  dengan  mengembangkan  dan melaksanakan metode pendidikan kreatif yang memungkinkan siswa untuk secara efektif dan konsisten memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap di seluruh domain  kognitif,  emosional,  dan  fisik,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Kurikulum MBKM.  Terlepas  dari  penyebaran  dan  pengenalan  ide  Merdeka  Belajar  melalui berbagai cara seperti sesi in-person atau media Online, banyak pendidik dan orang tua  tetap  bingung  dengan  konsep  MBKM.  (CNN  Indonesia,  2021).  Studi  ini bertujuan untuk berfungsi sebagai sumber daya komprehensif bagi akademisi dan praktisi yang ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang MBKM dan kurikulum  MBKM.  Kurikulum  pendidikan  tinggi  mengacu  pada  pengaturan  yang disengaja dari proses pendidikan atau kegiatan belajar dengan tujuan mencapai hasil belajar  tertentu  yang  melampaui  sekumpulan  saja  kursus.  Kurikulum  terdiri  dari beberapa  komponen  fundamental,  termasuk  tujuan,  kompetensi,  konten,  kriteria evaluasi, dan standar pembelajaran (Kodrat, 2012).
Kurikulum MBKM mencakup bidang-bidang ini. Kurikulum MBKM didasarkan pada  Undang-Undang  No.  12  tahun  2012  dan  pendekatan  Pendidikan  Berbasis Hasil. Kurikulum ini dirancang untuk mengikuti pola dan tahap spesifik, yang telah dimasukkan  ke  dalam  pengaturan  program  studi.  Implementasi  kebijakan  dan pengembangan  kurikulum  MBKM  mempertimbangkan  dan  dipengaruhi  oleh regulasi dan dinamika sosial dan kemajuan IPTEKS (Vhalery dkk., 2022). Kurikulum MBKM, yang terbaru di Indonesia, memprioritaskan pembelajaran pengalaman baik di dalam maupun di luar kampus. Hal ini terlihat melalui pengembangan delapan kegiatan  pendidikan,  termasuk  pertukaran  siswa,  magang,  bantuan  pengajaran, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi independen/proyek, dan  penciptaan  desa/perguruan  tinggi  tematik  dunia  nyata,  yang  merupakan  inti dari perubahan kurikulum. Dari sudut pandang evaluatif, MBKM memprioritaskan penilaian  karakteristik  yang  mewakili  prinsip-prinsip  Pancasila  dan  Bhineka Tunggal  Ika,  yang  merupakan  dasar  identitas  nasional  Indonesia.  Selain  itu,  alat evaluasi telah dibuat dan disesuaikan untuk meningkatkan standar pendidikan dan keterampilan lulusan, menyesuaikannya dengan tuntutan industri, perusahaan, dan prospek karier masa depan sesuai dengan perubahan waktu.
Maka  dari  itu  dilembaga  pendidikan  khususnya  di  SMAN  3  Bukittinggi  selalu mengikuti  perkembangan  pendidikan  yaitu  inovasi  dari  perubahan  kurikulum.
Evaluasi perubahan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka di...
Kementrian pendidikan selalu melakukan evaluasi terhadap kurikulum supaya bisa melihat kelemaham kurikulum saat ini. Setelah melihat kelemahan kurikulum maka dilakukanlah inovasi kurikuluk untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, SMAN 3 Bukittinggi juga melakukan evaluasi kurikulum supaya bisa juga melakukan  inovasi  kurikulum  dan  menerapkan  kurikulum  yang  ditetapkan  oleh menteri pendidikan agar bisa mewujudkan tujuan sekolahnya. SMAN 3 Bukittinggi telah menerapkan kurikulum merdeka di lembaga pendidikannya setelah melakukan evaluasi kurikulumnya.

## Kesimpulan
Ulasan kurikulum memiliki makna yang signifikan dalam bidang pendidikan. Mengevaluasi  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  kurikulum  diperlukan  untuk mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahannya.  Mendapatkan  umpan  balik  dari pemangku  kepentingan,  termasuk  orang  tua,  guru,  pengembang  kurikulum komunitas,  dll.,  untuk  menetapkan  standar  untuk  meningkatkan  dan  memajukan kurikuler  di  masa  depan,  sehingga  memungkinkan  siswa  untuk  mencapai  tujuan pendidikan  dengan  efisiensi  yang  mungkin.  Penilaian  kurikulum  adalah  faktor penting  dalam  bidang  pendidikan.  Untuk  mengidentifikasi  kekuatan  dan kekurangan  dalam  proses  perencanaan  dan  implementasi  kurikulum  yang  telah digunakan,  evaluasi  sangat  penting.  Dapatkan  umpan  balik  dari  pemangku kepentingan,  termasuk  orang  tua,  instruktur,  dan  pembuat  kurikulum,  untuk digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan dan memajukan kurikuler masa depan.  Ini  akan  memungkinkan  siswa  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  yang ditetapkan  dengan  efisiensi  maksimum.  Kurikulum  pembelajaran  independen bertujuan  untuk  meningkatkan  signifikansi  proses  belajar.  Tujuan  utama  dari program  ini  bukan  untuk  menggantikan  program  yang  aktif,  tetapi  untuk meningkatkan sistem saat ini. Kemendikbud memberikan kemandirian pendidikan yang  memfasilitasi  pengalaman  belajar  yang  lebih  efisien.  Selain  itu,  kurikulum MBKM, yang merupakan yang terbaru di Indonesia, menempatkan penekanan yang kuat pada kegiatan belajar ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Hal ini dapat diamati melalui  pengembangan  delapan  kegiatan  pendidikan,  termasuk  pertukaran  siswa, magang/magang, bantuan pengajaran di unit pendidikan, penelitian/reset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi independen/proyek, dan pembentukan desa/perguruan  tinggi  tematik  dunia  nyata,  yang  merupakan  inti  dari  perubahan kurikulum.

## Daftar Pustaka
Angga, Suryana, Nurwahidah, Hernawan, & Prihantini. (2021). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu , 5 (4), 2541 – 2549. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1230 Aransyah,  A.,  Herpratiwi,  Adha,  M.  M.,  Nurwahidin,  M.,  &  Yuliati,  D.  (2023). Implementasi Evaluasi Modul Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak Terhadap Peserta  Didik  SMA  Perintis  1  Bandar  Lampung. Jurnal  Teknologi  Pendidikan : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembelajaran , 8 (1), 136.

## Lestari, Zakir, Ilmi, Gusli
https://doi.org/10.33394/jtp.v8i1.6424 Daniel.  (2020).  Education  and  the  COVID-19  pandemic. PROSPECTS , 49 (1),  91 – 96. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3
Faiz, Parhan, & Ananda. (2022). Paradigma Baru dalam Kurikulum Prototipe. Edukatif :
Jurnal Ilmu Pendidikan , 4 (1), 1544 – 1550.
Gusli,  R.  A.,  Iswantir,  M.,  Akhyar,  M.,  &  Lestari,  K.  M.  (2024).  Inovasi  kurikulum pendidikan Islam Era 4 . 0 di MTsN 1 Pariaman. Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education , 5 (2), 77 – 88. https://doi.org/10.32832/idarah.v5i2.16401 Gusli, R. A., M, I., & Akhyar, M. (2023). Konsep Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan  Lembaga  Islam  Di  MTs  S  Sungai  Rambah  Kabupaten  Padang
Pariaman . 4 (2), 61 – 78. https://doi.org/10.51672/jbpi.v4i2.197 Iskandar.  (2019).  Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Madrasah. Al- Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah , 4 (1), 1.
Iskandar.  (2020).  Evaluasi  Program  Pembelajaran  Berbasis  Hots  (Higher  Order Thinking  Skills)  Di  Mi  At-Taqwa  Guppi  Wojowalur  Yogyakarta  Tahun  aJARAN 2018/2019. Jurnal Bunayya , 1 (3), 168 – 195. Iskandar,  &  Putri.  (2020).  Persepsi  Kepala  Madrasah  Ibtidaiyah  terhadap  Kinerja Supervisi  Manajerial  Pengawas  Madrasah  Ibtidaiyah  Kota  Yogyakarta. Dirāsāt Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam , 6 (2), 158 – 181. Jono.  (2016).  Studi  Implementasi  Kurikulum  Berbasis  Kkni  Pada  Program  Studi
Pendidikan Bahasa Inggris Di Lptk Se-Kota Bengkulu. Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat , 5 (1), 57 – 68. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/148 Kodrat. (2012). Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Jurnal Kajian Peradaban Islam , 4 (1), 9 – 14. https://doi.org/10.47076/jkpis.v4i1.60
Kurniawan. (2019). Tantangan Abad 21 bagi Madrasah di Indonesia. Intizar , 25 (1), 55 – 68. https://doi.org/10.19109/intizar.v25i1.3242 Lestari, K. M., Iswantir, M., & Gusli, R. A. (2024). Teori pembelajaran dan dampaknya pada pengembangan kurikulum di SMAN 3 Bukittinggi. IdarahTarbawiyah:Journal of Management in Islamic Education , 5 (2), 101 – 112. https://doi.org/10.32832/idarah.v5i2.16405
Lestari, K. M., Zakir, S., & Gusli, R. A. (2023). Penerapan AI dalam Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMAN 3 Bukitinggi. Jurnal Yudistira , 2 (1),
277 – 289. https://doi.org/10.61132/yudistira.v2i1.434
Puspa,  Pradyani,  Marhaeni,  &  Suarni.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Asesmen  Kinerja Terhadap  Kemampuan  Menulis  Dalam  Bahasa  Jepang  Dengan  Kovariabel Kemampuan  Verbal  Pada  Siswa  Kelas  Xii  Ipb  Sma  Negeri  1  Banjarangakan. E- Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan , 4 .
Sianturi, E. R., Simangunsong, F. A., Zebua, E. Y., & Turnip, H. (2022). Pengawasan Dan Evaluasi  Kurikulum. Jurnal  Pendidikan  Sosial  Dan  Humaniora , 1 (4),  175. https://doi.org/10.29300/btu.v4i1.1995. Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Ulya,  N.,  &  Syafei,  M.  M.  (2022).  Evaluasi  Kebijakan  Kurikulum  Pendidikan  Islam  di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (2), 9412 – 9420. https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3905
Vhalery, Setyastanto, & Leksono. (2022). Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur. Research and Development Journal of Education , 8 (1),
185. https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718 Warits.  (2019).  Manajemen  pengembangan  kurikulum  pendidikan  madrasah  dalam mewujudkan madrasah bermartabat. JPIK Septembe , 2 (2), 496 – 525. Yustiyawan. (2019). Penguatan Manajemen Pendidikan Dalam Mutu Pendidikan Tinggi Studi Kasus di STIE IBMT Surabaya. Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan ,
4 (1), 1. https://doi.org/10.26740/jdmp.v4n1.p1-10