• KGPH.  Haryomataram Masalah "Kejahatan Perang",  "Penjahat Perang" dan Penanganan "Penjahat Perang"
• Fadillah Agus Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM ke Dalam Doktrin,  Pendidikan,  Latihan dan Operasi Militer
• Bhatara lbnu Reza Analisis terhadap  Kejahatan
di Aceh
(Kasus Penyilangan Rumah
• Rudi M . Rizki
Beberapa Catalan tentang  Pengadilan  Pidana lnternasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan  Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran  Berat HAM
• Konven � tentang Larangan atau  Pembatasan
PenQgunaan Senjata Konvensional yang Dianggap Dapat Memmbulkan Luka yang  Berlebihan atau Menimbulkan Akibat yang Membabi-buta (10 Oktober 1980) dan Amandemen Pasal 1 (21 Desember 2001)
• Sekilas  Darfur
• Kasus Darfur
• Mahkamah  Pidana  lnternasional (International Criminal Court)
oleh:
s  u UKUM HUMANITER DAN HAM (terlSJ
UM UNIVERSIIJ>.S TRISA�T.
Diterbitkan atas kerja sama dengan:
ICRC Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross)

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi Hukum Humaniter  dan HAM (terAs) Fakultas Hukum  Universitas  Trisakti  Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby  Mutis
Dewan Redaksi  Kehormatan: Prof  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof  Timothy  L.  H.  McCormack Prof  Dr. F. Sugeng Istanto,  S.H.
Prof  Dr. Andi  Hamzah,  S. H. Michael  Cottier,  LL.M. Brigjen.  TNI (Purn)  PL T.  Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M. Rudi  M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.
Pemimpin Redaksi Arlina  Permanasari,  S.H.,  M.H.
Anggota  Redaksi: Andrey  Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji  Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S.Sos. Supriyadi,  S.E.

## Alamat Redaksi:
Pusat  Studi  Hukum Humaniter  dan HAM (terAs) FH-USAKTI
JI.  Kyai  Tapa  No. 1 Gedung H  Lt. 5 Kampus  A  Grogol  Jakarta
11440
Tlp./Faks.: (021) 563-7747
E-mail:  terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal  Hukum  Humaniter terbit setiap enam  bulan  pada  bulan  April dan  Oktober

## EDITORIAL

## Para  pembaca yang terhormat,
Segala  puji  hanya  ditujukan  kepada Allah  Subhanahu  Wata'ala yang selalu memberikan  rahmatNya  sehingga JURNAL HUKUM HUMANITER ini  pada akhirnya dapat diterbitkan.
Pada edisi ini, topik utama masih membahas mengenai kejahatan perang sebagai  bagian  dari  praktek  negara,  khususnya  di  mana  mahkamah m i l iter  i nternasional  pernah  d ig e l a r.  Melengkapi  h a l   tersebut, dikemukakan aturan mengenai kejahatan perang di dalam tiga ordonansi pada zaman Hindia Belanda sebagai suatu perbandingan. Adapun, pada tataran  implementasi  di  Indonesia,  dikemukakan  mengenai  integrasi hukum  humaniter  yang  dilakukan  oleh jajaran  TNI,  serta  prakteknya ketika  terjadi  konflik di  Nanggroe Aceh  Darrussalam.
Pada  bagian  "Kolom"  dikemukakan  terjemahan  Konvensi  mengenai Senjata-senjata Konvensional Tertentu ( 1980) beserta amandemennya (200 1) yang  kedudukannya  cukup penting sebagai salah  satu  sumber hukum humaniter. Di samping itu, telah menjadi komitmen redaksi pula bahwa,  mulai  edisi  ini,  akan  dipaparkan  tentang  Mahkamah  Pidana Internasional (International Criminal Court). Kali ini memuat mengenai struktur organisasi,  kronologis  perjalanan dan  kasus  Darfur yang  kini sedang diperiksa  oleh  Mahkamah tersebut.
Sebagai  informasi,  perlu  kami  sampaikan  bahwa  JU RNAL  HUKUM HUMANITER akan terbit setiap bulan April dan Oktober. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada International Committee of the Red Cross ( ICRC)  ya ng  tetap  berkom itmen  penuh  untu k  mendukung penerbitan  edisi  ke  dua  ini.  Akhirnya,  kami  mengharapkan  masukan dari  segenap  pembaca,  ba ik  berupa  naskah,  kritik  maupun  sara n konstruktif lainnya.  Selamat membaca.

## Redaksl

## DAFTARISI

## ARTIKEL
1 .   KGPH  .  Haryomataram Masa l a h   " Keja hata n  Pera ng",  " Penjahat  Perang"  d a n
Penanganan "Penjahat Perang" . ...... . . ........ . . .............. . ..............  212
2.  Fadillah Agus
Mengintegrasikan  Hukum  Humaniter  dan  HAM  ke  dalam
Doktrin, Pendidikan, Latihan dan Operasi  Mi liter .. .... .. .. .. .. ....  241

## 3.  Bhatara  Ibnu Reza
Analisis terhadap Kejahatan  Perang di Aceh (Kasus Penyi­ langan Rumah Warga) ..... . . . . ... . . . . . ....... . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . .... . . . . . . . .   264
4.  Rudi M. Rizki Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana  Internasional
Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara  dalam  Pelanggaran Berat HAM . . . . . .   277

## KOLOM
1 .   Konvensi  tentang  Larangan  atau  Pembatasan  penggunaan
Senjata  Konvensional  yang  Dianggap  Dapat  Menimbulkan
Luka  ya ng  Berlebihan  ata u  Menimbulkan  Akibat  ya ng Membabi-buta  (20 Oktober  1980) dan Amandemen  Pasal  1 (21 Desember 2001) . ...... ........... ............. . . . . . . ........... . . ....... . . . . . .   285 2.  Seki las Darfur . .. . . ... .. .... . . .... .............. .  ..... .... ... ... ..... .  .. ... . .. . . .. .. . . ...  306 3.  Kasus Darfur . . ....... .......... ... . .......... . ... . . . . . . ........ ............ . . ... . . .....  317 4.  Mahkamah Pidana Intemasional (International Criminal Court) 369
Konvensi tentang larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata  Konvensional yang Dianggap Dapat Menimbulkan Luka  yang  Berlebihan  atau  Menimbulkan  Akibat yang Membabi-buta. Jenewa, 10 Oktober 1980.

## Para Pihak Peserta Agung
'Mengingat' bahwa setiap Negara memiliki kewajiban, sesuai dengan Piagam PBB, dalam melaksanakan hubungan internasionalnya untuk menghindarkan  diri  dari  menggunakan  ancaman  atau  kekerasan be rsenjata  te rhada p  kedau lata n ,   i nteg ritas  w i l a y a h   ata u kemerdekaan  politik suatu Negara, atau  dengan cara  lainnya yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB,
'Mengingat lebih lanjut' prinsip-prinsip umum perlindungan terhadap populasi  sipil dari akibat permusuhan,
'Serta  mengingat' bahwa  dilarang  untuk menggunakan cara  atau alat berperang yang dimaksudkan, atau mungkin diharapkan, untuk dapat mengakibatkan  kerusakan yang  bersifat meluas,  berjangka waktu  panjang dan  parah terhadap lingkungan hidup,
'Menegaskan  kebulatan  tekad  para  pihak'  bahwa  dalam  hal  tidak diatur  dalam  Konvensi  ini  dan  lampiran  Protokolnya  atau  oleh perjanjian  internasional lainnya,  populasi sipil  dan para  kombatan harus setiap saat tetap berada di bawah perlindungan prinsip-prinsip hukum internasional dari kebiasaan yang dikenal, dari prinsip-prinsip kemanusiaan dan dari hati nurani yang  bersifat umum,
'Mengharapkan' dapat memberikan  kontribusi  bagi ketenteraman internasional,  mengakhiri  perlombaan  senjata  dan  membangun keyakinan di antara  Negara-negara, dan selanjutnya  mewujudkan aspirasi seluruh bangsa  untuk hidup secara  damai,
' M engakui'  penting nya  mengej a r   setia p  usaha  ya ng  d a pat memberikan kontribusi bagi kemajuan menuju ke arah perlucutan senjata  secara  umum  dan  menyeluruh  di  bawah  pengawasan internasional yang  ketat  dan  efektif,
' Menegaskan  kemba l i '   perlu nya  melanjutka n  kod ifikasi  dan perkembangan yang progresif dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional yang  berlaku dalam konflik bersenjata,
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No.  2
'Berkeinginan'  untuk  melarang  atau  membatasi  lebih  lanj ut penggunaan  senjata-senjata  konvensional  tertentu  dan  meyakini bahwa  hasil-hasil  positif yang  dicapai  dalam  masalah  ini  dapat memudahkan perundingan-perundingan  tentang perlucutan senjata dengan  maksud  untuk  mengakhiri  produksi,  penimbunan  dan pengembangan senjata-senjata tersebut,
'Menekankan' keinginan bahwa seluruh Negara dapat menjadi pihak pada  Konvensi  ini  dan  lampiran  Protokolnya,  khususnya  Negara­ negara yang  memiliki  kekuatan militer secara signifikan,
'Mengingat'  bahwa  Majelis  Umum  PBB  dan  Komisi  Perlucutan Senjata  PBB  dapat  memutuskan  untuk  memeriksa  kemungkinan diperluasnya  ruang  lingkup  pelarangan  dan  pembatasan  yang terdapat dalam Konvensi ini dan lampiran Protokolnya,
'Mengingat lebih lanjut' bahwa  Komite tentang  Perlucutan Senjata dapat  memutuska n  untuk  memperti mba n g ka n   d isetuju i nya tindakan-tindakan  lebih  lanjut  untuk  melarang  atau  membatasi penggunaan senjata-senjata  konvensional tertentu.
Telah menyetujui sebagai berikut:

## Pasal 1

## Ruang lingkup penerapan
Konvensi ini dan lampiran Protokolnya harus berlaku dalam keadaan sebagaima na  yang  tercantum  dalam  Pasal 2 ketentuan  yang bersamaan  dari  Konvensi  Jenewa 12 agustus 1949 mengenai Perlindungan terhadap  Karban  Perang, termasuk setiap  keadaan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I  dari Konvensi ini.

## Pasal 2
Hubungannya dengan perjanjian internasional yang lain
Tidak  satu  pun  ketentuan  dalam  Konvensi  i n i   atau  lampiran Protokolnya dapat ditafsirkan sebagai pengurangan dari kewajiban­ kewajiban lainnya yang dibebankan pada para Pihak Peserta Agung menurut humaniter internasional.

## 287 Certain Conventional Weapons

## Pasal 3

## Penandatanganan
Konvensi  ini  harus  terbuka  bagi  penadatanganan  oleh  seluruh Negara pada Markas  besar  PBB di  New York dalam jangka  waktu 12 bulan dari tanggal 10 April 1981.
Pasal 4
Ratifikasi,  penerimaan,  persetujuan atau aksesi
1. Konvensi ini berlaku hanya jika dilakukan ratifikasi, penerimaan atau  persetujuan  oleh  Pihak  Penanda-tangan.  Setiap  Negara yang  belum menandatangani  Konvensi  ini dapat mengaksesi.
2. Instrumen-instrumen  ratifikasi,  penerimaan,  pesetujuan atau aksesi  harus disimpan pada  Negara  Penyimpan.
3. Pernyataan untuk terikat pada setiap lampiran Protokol tertentu dari  Konvensi  ini  harus  bersifat  fakultatif  bagi  tiap  Negara, asalkan pada saat melakukan penyimpanan instumen ratifikasi, penerimaan  atau  persetujuan  dari  Konvensi  ini  atau  aksesi, Negara  tersebut  harus  memberitahukan  kepada  Negara Penyimpan  mengenai  pernyataan  untuk terikatnya  pada  dua atau lebih dari Protokol  ini.
4.  Setiap  saat  setelah  penyi m pa n a n   instrumen  ratifi kasi, penerimaan  atau  persetujuan  dari  Konvensi  ini  atau  aksesi, s uatu  Negara  dapat  m e m berita h u ka n   kepada  Negara Penyimpan  mengenai  pernyataan  untuk  terikat  pada  setiap lampiran Protokol  tertentu yang mana negara tersebut belum terkat.
5.  Setiap Protokol di mana Pihak Peserta Agung terikat, bagi Pihak tersebut, harus merupakan bagian yang integral dari Konvensi ini.

## Pasal 5
Berlakunya Konvensi
1. Konvensi  i n i   harus  berlaku  enam  bulan  setelah  tanggal penyimpanan  yang  ke  dua belas  dari  instrumen  ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi.
2. Bagi  setiap  Negara  yang  menyimpan  instrumen  ratifikasi, peneri maan,  persetuj u a n   atau  a ksesi  setelah  ta nggal penyimpanan  yang  ke  d uabelas  dari  i nstrumen  ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, Konvensi ini harus berlaku enam  bulan  setelah  tanggal  di  mana  Negara  itu  menyimpan instrumen ratifikasi,  penerimaan, persetujuan atau aksesi.
3.  Tiap  Protokol  lampiran  dari  Konvensi  ini  harus  berlaku  enam bulan setelah tanggal di mana 20 negara telah memberitahukan persetujuan  untuk terikat dengan  Protokol  ini  sesuai  dengan Pasal 4 ayat (3) atau  (4) Konvensi  ini.
4.  Bagi  setiap Negara  yang  memberitahukan persetujuan  untuk terikat denga satu Protokol  lampiran dari  Konvensi  ini  setelah ta n g g a l   d i   m a n a 20 n e g a ra  telah  m e m berita h u ka n persetujunannya  untuk  terikat  dengan  Protokol  itu,  Protokol harus berlaku enam bulan setelah tanggal di  mana Negara itu telah  memberitahukan pernyataannya  untuk terikat.

## Pasal 6

## Penyebarluasan
Para Pihak Peserta Agung berusaha, dalam masa damai juga dalam masa  konflik bersenjata,  untuk menyebarluaskan Konvensi ini dan Protokol-protokol  lampirannya  seluas  mungkin  di  Negara  mereka dan,  terutama,  memasuka n nya  ke  dalam  progra m-program pelatihan  militer,  sehingga  instrumen tersebut dapat dikenal oleh angkatan  bersenjata  mereka.

## Pasal 7
Hubungan perjanjian  terhadap  berlakunya Konvensi ini
1. Ketika salah satu pihak yang bersengketa tidak terikat dengan suatu  lampiran  Protokol,  maka  para  pihak  yang  terikat  pada instrument-instrumen tersebut dalam hubungan  mereka  satu sama lain.
2. Setiap Pihak Peserta Agung  harus terikat dengan Konvensi  ini dan  setiap  lampiran  Protokol  yang  berlaku  padanya,  dalam
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
289 Certain Conventional Weapons
setiap keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1,  dalam hubungannya dengan setiap negara yang tidak menjadi pihak dari  Konvensi  ini  atau tidak terikat dengan  lampiran  Protokol tertentu, jika  pihak yang tidak terikat tersebut menerima dan menerapkan  Konvensi  ini  atau  Protokol  tertentu  dan  juga memberitahukannya  kepada Negara  Penyimpan.
3.  Negara  Penyimpan harus sesegera  mungkin memberitahukan kepada  Pihak  Peserta  Agung  yang  bersangkutan  atas  setiap pemberitahuan yang diterima berdasarkan ayat (2)  dari  Pasal ini.
4.  Konvensi ini, dan lampiran Protokol yang mengikat Pihak Peserta Agung,  harus  berlaku  dalam  konflik  bersenjata  antara  Pihak Peserta Agung seperti yang tercantum dalam Pasal  1 ayat (4) Protokol Tambahan I dari Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang Perlindungan Korban  Perang:
(a)  ketika  Pihak  Peserta  Agung  juga  merupakan  pihak  dari Protokol Tambahan I dan otoritas yang dicantumkan dalam Pasal  96 ayat (3) Protokol tersebut telah  berusaha  untuk menerapkan Konvensi Jenewa Ptortokol Tambahan I sesuai dengan  Pasal  96 ayat (3) tersebut dari  Protokol  tersebut dan  lampiran  Protokol  tertentu  berkaitan  dengan  konflik tersebut;  atau
(b)  ketika  Pihak  Peserta  Agung  tidak  menjadi  pihak  dari Protokol Tambahan I dan otoritas yang disebut dalam sub ayat (a) di atas menerima dan melaksanakan kewajiban­ kewajiban Konvensi-konvensi Jenewa dan Konvensi ini dan lampiran  Protokol  yang  terkait  berkaitan  dengan  konflik tersebut.  Penerimaan  dan  pelaksanaan  yang  berkaitan dengan konflik tersebut mengakibatkan sebagai  berikut:
(i)  Konvensi-konvensi  Jenewa  dan  Protokol  i n i   dan lampiran Protokol yang terkait berlaku bagi para pihak yang bersengketa  dengan sesegera  mungkin;
(ii)  otoritas  yang  telah  disebut  sebelumya  memiliki  hak dan kewajiban yang sama seperti halnya yang dimiliki oleh Pihak Peserta Agung yang terikat pada Konvensi­ konvensi Jenewa, Konvensi  ini dan  lampiran  Protokol yang  terkait;  dan
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
Pasa/ 8
(iii)  Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi ini dan  lampiran Protokol yang terkait sama mengikatnya bagi seluruh pihak yang bersengketa.

## Peninjauan  kembali dan amandemen
1.  (a)  Setiap  saat  setelah  berlakunya  Konvensi  ini setiap  Pihak Peserta  Agung  dapat  mengajukan  amandemen  terhadap Konvensi ini atau terhadap setiap lampiran dari  Protokol yang mengikatnya.  Setiap  usulan  pengajuan  amandemen  harus d i ki ri mkan  kepada  Negara  Penyi mpan,  kemudian  Negara Penyimpan  harus  memberitahukannya  kepada  seluruh  Pihak Peserta  Agung  dan  harus mempertimbangkan  apakah  suatu konferensi  harus diadakan  untuk  mempertimbangkan  usulan tersebut. Jika mayoritas, yang harus tidak kurang dari 18 negara Pihak  Peserta  Agung  menyatakan  setuju,  maka  Negara Penyimpan harus menggelar konferensi dengan mengundang seluruh Pihak Peserta Agung. Negara yang tidak menjadi pihak pada  Konvensi  ini  harus diundang  dalam  konferensi  sebagai peninjau .
(b)  Konferensi  tersebut  dapat  menyetuj ui  amandemen­ amandemen yang  harus disahkan dan harus  berlaku  dengan cara  yang sama seperti  terbentuknya  Konvensi  dan  lampiran Protokol  i n i ,   namun  ama ndemen-a mandemen  terhadap Konvensi  ini hanya  dapat disahkan oleh  Pihak Peserta  Agung dan amandemen-amandemen terhadap suatu lampiran khusus Protokol hanya dapat disahkan oleh Pihak Peserta Agung yang terikat dengan  Protokol  itu.
2.  (a)  Setiap saat setelah  berlakunya  Konvensi  ini setiap  Pihak Peserta Agung dapat mengusulkan protokol-protokol tambahan yang  mengatur  kategori  senjata-senjata  konvensional  yang tidak  diatur  oleh  lampiran-lampiran  Protokol  yang  berlaku. Setiap usulan untuk penambahan protokol harus disampaikan kepad a   Negara  Peny i m p a n ,   ya n g   kem u d i a n   h a r u s mengumumkannya kepada seluruh Pihak Peserta Agung sesuai dengan  Pasal  1  (a).  Jika  mayoritas,  yang  harus tidak kurang
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
291 Certain Conventional Wea pons
dari 18 negara Pihak Peserta Agung menyatakan setuju, Negara Peyimpa n   harus  mengusahaka n   untuk  menggelar  suatu konferensi yang untuk itu seluruh Pihak Peserta Agung harus diundang.
(b)  Konferensi tersebut dapat menyetujui, dengan  partisipasi penuh  dari  seluruh  perwakilan  negara  yang  hadir,  protokol tambahan yang  harus disahkan dengan suatu cara yang sama seperti  terbentuknya  Konvensi  ini,  juga  harus  merupakan lampiran  pada  Konvensi  tersebut  dan  harus  berlaku  seperti yang diatur dalam Pasal  5 ayat (3) dan  (4) Konvensi  ini.
3.  (a) Jika, setelah masa  10 tahun berlakunya  Konvensi ini, tidak satu konferensi pun yang diselenggarakan sesuai dengan Pasal 1  (a)  atau  2  (a),  setiap  Pihak Peserta  Agung  dapat  meminta Negara  Penyimpan  untuk  menggelar  konferensi  yang  untuk itu  seluruh  Pihak  Peserta  Agung  diundang  untuk  meninjau kembali  ruang  lingkup  dan  pelaksanaan  Konvensi  ini  dan Protokol  lampirannya  dan  untuk  mempertimbangkan  setiap usulan amandemen  Konvensi  ini atau  Protokol-protokol  yang berlaku.  Negara-negara  yang  bukan  peserta  perjanjian  pada Konvensi  ini  harus  diundang  sebagai  pengamat.  Konferensi dapat menyetujui amandemen yang harus disahkan dan berlaku sesuai dengan ayat 1  (b)  di  atas.
( b)  Pada  konferensi  tersebut,  pertimbangan  juga  dapat diberikan terhadap setiap usulan tentang  perubahan protokol menyangkut  kategori-kategori  lain  dari  senjata-senjata konvensional  yang  tidak  diatur  oleh  lampiran  Protokol  yang berlaku.  Seluruh  Negara  yang  menghadiri  konferensi  dapat berpartisipasi secara  penuh dalam memberikan pertimbangan tersebut.  Setiap  protokol  tambahan  harus  disahkan  dengan suatu cara seperti terbentuknya Konvensi ini, harus dilampirkan di dalam Konvensi dan harus berlaku seperti yang diatur dalam Pasal  5 ayat 3  dan 4  Konvensi  ini.
(c)  Konferensi  tersebut  dapat  mempertimbangkan  apakah ketentuan  harus dibuat untuk menggelar konferensi  di masa yang akan datang atas permintaan setiap Pihak Peserta Agung
jika, setelah jangka waktu yang sama seperti yang diatur dalam ayat  3  (a) dari  Pasal  ini,  tidak ada  satu  konferensi  pun yang diselenggarakan sesuai dengan ayat 1 (a)  atau 2 (a) Pasal ini.

## Pasal 9 Pengunduran  diri
1 .   Setiap  Pihak  Peserta  Agung  dapat  mengundurkan  diri  dari Konvensi  ini atau dari  setiap  lampiran  Protokol  dengan cara memberitahukan pihak Penyimpan.
2.  Setiap pengunduran diri hanya akan menimbulkan akibat hukum satu tahun setelah  diterimanya  pemberitahuan  mengenai  hal itu oleh  pihak  Penyimpan.  Jika,  setelah  melewati  masa  satu tahun tersebut Pihak Peserta  Agung yang  mengundurkan  diri terlibat dalam salah satu keadaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1, Pihak tersebut harus melanjutkan untuk terikat dengan kewajiban-kewajiban  dari  Konvensi  ini  dan  lampiran Protokol yang  terkait  hingga  berakhirnya  sengketa  bersenjata  atau pendudukan dan, dalam kasus tertentu,  hingga  penghentian operasi  berkenaan dengan  pembebasan akhir,  repatriasi  atau ditempatkannya kembali dari orang-orang yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam sengketa  bersenjata,  dan  dalam  hal  menyangkut  lampiran Protokol tertentu yang berisi ketentuan-ketentuan menyangkut keadaan  di  mana  fungsi-fungsi  penjagaan  perdamaian, observasi  atau  fungsi-fungsi  yang  sama  dilaksanakan  oleh pasukan  atau  misi-misi  PBB  dalam  daerah  konflik tersebut, hingga berakhirnya fungsi-fungsi tersebut.
3.  Setiap pengunduran diri dari Konvensi ini harus dianggap juga seperti  pengunduran diri  terhadap  seluruh  lampiran  Protokol di mana Pihak Peserta Agung yang mengundurkan diri tersebut terikat.
4.  Setiap pengunduran diri hanya akan menimbulkan akibat pada Pihak Peserta  Agung  yang melakukan pengunduran diri.
5.  Setiap pengunduran diri tidak akan mempengaruhi kewajiban­ kewaji ba n   yang  telah  ada,  dengan  alasan  suatu  konfli k bersenjata, berdasarkan Konvensi ini dan lampiran Protokolnya oleh  pengunduran  diri  Pihak  Peserta  Agung  tersebut  dalam
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 1, No. 2
setiap tindakan yang dilakukan  sebelum  pengunduran diri  ini menjadi efektif.

## Pasal 10 Negara  Penyimpan
1 .   Sekretaris Jenderal  PBB menjadi  Negara  Penyimpan  Konvensi ini dan lampiran Protokolnya.
2.  Sebagai  tambahan  dari  fungsi  yang  biasa,  pihak  Penyimpan harus menginformasikan kepada seluruh  Negara:
(a)  ta nda-ta n g a n   ya ng  d i b u b u h ka n   pada  Konvensi  i n i berdasarkan  Pasal  3;
(b)  penyimpanan instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau aksesi terhadap Konvensi  ini  yang disimpan berdasarkan Pasal 4;
(c)  pemberitahuan mengenai pernyataan terikat pada lampiran Protokol  berdasarkan Pasal 4;
(d)  ta nggal  berla ku nya  Konvensi  i n i   d a n   tiap  lampira n Protokolnya  berdasakan Pasal  5;
(e)  pemberitahuan mengenai pengunduran diri yang diterima berdasarkan Pasal 9, dan tanggal mulai berlakunya secara efekif.

## Pasal 11

## Teks  resmi
Konvensi  yang  asli  beserta  lampiran  Protokol,  dengan  teks bahasa  Arab,  China,  Prancis,  Rusia  dan  Spanyol  adalah  sama otentiknya,  harus  disimpan  oleh  pihak  Penyimpan,  yang  akan mengirimkan  kopi  resminya  yang  telah  disahkan  kepada  seluruh Negara.
(Para  penanda-tangan)
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol.  1,  No. 2
Konvensi tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional yang Dianggap Dapat Menimbulkan Luka  yang  Berlebihan  atau  Menimbulkan  Akibat  yang Membabi-buta.  Jenewa,  10  Oktober  1980.  Amandemen Pasal 1, 21 Desember 2001.

## Teks lengkap
1 .   Konvensi  ini  dan  lampiran  Protokolnya  harus  berlaku  dalam situasi  ya ng  te rca ntu m  d a l a m   Pa sal  2  ketentu a n   yang bersamaan  pada  Konvensi-konvensi Jenewa  12 Agustus  1949 mengenai  Perlindungan  terhadap  Karban  Perang,  termasuk setiap situasi yang diuraikan  dalam  Pasal  1  ayat (4)  Protokol Tambahan I pada  Konvensi-konvensi  ini.
2.  Konvensi ini dan lampiran Protokolnya harus berlaku juga, dalam situasi tambahan seperti yang tercantum dalam ayat ( 1 )  Pasal ini, pada situasi yang tercantum dalam Pasal 3 ketentuan yang bersamaan pada Konvensi-konvensi Jenewa  12 Agustus  1949. Konvensi ini dan lampiran Protokolnya harus tidak berlaku pada situasi-situasi kekacauan dalam negeri dan ketegangan, seperti huru-hara,  tindakan  kekerasan  yang  terpisah dan  menyebar, dan tindakan-tindakan lainnya  yang  bersifat sama, yang bukan merupakan  konflik bersenjata.
3 . Dalam  hal  konflik bersenjata yang tidak  bersifat internasional yang  terjadi  dalam  wilayah  salah  satu  Pihak  Peserta  Agung, masing-masing  p i h a k   ya ng  bertikai  harus  terikat  u ntuk menerapkan larangan-lara ngan dan pembatasan-pembatasan dari  Konvensi  ini  dan  lampiran Protokolnya.
4.  Tidak satupun dari Konvensi ini atau lampiran Protokolnya  dapat digunakan  dengan  tujuan  untuk  mempengaruhi  kedaulatan suatu  Negara  atau  tanggung  jawab  dari  suatu  Pemerintah, dengan segala sarana yang  sah,  untuk mempertahankan dan membentuk kembali hukum dan ketertiban dalam sutau Negara atau  untuk mempertahankan persatuan  bangsa dan integritas wilayah  dari  Negara.
5. Tidak satupun dari Konvensi ini atau lampiran Protokolnya dapat digunakan  sebagai  suatu  pembenaran  untuk mengintervensi secara  langsung atau tidak langsung, dengan alasa n  apapun,
295 Certain Cooventional Weapons
dalam  konflik  bersenjata  atau  dalam  masalah  internal  atau eksternal dari Pihak Peserta Agung  di  dalam wilayah  di  mana konflik tersebut terjadi.
6.  Penerapan ketentuan-ketentuan dari Protokol ini dan lampiran Protokolnya bagi pihak-pihak yang bertikai dalam suatu konflik yang bukan Pihak Peserta Agung yang telah menerima Konvensi ini  atau  lampiran  Protokolnya,  harus  tidak  mengubah  status hukum mereka atau status hukum wilayah yang disengketakan, baik secara eksplisit atau  implisit.
7. Ketentuan-ketentuan  dari  ayat  (2)  sampai  (6)  dari  Pasal  ini tidak dapat  mengenyampingkan  Protokol-protokol  tambahan yang  disahkan  setelah  tanggal  1  Januari  2002,  yang  dapat berlaku,  mengecua l i kan  ata u  menguba h   ruang  l ingkup berlakunya  ketentuan-ketentuan  tersebut  dalam  kaitannya dengan Pasal ini.
(Diterjemahkan oleh : Andrey Sujatmoko)
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No.  2
International Humanitarian Law - UN CON Convention 1980 296
Convention  on  Prohibitions  or  Restrictions  on  the  Use of Certain  Conventional  Weapons Which  May  be  Deemed to be Ex cess ively Injurious or to Have Indisaiminate Effects. Geneva,  10 October 1980.

## The High Contracting  Parties,
'Recalling' that  every  State  has  the  duty,  in  conformity  with  the Charter of the United Nations, to refrain in its international relations from  the threat or use of force  against the sovereignty,  territorial integrity  or  political  independence of any  State,  or  in  any  other manner inconsistent with the purposes of the United  Nations.
'Further  recalling'  the  general  principle  of  the  protection  of the civilian population against the effects of hostilities,
'Basing  themselves' on  the  principle of international  law  that  the right  of  the  parties  to  an  armed  conflict  to  choose  methods  or means of warfare is not unlimited, and on the principle that prohibits the  employment  in  armed  conflicts  of  weapons,  projectiles  and material and methods of warfare of a  nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering,
'Also recalling' that it is prohibited to employ methods or means of wa rfa re  which  are  intended,  or  may  be  expected,  to  cause widespread,  long-term  a n d   severe  d a mage  to  the  natu ra l environment,
'Confirming their determination' that  in  cases not covered  by  this Convention  and  its  annexed  Protocols  or  by  other  international agreements, the civilian population and the combatants shall at all times  remain  under the  protection  and authority of the  principles of  international  law  derived  from  established  custom,  from  the principles of humanity  and from the dictates of public conscience,
'Desiring' to contribute to international detente, the ending of the arms race and the building of confidence among States, and hence to the realization of the aspiration of all  peoples to live  in  peace,
'Recognizing' the  importance  of pursuing every effort  which  may contribute to progress towards general and complete disarmament under strict and effective international control,
'Reaffirming' the need to continue the codification and  progressive development of the  rules of international  law  applicable  in  armed conflict,
'Wishing' to prohibit or restrict further the use of certain conventional weapons  and  believing  that the  positive  results achieved  in  this area  may facilitate the main talks on disarmament with a view to putting  an end  to the  production,  stockpiling  and  proliferation  of such weapons,
'Emphasizing' the desirability that all States become parties to this Convention  and  its  annexed  Protocols,  especially  the  militarily significant States,
'Bearing in mind' that the General Assembly of the United  Nations and  the  United  Nations  Disarmament Commission  may decide to examine the question of a  possible broadening of the scope of the prohibitions and  restrictions contained  in  this  Convention  and  its annexed  Protocols,
'Further bearing in mind' that the Committee on Disarmament may decide to consider the  question  of adopting  further  measures  to prohibit or  restrict the  use of certain conventional weapons,

## Have agreed  as follows:

## Article  1 - Scope of application
This  Convention  and  its  annexed  Protocols  shall  apply  in  the situations referred to in Artide 2 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, induding any situation described in paragraph 4 of Artide 1 of Additional Protocol I to these  Conventions.
(Link to article  1 as amended on 21st December 2001)
Article 2 - Relations  with  other international agreements
Nothing  in  this  Convention  or  its  annexed  Protocols  shall  be interpreted  as detracting from other obligations imposed upon the High Contracting Parties by international humanitarian law applicable in armed conflict.
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 1, No. 2

## Article  3
- Signature
International Humanitarian law - UN C£W Convention  1980 298
This Convention shall be open for signature by all States at United Nations  Headquarters  in  New  York for  a  period  of twelve  months from  10 April  1981.
Article  4 - Ratification,  acceptance,  approval or accession
1 .   This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by  the  Signatories.  Any  State  which  has  not  sig ned  this Convention  may accede to it.
2.  The  instruments  of  ratification,  acceptance,  approva l  or accession  shall be deposited with the Depositary.
3.  Expressions  of consent to  be  bound  by  any of the  Protocols annexed  to this  Convention  shall  be  optional for  each  State, provided  that  at  the  time  of  the  deposit of  its  instrument of ratification,  acceptance  or  approval  of this  Convention  or  of accession thereto,  that  State  shall notify the  Depositary of its consent to  be  bound  by  any two  or more of these  Protocols.
4. At  any time after the deposit of its jnstrument of ratification, acceptance  or  approval  of this  Convention  or  of  accession thereto,  a State may notify the Depositary of its consent to be bound by any annexed Protocol by which it is not already bound.
5. Any Protocol  by which a  High Contracting Party is bound shall for that Party form  an integral  part of this Convention.

## Article 5
- Entry into  force
1 . This  Convention  shall  enter  into  force  six  months  after  the date  of  deposit  of  the  twentieth  instrument  of  ratification, acceptance, approval  or accession.
2.  For any  State  which  deposits  its  instrument  of  ratification, acceptance, approval or accession after the date of the deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this  Convention  shall enter into force six  months after the date on which that State has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol.  1, No. 2
3. Each  of the  Protocols annexed  to  this Convention  shall  enter into  force  six  months  after  the  date  by  which  twenty  States have  notified  their  consent  to  be  bound  by  it  in  accordance with  paragraph 3 or 4 of Article 4 of this Convention.
4.  For  any  State  which  notifies  its  consent to  be  bound  by  a Protocol  annexed  to  this Convention after the  date  by  which twenty  States  have  notified  their  consent to be  bound  by it, the Protocol shall enter into force six months after the date on which that State  has notified its consent so to be bound.

## Article 6 - Dissemination
The  High Contracting Parties undertake,  in time of peace as  in time of armed conflict,  to disseminate this Convention and those of its annexed  Protocols by  which  they are  bound  as widely  as possible in their respective countries and,  in particular, to  include the study thereof  in  their programmes of military  instruction,  so  that those instruments may become  known to their armed  forces.

## Article 7
- Treaty relations upon entry into force of this Convention
1 . When one of the parties to a conflict i s  not bound by a n  annexed Protocol, the parties bound  by this Convention and that annexed Protocol shall remain bound by them in their mutual relations.
2.  Any High Contracting Party shall be  bound by this Convention and  any  Protocol  annexed  thereto  which  is  in  force  for  it,  in any situation contemplated by Article 1, in relation to any State which is not a party to this Convention or bound by the relevant annexed  Protocol,  if  the  latter  accepts  and  a ppl ies  this Convention  or  the  relevant  Protocol,  and  so  notifies  the Depositary.
3. The Depositary shall immediately inform the High Contracting Parties concerned of any notification received under paragraph 2  of this Article.
4.  This Convention,  and the annexed  Protocols by which a  High Contracting Party is bound, shall apply with respect to an armed conflict against that High Contracting Party of the type referred to  in  Article  1,  paragraph 4, of Additional  Protocol  I  to  the
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
Geneva  Conventions of  12  August  1949 for the  Protection  of War  Victims:  (a)  where  the  High Contracting  Party  is  also  a party to  Additional  Protocol  I  and  an  authority  referred  to  in Article  96,  paragraph 3, of that  Protocol  has undertaken  to apply  the  Geneva  Conventions  and  Additional  Protocol  I  in accordance with Article 96,  paragraph 3, of the said  Protocol, and  undertakes  to  apply  this  Convention  and  the  relevant annexed Protocols in relation to that conflict; or (b) where the High Contracting  Party  is not a  party to Additional  Protocol  I and  an  authority of the type  referred to  in subparagraph  (a) above  accepts  and  applies  the  obligations  of  the  Geneva Conventions and of this Convention and the  relevant annexed Protocols i n  relation  to  that conflict.  Such  an  acceptance and application shall have  in relation to that conflict the following effects:
(i)  the  Geneva  Conventions  and  this  Convention  and  its relevant annexed  Protocols are brought into force for the parties to the conflict with immediate effect;
(ii)  the said authority assumes the same rights and obligations as those which have been assumed by a High Contracting Party to the Geneva  Conventions, this Convention and its relevant annexed  Protocols; and
(iii)  the Geneva  Conventions, this Convention and its relevant annexed  Protocols are equally  binding upon  all  parties to the conflict.
The  High  Contracting  Party  and  the  authority  may  also agree  to  accept  and  apply  the  obligations  of  Additional Protocol I to the Geneva Conventions on a reciprocal basis.

## Article  8 - Review and amendments
1.  (a) At any time after the entry into force of the Convention any High  Contracting  Party  may  propose  amendments  to  this Convention or any annexed Protocol by which it is bound. Any proposal  for  an  amendment  shall  be  communicated  to  the Depositary, who shall notify it to all the High Contracting Parties and shall seek their views on whether a conference should be
301 lnlemational Humanitarian Law - UN a:_w CooYention 1980
convened to consider the proposal. If a majority,  that shall not be less than eighteen of the High Contracting Parties so agree, he  shall  promptly  convene  a  conference  to  which  all  High Contracting  Parties shall be  i'nvited.  States  not parties to  this Convention shall be invited to the conference as observers. (b) Such a conference  may agree  upon amendments which  shal l be adopted  and shal l  enter into force  in the same manner as this  Convention  and  the  annexed  Protocols,  provided  that amendments to this Convention may be adopted  only  by the High  Contracting  Parties  and  that  amendments  to  a  specific annexed Protocol may be adopted only by the High Contracting Parties which are bound by that Protocol.
2.  (a) At  any time after the  entry  into  force  of this  Convention any High Contracting  Party  may propose additional  protocols relating  to  other  categories  of conventional  weapons  not covered  by the existing annexed  Protocols. Any such proposal for  an  additiona l   protocol  shall  be  communicated  to  the Depositary, who shall notify it to all the High Contracting Parties in  accordance  with  subparagraph  1  (a)  of  this  Article.  If  a majority,  that  shall  not  be  less  than  eighteen  of  the  High Contracting  Parties  so  agree,  the  Depositary  shall  promptly convene a  conference to which  all States shall be invited.  (b) Such a conference may agree, with the full participation of all States represented at the conference, upon additional protocols which shall be adopted in the same manner as this Convention, shall be annexed thereto and shall enter into force as provided in  paragraphs 3  and 4 of Article  5 of this Convention.
3.  (a) If, after a  period of ten years following the entry into force of  this  Convention,  no  conference  has  been  convened  i n accordance  with  subparagraph  1  (a)  or  2  (a)  of this  Article, any  High  Contracting  Party  may  request  the  Depositary  to convene  a  conference to  which  all  High  Contracting  Parties shall  be  invited  to  review  the  scope  and  operation  of  this Convention and the Protocols annexed thereto and to consider any  proposal  for  amendments  of  this  Convention  or  of the existing Protocols.  States not parties to this Convention shall be invited as observers to the conference. The conference may agree  upon  amendments  which  shall  be  adopted  and  enter
into force in accordance with subparagraph 1 (b) above. (b) At such  conference  consideration  may  also  be  g iven  to  any proposal for additional protocols relating to other categories of conventional  weapons  not  covered  by  the  existing  annexed Protocols.  All  States  represented  at  the  conference  may participate fully in such consideration. Any additional protocols shall be adopted  in the same manner as this Convention, shall be  annexed  thereto  and  shall  enter  into  force  as  provided  in paragraphs 3 and 4 of Article 5 of this Convention. (c) Such a conference  may consider whether  provision  should  be  made for the convening of a further conference at the request of any High Contracting Party if, after a similar period to that referred to  in  subparagraph  3  (a)  of  this  Article,  no  conference  has been convened in accordance with subparagraph 1 (a) or 2 (a) of this Article.

## Article  9
- Denunciation
1.  Any High Contracting  Party may denounce this Convention or any of its annexed  Protocols by so notifying the Depositary.
2.  Any such  denunciation  shall  only take  effect  one year  after receipt by  the  Depositary  of the  notification  of denunciation. If,  however,  on the  expiry  of that  year  the  denouncing  High Contracting  Party  is engaged  in one of the situations referred to  in Article  1,  the  Party  shall  continue  to  be  bound  by  the obligations  of  this  Convention  and  of  the  relevant  annexed Protocols  until  the  end  of  the  armed  conflict  or  occupation and,  in any case, until the termination of operations connected with  the  final  release,  repatriation  or  re-establishment of the person protected by the rules of international law applicable in armed  conflict,  and  in  the  case  of any  annexed  Protocol containing  provisions  concerning  situations  in  which  peace­ keeping,  observation  or  similar  functions  are  performed  by United  Nations forces or missions in  the area concerned,  until the termination of those functions.
3.  Any  denunciation  of this  Convention  shall  be  considered  as also applying to all annexed Protocols by which the denouncing High Contracting  Party is bound.
4.  Any  denunciation  shal l   have  effect  only  in  respect  of the denouncing High Contracting Party.
5.  Any  denunciation  shall  not  affect  the  obligations  already incurred, by reason of an armed conflict,  under this Convention and its annexed Protocols by such denouncing High Contracting Party in respect of any act committed  before this denunciation becomes effective.
Article  10 - Depositary
1 .   The  Secretary-General  of  the  U nited  Nations  shall  be  the Depositary of this Convention and of its annexed  Protocols.
2.  In addition to his usual functions, the Depositary
shall  inform  all  States  of:  (a)  signatures  affixed  to  this Convention  under  Article  3;  (b)  deposits  of instruments  of ratification,  acceptance  or  approval  of  or  accession  to  this Convention  deposited  under  Article  4;  (c)  notifications  of consent to be bound by annexed  Protocols under Article 4; (d) the dates of entry into force of this Convention and of each of its annexed  Protocols under Article 5; and  (e)  notifications of denunciation received under article 9, and their effective date.
Article  11 - Authentic texts
The original of this Convention with the annexed Protocols, of which the  Arabic,  Chinese,  English,  French,  Russian  and  Spanish  texts are equally authentic, shall be deposited with the  Depositary,  who shall transmit certified true copies thereof to all States.
(Here follow signatures)
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
Convention on  Prohibitions or Restrictions on the Use of  Certa i n   Conventional  Wea pons  Wh ich  May  be Deemed  to  be  Excessively  Inj u rious  or  to  Have Indiscriminate  Effects.  Geneva,  10  October  1980. Amendment article 1, 21 December 2001.
1 .   This  Convention  and  its  annexed  Protocols shall  apply i n  the situations  referred  to  in  Article  2  common  to  the  Geneva Conventions  of  1 2   August  1949  for  the  Protection  of  War Victims,  including  any  situation  described  in  paragraph  4  of Article I  of Additional  Protocol  I to these Conventions.
2.  This Convention and its  annexed  Protocols shall also apply,  in addition to situations referred to in paragraph 1 of this Article, to  situations  referred  to  in  Article 3 common  to  the  Geneva Conventions  of  1 2   Aug ust  1949 .  This  Convention  and  its annexed  Protocols  shall  not  apply  to  situations  of  internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts  of  violence,  and  other  acts  of  a  similar  nature,  as  not being armed conflicts.
3. In  case  of armed  conflicts  not  of an  international  character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each party to the conflict shall be bound to apply the prohibitions and  restrictions of this Convention  and  its annexed  Protocols.
4.  Nothing  in this Convention  or  its  annexed  Protocols  shall  be invoked for the purpose of affecting the sovereignty of a State or the responsibility of the Government, by all legitimate means, to  maintain  or  re-establish  law  and  order  in  the  State  or  to defend the  national  unity  and  territorial  integrity of the State.
5. Nothing  in  this  Convention  or its  annexed  Protocols shall  be invoked as a justification for intervening, directly or indirectly, for any reason whatever, in  the armed conflict or in the internal or external affairs of the High Contracting Party in the territory of which  that conflict occurs.
6. The  application  of the  provisions  of this  Convention  and  its annexed  Protocols to  parties to a  conflict which are  not  High Contracting  Parties that  have accepted this Convention  or its
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
annexed  Protocols,  shall not change their legal status or the legal status of a disputed territory, either explicitly or implicitly.
7.  The  provisions  of  Paragraphs  2-6  of  this  Article  shall  not prejudice additional  Protocols adopted  after  1  January 2002, which  may  apply,  exclude  or  modify  the  scope  of  thei r application  in  relation to this Article.