FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19

## Functions of the Regional House of Representatives of Central Buton Regency During the Covid-19 Pandemic
Zainul Abidin *
* Universitas Dayanu Ikhsanuddin,
Baubau
*email: zainulabidin180@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pelaksanaan  fungsi  anggaran  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Buton  Tengah  di  masa  pandemi  Covid-19.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif..  Data dikumpulkan dengan teknik wawancara informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif  sampling,  observasi  dan  dokumentasi.  Data  dianalisis  dengan  teknik menyiapkan  dan  mengorganisir,  mereduksi  dan  menyajikan  data.  Hasil  penelitian menunjukan DPRD Kabupaten Buton Tengah menjalankan fungsi anggaran dengan cara membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan  RAPBD  hingga  menjadi  APBD.  Tahun  anggaran  2020  dan  2021, pembahasan  dan  penetapan  proses  anggaran  berjalan  lancar.  Namun,  saat  APBD Perubahan tahun 2021 tidak terjadi pembahasan di DPRD dan bermuara tidak adanya APBD-P. Fungsi anggaran DPRD dibatasi karena tidak dilibatkan dalam penyusunan dan  penetapan  refocusing  anggaran,  ini  sesuai  ketentuan  refocusing  dan  realokasi anggaran dalam Pasal 3 Perppu No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan  stabilitas  sistem  keuangan  untuk  penanganan  covid-19)  dan  diperjelas  pada peraturan  menteri  daalam  negeri  nomor  39  tahun  2020  tentang  pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu. Namun, DPRD Buton Tengah tetap melakukan pengawasan penggunaan keuangan daerah.

## Kata Kunci:
Anggaran
Pandemi
Covid-19 Keywords : Management
Regional Property

## Accepted
Januari 2022

## Published
April 2022

## Abstract
This study aims to explain the implementation of the budget function of the Regional People's Representative Council of Central Buton Regency during the Covid-19 pandemic. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected by interviewing  the  informants  selected  using  purposive  sampling,  observation  and documentation techniques. The data were analyzed by preparing and organizing, reducing and presenting the data. The results of the study show that the DPRD of Central Buton Regency carries out its budget function by discussing general APBD policies and priorities and temporary budget ceilings, preparing the RAPBD to become APBD. For the 2020 and 2021 fiscal years, the discussion and determination of the budget process went smoothly. However, during the 2021 APBD amendment, there was no discussion in the DPRD and it led to the absence of the APBD-P. The DPRD's budget function is limited because it is not involved in the preparation and determination of budget refocusing, this is in accordance with the provisions of refocusing and reallocating the budget in Article 3 of Perppu No. 1 of 2020 concerning state financial policy and financial system stability for handling covid-19) and  clarified  in  permendagri  No.  39  of  2020  concerning  prioritizing  the  use  of  budget allocations for certain activities. However, the Central Buton DPRD continues to supervise the use of regional finance.
© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v7i

## PENDAHULUAN
Sejak  Maret  2020,  Indonesia  menghadapi  atau dilanda pandemi covid-19 dan membawa pengaruh yang luas  di  semua  bidang  kegiatan  publik.  Termasuk  di Kabupaten  Buton  Tengah.  Sebagai  penyelenggara  dan pejabat  pemerintah  daerah,  DPRD  Kabupaten  Tengah mesti  mengoptimalisasi  peran  dan  fungsinya  dalam pengelolaan Covid-19 yang terarah dan terencana. Baik dari  sisi  regulasi,  pemakaian  anggaran  dan pengawasan.   Dalam  beberapa  pasal  pada  Undang  - Undang  nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, khususnya yang terhubung fungsi DPRD. Yaitu pasal 97 terkait legislasi, pasal 99 terkait budgeting , serta pasal  100  terkait  pengawasan  (Negara,  2014) harus  dioptimalkan. Dalam konteks budget , DPRD bisa menggunakan  perannya  merealokasi  anggaran  daerah untuk penanggulangan dan pencegahan covid-19, APBD agar sungguh memikirkan upaya penanganan Covid-19 dan akibatnya, baik sosial, ekonomi dan lainnya.
Terkait  pandemi  dalam  konteks  Buton  Tengah, terdapat  masalah  pembagian  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT)  dan  bantuan  sosial  Dinas  Sosial.  Masalah  yang dimaksud adalah masalah data-data penerima. Pertama, masih  banyak  masyarakat  yang  belum  terdata  untuk menerima  BLT  dan  Bansos.  Kemudian  terkait  dengan BPJS,  dimana  keuangan  daerah  masih  sangat  terbatas untuk  mengakomodir  semua  masyarakat,  kecuali  yang sifatnya  urgen  masyarakat  bisa  dibantu.  Fungsi pengawasan  DPRD  dapat  dilakukan,  tetapi  terbatas, berhubung adanya pembatasan sosial. Ini menyebabkan pendalaman  terhadap  masalah  di  lapangan  tidak  bisa maksimal. Namun terkait dana covid, berdasarkan hasil audit BPK sudah dikelola dengan baik dan berdasarkan pengamatan peneliti sebagai anggota DPRD Kabupaten Buton  Tengah,  DPRD  tetap  melakukan  pengawasan mulai dari perencanan sampai pada penyaluran. Namun, fungsi  anggaran  terhadap  dana  covid  dan  refocusing, dibatasi,  terkait  adanya  ketentuan  dari  kementrian dalam  negeri.  Tetapi  terkait  dengan  rancangan  APBD tahun 2022, DPRD tetap menjalankan fungsinya, dan hal
ini  bermasalah  dan  pembahasannya  berkepanjangan. Selain  terkait  masalah  pandemi.  Banyak  masalah  dan fenomena  di  Buton  Tengah  yang  menunjukkan dibutuhkannya  fungsi  dan  peran  DPRD.  Gencarnya pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan  terkadang berhadapan  dengan  kepentingan  masyarakat.  Bupati dalam  dua  tahun  terakhir  masa  jabatannya  sangat mengakselerasi  pembangunan  infrastruktur  dasar, misalnya jalan dan pasar.
Fakta  tersebut  menunjukkan  bahwa  DPRD Kabupaten Buton Tengah selain berkewajiban bersama dengan eksekutif mencegah dan meanggulangi covid 19, juga  tetap  berkewajiban  menjalankan  fungsi  legislasi, anggaran  dan  pengawasan  terkait  masalah  rutin, pembangunan  dan  pemerintahan  di  Kabupaten  Buton Tengah.  Ditambah  lagi,  Kabupaten  Buton  Tengah meripakan daerah yang tergolong daerah otonom baru yang  baru  berusia  7  tahun,  sehingga  membutuhkan perhatian untuk mengakselerasi pembangunan di segala bidang dan mengejar ketertinggalan. DPRD merupakan lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  tentu  saja  dalam melaksanakan  tugasnya  harus  berorientasi  pada kesejahteraan  rakyat,  di  samping  itu  juga  menjalankan kontrol  terhadap  penggunaan  anggaran  agar  tidak terjadi penyelewengan yang bisa merugikan daerah itu sendiri. (Santoso, 2011)
Penelitian  terdahuu  terkait  pelaksanaan  fungsi anggaran  DPRD  antara  lain  dilakukan  oleh  Ramandha (2017)  di  Kota  Semarang.  Hasilnya  ditemukan  bahwa terkait  fungsi  anggaran  dalam  proses  perencanaannya seringkali  hanya  bersifat  formalitas  belaka.  Masih ditemukan  perilaku  oportunistik  eksekutif  pada perumusan  program  dan  perilaku  legislatif  tidak sepenuhnya  berpihak  kepada  konstituen.  Selanjutnya Rusli  (2014)  yang  menemukan  pelaksanaan  fungsi anggaran  masih  kurang  jeli  melihat  kabutuhan masyarakat sehingga menganggarkan pembangunan yang tidak  ada  fungsinya.  Menurutnya,  transparansi  dan kontrol  publik  terhadap  fungsi  DPRD  urgen  dalam mewujudkan good  and  clean  government .  Kedua
penelitian  di  atas,  menunjukkan  bahwa  fungsi  DPRD sebenarnya  vital  dan  strategis  dalam  melaksanakan pembelaan  terhadap  rakyat.  Namun,  seringkali  fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud dan  bermuara  pada  berbagai  masalah.  Fungsi budget DPRD vital sebab terkait dengan rencana keuangan yang menjadi  dasar  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik. Yang  membedakan  penelitian  ini  adalah  mencoba menjelaskan  fungsi  anggaran  di  masa  pandemic  covid yaitu  2020  hingga  2021.  Dimana,  selain  berhadapan dengan  pencegahan  dan  penanggulangan  covid, pemerintah  daerah  dan  DPRD  Kabupaten  Buton Tengah  juga  hasrus  menyelesaikan  masalah  rutin sebagaimana  sebelum  pandemi  seperti  masalah pembangunan, sosial, ekonomi dan lainnya. Kondisi ini tentu  merupakan  tantangan  tersendiri  bagai  DPRD. Penelitian  fungsi  DPRD  dalam  masa  pandemic  masih sangat minim atau terbatas.
Tantangan dan dinamika masalah terus berkembang, olehnya  optimalisasi  fungsi  DPRD  juga  sangat dibutuhkan,  sehingga  mampu  beradaptasi  dengan kebutuhan dan dinamika yang terus ada. Dalam amatan peneliti,  terdapat  masalah  kurangnya  SDM  pendukung pelaksanaan  fungsi  anggaran  baik  oleh  anggota  DPRD sendiri maupun tidak adanya staf ahli. Masalah penting alinnya adalah minimnya anggaran yang dimiliki. Secara ideal,  implementasi  fungsi budgeting diharapkan menghasilkan  APBD  yang  efektif  dan  efisien,  serta terdapat  koherensi  antara  kapasitas  keuangan  daerah dengan output kinerja pelayanan masyarakat. Berbagai masalah  di  atas  mendorong  peneliti  melakukan penelitian  dengan  judul  fungsi  anggaran  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah di masa  pandemi  Covid-19.  Apakah  DPRD  Kabupaten Buton  Tengah  dapat  menjalankan  fungsi  anggaran dengan  baik  ditengah  berbagai  keterbatasan  tersebut selama pandemic covid-19 yang dimulai dari Maret 2020 hingga Desember 2021 ?

## METODOLOGI
Berangkat  dari  topik  penelitian,  maka  desain penelitian  ini  menggunakan  desain  kualitatif  deskriptif. Desain penelitian ini disusun berbasis fokus kajian yang diteliti  yaitu  tentang  fungsi  DPRD  Kabupaten  Buton Tengah selama pandemic covid-19 olehnya itu, Olehnya itu,  desain  kualitatif  dipakai  dalam  penelitian  ini. Moleong  (2016)  mengungkapkan qualitative  research relasinya pada pemahaman pada apa yang dialami subjek penelitian  serta  melalui  deskripsi  kata  secara  alamiah. Peneliti berkomunikasi langsung dengan informan yang terlibat  melalui  wawancara.  Pendekatan  dalam penelitian  ini  ialah descriptive  approach ..  Metode deskriptif  berupaya  menarasikan  dan  memaknai  objek apa  adanya.  Data  primer  yaitu  data  terpenting  dalam penelitian  ini  dimana  peneliti  peroleh  langsung  baik dalam  pengamatan  sendiri,  maupun  daftar  pertanyaan yang sudah disediakan peneliti. Melalui wawancara dan jawaban  atas  pertanyaan.  Pemilihan  informan dilaksanakan melalui teknik Purposive sampling. Informan yang  terlibat  langsung  dan  sungguh  memahami  obyek penelitian  (Sugiyono,  2017).  Dimana  dalam  hal  ini dikaitkan  dengan  fungsi  anggaran  DPRD  Kabupaten Buton Tengah. Yang diwawancarai adalah pimpinan dan anggota  DPRD  Kabupaten  Buton  Tengah,  Sekretaris DPRD  (Sekwan)  DPRD  Buton  Tengah  serta  tokoh masyarakat  Kabupaten  Buton  Tengah.  Rentang  waktu proses wawancara dilakukan mulai 4 November hingga 2 Desember 2021. Peneliti juga secara aktif di lapangan mengamati  secara  langsung  berbagai  aktivitas  yang terkait  dengan  fungsi  DPRD.  Peneliti  melihat, mendengar  atau  merasakan  informasi  yang  ada  secara langsung.  Terkait  fungsi  anggaran  adalah  mengamati apakah terdapat atau dilaksanakan fungsi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Buton Tengah berupa menyusun dan  menetapkan  penerimaan  dan  belanja  keuangan pemerintahan  daerah  atau  APBD  dengan  eksekutif, apakah  pelaksanannya  sudah  sesuai  peraturan. Pengamatan juga dilakukan saat mengamati rapat komisi dan saat anggota DPRD melakukan hak bertanya. Data
sekunder  diperoleh  dari  dokumen  dan  literatur  yang relevan antara lain SK tata tertib DPRD Buton Tengah, laporan kinerja DPRD Kabupaten Buton Tengah serta dokumen lain yang ada keterkaitannya dengan masalah yang  diteliti  seperti  jurnal,  skripsi  dan  tesis  tentang fungsi anggaran DPRD Kabupaten/kota.
Peneliti  juga  melakukan  triangulasi  data.  Yaitu menggunakan  metode  triangulasi  sumber  data  yang membandingkan  informasi  misalnya  pernyataan sekretaris DPRD Buton Tengah dengan anggota DPRD. Informasi  dan  data  dari  berbagai  informan  tersebut dibandingkan, apakah memiliki kesamaan dan perbedaan atau  didapatkan  tambahan  penjelasan  fungsi  DPRD Buton  Tengah.  Selain  itu  juga  peneliti  melakukan triangulasi  metode,  peneliti  membandingkan  hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang telah didapatkan.  Adapun  karakteristik  informan  dalam penelitian ini :

## Tabel 1. Karakteristik Informan
No Nama informan Umur Keterangan 1 La India, S,Ag. 47 thn Wakil  Ketua  Badan Kehormatan  (Fraksi Partai Amanat Nasional) 2 Laode Alim Alam 43 thn Ketua  Fraksi  Partai Nasdem 3 Hasan Tali, S.Pd 60 thn Sekretaris DPRD Buton Tengah 4 Azaludin 43 thn Sekretaris Fraksi PDIP  dan  Anggota Badan Anggaran 5 La Musa B 68 thn Tokoh Masyarakat
Sumber : Data Primer, 2021
Analisis  data  diuraikan  sebagaimana  Miles  dan Huberman (Sugiyono, 2017). Teknik analisis data yang dimaksud  ialah  pengumpulan  data,  reduksi  data,  data display  dan  konklusi.  Penyajian  data  fungsi  DPRD Kabupaten  Buton  Tengah  ini  melalui  pengorganisasian dan penyatuan dari infomasi. Penyajian data membantu memahami  yang  terjadi  dan  melaksanakankan  sesuatu,
termasuk  analisis  mendalam.  Terakhir  ialah  membuat kesimpulan sehingga penelitian mudah difahami.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Fungsi  Anggaran  DPRD  Kabupataen  Buton Tengah di Masa Pandemi Covid-19
Fungsi budgeting ialahn fungsi DPRD yang berkaitan dengan  pembahasan,  penetapan  dan  pengawasan penggunaan  anggaran  daerah . Fungsi  ini  termasuk menyusun  dan  menetapkan  penerimaan  dan  belanja keuangan  pemerintahan  daerah  atau  APBD.  Output yang  ditargetkan  ialah  APBD  yang  efektif  dan  efisien, serta  terdapat  kesesuaian  yang  logis  antara  kapasitas anggaran dengan belanja. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf    Peraturan DPRD Buton Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang tata  tertib  DPRD  Kabupaten  Buton  Tengah dilaksanakan melalui pembahasan agar ada kesepakatan pada rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh bupati. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan membahas kebijakan  umum  APBD  dan  prioritas  dan  plafon anggaran  sementara  yang  disusun  oleh  bupati berdasarkan  rencana  kerja  pemerintah  daerah. kemudian  membahas  rancangan  perda  tentang  APBD dan  terakhir  pembahasan  rancangan  perda  tentang perubahan  APBD  serta  rancangan  perda  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Tengah, 2018).

## Pembahasan dan Penetapan
Terkait  pembahasan  dan  penetapan,  dalam parakteknya di Buton tengah, dilaksanakan DPRD  dan bupati  setelah  bupati  menyampaikan  KUA  dan  PPAS tentatif yang dilengkapi dokumen pendukung. Kemudian pembahasannya dilaksanakan badan anggaran DPRD dan tim  anggaran  pemerintah  daerah  dan  bupati  untuk disepakati  agar  tercipta  KUA  APBD.  KUA  APBD  ini kemudian  menjadi  dasar  badan  anggaran  DPRD membahas  rencana  PPAS.  Badan  anggaran  terlebih dahulu  melakukan  konsultasi  dengan  komisi  yang  ada guna mendapatkan input pokok pikiran DPRD terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS,
kemudian dibahas lagi dalam  rapat dengan komisi.  jika sudah memperoleh kata sepakat, terakhir ditandatangani  bupati  dan  pimpinan  DPRD  pada  rapat paripurna.
Dengan  adanya  fungsi  ini,  DPRD  menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta  melakukan  perbaikan  atau  revisi  megenai  APBD yang  diajukan  oleh  pimpinan  daerah.  Terkait  APBD 2020  semua  dibahas  bersama  antara  eksekutif  dan legisltif di DPRD. Termasuk APBD 2021 juga tidak ada kendala.  Hanya  saat  APBD  Perubahan   2021  tidak terjadi pembahasan di DPRD karena masalahnya DPRD diberi  batas  waktu  oleh  undang-undang  bahwa  batas pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara  (KUA-PPAS) itu tanggal 30 September.  Pihak  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah (TAPD) sendiri  mengantar KUA-PPAS 2021 ini tanggal 27  September.  Bagi  anggota  DPRD  Buton  Tengah, kompleksitas persoalan daerah sangat banyak,  mereka merasa butuh waktu membaca minimal 1-2 minggu (dua pekan)..  Apalagi  anggota  DPRD  Buton  Tengah  tidak memiliki  staf  ahli.  Adapun  menurut  mereka,  jikapun dibahas  maka  tidak  maksimal,  dan  menurut  mereka, permendagri nomor 64 tahun 2020 sudah memberikan jadwal  dan  tahapan  terkait  pembahasan  pengelolaan keuangan  negara  atau  daerah.  Dan  faktanya,  eksekutif yang melanggar
Di  Buton  Tengah,  tahapan  pembahasan  yang berlaku saat ini merujuk permendagri nomor 64 tahun 2020  dimana  mulai  bulan  Juli  dan  pembahasan  KUA- PPAS  dilakukan  di  bukan  Agustus.  Untuk  dilaksankan selanjutnya  sampai  Desember  dilakukan  untuk  tahun anggarn berikutnya. Ini juga termasuk dijalankan dalam pembahasan APBD 2021 dan sama dengan pembahasan APBD 2022 juga anggota DPRD tetap lakukan lebih awal di  tahun  2021.  Dalam  proses  pembahasan  dan penetapan  terkait  semua  jenis  dan  tahapan  anggaran anggota  DPRD  Buton  Tengah  diberikan  kesempatan untuk  memberikan  usul,  saran,  kritik  dan  komentar, Karena sesuai dengan tata tertib DPRD Buton Tengah
dan  Permendagri  64  tahun  2020,  anggota  DPRD memiliki  hak  budgeting.    Terkait  ini,  anggota  DPRD mengatakan  bukan  hanya  saran  dan  usulan  yang dilakukan,  tapi  kritikan  semua  terus  dilakukan  demi penyempurnaan dalam terkait rancangan perda tentang APBD-Perubahan dan Rancangan Perda APBD, bahkan terkait laporan pertanggungjawaban APBD.
Azaludin  selaku  sekretaris  fraksi  PDIP,  sekaligus anggota  badan  anggaran  menjelaskan  semua  dilibatkan mulai  dari  saran,  masukan  dan  kritikan  sama.  Demi penyempurnaan,  menjadi  tugas  anggota  DPRD  dalam pembahasan dan penetapan APBD-Perubahan maupun   rancangan  Perda  APBD.  Menurutnya,  jangan sampai  eksektif  memasukan  program  yang  lebih  pada kepentingan proyek dari pada program yang dibutuhkan masyarakat.  Singkronisasi  dibutuhkan  dalam  program penganggaran. Hanya  APBD-Perubahan  2021  itu bermasalah karena pemerintah daerah tidak mengajukan  dokumen  KUA-PPAS  sesuai  ketentuan waktu  dalam  hal  ini  sangat  terlambat.  Sebenarnya, DPRD selalu menyurat ke eksekutif untuk  memasukan dokumen KUA-PPAS sesuai waktu yang ditentukan. Ini bagian  dari  pada  saran  dan  masukan  agar  tidak  ada keterlambatan  pembahan  anggaran.  Jika  pembahasan APBD  lainya,  tahun  2020  dan  2021,   DPRD  selalu memberikan saran dan masukan kepada ekseskutif demi perbaikan,  jika  ada  kejanggalan  pengusulan  program anggaran.
Selain  terkait  APBD-Perubahan  2021,  hambatan dan pembatasan terhadap fungsi anggaran DPRD Buton Tengah juga terkait adanya pembatasan kegiatan dalam PPKM   dan  adanya refocusing anggaran.  Dimana  dalam refocusing anggaran, DPRD tidak perlu dilibatkan, hanya sekedar mendapatkan pemberitahuan. La India, sebagai anggota DPRD lainnya menjelaskan hanya awal pandemi tahun  2020,  itu  berjalan  normal.  Setelah  itu  tidak dilakukan  karena  hambatannya  terkait  prokes  dan pemberlakuan PPKM. Dan saat itu tidak bisa melakukan rapat terbuka secara langsung di kantor DPRD, karena dibatasi  oleh  prokes.   Menurutnya,  hambatan  itu
memang  refocusing  yang  utama.  Eksekutif  memang beberapa  kali  melakukan  refocusing  karena  terkait pandemi.  Akibatnya  program-program  yang  telah disusun  dan  disepakati  dan  dicanangkan  menjadi tergeser akibat pandemi. Tapi dalam proses refocusing itu  DPRD  tidak  perlu  dilibatkan,  karena  memang refocusing sudah  menjadi  kewebangan  negara  atau perintah  undang-undang  begitu.  Hanya  eksekutif memberitahukan kepada DPRD tentang refocusing itu. .

## Pengawasan Penggunaan APBD dan Keuangan Daerah
Selain  menjalankan  fungsi  pembahasan  dan penetapan,  DPRD  juga  memiliki  hak  dan  kewajiban melakukan  pengawasan  penggunaan  keuangan  daerah . Dengan f ungsi ini yang diharapkan ialah anggaran belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian  yang  logis  antara  kondisi  kemampuan keuangan  daerah  dengan  belanja.  Terkait  dengan pengawasan penggunaan APBD dan keuangan daerah ini, Laode  Alim  Alam,  anggota  fraksi  nasional  demkkrat menyatakan pengawasan  bagian  tugas  DPRD.  Mulai saran,  masukan  dan  kritikan  sebagai  pengawasan terhadap  semua  proses  anggaran  yang  ada,  sampai terkait dalam hal pertanggungjawaban penggunan APBD oleh  bupati  sebagai  puncaknya.  Namun,  hanya  awal pandemi  tahun  2020,  itu  berjalan  normal.  Setelah  itu banyak  pembatasan  terkait  prokes  dan  pemberlakuan PPKM.  Karena  saat  itu  tidak  bisa  melakukan  rapat terbuka  secara  langsung  di  kantor  DPRD,  dan  lebih banyak  diberikan  padan  badan  dan  panitia  anggaran DPRD Buton Tengah.
Dalam  prakteknya  banyak  hambatan  dalam  fungsi pengawasan anggaran itu memang refocusing yang utama.
Eksekutif  memang  beberapa  kali  melakukan refocusing karena  terkait  pandemi.  Akibatnya  program-program yang  telah  disusun  dan  disepakati  dan  dicanangkan menjadi  tergeser  akibat  pandemi.  Tapi  dalam  proses refocusing itu  DPRD  tidak  dilibatkan,  karena  memang refocusing  sudah  menjadi  kewenangan  negara  dan
perintah  undang-undang  begitu.  Pemerintah  daerah hanya  memberitahukan  kepada  DPRD  tentang refocusing  itu  (Tengah,  2021). Pengamatan  peneliti sendiri  dan  berdasarkan  pernyataan  sekretaris  DPRD, Hasan  Tali  serta  La  Musa  menjelaskan  bahwa  fungsi pengawasan anggaran lebih banyak diberikan tugas pada badan anggaran DPRD. Termasuk saat pandemi covid- 19.  Selama  ini  selain  mereka  memiliki  tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala DPRD, memberikan saran dan  pendapat  kepada  kepala  daerah  dalam mempersiapkan  penetapan  dan  perubahan  APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna. Kemudian, memberikan  saran  terhadap  rencana  perhitungan anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD,  melakukan  sinkronisasi  terhadap  hasil pembahasan  di  komisi  terkait  RKA  SKPD  dan membahas  laporan  realisasi  dan  prognosis  yang berkaitan  dengan  APBD.  Terakhir  memberikan  input terkait  laporan  pertanggungjawaban  APBD  yang disampaikan bupati.
Hasan Tali sebagai sekretaris DPRD Buton Tengah juga menjelaskan pengawasan badan anggaran, terutama terkait  transparansi  dan  akuntabilitas.  Dalam  artian pemerintah  daerah  harus  transparan  terkait  informasi mengenai sasaran, tujuan dan manfaat  mengenai APBD dan  setiap  dana  yang  diperoleh  dan  penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya disiplin anggaran  artinya  harus  berpegang  pada  asas  efisiensi, tepat  waktu,  tepat  guna  dan  paling  penting  dapat dipertanggungjawabkan.  Kemudian,  efisiensi  dan efektifitas dimana  dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus ditetapkan secara jelas mengenai capaian tujuan,  sasaran  hasil  serta  manfaat  yang  didapat  dari suatu  kegiatan  yang  diprogramkan.  Dan  tidak  lupa keadilan, dimana alokasi anggaran harus dapat dinikmati oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  adanya diskriminasi
Terkait refocusing anggaran yang terjadi di 2020 dan 2021  diawali  adanya  keterlambatan  dikeluarkannya
Permendagri No 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu. Perubahan  alokasi  dan  penggunaan  APBD  yang menghambat proses refocusing dan realokasi anggaran, kemudian  ketentuan refocusing dan  realokasi  anggaran dalam  Pasal  3  Perppu  No  1  tahun  2020  mengalami perluasan  makna  hingga  terkait  dengan  penyesuaian target  pendapatan,  pembiayaan  dan  belanja  daerah (Tengah,  2021).  Ini  menyebabkan  pengawasan  yang dilakukan DPRD bukan dalam tahap proses penyesuaian APBD,  melainkan  terhadap  pelaksanaan  hasil penyesuaian APBD. Refocusing dan realokasi anggaran berimplikasi  dengan  dihilangkannya  fungsi  anggaran DPRD  disaat  proses  pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran tersebut.
Sesudah  munculnya  aturan  terkait  adaptasi pengaturan  keuangan  dengan  maksud  mendukung akselerasi  penanganan  covid-19  melalui  cara  taktis, secara  khusus  terhubung  pada  agenda refocusing dan realokasi  anggaran  membawa  pada  perubahan. Maknanya,  dimulai  dengan  munculnya  otoritas  yang diperoleh oleh local government guna bisa melaksanakan pengeluaran  yang  belum  ada  anggarannya  yang selanjutnya  baru  diusulkan  pada  rencana  perubahan APBD.  Otoritas  disini  jika  dilihat  secara  kompleks merupakan bagian dari penggunaan pos anggaran dana tidak  terduga.  Selanjutnya,  dengan  menyikapi  kondisi yang  dianggap  cukup  menyulitkan,  pemerintah  daerah diberi  kewenangan  lebih  untuk  melakukan  proses refocusing kegiatan dan perubahan alokasi anggaran atau biasa  disebut  dengan  realokasi  anggaran  daerah  tahun 2020. Hal ini didasarkan pada pasal 3 Perppu No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid-19. UU No 2 tahun  2020  menyuratkan  bahwa  dalam  rangka implementasi kebijakan di bidang keuangan daerah, local government disediakan  otoritas  guna  pengutamaan pemanfaatan  alokasi  anggaran  untuk refocusing , perubahan alokasi, dan penggunaan APBD. Penyesuaian dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan perubahan
peraturan  kepala  daerah  tentang  penjabaran  APBD tahun  anggaran  2020  dengan  pemberitahuan  kepada pimpinan  DPRD,  untuk  selanjutnya  dituangkan  dalam peraturan  daerah  tentang  perubahan  APBD  tahun anggaran  2020  atau  disimpan  dalam  LRA  bagi pemerintah  daerah  yang  tidak  melakukan  perubahan APBD.
Dalam  kondisi  normal  semestinya  proses penggunaan  dan  atau  perubahan  anggaran  yang  akan dilakukan haruslah melalui pembahasan dan persetujuan bersama dengan DPRD yang telah tertuang dalam APBD tahun  berjalan,  atau  nantinya  diusulkan  dan  bakal dituangkan  dan  ditetapkan  dalam  Perda  APBD Perubahan.  Akan  tetapi,  rumusan  diatas  menyebutkan pemerintah daerah tersebut hanya memiliki kewajiban untuk  memberitahukan  hasilnya  kepada  pimpinan DPRD.  Disebutkan  juga  bahwa:  “  Dewan  Perwakilan rakyat  provinsi  dan  kabupaten/kota  agar  melakukan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD tahun anggaran  2020  di  masing- masing  daerah”  proses refocusing dan  realoaksi  anggaran  dilakukan  hingga dengan  mengacak-acak  jumlah  proyeksi  pendapatan daerah  pada  tahun  berjalan  serta  merasionaliasasi jumlah  belanja  yang  secara  implikatif  bakal  berdampak terhadap kondisi dan postur APBD secara menyeluruh. Akan  tetapi  dalam  praktiknya,  proses refocusing dan realokasi anggaran daerah tanpa memberikan kewajiban adanya  pelibatan  dalam  pembahasan  bersama  dan persetujuan  DPRD  yang  secara  langsung  merupakan wujud  implementasi  fungsi  anggaran  terhadap perubahan  kondisi  anggaran  daerah,  dengan  kata  lain dalam proses ini fungsi anggaran DPRD diabaikan.
Fungsi budgeting ialah hal yang kompleks dan selama ini peneliti melihat banyak keterbatasan anggota DPRD Buton Tengah terkait pengelolaan anggaran. Ini semakin terlihat  dengan  adanya  pandemi  covid-19  yang melahirkan  aturan  baru  yang  memotong  kewenangan DPRD. Banyak anggota DPRD yang menerima saja dan bahkan  bingung  dan  tidak  memahami  sikap  yang  akan sebaiknya  dilakukan.  Dalam  pelaksanaan  fungsi  ini,
DPRD  Kabupaten  Buton  Tengah  dalam  pandangan peneliti  agar  memberikan  kinerja  yang  meningkat, anggota  DPRD  memerlukan  adanya  staf  ahli  ( backing staff ) minimal per komisi, anggota DPRD Buton tengah juga  perlu  mengembangkan  pengetahuannya  serta keterampilan terkait keuangan publik. Staf ahli memiliki manfaat  sebagai  penyuplai  informasi  yang  akurat  yang sangat  dibutuhkan  anggota  DPRD  dalam  merumuskan kebijakan  bersama-sama  kepala  daerah,  sedangkan pemahaman public  finance perlu  terus  dikembangkan mengikuti penerapan sistem keuangan pemerintah yang terus  berubah.  Menurut  peneliti,  DPRD  tidak  boleh hanya  menyandarkan  diri  pada  badan  anggaran. Disamping  itu,  fungsi  anggaran  juga  merupakan  fungsi yang  sensitif  dan  disinilah  biasanya  sumber  terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah. Kinerja DPRD sangat diharapkan disini dan bersifat strategis karena memiliki hubungan  yang  signifikan  dengan  usaha  menciptakan clean governance dan kinerja pelayanan masyarakat.
Penelitian terdahulu tentang fungsi anggaran DPRD antara  lain  dilakukan  Somad,(2014),  dalam  relasinya dengan  implementasi  fungsi budgeting DPRD  Provinsi Jambi  yang  menemukan  fungsi  anggaran  DPRD  Jambi telah dilaksanakan dari penyusunan saja, perubahan dan evaluasi anggaran. Selanjutnya Putri (2017) di Kabupaten Kuantan  Singingi  dimana  menyimpulkan  bahwa implementasi  fungsi  tersebut  dilakukan  oleh  DPRD sudah sesuai aturan dan melalui berbagai tahapan yaitu rapat komisi-komisi DPRD, rapat pimpinan DPRD dan rapat paripurna. Namun, terdapat masalah keterlambatan  dalam  penetapan  APBD.  Kondisi keterlambatan dan lambatnya pengajuan KUA-PPAS ke DPRD  sama  terjadi  di  Buton  Tengah,  tetapi  dalam konteks APBD-P tahun 2021. Penelitian lain yaitu Rusli (2014) juga menyarankan optimalisasi peran DPRD agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak - haknya secara efektif sebagai lembaga legislatif daerah. Buah dari peningkatan  kualitas  dapat  diukur  dari  seberapa  besar peran DPRD dari sisi kemitra sejajaran dengan lembaga eksekutif  dalam  menyusun  anggaran.  Terakhir,  Dewi
(2020) yang menemukan hambatan yang dihadapi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan fungsi anggaran berkaitan dengan terbatasnya dana, penyesuaian waktu dan kesibukan yang berbeda antara anggota DPRD, dan faktor  komunikasi..  Hambatan  tersebut  semestinya diatasi karena pentingnya fungsi DPRD.
Peneliti memiliki kecendrungan yang sama dengan peneliti  di  atas  yakni  agar  memberikan  kinerja  yang meningkat  atau  optimalisasi  fungsi  dan  peran,  anggota DPRD  Buton  Tengah  memerlukan  adanya  staf  ahli (backing staff) minimal per komisi, anggota DPRD Buton tengah  juga  perlu  mengembangkan  pengetahuannya serta  keterampilan  terkait  keuangan  publik.  Staf  ahli memiliki  manfaat  sebagai  penyuplai  informasi  yang akurat  yang  sangat  dibutuhkan  anggota  DPRD  dalam merumuskan  kebijakan  bersama-sama  kepala  daerah, sedangkan  pemahaman  public  finance  perlu  terus dikembangkan  mengikuti  penerapan  sistem  keuangan pemerintah  yang  terus  berubah.  Menurut  peneliti, DPRD Buton Tengah tidak boleh hanya menyandarkan diri  pada  badan  anggaran.  Pengembangan  kapasitas anggota  DPRD  penting  mengingat  apabila  rancangan Peraturan  Daerah  tentang  anggaran  tidak  disetujui DPRD,  maka  anggaran  tidak  dapat  disahkan  dan Pemerintah  tidak  bisa  membiayai  keperluannya. Pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan anggaran ataupun  menentukan  anggaran  belanja  dan  untuk  apa uang  dipakai.  Dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa  hak Budgeting DRPD  adalah  kewenangan  DPRD  untuk merencanakan  dan  menetapkan  anggaran  daerah bersama eksekutif (Rajab, 2015).  Uraian di atas sejalan dengan temuan Yuwanto (2019) yang menyatakan yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam melaksanakan  fungsi  anggarannya  adalah  pengalaman dalam  organisasi  dan  tingkat  pendidikan  yang  tinggi anggota DPRD. Namun, Madalina (2018) menambahkan selain hambatan SDM, tidak adanya standar operasional prosedur  pengawasan  anggaran  juga  menjadi  kendala lain  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  anggaran  DPRD. Sedangkan  Naki  (2021)  menambahkan  unsur  yang
menjadi kendala adalah tarik menarik kepentingan intra DPRD maupun antar DPRD dengan eksekutif. Apa yang terjadi di Kabupaten Buton Tengah, terkait pelaksanaan fungsi anggaran ini baik kasus tidak adanya APBD-P 2021 maupun  adanya Refocusing dan  realokasi  anggaran berimplikasi  dengan  dihilangkannya  fungsi  anggaran DPRD  disaat  proses  pelaksanaan refocusing dan realokasi  anggaran  tersebut.UU  No  2  tahun  2020, harusnya  menyadarkan  anggota  DPRD  dan  DPRD Buton Tengah sebgai institusi bahwa fungsi anggaran ini tidak  boleh  dianggap  mudah,  karena  ini  juga  pada hakekatnya  mempengruhi  kepentingan  Kab  Buton Tengah  secara  luas  dan  jangka  panjang.  Lagipula refocusing dan realokasi anggaran  yang menghilangkan fungsi  penyusunan  dan  pembahasan  DPRD  ini  hanya berlaku  hingga  2022,  setelahnya  kembali  normal. Ditambah lagi, evaluasi anggaran tahun 2021 juga tetap harus  dilakukan  DPRD  Kabupaten  Buton  Tengah .
Pendapat  sesuai  pernyataan  Kirihio  (2019)  yang menyatakan  kapasitas  DPRD  mesti  dioptimalkan  guna memperkuat pengawasan penggunaan APBD, termasuk mengawasi dan menelusuri laporan hasil pemeriksaaan BPK terhadap penggunaan APBD.

## KESIMPULAN
Fungsi anggaran dilaksanakan DPRD Buton Tengah dengan  cara  membahas  kebijakan  umum  APBD  dan prioritas  dan  plafon  anggaran  sementara,  penyusunan RAPBD  hingga  menjadi  APBD.  Tahun  anggaran  2020 dan 2021, pembahasan dan penetapan proses anggaran berjalan  lancar.  Namun,  saat  APBD  perubahan tahun 2021 tidak terjadi pembahasan di DPRD dan bermuara tidak  adanya  APBD-P  dikarenakan  batas  waktu  . Selain itu, hambatan dan pembatasan terhadap fungsi anggaran DPRD  Buton  Tengah  juga  terkait  PPKM  dan  adanya refocusing anggaran. Dimana dalam refocusing anggaran,
DPRD  tidak  perlu  dilibatkan,  hanya  sekedar mendapatkan  pemberitahuan. Ini  sesuai  ketentuan refocusing dan realokasi anggaran dalam Pasal 3 Perppu No  1  tahun  2020  tentang  kebijakan  keuangan  negara
dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid- 19 dan diperjelas pada permendagri No 39 tahun 2020 tentang  pengutamaan  penggunaan  alokasi  anggaran untuk  kegiatan  tertentu.  DPRD  Buton  Tengah  juga memiliki  hak  dan  kewajiban  melakukan  pengawasan penggunaan  keuangan  daerah . Hambatan  dalam  fungsi ini  adalah eksekutif  hanya  memiliki  kewajiban  untuk memberitahukan  hasilnya  kepada  pimpinan  DPRD. DPRD  hanya  terlibat  dalam  pengawsan  akhir  dan evaluasi.
Saran penelitian ini ialah koordinasi dan kerjasama DPRD  Buton  Tengah  dengan  pemerintah  daerah (eksekutif)  mesti  ditingkatkan  agar  tidak  mengulangi tidak  terjadinya  pembahasan  APBD-P  di  DPRD  dan bermuara tidak adanya APBD-P . Meski tidak dilibatkan dalam penyusunan dan penetapan refocusing anggaran. Namun  DPRD  Buton  Tengah  harus  tetap mengoptimalkan tugasnya mengevaluasi atau mengawasi hasilnya. Agar memberikan kinerja yang meningkat atau optimalisasi  fungsi  dan  peran,  anggota  DPRD  Buton Tengah memerlukan adanya staf ahli minimal per komisi, anggota DPRD Buton tengah juga perlu mengembangkan  pengetahuannya  serta  keterampilan terkait  keuangan  publik.  Staf  ahli  memiliki  manfaat sebagai  penyuplai  informasi  yang  akurat  dalam merumuskan  kebijakan  bersama-sama  kepala  daerah, sedangkan  pemahaman public  finance butuh  terus dikembangkan  mengikuti  penerapan  sistem  keuangan pemerintah yang terus berubah. Bagi peneliti selanjutnya agar  menggunakan  teori  dan  konsep  lain  dalam pelaksanaan  fungsi  anggaran  dan  juga  menggunakan pendekatan  yang  berbeda  misalnya  metode  campuran atau mix dalam meneliti pelaksanaan fungsi DPRD.

## REFERENSI
Dewi,  A.  K.  (2020).  Tugas  Dan  Wewenang  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Dalam  Pelaksanaan Fungsi  Anggaran  Terhadap  Apbd  Provinsi  Jawa Tengah. Jurnal  Berkala  Akuntansi  Dan  Keuangan Indonesia , 5 (2).
Kirihio, I. S. (2019). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi  (Dprd)  Dalam  Melaksanakan  Fungsi Anggaran  Dan  Pengawasan  Terhadap  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah. Lex
Administratum , VII (1).
Madalina, T. J. W. & M. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kota  Salatiga  Terhadap  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Pada  Tahun Anggaran  2018  Dalam  Telaah  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan DAERAH. Res Publica , 2 (3). Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT
Remaja Rosdakarya.
Naki, A. (2021). Implementasi Fungsi Anggaran DPRD
terhadap Kinerja APBD Provinsi Gorontalo. Jurnal
SIAP BPSDM Provinsi Gorontalo , 2 (1), 7 – 12.
Negara,  S.  (2014). Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah .
Putri,  F.  A.  (2017). Analisis  Fungsi  Anggaran  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Dalam  Penetapan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah Kabupaten  Kuantan  Singingi .  UIN  Syarif  Kasim
Riau.
Rajab,  A.  (2015).  Fungsi  Budgeting  Badan  Anggaran DPRD  Kota  dalam  Prespektif  Fiqh  Siyasah. Al-
Q ā n ū n , 18 (1).
Ramandha, R. S. (2017). Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses Penyusunan dan  Penetapan  APBD  Kota  Semarang  2016.
Journal of Politic and Government Studies. , 6 (1).
Rusli,  M.  S.  (2014).  Fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di
Kakupaten Poso.