Volume 1, Nomor 2, Agustus 2021
D OI: https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v1i2.275

## Pemahaman Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Dan Edaran Pemerintah
Tentang Shalat Jamaah Dan Jumat di Rumah

## Kecamatan Tanjungpinang Timur
Abd Malik Munir 1* , M. Kafrawi 2 , Fajar Tresna Utama 3 , Nur Ikhlas 4 , Maisaratil Husna 5
1, 2, 3, 4, 5 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Kepulauan Riau, 29123, Indonesia
* alexmuslih84@gmail.com

## Abstrak
Akhir  tahun  2019  muncul  varian  virus  yang  meluluhlantakan  dunia,  virus  itu disebut  covid-19.  Virus  itu  muncul  pertama  kali  di  wilayah  Cina,  virus  tersebut memasuki  wilayah  Indonesia  sekitaran  bulan  maret  2020  sebagaimana  yang disampaikan  oleh  Presiden  Jokowi.  Memasuki  awal  mei  pemerintah  melakukan tindakan  lockdown  dibeberapa  daerah  dan  pembatasan  aktivitas  ditempat keramaian. Salah satu yang dibatasi adalah aktivitas peribadatan yang dilakukan di masjid.  Pembatasan  ini  tentu  memerlukan  penyesuaian,  sebab  tidak  semua masyarakat  mengerti  dan  menerima  alasan  pembatasan  ini,  apalagi  ini  terkait masalah  peribadatan.  Pemahaman  masyarakat  akan  pembatasan  ini  terkadang masih  berbenturan  dengan  keyakinan  mereka,  bahwa  masalah  peribadatan  di masjid  adalah  kewajiban  yang  mutlak  dengan  meniadakan  faktor  kehatian-hatian kepada  penyebaran  virus.  Majelis  ulama  Indonesia  (MUI)  mengeluarkan  fatwa terkait  masalah  ibadah  ini  melalui  fatwa  no  14  tahun  2020.  Pengabdian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  resepsi  masyarakat  terkait  fatwa  tersebut  dengan menggunakan  teori  resepsi  yang  dikembangkan  oleh  Ahmad  Rofiq,  sekaligus memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  terkait  fatwa  tersebut.  Dengan harapan  masyarakat  dapat  memahami  fatwa tersebut  dan  melaksanakan  sebagai upaya penecegahan penularan virus ini dalam rangka membantu tugas pemerintah .
Kata kunci: Covid-19; fatwa MUI; resepsi fatwa.

## Abstract
At  the  end  of  2019,  a  virus  variant  emerged  that  devastated  the  world,  the  virus was  called  covid-19.  The  virus  first  appeared  in  the  territory  of  China,  the  virus entered  the  territory  of  Indonesia  around  March  2020  as  stated  by  President Jokowi.  Entering  early  May,  the  government  implemented  lockdown  measures  in several areas and restricted activities in crowded places. One of the restrictions is the worship activities carried out in the mosque. This restriction certainly requires adjustment,  because  not  all  people  understand  and  accept  the  reason  for  this restriction,  especially  since  it  is  related  to  worship  issues.  The  public's
understanding  of  this  restriction  sometimes  still  clashes  with  their  belief  that  the issue  of  worship  in  the  mosque  is  an  absolute  obligation  by  eliminating  the precautionary  factor  for  the  spread  of  the  virus.  The  Indonesian  Ulema  Council (MUI) issued a fatwa related to this worship issue through fatwa no. 14 of 2020. This service aims to find out the public reception related to the fatwa by using the reception theory developed by Ahmad Rofiq, as well as providing understanding to the public regarding the fatwa. It is hoped that the public can understand the fatwa and implement it as an effort to prevent the transmission of this virus in order to assist the government's work.
Keywords: Covid-19; MUI fatwa; fatwa reception

## Pendahuluan
Dunia dikejutkan oleh virus yang mematikan, lebih satu bulan berlalu, negara kita dilanda serangan virus yang bersifat pandemi. Virus ini tidak hanya menyerang negara kita bahkan seluruh dunia, kemunculan virus  ini  berdasarkan  jejak  media  yang  ditelusuri  menyebutkan  bahwa  kemunculannya  pertama  kali  di daerah  di  Wuhan  Provinsi  Hubei  China,  awalnya  pasien  yang  teridentifikasi  virus  adalah  tanggal  17 November 2019 dan mulai menyebar secara luas mulai desember 2019. (Kumparan, 2020)
Adapun  untuk  sekala  Indonesia  sendiri  berdasarkan  penelusuran  secara  resmi  Presiden  Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mengumumkan tanggal 2 maret 2020, saat itu Presiden mengumumkan ada dua orang  yang  terindikasi  virus  covid-19, (Kompas,  2020) maka  ketika itu  juga  Indonesia menyatakan  perang terhadap corona atau Covid-19 dan pemerintah mengajak untuk warganya selalu membiasakan hidup sehat. Walaupun hal itu masih bersikap himbauan, namun setelah melihat grafik angka bertambahnya pasien covid- 19, beberapa pemerintah daerah seperti Kota Solo, Provinsi DKI dan Provinsi Jawa Barat, mengambil sikap sigap  yaitu  dengan  melakukan  upaya  pencegahan  yaitu social  distancing atau  disebut juga  physical distancing , pemerintah kota-kota tadi membuat aturan proses belajar untuk satuan Pendidikan dilaksanakan dari rumah ( learning from home ) bahkan untuk peribadatan pun dilakukan di rumah. Tak ketinggalan secara nasional  mengikuti  jejak  tersebut  misalnya  kementerian  pendayagunaan  aparatur  negara  dan  reformasi birokrasi  (PENPAN-RB)  mengeluarkan  surat  edaran  no.  19  tahun  2020  tentang  penyesuaian  sistem  kerja aparatur  sipil  negara  dalam  upaya  pencegahan  penyebaran  covid-19  di  lingkungan  instansi  pemerintah (JDIH, 2020) yang menerangkan bahwa ASN bekerja dari rumah.
Adapun untuk pembatasan di wilayah peribadatan sendiri, khususnya yang ingin diberlakukan bagi umat  Islam pemerintah  pusat  dan  daerah  terlebih  dahulu  berkonsultasi  dengan  majelis  ulama  Indonesia (MUI), suatu wadah berkumpulnya orang-orang yang dipandang memiliki kemampuan di bidang agama. Hal ini  jelas  adalah  upaya  untuk  menanyakan  sebuah  perkara  kepada  ahlinya,  dalam  masalah  umat  beragama khususnya Islam tentu  ahlinya adalah para ulama, hal ini selaras dengan  firman Allah dalam surah al-Nahl ayat 43 dan al-Anbiya ayat 7:
َنوُمَلْعَ ت  َلَّ ْمُتْ نُك ْنِإ ِرْكِ ذلا َلْهَأ اوُلَأْساَف ۚ ْمِهْيَلِإ يِحوُن  الَّاَجِر  الَِّإ َكِلْبَ ق ْنِم اَنْلَسْرَأ اَمَو
“Dan  Kami  tidak  mengutus  sebelum  kamu,  kecuali  orang-orang  lelaki  yang  Kami  beri  wahyu kepada  mereka; maka  bertanyalah  kepada  orang  yang  mempunyai  pengetahuan  jika  kamu  tidak mengetahui”. ( al-Nahl: 43)
يِحوُن  الَّاَجِر  الَِّإ َكَلْ بَ ق اَنْلَسْرَأ اَمَو َنوُمَلْعَ ت  َلَّ ْمُتْ نُك ْنِإ ِرْكِ ذلا َلْهَأ اوُلَأْساَف ۖ ْمِهْيَلِإ
“Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang  Kami  beri  wahyu  kepada  mereka,  maka  tanyakanlah  olehmu  kepada  orang-orang  yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui”. (al-Anbiya: 7)
Dalam  ayat  43  surat  an-Nahl  Allah  mengajak  kaum  Quraish  untuk  bertanya    kepada  umat terdahulu  dari kalangan  ahlul  kitab,  bahwa  Nabi  ataupun  seorang rasul  itu pastilah  dari  kalangan  manusia, dan jangan kamu mengira ira sekira kamu tidak mengetahui. (Al-Sabuni, 2001, hal. 11) Demikian juga untuk ayat  7  surat  al-Anbiya  Allah  juga  menyuruh  penduduk  Mekkah  untuk  menanyakan  kepada  orang  yang berpengetahuan  Taurat  dan  Injil  apakah  rasul-rasul  yang  datang  kepada  mereka  itu  dari  bangsa  manusia ataukah  malaikat  sekiranya  kamu  tidak  mengetahui,  (Al-Sabuni,  2001,  hal.  234)  dari  sini  diketahui  bahwa ketika  seseorang  atau  kelompok  tidak  mengetahui  suatu  perkara  maka  hendaklah  ia  bertanya  kepada  yang lainnya yang tahu akan perkara tersebut.
Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam hadisnya:
“Telah  menceritakan  kepada  kami  [Muhammad  bin  Sinan]  telah  menceritakan  kepada kami [Fulaih bin Sulaiman] telah menceritakan kepada kami [Hilal bin Ali] dari ['Atho' bin  yasar]  dari  [Abu  Hurairah]  radhilayyahu'anhu  mengatakan;  Rasulullah  shallallahu 'alaihi  wasallam  bersabda:  "Jika  amanat  telah  disia-  siakan,  tunggu  saja  kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia- siakan?' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. (Hadits Bukhari Nomor 6015.)
Berkaca  dari  tuntunan  agama  diatas  maka  pemerintah  menanyakan  tentang  perihal  physical distancing  dalam  masalah  peribadatan  kepada  majelis  ulama  Indonesia  (MUI),  melihat  perihal  keadaan covid-19 yang semakin hari semakin meluas, maka terbitlah beberapa fatwa yang mengatur peribadatan umat Islam  semasa  merabahnya  Covid-19  diantaranya  adalah  terbitnya  fatwa  MUI  no  14  tahun  2020  tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah Covid-19, (MUI, 2020) fatwa lain yang terbit adalah fatwa No. 17 tahun 2020 tentang pedoman kaifiat shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien Covid-19, fatwa berikutnya adalah fatwa No. 18 tahun 2020 tentang  pedoman  pengurusan  jenazah  (tajhiz  al-janai’z)  muslim  yang  terinfeksi  Covid-19.  Pengabdian kepada masyarakat (PKM) kali ini kami hanya memfokuskan kepada fatwa MUI No. 14 tahun 2020.
Selaras   dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, MUI Provinsi Kepulauan Riau meneruskan fatwa No. 14 tahun 2020 dengan membuat taushiyah tertanggal 25 maret 2020 dalam taushiyahnya itu MUI Kepulauan Riau pada  poin ketiga menyampaikan agar kaum muslimin di wilayahnya tidak melakukan shalat jum’at dan menggantikannya dengan shalat zuhur di rumah, pada poin keempat agar kaum muslimin tidak melaksanakan  shalat  berjamaah  di  masjid  dan  menggantinya  di  rumah  dan  pada  poin  keenam  agar  kaum muslimin tidak mengadakan acara keagamaan baik itu masjid maupun mushalla.
Dalam  pengamatan  kami  sementara,  masih  ada  masjid  ataupun  mushalla  mengadakan  shalat berjamaah dan shalat jum’at di masjid ada juga yang masih mengadakan kegiatan keagamaan, tentu hal ini sangat  berbahaya  karena  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  tertular  seseorang  adalah  karena  berada  di kerumunan orang.
Maka inilah yang menjadi latar belakang kami dalam pengabdian ini, yaitu kami ingin mengetahui apakah  para pengurus  masjid  dan  mushalla  tersebut  sudah  mengetahui  akan  fatwa  dan  taushiyah  dari  MUI tersebut?  Kalau  mereka  mengetahui  tapi  tidak  melaksanakannya,  faktor  apa  yang  menyebabkannya?  Dan
memberikan  pemahaman  serta nilai  edukasi  terhadap  fatwa  MUI  dan  anjuran  pemerintah  terkait  upaya pencegahan Covid-19.
Adapun yang menjadi tujuan dalam pengabdian ini diantaranya adalah:
1. Memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  fatwa  MUI  dan  edaran-edaran pemerintah  tentang shalat jamaah dan shalat Jumat di rumah
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap fatwa dan taushiyah MUI

## 3. Membantu program pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19

## Metode
Pengabdian  kepada masyarakat  ini menggunakan  metode Community-based  Research (CBR)  yaitu penelitian bersama masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Dalam  hal ini pelaku  utama  pengabdian  adalah  tim  pengabdi,  pengurus  masjid  dan  jamaah  sebagai  entitas  kelompok penyelenggara kegiatan peribadatan di masjid.
Dalam hal ini, peneliti ataupun pengabdi melakukan transfer pengetahuan yaitu membagi informasi antara  peneliti  dan  komunitas  partner.  Penggunaan  metode  CBR  sangat  memungkinkan  adanya  kerjasama tim  pengabdi  dengan  komunitas  dampingan  dalam  melakukan  setiap  tahapan  penelitian.  Mulai  dari rancangan awal pengabdian, pengumpulan data dan analisis data, pelaksanaan kegiatan pengabdian atau aksi sampai diseminasi hasil pengabdian.
Berdasarkan  pendapat  Joannna  Ochocka,  terdapat  empat  dalam  penelitian  CBR  yaitu:  laying foundation;  peletakan  dasar, research  planing ;  perencaan  penelitian, information  gathering and analysis ; pengumpulan dan analisis data, acting on finding ; aksi atas temuan  (Muhid dkk, 2018) secara gamblangnya bisa dilihat berdasarkan bagan di bawah ini:
Gambar 1. Bagan tahapan CBR yang dimodifikasi tim pengabdi
Berdasarkan  empat  tahapan  tersebut,  secara  sistematis  penerapannya  dalam  pengabdian  ini  adalah sebagai berikut:
Pertama,  laying  foundation ;  peletakan  dasar.  Tahapan  ini  merupakan  tahapan  awal  dalam pengabdian,  mencakup  studi  pendahuluan  tim  pengabdi  ke  beberapa  masjid  di  kecamatan  Tanjung  Pinang Timur.  Pemilihan  masjid  ini  dilakukan  secara  random  dengan  memperhatikan  lingkungan  yang  terdekat dengan  tim  pengabdi,  hal  ini  bertujuan  agar  proses  pendampingan  dapat  dilakukan  dengan  maksimal mengingat situasi pandemi covid-19. Dari hasil studi awal ini terpilihlah 10 masjid yang ada di kecamatan Tanjungpinang  Timur  diantaranya  adalah:  Masjid  Sya’arillah,  Masjid  Al-Hidayah,  Masjid  Nurul  Ikhwan,
Masjid  al-Khoir,  Masjid  al-Barokah,  Masjid  Sabilul  Rasyad,  Masjid  Ittihad,  Masjid  Besar  Uswah,  Masjid Nurul Islam, Masjid Mustaqim.
Setelah  mendapatkan  nama-nama  serta  lokasi  yang  dijadikan  tempat  pengabdian  selanjutnya  tim bergerak melakukan komunikasi dan konsilidasi dengan pengurus masjid melalui via whatsapp dan bertemu langsung  menyampaikan  perihal  pengabdian  ini.  Seluruh  pengurus  yang  diajak  berkomunikasi  menyambut baik perihal ini.

## Gambar 2. Persiapan tim pengabdian
Kedua,  research  planning ;  perencanaan  penelitian.  Dalam  tahapan  ini  tim  pengabdi  mulai memaparkan  secara  terperinci  mengenai  kegiatan  ini,  tim  pengabdi  mulai  melakukan  rapat  internal  terkait teknis  pelaksanaan,  dari  hasil  rapat  didapatkan  bahwa  tim  akan  membuat  draf  pertanyaan  terlebih  dahulu untuk menggali pengetahuan pengurus masjid terkait fatwa MUI No. 14 tahun 2020 terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah Covid-19 serta aturan pemerintah terkait hal ibadah.
Ketiga,  information  gathering  and  analysis :  pengumpulan  dan  analisis  data.  Setelah  membuat  draf pertanyaan serta merencanakan masa penelitian, masa pengumpulan data dimulai dari tanggal 5 mei sampai 11  mei  2020,  berupa  turun  lapangan  ke  masjid  dan  melakukan  wawancara  dengan  pengurus  masjid  yang sudah ditentukan  pada masa research planning .
Keempat,  action  on  findings ;  aksi  atas  temuan.  Tahapan  terakhir  merupakan  tahap  pelaksanaan, proses dialog terjadi antara pengabdi dengan pengurus masjid terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah covid- 19 serta terkait aturan pemerintah tentang hal ibadah, pengabdi juga menyerahkan cendramata  berupa  buku  yang  berjudul  “Fikih  Pandemi,  Beribadah  di  Masa  Wabah”  yang  ditebitkan  oleh NUO  Publishing  tahun  2020.  Buku  tersebut  juga  menerangkan  secara  ringkas  tentang  aturan  beribadah dimasa wabah. Selain itu menyerahkan cendramata buku, pengabdi juga mencopikan fatwa MUI no 14 tahun 2020,  tausiyah  MUI  Provinsi  Kepulauan  Riau  tertanggal  25  Maret  2020,  tausiah  dewan  masjid  Indonesia (DMI) kota Tanjungpinang No. 004 tahun 2020 terkait pelaksanaan ibadah untuk mengantisipasi covid-19 di kota  Tanjung  Pinang  dan  terakhir  surat  edaran  Walikota  Tanjungpinang  No.  440  tahun  2020  tentang himbauan  pencegahan  penyebaran  covid-19  di  masjid,  surau  dan  mushalla.Dalam  melihat  pemahaman  dan pelaksanaan  fatwa  MUI  ini,  peneliti  sekaligus  pelaku  pengabdian  melakukan  eksprerimen  sosial  dengan menggunakan teori resepsi yang dikembangkan dari Jausz dan  Iser tumpuan teori resepsi adalah di tangan pembaca  ( reader )  fatwa  MUI  tersebut.  Karena  peneliti  menganggap  bahwa  fatwa  MUI  itu  adalah  berupa teks.

## Hasil dan Pembahasan

## Pengertian dan Sejarah Perkembangan Teori Resepsi
Resepsi  sastra  merupakan  aliran  sastra  yang  meneliti  teks  sastra  dengan  mempertimbangkan pembaca  selaku  pemberi  sambutan  atau  tanggapan.  Dalam  memberikan  sambutan  dan  tanggapan  tentunya dipengaruhi oleh  faktor ruang, waktu, dan golongan sosial (Sastriyani, 2001).
Resepsi  berasal  dari  bahasa  Latin  yaitu recipere yang  diartikan  sebagai  penerimaan  atau penyambutan  pembaca  (Ratna,  2009,  hal.  22).  Dalam  arti  luas  resepsi  diartikan  sebagai  pengolahan  teks, cara-cara  pemberian  makna  terhadap  karya,  sehingga  dapat  memberikan  respon  terhadapnya.  Respon  yang dimaksudkan  tidak  dilakukan  antara  karya  dengan  seorang  pembaca,  melainkan  pembaca  sebagai  proses sejarah, pembaca dalam periode tertentu (Walidin, 2007).
Menurut Pradopo yang dimaksud resepsi adalah ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan- tanggapan  pembaca  terhadap  karya  sastra.  Teeuw  menegaskan  bahwa  resepsi  termasuk  dalam  orientasi pragmatik.  Karya  sastra  sangat  erat  hubungannya  dengan  pembaca,  karena  karya  sastra  ditujukan  kepada kepentingan pembaca sebagai menikmat karya sastra. Selain itu, pembaca juga yang menentukan makna dan nilai  dari  karya sastra,  sehingga  karya  sastra mempunyai nilai  karena  ada pembaca  yang memberikan  nilai (Pradopo, 2007, hal. 207)
Pradopo  mengemukakan  bahwa  penelitian  resepsi  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  secara sinkronis dan diakronis. Penelitian sinkronis merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra dalam masa  satu  periode.  Penelitian  ini  menggunakan  pembaca  yang  berada  dalam  satu  periode.  Sedangkan penelitian diakronis merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra yang menggunakan tanggapan- tanggapan pembaca pada setiap periode. (Pradopo, 2007, hal. 210-211)
Teori resepsi tidak hanya memahami bentuk suatu karya sastra dalam bentangan historis berkenaan dengan pemahamannya. Teori menuntut bahwa sesuatu karya individu menjadi bagian rangkaian karya lain untuk  mengetahui  arti  dan  kedudukan  historisnya  dalam  konteks  pengalaman  kesastraannya.  Pada  tahapan sejarah resepsi  karya  sastra  terhadap  sejarah  sastra  sangat  penting,  yang  terakhir  memanifestasikan  dirinya sebagai  proses  resepsi  pasif  yang  merupakan  bagian  dari  pengarang.  Pemahaman  berikutnya  dapat memecahkan bentuk dan permasalahan moral yang ditinggalkan oleh karya sebelumnya dan pada gilirannya menyajikan permasalahan baru.
Resepsi  sastra  merupakan  aliran  sastra  yang  meneliti  teks  sastra  dengan  mempertimbangkan pembaca  selaku  pemberi  sambutan  atau  tanggapan.  Dalam  memberikan  sambutan  dan  tanggapan  tentunya dipengaruhi oleh  faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Secara definitif resepsi sastra berasal dari kata recipere (Latin), reception (Inggris), yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti  luas  resepsi  diartikan  sebagai  pengolahan  teks,  cara-cara  pemberian  makna  terhadap  karya  sehingga dapat  memberikan  respon  terhadapnya.  Respon  yang  dimaksudkan  tidak  dilakukan  antara  karya  dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah, pembaca dalam periode tertentu (Ratna, 2009, hal. 165)
Teori  resepsi  berpengaruh  besar  pada  cara-cara  studi  literer  yang  kemudian  banyak  dikerjakan, tetapi jalur yang dieksplorasikan ternyata tidak terbukti menjadi seterbuka dan seproduktif seperti diimpikan pada  mulanya.  Hal  tersebut  menjadi  benar  saat  teori  resepsi  dikonfrontasikan  dengan  keberagaman  posisi yang  diasosiasikan  dengan  strukturalis,  postrukturalis,  atau  gerakan  avantgarde  lain.  Dalam  teori-teori  itu ditunjukkan  bagaimana  perkembangbiakan  wacana  yang  menentang  cara  yang  dominan  dalam mempertimbangkan genre sastra, yang seringkali lebih radikal dan tidak selalu lebih produktif. Oleh karena itu, empat wilayah reseptif yang meliputi teks, pembaca, interpretasi, dan sejarah sastra, perlu direfleksikan kembali  agar  perbedaan  ramifikasi  dan  limitasinya  dengan  kecenderungan  lain  dalam  kritik  sastra kontemporer menjadi lebih tampak.
Adapun  Sejarah  teori  sastra  dimulai  dari  ontologi  mengenai  teori  resepsi  sastra  oleh  Rainer Warning (1975) yang memasukkan karangan sarjana-sarjana dari Jerman. Sarjana pertama yang karangannya dimuat  oleh  Warning  adalah  penelitian  Leo  Lowenthal  sebelum  Perang  Dunia  Kedua  yang  mempelajari penerimaan  terhadap  karya-karya  Dostoyevski  di  Jerman.  Tujuan  penelitiannya  adalah  untuk  mengetahui pandangan  umum  di  Jerman  ketika  itu,  dan  bisa  dikatakan  bahwa  ini  juga  merupakan  pandangan  dunia. Walaupun penelitian Lowenthal termasuk dalam penelitian sosiologi sastra, tetapi ia telah bertolak dari dasar yang  kelak  menjadi  dasar  teori  resepsi  sastra.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Lowenthal  ini,  Warning memberikan konsep bahwa dalam teori resepsi sastra terhimpun  sumbangan pembaca yang menentukan arah penelitian  ilmu  sastra  yang  mencari  makna,  modalitas,  dan  hasil  pertemuan  anatara  karya  dan  khalayak melalui berbagai aspek dan cara (Junus, 1985, hal. 29).
Selanjutnya,  Warning  memasukkan  karangan  dua  sarjana  dari  Jerman,  yakni  Ingarden  dan Vodicka. Ingarden berbicara tentang kongkretisasi dan rekonstruksi. Berangkat dari hakikat suatu karya yang penuh dengan ketidakpastian estetika, hal ini bisa dipastikan melalui kongkretisasi, sedangkan ketidakpastian pandangan  dapat  dipastikan  melalui  rekonstruksi,  kedua  hal  ini  dilakukan  oleh  pembaca.  Vodicka  juga berangkat dari karya. Karya dilihat sebagai pusat kekuatan sejarah sastra. Pembaca bukan hanya terpaut oleh kehadiran karya sastra, tetapi juga oleh penerimaannya. Dalam menganalisis penerimaan suatu karya sastra, kita  harus  merekonstruksi  kaidah  sastra  dan  anggapan  tentang  sastra  pada  masa  tertentu.  Selanjutnya melakukan  studi  tentang  kongkretisasi  karya  sastra,  dan  terakhir  mengadakan  studi  tentang keluasan/kesan dari suatu karya ke dalam lapangan sastra/bukan sastra .

## Konsep Teori Resepsi
Perkembangan  resepsi  sastra  lebih  bersemangat  setelah  munculnya  pikiran-pikiran  Jausz  dan  Iser yang dapat dianggap memberikan dasar teoretis dan epistemologis. Tumpuan perhatian dari teori sastra akan diberikan kepada teori yang mereka kembangkan.
Jausz  memiliki  pendekatan  yang  berbeda  dengan  Iser  tentang  resepsi  sastra,  walaupun  keduanya sama-sama menumpukan perhatian kepada keaktifan pembaca dalam menggunakan imajinasi mereka. Jausz melihat,  a)  bagaimana  pembaca  memahami  suatu  karya  seperti  yang  terlihat  dalam  pernyataan/penilaian mereka  dan,  b)  peran  karya  tidak  penting  lagi.  Yang  terpenting  di  sini  yaitu  aktifitas  pembaca  itu  sendiri. Sedangkan  Iser,  a)  lebih  terbatas  pada  adanya  pembacaan  yang  berkesan  tanpa  pembaca  perlu mengatakanannya  secara  aktif  dan,  b)  karya  memiliki  peranan  yang  cukup  besar.  Bahkan  kesan  yang  ada pada pembaca ditentukan oleh karya itu sendiri (Junus, 1985, hal. 49)
Mengadopsi  teori  resepsi  terhadap  teks,  yang  dikembangkan  oleh  Ahmad  Rafiq,  resepsi  terhadap teks itu tebagi tiga (1) resepsi eksegesis, yakni menafsir makna , (2) resepsi estetis, menjadikannya sebagai entitas estetika atau mendekatinya secara estetis, dan (3) resepsi fungsional yang berakhir secara praksis dan memuat nilai performatif (Rafiq, 2014, hal. 144-154) Jadi pengabdian yang berbasis riset ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh Ahmad Rafiq dalam menilai pemahaman masyarakat terhadap fatwa MUI dan surat edaran pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19.

## Implikasi Lapangan
Masjid memiliki peran penting di agama Islam, betapa tidak selain sebagai tempat ibadah berupa shalat lima waktu, masjid juga merupakan tempat berkomunikasinya sesama muslim, karena adanya interaksi sesama. Tidak jarang di  masjid  dipertemukannya  seseorang  dengan  orang  lain  yang  belum  dikenal  sebelumnya.  Masjid  dijadikan  tempat musyawarah  untuk  memutuskan  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  agenda-agenda  sosial  kemasyarakatan  yang  ada  di sekitaran lokasi masjid tersebut, bahkan masjid juga di era modern juga dikaitkan dengan fasilitas pengobatan seperti klinik,  fasilitas  pendidikan  seperti  Taman  Pengajian  al-Qur’an  (TPQ)  dan  Pendidikan  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah
(PDTA).  Tidak  hanya  itu,  masjid-masjid  juga  menyediakan  warung  koperasi  berbelanja  bagi  para  jamaah  dan masyarakat, hal ini tentu akan menambah pendapatan masjid, di tempat yang lain masjid juga menyediakan penginapan yang diperuntukan untuk musafir yang membutuhkan tempat beristirahat. Hal ini tentu adalah sebuah kebijakan dalam rangka mengimplementasikan firman Allah SWT yang mengisyaratkan untuk memakmurkan masjid.
َء  ۡنَم ِاللَّٱ َدِجََٰسَم ُرُمۡعَ ي اَانَّ َۖاللَّٱ  الَِّإ َشَۡيَ َۡلََو َةَٰوَكازلٱ ىَتاَءَو َةَٰوَلاصلٱ َماَقَأَو ِرِخٓ ۡلۡٱ ِمۡوَ يۡلٱَو ِاللَّٱِب َنَما
َنيِدَت ۡهُم ۡ لٱ َنِم ْاوُنوُكَي نَأ َكِئََٰٓلْوُأ َٰٓىَسَعَ ف
“Hanya  yang  memakmurkan  masjid-masjid  Allah  ialah  orang-orang  yang  beriman  kepada  Allah dan  hari  Kemudian,  serta  tetap  mendirikan  shalat,  emnunaikan  zakat  dan  tidak  takut  (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (at-Taubah: 18).
Di masa  lalu fungsi masjid sudah beragam, semisal masjid Nabawi. Para sejarawan mencatat tidak kurang  dari  sepuluh  peranan  yang  telah  diemban  oleh  Masjid  oleh  masjid  Nabawi,  diantaranya  adalah:  1. Sebagai  tempat  ibadah  (shalat,  zikir),  2.  Tempat  konsultasi  dan  komunikasi  (masalah  ekonomi-sosial budaya),  3.  Tempat  pendidikan,  4.  Tempat  santunan  sosial,  5.  Tempat  latihan  militer  dan  alat-alatnya,  6. Tempat  pengobatan  korban  perang,  7.  Tempat  perdamaian  dan  pengadilan  sengketa,  8.  Aula  dan  tempat menerima tamu, 9. Tempat menawan tahanan, 10. Pusat penerangan atau pembelaan agama. (Shihab, 2007, hal. 610)
Dari sekian banyak yang disebutkan di atas sepertinya peran masjid dimasa sekarang tidak sebanyak masa  lalu  karena  sudah  adanya  lembaga-lembaga  khusus  yang  dibangun  untuk  memfokuskan  kegiatan tersebut. Tapi paling tidak masjid tetap menjadi berkumpulnya sejumlah orang di dalamnya, perkumpulan itu baik  berupa  shalat  berjamaah,  bermusyawarah  serta  melakukan  proses  pendidikan  dan  pengajaran. Perkumpulan semacam ini dimasa pandemi tentu tidak diperbolehkan karena berisiko penularan virus antara satu orang kepada orang lain. Salah satu lembaga yang mengeluarkan amaran untuk tidak boleh berkumpul dalam  konteks  ibadah  dan  maupun  acara  keagamaan  khsususnya  Islam  adalah  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang notabenenya sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang mempunyai  pengetahuan  agama  lebih  baik  dari  kalangan  masyarakat  muslim,  yang  anggotanya  berlatar belakang  sebagai sarjana muslim  di  bidang  agama maupun  mempunyai  kepakaran  dibidang lainnya, serta merupakan  lembaga  keagamaan  Islam  tempat  bertanyanya  umat  terhadap  perkara-perkara  yang membutuhkan  hukum  keagamaan.  Dari  permasalahan  yang  ada,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) mengeluarkan  pendapatnya  yang  disebut  fatwa,  fatwa  tersebutlah  kemudian  yang  menjadi  landasan  untuk masyarakat  untuk  melakukan  pekerjaan  itu.  Pemerintah  pun  merujuk  kepada  lembaga  ini  apabila  ingin mengambil keputusan terkait masalah keagamaan Islam.
Dalam  masalah  penyelenggaraan  ibadah  dimasa  Covid-19  ini,  MUI  mengeluarkan  fatwa  No.  14 Tahun 2020, fatwa itu kemudian diturunkan lagi setingkat MUI Provinsi dan MUI kabupaten ataupun kota. Khususnya di kota Tanjugpinang, MUI provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan tausiah tertanggal 25 maret 2020.  Dalam  tausiah  ini  MUI  Provinsi  Kepulauan  Riau  meminta  agar  pengelola  masjid  tidak  mengadakan shalat lima waktu serta mengganti shalat jumat di rumah masing-masing. Pemerintah kota Tanjung Pinang sendiri  mengeluarkan  dua  surat  edaran  dalam  mengantisipasi  kerumuman  masa  semasa  pandemi  yang didalamnya  juga  memuat  tentang  aturan  beribadah.  Surat  edaran  pertama  tertanggal  23  Maret  2020  pada ketentuan dua (II) poin kelima menyebutkan “Penyelenggaraan kegiatan ibadah keagamaan agar mematuhi
fatwa/  arahan/  keputusan  dari  pemimpin  umat  agama  masing-masing”. 1 Surat  edaran  kedua  tertanggal  30 Maret  2020  tentang  himbauan  pencegahan  penyebaran  Covid-19  di masjid,  surau  dan  musholla  pada  poin satu, dua dan tiganya menghimbau agar tidak melakukan aktivitas apapun di tempat ibadah masjid, surau dan musholla. 2
Walaupun  fatwa  MUI  dan  surat  edaran  Pemerintah  kota  Tanjungpinang  sudah  dikeluarkan  tapi fenomena  di  masyarakat  masih  ada  masjid-masjid  yang  mengadakan  aktivitas  ibadah  seperti  shalat  lima waktu  dan  shalat  jum’at.  Ada  juga  memang  yang  menutup  masjid  hanya  pada  bagian  depannya  saja,  tapi pintu  samping dibuka, seolah-olah dari  depan terlihat tidak  ada  aktivitas  tapi ternyata  aktivitas shalat  tetap dilakukan.  Fenomena  lain  yang  juga  timbul  adalah  adanya  silang  pendapat  mengenai  penyelenggaraan ibadah  di  masjid  antara  sesama  pengurus  masjid.  Perselisihan  juga  terjadi  antara  pengurus  yang  ingin menutup masjid sementara waktu guna menghindari kerumuman masyarakat dengan jamaah yang ingin tetap melaksanakan ibadah di masjid. Maka pengetahuan terkait fatwa MUI dan surat edaran menjadi sangat urgen karena bisa menjadi legal standing bagi pengurus masjid untuk menutup tempat ibadah sementara waktu dan sekaligus  menambah  pemahaman  pengurus  dan  jamaah  terkait  penyelenggaraan  ibadah  dimasa  pandemi berada pada frekuensi yang sama, dengan begitu maka perpecahan dapat dihindarkan.
Guna  membantu  membantu  mensosialisasikan  fatwa  dan  surat  edaran  pemerintah  kota Tanjungpinang  sekaligus  dalam  rangka  mengetahui  resepsi  masyarakat  terkait  fatwa  MUI,  maka  tim pengabdi  melakukan  kegiatan  sosialisasi  ke  masjid-masjid  yang  sudah  ditentukan.  Tim  pengabdi  menggali data  terkait  pemahaman  masyarakat  terhadap  fatwa  MUI  tentang  penyelenggaraan  ibadah  dalam  situasi terjadinya  wabah  Covid-19.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  tim  melakukan  beberapa  hal  di  antranya. Pertama , mengadakan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengurus masjid untuk menggali  pengetahuan  dan  pemahaman  mereka  terkait  fatwa  MUI  No.  14  Tahun  2020  dan  surat  edaran pemerintah  sekaligus  resepsi  mereka  tentang  fatwa  dan  edaran  tersebut. Kedua ,  mengadakan  penyuluhan terkait fatwa MUI dan surat edaran sebagai upaya mengurangi tingkat penyebaran virus covid 19  di  klister rumah  ibadah. Ketiga ,  membagikan  buku  “Fikih  Pandemic  Beribah  Di  masa  Wabah”  dan  kopian  fatwa MUI No.  14  Tahun  2020,  tausiyah  MUI  Kepulauan  Riau,  Himbauan  DMI  kota  Tanjungpinang  serta  Surat Edaran Walikota No. 440 tertanggal 30 Maret 2020 .
Untuk selengkapnya berikut adalah alur gambaran pelaksanaan pengabdian yang dilakukan:
Gambar 3 . Alur pelaksanaan pengabdian
1 Lihat  surat  edaran  Walikota  Tanjungpinang  Nomor:  4432/400/1/2020  tentang  pengaturan  penyelenggaraan kegiatan  operasional  tempat  usaha  dan  kegiatan  sosial  masyarakat  tertentu  dalam  upaya  kewaspadaan  terhadap penularan infeksi corona virus disease (Covid–19)
2 Lihat  surat  edaran  Walikota  Tanjungpinang  No  440/442/1.1.03/2020  tentang  himbauan  pencegahan penyebaran Covid-19 di masjid, Surau dan Musholla
Berikut adalah dokumentasi terkait pelaksanaan hal tersebut:
Gambar 4 . Dokumentasi pengabdian masyarakat
Dari  data  yang  didapatkan  tim  bahwa  perihal  mengenai  fatwa  MUI  dan  Edaran  pemerintah mereka  sudah mengetahuinya  namun  hanya  20%  saja  yang  membacanya  selebihnya  belum  membacanya, ketika  ditanya  apakah ada anggota MUI daerah yang mensosialisasikan, seluruh pengurus masjid menjawab belum  ada  yang  mensosialisasikannya.  Dari  wawancara  juga  pihak  pengurus  mengaprisiasi  serta mengucapkan  terimakasih  karena  mereka  mendapatkan  pengetahuan  serta  pemahaman  terkait  aturan beribadah dimasa pandemi sekaligus sebagai bahan penguat untuk pengurus melalukan penutupan sementara rumah ibadah.
Sedangkan  data  yang  kami  dapatkan  berdasarkan  hasil  wawancara terkait tentang  resepsi  pengurus mengenai fatwa MUI dan surat edaran dengan mengaca pada teori resepsi yang dikembangkan oleh Ahmad Rafiq,  tim  mendapatkan  dari  perspektif  resepsi  eksegesis  bahwa  fatwa  MUI  dan  surat  edaran  itu  ada  dua pendapat: pertama, Keputusan yang sifatnya himbauan tanpa mengikat  dan kedua, Keputusan yang sifatnya himbauan dan mengikat. Sekitar 70 persen koresponden berpendapat pertama selebihnya berpendapat kedua. Sedangkan  untuk  resepsi  fungsional,  pengurus  masjid  menjadikan  fatwa  MUI  dan  Surat  Edaran  sebagai bahan  (alasan)  untuk  menutup  sementara  fungsi  masjid  sebagai  tempat  ibadah.  Berikut  adalah  gambar tentang resepsi fungsional tersebut.
Gambar 5. Imbauan shalat di rumah

## Kesimpulan
Dari  hasil  pengabdian  yang  berbasis  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  maka  disimpulkan sebagai berikut:
1. Adanya  berbagai  resepsi  terhadap  fatwa  MUI  dan  edaran  pemerintah  dalam  konteks  eksegesis misalnya adalah memandang sebagai himbauan yang sifatnya tidak mengikat dan yang mengikat. Dan  sekaligus  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengingatkan  jamaah  agar  tidak  melakukan  shalat dimasjid untuk sementara waktu.
2. Adanya peningkatan pemahaman terhadap Fatwa MUI secara utuh dari sebelumnya karena sudah diterangkan
3. Adanya  peningkatan  pemahaman  dalil  shalat  beribadah  semasa  pandemi  karena  sudah  dibekali dengan buku.

## Saran
Artikel ini merupakan ringkasan dari laporan PKM berbasis riset. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam  kegiataan  ini  adalah  Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Keagamaan  Islam,  Direktorat  Jendra  Pendidikan Islam,  Kementrian  Agama  RI  yang  membiayai  secara  penuh  LP3M  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri (STAIN)  Sultan  Abdurrahman  Kepulauan  Riau,  perwakilan  pengurus  masjid  dikecamatan  Tanjungpinang Timur. Tanpa bantuan mereka PKM ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, kepada semua pihak yang terlibat tim PKM menghaturkan terimakasih.

## Referensi
Kompas. (2020, Maret 9). kompas.com . Retrieved
April 2020,  from
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/05280011/kronologi-dan-urutan-munculnya-6-orang- positif-virus-corona-di-indonesia
Al-Sabuni, M. '. (2001). Safwat al-Tafsir. Beirut: Dar Al-Fikr.
MUI.  (2020,  Maret  16). https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentang- Penyelanggaran- Ibadah-Dalam-siatuasi-Wabah-COVID-19.pdf . Retrieved April 2020, from Website MUI: mui.or.id
Kumparan.  (2020). https://kumparan.com/kumparannews/virus-corona-diduga-muncul- pertama-kali-pada-  17-november-2019-di-hubei-1t11BcMNz73/full .  Retrieved  April 9, 2020, from Kumparan Website: Kumparan.com
JDIH.  (2020,  April  9). https://jdih.menpan.go.id/puu-994-Surat%20Edaran%20Menpan.html . Retrieved from JDIH Website: jdih.menpan.go.id
Sastriyani,  S.  H. (2001).  Karya  Sastra Perancis  Abad ke-19  Madame Bovary  dan Resepsinya  di Indonesia. Jurnal Humaniora, XIII (03), 252-259.
Ratna, N. K. (2009). Metode dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Walidin, M.  (2007,  Desember). http://mwalidin.blogspot.com/2007/12/seksualitas-dalam-novel-indonesia .
Retrieved April 2020, from Muhammad Walidin Blog: http://mwalidin.blogspot.com
Pradopo,  R.  D.  (2007). Beberapa  Teori  Sastra:  Metode  Kritik  dan  Penerapannya. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Ratna,  N.  K.  (2009). Metode  dan  Teknik  Penelitian  Sastra. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. Junus,  U.  (1985). Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar. Jakarta: Gramedia.
Rafiq,  A.  (2014). he Reception of the Qur’an in Indonesia; A Case Study of the Place of the  Qur’an in a Non-Arabic  Speaking  Community. Philadelphia:  Disertasi  Ph.D.  The  Temple  University  Graduate Board.
Muhid  dkk,  A.  (2018).  Perubahan  Perilaku  Open  Defecation  Free  (ODF)  melalui  Program  Sanitasi  Total Berbasis  Masyarakat  (STBM)  di  Desa  Babad  Kecamatan  Kedungadem  Kabupaten  Bojonegoro. Engagemen: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 (1), 99-119.
Shihab, M. (2007). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan