## MASJID BESAR RAJA HAJI ABDUL GHANI PULAU BURU KEPULAUAN RIAU
Nurman Kholis
Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia nukhdata@yahoo.com
Abstract. Many Muslims in the Riau Islands do not know the history of the development of Islamic theory from the center of power to spread to various corners. This is as the existence  of  the  Great  Mosque  of  Raja  Haji  Abdul  Ghani  (MBRHAG)  on  Buru  Island, Karimun. Thus, to uncover the existence of this mosque, qualitative research methods are used so that history, architecture, and socio-religious functions can be known. Based on the results of the study it was concluded that the establishment of MBRHAG was initiated by Raja Haji Abdul Ghani. He was the first Amir (sub-district level government) of the kingdom of Riau-Lingga on Buru Island, in the 19th century. The architecture is a Chinese. Therefore, on the right side of this mosque is around 200 m, there is also the Sam Po Teng Temple  and  the  Tri  Dharma  Dewa  Bumi.  Thus,  the  close  location  of  the  mosque  with Chinese and Confucian worship houses's shows a harmonious relationship between Malay Muslims and Chinese Buddhists. In fact, in the continuation of this relationship there was information that a Chinese Buddhist had joined a Muslim friend to fast for half a month of Ramadan.
Keywords: Mosque,  Malay  Muslims,  Chinese  Buddhists/Confucians,  Harmonious Relations
Abstrak. Umat  Islam  di  Kepulauan  Riau  banyak  yang  tidak  mengenal  sejarah perkembangan ajaran Islam dari pusat kekuasaan hingga tersebar ke berbagai pelosok. Hal ini sebagaimana keberadaan Masjid Besar Raja Haji Abdul Ghani (MBRHAG) di Pulau Buru,  Karimun.  Dengan  demikian,  untuk  mengungkapkan  keberadaan  masjid  ini digunakan  metode  penelitian  kualitatif   agar  dapat  diketahui  sejarah, arsitektur,  dan fungsi sosial keagamaannya.  Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pendirian MBRHAG diprakarsai oleh Raja Haji Abdul Ghani. Ia adalah Amir (pemerintah setingkat kecamatan) pertama kerajaan Riau-Lingga di Pulau Buru, pada abad ke-19. Adapun arsitekturnya adalah seorang Tionghoa. Karena itu, di sebelah kanan masjid ini sekitar 200 m juga terdapat Kelenteng Sam Po Teng dan cetya Tri Dharma Dewa Bumi. Dengan  demikian,  dekatnya  lokasi  masjid  dengan  rumah  ibadah  umat  Tionghoa  dan Khonghucu ini menunjukkan hubungan yang harmonis antara muslim Melayu dengan Budhis Tionghoa. Bahkan, dalam kelangsungan hubungan ini terdapat informasi seorang Buddhis Tionghoa pernah ikut temannya yang beragama muslim untuk berpuasa selama setengah bulan Ramadhan.
Kata  Kunci: Masjid,  Muslim  Melayu,  Buddhis/Khonghucu  Tionghoa,  Hubungan Harmonis

## Pendahuluan
Rukun  Islam  yang  kedua  adalah shalat. Kata ini secara bahasa berarti doa dan  dalam  istilah  ilmu  fiqh  merupakan serangkaian ibadah (pengabdian)
khusus  yang  dimulai  dengan takbir (pengucapan  “Allahu  Akbar”  yang berarti “Allah Maha Besar”) dan diakhiri dengan taslim (pengucapan  “salam”). Salah satu aktivitas dalam shalat adalah sujud yaitu gerakan secara lahir dengan meletakan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke bumi. Kata ini berasal dari sajada yang  berarti  patuh,  taat,  serta  tunduk dengan  penuh  hormat  dan  takzim. Turunan  dari  kata sajada, selain  sujud juga adalah masjid yang berarti “tempat bersujud”. Karena itu, dalam pengertian sehari-hari
masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum Muslim.
Perkembangan  fungsi  masjid sendiri  telah  berlangsung  sejak  Nabi Muhammad  saw  masih  hidup.  Ada masjid  yang  berfungsi  sebagai  tempat salat dan juga sekaligus sebagai tempat menerima  wahyu  yang  diteruskan  oleh Nabi sebagai ajaran kepada umatnya di tempat  yang  sama  pula.  Hal  ini  seperti masjid  Nabawi  di  Madinah.  Dengan demikian,  fungsi  masjid  bertambah menjadi  tempat  untuk  pelaksanaan dakwah  dan  tempat  pendidikan  agama Islam. Kegunaan masjid
lebih berkembang lagi setelah
Nabi Muhammad saw wafat. Ada masjid yang dipakai  untuk  tempat  berhimpunnya laskar  muslim  dalam  mempersiapkan segala  keperluannya  sehingga  sehingga dinamakan masjid askar. Saat pengaruh dan  kemajuan  Islam  telah  jauh memasuki  negara-negara  di  luar  Arab, para sultan dan penguasa suatu negara yang  telah  memeluk  agama  Islam membangun
mesjidnya
dengan penampilan  yang  megah,  besar,  dan berwibawa. Penampilannya juga mewakili  kekuasaan  negara,  tempat
bangunan masjid itu didirikan (Tugiyoso, 2006: 14-15).
Di  samping  masjid  resmi  dan besar  yang  biasanya  dibangun  di  kota besar  atau  pusat  keramaian  juga terdapat  masjid  yang  ukurannya  lebih kecil  di  pemukiman  yang  jauh letaknya dari masjid besar. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi pembagian di antara kedua  macam  masjid  ini.  Masjid  yang berukuran  besar  dan  ada  di  pusat keramaian selain digunakan untuk salat berjamaah harian juga digunakan untuk salat  berjamaah  pada  hari  Jumat  dan hari  raya  sehingga  kemudian  menjadi mesjid jami.
Masjid-masjid  tersebut  setelah Nabi Muhammad saw wafat banyak yang didirikan  untuk  memperingati  beliau. Hal  ini  seperti  di  jalan  antara  Mekkah dan  Madinah.  Sepanjang  jalan  tersebut, terdapat  tempat  bekas  ia  melakukan shalat  waktu  perang  parit,  maka  di situlah di bangun masjid. Demikian juga pada  jejak  telapak  binatang  kendaraan Nabi  yang  masih  tampak  di  batu,  maka dibangunlah  masjid  al-Baghla  di Madinah.  Hal  yang  sama  juga  seperti masjid  Al-Ijaba  tempat  yang  padanya seruan Nabi pernah terjawab dan masjid al-Fath  yang  mengingatkan  atas  Mekah dan  lain-lain.  Karena  itu,  Imam  Ghazali pernah  mengunjungi  30  masjid  yang didirikan  untuk  mengenang  Nabi  dan para sahabatnya di kedua kota tersebut (Tugiyoso, 2006: 17).
Tradisi membangun masjid yang dimaksudkan  untuk  mengenang  orang besar, ulama besar, orang yang memiliki karamah,  bahkan  ada  pula  yang berhubungan dengan para Nabi terdahulu juga berkembang ke luar kota Mekah dan Madinah. Hal ini seperti ada empat  mesjid  Musa  di  Mesir  dan  juga masjid  Ya’kub,  Masjid  Ibrahim,  dan masjid  Sulaiman  (Tugiyoso,  2006:  17) . Demikian  juga  di  Indonesia,  banyak masjid  yang  didirikan  juga  sekaligus
untuk  mengenang  nama  sultan  atau ulama yang berjasa dalam menyebarkan ajaran  Islam.  Salah  satu  masjid  yang didirikan dengan maksud tersebut yaitu Masjid  Besar  Raja  Haji  Abdul  Ghani (selanjutnya  disingkat  MBRHAG)  yang berlokasi  di  Pulau  Buru,  Karimun, Kepulauan  Riau.  Lokasi  masjid  ini berdekatan  dengan  Klenteng  yang berjarak sekitar 200 m. Karena itu, para pengurus  MBRHAG  diasumsikan  turut serta  membangun  relasi  umat  Islam Melayu dengan umat Konghuchu/Buddha keturunan
Tionghoa  di  Pulau  Buru,  Karimun, Kepulauan Riau.

## Permasalahan
Pada  umumnya  kaum  Muslimin di  Indonesia  kurang  memperhatikan sejarah  perkembangan  umat  Islam termasuk di dalamnya sejarah pendirian masjid.  Kalau  pun  mereka  sekilas mengetahui  sejarah  masjid,  biasanya masjid  yang  dikenal  itu  berada  dalam pusat  kekuasaan  atau  ibu  kota kesultanan  pada  masa  silam.  Dengan demikian,  kebanyakan  mereka  juga tidak  mengenal  bagaimana  sejarah perkembangan  ajaran  Islam  dari  pusat kekuasaan  tersebut  hingga  tersebar  ke berbagai  pelosok  melalui  pendirian berbagai masjid, sebagaimana terjadi di Kepulauan Riau.
Karena  itu,  umat  Islam  di propinsi  ini  kebanyakan  mengenal masjid  di  Pulau  Penyengat  dan  juga masjid  di  Lingga.  Hal  ini  sehubungan dengan kedua masjid ini yang berada di pusat  pemerintahan  Kesultanan  Lingga pada masa silam. Karena itu, umat Islam di propinsi ini diasumsikan banyak yang tidak mengetahui sejarah dan arsistektur  masjid  Masjid  Besar  Raja Haji  Abdul  Ghani  di  pulau  Buru. Demikian  juga  bagaimana  masjid  ini berfungsi dalam membina para jama’ahnya  dalam  membangun  relasi
dengan  orang-orang  yang  bersuku berbeda  dan  juga  berbeda  agama, diasumsikan  tidak  banyak  diketahui oleh umat Islam khususnya di kepulauan Riau.  Hal  ini  sebagaimana  kehadiran orang-orang  keturunan  Tionghoa  yang beragama  Buddha  dan  Konghuchu berikut  cetya/klenteng  yang  berdiri sekitar  200  m  di  sebelah  kanan MBRHAG.
Berdasarkan permasalahan tersebut,  maka  masalah  utama  dalam artikel  ini  adalah,  tentang  bagaimana sejarah  pendirian  dan  perkembangan MBRHAG?; bagaimana arsitektur masjid MBRHAG?;  dan  bagaimana  peran MBRHAG  dalam  membangun  relasi umat Islam Melayu dengan Buddhis dan Konghuchu Tionghoa di pulau Buru?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif. Adapun  metode  analisisnya  digunakan dengan  pendekatan  kualitatif.  Analisis ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan  keberadaan  masjid dari  perspektif  sejarah  dan  arsitektur serta  fungsi  sosial  keagamaannya. Adapun  teknik  pengumpulan  datanya dengan menggunakan teknik observasi, wawancara,  dan  studi  pustaka.  Teknik observasi,  yaitu  dengan  melakukan pengamatan langsung terhadap MBRAG.
Teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan seputar MBRHAG  kepada  nara  sumber  yang dianggap  mampu  dan  mengetahui  latar belakang sejarah, fungsi sosial masjid ini khususnya  dalam  membangun  relasi umat Islam dengan umat
Buddha/Konghucu  di  Pulau  Buru, Karimun,  Kepulauan  Riau.  Sementara itu, studi pustaka juga dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang secara langsung  dan  tidak  langsung  terkait MBRHAG.

## Sejarah  Penyebaran  Agama,  Kondisi
Geografi  dan  Sosial  Kabupaten Karimun
Salah satu jejak sejarah yang ada di Pulau Karimun sendiri adalah Prasasti Pasir  Panjang  yang  oleh  para  ahli ditafsirkan adanya persentuhan dengan dengan  agama  Budha  yang  datang  dari India  sekitar  abad  ke-9.  Jejak  budaya lainnya  terdapat  di  Pulau  Baru,  Pulau Kundur,  dan  Pulau  Moro.  Penyebaran agama ini sehubungan dengan dua abad sebelumnya,  Sriwijaya  pada  abad  ke-7 menjadi  pusat  agama  Buddha  di  Asia Tenggara.  Agama  Buddha  ini  pun berkmbang  juga  di  daerah-daerah kekuasaannya.  Salah  satu  daerah Kerajaan Sriwijaya yang berada di ujung selatan Malaka adalah Karimun. Daerah ini  letaknya  sangat  strategis,  berada tepat  di  ujung  selat  Malaka  sehingga para  musafir  dari  india  yang  melintas Selat  Malaka  ke  arah  selatan  dengan mudah  menyinggahi  Pulau  Karimun (Galba, 2001: 43).
Pada  tahun  1414,  raja  Malaka Parameswara memeluk Islam. Namanya pun  berubah  menjadi  Muhammad Iskandar Syah. Sepuluh tahun kemudian,
Parameswara  digantikan  oleh  Sultan Muhammad Syah. Kehidupan masyarakat Malaka termasuk di antaranya  daerah  Karimun  terfokus kepada bidang perdagangan. Karena itu, dalam  perkembangannya,  masyarakat Karimun secara umum terbagi ke dalam beberapa  golongan.  Golongan  pertama penduduk  pribumi,  golongan  kedua pedagang asing yang menetap di Malaka, dan  golongan  ketiga  santri  yang  sering kali  datang  ke  kawasan  Malaka. Hubungan  antar  bangsa  pun  terjalin tidak  hanya  dengan  yang  berada  di wilayah Nusantara, juga dengan bangsa dari  Tionghoa,  India,  Persia,  dan semenanjung  Arab  hingga  terciptalah masyarakat  yang  kosmopolis.  (Galba, 2001:  50).  Malaka  pada  tahun  1511
jatuh  ke  tangan  Portugis.  Wilayah kekuasaannya  pun  menjadi  sempit  dan berganti  nama  menjadi  Kesultanan Johor yang meliputi Johor, Pahang, Riau, Lingga, dan beberapa daerah lainnya di Sumatera (Galba, 2001: 51).
Sultan  Mansyur  Syah  yang memerintah  pada  masa  tersebut memberi larangan zuriat yaitu keturunan  Raja-raja  Malaka  tinggal  di Malaka. Hal itu dilakukan demi menjaga kelangsungan kehidupan keturunannya. Pada masa itu, menurut perkiraan Sultan Malaka  apabila  Malaka  tetap  melawan Portugis  maka  keturunan  mereka  akan musnah.
Mengingat orang-orang Portugis selain memiliki pengaruh yang kuat juga mempunyai peralatan senjata yang lengkap.
Karena  suasana  yang  tidak memungkinkan untuk kembali memerintah  seperti  semula,  akhirnya Sultan  Mansyur  mengajurkan  untuk mencari  tempat  yang  baru  yaitu mendirikan  kerajaan-kerajaan  kecil  di tempat  lain.  Karena  itu,  tak  lama kemudian muncullah kerajaaan- kerajaan  seperti  ;  Kerajaan  Indrasakti yang berkedudukan di Pulau Penyengat, Kerajaan Indraloka yang berkedudukan di  Tumasek,  Kerajaan  Indrapura  yang berkedudukan di Siak, Kerjaan Indragiri yang  berkedudukan  di  Rengat  dan Kerajaan Indrapuri yang berkedudukan di  Langkat.  Kelima  kerajaan  ini merupakan  pecahan  dari  kerajaan Malaka.  Sementara  itu,  rakyat  dari kerajaan  Malaka  juga  berpencar  dan diantaranya tinggal di Pulau-pulau yang berada  di  kepulauan  Riau  termasuk salah  satunya  adalah  Pulau  Karimun. Sejak  Malaka  diduduki  Portugis  di daerah  ini  terutama  Selat  Malaka merupakan  tempat  pelayaran  kapal- kapal dari luar negeri yang berdagang ke Asia  Timur.  Kapal-kapal  dari  luar  ngeri yang berdagang ke Asia Timur.
Pada masa kolonial, dengan latar belakang
penguasaan jalur-jalur perdagangan  di  daerah  Riau  inilah Karimun  sebagai  sebuah  Pulau  yang sangat  strategis  memegang  peranan yang  sangat  penting  pada  masa  itu. Karena  itu,  tercatat  pernah  terjadi pertikaian  anatara  Inggris  di  sebelah utara  dan  Belanda  di  sebelah  timur menyangkut status maupun kedudukan pulau-pulau  Karimun.  Bahkan  masalah Karimun  pernah  menjadi  titik  puncak pertikaian  antara  penguasa  lokal  di daerah Riau pada abad ke-19. Semuanya menunjukkan  bahwa  Karimun  dengan segala  kelebihan  yang  dimiliki  selalu menjadi  incaran  kekuatan  besar  pada masa itu setelah diketahui adanya jenis bahan tambang yang dapat dieksploitasi di daerah tersebut.
Setelah  kemerdekaan  Indonesia pada tahun 1945, dalam perkembangannya  Kabupaten  Karimun khususnya dan Kepulauan
Riau umumnya  pada  tahun  1963  dikenal sebagai “Surga Dolar” karena pada saat itu  yang  berlaku  di  daerah  ini  adalah uang  ringgit  Malaysia  dan  dolar Singapura. Namun pecahnya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia menyebabkan  pemerintah  Indonesia mengambil  tindakan  untuk  melakukan dedolarisasi  dengan  menerbitkan  uang Kepuluan  Riau  (KR)  pada  tahun  1963. Semenjak  itu  kehidupan  ekonomi  di wilayah ini menjadi lesu.dan masyarakat pada  waktu  itu  sangat  sulit  mendapat barang kebutuhan pokok yang sebelumnya didatangkan dari Singapura dan Malaysia.
Adanya desakan terhadap kebutuhan  hidup,  lahirlah  aktifitas ekonomi  masyarakat  yang  dikenal dengan sebutan semokil (penyelundupan). Pada mulanya
kegiatan ini dilakukan oleh orang-orang melayu  yang  bekerja  sebagai  nelayan, namun pada perkembangan selanjutnya
kegiatan semokil ini  menjadi  semakin marak, tidak saja dilakukan oleh orang- orang Melayu secara tradisional melainkan  diikuti  oleh  penduduk lainnya yang mendiami wilayah Kepulauan Riau. Setelah masa konfrontasi berakhir, bersamaan dimulainya Program pembangunan Nasional Repelita  I  tahun  1969,  ternyata  tidak merubah  kebiasaan  warga  penduduk dalam aktivitasnya sebagai penyelundupan,  sehingga  kawasan  ini kembali  terkenal  sebagai  kawasan rawan penyelundupan. Bagi pemerintah kegiatan penyelundupan sangat merugikan sehingga pemerintah berupaya melakukan tindakan pencegahan dengan berbagai kebijakan. Salah  satu  kebijakan  yang  diambil pemerintah pada saat itu adalah dengan menempatkan  Kantor  Wilayah  Bea  dan Cukai  di  Pulau  Karimun.  Penempatan Kantor Bea dan Cukai ini ternyata dapat memberikan dampak yang positif, selain dapat mencegah berbagai penyelundupan  juga  dapat  memberi lapangan pekerjaan bagi warga setempat  sebagai  pegawai  Bea  dan Cukai.
Seiring  dengan  derap  reformasi yang terus bergulir, berbagai aspirasipun berkembang di masyarakat di  antaranya  adalah  adanya  keinginan yang  kuat  untuk  segera  memekarkan wilayah mereka yang sebelumnya hanya berstatus  setingkat  kecamatan.  Diawali dengan membentuk Komite Pemekaran Kepuluan Riau (KPKR) tahun 1999 yang melakukan  musyawarah  di  Tanjung Pinang dan melahirkan sebuah deklarasi yang  intinya  untuk  membentuk  daerah otonomi pada bekas Kabupaten Kepulauan Riau.
Akhirnya  apa  yang  diharapkan oleh  seluruh  masyarakat  Karimun terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang  No.  53  Tahun  1999
tentang pembentukan Kabupaten Karimun serta 35 kabupaten lainnya di seluruh  Indonesia  yang  disahkan  oleh Presiden  pada  tanggal  4  Oktober  1999 dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 oleh Mendagri di Jakarta. Adapun pejabat pertama Bupati Karimun adalah Drs. H.M. Sani berdasarkan SK Mendagri No. 131.81-1124 sampai dengan 81-115.
Dengan terbentuknya Kabupaten Karimun  dan  dengan  disyahkannya Undang-undang  No.  22  Tahun  1999 tentang  Otonomi  Derah,  di  satu  sisi merupakan  harapan  dan  peluang  yang sangat  terbuka  Kabupaten  Karimun diberi  keleluasaan  untuk  membangun daerahnya seluas-luasnya, namun di sisi lain  merupakan  tantangan  tersendiri karena dengan demikian segala konsekuensi  yang  terkait  dengan pembiayaan  daerah  tentunya  harus dipenuhi  sendiri  melalui  PAD  yang ditargetkan.
Karena itu,
terbentuklah
Kabupaten Karimun
berdasarkan Undang-undang  No.  53  Tahun  1999.
Pada  awal  terbentuknya  wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas 3 (tiga) kecamatan,  yakni  Kecamatan  Karimun, Kecamatan  Moro  dan  Kecamatan Kundur.
Selanjutnya berdasarkan peraturan  Daerah  Kabupaten  Karimun nomor  126  tahun  2001,  maka  wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi  8  (delapan)  Kecamatan,  dan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten  Karimun  nomor  10  tahun
2004  dimekarkan  lagi  menjadi  9 (sembilan) kecamatan dan pada akhirnya berdasarkan peraturan daerah Kabupaten  Karimun  nomor  12  tahun 2007  dimekarkan  lagi  menjadi  12  (dua belas) kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak  29  kelurahan  dan  42  desa, 3778  RW (Rukun  Warga)  dan  1060  RT (Rukun Tetangga).

## Sejarah MBRHAG
Pendirian  masjid  ini  diprakarsai oleh  Raja  Haji  Abdul  Ghani.  Ia  adalah Amir (pemerintah setingkat kecamatan) pertama  kerajaan  Riau-Lingga  di  Pulau Buru Karimun, dan  sekaligus wakil Yang Dipertuan  Muda  Riau  Raja  Muhammad Yusuf.  Karena  itu,  untuk  mengenang jasanya,  namanya  diabadikan  sebagai nama masjid tersebut. Namun, Raja Haji Abdul  Ghani  tidak  dikubur  di  sekitar masjid  ini  melainkan  di  komplek Pemakaman  Raja  Haji  Fi  Sabilillah  di Pulau  Penyengat  (wawancara  dengan Ketua DKM MBRHAG Daeng Muhammad, 1 April 2016). Berkenaan dengan tahun pendirian MBRHAG terdapat perbedaan pendapat tentang sejarah pembangunan masjid  ini.  Menurut  Teguh  Hidayat, masjid  ini  dibangun  tahun  1823  atau setahun sebelum Traktat London 1824, yang  telah  menyebabkan  pecahnya “Perang  Karimun”  dan  sebelas  tahun sebelum  masjid  Pulau  Penyengat dibangun  pada  tahun  1834.  Namun, menurut  Anastasia  Wiwik  Swastiwi masjid  ini  dibangun  pada  masa pemerintahan  Sultan  Abdulrahman Muazamsyah    antara  tahun  1883-1911 (Swastiwi, 2007: 9).
Argumentasi
Swastisi
sehubungan  dengan  jabatan  Amir pertama  kerajaan  Riau-Lingga  untuk wilayah Pulau Buru yang berkedudukan di  Pulau  Buru  mulai  diamanahkan kepada  kepada  Raja  Haji  Abdul  Ghani setelah  tahun  1855.  Karena  itu,  dapat diperkirakan mesjid bersejarah tersebut dibangun setelah tahun 1855, jika diberi rentang  masa  diperkirakan  tahun (1844-1857).  Hal  ini  sebagaimana tulisan dalam surat Yamtuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf kepada Resident Riouw bertanggal 20 Februari 1893. Isi surat ini tentang Raja Haji Abdul Ghani sebagai Amir pertama di Pulau Buru itu yang wafat  di Singapura pada 28 Rajab
1310  bertepatan  dengan  15  Februari 1893.
Jenazahnya Raja Haji Abdul Ghani diantar  oleh  Sultan  Johor  (Sultan  Abu Bakar) ke Pulau
Penyengat menggunakan    kapal  api  bernama “Seget” milik Sultan Johor, yang  diiringi oleh  kapal  api  “Penyengat”  milik Yamtuan  Muda  Riau  Raja  Muhammad Yusuf.  Jenazahnya  tiba  di  Pulau Penyangat  29  Rajab  1310    bersamaan dengan dengan 16 Februari 1893, pukul lima petang, dan “…pada malam chamis itu djoega kita [Raja Muhammad Yusuf] makamkan di Penjengat adanya.” (ANRI.
Riouw. 225/5). Dalam perkembangannya, MBRHAG telah mengalami  sejumlah  restorasi  dan perubahan meski tak merubah keseluruhan struktur
aslinya. Perubahan  yang  jelas  tampak  pada bagian  atap  dan  langit-langit  ruangan utama di bawahnya. Seperti dilaporkan oleh  Controleur  Indragiri,  A.F.  P.  Grafl, pada tahun 1888, mesjid beratap kubah ( koepeldaken ).  Namun  bila  melihat struktur  bangunan  masjid  itu,  tentulah yang  dimaksud  Graafland  bukanlah seperti  kubah  ‘model  bawah’  yang asalnya dari Timur Tengah. Tampaknya orang  Belanda  ini  menyamaratakan semua  atap  masjid  Melayu  sebagai kubah ( koepeldaken ) (Syahri, 2015: 27).

## Arsitektur MBRHAG
MBRHAG memiliki menara dengan ketinggian 11 Meter. Menara ini juga berfungsi sebagai mercu tanda bagi Pulau  Buru  dalam  peta  laut  dan  peta perlayaran  Kepulauan  Riau  pada  abad 19. Hal ini sebagaimana terdapat dalam peta laut dan alur perlayaran di Riouw- Lingga  Archipel  (Kepulauan  Riau- Lingga)  yang  dibuat  oleh  angkatan  laut Belanda tahun
1898-1899 dan diterbitkan tahun 1901 di s-Gravenhage (Den  Haag)  umpamanya,  mesjid  ini dicantumkan  sebagai  salah  satu  mercu
tanda Pulau Buru dan diberi keterangan (Syahri, 2015: 33).
Sebagaimana halnya Masjid Raya Sultan  Riau  di  Pulau  Penyengat, MBRHAG juga didominasi warna kuning. Adapun  gaya  arsitektur  Masjid  Besar Raja  Haji  Abdul  Ghani  di  Pulau  Buru adalah tipikal masjid-masjid tradisional Melayu di Semenanjung (Mesjid Kampung Keli di Malaka) dan Singapura (Mesjid  Sultan  yang  lama  di  Kampung Gelam) pada abad ke-19.
Denah bangunan utamanya berbentuk empat persegi yang mencakupi  ruangan  salat  dan  teras mesjid dengan ukuran keseluruhan  13 x 12,7 m. Bagian mihrabnya yang menjadi bagian  penunjuk  arah  kiblat  dan  ruang tempat imam memimpin shalat berjamaah  merupakan  ruang  segi empat:  sama  seperti  mihrab  masjid Kampung Keling di Malaka.
Ruangan utama masjid ini adalah tempat  shalat  berjamaah  berbentuk bujur  sangkar.  Di  dalamnya  terdapat empat  buah  tiang  seri  berbentuk  bulat (empat buah tiang beton menggantikan tiang  lama  dari  bahan  kayu).  Keempat tiang  ini  sekaligus  menjadi  penopang atap  masjid.  Seluruh  tiang  dan  dinding bagian dalam masjid ini juga didominasi warna  kuning  diraja  dengan  kombinasi sedikit  warna  hijau  pada  bagian lingkaran  profil  bagian  atas  dan  kaki tiang.
MBRHAG  memiliki  lima  buah pintu dengan bagian atasnya berbentuk lengkungan  yang  melengkapi  ruangan utama  masjid.  Dua  buah  pintu  pada dinding  bagian Utara dan Selatan, serta satu  pintu  utama  pada  bagian  tengah dinding  sebelah  Timur  yang  berdepan- depan  dengan  mihrab  menjadi  akses keluar  masuk  jamaah.  Dinding  sebelah Timur  ini,  juga  dilengkapi  dengan  dua buah  jendela  berhiasakan  jeruji  khas seni bina Melayu.
Menurut  Ketua  Umum  Dewan Kemakmuran Masjid Daeng Muhammad (wawancara 1 April 2016), berdasarkan cerita  masyarakat  Pulau  Buru,  tukang yang mengerjakan pembangunan mesjid ini  adalah  tukang  Tionghoa  yang didatangkan  dari  Singapura.  Tukang yang sama juga
mengerjakan pembangunan  kelenteng  yang  letaknya tak jauh dari mesjid ini.
Secara  arsitektural,  reka  bentuk masjid ini adalah khas mesjid tradisional Melayu  yang  popular  pada  zamannya. Gaya  arsitektur  masjid  seperti  ini tersebar  luas  di  Semananjung  dan Singapura  pada  abad  ke  19.  Aslinya mesjid  seperti  ini  dibangun  dengan struktur seni panggung dan menggunakan  kayu.  Namun  pada  abad ke  19,  di  Pulau  Buru,  seperti  juga  di Malaka,  struktur  bangunannya  diubah- suai  menggunakan  batu  dan  perekat kapur  yang  diperkuat  dengan  putih telur.
Pengaruh  seni  arsitektur  asing, terutama  Tionghoa  dan  Eropa,  tampak jelas  pada  bangunan  Masjid  Besar  Raja Haji Abdul Ghani di Pulau Buru. Hal ini bukan  semata-mata  karena  tukang mahirnya  adalah  orang  Tionghoa  yang didatangkan  dari  Singapura,  sebuah tempat  yang  sangat  maju  dalam  seni arsitektur  bangunannya  pada  abad  19, tapi  juga  karena  pada  zaman  mesjid tersebut  dibangun,  seni  arsitektur masjid seperti ini sangat populer.
Salah  satu  bangunan  berseni arsitektur Tionghoa sebagaimana tampak  pada  menara.  Bangunan  ini berbentuk  silinder  dengan  diameter lingkaran 6 m dan tinggi menara 14 m, yang makin ke atas semakin meruncing dan pada ketinggian sekitar 7 m dibatasi oleh  jalan  lingkar  atas.  Bentuk  puncak menyerupai  tempat  pembakaran  hio  di klenteng-klenteng  Tionghoa  (Sugiharta, 2006: 59).
Adapun pengaruh seni arsitektur Eropa  tampak  pada  tiang-tiang  empat persegi dan bulat yang menyangga atap bagian  teras.  Dalam  seni  arsitektur klasik  Eropa,  tiang-tiang  seperti  ini dikenal  sebegai  pilar-pilar  ( column ) klasik  yang  disebut  Tuscan  order,  atau gaya Roman-Doric.
Masjid  ini  menggunakan  alas tiang,  bagian  tubuh  tiang  polos  tidak bergalur, adalah salah salah satu bentuk tiang  paling  popular  dalam  seni  bina Melayu  abad  19.  Selain  di  Pulau  Buru, tiang  persegi  seperti  ini  banyak digunakan  pada  bangunan  kolonial  di Tanjungbalai,  Singapura,  Johor,  dan Tanjungpinang tempo dulu.
Selain  bentuk  puncak  menara yang  dikatakan  sebagai  pengaruh arsitektur  Tionghoa,  bagian  lainnya yang jelas sekali pengaruh seni interior dalam  seni  arsitektur  Tionghoa  adalah sejumlah  ventilasi  yang  sekaligus menjadi  hiasan  pada  dinding  ruang,  di sekeliling bagian atas ruang mihrab, dan pagar  di  sekeliling  puncak  menara masjid.
Ornamen ventilasi tersebut bukanlah  terbuat  dari  batu  giok sebagaimana  diyakini  selama  ini. Sesungguhnya,  ornamen  ventilasi  itu adalah keramik berwarna hijau tua yang berasal  dari  Negeri  Tionghoa    zaman Dinasti  Qing.  Keramik  jenis  ini,  dan variannya, diproduksi di daerah Shiwan dekat Guangdong, Tionghoa, dan dikenal luas  sebagai  keramik  Shiwan.  Ventilasi keramik seperti ini sangat populer pada zamannya,  dan  diekspor  ke  Singapura hingga akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 (Syahri, 2015: 27).
Dari model dan coraknya, kramik ventilasi  tersebut  berasal  dari  zaman menjelang akhir kekuasaan Dinasti Qing di Tionghoa, atau sekitar tahun 1880-an hingga akhir abad 1890-an.
Diperkirakan,  keramik  ventilasi  ini dibawa  ke  Pulau  Buru  dari  Singapura
yang  pada  saat  itu  adalah  salah  satu pasar  penting  keramik  Shiwan  di kawasan  Selat  Melaka.  Selain  menjadi ornamen  dan  ventilasi  Mesjid  di  Pulau Buru,  keramik  ventilasi  sejenis  juga digunakan sebagai hiasan pada sejumlah rumah  toko  tua  di  Jl.  Nusantara  (Jl. Besar)  di  Tanjungbalai,  Karimun,  yang kebanyakannya  dibangun  pada  akhir abad  ke  19  hingga  awal  abad  ke  20. Selain  itu,  juga  digunakan,  pada sejumlah bangunan kolonial di Tanjungpinang,  dan  pada  salah  satu istana  Sultan  di  Daik-Lingga  (Syahri, 2015: 27).
Struktur dan bentuk Masjid Besar
Raja Haji Abdul Ghani pada saat ini bila kaidah
dalam
restorasinya diperhatikan,  tidak  banyak  bedanya dengan  bentuk  aslinya  ketika  pertama kali  dibangun.  Susunan  atap  limas bertingkat tiga ini dalam seni arsitektur Melayu trades dikenal sebagai gabungan empat  bumbung  pisang  sesikat  yang menurus di bagian puncaknya. Jenis atap seperti    lazim  dipergunakan  untuk memayungi  masjid  atau  sebagai  atap masjid tradisional Melayu.
Di halaman masjid, terdapat pula dua  bangunan  penunjang fungsi  masjid yang  masih  relatif  terjaga  keasliannya. Bangunan pertama, yang letak di sudut sisi  selatan  bangunan  masjid,  adalah sebuah  kulah  atau  kolah  atau  bak  air yang berfungsi sebagai tempat mengambil berwudu atau wudu sebelum  menunaikan  salat,  namun  kini tidak  berfungsi  lagi.  Ketika  masih dipergunakan pada masa lalu, kulah ini diisi  air  dialiri  dari  sumber  air  hingga paras  tertentu  yang  volumenya  lebih dari  dua  kulah.  Setiap orang  yang  akan berwudu  akan  masuk  kedalamnya melalui tangga khusus yang terdapat di keempat  sisinya,  lalu mencelupkan  dan membasuh  anggota  badan  yang  wajib dibasuh dalam berwudu.
Bangunan  kedua  adalah  menara setingi  11  meter  yang  pada  masa  lalu berfungsi sebagai tempat
mengumandangkan  azan,  di  samping sebagai mercu tanda masjid. Letaknya di sisi  halaman  masjid  yang  berdepan- depan  dengan  bagian  mihrab.  Di Provinsi  Kepulauan  Riau,  mesjid  tua bersejarah  yang  menggunakan  menara dengan  berfungsi  dan  tempat  khusus untuk  mengumandangkan  azan  hanya ada di Pulau Buru dan Pulau Penyengat.
Tangga di dalam menara itu akan mengantarkan seorang muazin ke ruang khusus yang terletak di bawah kubah di puncak  menara    yang  dipagari    beton berhiaskan  ventilasi  keramik  Shiwan. Satu hal yang menarik, ‘teknologi’ sistim akustik  pada  ruangan  khusus  tempat muazin  mengumandangkan  azan  dari puncak menara itu memungkin lantunan azan  yang  dikumandangkan  terdengar jauh hingga ke seluruh Kampung  Buru dan sekitarnya pada suatu ketika dulu.
Selain  kulah  dan  Menara  juga terdapat  bangunan  lainnya  yang  masih terjaga keasliannya. Bangunan pertama, yang  letak  di  sudut  sisi  Selatan bangunan  masjid,  adalah  sebuah  atau bak  air  yang  berfungsi  sebagai  tempat mengambil berwudu menunaikan shalat,  namun  kini  tidak  berfungsi  lagi. Ketika  masih  dipergunakan  pada  masa lalu, kulah ini diisi air dialiri dari sumber air hingga paras tertentu.
Kulah  1  tempat  menyimpan  air yang dibuat dari batu; bak air; 2 kamar mandi; kolam kecil; 4 ukuran banyaknya air  yang  menggenang  yang  dapat digunakan untuk mencuci dan berwudu (dua  kulah  ialah  banyaknya  air  yang menurut  ukuran  1,25  hasta  panjang, lebar,  dan  tinggi);  dibuat  bak  tempat wudu yang lebih besar yang isinya lebih dari dua kulah.
Di masjid ini juga masih terdapat mimbar  lama  penuh  ukuran  yang didominasi  warna  hijau  muda  dan
kuning. Mimbar yang diperkirakan sama tuanya    dengan  usia  masjid  ini  masih berfungsi  sebagai  tempat  khatib membacakan  kutbah  hingga  kini. Adapun  letaknya  persis  di  tengah- tengah  ruang  mihrab.  Mimbar  ini memiliki  5  (lima)  anak  tangga.  Anak tangga  pertama  hingga  ketiga  dari bawah  diperuntukkan  untuk  langkah- langkah  kaki  khatib  sebelum  khutbah. Anak  tangga  keempat  untuk  injakan kedua  kaki  khatib.  Anak  tangga  kelima untuk  penyangga  duduk  khatib  saat duduk  di  antara  dua  khutbah.  Menurut Daeng  Muhammad,  mimbar  dengan desain  seperti  ini  merupakan  yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Ia pun mengemukakan  ingatannya  tentang hadits  yang  menyatakan  Nabi  saat menginjak  anak-anak  tangga  mimbar. Saat menaiki anak-anak tangga sebelum khutbah,  Nabi  mengucapkan  “amin” hingga  tiga  kali  sebagaimana  jumlah anak tangga yang diinjak  (wawancara 1 April 2016).
Dengan  demikian,  penjelasan Ketua  Umum  DKM  MBRHAG  ini  sesuai dengan hadits: “Sesungguhnya Nabi saw. suatu  ketika  menaiki  mimbar.  Ketika menginjak anak tangga  pertama,  beliau mengucapkan amin ,  begitu  pula  pada anak  tangga  kedua  dan  ketiga.  (Seusai shalat),  para  sahabat  pun  bertanya, “Wahai  Rasulullah,  kami  mendengar engkau  mengucapkan amin tiga  kali”. Beliau menjawab, “Pada waktu menaiki anak  tangga  yang  pertama,  Malaikat Jibril  a.s  datang  dan  berkata,  ‘celakalah dan  merugi  orang  yang  berkesempatan hidup pada bulan Ramadan tetapi tidak sampai terampuni atas dosa- dosanya.’Lalu  aku  berucap amin . Kemudian  Jibril  berkata  lagi,  ‘celakalah dan  merugi  orang  yang  berkesempatan hidup  bersama  kedua  orang  tuanya tetapi ia tidak sampai bisa masuk surga’. Lalu aku mengucapkan amin . Kemudian Jibril berkata lagi, ‘celakalah dan merugi seseorang yang bila namamu disebut ia
tidak  mengucapkan  shalawat  atasmu’. Lalu aku berucap amin (H.R. Bukhari).
Peranan MBRHAG dalam Relasi Umat Islam  Melayu  dengan  Buddhis  dan Konghuchu Tionghoa di Pulau Buru
Penduduk
Kecamatan Buru Karimun  Kepulauan  Riau  berjumlah 11534 jiwa. Sebaran penduduk berdasarkan  jumlah  agama  terdiri  dari Islam:  9966  jiwa,  Katholik:  13  jiwa, Protestan: 124 jiwa, Buddha: 1422 jiwa, dan  Konghuchu:  6  jiwa.  Adapun  rumah ibadah yang ada di pulau ini terdiri dari Masjid/Musholla  yang  berjumlah  23 buah  dan  cetya/klenteng  berjumlah  4 buah  (Laporan  Data  Kantor  Urusan Agama,  Kecamatan  Buru,  Kementerian Agama  Kabupaten  Karimun,  Maret 2016).
Dari jumlah penduduk berdasarkan sebaran agama yang dianut ini, sebaran anak-anak yang bersekolah di  SDN  Buru  001  terdiri  dari  Islam berjumlah  100  orang  dan  Buddha  84 orang.  Sementara  itu,  di  SDN  Buru  009 yang  menganut  Islam  berjumlah  95 orang  dan  Buddha  9  orang  (Data diperoleh  dari  Tati  Mesnoriawaty,  staf honorer  KUA  Kecamatan  Buru  pada  2 April  2016).  Adapun  anak-anak  yang bersekolah di SMPN Buru, satu-satunya sekolah  tingkat  pertama  di  pulau  ini terdiri dari Islam; 251 orang, Buddha: 23 orang,  dan  Kristen:  2  orang  (Data diperoleh  dari  Ilyas  Masduki,  Kepala SMPN Buru pada 2 April 2016).
Salah satu cetya atau vihara mini dan klenteng terletak sekitar 200 meter ke  arah  kanan  MBRHAG.  Kelenteng  itu bernama  Sam  Po  Teng  dan  cetya bernama Cetiya Tri Dharma Dewa Bumi. Umur  klenteng  ini  lebih  tua  dari  umur masjid.  Klenteng  ini  dibangun  pada tahun 1815 M oleh warga Tionghoa yang berada  di  Pulau  Buru  pada  waktu  itu. Klenteng berdenah persegi dengan atap
berbentuk
pelana.
Klenteng ini mempunya  tiga  buah  pintu  masuk, dengan  pintu  utama  berada  di  depan berhadapan langsung dengan jalan.
Dengan  demikian,  hubungan yang terjalin sekian lama antara Muslim Melayu  dengan  Buddhis/Konghuchu Tionghoa  di  pulau  Buru  juga  menjadi salah satu faktor cara pandang pengurus MBRHAG terhadap penganut agama lain berdasarkan ajaran Islam dan kehidupan  sehari-hari.  Hubungan  ini juga  terjalin  erat  sehubungan  dengan berdasarkan  cerita  turun  temurun bahwa orang tionghoa yang mengarsiteki bangunan  cetiya/klenteng juga  mengarsiteki  bangunan  MBRHAG. Relasi  ini  juga  dapat  dikatakan  sebagai upaya  umat  Islam  Islam  di  sana  dalam mengamalkan  al-Quran  surat  al- Kaafirun  pada  ayat lakum  diinukun  wa liya  diin (bagi  kalian  agama  kalian, bagiku agamaku).
Menurut  Abdul  Kadir  (62 tahun), ketua RW kampung Busung dan salah  seorang  pengurus  MBRHAG  yang rumahnya  di  depan  masjid  ini,  saat  ia duduk  di  Sekolah  Dasar,  ada  temannya yang menganut Buddha dan pernah ikut berpuasa  dan  sama-sama  berbuka hingga  setengah  bulan  di  bulan Ramadhan  (wawancara  3  April  2016). Hubungan antar kedua kedua etnis dan juga berbeda agama ini juga berlangsung pada  masa  berikutnya.  Hal  ini sebagaimana  dikemukakan  oleh  salah seorang  anak  Abdul  Kadir,  Faizal  (23 tahun).  Ia  menuturkan  saat  masih bersekolah di SMPN Buru dan berteman dengan  para  pelajar  Tionghoa  yang kebanyakan  beragama  Buddha  dan Konghuchu.  Hubungan  dengan  teman- temannya  itu  juga  berjalan  harmonis. Sesekali,  ia  pun    dibelikan  jajanan  oleh teman-temannya yang menganut agama Buddha  dan  Konghuchu  tersebut (wawancara 3 April 2016).

## Kesimpulan
Berdasarkan  rumusan  masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian  ini  menghasilkan  beberapa kesimpulan berikut ini.
Pertama, pendirian  MBRHAG diprakarsai oleh Raja Haji Abdul Ghani. Ia  adalah  Amir  (pemerintah  setingkat kecamatan)  pertama  kerajaan  Riau- Lingga  di  Pulau  Buru,  dan    sekaligus wakil  Yang  Dipertuan  Muda  Riau  Raja Muhammad Yusuf. Adapun
arsitekturnya  adalah  seorang  Tionghoa yang  beragama  Khonghucu.  Berkenaan dengan  tahun  pendiriannya  terdapat perbedaan  pendapat  tentang  sejarah pembangunan  masjid  ini.  Menurut Teguh  Hidayat,  masjid  ini  dibangun tahun  1823  atau  setahun  sebelum Traktat  London  1824,  yang  telah menyebabkan pe cahnya “Perang Karimun”  dan  sebelas  tahun  sebelum masjid Pulau Penyengat dibangun pada tahun 1834. Namun, menurut Anastasia Wiwik  Swastiwi  masjid  ini  dibangun pada  masa  pemerintahan  Sultan Abdulrahman  Muazamsyah    antara tahun  1883-1911  (Swastiwi,  2007:  9). Argumentasi  Swastisi  ini  yang  logis sehubungan  dengan  jabatan  Amir pertama  kerajaan  Riau-Lingga  untuk wilayah Pulau Buru yang berkedudukan di  Pulau  Buru  mulai  diamanahkan kepada  kepada  Raja  Haji  Abdul  Ghani setelah tahun 1855.
Kedua, secara  umum  bangunan MBRHAG  terdiri  atas  tiga  bagian,  yaitu bangunan  induk,  menara,  dan  kolam. Ruang induk berukuran 8,5 x 8,5 meter dengan  empat  tiang  utama  penyangga yang terletak di tengah ruangan dengan bentuk  empat  persegi.  Ruang  mihrab dilengkapi dengan sebuah mimbar yang terbuat dari kayu. Pada mimbar terdapat tiang  sejumlah  6  buah  dengan  atap berbentuk  pelana  dan  bagian  depan berundak-undak yang berfungsi sebagai tempat ceramah. Tiang mimbar
dilengkapi dengan hiasan berupa sulur- suluran  pada  bagian  puncaknya. Bangunan  menara  di  depan  masjid  ini berbentuk  silinder  dan  bentuk  puncak menyerupai  tempat  pembakaran  hio  di klenteng klenteng Tionghoa. Di sebelah selatan masjid ini Kolam sebagai tempat berwudhu’  berada  pada  sisi  kanan masjid.
Ukuran kolam secara keseluruhan  adalah  6  x  6  m  dengan kedalaman  1,5  m.  Kolam  berbentuk tanda  plus  (+)  dengan  tinggi  dari permukaan tanah sekitar 45 cm.
Ketiga, di sebelah kanan MBRHAG  sekitar  200  m  terdapat Kelenteng  Sam  Po  Teng  dan  cetya  Tri Dharma  Dewa  Bumi.  Umur  klenteng konon  lebih  tua  dari  umur  masjid. Klenteng ini dibangun pada tahun 1815 M oleh warga  Tionghoa yang berada  di Pulau  Buru  pada  waktu  itu.  Klenteng berdenah persegi dengan atap berbentuk pelana.
Klenteng ini mempunya  tiga  buah  pintu  masuk, dengan  pintu  utama  berada  di  depan berhadapan  langsung  dengan  jalan. Dengan  demikian,  hubungan  yang terjalin  sekian  lama  antara  Muslim Melayu  dengan  Buddhis/Konghuchu Tionghoa  di  pulau  Buru  juga  menjadi salah satu faktor cara pandang pengurus MBRHAG terhadap penganut agama lain berdasarkan ajaran
Islam dan kehidupan  sehari-hari.  Hubungan  ini juga  terjalin  erat  sehubungan  dengan berdasarkan  cerita  turun  temurun bahwa orang Tionghoa
yang mengarsiteki bangunan  cetiya/klenteng juga  mengarsiteki  bangunan  MBRHAG. Relasi  ini  juga  dapat  dikatakan  sebagai upaya  umat  Islam  Islam  di  sana  dalam mengamalkan  al-Quran  surat  al- Kaafirun  pada  ayat lakum  diinukun  wa liya  diin (bagi  kalian  agama  kalian, bagiku  agamaku).  Bahkan,  dalam kelangsungan  hubungan  ini  terdapat informasi  yang  menjelaskan  Buddhis Tionghoa  ada  yang  pernah  ikut  puasa selama  setengah  bulan  Ramadhan.  Di
antara  mereka  juga  sesekali  ada  yang membelikan  jajanan  untuk  teman- temannya yang Muslim saat bersekolah di SMPN Buru yang berdekatan dengan masjid.
Sehubungan dengan pembatasan penelitian  ini  pada  aspek  terkait khazanah  keagamaan,  maka  penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi berikut ini.
Pertama, perlu penelitian lanjutan  terkait  relasi  muslim  Melayu dengan  Buddhis/Konghuchu  Tionghoa yang  menurut  beberapa  tokoh  dan masyarakat  di  sana  berjalan  dengan harmonis.  Hal  ini  juga  termasuk  di dalamnya  penelitian  terkait  sejarah klenteng Sam Po Teng dan Cetiya (vihara mini)  Cetiya  Tri  Dharma  Dewi  Bumi. Dengan demikian, hubungan kedua etnis yang berbeda agama ini dapat dijadikan cermin  bagi  hubungan  mayoritas Melayu  dengan  minoritas  Tionghoa. Sebab dalam beberapa bulan terakhir ini hubungan  keduanya  berujung  konflik hingga  perusakan  Klenteng  di  Kota Tanjung  Balai  Sumatera  Utara  pasca kemarahan  seorang  Tionghoa  terhadap kumandang  azan.  Dalam  skala  regional di Asia Tenggara, minoritas muslim juga mengalami  penindasan  oleh  oknum mayoritas Buddhis di Myanmar.
Akibatnya, sebagian dari mereka banyak yang  bereksodus  meninggalkan  negeri ini, salah satunya ke Aceh di Indonesia.
Kedua, dalam rangka peningkatan pelayanan kehidupan umat beragama di Pulau Buru, pegawai Kantor Urusan  Agama  (KUA)  di  kecamatan  ini perlu ditambah. Saat ini pegawai KUA di sana  hanya  berjumlah  dua  orang,  yaitu kepala  KUA  dan  salah  seorang  stafnya yang  masih  berstatus  sebagai  pegawai honorer.

## DAFTAR PUSTAKA
Galba, Sindu, dan kawan-kawan, Sejarah Daerah Kabupaten Karimun,
Diparsenbud  Kab.  Karimun  & BKSNT Tanjung Pinang, 2001 Laporan  Data  Kantor  Urusan  Agama, Kecamatan  Buru,  Kementerian Agama Kabupaten Karimun,
Maret 2016
Laporan  Pengawasan,  Monitoring  dan Evaluasi  Program  Pengelolaan Kekayaan  Budaya  se-Kabupaten Karimun,  Tahun 2014
Syahri, Aswandi dan Irwanto, Khazanah Masjid  Bersejarah  Bumi  Berazam, DPD BKPRMI Kabupaten Karimun, 2015
Sugiharta,  Sri, Masjid-Masjid  Kuno  di Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau , Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala
Batusangkar, 2006
Swastiwi, Anastasia Wiwik, Peninggalan
Sejarah  dan  Obyek  Wisata  di Kabupaten  Karimun, Majalah Marwah , vol 3, No. 5, Th . 2007
Tugiyono KS, dkk, Peninggalan Situs dan Bangunan  Bercorak  Islam  di Indonesia, PT.  Mutiara  Sumber Widya, 2006

## Informan
1. Suroto  (Kasi  Sejarah  Adat  dan Kepercayaan  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Kabupaten Karimun)
2. Anasril  (Staf  Kementeria  Agama Kabupaten Karimun)
3. Tati  Mesnoriawaty  (Staf  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Buru Kabupaten Karimun)
4. Daeng  Muhammad  (Kepala  DKM Masjid Besar Raja Haji Abdul Ghani, Pulau Buru, Kabupaten Karimun)
5. Abdul  Kadir  (Ketua  RW  Kampung Busung  dan  Pengurus  DKM  Masjid Besar  Raja  Haji  Abdul  Ghani,  Pulau Buru, Kabupaten Karimun)
6. Faizal  (Warga  Kampung  Busung, Pulau Buru, Karimun)
7. Ilyas  Masduki  (Kepala  SMPN  Buru, Karimun)