Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 10 Issue 1, 2024 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PERLINDUNGAN  HUKUM JUSTICE  COLLABORATOR DALAM  PERSPEKTIF  PEMBARUAN  HUKUM  ACARA PIDANA INDONESIA
Tennessee Corint 1 , H. Usman 2 , Erwin 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Jambi , Indonesia.E-mail: rint.thias10@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia.
3 Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia.
Abstract: The purpose of this article is to know the legal regulations regarding justice collaborator and to analyze legal future regulations regarding justice collaborator. The problem formulation in this  article is What are the legal regulations for justice collaborator and What will be the justice regulations for justice collaborator  in  the  future.  Based  on  statuory  regulations,  the  results  of  this  article  are  related  to  the regulations of criminal code procedure reform; Surat Edaran Mahkamah Agung Number 4 of 2011 about reporter, whistleblower and justice collaborator; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  about  witness  and  victim  protection.  Currently,  justice collaborator doesn’t have special space in criminal code procedure, where Surat Edaran Mahkamah Agung Number  4  of  2011  about  reporter,  whistleblower  and  justice  collaborator;  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 about witness and victim protection not enough to explain about justice collaborator in detail and clearly. Then justice collaborator need special place in criminal code procedure reform. So, the regulation of justice collaborator can’t make multiple interpretations. Where law enforcement can have one though and justice collaborator is guaranteed.
Keywords: Legal Protection; Justice Collaborator; Criminal Procedure Reform
How to Site: Tennessee Corint, H. Usman, Erwin (2024). Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia. Jurnal hukum to-ra , 10 (1), pp 29-39. DOI. 10.55809/tora.v10i1.314

## Introduction
Seiring zaman jenis-jenis dan karakteristik kejahatan semakin berkembang. Yang pada mulanya dilakukan  secara  individu,  sekarang  menjadi  kelompok dan dilakukan  secara terorganisir.  Diikuti pula dengan  para pihak dalam perkara  pidana,  dimulai dari  saksi, tersangka, pelaku, terdakwa, sampai terpidana.  Hingga  muncullah saksi yang bekerja sama  dengan  penegak  hukum  yang  disebut  dengan  saksi  pelaku  atau justice collaborator .
Lahirnya  kerja  sama  antara  saksi  pelaku  dengan  penegak  hukum  dimulai  pada  tahun 1979  di  Italia  yang  pada  tahun  itu  telah  ada  keterlibatan  saksi  pelaku  atau  justice collaborator 1984 di Italia dimana seorang Mafioso Sisilia Tommaso Buscetta berbalik melawan  mafia  dengan  menjadi  justice  collaborator  dan  mendapatkan  perlindungan
saksi  secara  resmi  karena  dengan  bantuannya  aparat  penegak  hukum  telah  berhasil memasukkan  kurang  lebih  350  (tiga  ratus  lima  puluh  orang)  mafia  ke  penjara. 1 Tidak hanya di Italia, saksi pelaku atau justice collaborator juga berkembang di negara-negara lain  seperti  di  negara  Portugal,  Irlandia  Utara,  Spanyol,  Prancis,  Jerman,  Yunani, Luxemberg, Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia.
Kehadiran saksi pelaku atau justice collaborator sebagai salah satu pembuktian perkara tindak  pidana  yang  sifat  kejahatannya  terorganisir  atau organized  crime sangat diperlukan  oleh  para  penegak  hukum  di  dalam  persidangan.  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana pada  saat  ini  sebagian besar hanya  mengatur  saksi,  korban dan tersangka, belum mengatur secara spesifik mengenai pengaturan dan penjelasan saksi pelaku  atau justice  collaborator sehingga  di  beberapa  kasus  tertentu  terdapat perbedaan pandangan mengenai siapa yang golongkan menjadi saksi pelaku atau justice collaborator , perbuatan apa dan sanksi apa yang diberikan.
Seperti  pada  sebuah  perkara  tindak  pidana  yang  telah  diperiksa  di  hadapan  hakim pengadilan, sesama terdakwa di dalam suatu perkara yang sama menolak menjadi saksi bagi  terdakwa  lainnya  demi  keamanan  pribadi  beserta  keluarganya.  Tindak  pidana khusus  yang  demikian  merupakan  kejahatan  yang  teroganisir  ( organized  crime )  dan berdasarkan  karakteristiknya  sangat  tertutup,  sehingga  dalam  pengungkapannya penegak  hukum  mengalami  kesulitan. 2 Hal  ini  menjadi  salah  satu  hambatan  dalam memeriksa dan mengungkapkan suatu kasus tindak pidana. Maka diperlukan itikad baik dari saksi pelaku itu sendiri dalam memberikan kesaksiannya.
Agar penegak hukum bisa mengatasi dan meminimalisir kesulitan dan hambatan dalam mencari  dan  menemukan  titik  terang  dalam  tindak  pidana  yang  sifatnya  khusus  dan teroganisir maka negara melalui penegak hukum memberikan perlakuan khusus kepada saksi  pelaku  atau justice  collaborator yang  berupa  penghargaan  ( reward )  beserta perlindungan  yang  terdiri  atas  perlindungan  fisik-psikis,  perlindungan  hukum  dan penanganan  khusus.  Namun,  seringkali  muncul  multi  tafsir  mengenai  pemahaman tentang  saksi  pelaku  atau justice  collaborator sehingga  menimbulkan  perbedaan pendapat dalam menentukan seorang pelaku tindak pidana sebagai justice collaborator .
1 Hidayatullah, Filosofi Justice Collaborator , Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2021,hlm.10.
2 Rahman  Amin, Perlindungan  Hukum  Justice  Collaborator  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia,  Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika , Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, hlm.76.

## Discussion
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  perumusan  masalah  yang  akan  menjadi  inti permasalahan  dari  penulisan  artikel  ini  yaitu  mengenai  peraturan  hukum justice collaborator dan perlindungan hukum justice collaborator di masa yang akan datang.
Peraturan Hukum Justice Collaborator
Saat  ini  terdapat  beberapa  peraturan  yang  telah  mengatur  saksi  pelaku  atau justice collaborator di Indonesia, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Bersama Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011 , Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4  Tahun  2011  tentang  Perlindungan  Bagi  Pelapor  ( whistleblower ),  Saksi  Pelapor,  dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama ( Justice Collaborator ).
Berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2011  tetang  Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( whistleblower ) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama ( Justice Collaborator ) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, pada Pasal 9 huruf a, b, c dan d terdapat beberapa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama ( justice collaborator ) yaitu:
Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  ini,  mengakui  kejahatan  yang dilakukannya,  bukan  pelaku  utama  dalam  kejahatan  tersebut  serta  memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  menyatakan  yang  bersangkutan  telah memberikan  keterangan  dan  bukti-bukti  signifikan  sehingga  penyidik  dan/atau penuntut  umum  dapat  mengungkap  tindak  pidana  dimaksud  secara  efektif, mengungkap  pelaku-pelaku  lainnya  yang  memiliki  peran  lebih  besar  dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana;
Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud  di  atas,  hakim  dalam  menentukan  pidana  yang  akan  dijatuhkan  dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana berupa menjatuhkan pidana percobaab bersyarat  khusus  dan/atau  menjatuhkan  pidana  berupa  pidana  penjara  yang  paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
Menjatuhkan  pidana berupa  pidana penjara  paling  ringan di antara  terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan Masyarakat.
Ketua  pengadilan  di  dalam  mendistribusikan  perkara  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut:
Memberikan  perkara-perkara  terkait  yang  diungkap  saksi  pelaku  yang  bekerja  sama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
Mendahulukan  perkara-perkara  lain  yang  diungkap  oleh  Saksi  Pelaku  yang  Berkerja Sama.
Selanjutnya, pengertian Justice Collaborator juga terdapat di dalam Peraturan Bersama Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia,  Komisi  Pemeriksaan  Korupsi  Republik  Indonesia  dan Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor  M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011,  KEPB-02/01-55/12/2011,  tentang  Perlindungan  Bagi  Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, dalam Pasal 1 Angka 3 yaitu: “saksi pelaku  yang bekerja  sama adalah  saksi  yang  juga  sebagai pelaku  suatu  tindak  pidana yang  bersedia  membantu  aparat  penegak  hukum  untuk  mengungkap  suatu  tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikkan asset-aset atau hasil  tindak  pidana  kepada  negara  dengan  memberikan  informasi  kepada  aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan”.
Dilihat dari sisi hukum pidana formil (hukum acara), R. Soeroso mengungkapkan bahwa “hukum  acara  mengatur  ketentuan-ketentuan  untuk  memberikan  pedoman  dalam usaha  mencari  kebenaran  dan  keadilan  jika  terjadi  perkosaan  atas  suatu  ketentuan hukum dalam hukum materil (hukum pidana) yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum materiil”. 3 Selain itu, sebab hukum acara menentukan tata cara dalam penegakan hukum materiil. Jika kemudian di dalam pembaruan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  mengatur  tentang justice  collaborator karena justice  collaborator merupakan  saksi  pelaku  yang  bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang sifatnya organized crime , maka justice collaborator tentu memperoleh kepastian hukum dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kepastian hukum menurut C. S. T. Kansil secara normatif adalah “ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis yang berarti pasti, tidak multi tafsir, menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan  atau  menimbulkan  konflik  norma.  Kepastian  hukum  merujuk  peada
3 Andi Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar , Jakarta: Kencana, 2014, hlm.3.
pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengeruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif”. 4
Meskipun  sudah  terdapat  aturan  yang  berkaitan  dengan justice  collaborator ,  Namun, kenyataannya  saat  ini  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak menjelaskan tentang justice collaborator . Sudah seharusnya peraturan tentang justice collaborator  telah  memperoleh  tempat  khusus  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP),  sehingga  pengaturan  mengenai justice  collaborator memiliki kepastian hukum. Pada dasarnya, pemberian perlindungan hukum bagi seorang justice collaborator bertujuan untuk mengungkap tindak pidana organized crime yang awalnya tidak jelas, kabur, tersembunyi menjadi jelas, terang dan terbuka. Untuk mewujudkan tujuan  tersebut,  harus  didukung  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tata cara peradilan pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dengan adanya aturan hukum, timbullah hak dan kewajiban.  Manusia sebagai subjek hukum  memiliki  hak  dan  kewajiban.  Hak  akan  diperoleh  ketika  kewajiban  sudah dilakukan  dengan  baik  dan  benar.  Begitu  pula  dengan  saksi  pelaku  atau justice collaborator .  Saksi  pelaku  atau Justice  collaborator memiliki  kewajiban  untuk memberikan  keterangan  yang  relevan,  konsisten  dan  benar  baik  dimulai  dari  tahap penyidikan  sampai  dengan  dikeluarkannya  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum.  Dengan  dilaksanakannya  kewajiban  tersebut  maka  muncullah  hak-hak  yang dapat diperoleh saksi pelaku atau justice collaborator .
Di dalam memperoleh hak-haknya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak- hak  bagi  saksi  pelaku  berupa  diperolehnya  perlindungan  atas  keamanan  pribadi, keluarga, harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang  akan,  sedang  atau  telah  diberikannya;  ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;  mengetahui  dalam  hal  terpidana  dibebaskan;  dirahasiakan  identitasnya; mendapat  identitas  barul  mendapatkan  tempat  kediaman  sementara;  memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; mendapat nasihat  hukum;  memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir; mendapat pendampingan; tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah  diberikannya,  kecuali  kesaksian  atau  laporan  tersebut  diberikan  tidak  dengan
4 C. S. T. Kansil, dkk., Kamus Istilah Hukum , Jakarta, 2009, hlm.385.
itikad baik; Dalam hal terdapat tuntutan hukum atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang  ia  laporkan  atau  ia  berikan  kesaksian  telah  diputus  oleh  pengadilan  dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Peraturan Perlindungan Hukum Justice Collaborator di Masa yang Akan Datang
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban:
“Saksi  pelaku  adalah  tersangka,  terdakwa  atau  terpidana  yang  bekerja  sama  dengan penegak  hukum  untuk  mengungkap  suatu  tindak  pidana  dalam  kasus  yang  sama sedangkan  pelapor  adalah  orang  yang  memberikan  laporan,  informasi,  keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi”.
Pengaturan  perlindungan justice  collaborator di  Indonesia  lahir  setelah  Indonesia meratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC ) dan United Nations Convention  against    Transnational  Organzied  Crime ( UNTOC ).    Namun  tidak  semua perlakuan khusus terhadap saksi pelaku atau justice collaborator dalam kedua konvensi tersebut diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana dikemukakan  sebelumnya  dalam  UNCAC  dan  UNTOC,  “perlakuan  khusus  yang  dapat diberikan  kepada  saksi  pelaku  yang  bekerja  sama  adalah  pengurangan  hukuman  dan kekebalan dari penuntutan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban penghargaan tersebut berupa keringanan pidana atau pemberian pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana”.
Dari  pendekatan  historis,  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  dan  pelapor  adalah imperatif sifatnya, bahkan norma reward menjadi sandaran legislasi yang patut dihargai. Namun demikian, perlindungan hukum tidak memiliki eksepsionalitas yang absolut dan tidak berlaku terhadap saksi atau pelapor yang terlibat delik korupsi. Karena itu prinsip lex  certa  adalah  norma  yang  mengikat  yang  tidak  dapat  diinterpretasikan  lain  dari maksud yang diaturnya substansi norma tersebut. 5
Di  Indonesia,  penghargaan  bagi justice  collaborator di  atur  dalam  Pasal  10  huruf  a Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Jo.  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa:
Keringanan penjatuhan pidana
5 Erasmus Napitupulu, “LPSK: Peran dan Pengalaman Penegak Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO dan Korupsi)”, Jurnal Perlindungan , Edisi 4 Volume 1, 2014, hlm.160.
Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana pihak Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  memberikan  rekomendasi  secara  tertulis  kepada penuntut umum untuk dimuat dan tuntutannya kepada hakim.
Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Remisi
Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Setiap  narapidana  berhak  memperoleh  remisi dan  pembebasan  bersyarat.  Namun  demikian,  pemberian  remisi  dan  pembebasan bersyarat  tetap  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Khusus untuk remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana kasus korupsi, saat ini setidaknya ada 2 (dua) regulasi yang mengaturnya, yaitu:
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2006  tentang  Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  sebagai hukum  acara pidana  tidak  secara tegas mengatur tentang materi atau isi keterangan dari seorang saksi pelaku. Pasalnya, ketentuan atau aturan tentang saksi pelaku yang termuat di dalam KUHAP secara umum hanya di dalam ruang lingkup saksi saja bukanlah saksi pelaku, diantaranya sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  116  ayat  (1)  tentang  seorang  saksi  yang  kemungkinan  besar berhalangan  hadir  di  dalam  persidangan,  Pasal  117  ayat  (1)  tentang  kebebasan  saksi memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun, Pasal 118 ayat (1) tentang keterangan saksi yang dicatat di dalam berita acara pemeriksaan, Pasal 160 ayat (3) tentang kewajiban seorang saksi yang wajib mengucapkan sumpah atau  janji  sebelum  memberikan  keterangan  di  dalam  persidangan.  Dengan  demikian, materi  atau  isi  dari  keterangan  saksi  bersumber  pada  hal-hal  apa  saja  yang  dilihat, didengar, dirasakan maupun dialami sendiri oleh saksi yang dimaksud.
Pemberian  perlindungan  hukum  bagi  seorang justice  collaborator yang  nantinya diakomodasi dalam bentuk Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  melahirkan  kepastian  hukum  yang  menjadi  dasar  dari  penegakan  hukum  itu sendiri.  Sebab,  dalam  penegakan  hukum  dan  kepastian  hukum,  maka  korban  dalam tindak pidana harus memperoleh perlindungan hukum. Mengingat perlindungan hukum merupakan  suatu  hal  yang  melindungi  subjek-subjek  hukum  melalui  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu sanksi, maka perlindungan hukum dapat dibedakan menajadi dua, yaitu:
Perlindungan  hukum  preventif.  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini ada di dalam peraturan perundang- undangan  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  dan  memberikan  rambu-rambu  atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
Perlindungan hukum represif. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan jika telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 6
Menilik pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa:
“Perlindungan  merupakan  salah  satu  upaya  pemenuhan  hak dan  pemberian bantuan untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  atau  korban  yang  wajib  dilakukan  oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.
Sebagaimana diketahui, untuk memperoleh pemenuhan hak tersebut, maka Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  harus  bersikap  adil  dan  jujur  dalam  menjalankan bantuan kepada saksi dan/atau korban. Pemberian perlindungan saksi tidak hanya pada saat pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi juga mengikutsertakan saksi dan orang- orang  terdekatnya  pada  Program  Perlindungan  Saksi  pada  kasus-kasus  yang  bersifat ekstrim, yang dapat berlangsung selama dan setelah proses persidangan usai. Program perlindungan  saksi  meliputi  usaha  merelokasi  saksi  dan  orang-orang  terdekatnya, memberikan terapi Kesehatan mental, penyediaan lapangan kerja sementara di tempat baru  tersebut,  pemberian  tunjangan  hidup,  dan  lain-lain.  Agar  saksi  dapat  diikutkan dalam  program  perlindungan  saksi  ini,  persyaratan  utamanya  adalah  bahwa  tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana berat, tanpa adanya perlindungan bagi saksi terkait sulit mengadili perkara tersebut.  Maka, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada saksi dan korban guna memastikan pemenuhan hak mereka.
Terdapat beberapa model ideal perlindungan bagi justice collaborator ke depan yaitu model semi tertutup dan model tertutup. Praktik perlindungan bagi justice collaborator di Indonesia masih menggunakan model semi tertutup. Kerahasiaan identitas sebagai syarat utama perlindungan bagi justice collaborator sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
6 Octo Iskandar, Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator , Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm.56.
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi “saksi dan korban berhak dirahasiakan identitasnya”. Faktanya hampir semua identitas justice collaborator setelah  ditetapkan  oleh  penegak  hukum  dengan  cepat  tersebar  melalui media  elektronik  maupun  cetak.  Selain  bocornya  nama-nama  saksi  pelaku  yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap perkara korupsi. Model semi tertutup perlindungan bagi justice collaborator diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 poin 9 huruf b menyatakan “pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama ( justice collaborator ) antara lain: Jaksa Penuntut  Umum  di  dalam  tuntutannya  menyatakan  bahwa  yang  bersangkutan  telah memberikan  keterangan  dan  bukti-bukti  yang  sangat  signifikan  sehingga  penyidik dan/atau    penuntut  umum  dapat  mengungkap  tindak  pidana  yang  dimaksud  secara efektif,  mengungkap  pelaku-pelaku  lainnya  yang  memiliki  peran  lebih besar  dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana”. “Untuk memperoleh penghargaan berupa  keringanan  penjatuhan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  a, Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  memberikan  rekomendasi  secara  tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim”. Akibat dari munculnya  peraturan  diatas,  maka  secara  tidak  langsung  nama  saksi  pelaku  yang bekerja sama ( justice collaborator ) akan terungkap ke publik karena surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibacakan pada saat persidangan yang terbuka untuk umum. 7
Model tertutup perlindungan saksi pelaku atau justice collaborator merupakan langkah untuk  mengatasi  dampak  negatif  yang  mungkin  terjadi  bagi  saksi  pelaku  atau justice collaborator dan keluarganya. Dalam model ini, identitas saksi pelaku yang bekerjasama atau justice  collaborator dirahasiakan  mulai  dari  tahap  penyidikan  hingga pemasyarakatan  dengan  melibatkan  berbagai  komponen  dalam  sistem  peradilan pidana.  Dampak  positif  dari  model  ini  adalah pengurangan  ancaman baik  secara fisik maupun  psikologis  terhadap justice  collaborator dan  keluarganya.  Dengan  demikian, justice collaborator merasa aman dan terlindungi, memungkinkan mereka untuk bekerja sama tanpa takut akan konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cendrung  memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan  tersangka  atau  terdakwa maupun terpidana. Perlindungan terhadap kepentingan saksi maupun korban meskipun telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  akan  tetapi beberapa hak dalam undang-undang ini sering diabaikan dalam penegakan hukum. 8
Maka, berdasarkan dua model perlindungan saksi pelaku atau justice collaborator diatas membuat hak-hak, perlindungan hukum dan kepastian hukum saksi pelaku atau justice collaborator menjadi terjamin dan meminimalisir ancaman atau gangguan dari pihak-
7 Amir Ilyas, hlm.121
8 Ibid ., hlm.123.
pihak lain sehingga justice collaborator diharapkan menjadi lebih jujur dan berani dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta, tidak direkayasa atau berbohong.

## Conclusion
Keberadaan saksi pelaku atau justice collaborator dalam suatu tindak pidana sangatlah penting dan dibutuhkan dalam mencari dan menemukan titik terang suatu tindak pidana bahkan para penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam mengungkap kejelasan suatu  tindak  pidana  karena  tidak  bisa  menghadirkan  saksi  pelaku  disebabkan  karena adanya  ancaman  baik  secara  fisik  maupun  psikis  terhadap  saksi  pelaku  atau justice collaborator dan peraturan hukum yang minim dan multitafsir.
Peraturan  saksi  pelaku  atau justice  collaborator diberi  tempat  khusus  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  karena  berkaitan  dengan  proses peradilan  pidana  di  Indonesia.  Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  saksi pelaku atau justice collaborator di Indonesia, telah diatur di dalam undang perlindungan saksi dan korban dibawah naungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.  Namun, perlindungan  hukum  terhadap  saksi  pelaku  atau justice  collaborator masih  minim, dimana di dalam beberapa kasus, saksi pelaku atau justice collaborator yang seharusnya dilindungi  menjadi  terabaikan.  Kenyataannya,  saksi  pelaku  atau justice  collaborator memiliki peran penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sudah seharusnya saksi pelaku atau justice collaborator diberikan perlindungan yang maksimal baik itu berupa penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan sampai dengan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

## References

## Book
Andi  Sofyan  dan  Abd  Asis.  2014. Hukum  Acara  Pidana  Suatu  Pengantar ,  Jakarta: Kencana.
C. S. T. Kansil, dkk., 2009. Kamus Istilah Hukum , Jakarta.
Hidayatullah.  2021. Filosofi  Justice  Collaborator ,  Jawa  Timur:  CV  Penerbit  Qiara Media.
Octo Iskandar. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator , Yogyakarta: CV Budi Utama.
Rahman  Amin.  2020. Perlindungan  Hukum  Justice  Collaborator  dalam  Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika , Yogyakarta:
CV Budi Utama.

## Regulation
Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8
Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76. TLNRI Nomor 3209.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-udang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi
Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
Peraturan Bersama Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, Nomor: Per- 045/A/JA/12/2011,  Nomor:  1  Tahun  2011  ,  Nomor  KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor ( whistleblower ), Saksi
Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama ( Justice Collaborator ).

## Journal
Erasmus  Napitupulu,  “LPSK:  Peran  dan  Pengalaman  Penegak  Hukum  terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO dan Korupsi)”, Jurnal Perlindungan , Edisi 4 Volume 1, 2014.