Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb ISSN 1979-6471    E-ISSN 2528-0147

## Investigasi atas revaluasi aset, penyajian laporan keuangan, dan kualitas auditor berbasis mandatory IFRS
Nurmala Ahmar a a Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, nurmala@perbanas.ac.id

## I N F O   A R T I K E L
Riwayat Artikel: Artikel dikirim 09-03-2017 Revisi 08-05-2017 Artikel diterima 05-04-2018
Keywords: asset revaluation, auditor quality, report presentation, IFRS adoption
Kata Kunci: asset revaluation, auditor quality, report presentation,
IFRS adoption

## A B S T R A C T
Revaluation  of  asset  is  not  carried  out  by  the  company  in Indonesia  today.  This  prompted  Finance  Minister  Regulation Number  191/PMK.010/2015  on  revaluation  for  tax  purposes. Revaluation of assets in general purpose is to increase the firm's value  and  presents  an  account  at  the  real  values.  This  research investigating  the  activity  of  asset  revaluation  carried  out  by  a public  company  in  Indonesia  based  on  auditor  quality  and monetary unit  of  financial  statement  presentation.  This  research investigate 434 firms during the years 2012 to 2014. The results showed that 7.1 percent of the firmsrevaluation of assets and 92.9 percent have not been revalued their assets. Firms that revalued their  assets,  3  percent  of  them  audited  public  accountant  firms affiliated  with  the  Big  4  and  4.1  percent  of  them  did  not.  The number  of  issuers  that  revalue  assets  and  presents  its  financial statements in the rupiah currency as much as 5.3 percent and 1.8 percent in US dollars.

## A B S T R A K
Revaluasi  aset  belum  banyak  dilakukan  oleh  perusahaan  di Indonesia  sehingga  mendorong  lahirnya  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  nomor  191/PMK.010/2015  tentang  penilaian kembali  aktiva  tetap  untuk  tujuan  perpajakan.  Tujuan  revaluasi aset pada umumnya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan  menyajikan  akun  pada  nilai  yang  sebenarnya.  Riset  ini melakukan investigasi aktivitas revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan  publik  di  Indonesia  berdasarkan  kualitas  auditornya dan  satuan  moneter  penyajian  laporan  keuangan.  Riset menginvestigasi  434  emiten  selama  tahun  2012  sampai  dengan tahun  2014.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  7,1  persen emiten  melakukan  revaluasi  aset  dan  92,9  persen  emiten  belum melakukan  revaluasi  aset.  Dari  jumlah  tersebut  3  persen  diaudit oleh  KAP  (Kantor  Akuntan  Publik)  yang  berafiliasi  dengan big four dan 4,1 persennya tidak. Jumlah emiten yang merevaluasi aset dan  menyajikan  laporan  keuangannya  dalam  mata  uang  rupiah sebanyak 5,3 persen dan dalam US dollar 1,8 persen.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  mengumumkan  Paket  Kebijakan  Ekonomi  V  pada  tanggal  22 Oktober  2015  mencakup  tiga  deregulasi  kebijakan  yang  mencakup  revaluasi  aset , menghilangkan pajak berganda dana investasi real  estate , properti dan infrastruktur serta, deregulasi di bidang perbankan syariah. Kebijakan ini dikeluarkan karena masih banyak perusahaan  yang belum melakukan revaluasi aset dengan adanya perubahan nilai aktiva, baik akibat inflasi maupun depresiasi rupiah, juga dipandang perlu adanya dukungan  pemerintah  untuk  meningkatkan  performa  finansial  perusahaan  melalui revaluasi  aset.  Alasan  pemerintah  terkait  belum  banyak  perusahaan  melakukan revaluasi  aset  memerlukan  bukti  empiris.  Riset  ini  melakukan  investigasi  terkait revaluasi  aset  yang  dilakukan  perusahaan  publik  selain  lembaga  keuangan  dan perbankan  di  Indonesia  selama  tahun  2012-2015.  Hal  ini  penting  sebagai  informasi awal terkait implementasi revaluasi aset pasca implementasi International Financial Reporting  Standars ( IFRS )  karena  standar  akuntansi  keuangan  di  Indonesia  terkait revaluasi  asset  diadopsi  dari International  Accounting  Standard  (IAS) 16.  Standar tersebut  mengatur  cara  penilaian,  pengukuran,  pencatatan,  penyajian,  dan pengungkapan terkait revaluasi aset.
Peraturan  penilaian  kembali  asset  tetap  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan (PMK) nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. PMK tersebut efektif berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2015. Jika dibandingkan ketentuan  yang  telah  ada  sebelumnya,  PMK  ini  menawarkan  insentif  yang  lebih menarik dari sisi besaran tarif pajak dan mekanisme pengajuannya. Wajib pajak dapat melakukan  revaluasi  aset  untuk  tujuan  perpajakan  dengan  mendapatkan  perlakuan khusus  apabila  permohonannya  diajukan  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  sejak peraturan tersebut mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
Perlakuan khusus akan diberikan kepada wajib pajak berupa pengenaan  PPh final sebesar: (a) 3 persen, untuk permohonan yang diajukan sejak 20 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2015; (b) 4 persen, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2016; atau (c) 6 persen, untuk permohonan  yang diajukan sejak 1 Juli 2016 s.d. 31 Desember 2016. Tarif tersebut dikenakan terhadap selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib pajak  di  atas  nilai  sisa  buku  fiskal  semula.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  perlu dilakukan  investigasi  lebih  lanjut  pada  penyajian  laporan  keuangan  tahun  2015  dan 2016.  Riset  ini  merupakan  pondasi  bukti  empiris  untuk  riset  selanjutnya  terkait revaluasi aset paska implementasi IFRS dan PMK nomor 191/PMK.010/2015.
Perusahaan  melakukan  revaluasi  asset  dimotivasi  oleh  beberapa  alasan.
Beberapa alasan dilakukannya revaluasi aset adalah (a) meningkatkan nilai buku aset perusahaan,  di  sisi  lain  struktur  modal  perusahaan  juga  akan  meningkat  sehingga memudahkan perusahaan dalam menghimpun dana dari luar, baik melalui pinjaman maupun  penjualan  saham;  (b)  meningkatkan  keakuratan  penghitungan  penghasilan maupun  biaya  sehingga  lebih  mencerminkan  kinerja  perusahaan  yang  sebenarnya dalam menghasilkan laba; dan (c) agar neraca perusahaan menunjukan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya.
Terdapat dua konsekuansi penting terkait revaluasi aset perusahaan. Pertama terkait  dengan  jasa  penilai,  dan  kedua  terkait  dengan  jasa  audit.  Pada  beberapa penelitian  kualitas  laporan  keuangan  perusahaan  dipengaruhi  oleh  kualitas  kantor akuntan  publik  (Santoso,  2012).  Kualitas  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  seringkali diukur dengan afiliasi dengan kantor akuntan asing yang masuk klasifikasi big four . Klasifikasi  tersebut  didasarkan  pada  antara  lain  dari  jumlah  pendapatan,  jumlah karyawan, jenis jasa yang diberikan dan reputasi KAP. KAP yang berafiliasi dengan big four . KAP internasional sangat berhati-hati menyusun jejaringnya, terutama untuk mengisolasi kasus litigasi (apabila terjadi), sehingga tidak ada satupun KAP big four atau KAP internasional lainnya merupakan partnership tunggal. Mereka membentuk jejaring  ( network )  yang  dikoordinasikan  oleh  suatu nonprofit  entity .  Kerja  sama  ini meliputi brand image, quality control, knowledge management training, global staff mobility dan  lain-lainya.  Bentuk  kerja  sama  lainnya  adalah  dalam  bentuk  asosiasi, yang disebut Association of Independent Accounting Firm ( AIF ) , yaitu masing masing KAP yang menjadi anggota dapat memilih sendiri manfaat apa yang diinginkan. Kerja sama  internasional  ini  bagi  KAP  Indonesia  dapat  berpengaruh  langsung  kepada kualitas  audit  karena  adanya transfer  of  knowledge atau  hanya  merupakan brand strategy saja.  Ukuran  KAP,  jenis  klien  dan  jenis  hubungan  internasionalnya  akan membentuk  karakteristik  lingkungan  kerja  untuk  masing-masing  kelompok  KAP, yang akan berperan dan berpengaruh pada kualitas audit (Bawono & Singgih, 2010). Oleh karenanya KAP yang berafiliasi dengan big four diasumsikan memiliki kualitas lebih  baik  dibandingkan  yang  tidak.    Kualitas  auditor  tersebut  diduga  mampu mempengaruhi sikap emiten dalam mengambil kebijakan untuk melakukan dan atau tidak melakukan revaluasi aset.
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  52  mengatur  syarat penyajian  laporan  keuangan  dapat  disajikan  berdasarkan  mata  uang  fungsionalnya, yaitu mata uang rupiah ( IDR ) dan mata uang asing (dalam hal ini adalah USD ). Salah satu syarat penting dalam penyajian mata uang fungsional adalah indikator arus kas, harga  jual  dan  biaya  aktivitas  operasional,  paling  tidak  50  persen  dalam  mata  uang asing.  Indikator  tersebut  mencerminkan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  dalam mata uang asing dapat dipastikan bahwa aktivitas operasionalnya antar negara. Dengan
kata lain informasi akuntansi dikonsumsi oleh pengguna laporan keuangan yang lebih luas.  Penyajian  dengan  nilai  wajar  aset  diduga  merupakan  pertimbangan  penting karena aset yang semakin tinggi secara logis berdampak pada kepercayaan yang tinggi bagi  pengguna  laporan  keuangan.  Salah  satu  akun  yang  dapat  dinilai  dengan  nilai wajar adalah aset. Perusahaan  yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing  diduga  akan  lebih  melakukan  revaluasi  aset. Hal  yang  sama  ditemukan  oleh Putra (2013) pada studi kasus di satu perusahaan di Makassar. Sementara, determinan dan dampak atas kebijakan revaluasi aset telah dibuktikan oleh beberapa hasil riset.
Kontroversi terhadap penilaian kembali  aset  telah diperdebatkan sejak lama. Mathews (1968) berargumen bahwa perubahan nilai uang seharusnya seiring dengan perubahan  nilai  aset,  terutama  untuk  aset  tetap.  Negara  Inggris  telah mengimplementasikan Current  Cost  Accounting ( CCA )  sejak  tahun  1983.  Hutang berkorelasi  positif  dengan  revaluasi  dan  berkorelasi  negatif  dengan  pengungkapan nilai  sekarang.  Pengungkapan CCA berkorelasi  positif  dengan  profitabilitas  dan intensitas aset tetap, namun tidak berkorelasi dengan revaluasi aset (Lin & Peasnell, 2000).  Hal  yang  senada  ditemukan  oleh  Lopes  dan  Walker  (2012),  revaluasi  aset berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan mendatang, harga saham, dan return saham.  Keputusan  untuk  melakukan  revaluasi  aset  ditemukan  berpengaruh  negatif terhadap  indeks  tata  kelola  perusahaan  di  Brasil  selama  tahun  1998-2004  dan berkorelasi negatif dengan utang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa revaluasi aset hanya dilakukan untuk meningkatkan ekuitas perusahaan, hal ini menunjukkan adanya motivasi oportunistik manajemen dalam melakukan revaluasi aset. Goodwin, Sawyer, dan Ahmed (2005) menguji relevansi nilai yang diakui dan dungkapkan atas penilaian tanah dan bangunan untuk sampel besar perusahaan-perusahaan Australia dari 1993 sampai  1997.  Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  mengendalikan risiko  dan  efek  siklis  dan  menemukan  tidak  ada  perbedaan  antara  pengakuan  dan pengungkapan  revaluasi.  Riset  juga  menemukan  bukti  lemah  adanya  relevansi  nilai atas  revaluasi  aset  baik  tanah  maupun  gedung.  Bahkan,  Nadeak  (2011)  dan  Dillon (1979)  menyatakan  bahwa  penilaian  kembali  revaluasi  aset  berdampak  pada penurunan  laba.  Hal  ini  disebabkan  karena  terjadi  peningkatan  beban  depresiasi. Dampak revaluasi juga menurunkan pajak penghasilan perusahaan karena laba yang semakin kecil.  Riset pada 76 perusahaan di Bursa Efek Indonesia memberikan bukti bahwa tidak ada perbedaan kualitas informasi akuntansi dan nilai relevansi sebelum dibandingkan  sesudah  implementasi IFRS .  Periode  riset  adalah  2010-2013. Sayangnya, pada penelitian tersebut belum memasukkan unsur revaluasi aset  dalam menilai kualitas informasi akuntansi.
Negara Skotlandia memberlakukan revaluasi aset pada industri jasa kesehatan dilakukan  sejak  tahun  1989.  Pemberlakuan  tersebut  pada  sistem  akuntansi  industri
tersebut  dengan  pertimbangan  untuk  menciptakan  sistem  manajemen  yang  dinamis dan untuk memfasilitasi manajer untuk mengetahui kemungkinan biaya atas aset yang mereka miliki, aset usang dan mendorong modernisasi fasilitas dan peralatan medis (Andrew  &  Pitt,  2006).  Brown  dan  Cliff  (2005)  menemukan    hubungan  antara revaluasi aset dan sentimen investor menjadi perdebatan di kalangan profesional. Jika optimisme yang berlebihan mendorong harga di atas nilai-nilai intrinsiknya, periode sentimen  tinggi  harus  diikuti  dengan  return  rendah,  karena  harga  pasar  kembali  ke nilai-nilai fundamental. Riset tersebut dilakukan menggunakan data survei sentimen investor  dan  ditemukan  bahwa  sentimen  investor  mempengaruhi  penilaian  aset. Kesalahan harga pasar tersirat oleh model penilaian independen berhubungan positif dengan  sentimen.  Keuntungan  masa  mendatang  selama  multi-tahun  berhubungan negatif  dengan  sentimen.  Hasil  ini  dapat  diperkuat  dengan  memasukkan  variabel- variabel  lain  yang  mampu  mempengaruhi return saham.  Hasil  tersebut  mendukung temuan Sloan (1996), Lopes dan Walker (2012) serta Andison dan Nasser (2017).
Cheng dan Lin (2009) membuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat resiko yang  tinggi  cenderung  menaikkan  aset  saat  revaluasi.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa perusahaan memilih untuk tidak mengakui berita baik kecuali kalau didukung oleh kinerja pasar yg tinggi dan standar industri. Yunani mengadopsi IFRS sejak tahun 2005  secara  wajib.  Dampak  implementasi IFRS membuktikan  semakin  rendahnya perilaku  manajemen  laba,  informasi  akuntansi  memiliki  nilai  relevansi  yang  lebih tinggi, dan waktu pengakuan kerugian menjadi lebih tepat. Riset dilakukan pada tahun 2001  sampai  dengan  2008  dan  berhasil  membuktikan  bahwa  ketika  dimasukkan variabel  kontrol  (ukuran,  resiko,  profitabilitas,  pertumbuhan)  dalam  model,  hasil penelitian tidak berubah (Dimitropoulos, Asteriou, Kousenidis, & Leventis, 2013).
Tahun 2015 memiliki peristiwa penting terkait revaluasi aset. Paket Kebijakan Ekonomi  V  Presiden  Joko  Widodo  terkait  revaluasi  aset  diharapkan  menjadi momentum penting pergerakan emiten untuk melakukan revaluasi aset. Berdasarkan investigasi penelitian ini, meskipun IFRS telah memperkenankan dilakukan penilaian kembali  aset,  namun  secara  rata-rata  hanya  ditemukan  tidak  lebih  dari  10  persen emiten melakukan revaluasi aset.
Penelitian ini merupakan riset deskriptif kuantitatif yang menguji bagaimana aktivitas revaluasi aset emiten-emiten yang melaporkan Other Comprehensive Income (OCI). Alasan pemilihan keberadaan pelaporan OCI adalah karena aktivitas revaluasi aset merupakan bagian dari aktivitas tersebut. Sampel adalah perusahan yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia dari industri nonlembaga keuangan dan perbankan. Hal  ini dilakukan  karena  industri  tersebut  telah  terlebih  dahulu  mengimplementasi IFRS di tahun  2010  secara mandatory .  Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan
kontribusi  dan  pijakan  riset  penting  bagi  peneliti,  selanjutnya  terkait  revaluasi  aset, khususnya pasca implementasi IFRS secara mandatory.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Penilaian dan Penyajian Aset
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (PSAK  16) mendefinisikan aset berwujud adalah aset yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan  diharapkan  untuk  digunakan  selama  lebih  dari  satu  periode.  Aset  tetap  yang dimiliki perusahaan biasanya memiliki nilai yang cukup material dibandingkan dengan total  aset  yang  dimiliki  perusahaan  tersebut.  Karena  itu,  metode  penilaian  dan penyajian aktiva tetap sebuah perusahaan akan bepengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan bersangkutan.
Berkaitan  dengan  penilaian  dan  penyajian  aktiva  tetap, IFRS mengizinkan salah satu dari dua metode yang dapat digunakan, berbasis harga perolehan (biaya) dan berbasis revaluasi (nilai pasar). Penyajian berbasis harga adalah metode penilaian asset yang  didasarkan  pada  jumlah  pengorbanan  ekonomis  yang  dilakukan  perusahaan untuk  meperoleh  aset  tetap  tertentu  sampai  aset  tetap  tersebut  siap  digunakan.  Itu berarti nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan adalah jumlah rupiah historis pada  saat  memperoleh  asset  tetap  tersebut  dikurangi  dengan  akumulasi  penyusutan (jika ada).
Penyajian  berbasis  revaluasi  (nilai  pasar)  adalah  metode  penilaian  aset  yang didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaaan metode ini  akan  memberikan  gambaran  yang  lebih  akurat  tentang  nilai  aset  yang  dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu. Karena nilai suatu aktiva tetap tertentu sering kali sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ketika laporan keuangan disajikan oleh perusahaan. Sebagai contoh, sebidang tanah yang dibeli perusahaan 10 tahun yang lalu harganya pasti sudah berlipat-lipat ganda pada saat ini. Jika tanah tersebut disajikan dengan menggunakan biaya historis, maka dianggap tidak mencerminkan lagi kondisi aktual aktiva tetap perusahaan ketika laporan keuangan.

## Revaluasi Aset Tetap Berwujud.
IFRS memberi  ruang  terhadap  pelaporan  menggunakan fair  value terhadap pengukuran aset tetap berwujud. Dalam penentuan nilai wajar menggunakan beberapa pendekatan,  sebagai  contoh  dalam  nilai  wajar  pabrik  dan  peralatannya  biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai (appraisal) , sedangkan untuk nilai  wajar  tanah  dan  bangunan  ditentukan  juga  oleh  penilai  profesional.  Penilaian
yang  dilakukan  oleh  penilai  profesional  seringkali  muncul  kenaikan  ataupun penurunan  dari  nilai  aset  tetap  berwujud  tersebut.  Atas  kenaikan  dan  penurunan tersebut yang merupakan nilai revaluasi dapat dicatat dalam pendapatan komprehensif lain.
Pengukuran  terhadap  aset  tetap  berwujud  pun  bisa  saja  tidak  dapat  dinilai dikarenakan sifat aset yang khusus atau jarang diperjualbelikan. Apabila hal tersebut terjadi  maka  perusahaan  dapat  melakukan  pendekatan  dengan  cara  pendekatan penghasilan  dan  pendekatan  biaya  pengganti  setelah  disusutkan.  Revaluasi  model menurut PSAK 16 adalah jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Apabila kenaikan diakui dalam laba rugi sebesar penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah akibat sebelumnya dalam laba rugi. Jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi maka penurunan tersebut diakui  dalam  laporan  laba  rugi  komprehensif.  Penurunan  diakui  dalam  pendapatan komprehensif  lain  sepanjang  tidak  melebihi  saldo  surplus  aset  tersebut.  Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain mengurangi jumlah akumulasi dalam  ekuitas  pada  bagian  surplus  revaluasi.  Surplus  revaluasi  yang  disajikan  pada ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut  digunakan penghentiannya  sebesar  perbedaan  penyusutan  dengan  revaluasian  dan  penyusutan dengan biaya perolehan (atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomi).
Assets  revaluation mengacu  pada  peninjauan  kembali  atas  nilai  aset  serta menyesuaikan nilai buku aset dengan nilainya sekarang (Brown, Izan, & Loh, 1992). Jika jumlah tercatat aset meningkat  akibat revaluasi,  maka kenaikan tersebut  diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus  revaluasi.  Namun,  kenaikan  tersebut  diakui  dalam  laba  rugi  hingga  sebesar jumlah  penurunan  nilai  aset  yang  sama  akibat  revaluasi  yang  pernah  diakui sebelumnya  dalam  laba  rugi.  Jika  jumlah  tercatat  aset  turun  akibat  revaluasi,  maka penurunan  tersebut  diakui  dalam  laba  rugi.  Penurunan  tersebut  diakui  dalam pendapatan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset  tersebut.  Penurunan  nilai  yang  diakui  dalam  pendapatan  komprehensif  lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.
Alasan  yang  mendasari  keputusan  revaluasi  aset  ini  oleh  perusahaan  adalah untuk  memastikan  bahwa  nilai  wajar  dari  aset  tetap  perusahaan  tercermin  dalam laporan keuangan. Revaluasi aset mengacu pada penyajian kembali atas nilai buku aset ( carrying  amount )  sehingga  mendekati  nilainya  sekarang  (Brown et  al .,  1992).
Revaluasi aset mempengaruhi laporan keuangan dalam dua cara. Pertama, mengubah jumlah aset yang ditampilkan pada laporan posisi keuangan dan angka dalam ekuitas. Kedua,  revaluasi  mengubah  keuntungan  saat  ini  dan  masa  yang  akan  datang  yang
disebabkan  oleh  perubahan  depresiasi  dari  aset  yang  direvaluasi  (Lin  &  Peasnell, 2000).  Revaluasi  aset  tetap  dapat  berupa upward  revaluation dan downward revaluation . Upward revaluation adalah penyajian kembali nilai buku aset sejauh hal tersebut tidak melebihi net current value atau recoverable value . Upward revaluation mengacu  pada incremental  value dari  nilai  buku  aset,  sedangkan downward revaluation berarti  bahwa net  current  value di  bawah  nilai  bukunya. Upward revaluation aset tetap meningkatkan nilai ekuitas pemegang saham dan nilai aset tetap. Upward  revaluation  juga  dapat  menurunkan  rasio financial-leverage seperti rasio debt-equity (Tay, 2009).

## Penyajian Laporan: Mata Uang Pelaporan
Mata uang fungsional adalah mata uang yang menjalankan fungsi utama dalam proses  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  entitas.  Faktor  primer  yang  dijadikan  dasar penetapan menurut PSAK 10 adalah (a) mata uang tersebut digunakan dalam proses manghasilkan pendapatan (barang /  jasa) sampai diterimanya pembayaran;  (b)  mata uang  tersebut  dimiliki  oleh  negara  yang  memiliki  pengaruh  dalam  penentuan  harga jual barang / jasa entitas; (c) mata uang tersebut berperan dalam proses value chain entitas (misalnya: biaya produksi, dan biaya pendukung).
Mata uang fungsional bukan merupakan mata uang pelaporan. Pelaporan untuk foreign  currency pada  akhir  periode  pelaporan  adalah  (a)  pos  moneter  dijabarkan menggunakan  kurs  penutup;  (b)  pos  nonmoneter  yang  diukur  dalam  biaya  historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; (c) pos nonmoneter yang diukur pada  nilai  wajar  dijabarkan  menggunakan  kurs  pada  tanggal  ketika  milai  wajar ditentukan.
Akuntansi untuk transaksi mata uang asing, penjabaran hasil posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri, dan penjabaran hasil posisi keuangan ke suatu mata uang pelaporan, tidak berlaku untuk (a) transaksi derivatif, apabila sudah diatur oleh PSAK 55; (b) akuntansi lindung nilai; (c) penyajian laporan arus kas.

## Kualitas Auditor
Kualitas  audit  mencerminkan  kinerja  auditor  dan  dipengaruhi  oleh  dua  hal yaitu  kompetensi  dan  independensi.  Kompetensi  berkaitan  dengan  pendidikan  dan pengalaman  memadai  yang  dimiliki  akuntan  publik  dalam  bidang  auditing  dan akuntansi. Sedangkan independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga  oleh  akuntan  publik.  Hasil  penelitian  juga  memberikan  kesimpulan  bahwa independensi terkait dengan kualitas mutu pribadi auditor, bukan KAP sebagai suatu organisasi.  Independensi  melekat  pada  diri  pribadi  auditor.  Pengaruh  budaya masyarakat  atau  organisasi  terhadap  auditor  akan  mempengaruhi  sikap independensinya.  Kompetensi  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  seseorang  dalam
menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Pada konteks penilaian aset, kompetensi  auditor  mencakup  kemampuan  melakukan  kontrol  yang  relevan  terkait penentuan  kelengkapan,  relevansi,  dan  akurasi  data  yang  digunakan  untuk mengembangkan estimasi akuntansi, khususnya asset (Rupić & Bonić, 2015).
Independensi  merupakan  pengaplikasian  tindakan  dalam  bentuk  perbuatan atau mental dari seorang auditor ketika melaksanakan tugas audit agar bertindak tegas dan tidak memihak kepada pihak-pihak  yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan  yang  telah  audit.  Independen  berarti  akuntan  publik  tidak  mudah dipengaruhi  (Arumsari  &  Budiartha,  2016).  Dalam  Standar  Profesional  Akuntan Publik (SPAP), independensi ditekankan dalam Standar Umum kedua yaitu “Dalam semua  hal  yang  berhubungan  dengan  penugasan,  independensi  dalam  sikap  mental harus  dipertahankan  oleh  auditor.”  Dalam  hal  ini  auditor  harus  bebas  dalam  sikap mental dan penampilan dari gangguan kepentingan pribadi, pihak eksternal, dan pihak organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.
Kualitas auditor pada beberapa pendekatan diukur dari afiliasi dengan big four dan non-big four.
Tabel 1 Afiliasi Big Four Region Indonesia No Big-4 Big-4 Indonesia 1 Deloitte Touche Tohmatsu KAP Osman Bing Satrio & Eny 2 PwC KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan 3 Ernst & Young KAP Purwantono, Sungkoro & Surja 4 KPMG KAP Sidharta Widjaja & Rekan

## METODA PENELITIAN
Desain riset merupakan riset deskriptif kuantitatif. Sampel yang diuji sebanyak 434 data tahun perusahaan yang memiliki komponen OCI , 130 perusahaan pada tahun 2012 dengan sejumlah 158 dan 146 untuk tahun 2013 dan 2014. Sampel dipilih dengan kriteria  memiliki  komponen OCI .  Hal  ini  dilakukan  dengan  alasan  bahwa pemberlakuan IFRS secara mandatory memberikan  dampak  penyajian  penghasilan komprehensif lain, termasuk revaluasi aset. Sumber data berasal dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan di idx.co.id.
Status  revaluasi  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  implementasi  PSAK  16 yang tercantum pada laporan laba rugi yang disajikan dalam OCI . Penyajian laporan keuangan  dibagi  dalam  dua  penyajian  unit  moneter, USD dan IDR .  Selama  tahun observasi,  sejumlah  23,5  persen  (102  emiten)  meyajikan  laporan  keuangan  dengan
mata uang USD dan 76,5 persen (332 emiten) dalam IDR . Klasifikasi status revaluasi aset  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  nilai  revaluasi  aset  yang  disajaikan  pada laporan  keuangan.  Jika  terdapat  angka  pada  item  tersebut  maka  diberikan  status melakukan  revaluasi,  dan  sebaliknya  jika  tidak.  Status  kualitas  audit  diklasifikasi berdasarkan afiliasi kantor akuntan publik dengan KAP dengan kategori bigfour dan nonbig four.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Fokus  penelitian  ini  adalah  pemberlakuan  implementasi  standar  akuntansi berbasis IFRS per tahun 2012. IFRS diadopsi sejak tahun 2008, namun masih belum wajib diterapkan atau seringkali diistilahkan masa konvergensi. Pemberlakuan secara wajib adopsi IFRS dimulai tahun 2012 berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pasar Modal  dan  Lembaga  Keuangan  No.  Kep.347/BL/2012  tentang  penyajian  dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.  Hal penting terkait dengan penyajian aset adalah revaluasi aset. Beberapa hal penting terkait revaluasi aset yang diatur pada surat keputusan tersebut adalah (a) dalam hal emiten atau perusahaan publik  menggunakan  model  revaluasi  untuk  aset  tetap  atau  aset  tak  berwujud,  atau model nilai wajar untuk properti investasi, maka emiten atau perusahaan publik wajib menggunakan  penilai  dalam  penentuan  nilai  wajarnya;  (b)  penilai  yang  digunakan adalah  yang  terdaftar  di  Bapepam  dan  LK;  (c)  frekuensi  penilaian  yang  melibatkan penilai  wajib  dilakukan  dengan  keteraturan  yang  cukup  untuk  memastikan  bahwa jumlah  tercatat  tidak  berbeda  secara  material  dari  jumlah  yang  ditentukan  dengan menggunakan  nilai  wajar  pada  tanggal  laporan  posisi  keuangan;  (d)  aset  yang mengalami  perubahan  nilai  wajar  secara  signifikan  dan  fluktuatif  wajib  direvaluasi secara tahunan; (e) aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.
Penilaian, pengukuran, penyajian dan pengungkapan revaluasi aset diatur pada PSAK  16.  PSAK  16  lama  hanya  membolehkan cost  model , revaluation  model diperbolehkan sesuai ketentuan pemerintah. PSAK 16 revisi 2011 terdapat 2 pilihan, cost  model atau revaluation  model. Berdasarkan  regulasi  tersebut  emiten diperbolehkan  melakukan  revaluasi  aset.  Penyempurnaan  standar  dilakukan  tahun 2014 terkait nilai tercatat bruto direvaluasi, maka akumulasi penyusutan revaluasian disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto. Tahun 2015 disempurnakan dalam hal ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya, sehingga jumlah tercatat aset bruto dan akumulasi penyusutan diperlakukan pada salah satu cara berikut (a) j umlah tercatat bruto disajikan kembali secara konsisten dengan revaluasi jumlah
tercatat  tersebut  dan  akumulasi  penyusutannya  disesuaikan  untuk  menyamakan perbedaan  antara  jumlah  tercatat  bruto  dengan  jumlah  tercatat  setelah memperhitungkan  akumulasi  rugi  penurunan  nilai;  atau  (b)  akumulasi  penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset.
Penelitian  ini  berfokus  pada  penyajian  sebagaimana  yang  tercantum  dalam laporan  keuangan  emiten.  Revaluasi  aset  diperbolehkan  dalam  pencatatan,  namun masih  ada  pilihan  lain  yaitu  penilaian  berdasarkan  harga  perolehan.    Hasil  riset  ini merupakan investigasi awal terkait perilaku revaluasi aset pada emiten di Bursa Efek Indonesia. Tahun observasi difokuskan pada tahun 2012 sampai dengan 2014, dengan pertimbangan  tahun  2012  merupakan  tahun  awal  implementasi IFRS secara  wajib. Tahun  2014  merupakan  tahun  akhir  pengamatan  dengan  pertimbangan  ketersediaan informasi sampai dengan 2015.  Riset ini memberikan status “1” untuk  perusahaan yang melakukan revaluasi  dan “0  “.  Klasifikasi didasarkan pada tahun,  kualifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP), dan penyajian mata uang sebagaimana tampak pada Tabel 2 (Lampiran).

## Revaluasi Aset dan Penyajian Tahun Laporan Keuangan
Jumlah total emiten yang diobservasi selama tahun 2012-2014 (3 tahun) adalah sejumlah 403 data tahun. Terdiri dari 104 data tahun 2014, 109 data 2013, dan 96 data tahun  2012.  Data  dipilih  berdasarkan  pada  penyajian  laba  rugi  dan  penghasilan komprehensif lain. Perkembangan proporsi emiten yang melakukan revaluasi aset dan tidak selama 3 tahun pengamatan tampak pada Gambar 1.
Gambar 1 Perkembangan Proporsi Emiten Tahun 2012-2014 94.1 91.6 93.7 5.9 8.4 6.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2012 2013 2014 Tidak Revaluasi Aset Revaluasi Aset
Berdasarkan tabel dan gambar perkembangan jumlah emiten yang melakukan revaluasi aset tampak bahwa sangat sedikit emiten yang melakukan revaluasi. Tidak lebih  dari  10  persen  emiten  yang  melakukan  revaluasi  aset  selama  3  tahun pemberlakukan IFRS dan PSAK 16 terkait pilihan penilaian kembali berdasarkan nilai pasar. Temuan ini menjadi menarik karena menurut Saito (1983), banyak perusahaan termotivasi melakukan revaluasi asset untuk meningkatkan nilai perusahaan, namun hal tersebut tidak terjadi di Indonesia. Brown dan Cliff (2005), serta Lopes dan Walker (2012) membuktikan bahwa revaluasi aset mampu menigkatkan harga saham. Haverty (2006)  dan  Liu  (2011)  bahkan  membuktikan  adanya  profitabilitas  yang  meningkat ketika perusahaan-perusahaan di China yang listing di Bursa Efek New York ketika mengadopsi IFRS dalam  penyajian  laporan  keuangannya.  Iatridis  dan  Kilirgiotis (2012)  membuktikan  bahwa  perusahaan  yang  berukuran  besar  semakin  cenderung melakukan revaluasi aset (Demski, Lin, & Sappington, 2008).
Hal menarik  yang memerlukan kajian lebih lanjut adalah alasan para emiten tidak  tertarik  untuk  melakukan  revaluasi  aset,  sementara  banyak  bukti  ilmiah menunjukkan bahwa aktivitas penilaian aset dengan nilai wajar memberikan banyak manfaat ekonomis bagi perusahaan. Hal yang dapat kita kaji adalah konsekuensi dari aktivitas  revaluasi  aset.  Sebagaimana  regulasi  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan Lembaga  Keuangan  No.  Kep.347/BL/2012  tentang  Penyajian  dan  Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik adalah bahwa penilaian kembali harus dilakukan oleh pihak penilai independen yang terdaftar di Bapepam-LK. Hal ini tentu  membawa  konsekuensi  biaya.  Pilihan  melakukan  revaluasi  harus  dilakukan secara  berkelanjutan,  hal  ini  berarti  bahwa  biaya  yang  melekat  terkait  aktivitas revaluasi  asset  merupakan  biaya  tetap  yang  harus  disediakan  perusahaan.  Undang- Undang Pajak Penghasilan dalam pasalnya menyebutkan bahwa selisih lebih penilaian kembali  aktiva  tetap  merupakan  objek  pajak  dengan  pajak  final  sebesar  10%  dari selisih revaluasi.
Beberapa  ketentuan  umum  revaluasi  menurut  aturan  perpajakan  dapat diringkas sebagai berikut: (a) revaluasi dilakukan atas seluruh aktiva tetap perusahaan termasuk  tanah  dengan  status  hak  milik  atau  hak  guna  bangunan;  (b)  revaluasi dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai  wajar aktiva tetap  yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah. Jika hasil revaluasi  tidak mencerminkan keadaan  yang sebenarnya dapat  ditetapkan oleh DJP;  (c)  selisih  revaluasi  dikenakan  pajak  final  sebesar  10  persen;  (d)  penilaian kembali  aktiva  tetap  tidak  dapat  dilakukan  sebelum  lewat  jangka  waktu  lima  tahun terhitung dari revaluasi terakhir; (e) hasil revaluasi akan memperbaruhi nilai tercatat aset  dan  menjadi  dasar  penyusutan  fiskal;  (f)  revaluasi  yang  tidak  memperoleh persetujuan  DJP  untuk  penilaian  kembali  aktiva  tetap,  maka  nilai  revaluasi  yang
ditetapkan  tidak  dapat  digunakan  sebagai  dasar  melakukan  penyusutan  fiskal;  (g) perusahaan  yang  menjual  aset  yang  telah  direvaluasi  sebelum  masa  penyusutan berakhir (kelompok 1 dan 2) atau sebelum 10 tahun dari tanggal revaluasi (kelompok lainnya),  maka  akan  dikenakan  tambahan  pajak  final  sebesar  selisih  tarif  terakhir dikurangi 10 persen (25 persen – 10 persen = 15 persen) dikalikan dengan keuntungan revaluasi aset.
Konsekuensi  beban  yang  ditanggung  perusahaan  tersebut  diduga  merupakan penyebab rendahnya jumlah emiten yang melakukan revaluasi aset. Beban untuk jasa penilai, beban pajak yang ditanggung oleh emiten/wajib pajak dirasakan sangat besar, sementara secara riil, peningkatan nilai bukan peningkatan yang sesungguhnya. Cotter dan Richardson (2002) telah menemukan bukti bahwa revaluasi aset plant, property and equipment yang dilakukan oleh jasa penilai lebih memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan hasil penilaian oleh manajemen. Hanlon, Navissi, dan Soepriyanto (2014) juga memaparkan hasil pengamatan pada perusahaan-perusahaan di  Indonesia  bahwa  munculnya  pajak  tangguhan  merupakan  liabilitas  riil  atas konsekuensi aktivitas revaluasi aset.

## Revaluasi Aset berdasarkan Kualifikasi Kantor Akuntan Publik
Kualitas auditor di suatu negara seringkali diukur dengan afiliasi KAP tersebut dengan  Kantor  Akuntan  bereputasi  internasional big  four yaitu  Ernst  and  Young, Delloite Touche and Tohmatsu, Price Waterhouse Cooper and  Lybrant,  dan KPMG Peat  Marwick  Mitchel.  Kantor  Akuntan  Publik yang  berafiliasi  dengan  empat  KAP internasional  tersebut  diasumsikan  berkualifikasi  baik. Di  Indonesia, Price Waterhouse  Cooper berafiliasi  dengan KAP  Tanudiredja,  Wibisana  dan  Rekan. Deloitte  Touche  berafiliasi  dengan  KAP  Osman  Bing  Satrio.  Ernst  and  Young berafiliasi  dengan KAP  Purwantono,  Suherman  dan  Surja.  KPMG  berafiliasi dengan KAP  Sidharta  dan  Widjaja.  Berdasarkan  laporan  auditan  setiap  akhir  tahun sampel  penelitian  diidentifikasi  nama-nama  KAP  yang  berperan  sebagai  auditor independen. Jika berafiliasi dengan salah satu big four tersebut diberikan skor 1 dan jika  tidak  0.  Tabulasi  silang  dilakukan  untuk  mengetahui  komposisi  KAP  dengan status  revaluasi  emiten.  Rangkuman  hasilnya  sebagaimana  tampak  pada  Tabel  1. Berikut adalah gambaran status revaluasi berdasarkan kualifikasi auditornya.
Gambar 2 Status   Revaluasi pada KAP Big-4

## Gambar 3 Status Revaluasi pada KAP Non-Big4
Berdasarkan gambaran tersebut proporsi sampel yang melakukan revaluasi aset dan diaudit oleh KAP big four meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2013 dan menurun setelahnya.  Berbeda  dengan  emiten  yang  diaudit  oleh  KAP  nonbig  four  yang meningkat pada akhir tahun pengamatan. Yao, Percy, dan Hu (2015) menemukan bukti
52.30% 46.80% 53.40% 3.10% 5.70% 3.40% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 2012 2013 2014 Tidak Revaluasi Aset Revaluasi Aset 41.50% 44.90% 39.70% 3.10% 2.50% 3.40% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 2012 2013 2014 Tidak Revaluasi Aset Revaluasi Aset
empiris bahwa ada peningkatan fee audit ketika dilakukan revaluasi aset dibandingkan dengan  periode  sebelumnya.  Penelitian  ini  tidak  melakukan  pengamatan  apakah terjadi perpindahan. Secara rata-rata jumlah emiten yang diaudit oleh KAP nonbig four secara absolut lebih banyak (18 emiten) dibandingkan KAP big four (13 emiten). Fee audit yang meningkat seiring aktivitas revaluasi seharusnya tidak menjadi alasan untuk takut melakukan revaluasi aset karena biaya keagenan yang muncul atas kontrak antara emiten  dengan  pemeriksanya  (auditor)  terkait  dengan  nilai  wajar  akan  saling  hapus dengan keuntungan atas nilai wajar tersebut.

## Revaluasi Aset dan Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Mata Uang
Mata  uang  penyajian  yang  digunakan  oleh  emiten  atau  perusahaan  publik adalah mata uang rupiah yang dapat digunakan apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional. Dalam hal mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional,  maka  emiten  atau  perusahaan  publik  menjabarkan  hasil  dan  posisi keuangannya dalam mata uang rupiah dengan menggunakan prosedur sebagai berikut: (a) aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (termasuk komparatif)  dijabarkan  menggunakan  kurs  penutup  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut; (b) penghasilan dan beban untuk  setiap  laporan  laba  rugi  komprehensif  yang  disajikan  (termasuk  komparatif) dijabarkan  menggunakan  kurs  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  pada  tanggal transaksi; dan (c) semua hasil dari selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lain.
Hasil investigasi terkait dengan penyajian laporan keuangan dalam mata uang rupiah dan dolar, dapat digambarkan sebagai Gambar 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  proposi  emiten  dalam  sampel  riset  yang  melakukan  revaluasi  asset  dan menyajikan laporan keuangannya dalam USD meningkat. Secara keseluruhan, jumlah perusahaan  yang  menyajikan  laporan  keuangan  mata  uang  asing  juga  cenderung meningkat.  Suatu  temuan  menarik  dalam  konteks  emiten  di  Indonesia.  Secara regulatif, penyajian laporan keuangan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat mata uang fungsional sebagaimana PSAK 52.
Untuk  menentukan  apakah  mata  uang  tertentu  merupakan  mata  uang  yang mendominasi kegiatan operasi suatu badan usaha, maka ada beberapa indikator yang dapat  dipakai  sesuai  PSAK  No  52  (1998)  mencakup,  indikator  arus  kas,  indikator harga jual, dan indikator biaya. Pada indikator arus kas, arus kas yang berhubungan dengan  kegiatan  utama  perusahaan  didominasi  oleh  mata  uang  tertentu.  Indikator harga jual merupakan harga jual produk perusahaan dalam periode jangka pendek yang sangat  dipengaruhi  oleh  pergerakan  nilai  tukar  mata  uang  tertentu  atau  produk perusahaan secara dominan dipasarkan untuk ekspor. Indikator biaya mencakup biaya-
biaya  perusahaan  secara  dominan  sangat  dipengaruhi  oleh  pergerakan  mata  uang tertentu.
Penentuan dominasi suatu mata uang setelah melihat ketiga indikator di atas, biasanya menghasilkan persentase di atas 50 persen dan ketiga indikator tersebut harus dapat  dipenuhi  secara  menyeluruh.  Berdasarkan  regulasi  tersebut  secara  jelas diungkapkan bahwa emiten yang melakukan penyajian laporan keuangan dalam mata uang asing ( USD ) dapat dipastikan aktivitas operasional didominasi transaksi dengan mata uang yang bersangkutan.

## Gambar 4

## Revaluasi Aset dalam Penyajian Laporan Keuangan Rupiah dan US-Dollar
Missonier-Piera (2007) mengungkapkan adanya motif ekonomi dilakukannya revaluasi asset pada perusahaan-perusahaan di Swiss yang melakukan ekspor produk ke  luar  negeri.  Demikian  pula  dengan  He  dan  Xiong  (2012).  Motif  lain  yang diungkapkan oleh riset tersebut adalah keinginan emiten untuk mendapatkan peluang investasi.  Hasil riset tersebut membawa implikasi bahwa revaluasi dapat menjadi alat untuk  meningkatkan  kepercayaan  dan  persepsi  investor  dan  kreditur  atas  kesehatan finansial perusahaan sehingga mampu meningkatkan kapasitas perusahaan. Riset juga menemukan,  meskipun  selama  periode  investigasi  tingkat  resiko  menurun,  tingkat bunga menjadi lebih rendah pada perusahaan yang melakukan revaluasi aset dengan menaikkan nilai asetnya.
Informasi  aktivitas  revaluasi  aset  yang  disajikan  dalam  mata  uang  asing diharapkan memiliki karakteristik kualitatif yang lebih baik (Herrmann, Saudagaran, & Thomas, 2006). Penyajian laporan keuangan dengan nilai wajar atas tanah, properti dan  peralatan  lebih  baik  dibandingkan  dengan  menggunakan  nilai  perolehan.  Nilai
20.00% 73.80% 22.80% 69.00% 21.90% 71.20% 1.50% 4.60% 1.90% 6.30% 2.10% 4.80% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 2012-USD 2012-IDR 2103-USD 2013-IDR 2014-USD 2014-IDR Revaluasi Aset Tidak Revaluasi Aset
prediksi,  nilai  umpan  balik,  ketepatan  waktu,  kenetralan,  penyajian  yang  dapat dipercaya, dapat diperbandingkan, dan konsisten menjadi keunggulan dipandang dari karakteristik kualitatif laporan keuangan.
Secara  keseluruhan,  dari  434  data  tahun  selama  2012  sampai  dengan  2014 hanya 7,1 persen (31 emiten) yang melakukan revaluasi aset. Sebanyak 92,9 persen emiten di Bursa Efek Indonesia tidak melakukan revaluasi aset. Pada penyajian mata uang rupiah 23 emiten meyajikan dalam mata uang rupiah, diaudit oleh KAP big four sejumlah  7  emiten  dan  non-Big4  sebanyak  16  emiten.  Perusahaan.  Pada  penyajian laporan keuangan dengan mata uang fungsional USD 8 emiten melakukan revaluasi asset, 6 diantaranya diaudit KAP big four dan selebihnya (2 emiten) diaudit non-Big4.
Tampak bahwa ketika perusahaan melakukan revaluasi asset dan menyajikan dalam USD cenderung diaudit oleh KAP big four .
Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian  kembali  aktiva  tetap  untuk  tujuan  perpajakan  bagi  permohonan  yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. PMK tersebut efektif berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2015. PMK ini menawarkan insentif yang lebih menarik dari sisi besaran tarif  pajak  dan  mekanisme  pengajuannya  dibandingkan  PMK  sebelumnya.  Wajib pajak dapat melakukan revaluasi aset untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan  khusus  apabila  permohonannya  diajukan  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak sejak peraturan tersebut mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
Perlakuan khusus akan diberikan kepada wajib pajak berupa pengenaan PPh final sebesar: (a) 3 persen, untuk permohonan yang diajukan sejak 20 Oktober 2015 sampai  dengan  31  Desember  2015;  (b)  4  persen,  untuk  permohonan  yang  diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016; atau (c) 6 persen, untuk permohonan yang  diajukan  sejak  1  Juli  2016  sampai  dengan  31  Desember  2016.  Tarif  tersebut dikenakan terhadap selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan  penilaian  kembali  oleh  wajib  pajak  di  atas  nilai  sisa  buku  fiskal  semula. Regulasi  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pemicu  bagi  para  emiten  untuk  melakukan revaluasi aset.
Hasil  penelitian  ini  berdampak  penting  pada  riset  terkait  revaluasi  aset  di Indonesia.  Jumlah  perusahaan  yang  melakukan  revaluasi  aset  terbukti  meningkat. Temuan empiris terkait motivasi melakukan revaluasi aset penting untuk dibuktikan, demikian  juga  dengan  konsekuensi  kebijakan  revaluasi  aset  di  perusahaan.  Wali (2015)  membuktikan  bahwa  perusahaan  yang  memiliki  risiko  atas  akumulasi  utang akan berupaya menghindari kegagalan pembayaran dengan melakukan revaluasi aset. Hal  serupa  ditemukan  oleh  Baek  dan  Lee  (2016),  perusahaan  dengan  biaya  modal tinggi  terbukti  lebih  banyak  melakukan  revaluasi  aset  dibanding  perusahaan  yang
memiliki biaya modal rendah. Pada konteks lain, perusahaan yang beroperasi di luar negeri  dan  memiliki  aset  tetap  yang  rendah  dan  hutang  yang  tinggi  juga  cenderung melakukan revaluasi aset (Iatridis & Kilirgiotis, 2012).
Temuan pengaruh revaluasi aset terhadap manajemen laba merupakan dampak dari  kebijakan  revaluasi  aset.  Iatridis  dan  Kilirgiotis  (2012)  membuktikan  adanya pengaruh negatif  revaluasi aset terhadap manajemen laba, sementara Hu, Percy, dan Yao  (2015)  menemukan  sebaliknya,  revaluasi  aset  meningkatan  nilai  akrual diskresioner. Revaluasi aset juga terbukti membawa dampat besar terhadap biaya, Yao et al ., (2015) membuktikan adanya peningkatan audit fee pada perusahaan-perusahaan yang  melakukan  revaluasi  aset.  Pada  riset  tersebut  kebijakan  revaluasi  aset  dapat terjadi  jika  ada  dukungan  tata  kelola  yang  baik  di  perusahaan.  Mura,  Piras,  dan Valentinčič (2015) membuktikan pengaruh revaluasi aset terhadap kinerja perusahaan di masa mendatang dan berkorelasi negatif dengan arus kas mendatang. Hanlon et al ., (2014) menyebutkan bahwa dampak revaluasi aset terhadap relevansi nilai perusahaan yang  diakibatkan  penyajian  pajak  tangguhan  atas  revaluasi.  Shin  dan  Willis  (2014) menguji  motivasi  manajer  melakukan  revaluasi  aset  dengan information  cost hypothesis (ICH) dan the  fair  value  hypothesis (FVH).  ICH diuji  dengan  melihat dampat  pengumuman  revaluasi  aset,  hasilnya  adalah  terdapat  korelasi  positif  antara pengumuman  revaluasi  aset  dengan  imbal  hasil  saham  dengan  pada  kondisi  biaya informasi yang rendah dan tingkat risiko rendah. FVH diuji dengan menguji dampak nilai  hutang  dalam  mata  uang  asing  terhadap  imbal  hasil  saham.  Hasil  riset membuktikan  temuan  yang  konsisten  yaitu  terdapat  korelasi  positif  antara  hutang dalam mata uang asing dengan imbal hasil saham.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Implementasi IFRS secara mandatory per tahun 2012 memberikan keleluasaan bagi  emiten  di  pasar  modal  untuk  menyajikan  aset  pada  laporan  keuangan  dengan menggunakan  nilai  wajar  bukan  hanya  nilai  perolehan.  Hal  ini  diharapkan  dapat membantu  emiten  untuk  meningkatkan  nilai  perusahaannya  dari  pandangan stakeholder. Investigasi selama 3 tahun dari 434 data tahun sejak implementasi IFRS memberikan  hasil  yang  cukup  mengejutkan.  Tidak  lebih  dari  10  persen  emiten melaporkan  revaluasi  aset.  Hal  ini  diduga  memicu  munculnya  Paket  Kebijakan Ekonomi V Presiden Joko Widodo terkait revaluasi aset (salah satunya).
Secara  empiris  aktivitas  revaluasi  aset  terbukti  dapat  meningkatkan  kualitas informasi  akuntansi  karena  mampu  mengurangi  kecenderungan  manajemen  laba, meningkatkan  relevansi  nilai,  imbal  hasil  saham,  dan  nilai  perusahaan.  Riset mendatang dapat menguji korelasi antara variable-variabel tersebut dengan revaluasi.
Hal  terpenting  sebagai  tindak  lanjut  penelitian  ini  adalah  apakah  Paket  Kebijakan Ekonomi V Presiden Joko Widodo berdampak signifikan pada aktivitas revaluasi pada emoten di Bursa Efek Indonesia. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan uji beda terkait apakah status perusahan yang melakukan dan tidak melakukan revaluasi aset  adalah  sama.  Kajian  dapat  dilakukan  berdasarkan  sektor  industri  untuk mendapatkan bukti yang lebih terinci terkait revaluasi aset.

## DAFTAR PUSTAKA
Andison,  A.,  &  Nasser,  E.  M.  (2017).  Operating  Cash  Flow,  Earning  Response Coefficient, and Fixed Asset Revaluation: Study on Manufacturing Company. Etikonomi , 16 (1), 93–102. https://doi.org/10.15408/etk.v16i1.482
Andrew, A., & Pitt, M. (2006). Changes in asset valuation in the UK health service. Facilities , 24 (1/2), 43–60. https://doi.org/10.1108/02632770610639198
Baek, H. Y., & Lee, D. Y. (2016). Motives for and Effects of Asset Revaluation: An Examination  of  South  Korean  Data. Emerging  Markets  Finance  and  Trade , 52 (12), 2808–2817. https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1209360
Bawono,  I.  R.,  &  Singgih,  E.  M.  (2010).  Faktor-Faktor  dalam  Diri  Auditor  dan Kualitas Audit,  Studi pada KAP  “Big Four” di  Indonesia. Jurnal  Akuntansi Dan Auditing Indonesia. , 1–20.
Brown, G. W., & Cliff, M. T. (2005). Investor Sentiment and Asset Valuation. The Journal of Business , 78 (2), 405–440. https://doi.org/10.1086/427633
Brown, P., Izan, H. Y., & Loh, A. L. (1992). Fixed Asset Revaluations and Managerial
Incentives. Abacus , 28 (1), 36–57. https://doi.org/10.1111/j.1467- 6281.1992.tb00268.x
Cheng, C. S. A., & Lin, S. W. J. (2009). When do firms revalue their assets upwards? Evidence from the UK. International Journal of Accounting and Information Management , 17 (2), 166–188.
Cotter, J., & Richardson, S. (2002). Reliability of Asset Revaluations: The Impact of Appraiser  Independence. Review  of  Accounting  Studies , 7 (4),  435–457. https://doi.org/10.1023/A:1020763612369
Demski, J. S., Lin, H., & Sappington, D. E. M. (2008). Asset revaluation regulation with  multiple  information  sources. Accounting  Review , 83 (4),  869–891. https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.4.869
Dillon, G. J. (1979). Corporate Asset Revaliations: 1925-1934. Accounting Historians
Journal: Spring 1979 , 6 (1), 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.2308/0148-
4184.6.1.1
Dimitropoulos, P. E., Asteriou, D., Kousenidis, D., & Leventis, S. (2013). The impact of IFRS on  accounting  quality:  Evidence  from  Greece. Advances  in Accounting , 29 (1), 108–123. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2013.03.004
Goodwin, J., Sawyer, K. R., & Ahmed, K. (2005). Value Relevance And Information Heterogeneity. Pacific Accounting Review , 17 (2), 4–33.
Hanlon, D., Navissi, F., & Soepriyanto, G. (2014). The value relevance of deferred tax attributed  to  asset  revaluations. Journal  of  Contemporary  Accounting  and Economics , 10 (2), 87–99. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2014.03.001
Haverty,  J.  L.  (2006).  Are IFRS and  U.S.  GAAP  converging?  Some  evidencerom People’s  Republic  of  China  companies  listed  on  the  New  York  Stock Exchange. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation , 15 (1),
48–71. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.inta CCA udtax.2006.01.004
He,  Z.,  &  Xiong,  W.  (2012).  Debt  financing  in  asset  markets. American  Economic Review, American Economic Association , 102 (3), 88–94.
https://doi.org/10.1257/aer.102.3.88
Herrmann, D., Saudagaran, S. M., & Thomas, W. B. (2006). The quality of fair value measures for property, plant, and equipment. Accounting Forum , 30 (1), 43–59. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2005.09.001
Hu, F., Percy, M., & Yao, D. (2015). Asset revaluations and earnings management: Evidence  from  Australian  companies. Corporate  Ownership  and  Control , 13 (1CONT11), 1287–1296.
Iatridis, G. E., & Kilirgiotis, G. (2012). Incentives for fixed asset revaluations: the UK evidence. Journal  of  Applied  Accounting  Research , 13 (1),  5–20. https://doi.org/10.1108/09675421211231871
Lin, Y. C., & Peasnell, K. V. (2000). Asset revaluation and current cost accounting: UK corporate disclosure decisions in 1983. British Accounting Review , 32 (2), 161–187. https://doi.org/10.1006/bare.2000.0128
Liu, C. (2011). IFRS and US-GAAP comparability before release No. 33-8879: Some evidence  from  US-listed  Chinese  companies. International  Journal  of Accounting and Information Management , 19 (33), 24–33.
https://doi.org/10.1108/18347641111105917
Lopes, A. B., & Walker, M. (2012). Asset revaluations, future firm performance and firm-level  corporate  governance  arrangements:  New  evidence  from  Brazil.
British Accounting Review , 44 (2), 53–67.
https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.007
Matthews,  R.  L.  (1968).  Income,  Price  Changes  and  the  Valuation  Controversy  in Accounting. Accounting Review , 43 (3), 509–516.
Missonier-Piera, F. (2007). Motives for fixed-asset revaluation: An empirical analysis with Swiss data. The International Journal of Accounting , 42 (2), 186–205.
Mura,  A.,  Piras,  F.,  &  Valentinčič,  A.  (2015).  Do  asset  revaluations  signal  future performance of private firms? 39th EAA Annual Conference .
Nadeak, E. (2011). Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap terhadap Penghematan Pajak pada PT. Kabelindo Murni . Universitas Gunadarma.
Putra,  T.  M.  (2013).  Analisis  penerapan  akuntansi  aset  tetap  pada  CV.  Kombos
Manado. Journal of EMBA , 2 (4), 190–198.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Rupić, B., & Bonić, L. (2015). Fair Value Concept Specifics in Financial Reporting and Auditing. Economic Themes , 53 (1), 119–141.
Saito, S. (1983). Asset Revaluation and Cost Basis: Capital Revaluation in Corporate Financial Reports. The Accounting Historians Journal , 10 (1), 1–23.
Santoso,  U.  (2012).  Pengaruh  Pengungkapan  Akuntansi,  Akuntansi  Konservatif, Komite  Audit  dan  Kualitas  Auditor  Eksternal  Terhadap  Manajemen  Laba. Jurnal Akuntansi , 16 (1), 1–21.
Shin,  G.  H.,  &  Willis,  V.  F.  (2014).  Asset  Revaluations  Under  International Accounting  Standard  16:  Evidence  From  Korea. International  Journal  of Business, Accounting, & Finance , 8 (2), 21–36.
Sloan, R. G. (1996). Do Stock Prices Fully Reflect Infromation in Accruals and Cash Flows  about  Future  Earnings? The  Accounting  Review , 71 (3),  289–315. https://doi.org/10.2307/248290
Tay,  I.  (2009). Fixed  Asset  Revaluation:  Management  Incentives  and  Market Reactions . Lincoln University, New Zealand.
Wali, S. (University O. S. (2015). Mechanisms of corporate governance and fixed asset revaluation. International Journal Accounting and Finance , 5 (1), 82–97.
Yao, D. F. T., Percy, M., & Hu, F. (2015). Fair value accounting for non-current assets and audit fees: Evidence from Australian companies. Journal of Contemporary Accounting and Economics , 11 (1), 31–45. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2014.12.003

## LAMPIRAN
Tabel 2 Ringkasan Hasil Penelitian atas Revaluasi Berdasarkan Tahun Penyajian, Kualfikasi KAP, dan Mata Uang Fungsional Tahun Satuan Moneter Kap Revaluasi Aset Jumlah
Tidak Ya 2012 USD Non Big4 11 (39,35%) 0  11 (39,95%) Big4 15 (53,6%) 2 (7,1%) 17 (60,75%) Total 26 (92,95) 2 (7,15%) 28 (100%) IDR Non Big4 57 (55,95) 4 (3,95%) 61 (59,85) Big4 39 (38,2%) 2 (2,0%) 41(40,2%) Total 96 (94,1%) 6 (5,9%) 102 (100%) 2013 USD Non Big4 15 (38,5%) 1 (2.6%) 16 (41.0%) Big4 21 (53,8%)      2 (5,1%) 23 (59%) Total 36 (92,3%) 3 (7,7%) 39 (100%) IDR Non Big4 59 (49,6%) 8 (6,7%) 67 (56,3%) Big4 50 (42,0%) 2 (1,7%) 52 (43,7%) Total 109 (91,6%) 10 (8,4%) 119 (100%) 2014 USD Non Big4 15 (42,9%) 1 (2,9%) 16 (45,7%) Big4 17 (48,6%) 2 (5,7%) 19 (54,3%) Total 32 (91,4%) 3 (8,6%) 35 (100%) IDR Non Big4 63 (56,8%) 4 (93,6%) 67 (60,4%) Big4 41 (36,9%) 3 (2,7%) 44 (39,6%) Total 104(93,7%) 7(6,3%) 111(100%) Seluruh USD Non Big4 41(40,2%) 2(2.0%) 43(42.2%) Big4 53(52,0%) 6(5,9%) 59(57,8%) Total 94(92,2% 8(7,8%) 102(100%) IDR Non Big4 179(53,9%) 16(4,8%) 195(58,7%) Big4 130(39,2%) 7(2,1%) 137(41,3%) Total 309(93,1%) 23(6,9%) 332(100%) Jumlah 403(92,9%) 31 (7,1%) 434(100%)