## Mochtar Kusumaatmadja
Prof.  Mochtar  Kusumaatmadja  adalah  salah  satu  tokoh  yang  menempa   posisi khusus  dalam  perkembangan  pemikiran  hukum  dan  pendidikan  nggi  hukum  di Indonesia. Kekhususan posisi ini terletak pada komplitnya sosok Mochtar yang bukan saja sebagai pendidik, tapi juga pemikir, prak si, dan juga birokrat hukum. Sebagai pendidik, Mochtar adalah ﬁgur pen ng dibalik reformasi pendidikan  nggi hukum di Indonesia pada awal tahun 1970-an dengan menjadikan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  (Unpad)  yang  dipimpinnya  sebagai  laboratoriumnya.¹  Sarjana  hukum pasca kemerdekaan menurut Mochtar harus menjadi seorang “ professional lawyer ” atau teknokrat hukum yang mendampingi para teknokrat lainnya dalam membangun Indonesia.²  Untuk  mewujudkan  gagasan  ini  Mochtar  kemudian  memprakarsai program  pendidikan  klinis  hukum  di  Fakultas  Hukum  Unpad  sebagai  proyek percontohan ( pilot project ).
Mochtar  adalah  salah  satu  tokoh  pemikir  hukum  Indonesia  garda  depan. Gagasannya  mengenai  peran  hukum  dalam  pembangunan  mendapat  momentum yang  tepat  untuk  diaplikasikan  ke ka  ia  menjabat  sebagai  Menteri  Kahakiman (birokrat  hukum)  pada  tahun  1974.  Melengkapi  perannya  dalam  dunia  hukum, Mochtar  dengan  koleganya  antara  lain  Komar  Kantaatmadja  mendirikan  kantor hukum MKK (Mochtar, Karuwin dan Komar). Singkat kata, Mochtar adalah ﬁgur yang memiliki banyak wajah dalam dunia hukum di Indonesia.
Membaca dan memetakan gagasan Mochtar dalam lanskap pemikiran hukum di Indonesia tentunya harus memper mbangkan Mochtar sebagai sosok dengan mul wajah. Mengiden kkan Mochtar hanya dengan gagasannya mengenai peran hukum dalam pembangunan tentunya  dak akan lengkap membaca sosok seorang Mochtar, karena ia juga seorang pemikir hukum internasional Indonesia par excellence , bahkan dak  terlalu  salah  apabila  ia  ditahbiskan  sebagai  Bapak  Hukum  Internasional Indonesia. Selain itu, Mochtar adalah pakar hukum laut Indonesia kenamaan yang mengusung gagasan negara kepulauan ( archipelagic state ) ke forum internasional yang kemudian menjadi landasan awal bagi lahirnya konsep “Wawasan Nusantara”. Mochtar adalah Bapak Hukum Laut Indonesia.³

## Editorial Khazanah
1   Selengkapnya  lihat  Mochtar  Kusumaatmadja, Pembaharuan  Pendidikan  Hukum  Dan  Pembinaan  Profesi , Bandung: Bina Cipta, 1975, hlm. 3-22.
2 Lihat Mardjono Reksodiputro, “Beberapa Catatan Pemikiran Mochtar Kusuma-Atmadja Tentang Pembangunan Hukum  dan  Pendidikan  Tinggi  Hukum”  dalam  Shidarta  (ed.), Mochtar  Kusuma-Atmadja  Dan  Teori  Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi , Jakarta: Epistema Ins tute, 2012, note 3, hlm. 139.
3 Lihat  Jakob  Sumardjo,  “Biograﬁ  Prof.Dr.Mochtar  Kusumaatmadja”  dalam  Mieke  Komar  et.al, Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan ,  Bandung: Alumni, 1999, hlm.16.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 626

## 1.   Sketsa Biograﬁs⁴
Mochtar  Kusumaatmadja  lahir  di  Jakarta  pada  tanggal  17  Februari  1929  dari pasangan R. Taslim Kusumaatmadja asal Mangunreja, Tasikmalaya dan Sulmini asal Cilimus, Kuningan. Pendidikan dasar, menengah, dan atas ditempuh dan ditamatkan di  Jakarta  di  lembaga  pendidikan  yang  dikelola  oleh  Sutan  Takdir  Alisyahbana. Mochtar menamatkan sarjana hukum dengan spesialisasi hukum internasional dari Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  pada  tahun  1955  dan  kemudian  meraih 'Master of Laws' (LL.M.) dari Yale University Law School-Amerika Serikat pada tahun 1956.
Bagi yang belum mengenalnya, Mochtar sering dikesankan sebagai sosok yang angkuh. Bagi saya yang pernah beberapa kali mengiku  kuliah-kuliah beliau pada akhir  tahun  1980-an,  beliau  bukan  sosok  yang  angkuh  tapi  seorang  yang  sangat percaya  diri.  Otoritas  keilmuan  yang  dimilikinya  khususnya  di  bidang  hukum internasional  menjadikannya  tampil  percaya  diri.  Soetandyo  Wignjosoebroto, koleganya  dari  Universitas  Airlangga  memberikan  tes moninya  sebagai  berikut: “...Mochtar bukanlah seseorang yang berkepribadian angkuh. Walau demikian, dia cenderung mengemukakan pernyataan yang angkuh dan bernada  nggi manakala peran hukum diremehkan dalam kehidupan berbangsa. Dia sesungguhnya seorang teknokrat  hukum  sebagaimana  halnya  Widjojo  Ni sastro  yang  seorang  teknokrat ekonomi”.⁵
Sejak tahun 1959 Mochtar bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Unpad. Di perguruan  nggi ini pula Mochtar mendapat gelar doktor ilmu hukum pada tahun 1962 dengan disertasi yang berjudul: “Masalah Lebar Laut Teritorial Pada Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960” dan kemudian pada tahun yang sama diangkat sebagai Guru Besar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Unpad. Sejak saat itu nama  Mochtar  Kusumaatmadja  menjadi  sangat  iden k  dengan  Fakultas  Hukum Unpad.  Sebagai  Dekan,  Mochtar  dak  hanya  mampu  berperan  sebagai  seorang manajer handal tapi juga seorang “scholar par excellence” yang membawa Fakultas Hukum Unpad menjadi Fakultas Hukum yang berwibawa dan sangat produk f dalam melahirkan  pemikiran-pemikiran  hukum  yang  fungsional  dan  futuris k.  Kalau Harvard  pernah  memiliki  Dekan  legendaris  yaitu  Roscoe  Pound,  Mochtar  adalah Dekan Fakultas Hukum Unpad yang fenomenal dan legendaris.
Pada tahun 1973 Mochtar diangkat sebagai Rektor Unpad. Jabatan ini  dak lama dipegangnya, karena pada tahun 1974 Mochtar dipercaya oleh Presiden Soeharto
KHAZANAH: A p La pulhayat , Mochtar Kusumaatmadja
4 Sebagian besar data mengenai riwayat hidup Mochtar diambil dari Jakob Sumardjo, “Biograﬁ Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja” dalam Mieke Komar et.al, Mochtar Kusumaatmadja…: Op.cit., hlm.3-37.
5 Lihat  Soetandyo  Wignjosoebroto,  “Mochtar  Kusuma-Atmadja:  Manusia  Yang  Pernah  Saya  Kenal  dan Pemikirannya (Sebuah Pengantar Ringkas)” dalam Shidarta (ed.), Mochtar Kusuma-Atmadja…Op.cit., hlm. xiv.
sebagai  Menteri  Kehakiman  dalam  Kabinet  Pembangunan  II.  Jabatan  Menteri Kehakiman berakhir pada tahun 1978, tetapi pada tahun itu juga Mochtar terpilih untuk duduk dalam Kabinet Pembangunan III sebagai Menteri Luar Negeri. Mochtar menduduki jabatan Menteri Luar Negeri selama dua periode, 1978-1988. Dari sekian banyak prestasi yang ditorehkan Mochtar sebagai Menlu, diterimanya konsep Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah puncak dari prestasi-prestasi tersebut.  Selepas  menjadi  Menlu,  Mochtar  masih  bergiat  di  berbagai  forum internasional  antara  lain  menjadi  anggota  Komisi  Hukum  Internasional  PBB (Interna onal Law Commission) selama dua periode.

## 2.    Hukum dan Pembangunan
Is lah hukum dan pembangunan menjadi sangat iden k dengan Mochtar paling  dak karena dua alasan. Pertama, Mochtar memperkenalkan sekaligus meyakinkan bahwa hukum  bukan  saja  dapat  tapi  harus  berperan  dalam  pembangunan.  Dengan perkataan lain, Mochtar menegaskan mengenai fungsi hukum dalam pembangunan. Kedua, Mochtar mengusung gagasan tersebut ke ka is lah “pembangunan” menjadi terminologi poli k Orde Baru yang sak  dan sakral yang harus diterapkan pada se ap bidang kehidupan termasuk pembangunan hukum. Bagi kalangan yang memberikan apresiasi khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Unpad kemudian mempopulerkan gagasan ini sebagai “Teori Hukum Pembangunan”, meskipun Mochtar sendiri  dak pernah  secara  langsung  menyebut  gagasannya  itu  sebagai  Teori  Hukum Pembangunan.⁶
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  esensi  pemikiran  hukum  Mochtar adalah mengenai posisi dan peran hukum dalam pembangunan. Mengenai hal ini dalam  salah  satu  tulisannya  Mochtar  antara  lain  mengatakan  sebagai  berikut: “Pembangunan dalam ar  seluas-luasnya melipu  segala segi dari pada kehidupan masyarakat  dan  dak  hanya  segi  kehidupan  ekonomi  belaka,  karena  itu  is lah pembangunan  ekonomi  sebenarnya  kurang  tepat,  karena  kita  dak  dapat membangun 'ekonomi' suatu masyarakat tanpa menyangkutkan pembangunan segi- segi kehidupan masyarakat lainnya”.⁷ Yang menjadi pertanyaan kata Mochtar adalah, “adakah  peranan  hukum  dalam  proses  pembangunan  itu;  dan  bila  ada  apakah peranannya?⁸ Mochtar menjawab dengan mengatakan sebagai berikut: ”Apabila kita teli  maka semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perobahan
KHAZANAH: A p La pulhayat , Mochtar Kusumaatmadja
6 Namun,  dalam  suatu  wawancara  yang  dilakukan  oleh  Shidarta,  Mochtar  pernah  menyebut  gagasannya  itu sebagai  Teori  Hukum  Pembangunan.  Lihat  Shidarta,  “Posisi  Pemikiran  Teori  Hukum  Pembangunan  Dalam Konﬁgurasi Aliran Pemikiran Hukum” dalam Shidarta (ed.), Mochtar Kusuma-Atmadja…. , Op. cit ., note 3, hlm. 10.
7 Mochtar  Kusumaatmadja, Pembinaan  Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional ,  Bandung:  Bina  Cipta,
1975, hlm. 3
8 Ibid.
bagaimanapun kita mendeﬁnisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang kita pergunakan  bagi  'masyarakat  dalam  pembangunan'.  Peranan  hukum  dalam pembangunan  adalah  untuk  menjamin  bahwa  perobahan  itu  terjadi  dengan  cara yang teratur”.⁹
Pembangunan  menurut  Mochtar  esensinya  adalah  perubahan  (perobahan: Mochtar).  Dengan  menggunakan  makna  ini  tampaknya  Mochtar  lebih  memilih makna denota f dari pembangunan daripada makna konota fnya yang bertendensi poli k. Dalam konteks poli k ke ka itu, pembangunan adalah jargon poli k Orde Baru yang dimaksudkan sebagai an  tesis terhadap orientasi poli k Orde Lama yang terlalu ideologis tapi miskin program. Pembangunan dimaksudkan sebagai orientasi poli k Orde Baru yang sarat program kerja (karya).  Menariknya, meskipun Mochtar adalah bagian dari kekuasaan Orde Baru, namun sosok Mochtar tetap lebih kental sebagai akademisi dan teknokrat hukum daripada seorang poli si par san, sehingga makna pembangunan hukum di tangan Mochtar rela f lebih netral.
Mengenai  peran  hukum  dalam  pembangunan  Mochtar  menegaskan  bahwa hukum harus menjamin agar perubahan tersebut berjalan secara teratur. Penekanan Mochtar  pada  kalimat  “berjalan  secara  teratur”  menunjukkan  bahwa  tercapainya “keter ban”  sebagai  salah  satu  fungsi  klasik  dari  hukum  urgensinya  ditegaskan kembali oleh Mochtar dalam mengawal pembangunan. Perubahan yang merupakan esensi dari pembangunan dan keter ban atau keteraturan yang merupakan salah satu fungsi pen ng dari hukum adalah tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun.¹⁰ Dengan peran hukum seper  ini, Mochtar ingin membangun hukum yang  memberikan  orientasi  sekaligus  koreksi  atas  jalannya  pembangunan,  bukan hukum  yang  hanya  memberikan  legi masi  kepada  kekuasaan.  Disini  Mochtar memberikan formula yang tegas bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan sekaligus menepis tudingan bahwa konsep pembangunan hukum Mochtar adalah alat untuk melegi masi kekuasaan Orde Baru.¹¹
Karena  esensi  dari  pembangunan  itu  adalah  perubahan,  maka  ke ka  hukum harus berperan didalamnya, hukum  dak dapat dipahami sebagai elemen sta s yang senan asa berada di belakang perubahan itu sendiri - hukum harus berada di depan mengawal perubahan tersebut. Hukum bukan hanya sebagai pengikut ( the follower ), melainkan harus menjadi penggerak utama ( the prime mover ) dari pembangunan. Pada k  ini  Mochtar  secara  eksplisit  menggunakan  is lah  hukum  sebagai  alat pembaharuan  masyarakat.  Selengkapnya  Mochtar  mengatakan  sebagai  berikut: “Jelas  kiranya  bahwa  pemakaian  hukum  yang  demikian  yakni  sebagai  suatu alat
9 Ibid. 10 Ibid.
11  Lihat Lili Rasjidi, “Fase Kedua Perjalanan Teori Hukum Pembangunan” dalam Shidarta (ed.), Mochtar Kusuma- Atmadja…. , Op.cit., hlm. 123-124.

## KHAZANAH: A p La pulhayat , Mochtar Kusumaatmadja
pembaharuan masyarakat (cetak tebal dari penulis), mengharuskan kita memiliki pengetahuan lebih banyak dan luas dari pada pengetahuan  hukum dalam ar  yang lazim”.¹² Apa yang dimaksud oleh Mochtar dengan “pengetahuan hukum yang lebih luas”  dak lain adalah fungsi dinamis dari hukum yaitu sebagai alat perubahan, bukan hukum yang lazim dipahami sebagai elemen sta s yang senan asa menjadi “korban” dari perubahan itu sendiri.
Untuk memahami relasi dan interaksi antara hukum dan pembangunan  Mochtar menekankan  dua  hal  yaitu: pertama ,  persoalan  hukum  sebagai  alat  perubahan (pembangunan)  dan; kedua ,  pembinaan  atau  perkembangan  hukum  itu  sendiri. Berkenaan dengan hal yang pertama Mochtar mengulanginya dengan redaksi yang berbeda, “Mengenai masalah yang pertama kita di sini ingin kemukakan masalah- masalah  yang  kita  hadapi  dalam  memperkembangkan  hukum  sebagai  suatu  alat pembaharuan masyarakat ( a tool of social engineering )”.¹³ Disini kembali Mochtar lebih  menekankan  kepada  fungsi  dinamis  hukum  sebagai  alat  pembaharuan (perubahan) masyarakat tanpa harus meningggalkan fungsi hukum yang mengatur yang dalam hal ini Mochtar menyebutnya sebagai pemahaman hukum yang lazim (konvensional).
Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu  terjadi  dengan  cara  yang  teratur  (ter b),  hukum  berperan  melalui  bantuan perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan,  atau  kombinasi  dari  keduanya.¹⁴ Namun  pembentukan  perundang-undangan  adalah  cara  yang  paling  rasional  dan cepat  dibandingkan  dengan  metode  pengembangan  hukum  lain  seper yurisprudensi  dan  hukum  kebiasaan.¹⁵  Dalam  hal  ini  Mochtar  menjadikan perundang-undangan sebagai wujud konkret dan sarana utama dalam melakukan pembaharuan masyarakat ( social engineering ).
Menarik untuk dikemukakan di sini, Mochtar menggunakan kata “alat” sebagai terjemahan atas “ tool ” yang diadaptasi dari gagasan Roscou Pound “ law as social engineering ”. Namun dalam tulisan berikutnya untuk bahasan yang sama Mochtar menggunakan  is lah  “sarana”.¹⁶  Ada  yang  berpendapat  bahwa  ini  sebagai  respon atas  kri k  sebagian  pakar  yang  menuding  gagasan  Mochtar  yang  menempatkan hukum sebagai “ tool of social engineering ” itu pada akhirnya akan menempatkan hukum pada fungsi yang cenderung mekanis k. Respon Mochtar cukup tepat dengan menggunakan  kata  yang  rela f  “ so ”,  karena  kata  “alat”  dinilai  terlalu  kaku.
12  Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Op.cit. hlm.4. 13 Ibid . 14 Ibid ., hlm. 3-4. 15   Mochtar Kusumaatmadja, “Pengembangan Filsafat Hukum Nasional”, Pro Jus a , Tahun XV, No.1, 1997, hlm. 3-
11.
16   Shidarta, “Posisi Pemikiran...”, dalam Shidarta (ed.), Mochtar Kusuma-Atmadja... , Op.cit ., hlm. 16.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 630
Tampaknya  kata  “sarana”  dimaksudkan  sebagai  pelembut  dari  kata  “alat”.  Tapi, pembedaan is lah itu menjadi  dak begitu pen ng karena dalam bahasa Indonesia baik  kata  “alat”  maupun  “sarana”  memiliki  makna  yang  dapat  dipertukarkan ( interchangeable ).¹⁷ Oleh karena itu dapat dipahami juga kalau Romli Atmasasmita berpendapat bahwa sebaiknya  dak ditambahkan baik kata “alat” maupun “sarana” ke ka berbicara mengenai peran hukum dalam pembangunan, karena fungsi hukum itu inklusif, memiliki sifat dinamis,  dak sta s.¹⁸
Selain kata pembangunan, is lah lain yang juga iden k dengan pemikiran hukum Mochtar  adalah  is lah  “pembaharuan  masyarakat”.  Is lah  ini  kemungkinan  besar adalah  terjemahan  dari  kata  “ social  engineering ”  yang  kemudian  menjadi kontroversial ke ka diterjemahkan lagi (oleh beberapa kalangan) menjadi rekayasa masyarakat (sosial). Ti k kontroversinya adalah pada kata “rekayasa” yang maknanya antara lain adalah penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan (aplikasi ilmu) misalnya, perancangan, konstruksi, dan sebagainya. Makna kata rekayasa ini sangat dekat  dengan  sesuatu  yang  bersifat  mekanis k,  sehingga  ke ka  digandengkan dengan kata “ social ” (masyarakat) akan cenderung bermakna nega f, karena akan dipahami sebagai mengelabui masyarakat.  Persepsi ini akan mendapat pembenaran ke ka kata rekayasa juga dapat dimaknai sebagai  rencana jahat atau persekongkolan untuk merugikan pihak lain.
Untuk mengklariﬁkasi kontroversi ini merujuk kepada pemilik awal is lah ini yaitu Roscoe  Pound  tampaknya  merupakan  upaya  yang  cukup  tepat  dan  proporsional. Meskipun  dalam  tulisan-tulisannya  Mochtar  dak  secara  eksplisit  dan  membahas secara khusus pemikiran Roscoe Pound dan kemudian menghubungkannya dengan gagasan  hukum  pembangunan  miliknya,  namun  pengaruh  pemikiran  Pound terhadap  pemikiran  Mochtar  cukup  nyata.¹⁹  Hal  ini  diperkuat  antara  lain  oleh  Lili Rasyidi yang mengatakan bahwa Teori Hukum Pembangunan adalah penjumlahan antara Teori Hukum Mochtar dan Teori Hukum Pound minus konsepsi mekanisnya dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia.²⁰
Is lah “ social engineering ” digunakan oleh Pound ke ka menjelaskan mengenai fungsi dan peran hukum dan ahli hukum ( lawyers ).²¹ Menurut Pound ahli hukum itu harus berperan seper  seorang insinyur ( engineer ) ke ka yang bersangkutan akan
17  Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Sarana adalah (1) segala sesuatu yg dapat dipakai sbg alat dalam mencapai maksud atau tujuan; (2) syarat, upaya, dan sebagainya: cita-cita saya untuk menjadi notaris  dak terwujud karena kekurangan…Lihat  h p://kamusbahasaindonesia.org/sarana#ixzz3Mbbx5DLc,  diunduh  pada  tanggal  22 Desember 2014.
18  Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integra f: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif , Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 72.
19  Lihat juga Shidarta, “Posisi Pemikiran...”, dalam Shidarta (ed.), Mochtar Kusuma-Atmadja... , Op.cit., hlm.53.
20  Lili Rasjidi & I.B.Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003, hlm. 183.
21  Untuk uraian yang lebih lengkap mengenai pemikiran Roscou Pound lihat A p La pulhayat, “Roscou Pound”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol.1., No. 2, 2014, hlm. 413-424.
KHAZANAH: A p La pulhayat , Mochtar Kusumaatmadja
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
mendirikan  sebuah  bangunan,  jembatan,  dan  sebagainya.  Dalam  hal  ini  seorang insinyur  akan  membuat  dan  menyiapkan  sebuah  perencanaan  ( planning )  yang kemudian  akan  diiku   dengan  pengumpulan  material-material  yang  diperlukan. Dengan analogi ini, ahli hukum harus memiliki perencanaan yang matang, mampu menginventarisasi  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  dan  selanjutnya  ahli  hukum tersebut harus mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian dan keseimbangan dari berbagai kepen ngan tersebut sehingga tercipta bangunan hukum yang kokoh dan fungsional.²² Konsep ini didasarkan atas pemikiran bahwa hukum adalah sarana yang dapat  digunakan  untuk  membentuk  masyarakat  dan  mengatur  perilaku  manusia. Atas dasar ini maka Pound mengatakan, “ Law is social engineering which means a balance between the compe ng interests in society ”.
Pemikiran  Pound  lahir  sebagai  respon  ke ka  Amerika  mengalami  periode perubahan masyarakat yang sangat dahsyat, namun pada saat yang sama para ahli hukum justru sedang berkubang pada perilaku berpikir yang sta s, menempatkan hukum sebagai bintang yang tak pernah bergerak ( ﬁxed star ). Pound berpendapat bahwa dengan menganalogikan hukum sebagai sarana perubahan sosial maka ahli hukum  dan  hakim  harus  meninggalkan  sikapnya  yang  kaku  ( rigid )  dan  sebaliknya harus menjadikan hukum agar dapat beradaptasi dan mengakomodasi perubahan sehingga para ahli hukum dan hakim dapat membantu masyarakat untuk mencapai kepuasan  maksimum  atas  aspirasi  dan  kebutuhannya  dengan  menekan  sesedikit mungkin adanya friksi dan konﬂik.²³ Menganalogikan hakim dan ahli hukum dengan peran seorang insinyur sebenarnya  dak bisa dipahamai secara sederhana bahwa Pound  sedang  melakukan  mekanisasi  fungsi  hukum.  Spirit  perubahan  masyarakat adalah  esensi  dibalik  analogi  tersebut.  Menurut  Hari  Chand  konsep social engineering bertujuan:  “ to  enable  the  lawyer  to  think  in  terms  of  changing  or moulding the law ”.²⁴

## 3.   Penger an Hukum
Deﬁnisi  atau  penger an  hukum  menurut  Mochtar  menjadi  pen ng  untuk dikemukakan, karena bagi sebagian pihak, konsep hukum pembangunan Mochtar ada dalam deﬁnisi tersebut. Menurut Mochtar hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang  dak hanya mengatur melainkan juga melipu  lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan.²⁵ Elemen pen ng dari deﬁnisi ini yang kemudian mengaitkannya dengan teori hukum pembangunan  adalah  pada  kalimat  “lembaga  dan  proses”.  Relasi  hukum  dengan
22  Hari Chand, Modern Jurisprudence , Petaling Jaya: Interna onal Law Book Services, 2005, hlm. 198. 23 Ibid.
24 Ibid.
25  Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan ,  Bandung: Alumni, 2006, hlm.vi.
kelembagaan hukumnya dan juga prosesnya menurut Lili Rasyidi dan I.B.Wiyasa Putra adalah relasi khas dalam konsep pembangunan hukum di Amerika Serikat.²⁶ Analisis ini  menguatkan  dugaan  adanya  pengaruh  yang  cukup  berar   dari  para  arsitek reformasi hukum di Amerika Serikat, khususnya Roscoe Pound.²⁷
Bagi  Mochtar,  kaidah  dan  asas  merupakan  elemen  tradisional  dari  sebuah penger an hukum - elemen yang harus senan asa hadir dalam sebuah bangunan hukum. Ke ka hukum berperan dan memerankan dirinya sebagai sarana perubahan (pembangunan), maka diperlukan elemen yang memiliki kekuatan mengubah, yaitu kelembagaan dan proses. Sehubungan dengan hal ini Mochtar mengatakan sebagai berikut: “...penger an hukum yang memadai seharusnya  dak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga ( ins tu ons ) dan proses  ( processes )  yang  diperlukan  untuk  mewujudkan  hukum  itu  dalam kenyataan”.²⁸

## 4.   Hukum Internasional
Kepakaran  Mochtar  dalam  hukum  internasional  bukan  saja  diakui  kalangan intelektual hukum di Indonesia bahkan juga dikalangan awam (hukum).²⁹ Pengakuan atas kepakarannya  dak hanya terbatas di Indonesia tapi juga di forum internasional yang antara lain dibuk kan dengan terpilihnya Mochtar selama dua periode sebagai anggota Komisi Hukum Internasional PBB ( Interna onal Law Commission ). Mochtar adalah peletak dasar dan pioner dalam pengajaran hukum internasional di Indonesia pasca kemerdekaan yang dilakukannya di Fakultas Hukum Unpad, sehingga sampai saat ini Fakultas Hukum Unpad masih dianggap sebagai rujukan dalam pengajaran hukum internasional di Indonesia.
Pemikiran  Mochtar  mengenai  hukum  internasional  tertuang  dalam  buku “Pengantar Hukum Internasional” yang terbit pertama kali pada tahun 1976.³⁰ Buku ini menjadi sangat khusus kedudukannya, karena menjadi rujukan pengajaran hukum
26  Lili Rasyidi & I.B.Wiyasa Putra, Op.cit ., hlm. 182.
27  Bandingkan pula dengan deﬁnisi hukum dari Sally Falk More sebagaimana diku p oleh Lili Rasyidi & I.B.Wiyasa Putra, Op.cit., hlm.181, “The law in broad sense of our whole legal system with its ins tu ons, rules, procedure, remedies, etc., is society's a empt, through government, to control human behaviour and prevent anarchy…”.
28   Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan , Op.cit ., hlm. 91. 29  Prof.  Sudargo  Gautama  (Guru  Besar  Universitas  Indonesia)  mengatakan  sebagai  berikut:  “Prof.  Mochtar Kusumaatmadja memang merupakan “authoriteit” di bidang hukum internasonal publik yang bukan saja berjasa dalam  Hukum  Laut,  tetapi  juga  dalam  rangka  perkembangan  ASEAN”.  Lihat  Sudargo  Gautama,  “Peranan Prof.Dr.Mochtar  Kusumaatmadja  Berkenaan  dengan  Perkara-Perkara  Indonesia  di  Luar  Negeri”  dalam  Mieke Komar et.al, Mochtar Kusumaatmadja …., Op.cit., hlm. 602. 30  Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar  Hukum  Internasional ,  Bandung:  Bina  Cipta,  1976.  Buku  ini  menurut Mochtar  adalah  pengembangan  dari  catatan  kuliah  hukum  internasional  di  Fakultas  Hukum  Unpad  dan Universitas Indonesia antara tahun 1969-1974 (lihat Kata Pengantar Buku tersebut).

## KHAZANAH: A p La pulhayat , Mochtar Kusumaatmadja
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
internasional di hampir seluruh Fakultas Fakultas Hukum Indonesia sampai saat ini. Pemikiran  Mochtar  mengenai  hukum  internasional  sangat  fundamental  dan futuris k. Hal ini bisa ditelusuri dengan menganalisis penger an dan batasan hukum internasional  yang  dibuatnya.  Menurut  Mochtar,  hukum  internasional  adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan  negara  atau  subjek  hukum  bukan  negara  satu  sama  lain.³¹  Deﬁnisi  ini memperlihatkan  ketajaman  Mochtar  dalam  menangkap  dan  mengungkap  esensi hukum  internasional  yang  tetap  berakar  pada  sejarah  pertumbuhannya  dan memprediksi perkembangannya di masa depan.
Secara  historis,  hukum  internasional  iden k  dengan  negara  ( state )  sebagai pelaku utamanya (subjek). Dengan perkataan lain hukum internasional klasik adalah hukum yang berbasis kepada ak vitas dan perilaku negara ke ka berhubungan satu dengan yang lainnya. Negara sebagai subjek utama hukum internasional tetap belum tergan kan sampai sekarang. Namun, Mochtar juga memprediksi bahwa ke depan pelaku ( actor ) dalam hukum internasional akan bertambah dan beragam antara lain dengan diakuinya organisasi internasional dan juga individu sebagai subjek hukum internasional. Dalam hal ini Mochtar dengan sangat tepat menyebut is lah negara dan subjek hukum bukan negara ( non-state actors ). Ke ka wacana “ non-state actors ” mengemuka dan pembahasannya semakin intensif akhir-akhir ini, Mochtar sudah mengemukakannya pada tahun 1970-an. Penggunaan is lah subjek hukum bukan negara menunjukkan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang masih terus berkembang khususnya yang terkait dengan pelakunya atau meminjam is lah dari Wallace dan Ortega sebagai “ youthfulness of the interna onal legal system ”.³² Isu fundamental lain yang diangkat oleh Mochtar adalah terkait dengan hukum internasional  yang  bersifat  koordina f  yang  menurut  Mochtar  didasarkan  atas pemikiran  bahwa  masyarakat  internasional  adalah  masyarakat  yang  terdiri  dari negara-negara yang merdeka ( independent ) yang  dak memungkinkan satu dengan yang  lainnya  saling  mensubordinasi.  Dalam  penger an  ini  hukum  internasional bukan  merupakan  suatu  sistem  Hukum  Dunia  ( World  Law )  yang  meniscayakan adanya relasi subordinasi seper  yang dikenal dalam hukum tata negara.³³ Pemikiran Mochtar ini merupakan pemahamannya yang mendalam terhadap hakikat hukum internasional. Pandangan ini merupakan pandangan pakar hukum internasional pada umumnya misalnya seper  yang dikatakan oleh Conway Henderson yang mengu p Anne-Marie Slaughters sebagai berikut: ”.... professors of interna onal law have long
31 Ibid , hlm. 3-4.
32  Rebecca M.M.Wallace and Olga Mar n-Ortega, Interna onal Law , London: Sweet & Maxwell, 2010, hlm. 2.
33  Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , Op.cit ., hlm. 8-9.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 634
known  that  interna onal  law  can  constrain  and  channel  conﬂictual  poli cs  into coopera ve pa erns ...”.³⁴
Pada tahun 1970-an Mochtar masih berpendapat bahwa, adalah sesuatu yang masih  jauh  dari  kenyataan  adanya  satu  Hukum  Dunia  yang  mengatur  relasi  antar negara.  Namun,  ke ka  Mochtar  bersama-sama  dengan  E y  R.  Agoes  merevisi bukunya pada tahun 2002, pandangannya tentang hukum internasional yang bersifat koordina f berubah. Mochtar mengatakan bahwa dalam dekade terakhir fenomena terwujudnya  suatu  Hukum  Dunia  adalah  dak  mustahil  antara  lain  dengan munculnya WTO ( World Trade Organiza on ) yang melahirkan kaidah-kaidah hukum perdagangan  internasional  yang  pada  gilirannya  memaksa  negara-negara  untuk menyerahkan sebagian kedaulatan ekonominya untuk memenuhi tuntutan kaidah tersebut.³⁵  Karakter  hukum  internasional  bergeser  dari  sifatnya  yang  koordina f menjadi subordina f.
Catatan  khusus  harus  diberikan  terhadap  deﬁnisi  hukum  internasional  yang diberikan  oleh  Mochtar  khususnya  pada  kata  “keseluruhan  kaidah  dan  asas”. Mochtar  dak  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  apa  yang  dimaksud  dengan kaidah dan asas disini. Yang menarik, kalimat yang sama digunakan oleh Mochtar ke ka memberikan deﬁnisi mengenai hukum yaitu, “keseluruhan kaidah dan asas”, juga tanpa penjelasan lebih lanjut. Sebagaimana halnya penger an asas dan kaidah dalam  deﬁnisi  hukum  di  atas,  maka  penger an  kaidah  dan  asas  dalam  hukum internasional  menurut  saya  dak  lain  adalah  norma  hukum  internasional,  karena norma  substansinya  adalah  idealisme  atau  unsur-unsur  ideal  dalam  suatu  sistem hukum  termasuk  hukum  internasional.  Pertanyaannya  adalah,  adakah  kesamaan basis  ideologi  yang  mendasari  Mochtar  dalam  memandang  hukum  dan  hukum internasional?  Dalam  hal  ini  Mochtar  menjawab  dengan  mengatakan  sebagai berikut: “...penulis mengaku sedikit banyak dipengaruhi oleh dua orang gurunya di Yale Law School yakni Pof. Myres Mc. Dougal, bapak dari apa yang dikenal dengan ' policy-oriented  approach '  terhadap  hukum  dan  guru  besar  yang  mengajar  mata kuliah Philosophical and Sociological Founda ons of Law yaitu Prof. F.S.C. Northrop seorang  ahli  ﬁlsafat  yang  terkenal”.³⁶  Pandangan  Mc.Dougal  yang  berorientasi kepada public policy menempatkan hukum sebagai produk poli k yang membentuk relasi  sinergis  dalam  memberikan  efek  posi f  diantara  keduanya  -  saling mempengaruhi  dan  saling  menguatkan.  Sementara  itu  Northrop  dengan  konsep living law -nya (hukum yang hidup)³⁷ memandang bahwa relasi antarnegara harus
34  Conway W.Henderson, Understanding Interna onal Law , UK: Willey-Blackwell, 2010, hlm. 4.
35  Mochtar Kusumaatmadja & E y R.Agoes, Pengantar Hukum Internasional , Bandung: Alumni, 2003, hlm. 10.
36  Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , Op.cit ., hlm. viii. 37  Nama  lengkapnya  adalah Northrop  menyebut  “living  law”  ini  sebagai  “the Filmer  Stuart  Cuckow  Northrop. norma ve inner order” (“...the norma ve inner order of any society or na ons is called its 'living law'). Lihat F.S.C. Northrop, The Taming of the Na ons , New York: Mcmillan, 1953, hlm. 4-5.
KHAZANAH: A p La pulhayat , Mochtar Kusumaatmadja
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
didasarkan atas sistem hukum internasional yang efek f, yaitu hukum internasional yang  mampu  memberikan  solusi  yang  efek f  atas  masalah-masalah  internasional yang dihadapinya.³⁸
Pengakuan  Mochtar  mengenai  pengaruh  dari  kedua  gurunya  tersebut terkonﬁrmasi  dengan  melihat  apa  yang  dilakukan  Mochtar  ke ka  mewakili Pemerintah Indonesia dalam kasus Tembakau Bremen (1959). Kasus ini dipicu oleh kebijakan  Pemerintah  Indonesia  yang  menasionalisasi  perusahaan  Belanda khususnya perkebunan. Pihak Belanda menuntut Indonesia untuk memberikan gan rugi  yang  didasarkan  atas  prinsip  “ prompt,  eﬀec ve,  and  adequate ”.  Indonesia menolak dalil Belanda, karena nasionalisasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk merubah  struktur  ekonomi  dari  ekonomi  kolonial  ke  ekonomi  nasional  Indonesia yang  merdeka.  Indonesia  dak  menolak  adanya  gan   rugi,  namun  memodiﬁkasi pelaksanaannya yang  dak sepenuhnya berdasarkan prinsip “ prompt, eﬀec ve, and adequate ”, melainkan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan negara yang melakukan nasionalisasi. Dalil Indonesia ini diterima oleh Pengadilan Bremen. Sehubungan dengan hal ini Mochtar antara lain mengatakan: “...tunduknya negara pada  hukum  internasional  dak  berar   bahwa  negara  dak  dapat  menjamin kepen ngan-kepen ngannya  melalui  perundang-undangan  nasional”.³⁹  Bagi Mochtar, hukum internasional harus memberikan solusi atas masalah internasional suatu negara, bukan sebatas kompleks norma yang rigid . Dalam hal ini tampaknya Mochtar  cukup  sukses  mengamalkan  pendekatan  dari  dua  gurunya  dengan mengawinkan pendekatan hukum yang berbasis kebijakan publik ( policy oriented ) dan  efek vitas  pelaksanaan  hukum  internasional  yang  berbasis  kerjasama  dan harmoni antar negara.

## 5.   Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara adalah wawasan kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang melipu   segala  bidang  kehidupan  yaitu;  poli k,  ekonomi,  kebudayaan,  dan pertahanan  dan  keamanan.  Wawasan  Nusantara  didasarkan  kepada  konsepsi kewilayahan  nasional  atau  yang  dikenal  dengan  konsepsi  nusantara  ( archipelago concept ).  Menurut  Mochtar,  kesatuan ‘ tanah’  dan  ‘air’  yang  terkandung  dalam konsepsi  nusantara  merupakan  ‘wadah  ﬁsik’  bagi  pengembangan  wawasan nusantara.⁴⁰  Konsep  Wawasan  Nusantara  adalah  kontribusi  Mochtar  yang  sangat pen ng baik dari sisi keilmuan maupun konteks poli k kenegaraan. Konsep Wawasan
38  Lihat Northrop, “Contemporary Jurisprudence and Interna onal Law”, Yale Law Journal , Vol. 61,1952. 39  Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , Op.cit ., hlm. 69. 40  Mochtar Kusumaatmadja, “Dari Konsepsi Nusantara Ke Wawasan Nusantara” dalam Mochtar Kusumaatmadja,
Bunga Rampai Hukum Laut , Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 1995, hlm.
42.
Nusantara adalah produk dari pengetahuan dan pemahaman Mochtar yang sangat komprehensif mengenai hukum laut dan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan ( archipelago ).  Mochtar  bukan  saja  teori si,  tapi  juga  prak si  hukum  laut  yang berkhidmat penuh untuk kepen ngan Indonesia di forum-forum internasional. Tidak berlebihan kalau Mochtar ditahbiskan sebagai Bapak Hukum Laut Indonesia.⁴¹
Menurut  Mochtar  Ordonansi  tahun  1939⁴²  yang  mengatur  mengenai  laut teritorial Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil di ukur dari garis air terendah ( laag- waterlijn )  sudah  dak  memadai  lagi  untuk  menjamin  dengan  sebaik-baiknya kepen ngan dan rakyat Indonesia di laut.⁴³ Kepulauan Indonesia itu satu kesatuan (unit) dan bahwa lautan diantara pulau-pulau kita itu merupakan bagian yang  dak dapat dilepaskan dari bagian darat (pulau-pulau) negara kita. Perkataan ‘tanah air’ dalam bahasa Indonesia cukup menjadi buk  bahwa pendirian itu secara sadar atau dak  sudah  meresap  pada  pikiran  rakyat  kita.  Berdasarkan  pikiran  ini  maka  laut teritorial  harus  terletak  sepanjang  garis  yang  menghubungkan k  ujung  terluar daripada kepulauan Indonesia.⁴⁴ Sehubungan dengan hal ini Mochtar mengatakan sebagai berikut: ”... In our language, as in many languages, we have a word for 'na ve country'. The French word is 'patrie', the German word 'die heimat', in Indonesia, it is ' tanah air ', which means 'land and water' ”.⁴⁵
Gagasan  dan  pemikiran  Mochtar  berada  dalam  frekuensi  yang  sama  dengan upaya  dan  kebijakan  pemerintah  pada  saat  itu  dalam  memperjuangkan  konsep negara kepulauan. Ada dua keputusan poli k Pemerintah yang sangat pen ng dan fundamental  yaitu: pertama ,  Deklarasi  Djuanda  pada  tanggal  13  Desember  1957 mengenai Perairan Indonesia;⁴⁶ kedua , diundangkannya UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang substansinya merupakan penguatan dari Deklarasi Djuanda 1957. Mo vasi dan substansi kedua keputusan poli k Pemerintah tersebut dak bisa dilepaskan dari keikutsertaan Indonesia dalam dua Konferensi Hukum Laut PBB yaitu Konferensi pertama pada tahun 1958 dan Konferensi kedua pada tahun 1960  yang  kedua-duanya  diadakan  di  Jenewa  dimana  Mochtar  menjadi  anggota
41  Lihat juga Hasyim Djalal, “Kenang-Kenangan untuk Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja” dalam Mieke Komar et.al, Mochtar Kusumaatmadja ... Op.cit., hlm.90-105.
42  Nama lengkapnya adalah “Territorialle Zee an Mari eme Kringen Ordonan e 1939”.
43  Mochtar Kusumaatmadja, “Wilayah Perairan Indonesia” dalam Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Op.cit., hlm. 3. 44 Ibid ., hlm. 6.
45  Mochtar  Kusumaatmadja,  “The  Legal  Regime  of  Archipelagoes:  Problems  and  Issues”,  dalam  Mochtar
Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Op.cit., hlm. 83. 46  Deklarasi tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan  pulau-pulau  atau  bagian  pulau-pulau  yang  termasuk  daratan  Negara  Republik  Indonesia, dengan  dak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia”.

## KHAZANAH: A p La pulhayat , Mochtar Kusumaatmadja
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
delegasi Indonesia pada kedua konferensi tersebut.⁴⁷
Sejarah  kemudian  mencatat  Mochtar  adalah  ﬁgur  yang  kemudian  menjadi pelaku  dan  saksi  sejarah  bagaimana  konsep  negara  kepulauan  kemudian diperjuangkannya  hampir  25  tahun  dimana  Mochtar  harus  berjuang  keras  untuk meyakinkan  negara  lain  atas  konsep  tersebut.  Mohtar  menyadari  bahwa  konsep negara  kepulauan  ini  hanya  diperjuangkan  oleh  sebagian  kecil  negara  termasuk Indonesia  sementara  yang  menentangnya  adalah  negara-negara  besar  termasuk Amerika Serikat. Mochtar pun menyadari bahwa hukum laut itu lahir dan merupakan konsep  dari  Eropa  Barat,  sehingga  konsep  negara  kepulauan  yang  diajukan  oleh Indonesia  akan  dianggap  sebagai  deviasi  sejarah  yang  dak  perlu  terjadi.  Dalam konteks ini menarik untuk dicatat apa yang dikatakan Mochtar sebagai berikut: “... so I submit that in studying interna onal law, and law of the sea in par cular, if we want a truly  interna onal  view  to  evolve,  we  should  not  base  it  only  on  what  evolved  in Western Europe ”.⁴⁸
Mochtar sangat gigih dan detail memperjuangkan konsep negara kepulauan di berbagai  forum  internasional  khususnya  di  PBB.  Misalnya  ke ka  Mochtar meyakinkan  mengenai  deﬁnisi  negara  kepulauan  kepada  pimpinan  Konferensi Hukum Laut ke ga di Caracas pada tahun 1974 sebagai berikut: “ Mr. President... thus, an  archipelago  must  be  a  'group  of  islands'  grouped  together  in  a  real  sense.  An archipelago, therefore, must be dis nguished from a 'chain of islands' ”.⁴⁹ Mochtar menyadari ada beberapa masalah terkait dengan konsep negara kepulauan ini baik teknis  maupun  yuridis.  Konsep  ini  pun  dapat  dipahami  dan  dideka   secara  mul disiplin. Sementara  itu  dilain pihak, negara-negara  mari m besar  seper  Amerika Serikat  cukup  konsisten  untuk  menolak  konsep  ini.  Meskipun  gelisah,  namun Mochtar yakin dan op mis pada akhirnya konsep ini akan diterima. Dengan bahasa yang diploma s Mochtar mengatakan sebagai berikut: “... I hope you agree with me, but even if you do not agree , I hope at least that you understand ”.⁵⁰ Usaha Mochtar berbuah manis dengan ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut 1982 (Interna onal Conven on on the Law of the Sea) di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982 yang antara lain mengakui konsep negara kepulauan yang diperjuangkan Mochtar selama 25 tahun dan Indonesia telah mera ﬁkasinya dengan UU No.17 tahun 1985.⁵¹
47  Mochtar Kusumaatmadja, “Dari Konsepsi Nusantara Ke Wawasan Nusantara” dalam Mochtar Kusumaatmadja,
Bunga Rampai Hukum Laut, Op.cit., hlm. 31-32.
48  Mochtar  Kusumaatmadja,  “The  Legal  Regime  of  Archipelagoes:  Problems  and  Issues”,  dalam  Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Op.cit., hlm. 81.
49  Statement Made by H.E. Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Minister of Jus ce and Leader of the Indonesian Delega on to the Third United Na ons Conference on the Law of the Sea, dalam Mochtar Kusuma-Atmadja…. ,
Op.cit ., hlm. 94.
50  Mochtar  Kusumaatmadja,  “The  Legal  Regime  of  Archipelagoes:  Problems  and  Issues”,  dalam  Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Op.cit., hlm. 90. 51  Selengkapnya lihat ketentuan mengenai “Archipelagic State” dalam Konvensi Hukum Laut 1982 Pasal 46-54.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 638

## 6.   Kontribusi
Dari  sekian  banyak  pemikiran  Mochtar  dalam  bidang  hukum  ada  dua  kontribusi pen ng yang wajib dicatat dalam khazanah pemikiran hukum di Indonesia. Kontribusi pertama,  konsep  Mochtar  mengenai  peranan  hukum  dalam  pembangunan. Kontribusi pen ngnya terletak pada fungsi dinamis dari hukum yaitu sebagai sarana perubahan, bukan hukum yang lazim dipahami sebagai elemen sta s yang senan asa menjadi ‘korban’ dari perubahan itu sendiri. Hukum bukan hanya sebagai elemen yang  memberikan  proteksi,  tapi  juga  memberikan  orientasi  kepada  perubahan, sehingga  perubahan  itu  berjalan  secara  ter b  dan  memberikan  manfaat.  Hukum dak didesain hanya sebagai pengikut dari sebuah perubahan ( followers of change and  development )  apalagi  korban  perubahan  ( vic ms  of  change ),  tapi  harus memberikan  orientasi  dan  arah  kepada  perubahan  tersebut  ( orienta on  and direc on of change ). Dalam konteks ini, hukum akan dipahami sebagai norma-norma progresif.  Dengan  perkataan  lain,  hukum  akan  berisi  ide-ide  perubahan  dan kemajuan ( idea of progress ).
Kontribusi  kedua  adalah  konsep  mengenai  negara  kepulauan  yang  melandasi lahirnya  konsep  Wawasan  Nusantara.  Konsep  Wawasan  Nusantara  merupakan simpul ﬁnal yang menguatkan dan mengikat warisan historis-poli s Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  menjadi  kesatuan  poli k  dan  hukum  yang  tak terbantahkan. Sebelum diterima konsep negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, NKRI belum sepenuhnya berdaulat, karena klaim poli k kewilayahan kita belum mendapatkan pengakuan internasional. Diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Luas wilayah perairan Indonesia bertambah yang diperoleh tanpa peperangan ﬁsik (militer), melainkan dengan perang konsep dan Indonesia memenangkan perang tersebut dengan Mochtar sebagai komandannya.
Pemikiran Mochtar mengenai negara kepulauan dan Wawasan Nusantara telah dikembangkannya  sejak  akhir  tahun  1950-an  jauh  sebelum  konsepnya  mengenai peran hukum dalam pembangunan digagas pada tahun 1970-an. Konsep mengenai negara kepulauan dan Wawasan Nusantara memberikan pesan yang teramat jelas bahwa hukum bukan saja dapat berperan, melainkan memandu dan berdiri di depan untuk mengawal sebuah perubahan. Dengan konsep tersebut, Mochtar memas kan bahwa  Indonesia  sudah  memiliki  jaminan  dan  pengakuan  hukum  untuk melaksanakan  kedaulatan  dan  hak-hak  berdaulatnya  di  wilayahnya  khususnya  di wilayah  perairannya.  Hukum  sudah  membuat  perubahan.  Hukum  mempersilakan komponen bangsa lainnya misalnya para ekonom dan teknolog untuk mengisi dan memanfaatkan ruang yang telah dibuat dan diamankan oleh ahli hukum. Menurut saya, ke ka Mochtar menggagas konsep hukum pembangunan, sebetulnya Mochtar sedang  membuat  bingkai  teore s  atas  keberhasilannya  meyakinkan  dunia
KHAZANAH: A p La pulhayat , Mochtar Kusumaatmadja
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
internasional  mengenai  konsep  negara  kepulauan.  Kalau  melihat  konsep  hukum pembangunan dalam spektrum yang luas dan objek f, Mochtar telah khatam dan sukses mengamalkan gagasannya tersebut.

## 7.   Kri k
Respon  dan  kri k  terhadap  pemikiran  hukum  Mochtar  belum  terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk tulisan yang lebih sistema s. Dari kalangan internal Unpad adalah Lili Rasyidi yang sejak awal mendampingi Mochtar dalam pengajaran ﬁlsafat hukum  yang  cukup  serius  menafsirkan  dan  memberikan  syarah  (penjelasan)  atas pemikiran  hukum  Mochtar,  baik  yang  disampaikan  melalui  kuliah-kuliah  beliau ataupun makalah dan buku yang disusunnya.⁵² Dari lingkaran luar Unpad, upaya yang cukup serius untuk membedah dan mengkri k pemikiran Mochtar dilakukan oleh sekelompok peminat pemikiran hukum yag tergabung dalam Epistema Ins tute dan HuMa  (Perkumpulan  untuk  Pembaharuan  Hukum  Berbasis  Masyarakat  dan Ekologis).⁵³
Para  pengkri k  pada  umumnya  menjadikan  Hukum  Pembangunan  atau  Teori Hukum Pembangunan sebagai sasaran utama kri knya. Teori Hukum Pembangunan dituding  sebagai  fondasi  dan  legi masi  hukum  bagi  kekuasaan  Orde  Baru  (Orba). Teori  Hukum  Pembangunan  dak  lain  adalah  poli k  hukum  Orba.  Kata 'pembangunan'  menjadi  terminologi  'sak '  pada  era  Orba  tapi  menjadi  sangat 'mema kan' menyusul runtuhnya kekuasaan Orba. Pada k inilah Mochtar dan teori Hukum Pembangunan-nya akan menjadi terdakwa. Tuduhan ini menjadi lebih absah lagi karena fakta bahwa Mochtar adalah pejabat pen ng di era Orba ke ka pemikiran mengenai hukum dan pembangunan ini di gagas dan bahkan kemudian dimuat di dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).
Menurut  Shidarta,  sebagai  sebuah  teori  di  bidang  poli k  hukum,  nuansa ideologis sangat pen ng dilihat sebagai koridor berpikir para eksponennya. Mochtar menyadari  benar  bahwa  Orde  Baru  sangat  mengedepankan  trilogi  ideologisnya, yakni pembangunan, pemerataan, dan stabilitas. Teori Hukum Pembangunan  dak dapat  dipisahkan  dari  keberpihakan  Mochtar  terhadap  ideologi  Orba  ini.⁵⁴  Tapi menurut Lili Rasyidi, tudingan ini  dak beralasan, karena sebuah teori selalu dapat diposisikan untuk mendukung atau menolak sebuah rezim kekuasaan. Teori hukum kodrat, misalnya, juga pernah dipakai baik oleh mereka yang pro maupun yang kontra
52  Lihat antara lain Lili Rasjidi & I.B.Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003. 53  Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekonologis (HuMa). Selanjutnya lihat Shidarta (ed.), Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi , Jakarta: Epistema Ins tute, 2012.
54  Shidarta,  “Posisi  Pemikiran  Teori  Hukum  Pembangunan  Dalam  Konﬁgurasi  Aliran  Pemikiran  Hukum”  dalam Shidarta (ed.), Mochtar Kusuma-Atmadja... , Op. cit ., hlm. 67.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 640
terhadap  penguasa  diktator  dan  otoriter.⁵⁵  Selain  itu  ada  hal  yang  pen ng  untuk ditanyakan kepada Shidarta, apakah benar poli k hukum Orba itu iden k dengan Teori  Hukum  Pembangunan-nya  Mochtar?  Kekuasaan  Orba  merentang  selama hampir 35 tahun, sedangkan Mochtar hanya menjabat Menteri Kehakiman selama 5 tahun. Apakah poli k hukum Orba pasca Mochtar masih tetap menggunakan Teori Hukum Pembangunan-nya Mochtar? Jangan-jangan Orba tergelincir menjadi rezim diktator,  justru  karena  mengkhiana   Teori  Hukum  Pembangunan-nya  Mochtar. Cengkraman  kekuasaan  Orde  Baru  yang  terlalu  kuat  yang  pada  gilirannya menyebabkan  penerapan  konsep  hukum  pembangunan  kurang  sukses  dak  bisa disimpulkan  secara  prematur  sebagai  kegagalan  Mochtar.⁵⁶  Yang  jelas  Mochtar menghadapi  tembok  kekuasaan  yang  belum  sepenuhnya  ramah  terhadap  peran hukum yang diinginkan oleh Mochtar. Jangan-jangan rezim Orde Baru justru kena tuah perkataan Mochtar, “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.
Kri k lain yang cukup sering dilontarkan adalah mengenai peran hukum sebagai alat atau sarana pembangunan yang dalam konsep Mochtar sarana perekayasanya adalah undang-undang. Konsep ini dikri k karena mengandung elemen mekanis k, karena menjadikan undang-undang sebagai sarana perekayasa masyarakat. Pada era Orba kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan ekseku f yang pada gilirannya akan menempatkan hukum sebagai pengabdi kekuasaan.⁵⁷ Pada k ini alih-alih menjadi ruang aspirasi yang terbuka, hukum menjadi medium manipula f untuk mengarahkan masyarakat demi keinginan penguasa.
Menyadari  akan  munculnya  kri k  seper   ini,  sebetulnya  Mochtar  sudah memberikan  klariﬁkasi. Menariknya, konsep  hukum  sebagai sarana  pembaharuan masyarakat dimana Mochtar lebih memilih kata “sarana” daripada “alat”, disamping dengan tujuan untuk menghindari kesan mekanis k dari fungsi hukum sebagaimana dialamatkan  kepada  penggagas  awalnya,  yaitu  Roscou  Pound,  juga  dimaksudkan bahwa konsepnya itu justru lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari tempat kelahirannya  sendiri.  Menurut  para  pengkri knya,  dengan  menjadikan  undang- undang  sebagai  sarana  perekayasa  masyarakat,  konsep  Mochtar  justru  lebih mekanis k daripada Roscou Pound yang menjadikan putusan hakim sebagai sarana rekayasanya.  Sedangkan  menurut  Mochtar,  justru  karena  menonjolkan  undang- undang  sebagai  sarana  perekayasa  utama,  konsepnya  ini  menjadi  lebih  luas  dan menjadi  dak mekanis, karena harus disertai dengan sikap penguasa yang membuka
55  Lili  Rasjidi,  “Fase  Kedua  Perjalanan  Teori  Hukum  Pembangunan”  dalam  Shidarta  (ed.), Mochtar  Kusuma- Atmadja... , Loc.cit . 56   Kri k yang cukup tajam terhadap konsep ini antara lain lihat Shidarta, “Posisi Pemikiran...”, dalam Shidarta (ed.), Mochtar Kusuma-Atmadja... , Op.cit ., hlm. 64-70. 57 Ibid ., hlm. 68-69.

## KHAZANAH: A p La pulhayat , Mochtar Kusumaatmadja
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
ruang  aspirasi  masyarakat.  Dalam  hal  ini  Mochtar  mengatakan  sebagai  berikut: “...sikap  yang  menunjukkan  kepekaan  terhadap  kenyataan  masyarakat  menolak aplikasi  mechanis s  dari  konsepsi law  as  a  tool  of  sociasl  engineering ”.⁵⁸  Jadi, penolakan  Mochtar  terhadap  konsep  awal  dari  Pound  itu  bukan  hanya  dengan menggan   is lah  alat  menjadi  sarana,  tapi  yang  lebih  pen ng  adalah  dengan mensyaratkan adanya ruang aspirasi publik yang kondusif. Kalau begitu, benar apa yang dikatakan Shidarta: “...Teori Hukum Pembangunan sangat mensyaratkan adanya iklim poli k yang sehat, yang mampu memberi ruang diskursus publik yang leluasa dan  cukup  bernas  untuk  ikut  mengoreksi  kualitas  undang-undang  yang  dibentuk penguasa”.⁵⁹
A p La pulhayat
58  Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan , Op.cit ., hlm. 83.
69  Shidarta, “Posisi Pemikiran…..”, dalam Shidarta (ed.), Mochtar Kusuma-Atmadja…. , Op.cit ., hlm. 75.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 642