Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional
Cipta Primadasa Primadasa 1 , Mahendra Putra Kurnia 2 , Rika Erawaty 3
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda E-mail : ciptaprimadasa9@gmail.com
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda E-mail : mp_sheva@yahoo.com 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda E-mail : rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
A  refugee  is a person  who, due  to  a  well-founded  fear of persecution,  for  reasons  of  race,  religion, nationality, membership of a particular social group and membership of a particular political party, is outside his country of nationality and does not want protection from that country. The refugees, seeking protection in countries that have ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol or what is often  referred  to  as a  third country. This  study  describes  and  examines  issues, first,  regarding  the handling  of  refugee  flows  in  Indonesia  according  to  the  perspective  of  International  Refugee  Law. Second, Regarding the legal consequences when Indonesia did not ratify the 1951 Refugee Convention agreement and the 1967 Refugee Protocol regarding the status of Refugees to international Refugee law.  This  study  is  a  descriptive  doctrinal  legal  research.  The  source  used  is  primary  legal  material consisting  of  legal  products  such  as  the  1945  Constitution,  Laws,  International  Treaties  and  other Regulations  relevant  to  Refugee  Handling  activities.  The  results  of  the  research  show  that  first,  the action  of  handling  refugees in Indonesia  from  the perspective of international  refugee law has been able to realize some of the most important principles of the 1951 Convention and the 1967 protocol on refugee status that is not refoulment, non-expulsion, no differentiate (non discrimination) and also do not  commit  criminal  offenses  for  refugees  who  enter  Indonesian  territory.  Secondly,  Indonesia  as  a transit  country  for  asylum  seekers  and  refugees  experiences  a  buildup  of  refugee  flows  due  to  the process of granting an uncertain status of time from UNHCR and moreover, a third country limits the acceptance  of  refugees.  Indonesia  did  not  ratify  the  1951  convention  and  the  1967  protocol  and therefore Indonesia did not have the authority to grant refugee status because the granting of status was in the hands of the UNHCR, this was a legal consequence and consequences carried by Indonesia when it did not ratify the 1951 Convention and the 1967 Protocol.
Keywords :  Conventions; Refugees; Indonesia Law.

## ABSTRAK
Pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan  oleh  alasan  ras,  agama,  kebangsaan,  keanggotaan  kelompok  sosial  tertentu  dan keanggotaan  partai  politik  tertentu,  berada  diluar  negara  kebangsaannya  dan  tidak  menginginkan perlindungan  dari  negara  tersebut.  Para  pengungsi  tersebut,  mencari  perlindungan  pada  negara- negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 atau yang sering disebut sebagai negara ketiga. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama , mengenai problematika  penanganan  arus  pengungsi  di  Indonesia  menurut  perspektif  Hukum  Pengungsi Internasional. Kedua mengenai  akibat  hukum  ketika  Indonesia  tidak  melakukan  ratifikasi  perjanjian Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967 mengenai status Pengungsi terhadap hukum Pengungsi  Internasional.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  doktrinal  yang  bersifat  deskriptif. Sumber yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari produk hukum seperti Undang- Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang,  Perjanjian  Internasional  dan  Peraturan  lainnya  yang  relevan dengan  aktivitas Penanganan  Pengungsi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pertama, Tindakan
penanganan  pengungsi  di  indonesia  dari  perspektif  hukum  pengungsi  Internasional  sudah  bisa mewujudkan beberapa prinsip-prinsip yang terpenting dari Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang status  pengungsi  yaitu  tidak  memulangkan  ( non  refoulment ),  tidak  mengusir  ( non expulsion ),  tidak membedakan ( non discrimination ) dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk  ke  wilayah  Indonesia. Kedua ,  Indonesia  sebagai  Negara  transit  bagi  para  pencari  suaka  dan pengungsi mengalami penumpukan arus pengungsi hal itu disebabkan karena proses pemberian status yang tidak ada kepastian waktu dari UNHCR dan terlebih lagi Negara ketiga membatasi penerimaan pengungsi. Indonesia tidak meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 maka dari itu Indonesia tidak mempunyai  kewenangan  memberikan  status  pengungsi  karena  pemberian  status  berada  di  tangan UNHCR, hal ini merupakan akibat hukum dan konsekuensi yang di emban oleh Indonesia ketika tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.
Kata Kunci: Konvensi; Pengungsi; Hukum  Indonesia.

## PENDAHULUAN
Masalah pengungsi dan pemindahan orang di dalam negeri merupakan persoalan yang paling pelik yang dihadapi masyarakat dunia saat ini  Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berusaha  mencari  cara-cara  efektif  untuk  melindungi  dan  membantu  kelompok  yang sangat  rentan  ini  salah  satunya  melakukan  Konvensi  Pengungsi  1951  dan  Protokol Pengungsi 1967 mengenai status pengungsi Internasional. Sejumlah orang menyerukan ditingkatkannya kerja sama dan koordinasi antara lembaga pemberi bantuan.
Saat ini di Indonesia dengan jumlah sekitar 13.500 pengungsi merupakan masalah multi dimensional  dan  global.  Setiap  pendekatan  dan  jalan  keluar  harus  dilakukan  secara komprehensif  dan  menjelaskan  semua  aspek  permasalahan,  dari  penyebab  eksodus massal  sampai  penjabaran  respon  yang  perlu  untuk  menanggulangi  rentang permasalahan pengungsi, dari keadaan darurat sampai pemulangan mereka (repatriasi).
Pengungsi  dapat  dikelompokkan  dalam  dua  jenis  latar  belakang  yang  pertama  ialah pengungsi  karena  bencana  alam  (Natural  Disaster)  Pengungsian  ini  pada  prinsipnya masih dilindungi negaranya keluar untuk menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dari mana ia berasal, yang kedua ialah Pengungsi disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari  negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi)  dari  negaranya.  Biasannya  pengungsi  ini  karena  alasan  politik  terpaksa meninggalkan  negaranya,  orang-orang  ini  tidak  lagi  mendapat  perlindungan  dari pemerintah  dimana  ia  berasal.    Dari  dua  jenis  pengungsi  yang  diatur  oleh  Hukum Internasional sebagai Hukum Pengungsi (Refugees Law) adalah jenis yang kedua yaitu pengungsian  karena  bencana  yang  dibuat  manusia  (Man  Made  Disaster)  sedangkan pengungsi karena bencana alam itu tidak diatur dan dilindungi oleh Hukum Internasional.
Upaya pengungsi membutuhkan waktu yang sangat lama mereka menunggu waktu satu sampai dua tahun bahkan bisa lebih. Proses yang lama tersebut, dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak bagi keamanan, ekonomi, dan sosial. Fakta dalam arus yang tidak kondusif  tersebut  yaitu  para  pengungsi  asing  yang  telantar  semakin  menumpuk  di pinggir  jalan  sekitar  kantor  UNHCR  Jakarta  Pusat  karena  menunggu  proses  status pengungsi.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 44-51
Perlindungan  terhadap  pengungsi  pada  dasarnya  merupakan  tanggung  jawab  setiap negara. Namun bagi negara yang meratifikasi konvensi 1951 memiliki tanggungjawab yang lebih besar untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi.
Indonesia  belum  meratifikasi  Perjanjian  Konvensi  Pengungsi  1951  dan  Protokol Pengungsi 1965, sehingga Indonesia tidak mempunyai kebijakan yang pasti mengenai penanganan ataupun mekanisme untuk memperlakukan pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Walaupun belum meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia juga  tetap  melaksanakan  prinsip  dalam  hukum  pengungsi  yaitu  salah  satunya  adalah atas  dasar  kemanusiaan.  Namun  seiringnya  waktu  dan  makin  bertambahnya  jumlah pengungsi di Indonesia, tentu saja berbagai permasalahan muncul dalam penanganan pengsungsi tersebut.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau doctrinal  dengan  menggunakan  pendekatan  statute  approach. 1 Dalam  penelitian  ini penulis  akan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan Pengungsi  termasuk  diantaranya  teori-teori  dalam  ratifikasi  perjanjian  Internasional, teori  mengenai  kebijakan  hukum,  teori  mengenai  perlindungan  hukum  dalam melindungi  Hak  hak  pengungsi  dan  sumber  bahan  lainnya  yang  memiliki  relevansi dengan penelitian ini guna menemukan kebenaran penelitian.

## PEMBAHASAN

## Penanganan Pengungsi Perspektif Hukum Pengungsi Internasional
Defenisi  Pengungsi  dalam  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  penting  diketahui  sebab diperlukan  untuk  menetapkan  status  pengungsi seseorang  (termasuk  pengungsi  atau bukan).  Konvensi  1951  pada  awalnya  hanya  berlaku  bagi  orang-orang  yang meninggalkan  Eropa,  namun  Protokol  1967  menghapus  batasan  tersebut  dan menjadikan konvensi 1951 memiliki cakupan yang lebih bersifat universal. Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR (United Nation High Commissioner For Refugees), yang menangani masalah pengungsi dari PBB.
Latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokan dalam dua jenis, yakni: 2
a) Pengungsian  karena  bencana  alam  ( Natural  Disaster ),  pengungsian  ini  pada prinsipnya  masih  dilindungi  negaranya  keluar  untuk  menyelamatkan  jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dari mana ia berasal.
1 Johnny Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normatif , : (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 50.
2 Ayub Torry Satriyo Kusumo, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional,” Yustisia Jurnal Hukum , 1.2 (2012). “Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional Title” (Lembaga Studi dan Asosiasi Masyarakat) <https://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2014/10/Perlindungan-Pengungsi-Refugee-Menurut-Hukum-Internasional.pdf>.
b) Pengungsian  karena  bencana  yang  dibuat  Manusia  ( Man  Made  Disaster ), pengungsian  disini  pada  prinsipnya  pengungsi  keluar  dari  negaranya  karena menghindari  tuntutan  (persekusi)  dari  negaranya.  Biasannya  pengungsi  ini karena lasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal.
Negara  yang  tidak  meratifikasi  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  tidak  memiliki kewenangan  apapun  terkait  dengan  penentuan  status  pengungsi.  Bagi  para  pencari suaka yang telah terlanjur datang ke negara yang belum meratifkasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, pada dasarnya tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana yang tercantum dalam  konvensi.  Namun  meskipun  demikian  khusus  untuk  prinsip non  refoulement , sekalipun  negara  penerima  bukanlah  merupakan  negara  yang  meratifikasi  Konvensi 1951  dan  Protokol  1967,  negara  tersebut  tidak  dibenarkan  untuk  mengusir  atau memulangkan kembali pencari suaka ataupun pengungsi.

## Upaya Indonesia Dalam Menangani Pengungsi
Indonesia  terletak  diantara  dua  benua  yaitu  Benua  Asia  dan  Benua  Australia  serta terletak  di  antara  dua  samudera  yaitu  Samudera  Pasifik  dan  Samudera  Hindia,  yang merupakan posisi strategis untuk jalur perdagangan dan pelayaran bagi negara-negara internasional.  Karena  posisi  strategis  inilah  menjadikan  Indonesia  sebagai  tempat strategis bagi pengungsi dan pencari suaka untuk dijadikan tempat transit bagi mereka.
Indonesia  pada  dasarnya  tidak  turut  serta  dalam  meratifikasi  Konvensi  1951  dan Protokol  1967  ini,  namun  atas  dasar  hak  asasi  manusia  arus  pengungsi  yang  terus berdatangan ke Indonesia tidak dapat dihindari. Karena Indonesia patuh dalam prinsip non  refoulment,  prinsip  non  refoulment  merupakan  prinsip  Negara  yang  tidak dibenarkan  untuk  mengusir  atau  memulangkan  kembali  para  pencari  suaka  dan pengungsi. 3
Prinsip  non  refoulement  dianggap  sebagai  hukum  kebiasaan  Internasional,  yang bermakna seluruh negara baik yang telah menjadi negara pihak maupun bukan, pada konvensi  pengungsi  dan/atau  hak  asasi  manusia  yang  melarang  pengusiran, berkewajiban  untuk  tidak  mengembalikan  atau  mengekstradisi  seseorang  ke  negara dimana hidup atau keamanan orang itu sungguh-sunguh berada dalam bahaya. 4
Komite Eksekutif UNHCR bahkan menetapkan prinsip non refoulement sebagai suatu kemajuan  peremptory  norm  dalam  hukum  Internasional 5 .  Peremptory  norm  atau disebut  juga  jus  cogens  atau  ius  cogens  merupakan  suatu  prinsip  dasar  hukum Internasional yang diterima oleh negara-negara sebagai suatu norma yang tidak dapat dikurangi pelaksanaannya serta prinsip ini harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah 6 .
3 K M Jastram dan M M Achiron, “Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law” (UNHCR, 2001) <http://archive.ipu.org/pdf/publications/refugee_en.pdf>.
4 Jastram dan Achiron.
5 Jun Justinar, “Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia,” Jurnal Hukum Internasional “Opini Juris , 3 (2011).
6 Justinar.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 44-51
Hal ini membuktikan bahwa kewenangan Indonesia dalam menangani arus pengungsi tidak  senantiasa  leluasa  mengingat  bahwa  Indonesia  bukanlah  Negara  yang  turut meratifikasi  konvensi  tersebut.  Sampai  saat  ini  pemerintah  telah  melakukan  upaya- upaya penanganan terhadap pengungsi yang ada di Indonesia. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah:
1. Melakukan  komunikasi  dan  berkordinasi  dengan United  Nation  High Commisioner for Refugees (UNHCR)
Indonesia  terus  komunikasi  dan  koordinasi  dengan  United  Nations  High Commissioner  for Refugees s  (UNHCR)  atau  Komisioner  Tinggi  PBB  untuk Pengungsi. Komunikasi terutama mendorong UNHCR agar meningkatkan kuota penempatan ( resettlement ) ke negara ketiga atau negara penerima pengungsi. Komunikasi  juga  dilakukan  agar  resetelment  tidak  terlalu  lama  di  Indonesia karena Indonesia bukan negara penerima pengungsi. ini memang bergantung ke negara penerima pengungsi.
2. Melakukan kerja sama dengan International Organization For Migration Organisasi Internasional untuk Migrasi International Organization for Migration (IOM)  berupaya  untuk  menjamin  penanganan  migrasi  secara  tertib  dan manusiawi  untuk  memajukan  kerjasama  menyangkut  permasalahan  migrasi guna membantu pencarian solusi praktis terhadap permasalahan migrasi serta memberikan  bantuan  kemanusiaan  kepada  para  imigran  yang  membutuhkan, termasuk para pengungsi 7 .
3. Adanya Payung Hukum tentang Mekanisme penanganan pengungsi
Sebagaimana  diatur  dalam U ndang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian. Landasan hukum untuk penanganan pengungsi tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (9), Pasal 10, dan Pasal 13 yang mengatur mengenai orang asing.
4. Implementasi  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  tentang  Pengungsi dari Luar Negeri
Adanya Perpres Pengungsi dari Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari Pasal 27  ayat  (2)  Undang-Undang  Hubungan  Luar  Negeri  sebagaimana  disebutkan dalam ketentuan menimbang Perpres. Kehadiran perpres ini dapat memberikan legitimasi  hukum  bagi  kementerian  atau  lembaga  lainnya  untuk  ikut  terlibat menangani pengungsi. Adapun implementasi Perpres Pengungsi dari Luarnegeri dalam penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.
Keterlibatan  UNHCR  dalam  penemuan  pengungsi  sebagaimana  diamanatkan  dalam Perpres  Pengungsi  dari  Luar  Negeri  menyatakan  bahwa  penanganan  pengungsi dilakukan  berdasarkan  kerja  sama  antara  pemerintah  pusat  dengan  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi  Internasional  di  bidang  urusan  migrasi  atau  di  bidang  kemanusiaan  yang memiliki  perjanjian  dengan  pemerintah  pusat  (Pasal  3  Perpres  Pengungsi  dari  Luar Negeri).
Tindakan  penanganan  terhadap  pengungsi  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia tersebut, bahwa pemerintah Indonesia sudah bisa melaksanakan ketentuan
7 Justinar.
penanganan  pengungsi  dari  Konvensi  1951  dan  protokol  1967  walaupun  tidak meratifikasi konvensi tersebut.
Banyaknya dampak yang ditimbulkan dari kedatangan pencari suaka dan pengungsi ke Indonesia,  seperti  keamanan,  sosial,  ekonomi,  dan  lain  sebagainya  tidak  menjadikan Indonesia  berdiam  diri  menghadapi  permasalahan  pencari  suaka  dan  pengungsi. Meskipun  terkena  dampaknya,  Indonesia  tidak  mengurungkan  niatnya  untuk memberikan perlindungan kepada mereka melalui upaya-upaya yang bisa dilakukan. 8 .
Hal yang paling utama bahwa dari pemerintah Indonesia sendiri sudah bisa mewujudkan prinsip-prinsip yang terpenting dari Konvensi Pengungsi 1951 dan protokol 1967 yaitu tidak  memulangkan (non  refoulment), tidak  mengusir  ( non  expulsion ),  tidak membedakan ( non discrimination ), dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia saat ini, meskipun banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi dan masih belum bisa untuk dilaksanakan, seperti penyediaan tempat tinggal/rumah  yang  memadai  serta  penanganan  khusus  bagi  anak-anak  pengungsi dalam hal pendidikan yang masih harus dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengurusan pengungsi.

## Akibat Hukum Ketika Indonesia Tidak Melakukan Ratifikasi  Konvensi Pengungsi 1951 Dan Protokol Pengungsi 1967 Mengenai Pengungsi Internasional
Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  tentang  Pengungsi  mencantumkan  daftar  hak  dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Negara peserta Konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut, Hal itulah Yang menjadi akibat hukum yang harus dilaksanakan bagi para peserta konvensi 1951 dan 1967, untuk memenuhi hak  dan  kewajiban  bagi  para  pengungsi  tersebut  dibutuhkan  suatu  aturan  terkait penanganan  pengungsi,  peraturan  tersebut  wajib  dibuat  terutama  oleh  negara  pihak yang menjadi anggota dari Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang Pengungsi.
Jika Indonesia menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, maka Indonesia  harus  melaksanakan  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  pada  Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 seperti pada pasal yang telah disebutkan di atas demi tercapainya  hak  para  pengungsi  namun  pada  kenyataannya  Indonesia  masih  belum meratifikasi  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  maka  Indonesia  tidak  memiliki kewenangan yang sama dengan Negara Negara yang meratifikasi yang khususnya dalam memenuhi hak dan kewajiban seperti apa yang dimuat dalam konvensi tersebut. 9 Hal ini mengakibatkan  Indonesia  memiliki  keterbatasan  wewenang  dalam  melakukan penanganan pengungsi yang dimana kewenangan dalam menangani pencari suaka dan pengungsi berada sepenuhnya di UNHCR.
Pada  kenyataanya  pengungsi  dan  pencari  suaka  Indonesia  mengalami  kendala  yaitu proses pemberian status yang tidak ada kepastian waktu dari UNHCR dan terlebih lagi Negara ketiga membatasi penerimaan pengungsi hal tersebut mengakibatkan Indonesia sebagai Negara transit bagi para pencari suaka dan pengungsi mengalami penumpukan
8 Yahya Dkk Sultoni, S H Setyo Widagdo, dan S H Herman Suryokumoro, “The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees in Indonesia,” Jurnal Hukum , 2013,
1 – 14.
9 Sultoni, Setyo Widagdo, dan Herman Suryokumoro.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 44-51
arus pencari suaka dan pengungsi. Hal ini merupakan akibat hukum yang diemban oleh Indonesia  ketika  tidak  meratifikasi  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  yaitu  Indonesia tidak mempunyai kewenangan memberikan status pengungsi karena pemberian status berada di tangan UNHCR.
Indonesia  mempunyai  alasan  untuk  tidak  meratifikasi  Konvensi  Pengungsi  1951  dan Protokol  1967  dikarenakan  ada  beberapa  pasal  yang  dinilai  sangat  berat  untuk dilaksanakan. Beberapa pasal yang menjadi pertimbangan yaitu Pasal 17 mengenai hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 yaitu hak untuk mempunyai rumah dan beberapa Pasal Konvensi Pengungsi 1951 yang masih memungkinkan jika dilaksanakan oleh  pemerintah  Indonesia,  tetapi  ketentuan  tersebut  juga  bisa  menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat Indonesia apabila dilaksanakan. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 22 mengenai Hak untuk memperoleh pendidikan dan Pasal 4 yaitu Hak untuk kebebasan beragama. 10
Menurut  hemat  penulis  jika  Indonesia  mengikatkan  diri  kepada  konvensi  1951, beberapa  pihak  beranggapan  bahwa  tindakan  tersebut  hanya  akan  menambah kewajiban  bagi Indonesia,  sementara  manfaat  dari  ratifikasi  konvensi  tersebut  masih diperdebatkan,  memang  beberapa  pihak  meyakini  akan  ada  beberapa  manfaat  dari ratifikasi konvensi tersebut, tetapi letak keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dibandingkan  dengan  kewajiban  yang  memang  jelas  bertambah  juga  masih dipertanyakan.

## SIMPULAN
Tindakan  penanganan  pengungsi  di  Indonesia  dari  perspektif  hukum  pengungsi Internasional  sudah  bisa  mewujudkan  beberapa  prinsip-prinsip  yang  terpenting  dari Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang  status pengungsi yaitu tidak memulangkan ( non  refoulment ),  tidak  mengusir  ( non expulsion ),  tidak  membedakan (non discrimination) dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Walaupun demikian, saat ini penanganan pengungsi di Indonesia masih  banyak  hak-hak  lain  yang  belum  terpenuhi  dan  masih  belum  bisa  untuk dilaksanakan.
Indonesia  tidak  meratifikasi  Konvensi  1951  dan  protokol  1967  namun  atas  dasar  hak asasi manusia, Indonesia terus memberikan upaya-upaya untuk melakukan penanganan terhadap  pengungsi  dengan  selalu  berkoordinasi  dengan  IOM,  UNHCR  dan  Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari  Luar  Negeri.  Indonesia  sebagai  Negara  transit  bagi  para  pencari  suaka  dan pengungsi  mengalami  penumpukan  arus  pengungsi  hal  itu  disebabkan  karena  proses pemberian status yang tidak ada kepastian waktu dari UNHCR dan terlebih lagi Negara ketiga  membatasi  penerimaan  pengungsi.  Indonesia  tidak  mempunyai  kewenangan memberikan status pengungsi karena pemberian status berada di tangan UNHCR, hal ini merupakan akibat hukum dan konsekuensi yang diemban oleh Indonesia ketika tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.
10 Sultoni, Setyo Widagdo, dan Herman Suryokumoro.

## REFERENSI
Ibrahim,  Johnny, Teori  dan  metodologi  penelitian  hukum  normatif ,  :  (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
Jastram, K M, dan M M Achiron, “Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law” (UNHCR, 2001) <http://archive.ipu.org/pdf/publications/refugee _en.pdf> Justinar, Jun, “Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia,” Jurnal Hukum Internasional “Opini Juris , 3 (2011)
“Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional Title” (Lembaga Studi dan
Asosiasi Masyarakat) <https://referensi.elsam.or.id/wp-
content/uploads/2014/10/Perlindungan-Pengungsi-Refugee-Menurut-Hukum- Internasional.pdf>
Sultoni, Yahya Dkk, S H Setyo Widagdo, dan S H Herman Suryokumoro, “The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees in Indonesia,” Jurnal Hukum , 2013, 1 – 14
Ibrahim,  Johnny, Teori  dan  metodologi  penelitian  hukum  normatif ,  :  (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
Jastram, K M, dan M M Achiron, “Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law” (UNHCR, 2001) <http://archive.ipu.org/pdf/publications/refugee_en.pdf>
Justinar, Jun, “Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia,” Jurnal Hukum Internasional “Opini Juris , 3 (2011)
“Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional Title” (Lembaga Studi dan Asosiasi Masyarakat) <https://referensi.elsam.or.id/wp-
content/uploads/2014/10/Perlindungan-Pengungsi-Refugee-Menurut-Hukum- Internasional.pdf>
Sultoni, Yahya Dkk, S H Setyo Widagdo, dan S H Herman Suryokumoro, “The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees in Indonesia,” Jurnal Hukum , 2013, 1 – 14