## KEABSAHAN UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS SEBAGAI SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS
Febriyan Adis Firmansyah Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya Email : febriyan.adis2018@gmail.com
Habib Adjie Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya Email : adjieku61@gmail.com
ABSTRAK
Diundangkannya  Peraturan  Menteri  Hukum  Dam  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  25 Tahun 2017 Ujian Pengangkatan Notaris menjadi permasalahan karena Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai peraturan yang lebih tinggi kedudukannya tidak mensyaratkan adanya Ujian Pengangkatan sebagai syarat pengangkatan Notaris.
Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang ratio  legis adanya  persyaratan  Ujian  Pengangkatan  Notaris  dan  daya  laku  Peraturan Menteri  Hukum  Dam  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  25  Tahun  2017  Ujian  Pengangkatan Notaris.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan hukum  sekunder  sedangkan  pendekatan  masalah  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi ratio legis adanya persyaratan Ujian Pengangkatan Notaris adalah untuk mendapatkan standarisasi dan kualitas tinggi dari  tiap  Notaris  yang  akan  diangkat  sehingga  didapatkan  Notaris  yang  benar-benar memiliki  pengetahuan  yang  mumpuni.  Peraturan  Menteri  Hukum  Dam  Hak  Asasi Manusia  Nomor  25  Tahun  2017  Ujian  Pengangkatan  Notaris  tidak  memiliki  daya  laku karena  meskipun  dibentuk  berdasarkan  kewenangan  Menteri  tetapi  bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi.
Kata kunci : Notaris, Peraturan Menteri, Ujian Pengangkatan

## ABSTRACT
Stipulation  of  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  Decree  No  25,  2017  concerning exam  for  candidate  of  notary  public  becomes  public  debate  since  Law  of  Notary  Public (UUJN) as the highest regulation did not require national exam for the candidate of notary public as the requirement to become notary public.
The present study tries to elaborate and examine further about ratio legisof exam for notary public candidate as the requirement to become notary public that is stipulated by the Ministry of Law and Human Rights No 25, 2017.
The  method  used  in  the  present  study  is  a  normative  legal  research,  namely  legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.
The  present  study  concludes that  ratio  legisof  exam  for  notary  public  candidate  as the requirement to become notary public is to achieve high standard coupled with quality of notary public that will be inaugurated. The Ministry of Law and Human Rights decree No 25, 2017 concerning examination for notary public candidate does not hold legal power since it is contradiction with the highest regulation about notary public or Law of Notary Public (UUJN).
Keywords: Notary Public, Decree of Minister, Inauguration Exam
Pendahuluan Kedudukan
notaris sebagai seorang  pejabat  umum  merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh  Negara  secara  atributif  melalui Undang-Undang  kepada  seseorang  yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah  Menteri  demikian  berdasarkan ketentuan  dalam  Pasal  2  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-undang  Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)    yang menyatakan  “Notaris  diangkat  dan diberhentikan  oleh  Menteri”  (Habib Adjie;2008;23).  Menteri  yang  dimaksud dalam  Pasal  2  UUJN  tersebut  adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  1 angka 14 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2014  Tentang  Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian,
Dan Perpanjangan  Masa  Jabatan  Notaris, yang  menyatakan  :  “Menteri  adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Menurut  Habib  Adjie,  dengan diangkatnya  seorang  Notaris  oleh Menteri,  maka  seorang  Notaris  dapat menjalankan  tugasnya  dengan  bebas, tanpa  dipengaruhi  badan  eksekutif  dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah  supaya  profesi  Notaris  nantinya tidak  akan  takut  untuk  menjalankan jabatannya,  sehingga  dapat  bertindak
netral  dan  independen  (Habib  Adjie dalam Rusdianto Sesung;2017;57).
Dalam  istilah  sehari-hari  istilah Independen  ini  sering  disama-artikan dengan Mandiri. Dalam konsep Manajemen  bahwa  penerapan  istilah Mandiri berarti institusi yang bersangkutan  secara  manajerial  dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada ( depend  on )  atasannya.  Sedangkan Independen  baik  secara  manajerial maupun  institusional  tidak  tergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya. Independen ini mempersoalkan kemerdekaan  Pejabat  Umum  dari intervensi  atau  pengaruh  pihak  lain ataupun  diberi  tugas  oleh  instansi  lain (Habib Adjie dalam Rusdianto Sesung;2017;31-32).
Notaris oleh undang-undang diberi wewenang  untuk  menuangkan  semua perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak- pihak  yang  sengaja  datang  kehadapan Notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan  agar  akta  yang  dibuatnya  itu memiliki  kekuatan  bukti  yang  lengkap dan memiliki
keabsahannya (Suhardjono;1995;133-135).
Kedudukan  Notaris  sebagai  suatu jabatan  yang  terhormat  dan  memiliki peran sangat penting dalam masyarakat tentunya  mengharuskan  siapa  yang memangku  jabatan  tersebut  memiliki kualitas  yang  mumpuni  baik  secara keilmuan  maupun  kepemimpinan.  Ilmu pengetahuan  khususnya  di  bidang
hukum  harus  benar-benar  dipahami oleh Notaris secara mendalam.
Kebutuhan  akan  Notaris  yang memiliki kemampuan dan kualitas yang mumpuni tersebut direspon pemerintah dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor  25  Tahun  2017  Tentang  Ujian Pengangkatan  Notaris  (Permenkumham 25/2017).  Lahirnya  peraturan  tersebut menjadi  awal  adanya  syarat  Ujian Pengangkatan  bagi  calon  Notaris  yang hendak mengajukan permohonan pengangkatan.
Tujuan  dari  diadakannya  Ujian Pengkatan  bagi  calon  Notaris  tersebut adalah  untuk  mengetahui  bagaimana kompetensi  dari  calon  Notaris.  Hal  ini disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  1 Permenkumham  25/2017  :  “Ujian Pengangkatan  Notaris  yang  selanjutnya disebut  Ujian  adalah  mekanisme  untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan Notaris.”
Permenkumham 25/2017 tersebut menjadi tindak lanjut dari diletakkannya syarat  kelengkapan  dokumen  berupa tanda  kelulusan  ujian  pengangkatan Notaris  yang  disebutkan  dalam  Pasal  2 ayat  (2)  huruf  j  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  25  Tahun  2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham 62/2016) yang menyatakan : “Persyaratan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  harus  dibuktikan  dengan kelengkapan  dokumen  pendukung  yang meliputi  :  ...  j.  fotokopi  tanda  kelulusan ujian  pengangkatan  Notaris  yang diselengarakan  oleh  Direktorat  Jenderal
Administrasi  Hukum  Umum  yang  telah dilegalisasi;”
Ketentuan mengenai adanya syarat Ujian  Pengangkatan  bagi  Calon  Notaris tersebut  di  satu  sisi  memiliki  dampak positif terlebih dengan semakin menjamurnya  penyelenggara  Program Studi Magister Kenotariatan di Indonesia maka memang sudah selayaknya  ada  suatu  filter  dalam pengangkatan  Notaris.  Di  Sisi  lain adanya ketentuan tersebut menimbulkan  pro  dan  kontra  karena UUJN  tidak  mensyaratkan  adanya  Ujian Pengangkatan sebagai syarat pengangkatan Notaris. Pasal  3  UUJN  sebagai  dasar  untuk pengangkatan Notaris tidak menyebutkan adanya Ujian Pengangkatan  sebagai  syarat  untuk diangkat  menjadi  Notaris.  Kondisi tersebut memunculkan pokok permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam penelitian ini, yaitu mengenai kedudukan  Ujian  Pengangkatan  dalam syarat pengangkatan Notaris, khususnya terkait  konflik  Norma  yang  terjadi akibat adanya pertentangan dalam Pasal 3  UUJN  dengan  ketentuan  dalam Permenkumham 62/2016 jo. Permenkumham 25/2017.

## Rumusan Masalah
1) Apa ratio  legis adanya  syarat  Ujian Pengangkatan Notaris?
2) Apakah  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia berwenang mengeluarkan  peraturan  tentang Ujian Pengankatan Notaris? Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan  untuk  mencari  pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan  adalah  pendekatan  undang-
undang ( statute approach ) dan pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ).
Pembahasan Ratio  Legis Diberlakukannya  Ujian Pengangkatan Notaris Lembaga  Notaris  mulai  masuk  di Indonesia  pada  awal  abad  ke-XVII seiring  dengan  keberadaan Vereenigde Oost Ind. Compaignie ( VOC ) di  Indonesia (G.H.S. Lumban Tobing;1979). Pada awal abad  XVII  Pemerintah  Kolonial  Belanda meluaskan  wilayah  jajahannya  ke  Asia termasuk ke wilayah kepulauan Indonesia  yang  kemudian  dikenal dengan  sebutan  kepulauan  Hindia Belanda.  Aktivitas  perdagangan  yang dilakukan VOC pada masa itu membawa dampak dibutuhkannya tenaga profesional  pembuatan  surat  libel,  akta perjanjian,  akta  yang  berkaitan  dengan perdagangan  dan  akta-akta  lain  yang dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti tertulis (A.A. Andi Prajitno;2015).
Jan  Pieterszoon  Coen  yang  pada saat  itu  menjabat  sebagai  Gubernur Jendral  di  Jacatra  (Jakarta  sekarang) antara  tahun  1671  sampai  1629 menganggap  untuk  keperluan  para penduduk dan pedagang di Jakarta perlu mengangkat  seorang  notaris,  yang disebut Notarium  Publicum. Notaris pertama  yang  diangkat  di  Indonesia adalah  Melchior  Kerchem,  sekretaris College  van  Schepenen pada  tanggal  27 Agustus  1620.  Melchior  Kerchem kemudian dalam sejarah notaris dikenal sebagai  notaris  pertama  di  Indonesia. Dalam  surat  pengangkatannya  sebagai Notaris pertama, tugas Melchior Kerchem  melayani  dan  melakukan semua  surat  libel  ( smaadscrift ),  surat wasiat  di  bawah  tangan  ( codicil ), persiapan  penerangan,  akta  perjanjian perdagangan,  perjanjian  kawin,  surat wasiat ( testament ) dan akta-akta lainnya
dan  ketentuan-ketentuan  yang  perlu dari kotapraja (Komar;1981;37).
Pada  tahun  1860  Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat  peraturan-peraturan  yang baru  mengenai  Jabatan  Notaris  di Nederlands  Indie  untuk  disesuaikan dengan  peraturan-peraturan  jabatan Notaris yang berlaku di Belanda Jabatan Notaris pada waktu itu tidak mempunyai sifat yang merdeka, berbeda halnya dengan sekarang ini, oleh karena para  Notaris  pada  waktu  itu  tetap merupakan  pegawai  dari  “ Oost Indische Compaign ” yang dibentuk untuk kepentingan  negara  atau  pemerintah Belanda  (Andi  Prajitno, Op.  Ci;13) . Pengangkatan  Notaris  di  Indonesia  di wilayah  Hindia  Belanda  pada  waktu  itu bertujuan  untuk  mengatur  persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan.  Hal  ini  dilakukan  dengan menguasai  bidang  perdagangan  secara monopoli  dan  sekaligus  pengukuhan penguasaan wilayah jajahan pemerintah Belanda  di  bumi  Nusantara  (Andi Prajitno).
Istilah  atau  sebutan  dari  jabatan Notaris  tersebut  di  Indonesia  lebih dikenal  dengan  pejabat  umum  atau openbaar  ambtenaar pada  zaman pemerintahan  penjajah  Hindia  Belanda. Pada  masa  ini  Notaris  diangkat  oleh pemerintah Hindia Belanda dari kalangan  orang-orang  pemerintahan, umumnya  orang  Belanda  atau  orang barat yang diberi kesempatan mengikuti pendidikan  khusus,  diklat  (pendidikan kilat) yang diselenggarakan oleh pemerintah  Hindia  Belanda.  Keadaan seperti  ini  lambat  laun  berakhir  sejak proklamasi kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka maka banyak  orang  Belanda,  karyawan  sipil Belanda, termasuk Notaris Belanda yang
pulang ke negaranya (Andi Prajitno, Op. Cit .). Setelah  Indonesia  merdeka,  17 Agustus  1945,  keberadaan  Notaris  di Indonesia  tetap  diakui  berdasarkan ketentuan  Aturan  Peralihan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Aturan  tersebut membawa konsekuensi bahwa Reglement  op  Het  Notaris  Ambt  in Nederlands  Indie (Stbl.  1860:3)  tetap diberlakukan (Habib Adjie, Op.Cit ;5). Pada  tanggal  13  November  1954 Pemerintah
Republik Indonesia mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  1954  tentang  Wakil  Notaris dan Wakil Notaris Sementara Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun  1954 Nomor  101,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun  1954 Nomor  700.  Berlakunya  UU  tersebut juga  sekaligus  menegaskan  berlakunya Reglement  op  Het  Notaris  Ambt  in Nederlands  Indie sebagai  Reglemen untuk  notaris  di  Indonesia  dan  dikenal dengan nama Peraturan Jabatan Notaris (PJN).
Setelah Indonesia merdeka, pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru bagi Lembaga Notaris. PJN yang berlaku sejak  1860  terus  dipakai  sebagai  satu- satunya Undang-Undang yang mengatur Lembaga Notaris di Indonesia meskipun dilihat  dari  berbagai  aspek  PJN  sudah tidak  sesuai  dengan  perkembangan jaman.  Undang-Undang  yang  menjadi awal  lahirnya  PJN  yaitu Notariswet sendiri  telah  beberapa  kali  mengalami perubahan  untuk  menyesuaikan  diri dengan  perkembangan  hukum  dan bisnis  di  negara  Belanda  (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;2008).
Notaris dalam menjalankan jabatannya  harus  berlandaskan  pada asas  pemberian  alasan.  Dalam  hal  ini Notaris  harus  memiliki  alasan  serta fakta yang mendukung dalam akta yang
dibuatnya, selain itu Notaris harus dapat memberikan  pengertian  hukum  kepada para  penghadap  terhadap  akta  yang dibuatnya  tersebut.  Notaris  merupakan pejabat  umum  yang  diciptakan  negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan  pelayanan  kepada  rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur,  terhormat  dan  bermartabat karena  secara  khusus  diatur  dengan undang-undang  tersendiri  mengenai jabatan tersebut.
Menurut Tan Thong Kie,
masyarakat  membutuhkan  seseorang ( figuur ) yang keterangan-keterangannya dapat  diandalkan,  dapat  dipercayai, yang  tanda  tangannya  serta  segelnya (capnya)  memberi  bukti  kuat,  seorang ahli  yang  tidak  memihak  dan  penasihat yang  tidak  ada  cacatnya  ( onkreukbaar atau unimpeachable ),  yang  tutup  mulut, dan  membuat  suatu  perjanjian  yang dapat  melindunginya  di  hari-hari  yang akan  datang.  Kalau  seorang  advokat membela  hak-hak  seseorang  ketika timbul  suatu  kesulitan,  maka  seorang notaris  harus  berusaha  mencegah terjadinya  kesulitan  itu  (Tan  Thong Kie;2000).
Arti pentingnya keberadaan Notaris  juga  ditegaskan  oleh  Hatta Isnaini  Wahyu  Utomo,  bahwa  Notaris sebagai  kepanjangan  tangan  dari pemerintah  untuk  melayani  masyarakat yang  membutuhkan  alat  bukti  berupa akta  otentik  diharapkan  mempunyai kualitas  keilmuan  yang  mumpuni sehingga  mampu  memberikan  rasa aman  bagi  masyarakat  yang  datang menghadap  kepada  Notaris  serta mampu  memberikan  kepastian  hukum dan perlindungan hukum. Untuk mencapai  tujuan  tersebut  disyaratkan dalam  Pasal  3  huruf  e  UUJN  bahwa untuk  dapat  diangkat  menjadi  Notaris harus  berijazah  sarjana  hukum  dan lulusan  jenjang  strata  dua  kenotariatan.
Adanya  syarat  tersebut  diharapkan bahwa  Notaris  merupakan  sosok  yang menguasai  hukum  khususnya  di  bidang hukum  privat  sehingga  dari  akta  yang dibuatnya mampu melindungi kepentingan  masyarakat  (Hatta  Isnaini Wahyu Utomo;2018;14).
Untuk  mendapatkan  Notaris  yang berkualitas  pemerintah,  dalam  hal  ini melalui  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  memberlakukan  syarat  ujian pengangkatan Notaris. Sebelum diberlakukannya  UUJN  telah  disebutkan dengan  adanya  ujian  sebagai  salah  satu syarat pengangkatan Notaris. Dalam PJN yang  berlaku  sejak  1860  hingga dikeluarkannya  UUJN  telah  diatur bahwa  untuk  dapat  menjadi  Notaris harus  melalui  ujian.  Ujian  Notaris sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Jabatan  Notaris  (PJN)  adalah  ujian negara, artinya ujian tersebut diselenggarakan oleh
negara. Pelaksanaannya  adalah  tiap  kali  ada ujian  maka  dibentuk  panitia  ujian  oleh Departemen  Kehakiman  sebagaimana maksud  dalam  Pasal  14  PJN.  Dalam hubungannya  dengan  pendidikan  dan pembinaan  profesi  Notaris,  akhir-akhir ini  terlihat  dengan  jelas  bahwa perhatian  pemerintah  semakin  besar. Hal ini dimaksudkan agar ada peningkatan  mutu  dan  pendidikan Notaris,  dan  juga  dalam  pengabdiannya kepada  masyarakat  umum  (Freddy Harris dan Leny Helena;2017).
Dalam  kehidupan  yang  dinamis sekarang  ini,  Notaris  juga  harus mempunyai  kemampuan  untuk  dapat mempunyai visi kedepan. Disamping itu seorang  Notaris  harus  juga  mempunyai ciri  kualitas  manusia  yang  senantiasa berakhlak  sempurna  dalam  segala tingkah  lakunya.  Mampu  menjaga hubungannya  secara  baik  antara  rekan seprofesi,  masyarakat,  organisasi  dan pemerintahan yang menaunginya.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  akan menyelenggarakan  Ujian  Pengangkatan Notaris.
Menurut  Freddy  Harris,  Ujian pengangkatan  ditujukan  agar  dapat adanya  standarisasi  dan  kualitas  tinggi dari  tiap  Notaris  yang  dapat  diangkat ataupun  menempati  daerah  tertentu. Karena Notaris tersebut harus menjawab tantangan Jabatan yang harus diembannya.  Lulus  Ujian  Kompetensi Notaris  adalah  syarat  yang  harus dipenuhi  bagi  para  Notaris  yang  ingin diangkat  pertama  kali.  Ujian  ini dilaksanakan  secara  berkala  setahun sekali  dengan  sistem  ujian  tertulis berbentuk essay. Dengan jumlah pertanyaan  yang  secara  terukur  dapat menilai  kemampuan  calon  Notaris, bahwa memang secara nyata mempunyai  pengetahuan  yang  cukup, baik dan layak menjadi seorang Notaris. Ujian  tertulis  dimaksudkan  untuk mengukur  pengetahuan  calon  Notaris atau  Notaris  pindahan  bersangkutan. Meliputi  berbagai  peraturan  yang mengatur  dalam  akta-akta  yang  dibuat oleh  Notaris,  antara  lain  namun  tidak terbatas  pada  hukum  perikatan,  hukum perorangan  dan  keluarga,  perkumpulan dan  badan  hukum  Selama  ini  selalu terjadi  para  Notaris  sama  sekali  tidak berpengetahuan  cukup  untuk  diangkat menjadi Notaris Sehingga ketika diangkat menjadi Notaris terjadi berbagai  macam  kesalahan,  kekeliruan dan penyimpangan yang sangat merugikan masyarakat dan mencemarkan nama baik profesi Notaris (Freddy Harris dan Leny Helena;103). Melalui diundangkannya Permenkumham 25/2017 harus ditegaskan  bahwa  tidak  ada  kelalaian sedemikian kecilnya yang dapat diabaikan  ataupun  kesalahan  yang sedemikian  besarnya  yang  tidak  bisa
dihindarkan.
Setiap
pelanggaran tersebut  sebaiknya  sudah  sejak  awal dapat  diantisipasi  Notaris  mempunyai pengetahuan dan juga kemampuan yang cukup  dalam  menjalankan  profesinya dan  hal  tersebut  diatur  melalui diberlakukannya syarat Ujian Pengangkatan Notaris. Ujian Pengangkatan  adalah  salah  satu  cara mengukur bahwa Notaris yang bersangkutan  benar-benar  memiliki pengetahuan yang cukup selain persyaratan administratif lainnya, karena jangka waktu menjabat atau pun jumlah  akta  yang  telah  dibuat  oleh Notaris  tidak  bisa  menjamin  bahwa Notaris tersebut siap dan kompeten.
Kewenangan  Menteri  Hukum  Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengeluarkan  Peraturan  Tentang Ujian Pengangkatan Notaris Presiden dalam menjalankan pemerintahannya  dibantu  oleh  Menteri. Hal  tersebut  ditegaskan  dalam  Pasal  17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Setiap  Menteri membidangi  urusan  tertentu  dalam pemerintahan. Dalam menjalankan urusan  tertentu  dalam  pemerintahan tersebut  Menteri  diberi  kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri. Dalam  konteks  eksistensi  Peraturan Menteri  di  Indonesia,  maka  dengan berpijak  pada  tugas  dan  fungsi  Menteri sesuai  dengan  17  UUD NRI  1945,  Maria Farida  Indrati  merumuskan  fungsi Peraturan  Menteri  sebagai  berikut  ini  : a) Menyelenggarakan pengaturan secara umum  dalam  rangka  penyelenggaraan kekuasaan  pemerintahan  di  bidangnya. b)  Menyelenggarakan  pengaturan  lebih lanjut  ketentuan  dalam  peraturan presiden.
c) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam
Undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya.  d)  Menyelenggarakan
pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan  Pemerintah  yang  tegas-tegas menyebutnya (Maria Farida Indrati;2014;57). Kewenangan Menteri untuk mengeluarkan Peraturan Menteri semakin ditegaskan dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  (UU 12/2011).  Pada  Pasal  8  ayat  (1)  UU 12/2011  disebutkan  tentang  Peraturan Menteri.  Dalam  Penjelasan  Pasal  8  ayat (1)  UU  12/2011  dijelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  “Peraturan  Menteri” adalah  peraturan  yang  ditetapkan  oleh menteri  berdasarkan  materi  muatan dalam  rangka  penyelenggaraan  urusan tertentu  dalam  pemerintahan. Oleh karena  itu,  Peraturan  Menteri  menjadi menjadi  entitas  sistem  hukum  bidang perundang-undangan  dan  merupakan bagian  terpenting  dalam  mengatur  tata laksana  pemerintahan  agar  dapat terlaksana sesuai dengan fungsi kementerian itu sendiri
Selanjutnya disebutkan pada Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 bahwa Peraturan Perundang-undangan  seperti  Peraturan Menteri  diakui  keberadaannya  dan mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dari  ketentuan  di  atas,  terdapat  dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8 ayat (1) UU 12/ 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang- undangan,  yaitu  :  1) diperintahkan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi; atau 2) dibentuk berdasarkan kewenangan.
Dalam  doktrin,  hanya  dikenal  dua macam  peraturan  perundang-undangan dilihat
dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan
perundang-undangan  yang  dibentuk atas  dasar  :  1)  atribusi  pembentukan peraturan  perundang-undangan;  dan  2) delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal  tersebut  A.  Hamid  S.  Attamimmi menegaskan Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan
penciptaan  wewenang  (baru)  oleh konstitusi/ grondwet atau oleh pembentuk  undang-undang  ( wetgever ) yang  diberikan  kepada  suatu  organ negara,  baik  yang  sudah  ada  maupun yang dibentuk baruuntuk itu. Sementara itu,  delegasi  dalam  bidang  perundang- undangan ialah
pemindahan/
penyerahankewenangan untuk
membentuk  peraturan  dari  pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi ( delegans )  kepada  yang  menerima delegasi ( delegataris ) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan  tersebut  pada delegataris sendiri, sedangkan tanggungjawab delegans terbatas  sekali  (A.  Hamid  S. Attamimmi;1990;352).
Materi  muatan  peraturan  delegasi hanya  dapat  mengatur  hal  yang didelegasikan dan tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan  lain  yang  lebih tinggi  tingkatannya.  Sehingga  Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah yang mendelegasikan  harus  diatur  secara tegas  bentuk  dan  ruang  lingkup peraturan  delegasi.  Jika  materi  muatan peraturan  delegasi  melebihi  muatan delegasi,  maka  batal  demi  hukum  ( van rechtswege nietig void ) karena ditetapkan  oleh  pejabat  yang  tidak berwenang (Bagir Manan;1992).
Menurut  HAS  Natabaya,  pada dasarnya  menteri  sebagai  pejabat negara didirinya melekat tiga kewenangan untuk membuat keputusan, yaitu  keputusan,  yaitu  keputusanyang bersifat penetapan ( beschikking ),
misalnya  menetapkan  pengangkatan pejabat di lingkungan kerjanya.  Menteri juga  mempunyai  kewenangan  untuk membuat aturan kebijakan ( beleidsregels )  yang  tidak  didasarkan kepada  suatu  peraturan  perundang- undangan tetapi didasarkan kepada freis ermessen atau  kewenangan  diskresi ( discretionare  bevoegdheid )  asalkan beleids  tersebut  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan yang  ada  dan  prinsip-prinsip  umum penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik  tidak  boleh  sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan, dan sebagainya.  Kewenangan  ketiga  adalah membuat  peraturan  ( regeling )  dengan syarat  bahwa  kewenangan  membuat peraturan  yang  disebut  Peraturan Menteri adalah kewenangan derevatif/delegatif  yang  berasal  dari presiden, karena menteri adalah pembantunya presiden (H.A.S. Natabaya;2006);177). Kembali pada persoalan keberadaan  dan  kekuatan  mengikat peraturan  perundang-undangan  yang diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  UU 12/2011,  termasuk  Peraturan  Menteri, tidak  hanya  mengatur  keberadaan peraturan  perundang-undangan  atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi) tetapi juga menegaskan adanya peraturan  perundang-undangan  “yang dibentuk atas dasar kewenangan”.
Istilah “kewenangan” dalam ketentuan  tersebut,  tentu  saja  bukan kewenangan  membentuk  peraturan melainkan kewenangan pada ranah lain. Misalnya, Menteri melaksanakan kewenangan  atas  urusan  pemerintahan tertentu  yang  merupakan  kekuasaan Presiden.  Artinya,  apabila  Menteri membentuk  Peraturan  Menteri  tanpa adanya “perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi”, Peraturan  Menteri  tersebut  tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.  Padahal  dalam doktrin  tidak  dikenal  jenis  peraturan perundang-undangan demikian.
Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif  Ilmu  Perundang-undangan terutama  dalam  kaitannya  peraturan perundang-undangan  sebagai  norma hukum  yang  bersifat  hierarkis  dimana norma  hukum  yang  lebih  rendah mencari  validitasnya  pada  norma hukum  yang  lebih  tinggi  sebagaimana dikemukakan  Hans  Kelsen  atau  yang disebut oleh Joseph Raz sebagai chain of validity (Jimly  Asshiddiqie  &  M.  Ali Safa’at ;2006).
Demikian  pentingnya,  dibutuhkan konsistensi dan kejelasan dalam pemberlakuan norma hukum agar tidak menimbulkan  tumpang  tindih  antar peraturan  perundang-undangan  dan demi  tercapainya  kepastian  hukum. Dalam  Penjelasan  Undang  Undang Nomor  28  Tahun  2008  Tentang Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih Dan  Bebas  Dari  Korupsi,  Kolusi,  Dan Nepotisme, Pasal 3 Angka (1) menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan “Asas  Kepastian  Hukum” adalah asas  dalam  negara  hukum  yang mengutamakan  landasan  peraturan perundang-undangan,kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
Maria Farida Indrati menyebutkan bahwa  setiap  norma  itu  berlaku  karena ia  mempunyai  “daya  laku”  ( validitas ) atau  karena  ia  mempunyai  keabsahan ( validity/geltung )  (Maria  Farida  Indrati, Op.  Cit) .  Secara  teoritis,  khusus  dalam konteks  daya  laku  ( geltung ),  keabsahan suatu  norma  itu  sangat  bersinggungan dengan  landasan  yuridis  ( juridische gelding )  suatu  norma  hukum.  Hal demikian  merupakan  legitimasi  dalam
merumuskan  suatu  norma  hukum  yang berlaku untuk umum (Jimly Asshiddiqie;2014).  Daya  laku  ( geltung ) suatu  norma  ada  apabila  norma  itu dibentuk  oleh  norma  yang  lebih  tinggi atau  oleh  lembaga  yang  berwenang membentukknya.
Kemudian  dalam  hal  norma  itu mempunyai  daya  laku  apabila  dibentuk oleh  norma  yang lebih  tinggi, atau  yang ia  sebut  landasan  yuridis  dari  segi material,  yakni  dasar  hukum  untuk mengatur  hal-hal  tertentu.  Landasan yuridis  material  menunjuk  kepada materi  muatan  tertentu  yang  harus dimuat dalam suatu peraturan peundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki  bahwa  suatu  materi tertentu  hendaknya  diatur  dalam  suatu peraturan perundang-undangan tertentu  pula.  Isi  atau  substansi  suatu peraturan  perundang-undangan  harus sesuai  dengan  “wadahnya”  atau  jenis peraturan  perundang-undangan.  Selain itu,  isi  suatu  peraturan  perundang- undangan  tidak  boleh  bertentangan dengan  isi  peraturan  perundang- undangan  yang  derajatnya  lebih  tinggi (Mukhlis Taib;2017;34).
Masalah  keberlakuan  hukum  ini merupakan suatu hal yang amat penting dalam  kontruksi  pembentukan  norma hukum  di  Indonesia.  Berkaitan  dengan Permenkumham  25/2017  jika  ditelaah dari  sudut  keberlakuan  suatu  norma hukum  ( geltung )  maka  akan  dapat disimpulkan  bahwa  pemberlakuannya tidak  konsisten  dengan  aturan  main dalam  pembentukan  suatu  peraturan perundang-undangan.
Untuk menguji bagaimana keberlakuan  Permenkumham  25/2017 maka  dapat  mengacu  pada  ketentuan Pasal  8  ayat  (2)  UU  12/2011.  Kekuatan mengikat  Peraturan  Menteri  sebagai peraturan  perundang-undangan  salah
satunya  adalah  apabila  diperintahkan oleh  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini tidak ada satupun  pasal  dalam  UUJN  yang menyebutkan mengenai Ujian Pengangkatan Notaris. Pada bagian konsiderans menimbang  huruf  b  Permenkumham 25/2017  disebutkan  “bahwa  untuk mewujudkan  Notaris  yang  memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  perlu  mengatur pelaksanaan ujian pengangkatan Notaris;”.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa Permenkumham 25/2017 merupakan  peraturan  yang  dibentuk berdasarkan kewenangan.
Namun permasalahan  yang  terjadi  dengan dibentuknya  peraturan  berdasarkan kewenangan  Menteri  tersebut  adalah bertentangan  dengan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  karena  dalam hal  ini  Permenkumham  25/2017  justru melahirkan  suatu  norma  baru  yang bertentangan dengan Pasal 3 UUJN yang mengatur  tentang  syarat  pengangkatan Notaris.    Kondisi  tersebut  dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Kesimpulan Ujian Pengangkatan Notaris diberlakukan  agar  tercipta  adanya standarisasi dan kualitas tinggi dari tiap Notaris  yang  dapat  diangkat.  Ujian Pengangkatan  Notaris  adalah  untuk menilai  kemampuan  calon  Notaris, bahwa memang secara nyata mempunyai  pengetahuan  yang  cukup, baik dan  layak  menjadi  seorang  Notaris yang  akan  melayani  masyarakat  dalam pembuatan  alat  bukti  tertulis  berupa akta otentik.
Permenkumham  25/2017  jika ditelaah  dari  sudut  keberlakuan  suatu
norma hukum ( geltung ) tidak konsisten dengan aturan main dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.  Menteri  Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak berwenang mengeluarkan persyaratan Ujian Pengangkatan Notaris karena bertentangan  dengan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan Yang Baik.
Permenkumham  25/2017  melahirkan suatu  norma  baru  yang  bertentangan dengan  Pasal  3  UUJN  yang  mengatur tentang  syarat  pengangkatan  Notaris. Kondisi  tersebut  dapat  dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.
Saran Calon  Notaris  diharapkan  mampu meningkatkan ilmu pengetahuan tentang  hukum  yang  dimilikinya  secara mandiri  sehingga  meskipun  tidak melalui  adanya  Ujian  Pengangkatan Notaris  tetap  dapat  dihasilkan  Calon Notaris yang memiliki kualitas mumpuni.
Permenkumham  25/2017  tidak memiliki  validitas  dan  bertentangan dengan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan Yang  Baik  sehingga  sudah  selayaknya Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mencabut Permenkumham 25/2017
Daftar Pustaka Buku-Buku A. Hamid S. Attamimmi, Ilmu Perundang – Undangan , Sinar Grafika, Bandung, 1990
A.  A.  Andi  Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang  Apa  dan  Siapa  Notaris  di Indonesia?Sesuai  UUJN  Nomor  2 Tahun  2014 ,  Perwira  Media Nusantara, Surabaya, 2015 Bagir  Manan, Dasar-Dasar  Perundang- undangan Indonesia , Penerbit IND- HILL.CO, Jakarta, 1992
Freddy  Harris  dan  Leny Helena, Notaris Indonesia ,  Lintas  Cetak  Djaja, Jakarta, 2017 G.H.S.  Lumban  Tobing, Peraturan Jabatan  Notaris, Erlangga,  Jakarta, 1979
H.A.S.  Natabaya, Sistem  Peraturan Perundang-Undangan Indonesia , Sekjend  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta, 2006 Habib  Adjie, Hukum  Notaris  Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris ,  Refika  Aditama,  Bandung, 2008. Jimly  Asshiddiqie, Perihal  Undang- Undang ,  Rajawali  Pers,  Jakarta,
2014,
-----  &  M.  Ali  Safa’at, Teori  Hans  Kelsen Tentang Hukum , Konpress, Jakarta, 2006
Komar  Andasasmita, Notaris  I ,  Sumur Bandung, Bandung, 1981 Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang- undangan;  Jenis  Fungsi  dan  Materi Muatan ,  Kanisius,  Yogyakarta, 2014 Mukhlis  Taib, Dinamika  Perundang-
Undangan  di  Indonesia ,  Refika Aditama, Bandung, 2017
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris
Indonesia  :  Dulu,Sekarang  Dan
Masa  Datang ,  Gramedia,  Jakarta, 2008, Rusdianto  Sesung,  dkk., Hukum  dan Politik  Hukum  Jabatan  Notaris ,
R.A.De Rozarie, Surabaya, 2017 Suhardjono, Sekilas  Tinjauan  Akta Menurut  Hukum ,  Varia  Peradilan,
Nomor 123, 1995, Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat,  Serba- Serbi  Praktek  Notaris,  Buku  I , Ichtiar Baru,Jakarta, 2000
Makalah Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris  :  Bahan  Diskusi  Dalam Persiapan  Menghadapi  Ujian  Kode Etik Notaris”, Makalah, disampaikan  pada  acara Belajar Bareng Alumni, Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018