## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.31598/juinhum.3.3.5776.404-409

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI INDONESIA
Ni Luh Gede Novianti, I Nyoman Gede Sugiartha, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali Email: novianti112018@gmail.com , nyomansugiartha14@gmail.com, gitadinar@gmail.com

## ABSTRAK
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah State law . Penjelasan itu dijelaskan tercantum pada peraturan dasar negara pancasila ini yaitu UUD NRI Tahun 1945: ” Semua tindakan, tanpa kecuali, harus didasarkan pada aturan hukum.  Hukum  dalam  hal  ini  merupakan  pilar  pengartikulasi  hidup  berbangsa,  bernegara  serta  Kesatuan masyarakat. Di didasari hal itu, mencirikhaskan tentang negara yang didasari oleh hukum adalah kecenderungan supaya sikap perilaku masyarakat berdasarkan norma hukum. Ia selalu mengatur segala perbuatan dan perbuatan dalam arti bernegara dengan konsep penegakan hukum. Sebuah komunitas berdasarkan hukum yang ada untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaianJudi merupakan salah satu permainan tertua di dunia dengan perkembangan zaman judi salah satunya judi sabung ayam yang dalam bahasa Bali dikenal dengan istilah Tajen. Bali memiliki ritual sabung ayam untuk menyelaraskan hubungan dengan Buana agung bernama Taboo Lah, namun ada saja orang-orang yang belum paham perbuatannya memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari untung, sehingga penelitian ini ingin mengupas hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan serta  hukuman  pidana  bagi  para  pelaku  yang  memelopori  judi  sabung  ayam  di  Indonesia.  Dalam  meneliti permasalahan pada karya ilmiah ini memilih proses meneliti yang preskriptif dan juga dari segi pandang hukum serta konseptual. Menurut hasil penelitian, pengaturan tindakan hukum judi pada KUHP pidana terdapat di pasal 303, dan ada juga Pasal 1 UU yang diatur dalam UU No. Berdasarkan Bagian 2 Bagian 1 UU Juli 1974, kurungan penjara lama 10 tahun serta didenda bisa mencapai Rp 25 jt juga diatur dalam Bagian 303 KUHP.
Kata Kunci: Perjudian, Sabung Ayam, Sanksi Pidana

## ABSTRACT
The Unitary State of the Republic of Indonesia is State law. The explanation is explained in the basic regulation of the Pancasila state, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia: "All actions, without exception, must  be  based  on  the  rule  of  law.  Law  in  this  case  is  a  pillar  of  articulating  the  life  of  the  nation,  state  and community unity. Based on this, what characterizes the state based on law is the tendency for people's behavior to  be based on legal norms. He always regulates all actions and actions in the sense of  being a state  with the concept  of  law  enforcement.  A  community  based  on  existing  laws  to  create,  maintain  and  maintain  peace Gambling  is  one  of the  oldest  games  in  the  world  with  the  development  of  the  gambling  era,  one  of  which  is cockfighting gambling which in Balinese is known as Tajen. Bali has a cockfighting ritual to harmonize relations with Buana agung named Taboo Lah, but there are people who do not understand  what they are doing to take advantage of the situation to  make a profit, so this study  wants to  explore this.  This study aims to  explain the regulations  and  criminal  penalties for  the  perpetrators  who  pioneered  cockfighting  gambling  in  Indonesia.  In researching the problems in this scientific paper, he chose a prescriptive research process and also from a legal and conceptual point of view. According to the results of the study, the regulation of gambling legal actions in the criminal Criminal Code is contained in Article 303, and there is also Article 1 of the Law which is regulated in Law no. Based on Part 2 of Part 1 of the Law of July 1974, a 10-year long prison term and a fine of up to Rp. 25 million is also regulated in Section 303 of the Criminal Code.
Keywords: Gambling, Cockfighting, Criminal sanctions

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah : Tiap-tiap  permainan,  dimana  pada  umumnya  kemungkinan  mendapat  untung tergantung  pada  peruntungan  belaka,  juga  karena  permainanya  lebih  terlatijh  atau mahir.  Disitu  termasuk  segala      pertaruhan  tentang  keputusan  perlombaan  atau permainan atau permainan lain-lainnya, yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. (Moeljatno, 1990) Ia selalu mengatur segala perbuatan dan perbuatan dalam arti bernegara dengan konsep penegakan hukum. Sebuah komunitas berdasarkan hukum yang ada untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian. (Ulysse Tiena Masriani, 2006; 60)
Menurut  Andi  Hamzah,  sanksi  dapat  diartikan  sebagai  hukuman  karena  melanggar  ketentuan UU. Sanksi pidana, di sisi lain, adalah akibat hukum dari pelanggaran ketentuan hukum pidana dalam bentuk kejahatan dan/atau perbuatan (Hamzah, 2009) . Sanksi hukum adalah pengenaan akibat hukum atau hukuman atas perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan undang-undang yang ditetapkan  sebagai  pedoman  untuk  mengadili  kejahatan.  Salah  satunya  adalah  kejahatan  perjudian. Kejahatan perjudian dapat mendorong orang ke dalam kegiatan kriminal untuk menghasilkan banyak uang dengan cepat atau instan.
Oleh karena itu juga perlu diterapkan KUHP. Hal ini karena fungsinya sesuai dengan fungsinya yaitu mengendalikan semua hal agar berjalan dengan baik. Kontrol sosial merupakan sebuah rancangan yg terencana agar bisa mendorong, menyuruh, menginstruksikan, atau mengikat semua rakyat di negara untuk menaati larangan-larangan yang ada atau perintah peraturan yg ada.
Criminal law bisa difungsikan serta digunakan agar bisa mengubah serta agar sikap rakyat bisa berubah menurut peraturan agar ditaati serta diinginkan. Kegunaan seperti itulah yang disebut Roscoe Pound sebagai fungsi peraturan difungsikan untuk alat penyeting umum, atau kegunaannya yaitu alat rekayasa sosial. (Soemitro, 1985)
Perjudian atau judi adalah kejahatan yang dilakukan terutama oleh masyarakat untuk dianggap biasa di kalangan gamer. Perjudian adalah suatu kegiatan yg dimainkan seorang bertaruh dengan satu opsi dari pilihan-pilihan opsi, hanya satu dari pilihan tersebut betul dan pemenangnya. Seorang yg tidak betul dalam memilih opsi itu menyerahkan taruhan ke pemilih yang betul bisa disebut pemenangnya. Aturan  serta  yg  ditaruhkan  ditetapkan  saat  pertandingan  belum  dilakukan.  Judi-judi  pada  Negara Indonesia bukanlah hal baru. Perkembangan perjudian di Indonesia sudah ada sejak lama. Kebiasaan berjudi menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan, perceraian, penelantaran dan akar penyebab putus  sekolah,  mempromosikan  kemalasan,  dan  merupakan  katalis  untuk  kejahatan  lainnya.  Pelaku dapat  melakukan  tindakan  kriminal  seperti  perampokan,  pencurian,  korupsi,  pembunuhan,  dan kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  untuk  mendapatkan  uang  melalui  perjudian (Bassar,  1986) . Sabung ayam disebut 'Tajeng' dalam bahasa Bali. Sabung ayam adalah suatu kegiatan perjudian di mana taji/pisau kecil dipasang berpasangan pada kaki ayam jantan dan ditusuk dengan senjata nuklir sebagai senjata untuk membunuh lawan.
Tajen dalam masyarakat Bali berasal dari Tabuh Rah, yaitu yadnya (upacara) pada zaman dulu sampai sekarang masih ada di warga-masyarakat Bali khususnya yg beragama Hindu. Tujuannya agar menjadi  luhur  dan  harmonis  dalam  menjalin  hubungan  dengan  Buana  Agung.  Namun  karena  ritual tersebut sering disalahgunakan oleh masyarakat dan dijadikan tempat pertunjukan yang mengarah pada permainan adu ayam (adu ayam), maka ritual Tabuh Rah adalah praktik di mana masyarakat Bali ikut serta dalam sabung ayam (tajeng) di sekitar tempat keramat. , di sisi lain, menciptakan ketergantungan dan mengakibatkan kerugian yang berwujud dan tidak berwujud, tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga  bagi  keluarganya.  Perubahan  besar-besaran  seiring  perkembangan  zaman  pada  suatu  teknologi dengan  cepat  serta  tidak  terhentikan  oleh  apapun.  pengetahuan.  Semua  orang  masih  belum  bisa memperalat hal tersebut secara bijak serta baik, serta hal tersebut bisa membuat orang rugi” (I Gusti Ayu Susanti Karnadi Tinggi, I Gusti Bagus Suryawan, 202 C.E.)
Dalam  hal  ini  sanksi  pidana  kemudian  dijatuhkan  dan  diterapkan  untuk  menentukan  perkara pidana perjudian sabung ayam. Hal ini karena hukum yang mengikat memiliki dampak yang mendalam pada  semua  aspek  kehidupan  masyarakat  dalam  mencari  kebutuhan  mereka.  Sebagai  akibat  dari perubahan sikap, cara pandang dan orientasi publik, hal itu mempengaruhi persepsi hukum dan evaluasi perilaku yang mempengaruhi isu-isu sosial seperti perjudian.
Berlandaskan hal tersebut, upaya-upaya yang digunakan agar perjudian dapat didasarkan bukan cuma  pada  diterapkannya  sanksi  hukum,  melainkan  juga  pada  penciptaan  masalah  sosial  sehingga kejahatan  perjudian  sabung  ayam  dapat  ditangani  dengan  baik.  Jika  demikian,  itu  akan  membantu mengekang lonjakan aktivitas perjudian di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Proses  pelaksanaan  penelitian  terapan  merupakan  proses  regulasi  normatif,  saat  ini  serta  memakai proses pelaksanaan pencarian data perundang-undangan serta juga  legal faktual. Agar pencarian  seta bisa mendapatkan materi atau bisa disebut data proses yang diterapkan adalah perUUan serta konsep- konsep para pakar. (Rusnama, I. N. S. A., Widiati, I. A. P., & Sugiartha, 2019) Sumber regulasi primer antara lain UUD 1945, UU 7/1974 membahas pembuatan judi, PP 9/1981 membahas pembahasan UU 7/1974,serta  KUHP  pidana.  Pendekatan  kasus  ini  pada  suatu  penyidikan  menggunakan  prosedur menulis  data-data  penting  yang  nyambung  terhadap  judul  karya  ilmiah  ini,  atau  bisa  disebut  suatu bentuk  penelitian  dokumen  dan  juga  dapat  dikenal  dengan  kepustakaan,  yaitu  untuk  merangkum, menulis,  menyalin  serta  mengutip  menganalisis  suatu  data  mengenai  permasalahan  yang  dihadapi, wajib  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Pada  Dasarnya  data-data  yang  didapat  proses pencarian  pada  buku,  dokumen  serta  putusan  ketetapan  yang  didapat  yang  akan  diteliti  akan diklasifikasikan  atau  dikumpulkan  serta  akan  di  rancang  dengan  proses  sistematis  dengan  memakai logika-logika yang benar yg didasari deduktif serta induktif, sebuah penelitian yang merupakan analisis data  naratif  serta  yang  didapat  dan  dikatakan  dengan  permasalahan  pada  karya  ilmiah  yang  berupa tulisan  serta  rangkuman-rangkuman  yang  di  dapat,  yang  pikirkan  dan  dijabarkan  untuk  mengatasi beberapa kontroversi yang di permasalahan pada karya ilmiah disini.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Di Indonesia
Perjudian  yaitu  di  mana  saat  ada  beberapa  pelaku  yang  melakukan  proses  yg  dimainkan  serta memberikan dana atau biasanya sering disebut taruhan agar bisa menunjuk opsi pada suatu pilihan yang ditebak  akan  memenangkannya,  jadi  terdapat  1  yg  akan  memperoleh  kemenangan  atau  disebut pemenangnya. Seorang seorang yang salah dalam memilih atau menebak ya akan menyerahkan taruhan ke yang memenangkan permainan tersebut. Aturannya yaitu seberapa besaran taruhan akan ditetapkan sebelum  aturan  permainan  dilaksanakan.  Salah  satu  taruhan  dalam  hal  ini  adalah  judi  sabung  ayam (tagen).  Pada  dasarnya  perbuatan  ini  termasuk  perjudian  karena  sabung  ayam  (tajeng)  mengandung unsur perjudian. Unsur perjudian meliputi (1). Game: Judi adalah game yang dirancang semata-mata untuk menghilangkan penat dan mengisi waktu luang Anda (2). Keberuntungan: Dalam permainan yang tidak  selalu harus menang atau mendatangkan keuntungan  sendiri, ada  risiko yang harus  ditanggung pemain.  (3).  Taruhan:  Saat  memainkan  permainan,  jika  seorang  pemain  memasang  taruhan  dalam bentuk  uang  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  permainan  dan  menerima  kemenangan  yang dipertaruhkan, itu dikatakan sebagai permainan peluang.
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Masalah Penegakan hukum (law inforcement) harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakan, sehingga nilai-nilai dari instrumen hukum dapat diwujudkan. (Rahardjo, 2009) Pengertian  penegakan  hukum  menurut  Biezeveld  adalah  pelaksanaan  wewenang  oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu. (Sundari, 2005)
Adapun  unsurnya  perjudian  dimana  termasuk  pada  suatu  Pasal  yang  mengenai  judi  yaitu  303 KUHPidana mengenai Perjudian KUHP pidana yaitu: c) Berpartisipasi dalam perjudian untuk mencari nafkah. Sabung ayam yang sering disebut dalam bahasa bali yaitu tajen / tajen merupakan suatu yang di mainkan saat di mana ayam-ayam diadu biasanya 2 ekor yg bertarung mati-matian dalam lingkaran atau ring tempat pertarungan ayam. Binatang unggas tersebut dimusnahkan sampai salah satunya lolos, kalah, atau bahkan mati. Permainan biasanya diikuti dengan perjudian di dekat kokpit (Samandawai, 2009)
Sabung  Ayam  /  Tajen  tampaknya  menjadi  bagian  integral  dari  kehidupan  masyarakat.  Karena orang mengira tajeng adalah budaya yang sudah ada secara turun  temurun. Dalam hal ini  tajeng erat kaitannya dengan tabulah..
Tabuh  Rah  adalah  bagian  dari  semua  agama  Hindu  Bali  dan  tidak  dapat  dihapus  karena  orang percaya  bahwa  mereka  melanjutkan  apa  yang  dilakukan  nenek  moyang  mereka  dengan  melakukan ritual Tabuh Rah. Dalam implementasinya, Tabuh Rah mengalami sedikit perubahan. Artinya, kurban darah yang dulu disakralkan diganti dengan hewan berbentuk ayam yang sudah dibuang isi perutnya. Hal  ini  dilakukan  karena  persembahan  kepada  Bhuta  Kala  memiliki  dampak  positif  pada  hubungan dengan  semua  kehidupan  lainnya.  Meski  ada  perbedaan  antara  Tabuh  Rah  dan  Tajen,  namun  dalam proses  evolusinya  mereka  telah  berubah  dari  melakukan  ritual  menjadi  hiburan  masyarakat  bahkan dijadikan  tempat  perjudian.  Awig-awig  menetapkan  bahwa  ayam  harus  dibawa  ke  dalam  upacara keagamaan  sehubungan  dengan  bhuta  yadnya.  Ini  dimanfaatkan  sebagai  acara  Tajen  dengan  kedok upacara keagamaan..
Berbicara  mengenai  suatu  kata  “judi”,  yg  tepatnya  terdapat  pada  pasal  303  serta  pasal  303  bis berkaitan dengan UU 7/1974, bagian ini berbunyi: Ini adalah kejahatan. Ini karena perjudian memiliki dampak negatif pada generasi berikutnya di mana perjudian digerakkan oleh komunitas. Sabung ayam Bali memiliki dua arti: sabung ayam didefinisikan sebagai perjudian dan sabung ayam diartikan sebagai bagian dari ritual agama Hindu Bali. Di bawah UU Peraturan Perjudian 1974, 7 sabung ayam / sabung ayam  adalah  kategori  perjudian.  Selain  itu,  terdapat  pula  PP  Indonesia  9/1981  mengenai Penyelenggaraan Peraturan judi, yang mengatur mengenai diterapkannya Peraturan judi dalam Pasal 1 lebih tepatnya terdapat di penjelasan ayat ke (1):
“Perizinan  untuk  terlibat  pada  suatu  bentuk  atau  jenis  judi  yg  tidak  diijinkan,  meskipun melakukannya atau dilakukan di tempat perjudian, serta pada suatu lahan yg ramai, atau karena alasan lain apa pun.”
Sabung  ayam  bisa  disebut  judi  jika  unsur-unsur  berikut  terpenuhi:  Artinya,  sabung  ayam  yang diadakan lebih dari saet (telugu perawatan), tidak diberi lilin, telur dan jas kelapa, tidak disertai dengan ritual,  memiliki  taruhan  dan  tidak  mengharapkan  persetujuan  oleh  pejabat  atau  pemerintah  yang memiliki wewenang.
Perjudian diatur  atau terdapat di suatu pasal  yakni 303 (1), yang mengatur bahwa mereka yang tidak mendapatkan izin akan didenda hingga 2 tahun 8 bulan atau hingga Rp6.000, dengan denda Rp25 juta.
Kesatu  dengan  sengaja  menawarkan  atau  memberi  kesempatan  untuk  permainan  judi  dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
Kedua,  secara  disengajakan  atau  dipaksakan  agar  mendapat  peluang  perjudian  oleh  halayak ramai atau disebut publik, terlepas dari apakah ada persyaratan yang terkait dengan penggunaan peluang atau  pelaksanaan  prosedur  tertentu,  atau  penggunaan  bisnis  apa  pun  secara  sengaja  untuk  tujuan  ini; untuk berpartisipasi dalam
ketiga adalah "Ubah perjudian menjadi pencarian". Pasal 303(2) menyatakan "jika orang yang bersalah melakukan kejahatan selama penggeledahan". Ketentuan Bagian 303(3): Ini mencakup semua taruhan  pada  keputusan  dalam  kompetisi  atau  permainan  lain  yang  tidak  dimainkan  antara  peserta dalam kompetisi atau permainan, dan semua taruhan lainnya.
Pasal  303  bis  ayat  (1)  menyatakan:  Kesatu  "Seseorang  yang  memanfaatkan  peluang  taruhan yang diadakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan 303". Kedua "Berpartisipasi dalam perjudian pada saat pelaksanaannya di sepanjang marga yg dilewati serta pada tempat mana saja yg bisa diakses masyarakat  ,  tetapi  bisa  diizinkan  oleh  otoritas  yang  berwenang."  Pasal  303  bis  ayat  (2)  berbunyi sebagai berikut: Jumlah yang melebihi Rp 15 juta dapat dikenakan. “.
Sementara  itu,  Bagian  1  Bagian  303(1)  KUHP  dan  Bagian  2  Bagian  303(1)  KUHP meningkatkan  hukuman  untuk  perjudian  oportunistik  menjadi  empat  tahun  penjara  atau  meningkat hingga $10 juta. Ayat (2) tentang rupiah dan denda bagi orang yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau paling banyak 15 juta rupiah.
Peraturan  tentang  sabung  ayam  tidak  secara  khusus  diatur  di  Indonesia  dan  selama  ini  telah dirujuk atau diarahkan pada KUHP dan UU Nomor 7 Tahun 1974. Meskipun secara khusus disebutkan bahwa  bentuk-bentuk  “perjudian”  dilarang  oleh  undang-undang  dan  ditetapkan  dengan  baik  oleh undang-undang.  hukum,  semua  bentuk  perjudian  dapat  diizinkan  dengan  "izin"  dari  pemerintah  atau otoritas. Diizinkan.
Dengan  mengacu  pada  Ketetapan  tersebut,  tepatnya  Pasal  1  Ketetapan  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  1981  yang  pada  pokoknya  isinya  melarang  pemberian  izin  perjudian  dalam  bentuk apapun, baik perjudian maupun tidak. “Kasino” diadakan dalam “kuantitas” atau sehubungan dengan
alasan  lain.  Hal  ini  berkaitan  dengan  isi  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Republik  Indonesia Tahun  1981.  Keputusan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1981,  khususnya  yang memberikan izin untuk segala bentuk perjudian. Oleh karena itu, segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini batal demi hukum.
Sabung ayam Bali (tajeng) sering diadakan di tempat-tempat umum yang ramai, tempat-tempat suci  dan  pura  dengan  kedok  serangkaian  upacara,  atau  tabu  lah.  Pada  suatu  bahasan  disini  yaitu, khususnya di Bali, masih tidak adanya aturan yg mengenai hal tersebut dengan cara yang privat (khusus) mengenai taboh rah, tidak ada undang-undang atau peraturan daerah. Dalam hal ini, aturan gubernur Bali adalah bahwa fungsi dan tujuan desa adat menjaga pekaruang, di mana budaya tabu banyak terjadi, tidak disalahgunakan dalam sabung ayam dan sarang perjudian tageng.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Indonesia
Sanksi  ketemu  atau  ditemukan  diterapkan  pertama  kali  di  belanda.  Jadi sanctie ,  adalah  atau  dapat diartikan sebagai dikenakan hukuman, serta hal tersebut dijelaskan yaitu sarana yang memiliki fungsi menegakkan kepatuhan terhadap peraturan, hukum, contohnya yaitu adalah hukuman karena melanggar hukum. (J.C.T. Simorangkir, 2000)
Sanksi  bisa  juga  disebut  atau  diartikan  perbuatan  tidak  dicontoh  karena  melanggar  aturan dilakukan dari suatu persatuan negara sebagai akibat yang ditimbulkan sekelompok ataupun orang yg melanggar  suatu  peraturan.  Sanksi  dapat  ditafsirkan  sebagai  hukuman  pemeliharaan  wajib  yang mengikat  seseorang  untuk  mematuhi  kontrak  atau  mematuhi  ketentuan  undang-undang  atau  hukum yang berlaku. Kita tahu banyak tentang apa itu sanksi. Bahkan di komunitas kecil, istilah sanksi sering digunakan  dalam  tindakan  hukum  yang  mereka  lakukan  untuk  mengejar  aktivitas  ilegal  di  dalam yurisdiksi mereka.
Penjudi yang ditangkap dapat dipidana berdasarkan UU 7/1974. Pertanggungjawaban hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan judi, termasuk sabung ayam, sama dengan tindak pidana lainnya yang  dapat  diancam  dengan  pasal  yang  dilanggar  dalam  tuntutan  jaksa.  Dalam  menerapkan  sanksi pidana kepada pelaku perjudian sabung ayam, aparat penegak hukum mengacu dan mengikuti hukum dan KUHP. Dalam kasus perjudian sabung ayam, Anda adalah pelaku kejahatan perjudian. Pasal 303 yang terdapat pada ayatnya yang ke 1 sd 2 serta juga KUHPidana jo Pasal 2 yang terdapat pada ayatnya yg ke 1 UU 7/1974 mengenai Peraturan judi.
Seorang pelaku melakukan judi tajen yang dalam bahasa Indonesia adalah sabung ayam di daerah Buleleng  telah  ditangkap  oleh  BARESKRIM  Kepolisian  NRI  (Polsek)  yang  bertempat  pada  daerah kecamatan  Seririt.  Permainan  judi  sabung  ayam  ini  berlangsung  di  desa  Ullan.  Permainan  judi  ini diadakan tanpa izin sesuai dengan PP Indonesia 9 /1981 mengenai Penyelenggaraan Peraturan Judi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  hukum  tindak  pidana  perjudian  diatur  dalam  UU  9/1974  tercantum  pada  ayat  satu  yang mengatur semua perbuatan judi yang disebut tindak pidana. KUHP, di sisi lain, diatur oleh Bagian 303, yang  membawa  ancaman  penjara  dan  denda  kepada  siapa  saja  yang  menawarkan  atau  menawarkan perjudian kepada warga-masyarakat lainnya.
Hukuman bagi pelaku yang melakukan judi sabung ayam dapat dikenakan Pasal 2(1) UU 9/ 1974 yang  mengatur  lamanya  hukuman  yakni  terlama  itu  10  tahun  serta  dikenakan  denda  terbanyak  itu Rp.15jt.  Berdasarkan  Pasal  303(1)  StGB  dan  Pasal  303(1)  Pasal  2  StGB,  hukuman  karena memanfaatkan  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  perjudian  telah  ditingkatkan  menjadi  empat tahun penjara serta diminta dana denda terbesar yaitu Rp10 jt, Pasal 2 berlaku. Yang dikurung karena perbuatannya yaitu terlama yakni 6 thn serta dikenakan dana denda terbanyak adalah Rp.15 jt.

## 2. Saran
Diperlukan  kolaborasi  saling  membantu  serta  intensif  dengan  pejabat  negara,  pejabat  di  daerah, kepolisian,  perangkat  desa  dan  masyarakat  setempat,  terutama  dalam  memerangi  dan  menangani kejahatan perjudian (sabung ayam) untuk kepentingan masyarakat. bangsa dan bangsa.
Pengecualian  terhadap  alat  adu  ayam/tabuh  yang  ditujukan  untuk  upacara  adat  Bali  dapat dilakukan oleh pendeta atau melalui ritual berupa persembahan dan pertunjukan ritual, menurut tradisi
setempat  dan  tergantung  pada  penyebarannya  ke  masyarakat.  Lebih  banyak  perjudian  sabung  ayam dapat dibatasi atau dikurangi.

## DAFTAR BACAAN
Bassar, M. S. (1986). Tindak-Tindak Pidana Tertentu . Hamzah, A. (2009). Terminologi Hukum Pidana . Sinar Grafik.
I Gusti Ayu Susanti Karnadi Tinggi, I Gusti Bagus Suryawan, I. N. G. S. (202 C.E.). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa. Konstruksi Hukum , 1 (1), 2. J.C.T. Simorangkir, R. T. E. dan A. T. P. (2000). Kamus Hukum . Sinar Grafika. Moeljatno. (1990). KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Bumi Aksara. Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, ctk. Kedua . Genta Publishing.
Rusnama, I. N. S. A., Widiati, I. A. P., & Sugiartha, I. N. G. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin). Analogi Hukum , 1 , 3. Samandawai, D. M. dan S. (2009). Kapitalisasi Dalam Penghidupan Perdesaan . Yayasan Akatiga. Soemitro, R. H. (1985). Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat . Remaja Karya. Sundari, S. (2005). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional . Airlangga University Press.