## PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL Nurtanio Agus Puwanto

## Abstract
Education is it doesn't matter always closely related with social life. That thing is in  limited  scale  earned  we  to  see  as  interaction  of  school  with  public  around  and education in  society itself. In  public laymen looks into someone  based on  it’s the  social status, like level of it’s (the economics social, education even material properties owned).
In public is recognized also social institution as an order applied at one particular certain  public.  Institution  of  Social  is  life  pattern  standard  reference  a  public  so  that always adhered by group of the public. If some acquitted outside institution embraced a public  hence  people  or  the  group  will  be  assumed  impinges  institution  which  has  been specified.  Talks  about  institution  of  social  don’t  get  out  of  development  of  culture happened in public.
Cultural  development  hardly  influenced  by  public  patterned  thinking  formed  by education  obtained,  experience  of  public  individual  or  group  of  people,  foreign intervention and change of internal area and external happened.

## Keywords: education, social life

## Pendahuluan
Kehidupan  sosial  merupakan  cermin  nyata  situasi  yang  terjadi  di  dalam masyarakat. Berbicara tentang masyarakat maka kita akan menemukan  sebuah dinamika tanpa  batas  yang  terjadi.  Kemajuan  pergerakan  suatu  masyarakat  tidak  lepas  dari pengaruh internal maupun eksternal yang terjadi. Di dalam lingkungan masyarakat terdiri dari komunitas penduduk yang secara sadar berkelompok dan bekerjasama. Secara umum Mulyadi S.(2003: 36) mengelompokkan  penduduk    berdasarkan  ciri-ciri tertentu, antara lain:
a. Biologis, meliputi umur dan jenis kelamin.
b. Sosial, antara lain meliputi tingkat pendidikan, status perkawinan.
c. Ekonomi,  meliputi  penduduk  yang  aktif  secara  ekonomi,  lapangan  pekerjaan,
jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan sebagainya.
d. Geografis,  berdasarkan  tempat  tinggal,  daerah  perkotaan,  pedesaan,  provinsi, kabupaten dan sebagainya.
Dalam  perjalanan  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  saat  ini  ternyata  terdapat ancaman-ancaman  yang  berpotensi  merusak  tatanan  nilai-nilai  dalam  masyarakat. Buchori(2001:  79-80)  menyatakan  beberapa  hal  yang  mengancam  ketahanan  sosial masyarakat antara lain:
a. Ketidakadilan  dan  kesewenang-wenangan  termasuk  kepastian  hukum  bagi seluruh rakyat.
b. Arogansi kekuasaan, kekayaan atau materiil dan arogansi intelektual.
c. Keberingasan sosial.
d. Perilaku sosial menyimpang.
e. Perubahan tata nilai, serta
f. Perubahan gaya hidup sosial
Hal-hal  diatas  merupakan  ancaman  dari  internal  sedangkan  ancaman  dari  luar antara  lain  adalah  dampak  globalisasi  dan  munculnya  faham  dan  ide-ide  asing  yang berbahaya.  Untuk  menjaga  eksistensi  dan  kredibilitas  tatanan  nilai  dan  sosial  harus dilakukan  dengan  pembaharuan  tata  nilai  pribadi,  kelompok  dan  bangsa.  Pembaharuan tata  nilai  pribadi  ( personal  value  system )  mengindikasikan  perlunya  kita  meninjau  tata nilai  pribadi  sehingga  kita  dapat  meresapi  nilai-nilai  luhur  yang  harus  dijunjung  serta menjaganya.  Pembaharuan  nilai  kelompok  ( group  value  system )  berkaitan  dengan peninjauan  nilai  dalam  kelompok  kita,  baik  dalam  arti  golongan  maupun  kelompok
masyarakat.  Pembaharuan  nilai  bangsa  ( national  value  system )  merupakan  landasan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  harus  senantiasa  dijunjung,  dihormati  dan  di jaga kelestariannya.

## Pendidikan dan Stratifikasi Sosial
Stratifikasi  merupakan  tingkatan-tingkatan  sosial  dalam  masyarakat,  tingkatan atau kelompok sosial dapat dibedakan menurut beberapa hal, antara lain:
a. Kekayaan
b. Pekerjaan
c. Pendidikan
d. Pengaruh di masyarakat
e. Status pribadi (darah biru, dan sebagainya)
Kekayaan  dapat  menjadikan  seseorang  berada  dalam    kelompok  diatas  dalam struktur  masyarakat,  apalagi  saat  ini  orang  sudah  mulai  silau  kalau  sudah  berhadapan dengan  kekayaan.  Orang  yang  memiliki  kekayaan  saat  ini  dapat  melakukan  apapun, bahkan keadilan dapat dibeli. Pekerjaan yang prestisius dari seseorang akan mengangkat derajat orang yang bersangkutan. Seorang anggota DPR misalnya,  ia akan terpandang di daerahnya atau seorang lurah yang begitu dihormati di wilayahnya.
Pendidikan  juga  dapat  mengangkat  status  sosial  seseorang,  semakin  tinggi pendidikan seseorang maka ia akan dihormati di masyarakat karena dipandang serba tahu dan  lebih  pintar.  Sedangkan  pengaruh  di  masysrakat  sebagian  besar  disebabkan  oleh kedudukan    seorang di  dalam masyarakat seperti orang yang lebih dituakan atau berjasa pada suatu masyarakat misalnya Mbah Marijan sebagai juru kunci gunung merapi. Status
pribadi  yang  melekat  dalam  diri  seseorang    seperti  keturunan  bangsawan    atau  anak menteri mampu  juga mengangkat status seseorang.
Tukiman  Taruna    dalam  Sindhunata  (2000:  177-178)  mengungkapkan  empat struktur dalam karakteristik sosial masyarakat, yaitu:
a. Struktur  komunikasi,  ada  tiga  gejala  umum  yakni  seseorang  atau  anggota masyarakat menjadi pusat komunikasi, orang pinggiran atau bahkan terisolasi.
b. Struktur  sosiometrik,  dalam  masyarakat  berkembang  pola  senang  dan    tidak senang
c. Struktur  kekuasaan,  menunjuk  pada  relasi  kekuasaan  yang  ada  di  dalam komunitas/masyarakat  yang  umumnya  cenderung  ditumpukan  kepada  seseorang tertentu saja.
Stratifikasi  sosial  yang  terbentuk  dalam  masyarakat  memang  tidak  bisa  dengan mudah dihindari tetapi harus dihadapi dengan penuh kearifan. Pemerintah telah mengatur bagaimana  hubungan  dalam  bermasyarakat  dan  kehidupan  melalui  Ketetapan  MPR  No. XVII/MPR/1998  telah  mengatur  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  tujuannya  adalah memanusiakan manusia karena manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati  dianugerahi  hak  dasar  yang  disebut  hak  asasi,    tanpa  perbedaan  antara  satu dengan lainnya.  Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.
Manusia  baik  sebagai  pribadi  maupun  sebagai  warga  negara,  dalam mengembangkan  diri,  berperan  dan  memberikan  sumbangan  bagi  kesejahteraan  hidup manusia,  ditentukan  oleh  pandangan  hidup  dan  kepribadian  bangsa.   Pandangan  hidup dan kepribadian bangsa Indonesia  sebagai kristalisasi  nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,
menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Sejarah  di  berbagai  penjuru  dunia  mencatat  berbagai  penderitaan,  kesengsaraan dan  kesenjangan  sosial  yang  disebabkan  oleh  perilaku  tidak  adil  dan  diskriminatif  atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial  lainnya.   Menyadari  bahwa  perdamaian  dunia  serta  kesejahteraan  merupakan dambaan umat manusia, maka hal-hal yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan  serta  yang  dapat  menurunkan  harkat  dan  martabat  manusia  harus ditanggulangi  oleh  setiap  bangsa.   Bangsa  Indonesia,  dalam  perjalanan  sejarahnya mengalami kesengsaraan  dan  penderitaan  yang  disebabkan  oleh  penjajahan. Oleh  sebab itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak  segala  bangsa  dan  penjajahan  di  atas  dunia  harus  dihapuskan  karena  tidak  sesuai dengan  perikemanusiaan  dan  perikeadilan.    Bangsa  Indonesia  bertekad  ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial  yang  pada  hakikatnya  merupakan  kewajiban  setiap  bangsa,  sehingga  bangsa Indonesia  berpandangan  bahwa  hak  asasi  manusia  tidak  terpisahkan  dengan kewajibannya.
Landasan  yang  melatarbelakangi  bangsa  Indonesia  mengacu  pada  hak  asasi manusia adalah pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal,  dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.  Bangsa Indonesia sebagai anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menghormati
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  ( Universal  Declaration  of  Human  Rights )  dan berbagai  instrumen  internasional  lainnya  mengenai  hak  asasi  manusia  karena  Deklarasi tersebut diacu oleh semua bangsa di dunia.
Dalam  perumusan  substansi  hak  asasi  manusia  menggunakan  pendekatan normatif, empirik, deskriptif, dan analitik sebagai berikut.
a. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin  kelangsungan  hidup,  kemerdekaan,  perkembangan  manusia  dan masyarakat,  yang  tidak  boleh  diabaikan,  dirampas,  atau  diganggu-gugat  oleh siapapun.
b. Masyarakat  Indonesia  yang  berkembang  sejak  masih  sangat  sederhana  sampai modern,  pada  dasarnya  merupakan  masyarakat  kekeluargaan.   Masyarakat kekeluargaan telah mengenal pranata  sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga   masyarakat  yang  terdiri  atas  pranata  religius  yang  mengakui  bahwa manusia  adalah  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dengan  segala  hak  dan kewajibannya;  pranata  keluarga  sebagai  wadah  manusia  hidup  bersama  untuk mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya; pranata ekonomi  yang  merupakan  upaya  manusia  untuk  meningkatkan  kesejahteraan; pranata  pendidikan  dan  pengajaran  untuk  mengembangkan  kecerdasan  dan kepribadian  manusia;  pranata  informasi  dan  komunikasi  untuk  memperluas wawasan  dan  keterbukaan;  pranata  hukum  dan  keadilan  untuk  menjamin ketertiban dan kerukunan hidup; pranata keamanan untuk menjamin keselamatan setiap  manusia.  Dengan  demikian  substansi  hak  asasi  manusia  meliputi  :  hak
untuk  hidup;  hak  berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunan;  hak  mengembangkan diri; hak keadilan; hak kemerdekaan; hak berkomunikasi; hak keamanan; dan hak kesejahteraan.
c. Bangsa Indonesia  menyadari dan  mengakui bahwa  setiap individu adalah  bagian dari  masyarakat  dan  sebaliknya  masyarakat  terdiri  dari  individu-individu  yang mempunyai  hak  asasi  serta  hidup  di  dalam  lingkungan  yang  merupakan  sumber daya  bagi  kehidupannya.   Oleh  karena  itu  tiap  individu  di  samping  mempunyai hak  asasi,  juga  mengemban  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  menghormati hak asasi  individu  lain,  tata  tertib  masyarakat  serta kelestarian  fungsi,  perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidup.  Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan.
Mengingat  hak  dasar  merupakan  anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  maka pengertian Hak asasi manusia adalah hak sebagai  anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.
Setiap  manusia  diakui  dan  dihormati  mempunyai  hak  asasi  yang  sama  tanpa membedakan  jenis  kelamin,  warna  kulit,  kebangsaan,  agama,  usia,  pandangan  politik, status  sosial,  dan  bahasa  serta  status  lain.    Pengabaian  atau  perampasannya, mengakibatkan  hilangnya  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia,  sehingga  kurang  dapat mengembangkan  diri  dan  peranannya  secara  utuh.  Bangsa  Indonesia  menyadari  bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dari  ketentuan  dalam  Ketetapan  MPR-RI  tahun  1998  tersebut  maka  stratifikasi sosial  yang  secara  alamiah  terbentuk  dalam  masyarakat  harus  dimaknai  secara  positif. Maksud  dari  makna  positif  tersebut  adalah  sikap  dan  toleransi  termasuk  kepedulian terhadap  sesama  manusia  dalam  hidup  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Stratifikasi  yang  ada  di  dalam  masyarakat  jika  dimaknai  negatif  akan  menimbulkan situasi  yang  kurang  kondusif  dalam  masyarakat,  antara  lain  dengan  berkembangnya nuansa  egoistik  dan  pluralistik  yang  merugikan  individu,  masyarakat  dan  lingkungan. Secara  umum  kecenderungan  perubahan  sosial  ada  sepuluh  menurut  Naisbit  (Usman, 2001: 235).
Tabel Sepuluh Kecenderungan Perubahan Sosial
Dari Menuju Masyarakat industri Masyarakat informasi Teknologi biasa Teknologi tinggi, sentuhan lembut Ekonomi nasional Ekonomi dunia Jangka pendek Jangka panjang Sentralisasi Desentralisasi Bantuan lembaga Bantuan diri sendiri Demokrasi represif Demokrasi partisipatif Hirarkis Jaringan kerja Utara Selatan Salah satu Option multiple
Perubahan-perubahan  sosial  tersebut  merupakan  sebuah  keniscayaan  yang  mau tidak  mau  harus  dihadapi.  Jika  kita  tidak  siap  dalam  hal  ilmu  pengetahuan,  moral,  tata nilai  dan  peri  kehidupan  maka  kita  akan  terseret  arus.  Idealnya  kita  harus  bisa  bermain dalam  perubahan  tersebut  tidak  sekedar  menjadi  penonton  utama  pertempuran  lintas kultural  dan  sektoral  yang  terjadi  dalam  dunia  global.  Cara  kita  meningkatkan kemampuan  dan  kesiapan  kita  menghadapi  tantangan  tersebut  adalah  dengan
memperoleh pendidikan yang baik dan memadai. Pendidikan yang dimaksud berlangsung dalam  situasi  formal,  non  formal  dan  in  formal.  Melalui  pendidikan  yang    baik  dengan mengajarkan  secara  berimbang  antara  ilmu  pengetahuan  dengan  keimanan  dan penghargaan  terhadap  nilai-nilai  moral  maka  perubahan  yang  terjadi    bisa  diantisipasi dengan baik bahkan menjadi leader bagi masyarakat untuk perubahan.

## Pendidikan dan Mobilitas Penduduk
Secara umum  mobilitas  dapat dibedakan  menjadi  dua  hal utama, yaitu  mobilitas vertikal  dan  mobilitas  horizontal.  Mobilitas  vertikal  terjadi  sebagai  dampak  dari perubahan yang terjadi dalam diri individu atau kelompok masyarakat sebagai hasil dari karya,  pengalaman,  pendidikan,  memperoleh  kedudukan,  hubungan  dengan  orang  atau kelompok lain  serta  perubahan lingkungan internal  dan  eksternal.  Contoh  dari  mobilitas vertikal antara lain adalah perubahan gaya hidup seseorang yang dulunya hanya sebagai petani  kemudian  menjadi  anggota  Dewan.  Secara  kapasitas  individu  sebenarnya kedudukan  dia  adalah  sama  tetapi  dalam  tinjauan  sosial  kemasyarakatan  kedudukannya lebih  tinggi  dari  masyarakat  umum  lainnya.  Keadaan  tersebut  merupakan  contoh  riil  di masyarakat.  Contoh  lain  adalah  seseorang  yang  memiliki  keahlian  tertentu  diangkat sebagai  pemimpin  di  dalam  kelompoknya,  atau  seseorang  yang  berpendidikan  lebih tinggi menjadi tokoh di lingkungannya.
Berbicara  tentang  mobilitas  horizontal  kita  akan  dihadapkan  pada  suatu  situasi dimana  terjadi  perpindahan  penduduk  terutama  dari  desa  ke  kota  yang  dipicu  oleh harapan  memperoleh  pendapatan  yang  lebih  tinggi  di  kota,  kehidupan  modern  di  kota
yang diidamkan dibandingkan dengan suasana tradisionil di desa atau alas an kemapanan lainnya.
Pada  situasi  yang  berbeda  ternyata  bukan  semata  itu  saja  alasan  mobilitas penduduk  secara  horisontal,  banyak  daerah  yang  memiliki  kebiasaan  untuk  “merantau” ke daerah lain terutama dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupannya misalnya dapat  kita  temukan  disekitar  kita  menjamurnya  masakan  padang,  soto  kudus,  sate madura, gudeg jogja dan sebagainya.
Contoh  di  atas  paling  tidak  dapat  menggambarkan  mobilitas  yang  terjadi  di sekitar  kita.  Secara  umum  penyebab  utama  mobilitas  penduduk  disebabkan  antara  lain karena faktor:
1. Ekonomi, tidak dapat kita elakkan keadaan ekonomi di Indonesia sangat beragam dan  sangat  tergantung  pada  daerah-daerah  tertentu.  Daerah  yang  memiliki sumberdaya  alam  dalam  skala  besar  seperti  Kalimantan  Timur,  Riau  yang  kaya minyak tentu  pendapatan asli daerah (PAD)  daerah tersebut  juga tinggi  sehingga dapat dipergunakan untuk membangun daerahnya. Daerah lain yang minus PAD- nya  tentu  kesulitan  membangun  wilayahnya.  Kondisi  seperti  itu  akan  memicu mobilitas  penduduk  karena  mereka  tidak  memiliki  harapan  untuk  meningkatkan kesejahteraannya.
2. Lingkungan  sosial-budaya,  lingkungan  suatu  masyarakat  sangat  menentukan pribadi-pribadi  didalamnya.  Sebuah  contoh  dapat  kita  lihat  dari  banyaknya masyarakat yang merantau ke berbagai daerah karena daerahnya tidak dapat atau kurang  menjanjikan untuk  dikembangkan. Di  daerah Gunung  Kidul  banyak desa yang    penduduknya  sebagian  besar  wanita  dan  anak-anak  karena  penduduk  pria
merantau bekerja di daerah lain dan baru pulang saat lebaran atau pada saat akan mulai  menanam  tanaman  saat  musim  penghujan  telah  tiba.  Karena  sudah terpolakan  sedemikian  rupa  maka  hal  itu  dapat  berjalan  secara  alamiah  tanpa komando  dan  sudah  berlangsung  entah  sejak  kapan  yang  tidak  dapat  diketahui secara pasti.
3. Pendidikan, pemerataan pendidikan  hingga  saat ini  masih  merupakan  sebuah isu yang  belum  tuntas  diselesaikan.  Di  sekitar  kita  masih  banyak  anak-anak  yang harus  berjalan  beberapa  kilo  untuk  mencapai  sekolah  dan  sarana -prasarana disekolah  juga  belum  memadai  ditambah  lagi  belum  meratanya  guru  sehingga banyak sekolah yang “kekurangan” guru sehingga proses belajar mengajar kurang efektif.
Di berbagai daerah sering kita jumpai anak-anak usia sekolah yang bersekolah ke kota  karena    pendidikan  di  daerah  asal  kurang  memadai  atau  bahkan  tidak  ada,  tetapi setelah lulus mereka mencari pekerjaan di kota tersebut dan tidak mau pulang ke daerah asalnya.  Kondisi  demikian  tentu  akan  semakin  menambah  tumpukan  manusia  di  kota yang  bisa  kita  ibaratkan  semut  sedang  mengeroyok  sepotong  roti  sehingga  persaingan sangat  keras.  Kemajuan  suatu  daerah  sangat  tergantung  pada  kemampuan  sumber  daya manusianya,  bagaimana  daerah  bisa  membangun  kalau  sumber  daya  manusianya menumpuk dikota?. Otomatis daerah relatif statis atau sedikit perkembangannya.

## Pendidikan dan Perubahan Sosial
Perubahan  sosial  yang  terjadi  dalam  suatu  masyarakat  memiliki  pola  yang berbeda  antar  daerah  satu  dengan  daerah  yang  lain  bahkan  antar  komunitas  tertentu
dangan  yang  lainnya.  Tukiman  Taruna    dalam  Sindhunata  (2000:  179)  berpendapat bahwa  ada  tujuh  tipe  ekologis  sosial  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  komunitas, termasuk komunitas pendidikan, yaitu:
a. Konsentrasi, contoh  dari tipe  ekologis  sosial ini adalah  terbukanya peluang yang mendorong  terjadinya  pemusatan  pergerakan  penduduk(konsentrasi).  Secara otomatis  adanya  konsentrasi  membutuhkan  perimbangan  pemenuhan  kebutuhan yang lain, seperti perumahan , pendidikan, dan sebagainya.
b. Sentralisasi, terjadinya pemusatan karena alasan kedekatan dengan fasilitas pokok seperti pasar, terminal, pertokoan dan sebagainya.
c. Spesialisasi,  komunitas  terbentuk  karena  adanya  kepentingan  yang  sama  dari anggota komunitas, seperti profesi, minat, dan sebagainya.
d. Segragasi,  komunitas  terbentuk  karena  berkumpulnya  kelas  khusus  di  suatu wilayah eksklusif seperti perumahan, jabatan, dan sebagainya.
e. Desentralisasi, terbentuknya komunitas pinggiran.
f. Invasi, gejala masuknya orang baru ke dalam suatu komunitas yang sudah ada.
g. Suksesi,  komunitas  baru  menggantikan  komunitas  lama  baik  dalam  hal  fungsi, lokasi maupun fasilitasnya.
Perubahan  sosial  yang  terjadi  antara  lain  juga  disebabkan  oleh  globalisasi  yang mengakibatkan  hilangnya  tradisi,  budaya,  bahkan  terjadi  dis-integrasi  sosial.  Kondisi yang terjadi di masyarakat Indonesia paska reformasi merupakan sebuah fenomena yang sangat  menarik.  Tilaar  (2002:  80-83)  menyampaikan  beberapa  butir  perubahan  sosial menuju masyarakat Indonesia baru:
1. Lahirnya  masyarakat  terbuka,  proses  demokratisasi  mendorong  lahirnya masyarakat terbuka.
2. Manusia dan masyarakat Indonesia yang cerdas, membangun masyarakat terbuka dan demokratis memerlukan manusia yang cerdas.
3. Peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  semua  aspek  kehidupan,  rakyat mempunyai  akses  dan  tanggung  jawab    langsung  dalam  membangun  dan mengembangkan lembaga sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.
4. Revitalisasi budaya lokal dalam rangka pengembangan kapital sosial.
5. Proses  demokrasi  dan  globalisasi  serta  di  topang  oleh  teknologi  informsi  untuk melahirkan nasionalisme asli sebagai identitas nasional.
6. Pengembangan  ekonomi  berdasarkan  sumber  daya  alam  yang  ada  di  daerah- daerah.
7. Pemerintah pusat dan daerah mengembangkan IPTEK secara berkesinambungan.
8. Pelestarian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  daerah  untuk  kesejahteraan masyarakat lokal dan nasional.
9. Memacu  tersedianya  kualitas  manusia  dan  kualitas  masyarakat  Indonesia  yang dapat bersaing  dan bekerjasama dalam lingkungan global.
10. Sebagai anggota masyarakat global yang berbudaya.
Perubahan-perubahan  masyarakat  diatas  cepat  atau  lambat  akan  terjadi  seiring perkembangan  masyarakat global.

## Penutup
Dalam  tinjauan  kehidupan    sosial,  pendidikan  merupakan  upaya  membentuk suatu  masyarakat  yang  unggul  dan  mampu  membawa  lingkungannya  kepada  kemajuan yang  dicita-citakan.  Salah  satu  upaya  membentuk  individu-individu  yang  memiliki keunggulan  dan  kepekaan  sosial  dapat  dilakukan  melalui  pendidikan.  Perlu  disadari bahwa  pendidikan  yang  dimaksud  bukan  sekedar  pendidikan  di    sekolah  semata, melainkan pendidikan di keluarga dan masyarakat.
Komunitas  dalam  suatu  masyarakat  yang  peduli  terhadap  kemajuan  generasinya tentu  memikul  tanggung  jawab  ini  secara  serius.  Pendidikan  bukan  sekedar  tanggung jawab individu atau kelompok tertentu saja melainkan tanggung jawab bersama.

## Daftar Pustaka
Cece  Wijaya,  Djaja  Jajuri,  A.  Tabrani  Rusyam.  (1991). Upaya  Pembaharuan  dalam Bidang  Pendidikan  dan  Pengajaran. Penerbit  PT.  Remaja  Rosdakarya- Bandung 1991.
H.A.R. Tilaar. (2002). Perubahan Sosial dan Pendidikan . Jakarta: Grasindo.

## KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR XVII /MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.
Usman. (2004). Manajemen Pendidikan . Yogyakarta: Pascasarjana UNY.
Mochtar Buchori. (2001). Pendidikan Antisipatoris. Yogyakarta: Kanisius.
Wayne  K.  Hoy  &  Cecil  G.  Miskel.  (2001). Educational  Administration .  New  York: McGrawHill.
White, R.V. (1987). Managing Innovation . ELT. Journal 41/3
Wright, T. (1987). Roles of Teachers and Learners . Oxford: Oxford University Press.