## PERAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI ASEAN
1998 – 2010
Oleh :
Danar Widiyanta, Djumarwan, Mudji Hartono 1

## ABSTRAK
Perubahan  yang  terjadi  pada  tahun  1998,  telah  merubah  pula kebijakan  tentang  demokratisasi  di  ASEAN.  Indonesia  mencoba memasukkan  gagasan  tersebut  untuk  mempertahankan  peran  yang signifikan  dalam  organisasi  ASEAN.  Ada  beberapa  kendala  dalam pelaksanaan demokratisasi di ASEAN yang disebabkan oleh beberapa hal. Latar belakang pendirian ASEAN cenderung karena dorongan dari pikiran luar  kawasan  yang  menginginkan  stabilitas  politik  di  Asia  Tenggara. Negara-negara ASEAN secara alamiah tidak terintegrasi secara geografis, sehingga  posisi  geopolitik  setiap  negara  anggotanya  berbeda-beda. Perbedaan  level  ekonomi  antarnegara  menyebabkan  adanya  perbedaan kemampuan  mengimplementasikan  suatu  kesepakatan  antarnegara. Kendala  lain  adalah  ketiadaan  kepemimpinan  ASEAN.  Selama  10  tahun terakhir  tidak  ada  pemimpin  ASEAN  yang  berani  mengambil  inisiatif kepemimpinan di ASEAN.
Kata Kunci : Indonesia, Demokratisasi, ASEAN.

## A. Pendahuluan
Pemikiran tentang demokratisasi ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations )  muncul  pasca  krisis  ekonomi  1997/1998.  Sampai  1998  ASEAN menggunakan  prinsip  tidak  saling  mencampuri  urusan  dalam  negeri  masing- masing  yang  sangat  kuat. ASEAN  Way atau  ‘Cara  ASEAN’  yang  tradisional beranggapan  bahwa  mengkritik  sistem  politik  negara  anggota  ASEAN  yang  lain adalah  tabu  dan  harus  dihindari  untuk  menjaga  keharmonisan  kawasan 2 . Demokratisasi  ASEAN  mengandung  pandangan  yang  berkebalikan,  pandangan
1 Adalah staf pengajar di Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
2 Shofwan  Al  Banna  Choiruzzad, ASEAN  di  Persimpangan  Sejarah:  Politik  Global, Demokrasi dan Integrasi Ekonomi , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 47.
ini  menyebutkan  komitmen  bersama  negara-negara  anggotanya  untuk membangun  kehidupan  politik  yang  menghormati  prinsip-prinsip  demokrasi  dan mengatakan  bahwa  hal  tersebut  justru  merupakan  jalan  terwujudnya  perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
Gagasan  dasar  Masyarakat  Keamanan  ASEAN  atau  MKA,  pertama  kali dikemukakan  oleh  Rizal  Sukma  kepada  Departemen  Luar  negeri  Indonesia. Setelah  melalui  proses  pengolahan,  gagasan  ini  kemudian  diajukan  Indodnesia secara  resmi  pada  Pertemuan  Tingkat  Menteri  ASEAN  ( ASEAN  Ministerial Meeting/ AMM)  ke-36  di  Phnom  Penh,  Kamboja,  di  Pertengahan  Juni  2003 3 . Indonesia sebagai motor pendorong munculnya agenda demokratisasi di ASEAN pada  awalnya  mendapat  tantangan  dari  beberapa  negara  anggota  ASEAN  yang lain  yang  khawatir  keharmonisan  hubungan  antarnegara  akan  terusik  jika demokrasi dijadikan tujuan dalam perwujudan Masyarakat ASEAN.
Agenda  pembangunan  politik  yang  merangkum  di  dalamnya  agenda demokratisasi  ASEAN  akhirnya  berhasil  masuk  ke  dalam  dukumen  resmi ASEAN. Kata “demokrasi” bahkan disebutkan dengan jelas di dalam Cetak Biru Masyarakat  Politik  dan  Keamanan  ASEAN  ( ASEAN  Political  and  Security Community Blueprint ). Pada pertemuan puncak ASEAN di Bali tahun 2003 para pemimpin  ASEAN  mendeklarasikan  langkah-langkah  awal  menuju  Masyarakat Keamanan ASEAN, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, yang direncanakan akan tercapai pada 2020. 4
Dalam pelaksanaanya Masyarakat Keamanan ASEAN tidak semudah yang dibayangkan  para  petinggi  ASEAN.  Istilah  demokrasi  muncul  kembali  dalam Vientine  Action  Plan (VAP)  yang  disepakati  pada  tahun  2004.  Dokumen  VAP tersebut menyatakan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN harus dicapai dengan menciptakan  “Komunitas  yang demoktratis, toleran, partisipatoris dan  transparan di  Asia  Tenggara” 5 .  Ada  banyak  kendala  yang  muncul  dalam  mewujudkan Masyarakat  ASEAN  yang  demokratis,  masalah-masalah  tersebut  yang  akan menjadi pokok bahasan dari penelitian ini.
3 C.P.F. Luhulima, Dinamika Asia Tenggara menuju 2015 , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & P2P LIPI, 2010), hlm. 69.
4 Bambang  Cipto, Hubungan  Internasional  di  Asia  Tenggara ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 247.
5 Dokumen ASEAN tahun 2004, The Vientiane Action Programme .

## B. Lahirnya Gagasan Demokratisasi ASEAN.

## 1.  Demokrasi dan Perdamaian ASEAN
ASEAN  ( Association  of  Southeast  Asian  Nations ),  sebagai  organisasi regional  di  Asia  Tenggara,  sejak  kelahirannya  tahun  1967  sampai  munculnya krisis 1998 selalu mengedepankan cara perdamaian untuk mengatasi konflik antar anggota-anggotanya.  Sampai  1998  ASEAN  menggunakan  prinsip  tidak  saling mencampuri urusan dalam  negeri  masing-masing  yang  sangat kuat. ASEAN Way atau  ‘Cara  ASEAN’  yang  tradisional  beranggapan  bahwa  mengkritik  sistem politik  negara  anggota  ASEAN  yang  lain  adalah  tabu  dan  harus  dihindari  untuk menjaga keharmonisan kawasan 6 .
Pemikiran tentang demokratisasi ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations )  muncul  pasca  krisis  ekonomi  1997/1998.  Demokratisasi  ASEAN mengandung  pandangan  yang  berkebalikan,  pandangan  ini  menyebutkan komitmen  bersama  negara-negara  anggotanya  untuk  membangun  kehidupan politik  yang  menghormati  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  mengatakan  bahwa  hal tersebut  justru  merupakan  jalan  terwujudnya  perdamaian  di  kawasan  Asia Tenggara.
Dalam Teori Perdamaian Demokratik, dikatakan bahwa negara demokratis tidak  saling  memerangi  satu  sama  lain.  Perdamaian  abadi  sangat  mungkin diwujudkan  dengan  memperluas  zona  perdamaian  dengan  membuat  semakin banyak negara mengubah sistem politik mereka menjadi demokratis. 7 Hal tersebut dapat dilihat dalam fakta bahwa apabila ada konflik antara dua negara atau lebih yang  sama  sama  menganut  sistem  demokratis,  negara-negara  tersebut  akan memilih cara-cara penyelesaian konflik yang damai.
Perdamaian  demokratik  adalah  fakta  yang  tidak  terbantahkan  dalam hubungan  internasional.  Ada  beberapa  aliran  yang  menjelaskan  mengapa  negara yang  menganut  demokratis  lebih  damai.  Pertama,  aliran  hambatan  kelembagaan atau  Institusional  Constraints  yang  menjelaskan  bahwa  negara-negara  yang menganut  sistem  demokrasi  memiliki  kemungkinan  yang  lebih  kecil  untuk
6 Shofwan  Al  Banna  Choiruzzad, ASEAN  di  Persimpangan  Sejarah:  Politik  Global, Demokrasi dan Integrasi Ekonomi , (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 47.
7 Ibid ., hlm. 56.
berperang  karena  hambatan  yang  diletakkan  oleh  institusi-institusi  demokratis. 8 Dalam  institusi  demokrasi  ada  yang  disebut  dengan Checks and Balances , pemerintah tidak dapat bertindak sesuai keinginannya sendiri, karena dibatasi oleh aturan-aturan  hukum  dan  konstitusionalnya.  Negara  penganut  demokrasi menyakini  bahwa  negara  negara  yang  sedang  berkonflik  tidak  akan  menyerang secara  tiba-tiba,  atas  dasar  asumsi  bahwa  sesama  negara  demokrasi  punya batasan-batasan hukum dan konstitusional.
Kedua, aliran norma dan budaya yang melihat bahwa negara-negara yang menganut  demokrasi  tidak  berperang  satu  sama  lain,  karena  mereka  menganut norma  dan  nilai  yang  sama,  yaitu  norma  penyelesaian  konflik  secara  damai, sebagaimana  yang  telah  dianut  dan  dikembangkan  di  dalam  proses  politik  di dalam  negeri  mareka  sendiri. 9 Para  pembuat  kebijakan  akan  berusaha  untuk mengikuti  norma-norma  penyelesaian  konflik  sebagaimana  dibangun  di  dalam negeri dan telah membentuk watak dari proses politik domestiknya. Konflik yang melibatkan  kekerasan  di  antara  negara-negara  yang  menganut  demokrasi  akan sangat jarang terjadi.
Beberapa  pengamat  melihat  masih  ada  alasan  lain  mengapa  negara demokratik  lebih  damai.  Ada  aliran  ketiga,  yang  disebut  aliran  “saling ketergantungan ekonomi” yang melihat hubungan perdagangan yang bebas, yang biasanya  menyertai  negara  dengan  sistem  politik  yang  demokratis,  merupakan penyebab  utama  yang  membuat  negara-negara  yang  menganut  demokrasi  tidak berperang  satu sama  lain. 10 Demokrasi  lebih  mampu  memberikan komitmen dan jaminan  yang  kredibel  untuk  memastikan  bahwa  kesepakatan-kesepakatan perdagangan dan aliran modal dihormati oleh pihak-pihak terkait. Perang menjadi suatu  yang  tidak  diinginkan  karena  keuntungan  bersama  yang  didapatkan  dari perdagangan  akan  hilang.  Perdagangan  diyakini  akan  menciptakan  hubungan yang mendorong pada akomodasi daripada konflik.
8 Randolph  M.  Silverson.,  “Democracies  and  War  Participation  :  In  Defense  of  the Institutional  Constraints Argument,” European Journal of International Relations , 1, 1995. Hlm. 481-490.
9 Bruce,  M.Russet., Grasping  the  Democratic  Peace  :  Principles  for  A  Post-Cold  War World , (Princeton: Princeton University Press, 1993).
10 Shofwan Al Banna Choiruzzad, op. cit ., hlm 58.

## 2. Jejak Perjalanan Demokratisasi ASEAN
Gagasan  dasar  Masyarakat  Keamanan  ASEAN  atau  MKA,  pertama  kali dikemukakan  oleh  Rizal  Sukma  kepada  Departemen  Luar  negeri  Indonesia. Setelah  melalui  proses  pengolahan,  gagasan  ini  kemudian  diajukan  Indonesia secara  resmi  pada  Pertemuan  Tingkat  Menteri  ASEAN  ( ASEAN  Ministerial Meeting/ AMM)  ke-36  di  Phnom  Penh,  Kamboja,  di  Pertengahan  Juni  2003. 11
Agenda  pembangunan  politik  yang  merangkum  di  dalamnya  agenda demokratisasi  ASEAN  akhirnya  berhasil  masuk  ke  dalam  dukumen  resmi ASEAN. Kata “demokrasi” bahkan disebutkan dengan jelas di dalam Cetak Biru Masyarakat  Politik  dan  Keamanan  ASEAN  ( ASEAN  Political  and  Security Community Blueprint ). Pada pertemuan puncak ASEAN di Bali tahun 2003 para pemimpin  ASEAN  mendeklarasikan  langkah-langkah  awal  menuju  Masyarakat Keamanan ASEAN, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, yang direncanakan akan tercapai pada 2020. 12
Pada  tahun  2003  para  pemimpin  ASEAN  mendirikan  ASC  ( ASEAN security  community )  yang  kemudian  diberi  nama ASEAN  Political-Security Community (APSC). Konsep yang ditanamkan dalam APSC merefleksikan mulai berkembangnya  perhatian  pemimpin  ASEAN  pada  demokrasi  dan  Hak  Asasi Manusia  demi  menciptakan  kestabilan  wilayah  regional.  Tujuan  utama  dari pendirian  APSC  adalah  "Komunitas  berbasis  aturan  dan  nilai  norma  bersama" dengan  jalan  "Mempromosikan  pembangunan  politik  berasaskan  kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip  demokrasi,  aturan  hukum,  tata  pemerintahan  yang  baik, hak  asasi  manusia,  dan  kebebasan  fundamental." 13 Dalam  konteks  tersebut negara-negara anggota ASEAN tidak boleh membiarkan pergantian pemerintahan yang tidak konstitusional dan tidak demokratis atau penggunaan wilayah  mereka untuk  tindakan  apapun  yang  dapat  membahayakan  perdamaian,  keamanan  dan stabilitas negara-negara ASEAN lainnya.
11 C.P.F. Luhulima, Dinamika Asia Tenggara menuju 2015 , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & P2P LIPI, 2010), hlm. 69.
12 Bambang  Cipto, Hubungan  Internasional  di  Asia  Tenggara ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 247.
13 ASEAN Secretariat, ASEAN Political-Security Community Blueprint (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009), hlm. 2–3.
Dalam dokumen resmi ASEAN, mengacu demokrasi pertama kali muncul di  Deklarasi  ASEAN  Concord  II  ( Bali  Concord  II ),  diadopsi  dari  KTT  ASEAN kesembilan  pada  bulan  Oktober  2003.  Kemajuan  demokrasi  di  ASEAN dibersamai  oleh  munculnya  konsep  ASC  ( ASEAN  security  community ),  yang pertama  kali  diusulkan  oleh  Indonesia.  Pada  pertemuan  pejabat  senior  ASEAN pada  bulan  Mei  2003,  Indonesia  mempresentasikan  makalah  konsep  berjudul "Menuju  ASEAN  Komunitas  Keamanan,  "yang  menempatkan  penekanan  kuat pada  demokrasi  dan  agenda  hak  asasi  manusia."  Makalah  tersebut  menyerukan pada  anggota  ASEAN  untuk  mempromosikan  partisipasi  masyarakat,  khususnya melalui pelaksanaan Pemilu, untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, untuk memperkuat lembaga peradilan dan reformasi hukum, dan untuk mempromosikan hak  dan  kewajiban  manusia  melalui  pembentukan  Komisi  ASEAN  tentang  Hak Asasi Manusia. 14
Minat  Indonesia  dalam  promosi  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia  tidak hanya  mencerminkan  kemajuan  demokratisasi  di  Indonesia,  tetapi  juga  upaya untuk menegaskan kembali kepemimpinan tradisional di ASEAN. Mengherankan, usulan  Indonesia  bertemu  dengan  oposisi  dari  beberapa  negara  ASEAN  tidak demokratis  yang  telah  menolak  masuknya  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia sebagai konsep utama tujuan kebijakan untuk ASEAN. Oleh karena itu, sementara Bali  Concord  II  mengesahkan  Ide  ASC,  itu  hanya  membuat  referensi  singkat untuk  agenda  demokrasi,  menyatakan  bahwa  ASC  akan  memastikan  bahwa anggota  ASEAN  hidup  damai  dengan  satu  sama  lain  dan  damai  dengan  dunia secara adil, demokratis dan lingkungan yang harmonis. 15
Dalam pelaksanaanya Masyarakat Keamanan ASEAN tidak semudah yang dibayangkan  para  petinggi  ASEAN.  Sebagai  ketua  Komite  Tetap  ASEAN, Indonesia  ditugaskan  menyusun  rencana  aksi  untuk  ASC.  Kesempatan  ini memungkinkan  Jakarta  dapat  mengambil  inisiatif  untuk  memasukkan  agenda demokrasi dan hak asasi manusia sebagai bagian utama dari proyek pembangunan masyarakat  ASEAN. Istilah  demokrasi  muncul  kembali  dalam Vientine  Action
14 Rizal  Sukma,  “Democracy  Building  in  Southeast  Asia:  The  ASEAN  Security Community  and  Options  for  the  European  Union,”  International  Institute  for  Democracy  and Electoral Assistance (2009), hlm. 6.
http://www.idea.int/resources/analysis/loader.cfm?csmodule=security/getfile&pageid=35040 15 “Declaration of ASEAN Concord II” (Bali Concord II), October 7, 2003.
Plan (VAP)  yang  disepakati  pada  tahun  2004.  Dokumen  VAP  tersebut menyatakan  bahwa  Komunitas  Keamanan  ASEAN  harus  dicapai  dengan menciptakan  “Komunitas  yang demoktratis, toleran, partisipatoris dan transparan di  Asia  Tenggara” 16 .  Ada  banyak  kendala  yang  muncul  dalam  mewujudkan Masyarakat  ASEAN  yang  demokratis.  Membujuk  anggota  ASEAN  yang  tidak demokratis untuk mendukung usulan Indonesia terbukti bermasalah. Sebagai hasil dari  tawar-menawar  dan  negosiasi  di  antara  anggota  ASEAN,  rancangan  POA ASC  itu  mengalami  penyesuaian.  Referensi  untuk  demokrasi  dan  hak  asasi manusia  sebagai  nilai-nilai  ASEAN  bersama  dan  pembentukan  komisi  hak  asasi manusia di hapus dari versi final dari POA, yang diadopsi pada November 2004. Sebaliknya,  versi  final  hanya  berpendapat  bahwa  "Anggota  ASEAN  harus meningkatkan politik pengembangan dalam mendukung visi ASEAN bersama dan nilai-nilai  bersama  untuk  mencapai  perdamaian,  stabilitas,  demokrasi  dan kesejahteraan  di  wilayah  tersebut.  Selanjutnya,  memperkuat  sistem  partisipasi masyarakat melalui Pemilu "diganti dengan" memperkuat institusi demokrasi dan partisipasi rakyat." 17
Kerjasama  ASEAN  yang  berlandaskan  ketahanan  nasional  dan  regional sudah dicanangkan pada KTT Bali I dan sejak tahun 1990-an telah diperkaya lagi dengan  penambahan  konsep  keamanan  komprehensif.  Ketahanan  nasional  dan keamanan komprehensif merupakan persyaratan utama dalam upaya meningkatkan  keamanan  regional  melalui  pembangunan  ekonomi 18 .  Dalam Deklarasi  ASEAN  Concord  II  ( Bali  Concord  II )  pada  bulan  Oktober  2003, menyebutkan  tentang  komitmen  dari  negara-negara  anggota  ASEAN  untuk “membawa kerja sama politik dan keamanan ASEAN ke dalam tingkat yang lebih tinggi  untuk  memastikan  bahwa  negara-negara  di  kawasan  ini  hidup  damai  satu sama lain dan dengan masyarakat dunia yang lebih luas di dalam lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis.” 19

## C. Indonesia dan Demokratisasi  ASEAN
16 Dokumen ASEAN tahun 2004, The Vientiane Action Programme .
17 Ibid., hlm. 262-264.
18 C.P.F. Luhulima, ibid.
19 Shofwan Al Banna Choiruzzad, op. cit ., hlm. 49.

## 1.  Gagasan Indonesia
Agenda demokratisasi  ASEAN adalah  inisiatif Indonesia. Indonesia  ingin memainkan peran kembali dalam kancah regional ASEAN.Beberapa cendekiawan Indonesia  seperti Rizal Sukma dari CSIS ( Center for Strategic and International Studies ),  mulai  menghembuskan  wacana  demokratisasi  sebagai  agenda  ASEAN. Kementrian  luar  negeri  Indonesia  dengan  cepat  mengambil  gagasan  ini  dan menempatkannya  di  dalam  agenda  diplomasi  Indonesia.  Paska  krisis  1998  yang ditandai  dengan  jatuhnya  Suharto  dari  panggung  kekuasaan,  Indonesia  kembali memiliki  keinginan  untuk  memainkan  peran  sebagai  kekuatan  regional  melalui ASEAN.
Pada  acara ASEAN  Senior  Officials  Meeting (  ASEAN  SOM)  bulan  Juni 2003,  Indonesia  sudah  berani  menyerukan  pada  negara-negara  anggota  ASEAN untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat,  khususnya  melalui  pelaksanaan pemilihan  umum,  memperkuat  institusi  peradilan  dan  reformasi  hukum,  hingga mendorong  perlindungan  hak  asasi  manusia  melalui  pendirian  Komisi  HAM ASEAN 20 .  Tantangan  terhadap  agenda  demokratisasi  dilukiskan  oleh  Rizal Sukma,  meskipun  secara  formal  mengakui  pentingnya  demokrasi  sebagai landasan  bagi  keamanan,  banyak  negara  anggota  yang  gagal  untuk  melihat bagaimana  ASEAN  dapat  mendamaikan  prinsip  tidak  saling  mencampuri  urusan dalam negeri masing-masing sebagai basis hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara.  Rizal  menyakini  bahwa  demokrasi  adalah  landasan  yang  penting  bagi keamanan dan perdamaian.
Peran  diplomasi  Indonesia  untuk  memasukkan  agenda  demokratisasi ASEAN, mendapat tantangan dari beberapa negara anggota yang lain, di samping juga  dari  dalam  negeri  Indonesia.  Negara-negara  ASEAN  terbelah,  Indonesia, Kamboja,  Filipina  dan  Thailand  setuju  untuk  menyebut  istilah  demokrasi, sementara  Brunai,  Laos,  Myanmar  dan  Vietnam  menyatakan  keberatannya tentang penyebutan demokrasi sebagai sebuah tujuan bersama ASEAN. 21 Dalam posisi  sebagai  negara  kuat  di  ASEAN,  Indonesia  akhirnya  berhasil  memasukkan
20 Rizal  Sukma, Democracy  Building  in  South  East  Asia:  The  ASEAN  Security Community and the Options for the European Union , (Stockholm: International IDEA, 2009), hlm.
5.
21 Donald  K.  Emmerson,  ”Security,  Community,  and  Democracy  in  Southeast  Asia: Analyzing ASEAN,” Japanese Journal of Political Science , 6 (2), 2005, hlm. 165-185.
agenda  pembangunan  politik,  yang  menghasilkan  masuknya  agenda  tersebut dalam  VAP  ( Vientine  Action  Plan )  dan ASEAN  Security  Community  Plan  of Action . 22 Indonesia  meskipun  sebagai  penggagas  demokratisasi  ASEAN,  namun Indonesia  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  meratifikasi  Piagam  ASEAN. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) akhirnya meloloskan ratifikasi terhadap Piagam ASEAN tersebut pada bulan Oktober 2008. 23 Ratifikasi terhadap piagam ASEAN ini  dilengkapi  dengan  addendum  secara  terbuka  menekankan  pentingnya kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. 24

## 2. Peran Indonesia bagi Demokratisasi ASEAN
Dalam dokumen resmi ASEAN, mengacu demokrasi pertama kali muncul di  Deklarasi  ASEAN  Concord  II  (Bali  Concord  II),  diadopsi  dari  KTT  ASEAN kesembilan  pada  bulan  Oktober  2003.  Kemajuan  demokrasi  di  ASEAN dibersamai  oleh  munculnya  konsep  ASC,  yang  pertama  kali  diusulkan  oleh Indonesia.  Pada  pertemuan  pejabat  senior  ASEAN  pada  bulan  Mei  2003, Indonesia  mempresentasikan  makalah  konsep  berjudul  " Menuju  ASEAN Komunitas Keamanan ,"  yang  menempatkan penekanan kuat pada demokrasi dan agenda  hak  asasi  manusia.  Makalah  tersebut  menyerukan  pada  anggota  ASEAN untuk  mempromosikan  partisipasi  masyarakat,  khususnya  melalui  pelaksanaan Pemilu, untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, untuk memperkuat lembaga peradilan  dan  reformasi  hukum,  dan  untuk  mempromosikan  hak  dan  kewajiban manusia melalui pembentukan Komisi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia. 25
Minat  Indonesia  dalam  promosi  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia  tidak hanya  mencerminkan  kemajuan  demokratisasi  di  Indonesia,  tetapi  juga  upaya untuk menegaskan kembali kepemimpinan tradisional di ASEAN. Mengherankan, usulan  Indonesia  bertemu  dengan  oposisi  dari  beberapa  negara  ASEAN  tidak demokratis  yang  telah  menolak  masuknya  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia sebagai konsep utama tujuan kebijakan untuk ASEAN. Oleh karena itu, sementara Bali  Concord  II  mengesahkan  Ide  ASC,  itu  hanya  membuat  referensi  singkat
22 Rizal Sukma, loc. cit .
23 Shofwan  Al  Banna  Choiruzzad, ASEAN  di  Persimpangan  Sejarah:  Politik  Global, Demokrasi dan Integrasi Ekonomi , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 52-53.
24 Ibid .
25 Rizal Sukma, op. cit ., hlm. 6
untuk  agenda  demokrasi,  menyatakan  bahwa  "ASC  akan  memastikan  bahwa anggota  ASEAN  hidup  damai  dengan  satu  sama  lain  dan  damai  dengan  dunia secara adil, demokratis dan lingkungan yang harmonis.” 26
Sebagai  ketua  Komite  Tetap  ASEAN,  Indonesia  ditugaskan  menyusun rencana  aksi  untuk  ASC.  Kesempatan  ini  memungkinkan  Jakarta  dapat mengambil inisiatif untuk memasukkan agenda demokrasi dan hak asasi manusia sebagai  bagian  utama  dari  proyek  pembangunan  masyarakat  ASEAN. A  draft  of the ASEAN Security Community Plan of Action (ASC POA),  yang disajikan oleh Indonesia  pada  bulan  Februari  2004,  secara  eksplisit  memposisikan  demokrasi dan hak asasi manusia sebagai "nilai-nilai dan prinsip-prinsip sosio-politik umum" bahwa  anggota  ASEAN  harus  memelihara,  dan  untuk  mencapai  tujuan  ini.  Hal tersebut  mendesak  anggota  ASEAN  untuk  "memperkuat  sistem  partisipasi masyarakat  melalui  pemilihan  umum  yang  bebas  dan  teratur"  dan  "membentuk Komisi Regional ASEAN tentang Hak Asasi Manusia." 27
Namun,  membujuk  anggota  ASEAN  yang  tidak  demokratis  untuk mendukung  usulan  Indonesia  terbukti  bermasalah.  Sebagai  hasil  dari  tawar- menawar  dan  negosiasi  di  antara  anggota  ASEAN,  rancangan  POA  ASC  itu mengalami  penyesuaian.  Referensi  untuk  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia sebagai  nilai-nilai  ASEAN  bersama  dan  pembentukan  komisi  hak  asasi  manusia di  hapus  dari  versi  final  dari  POA,  yang  diadopsi  pada  November  2004. Sebaliknya,  versi  final  hanya  berpendapat  bahwa  "anggota  ASEAN  harus meningkatkan politik pengembangan dalam mendukung visi ASEAN bersama dan nilai-nilai  bersama  untuk  mencapai  perdamaian,  stabilitas,  demokrasi  dan kesejahteraan  di  wilayah  tersebut.  "Selanjutnya,"  memperkuat  sistem  partisipasi masyarakat melalui Pemilu "diganti dengan" memperkuat institusi demokrasi dan partisipasi rakyat. " 28
Meskipun  mendapat  revisi,  POA  ASC  tetap  mempertahankan  elemen penting  dari  agenda  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia  yang  diusulkan  oleh Indonesia,  sehingga  membuat  mereka  menjadi  komponen  utama  pembentukan
26 “ Declaration of ASEAN Concord II ” (Bali Concord II), October 7, 2003.
27 Amitav  Acharya, Constructing  a  Security  Community  in  Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order , 2nd edition (Abingdon, UK: Routledge, 2009), hlm. 262–263.
28 Ibid, 262-264
komunitas  ASEAN.  Komitmen  ASEAN untuk demokrasi dan  hak asasi  manusia juga  ditunjukan  kembali  pada  Piagam  ASEAN,  yang  ditandatangani  oleh  para pemimpin  ASEAN  pada  bulan  November  2007.  Piagam  ini  menunjukan komitmen  ASEAN  untuk  "memperkuat  demokrasi,  meningkatkan  tata pemerintahan  yang  baik  dan  aturan  hukum,  dan  untuk  mempromosikan  dan melindungi  hak  asasi  manusia  serta  kebebasan  fundamental.  Usulan  Indonesia sebelumnya  untuk  pembentukan  badan  HAM  juga  dihidupkan  kembali  pada piagam ini. 29
Selain  itu,  pada  KTT  ASEAN  ke-14  pada  bulan  Februari  2009,  para pemimpin  ASEAN  mengadopsi  cetak  biru  ASC,  yang  diartikulasikan  sebagai roadmap  (  peta  jalan)  dan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  ASEAN  untuk mewujudkan  apa  yang  saat  itu  dikenal  sebagai  APSC.  Misalnya,  mengenai promosi  prinsip-prinsip  demokrasi,  cetak  biru  tersebut  menetapkan  pelaksanaan tindakan berikut:
1. Mempromosikan pemahaman prinsip-prinsip demokrasi di kalangan pemuda di sekolah pada tahap yang sesuai dari sestem pendidikan
2.  Menyelenggarakan  seminar,  program  pelatihan,  dan  mengadakan  kegiatan peningkatan  kapasitas  lainnya.  Program  ini  berlaku  bagi  pemerintah,  badan badan ahli terkait, organisasi masyarakat sipil yang terkait.
3.  Melakukan  penelitian  tahunan  pengalaman  dan  pelajaran  demokrasi  yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. 30
Sesuai  cetak  biru  yang  telah  ditetapkan  dalam  rangka  pendirian  ASEAN, mengadakan  kegiatan  untuk  mempromosikan  perlindungan  terhadap  Hak  Asasi Manusia yaitu:
1.  Mendirikan Badan HAM ASEAN pada 2009
2.  Menyelesaikan  pendirian  mekanisme  hak  asasi  manusia  dan  badan  setara, termasuk  badan-badan  sektoral  yang  mempromosikan  hak-hak  perempuan dan anak-anak, pada tahun 2009
29 Takeshi  Yuzawa,  “ASEAN-Japan  Cooperation  on  Democracy  and  Human  Rights Promotion: Challenges and Opportunities”, ASEAN Beyond 40, 2015, hlm. 242
30 ASEAN Political-Security Community Blueprint , hlm .6.
3.  Meningkatkan  kerjasama  melalui  upaya  dari  badan  sektoral  dalam pengembangan  instrumen  ASEAN  tentang  perlindungan  dan  promosi  hak- hak pekerja migran
4.  Memperkuat interaksi antara jaringan mekanisme hak asasi manusia yang ada serta  organisasi  masyarakat  sipil  lainnya,  dengan  badan  sektoral  ASEAN yang relevan
5.  Meningkatkan  dan  melakukan  pertukaran  informasi  di  bidang  hak  asasi manusia antara negara-negara ASEAN
6.  Mempromosikan  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  hak  asasi manusia
7.  Bekerja  sama  erat  melalui  upaya  dari  badan  sektoral  dalam  pembentukan komisi ASEAN untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak. 31
ASEAN  telah  mulai  melaksanakan  beberapa  kegiatan  ini.  Misalnya, melalui  "Bali  Democracy  Forum"  dan  "Demokration  and  Peace  Institute" keduanya    didirikan  oleh  pemerintah  Indonesia  pada  tahun  2008  dengan  tujuan mempromosikan  demokrasi  di  Asia  Pasifik.  Jakarta  telah  memberikan  negara- negara  ASEAN  lainnya  dengan  sejumlah  workshop  yang  bertujuan  berbagi pengalaman  dan  pelajaran  selama  proses  demokratisasi  di  Indonesia.  Hal  ini termasuk  workshop  Sistem  Pemilu,  Partai  dan  Parlemen  kemudian  workshop Transisi  Demokrasi  Indonesia  dan  Asia  lanjut  pada  berbagi  pengalaman Reformasi. Sesuai dengan amanat Piagam  ASEAN, di  KTT  ASEAN ke-15 pada bulan  Oktober  2009,  anggota  ASEAN  meluncurkan  Komisi  Antarpemerintah ASEAN  untuk  Hak  Asasi  Manusia  (AICHR)  sebagai  badan  HAM  ASEAN. Selanjutnya,  Komisi  ASEAN  untuk  Promosi  dan  Perlindungan  Hak-hak Perempuan dan Anak (ACWC) didirikan pada tanggal 11 April 2010. 32
Selain  itu,  berkaitan  dengan  penanganan  masalah  politik  di  Burma  pada tahun 2010, telah didirikan ALTSEAN  ( Alternative ASEAN Network on Burma) adalah  jaringan  organisasi  dan  individu  yang  berbasis  di  negara-negara  anggota ASEAN  bekerja  untuk  mendukung  gerakan  hak  asasi  manusia  dan  demokrasi  di Burma. Jaringan ini terdiri dari hak asasi manusia & LSM keadilan sosial, partai politik,  think  tank  (badan  ahli),  akademisi,  wartawan  dan  aktivis  mahasiswa.
31 Ibid, 5
32 Collins, Building a People-Oriented Security Community , hlm. 94–104.
Selain  didasarkan  pada  Cetak  Biru  ASC,  pendirian  ALTSEAN  didasarkan  pada Alternative  ASEAN  Meeting  on  Burma yang  diadakan  di  Chulalongkorn University pada 1996.

## D. Kendala Pelaksanaan Demokratisasi ASEAN
Dalam  transisi  demokrasi  seringkali  membawa  konflik  yang  dipenuhi kekerasan.  Ada kategori konflik dengan kekerasan atau ancaman keamanan yang dapat muncul dalam proses demokratisasi di negara-negara ASEAN yang saat ini dianggap masih kurang demokratis 33 . Ketiga tantangan itu adalah konflik internal, konflik antar negara dan ancaman keamanan transnasional.
Kasus  penindasan  atau  pembersihan  etnis  terhadap  masyarakat  Rohingya di  Myanmar  menunjukkan  konflik  internal  sebagai  tantangan  proses demokratisasi. Menurut sumber resmi dari Pemerintah Myanmar, kerusuhan yang terjadi meledak di antara masyarakat Muslim dan Budha dipicu oleh dua kejadian. Pertama, pemerkosaan, perampokan dan pembunuhan seorang perempuan Budha di  Yanbye  pada  tanggal  28  Mei  2012  oleh  tiga  pemuda.  Mengikuti  peristiwa  itu adalah terbunuhnya sepuluh orang muslim di dalam bus di Taungup pada tanggal 3  Juni  2012.  Kedua  kejadian  tersebut  meningkatkan  keteanganittwe,  Maungtaw dan  Buthidaung.  Laporan  Human  Rights  Watch,  aparat  keamanan  terlibat  dalam serangan-serangan terhadap orang Rohingya. 34
Keterlibatan  masyarakat  Budha  Arakan,  menggambarkan  perubahan konflik  yang  tadinya  bersifat  vertikal  antara  negara  dan  rakyatnya,  menjadi tumpah  tindih  dengan  konflik  horizintal  antara  rakyat  dan  rakyat.  Sebelum meletus  konflik,  partai  politik  dan  kelompok-kelompok  Nasionalis  Budha  telah menyebarkan selebaran-selebaran untuk mengusir orang Rohingya yang dianggap orang asing dan  membahayakan keamanan  nasional. Mobilitas  massa  yang besar dan  munculnya  konflik  horizontal  merupakan  hal  relatif  baru.  Pemerintah Myanmar  sekana  ingin  menunjukkan  bahwa  rezim  otoriter  tidak  bisa  disalahkan karena hal tersebut adalah aspirasi rakyat (mayoritas Budha).
33 Shofwan  Al  Banna  Choiruzzad, ASEAN  di  Persimpangan  Sejarah ,  (Jakarta:  Obor, 2015), hlm. 80.
34 Human Rights Watch, 2012.
Konflik antar negara juga menjadi tantangan bagi demokratisasi ASEAN. Kasus  perselisihan  mengenai  Preah  Vihear  antara  Thailand  dan  Kamboja bukanlah hal yang baru. Kepemilikan Preah Vihear sebenarnya sudah diputus oleh Internasional  Court  of  Justice  pada  tahun  1962,  yang  menyatakan  bahwa Kambojalah  yang  berhak  atas  Preah  Vihear.  Perselisihan  memanas  lagi  tahun 2008,  mengikuti  langkah  Kamboja  untuk  mendaftarkan  Preah  Vihear  sebagai Situs  Warisan  Dunia  UNESCO  atas  nama  Kamboja.  Pada  awalnya  pemerintah Thailand mendukung pendaftaran ini. Akibat persaingan politik domistik di kedua negara  telah  membuat  permasalahan  Preah  Vihear  sebagai  sebuah  wacana kampanye nasionalis dan membuat pemerintah Thailand berubah sikap. Meskipun konflik  itu  tidak  membesar  dan  menjadi  perang  antar  negara,  namun  isu  Preah Vihear masih sering diangkat dalam kompetisi politik dalam negeri kedua negara. Termasuk juga dalam demontrasi-demontrasi yang berujung pada Kudeta Militer Thailand.
Tantangan  transnasional  juga  merupakan  tantangan  bagi  terwujudnya demokratisasi  ASEAN.  Demokratisasi  seringkali  diikuti  dengan  pengurangan campur  tangan  negara  dan  penguatan  aktor  non-negara.  Sayangnya  aktor  non negara  ada  yang  memanfaatkan  berkurangnya  peran  negara  untuk  kepentingan yang  kurang  baik.  Muncul  organisasi  kejahatan  transnasional  seperti  pengedar narkotika atau kelompok terorisme. Para pengamat melihat bahwa pada saat yang bersamaan, integrasi kawasan membuat tantangan keamanan transnasional seperti perdagangan manusia ataunarkotika menjadi semakin berat.
Sebagaimana telah kita lihat, ASEAN secara terbuka mengakui pentingnya demokrasi  sebagai  dasar  tatanan  regional  dan  telah  mulai  menerapkan  sejumlah langkah  untuk  mempromosikan  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia.  Namun,  ini tidak berarti bahwa pemerintah ASEAN telah berhasil memulai jalan ini ditunjuk. Memang,  ASEAN  masih  menghadapi  sejumlah  tantangan  yang  harus  diatasi untuk menyelesaikan tugas. Antara lain:
1.  Ide  yang  dicanangkan  melalui  konsep  APSC  ini  mendapat  tentangan  dari kebanyakan  negara  anggota  ASEAN.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  karena  dari beberapa negara yang menjadi anggota ASEAN hanya Indonesia dan Filipina yang  menerapkan  prinsip  demokrasi  secara  serius  di  negaranya.  Perbedaan
pendapat antara anggota ASEAN  lebih dikarenakan kemauan politik  mereka untuk  terlibat  dalam  membangun  demokrasi.  Mempromosikan  "lingkungan yang  demokratis"  di  Asia  Tenggara  berarti  bahwa  semua  negara  ASEAN akan  menjadi  demokrasi  di  masa  mendatang.  Perdebatan  perumusan  APSC tampak  sangat  indikatif  dan  hanya  beberapa  anggota  ASEAN,  khususnya Indonesia dan  Filipina,  yang sangat  mendukung  gagasan demokrasi dan  hak asasi  manusia promosi di  ASEAN. Di sisi  lain,  negara-negara  ASEAN tidak demokratis  pada  dasarnya  tidak  ada  antusiasme  yang  nyata  untuk demokratisasi.  Mereka  melihat  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia  promosi sebagai  ancaman  bagi  tatanan  politik  dalam  negeri  mereka.  Hal  inilah  yang menyebabkan  cetak  biru  dan  Piagam  ASEAN  mengenai  referensi  tentang demokrasi menjadi agak kabur. 35
2. Munculnya  badan HAM agak tidak efektif dalam  ASEAN  merupakan indikasi dari  perasaan  ambivalen  ASEAN  terhadap  isu-isu  hak  asasi  manusia. Pembentukan  AICHR  tentu  langkah  signifikan  terhadap  promosi  hak  asasi manusia  di  ASEAN.  Namun,  karena  oposisi  dari  sebagian  besar  anggota ASEAN,  AICHR  belum  dilengkapi  dengan  mekanisme  untuk  penyelidikan yang  bisa  memantau  dan  melaporkan  kembali  pada  pelanggaran  hak  asasi manusia  oleh  pemerintah  anggota  ASEAN,  sehingga  merendahkan kemampuannya  untuk  melakukan  tugas  "perlindungan  hak  asasi  manusia. Kurangnya  kemauan  politik  demokratisasi  pada  sebagian  besar  dari  negara- negara  ASEAN  menghasilkan  tantangan  lain,  yaitu  masalah  implementasi. Seperti  disebutkan  di  atas,  ASEAN  telah  menerapkan  beberapa  langkah- langkah  sederhana  untuk  promosi  demokrasi  ditentukan  oleh  Cetak  Biru APSC.  Namun,  kekuatan  pendorong  di  belakang  langkah-langkah  ini Hanyalah  Indonesia,  tidak  ASEAN  secara  keseluruhan.  Meskipun  negara “Non  Pendukung”  telah  berpartisipasi  dalam  sejumlah  "pelajaran"  dan kapasitas  lokakarya  yang  diselenggarakan  oleh  Indonesia,  mereka  tidak merencanakan  dalam  waktu  dekat  untuk  rela  terlibat  dalam  promosi  aktif nilai-nilai  demokrasi  dan  prinsip-prinsip  dalam  negara  mereka,  seperti "mempromosikan pemahaman prinsip-prinsip demokrasi di kalangan pemuda
35 Takeshi  Yuzawa,  “ASEAN-Japan  Cooperation  on  Democracy  and  Human  Rights Promotion: Challenges and Opportunities”, ASEAN Beyond 40, 2015,  hlm. 245
melalui  pendidikan  sekolah,"  ukuran  yang  tercantum  dalam  Cetak  Biru APSC. Disisi  lain, Indonesia  sendiri tidak  berhak untuk melakukan tindakan koersif seperti menekan anggota ASEAN yang lain untuk ikut terlibat. Karna tersangkut  pada  larangan  mencampuri  urusan  dalam  negeri  sesama  anggota ASEAN.
3. Tantangan ketiga adalah bahwa tidak ada negara di ASEAN yang dapat secara efektif memimpin agenda demokrasi. Sebagaimana telah kita lihat, Indonesia dan Filipina, dua negara demokrasi besar di Asia Tenggara, telah memainkan peran  aktif  dalam  memajukan  agenda  demokrasi  ASEAN.  Namun, kredibilitas  inisiatif  mereka  telah  berkurang  dalam  beberapa  tahun  terakhir karena kemunduran demokratisasi besar di kedua negara. Meskipun Indonesia telah  berhasil  mengubah  dirinya  dari  negara  otoriter  ke  demokrasi  baru, mereka  masih  berjuang  untuk  mengkonsolidasikan  demokrasi  akibat  sistem hukum  yang  mengalami  disfungsi  akibat  kecurangan  dalam  pemilu  dan korupsi.  Filipina sebagai demokrasi tertua di Asia tenggara juga telah dirusak oleh  ketidakstabilan  politik,  yang  berasal  dari  korupsi  meresap  di  sektor publik, meluasnya kecurangan pemilu, dan pembunuhan di luar hukum. 36

## E. Kesimpulan
Pelaksanaan  demokrasi  bisa  dilihat  dari  sejumlah  indikator,  antara  lain seberapa banyak ruang gerak yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya untuk berpartisipasi. Warga negara atau rakyat dalam demokrasi selalu mendapat perhatian utamanya. Oleh karena itu selalu ditekankan peranan warga negara yang senyatanya  dalam  proses  politik.  Suatu  masyarakat  dapat  dikatakan  demokratis apabila masyarakatnya punya hak yang sama untuk mengambil bagian dalam soal pemerintahan  dan  mempunyai  kemungkinan  yang  sama  untuk  mempergunakan sumber-sumber  masyarakat,  dan  parawarganya  bebas  menyatakan  aneka  ragam pendapat dan mencari dukungan atas pendapatnya.
Gagasan demokratisasi muncul pada tahun 1998, Indonesia sebagai negara demokrasi  ingin  memainkan  perannya  kembali  dalam  kancah  regional  ASEAN ( Association  of  Southeast  Asian  Nations ).  Minat  Indonesia  dalam  promosi
36 Ibid., hlm. 246.
demokrasi  dan  hak  asasi  manusia  mencerminkan  kemajuan  demokrasi  di Indonesia,  sekaligus  menegaskan  kembali  kepemimpinan  tradisional  di  ASEAN. Indonesia  dalam  setiap  kesempatan  mencoba  memasukkan  unsur  demokrasi dalam  dokumen  yang  dihasilkan  ASEAN.  Hasilnya  dalam  beberapa  dokumen memastikan  bahwa  anggota  ASEAN  harus  hidup  damai  satu  dengan  yang  lain, juga  dengan  dunia,  secara  damai  demokratis  dan  lingkungan  yang  harmonis. Dalam  Visi  ASEAN  dan  nilai-nilai  bersama  ASEAN  juga  ditegaskan  bahwa ASEAN  ingin  mencapai  perdamaian,  stabilitas,  demokrasi  dan  kesejahteraan  di wilayah Asia Tenggara.
Indonesia secara nyata mencoba mewujudkan demokrasi di negara-negara anggota  ASEAN  dalam  kerangka  organisasi  ASEAN.  Indonesia  mencoba memberi  contoh  pelaksanaan  demokrasi  bagi  negara-negara  anggota  ASEAN lainnya,  sementara  secara  organisatoris  terus  berusaha  memasukkan  agenda demokrasi  dalam  kesepakatan  ASEAN.  Indonesia  berhasil  memasukkan  agenda pembangunan  politik  dalam Vientine  Action  Plan (VAP)  dan ASEAN  Security Community Plan of Action pada tahun 2004. Komitmen ASEAN untuk demokrasi dan  hak  asasi  manusia  ditunjukkan  kembali  pada  Piagam  ASEAN,  yang ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada bulan November 2007. Piagam ini  menunjukkan  komitmen  ASEAN  untuk  memperkuat  demokrasi  di  dalam negara-negara anggota ASEAN.
Dalam KTT ASEAN ke-14 tahun 2009, ASEAN menetapkan pelaksanaan tindakan dalam mewujudkan demokratisasi ASEAN. Ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu, pertama, mempromosikan pemahaman prinsip-prinsip demokrasi di sekolah sesuai sistem pendidikan. Kedua, menyelenggarakan seminar, pelatihan dan  mengadakan  kegiatan  peningkatan  kapasitas  lainnya.  Ketiga,  melaksanakan penelitian  tahunan,  pengalaman  dan  pelajaran  demokrasi  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  demokrasi.  Tahun  2010 ASEAN  telah  melakukan  tindakan  nyata  dalam  mendorong  demokratisasi ASEAN dengan mendirikan ALTSEAN ( Alternative ASEAN Network on Burma ). ALTSEAN  adalah  jaringan  organisasi  dan  individu  yang  berbasis  di  negera- negara  ASEAN  untuk  mendukung  gerakan  hak  asasi  manusia  dan  demokrasi  di Burma.
Ada  beberapa kendala dalam pelaksanaan demokratisasi di  ASEAN  yang disebabkan  oleh  beberapa  hal.  Latar  belakang  pendirian  ASEAN  cenderung karena dorongan dari pikiran luar kawasan yang menginginkan stabilitas politik di Asia  Tenggara,  akibatnya  ASEAN  lebih  kuat  sebagai  lembaga  resolusi  konflik. Negara-negara  ASEAN  secara  alamiah  tidak  terintegrasi  secara  geografis, sehingga posisi geopolitik setiap negara anggotanya berbeda-beda. Negara-negara ASEAN  secara  historis  juga  memiliki  riwayat  konflik  antar  negara  yang  cukup rumit.  Perbedaan  level  ekonomi  antarnegara  menyebabkan  adanya  perbedaan kemampuan  mengimplementasikan  suatu  kesepakatan  antarnegara.  Kendala  lain adalah  ketiadaan  kepemimpinan  ASEAN.  Selama  10  tahun  terakhir  tidak  ada pemimpin  ASEAN  yang  berani  mengambil  inisiatif  kepemimpinan  di  ASEAN. Tidak  ada  negara  ASEAN  yang  secara  efektif  memimpin  agenda  demokratisasi, Indonesia  sendiri  masih  harus  menghadapi  masalah  pelaksanaan  demokrasi  di dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Andre Hero Triman (edt), Asia di Mata Soedjamoko , (Jakarta: Kompas, 2010).
Bambang Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
Collins,  Alan., Security  and  Southeast  Asia:  Domestic,  Regional,  and  Global Issues , (Singapura : Instutute of Southeast Asian Studies, 2003).
Kunio, Yoshihara., Kapitalisme Semu Asia Tenggara , (Jakarta : LP3 ES, 1990).
Luhulima, C.P.F., Dinamika Asia Tenggara menuju 2015 ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P LIPI, 2011).
Nugroho Notosusanto, Norma-Norma dalam Penelitian dan Penulisan Sejarah , (Jakarta: Dephankam, 1971).
Shofwan Al Banna Choiruzzad, ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi  dan  Integrasi  Ekonomi ,  (Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2015).
Weatherbee,  Donald  E., International  Relations  in  Southeast  Asia  The  Struggle for Autonomy , (Lanham: Rowman & Littlefield Publisher Inc, 2005).