## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan  daerahnya.  Dalam  pelaksanaan  otonomi daerah  terkait  dengan  implikasi  kebijakan  pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai
dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 tahun 2006 yang telah  direvisi  menjadi  PP  No.  27  tahun  2014  yang merupakan  turunan  UU  No.  1  Tahun  2004  tentang Pembendaharaan  Negara  dan  Pengelolaan  aset  negara yang tertib akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset tetap  (Barang  Milik  Negara)  yang  professional  dan modern  dengan  mengedepankan good  governance di satu  sisi  diharapkan  akan  mampu  meningkatkan

## ANALISIS  PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Analysis of regional goods Manager on financial report of East Kotawarwants Regency
Mambang * Fadli
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email:
mambang@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuann untuk mengekplorasi dan menganalisis pengelolaan barang milik  daerah  pada  laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Kotawaringin  Timur.
Hal  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  Pemerintah  daerah  Kotim  mendapatkan predikat opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2013 sampai 2018. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif,  yaitu; mendeskripsikan  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian  secara mendalam.  Lokasi  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahaan Kabupaten Kotawaringin Timur.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Pengelolaan  Aset/Barang  Milik  Daerah  yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu  pengelola  telah  melakukan  dengan  maksimal  dan  sesuai  dengan  sistem dan  prosedur  siklus  pengelolaan  barang  milik  daerah  sebagaimana  yang  diatur dalam  PERMENDAGRI  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  pedoman  pengelolaan barang milik daerah, dan PERDA Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2010,  akan tetapi  belum  semua  terlaksana  dengan  maksimal,  khususnya  terhadap  kebijakan kepala  daerah  terhadap  SDM  pengelola  barang.  Beberapa  kendala  atau  faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah  faktor  SDM  karena  perlunya  pengetahuan  dan  pemahaman  SDM  dalam pengelolaan aset. Kata Kunci: Pengelolaan
Barang Milik Daerah Laporan Keuangan
Keywords :
Management Regional Possessions Financial Statements
Accepted
June 2018

## Published
October 2018

## Abstract
This research is agreed to explore and analyze the management of regional goods in the financial  report  of  the  East  Kotawarwant  regency.  This  is  to  find  out  how  the  Kotim regional government has received an unexempted WTP or reasonable opinion from 2013 to 2018. The type of research used is a type of qualitative research, namely; Describe aspects related to the research object in depth. The location of this research is conducted on Regional device Unit (SKPD) in the government of East Kotawarwants regency.
The results of this research show the management of assets/property goods carried out by the area of assets on the body of financial management and regional assets as the manager's  assistant  has  done  with  the  maximum  and  according  to  the  system  and procedure cycle Management of regional goods as stipulated in PERMENDAGRI number 19  year  2016  about  the  guidelines  for  management  of  local  goods,  and  East Kotawarwish  PERDA  number  4  year  2010,  but  not  all  carried  out  with  maximum, especially To the regional head policy on the HR management of goods. Some obstacles or  inhibitory  factors  encountered  in  the  implementation  of  the  management  cycle  of regional property is the HR factor because of the need for knowledge and understanding of human resources in asset management.
kepercayaan  pengelolaan  keuangan  negara  dari masyarakat/stake-holder.
Menurut  Tayib  dalam  Mardiasmo  (2002:65),  laporan keuangan  sektor  publik  merupakan  kendaraan  untuk menunjukkan  akuntabilitas  publik 1 .  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  merupakan  suatu  bentuk laporan  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah terhadap  tuntutan  publik  atas  pengelolaan  keuangan daerah  selama  satu  tahun  anggaran.  Dalam  menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah harus mengikuti Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.71  Tahun  2010  yang merupakan  perbaharuan  dari  Peraturan  Pemerintah No.  24  Tahun  2005.  Tujuan  diberlakukannya  hal tersebut  adalah  agar  lebih  accountable  dan  semakin diperlukannya  peningkatan  kualitas  laporan.  Kualitas laporan  keuangan  pemerintah  sangat  dipengaruhi  oleh faktor  kepatuhan  terhadap  standar  akuntansi, kompetensi  sumber  daya  manusia,  serta  dukungan sistem akuntansi yang ada.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  selaku  pemeriksa pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  lembaga negara,  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya dalam  mengaudit  laporan  keuangan  pemerintah  maka selanjutnya  disampaikan  kepada  DPR/DPRD  dan masyarakat  umum.  Adapun  komponen  laporan keuangan  yang  disampaikan  tersebut  meliputi Laporan Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan Catatan atas Laporan Keuangan. 2
Pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  harus dilakukan  berdasarkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  ( good  governance  government ),  yaitu  pengelolaan keuangan  yang  dilakukan  secara  transparan  dan akuntabel,  yang  memungkinkan  para  pemakai  laporan keuangan  untuk  dapat  mengakses  informasi  tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan
1 Mardiasmo, Elaborasi  Reformasi  Akuntansi  Sektor  Publik:  Telaah Kritis  Terhadap  Upaya Aktualisasi  Kebutuhan  Sistem  Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah . (JAAI Volume 6 No. 1, 2002) h. 65.
2 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  15  Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
daerah.  Pemerintah  daerah  dituntut  untuk  dapat memenuhi  kriteria  karakteristik  kualitatif  laporan keuangannya seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  Apabila  tidak sesuai  dengan  perundang-undangan,  maka  akan mengakibatkan  kerugian  daerah,  potensi  kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi,  ketidakhematan,  ketidakefisienan,  dan ketidakfektifan.
Terkait  dengan  pertanggung-jawaban  pengelolaan keuangan  daerah  tersebut,  hasil  pemeriksaan  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Republik  Indonesia terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan,  yaitu  adanya  kecenderungan  kualitas laporan  keuangan  yang  semakin  memburuk.  Terlihat dengan  adanya  penurunan  untuk  opini  yang  baik  yaitu “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” s ementara   itu justru      ada      peningkatan  untuk    opini    yang    tidak baik,    yaitu    “  Tidak  Wajar  (TW)”.  Hal  tersebut  juga berarti  laporan  keuangan  yang  dapat  dipercaya  atau diandalkan  dalam  pengambilan  keputusan  semakin sedikit  (kecenderungan  menurun).  Sebaliknya,  laporan keuangan  yang  tidak  dapat  diandalkan  untuk pengambilan keputusan semakin banyak (kecenderungan naik).
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan  Pemerintah  Kotawaringin  Timur  dalam enam tahun Anggaran terakhir, Pemerintah Kotawaringin Timur memperoleh opini seperti terlihat pada Tabel dibawah ini :
No Tahun Opini 1. 2013 WDP 2. 2014 WTP 3. 2015 WTP 4. 2016 WTP 5. 2017 WTP 6. 2018 WTP
Dalam  tabel  tersebut  terlihat  bawah  sejak  tahun2013 sampai  2018,  Pemerintah  daerah  Kotim  mendapat
opini  WTP  atau  Wajar  Tanpa  Pengecualian.  Predikat terbut  terus  dipertahanlan  dan  dengan  hasil pemeriksaan  tersebut,  Untuk  mengetahui  pengelolaan barang  milik  daerah  dan  kendala  pengelolaan  barang milik daerah Pemerintah Kotawaringin Timur membuat ketertarikan untuk membahasannya lebih lanjut.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian kualitatif,  yaitu;  mendeskripsikan  aspek-aspek  yang berkaitan  dengan  objek  penelitian  secara  mendalam. Lokasi  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahaan Kabupaten  Kotawaringin  Timur.  Untuk  mendapatkan data  yang  lengkap,  peneliti  menggunakan  teknik triangulatio n  (triangulasi)  sebagai  salah  satu  bentuk pengumpulan  data  kualitatif.  Dalam  hal  ini  peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan menganalisis pengelolaan aset kabupaten Kotawaringin Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan  keuangan  daerah.  Selain  itu,  barang  milik daerah  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam rangka  penyelenggaran  pemerintahan  dan  pelayanan kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan barang  milik  daerah  yang  baik  akan  mencerminkan pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik.  Tentu  saja pengelolaan  barang  milik  daerah  harus  dilakukan dengan baik dan benar.
Dalam  Pelaksanaan  pengelolaan  barang  milik  Daerah, Pemerintah  Kotawaringin  Timur  memiliki  dasar hukum,  yaitu  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain  Perda  Nomor  4  Tahun  2010,  Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Menerbitkan Peraturan  Bupati  Kotawaringin  Timur  Nomor  51
Tahun  2016  Tentang  “Su sunan  Organisasi  dan  Rician Tugas  Pokok,  Fungsi  Serta  Uraian  Tugas  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Kotawaringin Timur”.
Pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2010, pada  pasal  3  disebutkan,  Ruang  lingkup  pengelolaan barang  milik  daerah  di  pemerintahan  Kotawaringin Timur meliputi :
1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penerimaan,penyimpanan dan penyaluran;
4. Penggunaan barang;
5. Penatausahaan;
6. Pemanfaatan;
7. Pengamanan dan pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Penghapusan;
10. Pemindahtanganan;
11. Pembinaan,pengawasan dan pengendalian;
12. Pembiayaan; dan
13. Tuntutan Ganti Rugi.
Pada  pasal  19  Perda  No.  4  Tahun  2010,  disebutkan tentang  pengurusan  barang  milik  daerah  pemerintah Kotawaringin Timur :
1. Pengurusan Barang adalah kegiatan untuk mengurus barang  daerah  dalam  proses  pemakaian  yang  ada disetiap SKPD/ Unit kerja;
2. Kegiatan pengurusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pencatatan Barang milik daerah
b. Menyusun Laporan Barang Pengguna
Semesteran/ Tahunan
c. Menyusun  Laporan  usulan  barang  yang  akan dihapuskan
d. Pengamanan,  perawatan  barang  daerah  dalam pemakaian
Dalam  Peraturan  Daerah  No.  4  Tahun  2010 disebutkan  tentang  Pejabat  pengelola  barang  milik daerah pemerintah Kotawaringin Timur :
1. Bupati  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Dalam  melaksanakan  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
a. Sekertaris Daerah Selaku Pengelola Barang
b. Kepala  Satuan  Kerja  Pengelola  Barang  Milik Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang;
c. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang
d. Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Selaku Kuasa Pengguna Barang;
e. Penyimpan Barang;
f. Pengurus Barang Milik Daerah.
Tugas  pokok  dan  fungsi  atau  Tupoksi pengurus  barang  Pengguna  di  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  menurut  Permendagri Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  adalah  sebagai berikut :
a. Pengurus  Barang  Pengguna  ditetapkan  oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang.
b. Pengurus  Barang  Pengguna  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  berwenang  dan bertanggungjawab:
3. Pengurus  Barang  Pengguna  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  secara  administratif  bertanggung jawab  kepada  Pengguna  Barang  dan  secara fungsional  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan tugasnya  kepada  Pengelola  Barang  melalui  Pejabat Penatausahaan Barang.
4. Dalam  hal  melaksanakan  tugas  dan  fungsi administrasi  Pengurus  Barang  Pengguna  dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
5. Pengurus  Barang  Pengguna  dilarang  melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan  tersebut  yang  anggarannya dibebankan pada APBD.
Faktor-faktor  yang  menghambat  pengelolaan barang  milik  daerah  pemerintah  Kotawaringin Timur
Melakukan  Aktivitas  atau  kegiatan  pasti  akan direndung  suatu  masalah  yang  menjadi  kendala  atau penghambat  dalam  suatu  aktivitas  tersebut.  Dalam pengelolaan    Barang    MIlik    Daerah    yang    menjadi penghambat    atau  kendala  yang  terjadi  pada Pemerintah  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  sesuai dengan  pengamatan  dilapangan  dan  hasil  wawancara dari informan sebagai berikut :
1) Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber  daya  Manusia  adalah  salah  satu faktor  yang  sangat  penting  bahkan  tidak  dapat dilepaskan  dari  sebuah  organisasi,  baik  institusi maupun  perusahan.  SDM  juga  merupakan  kunci yang  menetukan  perkembangan  organisasi.    Pada hakikatnya,    SDM    berupa    manusia    yang dipekerjakan    di  sebuah  organisasi  sebagai penggerak,  pemikir,  dan  perencana  untuk mencapai tujuan organisasi  itu.  SDM  juga sebagai aset yang harus dilatih  dan  dikembangkan kemampuannya untuk membangun bangsa.
Ketika  dikonfirmasi  terkait  dengan  kendala SDM  pada  pengelolaan  aset  salah  satu  pegawai dengan  jabatan  Kasi  Penatausahaan  Bidang  Aset Menyatakan sebagai berikut:
“Data -data  aset  masih  belum  seluruhnya akurat,  karena  SDM  nya  masih  belum memahami  ketentuan  penatausahaan  aset, mereka  perlu  pembinaan  dan  peningkatan kapasitas”.
Peneliti  pun  meminta  keterangan  dari pengurus  barang  Dinas  perizinan,  terkait pengelolaan  aset,  informasi  yang  disampaikan adalah sebagai berikut :
“Masih Kurangnya kesadaran pengguna aset untuk  memelihara,  menjaga  dan  merawat aset ”.
2) Kebijakan Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur Kebijakan  pemerintah  daerah  sangat diperlukan  dalam  pengelolaan  aset  /barang  milik daerah,  kesejahteraan  pegawai  berupa  gaji,  masih menjadi kebijakan yang berpengaruh terhadap hasil kerja  pegawai  khususnya  pengelola  aset  pada setiap instansi pemerintah Kotawaringin Timur.
Perlunnya  Kebijakan  pemerintah  terhadap pelaksana  pengelola  aset  pada  setiap  dinas  atau instansi  pemerintah  daerah  Kotawaringin  Timur. Hal  tersebut  pun  sebenarnya  sudah  dikonfirmasi kepada  Bp.  Suhartono  selaku  Kepala  Bidang  Aset Daerah  (BPKAD)  Kotawaringin  Timur,  dan  yang bersangkutan menyatakan :
“  Menyarankan  sepanjang  kepala  SOPD menyetujui untuk tambahan honor pengurus  barang  lewat  tambahan  kerja lembur,  Perbub  nya  ada,  sementara Kab.Kotim  untuk  honor  Pengurus  Barang besaran  yang  diterima  tergantung  berapa nilai aset yang dikelola Per SOPD”
Berdasarkan  pernyataan  dari  kepala  Bidang Aset Daerah (BPKAD) Kotawaringin Timur, dapat ditarik kesimpulan bahwa besaran honor pengurus barang  milik  daerah  dilihat  dari  seberapa  besar nilai  aset  yang  dikelola,  dengan  kata  lain  besaran upah tidak sama atau merata satu sama lain antara pengurus barang.
Provinsi Tetangga yaitu Kalimantan Selatan, melalui  PERGUB  Nomor  188.44  /  0409  /  KUM  / 2014,  dengan  mempertimbangkan  peningkatan motivasi  kerja  dan  optimalisaasi  Kinerja  Pengelola barang  milik  daerah,  menetapkan  Kenaikan Honorarium    pengelola  barang  milik  daerah  yang besarannya tertuang dalam PERGUB tersebut, dan berlaku  untuk  semua  Pengelola  barang  tanpa terkecuali,  dan  melihat  seberapa  besar  nilai  aset yang dikelola.
Peneliti  menganggap  perlunya  pemerintah
Kotawaringin  Timur  untuk  menerbitkan  PERBUP
terkait  kesejahteraan  dan  penyamarataan  hak  dan kewajiban  pengelola  barang  milik  daerah,  agar pengelolaan aset daerah dapat lebih optimal seiring dengan  kenaikan  kesajahteraan  Pengelola  Barang Milik Daerah.

## KESIMPULAN
1. Pengelolaan  Aset/Barang  Milik  Daerah  yang dilakukan  oleh  bidang  aset  pada  badan  pengelola keuangan  dan  aset  daerah  sebagai  pembantu pengelola  telah  melakukan  dengan  maksimal  dan sesuai  dengan  sistem  dan  prosedur  siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan  PERDA  Kotawaringin  Timur  No.4  Tahun 2010,  akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal,  khususnya  terhadap  kebijakan  kepala daerah terhadap SDM pengelola barang.
2. Beberapa  kendala  atau  faktor  penghambat  yang ditemui  dalam  pelaksanaan  siklus  pengelolaan barang  milik  daerah  adalah  faktor  SDM  karena perlunya  pengetahuan  dan  pemahaman  SDM dalam pengelolaan aset.
3. Barang  Milik  Daerah  harus  sesuai  dengan kompetensi  dan  kapasitas,  agar  terciptanya optimalisaasi Kinerja.

## REFERENSI
Arfianti,  Dita.  2011.  Analsisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten Batang). Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
Atmosudirdjo,  Prajudi.  2005.  Manajemen  Dasar Pengertian dan Masalah. Malayu: Rineka Cipta.
Dwiyanto, Agus, dkk. 2006 Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia . Yogyakarya. Gadjah Mada Universitry Press.
Makmur.  2009.  Teori  Manajemen  Stratejik  Dalam Pemerintahan  dan  Pembangunan,  Bandung:  PT
Rafika Aditama.
Mardiasmo,  Elaborasi  Reformasi  Akuntansi  Sektor Publik:  Telaah  Kritis  Terhadap  Upaya Aktualisasi  Kebutuhan  Sistem  Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. (JAAI Volume 6 No. 1, 2002)
Moekijat.  2000.  Kamus  Manajemen,  Bandumg:  CV.
Mandar Maju.
Simanjuntak,  Binsar.  2010.  Penerapan  Akuntansi Berbasis  Akrual  di  Sektor  Pemerintahan  di
Indonesia, disampaikan pada  Kongres XI Ikatan
Akuntansi Indonesia, Jakarta.
Setiadi,  J.  Nugroho.  2003.  Konsep  dan  implementasi dan  untuk  penelitian  pemasaran,  Jakarta:
Perdana Media.
Terry,  G.R.  2009.  Prinsip-Prinsip  Manajemen,  Jakarta:
Bumi Aksara.
Yusuf,M.  2010.  Delapan  Langkah  Pengelolaan  Aset DaerahMenuju  Pengelolaan  Keuangan  Terbaik.
Penerbit Salemba Empat.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun
2007  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun
2016  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah