## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR UANG PALSU DI KOTA JAMBI
Oleh : Osriansyah 
Abdul Bari Azed 
Chairijah 

## ABSTRAK
Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah dilaksanakan oleh  aparat  penegak  hukum  yang  terdapat  dalam  sistem  peradilan  pidana.  namun  dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum tersebut belum maksimal hal ini disebabkan masih rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat.Namun  masih  ditemui  Kendala  yang  dihadapi dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  pemalsuan  uang  kertas  rupiah  dan pengedarannya  sangat  banyak,  yang  paling  utama  dan  menonjol  di  wilayah  hukum  Kota Jambi  yaitu  sulitnya  untuk  menemukan  pelaku  pembuat  uang  kertas  rupiah  palsu  yang sebenarnya karena sangat sulitnya mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjerat pelaku tersebut.  Budaya  masyarakat  di  Kota  Jambi  yang  kurang  sadar  hukum  untuk  melaporkan uang palsu yang diterimanya karena takut merugi atau dituduh sebagai pelaku. Upaya yang dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam  mengatasi  tindak  pidana  pemalsuan uang  dengan  melaksanakan  kegiatan  penyuluhan/sosialisasi  kepada  masyarakat  dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mengenal ciri-ciri uang yang asli, Melakukan kerja sama  yang  erat  antara  penegak  hukum  dan  instansi  terkait  lainnya,  dan  Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Pengedar Uang Palsu

## A. Latar Belakang Masalah
Uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat  pembayaran  yang  sah  dalam  suatu  negara,  uang  juga  juga  merupakan  simbol  negara yang menjadi pemersatu. Uang juga menjadi lambang kekuasaan, dapat menjadi alat untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang,  maka  setiap  negara  mempunyai  pengaturan  dan  kebijakan  tersendiri  mengenai pengedaran uang.
Di  Indonesia  lembaga  yang  di  berikan  kewenangan  untuk  mengeluarkan  dan mengatur  peredaran  uang  adalah  Bank  Indonesia  selaku  bank  sentral.  Berdasarkan Undang-Undang  Negara  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  (selanjutnya disebut  dengan  UU  Bank  Indonesia)  Pasal  2  angka  (1)  menyatakan  :  “Satuan  mata  uang
 Wirswasta, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.
negara  Republik  Indonesia  adalah  rupiah  dengan  singkatan  Rp”.  Rupiah  menjadi  alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
Sedemikian  pentingnya  uang  menyebabkan  sebagian  orang  berusaha  untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari  cara-cara  yang  melawan  hukum  itu  dapat  berupa  kejahatan  terhadap  mata  uang  itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Menurut pembentuk undang-undang perbuatan  meniru  atau  memalsukan  mata  uang,uang  kertas  negara  atau  uang  kertas  bank itu  merupakan  perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  berkurangnya  kepercayaan  umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut. 1
Sebenarnya pemalsuan uang, terutama uang kertas, sudah berlangsung sejak lama. Sejak awal penerbitan uang kertas, pihak berwenang selalu mencantumkan sanksi hukum terhadap  para  pemalsunya.  Uang  kertas  China  dari  masa  Kaisar  Hung  Wu  (1368-1398), memuat  ancaman  pidana  yang  berbunyi:  Barang  siapa  memalsu  atau  mengedarkan  uang palsu, dikenakan hukuman.

## Pasal 244  KUHP
Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikelurkan negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai  yang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Selanjutnya Pasal 245 KUHP menyatakan dengan tegas :
Barang  siapa  dengan  sengaja  mengedarkan  mata  uang  atau  uang  kertas  yang dikeluarkan  oleh  negara  atau  bank  sebagai  mata  uang  atau  uang  kertas  yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya  diketahui  tidak  tulen  atau  dipalsu,  ataupun  barang  siapa  yang menyimpan  atau  memasukkan  ke  Indonesia,mata  uang  dan  uang  kertas  yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Perbuatan meniru mata uang atau uang kertas itu bukan hanya dapat dilakukan oleh orang  yang  memang  tidak  mempunyai  hak  untuk  membuat  mata  uang  atau  uang  kertas
1 PAF.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Kejahatan  Membahayakan  Kepercayaan  Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran,Alat Bukti, dan Peradilan, edisi kedua . Sinar Grafika. Jakarta, 2009. hal 162-163
tersebut,  melainkan  juga  dapat  dilakukan  oleh  orang  yang  mendapat  kepercayaan  dari pemerintah untuk membuat mata uang, yakni misalnya dengan memakai bahan-bahan yang disediakan oleh pemerintah, mencetak mata uang yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah mata uang yang ditentukan oleh pemerintah. 2
Walaupun  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan  bahan-bahan  yang memang  merupakan  bahan-bahan  yang  digunakan  pemerintah  untuk  membuat  mata  uang yang  sah,  perbuatan  tersebut  juga  termasuk  tindak  pidana  pemalsuan  uang  karena dilakukan  tanpa  adanya  wewenang  untuk  membuat  atau  mencetak  uang  tersebut  dari pemerintah.  Kejahatan  pemalsuan  uang  dan  pengedarannya  memerlukan  modal  besar karena menggunakan teknologi untuk melakukannya.
Pelaku pemalsuan uang seringkali orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Diperlukannya teknologi yang  rumit  dalam  melakukan  kejahatan  pemalsuan  uang,  dan  pengedarannya  membuat kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan uang dapat digolongkan kedalam kejahatan kerah putih ( white collar crime ) dan kejahatan yang yang dilakukan secara terorganisir ( organized crime ).
Selain  itu,  pengaturan  kejahatan  pemalsuan  mata  uang  dalam  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999 tentang  Bank  Indonesia,  hanya  terdapat  dalam  Pasal  65  dan  Pasal  66  yang  berkaitan dengan kewajiban menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.
Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2
(1) Satuan  mata  uang  negara  Republik  Indonesia  adalah  rupiah  dengan singkatan Rp.
(2) Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
(3)  Setiap  perbuatan  yang  menggunakan  uang  atau  mempunyai  tujuan pembayaran  atau  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dengan  uang  jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
(4)  Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang  menolak  untuk  menerima  uang  rupiah  yang  penyerahannya
2 Ibdi,  hal .167-168
dimaksudkan  sebagai  pembayaran  atau  memenuhi  kewajiban  yang  harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)  Pengecualian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diberikan  untuk keperluan  pembayaran  di  tempat  atau  di  daerah  tertentu,  untuk  maksud pembayaran,  atau  untuk  memenuhi  kewajiban  dalam  valuta  asing  yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

## Pasal 65
Barang  siapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan  sekurang-kurangnya  1  (satu)  bulan  dan  paling  lama  3  (tiga)  bulan serta denda sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

## Pasal 66
Barang  siapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang- kurangnya  Rp.1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Dalam  tindak  pidana  pemalsuan  uang  dan  pengedarannya,  untuk  mengumpulkan bukti-bukti  yang  cukup  dan  menemukan  tersangka-  tersangkanya  sangat  sulit.  Hal  ini karena tindak pidana pemalsuan uang dan pengedarannya dilakukan secara terorganisir dan seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki modal, berpendidikan, dan berstatus sosial yang  baik  serta  dari  tingkat  pergaulan  yang  layak.  Hal  itu  dapat  menyebabkan  kepolisian mendapatkan  kesulitan  dalam  melakukan  proses  penyidikan  untuk  mengumpulkan  bukti- bukti yang cukup dan menemukan tersangka-tersangka.
Fenomena  yang  terjadi  di  provinsi  Jambi  pada  tahun  2015  berdasarkan  berita Tabloit Antara Jambi,
Uang  palsu  sudah  ditemukan  sebanyak  663  lembar  dengan  jumlah  nominal Rp55.880.000.  Lembaran  uang  palsu  tersebut  terdiri  dari  pecahan  RP100  ribu  sebanyak 453  lembar,  pecahan  Rp50  ribu  sebanyak  202  lembar  dan  pecahan  Rp20  ribu  sebanyak delapan  lembar.  Penemuan  uang  palsu  ini  meningkat  dari  tahun  2014,  yang  mana  dalam satu tahun hanya ditemukan 662 lembar dengan jumlah nominal Rp. 61.995.000. 3

## B. Perumusan Masalah.
Berdasarkan  Permasalahan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  yang akan penulis teliti, yaitu :
1. Bagaimana  Implementasi  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pemalsuan Uang Kertas di Kota Jambi?
2. Bagaimana  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas tersebut?
3. Bagaimana  upaya  untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Uang  Kertas tersebut?

## C. Metode Penelitian.

## 1.  Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  bersifat deskriptif , 4 dimana  penulis  lebih  mengutamakan  kepada tujuan  untuk  menggambarkan  fenomena  yang  berhubungan  dengan  objek  yang sedang  diteliti,  sehingga  yang  dikaji  adalah  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang  Kertas di Kota Jambi.

## 2.  Metode Pendekatan
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  “Yuridis  Empiris”, 5 yaitu melalui pengkajian peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas di Kota Jambi.

## 3.  Sumber Data
Sumber data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui :
a.  Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
3 Tabloit Antara Jambi.com, “ BI, Jambi Target Peredaran Uang Palsu ”, tanggal 3 Juli 2018.
4 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif , Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 12
5 Rony  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurumetri ,  Ghalia  Indonesia, 1994, hal. 34
Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan  yang ada. Hasil  dari  mempelajari  buku-buku  dan  lainnya  itu  diambil  intisarinya,  sebagai data  sekunder,  yang  berguna  dalam  merumuskan  dan  menyusun  kerangka  teori ini.
b.  Penelitian Lapangan ( Field Research )
Sebagai  tindak  lanjut  dari  penelitian  kepustakaan  diatas,  maka  dilakukan juga  penelitian  lapangan,  untuk  mendapatkan  data  primer  yang  berguna  dalam mendeskripsikan  masalah  dalam  pembahasan  tulisan  ini,  dengan  beberapa pertanyaan kepada Responden.
Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah  dan  diklasifikasikan  kedalam  bagian-bagian  tertentu,  untuk  seterusnya  dianalisis. Analisis  data  dilakukan    secara    kualitatif,    yaitu    dengan  menelaah  Penegakan  Hukum Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Uang  Kertas  di  Kota  Jambi  kemudian  hasil dari  jawaban  responden  yang  diteliti  dituangkan  dalam  bentuk  uraian  yang  bersifat deskriptif.

## D.   Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  uang  kertas  di Kota Jambi
1. Implementasi  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan Uang Kertas di Kota Jambi.
Sebelum  sampai  pada  implementasi  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana pemalsuan uang kertas yang ada di Kota Jambi terlebih dahulu penulis ketengahkan pengaturan tentang sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku pemalsuan uang kertas.
Tindak  pidana  mengedarkan  mata  uang  atau  mata  uang  kertas  palsu  diatur  dalam pasal-pasal  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Maksud  meniru  atau memalsukan  mata  uang  atau  mata  uang  kertas  terdapat  dalam  Pasal  244  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana yang berbunyi:
Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau bank  dengan  maksud  untuk  mengedarkan  atau  menyuruh  mengedarkan  mata uang  atau  uang  kertas  tersebut  seolah-olah  asli  dan  tidak  dipalsu,  diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.
Maksud pelaku dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari  pelaku  untuk  meniru,  yaitu  membuat  sesuatu  yang  menyerupai  uang  yang  berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada.
Kesengajaan  ini  harus  terkait  dengan  maksud  si  pelaku,  yaitu  untuk  mengedarkan atau  menyuruh  mengedarkannya  seolah-olah  asli atau tidak  dipalsukan. “Dengan  maksud untuk  mengedarkannya,  berarti  masih  dalam  pikiran  ( in  mind )  dari  pelaku,  belum  berarti sudah  beredar”.  Dengan  demikian  pengertian  dengan  maksud  di  sini  selain  memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat.
Pasal 244 Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk  meniru  atau  memalsukan  uang,  yang  dengan  demikian  tiada  hak  bagi  seseorang untuk  itu.  “Namun  bukan  hal  yang  mustahil  apabila  ada  seseorang  yang  karena kemahirannya  mampu  untuk  meniru  atau  memalsu  uang,  asal  saja  tidak  dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli”. Misal saja untuk dipertontonkan kepada umum bentuk- bentuk  uang  yang  dipalsukan  atau  dalam  rangka  pendidikan.  Hal  ini  perlu  diperhatikan karena kita menganut hukum yang material.
Maksud meniru ialah melakukan sesuatu perbuatan mengadakan uang menyerupai yang  asli.  Seberapa  jauh  ketepatan  menyerupai  itu  tidak  dipersoalkan,  asalkan  uang tersebut  tidak  dibuat  oleh  pihak  yang  berwenang/ditugaskan  untuk  itu.  Di  Indonesia badan/lembaga yang ditugasi untuk membuat uang adalah PERUM PERURI (Perusahaan Umum  Percetakan  Uang  Republik  Indonesia).  Namun  apabila  ada  orang  yang  membuat uang  berbeda  dengan  yang  ada,  misalnya  uang  kertas  senilai  Rp.12  atau  Rp.14,  tidak termasuk dalam cakupan pasal ini.
Memalsukan  adalah  perbuatan  mengadakan  perubahan  pada  uang  yang  ada  baik mengenai bahannya maupun mengenai tulisannya. Misalnya bahan logamnya diganti, atau ada uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali tulisan nominalnya, maka perubahan terhadap nilai nominal yang tertulis tersebut adalah pemalsuan.
Uang yang dimaksud dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah alat  pembayaran  yang  sah  pada  saat  pengedarannya.  Ada  uang  yang  dibuat  dari  logam (emas, perak, suasa, nikel, tembaga, aluminium dan sebagainya), ada pula yang dibuat dari kertas khususnya.
Uang  ini  dibuat  oleh  pemerintah  atau  dipercayakan  kepada  suatu  bank.  Di Indonesia  pembuatan  uang  dipercayakan  kepada  Bank  pemerintah,  yaitu  Bank  Indonesia.
Perbuatan melapisi uang logam dengan cat atau uang logam lainnya, misalnya uang perak dengan uang emas, atau uang logam dengan uang perak/emas tidak dicakup oleh Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Dianutnya  asas  universalitas  di  bidang  kejahatan  tentang  uang  ini,  maka  juga termasuk peniruan, pemalsuan, pengurangan nilai uang negara lain (mata uang asing) dan bahkan  oleh  orang  asing  di  wilayah  Republik  Indonesia,  ketentuan  Bab  X  Buku  II  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  dapat diterapkan. Bahkan pemalsuan uang asing oleh orang asing, apabila pelakunya melarikan diri  ke  Indonesia  dan  apabila  tidak  terjadi  “penyerahan”  pelaku  tersebut  karena  misalnya belum  ada  perjanjian  penyerahan  ( uitleverings-tractaat ),  pelaku  tersebut  dapat  diadili  di Republik Indonesia berdasarkan pasal-pasal yang berlaku di Republik Indonesia.
Meniru atau memalsukan uang  yang pernah berlaku (kini tidak berlaku lagi) tidak termasuk yang dimaksud dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, walaupun mungkin uang tersebut mempunyai nilai karena sejarahnya.
Perbuatan  menyuruh  mengedarkan  dalam  rumusan  Pasal  244  Kitab  Undang- Undang  Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 55 Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana,  ini  berarti  apabila  yang  disuruh  itu  tidak  mengetahui  tentang kepalsuan dari uang tersebut, maka baginya berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.
Selanjutnya  pada  Pasal  245  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  berbunyi  sebagai berikut:
Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal  telah  ditiru  atau  dipalsu  oleh  dirinya  sendiri,  atau  waktu  diterima diketahui  bahwa  tidak  asli  atau  dipalsu,  ataupun  mempunyai  persediaan  atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun.
Subyek dari pasal tersebut adalah barang siapa, yang berarti bisa setiap orang atau siapa saja. Kesengajaan dari pelaku meliputi seluruh unsurnya.  Kesengajaan itu ditujukan agar dalam pengedarannya seolah-olah asli atau tidak dipalsu.
Tindakan  yang  dimaksud  Pasal  245  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  jika dilihat dari sudut terjadinya dapat berlanjut, yaitu:
1.  Meniru  atau  memalsukan  mata  uang  atau  uang  kertas  dan  kemudian dilanjutkan  dengan  perbuatan  mengedarkan  uang  tersebut,  mempunyai persediaan uang seperti itu atau memasukan ke Indonesia uang seperti itu.
2. Mengetahui bahwa uang tersebut pada waktu diterimanya adalah tiruan atau palsu  namun  dilanjutkan  dengan  perbuatan  mengedarkan,  menyimpan  atau memasukan ke Indonesia.
Perbedaan antara Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa pada Pasal 244 tujuannya adalah untuk pengedarannya  dan  supaya  dipandang  oleh  si  penerima  sebagai  yang  asli  atau  tidak dipalsu, sedangkan dalam Pasal 245, tindakannya adalah berkelanjutan yaitu setelah ditiru atau dipalsukan, lalu diedarkan dengan maksud/tujuan supaya dipandang oleh si penerima uang tersebut seolah-olah asli atau tidak dipalsu.
Ketentuan lainnya adalah Pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:
Barang  siapa  dengan  sengaja  mengedarkan  mata  uang  yang  seolah-olah  tidak rusak,  padahal  telah  dikurangi  sendiri  nilainya  atau  yang  ada  pada  waktu diterima  diketahui  sebagai  uang  yang  sudah  rusak,  ataupun  barang  siapa mempunyai  persediaan  atau  memasukkan  ke  Indonesia  uang  yang  demikian itu,  dengan  maksud  untuk  mengedarkan  atau  menyuruh  mengedarkan  seolah- olah  uang  yang  tidak  rusak,  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal  dua belas tahun.
Subyek  serta  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  247  tersebut  sama  dengan yang  terdapat  pada  Pasal  245.  Untuk  membuktikan  bahwa  seseorang  ketika  ia  merima suatu  mata  uang  atau  uang  kertas  adalah  berupa  tiruan  atau  palsu  atau  suatu  mata  uang yang  telah  dikurangi  nilainya  adalah  sulit  sekali.  Apabila  ia  menyatakan  bahwa  ia  baru meyadari kepalsuan itu setelah beberapa lama sesudah diterimanya, kemudian ia tidak mau rugi  begitu  saja  dan  lalu  mengedarkannya  lagi,  maka  kepadanya  dapat  diterapkan  Pasal 249 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:
Barang  siapa  dengan  sengaja  mengedarkan  mata  uang  tiruan  atau  palsu, ataupun  uang  kertas  negara  atau  bank  tiruan  atau  palsu,  kecuali  yang  telah ditentukan pada Pasal 245 dan 247, diancam dengan pidana penjara maksimal empat bulan dan dua minggu atau denda maksimal tiga ratus rupiah.
Dalam  rangka  penerapan  Pasal  249  ini,  si  pelaku  harus  benar-benar  tidak mengetahui  kepalsuan  tersebut  ketika  ia  menerimanya.  Jika  ia  tahu  maka  diterapkan
ketentuan  Pasal  245  atau  Pasal  247,  namun  jika  ia  pada  saat  itu  juga mengedarkan/membelanjakan  uang  tersebut  dan  benar-benar  tidak  mengetahui  kepalsuan tersebut, maka kepadanya tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 245 atau Pasal 247.
Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa:
Barang  siapa  membuat  atau  memiliki  persediaan  bahan  atau  benda,  yang diketahuinya  bahwa  benda  itu  dipergunakan  untuk  meniru,  memalsu  atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsukan uang kertas negara  atau  bank,  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal  enam  tahun  atau pidana denda maksimal tiga ratus rupiah.
Dalam  hal  ini  yang  menonjol  adalah pengetahuan (unsur  sengaja)  dari  pelaku bahwa  benda  tersebut  digunakan  untuk  meniru  atau  memalsu  yang  sekaligus  merupakan penguatan unsur kesalahannya . Bahan atau benda ini dapat berupa percetakan, klise, kertas untuk uang, logam dan lain sebagainya.
Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa:
Barang  siapa  dengan  sengaja,  tanpa  ijin  dari  pemerintah,  mempunyai  dalam persediaan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran perak, baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  belum  ada  capnya  dan  apabila  dicap  atau dicap  ulang  atau  dikerjakan  dengan  suatu  cara  lain,  akan  menyerupai  mata uang,  sedangkan  ia  tidak  secara  nyata  akan  digunakan  sebagai  perhiasan  atau tanda  kenang-kenangan,  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal  satu  tahun atau denda maksimal sepuluh ribu rupiah.
Pasal  251  ini  dimaksudkan  untuk  pengetatan  pengawasan  terhadap  peniruan  atau pemalsuan mata uang. Sekiranya kepingan atau lembaran logam tersebut dibutuhkan untuk perhiasan, maka diperlukan atau harus ada ijin dari pemerintah terlebih dahulu.
Ketentuan Pasal 519 ayat (1)  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana, menyebutkan bahwa:
Barang  siapa  membuat,  menjual,  menyebarkan  atau  mempunyai  dalam persediaan  atau  memasukan  ke  Indonesia,  barang  cetakan,  potongan  logam atau  benda  lainya  yang  bentuknya  menyerupai  uang  kertas  negara  atau  bank, mata uang atau benda-benda yang terbuat dari emas atau perak yang telah ada
merk pemerintah, atau perangko pos, diancam dengan pidana penjara maksimal tiga ratus rupiah.
Pasal  tersebut  menampung  suatu  perbuatan  yang  masih  dipandang  merugikan negara,  akan  tetapi  sukar  untuk  menerapkan  pasal-pasal  pada  BAB  X  Buku  II  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana.  Untuk  penerapan  Pasal  519,  tindakan  pelaku  tidak  mesti harus dengan sengaja, akan tetapi tercakup pula suatu “perbuatan culpa” sebagaimana hal yang merupakan ciri khas suatu pelanggaran.
Untuk  melihat  implimentasi  penegakan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana pemalsuan uang kertas:
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah bahwa semua unsur- unsur  dalam  ketentuan  pidana  yang  didakwakan  oleh  jaksa  adalah  terpenuhi.  Alasan pemaaf  tidak  dapat  diberikan  oleh  hakim  karena  pertimbangannya  bahwa  hakim memandang  perbuatan  pemalsuan  dan  pengedaran  uang  palsu  itu  dilakukan  oleh  orang yang  dapat  bertanggugjawab,  kemudian  alasan  pembenar  tidak  dapat  dilakukan  dalam kasus  ini,  hakim  mempertimbangkan  bahwa  tindakan  pemalsuan  dan  pengedaran  uang palsu  itu  tetap  tidak  dapat  dibenarkan  bagaimanapun  keadaannya,  sehingga  harus  tetap mendapatkan hukuman.
Mengenai  unsur-unsur  yang  terkandung  telah  dipenuhi  menurut  ketentuan  pidana adalah pada Pasal 250, Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP yaitu:
a. barang siapa,
b. meniru uang kertas,
c. dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti yang asli
d. dan tidak ditiru,
e. turut melakukan,
f. secara berlanjut.
Unsur secara berlanjut, hal ini telah terbukti dengan adanya barang bukti uang palsu yang  begitu  banyak,  sehingga  perbuatan  terdakwamerupakan  perbuatan  yang  diteruskan dan  berlanjut.  Tuntutan  jaksa  mengenai  sanksinya  adalah  3  (tiga)  tahun  penjara  potong tahanan,  sedangkan  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  adalah  2  (dua)  tahun  penjara potong  masa  tahanan.  Dasar  pertimbangan  hakim  yang  meringankan  adalah:  terdakwa mengaku  terus  terang  dan  tidak  berbelit-belit  dalam  memberikan  keterangan  di  dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, kelakuan terdakwa di masyarakat baik.
Terkait  pelaksanaan  tugas  dalam  penegakan  hukum  peredaran  uang  palsu merincikan tugas polisi sebagai berikut:
a.  Melakukan  penangkapan  terhadap  pengedar  serta  mengajukan  Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.
b.  Melakukan penangkapan terhadap orang yang memalsukan atau orang yang mencetak  sendiri  uang  palsu  tersebut  serta  mengedarkannya.  (Info  diambil dari pengalaman yang tertangkap terlebih dahulu).
c.  Melakukan  penyitaan  barang  bukti  berupa  uang  yang  diduga  palsu  beserta alat-alat yang dipergunakan untuk membuat uang tersebut. 6
Disimpulkan bahwa penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum  yang  terdapat  dalam  sistem  peradilan pidana.  namun  dalam  pelaksanaan  terhadap  penegakan  hukum  tersebut  belum  maksimal hal  ini  disebabkan  masih  rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  masih  adanya  rasa  enggan  warga  masyarakat  untuk  menyampaikan  laporan  atau menjadi  saksi  atas  terjadinya  tindak  pidana  uang  palsu.  Sementara  itu  peran  masyarakat sangat penting bagi penegakan hukum terkait tindak pidana pemalsuan uang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas.
Pelaksanaan  penegakan  hukum  khususnya  terhadap  peredaran  uang  palsu  yang dilakukan oleh Polisi mempunyai beberapa permasalahan yang merupakan suatu kendala. Kendala  tersebut  secara  umum  berhubungan  erat  dengan  perkembangan  sosial  budaya masyarakat  yang  diikuti  dinamika  masyarakat  dengan  diwarnai  nuansa  kebebasan euphoria, baik langsung maupun tidak langsung.
Kendala yang dihadapi tersebut antara lain:
a.  Minimnya  jumlah  personil  yang  ada  dibandingkan  dengan  luas  wilayah hukum  yang  dibawahi  oleh  Polresta  tidak  sebanding,  apalagi  jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Jambi.
6 Yudha  Pranata, Kepala  Satuan  Reserse  Kriminal  Polresta  Jambi ,  wawancara  tanggal  3 September 2015
b.  Anggaran  kegiatan  dan  sarana  pendukung  terbatas,  sehingga  berpengaruh terhadap  pelaksanaan  kegiatan  ataupun  program-program  menjadi  kurang lancar.
c.  Tindak  pidana  pemalsuan  uang  merupakan  kejahatan  yang  terorganisir, sehingga dalam hal ini polisi kesulitan dalam mengungkap jaringan pelaku utama.
Jika  dilihat  dari  faktor-faktor  penegakan  hukum  maka  dapat  dianalisis  sebagai berikut:
1. Perundang-undangan.
Untuk  menjerat  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  uang  telah  diatur  dalam perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang lainnya. Dalam hal tindak pidana pemalsuan uang yang pernah disidang di Pengadilan  Negeri  Jambi  Jaksa  Penuntut  Umum  lebih  menerapkan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana ketimbang menerapkan Undang-Undang Khusus.
2. Penegak Hukum
Penegakan hukum dalam hal menangani tindak pidana pemalsuan uang adalah pihak  yang  termasuk  didalam  sistem  peradilan  pidana  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan.  Dalam  hal  penindakan  dan  pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang ini para aparat penegak hukum telah melakukan  tugasnya  sebagaimana  tugas  dan  wewenangnya  hal  ini  terbukti  dengan adanya penangkapan, penuntutan dan pemutusan perkara di sidang Pengadilan Negeri Jambi.  Ini  berarti  aparat  penegak  hukum  telah  bekerja  sebagaimana  amanat perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Sarana dan Prasarana
Sarana  atau  fasilitas  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  di  dalam penegakan  hukum.  Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tersebut,  maka  tidak  mungkin penegakan  hukum  akan  berlangsung  dengan  lancar  dan  menyerasikan  peranan  yang seharusnya  dengan  peran  yang  aktua.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut  antara  lain mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik, peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya.  Kurangnya  sarana dan prasarana dalam pengungkapan uang palsu yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sarana dan prasarana tersebut antara lain biaya, perlengkapan, dan lain-lain.

## 4. Masyarakat
Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  dapat  mempengaruhi penegakan  hukum  di  mana  peraturan  hukum  berlaku  atau  diterapkan.  Bagian terpenting  dari  masyarakat  yang  menentukan  penegakan  hukum  adalah  kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin  memungkinkan  penegakan  hukum  yang  baik.  Dalam  hal  tindak  pidana  di Kota Jambi masih banyak masyarakat yang tidak berperan maksimal terkait penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang.
Peredaran  uang  palsu  di  masyarakat  cukup  sulit  untuk  diberantas.  Hal  ini didorong  oleh  perilaku  masyarakat  yang  kurang  mendukung  upaya  pemerintah  dan penegak  hukum  dalam  rangka  mengurangi  peredaran  uang  palsu.  Kesadaran masyarakat  untuk  melaporkan  adanya  uang  palsu  sangat  kurang.  Bila  mereka mendapatkan  uang  palsu,  mereka  cenderung  membelanjakannya.  Hal  ini  tidak  dapat memotong  mata  rantai  peredaran  uang  palsu.  Masyarakat  justru  ikut  berperan  dalam mengedarkan uang palsu.
1. Budaya/Culture.
Budaya  (culture)  sebenarnya  bersatu  padu  dengan  masyarakat  karena berkaitan  dengan  nilai-nilai  yang  tumbuh  dimasyarakat.  Masih  banyak  budaya masyarakat  yang  enggan  melaporkan  terkait  pemalsuan  uang  kepada  pihak  berwajib sehingga  para  aparat  penegak  hukum  pun  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya  secara maksimal yang menyebabkan sulitnya pengungkapan pelaku tindak pidana pemalsuan uang.
Dari  kelima  faktor  penegakan  hukum  ini saling  mempengaruhi  penegakan hukum  yang  bermuara  pada  tujuan  hukum  sebenarnya  yaitu  terciptannya  keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
3. Upaya  untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  Penegakan  Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas.
Seluruh  kendala-kendala  tersebut  apabila  tidak  segera  diatasi,  akan  semakin menambah beban bagi semua pihak yaitu, masyarakat dan pihak kepolisian sendiri. Upaya yang dilakukan Polresta Jambi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain:
a.  Menggalakkan kegiatan penugasan reserse kriminal dengan metode sasaran secara tepat.
b.  Meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  anggota  masyarakat  maupun anggota Polresta Jambi sendiri tentang pentingnya penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang.
c.  Melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait,  seperti  Kejaksaan, Pengadilan, dan Bank Indonesia.
d.  Pengerahan  personil  khususnya  reserse  kriminal  pada  daerah-daerah  rawan peredaran uang palsu. 7
Polisilah yang pertama-tama yang harus melakukan segala daya upaya yang bersifat preventif  yaitu  menghindarkan  terjadinya  gangguan  keamanan,  termasuk  terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah dan pengedarannya. Polisi harus selalu siap siaga siang  dan  malam.  Dalam  tugasnya  itu  Polisi  dianggap  mempunyai  indera  keenam  untuk mampu  mencium  adanya  kejahatan  uang  palsu.  Melalui  indera  keenam  itulah  Polisi diharapkan  dapat  dan  mampu  menghindarkan  hal-hal  yang  menjadi  penyebab  timbulnya kejahatan uang palsu.
Langkah-langkah  yang  diambil  Polresta  Jambi  dalam  mengatasi  kendala-kendala yang ada tersebut, tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh semua pihak yang  terkait. Dalam  hal  ini  yang  paling  penting  adalah  kesadaran  hukum  dari  masyarakat  sangat diperlukan. Tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat, seluruh upaya kegiatan yang dilakukan oleh Polresta Jambi akan sia-sia.
Lebih  diuraikan  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan uang adalah:
1.  Melaksanakan  kegiatan  penyuluhan/sosialisasi  kepada  masyarakat  dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mengenal ciri-ciri uang yang asli.
2.  Melakukan kerja sama yang erat antara penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
3.  Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.

## E.   Kesimpulan
7 Yudha  Pranata, Kepala  Satuan  Reserse  Kriminal  Polresta  Jambi ,  wawancara  tanggal  3 September 2015
Berdasarkan  uraian  pada  bab  terdahulu, maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1.  Penegakan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  uang  telah  dilaksanakan oleh  aparat  penegak  hukum  yang  terdapat  dalam  sistem  peradilan  pidana.  namun dalam  pelaksanaan  terhadap  penegakan  hukum  tersebut  belum  maksimal  hal  ini disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
2.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan pemalsuan  uang  kertas  rupiah  dan  pengedarannya  sangat  banyak,  yang  paling utama  dan  menonjol  di  wilayah  hukum  Kota  Jambi  yaitu  sulitnya  untuk menemukan  pelaku  pembuat  uang  kertas  rupiah  palsu  yang  sebenarnya  karena sangat  sulitnya  mengumpulkan  bukti-bukti  yang  dapat  menjerat  pelaku  tersebut. Budaya  masyarakat  di  Kota  Jambi  yang  kurang  sadar  hukum  untuk  melaporkan uang palsu yang diterimanya karena takut merugi atau dituduh sebagai pelaku.
3.  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam  mengatasi  tindak pidana  pemalsuan  uang  adalah:  a)  Melaksanakan  kegiatan  penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mengenal ciri- ciri uang yang asli, b) Melakukan kerja sama yang erat antara penegak hukum dan instansi terkait lainnya, dan c) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.

## F. Rekomendasi
Berdasarkan  beberapa  kesimpulan  diatas,  maka  selanjutnya  penulis  sampaikan beberapa saran , yaitu antara lain:
1.  Agar  dapat  terlaksananya  penegakan  hukum  yang  maksimal  terhadap  kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah dan pengedarannya ini, Pemerintah harus lebih serius lagi  menanggapi  kejahatan  ini  dengan  berusaha  memikirkan  hal-hal  yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dari para penegak hukum di Indonesia.
2.  Agar pelaku tindak pidana pemalsuan uang tidak melakukan lagi tindak pidananya dan juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, maka Penjatuhan pidana terhadap pelaku dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat.

## G. Daftar Pustaka
PAF.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Kejahatan  Membahayakan  Kepercayaan  Umum Terhadap  Surat,  Alat  Pembayaran,Alat  Bukti,  dan  Peradilan, edisi  kedua  .  Sinar Grafika. Jakarta, 2009.
Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif , Gaung Persada, Jakarta, 2009
Rony  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurumetri ,  Ghalia  Indonesia, 1994