## Dampak UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terkait  Perlakuan PPN Perusahaan Pertambangan
Dahlan Alif Nurdin 1* , Danny Septriadi 2
1,2) Universitas Indonesia
1) dahlanalifnurdin@gmail.com , 2) danny@ddtc.co.id
*Corresponding Author
Diajukan : 10 Juli 2023 Disetujui : 24 Juli 2023 Dipublikasi
: 1 Januari 2024

## ABSTRACT
Regulations  regarding  Value  Added  Tax  (VAT)  have  undergone  changes  with  the  enactment  of Law No. 7 of 2021 on Tax Regulation Harmonization. One of the changes in the Tax Regulation Harmonization Law is the change of coal from non-taxable goods to taxable goods. This change will have an impact on the additional reporting obligations and the burden of collecting VAT on coal companies. In terms of input tax credit, companies can choose either to be credited to reduce output tax or to be charged, thus reducing the company's profits. The purpose of this study is to determine  the  implementation  of  VAT  obligations  and  the  impact  of  the  Tax  Regulation Harmonization  Law  on  PT  XYZ's  tax  management.  This  study  uses  descriptive  qualitative analysis and content comparative analysis methods. PT XYZ is a private company engaged in the coal mining sector. The data used in this study are primary data in the form of interview results and secondary data in the form of documentation related to the imposition of coal as a taxable good.  This  study  provides  an  overview  that  changes  in  the  treatment  of  coal  from  non-taxable goods  to  taxable  goods  have  an  impact  on  the  company's  financial  performance.  With  the inclusion  of  coal  as  taxable  goods,  companies  must  adjust  their  tax  management  whether  to credit input tax or finance their input tax.
Keywords: Coal; Financial Performance; Tax Regulation Harmonization; Taxable Goods;Value- Added Tax (VAT)

## PENDAHULUAN
Sistem  pemungutan  perpajakan  di  Indonesia  bersifat self  assessment ,  artinya  Wajib  Pajak bertanggung  jawab  untuk  menghitung,  melaporkan,  dan  menyetor  pajak  yang  harus  dibayarkan secara mandiri. Sistem ini memberikan manfaat dalam mengurangi biaya administrasi yang harus ditanggung oleh otoritas pajak. Pengenaan sistem Self-assessment lebih banyak digunakan dalam Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Undang- undang No. 8 Tahun 1983 melahirkan gagasan PPN di Indonesia yang sudah ada sejak saat itu. Gagasan tentang PPN yang akan diadopsi diharapkan dapat menggantikan Pajak Penjualan (PPN) yang  telah  ada  sejak  tahun  1951.  Undang-undang  PPN  telah  mengalami  sejumlah  perubahan dalam  perjalanannya.  Dengan  disahkannya  UU  No.  11  tahun  1994,  dilakukan  amandemen pertama. UU No. 18 Tahun 2000 memperkenalkan amandemen kedua. Dengan disahkannya UU No. 42 tahun 2009, maka dilakukan amandemen ketiga. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang dikenal dengan Omnibus Law menjadi amandemen keempat, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2021  yang  dikenal  dengan  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  sebagai  yang  terakhir.  UU PPN  telah  dimodifikasi  sesuai  dengan  faktor  ekonomi,  politik,  dan  sosial  yang  terus  berubah. PPN Indonesia tidak diragukan lagi merupakan kontributor yang signifikan terhadap pendapatan pajak  Indonesia.  Beberapa  barang  atau  jasa  yang  sebelumnya  tidak  termasuk  barang  atau  jasa
kena pajak, sekarang menjadi barang atau jasa kena pajak sebagai akibat dari perubahan undang- undang ini. Batubara merupakan salah satu produk yang telah mengalami transformasi tersebut. sehingga PPN akan terutang pada saat pengiriman batubara.
Dengan  adanya  perubahan  batubara  dari  non  BKP  menjadi  BKP  tentunya  akan  menambah kewajiban  perpajakan  tersendiri  bagi  perusahaan  batubara.  Bhalla  et  al.(2022)  mengungkapkan bahwa faktor seperti peraturan pajak, biaya pajak, dan kesadaran pemilik usaha tentang kewajiban pajak  mempengaruhi  kinerja  keuangan  usaha  kecil  dan  mikro.  Selain  itu,  faktor-faktor  seperti jenis  usaha,  ukuran  perusahaan,  dan  demografi  pemilik  juga  mempengaruhi  kinerja  keuangan perusahaan.
Perubahan kebijakan tersebut akan memiliki pengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang terdampak  khususnya  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  batubara.  Cheng  &  Liu  (2018) menyebutkan  bahwa  perubahan  sistem  pajak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap manajemen  keuangan  perusahaan,  terutama  dalam  hal  penerimaan  dan  pengeluaran  pajak  serta terhadap  profitabilitas  perusahaan.  Selain  itu,  perubahan  kebijakan  memerlukan  penyesuaian dalam  sistem  akuntansi  dan  pengaturan  perpajakan  perusahaan.  Yoke  &  Chan  (2018) menunjukkan bahwa PPN secara signifikan mempengaruhi kinerja bisnis.
Dengan  masuknya  Batubara  sebagai  barang  kena  pajak  akan  berpengaruh  terhadap  harga pokok penjualan ( cost production ) dari batubara tersebut. Hal ini karena biaya yang dikeluarkan sehubungan  dengan  pembelian  barang  kena  pajak  atau  jasa  kena  pajak  yang  berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan dapat diakui sebagai pengurang pajak keluaran.
PT XYZ merupakan perusahaan di bidang pertambangan batubara yang menjadi objek dalam penelitian  ini.  Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  UU HPP terhadap kewajiban PPN PT XYZ dan dampak implementasi UU HPP terhadap manajemen pajak  PT  XYZ.  Pendekatan  kualitatif  digunakan  sebagai  metode  dalam  penelitian  ini.  Metode penelitian kualitatif lazim digunakan untuk melakukan investigasi dan memahami masalah sosial.
Penelitian  ini  cukup  penting  karena  industri  batubara  di  Indonesia  menyumbang  85%  dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rahajeng KH, 2021). Walaupun UU HPP tergolong relatif baru  karena  ditetapkan  2  tahun  yang  lalu,  sudah  terdapat  beberapa  penelitian  lain  mengenai harnominasi  pajak    seperti  untuk  orang  pribadi(Pramudita  &  Okfitasari,  2022)  maupun  dari perspektif negara sebagai pemungut pajak (Harjunawati & Addin, 2022; Putri & Muhasan, 2021). Namun peneliti belum menemukan adanya penelitian yang mengambil sudut pandang perusahaan sebagai  objek  dari  aturan  ini,  khususnya  sektor  batubara.    Melalui  penelitian  ini  diharapkan perusahaan  batubara  lainnya  bisa  mengambil  pelajaran  yang  didapat  dan  menjadi  pertimbangan dalam pengelolaan pajak.

## STUDI LITERATUR
Pajak  pertambahan  nilai,  menurut  Bjorn  Matthiasson  (1970)  ,  adalah  pajak  penjualan  yang dikenakan pada setiap nilai tambah pada barang atau jasa setiap kali barang atau jasa dialihkan. Setiap  mata  rantai  dalam  proses  produksi-distribusi  bertindak  sebagai  pemungut  pajak  di  setiap titik yang dilewati pada saat produk berpindah tangan, hingga produk berada di tangan konsumen akhir  yang  akan  menanggung  pajak  seluruhnya.  Adam  Smith,  seorang  Ekonom  Inggris, mengusulkan  The  Four  Maxims  sebagai  dasar  perpajakan.  Ada  empat  kriteria  pedoman pemungutan  pajak,  menurut  Adam  (Smith,  1962),  antara  lain  kesetaraan,  kepastian,  kemudahan pembayaran,  dan  ekonomi  dalam  pemungutan.  Pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  apabila dikaitkan  dengan  asas  pemungutan  pajak  tersebut  adalah  sebagai  pelaksanaan  asas  certainty. Pajak  Pertambahan  Nilai  dapat  memberikan  kejelasan  hukum  kepada  pembayar  pajak  negara tentang jumlah pajak yang harus mereka bayar.
Menurut  Alan  Tait  (1988),  nilai  tambah  merupakan  nilai  yang  diterbitkan  oleh  produsen (yang dapat merupakan  pabrik,  distributor,  agen  periklanan,  penata  rambut,  petani,  pelatih,  atau pemilik  sirkus),  yang  ditambahkan  ke  dalam  bahan  baku  atau  pembeliannya  (selain  upah) sebelum  produk  tersebut  dijual.  Pada  dasarnya  seluruh  input  dapat  berupa  bahan  mentah, transportasi,  sewa  dan  lain-lain.  Lalu  para  pekerja  ditugaskan  untuk  bekerja  dalam  memproses input  tersebut,  sebelum  akhirnya  dijual.  Dalam  proses  ini,  pada  umumnya  terdapat  profit  yang tersisa  dari  proses  penjualan  tersebut.  Oleh  karena  itu  dalam  penghitungan  nilai  tambah,  dapat
menggunakan dua pendekatan, yaitu upah ditambah profit, atau output dikurang input.
Sejak  tahun  1983,  PPN  diberlakukan  di  Indonesia.  Dengan  ditetapkannya  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1983  tentang  PPnBM  dan  PPN  Barang  dan  Jasa.  Dalam  perjalanannya  sudah dilakukan  beberapa  kali  perubahan  terhadap  undang-undang  tersebut.  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan UU No. 7 Tahun 2021 merupakan undang-undang terakhir yang mengubah UU PPN. Beberapa  penelitian  sebelumnya  terkait  dengan  perubahan  kebijakan  perpajakan  yang berpengaruh  secara  umum  maupun  secara  khusus  terhadap  kinerja  keuangan  perusahaan  telah dilakukan. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan beberapa penelitian terdahulu:
Tabel 1. Penelitian Terdahulu. No  Tahun   Peneliti Judul 1 2022 Sofyan Hadi dan Jennifer Analisis Dampak Dan Efektivitas Adanya Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perpajakan Terhadap Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Pada PT Suprajaya Duaribu Satu 2 2022 Firdiyawan Lisdiyanto dan Suparna Wijaya Analysis Of Value Added Tax Potential Revenue Using Input-Output Table 3 2022 Neba Bhalla, Inderjit Kaur dan Rakesh Kumar Sharma Examining the Effect of Tax Reform Determinants, Firms’ Characteristics and Demographic Factors on the Financial Performance of Small and Micro Enterprises. Sustainability 4 2020 Nafis Dwi Kartiko Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Pada Barang Hasil Pertambangan atau Pengeboran Pasca Undang-Undang Cipta Kerja 5 2018 Cheng Yan dan Liu Qun Analysis of the influence of "business tax to VAT" on financial management of enterprises 6 2018 Liew Mei Yoke dan Sok-Gee Chan The Impact of Value Added Tax On Manufacturing Performance In ASEAN 7 2010 Symons et al. The impact of VAT compliance on business 8 2011 Jing Cai dan Ann Harrison (2011) The Value-Added Tax Reform Puzzle
Tujuan  penelitian    Sofyan  Hadi  dan  Jennifer  (2022)  adalah  untuk  memastikan  pengaruh  dan efektivitas undang-undang hak cipta karya pajak. Berdasarkan temuan penelitiannya, Sofyan Hadi dan  Jennifer  berkesimpulan  bahwa  pemberian  fleksibilitas  UU  Cipta  Kerja  dalam  pengajuan kredit  pajak  masukan  berpengaruh  positif  terhadap  perhitungan  kredit  pajak  masukan  di  PT Suprajaya  Duaribu  Satu.  Kajian  ini  juga  menemukan  bahwa  masih  terdapat  beberapa  kendala dalam  implementasi  perpajakan  UU  Cipta  Kerja,  seperti  kurangnya  pengetahuan  dan  kesadaran akan perubahan undang-undang perpajakan.
Tabel  input-output  (IO)  digunakan  oleh  Firdiyawan  Lisdiyanto  dan  Suparna  Wijaya(2022) untuk melakukan penelitian tentang kemungkinan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia  dan  membuat  perbandingan  dengan  data  penerimaan  PPN  yang  sebenarnya.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  potensi  penerimaan  PPN  yang  dihitung  menggunakan  IO  lebih tinggi  daripada  data  penerimaan  PPN  yang  sebenarnya.  Selain  itu,  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  sektor  usaha  jasa,  transportasi,  dan  perdagangan  memiliki  potensi  terbesar  untuk penerimaan  PPN.  Penelitian  ini  memiliki  implikasi  penting  dalam  hal  kebijakan  perpajakan  di Indonesia.  Temuan  penelitian  ini  dapat  dijadikan  pedoman  bagi  pemerintah  untuk  menentukan industri yang paling potensial guna memaksimalkan pemungutan PPN.
Neba  Bhalla,  Inderjit  Kaur  dan  Rakesh  Kumar  Sharma  (2022) melakukan penelitian  terhadap pengaruh  reformasi  perpajakan  terhadap  kinerja  keuangan  perusahaan  kecil  dan  menengah hasilnya menunjukkan bahwa faktor seperti peraturan pajak, biaya pajak, dan kesadaran pemilik usaha tentang kewajiban pajak mempengaruhi kinerja keuangan usaha kecil dan mikro. Selain itu, faktor-faktor seperti jenis usaha, ukuran perusahaan, dan demografi pemilik juga mempengaruhi
kinerja keuangan perusahaan.
Nafis  Dwi  Kartiko  (2020)  melakukan  penelitian  dengan  judul  Perlakuan  Pajak  Pertambahan Nilai  Pada  Barang  Hasil  Pertambangan  Atau  Pengeboran  Pasca  Undang-Undang  Cipta  Kerja berkesimpulan  bahwa  Setelah  Undang-Undang  Cipta  Kerja  resmi  berlaku  penyerahan  hasil pertambangan  batubara  yang  tidak  lagi  digolongkan  sebagai  barang  yang  tidak  dikenai  Pajak Pertambahan  Nilai,  Serta  Pengusaha  yang  menyerahkan  hasil  pertambangan  batubara  sebelum diproses  menjadi  briket  batubara  sebelum  Undang-Undang  Cipta  Kerja  berlaku,  maka  harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
Cheng  Yan  dan  Liu  Qun  (2018)  melakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menganalisis pengaruh perubahan sistem pajak dari "business tax" menjadi "value-added tax" (VAT) terhadap manajemen  keuangan  perusahaan  di  China.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perubahan sistem  pajak  tersebut  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  manajemen  keuangan perusahaan,  terutama  dalam  hal  penerimaan  dan  pengeluaran  pajak  serta  pengaruhnya  terhadap profitabilitas  perusahaan.  Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  bahwa  perubahan  ini  memerlukan penyesuaian dalam sistem akuntansi dan pengaturan perpajakan perusahaan.
Liew  Mei  Yoke  dan  Sok-Gee  Chan  (2018)  melakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk mengevaluasi  dampak  dari  pajak  nilai  tambah  (VAT)  terhadap  kinerja  industri  manufaktur  di ASEAN. Penelitian ini menggunakan data dari industri manufaktur di lima negara ASEAN dari tahun  2000  hingga  2017,  dan  mengadopsi  metode  analisis  regresi  panel  dengan mempertimbangkan faktor lainnya yang akan berpengaruh terhadap kinerja industri manufaktur. Temuan menunjukkan bahwa VAT secara signifikan mempengaruhi produktivitas, investasi, dan pengembangan ekspor sektor manufaktur ASEAN. VAT memiliki efek negatif pada pertumbuhan produktivitas dan investasi, tetapi efek positif pada ekspor.
Jing  Cai  dan  Ann  Harrison(2011)  dalam  penelitiannya  membahas  tantangan  reformasi  pajak nilai  tambah  (VAT)  di  negara-negara  berkembang.  Penelitian  ini  menyoroti  beberapa  perkara yang dialami oleh negara-negara berkembang dalam mereformasi sistem VAT mereka, termasuk kesulitan  dalam  mengidentifikasi  dan  mengurangi  kesenjangan  pajak,  serta  risiko  kehilangan pendapatan  pajak.  Beberapa  solusi  untuk  mengatasi  tantangan  tersebut  diantaranya  perluasan basis pajak VAT, pembenahan administrasi pajak, dan pemantauan serta peningkatan kesadaran tentang pajak.

## METODE
Metodologi dalam penelitian ini adalah kualitatif. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan  sebelumnya,  teknik  kualitatif  diadopsi.  Penelitian  kualitatif  dapat  menyampaikan pendapat  mendalam  dari  sumber,  membuat  gambaran  menyeluruh,  komprehensif  dengan menggunakan  kata-kata,  dan  dipersiapkan  dengan  dasar  ilmiah  (Creswell,  1994).    University  of Newcastle  (2019)  memaparkan  bahwa  pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk  menjawab  suatu pertanyaan  mengenai  pengalaman  atau  perspektif.  Menurut  Farida  (Nugrahani,  2014),  dengan menggunakan  teknik  penelitian  kualitatif,  dimungkinkan  untuk  mengungkapkan  penemuan- penemuan yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan teknik statistik atau cara kuantitatif lainnya. Studi ini merupakan studi studi kasus. Studi kasus dipilih karena pertanyaan pertanyaan penelitian  ini  dapat  dijawab  melalui  studi  kasus.  Dengan  menggunakan  penelitian  studi  kasus diharapkan  dapat  memberikan  hasil  Analisa  yang  mendalam  dan  dapat  menjawab  pertanyaan penelitian yang diungkapkan pada bab sebelumnya.
Populasi  penelitian  ini  terdiri  dari  semua  individu  dengan  pengetahuan  yang  cukup  tentang kasus  yang  diselidiki  dan/atau  informasi  yang  relevan.  Kemudian  untuk  mengambil  sebanyak mungkin informasi dalam berbagai bentuk dan sumber, dilakukanlah proses pengambilan sample. Purposive  sampling digunakan  untuk  melakukan  proses  pengambilan  sampel.  Cara mengumpulkan  data  yang bergantung  pada tujuan  dan  tuntutan  penelitian  disebut "pengambilan sampel  yang  bertujuan".  Data  primer  dan  sekunder  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Wawancara langsung  dan pengumpulan  data  online  digunakan  untuk  pengumpulan.  Data  tersebut  kemudian dikumpulkan,  dianalisis,  dan  kemudian  dijadikan  dasar  dalam  melaksanakan  langkah  penelitian berikutnya.  Responden  dari  penelitian  ini  terdiri  dari  dua  pihak,  yaitu  dari  pihak  PT  XYZ  dan pihak Ditjen Pajak.
Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data pertama penelitian. Menurut
Usman & Akbar (2017), wawancara adalah metode komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih bertukar pertanyaan dan jawaban secara lisan atau tertulis. Wawancara bukan hanya berarti kedua  orang  tersebut  bertemu  secara  tatap  muka  atau  langsung  melainkan  dapat  juga  melalui telepon  atau  e-mail.  Menurut  (Sugiarto,  2017),  wawancara  semi-terstruktur  adalah  jenis wawancara  yang  umumnya  digunakan,  dilakukan  secara  tertulis  dan  meminta  tanggapan responden dalam bentuk uraian singkat terkait pertanyaan terbuka ( open-ended ) yang spesifik. Direksi PT XYZ menjadi informan pertama dalam wawancara penelitian ini karena merupakan pemilik  kebijakan  dan  mengarahkan  serta  mengelola  bisnis  sesuai  dengan  tujuan  dan kepentingannya.  Narasumber  kedua  adalah  Manajer  Keuangan,  Akunting dan  Pajak  PT  XYZ yang  merupakan  pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  penyusunan  dan  pelaporan  keuangan serta pajak pajak perusahaan. Narasumber yang ketiga adalah  Staf Bidang Pajak PT XYZ sebagai orang  yang  bertanggung  jawab  atas  pengumpulan  bukti  bukti  untuk  penyusunan  dan  pelaporan perpajakan perusahaan. Narasumber keempat adalah Account Representative ( AR ) Ditjen Pajak Area Kerja PT XYZ sebagai pegawai  yang memberikan layanan dan bimbingan dalam pelaporan perpajakan.
Dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  PPN  atas  batubara  menjadi  sumber data sekunder untuk penelitian ini. Dokumen tersebut diantaranya adalah SPT masa PPN, Invoice, faktur pajak serta laporan keuangan perusahaan. Hal ini diperlukan untuk memperoleh informasi yang relevan terkait  dengan  pengenaan  PPN  pada  Batubara.  Menurut  Sekaran &  Bougie  (2017) analisis  konten  merupakan  teknik  analisis  data  yang  bersifat  observasional  dan  ditujukan  untuk melakukan evaluasi dan analisis secara sistematis atas suatu bentuk komunikasi yang ada. Dengan menggunakan  konten  analisis  peneliti  akan  lebih  memahami  data  yang  diperoleh  yang  berupa kumpulan kata kata dan melakukan analisis atas kata kata tersebut (Elo & Kyngas, 2008).
Informasi yang dianalisis dan dievaluasi dalam penelitian ini adalah berupa Laporan Keuangan PT XYZ dan Laporan Perpajakan berupa SPT Masa PPN. Analisis dan evaluasi dilakukan dengan cara  membandingkan  informasi  yang  disajikan  Laporan  Keuangan  tersebut  antara  sebelum  dan sesudah  berlakunya  UU  Nomor  7  tahun  2021  dan  dipadukan  dengan  hasil  wawancara  yang diperoleh dari para Narasumber.
Teknik  dari  kelompok  metode  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  tahap  analisis  data. Pendekatan  triangulasi  adalah  metodologi  penelitian.  Data  dari  berbagai  sumber  dianalisis  dan dipadukan dengan menggunakan pendekatan triangulasi. Ungkapan ini mengacu pada pertemuan pendekatan  untuk  memahami  fenomena,  dan  itu  berasal  dari  bidang  navigasi  dan  strategi  di militer.  Informasi  yang  dikumpulkan  pada  langkah  pertama  kemudian  diinvestigasi  secara menyeluruh  dan  induktif  menggunakan  teori,  aturan,  dan  regulasi  perpajakan,  serta  topik  lain yang dinilai relevan.

## HASIL
Penelitian ini dilakukan pada bisnis batubara PT XYZ di Wilayah Kutai Kalimantan Timur. PT XYZ  mempunyai  luas  Wilayah  Izin  Usaha  Operasi  Produksi  sebanyak  5.000  Ha.  Kapasitas produksi tahunan PT XYZ adalah 1.650.000 ton. Kegiatan utama PT XYZ adalah mengkonversi bahan  baku  batubara  menjadi  batubara  yang  siap  dijual.  Proses  ini  diawali  dengan  pembukaan areal  penambangan  ( Land  Clearing ),  dilanjutkan  dengan  penyisihan  batuan  penutup  ( Waste Removal ),  penumpukan  batuan  penutup  ( Disposal ),  penambangan  batubara  ( Coal  Mining ), penyimpanan  stok  batubara  (ROM Stockpile ),  pengangkutan  batubara  ke  pelabuhan  ( Coal Transport ), pengapalan, dan pengiriman. Pemilihan PT XYZ didasarkan pada kapasitas produksi perusahaan  yang  tinggi,  yang  tentunya  akan  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap bisnis  ketika  kebijakan  perpajakan  berkembang.  PT  XYZ  dikendalikan  oleh  seorang  direktur utama.  Dibawah  direktur  utama  terdapat  empat  bagian  yaitu  Administrasi,  Internal  Audit, Operational dan Keuangan. Bagian yang membawahi pelaporan perpajakan dan laporan keuangan berada  di  bagaian  Keuangan.  Dapat  dilihat  Gambar  1  menggambarkan  struktur  organisasi  PT XYZ secara keseluruhan.
Gambar 1. Struktur Organisasi PT XYZ
Berdasarkan data pelaporan SPT masa PPN masa bulan April sampai dengan bulan Desember tahun  2022  pada  Tabel  di  bawah  terlihat  bahwa  pada  masa  Agustus,  September,  Oktober  dan Desember  status  SPT  PT XYZ  adalah  kurang  bayar.  Hal ini  terjadi  karena  pajak  keluaran lebih tinggi  dari  pajak  masukan  yang  dapat  dikreditkan.  Atas  kurang  bayar  tersebut  PT  XYZ  telah melakukan penyetoran pada kas negara dengan melakukan pembayaran pada bank persepsi yang ditunjuk pemerintah. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Kode jenis MAP 411211 – 100 (Kode pembayaran masa untuk jenis pajak PPN).
Tabel 2. Status Pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ Selama Tahun 2022.
No. Masa Tahun Normal / Pembetulan Jenis SPT Status SPT 1 04-Apr 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM Lebih Bayar 2 05-May 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM Lebih Bayar 3 06-Jun 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM Lebih Bayar 4 07-Jul 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM Lebih Bayar 5 08-Aug 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM Lebih Bayar 6 08-Aug 2022 Pembetulan Ke-1 SPT Masa PPN dan PPnBM Kurang Bayar 7 09-Sep 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM Kurang Bayar 8 10-Oct 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM Kurang Bayar 9 11-Nov 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM Lebih Bayar 10 12-Dec 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM Kurang Bayar
Sumber tabel : SPT Masa PPN PT XYZ, telah diolah kembali
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  PT  XYZ  mengalami  keterlambatan  dalam  penyampaian  SPT Masa  PPN.  Peraturan  Dirjen  Pajak  No.  14/PJ/2010  menetapkan  bahwa  SPT  Masa  PPN  harus disampaikan paling lambat akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan pelaporan dikarenakan PT XYZ mengalami penyesuaian terhadap pelaksanaan kewajiban yang baru berupa pelaporan SPT Masa PPN. Hal tersebut terkonfirmasi dengan hasil wawancara dengan salah satu staf PT XYZ:
“ Kemarin di tahun 2022 beberapa kali kami terlambat lapor SPT Masa PPN, Karena masih penyesuaian dalam pembuatan SPT Masa PPN terutama saat pembuatan faktur pajak ” (Staff Accounting and Tax, 2023).
“ Memberikan  edukasi,  sosialisasi  terhadap  peraturan  yang  baru.  Karena  dengan  adanya peraturan yang baru ada kewajiban perpajakan yang baru yang harus dilakukan oleh wajib pajak  hal  ini  biasanya  memerlukan  waktu  penyesuaian.  Salah  satu  tujuan  sosialisasi  agar wajib  pajak  paham  sehingga  tidak  terjadi  terlambat  lapor  ataupun  setor ”  (Account Representative 1, 2023).
Tabel 2 Ketepatan Pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ Selama Tahun 2022
No. Masa Tahun Normal / Pembet ulan Jenis SPT Tanggal Lapor Status Lapor 1 04-Apr 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM 31/05/2022 Tepat Waktu 2 05-May 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM 06/07/2022 Terlambat 3 06-Jun 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM 30/09/2022 Terlambat 4 07-Jul 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM 30/09/2022 Terlambat 5 08-Aug 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM 19/10/2022 Terlambat 6 08-Aug 2022 Pembetul an I SPT Masa PPN dan PPnBM 02/05/2023 - 7 09-Sep 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM 19/12/2022 Terlambat 8 10-Oct 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM 20/12/2022 Terlambat 9 11-Nov 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM 30/12/2022 Tepat Waktu 10 12-Dec 2022 Normal SPT Masa PPN dan PPnBM 03/02/2023
Terlambat
Sumber tabel : SPT Masa PPN PT XYZ, telah diolah kembali

## PEMBAHASAN
Wajib  pajak  badan  dan  perorangan  akan  terpengaruh  oleh  perubahan  undang-undang perpajakan dalam hal memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Di industri batubara, perubahan signifikan  telah  terjadi.  Pemerintah  mengubah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  untuk menghapus  batu  bara  dari  daftar  barang  yang  dilarang  kena  pajak.  Hal  ini  semakin  didukung dengan dicabutnya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  sehingga  PPN  akan  terutang  pada  saat  pengiriman batubara. Tentu saja, bea pajak tambahan akan muncul ketika komoditas tidak kena pajak diubah menjadi produk kena pajak.
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang menyediakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena  Pajak  yang  dikenai  pajak  berdasarkan  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Tahun 1984  dan  perubahannya  menurut  Pasal  1  Undang-Undang  KUP.  Kewajiban  wajib  pajak  untuk mendaftar  sebagai  PKP  semakin  meningkat  dengan  masuknya  batubara  ke  dalam  BKP.  Hal tersebut  sebagaimana  tertuang  dalam  penjelasan  Pasal  3A  UU  PPN  yang  menyebutkan  bahwa pengusaha yang menyerahkan barang dan/atau jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau mengekspor  Jasa  Kena  Pajak,  Barang  Kena  Pajak,  dan/atau  Barang  Kena  Pajak  tidak  berwujud wajib : a) melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, b) memungut pajak  yang  terutang,    c)  Jika  pajak  keluaran  lebih  besar  dari  pajak  masukan  yang  dapat dikreditkan,  setor  pajak  pertambahan  nilai  yang  terkumpul.  Anda  juga  harus  menyetor  pajak penjualan yang harus dibayar atas barang mewah., dan d) memberikan perhitungan pajak.
Pemilik  usaha  kecil  yang  anggarannya  dibatasi  oleh  menteri  keuangan  dibebaskan  dari  tugas tersebut di atas. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan
PPN Bagi Pengusaha Kecil, pengusaha yang dalam satu tahun anggaran memiliki omzet minimal Rp4,8  miliar  wajib  mengikuti  PKP.  Karena  PT  XYZ  menghasilkan  pendapatan  lebih  dari  4,8 miliar dalam satu tahun, maka harus didaftarkan sebagai bisnis kena pajak. Hal ini dikonfirmasi dengan hasil wawancara Account Representative sebagai berikut:
“ Dengan  berlakunya  Undang  Undang  yang  baru  (UU  Cipta  Kerja  dan  HPP)  bagi  wajib pajak  yang  bergerak  dalam  sektor  batubara  diharapkan  segera  untuk  mendaftarkan  diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ” (Account Representative 1, 2023).
Menurut pengertian pasal 3a UU PPN, Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena  Pajak  memiliki  empat  kewajiban  untuk  memenuhi:  a)  Melaporkan  usahanya  untuk dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  yang  dilakukan  oleh  PT  XYZ;  b)  Memungut  pajak yang terutang; c) Melaporkan perhitungan pajak; dan d) menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat ditagih.
Berdasarkan data sekunder yang diperoleh, PT XYZ akan mulai mengumpulkan penjualan batu bara  pada  tahun  2022.  Pelaporan  SPT  masa  PPN  dari  April  hingga  Desember  2022  menjadi buktinya.  Memungut  PPN  yang  terutang  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  PT XYZ sebagaimana terkonfirmasi dengan hasil wawancara sebagai berikut.
Menurut  data  sekunder  berupa  laporan  SPT  PPN  berkala,  PT  XYZ  telah  memenuhi komitmennya dengan menyetorkan akumulasi pajak pertambahan nilai dalam hal pajak keluaran lebih dari pajak masukan yang dapat dikreditkan. Data status pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.
PT XYZ telah melakukan kewajiban berupa melaporkan penghitungan pajak. Tabel 1 di bagian hasil  menunjukkan  hal  ini.  Pelaporan  penghitungan  pajak  harus  dilakukan  tepat  waktu  agar terhindar  dari  sanksi  denda  keterlambatan.  Pada  Tabel  2  bagian  Hasil  dapat  dilihat  ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN.
Penjelasan  di  atas  menyebutkan  kewajiban  setelah  PT  XYZ  menjadi  Pengusaha  kena  pajak. Bagaimanakah  dengan  hak  yang  diperoleh?  Hak  yang  didapat  setelah  dikukuhkan  sebagai pengusaha  kena  pajak  adalah  kesanggupan  untuk  memperoleh  pengembalian  atau  kompensasi atas kelebihan pajak apabila pajak masukan lebih tinggi dari pajak keluaran atau penjualan, dan untuk mengkreditkan pajak masukan/pembelian pada BKP/JKP.
Pajak Masukan yang telah dibayarkan atas perolehan Barang Kena Pajak dapat dikreditkan oleh PT  XYZ.  Dimungkinkan  untuk menentukan  pembelian  Barang  Kena  Pajak yang  dilakukan  dari mitra  transaksi,  termasuk  PPN.  Lawan  transaksi  pasti  telah  melakukan  pemungutan  PPN  atas transaksi  tersebut.  Apabila  PT  XYZ  bukan  pengusaha  kena  pajak  maka  PT  XYZ  tidak  bisa melaksanakan pengkreditan terhadap pajak masukan tersebut.
Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai badan usaha kena pajak juga memiliki pilihan untuk meminta  restitusi  atau  penggantian  pajak  yang  belum  dibayar.  Terdapat  beberapa  jangka  waktu pelaporan  SPT  Masa  PPN  dengan  status  lebih  bayar,  sebagaimana  tercantum  pada  bagian  hasil Tabel 1. PT XYZ memiliki opsi untuk memperbaiki kelebihan pembayaran atau mengkompensasi periode berikutnya. Berdasarkan data sekunder berupa SPT Masa PPN PT XYZ, SPT Masa PPN Masa April, Mei, Juli serta November PT XYZ memilih untuk melakukan kompensasi atas lebih bayar tersebut ke masa pajak berikutnya.
Masuknya batubara menjadi barang kena pajak berimbas pada setiap transaksi atau penyerahan batubara  menjadi  terutang  PPN.  Pada  saat  perusahaan  PT  XYZ  menyerahkan  atau  menjual batubara,  pihak  pembeli  akan  membayar  sejumlah  harga  jual  batu  bara  ditambah  dengan  PPN. Hal tersebut sebagaimana disebutkan pada bab II Pajak pertambahan nilai adalah pajak penjualan yang  dikenakan  pada  setiap  nilai  yang  ditambahkan  ke  produk  atau  layanan  setiap  produk  atau layanan  tersebut  berubah/berpindah  tangan  (Bjorn  Matthiasson).  Dengan  demikian  nilai  yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli dengan masuknya batubara sebagai barang kena pajak akan semakin besar (karena ditambah dengan membayar PPN).
Atas hal tersebut wajib pajak harus memperhitungkan kembali harga jual yang akan diberikan kepada  pembeli.  Karena  apabila  harga  jual  terlalu  tinggi  beban  pembayaran  yang  ditanggung pembeli semakin besar (harga jual ditambah PPN). Apabila harga jual terlalu tinggi tentunya akan kurang  kompetitif  apabila  dibandingkan  dengan  perusahaan  lain.  PT  XYZ  telah  melakukan
peninjauan  ulang  terhadap  harga  jual  yang  mereka  berikan  kepada  para  pembeli.  Hal  ini terkonfirmasi dengan hasil wawancara sebagai berikut:
“ tentunya harga jual akan kami tinjau ulang, karena dengan adanya peraturan ini kami masih bisa menghemat HPP dengan mengkreditkan pajak masukan ” (Direksi, 2023).
Kinerja  keuangan  perusahaan  akan  terkena  dampak  langsung  dari  perubahan  harga  jual tersebut.  Penelitian  oleh  Neba  Bhalla,  Inderjit  Kaur,  dan  Rakesh  Kumar  Sharma  (2022) mendukung hal ini. Mereka yang melakukan penelitian terhadap pengaruh reformasi perpajakan terhadap  kinerja  keuangan  dan  berkesimpulan  bahwa  faktor-faktor  seperti  jenis  usaha,  ukuran perusahaan, dan demografi pemilik juga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
Pengenaan  PPN  terhadap  batubara  akan  mempunyai  risiko  terhadap  kontrak  atau  perjanjian yang  dilakukan  sebelum  peraturan  tersebut  berlaku.  Kontrak  yang  lama  tentunya  tidak memperhitungkan akan adanya pajak pertambahan nilai atas penyerahan PPN. Pada kontrak yang tidak menyebutkan adanya PPN tentunya akan membuat penafsiran apakah harga yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk dengan PPN atau tidak. Hal ini tentunya akan dapat menimbulkan konflik  antara  pembeli  dan  penjual.  Pihak  pembeli  akan  beranggapan  bahwa  harga  yang tercantum  sudah  termasuk  PPN  sedangkan  Pihak  penjual  akan  beranggapan  bahwa  harga  yang tercantum  belum  termasuk  PPN.  Sebagai  perbandingan  harga  jual  termasuk  dan  tidak  termasuk PPN dapat dilihat sebagai berikut pada tabel 3:
Tabel 3 Perbandingan Harga Jual Dengan dan Tanpa PPN
Penjual (PT XYZ) Harga berdasarkan kontrak 72,735,692,233 Harga belum termasuk PPN PPN 8,000,926,146 Jumlah yang harus dibayar pembeli 80,736,618,379 Pembeli Harga berdasarkan kontrak 72,735,692,233 Harga sudah termasuk PPN Harga tanpa PPN 65,527,650,660 PPN 7,208,041,573 Jumlah  yang  harus  dibayar  kepada  penjual  (PT XYZ) 72,735,692,233
Sumber tabel : SPT Masa PPN PT XYZ, diolah kembali
Penyelesaian  dari  permasalahan  tersebut  dengan  melakukan  adendum  atas  kontrak-kontrak yang  dibuat  sebelum  peraturan  perpajakan  (UU  HPP)  berlaku.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara sebagai berikut:
“ kontrak-kontrak yang lama harus dilakukan adendum, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan ” (Direksi, 2023).
Dengan masuknya batubara menjadi barang kena pajak maka setiap pembelian yang berkaitan dengan  penyerahan  batubara  dapat  dikreditkan  oleh  perusahaan.  Teknik  "pengkreditan  pajak masukan" memungkinkan bisnis untuk mengganti PPN apa pun yang telah mereka bayarkan atas produk atau layanan yang dibeli. Tata cara pengkreditan faktur pajak masukan merupakan salah satu cara untuk mengembalikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dibayarkan.
Wajib Pajak berhak untuk memasukkan kredit pajak setelah statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak  telah  ditetapkan.  Dengan  dikukuhkannya  PT  XYZ  sebagai  pengusaha  kena  pajak sebagaimana  dibahas  pada  bagian  sebelumnya,  maka  PT  XYZ  mempunyai  hak  untuk mengkreditkan  pajak  masukan.  Penggunaan  kredit  pajak  masukan  bukanlah  sesuatu  yang  harus dilakukan  oleh  semua  perusahaan  kena  pajak.  Wajib  pajak  dapat  memilih  untuk  melakukan pengkreditan  pajak  masukan  atau  membiayakan  pajak  masukan  tersebut.  Sebagai  gambaran perbandingan  apabila perusahaan tidak mengkreditkan  atau membebankan pajak  masukan  dapat dilihat sebagai berikut pada tabel 4:
Tabel 4 Perbandingan Pengkreditan dan Pembebanan Pajak Masukan. Uraian Dikreditkan Dibebankan Harga Beli 68,700,049,041 68,700,049,041 Pajak Masukan 7,557,005,395 7,557,005,395 HPP 68,700,049,041 76,257,054,436
Sumber : SPT Masa PPN PT XYZ, diolah kembali
Berdasarkan  perbandingan  tersebut  perusahaan  yang  memilih  untuk  mengkreditkan  pajak masukan  akan  berdampak  pada  HPP  dan  Gros  Margin  yaitu  Gros  margin  lebih  besar  dan  HPP akan lebih rendah karena pajak masukan yang sebelumnya ikut dibebankan sekarang tidak masuk dalam perhitungan HPP tersebut. Sedangkan bagi perusahaan yang memilih untuk membebankan pajak masukan yang telah diperoleh akan membuat gros margin lebih kecil dan HPP akan lebih besar karena pajak masukan ikut masuk dalam perhitungan HPP tersebut .
PT XYZ lebih memilih untuk mengkreditkan pajak masukan, hal ini terlihat dari data sekunder berupa SPT Masa PPn yang dilaporkan dimana pada setiap masa yang dilaporkan apabila terdapat pajak  masukan  selalu  dikreditkan  oleh  PT  XYZ.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya yang  menemukan  bahwa  manajemen  keuangan  perusahaan  secara  signifikan  dipengaruhi  oleh perubahan peraturan pajak (Cheng Yan dan Liu Qun. 2018).
Penambahan kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT Masa PPN tentunya akan menambah beban administrasi bagi perusahaan. Pada saat ini pelaporan SPT Masa PPN menggunakan sistem e-faktur.  Penerapan  e-faktur  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan  langkah  yang  diambil institusi  perpajakan  (DJP)  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  dalam  sistem perpajakan di Indonesia. Untuk bisnis, hal ini tentunya membutuhkan infrastruktur yang kuat dan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  siap.  Infrastruktur  yang  memadai  diperlukan  untuk mendukung sistem e-faktur PPN, seperti akses internet yang stabil dan cepat serta teknologi yang memadai.  Selain  kesiapan infrastruktur,  SDM  yang terampil  dan  terlatih juga merupakan  faktor kunci  dalam  keberhasilan  penerapan  e-faktur  PPN.  SDM  yang  handal  dan  terlatih  akan  mampu memahami dan mengelola sistem e-faktur PPN dengan baik.
Pada awal waktu pemenuhan kewajiban perpajakan SPT Masa PPN, PT XYZ sebisa mungkin melakukan  dengan menghandle  sendiri  melalui  staf accounting  dan  pajak  yang  dimiliki.  Seperti terlihat  pada  tabel  2  pada  awal  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  pelaporan  SPT  Masa  PPN, perusahaan  memerlukan  penyesuaian.  Hal  ini  sebagaimana  disebutkan  dalam  penelitian sebelumnya  oleh  Cheng  Yan  dan  Liu  Qun  (2018)  perubahan  sistem  pajak  memerlukan penyesuaian dalam sistem akuntansi dan pengaturan perpajakan perusahaan.
Pengukuhan  PT  XYZ  sebagai  pengusaha  kena  pajak  memang  memberikan  beberapa keuntungan. Akan tetapi perlu dilihat bahwa terdapat beberapa risiko yang harus di mitigasi oleh PT  XYZ  terkait  statusnya  sebagai  pengusaha  kena  pajak.  Beberapa  risiko  tersebut  diantaranya adalah a) Risiko kepatuhan pajak, b) Risiko pengawasan pajak, c) Risiko pembayaran pajak yang tinggi, dan d) Risiko reputasi bisnis.
Risiko kepatuhan pajak yaitu PT XYZ harus mematuhi aturan pajak yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran aturan, pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana. Sanksi administrasi dapat berupa Surat Tagihan Pajak karena keterlambatan bayar ataupun keterlambatan lapor.  Sedangkan  sanksi  pidana  dapat  terjadi  apabila  PT  XYZ  bertransaksi  dengan  kelompok penerbit faktur pajak fiktif.
Potensi pengawasan pajak adalah otoritas pajak (DJP) akan memantau kegiatan pelaporan dan pembayaran pajak PT XYZ. Jika terdapat ketidaksesuaian antara laporan dan realita di lapangan, PT XYZ dapat dilakukan kegiatan pemeriksaan dan dikenakan sanksi oleh pihak pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer, memiliki keterbatasan. Pada pengumpulan data primer  peneliti  belum  mendapatkan  narasumber  dari kantor  pusat  DJP  selaku  pembuat/perumus kebijakan masuknya batubara menjadi barang kena pajak.
Aspek  risiko  pembayaran  pajak  yang  tinggi  yang  dimaksud  adalah  apabila  PT  XYZ  lebih memilih  untuk  membebankan  pajak  masukan  maka  setiap  bulannya  PT  XYZ  harus  membayar pajak  keluaran  tanpa  memperhitungkan  pajak  masukan.  Selain  itu,  jika  memutuskan  untuk
mengkreditkan  pajak  masukan  PT  XYZ,  maka  harus  berhati-hati  untuk  memastikannya  sesuai dengan  semua  persyaratan  dan  memang  layak  untuk  dikreditkan.  Jika  PT  XYZ  tidak  dapat memenuhi kewajiban pembayaran pajak, maka dapat dikenakan sanksi berupa denda.
Sedangkan  untuk  risiko  reputasi  bisnis:  Jika  terjadi masalah  dalam  administrasi  pajak,  hal  ini dapat  mempengaruhi  reputasi  bisnis  PT  XYZ.  Masyarakat  dan  konsumen  dapat  kehilangan kepercayaan  pada  PT  XYZ.  Pengkreditan  dan  pembebanan  pajak  masukan  merupakan  pilihan bagi perusahaan. Perusahaan harus memilih manakah yang terbaik diantara dua pilihan tersebut. Seperti  diungkapkan  dalam  pembahasan  sebelumnya  bahwa  PT  XYZ  lebih  memilih  untuk mengkreditkan  pajak  masukan  dari  pada  membebankan  pajak  masukan.  Hal  ini  terlihat  dari pelaporan  SPT  Masa  PPN  selama  tahun  2022  pada  setiap  masa  PT  XYZ  mengkreditkan  pajak masukan yang telah diperoleh.

## KESIMPULAN
Ditentukan  dari  temuan  penelitian  di  bagian  sebelumnya  bahwa  PT  XYZ  sekarang  memiliki tanggung jawab pajak baru yang harus dipenuhi. Perusahaan yang telah memiliki UUHPP harus mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  mendaftar  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak. Karena  jika  perusahaan  tersebut  dikukuhkan  sebagai  PKP,  ada  beberapa  keuntungan.  Salah satunya  adalah  kemampuan  pelaku  usaha  untuk  meminta  pajak  masukan  dari  perolehan  produk kena pajak. Perusahaan kini memiliki kewajiban tambahan untuk menyampaikan SPT Masa PPN sebagai  hasil  verifikasi  sebagai  usaha  kena  pajak.  Dalam  awal  pelaksanaannya  perusahaan mengalami  beberapa  keterlambatan  lapor  dikarenakan  dalam  masa  penyesuaian  terhadap pemenuhan  kewajiban  pajak  yang  baru.  Pajak  masukan  yang  diperoleh  perusahaan  selain  dapat dikreditkan dalam penghitungan pajak keluaran yang harus dilakukan oleh perusahaan, dapat juga dibebankan dan menjadi biaya bagi perusahaan. Pilihan kebijakan dalam penentuan pembebanan pajak  masukan  atau  pengkreditan  dapat  mempengaruhi  kinerja  keuangan  perusahaan.  Dalam pelaksanaannya PT XYZ lebih memilih untuk melakukan pengkreditan pajak masukan. Penelitian selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah  narasumber  tersebut  agar  penelitian  ini  mempunyai perspektif  baru  dalam  melihat  perubahan  kebijakan  tersebut  menjawab  tujuan  penelitian  atau kajian berdasarkan pengertian yang lebih komprehensif dari hasil dan pembahasan penelitian.

## REFERENSI
Bhalla, N., Kaur, I., & Sharma R, K. (2022). Examining the Effect of Tax Reform Determinants, Firms’ Characteristics and Demographic Factors on the Financial Performance of Small and Micro Enterprises. Sustainability , 14.
Cai, J., & Harrison, A. (2011). The Value-Added Tax Reform Puzzle . 1–23.
Cheng,  Y.,  &  Liu,  Q.  (2018).  Analysis  of  the  influence  of  “business  tax to  VAT”  on  financial management of enterprises. Https://Doi.Org/10.2991/Hsmet-18.2018.15 , 61–64. Creswell,  J.  W.  (1994).  Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches. Sage Publication .
Elo,  S.,  &  Kyngas,  H.  (2008).  The  Qualitative  Content  Analysis  Process. Journal  of  Advanced Nursing , 62 (1), 107–115.
Hadi,  S. (2022).  Analisis Dampak  Dan  Efektivitas  Adanya  Undang  Undang  No  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja  Perpajakan  Terhadap  Perhitungan  Pengkreditan  Pajak  Masukan  Pada PT Suprajaya Duaribu Satu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM) , 18 (1), 1–15. Harjunawati, S., & Addin, S. (2022). ANALISA PENGARUH UU HPP PPN TERHADAP PDB INDONESIA TAHUN 2010 S/D 2021. Jurnal Akrab Juara , 7 (2), 260–268.
Kartiko, Nafis Dwi. (2020). Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Pada Barang Hasil Pertambangan Atau  Pengeboran  Pasca  Undang-Undang  Cipta  Kerja. (Value  Added  Tax  Treatment  on Mining Products After Omnibus Law (December 10, 2020).
http://fh.unisma.ac.id/publikasi/,  Available  at  SSRN:  https://ssrn.com/abstract=3940478  or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3940478
Lisdiyanto,  F.,  &  Wijaya,  S.  (2022).  Analysis  of  Value  Added  Tax  Potential  Revenue  Using Input-Output Table. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) , 6 (1), 966. Matthiasson, B. (1970). The Value-Added Tax . 40–46. Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Cakra Books , 1 (1), 3–4.
Pramudita,  G.,  &  Okfitasari,  A.  (2022).  Analisis  Perbandingan  Pajak  Penghasilan  bagi  Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021. Jurnal Bismak , 2 (2). Putri,  N.  A.,  &  Muhasan,  I.  (2021).  PPN  ATAS  PENYERAHAN  BATU  BARA  DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. Jurnal Pajak Indonesia , 5 (2), 108–113. Rahajeng  KH.  (2021,  July  29). Batu  Bara  Masih  Jadi  Kontributor  PNBP  Terbesar . https://www.cnbcindonesia.com/market/20210729201827-17-264732/batu-bara-masih-jadi- kontributor-pnbp-terbesar
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2017). Research  Methods  for  Business:  A  Skill-Building  Approach . Wiley. Smith, A. (1962). Wealth of Nations. J.M. Dent & Sons Ltd . Sugiarto. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis (1st ed.). Penerbit Andi.
Symons, S., Howlett, N., & Alcantara, K. R. (2010). The impact of VAT compliance on business.
The  World  Bank/  International  Finance  Corporation;  Price  Water  House  Coopers , 25543 (09/10), 1–15.
Tait,  A.  (1988). Value  Added  Tax:  International  Practice  and  Problem .  International  Monetary Fund.
University  of  Newcastle.  (2019).  Research  Methods:  What  are  research  methods? Https://Libguides.Newcastle.Edu.Au/Researchmethods/Home . Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). Metodologi Penelitian Sosial (3rd ed.). Bumi Aksara. Yoke,  L.  M.,  &  Chan,  S.-G.  (2018).  The  Impact  of  Value  Added  Tax  on  Manufacturing Performance in Asean. International Journal of Business, Economics and Law , 17 (1), 7–15.