Volume 6 No. 2 (2022)

## ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA AREA PURWOKERTO
M. Fathan Mahendra 1 , Astika Nurul Hidayah 2 , Abdul Wahid 3 1 2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto 3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon E-mail: fathanmahendra21@gmail.com , astikanuru87@gmail.com, abdul.wahid@umc.ac.id

## Abstract
Sharia Banks were born to complete the banking needs of the Indonesian people, who are predominantly Muslim. One of the products of Islamic banks is murabaha or buying and selling between customers and the bank. The purpose of this research is to find out how the analysis of law and policy in the settlement of delays in payment of murabahah contract financing at Indonesian Sharia Banks in the Purwokerto area. The method in this study is to use a normative juridical method. The normative juridical method is carried out through literature study which examines mainly secondary data in the form of laws and regulations, court decisions, agreements, contracts or other legal documents, as well as research results, study results and other references. The normative juridical method can be supplemented by identification and clarification of legal facts. This research is descriptive in nature, namely providing an overview regarding the settlement of late payments at Indonesian Sharia Banks in the Purwokerto area according to applicable law in Indonesia. In carrying out financing activities for the community, Bank Syariah Indonesia has followed or always referred to the MUI fatwas that have been issued to regulate the course of Islamic  banking  activities.  Bank  Syariah  Indonesia  has  made  settlements  for  delays  in  murabaha  contract  payments  in accordance with applicable law.
Keywords: payment later, finance, murabaha contract payments, sharia bank.

## Abstrak
Bank Syariah lahir melengkapi kebutuhan perbankan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Salah satu produk dari bank Syariah yaitu murabahah atau jual beli yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum dan kebijakan dalam penyelesaian keterlambatan pembayaran pembiayaan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia area  Purwokerto.  Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Metode yuridis  normatif  dilakukan  melalui  studi  pustaka  yang  menelaah  terutama  data  sekunder  yang  berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta  hasil  penelitian,  hasil  pengkajian,  dan  referensi  lainnya.  Metode  yuridis  normatif  dapat  dilengkapi dengan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran terkait  penyelesaian  keterlambatan  pembayaran  pada  Bank  Syariah  Indonesia  area  Purwokerto  menurut hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dalam  menjalankan  kegiatan  pembiayaan  kepada  masyarakat,  Bank Syariah Indonesia sudah mengikuti atau selalu mengacu pada fatwa MUI yang sudah di keluarkan untuk mengatur  jalannya  kegiatan  perbankan  Syariah.  Bank  Syariah  Indonesia  telah  melakukan  penyelesaian keterlambatan pembayaran akad murabahah sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kata kunci: keterlambatan pembayaran, pembiayaan, akad murabahah , bank syariah

## A. Pendahuluan
Bank syariah lahir melengkapi kebutuhan masyarakat
Indonesia yang mayoritas beragama  Islam.  Prinsip  syariah  ditegakkan dalam  setiap  kegiatan  usaha  di  dalam  bank tersebut. Berbeda dengan bank konvensional, Bank Syariah tidak mengenakan bunga kepada nasabah.  Berdasarkan  UU  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 7  merumuskan  bahwa  Bank  Syariah  adalah Bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perkembangan  perbankan  syariah  di Indonesia  mengalami  kemajuan  yang  cukup pesat  sejak  tahun  1998  atau  setelah  krisis moneter  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  masa itu.  Namun  masih  banyak  masyarakat  di Indonesia  yang  masih  asing  dengan  bank syariah  dan  masih  beranggapan  bahwa  bank syariah  sama  saja  dengan  bank  konvensional yang  ada  terlebih  dahulu.  Banyak  masyarakat masih  berasumsi  bahwa  perbankan  syariah seperti  perbankan  konvensial  yang  memakai prinsip Islam hanya untuk menarik minat para umat muslim yang ada di Indonesia. 1 Bank  Islam  atau  bank  syariah  adalah badan  usaha  yang  fungsinya  sebagai penghimpun  dana  dari  masyarakat  dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada  hukum  islam  atau  prinsip  syariah sebagaimana  diatur  dalam  Al  Qur’an  dan  Al- Hadist. 2 Fungsi  intermediasi  Bank  Syariah adalah pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh  perbankan  syariah  dapat  dibagi  menjadi dua bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana  ( funding )  dan  produk  penyaluran  dana
1 Agus Marimin dkk, Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia , . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.01,No.02,Juli,2015.
2 Rachmadi Usman , Aspek Hukum Perbankan Syariah di
Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,2012),hlm 35.
( financing ), 3 diantaranya  melalui  fasilitas pembiayaan.
Salah satu bank syariah di Indonesia yang sejak  tahun  1999  berdiri  yaitu  Bank  Syariah Mandiri yang sudah melakukan merger dengan bank syariah lainnya yaitu BRI Syariah dan BNI Syariah,  dan  berganti  nama  dengan  Bank Syariah Indonesia sejak 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank Syariah Indonesia menjadi bank syariah terbesar di Indonesia saat ini.
Salah satu produk dari bank syariah yaitu murabahah atau jual beli yang dilakukan antara nasabah  dengan  pihak  bank.  Mengenai murabahah sendiri telah diatur jelas dalam Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017, tentang murabahah yang  menyatakan  bahwa “Akad al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang  dengan  menegaskan  harga  belinya kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya dengan  harga  yang  lebih  sebagai  laba”. Sedangkan  dalam  praktiknya  bank  selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah  untuk  mencari  sendiri  barang  atau kendaraan yang diinginkan.
Dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada  nasabah,  bank  diwajibkan  untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dimaksudkan  untuk  meminimalisir  resiko terjadinya  kerugian  yang  akan  diterima  bank apabila  dana  yang  telah  dikucurkan  tersebut tidak  dikembalikan  oleh  nasabah  pada  waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu penerapan dari prinsip kehati-hatian tersebut  adalah  nasabah  diwajibkan  untuk memberikan benda (bergerak atau tetap) untuk dijadikan  jaminan  apabila  nantinya  nasabah tersebut  melakukan  wanpretasi,  sehingga benda tersebut bisa dieksekusi untuk menutupi hutang nasabah kepada bank.
3 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , (Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2014), hlm 97.
Istilah  pembiayaan  pada  dasarnya  lahir dari  pengertian I  belive,  I  trust ,  yaitu  “saya percaya”  atau  “saya  menaruh  kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan ( trust ) yang berarti Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan  amanah  yang  diberikan  oleh Bank selaku shahibul maal . Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 4 Selama ini, pembiayaan disalurkan dalam dua  sistem  pembayaran,  yaitu  jangka  panjang dan  pembayaran  jangka  pendek.  Maka  pihak bank  harus  lebih  jeli  dalam  memperhatikan penetapan  margin,  ujrah maupun  nisbah  bagi hasil  karena  keputusan  tersebut  menyangkut pengeluaran  dana  sekarang  dengan  harapan untuk dapat memperoleh pendapatan di waktu mendatang. 5 Transaksi murabahah ini  juga  lazim digunakan  oleh  Rasulullah,  SAW.  dan  para sahabatnya.  Dari  Syuhaib  ar  Ar  ruma  r.a., bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda  :  “Tiga  hal yang didalamnya terdapat keberkahan, pertama menjual dengan tempo pembayaran ( murabahah ), kedua muqaradhah (nama lain dari mudharabah ), dan ketiga mencampurkan tepung dengan  gandum  untuk  kepentingan  rumah bukan  untuk  diperjualbelikan.” 6 Murabahah secara bahasa kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha, yurabihu, murabahatan yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “ tijaratun rabihah, wa baa’u asysyai murabahatan ” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual  suatu  barang  yang  memberi keuntungan. 7
4 Ibid . 5 Halim, 2005 . Analisis Investasi , Edisi 2. PT Salemba Emban Patria. Jakarta.
6 Arrison Hendry, dkk, Perbankan Syariah Perspektif Praktisi , Muamalat Institute, Jakarta, 1999, Hlm. 41
Akad murabahah merupakan  akad penyediaan  barang  berdasarkan  prinsip  jual beli,  dimana  bank  membiayai  pembelian barang  yang  dibutuhkan  nasabah  ditambah dengan  keuntungan  yang disepakati. 8 Adapun barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli  yaitu  seperti  rumah, kendaraan  bermotor atau  alat  transportasi,  pembelian  alat-alat industri,  pembelian  pabrik,  gudang,  dan  asset tetap  lainnya,  pembelian  asset  yang  tidak bertentangan  dengan  syariah  Islam.  Tujuan Murabahah  tidak  digunakan  sebagai  modal pembiayaan  selain  untuk  tujuan  nasabah memperoleh dana guna membeli barang yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang, murabahah tidak boleh digunakan. 9 Apabila akad tersebut yang sudah timbul secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan  isinya  oleh  debitur  atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau  lalai  (ada  kesalahan),  maka  timbulah kesalahan  di  pihak  debitur  tersebut,  baik kesalahan  itu  karena  kesengajaannya  untuk tidak  melaksanakannya  ataupun  karena kelalaiannya  sendiri.  Pada  dasarnya,  apabila debitur  terlambat  membayar  kepada  bank, bank tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap  benda  jaminan,  melainkan  ada prosedur penyelesaian yang terlebih dulu harus dilakukan, salah satunya adalah sanksi.
Sanksi berupa denda hanya berlaku bagi nasabah mampu membayar namun menunda- nunda pembayaran terhadap bank syariah dan cenderung memberi celah bagi nasabah untuk menunda-nunda  pembayaran  cicilan  di  bank syariah.  Hal  ini  tentu  merugikan  pihak  bank syariah itu sendiri, karena denda yang diperoleh dari  nasabah  tidak  dapat  digunakan  untuk
7 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah , sinar grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 108
8 Agustianto, Op.Cit., Hlm 115.
9 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya , Prenada, Jakarta, 2014, Hlm.
menutup  biaya  penagihan  seperti  transportasi dan biaya penunjang lainnya. Selain itu denda hanya  diterapkan  kepada  nasabah  yang  lalai dalam  pembayaran,  bukan  karena force majeur . Jika kejadiannya karena force majeur maka tidak perlu dibebankan denda. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan  membahas  tentang  keterlambatan pembayaran  pada  akad murabahah khususnya keterlambatan  sampai  kolektabilitas  dua  yang terjadi  pada  Bank  Syariah  Indonesia  area Purwokerto,  dan  bagaimana  kebijakan penyelesaian keterlambatan pembayaran pembiayaan dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia area Purwokerto.
B. Metodologi Metode  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  metode  yuridis  normatif. Metode  yuridis  normatif  dilakukan  melalui studi  pustaka  yang  menelaah  terutama  data sekunder  yang  berupa  peraturan  perundang- undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian, kontrak,  atau  dokumen  hukum  lainnya,  serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. 10 Metode  yuridis  normatif  dapat dilengkapi  dengan  identifikasi  dan  klarifikasi fakta  hukum,  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif yaitu memberikan gambaran terkait penyelesaian  keterlambatan  pembayaran  pada Bank  Syariah  Indonesia  area  Purwokerto  dan kebijakannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Metode analisis data menggunakan metode  analisis  kualitatif  yang  dilakukan terhadap data sekunder.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Analisis Hukum Keterlambatan Pembayaran Pembiayaan Akad Murabahah  Pada  Bank  Syariah Indonesia area Purwokerto
10 Badriyah Khaleed, 2014. Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang- undangan .Yogyakarta: Medpress  Digital, hlm.112
Landasan  hukum  bagi  bank  syariah untuk  menjalankan  kegiatan  penyaluran  dana kepada  masyarakat  adalah  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah.  Menurut  Pasal  1  angka  7  UU Perbankan Syariah , Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah.  Adapun yang  dimaksud  dengan  prinsip  syariah  adalah ‘prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan  fatwa  di  bidang  syariah.’  (Pasal  1 angka  12  UU  Nomor  21  Tahun  2008). Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa lembaga  keuangan  syariah  (LKS)  termasuk perbankan  syariah  adalah  Dewan  Syariah Nasional  -Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI). Sehingga  dengan  adanya  peraturan tersebut  maka  Fatwa  MUI  berlaku  dalam mengatur perbankan syariah.
Pembiayaan  menurut  UU  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan  dengan  itu  berupa:  a.  transaksi bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah ; b. transaksi  sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik ; c. transaksi jual beli dalam bentuk  piutang murabahah, salam ,  dan istishna ’; d.  transaksi  pinjam  meminjam  dalam  bentuk piutang qardh ; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa  dalam  bentuk ijarah untuk  transaksi multijasa  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  antara  Bank  Syariah  dan/atau UUS  dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak yang  dibiayai  dan/atau  diberi  fasilitas  dana untuk  mengembalikan  dana  tersebut  setelah
jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Bank  Syariah  memiliki  hak  dalam melakukan kegiatan jual beli seperti yang diatur dalam  UU  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  (pasal 19  angka  1  huruf  i) yang berisi: “membeli, menjual, atau menjamin atas risiko  sendiri surat berharga pihak ketiga yang  diterbitkan  atas  dasar  transaksi  nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah , kafalah ,  atau hawalah ”.  Dalam  melangsungkan kegiatan  pembiayaan  dengan  akad murabahah Bank  Syariah  diatur  oleh  Fatwa  DSN MUI    Nomor  04/DSN-MUI/2000,  tentang murabahah yang  menyatakan  bahwa  “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”.
Pada bidang penyaluran dana, Peraturan Bank  Indonesia  dimaksud  telah  mengatur dalam Pasal l6 sampai dengan Pasal 18 bahwa produk–produk  penyaluran  dana  dalam perbankan syariah yaitu Mudharabah, Musyarakah,  Murabahah,  Salam,  Istishna,  Ijarah dan  Ijarah Muntahiyya  Bit  Tamlik serta Qardh . Selain  itu,  ketentuan  pelaksanaan  pembiayaan murabahah di  perbankan  syariah  diatur berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) Nomor  9/19/PBI/2007  jo  Surat  Edaran  BI No.  10/14/DPbS  tanggal  17  Maret  2008. Berdasarkan  dasar  hukum  di  atas  maka pembiayaan Murabahah yang  terdapat  pada perbankan  syariah  sudah  berdasarkan  syariat islam.  Dalam  menyalurkan  dana  kepada nasabah,  akad  yang  sering  digunakan  adalah akad murabahah .  Namun  dalam  praktiknya sering terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh para nasabah.
Ada beberapa cara untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran. Langkah awal yang dilakukan  dalam  penyelesaian  keterlambatan pembayaran  adalah  pihak  Bank  Syariah
11 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan hukum keluarga , hlm. 99
Indonesia akan menghubungi nasabah terlebih dahulu  untuk  memberitahukan  bahwa  sudah jatuh tempo tanggal angsuran. Ada penerapan denda  pada  nasabah  yang  mampu  membayar namun  menunda-nunda  pembayaran  seperti yang  diatur  dalam  Fatwa  DSN  MUI  Nomor 17/DSN  –  MUI/IX  /2000  Tentang  Sanksi atas  Nasabah  Mampu  yang  Menunda-nunda. Namun penerapan denda dalam Bank Syariah Indonesia area Purwokerto hanya berlaku bagi nasabah  yang  sebelumnya  melakukan  akad murabahah di Bank Syariah Mandiri. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1238 KUHPerdata  apabila  nasabah  melakukan wanprestasi maka  langkah  pertama  yang dilakukan  dengan  memberikan  teguran  atau peringatan  secara  tertulis. Wanprestasi ,  artinya tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana ditetapkan  dalam  perikatan  atau  perjanjian. Tidak  dipenuhinya  kewajiban  dalam  suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu: 11
a. karena  kesalahan  debitur  baik  sengaja maupun karena kelalaian;
b. karena keadaan memaksa ( overmacht ).
Terdapat 4 keadaan wanprestasi, yaitu:
a. tidak memenuhi prestasi;
b. terlambat memenuhi prestasi;
c. memenuhi prestasi secara tidak baik; dan
d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Dalam  hal wanprestasi karena  kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, seorang  debitur  dianggap  telah  melakukan wanprestasi jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu melaksanakan prestasi ditentukan, maka debitur  berada  dalam  keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Seperti  seorang  debitur  yang  telat  membayar cicilan  motor/  tidak  membayar  kelanjutan cicilan  terhadap  kreditur  maka  si  debitur dinyatakan  melakukan wanprestasi .  Walaupun demikian menurut Pasal 1238 KUHPer, masih memerlukan teguran dari pengadilan (somasi)
baru  dapat  dikatakan  debitur  dalam  keadaan wanprestasi . 12 Akibat  hukum wanprestasi adalah sebagai berikut.
a. Debitur  diharuskan  membayar  ganti  rugi (Pasal 1243 KUHPer).
b. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPer);.
c. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian,  atau  pemenuhun  perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian disertai  dengan  ganti  rugi  (Pasal  1267 KUHPer). 13 Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  (KHES)  menyatakan  bahwa  ingkar janji  dalam  Pasal  36  bagian  keempat  bahwa pihak  dapat  dianggap  melakukan  ingkar  janji, apabila karena kesalahannya:
a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan  apa  yang  dijanjikannya,  tetapi terlambat; atau
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 14 Sedangkan  dalam  Pasal  37  menyatakan bahwa  :  Pihak  dalam  akad  melakukan  ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji  atau  demi  perjanjiannya  sendiri menetapkan,  bahwa  pihak  dalam  akad  harus dianggap  ingkar  janji  dengan  lewatnya  waktu yang ditentukan.
Keterlambatan  yang  terjadi  pada  Bank Syariah  Indonesia  terjadi  karena  beberapa faktor yang disebabkan oleh nasabah. Pertama yaitu  usaha  yang  nasabah  jalani  sedang mengalami  penurunan  pemasukan  sehingga nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran.  Kedua,  nasabah  mengalami keterlambatan pembayaran gaji yang
12 Mujahidin Yunani, M. Usman, Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murāba ḥ ah Bermasalah, Vol.5 , No.1
seharusnya  diterima  oleh  nasabah.  Ketiga, nasabah pengalami pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan nasabah tidak mempunyai penghasilan  lagi  yang  berimbas  pada ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran. Dan yang terakhir yaitu karakter dari nasabah yang tidak memiliki iktikad baik, dalam  hal  ini  jika  nasabah  sengaja  menunda- nunda  pembayaran  maka  pihak  bank  dapat menjatuhkan sanksi seperti yang diatur didalam ketentuan  umum  fatwa  DSN  MUI  No. 17/DSN-MUI/IX/2000  tentang  Sanksi  atas Nasabah  Mampu  yang  Menunda-Nunda pembayaran.  Namun  pada  Bank  Syariah Indonesia  tidak  ada  denda  yang  dibebankan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan. Tetapi ada nasabah yang masih terkena  denda  jika  nasabah  tersebut  adalah nasabah  lama  sebelum  terbentuknya  Bank Syariah  Indonesia  hasil  dari  merger  dari beberapa  Bank  Syariah  yang  ada  diIndonesia. Denda  tersebut  pun  akan  mendapatkan potongan atau dihapuskan oleh pihak bank jika nasabah sudah melakukan pembayaran.
Dewan  Syariah  Nasional  menetapkan
Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN.MUI/IX/2000 tentang sanksi (ta’zir ) atas  nasabah  mampu  yang  menunda-nunda pembayaran  untuk  dijadikan  pedoman Lembaga  Keuangan  Syariah,  salah  satunya  di bank  syariah.  Penerapan  sanksi  ini  harus didasarkan  sesuai  pada  prinsip  t a’zir yang tujuannya agar para nasabah disiplin dan tertib dalam  melaksanakan  kewajibannya  nanti  dan sanksi  ini  dapat  berupa  sejumlah  uang  denda yang besarnya telah ditentukan dan disepakati pada saat menandatangani surat perjanjian akad di awal.
Pada dasarnya, apabila debitur terlambat membayar  kepada  bank,  bank  tidak  akan langsung  melakukan  eksekusi  terhadap  benda
13 Ibid ., hlm. 100-101.
14 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26.
jaminan. Terdapat 5 kategori atau kolektabilitas dalam pemberian pembiayaan, yakni kolektibilitas satu sampai dengan kolektibilitas lima.  Maknanya  berarti  bahwa  pembayaran tersebut  kategori  lancar,  dalam  perhatian khusus,  kredit  kurang  lancar,  diragukan,  dan yang terakhir macet. Eksekusi terhadap benda jaminan baru dilakukan apabila nasabah sudah termasuk dalam kolektabilitas macet atau telah menunggak  selama  lebih  dari  180  hari  atau  6 bulan lamanya. Namun sebelum mencapai 180 hari,  setiap  keterlambatan  pembayaran  cicilan yang dilakukan oleh nasabah juga akan kenakan sanksi.  Adapun  sanksi  tersebut  yaitu  nasabah tersebut  diwajibkan  untuk  membayar  uang denda pada setiap keterlambatannya perbulannya. 15 Oleh  karenanya  dalam  kasus murabahah dewasa ini kadang dibutuhkan sesuatu sebagai jaminan  bagi shâhib  al-mâl yang  diambil  dari amil zakat untuk keamanan modal shâhib al-mâl . Dengan pertimbangan hal ini maka dibolehkan bagi shâhib  al-mâl untuk meminta  agunan  dari mudhârib sebagai  jaminan  yang  telah  menjadi suatu  kebutuhan  ( hâjah )  bagi  kontrak  syarikat mudhârabah. Tetapi jaminan itupun sebenarnya  harus  fleksibel,  mudah  dan  tidak menyulitkan bagi mudhârib. Maksudnya adalah jaminan tersebut dapat berbentuk moril yaitu: surat  rekomendasi  ( tazkiyah )  dari  seseorang atau  lembaga  yang  dapat  dijadikan  penjamin, terpercaya dan bertanggung jawab sebagaimana  dalam  bentuk  materil  yaitu barang.  Kedua  bentuk  jaminan  inilah  yang dapat  dijadikan  pemecah  pada  saat  timbul masalah  yang  tidak  diinginkan  dari  mudhârib dengan cara yang adil, arif, dan bijaksana. 16
2. Analisis Hukum Keterlambatan Pembayaran Pembiayaan Akad Murabahah  Pada  Bank  Syariah Indonesia area Purwokerto
15 Nazila, Analisis Yuridis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Pada Akad Murabahah , Tesis.
Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, penyelesaian  keterlambatan  pembayaran  pada akad murabahah yaitu  ada  beberapa  cara  yang ditempuh  Bank  Syariah  Indonesia  area Purwokerto sebagai berikut.
a. Penagihan dilakukan secara intensif
Penagihan  yang  dilakukan  dengan intensif  kepada  nasabah  yang  mengalami keterlambatan pembayaran. Penagihan bisa dengan  menggunakan  panggilan  telepon atau  langsung  mendatangi  kediaman nasabah.  Penagihan  yang  dilakukan  tanpa adanya  tindakan  yang  dapat  merugikan nasabah seperti intimidasi atau pengancaman  kepada  nasabah  oleh kolektor atau pegawai Bank yang ditunjuk untuk  melakukan  penagihan.  Seperti  yang telah  diatur  dalam Pasal  335  ayat  (1) angka  1  KUHP jo. Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013:
“Diancam dengan pidana penjara paling lama  satu  tahun  atau  denda  paling banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah barangsiapa  secara  melawan  hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak  melakukan  atau  membiarkan sesuatu,  dengan  memakai  kekerasan, atau  dengan  memakai  ancaman kekerasan,  baik  terhadap  orang  itu sendiri maupun orang lain.”
Oleh  kerena  itu  Bank  Syariah Indonesia  tidak  boleh  melakukan penagihan  terhadap  nasabah  yang mengalami  keterlambatan  pembayaran dengan cara mengancam atau mengintimidasi nasabah.
b. Restrukturisasi
1. Perpanjangan Jangka Waktu Perpanjangan  waktu  yang disepakati  oleh  pihak  Bank  dan nasabah  akan  dilakukan  setelah nasabah  meminta  dan  merasa  tidak
16 Chairul Hadi, Problematika Pembiayaan Mudharabah ,
Jurnal Al-Iqtishad, Vol III, No. 2: 193 208.
mampu  membayar.  Perpanjangan waktu  dilakukan  setelah  penagihan secara intensif dari pihak Bank kepada nasabah.  Seperti  yang  sudah  diatur dalam Pasal 31 POJK No. 29/POJK.03/2019,  Nasabah  berhak mengajukan  perpanjangan  waktu  jika merasa tidak mampu untuk melakukan pembayaran kepada pihak Bank. Nasabah yang dapat mengajukan rescheduling harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. mengalami  kesulitan  pembayaran pembiayaan pokok dan margin;
2. memiliki prospek usaha yang baik dan  dinilai  mampu  memenuhi kewajiban setelah pembiayaan di- restrukturisasi. 17
2. Pembayaran ditangguhkan pada akhir periode
Pembayaran dapat ditangguhkan pada akhir periode atau pada  jatuh  tempo  selanjutnya  sesuai dengan  akad  yang  sudah  disepakati antara  pihak  Bank  Syariah  Indonesia dengan nasabah. Penangguhan pembayaran  ini  dapat  dilakukan setelah  nasabah  meminta  kepada pihak  Bank  untuk  melakukan pembayaran  pada  akhir  periode  atau pada jatuh tempo selanjutnya.
3. Exit  strategi  atau  Jual  Jaminan Sukarela
Penyelesaian  terakhir  yang  dapat dilakukan  oleh  pihak  Bank  dengan  persuasif yaitu  nasabah  menjual  jaminan  sukarela (jaminan dijual oleh nasabah itu sendiri). Bank Syariah  Indonesia  memberikan  kesempatan
17 POJK No. 29/POJK. 03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 18 Mujahidin Yunani, M. Usman, Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murāba ḥ ah Bermasalah, Jurnal Ilmu Islam Vol.5 , No.1 19 Soerjono Soekanto I, loc. cit .
kepada nasabah untuk menjual barang jaminan, teruntuk harga penjualan seluruhnya diserahkan  kepada  nasabah  asalkan  nantinya bisa  menutup  sisa  utang  kewajiban  nasabah. Penjualan  jaminan  dilakukan  ketika  nasabah telah  menyatakan  tidak  sanggup  lagi  untuk membayar  atau  melakukan  kewajibannya kepada pihak Bank. Dalam hal ini, melakukan penjualan harta lainnya oleh nasabah juga dapat dilakukan  agar  dapat  melunasi  kewajibannya dalam  membayar.  Penjualan  barang  jaminan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 47/DSN- MUI/II/2005  tentang  penyelesaian  piutang akad murabahah dari  poin  1  sampai  dengan  4 dimana  objek murāba ḥ ah /jaminan  dijual dengan harga yang telah disepakati. 18 Apabila dikaitkan dengan Teori Efektifitas  Hukum  oleh  Soerjono  Soekanto, inti  dan  arti  penegakan  hukum,  secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 19 Berbicara  efektivitas  hukum  Soerjono Soekanto  berpendapat,  bahwa  “salah  satu fungsi  hukum  baik  sebagai  kaidah  maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing  perilaku  manusia.  Masalah penegakan  hukum  tidak  hanya  terbatas  pada timbulnya  ketaatan  atau  kepatuhan  pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat  positif  atau  negatif. 20 Menurut  Hans Kelsen, jika    berbicara    tentang    efektivitas
20 Siswantoro Sunarso, 2004 , Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada,Jakarta, hal. 88
hukum,  dibicarakan  pula  tentang  validitas hukum. Validitas hukum berarti  bahwa norma- norma   hukum   itu   mengikat,   bahwa   orang harus      berbuat      sesuai    dengan      yang diharuskan    oleh    norma-norma    hukum, bahwa        orang        harus  mematuhi  dan menerapkan    norma-norma    hukum. Efektivitas  hukum    berarti    bahwa    orang benar-benar  berbuat  sesuai  dengan  norma- norma   hukum   sebagaimana   mereka   harus berbuat,    bahwa    norma-norma    itu    benar- benar  diterapkan  dan dipatuhi. 21 Teori  Efektifitas  Hukum  menurut Soerjono  Soekanto  adalah  bahwa  efektif  atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :
1.  hukumnya sendiri (undang-undang);
2.  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3.  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakkan hukum;
4.  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan; dan
5.  kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa manusia di dalam pergaulan hidup 22
Kelima  faktor  di  atas  saling  berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari  penegakan  hukum.  Apabila  Teori Efektivitas  Hukum  tersebut  digunakan  untuk menganalisis penyelesaian keterlambatan pembayaran akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia  Cabang  Purwokerto,  maka  pada faktor hukum yang mengatur pun sudah jelas dan  menjadi  panduan  dalam  melakukan langkah penyelesaian keterlambatan pembayaran.  Peraturan  perundang-undangan
21 Sabian Usman, Dasar-Dasar  Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar,  2009),  h. 12.
22 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum , PT Raja Grafindo Persada. Jakarta,
2008, Halaman 8
23 Taudlikhul Afkar, Fauziyah. Predictions and Trends Profitability for Islamic Commercial Banks in Indonesia
dalam  hukum  positif,  serta  Fatwa  DSN  MUI sudah secara tegas mengatur. Kemudian pada faktor kedua terkait penegak hukum, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia telah memiliki tim khusus  yaitu Area  Collection  and  Recovery yang secara  khusus  menangani  penyelesaian keterlambatan sampai nasabah yang mengalami kredit macet. Pada faktor ketiga terkait sarana atau  fasilitas  yang  mendukung  pun  sudah memadai  dari  pihak  Bank  Syariah  Indonesia dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran  dengan  memberikan  nomor telpon  khusus  untuk  menangani  kasus keterlambatan pembayaran, kendaraan operasional  bagi  penagihan  dalam  rangka penyelesaian keterlambatan pembayaran, serta surat  kuasa  dari  direksi  untuk  mengambil langkah  langkah  hukum  apabila  diperlukan. Dengan  demikian,  factor  ketiga  sudah terpenuhi.
Faktor  masyarakat  disini  berkaitan dengan  kondisi  ekonomi  nasabah  yang melakukan  pembiayaan,  yang  mana  nasabah memiliki kendala tersendiri dalam menyelesaikan  pembayarannya  seperti  saat pandemi  Covid-19,  sebagian  besar  nasabah mengalami  kesulitan  dalam  melakukan pembayaran.  Oleh  sebab  itu  pada  masa pandemi  Covid-19  yang  terjadi  pada  tahun 2020 tingkat profitabilitas bank umum syariah di  Indonesia  cenderung  menurun.  Berbeda dengan tahun 2019 yang mengalami tren naik, hal ini dikarenakan pada masa pandemi Covid- 19 bank syariah di Indonesia masih mengalami pembiayaan  bermasalah,  tingkat  meskipun tidak terlalu besar. 23 Untuk faktor terakhir yaitu faktor kebudayaan, dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari, terkadang  ada  beberapa  nasabah  yang
during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol.5.No.1
menunda-nunda  pembayaran meskipun sudah jatuh  tempo  tanggal  angsuran  sehingga  Bank Syariah Indonesia memberikan edukasi kepada nasabah  tentang  pentingnya  membayar angsuran tepat waktu agar tidak mempengaruhi kolektabilitas  nasabah  itu  sendiri.  Dengan dilakukannya  langkah-langkah  penyelesaian keterlambatan pembayaran pada akad murabahah, maka tren keterlambatan pembayaran telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Berdasarkan  analisis  tersebut,  langkah- langkah penyelesaian keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia  area  Purwokerto  telah  dilakukan dengan  cara-cara  yang  komprehensif,  dan apabila  dikaitkan  dengan  teori  efektifitas hukum  yang  diutarakan  oleh  Soerjono Soekanto  maka  cukup  efektif  mengurangi tingkat keterlambatan yang terjadi.

## D. Kesimpulan
1. Penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah  Indonesia  sudah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  di  Indonesia  khususnya  yang mengatur perbankan Syariah. Bank Syariah Indonesia  sudah  mengikuti  atau  selalu mengacu pada Fatwa DSN MUI yang sudah dikeluarkan  untuk  mengatur  jalannya kegiatan  perbankan  Syariah.  Bank  Syariah Indonesia  telah  melakukan  penyelesaian keterlambatan pembayaran akad murabahah sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Akad murabahah sendiri diatur dalam Fatwa DSN MUI  Nomor:  111/DSN-MUI/IX/2017 tentang murabahah dan  penyelesaian permasalahan  yang  timbul  diatur  oleh peraturan  yang  lain.  Fatwa  yang  mengatur penyelesaian  keterlambatan  pada  akad muurabahah fatwa DSN MUI No. 47/DSN- MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang akad murabahah.
2. Kebijakan yang dilakukan dalam penyelesaian  keterlambatan  pembayaran akad murabahah pada  Bank  Syariah Indonesia  area  Purwokerto  sudah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  sudah  mengikuti  fatwa yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia.  Langkah  yang  ditempuh  adalah penagihan  kepada  nasabah  yang  dilakukan secara  intensif,  restrukturisasi,  dan exit strategi atau jual jaminan sukarela.

## E. Saran
Berdasarkan  analisis  diatas,penulis menyarankan  agar  pihak  Bank  Syariah Indonesia  lebih  berhati  hati  dalam  memilih nasabah  yang  akan  melakukan  pembiayaan seperti dalam prinsip kehati hatian. Sebaiknya para  nasabah  atau  calon  nasabah  yang  akan melakukan  pembiayaan  pada  Bank  Syariah Indonesia  seharusnya  mengetahui  kewajiban dan  haknya  sebagai  nasabah  sehingga keterlambatan  pembayaran  pembiayaan  dapat berkurang dan tingkat Kesehatan Bank Syariah tetap baik.

## Daftar Pustaka

## Buku
Adiwarman  A.Karim.2014. Bank  Islam  Analisis Fiqih  dan  Keuangan ,  (Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada.
Arrison  Hendry,  dkk.1999. Perbankan  Syariah Perspektif Praktisi , Jakarta: Muamalat Institute. Badriyah  Khaleed.  2014. Legislative  Drafting Teori  dan  Praktik  Penyusunan  Peraturan Perundang-undangan .Yogyakarta: Medpress  Digital Djaja  S.  Meliala.  2006. Perkembangan  Hukum Perdata tentang  orang  dan  hukum keluarga. Bandung: Nuansa Aulia.
Fathurrahman Djamil. 2012. Penerapan Hukum Perjanjian  dalam  Transaksi  di  Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Halim. 2005 . Analisis Investasi , Edisi 2. Jakarta:
PT Salemba Emban Patria. Rachmadi  Usman . 2012. Aspek  Hukum Perbankan  Syariah  di  Indonesia .Jakarta: Sinar Grafika. Sabian  Usman.  2009. Dasar-Dasar    Sosiologi . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Siswantoro  Sunarso.  2004 .  Penegakan  Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soerjono  Soekanto.  2008. Faktor-Faktor  yang mempengaruhi  Penegakan  Hukum .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sutan Remy Sjahdeini. 2014. Perbankan Syariah Produk-Produk  dan  Aspek  Hukumnya . Jakarta:Prenada.
Jurnal Agus  Marimin  dkk.  2015. Perkembangan  Bank Syariah  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam.Vol.01.No.02.
Chairul  Hadi,  2011. Problematika  Pembiayaan Mudharabah , Jurnal Al-Iqtishad, Vol III, No. 2: 193 208.
Irfan  Harmoko,  SE.I,  MM. Analisis  Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam  Akad  Pembiayaan  Murabahah  di Bank  Syariah  (Berdasarkan  Fatwa  NO.
17/DSN-MUI/IX/2000) Journal  of economic syaria law Vol.3.No.1. Lukmanul Hakim, Amelia Anwar
.2017 .Pembiayaan  Murabahah    Pada Perbankan    Syariah    Dalam    Perspektif Hukum  Di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.Vol. 1. No. 2 Mujahidin Yunani, M. Usman, Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murāba ḥ ah Bermasalah, Jurnal Ilmu Islam. Vol.5 , No.1 Taudlikhul  Afkar,  Fauziyah.  2021. Predictions and Trends Profitability for Islamic Commercial  Banks  in  Indonesia  during  the COVID-19
Pandemic. International  Journal  of Economics,  Business  and  Accounting Research (IJEBAR) Vol.5.No.1

## Perundang Undangan
KUHPerdata Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  nomor 9/19/PBI/2007  Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
Tugas Akhir Nazila,Universitas  Sumatra  Utara,  Medan, 2020. Analisis  Yuridis  Penerapan  Denda Keterlambatan  Pembayaran  Pada  Akad Murabahah , Tesis.