## RESPON PETANI TERHADAP KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KELURAHAN KERSANAGARA, KECAMATAN CIBEUREUM,

## KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT
Oleh: Siti Nuraeni 1 , Trisna Insan Noor 1 dan Dede Sudradjat 2
1 Program Studi Agribisnis, 2 Mahasiswa Program Doktor, Fakultas Pertanian, Unpad. Email : (sitiunun82@gmail.com)

## Abstrak
Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibereum merupakan salah satu daerah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Peraturan Daerah No 4  Tahun 2012 yang diharapkan mampu menunjang kebutuhan pangan Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan mengetahui  respon  petani  terhadap  kebijakan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  serta  insentif dan disinsentif apa yang sesuai dengan keinginan petani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  survei.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara  menggunakan  kuisoner  dengan jumlah responden sebanyak 45 orang petani alih fungsi lahan. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Berdasarkan analisis skala likert menunjukan bahwa respon petani di Kelurahan Kersanagara  berada  direntang  positif  sebesar  61%  dengan  demikian  petani  mendukung  dan bersedia mengikuti Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Kata kunci : kebijakan lahan LP2B, petani padi sawah alih fungsi.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam ketetapan  pemerintah  untuk  mengendalikan alih  fungsi  lahan  yaitu    pada  ketetapan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan  (RPPK)  yang  dicanangkan  oleh Presiden  RI  pada  bulan  Juni  2005,  merupakan strategi
umum untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan petani hutan, serta  menjaga  kelestarian  sumber  daya  alam. Salah  satu  isi  yang  terkandung  dalam  RPPK adalah  perlu  adanya  penetapan,  penegasan  dan penegakan hukum bagi  yang  tersedianya lahan pertanian  abadi  seluas  30  juta  Ha,  yang  terdiri dari  15  juta  Ha  lahan  beririgasi  dan  15  Ha lahan  kering  (Mulyani  dan  Agus,  2006). Selanjutnya ditetapkan UU No 41 Tahun 2009 tentang  perlindungan  lahan  petanian  pangan berkelanjutan yaitu wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan  dan  hamparan  lahan  cadangan pertanian  pangan  berkelanjutan  serta  unsur penunjangnya  dengan  fungsi  utama  untuk mendukung  kemandirian, ketahanan,  dan kedaulatan pangan nasional.
Respon petani terhadap Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan ( LP2B)  sangat  penting diketahui  karena  petani  sebagai  pelaksana  dari kebijakan  ini.  Hasil  penelitian  Rantini  dan Prabadmodjo  (2014)  menunjukkan  bahwa respon  petani  terhadap  LP2B  positif  dan  80% responden  membutuhkan  insentif  tersebut kecuali  insentif  yang  berbentuk  penghargaan terhadap  petani  berprestasi  tinggi.  Hanya
54,3%  yang  menyatakan  memerlukan  insentif atas  petani  berprestasi.  Sedangkan  hasil penelitian  Wiranoto  &  Puji  Hardati  (2016) bahwa respon keluarga pemilik sawah terhadap
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta (PLP2B) tergolong negatif (63,64%) karena banyak
hal yang mempengaruhi  terhadap  lahannya  sehingga harus konversi.
Seiring  dengan  kebijakan  mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang didalamnya terdapat peraturan pemerintah mengenai  pemberian  insentif,  sebelumnya  ada aturan  berdasarkan  UU  No.  12  tahun  1992 mengenai budidaya tanaman, apabila kebebasan  petani  memilih  jenis  tanaman  tidak dapat di wujudkan karena ketentuan pemerintah  maka  pemerintah  berkewajiban memberi jaminan kepada petani untuk memperoleh  penghasilan  tertentu.  Sehingga dikeluarkan  kembali Peraturan Pemerintah No. 12  tahun  2012  mengenai  insentif  perlindungan LP2B. Ada delapan  macam jenis insentif  yang di tawarkan oleh pemerintah untuk petani yang mempertahankan  lahan  yang  termasuk  LP2B yang  nantinya  akan  disesuaikan  dengan kebutuhan  dan  kondisi  masing  masing  daerah. Adapun pembiayaan LP2B ini bersumber pada APBN,
APBD
Provinsi,
APBD
Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2012.
Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota  dari  8  kota  yang  berada  di  Provinsi  Jawa Barat  yang  memiliki  luasan  tanam  dan produksi padi sawah paling tinggi yaitu 12.877
Ha  dari  26.870  Ha  luas  tanam  total  tanaman padi  perkotaan  di  Provinsi  Jawa  Barat. Begitupun dengan luas panen padi sawah Kota Tasikmalaya  paling  tinggi  yaitu  66.399  ton dengan  rata  rata  produksi  51,56  kw/Ha  (BPS Provinsi  Jawa  Barat  diolah  tahun  2015).  Kota Tasikmalaya  juga  salah  satu  kota  yang  sudah menetapkan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (LP2B)  yang  diatur  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2012 paragraf  7  pasal  49  ayat  2  dan  terintegrasi dengan  Recana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Tahun  2011-2031  yang  termasuk  kedalam rencana jangka panjang. LP2B ini di peruntukan hanya pada empat Kecamatan yaitu Purbaratu, Cibeureum, Mangkubumi dan Kawalu yang meliputi 492 ha.
Adapun  rincian  luas  lahan  setiap kecamatan  yang  termasuk  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  ini  belum  ada. Seperti  yang  dipaparkan  oleh  Ketua  Bidang Pangan  Dinas  Pertanian  Kota  Tasikmalaya (Anisah, 2017) bahwa
”Rincian  luas  lahan  LP2B  seluas  492 Ha  dari  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota
Tasikmalaya Tahun 2011-2031 sampai sekarang  belum  ada  hasil  perhitungan  dari lapangan  yang  menyatakan  rincian  jumlah luas  lahan  di  4  Kecamatan    tersebut.  Pada awal  tahun  2017  luas  lahan  LP2B  ditambah menjadi  sekitar  1.002  Ha  dan  diresmikan. Penetapan  ini  total  luas  lahan  tersebut merupakan  hasil  kajian  atau  diskusi  para konsultan dengan sektor lain” 1 . Berdasarkan  Perda  No.  4  tahun  2012, dinyatakan  4  Kecamatan  yang  dijadikan  lahan LP2B  yaitu  Kecamatan  Kawalu,  Cibeureum, Purbaratu dan Mangkubumi. Kecamatan Cibeureum  dan  Purbaratu  semua  kecamatan dijadikan  lahan  LP2B,  Sedangkan  untuk Kecamatan    Kawalu  dan  Mangkubumi  hanya sebagian  kecamatan  yang  ditetapkan  sebagai lahan  LP2B.  Menurut  Ketua  Bidang  Pangan Dinas  Pertanian  Kota  Tasikmalaya  (Anisah, 2017)  menyatakan “ Bahwa  penentuan  lokasi LP2B  dilihat  dari  beberapa  pertimbangan seperti  lokasi  lahan,  sumber  air  irigasi, produksi  pertahun  minimal  2  kali  dan  luas lahan  yang  tersedia  masih  luas ” 2 . Menurut ketua BPP Cibeureum H. Nunung (2017)
1 Hasil wawancara dengan Ibu Anisah sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas
Pertanian Kota Tasikmalaya pada tanggal (13Juni 2017).
2 Hasil wawancara dengan Ibu Anisah sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas
“ Penentuan  lokasi  mengenai  LP2B kurang  efektif,  dimana  banyak  lahan-lahan yang  masih  produktif  tetapi  yang  dilakukan kajian  untuk  dijadikan  lahan  LP2B  hanya  4 Kecamatan  padahal  di  kelurahan  lain  juga bnyak  yang  berpotensi  untuk  dijadikan  lahan LP2B. Selain itu juga dengan luas lahan 5.990 pada tahun 2015, Kota Tasikmalaya mengalami defisit beras padahal Kota
Tasikmalaya ingin memenuhi kebutuhan pangan  secara  mandiri.  Apalagi  dengan  luas lahan LP2B yang hanya 1.002” 3 .
Sosialisasi  mengenai  LP2B  ini  telah  dilakukan pada  tahun  2016  bersama  seluruh  pemangku kebijakan  di  Kota  Tasikmalaya  tetapi  belum sampai pada petani yang bersangkutan. “ Rencananya pada tahun 2017 akan di lakukan kembali  sosialisasi  mengenai  LP2B  ini ” menurut  Kordinator  Bidang  Tanaman  Pangan Dinas Pertanian 4 . Setelah  5  tahun  penetapan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B),  Kota Tasikmalaya  masih  mengalami  konversi  lahan sebesar  53  Ha  (Dinas  Pertanian,  2017) dan belum  adanya  penetapan  insentif  yang  akan diberikan  kepada  petani  yang  lahannya termasuk  LP2B.  Begitupun  di  tiga  kecamatan yang  telah  dijadikan  LP2B  masih  mengalami konversi lahan sebesar 12 Ha yaitu Kecamatan Cibeureum  5  Ha,  Kecamatan  Purbaratu  5  Ha, dan Kecamatan Mangkubumi 2 Ha.
Kecamatan Cibeureum merupakan salah satu  kecamatan  dengan  semua  kelurahan  yang termasuk  dalam  LP2B.  Pembangunan  yang terus  berkembang  menuju  arah  perkotaan karena letak kedekatan dengan pusat kota. Alih fungsi  lahan  sawah  irigasi  di  Kecamatan Cibeureum terus  terjadi  setelah  adanya penetapan LP2B sekitar 5 Ha. Dapat diamati di sepanjang  jalan  yang  sebelumnya  merupakan areal  pesawahan  berubah  menjadi  pertokoan serta perumahan. Di tuturkan pula oleh Kepala Camat Kecamatan Cibeureum (2017) “ Pesatnya  pembangunan  di  Kecamatan Cibeureum  akhir  akhir  ini  banyak  mengalami perubahan  terhadap  lahan  sawah  yang menjadi  perumahan.  Seiring  dengan  akan  ada pembangunan perluasan UNSIL, yang
Pertanian Kota Tasikmalaya pada tanggal (13Juni 2017).
3 Hasil wawancara dengan Ketua BPP Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya (14 Juni 2017) 4 Hasil wawancara dengan Ibu Anisah sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya pada tanggal (13Juni 2017).

## RESPON PETANI TERHADAP KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KELURAHAN KERSANAGARA, KECAMATAN CIBEUREUM,

## KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT
SITI NURAENI , TRISNA INSAN NOOR , DEDE SUDRADJAT
lokasinya  berdekatan  dengan  Kecamatan Cibeureum” 5
Kelurahan
Kersanagara,
Kec.
Cibeureum  memiliki  luas  lahan  paling  tinggi dibandingkan  kelurahan  lain  yaitu  145  Ha. Selain itu juga, Kelurahan Kersanagara banyak mengalami  perubahan  lahan  sawah  menjadi perumahan. Melihat dari ketentuannya,
seharusnya Kelurahan Kersanagara bisa mempertahankan sawah irigasi sebagai peruntukannya  untuk  menunjang  ketahanan pangan  Kota  Tasikmalaya.  Dari  pembahasan diatas  menarik  untuk  dikaji  mengenai respon petani  padi  sawah  terhadap  kebijakan  Lahan Perlindungan  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  di Kelurahan  Kersanagara  Kecamatan  Cibeureum Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat .

## METODE PENELITIAN
Objek  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini adalah  respon  petani  padi  sawah  terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan  (LP2B).  Tempat  yang  dipilih sebagai  lokasi  penelitian  adalah  Kelurahan Keranagara,  Kecamatan  Cibeureum,  Kota Tasikmalaya,  Jawa  Barat.  Desain  penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif.
Menurut  Sugiyono  (2012),  analisa deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data yang  telah  terkumpul  sebagaimananya  tanpa bermaksud membuat kesimpulan.
Skala  likert  digunakan  untuk  mengukur sikap,  pendapat  dan  presepsi  seseorang  atau sekelompok  orang  tentang  fenomena  sosial. Fenomena  sosial  ini  telah  diterapkan  oleh peneliti  sebagai  variabel  penelitian.  Dengan skala likert, maka variabel penelitian dijabarkan  kembali  menjadi  indikator  variabel. Selanjutnya indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk penyusunan item-item instrument  yang  dapat  berupa  pernyataan  atau pertanyaan.
Pertanyaan  untuk  mengukur  respon petani  terhadap  kebijakan  lahan  pertanian pangan berkelanjutan di Kelurahan Kersanagara  Jawaban  setiap  instrumen  yang menggunakan  skala  likert  mempunyai  gradasi dari  sangat  positif  sampai  negatif.  Seperti sangat  setuju,  setuju,  ragu-ragu,  tidak  setuju dan  sangat  tidak  setuju.  Untuk  melakukan analisis  kuantitatif  maka  jawaban  misalnya
5 Hasil wawancara dengan Kepala Camat Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya (14 Juni 2017)
dapat  diberi  skor  dari  5  sampai  1(Sugiyono, 2012).
Tabel 1 Skor Skala Likert Pertanyaan positif Pertanyaan negative Item Skor Item Skor Tidak Setuju 1 Tidak Setuju 5 Kurang Setuju 2 Kurang Setuju 4 Netral 3 Netral 3 Setuju 4 Setuju 2 Sangat Setuju 5 Sangat Setuju 1 Sumber: Sugiono, Tahun 2012
Dengan cara perhitungan sebagai berikut:
Jumlah  skor  tiap  kriterium  =  capaian skor  x  jumlah  pertanyaan  x  jumlah responden
Setelah itu dilakukan perhitungan: S1 = 1 x 1 x 45 = 45 S2 = 2 x 1 x 45 = 90 S3 = 3 x 1 x 45 = 135 S4 = 4 x 1 x 45 = 180 S5 = 5 x 1 x 45 = 225 Setelah itu sebelum menentukan rentang, dilakukan perhitungan sebagai berikut:
 Hitung skor maksimal = jawaban terbesar x item pertanyaan
= 5 x 1 x 45 = 225
 Hitung skor minimal = nilai jawaban terkecil x item pertanyaan = 1 x 1 x 45 = 45
 Skor median =
= = 135  Skor kuartil 1 =
= = 90
 Skor kuartil 3 =
=
= 180
Interpretasi  skor  dapat  digambarkan  seperti berikut:
Minimal        kuartil  1  median  kuartil  3 maksimal 45 90 135 180 225 Keterangan:  Sangat positif : kuartil 3 skor
maksimal
 Positif : median kuartil 3  Negatif : kuartil 1 median
 Sangat negatif : skor minimal kuartil 1

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan LP2B di Kota Tasikmalaya
Kebijakan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B)  merupakan  cara  untuk mengendalikan alih fungsi di Kota Tasikmalaya  yang  semakin  meningkat.  Dari tahun  2008-2016  terjadi  pengurangan  lahan sebanyak 222 Ha dengan rata rata pengurangan sekitar  27,75  Ha/tahun  (statistik  pertanian  dan perikanan  tahun  2008-2016).  Penetapan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  Kota Tasikmalaya  pada  tahun  2012  telah  diatur dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  4 Tahun  2012 paragraf  7  pasal  49  ayat  2  mengenai  kawasan lahan  pertanian  pangan  yang  terintegrasi dengan  Recana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Tahun  2011-2031  yang  termasuk  kedalam rencana  jangka  panjang.  Kawasan  lahan pertanian pangan ini di peruntukan hanya pada empat Kecamatan  yaitu Purbaratu, Cibeureum, Mangkubumi  dan  Kawalu  yang  meliputi  492 Ha.
Pada  tahun  2017  ada  penambahan  luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sehingga  peraturan  daerah  No  4  tahun  2012 sekarang dalam proses revisi. Dalam rancangan peraturan  daerah  yang  sedang  di  susun  ada penambahan  luas  lahan  untuk  LP2B  menjadi 1.002  Ha  dan  penambahan  jumlah  kecamatan menjadi  7  kecamatan.  Seperti  yang  dituturkan oleh Anisah (2017) “Bahwa dalam RDTR 2016 luasan keseluruhan zona basah sebanyak 1452 Ha,  dimana  1.002  Ha  merupakan  lahan  LP2B dan  452  Ha  bukan  lahan  LP2B.  Dan  wilayah LP2B menjadi 7 kecamatan dengan penambahan  3  kecamatan  sebagai  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  yaitu  Taman Sari,  Cipedes  dan  Bungur  Sari”. Penambahan luas  lahan  ini  dirasa  karena  492  Ha  kurang
cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan untuk seluruh Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan  penetapan  lahan  pertanian pangan  berkelanjutan  dalam  revisi  RTRW untuk  Zona  Pertanian  Lahan  Basah  semula ditetapkan  1.452  Ha  untuk  bertambah  menjadi 3.837  Ha,  merupakan  lahan  sawah  produktif ditanami  padi  tiga  kali  setahun  dan  bersumber air  irigasi,  terdiri  dari  1.002  Ha  LP2B  dan 2.835 Ha LCP2B. Zona Pertanian Lahan Basah tersebar  di  Kecamatan  Cibeureum,  Purbaratu, Mangkubumi,  Kawalu,  Tamansari,  Indihiang, Cipedes,  Tawang,  Bungursari  (Kepala  Dinas Pertanian Dan Perikanan, 2016).
Kebijakan  LP2B  di  Kota  Tasikmalaya sudah  berjalan  5  tahun  setelah  ditetapkannya diperaturan  daerah.  Dalam  tahapan  untuk mempertahankan  lahan  pertanian  pangan  di Kota  Tasikmalaya,  Kota  Tasikmalaya  sudah melakukan  penyusunan  naskah  akademik LP2B  dan  kajian  pengendalian  alih  fungsi lahan.  Pada  tahun  2017  dilakukan  penetapan LP2B pada peraturan daerah Kota Tasikmalaya karena  ada  beberapa  revisi  pada  perda  tahun 2012.  Untuk  target  sendiri  pada  tahun  2018 penyelesaian rancangan peraturan daerah untuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan LP2B tidak hanya dilihat dari peran pemerintah tetapi respon petani merupakan  salah  satu  penunjang  dalam kelancaran  kebijakan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan  ini.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  73,3%  responden  setuju  dengan  adanya kebijakan  yang  akan  diberlakukan  di  Kota Tasikmalaya.  Dan  sebanyak  71,1%  petani responden  akan  mengikuti  kebijakan  lahan pertanian  pangan  ini.  Jadi  LP2B  di  Kota Tasikmalaya  baru  sampai  pada  tahap  revisi ulang  peraturan  daerah  karena  ada  beberapa penambahan  luas  lahan  LP2B.  Selain  itu kebijakan
Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan  (LP2B)  ini  belum  berjalan karena  pergantian  walikota  yang  memang belum  berpihak  kepada  pertanian  sehingga kebijakan  ini  hanya  dijadikan  sebagai  acuan agar  peraturan  daerahnya  di  setujui.  Dan sampai  saat  ini  untuk  zona  dan  luasan  lahan untuk LP2B belum ada ketetapan.

## 1) Sosialisasi LP2B
Pada  tahun  2016  telah  dilakukan sosialisasi  mengenai  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B)  ke  10  kecamatan  yang ada  di  Kota  Tasikmalaya.  Sosialisasi  ini diadakan  oleh  Dinas  Pertanian  dan  akademisi dari  Universitas  Siliwangi  yang  mengundang para  pemangku  kebijakan  saja  seperti  pihak

## RESPON PETANI TERHADAP KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KELURAHAN KERSANAGARA, KECAMATAN CIBEUREUM,

## KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT
SITI NURAENI , TRISNA INSAN NOOR , DEDE SUDRADJAT
kecamatan,  BPP,  ketua  Kelompok  Tani,  dan Forum  Gapoktan.  Seperti  yang  dituturkan  oleh H.  Nunung  (2017)  bahwa “Sosialisasi  telah dilakukan pada tahun 2016 yang diadakan oleh Dinas  Pertanian  dan  akademisi  dari  UNSIL dengan  mengundang  berbagai  elemen  seperti forum  gapoktan,  ketua  kelompok  tani  dan pihak  kecamatan.  Dalam  sosialisasi  tersebut dibahas  mengenai  luasan  lahan  untuk  LP2B, layak atau tidaknya kecamatan yang dijadikan lahan  LP2B.  Dan  hasilnya  4  kecamatan tersebut  layak  untuk  LP2B  dilihat  dari  iklim, produksi, dan kesuburan tanah. Sedangkan ada beberapa harapan dari orang pertanian bahwa seharusnya  uji  akademis  dilakukan  ke  semua kecamatan  yang  ada  di  Kota  Tasikmalaya bukan hanya ke 4 kecamatan saja”.
Menurut  Anisah  ketua  Bidang  Pangan Dinas Pertanian (2017) mengungkapkan bahwa sosialisasi  yang  dilakukan  secara  langsung berupa forum belum menggunakan media cetak seperti banner, pamplet dan yang lainnya. Dan sosialisasi ini dilakukan bulan November tahun 2016  yang  dilakukan  4  kali  untuk  10 kecamatan.  Dan  rencananya  tahun  2017  akan diadakan  sosialisasi  ke  seluruh  petani  Kota Tasikmalaya. Jadi  sosialisasi  yang  dilakukan mengenai  LP2B  baru  sampai  pada  pemangku kebijakan  saja  belum  sampai  pada  petani langsung  yang  merupakan  implementor  dari kebijakan LP2B ini.

## 2) Respon Petani Terhadap Kebijakan LP2B
Respon  petani  merupakan  salah  satu penentu  keberhasilan  dari  kebijakan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), karena  petani  sebagai  pelaku  utama  dalam kebijakan  ini.  Berikut  adalah  respon  yang diteliti dalam penelitian ini:

## a. Respon Kognitif
Respon  yang  diteliti  dari  aspek  kognitif  ini adalah  pengetahuan  petani  terhadap  kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dari  hasil  jawaban  responden  maka  didapat sebanyak  93%  responden  tidak  mengetahui kebijakan  LP2B  ini.  Responden  yang  tidak mengetahui  ini  benar-benar  belum  mengetahui sama  sekali  apa  itu  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B)  dari  namanya  saja responden  tidak  tahu  apalagi  tujuan  dan manfaat  dari  kebijakan  ini.  Sebanyak  7% responden  yang  mengetahui  kebijakan  ini tetapi hanya namanya selintas tidak mengetahui secara jelas. Ketidaktahuan responden  ini  akibat  dari  belum  adanya
sosialisasi  yang  jelas  langsung  kepetani  yang merupakan implementor dari kebijakan ini.
Berdasarkan  perhitungan  skala  likert maka didapat hasil sebesar 48 yang menunjukan  bahwa  respon  kognitif  berada pada  rentang  sangat  negatif   Jadi  pengetahuan petani  terhadap  kebijakan  ini  sangat  rendah sekali  karena  belum  ada  sosialisasi  yang dilakukan  kepada  petani  langsung  baru kepemangku  kebijakan  saja.  Seperti  hasil kuisoner  menyatakan  bahwa  100%  responden menyatakan belum adanya sosialisasi mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari para penyuluh ataupun kecamatan.

## b. Respon Afektif
Respon  afektif  dalam  penelitian  yaitu mengenai  sikap  dan  penilaian  responden terhadap  kebijakan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B).  Item  pertanyaan  yang berikan  ada  dua  yaitu  mengenai  penilaian terhadap kebijakan dan ketersediaan responden untuk mengikuti kebijakan.
a) Sikap terhadap kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan Berdasarkan jawaban
responden menunjukan bahwa sebanyak 48,8% setuju dan 24,4% sangat setuju. Alasan menyetujui karena lahan  pertanian  yang  di  usahakan  merupakan ladang  pangan  untuk  mencukupi  kebutuhan keluarga sehingga dengan adanya kebijakan ini diharapkan lahan yang dimiliki dapat terlindungi.  Di  daerah  perkotaan  menyebutkan bahwa  adanya  berbagai  pengaruh  seperti  dari investor  sebanyak  40%  dan  pengaruh  tetangga yang  menjual  lahan  sebanyak  42,2%  yang mengakibatkan  lahan  yang  dimiliki  terpaksa dijual karena terjepit . Sebanyak 8,8% responden  menyatakan  kurang  setuju  dengan alasan  bahwa  lahan  sepenuhnya  milik  pribadi sehingga  pada  waktu  yang  akan  datang mempunyai  rencana  untuk  dijual  atau  dialih fungsi  sesuai  kebutuhan.  Dan  sebanyak  17,7% belum mengetahui tindakan apa untuk lahannya.

## b. Kesediaan mengikuti kebijakan LP2B
Berdasarkan jawaban
responden menunjukan bahwa sebanyak 71,2% responden bersedia  mengikuti  kebijakan  lahan  pertanian pangan
berkelanjutan (LP2B). Alasan mengikuti karena ingin mempertahankan lahan yang  dimiliki  agar  tidak  diambil  paksa  oleh pihak  lain.  Sebanyak  13,3%  responden menyatakan  kurang  setuju  dengan  alasan bahwa lahan sepenuhnya milik pribadi
sehingga  pada  waktu  yang  akan  datang mempunyai  rencana  untuk  dijual  atau  dialih fungsi  sesuai  kebutuhan  dan  netral  sebanyak 15,5%.
Berdasarkan  perhitungan  skala  likert maka didapat hasil sebesar 344 yang menunjukan  bahwa  respon  afektif  berada  pada rentang  positif,  dimana  270 Jadi  kebijakan  ini  dapat  diberlakukan  dan responden  bersedia  untuk  mengikuti  kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

## 3. Respon konatif
Respon  konatif  dalam  penelitian  ini mengukur  mengenai  tindakan  nyata  responden terhadap  kebijakan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LP2B). Item pertanyaan yang di ukur  dalam  penelitian  ini  ada  3  pertanyaan antara lain:

## a. Rencana menjual lahan
Berdasarkan jawaban responden
menunjukan  bahwa  sebanyak  40%  responden tidak mempunyai rencana untuk menjual lahan yang  dimilikinya  karena  lahan  yang  dimiliki sempit  dan  merupakan  ladang  pangan  untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebanyak 4,4% responden  menyatakan  kurang  setuju  dengan alasan bahwa untuk saat ini belum ada rencana tetapi  apabila  ada  kebutuhan  yang  mendadak akan  dijual  atau  dialihfungsi.  Sebanyak  26,7% responden  belum  mempunyai  tindakan  apa yang  akan  dilakukan  terhadap  lahanya  dan 26,7%  mempunyai  rencana  untuk  menjual untuk  kebutuhan  yang  akan  datang  dan  rumah untuk anak-anaknya.

## b. Rencana Mengalihfungsikan Lahan
Berdasarkan jawaban responden menunjukan  bahwa  sebanyak  40%  responden tidak mempunyai rencana
untuk mengalihfungsi lahan. Sebanyak 14%
responden  menyatakan  kurang  setuju  dengan alasan bahwa untuk saat ini akan dipertahankan tetapi  untuk  kedepannya  sesuai  kebutuhan. Sebanyak  23%  responden  belum  mempunyai tindakan  apa  yang  akan  dilakukan  terhadap lahanya  dan  23%  mempunyai  rencana  untuk mengalihfungsi  untuk  kebutuhan  rumah  untuk anak-anaknya.

## c. Mempertahankan lahan
Berdasarkan jawaban responden menunjukan bahwa  sebanyak  11%  sangat  setuju  dan  44% setuju    akan  mempertahankan  lahan  yang dimilikinya  karena  sumber  pangan  keluarga. Sebanyak  9%  tidak  setuju  dan  kurang  setuju
11%  responden  tidak  akan  mempertahankan lahannya  apabila  lahan  tetangga  sekitar  dijual karena  responden  takut  tanahnya  menjadi terjepit.
Berikut adalah hasil respon konatif berdasarkan  perhitungan  skala  likert  didapat hasil total sebesar 437 yang menunjukan bahwa respon  konatif  berada  pada  rentang  positif,
dimana  405
.  Jadi  dilihat  dari segi  tindakan  nyata  bahwa  responden  bersedia untuk  mempertahankan  lahan  yang  dimiliki untuk  menunjang  kebijakan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

## 3) Hasil  Respon  Keseluruhan  Terhadap Kebijakan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Respon  untuk  setiap  item  pertanyaan berbeda-beda.  Mengenai  pengetahuan  jawaban respon bersifat sangat negatif yang menunjukan bahwa pengetahuan petani mengenai  kebijakan  lahan  ini  masih  rendah. Kurangnya  pengetahuan  ini  karena  belum adanya  sosialisasi  mengenai  LP2B  ke  petani langsung  baru  ke  pemangku  kebijakan  saja. Item  pertanyaan  kesediaan  mengikuti  dan penilaian  terhadap  kebijakan  lahan  LP2B menunjukan  respon  positif  yang  berarti  bahwa petani  akan mendukung  dan mengikuti kebijakan  LP2B  yang  akan  diterapkan  di Kelurahan Kersanagara. Item pertanyaan menjual lahan, mengalih fungsi dan mempertahankan lahan jawaban respon bersifat positif  berarti  menunjukan  bahwa  petani  akan mempertahankan lahan yang dimilikinya untuk kegiatan  usahatani.  Kegiatan  usahatani  yang dilakukan  juga  kebanyakan  di  Kelurahan Kersanagara untuk dikonsumsi sendiri. Respon keseluruhan  berada  pada  rentang  positif,
dimana 810 . Jadi dilihat dari
respon  keseluruhan  bahwa  petani  bersedia mengikuti  kebijakan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LP2B).

## 4) Hubungan karakteristik dengan
respon terhadap kebijakan lahan LP2B
Berikut ini adalah hasil hubungan antara karakteristik dengan pendapatan, umur, status kepemilikan dan luas lahan:
1. Pendapatan Rata-rata  pendapatan  petani  responden memiliki pendapatan yang rendah. Pendapatan  yang  menunjukan  akan  bersedia bergabung  dengan  kebijakan  lahan  pertanian pangan berkelanjutan didominasi oleh kategori rendah (Rp. 248.915-Rp. 8.415.885)

## RESPON PETANI TERHADAP KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KELURAHAN KERSANAGARA, KECAMATAN CIBEUREUM,

## KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT
SITI NURAENI , TRISNA INSAN NOOR , DEDE SUDRADJAT
sebesar  62%.  Usahatani  yang  dilakukan  oleh responden bertujuan untuk memenuhi pangan keluarga selain untuk membantu mempertahankan pangan di Kota
Tasikmalaya. Selain itu, responden juga ingin mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah  untuk menunjang  keberhasilan  kegiatan  usahatani. Hasil penelitian Pramudita (2015) pendapatan usahatani  menunjukan  petani  dengan  jumlah pendapatan  tinggi  cenderung  terlibat  dalam perlindungan  LP2B.  Pendapatan  petani  yang kecil  mendorong  petani  untuk  mencari sumber  pendapatan  lain.  Dari  pembahasan diatas  ada  perbedaan  hasil  penelitian  dengan penelitian  terdahulu  karena  untuk  setiap daerah  memiliki  karakteristik  yang  berbeda sesuai dengan keadaan wilayahnya.
2. Status Kepemilikan Lahan Status  kepemilikan  lahan  di  responden bervariasi  ada  penggarap,  pemilik,  sewa  dan gadai.  Di  Kelurahan  Kersanagara  status kepemilikan  lahan  didominasi  oleh  pemilik penggarap  sebesar  80%.  Dilihat  dari  hasil respon  sebesar  53%  pemilik  penggarap menyatakan  positif  atau  setuju  terhadap kebijakan  lahan  LP2B  ini.  Dengan  begitu keterlibatan  responden  terhadap  kebijakan lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B) sangat  besar  karena  pemilik  penggarap memiliki hak penuh atas tanah yang dimilikinya.  Sedangkan  petani  sewa  dan  gadai sama  sama  sebesar  2%  menyatakan  setuju tetapi  sesuai  dengan  perizinan  pemilik  lahan karena  tidak  sepenuhnya  lahan  dikuasai  oleh penyewa  dan  penggarap.  Adapun  hubungan status  kepemilikan  lahan  dengan  respon  petani terhadap kebijakan LP2B dapat dilihat pada Hasil penelitian pramudita (2015) status lahan  petani  pemilik  memiliki  hak  yang  besar atas  tanah  yang  dimiliki  sehingga  faktor pemilik  menjadi  salah  satu  yang  menentukan petani  terlibat  dalam  LP2B.  Jadi  dalam  status kepemilikan  lahan  keterlibatan  mengikuti kebijakan salah satunya ditunjang oleh kepemilikan  hak  atas  tanah,  meskipun  petani sewa  dan  gadai  bersedia  mengikuti  tetapi sangat ditentukan oleh pemilik lahan.
3. Umur Hasil  pengolahan  data  menunjukan bahwa  respon  petani  yang  bersedia  mengikuti kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)  paling  banyak  berumur  produktif  (15- 64)  sebesar  44%.  Berarti  responden  memiliki peluang sangat tinggi untuk mengikuti kebijakan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) karena dari segi pengetahuan  dan  tenaga  masih  menunjang
untuk kegiatan usahatani. Sedangkan umur non produktif  (>65)  memiliki  kelemahan  baik dalam tenaga maupun keinginan untuk menerima  inovasi,  tetapi  hasil  menunjukan bahwa  20%  bersedia  mengikuti  kebijakan  ini. Jadi  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  umur non  produktif  tidak  bersedia  mengikuti  hanya saja dari segi tenaga sudah berkurang.
Dari  hasil  penelitian  terdahulu,  hasil penelitian Pramudita (2015) menunjukan  umur petani  yang  lebih  tua  cenderung  tidak  mau mengikuti kebijakan LP2B karena menganggap pelaksanaan  mekanisme  yang  sulit.  Jadi  hasil penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  ini memiliki  persamaan  bahwa  umur yang produktif  memiliki  keterlibatan  kuat  karena dari  segi  tenaga  dan kopetensi masih menunjang.
4. Tanggungan keluarga Tanggungan  keluarga  responden  di Kelurahan Kersanagara dari data hasil pengolahan  menunjukan  bahwa  yang  bersedia mengikuti  kebijakan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B)  mempunyai  tanggungan keluarga  paling  banyak  kategori  rendah  (1-2) sebesar 40%.
Hasil  penelitian  terdahulu,  Pramudita (2015) menunjukan bahwa tanggungan keluarga  yang  banyak  cenderung  ingin  terlibat dalam  perlindungan  LP2B  karena  lahan sebagai  asset  untuk  menghasilkan  pangan  bagi keluarga. Jadi hasil penelitian terdahulu dengan hasil  penelitian  ini  berbeda  tanggungan keluarga  yang  kategori  rendah  lebih  bersedia untuk mengikuti karena di Kelurahan Kersanagara  jumlah  tanggungan  keluarga didominasi oleh kategori rendah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  respon  petani  padi sawah  terhadap  kebijakan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berada direntang positif  sebesar  61%    yang  menunjukan  bahwa petani  mendukung  dan  bersedia  mengikuti kebijakan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Adapun  petani  yang  bersedia  bergabung dalam  kebijakan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kelurahan Kersanagara  memiliki  karakteristik  seperti pendapatan petani berkategori rendah (248.915-8.415.885),  status  kepemilikan  lahan sebagai  pemilik  penggarap,  berumur  produktif dan  jumlah  tanggungan  keluarga  rendah sebanyak 1-2 orang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  F.,  &  Husen,  E.2005. Tinjauan  umum multifungsi  pertanian .  In  Seminar Nasional  Multifungsi  Pertanian  dan Ketahanan Pangan. Bogor (Vol. 12). Adimiharja,  A.,  &  Wahyunto,  R.  S.2004.
Gagasan Pengendalian Konversi Lahan Sawah dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. In Prosiding Seminar
Multifungsi Pertanian dan Konservasi Sumberdaya Lahan (Vol. 18). BPS.2017.  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  angka 2011-2016 . Jawa Barat: Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Dinas Pertanian.2017. Rancangan Revisi RTRW  Kota  Tasikmalaya.  Kota Tasikmalaya:  Dinas  Pertanian  Bidang
Pangan.
Mulyani,  A.,  &  Agus,  F.  2006.  Potensi  lahan mendukung  revitalisasi  pertanian.  In Mulfifungsi dan Revitalisasi Pertanian.  Prosiding  Seminar.  Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bekerjasama dengan Ministry  of  Agriculture,  Forestry  and Fisheries-Japan, dan ASEAN Secretariat., Jakarta. No,  U.  U.  R.  I.  41.  Tahun  2009  Tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Lahan  dan  Air.  Provinsi  Jawa  Barat Dalam Angka 2011-2015. Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 paragraf  7  Pasal  49  Ayat  2  RTRW Tahun 2011-2031. Pertanian, d. P. D. 2015. Evaluasi implementasi
kebijakan
lahan
pertanian
pangan berkelanjutan
(LP2B).
Pramudita, D. 2015. Insentif Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Kuningan (Doctoral dissertation, Bogor Agricultural University (IPB)). Rodjak,
Abdul.2006.
Manajemen usahatani.Bandung;  Pustaka  Giratuna Bandung.
Sugiyono.  2012.  Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alvabeta, CV. Wiranoto, M. A., & Hardati, P. (2014). Respon
Keluarga  Pemilik  Sawah  Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di
Kabupaten Pemalang. Geo-Image, 3(2