## Jurnal Ekombis Review
– Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1
Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior
Aditiyanto Ekaputra 1) ; Triyono 2) ; Fatchan Achyani 3) 1,2,3) Magister Akuntansi  Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: 1) w100200017@student.ums.ac.id , 2) tri280@ums.ac.id , 3) Fatchan.Achyani@ums.ac.id

## How to Cite :
Ekaputra, A. Triyono. Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior . EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 10(1). DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1

## ARTICLE HISTORY
Received [27 November  2021]
Revised [24 Desember 2021] Accepted [12 Januari 2022]

## ABSTRAK
Penggelapan  pajak  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  sering  terjadi dalam  penyelenggaraan  perpajakan  termasuk  di  Indonesia.  Hingga  saat  ini masih banyak terjadi kasus penggelapan pajak dikarenakan oleh perilaku dari wajib  pajak  yang  tidak  patuh  atas  kewajiban  perpajakannya.  Artikel  ini bertujuan  untuk  mengkaji  perilaku  wajib  pajak  terhadap  penggelapan  pajak menggunakan  pendekatan  Theory  of  planned  behavior.  Metode  yang digunakan  dalam  penyusunan  artikel  ini  adalah  pendekatan  studi  pustaka atau  studi  literatur.  Pencarian  jurnal  tersebut  dilakukan  melalui  database elektronik Google Scholar dengan kata kunci penggelapan pajak (tax evasion). Dari  semua  referensi  yang  telah  didapat  kemudian  diseleksi  sesuai  dengan topik  yang  dibahas.  Hasil  studi  literatur  menunjukkan  bahwa  suatu  tindakan penggelapan pajak di dasari oleh adanya tingkat rasionalitas dan lingkungan wajib pajak yang selanjutnya akan menentukan perilaku patuh atau melanggar kewajiban  perpajakannya.  Selain  itu,  sikap  ketidakpatuhan  pajak  dan penggelapan pajak juga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni persepsi wajib  pajak  atas  ketidakadilan,  adanya  tarif  pajak  yang  tinggi,  dan  belum adanya  pengalaman  dalam  pemeriksaan  pajak  serta  adanya  tingkat pendapatan yang besar akan menimbulkan sikap seseorang untuk tidak patuh dan akan menggelapkan pajak atas kewajibannya.

## ABSTRACT
Tax  evasion  is  one  of  the  problems  that  often  occurs  in  the  administration  of taxation,  including  in  Indonesia.  Until  now,  there  are  still  many  cases  of  tax evasion  due  to  the  behavior  of  taxpayers  who  do  not  comply  with  their  tax obligations.  This  article  aims  to  examine  the  behavior  of  taxpayers  towards  tax evasion  using  the  Theory  of  planned  behavior  approach.  The  method  used  is  a literature  study  or  literature  study  approach.  The  journal  search  was  conducted through Google Scholar with the keyword tax evasion. From all the references that have been obtained then selected according to the topics discussed. The results of the  literature  study  indicate  that  an  act  of  tax  evasion  is  based  on  the  level  of rationality  and  the  taxpayer's  environment  which  in  turn  will  determine  the behavior of obeying or violating their tax obligations. In addition, the attitude of tax disobedience and tax evasion is also motivated by several factors, namely the taxpayer's perception of injustice, the existence of high tax rates, and the lack of experience in tax audits as well as the presence of a large level of income that will lead to a person's attitude to tax evasion.
.

## KEYWORDS
Tax  evasion,  tax,  theory of planned behavior
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  sehingga  gencar  melaksanakan  pembangunan diberbagai  sektor.  Pelaksanaan  pembangunan  tersebut  tentu  membutuhkan  biaya  yang  cukup besar guna menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera. Salah satu upaya untuk memenuhi hal  tersebut  yakni  dengan  memperbaiki  penerimaan  pajak  negara,  sebab  hingga  saat  ini  pajak masih menjadi sumber utama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan data yang diperoleh dari tiga tahun terakhir yang peneliti ambil yakni data tahun 2019  hingga  2021.  Data  tersebut  adalah  jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar  di  Direktorat  Jenderal Pajak  Republik Indonesia dan jumlah wajib pajak  yang melaporkan surat pemberitahuan  tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2019 adalah 8.742.603. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2020 adalah 9.945.801 SPT Tahunan telah  dilaporkan,  sehingga  jumlah  tersebut  naik  13,76%  atau  sekitar  1,2  juta  dari  laporan  SPT Tahunan  2019  yang  berlangsung  pada  periode  tahun  yang  sama.  sedangkan  wajib  pajak  orang pribadi  yang  terdaftar  pada  tahun  2021  adalah  11,3  juta,  jumlah  tersebut  meningkat  26,6%  jika dibandingkan dengan kinerja pada periode yang tahun sama (www.pajak.go.id). Hal ini menandakan bahwa  penerimaan  pajak  telah  memegang  peranan  penting  dalam  melangsungkan  roda pemerintahan.  Besarnya  peranan  pajak  tersebut  sayangnya  belum  diimbangi  dengan  kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak.
Oleh karena itu guna untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara maka pemerintah telah menerapkan self assessment system dimana setiap wajib pajak diberikan kewenangan untuk dapat melaporkan,  menghitung,  dan  membayarkan  pajak  yang  telah  menjadi  tanggungjawabnya.  Oleh sebab itu, besaran penerimaan pajak suatu negara sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Diperlukan suatu langkah atau upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah meningkatkan kesadaran perilaku wajib pajak agar tidak terjadi niatan melakukan tindakan penggelapan pajak.
Penggelapan  pajak  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam penyelenggaraan perpajakan. Tidak hanya di Indonesia, penghindaran pajak juga banyak terjadi di negara  berkembang  lainnya  (Dewanta  dan  Machmuddah,  2019).  Duadji  dalam  Oktaviani. et  al (2018),  penggelapan  pajak merupakan  suatu  tindak  pidana  dengan  melakukan  manipulasi  subjek dan objek pajak untuk memperoleh penghematan pajak dengan melanggar hukum.
Menurut Putra dan Qibthiyyah (2019), menjelaskan bahwa penggelapan pajak adalah tindakan untuk  menekan  jumlah  penghasilan  dan  pajak  yang  dilaporakan  serendah  mungkin  dengan melanggar  peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  hal  tersebut  merupakan  tindakan  ilegal  seperti penggunaan faktur pajak fiktif, dengan sengaja dan sadar tidak melaporkan sejumlah penghasilan atau  penjualan  tertentu,  menyembunyikan  barang  dagangan  atau  hasil  produksi  dengan  tidak melaporkan kedalam pembukuan resmi dan lain sebagainya.
Salah  satu  kasus  penggelapan  pajak  terjadi  di  Semarang,  penggelap  pajak  ini diduga  telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan membuat faktur pajak palsu secara sengaja. Kegiatan tersebut  berlangsung  sejak  Juli  2010  hingga  November  2014.  Tersangka  tersebut   menjual  faktur pajak  palsu senilai  lebih  kurang  Rp10,5  miliar  ke  beberapa  perusahaan  di  Semarang.  Akibat perbuatannya  tersebut,  tersangka terancam  pidana  penjara  paling  sedikit  dua tahun  dan  paling lama  enam tahun  serta  denda  paling  sedikit  dua kali  dan  paling  banyak  enam  kali  jumlah  pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Tersangka  dijerat  dengan  pasal  39A  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (www.pajak.go.id).
Selain  itu,  kasus  penggelapan  pajak  juga  terjadi  di  Denpasar.  Tersangka  tersebut  berusia  37 tahun  dan  dijatuhi  hukuman  dua  setengah tahun  penjara  serta  denda  Rp4,5  miliar  dalam  sidang yang  digelar  secara  daring  oleh  Pengadilan  Negeri  Denpasar.  Dalam  putusan  Hakim,
pengusaha advertising asal  Malang,  Jawa  Timur  ini  terbukti  melakukan  penggelapan  pajak  senilai Rp2,28  miliar.  Tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  yang  dilakukan  yakni  dengan  sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan keterangan Tahun Pajak 2015 yang isinya tidak benar  atau  tidak  lengkap.  Pada  kurun  waktu  tersebut,  terdakwa  menerima  penghasilan  dari mengelola  website  sebesar  Rp7  miliar.  Dari  penghasilan  itu,  tersangka  hanya  melakukan pembayaran  pajak  sebesar  Rp486  ribu  yang  dilaporkan  ke  KPP  Pratama  Denpasar  Timur.  Atas perbuatannya tersebut, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar 2,28 miliar rupiah. Kasus terdakwa ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali. Oleh  karena  itu,  tersangka  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  perpajakan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (www.pajak.go.id).
Kasus  penggelapan  pajak  yang  terjadi  di  Sumatera  Selatan  tanggal  1  Desember  2015, pengadilan  negeri  Palembang  melakukan  sidang  keputusan  atas  kasus  penggelapan  pajak  oleh  2 (dua) orang terdakwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Palembang yaitu Nana Mardiana, yang pada saat kasus ini bergulir bertugas sebagai Bendahara Kesbangsol Linmas Kota Palembang periode  2008-2010  dan  sekarang  menjadi  PNS  BKD  palembang,  serta  Sana  Masni,  PNS  Kota Palembang. Keputusan Pengadilan Negeri Palembang untuk terdakwa Nana Mardiana yaitu pidana penjara  selama  2  tahun  3  bulan  penjara  serta  denda  sebesar  Rp376.548.854  subsider  6  bulan penjara.  Sedangkan  terdakwa  Sana  Masni,  yaitu  pidana  penjara  selama  1  tahun  5  bulan  penjara serta denda sebesar Rp376.548.854 subsider 5 bulan penjara (www.pajak.go.id).
Berdasarkan data kasus di atas dapat diketahui bahwa kasus penggelapan pajak masih banyak terjadi  di  Indonesia.  Adanya  perilaku  wajib  pajak  untuk  melakukan  penggelapan  pajak  dapat menimbulkan  kerugian  pendapatan  Negara,  oleh  sebab  itu  peneliti  ingin  mengkaji  tentang meminimalisasi  penggelapan  pajak  melalui  optimalisasi  kesadaran  perilaku  wajib  pajak  dengan pendekatan Theory Of Planned Behavior.

## LANDASAN TEORI

## Theory of planned behavior
Setiap  negara  pada  umumnya  memiliki  wajib  pajak  yang  cenderung  untuk  melakukan kecurangan  atau  penggelapan  dalam  pembayaran  pajak.  Sehingga  membayar  pajak  merupakan aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi behavior wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berawal pada kondisi membayar  pajak  yang  merupakan  suatu  pengorbanan  yang  dilakukan  warga  negara  dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan suka rela. Wajib pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung atas apa yang sudah dibayarkan.
Hal ini akan terjadi lebih besar pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan tinggi, yang  tentunya  harus  membayar  pajak  besar  pula  karena  tarif  pajak  dan  penghasilan  kena  pajak akan  berada  pada  level  yang  lebih  tinggi.  Sehingga  untuk  menekan  adanya  perilaku  penggelapan pajak,  maka  perlu  suatu  kesadaran  yang  besar.  Penggelapan  pajak  adalah  suatu  tindakan penghindaran pajak yang ilegal, penggelapan pajak ini dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak terutang  dengan  cara  melanggar  hukum  dan  tidak  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku (Sundari, 2019).
Ajzen  (1991)  dalam  Kurniawati  (2014)  mengembangkan  Theory  of  Reasoned  Action  menjadi sebuah  teori  lain,  yaitu Theory  of  Planned  Behavior dan  memperlihatkan  hubungan  dari  perilaku- perilaku  yang  dimunculkan  oleh  individu  untuk  menanggapi  sesuatu. Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  menyatakan  bahwa  selain  sikap  terhadap  tingkah  laku  dan  norma-norma  subjektif,  individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan  tindakan  tersebut.  Teori  ini  menjelaskan  bahwa  adanya  niat  untuk  berperilaku  dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu.
Theory  of  Planned  Behavior membagi  tiga  macam  alasan  yang  dapat  mempengaruhi  tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:
a. Behavioral  Belief merupakan  keyakinan  akan  menghasilkan  dari  suatu  perilaku  dan  evaluasi berupa penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap ( attitude ).
b. Normative  Belief merupakan  keyakinan  individu  terhadap  sebuah  harapan  normatif  individu atau orang lain yang akan menjadi referensi antara lain keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak  yang  dapat  menyetujui  atau  menolak  dalam  melakukan  suatu  perilaku  yang  diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif ( subjectif norm ).
c. Control Belief merupakan keyakinan individu yang berdasarkan pada pengalaman masa lalu dari perilaku, serta faktor yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku tersebut. Keyakinan  ini  akan  membentuk  variabel  kontrol  perilaku  yang  dipersepsikan  ( perceived behavioral control ).
Faktor yang mendasari teori ini adalah niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dimana niat  dapat  diindikasikan  oleh  seberapa  kuat  keinginan  seseorang  untuk  mencoba  atau  seberapa besar  usaha  yang  dilakukan  untuk  melaksanakan  perilaku  tersebut.  Sehingga  semakin  besar  niat seseorang  untuk  berperilaku,  semakin  besar  kemungkinan  perilaku  tersebut  dicapai  atau dilaksanakan.
Hubungan  dari  teori  ini  dengan  tindakan  penggelapan  pajak  adalah  rasionalitas  akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan penggelapan pajak individu. Dalam konteks ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat pajak itu sendiri. Selain rasionalitas, lingkungan yang juga berpengaruh karena akan berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang berpengaruh pada keputusan perilaku.

## Penggelapan Pajak
Penggelapan  Pajak  oleh  Wajib  Pajak  adalah  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan  Pajak.  Penggelapan  Pajak  oleh  Wajib  Pajak  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor yaitu  pengenaan  sanksi  pajak  tidak  berat,  lemahnya  penegakan  hukum,  manfaat  dan  biaya,  kecil kemungkinan  perbuatannya  terungkap  dan  bila  terungkap  masalahnya  dapat  diselesaikan (Hutagaol dalam Surono dan Hidayat, 2014).
Menurut  McGee  dalam  Basri  (2015),  mengemukakan  bahwa  penggelapan  pajak  merupakan suatu  moral  yang  memiliki  ketidakmampuan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  dikerankan  tarif pajak yang terlalu tinggi atau tidak banyak mendapatkan imbalan atas pembayaran pajak.
Menurut Khlif dan Achek dalam Matitaputty dan Adi (2021), menjelaskan bahwa penggelapan pajak  mengacu  pada  suatu  tindakan  yang  sengaja  oleh  wajib  pajak  dengan  melanggar  peraturan perpajakan  yang  ada.  Sedangkan  menurut  Putri. et  al (2018),  penggelapan  pajak  adalah  suatu perbuatan  yang  melanggar  peraturan  perpajakan  dengan  cara  melaporkan  kurang  saji  atau  lebih saji atas pemotongan dalam SPT tahunan.
Menurut  Pohan  dalam  Suharti  dan  Rachmania  (2019),  menyatakan  bahwa  ada  tiga  cara  bagi wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak diantaranya. yaitu penggelapan pajak, penghindaran pajak  dan  penghematan  pajak.  Penghindaran  Pajak  adalah  salah  satu  teknik  untuk  menghindari pajak  secara  ilegal  dan  tidak  aman  bagi  mereka.  Cara  ini  merupakan  salah  satu  penipuan  dan kejahatan fiskal yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Risiko tinggi dari  tindakan  ini  harus  diadili  dengan  hukuman  yang  berat.  Penghindaran  pajak  dilakukan  oleh wajib pajak sebagai perlawanan aktif yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam sistem perpajakan atau karena adanya kesenjangan dalam sistem perpajakan yang buruk.
Rahayu  dalam  Supadmi  (2019),  menjelaskan  bahwa tax  evasion merupakan  usaha  aktif  dari wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau  dengan  sengaja  meloloskan  diri  untuk  tidak  membayar  pajak  sebagaimana  yang  telah terhutang menurut aturan perundang-undangan.
Tindakan  penggelapan  pajak  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  dikarenakan  mereka  kurang memahami ketentuan perpajakan yang ada, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan  adanya  celah  dalam  Undang-Undang  Perpajakan  ( loopholes )  sehingga  dapat  disalahgunakan oleh  individu  untuk  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum  dengan  tidak  memberikan  data keuangan  yang  sebenar-benarnya  (tidak  jujur),  maupun  menyembunyikan  data  keuangan  yang dimilikinya (Rahman, 2013).

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Pada  artikel  ini  menggunakan  metode  pendekatan  studi  pustaka.  Studi  pustaka  atau study literature yaitu mengumpulkan informasi atau jurnal ilmiah yang bertujuan sebagai obyek penelitian atau pengumpulan data  yang bersifat kepustakaan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya  tertumpu  pada  penelaahan  kritis  dan  mendalam  terhadap  bahan-bahan  pustaka  yang relevan. Pencarian jurnal tersebut dilakukan melalui database elektronik Google Scholar dengan kata kunci  penggelapan  pajak  ( tax  evasion ).  Dari  perncarian  tersebut  diperoleh  sebanyak  25  referensi yang 17 referensi sesuai dengan topik yang dibahas dan 8 referensi sebagai pendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan
Menurut  studi  pustaka  yang  telah  dilakukan  bahwasannya  perilaku  wajib  pajak  dalam melakukan  penggelapan  pajak  dilatarbelakangi  oleh  banyak  faktor.  Misalnya  kualitas  pelayanan yang diberikan oleh fiskus, lingkungan wajib pajak, dan pemeriksaan wajib pajak oleh fiskus. Hasil kajian penggelapan pajak dengan pendekatan Theory of Planned Behavior disajikan sebagai berikut: Sikap  ( attitude )  terbentuk  dari behavioral  belief ,  yaitu  keyakinan  akan  hasil  dari  suatu  perilaku dan  evaluasi  atau  penilaian  terhadap  hasil  perilaku  tersebut.  Sikap  arah  perilaku  mengarah  pada perasaan  memihak  atau  perasaan  tidak  memihak  terhadap  suatu  objek  yang  akan  disikapi  yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut (Kurniawati, 2014).
Sikap  ( attitude )  wajib  pajak  terhadap  penggelapan  pajak  menunjukan  bahwa  sikap  melayani yang  diberikan  fiskus  kurang  optimal,  Sehingga  dapat  mempengaruhi  sikap  wajib  pajak  untuk melakukan  penggelapan  pajak  dan  ketidakpatuhan  atas  kewajiban  pajaknya.  Dengan  demikian, peningkatan pelayanan aparat  pajak (fiskus) idealnya akan memberikan pengaruh bagi wajib pajak untuk  tidak  melakukan  penggelapan  pajak  dan  memandang  penggelapan  pajak  sebagai  tindakan ilegal, tidak etis dan melanggar hukum (Masruroh  dan  Zulaikhah, 2013). Pentingnya keadilan bagi seseorang  termasuk  dalam  pembayaran  pajak  juga  akan  mempengaruhi  sikap  mereka  dalam melakukan pembayaran pajak.
Dari  penjelasan  di  atas  diperkuat  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Susmita  dan  Supadmi (2016),  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh  postif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Noviantari dan Etiawan (2018),  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kualitas  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sehingga  dapat  diartikan  bahwa  semakin  baik  pelayanan  yang diberikan aparat pajak maka tindakan penggelapan pajak akan semakin menurun dan sebaliknya.
Norma subjektif ( Normative belief ) adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang  berpengaruh  dalam  kehidupannya  ( significant  others )  mengenai  dilakukan  atau  tidak dilakukannya perilaku tertentu (Kurniawati, 2014). Persepsi ini sifatnya subjektif sehingga dimensi ini disebut  norma  subjektif.  Sebagaimana  sikap  terhadap  perilaku,  norma  subjektif  juga  dipengaruhi oleh keyakinan. Bedanya adalah apabila sikap terhadap perilaku merupakan fungsi dari keyakinan individu  terhadap  perilaku  yang  akan  dilakukan  ( behavioral  belief )  maka  norma  subjektif  adalah
fungsi  dari  keyakinan  individu  yang  diperoleh  atas  pandangan  orang-orang  lain  terhadap  objek sikap yang berhubungan dengan individu ( normative belief ). Norma  subjektif  ( Normative  belief )  mengarah  pada  tekanan  sosial  yang  dipersepsikan  untuk melaksanakan  perilaku  tertentu  atau  tidak.  Oleh  karena  itu  hambatan  yang  mungkin  timbul  pada saat  berperilaku  dapat  berasal  dari  dalam  diri  sendiri  maupun  lingkungannya.  Sebelum  individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari  perilakunya  tersebut.  Ketika  akan  melakukan  sesuatu,  wajib  pajak  akan  memiliki  keyakinan tentang  harapan  norrmatif  dari  orang  lain  dan  motivasi  untuk  memenuhi  harapan  tersebut.  Hal tersebut berkaitan dengan keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi  dan  informasi  perpajakan  (Maghfiroh  dan  Fajarwati,  2016).  Ketika  keadilan  perpajakan baik,  sistem  perpajakan  yang  baik,  tidak  adanya  diskriminasi  perpajakan,  serta  teknologi  dan informasi perpajakan yang semakin baik akan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak.
Dari  penjelasan  di  atas  diperkuat  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Kewangian. et  al (2017), hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  lingkungan  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nabila  (2019), menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Sehingga  dapat  diartikan  bahwa  ketidakpatuhan  wajib  pajak  dalam  hal  ini  adalah penggelapan pajak dapat diminimalkan apabila kondisi lingkungan wajib pajak kondusif. Lingkungan kondusif  wajib  pajak  yang  dimaksud  misalnya  dengan  menerapkan  peraturan  perpajakan  yang berlaku,  menciptakan  prosedur  yang  mudah  dan  sederhana  serta  biaya  yang  dikeluarkan  untuk urusan pajak sebanding dengan apa yang didapatkan wajib pajak.
Kontro  perilaku  ( Control  belief )  merupakan  keyakinan  individu  yang  didasarkan  pada pengalaman  masa  lalu  dengan  perilaku,  serta  faktor  atau  hal-hal  yang  mendukung  atau menghambat  persepsinya  atas  perilaku  (Kurniawati,  2014).  Kontrol  perilaku  yang  dipersepsikan mengarah  pada  persepsi  mudah  atau  tidaknya  untuk  melaksanakan  perilaku  dan  diasumsikan untuk  mencerminkan  pengalaman  di  masa  lalu  seperti  halangan  dan  rintangan  yang  diantisipasi. Individu yang mempunyai persepsi kontrol tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil karena  yakin  dengan  sumberdaya  dan  kesempatan  yang  ada,  kesulitan  yang  dihadapinya  dapat diatasi.  Oleh  karena  itu  dalam  mengkontrol  perilaku  perlu  dilakukan  adanya  pemeriksaan  pajak akan mengarah pada kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.
Kontro  perilaku  ( Control  belief )  yang  dilakukan  dalam  hal  ini  adalah  pengawasan  atas pemberlakuannya self-assessment system yang  memberikan  peluang  besar  terhadap  wajib  pajak yang  ingin  melakukan  kecurangan  pajak  yaitu  dengan  sengaja  tidak  menyampaikan  surat pengetahuan (SPT) secara jujur dan benar. Mekanisme pemeriksaan yang baik merupakan tindakan pengawasan atas pelaksanaan akan pelaksanaan sistem self-assessment , agar dapat menumbuhkan kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  dapat  membentuk  suatu  sistem  yang  khas  dalam  rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan (Puspitasari dan Wardani, 2013).
Dari penjelasan di atas diperkuat dengan penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh  Utami  dan  Aji  (2015),  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  persepsi  wajib  pajak  tentang pelaksanaan  sistem self  assessment  system berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam  pendaftaran  NPWP,  perhitungan  pajak,  penyetoran  pajak,  pelaporan  SPT  sudah  dilakukan oleh  wajib  pajak  sendiri.  Selanjutnya  Setyarini  dan  Nugrahani  (2020),  hasil  penelitian  menunjukan bahwa  sistem self-assessment berpengaruh  signifikan  terhadap  penggelapan.  Sehingga  dapat diartikan  bahwa  penerapan  sistem  ini  memberikan  kesempatan  lebih  besar  untuk  melakukan tindakan tax evasion. Jika wajib pajak tidak menghitung dan melaporkan secara tepat besarnya pajak terutang maka termasuk dalam kategori tindakan tax evasion . Dengan  demikian,  sikap  ( attitude ),  norma  subjektif  ( normative  belief ),  kontro  perilaku  ( control belief )  merupakan  faktor  yang  dapat  memepengaruhi  perilaku  wajib  pajak  dalam  melakukan  atau tidak melakukan atas penggelapan pajak. Faktor tersebut juga mampu meberikan suatu penilaian atas  apa  yang  dilakukan  wajib  pajak  dalam  patuh  atau  tidaknya  wajib  pajak  terhadap  kewajiban
perpajakannya.  Oleh  karena  itu  dalam  pembahasan  studi  ini  dapat  mengetahui  perilaku  apa  saja yang mendorong wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  kajian  pustaka  yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan Theory  of  Planned  Behavior yang  menjelaskan  bahwa  perilaku  tertentu  seseorang  didasari  oleh niatnya  untuk  berperilaku  tertentu  tersebut.  Dalam  kaitannya  dengan  wajib  pajak,  niat  untuk berperilaku  tidak  patuh  pajak  ternyata  tidaklah  semata-mata  didasari  oleh  sikapnya  yang  tidak patuh.
Berdasarkan kajian pustaka dalam hal ini adalah sikap ( attitude ) wajib pajak atas penggelapan pajak  dipengaruhi  oleh  sikap  melayani  yang  diberikan  oleh  aparat  pajak  yang  tidak  maksimal. Sehingga harus meningkatkan kualitas pelayanan oleh aparat  pajak (fiskus) yang akan memberikan pengaruh bagi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak  sebagai  tindakan  ilegal,  tidak  etis  dan  melanggar  hukum.  Selanjutnya  norma  subjektif ( Normative belief ) mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu  atau  tidak.  Oleh  karena  itu  hambatan  yang  mungkin  timbul  pada  saat  berperilaku  dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai pemahaman perpajakan dilingkungan wajib pajak yang secara masif dan teragendakan. Sedangkan kontrol  perilaku  ( Control  belief )  yang  dilakukan  dalam  hal  ini  adalah  pengawasan  atas pemberlakuannya self-assessment system yang  memberikan  peluang  besar  terhadap  wajib  pajak yang  ingin  melakukan  kecurangan  pajak  yaitu  dengan  sengaja  tidak  menyampaikan  surat pengetahuan  (SPT)  secara  jujur  dan  benar.  Sehingga  perlu  adanya  pengawasan  yang  intensif dilakukan oleh aparat pajak untuk bisa mengkontrol perilaku wajib pajak dalam penerapan sistem self-assessment agar wajib pajak dapat menghindari tindakan penggelapan pajak.

## Saran
Bagi penyelenggara perpajakan, yang perlu dilakukan oleh fiskus adalah melakukan sosialisasi perpajakan  agar  wajib  pajak  dapat  memahami  aturan-aturan  perpajakan  yang  berlaku.  Selain menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior penulis menyarankan perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengani penggelapan pajak menggunakan pendekatan teori yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri,  Y.  M.  (2015).  Pengaruh  gender,  religiusitas  dan  sikap  love  of  money  pada  persepsi  etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis , 10 (1), 45-54. Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, religiosity, love of money, and ethical perception of tax evasion. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis , 6 (1), 71-84. Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. (2021).
https://www.pajak.go.id/id/search/node?keys=penggelapan%20pajak&page=0.  Diakses  pada tanggal 17 Oktober 2021.
Hidayat,  W.,  &  Nugroho,  A.  A.  (2010).  Studi  empiris  theory  of  planned  behavior  dan  pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 12 (2), 82-93.
Kawengian, P. V., Sabijono, H., & Budiarso, N. S. (2017). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Paal Dua Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2).
Kurniawati,  M.,  &  Toly,  A.  A.  (2014).  Analisis  keadilan  pajak,  biaya  kepatuhan,  dan  tarif  pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. Tax & Accounting Review , 4 (2).
Maghfiroh,  D.,  &  Fajarwati,  D.  (2016).  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Pengaruh  Keadilan,  Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi , 7 (1), 39-55.
Masruroh,  S.,  &  Zulaikha,  Z.  (2013).  Pengaruh  Kemanfaaatan  Npwp,  Pemahaman  Wajib  Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). Diponegoro Journal Of Accounting , 435-449.
Matitaputty,  J.  S.,  &  Adi,  P.  H.  (2021).  Machiavellianism  dimensions,  religiosity,  social  environment, and tax evasion. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 24 (1), 1-26.
Nabila,  Z.  D.,  &  Isroah,  I.  (2019).  Pengaruh  Kewajiban  Moral  Dan  Lingkungan  Sosial  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pengusaha. Nominal:  Barometer  Riset  Akuntansi  dan Manajemen , 8 (1), 47-58.
Noviantari, P dan Setiawan, P. E. 2018. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp Badung Selatan ). E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) , Bali, Indonesia Oktaviani,  R.  M.,  Srimindarti,  C.,  &  Hardiningsih,  P.  (2018).  Peran  religionsity  sebagai  pemoderasi hubungan money ethics terhadap upaya tax evasion. Jurnal Akuntansi , 22 (1), 105-118.
Puspitasari, I., & Wardani, D. K. (2013). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Tingkat Kepatuhan Atas  Pelaksanaan  Self  Assessment  System  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Tindakan Penyelundupan  Pajak  (Tax  Evasion):  Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Sleman Yogyakarta. Jurnal Akuntansi , 1 (2), 35-47.
Putra, B. C., & Qibthiyyah, R. M. (2019). Pengaruh Penerapan Tarif Tunggal Pajak Penghasilan Badan terhadap Indikasi Penggelapan Pajak. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia , 19 (1), 96-117. Putri, A. K., Tarjo, T., & Setiawan, A. R. (2018). The impact of mental accounting on tax evasion (an experimental study in accounting students). The Indonesian Accounting Review , 8 (1), 36-45. Sanita,  N.  M.  M.,  Yasa,  I.  N.  P.,  &  Atmadja,  A.  T.  (2020).  Pengaruh  Norma  Subjektif  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Empiris  pada Kantor  Bersama  SAMSAT  Kabupaten  Buleleng). JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi) Undiksha , 9 (1).
Sasmita,  P.  R.  dan  Supadmi.  L.  N.  2016.  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan,  Biaya Kepatuhan  Pajak,  Dan  Penerapan E-Filing Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 14 . No. 2.
Rahman,  Irma  Suryani  (2013),  Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi  dan Kemungkinan  Terdeteksi  Kecurangan  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  Etika Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ). Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Styarini,  D.,  &  Nugrahani,  T.  S.  (2020).  Pengaruh  Love  Of  Money,  Machiavellian,  Pemahaman Perpajakan,  Tarif  Pajak,  dan  Self  Assessment  System  Terhadap  Tax  Evasion. AKUNTANSI DEWANTARA , 4 (1), 22-32.
Suharti, E., & Rachmania, D. (2019). Tax officer services and tax justice as preventive action for tax evasion. Jurnal Akuntansi , 23 (2), 285-300.
Sundari,  S.  (2019).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  dan  Self  Assessment  System  terhadap  Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal Kajian Akuntansi , 3 (1), 55-67.
Supadmi,  N.  L.  (2019).  Gender  Memoderasi  Pengaruh  Love  of  Money  Terhadap  Tax  Evasion Tendency Maria Mediatrix Ratna Sari I Gede Ary Wirajaya.
Surono, S., & Hidayat, N. (2014). Faktor Penggelapan Pajak, Interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 1 (02), 136-148.
Utami,  D.,  &  Aji,  A.  W.  (2015).  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  tentang  Pelaksanaan  Self Assessment  System  Terhadap  Tindakan  Tax  Evasion  di  Kulon  Progo. Jurnal  Akuntansi , 3 (1),  33- 39.
Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap  Penggelapan  Pajak  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar Selatan). ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 1 (1), 55-69.