## Minat Karyawan Dalam Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Melalui Produk Amanah

## Oleh: Nur Muhammad Lakdar Baluntu

## ABSTRAK
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  minat  karyawan  dalam  pembiayaan,  dan  apakah  proses penerapannya  telah  sesuai  dengan  konsep  ekonomi  Islam.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif studi kasus.  Maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan,  mendepenelitiankan  atau  melukiskan  suatu  keadaan,  gejala  atau  kelompok tertentu  secara  terperinci.  Dalam  hal  ini  penelitian  dimaksudkan  untuk  mendepenelitiankan bagaimana  proses  pembiayaan  kendaraan  bermotor.  Sedangkan  penelitian  ini  bersifat  studi kasus, dalam hal ini ditujukan pada Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sistem  pembiayaan  di  Pegadaian Syariah,  dan  untuk  menganalisa  dari  sudut  pandang  hukum  ekonomi  Islam  tentang  produk amanah  di  Cabang  Pegadaian  Syariah  Istiqlal  Manado.    Kemudian  yang  berkaitan  dengan kegunaan  penelitian  ini  yakni  bermanfaat  untuk  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  dan dipergunakan  sebagai  pertimbangan  dan  acuan  bagi  kalangan  umat  Islam  dalam  praktek pembiayaan  kendaraan  bermotor,  lebih  khusus  lagi  Cabang  Pegadaian  Syariah  Manado  dan nasabah  yang  menjadi  objek  penelitian  tersebut.  Selain  itu,  dengan  penelitian  ini  secara  tidak langsung menjadikan sebagai wahana sosialisasi tentang ekonomi Islam. Dalam aspek keilmuan, dan penelitian ini dapat  memperkaya pengetahuan di  bidang fiqih muamalah, khususnya dalam hal pembiayaan yang diajarkan oleh hukum Islam.
Dari  hasil  penelitian  mengenai  mengenai  produk  Amanah  di  Pegadaian  Syariah  sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena penerapan pelaksanaan pembiayaan Amanah  yang dilakukan  oleh  Pegadaian  Syariah  Istiqlal  Manado  di  lihat  dari  rukun  dan  syarat  sudah  sesuai dengan konsep ekonomi Islam,  yaitu ada pihak  yang bertransaksi, objek perjanjian, persyaratan sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis,  dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak  serta  tidak  mengandung  gharar,  sampai  berakhirnya  perjanjian  dilakukan  berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak  yaitu nasabah dan pihak Pegadaian, dann juga perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak dilandasi dengan ikatan hukum yang kuat.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Produk-produk  berbasis  syariah  memiliki  karakteristik  seperti  tidak  memungut  bunga dalam  berbagai  bentuk  karena  riba. 1 Menetapkan  uang  sebagai  alat  tukar  bukan  sebagai komuditas  yang  diperdagangkan.  Dengan  begitu  banyak  produk  yang  ditawarkan  pegadaian syariah  maka  produktivitas  perlu  ditingkatkan  karena  merupakan  faktor  terpenting  dalam  suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang, serta menentukan daya saing di era  pasar  bebas  yang  akan  datang.  Potensi  untuk  berkembang  lebih  maju  di  masa  mendatang masih  sangat  besar.  Namun  masih  ada  banyak  kendala  dan  tantangan  dalam  operasional pegadaian Syariah di Indonesia.
Produk Pegadaian Syariah yang ditawarkan pada umumnya meliputi: 2
1. Penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip Syariah Islam dalam transaksi ekonomi secara syariah (gadai emas biasa).
2. Pembiayaan  ARRUM  (Ar  Rahn  Untuk  Usaha  Mikro/Kecil),  yaitu  pembiayaan  yang dikhususkan untuk UMM (Usaha Kecil Mikro Menengah) dengan obyek jaminan berupa BPKB (Bukti Permilikan Kendaraan Bermotor).
3. Pembiayaan MULIA ( Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), yaitu penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat  secara tunai atau angsuran, dan agunan jangka waktu fleksibel.
4. Amanah, yaitu pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor bagi karyawan
Kegiatan  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  Pegadaian  Syariah  sebagai murtahin kepada nasabahnya  sebagai rohin diikat  dengan  berbagai  akad  yang  sah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip ekonomi  syariah.  Akad  secara  etimologis  berarti  ikatan  antara  dua  perkara,  baik  ikatan  secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. 3 Secara istilah, akad adalah
1 Riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan ( azziyadah ), Menurut terminologi ilmu fiqh, riba  merupakan tambahan khusus  yang dimiliki salah  satu pihak  yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "usury" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Dikutip dari  Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, alih bahasa M. Thalib (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), h.125
2 Sumber data dikutip dari dokumen atau brosur-brosur Pegadaian Syariah Istiqlal Manado
3 Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 80
perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada obyeknya. 4 Akad  juga  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memperoleh  harta  dalam  hukum  Islam dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. 5
Produk  ini  merupakan  produk  baru  dalam  Pegadaian  Syariah.  Produk  ini  akan  sangat membantu  nasabah  yang  ingin  memiliki  kendaraan  bermotor,  baik  motor  maupum  mobil.  Tapi produk  ini  hanya  dibataskan  kepada  karyawan  saja.  Namun  seiring  dengan  perkembangannya produk Amanah ini ditawarkan di berbagai lembaga-lembaga keuangan lainya. Hal ini tentu saja menjadi tantangan dan masalah bagi bank syariah, terutama dalam hal peningkatan pendapatan.
Untuk  mengetahui  yang  sebenarnya  bagaimana  praktik  akad murabahah yang  terjadi dalam  transaksi  ini,  dan  juga  mengetahui  apakah  sistem  pembiayaan  yang  ada  tidak  terdapat unsur  yang  bertentangan  dengan  ekonomi  Islam  maka  penulis  menilai  bahwa  penting  untuk mengadakan penelitian dan membahas masalah tersebut.
Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  untuk  menulis  penelitian  ini  dengan  judul:  Minat Karyawan Dalam Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Melaui Produk Amanah.

## B. Rumusan Dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis hanya membatasi masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Adapun rumusan dan batasan masalah adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana minat karyawan dalam pembiayaan produk Amanah di Pegadaian?
2. Bagaimana  pandangan  ekonomi  Islam  terhadap  produk  Amanah  di  Pegadaian  Syariah Manado?

## II. LANDASAN TEORI

## A. Pengertian Produk Amanah
Produk  Pegadaian  Amanah  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  skim  pemberian  pinjaman kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap guna kepemilikan kendaraan bermotor. Pemberian pinjaman  ini  diberikan  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  pengembaliannya  dilakukan  secara
4 Ibid, h. 44
5 Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di  Indonesia ,  Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2006), h. 11
angsuran.  Perikatan  jaminan  dilakukan  secara  fidusia  atas  obyek  produk  Pegadaian  Amanah tersebut. 6

## B. Prosedur dan Persyaratan Nasabah
Adapun Prosedur dan syarat yang berlaku adalah sebagai berikut:
1. Prosedur
a) Calon  nasabah  mengajukan  kredit  melalui  bendaharawan  gaji  pada instansi/perusahaan tempat bekerja.
b) Mengisi  formulir  yang  telah  disediakan  dengan  menyerahkan  persyaratan yang ditentukan.
c) Pembiayaan mulai Rp 5.000.000 hingga Rp 150.000.000
d) Jangka waktu kredit 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.
2. Persyaratan
a) Pegawai tetap dalam suatu instansi/perusahaan dengan masa kerja minimal 2 tahun.
b) Mempunyai tempat tinggal tetap.
c) Jarak tempat tinggal calon nasabah dengan Pegadaian maksimal 25 km.
d) Sanggup membayar uang muka yang besarnya ditetapkan berdasarkan jangka waktu kredit dan biaya administrasi.

## III. Sistem Pembiayaan dari produk Amanah

## A. Persyaratan menjadi nasabah di Pegadaian
Produk  Amanah  merupakan  produk  pembiayaan  yang  ada  di  cabang  Pegadaian  syariah istiqlal yang dimana inti dari produk Amanah ini adalah memberikan pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap  pada instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian dilakukan secara angsuran. Adapun syarat-syarat untuk menjadi nasabah di produk Amanah yaitu: 7
1. pegawai  tetap  dalam  suatu  instansi  dengan  masa  kerja  minimal  2  tahun  dan  khusus untuk Pegadaian minimal 1 tahun
6 Pedoman Operasional  PEGADAIAN  AMANAH untuk Pembiayaan  kendaraan Bermotor, Divisi  Litbang dan Pemasaran Perum Pegadaian, h. 3.
7 Wawancara dengan Mochtar Kadi. Amd. Ak selaku Analis dan dokumen dari kantor Cabang  Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, Tanggal 6 November 2013.
2. minimal usia 21 tahun
3. kendaraan  dipakai  oleh  diri  sendiri  (pemohon)  kendaraan  digunakan  diwilayah pemohon  (tidak  digunakan  di  luar  wilayah,  misalnya  pemohon  tinggal  di  Manado sedangkan kendaraan di Gorontalo)
4. pada  dasarnya  instansi  dapat  diberikan  pinjaman  Amanah  namun  khusus  pada pegawai  instansi  berikut,  pemberian  Amanah  harus  lebih  selektif  dan  cermat mengingat turn over (mutasi  yang cukup tinggi) seperti pegawai  anggota kepolisian, anggota TNI, anggota lembaga yudikatif dan anggota lembaga legislatif.
5. melampirkan kelengkapan administrasi yaitu:
a. foto  copy  KTP  (suami/istri  jika  telah  berkeluarga),  jika  alamat  tempat  tinggal berbeda  dengan  KTP  maka  harus  menyertakan  surat  keterangan  domisili  dari kelurahan/desa.
b. foto copy kartu keluarga (KK), bila pasangan suami istri belum mempunyai kartu keluarga, boleh menggunakan KK induk.
c. foto copy surat nikah.
d. foto  copy  kartu  tanda  pengenal  di  perusahaan  yang    bersangkutan    dan  kartu anggota bagi TNI/POLRI.
e. foto copy surat keputusan pengangkatann sebagai pegawai tetap
f. asli daftar slip gaji selama 2 bulan terakhir yang disahkan pejabat berwenang
g. surat persetujuan suami istri
h. mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah. 8
Persyaratannya  yaitu  Pegawai  tetap  dalam  suatu  instansi/perusahaan  dengan  masa  kerja minimal  2  tahun,  mempunyai  tempat  tinggal  tetap,  Jarak  tempat  tinggal  calon  nasabah  dengan Pegadaian  maksimal  25  km,  sanggup  membayar  uang  muka  yang  besarnya  ditetapkan berdasarkan jangka waktu kredit dan biaya administrasi. 9
Dari data di atas penulis dapat menyimpulkan ternyata persyaratan dari produk Amanah di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan konsep Islam karena sebelum menjadi nasabah harus ada persyaratan yang diikuti oleh calaon nasabah sebelum menjadi nasabah produk Amanah. Hal
8 Wawancara dengan Mochtar Kadi. Amd. Ak selaku Analis dan dokumen dari kantor Cabang   Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, Tanggal 6 November 2013.
9 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.
yang  menjadi  persyaratan  antara  lain:  menyerahkan  identitas  lengkap  berupa  alamat  yang sebenarnya dan menyerahkan KTP dan foto copy kartu keluarga (KK), bila pasangan suami istri belum  mempunyai  kartu  keluarga,  boleh  menggunakan  KK  induk,  foto  copy  surat  nikah,  foto copy  kartu  tanda  pengenal  di  perusahaan  yang    bersangkutan    dan  kartu  anggota  bagi TNI/POLRI, foto copy surat keputusan pengangkatann sebagai pegawai tetap, asli daftar slip gaji selama 2 bulan terakhir yang disahkan pejabat berwenang, surat persetujuan suami istri, mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah.

## B. Perjanjian antara nasabah dan Pegadaian
Mengenai  perjanjian  yang  terjadi  antara  pihak  nasabah  dengan  Pegadaian  mengenai produk Amanah ini yaitu:
1. rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin
2. penyimpanan  barang  jaminan  dalam  bentuk  bukti  kepemilikan  yang  sah  atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang dari rahin ke murtahin.
3. pemanfaatan  barang  marhun  oleh  rahin  harus  dalam  batas  kewajaran  sesuai kesepakatan
4. rahin  memberikan  wewenang  kepada  murtahin  untuk  mengeksekusi  barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
5. apabila  terjadi  wanprestasi  atau  rahin  tidak  dapat  melunasi  utangnya,  maka murtahin  dapat  menjual  marhun  secara  paksa  (eksekusi  langsung),  baik  melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
6. murtahin  dapat  mengenakan  biaya  kepada  rahin  atas  pemeliharaan  dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti kepenilikan sah atau sertifikat).
7. besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
8. besaran  biaya  sebagaimana  dimaksud    huruf  (g)  tersebut  didasarkan  pada pengeluaran yang riil.
9. biaya asuransi atas marhun ditanggung oleh rahin.
Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan diantara  para  pihak,  maka  penyelesainnya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 10
Dari  penjelasan  di  atas  mengenai  perjanjian  antara  nasabah  dan  pihak  Pegadaian  itu memuat  tentang  bagaiamana  hak  dan  kewajiban  antara  kedua  pihak,  penulis  dapat menyimpulkan ternyata untuk hak  dan kewajiban antara nasabah dan pihak pengadaian ternyata tidak terlalu menyulitkan nasabah karena hanya memasukan beberapa surat-surat atau dokumen seperti  surat  bukti  kepemilikan  barang  kepada  murtahin,  penyimpanan  barang  jaminan  dalam bentuk  bukti  kepemilikan  yang  sah  atau  sertifikat  tersebut  tidak  memindahkan  kepemilikan barang  dari  rahin  ke  murtahin,  rahin  memberikan  wewenang  kepada  murtahin  untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

## Objek dan standarisasi dalam pembiayaan Amanah
Objek  yang  ada  dalam  pembiayaan  Amanah  yang  ada  di  Pegadaian  kami    adalah kendaraan bermotor, yang dimaksud kendaraan bermotor dibatasi pada kenndaraan sepeda motor dan mobil. Adapun standarisasi pembiayaan dalam Amanah adalah sebagai berikut:
1. Batas minimum nilai pinjaman pegadaian amanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima  juta  rupiah)  dan    batas  maksimum  sebesar  Rp.  150.000.000,-  (seratus  lima puluh juta rupiah) dengan kelipatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Menetapkan  metode  perhitungan  penetapan  besarnya  nilai  pinjaman  Pegadaian Amanah berdasarkan dua pendekatan (rumusa) dan dipilih yang terkecil hasilnya dari dua pendekatan tersebut.
Kedua pendekatan (rumus) tersebut di atas meliputi:
a. Berdasarkan repayment capacity y ang berumber dari penghasilan bersih
10 Wawancara dengan Wagiman. SE selaku pimpinan Cabang Pegadaian Syariah tanggal 6 November 2013.
Marhun Bih = 1/3 x penghasilan bersih x jangka waktu pinjaman (bulan)

## b. Berdasarkan nilai taksiran kendaraan
1) Jika  digunakan  untuk  pembelian  kendaraan  sepeda  motor  dan  mobil  yang digunakan untuk tujuan produktif.
2) Jika  digunakan  untuk  pembelian  mobil  yang  digunakan  untuk  tujuan  non- produktif.
3. Pinjaman  di  atas  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  dilengkapi  dengan
Nomor atau kopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Rahin. 11
Calon  nasabah  mengajukan  kredit  melalui  bendahawan  gaji  pada  instansi/perusahaan tempat  bekerja,  mengisi  formulir  yang  telah  disediakan  dengan  menyerahkan  persyaratan  yang ditentukan,  Pembiayaan  mulai  Rp  5.000.000  hingga  Rp  150.000.000,  Jangka  waktu  kredit  12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. 12
Jadi  dari  hasil  penelitian  di  atas  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  penentuan batas minimum dan maksimum pinjmaman dari Pegadaian Amanah bertujuan untuk menentukan keuntungan dan kemungkinan kerugian dari pemberian pinjaman dan jaminan. Cara pembayaran angsuran dari nasabah produk pegadaian amanah di cabang pegadaian syariah dicicil tiap bulan, besar  dan  lamanya  cicilan  dihitung  berdasarkan  besarnya  pinjaman,  jenis  kendaraan  bermotor, dan  kemampuan  nasabah.  Yang  semuanya  dimasukkan  dalam  pendekatan  rumus  yang  telah dijelaskan sebelumnya

## 4. Pembagian risiko dalam pembiayaan Amanah
Jika  terdapat  kerusakan  pada  objek  pembiayaan  maka  hukumnya  dibagi  2,  pertama  jika kerusakan  tersebut  terjadi  saat  objek  pembiayaan  berada  di  pihak  penjual  maka murabahah dinyatakan  berakhir,  kedua  jika  kerusakan  tersebut  terjadi  saat  objek  pembiayaan  berada  di
11 Wawancara dengan Mochtar Kadi. Amd. Ak selaku Analis dan dokumen dari kantor Cabang  Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, Tanggal 6 November 2013.
12 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  syariah  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih  Muamalat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),  h. 89.

## Marhun Bih = taksiran kendaraan x 80 %
Marhun Bih = taksiran kendaraan x 75%
tangan  nasabah  maka murabahah tidak  dinyatakan  berakhir  dan  tetap  lanjut  dengan  biaya kerusakan  ditanggung  oleh  nasabah  atau  asuransi  yang  bekerja  sama.  Ketiga  jika  dalam pembiayaan    berupa  kredit  macet,  penipuan  dll,  maka  upaya  penyelesaian  masalah  di  produk Pegadaian  Amanah  di  Cabang  Pegadaian  syariah  ada  masalah  berupa  dengan  prosedur operasional  standar  Pegadaian  Amanah  tentang  pengelolaan  pinjaman  bermasalah. 13 Dalam prosedur operasional standar tersebut dijelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan 3 tahapan yaitu upaya persuasif, pemberian surat peringatan (somasi) sebanyak 3 kali dan terakhir dilakukan prosedur eksekusi marhun dan jika nasabah yang bersangkutan meninggal maka yang menjadi kewajiban untuk melanjutkan pembayaran adalah kelurga atau asuransi. 14
Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan murabahah antara lain: 15

## 1) Risiko terkait dengan barang
Pegadaian Syariah membeli barang-barang yang diminta oleh nasabahnya dan secara teoritis menanggung risiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah.  Pegadaian Syariah dengan akad murabahah , diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasbah dalam kondisi baik.

## 2) Risiko terkait dengan nasabah
Janji nasabah untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi murabahah , tidaklah  mengikat.  Nasabah  berhak  menolak  membeli  barang  ketika  Pegadaian  Syariah menawari mereka untuk berjualan.

## 3) Risiko terkait dengan pembayaran
Risiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari pembiayaan, seperti yang dijadwalkan dalam akad, ada dalam pembiayaan murabahah .
Menurut  jumhur  ulama  bahwa  akad murabahah tidak  berakhir,  jika  salah  seorang yang  berakad  meninggal  dunia,  sedangkan  pembayarannya  belum  lunas;  maka  ahli warisnya, yang harus membayar lunas.
13 Wawancara dengan Mochtar Kadi. Amd. Ak selaku Analis dan dokumen dari kantor Cabang  Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, Tanggal  6 November 2013.
14 Wawancara dengan Mochtar Kadi. Amd. Ak selaku Analis dan dokumen dari kantor Cabang  Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, Tanggal  6 November 2013.
15 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 127
Jadi dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan akan terjadi risiko dalam Pegadaian  Amanah  apabila  kerusakan  tersebut  terjadi  saat  objek  pembiayaan  berada  di  tangan nasabah,  jika  pembiayaan  terjadi  bebrapa  masalah    berupa  kredit  macet,  penipuan.  Sedangkan dalam upaya penyelesaian masalah di  produk  Pegadaian  Amanah di  Cabang  Pegadaian syariah ada  masalah  berupa  dengan  prosedur  operasional  standar  Pegadaian  Amanah  tentang pengelolaan  pinjaman  bermasalah.  Dalam  prosedur  operasional  standar  tersebut  dijelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan 3 tahapan yaitu upaya persuasif, pemberian surat peringatan  (somasi)  sebanyak  3  kali  dan  terakhir  dilakukan  prosedur  eksekusi  marhun.dan  jika yang  bersangkutan  meninggal  dunia  yang  berkawajiban  membayar  adalah  keluarga  atau asuransi.

## 5. Minat karyawan dalam produk Amanah
Ada  beberapa  faktor  yang  menarik  minat  para  karyawan  yang  menjadi  nasabah  produk Amanah  ini,  diantaranya  adalah  persyaratan  sederhana,  prosedur  mudah,  akad  secara  tertulis, pembiayaan/hutang  dengan  jaminan  barang  yang  sudah  dibeli,  tidak  dipungut  bunga, keuntungan/margin dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung  gharar  dan  juga  berlandaskan  hukum  ekonomi  Islam.  Dan  yang  paling  utama adalah karena mereka ingin beraktifitas ekonomi yang sesuai dengan hukum-hukum Islam.

## B. Pandangan Ekonomi Islam dalam Produk Amanah
Produk  Amanah  adalah  pemberian  pinjaman  guna  kepemilikan  kendaraan  bermotor kepada  para  pegawai  tetap  pada  instansi/perusahaan  tertentu  atas  dasar  besarnya  penghasilan (gaji)  dalam  waktu  tertentu  dengan  pengembalian  dilakukan  secara  angsuran.  Adapun  maksud dan  tujuannya  adalah  melayani  kebutuhan  masyarakat,  khusus  untuk  pegawai  tetap  atas  dasar kepemilikan  kendaraan  bermotor.  Berdirinya  satu  pegadaian  amanah  ini  tentu  berdasarkan  satu kebijakan  operasional  yang  tentunya  berdasarkan  hukum  Islam,  seperti  yang  dijelaskan  dalam landasan  syariah  yang  bersumber  dari  Al-Quran  dan  Hadis  serta  pendapat  para  ulama  yang menjadi pegangan umat Islam dalam kehidupan di berbagai bidang termasuk dibidang ekonomi. Kebijakan operasional ini sendiri berasal dari beberapa potongan ayat Al-Quran sperti dalam QS. Al-baqarah (2): 280, QS. An-Nissa (4): 29, QS. Al-maidah (5): 1 dan juga hadis Rasulullah dan pendapat ulama yang semuanya secara umum menjelaskan tentang dasar-dasar hukum Ekonomi
Islam dalam berdagang, utang-piutang dan Pegadaian. Itulah yang menjadi pandangan ekonomi Islam yang juga menjadi landasan operasional di Pegadaian syariah 16
Ilmu  ekonomi  Islam  merupakan  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  mempelajari  masalah- masalah  ekonomi  rakyat  yang  diilhami  oleh  nilai-nilai  Islam.  Dengan  ini  tidaklah  hendak dikatakan  bahwa  kaum  muslimin  dicegah  untuk  mempelajari  masalah-masalah  ekonomi  yang non-muslim. Sebaliknya, mereka yang diilhami oleh nilai-nilai Islam dperintahkan syariat untuk mempelajari  masalah  minoritas  non-muslim  dalam  sebuah  negara  Islam  khususnya,  dan mengenai kemanusiaan pada umumnya. 17
Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran:
a. Q.S. An-nisa (4): 29
                                                                                                                     
                                                  
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 18
b. Q.S. Al-Baqarah (2): 275
                                        

Terjemahnya: ...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... 19
16 Wawancara dengan Wagiman. SE  selaku  pimpinan cabang dan dokumen dari kantor Cabang  Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, Tanggal  6 November 2013.
17 Manan,  M.A, Ekonomi  Islam  teori  dan  Praktek:  dasar-dasar  Ekonomi  Islam (Jakarta:  PT.  Intermasa, 1992), h. 19
18 Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1999), h. 159.
19 Ibid, h. 87.
c. Q.S. Al-Maidah (5): 1
                                                   
Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 20
d. Q.S. Al-Baqarah (2): 280
                                                                                                 
Terjemahnya:
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 21
Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa produk Amanah pembiayaan kepemilikan  kendaraan  bermotor  di  Pegadaian  sudah  sesuai  dengan  konsep  ekonomi  Islam. Karena    produk  Amanah  telah  memberikan  salah  satu  solusi  penting  dalam  menyelesaikan masalah ekonomi rakyat berdasarkan nilai-nilai Islam yang tentunya lebih memberi kenyamanan bagi  setiap  nasabah  yang  ingin  beraktifitas  ekonomi  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Tetapi juga  tetap  terbuka  bagi  nasabah  non-muslim  karena  pada  dasarnya  syariat  ekonomi  Islam  juga mempelajari  masalah  minoritas  non-muslim  dalam  sebuah  negara  Islam  dan  mengenai kemanusiaan pada umumnya.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang t*elah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:
1. Ada  beberapa  faktor  yang  menarik  minat  para  karyawan  yang  menjadi  nasabah produk Amanah ini, diantaranya adalah persyaratan sederhana, prosedur mudah, akad secara  tertulis,  pembiayaan/hutang  dengan  jaminan  barang  yang  sudah  dibeli,  tidak dipungut  bunga,  keuntungan/margin  dan  isi  perjanjian  ditentukan  oleh  kedua  belah pihak  serta  pembiayaan  tidak  mengandung  gharar  dan  juga  berlandaskan  hukum
20 Ibid, h. 206.
21 Ibid, h. 89.
ekonomi  Islam.  Dan  yang  paling  utama  adalah  karena  mereka  ingin  beraktifitas ekonomi yang sesuai dengan hukum-hukum Islam.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado sehingga pelaksanaan pembiayaan Produk Amanah dengan akad  sesuai  dengan kaidah-kaidah Hukum Islam:
a. Persyaratan  dan  prosedur  pemberian  pinjaman  atau  pembiayaan  telah  ditentukan oleh  Pegadaian  syariah  berdasarkan  kaidah-kaidah  Hukum  Islam:  persyaratan sederhana,  prosedur  mudah,  akad  secara  tertulis,  pembiayaan/hutang  dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin dan isi  perjanjian  ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak  serta  pembiayaan  tidak mengandung gharar.
b. Pegadaian  Syariah  Istiqlal  melakukan  analisis  pembiyaan  secara  obyektif  yang meliputi  aspek-aspek:  karakter (character), kemampuan (capacity), kondisi (condition) dan kepercayaan.
3. Pembiayaan  kepemilikan  kendaraan  bermotor  bagi  karyawan  yang  ada  di  kantor Cabang Pegadaian syariah Kota Manado sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena karena alasan sebagai berikut:
a. Mayoritas  nasabah  memilih  Produk  Amanah  di  Pegadaian  karena  ingin beraktifitas di bidang ekonomi sesuai dengan syariat Islam.
b. Pelaksanaan  akad/perjanjian  dalam  Produk  Amanah  telah  sesuai  syarat  dan rukunnya  menurut  hukum  Ekonomi  Islam,  baik  yang  menyangkut al-‘akid (para pihak), al-ma’kud ‘alaih (obyek perjanjian) maupun sighat (ijab dan kabul).

## DAFTAR PUSTAKA
Al-‘Assal, Ahmad Muhammad dan Karim, Fathi Ahmad Abdul, Sistem Ekonomi Islam, Prinsip- prinsip dan Tujuan-tujuannya , Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980
Arifin, Zainal, Memahami Bank Syariah , Jakarta: Alvabet , 2000
Atmaja,  Karnaen  Perwata, Apa  Dan  Bagaimana  Bank  Islam ,  Yogyakarta:  Dana  Bakti  Prima, 1992
Anwar,  Syamsul, Hukum  Perjanjian  syariah  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih  Muamalat,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 2001
----------- , Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum , Cet. I; Jakarta: BI kerjasama dengan Tazkia Institute, 1999
Basyir,  Ahmad  Azhar, Asas-asas  Hukum  Muamalat  Hukum  Perdata  Islam ,  Ed.  Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000
Karim,  Adi  Warman, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2006
Kansil,  Christine  S.T., Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perusahaan, Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita, 2001
Departemen  Pendidikan  dan  kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, cet.  IX;  Jarkarta: Balai  Pustaka, 1997
Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1999
Djuwaini, Dimyaudin, Pengantar Fiqh Muamalah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
Dzajuli,  H.A., Fiqih  Siyasah–Implementasi  Kemaslahatan  Ummat  dalam  Rambu-rambu Syari’ah , Jakarta: Prenada Media, 2003
Dewi, Gemala, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia , Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian , cetak.II; Bandung: Alumni, 1986
Hadi, Abu Sura'i Abdul, Bunga Bank Dalam Islam, alih bahasa M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlas, 1993
Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011
Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004
Mustaghfirin, Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan di Indonesia, Kajian dari Aspek Filosofis, Sosiologis dan Budaya , Semarang, UNISSULA Press, 2006
Manan, M.A, Ekonomi Islam teori dan Praktek (dasar-dasar Ekonomi Islam), Ed. 1; Jakarta: PT. Intermasa, 1992
Muhammad, System dan Prosedur Operasional bank Islam , Yogyakarta: UII Press, 2000
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 1991
Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Depenelitian dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
Syafei, Rahmat, Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum, Bandung: Pustaka Setia , 2006
Sjahdeni,  Sutan  Remi, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2005
Sabiq  Sayyid, Fikih  Sunnah,  Terjemah,  Jilid  12 , Terjemahan  Kamaluddin  A.M ,  Bandung:  PT. Al-Ma’arif, 1988
Sofwan, Sri Soedewi Masjchuoen, Hukum Perdata Hukum Perutangan, Bagian B , Yogyakarta: Liberty, 1975
Brosur Pegadaian Syariah Istiqlal Manado tentang Pegadaian Amanah
Pedoman Operasional PEGADAIAN AMANAH untuk Pembiayaan kendaraan Bermotor, Divisi Litbang dan Pemasaran Perum Pegadaian
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia Pasal 1 point 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia Pasal 1 point 2