## URGENSI PENGATURAN TATA KELOLA DAN TERTIB ADMINISTRASI KANTOR NOTARIS
Saut P. Panjaitan a , Herman Adriansyah b
a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: sautparulianpanjaitan@unsri.ac.id
b Notaris dan PPAT Kota Palembang, Dosen Tidak Tetap Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, email: adriansyah@gmail.com
Naskah diterima:06 Maret 2024; revisi:06 April 2024; disetujui: 30 Mei 2024 DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3793

## Abstrak:
Pedoman  dan  standar  mengenai  tata  kelola  dan  tertib  adminstrasi  kantor  notaris  di  Indonesia  belum menjadi  fokus  perhatian  bagi  semua  pihak,  baik  pemerintah,  notaris,  maupun  masyarakat  pennguna jasa.  Belum  ada  pengaturan  hukum  mengenai  pedoman  dan  standar  tata  kelola  dimaksud,  sehingga dalam kenyataan praktik banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para notaris. Berdasrkan hal itu maka perlu dikaji mengenai pedoman dan standar tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa terdapat kekosongan norma hukum ( rechtsvacum) mengenai tata kelola dan tertib administrasi kantor notaris. Rumusan  mengenai  isu  dimaksud  belum  dirumuskan  secara  utuh  dan  komprehensif.    Ketentuan mengenai kantor sebagai tempat kedudukan, dan pengaturan mengenai penyimpanan minuta akte dan protokol akte, hanya dirumuskan secara parsial bersifat inkonsisten (saling bertentangan). Oleh karena itu,  perlu  diterbitkan  pengaturan  mengenai  pedoman  dan  standar  tata  kelola  dan  tertib  adminstrasi kantor  notaris,  sehingga menjadi  standar  pemeriksaan  tahunan  bagi Majelis  Pengawas  Notaris, serta pencantuman pemberian sanksi adminstrasi bagi notaris yang tidak memenuhi atau melanggar standar dimaksud. Pengaturan dimaksud bersifat mendesak untuk diterbitkan guna menjaga kedudukan notaris sebagai  pejabat  umum,  dan  menghormati  profesi  notaris  sebagai  pekerjaan  mulia  ( nobile  officium). Dalam pengaturan dimaksud sekurang-kurangnya memuat standar fisik kantor dan papan nama, standar non-fisik  (pelayanan  dan  kearsipan),  standar  sumber  daya  manusia  (staf  personalia),  dan  standar pendukung (tata ruang, kenyamanan, dan kebersihan/keindahan).
Kata Kunci: tata kelola; kantor dan tertib administrasi; pengaturan; notaris

## Abstract:
Guidelines  and  standards  regarding  governance  and  orderly  administration  of  notary  offices  in Indonesia have not become the focus of attention for all parties, both the government, notaries, and the service  user  community.  There  is  no  legal  regulation  regarding  the  guidelines  and  standards  of governance,  so  in  practice  there  are  many  violations  committed  by  notaries.  Based  on  this,  it  is necessary to study the guidelines and standards of governance and orderly administration of the notary office. Using normative legal research methods, this study found that there  is a void of legal norms (rechtsvacum) regarding the governance and orderly administration of notary offices. The formulation of the issue in question has not been formulated fully and comprehensively.  The provisions regarding the office as a seat, and the arrangements regarding the storage of deed minuta and the deed protocol, are  only  partially  formulated  to  be  inconsistent  (conflicting).  Therefore,  it  is  necessary  to  issue regulations regarding guidelines and standards for governance and orderly administration of notary offices, so that they become annual examination standards for the Notary Supervisory Panel, as well as
the inclusion of administrative sanctions for notaries who do not meet or violate these standards. The regulation is urgent to be issued in order to maintain the notary's position as a general official, and respect the notary profession as a noble work (nobile officium). In the arrangement, it at least contains physical office standards and signage, non-physical standards (services and archives), human resource standards  (personnel  staff),  and  supporting  standards  (spatial  planning,  comfort,  and  cleanliness  / beauty).
Keywords: governance, office and orderly administration, arrangement, notary.

## LATAR BELAKANG
Dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  sekarang  berlaku  (UUJN)  secara  eksplisit dirumuskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik yang mencakup semua jenis akta, perjanjian, dan keputusan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan atau diminta oleh pihak terkait untuk didokumentasikan secara otentik. Otorisasi ini melayani tujuan penting untuk  memastikan  penentuan  tepat  tanggal  pembuatan  akta,  pengamanan  akta  itu  sendiri, penyediaan grosse, salinan, dan kutipan akta, dimana semua tindakan yang dilakukan dalam proses  pelaksanaan  tindakan  ini  secara  eksplisit  ditujukan  kepada  notaris  dan  tidak  akan didelegasikan atau ditransfer kepada  individu  lain. 1 UUJN bermaksud  merumuskan   jabatan notaris sebagai pejabat umum yang juga menyimpan dan memberikan dokumen yang dibuat ataupun yang disahkan oleh notaris  Terkait dengan hal ini terlihat bahwa notaris mempunyai tugas  dalam  menyajikan  suatu  akte  otentik  sebagai  alat  bukti  yang  kuat  dalam  lalu  lintas hubungan hukum. Hal ini kiranya sesuai dengan sejarah perjalanan panjang keberadaan notaris untuk  melayani  masyarakat  dalam  rangka  membuat  akte  atau  dokumen  otentik,  guna melengkapi alat bukti.
Dalam konteks itu, diperlukan adanya tertib administrasi kantor notaris yang standar dan baik sebagi penunjang keberadaan dan keberhasilan tugas notaris sebagai pejabat umum. Hingga kini belum ada suatu ketentuan yang mengatur mengenai standar pengelolaaan tertib perkantoran notaris. Sementara itu, pada sisi lain, pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan juga untuk melihat dan menjaga marwah notaris sebagai pejabat umum, mulai dari papan nama serta tertib administrasi perkantoran lainnya. 2 Hingga kini, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai hal ini. Oleh sebab itu, penerbitan ketentuan mengenai hal ini menjadi sangat penting, guna memberikan pedoman mengenai tata cara menata-kelola tertib  perkantoran  dan  tertib  adminstrasi  kantor  notaris  dalam  rangka  mengisi  kekosongan hukum ( rechtsvacum).
Kajian para ahli ternyata tidak memberi perhatian sama sekali mengenai isu tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris, dan bahkan dapat dikatakan masih sangat sedikit sekali yang membahasnya, baik melalui buku maupun jurnal ilmiah terakreditasi. Buku yang ditulis oleh Leny Agustan dan Khairulnas berjudul “Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT” (Yogyakarta, UII Press, 2018) barangkali merupakan satu-satunnya acuan yang secara khusus membahasa dan  menyajikan  isu  mengenai  tata  kelola  dan  tertib  administrasi  kantor  notaris.  Hanya  saja, buku ini memfokuskan kajiannya mengenai tata kelola dan tertib adminstrasi dari perspektif aspek  manajerialnya,  dan  belum  memberikan  kajian  mengenai  dasar  hukum  dan  perlunya dibuat  peraturan  perundang-undangan  terkait  hal  dimaksud.  Oleh  karenanya,  kajian  ini difokuskan  kepada  aspek  hukumnya,  guna  memperkaya  khasanah  kepustakaan  ilmu  hukum kenotariatan  dan  memberikan  pedoman  bagi  kepentingan  praktik.  Kajian  yang  dilakukan tentunya  diharapkan  dapat  mendorong  percepatan  penerbitan  suatu  peraturan  perundang-
1 Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), 32.
2 Alfiyan Mardiansyah et al., “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 1 (2020): 48–58, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596.
undangan mengenai pedoman dimaksud. Atas dasar itu, maka kebaruan ( novelty) dari kajian ini berada pada tataran pronesis atau kontekstualnya (bukan berada pada tataran techne /metode atau  teknologi  dan  tidak  pula  berada  pada episteme atau  pengetahuan/teorinya),  melainkan mendorong perlunya penerbitan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman tata kelola dan tertib administrasi kantor notaris.

## METODE
Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, kajian ini menitikberatkan kepada telaah aspek hukum  sebagai  norma  yuridis  tertulis  yang  terdapat  dalam  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Sedangkan pendekatannya dilakukan melalui pengkajian aturan hukum tertulis yang berlaku (statute  approach )  dan  telaah  teoritikal  yang  bersandar  pada  teori  atau  pendapat  para  ahli. Sumber  bahan-bahan  hukum  merupakan  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  studi  literatur ( library  research), baik  berupa  peraturan  perundang-undangan,  literatur,  maupun  jurnal. Teknik analisis dilakukan dengan penggunakan penafsiran hukum ( rechtsinterpretatie) seperti penafsiran  otentikal,  penafsiran  sistematis,  dan  penafsiran  futuristik.  Teknik  penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif-kualitatif, berupa suatu kerangka konsep dan pengertian yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengembangan teori dan kepentingan praktik.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Kekosongan  Hukum  (rechtsvacum)  Mengenai  Pedoman  dan  Standar  Tata  Kelola  dan Tertib Administrasi
Seperti diketahui, kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian  aturan mengenai dasar dan cara    kewenangan  pemerintahan  dalam  lapangan  hukum  publik  diselenggarakan  oleh pemangku jabatan. 3 Dengan mengutip C.P.J. Goorden 4 ,  maka kewenangan atribusi merupakan cara  memperoleh  kewenangan  secara  orisinil  ( attributie  een  originaire  wijze  van bevoegdheidsverkrijging ). Konsep kewenangan mencirikan asas legalitas dalam penyelenggaraan kepentingan publik, yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan, secara  atribusi,  sebagai  wujud  dari  asas wetmatigheid  van  het  bestuur ,  dalam  rangka  (a) memberikan landasan hukum  dan standar norma/nilai dalam tiap tindakan, (b) memfasilitasi pejabat dalam melakukan tindakan, (c) melindungi hak-hak warga, dan (d) melindungi pejabat itu  sendiri. 5 Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  menjalankan  kedudukan  dan  kewenangannya tersebut, maka tugas seorang notaris  juga diukur dari kecakapannya menyelenggarakan  tata kelola  dan  tertib  administrasi  di  kantornya,  misalnya  dalam  kaitannya  dengan  jaminan penyimpanan akte yang baik dan benar menurut prinsip atau asas “ general principles of good services  and  offices  governance” sesuai  dengan  ketentuan  UUJN.  Hal  ini  senada  dengan pendapat  yang  diutarakan  Prasetiyo,  yang  menyatakan  bahwa  kewajiban  notaris  untuk menerapkan  tata  kelola  kantor  notaris  yang  benar  dan  profesional, berkaitan  erat  dengan kedudukan  notaris  sebagai  pejabat  umum,  yang  perlu  didukung  dengan  penyelenggaraan perkantoran, administrasi, serta pelayanan yang prima  kepada pengguna jasa. 6
3 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Raja Grafindo Persada, 2008).
4 S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I (Yogyakarta: UII Press, 2012), 69–71; S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif (Yogyakarta: UII Press, 2003), 121–23.
5 Saut P Panjaitan, “Relevansi Perkembangan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daeran Di Indonesia,” in Bunga Rampai Perkembangan Hukum Administrasi (Malang: Inara Publisher, 2023), 93.
6 Adi Prasetiyo and Gunarto Gunarto, “Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Prinsip Tata Kelola Kantor Notaris Yang Baik Dan Profesional(Good Corporate Public Notary) Menurut Uu Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Uu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” Jurnal Akta 4, no. 3 (2017): 441, https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1819.
Dalam  kaitannya  dengan  kewenangan  penyimpanan  akte,  ketentuan  UUJN  terkesan memuat  aturan  yang  bersifat  kebolehan  (fakultatif).  Sementara  itu,  ketentuan  yang  terkait merumuskan  bahwa  notaris  bertugas  memelihara  minuta  akte  yang  terdapat  dalam  Protokol Akte, dengan ancaman sanksi adminstrasi seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian  dengan  hormat,  atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat.  Atas  dasar  hal tersebut, terlihat bahwa terdapat pertentangan rumusan (inkonsistensi) antara ketentuan dalam UUJN,  sehingga  dapat  menimbulkan  kebingungan  bagi  notaris  dalam  menjalankan pekerjaannya,  apakah  merupakan  peranan  yang  boleh  dilaksanakan  (fakultatif)  ataukah merupakan peranan yang harus dilaksanakan (imperatif). 7
Pada sisi lain, UUJN mengatur bahwa notaris wajib mempunyai kantor sebagai tempat kedudukannya. Hal ini berarti bahwa kantor merupakan tempat kedudukan bagi notaris dalam menjalankan kewenangan pelayanan publik. Oleh karena itu, kantor menjadi hal yang sangat penting  untuk  bekerja  terkait  kedudukannya  sebagai  pejabat  umum  dan  dalam  menjaga marwahnya  sebagai  profesi  terhormat  ( nobile  officium) yang  layak  dipercaya  ( trust )  oleh masyarakat yang membutuhkan jasanya. Seperti diketahui, kantor notaris merupakan tempat diselenggarakannya pekerjaan dalam memberikan pelayanan kepada klien atau pengguna jasa. Selain bidang kenotariatan tiap notaris juga diharapkan mempunyai pengetahuan administrasi perkantoran  yang  cukup  memadai.  Tertib  dalam  administrasi  surat  yang  masuk  dan  keluar berikut  penomoran  dan  pencatatannya  ataupun  pemasukan  dan  pengeluaran  keuangan  yang terakuntansi,  atau  penyimpanan  dan  pendokumentasian  arsip  penting.  Administrasi  kantor notaris tidak saja mengenai persoalan penyimpanan minuta dan protokol lainnya, melainkan pula persoalan standard pengelolaan  sebuah kantor notaris layak disebut secara representatif dan layak Pencatatan dan pembukuan administrasi kantor Notaris juga harus sebaik-baiknya dalam  pengawasan  notaris  bersangkutan,  dan  tidak  hanya  dilemparkan  kepada  anak  buah. Terlebih  lagi  menjadi  sangat  kalang  kabut  ketika  dijadwal  untuk  diperiksa  oleh  Majelis Pengawas Notaris. 8 Dalam pembuatan  berbagai jenis akte, notaris sulit melakukan tugasnya secara  efektif  bila  tidak  memiliki  informasi  lengkap  berkaitan  semua  hal  mengenai  klien, maksud pembuatan akte, jenis akte yang diminta, dan seterusnya. Uraian yang dikemukakan memberikan  pemahaman  kepada  kita  mengenai  2  (dua)  aspek,  yakni  kantor  dan  tertib adminstrasi.
Menurut  J.C.  Denyer,  kantor  merupakan  lokasi  dimana  aktivitas  administratif dilaksanakan. 9 Sebaliknya, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa kantor adalah entitas organisasional yang melibatkan ruang fisik, personil, dan proses operasional yang terstruktur untuk  mendukung  fungsi  manajerial. 10 Berdasarkan  konsepsi  tersebut,  pengelolaan  kantor notaris merujuk pada peraturan dan prinsip yang mengarah pada pengawasan, administrasi, dan pelaksanaan  tugas-tugas  yang  diemban  oleh  pejabat  umum  yang  memiliki  tugas  dalam pembuatan akte otentik. 11 Tugas seorang notaris tidak semata-mata terbatas pada penyusunan perjanjian atau penetapan hukum semata, melainkan juga meliputi tanggung jawab manajerial terhadap operasional kantor, termasuk pengelolaan arsip, prosedur kerja, kebutuhan serta jenis- jenis  pekerjaan  yang  perlu  diatur  guna  menjaga  ketertiban  dan  keteraturan  dalam  lingkup kantor.
Kantor  merupakan  lokasi  dimana  anggota  staf  dan  karyawan  melaksanakan  rutinitas pekerjaan,  serta  merupakan  pusat  proses  pertukaran  informasi  yang  mencakup  berbagai tahapan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyaluran
7 Saut P Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Erlangga, 2021).
8 Freddy Harris and Leni Helena, Notaris Indonesia (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), 114.
9 Leny Agustan and Khairulnas, Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT (Yogyakarta: UII Press, 2018), 8–9.
10 Agustan and Khairulnas, Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT .
11 Agustan and Khairulnas.
informasi  guna  mendukung  pencapaian  tujuan  organisasi.  Untuk  menjalankan  aktivitas- aktivitas  tersebut,  diperlukan  infrastruktur  fisik  kantor  yang  memenuhi  standar  tertentu, sehingga anggota staf dan karyawan dapat melaksanakan tugas mereka dengan suasana kerja yang tenang, nyaman, bersemangat, dan efisien. Penataan ruang kantor memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa aspek, seperti penggunaan efektivitas ruangan, melaksanakan sistem adminstrasi dan lingkungan kerja yang kondusif, nyaman bagi pelanggan,  efisiensi, serta menggairahkan semangat kerja para karyawan.  Tata  ruang  kantor  yang  layak  secara  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi produktivitas  kerja,  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  kerja,  meningkatkan  kreativitas para  pegawai  dan  karyawan,  serta  memberi  rasa  nyaman  kepada  konsumen.  Kantor  notaris yang profesional akan mewujudkan tata kelola dan tertib administrasi sebagaimana diharapkan.

## Tujuan  dan  Urgensi  Pengaturan  Pedoman  dan  Standar  Tata  Kelola  dan  Tertib Adminstrasi Kantor Notaris
Agar  supaya  tata  kelola  dan  tertib  administrasi  kantor  notaris  dapat  terwujud  secara  layak, maka sekurang-kurangnya perlu memperhatikan perpaduan antara prinsip sarana dan the six (6) M’s , yaitu sarana fisik (berkaitan dengan material,machines, dan money ), sarana non-fisik (berkaitan dengan methods dan market) , dan sarana sumber daya manusia (berkaitan dengan menpower ). Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan pedoman dan standar tata kelola dan tertib  adminstrasi  kantor  notaris  yang  baik  sudah  harus  dirumuiskan  ke  dalam  peraturan perundang-undangan. Keberadaan pengaturan ini tidak saja diperlukan oleh notaris, tapi juga diperlukan  bagi  Majelis  Pengawas  Notaris.  Bagi  Majelis  Pengawas  Notaris,  pengaturan  ini akan dijadikan dasar dan pedoman melakukan pemeriksaan tahunan ke kantor-kantor notaris. Adapun  tujuan  dari  diperlukannya  suatu  norma  hukum  mengenai  tata  kelola  dan  tertib administrasi  kantor  notaris  sebagai  berikut. Pertama ,  sebagai  dasar  hukum  yang  memberi pedoman bagi notaris untuk menyelenggarakan tata kelola dan tertib administrasi kantor. Bagi para  notaris,  dengan  menjalankan  tata  kelola  dan  tertib  adminstrasi  kantor  yang  baik  akan diperoleh  berbagai  keuntungan,  seperti  untuk  memastikan  kelancaran  pekerjaaan  (baik  itu pegawai  dan  karyawan,  pengguna  jasa  notaris,  masyarakat,  dan  pemerintah),  untuk meningkatkan kepuasan, kenyamanan, dan semangat  kerja bagi  para pegawai  dan karyawan serta pengguna jasa notaris, dan dapat menimbulkan keterpercayaan bagi masyarakat pengguna jasa  notaris. Kedua, sebagai  dasar  hukum  dan  acuan  bagi  Majelis  Pengawas  Notaris  dalam melakukan  pemeriksaan  tahunan  ke  kantor-kantor  notaris  dalam  rangka  menjalankan kewenangan administratifnya. . Ketiga ,  memberi landasan hukum untuk mewujudkan prinsip general  principles  of  good  public  notary  offices ,  dalam  rangka  memberi  upaya  paksa menegakkan marwah profesi notaris sebagai profesi terhormat ( nobile officium).
Sedangkan urgensi dari perlunya pengaturan mengenai pedoman dan standar tata kelola dan  tertib  adminstrasi  kantor  notaris  adalah:  (a)  dalam  rangka  mengisi  kekosongan  hukum ( rechtsvacum ), (b) memberi landasan norma hukum  mengenai  pedoman dan standar kepada para notaris dan Mejelis Pengawas Notaris supaya terdapat kepastian pengaturan dan kepastian pengawasnnya, dan (c) menciptakan ketertiban mengenai keseragaman standar tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris, baik pelaksanaannya, pengawasannya, dan pengenaan sanksi adminstratif terhadap pelanggarannya. Dengan mengutip pendapat C.J.M Schuyt dalam buku Recht, Orde, en Burgerlijke Ongehoorzaamheid 12 dapat dikemukakan ciri-ciri dari gangguan terhadap ketertiban sebagai berikut:
a. Bersikaptindak  berlawanan  dengan  harapan-harapan  ( handelen  instrijck  met verwachtingen);
12 Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum .
b. Egoisme, perlawanan ( egoisme, strijd );
c. Timbulnya kekerasan ( uitbreken van geweld );
d. Kontradiksi ( contradictie);
e. Pengaturan yang bersifat sementara ( ad-hoc regeling);
f. Perubahan ( verandering);
g. Insubordinasi ( insubordinatie);
h. Pelanggaran terhadap peraturan ( overschrijding van een regel );
i. Tidak seragam ( uit de toon vallen );
j. Keadaan yang asing ( vreemdheid );
k. Kesewenang-wenangan ( willeukeur);
l. Ketidakpatuhan ( ongehoorzaamheid) ;
m. Berpegang pada urutan-urutan yang keliru ( verkeerde volgorde aanhouden );
n. Merusak pola (inbreuk op de stip ); dan
o. Kekacauan ( chaos) .
Dari pengamatan praktik ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terkait dengan tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris, seperti papan nama yang tidak sesuai dengan ketentuan baik ukuran maupun warna, mempunyai lebih dari satu papan nama di tempat yang berbeda dalam wilayah kerjanya, mempunyai kantor lebih dari satu di wilayah kerjanya, tidak menyerahkan protokol notaris meskipun sudah pensiun, tidak membuat laporan bulanan,  tidak  membuat  buku  daftar  penghadap/klapper,  tidak  membuat  buku  daftar akte/repertorium, dan sebagainya. 13 Berbagai tindakan tersebut merupakan sedikit gambaran bagaimana notaris tertentu tidak mengindahkan prinsip tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris. Beberapa tindakan dimaksud merupakan merupakan tindakan yang berlawanan dengan harapan, egoisme, insubordinasi, pelanggaran terhadap pearturan, tidak seragam, kesewenang- wenangan, ketidakpatuhan, dan merusak pola, sebagaimana merupakan ciri-ciri dari gangguan terhadap  keteertiban.  Gannguan  terhadap  ketertiban  ini  akan  berakibat  gangguan  terhadap kepastian hukum.

## Perumusan Norma Hukum Dalam Pengaturan Pedoman dan Standar Tata Kelola dan Tertib Adminstrasi
Pengaturan  mengenai  pedoman  dan  standar  tata  kelola  dan  tertib  adminstrasi  kantor  notaris sebagai  suatu  hukum  yang  dicita-citakan  ( ius  constituendum )  sekurang-kurangnya  disususn dan memuat beberapa hal sebagai berikut :
a. Masyarakat hukum, yaitu tempat dimana hukum itu timbul dan tempat dimana hukum diberlakukan. Dalam konterks ini, maka masyarakat hukum nya adalah seluruh bangsa Indonesia  yang  cakap  bertindak  dalam  hukum,  terutama  organisdasi  profesi  baik Ikatan Notaris  Indonesia maupun Ikatan PPAT, serta seluruh masyarakat  pengguna jasa notaris, yang terdiri dari berbagai subjek hukum.
b. Subjek  hukumnya,    yaitu  para  pihak  yang  dituju  oleh  aturan  yang  dibuat,  yakni pemerintah, Majelis Pengawas Notaris, para notaris, para pengguna jasa notaris, dan para  pihak  yang  berkepentingan  lainnya.  Para  subjek  hukum  ini  merupakan  pihak yang mengemban peranan hak dan kewajiban.
c. Hak dan Kewajiban, yaitu kebolehan-kebolehan dan keharusan-keharusan yang harus dilakukan oleh para pihak menurut peranan dan kewenangan para pihak berdasrkan ketentuan hukum yang berlaku. Karena hubungan dari subjek hukum ini, maka terjadi suatu  hubungan  hukum (rechtsbetrekkingen ),  baik  yang  bercorak  sejajar-horizontal maupun hubungan bertingkat-vertikal.
13 Andi Mutmainnah, Ma’ruf Hafidz, and Mu. Rinaldy Bima, “Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris,” Kalabbirang Law Journal 2, no. 1 (2020): 19–23, https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang27.
d. Hubungan  hukum,  yakni  menyangkut  hubungan  hukum  antara  notaris  dengan pemerintahm hubungan notaris dengan Majelis Pengawas Notaris, hubungan notaris dengan pengguna jasa, hubungan antar sesama notaris dan hubungan notaris dengan masyarakat. Dalam hubungan hukum dimaksud dirumuskan hak-hak (kebolehan atau kewenangan)  dan  kewajiban  (keharusan  atau  tugas)  dari  masing-masing  pihak. Dikarenakan adanya hubungan hukum ini, maka terjadi peristiwa hukum (rechtsfeit ), yang memberi akibat-akibat  hukum tertentu. Hubungan hukum dimaksud antara lain meliputi kewajiban, tugas, dan larangan bagi notaris untuk mematuhi pedoman dan standar tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris, hak dan kewenangan Majelis Pengawas  Notaris,  hak  para  pengguna  jasa  notaris  untuk  diberi  kepastian  dan kenyamanan pelayanan oleh notaris, dan sebagainya.
e. Persitiwa  hukum,  yaitu  manifestasi  dari  hubungan  hukum  yang  konkrit  dari  suatu keadaan  atau  kejadian.  Peristiwa  hukum  mewujudkan  domisili  atau  kedudukann kantor  dan  alamat  notaris,  sehingga  para  penghadap  bukanlah  berhadapan  dengan notaris secara pribadinya, melainkan menaandatangani akte dihadapan dan di kantor notaris, bukan di tempat lain. Hal ini tentu berkaitan dengan kewajiban notaris untuk menyampaikan  alamat  kantor  setelah  pengucapan  sumpah/janji  notaris  kepada pemerintah  yang  bertanggungjawab  di  bidang  pertanahan,  organisasi  notaris,  ketua pengadilan  negeri,  Majelis  Pengawas  Notaris,  serta  bupati/walikota  setempat. Peristiwa hukum yang perlu dirumuskan dalam pengaturan mengenai pedoman dan standar  tata  kelola  dan  tertib  administrasi  kantor  notaris  anatara  lain  mengenai kewajiban para notaris untuk mematuhi ketentuan mengenai pedoman dan standar tata kelola  dan  tertib  adminstrasi  (baik  mengenai  ruang  lingkup,  persyaratan  minimal, bentuk, dan lain-lain), mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris (baik mengenai prosedur dan persyaratan), mekanisme penjatuhan sanksi adminstrasi (jenis pelanggaran, jenis sanksi, berita acara, alat bukti, kewenangan penjatuhan sanksi, dan sebagainya).
f. Objek  hukum,  yaitu  segala  sesuatu  yang  menjadi  objek  dalam  suatu  pengaturan hukum.  Dalam  penghaturan  yang  akan  dibuat  setidak-tidaknya  dirumuskan  standar minimal  dari  suatu  prinsip  tata  kelola  dan  tertib  adminstrasi  kantor  notaris.  Dalam pengaturan yang akan dirumuskan dapat memuat standar minimal seperti ruang tamu kantor (dapat digabung atau terpisah dengan ruang resepsionis, ruang kerja pegawai (termasuk  peralatan  standar  perkantoran  baik  yang  bersifat  manual  maupun  digital, sistem pengadminstrasian baik yanr g bersifat manual maupun digital, sistem dan alur pekerjaan,  dan  lain-lain),  ruang  rapat/meeting,  ruang  arsip/warkah,  dan  ruang  kerja notaris  (sebaiknya  terpisah  dari  ruang-runag  lainnya,  guna  menjaga  privasi  dari notaris, serta ruang lain yang bersifat pendukung seperti ruang istirahat/makan/uang sholat, dan sebagainya.

## Wujud Pelayanan Ideal Pada Kantor Notaris
Dalam  UUJN,  diatur  bahwa  notaris  berkewajiban  untuk  memberikan  layanan  kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini maka sudah sepatutnya kita pun perlu mengingatkan kembali kewajiban,  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  notaris  dalam  memberikan  pelayanan  publik  ini. Sehingga  kedudukan  notaris    sebagai  pejabat  umum  mempunyai  korelasi  dengan  pelayanan publik.  Pelayanan  publik  berkaitan  dengan  memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat  akan pelayanan  publik,  meskipun  belum  mampu  memberikan  yang  terbaik  dikarenakan bervariasinya keinginan dan harapan masyarakat. 14 Apabila dilihat dari standar layanan publik
14 H. Muhammad Ramli, Electronic Government Dalam Pelayanan Publik (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), 6.
di  lingkungan  pemerintahan,  maka  standar  layanan  publik  harus  mengutamakan  nilai partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, sederhana, transparansi, dan keadilan.
Nilai dalam pelayanan publik seperti disebutkan tentu saja belum tentu cocok diadsopsi ke dalam pengaturan mengenai pedoman dan standar tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris,  dikarenakan  pelayanan  publik  yang  diberikan  pada  kantor  notaris  berbeda  hakikat, bentuk,  dan  prosedurnya.  Pelayanan  publik  pada  kantor  notaris  dapat  mengadaptasi  nilai sederhana, artinya standar layanan yang mudah dipahami, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur karena tata cara  dan persyaratan yang sederhana, dan tanpa biaya. Pelayanan ideal notaris diharapkan dapat diberikan apabila dilakukan di tempat domisili kantor notaris. Wujud pelayanan ideal dari notaris sebagai berikut :
a. Keramahtamahan  ( hospitality )  dan  kesabaran  dari  pegawai,  karyawan,  dan  notaris dalam rangka memberikan energi positif kepada pengguna jasa.
b. Mendengarkan  penjelasan  dan  permintaan  pengguna  jasa  secara  serius,  ramah,  dan dalam suasana yang hangat, guna mencairkan ketegangan dan formalitas yang ada.
c. Memberikan penjelasan, informasi, dan saran masukan yang mudah dimengerti dan dapat diterima oleh pengguna jasa sebagai solusi dari permasalahan atau permintaan dari pengguna jasa.
d. Cepat  dan  cermat  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  yang  menjadi  tanggungjawab notaris.
e. Bersikap  dan  bertindak  jujur  kepada  serta  tidak  menguntungkan  salah  satu  pihak dalam  akte,  karena  kedudukan  notaris  harus  tidak  berpihak  dan  mandiri  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
f. Mampu memberikan solusi kepada pengguina jasa dikarenakan notaris yang mampu memahmi hukum memiliki yang luas dalam bidang  kenotariatan.
g. Tetap  membina  hubungan  yang  baik  dengan  pengguna  jasa  sebagai  bentuk  strategi pelayanan.

## Tertib Administrasi Kantor Notaris
Notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akte tentang segala perbuatan, perjanjian, dan keputusan yang diwajibkan oleh hukum atau diminta oleh penghadap untuk didokumentasikan melalui akta otentik. Dengan penegasan ini, disimpulkan bahwa kewenangan notaris bersifat menyeluruh,  sedangkan  kewenangan  pejabat  lainnya  merupakan  pengecualian,  yang  berarti bahwa  kewenangan  mereka  untuk  menyusun  akta  semacam  itu  hanya  ada  jika  diamanatkan secara  eksplisit  oleh  hukum  yang  berlaku. 15 Disamping  itu,    notaris  juga  wajib  menyimpan minuta akte termasuk pula mengeluarkan salinan dan kutipannya. 16 Dengan demikian secara umum wewenang notaris sebagai berikut:
a. menyangkut akta yang dibuatnya itu ( zaaksgebied );
b. untuk siapa akte itu dibuat ( personengebied) ;
c. dimana akte itu dibuat; mengenai tempat ( ruimtegebied ) , dan d. kapan akte itu dibuat ( tijdgebied ).
UUJN  menegaskan  dokumen  di  kantor  notaris  merupakan  dokumen  yang diklasifikasikan sebagai dokumen atau arsip negara, yang diamanatkan untuk dilestarikan dan dikelola dengan tepat oleh notaris terkait atau pemegang protokol.Tugas ini tetap ada selama
15 Habib Adjie and Rusdianto Sesung, Tafsir, Penjelasan Dan Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), 82.
16 Andika Putra Eskanugraha, “Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya,” Jurnal Ilmu Kenotariatan 1, no. 2 (2020): 80, https://doi.org/10.19184/jik.v1i2.23721.
keberadaan lembaga notaris diamanatkan oleh otoritas yang mengatur. 17 Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Kearsipan menjelaskan bahwa arsip merujuk pada catatan kegiatan atau peristiwa dalam berbagai format dan medium yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi  dan  komunikasi,  yang  dihasilkan  dan  diterima  oleh  berbagai  lembaga  seperti lembaga pemerintah, pemerintah daerah, institusi pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan individu dalam pelaksanaan kegiatan sosial, kultural, dan politik. Pengaturan  sistem  kearsipan  diarahkan  untuk  memastikan  pengelolaan  arsip  yang  sah  dan dapat  dipercaya  sebagai  bukti  yang  dapat  diandalkan.  Pengakuan  protokol  notaris  sebagai dokumen resmi negara berasal dari sifatnya sebagai catatan atau dokumentasi yang mencakup aspek  hukum  dalam  hubungan  kemasyarakatan  yang  harus  diarsipkan  dan  dijaga  dengan cermat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjamin  keabsahan  dokumen  dimaksud  sebagai  alt  bukti yang sah dan kuat bagi pihak-pihak yang terlibat. 18 Berdasarkan poin-poin  tersebut, penting untuk  mempertimbangkan  berbagai  prinsip  dasar  ketika  mengajukan  protokol  notaris,  yaitu kepastian  hukum,  keaslian,  keterpercayaan,  integritas,  asal-usul (principal  of  provenance) , keamanan dan keselamatan, profesionalisme, kemanfaatan, dan kepentingan publik. Protokol notaris  pada  dasarnya  adalah  repositori  dinamis,  yang  berarti  berfungsi  sebagai  arsip  yang secara aktif digunakan dalam proses pembuatan arsip dan dipertahankan untuk durasi tertentu untuk  memastikan  relevansi  dan  aksesibilitasnya  untuk  tujuan  referensi  dan  verifikasi.  Itu sebabnya perlu menjadi perhatian bagi mereka yang terlibat dalam menangani protokol notaris untuk mematuhi prinsip-prinsip ini untuk menegakkan integritas dan keandalan informasi yang terkandung dalam arsip tersebut.
Dari pengertian tersebut, maka  dokumen  merupakan informasi yang tertulis di atas kertas dengan menggunakan tangan dan tinta atau dibuat melalui media elektronik. Pada saat ini dokumen dapat pula berupa media elektronik seperti dokumen elektronik. Oleh karena itu, dapat  dimengerti  bila  pemerintah  melimpahkan  sebagian  kewenangannya  kepada  notaris, dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat untuk memberi alat bukti yang sah dan kuat mengenai hubungan hukum keperdataan yang dibuat oleh warganya, yang merupakan alat bukti akte autentik.
Adapun protokol notaris terdiri dan:
a. Bundel minuta akta;
b. Daftar akte ( reportorium ) ;
c. Buku daftar legalisasi;
d. Buku daftar waarmerking ;
e. Buku daftar protes;
f. Buku daftar wasiat;
g. Daftar klapper untuk para penghadap, legalisasi, dan waarmerking ;;
h. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN.
Sedangkan Daftar Akte dapat berupa :
a. Buku  daftar  akte  di  bawah  tangan,  yang  memuat  sejumlah  catatan-catatan  yang berkaitan akte yang telah dilegalisasi dan akte yang telah di waarmeken .;
b. Buku  daftar  nama  penghadap  atau klapper merupakan  daftar  mengenai  catatan sejumlah nama-nama orangmyang telah menghadap notaris untuk membuat akte;
c. Buku  daftar  protes,  merupakan  buku  yang  memuat  sejumlah  catatan-catatan  yang berkaitan  dengan  pernyataan  tidak  menyetujui  dari  notaris  kepada  pihak  lain  atau lembaga lain dan/atau  lembaga lain atau pihak lain kepada notaris, berkaitan dengan pembuatan akte;
17 Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris” (2014).
18 Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia .
d. Buku  daftar  wasiat  merupakan  buku  yang  memuat  sejumlah  catatan-catatan  yang berkaitan  dengan  wasiat.  Wasiat  merupakan  pesan  dan  pemberi  wasiat  kepada penerima wasiat.
e. Buku daftar lainnya sesuai yang diharuskan UUJN; 19
Sementara itu, serah-terima protokol notaris akan dilakukan kepada notaris lainnya yang diberi kepercayaan oleh pemerintah, bilamana terjadi:
a. notaris meninggal dunia;
b. notaris pensiun;
c. atas permintnaan sendiri;
d. tidak mampu menjalankan  tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dan 3 (tiga) tahun;
e. diangkat menjadi pejabat negara;
f. pindah wilayah jabatan;
g. diberhentikan sementara; atau
h. diberhentikan dengan tidak hormat.
Tanggung  jawab  untuk  menyimpan  protokol  bukan  hanya  sekadar  menyimpan dokumen  yang  disiapkan  notaris,  tetapi  termasuk  protokol  yang  ditransfer  dari  notaris  lain. UUJN  tidak  memberikan  persyaratan  penyimpanan  khusus  untuk  protokol,  tetapi mengutamakan  aksesibilitas,  keamanan,  dan  penguncian  lokasi  penyimpanan.  Penyimpanan yang  dimaksud  harus  melindungi  Minuta,  reportorium,  dan  sebagainya  dari  kerusakan kebakaran atau ancaman eksternal lainnya seperti elemen alam, hewan, atau tindakan manusia seperti kelembaban, fauna yang merusak, pemalsuan, atau pencurian. Meskipun UUJN tidak memiliki  pedoman  terperinci  tentang  prosedur  penyimpanan,  praktik  serupa  untuk mengamankan uang dan dokumen berharga di brankas tahan api atau lokasi yang aman dapat dijadikan  sebagai  panduan  bagi  notaris  tentang  metode  penyimpanan  yang  tepat. Mendokumentasikan, menyimpan, dan menjaga notulen transaksi sebagai bagian dari protokol notaris  bertujuan  untuk  menegakkan  keaslian  sertifikat  dengan  mempertahankan  bentuk aslinya,  yang  memberikan  kemudahan  untuk  mengidentifikasi  jika  terjadi  pemalsuan  atau penyalahgunaan. 20
Selama  ini,  akte  ditulis  dalam  media  kertas,  yang  mempunyai  daya  tahan  sangat terbatas, dan oleh karenanya harus disimpan di tempat yang terlindungi dan aman dari  keadaan alam,  gangguan  hewan,  atau  gangguan  dari  manusia.  Dalam  UUJN,  tidak  mengatur penyimpanan akte dalam bentuk yang lain yang diperkirakan akan lebih tahan lama daripada kertas,  serta  tidak  memerlukan  tempat  atau  ruang  yang  luas.  Memperhatikan  laju  kemajuan dan  perkembangan  di  bidang  IT  dan  komputerisasi,  ,  maka  perlu  disesuaikan  dengan memberlakukan  akte-elektronik,  atau  memberlakukan  ketentuan  mengenai  arsip  yang  dapat disimpan  dalam  bentuk  microchip  atau  micro-film  dalam  bidang  kenotariatan  secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Perlu pula kiranya dikemukakan bahwa seorang pengguna jasa notaris atau klien pada saat yang bersangkutan membayar honorarium kepada notaris, maka pengguna jasa atau klien tersebut  tentu  mengharapkan  bahwa  akte  yang  ditandatanganinya  akan  memperoleh penyimpanan dan pengamanan di  kantor notaris  yang bersangkutan.  Ini  merupakan harapan dan  kepercayaan  dari  si  pengguna  jasa  atau  klien  tersebut  terhadap  profesionalisme  kinerja notaris.  Dalam  hal  notaris  gagal  menegakkan  pemeliharaan  protokol  notaris  dalam penyimpanannya,  ada kemungkinan bahwa notaris akan menghadapi hukuman administratif.
19 H. Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, Dan Minuta Akta) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 200.
20 Herlien Budiono, Demikian Akta Ini (Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris Di Dalam Praktik) (Bandung: PT. Citra Adidaya Bakti, 2018), 293.
Sanksi  ini  dapat  berkisar  dari  peringatan  lisan  belaka  hingga  teguran  tertulis,  penangguhan sementara,  penghentian  dengan  hormat,  atau  bahkan  penghentian  tanpa  rasa  hormat. Selanjutnya, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Arsip, notaris juga dapat terkena risiko dampak pidana, yang dapat bermanifestasi dalam bentuk hukuman penjara atau denda moneter berdasarkan beratnya pelanggaran yang dilakukan dan tingkat kesalahannya.
Seperti telah diungkapkan sebelumnya, berdasarkan pengamatan langsung di beberapa kantor notaris serta informasi yang diperoleh, keberadaan tata kelola administrasi yang tertib merupakan faktor utama, karena sepertinya hal tersebut belum sepenuhnya menjadi perhatian notaris dan pemerintah. Beberapa hal penting dari tata kelola kantor, seperti penataan ruangan, pengelolaan  arsip,  teknik  komunikasi  tertulis,  serta  manajemen  sumber  daya  manusia, tampaknya  belum  optimal  sebagaimana  yang  diharapkan,  terutama  dalam  hal  penyimpanan akta. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyimpanan dokumen akte nampaknya menjadi  tugas  yang  sulit,  mengingat  belum  adanya  kesepakatan  mengenai  pentingnya dokumen  akte  sebagai  dokumen  yang  sangat  vital,  yang  harus  dipastikan  keasliannya, meskipun dokumen akte tersebut sudah mencapai tahap statis, yang berarti telah melewati masa retensi  dan  dinyatakan  sebagai  dokumen  permanen  yang  telah  diverifikasi,  sehingga  hanya memiliki nilai sejarah semata.
Beberapa permasalahan yang ditemukan pada kantor notaris meliputi:
a. kurang tertatanya ruangan kerja dengan baik.
b. belum  tertatanya  pembagian  pekerjaan  dan  tanggung-jawab  dari  setiap  pegawai, dikarenakan  terdapat  hubungan  keluarga  dan  kekerabatan  antara  notaris  dengan pegawainya  dan  karyawannya.  Artinya,  pembagian  beban  pekerjaan  dan tanggungjawab belum didasarkan pada prinsisp tata kelola perkantoran yang baik dan benar.
c. kurangnya  kemampuan  pegawai  dan  pegawai  dalam  mengikuti  kemajuan perkembangan  layanan  bisnis  dan  pengguna  jasa,    yang  menyebabkan  kurangnya layanan pada  kantor notaris yang bersangkutan,  misalnya mengikuti perkembangan kemajuan  ilmu  hukum  kenotariatan,  mengikuti  kemajuan  teknologi  informatika, mengikuti trend perkembangan bisnis dan ekonomi, mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
d. belum diterapkannya sistem dan tata cara pengelolaan kerasipan yang baik, sehingga hanya  sekedar  untuk  penemuan  kembali  suatu  surat  atau  dokumen,  yang  biasanya hanya bersandarkan pada daya ingat semata.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikemukakan upaya pemberdayaan tata kelola dan tertib administrasi kantor notaris yang baik, sebagai berikut:
a. penataan  standar  tata  ruangan  kantor,  yang  dapat  menciptakan  situasi  kantor  yang nyaman dan dapat meningkatkan semangat kerja  karyawan;
b. perumusan  kembali job-description yang  baik  dan  jelas  sehinga  terdapat  kejelasan mengenai pembagian pekerjaan, fungsi, dan tanggungjawab dari karyawan atas dasar prinsip tata kelola perkantoran modern;
c. pembuatan suatu akte.
d. penerapan  prinsip  tata  kelola  kearsipan  modern  yang  menunjang  layanan  performa kantor notaris yang prima, baik secara fisik maupun sistem adminstrasinya.

## KESIMPULAN
Pada saat sekarang ini, aturan hukum yang memuat secara komprehensif  pedoman dan standar tata  kelola  dan  tertib  administrasi  kantor  notaris  belum  diterbitkan  secara  khusus  oleh pemerintah.  Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sangat mendesak untuk  diterbitkan,  guna  mengisi  kekosongan  hukum,  memberi  landasan  hukum,  dan
menciptakan standar minimal pelayanan kantor notaris dan tertib administrasi kantor notaris. Pengaturan dimaksud  sekurang-kurangnya memperhatikan dengan seksama mengenai aspek lingkungan masyarakat Indonesia yang terkait dengan jasa kenotariatan, para pihak yang terkait dengan bidang kenotariatan, tugas dan fungsi, hal-hal apa saja yang diatur dan memberi akibat hukum,  serta  persitiwa  hukum  yang  diatur.  Peraturan  perundang-undangan  dimaksud  akan dijadikan  acuan  bagi  Majelis  Pengawas  Notaris  dalam  menjalankan  kewenangannya melakukan pemeriksaan tahunan pada kantor notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib,  and  Rusdianto  Sesung. Tafsir,  Penjelasan  Dan  Komentar  Undang-Undang Jabatan Notaris . Bandung: PT. Refika Aditama, 2020. Agustan,  Leny,  and  Khairulnas. Tata  Kelola  Kantor  Notaris/PPAT .  Yogyakarta:  UII  Press, 2018.
Anand, Ghansham. Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia . Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018.
Budiono,  Herlien. Demikian  Akta  Ini  (Tanya  Jawab  Mengenai  Pembuatan  Akta  Notaris  Di Dalam Praktik) . Bandung: PT. Citra Adidaya Bakti, 2018.
Eskanugraha,  Andika  Putra.  “Penandatanganan  Akta  Notariil  Diluar  Kantor  Notaris  Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya.” Jurnal Ilmu Kenotariatan 1, no. 2 (2020). https://doi.org/10.19184/jik.v1i2.23721.
Harris, Freddy, and Leni Helena. Notaris Indonesia . Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017. HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara . Raja Grafindo Persada, 2008.
HS, H. Salim. Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, Dan Minuta Akta) . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris (2014).
Marbun, S.F. Hukum Administrasi Negara I . Yogyakarta: UII Press, 2012. ———. Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif . Yogyakarta: UII Press, 2003. Mardiansyah,  Alfiyan,  Neisa  Angrum  Adisti,  Iza  Rumesten  RS,  Rizka  Nurliyantika,  and Muhammad Syahri Ramadhan. “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan  Suatu  Perkara  Tindak  Pidana  Yang  Melibatkan  Notaris.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 1 (2020): 48–58. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596.
Mutmainnah,  Andi,  Ma’ruf  Hafidz,  and  Mu.  Rinaldy  Bima.  “Efektivitas  Pelaksanaan Tanggung  Jawab  Notaris.” Kalabbirang  Law  Journal 2,  no.  1  (2020):  14–29. https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang27.
Panjaitan, Saut P. Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Erlangga, 2021.
———.  “Relevansi  Perkembangan  Hukum  Administrasi  Negara  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daeran  Di  Indonesia.”  In Bunga  Rampai  Perkembangan  Hukum Administrasi . Malang: Inara Publisher, 2023.
Prasetiyo, Adi, and Gunarto Gunarto. “Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Prinsip Tata Kelola  Kantor  Notaris  Yang  Baik  Dan  Profesional(Good  Corporate  Public  Notary) Menurut  Uu  Nomor  30  Tahun  2004  Juncto  Uu  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan Notaris.” Jurnal Akta 4, no. 3 (2017): 441. https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1819. Ramli,  H.  Muhammad. Electronic  Government  Dalam  Pelayanan  Publik .  Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.