COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
Fazrin Septian 1 , Yuniar Rahmatiar 2 , Muhamad Abas 3 1,2,3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia fazrinseptian780@gmail.com 1 , yuniar@ubpkarawang.com 2 ,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id 3 Article Info Abstract Article History Received: November 22, 2023
Accepted:
December 30, 2023 The development of technology in this case is something related to human life,  where  technology  on  the  other  hand  provides  convenience  but  also provides new problems that are accepted by humans. The internet is one form of technological development itself. The internet is an electronic media and information that is developing very fast. The Internet is widely used in various trading activities; trading activities that utilize the Internet are known as  e-commerce,  and  one  of  the  Internet  trading  activities  is  through  the Instagram platform. Trading via Instagram social media itself raises many problems related to law with all the risks. Problems that can arise include default. This article aims to determine the rights and obligations of the parties in buying and selling transactions via Instagram and the legal consequences that  arise  if  the  seller  in  a  buying  and  selling  transaction  via  Instagram defaults. In this study, the authors used empirical research methods. The data taken was in the form of secondary and primary data. Secondary data was  obtained  from  interviews  with  informants  who  had  cases  related  to purchases on Instagram social media. Primary data were obtained from Civil Law, literature studies and various articles related to the problems studied. The results of this writing are that legal protection for consumers who feel harmed by irresponsible producers has been regulated in Law no. 8 of 1999. The research in this article concludes that: in buying and selling activities carried out on Instagram, there are often deviations in rights and obligations that are no longer by the norms that exist in society and legal remedies that can be taken in the event of default from one of the parties, both sellers and buyers  who  make  online  transactions,  can  be  sued  in  the  general  court environment or outside the court and can be fined directly for the party who commits the default.
Keywords:
Internet, Agreement, Buying and Selling, E- commerce, and Instagram social media .

## Abstract
Perkembangan  teknologi  dalam  hal  ini  adalah  sesuatu  yang  terkait  dengan  kehidupan manusia, di mana teknologi pada sisi lain memberikan kemudahan tetapi juga menimbulkan masalah baru yang diterima oleh manusia. Internet adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi itu sendiri. Internet adalah media elektronik dan informasi yang berkembang sangat cepat.  Internet  banyak  digunakan  dalam  berbagai  kegiatan  perdagangan,  kegiatan perdagangan yang memanfaatkan internet dikenal sebagai e-commerce, salah satu kegiatan perdagangan  internet  dilakukan  melalui  platform  Instagram.  Perdagangan  melalui  media sosial  Instagram  sendiri  menimbulkan  banyak  masalah  terkait  hukum  dengan  semua risikonya.  Masalah  yang  dapat  timbul  termasuk  wanprestasi.  Tujuan  dari  artikel  ini  adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli melalui Instagram dan konsekuensi hukum yang timbul jika penjual dalam transaksi jual beli melalui Instagram wanprestasi.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  empiris.  Data yang  diambil  berupa  data  sekunder  dan  primer.  Data  sekunder  diperoleh  dari  wawancara dengan  informan  yang  memiliki  kasus  terkait  pembelian  di  media  sosial  Instagram.  Data
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
primer diperoleh dari Hukum Perdata, studi literatur, dan berbagai artikel terkait masalah yang diteliti. Hasil yang diperoleh dari tulisan ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh produsen yang tidak bertanggung jawab telah diatur dalam Undang- Undang no. 8 tahun 1999. Penelitian dalam artikel ini menyimpulkan bahwa dalam kegiatan jual beli yang dilakukan di Instagram seringkali terjadi penyimpangan hak dan kewajiban yang tidak lagi sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat dan upaya hukum yang dapat diambil  dalam  hal  wanprestasi  dari  salah  satu  pihak,  baik  penjual  maupun  pembeli  yang melakukan transaksi online, dapat diajukan di pengadilan umum atau di luar pengadilan dan dapat dikenakan denda langsung bagi pihak yang melakukan wanprestasi.
Kata Kunci : Internet, Perjanjian, Jual Beli, E-commerce, dan media sosial Instagram

## I. PENDAHULUAN
Salah satu kemajuan dari adanya teknologi informasi dan komunikasi adalah adanya transaksi yang dilakukan secara elektronik yang terjadi,karena adanya perdagangan secara elektronik  yang  sering  disebut E-commerce atau  jual  beli  online.  Transaksi    perdagangan melalui internet sangat menguntungkan banyak pihak, sehingga transaksi perdagangan ini sangat diminati, tidak saja bagi produsen,tetapi juga konsumen. Secara umum, E-commerce telah  memberi  manfaat  tersendiri,baik  bagi  konsumen  maupun  bagi  produsen.  Bagi konsumen E-commerce mengubah  cara  konsumen  dalam  memproleh  produk  yang diinginkan,sedangkan bagi produsen E-commerce telah mempermudah proses pemasaran suatu  produk,  Namun  tidak  jarang  dalam  kegiatannya  transaksi  melalui  media  internet  ini menimbulkan  masalah,  ketidakpastian  dan  perkembangan  internet  yang  terus  berubah menimbulkan  kekhawatiran  masyarakat  tentang  keamanan  rahasia  informasi  personal mereka dan kinerja jaringan yang kurang baik. Beberapa masalah yang timbul dalam kegiatan transaksi E-commerce ,misalnya  pembeli  yang  harus  membayar  produk  yang  telah  di belinya,akan  tetapi  tidak  melakukan  pembayaran  dan  penjual  yang  memperdagangkan produknya,akan tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dijanjikan. Seiring dengan kebutuhan itu, banyak bermunculan transaksi kegiatan yang berbasis Teknologi mengingat masyarakat  sekarang  memang  cenderung  melakukan  sebagian  besar  kegiatannya  melalui smartphone dan online.
Aplikasi  instagram  sebagai  jawaban  atas  kebutuhan  dan  perkembangan  teknologi tengah-tengah masyarakat .Instagram sebagai salah satu media sosial yang digandrungi oleh masyarakat indonesia yang dapat berbagi konten gambar,menjadikan mengakses instagram sebagai aktivitas seru yang digemari oleh para pengguna internet di indonesia,tidak heran jika para pebisnis online mulai memanfaatkan instagram untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan pemasaran dan transaksi jual beli Pelaku usaha memanfaatkan teknologi ini untuk menghasilkan revenue stream atau sumber pendapatan bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan pada cara konvensional.Salah satunya diwujudkan dengan cara transaksi jual-beli melalui internet atau disebut e-commerce .  Transaksi  elektronik  di  indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian telah  dimuat  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  58. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa :”Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan media elektronik lainnya.”
Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak positif akan tetapi tentu  saja  tidak  terhindar  dari  permasalahan  yang  muncul.Mengingat  bahwa  antara  pihak pelaku usaha dan konsumen melakukan pembelian yang tidak bertatap muka atau di lakukan atas rasa kepercayaan dari para pihak,permasalahan yang timbul akibat transaksi jual beli
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
online melalui internet antara lain bahwa kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha, Permasalahan lain yang dapat terjadi yaitu barang yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen tidak dikirim oleh pelaku usaha. Kerugian- kerugian yang dialami konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Konsumen menjadi sasaran aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara  penjualan,  serta  penerapan  perjanjianstandar  yang  terkadang  merugikan  konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahankonsumen, adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.
Oleh  karena  itu  pada  tahun  2008  Indonesia  mengeluarkan  peraturan  khusus  yang mengatur transaksi di internet yaitu UU ITE. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional,dimana mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak” Namun melihat isi dari Pasal 15 ayat 1 UU ITE mengatur bahwa ”Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya . Banyak hal yang tidak terduga terjadi oleh para pihak yang melakukan hal tersebut. Salah satunya yaitu adanya wanprestasi  yang dilakukan oleh pelaku usaha.Dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak pelaku usaha  dalam  mengatasi  persoalan  tersebut.Contohnya  semisal  konsumen  sudah  memilih barang pada  gambar di instagram dan deksripsi foto yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha ,namun barang yang telah datang tidak sesuai kualitas yang dijanjikan,maka pelaku usaha menganggap  bahwa  barangtersebut  tidak  bisa  di  kembalikkan  lagi,namun  melihat  isi  dari Pasal 7 huruf g UndangUndang Perlindungan Konsumen,maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian.Sayangnya,  atas pelanggaran  Pasal  7  tidak  tegas  diberikan  sanksi  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  Desain  yang    peneliti  gunakan  di  jurnal  ini  adalah  secara  empiris,  yang  mana pendekatan nya dilakukan untuk menggambarkan kondisi secara apa adanya sesuai dengan keadaan yang ada. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dari 3 bahan hukum, data dalam penelitian ini yakni kumpulan fakta lapangan yang didapat dari observasi atau  wawancara  pada  konsumen  yang  terlibat  langsung  dalam  transaksi  jual  beli  online dimana  konsumen  tersebut  mengalami  penipuan  yang  dilakukan  oleh  penjual,  dan  dalam penelitian ini didukung oleh teori-teori hukum pendukung. Berikut adalah penjelasan terkait bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni, ada bahan hukum primer, sekunder dan non hukum.
Bahan hukum primer memiliki arti sebagai pengikat dan pemilik otoritas yang terdiri dari peraturan  perundang-undangan,catatan  resmi,  serta  risalah  dalam  perundang-undangan. Selanjutnya  untuk  bahan  hukum  sekundernya  terdapat  buku-buku  hukum  termasuk  dari berbagai skripsi, jurnal-jurnal hukum, adapula sumber publikasi lainnya terkait hukum yang terdapat  dokumen  penting  serta  masih  memiliki  keterkaitan  dalam  permasalah  yang  akan peneliti  diangkat.  Serta  adapula  bahan  hukum  yang  non  hukum,artinya  adalah  berbagi penunjang sumber hukum primer dan sekunder yang bida berupa internet, laporan-laporan, serta  jurnal-jurnal  penelitian  non  hukum  tetapi  masih  memiliki  keterkaitan  dengan permasalahan yang diangkat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online di Instagram
Dengan  sejalannya  perkembangan  teknologi  yang  sangat  pesat  di  seluruh  dunia adalah salah satu fenomena yang memberikan pendorong perubahan di seluruh masyarakat.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Yang sering kita ketahui bahwasannya masyarakat juga bisa menyampaikan ide, saran, kritik, maupun hujatan yang sering sekali kita jumpai di media sosial setiap jam dan hari nya dari berbagai media yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Yang sudah kita ketahui pada umum nya. Arti Media sosial yaitu suatu yang dipergunakan oleh masyarakat atau seluruh dunia, untuk traksaksi jual beli, dengan mudah mereka berpartisipasi menggunakan media sosial. Dan secara nyata nya memang media sosial telah membuat perubahan di kehidupan sosial  masyarakat.bahkan  saat  ini  media  sosial  sudah  begitu  sangat  pesat  berkembang  di masyarakat Indonesia bahkan di seluruh dunia sudah menggunakan media sosial (digunakan berbelanja, mencari informasi dan lain sebagainya.
Dari  adanya  Media  Sosial  ini  banyak  sekali  masyarakat  yang  menggunakan  untuk transaksi  jual  beli  online  contoh  nya  seperti  jual  beli  online  di  shopeee,di  tokopedia,  di instragram,  di  facebook  dan  lain  sebagainya.  Di  dalam  transaksi  ini  jual  beli  ada  hak  dan kewajiban bagi produsen maupun konsumen nya. Jual Beli merupakan suatu kegiatan yang sama-sama disepaki atau disetujui oleh kedua belah pihak dari sisi pembeli maupun penjual, jual beli ini bisa dilakukan secara lisan yaitu perjanjian yang disepakati atau dibuat oleh para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, dan sedangkan perjanjian secara tertulis adalah  perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis contoh nya seperti akta otentik atau pun bisa dengan akta tanda tangan orang tersebut.
Pada Dasarnya, Transaksi jual beli atau transaksi perdagangan dengan menggunakan teknologi e-commers sebenarnya sama seperti jual beli yang ada di konvensional yang dapat dilakukan  oleh  masyarakat.  Jual  beli  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  sekitar  pasa dasarnya  secara  konvensional  hingga  pada  saat  ini  dilakukan  baik  itu  berdasarkan  dalam KUH  Perdata  ataupun  menurut  sistem-sistem  yang  ada  di  hukum  adat.  Hukum  sendiri memiliki  artian  sebagai  ketentuan-ketentuan  yang  menjadi  peraturan  dalam  hidup  suatu masyarakat  yang  bersifat  mengendalikan,  mencegah,  mengikat,  serta  memaksa  bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada informan yang berasal dari kota Karawang yang pernah melakukan pembelian pada media instagram diperoleh hasil Ahmad adalah seorang pengusaha sepatu asal Karawang, Ahmad menyampaikan bahwa transaksi pada media sosial apabila tidak dilakukan secara hati-hati maka akan tertipu dengan pelaku usaha.  Oleh  karena  itu  ia  memberikan  pernyataan  atas  apa  yang  sudah  dialami,  untuk konsumen yang ingin bertransaksi online harus tetap waspada.’’Saya sempat membeli barang sepatu, sepatu yang dipesan itu totalnya 200 ribu,dalam transaksi ini pelaku usaha meminta untuk  mentransfer  uang  terlebih  dahulu  lalu  barang  baru  diproses  dan  dikirimkan,  namun setelah uang saya transfer, barang tak kunjung diproses malah akun saya diblokir”.
Dari  adanya  permasalahan  ini  penulis  sempat  menanyakan,  faktor  apa  yang mempengaruhi konsumen untuk bertransaksi secara online.“Saya memilih membeli secara online karena barang yang dipromosikan sangat bagus kualitasnya, dan tentunya harga yang ditawarkan juga lebih murah dari pelaku usaha  lainya, oleh karena itu saya berfikir apabila saya membeli ditoko tersebut maka untung yang saya dapatkan akan lebih banyak tetapi alih- alih saya ditipu, karena barang yang saya beli dalam jumlah yang cukup besar, dari sini saya mengambil  langkah  untuk  melaporkan  nomor  rekening  dari  pelaku  usaha  yang  melakukan penipuan kepada aparat penegak hukum”
Dalam wawancara yang sudah dilakukan diatas, infroman menjelaskan bahwa banyak kemudahan  yang  diperoleh  saat  bertransaksi  secara  online  namun  konsumen  harus  tetap hati-hati, sebagai langkah untuk mengantisipasi penipuan dengan jumlah yang lebih besar, konsumen dapat melakukan perjanjian atau kesepakatan diawal dengan pembayaran down payment  terlebih  dahulu,  setelah  barang  diproses  dan  sudah  diantarkan,  konsumen  harus melunasi  pembayaran  tersebut,  karena  apabila  sudah  melakukan  pelaporan  kemungkinan kecil uang yang sudah digunakan untuk bertransaksi akan kembali, tetapi ada penanganan dari penegak hukum dengan pemblokiran rekening pelaku usaha yang melakukan penipuan tersebut.  Sejatinya  untuk  bertransaksi  dimedia  sosial  harus  berhati-hati,  karena  penjualan dimedia  sosial  berbeda  dengan  marketplace  yang  memiliki  sistem  keamanan  yang  baik
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
sehingga  jauh  dari  penipuan,  mungkin  banyak  ditenumi  dipenjualan  marketplace  penipuan berupa  barang  yang  dikirimkan  tidak  sesuai  dengan  yang  dipromosikan,tetapi  apabila bertransaksi di media sosial akan rentan terhadap penipuan, sebab memang media sosial bukan sarana asli untuk jual beli.
Dengan adanya beberapa masalah yang sudah diulas diatas, konsumen yang ingin bertransaksi diharapkan untuk mencari tahu terlebih dahulu online shop yang akan dikunjungi, apakah terpercaya atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari review orang-orang terpercaya. Apabila konsumen sudah terjebak dalam penipuan, konsumen dapat melaporkan hal tersebut kepada  aparat  penegak  hukum,  bank  guna  memblokir  rekening  pelaku  usaha  yang melakukan penipuan serta situs pengelolah e-commerce.
Dalam transaksi jual beli terdapat pihak yang saling berhubungan baik pada penjualan konvensional  maupun  online.  Pihak  menyediakan  barang  yang  disebut  pelaku  usaha  dan pihak yang menggunakan barang disebut dengan konsumen. Dalam pasal 1 angka UUPK yang menjelaskan “Konsumen adalah seseorang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia  pada  masyarakat  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,keluarga,  orang  lain  maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.Pada UU ini mengartikan barang yang sudah  dibeli  oleh  konsumen,  tidak  diperjual  belikan  lagi  karena  akan  dinikmati  untuk kebutuhan sendiri.
Dalam  proses  transaksi  jual  beli  kenyamanan  dan  keamanan  konsumen  harus diperhatikan,oleh  karena  itu  pentingnya  ada  ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang perlindungan  konsumen  pada  transaksi  jual  beli.  Di  Indonesia  sendiri  perlindungan  hukum adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  badan  atau  lembaga  untuk  melindungi  kepentingan perseorangan dengan menggunakan kekuasaan atau wewenangnya. Tiap konsumen yang akan atau sudah bertransaksi dalam jual beli apabila tidak mengetahui aturan hukum, mereka akan  lebih  mudah  untuk  tertipu.  Dalam  UU  No.  8  Tahun  1999  mengenai  perlindungan konsumen berisi jaminan kepastian hukum dalam melindungi hak konsumen. Dalam hal ini perlindungan yang dilakukan pada sisi pelaku usaha sebagai berikut:
1.  Pelaku usaha wajib untuk mencantumkan identitas dari usaha yang dimiliki serta website resmi yang bisa diakses oleh konsumen.
2.  Pelaku usaha memiliki jaminan dari lembaga resmi, dalam hal ini dikatakan suatu usaha memiliki  izin  resmi  perdagangan  dari  lembaga  resmi,  atau  dapatdikatakan  memiliki legalitas hukum yang kuat, dimana perlindungan ini memuat:
a.  Perlindungan hukum terhadap konsumen.
b.  Jaminan hukum terhadap kerahasiaan data atau identitas dari konsumen, dalam hal ini  perlu  menjadi  hal  penting,  apabila  identitas  pribadi  dari  konsumen  tidak  dijaga kerahasiaanya maka ditakutkan akan diperjual belikan untuk kepentingan promosi.
c.  Selanjutnya yakni perlindungan hukum dari sisi produk yang diperjual belikan Dalam menawarkan barangnya pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:
1.  Bahasa yang digunakan dalam penyampaian produk harus dengan bahasa yang mudah mengerti. Dalam sebuah produk pelaku usaha biasanya memberikan dalam bentuk dua bahasa yakni Inggris dan Indonesia, tetapi sering kali ditemui pada onlineshop informasi yang diberikan dalam bentuk bahasa Indonesia.
2.  Memberikan penjelasan produk secara rinci,biasanya dalam pembelian sebuah produk penjual  hanya  memberikan  diskripsi  umum  saja,  tidak  masalah  apabila  barang  yang ditawarkan  sifatnya  kecil  dan  dengan  harga  yang  murah,namun  apabila  barang  yang ditawarkan  sifatnya  besar  dengan  nilai  harga  yang  tinggi,penjual  harus  rinci  dalam memberikan informasi termasuk kelebihan dan kekurangan barang terebut
3.  Jaminan atas keabsahan produk, jadi dalam hal ini produk yang dijual sesuai dengan apa yang dipromosikan.
Dalam  melakukan  transaksi  antar  kedua  belah  pihak,  baik  dari  pihak  pelaku  usaha maupun konsumen pada dasarnya harus melakukan perjanjian sebelum melakukan transaksi, hal ini mencegah terjadinya penipuan bagi kedua belah pihak. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dilakukan oleh beberapa pihak berjanji untuk melakukan hal yang disepakati, perjanjian  tersebut  akan  timbul  perikatan  antar  pihak.  Dalam  perjanjian  transaksi  jual  beli
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
kedua pihak harus memiliki itikad baik satu sama lain, agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.  Itikad  baik  dibutuhkan  konsumen  agar  memperoleh  informasi  dari  produk  yang ditawarkan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman, oleh karena itu itikad baik sangat dibutuhkan dalam transaksi jual beli online.
Apabila  pelaku  usaha  tidak  memiliki  itikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  jual  beli online  atau  memiliki  niat  yang  tidak  baik  untuk  melakukan  kejahatan  atau  melakukan perbuatan  yang  dilarang  seperti  yang  disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  62  UUPK  Tahun 1999pada, Pasal 8 Ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 9 Ayat 1, 2, 3 yang berisi tantang pelanggaran yang dilakukan saat pelaku usaha menjual barang yang tidak sesuai dengan promosi yang dilakukan, Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf, c, huruf d, dan huruf e, Pasal 11 dan Pasal 12. Apabila  pelaku  usaha  melakukan  larangan  saat  transaksi  maka  harus  bertanggung  jawab sesuai  dengan  Pasal  19  yang  berisikan  ganti  rugi  yang  dilakukan  pelaku  usaha  kepada konsumen senilai dengan barang yang dibeli dan selama tenggang waktu 7 hari.

## Kewajiban dan Hak  Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Instagram.
jual  beli  online  adalah  sudah  menjadi  hal  yang  sangat  biasa  karena  mudah  untuk dipahami  oleh  kebanyakan  masyarakat,  dan  juga  memudahkan  traksaksi  jual  beli  bagi masyarakat  proses  nya  juga  lebih  mudah,aman,  dan  cepat.  Jual  beli  online  juga  mudah diakses  di  dalam  facebook,  whatsapp,  Instagram,  tokpedia,  shopee  dan  lain  sebagainya. Hubungan antara konsumen dan produsen selalu berkesinambungan saat ada nya pesanan sudah di sah kan. Dan hubungan produsen dan konsumen selalu aktif saat berlangsungnya transaksi jual beli tersebut. Di dalam UU Perlindungan Konsumen mejelaskan bahwasannya posisi  konsumen  lebih  rendah  dibandingkan  posisi  produsen.  Tujuan  dari  adanya  hukum perlindungan konsumen secara langsung yaitu untuk dapat meningkatkan posisi konsumen dan  kesadaran  bagi  si  konsumen.  Dan  secara  tidak  langsung  dapat  meningkatkan  rasa tanggung jawab si produsen mengenai usaha nya. dan ketika tujuan itu mau berhasil dan bisa dicapai maka perlindungan konsumen harus diterapkan.
Di dalam UU Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa yang ada di Undang- Undang hukum positif yang ada di dalam Indonesia, maka dari itu perlindungan dari konsumen bisa lebih terjamin dan terjaga dan bagi konsumen lebih percaya dengan jual beli tersebut. Produsen harus menjelaskan secara jujur mengenai toko nya. Kewajiban Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  menjelaskan  bahwa  konsumen  memiliki  kewajiban  untuk  membaca  dan  mengikuti prosedur yang sudah di cantumkan dalam media sosial tersebut seperti facebook, Instagram, dan lain sebagainya, juga prosedur pemakaiaan nya lebih bermanfaat demi keamanaan dan keselamatan.
Kewajiban konsumen selanjunya yaitu membayar sesuai dengan barang yang di beli oleh  si  konsumen.  Ketika  konsumen  sudah  melakukan  kewajiban  nya  dalam  melakukan transaksi jual beli, maka si konsumen akan mendapatkan hak nya sebagai konsumen yang layak. Konsumen juga bisa memeriksa barang yang dibeli saat barang yang di pesan datang, bisa di video terlebih dahulu atau pun di foto agar ada bukti yang kuat ketika barang itu tidak sesuai  dengan  apa  yang  kita  inginkan,  Kewajiban  Konsumen  yaitu  Mengikuti  upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Menurut Presiden Jhon F.  Kennedey  menjelaskan  bahwasannya  ada  empat  hak  konsumen  yang  harus  dilindungi yaitu sebagai berikut:
1.  Hak Mendapatkan Keamanan
Hak  untuk  mendapatkan  keamanan  menjelaskan  bahwa  perlindungan  bagikonsumen dari pemasaran barang yang ada di media atau jasa yang membahayakan keselamatan bagi konsumennya. Hak ini wajib didapatkan oleh semua masyarakat dari setiap wilayah di suatu negara nya masing-masing, agar masyarakat yang mendapatkan keamanan ini bisa merasa nyaman, tenang, dan damai untuk bertransaksi jual beli.
2.  Hak untuk mendapatkan Informasi
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Hak ini sangat berpengaruh pasa hak yang sangat fundamental terhadap konsumennya. Dan informasi yang di cantumkan harus sesuai dan jujur, agar hak konsumen juga lebih terjamin harus diberikan selengkap-lengkapnya. Ketika konsumen kurang nya informasi mereka kurang percaya dengan toko tersebut.
3.  Hak untuk memilih Hak memilih ini adalah hak memilih untuk konsumen mau membeli atau tidak membeli. Oleh  sebab  itu  konsumen  lebih  teliti  untuk  memilih  barang  yang  untuk  mereka  beli, takutnya toko itu msu menipu atau lain sebagainya.
4.  Hak Untuk didengar Hak  untuk  didengar  ini  bermaksud  untuk  menjamin  konsumen  bahwasannya  harus dipantau agar konsumen lebih percaya. Dan selain itu juga konsumen harus di dengar masalah keluh kesahnya mengenai barang yang sudah di beli.Hak ini perlu terkadang ada seseorang yang ingin mengungkapkan keluh kesahnya terkait barang yang mereka terima, apakah sudah sesuai apa belum.15
5.  Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan barang yang ada di media sosial nya, maka dengan perjanjian boleh dikembalikan.
6.  Hak untuk mendapatkan pembinaan, pengarahan dan Pendidikan bagi konsumen nya. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha ,Dikutip dari Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha meliputi:
1.  hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2.  hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
3.  hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4.  hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
5.  hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan  kewajiban  pelaku  usaha  tercantum  dalam  Pasal  7  UU  Perlindungan Konsumen, yaitu:
1.  beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2.  memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3.  memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4.  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5.  memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6.  memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
7.  memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Kemudian, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan  barang  maupun  jasa  yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan standar  yang  dipersyaratkan,  tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,  serta jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang, dan lain-lain sebagaimana disebut dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.

## KESIMPULAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan  bahwa  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  yang  dialami  konsumen  akibat  mengkonsumsi
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.Selanjutnya, pada Pasal 19 ayat (2) mengatakan ganti  rugi  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang setara nilainya. Disini telah jelas dipaparkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut  prinsip  tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability ),  dimana  pelaku  usaha  harus bertanggung  jawab  selaras  dengan  prinsip  tanggung  jawab  yang  dianut  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  yaitu  tanggung  jawab  tetap  mutlak  ( strict  liability ).  Namun  pada kenyataannya, pelaku usaha justru menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas ( limitation of liability )  dimana  pelaku  usaha  hanya  memberikan  ganti  rugi  sebagian.  Hal  ini  sangat bertentangan  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  konsumen    yang  seharusnya  pelaku usaha.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  konsumen  yang  bertransaksi  melalui Instagram diberikan dalam bentuk regulasi pemerintah dimana setiap perusahaan platform marketplace yang terdapat di Indonesia termasuk Instagram wajib menyediakan akun khusus pedagang, hal ini dilakukan guna mempermudah pemerintah dalam melacak data pedagang online.Instagram  telah  menerapkan  regulasi  tersebut  dengan  menyediakan  fitur  Instagram Business. Selain itu pemerintah bersama Asosiasi E- Commerce Indonesia juga mendorong para pelaku usaha online khususnya di Instagram untuk mengedepankan keamanan dalam transaksi  online  karena  hal  tersebut  tertuang  dalam  PP  Nomor  80  Tahun  2019  tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).Sosialisasi dan edukasi belanja online pun gencar  dilakukan  tidak  hanya  oleh  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN)  saja namun  juga  didukung  oleh  Kementerian  terkait,seperti  Kominfo  dan  perusahaan  penyedia marketplace  guna  menguatkan  akan  hak-hak  konsumen  terutama  dalam  memperoleh informasi  produk,memperoleh  produk  sesuai  dengan  nilai  tukar  uang,  dilayani  dengan baik,memperoleh tanggapan ketika menyampaikan keluhan dan ganti rugi.

## REFERENSI
Andi Tenri Ajeng. (2017) .Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-commerce. Skripsi.
Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar.
I Made Satria Wibawa Tangkeban, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik’, Jurnal Interpretasi Hukum, 2.2 (2021), 416–21
Maros, Hikmah, and Sarah Juniar, ‘Fikih Media Sosial Di Indonesia (Studi Analisis Falsafah Hukum Islam Dalam Kode Etik Netizmu Muhammadiyah)’, 6.2 (2016), 1–23
Narayana,  Anak  Agung  Hari,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi Online Melalui Media Facebook’, 9.2 (2021), 83–91
Nawi, H Syahruddin, ‘Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, 7.1 (2018), 1–8
Ratna  Indah  Lestari,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Yang  Terlibat  Dalam Transaksi Jual  Beli Pada Media Sosial Instagram Vol. 5 No. 2 September 2022, 189- 202
Rifan,  A.  N.,  Jamaluddin.  Dkk.  (  2014).  Perlindungan  hukum  Terhadap  konsumen  dalam transaksi Online. jurnal serambi hukum, 08(2), 91.
Rizal, Farah Rasyiyqah Ahmad, Audi H Pondaag, and Reymen M Rewah, ‘Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata’, IX.2 (2021), 191– 202
Sari,  Chacha  Andira,  ‘Perilaku  Berbelanja  Online  Di  Kalangan  Mahasiswi  Antropologi Universitas Airlangga’, Jurnal Antro Unair, 4.2 (2015), 205–16
Sebagai, Diajukan, Syarat Untuk, and Memperoleh Gelar, ‘Perlindungan Konsumen Dalam Jual-Beli Online Via Instagram Menurut Hukum Islam ( Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Di  Bukittinggi  )  Oleh  :  Nurul  Amanina  Prodi  Hukum  Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari ’ Ah Institut Agama Islam Neger’, 2020, 1–93