## KEBEBASAN BERTINDAK PEMERINTAH (DISKRESI) SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI MORAL DAN ETIKA

## Oleh : Azmi Fendri
Fakultas Hukum Universitas Andalas Abstrak Abstract Kebebasan bertindak sangat potensial untuk aparat pemerintah atau administrasi negara untuk dapat melakukan penipuan karena adanya kewenangan ini pejabat pemerintah dapat secara  bebas atas inisiatif sendiri untuk mengembangkan kebijakan dengan memanfaatkan kondisi  tertentu, sering  kali kasus di era  ini (Orde lama dan Orde  Baru). Meskipun pada dasarnya kebebasan bertindak itu  untuk kesejahteraan masyarakat, dan  karena  itu di  era reformasi ini  diharapkan benar- benar otoritas dalam hal kebebasan bertindak (diskresioner) digunakan untuk masyarakat. Freedom  of  action  is  very potential  for governmental  or administrative  apparatus  of  the State to be able to commit fraud because  of  the  existence  of  this authority  to  the  government officials  can  freely  on  its  own initiative  to  develop  the  policies by utilizing certain conditions , it is often the case in the era of the above  (  old  Order  and  New Order  )  .  Though  essentially  the freedom  of  action  it  is  for  the welfare of society , and therefore in  the  reform  era  is  expected  to be completely authority in terms of freedom of action ( discretionary  ) used  for  the community .

## Kata Kunci: Kebebasan, Diskresi, Otoritas

## A. Pendahuluan
Peraturan  perundang-undangan  sebagai  penjabaran  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  menjadi  landasan  dasar  pelaksanaan pemerintahan,  dan  salah  satunya  adalah  Peraturan  Perundangan mengenai  otonomi  daerah,  yaitu  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Undang- undang tersebut merupakan produk hukum dari sekian banyak kebijakan pemerintah  yang  dibentuk  guna  lebih  memperhatikan  kebutuhan masyarakat  terutama  yang  berada  di  daerah,  khususnya  dalam  hal
peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan isi  UUD  1945  yang  salah  satunya  menyebutkan  “Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia”.  Pencapaian  tujuan  ini  sangatlah  dipengaruhi oleh stabilitas nasional dalam segala bidang.
Melihat kondisi Negara Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku  dan  budaya  maka  tentunya  kondisi  tersebut  sangatlah mempengaruhi proses penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah yang cenderung mengarah pada kondisi masing-masing daerah. Oleh karena itu apapun  bentuk  implementasi  pelaksanaan  Undang-Undang  Otonomi Daerah  harus  tetap  bertujuan  untuk  mensejahterakan  rakyat/warganya, termasuk  segala  usaha  pembangunan  atau  penegakan  hukum  baik  di tingkat wilayah maupun tingkat nasional.
Pengertian  tersebut  di  atas  menjadi  garis  kebijaksanaan  umum sebagai  landasan  dan  tujuan  politik  hukum  Indonesia.  Hal  ini  pulalah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha kebebasan bertindak ( Freis  ermesen )  pemerintah  daerah  dalam  rangka  otonomi  daerah, sehingga  kebebasan  bertindak  ini  bekerja  secara  baik  dan  sesuai  dengan sisi  hukum  dan  implementasinya.  Otonomi  daerah  adalah  salah  satu bagian  dari  seluruh  kebijakan  aparatur  pemerintah  atau  badan-badan administrasi  Negara yang  pada  prinsipnya  bertujuan  untuk  mewujudkan cita-cita  didirikan  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  dengan dikelurkannya  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  sebagaimana  telah diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  lebih  mewujudkan  asas  desentralisasi  yang  pada akhirnya  bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  terutama  aparat pemerintahnnya atau administrasi Negara di daerah.
Pada  era  orde  lama  dan  orde  baru  terasa  jelas  adanya  suatu kecurangan  yang  dilakukan  oleh  aparat  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  dibentuk  baik  kebijakan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan untuk lebih menguntungkan  kepentingan-kepentingan  meraka  baik  pribadi,
kelompok, golongan tertentu yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Selalu  muncul  dari  setiap  aparatur  pemerintah  tentang  pernyataan  dari setiap  mereka  atau  administrasi  Negara  dalam  dua  era  tersebut  adalah bahwa  segala  kebijaksanaan  tersebut  telah  berdasarkan  hukum,  namun jika  kita  hubungkan  dalam  kenyataannya  maka  sangatlah  jauh  dari harapan  masyarakat,  karena  yang  paling  besar  merasakan  adanya kecurangan adalah masyarakat yang ada di daerah.
Kebebasan  bertindak  ini  yang  sangat  berpotensi  bagi  aparat pemerintah atau administrasi Negara untuk dapat melakukan kecurangan karena  dengan  adanya  kewenangan  ini  aparat  pemerintah  dapat  dengan sebebas-bebasnya  atas  inisiatifnya  menciptakan  kebijakan  dengan memanfaatkan  kondisi-kondisi  tertentu,  hal  ini  yang  sering  terjadi  pada kedua  era  tersebut  diatas  (orde  lama  dan  Orde  Baru).  Padahal  intinya kebebasan bertindak itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, oleh sebab itu di era reformasi ini diharapkan benar-benar kewenangan dalam hal kebebasan bertindak (diskresi) dimanfaatkan untuk masyarakat.

## B. Pembahasan

## 1. Makna  Otonomi  Daerah  Dalam  Kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia
Dalam  konteks  otonomi  daerah  asas  desentralisasi  merupakan perwujudan  dari  prinsip  otonomi  seluas-luasnya,  nyata  dan  bertanggung jawab.  Secara  normatif  pengertian  asas  desentralisasi  dapat  dilihat  pada Pasal 1 butir (8) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang menyebutkan sebagai berikut:
Desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang  pemerintah  oleh pemerintah  kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia
Pengutamaan  asas  desentralisasi  ini  selanjutnya  dapat  dilihat dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  yang menyebutkan”  Urusan  pemerintahan  absolute  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi; (a) politik luar negeri, (b) pertahanan, (c) keamanan, (d) yustisi, (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama. Bila dianalisis  dengan  menggunakan  teori  residu/sisa,  maka  diluar kewenangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun bagaimana  bentuk  dan  isi  kewenangan  yang  sekaligus  akan  menentukan derajat desentralisasi, tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 akan tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan. 1
Indikator pengutamaan asas desentralisasi juga dapat dilihat dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang menyebutkan: “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah  Provinsi  serta  Daerah  kabupaten/kota  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  ayat  (3)  didasarkan    pada  prinsip  akuntabilitas,  efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional”. Sepintas pasal ini menunjukan  ketidakkonsistenan  penerapan  prinsip  otonomi  daerah, karena pembagian urusan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan  efisiensi  harus  memperhatikan  keserasian  hubungan  antar  susunan pemerintahan.  Namun  penulis  beranggapan  bahwa  keserasian  hubungan antar  susunan  pemerintahan  tetap  dalam  kerangka  negara  kesatuan republik  Indonesia.  Artinya  sekalipun  urusan  pemerintahan  tersebut dilaksanakan  secara  desentralisasi  penuh,  namun  pelaksanaan kewenangan  itu  tetap  harus  berpedoman  kepada  peraturan  perundang- undangan  di  atasnya.  Ini  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  tetap memegang kontrol terhadap pelaksanaan kewenangan oleh setiap satuan pemerintahan.
2. Landasan  Teoritis  dan  Yuridis  Kebebasan  Bertindak Pemerintah
Berbicara  mengenai  kebebasan  bertindak  pemerintah,  maka  akan memunculkan  pikiran  kita  tentang  adanya  suatu  gambaran  kekuasaan aparatur yang mengambil suatu keputusan yang seolah-olah tidak melalui atau tidak sesuai dengan jalur hukum yang telah digariskan, atau aparatur
1 Lihat  kembali  Pasal  17  ayat  (1),  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004
tersebut  bertindak  menegakkan  hukum  positif  yang  seharusnya ditegakkan.
Padangan  teoritis  pemikiran-pemikiran  hukum  diharapkan  dapat memberikan  gambaran  tentang  peranan  dari  aparatur  pemerintah  di dalam  melaksanakan  tugas.  Padangan  hukum  legalitas,  hukum diidentikan  dengan  undang-undang.  Sistem  hukum  dipandang  sebagai suatu  struktur  tertutup  yang  logis.  Tidak  bertentangan  satu  sama  lain, hukum dipandang sebagai perangkat aturan-aturan yang diharapkan agar ditaati oleh para anggota masyarakat.
Penerapan  model  pengkajian  di  dalam  masyarakat,  hanya  terlihat dan  menganggap  hukum  yang  ada  di  masyarakat  sudah  diwadahi  oleh norma-norma  hukum  yang  memadai,  dan  hukum  sudah  dilengkapi dengan  kelengkapan-kelengkapan  teknis  yuridis  yang  sudah  mapan. Hukum  disini  sudah  merupakan  obat  dari  segala  macam  penyakit  yang melanggar  norma-norma  masyarakat,  sehingga  tak  satupun  persoalan  di masyarakat  yang  tidak  teratasi.  Dengan  demikian  tak  mungkin  bagi aparatur  pemerintah  untuk  dapat  bertindak  atas  inisiatif  sendiri  untuk mengatasi  persoalan  yang  muncul  di  tengah-tengah  proses  kehidupan masyarakat, karena bagi aparatur pemerintah tinggal mencocokkan antara persoalan  yang  muncul  dengan  aturan  yang  ada  karena  sebagaimana dijelaskan  bahwa  hukum  adalah  obat  dari  segala  macam  penyakit.  Maka tidak  mengherankan  kalau  kehidupan  hukum  itu  sering  mengalami ketidakcocokan dengan kenyataan-kenyataan yang telah berlaku di dalam kehidupan  bermasyarakat  atau  bahkan  belum  dibuat  oleh  pembuat peraturan perundang-undangan (legislative) sehingga tak mustahil adanya ketidakcocokan atau kevakuman hukum
Oleh  karena  pola  pemikiran  legalitas  yuridis  ini  bertahun-tahun menguasai darah daging para aparatur pemerintah sehingga inisiatif dari mereka tidak bertumbuh, hanya selalu berpatokan pada hukum, padahal kita  tahu  bahwa  perkembangan  dimasyarakat  semakin  hari  lebih  jauh bahkan melampaui, sehingga hukum diharuskan mengikuti
perkembangan  itu,  namun  kenyataan  hukum  sangat  lamban.  Kebebasan bertindak  pemerintah  (diskresi)  sudah  jelas  tak  sesuai  dengan  pola  pikir yang demikian (legalitas), karena pola pikir pada diskresi adalah pola pikir yang menyesuaikan antara kenyataan proses kehidupan dengan asas-asas dan  politik  hukum  yang  lebih  luas,  karena  hukum  itu  untuk  masyarakat bukan masyarakat untuk hukum.
Roscoe  Pound  berpendapat  bahwa  tujuan  hukum  harus  ditelaah dalam  kerangka  kebutuhan  atau  untuk  kepentingan  sosial.  Di  dalam golongan  kepentingan  sosial  tercakup  antara  lain  kepentingan  akan keamanan  umum,  kehidupan  pribadi,  perlindungan  terhadap  moral, konservasi  sumber-sumber  daya  serta  kepentingan-kepentingan  dalam perkembangan ekonomi, sosial, budaya. Sehubungan social jurisprudence itu,  menurut  ajaran  hukum fungsional,  hukum  dipandang  sebagai instrument untuk mengarahkan atau pencapaian tujuan masyarakat. 2
Pada  pendekatan  secara  fungsional  ini  para  pejabat  administrasi terutama di daerah harus senantiasa mengukur norma-norma hukum dan factor-faktor  lain  yang mempengaruhi  (sosial,  budaya  dan  sebagainya) berdasarkan  efektivitasnya,  bagaimana  hukum  itu  bekerja  dalam kenyataan,  sehingga  apabila  antara  hukum  itu  sudah  sesuai  lagi  dengan perkembangan sosial atau malah menghambat pembangunan atau bahkan belum  ada,  maka  diharapkan  bagi  aparatur  pemerintah  harus  berani untuk  menyisihkan  atau  dengan  inisiatifnya  dapat  menetapkan  suatu kebijakan untuk mengatasi kesenjangan tadi.
Oleh sebab itu bagi seorang aparatur Negara baik dipusat maupun di  daerah  dapat  dengan  cepat atas  inisiatifnya  sendiri  bertindak  untuk dapat  memenuhi  keharusan  tersebut,  Inisiatif  ini  dikenal  dengan  istilah kebebasan bertindak atau diskresi dalam bahasa Prancis  dikenal dengan istilah freis ermessen .
Landasan hukum suatu diskresi ini tercermin dalam :
2 M. Faal, Diskresi Kepolisian, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1991, hlm. 1
1. UUD  1945,  Pasal  22  ayat  1,  bahwa  dalam  hal-hal  kepentingan  yang memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah pengganti  undang-undang.  Dalam  Pasal  22  ayat  1  ini  ada  unsur kebebasan  bertindak  pemerintah,  secara  khusus  Presiden  yang  nota bene sebagai  penanggung  jawab  atas  bangsa  dan  Negara  kesatuan Republik  Indonesia  dalam  hal  menciptakan  kondisi  yang  dapat menguntungkan  rakyat  sehingga  Presiden  diberi  suatu  kebebasan untuk  menetapkan  suatu  bentuk  kebijakan  yang  dinamakan  Perpu sebagai  antisipasi  adanya  kondisi  yang  tiba-tiba  timbul  tanpa  harus menunggu perintah dari badan kenegaraan yang diserahi tugas/fungsi legislative.
2. Secara  khusus  dalam  rangka  otonomi  daerah,  UUD  1945  Pasal  18 sebagai  aturan  yang  juga  menjadi  kebijakan  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan aturan-aturan yang lebih konkrit (yang ada di bawah  UUD  1945),  salah  satunya  UU  No.  32  Tahun  2004 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014.
3. Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  sebagaimana  telah  diganti dengan  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, merupakan  perpanjangan  tangan  dari  UUD  1945  Pasal  18,  pada prinsipnya  dalam  undang-undang  ini  memberikan  keleluasaan sebagaimana  dalam  UUD  1945  Pasal  18,  bagi  aparat  pemerintah daerah  dalam  pengertian  luas  dan  sempit  untuk  dapat memberdayakan  potensi  daerah  yang  ada  menurut  prakarsa  sendiri dalam  rangka  mensejahterakan  rakyat  di  daerah  sesuai  dengan kondisi daerah dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia.
3. Asas-Asas Umum  PemerintahanYang  Layak  Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Etika dan Moralitas
Pergeseran  konsepsi nachwachtersstaat (Negara  peronda)  ke konsepsi wefare  state membawa  pergeseran  pada  peranan  dan  aktivitas pemerintah.  Pada  konsepsi nachwachtersstaat berlaku prinsip
staatsonthouding yaitu  pembatasan  Negara  dan  pemerintah  dari kehidupan  social  dan  ekonomi  masyarakat.  Sedangkan  pada  konsepsi wefare  state pemerintah  diberi  kewajiban  untuk  mewujudkan bestuurszorg (kesejahteraan  umum),  yang  untuk  itu  kepada  pemerintah diberikan  kewenangan  untuk  campur  tangan  ( staatsbemoeienis )  dalam segala  lapangan  kehidupan  masyarakat.  Artinya  pemerintah  dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat. 3
Pada  dasarnya  setiap  campur  tangan  pemerintah  ini  harus didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama Negara hukum. Akan  tetapi,  karena  ada  keterbatasan  dari  asas  ini  atau  karena  adanya kelemahan  dan  kekurangan  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang- undangan,  maka  kepada  pemerintah  diberi  kebebasan freies  Ermessen , yaitu kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam  menyelesaikan  persoalan-persoalan  sosial. 4 Freies  Ermessen ( diskresionare )  merupakan  salah  satu  sarana  yang  memberikan  ruang gerak  bagi  pejabat  atau  badan-badan  administrasi  Negara  untuk melakukan  tindakan  tanpa  harus  terikat  sepenuhnya  pada  undang- undang. Dalam praktek, freies Ermessen ini membuka peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan warga Negara.
Menurut  Sjachran  Basah, 5 pemerintah  dalam  menjalankan aktifitasnya  terutama  dalam  mewujudkan tujuan-tujuan  Negara  melalui pembangunan,  tidak  berarti  pemerintah  dapat  bertindak  semena-mena, melainkan  sikap  tindak  itu  haruslah  dipertanggungjawabkan.  Artinya meskipun  intervensi  pemerintah  dalam  kehidupan  warga  Negara merupakan  kemestian  dalam  konsepsi  welfare  state,  tetapi pertanggungjawaban  setiap  tindakan  pemerintah  juga  merupakan
3 Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara,  Jakarta,  PT  RajaGrafindo  Persada,  2007, hlm. 241
4 Ibid, hlm. 241
5 Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm. 1-2
keharusan  dalam  Negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kebenaran  dan  keadilan.  Nilai-nilai    kebenaran  dan  keadilan  inilah  yang menjadi  dasar  bertindak  pejabat  administrasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  sebagai  perwujudan  dari  Asas-asas  Umum  Pemerintahan Yang Layak (AAUPL).
Pemahaman terhadap AAUPL tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahan.  Artinya  asas  ini  muncul  dari  proses  sejarah  yang  selalu berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  dan  dinamika  masyarakat. AAUPL  selalu  menjadi  wacana  yang  dikaji  di  kalangan  para  sarjana sehingga memunculkan pemahaman dan interpretasi yang berbeda-beda. AAUPL  dipahami  sebagai  asas-asas  umum  yang  dijadikan  sebagai  dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Sehingga diharapkan,  penyelenggaraan  pemerintahan  dapat  menjadi  baik,  sopan, adil dan terhormat, bebas dari tindakan sewenang-wenang.
AAUPL  merupakan  konsep  yang  terbuka  ( open  begrip ),  artinya sebagai  konsep  terbuka,  ia  akan  berkembang  dan  disesuaikan  dengan ruang  dan  waktu  di  mana  konsep  ini  berada.  Sehingga,  penerapan  asas- asas ini akan berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Menurut Jasim  Hamidi 6 dari  hasil  penelitiannya  menyebutkan  pengertian  AAUPL sebagai berikut :
a. AAUPL  merupakan  nilai-nilai  etik  yang  hidup  dan  berkembang dalam lingkungan hukum administrasi Negara.
b. AAUPL  berfungsi  sebagai  pegangan  bagi  pejabat  administrasi Negara  dalam  menjalankan  fungsinya,  merupakan  alat  uji  bagi hakim  administrasi  dalam  menilai  tindakan  administrasi  Negara (yang  berwujud  penetapan/ beschiking ),  dan  sebagai  dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
c. Sebagian besar dari AAUPL masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali  dalam praktek kehidupan di masyarakat.
d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar  dalam  berbagai  peraturan  hukum  positif.  Meskipun
6 Jasim  Hamidi, Penerapan  Asas-Asas  Umum  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Yang Layak  (AAUPL)  di  Lingkungan  Peradilan  Administrasi  Negara,  Bandung,  Citra  Aditya  Bakti, 1999, hlm. 24
sebagian  dari  asas  itu  berubah  menjadi  kaidah  hukum  tertulis, sifatnya tetap sebagai asas hukum.
Lebih  lanjut  Philipus  M.  Hadjon  mengatakan,  AAUPL  harus dipandang sebagai norma hukum yang tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Dapat pula dikatakan bahwa AAUPL adalah asas- asas  hukum  tidak  tertulis,  dari  mana  untuk  keadaan-keadaan  tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. 7
Sebenarnya  menyamakan  AAUPL  dengan  norma  hukum  tidak tertulis  dapat  menimbulkan  salah  paham  sebab  dalam  konteks  ilmu hukum  telah  dikenal  bahwa  antara  ‘asas”  dengan  “norma”  itu  terdapat perbedaan. Asas atau prinsip merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, ide atau konsep, dan tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma adalah aturan yang konkret, penjabaran dari ide, dan mempunyai sanksi. 8
Pada  kenyataannya,  AAUPL  meskipun  merupakan  asas,  tidak semuanya  merupakan  pemikiran  yang  umum  dan  abstrak,  dan  dalam beberapa  hal  muncul  sebagai  aturan  hukum  yang  konkrit  atau  tertuang secara  tersurat  dalam  pasal  undang-undang,  serta  mempunyai  sanksi tertentu. Dengan demikian, apabila AAUPL dimaknakan sebagai asas atau sendi  hukum,  artinya  AAUPL  sebagai  asas  hukum  yang  bahannya  digali dan  ditemukan  dari  unsur  susila,  didasarkan  pada  moral  sebagai  hukum riil,  bertalian  erat  dengan  etika,  kesopanan,  dan  kepatutan  berdasarkan norma yang berlaku. 9
Dalam praktek penyelenggaraan Negara, AAUPL dapat ditemuiUU No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan  bahwa:  Asas-asas  umum  penyelenggaraan  Negara  meliputi: asas  kepastian  hukum,  asas  tertib  penyelenggaraan  Negara,  asas
7 Philipus  M.  Hadjon,  et.  al, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia,  Yokyakarta, Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 270
8 Paulus  Effendi  Lotulung, Beberapa  Sistem  tentang  Kontrol  Segi  Hukum  Terhadap Pemerintah, Bandung, Citra Adtya Bakti, 1993, hlm .65
9 S.F.  Marbun, Pembentukan,  Pemberlakuan,  dan  Peranan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan Yang Bersih di Indonesia, Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran, 2001, hlm.
kepentingan  umum,  asas  keterbukaan,  asas  proporsionalitas,  asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas
Asas-asas  ini  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  Pasal  53  ayat  (2) huruf b UU No.6 Tahun 2004 sebagai salah satu alasan pengajuan gugatan di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Di  dalam  penjelasannya  disebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah  meliputi  :  asas  kepastian  hukum,  asas  tertib  penyelenggaraan Negara,  asas  keterbukaan,  asas  proporsionalitas,  asas  profesionalisme, dan  asas  akuntabilitas  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  No.  28  Tahun 1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih,  Bebas  dari  Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme.  Demikian  pula  menurut  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Asas Umum Penyelenggaraan Negara terdiri atas;
a. Asas Kepastian Hukum
b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
c. Asas Kepentingan Umum
d. Asas Keterbukaan
e. Asas Proporsionalitas
f. Asas Profesionalisme
g. Asas Akuntabilitas
h. Asas Efisiensi, dan i. Asas Efektivitas
Penyebutan  asas-asas  di  dalam  norma  hukum  positif  seperti tersebut di atas, disatu sisi memiliki nilai positif., yaitu adanya kepastian hukum dalam penerapan asas, akan tetapi di sisi lain dapat mempersempit kompetensi  absolute  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Karena  dengan mencantumkan  asas  ke  dalam  norma  hukum  (Undang-Undang),  maka selain dapat mengubah karakter asas menjadi karakter norma, juga dapat mempersempit macam asas itu sendiri.
Dengan  menempatkan  asas  ke  dalam  norma  hukum  berarti merubah  karakter  asas  menjadi  karakter  norma  hukum.  Hal  ini  dapat menimbukan  konsekuensi  timbulnya  peluang  pertentangan  antara  asas yang satu dengan asas yang lain, misalnya asas kepastian hukum dengan asas kepentingan umum. Jika ini terjadi maka akan mengalami kesulitan
dalam  penerapannya,  mengingat  kedua  asas  tersebut  sama-sama merupakan bagian  dari  undang-undang  yang  sama.  Masalah  lain  juga akan  muncul  manakala  asas-asas  yang  tersedia  dalam  UU  No.  9  tahun 2004 tidak mencukupi sebagai alasan pengajuan gugatan.

## C. Kesimpulan
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan  ruang  gerak  pemerintah  daerah  untuk  membuat kebijakan-kebijakan  yang  dapat  dengan  mudah  mengatasi  persoalan- persoalan  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  melalui  kebebasan bertindak  (diskresi)  sebagai  sarana.  Kebebasan  bertindak  dimaksud terjadi  akibat  dari  hakikat  otonomi  daerah  sebagaimana  tertuang dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
2. Di  dalam  sebuah  pemerintahan  apapun  bentuknya  dan  dimanapun berdirinya, secara khusus pemerintah pusat maupun daerah tentu akan dihadapkan  dengan  persoalan/kendala  dalam  menjalankan  tugas- tugas pelayanan terhadap masyarakat sebagai sebuah tanggung jawab untuk  melaksanakan  tugas  pelayanan  terhadap  masyarakat  sebagai wujud  sebuah  tanggung  jawab  dalam  rangka  otonomi  daerah  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, hal ini diwujudkan dalam inisiatif dan prakarsa yang berbentuk kebijakan-kebijakan.

## D. Daftar Pustaka
Jasim  Hamidi, Penerapan  Asas-Asas  Umum  Penyelenggaraan Pemerintahan  Yang  Layak  (AAUPL)  di  Lingkungan  Peradilan Administrasi Negara , Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
M. Faal, Diskresi Kepolisian , Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1991.
Philipus  M.  Hadjon,  et.  al, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,
Yokyakarta, Gajah Mada University Press, 1993.
Paulus  Effendi  Lotulung, Beberapa Sistem  tentang  Kontrol  Segi  Hukum
Terhadap Pemerintah , Bandung, Citra Adtya Bakti, 1993
Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara ,  Jakarta,  PT  RajaGrafindo Persada, 2007.
Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi , Makalah  pada  Penataran  Hukum  Administrasi  dan  Lingkungan  di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.
S.F.  Marbun, Pembentukan,  Pemberlakuan,  dan  Peranan  Asas-Asas Umum  Pemerintahan  Yang  Bersih  di  Indonesia ,  Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran, 2001.