## ANALISIS PEMHAMAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG TENTANG WAKAF PRODUKTIF DAN UANG
Listiawati (listiawati_uin@radenfatah.ac.id) UIN Raden Fatah Palembang

## Abstrak
Penelitian  dengan  judul  Analisis  Pemahaman  Masyarakat  Kota  Palembang Terhadap  Wakaf  Produktif  dan  Uang.Wakafdi  Indonesia  adalah  merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat.Dalam masyarakat wakaf sering dianggap sebagai masalah adat dan juga terkadang dianggap sebagai masalah hukum Islam. Mengingat memang mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah  muslim  di  samping  itu  juga  tradisi wakaf atau lembaga perwakafan itu yang memang lembaga yang berasal dari ajaran  agama    Islam,  tetapi  juga  seolah-olah  sudah  merupakan kesepakatan di  antara  para  ahli  hukum  bahwa  lembaga  perwakafan  tersebut  adalah merupakan  masalah  hukum  adat  di  Indonesia.  Dan  sempitnya  pola pemahaman  masyakat  terhadap  harta  yang  akan  diwakafkan  yaitu  berupa harta benda yang tidak bergerak saja seperti tanah untuk mushalla, madrasah dan  lainnya.  Sampai  saat  ini  masih  minimnya  harta  wakaf  yang  dikelola secara  produktif.  Penelitian  ini  akan  merumuskan  bagaimana  pemahaman masyarakat  kota  Palembang  terhadap    wakaf  produktif  dan  uang.  Dengan tujuan  ingin  menganalisis  sejauhmana  pemahaman  masyarakat  kota Palembang terhadap wakaf produkif  dan uang. Metode penelitian, penelitian ini adalah penelitian lapangan (fild research) dengan jenis penelitian adalah penelitian  kuantitatif  yakni  dengan  mengolah  dan  menganalisis  data-data yang  diperoleh  dari  lapangan,    juga  aturan-aturan  pemerintah. Hasil  dari penelitian  ini  bahwa sampai  saat  ini,  masih  minimnya  pemahaman masyarakat  kota  Palembang    terhadap  wakaf  produktif  dan  uang,  sehingga masih sedikit harta wakaf yang dikelola secara produktif yang bisa dirasakan bentuk  manfaatnya  oleh  masyarakat  banyak.  Sebagai  contoh  harta  wakaf yang dikelola dan dikembangkan dengan baik adalah: Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Moderen Gontor Jawa Timur, Yayasan Badan Wakaf  Sultan  Agung,  Badan  Wakaf  Universitas  Islam  Indonesia  (UII) Yogyakarta, Badan Wakaf Universitas Muslimin Indonesia (UMI) Makasar, Yayasan  Wakaf  Paramadina  dan  lain-lain.  Munculnya  bank- bank  syari’ah, khususnya  yang  dimotori  oleh  bank-bank  besar  konvensional  di  hampir seluruh pelosok tanah air memberikan angin besar dan optimisme tinggi bagi umat  Islam,  termasuk  di  dalamnya  pengelolaan  harta  (dana)  wakaf  secara produktif.  Untuk  harta  wakaf  yang  berbentuk  harta  tidak  bergerak  seperti tanah  dan  bangunan,  pih ak  bank  syari’ah  bisa  menjadikannya  sebagai agunan  (jaminan)  peminjaman  sejumlah  dana  dalam  rangka  pengembangan harta  wakaf  yang  lain.  Sedangkan  kalau  dalam  bentuk  tunai  (cashwakaf), maka  pihak  bank  bisa  langsung  mengelola,  mengembangkan  dan menyalurkan harta wakaf yang dipercayakan kepada bank tersebut.
Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat  Wakaf  Produktif dan Uang

## PENDAHUUAN
Karakteristik  ekonomi  Islam  tercakup  bahasan  tentang  sektor  moneter (keuangan  Islam)  dan  bahasan  lainnya  sektor  riil  (produksi,  konsumsi  dan distribusi).  Dalam  hal  distribusi  untuk  menciptakan  keadilan  dan  kesejahteraan rakyat,  maka  Islam  mengajarkan  bahwa  bagi  umat  Islam  diwajibkan  untuk mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal namun dalam hal ibadah sunnah  Islam  juga  mengajarkan  untuk  bersedekah,  infak,  kurban,  mewakafkan hartanya  bagi  yang  berlebih. Di  Indonesia  wakaf  adalah  merupakansalah  satu lembaga Islam yang sangat erat kairtannya dengan masalah sosial dan adat.Dalam masyarakat  wakaf  sering  dianggap  sebagai  masalah adat  dan  juga  terkadang dianggap sebagai masalah hukum Islam.Mengingat memang mayoritas penduduk Indonesia  adalah  muslim  di  samping  itu  juga  tradisi  wakaf  atau  lembaga  yang serupa  memang  telah  lama  ada  walaupun  dalam  pelaksanaannya  masih  belum teratur,  maka  pihak  penguasa,  baik  pemerintah  Hindia  Belanda  maupun pemerintah  Indonesia  merasa  berkepentingan    untuk  merespon  kepentingan  ini. Dengan  demikian,  terlepas  dari  motif  dan  tujuannya,  keberadaan  wakaf  secara legalitas  formal  sebagai  implementasi  dari  ‘ political  will ’  penguasa,  yang nampaknya  memang  telah  muncul  pada  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda disusul  setelah  kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Tahap  demi  tahap  keinginan baik  penguasa  atau  pemerintah  untuk  menumbuh  kembangkan  lembaga  wakaf semakin terlihat (Duski Ibrahim, 2008:15).
Di  Indonesia  sampai  saat  ini  telah  diatur  dengan  berbagai  aturan perundang-undangan  yang  menyangkut  wakaf  yakni  dengan  adanya  UU  No  5 tahun  1960  yang  berisi  tentang  Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA), Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik Jumto PMDM No 6 Tahun 1977 dan PMA No. 1 Tahun 1978, Instruksi Presiden No 1. Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 16 Tahun 2001 tentang  Yayasan.  Adapun  aturan  yang  terkait  dentgan  pengelolaan harta  wakaf diatur oleh SK Dir. BI No. 32/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah  dan  SK  Dir.  BI  No  32/36/KEP/DIR  tentang  Bank  Perkriditan  Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari’ah. Dengan demikian jelas bahwa dalam hukum wakaf di  Indonesia  telah banyak  diatur  baik  itu  dalan  perundang-undangan  maupun peraturan  yang  lainnya  yang  berkenaan  dengan  masalah  wakaf  sekaligus  cara pengelolaannya.
Pemerintah  Indonesia  akhirnya  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  tentang  wakaf  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006 tentang  Pelaksanan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004.  Peraturan perundang-undangan  tersebut  antara  lain  mengatur  bentuk  benda  wakaf,  yaitu benda  tidak  bergerak,  dan  benda  bergerak  dan  uang (Suhrawardi,  2010:107). Dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf maka seharusnya memberi  harapan  bahwa  pemberdayaan  wakaf  secara  produktif  melalui  wakaf uang dapat berjalan dengan baik (Wadjdy, Farid dan Mursyid, 2007:26). Tentunya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan betapa besar potensi wakaf produktif dan    uang  mempunyai  peran  penting  dalam  pengembangan  pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sumber  daya  manusia  yang  mengelola  wakaf  produktif  dan  uang  harus mempunyai  skill  yang  baik,  amanah  dan  inovatif  agar  pengelolaan  wakaf  secara produktif  dan  wakaf  uang  dapat  berkembang  dengan  baik.  Sedemikian  besarnya potensi yang dikandung, maka pengelolaan secara tekun, amanah, profesional dan penuh  komitmen  tentu  akan  mampu  melepaskan  ketergantungan  Indonesia terhadap utang luar negeri yang telah menggunung hingga kini.
Dengan  adanya political  will dari  penguasa  atau  pemerintah,  melalui regulasi perwakafan, maka keberadaan wakaf semakin dipahami sebagai hal yang cukup  pentinguntuk  direspons  oleh  umat  Islam  Indonesia.  Karenanya  terlebih dahulu perlu dipahami secara baik landasan hukumnya, baik berdasarkan syariah maupun legalitas formal dari pemerintah.

## LANDASAN TEORI
Dasar  landasan  perintah  wakaf  ini  dapat  dilihat  dalam  surah  al-Hajj  ayat 77 yang artinya: “Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu men dapat kemenangan (QS. al-Hajj ayat 77) . Dalam surah Ali Imran ayat 92 yang artinya:“ Kamu sekali - kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian    hartayang  kamu  cintai (QS  al-Imran  ayat  92) .” Dan  surah  al-Baqarah ayat 261. Tentang perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah,  adalah  serupa  dengan  sebutir  benih  yang menumbuhkan  tujuh  butir,  pada  tiap-tiap  butir  menumbuhkan  seratus  biji,  Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi yang Ia kehendaki (QS al-Baqarah ayat 261).
Dalam  hadits  Rasulullah  ia  bersabda:  Sesungguhnya  Umar  telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah saw. “ Apakah  perintahmu  kepadaku  yang  berhubungan  dengan  tanah  yang  aku  dapat ini?  Jawab  beliau  jika  engkau  suka,  tahanlah  tanah  itu  dan  engkau  sedekahkan manfaatnya.” Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan  tidak  boleh  dih ibahkan..”(Hadits  riwayat  Bukhari  Muslim).Menurut  imam Syafii, inilah awal pertama kali wakaf yang masyhur di dalam Islam.
Dalam  hadits  lain  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah,  Sesungguhnya Rasulullah  bersabda  “  Apabila  anak  Adam  (manusia)  meninggal  dunia ,  maka putuslah  amalnya,  kecuali  tiga  perkara:  shadaqah  jariyah,  ilmu  yang  bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya (HR. Muslim).
Kelebihan  amalan  wakaf  dibandingkan  dengan  amalan  lainnya,  hal  ini dijelaskan  dalam  hadits  riwayat  Abu  Hurairah, “  Sesungguhnya  Nabi  saw.  telah bersabda,  ‘Apabila  seseorang  meninggal  dunia,  terputuslah  amalnya  (tidak bertambah lagi kebaikan  amalnya itu), kecuali tiga perkara: (1) sedekah (wakaf), (2)  ilmu  yang  bermanfaat  (baik  dengan  jalan  mengajar  maupun  denga  jalan karang-mengarang dan sebagainya), (3) anaka yang shaleh yangb mendoakan ibu bapaknya” (Hadits riwayat Jamaah).
Dari hadits di atas jelaslah bahwa berwakaf tidaklah sama halnya dengan bersedekah  biasa,  akan  tetapi  lebih  besar  ganjaran  dan  manfaatnya  terhadap  diri yang  berwakaf  itu  sendiri,  karena  ganjaran  wakaf  it  uterus  menerus  mengalir selama barang wakaf itu masih berguna. Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan.
Kata  wakaf  dapat  diartikan  dengan  menahan  suatu  benda  yang  kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Difinisi wakaf  menurut  Abu  Hanifah,  yaitu:  wakaf  adalah  menahan  harta  benda  yang secara  hukum  tetap  menjadin  milik  pewakaf  (waqif) dan  mensedekahkan manfaatnya untuk tujuan-tujuan kebaikan (Habs  al- ‘ain ‘ala hukm milknal -waqif wa  at-tashadduq  bi  an- manf’ah  ‘alajihah  al -khair (Ibnu  Mansur  Jamal  al-Din Muhammad  ibnu  Mukarram  al-Anshari,  2001:301). Dari  definisi  ini  dapat dipahami  beberapa  hal sebagai  berikut,  yaitu,  pertama,  harta  wakaf  yang  telah diwakafkan  itu  tidak  hilang  dari  kepemilikan  pewakaf  (waqif)  dengan  kata  lain bahwa  harta  itu  tetaplah  menjadi  milik  orang  yang  berwakaf.  Kedua,  yang disedekahkan atau didarmakan  hanyalah manfaatnya saja, bukan pokok hartanya. Ketiga,  wakaf  itu  sifatnya  adalah ja’iz  ghairu  lazim ,  yakni  hukumnya  hanyalah boleh  dan  dianjurkan,  akan  tetapi  tidaklah  menghilangkan  hak  kepemilikan. Konsekuensinya,  pewakaf  dibolehkan  untuk  menarik  kembali  harta  yang  telah diwakafkannya  tersebut  sekaligus  dapat  menjualnya,  dan  manakala  wakif meninggal  dunia  maka  harta  wakaf  tersebut  dapat  menjadi  harta  warisan (Abu Bakar Muhammad bin Ahmad ibnu Abi Sarahsi al-Hanafi ).
Dalam  menanggapi  pendapat  imam  Abu  Hanifah  tersebut,  maka imam Abu  Yusuf  mengatakan  bahwa  seandainya  hadits  riwayat  Umar  yang  melarang menjual harta wakaf telah sampai kepada Abu Hanifah, tentulah dia akan menarik pendapatnya  tersebut  dan  pasti  berpendapat  sesuai  dengan  petunjuk  hadits (Ash- Shan’ani,  Muhammad  Ibn Ismail).  Dengan  demikian  jelas  bahwa  konsep  yang dikemukakan  oleh  imam  Abu  Hanifah  tersebut  dapat  dipahami  bahwa mewakafkan  harta  itu  sama  halnya  dengan  meminjamkannya.Perbedaannya hanyalah  terletak  pada  keberadaan  benda  itu  sendiri.Kalau  harta  wakaf  berada dalam  pengawasan  wakif,  sedangkan  pinjam  meminjam  bendanya  berada  pada orang yang memanfaatkan harta tersebut.
Kedua  definisi  yang  dikemukakan  oleh  imam  Syafi’iyah,  sebagian  murid Abu  Hanifah  dan  Hanabilah,  yaitu  wakaf  adalah  menahan  harta  yang  mungkin dimanfaatkan serta kekal materi hartanya ( baqa’ ‘ainih ) dengan terputus hak men- tasharrufkannya  melalui  pernyataan  wakif  atau  orang  lain  untuk  tujuan  yang mubah,  atau  mendistribusikan  manfaatnya  untuk  kebaikan  dalam  rangka mendekatkan diri kepada Allah (Habs mal yumkin al- intifa’ bih ma’a baqa’ ‘ainih bi qath’I at -tasharruf fi raqabatih min al- waqif wa ghairih ‘ala mashrif mubahin maujudin au bi shraf rai’ih ‘ala jihah birr wa khair taqarruban ila Allah ta’ala ).
Dari definisi di atas dapat dipahami sebagai berikut: pertama, harta wakaf itu  haruslah  merupakan  harta  yang  mempunyai  manfaat  yang  lama,  bukan  yang cepat  rusak  atau  yang  cepat  habis.  Kedua,  harta  yang  telah  diwakfkan  itu  bukan lagi  menjadi  milik  waqif  (orang  yang  mewakafkan)  dan  bukan  pula  milik  orang lain, melainkan telah berpindah menjadi milik Allah.Ketiga mewakafkan harta itu adalah  untuk  selama-lamanya,  dan  tidak  dibenarkan  mewakafkan  harta  untuk waktu  tertentu  atau  terbatas.Keempat,  terwujudnya  wakaf  manakala  telah  ada pernyataan  dari waqif (orang  yang  berwakaf),  terpenuhi  rukun-rukun  dan  syarat- syazratnya.Apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat, maka baru terwujudlah kepastian  adanya  wakaf.  Dengan  demikian  apabila  wakaf  dianggap  telah  sah, maka yang berwakaf tidak dapat menarik kembali wakafnya, dank arena itu puola
waqif tidak lagi mempunyai
hak untuk mentasharrufkannya
(mentransaksikannya),  yakni  menghibahkannya  atau  menjualkannya,  dan seandainya wakif meninggal dunia, maka tidak diwarisi oleh ahli warisnya.
Al-Jurjani  mengemukakanbahwa  me nurut  syara’  wakaf  adalah  menahan benda dari kepemilikan dan berdekah dengan manfaatnya (Al-Jurjani, 1988:253). Sedangkan  Ibn  al-Qasim. merumuskan  bahwa  wakaf  adalah  suiatu  tindakan menahan  harta  yang  dapat  dimanfaatkan  tanpa  habis  seketika  dan  untuk penggunaan  yang  ibadah  (dibolehkan  hokum  agama)  serta  dimaksudkan  untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mencari keridhaan-Nya (Muhammad Ibn al- Qasimi).
Ketiga  definisi  yang  refresentatif  dalam  mazhab  Maliki,  yaitu  wakaf adalah  menahan  harta  dari  mentransaksikannya  dan  menyedekahkan  manfaat- manfaatnya  untuk  tujuan-tujuan  kebaikan,  sebagai  pemberian  yang  mengikat (tabarru’  lazim),  serta  bendanya  tetap  menjadi  milik  wakif,  dengan  pernyataan untuk  waktu  yang  tertentu  dari  pihak  wakif  (yang  member  wakaf)  tidak disyaratkan  untuk  selamanya  (Habsal- ‘ain  ‘am  ayyi  tasharrufin  tamlikiyin  wa yatarr’u birai’iha lijihah khairiyah tabarru’an laziman bi shighah ma’a baqa’ al - ‘ain ‘ala milk al - waqif muddatan mu’ayyanatan min az -aman, fala yusytarathu fih at- ta’bid. Dengan  demikian,  jelas  bahwa  pertama,  sama  dengan  mazhab  Hanafi, bahwa  harta  yang  diwakafkan  itu  tetap  menjadi  milik  pihak  yang  berwakaf. Kedua,  berbeda  dengan  mazhab  Hanafi  bahwa  pihak  yang  berwakaf  tidak  boleh mentransaksikan  harta  yang  diwakafkan  tersebut,  dengan kata  lain  pihak  yang berwakaf  tidak  boleh  menariknya  kembali,  menjualnya,  kecuali  apabila  harta wakaf tidak bermanfaat lagi, tidak boleh mewariskannya atau menghibahkannya. Ketiga  dalam  mazhab  Maliki  wakaf  itu  boleh  untuk  waktu  tertentu,  tidak  mesti untuk selamanya.
Semenrata  itu  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  215  dirumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  dan  melembagakannya untuk  selama-lamanya  guna  kepentingan  ibadah  atau  keperluan  umum  lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1ayat 1 dirumuskan bahwa: Wakaf adalah perbuatan  hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

## PEMBAHASAN PENELITIAN
Sedangkan  masalah  yang  tidak  kalah  pentingnya  yang  dihadapi  adalah pertama, bagaimana cara memberdayakan harta wakaf produktif dan uang secara optimal  agar  bisa  lebih    produktif  sekaligus  memberikan  masukan    yang  cukup signifikan  sehingga  benar-benar  dapat  memberikan  manfaat  untuk  kemaslahatan umat. Kedua, bagaimana cara menghilangkan kendala-kendala yang menghalangi pengoptimalan tersebut, Dengan demikian tawaran solutif agar pengelolaan harta wakaf  bisa  optimal  dan  memberikan  hasil  yang  sebanyak-banyaknya  bagi
kepentingan mauquf’alaiyh, maka penurut penulis ada lima langkah  yang mesti dilakukuan sebagai berikut:
1. Menghilangkan  pandangan  fikih  tertentu  yang  menjadi  penghalang pengoptimalan  pemanfaatan  harta  wakaf.  Kendala  fikih  ini  timbul  dari pandangan ulama fikih mazhab tertentu yang sangat ketat tentang pengelolaan harta wakaf. Dalam pamdangan penulis, mazhab Syafi’i  yang dianut sebagian besar  umat  Islam  di  Indonesia  merupakan  mazhab  yang  ketat  dalam  masalah wakaf, jika dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya.
Wakaf dalam mazhab Syafi’i me mpunyai hukum yang ketat, sehingga kadang- kadang  menyulitkan  fihak  nazhir  dalam  mengelolakan  harta  wakaf  tersebut. Berikut ini adalah pandangan mazhab Syafi’i tentang wakaf yang menyulitkan pengelolaan wakaf di antaranya adalah:
a. Harta wakaf tidak boleh dijual, meskipun sudah rusak
b. Harta wakaf tidak boleh ditukar
c. Harta wakaf tidak boleh diberikan pada fihak lain.
Hal  inilah  yang  menunjukkan  demikian  ketatnya  pandangan  mazhab  tersebut, sehingga  dikatakan  dalam Fath  al- Mu’in yang  sangat  terkenal  dan  banyak dig unakan dalam pesanteren”
“Barang  wakaf  tidak  boleh  dijual,  meskipun  sudah  rusak.  Maka  jika  sebuah masjid  sudah  runtuh  dan  sukar  untuk  direnovasi,  ia  tetap  tidak  boleh  dijual, karena masih bias dilakukan shalat dan ‘itikaf di atas tanah masjid tersebut. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Bab IV Pasal 40 juga memuat dua  ketentuan  di  atas.  Namun  dalam  pasal-pasal  berikutnya,  seperti  Bab  IV Pasal  41  dan  Bab  V  Pasal  44  memberikan  ruang  pada  pemerintah,  Badan Wakaf  Indonesia  dan  Nahzir  wakaf  untuk  menyikapi hal  tersebut  secara  arif. Meskipun  demikian,  pandangan  mazhab  Syafi’I  tersebut  masih  melekat  kuat dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perlu usaha sosialisasi yang intens agar apa yang  terkandung  dalam  undang-undang  wakaf  tersebut  tidak  mendapat  reaksi sekaligus  penolakan  dalam  masyarakat.  Usaha  sosialisasi  yang  lebih  serius sangat diperlukan karena undang-undang ini sudah disahkan enam tahun yang lalu, akan tetapi masyakat masih banyak yang masih buta tentang hal-hal yang baru  twersebut.  Sebagai  contoh  masyarakat  masih  banyak  yang  tidak  tahu tentang boleh wakaf uang dan diproduktifkan begitu juga dengan benda-benda yang lain  yang bergerak sebagaimana diatur dalam Bab  II Pasal 16, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31.
Kepada  masyarakat  juga  perlu  dikenalkan  pandangan  yang  lebih  moderat tentang  pengelolaan  harta  wakaf,  seperti  pandangan  dalam  mazhab  Hanafi yang memperbolehkan menjual harta dengan syarat-syarat tertentu.
2. Menentukan  payung  hukum  yang  jelas  dan  payung  hukum  yang  tegas  atas harta  wakaf  tersebut.  Sehingga  harta  wakaf  tidak  beralih  menjadi  harta perseorangan  atau  keluarga  tettentu  serta  fihak  yang  menjadi  pengelola  harta wakaf  tidak  sewenang-wenang  dalam  mengolahnya.  Dalam  hal  ini  status hukum  yang  jelas  amat  diperlukan  bagi  semua  harta  termasuk harta  wakaf. Tanpa status hukum yang jelas harta wakaf bisa berubah menjadi milik pribadi. Bab II Pasal 30 dan Bab III Pasal 32 agar setiap harta wakaf mesti didaftarkan kepada  instansi  yang  berwenang  dan  Badan  Wakaf  Indonesia,  merupakan
aturan  yang  baik sekali.  Namun  kekurangan  dalam  pasal  ini    menyebutkan sanksi  atas  yang  melanggarnya  masih  terlalu  ringan  sedangkan  batas  waktu pendaftaran  harta  wakaf.  Batas  waktu  pendaftaran  harta  wakaf  disebutkan, yaitu  tujuh  hari,  akan  tetapi  sanksi  bagi  yang  melanggarnya  hanya  bersifat sanksi administrative tanpa denda dan tanpa sanksi hukuman badan (Undang- Undang  Wakaf  Bab  IX  Pasal  68).  Ini  adalah  sanksi  yang  ringan  dan  tidak seimbang dengan kesalahannya. Sebab akibat  yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut bias berupa hilangnya harta wakaf  yang  nilainya terkadang mencapai ratusan milyar rupiah.
Dalam  pandangan  penulis,  undang-undang  yang  sanksinya  ringan  akan  sulit dilaksanakan  dan  akan  banyak  terjadi  pelanggaran.    Oleh  karena  itu  perlu dilakukan penyempurnaan undang-undang ini dengan memberikan sanksi yang lebih  berat  atas  kelalain  dalam  mendaftarkan  harta  wakaf.  Sehingga  undang- undang  ini  dapat  menjadi  payung  hukum  yang  tegas  atas  harta  wakaf.  Dalam hal  ini  penulis  menganggap  bahwa  Pasal  67  yang  memuat  sanksi    atas penyelewengan  dalam  mengelolakan  harta  wakaf  masih  terlalu  ringan.  Sebab kejahatan  yang  disebutkan  dalam  pasal  tersebut  sebenarnya  adalah  kejahatan korupsi. Maka seharusnya hukuman maksimalnya harus bisa lebih dari 5 tahun dan hukuman dendanya harus bias lebih dari 500 juta rupiah sebab harta wakaf yang  dikorupsi  bisa  bernilai  ratusan  milyar  rupiah.  Karenanya  menurut pandangan  penulis,  undang-undang  yang  sanksinya  sangat  ringan  tentu  akan sulit dilaksanakan dan kemungkinan akan banyak pelanggaran  Dalam hal  ini, perlu  dilakukan  penyempurnaan  undang-undang  dengan  memberikan  sanksi hukuman  yang  lebih  berat  atas  kelalaian  dalam  mendaftarkan  harta  wakaf. Sehingga  diharapkan  undang-undang  ini  dapat  menjadi  payung  hukum  yang tegas atas harta wakaf.
Dalam Pasal 67  yang memuat sanksi atas penyelewengan mengelolakan  harta wakaf  masih  terdapat  hokuman  yang  terlalu  ringan.  Sebab  kejahatan  yang disebutkan dalam pasal tersebut yang sebenarnya adalah merupakan kejahatan korupsi.  Maka  seharusnya  hukuman  yang  ditetapkan  hukuman  maksimalnya harus bisa lebih berat dari 5 tahun dan hukuman dendanya harus bias lebih dari 500  juta  rupiah  sebab  harta  wakaf  yang  dikorupsikan  bisa  bernilai  ratusan milyar rupiah.
3. Menjadikan  harta  wakaf  produktif  harus  lebih  produktif  lagi.  Hal ini  tentu dapat  dilakuakn  dengan  cara  memberdayakan  harta  wakaf  secara  baik  sesuai dengan  kondisinya,  letak  dan  sifatnya.  Sebab  banyak  harta  wakaf  yang letaknya  jauh  dari  produktif.  Sehingga  membuat  hasilnya  sangatlah  kurang sekaligus tidak sesuai dengan apa  yang diharapkan oleh wakif maupun nazhir wakaf.
Dalam  hal  ini,  kalau  mengikuti  qaul  mazhab  Syafi’i  tentulah  harta  tersebut tidak  bolehb  ditukar  menjadi  harta  lain  yang  lebih  produktif.  Dalam  undang- undang  wakaf  yang  ada  (pasal41)  juga  tidak  memberikan  ruang  yang  besar untuk  melakukan  pertukaran  dengan  harta  lain  yang  lebih  produktif.  Satu- satunya pengecualian dari ketentuan dalam pasal sebelumnya (pasal 40 tentang larangan pertukaran harta wakaf, penjualan, penghibahan dan lain sebagainya) adalah  bagi  kepentingan  RUTR  (Rencana  Umum  Tata  Ruang).  Maka  hal  ini
tentunya  akan  menjadikan  gerak  bagi  pengelola  wakaf  yang  akan memproduktifkan  harta  wakaf  akan  menjadi  terbatas  sekali,  hal  ini  juga  akan menjadi kendala dalam menjadikan harta wakaf  dapat menjadi lebih produktif. Dalam  hal  ini  ada  banyak  cara  untuk  menjadikan  harta  produktif  menjadi benar-benar  lebih  produktif  adalah  sebagai  berikut:  a)  Jika  harta  produktif berupa  tanah,  maka  lokasi  tanah  kadang-kadang  tidak  dapat  menolong pengelolanya  untuk  lebih  memproduktifkannya.  Misalnya  harta  wakaf  berupa tanah ratusan hektar akan tanah tersebut terletak di pegunungan atau di tengah hutan  belantara.  Tentunya  hal  ini  akan  lebih  menyulitkan  bagi  pengelolanya jika  pengelolanya  berpikir  secara  tradisional  dalam  mengelolakan  harta tersebut dan menanaminya dengan tanaman yang tradisional pula. Akan tetapi jika  pengelolanya  berpikir  lebih  kreatif  dan  berani  membuat  terobosan- terobosan baru, maka tenttunya tidak akan menjadi kesulitan bagi pengelolanya untuk  menjadikan  harta  wakaf  itu  menjadi  lebih  produktif,  asalkan  disertai dengan  modal  usaha  yang  cukup.  Tentunya  pengelola  itu  akan  dapat melalukannya  dengan  menanam  tanaman  yang  lebih  banyak  menghasilkan uang  daripada  tanaman  yang  tradisional.  Salah  satu  tanah  yang  luas tadi ditanami dengan membuat kebun kelapa di tanah yang tadinya hutan belantara. Tetapi jika tanah itu terletak di atas pengunungan dapat ditanami dengan kebun kopi  dan  yang  lainnya.  Sebaliknya  juga  jika  tanah  itu  terletak  dikota  di  tepi jalan  yang  strategis,  maka  tentunya  akan  dapat  didirikan  ruko  atau  rukan  dan kemudian  disewakan,  atau  dengan  membangun  rumah  atau  gedung  untuk disewakan. Juga jika harta itu berupa tanah tanah yang cukup luas dan terletak di tepi kota, maka akan dapat dijadikan proyek perumahan. b) Jika harta wakaf itu  berupa  bangunan  yang  terltak  di  tempat  yang  strategis,  akan  dapat disewakan untuk kantor, took, perumahan dan lainnya. Lain halnya jika tanah tersebut tidak terletak pada tempat yang tidak strategis , maka tentunya ini akan menjadi  masalah  jika  hal  ini  benar-benar  terjadi  sebab  telah  terjadi pemubaziran atau bahkan penyelewengan dari fihak yang mengelolakan wakaf dan  yang  mebuat  banguna    tersebut,  dalam  hal  ini  perlu  mengambil  tindakan yang tegas. c) Jika harta wakaf itu berupa uang tunai, maka bisa dijadikan lebih produktif  dengan  membeli  saham  perusahaan  yang  menguntungkan  atau membeli property yang mempunyai nilai yang tinggi, baik dari segi pemasukan sewa atau dari segi pertambahan nilai.
Dalam  negara  yang  seluas  dan  sebesar  dan  seluas  Indonesia  denga  kegiatan ekonomi yang begitu bervariasi serta puluhan ribu perusahaan yang beroperasi di pelbagai macam  bidang, tentu hal ini tidak akan susah dilakukan. Dalam hal ini,  tentunya  harus  memiliki  pakar  yang  berpengalaman  dan  jujur  untuk membantu melakukan penanaman modal tersebut. Salah satu contoh di Negara Malaysia  Tabung  Haji  dikelola  mirip  dengan  harta  wakaf  tunai.  Karenanya para  pengelolanya  sangat  berhati-hati  dalam  mengelolakan  harta  tersebut  dan mempunyai  bidang  operasi  penanaman  modal  pada  sektor-sektor  tertentu  saja sebagai berikut:
a. Membuka  dan  mengusahakan  kebun  kelapa  sawit.    Misalnya  Tabung  Haji memiliki  dan  mengoperasikan  beberapa  perkebunan  kelapa  sawit  di Sumatera dan Malaysia Timur.
b. Membeli  dan  membangun  proyek  perumahan  dan  menyewakannya.  Ini dilakukan  oleh  Tabung  Haji  di  beberapa  wilayah  yang  padat  penduduk  di Malaysia Barat.
c. Membeli  atau  membangun  kompleks  ruko  dan  menyewakannya  .  Tabung Haji  ini  telah  melakukan  hal  tersebut  di  daerah  Ipoh  ibukota  negeri (propinsi) Perak di Malaysia Barat.
d. Membeli atau membangun bangunan dan mengoperasikannya. Ini dilakukan di  Kuala      Lumpur  (ibukota  Malaysia)  dan  Johor  Baru  (ibukota  Propinsi Johor).
4. Melatih  nazhir  agar  lebih  professional  dalam  tugasnya  atau  melantik  tenaga yang  handal  dan  professional  untuk  pengelolaan  harta  wakaf  tersebut  dengan diberi  imbalan  yang  yang  sesuai  dengan  tugas  dan  kewajibannya.  Kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah orang melantik nazhir dari lingkungan ulama atau tokoh masyarakat. Hal ini terjadi, kaarena pewakaf ingin wakafnya berada di  bawah  pengawasan  orang-orang  yang  dapat  dipercaya  sehingga  akan  dapat terhindarkan  dari  penyelewengan,  yang  diketahui  selama  ini  para  nazhir  yang ditunjuk  bukanlah  orang-orang  yang  handal  dalam  mengelola  harta  wakaf secara  produktif.  Kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat    adalah  bahwa  para ulama dan pemuka masyarakat yang ditunjuk seringkali merupakan orang yang tidak  mempunyai  keahlian  dalam  berbisnis  dan  mengelola  harta  wakaf  secara produktif,  berbeda  dengan  halnya  jika  harta  wakaf  yang  bukan  produktif, sebuah masjid atau mushalla, hal ini tentu sudah benar dan tidak menimbulkan masalah.
Akan tetapi masalah bisa timbul jika harta wakaf adalah harta  yang produktif yang  seharusnya  dikelola  oleh  orang-orang  yang  paham  tentang  bagaimana menjadikan  harta  tersebut  menjadi  benar-benar  produktif  serta  mempunyai nilai  keuntungan  yang  tinggi,  agar  dapat  member  manfaat  yang  lebih  banyak kepada mauquf ‘alayh . Karenanya harus ada kejelasan perbedaan antara tugas sebagai nazhir  dan  tugas  sebagai  pengelola  harta  wakaf  produktif.  Sebab seorang  nazhir  lebih  berfungsi  sebagai  pengawas  atas  harta  wakaf  produktif agar  tidak  diselewengkan,  sedangkan  seorang  pengelola  harta  wakaf  haruslah seorang  profesional  yang  bertugas  membisniskan    harta  wakaf  agar  dapat memberikan  keuntungan  yang  setinggi-tingginya.  Dengan  demikian,  seorang nazhir  tersebut  haruslah  dididik  dan  dilatih  agar  dapat  mengelolakan  harta wakaf  dengan  baik,  sebab  jika  harta  wakaf  itu  banyak  maka  tentu  saja  akan tetap ada  masalah  yang  timbul  disebabkan  karena  kerja  nazhir  adalah  kerja sambilan dan bukan kerja selamanya. Jadi solusinya adalah haruslah dibedakan posisi  nazhir  yang  kerjanya  sepanjang  masa  bagi  harta  wakaf  dengan  seorang nazhir  yang  kerjanya  hanya  sambilan saja.  Juga  harus  dibedakan  antara  harta produktif  yang  bisa  dikelola  oleh  satu  orang  nazhir  yang  bukan  professional dengan  dalam pengelolaan harta wakaf produktif dengan seorang nazhir yang memang  professional  dalam  mengelola  harta  wakaf  produktif.  Untuk meningkatkan  pengelolaan  harta  wakaf  produktif    hal-hal  yang  perlu diperhatikan adalah:
a. Untuk  pengelolaan  harta  produktif    yang  bernilai  tidak  banyak  dan  bias diurus  oleh  satu  orang,  maka  jika  nazhirnya  sepanjang  masa  dan  bukan
sambilan,  maka  nazhir  tersebut  harus  mendapat  latihan  yang  cukup  bagi pengelolaan  harta  tersebut.  Hal  ini  bias  dilakukan  melalui  pelatihan- pelatihan  dan  kursus-kursus  jangka  pendek.  Pelatihan  ini  juga  merupakan kewajiban  badan  wakaf  Indonesia  bersama  dengan  Kementerian  Agama. Namun jika  nazhir  tersebut  tetap  tidak  mampu  melaksanakan  tugasntya dengan  baik,  maka  ia  harus  segera  dilengserkan  dan  diganti  dengan  nazhir yang  lain  yang  memang  mampu  melaksanakan  tugasnya.  Dan  penggantian nazhir  tersebut  harus  segera  dilakukan  serta  tidak  boleh  ditunda-tunda, karena  akan menimbulkan kemudharatan   yang besar terhadap harta wakaf tersebut.
b. Sebaliknya jika nazhir tersebut tidak sepenuh masa tetapi hanya merupakan kerja  sambilan  saja,  maka  nazhir  hanya  berperan  sebagai  pengawas  saja. Dan pengelolaan harta wakaf harus diserahkan kepada seorang yang bekerja sepenuh masa dan mempunyai keahlian yang cukup (profesional). Pelatihan yang  perlu  diberikan  kepada  nazhir  seperti  ini  adalah  untuk  memberikan pengetahuan kepadanya dan nazhir tersebut juga tahu cara mengawasi kerja orang dengan baik dan efektif.
c. Jika  harta  wakaf  produktif  tersebut  banyak  dan  tidak  bisa  dikelola  secara langsung  oleh  seorang  nazhir  saja,  maka  tugas  nazhir  mengelolakan  harta wakaf diserahkan kepada satu badan yang profesional dalam mengurus harta wakaf  produktif.  Maka  dalam  hal  ini  tugas  nazhir  hanyalah  sebagai pengawas saja sedangkan hartanya dikelolakan oleh orang-orang atau badan yang  profesional  dan  digaji  oleh  pengurus  wakaf.  Sedangkan  untuk  nazhir yang  hanya  bertugas  mengawasi harta  wakaf,  maka  pelatihan  yang diperlukan  adalah  hanya  sebatas  tugasnya  sebagai  pengawas  saja.  Namun jika ia mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan harta sejenis, juga  hal  ini  akan  lebih  baik  baginya.  Dengan  demikian  Badan  Wakaf Indonesia  dan  Kementerian  Agama  harus  menyelenggarakan  dua  jenis pelatihan  kepada  nazhir  agar  harta  wakaf  dapat  dikelola  lebih  efektif  dan produktif. Yakni pelatihan untuk nazhir yang bertugas untuk mengawasi dan pelatihan  untuk  nazhir  yang  bertugas  mengelolakan  sendiri  harta  wakaf tersebut.  Jadi  untuk  lebih  memperoduktifkan  harta  wakaf  yang  produktif, maka harta wakaf itu harus harus dikelola oleh orang  yang profesional dan mumpuni dalam pengurusan harta wakaf tersebut agar dapat lebih produktif, hal  ini  sesuai  dengan  peringatan  Rasulullah    saw.  Dalam  hadits  yang artinya: Jika  urusan  diserahkan  kepada  yang  bukan  ahlinya,  maka tunggulah kehancurannya.
Dalam hadits ini jelas merupakan kaidah yang universal yang berlaku di mana- mana,  termasuk  dalam  pengurusan  harta  wakaf produktif.  Dengan  kata  lain, jika  seorang  nazhir  memang  professional  dalam  mengelola  harta  wakaf produktif  serta  ia  juga  mempunyai  tenaga  dan  waktu  yang  cukup,  maka  lebih baik  biarlah  dia  sendiri  yang  mengurusi  harta  wakaf  tersebut.  Maka  jika  ia menyelwengkan  tugasnyanya  atau  tidak  mampu  memikulnya,  hal  ini  tentu dapat  digantikan  kepada  orang  lain  yang  lebih  mampu  untuk  mengurusi  harta tersebut  atau  harta  tersebut  dapat  dikelola  oleh  lembaga  atau  badan  yang memang  bisa  mengelolanya  dengan  baik  sedangkan  nazhir  bertugas  hanya
Analisis Pemahaman Masyarakat Kota ........Listiawati
sebagai pengawas dari harta  wakaf .Sedangkan tugas Badan Wakaf  Indonesia dan  Departemen  Agama  adalah  memberikan  pelatihan  yang  sebaik-baiknya kepada  nazhir  sesuai  dengan  tugas  yang  diembannya.  Hal-hal  yang  harus diperhatikan oleh nazhir adalah sebagai berikut:
a. Transparency.  Seorang  nazhir  harus memanage harta  wakaf  secara tranparan dan secara rutin membuat laporan keuangannya  yang bisa dilihat atau diakses oleh wakif.
b. Productivity. Seorang nazhir haruslah mampu memanage dana wakaf secara produktif  sehingga  orang-orang  yang  berhak  menerima  wakaf  bisa memanfaatkan dana tersebut secara berkesinambungan.
c. Trustable (bisa  dipercaya).  Integritas  seorang  nazhir  sangatlah  penting. Sebab sifa inilah yang akan menjauhkannya dari tindakan penyelewengan.
5. Membuat program yang terencana baik bagi pemberdayaan semua harta wakaf tersebut dan melakasanakannya dengan baik. Sebab banyak manfaat yang bisa dicapai dengan memberdayakan harta wakaf yang produktif, baik dalam bidang ekonomi,  sosial    dan  agama.  Dalam  bidang  agama  yang  memang  sudah diketahui  bahwa  agama    Islam  memang  menyuruh  agar  menjadikan  harta wakaf bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Makin luas manfaat seseorang maka tentunya  akan  akan  makin  baik  dalam  pandangan  agama  Islam  begitu  juga halnya  dengan  harta,  makin  bermanfaat  maka  akan  makin  bagus.  Hal  ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia.
Disamping  itu  juga  haruslah  ada orang  yang  memiliki  wawasan  yang  jauh  ke depan  tentang  harta  wakaf  yang  produktif  serta  mempunyai  kemampuan manajerial yang bagus untuk mengelolakan  harta wakaf yang ada dalam skala yang besar. Manajer tersebut juga harus didukung oleh satu perangkat staf yang bisa  bekerjasama  dengan  baik.  Dengan  dukungan  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI),  maka  jika  hal  ini  bisa  diwujudkan  akan  tercapailah  impian  untuk menjadikan harta wakaf sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dalam kegiatan ekonomi nasional sekaligus juga dapat mensejahterakan seluruh umat Islam  di  Indonesia.  Hal  ini  semua  masih  merupakan  mimpi  yang  belum terwujud, dikarenakan menyangkut pendataan wakaf yang masih belum selesai juga.  Indonesia  dalam  hal  ini,  masih  perlu  banyak  belajar  kepada  negara Kuwait    yang  telah  sukses  dalam  memberdayakan  harta  wakaf.  Dan  tentunya harus  ada  kerja  yang  lebih  keras  dalam  pengelolaan  harta  wakaf  yang  masih belum tertata dengan baik.  Untuk mewujudkan mimpi ini haruslah mempunyai program yang lebih terencana dalam memajukan pengelolaan harta wakaf agar bisa  lebih  produktif  dan  lebih  bermanfaat  bagi  umat  Islam  serta  bagi  bangsa Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa secara umum ada empat hal yang bisa dikaji  lebih  lanjut  untuk  mewujudkan  sebuah  kultur  berwakaf  yang  sehat di Indonesia.  Empat  hal  tersebut  adalah:  manajemen  fundraising  (pencarian wakif),  manajemen  pengelolaan  wakaf,  manajemen  penyaluran  wakaf,  dan edukasi masyarakat mengenai wakaf.
Ada tujuh prinsip yang mungkin bisa diterapkan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.Tujuh prinsip itu antara lain:
1. Prinsip Objektif.
Dalam  prinsip  ini  sebelum  aset  dialokasikan  atau  diinvestasikan,  dewan pengawas/pertimbangan  perlu  membuat  kebijakan  yang  akan  member signifikansi  kontribusi  terhadap  pencapaian  tujuan.  Kebijakan  tersebut meliputi:
a. Peran dana wakaf dalam mendukung misi institusi.
b. Peran dana wakaf dalam menjaga neraca keseimbangan keuangan.
c. Berapa jumlah dana yang harus kembali dan berapa jumlah dana yang harus diinvestasikan ulang.
d. Berapa jumlah pemberian dana yang bisa diambilkan dari dana wakaf.
e. Biaya operasional yang bisa diambilkan dari dana wakaf.
f. Strategi investasi secara menyeluruh, alokasi aset secara khusus.
g. Siapa yang seharusnya bertanggung jawabterhadap keputusan investasi.
h. Keputusan investasi mana, jika ada,  yang seharusnya didelegasikan kepada konsultan, advi-sor atau manajer investasi dari luar institusi.
2. Prinsip Kebijakan Pengeluaran Uang. Dalam  memutuskan  jumlah  dana  dari  sumbangan  ke  dalam  anggaran operasional  per-tahun,  dewan  pengawas  bekerja  sama  dengan  pengelola administrasi, harus cermat terhadap keseimbangan antara dua pihak: kebutuhan institusi  dan  penerima  dana  versus  kewajiban  untuk  mempertahankan  dana bagi  masa  depan  lembaga.  Kompleksitas  permasalahan  lembaga  non  profit seperti  nazhir  wakaf  memang  tidak  hanya  berkutat  pada  masalah  berapa perolehan  dana  dari  wakif  dan  berapa  uang  yang  dibutuhkan  untuk menjalankan  operasionalisasi  lembaga,  namun  juga  ketepatan  penggunaan dana.  Sebab  terkadang  dana  hanya  terkonsentrasi  pada  beberapa  program popular yang hanya member sedikit pengaruh terhadap pencapaian tujuan. Dan kesalahan  dalam  membuat  perkiraan  pengeluaran  uang,  akan  menyebabkan neraca keuangan timpang dan berakhir kepada kebangkrutan lembaga.
3. Prinsip Alokasi Aset.
Uang  yang  diperoleh  dari  wakaf  hakikatnya  adalah  dana  investasi    yang  bisa langsung  dibagi  ke  semua  pos  yang  terkait.  Namun  banyak  pula  wakaf  yang tidak  langsung  uang,  seperti  tanah  atau  benda  berharga  lainnya.  Jika  wakaf tidak  berbentuk  uang,  maka  nazhir  perlu  menerapkan  manajemen  investasi yang  kertat  agar  harta  wakaf  tersebut  tidak  menguap  karena  salah  investasi. Semua  aset  wakaf  harus  diklasifikasikan  berdasarkan  nilai,  keawetan,  resiko dan  biaya  pengelolaannya.  Dan  pilihan  kepada  produk  deposito  dan  produk sekuritas  memang  mudah  dan  bisa  diprediksi  pendapatannya,  namun  situasi ekonomi di Indonesia yang mudah dilanda krisis, hal ini, mengharuskan nazhir lebih  cermat  melihat  kondisi  sosial  politik  seacara  makro.  Oleh  karena  itu nazhir wakaf harus memilih manajer yang tepat.
4. Prinsip Seleksi Manajer.
Dengan adanya klasifikasi aset, maka akan diperoleh pula diversifikasi manajer untuk masing-masing klasifikasi.Maka untuk memilih majaer bagi setiap jenis asetdiperlukan  kemampuan  khusus,  karena  manajer  yang  akan  dipilih  tidak hanya  memiliki  kemampuan  manajerial  saja  tapi  juga  harus  mempunyai pemahaman keagamaan dan berakhlaq baik. Maka diperlukan wawancara yang
mendalam dengan harapan bisa mengeksplorasi sejarah hidup si calon manajer karena  jika  hanya  mengandalkan  data  tertulis  mengenai  si  calon  manajer, dikhawatirkan  ada  yang  tidak  terlihat  atau  mungkin  saja  sengaja disembunyikan  oleh  kandidat.  Meskipun  masa  lalu  kandidat  tersebut  tidak menjadi  tolok  ukur  mengenai  performa  kerja  di  masa  depan,  namun  hal  itu perlu  diketahui  agar  pilihan  manajer  bisa  benar-benar  tepat.  Seleksi  manajer bisa  pula  dioutsourcing-kan  ke  lembaga  manajemen  atau  perguruan  tinggi untuk  meringankan  tugas  nazhir.  Dalam  proses  seleksi  manajer  tidak  selesai saat  sudah  terpilih  manajer  saja,  namun  ada  proses  selanjutnya  yakni  proses monitoring  secara  regular  yang  akan  melihat  kinerja  dan  perubahan  yang terjadi terhadap perkembangan aset.
5. Prinsip Manajemen Resiko.
Dalam manajemen wakaf akan ada resiko yakni hilangnya aset dan kegagalan memperoleh  nilai  lebih/keuntungan  dari  ekstraksi  aset.  Akibat  yang  paling ringan  adalah  tidak  adanya  anggaran  operasional,  sementara  akibat  terbesar adalah  hingnya  aset  wakaf.  Sebagaimana  diketahui    bahwa  saat  aset diklasifikasi  dan  pengelolaanya  menjadi  tanggungjawab  masing-masing manajer maka  akan  terjadi  subyektifitas  terhadap  model  pengelolaannya. Begitu  juga  dengan  pemetaan  target  hasil    bisa  menjadi  boomerang  jika  hasil yang dicapai jauh dari harapan. Dalam hal ini, tentu akan sangat riskan untuk menginvestasikan  harta  wakaf  dalam  investasi  yang  fluktuatif  meskipun terkadang  cepat  memberi  keuntungan.  Tentu  akan  lebih  baik  jika  investasi dilakukan ke dalam pilihan yang lebih aman meskipun keuntungannya berjalan lambat.
6. Prinsip Biaya.
Dalam prinsip ini muncul pertanyaan wajib  “ Dapatka h kita memperoleh hasil yang sama dengan modal yang sedikit?” Sebab seringkali biaya investasi terasa terlalu  tinggi  karena  tidak  adanya  koordinasi  dalam  mensinkronisasi  subsidi aset  dari  klasifikasi  aset  lain  atau  terjadi  karena  membengkaknya  biaya operasional. Karenanya  diperlukan pengontrolan  biaya. Dalam hal ini, control biaya memuat tiga hal penting yakni 1) Ketelitian dalam penempatan manajer. 2)  Negosiasi  gaji/honor.3)  Efisiensi  manajemen  pengelolaan  investasi.  Sebab biaya  manajemen  bisa  juga  berarti menghindari  transaksi  yang  tidak  perlu. Namun pengurangan reduksi biaya juga akan membutuhkan biaya. Yang perlu diperhatikan  jangan  mengambil  resiko  penghematan  namun  berakhir  pada kesalahan biaya. Keseimbangan neraca keuangan adalah merupakan kuncinya.
7. Prinsip Tanggung Jawab.
Agar  terciptanya    iklim  kerja  yang    efektif,  dinamis  dan  harmonis  dalam program  investasi  wakaf,  maka  wajib  didefinisikan  peran  dewan  pengawas, nazhir, staff, manajer investasi, dan konsultan. Semuanya harus tertulis dengan jelas  dan  disepakati  serta  dipahami  bersama  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih pekerjaan  maupun  saling  menyalahkan  dan  tanggung  jawab  masing-masing pada  pelaksanaan  program.  Sebagaimana  dimaklumi  bahwa  tugas  seorang nazhir  wakaf  adalah  ibadah  dan  gaji  yang  diterima adalah  upah  dalam beribadah.  Karenanya  tidak  ada  seorang  nazhir  wakaf  yang  boleh mempermainkan  tanggungjawab  dari  Allah  untuk  mengelola  harta  wakaf  dan
dengan  ini  juga  ia  akan  memperoleh  penghasilan.  Dengan  kata  lain,  bahwa sebagai  sebuah  tim,  maka  nazhir wakaf  harus  mampu  mengelola  pribadi- pribadi  yang  terlibat  di  dalamnya.  Kinerja  tim  yang  optimal  dapat  dicapat dengan kesetiaan kepada komitmen, baik kelembagaan maupun personal serta konsistensi  terhadap  pencapaian  tujuan.  Komitmen  yang  didukung  oleh tanggungjawab  dan  skill  yang  mumpuni  ini  akan  mengarahkan  kepada optimalisasi kerja.
Dengan  kata  lain,  tentunya  sangat  tepat  sekali  jika  lembaga  pengelola  wakaf menggunakan  edukasi  masyarakat  untuk  mendukung  program-programnya karena  wakaf  ditujukan  untuk  hasil  jangka  panjang.  Dengan  mendorong kesadaran  masyarakat  melalui  program-program  wakaf  dan  membentuk  opini melalui  media  massa,  tentunya  wakaf  akan  menjadui  kultur  baru,  trend  baru dan  gaya  hidup  baru  bagi  semua  lapisan  masyarakat.  Tumbuhnya  kebiasaan baru dalam  berwakaf,  disatu  sisi  merupakan  peluang  bagi  lembaga  pengelola wakaf,  tapi  di  sisi  lain  juga  tantangan  karena  dituntut  profesionalisme  dalam pengelolaannya.
Wacana  pemberdayaan  ekonomi  umat  melalui  sertifikasi  wakaf  dengan uang  tunai  yang  lazim  dikenal  Sertifikat  Wakaf  Tunai  (Cash  Wakaf  Certificate) kini  sudah  mulai  dirasakan  manfaatnya,  meskipun  pengaplikasiaanya  masih dilakukan oleh beberapa lembaga filantrofis sendiri, karena sistem wakaf ini yidak terlepas  dari  pendekatan  yang  digunakan  baik  aspek konseptual,  sistematika maupun metodologinya.
Wakaf  tunai  (Cash  Wakaf/waqf  al-nuqud)  adalah  wakaf  yang  diberikan oleh  Muwakif/Wakif  (orang  yang  berwakaf)  dalam  bentuk  uang  tunai  yang diberikan  kepada  lembaga  pengelola  wakaf  (Nazhir)  untuk  kemudian dikembangkan  hasilnya  untuk  kemaslahatan  umat.  Sementara  itu  pokok  wakaf tunainya tidak boleh habis sampai kapanpun.
Kebolehan  wakaf  tunai  sudah  diatur  dalam  UU  No  41  tahun  2004  yang belum  lama  ini  disahkan  oleh  DPR  RI  serta  berdasarkan  fatwa  MUI  Indonesia taggal 11 Mei 2002 yang berbunyi:
1. Wakaf  uang  (cash  wakaf/waqf  al-nuqud)adalah  wakaf  yang  dilakukan seseorang,  kelompok  orang,  lembaga  atau  badan  hukum  dalam  bentuk  uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf  uang  hanya  boleh  disalurkan  dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang dibolehkan  secara  syar’i.  Nilai  pokok  wakaf  uang  harus  dijamin kelestariaannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.
Hadirnya  konsepsi  wakaf  uang/tunai  adalah merupakan  manifestasi  dari ajaran  Islam  yang  terlkait  dengan  akumulasi  dana  yang  dialokasikan  untuk kesejahteraan  umat/masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  sabda  Rasulullah  yang diriwayatkan  Imam  Bukhari: “Apabila  Bani  Adam  meninggal  dunia,  maka terputuslah amalnya  kecuali  tiga  perkara:  Amal  jariah,  Anal  sholeh  yang  selalu mendoakan  kedua  orang  tuanya  dan  ilmu  yang  dimanfaatkannya.” Para  ulama sepakat bahwa yang disebut amal jariyah salah satunya adalah wakaf. Akumulasi
dana melalui wakaf ternyata memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
Sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau  bangunan,  dalam  hal  ini,  nazhir  bertugas  untuk  menginvestasikan  sesuai syariah  dengan  satu  syarat:  nilai  nominal  uang  yang  diinvestasikan  tidak  boleh berkurang.  Sedangkan  hasil  investasi  dialokasikan  untuk  upah  nazhir  (maksimal 10%)  dan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  (minimal  90%).  Wakaf  uang  sebagai suatu  gerakan  baru  dalam  dunia  perwakafan  terutama  di  Indonesia  mampu mengambil  peranan  yang  signifikan  dalam  merancang  program-program perberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, tugas pemberdayaan dalam masyarakat tentunya bukanlah tugas dari pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus  turut  serta  dalam  memberdayakan  masyarakat.  Tentunya  program pemberdayaan  masyarakat  dalam  dilakukan  dengan  sitem  perwakafan,  hal  ini, sesuai  denag  Undang-undang  No.  41  tahun  2004  tentang  wakaf  yang  telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala  nasional  dan  internasional.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  sifat  utama perwakafan yang mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya  disalurkan  sesuai  dengan  peruntukannya  dan  juga  harus  sesuai  dan selaras  dengan  program  sistem  jaminan  sosial  atau  asuransi..  Dalam  perwakafan juga,  pihak  wakif  dapat  menentukan  peruntukan  hasil  pengelolaan  harta  wakaf ( mauquf ‘alaih ).
Dalam  ketentuan  undang-undang  terdapat  dua  model  wakaf  uang,  yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Untuk wakaf  uang  untuk  waktu  tertentu  haruslah  diinvestasikan  ke  produk  perbankan agar lebih aman dan memudahkan pifah wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan untuk wakaf uang untuk selamanya, dalam hal ini  pihak  nazhir  memilki  otoritas  penuh  untuk  mengelola  dan  mengembangkan uang  wakaf  untuk  mencapai  tujuan  wakafnya.  Jika  kegiatan  investasi menggunakan  dana  penghimpunan  wakaf,  maka  atas  keuntungan  bersih  usaha hasil  investasi  ini  (yaitu  pendapatan  kotor  dikurangi  dengan  biaya  operasional), maka  akan  dibagikan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  wakaf  yaitu  90% keuntungan  akan  diperuntukkan  untuk  tujuan  wakaf  ( mauquf  ‘alaih )    dan  10% untuk penerimaan pengelola atau nazhir.
Sebagaimana  diketahui bahwa  wakaf  uang  dapat  dipergunakan  dalam berbagai  bentuk  sistem  jaminan  sosial,  seperti  asuransi  tenaga  kerja,  asuransi pension  dan  asuransi  jiwa.  Serta  dapat  juga  untuk  mengatasi  berbagai  macam masalah seperti perumahan,akses permodalan dan pendidikam bagi si miskin yang dapat  dilakukan  melalui  memaksimalkan  pengelolaan  dan  pendayagunaan  zakat. Dengan pendayagunaan wakaf uang ini sebagai suatu sistem jaminan social maka diharapkan  program  pemberdayaan  masyarakat  dapat  saling  terintegratif  dengan program  pemberdayaan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Mekanisme    efek pengganda  wakaf  uang  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut,  yaitu  dana  wakaf  uang yang  dikelola  oleh  nazhir  untuk  diinvestasikan  akan  memberikan  hasil,  dimana hasil  10%  diberikan  kepada  nazhir  sebagai  biaya  pengelolaan  dan  90%  hasilnya diberikan  untuk mauquf  ‘alaih .  Hasil  alokasi  yang  diinvestasikan  untuk mauquf ‘alaih dalam  hal  ini  dapat  dibedakan  atas    duasektor  yaitu  sektor  ekonomi  dan
sektor  non  ekonomi  seperti  untuk  sosial  dan  pendidikan.  Hasil wakaf  uang  yang diberikan  untuk  sektor  ekonomi  yaitu  dalam  bentuk  dana  bergulir.  Bantuan tambahan  modal  yang  diberikan  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kapasitas produksi, sehingga produksibarang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatan  penerimanaan  negara  akan  meningkatkandaya  pembangunan, peningkatan  dana  pembangunan  ini  akan  kembali  lagi  secara  tidak  langsung kepada peningkatan pendapatan wakif.
Dengan  demikian  jelas  bahwa  besarnya  manfaat  wakaf  uang  bagi pemberdayaan  masyarakat,  perlu didorong  suatu  kesadaran  masyarakat  agar mampu  berperan  serta  aktif  dalam  gerakan  wakaf  uang  ini.Potensi  dana  yang cukup besar dari wakaf uang akan mampu memberikan kemaslahatan  yang lebih besar  bagi  pembangunan  umat  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dan  juga wakaf uang yang dikelola dapat juga memberikan efek pengganda dalam perekonomian, baik  hasil  investasi  waklaf  uang  tersebut  diberikan  dalam  bentuk  bantuan  sektor ekonomi  maupun  sektor  non  ekonomi.  Hasil  ini  secara  langsung  dan  tidak langsung  akan  mampu  memberikan  pengaruh  signifikan  dalam  mengentaskan kemiskinan
Keberadaan bank-bank syariah dipandang sebagai lembaga alternatif yang cukup  representatif  dalam  mengelola  dana  amanah  tersebut.  Dan  untuk  lebih memahami kemungkinan-kemungkinan  yang dapat dimainkan perbankan  syariah dalam  mengelola  wakaf  tunai,  hal  ini  diperlukan  untuk  mengetahui  ketentuan- ketentuan  perbankan  dalam  kegiatan  usaha  bank  yang  terkait  dengan  masalah wakaf, antara : SK Dir. BI No.32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999, tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “ Bank dapat bertindak  sebagi  lembaga  baitul  maal  yitu  menerima  dana  yang  berasal  dari zakat,infaq,shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardhul  hasan).  Dari  ketentuan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  secara umum bank syariah dapat mengambil peran sebagai penerima dan penyalur dana wakaf,  sedangkan  peran  bank  syariah  sebagai  pengelola  dana  wakaf  tidak disebutkan secara eksplisit. Wewenang pengelolaan ini dipandang penting karena statusnya berbeda dengan dana sosial lainnya, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Tujuan  Bank  syariah  mengelola  dana  wakaf  sebagaimana    diamanahkan oleh Undang-undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf antara lain: Karena bank, dapat  menyediakan  jasa  layanan  perbankan  dengan  menerbitkan  sertifikat  wakaf tunai  dan  melakukan  manajemen  investasi  terhadap  dana  wakaf  tersebut. Membantu  melakukan  mobilisasi  tabungan  sosial  dan  melakukan  transformasi dari  tabungan  social  ke  modal.  Juga  memberikan  benefit  kepada  masyarakat khususnta, masyarakat miskin melalui optimalisasi sumberdaya masyarakat kaya. Menumbuhkan  kesadaran  kepada  masyarakat  kaya  tentang  tanggung  jawab sosialnya  dan  membantu  perkembangan  pasar  modal  sosial  ( social  capital market).  Dan  untuk  seorang  wakif,  tentunya  mereka  yang  mempunyai  kelebihan likuiditas  tersebut.  Saat  ini  umunya  kelebihan  likuiditas  masyarakat  disimpan  di bank. Dalam hal ini,  potensi calon wakif tersebut dapat dilihat oleh bank dengan mengamati  jumlah  deposito,  tabungan  atau  mutasi  giro  yang  bersangkutan,
sehingga  akses  ke  calon  wakif  lebih  mudah  dilakukan  oleh  bank  beserta  dengan jaringannya.
Sedangkan  perbankan  syariah  memang  memiliki  kemampuan  untuk melakukan investasi dana wakaf dengan berbagai jenis investasi, seperti investasi jangka  pendek,  jangka  menengah  dan  jangka  panjang.  Serta  mampu  pula mendistribusikan  hasil  investasi  dana  wakaf    tersebut,  hal  ini,  tentunya  dengan mengacu pada persyaratan yang diberikan oleh wakif terhadap pihak yang berhak menerima  benefit.  Misalnya,  benefit  yang  diizinkan  oleh  wakif  dapat dipergunakan  sebagai  dana  bergulir  untuk  pemberdayaan  ekonomi  lemah.  Oleh karenanya  perbankan  syariah  dianggap  layak  sebagai nazhir wakaf  uang.  Selain memberikan  porsi  cukup  pada  perbankan  syariah  dalam  mengelola  wakaf  uang melalui  jalan  investasi,  lembaga-lembaga  swasta  lain  yang  memiliki  kredibilitas baik  dalam  pengelolaan  investasi  yang  sesuai  dengan  konsep  syariah  haruslah juga  diberi  kesempatan untuk  mengelola  wakaf  uang.  Hal  ini  juga  pernah dilakukan oleh Nazhir Wakaf  Dompet Dhuafa dengan Batas Capita.
Wakaf  tunai  ini  mudah  dikelola  dan  dikembangkan  menjadi  wakaf produktif    karena  memiliki  banyak  alternatif  penempatan  investasi,  baik  di portofo lio  keuangan  domestik  ataupun  global.  “Penempatan  lainnya  adalah portofolio  keuangan  mikro,  maupun  portofolio  investasi  di  sektor  riil.”  Wakaf uang  juga  hanya  boleh  disalurkan  dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang  dibolehkan oleh  syar’i.  Sementara  itu  nilai  pok ok  wakaf  uang  harus  dijamin  kelestariannya, tidak  boleh  dijual,  dihibahkan,  atau  diwariskan.  Di  sisi  lain  juga  sesungguhnya perbankan  syariah  di  Indonesia  khususnya,  memiliki  akses  yang  baik  pada lembaga  pengelola  wakaf  skala  internasional  seperti  APIF. Awqaf  Properties Invesment  Fund (APIF)  sebagai  salah  satu  lembaga  wakaf  dunia  yang  didirikan oleh IDB tahun 2001 yang bertujuan membiayai aset-aset wakaf yang layak secara sosial, ekonomi dan finansial, di negara anggota dan komunitas muslim di negara non  anggota.  Dalam  hal  pengelolaan  wakaf,  perlu  ada  standar  pengelolaan  yang dibakukan  agar  dana  yang  dikumpulkan  dapat  diberdayakan  secara  maksimal. Sesungguhnya  banyak  motivasi,  kemauan  dan  kemampuan  lembaga  keuangan syariah,  dalam  hal  ini  perbankan  syariah  yang  secara  kelembagaan  dan manajemen  keorganisasian  siap  melaksanakan  pengelolaan  wakaf  uang  sebagai salah  satu  aspek  pendanaan  atau funding dalam  mekanisme  perbankannya.  Ini ditunjukkan dengan keahlian mereka dalam memobilisasi dana yang diterima dari DPK. Sementara  itu  wakaf  uang,  menurut  laporan  keuangannya  masuk  kedalam Dana  Pihak  Ketiga,  meski  saat  ini  perbankan  syariah  baru  memposisikan  diri mereka  sebagai  penerima  wakaf  uang  saja,  belum  menjadi  nazhir  atau  pengelola dan penyalur maupun menjadi fund manajer dana wakaf uang yang ada.
Dalam  hal  ini,  peran  perbankan  atau  Lembaga  Keuangan  Syariah  sangat diperlukan.  LKS  dapat  berperan  sebagai  nazhir  yang  mengumpulkan, menyalurkan  dan  mengelola  dana  wakaf.  Maka  untuk  mendukung  keberhasilan pengembangan  aspek produktif  dari  dana  wakaf  tunai,  perlu  diarahkan  model pengelolaan  dana  tersebut  kepada  sektor  usaha  yang  produktif  dengan  lembaga usaha  yang  memiliki  reputasi  yang  baik.  Seperti  menjamin  kerjasama (networking) dengan perusahaan model ventura. Kerja sama ini juga dimaksudkan untuk mengaplikasikan model pembiayaan mudharabah maupun musyarakah.
Analisis Pemahaman Masyarakat Kota ........Listiawati
Untuk lebih memahamkan kepada masyarakat tentang konsep wakaf tunai, manfaat  utama  adalah  sebagai  berikut:  pertama,  wakaf  tunai  jumlahnya  bisa bervariasi  sehingga  seseorang  yang  memiliki  dana  yang  terbatas  bisa  mulai memberikan  dana  wakafnya  tanpa  harus  menunggu  menjadi  tuan  tanah  terlebih dahulu.  Kedua,  melalui  wakaf  tunai,  aset-aset  wakaf  yang  berupa  tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga- lembaga  pendidikan  Islam  yang cash  flow-nya  terkadang  kembang  kempis  serta dengan  memberikan  gaji  civitas  akademika  dengan  ala  ladarnya.  Keempat,  umat Islam  dapat  lebih  mandiri  dalam  mengembangkan  dunia  pendidikan  tanpa  harus tergantung  pada  anggaran  pendidikan  negara  yang  memang  semakin  lama semakin terbatas.
Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa  melihat  potensi  wakaf  uang  ini,  maka tak heran jika lembaga keuangan syariah seperti  perbankan syariah akan  mampu mengelola  bahkan  mengembangkan  potensi  tersebut  dengan  segala  atribut  yang perbankan  sandang.Dan  dengan  wakaf  uang  akan  bisa  menjadi  andalan  untuk pengembangan  ekonomi  umat,  bisa  dikelola  dan  dikembangkan  untuk peningkatan  kesejahteraan  dan  kemajuan  bangsa.  Yang  tak  kalah  pentingnya wakaf uang pun bisa bersinergi dengan infaq, zakat dan shadaqah.

## KESIMPULAN
Di  Indonesia,  secara  riil  kendala  yang  dihadapi  adalah: pertama, wakaf dipahami  hanya  berbentuk  barang  yang tidak  bergerak,  seperti  tanah  dan bangunan. Kedua, kendala dalam pelaksanaan wakaf tunai, khususnya dalam hal sosialisasi  kepada  masyarakat.  Ini  dikarenakan  belum  adanya  undang-undang wakaf  yang  spesifik  sebagaimana  dengan  undang-undang  zakat. Ketiga, belum optimalnya  lembaga-lembaga  pengelola  wakaf  (nazhir)  dalam  mengelola  wakaf yang semestinya keberadaannya menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan harta wakaf  dan  digunakan  dalam  bentuk  produktif,  misalnya  upaya  peningkatan kegiatan  usaha  kecil,  dan  lain sebagainya.  Dan  kendala  yang  lebih  menentukan lagi  adalah  belum  adanya  regulasi  yang  jelas  dimana  wakaf  menjadi  sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pengembangan ekonomi umat.
Munculnya bank- bank syari’ah, khususnya yang dimotori oleh bank -bank besar  konvensional  di  hampir  seluruh  pelosok  tanah  air  memberikan  angin besardan  optimisme  tinggi  bagi  umat  Islam,  termasuk  di  dalamnya  pengelolaan harta  (dana)  wakaf  secara  produktif.  Untuk  harta  wakaf  yang  berbentuk  harta tidak  bergerak  seperti  tanah  dan bangunan,  pihak  bank  syari’ah  bisa menjadikannya  sebagai  agunan  (jaminan)  peminjaman  sejumlah  data  dalam rangka  pengembangan    harta  wakaf  yang  lain.  Sedangkan  kalau  dalam  bentuk tunai  (cashwakaf)  uang,  maka  pihak  bank  bisa  langsung  mengelola, mengembangkan  dan  menyalurkan  harta  wakaf  yang  dipercayakan  kepada  bank tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Muhammad.,  Guru  Dalam  Proses  Belajar  Mengajar,(Bandung:  Sinar  baru Algensindo, 1996)
Ali  Mohammad  Daud, Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf,(  Jakarta:  UI- Press, 1988)
Abul Abas bin Suraij, Al-Muhadzab, jilid 1, Nihayah Al-Muhtaj, jilid 4. Al- Khashah,
Al-Bahr Al- Ra’iq , jilid 5. Al- Is’af , dan Ahkam- Al-Auqaf.
Darmiyati Zuchdi, Strategi Meningkatkan Kemampuan  Membaca,( Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi,( Jakarta: Kencana, 2011)
Fatwa  MUI  tanggal  11  Mei  tahun  2002  MUI  Tentang  Wakaf  Uang    Al- Ghamarawi,    Siraj  al- Wahhaj,  (Beirut:  Dar  Al-Fikr:  tt  al-Hashmi,Sherafat
‘ Management of Waqf: Past and Present” dalam Management and Development of Awqaf, Proceeding of the Seminar,(Jeddah: Islamic Research and
Training Institute, Islamic Developmen Bank, 1987)
Harahap  Sumuran, Wakaf  Uang  Dan  Prospek  Ekonominya  Di  Indonesia, SolusiEfektif
Pemberantasan  Kemiskinan  Dan  Penganggurran,(  Jakarta:  Mitra  Abadi Press,2012)
Hafidhudin  Didin,Agar  Harta  Berkah  dan  Bertambah:  Gerakan  Membudayakan Zakat,
Infak,sedekah dan Wakaf, (Jakarta:Gema Insani Press, 2007) Halim Abdul,Hukum Perwakafan di Indonesia, (Tangerang : Ciputat Press, 2005) Ibrahim  Duski,  Wakaf  dalam  Perspektif  Fikih  dan  Perundang  Undangan,
(Palembang: Grafika Telindo Press 2008)
Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: GP Press, 2009). Idrak  M.,  Dkk  (Tim  Peduli  Pelajar), Sosiologi  Untuk  SMA  X,  XI,  XII, (Yogyakarta: Messemedia 2010) Al-Jurjani.At- Ta’rifat ,( Beirut: Dar  al-Fikr:1988) Jawad Mughniyah, Muhammad, al-Ahwal as-Syakhsiyyah, (Beirut: Dar Ilmi al-Malayin, t.t),
Al-Kabisi Muhammad Abid Abdullah, Ahkam al-Waqf fi Al-Syariah Al-Islamiyah, terj, Ahrul Sani, (Jakarta: Cahaya Persada IIMan),
-----------------Hukum Wakaf, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2004)
Kurniawan  Aries,  Bank  Syariah  Sebagai  Pengelola  Dana  Wakaf,  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Diakses di www,ylki.or.id
Lubis K Suhrawardi, Wakaf  dan Pemberdayaan  Umat,  (Jakarta: Sinar Grafika,
2010).
Mughinah  Mohammad  Jawad, Fiqh  Lima  Mazhab,  Penerjemah  Masyukur  A.B, dkk (Jakarta: Lentera, 1996)
Mubarok Jaih, Hukum Perwakafan (Jakarta: Sinar Grafindo :2008}
Mannan,  M.A, Sertifikat  Wakaf  Tunai; Sebuah  Inovasi  Instrumen  Keuangan
Islam, (Jakarta:  Ciber, PkttI-UI, terj, 2001)Muhammad Ibnu Mukarram al- Anshari  Ibnu  Mansur  Jamal  al-Din ,  Lisan  al  ‘Arab (t.p,  Dar  al- Ma’arif,
t,th), jilid 6
Muhammad  Bakar  Ibnu  Ahmad  Ibnu  AbiSahal  as-Syarakhi  al-Hanafi,Kitab Mabsuth, (Beirut   al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), juz 11
Mujiono dan Dimiyati, Belajar  dan  Pembelajaran, (Jakarta:  PT  Rineka  Cipta,
1999).
Ngadiyono, Kepemimpinan dan Organisasi Sosial,,Jakarta: Raja Grafindo, 2006 Nasution, Mustafa E  dan Uswatun Hasanah (ed),  Wakaf Tunai Inovasi Finansial
Islam.
Jakarta: PSTTI- UI. 2006
Sula,  M.  Syakir. Implementasi  Wakaf  dalam  Instrumen  Asuransi  Syariah.  Jurnal Al- Awqaf,
Vol II, No.2,  Jakarta: BWI, April, 2009 Qudamah,Ibnu,Raudhah  An-Nazhir  wa  Junnah  al-Munazhir,  (  ar-Riyadh:  al-
Kulliyah asy- Syari’ah. 1987), Juz 2
---------------------- Al-Kafi,  jilid 2.  DanSyarh Ghabah Al-Muntaha, jilid 4. Al-Qayyim,Ibnu, I’lam  al - Muwaqi’in  ‘an  rabb  al - ‘alamin ,  (Beirut:  Dar  al- Fikr.1977).
Al-Qasimi Muhammad, Ibnu, Rawa’i al -Bayan, (Beirut: Dar al-Fikrl 2: tt) Qahaf  Mundzir,Managemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 2005) Qal’ah  Ji  Muhammad  Rawas, Mausu’ah  Fikh  Umar  Ibn  al -Khattab.  (Beirut:Dar an-Nafais,  1409 H)
--------------Mabahis fi al-Iqtishad al-Islami min Ushulih al-Fiqhiyah. (Beirut: Dar an-Nafais 2000).
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008)
Pudji  M,ulyono  dan  Djaali, Pengukuran  dalam  Bidang  Pendidikan,
(Jakarta:Grasindo,2007)
Rochaety, Metode Penelitian Bisnis,( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009.). Rosalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2015) Rasyid Sulaiman, Fiqh Sunnah. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014) Sujarweni  Wiratna, Metodologi  Penelitian,  (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,
2014).
Sujiono Anas,Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarata : Rajawali Pers, 2009)
------------------Pengantar  Evaluasi  Pendidikan,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2007).
Sudaryono, Dasar-dasar  Evaluasi  Pembelajaran,  (Yogyakarta:Penerbit  Graha Ilmu, 2012)
Soulaeman M.  Munandar, Ilmu  sosial  dasar  (Teori  dan  Konsep  ilmu  social),
(Bandung, PT  Refika Aditama, 2001)
Ash- Shan’ani,  Muhammad  Ibn  Ismail.tt. Subul  As-Salam,  Mesir:Muhammad  Ali Shabih
Sayyid  Abi  Bakar  Syaththa, I’anah  ath -Thalibin,  juz  4,  Mesir:Musthafa  al- Halabi.tt
Sujiono  Anas, Pengantar  Evaluasi  Pendidikan,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2007.
Sudjana Nana, Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran,( Jakarta: Bumi Aksara, 2010)