## Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945
Rudy
Bagian Hukum Tata Negara  Fakultas Hukum Universitas Lampung Email : rudy.1981@fh.unila.ac.id

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk melacak bentuk-bentuk kedaulatan dalam UUD 1945. Untuk  mencapai  tujuan  dari  penulisan  ini,  akan  diuraikan  teori-teori  kedaulatan sebagai  alat  analisis  terhadap  pembukaan  dan  batang  tubuh  UUD  1945.    Setelah menguraikan  teori-teori  kedaulatan,  pembukaan  dan  batang  UUD  1945  dibedah secara  substansi  untuk  melacak  bentuk-bentuk  kedaulatan  dalam  UUD  1945. Pembukaan  UUD  1945  memberikan  bentuk-bentuk  kedaulatan  yang  dinyatakan dengan jelas dalam kalimat-kalimat seperti “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa”  dan  “Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat”.    Oleh karena  itu  dilihat  dari  pembukaan  UUD  1945,  bentuk  kedaulatan  rakyat  dan kedaulatan  tuhan  tercermin  jelas  bagi  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Ketentuan UUD  1945  dalam  batang  tubuhnya  terutama  dalam  hal  pembagian  kekuasaan menegaskan  dasar  kedaulatan  rakyat  yang  dianut  oleh  konstitusi  kita.    Dalam konteks  ini  bentuk  kedaulatan  rakyat  harus  menjadi  acuan  dalam  membaca konstitusi  kita.    Dalam  hubungannya  dengan  kedaulatan  rakyat,  konstitusi  kita menyandingkannya  dengan  negara  hukum  sehingga  sangatlah  tepat  jika  NKRI mempunyai dasar kedaulatan rakyat dalam koridor kedaulatan hukum. Konstitusi dan  kedaulatan  rakyat  sangat  berkaitan  erat  karena  hakikinya  konstitusi merupakan  suatu  bentuk  hukum  dari  konsepsi  kedaulatan  rakyat.  Dalam  konsep ini, kedudukan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan hal  yang sangat penting karena hukum akan selalu berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam  suatu  negara.  Kedaulatan  rakyat,  konstitusionalisme,  dan  kedaulatan hukum  kemudian  melahirkan  apa  yang  disebut  sebagai  negara  hukum  berdasar pada  demokrasi  konstitusional  atau constitutional  democracy .    Demokrasi konstitusional ini pun mempunyai dasar kedaulatan tuhan dalam ruh-nya.
Kata kunci : kedaulatan dan UUD Tahun 1945
I. Pendahuluan
Kedaulatan,  bahasa  Latinnya supremus , bahasa Inggrisnya
sovereignty, bahasa  Italianya  disebut sovranita yang  berarti  tertinggi.
Kedaulatan  dalam  bahasa  Arab daulah , daulat yang artinya kekuasaan.  Kedaulatan  dari  berbagai bahasa  itu  dapat  diartikan  sebagai wewenang satu kesatuan politik. 1
1 Jimly  Asshidiqie, Pokok-Pokok  Hukum Tata  Negara  Indonesia:  Pasca  Reformasi ,
Kedaulatan adalah konsep mengenai  kekuasaan  tertinggi  dalam negara.  Kedaulatan  menurut  Jack  H. Nagel  sebagaimana  dikutip  Jimly Asshiddiqie 2 mempunyai  dua  arti penting  meliputi  lingkup  kekuasaan dan  jangkauan  kekuasaan.  Lingkup
(Jakarta:  PT  Bhuana  Ilmu  Populer,  2008), hlm. 158.
2 Jimly  Asshiddiqie, Gagasan  Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya  di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 9.
kedaulatan  mencakup  aktivitas  atau kegiatan  dalam  fungsi  kedaulatan,
sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan. Konsep kedaulatan dalam alam pikiran modern pertama kali dikemukakan  oleh  Jean  Bodin. Selanjutnya, konsep ini terus berkembang  dan  tercatat  beberapa nama  penting  disinggung  setiap  kali berbicara  tentang  Kedaulatan,  yaitu Thomas  Hobbes,  George  Jellinek, John  Locke  dan  Jean  Jacques Rousseau. Konsep tersebut dikembangkan  sebagai  reaksi  atas kekuasaan  yang  terlalu  besar  dari kaum  penguasa  negara  dan  gereja,
khusus  pada  abad  pertengahan  di Eropa. Kedaulatan menurut Jean Bodin  mempunyai  3  sifat  pokok yaitu: 3 1. Absolute  atau  Absolut.  Artinya kedaulatan  tersebut  tidak  ada terbatas,  sebab  apabila  terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap.
2. Indivisible  atau  tidak  terbagi. artinya kedaulatan itu tidak berasal  dari  kekuasaan  lain  yang lebih  tinggi  dan  hanya  satu- satunya kekuasaan yang tertinggi;
3. Permanent  atau  Abadi.  Permanen artinya  kedaulatan  yang  tetap  ada selama negara itu masih berdiri; Jimly Asshidiq 4 menyimpulkan bahwa  kedaulatan  adalah  sebagai kekuasaan  yang  tertinggi  dalam suatu  negara  atau  kesatuan  yang tidak  terletak  dibawah  kekuasaaan lain.
3 Menurut  Bodin,  setiap  entitas  politik  yang berdaulat mempunyai otoritas yang absolute, indivisible,  and  permanent,  lihat    Scott Gordon,
Controlling the state: constitutionalism  from  ancient  Athens  to today, (Harvard University Press, paperback edition, 2002), hlm. 22
4 Ibid .
Di  Indonesia,  perdebatan  mengenai gagasan  kedaulatan  rakyat  sudah mengemuka jauh sebelum penyusunan UUD 1945. Baik Soekarno  melalui  majalah  Fikiran Ra’jat dan Soeloeh Indonesia Moeda, maupun Hatta melalui majalah Daoelat Ra’jat sudah mengemukakan gagasan  kedaulatan  rakyat  yang meliputi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. 5 Pada perkembangannya, prinsip kedaulatan rakyat inilah yang kemudian melahirkan konsep demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Dengan  berkembangnya  negara  dan dunia,  prinsip  kedaulatan  rakyat  ini kemudian  terwujud  dalam  sistem demokrasi perwakilan.
Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily Ibrahim  mengemukakan,  rakyatlah yang  dianggap  sebagai  pemilik  dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu  negara. 6 Sebagai  pemilik  dan pemegang kekuasaan, rakyat menentukan corak dan cara pemerintahan  diselenggarakan,  serta menentukan  tujuan  yang  hendak dicapai  negara. 7 Dalam  UUD  1945, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui sistem perwakilan ( representation ). Jimly  Asshidiqie menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi  biasa  juga  disebut  sistem demokrasi perwakilan ( representative democracy ) atau
5 Lihat Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan ... Op.Cit ., hlm. 2.
6 Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim, Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia , (Jakarta: PSHTN FHUI, 1983), hal. 328.
7 Jimly  Asshidiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum Tata Negara Indonesia , (Jakarta: Sekretariat Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah konstitusi, 2006),  hlm. 168.
demokrasi  tidak  langsung  ( indirect democracy ). 8
Sementara  itu  Hatta  yang mempunyai pandangan bahwa kedaulatan  rakyat  berarti  bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan  dan  negara  ada  pada rakyat, rakyat yang berdaulat, berkuasa  untuk  menentukan  cara bagaimana ia harus diperintah.
Tetapi  putusan  rakyat  yang  menjadi peraturan  pemerintah  bagi  orang semuanya  ialah  keputusan  yang ditetapkan  dengan  cara  mufakat dalam suatu perundingan yang
teratur bentuk dan jalannya. 9
Dalam  konteks  kedaulatan,
tulisan  ini  bertujuan  untuk  melacak bentuk-bentuk kedaulatan dalam
UUD  1945.    Untuk  mencapai  tujuan dari  penulisan  ini,  akan  diuraikan teori-teori  kedaulatan  sebagai  alat analisis  terhadap  pembukaan  dan batang tubuh UUD 1945.
II. Pembahasan

## 2.1. Teori Kedaulatan
Teori kedaulatan pada umumnya  terbagi  menjadi  5  teori besar  yaitu  teori  kedaulatan  tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan  negara,  teori  kedaulatan rakyat,  dan  teori  kedaulatan  hukum.
Dalam bagian ini akan diuraikan satu persatu  teori-teori  tersebut  untuk keperluan  analisis  terhadap  UUD 1945.

## 1.  Teori Kedaulatan Tuhan
Teori  ini  berkembang  pada abad  XV  atau  abad  pertengahan  di mana  pada  saat  itu  muncul  dua
8 Ibid , hal. 328.
9 Zulfikri  Suleman ,  Demokrasi  untuk
Indonesia:  Pemikiran  Politik  Bung  Hatta , (Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas,  2010), hlm. 12-13.
organisasi kekuasaan yaitu
organisasi  kekuasaan  Negara  yang dipimpin  oleh  Raja,  dan  organisasi kekuasaan gereja yang dipimpin oleh Paus.  Kedua  organisasi  ini  memiliki ideologi  yang sungguh berbeda  akan tetapi  kedua  organisasi  ini  percaya dan  mengakui  bahwa  kekuasaan tertinggi  berada  di  tangan  Tuhan. Hanya  saja  yang  menjadi  pokok permasalahannya  adalah  siapa  yang menjadi  wakil  Tuhan  di  dunia.  Oleh sebab  itu  kedua  organisasi  ini  saling memegang  teguh  masing-masing ideologi  mereka  yang  mana  dari organisasi kekuasaan Negara memandang  bahwa  yang  menjadi wakil  Tuhan  di  dunia  adalah  Raja sedangkan dari organisasi  kekuasaan gereja berasumsi bahwa yang menjadi  wakil  Tuhan  adalah  Paus. Hal  ini  terlihat  jelas  betapa  bertolak belakangnya kedua organisasi kekuasaan tersebut. Salah satu tokoh dari kedaulatan  tuhan  adalah  Thomas Aquinas yang terkenal lewat karyanya Summa Theologia. Thomas Aquinas dalam karyanya menyatakan bahwa meskipun
kedaulatan  tidak  terikat  oleh  daya paksa  hukum,  tetapi  kedaulatan tunduk  pada  hukum  tuhan  dan hukum  alam  dengan  sanksi  yang dipaksakan oleh Tuhan. 10

## 2.  Teori Kedaulatan Raja
Ajaran kedaulatan raja beranggapan  bahwa  rajalah  yang memegang kekuasaan tertinggi
negara. Pandangan ini muncul terutama  setelah  periode  sekularisasi negara  dan  hukum  di  Eropa.    Raja dalam  hal  ini  bahkan  dianggap
10 Brian  Z  Tamanaha, on  The  Rule  of  law , (Cambridge  University  Press,  2004),  hlm. 19.
sebagai  pemimpin  suci  yang  dipilih termasuk sebagai pemegang kedaulatan untuk menciptakan hukum dan sekaligus melaksanakannya. 11 Padmo  Wahjono  menyatakan kedaulatan  raja  dalam  hal  ini  dapat digabungkan dengan teori pembenaran negara yang menimbulkan kekuasaan mutlak pada  raja.  Misalnya,  teori-teori kekuasaan  jasmani  atau  teori-teori perjanjian  dari  pada  Thomas  Hobbe, ajaran  ini  sampai  pada  puncaknya pada  ajaran  yang  berslogan  “i’etat cest moi”. 12
Jika  ajaran  kedaulatan  raja pada  mulanya  dapat  diterima  oleh rakyat maka lama-kelamaan ia ditolak  bahkan  dibenci  oleh  karena sifat  raja  yang  sewenang-wenang. Rakyat tidak dapat tempat perlindungan  lagi  dari  raja  dan disana sini rakyat mulai sadar bahwa keadaan  semacam  itu  tidak  dapat dipertahankan lagi. Sejak itu mulailah  muncul  ajaran-ajaran  baru yang memberi jaminan kepada rakyat yang sewajarnya. Diantaranya adalah  ajaran  dari  monarchomachen hendak  membatasi  kekuasaan  raja. Baru kemudian muncul ajaran kedaulatan  rakyat  dari  Rousseau yang  disusul  dengan  pemberontakan rakyat. 13

## 3.  Teori Kedaulatan Negara.
Teori ini berawal dari tindakan Raja  yang  merasa  berkuasa  untuk menetapkan  agama  yang  harus  di
11 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan... Op.Cit., hlm. 10.
12 Padmo  Wahjono, Ilmu  Negara ,  (Jakarta: Indo Hill co., 1996), hlm. 155
13 Moh.  Koesnardi,  dan  Bintan  R.  Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta: Perintis Press, 1985), hlm. 107
anut  oleh  rakyatnya,  karena  Raja berasumsi bahwa ia tidak bertanggung  jawab  kepada  selain Tuhan. Sehingga rakyat yang tadinya berasumsi  sama  dengan  Raja  yaitu hukum  yang  harus  di  taati  adalah hukum Tuhan, sekarang justru berganti haluan yaitu bahwa negaralah yang harus ditaati. Negaralah satu-satunya yang berwenang menciptakan dan menetapkan  hukum.  Di  luar  Negara tidak  ada  satu  orang  pun  yang berwenang  menetapkan  hukum.  Dan dari sinilah awal dari teori kedaulatan  Negara,  di  mana  Negara adalah  satu-satunya  sumber  hukum yang  memiliki  kekuasaan  tertinggi atau  kedaulatan.  Tokoh  dari  paham Kedaulatan  Negara  adalah  Jellinek, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes.
Menurut
Jellinek, hukum adalah  penjelmaan  kehendak  negara, jadi  hukum  diciptakan  oleh  negara, dengan demikian satu-satunya sumber hukum adalah negara. Masih menurut Jellinek ,  adat  kebiasaan dapat menjadi hukum, apabila negara telah menetapkan sebagai hukum. 14 Thomas Hobbes dalam mengemukakan  teorinya  berangkat dari  perjanjian  antar  individu  untuk melahirkan  suatu  negara.  Perjanjian antar  individu  yang  terkenal  dengan teori  kontrak  negara  ini  yang membedakan pandangan antara Hobbes dengan Bodin. Dalam perjanjian  itu,  para  individu  yang selalu  bertikai  itu  menyerahkan semua  hak  mereka  kepada  negara.
Ini  berarti  perjanjian  yang  dilakukan bukan antara individu dengan negara, sebab  negara  adalah  buah  dari perjanjian  itu,  dan  tidak  mempunyai
14 Soehino, Ilmu Negara, (Liberty,
Yogyakarta, 2000), hlm 155.
kewajiban  apapun  terhadap  para individu. 15 Paham ini melahirkan absolutisme  negara,  dan  absolutisme negara  ini  diperkuat  dengan  teori kontrak  negara  tersebut.  Hobbes bukan tidak menyadari jika absolutisme ini dapat saja disalahgunakan oleh penguasa. Untuk  itu  ia  menyatakan  penguasa masih  mempunyai  kewajiban  untuk bertanggung  jawab  kepada  Tuhan, karena kekuasaan  yang  diperolehnya berasal  dari  Tuhan,  bukan  dari masyarakat.  Landasan  moral  inilah satu-satunya  pembatas  yang  dapat menghindarkan negara dari kesewenang-wenangan. 16 4.  Teori Kedaulatan Rakyat Teori kedaulatan rakyat bertolak dari persepsi bahwa sesungguhnya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara bukan penguasa. Tokoh–tokoh teori kedaulatan rakyat adalah John  Locke, Montesquie, dan Jean Jacque Rosseau. Teori kedaulatan  rakyat  lahir  sebagai reaksi  dari  teori  kedaulatan  raja  dan teori kedaulatan negara yang melahirkan absolutisme karena penguasa cenderung mempertahankan  dan  memperluas kekuasaannya. Kekuasaan negara dalam
konteks  teori  kedaulatan  negara tidaklah  tak  terbatas.  Kekuasaan yang dimiliki negara datang dari para individu  yang  membuat  perjanjian, bukan  dari  Tuhan  seperti  teori Hobbes.  Jika  Hobbes  berpendapat bahwa  individu-individu  senantiasa bertikai,
Locke sebaliknya mengatakan bahwa manusia itu pada
15 Scott Gordon, op. cit., hlm. 25
16 Ibid.
awalnya  hidup  dalam  kedamaian. Situasi  ini  baru  berubah  setelah manusia mulai diperdayai oleh materi,  termasuk  masalah  tanah. Untuk  melindungi  hak  milik  inilah yang membuat para individu bersepakat  mendirikan  negara.  Hak milik ini meliputi pula hak-hak asasi manusia  yang  paling  utama,  seperti hak untuk hidup dan kebebasan. Para individu yang mengadakan perjanjian tersebut kemudian menyerahkan  hak-haknya  kepada negara, dan sebagai  konsekuensinya, pembatasan  kekuasaan  negara  harus dicantumkan  dalam  suatu  naskah dasar  perjanjian  masyarakat  yang sering disebut sebagai legez fundamentalis . Legez  fundamentalis
ini  yang  kemudian  berkembang pengertiannya menjadi konstitusi. Sementara  itu,  Jean  Jacques Rousseau merupakan ahli hukum tata negara yang menentang keras absolutisme negara. Menurutnya: 17
In  the  ideal  social  collectivity,  the opinions,  interests,  and  preferences of individuals are amalgamated into the "general will," which is the only legitimate sovereign authority- legitimate  because  it  contains,  and transcends, the wills of the individual  members.  In  such  a regime, laws that are in accordance with  the  general  will  are  not coercive, and they are never unjust, for  no  one  can  coerce  or  be  unjust to one self.
Setiap individu memiliki kehendaknya  sendiri,  tetapi  di  sisi lain  juga  ada  kepentingan  para individu  untuk  menjaga  hubungan sosial.  Hal  terakhir  ini  disebut kehendak  umum  atau general  will ( volonte  generale ).  Tugas  negara adalah menjalankan kehendak umum
17 Scott Gordon, op. cit., hlm. 31
dari  rakyat  itu.  Ini  berarti  kehendak rakyat  identik  dengan  kehendak negara. Rakyat yang memiliki negara, bukan  penguasa.  Rakyatlah  pemilik kedaulatan. Selain volonte generale terdapat  pula volonte  de  tous yang menurut Rosseau hanya dipergunakan oleh rakyat seluruhnya sekali  saja  waktu  Negara  hendak dibentuk melalui perjanjian masyarakat.  Maksud volunte  de  tous
ini  untuk  memberikan  dasar  agar supaya  Negara  dapat  berdiri  abadi, karena  ini  merupakan  kebulatan kehendak, dan jika Negara itu sudah berdiri,  pernyataan  setuju  tidak  bisa ditarik  kembali.  Untuk  selanjutnya volunte  de  tous ini  sudah  tidak dipakai  lagi,  karena  jika  setiap keputusan  harus  dilakukan  dengan suara bulat, maka roda pemerintahan tidak dapat berjalan. 18
Meskipun  demikian,  Rosseau tidak  menyetujui  jika  penyerahan kewenangan  rakyat  pada  penguasa atau  negara  adalah  wujud  dari penyerahan  hak  dan  kebebasan belaka.    Kontrak  sosial  bermakna penyerahan untuk mewujudkan kebebasan itu sendiri.  Kontrak sosial menghidupkan  tatanan  pemerintahan dan struktur kenegaraan  yang teratur sekaligus menepis kegundahan filosofis  yang  mendera  rakyat  di  era
state of nature . 19

## 5. Teori Kedaulatan Hukum
Teori  ini  menyatakan  bahwa yang  memiliki  kekuasaan  tertinggi dalam  suatu  negara  ialah  hukum,
18 Lihat  Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily Ibrahim, Hukum  Tata  Negara  Indonesia , Ctk  Ketujuh,  (Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum Tata  Negara  FH  UI  dan  CV  Sinar  Bakti, 1988), hlm. 126.
19 Fahri Hamzah, Negara Pasar dan Rakyat , (Faham Indonesia, 2010), hlm. 26-27.
karena  itu  baik  raja,  penguasa,  dan rakyat  serta  negara  sendiri  tunduk terhadap  hukum.  Hugo  Krabbe sebagai  salah  seorang  ahli  yang mempelopori  aliran  ini  berpendapat bahwa  negara  sudah  seharusnya negara  hukum  ( rechstaat )  dan  setiap tindakan  negara  harus  didasarkan pada  hukum  atau  harus  dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. 20
Menurut  Krabbe yang  menjadi sumber  hukum  adalah  rasa  hukum, yang  terdapat  di  masyarakat.  Rasa hukum  ini  dalam  bentuknya  masih sederhana  atau  primitif,  dan  dalam bentuknya  yang  telah  maju  disebut kesadaran hukum Kalau diperhatikan lebih  jauh  ke  belakang,  konsep kedaulatan  yang  didasarkan  pada hukum  ini  adalah  suatu  reaksi  atas prinsip ajaran teori kedaulatan negara. 21

## 2.2.  Pembukaan UUD 1945

## PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e )
Bahwa  sesungguhnya  Kemerdekaan itu  ialah  hak  segala  bangsa  dan  oleh sebab  itu,  maka  penjajahan  di  atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai  dengan  perikemanusiaan  dan peri-keadilan.
Dan  perjuangan  pergerakan  kemer- dekaan  Indonesia  telah  sampailah kepada  saat  yang  berbahagia  dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat  Indonesia  ke  depan  pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia,  yang  merdeka,  bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas  berkat  rakhmat  Allah  Yang Maha  Kuasa  dan  dengan  dido- rongkan oleh keinginan luhur,
20 Soehino, op. cit., hlm. 156-158
21 Ibid.
supaya  berkehidupan  kebangsaan yang  bebas,  maka  rakyat  Indonesia menyatakan  dengan  ini  kemerde- kaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan    kesejahteraan umum,      mencerdaskan      kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial,  maka  disusunlah Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia itu  dalam  suatu  Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara  Republik  Indonesia  yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar  kepada  Ketuhanan  Yang
Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil dan  beradab,  Persatuan    Indonesia dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  Per- musyawaratan/Perwakilan,  serta  de- ngan  mewujudkan  suatu  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memberikan bentuk-bentuk kedaulatan  yang  dinyatakan  dengan jelas  dalam  kalimat-kalimat  seperti “Atas  berkat  rahmat  Allah  yang Maha Kuasa” dan “Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan
rakyat”.  Oleh karena itu dilihat dari pembukaan  UUD  1945,  bentuk kedaulatan  rakyat  dan  kedaulatan tuhan  tercermin  jelas  bagi  dalam Pembukaan UUD 1945.

## 2.3.  Batang Tubuh UUD 1945

## BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
(1)  Negara  Indonesia  ialah   Negara Kesatuan , yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang Dasar.***)
(3) Negara  Indonesia adalah negara hukum. ***)

## BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN  RAKYAT
Pasal 2
(1)  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  terdiri  atas  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang .****)
Pasal 6A
(1)  Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***).

## BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

## Pasal 19
(1)  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **) (2)  Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)
(3)   Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)
Ketentuan  UUD  1945  dalam batang  tubuhnya  terutama  dalam  hal pembagian  kekuasaan  menegaskan dasar  kedaulatan  rakyat  yang  dianut oleh  konstitusi  kita.    Dalam  konteks ini  bentuk  kedaulatan  rakyat  harus menjadi  acuan  dalam  membaca konstitusi kita.  Dalam hubungannya dengan  kedaulatan  rakyat,  konstitusi kita menyandingkannya dengan negara  hukum  sehingga  sangatlah tepat  jika  NKRI  mempunyai  dasar kedaulatan  rakyat  dalam  koridor kedaulatan hukum.

## III.  Simpulan
Konstitusi dan kedaulatan rakyat  sangat  berkaitan  erat  karena hakikinya konstitusi merupakan suatu  bentuk  hukum  dari  konsepsi kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya rakyat menyelenggarakan  kedaulatan  yang dimilikilinya  melalui  wakilnya.  Di sisi  lain,  teori  kedaulatan  hukum menyatakan  bahwa  yang  memiliki kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu negara  ialah  hukum,  karena  itu  baik raja,  penguasa,  dan  rakyat  serta negara  sendiri  tunduk  terhadap hukum. Konsep kedaulatan ini kemudian  melahirkan  negara  hukum yang mempunyai unsur utama bahwa setiap tindakan negara harus didasarkan  pada  hukum  atau  harus dapat  dipertanggungjawabkan  pada hukum.
Dalam  konsep  ini,  kedudukan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan  hal  yang  sangat  penting karena hukum akan selalu berdasarkan konstitusi sebagai
hukum  tertinggi  dalam  suatu  negara. Dengan  kata  lain,  segala  tindakan atau  perilaku  seseorang  maupun
penguasa  berupa  kebijakan  yang tidak  didasarkan  atau  menyimpang konstitusi,  berarti  tindakan  tersebut adalah inkonstitusional.
Dari  perspektif  negara  sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi  menetapkan  bagaimana kekuasaan  dibagi  antara  beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan  ini  bekerja  sama  dan menyesuaikan  diri  satu  sama  lain, dan  merekam  hubungan-hubungan kekuasaan  dalam  suatu  negara. 22 Kedaulatan rakyat, konstitusionalisme,  dan  kedaulatan hukum  (negara  hukum)  kemudian melahirkan  apa  yang  disebut  sebagai negara hukum berdasar pada demokrasi konstitusional atau constitutional democracy .
Demokrasi  konstitusional  ini  pun mempunyai  dasar  kedaulatan  tuhan dalam ruh-nya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan  Rakyat  dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia . (Jakarta: PT
Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 1994). _______________. Pengantar  Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia . (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi, 2006). 22  Dahlan  Thaib,  Jazim  Hamidi  dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi ,  (Jakarta:  PT  Raja  grafindo,
1999), hlm. 9.
_______________. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia:  Pasca  Reformasi . (Jakarta:  PT  Bhuana  Ilmu Populer, 2008). Gordon, Scott. Controlling the State: Constitutionalism from Ancient  Athens  to  Today. (Harvard University  Press,
paperback edition, 2002).
Tamanaha,  Brian  Z. on  The  Rule  of
Law .  (Cambridge  University Press, 2004).
Wahjono,  Padmo. Ilmu  Negara . (Jakarta: Indo Hill co., 1996). Koesnardi,  Moh.  dan  Bintan  R.
Saragih, Ilmu Negara,
(Jakarta: Perintis Press,
1985).
Soehino.  Ilmu  Negara.  (Liberty, Yogyakarta, 2000). Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim. Hukum Tata Negara Indonesia , Ctk Ketujuh.
(Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum Tata  Negara  FH  UI  dan  CV
Sinar Bakti, 1988).
Hamzah,  Fahri. Negara  Pasar  dan
Rakyat .  (Faham  Indonesia,
2010).
Suleman,  Zulfikri. Demokrasi  untuk Indonesia:  Pemikiran  Politik Bung Hatta . (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
Thaib,  Dahlan,  Jazim  Hamidi  dan
Ni’matul  Huda. Teori  dan Hukum  Konstitusi .  (Jakarta:
PT Raja grafindo, 1999).