Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Conflict, Traditional, and Family Resistance: The pattern of Dispute Resolution in Acehnese Community According to Islamic Law
Mursyid Djawas Sri Astuti A. Samad Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: mursyidmandar@ar-raniry.ac.id sriastuti@ ar-raniry.ac.id

## Abstract
This study discusses the resolution of disputes through adat and  family  security  in  Acehnese  society  according  to Islamic  law.  The  problems  examined  are  the  pattern  of resolving  family  conflicts  through  adat  mechanisms  in Aceh; The relationship between resolving conflicts through adat and family resilience in Aceh and a review of Islamic law  towards  resolving  family  conflicts  through  adat  in Aceh.  This  study  uses  a  qualitative approach,  which is  to explain,  describe,  and  analyze  in-depth  the  results  of research.  Data  collection  techniques  used  were  literature study and interviews with informants. While the data were analyzed  using  Islamic  legal  theory  and  traditional  law. This research concludes that there are several patterns for example involving various parties such as Jurong, Keuchik, Tuha Peut, Teungku Imum, Imum Mukim, and the place of dispute  resolution  at  meunasah  sometimes  at  Keuchik's house.  There  is  a  close  relationship  between  resolving disputes  through  adat  and  family  resilience,  meaning  that many  family  problems  that  are  resolved  through  adat mechanisms do not go through formal legal avenues. Then the dispute resolution is in line with Islamic law which is included in the urf category with a review of the benefits.

## Keyword:  Dispute  Resolution,  Customs,  Family  Resilience,  and
Islamic Law
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Konflik, Adat dan Ketahanan Keluarga: Pola Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam
Mursyid Djawas Sri Astuti A. Samad Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: mursyidmandar@ar-raniry.ac.id sriastuti@ ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Kajian  ini  membahas  mengenai  penyelesaian  sengketa melalui adat dan ketahanan keluarga dalam masyarakat Aceh menurut  hukum  Islam.  Masalah  yang  dikaji  adalah,  Pola penyelesaian  konflik  keluarga  melalui  mekanisme  adat  di Aceh;  Relasi  antara  penyelesaian  konflik  melalui  adat dengan  ketahanan  keluarga    di  Aceh  dan  Tinjauan  hukum Islam terhadap penyelesaian konflik keluarga melalui adat di Aceh.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif, yaitu  untuk  menjelaskan,  menguraikan  dan  menganalisis secara mendalam hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara dengan informan.  Sedangkan  data  dianalisis  dengan  menggunakan teori  hukum  Islam  dan  hukum  adat.  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  pola  ada  beberapa  misalnya melibatkan  berbagai  pihak  seperti Jurong,  Keuchik,  Tuha Peut, Teungku Imum, Imum Mukim dan tempat penyelesaian sengketa di meunasah terkadang di rumah Keuchik. Terdapat hubungan  yang  erat  antara  penyelesaian  sengketa  melalui adat dengan ketahanan keluarga, maksudnya banyak masalah keluarga  yang  diselesaikan  melalui  mekanisme  adat  tidak menempuh  jalan  hukum  formal.  Kemudian  penyelesaian sengketa  tersebut  selaras  dengan  hukum  Islam  yakni termasuk kategori urf dengan tinjauan maslahat.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Adat, Ketahanan Keluarga dan Hukum Islam

## Conflict, Traditional, and Family Resistance
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Saat  ini  ketahanan  keluarga  menjadi  sorotan  yang  cukup serius,  bahkan  media  nasional  memuat  berita  “Indonesia  Darurat Perceraian”.  Realitas  ini  disebabkan  karena  setiap  tahun  terjadi peningkatan  angka  perceraian  15-20%,  sedangkan  gugatan perceraian pada 2010 jumlahnya; 285.184 kemudian 2015 menjadi 347.256,  bahkan  pertengahan  2017  jumlah  perceraian  sudah mencapai  1.626  kasus.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  1  jam  ada  40 kasus  perceraian  terjadi  dan  menyebabkan  di  Indonesia  menjadi yang tertinggi angka perceraiannya di Asia Pasifik. Menariknya 70% justru  gugutan  cerai  berasal  dari  pihak  istri  sedangkan  30%  dari pihak suami. Faktor penyebabnya adalah ketidak harmonisan, tidak ada tanggung jawab, pihak ketiga dan masalah ekonomi. 1
Perceraian hanya salah satu bentuk konflik dalam keluarga, belum  lagi  masalah  konflik  dalam  pernikahan  ( syiqaq ) ; berupa konflik pemberian nafkah, pergaulan dalam rumah tangga;  konflik dalam pembagian harta bersama ( gono gini ) dan harta waris ( tirkah ) berupa perebutan harta bersama;  konflik dalam pengasuhan dan nafkah  anak  ( hadhanah ),  misalnya  penetapan  siapa  yang  berhak mengasuh;  konflik  dalam  persoalan  waqaf,  hibah,  dan  wasiat,  dan lain- lain yang terkait dengan kehidupan keluarga. 2
Salah  satu  langkah  pemerintah  untuk  menekan  angka percerian  dan  penumpukan  perkara  di  pengadilan  adalah  dengan diterbitkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  mediasi. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  menegaskan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang  lebih  cepat  dan  murah,  serta  dapat  memberikan  akses  yang lebih  besar  kepada  para  pihak  menemukan  penyelesaian  yang memuaskan  dan  memenuhi  rasa  keadilan. 3 Proses  mediasi  yang berperkara  di  pengadilan  juga  merupakan  kewajiban  yang  harus dilakukan  oleh  hakim,  namun  kenyataannya  mediasi  gagal  dan akhirnya pihak yang berperkara tetap pada gugatan masing-masing
1 Media.com, Indonesia Darurat Perceraian! Selasa, 20 September 2016, diakses, 12 September 2017. Republika, 1.626 Wanita Menjanda di Paruh 2017, Jumat, 21 Juli 2017.
2 Alamsyah,  Resolusi  Konflik  Keluarga  Berbasis  Kearifan  Lokal  Islam Nusantara, Analisis: Jurnal  Studi Keislaman , Volume XII, Nomor  2, Desember 2012, hlm. 394.
3 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahmakah Agung Republik Indonesia.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang berakhir pada perceraian. Akibatnya ketahanan keluarga tidak dapat dipertahankan padahal ini merupakan hal yang sangat urgen dalam  menjaga  keutuhan  pernikahan.  Ketahanan  keluarga merupakan  keuletan  dan  ketangguhan  serta  kemampuan  fisik- materiil  dan  psikis-mental  spiritual  sebuah  keluarga  pada  kondisi dinamik  guna  hidup  mandiri  dan  mengembangkan  keluarga  untuk hidup harmonis. 4
Oleh  karena  itu,  salah  satu  langkah  untuk  tetap  menjaga keutuhan  dan  ketahanan  keluarga  adalah  dengan  jalan  resolusi konflik  dan  sengketa  dengan  menggunakan  instrumen  mediasi  di luar  pengadilan  atau  non  litigasi.  Mediasi  atau  resolusi  konflik  di luar  pengadilan  tetap  bertahan  dan  dipraktekkan  oleh  masyarakat yang berbasis adat atau urf (kearifan lokal). Hampir setiap etnis dan suku bangsa di Indonesia memiliki pola dan mekanisme tersendiri mampu  merajuk  konflik  yang  telah  pecah,  kembali  kepada perdamaian sehingga terjadi ketahanan keluarga, bangsa dan negara.
Misalnya,  di  Maluku  peselisihan  di  dalam  suatu  keluarga atau  marga,  kepala  marga  yang  bertanggungjawab  atas  proses penyelesaian.  Dewan  Adat  di  Maluku  diketuai  oleh  Raja  yang memiliki otoritas yang tinggi di Sao (desa). Ketika perselisihan lebih serius  atau  antar  marga,  otoritas  Raja  biasanya  diperlukan.  Raja boleh  memilih  untuk  bertindak  sendirian  atau  di  dewan  dengan kepala  soa,  yang  juga  merupakan  pengurus  adat  (dikenal  dengan nama saniri negeri ). 5
Sementara  itu  ada  pula  tradisi  “ Adat  Badamai-Baakuran ” untuk  menciptakan  perdamaian  jika  terjadi  perselisihan  dalam masyarakat Banjar baik yang di Propinsi Kalimantan Selatan, yang dikenal  dengan  istilah Pambakal (Kepala  Desa).  Mereka  lebih terhormat memilih cara kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa, menjaga tatanan harmoni dan tidak melanggar kearifan tradisional. 6
Masyarakat  Madura  juga  mengenal  pola  penyelesaian
4 Valentina  Siwi  Saridewi,  Armaidy  Armawi  dan  Djoko  Soerjo, Penggunaan  Teknologi  Informasi  Komunikasi  dalam  Manejemen  ASI  bagi  Ibu Bekerja  Guna  Menjaga  Ketahanan  Keluarga (Studi  Pada  Anggota  Grup Facebook Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia), Jurnal Ketahanan Nasional, UGM, Vol. 22, No 1, April 2016, hlm. 80.
5 Laporan World  Bank,  Memahami Mekanisme Peradilan Non-Negara:
Tipologi & Proses Sengketa, 2016, hlm. 18.
6 Alamsyah, Resolusi Konflik…., hlm. 404.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
konflik berbasis adat yang dilakukan oleh kalebun (kepala desa) dan kiyai  sebagai  tokoh  lokal.  Demikian  pula  di  Jawa,  kepala  desa, kepala  dusun  dan  dibantu  oleh  tokoh  agama  melalui  media musyawarah dapat menyelesaikan konflik. Pada proses musyawarah ini menggunakan nilai dalam filosofi Jawa siro yo ingsun, ingsun yo siro (Jawa Timur), alon-alon asal kelakon (Jawa Tengah). 7 Filosofi kehidupan  ini  mampu  mendamaikan  konflik  yang  terjadi  dalam masyarakat  dengan  mekanisme  peradilan  adat  yang  terbukti  lebih dipilih ketimbang hukum negara atau melalui litigasi.
Di    Minangkabau  ada lembaga Nagari yang  dipimpin  oleh Wali  Nagari yang  berfungsi  mendamaikan  konflik  yang  terjadi dalam  masyarakat,  misalnya  konflik  tentang sako dan pusako . Kedudukan Wali  Nagari yang  merupakan  pucuk  dari  dewan penghulu hanya didahulukan “selangkah” saja dan ditinggikan cuma “seranting”  saja.  Nagari  dan Wali  Nagari adalah  lembaga  dan pemimpin  hukum  geneologis,  teriorial,  memiliki  pemimpin  yang berjenjang secara geneologis. 8
Sedangkan  dalam  masyarakat  Aceh  juga  mengenal mekanisme  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  oleh keuchik (kepala  desa), tuha  peut (semacam  LMD), teungku  imum (imam desa), imum mukim (kepala kemukiman di atas desa). Tokoh-tokoh gampong  atau  perangkat  desa  tersebut  menggunakan  pola penyelesaian  seperti diyat (denda), suloh (perdamaian), peusijuk (tepung tawar) dan peumat jaroe (saling memaafkan) yang terbukti ampuh dalam menghilangkan dendam dan merajuk perdamaian. 9
7 Ahmad  Labib, Musyawarah  Kekeluargaan:  Studi  eksistensi  Peradilan Adat  di  desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Jurnal Ilmu Hukum,  Vol.  14  No.  1  Maret  2011,  hlm.  189.  Rina  Yulianti,  Sri  Maharani  dan Nurus  Zaman, Model  Peradilan  Non  Negara  (non  state  juctice)  sebagai Alternative  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  di  Kabupaten  Pamekasan, Jurnal Yustisia, Vol. 2, No. 1 Januari- April 2013, hlm. 100.
8 Yunus, Yasril, 2013. Aktor Kultural dalam Pemerintahan Terendah di Sumatera  Barat  (Posisi  Ninik  Mamak  Dalam  Struktural  Adat  dan Penyelenggaraan Pemerintahan Formal), Jurnal Humanis, Vol. XII No.1.
9 Fajri  M.  Kasim  dan  Abidin  Nurdin, Resolusi  Konflik  Berbasis  Adat: Studi  tentang  Azas  dan  Dampaknya  dalam  Membangun  Perdamaian  di Lhokseumawe, Proceding Ar-Raniry International Conference of Islamic Studies (ARICIS 1), Banda Aceh, 26-27 October 2016, hlm. 596.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  Aceh  melalui  adat cukup  kuat  secara  yuridis,  karena  didukung  oleh  Undang-Undang No.  11  tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  yang  kemudian ditindak lanjuti dengan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang diperkuat dengan Keputusan Bersama Gubernur  Aceh,  Kepolisian  Daerah  Aceh  dan  Ketua  Majelis  Adat Aceh, (2011) Tentang Penyelenggaraan Pelanggaran Peradilan Adat Gampong  dan  Mukim.  Dalam  Qanun  2008  ini  pemangku  adat memiliki kewenangan  untuk menyelesaikan 18 perkara pada tingkat gampong antara  lain  yakni;  Perselisihan  dalam  rumah  tangga; Sengketa  antar  keluarga  yang  berkaitan  dengan  harta  warisan; Perselisihan antar warga; Khalwat atau mesum; Perselisihan tentang hak milik; Perselisihan dalam keluarga; Perselisihan harta seuharkat (gono  gini);  Perselisihan-perselisihan  lain  yang  melanggar  adat istiadat (pasal 13).
Cara  penyelesaian  konflik  lebih  tepat  jika  menggunakan model-model  penyelesaian  yang  disesuaikan  dengan  kondisi wilayah serta budaya setempat. Ideal apabila penyelesaian tersebut dilakukan  atas  inisiatif  penuh  dari  masyarakat  bawah  yang  masih memegang  teguh  adat  lokal  serta  sadar  akan  pentingnya  budaya lokal  dalam  menjaga  dan  menjamin  keutuhan  masyarakat. 10 Menurut  Azyumardi  Azra  bahwa  kearifan  lokal  (adat    atau urf ) tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  mekanisme  sosio-kultural  yang terdapat  dalam  tradisi  masyarakat  Indonesia.  Tradisi  tersebut diyakini dan telah terbukti sebagai sarana yang ampuh menggalang persaudaraan dan solidaritas antar warga yang telah melembaga dan mengkristal dalam tatanan sosial dan budaya. 11
Berangkat  dari  latar  belakang  tersebut,  kajian  ini  akan menfokuskan  pada  model  resolusi  konflik  dihubungkan  dengan ketahanan  keluarga  yang  diselesaikan  dengan  mekanisme  adat dalam masyarakat Aceh dalam tinjauan hukum Islam. Kajian tentang adat atau urf dalam tinjauan hukum Islam khususnya teori maslahat ke depan menjadi studi yang menarik ditengah beberapa kasus yang mengancam ketahanan bangsa dan negara.
10 Agus  Sriyanto, Penyelesaian  Konflik  Berbasis  Budaya  Lokal, Jurnal Ibda, Vol. 5  No. 2, Jul-Desember, 2007, hlm. 8.
11 Azyumardi  Azra, Reposisi  Hubungan  Agama  dan  Negara:  Merajut Kerukunan Antarumat (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 209.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Konflik, Adat dan Ketahanan Keluarga
Kajian tentang konflik, adat dan ketahanan keluarga terfokus pada  model  penyelesaian  sengketa  menurut  hukum  Islam  telah dilakukan  oleh  beberapa  orang  baik  pada  level,  regional,  nasional maupun internasional. Franz von Benda-Beckmann and Keebet von Benda  Beckmann  bahwa  dalam  masyarakat  Minangkabau  di samping  hukum  Islam,  dan  hukum  negara,  adat  sangat  kuat  yang dapat  melakukan  peradilan  yang  dikenal  dengan  Kerapan  Adat Nagari (KAN). Beckmann menyebutnya sebagai pluralisme hukum, yakni  adanya  pilihan  penyelesaian  sengketa  atau  konflik  melalui peradilan  formal  (negara)  atau  non  formal  (adat).  Mekanisme penyelesaian melalui adat menjadi sebuah identitas tersendiri sejak masa  kolonialisme  tetap  eksis  sampai  saat  desentralisasi  dengan penuh  dinamika  dan  kontuinitas  disebabkan  perubahan  sosial politik. 12
John  R.  Bowen,  bahwa  sejak  dahulu  masyarakat  Aceh terutama di wilayah Gayo telah menyelesaikan persoalan-persoalan sosial keagamaan jalan hukum Islam juga dengan adat ( edet dalam bahasa  Gayo). 13 Hukum  Islam  akan  diselesaikan  melalui Pengadilan Agama yang kini disebut sebagai Mahkamah Syar’iyah sedangkan  hukum  adat  diselesaikan  oleh  lembaga sara  opat yang terdiri  antara  lain: Reje (berarti  penghulu  sekarang  disebut  kepala desa) dan imem ( imam ). 14
Arskal  Salim,  juga  mengakui  bahwa  adat  dalam masyarakat  Aceh  sampai  saat  ini  terus  dipraktekkan  dalam  proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (hukum non formal) yang disebut  peradilan  Adat.  Proses  penyelesaian  sengketa  ini  lebih efektif dan lebih mudah dibandingkan penyelesaian di ruang sidang. masyarakat juga memiliki kesempatan untuk memilih proses hukum sesuai  keinginan  mereka  sendiri.  Hal  inilah  yang  disebut  sebagai
12 Franz  von  Benda-Beckmann  and  Keebet  von  Benda-Beckmann, Political and Legal Transformations of  an Indonesian  Polity: The Nagari From Colonisation to Decentralisation, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2013).
13 John R. Bowen, Islam, Law and Equality in Indonesia: An Antropology of Public Reasoning, (United Kingdom: Cambrigde University Press, 2003).
14 Darmawan,  Peranan Sara  Opat dalam  Masyarakat  Gayo, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, No. 50 Edisi April 2010, hlm. 100.

## Conflict, Traditional, and Family Resistance
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pluralisme  hukum,  yang  mengakui  sistem  hukum  adat  di  samping hukum negara. 15
Nufiar, menegaskan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran hukum melalui lembaga adat tidak hanya pada perkara keluarga atau perdata tetapi juga pidana misalnya khalwat yang dapat diselesaikan secara  adat.  Menurutnya  bahwa  lembaga  adat  di  Pidie  melakukan praktek  penyelesaian  pelanggaran  hukum  khalwat  hal  ini dimungkinkan  sebab  didukung  oleh  landasan  yuridis  yaitu  Qanun Nomor 9 dan 10 Tahun 2008 tentang adat istiadat dan lembaga adat. Sanksi  yang  biasa  diberikan  kepada  pelanggaran  Khalwat tersebut misalnya,  nasehat,  pembinaan,    teguruan,  denda  bahkan  ada  yang diasingkan dan dinikahkan. 16
Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin menulis tentang  resolusi konflik  berbasis  adat  di  Aceh  khususnya  azas  dan  dampaknya  bagi pembangunan perdamaian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa azaz  dalam  penyelesaian  konflik  berbasis  adat  adalah  memelihara persaudaraan tidak menimbulkan dendam,  cepat, murah, musyawarah dan mufakat, ikhlas dan suka rela, penyelesaian damai, tanggung  jawab  dan  kesetaraan  di  depan  hukum.  Sedangkan dampaknya  yang  ditimbulkan  dalam  membangun  perdamaian adalah  reintegrasi  sosial,  pembangunan  ekonomi,  stabilitas  politik dan  revitalisasi  pendidikan  di  Aceh. Penelitian  ini  menjelaskan menemukan  dan  menjelaskan  data  tentang  perdamaian  dari  kasus perkelahian  (2010),  kasus  sengketa  batas  tanah  antara  warga (2011). 17
Berbeda  dengan  kajian  sebelumnya,  studi  ini  lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa melalui adat dan ketahanan keluarga  dalam  masyarakat  Aceh  menurut  hukum  Islam.  Tiga masalah  utama  yang  dikaji  adalah,  pola  penyelesaian  konflik keluarga melalui mekanisme adat di Aceh; relasi antara penyelesaian konflik  melalui  adat  dengan  ketahanan  keluarga    di  Aceh  dan
15 Arskal  Salim, Adat and Islam in Contemporery Aceh: Coexistence or Constentasi ? Paper presented at the International Conference on “Adat Law 100 years on: Towards a new interpretation?” organized by Van Vollenhoven Institute, Leiden University, on 22-24 May 2017. Arskal Salim, Contemporary Islamic law in  Indonesia:  Sharia  and  Legal  Pluralism, (United  Kingdom:  Edinburgh University Press, 2015).
16 Nufiar, Pola Penyelesain Jarimah Khalwat Melalui Lembaga Adat di Kabupaten Pidie, Banda Aceh: Disertasi PPs UIN Ar-Raniry, 2017, hlm. 230-239.
17 Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Resolusi Konflik..., hlm. 596.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tinjauan  hukum  Islam  terhadap  penyelesaian  konflik  keluarga melalui  adat  di  Aceh.  Kajian  ini  dianggap  berbeda  karena menghubungkan antara konflik keluarga yang diselesaikan melalui mekanisme adat dan dihubungkan dengan ketahanan keluarga yang dianalisis dengan perspektif hukum Islam.

## Adat dalam Tinjauan Hukum Islam
Di Indonesia dialektika hukum adat dan hukum Islam terus berkelit kelindang sejak masa sebelum kemerdekaan sampai saat itu. Di  beberapa  suku  bangsa  antara  kedua  sistem  hukum  ini  menjadi bagi  bagian  integral,  misalnya  dalam  masyarakat  Gorontalo  yang mengenal pepatah, Adati hula-hulaa to sara’i, sara’i hula-hulaa to Qur’ani” yang  diartikan  sebagai  “adat  bersendi  syarak,  syarak bersendi Kitabullah. 18 Di  Minangkabau yang dikenal dengan “ adat basandi  syarak,  syarak  basandi  kitabullah ”  (adat  bersendikan syari’at,  syariat  bersendikan  kitabullah). 19 Demikian  suku  bangsa Aceh  dalam hadih  maja , “ hukom  ngon  adat  lagee  zat  ngon  sifuet, (agama  dan  adat  seperti  zat  dan  sifat,  tidak  dapat  dipisahkan  satu sama lain). 20
Di  Aceh  telah  dilakukan  kodifikasi  hukum  Islam  yang diperpegani oleh masyarakat Muslim yaitu; Qanun Al-Asyi atau Adat Meukata  Alam .  Qanun  ini  merupakan  undang-undang  Kesultanan Aceh  Darusslam  yang  dibuat  pada  masa  Sultan  Iskandar  Muda (1607-1636  M)  yang  merujuk  pada  fiqih  Syafi’i  sebagai  mazhab yang  mayoritas  dianut  oleh  masyarakat  Aceh.  Aceh  mencapai kegemilangan  pada  masa  Iskandar  Muda  juga  bergelar  Mahkota Alam yang diambil dari nama lain qanun tersebut yang ditulis dalam bahasa  Arab  Jawi  (Arab  Melayu). 21 Qanun  al-Asyi juga  mengatur
18 Mashadi,  Realitas Adati  Hula-Hulaa  to  Sara’i,  Sara’i  Hula-Hulaa  to Qur’ani , Jurnal Al- Ulum, Volume. 12, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 215.
19 Yaswirman, Hukum  Keluarga:  Karakteristik  dan  Prospek  Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat  Matrilineal Minangkabau (Jakarta: Rajawali Persada, 2011), hlm.17.
20 T.  Ibrahim  Alfian, Budaya Aceh  dalam Perspektif  Sejarah ,  Makalah disampaikan  dalam  seminar  PKA  IV,  Banda  Aceh,  24-27  Agustus,  2002. Mohammad  Hoesein, Adat  Atjeh, (Banda  Aceh: Dinas  Kebudayaan  Provinsi Daerah Istimewa Aceh 1970), hlm. 1.
21 Muslim  Ibrahim,  Langkah-Langkah  Penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh dalam Salim Segaf al-Jufri (et.al), Penerapan Syariat Islam di Indonesia: Peluang dan Tantangan, (Jakarta: Globamedia, 2004), hlm. 178.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kewenangan qadhi , mukim, keuchik, tuha peut dan imum gampong sebagai tokoh agama dan lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk mendamaikan konflik dalam wilayahnya masing-masing.
Di  Jawa  Barat  ada Pepakem  Cirebon (1758)  yang  dipakai oleh  Kesultanan  Cirebon.  Kitab  ini  berisi  hukum  Islam  terutama dalam  bidang  pidana,  namun  kemudian  pihak  Belanda menghentikannya dengan alasan masyarakat tidak menjalankannya secara serius. Pengaruhnya tidak hanya dipakai Tanah Pasundan dan sekitarnya,  tetapi  sampai  ke  Kerajaan    Gowa,  dan  Kerajaan  Bone Sulawesi  Selatan. 22 Dalam  hukum  Adat Pepakem  Cirebon sistem pengadilannya  adalah Jaksa Pipitu . Sistem ini disebut juga dengan Pengadilan Karta yang terdiri dari tujuh jaksa. Secara kompetensi, sistem  pengadilan  ini  menangani  perkara  umum.  Perkara-perkara yang  diadili  pada  seputar  hak  kepunyaan,  hak  milik  dan  utang piutang dan perkara kejahatan. 23
Demikian  pula  di  Palembang  sejak  abad  ke  16-19  sampai awal  kemerdekaan  telah  digunakan Undang-Undang  Simboer Tjahaya . Kedudukan peraturan tersebut sebagai bagian dari sejarah kerajaan  Islam  Palembang  sekaligus  nilai  kehidupan  yang sesungguhnya  dari  rakyat  Palembang  itu  sendiri  terlihat  dari keberlakuannya di sepanjang sejarah kerajaan Palembang. Sebelum kemudian dikeluarkannya peraturan tentang penghapusan keberlakukan  hukum  adat  di  seluruh  wilayah  negara  kesatuan Indonesia. Sebagai temuan dalam tulisan bahwa sampai waktu yang lama Palembang baru mampu mengembangkan Islam pada tataran simbol  seperti  gelar-gelar  sultan,  lembaga-lembaga  kepenghuluan, bangunan mesjid dan kegiatan seremonial keagamaan lainnya. 24
Pasca kemerdekaan, dialektika dan diskursus tentang hukum adat dan hukum Islam semakin tajam, bahkan ditambah lagi hukum Barat  (terutama  Belanda). 25 Akibatnya  muncul  tiga  polarisasi  teori
22 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 59.
23 Ibi Satibi, Produk Pemikiran Hukum Islam di Kerajaan Islam Cirebon Abad Ke-18 M Studi atas Hukum Adat Pepakem), Jurnal Saintifika Islamica, Vol. 1, No. 2 Periode Juli-Desember 2014, hlm. 126.
24 Nurasiah, Pelaksanaan dan Pengamalan Hukum Keluarga Islam dalam Undang-Undang  Simboer  Tjahaya, Jurnal  Penelitian:  Medan  Agama, Edisi  17, Desember 2016, hlm. 507.
25 A.  Qodri  Azizy, Elektisisme  Hukum  Nasional:  Kompetisi  Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tentang berlakunya hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, yaitu; 1) receptie in complexu yang menegaskan bahwa hukum Islam telah diterima  secara  menyeluruh  dan  dijadikan  sebagai  rujukan  bagi persoalan-persoalan  hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  teori didukung  oleh  LWC  van  den  Berg  (1845-1927);  2) receptio , mengeritik  pandangan  pertama,  teori  ini  justru  sebaliknya  bahwa hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  hukum  adat  asli  bukan hukum  Islam,  demikian  kata  C.  Snouk  Hurgronje  (1857-1936);  3) reception  a  contrario ,  hukum  adat  dapat  dijalankan  jika  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam,  jadi  hukum  Islam  tidak tergantung  pada  hukum  adat.  Pendukung  teori  ini  adalah  Hazairin (1906-1975)  yang  menegaskan  bahwa  teori receptio adalah pandangan iblis. 26
Arskal Salim dan Bustaman-Ahmad menegaskan bahwa saat ini dan ke depan kajian tentang hukum Islam akan lebih mengarah kepada  antropologi  hukum  lebih  tepatnya  pluralisme  hukum, sosiologi  hukum, urf (adat)  dan maslahat . 27 Sebelumnya  telah dilakukan oleh Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda- Beckmann  ketika  meneliti  tentang  adat  dan  hukum  Islam  di Minangkabau. John R. Bowen ketika mengkaji tentang hukum Adat dan hukum Islam di Gayo (Aceh Tengah). Meskipun dengan istilah yang berbeda sesuai dengan latar belakang dan disiplin ilmu masing- masing, namun tetap mengacu kepada satu fokus kajian yaitu adat dan hukum Islam.
Jika  dihubungkan  dengan  kajian  tersebut  maka  adat  dalam masyarakat Aceh yang mampu menjadi media untuk mendamaikan konflik  yang  terjadi,  maka  teori reception  a  contrario yang  lebih cocok.  Dengan  kata  lain  bahwa  hukum  adat  yang  ada  dalam masyarakat Aceh tetap eksis dan berlaku sepanjang tidak bertentang dengan  hukum  Islam.  Di  dalam  terminologi  hukum  Islam  dikenal adat  atau ‘urf ,  yang  dapat  disandingkan  dengan living  law . Penyandingan ‘urf dengan living law sebagai sumber hukum dengan pertimbangan  bahwa  secara  sosiologis  dan  kultural  hukum  Islam
26 Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum...., hlm.  55-70.  Yaswirman,
Hukum Keluarga..., hlm. 63-87.
27 Kamaruzzaman  Bustaman-Ahmad, Islam  Historis:  Dinamika  Studi Islam  di  Indonesia, Edisi  Revisi, (Yogyakarta:  Jogya  Bangkit  Publisher,  2017), hlm. 214.  Kamaruzzaman  Bustaman-Ahmad, Acehnologi , (Banda Aceh:  Bandar Publishing, 2012), hlm. 1-27.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
adalah  hukum  yang  mengalir  dan  telah  berurat  akar  pada  budaya masyarakat Indonesia, karena itulah hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat ( the living law ). Di samping itu,  hukum  Islam  merupakan  entitas  agama  yang  dianut  oleh mayoritas  penduduk  Indonesia,  yang  dalam  dimensi  praksisnya hukum  Islam  telah  menjadi  bagian  tradisi  (adat)  masyarakat  yang terkadang dianggap sakral. 28
Di samping hukum adat yang dipraktekkan oleh masyarakat, dalam  hukum  Islam  juga  dikenal  prinsip  dan  teori maslahat . Maslahat mengacu  pada  prinsip  bahwa  syari’at  Islam  bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan tidak bertentangan dengan hak-hak azasi manusia. Menurut Abu Ishaq al-Syatiby maslahah terdiri dari tiga  kategori,  yaitu; daruriyat , hajiyat dan tahsiniyat . 29 Pertama , daruriyat adalah yang mutlak atau mesti ada dalam upaya manusia mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Bila Daruriyat tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak dapat diraih bahkan akan merusak maslahah itu  sendiri.  Ada  lima hal  yang  harus  dipelihara dalam  mewujudkan  kebutuhan daruriyat yaitu;  menjaga  agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal. Sebagai  contoh,  ibadah  seperti;  shalat,  zakat,  puasa  dan  haji bertujuan  untuk  melindungi  agama.  Kedua, hajiyat adalah  sesuatu yang dibutuhkan dari segi keleluasaan ( tawassu' ) dan menghilangkan  kesempitan  yang  mengarah  kepada  kesulitan ( masyaqqah ).  Akan  tetapi  rusaknya  hajiyat  tidak  sampai  merusak kemaslahatan yang ada pada tingkat daruriyat. Sebagai contoh, pada ibadah, rukhsah dalam shalat dan puasa diberikan karena sakit atau bepergian  yang  jika  tidak  diberikan  akan  memberikan  kesulitan dalam  shalat  dan  puasa.  Ketiga, tahsiniyyat adalah  mengambil sesuatu  yang  sesuai  dengan  kebaikan  adat  dan  menjauhi  keadaan- keadaan yang mengotori atau menodai sehingga menjadi aib dalam
28 Bani Syarif Maula, “Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan  Politik  di  Indonesia:  Perspektif  Sosiologi  Hukum  Tentang  Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner , Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2003, hlm. 240. Nafi Mubarak, Living law dan Urf sebagai Sumber  Hukum  Posistif  di  Indonesia, Islamica:  Jurnal  Studi  Keislaman, UIN Surabaya, Volume 11, Nomor 1, September 2016, hlm. 137.
29 Abu Ishaq Ibrahim Al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 6.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pandangan  akal. 30 Pada  konteks  ini  praktek  hukum  adat  dan maslahat dalam hukum Islam jelas memiliki kaitan yang sangat erat. Sebab  adat  istiadat  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Muslim dibenarkan oleh hukum sepanjang tidak bertentang dengan syariat, tentunya dengan memakai pendekatan maslahat.
Terkait  dengan maslahat ,  Achmad  Ali,  mantan  penasehat menteri masa Baharuddin Lopa, guru besar hukum dari Universitas Hasanuddin,  mengatakan  bahwa  dalam  perspektif  hukum,  demi keadilan  yang  setinggi-tingginyanya  seorang  hakim  diperbolehkan menyimpang  dari  undang-undang  demi  kemaslahatan  masyarakat. Hakim  juga  diberikan  kebebasan  yang  seluas-luasnya  untuk melakukan  penemuan  hukum,  sehingga  tidak  hanya  sekadar menerapkan undang-undang akan tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. 31

## Pola Penyelesaian Sengketa Keluarga
Penyelesaian  sengketa  keluarga  dalam  masyarakat  Aceh dapat diselesaikan dengan berbagai macam pola. Misalnya di Kota Lhokseumawe sebagaimana disampaikan oleh (Tgk) Syahrul Ismail, salah  seorang Imum  Gampong (imam  desa).  Bahwa  ia  bersama aparat gampong pernah menyelesaikan kasus warisan harta (emas) antar dua orang bersaudara yang merupakan peninggalan orang tua mereka.  Kasus  ini  sudah  berlarut-larut  bahkan  sudah  pernah  ingin diselesaikan  oleh Keuchik masa  sebelumnya  tetapi  tidak  berhasil. Alhamdulillah  kami  berhasil  menyelesaikan  dan  mendamaikan sengketa  antar  keduanya,  bulan  April  2018.  Pola  yang  jalankan adalah dierahkan kepada kepala jurong (dusun), kemudian jika tidak selesai  maka  pihak  gampong  yang  menyelesaikan.  Kedua  belah pihak dipanggil ke meunasah (mushallah) dan mendengarkan alasan mengapa mereka mengklaim kepemilikan emas tersebut, kemudian alasan  tersebut  kami  konfirmasi  kepada  masing-masing  pihak, sehingga tidak ada yang mereka mendengarkan alasan satu sama lain dan  tidak  yang  disembunyikan.  Kemudian  dibuatkan  berita  acara dan  surat  perdamaian  yang  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak yang berperkara. Berita acara ini bertujuan agar dikemudian hari jika
30 Abu  Al-Syatibi, Al-Muwafaqat …,  hlm.  6-9.  Fathurrahman  Djamil,
Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) , hlm. 116-117.
31 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 138.

## Conflict, Traditional, and Family Resistance
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
ada yang berkeberatan dengan proses perdamaian, kita ada bukti dan pihak gampong tidak membuang-buang waktu untuk menyelesaikan kasus yang sama di masa yang akan datang. Secara hukum dan moral sebagai pihak gampong sudah lepas tanggung jawab sebagai orang yang  diserahi  amanah  untuk  mengurus  masalah-masalah  di gampong . 32
Senada  dengan  itu,  Teungku  Ilyas, Keuchik (kepala  desa) Gampong  Blang  Panyang  Kota  Lhokseumawe  mengatakan  bahwa beberapa kali ia menyelesaikan sengketa dan konflik rumah tangga antara suami istri baik yang belum lama berkeluarga maupun yang sudah lama dan telah memiliki anak. Jika ada yang melapor kepada Keuchik tentang konflik rumah tangga, maka akan biarkan beberapa saat,  jika  mereka  sudah  berpisah  rumah  atau  tempat  tinggal. Kemudian  akan  dipanggil  salah  seorang  dari  mereka,  kemudian ditanyakan  kepada  mereka  bagaimana  rasanya  hidup  berpisah  dari isteri  atau  suami  dan  anak-anak,  maka  mereka  akan  menjawab bahwa tidak enak dan tersiksa terasa hidup berpisah dengan keluarga, mereka akan merasa kehilangan. Selanjutnya didamaikan keduanya dengan pola memberikan nasehat dan petuah-petuah bahwa berumah tangga harus senantiasa hidup dengan harmonis dan damai dengan keluarga. Ada beberapa kasus yang seperti ini lama berpisah dengan suami  istri  kemudian  rujuk  kembali  dan  adem  ayem  sebagaimana sebelumnya. 33
Selain itu, ada juga kasus pasangan suami istri yang masih muda dan baru menikah selama 3 bulan. Isterinya melapor kepada Teungku  Imum bahwa  suami  sering  berlaku  kasar  kepadanya,  dan sebaliknya  isteri  sering  pulang  ke  rumah  orang  tuanya.  Pola  yang saya terapkan adalah memanggil suami dan memberi nasehat bahwa rumah tangga itu memang ada kalanya cekcok dan berselisih paham dan  itu  biasa  dalam  rumah  tangga.  Kita  sebagai  suami  jangan menjadikan itu sebagai hal yang sangat serius, sampai akan bercerai dan berpisah dengan isteri. Rupanya nasehat  tersebut didengar dan
32 Wawancara  dengan  Teungku  (Tgk)  Syahrul  Ismail  Imum  Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018 . Teungku adalah gelar atau panggilan ulama di Aceh.
33 Wawancara dengan Tgk. Ilyas Keuchik Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dipatuhi  oleh  suami  tersebut.  Buktinya  beberapa  lama  kemudian, sampai saat ini mereka tetap hidup rukun dan damai. 34
Pola-pola  penyelesaian  sengketa  keluarga  yang  dilakukan oleh  keuchik,  imum  gampong  dengan  menggunakan  mekanisme adat cukup efektif dan terbukti mampu mendamaikan kedua belah pihak  yang  berperkara.  Perkara  yang  didamaikan  tidak  hanya masalah  percekcokan  antara  suami-isteri,  namun  demikian  juga sampai pada masalah sengketa harta warisan.

## Hubungan Penyelesaian Sengketa dan Ketahanan Keluarga
Hubungan  antara  penyelesaian  sengketa  dan  ketahanan keluarga  jelas  cukup  erat.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Tgk.  Syahrul Ismail Imum Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, ada dua kasus  konflik  antar  keluarga  mengenai  harta  warisan  dan  konflik suami  dan isteri. Kedua kasus ini dapat diselesaikan secara baik dan kembali hidup rukun dan damai. Kasus harta warisan (emas) tidak rusak  hubungan  keluarga  dalam  hal  ini  hubungan  persaudaraan antara  adik  dan  abang,  yang  kedua  hubungan  keluarga  suami  dan istri. Artinya bahwa penyelesaian sengketa secara non litigasi atau melalui mekanisme adat cukup efektif menjaga ketahanan keluarga dalam masyarakat Aceh. 35
Lebih  jauh  Tgk.  Syahrul  Ismail  menjelaskan  bahwa penyelesaian sengketa dengan jalan non litigasi atau tidak membawa pada  jalur  hukum  formal  dengan  ketahanan  keluarga  cukup berpengaruh.  Artinya  pihak  gampong  selama  ini  banyak menyelesaikan  sengketa  atau  konflik  keluarga  dengan  berbagai macam persoalan misalnya masalah harta, ekonomi, perselingkuhan dan  lain-lain.  Kemudian  pihak  gampong  dengan  pendekatan  adat dapat  menyelesaikan  masalah-masalah  tersebut.  Jadi  selama  ini perkara atau masalah rumah tangga banyak diselesaikan pada tingkat gampong. 36
Banyak  kasus  keluarga  yang  kemudian  diselesaikan  secara musyawarah yang berujung pada perdamaian. Kasus ini baik yang
34 Wawancara  dengan  Tgk.  Syahrul  Ismail  Imum  Gampong  Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.
35 Wawancara  dengan  Tgk.  Syahrul  Ismail  Imum  Gampong  Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.
36 Wawancara dengan Tgk.Ilyas Keuchik Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
terkait  dengan  dalam  keluarga  misalnya  masalah  warisan, percekcokan  antara  suami-istri.  Maupun  kasus  antar  keluarga  satu gampong  dengan  gampong  lainnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam masalah  kecelakan  lalu  lintas  yang  menyebabkan  cacat  ataupun meninggal, sampai saat ini masih ada yang diselesaikan dengan cara adat tidak membawa masalah tersebut ke peradilan formal. Namun demikian  penyelesesaian  sengketa  yang  dapat  berpengaruh  pada ketahanan  keluarga  ini  akan  dapat  dimaksimalkan  jika  perangkat gampong  dan  fasilitas  serta  kapasitas  lembaganya  juga  didukung oleh  pemerintah  sebagai  pihak  yang  berkompeten  memberikan pemberdayaan. 37

## Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Adat Menurut Hukum
Islam
Agama dan adat di Aceh tidak dapat dipisahkan, adat atau urf yang  dipratekkan  di  Aceh  merupakan  nilai-nilai  Islam  yang teraplikasi dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula penyelesaian sengketa keluarga melalui adat atau non litigasi cukup sesuai  dengan  hukum  Islam,  sebagai  adat  Aceh  juga  berlandaskan syariat Islam. Dalam hadih maja (pepatah Aceh) adat hana hukom batee, hukom hana adat tabee (adat tanpa agama batal, agama tanpa adat hambar). 38
Senada dengan itu, Asnawi Zainun, Imum Mukim di Aceh Besar menjelaskan bahwa masalah penyelesaian sengketa keluarga dilihat dari tinjuan hukum Islam jelas ini sesuai dan selaras. Karena itu, adat harus mendukung pelaksanaan syariat Islam. Adat menjadi alat  implementasi  syariat  Islam.  Adat  yang  dipraktikkan  dalam masyarakat merupakan wujud dari nilai-nilai Islam. 39
Kemudian prinsip dalam menyelesaikan sengketa secara adat juga sesuai dengan konsep hukum Islam misalnya; 1) kemaafan, atau memaafkan sesama manusia, hal ini sama dengan ayat al-Quran ( wal afina  aninnas );  2.  Persaudaraan,  orang-orang  yang  bersengketa ketika  telah  berdamai  maka  mereka  akan  bersaudara,  dan  dendam
37 Wawancara dengan Asnawi Zainun, Imum Mukim Siem Aceh Besar, Tanggal 20 September 2018.
38 Wawancara  dengan  Tgk.  Syahrul  Ismail  Imum  Gampong  Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.
39 Wawancara dengan Asnawi Zainun, Imum Mukim Siem Aceh Besar, Tanggal 20 September 2018.

## Conflict, Traditional, and Family Resistance
Mursyid Djawas & Sri Astuti A. Samad
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
hilang.  ( innamal  mukminu  ikhwatun ).  3) nyang  rayek  ta  peu  ubit nyang ubit ta pa gadoh (masalah, yang besar kita perkecil dan yang kecil kita hilangkan). 40
Keselarasan  antara  adat  dan  hukum  Islam  menyebabkan praktek  penyelesaian  sengketa  keluarga  ini  tidak  mengalami resistensi  atau  penolakan  dari  kalangan  masyarakat,  justeru sebaliknya  mendapat  dukungan.  Jika  dikaitkan  dengan  prinsip maslahat sebagaimana teori yang digunakan dalam kajian ini, maka penggunaan  mekanisme  adat  untuk  menyelesaikan  sengketa keluarga justeru selaras dengan tujuan diturunkannya syariat Islam kepada manusia.

## Penutup
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  sengketa keluarga  dalam  masyarakat  Aceh  banyak  dilakukan  melalui mekanisme adat atau non litigasi (tanpa melalui peradilan formal). Pola  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  ada  beberapa  pola  misalnya melibatkan  berbagai  pihak  seperti  Keuchik,  Tuha  Peut,  Teungku Imum,  Imum  Mukim,  tempat  penyelesaian  sengketa  di meunasah terkadang  di  rumah  Keuchik.  Terdapat  hubungan  yang  erat  antara penyelesaian  sengketa  melalui  adat  dengan  ketahanan  keluarga, maksudnya  banyak  masalah  keluarga  yang  diselesaikan  melalui mekanisme  adat  tidak  menempuh  jalan  hukum  formal.  Kemudian penyelesaian  sengketa  tersebut  selaras  dengan  hukum  Islam  yakni termasuk kategori urf dengan tinjauan maslahat.

## Daftar Pustaka
A.  Qodri  Azizy, Elektisisme  Hukum  Nasional:  Kompetisi  Antara Hukum  Islam  dan  Hukum  Umum, Yogyakarta:  Gama
Media, 2002.
Abu  Ishaq  Ibrahim  Al-Lakhmi  al-Gharnati  Al-Syatibi, Al- Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr,
t.th.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Gunung Agung, 2002. Agus Sriyanto, Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal, Jurnal Ibda, Vol. 5  No. 2, Jul-Des 2007.
40 Wawancara  dengan  Tgk.  Syahrul  Ismail  Imum  Gampong  Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Ahmad  Labib,  Musyawarah  Kekeluargaan:  Studi  eksistensi Peradilan  Adat  di  desa  Payaman  Kecamatan  Solokuro Kabupaten Lamongan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 1 Maret 2011. Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia,
Yogyakarta: Gama Media, 2001.
Alamsyah,  Resolusi  Konflik  Keluarga  Berbasis  Kearifan  Lokal
Islam  Nusantara, Analisis:  Jurnal  Studi  Keislaman , Volume XII, Nomor 2, Desember 2012.
Arskal Salim, Adat and Islam in Contemporery Aceh: Coexistence or  Constentasi ?  Paper  presented  at  the  International
Conference  on  “Adat  Law  100  years  on:  Towards  a  new interpretation?”  organized  by  Van  Vollenhoven  Institute,
Leiden University, on 22-24 May 2017. Arskal Salim, Contemporary Islamic law in Indonesia: Sharia and
Legal  Pluralism, United  Kingdom:  Edinburgh  University Press, 2015.
Bani  Syarif  Maula,  “Realitas  Hukum  Islam  dalam  Konfigurasi Sosial  dan  Politik  di  Indonesia:  Perspektif  Sosiologi
Hukum  Tentang  Perkembangan  Hukum  Islam  di Indonesia”, Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner , Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2003, h. 240.
Darmawan,  Peranan  Sara  Opat  dalam  Masyarakat  Gayo, Kanun:
Jurnal Ilmu Hukum, No. 50 Edisi April 2010. Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Resolusi Konflik Berbasis Adat: Studi  tentang  Azas  dan  Dampaknya  dalam  Membangun Perdamaian  di  Lhokseumawe, Proceding  Ar-Raniry International  Conference  of  Islamic  Studies  (ARICIS  1),
Banda Aceh, 26-27 October 2016.
Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Logos
Wacana Ilmu, 1997.
Franz  von  Benda-Beckmann  and  Keebet  von  Benda-Beckmann,
Political  and  Legal  Transformations  of  an  Indonesian Polity: The Nagari From Colonisation to Decentralisation, United Kingdom: Cambridge University Press, 2013.
Hasby Ash-Shiddiqy, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman (Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
Ibi  Satibi,  Produk  Pemikiran  Hukum  Islam  di  Kerajaan  Islam Cirebon Abad Ke-18 M Studi atas Hukum Adat Pepakem),
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Jurnal  Saintifika  Islamica, Vol.  1,  No.  2  Periode  Juli- Desember 2014. John  R.  Bowen, Islam,  Law  and  Equality  in  Indonesia:  An Antropology  of  Public  Reasoning, United  Kingdom: Cambrigde University Press, 2003.
Kamaruzzaman  Bustaman-Ahmad, Acehnologi ,  Banda  Aceh:
Bandar Publishing, 2012.
Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, Islam Historis: Dinamika Studi
Islam  di  Indonesia, Edisi  Revisi,  Yogyakarta:  Jogya
Bangkit Publisher, 2017.
Keputusan  Bersama  Gubernur  Aceh,  Kepolisian  Daerah  Aceh  dan Ketua Majelis Adat Aceh, 2011. Tentang Penyelenggaraan Pelanggaran  Peradilan  Adat  Gampong  dan  Mukim  atau Nama Lainnya . Laporan  World  Bank, Memahami  Mekanisme  Peradilan  Non- Negara: Tipologi & Proses Sengketa, 2016. Mashadi, Realitas Adati Hula-Hulaa to Sara’i, Sara’i Hula-Hulaa to  Qur’ani , Jurnal Al-  Ulum, Volume.  12,  Nomor  1,  Juni
2012.
MB. Hooker, Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial , Jakarta: Teraju, 2002.
Media.com, Indonesia  Darurat  Perceraian! Selasa,  20  September 2016, diakses, 12 September 2017.
Mohammad  Hoesein, Adat Atjeh, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 1970.
Muhammad  Faruq  al-Nabhan, al-Madkhal  li  al-Tasyri'  al-Islami ,
Beirut: Dar al-Qalam, 1981.
Muslim  Ibrahim,  Langkah-Langkah  Penerapan  Syariat  Islam  di Aceh dalam Salim Segaf al-Jufri (et.al), Penerapan Syariat Islam  di  Indonesia:  Peluang  dan  Tantangan, Jakarta: Globamedia, 2004.
Nafi Mubarak, Living law dan Urf sebagai Sumber Hukum Posistif di  Indonesia, Islamica:  Jurnal  Studi  Keislaman,  UIN Surabaya, Volume 11, Nomor 1, September 2016.
Nufiar, Pola Penyelesain Jarimah Khalwat Melalui Lembaga Adat di  Kabupaten  Pidie, Banda  Aceh:  Disertasi  PPs  UIN  Ar-
Raniry, 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Nurasiah,  Pelaksanaan  dan  Pengamalan  Hukum  Keluarga  Islam dalam Undang-Undang Simboer Tjahaya, Jurnal Penelitian: Medan Agama, Edisi 17, Desember 2016. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  Mahmakah  Agung  Republik Indonesia.
Qanun  Aceh  No.  9  Tahun  2008. Tentang  Pembinaan  Kehidupan Adat dan Istiadat.
Republika, 1.626 Wanita Menjanda di Paruh 2017, Jumat, 21 Juli
2017.
Rina  Yulianti,  Sri  Maharani  dan  Nurus  Zaman, Model  Peradilan Non  Negara  (non  state  juctice)  sebagai  Alternative Penyelesaian  Sengketa  Tanah  di  Kabupaten  Pamekasan, Jurnal Yustisia, Vol. 2, No. 1 Januari- April 2013.
T. Ibrahim Alfian, Budaya Aceh dalam Perspektif Sejarah , Makalah disampaikan  dalam  seminar  PKA  IV,  Banda  Aceh,  24-27 Agustus, 2002.
Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Valentina  Siwi  Saridewi,  Armaidy  Armawi  dan  Djoko  Soerjo,
Penggunaan  Teknologi  Informasi  Komunikasi  dalam Manejemen  ASI  bagi  Ibu  Bekerja  Guna  Menjaga Ketahanan  Keluarga, Jurnal  Ketahanan  Nasional,  UGM, Vol. 22, No 1, April 2016.
Wawancara  dengan  Asnawi  Zainun,  Imum  Mukim  Siem  Aceh Besar, Tanggal 20 September 2018.
Wawancara dengan Teungku Syahrul Ismail Imum Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018.
Wawancara  dengan  Tgk.  Ilyas  Keuchik  Gampong  Blang  Panyang Kota Lhokseumawe, Tanggal 14 Mei 2018. Yasril Yunus, 2013. Aktor Kultural dalam Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat (Posisi Ninik Mamak Dalam Struktural Adat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Formal), Jurnal
Humanis, Vol. XII No. 1.
Yaswirman, Hukum  Keluarga:  Karakteristik  dan  Prospek  Doktrin
Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Jakarta: Rajawali Persada, 2011.