## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
(DPLK) MANULIFE INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) TERHADAP PT. LUXOR INDONESIA (Studi Putusan Nomor 184/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.JKT.PST)

## Herry Suherman
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Email: herrysuherman2405@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, DPLK, Perselisihan  Hubungan Industrial (PHI) Dana  pensiun  pada  prinsipnya  merupakan  lembaga  berbadan  hukum  yang dibentuk  untuk  memberikan  jaminan  kesejahteraan  kepada  karyawan  dan memungkinkan  karyawan  memperkecil  risiko  yang  timbul  dari  permasalahan yang dihadapi di masa tua maupun risiko ketika sudah tidak lagi bekerja di usia produktif. Pada prinsipnya, dana pensiun merupakan salah satu alternative untuk memberikan  jaminan  kesejahteraan  kepada  karyawan.  Adanya  jaminan kesejahteraan  tersebut  memungkinkan  karyawan  untuk  memperkecil  masalah- masalah  yang  timbul  dari  risiko-risiko  yang  akan  dihadapi  dalam  perjalanan hidupnya, misalnya risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, dan kecelakaan yang mengakibatkan  cacat  tubuh  atau  bahkan  kematian.  Tipe  penelitian  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  eksploratory  (exploratory  legal  study) diartikan sebagai penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh  keterangan  informasi  dan  data  mengenai  hal-hal  yang  belum diketahui  mengenai  pertanggungjawaban  hukum  Dana  Pensiun  Lembaga Keuangan (DPLK) dalam hubungannya dengan pelaksanaan putusan Perselisihan Hubungan  Industrial  (PHI).  Pendekatan  penelitian  menggunakan  pendekatan penelitian normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) dengan  cara  membaca,  mengutip  dan  menganalisa  teori-teori  hukum  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan pertanggungjawaban hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dalam hubungannya  dengan  pelaksanaan  putusan  Perselisihan  Hubungan  Industrial (PHI). Secara umum, terdapat dua skema manfaat program pensiun yaitu manfaat pasti atau Defined Benefit (DB) dan iuran pasti atau Defined Contribution (DC). Dalam desain DB, besaran manfaat pensiun ditentukan oleh suatu formula yang umumnya  berdasarkan  penghasilan,  faktor  penghargaan  (accrual  rate),  masa kerja,  dan/atau  masa  mengiur.  Dalam  perkembangannya,  terdapat  beberapa modifikasi dari kedua program tersebut dengan yang cukup populer adalah skema Non-financial/Notional Defined Contribution (NDC). Skema ini memungkinkan adanya manfaat yang besarannya diakui secara virtual (notional) dan ditetapkan secara terlebih dahulu. Dalam peraturan perusahaan tersebut menerangkan bahwa perusahaan telah mencadangkan biaya untuk mengantisifasi apabila terjadi PHK melalui  atau  dengan  menggunakan  DPLK.  Putusan  PHI  Nomor:  184/Pdt.Sus- PHI/2020/PN.JKT.PST,  tentunya  belum  bisa  memberikan  rasa  adil  kepada masing-masing pihak. Putusan PHI tersebut hanya bisa menekankan pada perkara Pemutusan Hubungan Kerja dan besaran pesangon yang harus di bayarkan oleh perusahaan,  perusahaan  di  dalam  perkara  ini  dapat  memerintahkan  DPLK  MI untuk melakukan pembayaran pesangon dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
ABSTRACT Keywords: Legal  Liability,  DPLK, Industrial Relations Disputes Pension funds are principally legal entities formed to provide welfare guarantees to employees and allow employees to minimize risks arising from problems faced in  old  age  and  risks  when  they  are  no  longer  working  in  productive  age.  In principle,  pension  funds  are  one  alternative  to  provide  welfare  guarantees  to employees. The existence of welfare guarantees allows employees to minimize problems arising from risks that will be faced in the course of life, such as the risk of losing work, old age, and accidents that result in disability or even death. The type of research in this study is exploratory legal study, which is defined as basic legal research and aims to obtain information, information and data on matters  that  are  not  yet  known  regarding  the  legal  liability  of  the  Financial Institution Pension Fund (DPLK) in relation to the implementation of Industrial Relations  Dispute  (PHI)  decisions.  The  research  approach  uses  a  normative research approach, namely an approach through library research by reading, quoting and analyzing legal theories and laws and regulations related to the issue of legal liability of the Financial Institution Pension Fund (DPLK) in relation to the implementation of Industrial Relations Dispute (PHI) decisions. In general, there are two pension plan benefit schemes, namely Defined Benefit (DB) and Defined  Contribution  (DC).  In  DB  design,  the  amount  of  pension  benefits  is determined by a formula that is generally based on income, accrual rate, length of service, and/or period of employment. In its development, there are several modifications  of  the  two  programs  with  the  most  popular  being  the  Non- financial/Notional  Defined  Contribution  (NDC)  scheme.  This  scheme  allows benefits  whose  amount  is  recognized  virtually  (notional)  and  determined  in advance. The company regulation explains that the company has reserved costs to  anticipate  layoffs  through  or  by  using  DPLK.  PHI  Decision  Number: 184/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. JKT. PST, of course, has not been able to provide a sense of fairness to each party. The PHI decision can only emphasize the case of Termination of Employment and the amount of severance pay to be paid by the company,  the  company  in  this  case  can  order  DPLK  MI  to  make  severance payments with the provisions as contained in the applicable laws and regulations.

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara kesejahteraan ( welfare state ) sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  bertanggung  jawab  untuk  menjamin kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. 1
Di negara - negara maju, penyelenggaraan program pensiun sebagai bentuk kesejahteraan bagi karyawan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta telah dilakukan sejak tahun  1800-an,  seperti  di  Negara  Kanada  penyelenggaraan  program  pensiun  sudah  sejak  tahun 1887 yang dikenal dengan Pensiun Fund Societes Act of 1887 . Program pensiun Pensiun Fund
1 Alfitri, “ Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional ”, Jurnal Konstitusi volume 9 nomor 3, 2012, hlm. 458

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
Societes Act of 1887 awalnya dimaksudkan bagi pegawai pemerintah federal, karyawan kereta api, dan lembaga-lembaga keuangan. 2
Peraturan mengenai pensiun di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 20 April 1992. Sebelum berlakunya  Undang-Undang  Dana  Pensiun,  program  pensiun  diselenggarakan  berdasarkan Arbeidersfonden Ordonnantie ( Staasblad Tahun  1926  Nomor  377)  oleh  pemerintahan  kolonial Belanda di Indonesia. 3
Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, sebagai berikut:
“Dana  Pensiun  Pemberi  Kerja  (DPPK)  adalah  Dana  Pensiun  yang  dibentuk  oleh  orang  atau badan  yang  mempekerjakan  karyawan,  selaku  pendiri,  untuk  menyelenggarakan  Program Pensiun  Manfaat  Pasti  atau  Program  Pensiun  Iuran  Pasti,  bagi  kepentingan  sebagian  atau scluruh  karyawannya  sebagai  peserta,  dan  yang  menimbulkan  kewajiban  terhadap  pemberi kerja”. 4
Sedangkan  menurut  Pasal  1  angka  4,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1992  Tentang Dana Pensiun, menyebutkan bahwa:
“Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program  Pensiun  Iuran  Pasti  bagi  perorangan,  baik  karyawan  maupun  pekerja  mandiri  yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan”. 5
Dalam melaksanakan Undang-Undang Dana Pensiun, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Tujuan dibentuknya program dana pensiun adalah mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia serta merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan.
Dana pensiun pada prinsipnya merupakan lembaga berbadan hukum yang dibentuk untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan dan memungkinkan karyawan memperkecil
2 Dahlan Siamat, “ Manajemen Lembaga Keuangan ”, Jakarta, Intermedia, 1995, hlm. 322
3 Zulaini Wahab , “Segi Hukum Dana Pensiun ”, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 4
4 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
5 Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
risiko yang timbul dari permasalahan yang dihadapi di masa tua maupun risiko ketika sudah tidak lagi bekerja di usia produktif.
Pada  prinsipnya,  dana  pensiun  merupakan  salah  satu alternative untuk  memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dari risiko-risiko yang akan dihadapi dalam  perjalanan  hidupnya,  misalnya  risiko  kehilangan  pekerjaan,  lanjut  usia,  dan  kecelakaan yang  mengakibatkan  cacat  tubuh  atau  bahkan  kematian.  Risiko-risiko  tersebut  memberikan dampak financial, terutama bagi kehidupan karyawan dan keluarganya. Sehingga kesejahteraan yang bersangkutan secara otomatis akan terganggu dan menimbulkan guncanga-guncangan, yang pada  gilirannya  akan  mengganggu  kelangsungan  hidupnya.  Untuk  mengatasi  kemungkinan terjadinya  keadaan-keadaan  tersebut,  diciptakanlah  beberapa  usaha  pencegahan,  antara  lain dengan  penyelenggaraan  program  pensiun  ( pension plan ),  baik  yang  dikelola  sendiri  oleh perusahaan-perusahaan  swasta  maupun  pemerintah  sebagai  pemberi  kerja  yang  telah  dikenal selama ini. Kesejahteraan seperti disebutkan di atas adalah setiap bentuk manfaat ( benefit ) yang akan  diberikan  pemberi  kerja  kepada  karyawan  agar  dia  dan  keluarganya  tidak  mengalami kesulitan keuangan, apabila sewaktu-waktu karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja akibat tidak mampu lagi atau meninggal.
Perkembangan dana pensiun saat ini khususnya di Indonesia, sangat baik. Hal ini tampak dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh dana pensiun.
“Sejak  tahun  2009  sampai  dengan  2018,  telah  terjadi  pergeseran  investasi  dana  pensiun  dari investasi yang didominasi oleh instrumen investasi jangka pendek ke instrumen investasi jangka panjang. Selama tahun 2018, porsi investasi jangka panjang dana pensiun mencapai 70,96% dari total investasi”. 6
Mengingat manfaat program pensiun ini sangat besar bagi peserta program, masyarakat dan  terhadap  pembangunan  nasional  maka  wujud  dukungan  pemerintah  melalui  sarana  dan prasarana  sangat  dibutuhkan  misalnya  dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
6 Otoritas Jasa Keuangan. 2014 dan Direktori 2015 Industri Keuangan non Bank Dana Pensiun. Jakarta. 2015, hlm. 16

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
Pada  tanggal  30  Nopember  1992  telah  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77 Tahun  1992  tentang  Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan  yang  menindaklanjuti  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
Keberadaan  Dana  Pensiun,  baik  DPPK  maupun  DPLK  tidak  dapat  dilepaskan  dari keberadaan hubungan hukum atau hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja (karyawan), yang dengan demikian melekat peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, in casu Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  tentang  Ketenagakerjaan  beserta  peraturan pelaksanannya.
Dalam  ketenagakerjaan  pasti  adanya  perselisihan  antara  pekerja  dan  pengusaha  yang mengakibatkan  pemutusan  hubungan  kerja.  Pemutusan  hubungan  kerja  antara  pekerja  dengan pengusaha, biasanya dikenal dengan istilah Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, yang dapat terjadi  karena  telah  berakhirnya  waktu  tertentu  yang  telah  disepakati  atau  diperjanjikan sebelumnya  dan  dapat  pula  terjadi  karena  adanya  perselisihan  antara  buruh  dan  pengusaha, meninggalnya buruh atau karena sebab lainnya. 7
Faktanya  pemutusan  hubungan  kerja  yang  terjadi  karena  berakhirnya  waktu  yang  telah ditetapkan dalam pejanjian kerja, tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak (pekerja  maupun  pengusaha),  seperti  yang  mewajibkan  pengusaha  untuk  memberikan  surat pemberitahuan sebelum pengakhiran hubungan kerja.
Dengan  adanya  Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan,  program  pensiun  dewasa  ini  tidak hanya  menjadi  monopoli  golongan  pegawai  negeri  atau  ABRI  saja,  akan  tetapi  bagi  pekerja mandiri  seperti  pengacara,  akuntan,  dokter,  notaris  dan  juga  karyawan  suatu  perusahaan  dapat memperoleh program pensiun. Salah satu perusahaan yang menggunakan manfaat Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah PT. Luxor Indonesia. PT. Luxor Indonesia adalah suatu perusahaan yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  bergerak  di  bidang  penjualan  secara  langsung ( direct selling ), yang telah berbadan hukum.
Terkait  dana  pensiun  terdapat  hubungan  hukum  antara  pihak  dana  pensiun  lembaga keuangan Manulife Indonesia (MI) dengan PT. Luxor Indonesia. Hubungan hukum ini didasarkan pada perjanjian antara kedua belah pihak, yang dituangkan dalam perjanjian pengelolaan program
7 Zainal Asikin, dkk , Dasar-Dasar Hukum Pemburuhan , Jakarta: RajaGrafindo Persada,2006, hlm. 173

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
pensiun (DPLK) Manulife Indonesia, pada tanggal 9 Februari 2017, PT. Luxor Indonesia dalam hal  ini  adalah  Pemberi  Kerja  dan  DPLK  Manulife  Indonesia  di  sebut  sebagai  Pengelola  Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
PT. Luxor Indonesia membentuk suatu program pensiun bagi karyawannya yaitu program pensiun  untuk  kompensasi  pesangon  bagi  seluruh  karyawannya.  Ruang  lingkup  mencakup pengelolaan program pensiun peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang  dana pensiun yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.
Dana pensiun lembaga keuangan dan pekerja atau karyawan suatu perusahaan memiliki hubungan hukum yang berkaitan dengan hak karyawan untuk menerima tunjangan pensiun setelah pensiun dari pekerjaannya. Sebagai lembaga keuangan, dana pensiun ini biasanya didirikan dan dioperasikan  oleh  lembaga  keuangan  seperti  bank  atau  perusahaan  asuransi  untuk  memberikan jaminan  keuangan  bagi  karyawan  yang  pensiun.  Karyawan  yang  bekerja  di  bawah  perusahaan yang memiliki dana pensiun tersebut biasanya dapat memperoleh manfaat pensiun yang dijamin oleh dana pensiun tersebut. Di sisi lain, karyawan swasta juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan untuk memperoleh manfaat pensiun. Syarat-syarat tersebut biasanya terkait dengan lamanya masa kerja, tingkat upah, dan  kontribusi  yang  diberikan  ke  dalam  dana  pensiun.  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  hubungan hukum antara dana pensiun lembaga keuangan dan karyawan swasta adalah hubungan yang saling menguntungkan, di mana dana pensiun memberikan manfaat finansial dan jaminan pensiun bagi karyawan  yang  telah  memberikan  kontribusinya  kepada  perusahaan  dan  dana  pensiun,  dan karyawan juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh dana pensiun untuk memperoleh manfaat tersebut.
Perkara  pengelolaan  dan  manfaat  dana  pensiun  dapat  termasuk  dalam  kompetensi Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), terutama jika sengketa terkait dengan hak-hak pekerja dalam  hal  kewajiban  dan  manfaat  pensiun  yang  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pekerja  mempunyai  hak  atas manfaat pensiun yang telah diperoleh selama bekerja dan kewajiban pengusaha dalam memberikan manfaat  pensiun  tersebut  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Jika terjadi  sengketa  antara  pekerja  dan  pengusaha  terkait  dengan  kewajiban  dan  manfaat  pensiun, maka sengketa tersebut dapat menjadi masalah PHI yang dapat diselesaikan melalui mekanisme

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Namun demikian,  jika  sengketa  terkait  dengan  manajemen  investasi  dana  pensiun  yang  dipegang  oleh lembaga  pengelola  dana  pensiun,  maka  sengketa  tersebut  tidak  masuk  dalam  kompetensi  PHI, melainkan dapat masuk dalam kompetensi hukum investasi atau perbankan.
Terkait  pertanggungjawaban  hukum  mengenai  pengelolaan  dana  pensiun  lembaga keuangan  (DPLK),  terjadi  permasalahan  hukum  antara  PT.  Luxor  Indonesia  dengan  salah  satu karyawannya, bernama Frystin Augustten Styven yang oleh karena diputuskan hubungan kerjanya, mengajukan gugatan di Peradilan Hubungan Industrial, PT. Luxor Indonesia sebagai Tergugat dan Frystin Augustten Styven sebagai Penggugat terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Akibat dari  PHK  ini  penggugat  menuntut  apa  yang  menjadi  hak-haknya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  tentang  Ketenagkerjaan,  yaitu  agar  Penggugat  membayar kompensasi PHK kepada penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, hak cuti, dan upah proses PHK  sebesar Rp. 475.514.378,00 (empat ratus tujuh puluh  lima  juta  lima  ratus  empat  belas  ribu  tiga  ratus  tujuh  puluh  delapan  rupiah),  dan  telah diputuskan  oleh  Pengadilan  Hubungan  Industrial    dengan  putusan  PHI  Nomor.  184/Pdt.Sus- PHI.G/2020/ PN.JKT.PST, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang salah satu amar putusannya berbunyi, “Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, hak cuti dan upah proses PHK secara tunai dan sekaligus seluruhnya sebesar Rp 475.514.378, 00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)”.
Persoalan muncul saat dalam pelaksanaan putusan,  pihak tergugat (PT. Luxor Indonesia) akan  melaksanakan  pembayaran  uang  pesangon  kepada  penggugat    melalui  Dana  Pensiun Lembaga  Keuangan  Manulife  Indonesia  (DPLK  MI),  pihak  DPLK  MI  tidak  dapat  mencairkan DPLK tersebut dengan pertimbangan bahwa yang dapat mencairkan DPLK hanya karyawan yang bersangkutan  (penggugat),  dengan  dasar  hukum  pasal  4  ayat  2  huruf  e  Perjanjian  Pengelolaan Pensiun DPLK Manulife Indonesia, tertanggal 9 Februari 2017, yang menyebutkan : “DPLK MI mempunyai kewajiban membayarkan manfaat pensiun bagi peserta sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun atau peraturan yang berlaku di bidang dana pensiun dan/atau peraturan yang ditetapkan di dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 berikut dengan segala perubahannya”.

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
Yang menjadi persoalan hukumnya adalah, apakah iuran yang dibayar oleh Pemberi Kerja dapat  diperhitungkan  sebagai  bagian  dari  pemenuhan  kewajiban  Pemberi  Kerja  atas  uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja oleh karena sebab apapun dan tidak terbatas pada usia Pensiun, mengingat dalam praktek selama ini  sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun 2021 Tentang  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, manfaat Pensiun hanya diberikan untuk tujuan sebagai penghasilan bagi karyawan saat yang bersangkutan telah memasuki usia pensiun dan tidak dapat digunakan sebagai bagian dari pembayaran pesangon Pemutusan Hubungan Kerja.
Apakah  Pemberi  Kerja  dapat  mengajukan  permohonan  klaim  atas  nama  Peserta  tanpa disertai  dengan  persetujuan/tanda  tangan  Peserta  pada  Formulir  Pembayaran  Manfaat  Pensiun dengan  pembayarannya  tetap  dilakukan  ke  rekening  milik  peserta  dan  bukan  kepada  Pemberi Kerja.
Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam rangka penyusunan thesis ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, penulis memandang penting  dan  mendesak  untuk  dilakukan  penelitian  mengenai  pertanggungjawaban  hukum  Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dalam hubungannya dengan pelaksanaan putusan Peradilan Hubungan Industrial (PHI) terhadap PT Luxor Indonesia - Studi Putusan Nomor: 184/Pdt.Sus- PHI.G/2020/PN.JKT.PST. yang dibagi dalam sub permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan  (DPLK)  pada  PT  Luxor Indonesia?
2. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan  (DPLK)  dengan adanya Putusan Peradilan Hubungan Industrial (PHI)? .

## METODE
Tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum eksploratory ( exploratory legal study )  diartikan  sebagai  penelitian  hukum  yang  bersifat  mendasar  dan  bertujuan  untuk memperoleh  keterangan  informasi  dan  data  mengenai  hal-hal  yang  belum  diketahui  mengenai pertanggungjawaban  hukum  Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan  (DPLK)  dalam  hubungannya dengan pelaksanaan putusan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
Pendekatan  penelitian  menggunakan  pendekatan  penelitian  normatif  yaitu  pendekatan melalui studi kepustakaan ( library research ) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisa teori-teori  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan pertanggungjawaban  hukum  Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan  (DPLK)  dalam  hubungannya dengan pelaksanaan putusan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan ( libery research )  dengan  cara  membaca,  mengutip  dan  menelaah  berbagai  kepustakaan  dan  azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) PADA PT LUXOR INDONESIA.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Dana Pensiun  Lembaga  Keuangan  hanya  dapat  didirikan  oleh  Bank  dan  Perusahaan  Asuransi  Jiwa., yang wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan Peraturan  Dana  Pensiun.  Peraturan  tersebut  akan  disahkan  oleh  Menteri  Keuangan  apabila peraturan  yang  dibuat  telah  memenuhi  ketentuan  yang  diatur  pada  perundang-undangan  dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Dana pensiun dapat dikatakan badan hukum dan dapat memulai  kegiatannya  secara  saha  adalah  sejak  tnggal  pengesahan  Menteri  Keuangan.  Apabila telah disahkan maka pembentukan Dana Pensiun wajib diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia.

## Pengertian Dana Pensiun
Dana  pensiun  sebenarnya  merupakan  lembaga  yang  berasal  dari  sistem  hukum  Anglo Saxon. Ia berkembang di Indonesia seiring dengan berkembangnya bisnis dari Badan Usaha Milik Negara  (BUMN).  Pada  saat  itu  timbul  pemikiran  untuk  membentuk  tabungan  jangka  panjang karyawan  yang  hasilnya  akan  dinikmati  setelah  pensiun.  Penyelenggaraannya  dilakukan  dalam suatu program, yaitu program pensiun.
Ketika itu, program pensiun dilakukan oleh pemberi kerja melalui yayasan, sebagai wadah penghimpunan dana. Wadah ini kemudian dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun.

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
Dana Pensiun, menurut sistem hukum Anglo Saxon, adalah dana yang sengaja di himpun secara  khusus  dengan  tujuan  untuk  memberikan  manfaat  kepada  karyawan  pada  saat  mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. 8
Dana  tersebut  kemudian  dikelola  oleh  suatu  lembaga  yang  disebut  trust,  sedangkan pengelolanya disebut trustee. Namun konsep trust ini tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Maka bentuk trust ini kemudian diadaptasi sehingga menjadi dana pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
Definisi dana pensiun menurut undang-undang tersebut adalah, suatu badan hukum yang dibentuk untuk mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, definisi tersebut terdapat dua unsur penting yaitu:
1. Dana pensiun menurut undang-undang adalah suatu badan hukum.
2. Dana pensiun menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
Para sarjana pada umumnya mendefinisikan badan hukum sebagai suatu bentukan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sehingga dikatakan sebagai subjek hukum. Dikatakan bentukan hukum karena badan hukum memang merupakan ciptaan atau fiksi hukum yang sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. 9
Terdapat 3 (tiga) jenis Dana Pensiun, yaitu: 10

## 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Merupakan Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau  Program  Pensiun  Iuran  Pasti  (PPIP),  bagi  kepentingan  sebagian  atau  seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 tahun 1992.

## 2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Merupakan Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa untuk  menyelenggarakan  Program  Pensiun  Iuran  Pasti  (PPIP)  bagi  perorangan,  baik karyawan  maupun  pekerja  mandiri  yang  terpisah  dari  Dana  Pensiun  Pemberi  Kerja  bagi
8 A. Setiadi, Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 4
9 Ibid. hlm.7
10 Iman Sjahputra Tunggal, Tanya Jawab Aspek Hukum Dana Pensiun di Indonesia , Jakarta: Harvarindo, 1999, hlm 5.

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 tahun 1992.

## 3. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK)
Merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran  Pasti,  dengan  iuran  hanya  dari  pemberi  kerja  yang  didasarkan  pada  rumus  yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 1992.
Menurut Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc. dalam bukunya, Hukum Perbankan  dan  Industri  Keuangan  Non  Bank,  sebelum  lahir  Undang-Undang  Dana  Pensiun, terlebih  dahulu  berkembang  di  masyarakat  suatu  bentuk  tabungan,  yakni  Dana  Pensiun  dan Tabungan  Hari  Tua  (THT)  yang  dibentuk  oleh  banyak  perusahaan,  baik  swasta  maupun pemerintah.  Bentuk  tabungan  ini  memiliki  ciri,  yaitu  sebagai  tabungan  jangka  panjang  yang hasilnya dinikmati setelah pensiun. 11
Berikut  akan  diuraikan  perbedaan  antara  Program  Pensiun  Manfaat  Pasti  (PPMP)  dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dari berbagai aspek yaitu: 12

## 1. Manfaat pensiun
Dalam  Program  Pensiun  Manfaat  Pasti  (PPMP)  ada  kepastian  besarnya  manfaat  pensiun yang  akan  diperoleh  semenjak  permulaan  program.  Sedangkan  dalam  Program  Pensiun Iuran  Pasti  (PPIP)  tidak  ada  kepastian  manfaat  pensiun  yang  akan  diperoleh  (tergantung akumulasi dana).
2. Iuran
Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) besarnya iuran tidak pasti dan harus dihitung aktuaris.  Namun  pada  Program  Pensiun  Iuran  Pasti  (PPIP)  besarnya  iuran  menyangkut kemampuan dan persetujuan semua pihak.
3. Dana awal
Umumnya tidak diperlukan dana awal dan harus dihitung aktuaris pada PPMP. Tetapi PPIP tidak memerlukan dana awal.
11 Dr. Diana. R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc. “ Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (Buku Materi Pelajaran)” (Pusat Penerbitan  Dan Percetakan Universitas Kristen Indonesia), Jakarta, 2022, hlm: 126
12 Ibid, hlm 15

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia

## 4. Investasi
Pada PPMP ada target manfaat. Pada PPIP disini lebih berani dalam berinvestasi.
5. Kegagalan investasi
Pada PPMP, resiko pemberi kerja. Pada PPIP, resiko ada pada peserta.
6. Penyelenggara
PPMP hanya dapat dilaksanakan oleh DPPK. Sedangkan PPIP dapat dilakukan baik oleh DPPK maupun DPLK (yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa).
7. Pengendalian dana
Pada  PPMP  pengendalian  dananya  secara  kelompok.  Sedangkan  pada  PPIP,  secara perorangan (personal account)
8. Besarnya iuran
Dalam hal ini kedua program tersebut mempunyai kesamaan yaitu besarnya iuran dibatasi.
9. Kekayaan
PPMP membatasinya, sedangkan PPIP tidak dibatasi.
10. Besarnya manfaat pensiun
PPMP membatasinya, namun pada PPIP tidak dibatasi.
11. Penarikan dana
Pada  PPMP  hal  ini  dilarang,  kecuali  pada  saat  mulai  pensiun.  Tetapi  pada  PPIP diperbolehkan sebatas iuran sendiri.
Pelaksanaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Pada PT. Luxor Indonesia.
Program pensiun merupakan suatu program yang memberikan perlindungan penghasilan di  hari  tua  kepada  pesertanya.  Program  pensiun  pertama  kali  diselenggarakan  pada  masa pertengahan abad 19, atau sekitar tahun 1860, di Amerika Serikat untuk para anggota militer yang mengalami luka-luka atau disabilitas dan untuk para anggota keluarga dari tentara yang gugur saat bertugas.  Meskipun  demikian,  program  pensiun  yang  paling  dikenal  adalah  yang  pertama  kali dibentuk oleh Otto van Bismarck dalam konsep perlindungan sosial di Jerman pada tahun 1881. Sementara  itu,  program  pensiun  di  Indonesia  tercatat  pertama  kali  ada  di  tahun  1926  yang diselenggarakan  untuk  pegawai  Pemerintah.  Sejak  saat  itu  sampai  dengan  sekaranga,  terdapat beberapa program pensiun lain mulai diselenggarakan baik untuk sektor publik maupun sektor swasta.

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
Tujuan utama suatu program pensiun adalah sebagai upaya consumption smoothing dan perlindungan (asuransi) hari tua kepada pesertanya. Selain itu, program pensiun juga memberikan banyak  manfaat  lainnya,  di  antaranya  sebagaialat  bagi  Pemerintah  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan  ( poverty relief ),  redistribusi  kesejahteraan,  memperbaiki  dunia  usaha, mengoptimalkan  peran  pasar  tenaga  kerja  dan  pasar  modal,  memobilisasi  tabungan  jangka panjang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.
Saat ini, sistem pensiun Indonesia terdiri dari beberapa program pensiun baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Meski sudah berjalan sejak tahun 1926, sistem pensiun di Indonesia dinilai belum menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 13
1. Dari  sisi  kepesertaan,  program  pensiun  yang  ada  relatif  hanya  mencakup  pekerja  formal. Tingkat kepesertaan program masih tercatat sangat rendah; sampai dengan akhir tahun 2021, hanya sekitar 40% pekerja formal yang menjadi peserta program pensiun;
2. Hampir tidak ada pekerja informal yang menjadi peserta pensiun dengan tingkat kepesertaan yang kurang dari 1% dari total pekerja informal. Dengan dominasi pekerja informal pada struktur  tenaga  kerja  di  Indonesia,  dengan  proporsi  60%  dari  total  pekerja,  fakta  ini menunjukkan  rendahnya  cakupan  kepesertaan  dari  keseluruhan  pekerja  di  Indonesia. Rendahnya kepesertaan baik pada pekerja formal maupun informal perlu menjadi catatan penting pembuat kebijakan dan segera dicarikan solusinya, mengingat Indonesia akan segera dihadapkan pada fenomena aging population;
3. Adequacy , equality dan fairness menjadi salah satu isu krusial di dalam sistem pensiun baik pada sektor publik maupun swasta. Manfaat pensiun yang diberikan program pensiun kepada masyarakat dinilai belum dapat memberikan perlindungan yang optimal sebagai penghasilan yang berkesinambungan di hari tua;
4. Total aset kelolaan dari keseluruhan program pensiun di Indonesia, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, sangat rendah. Posisi 31 Desember 2021, total aset kelolaan tercatat hanya mencapai 6,7% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Angka ini jauh di bawah total aset kelolaan di negara maju seperti Australia dan Kanada yang sudah mencapai sekitar 150%  dari  PDB.  Bahkan  juga  masih  jauh  di  bawah  Malaysia  dengan  total  aset  kelolaan sekitar 65% dari PDB;
5. Aset dana pensiun yang dikelola saat ini secara umum tidak dikembangkan secara optimal. Hal  tersebut  disebabkan  diantaranya  karena  tata  kelola  dan  kebijakan  investasi  belum dilakukan dengan tepat, serta akibat begitu mudahnya peserta menarik dana program pensiun mereka  secara  dini,  jauh  sebelum  usia  pensiun;  dan  6.  Dalam  lima  tahun  terakhir,  dana
13 Ronal Yusuf dkk, Kajian Grand Design Sistem Pensiun Nasional Dalam Rangka Penguatan Perlindungan Sosial di Hari Tua dan Akselerasi Akumulasi Sumber Dana Jangka Panjang, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, 2022, hlm 3

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
pensiun  sukarela  tidak  mengalami  perkembangan  yang  signifikan,  baik  dari  jumlah kepesertaan maupun jumlah aset kelolaan.
Secara  umum,  terdapat  dua  skema  manfaat  program  pensiun  yaitu  manfaat  pasti  atau Defined Benefit (DB) dan iuran pasti atau Defined Contribution (DC). Dalam desain DB, besaran manfaat pensiun ditentukan oleh suatu formula yang umumnya berdasarkan penghasilan, faktor penghargaan  (accrual  rate),  masa  kerja,  dan/atau  masa  mengiur.  Dalam  desain  DC,  besaran manfaat pensiun ditentukan oleh akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya, dengan nilai hasil pengembangan bergantung pada performa investasi, yang dicatat dalam akun masing-masing peserta (individual). Dalam perkembangannya, terdapat beberapa modifikasi dari kedua program tersebut dengan yang cukup populer adalah skema Non-financial / Notional Defined Contribution (NDC)  sebagai  modifikasi  dari  skema  DB.  Skema  ini  memungkinkan  adanya  manfaat  yang besarannya diakui secara virtual (notional) dan ditetapkan secara terlebih dahulu.
Di dalam Peraturan Perusahaan PT Luxor Indonesia terkait dengan pembayaran Pesangon apabila terjadi PHK, Pasal 47 dijelaskan bahwa: 14
“Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja karena hal lainnya tersebut diatas, maka Perusahaan akan  melakukan  pembayaran  uang  pesangon  dengan  menggunakan  DPLK  yang  dikelola  oleh pihak ketiga dan apabila setelah dihitung sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ternyata dana  yang  tersimpan  di  pihak  ketiga  lebih  kecil  dari  perhitungan  pesangon  maka  Perusahaan berkewajiban membayar kekurangan uang pesangon tersebut.”
Dalam peraturan perusahaan tersebut menerangkan bahwa perusahaan telah mencadangkan biaya untuk mengantisifasi apabila terjadi PHK melalui atau dengan menggunakan DPLK.
Berdasarkan  informasi  dari  Bpk.  Bambang  Sudiro  selaku  direktur  PT  Luxor  Indonesia mengatakan bahwa:
“mekanisme  pembayaran  DPLK  melalui  DPLK  Manulife  Indonesia  tidak  melalui  pemotongan gaji karyawan ataupun melalui pembayaran melalui cost sharing tetapi langsung di bayar penuh oleh perusahaan melaui pembayaran investasi”.
Bedasarkan Pasal 5 Perjanjian pengelolaan Program Penisun DPLK Manulife Indonesia menyatakan:

## 1. Pemberi Kerja akan menentukan arahan investasi
14 Peraturan Perusahaan PT Luxor Indonesia Tahun 2020

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia

## 2. DPLK  MI  Setuju  untuk  memberikan  informasi  mengenai  resiko-risiko  yang  timbul  akibat pilihan investasi Pemberi Kerja

## Diterangkan lebih lanjut:
“Oleh  karena  dasar  perjanjian  awalnya  adalah  investasi  maka  pihak  perusahaan  PT  Luxor Indonesia, tidak membebankan biaya yang timbul akibat perjanjian DPKL MI kepada karyawan atau peserta akan tetapi perusahaan lebih menekankan pencadangan anggaran melalui program investasi DPLK MI jika terjadi PHK terhadap karyawan”.
Menyikapi putusan PHI Nomor: 184/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST, PT. Luxor Indonesia telah  melaksanakan  atau  menjalankan  putusan  tersebut  dengan  membayar  kompensasi  PHK kepada penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, hak cuti dan upah proses PHK sebesar Rp. 475.514.378,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
“pihak  perusahaan  sudah  mengajukan  permohonan  pencairan  uang  pesangon  atas  PHK  atas nama  yang  bersangkutan  dengan  pertimbangan  putusan  PHI  tersebut,  dan  akan  menambah membayarkan atas kekurangan berdasarkan putusan PHI, akan tetapi di tolak oleh DPLK MI”
Menurut hamat penulis, di dalam pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sudah sangat jelas menerangkan bahwa:
“Pengusaha  yang  mengikutsertakan  Pekerja/Buruh  dalam  program  pensiun  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  dana  pensiun,  iuran  yang  dibayar  oleh Pengusaha  dapat  diperhitungkan  sebagai  bagian  dari  pemenuhan  kewajiban  Pengusaha  atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  41  sampai  dengan  Pasal  52  dan  Pasal  54  sampai dengan Pasal 57.”
Dalam Perkara antara PT Luxsor Indonesia dengan karyawannya dapat menggunakan pasal 43 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagai dasar melakukan PHK, sebagai berikut:
”(1)Pengusaha  dapat  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  terhadap  Pekerja/Buruh  karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/ Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
(2)  Pengusaha  dapat  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  terhadap Pekerja /Buruh  karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).
Terhadap frasa mengalami kerugian dalam hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagai berikut:
“(1)  Perusahaan  mengalami  kerugian  dapat  dibuktikan  antara  lain  berdasarkan  hasil  audit internal atau audit eksternal”.
(2) Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian ditandai dengan antara lain adanya potensi penurunan  produktivitas  Perusahaan  atau  penurunan  laba  yang  berdampak  pada  operasional Perusahaa.
Dan di jelaskan juga di ayat (2) sebagai berikut:
“Jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha”.
Serta  pelaksanaannya  harus  di  terapkan  dalam  suatu  perjanjian,  sebagaimana  dijelaskan dalam ayat (3):
“ Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dalam  Perjanjian  Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.”.
Jika Perusahaan memahami Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, peristiwa Kalim dobel dapat dihindari.

## Pertanggungjawaban Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Dengan Adanya Putusan Peradilan Hubungan Industrial (PHI)
Perselisihan  atau  perkara  dimungkinkan  terjadi  dalam  setiap  hubungan  antar  manusia, bahkan mengingat subjek hukumpun telah lama mengenal badan hukum, maka para pihak yang terlibat  di  dalamnya  pun  semakin  banyak.  Dengan  semakin  kompleksnya  corak  kehidupan masyarakat, maka ruang lingkup kejadian atau peristiwa perselisihanpun meliputi ruang lingkup semakin luas, diantaranya yang sering mendapat sorotan adalah perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial biasanya terjadi antara pekerja/buruh dan perusahaan atau antara organisasi buruh dengan organisasi perusahaan. Dari sekian banyak kejadian atau peristiwa konflik

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
atau perselisihan yang penting adalah solusi untuk penyelesaiannya yang harus betul-betul objektif dan adil.
Penyelesaian perselisihan pada dasarnya dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, dan dapat juga diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik yang disediakan oleh negara atau para pihak  sendiri.  Dalam  masyarakat  modern  yang  diwadahi  organisasi  kekuatan  publik  berbentuk negara, forum resmi yang disediakan oleh negara untuk penyelesaian perkara atau perselisihan biasanya adalah lembaga peradilan.
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  PPHI  ini  dalam  pelaksanaannya  timbul permasalahan  hukum  yang  mengakibatkan  proses  penyelesaian  perselisihan  industrial  yang berlangsung lama dan ini berarti mahal. Hal ini dapat disebabkan antara lain:
1. Undang-Undang PPHI ini berparadigma konflik karena hanya memberikan kesempatan kepada pihak-pihak  yang  ingin  memenangkan  perkara,  sedangkan  pihakpihak  yang  ingin menyelesaikan  pesoalan  tidak  diberi  keleluasaan  dalam  menggunakan  mekanisme  yang ditawarkan oleh Undang-Undang ini. Hal ini tercermin dari perbedaan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dibandingkan dengan kewenangan Arbitrase . Menurut Undang-Undang PPHI  ini,  PHI  diberi  kewenangan  untuk  menyelesaikan  semua  jenis  perselisihan  hubungan industrial (yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja,  dan  perselisihan  antar  serikat  pekerja.  Pihak-pihak  yang  ingin  memenangkan  perkara jalurnya  melalui  pengadilan  ( litigasi ),  sedangkan  pihak-pihak  yang  ingin  menyelesaikan persoalan  tidak  melalui  pengadilan  (non  litigasi)  melainkan  ke  arbitrase  sebagai alternative dispute solution .
Demikian  juga para pihak yang  menyelesaikan perselisihan  pemutusan hubungan kerja atau perselisihan  hak  tidak  dapat  menyelesaikannya  melalui arbitrase (mereka  harus  menempuh jalur  PHI).  Padahal  menurut  Prof.  A.  Uwiyono  99,9%  perselisihan  perburuhan  adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hak. 15
2. Menumpuknya perkara PPHI di PHI (di Pengadilan Negeri) dan di Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan antara lain kurang berfungsinya lembaga bipartit dan lembaga mediasi dalam PPHI. Secara yuridis lembaga mediasi lemah, karena pendapat mediator yang berupa anjuran tidak
15 Prof. A. Uwiyono, Refleksi Masalah Hukum Perburuhan Tahun 2005 dan Tren Hukum Perburuhan Tahun 2006 yang diambil dari internet tgl 3 Mei 2023 pukul: 22.30 WIB

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
mengikat para pihak, dan para pihak dapat menolaknya, pada akhirnya perkara tersebut bergulir ke  PHI.  Selain  itu  ketentuan  beracara  yang  berlaku  pada  PHI  adalah  Hukum  Acara  Perdata sebagaimana yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup peradilan umum.
3. Adanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mencakup lintas kabupaten/kota maupun provinsi, sehingga mediator hubungan industrial yang berkedudukan di provinsi dan pusat tidak memiliki kewenangan.
4. Banyaknya  putusan  P4P  (Panitia  Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan  Pusat)  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat di eksekusi, hal ini terjadi karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang PPHI.

## Pengertian Hubungan Industrial
Istilah hubungan industrial berasal dari kata industrial relation , merupakan perkembangan dari  istilah  hubungan  perburuhan  (labour  relation  atau  labour  management  relations).  Menurut Sentanoe  Kertonegoro,  istilah  hubungan  perburuhan  memberi  kesan  yang  sempit  seakan-akan hanya menyangkut hubungan antara pengusaha dan pekerja. 16
Pengertian  hubungan  industrial  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  16  UU  Nomor  13 Tahun  2003  adalah  suatu  sistem  hubungan  yang  terbentuk  antara  para  pelaku  dalam  proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang  didasarkan  pada  nilai  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pengertian di atas dapat diuraikan unsur-unsur dari hubungan industrial, yakni:  adanya  suatu  sistem  hubungan  industrial;  adanya  pelaku  yang  meliputi  pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah; adanya proses produksi barang dan/atau jasa. 17
Hubungan  Industrial  adalah  hubungan  antara  semua  pihak  yang  tersangkut  atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan perubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Disamping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik  sebagai  pemasok  faktor  produksi  yaitu  barang  dan  jasa  kebutuhan  perusahaan,  maupun sebagai  masyarakat  konsumen  atau  pengguna  hasil-hasil  perusahaan  tersebut.  Pemerintah  juga
16 Sentanoe Kertonegoro, Hubungan Industrial,Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit), Jakarta,Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1999, hlm 14
17 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Jakarta, Sinar Grafika, 2009. hlm 57

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung atas pertumbuhan perusahaan, antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang  berkepentingan  tersebut.  Dalam  pengertian  sempit,  hubungan  industrial  diartikan  sebagai hubungan antara manajemen dan pekerja atau Management-Employees Relationship .
Dahulu istilah hubungan industrial disebut dengan perselisihan perburuhan, tetapi seiring dengan perkembangan di bidang ketenagakerjaan istilah buruh sudah tidak sesuai maka setelah diberlakukan  Kepmenaker  Nomor:  15/MEN/1994  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial  dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  di  tingkat  Perusahaan  dan  Pemerintahan,  istilah Perselisihan Perburuhan diganti dengan Perselisihan Hubungan Industrial.
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, merumuskan perselisihan hubungan Industrial adalah: 18
Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh  karena  adanya  perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan pemutusan  hubungan  kerja  dan  perselisihan  antar  serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam  satu perusahaan.

## Sistem Hubungan Industrial
Secara umum terdapat lima sistem hubungan industrial, yaitu sebagai berikut: 19 a. Sistem hubungan industrial atas dasar kegunaan ( utility system ).
Pada  bagian  ini  hubungan  perburuhan  diatur  sedemikian  rupa,  sehingga  utility  buruh dapat digunakan sepenuhnya. Ada kebijaksanaan full employment of man power. Buruh diberi  upah  dan  jaminan  yang  tinggi  apabila  ia  dapat  memberikan  tenaganya  dengan maksimal. Tenaga mereka diperas untuk mencapai produksi yang sebesar-besarnya.
b. Sistem hubungan industrial atas dasar demokrasi ( Democratic system ). Sistem ini mengutamakan konsultasi atau musyawarah antara buruh dan majikan.
c. Sistem hubungan industrial atas dasar kemanusiaan ( Human system ).
Sistem ini tidak begitu memperhitungkan peningkatan produktivitas dan efisiensi.
d. Sistem hubungan industrial atas dasar komitmen seumur hidup ( life long commitment/life time employment ).
Sistem ini terdapat di Jepang. Buruh cenderung setia kepada majikan, baik perusahaan dalam keadaan untung atau rugi. Buruh mempunyai disiplin yang tinggi, bekerja keras dengan penuh dedikasi. Di pihak lain majikan memperlakukan buruhnya sebagai anak dan dianggap keluarga, dengan memberikan fasilitas-fasilitas.
18 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
19 https://media.neliti.com/media/publications/ 23493-ID-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial- berdasarkan-uu-nomor-2-tahun-2004.pdf di akses 30 Maret 2023 pukul 07.00 WIB
Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
e. Sistem hubungan industrial atas dasar perjuangan kelas.
Muncul  atas  ide  dari  Karl  Marx  dimana  terdapat  pertentangan  kelas  pemilik  modal (kapitalis).  Semakin  tajam  pertentangan  maka  semakin  cepat  diselesaikan  dengan membinasakan kapitalis oleh proletar yang lapar yang menuntut keadilan.

## Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara  pengusaha atau gabungan pengusaha  dengan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  karena  adanya  perselisihan mengenai  hak,  perselisihan  kepentingan,  dan  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
Permasalahan yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan hubungan industrial antara pekerja/serikat  pekerja  dengan  pengusaha/  serikat  pengusaha.  Pengusaha  sebagai  pihak  yang memberikan pekerjaan dan upah tidak jarang dilaporkan oleh para pekerjanya terkait permasalahan hubungan  industrial,  seperti  pemutusan  hubungan  kerja  secara  sepihak,  pemberian  upah  yang dinilai tidak sesuai, tidak dipenuhinya hak-hak pekerja dan permasalahan sejenis lainnya. Pekerja yang merasa tidak dipenuhi hak-haknya tidak jarang menunjukkan protes dengan melakukan aksi mogok kerja, berdemo, maupun aksi protes lainnya.
Ketidakharmonisan  hubungan  industrial  perlu  segara  ditindaklanjuti  dan  diselesaikan karena dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi perusahaan maupun pekerja itu sendiri. Jika pekerja melakukan aksi mogok kerja maka produktivitas perusahaan dapat menurun. Disisi lain, jika pekerja terus menerus melakukan aksi protes dengan mogok kerja maka pekerja tersebut juga tidak memperoleh penghasilan.
Oleh karena itu, demi mewujudkan  hubungan  industrial  yang   harmonis,   dinamis,   dan berkeadilan      sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila,  Pemerintah  telah  merumuskan  cara-cara penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  yang  termaktub  dalam  Undang-Undang  No.  2 Tahun 2004 Tentang Pernyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi acuan bagi setiap  aparat  pemerintah  yang  bertugas  dibidang  ketenagakerjaan,  khususnya  yang  menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
Kasus Posisi Putusan PHI Nomor: 184/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.JKT. PST.
Dalam kasus perselisihan hubungan industrial ini yang menjadi para pihak adalah Fristin Augusttten  Styven,  warga  negara  Indonesia,  Pemegang  Kartu  Tanda  Penduduk  Nomor 3276031008770004, yang beralamat di Jl. Singgalang Blok J No.114 RT.005/RW.014, Kelurahan Limo,  Kecamatan  Limo,  Kota  Depok-  Jawa  Barat,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada: Jeremiah U.H. Limbong, S.H., dan Chris, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor The  Law  Office  Of  Jeremiah  Limbong  yang  beralamat  di  Jl.  Bukit  Cinere  Raya  Kav.45  C-1, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, untuk bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.
Melawan  PT  LUXOR  INDONESIA,  Perseroan  Terbatas,  yang  beralamat  di  Gedung Iskandarsyah,  Lt.6,  JI.  Iskandarsyah  No.  66,  Kelurahan  Pulo,  Kebayoran  Baru,  Jakarta  Selatan 12190, diwakili Bambang Sudiro selaku Direktur PT. Luxor Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa  kepada:  Erwan  Suryadi,  S.H.,  dkk,  Para  Advokat  pada  Kantor  Advokat  dan  Konsultan Hukum  "Law  Firm  LEX  LUMINIS"  yang  beralamat  di  Gedung  Arry  Centre,  JI.  Bendungan Jatiluhur No. 69, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 102210, untuk bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

## Materi Gugatan
PENGGUGAT  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Hubungan  Industrial  Jakarta  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang Kami Hormati yang memeriksa serta mengadili perkara aquo berkenan untuk memutus dengan Amar:

## Primair
1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar pesangon sebesar Rp 535.792,778.00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara aquo;

## Subsidair
Bilamana Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa serta pengadil perkara aquo berpendapat lain, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );
Analisa Atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor:
184/Pdt.Sus.PHI.G/2020/PN.JKT.PST.
Salah  satu  bentuk  perlindungan  hak  asasi  manusia  yaitu  asas  prinsip  kebebasan  dalam bidang hubungan kerja di Indonesia terdapat dalam Pasal 28 D Ayat (2) Amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap warga negara Indonesia tidak memandang segala perbedaan yang ada pada diri seseorang berhak mendapatkan dan melakukan pekerjaan serta menerima imbalan secara adil.
Guna mewujudkan konsep kebebasan setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, maka dibuatlahlah aturan perlindungan yang layak disepakati oleh para pihaknya yaitu pekerja dengan pengusaha. Fakta akan terjadinya perselisihan di antara manusia merupakan masalah lumrah karena telah menjadi kodrat manusia itu sendiri, karenanya yang penting adalah bagaimana mencegah atau memperkecil perselisihan tersebut  atau  mendamaikan  kembali  para  pihak  yang  berselisih. 20 Dalam  bidang  hukum ketenagakerjaan timbulnya sebuah perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja biasanya timbul karena adanya persepsi yang berbeda diantara mereka.
Pengusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan  bakal  diterima  oleh  para  pekerja,  namun  kenyataan  selanjutnya  para  pekerja  yang bersangkutan  mempunyai  pandangan  dan  pertimbangan  yang  berbeda.  Akibat  kebijakan  yang ditetapkan pengusaha menjadi tidak sama dan pekerja yang merasa tidak puas akan berdampak
20 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan Di Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers,1995, hlm 155

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
pada efektivitas kerja yang menurun. Dari hal-hal di atas muncul sebuah perselisihan-perselisihan yang sering terjadi pada kehidupan bermasyarakat.
Era keterbukaan informasi dan demokrasi dalam dunia industri yang diwujudkan dengan adanya  kebebasan  bagi  pekerja  untuk  menuntut  haknya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah diseakati dengan pengusaha. Sehingga penting artinya bagi negara untuk mengatasi perselisihan tenaga  kerja  dalam  lapangan  ketenagakerjaan,  agar  tidak  menyebabkan  perselisihan  tersebut meluas  kepada  jalannya  roda  perekonomian  dalam  Negeri  yang  bersifat  vital. 21 Permasalahan mengenai  kebebasan  pekerja  dalam  menyampaikan  hak-haknya  kepada  pengusaha  dapat menyebabkan roda perekonomian di negara tidak berjalan secara maksimal.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat Kelas 1A Khusus dalam perkara Nomor: 184/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST, menimbang, bahwa tentang duduknya perkara pengguggat dengan surat gugatannya tertanggal  30 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum penggugat dan surat gugatan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A Khusus,  tanggl  30  November  2020,  telah  mengajukan  gugatan  kepada  tergugat  (PT  LUXOR INDONESIA).
Perkara  ini  diputuskan  dalam  siding  permusyawarahan  Majelis  hakim  Pengadilan hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  kelas  1A  Khusus  pada  tanggal  18 Desember 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, Panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum para penggugat serta kuasa tergugat.
Posisi  kasus  pekerja/buruh  PT.  Luxor  Indonesia  dengan  Sdr.  Fristin  Augustten  Styven, adalah  telah  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan  PT.  Luxor  Indonesia  sehingga menimbulkan  perselisihan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK),  yaitu  pekerja  yang  tidak mendapatkan  hak  dari  PT.  Luxor  Indonesia  imbas  Pemutusan  Hubungan  kerja  terhadap  hak- haknya seperti Upah proses, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Cuti Tahunan, Uang Pesangon dan Uang Penghargaan, serta uang 15% Kesehatan dan uang Perumahan sehingga Sdr.
21 F.X  Djumialdji  dan  Widodo  Soejono, Perjanjian  Perburuhan  dan  Perburuhan  Pancasila ,  Jakarta,  Bina Angkasa,1985, hlm 36.

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
Fristin Augustten Styven menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri kelas 1A Tanjungkarang.
Sebelum  gugtaan  ini  di  ajukan  telah  melewati  proses  Bipartit  dan  mediasi  Tripartit sebagaimana  diisyaratkan  oleh  Undang-undang  No.  2  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian Hubungan  Industrial  (selanjutnya  disebut  sebagai:  "UU  PHI")  yang  mana  proses  bipartit  dan mediasi tripartit tersebut dapat TERGUGAT buktikan dengan adanya Anjuran oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 2016/- 1.835.3, tertanggal 17 April 2020. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004: “ Perselisihan  hubungan  industrial  wajib  diupayakan  penyelesaiannya  terlebih  dahulu  melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.”
Apabila  para  pihak  yang  berselisih  melakukan  upaya  penyelesaian  melalui  pengadilan, maka di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berhak memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perselisihan hubungan Industrial adalah PHI yang merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara bidang ketenagakerjaan, 22 hal ini ditegaskan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Hakim  memegang  peranan  penting  dalam  memberikan  putusan  dan  kepastian  hukum, untuk dapat menyelesaikan dengan sengketa atau perkara, hakim harus mengetahui terlebih dahulu secara lengkap dan objektif tentang duduk perkara yang sebenarnya dapat diketahui melalui proses pembuktian.  Setelah  suatu  peristiwa  dinyatakan  terbukti,  hakim  harus  menemukan  hukum  dan peristiwa yang disengketakan.
Hukum  itu  tidak  ada  untuk  dirinya  sendiri,  melainkan  untuk  manusia  dan  masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, menjalankan hukum tidak dapat dilakukan secara sistematis atau dengan cara  yang  disebutkan  dengan  “Mengeja  Pasal-pasal  Undang-Undang”.  Dengan  demikian  maka dalam hanya ada 1 (satu) logika, yaitu logika hukum, melainkan juga logika filosofis dan sosial. Dengan demikian, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari para
22 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dengan”.

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam mencari kebenaran meteriil atas perkara yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata pun bersifat aktif.
Kepastian  hukum  merupakan  pelaksanaan  hukum  sesuai  dengan  bunyinya  sehingga masyarakat dapat memastikan dengan bahwa hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Yang harus diperhatikan  dalam  memahami  nilai  kepastian  hukun  adalah  bahwa  nilai  itu  mempunyai  relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktulisasikannya pada hukum positif tersebut. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang- Undang meainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.
Yang  menjadi  perhatian  Penulis,  baiknya  di  dalam  eksepsi  dan  rekonpensi  Tergugat memasukan pertimbangan hukum terkait Peraturan Perusahaan terutama pada poin pasal 47 yang menerankan  bahwa: “Apabila  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja  karena  hal  lainnya  tersebut diatas,  maka  Perusahaan  akan  melakukan  pembayaran  uang  pesangon  dengan  menggunakan DPLK  yang  dikelola  oleh  pihak  ketiga  dan  apabila  setelah  dihitung  sesuai  dengan  Undang- undang yang berlaku ternyata dana yang tersimpan di pihak ketiga lebih kecil dari perhitungan pesangon  maka  Perusahaan  berkewajiban  membayar  kekurangan  uang  pesangon  tersebut.” Sehingga ini dapat menjadi pertimbangan hukum terkait DPLK MI.
Tergugat  dalam  gugatannya  dapat  meminta  hakim  yang  memutus  perkara  untuk memerintahkan DPLK MI untuk melakukan pembayaran pesangon melalui DPLK MI dalam hal Tanggung  Gugat  dan  apabila  ada  selisih  kurang  bayar  maka  perusahaan  berkewajiban  untuk memabayar  kekurangan  uang  pesangon  tersebut.  Dasarnya  adalah  Pasal  58  ayat  (1)  dan  (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Dalam hal ini tergugat juga harus menunjukan dokumen pendukung, yaitu mengenai dana pensiun  harus  di  atur  dalam  Perjanjian  Kerja,  Peraturan  Perusahaan  atau  atau  perjanjian  kerja bersama  sebagai  mana  diatur  dalam  Pasal  58  ayat  (3).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun 2021.
Istilah  tanggung  gugat  digunakan  jika  seseorang  harus  mewujudkan  tanggungjawabnya secara perdata manakala ada tuntutan hak atau gugatan melalui lembaga peradilan. Secara teoritis ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility .  Liability  merupakan  istilah  hukum  yang  luas  yang  menunjuk  hampir  semua

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
karakter  risiko  atau  tanggung  jawab,  yang  bersifat  pasti,  yang  bergantung  atau  yang  mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan,  biaya  atau  kondisi  yang  menciptakan  tugas  untuk  melaksanakan  undang-undang. Sedang istilah responsibility berarti hal yang dapat dipertang-gungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan yang meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.
Dalam  bidang  keperdataan  ada  yang  menggunakan  istilah  tanggung  gugat  sebagai terjemahan dari kata liability , sedang istilah tanggung jawab digunakan untuk menterjemahkan kata responsibility .  Penggunaan  kedia  istilah  tersebut  seringkali  kurang  dipertegas  makna perbedaannya  di  dalam  masyarakat.  Dalam  perspektif  hukum  kata  tanggung  jawab  adalah pertanggungjawaban atas hasil produksi berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu  dan  bila  menimbulkan  gugatan  maka  istilah  tanggung  gugat  merupakan  istilah  untuk gugatan ganti rugi dalam ruang lingkup hukum perdata.

## Pertanggungjawaban  Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan  (DPLK)  terhadap  putusan  PHI Nomor: 184/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.JKT.PST
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  Putusan  hakim  adalah:  “suatu  pernyataan  yang  oleh hakim,  sebagai  pejabat  yang  diberi  wewenang  itu,  diucapkan  dipersidangan  dan  bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”. 23 Setelah adanya putusan tersebut, apabila salah satu dari kedua belah pihak masih tidak puas akan putusan oleh hakim, ia dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim  sebagai  tempat  bagi  pihak-pihak  yang  tidak  puas  dengan  putusan  hakim  yang  dianggap tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan,  tidak  memenuhi  rasa  keadilan,  karena  hakim  juga seorang  manusia  yang  dapat  melakukan  kesalaha/kekhilafan  sehingga  salah  memutuskan  atau memihak salah satu pihak.
Pelaksanaan  putusan  pengadilan  terdapat  Istilah  eksekusi  memiliki  arti  sebagai  suatu tindakan hukum yang dilakukan pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Hal ini
23 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Jogyakarta, 1993, hlm 174.

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
merupakan  bagian  suatu  proses  pemeriksaaan  perkara.  Dalam  pengertian  yang  lain  eksekusi putusan perdata berarti menjalankan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  karena  pihak  tereksekusi  tidak  bersedia melaksanakan secara sukarela.
“Menjalankan putusan pengadilan, tidak lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan ”secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan alat-alat negara apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. “Pada masa belakangan ini, menurut Yahya hampir baku dipergunakan istilah hukum ”eksekusi” atau ”menjalankan eksekusi”. 24
Pihak  Yang  Tidak  Melaksanakan  Putusan  Pengadilan  Industrial  Dalam  Perkara  yaitu perusahaan,  sebagaimana  bunyi  putusan  pengadilan  bisa  dilaporkan  ke  kepolisian  atas  dasar penggelapan.  Karena  tidak  memberikan  apa  yang  menjadi  milik  orang  lain  bisa  dikategorikan sebagai penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, berbunyi :
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan , dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Selain  itu  Pihak  Yang  tidak  Melaksanakan  dalam  hal  ini  pihak  perusahaan  yang  kalah dalam  perkara  bisa  juga  dilaporkan  ke  polisi  atas  dasar  tindakan  pengusaha  yang  tidak melaksanakan  perintah  (putusan)  pengadilan  sebab  tindakan  tersebut  bisa  dianggap  sebagai tindakan yang menghalang-halangi perintah dari pejabat atau penguasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP, berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya,  demikian  pula  yang  diberi  kuasa  untuk  mengusut  atau  memeriksa  tindak  pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda puling banyak sembilan ribu rupiah.”
Jumlah besaran ganti rugi yang harus diberikan oleh si pemenang dalam putusan dalam hal ini  adalah  buruh  ditetapkan  berdasarkan  putusan  PHI  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap ( inkracht ) akan menjadi hutang pengusaha dan piutang pekerja sehingga kedudukan pekerja disini menjadi kreditur, sementara pengusaha menjadi debitur.
24 Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Jakarta Sinar Grfika, 2007, hlm. 6

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
Ketika  permohonan  eksekusi  sudah  diajukan  dan  sang  pengusaha  masih  tak mengacuhkannya,  maka  hutang  si  pengusaha  menjadi  dapat  ditagih.  Merujuk  pada  Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditur dapat menggugat pailit seorang debitur. Syaratnya, ada satu hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat dibayar, debitur memiliki dua kreditur atau lebih, dan pembuktiannya sederhana.
Pihak yang tidak melaksanakan dalam hal ini pihak perusahaan yang kalah dalam perkara bisa juga dilaporkan ke polisi atas dasar tindakan pengusaha yang tidak melaksanakan perintah (putusan) pengadilan sebab tindakan tersebut bisa dianggap sebagai tindakan yang menghalang- halangi perintah dari pejabat atau penguasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP.  Pihak  Yang  Tidak  Melaksanakan  Putusan  Pengadilan  Industrial  Dalam  Perkara  yaitu perusahaan,  sebagaimana  bunyi  putusan  pengadilan  bisa  dilaporkan  ke  kepolisian  atas  dasar penggelapan.  Karena  tidak  memberikan  apa  yang  menjadi  milik  orang  lain  bisa  dikategorikan sebagai penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

## Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Ditugikan.
Beberapa  pekerja/buruh  dalam  memperjuangkan  hak-haknya  kadang  pesimis  pihak perusahaan mau membayar pesangon mereka dan menganggap keadilan hanya untuk segelintir orang-orang atas yang berkuasa saja bagai pedang yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Padahal  dalam  Pasal  57  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial (Undang-Undang PPHI) telah merumuskan secara tegas bahwa hukum acara yang  berlaku  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  (PHI)  adalah  hukum  acara  perdata  khusus, kecuali beberapa hal yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang PPHI tersebut.
Dalam  Undang  Undang  Perselisihan  Hubungan  Industrial  (UU  PPHI)  memang  tidak mengatur  secara  khusus  mengenai  upaya  hukum  apa  yang  dapat  dilakukan  terhadap  putusan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau final (in kracht). Oleh karena itu kita dapat melakukan upaya hukum yang berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku secara umum yaitu mengajukan permohonan eksekusi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 195 sampai 208 HIR.
Ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR telah menyebutkan bahwa tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, kecuali dengan

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
jalan damai dan pelaksanaan putusan tersebut di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama pemeriksaan perkara tersebut. Dengan kata lain domisili hukum Pengadilan tempat  pekerja/buruh  bekerja  yang  dalam  hal  ini  bertindak  selaku  Penggugat  mengajukan gugatannya.  Hal  tersebut  berdasarkan  ke-tentuan  Pasal  81  Undang-undang  No.  2  tahun  2004 tentang  Penyelesaian  Per-selisihan  Hubungan  Industrial  (Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004) yang  secara  tegas  menyata-kan  “Gugatan  Perselisihan  Hubungan  Industrial  diajukan  kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”.
Putusan  Perkara  Pengadilan  Negeri  dalam  perseilisihan  Hubungan  Industrial  sudah berkekuatan hukum tetap, namun perusahaan tidak ada itikad baik secara sukarela melaksanakan isi putusan PHI tersebut. Maka ada beberapa langkah yang bisa di lakukan. Pertama, mengajukan permohonan eksekusi (sita eksekutorial) ke Pengadilan, Kedua melaporkan pihak perusahaan ke polisi, Ketiga mengajukan gugatan pailit terhadap perusahaan.
Jika perusahaan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela maka bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan agar putusan dapat dijalankan. Namun, jika sudah diperingatkan pengadilan dan perusahaan tidak juga melaksanakan putusan pengadilan tersebut, segera memohonkan lagi sita eksekutorial ke Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial atas barang-barang milik pengusaha. Tujuannya agar barang-barang milik perusahaan  disita.  Kemudian  barang-barang  tersebut  akan  dilelang  dimana  hasilnya  akan digunakan untuk membayarkan kewajiban pengusaha kepada pekerja dan juga biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.
Perusahaan  yang  tidak  membayarkan  hak  sebagaimana  bunyi  putusan  pengadilan  bisa dilaporkan  ke  kepolisian  atas  dasar  penggelapan.  Karena  tidak  memberikan  apa  yang  menjadi milik  orang  lain  bisa  dikategorikan  sebagai  penggelapan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  372 KUHP, berbunyi:
“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Jika  permohonan  eksekusi  sudah  dilakukan  dan  perusahaan/pengusaha  tetap  tidak  mau melaksanakan isi putusan yaitu membayarkan pesangon, maka pekerja/buruh bisa memohonkan

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
sita  eksekutorial  atas  barang-barang  milik  pengusaha  (executoriaal  beslag).  Permohonan  sita eksekutorial itu tetap diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat baik terhadap barang- barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat.
Setelah  semua  barang-barang  disita,  kemudian  akan  dilelang  dimana  hasilnya  akan digunakan untuk membayarkan kewajiban perusahaan/ pengusaha kepada pekerja/buruh dan juga terhadap  biaya-biaya  yang  timbul  sehubungan  dengan  pelaksanaan  putusan  tersebut.  Sita Eksekutorial Pelaksanaan sita eksekutorial sering memiliki hambatan-hambatan yaitu hambatan karena  ketentuan  undang-undang,  hambatan  biaya  yang  realtif  jumlahnya  besar,  hambatan  di lokasi barang yang disita, tindakan perusahaan/pengusaha yang tidak mau memberikan keterangan yang benar dan akibat bencana alam. Selain mengajukan permohonan eksekusi dan sita eksekusi tersebut, dalam prakteknya ada beberapa hal yang bisa diajukan oleh pekerja/buruh atas tindakan perusahaan/pengusaha  yang  tidak  mau  membayarkan  pesangon  meskipun  sudah  ada  putusan Perselisihan Hubungan Indsutrial (PHI) yang sudah berkekuatan hukum mengikat ( in kracht ).

## KESIMPULAN
1. Putusan  PHI  Nomor:  184/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST,  tentunya  belum  bisa  memberikan rasa adil kepada masing-masing pihak, dan belum bisa menjawab permasalahan yang di hadapi oleh  para  pihak.  Putusan  PHI  tersebut  hanya  bisa  menekankan  pada  perkara  Pemutusan Hubungan Kerja dan besaran pesangon yang harus di bayarkan oleh perusahaan, perusahaan di dalam  perkara  ini  dapat  memerintahkan  DPLK  MI  untuk  melakukan  pembayaran  pesangon dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan persyaratan sebagaimana diamatkan dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomnor 35 Tahun 2021.
2. Bahwa pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian yang timbul pada kekayaan dana pensiun akibat tindakan pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang dana pensiun, sedangkan peserta yang melanggar kesepakatan dalam perjanjian, misalnya menjaminkan uang pensiunnya

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
pada pihak lain atau pihak ketiga dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Apabila terjadi wanprestasi di Dana Pensiun  Lembaga  Keuangan  mengenai  pelaksanaan  perjanjian  Dana  Pensiun  Lembaga Keuangan antara para pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah, para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka semua sengketa yang timbul dari perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

## DAFTAR PUSTAKA
A. Setiadi, Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan Di Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers,1995 Alfitri,  “ Ideologi  Welfare  State  dalam  Dasar  Negara  Indonesia:  Analisis  Putusan  Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional ”, Jurnal Konstitusi volume 9 nomor 3, 2012
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Jakarta, Sinar Grafika, 2009 Dahlan Siamat, “ Manajemen Lembaga Keuangan ”, Jakarta, Intermedia, 1995
Dr.  Diana.  R.W.  Napitupulu,  S.H.,  M.H.,  M.Kn.,  M.Sc.  “ Hukum  Perbankan  dan  Industri Keuangan  Non  Bank  (Buku  Materi  Pelajaran)” (Pusat  Penerbitan    Dan  Percetakan Universitas Kristen Indonesia), Jakarta, 2022
F.X Djumialdji dan Widodo Soejono, Perjanjian Perburuhan dan Perburuhan Pancasila , Jakarta, Bina Angkasa,1985
https://media.neliti.com/media/publications/23493-ID-penyelesaian-perselisihan-hubungan- industrial-berdasarkan-uu-nomor-2-tahun-2004.pdf
Iman  Sjahputra  Tunggal, Tanya  Jawab  Aspek  Hukum  Dana  Pensiun  di  Indonesia ,  Jakarta: Harvarindo, 1999
Otoritas Jasa Keuangan. 2014 dan Direktori 2015 Industri Keuangan non Bank Dana Pensiun. Jakarta. 2015
Pemerintah  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dengan”.
Peraturan Perusahaan PT Luxor Indonesia Tahun 2020
Prof. A. Uwiyono, Refleksi Masalah Hukum Perburuhan Tahun 2005 dan Tren Hukum Perburuhan Tahun 2006
Ronal  Yusuf  dkk, Kajian  Grand  Design  Sistem  Pensiun  Nasional  Dalam  Rangka  Penguatan Perlindungan Sosial di Hari Tua dan Akselerasi Akumulasi Sumber Dana Jangka Panjang, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, 2022, hlm 3
Sentanoe Kertonegoro, Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit), Jakarta,Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1999 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Jogyakarta, 1993 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

## Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia
Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap PT. Luxor Indonesia
Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Jakarta Sinar Grfika, 2007 Zainal Asikin, dkk , Dasar-Dasar Hukum Pemburuhan , Jakarta: RajaGrafindo Persada,2006 Zulaini Wahab , “Segi Hukum Dana Pensiun ”, Raja Grafindo Persada, 2003.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License