## KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
Nomor : 14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb

## Siti Chusmawati
Alumnus Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo sitichusma@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Illegal Logging di  Indonesia akan kita temukan pada Undang-Undang kehutanan yakni  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan.  Pada  Undang- Undang terkait yang lainnya tidak ada yang mencantumkan mengenai pengaturan Illegal  Logging sehingga  akan  sangat  susah  dan  akan  menyebabkan  semakin banyaknya  kejahatan  yang  akan  terjadi  terkait  dengan  kayu.  Penerapan  hukum pidana  pada  putusan  Nomor:  14/PidSus/2014/PN.Wsb  tentang illegal  logging terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama telah menebang pohon hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana telah terdakwa melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor: 42 Tahun 1999 tentang  Kehutanan  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP.  Pertimbangan  hakim didasarkan pada fakta-fakta persidangan.
Kata kunci  : Pidana, hutan, ilegal logging.

## A. PENDAHULUAN
Ilegal  Loging merupakan  salah  satu bentuk  kejahatan  di  bidang  kehutanan, yakni  melakukan  penebangan  ilegal terhadap kayu-kayu di hutan-hutan milik negara  atau  dalam  bahasa  sehari-hari dikenal sebagai pencurian kayu. Pengakan Hukum terhadap tindak pidana bidang  kehutanan  sampai  saat  ini  belum berjalan  efektif  seperti  yang  diharapkan oleh  masyarakat  banyak.  Di  beberapa daerah dalam penyelesaian kasus pembalakan  kayu  masih  sering  terjadi kolusi  antara  pengusaha  dengan  aparat hukum  dan  aparat  keamanan,  sehingga penegakan  hukum  menjadi  mandeg
(berhenti).  Ironisnya  tidak  sedikit  aparat hukum  yang  justru  menjadi backing terhadap sindikat dan kelompok kejahatan  pembalakan  kayu  atau  illegal logging  tersebut,  sehingga  semakin  sulit diberantas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan  (selanjutnya  disingkat  UUK) mengamanahkan  dalam  konsideran  butir (a) bahwa “hutan sebagai karunia Tuhan Yang  Maha  Esa.  yang  dianugerahkan kepada  Bangsa  Indonesia,  merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan  manfaat  serba  guna  bagi umat manusia, karenanya wajib
disyukuri,  diurus,  dan  dimanfaatkan
secara optimal,
serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang  maupun  mendatang”  (Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999).
Jelas  sudah  pengaturan  mengenai pelanggaran Illegal Logging di Indonesia akan kita temukan pada Undang-Undang kehutanan yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf (e). Pada Undang-Undang  terkait  yang  lainnya tidak ada yang mencantumkan mengenai pengaturan Illegal  Logging sehingga akan sangat susah dan akan menyebabkan semakin banyaknya kejahatan yang akan terjadi  terkait  dengan  kayu.  Dengan demikian sangat  sulit  untuk  menemukan tatanan pengaturan hukum terkait dengan illegal  logging sehingga  nantinya  hakim yang  menangani  tindak  kejahatan  ini harus  menemukan  hukumnya  melalui konstruksi  hukum.  Konstruksi  hukum adalah  suatu  perbuatan  yang  bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan  hukum  yang  bersangkutan (Soeroso, 2007:11).
Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana harus  dalam  rangka  menjamin  tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi  seseorang.  Karena  diatur  di  dalam KUHP  telah  diatur  tentang,  definisi putusan  yag  terdapat  pada  ketentuan-
ketentuan  pasal  1  angka  11.  Ketentuan tersebut  berbunyi:  “Putusan  pengadilan adalah  pernyatan  hakim  yang  diucapkan dalam  sidang  pengadilan  terbuka,  yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepasdari segala tuntutan hukum dala hal serta  menurut  cara  undang-undang  ini” (Supramono, 1998:84).
Salah  satu  Kasus  tindak  pidana Illegal logging yang terdapat di Kabupaten  Wonosobo  sebelum  tahun 1998  Paska  Reformasi  masih  banyak terjadi  kasus  tindak  pidana illegal logging , tetapi semenjak Paska Reformasi  sampai  tahun  2002  mulai jarang  dan  mulai  tahun  2002  sampai sekarang hampir tidak ada. Yang terdapat kasus illegal  logging biasanya  di  daerah Kecamatan  Kepil,  Kecamatan  Sapuran, Kecamatan  Kaliwiro,  dan  Kecamatan Wadaslintang.  Kurun  waktu  selain  tidak ada mencuri kayu diperorangan  tetapi di kawasan  milik  Perhutani,  dan  barang bukti  tersebut  telah  menjadi  barang  dan vonis dari pengadilan pun tidak memungkinkan  dengan  kurun  waktu yang  lama  karena  cuma  perorangan (Suprihatin, 2017).
Padahal sampai sekarang lahan kritis yang  mencapai  44,56  %  dari  total  luas hutan  Negara  di  Kabupaten  Wonosobo. Hal  ini  diakibatkan  maraknya  tindak pidana illegal logging di kawasan Hutan Kabupaten  Wonosobo  salah  satu  kasus
yang  terjadi  di  Kecamatan  Kertek Kabupaten  Wonosobo  pada  Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb
dimana terdakwa  dijatuhi  pidana  penjara  selama 4 (empat) Bulan 5 (Lima) Hari dan denda sebesar  Rp.  500.000.00.  Hal  tersebut mendorong  keingintahuan  penulis  untuk mengkaji  kesesuaian  antara  hukuman yang  dijatuhkan  pada  putusan  tersebut dengan undang-undang serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Hukum Pidana Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Illegal logging Nomor: 14/Pid Sus/2014/PN.Wsb Pertama-tama yang
harus diperhatikan  dengan  seksama  dalam perkara  ini,  yaitu  syarat  formil  dan materil  dari  surat  dakwaan  dan  putusan (Ishana  Hanifah,  2014:620).  Jika  dilihat dalam  surat  dakwaan  dengan  Nomor Register Perkara: PDM- 04/WONOS/02/2014, maka syarat formil dan materil surat dakwaan tersebut sudah memenuhi  ketentuan  yang  telah  diatur dalam  64  KUHAP  serta  Pasal  142 ayat  (2)  KUHAP.  Sedangkan  putusan pemidanaan dengan Nomor: 14/PidSus/2014/PN.Wsb secara ketentuan telah memenuhi syarat di Pasal
197 ayat (1) KUHAP.
Dalam  penjatuhan  kasus  tersebut Pasal  yang  didakwakan  dalam  dakwaan Penuntut  Umum  dalam  putusan  Nomor 14/PidSus/2014/PN.Wsb,  ada  dua  jenis yaitu (Putusan Hakim Nomor: 14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb):
1) Pasal  50  ayat  (3)  huruf  e;  Menebang pohon atau memanen  atau memungut hasil  hutan  di  dalam  hutan  tanpa memiliki  hak  atau  izin  dari  pejabat yang berwenang.
2) Pasal 78 ayat (7); Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 50  ayat  (3)  huruf  e  atau  huruf  f, diancam dengan pidana penjara paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp  5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Penulis berpendapat bahwa perbuatan  terdakwa  telah  memenuhi rumusan  delik  dengan  unsur-unsur sebagai berikut:
a) Unsur Barang Siapa.
Perlu  penulis  jelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah  subjek  hukum  baik  orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Dalam surat dakwaan Penuntut Umum,  tercantum  nama  terdakwa yaitu Suyatno bin Kromo Paijo beserta dengan  identitas  lengkapnya.  Majelis Hakim  telah  memeriksa  identitas terdakwa  dan  ternyata  sesuai  dengan
identitas sebagaimana tersebut di atas,
oleh karenanya termasuk orang pribadi. Selain itu unsur “barangsiapa” menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak  pidana  atau  bukan,  harus terlebih  dahulu  dibuktikan  unsur- unsur  lain  yang  menyertai  unsur “barangsiapa” tersebut.
b) Unsur  dengan  sengaja  menebang pohon atau memanen  atau memungut hasil  hutan  di  dalam  hutan  tanpa memiliki  hak  atau  izin  dari  pejabat yang berwenang. Unsur  mengangkut,  menguasai,  atau memiliki hasil hutan tersebut sebenarnya  bersifat  alternatif,  artinya unsur  tersebut  dapat  terpenuhi  secara keseluruhan atau hanya salah satu dari unsur tersebut saja. Fakta-fakta dalam persidangan  dari  saksi,  barang  bukti serta keterangan terdakwa, membenarkan  dan  mengakui  telah mengangkut,  menguasai  dan  atau memiliki  kayu  akasia  dekuren.  Dan tidak  mempunyai  surat  izin  dari pejabat yang berwenang. Kesalahan  dari  terdakwa,  karena terdakwa  memilki  hasil  hutan  berupa kayu akasia dekuren yang didapat dari kawasan  Perhutani  di  Hutan  Negara petak 21 C turut Dusun Anggrunggondok Desa Reco,
Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian unsur “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan”
telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.
c) Unsur  yang  melakukan,  menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan
Penulis  melihat  pada  surat  putusan bahwa terdakwa melakukan bersama- sama  dengan  saksi  Suhariyanto  bin Tarmorejo  telah  membawa  atau memikul  batang  pohon  jenis  akasia dekuren milik perhutani. Berdasarkan unsur hukum  dalam dakwaan tunggal penuntut umum semua telah terpenuhi, maka  terdakwa  telah  terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  dalam dakwaan tunggal tersebut.
Penerapan  hukum  pidana  pada putusan  Nomor:  14/PidSus/2014/PN.Wsb tentang illegal logging terbukti secara sah dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana secara bersama-sama telah menebang  pohon  hasil  hutan  di  dalam hutan  tanpa  memiliki  hak  atau  ijin  dari pejabat  yang  berwenang  sebagaimana telah  terdakwa  melanggar  Pasal  50  ayat (3)  huruf  e  jo  Pasal  78  ayat  (5)  UU  RI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan jo UU Nomor : 19 Tahun 2004 tentang  Perubahan  atas  UU  RI  Nomor: 42  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  jo
Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  (Putusan Hakim Nomor: 14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb).
Alat  bukti  yang  diajukan  oleh penuntut umum dalam persidangan kasus ini  berupa;  (a)  Keterangan  saksi.  Saksi- saksi yang diajukan ke dalam persidangan  selain  keterangan  terdakwa sendiri, terdiri dari 6 (enam) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli; (b) Barang bukti . Barang  bukti  yang  diajukan  ke dalam  persidangan,  berupa: satu  batang kayu  jenis  Akasia  Dekuren  panjang  240 cm,  diameter  10  cm; satu  batang  kayu jenis  Akasia  Dekuren  panjang  240  cm, diameter  14  cm; satu  batang  kayu  jenis Akasia  Dekuren  panjang  380  cm, diameter 20 cm; satu buah senjata tajam berupa  Bendo  (Bahasa  Jawa  =  parang  ); (c)  Tuntutan  Penuntut  Umum,  bahwa terbukti secara sah sehingga menjatuhkan hukuman  penjara  6  (enam)  bulan dikurangi masa tahanan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidai  2  (dua)  bulan  kurungan,  serta menetapkan barang bukti dan membayar biaya perkara Rp.1.000,-. d)
Pertimbangan  Hakim.  Dijatuhi  pidana karena  kesalahannya  berupa  pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama  terdakwa  berada  dalam  masa tahanan  dengan  perintah  terdakwa  tetap ditahan dan membayar denda sebesarRp.1.000.000,-  (satu  juta  rupiah) subsidair  2  (dua)  bulan  kurungan,
sedangkan terdakwa mengajukan permohonan  keringananhuuman  karena tuntutan  penuntut  umum  yang  menuntut terdakwa  selama  6  (enam)  bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa  tahanan  dengan  perintah  terdakwa tetap  ditahan  dan  membayar  (Putusan Hakim Nomor: 14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb).
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 14/PidSus/2014/PN.Wsb Dalam menjatuhkan putusan seorang
Hakim  memiliki  pertimbangan  yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Pertimbangan diantaranya Bahwa terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; Bahwa terdakwa dengan  sengaja  menebang  pohon  atau memanen  atau  memungut  hasil  hutan  di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
Selain  itu  terdapat  bahan-bahan pertimbangan  terdapat  10  point yang selanjutnya  Penulis  uraikan  secara  lebih lengkap sebagai berikut:
a) Kesalahan pembuat tindak pidana;
Kesalahan dari terdakwa, karena terdakwa  memilki  hasil  hutan  berupa kayu  akasia  dekuren  yang  didapat  dari kawasan  Perhutani  di  Hutan  Negara petak 21 C turut Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kabupaten Wonosobo. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
b) Motif  dan  tujuan  melakukan  tindak pidana;
Sebelum tertangkap tangan membawa kayu tersebut,Terdakwa
telah mengetahui  bahwa  pohon  itu  milik perhutani    dan  pihak  perhutani  juga pernah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan menebang  pohon  di  hutan  milik perhutani pada tahun 2000, Terdakwa sepertinya  sudah  terbiasa  melakukan kegiatan  di  area  perhutani  tersebut. Penulis beranggapan demikian karena terdapat  pada  surat  putusan  dari kesaksian dari salah satu saksi.
c) Cara melakukan tindak pidana;
Terdakwa bersama suhariyanto secara bergantian  menebang  pohon  akasia yang  dalam  kondisi  miring  dengan menggunakan  bend,  pohon  akasia yang ditebang oleh terdakwa sebanyak tiga pohon  yng berumur lebih kurang 6  tahun  dengan  diameter  20  cm, batang  pohon  tersebut  lalu  oleh Terdakwa  dan  suhariyanto  dipotong pendek-pendek  lalusebagian  dibawa ke ruah terdakwa, kemudian pada hari Minggu,  tanggal  8  Desember  2013 ekitar  pukul  05.00  WIB  Terdakwa besaa  suhariyanto  kembali  lagi  ke lokai  pohon  akasia  yang  sudah ditebang  yaitu di hutan etak 21 untuk mengambil  sisa  kayu  yang  telah ditebang oleh Terdakwa dan
suhariyanto  membawa  kayu  tersebut, Terdakwa  berhasil  ditangkap  oleh petugas  perhutani,  iga  pohon  yang berhasil  ditebang  Terdakwa  bersama- sama  suhariyanto  yaitu  pohon  jenis akasia dekuren yang kesatu berumur 6 tahun,  tinggi  12  m,diameter  20  cm, keliling66  cm,  volume  0,308  m3, kedua  umur  6  tahun  ,  tinggi  12  m, diameter  20  cm,  keliling  63  cm, volume 0,278 m3,ketiga umur 6 tahun, tinggi 12 m, diameter 20 cm, keliling 76 cm volume 0,278 m3.
d) Sikap batin pembuat tindak pidana; Terdakwa  pada  saat  melakukan tindak pidana tersebut, dalam keadaan sehat walafiat dan sepenuhnya  sadar  atas  apa  yang  ia kerjakan. Terdakwatanpa mempunyai  hak  dan  surat  ijin  dari pihak  yang  berwenang  dari  KPH Kedu Utara yang berlokasi di Dusun Anggrunggondok, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo  yang  merupakan  kawaan hutan milik Perhutani RPH
Anggrunggondok KPH Kedu Utara.
e) Riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
Terdakwa adalah seorang petani yang memiliki  riwayat  hidup  dan  keadaan sosial ekonomi yang tergolong rendah.
f) Sikap  dan  tindakan  pembuat  sesudah melakukan tindak pidana;
Setelah  melakukan  tindak  pidana tersebut,  terdakwa  sangat  menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; Pidana yang  didakwakan  kepada terdakwa,  tentunya  akan  berpengaruh kepada reputasi terdakwa dalam masyarakat.  Tetapi  menurut  Penulis, semua  itu  tergantung  dari  bagaimana terdakwa  dan  warga  menyikapinya, mengingat tindak pidana yang dilakukan  oleh  terdakwa  bukanlah tindak  pidana  seperti  pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, dan sebagainya.
h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
Masyarakat  tidak  begitu  menanggapi tindak  pidana  ini  dengan  cara  yang berlebihan,  Hanya  saja  kebetulan terdakwa tidak memiliki izin, dokumen, dan tidak memenuhi persyaratan lainnya sehingga ia ditangkap. Semoga kejadian ini  dapat  membawa  pengaruh  positif agar masyarakat takut berbuat hal yang serupa.
i) Pengurus  tindak  pidana  terhadap korban atau keluarga korban; Tidak  terdapat  korban  dalam  tindak pidana ini.
j) Tindak  pidana  dilakukan  dengan berencana .
Apabila  dilihat  dari  awal  proses penebangan  sampai  membawa  kayu tersebut  ke  rumah  terdakwa,  karena
Terdakwa keungkinan telah beranggapan bahwa saudara suhariyanto  mantan pekerja perhutani tersebut  jadi  tanpa  ijin  pun  boleh mengambil kayu tersebut.
Selain itu terdapat pula pertimbangan dari  keterangan  saksi,  keterangan  ahli, keterangan  terdakwa,  barang  bukti  dan fakta  yang  diperoleh,  maka  hakim mempertimbangkan bahwa:
a) Unsur “mengangkut,  menguasai,  atau memiliki hasil hutan” dan unsur “yang tidak dilengkapi bersama-sam dengan surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan” telah terpenuhi dan karenanya terbukti secara sah menurut hukum;
b) Oleh  karena  semua  unsur  dari dakwaan  Penuntut  Umum  terbukti secara  sah  menurut  hukum,  maka dakwaan  Penuntut  Umum  tersebut dapat  dinyatakan  terbukti  secara  sah menurut hukum;
c) Dalam  pemeriksaan  perkara  ini  tidak ditemukan  alasan  pemaaf  maupun alasan  pembenar  terhadap  perbuatan yang  dilakukan  terdakwa,  maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya
sehingga memenuhi rasa keadilan;
d) Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis Hakim  menjatuhkan  pidana  terhadap
terdakwa,  perlu  mempertimbangkan hal-hal  yang  memberatkan  maupun meringankan  terhadap  pidana  yang dijatuhkan  kepada  terdakwa,  sebagai berikut:  Hal-hal  yang  memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program  pemerintah  dan  secara  tidak langsung dapat membahayakan ketertiban  dan  ekosistem  di  hutan. Perbuaan terdakwa dapat membahayakan keselamatan masyarakat  sekitar  hutan  lindung tersebut.  Hal-hal  yang  meringankan: terdakwa bersikap sopan
dipersidangan; Terdakwa belum pernah  dihukum;  Terdakwa  sudah berusia  lanjut;  Terdakwa  mempuyai tanggungan terdakwa; Terdakwa menyesali  perbuatannya  dan  berjanji tidak  akan  mengulangi  perbuatannya lagi.
Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa  jika  Majelis  Hakim  memutuskan perkara dalam Amar putusan didasarkan pada  pertimbangan  fakta  persidangan
antara lain (Putusan Hakim
Nomor:14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb):
a) Menyatakan  terdakwa  Suyatno  Bin
Kromo Paijo telah terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  “Turut  serta  menebang pohon  dan  memungut  hasil  hutan  di dalam  hutan  tanpa  memiliki  ijin  dari pejabat yang berwenang”;
b) Menjauhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari;
c) Menjatuhkan pula pidana denda sebesar  Rp.500.000,00,-  (lima  ratus ribu  rupiah)  dengan  ketentuan  jika denda  tersebut  tidak  dibayar  maka diganti dengan pidan kurungan selam 1 (satu) bulan;
d) Menetapkan  masa  penangkapn  dan penahann  yang  telaaahdijalani  oleh terdakwa tersebut
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
e) Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
f) Menetapkan barang bukti berupa:
(1) 1 (satu) batang kayu jenis Akasia
Dekuren panjang 240 cm,
diameter 10 cm
(2) 1 (satu) batang kayu jenis Akasia
Dekuren panjang 240 cm,
diameter 14 cm;
(3) 1  (satu)  batang  kayu  jenis  Akasia Dekuren panjang 380 cm, diameter 20 cm; Dikebalikan kepada perhutani  BKPH  Wonosobo  KPH Kedu  Utara  melalui  saksi  Sukardi Bin Karso Diwiryo;
(4) 1 (satu) buah senjata tajam berupa Bendo  (Bahasa  Jawa);  Dirampas untuk dimusnahkan;
g) Membebankan  biaya  perkara  kepada terdakwa  ebesar  Rp.1.000,00  (seribu rupiah);
Dengan demikian pertimbangan hakim  tersebut  didasarkan  pada  yuridis dikembalikan  kepada  Undang-Undang illegal logging. Hakim juga mempertimbangkan  putusannya,  tidak terlepas  dari  apa  yang  ada  dalam  surat dakwaan saja padahal  seharusnya hakim mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  aturan tersebut. Hakim tidak hanya berdasar dari apa  yang  ada  dalam  persidangan  saja melainkan majelis hakim menguasai atau mengenal  aspek  teoritik  dan  praktik, pandangan  doktrin,  yurisprudensi  dan kasus  posisi  yang  sedang  ditangani kemudian  secara  limitatif  menetapkan pendiriannya.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  urain  di  atas  terdapat sebuah  kesimpulan,  bahwa:  Penerapan hukum  pidana  pada  putusan  Nomor: 14/PidSus/2014/PN.Wsb  tentang illegal logging terbukti secara sah dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana secara  bersama-sama  telah  menebang pohon  hasil  hutan  di  dalam  hutan  tanpa memiliki  hak  atau  ijin  dari  pejabat  yang berwenang  sebagaimana  telah  terdakwa
melanggar  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  e  jo Pasal  78  ayat  (5)  UU  RI  Nomor:  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  jo  UU Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pertimbangan  hukum  hakim  bahwa terdakwa yaitu Suyatmo Bin Kromo Paijo terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan dalam dakwaan kesatu  yaitu :  “telah  menebang  pohon  hasil  hutan  di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat  yang berwewenang”. Selain itu  pertimbangannya  seperti  dalam putusan,  terdakwa  yang  dituntut  oleh Penuntut Umum dan oleh Majelis Hakim, dari  tuntutan  6  (enam)  bulan  menjadi  4 (empat) bulan, serta denda yang mulanya hanya  dituntut  sebesar  Rp.1.000.000,- (satu  juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, diputus dengan denda sebesar Rp.500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Hanifah,  Ishana.  2014. Himpunan Lengkap  KUHPer  (Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata),  KUHP (Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana),  KUHAP  (Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Acara  Pidana). Yogjakarta: Laksana.
Soeroso,  R.  2007. Pengantar  Ilmu
Hukum , Sinar Grafika: Jakarta.
Supramono, Gatot. 1998. Surat
Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal  Demi  Hukum.  Cet.2. Jakarta: Djembatan. Putusan  Hakim  Pengadilan  Wonsobo
Nomor:14/Pid.Sus/2014/PN.Wsb.
Suprihatin,  Wawancara  di  Wonosobo,
tanggal 14 November 2017. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.