## PENDAHULUAN
Pada  hakekatnya  pembangunan  pertanian merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedasaan melalui
pemanfaatan  sumberdaya  pertanian.  Pemerintah  telah melaksanakan pembangunan infrastruktur bidang irigasi dengan  perbaikan  jaringan  irigasi,  termasuk  jaringan irigasi  kecil.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka

## KEBIJAKAN PENYEDIA INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA PROGRAM SWASEMBADA BERAS DI DESA TURA KECAMATAN PULAU MALAN KABUPATEN KATINGAN
Policy On Infrastructure Provider Of Irrigation In Swasembada Rice Program In The Village Of Tura Malan Island In Katingan District
Mambang * Pebry Agusthen
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: mambang@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Kabupaten Katingan sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Tengah yang  memiliki  potensi  lahan  pertanian  yang  potensial  sudah  seharusnya menerapkan  kebijakan  penyedia  infrastruktur  irigasi  pertanian  di  desa  tura kecamatan pulau malan kabupaten katingan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti  ingin  melihat  faktor  yang  menyebabkan  infrastruktur  irigasi  yang  belum memadai.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, tape recorder.
Hasil  penelitian  ini  mengambarkan  tentang  infrastruktur  saluran  irigasi  yang sarana  dan  prasarananya  belum  memadai.  Saluran  irigasi  dalam  mengairi  lahan sawah pertanian petani sudah adanya saluran irigasi yang akan selalu menyalurkan sumber  air.  Permasalahan  saluran  irigasi  tersebut  saat  ini  yaitu  belum  adanya pintu air pada saluran irigasi di desa tura sehingga air sering keluar pada musim hujan  sehingga  dari  saluran  irigasi  tersebut  pada  musim  kemarau  sering  terjadi kekeringan air karena kekurangan ketersediaan air untuk sawah di desa tura, Hal ini  menuai  keluhan  dari  para  petani  yang  bersangkutan  karena  sangat mempengaruhi  hasil  panen  para  petani,  sarana  dan  prasarana  sistem  saluran irigasi  ini  kurang  memadai  sehingga  hasil  panen  yang  didapatkan  hanya  2-3 pertahun  sehingga  panen  setiap  tahunya  hanya  untuk  kebutuhan  sehari-hari petani di desa tura, akan tetapi penyedia infrastruktur irigasi belum memadai di desa  tura  karena  adanya  pemotongan  anggaran  di  dinas  pertanian  oleh pemerintah daerah untuk pembukaan akses jalan.

## Kata Kunci:
Kebijakan Infrastruktur Irigasi Program Swasembada Beras Keywords : Policy Infrastructure Irrigation Program Swasembada Rice Accepted January 2019 Published April 2019

## Abstract
Katingan  Regency  as  one  of  the  regencies  in  Central  Kalimantan  province  that  has potential  agricultural  land  potentials  should  implement  the  policy  of  agricultural irrigation  infrastructure  in  the  village  of  Tura  District  Malan  Island  District  Katingan. Therefore, in this research researchers want to see the factors that cause the irrigation infrastructure to be inadequate. The type of research used is qualitative research with the  techniques  of  data  collection  interviews,  observations,  documentation,  tape recorders.
The results of this study describe the infrastructure of irrigation channels, which means and infrastructures have not been adequate. Irrigation channels in irrigating farmland farmers have already had irrigation channels that will always channel the water source. The problem of irrigation channels today is the absence of water doors on the irrigation channels in the village of Tura so that water often comes out in the rainy season so that from the irrigation channels in the dry season, there is often drought in water due to lack Water availability for paddy fields in the village of Tura, it is reaping complaints from  the  farmers  in  question  because  it  greatly  affects  the  crops  of  the  farmers, facilities  and  infrastructure  of  the  irrigation  tract  system  is  insufficient  so  that  the harvest obtained only 2-3 Per year until the harvest each day only for the daily needs of farmers in the village of Tura, but the provider of irrigation infrastructure has not been adequate in the village of Tura because of the budget cuts in the agricultural service by the local government for the opening Road access.
memantapkan  swasembada  bahan  pangan  khususnya beras.  Bangunan  irigasi  merupakan  infrastruktur prasarana  irigasi  yang  merupakan  suatu  kelengkapan jaringan irigasi teknis yang terletak pada jaringan irigasi dan  berfungsi  sebagai  pengatur  dan  pengukur pemberian dan pembagian air irigasi ke areal pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hampir  seluruh  wilayah  sentral  produksi beras  di  Indonesia  menjalankan  progam  peningkatan produksi pangan strategi nasional melalui swasembada beras.  Salah  satunya  adalah    beras  di  Desa  Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, Kebijakan Penyediaan  infrastruktur  irigasi  di  Desa  Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan dilakukan beberapa  hal,  yaitu  sebagai  berikut:  1)  Penyediaan infrastruktur  irigasi  di  desa  tura.  2)  Meningkatkan teknik  pengaturan  air.  3)  Meningkatkan  pengelolaan padi  untuk  mencapai  hasil  yang  masikmal  tiap  hektar dengan panen satu kali setahun.
Kondisi  irigasi  pada  umumnya  sangat memperhatikan  fasilitasnya  untuk  saluran  irigasi sehingga mampu mengaliri air dari areal irigasi ke lahan sawah,  Kondisi  sarana  dan  prasarana  memegang peranan yang cukup penting dalam membantu aparatur untuk  mencapai  sasaran  Dinas  Pertanian,  Pangan  dan Perikanan  Kabupaten  Katingan,  dinas  pertanian kabupaten  katingan  bidang  sarana  dan  prasarana mempunyai  tugas  yaitu  menyediakan  fasilitas infrastruktur  irigasi  pertanian,  dengan  adanya  fasilitas sarana  dan  prasarana  irigasi  sebagai  upaya  dinas pertanian  kabupaten  katingan  untuk  meningkatkan usaha tani di desa tura kabupaten katingan.
Kebijakan  infrastruktur  irigasi  di  Desa  Tura Kecamatan  Pulau  Malan  Kabupaten  Katingan diharapkan juga dapat memberikan manfaat yaitu untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  petani  serta meningkatnya  ekonomi  daerah  setempat.  Selain  itu kebijakan  infrastruktur  irigasi  dilakukan  untuk peningkatan  di  bidang  pangan  terutama  padi.  Namun
pada  kenyataannya  Masalah  infrastruktur  pertanian tentu menyangkut permasalahan tentang pembangunan infrastruktur irigasi yang sangat kurang memadai.
Sehingga  hadirnnya  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  kebijakan  penyedia infrastruktur  irigasi  terhadap  produktivitas  sawah petani  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi kebijakan  penyedia  infrastruktur  irigasi  terhadap produktivitas  sawah  petani  di  Desa  tura  kabupaten katingan.

## METODOLOGI
Berkaitan  dengan  masalah  yang  dirumuskan diatas,  maka  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif  deskrptif.  Penelitian  kualitatif  deskriptif  yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk menggambarkan  dan  atau  melukiskan  keadaan  pada saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak sebagaimana  adanya.  Dalam  penelitian  ini  sepenuhnya melakukan  analisis  ke  dalam  jenis  penelitian  kualitatif deskriptif  terhadap  data-data  yang  dihimpun  selama proses penelitian dari awal hingga pelaporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Irigasi  masa  depan  diharapkan  dapat mendukung  sepenuhnya  untuk  fungsi  pertanian.  Paling tidak,  ada  tiga  fungsi  utama  yang  terkait  satu  dengan lainnya  yang  memerlukan  hubungan  yang  serasi. Pertama,  fungsi  yang  menopang  produksi  pertanian pada  umumnya  termasuk  pangan,  peternakan, perikanan,  perkebunan.  Dengan  perkataan  lain  suatu fungsi  yang  menunjang  proses  diversifikasi  pertanian. Kedua, adalah fungsi konservasi Termasuk dalam fungsi ini  adalah  penyedia  yang  ada  seperti  infrastruktur irigasi  persawahan.  Ketiga, yang sangat penting dalam pengelolaan  irigasi  adalah  asas  keadilan  dalam pembagian  air.  Banyak  contoh  irigasi  yang  dibangun masyarakat mewariskan rancang bangun pembangunan dan  pengelolaan  irigasi  yang  mencerminkan  keadilan
Mambang,  Agusthen F. 2019. Kebijakan Penyedia Infrastruktur Irigasi Pada Program Swasembada Beras Di Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan
pembagian  air  yang  dihubungkan  dengan  antara  lain luasnya lahan yang diairi. Setiap hasil panen masyarakat pertanian desa tura kecamatan pulau malan kabupaten katingan rata-rata mencapai 2-3 ton sekali panen dalam pertahunya dari luas lahan pertanian desa tura 145 Ha. Hasil  panen  tersebut  belum  maksimal  karena  belum didukung oleh saluran irigasi  yang baik, tidak  ada hasil panen  yang  dapat  mencapai  100%  karena  pengaruh cuaca  yang  tidak  menentu.  Sehingga  apabila infrastruktur    irigasi  belum  memadai    panen  yang dihasilkan tidak optimal.
Saluran irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian  air,  baik  secara  alamiah  ataupun  buatan kepada  tanah  dengan  tujuan  untuk  memberi kelembapan yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Dahulu  para  petani  dalam  mengairi  sawah  atau  lahan pertanian  mereka  biasanya  dengan  cara  membendung parit-parit penyaluran ke lahan mereka. Ada juga yang melakukan  pengangkutan  air  menggunakan  ember. Namun  cara  tersebut  sangatlah  melelahkan  dan ditambah  lagi  apabila  musim  kemarau,  maka  cara tersebut tidak bisa dilakukan.
Pemanfaatan saluran irigasi terhadap kesejahteraan  para  petani  sudah  tidak  lagi  kesulitan dalam  mengairi  lahan  pertanian  mereka  karena  sudah adanya  sistem  irigasi  yang  akan  selalu  menyalurkan sumber air yang tak pernah berhenti. Sistem irigasi ini bisa  dibuka  tutup,  sehingga  kapan  saja  petani membutuhkan  air  untuk  lahan  pertanian  mereka, tinggal  membuka  saluran  air  tersebut.  Pemerintah sudah  memberikan  fasilitas  irigasi  dan  membangun irigasi untuk dimanfaatkan oleh para petani.
Dari  hasil  observasi  yang  dilakukan  penulis, saluran  irigasi  di  desa  tura  kecamatan  pulau  malan kabupaten  katingan  tentunya  sangat  berguna  Hal  ini sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  penyuluh  dinas pertanian desa tura bahwa:
“Dari  tahun  2016-2018  pemerintah  pusat kementerian  pertanian  sudah  memberikan bantuan  dari  dana  Bantuan  sosial  sebesar  100 juta.  Dana  Bantuan  sosial  tersebut  diberikan
langsung  pada  kelompok  tani  melalui  rekening kelompok  tani  tersebut,akan  tetapi  melalui kelompok  tani  desa  tura  juga  mendapatkan bantuan  dari  program  optimasi  lahan  pertahunya sebesar 200 juta Rupiah, Dana tersebut langsung diberikan  melalui  rekening  kelompok  Tani  desa tura  ini  berasal  dari  dana  pusat  kementerian pertanian untuk kebutuhan infrastruktur irigasi di desa  tura,  saya  lihat  petani-petani  disini  lebih terbantu, dengan adanya saluran irigasi ini adalah upaya dari pemmerintah untuk  membantu petani kalau  ingin  mengalirkan  air  kesawah  sawah mereka”
Sistem  pintu  air  pada  Saluran  irigasi  yang dimaksud  sudah  tidak  berfungsi  selama  ini  dari  tahun 2016-2018 belakangan ini. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah  pusat  khususnya  Kementerian  desa mengambil  beberapa  kebijakan  untuk  mendukung petani di desa tura. Kebijakan yang dimaksud ditujukan Pemerintah  menetapkan  bantuan  pemberian  Bantuan tersebut berasal dari dana Kementerian desa. Bantuan tersebut  untuk  Pendanaan  program  irigasi  oleh pemerintah  pusat  dilakukan  dengan  berbagai  strategi. Adapun strategi pendanaan program irigasi yang ada di desa  Tura  saat  ini  yaitu  dilakukan  dengan  melalui anggaran  kementerian  desa  tersebut  langsung diberikan  kepada  kelompok  tani  Desa  Tura,  seperti disebutkan pada wawancara pada ketua kelompok tani:
“Pemerintah  pusat  yaitu  Kementerian  desa memberikan  bantuan  untuk  pertanian  desa  tura, Adapun bantuan tersebut berupa bantuan pompa air dan embung untuk membantu ketersediaan air untuk kebutuhan petani desa tura”
Adanya  bantuan  embung  dan  pompa  air hanya  cukup  membantu  mengailiiri  air  disekitar embung  embung  saja,air  dari  embung  masih  belum mencukupi  untuk  mencukupi  kebutuhan  sawah  petani desa tura.
Adapun menjadi faktor penghambat pelaksanaan  kebijakan  infrastruktur  irigasi  dalam program  swasembada  beras  di  Desa  Tura  Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan yaitu
a. Dukungan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan factor  penghambat  dalam  pelaksanaan  kebijakan penyedia  infrastruktur  irigasi  pada    program swasembada  beras  di  Desa  Tura  yaitu  kurangnya dukungan  dari  pemerintah  daerah.  Kebijakan Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Pertanian Kabupaten Katingan belum menyentuh kebutuhan dasar  petani.  Pemerintah  Daerah  terlalu  terfokus pada  pembukaan  akses  jalan,  sehingga  pada perencanaan  program  swasembada  beras  di  Desa Tura tidak berjalan sesuai perencanaan.

## b. Pemotongan Anggaran
Selain  itu,  menurut  narasumber bahwa  pemerintah  Daerah  Kabupaten  Katingan melakukan  pemotongan  anggaran  untuk  program pertanian. Akibat dari Pemotongan anggaran untuk program  juga  terjadi  pada  pembukaan  akses  jalan kabupaten. Selain itu, pemerintah juga tidak serius dalam melaksanakan program irigasi sepenuhnya di Desa  Tura  pada  khususnya,  dan  di  Kabupaten Katingan  pada  umumnya.  upaya  yang  telah dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang ada  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Penyedia infrastruktur  irigasi  pada  program  swasembada beras  di  Desa  Tura  Kecamatan  Pulau  Malan Kabupaten  Katingan  yaitu  dengan  mendorong petani  untuk  bergotong  royong.  Gotong  royong yang  dilakukan  misalnya  dengan  membuat  saluran irigasi  untuk  mengalirkan  air  dari  sungai.  Adapun faktor  pendukung  terhadap  pelaksanaan  kebijakan penyedia  infrastruktur  irigasi  dalam  program swasembada beras di Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan yaitu ketersediaan dana yang diperuntukkan mengoptimasi lahan dari dana bantuan  social  Kementerian  Pertanian  dan  dari kementerian desa berupa embung dan pompa air, pada  sistem  pengaturan  pintu  pengairan  sangat dibutuhkan  untuk  menjaga  pertanian  warga  tetap dapat  berproduksi.  Berdasarkan  hasil  observasi
yang  dilakukan  oleh  penulis,  Banyak  lahan pertanian  yang  tidak  teraliri  oleh  air  karena fasilitas sistem irigasi saat ini kurang memadai.

## KESIMPULAN
Bahwa  Kebijakan  Penyedia  Infrastruktur Irigasi Pada Program Swasembada Beras Di Desa Tura Kecamatan  Pulau  Malan  menunjukkan  bahwa  sarana dan  prasarana  pintu  air  belum  ada  disebabkan  karena terbatasnya  anggaran  yang  dimiliki  oleh  pemerintah. selain  itu,  pemerintah  daerah  juga  belum  sepenuhnya mendukung  infrastruktur  irigasi  yang  dibutuhkan  oleh petani  desa  tura.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan pengalihan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  untuk  pembukaan  akses  jalan  di  daerah  yang belum  dapat  dijangkau  oleh  pemerintahan  kabupaten katingan.  Pemerintah  Pusat  khususnya  Kementerian Pertanian mengambil kebijakan untuk membantu petani dengan  memberikan  dukungan  dana  bantuan  sosial sebesar 100 juta  rupiah dan juga dari bantuan optimasi lahan  200  juta  pertahunya,  Pemerintah  pusat  juga memberikan  bantuan  melalui  Kementerian  Desa  juga memberikan  bantuan  pompa  air  dan  embung  untuk membantu ketersediaan air di desa tura.
Faktor  Penghambat  Kebijakan  Penyedia Infrastruktur  Irigasi  Di  Desa  Tura  yaitu:  Kurangnya Dukungan  pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Daerah kurang  memperhatikan  penyiapan  infrastruktur  irigasi bagi  petani.  Pemerintah  terlalu  terfokus  pada pembukaan  akses  jalan,  adanya  Pemotongan  anggaran tersebut  untuk  pembuatan  akses  jalan  yang  daerah- daerah masih belum dapat dijangkau. sehingga program swasembada  beras  di  Desa  Tura  tidak  sesuai perencanaan.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Katingan  melakukan  pemotongan  anggaran pada  dinas  pertanian  untuk  kebutuhan  akses  jalan sehingga  pelaksanaan  kebijakan  penyedia  infrastruktur irigasi  pada  program  swasembada  beras  di  Desa  Tura belum belum direalisasikan.
Mambang,  Agusthen F. 2019. Kebijakan Penyedia Infrastruktur Irigasi Pada Program Swasembada Beras Di Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan

## REFERENSI
Direktorat  Irigasi  dan  Rawa  Direktorat  Jenderal Sumber  Daya  Air.  2006.  Pedoman  Operasi Irigasi. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta. Huraerah,  Abu.  2008. Pengorganisasian  dan Pengembangan  Masyarakat,  Model  dan  Strategi Pembangunan, Bandung : Humaniora.
Moleong,  J.  Lexy.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif.
Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.
Robert,  J.,  Syarief,  R.  2010. Tata  Ruang  Air. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Rukminto, Adi Isbandi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari. Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.
Soenarno.  2004. Tiga  Program  Pokok  Untuk  Ketahanan Pangan.  Media  Informasi  Sumber  Daya  Air Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
Suharto,  Edi.  2004. Pendekatan  Pekerjaan  Sosial  dalam Pemberdayaan   Masyarakat  Miskin: Konsep, Indikator dan Strategi, Malang.
Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan  Publik  Konsep,
Teori dan Praktik. Pekanbaru : Alaf Riau Surjadi.  2009. Pengembangan  Kinerja  Pelayanan  Publik.
Reflika Aditama.Bandung.
Surmayadi,  Nyoman.I.  2005. Efeketifitas  Implementasi
Kebijakan  Otonomi  Daerah. Jakarta:  Citra
Utama
Suyanto,  Chokkalingam,  U.,  Wibowo,  P.  2003.
Kebakaran Dilahan Rawa/Gambut di Sumatera:Masalah dan Solosi. Cifor. Palembang. Sunyoto, Usman. 2004. Pembangunan
dan
Pemberdayaan  Masyarakat,  Yogyakarta, Pustaka
Pelajar.
Syaukani, dkk. 2004. Otonomi  Daerah  dalam  Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Wahab,  Solichin  Abdul. 2005. Analisis  Kebijakasanaan dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara
Waluyo.2007. Manajemen  Publik  (Konsep,  Aplikasi  dan Implementasinya  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi Daerah. Mandar Maju. Bandung.

## Perundang-undangan
UU  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah,  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  20.
2006