COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA DENGAN SURAT KUASA JAMINAN FIDUSIA DIBAWAH TANGAN MENURUT UU No. 42 TAHUN 1999 DI PT BPR ARTHA TANAH MAS SEMARANG
Nadia Febiana Yusuf 1* , Arikha Saputra 2
1,2 Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Unisbank, Semarang, Indonesia nadiafeby1414@gmail.com, arikhasaputra@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: May 28, 2023 Accepted: June 30, 2023 The  process  of  creating  a  fiduciary  guarantee  is  carried  out  through  the imposition  stage  which  is  carried  out  before  a  notary  and  the  fiduciary guarantee registration stage. In practice, currently there is widespread use of power  of  attorney  to  charge  fiduciaries  under  the  hand  to  make  fiduciary deeds  before  a  notary.  The  problem  in  this  study  is  how  the  process  of implementing fiduciary imposition with a private power of attorney for fiduciary guarantees according to Law no. 42 of 1999 at PT BPR Artha Tanah Mas Semarang and how is the legal force of the fiduciary deed made through a power  of  attorney  under  the  fiduciary  guarantee.  The  approach  method  is empirical juridical, descriptive analytical research specifications, data sources are  primary  data  and  secondary  data.  Data  collection  methods  are  field studies and literature studies, data analysis is qualitative. The results of the study show that the process of implementing fiduciary imposition with a power of attorney for fiduciary guarantees is underhand according to Law no. 42 of 1999 at PT BPR Artha Tanah Mas Semarang, the debtor signs a power of attorney for fiduciary guarantees, then the bank faces itself before the notary to make a fiduciary guarantee deed for further registration at the Fiduciary Registration  Office.  The  fiduciary  deed  made  through  a  power  of  attorney under  the  hand  of  fiduciary  guarantees  is  basically  valid,  but  if  there  is  a lawsuit  or  intervention  from  another  party,  the  power  of  attorney  under  the hand  of  fiduciary  has  weaknesses  in  the  verification  process,  where  the position of the power of attorney under the hand is very weak and lacks legal certainty.
Keywords:
Fiduciary imposition, Underhand power of attorney for fiduciary guarantees.

## Abstrak
Proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui tahap pembebanan yang dilakukan di hadapan  notaris  dan  tahap  pendaftaran  jaminan  fidusia.  Pada  prakteknya  saat  ini  marak penggunaan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan untuk membuat akta fidusia dihadapan notaris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan pembebanan fidusia dengan surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan menurut UU No. 42 Tahun 1999 di PT BPR Artha Tanah Mas Semarang dan bagaimana kekuatan hukum akta fidusia yang dibuat melalui surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan. Metode pendekatan adalah  yuridis  empiris,  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis,  sumber  data  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  adalah  studi  lapangan  dan  studi kepustakaan,  analisis  data  bersifat  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses pelaksanaan  pembebanan  fidusia  dengan  surat  kuasa  jaminan  fidusia  di  bawah  tangan menurut  UU  No.  42  Tahun  1999  di  PT  BPR  Artha  Tanah  Mas  Semarang  adalah  debitur menandatangani surat kuasa jaminan fidusia, selanjutnya pihak bank menghadap sendiri ke hadapan notaris untuk dibuatkan akta jaminan fidusia untuk selanjutnya didaftarkan di Kantor

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Pendaftaran Fidusia. Akta fidusia yang dibuat melalui surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan pada dasarnya adalah sah,namun bilamana ada gugatan atau intervensi dari pihak lain, maka surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan tersebut mempunyai kelemahan dari proses pembuktian, dimana kedudukan surat kuasa di bawah tangan sangat lemah dan tidak memiliki kepastian hukum.
Kata Kunci: Pembebanan Fidusia, Surat Kuasa Jaminan Fidusia di Bawah Tangan.

## I. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  meningkatnya  pembangunan  meningkat  pula  kebutuhan  terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui pinjam meminjam. 1 Pemberian kredit didasari oleh kepercayaan dari kreditur kepada debitur, sehingga harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan  usahanya  wajib  bersikap  hati-hati  ( prudent )  dalam  rangka  melindungi  dana masyarakat yang dipercayakan padanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut. 2 Khusus dalam pemberian kredit kepada nasabah bank harus dapat lebih hati-hati dan dapat lebih mengenal nasabah dengan cara 5C dan 7P. 3 Dengan demikian untuk menjamin pengembalian kredit perlu adanya jaminan, salah satunya jaminan fidusia.
Salah  satu  masalah  yang  muncul  dalam  praktek  saat  ini  adalah,  maraknya penggunaan Surat Kuasa Membebankan Fidusia di bawah tangan dalam lingkungan lembaga keuangan,  baik  itu  lembaga  keuangan  perbankan  maupun  non  perbankan.  Surat  kuasa tersebut diberikan oleh debitor kepada kreditor untuk membebankan/ membuat akta fidusia dihadapan notaris. Dengan adanya kuasa tersebut, kereditor dapat membebankan/membuat akta fidusia sewaktu-waktu tanpa perlu lagi bantuan dari debitor. 4 Hal ini sudah wajar terjadi, dimana perbuatan hukum oleh orang yang diwakili oleh orang lain menyebabkan tetap dapat dilakukannya perbuatan hukum oleh orang yang diwakili tersebut. 5
UUF  maupun  peraturan  pelaksanaan  lainnya  tidak  mengatur  tentang  surat  kuasa,  namun hanya mengatur mengenai pengikatan jaminan fidusia dibuat dalam akta notaris. Akta notaris di sini merujuk pada Pasal 1 angka (7) UUJN yang menyebutkan bahwa dalam pembuatan akta Notaris tersebut, kedua pihak harus menghadap. 6
1 Kashdi, 2000, Hak Tanggungan Dan Jaminan Fidusia , Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 82
2 Rachmadi Usman, 2001, Apsek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia , Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, hal.18
3 Eka Travilta Oktaria, Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip KehaA-HaAan Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan , Perkembangan Hukum di Indoensia, hJps://ubl.ac.id ., hal.147 4 Mohamad Toha Dhukas , Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia DiAnjau Dari Hukum Jaminan  di Indonesia , Lex Renaissance , No. 2 Vol 1, Juli 2016, hal. 236.
5 SubekU, 1995, Aneka Perjanjian , Bandung : Alumni, hal.141
6 Yolanda Rachel Mediarsari Beru Barus, Surat Kuasa di Bawah Tangan untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen , Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And HumaniUes, Volume 01, Issue 1, 2021, hal. 45.

## II. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat. 7 Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis  sedangkan  metode  pengumpulan  data  melalui  studi  lapangan  dan  studi kepustakaan.  Metode  penyajian  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif analitis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Proses Pelaksanaan Pembebanan Fidusia dengan Surat Kuasa Jaminan Fidusia di Bawah  Tangan  Menurut  UU  No.  42  Tahun  1999  di  PT  BPR  Artha  Tanah  Mas Semarang
Berdasarkan hasil penelitian di PT. BPR Artha Tanah Mas Semarang diketahui bahwa, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 8 a.  Tahap permohonan kredit b.  Tahap penilaian kredit c.  Tahap pengambilan keputusan d.  Tahap realisasi kredit
e.  Pengikatan jaminan fidusia
Pada  pengikatan  jaminan  fidusia  dilalukan  melalui  tahap  pembebanan  dan  tahap pendaftaran  jaminan  fidusia.  Praktek  di  PT.  BPR  Artha  Tanah  Mas  Semarang  debitur diminta  untuk  menandantangani  surat  kuasa  pembebanan  jaminan  fidusia  yang  sudah dibuat secara baku oleh pihak bank. Surat kuasa tersebut berisi tentang pemberian kuasa kepada pihak penerima fidusia untuk bertindak dalam membuat akta jaminan fidusia di hadapan  notaris.  Dalam  hal  ini  pihak  debitur  tidak  perlu  menghadap  bersama-sama dengan pihak kreditur ke hadapan notaris untuk membuat akta pembebanan fidusia. Pada umumnya  objek  jaminan  fidusia  yang  dibuatkan  akta  notaris  dan  didaftarkan  adalah kendaaan  bermotor  roda  empat.  Pihak  bank  sendiri  yang  menghadap  notaris  untuk pembuatan akta fidusia berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh debitur. Selanjutya pihak  notaris  akan  membuat  akta  jaminan  fidusia  dengan  dasar  surat  kuasa  untuk kemudian didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. 9
Pelaksanaan  pembebanan  fidusia  dengan  surat  kuasa  jaminan  fidusia  di  bawah tangan di PT BPR Artha Tanah Mas Semarang bukan merupakan pelanggaran meskipun UUF tidak mengaturnya. Surat kuasa di bawah tangan dalam jaminan fidusia sepanjang tidak ada gugatan dari pihak ketiga dianggap sah, sesuai dengan asas umum perjanjian dalam  Pasal  1338  KUHPerdata.  Sistem  hukum  perikatan  yang  ada  dalam  buku  III KUHPerdata  adalah open  system ,  sehingga  semua  perjanjian  yang  dibuat  oleh  kedua belah  pihak  dianggap  sah  sebagai  suatu  undang-undang.  Hal  itu  juga  berlaku  untuk perjanjian atau surat kuasa dibawah tangan dalam satu perjanjian fidusia.
Surat kuasa di bawah tangan atas persetujuan kedua belah pihak mempunyai dasar hukum  sesuai  dengan  asas  kebebasan  berkontrak  yang  dikenal  dalam  Pasal  1334 KUHPerdata.  Akan  tetapi  dari  perspektif  keotentikan  satu  akta  mempunyai  suatu kelemahan karena surat kuasa di bawah tangan tersebut hanya berlaku bagi kedua belah pihak. Sehingga apabila terdapat gugatan dari pihak lain, maka kuasa di bawah tangan
7 Ronny HaniUjo Soemitro, Metodologi PeneliAan Hukum dan Jurimetri , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), halaman 106.
8 Donas Sanjaya, wawancara, PE Kepatuhan, Man Risk & APU PPT PT. BPR Artha Tanah Mas Semarang, tanggal 30 Mei 2023.
9 Ibid.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
tersebut akan menjadi masalah. 10 Terkait dengan surat kuasa di bawah tangan sebagai suatu akta jaminan fidusia yang merupakan alat bukti, maka kalau hanya di bawah tangan akta  tersebut  mempunyai  kelemahan  dari  proses  pembuktian,  meskipun  patut  diakui bahwa perjanjian fidusia adalah perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan.

## 2.  Kekuatan Hukum Akta Fidusia yang dibuat Melalui Surat Kuasa Jaminan Fidusia di Bawah Tangan
Pada PT. BPR Artha Tanah Mas Semarang, Akta Fidusia yang dibuat melalui surat kuasa  jaminan  fidusia  di  bawah  tangan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat.  Hal  ini sebagaimana  disampaikan  oleh  Bapak  Akib  Maulana  yang  menyatakan  bahwa berdasarkan surat kuasa dari pihak debitur selaku pemberi jaminan fidusia, pihak PT BPR Artha Tanah Mas Semarang selaku penerima kuasa menghadap notaris untuk selanjutnya dibuatkan Akta Fidusia. Surat kuasa tersebut merupakan perjanjian dari pihak debitur dan kreditur sehingga mengikat kedua belah pihak. 11
Pemberian  kuasa  berakibat  pemberi  kuasa  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh tindakan orang lain sebagai penerima kuasa dan tindakan penerima kuasa akan dianggap sebagai  tindakan  pemberi  kuasa.  Sebagai  suatu  perbuatan  hukum  pada  prinsipnya pemberian kuasa tidak terikat suatu bentuk tertentu. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang,  ia  dapat  diberikan  secara  lisan  maupun  tertulis.  Menurut  Pasal  1793 KUHPerdata pemberian kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk akta otentik, akta di bawah tangan, surat biasa, secara lisan dan secara diam-diam. 12
Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  menegaskan  bahwa  semua  kontrak  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Istilah “secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan kontrak yang adalah mengikat (sesuai Pasal 1320 KUHPerdata), karena di dalam asas terkandung “kehendak para pihak” untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan ( vertrouwen ) di antara para pihak terhadap pemenuhan kontrak. 13
Pada perkembangannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang pada prinsipnya, pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang bebas bentuk. Terkait keberadaan surat kausa di bawah tangan yang digunakan sebagai dasar pembebanan atau  pembuatan  akta  fidusia,  UUF  hanya  mengatur  bahwa  bentuk  perbuatan  hukum dalam wujud pembebanan atau pembuatan akta fidusia wajib dibuat dengan akta otetik, namun  sama  sekali  tidak  mengatur  dapat  atau  tidaknya  surat  kuasa  di  bawah  tangan dibuat dan bagaimana bentuknya. 14
Adanya  asas  umum  dalam  hukum  perdata,  dimana  selama  tidak  diatur  maka  itu boleh/dapat  dilakukan  juga  telah  mendukung  pendapat  praktek  dalam  hal  pembuatan surat kuasa jaminan fidusia dibawah tangan. Bahkan doktrin juga mengajarkan apabila suatu  perbuatan  hukum  diwajibkan  bentuk  tertentu,  bentuk  kuasanya  tetap  bebas sepanjang undang-undang untuk kuasa itu tidak menentukan lain. 15
Untuk lebih menjamin agar surat kuasa jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan memiliki kekuatan hukum yang kuat, ada baiknya apabila salah satu pihak ingin diwakili dalam  pembuatan  akta  Jaminan  Fidusia,  maka  pihak  tersebut  dapat  membuat  surat kuasa, yang mana surat kuasa ini tidak harus dibuat dalam bentuk akta notariil, akan tetapi
10 Hikmah D. Hayatdian, Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 1 No 1, April-Juni 2023hal. 125.
11 Aqib Maulana Yusuf, Wawancara, Staf Legal PT. BPR Artha Tanah Mas Semarang, tanggal 29 Mei 2023.
12 Guse Prayudi, 2007, Seluk Beluk Perjanjian , Yogyakarta: Pustaka Pena, hal.52
13 Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , Bandung: PT. Citra Aditya BakU, hal.
241 14 Mohamad Toha Dhukas, Op.Cit,. hal 242.
15 J. Satrio, 1998, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Tanggungan Buku I , Bandung : PT Citra Aditya BhakU, hal.168
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
sebaiknya  dilegalisasi  oleh  notaris,  artinya    penandatanganan  surat  kuasa  tersebut dilakukan di hadapan notaris. Jadi, bentuknya bukan akta notaris, akan tetapi ada notaris yang menyaksikan penandatanganan surat kuasa tersebut. 16 Akta jaminan fidusia yang dibuat melalui surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan pada dasarnya adalah sah, mengingat bahwa akta tersebut dibuat di hadapan notaris.
Sehingga apabila akta jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka akan memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam UUF.

## KESIMPULAN
Proses  pelaksanaan  pembebanan  fidusia  dengan  surat  kuasa  jaminan  fidusia  di bawah tangan menurut UU No. 42 Tahun 1999 di PT BPR Artha Tanah Mas Semarang adalah debitur  menandatangani  surat  kuasa  jaminan  fidusia  yang  sudah  dibuat  secara  baku  oleh pihak bank, selanjutnya pihak bank menghadap sendiri ke hadapan notaris untuk dibuatkan akta jaminan fidusia dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Praktek tersebut dapat mempermudah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan juga untuk efisiensi waktu dan biaya.
Kekuatan hukum akta fidusia yang dibuat melalui surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan pada dasarnya adalah sah, mengingat bahwa akta tersebut dibuat di hadapan notaris. Sehingga  apabila  akta  jaminan  fidusia  tersebut  telah  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran Fidusia, maka akan memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam UUF.

## REFERENSI
Eka Travilta Oktaria, Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati- Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan , Perkembangan Hukum di Indoensia, https://ubl.ac.id Guse Prayudi, 2007, Seluk Beluk Perjanjian , Yogyakarta: Pustaka Pena.
Hikmah  D.  Hayatdian,  Kajian  Hukum  Surat  Kuasa  Dibawah  Tangan  Sebagai  Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 1 No 1, April-Juni 2023. J. Satrio, 1998, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Tanggungan Buku I , Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
Kashdi,  2000, Hak  Tanggungan  Dan  Jaminan  Fidusia ,  Semarang  :  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Mohamad Toha Dhukas, Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan  sebagai  Dasar  Pembuatan  Akta  Fidusia  Ditinjau  Dari  Hukum  Jaminan    di Indonesia , Lex Renaissance , No. 2 Vol 1, Juli 2016. Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Rachmadi  Usman,  2001, Apsek-aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Jakarta  : PT.Gramedia Pustaka Utama.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
Subekti, 1995, Aneka Perjanjian , Bandung : Alumni. Surat Kuasa Fidusia Di bawah Tangan, http://www.hukumonline.com ,  diakses 10 Juni 2023. Yolanda  Rachel  Mediarsari  Beru  Barus, Surat  Kuasa  di  Bawah  Tangan  untuk  Pengikatan Jaminan Fidusia pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen , Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities, Volume 01, Issue 1, 2021.
16 Surat Kuasa Fidusia Di bawah Tangan, hJp://www.hukumonline.com ,  diakses 10 Juni 2023.