## TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI LANDASAN PENGAMBIL KEBIJAKSANAAN
Abdulah 1,2 , Alchonity Harika Fitri 1,3 , Ayu Mustika sari 1,4 , Nurhizrah Gistituati 1 ,
Rusdinal 1
Program Studi Doktor Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang 1 STKIP Muhammadiyah Muara Bungo 2 , Universitas Dharmas Indonsesia 3
STITNU Sakinah Dharmasraya 4 e-mail: a bdulahmpd63@gmail.com 1 , Alchonity.hfa@gmail.com 2 ayumustikasari10@gmail.com 3 , gistituatinurhizrah@gmail.com 4 , rusdinal@gmail.com 5

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  berbagai  tahapan  pembuatan  kebijakan publik  sehingga  mempermudah  untuk  menganalisis  masalah-masalah  yang  kompleks  sehingga dapat  dirumuskan  ke  dalam  suatu  kebijaksanaan  bagi  seoran  pemimpin  publik.  Studi  kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagi teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tidak lepas dari proses pembentukan kebijaksanaan itu sendiri, dengan demikian, salah satu tujuan studi kebijakan publik adalah untuk menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik tersebut sehingga terwujudlah suatu kebijakan  tertentu.  Tahapan  demi  tahapan  tersebut  terangkum  sebagai  suatu  proses  siklus pembuatan  kebijakan  publik.  Setiap  tahapan  dalam  proses  pembentukan  kebijakan  publik mengandung  berbagai  langkah  dan  metode  yang  lebih  rinci  lagi.  Tahapan  yang  terdapat  dalam pembuatan suatu kebijakan publik memiliki berbagai manfaat serta konsekuensi dari adanya proses tersebut, khususnya bagi para aktor pembuat kebijakan publik.
Kata kunci : Kebijakan Publik, Landasan Kebijaksanaan

## ABSTRACT
The purpose of this research is to understand the various stages of public policy making so as to make it easier to analyze complex problems so that they can be formulated into a policy for a public leader. Public policy studies seek to review shared theories and processes that occur in public policy.  It  can be  said  that  public  policy  cannot  be  separated  from  the  process  of  policy formation itself, thus, one of the objectives of the study of public policy is to analyze how the stages of the process of forming public policy are so that a certain policy is realized. These stages are summarized as  a  process  of  public  policy  making  cycle.  Each  stage  in  the  process  of  forming  public  policy contains various steps and methods in more detail. The stages involved in making a public policy have  various  benefits  and  consequences  from  the  existence  of  the  process,  especially  for  actors making public policies.
Keywords : Public Policy, Policy Foundation

## PENDAHULUAN
Kebijakan pada umumnya
bersifat problem  solving dan  proaktif. Berbeda  dengan  hukum (law) dan peraturan (regulation), kebijakan lebih      adaptif      dan      interpratatif, meskipun   kebijakan   juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”.  Kebijakan  juga  diharapkan dapat    bersifat    umum    tetapi    tanpa menghilangkan    ciri    lokal  yang spesifik. Kebijakan harus member
peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Sedangkan menurut United  Nation sebagaimana dikutip oleh Solichin (2014:9)
menyatakan bahwa kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana  atau  kelompok,  bersifat umum atau khusus, luas  atau  sempit, kabur    atau    jelas,    longgar    atau terperinci,    bersifat  kualitatif  atau
P-ISSN 2528-6250                    Jurnal Muara Pendidikan Vol. 7 No. 1 2022)
kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suau deklarasi mengenai  suatu  dasar  pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu,  suatu  program  mengenai aktivitas- aktivitas tertentu, atau suatu rencana.
Studi  kebijakan  publik  berusaha untuk  meninjau  berbagai  teori  dan proses  yang  terjadi  dalam  kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan  publik  tidak  lepas  dari proses  pembentukan  kebijakan  itu sendiri. Dengan demikian, salah satu tujuan  studi  kebijakan  publik  adalah untuk menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik
tersebut  sehingga  terwujudlah  suatu kebijakan publik tertentu.
Tahapan demi tahapan tersebut  terangkum  sebagai  suatu proses  siklus  pembuatan  kebijakan publik.  Setiap  tahapan  dalam  proses pembentukan kebijakan publik mengandung  berbagai  langkah  dan metode yang lebih rinci lagi. Tahapan yang  terdapat  dalam  pembuatan suatu kebijakan publik memiliki berbagai  manfaat  serta  konsekuensi dari adanya proses tersebut, khususnya  bagi  para  aktor  pembuat kebijakan publik.
Penelitian ini menguraikan
berbagi  tahapan  yang  terjadi  dalam proses  siklus  perumusan  kebijakan publik. Tujuan penelitian adalah untuk memahami berbagai tahapan
pembuatan kebijakan publik sehingga mempermudah  untuk  menganalisis masalah-masalah yang kompleks sehingga dapat dirumuskan ke dalam suatu kebijakan publik tertentu.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam artikel  ini  ada  studi  literature  dari beberapa  jurnal  yang  ditulis  dalam
bentuk  artikel  naratif  terkait  dengan pentingan kebijakkan publik, memahami tahapannya sehingga pembuatan  kebijakkan  publik.  Teknik analisis data menggunakan
penyaringan  e-jurnal  dan  artikel- artikel  lain  yang  terpercaya.  Kriteria pada judul tentang tahapan kebijakkan  publik  dan  pembuatan kebijakkan  publik,  maka  penyaringan artikel yang relevan yang menjadikan acuan dalam pembuatan artikel ini. Zed dalam penelitian Kartiningsih (2015) mengatakan bahwa  metode  studi  literatur  adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan  metode  pengumpulan  data pustaka,  membaca  dan  mencatat, serta  mengelolah  bahan  penelitian. Kartiningsih  menambahkan  bahwa Studi  kepustakaan  dilakukan  oleh setiap  peneliti  dengan  tujuan  utama yaitu  mencari  dasar  pijakan/  fondasi utnuk  memperoleh  dan  membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan  dugaan  sementara  atau disebut juga dengan hipotesis penelitian.  Sehingga  para  peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan  menggunakan  variasi  pustaka dalam bidangnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN a. Kebijakan Publik
Kebijakan (policy) secara etimologi    diturunkan    dari    bahasa Yunani,    yaitu  “Polis”    yang  artinya kota (city). Syafaruddin  (2008:75) menjelaskan bahwa kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan  pola  formal yang sama- sama  diterima  pemerintah/lembaga sehingga  dengan  hal    itu  mereka berusaha mengejar tujuannya.
Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan
keputusan formal organisasi,  yang  bersifat  mengikat,
P-ISSN 2528-6250                    Jurnal Muara Pendidikan Vol. 7 No. 1 2022)
yang  mengatur  perilaku  dengan tujuan  untuk  menciptakan  tata  nilai baru  dalam  masyarakat.  Kebijakan menjadi  rujukan  utama  para  anggota organisasi  atau  anggota  masyarakat dalam  berprilaku.  Kebijakan  pada umumnya  bersifat  problem  solving dan proaktif. Berbeda dengan hukum (law) dan  peraturan (regulation), kebijakan      lebih      adaptif      dan interpratatif,      meskipun      kebijakan juga  mengatur  “apa  yang  boleh,  dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan    dapat    bersifat    umum tetapi  tanpa  menghilangkan  ciri  local yang spesifik.
Kebijakan harus
memberi
peluang diinterpretasikan sesuai
kondisi spesifik yang ada. Sedangkan menurut United  Nation sebagaimana dikutip oleh Solichin (2014:9)
menyatakan bahwa kebijakan
merupakan pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana  atau  kelompok,  bersifat umum atau khusus, luas  atau  sempit, kabur    atau    jelas,    longgar    atau terperinci,    bersifat  kualitatif  atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suau deklarasi mengenai  suatu  dasar  pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu,  suatu  program  mengenai aktivitas- aktivitas tertentu, atau suatu rencana.
Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan  yang  mengikat bagi orang banyakpada tataran strategis  atau  bersifat  garis  besar yang  dibuat  oleh  pemegang  otoritas publik.  Sebagai  keputusan  yang mengikat  publik  maka  kebijakan publik  haruslah  dibuat  olehotoritas politik,  yakni  mereka  yang  menerima mandat  dari  publik  atau  orang banyak,umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama  rakyat  banyak.  Selanjutnya,
kebijakan  publik  akan  dilaksanakan oleh  administrasi  negara  yang  di jalankanoleh birokrasi pemerintah.
Fokus  utama  kebijakan  publik dalam negara modern adalah pelayanan  publik,  yang  merupakan segala  sesuatu  yang  bisa  dilakukan oleh  negara  untuk  mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang
banyak.
Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai  kewajiban  menyediakan pelayan  publik  dengan  hak  untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi  lain  menyeimbangkan  berbagai kelompok  dalam  masyarakat  dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.
Melihat  proses  pembentukan kebijakan  dalam  perspektif  sistem, merujuk  pada  sejumlah  karakteristik yang sama ( common characteristics ). Merujuk pada teori sistem,
karakteristik yang sama yaitu sebagai berikut: 1) Sistem memiliki struktur, 2)
Sistem  merupakan  jeneralisasi  dari realitas, 3) Sistem cenderung berfungsi  dengan  cara  yang  sama  . Sistem  bekerja  dengan  melibatkan masukan  dan  keluarandengan  mana berlangsung  suatu  proses  aktifitas dari sistem, yang kemudian menghasilkan  perubahan-perubahan, 4)  Ragam  bagian  dari  suatu  sistem memiliki  fungsi-fungsi  tertentu,  dan demikian pula halnya dengan adanya hubungan-hubungan  struktural,  yang juga  terbentuk  dalam  hubungan fungsional tertentu, 5) Karena adanya hubungan  fungsional  antar  bagian- bagian dari sistem, maka berlangsunglah    aliran  atau  transfer atas substansi tertentu, 6) Sistem juga mempertukarkan energi atau substansi  tertentu  dengan  sistem yang lebih besar.
b. Tahapan-Tahapan dalam
Pembentukan Kebijakan Publik
P-ISSN 2528-6250                    Jurnal Muara Pendidikan Vol. 7 No. 1 2022)
Sebelum masuk
kepada tahapan dalam pembentukkan publik, terlebih  dahulu  melewati  siklus  yang merupakkan  kegiatan  atas  sistem yang berjalan dengan tahapan tahapannya sehingga berulang kembali  dan  menghasilkan  sesuatu. Dalam kebijakan publik, selain melihatnya  melalui  metode  system dengan  input,  konversi, output dan feedback ,  kita  juga  dapat  melihat kebijakan  publik  sebagai  siklus  atau tahapan  tahapan  yang  pasti  dan berulang  kembali.  Adapaun  tahapan- tahapan tersebut adalah:
1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan:  Tahap  pertama  dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpul-kan  data  mengenai permasalahan  sosial  yang  dialami masyarakat  dan  mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan  masyarakat yang  belum  terpenuhi  ( unmet needs ).
2. Analisis  Masalah  dan Kebutuhan:Tahap
berikutnya
adalah  mengolah,  memilah  dan memilih  data  mengenai  masalah dan  kebutuhan  masyarakat  yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi.
Informasi  yang  perlu  diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan  apa  kebutuhan  masyarakat? Dampak  apa  yang  mungkin  timbul apabila  masalah  tidak  dipecahkan dan  kebutuhan  tidak  dipenuhi? Siapa  dan  kelompok  mana  yang terkena masalah?
3. Penginformasian Rencana  Kebijakan:  Berdasarkan laporan  hasil  analisis  disusunlah rencana  kebijakan.  Rencana  ini kemudian  disampaikan  kepada berbagai  sub-sistem  masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana
ini  dapat  pula  diajukan  kepada lembaga-lembaga
perwakilan
rakyat untuk dibahas dan disetujui.
4. Perumusan Tujuan Kebijakan: Setelah mendapat berbagai  saran  dari  masyarakat dilakukanlah  berbagai  diskusi  dan pembahasan  untuk  memperoleh alternatif-alternatif
kebijakan.
Beberapa alternatif kemudian dianalisis  kembali  dan  dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan. 5. Pemilihan Model Kebijakan: Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan  pendekatan,  metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan  untuk  memperoleh basis  ilmiah  dan  prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis,
sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. 6. Penentuan Indikator Sosial: Agar pencapaian tujuan dan pemilihan  model  kebijakan  dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial  yang  berfungsi  sebagai acuan,  ukuran  atau  standar  bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.
7. Membangun  Dukungan dan Legitimasi Publik: Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali  rencana  kebijakan  yang telah  disempurnakan.  Selanjutnya melibatkan  berbagai  pihak  yang relevan dengan kebijakan, melakukan  lobi,  negosiasi  dan koalisi dengan berbagai kelompok- kelompok masyarakat agar tercapai
konsensus dan
kesepakatan  mengenai  kebijakan sosial yang akan diterapkan.
Adapun  siklusnya  dapat  di gambarkan  dalam  bentuk  bagan  di bawah ini:

## Gambar 1 Tahapan kebijakan publik

## c. Implementasi Kebijakan
Implementasi  mengacu  pada tindakan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut
menjadi  pola-pola  operasional  serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar atau kecil sebagaimana  yang  telah  diputuskan sebelumnya.
Implementasi pada hakikatnya  juga  upaya  pemahaman apa  yang  seharusnya  terjadi  setelah sebuah program dilaksanakan.
Implementasi  kebijakan  tidak  hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab  untuk  pelaksanaan  kebijakan tersebut,  namun  juga  menyangkut jaringan  kekuatan  politik,  ekonomi, dan  sosial.  Dalam  tataran  praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: 1) Tahapan
pengesahan  peraturan  perundangan;
2) pelaksanaan keputusan oleh
instansi  pelaksana;  3)  kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan; 4) dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak; 5) dampak keputusan
sebagaimana yang diharapkan
instansi pelaksana;
6) upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Implementasi  kebijakan  dapat dilakukan melalui
beberapa pendekatan,
yaitu:
Implementasi  Kebijakan Top  Down dan  Implementasi  kebijakkan Botton Up, adapun  penjelasannya  adalah sebagai berikut:
1. Implementasi Kebijakkan Top
Down Implementasi top-down sering mengacu pada proses melaksanakan apa yang diamanatkan oleh kebijakan, untuk mencapai  tujuan  yang  dinyatakan dan dengan sarana yang digariskan  dalam  anggaran  dasar. Menurut      Nugraha  (2008:33) implementasi  kebijakan  berjalan secara  linier  dari  kebijakan  publik, implementor  dan  kinerja  kebajikan publik.  Diantara  variabel  yang mempengaruhi  kebijakan  publik adalah  (1)  aktifitas  implementasi dan  komunikasi  antar  organisasi; (2)  karakteristik  agen  pelaksana/ implementor:  (3)  kondisi  ekonomi, sosial dan politik; (4) kecenderungan (dispotition)
pelaksana.
2. Implementasi Kebijakan Bottom Up Pendekatan bottom-up melihat implementasi sebagai “proses  interaksi  dan  negosiasi, yang  berlangsung  dari  waktu  ke waktu,  antara  mereka  yang  ingin menerapkan kebijakan dan mereka yang  berga ntung  pada  tindakan” (Barrett  dan  Fudge,  1981:  4). Kontribusi  utama  dari  pendekatan bottom-up untuk implementasi kebijakan  publik  adalah  pendirian normatif  mereka:  yang  penting bukanlah bagaimana pembuat kebijakan  di  atas  mengeksekusi kehendak mereka, tetapi reaksi dari mereka yang berada di lapangan di akhir garis yang reaksinya membentuk  implementasi.  proses, dan  kebijakan  itu  sendiri  (Lipsky, 2010: 41).
Monitoring Kebijakkan Evaluasi Kebijakkan Perumusan Kebijakkan Implementasi Kebijakkan
P-ISSN 2528-6250                    Jurnal Muara Pendidikan Vol. 7 No. 1 2022)
Implementasi      kebijakan dengan  pendekatan  bottom  up muncul  sebagai  kritik  terhadap model pendekatan rasional.
Menurut Smith dalam Islamy (2001) mengatakan  bahwa  implementasi kebijakan  dipandang    sebagai suatu  proses  atau  alur.  Model  ini memandang  proses  implementasi kebijakan  dari  proses  kebijakan adalah  dari  prespektif  perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang  dibuat  pemerintah    bertujuan untuk    mengadakan    perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.
Implementasi kebijakan dipengaruhi  oleh  beberapa  hal yaitu (1) idealized policy yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus  kebijakan  dengan  tujuan untuk  mendorong,  mempengaruhi dan  merangsang target  group .  (2) target group yaitu bagian dari policy stake  holder yang  diharapkan dapat  mengadopsi    pola-pola interaksi    sebagaimana    yang diharapkan
oleh perumus kebijakan. (3) implementing
organization yaitu  badan-badan
pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

## d. Evaluasi Kebijakan Publik
Studi  Analisis  Kebijakan  Publik, maka  salah  satu  cabang  bidang kajiannya adalah Evaluasi Kebijakan.
Mengapa
Evaluasi Kebijakan
dilakukan?  karena  pada  dasarnya setiap kebijakan negara (public policy) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. (Abdul Wahab, 1990 : 47- 48  ),  mengutip  pendapat  Hogwood dan  Gunn  (  1986),  selanjutnya menjelaskan  bahwa  penyebab  dari kegagalan  suatu  kebijakan (policy failure) dapat  dibagi  menjadi  2 katagori,  yaitu :  (1)  karena  “non
implementation” (tidak terimplementasi), dan  (2)  karena “unsuccessful” (implementasi  yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti  bahwa kebijakan itu  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan di rencanakan. Sedangkan implementasi  yang  tidak  berhasil biasanya  terjadi  bila  suatu  kebijakan tertentu  telah  dilaksanakan  sudah sesuai  rencana,  dengan  mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan tersebut  tidak  dapat  berhasil  dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang  telah  dikehendaki.  Biasanya kebijakan  yang  memiliki  resiko  untuk gagal  disebabkan  oleh  faktor-faktor diantaranya:  pelaksanaannya  jelak (bad execution), kebijakannya sendiri itu  memang  jelek (bad  policy) atau kebijakan  itu  sendiri  yang  bernasib kurang  baik (  bad  luck  ). Adapun telaah mengenai dampak atau evaluasi kebijakan adalah, dimaksudkan  untuk  mengkaji  akibat- akibat  dari  suatu  kebijakan  atau dengan  kata  lain  untuk  mencari jawaban  apa  yang  terjadi  sebagai akibat dari pada  “implementasi kebijakan” (Abdul Wahab, 1997 :62 ).
Evaluasi Kebijakan Publik, ialah:
1. Evaluasi  Administratif, evaluasi kebijakan  publik  yang  dilakukan sebatas dalam lingkungan
pemerintahan atau instansi pemerintah.
2. Evaluasi  Yudisial, evaluasi  ini melihat apakah kebijakan itu melanggar hukum. Sedangkan yang melaksanakan evaluasi yudisial  adalah  lembaga-lembaga hukum,  pengacara,  pengadilan, dan kejaksaan.
3. Evaluasi  Politik, pada  umumnya evaluasi  politik  dilakukan  oleh lembaga politik, misalnya: parlemen, parpol, atau masyarakat.
P-ISSN 2528-6250                    Jurnal Muara Pendidikan Vol. 7 No. 1 2022)
Pertimbangan  politik  apa  saja  dan bagaimana yang seharusnya mungkin  dapat  dijadikan  acuan untuk mengevaluasi suatu kebijakan. KESIMPULAN
Studi  kebijakan  publik  melihat proses pembentukan
kebijakan
sebagai  suatu  proses  siklus  di  mana terdapat berbagai tahapan yang pasti dan  berulang  kembali.  Tahapan- tahapan pembentukan kebijakan publik  yang  terdapat  dalam  proses siklus tersebut adalah problem identification,  agenda  setting,  policy formulation, policy legitimation, policy implementation, dan policy evaluation . Satu demi satu tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik menunjukkan  bahwa  suatu  tahapan proses kebijakan publik terkait dengan tahapan yang sebelumnya dan mempengaruhi tahapan yang selanjutnya. Adanya siklus kebijakan
memberikan  keuntungan,  antara  lain untuk membantu mempermudah kompleksitas  perumusan  kebijakan publik, memberikan kesempatan yang bagus  untuk  melakukan  kajian-kajian kebijakan publik yang relevan secara sistimatis  dan  analitis  sesuai  dengan batasan area, dan sebagai tolak ukur untuk menilai efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing tahapan itu.Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti  bahwa kebijakan itu  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan di rencanakan.
Sedangkan
implementasi  yang  tidak  berhasil biasanya  terjadi  bila  suatu  kebijakan tertentu  telah  dilaksanakan  sudah sesuai  rencana,  dengan  mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan tersebut  tidak  dapat  berhasil  dalam
mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki

## DAFTAR PUSTAKA
James  P  Lesterand  J  Stewart.  2000. Public  Policy:  An  Evaluation Approach (The  University  of California: Wadsworth Thomson Learning.
Kartiningsih, Eka Diah. 2015. Panduan Penyusunan Studi Literatur.  Lembaga  Penelitian dan  Pengabdian  Masyarakat Politeknik  Kesehatan Mjapahit Mojokerto.
Margaret  E  Goartz.  2001. The Financeof American Public Education: Challenge of Equity,Adequity  and  Efficiency.
Dalam  Gregory  J.C.  Handbook of educational Policy (San
Diego): Acedmic Press.
Mark Olsen, John Codd, & Anne Marie O`neil. 2000. Educational Policy: Globalization,  Citizenship  and Democracy. London: Sage.
Mujianto Solichin . 2012. Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi Religi: Jurnal Studi Islam;Vol.  6, Nomor 2 /Oktober 2015
Riant  Nugroho,  2008. Kebijakan Pendidikan .  Jakarta:  Dinamika Analis
Solichin. 2014. Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi
Kebijakan  Publik. Jakarta:  Bumi
Aksara
Sutapa, Mada. 2008. Kebijakan
Pendidikan  d alam Persepektif Kebijakan
Publik Jurnal Manajemen Pendidikan No 02/TA IV/ Oktober 2008
P-ISSN 2528-6250                    Jurnal Muara Pendidikan Vol. 7 No. 1 2022)
Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan  Pendidikan. Jakarta  : Rineka Cipta
Viennet  Romane,  &  Pont  Beatriz. 2017. Education Policy Implementation:  A  Literature Review and Proposed Framework. OECD  Education Working  Paper  No.  162.  8 Desember 2017.