## PROBLEMATIKA DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS FOTO PRODUK DIGITAL PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

## Oriza Sekar Arum

## E-mail: orizasekararum@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Hernawan Hadi

## E-mail: hernawanhadi@staff.uns.ac.id Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Article Information

## Abstract
Keywords: Copyright;  Digital
Product Photos.
Kata Kunci: Hak Cipta; Foto Produk Digital.
This article aims to determine the forms of copyright violation in the case of using digital product photos on social media Instagram and know the inhibiting factors in the implementation of copyright protection of digital product photos on social media Instagram. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials  and  tertiary  legal  materials,  the  technique  used  in  the collection of legal materials is the study of documents or library materials.  The  approach  used  is  the  statutory  approach  and  the case approach by solving legal problems based on applicable laws and  regulations  and  reviewing  cases  related  to  issues  that  have occurred.  The  results  of  the  study  show  the  fact  that:  copyright protection  has  several  inhibiting  factors,  namely  there  is  no Collective  Management  Institute  that  focuses  on  photographic works, community economic issues, the community’s legal culture, there is a confusing legal dualism in copyright law, Instagram has not provided protection maximum to its users related to copyright.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta dalam kasus penggunaan foto produk digital di media sosial Instagram dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta foto katalog digital pada media sosial Instagram . Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan memecahkan permasalahan hukum berdasarkan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah terjadi.
Hasil penelitian menunjukkan kenyataan bahwa: perlindungan hak cipta terdapat beberapa faktor penghambat yaitu belum ada Lembaga Manajemen Kolektif yang fokus pada karya ciptaan fotografi, persoalan ekonomi masyarakat, budaya hukum masyarakat, adanya dualisme hukum yang membingungkan pada undang-nndang hak cipta, Instagram belum memberikan perlindungan maksimal kepada para penggunanya terkait hak cipta .

## A. Pendahuluan
Teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa semakin berkembang pesat. Perkembangan ini menghadirkan suatu tatanan kehidupan yang baru dimana banyak pemenuhan kebutuhan yang tadinya bersifat konvensional berubah menjadi bersifat digital, sehingga jarak, ruang, dan waktu menjadi tak terbatas.
Salah satu perkembangan teknologi yang sangat signifikan adalah kemudahan untuk bertransaksi tanpa bertatap muka langsung atau yang sering kita sebut dengan jual beli online . Sudah banyak situs atau aplikasi. Instagram adalah salah satu media social paling poluler dan digemari hampir semua kalangan yang yang menyediakan wadah untuk masyarakat dalam bertransaksi secara online . Mengunggah foto atau video merupakan fitur utama Instagram yang menjadikan setiap informasi yang diterima pengguna menjadi lebih menarik dan terasa lengkap.
Foto sebuah produk yang diunggah ke Instagram oleh seorang pelaku usaha menjadi daya tarik bagi para pembeli. Hal itu yang membuat beberapa pelaku usaha berusaha menciptakan suatu karya foto produk yang bagus agar produk yang dipromosikan melalui foto tersebut menarik untuk dibeli oleh masyarakat. Promosi foto produk melalui Instagram juga menimbulkan potensi kerugian. Banyak pihak-pihak dengan mudah mengambil foto produk yang telah diciptakan dan diunggah oleh seseorang kemudian diunduh dan diunggah kembali oleh pihak lain untuk kepentingan promosi usahanya. Pencipta/pemilik foto dengan sengaja membuat suatu karya foto produk untuk kepentingan promosi barang dagangannya agar memperoleh keuntungan secara ekonomi namun pihak lain dengan cara “ilegal” mendapatkan keuntungan ekonomi pula dengan memakai foto produk milik orang lain. Untuk menghasilkan suatu karya foto produk yang bagus diperlukan pengorbanan biaya, waktu, tenaga dan juga keahlian fotografi.
Perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut Hak Cipta (copy right). Hak Cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang Hak Cipta, sehingga lahirlah dari Hak Cipta tersebut hak-hak ekonomi (economic rights) dan hak-hak moral (moral  rights). Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu
ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri (Lutfi Ulinnuha, 201 7: 92).
Dikarenakan nilai ekonomis yang tinggi ini maka selalu saja ada tindakan yang dilakukan melalui jalan pintas demi meraih keuntungan yang sebesar- besarnya, walaupun tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma susila, bahkan melanggar hukum tapi masih saja kerap dilakukan. Berdasarkan Uraian diatas artikel ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta foto katalog digital pada sosial media Instagram .

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitain hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library  research) yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahasa berdasarkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet maupun jurnal-jurnal.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Upaya perlindungan hak cipta sebenarnya telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta. Namun pada kenyataannya perlindungan yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta belum bisa sepenuhnya bekerja secara maksimal. Jika kita mengamati langsung pada media sosial Instagram, penyebaran foto-foto tanpa izin pencipta sudah menjadi hal biasa kita lihat, padahal hal tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pelanggaran hak cipta dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagain atau seluruh karya cipta milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta. Dapat dikatagorikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta apabila suatu perbuatan mengarah pada pelanggaran hak ekslusif pencipta.
Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. (Soerjono Soekanto, 1983: 5)
Menurut penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran hak cipta foto digital khususnya foto produk digital di Instagram:

## 1.  Belum Ada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Yang Fokus Pada Karya Ciptaan Fotografi
Dalam prinsip dasar hak cipta, seorang pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak cipta, memiliki hak untuk mendapatkan imbalan dari hasil penggunaan ciptaan atau produk terkait sepanjang dipergunakan untuk kepentingan komersil. Pengelolaan hak tersebut dapat dilakukan langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta, namun pada umumnya peran ini dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disebut LMK. (https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali- lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di- indonesia/ diakses pada 25 November 2019 pukul 10.25 WIB)
Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai LMK. Eksistensi LMK ini diatur dalam Pasal 87-93 Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Hak Cipta, LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonomi mereka dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
Saat ini baru ada sembilan LMK yang telah mengantongi izin operasional dari Kmenkumham. Kesembilan LMK tersebut adalah LMK yang menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti di bidang musik dan buku. Mereka adalah RAI, KCI, WAMI, SELMI, PAPPRI, ARDI, Armondo, Starmusic, dan PRCI. (https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/ kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak- cipta-di-indonesia/ diakses pada 25 November 2019 pukul 10.25 WIB)
Pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”, akan tetapi pada kenyataannya belum semua bidang ciptaan yang dilindungi oleh Undang- Undang Hak Cipta memiliki LMK. Dari ke-9 LMK yang ada pada saat ini, belum ada LMK yang fokus untuk mengelola royalti dari ciptaan fotografi. Mayoritas diantaranya berfokus pada ciptaan musik dan satu LMK berfokus pada ciptaan buku. Tidak adanya LMK yang fokus di bidang ciptaan fotografi ini menjadi penghambat perlindungan pencipta karya foto ataupun karya foto digital pada khususnya.
Menurut penulis, dalam hal ini seharusnya pemerintah melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut DJKI menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan LMK untuk semua ciptaan yang telah dilindungi
dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  khususnya  untuk  ciptaan  fotografi. Pembentukan LMK ini seharusnya menjadi hal prioritas untuk segera direalisasikan, karena arus penyebaran foto khususnya melalui internet sudah sulit untuk dibatasi. Terlebih lagi pada sosial media Instagram yang semakin hari semakin eksis dan menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan dunia maya masyarakat Indonesia.
LMK ini bisa memfasilitas para fotografer, pelaku usaha khususnya pengusaha toko online , akademisi dan pihak-pihak lain yang mungkin dapat terlibat  dalam  suatu  karya  ciptaan  fotografi.  Kehadiran  LMK  ini  nantinya juga diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai seluk beluk hak cipta karya  fotografi.  Sehingga  langkah  ini  dapat  memberikan  manfaat  untuk memaksimalkan perlindungan Hak Cipta Fotografi.

## 2. Persoalan Ekonomi Masyarakat
Berdasarkan pemaparan Fadia Fitriyanti dalam diskusi buku karangannya yang berjudul “HaKI: dalam Teori dan Praktek” di Kampus UMY pada Selasa 23 Maret 2011, persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang menghambat Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat mengakibatkan banyaknya karya-karya intelektual dan industri dibajak demi menyesuaikan kantong masyarakat. Masyarakat belum ada kesiapan secara ekonomi untuk bisa menerima Hak Kekayaan Intelektual secara baik. Sehingga marak muncul produk-produk bajakan yang harganya lebih murah dan terjangkau. (http://www.umy.ac.id/penerapan-hak-atas- kekayaan-intelektual-belum-bisa-maksimal.html diakses pada 13 November 2019 pukul 13.12 WIB)
Menurut penulis persoalan ekonomi adalah faktor yang memegang hal penting dalam penyebab timbulnya pelanggaran hak cipta foto katalog digital. Pendapatan masyarakat yang rendah serta harga kebutuhan yang tinggi membuat masyarakat mencari solusi guna sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kejahatan digunakan sebagai jalan keluar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, tidak peduli apakah tindakan tersebut melanggar hukum dan merugikan orang lain atau tidak.
Alasan produsen membajak karya orang lain karena dari segi modal yang murah dan dari segi ekonomi dapat keuntungan yang lebih banyak, demikian pula halnya dengan alasan konsumen membeli produk bajakan dikarenakan harganya yang sangat murah dan konsumen menyatakan bahwa membeli barang bajakan hanya digunakan untuk diri sendiri/pribadi (Zainul Amin, 2018: 125). Konsumen melakukan itu karena tidak memiliki cukup dana jika harus membeli produk dengan spesifikasi yang sama pada foto produk digital milik pemilik toko online asli. Sehingga tergiur dengan oknum toko online yang memajang foto katalog “palsu” yang menjual barang jauh lebih murah walaupun produk tersebut tidak akan sesuai dengan spesifikasi sepeti pada foto produk digital yang sebenarnya.

## 3.  Budaya Hukum Masyarakat
Direktur Merek DJKI Muhammad Adri, pada Konferensi-Deklarasi Asosiasi Pengajar HAKI Indonesia Pendidikan HAKI dan Penegakkan Hukum di Indonesia di Fakultas Hukum UGM, Senin, 12 Desember 2011 mengatakan problematik penegakkan hukum di Indonesia antara lain adalah faktor legal culture (budaya hukum). (https://ugm.ac.id/id/berita/3886-implementasi- penegakan-hukum-atas-hki-masih-banyak-alami-kendala diakses pada 15 November 2019 pukul 09.31 WIB)
Faktor budaya hukum masyarakat sangat berpengaruh dalam penegakan hukum bagi pelanggaran hak cipta foto produk digital. Pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta termasuk hukum yang mengaturnya. Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan juga kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.
Menurut Darmodiharjo dan Shidarta, budaya hukum identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan. Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut (Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004: 158):
a.  Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum ( law awareness ); b.  Pengetahuan tentang isi peraturan hukum ( law acquaintance );
c.  Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum ( legal attitide );
d.  Pola perilaku hukum ( legal behavior ).
Dipihak pencipta, fotografer ataupun pelaku usaha toko online kurang pengetahuan mengenai peraturan-peraturan mengenai hak cipta yaitu Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga mereka tidak mengetahui perilaku- perilaku apa yang dilarang ataupun diperbolehkan oleh hukum. Hal ini yang membuat mereka tidak bisa menentukan sikap saat terjadi pelanggaran hak cipta pada karya-karya foto miliknya, sehingga membuat pelanggaran hak cipta semakin terus bertambah dan menjadi hal yang biasa bagi masyarakat.
Munculnya tindak pidana hak cipta dengan berbagai bentuk jenisnya, kualitas maupun kuantitasnya, adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan mereka para pelaku tindak pidana hak cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta hanya semata-mata untuk mencari keuntungan pribadinya (Widyono Pramono, 1992: 9).
Masyarakat sebagai konsumen produk toko online tidak mempedulikan apakah foto produk yang di promosikan penjual merupakan foto asli barang dagangannya atau bukan. Hal ini juga berkaitan jika faktor ekonomi konsumen rendah, dimana mereka hanya mampu membeli barang murah tidak peduli apakah barang sesuai dengan yang tertera pada foto produk hasil mengunduh dari akun Instagram toko online lain. Maka hal seperti
ini menjadi salah satu semakin maraknya pelanggaran hak cipta. Semakin banyak permintaan barang maka semakin akan bertambah pula para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk terus melakukan pelanggaran hak cipta foto katalog digital.
Perilaku masyarakat yang seperti ini merupakan budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang baik. Tidak ada rasa menghargai terhadap hasil karya foto milik orang lain demi keuntungan pribadinya. Masyarakat kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptanya. Faktor budaya hukum; adanya budaya malu atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat (Ellya Rosana, 2014: 18).
Seharusnya pihak DJKI dapat memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada para fotografer dan pelaku usaha toko online . Jika kendalanya keterbatasan jarak dan waktu karena fotografer dan pelaku usaha toko online yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia, pihak DJKI dapat memanfaatkan fasilitas media sosial Instagram sebagai media edukasi dan sosialisasi.
Pihak DJKI dapat melakukan diskusi secara online misalnya dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp atau Line dan penyebaran informasi melalui Instagram sebagai platform yang paling populer dikalangan pelaku usaha online. Sehingga keberadaan Instagram dengan fitur berbagi foto itu juga dapat memberikan manfaat positif dalam bidang hak cipta fotografi, bukan hanya berisikan banyaknya pelanggaran hak cipta fotografi. Melalui diskusi online tersebut dapat memfasilitasi bertemunya pihak DJKI, masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha online maupun fotografer guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, serta ketaatan terhadap Undang-Undang Hak Cipta, ataupun peraturan lain yang berhubungan dengan Hak Cipta.

## 4.  Adanya Dualisme Hukum yang Membingungkan pada Undang-Undang Hak Cipta
Masih terdapat kerancuan pada Undang-Undang Hak Cipta ini menjadi salah satu faktor penghambat perlindungan hak cipta. Dualisme ini muncul karena pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta secara tersurat menyebutkan bahwa perlindungan pencipta dimulai ketika pencipta mengumumkan ciptaannya (prinsip deklaratif). Akan tetapi, pada Pasal 66- 73 Undang-Undang Hak Cipta diatur juga tentang bagaimana mendaftarkan ciptaan agar pencipta bisa mendapat perlindungan (prinsip konstitutif). (Hernanda Damantara, 2014: 68)
Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur tentang kewajiban pemegang hak cipta untuk mendaftarkan hasil karya ciptaannya kepada DJKI, hal tersebut menjadi hambatan bagi para penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana hak cipta, karena proses penyidikan tindak pidana atas perkara hak cipta yang dilaporkan harus menunggu putusan
pengadilan niaga tentang kepemilikan hak atas ciptaan tersebut. Sehingga undang-undang belum memberikan general  detterent (efek jera) terhadap pelaku maupun calon pelaku (Zainul Amin, 2018: 135).
Efektifitas  undang-undang  dalam  sebuah  negara  diukur  melalui  tiga derajat penerapan undang-undang tersebut: a.  Ketika undang-undang menjadi pencegah (preventive), apakah undang- undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
b.  Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (currative) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
c.  Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (facilitative), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka.
Menurut penulis, Undang-Undang Hak Cipta belum mampu untuk memberikan pencegahan (preventive) agar patuh terhadap Undang-Undang Hak Cipta, sebab pencipta yang kebanyakan adalah masyarakat awam yang tidak berada di dunia hukum akan mengalami kesulitan dan menjadi bingung dalam memahami hukum perlindungan hak cipta.
Selain itu dengan adanya dualisme ini, Undang-Undang Hak Cipta belum dapat secara maksimal memberikan penyelesaian dari sengketa (currative). Ketika terjadi pelanggaran hak cipta, masyarakat akan menjadi bingung dan bisa  saja  menganggap  bahwa  adanya  sertifikat  pendaftaran  hak  cipta  lah yang dapat menjadi bukti di pengadilan. Sedangan jika karya cipta mereka yang belum terdaftar akan lebih sulit atau malah tidak bisa mendapatkan penyelesaian di pengadilan. Sehingga mereka masyarakat merasa tidak mampu untuk melakukan pembuktian..
Adanya dualisme ini akan menimbulkan multi interpretasi. Dengan munculnya multi interpretasi ini maka tidak menutup kemungkinan akan berpeluang terhadap hilangnya jaminan kepastian hukum. Padahal salah satu dari tujuan hukum sendiri yaitu untuk memberikan kepastian hukum.
Menurut penulis, seharusnya pemerintah kembali mempertegas dengan sistem apa ciptaan itu dapat dilindungi agar tidak timbul dualisme sistem perlindungan ciptaan. Undang-Undang Hak Cipta tidak perlu mengatur tentang pendaftaran hak cipta jika memang hak cipta diperoleh secara otomatis sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan, maka seharusnya penegasan ini tentunya akan memberikan kepastian hukum dan memaksimalkan perlindungan pencipta.
5. Instagram belum  Memberikan  Perlindungan  Maksimal  Kepada  para Penggunanya Terkait Hak Cipta Media sosial berbagi foto Instagram sebenarnya sudah memiliki kebijakan ketat soal hak cipta. Perlu diapresiasi, Instagram telah memiliki aturan keamanan tentang perlindungan hak cipta yang merujuk pada hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia.
Dalam aturan keamanannya, untuk menyebarluaskan, menggandakan, atau memposting sebuah konten, pihak Instagram menyarankan agar si pengguna telah memilki lisensi atas karya tersebut, mendapat izin si pembuat terlebih dahulu, atau menggunakan konten tersebut secara wajar. Pihak Instagram mengatakan, mereka akan menindaklanjuti keluhan dari pemilik hak yang mengklaim konten mereka dilanggar di Instagram . Instagram akan menghapus suatu konten karena suatu laporan kekayaan intelektual dari formulir online yang diterima di platform tersebut. Jika berulang kali seorang pengguna mengirimkan konten yang melanggar kekayaan intelektual orang lain, Instagram akan menonaktifkan akun tersebut berdasarkan kebijakan pelanggaran berulang Instagram . (http://www.viva.co.id/digital/ doktek/1126783-poting-storiess-tiba-tiba-diblokir-begini-kata-instagram diakses pada 22 November 2019 pukul 18.53 WIB)
Namun, ternyata Instagram masih memiliki kelemahan keamanan, salah satu kelemahan keamanan Instagram adalah Instagram masih mengekspos URL atau tautan dari sebuah postingan. URL itu kemudian dapat disalin dan dibagikan oleh siapa saja. URL dari sebuah foto ini menjadi lebih mudah dibagikan secara publik, tidak berbeda dengan tangkapan layar suatu postingan.  (https://cyberthreat.id/2768/Mengoprek-Kelemahan- Keamanan-Instagram-Apa-Saja diakses pada 22 November 2019 Pukul 19.14 WIB)
Dengan demikian, maka semakin mempermudah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengunduh suatu foto di Instagram dengan menyalin URL tersebut kemudian mengunduhnya melalui aplikasi-aplikasi pengunduhan yang tersedia di playstore maupun menggunakan browser web seperti Google.
Menurut penulis, Instagram harus lebih meningkatkan perlindungan hak ciptanya secara represif. Peraturan keamanan yang dibuat Instagram yang sudah cukup memadai juga harus dibarengi dengan tindakan-tindakan pencegahan lainnya. Salah satunya dengan membatasi penggunanya untuk dapat mengunduh konten di dalam Instagram .
Selain itu, pemerintah khususnya DJKI dan Kemeninfo, aparat penegak hukum, pihak Instagram , dan pihak yang terkait lainnya lebih meningkatkan kerjasama untuk membenahi dan mengontrol kebijakan-kebijakan dalam penggunaan aplikasi Instagram untuk pencegahan terjadinya pelanggaran
hak cipta di media sosial seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta, sebagai berikut:
Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:
a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
b.  kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
c. pengawasan-pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

## D.  Simpulan
Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak cipta foto produk digital dalam aplikasi Instagram, yaitu Pertama belum ada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang fokus pada karya ciptaan fotografi. Kedua adalah persoalan ekonomi masyarakat yang bisa menerima Hak Kekayaan Intelektual secara baik. Ketiga, budaya hukum masyarakat yang kurang menghargai hasil karya orang lain .  Keempat, adanya dualisme hukum yang membingungkan pada Undang-Undang Hak Cipta yaitu mengenai perlindungan melalui prinsip deklaratif dan pendaftaran hak cipta. Kelima,  Instagram belum memberikan perlindungan maksimal kepada para penggunanya terkait hak cipta karena masih membiarkan URL/tautan suatu dapat diakses secara bebas.

## E. Saran
Instagram dan DJKI perlu meningkatkan intensitas sosialisasi tentang perlindungan pencipta khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sosialisasi dan penyebaran informasi bisa dilakukan dengan perantara Instagram sebagai sosial media yang populer dengan sasaran fotografer, pelaku usaha online agar kesadaran akan pentingnya perlindungan pencipta mengenai foto produk digital bisa tumbuh di masyarakat. Sosialisasi ini dapat berupa mengadakan event, seminar, maupun diskusi online yang bertemakan hak cipta. Selain itu, pemerintah khususnya DJKI dan Kemeninfo, aparat penegak hukum, pihak Instagram , dan pihak yang terkait lainnya dapat melakukan kerjasama untuk membenahi dan mengontrol kebijakan-kebijakan dalam penggunaan aplikasi Instagram untuk pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta di media sosial. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Achmad Zen Umar. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: Alumni Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Rajawali
______________.  2010. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press
Widyono Pramono. 1992. T indak  Pidana  Hak  Cipta,  Analisi  dan  Penyelesaiannya.
Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Ellya Rosana. 2014. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”.
Jurnal TAPIs. Vol 10 No. 1. Januari-Juni 2004. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung
Hernanda Damantara. 2018. Perlindungan Hukum Hak Pencipta Patung Garuda Wisnu
Kencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Lutfi Ulinnuha. 2017. “Penggunaan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia”. Journal Of Private and Commercial Law . Vol 1 No.1. Semarang: Universitas Negeri Semarang

## Peraturan Perundang-Undangan

## Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## Internet
Amal Nur Ngazis.2019.http://www.viva.co.id/digital/doktek/1126783-poting- stories-tiba-tiba-diblokir-begini-kata-instagram diakses pada 22 November 2019 pukul 18.53 WIB
BHP UMY. 2011. http://www.umy.ac.id/penerapan-hak-atas-kekayaan- intelektual-belum-bisa-maksimal.html diakses pada 13 November 2019 pukul 13.12 WIB
Moh. Dani Pratama Husaini.2018.https://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-
tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia/diakses pada 25 November 2019 pukul 10.25 WIB
Nemo Ikram. 2019. https://cyberthreat.id/2768/Mengoprek-Kelemahan- Keamanan-Instagram-Apa-Saja diakses pada 22 November 2019 Pukul 19.14 WIB
Satria.2011.https://ugm.ac.id/id/berita/3886-implementasi-penegakan- hukum-atas-hki-masih-banyak-alami-kendala diakses pada 15 November 2019 Pukul 09.31 WIB