## Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah
Village Funds and Village Status in Central Java Province
Yulitasari 1* & Wido Prananing Tyas 1
1 Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jalan Prof. Sudharto, SH Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia;
* Penulis korespondensi. e-mail : yulitasari.siswanto@gmail.com (Diterima: 29 Maret 2020; Disetujui: 22 Mei 2020)

## ABSTRACT
Year 2019 is the fifth year of implementation of village fund in Indonesia. At the beginning of its implementation in 2015, village funds were budgeted at IDR 20.8 trillion, which has increased to 3.5 times and reaching about IDR 70 trillion in 2019. This research is aimed to describe village funds and villages status in Central Java Province and the relationship between them. Data to be used are secondary data consisting of village funds and village status according to IDM year 2018 and  2019  in  Central  Java  Province.  The  analyses  used  in  this  research  are  descriptive  statistics and  simple  regression.  Results  show  that  village  funds  in  Central  Java  Province  increase  about 14.7%  in  2019  and  there  is  an  increase  in  the  aggregate  of  village  status.  Regression  analysis showed that changes in the amount of village funds did not significantly affect the change of village status in Central Java Province.
Keywords: Central Java Province, IDM, simple regression, village funds, village status

## ABSTRAK
Pemanfaatan  dana  desa  pada  tahun  2019  telah  memasuki  tahun  ke-5.  Dana  desa  yang dianggarkan  pada  tahun  2015  hanya  sebesar  Rp 20.8  Triliun  dan  telah  meningkat  hingga  3.5  kali lipatnya  menjadi  Rp  70  Triliun  di  tahun  2019.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan tentang dana desa dan status desa di Provinsi Jawa Tengah, serta kaitan antara keduanya. Penelitian ini  menggunakan  data  sekunder  berupa  data  besaran  dana  desa  dan  status  desa  menurut  Indeks Desa  Membangun  (IDM)  tahun  2018  dan  2019  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Penelitian  ini menggunakan  analisis  berupa  statistik  deskriptif  dan  regresi  sederhana.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dana  desa  di  Provinsi  Jawa  Tengah  mengalami  kenaikan  sebesar  14.7%  di tahun 2019 dan terjadi kenaikan agregat terhadap status desa. Analisis regresi menunjukkan bahwa perubahan besaran dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan status desa di Provinsi Jawa Tengah.
Kata kunci: dana desa, Indeks Desa Membangun, Provinsi Jawa Tengah; regresi sederhana, status desa

## PENDAHULUAN
Kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan  selalu  menjadi  isu  yang  hangat diperbincangakan  dan  coba  diatasi  oleh
pemerintah.  Berbagai  cara  ditempuh  dan berbagai program dicanangkan untuk mengembangkan  dan  memajukan  desa  dalam rangka  mengurangi  kesenjangan  yang  terjadi. Keberhasilan  dari  program-program  tersebut
terkadang  sulit  untuk  diukur  salah  satunya dikarenakan belum adanya instrumen pengukuran  yang  memadai.  Indeks  Desa Membangun  atau  disingkat  IDM  merupakan salah  satu  instrumen  pengukuran  tingkat pembangunan desa. Adanya IDM ini, diharapkan  dapat  menggambarkan  bagaimana kondisi  desa-desa  di  Indonesia  dan  bagaimana capaian program pembangunannya.
Program  pembangunan  desa  dilakukan dalam  mengembangkan  desa  sesuai  dengan kearifan  lokal  yang  didasarkan  dengan  nilai- nilai   ekonomi, sosial maupun budaya. Widjaja (2010)  menyebutkan  bahwa  pembangunan  di perdesaan harus terus dilakukan atau
ditingkatkan untuk mengangkat tingkat ekonomi
masyarakat perdesaan dan menyejahterakannya.
Kebijakan  adanya  dana  desa  oleh pemerintah  diharapkan  mampu  mendorong ekonomi  masyarakat  perdesaan,  sehingga  ke depannya  desa-desa  yang  ada  menjadi  desa- desa  yang  mandiri.  Pada  saat  pertama  kali diluncurkan, jumlah dana desa yang dianggarkan di tahun 2015 berjumlah Rp 20.67 Triliun.  Jumlah  dana  ini  setiap  tahunnya mengalami  peningkatan.  Adapun  untuk  tahun 2019  telah  menjadi  sebesar  Rp  70  Triliun. (Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi,  2019).  Nilai  dana desa  yang  diperoleh  masing-masing  desa dipengaruhi  oleh  jumlah  penduduk,  luas  desa, tingkat kemiskinan desa dan kesulitan geografis desa.
Sejauh  mana  desa  telah  berkembang dapat  dilihat  dari  nilai  IDM-nya.  Melalui  IDM status  kemajuan  dan  kemandirian  dana  desa dapat ditentukan. Terdapat lima tingkatan status desa  menurut  nilai  IDM-nya  yaitu:  desa mandiri,  desa  maju,  desa  berkembang,  desa tertinggal,  serta  desa  sangat  tertinggal.  IDM merupakan  nilai komposit dari beberapa indeks ketahanan  sebagaimana  dapat  terlihat  secara lengkap dalam Gambar 1.
Pada tahun 2015, status desa di Indonesia didominasi oleh desa tertinggal dan pemerintah menargetkan dalam 5 tahun akan mengeluarkan 5,000  desa  dari  status  tertinggal  (dan  sangat
tertinggal)  dan  mewujudkan  setidaknya  2,000 desa mandiri (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015).
Gambar 1. Dimensi, variabel dan indikator pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Sumber: Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, diolah
Provinsi  Jawa  Tengah  menempati  urutan ketiga  sebagai  provinsi  dengan  penduduk terbanyak  di  Indonesia.  Pada  tahun  2010, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tercatat sebanyak  32.4  juta  jiwa  dan  dengan  laju pertumbuhan  penduduk  sebesar  0.79  diprediksi pada  tahun  2035  penduduk  Provinsi  Jawa Tengah  akan  mencapai  angka  37.2  juta  jiwa (BPS).  Pada  tahun  2010,  sebanyak  45.7%  atau sekitar  14.8  juta  jiwa  penduduk  Provinsi  Jawa Tengah  bermukim  di  daerah  perkotaan  dan sisanya  sebanyak  54.3%  atau  17.6  juta  jiwa bermukim  di  kawasan  perdesaan.  Menurut proyeksi  BPS,  penduduk  perkotaan  di  Provinsi Jawa  Tengah  akan  meningkat  hingga  60.8%  di tahun  2035.  Persentase  ini  merupakan  yang terendah  di  antara  Provinsi-Provinsi  di  Pulau Jawa.  Penduduk  kawasan  perdesaan  Provinsi Jawa Tengah sejumlah 17.6 juta jiwa menghuni sebanyak  7,809  desa.  Dengan  jumlah  desa sebanyak itu menjadikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai jumlah desa terbanyak di Indonesia.  Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun 2009  menerima  dana  desa  sebesar  Rp  7.8 Triliun  atau  kurang  lebih  10%  dari  total  dana desa  di  Indonesia,  menjadikannya  sebagai provinsi  dengan  dana  desa  terbesar  di Indonesia.
Jika  melihat  dari  status  desanya,  desa- desa di Provinsi Jawa  Tengah pada tahun 2015 dapat dikelompokkan menjadi 21 desa mandiri, 868  desa  maju,  4,335  desa  berkembang,  2,535
Juni 2020, 4 (2): 74-83
desa  tertinggal,  serta  50  desa  sangat  tertinggal,
(Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  Nomor  30  Tahun  2016).  Adapun  tahun 2019,  desa-desa  di  Provinsi  Jawa  Tengah mengalami  banyak  perbaikan  dan  peningkatan. Pada tahun 2019, di antara 7,809 desanya  telah terwujud  117  desa  mandiri  dan  hanya menyisahkan  15  desa  (0.2%)  yang  berstatus sangat tertinggal dan 603 desa (7.7%) tertinggal
(Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2019).
Berbagai  penelitian  telah  dilaksanakan untuk  melihat  pengaruh  dana  desa  terhadap pembangunan  desa.  Dalam  penelitiannya, Jamaluddin et  al. (2018)  menyimpulkan  bahwa pertumbuhan pembangunan daerah tidak dipengaruhi oleh bagaimana dana desa dikelola dan dipergunakan. Serta kebijakan pembangunan  Daerah  yang  tertuang  dalam RPJMD  belum  dijadikan  pedoman  dalam penyusunan program pembangunan desa. Susilowati  (2018),  Sari  &  Abdullah  (2017), Muhtarom et  al. (2018),  Raharjo et  al. (2018) dan  Lalira et  al. (2018)  menemukan  bahwa sarana  dan  prasarana  fisik  perdesaan  masih menjadi  fokus  pemanfaatan  dana  desa  tetapi dengan  kualitas  yang  masih  minim  sehingga tujuan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan efektif. Salah satu kemungkinan kenapa dana desa tidak berdampak  signifikan  terhadap  pembangunan desa adalah karena belum optimalnya penatausahaan dana desa seperti yang ditemukan  oleh  Parasara  (2017)  di  Desa Nglanggeran  dan  Desa  Wareng  di  Kabupaten Gunung  Kidul,  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Pada  penelitian  yang  lain  disimpulkan bahwa  dana  desa  memiliki  peranan  dalam meningkatkan  kesejahteraan  penduduk  dengan memberikan  lapangan  pekerjaan  dan  perbaikan infrastruktur  dasar  sesuai  dengan  pendapat  dari Atmojo et  al. (2017),  Tangkumahat et  al. (2017),  Sofianto  (2017),  Qhamariyah  & Zuhriyati  (2019)  dan  Karmawan et  al. (2020),
Gan et  al. (2020),  serta  Azwardi  &  Sukanto (2014).
Kunci  yang  menjadikan  kesuksesan pengelolaan  dana  desa  adalah  adanya  pelibatan masyarakat  dalam  setiap  tahapan  pelaksanaan, peningkatan kapasitas pengelola, serta monitoring dan evaluasi yang ketat sebagaimana dikemukakan oleh Daraba (2017), Aziz  (2016),  Putra et  al. (2013),  serta  Arifa, (2019).
Penelitian  ini  mencoba  mengambarkan tentang  bagaimana  sebaran  desa  berdasarkan dana  desa  dan  status  desa  di  Provinsi  Jawa Tengah dan bagaimana kaitan antara keduanya. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi pada  Ilmu  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota, khususnya  permasalahan  dan  perencanaan pembangunan  salah  satunya social  capital mobilisation  in  policy  making .  Selain  itu, menjadi  referensi  masyarakat  agar  dapat  turut serta  melakukan  pengawasan  terkait  dengan dana  desa  serta  peningkatan  status  desa  pada indeks  desa  membangun  di  Provinsi  Jawa Tengah.  Di  samping  itu,  dapat  dijadikan pertimbangan  dan  rujukan  dalam  penyusunan kebijakan dana desa bagi pemerintah.

## METODOLOGI
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dengan  metode  kuantitatif.  Metode  ini  dipilih dikarenakan  data  yang  digunakan  berupa  data angka yang terukur dan dapat saling diperbandingkan  (Sugiyono,  2013).  Analisa yang  digunakan  adalah  analisa  statistika deskriptif  dan  analisa  regresi  sederhana. Statistika  deskriptif  digunakan  untuk  melihat bagaimana  desa-desa  di  Provinsi  Jawa  Tengah tersebar  menurut  status  desa  pada  tahun  2018 dan  tahun  2019,  perubahan  status  desa  yang dialami,  serta  perubahan  besaran  dana  desa yang  dianggarkan.  Untuk  melihat  bagaimana keterkaitan antara status desa dengan dana desa digunakan analisa regresi sederhana.
Data  yang  dipakai  yaitu  data  sekunder berupa data dana desa dan nilai IDM per desa di Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2018  dan  Tahun 2019. Data yang digunakan berasal dari sumber
data  terpercaya  yaitu  Kementerian  Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi,  khususnya  Pusat  Data  dan Informasi  untuk  data  besaran  dana  desa  serta Sekretariat  Direktorat  Jenderal  Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk data IDM.
Analisis  regresi  sederhana  digunakan utuk  memodelkan  hubungan  antara  peubah bebas  dan  peubah  terikat  yang  masing-masing berjumlah  satu  dimana  hubungan  di  antara keduanya  harus  bersifat  linear.  (Sugiyono, 2013).  Model  analisis  regresi  sederhana  dapat digunakan (1) untuk menduga atau memperkirakan nilai peubah terikat berdasarkan nilai peubah bebas dan (2) mengukur pengaruh peubah bebas terhadap peubah terikat berdasarkan  hubungan  sebab  akibat.  Model regresi  linier  sederhana  secara  matematis diuraikan berikut ini:
Y = A + BX + e dengan:
Y sebagai variabel dependen atau respon X sebagai variable independen (variable bebas) A sebagai konstanta/ intercept B sebagai slope/ koefisien regresi e sebagai error/ residual
Variabel  dalam  penelitian  ini  yaitu variabel  bebas  ( independent )  (X)  =  perubahan besaran  dana  desa  =  dana  desa  tahun  2019 dikurangi  dana  desa  tahun  2018  (dalam  miliar rupiah)  dan  variabel  terikat  ( dependent )  (Y)  = perubahan  nilai  IDM  =  nilai  IDM  tahun  2019 dikurangi nilai IDM tahun 2018.
Hipotesis  pada  penelitian  ini  adalah perubahan  dana  desa  signifikan  berpengaruh pada perubahan status desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 di Provinsi Jawa Tengah
Dana desa di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018  disalurkan  untuk  7,809  desa  dengan  total dana desa dianggarkan sejumlah Rp 6,735,002,226,000.00  (enam  triliun  tujuh  ratus
tiga  puluh  lima  miliar  dua  juta  dua  ratus  dua puluh  enam  ribu  rupiah)  dengan  besaran  dana desa  berkisaran  antara  Rp  637,400,000.00 (enam  ratus  tiga  puluh  tujuh  juta  empat  ratus ribu rupiah) di Desa Wingkomulyo, Kecamatan Ngombol,  Kabupaten  Purworejo  hingga  Rp 2,428,981,000.00  (dua  miliar  empat  ratus  dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di Desa Pamulihan,
Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dengan  rata-rata  per  desa  mendapat  dana  desa sebesar  Rp  862,466,670.00  (Delapan  ratus enam  puluh  dua  juta  empat  ratus  enam  puluh enam  ribu  enam  ratus  tujuh  puluh  rupiah).  Jika dilihat  dari  total  satu  Kabupaten,  Dana  Desa terbesar terdapat di Kabupaten Pati dengan total Rp  365,454,541,000.00  (tiga  ratus  enam  puluh lima  miliar  empat  ratus  lima  puluh  empat  juta lima  ratus  empat  puluh  satu  ribu  rupiah)  dan terkecil  terdapat  di  Kabupaten  Kudus  dengan total  dana  desa  yang  dianggarkan  sebesar  Rp 117,966,044,000.00  (Seratus  tujuh  belas  miliar sembilan  enam  puluh  enam  juta  empat  puluh empat ribu rupiah). Jika dilihat dari rata-rata per desa  maka  Kabupaten  dengan  rata-rata  dana desa  terbesar  terdapat  di  Kabupaten  Pemalang dengan  Rp  1,181,623,488.00  (satu  miliar seratus  delapan  puluh  satu  juta  enam  ratus  dua puluh  tiga  ribu  empat  ratus  delapan  puluh delapan rupiah) dan rata-rata dana desa terkecil terdapat di Kabupaten Purworejo Rp 695,277,578.00  (enam  ratus  sembilan  puluh lima  juta  dua  ratus  tujuh  puluh  tujuh  ribu  lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
Pada  tahun  2019,  jumlah  desa  yang mendapatkan  dana  desa  masih  sejumlah  7,809 desa  tetapi  terjadi  peningkatan  dari  dari  segi total  dana  yang  dianggarkan  sebesar  Rp 1,154,426,370,000.00  (satu  triliun  seratus  lima puluh empat miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar  Rp  7,889,428,596,000.00  (tujuh  triliun delapan  ratus  delapan  puluh  sembilan  miliar empat  ratus  dua  puluh  delapan  juta  lima  ratus sembilan  enam  ribu  rupiah)  atau  naik  sebesar 17.4%. Sehingga setiap desa rata-rata menerima dana  desa  sebesar  Rp  1,010,299,474.00  (satu miliar  sepuluh  juta  dua  ratus  sembilan  puluh
Juni 2020, 4 (2): 74-83
sembilan  ribu  empat  ratus  tujuh  puluh  empat rupiah).  Dana  desa  terbesar  dianggarkan  untuk desa Pamulihan, Kecamatan Larangan,
Kabupaten Brebes sebesar Rp 3,597,033,000.00
(tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga  puluh  tiga  ribu  rupiah)  dan  yang  terkecil dianggarkan untuk Desa Wingkoharjo, Kecamatan  Ngombol,  Kabupaten  Purworejo sebesar  Rp  699,678,000.00  (enam  ratus sembilan  puluh  sembilan  juta  enam  ratus  tujuh puluh  delapan  ribu  rupiah).  Dilihat  dari  total satu  Kabupaten,  dana  desa  terbesar  terdapat  di Kabupaten Brebes dengan total Rp
441,009,459,000.00  (Empat  ratus  empat  puluh satu miliar sembilan juta empat ratus lima puluh
sembilan  ribu  rupiah)  dan  terkecil  terdapat  di Kabupaten  Kudus  dengan  total  dana  desa  yang dianggarkan  sebesar  Rp  139,077,753,000.00 (seratus  tiga  puluh  sembilan  miliar  tujuh  puluh tujuh  juta  tujuh  ratus  lima  puluh  tiga  ribu rupiah).  Sedangkan,  jika  dilihat  dari  rata-rata per desa maka Kabupaten dengan rata-rata dana desa  terbesar  terdapat  di  Kabupaten  Brebes dengan  Rp  1,510,306,366.00  (satu  miliar  lima ratus sepuluh juta tiga ratus enam ribu tiga ratus enam  puluh  enam  rupiah)  dan  rata-rata  dana desa  terkecil  terdapat  di  Kabupaten  Purworejo Rp  786,911,957.00  (tujuh  ratus  delapan  puluh enam  juta  sembilan  ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
Gambar 2. Rata-rata dana desa yang diterima per desa menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
Walaupun  secara  garis  besar,  jumlah dana  desa  meningkat  dari  tahun  2018  ke  tahun 2019, tetapi terdapat 496 desa yang mengalami penurunan  besaran  dana  desa.  Desa  Lebak, Kecamatan  Pakis  Aji,  Kabupaten  Jepara merupakan  desa  yang  mengalami  kenaikan dana desa terbesar yaitu sebesar Rp
1,542,818,000.00  (satu  miliar  lima  ratus  empat puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) (132.89%) dari semula Rp 1,160,964,000.00  (satu  miliar  seratus  enam puluh  juta  sembilan  ratus  enam  puluh  empat ribu  rupiah)  pada  tahun  2018  menjadi  Rp 2,703,782,000.00  (dua  miliar  tujuh  ratus  tiga juta  tujuh  ratus  delapan  puluh  dua  ribu  rupiah)
pada  tahun  2019.  Sedangkan  desa  yang mengalami  penurunan  dana  desa  terbesar dialami  oleh  Desa  Sumberagung,  Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Desa Sumberagung mengalami  penurunan  dana  desa  sebesar  Rp 464,254,000.00 (empat ratus enam puluh empat juta  dua  ratus  lima  puluh  empat  ribu  rupiah) (33.77%)  dari  semula  Rp  1,374,741,000.00 (satu  miliar  tiga  ratus  tujuh  puluh  empat  juta tujuh  ratus  empat  puluh  satu  ribu  rupiah)  pada tahun  2018  menjadi  Rp  910,487,000.00 (sembilan  ratus  sepuluh  juta  empat  ratus delapan  puluh  tujuh  ribu  rupiah)  pada  tahun 2019.  Jika  dilihat  per  Kabupaten,  maka  semua Kabupaten mengalami peningkatan jumlah dana
desa dan yang mengalami peningkatan terbesar adalah  Kabupaten  Brebes  dengan  jumlah peningkatan  sebesar  Rp  96,811,963,000.00 (sembilan  puluh  delapan  miliar  delapan  ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) (28.12%).
Di  Kabupaten  Brebes,  semua  desa mengalami  kenaikan  dana  desa  dan  tidak  ada desa  yang  mengalami  penurunan  dana  desa. Kabupaten dengan jumlah desa terbanyak  yang mengalami  penurunan  dana  desa  adalah  di Kabupaten  Kebumen  yaitu  sebanyak  44  desa. Sedangkan jika dilihat dari persentase, Kabupaten  dengan  persentase  terbesar  desa yang  mengalami  penurunan  ada  di  Kabupaten Pekalongan  dengan  41  desa  dari  total  272  desa atau 15.07% mengalami penurunan dana desa.

## Status Desa Tahun 2018 Dan 2019 di Provinsi Jawa Tengah
Pada  Tabel  1  terlihat  status  desa terbanyak  baik  pada  tahun  2018  maupun  2019 adalah desa berkembang (65.44% dan 71.46%). Pada  tahun  2018,  status  desa  terbanyak  kedua adalah  desa  dengan  status  tertinggal  yaitu sebanyak  1,366  desa  atau  sebanyak  17.49%. Keadaan menunjukan bahwa terdapat perbaikan dengan  banyaknya  peningkatan  status  desa, dimana  status  desa  terbanyak  kedua  di  tahun 2019  tidak  lagi  desa  tertinggal  tetapi  adalah desa  maju  yaitu  sebanyak  1,494  desa  atau sebanyak  19.13%  dan  berkurangnya  jumlah desa sangat tertinggal. Pada tahun 2018 terdapat
sebanyak  52  desa  tertinggal  tetapi  pada  tahun 2019 hanya tersisa sebanyak 15 desa tertinggal.
Tabel 1.  Jumlah desa berdasarkan status desa di

## Provinsi Jawa Tengah
Status desa Tahun 2018 Tahun 2019 Jumlah desa % Jumlah desa % Mandiri 69 0.88 117 1.50 Maju 1,032 13.22 1,494 19.1 3 Berkembang 5,110 65.44 5,580 71.4 6 Tertinggal 1,366 17.49 603 7.72 Sangat Tertinggal 52 0.67 15 0.19 Tidak Tersedia Data 180 2.31 - -
Dibandingkan  tahun  2018,  pada  tahun 2019  terdapat  1,636  desa  yang  mengalami peningkatan  status  desa,  345  desa  mengalami penurunan  status  desa  dan  5,648  desa  tidak mengalami perubahan status desa serta 180 desa tidak dapat dinilai apakah mengalami perubahan  atau  tidak  dikarenakan  data  status desa  pada  tahun  2018  tidak  tersedia.  Ke-180 desa  tersebut  bukan  merupakan  desa  hasil pemekaran  tetapi  data  IDM  pada  tahun  2018 tidak  dapat  dihitung  karena  satu  dan  lain  hal. Kabupaten  dengan  peningkatan  status  desa terbanyak adalah Kabupaten Purworejo, dimana terdapat  248  desa  yang  mengalami  kenaikan status  dan  hanya  1  desa  yang  mengalami penurunan status. Data lebih lengkap ditunjukkan pada Tabel 2 dan Gambar 3.
Tabel 2. Perubahan status desa tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah
Status desa 2018 Status desa 2019 Mandiri Maju Berkembang Tertinggal Sangat tertinggal Total Mandiri 52 15 2 0 0 69 Maju 42 803 183 4 0 1,032 Berkembang 18 599 4,354 138 1 5,110 Tertinggal 1 67 869 427 2 1,366 Sangat tertinggal 1 2 24 13 12 52 Data tidak tersedia 3 8 148 21 0 180 Total 117 1,494 5,580 603 15 7,809
Gambar  3. Sebaran desa yang mengalami perubahan status desa menurut Indeks Desa Membangun tahun 2018 dan 2019 di Provinsi Jawa Tengah
Jika  dilihat  lebih  rinci  terdapat  beberapa desa  yang mengalami  kenaikan  atau penurunan lebih  dari  satu  tingkatan.  Desa-desa  yang mengalami  kenaikan  status  lebih  dari  satu tingkatan  antara  lain  Desa  Prawatan  di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten;  Desa Mojowetan  di  Kecamatan  Bajarejo  dan  Desa Sonokidul  di  Kecamatan  Kunduran  Kabupaten Blora;  serta  Desa  Kelurahan  di  Kecamatan Jambu,  Kabupaten  Semarang.  Desa-desa  yang mengalami  penurunan  lebih  dari  dua  tingkatan
antara  lain  adalah  Desa  Bakung  di  Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten;
Desa Jepangpakis  di  Kecamatan  Jati,  Kabupaten
Kudus;  Desa  Sidokumpul  di  Kecamatan Guntur,  Kabupaten  Demak;  Desa  Sumingkir  di Kecamatan  Kutasari,  Kabupaten  Purbalingga; Desa  Tenggak  di  Kecamatan  Sidoharjo, Kabupaten Sragen; Desa Batursari di Kecamatan  Kledung,  Kabupaten  Temanggung serta  Tritih  Lor  di  Kecamatan  Jeruklegi,
Kabupaten Cilacap.
Tabel 3. Sandingan perubahan dana desa dengan perubahan status desa di Provinsi Jawa Tengah
Dana desa Status desa Data Lengkap Tidak Tersedia Naik Tetap Turun Total Naik JLH 180 1,607 5,207 319 7,313 % 2.46 % 21.97 % 71.20 % 4.36 % 93.65 % Turun JLH 29 441 26 496 % 0.00 % 5.85 % 88.91 % 5.24 % 6.35 % Grand total JLH 180 1,636 5,648 345 7,809 % 2.31 % 20.95 % 72.33 % 4.42 % 100 %

## Identifikasi Keterkaitan Status Desa dan Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah
Pada  tahun  2019,  dari    total  7,313  desa mengalami  kenaikan  dana  desa,  1,607  desa  di antaranya  mengalami  kenaikan  status  desa (21.97%),  319  desa  mengalami  penurunan status  (4.36  %)  dan  5,207  tetap  pada  status sebelumnya (tidak mengalami perubahan status) (71.20 %) serta 180 desa yang status desa pada
tahun  2018  tidak  diketahui  tidak  dapat  dinilai. Sedangkan  dari  496  desa  yang  mengalami penurunan  dana  desa,  terdapat  29  desa mengalami  kenaikan  status  desa  (5.85  %),  26 desa mengalami penurunan status desa (5.24 %) dan sisanya sebanyak 441 desa tidak mengalami perubahan status (88.91%).
Tabel 4. Sandingan status desa tahun 2018 dengan perubahan besaran dana desa tahun 2019 Status desa tahun 2018 Besaran dana desa tahun 2019 Naik Turun Total Mandiri 67 2 69 Maju 1,001 31 1,032 Berkemba ng 4,657 453 5,110 Tertinggal 1,356 10 1,366 Sangat tertinggal 52 0 52 Data tidak lengkap 180 0 180 Grand Total 7,313 496 7,809
Jika  didasarkan  pada  status  desa  tahun  2018, sebanyak  52  desa  berstatus  desa  sangat tertinggal  mengalami  kenaikan  dana  desa dengan  besaran  yang  beragam  berkisar  antara Rp  10,045,000.00  (sepuluh  juta  empat  puluh lima ribu rupiah) di Desa Purworejo, Kecamatan  Bonang,  Kabupaten  Demak  hingga sebesar Rp 797,815,000.00 (tujuh ratus sembilan  puluh  tujuh  juta  delapan  ratus  lima belas  ribu  rupiah)  di  Desa  Wonosekar, Kecamatan  Karangawen,  Kabupaten  Demak. Sedangkan  untuk  1,356  desa  berstatus  desa tertinggal,  10  desa  di  antaranya  mengalami penurunan  dana  desa,  dengan  penurunan terbesar  dialami  oleh  Desa  Harjobinanggun, Kecamatan  Grabag,  Kabupaten  Purworejo sebesar  Rp  83,006,000.00  (delapan  puluh  tiga juta  enam  ribu  rupiah)  dan  penurunan  terkecil dialami  oleh  Desa  Candimulyo,  Kecamatan Sedan,  Kabupaten  Rembang  sebesar  Rp 181,000.00  (seratus  delapan  puluh  satu  ribu rupiah).

## Relasi Dana Desa dengan Status Desa
Persamaan  regresi  yang  didapatkan adalah Y = 0.015127 + 0.057849X dengan nilai korelasi  sebesar  0.115527278,  nilai  KP  sebesar 1.33%  dan  significant  F  sebesar  1.20533  E -21 . Dari  hasil  analisis  dapat  diartikan  sebagai berikut:
a.  Korelasi  sebesar  =  0.115527278  berarti bahwa  dana  desa  dan  nilai  IDM  memiliki hubungan yang sangat lemah
b.  Nilai  KP  sebesar  1.33  %  berarti  bahwa pengaruh variabel dana desa kepada variabel nilai  IDM  hanya  sebesar  1.33  %  sedangkan 98.67%  sisanya  ditentukan  oleh  variabel lainnya.
c.  Significant F sebesar 1.20533 E -21 < α = 5 % artinya menolak H0 dan menerima H1 yaitu Perubahan besaran dana desa tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap perubahan status desa
d.  Nilai IDM akan mengalami kenaikan sebesar 0.0515127  jika  nilai  X=0  atau  tidak  terjadi perubahan besaran dana desa.
e.  Nilai IDM akan bergerak sebesar 0.0057849 jika  terjadi  peningkatan  1  satuan  X  yaitu terjadi  peningkatan  dana  desa  sebesar  Rp 1,000,000,000.00.
Hasil  diatas  diketahui  jika  dana  desa mempengaruhi  status  desa  secara  positif,  tetapi pengaruhnya  tersebut  tidak  signifikan.  Faktor- faktor  lain  di  luar  dana  desa  lebih  berpengaruh dalam perubahan status desa.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Sebaran  dana  desa  di  Provinsi  Jawa Tengah  tidak  mengalami  perubahan  yang berarti  antara  tahun  2018  dan  tahun  2019 dimana  jumlah  desa  di  Provinsi  Jawa  Tengah ada  sebanyak  7,809  desa  dengan  jumlah  dana desa yang dianggarkan pada tahun 2018 sebesar Rp  6,735,002,226,000.00  (enam  triliun  tujuh ratus  tiga  puluh  lima  miliar  dua  juta  dua  ratus dua  puluh  enam  ribu  rupiah)  dan  pada  tahun 2019  sebesar  Rp  7,889,428,596,000.00  (tujuh triliun  delapan  ratus  delapan  puluh  sembilan miliar  empat  ratus  dua  puluh  delapan  juta  lima ratus  sembilan  puluh  enam  ribu  rupiah). Walaupun  secara  agregat  terjadi  peningkatan terhadap total dana desa yang dianggarkan yaitu sebesar  Rp1,154,426,370,000.00  (satu  triliun seratus lima puluh empat miliar empat ratus dua puluh  enam  juta  tiga  ratus  tujuh  puluh  ribu rupiah)  (17.4%),  tetapi  terdapat  496  desa  yang mengalami penurunan dana desa  tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah.
Dibandingkan  tahun  2018,  pada  tahun 2019  terdapat  sebanyak  1,636  desa  mengalami
Juni 2020, 4 (2): 74-83
peningkatan  status  desa,  345  desa  mengalami penurunan  status  desa  dan  5,648  desa  tidak mengalami  perubahan  status  serta  terdapat  180 desa  yang  tidak  dinilai  karena  data  tidak lengkap.  Pada  tahun  2019  di  Provinsi  Jawa Tengah  hanya  tersisa  15  desa  sangat  tertinggal (0.29%),  tersisa  603  desa  tertinggal  (7.72%), terdapat  5,580  desa  berkembang  (71.46%), terdapat 1,494 desa maju (19.13%) dan ada 117 desa dengan status mandiri (1.5%).
Hasil  analisis  dengan  regresi  sederhana memperlihatkan  bahwa  di  Provinsi  Jawa Tengah,  perubahan  besaran  dana  desa  tidak mempunyai  pengaruh  secara  signifikan  atas perubahan  status  desa.  Sehubungan  hal  itu, terhadap  dana  desa  yang  semakin  meningkat jumlahnya  setiap  tahunnya  perlu  dilakukan evaluasi terhadap dampaknya kepada perkembangan dan pembangunan desa.
Peningkatan  dana  desa  setiap  tahunnya  perlu disertai  dengan  monitoring  dan  evaluasi  serta pembinaan  yang  intensif.  Pembinaan  yang dapat  dilakukan  antara  lain  adalah  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  perdesaan,  dan peningkatan  keterlibatan  masyarakat  dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan desa.

## Keterbatasan Penulisan
Penelitian ini dilakukan dengan keterbatasan dan kekurangan antara lain berupa:
1. Terdapat  beberapa  perbedaan  antara  data yang  didapat  penulis  dari  sumber  data dengan data yang sudah beredar.
2. Tenggat waktu pengaruh dana desa terhadap
IDM belum menjadi salah satu pertimbangan dalam analisis regresi.
Untuk  itu  perlu  adanya  pengkajian  yang lebih  seksama  di  masa  mendatang  dengan memperhitungkan keterbatasan di atas.

## REFERENSI
Arifa,  I.  N.  (2019).  Community  Participation and Government Role in Using Village Funds  in  Dlingo  Village. Policy  &
Governance  Review ,  3 (2),  171–185. http://doi.org/10.30589/pgr.v3i2.129
Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., &  Pratama,  M.  A.  (2017).  Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. Arista , 5 (1), 126–140. Aziz,  N.  L.  L.  (2016).  Otonomi  Desa  dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik , 13 (2), 193–210. Azwardi & Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi
Dana  Desa  (ADD)  dan  Kemiskinan  di Provinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 12 (1), 29–41. BPS.  (2013). Proyeksi  Penduduk  Indonesia 2010-2035 . Badan Pusat Statistik.
Daraba, H. D. (2017). Pengaruh Program Dana
Desa  Terhadap  Tingkat  Partisipasi Masyarakat  di  Kecamatan  Galesong Utara Kabupaten Takalar. Sosiohumaniora , 19 (1), 52–58. Gani,  A.  O.  A.,  Gani,  A.,  &  Arief,  M.  (2020). Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap  Indikator  Ketahanan  Sosial  , Ekonomi  dan  Ekologi  Desa  Tertinggal Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Paradoks:  Jurnal  Ilmu Ekonomi , 3 (1), 78–88.
Jamaluddin,  Y.,  Sumaryana,  A.,  Rusli,  B.,  & Buchari,  R. A.  (2018).  Analisis Dampak  Pengelolaan  dan  Penggunaan Dana  Desa  terhadap  Pembangunan Daerah. JPPUMA: Jurnal Ilmu
Pemerintahan  dan Sosial  Politik  UMA , 6 (1), 14–24.
Karmawan,  Akbar,  M.  F.,  Yunita,  A., Christianungrum, & Yanuar, D. (2020). Contribution  of  Village  Fund  to Development and Social Empowerment and  Coastal  Community  Economy  in the  Village  of  West  Kurau  and  Village of  Kurau  in  Central  Bangka  Regency. Journal  of  Talent  Development  and Excellence, Vol (12) No.3s, 1602-1610. Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi.  (2019). www.sipede.kemendes.go.id
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi.  (2015). Indeks  Desa  Membangunan  2015. Jakarta
Lalira,  D.,  Nakoko,  A.  T.,  &  Rorong,  I.  P.  F. (2018).  Pengaruh  Dana  Desa  dan Alokasi  Dana  Desa  Terhadap  Tingkat Kemiskinan  di  Kecamatan  Gemeh Kabupaten  Kepulauan  Talaud. Jurnal Berkala  Ilmiah  Efisiensi, 18  (04),  62– 72.
Muhtarom, Kusuma, N., & Purwanti, E. (2018).
Analisis  Indeks  Desa  Membangun untuk  Mengetahui  Pola  Perkembangan Pembangunan  Desa  di  Kecamatan
Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Journal  Balitbangda  Lampung, 6  (2), 179–190.
Parasara, A. A.P. (2017). Analisis Penatausahaan Dana Desa (Studi Pada Desa  Nglanggeran  dan  Desa  Wareng Kabupaten Gunungkidul). Tesis . Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada
Putra,  C.  K.,  Pratiwi,  R.  N.,  &  Suwondo.
(2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam  Pemberdayaan  Masyarat  Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan
Singosari  Kabupaten  Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1 (6), 1203– 1212.
Qhamariyah, S., &  Zuhriyati, E. (2019). Public
Perception  Of  Optimization  in  The Village  Fund  Allocation  Sub  Distric Sayegan Sleman Year 2016 . Proceeding ICOGISS 2019, 647–668.
Raharjo,  T.,  Sulaeman,  A.  Su.,  &  Sriyani. (2018).  Efektifitas  Penggunaan  Dana
Desa. Bisman, 1 (2), 17–34.
Sari,  I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis
Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. Junal Ekonomi Pembangunan, 15 (1), 34–49.
Sofianto,  A.  (2017).  Kontribusi  Dana  Desa
Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan  Pekalongan. Matra  Pembangunan,
1 (1), 23–32.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Susilowati,  N.  I.  (2018).  Pengaruh  Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto terhadap  Kemiskinan  Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Tugas akhir. Universitas Muhammadiyah Malang.
Tangkumahat,  F.  V.,  Panelewen,  V.  V.  .,  &
Mirah,  A.  D.  (2017).  Dampak  Program
Dana  Desa  Terhadap  Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Agri-Sosio  Ekonomi  Unsrat ,
13 (2A), 335–342.
Widjaja,  H.  A.  W.  (2010). Otonomi  Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh . Depok. RajaGrafindo Persada.