PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019
Oleh:
Kiki Mikail
Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## Absracts:
Indonesian democratic transition in the post-reform era has change the  feature  of  Indonesia's  politics.  During  the  New  Order,  the power  of  Islam  politics  had  been  experiencing  fluctuations  and dynamics.  In  the  early  New  Order,  Islam  was  marginalized  from the state. In the meantime Islam found many difficulties in evolving social political ideas because of the repressive new order regime. But the most interesting thing of Indonesian political is the dominance of  nationalist  political  parties  in  every  election  even  though  the majority of Indonesian people are Muslim. However, its interesting to look forward how is the oppurtunity of islamic political parties in 2019 election?
Keywords : Islamic  Political  Party,  legislative  election,  President  election, democracy

## A. Pendahuluan
Indonesia  akan  memulai  babak  baru  dalam  kehidupan berdemokrasinya. Setelah Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden  dan  wakil  presiden    tahun  2014  dilakukan  secara demokratis,tertib dan damai, kini masyarakat Indonesia menantikan kerja-kerja  yang  brilian  dan  pro  rakyat  dari  pemimpin-pemimpin yang telah mereka pilih dalam pemilu. Berbeda dengan hasil Pemilu tahun  2009  lalu,  kursi  parlemen  dikuasai  oleh  Partai  Demokrat
108 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
dengan  perolehan  suara  sekitar  20%  suara  nasional, 1 di  tahun  2014 ini.  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  yang  selama  10  tahun menjadi  partai  oposisi,  kini  menguasai  kursi  parlemen  dengan perolehan suara secara nasional sebesar 18,95 persen. 2
Sementara itu,  dalam  pemilihan presiden dan wakil presiden pasangan  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  yang  diusung  oleh  Partai  PDI-P, Partai  Kebangkitan  Bangsa,  Partai  Hanura,  Partai  Nasdem,  dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memperoleh suara sebesar 70.997.833  suara  atau  53,15  persen  suara  nasional.  Pasangan  calon presiden  dan  wakil  presiden  Prabowo  Subianto-Hatta  Rajasa  yang diusung oleh partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar,
Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera
memperoleh suara sebesar 62. 576.444 suara atau 46,85 persen. Total jumlah  pemilih  yang  sah  maupun  tidak  sah  pada  pemilu  2014 sebesar  134.953.967  suara  secara  nasional . 3 Dengan  terpilihnya  Joko Widodo  menjadi  Presiden  ketujuh  Indonesia,  yang  sebelumnya menjabat  Walikota  Solo  dan  Gubernur  Jakarta,  menjadi  pertanyaan penting,  apakah  Joko  Widodo  mampu  menjawab  persoalan- persoalan  krusial  menyangkut  kehidupan  khalayak  banyak  dan membawa  Indonesia  ke  arah  yang  lebih  baik  atau  malah  justeru sebaliknya?

## B. Transisi dari Rezim Suharto menuju Reformasi
Demokrasi  di  Indonesia  sejatinya  mulai  dirasakan  oleh masyarakat  Indonesia  setelah  runtuhnya  rezim  diktator  Suharto.
1 http://partai.info/pemilu2009/. Diakses pada tanggal 10 Maret 2014.
2 Lihat  Perolehan  Suara  Pemilu  Legislatif  2014,  dalam www.nasional.kompas.com . Diakses pada tanggal 10 September 2014.
3 KPU  tetapkan  hasil  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  2014, www.kpu.go.id . Diakses pada tanggal 10 September 2014.
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 109
Rezim Suhartoruntuh pada Mei 1998 setelah hilangnya kepercayaan masyarakat  Indonesia  terhadap  dirinya. 4 Soeharto  telah  menjadi presiden  Indonesia  selamakurun  lebih  32  tahun.  Sebelum lengser,Indonesia  mengalami  krisis  politik  dan  ekonomi  yang memaksa  Suharto  harus  turun  dari  kekuasaanya.  Pemiluyang diselenggarakan  di  era  rezim  Suharto  antara  lain  pada  tahun  1971, 1977,  1982,  1987,  1992,  dan  1997  selalu  di  menangi  oleh  Partai Golongan Karya (Golkar) yang dikuasai oleh Suharto.
Dilihat dari sisi sejarah, sejak dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia  hingga  saat  ini,  sistem  multipartai  merupakan  sesuatu yang natural di dalam masyarakat Indonesia. Tercatat dalam sejarah politik Indonesia pemilu pertama kali yang paling demokratis terjadi adalah pada tahun 1955. Sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem multipartai, pemilu tahun 1955 melahirkan 172 partai dan organisasi. Tetapi, dalam pemilu 1955 hanya empat partai politik yang memiliki suara  dominan,  yaitu:  [1]  PNI  sebanyak  22  persen,  [2]  Masyumi  20 persen, [3] Nahdhatul Ulama 18 persen, dan [4] PKI 16 persen suara. 5
Partai-partai  yang  memperoleh  suara  itu  juga  mencerminkan kuatnya  basis  ideologi  dari  masing-masing  partai  dan  organisasi. Partai  Nasional  Indonesia  (PNI)  mendapat  dukungan  kuat  dari pengikut ideologi Nasionalis, Masyumi memperoleh dukungan kuat dari  para  pemilih  Islam  modern,  Nahdhatul  Ulama  mendapat dukungan  kuat  dari  kelompok  pemilih  Islam  tradisional,  dan  PKI memperoleh  dukungan  dari  para  pengikut  ideologi  komunis  baik yang ada di Jawa maupun di luar Pulau Jawa.
4 Siddharth  Chandra  and  Douglas  Kammen,  "Generating  Reforms  and  Reforming Generations: Military Politics in Indonesia’s Transition to Democracy",  in World  Politics , Vol. 55, No. 1, (2002).
5 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Paska Orde Baru , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67.
110 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
Yang menarik untuk dicermati dalam pemilihan umum tahun 1955  adalah  Nahdhatul  Ulama.  Nahdhatul  Ulama,  meskipun  tidak berbentuk  partai  politik,  tetapi  dapat  mengikuti  Pemilihan  Umum tahun  1955  yang  akhirnya  mendapat  suara  terbesar  ketiga  setelah PNI  dan  Masyumi.  Nahdhatul  Ulama  merupakan  organisasi keislaman  yang  didirikan  pada  saat  Indonesia  berada  di  bawah pemerintahan  Kolonial  Belanda.  NU  didirikan  di  Surabaya  pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Salah satu aspek paling esensial dari Nahdhatul  Ulama  adalah  ideologi  yang  dianutnya,  yakni  ideologi Ahlussunnah wal jama’ah . Ideologi ini dicantumkan secara jelas dalam platform organisasi tersebut. 6
Namun,  pada  tahun  1975,  ada  peraturan  pemerintah  yang harus  menyederhanakan  partai  politik.  Empat  partai  politik  Islam, yaitu:  Partai  Muslimin  Indonesia  (Parmusi),  Partai  Sarikat  Islam, Persatuan  Tarbiyah  Islamiyah  (Perti)  dan  Nahdhatul  Ulamaharus bergabung  menjadi  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP). Sementaraa  itu,  lima  partai  lain,  yaitu:  Partai  Nasional  Indonesia (PNI),  Partai  Kristen  Indonesia,  Partai  Murba,  dan  Partai  Ikatan Pendukung  Kemerdekaan  Indonesia  (IPKI)  bergabung  menjadi Partai  Demokrasi  Indonesia.  Dengan  lahirnya  undang-undang  no  3 tahun 1975 tentang partai politik, akhirnya  Nahdhatul Ulama harus bergabung  dengan  Partai  Persatuan  Pembangunan. 7 Akibat  dari penyederhanaan  terhadap  sistem  partai  di  Indonesia,  dari  tahun 1977  hingga  1997,  hanya  terdapat tiga  partai  politik  peserta  Pemilu, yaitu:  Partai  Persatuan  Pembangunan,  Partai  Demokrasi  Indonesia, dan  Partai  Golkar  yang  dikuasai  oleh    penguasa  saat  itu  yaitu
6 Suaidi Asyari, Nalar  Politik  NU  dan  Muhammadiyah , (Yogyakarta:  LK i S,  2009),  h. 94-101. 7 Ibid. , h. 123.
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 111
Presiden Suharto.

## C. Kemunculan Partai Politik Baru di Era Reformasi
Pemilu  1999  merupakan  Pemilihan  Umum  demokratis pertama  setelah  Pemilu  1955.  Untuk  melaksanakan  Pemilu  1999, terlebih  dahulu  dipersiapkan  sejumlah  undang-undang  sebagai landasan  baru  peroses  pemilu.  Undang-undang  tersebut  antara  lain memunculkan  ratusan  partai-partai  politik  sebagai wujud demokrasi.
Setelah  diseleksi  dengan  persyaratan  ketat,  jumlah  partai politik  yang  awalnya  ratusan  menjadi  48  partai.Komisi  Pemilihan Umum  sebagai  penyelenggara  Pemilupada  tahun  1999  masih  diisi wakil-wakil  partai  politik  dan  dari  kalangan  profesional.  Namun, pada  tahun  2004  hingga  sekarang,  Komisi  Pemilihan  Umum  hanya boleh  diisi  oleh  kalangan  profesional  dan  independen,  tidak  boleh ada  keterikatan  dengan  partai  politik  dan  pemerintahan,  sehingga terlihat  bahwa  pemilu  di  Indonesia  sekarang  semakin  independen dan demokratis. 8
Nilai-nilai  dasar  demokrasi  yang  telah  dibangun  di  era Habibie  telah  memberikan  sumbangan  cukup  signifikan  dalam proses  demokratisasi  di  Indonesia.  Ide  dasar  pertama  adalah bagaimana  dapat  menciptakan  good  governance,  salah  satunya adalah bagaimana dapat membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi rakyat.
B.J.  Habibie  yang  menjadi  presiden  ketiga  walaupun memimpin  bangsa  Indonesia  dalam  kurun  waktu  yang  relatif
8 Pemilihan  Umum  sebelum  era  reformasi  di  Indonesia  diselenggarakan  oleh Kementerian Dalam Negeri.
112 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
singkat,  yaitu  512  hari, 9 namun  apa  yang  telah  dilakukannya,  telah membawa  Indonesia  ke  alam  demokrasi  yang  nyata.  Setelah menyatakan  tdak  akan  mencalonkan  diri  pada  pemilu  1999, 10
Habibie membentuk Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara  Pemilihan  Umum.  PadaPemilihanUmum  tahun
1999,walaupun partai politik banyak bermunculan, tapi dikarenakan persyaratan  yang  ketat,  akhirnya  hanya  48  partai  politik  yang  ikut dalam  Pemilihan  Umum.  Namun,  dari  ke  48  partai  politik  tersebut, hanya  ada  lima  partai  politik  yang  memperoleh  suara  signifikan. Adapun kelima partai politik tersebut adalah: 11
1. Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI  P)  dengan perolehan suara 33,74 persen
2. Partai Golkardengan perolehan suara 22,44 persen
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara 10,71 persen
4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara 12, 61 persen
5. Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan suara 7, 12 persen
Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  yang  memenangkan Pemilihan  Legislatif  pada  tahun  1999,  sepakat  untuk  mencalonkan Megawati  Soekarno  Putri  menjadi  calon  presiden.  Dengan kemenangan  partainya,  Megawati  dan  para  pendukungnya memperkirakan  akan  memenangkan  pemilihan  presiden  pada Sidang Umum MPR.  Namun,  PDI-P tidak  memiliki kursi mayoritas penuh di legislatif,  sehingga membentuk aliansi dengan PKB.  Pada
9 Bacharuddin  Jusuf  Habibie, Detik-detik  Yang  Menentukan ,  (Jakarta:  THC  Mandiri, 2006), h. 472-506. 10 Harian Kompas , 21 Oktober 1999.
11 KPU.go.id, Pemilu 1999. Diakses pada tanggal 10 Maret 2014
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 113
Juli  tahun  1999, Amien  Rais pendiri  Partai  Amanat  Nasional membentuk  Poros  Tengah, 12 koalisi  partai-partai  Muslim.  Poros Tengah  mulai  menggulirkan  ide  pencalonan  Abdurrahman  Wahid sebagai  presiden.  Setelah  itu,  komitmen  PKB  pun  terhadap pencalonan Megawati mulai berubah.
Pada 7 Oktober 1999, Poros Tengah secara resmi menyatakan dukungan  kepada  Abdurrahman  Wahid  sebagai  calon  presiden Indonesia  keempat.  Beberapa  tokoh  pun,  seperti:  Akbar  Tanjung  - Ketua  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan  Amien  Rais  -Ketua  Majelis Permusyawaratan
Rakyat- menyatakan akan mendukung
pencalonan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Pada  tanggal  20 Oktober  1999,  MPR  bersidang  dan  mulai  memilih  presiden  baru. Abdurrahman  Wahid  yang  didukung  oleh  Poros  Tengah  kemudian terpilih  sebagai  Presiden  Indonesia  dengan  perolehan  373  suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. 13 Hasil pemilihan presiden ini tentunya  menjadi  pukulan  keras  bagai  PDI-P  yang  memenangkan pemilihan legislatif tahun 1999.
Pada  akhir  tahun  2000,  terdapat  banyak  elit  politik  yang kecewa  dengan  sikap  dan  kebijakan  politik  Abdurrahman  Wahid. Sikapnya  yang  aneh  yang  sering  menggonta-ganti  kabinetnya  serta sering bepergian ke luar negeri,membuat sejumlah elit politik mulai tidak suka dengan sikapnya. Selain itu, Abdurrahman Wahiddiindikasikan  berusaha  membuka  hubungan  dengan  Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim
12 Poros  tengah  adalah  koalisi  partai-partai  politik  Islam ,  seperti  Partai  Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai  Bulan  Bintang  (PBB),  Partai  Keadilan  (sekarang  Partai  Keadilan  Sejahtera/PKS), Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Greg Barton, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid , Jakarta: LKiS, 2002), h. 275. 13 J.F.  Conceicao, Indonesia's  Six  Years  of  Living  Dangerously ,  (Singapore:  Horizon Books, 2005), h. 9.
114 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
Indonesia.Hubungan Abdurrahman Wahid dengan Tentara Nasional Indonesia  pun  pada  tahun  tersebut  semakin  memburuk.  Tentara Nasional  Indonesia  dituding  oleh  Abdurrahman  tidak  patuh terhadap  perintahnya.  Melihat  parlemen  akan  melakukan  tindakan terhadap sikapnya yang aneh, Abdurrahman wahid memerintahkan untuk  membubarkan  DPR.  Namun,  Niatnya  itu  ditanggapi  keras oleh DPRdengan mengadakan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.Tanggal 23 Juli 2001, Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  melakukan  sidang  istimewa  dan memutuskan  untuk  menurunkan  Abdurrahman  Wahid  dari  kursi presiden dan menunjuk Megawati Sukarno Putri menjadi presiden. 14
Dengan terpilihnya Megawati Sukarno Putri dari Partai PDI-P yang  sebelumnya  berhasil  merih  suara  terbesar  pada  pileg  1999, diharapkan  keadaan  politik  di  Indonesia  mulai  stabil,  karena Megawati  didukung  oleh  hampir  50  persen  anggota  DPR.  Di  era Megawati,  lahirlah  Undang-Undang  tentang  Pemilihan  Presiden yang mengamanatkan untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat,  karena  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  merupakan amanah  reformasi.  Meskipun  pada  akhirnya  undang  undang  inilah yang  menjegal  langkah  Megawati  untuk  merebut  kembali  kursi presiden, bahkan dia harus mengalami kekalahan sebanyak dua kali, yaitu  pada  Pemilihan  Presiden  tahun  2004  dan  2009,  tetapi  harus diakui  bahwa  Megawati  memiliki  saham  besar  terhadap terlaksananya  pemilihan  presiden  secara  langsung  dalam  sejarah Indonesia.
14 Leo  Suryadinata, Negara  dan  Etnis  Tionghoa  :  Kasus  Indonesia ,  (Jakarta:  LP3ES, 2002).
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 115

## D. Pemilu 2004 dan Awal Pemilihan Presiden Secara Langsung
Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana masyarakat Indonesia  dapat  memilih  langsung  presiden  dan  wakil  presiden pilihan  mereka.  Pada  tahun  ini,  pemilu  Indonesia  mencatat  sejarah penting  dengan  berhasil  diberlakukannya  system  proporsional dengan daftar calon terbuka. Artinya, pemilu 2004 pemilih tidak lagi hanya  memilih  partainya  saja,  melainkan  dapat  memilih  calonnya langsung yang sesuai dengan pilihan mereka. Selain itu, amandemen keempat  Undang-undang  Dasar  pada  tahun  2002,  tentang Pemilihan Presiden dan Wakil  Presiden ,  yang  semula  dilakukan oleh MPR ,  mengatur  pemilihan  presiden  untuk  dilakukan  dipilih langsungoleh rakyat. Pada pemilu kali ini, ditandai dengan semakin menguatnya  konsolidasi  demokrasi  di  Indonesia  sehingga melahirkan  24  partai  politik  yang  pada  gilirannya  turut berpartisipasi dalam pemilihan umumtahun 2004.
Pada  pemilu  2004,  fenomena  pemilu  1955  dan  1999  terulang kembali.  Konsentrasi  perolehan  suara  lebih  banyak  menyebar  ke partai-partai  tertentu  saja.  Meskipun  demikian,  kalau  dibandingkan dengan  pemilu  1955  dan  1999,  jumlah  partai  politik  yang memperoleh  dukungan  suara  yang  signifikan  lebih  banyak jumlahnya,  yaitu  tujuh  partai.  Di  samping  lima  partai  yang  ikut pemilu  1999,  pemilu  2004  menghasilkan  dua  partai  tambahan  yang memperoleh  suara  besar,  yaitu  Partai  Keadilan  Sejahtera  dan  Partai Demokrat. 15 Adapun  tujuh  partai  politik  yang  memperoleh  suara signifikan adalah sebagai berikut: 16
15 Kacung  Marijan, Sistem  Politik  Indonesia:  Konsolidasi  Demokrasi  Paska  Orde Baru , h. 69 16 Kpu.go.id.
116 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
1. Golkar dengan perolehan suara 21, 6 persen
2. Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI  P)  dengan perolehan suara 18,5 persen
3. Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  dengan  perolehan  suara 10,6 persen
4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara 8,2 persen
5. Partai Demokrat dengan peroleh suara 7,5 persen
6. Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  dengan  perolehan  suara  7,3 persen
7. Partai Amanat Nasional (PAN) 6,4 persen.
Munculnya partai-partai politik baru yang memperoleh suara yang  cukup  signifikan  pada  pemilu  2004,  tidak  terlepas  dari munculnya para pemilih yang mulai kritis. Para pemilih dari muslim perkotaan  yang  kecewa  terhadap  politisi  periode  1999-2004, khususnya politisi dari partai politik Islam yang
kurangmendengarkan  aspirasi  masyarakat  Islam,  menyalurkan suaranya  kepada  Partai  Keadilan  Sejahtera yang  dianggap  memiliki visi  misi  yang  jelas  dalam  membawa  citra  islam  yang  lebih  bersih dan modern. Sedangkan Partai Demokrat yang didirikan oleh Susilo Bambang  Yudhoyono,  menurut  pandangan  masyarakat  nasionalis, merupakan  pilihan  alternatif  untuk  menggantikan  posisi  Megawati sebagai  presiden,maka  dengan  perolehan  suara  yang  cukup signifikan  terhadap  Partai  Demokrat,  masyarakat  berharap  Susilo Bambang  Yudhoyono  dapat  mencalonkan  diri  menjadi  presiden melalui  Partai  Demokrat  dan  memimpin  Indonesia  ke  arah  yang lebih baik.
Untuk  memenangkan  pemilihan  presidendan  wakil  presiden secara  langsung,  partaipolitik  melakukan  koalisi  dengan  partai
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 117 lainnya.  Partai  Demokrat  yang  mengusung  Susilo  Bambang Yudhyono  sebagai  calon  presidennya,  dengan  perolehan  suara  7,5 persen dalam pemilu legislatif2004 melakukan koalisi dengan Partai Bulan  Bintang  (PBB)  dan  Partai  Keadilan  dan  Persatuan  Indonesia (PKPI).  Sedangkan  partai  Golkar,  partai  pemenang  pemilu  legsilatif 2004  melakukan  terobosan  dengan  melakukan  konvensi  untuk menentukan  calon  presiden  dari  partai  tersebut,  dengan  harapan masyarakat  semakin  simpatik  terhadap  partai  tersebut.  Dalam konvensi  yang  berjalan,  akhirnya  terpilihlah  Wiranto  mantan Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia  yang  mengalahkan  kandidat lain  yaitu,  Abu  Rizal  Bakri,  Surya  Paloh,  Prabowo  Subianto,  dan Akbar  Tanjung  yang  saat  itu  menduduki  jabatan  sebagai  ketua umum  partai  golkar.  Sehingga  Wiranto  Resmi  menjadi  calon presiden dari partai Golkar pada pemilihan presiden 2004. 17
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai nasionalis yang mengidentikkan  dirinya  sebagai  partainya  masyarakat  kalangan bawah,  yang  dalam  pemilu  legislatif  2004  harus  puas  menempati posisi  kedua  setelah  partai  golkar,  tetap  mencalonkan  Megawati Soekarno  Putri  sebagai  presidennya.  Sedangkan  Partai  Persatuan Pembangunan  yang  kecewa  terhadap  Megawati,  mengusung Hamzah  Haz  yang  sebelumnya  menjadi  wakil  presiden  di  era Megawati Soekarno Putri.
Pemilihan  presiden  pada  tahun  2004  sendiri  dilakukan melalui  dua  putaran  dikarenakan  pada  putaran  pertama  tidak  ada satu  pun  kandidat  yang  melebihi  suara  dari  50  persen suara.Akhirnya, karena Undang undang mengatur apabila tidak ada satu  pasangan  yang  memperoleh  suara  lebih  dari  50  persen  suara
17 http://news.liputan6.com/read/76442/wiranto-menang-konvensi-golkar
118 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
harus  melalui  dua  putaran,  kandidat  dari  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan,  Megawati  Sukarno  Putri  yang  memperoleh suara 26,6 dan Susilo Bambang Yudhoyono yang memperoleh suara 33,6 persen 18 pada putaran pertama, harus maju ke putaran kedua.
Penting untuk dicatat bahwa  dalam pemilihan presiden  yang berlangsung  selama  dua  putaran,  sangat  banyak  pemilih  tidak mendukung  calon  presiden  yang  diusung  oleh  partai  yang  mereka dukung  pada  pemilihan  legislatif,tetapi  malah  beralih  ke  calon presiden  lain.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pemilih  Indonesia sangat  individualistis  dalam  pengambilan  keputusan  mereka  dan tidak  mautunduk  pada  seruan  tokoh  manapun,  termasuk  tokoh agama dan politik yang ada di Indonesia.
Dalam  pemilu  putaran  kedua  yang  berlangsung  pada  bulan September,  pasangan  Susilo  Bambang  Yudhoyono-Yusuf  Kallayang sebelumnya mereka berdua  adalah menteri dalam Kabinet Presiden Megawati,  keluar  sebagai  pemenang  pemilihan  presiden  periode 2004-2009  dengan  perolehan  suara  sebanyak  60,6  persen. 19 Mereka memenangi  pemilihan  di  hampir  setiap  provinsi  kecuali  di  Bali, Nusa Tengara Timur dan Maluku. Transisi kekuasaan dari Megawati kepada  Susilo  Bambang  Yudhoyono  berjalan  damai.  Dikarenakan dipilih langsung oleh rakyat, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Yusuf  Kalla  memiliki  mandat  rakyat  yang  paling  kuat  dari  semua presiden dalam sejarah Indonesia.

## E. Pemilu 2009 dan Naiknya Demokrat sebagai Partai Penguasa
Pemilu 2009 sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pemilu sebelumnya.  Pemilu  ini  diikuti  oleh  38  Partai  politik  nasional  dan
18 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern , (Jakarta: Serambi, 2008), h. 730
19 Ibid ., h. 731
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 119 enam  partai  lokal.  Hasilnya,  hanya  sembilan  partai  yang memperoleh  suara  dominan.  Dari  sembilan  partai  ini,  tujuh diantaranya adalah partai partai yang sudah ikut dalam pemilu 2004. Sedangkan  partai  Gerindra  yang  didirikan  Prabowo  Subianto  dan Partai  Hanura  yang  didirikan  oleh  Wiranto  adalah  dua  partai  baru yang  berhasil  mengambil  hati  masyarakat  Indonesia  pada  pemilu 2009.  Sebagian  partai  partai  baru  yang  lainnya  tidak  memperoleh suara yang cukup berarti. Yang cukup mengejutkan adalah, naiknya suara Partai Demokrat pada Pemilu legislatif 2009. Partai Demokrat yang sebelumnya hanya memperoleh suara 7,5 persen, pada pemilu 2009  naik  drastis  dengan  perolehan  suara  20,85  persen.  Hasil  ini merupakan hasil yang sangat fantastis, dikarenakan Partai Demokrat merupakan partai yang baru berdiri. 20
Pengaruh  Susilo  Bambang  Yudhoyono  disinyalir  mampu menaikkan  suara  Partai  Demokrat.  Dengan  perolehan  suara terbanyak,  akhirnya Marzuki Ali  sebagai  sekretaris  partai  demokrat waktu itu terpilih menjadi ketua DPR RI periode 2009-2014. Catatan kesuksesan  partai  demokrat  pada  pemilu  2009  yang  berhasil memenangi  pemilihan  legislatif  dan  presiden  ini,  ingin  dilanjutkan pada  pemilu  2014.  Namun,  Setelah  kongres  kedua  partai  demokrat pada  tanggal  23  Mei  2010  di  Bandung  Jawa  Barat, 21 internal  partai demokrat  mulai  terbelah  menjadi  dua.  Anas  Urbaningrum  yang berhasil  mengalahkan  pesaingnya,  Marzuki  Ali  dan  Andi Malarangeng,  terpilih  menjadi  Ketua  Umum  Partai  Demokrat periode  2010-2015dianggap  mewakili  kubu  dari  politisi  junior. Sedangkan  Marzuki  Ali  yang  kalah  dalam  kongres,  dianggap
20 Partai  Demokrati  didirikan  pada tanggal 9  September 2001 dan  disahkan  pada 27 Agustus 2003 , http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat. 21 Antaranews.com,  Anas  Urbaningrum  terpilih  jadi  Ketua  Umum  Partai  Demokrat, diakses pada tanggal 10 Maret 2014
120 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
representasi  dari  kubu  politisi  senior  demokrat.  Yang  menarik adalah, Andi  Malarangeng  yang  nota  benenya  mendapat  restu  dari Susilo  Bambang  Yudhoyono  untuk  maju  dalam  pemilihan  ketua umum  partai  demokrat,  harus  kalah  oleh  Anas  Urbaningrum  yang berhasil meyakinkan kader demokrat hingga level daerah.
Pengalaman  Anas  Urbaningrum  di  bidang  keorganisasasian, khususnya  ketika  menjadi  ketua  umum  Himpunan  Mahasiswa Islam,  juga  sebagai  aktivis  muda  yang  lantang  menyuarakan reformasi  di  Indonesia,  telah  mengantarkannya  ke  pucuk kepemimpinan, dengan terpilihnya Anas sebagai ketua umum partai demokrat,  partai  yang  berkuasa  saat  itu.Maka  tahun  2014 diharapkan roda kepemimpinan di Indoensia  akan diisi oleh tokoh- tokoh  muda  dan  enerjik  seperti  Anas  Urbaningrum  dan  yang lainnya.
Boediono yang terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan presiden 2014, semakin hari  terlihat semakin  tidak  menonjol  peranannya  dalam pemerintahan.  Seakan  boediono  adalah  penghias  dan  pelengkap Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Disisi  lain,  Anas  Urbaningrum  yang terpilih menjadi ketua umum partai demokrat, berhasil mengkonsolidasikan  kader  partai  demokrat  yang  ada  di  legislatif, sehingga peran Anas Urbaningrum dalam pemerintahan, khususnya di legislatif, lebih menonjol ketimbang Boediono yang menjadi wakil presiden  waktu  itu.  Sehingga  terkesan  bahwa,  Anas  Urbaningrum adalah wakil dari Susilo Bambang Yudhoyono.
Memasuki  tahun  2011,  nama  Anas  Urbaningrum  disebut- sebut sebagai salah satu kandidat calon presiden RI 2014 yang layak untuk  diperhitungkan.  Selain  muda,  berpengelaman  dalam berorganisasi,  dan  dari  kalangan  santri,  Anas  Urbaningrum  juga
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 121 memiliki  darah  keturunan  jawa,  yang  nota  benenya  presiden Indonesia  selalu  dari  keturunan  Jawa.  Dengan  modal  sebagai  ketua partai  demokrat  dan  dari  keturunan  jawa,  Anas  Urbaningrum  di prediksi  bisa  melenggang  menjadi  presiden  termuda  pada  tahun 2014.
Namun    pada  tanggal  7  Agustus2011,  bencana  menimpa partai  demokrat.  Partai  yang  pada  awal  tahun  2009  selalu mengkampanyekan  anti  korupsi,  bahkan  iklan-iklan  anti  korupsi tersebut  selalu  menghiasi  layar  televisi,  ternyata  partai  Demokrat dirundung  kasus  korupsi.  Bendahara  Partai  Demokrat, Muhammad Nazarudinpemegang  dan  pengelola  keuangan  partai  demokrat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Kolombia dikarenakan terlibat kasus korupsi wisma atlet. 22 Tertangkapnya bendahara umum partai demokrat, merupakan awal musibah dan perpecahan di tubuh partai  demokrat.  Seakan  tidak  rela  masuk  penjara  sendirian, Muhammad  Nazarudin  kemudian  membawa  sejumlah  nama petinggi partai demokrat pada kasus korupsi wisma atlet dan kasus korupsi  lainnya.Karena  menurut  Nazarudin,  dia  tidak  sendirian melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  tersebut.  Adapun  nama- nama  yang  dibawa  oleh  Nazarudin  ke  Komisi  Pemberantasan Korupsi adalahsebagai berikut :
1. Angelina  Sondakh,  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dari partai  demokrat  yang  terlibat  kasus  korupsi  wisma  atlet  dan kasus  korupsi  lainnya  yang  kemudian  ditetapkan  tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 3 Pebruari 2012. 23
22 http://nasional.news.viva.co.id/news/read/239281-polri--nazaruddin-tersangkut- hukum-kolombia , diakses pada tanggal 10 Maret 2014.
23 “Angelina Dimasukkan ke Rumah Tahanan KPK”, Kompas , 28 April 2012.
122 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
2. Andi  Alfian  Malarangeng,  Menteri  Pemuda  dan  Olah  Raga Kabinet  Indonesia  Bersatu  jilid  2,  sekretaris  dewan  pembina partai  demokrat  tersebut  ditetapkan  sebagai  tersangka  kasus Korupsi  Hambalang  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi pada  tanggal  6  Desember  2012.  Andi  Malarangeng  yang  saat itu  sedang  menduduki  jabatan  Menteri  Pemuda  dan  Olah raga  diduga  menyalahgunakan  wewenangnya  sebagai menteri  dan  merugikan  negara  pada  proyek  pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan  dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang, Jawa Barat. 24
3. Anas  Urbaningrum,  Ketua  Umum  Partai  Demokrat,  yang menurutnya  semenjak  terpilihnya  sebagai  ketua  partai demokrat,  tidak  disukai  oleh  politisi  senior  partai  demokrat, ditetapkan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagai tersangka  kasus  korupsi  dengan  menerima  hadiah  dalam proyek  pembangunan  Pusat  Pendidikan  Pelatihan  dan Sekolah  Olah  Raga  Nasional  di  Hambalang,  Jawa  Barat  dan proyek-proyek lainnya pada tanggal 22 Pebruari 2013. 25
Selain  keempat  nama  tersebut,  beberapa  nama  politisi  partai demokrat juga sudah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi  Baskoro,  Anak  bungsu  dari  Susilo  Bambang  Yudhoyono  yang menjabat  sebagai  sekretaris  partai  Demokrat,  sering  disebut-sebut oleh  tersangka  lainnya  terlibat  dalam  kasus  korupsi  yang  telah merugikan negara hingga ratusan milyarrupiah. Namun, hingga saat ini,  putra  bungsu  SBY  tersebut  belum  pernah  dipanggil  oleh  KPK sekalipun.
24 KPK Tetapkan Andi Mallarangeng Tersangka Hambalang, Kamis 6 Desember 2012, www. kompas.com . 25 “Anas Resmi Tersangka Kasus Suap”, Jum’at 22 Pebruari 2012, www.tempo.co .
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 123
Ditetapkannya  Anas  Urbaningrum  sebagai  tersangka  kasus korupsi  Hambalang  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  menjadi preseden buruk bagi partai demokrat. Anas merasa kasusnya sudah dipolitisasi  oleh  para  politisi  senior  demokrat  yang  tidak  senang dengan  kepemimpinannya.  Sehari  setelah  ditetapkannya  sebagai tersangka, Anas Urbaningrum melakukan konferensi pers di gedung Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai  Demokrat  dan  menyatakan  mundur dari ketua umum partai tersebut. 26
Dalam  pidato  pengunduran  dirinya,  Anas  Urbaningrum menuding  bahwa  kasus  korupsi  yang  menimpa  dirinya  telah dipolitisasi. Bahkan,  menurutnya, kehadirannya di partai demokrat, bagaikan  bayi  yang  baru  lahir  yang  tidak  diharapkan  kelahirannya, sehingga  para  politisi  senior  demokrat  mengharapkan  Anas Urbaningrum untuk segera keluar dari partai tersebut.Namun, Anas Urbaningrum  tidak  akan  berhenti  sampai  disitu,  menurutnya  dia akan melakukan perlawanan terhadap kasus yang menimpa dirinya.
Partai  Demokrat  yang  menurut  hasil  survei  selalu  menurun elektabilitasnya.  Menuding  Anas  Urbaningrum  sebagai  faktor penyebab  utama  menurunnya  elektabilitas  partai  tersebut.  Dengan mundurnya Anas  Urbaningrum  dari  ketua  umum,  partai  demokrat berharap tingkat elektabilitas partainya meningkat. Namun, menurut hasil  survey  yang  dilakukan  pada  tahun  2012  hingga  2014, elektabilitas  partai  demokrat  malah  semakin  menurun.  Menurut survei  Center  for  Strategic  dan  International  Studies  (CSIS), elektabilitas partai demokrat pada 6-19 Juli 2012 turun dengan suara 11,  1  persen. 27 Pada  tahun  2013,  menurut  survei  Lembaga  Survei
26 Anas  Urbaningrum  Mundur  dari  Ketua  Umum  Partai  Demokrat,  Sabtu  23  Pebruari 2012, www.bbc.co.uk . 27 Elektabilitas  Demokrat  Malah  Terus  Menurun,  Kamis  9  Agustus  2012, www.suarapembaruan.com .
124 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
Indonesia  (LSI),  elektabilitas  partai  demokrat  kembali  turun  ke angka 9,8 persen. 28 Artinya, dengan hasil tersebut, diprediksi bawah partai demokrat pada pemilu 2014 hanya akan menjadi partai papan tengah dengan elektabilitas dibawah 10 persen.
Alasan  menurunnya  elektabilitas  partai  demokrat,  selain dikarenakan faktor Anas Urbaningrum dan politisi demokrat lainnya yang tersangkut kasus korupsi, menurut sejumlah pengamat politik, kinerja  pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  yang  semakin menurun, juga menjadi alasan lain menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut. Kekhawatiran partai demokrat semakin  menjadi-menjadi,  mereka  bingung  dengan  persoalan elektabilitas  partainya  yang  semakin  hari  semakin  menurun. Akhirnya,  dalam  upaya  penyelamatan  Partai  Demokrat,  dalam kongres  luar  biasa  partai  demokrat  di  Bali,  menunjuk  Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum partai demokrat. Dengan ditunjuknya  SBY  sebagai  ketua  umum  partai  demokrat,  diharapkan mampu  mengangkat  citra  partai  demokrat  yang  sedang  mengalami ujian  berat.  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dituntut  harus  mampu mengangkat  suara  partai  demokrat  pada  pemilu  2014  dan mengembalikannya menjadi partai papan atas.
Turunnya  elektabilitas  partai  pimpinan  Susilo  Bambang Yudhoyono  ini  pada  Pemilu  2014  dimanfaatkan  oleh  pesaing terdekat  mereka,  yakni  partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  dan Partai  Golkar.  Karena,  PDI-P  dan  Golkar  merupakan  partai  politik papan  atas  yang  selalu  berada  dalam  tiga  besar  dalam  setiap penyelenggaraan  Pemilu  pasca  reformasi.  Hal  ini  terbukti  dengan tingginya perolehan PDI-P pada Pemilu 2014 dan disusul oleh Partai
28 “LSI: Elektabilitas Partai Demokrat Terus Turun, Demokrat Bakal Jadi Parpol Papan Tengah”, Minggu, 24 November 2013, www.kompas.com .
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 125
Golkar.  Akibatnya,  pada  pemilihan  presiden  tahun  2014,  partai demokrat  tidak  lagi  mengusung  calon  presiden  dan  bersikap  netral dikarenakan  syarat  yang  tidak  terpenuhi,  yaitu  harus  meraih  suara di  atas  20  persen.  Walaupun  kemungkinan  koalisi  masih  terbuka, tapi SBY nampaknya sudah memprediksi bahwa calon yang diusung partai  demokrat  yang  dipilih  berdasarkan  hasil  konvensi  partai demokrat,  tidak  akan mampu menyaingi suara calon presiden yang lain, terutama calon presiden Joko Widodo pada saat itu.

## F. Pemilu 2014 dan Harapan Masyarakat Indonesia
Tahun  2014  disebut  sebut  sebagai  tahunnya  politik  di Indonesia. Karenanya, tahun ini merupakan tahun momentum pesta demokrasi  terbesar  yang  selalu  dilaksanakan  5  tahun  sekali  di Indonesia,  yaitu  pemilihan  legislatif  pada  tanggal  9  April  dan Pemilihan Presiden pada tanggal 9 Juli mendatang.
Pada  tahun  2014  ini  berbagai  harapan  masa  depan  hadir dalam  benak  masyarakat  Indonesia.Persoalan  kesejahteraan, kesenjangan sosial, penurunan angka kemiskinan, pendidikan gratis, akses pelayanan kesehatan yang mudah dan terjamin, pemberantasan  korupsi  dan  lain  sebagainya,  diharapkan  mampu terlaksana  setelah  terpilihnya  Anggota  legislatif  dan  presiden  yang baru,  minimal  permasalahan  tersebut  dapat  berkurang  dengan sistem  pemerintahan  yang  lebih  baik.  Harapan  masa  depan  yang lebih  baik  ini  semakin  melambung  ketika  hampir  semua  partai politikpeserta  Pemilu  2014  menjanjikan  apa  yang  diharapkan  oleh masyarakat Indonesia melalui media elektronik dan media cetak.
Hasil  Pemilihan  Umum  pada  tahun  1999,  2004,  dan  2009 menjadi  gambaran  bagaimana  proses  pelaksanaan  pemilu  2014 berjalan. Berdasarkan hasil pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009, sistem
126 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
kepartaian  yang  muncul  adalah  sistem  multipartai  yang  moderat tapi  tidak  ada  satupun  partai  yang  paling  dominan.  Berangkat  dari ketiga  pemilu  legislatif    di  era  reformasi  tersebut,  hasilnya  pada pemilihan  presiden  bervariasi.  1999  dan  2004  contohnya,  walaupun partai  PDI-P  tahun  1999  dan  Golkar  2004  memenangkan  pemilu legislatif, tapi pada pemilihan presiden, calon presiden dari masing- masing  partai  tidak  ada  yang  keluar  sebagai  pemenang.  Walaupun Megawati pada tahun 2001 naik menjadi presiden Indonesa, tapi itu lebih  disebabkan  olehkarena  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang memberhentikan  Abdurrahman  Wahid  dari  presiden.Akan  tetapi, hasil tersebut berbeda di pemilu 2009, Partai Demokrat yang menang pada    pemilu  legislatif  2009,  berhasil  memenangi  pemilihan presidendalam satu putaran dengan calon presiden yang sama, yaitu Susilo  Bambang  Yudhoyono,  dengan  suara  sebanyak  60,8  persen disusul  oleh  calon  lainnya  Megawati  sebanyak  26,79  persen  dan Yusuf Kalla sebanyak 12,41 persen. 29 Memasuki tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum
mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, di mana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun  baru  mengganti  namanya.  9  partai  lainnya  merupakan peserta Pemilu  2009 yang  berhasil  memperoleh  suara  3,5  persen suara  dari  jumlah  kursi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  periode  2009- 2014. 30 Setelah  di  verifikasi  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum,  Partai politik yang lolos  terdapat 15 partai politik, tiga diantaranya adalah partai  daerah. 31 Adapun  15  partai  politik  yang  lolos  sesuai  dengan
29 “ Hasil  Rekapitulasi  Perolehan  Suara  Pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2009" . Kpu, diakses 26-07-2009 30 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 31 Sesuai dengan MoU Helsinki 2005, Provinsi Aceh boleh mendirikan partai lokal.
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 127
nomor  urutnya  adalah:  [1]  Partai  Nasional  Demokrat  (Nasdem),  [2] Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  [3]  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS), [4] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), [5] Partai Golongan  Karya  (Golkar),  [6]  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya (Gerindra),  [7]  Partai  Demokrat,  [8]  Partai Amanat  Nasional  (PAN), [9]  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),  [10]  Partai  Hati  Nurani Rakyat (Hanura), [11] Partai Damai Aceh, [12] Partai Nasional Aceh, [13]  Partai  Aceh,  [14]  Partai  Bulan  Bintang  (PBB),  dan  [15]  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 32
Dari ke 12 partai politik nasional yang ikut pemilu 2014, yang berhak  mencalonkan  calonpresiden  dari  partainya  adalah  partai politik  yang  memperoleh  suara  minimal  25  persen  suara  nasional partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu 2014 atau 20 persen perolehan kursi di parlemen. Artinya, dari jumlah suara yang ditetapkan  sesuai  dengan  Undang  Undang  Nomor  42  tahun  2008 tentang  Presidential  Threshold,  paling  memungkinkan  hanya  akan ada tiga pasangan calon presiden 2014.
Hasil Pemilu Legislatif pada tahun 1999 dan 2004 yang selalu berbeda  dengan  hasil  pemilihan  presiden  coba  dimanfaatkan  oleh beberapa tokoh masyarakat Indonesia, seperti Yusril Ihza Mahendra dan  Effendi  Ghozali.  Yusril  Ihza  Mahendra  melihat  bahwa  undang undang no 42 tahun 2008 tentang Presidential Threshold tidak sesuai dengan  Undang  undang  Dasar  1945  pasal  22  E. 33 Selain  itu,  jika pemilu  legislatif  dan  Pemilu  Presiden  dipisah,  berarti  dalam  lima tahun  ada  dua  kali  pemilihan  umum,  sedangkan  dalam  undang- undang  dasar  diatur  bahwa  pemilihan  umum  hanya  sekali
32 Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  06/kpts/KPU/Tahun  2013,  tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik.
33 Berdasarkan  Pasal  22E  UUD  1945,  Pemilu  dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
128 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
dilakukan  dalam  lima  tahun.Namun,  usulan  Yusril  dan  Effendi Ghazali ke Mahkamah Konstitusi tersebut dikabulkan, tetapi berlaku untuk  Pemilu  tahun  2019.  Dengan  dikabulkannya  pengajuan tersebut,  Pemilu  2019  kemungkinan  akan  dilakukan  serentak,  baik itu  Pemilihan  Bupati,  Gubernur,  Anggota  Legislatif,  maupun pemilihan Presiden. 34

## G. Indonesia 2014:  Kembalinya PDI-P menjadi Partai Penguasa
Memasuki  tahun  politik  di  Indonesia,  beberapa  lembaga survey  telah  melakukan  survey  dan  analisa  yang  menunjukkan bahwa  partai  politik  yang  berideologi  nasionalis  masih  memimpin suara  dalam  pemilihan  umum  tahun  2014.  Partai  politik  peserta pemilu  2014  yang  dipersepsikan  publik  sebagai  partai  yang berhaluan nasionalis adalah partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI  P),  Partai  Golkar,  Partai  Demokrat,  Partai  Gerindera,  Partai Hanura,  Partai  Nasdem  dan  Partai  Keadilan  dan  Persatuan  (PKPI). Partai politik berhaluan nasionalis menurut sejumlah lembaga survei dipandang oleh mayoritas masyarakat Indonesia sebagai partai yang populer, akseptable dan memiliki elektabilitas dimasyarakat.
Tingginya  dukungan  masyarakat  kepada  partai  berhaluan nasionalis terutama kepada PDI-P dan Partai Demokrat dibandingkan kepada partai-partai yang berhaluan Islam diantaranya  dikarenakan  figur  dari  pimpinan  partai  tersebut. Megawati  dan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  hingga  saat  ini  masih dipercaya  sebagai  figur  yang  memiliki  daya  pikat  untuk  menarik dukungan  masyarakat.  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Contohnya. Ketika  partai  demokrat  mengalami  masalah,  dengan  tersangkutnya
34 http://www.antaranews.com/berita/415567/mk-kabulkan-pemilu-serentak-2019 , diakses pada tanggal 10 Maret 2014
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 129 beberapa  politisi  partai  tersebut,  khususnya  ketika  Anas Urbaningrum  -Ketua  Umum  Partai  Demokrat-  tersangkut  kasus korupsi, publik dan kader partai demokrat meminta Susilo Bambang Yudhoyono  untuk  turun  tangan  menjadi  ketua  partai  tersebut sebagai tindakan penyelamatan kepada partainya. 35
Selama  dua  tahun  berturut-turut,  yakni  dari  tahun  2012 hingga  awal  2014,  kader  partai  demokrat  selalu  terlibat  kasus korupsi.  Dikarenakan  persoalan  korupsi  yang  menimpa  sejumlah kader partai demokrat, elektabilitas partai ini semakin hari semakin merosot  tajam.  Namun,  elektabilitas  yang  terus  menurun  tersebut tampaknya  dapat  diperbaiki  oleh  Susilo  Bambang  Yudhoyono, apabila  dia  mampu  meyakinkan  masyarakat,  bahwa  partai  yang dipimpinnya  tersebut  anti-korupsi.  Dengan  tersangkanya  beberapa kader  demokrat,  dapat  dijadikan  bukti  bahwa  Susilo  Bambang Yudhoyono yang bertindak sebagai presiden tidak akan melindungi kadernya  yang  melanggar  hukum.  Apabila  kita  melihat  hasil pemilihan umum legislatif yang dilakukan pada tanggal 9 April 2014 lalu,  maka  sosok  Susilo  Bambang  Yudhoyono  masih  menyimpan magnet  tersendiri  sehingga  dapat  menolong  Partai  Demokrat  dari keterpurukan.  Meskipun  sebelumnya  partai  demokrat  diperkirakan akan  memperoleh  suara  dibawah  10  persen,  tetapi  pada  pemilihan umum  legislatif  2014  yang  lalu  partai  demokrat  mampu  meraih suara  sebanyak  10,19  persen.  Adapun  hasil  pemilihan  umum legislatif tahun 2014 adalah sebagai berikut:
35 SBY bersedia jadi Ketua Umum Partai Demokrat, Sabtu 30 Maret 2013, Tempo.co
130 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
No Partai Politik Suara % Kursi di DPR 01 Partai Nasdem 8.402.812 6,72 % 35 02 PKB 11.298.957 9,04 % 47 03 PKS 8.480.204 6,79 % 40 04 PDI Perjuangan 23.681.471 18,95 % 109 05 Golkar 18.432.312 14,75 % 91 06 Gerindra 14.760.371 11,81 % 73 07 Demokrat 12.728.913 10,19 % 61 08 PAN 9.481.621 7,57 % 49 09 PPP 8.157.488 6,53 % 39 10 HANURA 6.579.498 5,26 % 16 11 PBB 1.825.750 1,46 % - 12 PKPI 1.143.094 0,91 % -
Apabila  disusun  sesuai  dengan  peroleh  terbesar  suara  hasil Pemilihan  Legislatif  tahun  2014  maka  hasilnya  sebagai  berikut:  [1] PDI-P,  [2]  Golkar,  [3]  Gerindra,  [4]  Partai  Demokrat,  [5]  PKB,  [6] PAN, [7] PKS, [8] Partai Nasdem, [9] PPP, [10] Hanura, [11] PBB, dan [12] PKPI.
Dari grafik diatas menunjukkan bahwa Partai Demokrat pada Pemilu  2014  masih  memiliki  dukungan  kuat  di  level  masyarakat bawah,  karena  sosok  SBY  dikenal  sebagai  sosok  presiden  yang merakyat  dan  tetap  masih  dicintai  oleh  masyarakat  Indonesia. Sementara  itu,  alasan  mengapa  Partai  Golkar  masih  memiliki  suara kuat  didalam  setiap  pemilihan  umum,  dikarenakan  partai  ini merupakan  partai  tua  yang  memiliki  pengalaman  dan  managemen yang  baik,  ditambah  dengan  soliditas  kader  partai  golkar  yang
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 131 merata  di  tanah  air.  Banyaknya  kader  Partai  Golkar  yang  menjadi kepala  daerah  di  seluruh  daerah  Indonsia,  seperti:  di  Sumatera, Jawa,  Kalimantan  dan  Sulawesi,  menjadi  modal  penting  untuk meraup  suara  besar  pada  pemilu  2014.  Selain  keunggulan  yang disebutkan  diatas,  partai  golkar  juga  memiliki  sosok  pemimpin pengusaha  yang  memiliki  media  televisi.  Kekuatan  media  televisi yang dimiliki keluarga Abu Rizal  Bakrie, yaitu:  TV One dan ANTV, tidak  ragukan  lagi  mampu  menjaga  dan  menaikkan  citra  partai tersebut.
Kecenderungan  masyarakat  Indonesia  yang  lebih  menyukai figur tertentu untuk menjadi pemimpin, ketimbang melihat platform partai  tertentu,  membuat  partai-partai  yang  memiliki  publik  figur selalu  mendapatkan  suara  besar  dalam  setiap  pemilu  yang diselenggarakan  di  Indonesia.  Tokoh  atau  figur  yang  selama  ini dikenal  masyarakat,  seperti  Joko  Widodo  danMegawati  dari  PDI-P, Susilo  Bambang  Yudhoyono  dari  Partai  Demokrat,  Prabowo Subianto  dari  Gerindra,  Surya  Paloh  dari  Partai  Nasdem,  pada pemilu  2014  menjadi  faktor  yang  menentukan  dalam  Pemilu Legislatif 2014 yang lalu.
Dalam  Pilpres  yang  diselenggarakan  pada  tanggal  9  April tahun  2014  yang  lalu,  kemenangan  pasangan  Joko  Widodo-Jussuf Kalla  atas  pasangan  Prabowo  Subianto-Hatta  Radjasa  sebelumnya sudah  bisa  diprediksi  oleh  berbagai  pengamat  politik,  karena elektabilitas  Joko  Widodo  hingga  menjelang  pemilihan  presiden tidak  tergeserkan  oleh  calon  yang  lain.  Selain  faktor  UU  yang mengharuskan  seorang  calon  presiden  dan  wakil  presiden  diusung oleh partai politik yang meraih suara 20 persen kursi di DPR atau 25 persen  suara  secara  nasional,  faktor  elektabilitas  Joko  Widodo  yang begitu tinggi membuat tokoh yang lain sungkan untuk mencalonkan
132 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
diri  menjadi  presiden,  sehingga  pada  Pilpres  2014  yang  lalu  hanya menghasilkan dua calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
Bila dicermati, kemenangan Joko Widodo dalam Pilpres 2014 tidak  ubahnya  sebuah  “pukulan  telak”  bagi  tokoh  nasional  lainnya ditengah  apatisme  masyarakat   terhadap  perilaku  pemimpin  yang selama  ini  dianggap  feodal,  menyibukkan  diri  dengan  kepentingan diri  sendiri  dan  kelompoknya, serta  cenderung  mengedepankan arogansi  kekuasaan.  Joko  Widodo  dalam  kurun  dua  tahun  saja, semenjak  dirinya  terpilih  menjadi  Gubernur  Jakarta,  namanya melejit  di  pentas  perpolitikan  nasional.  Kondisi  ini  kemudian melahirkan  harapan,  bahwa  Indonesia  bisa  dipimpin  oleh  seorang presiden  yang  tidak  hanya  mampu  mengucapkan  janji,  tapi  bisa merealisasikan janji tersebut.
Jokowi  dianggap  berhasil  membangun  relasi  saling  percaya antar pemimpin dan masyarakatnya.  Perasaan positif  ini kemudian menjadi semacam resonansi yang menggerakkan masyarakat bukan saja menerima namun juga turut memenangkannya dalam pemilihan presiden tahun 2014.Model pendekatan yang digunakan oleh Jokowi dan tim sukses pemenangan Jokowi ini merupakan sebuah terobosan baru untuk meretas kemapanan perilaku elit politik selama ini yang hanya mengedepankan kepentingan dirinya dan kelompoknya.
Kemenangan  pasangan  Jokowi  padapemilihan  Gubernur Jakarta  menjadi  sebuah  indikator  bahwa  masyarakat  Indonesia merindukan  pemimpin  yang  berempati,  yaitu  pemimpin  yang mampu  menyelami  perasaan  rakyatnya,  dan  mampu  memenuhi keinginan rakyatnya.Situasi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa masyarakat  sudah  muak  terhadap  tatanan  feodalistik  dan  korup. Masyarakat  tidak  bisa  lagi  dibohongi  melalui  pencitraan  tapi  justru jauh dari kenyataan
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 133
Selain  faktor  di  atas,  terpilihnya  Jokowi  menjadi  presiden ketujuh  merupakan  jawaban  dari  masyarakat  bahwa  masyarakat tidak  butuh  lagi  spanduk  dan  slogan-slogan  lainnya  yang menyatakan  dirinya  cerdas,  pintar  atau  lain  sebagainya  yang  justru menunjukkan  kesombongannya,  tapi  justru  sebaliknya  masyarakat Indonesia  lebih  senang  kepada  sosok  yang  biasa-biasa  saja  yang tidak  suka  menunjukkan  kelebihannya  tetapi  kelebihan  dan kinerjanya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Adapun  sembilan  program  prioritas  pasangan  Presiden  dan Wakil  Presiden  terpilih  Joko  Widodo-Jussuf  Kalla  adalah  sebagai berikut: 36
1. Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji, dan kesejahteraan  PNS,  TNI  dan  Polri  secara  bertahap  selama  5 tahun.  Program  remunerasi  PNS  akan  dituntaskan  di  tingkat pusat dan diperluas sampai ke level daerah.
2. Mensejahterakan  desa  dengan  mengalokasikan  dana  desa  di mana  setiap  desa  rata-rata  Rp  1,4  miliar  dalam  bentuk program  bantuan  khusus  dan  menjadikan  Perangkat  Desa menjadi PNS secara bertahap.
3. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk  memberi  subsidi  Rp  1  juta  setiap  bulannya  untuk keluarga  pra-sejahtera,  sepanjang  pertumbuhan  ekonomi
Indonesia di atas 7%
4. Pendirian  Bank  Petani  dan  UMKM  serta  penguatan  Bulog serta perbaikan irigasi sawah
36 9  Program  Nyata  Jokowi-JK  Bila  Terpilih  Pada  Pilpres  2014,  liputan6.com, diakses pada tanggal 10 September 2014.
134 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
5. Perbaikan  5.000  pasar  tradisional  di  seluruh  Indonesia  dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengelolaan ikan.
6. Menurunkan  tingkat  pengangguran  dengan  menciptakan  10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Bantuan dana Rp 10 juta  per  tahun  untuk  UMKM/Koperasi.  Mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai  salah  satu  upaya  mempercepat  laju  pertumbuhan ekonomi.
7. Layanan  kesehatan  gratis  rawat  jalan/rawat  inap  dengan Kartu Indonesia Sehat, 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat.
8. Membantu  meningkatkan  mutu  pendidikan  pesantren  guna meningkatkan  kualitas  pendidikan  nasional.  Meningkatkan kesejahteraan  guru-guru  pesantren  sebagai  bagian  dari komponen pendidik bangsa.
9. Mewujudkan  pendidikan  bagi  seluruh  warga  negara termasuk  petani,  nelayan,  buruh,  termasuk  difabel  dan elemen  masyarakat  lain  melalui  Kartu  Indonesia  Pintar.
Menyediakan  fasilitas  pendidikan  yang  baik  dengan  target partisipasi  100%  untuk  SD,  dan  95%  untuk  tingkat  SLTP; mewujudkan kurikulum berkualitas;  menjamin kesejahteraan guru  dan  meningkatkan  tunjangan  bagi  para  guru. Meningkatkan  kualitas  guru  dengan  melanjutkan  program Sertifikasi guru.
Sembilan  program  realistis  yang  ditawarkan  Jokowi  kepada masyarakat  Indonesia  setelah  terpilihnya  dia  menjadi  presiden ketujuh RI sangat dinantikan realisasinya oleh masyarakat Indonesia. Dikarenakan  Indonesia  membutuhkan  percepat  ekonomi  sehingga
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 135 memiliki  daya  saing  yang  tinggi  terhadap  negara-negara  lain. Menurut Jokowi, Karena Globalisasi merupakan realitas kehidupan, maka  antara  kebijakan  ekonomi  dan  pasar  bebas  harus  sejalan dengan  arus  globalisasi.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang diungkapkan oleh Thomas L. Friedman dalam bukunya The World Is Flat berdikari  dan  kemandirian  ekonomi,  tidak  boleh  mengabaikan globalisasi dan pasar bebas, karena adaptasi dalam globalisasi dapat menopang suatu perekonomian bangsa.
Naik  turunnya  perolehan  suara  suatu  partai  politik menunjukkan  bahwa  partai  politik  belum  mewakili  kepentingan rakyat  banyak.  Selain  soal  apatisme  masyarakat  terhadap  kinerja partai  politik  selama  ini.  Apalagi  kemudian  diperburuk  pelbagai skandal  korupsi.  Munculnya  partai  politik  baru  seperti  PKPI  dan PBB  padaPemilu  2014,    tidak  membawa  perubahan  signifikan sebagaimana  yang  dikehendaki  masyarakat.  Kecuali  partai  Nasdem yang  berhasil  meraih  suara  sebanyak  6,72  persen  atau  35  kursi anggota  DPR  diprediksi  dapat  bersaing  dengan  partai  lama  sebab partai  Nasdem  mendapat  dukungan  media  massa  yang  aktif mensosialisasikan eksistensi partainya di televisi.

## H. Peluang Partai Politik Islam pasca Pemilu 2014
Tahun  2014  menjadi  pertaruhan  partai  politik  Islam  dalam menarik simpati masyarakat. Dalam sejarah Pemilu Indonesia, partai politik  Islam  yang  pernah  memperoleh  suara  yang  cukup  berarti dalam  perpolitikan  Indonesia  adalah  partai  Masyumi  dengan menguasai  20,9  persen  suara  dan  menang  di  10  dari  15  daerah pemilihan,  termasuk Jakarta  Raya , Jawa  Barat , Sumatera  Selatan , Sumatera  Barat , Sumatera  Utara , Kalimantan  Barat , Kalimantan Selatan , Sulawesi Tenggara Selatan , dan Maluku .
136 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
Perjalanan  politik  Masyumi,  sejak  didirikan  pada  tanggal  7 Nopember 1945 sampai dibubarkan pada tahun 1960, penuh dengan dinamika,  baik  di  dalam  internal  Masyumi  sendiri  maupun  ketika berhubungan  dengan  partai  politik  dan  Presiden  Sukarno. Hubungan  Masyumi  dengan  Presiden  Sukarno  yang  pernah mengalami hubungan  yang harmonis, terutama pada masa revolusi juga pernah mengalami pergeseran hingga menjurus kepada konflik. Konflik  antara  Sukarno  dengan  Masyumi  semakin  tajam,  terutama sejak adanya keinginan Sukarno mengubur partai politik pada bulan Oktober 1956, dan Konsepsi Presiden pada tahun 1957.
Konflik  Masyumi  dengan  Presiden  Sukarno  ditenggarai disebabkan  beberapa  hal. Pertama ,  masalah  kedudukan  dan kekuasaan  dalam  pemerintahan.  Kedudukan  dan  kekuasaan Masyumi  dalam  pemerintahan  sangat  besar  pada  masa  Demokrasi Parlementer,  sementara  pengaruh  dan  kekuasaan  Presiden  Sukarno sangat  kecil.  Mengingat  kedudukan  seperti  itu,  maka  Presiden Sukarno ingin merebut kedudukan itu, dan terlibat secara langsung dalam pemerintahan.  Sebab kedua , adanya perbedaan yang prinsipil mengenai demokrasi. Sukarno menginginkan Demokrasi Terpimpin, sementara Masyumi menolak dan menentang Demokrasi Terpimpin. Sebab ketiga ,  adanya  perbedaan  ideologi.  Presiden  Sukarno menggalang kerjasama dengan PKI yang berhaluan
komunis.Sementara  itu,  Partai  Masyumi  mempunyai  ideologi  Islam yang  tidak  mau  bekerjasama  dengan  PKI,  dan  sangat  keras menentang komunisme. 37
37 Insan  Fahmi  Siregar,  “Partai  Masyumi:  Pembentukan,  Perkembangan,  dan
Pembubarannya
1945-1960”, Thesis, Pdf. Diambil dari http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=72069&lokasi=lokal , 2003.
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 137
Usaha  Sukarno  untuk  menyingkirkan  Masyumi  dilakukan dengan  dua  pendekatan.  Pertama,  pendekatan  politik,  dengan  cara mengurangi  dan  menghilangkan  peran  politik  Masyumi  dalam pemerintahan  dan  legislatif.  Kedua,  pendekatan  hukum,  dengan membuat  beberapa  peraturan  yang  menjurus  kepada  pembubaran Partai  Masyumi.  Pada  tahun  1960,  partai  Masyumi  akhirnya  resmi dibubarkan  oleh  presiden  Soekarno  dikarenakan  tokoh-tokohnya dicurigai  terlibat  dalam  gerakan  pemberontakan  terhadap pemerintah.
Pada  Pemilu  tahun  1999,  setelah  tumbangnya  rezim  Suharto, partai-partai politik Islam mulai bermunculan, termasuk juga partai bulan  bintang  yang  mengatasnamakan  bahwa  partai  bulan  bintang lahir  dibidani  oleh  orang-orang  Masyumi.  Salah  satu  faktor bermunculannya  partai  politik  Islam  adalah  lahirnya  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  1999  tentang  Partai  Politik  di  Era  Presiden B.J.  Habibie.  Dari  48  partai  politik  peserta  Pemilu  1999,  delapan  di antaranya adalah partai politik Islam.
Hasil  Pemilu  tahun  1999,  menunjukkan  bahwa  perolehan partai  politik  Islam  sangatlah  kecil  jika  dibandingkan  dengan perolehan suara partai politik yang berideologikan nasionalis. Partai Persatuan Pembangunan yang telah berumur 40 tahun lebih, 38 hanya memperoleh  58  kursi  DPR  atau  12,6  persen  dari  462  kursi  yang diperebutkan  di  DPR.  Partai  Bulan  Bintang  memperoleh  13  kursi atau  2  persen,  Partai  Keadilan  memperoleh  7  kursi  atau  1,5  persen. Partai Nahdlatul Ummah memperoleh 5 kursi atau 1 persen, serta 3 partai Islam lainnya hanya memperoleh 1 kursi masing-masing, yaitu
38 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia . Pada saat  pendeklarasiannya  tanggal 5  Januari1973 partai  ini  merupakan  hasil  gabungan  dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi
138 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
Partai  Kebangkitan  Ummat,  Partai  Syarikat  Islam  serta  Partai Masyumi sehingga berjumlah 3 kursi atau 0,64 persen.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa  dan Partai Amanat Nasional  yang  berbasiskan  massa  Islam,  memperoleh  kursi  yang juga  tidak  begitu  besar,  yaitu  memperoleh  51  kursi  atau  11  persen dan  Partai  Amanat  Nasional  memperoleh  34  kursi  atau  7,36 persen.Sehingga  secara  keseluruhan,  total  perolehan  kursi  partai Islam dan partai barbasis massa Islam pada pemilu 1999 adalah 171 kursi atau sekitar 38persen.
Perbedaan  suara  partai  politik  Islam  pada  pemilu  1955  yang meraih  suara  keseluruhan  45,13  persen  dan  Pemilu  tahun  1999 sebesar 18,6 persen, maka dapat dikatakan bahwa dukungan pemilih terhadap  partai  politik  Islam  dalam  pemilu  tahun  1999  mulai berkurang. Walaupun hasil perolehan suara partai politik Islam dan partai  politik  berbasis  massa  Islam  pada  Pemilu  1999  digabungkan, hasilnya tetap menurun, yaitu sekitar 8,13 persen suara berkurang.
Hasil gemilang partai politik Islam pada Pemilu 1955 di mana hampir  mendapatkan  46  persen  suara,  sulit  terulang  lagi  dalam pemilu  di  era  reformasi,  karena  banyaknya  perubahan  dan pergeseran yang dialami partai politik Islam pada masa masa rezim Suharto.  Hal  itu  dikarenakan  Suharto  pernah  memberlakukan pemaksaan  terhadap  ideologi  Pancasila  sebagai  Ideologi  tunggal pada  tahun  1984.  Pada  gilirannya,  partai-partai  politik  Islam  mulai pecah  dan  berbeda  pendapat  terhadap  gagasan  tersebut.  Sebagian kalangan  Islam  ada  yang  menerima,  dan  sebagiannya  banyak  yang menolak.  Akibatnya,  orang-orang  muslim  banyak  yang  apatis terhadap pemilihan.
Disisi  lain,  kemenangan  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilu 1999 dan 2014, menunjukan bahwa
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 139 partai  ini  berhasil  mengambil  simpati  masyarakat  setelah sebelumnya  partai  ini  mendapat  tekanan  yang  sangat  kuat  dari pemerintahan  Suharto.  Pada  tahun  1993,  Suharto  melihat  bahwa Megawati  merupakan  ancaman  masa  depan  bagi  kekuasaannya. Megawati  yang  terpilih  sebagi  ketua  Partai  Demokrasi  Indonesia dalam  kongres  di  Surabaya  tahun  1993,  dipaksa  untuk  melepaskan jabatannya  oleh  Suharto.  Namun,  pada  era  reformasi,  pada  tahun 1998  Megawati  mendirikan  partai  politik  tandingan,  yaitu  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memenangkan pemilu tahun 1999.
Secara  keseluruhan,  dari  total  24  partai  politik  yang  menjadi peserta  pada  Pemilu  2004,  ada  tujuh  partai  politik  Islam  dan  partai berbasis massa Islam yang ikut dalam pemilihan umum. Tujuh partai politik tersebut adalah: 39
No Partai Suara % Kursi di DPR 1 Partai Kebangkitan Bangsa 11.989.564 10,6 52 2 Partai Persatuan Pembangunan 9.248.764 8,2 58 3 Partai Keadilan Sejahtera 8.325.020 7,3 45 4 Partai Amanat Nasional 7.303.324 6,4 53 5 Partai Bulan Bintang 2.970.487 2,6 11 6 Partai Bintang Reformasi 2.764.998 2,4 14 7 Partai  Nahdhatul  Umat Indonesia 895.610 0,8 2
39 Rekapitulasi suara, Komisi Pemilihan Umum Indonesia, tahun 2004
140 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
Apabila  jumlah  tersebut  ditotal  secara  keseluruhan,  maka perolehan suara partai politik Islam dan partai politik berbasis massa Islam  pada  pemilihan  umum  2004  adalah  sekitar  38  persen  suara. Pada  pemilu  2004,  Partai  Keadilan  Sejahtera yang  sebelumnya  pada pemilu 1999 tidak begitu mendapatkan suara yang cukup signifikan, namun  pada  pemilu  kali  ini,  masuk  kedalam  partai  politik  Islam yang  cukup  diperhitungkan  dengan  perolehan  kursi  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  sebanyak  45  kursi.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  Partai  Keadilan  Sejahtera  bisa  menjadi  representasi  dari keinginan  masyarakat,  yang  ingin  melihat  partai  politik  Islam  yang santun dan bersih.
Sementara  itu,  pada  Pemilu  tahun  2009,  terdapat  sembilan partai politik Islam dan partai politik berbasis massa Islam. Hasilnya adalah,  hanya  empat  partai  politik  Islam  dan  partai  politik  berbasis masa  Islam  yang  berhasil  merebut  kursi  di  Dewan  Perwakilan Rakyat.  Yang  menarik  untuk  dicermati  adalah,  grafik  perolehan suara Partai Keadilan  Sejahtera yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada pemilu 1999, perolehan suara Partai Keadilan sebanyak 1,4 persen atau 7 kursi.
Pada  pemilihan  umum  2004  grafik  perolehan  suara  Partai Keadilan  Sejahtera  semakin  meningkat  menjadi  7,3  persen  atau  45 kursi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Pada  pemilu  tahun  2009, perolehan  Partai  Keadilan  Sejahtera  sedikit  meningkat  menjadi  7,88 persen  atau  57  kursi  dari  560  kursi  yang  diperebutkan  di  Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun perolehan suara partai politik Islam dan berbasis  massa  Islam  pada  pemilu  tahun  2009  adalah  sebagai berikut: 40
40 Komisi Pemilihan Umum Indonesia, tahun 2009
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 141 No Partai Suara % Kursi di DPR 1 Partai Keadilan Sejahtera 8.206.955 7,88 57 2 Partai Amanat Nasional 6.254.580 6,01 46 3 Partai Persatuan Pembangunan 5.533.214 5,32 37 4 Partai Kebangkitan Bangsa 5.146.122 4,94 28
Melihat perjalanan Pemilu ke Pemilu yang diikuti oleh partai politik  Islam  dan  berbasis  massa  Islam  dari  tahun  1955  sampai dengan tahun 2014, hanya pada tahun 1955 partai politik Islam yang mendapatkan  hasil  yang  sangat  signifikan,  yaitu  Majelis  Syura Muslimin  Indonesia  (Masyumi)  yang  memperoleh  suara  sebanyak 20,9  persen.  Apabila  peroleh  suara  Partai  Masyumi  dan  Nahdhatul Ulama pada tahun 1955 digabungkan, maka perolehan kedua partai Islam  tersebut  melebihi  perolehan  suara  dari  tujuh  partai  politik Islam yang ikut dalam pemilu 2004. Artinya, dari 100 persen pemilih yang  ikut  pemilihan  umum  di  Indonesia,  dari  tahun  1955  hingga 2004,  sekitar  37  hingga  45  persen  dari  pemilih  tersebut  memilih partai  Islam  dan  sisanya  sekitar  55  persen  memilih  partai  non- Islam. 41
Namun,  pada  Pemilu  tahun  2009,  suara  pemilih  partai  Islam yang  sekitar  38  persen  tersebut  turun  menjadi  24  persen  suara.  Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku pemilih pada tahun 2009 sudah
41 Hasil  Pemilihan  Umum  1955  jumlah  suara  partai  politik  Islam  secara  keseluruhan adalah  45,13  %  sedangkan  pada  pemilihan  umum  tahun  1999  adalah  sekitar  38  persen suara. Lihat www.kpu.go.id.
142 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
semakin berubah atau dengan kata lain, pemilih Indonesia tidak lagi begitu  melihat  kepada  suatu  ideologi  partai,  walaupun  masih  ada, tapi  jumlah  itu  sedikit.  Pemilih  lebih  cenderung  melihat  apakah partai  tersebut  bersih  dari  praktik  korupsi  dan  dapat  membawa Indonesia  ke  arah  lebih  baik  atau  tidak?  Selain  itu,  faktor  figur pimpinan  partai,  seperti  Megawati  di  PDI-P  dan  Susilo  Bambang Yudhoyono  di  Partai  Demokrat,  menjadi  alasan  kuat  mengapa masyarakat memilih partai tersebut.
Pada  pemilihan  umum  tahun  2014,  perolehan  suara  partai- partai  berhaluan  Islam  ternyata  justeru  lebih  menyedihkan.  Hanya Partai  Kebangkitan  Bangsa  yang  mampu  meraih  suara  signifikans yaitu  9,04  persen  atau  47  kursi  anggota  DPR.  hal  ini  dikarenakan berbagai  alasan.  Alasan  yang  pertama  adalah  partai  Islam  yang paling dominan dalam pemilu 2009 adalah Partai Keadilan Sejahtera. Namun  Partai  Keadilan  Sejahtera  yang  selalu  mengkampanyekan partai  Islam  yang  bersih  ini  menjelang  pemilu  2014  dirundung masalah korupsi, hal ini yang membuat pemilih mulai meninggalkan partai  Islam.  Yang  kedua  adalah,  adanya  tokoh  partai  politik  Islam yang  menjadi  pejabat  publik  hidup  dalam  keadaan  mewah,  seperti memiliki aset di berbagai daerah di Indonesia dan selain itu mereka memiliki istri lebih dari satu. Secara kasat mata, perilaku seperti itu akan  membuat  masyarakat  antipati  terhadap  partai  Islam,  apalagi masyarakat  Indonesia  nampaknya  tidak  begitu  suka  dengan poligami,  khususnya  kepada  mereka  yang  menjadi  pejabat  pubik yang digaji dari pajak rakyat.
Adapun  hasil  perolehan  suara  partai  politik  berideologikan Islam yang ikut dalam pemilu 2014 adalah sebagai berikut :
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 143 No Nama Partai % Kursi di DPR 1 PKB 9,04 % 47 2 PKS 6,79 % 40 3 PAN 7,57 % 49 4 PPP 6,53 % 39 5 PBB 1,46 % -
Dari  560  kursi  yang  tersedia  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Partai politik berideologikan Islam hanya meraih sebanyak 175 kursi anggota  DPR.  Apabila  dibandingkan  dengan  raihan  kursi  partai politik berideologikan nasionalis, maka kursi  itu masih sangat jauh. Kecilnya  perolehan  suara  partai  yang  berideologikan  Islam  pada pemilu tahun 2014 sebenarnya bisa diatasi apabila partai-partai Islam yang  lain  mulai  berbenah  dan  mencari  figur  yang  lebih  akseptable masyarakat,  sehingga  menurunnya  perolehan  kursi  Partai  Keadilan Sejahtera  bisa  dimanfaatkan  oleh  partai  politik  Islam  yang  lainnya. Partai  Keadilan  Sejahtera  yang  pada  tahun  2009  lalu  memperoleh kursi sebanyak 57, pada pemilu tahun 2014 ini hanya memperoleh 40 kursi. 42
Sedikitnya perolehan kursi Partai politik berideologikan Islam pada tahun 2014 harus dapat direbut kembali pada pemilu 2019. Jika tidak, maka partai politik Islam akan semakin ditinggalkan oleh para pemilihnya.  Namun  satu  hal  yang  terpenting  adalah  bagaimana partai-partai Islam menyiapkan seorang pemimpin yang kharismatik dan  dan  akseptable  dan  perbuatannya  sesuai  dengan  tuntunan Alqur’an dan sunnah Rasulullah SAW, selain juga management yang baik,  sehingga  mampu  membawa  bangsa  Indonesia  ke  arah  yang lebih  baik.  Karena  mayaoritas  penduduk  Indonesia  adalah  Muslim,
42 Media  Center  KPU  (24  Juli  2009) berdasarkan  Hasil  Rekapitulasi  Nasional  Pilpres 2009 (22-23 Juli 2009).
144 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
maka  peluang  untuk  merebut  hati  pemilih  dari  kalangan  muslim tetaplah terbuka lebar bagi partai politik berideologikan Islam.

## I. Simpulan
Pasca  pemilu  legislatif  dan  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden 2014, masyarakat Indonesia berharap bahwa pemerintahan yang  terbentuk  adalah  dari  orang-orang  yang  terbaik  yang  peduli terhadap  masa  depan  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Keinginan ini  tentunya  bisa  menjadi  kenyataan  apabila  presiden  terpilih  Joko Widodo dapat merealisasikan janji-janji politiknya selama kampanya pemilihan  presiden  kemarin.Partai  PDI  P  yang  dalam  kurun  waktu 10  tahun  selalu  berada  diluar  pemerintahan  pada  pemilu  2014  ini mendapatkan hasil yang manis dengan terpilihnya kader dari PDI P sebagai  presiden  ketujuh  Republik  Indoesia  selain  juga  menjadi partai  pemenang  pada  pemilihan  umum  legislatif  2014  yang lalu.Sikap  konsistensi  PDI  P  yang  mengambil  sikap  oposisi  diluar pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  selama  10  tahun,  juga dikarenakan faktor kader PDI P yang menjadi pemimpin di berbagai daerah  seperti  Gubernur  Jawa  Tengah  Ganjar  Pranowo,  Tri Rismaharini  wali  kota  Surabaya  dan  Joko  Widodo  yang  terpilih sebagai  Gubernur  Jakarta  yang  semuanya  mendapatkan  penilaian positif  dari  masyarakat  tentunya  menjadi  salah  satu  alasan  kuat bahwa  PDI-P  adalah  partai  bersih  yang  pro  rakyat,  sehingga  dapat dipercaya  oleh  masyarakat  dalam  memimpin  bangsa  Indonesia  di tahun 2014.
Selain alasan di atas, faktor Joko Widodo yang ditetapkan oleh PDI-P  sebagai  Calon  Presiden  2014,  juga  merupakan  faktor  penting meningkatnya  suara  partai  tersebut  pada  pileg  2014.  Setelah terpilihnya Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta, nama Joko
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 145
Widodo semakin melejit di tingkat nasional. Bahkan dalam berbagai survei  penyaringan  calon  presiden,  elektabilitas  Gubernur  DKI tersebut  dari  tahun  2013  hingga  2014,  tidak  ada  satupun  tokoh nasional yang mampu menyainginya.
Dengan terpilihnya Joko Widodo menjadi Presiden RI ketujuh pada  pilpres  2014  kemaren,  mengindikasikan  bahwa  masyarakat Indonesia  menginginkan  pemimpin  yang  biasa  biasa  saja,  tapi berkerja  secara  nyata  dan  dapat  dirasakan  hasilnya  oleh  seluruh masyarakat  Indonesia.  Namun,  satu  hal  yang  menarik,  kalahnya Prabowo  Subianto  pada  pilpres  2014  yang  lalu  menyisakan pertanyaan  yang  penting,  apakah  koalisi  yang  dibangun  oleh Prabowo dan kawan-kawan dapat mengontrol kebijkan Jokowi atau hanya  justru  mereka  berusaha  mencari-cari  kesalaanh  dan mengggulingkan Jokowi dari kursi Presiden.
Koalisi  Indonesia  hebat  yang  dimotori  oleh  Jokowi sepenuhnya  belum  merefresentasikan  parlemen  yang  kuat  di  DPR, sehingga  dalam  setiap  kebijakannya  Jokowi  harus  ekstra waspadakarena suaranya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang  tidak  mendukung  Jokowi.  Karena  apabila  salah,  bukan  tidak mungkin  anggota  DPR  akan  memakzulkan  Jokowi  dari  kursi presiden  seperti  apa  yang  terjadi  pada  masa  KH.  Abdurrahman Wahid. Namun, Jokowi masih memiliki peluang besar untuk menata bangsa  Indoensia  menuju  bangsa  yang  sejahtera  dan  bermartabat dengan  merealisasikan  program-programnya  yang  pro  rakyat  dan pro  pembangunan,  tetapi  disamping  itu  juga  dia  harus    merangkul partai-partai  politik  yang  ada  dalam  Koalisi  Merah  Putih  yang dipimpin oleh Prabowo Subianto untuk lebih memperkuat kekuatan Jokowi di parlemen. Hal itu memungkinkan, karena dua sampai tiga partai  politik  tertarik  untuk  bergabung  bersama  Jokowi  dalam
146 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
Koalisi Indonesia Hebat.
Peluang  partai  politik  Islam  seperti  partai  Kebangkitan Bangsa  yang  sempat  mengejutkan  beberapa  lembaga  survei,  pada pemilu  2014  yang  lalu  memperoleh  suara  yang  cukup  besar,  pada pemilu  yang akan datang diharapkan tetap terjaga suaranya bahkan diharapkan  lebih  meningkat  seperti  yang  pernah  dilakukan  partai masyumi  pada  awal-awal  kemerdekan  Indonesia  dengan  catatan selalu  memperhatikan  aspirasi  masyarakat  bawah.  Artinya, walaupun pada pemilihan legislatif 2014 yang lalu tidak ada satupun partai  politik  Islam  yang  meraih  suara  besar  atau  tiga  besar,  tetapi partai  politik  Islam  masih  bisa  menjadi  penyeimbang  pemerintah untuk selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro  rakyat.  Selain  itu  pula,  partai  politik  harus  bersih  dari  kader- kadernya  yang  melakukan  praktik  korupsi.  Apabila  ini  dilakukan, maka  pada  pemilu  tahun  2019  kemungkinan  partai  politik  Islam dapat meraih suara yang signifikan.
Koalisi  poros  tengah  atau  koalisi  partai  Islam  yang  berhasil mengantarkan  Amin  Rais  dari  Partai  Amanat  Nasional  menjadi ketua  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dan  Abdurrahman  Wahid sebagai  presiden  Indonesia  ke-4  pada  tahun  1999,  membuktikan bahwa Partai Islam di Indonesia masih menyimpan kekuataan untuk memenangkan  pemilihan  presiden.  Karena  bagaimanapun  agama Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh 85 persen penduduk Indonesia.
Kiki Mikail Pemilu dan Partai Politik di Indonesia … │ 147

## Daftar Pustaka
Asyari,  Suaidi. Nalar  Politik  NU  dan  Muhammadiyah ,  Yogyakarta: LKiS, 2009.
Barton, Greg. The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid . Jakarta: LKiS, 2002.
Chandra,  Siddharth  and  Douglas  Kammen.  "Generating  Reforms and  Reforming  Generations:  Military  Politics  in  Indonesia’s Transition to Democracy." World Politics , Vol. 55, No. 1 (2002).
Conceicao,  J.F. Indonesia's Six Years of Living Dangerously . Singapore:
Horizon Books, 2005.
Habibie,  Bacharuddin  Jusuf. Detik-Detik  yang  Menentukan. Jakarta: THC Mandiri, 2006.
Marijan,  Kacung. Sistem  Politik  Indonesia:  Konsolidasi  Demokrasi  Paska Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Ricklefs,  M.C. Sejarah  Indonesia  Modern,  1200-2008. Jakarta:  Serambi, 2008.
Suryadinata, Leo. Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia. Jakarta:
LP3ES, 2002.
Zainuddin, HM. Jokowi, dari Jualan Kursi hingga Dua Kali Mendapatkan
Kursi. Jakarta: Ufuk Press, 2012. Insan Fahmi Siregar. “Partai Masyumi: Pembentukan, Perkembangan,  dan  Pembubarannya,  1945-1960”, Thesis. UI, 2003. Pdf.

## Website
“Anas  Resmi  Tersangka  Kasus  Suap”,  Jum’at  22  Pebruari  2012, www.tempo.com.
“Angelina  Dimasukkan  ke  Rumah  Tahanan  KPK”,  28  April  2012, kompas.com.
“KPK  Tetapkan  Andi  Mallarangeng  Tersangka  Hambalang”,  Kamis
6 Desember 2012, www. kompas.com.
“LSI:  Elektabilitas  Partai  Demokrat  Terus  Turun,  Demokrat  Bakal Jadi  Parpol  Papan  Tengah”,  Minggu  24  November  2013, www.kompas.com .
“PDI  Perjuangan  Partai  Politik  Elektabilitas  Tertinggi  per  Februari 2014”, Minggu 16 Maret 2014, Tribunnews.com.
“SBY  Bersedia  jadi  Ketua  Umum  Partai  Demokrat”, Sabtu  30  Maret
2013, Tempo.com.