Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal. 231-236| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5057.231-236

## PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK GEDUNG MALL ATAS KERUSAKAN GEDUNG HINGGA PENGUNJUNG MALL MENINGGAL DUNIA
Eka Andrean Ramadhan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia andreansrama15@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  Peraturan  Pertanggungjawaban  pidana  pemilik gedung mall atas kerusakan gedung yang menyebabkan pengunjung mall  meninggal dunia dan sanksi pidana yang menjerat  pemilik  bangunan  gedung  mall.  Metode  penelitian  dipakai  ialah  penelitian  hukum  normatif,  kajian penulisan ini berdasar bahan hukum serta literatur, yang menjadi tahapan dalam mendapatkan aturan ataupun norma hukum. Analisis bahan hukum adalah analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban  pemilik  gedung  telah  tercantum  dalam  kitab  undang-undang  hukum  perdata  dimana  pemilik harus bertanggung jawab apabila gedung runtuh mengakibatkan orang menjadi korban, sehingga  harus melakukan perawatan dan pemeliharaan gedung agar tidak ada kerusakan yang menyebabkan runtuhnya gedung mall. Kata Kunci: Bangunan Gedung, Pemilik, Tanggung Jawab .

## Abstract
This study aims to analyze and describe the regulations for criminal liability of mall building owners for building damage  that  causes  mall  visitors  to  die  and  criminal  sanctions  that  ensnare  mall  building  owners.  The  research method used is normative legal research, this writing study is based on legal materials and literature, which are the stages  in  obtaining  legal  rules  or  norms.  The  analysis  of  legal  materials  is  a  descriptive-analytical  analysis.  The results of the study indicate that the responsibility of building owners has been listed in the civil law code where the owner  must  be  responsible  if  the  building  collapses  causing  people  to  become  victims,  so  they  must  carry  out maintenance  and  maintenance  of  the  building  so  that  there  is  no  damage  that  causes  the  collapse  of  the  mall building.
Keywords: Building, Owner, Responsibility.

## I. PENDAHULUAN
Pada masa pembangunan dewasa ini, perkembangan serta kemajuan masyarakat memunculkan pengaruh besar  atas  hukum  yang  berkembang  di  Indonesia  karena  menuntut  harus  adanya  aturan  aturan  yang mengatur tentang bangunan di Indonesia. membahas tentang bangunan, di mana bangunan gedung secara khusus  diatur  dalam  UU  Nomor  mengenai  Bangunan  Gedung,  dimana  memiliki  tujuan  yang  sangat penting  karena  peraturan  tersebut  mengatur  tentang  fungsi,  persyaratan,  penyelenggaraan,  peran masyarakat, serta pembinaan. Bangunan yang ada di Indonesia tentunya tak lepas dari pelbagai peristiwa yang terlebih dahulu bisa terduga serta tak terduga.
Tentunya terjadi pula peristiwa tak terduga, semisal kerusakan atau runtuh pada bagian bangunan Gedung  mall,  perkantoran  dan  bangunan  yang  sudah  lama.  Seperti  yang  baru  ini  terjadi  pada  Sabtu, tanggal  21  agustus  2021  sore  Atap  Margo  City  Mall  tiba-tiba  ambruk.  Di  media  sosial  ramai  beredar rekaman  kondisi  reruntuhan  sejumlah  bagian  mal  itu.  Kepala  Polres  Kota  Depok,  Kombes  Pol  Imran Edwin  Siregar  mengatakan  bahwasanya  insiden  ini  terjadi  sekitar  pukul  16.30  WIB.  Penyebabnya dikarenakan  beban  lift  barang  yang  tak  mampu  ditopang  oleh  bangunan  dan  menyebabkan  terjun  dari lantai  tiga  menuju  lantai  satu  mal.  Korban  luka  yang  dideritanya  sejumlah  11  orang,  yang  terdiri  dari satpam, pegawai, serta pengunjung.
Perlu  dipahami  bersama  bahwa  penetapan  pihak  mana  yang  bertanggung  jawab  terkait  dengan
runtuhnya  bagian  gedung  atau  struktur  bangunan  sangatlah  sulit  ditentukan.  Hal  ini  disebabkan  oleh banyaknya  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  konstruksi  sebuah  gedung  atau  bangunan.  Secara  umum dalam hukum perdata, pihak yang mengalami kerugian bisa mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasar hukum  perjanjian,  hukum  perbuatan  melawan  hukum  dan  memperhatikan  ketentuan  yang  mengatur pembatasan tanggung jawab (Saputri, 2020).
Oleh  karena  penentuan  penyebab  runtuhnya  bangunan  harus  diselidiki  dengan  mendalam,  jika penyebab  runtuhnya  sebuah  bangunan  disebabkan  oleh  kesalahan  konstruksi  karena  standar  keamanan dan keselamatan tak terpenuhi oleh penyelenggaraan jasa konstruksi, maka penyelenggara jasa konstruksi menjadi pihak yang bertanggung jawab. Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi mengatakan bahwasanya pengguna ataupun penyedia jasa konstruksi menjadi pihak yang bertanggungjawab  apabila  standar  keamanan,  keselamatan,  kesehatan,  dan  keberlanjutan  tak  terpenuhi oleh penyelenggara jasa konstruksi.
Sementara  itu,  pemilik  gedung  menjadi  pihak  yang  bertanggung  jawab  jika  terjadi  kelalaian dalam  pemeliharaannya  hingga  menyebabkan  robohnya  bangunan  gedung  seperti  yang  tertuang  dalam Pasal 1369 KUHPerdata. Saat ini keselamatan dan kenyaman pengunjung gedung mall menjadi hal yang sangat kurang diperhatikan dalam pusat perbelanjaan, dimana pusat perbelanjaan adalah salah satu tempat bergeraknya pasar bebas atau roda perekonomian nasional. Kebanyakan masalah yang sering timbul pada pusat  perbelanjaan  adalah  fasilitas  gedung  yang  kurang  layak  baik  masyarakat,  sehingga  mengharuskan pihak pengelola pusat perbelanjaan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 mengenai bangunan gedung.
Mengenai teknis perawatan dan pemeriksaan bangunan dan gedung tersebut diatur dalam Permen PU No. 24/PRT/M/2008 mengenai Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung dan Standar Pelayananan Masyarakat Pusat Perbelanjaan tersebut. Permasalahan tersebut makin terasa sangat penting karena  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  produsen  (product)  maka  konsumen  atau  pengunjung  gedung mall  dianggap  harus  mendapatkan  perhatian  lebih.  Perihal  ini  sebagaimana  makin  meningkatnya perlindungan  atas  hak-hak  yang  diperoleh  konsumen  sesuai  dengan  pasal  4 huruf  a  UU  Nomor  8  tahun 1999  mengenai  Perlindungan  Konsumen,  mengatakan  bahwasanya  konsumen  mempunyai  hak  atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Tujuannya adalah guna mewujudkan rasa aman bagi konsumen dalam pemenuhan hajat hidupnya.
Berangkat  dari  permasalahan  hukum  di  atas,  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  pengembangan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  mengenai  pertanggungjawaban  atas  kerusakan  bangunan gedung.  Tulisan  ini  ditujukan  untuk  menjawab  permasalahan-permasalahan  hukum  di  atas  dengan mengkaji peraturan perundangan yang hingga kini berlaku di Indonesia. Beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat yaitu sebagai berikut.
Pertama, penelitian yang dilakukan  oleh (Dhani, 2018) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Fasilitas Pengunjung Pusat Perbelanjaan”  menyatakan bahwa    saat ini keselamatan dan  kenyamanan  pengunjung  pusat  perbelanjaan  menjadi  hal  yang  sangat  kurang  diperhatikan  dalam pusat  perbelanjaan,  dimana  pusat  perbelanjaan  adalah  salah  satu  tempat  bergeraknya  pasar  bebas  atau roda  perekonomian  nasional.  Kebanyakan  masalah  yang  sering  timbul  pada  pusat  perbelanjaan  adalah fasilitas  gedung  yang  kurang  layak  baik  masyarakat,  sehingga  mengharuskan  pihak  pengelola  pusat perbelanjaan  untuk  memenuhi  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.  28  tentang Bangunan Gedung.
Kedua, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Indra,  2016) dengan  judul  “Analisis  Efektivitas Manajemen Pemeliharaan Gedung dengan Studi Kasus Mall Meulaboh” berpendapat atas kasus gedung mall  yang  menelan  korban  menyatakan  bahwa  pemeliharan  bangunan  adalah  sangat  penting  dan  perlu setelah  bangunan  tersebut  selesai  dibangun  dan  dipergunakan.  Pemeliharaan  ini  akan  membuat  umur bangunan  tersebut  menjadi  lebih  panjang,  ditinjau  dari  aspek:  kekuatan,  keamanan,  dan  penampilan ( performance ) bangunan.
Ketiga, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Pinakunary,  2021) dengan  judul  “Tanggung  Jawab Kegagalan    Bangunan”    menyatakan  bahwa    selain  mengganti  atau  memperbaiki  kegagalan  bangunan, Pengguna  Jasa  dan?atau  Penyedia  Jasa  juga  wajib  memberikan    ganti  rugi  apabila  terjadi  kegagalan
bangunan.  Ganti  rugi  ditetapkan  oleh  pihak  yang  berwenang  berdasarkan  laporan  penilai  ahli. Berdasarkan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan ganti rugi.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  karya  ilmiah,  tentunya  mempergunakan  suatu  metode  guna  mengkaji  sebuah  permasalahan,  tak benar  sebuah  karya  ilmiah  hanya  dilandasi  penafsiran  semata.  Karenanya,  kebenaran  yang  diungkap dalam  riset  sifatnya  sistematis,  metodologis,  serta  konsisten,  melalui  analisis  ataupun  konstruksi (Soekanto & Mamudji, 2003) . Riset dapat dimaknai sebagai pencarian ulang, yang mana mempunyai nilai edukatif. Karenanya tiap  riset bermula  oleh  tidak  tahuan  berlanjut  pada  keraguan,  hingga  berakhir  pada sebuah hipotesis (jawaban yang bisa disangkakan hingga mendapat pembuktian, pun sebaliknya) (Asikin, 2018). Riset ini mempergunakan penelitian hukum normatif, yakni dalam  mengkaji tulisan ini dilandasi bahan hukum beserta literatur yang menjadi tahapan dalam menemu aturan ataupun norma hukum demi terselesaikannya sebuah masalah hukum yang tengah dihadapi.
Pada riset ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan,  konseptual, serta kasus. Riset ini sifatnya  kajian  pustaka  yaitu  bahan  hukum  yang  dikumpulkan  melalui  pembacaan  atas  peraturan perundangan  yang  berlaku,  melaksanakan  kajian  serta  mempelajari  sumber  literatur,  selanjutnya menyajikan  secara  deskriptif  dokumen  laporan  berkenaan  dengan  riset  beserta  analisisnya,  sehingga memperlihatkan  sebuah  kajian  ilmiah  guna  secara  lebih  lanjut  bisa  dikembangkan  serta diimplementasikan.
Dalam  penggunaan,  pemahaman,  serta  pemilihan  sumber  supaya  yang  didapat  tidak  meleset  dari yang  diharapkan,  penulis  mempergunakan  sumber  hukum  primer,  sekunder,  serta  tersier. Teknik pengumpulan  bahan  hukum  melalui  pemahaman  serta  pendalaman  atas  sejumlah  bahan  hukum  primer dan  sekunder,  yang  dijalankan  melalui  pencatatan  serta  pengutipan  tiap  buku  ataupun  literatur  yang selaras  dengan  masalah  yang  tengah  dikaji.  Apabila  mengaitkannya  dengan  penelitian  hukum  normatif, maka  penulis  memulai  tahapan  pengumpulan  bahan  hukum  dengan  melakukan  kajian  atas.  Peraturan perundangan  mengenai  pertanggung  jawaban  pemilik  gedung  mall  atas  kerusakan  gedung  hingga pengunjung mall meninggal dunia.
Sebuah  proses  penguraian  atas  gejala  secara  sistematis  dan  konsisten  merupakan  rumusan  dari analisis,  yang  mana  dalam  riset  ini  mempergunakan  teknik  yang  sistematis  sifatnya  dengan menyajikannya  secara  deskriptif-analitis,  yakni  terlebih  dahulu  mendeskripsikan  bahan  hukum  secara sistematis, selanjutnya menganalisisnya memakai teknik tafsiran serta mempergunakan argumentasi yang berlandaskan logika hukum deduktif-induktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  pemilik  gedung  mall  atas  kerusakan  gedung  hingga pengunjung mall meninggal dunia
Pengaturan  pertanggung  jawaban  pidana  pemilik  bangunan  atas  kerusakan  gedung  mall  di  dalam  Kitab Hukum  Udang-Undang  Pidana  tak  menyebutkan  dengan  jelas  berkenaan  dengan  sistem  pertanggung jawaban  pidananya.  Sejumlah  pasal  di  dalamnya  acap  menyebutkan  kesalahan,  baik  berwujud kesengajaan  ataupun  kealpaan.  Akan  tetapi  berdasar  doktrin  ataupun  pendapat  ahli  hukum  berkenaan dengan  sejumlah  pasal  yang  termuat  di  dalamnya,  bisa  ditarik  simpulan  bahwasanya  sejumlah  unsur kesalahan,  kesengajaan,  ataupun  kealpaan  yang  harus  pengadilan  buktikan  terkandung  pada  pasal-pasal itu,  sehingga  guna  mempidanakan  pelakunya,  selain  sudah  mendapat  pembuktian  melakukan  tindak pidana, maka berkenaan dengan unsur kesengajaan ataupun kealpaannya harus terbukti pula.
Mengenai  pemilik  harus  tetap  bertanggung  jawab  terhadap  korban  runtuhnya  bangunan gedung pasal 1369 kitap undang-undang perdata sudah mengatur tentang pemilik gedung bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan gedung yang menyebabkan kerugian bagi pengunjung sehingga pasal 1369  KUHP  menjadi  acuan  bahwa  pemilik  bangunan  gedung  mall  harus  tetap  bertanggung  jawab kepada  korban  kerusakan  bangunan  mulai  dari  ganti  rugi  terhadap  harta  benda  mapun  bertanggung
jawab  apabila  runtuhnya  gedung  menyebabkan  korban  meniggal  dunia.  Apabila  korban  hingga meninggal  dunia,  pemilik gedung  mall  akan  dikenakan  sanksi pidana  dan  administrasi sesuai  dengan yang sudah ditetapkan kitab undang-undang pidana.

## 2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  bagi  korban  atas  meninggal  akibat  tertimpa  bangunan  gedung yang rusak
Berbicara mengenai perlindungan hukum perlu di pahami terlebih dahulu apa itu perlindungan hukum, yakni  upaya  mengayomi  pada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  individu  lainnya  serta  memberi masyarakat  perlindungan  itu  supaya  segala  hak  yang  hukum  berikan  dapat  mereka  nikmati  ataupun istilah  lainnya  ialah  pelbagai  upaya  hukum  yang  harus  penegak  hukum  berikan  guna  memberi  rasa aman,  baik  secara  pikiran  ataupun  fisik  dari  gangguan  ataupun  pelbagai  ancaman  pihak  mana  pun (Rahardjo,  2000). Perlindungan  hukum  merupakan  segenap  upaya  memenuhi  hak  serta  memberi bantuan  guna  memberi  rasa  aman  saksi  ataupun  korban,  yang  mana  bagi  korban  kejahatan  menjadi bagian  perlindungan  masyarakat,  bisa  mewujudkannya  dalam  pelbagai  rupa,  semisal  lewat  restitusi, kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum yang diberikan (Soekanto, 1984). (Setiono,  2004) mengartikannya  sebagai  sebuah  tindakan  ataupun  upaya  guna  memberi masyarakat perlindungan dari kesewenangan penguasa yang tak sesuai aturan hukum guna terciptanya ketertiban serta ketenteraman, sehingga memungkinkan individu guna menikmati martabatnya sebagai individu.
Hukum  memiliki  tujuan  yang  salah  satunya  yaitu  menciptakan  keadaan  agar  setiap  manusia mendapatkan  jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan.  Istilah  Lainnya,  sebuah  keadilan,  ketertiban, kepastian, kebermanfaatan, serta  kedamaian diberikan oleh hukum,.maka jaminan atas keamanan dan keselamatan  juga  merupakan  hak  yang  perlu  diwujudkan.  Hak  tersebut  dimaksudkan  agar  konsumen mendapatkan barang dan/atau jasa yang aman sehingga tercapai keselamatan dalam menggunakan atau berkunjung  dalam  pusat  perbelanjaan.  Konsekuensi  dari  keberadaan  hak  tersebut  mewajibkan  bahwa setiap barang dan/atau jasa haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan dalam penggunaannya.
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  hal  ini  pengunjung  pusat  perbelanjaan  haruslah mendapat  perhatian  lebih,  karena  dalam  hal  ini  akan  menumbuhkan  rasa  aman  dan  selamat  bagi pengunjung  pusat  perbelanjaan.Pemenuhan  terhadap  hak-hak  konsumen  baik  oleh  Negara  maupun pelaku usaha akan melindungi konsumen dari berbagai aspek resiko kerugian, dalam hal ini berkaitan dengan  risiko  akan  keamanan  dan  keselamatan  pengunjung  pusat  perbelanjaan.Hubungan  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  merupakan  hubungan  secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan. Hubungan  tersebut  terjadi  karena  keduanya  memang  saling  menghendaki  dan  mempunyai  tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.
Membahas  tentang  perlindungan  hukum  bagi  korban  reruntuhan  bangunan  gedung  maka  harus mengetahui  hak  hak  konsumen  terlebih  dahulu.  Terlebih  lagi  pengunjung  gedung  mall  disini  sebagai konsumen pusat perbelanjaan memiliki hak hak untuk mendapatkan hak kenyamanan, hak keamanan, hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur,  hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan.  Berkaitan  dengan  korban  runtuhnya  bangunan  gedung  mall dimana para korban memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga hak- haknya sebagai pengunjung mall  /  pengguna  gedung  mall  tersebut.  Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  korban  reruntuhan gedung  mall  hingga  meninggal  dunia  apabila  pemilik  gedung  mall  tidak  bertanggung  jawab  atas kelalaiannya dalam perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung. Perlindungan hukum yang didapat korban yaitu perlindungan hukum represif dimana pemberian sanksi kepada pemilik bangunan gedung atas kelalaian dalam perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung. Sanksi tersebut bisa berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Pelaku pelanggaran  tindak  pidana  dibebani  pertanggungjawaban  dalam  pertanggungjawaban  pidana berkenaan dengan dasar guna sanksi pidana yang dijatuhi kepadanya. Individu  akan mempunyai sifat
pertanggungjawaban  pidana  jika  suatu  ihwal  maupun  perbuatannya  melawan  hukum  sifatnya,  akan tetapi  perihal  itu  dapat  hilang  apabila  suatu  unsur  yang  mengakibatkan  hilangnya  kemampuan bertanggungjawab  ditemukan  dalam  diri  individu  tersebut.  Selanjutnya  aturan  yang  menjelaskan pertanggungjawaban  pemilik  gedung  tertuang  dalam  Pasal  1369  KUH  Perdata  yang  menjelaskan mengenai pertanggung jawaban pemilik bangunan gedung atas kerusakan gedung yang menyebabkan kerugian, Artinya  pemilik  gedung  harus  bertanggung  jawab  atas  bangunan  gedung  yang  dimilikinya terhadap  orang  yang  mengalami  kerugian  harta  benda  atau  cacat  sampai  meninggal  dunia. Pertanggungjawaban  pidana  pemilik  bangunan  atas  kerusakan  gedung  mall  di  dalam  KUHP  tidak menjelaskan  secara  gamblang  berkenaan  dengan  sistem  pertanggungjawaban  pidana  yang  dianutnya. Sejummlah  pasal  dalam  KUHP  acap  menyebut  kesalahan,  baik  berwujud  kesengajaan  ataupun kealpaan,  tidak  adanya  penjelasan  secara  lanjut  berkaitan  dengan  kesalahan  yang  disengaja  ataupun alpa, akan tetapi berdasar doktrin ataupun pendapat para ahli hukum berkenaan dengan sejumlah pasal yang  ada  didalamnya  bisa  ditarik  simpulan  bahwasanya  pada  pasal  tersebut  terkandung  unsur-  unsur kesalahan kesengajaan maupun kelalaian yang harus dibuktikan dalam pengadilan.
Sanksi pidana yang pemilik gedung dapat dijerat apabila benar terjadinya kelalaian perawatan dan  penyelenggaraan  sehingga  menyebabkan  kerusakan  atau  robohnya  sebuah  gedung,  sehingga menyebabkan-luka luka maupun meninggal dunia pemilik bangunan gedung dapat dijerat dengan Pasal 359 dan pasal 360 KUHP yang menjelaskan kesalahannya kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.Apabila Menyebabkan  Orang  lain  Mendapat  Luka-luka  berat,diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dan menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa  sehingga  timbul  penyakit  atau  halangan  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  pencarian  selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

## 2. Saran
Maka dari itu, Bagi Pemilik Gedung mall harus melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala sesuai  yang  telah  tertuang  dalam  peraturan  Kementrian  PU  no  24/PRT/M/2008  tentang  Pedoman Pemeliharaan  dan  Perawatan  Bangunan  Gedung  sehingga  gedung  mall  terawat  dan  tidak  terjadi kerusakan  bangunan  gedung  yang  menyebabkan  pengunjung  mall  menjadi  korban  reruntuhan bangunan  gedung  yang  runtuh.  masyarakat  harus  selalu  berhati  hati  saat  mengunjungi  pusat perbelanjaan  agar  tidak  menjadi  korban  kerusakan/runtuhnya  bangunan  gedung  mall,  terhadap kelalaian  pemilik  gedung  mall  atas  perawatan  dan  pemeliharaan  gedung  yang  dapat  mengakibatkan kerusakan/runtuhnya  bangunan  gedung  sehingga  masyarakat  tidak  menjadi  korban  runtuhnya bangunan,  apabila  masyarakat  menjadi  korban  runtuhnya  bangunan  yang  mengakibatkan  kerugian harta benda, mengalami cacat fisik hingga meninggal dunia yang disebabkan bangunan gedung runtuh segeralah melaporkan kepada aparat yang berwenang agar pemilik gedung bertanggung jawab kepada korban. Selanjutnya pemerintah agar memperhatikan cara penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban pidana pemilik gedung mall atas kerusakan/runtuhnya gedung yang menyebabkan pengunjung  mall  menjadi  korban  runtuhnya  bangunan  gedung  mall  sehingga  dapat  mengungkap permasalahan  dan  menemukan  solusinya.  Selain  itu  juga  pemerintah  harus  melindungi  pengunjung mall  dengan  aturan  yang  telah  dibuat  agar  masyarakat  juga  merasa  aman  dan  dilindungi  oleh  aturan mengenai  pertanggungjawaban  pemilik  gedung  atas  kerusakan  yang  mengakibatkan  pengunjung  mall meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin, A. dan Z. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Dhani,  R.  M.  (2018). Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  atas  Fasilitas  Pengunjung  Pusat  Perbelanjaan [Universitas Jember].
Indra.  (2016). Analisis  Efektivitas  Manajemen  Pemeliharaan  Gedung  dengan  Studi  Kasus  Mall  Meulaboh [Universitas Sumatera Utara].
Lewansorna, D., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. G. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. Jurnal Ilmu Hukum , Vol.2 (1). Pinakunary, F. J. (2021). Tanggung Jawab Kegagalan Bangunan. FJP Law Office . Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Saputri,  T.  P.  (2020).  Tanggung  Jawab  Perdata  atas  Kegagalan  Bangunan  dalam  Hukum  Positif  Indonesia. Universitas Katolik Parahyangan , Vol.XIX (3). Setiono. (2004). Supremasi Hukum. Magister Ilmu Hukum . Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press. Soerjono  Soekanto;  Sri  Mamudji.  (2003). Penelitian  hukum  normatif :  suatu  tinjauan  singkat .  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.