PEMBENTUKAN JARINGAN EKONOMI PELABUHAN MAKASAR AWAL ABAD KE-19

## Huddy Husin
Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI Email : hudi0212 ＠ gmail.com
Abstract  : The  development  of community  wich  living  in  maritime,  with  socio-economic  activity can not be separated from the existence of local potential, it is manifested from the ability to organizing the  existence  of  communities  along  coast  of  Makassar.  It  will  be  more  visible  when  the  coastal communities to respond the local and international shipping network. Besides the dynamic economic activities along the coast of South Sulawesi is inseparable from the existence of social structures, and becoming  basic  building  of  socio-economic  activities,  further  the  socio-structures  become  a  key  to driving ann moving the maritime history, especially in around the coast of South Sulawesi.

## Keyword : Economic Network, Port of Makassar
Abstrak  : Perkembangan  kehidupan  pada  masyarakat  maritime,  beserta  dengan  aktivitas  soail- ekonominya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  keberadaan  potensi  lokal,  yang  termanifestasi  dalam kemampuan  masyarakat  disepanjang  pesisir  pantai  Makasar  mengorganisasikan  keberadaannya.  Hal tersebut  akan  semakin  tampak  ketika  kelompok  masyarakat  pesisir  tersebut  memberikan  respon terhadap  jaringan  pelayaran  lokal  maupun  internasional.  Selain  itu  dinamisasi  aktivitas  ekonomi disepanjang pesisir pantai Sulawesi Selatan tidak terlepas dari keberadaan struktur sosial yang menjadi bangunan penyangga aktivitas sosial-ekonomi yang berjalan, dimana kemudian sruktur-sturktur sosial tersebutlah  yang  menjadi  motor  utama  dalam  menggerakkan  sejarah  maritim,  khususnya  disekitar pesisir pantai Sulawesi Selatan.
Keyword : Jaringan Ekonomi, Pelabuhan Makasar

## PENDAHULUAN
Ilmu  sejarah  memiliki  tugas  untuk mengungkap    berbagai  peristiwa  yang berkaitan  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh manusia  dalam  satu  spasial  dan    rentang waktu.  Upaya  atas  pengungkapan  masa lampau yang dilakukan oleh manusia, dapat dilihat  dari  perkembangan  bentuk-bentuk penulisan  sejarah  yang  semakin  beragam dalam  tema-tema historiografi saat  ini. Pada  awalnya,  ilmu  sejarah  memulainya dari  penulisan-penulisan  yang  bersifat narasi  besar  hingga  individu-individu  yang dianggap berperan besar dalam menggerakkan  roda  peradaban.  Saat  ini perkembangan  ilmu  sejarah    tidak  hanya
lagi  berkutat  dan  terjebak  kepada  hal-hal besar  seperti  diatas,  akan  tetapi  juga  telah menaruh  minat  kepada  bagaimana  aspek- aspek lain yang dilupakan, seperti kehidupan  petani  di  desa,  kelompok  buruh di  kota  besar,  peranan  kelompok  wanita dan lain sebagainya.  Jenis varian dari ilmu sejarah  yang  menaruh  minat  terhadap  hal- hal yang dianggap kecil dan terlupakan itu, dikenal  sebagai  sejarah  non-naratif,  dan jenis  ilmu  sejarah  ini  dikembangkan  dan direalisasikan    oleh  para  sejarahwan  yang beraliran strukturalis.
Ilmu sejarah yang dikembangkan oleh Sartono Kartodirjo ini bukan lagi jenis ilmu sejarah yang hanya membutuhkan kemampuan eksplorasi sumber dan
ketelitian dalam menyusun peristiwa semata,  akan  tetapi  juga  membutuhkan kemampuan  ekstra  dari  para  peminatnya. Kemampuan  ekstra  yang  dimaksud  disini adalah  bagaimana  seorang  sejarahwan  juga dituntut  untuk  mampu  menguasai  cabang- cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi,  psikologi  dan  lain  sebagainya. Hasil  yang  diraih  dari  penulisan  sejarah, dengan  menggunakan  bantuan  ilmu  sosial lainnya  itu,  membuahkan  jenis  penulisan sejarah  yaitu  dari  sejarah  deskriptif-naratif menuju deskriptif-analitis. Penjelasan sejarah  yang  bersifat  analitis  ini  tidak  lagi membuat  sejarah  hanya  terfokus  kepada satu peristiwa, maupun satu sosok individu, akan  tetapi  juga  membuka  segi-segi  lain dalam banyaknya kategorisasi atau kelompok-kelompok  sosial.  Penelitian  ini akan  menunjukkan  bagaimana  sejarah dengan  model  analitis  tersebut,  membuka segi-segi lain  yang selama ini masih belum masuk kedalam panggung sejarah nasional, khususnya  kehidupan  sosial  masyarakat Indonesia diluar Jawa.
Tema dalam penelitian ini menempatkan  kehidupan  maritim  sebagai fokus dari pembahasannya, hal ini tidak lain agar  dapat  membuka  cakrawala  atau wawasan mengenai diskursus kajian sejarah maritim  yang  selama  ini  masih  belum mendapat  perhatian  dari  para  sejarahwan (Lapian,  2009  :  1).  Kajian  sejarah  maritim mengenai  pembentukan  jaringan  ekonomi di  Makasar  pada  abad  ke-19  ini,  berupaya untuk menunjukkan bahwa dinamika perdagangan  di  sepanjang  pesisir  pantai Sulawesi  Selatan  menjadi  berkembang pesat  bukan  dikarenakan  oleh  kebijakan pemerintah colonial Hindia-Belanda, beserta  kekuatan  imperialisme  ekonomi yang dimilikinya. Perkembangan dan pembentukan  jaringan  ekonomi  diwilayah Makasar,  justru  telah  berkembang  pesat jauh  sebelum  pemerintah  kolonial  Hindia- Belanda  masuk  kedalam  wilayah  Makasar. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  bagaimana potensi  lokal,  yang  termanifestasi  dalam kemampuan masyarakat disepanjang pesisir
pantai Makasar mengorganisasikan keberadaannya,  dimana  kemudian  semakin tampak ketika memberikan respon terhadap jaringan pelayaran lokal maupun internasional.  Dinamisnya  aktivitas  sosial- ekonomi di Makasar juga bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah kolonial Hindia- Belanda  untuk  membuka  jalur  pelayaran perdagangan  di  kawasan  timur  Hindia- Belanda  (dengan  keberadaan  KPM),  akan tetapi dinamisasi aktivitas ekonomi disepanjang pesisir pantai Sulawesi Selatan tidak terlepas dari keberadaan para pedagang  perantara  dan  perahu  layar pribumi.
Pola pembentukan masyarakat  pesisir pantai  di  wilayah  Makasar  inilah  yang semakin  menarik  untuk  dikaji  lebih mendalam,  karena  pola  pembentukannya sama sekali berbeda dengan pola pembentukan  dan  penyusunan  masyarakat pedalaman ( hinterland ). Jikalau masyarakat pedalaman ( hinterland ) terorganisasi dengan  struktur  yang  patronclient  dengan para  pemilik  tanah  (raja)  atau landlord , maka  tidak  demikian  dengan  masyarakat pantai  yang  terintegrasi  dengan  jalur perdagangan.  Masyarakat  dipesisir  pantai (pelabuhan)  sangat  bergantung  kepada keberadaan seorang syahbandar. Syahbandar  adalah  sebuah  pelembagaan sosial  yang  memiliki  peran  penting  pada setiap  masyarakat  yang  berada  dipesisir pantai,khususnya yang  memiliki pelabuhan perdagangan,  karena  syahbandar  yang mengurusi  keperluan  aktivitas  perdagangan di  pelabuhan,  mengawasi  perdagangan  dan menengahi  jika  terjadi  ketidak  sesuaian dalam  transaksi  perdagangan  (Lapian, 2008: 103).
Selain pola penyusunan mengenai tata formasi  sosial  yang  berbeda  dengan masyarakatpedalaman, masyarakat dipesisir pantai  Makasar  juga  memiliki  potensi  lain untuk  menumbuh  kembangkan  aktivitas perdagangan mereka, yakni dengan kemampuan mereka membuat kapal tradisional. Jenis-jenis kapal besar dan kecil dalam bentuk pinisi dan lambo , dibuat oleh
masyarakat  pada  tempat-tempat  galangan kapal, dengan beragam teknologinya. Industri  perkapalan  merupakan  sumber utama  ekspor  dari  masyarakat  dikawasan timur  nusantara,  kapal  dan  perahu  tersebut dibuat  menurut  adat-istiadat  lokal  dengan ciri  khas  dalam  bentuk  dan  bagian- bagiannya (Matulada dalam Koentjaraningrat,  2004: 273).

## Kondisi  Geografis  dan  Ekologi  Pesisir Makasar
Makasar  dalam  konteks  etnis  dan wilayah  berada  didalam  pulau  yang bernama  Sulawesi,  etnis  ini  bermukim  dan berkembang  disepanjang  wilayah  pesisir barat  dan  selatan  dari  pulau  Sulawesi bagian selatan. Pemukiman kelompok etnis Makasar  ini  dikenal  dengan  nama  tanah Makasar, dimana daerahnya meliputi Pangkajene
Kepulauan (Kepualuan
Pangkep),  Maros,  Kotamadya  Makasar, Gowa, Bantaeng, dan Bulukumba ( Poelinggomang ,  2002:  15).    Etnis  ini memegang  teguh  sebuah  konsep  yang disebut ade’ (adat), yang mendasari segenap gagasannya mengenai hubungan baik dengan  sesama  manusia,  dengan  pranata sosialnya, maupun dengan alam sekitarnya, bahkan  dengan  makrokosmos.  Konsep mengenai  adat  tersebut  tercermin  dalam beberapa  sikap  dasar  yang  harus  dimiliki oleh  setiap  individu  yakni  :  kejujuran, kecendikiaan,  kepatutan,  keteguhan,  usaha dan  siri’  (Rahman  Rahim  dalam  Muhklis Paeni, 2011: 101).
Kerajaan  Makasar  merupakan  nama lain  dari  Kerajaan  Gowa,  dan  memiliki pelabuhan  yang  kerap  kali  disebut  sebagai bandar  niaga  Gowa,  sebagai  perwujudan dari  penggabungan  dua  pelabuhan  kerajaan bersaudara yakni pelabuhan Tallo (Kerajaan Tallo)  dan  Sombaopu  (Kerajaan  Gowa) ( Poelinggomang ,  2002:  15).  Makasar  tidak hanya  memiliki  wilayah  pantai  yang  baik, yang mendorong penduduknya untuk memainkan aktivitas ekonominya di wilayah perairan, akan tetapi juga memiliki
potensi daratan yang subur, untuk mengembangkan pertanian yang bagus bagi penduduknya.  Kegiatan  pertanian  para penduduk dapat berkembang karena didukung  oleh  pengembangan  irigasi  yang berasal dari sungai Tallo, sungai Jeneberang,  sungai  Sanrabone  dan  sungai Kacia ( Poelinggomang , 2002: 16).
Berkaitan  dengan  kehidupan  laut  dan perairan disekitar pelabuhan Makasar selain menghasilan produk seperti Teripang, Sirip Ikan  Hiu  dan  Sisik  Penyu,  juga  memiliki beberapa  pulau  kecil,  yang  terbentuk menyerupai  gugusan  pulau  yang  dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Gugusan  kepulauan  ini  secara  alami merupakan  pelindung  dan  penghalang  bagi gelombang  laut  dan  badai  angin  muson barat.  Selat  Makasar  memiliki  perbedaan besar  antara  waktu  pasang  dan  surut, perbedaan  waktu  pasang  dan  surut  ini memungkinkan untuk menghambat bertumbuhnya  gosong  pasir  (hasil  endapan sungai)  yang  dapat  menghambat  pelayaran (Lapian,  2008:100).  Keadaan  geografis wilayah  relief  pantai  inilah  yang  kemudian memberikan jaminan keberlanjutan aktivitas  ekonomi  diwilayah  pesisir  pantai Makasar,  sebagai  tempat  pelabuhan  alam yang baik.
Daerah  pesisir  pantai  yang  terwakili oleh kehidupanpelabuhan mengambil posisi sebagai muara dari aktivitas perdagangan di Makasar, maka daerah pedalaman memainkan  peran  sebagai  supporting  atas penghasil  bahan-bahan  produksi  pertanian yang  akan  diperjual-belikan.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  pontesi  beberapa  daerah dipedalaman Makasar.
Kegiatan  perdagangan  beras  dipesisir pantai, merupakan hasil dari daerah sebelah utara,  yakni  Maros  dan  Pangkaje,  serta daerah  timur  yang  berasal  dari  daerah Takalar, Bantaeng dan Bulukumba. Daerah- daerah  ini  sudah  dikenal  sebagai  daerah lumbung  padi  Kerajaan  Makasar,  karena memiliki  areal  pertanian  yang  luas  dan sistem  irigasi  yang  baik  ( Poelinggomang , 2002:
37; Matulada dalam
Koentjaraningrat,  2004:  273).  Komoditi beras  bukanlah  satu-satunya  barang  yang menjadi komoditi perdagangan dari Makasar,  Makasar  juga  memiliki  komoditi lain  seperti  palawija  yang  ditanam  secara bergantian dengan padi di areal persawahan.  Selain  itu  Makasar  juga dikenal sebagai penghasil kerajinan tenunan sarung  sutera  yang  berasal  dari  daerah Mandar dan Wajo.
Salah  satu  komoditi  perdagangan yang  dikenal  dari  Maksar,  yang  telah dikenal  sejak  dahulu  ialah  mengenai perdagangan  budak,  perdagangan  budak  di Makasar  telah  dikenal  sejak  masa  sebelum VOC  melakukan  monopoli  perdagangan  di Makasar.  Perdagangan  budak  di  Makasar tersuport berkat semakin meluasnya rangkaian  ekspansi  politik  dan  militer penguasaan  kerajaan  makasar  yang  hingga menyentuh  wilayah  bagian  pesisir  tenggara pulau Sulawesi yang dikuasai oleh Kerajaan Buton  dan  Bone  (Rabani,  2010:  41-43). Perdagangan  budak  yang  berasal  dari Makasar  tidak  hanya  diekspor  ke  Batavia, akan  tetapi  juga  ke  daerah  lain  seperti Maluku, yang memberikan implikasi berupa  peningkatan  jumlah  budak  yang diimpor  oleh  Kerajaan  Makasar  sepanjang tahun 1680-an ( Poelinggomang , 2002: 39). Kehidupan eknomi masyarakat Makasar  yang  ditopang  oleh  potensi  hasil laut  dan  daratan  diwilayah  pedalaman, memberikan  implikasi  berupa  peningkatan arus  perdagangan  baik  lokal  (diantara daerah-daerah  di  pulau  Sulawesi),  juga peningkatan  aktivitas  perdagangan  dengan wilayah-wilayah diluar Sulawesi, khususnya  jalinan  dagang  dengan  daerah Maluku,  Jawa,  Kalimantan  hingga  ke wilayah  perdagangan  di  Selat  Malaka. Jalinan  relasi  antara  potensi  darat  dan  laut inilah  yang  kemudian  menjadi  semacam supporting  sistem  bagi  Kerajaan  Makasar untuk muncul dalam arus utama perdagangan di Nusantara. Hal ini dijelaskan  oleh  Sartono  Kartodirjo  sebagai sebuah konsep hubungan yang interdependensi,  dimana  antara  pesisir  dan
pedalaman memiliki keterkaitan dan hubungan saling membutuhkan (Kartodirjo, 1992: 116).

## Jaringan  Sosial  dan  Ekonomi  Abad  ke- 19
Potensi-potensi lokal beserta pengembangnya  yang  berada  di  wilayah Kerajaan  Makasar,  hingga  menuju  satu kekuatan besar dalam arena perdagangan di Nusantara,  tidak  akan  pernah  terjadi  apa bila  tidak  terjadi  pula  penorganisasian  di dalam  masyarakat  Makasar  yang  cukup kuat serta ajeg. Guna memahami bagaimana rangkaian  pembentukan  formasi  sosial masyarakat  di  Makasar,  beberapa  kajian dan  penelitian  mengenai  sistem  sosial  dan kekerabatan  pada  masyarakat  Makasar pernah  dituliskan  oleh  Matulada  dan Rahman  Arif.  Kajian  yang  dituliskan  oleh Matulada  menjelaskan  bahwa  sebelum pemerintah  kolonial  Belanda  berkuasa  di Makasar,  terdapat  tiga  lapisan  sosial  yang mengisi  stratifikasi  masyarakat  Makasar, yakni  :  (1) Anakarung ialah  lapisan  yang terdiri  atas  kerabat-kerabat  Raja;  (2) To- Maradeka ialah  lapisan  orang  merdeka yang merupakan sebagian besar dari rakyat Sulawesi  Selatan;  dan  (3) Ata ialah  lapisan orang budak yang ditangkap dalam peperangan,  orang-orang  yang  tidak  dapat membayar hutang dan orang yang melanggar pantangan adat (Matulada dalam Koentjaraningrat, 2004: 276).
Tiga lapisan sosial masyarakat Makasar tersebut, diikat melalui satu sistem adat  yang  dianggap  keramat  yang  disebut dengan panngaderreng .  Sistem  sosial  ini memiliki  beberapa  unsur  yakni  :  (1) Ade’ ialah  perbuatan  yang  pantas  dilakukan  dan kita  lakukan,  berupa  norma-norma  yang mengurus mengenai kaidah-kaidah perkawinan, keturuanan, hak dan kewajiban berumah  tangga,  hingga  norma  yang mengatur berkaitan dengan hal-ihwal bernegara;  (2) Bicara merupakan  konsep yang  bersangkut  paut  dengan  peradilan dalam hukum adat; (3) Rapang , merupakan
ungkapan
atau kiasan mengenai pemeliharaan  hubungan  sosial;  (4) Wari’ , adalah  sebuah  anjuran  bagaimana  setiap orang memperlakukan tatanan atau susunan baik  mengenai  kekerabatan  dengan  sesama maupun  dengan  raja;  dan  (5) Sara’ adalah unsur  yang  mengandung  pranata-pranata dan  hukum  islam, Sara’ pula  yang kemudian  menggenapkan  keempat  unsur lainnya  (Matulada  dalam  Koentjaraningrat, 2004:  277-278;    Rahman  Rahim  dalam Muhklis Paeni, 2011: 118).
Berkaitan dengan kehidupan disepanjang  pesisir  pantai,  khususnya  di wilayah  pelabuhan  Makasar,  tiga  lapisan sosial  masyarakat  yang  telah  disebutkan sebelumnya, juga dapat ditemukan di dalam wilayah  pelabuhan.  Ketiga  golongan  sosial tersebut  merupakan  subjek  aktif  yang  turut pula  menggerakkan  sendi-sendi  ekonomi pelabuhan Makasar, selain suku bangsa lain yang  juga  hidup  dan  bermukim  diwilayah Makasar. Secara umum diwilayah pelabuhan, bentuk atau pola pengorganisasian  masyarakat  tersusun  atas Tumenggung,  Syahbandar  dan  Laksamana (Lapian,  2008:  104).  Pola  atau  susunan  ini kerap  kali  dapat  dijumpai  pada  setiap masyarakat yang memiliki landscape kehidupan  maritim  yang  sudah  maju,  tidak hanya  di  pada  masyarakat  Makasar,  hal  ini juga  ditemui  pada  kehidupan  masyarakat pelabuhan di Banten, di bandar perdagangan  Malaka,  Demak  di  Jawa  dan lain-lainnya.  Pada  prisipnya  tugas  dan fungsi  mengenai  tiga  kelompok  tersebut memiliki  kesamaan,  akan  tetapi  dalam kehidupan  pelabuhan  di  Makasar,  dikenal dengan tumailalang (patih/  tumenggung), sahbanara (syahbandar) dan tumakkajanangngang (pemimpin  urusan perlengkapan perang) (Poelinggomang, 2002: 104).
Dalam  aktivitas  kehidupan  ekonomi sehari-hari,  peran  dari  seorang sahbanara memiliki  peran  yang  cukup  penting  dalam menjalankan  roda  ekonomi  di  wilayah pelabuhan.  Sahbanara  tidak  hanya  menjadi fasilitator  dan  penengah  bagi  setiap
transaksi  perdagangan,  akan  tetapi  ia  juga yang  menjadi  penyambung  utama  bagi perwakilan kerajaan dengan para pedagang- pedagang  asing  yang  akan  terlibat  dalam aktivitas perdagangan di wilayah pelabuhan. Syahbanar pula yang merekomendasikan  kepada tumailalang agar  perwakilan  dagang  VOC  dan  para pedagang  asing  lainnya  dapat  bertemu dengan  Raja  dan  membuka  pemukiman disekitar wilayah pelabuhan (Poelinggomang, 2002: 104-105).

## Penutup  :  Gambaran  Umum  Aktivitas Perdagangan
Intensitas perdagangan antara pelabuhan  Makasar  dengan  para  pedagang dari  luar  Sulawesi  sangat  tergantung  pada alam, artinya kemana arah angin berhembus sangat mempengaruhi intensitas perdagangan di wilayah pelabuhan Makasar. Perdagangan dengan menggunakan  perahu  layar  besar  dengan memiliki  kemampuan  kapital  yang  besar, dengan  keadaan  demikian  akan  sangat dipengaruhi  oleh  keadaan  alam.  Sementara perdagangan  dengan  muatan  kapal  dan kapital  yang  besar,  terhalang  oleh  faktor alam yang membuat intensitasnya keberadaannya tidak selalu hadir setiap hari dalam  aktivitas  ekonomi  di  pelabuhan, maka  aktivitas  ekonomi  pelabuhan  pada saat-saat  tersebut  dipenuhi  atau  diisi  oleh kehadiran  para  pedagang  perantara  atau pedagang  lokal  yang  membawa  barang- barang hasil produksi dari daearh pedalaman menuju daerah pesisir pelabuhan, dan begitu pula sebaliknya hasil dari  produksi  maupun  perdagangan  dari wilayah  pesisir,  dibawa  oleh  pedagang perantara dan lokal menuju daerah pedalaman (Trisulistiono, 1994: 14).
Aktivitas  ekonomi  yang  dilakukan oleh  para  pedagang  perantara  lokal  dan pedagang  Nusantara  lainnya  yang  berasal dari  luar  Sulawesi,  tetap  berlangsung hingga  saat  masuk  dan  berkuasanya  VOC dan kemudian pemerintahan kolonial
Belanda  diwilayah  Kerajaan  Makasar, melalui  perjanjian  Bungaya  I  ( Staatsblad van  Nederlandsch-Indie ,  No.  76  Tahun 1865,  ANRI;  Rabani,  2010:  41).  Berkaitan dengan aktivitas perdagangan yang dilakukan  oleh  pedagang  yang  berasal  dari luar  Sulawesi,  terjadi  beberapa  perubahan penting  pada  saat  pemeritah  kolonial Belanda berkuasa di Makasar, yakni dengan mewajibkan  para  pelayar  dan  pedagang tersebut  harus  memiliki  kartu  izin  berlayar ( jaarpas ). Peraturan tersebut berlaku secara umum untuk seluruh jenis kapal layar yang memiliki  motif  untuk  berniaga  di  seluruh pelabuhan  yang  dikuasai  oleh  pemerintah kolonial
Belanda ( Staatsblad van Nederlandsch-Indie ,  No.  700-704    Tahun 1936, ANRI; Rabani, 2010: 37).
Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah  kolonial  Belanda  untuk  dapat mencatat aktivitas perdagangan dan mengambil keuntungan dari proses perniagaan yang dilakukan diseluruh pelabuhan  yang  dikuasainya,  termasuk pelabuhan Makasar ( Staatsblad van Nederlandsch-Indie ,  No.  107    Tahun  1886, ANRI).  Meskipun  demikian  pemberlakuan peraturan  yang  dijalankan  oleh  pemerintah kolonial  Belanda,  tidak  menghambat  arus perdagangan  di  Nusantara,  Singgih  Tri Sulistiono menjelaskan bahwa jalur pelayaran antara Jawa-Sulawesi adalah jalur terpadat ketiga setelah jalur Jawa-Sumatera dan Jawa-Kalimantan (Rabani,2010: 37).
Guna  turut  serta  dalam  meraih keuntungan  dalam  aktivitas  perniagaan diwilayah  pelabuhan,  maka  pemerintahan kolonial  Belanda  memberikan  subisidi  dan memberikan izin kepada perusahaan pelayaran  yang  dipilih  oleh  mereka  untuk melayani  trek  jalur  pelayaran  yang  dapat memberikan  keuntungan  secara  ekonomis, beberapa  perubahan  pelayaran  tersebut ialah KPM ( Koninklijke Paketvaart Maatschppij )  dan  NIStM  ( Nederlansche Indies Stoomvaart en Staatvorming ).
Setelah keadaan sosial-politik mereda disepanjang  wilayah  Sulawesi  Selatan, khususnya setelah Kerajaan Makasar
ditundukan  oleh  pemerintahan  kolonial Belanda  melalui  perjanjian  Bungaya,  maka dimulailah  era  peningkatan  industrialisasi dan perdagangan di Makasar, dimana petani juga  turut  pula  menghasilkan  tanaman komoditi  perdagangan.  Hal  ini  sejalan dengan orientasi politik pemerintah Belanda  untuk  menegakkan Rust  En  Orde atau  yang  dikenal  dengan  semboyan Pax Nerlandica .

## DAFTAR PUSTAKA
Kartodirjo,  Sartono.1992. Pendekatan  Ilmu Sosial  Dalam  Metodologi  Sejarah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Koentjaraningrat. 2004. Manusia dan Kebudayaan  di  Indonesia.  Djambatan. Jakarta.
Lapian,  A.B.  2008. Pelayaran  dan  Perniagaan
Nusantara Abad Ke-16 dan 17 . Komunitas Bambu. Jakarta. Poelinggomang, Edward. 2002. Makasar Abad- 19. Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia.
Rabani,  La  Ode.  2010. Kota-Kota  Pantai  di Sulawesi Tenggara . Ombak. Jogjakarta. Rahim,  Rahman.  2011. Nilai-Nilai  Utama Kebudayaan Bugis. Jogjakarta: Ombak.
Singgih  Tri  Sulistiono, “Perkembangan
Pelabuhan Cirebon dan Pengaruhnya   Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat  Kota  Cirebon  1859-
1930”,
Tesis (Yogyakarta :
Universitas Gajah Mada, 1994).
Staatsblad van Nederlandsch-Indie , No.76 Tahun 1865, ANRI Staatsblad van Nederlandsch-Indie , No. 700-704  Tahun 1936, ANRI Staatsblad van Nederlandsch-Indie , No.
107  Tahun 1886, ANRI.