## Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing
Annisaa Luthfi Amalia, Sugito
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta annisaa.l.isip19@mail.umy.ac.id sugito@umy.ac.id
Published: 07/01/2023 How to Cite:
Amalia, A.L. & Sugito. (2023). Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 93-102.
https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.93-102

## Abstract
Cases of abuse of residence permits committed by foreign nationals are motivated by very easy access to come and go from Indonesian territory. Cases of abuse of residence permits can have a negative impact on the emergence of security threats such as drug smuggling, terrorism and human trafficking. The Immigration as the gatekeeper for the entry and exit of foreign nationals has a strategic role in preventing and taking action against the practice of abusing residence permits.  This  research  will  explain  about  the  role  of  Immigration,  especially  the  Special  Class  I  Border  Control Immigration Office Surabaya in handling abuse of residence permits in the Surabaya area. This case study research uses  a  qualitative  approach  with  primary  data  sources  from  interviews  and  studies  of  state  documents  as  well  as secondary data from articles and journal. The findings obtained indicate the role of Immigration, especially the Special Class I Border Control Immigration Office Surabaya in terms of prevention through supervision and the establishment of a Foreigner Monitoring Team. Meanwhile, prosecution of violators is carried out through administrative, criminal, detention, and projustia measures.
Keywords: Immigration; security; detention; foreign nationals

## Abstrak
Kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dilatar belakangi oleh akses keluar masuk ke  wilayah  Indonesia  yang  sangat  mudah.  Kasus  penyalahgunaan  izin  tinggal  dapat  berdampak  buruk  terhadap munculnya  ancaman  keamanan  seperti  penyelundupan  narkoba,  terorisme,  dan  perdagangan  manusia.  Pihak Keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang masuk dan keluarnya Warga Negara Asing memiliki peran strategis untuk mencegah dan menindak praktik penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana peran Keimigrasian khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam penanganan penyalahgunaan izin tinggal di wilayah Surabaya. Penelitian studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer  hasil wawancara  dan  studi  dokumen  negara  serta  data sekunder  dari  beberapa  artikel  dan  jurnal.  Temuan  yang  diperoleh mengindaksikan  adanya  peran  Keimigrasian  khususnya  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Surabaya  dalam  hal pencegahan  melalui  pengawasan  dan  pembentukan  Tim  Pengawasan  Orang  Asing.  Sedangkan  penindakan  terhadap pelanggar dilakukan melalui tindakan administratif, pidana, pendetensian, dan projustia.
Kata Kunci : Imigrasi; keamanan; detensi;Warga Negara Asing

## I. PENDAHULUAN
Pada  era  saat  ini,  lalu  lintas  internasional sangatlah mudah dan perlintasan antar negara tidak terbatas. Hal itu menyebabkan semua orang yang ingin  berkunjung  ke  negara  lain  dengan  berbagai tujuan  dan  kepentingan  sangat  mudah  dilakukan.
Selain  itu, mudahnya lalu lintas internasional juga disebabkan  oleh  adanya  globalisasi  yang  tentunya juga akan memberikan dampak positif dan dampak negatif  bagi  suatu  negara  termasuk  Indonesia. Indonesia  merupakan  negara  menarik  bagi wisatawan  asing,  hal  itu  dikarenakan  Indonesia

## E-ISSN: 2621-3737
memiliki  sejuta  keindahan  alam,  budaya,  dan warisan  para  leluhur  yang  patut  dilestarikan. Banyak  wisatawan  asing  yang  berkunjung  ke Indonesia untuk melihat bagaimana indahnya alam Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara- negara  lain  seperti  pantai,  gunung,  budaya,  dan masih banyak lagi KOMINFO, (2015).
Selain  itu,  Indonesia  juga  dikenal  sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seperti melimpahnya  bahan  baku  dan  rempah-rempah. Hal itu juga menjadi daya tarik orang asing untuk berkunjung  dan  bahkan  tinggal  di  Indonesia Sjahriful,  (1993) .  Banyaknya  orang  asing  yang berkunjung  ke  Indonesia  memberikan  pengaruh baik,  seperti  dalam  bidang  pariwisata  yaitu destinasi  wisata  Indonesia  menjadi  dikenal  oleh masyarakat  Indonesia.  Sedangkan  dalam  bidang ekonomi,  orang  asing  yang  berkunjung  ke Indonesia  juga  berperan  sebagai  pendongkrak yang dapat meningkatkan jumlah pendapatan atau penghasilan INDONESIA INVESTMENTS, (2016).
Akan  tetapi,  keindahan  alam  yang  menjadi daya  tarik  tersebut  mengakibatkan  tidak  sedikit orang  asing  yang  berkunjung  ke  Indonesia melakukan  tindakan  yang  menyalahi  aturan.  Di mana  kasus  pelanggaran  yang  sering  terjadi biasanya  terkait  dengan  pelanggaran  izin  tinggal. Pelanggaran izin tinggal dibagi menjadi tiga jenis, pertama,  penyalahgunaan  izin  tinggal;  Kedua, pelanggaran  yang  melebihi  batas  waktu  izin tinggal  (overstay);  Ketiga,  tidak  memiliki  izin tinggal  (illegal  stay) Setiawati,  (2015) .  Dalam penanganan  kasus  pelanggaran  tersebut  berkaitan langsung  dengan  pihak  keimigrasian.  Hal  itu dikarenakan  sudah  menjadi  tugas  pihak  imigrasi untuk  mengawasi  keluar  dan  masuknya  warga negara asing. Atau dengan kata lain pihak imigrasi menjadi  penjaga  pintu  gerbang  negara  demi tegaknya kedaulatan negara Indonesia. Sebagaimana  tertera  dalam  dalam  Bab  1  Pasal  1 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian Hakim, (2015) .  Pengawasan tersebut  juga  dapat  dikatakan  atau  diwujudkan dalam fungsi keimigrasian.
Adapun  prinsip  dalam  melaksanakan  fungsi keimigrasian  yaitu:  Pertama,  Prinsip  bahwa Indonesia negara non imigran, dalam hal ini tidak bermaksud untuk membatasi atau melarang orang asing untuk datang ke wilayah  Indonesia. Namun adanya  prinsip  tersebut  bertujuan  semaksimal
mungkin membatasi pertambahan penduduk (warga  negara)  melalui  proses  naturalisasi  yang berasal  dari  hak  keimigrasian.    Kedua,  Pinsip kebijakan selektif adalah bahwa fasilitas keimigrasian bagi orang asing harus memperhatikan  kepentingannya  dalam  upaya pembangunan  dan  kemakmuran  rakyat  Indonesia. Ketiga,  Prinsip  keseimbangan  kesejahteraan  dan keamanan. Dalam hal ini orang asing sebagai tamu harus diperlakukan sebagaimana mestinya berdasar hukum  dan  sosial.  Akan  tetapi,  hal  itu  tidak  akan membebaskan warga negara asing dari kewajibannya  sesuai  dengan  kepentingannya, sehingga  kepentingan  masyarakat  dan  keamanan negara  selalu  berjalan  dengan  baik.  Keempat, Prinsip hak bergerak berarti bahwa setiap orang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diberi perlindungan dan jaminan mengenai haknya untuk  melakukan  perjalanan,  termasuk  hak  untuk berkomunikasi, dengan catatan tidak membahayakan  diri  sendiri  atau  merugikan kepentingan  tertentu.  Kelima,  Prinsip  masuk  dan keluar. Orang asing yang masuk ke Indonesia wajib menjalani pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan aturan yang berlaku atau dengan menghormati asas umum penyelenggaraan negara yang baik (general principle of good administration).
Selain  sebagai  pengawas,  keimigrasian  juga sebagai  penyelenggara  administrasi  negara  atau penyelenggara administrasi pemerintahan. Bentuk- bentuk pelayanan sebagai penyelenggara administrasi  tersebut  ialah  pelayanan  dalam mengurus  dokumen  perjalanan,  visa,  dan  izin tinggal. Namun yang akan dibahas dalam penelitian ini  terkait  penyalahgunaan  izin  tinggal  yang diberikan  oleh  pihak  imigrasi.  Pemberian  izin tersebut dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)  dalam  bentuk  visa  sebagai  legalitas  orang asing  di  Indonesia.  Hal  itu  juga  tercantum  dalam Undang-Undang Keimigrasian, bahwa orang asing diberi  izin  tinggal  sesuai  dengan  visa  yang dimilikinya.  Akan  tetapi,  izin  tinggal  yang diberikan kepada orang asing sering dilanggar atau disalahgunakan,  bahkan  jumlah  kasus  tersebut terbilang  tidak  sedikit Naim,  Renggong,  &  Siku, (2021) .
Kasus  penyalahgunaan  izin  tinggal  juga  sering terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Surabaya dikenal sebagai Kota Metropolitan yang tidak jauh beda dengan Kota Jakarta. Selain itu, Surabaya juga dikenal sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur. Serta

## Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing
Surabaya  juga  dikenal  sebagai  kota  Bisnis  dan Industri  terbesar  di  Jawa  Timur.  Dengan  begitu pusat dari berbagai sektor seperti sektor ekonomi, pariwisata,  industri,  dan  lainnya  terletak  di Surabaya.  Banyaknya  sektor  yang  berada  di Surabaya  menjadikan  banyak  orang  asing  yang ingin  berkunjung  ke  Surabaya.  Hal  itu  sangat bagus  dan  menjadi  peluang  bagi  Surabaya  serta menjadi  penggerak  ekonomi  Surabaya.  Akan tetapi  keberadaan  orang  asing  terkadang  juga memberikan  dampak  yang  buruk  bagi  Surabaya. Hal  itu  dikarenakan  orang  asing  masih  ingin tinggal  di  Surabaya  untuk  kepentingan  pribadi mereka  sehingga  mereka  menyalahi  aturan  yang berlaku dengan cara melanggar atau menyalahgunakan  izin  tinggal Basis  Data  Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, (2017).
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penelitian ini akan menganalis terkait bagaimana signifikansi permasalahan  keimigrasian  dalam  hubungan internasional dan bagaimana kasus-kasus penyalahgunaan  izin  tinggal  yang  terjadi  di Surabaya  tersebut  diselesaikan  oleh  pihak keimigrasian.  Kasus  penyalahgunaan  tersebut memiliki  berbagai  macam  yang  terbagi  menjadi beberapa  bentuk  penyalahgunaan  izin  tinggal. Selain  itu,  kasus  penyalahgunaan  izin  tinggal tersebut  akan  ditangani  langsung  oleh  pihak keimigrasian  dengan  cara  memberikan  tindakan tegas  berupa  administratif  atau  tindak  pidana kepada  Warga  Negara  Asing.  Kemudian,  pihak keimigrasian juga telah melakukan berbagai upaya agar  kasus  penyalahgunaan  izin  tinggal  yang dilakukan Warga Negara Asing tidak terjadi  lagi. Salah satu pihak keimigrasian yang juga memiliki peran  penting  dalam  menangani  kasus  tersebut ialah  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI Surabaya.  Peran  penting  tersebut  tentunya  sangat menarik  untuk  diteliti  yang  kemudian  di  analisis secara  mendalam  terkait  penanganan  kasus penyalahgunaan  izin  tinggal.  Sehingga  peneltian ini menggunakan judul “Peran keimigrasian dalam menangani  kasus  penyalahgunaan  izin  tinggal”. Penelitian ini sangat penting dilakukan, mengingat kasus  penyalahgunaan  izin  tinggal  masih  sering terjadi di Indonesia, terutama di wilayah Surabaya.

## II. METODE
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Penggalian  data  dilakukan  dengan  Teknik
wawancara dan data-data primer dari dokumen sah negara.  Wawancara  langsung  dilakukan  dengan informan  atau  narasumber  yang  memiliki  otoritas dan  legitimasi  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus TPI Surabaya. Sedangkan dokumen yang dijadikan rujukan adalah undang-undang dan laporan-laporan pemerintah.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga menggunakan  data  sekunder,  yang  mana  data tersebut  diperoleh  dari  jurnal,  buku,  dan  lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Signifikansi Permasalahan Keimigrasian dalam Hubungan Internasional
Lalu Lintas Internasional yang sangat mudah serta perbatasan  antar  negara  yang  yang  cukup  longgar menyebabkan Warga Negara Asing dapat bepergian ke  luar  negeri  termasuk  ke  Indonesia.  Warga Negara  Asing  yang  datang  ke  Indonesia  tetap memiliki  hak  saat  berada  di  wilayah  Indonesia. Dimana  hak  tersebut  yaitu  hak  untuk  melakukan jual  beli  berbagai  jenis  barang  termasuk  membeli tanah yang memiliki status sebagai hak pakai yang digunakan  untuk mendirikan tempat  tinggal Nasir, (2022). Selain  hak  untuk  melakukan  jual  beli, Warga  Negara  Asing  juga  memiliki  hak  untuk melakukan  perkawinan  dengan  orang  Indonesia yang kemudian dengan perkawinan tersebut, Warga Negara  Asing  juga  memiliki  hak  untuk  menetap atau tinggal di Indonesia. Selain itu, Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia juga memiliki hak untuk  menerima  gaji  dari  tempat  bekerja Supramono,  (2012). Hak-hak  tersebut  juga disebutkan  oleh  Konvensi  PBB  1956  bahwa seorang  pengungsi  atau  Warga  Negara  Asing berkunjung  ke  negara  lain  mendapatkan  hak-hak hidupnya  dan  perlindungan  atas  dirinya  selama  di negara  terakhir  di  mana  dia  berada Hamidi  & Christian, (2016).
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  31 Agustus  2022  dengan  Bapak  Dedy  Chairil  Zain selaku  Analis  Keimigrasian  Ahli  Muda  yang menerangkan  bahwa  permasalahan  keimigrasian terutama  penyalahgunaan  izin  tinggal  disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor yang disebabkan oleh petugas imigrasi yaitu mudahnya mendapatkan tanda masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk menggunakan  izin  tinggal  kunjungan  yang  tidak sesuai  dengan  tujuan  visa  yang  diberikan.  Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa apabila petugas imigrasi  bertindak  acuh  dan  tidak  tegas,  maka

## Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing
Warga Negara Asing akan berani untuk melakukan penyalahgunaan  izin  tinggal  selama  berada  di wilayah  Indonesia. Selain itu, terlalu rumit dalam kepengurusan  izin  tinggal  di  Indonesia  yang tentunya  membutuhkan  proses  yang  lama  agar dapat  dikeluarkan  izin  tinggal  kepada  Warga Negara Asing. Dengan proses yang lama tersebut, membuat Warga Negara Asing nekat atau terpaksa untuk  melakukan  penyalahgunaan  izin  tinggal kunjungan untuk bekerja atau keperluan yang lain sesuai  dengan  kepentingan  dirinya  sendiri. Penyalahgunaan  tersebut  juga  terjadi  karena mereka  kesulitan  untuk  mengurus  proses  izin tinggal yang diberikan oleh pihak keimigrasian. Akan tetapi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan  izin  tinggal  tidak  hanya  dari Warga Negara Asing maupun dari pihak imigrasi sendiri. Melainkan terdapat aktor yang menyebabkan  terjadinya  penyalahgunaan  izin tinggal  yaitu  sponsor  atau  penjamin.  Hal  itu dikarenakan  pihak  sponsor  atau  penjamin  kurang mengetahui  aturan-aturan  yang  berlaku  tentang izin  tinggal  di  Indonesia.  Warga  Negara  Asing yang berkunjung ke Indonesia harus memiliki atau didampingi  oleh  sponsor  atau  penjamin.  Hal  itu merupakan  salah  satu  syarat  diperbolehkannya Warga  Negara  Asing  berkunjung  ke  Indonesia. Dengan  adanya  sponsor  atau  penjamin  tentunya dapat  bertanggung  jawab  dengan  keberadaannya serta  semua  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Warga Negara Asing selama berada di Indonesia termasuk melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan izin tinggal Zain, (2022). Hal itu juga merupakan tugas atau  definisi  dari  sponsor  atau  penjamin,  yang mana penjamin atau sponsor merupakan orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Warga Negara  Asing selama berada di wilayah Indonesia KEMENKUMHAM, (2011). Dalam  Hubungan  Internasional,  permasalahan tentang  keimigrasian  sangatlah  penting.  Hal  itu dikarenakan  permasalahan  keimigrasian  akan mengundang  atau  menggandeng  beberapa  pihak untuk  ikut  terjun  didalamnya  serta  juga  ikut menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Pihak  keimigrasian  juga  memiliki  kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran yang ditimbulkan oleh para imigran di negara  kunjungan  seperti  negara  Indonesia. Dimana penanganan tersebut  telah tertulis dalam Undang-Undang Keimigrasian yang tentunya juga telah menjadi kesepakatan dalam Hukum
Internasional  serta  kesepakatan  dalam  konvensi PBB.  Permasalahan  keimigrasian  juga  akan memberikan  dampak  terhadap  hubungan  antar negara.  Misalkan  terdapat  Warga  Negara  Asing yang  mengedarkan  atau  menyelundupkan  narkoba di Indonesia, Warga Negara Asing yang melakukan tindak  kejahatan terorisme. Dengan aksi  kejahatan tersebut,  tentunya  membuat  hubungan  bilateral antara Indonesia dengan negara asal WNA tersebut menjadi tidak baik Setyawan, (2022).
Pencegahan  dan  Penindakan  Kantor  Imigrasi Kelas  I  Khusus  TPI  Surabaya  Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal
Tidak  sedikit  Warga  Negara  Asing  berada  di wilayah Indonesia, hal itu dikarenakan akses keluar masuk  wilayah  Indonesia  sangat  mudah  untuk dilalui.  Keberadaan  Warga  Negara  Asing  di wilayah  Indonesia,  tentunya  akan  memberikan dampak terhadap Indonesia baik itu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tersebut ialah semakin dikenalnya negara  Indonesia dalam  dunia internasional,  sedangkan  dampak  negatifnya  ialah Warga  Negara  Asing  tidak  mengikuti  peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain Warga Negara Asing tersebut melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan selama berada di wilayah Indonesia.  Adanya  penyalahgunaan  tersebut, membuat pihak keimigrasian tidak tinggal diam dan melakukan  segala  cara  untuk  menangani  kasus tersebut.   Tindakan tersebut juga merupakan  salah satu  upaya  untuk  menjaga  wilayah  kedaulatan negara Indonesia dari segala bentuk ancaman. Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  31 Agustus  2022  dengan  Bapak  Dedy  Chairil  Zain selaku  Analis  Keimigrasian  Ahli  Muda  yang menjelaskan  bahwa  Warga  Negara  Asing  yang datang  ke  Indonesia  tentunya  harus  memiliki  visa sebagai  bukti  bahwa  orang  asing  diperbolehkan masuk  ke  Indonesia.  Visa  tersebut  akan  menjadi dasar  bagi  Warga  Negara  Asing  untuk  diberikan izin  tinggal.  Izin  Tinggal  tersebut  dibagi  menjadi tiga jenis, yaitu Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal  Terbatas  (ITAS),  Izin  Tinggal  Tetap (ITAP) (Zain, 2022). Izin Tinggal kunjungan (ITK) merupakan izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk  tinggal  dan  berada  di  Wilayah  untuk  waktu singkat  dalam  rangka  kunjungan.  Izin  Tinggal Terbatas  (ITAS)  merupakan  izin  yang  diberikan kepada  Orang  asing  untuk  tinggal  dan  berada  di Wilayah  Indonesia  untuk  jangka  waktu  yang
terbatas.  Izin  Tinggal  Tetap  (ITAP)  merupakan izin  yang  diberikan  kepada  Orang  Asing  tertentu untuk  bertempat  tinggal  dan  menetap  di  Wilayah Indonesia  sebagai  penduduk  Indonesia Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia, (2021).
Tidak sedikit Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia  melakukan  berbagai  pelanggaran,  baik itu  pelanggaran  administratif  maupun  tindak pidana  keimigrasian  seperti  penyalahgunaan  izin tinggal. Dimana Warga Negara Asing yang berada di  wilayah  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI Surabaya  diberikan  fasilitas  Visa  on  Arrival (VOA),  dan  visa  kunjungan  (ITK,  ITAS,  ITAP). Dalam  visa  kunjungan  tersebut  dijelaskan  bahwa visa  atau  izin  kunjungan  yang  diberikan  kepada Warga  Negara  Asing  diperuntukkan  untuk keperluan  kunjungan  wisata,  bisnis,  pendidikan, bekerja,  keluarga.  Akan  tetapi  terdapat  banyak kasus Warga Negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal tersebut untuk keperluan lainnya yang tidak  sesuai  dengan  izin  tinggal  yang  diberikan oleh pihak keimigrasian Zain, (2022).
Tabel  1. Jumlah  Pemohon  Izin  keimigrasian Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Surabaya berdasarkan  Negara  Pemegang  Izin  Tinggal Terbanyak.
Tanggal: 01-01-2020 s/d 31-08-2022
NO  NEGARA  ITK  ITAS  ITAP  Total 1 China 1223  2066 101 3390 2 Korea Selatan 223 798 55 1076 3 India 270 685 27 982 4 Jepang 49 767 19 835 5 Amerika Serikat 346 296 24 666 JUMLAH 2111  4612 226 6949
Sumber:  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI Surabaya
Berdasarkan  tabel  diatas  menerangkan  bahwa, Warga  Negara  Asing  yang  berkunjung  ke Indonesia  menggunakan  fasilitas  izin  tinggal kunjungan (ITK), izin tinggal terbatas (ITAS), dan izin  tinggal  tetap  (ITAP).  Dengan  pemegang  izin tinggal  terbanyak  dari  negara  China  yang mencapai angka sebanyak 3.390 orang. Kemudian peringkat  kedua,  sebanyak  1.076  pemegang  izin
tinggal  Warga  Negara  Korea  Selatan.  Selanjutnya terdapat  negara  India  dengan  jumlah  982  Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal. Di urutan keempat,  sebanyak  835  Warga  Negara  Asing  asal Jepang  telah  menggunakan  izin  tinggal  untuk berkunjung  ke  wilayah  Indonesia.  Terakhir, Amerika  Serikat  menggunakan  izin  tinggal sebanyak  666  orang.  Jika  di  total,  secara keseluruhan  sebanyak  6949  Warga  Negara  Asing menggunakan  berbagai  izin  tinggal  sebagai persyaratan  untuk  berkunjung  dan  tinggal  di Indonesia  sesuai  dengan  jenis  izin  tinggal  yang dimiliki.
Tabel  2 .  Penerbitan  Izin  Tinggal  Kantor  Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.
Tanggal: 01-01-2020 s/d 31-08-2022
ITK ITAS  ITAP  TOTAL
4075  7952 479 12506
Sumber:  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI Surabaya
Berdasarkan  tabel  diatas  menerangkan  bahwa, Warga Negara Asing yang berkunjung ke Indonesia menggunakan  fasilitas  izin  tinggal  kunjungan (ITK), izin tinggal terbatas (ITAS), dan izin tinggal tetap  (ITAP).  Masing-masing  jenis  izin  tinggal memiliki  jumlah  pemegang  yang  sangat  banyak. Meskipun  jumlah  pemegang  izin  tinggal  tersebut sangat banyak, namun tidak semua pemegang atau pengguna izin tinggal tersebut melakukan penyalahgunaan  izin  tinggal  selama  berada  di Indonesia.  Pemberian  izin  tinggal  yang  dilakukan oleh pihak keimigrasian sudah sesuai dengan tujuan Warga  Negara  Asing  berkunjung  ke  Indonesia, seperti tugas pemerintahan, sosial budaya, pariwisata,  Pendidikan,  bisnis,  atau  bahkan  hanya mengunjungi saudara atau kerabat dekatnya. Akan tetapi pemberian izin tinggal tersebut disalahgunakan  atau  tidak  digunakan  sebagaimana mestinya,  yang  mana  mereka  menyalahgunakan izin  tinggal  tersebut  untuk  kepentingan  pribadi mereka  yang  tentunya  dapat  memberikan  dampak terhadap Indonesia.
Sebagai contohnya, Warga Negara Asing diberikan izin  tinggal  untuk  wisata,  namun  disalahgunakan untuk  bekerja.  Selain  itu,  terdapat  Warga  Negara Asing yang diberi izin tinggal untuk bekerja, namun disalahgunakan untuk menetap di Indonesia karena WNA  tersebut  telah  menikah  dengan  orang

## Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing
Indonesia.  Dan  bahkan  terdapat  penyalahgunaan izin  tinggal  yang  telah  mengancam  wilayah kedaulatan  negara  Indonesia,  seperti  WNA  yang menyalahgunakan  izin  tinggal  untuk  melakukan penyelundupan  narkotika,  perdagangan  manusia dan bahkan aksi kejahatan terorisme.
Kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh  Warga  Negara  Asing  tidak  kunjung berkurang, bahkan semakin mengalami peningkatan.  Padahal  pihak  keimigrasian  selalu melakukan berbagai upaya untuk dapat menangani kasus  tersebut  agar  kasus  penyalahgunaan  tidak semakin  bertambah  atau  bahkan  bisa  dihentikan. Langkah  yang  diambil  oleh  pihak  keimigrasian untuk  menangani  kasus  penyalahgunaan  izin tinggal  memiliki  tujuan  agar  tetap  terjaga hubungan  yang  baik  antar  negara  sehingga  tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh negara lain baik  secara  perekonomian  maupun  keamanan negara Sanusi, (2016).
Terdapat  empat  penanganan  yang  dilakukan  oleh pihak  Keimigrasian  untuk  menangani  kasus penyalahgunaan izin tinggal, yaitu: a.  Tindakan Administratif
Merujuk  pada  pasal  75  ayat  1  Undang-Undang No.6  tahun  2011,  dalam  kasus  penyalahgunaan izin  tinggal  yang  dilakukan  oleh  Warga  Negara Asing maka Pejabat Imigrasi berwenang melakukan  Tindakan  Administratif  Keimigrasian terhadap  Orang  Asing  yang  berada  di  Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut  diduga  membahayakan  keamanan  dan ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati  atau tidak  menaati  peraturan  perundang-undangan. Tindakan  Administratif  Keimigrasian  merupakan sanksi  administratif  yang  dilakukan  oleh  pihak keimigrasian terhadap Warga negara Asing di luar proses peradilan. Tindakan Administratif
Keimigrasian tersebut ialah:
1) Pencantuman  dalam  daftar  Pencegahan  atau Penangkalan;
2) Pembatasan,  perubahan,  atau  pembatalan  Izin Tinggal;
3) Larangan  untuk  berada  di  satu  atau  beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
4) Keharusan  untuk  bertempat  tinggal  di  suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
5) Pengenaan biaya beban; dan/atau
6) Deportasi  dari  Wilayah  Indonesia.  Deportasi merupakan tindakan pengeluaran secara paksa
terhadap  Warga  Negara  Asing  dari  wilayah Indonesia.
Dengan demikian, dapat dilakukan enam alternatif tindakan  administratif  seperti  yang  disebutkan diatas  yang  dilakukan  oleh  pihak  Keimigrasian terhadap  Warga  Negara  Asing  yang  tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan  Warga  Negara  Asing  di  wilayah Indonesia KEMENKUMHAM, (2011). b.  Tindakan Pidana
Pada tindakan ini terbagi menjadi tiga proses yaitu penyidikan,  penuntutan,  dan  peradilan.  Proses tersebut  merupakan  bagian  dari  system  peradilan pidana  yang  dilakukan  oleh  pihak  keimigrasian. Sebagaimana hal itu telah tertulis dalam pasal 1 ayat 8  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2011  tentang keimigrasian yang menyebutkan bahwa: “Penyidik Pegawai  negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah pejabat imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian”.  Selain  itu,  merujuk  pada  pasal  122 Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2011  tentang keimigrasian,  dijelaskan  bahwa  Warga  Negara Asing yang menyalahgunakan visa kunjungan dapat dikenakan  tindak  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan  dikenai  denda  paling  banyak Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) KEMENKUMHAM, (2011):
1. Setiap  Orang  Asing  yang  dengan  sengaja menyalahgunakan  atau  melakukan  kegiatan yang  tidak  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan pemberian  Izin  Tinggal  yang  diberikan kepadanya;
2. Setiap  orang  yang  menyuruh  atau  memberikan kesempatan kepada Orang
Asing menyalahgunakan  atau  melakukan  kegiatan yang  tidak  sesuai  dengan  maksud  atau  tujuan pemberian  Izin  Tinggal  yang  diberikan kepadanya.
c.  Tindakan Pendetensian
Tindakan ini merupakan penahanan yang dilakukan oleh  pihak  keimigrasian  terhadap  Warga  Negara Asing yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan.  Berdasarkan  pasal  1  ayat  33 menjelaskan bahwa penahanan terseut dilakukan di Rumah  Detensi  Imigrasi  yang  merupakan  tempat penampungan sementara bagi Warga negara Asing yang  dikenakan  proses  deportasi  atau  pemulangan ke  negaranya  dan  tindakan  keimigrasian  lainnya KEMENKUMHAM, (2011).
d.  Tindakan Projustia Tindakan  ini  merupakan  tindakan  peradilan  yang dilakukan  pihak  keimigrasian  terhadap  Warga Negara  Asing  yang  telah  melakukan  pelanggaran atau  penyalahgunaan  selama  berada  di  wilayah Indonesia KEMENKUMHAM, (2011) .
Tabel  3 .  Jumlah  tindakan  keimigrasian  oleh Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Surabaya terhadap Warga Negara Asing. Tanggal: 01-01-2020 s/d 31-08-2022
NO  PENINDAKAN WNA TOTAL 1 PENDETENSIAN 13 2 BEA BEBAN 12 3 DEPORTASI 58 4 PEMULANGAN 0 5 LARANGAN DI WILAYAH TERTENTU 9 6 PROJUSTIA 1 JUMLAH 93
Sumber:  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI Surabaya
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  31 Agustus  2022  dengan  Bapak  Dedy  Chairil  Zain selaku  Analis  Keimigrasian  Ahli  Muda  yang menjelaskan bahwa tidak sedikit kasus yang terjadi di  Indonesia,  khususnya  di  lingkungan  kerja Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Surabaya. Dimana  dari  Januari  2020  hingga  Agustus  2022, memiliki jumlah yang sangat banyak terkait kasus pelanggaran  atau  penyalahgunaan  izin  tinggal. Adanya  kasus  tersebut  tentunya  memberikan dampak  negatif  terhadap  negara  Indonesia. Beberapa  tindakan  dalam  penanganan  kasus tersebut ialah Warga Negara Asing yang berjumlah 13  orang  dikenai  pendetensian  atau  penahanan yang ditempatkan di rumah detensi. Pendetensian tersebut  dilakukan  karena  telah  melanggar  atau menyalahgunakan  izin  tinggal  yang  diberikan selama berada di Indonesia. Selain itu terdapat 12 penindakan  bea  beban  kepada  Warga  Negara Asing  dengan  cara  membayar  sejumlah  uang sesuai  dengan  kasus  pelanggarannya,  Selanjutnya terdapat  Warga  Negara  Asing  yang  dikenai Tindakan  Administratif  Keimigrasian  (TAK) seperti 58 WNA yang dideportasi. Pendeportasian ini merupakan tindakan paksa untuk mengeluarkan
Warga Negara Asing dari wilayah Indonesia karena melakukan  pelanggaran  dan  penyalahgunaan  yang akan  membahayakan  negara  Indonesia.  Selain  itu, terdapat  9  WNA  yang  dilarang  berada  di  wilayah tertentu  sesuai  dengan  ketentuan  pihak  imigrasi. Serta  terdapat  1  tindakan  projustia  yang  diberikan kepada  Warga  Negara  Asing.  Tindakan  tersebut berupa  peradilan  yang  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.
Upaya  Kantor  Imigrasi  kelas  I  Khusus  TPI Surabaya terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Dalam  wawancara  yang  dilakukan  kepada  Bapak Dedy  Chairil  Zain  juga  menyebutkan  bahwa langkah atau upaya agar kasus penyalahgunaan izin tinggal  tidak  terjadi  Kembali.  Dimana  Langkah tersebut  dilakukan  dengan  cara  sosialisasi  baik  itu terhadap  penjamin  atau  sponsor  seperti  travel, perusahaan,  keluarga,  dan  suami  atau  istri  yang bersangkutan.  Selain  itu  petugas  imigrasi  juga melakukan  sosialisasi  ke  Warga  Negara  Asingnya langsung agar yang bersangkutan dapat memahami dan  taat  terhadap  peraturan  yang  berlaku  di Indonesia.  Selain  melakukan  sosialisasi,  pihak keimigrasian  juga  melakukan  upaya  terhadap pemeriksaan  permohonan  visa  yang  bertujuan untuk menyeleksi setiap maksud kedatangan warga negara  asing.  Kemudian  pihak  keimigrasian  juga melakukan  kerjasama  dengan  aparat  keamanan negara  lain  dalam  memberikan  peninjauan  dalam hal  penegakan hukum  keimigrasian. Pihak keimigrasian  juga  melakukan  tindakan  operasi intelijen  keimigrasian  yang  bertujuan  untuk keamanan negara. Sehingga upaya pencegahan dan penangkalan  terhadap  Warga  Negara  Asing  dapat dilakukan Zain, (2022).
Upaya  lainnya  yang  dilakukan  oleh  pihak keimigrasian  yaitu  pengawasan  terhadap  Warga Negara  Asing  guna  menjaga  tegaknya  kedaulatan negara  mengingat  jumlah  kasus  penyalahgunaan izin  tinggal  yang  dilakukan  oleh  Warga  Negara Asing  tidak  sedikit Zain,  (2022) .  Pengawasan tersebut dilakukan agar tidak terjadinya penyalahgunaan  izin  tinggal  kunjungan  dengan melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  izin tinggal  yang  dimiliki  atau  bahkan  melakukan pelanggaran penyelundupan narkotika, perdagangan  manusia,  serta  aksi  kejahatan terorisme. Dengan begitu sistem pengawasan lebih ditingkatkan  dan  peraturan  yang  berlaku  harus dibenahi,  karena  hal  itu  akan  berdampak  dengan
kesejahteraan  dan  keamanan  negara Syahrin  M.  , (2018).
Di era saat ini, pengawasan yang dilakukan pihak keimigrasian  terhadap Warga Negara  Asing lebih sistematis.  Hal  itu  berkaitan  dengan  adanya  arus globalisasi  yang  tentunya  sangat  memudahkan pihak keimigrasian untuk melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut menggunakan atau memanfaatkan  penggunaan  teknologi  dalam aplikasi  Pelaporan  Orang  Asing  sebagai  sarana pemantauan  keberadaan  orang  asing.  Dengan adanya aplikasi tersebut, pihak imigrasi mendapatkan informasi tentang keberadaan Warga Negara  Asing  di  wilayah  Indonesia  secara  up  to date Mulyawan,  (2017) .  Selain  itu,  pengawasan terhadap Warga Negara Asing juga terbagi dalam empat  proses,  yaitu  pada  saat  permohonan  visa atau  izin  tinggal,  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia,  selama  berada  di  wilayah  Indonesia, serta  melakukan  kegiatan  di  wilayah  Indonesia. Dengan adanya peningkatan pengawasan tentunya akan mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya  penyalahgunaan  izin  tinggal  yang dilakukan  oleh  Warga  Negara  Asing.  Dengan begitu wilayah Negara Indonesia akan tetap terjaga keamanan serta kedaulatannya Hamidi & Christian, (2016).
Selain  itu,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Harjuno  Herlambang,  S.H  selaku  Analis Muda  Keimigrasian  Ahli  Pertama  menyebutkan bahwa upaya  yang  lainnya  juga ditujukan  kepada pihak  internal  atau  pihak  keimigrasian,  hal  itu bertujuan agar pihak keimigrasian lebih tegas dan siap  untuk  menjaga  pintu  gerbang  negara  sesuai dengan tugas atau kewenangannya. Dimana upaya tersebut  ialah  dilakukannya  sinergitas  imigrasi atau  Kerjasama  dengan  intansi  lain  seperti kepolisian, Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa  dan  Politik),  pemerintah  kecamatan,  dan lain-lain  dengan  membentuk  Tim  Pora  (Tim Pengawasan  Orang  Asing) Herlambang,  (2022). Secara  spesifik,  berdasarkan  pasal  1  ayat  2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik  Indonesia  Nomor  50  tahun  2016 (PERMENKUMHAM  RI),  Tim  Pora  merupakan tim  yang  terdiri  dari  instansi  dan/  atau  lembaga pemerintah  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi terkait  dengan  keberadaan  dan  kegiatan  orang asing. Pembentukan ini dilakukan untuk mewujudkan  pengawasan  keimigrasian  yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap
keberadaan  dan  kegiatan  Orang  Asing  di  Wilayah Indonesia BPK RI, (2016).
Selain pembentukan Tim Pora, upaya lainnya ialah penguatan pelayanan internal kantor. Dimana upaya tersebut  ialah  diadakannya  Rapat  Dalam  Kantor (RDK) yang bekerjasama dengan kantor pelayanan lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan penguatan petugas dalam hal pemberian pelayanan. Selain  itu,  RDK  ini  juga  dilakukan  dengan  cara mengundang instansi lain sebagai studi dengan kata lain mengunjungi instansi lain sebagai upaya studi banding  guna  peningkatan  mutu  pelayanan  secara cepat  tanggap  tanpa  harus  meniadakan  ketelitian dan  kewibawaan.  Kegiatan  tersebut  dilakukan dalam kurun waktu dua hingga tiga kali dalam satu tahun.  Selain  diadakannya  RDK,  juga  diadakan kegiatan kajian kerohanian rutin bagi para petugas imigrasi. Dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk penguatan  petugas  dalam  hal  kerohanian  serta untuk mempererat hubungan antar individu petugas imigrasi.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  secara berkala  dalam  setiap  bulannya  di  minggu  pertama Herlambang, (2022).

## IV. KESIMPULAN
Mudahnya akses keluar masuk negara lain atau lalu  lintas  internasional  yang  begitu  mudah, membuat  beberapa  orang  asing  berkunjung  ke negara  lain,  terutama  Indonesia.  Akan  tetapi kedatangan  Warga  Negara  Asing  ke  Indonesia tidak  selalu  memiliki  tujuan  yang  baik  yang tentunya  mengakibatkan  pelanggaran  terhadap hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Namun,  tidak semua  pelanggaran  yang  dilakukan  WNA disebabkan  oleh  mereka  sendiri,  melainkan beberapa  penyebab  lainnya  yaitu  pihak  sponsor atau  penjamin  kurang  mengetahui  aturan  tentang keimigrasian, kurangnya penjagaan yang dilakukan  oleh  pihak  keimigrasian,  dan  adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi anggota negara ASEAN. Beberapa permasalahan  keimigrasian  yang  dilakukan  oleh Warga  Negara  Asing  sangat  menganggu  bahkan dapat  mengancam  kedaulatan  negara.  Misalkan seperti  izin  tinggal  kunjungan  disalahgunakan untuk  bekerja,  bisnis,  pendidikan,  dan  bahkan untuk melakukan aksi kejahatan seperti penyelundupan narkoba dan terorisme.
Dalam  penanganan  kasus  tersebut,  pihak imigrasi  memberikan  beberapa  tindakan  yang sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku.

## Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing
Misalkan,  seperti  bea  beban,  larangan  berada  di wilayah tertentu, dan bahkan deportasi. Selain itu, pihak  keimigrasian  telah  mengupayakan  agar kasus  tersebut  tidak  terjadi  lagi  dengan  cara seperti sosialisasi, pengawasan, dan pemantauan menggunakan  aplikasi.  Adanya  kasus  tersebur memberikan  berbagai  dampak  terutama  bagi Indonesia.  Dimana  dampak  tersebut  ialah terancamnya kedaulatan serta keamanan Indonesia,  hubungan  bilateral  antara  Indonesia dengan  negara  asal  WNA  yang  melakukan pelanggaran  menjadi  kurang  baik,  dan  adanya kerugian  dalam  berbagai  bidang  bagi  negara Indonesia.  Permasalahan-permasalahan  tersebut tentunya mendapatkan perhatian lebih dari dunia internasional.  Hal  itu  dikarenakan  permasalahan yang  dapat  mengancam  kedaulatan  negara  akan dilindungi oleh beberapa organisasi internasional, khususnya  PBB.  Terlebih  negara  Indonesia menjadi  salah  satu  yang  menandatangi  dalam Konvensi  PBB.  Dengan  demikian  kedaulatan negara  Indonesia  akan  terus  dilindungi  atau dijamin oleh dunia internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Basis  Data  Pusat  Pengembangan  Kawasan  Perkotaan.
(2017). Profil  Kota  Surabaya .  Retrieved  from http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/: http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/39 BPK  RI.  (2016,  Desember  15). Berita  Negara  Republik Indonesia. Retrieved  from  peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/13327 4/permenkumham-no-50-tahun-2016
Hakim,  R.  I.  (2015).  Pengawasan  Izin  Tinggal  Orang
Asing  Oleh  Kantor  Imigrasi. UNNES  LAW JOURNAL , 66-79.
Hamidi, J., & Christian, C. (2016). Hukum Keimigrasian Bagi  Orang Asing  di  Indonesia. Jakarta :  Sinar Grafika.
Herlambang, B. H. (2022, Desember 12). Upaya Kantor Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Surabaya  agar Kasus  penyalahgunaan  Izin  Tinggal  Tidak Terjadi Lagi. (A. L. Amalia, Interviewer) INDONESIA  INVESTMENTS.  (2016,  Desember  16).
Industri  Pariwisata  Indonesia .  Retrieved  from www.indonesia-investments.com: https://www.indonesia- investments.com/id/bisnis/industri- sektor/pariwisata/item6051?
JDIH BPK RI. (n.d.). Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan  Fungsional  Pemeriksa  Keimigrasian .
Retrieved from
peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/14038
2/peraturan-bkn-no-32-tahun-2019 Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Surabaya.  (n.d.).
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Surabaya . Retrieved  from  http://surabaya.imigrasi.go.id/: http://surabaya.imigrasi.go.id/development/ Kemenkumham. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian. Presiden Republik Indonesia . Kemenkumham.  (2018  No,  916).  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2018  Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kantor  Imigrasi.
Kemenkumham .
Koesrianti,  Narwati,  E.,  Nisrina,  S.  S.,  Hastuti,  L., Camelia, A., Indriani, M., & Prasetyo, E. (2021).
Kedaulatan Negara Menurut Hukum
Internasional. Surabaya:  Airlangga  University Press.
KOMINFO.  (2015,  Agustus  18). Saatnya  Kembangkan Potensi  Pariwisata  Indonesia .  Retrieved  from kominfo.go.id: https://kominfo.go.id/content/detail/5640/saatny a-kembangkan-potensi-pariwisata- indonesia/0/infografis
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.  (2021,  Agustus  16). Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor 29  Tahun  2021. Retrieved  from  paralegal.id: https://paralegal.id/peraturan/peraturan-menteri- hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-29-tahun- 2021/
Mulyawan,  B.  (2017).  Kendala  Implementasi  Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.11, (No.3) , 287-303.
Naim,  A.,  Renggong,  R.,  &  Siku,  A.  S.  (2021).  Analisis Penyalahgunaan  Izin  Keimigrasian  Overstay Oleh  Warga  Negara  Asing  di  Makassar. Paradigma Administrasi Negara , 98-106.
Nasir, N. (2022). Ketentuan Hak Pakai Untuk Orang Asing Di Indonesia . Retrieved from HaloHukum.com : https://www.halohukum.com/ketentuan-hak- pakai-untuk-orang-asing-di-indonesia/
Santoso,  M.  (2018).  Kedaulatan  Dan  Yuridiksi  Negara Dalam  Sudut  Pandang  Keimigrasian. Jurnal Binamulia Hukum Vol.7 No.1 Juli , 1-16.
Sanusi,  A.  (2016).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak
Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal
Keimigrasian. Fiat  Justisia  Vol.10  (No.2) ,  387- 411.
Sefriani.  (2016). Hukum  Internasional  Suatu  Pengantar Edisi Kedua. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara  Asing  (WNA)  yang  Melanggar  Izin Tinggal (Overstay). Pandecta , 15-29. Setyawan,  J.  (2022,  Februari  18). Layak  Terus Dikembangkan,  Hukum  Keimigrasian  Jangan
Hanya Jadi Pelengkap . Retrieved from imigrasi.go.id: https://www.imigrasi.go.id/id/2022/02/18/layak -terus-dikembangkan-hukum-keimigrasian- jangan-hanya-jadi- pelengkap/#:~:text=Sementara%2C%20hukum %20internasional%20terkait%20dengan%20pel aksanaan%20fungsi%20keimigrasian,negara%2
C%20aspek%20kependudukan%2C%20k Sjahriful, A. (1993). Memperkenalkan Hukum Keimigrasian. Jakarta: Ghalia. Supramono, G. (2012). Hukum Orang Asing di Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika.
Syahrin,  M.  (2018).  Legal  Impacts  of  The  Existence  of Refugees  and  Asylum  Seekers  in  Indonesia. International  Journal  of  Engineering  and Technology , 1051-1058.
Syahrin,  M.  (2018).  Menakar  Kedaulatan  Negara  dalam Perspektif  Keimigrasian. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure, Vol.18, (No.1) , 43-57.
Zain,  D.  C.  (2022,  Agustus  30).  Peran  Imigrasi  dalam menangani  Kasus  Penyalahgunaan  Izin  Tinggal. (A. L. Amalia, Interviewer)