## ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Yayat Rahmat Hidayat Universitas Islam Bandung Jl. Ranggagding No. 8 Bandung :yayatrahmathidayat@unisba.ac.id

## Abstrak
Indonesia  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk  mengembangkan  lembaga  keuangan  syariah. Indonesia  memiliki  populasi  muslim  yang  besar  dan  sumber  daya  alam  yang  melimpah  yang  dapat dijadikan sebagai underlying transaction . Akan tetapi banyak kendala yang dihadapi Indonesia untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah sehingga memiliki daya saing yang rendah dibandingkan dengan  lembaga  keuangan  konvensional  dan  lembaga  keuangan  syariah  dari  negara  ASEAN  yang lain.  Penelitian  ini  mengunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  analisis  deskriptif.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kendala  yang  dihadapi  Indonesia  adalah  kurangnya  sumber  daya manusia  ekonomi  syariah  baik  dalam  kuantitas  dan  kualitas,  kurangnya  pengetahuan  dan  kesadaran dalam  ekonomi  syariah,  kurangnya  inovasi  dan  diferensiasi  produk,  dan  kurangnya  dukungan pemerintah  baik  regulasi  atau  penerbitan  modal.  Upaya  dan  strategi  diperlukan  untuk  meningkatkan daya  saing  ekonomi  syariah  di  ASEAN  Economic  Community  (AEC)  adalah  peningkatan  sumber daya  manusia  baik  dalam  kualitas  dan  kuantitas,  sosialisasi  dan  pendidikan  di  masyarakat, peningkatan layanan dan diferensiasi produk, dan dukungan dari semua pemangku kepentingan.
Kata kunci: Ekonomi Syariah, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

## ABSTRACT
Indonesia has a big potential in the development sharia financial institution, it has a large number of Muslim  population  and  abundant  natural  resources  that  can  be  used  as  an  underlying  transaction. But lots of obstacles has been faced by Indonesia while developing its  sharia financial institution so that  they  have  low  competitiveness  compared  with  conventional  financial  institutions  and  sharia financial  institutions  from  other  ASEAN. This  research  uses  qualitative  method  with  descriptive analysis technique. The results of this study indicate that the constraints faced by Indonesia are the lack  of  human  resources  of  sharia  economy  both  in  quantity  and  quality,  lack  of  knowledge  and awareness in sharia economy, lack of innovation and product differentiation, and lack of government support  either  regulation  or  capital  issuance.  Efforts  and  strategies  needed  to  improve  the competitiveness of sharia economy in the ASEAN Economic Community (AEC) are the improvement of  human  resources  both  in  quality  and  quantity,  socialization  and  education  in  the  community, service improvement and product differentiation, and support from all stakeholders.

## Keyword: Sharia Economy, ASEAN Economic Community (AEC)

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia  merupakan  Negara  dengan jumlah  penduduk  muslim  terbanyak  di dunia. Berdasarkan sensus penduduk
Indonesia  tahun  2010,  jumlah  penduduk muslim  Indonesia  sebanyak  207 176 162 jiwa. Dengan demikian Indonesia berpeluang  untuk  menjadi  Negara  dengan perkembangan  dan  nilai  aset  Ekonomi Syariah  tertinggi  di  dunia.  Impian  untuk
menjadi Global  Player seharusnya  bisa terwujud  dikarenakan  selain  memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia  juga  memiliki  kekayaan  alam yang  melimpah  yang  dapat  dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah (BPS, 2010).
Nilai  aset  perbankan  syariah  masih jauh  di  bawah  nilai  aset  perbankan konvensional.  Data  Statistik  Perbankan Indonesia mencatat, sampai Desember 2017 total  aset  berdasarkan  kegiatan  usaha  bank umum  syariah  sebanyak  Rp.  287,55  triliun masih  jauh  di  bawah  bank  umum konvensional  yang  mencapai  Rp.  7.099,60 triliun.  Maka  total  aset  berdasarkan kegiatan  usaha  bank  umum  syariah  hanya berada pada kisaran 3,89% sedangkan bank umum  konvensional  96,11%  (OJK,  2018). Begitu  pula  dengan  asuransi  syariah.  Nilai aset  asuransi  syariah  pada  tahun  2017 sebesar  Rp.  40,52  triliun  dari  total  asset asuransi  sebesar  Rp.  628,68  triliun.  Nilai aset  asuransi  syariah  hanya  6,45%  dan asuransi  konvensional  mencapai  93,54%. Sedangkan pada pasar modal dan keuangan, Nenny  Kurnia  dkk  dalam Islamic  Finance Outlok 2015 mencatat nilai sukuk korporasi pada  agustus  2014  sebesar  Rp.  6,8  triliun atau  sebesar  3%  dan  obligasi  korporasi konvensional  mencapai  211,7  triliun  atau sebesar  97%.  Sedangkan  nilai  aset  sukuk Negara mencapai 31% dan obligasi  Negara
konvensional  mencapai  69%  dari  total  Rp. 412,82 triliun (Kurnia, 2015).
Dari  perbandingan  aset  saja  kita  bisa menyimpulkan  bahwa  lembaga  keuangan syariah masih memiliki skala ekonomi yang kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan  konvensional.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  lembaga  keuangan syariah  memiliki  tingkat  efisiensi  dan  daya saing  yang  rendah  dibandingkan  dengan bank  konvensional  yang  ada  di  Indonesia. Apalagi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lembaga keuangan syariah Indonesia  akan  bersaing  bukan  hanya dengan  bank  konvensional  Indonesia  saja, tetapi  juga  dengan  lembaga  keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah dari seluruh Negara-negara ASEAN.  Tentunya  hal  ini  bukanlah  hal yang  mudah  untuk  dihadapi.  Akan  tetapi hal  ini  juga  bukanlah  sesuatu  yang  tidak mungkin  dapat  diatasi.  Kerjasama  dari semua pihak sangatlah  dibutuhkan,  mulai dari  praktisi,  akademisi,  pemerintah,  dan para  ulama  dalam  meningkatkan  kinerja dan  pangsa  pasar  lembaga  keuangan syariah.  Dengan  demikian  akan  tercapai skala  ekonomi  yang  besar  sehingga lembaga  keuangan  syariah  akan  lebih efisien  dalam  kegiatan  usahanya  sehingga memiliki  daya  saing  yang  tinggi  dengan bank  konvensional  dan  bank  syariah  dari Negara-negara ASEAN yang lain.

## B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah untuk  menjelaskan  peluang  dan  tantangan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA)  dan  strategi  lembaga  keuangan syariah  untuk  memenangkan  persaingan Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA). Adapun  manfaat  yang  ingin  dicapai  adalah (1)  Secara  teoritis,  memperkaya  khazanah keilmuan  ekonomi  syariah  memperkaya referensi  tentang  kajian  ekonomi  syariah dalam  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi ASEAN  (MEA)  dan  (2)  Secara  praktis, agar  bisa  diambil  manfaatnya  baik  oleh praktisi  ekonomi  syariah  dan  pemerintah agar bisa meningkatkan daya saing ekonomi syariah di ASEAN.

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif  analisis.  Sumber  data  diperoleh dari  sumber  sekunder  baik  berupa  buku, jurnal,  publikasi  ilmiah,  dan  sumber  lain yang relevan.

## II. PEMBAHASAN
A. Landasan Teori
1. Ekonomi Syariah
a. Pondasi ekonomi syariah
Dalam  mengambil  setiap  keputusan, manusia  selalu  berfikir  secara  ekonomi. Pilihan  mana  yang  paling  menguntungkan dan  akan  mendatangkan  kemaslahatan  yang lebih  baik.  Manusia  selalu  berfikir  secara ekonomi  dan  selalu  mempertimbangkan untung/kemaslahatan  dan  rugi/kemadharatan dalam setiap tindakan yang diambilnya. Oleh karena  itu  ilmu  ekonomi  adalah  ilmu  untuk memilih.  Memilih  upaya yang  paling menguntungkan  untuk  memenuhi  kebutuhan. Memilih  barang  dan  jasa  yang  paling dibutuhkan  untuk  memperoleh  kemaslahatan dengan  keterbatasan  sumber  daya  yang dimiliki.  Jadi  yang  terbatas  itu  bukanlah  alat pemuas  kebutuhan,  akan  tetapi  sumber  daya yang dimiliki untuk memperoleh alat pemuas kebutuhan.  Karena  semua  yang  ada  di  bumi ini  diciptakan  untuk  manusia  dan  masih banyak  sumber  daya  yang  belum  bisa dimanfaatkan dan digarap oleh manusia.
Distribusi  kekayaan  yang  tidak merata  menyebabkan  kesenjangan  antara orang  miskin  dan  orang  kaya  semakin  jauh. Hal ini dapat dilihat dari rasio gini Indonesia yang  mencapai  0,4  pada  september  2017. Masalah  distribusi  sumber  daya  yang  tidak merata  ini  merupakan  salah  satu  masalah utama  dalam  ekonomi  syariah  agar  harta tidak  menumpuk  dan  berputar  di  kalangan orang-orang kaya saja (QS 59:7). Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah terdapat beberapa solusi  untuk  mendistribusikan  sumber  daya
tersebut  supaya  merata  diantaranya  dengan pengelolaan ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah). Potensi ZIS Indonesia sangatlah besar apabila bisa  dikelola  dengan  baik.  Tentunya  dana tersebut  dapat  dialokasikan  kepada  orang- orang  miskin  sebagai  bantuan  modal  baik untuk memulai usaha atau untuk memperbesar skala ekonominya.
Pada  dasarnya  masalah  ekonomi merupakan  ranah  muamalah.  Muamalah sendiri  memiliki  hukum  asal al-ibahah (boleh)  kecuali  yang  dilarang.  Artinya tindakan  atau  aktivitas  apapun  dalam  ranah ekonomi  adalah  boleh  kecuali  jika  ada  dalil yang  melarangnya.  Oleh  karena  itu,  dalam praktiknya ekonomi syariah seringkali memiliki kesamaan dengan ekonomi konvensional.  Tetapi  ini  bukan  berarti ekonomi  syariah  sama  dengan  ekonomi konvensional.  Terdapat  perbedaan  mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional,  yaitu  perbedaan  ideologinya. Sehingga,  meskipun  ada  beberapa  hal  yang kelihatan sama, tetapi dasar dalam menentukan dan melakukan hal tersebut jelas berbeda.  Ekonomi  syariah  memiliki  ideologi Islam. Segala sesuatunya didasarkan pada Al- Qur’an  dan  as-Sunnah  Adiwarman  Karim (Karim,  2013)  menyatakan  bahwa  ekonomi syariah  dibangun  di  atas  prinsip-prinsip religious  yang  berorientasi  bukan  hanya untuk  kehidupan  dunia  semata,  tapi  juga berorientasi pada kehidupan akhirat.
Sedangkan  ekonomi  konvensional  bersifat liberal  yang  didasarkan  pada  akal  semata. Sehingga  ekonomi  konvensional  bersifat positivistic .  Agama,  Tuhan,  nilai,  dan  norma secara  drastis  dikeluarkan  dari  struktur pemikiran  ekonomi  konvensional.  Ekonomi konvensional hanya berorientasi pada kehidupan  dunia  semata  dan  menafikan tanggung  jawab  manusia  kepada  Tuhan  di akhirat.
Adiwarman  Karim  (Karim,  2013) mengatakan bahwa ekonomi syariah didasarkan  pada  lima  nilai  universal,  yaitu Tauhid (keimanan), ‘Adl (keadilan),
Nubuwwah (kenabian), Khilafah (Pemerintahan),  dan Ma’ad (hasil).  Kelima dasar  inilah  yang  menjadi  pondasi  utama dalam mengembangkan teori ekonomi syariah. Tauhid merupakan suatu kepercayaan  bahwa  tidak  ada  Tuhan  selain Allah.  Dialah  yang  telah  menciptakan manusia dan seluruh alam ini. Dialah pemilik hakiki segala yang ada di langit dan di bumi. Manusia  hanyalah  sebagai  khalifah  di  muka bumi  yang  diamanatkan  untuk  menjaga, memelihara, dan memanfaatkannya.
Sehingga  dalam  melakukan  segala  sesuatu, tidak  terkecuali  dalam  ranah  ekonomi, manusia  harus  senantiasa  mengikuti  aturan- aturan yang telah digariskan oleh Allah.
Prinsip  dasar  ekonomi  syariah  yang kedua  yaitu  keadilan.  Manusia  diperintahkan agar  selalu  bertindak  adil  (QS.  49:  9)  ,
termasuk  dalam  ekonomi.  Manusia  sebagai khalifah  di  muka  bumi  harus  senantiasa menjaga  hukum Allah  dan  menjamin pemakaian  segala  sumber  daya  diarahkan untuk  kesejahteraan  manusia  (Karim,  2013). Hal ini untuk meredam keserakahan manusia yang selalu ingin mencari keuntungan pribadi tanpa  memikirkan  orang  lain  dan  kerusakan alam.  Prinsip  yang  ketiga  adalah  kenabian. Maksudnya  adalah  para  pelaku  ekonomi harus  senantiasa  mengikuti  apa  yang  telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad  SAW,  tidak  terkecuali  dalam kegiatan  ekonomi.  Sikap  jujur,  amanah, tabligh,  dan  fatanah  harus  selalu  tercermin pada  setiap  perilaku  ekonomi  seorang muslim.  Seorang  muslim  dilarang  untuk berlaku  curang  dalam  ekonomi.  Bahkan, perbuatan  curang  tersebut  akan  mendapatkan adzab  dan  balasan  yang  setimpal  di  akhirat kelak (QS. 83: 1).
Prinsip yang keempat adalah khilafah.  Manusia  adalah  sebagai  khalifah  di muka  bumi  (QS.  2:  30).  Setiap  manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya,  baik  sebagai  individu,  kepala keluarga,  pemimpin  masyarakat,  maupun kepala  Negara.  Nilai  ini  mendasari  prinsip kehidupan  manusia  dalam  Islam.  Fungsi utamanya menurut Adiwarman Karim (Karim, 2013) adalah agar tercipta keteraturan interaksi antar kelompok,
termasuk  dalam  bidang  ekonomi.  Prinsip yang  kelima  adalah ma’ad .  Segala  yang manusia  upayakan  di  dunia  ini  pada  intinya adalah untuk  mencari bekal  untuk  kehidupan yang  kekal  di  akhirat.  Dengan  berpegang pada  prinsip  ini  maka  manusia  akan  selalu menjaga  perbuatannya  untuk  berbuat  baik dan  menghindari  dari  perbuatan fasad , fahsya ,  dan munkar .  Dengan  demikian  akan tercipta kehidupan yang adil dan harmonis di dunia ini, begitupun dalam aktivitas ekonomi. b. Pengertian ekonomi syariah
Ekonomi  syariah  merupakan  ilmu yang  mempelajari  perilaku  muslim  yang beriman  dalam  suatu  masyarakat  Islam dengan mengikuti Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ , dan Qiyas .  Segala  aturan  yang  Allah turunkan  dalam  sistem  Islam  bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian manusia. Begitupun  dalam  bidang  ekonomi  yang bertujuan  membantu  manusia  memperoleh kemenangan  di  dunia  dan  di  akhirat (Hosen,  2007).  Ekonomi  Islam  didasarkan pada  paradigma  yang  memiliki  keadilan sosial-ekonomi  sebagai  tujuan  utamanya. Tujuan  ini  bersumber  pada  keyakinan bahwa  manusia  adalah  khalifah  di  muka bumi.  Mereka  adalah  saudara  bagi  satu sama  lain  dan  semua  sumber  daya  yang mereka miliki merupakan titipan dari Allah untuk mencapai kesejahteraan semua
manusia.
Manusia akan diminta pertanggung  jawaban  tentang  bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan hartanya di akhirat kelak (Chapra, 2002).
Al-Assal  dan  Ahmad  Abdul  Karim (Nawawi, 2009) mengatakan bahwa ekonomi  syariah  merupakan  sekumpulan dasar-dasar  secara  umum  ekonomi  yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah dan  merupakan  bangunan  perekonomian yang  didirikan  atas  landasan  dasar-dasar tersebut  sesuai  dengan  lingkungan  dan masanya.  Jadi,  inti  dari  ekonomi  syariah mencakup  dua  hal  pokok  yang  tetap  dan yang  tidak  tetap.  Hal  pokok  yang  tetap yaitu  dasar  umum  dan  nilai-nilai  ekonomi syariah  diambil  dari  Al-Qur’an  dan  As- Sunnah.  Sedangkan  hal  yang  tidak  tetap yaitu masalah  ekonomi disesuaikan dengan tuntutan  lingkungan  dan  masanya  sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Abdulrahman Yousri Ahmed (Ahmed, 2002) menyatakan bahwa  ekonomi  syariah  adalah  ilmu pengetahuan yang mempelajari kemungkinan  terbaik  untuk  menggunakan sumber  daya  ekonomi  yang  tersedia,  yang telah diberikan Allah, untuk memaksimalkan
produksi serta
menghasilkan  barang  dan  jasa  yang  halal yang  dibutuhkan  manusia  saat  ini  dan  saat yang akan datang, serta mendistribusikannya dalam kerangka syariah.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas dapat  dikatakan  bahwa  ekonomi  syariah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari  usaha  dalam  mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi  sumber  daya  sesuai  dengan kerangka dan maqasid as-syariah .
c. Ciri-ciri ekonomi syariah
Ekonomi  syariah  tidak  mengekang individu  secara  berlebihan  sehingga mengakui  adanya  kepemilikan  individu dan  kepemilikan  publik.  Hal  ini  bertolak belakang  dengan  ekonomi  konvensional yang  hanya  mengakui  kepemilikian individu  saja  atau  kepemilikan  publik saja.  Dalam  ekonomi  syariah  berlaku sistem multiple ownership . Dengan demikian  akan  tercipta  keseimbangan dalam perekonomian.
Ciri  yang  kedua  adalah  adanya freedom  to  act atau  kebebasan  untuk bertindak.  Setiap  muslim  dibebaskan untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam tidak mengekang  umatnya  untuk  berusaha dalam menjalankan kehidupan ekonominya,  sepanjang  tidak  melanggar aturan. Hal-hal yang dilarang seperti riba, tadlis , maysir ,  dan ihtikar haruslah dijauhi  oleh  setiap  muslim.  Sepanjang tidak melanggar hal-hal yang diharamkan maka  setiap  muslim  diberi  kebebasan untuk  melakukan  usaha  dan  transaksi
apapun.  Hal  ini  dikarenakan  hukum  asal dari muamalah adalah dibolehkan, kecuali yang ada larangannya.
Ciri  yang  ketiga  yaitu  adanya jaminan  sosial.  Islam  mengatur  agar keadilan  social  ini  dapat  terwujud. Misalkan saja untuk meminimalisir kesenjangan social maka Islam memerintahkan  tentang  agar  orang  yang kaya  mengeluarkan  zakat  dari  sebagian harta  yang  dimiliki.  Pemerintah  sebagai ulil  amri bertanggung  jawab  untuk menjamin  terciptanya  keadilan  sosial  di masyarakat. Setiap sistem ekonomi memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  untuk menciptakan  sistem  ekonomi  yang  adil. Akan  tetapi  tidak  semua  sistem  ekonomi mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil (Karim, 2013).
2. Perekonomian bebas bunga/riba
Perbedaan mendasar ekonomi syariah  dengan  ekonomi  konvensional, terutama  pada  lembaga  keuangan  syariah, menggunakan  sistem  bebas  bunga/riba. Secara  etimologi,  riba  berarti  tambahan. Syaikh  Muhammad  Abduh  berpendapat bahwa riba yaitu penambahan- penambahan  yang  disyaratkan  oleh  orang yang  memiliki  harta  pada  orang  yang meminjam  hartanya,  karena  pengunduran janji  pembayaran  oleh  peminjam  dari waktu  yang  telah  ditentukan  (Suhendi, 2011). Muhammad ibnu Abdullah ibnu Al-
Arabi Al-Maliki menyatakan bahwa tambahan  yang  termasuk  riba  adalah tambahan  yang  diambil  tanpa  ada  suatu iwad (pengganti/penyeimbang) yang dibenarkan  syariah  (Sudarsono,  2012). Menurut  Sayyid  Sabiq  dalam  Kitab  Fiqih Sunah,  yang  dimaksud  riba  adalah tambahan atas modal, baik sedikit ataupun banyak  (Sudarsono,  2012).  M.  Nejatullah Shidqi  (Shidqi,  2004)  menyatakan  bahwa riba adalah suatu tambahan yang dibebankan  pada  peminjam  dalam  jangka waktu  tertentu.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  riba  adalah  suatu tambahan  atas  pinjaman/modal  yang disyaratkan  pada  peminjam  dalam  jangka waktu yang sudah ditentukan.
Riba merupakan sesuatu yang diharamkan  (QS.  2:  275).  Manusia dilarang  untuk  mengambil,  memakan,  dan memanfaatkan harta riba (QS. 4: 161) dan Allah  akan  menghapus  berkah  dari  harta riba  (QS.  2:  276).  Riba  merupakan  suatu perbuatan yang dapat menyebabkan putusnya  perbuatan  baik  terhadap  sesame manusia dengan cara utang-piutang. Karena  riba  menghendaki  pengambilan harta  orang  lain  dengan  tidak  ada imbangannya  (Suhendi,  2011).  Riba  dapat memperbesar  kessenjangan  sosial  antara orang  miskin  dan  orang  kaya,  karena  riba dalam  praktiknya  adalah  pemerasan  orang miskin oleh orang kaya.
Secara  umum,  riba  terbagi  menjadi empat, yaitu riba qardh , riba jahiliyah , riba fadhl ,  dan  riba nasiah .  Riba qardh adalah suatu  manfaat  atau  tingkat  kelebihan tertentu yang disyaratkan pada orang yang berutang.  Riba jahiliyah adalah  beban utang  yang  harus  dibayar  lebih  dari pokoknya  karena  orang  yang  berutang tidak  mampu  membayar  pada  waktu  yang telah  ditetapkan.  Riba fadhl adalah pertukaran  antara  barang  sejenis  yang tidak  sama,  baik  kualitas,  kuntitas,  atau waktu  penyerahannya  (Sudarsono,  2012). Sedangkan  riba nasiah adalah  riba  yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan (Suhendi, 2011).
Riba merupakan  suatu  perbuatan yang  sangat  merugikan  dan  membawa banyak kemadharatan. Selain itu, riba juga diharamkan dalam Islam. Ekonomi syariah merupakan  ekonomi  yang  bebas  dari  riba. Riba  digantikan  dengan  akad  bagi  hasil dan  akad-akad  yang  dibolehkan  secara syar’i  lainnya.  Riba  merupakan  suatu sistem yang lebih mengoptimalkan pemenuhan  kepentingan  pribadi  sehingga kurang  mempertimbangkan  dampak  sosial yang  ditimbulkannya.  Sedangkan  bagi hasil  lebih  berorientasi  pada  pemenuhan kemaslahatan  hidup  manusia  (Sudarsono, 2012). Dengan demikian, ekonomi syariah
juga  dikenal  dengan  suatu  sistem  yang berdasarkan bagi hasil.
Ekonomi syariah menghendaki transaksi-transaksi  yang  bebas  dari riba , gharar ,  dan maysir .  Transaksi  keuangan dalam  Islam  didasarkan  pada  akad-akad yang  diperbolehkan  secara  syar’i,  seperti akad  jual  beli,  akad  bagi  hasil,  akad  sewa menyewa,  akad  titipan,  dan  sebagainya. Akad-akad  dalam  ekonomi  syariah  bukan hanya akan mendatangkan keberkahan dan keuntungan  duniawi  berupa  materi,  tetapi juga  akan  menyelamatkan  umat  dari  api neraka.

## 3. Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga keuangan Syariah merupakan  Lembaga  keuangan  yang dalam  operasional  usahanya  berdasarkan prinsip Syariah. Lembaga keuangan Syariah  secara  umum  dapat  dibedakan menjadi  Lembaga keuangan bank dan non bank.  Lembaga  keuangan  Syariah  mulai berkembang  di  Indonesia  tahun  1992 dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank  Syariah  pertama  di  Indonesia.  Saat ini di Indonesia terdapat 13 BUS, 34 UUS, dan  167  BPR.  Bank  Syariah  adalah Lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya memberikan  kredit  dan  jasa-jasa  lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang dalam operasionalnya  didasarkan  prinsip-prinsip
Syariah (Sudarsono, 2012).
Lembaga  keuangan  non  bank  adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa- jasa  keuangan  dan  menarik  dana  dari masyarakat  secara  tidak  langsung  ( non depository ). Lembaga  keuangan  non  bank terdiri  dari  asuransi,  dana  pensiun, pegadaian,  pasar  modal,  sukuk,  dan sebagainya. Asuransi merupakan perjanjian  antara  dua  belah  pihak  atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri  pada  pihak  tertanggung,  dengan memperoleh premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung atas  risiko  yang  ditanggungkan  (UU  No.2 Tahun  1992).  Dana  Pensiun  merupakan perusahaan  yang  kegiatannya  mengelola dana  pension  suatu  perusahaan  pemberi kerja.  Pengadaian  merupakan  lembaga keuangan  yang  menyediakan  fasilitas pinjaman  dengan  jaminan  tertentu.  Pasar Modal merupakan pasar tempat pertemuan dan  melakukan  transaksi  antara  pencari dana dengan para penanam modal, dengan instrumen  utama  saham  dan  obligasi. Sedangkan  sukuk  merupakan  obligasi (surat utang) dengan prinsip Syariah.
4. Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA)
Negara-negara
ASEAN
telah menyepakati ASEAN  Free  Trade  Area (AFTA) pada  pertemuan  kepala  negara ASEAN pada tahun 1992 dengan persiapan  selama  15  tahun.  Kemudian
perjanjian  ini  direvisi  pada  tahun  2007 dengan  masuknya  Cina  pada  tahun  2012 menjadi ASEAN-China  Free  Trade  Area (ACFTA) dan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi  ASEAN  (MEA)  pada  tahun 2015.  Dengan  demikian  MEA  merupakan kelanjutan  dari  kebijakan  sebelumnya, yaitu  AFTA.  Perbedaannya  yaitu  AFTA lebih  menekankan  pada  pengurangan  dan penghapusan  hambatan  tarif,  sedangkan MEA lebih menekankan pada pengurangan  dan  penghapusan  hambatan non-tarif.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)  adalah  sebuah  integrasi  ekonomi ASEAN  dalam  menghadapi  perdagangan bebas antar Negara-negara ASEAN. Seluruh  Negara  anggota  ASEAN  telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang  untuk  mewujudkan  wawasan ASEAN  2020.  Dengan  demikian  maka perdagangan  barang  dan  jasa  dapat dilakukan  secara  bebas  tanpa  hambatan, baik  tarif  maupun  non  tarif.  Hal  ini bertujuan  untuk  menjadikan  kawasan ASEAN  menjadi  kawasan  ekonomi  yang kompetitif serta mempercepat pembangunan,  pemerataan  kesejahteraa, dan mengurangi kesenjangan sosial- ekonomi.  Selain  itu,  pelaksanaan  MEA juga  diharapkan  dapat  menarik  lebih banyak Foreign  Direct  Investment  (FDI)
serta  meningkatkan  perdagangan  antar negara-negara ASEAN.
Humprey  Wangke  (Wangke,  2014) mengatakan bahwa penerapan MEA mengacu pada ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint.
AEC Blueprint memuat  empat  pilar  utama, yaitu:  (1)  ASEAN  sebagai  pasar  tunggal dan  berbasis  produksi  tunggal  yang didukung  dengan  elemen  aliran  bebas barang,  jasa,  investasi,  tenaga  kerja terdidik,  dan  aliran  modal  yang  lebih bebas;  (2)  ASEAN  sebagai  kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen  peraturan  kompetisi,  perlindungan konsumen,  hak  atas  kekayaan  intelektual, pengembangan infrastuktur, dan perpajakan;  (3)  ASEAN  sebagai  kawasan dengan  pengembangan  ekonomi  yang merata  dengan  pengembangan  ekonomi kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN  untuk  Negara-negara  Kamboja, Myanmar,  Laos,  dan  Vietnam;  dan  (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan  elemen  pendekatan  yang  koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan  meningkatkan  peran  serta  dalam jejaring produksi global.
Pelaksanaan  MEA  berdampak  pada penurunan  dan  penghapusan  biaya  tarif ekspor-impor dan pengurangan dan penghapusan hambatan non tarif.
Perdagangan  bebas  di  kawasan  ASEAN akan  terbuka,  dan  diharapkan  mampu mendorong  perekonomian  negara-negara anggota.  Keuntungan  yang  diperoleh dengan  diberlakukannya  MEA  adalah:  (1) Meningkatkan  pendapatan  negara  melalui perdagangan  ekspor-impor;  (2)  Membuka indrustrialisasi  di  kawasan  negara-negara ASEAN;  (3)  Memperluas  lapangan  kerja professional  dan  memberikan  kesempatan berkarir di kawasan negara-negara ASEAN.
Dengan  adanya  MEA  diharapkan akan mendorong produktivitas dan memperkuat integrasi regional pada sektor-sektor  ekonomi  dan  terciptanya kebebasan pelaku-pelaku usaha dan tenaga kerja  terdidik  untuk  bekerja  di  negara- negara  anggota  ASEAN.  Biaya  transaksi akan mengalami penurunan karena adanya pengurangan  dan  penghapusan  pajak ekspor-impor,  yang  pada  akahirnya  akan meningkatkan  pendapatan.  Pada  akhirnya, penerapan MEA akan menjadikan ASEAN sebagai  pasar  tunggal  yang  berbasis produksi. Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN  berarti  liberalisasi  pada  arus barang,  jasa,  investasi,  modal,  dan  tenaga kerja.
B. Hasil Penelitian
1. Peluang dan Tantangan Lembaga
Keuangan Syariah Menghadapi MEA
Ekonomi  syariah  merupakan  suatu sistem  dalam  Islam  dalam  mengatur urusan  ekonomi  berdasarkan  aturan  Al- Qur’an  dan  As-Sunah.  Ekonomi  Syariah meliputi  semua  kegiatan  ekonomi  yang berlandaskan aturan-aturan Islam. Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia  ditandai  dengan  munculnya berbagai  Lembaga Keuangan Syariah baik bank  ataupun  non  bank,  perusahaan Syariah,  hotel  Syariah,  pasar  modal  dan pasar  uang  Syariah,  sampai  pariwisata Syariah.  Menjamurya  perusahaan  dan Lembaga keuangan Syariah tersebut menimbulkan  persaingan  satu  sama  lain. Terlebih  sekarang  persaingan  tersebut bukan  hanya  dengan  lembaga  keuangan dalam  negeri  saja,  mengingat  Indonesia saat  ini  telah  memasuki  Masyarakat Ekonomi  ASEAN (MEA).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga tahun terakhir mengalami  tren kenaikan  yaitu  sebesar  4,79%  pada  tahun 2015,  5,02%  pada  tahun  2016,  dan  5,07% pada  tahun  2017  (OJK,  2017).  Tren  yang positif  ini  diharapkan  akan  terus  berlanjut dan menjadi modal utama dalam menghadapi  persaingan  di  era  Masyarakat Ekonomi Asean.
Industri keuangan syariah di Indonesia diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan mengingat mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah
bergama  Islam.  Ini  merupakan  pangsa pasar  yang  sangat  besar  bagi  industri keuangan  syariah,  karena  Indonesia  juga merupakan  negara  dengan  penduduk muslim  terbanyak  di  dunia.  Akan  tetapi, hal  ini  tidak  serta  merta  menjadikan lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia menjadi global  player keuangan  syariah. Hal  ini  dikarenakan  masih  rendahnya pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat terhadap ekonomi syariah. Sehingga diperlukan  adanya  sosialisasi  dan  edukasi pada masyarakat.
Pengembangan  ekonomi  syariah  di Indonesia lebih bersifat market driven dan dorongan botton  up dalam  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Dengan  demikian, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia  lebih  bertumpu  pada  sektor  riil, dan  ini  merupakan  suatu  kelebihan tersendiri  bagi  lembaga  keuangan  syariah di  Indonesia.  Hal  ini  yang  menjadikan lembaga  keuangan  syariah  lebih  tahan menghadapi  krisis  ekonomi  tahun  1998 dibandingkan  dengan  lembaga  keuangan konvensional.  Berbeda  dengan  Malaysia dimana perkembangan keuangan syariahnya  lebih  bertumpu  pada  sektor keuangan. Akan tetapi, peranan pemerintah dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Malaysia  lebih  baik  jika  dibandingkan dengan di Indonesia, baik dalam dukungan
regulasi  maupun  dalam  penempatan  dana pemerintah  dan  perusahaaan  milik  negara. Sehingga  total  aset  lembaga  keuangan syariah  di  Malaysia  meningkat  dengan signifikan.  Sehingga  Malaysia  memiliki skala  ekonomi  dan  efisiensi  yang  lebih baik dibandingkan Indonesia.
Keunggulan keuangan syariah Indonesia  lainnya  yaitu regulatori  regime yang dinilai lebih baik. Hal ini dikarenakan  di  Indonesia  yang  memiliki kewenangan  untuk  mengeluarkan  fatwa terpusat  pada  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  dan  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI),  sedangkan  di  negara  lain  dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga  peluang  terjadinya  perbedaan sangat  besar.  Sampai  saat  ini  pemerintah telah menerbitkan tiga UU tetang perbankan  Syariah  yaitu  UU  No  7  tahun 1992,  UU  No  10  tahun  1998,  dan  UU  No 21  tahun  2008.  Sedangkan  DSN-MUI telah  mengeluarkan  119  atwa  terkait ekonomi Syariah.
Kendala  yang  dihadapi  Indonesia dalam  pengembangan  ekonomi  syariah terutama  pada  kurangnya  sumber  daya manusia  dan  pakar  ekonomi  syariah. Maraknya  lembaga  keuangan  syariah  di Indonesia  tidak  diimbangi  dengan  sumber daya  manusia  yang  memadai,  terutama sumber  daya  manusia  yang  memiliki  latar belakang disiplin keilmuan ekonomi
syariah.  Sebagian  besar  sumber  daya manusia  pada  lembaga  keuangan  syariah berlatar  belakang  disiplin  ilmu  ekonomi konvensional.  Keadaan  ini  mengakibatkan akselerasi  hukum  Islam  dalam  lembaga keuangan  syariah  kurang  cepat  dapat diakomodasikan  sehingga  pengembangan lembaga keuangan syariah menjadi lambat (Sudarsono, 2012).
Tantangan  yang  dihadapi  lembaga keuangan syariah menghadapi MEA adalah  inovasi  pengembangan  produk  dan layanan  yang  kompetitif  dan  berbasis kebutuhan  masyarakat.  Pengembangan produk  keuangan  syariah  tidak  boleh sekedar  mengimitasi  produk  keuangan konvensional.  Lembaga  keuangan  syariah harus  menciptakan  produk  dan  layanan yang khas yang dapat memenuhi kebutuhan  nyata  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan  sebagian  besar  masyarakat muslim di Indonesia lebih mengedepankan aspek layanan dan kemudahan dibandingkan aspek syariah.
2. Strategi Ekonomi Syariah

## Menghadapi MEA
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas sumber  daya  manusia  lembaga  keuangan syariah  mutlak  diperlukan.  Hal ini diperlukan  untuk  memicu  perkembangan
ekonomi
syariah di Indonesia.
Menjamurnya  lembaga  keuangan  syariah tidak  serta  merta  meningkatkan  pangsa pasar  lembaga  keuangan  syariah.  Hal  ini disebabkan penambahan lembaga keuangan  syariah tersebut  tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas  dan kuantitas sumber  daya  manusia  yang  memiliki keahlian  dan  latar  belakang  ekonomi syariah.  Oleh  karena  itu,  pembentukan lembaga pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah mutlak diperlukan, sebagai  usaha  untuk  mengembangkan system pendidikan  yang  mengintegrasikan teori dan praktik ekonomi syariah. Dengan demikian  diharapkan  dapat  meningkatkan integritas  lembaga  keuangan  syariah  di tengah-tengah  masyarakat  akademik  dan non akademik.
Peningkatan  sumber  daya  ekonomi syariah diperlukan untuk mengisi gap yang ada, agar tidak diisi oleh tenaga kerja dari negara lain, mengingat salah satu kesepakatan  dalam  MEA  adalah freedom of  movement  for  skilled  and  talented labours .  Hal  ini  merupakan  tantangan yang serius, mengingat pusat-pusat pendidikan  dan  pelatihan  keuangan  dan perbankan  syariah  berada  di  luar  negeri seperti  Bahrain,  Uni  Emirat  Arab,  dan Malaysia.
b. Sosialisasi dan edukasi pada masyarakat
Indonesia  merupakan  negara  dengan penduduk  muslim  terbanyak  di  dunia. Akan tetapi kenyataan ini tidak serta merta menjadikan  Indonesia  menjadi  negara yang  memiliki  aset  dan  pangsa  pasar ekonomi syariah terbesar di dunia.  Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi  syariah.  Kurangnya  sosialisasi dan  edukasi  pada  masyarakat  tentang keberadaan  lembaga  keuangan  syariah menjadi  penyebab  utamanya.  Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan kebaradaan lembaga keuangan syariah di suatu tempat, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang mekanisme produk dan instrument-instrumen  keuangan  yang  ada pada  lembaga  keuangan  syariah.  Jika sosialisasi dan edukasi ini berjalan dengan baik, maka perkembangan lembaga keuangan  syariah  akan  lebih  cepat  dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan  konvensional  dan  lembaga keuangan  syariah  dari  negara  ASEAN yang  lain.  Hal  ini  dikarenakan  lembaga keuangan syariah Indonesia lebih memahami  struktur  dan  keadaan  pasar  di Indonesia  dibandingkan  dengan  lembaga keuangan dari negara lain.
Sosialisasi  juga  dapat  dilakukan dengan  memberikan  kesempatan  seluas- luasnya bagi lembaga keuangan konvensional  untuk  membuka  kantor
cabang  syariah  atau  pihak  lain  yang mampu  secara  legalitas  dan  materi  untuk mendirikan  lembaga  keuangan  syariah  di seluruh  wilayah  Indonesia.  Selain  sebagai sarana mensosialisasikan lembaga keuangan  syariah,  langkah  ini  juga diperlukan  untuk  mengurangi  dampak buruk  dari riba,  maysir, dan gharar bagi masyarakat (Sudarsono, 2012).
c. Peningkatan layanan dan diferensiasi produk
Sebagian besar masyarakat Indonesia menempatkan  kemudahan  dan  kualitas layanan di atas aspek syariah. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar keuangan syariah yang  masih  relatif  kecil  dibandingkan dengan pangsa pasar keuangan konvensional.  Penyebab  utamanya  adalah dikarenakan  kemudahan  mengakses  dan kualitas layanan lembaga keuangan konvensional masih lebih baik dibandingkan  lembaga  keuangan  syariah. Akses  jaringan  kantor  lembaga  keuangan syariah  masih  terbatas  sehingga  sulit dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat.
Selain itu, diferensiasi produk keuangan  syariah  di  Indonesia  masih terbatas.  Hal  ini  disebabkan  oleh  faktor bisnis  model  industri  keuangan  syariah  di Indonesia,  khususnya  perbankan  syariah, yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan  di  sektor  riil  dan  sangat
menjaga  ‘ maqasid  syariah’ .  Hal  ini berbeda  dengan  negara  lain  yang  peranan produk-produk  di  sektor  keuangan  (pasar uang  dan  pasar  modal)  lebih  dominan. Ditambah  lagi  pembiayaan  dengan  akad murabahah  atau  yang  berbasis  jual  beli merupakan pembiayaan yang paling banyak  dan  berada  di  kisaran  60%. Sedangkan  40%  sisanya  terdiri  dari pembiayaan  mudharabah,  musyarakah, salam, istishna, ijarah, dan qardh (Hidayat, 2017).
Secara
esensi, struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia  akan  lebih  kuat  dibanding dengan negara lain. Tetapi secara efisiensi, keuangan  syariah  di  Indonesia  akan  lebih rendah  karena  skala  ekonomi  yang  relatif kecil.  Lembaga  keuangan  syariah  harus mampu  membuat  inovasi  produk  dan layanan  yang  kompetitif  dan  berbasis kebutuhan  masyarakat.  Pengembangan produk  keuangan  syariah  tidak  boleh sekedar  mengimitasi  produk  keuangan konvensional.  Lembaga  keuangan  syariah harus  menciptakan  produk  dan  layanan yang khas yang dapat memenuhi kebutuhan  nyata  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan  sebagian  besar  masyarakat muslim di Indonesia lebih mengedepankan aspek layanan dan kemudahan dibandingkan  aspek  syariah.  Dengan demikian diharapkan pangsa pasar
lembaga keuangan syariah dapat meningkat  sehingga  dapat  lebih  efisien dalam kegiatan operasionalnya.
d. Dukungan dari semua stakeholder
Dukungan  dari  seluruh stakeholder keuangan  syariah  mutlak  diperlukan,  baik dari  praktisi,  akademisi,  ulama,  dan pemerintah.  Para  praktisi  diharapkan mampu untuk me- menage lembaga keuangan  syariah  agar  mampu  bersaing dengan  lembaga  keuangan  dari  dalam  dan luar  negeri.  Akademisi  diperlukan  untuk melakukan  penelitian  dan  pengkajiang ekonomi syariah sehingga dapat memperkaya  khazanah  keilmuan  ekonomi syariah. Selain itu, akademisi juga menjadi pelopor dalam pendidikan, pembinaan, dan pelatihan  ekonomi  syariah.  Hal  ini diperlukan  untuk  meningkatkan  kualitas dan  kuantitas  sumber  daya  manusia  pada bidang ekonomi syariah.
Pemerintah  dan  ulama  dalam  hal  ini DSN  dan  MUI,  harus  mampu  mendorong pemenuhan  legalitas  instrumen  syariah untuk  memberi  ruang  yang  lebih  besar guna tumbuhnya keuangan syariah.
Pengembangan  legalisasi  ekonomi  syariah dipengaruhi oleh permasalahan- permasalahan  yang  muncul.  Kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan  ekonomi  syariah  secara komprehensif harus segera dibuat.
Terdapat  beberapa  kekhususan  yang  tidak
dapat dipersamakan dalam ekonomi syariah  sehingga  penggunaan  kerangka hukum  konvensional  menjadi  kurang memadai.  Untuk itu,  diperlukan kompilasi hukum  ekonomi/keuangan  syariah  yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan  dan  disahkan  oleh negara, mengingat masih terjadi perbedaan interpretasi  hukum  fiqih  dikarenakan perbedaan mazhab. Upaya penyempurnaan kerangka  hukum  ini  juga  perlu  dilakukan dalam  skala  global  untuk  menyelesaikan perselisihan  yang  mungkin  terjadi  dalam transaksi  keuangan  syariah  antar  negara. Penyempurnaan  kerangka  hukum  akan memberikan  suasana  yang  kondusif  bagi pengembangan  keuangan  syariah,  baik secara nasional maupun global (Alamsyah, 2012).
Pemerintah  dapat  menjadi  pemain kunci  dalam  pengembangan  ekonomi syariah  di  Indonesia.  Dukungan  regulasi dan  penempatan  modal  pemerintah  dan perusahaan milik pemerintah sangat diperlukan untuk menambah aset dan skala ekonomi keuangan syariah. Dengan demikian lembaga keuangan syariah menjadi lebih efisien dalam operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan  daya  saing  di  kancah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

## C. SIMPULAN
Kelebihan  yang  dimiliki  LKS  di Indonesia  sehingga  berpeluang  untuk  bisa meningkatkan daya saing yaitu: (1) Negara mayoritas  muslim  terbesar  di  dunia,  (2) memiliki sumber daya alam yang melimpah,  (3)  Pengembangan  ekonomi syariah  di  Indonesia  lebih  bersifat market driven dan  dorongan botton  up sehingga lebih  bertumpu  pada  sektor  riil,  dan  (4)
Lembaga  yang  berwenang  mengeluarkan fatwa  di  Indonesia  adalah  Dewan  Syariah Nasional  (DSN)  dan  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  dan  bersifat  independen. Dengan demikian resiko terjadinya perbedaan fatwa dapat diminimalisir.
Kekurangan LKS di Indonesia untuk meningkatkan  daya  saing  yaitu:  (1) Rendahnya  kualitas  dan  kuantitas  sumber daya  manusia  dengan  latar  belakang ekonomi  Syariah,  (2)  Pangsa  pasar keuangan  syariah  yang  masih  relatif  kecil dibandingkan dengan keuangan konvensional, (3) Tingkat pemahaman dan kesadaran syariah masyarakat masih kurang  dalam  berekonomi,  (3)  Kurangnya inovasi pengembangan produk dan layanan  yang  kompetitif  dan  berbasis kebutuhan  masyarakat,  (4)  Kurangnya dukungan  dari  pemerintah  baik  dukungan berupa  regulasi  maupun  dukungan  modal pemerintah.
Strategi  yang  harus  dilakukan  LKS di  Indonesia  untuk  meningkatkan  daya
saing  sehingga  mampu  bertahan  dalam persaingan  MEA  yaitu:  (1)  Peningkatan kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya manusia,  (2)  Sosialisasi  dan  edukasi  pada masyarakat,  (3)  Peningkatan  layanan  dan diferensiasi produk, dan (4) Dukungan dari semua stakeholder terutama pemerintah.

## RUJUKAN
Ahmed,  Abdulrahman  Yousri.  (2002).
Theoritical  Foundation  of  Islamic Economics. . Jeddah: Islamic
Research  and  Training  Institute Islamic Development Bank.
Alamsyah,  Halim.  (2012). Perkembangan dan  Prospek  Perbankan  Syariah
Indonesia: Tantangan
dalam
Menyongsong MEA 2015,
Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam  (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012.
BPS (2010), Penduduk Menurut
Kelompok  Umur  dan  Agama  yang
Dianut. Tersedia di: http://sp2010.bps.go.id/index.php/sit
e/tabel?tid=320&wid=0. Diakses
pada 10 Mei 2018.
Chapra,  M  Umer.  (2002). What  is  Islamic Economics?. Jeddah: Islamic Research  and  Training  Institute Islamic Development Bank.
Hidayat,  Yayat  Rahmat.  (2017). Analisis Pencapaian  Tujuan  Bank  Syariah Sesuai  UU  No  21  Tahun  2008 .
Jurnal  Amwaluna  Vol.  1  No.  1
Januari 2017 hal. 34-50.

## Hosen,  M  Nadratuzzaman  dan  Ali,  AM
Hasan. (2007). Tanya Jawab Ekonomi  Syariah .  Jakarta:  PKES
Publishing.
Karim,  Adiwarman  A.  (2013). Ekonomi Mikro  Islam ,  Edisi  Ketiga.  Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Kurnia,  Nenny  dkk.  (2015). Islamic Finance  Outlook  2015 .  ______  :
Karim Consulting Indonesia.
Nawawi,  Ismail.  2009. Ekonomi  Islam:
Perspektif  Teori,  Sistem,  dan  Aspek
Hukum. Surabaya:  CV.  Putra  Media
Nusantara.
OJK. (2018), Statistik Perbankan
Indonesia Bulan Maret 2018 .
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
OJK.  (2017),  Statistik Perbankan  Syariah Bulan  Desember  2017 .  Jakarta:
Otoritas Jasa Keuangan.
Shidqi,  M.  Nejatullah.  (2004). Riba,  Bank
Interest  and  the  Rational  of  its
Prohibition . Jeddah: Islamic
Research  and  Training  Institute
Islamic Development Bank.
Sudarsono,  Heri. ( 2012). Bank  dan Lembaga Keuangan
Syariah:
Deskripsi  dan  Ilustrasi .  Yogyakarta:
Ekonisia.
Suhendi,  Hendi.  (2011). Fiqh  Muamalah . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
UU  No.2  Tahun  1992.Tentang  Usaha Perasuransian.
Wangke,  Humprey, Peluang  Indonesia dalam  MEA  2015 ,  Info  Singkat Hubungan  Internasional,  Vol.  VI, (Mei 2014).