## LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DARI ASPEK YURIDIS
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Teuku Ahmad Yani 1
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

## Abstract
Most  residents  of  Banda  Aceh  City  do  not have  the  oppurtunity  to get  financing  from  banking institutions,  because  they  do  not  have  the  legality  of  business  and  collateral.  Financial institutions are one of the alternatives offered by the law on Microfinance Institutions, currently in  Banda  Aceh  incorporated  in  the  form  of  Baitul  Qiradh  cooperative  law.  In  addition Banda Aceh  City  Goverment  also  intitiated  this  Micro  Finance  Intitutions,  which  is  the  only  Micro Finance Intitution in Indonesia owned by local government.
Keywords : Financial Intitutions, Micro Enterprise and Legal Entity
1 Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang diperbantukan pada Universitas Teuku Umar.

## 1. PENDAHULUAN
Kelompok  usaha  mikro, 2 dan  usaha  kecil 3 menempati  posisi  mayoritas  dalam jumlahnya,  namun  kiprah  usahanya  justeru  jauh  tertinggal    dibandingkan  dengan kelompok usaha menengah 4 dan  koperasi, 5 serta usaha besar 6 yang  jumlahnya sangat sedikit. Hal ini terjadi, salah satunya disebabkan adalah keterbatasan modal usaha yang dimiliki oleh usaha mikro dan usaha kecil  dimaksud, demikian legalitas usahanya. 7
Untuk  mendapatkan  permodalan  dari  perbankan  baik  konvensional  maupun syariah,  bagi  Usaha  mikro  dan  usaha  kecil    mengalami  kesulitan  karena    perbankan mensyaratkan  adanya  agunan,  namun  usaha  mikro  dan    usaha  kecil    memiliki keterbatasan  baik  berkenaan  dengan  agunan 8 ,  maupun    dengan  legalitas  yang dimilikinya, padahal  kelompok usaha ini  justeru dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak.
Selain  itu,  lembaga  perbankan  selama  ini  cenderung  memberikan  pembiayaan kepada  usaha  menengah,  koperasi    dan  besar,  karena  keberadaannya  di  pusat-pusat perdagangan.  Sementara  itu  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  letaknya  di  gampong- gampong, meskipun keberadaannya  masih dalam wilayah Kota Banda Aceh.
Akibatnya usaha mikro dan usaha kecil masih belum sepenuhnya  terakses oleh lembaga  perbankan.  Lembaga  perbankan    juga  tidak  melirik  usaha  mikro  dan  usaha kecil  juga  karena  jumlah  pembiayaannya  terlalu  kecil.  Usaha  mikro  dan  usaha  kecil dalam  mendapatkan    kredit  atau  pembiayaan    terpaksa  mencari  alternatif  lain,  yaitu salah  satunya  adalah  dengan  meminjam  pada  perorangan  yang  sering  disebut  dengan rentenir. Tentunya  hal  ini  sangat memberatkan bagi masyarakat  karena bunganya yang ditetapkan terlalu tinggi.
Untuk  itu  perlu  adanya  pilihan  pembiayaan,  yaitu  melalui  lembaga    keuangan mikro  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Lembaga  Keuangan  Mikro.  Lembaga  keuangan  mikro  telah  menjadi  perhatian  banyak pihak sejak keberhasilan pelaksanaan model pembiayaan grameen bank yang dijalankan
2 Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha  mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3 Menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008,  Usaha  kecil  adalah    usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan  yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar  yang  memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
4 Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha menengah adalah   usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi  bagian baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau    saha  Besar  dengan  jumlah  kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5 Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian,  disebutkan koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum  Koperasi  dengan melandaskan kegiatannya  berdasarkan prinsip  Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6 Menurut  Pasal  1  angka  4  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008,  Usaha  besar  adalah    usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
7 Teuku Ahmad Yani, Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro dan Kecil, Jurnal MIZAN, ISSN: 2089-0435, Vol. 2, No. 3, 2012, hal. 31.
8 Sri Soedewi Maschoen Safwan,  Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, BPHN, Jakarta, 2007, hal. 2
oleh  Profesor  Muhammad  Yunus  di  Bangladesh  untuk  membuka  akses  pembiayaan bagi masyarakat yang tergolong kedalam katagori miskin. 9
Keberadaan  lembaga  keuangan  mikro  sebenarnya  telah  ada  sebelum  adanya Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  itu.  Hadirnya    lembaga keuangan  mikro,  ditandai  dengan  tumbuhnya  lembaga  keuangan    mikro  syariah  yang berbentuk Baitul Qiradh.  Lembaga ini sudah tumbuh di Kota Banda Aceh sejak tahun 1995 yang ditandai dengan dibentuknya Baitul Qiradh Baiturrahman, Baitul Qiradh Cut Nyak  Dhien,  Baitul  Qiradh  Surya  Madinah  Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah Nanggroe  Aceh  Darussalam  (PWM  NAD),    Baitul  Qiradh  Pemuda  Muhammadiyah Aceh,  dan  akhir-akhir  ini  telah  tumbuh  baitul  qiradh  lainnya,  misalnya  Baitul  Qiradh Darul Mizan dan lain sebagainya.
Keberadaan  baitul-baitul  qiradh  tersebut  telah  banyak  membantu  masyarakat dalam  usaha  mikro,  kecil  dan  rumah  tangga  dalam  upaya  mengentaskan  kemiskinan. Namun  lembaga  baitul  qiradh  yang  ada  masih  memiliki  keterbatasan    dalam  upaya untuk memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan usaha rumah tangga,  hal ini  karena  jumlahnya yang terbatas juga pembiayaannya pula terbatas pula.
Ketentuan  Pasal  11    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga Keuangan  Mikro  menegaskan  bahwa  kegiatan  usaha  Lembaga  Keuangan  Mikro meliputi  jasa  pengembangan  usaha  dan  pemberdayaan  masyarakat,  baik  melalui Pinjaman  atau  Pembiayaan  dalam  usaha  skala  mikro  kepada  anggota  dan  masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
Keterbatasan    dari  baitul  qiradh  yang  ada  di  Kota  Banda  Aceh  dalam menjalankan  kegiatan  usaha  yang  dimaksudkan  oleh  ketentuan  di  atas,      juga  tidak terlepas dari  kepemilikan dari baitul qiradh  yang ada di Kota Banda  Aceh,  yaitu milik dari  orang  perorangan  yang  tergabung    pada  wadah  usaha  dalam  bentuk  badan  hukum koperasi. Sementara itu lembaga keuangan mikro milik swasta dalam bentuk perseroan terbatas belum ada, demikian pula pemerintah daerah.

## 2. METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif (legal  research)  , yaitu . kajian  yang  mengacu  kepada  asas-asas,  norma-norma    yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan,  mulai  dari  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah, hingga  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Oleh  karena  itu,  kajian    bersifat  preskriptif, yaitu  suatu  proses  mencari  dan  menemukan  praktik  di  dalam  masyarakat  sebagai implementasi hukum berdasarkan kreativitas dan kearifan masyarakatan guna menjawab persoalan kebutuhan pembiayaan oleh kelompok usaha mikro dan kecil.
Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini, yakni  pendekatan   perundangan- undangan  ( state  approach), dan  pendekatan  konsepsional (concept  approach), dengan mengkaji bahan penelitian  yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.
Bahan  penelitian  dianalisis      dengan  pendekatan  kualitatif,  dengan  tujuan  untuk memahami  makna  dari  bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan,  yang  kemudian ditafisrkan secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro
Pemerintah  Republik  Indonesia  pata  tahun  2008  telah  mengundangkan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah.
9 http://www.kompasiana.com/zaelani_ma/mengenal-konsep-grameen- bank_55177764a333114f07b65df
Berdasarkan undang-undang ini, maka semakin jelas hukum mengakui bahwa pelaku usaha  di  Indonesia  terbagi  pada  empat  kategori,  yaitu  usaha  mikro,  usaha  kecil, usaha menengah dan usaha besar.
Ketentuan  Pasal  6  undang-undang  ini  menegaskan  bahwa    kriteria  Usaha Mikro  adalah    usaha  yang  memiliki  kekayaan    bersih    paling  banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyakRp300.000.000,00  (tiga ratus  juta  rupiah).    Sedangkan  kriteria  Usaha  Kecil  adalah  usaha  yanga.  memiliki kekayaan    bersih    lebih    dari    Rp50.000.000,00  (lima    puluh    juta    rupiah)    sampai dengan    paling    banyakRp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  tidaktermasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih dariRp300.000.000,00    (tiga  ratus    juta  rupiah)  sampaidengan    paling    banyak Rp2.500.000.000,00  (dua  milyarlima ratus juta rupiah).
Sementara  itu,  kriteria    Usaha  Menengah  adalah  usaha  yang    memiliki kekayaan  bersih   lebih  dari  Rp500.000.000,00 (lima   ratus  juta   rupiah)   sampai dengan  paling  banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)  tidaktermasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha  ataumemiliki    hasil    penjualan  tahunan  lebih dariRp2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah)sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah).
Berdasarkan  undang-undang  ini,  sesuai  dengan  upaya  pengentasan kemiskinan,  maka    semua  pihak  bertanggung  jawab  untuk  pemberdayaan  usaha mikro, dengan memfasilitasi persoalan modal untuk kelompok usaha mikro ini.  Hal ini  selaras  dengan  kewajiban  untuk  menciptakan  iklim  usaha.  Kewajiban  untuk menumbuhkan  memang  berada  pada    Pemerintah    pusat  dan    Pemerintah    Daerah, namun  dunia    Usaha    dan    masyarakat    berperan    serta    secara    aktif  membantu menumbuhkan Iklim Usaha.
Undang-undang  ini  menegaskan  bahwa  salah  satu  aspek  dari  iklim  usaha adalah  pendanaan,  yang  selama  ini  justeru  menjadi  masalah  bagi  kelompok  usaha mikro.    Hal  ini  terjadi,  karena  terkait  dengan  legalitas  yang  dimiliki  oleh  pelaku usaha  kelompok  usaha  mikro,  selain  persoalan    agunan  yang  dimintakan  untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari pihak perbankan.
Atas  dasar  itu,  maka  diperlukan  adanya  lembaga  lain  yang  dikhususkan untuk  dapat  menyalurkan  pinjaman  atau    pembiayaan  sesuai  dengan  kebutuhan pelaku  usaha  mikro,  yaitu  Lembaga  Keuangan  Mikro.    Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2O13  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro,  menyebutkan  bahwa  Lembaga Keuangan  Mikro  adalah  lembaga  keuangan  yang  khusus  didirikan  untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan  simpanan,  maupun  pemberian  jasa  konsultasi  pengembangan  usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Melihat  dari  pengertian  di  atas,  nampak  jelas  perbedaan  dengan  lembaga keuangan lainnya, misalnya perbankan.  Dimana dalam Undang-Undang Perbankan tidak  secara  tegas  menyebutkan  dengan  frasa  “tidak  semata-mata  mencari keuntungan” melainkan  dengan frasa lain yaitu “dalam rangka meningkatkan taraf hidup  rakyat  banyak”.  Ftasa  ini  tercantum    dalam  pengertian  bank  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  1O  Tahun  1998  tentang Perbankan.    Dalam  prakteknya,  pihak  bank  selalu  memperhitungkan  keuntungan dalam memberikan kredit atau pembiayaan.
Atas dasar itu, maka ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro  menegaskan    bahwa  kehadiran  Lembaga  Keuangan  Mikro  adalah    bertujuan untuk:
a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
b. membantu  peningkatan  pemberdayaan  ekonomi  dan  produktivitas  masyarakat; dan
c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
d. terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

## B. Bentuk Badan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982  tentang  Wajib  Daftar  Perusahaan memberikan  pengertian  Perusahaan  adalah  setiap  bentuk  usaha  yang  menjalankan setiap  jenis  usaha  yang  bersifat  tetap  dan  terus-menerus  dan  yang  didirikan, bekerjaserta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik  Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak memakai istilah perusahaan, melainkan istilah pelaku usaha.
Ilmu hukum mengenal dua subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang- perorangan)  dan  subjek  hukum  berupa  badan  hukum.  Terhadap  masing-masing subjek  hukum  tersebut  berlaku  ketentuan  hukum  yang  berbeda  satu  sama  lainnya, meskipun  dalam  hal-hal  tertentu  terhadap  keduanya  dapat  diterapkan  suatu  aturan yang berlaku umum.
Salah  satu  ciri  khas  yang  membedakan  subjek  hukum  pribadi  dengan  subjek berupa  badan  hukum  adalah  saat  lahirnya  subyek  hukum  tersebut,  yang  pada akhirnya  akan  menentukan  saat  lahirnya  hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing subyek hukum tersebut.
Pada subjek hukum pribadi, status hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi  orang  perorangan  tersebut  berada  dalam  kandungan  (Pasal  1  ayat  (2)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Sedangkan  pada  badan  hukum,  keberadaan  status hukumnya  baru  diperoleh  setelah  ia  memperoleh  pengesahan  dari  pejabat  yang berwenang. Oleh karenanya, dilihat dari segi  pendiriannya, maka keberadaan badan hukum sangat tergantung aturan hukum, sehingga disebut recht person . Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang  LKM dengan  tegas menyebutkan  bahwa pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
a. bentuk badan hukum;
b. permodalan; dan
c. mendapat izin usaha.
Tidak  semua  orang  dan  tidak  semua  badan  usaha  dapat  menyelenggarakan LKM. Undang-Undang  LKM secara tegas membatasi  jenis badan  usaha  yang dapat menyelenggarakan  lembaga  keuangan  mikro  itu.  Berikutnya,  ketentuan  Pasal  5 dengan tegas pula menyebutkan bahwa  badan usaha yang dapat menyelenggarakan lembaga  keuangan  mikro  hanya  badan  usaha  yang  berbadan  hukum.  Bentuk  badan hukum  itu    adalah  Koperasi  dan  Perseroan  Terbatas  saja.  Dengan  demikian    badan usaha seperti Persekutuan Komanditer tidak dibenarkan.
Berdasarkan  badan  hukum  yang  dibenarkan  untuk  menyelenggarakan  lembaga keuangan  mikro  itu,  undang-undang  juga  mengatur  tentang  kepemilikan  dari  badan hukum dimaksud. Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang LKM mengatur bahwa badan hukum  LKM  baik  itu  Perseroan  Terbatas  maupun  koperasi  hanya    dapat  dimiliki oleh:
a. warga negara Indonesia;
b. badan usaha milik desa/kelurahan;
c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
d. koperasi.
Kepemilikan badan usaha LKM hanya dibenarkan untuk didirikan oleh warga negara Indonesia, baik itu berbentuk Perseroan Terbatas maupun koperasi. Undang- undang  ini  membatasi  pendiri  Perseroan  Terbatas  yang  bergerak  dalam  LKM. Artinya  undang-undang  mengenyampingkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  4O  Tahun  2OO7  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT).  Menurut UUPT,  setiap  orang-orang    dapat  membentuk  PT  di  Indonesia,  baik  orang perorangan  maupun  badan  hukum,  baik  warga  negara  Indonesia  maupun  badan hukum asing.  Dengan kata lain, bahwa warga negara asing dan badan hukum asing tidak boleh berinvestasi dalam bidang lembaga keuangan mikro.
Sejalan dengan ketentuan tersebut,  ketentuan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  12  /  POJK.05/2014  tentang  Perizinan  Usaha  Dan  Kelembagaan Lembaga  Keuangan  Mikro  menegaskan  bahwa  LKM  dilarang  dimiliki  baik  secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.
Selain  perorangan,  undang-undang  ini  juga  mendorong  badan  usaha  milik desa/kelurahan (BUMDES/K)  untuk dapat membentuk LKM, tentunya wadah usaha yang  dapat  dibentuk  oleh    (BUMDES/K)  hanya  perseroan  terbatas  tidak  boleh koperasi, sesuai aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini membatasi pendirian koperasi hanya oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi.
Berikutnya,  UU  LKM  mendorong  pemerintah  daerah  baik  itu  provinsi, kabupaten  maupun  kabupaten  untuk  membentuk  LKM.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2O14  Tentang  Pemerintahan Daerah  (UU  Pemda)  yang  membenarkan  pemerintah  daerah  untuk  membentuk Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  baik  berbentuk  Perusahaan  Umum  Daerah (PERUMDA) maupun Perusahaan Perseroan Daerah (Persero Daerah).
UU  LKM  membatasi  bagi  pemerintah  daerah  yang  berkeinginan  untuk membentuk badan hukum LKM, UU LKM hanya membenarkan  pemerintah daerah untuk membentuk   Perseroan Terbatas, tidak boleh Perumda.   Kepemilikan daerah juga dibatasi, artinya daerah harus menjadi pemegang saham mayoritas di dalam PT LKM dimaksud.
UU  Pemda,  mewajibkan  daerah  boleh  memiliki  51  %  (lima  puluh  satu persen) sebagai pemegang saham mayoritas/pengendali pada sebuah BUMD, namun dalam  UU  LKM  diwajibkan  semaksimal  mungkin  hingga    sahamnya  paling  sedikit 60%  (enam  puluhpersen)  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  atau badan  usaha  milik  desa/kelurahan.    Sisa  dari  kepemilikan  itu    hanya  dapat  dimiliki oleh  warga  negara  Indonesia  dan/atau  koperasi,  dengan  catatan  bahwa  kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen). Dengan demikian, Pemerintah daerah dalam pembentukan LKM dapat menggandeng badan usaha milik gampong dan warga  negara  Indonesia secara perorangan serta  koperasi.

## C. Perizinan Lembaga Keuangan Mikro
Setiap  lembaga  keuangan  mikro  yang  dibentuk  wajib  memiliki  izin  dari pejabat  yang  berwenang,  yaitu    Otoritas  Jasa  Keuangan. 10 Izin  ini  dimaksudkan
10 lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang  Otoritas Jasa Keuangan
untuk menciptakan kepastian hukum 11 baik bagi penyelenggara maupun  masyarakat selaku nasabah dari lembaga keuangan dimaksud.
Ketentuan  Pasal  5Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  12  / POJK.05/2014  Tentang  Perizinan  Usaha  Dan  Kelembagaan  Lembaga  Keuangan Mikro,    menegaskan  bahwa    badan  usaha  yang  menjalankan  usaha  LKM  harus memiliki  izin  dari  OJK,  dan  izin  LKM    itu  diberikan  untuk  kegiatan  LKM  yang dilaksanakan secarakonvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
Untuk  mendapatkan  izin,  maka  salah  satunya  disyaratkan  tentang permodalan  yang  harus  dimilki  oleh  badan  hukum  yang  akan  menjalankan  usaha LKM  dimaksud.    Ketentuan  Pasal  9  menegaskan  bahwa    Modal  disetor  atau simpanan  pokok,  simpanan  wajib,  dan  hibah  LKM  ditetapkan  berdasarkan cakupanwilayah  usaha.  Cakupan  itu  dapat  sebatas    desa/kelurahan,  kecamatan, ataukabupaten/kota.    Adapun  jumlah  modal  disetor  atau  simpanan  pokok, simpananwajib, dan hibah LKM ditetapkan paling sedikit:
a. Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah),  untuk    cakupan  wilayah  usaha desa/kelurahan;
b. Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah),  untuk    cakupan  wilayah  usaha kecamatan; atau
c. Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah),  untuk    cakupan  wilayah  usaha kabupaten/kota.
Melihat  pada  jumlah  modal  setor  minimal  atau  simpanan  wajib  minimal dalam  pembentukan  LKM,  nampaknya  pemerintah  mendorong  untuk  pembentukan LKM  di setiap pelosok tanah air,  namun  apabila dipaksakan dengan modal sangat kecil  seperti  itu,  juga  sangat  riskan  karena  perputaran  modal    yang  kecil  dapat mengakibatkan operasional dari LKM justeru tidak tertutup, sehingga dapat merugi.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor      62  /Pojk.05/2015    Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan    Nomor  13/Pojk.05/2014  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha Lembaga Keuangan Mikro  menegaskan bahwa :
i. Kegiatan  usaha  LKM  meliputi  jasa  pengembangan  usaha  dan  pemberdayaan masyarakat,  baik  melalui  Pinjaman  atau  Pembiayaan  dalam  usaha  skala  mikro kepada anggota dan masyarakat pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
ii. Kegiatan  usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan  secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
iii. Selain  kegiatan  usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  LKM  dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
Selanjutnya  dalam  ketentuan    Pasal  13  peraturan  OJK  ini  ditegaskan    pula bahwa :
(1) LKM  yang  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  Prinsip  Syariah  wajib menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
(2) Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  kegiatan  usaha  penghimpunan  Simpanan    dilakukan  dengan  menggunakan akad wadiah,  mudharabah, atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
11 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, 2O1O, Jakarta, hal.
b. kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah,  musyarakah,  murabahah,  ijarah,  salam,  istishna,  ijarah muntahiah bit tamlik, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
c.  kegiatan  jasa  pemberian  konsultasi  dan  pengembangan  usaha  dilakukan dengan  menggunakan  akad ijarah,  ju’alah atau  akad  lain  yang  tidak bertentangan  dengan  PrinsipSyariah  serta  disetujui  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan.
d.  kegiatan  pendanaan  melalui  penerimaan  pinjaman  dilakukan  dengan menggunakan  akad qordh,  mudharabah,  musyarakah, atau  akad  lain  yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh  Otoritas Jasa Keuangan.
Peranan izin dalam pembentukan LKM diharapkan mampu mendorong agar LKM  dapat  berjalan  dengan    baik  dan  berkualitas.  Untuk  menghindari  tidak profesional,  maka  OJK  mensyaratkan  agar  para  direksi  atau  pengurus  yang menyelenggarakan  LKM harus  profesional. Oleh karena itu  pengelola LKM  harus orang-orang yang mempunyai pengalaman pada lembaga keuangan dan beritegritas. Ketentuan    Pasal  10    dan  Pasal  12  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor    61 /POJK.05/2015  Tentang Perubahan Atas  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 12/POJK.05/2014  Tentang  Perizinan  Usaha  Dan  Kelembagaan  Lembaga  Keuangan Mikro, menegaskan  Direksi dan Dewan Komisaris  serta Dewan Pengawas  Syariah LKM harus memenuhi persyaratan:
a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
b. tidak  pernah  dihukum  karena  melakukan  tindak  pidana  di    bidang  usaha  jasa keuangan  dan/atau  perekonomian  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. tidak  pernah  dihukum  karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  berdasarkan keputusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam  5 (lima) tahun terakhir;
d. tidak  pernah  dinyatakan  pailit  atau  menyebabkan  suatu  badan  usaha  dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
e. salah  satu  Direksi  harus  memiliki  pengalaman  operasional    di  bidang  lembaga keuangan  mikro  atau  lembaga  jasa    keuangan  lainnya  paling  singkat  1  (satu) tahun; dan
f. salah  satu  Direksi  harus  memiliki  pengalaman    operasional  di  bidang  lembaga keuangan  mikro  syariah  atau  lembaga  jasa  keuangan  syariah  lainnya  bagi  LKM yang  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  Prinsip  Syariah  paling  singkat  1 (satu) tahun.

## D. Kebutuhan Pembiayan melalui LKM di Kota Banda Aceh
Pasca bencana alam di Aceh pada tahun 2O14, kegiatan produksi  beralih pada sektor usaha mikro dan kecil serta menengah. Hal ini dikarenakan sektor usaha kecil dan usaha mikro mampu bertahan dalam setiap kondisi apapun. 12 Sejalan dengan itu program pemerintah, yang dimotori oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh- Nias,      adalah  memberikan  bantuan  kepada  kelompok  usaha  tersebut  baik  dalam bentuk  hibah  maupun  revolving  dengan  menggunakan  sistem  lembaga  keuangan
12 Murtala, Pengaruh Modal Usaha Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Volume Usaha Kecil Di Kabupaten Aceh Besar , Jurnal Serambi Ekonomi & Bisnis¦,   ISSN 2354-970X, Vol. 1 No.1 (2014) : 1 – 4
mikro. Lembaga ini pernah populer dengan prinsip operasional grameen bank , yang sesungguhnya telah dilaksanakan di banyak negara berkembang. 13
Secara  garis  besar  beberapa  prinsip  operasional  grameen  bank  dapat  di jelaskan  sebagai  berikut: 14 Pertama ,  untuk  lebih  memudahkan  masyarakat  miskin dalam  mengaksesnya,  prosedur  dan  persyaratan  pembiayaan  dibuat  sesederhana mungkin.  Tidak  seperti  perbankan  pada  umumnya  yang  mengharuskan  nasabah untuk  datang  ke  kantor  bank,  grameen  bank  menggunakan  strategi  jemput  bola. Mulai dari proses pengajuan, pencairan serta pembayaran angsuran bisa dilakukan di tempat si nasabah.
Kedua, skema  dan  plafond  pembiayaan  serta  jadwal  angsuran  dibuat sefleksibel  mungkin,  disesuaikan  dengan  kemampuan  bayar  nasabah.  Nasabah  bisa melakukan  angsuran  pembiayaan  secara  harian,  mingguan  atau  bulanan. Ketiga, menerapkan  konsep  pembiayaan  kelompok (group  lending ).  Para  calon  nasabah yang  mengajukan  pembiayaan,  akan  digabungkan  kedalam  sebuah  kelompok. Kelompok ini mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai sarana pembelajaran bersama para  anggota, tempat  untuk memperkuat rasa kekeluargaan dan kerjasama, serta memperkuat posisi tawar kelompok terhadap pihak lain. Sedangkan bagi pihak grameen  bank  sendiri,  dengan  terbentuknya  kelompok,  akan  lebih  memudahkan mereka dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.
Keempat , sebagai salah satu instrumen pengamanan dalam pembiayaan, maka pihak  grameen  bank  menerapkan  aturan  tanggung  renteng  di  dalam  kelompok, kelima ,  pihak  grameen  bank  akan  memberikan  pendampingan  secara  terstruktur kepada  kelompok  nasabah.  Mereka  secara  periodik  akan  diberikan  materi-materi yang  bisa  memperkuat  karakter  dan  rasa  kepercayaandiri,  pemberian  bimbingan teknis  &  keterampilan  usaha,  pembukuan,  pemasaran  dan  materi-materi  lain  yang bisa mendukung perkembangan usahanya.
Keenam, untuk membantu masyarakat miskin agar suatu saat bisa mempunyai asset  sendiri,  maka  pihak  grameen  bank  akan  mewajibkan  kepada  nasabahnya  agar menyisihkan  sebagian  keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  usaha  untuk  dijadikan sebagai  tabungan.  Bahkan  bagi  para  nasabah  yang  telah  meminjam  dan  usahanya terus  berkembang  diberikan  kesempatan  untuk  membeli  sebagian  saham  grameen bank,  sehingga  kepemilikan  grameen  bank  dihapkan  pada  suatu  saat  merupakan kepemilikan nasabah.
Kehadiran lembaga keuangan mikro yang berbentuk koperasi syariah  di Kota Banda  Aceh  dengan  nama  Baitul  Qiradh  telah  dimanfaatkan  oleh  masyarakat. Lembaga  keuangan  mikro  syariah  dalam  bentuk  baitul  qiradh    ini  merupakan pendekatan  pembangunan  ekonomi  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  manfaat bagi orang-orang  berpenghasilan rendah dan perempuan.
Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  ini  diharapkan    dapat  menghimpun  dan menyalurkan  pembiayaan  kepada  masyarakat  kecil,  baik  yang  bersiafat  sosial (nirlaba)  seperti  Zakat,  infak  dan  sedekah  ataupun  penyaluran  dan  pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan sistem bagi hasil. 15 Lembaga keuangan mikro di  Kota  Banda  Aceh  hanya  dalam  bentuk  koperasi  syariah,  dan  tidak  ada  yang berbentuk Perseroan Terbatas. Bahkan bukan dalam wilayah Kota Banda Aceh saja,
13 Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Iqtishodia, Jurnal Ekonomi Islam Republika, Kamis, 4 November 2010
14 http://www.bacalah.ga/2016/11/makalah-lkms-lembaga-keuangan-mikro.html,
15 Mahmudatus  Sa’diyah,    Pengembangan  Produk-Produk  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah,  Equilibrium,Volume 2, No.1, Juni 2014, hal.  157.
melainkan  se  Indonesia  belum  ada  yang  dibentuk  BUMD  yang  bergerak    dalam lembaga keuangan mikro.
Dyah Putrianti dan Meikha Azzani 16 , menyatakan  bahwa sektor usaha mikro, usaha  kecil  dan  usaha  rumah  tangga  merupakan  sektor  riil  yang  cukup  dibutuhkan terhadap  perkembangan  ekonomi  karena  kekuatan  sektor  riil  inilah  yang  akan menentukan kekuatan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, salah satu dari kebijakan penguatan  kelompok  usaha  tersebut  adalah  menyediakan  pembiayaan    melalui lembaga keuangan mikro.
Oleh  karena  itu  kehadiran  lembaga  keuangan  mikro  sangat  diharapkan  untuk mampu  mengentaskan  kemiskinan  di  Kota  Banda  Aceh.  Garis  kemiskinan  di  Kota Banda  Aceh  setiap  tahun  mengalami  kenaikan.  Pada  tahun  2O11  garis  kemiskinan sebesar    Rp.  477. 669,-  Selama  kurun  waktu  empat  tahun,  garis  kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.  523.444,- pada tahun 2O15.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan minimum perbulan yang harus dicapai penduduk untuk dapat hidup layak sebesar 5OO.768 rupiah pada tahun 2O14. Meningkatknya garis kemiskinan disebabkan oleh inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Untuk memperoleh standar  yang layak maka daya beli masyarakat tidak boleh turun. Agar daya beli tidak turun maka pendapatan  harus  naik sehingga garis kemiskinan akan turun.
Kehadiran  Badan  Perkreditan  Rakyat    yang  terdapat  dalam  wilayah  Kota Banda  Aceh  juga  diharapkan  dapat  membantu  untuk  usaha  mikro,  kecil  dan  usaha rumah tangga, namun jumlah bank jenis ini juga terbatas di Kota Banda Aceh, yaitu hanya  5  (lima)    buah  saja.    Sementara  jumlah  kelompok  usaha  ini  menurut  Bapeda Kota  Banda  Aceh  pada  tahun  2015    berjumlah  3  287  unit.  Kelompok  usaha  kecil berjumlah 3 231 unit, dan jumlah kelompok usaha menengah berjumlah  118 unit.
Keberadaan baitul qiradh dan PT. BPR tidak sebanding dengan perkembangan dan pertumbuhan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah  (UMKM) dan Koperasi di  Kota  Banda  Aceh.  UMKM  di  Banda  Aceh    sangat  signifikan  pertumbuhannya, dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.   Jumlah UMKM  sampai saat ini berjumlah 8.405 unit atau sampai dengan 3,4 persen dari jumlah populasi penduduk Kota  Banda  Aceh.  Sementara  itu,  untuk  percepatan  pertumbuhan  perekonomian suatu daerah/kota, diperlukan prasyarat 5-7 persen pelaku UMKM. 17

## 4. SIMPULAN
Lembaga  Keuangan  Mikro  telah  hadir  di  Kota  Banda  Aceh,  hal  ini    telah memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat    untuk  mendapatkan  pembiayaan  dari lembaga keuangan yang bukan perbankan.  Untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan, selama  ini  masyarakat  terkendala  legalitas  usaha  dan  agunan  yang  dimilikinya. Lembaga  keuangan    Mikro  merupakan  alternatif  yang  ditawarkan    oleh  Undang- Undang.  Dewasa  ini  di  Banda  Aceh  lembaga  keuangan  mikro  hadir  dalam    wadah badan hukum koperasi dengan bentuk Baitul Qiradh. Selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh juga  sedang menggagas Lembaga Keuangan Mikro ini, yang  diharapkan menjadi
16 Dyah  Putriani dan Meikha  Azzani, Penyaluran Dana Bergulir Syari’ah Sebagai Upaya Perkuatan  Sektor  KUKM  Melalui  Intermediasi  Perbankan  Syari’ah  Berbasis  Shirkah”, Makalah, Presentasi  Pada  Seminar  Ekonomi  Islam,  Jakarta,  2007,  dalam  hal.  161.  Israk  Ahmadsyah, Efektivitas Pengelolaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kecil Pasca Tsunami pada Baitul Qiradh di Wilayah Kota Banda Aceh, Media Syari’ah,  Vol. X Nomor 20, Juli-Desember 2008, hal. 149.
17 http://www.portal.radioantero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4790:pert umbuhan-umkm-dan-koperasi-di-banda-aceh-sangat-signifikan&catid=46:ap
contoh  bagi  Lembaga  Keuangan  Mikro  di  Indonesia  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perusahaan  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,    Bandung, 1999.
Adrian  Sutedi, Implikasi  Hukum  Atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah  Dalam  Kerangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta,  2009.
Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni Bandung,  cet. Keempat, 2011. Iskandarsyah  Madjid, Lembaga Keuangan Mikro, dalam Jurnal Hukum Islam dan Paranata
Sosial “ Media Syariah” , Vol. X, Nomor 20, Juli-Desember 2008.
Israk  Ahmadsyah,  Efektivitas  Pengelolaan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Kecil  Pasca Tsunami pada Baitul Qiradh di Wilayah Kota Banda Aceh, Media Syari’ah, Vol. X Nomor 20, Juli-Desember 2008.
Mahmudatus Sa’diyah,  Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah,
Equilibrium,Volume 2, No.1, Juni 2014.
Murtala, Pengaruh Modal Usaha Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Volume Usaha Kecil Di Kabupaten Aceh Besar , Jurnal Serambi Ekonomi & Bisnis¦,   ISSN 2354-970X, Vol. 1 No.1 (2014).
Rudhi  Prasetya, Maatschap  (Firma  dan  Persekutuan  Komanditer), Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002.
Salim, Essensi Hukum Bisnis Indonesia , Mandiri Jaya, Jakarta, 2004. Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta, 1980. Teuku  Ahmad  Yani, Perlindungan  Hukum Bagi  Usaha Mikro  dan Kecil, Jurnal  MIZAN, ISSN: 2089-0435, Vol. 2, No. 3, 2012.
Tjip  Ismail, Implementasi  Otonomi  Daerah  Terhadap  Paradigma  Pajak  Daerah  di Indonesia,  Ringkasan  Desertasi ,  Program  Doktor  Pascasarjana  FHUI,  Jakarta, 2005.
Yahya Harahap, M., Hukum Perseroan Terbatas , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.