## PELAKSANAAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN MESUJI: KUALITAS KERJA KPPS
Runi Melinasari 1 , Hertanto 2 , Arizka Warganegara 3 , Tabah Maryanah 4 Universitas lampung, Indonesia 1,2,3,4
E-mail : runimelinasari@gmail.com 1 , hertanto.1960@fisip.unila.ac.id 2 , arizka.warganegara@fisip.unila.ac.id 3 , anna_tabah@yahoo.com 4

## ABSTRAK
Kata kunci: Pemilu 2019, Kualitas Kerja, KPPS Pemilihan  umum  (pemilu)  2019  merupakan  pemilu  serentak  pertama  dengan  5 kotak suara. Dengan kondisi seperti itu, maka penyelenggara pemilu dituntut untuk dapat  bekerja  sesuai  dengan  perubahan  aturan  yang  berlaku.  Kelompok Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS)  sebagai  penyelenggara  pemilu  di Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  merupakan  ujung  tombak  pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, namun berbagai permasalahan terjadi dalam pelaksanaan  pemungutan  dan  penghitungan  suara  yang  dilaksanakan  oleh  KPPS pada  pemilu  2019  di  Kabupaten  Mesuji.  Penelitian  dilaksanakan  melalui  studi kepustakaan dengan  menggunakan jenis data sekunder dan membatasi fokus pada permasalahan kualitas kerja KPPS dalam penulisan dan penyalinan form C1 pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Mesuji. KPU berkomitmen untuk  melaksanakan pemilu  secara  transparan  melalui  publikasi  hasil  pemilu.  KPU  Kabupaten/Kota sebagai  pelaksana  kegiatan  pindai  dan  entry  Formulir  C1  kedalam  Situng  tidak diperkenankan untuk melakukan perbaikan pada form C1 yang terdapat kesalahan penulisan  oleh  KPPS.  Kesalahan  dalam  penulisan  form  C1  diperbaiki  pada rekapitulasi  hasil  penghitungan  perolehan  suara  tingkat  kecamatan.  Begitu  pula seterusnya, perbaikan dilakukan secara berjenjang sampai dengan tingkat nasional. Dengan  prosedur  seperti  itu  maka  ketika  publik  dan  stakeholder  mengakses informasi awal tentang hasil perolehan suaradari form C1 yang telah dipindai dan dientry  ternyata  terdapat  kesalahan,  maka  akan  menimbulkan  ketidakpercayaan public  terhadap  hasil  pemilu.  Fenomena  seperti  ini  terjadi  di  KPU  Kabupaten Mesuji.  Pada  pemilu  2019  di  Kabupaten  Mesuji,  terdapat  358  (tiga  ratus  lima puluh  delapan)  TPS  dari  total  601  (enam  ratus  satu)  TPS  yang  melakukan kesalahan  penulisan  dan  penyalinan  form  C1,  sehingga  persentasenya  mencapai angka  59,5  persen.  Tulisan  ini  mendeskripsikan  temuan  tentang  kualitas  kerja KPPS di Kabupaten Mesuji pada pemilu 2019 dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan  suara  di  TPS  khususnya  penulisan  dan  penyalinan  form  C1,  yaitu dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan.
ABSTRACT Keywords : Election  2019,  Quality Of Work, KPPS The 2019 general election was the first simultaneous election with 5 ballot boxes. With  such  conditions,  election  organizers  are  required  to  be  able  to  work  in accordance  with  changes  in  applicable  rules.  The  Voting  Organizing  Group (KPPS) as the organizer of elections at polling stations (TPS) is the spearhead of the implementation of voting and counting of votes, but various problems occur in the  implementation  of  voting  and  counting  of  votes  carried  out  by  KPPS  in  the 2019  elections  in  Mesuji  Regency.  The  research  was  carried  out  through  a literature study using secondary data types and limited the focus on the problem of  KPPS  work  quality  in  writing  and  copying C1 forms in  the 2019  elections  in Mesuji  Regency.  The  KPU  is  committed  to  conducting  elections  transparently through the publication of election results. KPU Regency/City as the executor of the scan and entry of Form C1 into Situng is not allowed to make improvements to form C1 which has a writing error by KPPS. Errors in the writing of form C1 were corrected in the recapitulation of the results of the counting of votes at the district level. Likewise, improvements are carried out in stages up to the national level.  With  such  a  procedure,  when  the  public  and  stakeholders  access preliminary information about the results of the votes from the C1 form that has been scanned and entered it turns out that there is an error, it will cause public distrust  of  the  election  results.  This  kind  of  phenomenon  occurs  in  the  KPU  of Mesuji Regency. In the 2019 elections in Mesuji Regency, there were 358 (three hundred  and  fifty-eight)  polling  stations  out  of  a  total  of  601  (six  hundred  and one) polling stations that made writing errors and copying form C1, bringing the

## Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Kabupaten Mesuji: Kualitas Kerja Kpps
percentage to 59.5 percent. This paper describes the findings about the quality of work of KPPS in Mesuji Regency in the 2019  elections in the implementation of voting  and  counting  of  votes  at  polling  stations,  especially  the  writing  and copying of form C1, which is seen from knowledge, skills, and abilities.

## PENDAHULUAN
KPPS  merupakan penyelenggara  pemilu yang  berada  pada tingkatan  paling bawah yang  terdiri  dari  7  (tujuh)  orang  anggota.  KPPS  dipilih  oleh  PPS  atas  nama  KPU Kabupaten/Kota  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  KPPS  mempunyai  tugas  dan tanggungjawab  utama  yaitu  melaksanakan  pemungutan  dan  penghitungan  suara  di  TPS. Pelaksanaan tugas tersebut perlu diwujudkan secara transparan, tidak memihak, akurat dan akuntabel,  sehingga  dapat  terwujud  nilai-nilai  demokrasi.  Keberadaan  KPPS  merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemilu yang berkualitas.
Pada  setiap  pemilu  ternyata  kinerja  KPPS  terus  mendapatkan  sorotan  dari masyarakat, akibat dari  berbagai kelemahan  dan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  KPPS. Misalnya  saja  berdasarkan  hasil temuan  tim pemantau Dewan  Pimpinan  Wilayah (DPW) PKS DIY  menemukan berbagai bentuk pelanggaran  Pemilu Legislatif 2014 di TPS  yakni adanya  perbedaan  jumlah  DPT,  jumlah  suara  sah  dan  tidak  sah  yaitu  sebesar  118  suara, serta  ditemukan juga  perbedaan  form C1 dengan C1 Plano dan D1.  Selain itu, ditemukan C1 Plano yang mengalami penggelembungan suara, serta KPPS memalsukan jumlah suara di  form  C1.  KPPS  dan  PPS  tidak  memberikan  form  C1  kepada  Saksi.  Pelanggaran  ini hampir  merata  di  setiap  kelurahan  dan  kecamatan  di  wilayah  DIY  seperti  yang  terjadi  di 825 kelurahan dan kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul,  dan  Kabupaten  Kulonprogo,  KPPS  memaksa  saksi  menulis  C1,  KPPS menggunakan kalender sebagai pengganti C1 plano, serta petugas KPPS yang masih kelas 2 SMA  dan belum  memenuhi  syarat  menjadi anggota  KPPS,  hal  ini bertentangan dengan Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  Tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum (Gorantokan, 2018).
Permasalahan  lain  sesuai    hasil  laporan  pemantauan  pemilu  legislatif  tahun  2014 oleh Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) di beberapa propinsi, ditemukan ada  291 TPS  yang  tidak  memasang  DPT  di  tempat  pemungutan  suara,  karena  hal  ini  akan berpotensi  pemanfaatan orang  yang tidak  hadir untuk mendapatkan  suara.  Disamping itu, masih banyak masyarakat yang tidak menerima surat C6 yakni surat pemberitahuan untuk memilih, masih ada pemilih yang menerima surat suara tanpa tandatangan KPPS sebanyak 9.387  TPS.    Disamping  itu,  banyak  kesalahan  administrasi  dalam  penghitungan rekapitulasi  di  setiap  tingkatan  (TPS,  PPS,  PPK,  kabupaten/kota,  propinsi  dan  pusat). Kesalahan  penghitungan  dan  rekapitulasi  di  TPS  pada  form  C1  yang  tidak  terkonfirmasi dan  dilakukan  perbaikan  di  tingkat  PPS  sampai  pada  tingkat  kabupaten  yang mengakibatkan  banyaknya  penghitungan  di  tingkat  nasional  yang  harus  diulang  dan dikoreksi kembali.
Permasalahan  serupa  terjadi  di  Kabupaten  Mesuji.  Banyak  KPPS  melakukan kesalahan  dalam  penulisan  form  C1  di  TPS  yang  tersebar  pada  semua  kecamatan  di Kabupaten Mesuji. Untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas, KPU Kabupaten Mesuji bersama panitia ad hoc dalam hal ini PPK yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan, PPS yang tersebar pada 105 (seratus lima) desa, dan 4.207 (empat ribu dua ratus tujuh ribu) anggota KPPS  yang  tersebar  pada  601  (enam  ratus  satu)  TPS  dituntut  untuk  bekerja  secara professional  dan  transparan,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  demokrasi  guna  mewujudkan pemilu yang berkualitas.
Namun pada kenyataannya, banyak tahapan yang terlaksana pada pemilihan umum 2019  masih  menyalahi  aturan  atau  regulasi  pemilu  yang  ada.  Salah  satunya  adalah  pada tahapan  pemungutan  dan  penghitungan  suara  pemilihan  umum  2019.    Berdasarkan  data yang ada pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum tahun  2019,  bahwa  dalam  pelaksanaannya  KPPS  masih  banyak  melakukan  kesalahan. Terkait dengan pengisian dan penyalinan form C1, ada sebagian besar TPS mengisi format tersebut  tidak  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya.  Beberapa  TPS  melakukan kesalahan  dalam  mengisi  form  C1  yaitu  kesalahan  penulisan  angka  pada  jumlah  data

## Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Kabupaten Mesuji: Kualitas Kerja Kpps
pemilih  laki-laki  dan  perempuan  yang  tertulis  pada  form  C1.  Selain  itu,  kesalahan penulisan lainnya adalah terdapat kolom jumlah daftar pemilih yang dibiarkan kosong atau tidak  diisi,  kesalahan  penulisan  angka  pada  DPT,  DPK  dan  DPTb,  kesalahan  menulis angka  pada  jumlah  suara  sah  dan  tidak  sah,  serta  kesalahan  penulisan  sehingga menyebabkan  ketidaksinkronan  antara  jumlah  DPT,  jumlah  penggu na  hak  pilih,  jumlah suara  sah,  dan  jumlah  perolehan  suara  pasangan  calon.  Kesalahan  yang  dilakukan  oleh KPPS di Kabupaten Mesuji pada pemilu 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Data TPS yang terdapat kesalahan dalam Penulisan Formulir Model C1Se-
Kabupaten Mesuji No . Kecamatan Jumlah TPS (Per Kecamatan) Jumlah TPS yang terdapat kesalahan penulisan Form C1 1. Mesuji 60 TPS pada 11 desa 40 TPS pada 11 desa 2. Mesuji Timur 102 TPS pada 20 desa 63 TPS pada 17 desa 3. Rawa Jitu Utara 72 TPS pada 13 desa 52 TPS pada 12 desa 4. Tanjung Raya 127 TPS pada 21 desa 59 TPS pada 16 desa 5. Way Serdang 117 TPS pada 20 desa 65 TPS pada 17 desa 6. Panca Jaya 49 TPS pada 7 desa 23 TPS pada 5 desa 7. Simpang Pematang 74 TPS pada 13 desa 56 TPS pada 13 desa Jumlah 601 TPS pada 105 desa 358 TPS pada 91 desa Sumber: KPU Kabupaten Mesuji (2019)
Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat disebutkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh KPPS pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Mesuji tersebar pada 358 (tiga ratus lima puluh  delapan)  TPS  dari  total  601  (enam  ratus  satu)  TPS.  Jika  dipersentasekan,  maka kesalahan-kesalahan dalam penulisan dan penyalinan  form C1 yang dilakukan oleh KPPS di Kabupaten Mesuji pada pemilu 2019 mencapai angka 59,5  (lima puluh sembilan koma lima) persen.
Dalam  hal  pengisian  dan  penyalinan  formC1,  hampir  sebagian  besar  TPS  di masing-masing  kecamatan  belum  mengikuti  prosedur  yang  sebenarnya,  yakni  masih terdapat  banyak  kesalahan  dalam  pengisian  dan  penyalinan  form  C1,  masih  ada  anggota KPPS  tidak  mencantumkan  paraf ketika ada  perbaikan angka  serta  penulisan angka  yang tidak  jelas  terbaca.  Hal  ini  kemudian  akan  menyulitkan  proses  rekapitulasi  suara  pada tingkatan  selanjutnya.  Selain  itu  masih  banyak  kolom  dibiarkan  kosong,  bahkan  dicoret dengan  satu  tanda  silang  pada  beberapa  kolom,  padahal  seharusnya  ditulis  denganangka nol.  Hal  ini  tentunya  tidak  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  sudah  dilaksanakan  oleh KPU Kabupaten Mesuji melalui PPK dan PPS.
KPU  berkomitmen  untuk  melaksanakan  pemilu  dengan  transparan  melalui publikasi hasil pemillu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aturan untuk menyerahkan salinan  hasil  penghitungan  perolehan  suara  antara  lain  kepada  Saksi  Peserta  Pemilu  dan Pengawas  Pemilu.Upaya  lain  untuk  membuktikan  proses  penyelenggaraan  pemilu  yang transparan  adalah  dengan  mempublikasikan  setiap  tahapan  kegiatan  Pemilu  yang  dapat diakses  pada  laman  KPU.  Termasuk  hasil  pemungutan  dan  penghitungan  suara  pun dipublikasikan di  website  resmi  KPU  yang  dapat  diakses oleh masyarakat umum  melalui link  infopemilu.kpu.go.id.  Terkait  dengan  hasil  penghitungan  perolehan  suara,  KPU Kabupaten mengaktifkan portal Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi  Rekapitulasi  Suara  (Sirekap),  dengan  cara  pindai  dan entry Formulir  C1  ke dalam system informasi tersebut.
KPU Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan pindai dan entry Formulir C1 ke dalam Situng  tidak  diperkenankan  untuk  melakukan  koreksi  atau  perbaikan  pada  form  C1  yang terdapat  kesalahan  penulisan  oleh  KPPS.  Sehingga  apabila  terdapat  kesalahan  dalam penulisan  form  C1  makadapat  diperbaiki  pada  rekapitulasi  hasil  penghitungan  perolehan suara  tingkat  kecamatan.  Begitu  pula  seterusnya,  perbaikan  dilakukan  secara  berjenjang sampai  dengan  tingkat  nasional.  Dengan  prosedur  seperti  itu  maka  ketika  publik  dan stakeholder mengakses  informasi  awal  tentang  hasil  perolehan  suara  dari  form  C1  yang
telah  dipindai  dan  di entry ternyata  terdapat  kesalahan,  maka  akan  menimbulkan ketidakpercayaan  public  terhadap  hasil  pemilu.  Meskipun  sebenarnya  kesalahan  tersebut akan diperbaiki pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat penyelenggara pemilu di atasnya, namun  tidak  semua  orang  mengetahui  tentang  mekanisme  tersebut.  Oleh  karena  itu diperlukan  adanya  peningkatan  kinerja  KPPS  agar  tidak  melakukan  kesalahan  dalam penulisan atau penyalinan form C1.
KPPS merupakan bagian dari penyelenggara pemilu. Dalam konteks penyelenggara pemilu,  integritas  dapat  diartikan  sebagai  kesesuaian  antara  ucapan  dan  tindakan  serta perilaku    seorang  penyelenggara  dengan    tanggung    jawabnya.  Dengan    itu  maka penyelenggara  akan  mendapatkan  kepercayaan  publik,  terutama  dari  pemilih  dan  para kontestan  pemilu,  baik  kandidat  orang  perorang  ataupun  partai  politik,  yang berkepentingan langsung dengan pemilu (Wall et al., 2016).
Sedangkan  Surbakti  dan Nugroho (2015) merumuskan  integritas  pemilu ( electoral integrity ) atau  secara  lebih lengkap integritas  proses  penyelenggaraan  dan  integritas hasil pemilu  sebagai  salah  satu  dari  enam  parameter  proses  penyelenggaraan  pemilu  yang demokratik  ( democraticelectoralprocesses ).  Karena  itu,  integritas  pemungutan  dan penghitungan  suara  pada  khususnya  danintegritas  pemilu  pada  umumnya,  sangat  penting diwujudkan karena akan menjamin legitimasi dan penerimaan atas proses penyelenggaraan dan hasil pemilu.
Fenomena  tersebut  tentunya  memberikan  dampak  yang  kurang  baik  terhadap kualitas  penyelenggaraan  pemilu,  khususnya  pada  pemilu  2019  di  Kabupaten  Mesuji. Permasalahan kekosongan dan kesalahan dalam pengisian form C1 yang telah discan oleh operator  yang  hasil  penghitungannya  dikirim  melalui  link  KPU  RI;  terdapat  banyak coretan  angka,  penebalan  angka  atau  huruf,  pengisian  angka  di  luar  kotak  dalam  form  C dan  form C1,  serta kekosongan  pada kolom  data penggunaan  surat  suara dan data jumlah surat  suara  sah  dan  tidak  sah,  menimbulkan  berbagai  pertanyaan  juga  kecurigaan  dari masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  dianggap  perlu  untuk  mencari  jalan keluar  melalui  sebuah  penelitian  yang  didasarkan  pada  kajian  konseptual  serta menggunakan  metode  yang  ilmiah.  Oleh  karena  itu  penulis  memilih  topik  penelitian  ini yang  bertujuan untuk mengidentifikasi  berbagai  persoalan terkait  Kualitas  Kerja  KPPS  di Kabupaten Mesuji dalam Penulisan dan Penyalinan formC1 pada Pemilu 2019.

## METODEPENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  dengan  teknik  analisis deskriptif.  Sedangkan  untuk  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka  dan pengumpulan data sekunder serta data online. Studi Pustaka dilakukan dengan menelusuri dokumen  sumber  yang  relevan  dengan  penelitian,  berupa  data  dari  KPU  Kabupaten Mesuji, buku-buku terkait topik penelitian, jurnal atau  karya ilmiah ataupun hasil analisa laporan,  serta kompilasi  berita  yang  berasal dari  media  cetak  maupun  media online,  yang memuat  tentang  tema  KPPS  dalam  melaksanakan  pemungutan  dan  penghitungan  suara pada Pemilu Tahun 2019.
Jenis  data  dalam  tulisan  ini  adalah  menggunakan  data  sekunder.  Data  sekunder yang  dimaksud  adalah  data  primer  yang  telah  diolah  lebih  lanjut  untuk  selanjutnya disajikan. Data- data tersebut antara lain adalah:
a. Dokumen kebijakan tentang tahapan pemilu.
b. Dokumen  kebijakan  tentang  pembentukan  badan  penyelenggara  ad  hoc,  khususnya pembentukan KPPS.
c. Dokumen tentang tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS.
d. Dokumen  tentang  hasil  pengisian  form  C  dan  C1  pada  pemilu  2019  di  Kabupaten Mesuji serta dokumen-dokumen lain terkait dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara.
e. Dokumen  laporan  hasil  pemungutan  dan  penghitungan  suara  di  TPS  dalam  pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Mesuji.
Data  ataupun  informasi  serta  dokumen  tersebut  dihimpun  untuk  diolah  sebagai

## Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Kabupaten Mesuji: Kualitas Kerja Kpps
dasar  penulisan.  Hasil  tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  bersifat  konseptual  terhadap  pelaksanaan  pemungutan dan  penghitungan  suara  khususnya  dalam  penulisan  dan  penyalinan  form  C1  pada pemilihan umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sejarah Singkat Kabupaten Mesuji
Wilayah  administrasi  Kabupaten  Mesujiterdiridari  7  (Tujuh)  kecamatan  yaitu: Mesuji,  Mesuji  Timur,  Rawa  Jitu  Utara,  Tanjung  Raya,  Way  Serdang,  Panca  Jaya,  dan Simpang  Pematang.  Sedangkan  untuk  jumlah  desa,  Kabupaten  Mesuji  memilikki  105 (seratus lima) desa.
Secara  geografis,  Kabupaten Mesuji  di  bagian utara  berbatasan  dengan kabupaten Ogan  Komering  Ilir  Provinsi  Sumatera  Selatan,  di  bagian  selatan  berbatasan  dengan Kabupaten  Tulang  Bawang  dan  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat,  di  bagian  timur berbatasan  denganKabupaten  Ogan  Komering  Ilir  Provinsi  Sumatera  Selatan,  dan  di bagian Baratberbatasan denganKabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah Kabupaten Mesuji tercatat 2.184 Km 2 . Kecamatan Mesuji Timur merupakan Kecamatan terluas (810,20 Km 2 ), sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Simpang Pematang  (139,61  Km 2 )  Wilayah  Kabupaten  Mesuji  merupakan  daerah  agraris  dimana mata  pencaharian  pokok  penduduknya  berada  di  sektor  pertanian.  Hal  ini  dikarenakan daerah  terluas  merupakan  daerah  dataran  yang  cocok  dimanfaatkan  untuk  pertanian. Kabupaten Mesuji memiliki satu sungai utama yang melintasi hampir seluruh kecamatan di wilayah  kabupaten  Mesuji.  Sungai  tersebut  adalah  Sungai  Mesuji.  Selain  sungai  utama tersebut,  terdapat  juga  beberapa  sungai  besar  yang  mengaliri  wilayah  Kabupaten  Mesuji antara lain Sungai Sidang, Sungai Buaya dan Sungai Gebang.

## 2. Kualitas Kerja KPPS  dalam Penulisan dan  Penyalinan  Formulir Model C1  pada Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji
Kualitaskerja  KPPS  pada  Pemilu  2019  di  Kabupaten  Mesuji  dalam  penelitian  ini difokuskan pada kualitas sumber daya manusia, terdiri dari:
1. Pengetahuan
Matutina  (1993)  menyebutkan  bahwa  pengetahuan  merupakan  kemampuan  yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelejensi dan daya fikir  serta penguasaan ilmu  yang  luas  yang  dimiliki  karyawan.  Dalam  hal  ini  masing-masing  anggota  KPPS sebagai  ujung  tombak  penyelenggara  pemilu  tentunya  harus  memiliki  kemampuan  untuk menilai  dan  mengerti  dengan  baik  terhadap  semua  jenis  tugas,  kewajiban,  dan wewenangnya serta memiliki wawasan yang luas terhadap bidang pekerjaan yang dihadapi dalam  menjalani  semua  proses  pemungutan  dan  penghitungan  suara  dalam  pemilu  2019. Namun  pada kenyataannya  hasil  penelitian terhadap  data  sekunder  yaitu  form C1  sebagai dokumen resmi yang dihasilkan dari proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Anggota KPPS dalam melaksanakan pekerjaannya di TPS masih sangat bergantung terhadap  satu  atau  dua  orang  rekan  kerjanya.  Padahal  penyelenggaraan  pemungutan  dan penghitungan  suara adalah kerja kelompok atau kerja tim,  seharusnya  diselesaikan  secara bersama  sesuai  dengan  pembagian  atau  pengaturan  kerja  pada  masing-masing  anggota KPPS.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  ketidaktahuan  terhadap  cara  pengisian  form  C1. Terlihat juga pada kesalahan dalam menuliskan jumlah perolehan suara sah masing-masing partai politik pada penulisan dengan huruf. Salah satu contohnya pada TPS 5 Desa Sumber Makmur  Kecamatan  Mesuji  yang  terdapat  kesalahan  dalam  form  C1  PPWP  dimana penulisan  jumlah  seluruh  suara  sah  yang  tertulis  171  padahal  seharusnya  172,  kesalahan dalam  formC1  DPR  RI  dimana  penulisan  jumlah  seluruh  suara  sah  yang  tertulis  151 padahal seharusnya 148, dan kesalahan  dalam  form C1 DPRD Provinsi dimana  penulisan jumlah seluruh suara sah yang tertulis 147 padahal seharusnya 100.
Menurut Spencer and Spencer (1993), pengetahuan meliputi : a. Analytical  thinking (AT)  adalah  kemampuan  memahami  situasi  dengan  perincinya menjadi  bagian-bagian  kecil,  atau  melihat  implikasi  sebuah  situasi  secara  rinci.  Pada
intinya, kompetensi itu memungkinkan seseorang berpikir secara analitis atau sistematis terhadap sesuatu yang kompleks.
b. Conceptual  thinking (CT)  adalah  memahami  sebuah  situasi  atau  masalah  dengan menempatkan  setiap  bagian  menjadi  satu  kesatuan  untuk  mendapatkan  gambar  yang lebih  besar.  Termasuk  kemampuan  mengidentifikasi  pola  atau  hubungan  antar  situasi yang  tidak  secara  jelas  terkait;  mengidentifikasikan  isu  mendasar  atau  kunci  dalam situasi yang kompleks. CT bersifat kreatif, konsepsional, atau induktif.
c. Technical/professional  Expertise (EXP)  termasuk  pengetahuan  terkait  pada  pekerjaan (bisa  teknikal,  professional,  atau  manejerial),  dan  juga  motivasi  untuk  memperluas, memanfaatkan, dan mendisetribusikan pengetahuan tersebut.
Ketiga jenis pengetahuan menurut menunjukan bahwa pengetahuan sebagian KPPS dalam  penyelenggaraan  pemungutan  dan  penghitungan  suara  pada  pemilu  2019  di Kabupaten  Mesuji  belum  berjalan  dengan  maksimal.  Terlihat  pada  masalah  yang  terkait dengan proses pengisian form C1.
2. Keterampilan
Keterampilan  menurut  Matutina  (1993),  yaitu  kemampuan  dan  penguasaan  teknis operasional  di  bidang  tertentu  yang  dimiliki  karyawan.  Menurut  Widodo  (2015), keterampilan  atau  skill  adalah  tingkat  kemampuan  teknis  yang  dimiliki  oleh  pegawai dalam  menjalankan tugas  yang  dibebankan kepadnya.  Kemampuan teknis  yang  dimaksud disini  adalah  kemampuan  KPPS  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemungutan suara  dalam  pemilu.  Ketika  berbicara  mengenai  pemungutan  suara,  tentunya  ada  banyak proses yang  harus dilalui  oleh  penyelenggara  di tingkat paling bawah  yaitu KPPS. Mulai dari persiapan pemungutan suara, pemungutan suara sampai pada penghitungan suara.
Beberapa  tahapan  atau  langkah  dalam  kegiatan  pemungutan  dan  penghitungan suara,  berdasarkan  data  yang  diperoleh  oleh  penulis  menunjukan  bahwa  pada  tahapa n penghitungan  suara  sebagian  besar  Tempat  Pemungutan  Suara  di  Kabupaten  Mesuji terdapat  masalah  terkait  dengan  pengisian  model  C,  model  C1,  dan  lampiran  C1. Kebanyakan TPS melakukan hal yang sama diantaranya adalah :
a. Tidak  mengisi  kolom  tentang  jumlah  daftar  pemilih  (terjadi  pada  TPS  10  Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji)
b. Melakukan  kesalahan  dalam  menulis  jumlah  data  pemilih  (terjadi  pada  TPS  2  Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji)
c. Melakukan kesalahan  dalam  penulisan  jumlah  pengguna  hak pilih (terjadi  pada TPS  4 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji)
d. Melakukan kesalahan dalam menulis jumlah seluruh suara sah (terjadi diantaranya pada TPS  2,  3,  4,  5  Desa  Sumber  Makmur,  lalu  terjadi  pada  TPS  1  Desa  Tirtalaga,  terjadi pula pada TPS 1 Desa Sidomulyo dan masih banyak TPS-TPS lain)
Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, kesalahan yang paling banyak terjadi adalah kesalahan dalam penulisan jumlah  suara  sah.  Kesalahan penulisan ini terjadi  pada banyak TPS yang tersebar di  semua  Kecamatan  Se-Kabupaten  Mesuji.Beberapa hal yang terjadi  sebagaimana  diuraikan  pada  paragraf-paragraf  sebelumnya  menunjukan  bahwa keterampilan yang dimiliki anggota KPPS di Kabupaten Mesuji masih kurang. Seharusnya yang diharapkan adalah kerapihan, kelengkapan serta ketepatan dalam pengisian formulir, seperti yang diarahkan melalui bimbingan teknis dari KPU Kabupaten Mesuji melalui PPK dan  PPS.  Karena  bagaimanapun  juga,  kualitas  kerja  menunjukkan  sejauh  mana  mutu seseorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  meliputi  ketepatan,  kelengkapan, dan kerapihan (Wilson and Heyyel, 1987).
Keterampilan  seseorang  dalam  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  tidak  terlepas  dari pelatihan.  Seperti  yang  dikemukakanoleh  Nitisemito  (1996)bahwasuatu  kegiatan  yang bermaksud untuk mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dari karyawannya  sesuai  dengan  keinginan  perusahaan.  Dikatakan  juga  oleh  Westerman  and Donoghue  (1997)  bahwa  pelatihan  dapat  didefenisikan  sebagai  pengembangan  secara sistematis pola sikap/pengetahuan/keahlian yang diperlukan seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara memadahi.
Program  pelatihan  atau  bimbingan  teknis  KPPS  yang  telah  dilakukan  oleh  KPU

## Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Kabupaten Mesuji: Kualitas Kerja Kpps
melalui PPK dan PPS ternyata masih belum efektif. Bimbingan teknis yang telah dilakukan tersebut masih terlalu singkat dimana kegiatannya hanya 1 (satu) hari dan peserta yang ikut dalam kegiatan  bimbingan teknis  tersebut tersebut  hanya 1 (satu) atau 2 (dua) orang  saja. Sehingga pada saat pelaksanaan penghitungan dan pengisian  form C, C1 dan lampiran C1 banyak  kesulitan  yang  dihadapi  anggota  KPPS.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  oleh penulis, buku panduan pemungutan dan penghitungan  suara diberikan kepada KPPS pada saat  mendekati  hari  pelaksanaan  pemungutan  dan  penghitungan  suara.  KPPS  tidak mempunyai cukup waktu untuk mempelajari dan memahami segala sesuatu yang terdapat di dalam buku panduan pemungutan dan penghitungan suara.
3. Kemampuan
Matutina  (1993)  menyebutkan  bahwa  kemampuan  yang  terbentuk  dari  sejumlah kompetensi yang  dimiliki  seorang karyawan  mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerja  sama dan  tanggung  jawab.  Loyalitas  pada  pekerjaan  yang  diberikan  oleh  atasan  (Komisi Pemilihan  Umum)  belum  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  KPPS  dalam  pemilu  2019  di Kabupaten Mesuji tahun 2019. Pekerjaan yang dihasilkan oleh KPPS di Kabupaten Mesuji khususnya  pada  pengisian  format  model  C,  C1  dan  lampiran  C1  masih  banyak  tingkat kesalahan  yang  dilakukan  dalam  arti  bahwa  hasil  pekerjaannya  tidak  sesuai  dengan bimbingan teknis  yang  diberikan. Namun berdasarkan data  yang  diperoleh penulis  bahwa kesalahan tersebut  dikarenakan  sebagian besar anggota  KPPS tidak  mengikuti bimbingan teknis. Kegiatan bimbingan teknis tersebut hanya  diikuti oleh  beberapa orang, yaitu ketua KPPS  dan  beberapa  anggota  KPPS  lainnya.  Meskipun  selanjutnya  ketua  KPPS  dan beberapa  anggota  lainnya  memberikan  pemahaman  tentang  materi  bimbingan  teknis tersebut  kepada  anggota  KPPS  lainnya  di  TPS  masing-masing,  namun  pemahaman terhadap materi yang diberikan ketua KPPS tersebut  masih kurang.
Hal  lain  yang  menjadi  penyebab  dalam  kesalahan  pengisian  formulir tersebut  adalah  banyaknya  formulir  yang  harus  diisi  oleh  KPPS  yaitu  60  halaman  C1 Plano,  28  halaman  formulir  C1  hologram  ditambah  46  rangkap  salinan  C1  dikali  28 halaman.Akibat  jumlah  formulir  yang  diisi  terlalu  banyak  sehingga  menimbulkan  tingkat kelelahan yang tinggi bagi KPPS.
Di sisi lain, jumlah honor yang diterima oleh KPPS khususnya dalam pemilu tahun 2019 masih kurang. Honor yang  diterima kurang  seimbang  dengan  beban  pekerjaan yang dilaksanakan  pada  pemilu  2019.  Hal  ini  yang  kemudian  memberikan  dampak  terhadap hasil  kerja  KPPS  khususnya  pada  pengisian  formulir  yang  jumlahnya  begitu  banyak  dan sebagian  besar  KPPS  yang  mampu  menyelesaikannya  sampai  memakan  waktu  beberapa hari.
Kesalahan dalam pengisian  form C, C1, dan lampiran C1 di sebagian besar TPS di Kabupaten Mesuji disebabkan juga oleh kemampuan masing-masing anggota KPPS dalam bekerja  secara tim.  Kerja sama antar anggota  KPPS  belum  terjalin dengan  baik. Sebagian besar  anggota  KPPS  membebankan  pengisian  format  kepada  ketua  KPPS  atau  kepada salah satu orang yang dianggap mampu dalam melakukan penghitungan.  Pembagian tugas yang  merata  antar  semua  anggota  KPPS  sangat  dibutuhkan.  Hasil  penelitian  memang menunjukan  bahwa  rata-rata  anggota  KPPS  memiliki  keterampilan  dalam  membaca, menulis  dan  berhitung,  hanya  saja  pemahaman  terhadap  tata  cara  penghitungan  belum dikuasai  secara  maksimal.  Beberapa  masalah  tersebut  di  atas,  menunjukan  bahwa kompetensi yang dimiliki oleh sebagian besar KPPS di Kabupaten Mesuji belum optimal.

## KESIMPULAN
Pada  saat data  diolah,  didapatkan  sampel perusahaan  sebanyak 11 perusahaan dan data  laporan  keuangan  sebanyak  45  data  perusahaan  yang  telah  terpublikasikan  di  Bursa Efek Indonesia yang menyimpulkan variabel struktur aset (AST) memiliki pengaruh positf pada  leverage,  variabel  inovasi  dan  teknologi  (TEC)  memiliki  pengaruh  positif  pada leverage, variabel  biaya agensi (AGC)  memiliki  pengaruh  negatif  pada  leverage,  variabel ukuran  perusahaan  (SIZ)  memiliki  pengaruh  negatif  pada  leverage  dan  variabel pertumbuhan (GROWTH) perusahaan mempunyai pengaruh positif pada leverage.

## Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Kabupaten Mesuji: Kualitas Kerja Kpps
Penelitian  ini  memiliki  tingkat  independensi  tertentu,  diantaranya  banyak perusahaan yang memiliki teknologi inovatif atau aset tidak berwujud (Intangible Assets), sehingga ukuran sampel yang diperoleh  hanya 11 dari 45  perusahaan,  dan  hanya variabel terbatas,  struktur  aset  (AST),  inovasi  dan  teknologi  (TEC),  biaya  agensi  (AGC),  ukuran perusahaan  (SIZ)  dan  pertumbuhan  perusahaan  (GROWTH),  yang  disarankan  agar penelitian  di  masa  depan  tidak  hanya  meneliti  perusahaan  di  industri  LQ45,  tetapi  juga memperluas  sektor industri.  dan  menambahkan  variabel  di luar penelitian,  seperti  inflasi, suku bunga, kualitas auditor, atau investasi.
Pengelolaan manajemen yang baik mempengaruhi keputusan pendanaan baik pada unit  bisnis besar. Bagi unit  bisnis,  memiliki  struktur aset  bernilai tinggi  memiliki  potensi untuk  mendapatkan  pendanaan  ekternal  yang  lebih  mudah  diakses  baik  dalam  bentuk hutang  atau  peneribitan  saham  baru  karena  memiliki  jaminan  aset  yang  lebih  signifikan, kredibilitas,  ekspansi  bisnis  yang  berkelanjutan  dan  daya  saing  yang  tinggi.  Perusahaan yang menambahkan anggaran untuk inovasi dan teknologi menghasilkan barang konsumsi yang  lebih  inovatif  dapat  menciptakan  nilai  tak  berwujud  dan  citra  merk  bagi  pelanggan sehingga  lebih  mudah  untuk  dapat  mencapai  target  perusahaan.  Oleh  karena  itu, manajemen diharapkan untuk dapat terus melakukan inovasi dan pengembangan teknologi dengan  baik  dan  terencana,  selain  itu  manajemen  juga  harus  dapat  mengelola  kinerja keuangan  perusahaan  dengan  baik  agar  dapat  mengambil  keputusan  yang  tepat  dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Gorantokan, E. O. B. (2018). Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada  Penyelenggaraan  Pemilu  Legislatif  di  Kabupaten  Lembata  Tahun  2014. Jurnal Politico , 7 (2). KPU Kabupaten Mesuji. (2019). Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum 2019 KPU Kabupaten Mesuji . Matutina, D. C. (1993). Manajemen Personalia . PT. Rineka Cipta.
Nitisemito,  A.  S.  (1996). Manajemen  Personalia  (Manajemen  Sumber  Daya  Manusia) . Ghalia Indonesia.
Spencer,  M.  L.,  &  Spencer,  M.  S.  (1993). Competence  at  Work:  Models  for  Superrior Performance . John Wily and Son Inc. Surbakti,  R.,  &  Nugroho,  K.  (2015). Studi  tentang  Desain  Kelembagaan  Pemilu  yang Efektif . Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Wall,  A.,  Ellis,  A.,  Ayoub,  A.,  Dundas,  C.  W.,  Rukambe,  J.,  Staino,  S.,  &  International Institute  for  Democracy  and  Electoral  Assistance.  (2016). Desain  Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA . Westerman,  J.,  &  Donoghue,  P.  (1997). Pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia .  Bumi Aksara.
Widodo, S. E. (2015). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia . Pustaka Pelajar. Wilson, &Heyyel. (1987). Hand Book of  Modern Office Management and Administration Service . Mc Graw Hill Inc.