## ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DAN PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH NOMOR 590.4/23/2007 MENURUT HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

## JURIDICAL ANALYSIS OF GIVING AND CANCELLATION OF LAND GRANT DUE NUMBER 590.4 / 23/2007 ACCORDING TO DATA LAW AND ISLAMIC LAW COMPILATION
Muhammad Amin Almuntazar 1 , Manfarisyah 2 , Hamdani 3
1 Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2,3 Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh Email: almuntazar88@gmail.com

## Abstract
Land grants or land grants are a way to obtain land rights and transfer rights to land. A gift is an agreement by which a donor gives away an item for free, without being able to withdraw it, for the benefit of someone who receives the delivery of the  item.  But  in  reality  there  are  now  many  problems  in  grant-giving  activities. One  of  the  problems  is  the  efforts  to  withdraw  land  grants.  As  happened  in  the activity  of  land  grant  grants  with  the  grant  certificate  Number  61/2024/2007, which was then re-tapped by the granter, without reason. The results of this study show that the activities of land grants with Hibbah deed Number 590.4 / 23/2007 are  in  accordance  with  the  laws  and  regulations.  In  resolving  the  issue  of  land grants  with  Hibbah  grant  number  590.4  /  23/2007  the  parties  can  override  the court's route by carrying out a court suit in the jurisdiction where the parties are located.  And  the  second,  can  also  be  resolved  by  non-court,  through  the mechanism of customs in place.
Keywords : Law on land grants, grants, cancellation of grants

## Intisari
Hibah  tanah  atau  penghibahan  tanah  adalah  merupakan  salah  satu  cara  untuk memperoleh hak atas pertanahan dan peralihan hak atas pertanahan. Penghibahan adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  seorang  penghibah  menyerahkan  suatu barang  secara  cuma-cuma,  tanpa  dapat  menariknya  kembali,  untuk  kepentingan seseorang  yang  menerima  penyerahan  barang  itu.  Namun  pada  kenyataannya terdapat sekarang terdapat banyak permasalahan dalam kegiatan hibah-menghibah salah satu yang menjadi masalah adalah terjadinya upaya penarikan kembali hibah tanah. Seperti yang terjadi pada aktivitas hibah hibah tanah dengan akte hibah Nomor 61/2024/2007, yang kemudian ditarek kembali oleh penghibah, tanpa alasan. Penelitian ini  akan  mengkaji  tentang  bagaimana hibah  dan  pembatalan  hibah  dalam  Kitab
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34
undang-undang Perdata dan Kompilasi Hukum  Islam dan  mengetahui  dan  menganalisis Konsep  Penyelesaian  terhadap  sengketa  pemberian  dan  pembatalan  akta  hibah  Nomor 590.4/23/2007. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kegiatan hibah tanah dengan akte hibbah Nomor 590.4/23/2007 telah sesuai dengan perutaran perundang-undangan. Dalam menyelesaikan  permasalahan  hibah  tanah  dengan  akte  hibah  hibbah  Nomor 590.4/23/2007 para pihak dapat menumpuh jalur pengadilan yaitu dengan caramelakukan gugatan kepangadilan dalam wilayah hukum dimana lokasi para pihak. Dan yang kedua, dapat  juga  diselesaikan  dengan  cara  non  pengadilan,  yaitu  melalui  mekanisme  adat istiadat ditempat.
Kata Kunci : Hukum hibah tanah, pemberian hibah, pembatalan hibah

## A. Latar Belakang Masalah
Dalam  konteks  kehidupan  sosial  masyarakat  indonesia,  sering  sekali menggunakan  kegiatan  penghibahan  dalm  bidang  pertanahan.  Kegiatan penghibahan  tanah  menjadi  wujud  sosial  dalam  ruang  lingkup  masyarakat sebagai salah satu cara peralihan kepemilikan tanah dari seseorang kepada orang lain  baik  secara  individu  maupun  secara  berkelompok.  Bisanya  tanah  yang menjadi  obyek  hibah  dipergunakan  sesuai  dengan  perjanjian  hibah  antara penghibah dan penerima hibah.
Hibah  atau  penghibahan  adalah  merupakan  salah  satu  cara  untuk memperoleh hak atas pertanahan dan peralihan hak atas pertanahan. Penghibahan adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  seorang  penghibah  menyerahkan  suatu barang  secara  cuma-cuma  ,  tanpa  dapat  menariknya  kembali,  untuk  kepentingan seseorang  yang  menerima  penyerahan  barang  itu. 1 Undang-undang  hanya mengakui  penghibahan  antara  orang-orang  yang  masih  hidup.  Berkaitan  dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :
a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan  akta notaris, maka hibah batal 2 .
Berdasarkan hal tersebut diatas maka ketika hibah yang dilakukan terhadap benda  yang  baru  akan  ada  atau  barang  yang  tidak  pasti  ada  baik  itu  benda bergerak  atau  benda  tidak  bergerak  maka  hibah  tersebut  adalah  batal.  Secara sepihak hibah boleh memperjanjikan akan menikmati/memungut hasil dari benda yang  di  hibahkan  oleh  pemberi  hibah,  akan  tetapi  Penghibah  tidak  boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang  lain  suatu  barang  yang  termasuk  dalam  penghibahan;  penghibahan  yang
1 Lihat Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2 Ali  Achmad  Chomsah, Hukum  Agraria  (Pertanahan  Indonesia) Jilid  2,  Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2004. hlm, 76
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34
semacam  ini,  sekedar  mengenai  barang  tersebut,  dianggap  sebagai  batal  sesuai dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  1668  KUHPerdata  bahwa Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak  miliknya  atas  barang  yang  dihibahkan  itu,  penghibahan  demikian  sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah.
Dalam  kenyataannya,  banyak  praktek  pelaksanaan  hibah  dilakukan  tidak sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku, atau diluar ketentuan hukum  yang  ada.  Artinya  ini  menunjukkan  bahwa  ada  unprosedural  yaitu  baik bertentangan  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  maupun  bertentangan  dengan hukum  yang  berlaku  yang  berkaitan  dengan  hibah.  Hal  demikian  dapat menimbulkan ketidak pastian hukum baik terhadap obyek hibah maupun terhadap subyek hibah itu sendiri.
Ketidakpastian  hukum  akibat  aktivitas  hibah  yang  tidak  sesuai  dengan perturan  perundang-undangan  akan  menjadi  permasalahan  dan  bahkan menciptakan  konflik  dalam  tatanan  hidup  masyarakat.  Salah  satunya  adalah sengketa  hibah  yang  terjadi  di  desa  Matang,  Kecamatan  Julok,  Aceh  Timur. Permsalahan ini terjadi akibat penarikan kembali obyek hibah oleh pemberi hibah secara sebelah pihak.
Bahwa pada tanggal 4 Juni 2007 telah terjadi pemberian hibah atas sepetak tanah  dengan  luas  1  Ha  dari  5  Ha  kepada  desa  matang,  kabupaten  Julok  Aceh Timur  oleh  ahli  waris  dari  Syafi  Amin  (anaknya  syafi  Amin).  Tanah  tersebut adalah tanah yang ditinggalkan oleh orang tuanya (Syafi). Tanah yang dihibahkan tersebut  diperuntukan  untuk  pembangunan  tempat  pendidikan  (dayah  atau sekolah). Alm. Syafi Amin meninggalkan 8 orang ahli waris dua diantaranya telah meninggalkan dunia, dengan demikian hanya 6 ahli waris yang masih hidup.
Dari  6  ahli  waris  yang  masih  hidup  hanya  lima  orang  yang  terlibat  tanda tangan  dalam  surat  keterangan  hibah  dan  akta  hibah  adapun  yang  tidak  ikut menandatangani adalah saudari Mastiyah. Tanah tersebut dihibahkan melalui surat keterangan hibah Nomor 61/2024/2007 oleh 5 orang ahli waris pada tanggal 4 juni 2007  yang selanjutnya Surat  keterangan tersebut  dijadikan dasar pembuatan akta hibah  Nomor  590.4/23/2007  oleh  PPAT  Kecamatan  Julok  pada  tanggal  20  Juni 2007  yang  ditandatangani  oleh  5  ahli  waris  sebagaimana  pada  surat  pernyataan hibah.
Pada  tanggal  19  Februari  2010  ahli  waris  mencabut  kembali  tanah  hibah seluas  1  Ha  yang  telah  dihibahkan  ke  Desa  Matang  tersebut.  Dalam  surat pencabutan dengan tanpa alasan. Pencabutan hibah tersebut turut ditanda tangani oleh kelima ahli waris yang terlibat tandatangan dalam surat akta hibah. Penarikan hibah  ini  dilakukan  secara  sepihak  oleh  ahli  waris  penghibah  tanpa  melibatkan pihak  desa.  Saat  ini  tanah  tersebut  telah  dijual  dan  dikuasai  pihak  lain  melalui Sertfikat Hak Milik (SHM).
Prosedur  yang dilakukan ahli waris pada tanggal  4 Juni 2007 melalui surat keterangan  dalam  penghibahan  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hibah
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34
dimana  hibah  tersebut  harus  dibuat  dengan  akta  hibah  yang  dibuat  oleh  PPAT. Ahli  waris  yang  melakukan  penghibahan  itu  yang  awalnya  hanya  dengan  surat keterangan  hibah  yang  menjadi  acuan  untuk  pembuatan  akta  hibah  oleh  PPAT kecamatan  Julok  pada  tanggal  20  Juni  2007,  hal  ini  ada  kesesuaian  dengan ketentuan  Pasal  1683  KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  tiada  suatu penghibahan  pun  mengikat  penghibah  atau  mengakibatkan  sesuatu  sebelum penghibahan  diterima  dengan  kata-kata  tegas  oleh  orang  yang  diberi  hibah  atau oleh wakilnya  yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah  yang telah atau  akan  dihibahkannya  itu.  Jika  penerimaan  itu  tidak  dilakukan  dengan  akta hibah  itu  maka  penerimaan  itu  dapat  dilakukan  dengan  suatu  akta  otentik kemudian,  yang  naskah  aslinya  harus  disimpan  oleh  Notaris  asal  saja  hal  itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut  hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.
Dengan  adanya  surat  pencabutan  hibah  tersebut,  yang  dilakukan  secara sepihak  maka  status  penguasaan  dan  kepemilikan  tanah  hibah  tersebut  menjadi tidak  memiliki  kepastian  hukum  tetap.  Pihak  penghibah  menganggap  tanahnya menjadi  kembali  setelah  adanya  pencabutan  hibah,  sedangkan  dipihak  lain pnerima  hibah  menganggap  pencabutan  hibah  tersebut  tidak  sah  secara  hukum, jadi tanah tersebut tetap menjadi obyek penguasaan penerima hibah.
Melihat  kondisi  seperti  yang  disebutkan  di  atas  sepertinya  ada  yang  salah dengan  sistem  pemberian  hibah  dan  mekanisme  pembatalan  hibah.  Penulis melihat dan menyimpulkan bahwa apa yang semestinya secara aturan ( das sollen) dan apa yang terjadi di lapangan ( das sollen) terdapat kejanggalan, oleh karena itu penulis  tertarik  untuk  melakukan  penilitian  dan  melakukan  kajian.  Untuk  kajian ini  penulis  mengambil  judul  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Pemberian  Dan Pembatalan  Hibbah  Berdasarkan  Kitab  undang-undang  Hukum  Perdata  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Terhadap  Akta  Hinah  Nomor 590.4/23/2007”
Berdasarkan  dari  uraian  permasalahan  tersebut  di  atas,  ada  dua permasalahan  yang  menjadi  objek  kajian  dalam  penelitian  ini  yaitu Pertama bagaimanakah  konsep  Pemberian  hibah  dan  pembatalan  hibah  dalam  Kitab undang-undang  Perdata  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  terkait  dengan  status pemberian  dan  pembatalan  akta  hibbah  Nomor  590.4/23/2007  ?  dan Kedua Bagaimanakah  Penyelesaian  sengketa  pemberian  dan  pembatalan  akta  hibbah Nomor 590.4/23/2007 ?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian yuridis  normatif .  Penelitian yuridis  normatif  (hukum  normatif)  adalah  metode  penelitian  hokum  yang dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka    dengan membahas  doktrin-doktrin  atau  asas-asas dalam  ilmu hukum  (studi
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34
dogmatic/doktrinal  research)  dan  sering  juga  disebut  sebagai  penelitian  yang bersifat teoritis. Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum, sitematika hukum dan  taraf  singkronisasi  hukum.    Pendekatan  ini  mengacu  pada  norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan per undang-undangan dan putusan-putusan pengadilan  serta  norma  hukum  yang  terdapat  di  dalam  masyarakat.    Pendekatan yang dilakukan dengan  cara meneliti terlebih  dahulu  asas-asas dan peraturan per undang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  dengan mengkaji hukum  dari aspek normatif terkait dengan hibah dan pembatalan hibah pertanahan.
Metode  pengumpulan  data  yang  diperlukan  dalam  penulisan  ini  adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan ( library research ), mempelajari buku-buku  literatur,  majalah-majalah,  bulletin  dan  jurnal,  dokumen  resmi serta  mempelajari  peraturan  per  undang-undangan  yang  ada  hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder itu sendiri dapat diperoleh dengan  menelusuri  beberapa  bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan hukum skunder maupun bahan hukum tersier. 3
Setelah  dilakukan  pengumpulan  data,  selanjutnya  diseleksi,  diklasifikasi, dan  disusun  dalam  bentuk  narasi.  Pengolahan  data  yang  telah  dilakukan  dengan menggunakan  metode  berfikir  deduktif,  kemudian  disatukan  dalam  satu  bentuk karya ilmiah. 4

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pemberian  dan  Pembatalan  Hibah  dalam  Kitab  Undang-Undang Perdata  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  Terkait  dengan  Pemberian  dan Pembatalan Akta Hibbah Nomor 590.4/23/2007
Permasalahan  dalam  bidang  tanah  merupakan  masalah  yang  sangat kompleks, antara lain yaitu masalah pemberian hak tanah seperti masalah warisan dan  hibah.  Salah  satu  pemberian  tanah  yaitu  dengan  melalui  hibah.  Penerapan hibah  dalam  kehidupan  sehari-hari  sudah  diterapkan  dan  dilaksanakan  pada masyarakat  khususnya  hibah  tanah.  Penghibahan  digolongkan  dalam  perjanjian cuma-cuma dalam perkataan dengan  cuma-cuma ditunjukkan adanya prestis dari satu  pihak  saja,  sedangkan  pihak  lainnnya  tidak  usah  memberikan  kontra prestisnya.  Hibah  merupakan  suatu  perjanjian  yang  dalam  kehidupan  sehari-hari khususnya  pada  masyarakat  modern  maka  perjanjian  merupakan  suatu  yang senantiasa  ditemukan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Perjanjian  merupakan  suatu sendi  yang  penting  di  dalam  hukum  perdata.  Oleh  karena  itu,  hukum  perdata banyak yang mengatur peraturan-peraturan hukum berdasarkan atas perjanjian. 5
3 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. , hlm. 182-187.
4 Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 10.
5 Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian , Sumber Bandung, Jakarta 1980, hlm 9
Hibah  yang  berarti  pemberian  atau  hadiah  memiliki  fungsi  sosial  dalam kehidupan  masyarakat  baik  yang  diberikan  perseorangan  maupun  lembaga. Banyak  riwayat  yang  menyatakan  bahwa  Nabi  Muhammad  SAW,  beserta  para sahabatnya  memberi  atau  menerima  sesuatu  dalam  bentuk  hibah,  salah  satunya adalah hadits yang artinya Aisyah RA. Ia berkata : “Adalah Rasullullah SAW. itu (sering)  menerima  hadiah  dan  (sering  pula)  membalas  hadiah  (HR.  Bukhari). 6 Dalam  prakteknya  ternyata  Nabi  Muhammad  SAW  dan  sahabatnya  dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja diantara sesama muslim tetapi juga dari atau  kepada  orang  lain  yang  berbeda  agama,  bahkan  dengan  orang  musyrik sekalipun. Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah Keadaan demikian itu tidak  selaras  dengan  maksud  dari  hibah  yang  sesungguhnya  dan  juga mengakibatkan  kesan  kurang  baik.  Tidak  jarang  dari  orang  Kisra,  dan  beliau pernah  mengizinkan  Umar  bin  Khattab  untuk  memberikan  sebuah  baju  kepada saudaranya  yang  masih  musyrik  di  Mekah.  Dari  kenyataan  di  atas  hibah  dapat dikatakan sebagai sarana untuk memupuk tali/ ikatan pergaulan antar sesama umat manusia. 7
a. Pemberian  Hibah  Dalam  KUHPerdata  Dan  KHI  Terkait  Dengan Pemberian Hibah Tanah Dengan Akta Nomor 290.4/23/2007
Bahwa  pada  tanggal  4  Juni  2007  telah  terjadi  upaya  hukum  hibah  sepetak tanah yaitu seluas 1 Ha dari 5 Ha antara ahli waris dari Alm. Syafi Amin orangtua ahli  waris  yang  dihibahkan  kepada  Desa  Matang,  Kecamatan  Julok,  Kabupaten Aceh  Timur.  Tanah  yang  dihibahkan  untuk  dapat  dipergunakan  sebagai  sarana pendidikan sekolah/dayah  yang diterima oleh Ramlan Dabet  sebagai  kepala desa Matang.
Dalam kasus hibah oleh Alm. Syafi Amin meninggalakan 8 orang ahli waris dua diantaranya telah meinggal dunia. Adapun ahli waris yang masih hidup pada saat penyerahan hibah adalah Usman, Dahliana, Syarifuddin, Mastiyah, Rajab dan Emikamisah. Berdasarkan surat keterangan hibah dan akta hibah dari 6 ahli waris yang  masih  hidup  hanya  lima  orang  yang  terlibat  tanda  tangan  dalam  surat keterangan  hibah  dan  akta  hibah  adapun  yang  tidak  ikut  terlibat  tanda  tangan asdalah  saudari  Mastiyah.  Tanah  tersebut  dihibahkan  melalui  surat  keterangan hibah  oleh  5  orang  ahli  waris  pada  tanggal  4  juni  2007  yang  selanjutnya  surat keterangan tersebut dijadikan dasar pembuatan akta hibah oleh PPAT Kecamatan Julok  pada  tanggal  20  juni  2007  yang  ditandatangani  oleh  5  ahli  waris sebagaimana pada surat pernyataan hibah.
Pada  tanggal  19  Februari  2010  ahli  waris  mencabut  kembali  tanah  hibah seluas 1 Ha yang telah dihibahkan ke Desa Matang, dan selanjutnya tanah tersebut dijual  kepada  pihak  lain.  Dalam  surat  pencabutan  hibah,  pemberi  hibah  tidak
6 Ali., Daud, Sistem Perekonomian Islam , Zakat dan Wakaf , UI Pres, Jakarta 1998, hlm.
122
7 Ibid.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34
memberikan alasan yang kongkret terkait dengan sebab akibat pencabutan hibah. Alasannya adalah “pencabutan hibah ini dilakukan untuk menghindari fitnah dan keributan  antara  pemberi  hibah  dengan  penerima  hibah”.  Selain  itu  surat pencabutan hibah juga dilakukan secara sepihak, yaitu hanya ditandatangani oleh kelima  ahli  waris  yang  terlibat  tandatangan  dalam  surat  akta  hibah  tanpa melibatkan pihak lain yang terlibat saat pelaksanaan hibah. Saat ini tanah tersebut telah dijual dan dikuasai pihak lain melalui sertfikah hak Milik (SHM).
Ahli waris dari Syafi Amin (anaknya Syafi Amin) menghibahkan 1 Ha dari 5  Ha  tanah  yang  ditinggalkan  oleh  orang  tuanya  (Syafi)  kepada  desa  matang, kabupaten  Julok  Aceh  Timur  pada  tanggal  4  juni  2007.  Tanah  yang  dihibahkan tersebut  harus  dipergunakan  untuk  pembangunan  tempat  pendidikan  (dayah  atau sekolah). Yang menerima hibah pada saat itu adalah Ramlan Dabet sebagai kepala desa  pada  saat  itu  lalu  tiba-tiba  ahli  waris  yang  menghibahkan  tanah  tersebut mencabut hibah secara sepihak dan menjualnya kepada orang lain
Mengenai  pengertian  yuridis  hibah  berdasarkan  Pasal  1666  KUHPerdata Penghibahan  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  seorang  penghibah menyerahkan  suatu  barang  secara  cuma-cuma,  tanpa  dapat  menariknya  kembali, untuk  kepentingan  seseorang  yang  menerima  penyerahan  barang  itu. Undang-undang  hanya  mengakui  penghibahan-penghibahan  antara  orang-orang yang  masih  hidup.  Berkaitan  dengan  hibah  ini,  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan  adalah;  Hibah  yaitu  perjanjian  sepihak  yang  dilakukan  oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada  penerima  hibah,  Hibah  harus  dilakukan  antara  orang  yang  masih  hidup, Hibah  harus  dilakukan  dengan  akta  notaris,  apabila  tidak  dengan  akta  notaris, maka hibah batal.
Demikian pula menurut BW (Burgerlijk Wetboek) ada 2 (dua) macam, yaitu hibah  dan  hibah  wasiat.  Ketentuan  hibah  wasiat  sering  berlaku  pula  dalam ketentuan  penghibah,  dimana  penghibah  ini  mewasiatkan  kepada  ahli  warisnya untuk  melakukan  penghibahan  ketika  pewaris  telah  meninggal.  Hibah  hanyalah berupa  benda-benda  yang  sudah  ada.  Jika  hibah  itu  meliputi  benda-benda  yang baru  akan  ada  di  kemudian  hari  maka  mengenai  itu  Hibah  adalah  batal. Berdasarkan  bunyi  Pasal  1667  KUHPerdata  bahwa  “Penghibahan  hanya  boleh dilakukan  terhadap  barang-barang  yang  sudah  ada  pada  saat  penghibahan  itu terjadi.  Jika  hibah  itu  mencakup  barang-barang  yang  belum  ada,  maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.”
Dari  bunyi  Pasal  diatas  ketika  hibah  yang  dilakukan  terhadap  benda  yang baru akan ada atau barang yang tidak pasti ada baik itu benda bergerak atau benda tidak  bergerak  maka  hibah  tersebut  adalah  batal.  Secara  sepihak  hibah  boleh memperjanjikan  akan  menikmati/memungut  hasil  dari  benda  yang  di  hibahkan oleh pemberi hibah, akan tetapi Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap  berkuasa  untuk  menjual  atau  memberikan  kepada  orang  lain  suatu  barang yang  termasuk  dalam  penghibahan;  penghibahan  yang  semacam  ini,  sekadar
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34
mengenai barang tersebut, dianggap sebagai batal sesuai dengan bunyi Pasal 1668 KUHPerdata: ”Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan  hak  miliknya  atas  barang  yang  dihibahkan  itu,  penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah”.
Dalam  tata  cara  hibah  mengenai  syarat  utama  yang  harus  terpenuhi diantaranya  adanya  penghibah  yang  masih  hidup,  adanya  penerima  hibah  yang masih hidup, dan adanya barang/benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang  dikuasai  pemberi  hibah.  Adapun  syarat-syarat  hibah  ialah  Barang  yang dihibahkan  adalah  milik  si  penghibah  dengan  demikian  tidaklah  sah menghibahkan  barang  milik  orang  lain,  Hibah  diberikan  pada  saat  penghibah masih hidup, Tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri dengan penerima  hibah,  Penghibah  bukan  orang  yang  dibatasi  haknya  disebabkan  oleh sesuatu  alasan,  Penghibah  adalah  orang  yang  cakap  bertindak  menurut  hukum (dewasa  dan  tidak  kurang  akal).,  Penghibah  tidak  dipaksa  untuk  memberikan hibah.
Selain  itu  yang  harus  dipertimbangakan  adalah  syarat-syarat  benda  yang dihibahkan yaitu benda yang di hibahkan benar-benar ada, benda yang dihibahkan mempnyai  nilai,  benda  tersebut  dapat  dimliki  zatnya,  diterima  peredarannya  dan pemiliknya  dapat  di  alihkan,  benda  yang  dihibahkan  itu  dapat  dipisahkan  dan diserahkan  kepada  penerima  hibah,  dapat  menghibahkan  sebanyak-banyak  1/3 dari benda penghibah.  Adapun syarat-syarat  agar suatu  hibah dapat  menjadi  sah, menurut  pengertian  dalam  Komplikasi  Hukum  Islam  Ada  beberapa  rukun  hibah yaitu  Rukun  hibah  terdiri  dari,  Pemberi,  Penerima,  Barang  yang  diberi, Sighah ( ijab Qabul ). 8
Dalam peristiwa hibah ini alm Syafi Amin telah meninggalkan 8 orang ahli waris, di antara semua ahli waris itu, 2 (dua) orang telah meninggal dan 6 (enam) orang masih hidup. Prosedur yang dilakukan ahli waris pada tanggal 4 Juni 2007 melalui  surat  keterangan  dalam  penghibahan  sudah  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan hibah dimana hibah tersebut harus dibuat dengan akta hibah yang dibuat oleh  PPAT.  Ahli  waris  yang  melakukan  penghibahan  itu  yang  awalnya  hanya dengan surat keterangan hibah yang menjadi acuan utnuk pembuatan aktah hibah oleh  PPAT  kecamatan  Julok  pada  tanggal  20  Juni  2007,  hal  ini  ada  kesesuaian dengan ketentuan Pasal  1683 KUHPerdata  yang  menyebutkan bahwa  tiada suatu penghibahan  pun  mengikat  penghibah  atau  mengakibatkan  sesuatu  sebelum penghibahan  diterima  dengan  kata-kata  tegas  oleh  orang  yang  diberi  hibah  atau oleh wakilnya  yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah  yang telah atau  akan  dihibahkannya  itu.  Jika  penerimaan  itu  tidak  dilakukan  dengan  akta hibah  itu  maka  penerimaan  itu  dapat  dilakukan  dengan  suatu  akta  otentik kemudian,  yang  naskah  aslinya  harus  disimpan  oleh  Notaris  asal  saja  hal  itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah,
8 Ibid, hlm. 81
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34
hibah tersebut  hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.
Artinya  dalam  proses  penghibahan  yang  dilakukan  ahli  waris  dari  Syafi Amin telah sesuai dengan ketentuan Pasal di atas telah adanya suatu penghibahan yang  mengikat  penghibah  pada  perjanjianya  dalam  surat  keterangan  hibahnya. Selanjutnya  jika  objek  hibah  itu  bangunan  atau  tanah  maka  selambat-lambatnya setelah  7  hari  pembuatan  akta  hibah  yang  di  buat  oleh  PPAT  kecamatan  Julok pada  tanggal  20  Juni  2007  dan  di  tanda  di  tandatangani  oleh  penghibah  (ahli waris),  PPAT  wajib  menyampaikan  akta  hibah  yang  dibuatnya  beserta dokumen-dokumen kepada kantor pertanahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 40 ayat 1 untuk didaftarkan dan dilakukan peralihan hak milik yang sesuai dengan bunyi Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun  1997  menyebutkan  bahwa  peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak  milik  atas satuan  rumah  susun  melalui  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam peusahaan  dan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  lainnya,  kecuali  pemindahan hak  melalui  lelang  hanya  dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan  akta  yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun  permasalahan  yang  timbul  adalah  tanah  yang  diterima  oleh  kepala Desa Matang, Kecamatan Julok dari penghibahan sudah dilakukan pendaftaran ke BPN, hal  tersebut  agar objek  yang di  hibahkan oleh ahli waris Syafi Amin tidak lagi  dalam penguasaan penghibah, oleh karena itu perlu dilakukan peralihan hak atas  dan  dan  hak  milik.  Ada  kemungkinan  ketika  ahli  waris  yang  melakukan penghibahan terhadap harta atau benda dari peninggalan orangtua (pewaris) baik itu  benda  bergerak  maupun  benda  tidak  bergerak,  penghibahan  tersebut  dapat didasarkan  pada  dua  macam  hibah  dari  BW  (Burgerlijk  Wetboek)  yaitu  hibah biasa dan hibah wasiat.
Menurut Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. pada dasarnya, hibah wasiat adalah  sama  dengan  hibah  biasa,  tetapi  ada  satu  hal  penting  yang  menyimpang dari  hibah  biasa,  yaitu  ketentuan  bahwa  pemberi  hibah  masih  hidup.  Sedangkan dalam hibah wasiat, pemberian hibah justru baru berlaku pada saat pemberi hibah meninggal dunia. Setelah itu apabila ahli waris berkeinginan untuk menghibahkan harta  peninggalan,  baik  itu  terlepas  dari  hibah  wasiat,  maka  sebelumnya  perlu diperhatikan  penetapan  ahli  waris  dan  pembagian  harta  terhadap  ahli  waris  itu sendiri harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. 9
Setelah  adanya  penetapan  ahli  waris  serta  pembagian  terhadap  harta peninggalan,  penghibahan  yang  dilakukan  oleh  ahli  waris  boleh  saja  dilakukan asal benda/ harta yang dihibahkan tidak akan melebihi dari ketentuan hibah yang menurut  Pasal  210  ayat  1  Komplikasi  Hukum  Islam  “dapat  menghibahkan sebanyak-banyaknya  1/3  harta  bendanya  kepada  orang  lain  atau  lembaga  di
9 Irma  Devita  Purnamasari, Kiat-kiat  Cerdas,  Mudah,  dan  Bijak  Mengatasi  Masalah Hukum Pertanahan , Kaifa Publishing, Bandung 2014, hlm. 63.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34
hadapan  dua  orang  saksi  untuk  dimiliki ”. Sedangkan  menurut  Kitab Undang-undang  perdata  ahli  waris  boleh  menghibahkan  harta/benda  warisan kepada  orang  lain  atau  lembaga  dengan  ketentuan  tidak  akan  merugikan  atau mengurangi Legitieme Portie (hak mutlak) dari ahli waris tersebut. Mengenai hal ini  Pasal  920  KUHPerdata  juga  mengatur  tentang  ketentuan  hibah  yang menyebutkan (1) Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie , boleh dikurangi  pada  waktu  terbukanya  warisan  itu,  tetapi  hanya  atas  tuntutan  para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.
Penghibahan  yang dilakukan pada tanggal  4 Juni  2007 oleh ahli waris dari Syafi  Amin  yang  masih  hidup  berjumlah  6  orang  pada  saat  itu,  namun  dalam proses  hibah  dilakukan  hanya  5  (lima)  orang  ahli  waris  yang  terlibat  dalam menandatangani  atau  persetujuan  hibah  dalam  surat  keterangan  hibah  dan  akta hibah  di  antaranya  Usman,  Dahliana,  Syarifuddin,  Rajab  dan  Emikamisah. sedangkan  seorang  ahli  waris  yang  bernama  Mastiyah  tidak  ikut  terlibat  dalam menandatangani  surat  hibah  dan  akta  hibah  kepada  Desa  Matang,  Kecamatan Julok,  Kabupaten  Aceh  Timur.  Keterkaitan  tentang  hal  ini  harta  peninggalan pewaris yang di hibahkan bahwa ahli waris karena hukum memperoleh hak milik atas  semua  harta  kekayaan  yang  meninggal  dunia  (pewaris).  Dalam  Pasal  874 KUHPerdata  juga  menyatakan  bahwa  segala  harta  kekayaan  orang  yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris yang menurut undang-undang.
Sehubungan  dengan  hibah  yang  dihibahkan  oleh  ahli  waris  bahwa  semua ahli  waris  mempunyai  hak  terhadap  benda  yang  akan  di  hibahkan,  mengingat ketentuan  hibah  hanya  di  atur  antara  orang  yang  masih  hidup,  maka  hibah  yang dilakukan perlu ada persetujuan dari ahli waris yang berdasarkan undang-undang pada  Pasal  213  Komplikasi  Hukum  Islam  menyebutkan  “Hibah  yang  diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat  persetujuan dari  ahli warisnya”. Dari  ketentuan  Pasal  ini  bahwa penghibah  melakukan  atas  kehendak  sendiri,  akan  tetapi  apabila  penghibah  pada masa  atau  saat  penghibahan  menuju  kematian,  maka  hibah  yang  dilakukan  pada tanggal  4  Juni  2007  kepada  desa  Matang  harus  ada  persetujuan  dari  semua  ahli waris supaya hibah tersebut menjadi sah dan tidak batal demi hukum.
Jika  dikaitkan  aturan  yang  mengatur  waris  dengan  hibah  keduanya  ada hubungannya karen keduanya sama-sama berkaitan  dengan peralihan harta milik orang lain, bahwa setiap harta peninggalan adalah kepunyaan dan hak ahli waris. Sedangkan  mengenai  hibah  yang  diberikan  pada  saat  waktu  pemberi  hibah  sakit harus  ada  persetujuan  ahli  waris  yang  lainnya.  Hal  ini  menurut  Imam  Syafi’i  di dalam  kitab  I’anah  al-Tholibin  dijelaskan  tentang  tasaruf  orang  sakit  mendekati mati,  menyatakan  bahwa  orang  sakit  yang  mendekati  kematian  semisal  dengan
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34
wasiat, pembebasan hutang, hibah sesuatu dan wakaf pada sebagian ahli waris itu keafsahannya tergantung pada persetujuan ahli waris yang lain. 10
Jadi  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  adat, bahwa akta hibah Nomor 290.4/23/2007 adalah sah dan berlaku, sepanjang tidak dipergunakan  di  luar  ketentuan  dalam  akta  hibah  terkait  dengan  perjanjian penggunaannya.

## b. Pembatalan Hibah Berdasarkan KUHPerdata dan KHI Terkait dengan Pembatalan Hibah Tanah dengan Akta Hibah Nomor 290.4/23/2007
Bahwa  pada  tanggal  19  Februari  2010  ahli  waris  mencabut  kembali  tanah hibah  seluas  1  Ha  yang  telah  dihibahkan  ke  Desa  Matang,  kecamatan  Julok Kabupaten Aceh Timur. Dalam surat pencabutan hibah turut ditanda tangani oleh kelima  ahli  waris  yang  terlibat  tanda  tangan  dalam  surat  akta  hibah.  Penarikan hibah ini dilakukan secara sepihak oleh penghibah tanpa melibatkan pihak desa. Menurut  Pasal  211  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan, “bahwa  hibah tidak  dapat  ditarik  kembali,  kecuali  hibah  orang  tua  kepada  anaknya”.
Pembatalan/pencabutan hibah adalah perbuatan yang haram dalam hukum  Islam, meskipun  hibah  tersebut  antara  dua  orang  bersaudara  atau  suami-istri.  Namun demikian tidak menutup pula kemungkinan untuk pencabutan hibah kembali oleh pemberi hibah. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip hibah hanya  boleh  dilakukan  1/3  dari  harta  yang  dimilikinya.  Prinsip  ini  dianut  dalam KHI  agar  tidak  ada  perpecahan  antara  keluarga  dan  dalam  KUHPerdata  tidak merugikan  ahli  waris.  Namun  apabila  hibah  yang  diberikan  seseorang  pemberi hibah melebihi 1/3 dari harta kekayaan dapat di batalkan, karena tidak memenuhi syarat dari ketentuan Pasal 210 KHI.
Dalam BW (Burgerlijk Wetboek) penghibahan adalah suatu perjanjian maka dengan  sendirinya  hibah  tidak  dapat  ditarik  dengan  cara  sepihak  oleh  si penghibah.  Dilihat  dari  pencabutan  hibah  yang  dilakukan  oleh  ahli  waris (penghibah)  dari  Usman  Syafi  yang  dilakukan  secara  sepihak  pada  tanggal  19 Februari 2009, pencabutan  yang dilakukan ini dapat  ditolak atau dibatalkan oleh penerima  hibah.  Dalam  ketentuan  KUHPerdata  sudah  disebutkan  kalau  hibah tidak  dapat  ditarik  kembali,  namun  ada  pengecualian  dalam  KUHPerdata  agar dapat  dilakukan  pembatalan  tetapi  tidak  dengan  cara  sepihak.  Akan  tetapi pencabutan  kembali  hibah  atau  penghapusan  penghibahan  dilakukan  dengan menyatakan  kehendaknya  kepada  penerima  hibah  disertai  penuntutan  kembali barang-barang  yang  telah  dihibahkan  dan  apabila  hal  tersebut  tidak  dipenuhi secara  sukarela,  maka  penuntutan  kembali  barang-barang  itu  diajukan  kepada pengadilan.
Suatu  penghibahan  dapat  dilakukan  pencabutan  oleh  ahli  waris  alm  Syafi Amin (penghibah), walaupun dalam Pasal 1668 KUHPerdata pada dasarnya hibah
10 Afandi, dkk, Op.Cit, hlm. 115
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34
tidak  dapat  ditarik  kembali  maupun  dihapuskan,  akan  tetapi  ada  pengecualian dalam dilakukannya pencabutan hibah antara lain :
1. Syarat-syarat  dengan  mana  penghibahan  tidak  terpenuhi  (perjanjian  dalam akta hibah).
2. Penerima hibah bersalah melakukan atau membantu dengan melakukan atau ikut melakukan suatau usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
3. Jika  penghibah  jatuh  miskin  namun  penerima  hibah  menolak  untuk memberikan nafkahnya.
Setelah  dilihat  dari  pencabutan  hibah  yang  dilakukan  oleh  ahli  waris  alm
Syafi  Amin  surat  tersebut  tidak  punya  kekuatan  sama  sekali,  karena  surat  dalam bentuk  pernyataan  dalam  sepihak.  Sebenarnya  mengenai  pencabutan  sudah  ada kententuan dalam KUHPerdata dan pengecualian seperti yang disebutkan di atas, maka  apabila  salah  satu  pengecualian  tersebut  di  atas  merupakan  alasan dicabutnya/dibatalkan  hibah,  pembatalan  tersebut  harus  melalui  gugatan  yang  di ajukan  oleh  penghibah  ke  pengadilan  negeri.  Ketentuan  ini  di  atur  dalam  Pasal 1691 KUHPerdata dan juga diatur apabila sudah melampaui batas waktu setahun setelah  peristiwa  hibah  dilakukan,  maka  penghibah  tidak  dapat  lagi  mengajukan gugatan ke pengadilan.
a) Pembatalan hibah Menurut KUH Perdata. Menurut hasil penelitian tentang pembatalan hibah yang berdasarkan adanya perbuatan pengubahan pernyataan hibah yang telah diberikan secara bawah tangan ( onderhands )  dan  tidak  sesuai  dengan  tujuan  penghibahan  oleh  Penggugat  dapat saja  terjadi  asalkan  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  1688  KUHPerdata  yang selengkapnya  berbunyi  suatu  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali  maupun dihapuskan karenanya, melainkan dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Karena  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat  dengan  mana  penghibahan dilakukan,  syarat  di  sini  dimaksudkan  sebagai  beban,  yaitu  beban  yang harus dilunasi oleh penerima hibah yang dinyatakan di dalam akta hibah itu, ataupun dalam suatu daftar yang ditentukan kepadanya.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh miskin.
Dari ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata di atas dihubungkan dengan alasan yang  dikemukakan  oleh  penghibah  untuk  membatalkan  akta  hibah  nomor 290.4/23/2007  yang  telah  diberikan  kepada  Desa  Matang,  Kecamatan  Julok, Kabupaten  Aceh  Timur,  ini  sangat  tidak  relevan.  Hal  ini  disebabkan  penerima hibah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang yang melanggar janji saat hibah terjadi, atau bahkan tidak melanggar tiga poin dasar sebagaimana yang disebutkan dalam  Pasal  1688  KUH  Perdata.  Penerima  hibah  tidak  menyalahi  syarat  dan
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34
tujuan  pemberian  hibah  bahwa  hibah  berupa  tanah  tersebut  dihibahkan  kepada desa  untuk  dijadikan  tempat  atau  sarana  pendidikan.  Berkaitan  dengan  hak tersebut,  desa  melalui  perangkat  desa  telah  mendaftarkan  tanah  tersebut  pada Kementerian  Agama  untuk  dibangun  sarana  pendidikan  setingkat  sekolah menengah atas yaitu sekolah Madrasah Tsanawiyah.
Menurut  Pasal  1672  KUHPerdata  bahwa  pemberi  hibah  hanya  dapat menarik  kembali  pemberiannya,  jika  penerima  hibah  tidak  mematuhi  kewajiban yang  ditentukan  dalam  akta  hibah  atau  hal-hal  lain  yang  dinyatakan  dalam KUHPerdata. Apabila penerima hibah sudah menerima hibah dengan pernyataan di  depan  notaris  ataupun  pejabat  maka  penerima  sudah  berhak  terhadap  barang yang  dihibahkan,  kecuali  penerima  hibah  tidak  mematuhi  kewajiban  yang  telah ditentukan.  Dalam  kasus  ini  penarikan  kembali,  atau  melakukan  pembatalan terhadap  tanah  yang  telah  dihibahkan  kepada  desa  Matang,  kecamatanJ, kabupaten Aceh Timur adalah cacat yuridis atau pembatalan secara sepihak tanpa alasan yang jelas yang dibenarkan oleh KUH Perdata maka tidak diperbolehkan.
b) Pembatalan Menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI hibah merupakan pemberian hak (harta) secara sukarela kepada orang  lain  dengan  tujuan  yang  baik.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mengetahui bahwa  tujuan  pemberian  hibah  ini  adalah  untuk  dipergunakan  sebagai  lokasi sarana pendidikan, serta pemberian hibah tersebut ditujukan kepada Desa Matang, Kecamatan  Julok,  Kabupaten  Aceh  Timur  diwakili  oleh  Kepela  Desa  Tersebut. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menyatakan  bahwa  hibah  dikatakan  syah apabila  memenuhi  syarat-syarat  hibah.  Salah  satu  persyaratan  hibah  yaitu syarat-syarat pemberi hibah. Syarat-syarat pemberi hibah antara lain ;
1. Dewasa, baliq dan berakal sehat
2. Pemberi adalah pemilik sah benda yang dihibahkan.
3. Pemberi tidak sedang dalam pengawasan orang lain atau mengalami perkara karena suatu sebab.
4. Tidak tertekan oleh beberapa pihak. Berdasarkan  hal  tersebut  jika  point  1,  2,  3dan  4  sudah  dipenuhi  sebagai persyaratannya  oleh  pemberi  hibah  maka  hibah  tersebut  dianggap  sah  dan memiliki  kekuatan  hukum.  Jika  dikaitkan  dengan  akta  hibah  Nomor 290.4/23/2007,  maka  keempat  poin  yang  disebutkan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  terpenuhi.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  akta  hibah  itu  sah  dan  memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat  antara  para  pihak.  Artinya  bahwa  setelah  hibah itu  dilakukan  antara  penghibah  dengan  penerima  hibah  dan  berlangsung  pada lembaga yang diakui oleh undang-undang dalam hal ini PPAT, maka tanah hibah itu menjadi beralih pengiasaan kepada penerima hibah dalam hal ini Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur.
Terkait  dengan  pembatalan  hibah,  jika  merujuk  kepada  dalil  Hadis  yang diriwayatkan  Hadis  Shahih  Muslim  yang  berbunyi:  ”Ibnu  Abbas  berkata  bahwa
Nabi  SAW  bersabda:  Orang  yang  mengambil  semula  pemberiannya  umpama orang  yang  menelan  semula  muntahnya”.  Artinya  hukum  menarik  kembali  apa yang  telah  dihibahkan  hukumnya  tidak  diperbolehkan,  kecuali  hibah  yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya.
Selain  itu  jika  merujuk  kepada  Kompilasi  Hukum  Islam,  penarikan berkaitan  dengan  penarikan  kembali  terhadap  sesuatu  yang  telah  dibhibahkan tidaklah dibenarkan. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 213 bahwa Penarikan  hibah  terhadap  harta  yang  telah  dihibahkan  tidak  mungkin  untuk dilakukan,  kecuali  hibah  yang  dilakukan  orang  tua  kepada  anaknya.  Artinya, berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  pembatalan  akta  hibah  nomor 290.4/23/2007  oleh  pemberi  hibah  tidaklah  sah.  Secara  prosedural  hukum  dalam Kompilasi Hukum Islam sudah menutup celah terhadap upaya penerikan kembali atau  upaya  pembatalan  terhadap  sesuatu  yang  telah  dihibahkan,  apalagi  jika penarikan  hibah  atau  pembatalan  akta  hibah  hanya  dilakukan  sebelah  pihak dengan  surat  pernyataan  tanpa  melakukan  musyawarah  dengan  melibatkan penerima hibah, sudah tentunya tidak sah.

## 2. Penyelesaian  Terhadap  Sengketa  Pemberian  dan  Pembatalan  Akta Hibah Nomor 590.4/23/2007
Dimensi  ideologi,  politik,  ekonomi  maupun  dimensi  kepentingan  lainnya yang  mempengaruhi  proses  transformasi  tanah-tanah  rakyat  adalah  pola  prilaku masyarakat  itu  sendiri.  Seiring  dengan  perubahan  transformasi  tanah  maka perubahan itu juga diikuti dengan masalah-masalah tanah yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat saat ini. Permasalahan tanah yang dari segi empiris sangat lekat  dengan  peristiwa  sehari-hari,  tampak  semakin  kompleks  dengan  berbagai kebijakan serta perubahan kebutuhan manusia terhadap tanah. 11
Masalah-masalah  tanah  merupakan  masalah  yang  sangat  kompleks,  antara lain yaitu masalah pemberian hak tanah seperti masalah warisan dan hibah. Salah satu  pemberian  tanah  yaitu  dengan  melalui  hibah.  Penerapan  hibah  dalam kehidupan  sehari-hari  sudah  diterapkan  dan  dilaksanakan  pada  masyarakat khususnya  hibah  tanah.  Penghibahan  digolongkan  dalam  perjanjian  Cuma-cuma dalam  perkataan  dengan  Cuma-cuma  ditunjukkan  adanya  prestis  dari  satu  pihak saja, sedangkan pihak lainnnya tidak usah memberikan kontra prestasinya.
Hibah  merupakan  suatu  perjanjian  yang  dalam  kehidupan  sehari-hari khususnya  pada  masyarakat  modern  maka  perjanjian  merupakan  suatu  yang senantiasa  ditemukan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Perjanjian  merupakan  suatu sendi  yang  penting  di  dalam  hukum  perdata.  Oleh  karena  itu,  hukum  perdata banyak  yang  mengatur  peraturan-peraturan  hukum  berdasarkan  atas  perjanjian. Hibah yang berarti pemberian atau hadiah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga.
11 Munir, Perebutan Kuasa Tanah , Lappera Pustaka Utama, Jakarta 2002, hlm. 24
Banyak  riwayat  yang  menyatakan  bahwa  Nabi  Muhammad  SAW,  beserta para  sahabatnya  memberi  atau  menerima  sesuatu  dalam  bentuk  hibah,  salah satunya  adalah hadits  yang artinya  Aisyah RA.  Ia berkata :  “Adalah Rasullullah SAW.  itu  (sering)  menerima  hadiah  dan  (sering  pula)  membalas  hadiah  (HR. Bukhari)  Dalam  prakteknya  ternyata  Nabi  Muhammad  SAW  dan  sahabatnya dalam  memberi  dan  menerima  hadiah  tidak  saja  diantara  sesama  muslim  tetapi juga  dari  atau  kepada  orang  lain  yang  berbeda  agama,  bahkan  dengan  orang musyrik  sekalipun.  Nabi  Muhammad  SAW  pernah  menerima  hadiah  dari  orang Kisra,  dan  beliau  pernah  mengizinkan  Umar  bin  Khattab  untuk  memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekah. 12
Dari  kenyataan  di  atas  hibah  dapat  dikatakan  sebagai  sarana  untuk memupuk tali/ ikatan pergaulan antar sesama umat manusia.Hibah yang berfungsi sebagai  fungsi  sosial  yang  dapat  diberikan  kepada  siapa  saja  tanpa  memandang ras,  agama,  kulit  dan  lain-lain.  Hibah  ini  dapat  dijadikan  sebagai  solusi  dalam permasalahan  warisan.  Ada  beberapa  bentuk  hibah  yang  dapat  diberikan  yaitu hibah  tanah,  hibah  pekerti,  hibah  bersaing.  Kenyataannya  fungsi  hibah  yang sebenarnya  merupakan  suatu  pemupukan  tali  silaturahmi  akan  tetapi  banyak menimbulkan  permasalahan-permasalahan  dalam  tanah  yang  dihibahkan, sehingga fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai.
Keadaan  demikian  itu  tidak  selaras  dengan  maksud  dari  hibah  yang sesungguhnya dan juga mengakibatkan kesan kurang baik. Tidak jarang sengketa tanah hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan, padahal fungsi utama dari hibah  yaitu  memupuk  persaudaraan/silaturahmi.  Hibah  merupakan  suatu pemberian  secara  cuma-cuma  ataupun  suatu  bentuk  hadiah  kepada  seseorang. Pemberian  hibah  dilaksanakan  sebagai  fungsi  sosial  dalam  masyarakat,  sehingga masalah-masalah  pewarisan  tanah  dapat  diselesaikan  melalui  hibah,  tetapi kenyataannya hibah bukan merupakan solusi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan  tanah. 13 Kasus  penarikan  atau  pembatalan  hibah merupakan  kasus  yang  sering  terjadi.  Hal  ini  dikarenakan  pihak  penerima  hibah yang tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan.
Dalam hukum hibah yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan kembali, akan  tetapi  terdapat  beberapa  perkecualian  hibah  dapat  ditarik  kembali.  Melihat fenomena  itu,  pemerintah  merasa  berkewajiban  untuk  menata  dalam  rangka meminimalisir dampak negatif akibat kurang jelasnya status hibah terutama hibah dalam  bentuk  tanah.  Hibah  diatur  oleh  Pasal  1666  KUHPerdata  dan  merupakan tindakan  persetujuan  dari  pemberi  hibah  pada  waktu  hidupnya,  dengan Cuma-cuma  dan  tidak  dapat  ditarik  kembali  untuk  menyerahkan  sesuatu  benda guna  keperluan  penerima  hibah.  Undang-undang  mengakui  hibah  yang  terjadi  di antara  orang-orang  yang  masih  hidup.  Akta  hibah  berdasarkan  Pasal  1682  harus
12 Ali Daud, Sistem Perekonomian Islam , Zakat dan Wakaf , UI Pres, Jakarta, 1998, hlm. 47
13 Ibid.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34
dibuat di muka Notaris. Hibah diatur dalam KUHPerdata Bab X Buku III tentang Perikatan.
Di  dalam  hukum  adat  hibah  merupakan  kebalikan  daripada  harta peninggalan  yang  tidak  dapat  dibagi-bagi,  sehingga  penghibahan  ini  merupakan pembagian  keseluruhan  ataupun  sebagian  besar  daripada  harta  kekayaan  semasa pemiliknya masih hidup. Di beberapa daerah di Indonesia, hibah merupakan salah satu  solusi  dalam pembagian harta orang tua kepada  anaknya. Akan tetapi  hibah tidak  hanya  dapat  menjadi  solusi  dalam  hal  kewarisan  bahkan  sering  terjadi persengketaan  ataupun  permasalahan-permasalahan.  Permasalahan-permasalahan hibah  tanah  diatur  oleh  KUHPerdata.  Salah  satu  permasalahan  yang  sering didapatkan pada kasus hibah adalah pembatalan/penarikan hibah tanah yang telah diberikan  oleh  pemberi  hibah.  Pembatalan  atau  penarikan  hibah  tanah  ini  dapat diselesaikan  melalui  beberapa  tinjauan  norma  hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia, dan juga dapat ditinjau dari hukum adat yang berlaku setempat. 14
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  tentunya  setiap  permasalahan  yang  timbul dalam kehidupan masyarakat di Indonesia pasti memiliki solusi penyelesaiannya. Negara  telah  melakukan  formulasi  tekait  dengan  penyelesaian  sengketa  warga negaranya, yaitu melalui hukum positif negara menyarankan penyelesaian melalui lembaga  peradilan  maupun  lembaga  non  peradilan  yang  diakui  dalam  sistem hukum  nasional.  Melalui  lembaga  peradilan  negara  telah  menyediakan  lembaga Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama kalau di Aceh Mahkamah Syariah pada tingkat  kabupaten/kota,  Pengadilan  Tinggi,  Pengadilan  Tinggi  Agama  dan Pengadilan Tinggi Mahkamah Syariah untuk Wilayah Aceh pada tingkat Provinsi dan  Mahkamah  Agung  Pada  Tingkat  Nasional.  Sedangkan  untuk  penyelesaian sengketa  non-peradilan  negara  telah  mengakui  Badan  Arbitrase  dan  Peradilan Adat.
Terkait dengan kasus sengketa tanah hibah Desa Matang, Kecamatan Julok dengan  akte  hibah  nomor  290.4/23/2007  karena  ditarik  kembali  oleh  pemberi hibah  melalui  surat  penyataan  sepihak,  penerima  hibah  dalam  hal  ini  perangkat desa  baru  melakukan  upaya  penyelesaian  dengan  melaporkan  kepada  Kantor Camat Julok pada bulan maret 2010 agar difasilitasi penyelesaiannya. Akan tetapi semenjak  dilaporkan,  pihak  kecamatan  belum  melakukan  upaya  apapun  guna mendorong  penyelesaian,  sehingga  tanah  hibah  tersebut  menjadi  terbengkalai karena  berkonflik  berkepanjangan  dan  tidak  memiliki  kepastian  hukum  terhadap satus tanah hibah tersbut.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  upaya  penyelesaian  segketa  tanah hebah dengan  akte hibah nomor  290.4/23/2007 dapat  dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menempuh jalur peradilan dan jalur non peradilan.
a. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan
14 Ibid, hlm. 52
Dalam  kamus  bahasa  Indonesia,  konflik  dimaknai  sebagai  perselisihan antara  satu  orang/individu  dengan  individu  yang  lain  atau  antar  kelompok  yang dapat diselesaikan dengan cara mempertemukan ( conciliation ) atau memusyawarahkan  sehingga  tercapai  kesepakatan.  Konflik  atau  sengketa  terkait dengan  hibah  tanah  ini  biasanya  merupakan  sengketa  dalam  kategori  ranah perkara perdata. Dalam penelitian ini konflik dimaknai sebagai suatu perselisihan yaitu  perselisihan  yang  diakibatkan  oleh  terjadinya  penarikan  kembali  secara sepihak melalui surat pernyataan oleh penghibah terhadap tanah hibah yang telah dihibahklan  kepada  Desa  Matang,  Kecamatan  Julok,  Kabupaten  Aceh  Timur dengan Akte Hibah Nomor 290.4/23/2007.
Jika  kita  kaitkan  dengan  hukum  positif,  lembaga  peradilan  yang  memiliki kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  hibah  adalah  lembaga  peradilan agama. Hal tersebut adalah sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam Pasal 49 undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu Pengadilan agama bertugas dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  perkawinan,  waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
Sedangkan  untuk  wilayah  Aceh  baik  wilayah  kabupaten/kota  maupun wilayah provinsi, sebagai daerah yang bersifat otonomi khusus maka kewenangan lembaga  peradilan  untuk  menyelesaikan  sengketa  hibah  adalah  Mahkamah Syariah.  Hal  tersebut  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  49  Qanun  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  10  tahun  2002  Tentang  Peradilan  Syariat Islam, yaitu “Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan  menyelesaikan  perkara-perkara  pada  tingkat  pertama,  dalam  bidang  :  ahwal al-syakhshiyah; mu'amalah; jinayah. Terkait dengan sengketa hibah masuk dalam kategori  perkara  muamalah,  ahwal  al-syakhshiyah  sebagaimana  disebutkan  pada bagian  penjelasan  Pasal  49,  yaitu  yang  dimaksud  dengan  kewenangan  dalam bidang  al-Ahwal  al-Syakhshiyah  meliputi  hal-hal  yang  diatur  dalam  Pasal  49 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dari Pasal tersebut, kecuali waqaf, hibah, dan sadaqah.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  untuk  mencari  keadilan  dan  kepastian hukum  terhadap  senggketa  penarikan  kemabali  tanah  hibah  Desa  Matang, Kecamatan  Julok,  Kabupaten  Aceh  Timur  dengan  Akte  Hibah  Nomor 290.4/23/2007,  melalui  surat  pernyataan  oleh  ahli  waris  dapatlah  diselesaikan melalui lembaga peradilan Mahkamah Syarih wilayah hukum Aceh Timur. Pihak perangkat  desa  dapat  berperan  sebagai  penggugat  lalu  menyiapkan  dan mengajukan  gugatan  untuk  menggugat  penghibah  sebagai  tergugat  kepada Mahkamah  Syariah  wilayah  Aceh  Timur  terkait  penarikan  kembali  tanah  hibah tersebut  sehingga  terjadinya  konflik  dan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum terhadap status tanah hibah tersebut.

## b. Penyelesaian di Luar Pengadilan
Selain  penyelesaian  melalui  peradilan  Mahkamah  Syariah,  kasus  atau sengketa  tanah  hibah  Desa  Matang,  Kecamatan  Julok,  Kabupaten  Aceh  Timur dengan  Akte  Hibah  Nomor  290.4/23/2007  juga  dapat  diselesaikan  melalui  peran dan  fungsi  lembaga  adat  yang  telah  diakui  di  Aceh  melalui  Qanun  Aceh  Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
Bahwa lembaga adat  yang berkembang dalam kehidupan masyarakat  Aceh sejak  dahulu  hingga  sekarang  mempunyai  peranan  penting  dalam  membina nilai-nilai  budaya,  norma-norma  adat  dan  aturan  untuk  mewujudkan  keamanan, ketertiban,  ketentraman,  kerukunan  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Aceh sesuai dengan nilai Islami. Terdapat 13 lembaga adat yang diakui di Aceh melalui Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2008  Tentang  Lembaga  Adat  taitu  sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2)  yaitu Majelis Adat Aceh; imeum mukim atau  nama  lain;  imeum  chik  atau  nama  lain;  keuchik  atau  nama  lain;  tuha  peut atau  nama  lain;  tuha  lapan  atau  nama  lain;  imeum  meunasah  atau  nama  lain; keujruen blang atau nama lain; panglima laot atau nama lain; pawang glee/uteun atau nama lain; petua seuneubok atau nama lain; haria peukan atau nama lain. Pasal 4 Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (1)  lembaga  adat  berwenang:  menjaga  keamanan,  ketentraman,  kerukunan, dan  ketertiban  masyarakat;  membantu  Pemerintah  dalam  pelaksanaan pembangunan;  mengembangkan dan mendorong  partisipasi  masyarakat;  menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam; menerapkan ketentuan adat; menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;  mendamaikan  sengketa  yang  timbul  dalam  masyarakat;  dan menegakkan hukum adat.
Terkait  dengan  kasus  atau  sengketa  tanah  hibah  Desa  Matang,  Kecamatan Julok,  Kabupaten  Aceh  Timur  dengan  Akte  Hibah  Nomor  290.4/23/2007  sangat dimungkinkan  dilakukan  penyelesaian  melalui  lembaga  adat  pada  tingkat  desa yaitu  baik  melalui  Keuchik  maupun  melalui  Tuha  Peut  dan  atau  pada  tingkat Mukim  yaitu  melalui  Imum  Mukim.  Keuchik,  Tuha  Peut  dan  Imum  Mukim memiliki  wewenang  dalam  melakukan  upaya  mendorong  penyelesaian  sengeta yang timbul dalam dalam wilayah hukumnya.
Dikarenakan sengketa hibah tanah adalah merupakan sengketa  yang timbul akibat kegiatan sosial kemasyarakat, maka perangkat adat sebagaimana dimaksud dalam 4  Qanun Aceh  Nomor 10 Tahun 2008 Tentang  Lembaga Adat.  Perangkat Desa  Matang,  Kecamatan  Julok,  Kabupaten  Aceh  Timur  dapat  mengajukan permohonan  penyelesaian  sengketa  tanah  hibah  ini  kepada  lembaga  adat  pada tingkat  kemukiman,  yaitu melalui Imum Mukim.  Lalu  imum  mukim membentuk tim  penyelesaian  sebagimana  adat  dan  budaya  setempat.  Namun  terdapat kelemahan  jika  kasus  ini  diselesaikan  melalui  badan  peradilan  adat,  yaitu  terkait dengan  eksekusi  keputusan  akhir.  Keputusan  yang  lahir  dalam  forum  peradilan
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34
adat  tidak  memiliki  kekuatan  yang  kuat,  artinya  jika  keputusan  ini  dilanggar hanya berlaku sanksi adat.

## D. Kesimpulan
1. Hibah tanah yang dilakukan oleh ahli waris Alm. Syafi Amin kepada Desa Matang, Kecamatan  Julok,  Kabupaten  Aceh  Timur  dengan  akte  Hibah  Nomor 290.4/23/2007 dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata, ketentuan Kompilasi  Hukum  Islam  dan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  adat  setempat.
Pemberian hibah tersebut tidak melebihi dari tiga puluh persen harta peninggalan. Selain  itu  hibah  yang  dilakukan  juga  telah  mendapatkan  persetujuan  seluruh  ahli waris yang ada, serta dilakukan didepan perangkat adat setempat dan terdaftar pada PPAT kecamatan julok. Berkaitan dengan itu maka hibah tanah dengan akte Hibah Nomor  290.4/23/2007  sah  dan  berkekuatan  hukum.  Terkait  dengan  pembatalan hibah  yang  dilakukan  secara  sepihak  oleh  ahli  waris yaitu  Usman  Syafi  dianggap tidak  sah  dan  menimbulkan  konflik  antara  pewaris  dengan  Desa  Matang, Kecamatan  Julok,  Kabupaten  Aceh  Timur.  Kelemahan  terhadap  kasus  ini  adalah perangkat  desa  belum  mendaftarkan  tanah  hibah  ini  pada  Badan  Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat penguasaan hak.
2. Penyelesaian sengketa Tanah Hibah dengan akte Hibah Nomor 290.4/23/2007 yang terjadi antara penghibah dengan Desa Matang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur akibat penarikan kembali oleh pewaris terhadap tanah hibah tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui badan peradilan yaitu dengan melakukan gugatan  kepengadilan  yang  berwewenang.  Dan  yang  kedua  adalah  dengan  skema diluar  peradilan  yaitu  dengan  cara  menggunakan  skema  musyawarah  melalui peradilan adat istiadat yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Andasassmita,  Komar Notaris  II  Contoh  Akta  Otontik  dan  Penjelasan ,  Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat 1990.
Arifin, Firmansyah, dkk. Lembaga Negara dan sengekata Kewenangan Lembaga Negara, Konsosrsium  Refoemasi  Hukum  Nasional  (KRHN),  Jakarta, 2005.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
Chomsah, Ali  Achmad. Hukum  Agraria  (Pertanahan  Indonesia) Jilid  2,  Prestasi Pustaka Publisher,   J a karta, 2004.
Ediwarman, Metodelogi Penelitian Hukum, PT. Sofedia, Medan, 2015.
HR,  Ridwan. Hukum  Administrasi  Negara .  PT  Raja  Grafindo  Persada.  Jakarta, 2013
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34
Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara , Pustaka Harapan, Jakarta, 1993
Kelsen,  Hans. General  Theory  of  Law  and  State ,  translated  by:  Anders Wedberg, (Russell & Russell, New York: 1961) . Lubis, M. Solly. Filsafat Ilmu dan Penelitian, Cv. Mandar, Maju, Bandung, 1994. M.  Hadjon,  Philipus. Tentang  Wewenang, Makalah,  Universitas  Airlangga, Surabaya, 2002

## B. Artikel Jurnal
Anisa  Rahma  Hadiyanti,  Kedudukan  Akta  Hibah  dalam  Sengketa  Kepemilikan Hak Atas Tanah e-Journal Lentera Hukum, Volume 4, Issue 3 (2017), pp. 205-220.  doi:  10.19184/ejlh.v4i3.5316,  University  of  Jember,  Published online 14 December 2017
Awal  Candra  Pamungkas,  Pelaksanaan  peralihan  Hak  atas  Tanah  Berdasarkan Hibah  wasiat  Oleh  pelaksana  Wasiat  Berdasarkan  Peraturan  pemerintah Nomoru24 Tahun 1997, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September 2017
I Gust i Ngurah Wai rocana, Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat, Jurnal Acta Comitas, 1 : 157–70, 2018
Parlindungan,  “Beberapa  Konsep  tentang  Hak-hak  Atas  Tanah”.  Majalah  CSIS. Tahun XX No. 2. Jakarta, A.P. Maret-April 1991.
Sumardjono,  Maria  S.W.  .  “Hak  Pengelolaan:  Perkembangan,  Regulasi,  dan Implementasinya”.  Jurnal  MIMBAR  HUKUM,  Edisi  Khusus,  September 2007 Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Urip Santoso, Hibah Tanah Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Warga Negara Indonesia,  Jurnal  Perspektif,  Volume  XX  No.  3  Tahun  2015  Edisi September
Yulianto,  Winasis. Rekonseptualisasi  Penyelesaian  Sengketa  Kewenangan Lembaga  Negara, Jurnal  Ilmiah  FENOMENA,  Volume  XII,  Nomor  1, Mei 2014:1111-1133

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
Agraria
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Kompilasi Hukum Islam (KHI)