Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 1, Juni 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
57

## Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

## P-ISSN 2656-7202 E-ISSN 2655-6626
Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019 DOI: 10.35961/perada.v2i1.32

## PERAN PENTING PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM UPAYA MEMANGKAS BUDAYA DAN PRILAKU KORUPTIF

## Almahfuz STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

## Abstrak
Kajian  ini  hendak  mengungkap  tentang  arti  penting  pendidikan  antikorupsi  di  lingkungan  lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini berangkat dari fenomena praktik koruptif yang begitu merajalela di kalangan  pejabat,  elite  politik  dan  pemangku  kepentingan  pada  tingkat  yang  paling  rendah. Berbagai  urusan  sering  kali  diukur  dengan  uang  lelah  ataupun  biaya  tambahan  yang  diluar semestinya  untuk  mempermudah  urusan  dan  keperluan,  baik  di  pemerintahan  maupun  di  swasta. Praktik  koruptif  seakan  sudah  membudaya  di  Indonesia.  Pada  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa yang  penyebab  terjadinya  praktik  koruptif  karena  kurangnya  tertanam  budipekerja  yang  baik sehingga  mudah  tergiur  oleh  prilaku  yang  bertentangan  moralitas  baik.  Sebab  itu,  diperlukan pendidikan  antikorupsi  yang  mengedepankan  nilai-nilai  moralitas,  seperti  kejujuran,  amanah, bertanggungjawab,  komitmen  dan  konsisten  serta  lainya.  Karena  itu,  kesimpulan  dari  kajian  ini menitikberatkan pada perlunya pendidikan antikorupsi yang mengajarkan nilai-nilai etika dan diiringi dengan praktik sejak di jenjang pendidikan. Sebab, anak-anak atau generasi muda adalah generasi penerus bangsa sehingga diharapkan bisa memutus matarantai budaya koruptif dalam kehidupan.
This  study  aims  to  reveal  the  importance  of  anti-corruption  education  in  educational  institutions  in Indonesia.  This  departs  from  the  phenomenon  of  corrupt  practices  that  are  so  rampant  among officials, political elites and stakeholders at the lowest level. Various affairs are often measured by tired money or additional costs that are outside of the right to facilitate business and needs, both in government  and  in  the  private  sector.  Corrupt  practices  seem  to  have  become  entrenched  in Indonesia. In this study,  it  was concluded that the causes of corrupt practices  due to lack of good cultivation  of  workers  are  easily  tempted  by  behavior  that  violates  good  morality.  Therefore,  anti- corruption  education  is  needed  which  prioritizes  moral  values,  such  as  honesty,  trustworthiness, responsibility,  commitment  and  consistency  and  others.  Therefore,  the  conclusion  of  this  study focuses  on  the  need  for  anti-corruption  education  that teaches  ethical  values  and  is  accompanied
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 1, Juni 2019
58
by  practice  at  the  level  of  education.  Because,  children  or  the  younger  generation  are  the  next generation of the nation so they are expected to be able to break the chain of corrupt culture in life.

## Kata Kunci : pendidikan, korupsi, budaya, prilaku
PENDAHULUAN Mendengar  kata  korupsi  bukanlah sesuatu  yang  asing  dan  aneh  lagi  saat  ini, mulai  dari  orang-orang  terdidik,  bahkan sampai  orang-orang  tidak  bersekolahpun yang  ada  di  kota-kota  maupun  yang bermukim  di  pelosok  desa  tahu  persis  apa dan bagaimana jahatnya sepak terjang para pecinta  korupsi  alias  koruptor  yang  tanpa rasa  malu    nyolong  uang  Negara  yang sesungguhnya  adalah  uang  rakyat  jelata. Sejak  era  reformasi  mencuat  bergulir sampai  era  sekarang  ini,  beruntun  masalah mendera  di  bumi  persada  nusantara  ini seolah-olah tiada masa akhirnya. Namun, di antara  sekian  banyak  masalah  tersebut, korupsilah yang paling banyak probabilitasnya,  baik  dari  segi  kuantitas maupun kulaitasnya, menjamur merasuk ke seluruh  tatanan  sendi-sendi  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara,  sepertinya sudah  tidak  ada  batasnya  lagi  mulai  dari pejabat  elite  sampai  tingkat  rendahan. Kemanakah  hilangnya  rasa  malu  kita sebagai  bangsa  yang  relegius,  berbudaya luhur  sesuai  nilai-nilai  Pancasila  sebagai pedoman  hidup  bangsa  atau  itu  hanyalah tinggal kenangan manis masa lalu belaka?
Para  koruptor  yang  melakukan praktik  korupsi,  menurut  ajaran  agama Islam  identik  dengan  manusia  yang  tidak menjunjung tinggi kejujuran. Dari kacamata manusia  bisa  saja  orang  berdusta  dan berbohong,  namun  dari  kacamata  agama Islam  adalah  sesuatu  hal  yang  tidak mungkin  diingkari  karena  dalam  rukun
iman  jelas-jelas  mengajarkan  bahwa  setiap orang  Islam  wajib  percaya  di  antaranya kepada  keberadaan  Tuhan,  keberadaan malaikat  dan  keberadaan  hari  akhir  alias hari pembalasan. Dari sisi kenegaraan tentu saja bersesuaian dengan Pancasila yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan itu ada dan selalu melihat gerak gerik tingkah laku manusia. Kenyataannya,
umat Islam mengaku  keberadaan  Tuhan  hanya  ketika melakukan  ritual  ibadah  saja  berkenaan dengan  syah  dan  batal  dan  jika  tidak dilaksanakan  akan  berdosa,  tetapi  setelah selesai menjalan ibadah, Tuhan terlupakan, dengan  kata  lain  implimentasi  nilai-nilai ibadah  tersebut  hilang  seketika  bersamaan dengan  usainya  ibadah  yang  dilakukan. Ironisnya,  para  pelaku  korupsi  tersebut tidak  sedikit  yang  beragama  Islam  bahkan mereka  paham  tentang  agama  dan  dengan segala  embel-embel  gelar  pendidikan  yang mumpuni,  jabatan  dan  kedudukan  serta harta  benda  kemewahan.  Pertanyaannya, mengapa  mereka  tergiur  dan  tega-teganya untuk melahap uang rakyat ?
Mencermati  dari  latar  belakang masalah  di  atas,  penulis  merasa  tertarik untuk  mengkaji  lebih  lanjut  dalam  bentuk penulisan  dengan  tema  peran  penting pendidikan  antikorupsi  dalam  rangka memangkas  budaya  dan  prilaku  korupsi. Untuk lebih memfokuskan dan memudahkan  penulis  dalam  membahas permasalahan  yang  menjadi  pokok  kajian ini,  maka  perlu  dilakukan  pembatasan
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 1, Juni 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
58
masalah  dari  sekian  banyak  masalah  yang timbul  sebagai  berikut,  upaya  prefentif dalam pencegahan praktik korupsi.
Dengan  didasari  rumusan  masalah yang  telah  dikemukakan,  maka  penulisan ini  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui apa-apa saja bentuk kebijakan dan tindakan yang  dilakukan  sebagai  upaya  tindak pencegahan  dini  budaya  dan  prilaku korupsi.  Sedangkan  sumber  data  yang digunakan ialah aturan perundang- undangan dan litelatur terkait sehingga jenis penelitian  ini  juga  masuk  dalam  kategori penelitian  kepustakaan.  Penelitian  ini bersifat  kualitatif,  dengan  mempergunakan sumber-sumber tertulis yang ada kaitannya dengan  pokok  permasalahan.  Dalam pengolahan  dan  analisa  data,  penulis menggunakan  metode  analisis  isi (content analysis) ,  yang  berangkat  dari  aksioma bahwa  studi  tentang  proses  dan  isi komunikasi itu merupakan dasar bagi ilmu- ilmu sosial.
PEMAHAMAN TENTANG KORUPSI A. Pengertian Korupsi
Manusia  hidup  sudah  pasti  punya keinginan , cita-cita , impian hidup  sukses serba  berkecukupan  baik  sandang,  pangan maupun  perumahan.  Semua  itu  mustahil akan  tercapai  jika    tidak  dibarengi  dengan tindakan  nyata.  Oleh  karena  itulah  maka manusia    dengan  segala  daya  dan  upaya bahkan  bekerja  tidak  mengenal  waktu berusaha  untuk    meraih  apa  yang  dicita- citakan  bahkan  tidak  sedikit  pula  dengan menghalal  segala  cara  untuk  mendapatkan sesuatu yang semestinya tidak perlu, namun tetap  dipaksakan  dikarenakan  keserakahan,
ketamakan, selalu merasa tidak cukup, tidak pandai  mensyukuri  nikmat  dari  Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga menjerumuskan mereka ke perbuatan yang dicela  oleh  masyarakat,  melawan  hukum negara  dan  hukum  agama  dengan  sebutan maling  uang  rakyat  alias  koruptor  atau pelaku tindak korupsi.
Pengertian  korupsi  itu  sendiri menurut Suradi, yang dikutip dari rumusan Bank  Dunia  (World  Bank), 1 menyebutkan, “korupsi yang melibatkan sebagian pegawai baik disektor publik maupun sektor swasta, dimana  mereka  memperkaya  diri  mereka sendiri  secara  melawan  hukum  dan  /  atau orang  yang    dekat  dengan  mereka,  atau membujuk orang lain untuk melakukannya, dengan  menyalahgunakan  wewenang  yang mereka miliki.
Selanjutnya  menurut  Ibnu  Santoso disunting  dari  Tranparency  International mengatakan 2 “korupsi  adalah  prilaku pejabat  publik  ,  atau  para  pemain  politik, atau para Pegawai  Negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri, atau memperkaya orang lain yang ada hubungan kedekatan  dengan  dirinya,  dengan  cara menyalahgunakan  kekuasaan  publik  atau wewenang  yang  dipercayakan  kepada mereka.” Selaras dengan pendapat- pendapat  di  atas,  Setiawan  Budi  utomo dalam  Susanto  Al-Yamin 3 mengemukakan, “secara  terminologis  korupsi  berarti perbuatan  tercela  berupa  penyelewengan
1 Suradi, Korupsi Dalam Segala Sektor Pemerintah dan Swasta , (Yogyakarta, Gava Media,
2014), h 77.
2 Ibnu Santoso, Memburu Tikus-tikus Otonomi , (Yogyakarta, Gava Media, 2011), h. 7. 3 Susanto Al-Yamin, Pendidikan Anti Korupsi , (Yogyakarta, Writing Revolution , 2015) h. 4.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 1, Juni 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
59
dana,  wewenang,  amanat  dan  sebagainya untuk  kepentingan  keluarga,  kroni  dan kelompoknya yang dapat merugikan negara dan pihak lain.” Berdasarkan  beberapa  pendapat  di atas,  jelaslah  bahwa  suatu  tindakan  dan perbuatan  dikategorikan  korupsi  setidak- tidaknya  memenuhi  unsur  –  unsur  sebagai berikut:
1. Korupsi  adalah    tindakan  atau  prilaku seseorang dengan sengaja, 2. indakan  atau  prilaku  tersebut  dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang melekat dan dipercayakan kepada diri seseorang, 3. bermotifkan untuk mendapat keuntungan  pribadi,  keluarga  dan kelompok, 4. melanggar  hukum  negara,  ajaran agama, norma, moral dan etika,
5. terjadinya pada lembaga-lembaga pemerintah  baik  eksekutif,  legestif maupun  yudikatif  serta  koorporasi- koorporasi di lembaga swasta.

## B. Mengapa Terjadi Korupsi
Manusia terlahir ke dunia inin Allah SWT berikan dengan segala kesempurnaan melebihi  makhluk-makhluk  ciptaan  Allah SWT  yang  lainnya  serta  kenikmatan duniawi  yang  mana  dengan  pemanfaatan yang  benar  dapat  mengantarkan  manusia meraih kenikmatan ukhrawi di akhir nanti.
Namun dalam prakteknya manusia terkesima,  silau  dan  lupa  diri  ketika mengejar kemewahan kenikmatan duniawi, rambu-rambu  yang  telah  didoktrin  dalam ajaran  agama  Islam  dilupakan  dan  dengan sengaja dianggap seolah-olah tidak tahu.
Bila dikaji secara fitrahnya, sebenarnya  manusia  yang  terlahir  ke  dunia pada  dasarnya  membawa  fitrah  yang  suci namun  ketika  ia  bersinggungan  dengan lingkungan  sekitarnya,  maka  lingkunganya tersebut  akan  sangat  mempengaruhi dirinya,  sebagaimana  yang  disimpulkan John  Locke  bahwa  tiap-tiap  individu  yang dilahirkan  sebagai  kertas  putih,  dan lingkungan  itulah  yang  menulisi  kertas putih itu. 4
Selanjutnya menurut pandangan Islam menurut beberapa hadits individu- individu yang terlahir ke dunia telah membawa kesucian atau fitrah diri. Hadis Musnad Ahmad nomor 14277 yang berbunyi:
“Telah  bercerita  kepada  kami Hasyim  telah  bercerita  kepada kami  Abu  Ja'far  dari  Ar-Robi' bin  Anas  dari  Al  Hasan  dari Jabir  bin  Abdullah  berkata; Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: “Setiap anak dilahirkan  di  atas  fithrah (Islam), hingga lisannya menyatakannya (mengungkapkannya), jika lisannya telah mengungkapkannya,  dia  nyata menjadi  orang  yang  bersyukur (muslim)  atau  bisa  juga  menjadi orang yang kufur.”
Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa orang  yang  melakukan  tindak  korupsi tersebut  adalah  tergolong  sebagai  orang yang  tidak  menghargai,  memelihara  dan
4 Tim Dosen FIF-IKIP Malang, Pengantar Dasar Dasar Kependidikan , (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), h.8.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 1, Juni 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
60
tidak    memanfaatkan  fotensi  dirinya  yang telah  di  anugerahkan  Tuhan  Yang  Maha Esa  yaitu  kesucian  diri,  sekaligus  tidak pandai  menjadi  orang  yang  senantiasa mensyukuri  nikmat  yang  telah  di anugerahkan Allah SWT kepadanya namun sebaliknya  bergelimang  dengan  dosa, sehingga  mendapat  gelar  sebagai  orang yang kufur.
Sesungguhnyalah awal tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  seseorang adalah  karena  selalu  merasa  tidak  cukup dan  tidak  puas  dengan  apa  yang  telah  ia miliki dan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih  dari  aspek  materi  dan  jabatan.  Di sinilah bermulanya sekenario tindak pidana korupsi.  Untuk  mendapatkan  jabatan,
apapun akan dilakukan, termasuk penyuapan, setelah jabatan didapatkan uang yang  telah  dikeluarkan  untuk  penyuapan tentu  harus  dapat  dikembalikan,  dari manakah  untuk  mendapatkan  uang  yang telah dijadikan pelumas untuk mendapatkan  jabatan?  Konsekwensi  dari sebuah  jabatan  adalah  kekuasan,  maka dengan  kekuasaan  pulalah  para  koruptor menjalankan  tipu  muslihatnya  untuk mengembalikan  uang  yang  telah  ia keluarkan,  uang  semsestinya  digunakan untuk  membuat  program-program  yang mensejahterakan  masyarakat  dipangkas sana-sini  sehingga  tujuan  dari  sebuah program  yang  dibuat  hanya  bersifat normative belaka tidak menyentuh langsung ke masyarakat. Betapa besar dosa yang  telah  dilakukan  manakala  masyarakat semestinya  dapat  menikmati  kesejahteraan dari program yang telah dirancang, ternyata dinikmati  oleh  orang  serakah  yang  tidak mensyukuri  dari  Allah  SWT  sebaliknya
menjerumuskan dirinya menjadi orang yang kufur.  Maknanya  apabila  setiap  individu menjadi  orang  yang  selalu  mensyukuri nikmat  yang  ia  dapatkan  dari  Allah  SWT niscaya  ia  tentunya  tidak  akan  tergamak untuk memakan atau menerima yang bukan haknya (haram), korupsi.

## C. Dampak Korupsi
Beberapa dampak yang diakibatkan oleh para koruptor dalam aksi kurupsi yang mereka  lakukan  diberbagai  sendi  tatanan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara diantranya sebagai berikut:

## 1. Bidang Politik dan Pemerintahan
Menurut  artinya  Demokrasi  adalah pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan untuk  rakyat,  itulah  arti  idealnya.  Tetapi pengertian  itu  diselewangkan  dalam penerapannya  ketika  proses  demokrasi  itu berlangsung  saat  rakyat  harus  menentukan pilihannya  terhadap  para  legeslatif  yang katanya  dapat  mewakili  aspirasi  rakyat ketika  telah  terpilih  nanti  dan  para pemimpin  wilayah  apabila  telah  menjadi pemimpin nanti dengan segudang janji dan harapan  untuk  peduli,  mengayomi  dan mensejahterakan masyarkat.
Untuk mewujudkan impian mereka tersebut  bukan  rahasia  umum  lagi  hanya saja  mungkin  belum  tertangkap  tangan, tidak  segan-segan  oknum  para  calon legislator  maupun  calon  pimpinan  wilayah tersebut  ketika  masa  kampanye  disamping dengan  janji  yang  muluk-muluk  bahkan siap  untuk  mengucurkan  dana  yang  akan dibagikan kepada masyarakat ( Money Politic) supaya  mereka  terpilih  nantinya  dalam ajang  pesta  demokrasi  tersebut.  Menjadi
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 1, Juni 2019
61
pertanyaan darimanakah mereka mendapatkan uang sebanyak itu? Jawabannya, tentu saja dari para tim sukses yang  berinisial  pengusaha  maupun  initial lainnya  yang  siap  habis-habisan  untuk memenangkan  jagoannya.  Namun,  apa yang  terjadi  setelah  mereka  menang  justru segala sesuatu tim sukseslah yang berperan dan menentukan. Oknum tim sukses selalu gentayangan  mencari  proyek  di  sektor pemerintahan, aparatur
pemerintah menjadi  galau  dan  kebingungan  karena  ini adalah titipan bahkan bekerjapun terasa tak nyaman  karena  terasa  dalam  tekanan. 5 Akibatnya, masyarakat meragukan efektivitas  pemerintahan  demokrasi  karena dinilai  hanya  menguntungkan  para  elite politik,  para  birokrat  dan  pengusaha  yang dekat dengan lingkaran elite tersebut, tetapi membuat  sebagian  rakyat  sengsara  dan menderita.

## 2. Psikologis pada masyarakat
Ketika  masyarakat  terlalu  sering disuguhkan  dengan  berita-berita  tentang marak  dan  merajalela  korupsi,  maka masyarakat yang awalnya dulu merasa risih dan muak terhadap para koruptor  menjadi sudah  terbiasa  dan  menganggap  korupsi sebagai  sesuatu  yang  sudah  biasa  dan beranggapan  biasalah  memang  sudah zamannya  seperti  itu.  Mereka  apatis  dan suatu  saat  apabila  ada  kesempatan  mereka mau  mencoba  untuk  melakukan  hal  yang sama.  Terlebih  lagi    masyarakat  dengan terang  benderang  menyaksikan  betapa hebatnya  para  mantan  koruptor  setelah
5 Zainal Abidin, A.Gimmy Prathama Siwandi., Psikologi Korupsi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015 hal 21
keluar  penjara  justru  dinobatkan  menjadi orang  penting,    mulia  dan  terhormat  di jajaran    aparatur  pemerintahan  dengan berbagai  alasan  dan  pertimbangan  yang katanya “mereka kan sudah tobat.” Tetapi, jika  dikilas  balik,  sudah  seimbangkah dengan  harta  haram  yang  mereka  rompak dari  rakyat?  Sebagaimana  yang  yang diutarakan  Zainal  Abidin  dan  A.Gimmy Prathama  Siswandi 6 “….akan  terjadi desentisitasi (desensitization) yaitu  hilangnya kepekaan moral dan sosial. Jika dalam suatu masyarakat,  anggota-anggotanya  banyak melakukan  korupsi  dan  setiap  saat dibombardir  oleh  berita-berita  tentang korupsi,  maka  tidak  akan  lagi  merasa prihatin  atau  marah  terhadap  kasus-kasus korupsi  yang  berada  di  sekitar  kita.  Kita akan  anggap  biasa  atau  lazim  jika  orang melakukan  korupsi  dan  disadari  maupun tidak  disadari,  kita  (akan)  menjadi  pelaku korupsi.”

## PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SUATU SOLUSI

## A. Pentingnya Pendidikan
Pendidikan  mutlak  sebagai  sesuatu yang sangat dibutuhkan setiap orang dalam menjalani  kehidupannya,  harkat  dan martabat  seseorang  ditentukan  oleh  faktor pendidikan  karena  pendidikan  dapat mewarnai  corak  kehidupan  sesorang, sebagaimana  menurut  pendapat  Syekh Mustohofa al Ghulayani dalam Drs.HM.Hafi  Anshari 7 “Pendidikan  ialah menanamkan  akhlak  yang  baik  dalam  jiwa
6 Ibid , h. 26. 7 HM. Hafi Anshari, Pengantar Ilmu Pendidikan , (Surabaya, Usaha Nasional, 1982) h. 27-
28.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 1, Juni 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
62
angkatan /generasi muda dan memberikan siraman air petunjuk dan nasehat, sehingga menjadi  suatu  dalam  jiwa  yang  kemudian membuahkan  sifat  utama  dan  baik  serta cinta  bekerja  untuk  berbakti  kepada  tanah air “. Selanjutnya apabila merujuk kepada tuntunan  ajaran  Agama  Islam  bahwa pendidikan  atau  dikenal  dengan  sebutan “tarbiyah”,  tentu  saja  berupaya  untuk menciptakan insan-insan yang beriman dan bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa dengan  berpedoman  kepada  warisan  yang tinggalkan Nabi Muhammad SAW yaitu Al- Quran  dan  Sunnah  Rasulullah  SAW. 8 Secara  sederhana,  pendidikan  Islam  dapat diartikan sebagai pendidikan yang dilaksanakan  dengnan  bersumber  dan berdasar  atas  ajaran  agama  Islam. Sebagaimana  kita  maklumi,  bahwa  ajaran
Islam  bersumber  dan  berdasarkan  atas  Al- Quran, yang kemudian dicontoh teladankan  aplikasinya  dalam  kehidupan nyata oleh Sunnah Nabi. Bersesuaian  dengan  pendapat  di atas,  jelaslah  bahwa  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan  sangat  ditentukan  kualitas sumber  daya  manusia  sebagai  subjek maupun  objek  dalam  pembangunan. Sumber daya manusia yang butuhkan tentu saja sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  tentu  saja  faktor pendidikan memainkan peran penting, oleh karena  itu  diperlukan  regulasi  untuk mengatur  proses  pendidikan  sehingga
8 Tadjab, Perbandingan Pendidikan , (Surabaya, Karya Abditama, 1994) hal 55
dengan  demikian  kegiatan-kegiatan  yang telah direncanakan dalam program pendidikan  dapat  terlaksana  sesuai  yang diharapkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pasal  31 Ayat  3  yang  menyebutkan, 9 “Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarkan  satu system pendidikan nasional yang meningkatkan  keimanan  dan  ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang diatur dengan undang-undang.”
Selanjutnya  dalam  Undang-undang Nomor  20  tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  Bab  II  Pasal  3 menegaskan,  “tujuan  Pendidikan  Nasional adalah  untuk  berkembangnya  potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara  yang  demokratis  serta  bertanggung tajawab.” 10 Jika  dibaca  dan  dipahami  serta dicermati isi dari UUD RI tahun 1945 dan Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sudah jelas dan nyata bahwa  sumber  daya  manusia  yang diharapkan  sebagai  pelaku  pembangunan adalah  manusia-manusia  yang  jujur, beriman,  berakhlak  mulia  dan  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## B.  Implimentasi  Pendidikan  Anti
Korupsi
9 Tim Redaksi, UUD 1945 Naskah Perbandingan Sebelum dan Sesudah Amanden , (Jakarta, Poliyama Widyapustaka, 2001).
10 Syamsudin, dkk., Pendidikan Pancasila , (Yogyakarta, Totalmedia, 2011), h. 11.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 1, Juni 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
63
Implimentasi    amanat  dari  kedua regulasi  yaitu  UUD  1945  sebagai  sumber tertib  hukum  tertinggi  negara  Indonesia dan  Undang-undang  Sistem  Pendidikan Nasional  sudah  terbukti  hasilnya  dengan semakin  banyak  anak-anak  negeri  lulusan perguruan  tinggi  baik  dalam  maupun  luar negeri  yang  telah  berkiprah  di  persada nusantara  ini.  Sebaliknya  juga  tidak  sedikit pula  tindakan  penyalahgunaan  jabatan, wewenang  dan  kekuasaan  yang  populer dengan  sebutan  korupsi  dilakoni  oleh manusia-manusia  terdidik  pula  dalam berbagai  profesi.  Ada  apa  dengan  mereka, apa  yang  kurang  dengan  program pendidikan  kita  saat  ini.  Kenyataannya dapat dilihat dari data sebagai berikut :
Tabel Profesi Pelaku Korupsi N o. Asal Pelaku Korupsi Jumlah 1 . Anggota  DPR  / DPRD 7 5 2 . Kepala  Lembaga / Kementerian 1 8 3 . Duta Besar 4 5 . Komisioner 7 6 . Gubernur 1 1 7 . Walikota/  Bupati dan Wakil 4 1 8 . Eselon I/II/III 1 15 9 . Hakim 1 0 1 0. Swasta 4 3 1 1. Lain-lain 4 3 Jumlah 4 26 (Sumber  :KPK,5  Perspektif  Anti Korupsi KPK bagi DPR, 2014) Berbagai Undang-undang dan peraturan anti korupsi telah diterbitkan dan diberlakukan pemerintah, beberapa diantaranya  yaitu  UU  No.  3  tahun  1971 tentang  korupsi.  Dalam  perkembangan selanjutnya  diganti  dengan  UU  No  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, kemudian pada perkembangan  selanjutnya  disempurnakan dengan  UU  No  20  tahun  2001  tentang Perubahan  atas  UU  No  31  tahun  1999. Keseriusan  Pemerintah  dalam  upaya pemberantasan Korupsi diwujudkan dengan membentuk Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang bersipat  independent  diyakini  dapat memberantas  korupsi  sampai  ke  akar- akarnya  secara  tuntas  tanpa  dapat diintervensi  oleh  pihak  manapun  juga. Namun  apa  realitanya  sampai  sejauh  ini semakin gencar KPK berupaya memberantas  korupsi  malahan  semakin marak pula korupsi merasuk ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan KPK  selama  ini  dalam  menangkap  para koruptor alias tikus-tikus berdasi nampaknya  tidak  membuat  para  koruptor takut  dan  jera,  buktinya  setiap  waktu  para koruptor  tersebut  selalu  melahirkan generasi  barunya  bak  kata  pepatah  “patah tumbuh  hilang  berganti.”  Hanya  saja mungkin sekarang ini mereka belum berani untuk  mendelekrasikan  persatuan  mereka dalam Ikatan Alumni Koruptor Indonesia , yang
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 1, Juni 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
64
nama dan gambarnya dan lebih ekstrem lagi dimasukkan    dalam  buku  pelajaran  sejarah di  sekolah-sekolah  bahwa  inilah  orang- orang  perusak  sendi-sendi  kehidupan bangsa  dan  negara  Indonesia,  untuk selanjutnya  disebarkan ke seluruh pelosok negeri  dari  pusat  kota  sampai  ke  tingkat desa  sekedar  ilustrasi  agar  tumbuh  rasa malu  sampai  ke  anak  cucu  sehingga mungkin menimbulkan  efek jera.
Bertitik  tolak  dari  kondisi  tersebut, maka  perlu  ada  pemikiran  dan  terobosan dalam  penanganan  masalah  korupsi  yang selama ini masih belum menunjukkan hasil yang maksimal,  dikarenakan tindakan yang dilakukan  oleh  KPK  baru  sebatas penangkapan  dan  penanganan  kasus namun  belum  menyentuh  ke  ranah  tindak pencegahan  yang  lebih  familiar  ke  tengah masyarakat  maupun  dunia  pendidikan. Berkenaan  dengan  itu  maka  pencegahan sedini  mungkin  terhadap  tindakan  korupsi harus segera digesa melalui pendidikan anti korupsi  yang  di  ajarkan  di  sekolah-sekolah maupun  perguruan  tinggi,  sehingga  para alumni koruptor terpangkas tidak dapat lagi melahirkan  generasi  penerusnya  dimasa akan  datang  karena  generasi  ketika  ini sudah dibekali dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sejak dini seperti aspek hukum yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana korupsi,  iman yang tangguh , akidah yang teguh, ibadah yang menyeluruh serta akhlak dan moral yang tak gampang rapuh. Bersamaan  dengan  itu,  tentu  saja diperlukan  adanya  suatu  pola  untuk mengimplimentasikan  nilai-nilai  tersebut dalam  dunia  pendidikan  lewat  proses belajar  mengajar  maupun  kegiatan  ekstra kurikuler  di  sekolah  dan  di  kampus,
dimana  penyajiannya    terintegrasi  dengan mata  pelajaran  lainnya  yang  serumpun seperti  diantaranya  dengan  mata  pelajaran Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) , Pendidikan  Agama,  Pendidikan  Sejarah,
Pendidikan  Sosiologi  dan  sebagainya. Bersesuaian  dengan  pendapat  pakar pendidikan  Arief  Rachman  dalam  Susanto A-Yamin  menyebutkan,  “pendidikan  anti korupsi akan lebih efektif jika diintegrasikan  dengan  mata  pelajaran  yang telah ada melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi.  Bahkan  di  sinilah  substansi  dari pendidikan  anti  korupsi  tersebut.  Dengan demikian,  pendidikan  anti  korupsi  akan menyentuh ranah afektif dan psikomotorik yang  secara  otomatis  dapat  membentuk sikap  dan  prilaku  anti  korupsi  pada  siswa, menuju penghayatan dan pengamalan nilai- nilai anti korupsi.” 11
Melalui pendidikan  antiorupsi, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan  bimbingan  kepada  generasi  muda harapan  bangsa  menjadi  insan  yang berbudaya  dan  berprilaku  anti  korupsi, peduli  dan  bertanggung  jawab  terhadap segala  pernak  pernik  problematika  korupsi serta mampu mensosialisasikan pencegahan tindak  pidana  korupsi  kepada  orang  di sekitarnya.  Tidaklah  berlebihan  dengan penuh  pengharapan  suatu  ketika  nanti seandainya  mereka  menjadi  pemimpin, orang  yang  berperan  penting  dan berpengaruh,  rasa  peka  ,  empati  dan simpati  terhadap  sesama  akan  selalu bersemayam  dalam  diri  mereka,  melayani masyarakat  dengan  penuh  keikhlasan  dan kejujuran  menjadi  suatu  kebiasan  tanpa
11 Ibid. , h.14.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 1, Juni 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
65
terpengaruh  dan  tergiur  untuk  melakukan tindakan  korupsi.  Sehubungan  dengan  itu, solusi  yang  dapat  dilakukan  adalah berupaya  sedini  mungkin  menanamkan nilai-nilai  moral  terpuji,  akhlak  yang  mulia kepada  generasi  muda  penerus  harapan bangsa  agar  tertanam  jiwa  anti  terhadap korupsi  yang  diimplimentasikan  melalui pendidikan  anti  korupsi  pada  lembaga- lembaga  pendidikan  formal  dalam  proses belajar  mengajar  secara  terintegrasi  dan kegiatan-kegiatan  ekstra  kurikuler  di lingkungan pendidikan.

## PENUTUP
Begitu mengguritanya tindak pidana korupsi  di  tanah  air  sudah  begitu  merebak ke  seluruh  tatanan  dan  sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari tahun ke tahun terus meningkat silih berganti dari berbagai profesi  yang  dilakukan  oleh  para  koruptor dengan  begitu  sistimatis  dan  terencana. Tidak  sedikit  kerugian  negara  yang  sudah tergerus  yang  semestinya  uang  tersebut digunakan  untuk  biaya  pembangunan mensejahterakan  rakyat.  Sesungguhnya yang  mendorong  mereka  melakukan tindakan korupsi dikarenakan selalu merasa tidak  puas  dengan  apa  yang  telah  mereka memiliki dan tidak mensyukuri nikmat yang telah  dikaruniakan  Allah SWT  serta  belum sepenuhnya menyadari bahwa sesungguhnya  ibadah  yang  dilakukan  tidak hanya  sebatas  ritual  belaka  namun  lebih dari  itu  setiap  saat  dan  dimanapun  Allah SWT  Tuhan  semesta  alam  senantiasa melihat  apa  yang  dikerjakan  manusia bahkan  apapun  yang  terlintas  dalam  hati manusia.
Tingkat  korupsi  yang  sudah mencapai kronis sangat merugikan masyarakat  di  segala  bidang  tatanan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Di bidang  politik  dan  hokum,  dapat meragukan efektifitas pemerintahan demokrasi  hanya  menguntung  para  elite politik dan jajaran biroraksi serta pihak tim sukses  yang  dari  awal  proses  demokrasi telah  melibatkan  diri  dalam  politik transaksional  dengan  kelompok  yang diusung  sehingga  masyarakat  apatis  dan tidak  percaya  lagi  terhadap  system  politik dan  kepastian  hukum  pemerintahan  di  era demokrasi  yang  dicurangi.  Selain  itu korupsi  juga  memberikan  kontribusi terhadap  psikologis  masyarakat  dalam memaknai  dan  merespon  prilaku  korupsi dikarenakan  sudah  terlalu  seringnya peristiwa  korupsi  tersebut  menjejali  alam pikiran  masyarakat  lewat  berita  tontonan yang  setiap  hari  disuguhi  ke  tengah masyarakat.
Akibatnya masyarakat mengaggap  korupsi  adalah  sesuatu  yang sudah  terbiasa  lumrah  terjadi  dan  bahkan suatu  ketika  jika  ada  kesempatan  bukan tidak  mungkin  mereka  akan  mencoba untuk berbuat yang sama.
Pendidikan  antikorupsi  merupakan bagian  dari  upaya  tindakan  prefentif  yang perlu  diajarkan  pada  setiap  jenjang pendidikan.  Penanaman  nilai-nilai  moral, seperti  jujur  dan  amanah,  adalah  bagian penting menenamkan pengetahuan antikorupsi.  Sebagaimana  telah  disebutkan di  atas,  awal  mula  munculnya  praktik korupsi  karena  adanya  ketidakjujuran  pada diri  sendiri.  Menanamkan  nilai-nilai antikorupsi juga sangat sejalan dengan nilai-
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 1, Juni 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
66
nilai pendidikan nasional maupun pendidikan Islam. Meski  demikian,  kajian  ini  tidak juga  memiliki  keterbatasan  sehingga  perlu kajian  lebih  lanjut,  khususnya  terkait dengan implementasi pendidikan antikorupsi sesuai dengan jenjang pendidikan  yang  akan  ditempuh.  Telaah lebih  lanjut  perihal  implementasinya,  akan semakin memperkaya khazanah pengetahuan  dan  diharapkan  mampu memberikan kontribusi bagi upaya pencegahannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin  dkk, Psikologi  Korupsi ,  Bandung,  PT Remaja Rosdakarya, 2015 Al-Yamin, Susanto, Pendidikan Anti Korupsi , Yogyakarta,  Writing  Revulation, 2015 Anshari, M. Hafi, Pengantar Ilmu Pendidikan , Surabaya, Usaha Nasional, 1982 Tadjab, Perbandingan  Pendidikan ,  Surabaya, Karya Abditama, 1994 Santoso, Ibnu, Memburu Tikus-tikus Otonom , Yogyakarta, Gava Media, 2011 Suardi, Pendidikan Anti Korupsi , Yogyakarta, Gava Media, 2014 Tim  Dosen  FIP-IKIP  Malang,  Pengantar Dasar  Dasar  Pendidikan,  Malang, Usaha Nasional, 1980 ------------  Undang-Undang  Dasar  1945 Naskah Perbandingan Sebelum dan Sesudah  Amandemen,  Jakarta, Poliyama Widyapustaka.
------------    Undang-undang  No  31  Tahun
1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ------------ Undang-undang  No 20  Tahun 2001,  Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi --------- Widopart.blogspot.co.id/2014/09/ hadits-3-tarbani-anak-lahir- dalam.html