## PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA
Oleh: Prins David Jemil Tamba 1)
Husni Silvia Tessalonika 2)
Muhammad Iqbal Sinaga 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
prinsdavidtamba@gmail.com 1) husnisilvia@gmail.com 2)
iqbal.drago@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  results  showed  that  the  development  of  child  inmates  at  the  Tanjung  Gusta Children's  Special  Penitentiary  was  through  personal  and  independent  development directed  at  mental  and  character  development  to  become  fully  human,  pious  and responsible  for  oneself,  family  and  society.  And  personality  development  which  is  the development of talent and work skills which aims to make correctional students have the capital skills and can play a role again as free and responsible citizens of society. The obstacles  faced  by  the  Tanjung  Gusta  Special  Penitentiary  for  Class  I  Children  are obstacles from the normative/juridical aspects, internal barriers and external obstacles. The  normative/juridical  aspect  in  question  is  the  absence  of  government implementation/regulations  that  specifically  regulate  the  implementation  of  guidance for correctional students by Child Correctional Institutions in Indonesia. Internal barriers consist of limited facilities and infrastructure for coaching, coaching factors/educators. Meanwhile, the external obstacle is the lack of cooperation with the relevant  agencies  in  the  field  of  coaching/education  and  the  low  awareness  of  the community and community organizations towards the fulfillment of the development of correctional  students  at  the  Tanjung  Gusta  Class  I  Child  Correctional  Institution. Solutions  to  overcome  the  obstacles  that  arise  in  fostering  child  prisoners  at  the Tanjung  Gusta  Class  I  Child  Correctional  Institution  are  by  providing  facilities  and infrastructure,  collaborating  with  related  parties  in  the form  of  making  an  attendance system  or  teacher  presence,  optimizing  the  attendance  of  students  in  correctional institutions, in collaboration with Labor Training Center and bring in religious leaders (Ustad, Pastor, Pastor, Monk and others).
Keywords: Convicts Development, Children, Correctional Institutions.

## ABSTRAK
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembinaan  narapidana  anak  di  Lembaga Pemasyarakatan  Khusus  Anak  Tanjung  Gusta  adalah  melalui  pembinaan  pribadi  dan kemandirian  yang  diarahkan  pada  pembinaan  mental  dan  budi  pekerti  agar  menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dan pengembangan kepribadian yang merupakan pengembangan bakat dan keterampilan  kerja  yang  bertujuan  agar  peserta  didik  pemasyarakatan  memiliki  modal keterampilan  dan  dapat  berperan  kembali  sebagai  warga  masyarakat  yang  bebas  dan bertanggung jawab.  Hambatan yang dihadapi  LP  Khusus  Anak  Kelas  I Tanjung  Gusta yaitu hambatan dari aspek normatif/yuridis, hambatan internal dan hambatan eksternal.
Aspek  normatif/yuridis  yang  dimaksud  adalah  belum  adanya  implementasi/peraturan pemerintah  yang  secara  khusus  mengatur  penyelenggaraan  pembinaan  anak  asuh  oleh Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  di  Indonesia.  Hambatan  internal  terdiri  dari keterbatasan  sarana  dan  prasarana  pembinaan,  faktor  pembinaan/pendidik.  Sedangkan kendala  eksternal  adalah  kurangnya  kerjasama  dengan  instansi  terkait  di  bidang pembinaan/pendidikan  dan  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dan  organisasi kemasyarakatan  terhadap  pemenuhan  pembinaan  peserta  didik  pemasyarakatan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta. Solusi untuk mengatasi kendala yang muncul  dalam  pembinaan  narapidana  anak  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  Kelas  I Tanjung Gusta adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana, bekerjasama dengan pihak  terkait  berupa  pembuatan  sistem  absensi  atau  presensi  guru,  mengoptimalkan kehadiran siswa di pemasyarakatan. lembaga, bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja dan mendatangkan tokoh-tokoh agama (Ustad, Pendeta, Pendeta, Biksu dan lain-lain). Kata Kunci: Pembinaan Narapidana, Anak, Lembaga Pemasyarakatan.
1. PENDAHULUAN
Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya  bukan  hanya  kepada  orang dewasa,  tetapi  anak-anak  juga  terjebak melanggar  norma  terutama  norma hukum.  Anak-anak  terjebak  dalam  pola konsumerisme  dan  asosial  yang  makin lama  dapat  menjurus  kepada  tindakan kriminal,  seperti  penggunaan  narkotika, melakukan pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini  banyak  orang  tua  yang  terlalu  sibuk mengurus pemenuhan kebutuhan materil  sebagai  upaya  untuk  mengejar kekayaan,  gengsi  ataupun  jabatan. Kejahatan dalam
kehiduapan merupakan  gejala  sosial  yang  akan selalu  dihadapi  oleh  setiap  manusia, masyarakat  dan  Negara.  Kenyataan telah  membuktikan  bahwa  kejahatan hanya  dapat  dicegah  atau  dikurangi, tetapi  sulit  diberantas  secara  tuntas. Antisipasi  atas  kejahatan  tersebut  dapat dilakukan dengan memfungsikan instrument  hukum  (pidana)  secara efektif  melalui  penegakan  hukum. Seseorang  yang  melanggar  hukum pidana akan berhadapan dengan Negara melalui aparatur penegak hukumnya.
Hukum pidana sebagai sebuah  instrumen  pengawasan  sosial yang  menyadarkan  diri  pada  sanksi karena  fungsinya  memang  mencabut hak  orang  atas  kehidupan,  kebebasan, atau hak milik mereka. Melalui instrumen penegakan hukum diupayakan  perilaku  yang  melanggar hukum  ditanggulangi  secara  preventif maupun represif. Mengajukan ke sidang pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan pidana  bagi  yang  terbukti  melakukan tindak pidana merupakan upaya represif.
Anak-anak  yang  melanggar norma  yang  hidup  dalam  masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai  anak  nakal.  Bagi  anak-anak nakal  tersebut  biasanya  dijatuhkan hukuman  atau  sanksi  berupa  tindakan atau  pidana  apabila  terbukti  melanggar perundang-undangan  hukum  pidana, seperti  yang  diamanatkan  UU  No.  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Dalam  Pasal  69  UU
Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan  bahwa  terhadap  anak  nakal hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan  berdasarkan  ketentuan  dalam undang-undang ini.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  8 UU  No.12  Tahun  1995  jo  Pasal  13  PP No.31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan
Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  dikenal
3 (tiga) golongan anak didik pemasyarakatan,  yaitu  Anak  Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Penempatan  Anak  Sipil  di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak,  paling  lama sampai berumur 18 tahun. Paling lama 6 (enam)  bulan  lagi  bagi  mereka  yang berumur  14  tahun  dan  paling  lama  1 tahun  bagi  mereka  yang  pada  saat penetapan pengadilan berumur 14 tahun dan  setiap  kali  dapat  diperpanjang selama  satu  tahun  dengan  ketentuan paling lama berumur 18 tahun (Pasal 32 ayat [3] UU No.12 Tahun 1995).
Anak Sipil sebagaimana diatur  dalam  UU  No.  12  Tahun  1995 tidak  dikenal  dalam  UU  No.3  Tahun 1997.  Undang-undang  No.3  Tahun 1997  maupun  UU  No.  8  Tahun1981 (KUHAP) tidak mengatur tentang Anak Sipil,  hal  ini  hanya  dikenal  dalam persidangan  perkara  perdata.  Karena
Anak  Sipil  berkaitan  dengan  Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka kedudukan  anak  tersebut  berkaitan dengan  lingkup  hukum  pidana.  Tidak mungkin permohonan penempatan
Anak  Sipil  diajukan  pada  pengadilan perdata, sedangkan di lain pihak perkara pidana  tidak  mengenal  acara  sidang untuk menetapkan Anak Sipil. Ketentuan  mengenai  Anak  Sipil  ini  di dalam  UU  No.12  Tahun  1995  masih tergolong  idealis,  karena  belum  ada peraturan yang mengatur tentang prosedur  pelaksanaan  penetapan  Anak
Sipil.  Dalam  Undang-undang  No.  23
Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  anak  yang  melakukan  tindak diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif  konfensi  hak  anak/  KHA ( Convention  On  The  Right  of  The Children/ CRC).
Anak yang berkonflik dengan hukum  dikategorikan  sebagai  anak dalam  situasi  khusus (children  in  need
of  special  protection/ CNSP).  UNICEF ( United Nations Internasional Children’s Emergency Fund) menyebut anak  dalam  kelompok  ini  sebagai children in especially difficult circumstances (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi,  rentan  mengalami  tindak kekerasan,  berada  di  luar  lingkungan keluarga  (berada  pada  lingkup  otoritas institusi Negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan  diri.  Kebutuhan-kebutuhan ini  tidak  dapat  terpenuhi  karena  anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari  orang  dewasa  yang  berada  di lingkungan  tempat  dimana  biasanya anak menjalani hidup. Walau bagaimanapun  anak  bukanlah  miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik  tersendiri,  sehingga  harus diperlakukan  secara  berbeda  (istimewa) pula  harus  tetap  memperhatikan  hak- haknya, kelangsungan hidupnya di amsa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi  anak.  Oleh  karena  itu,  Undang- undang Perlindungan Anak telah mengatur  tentang  perlindungan  khusus yang  daoat  diberikan  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  lebih tepatnya  diatur  dalam  Pasal  59  UU Perlindungan Anak.
Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program  pembinaan  dan  bimbingan berupa kegiatan pembinaan
kepribadiann  dan  kegiatan  pembinaan kemandirian.  Pembinaan  kepribadian diarahkan  pada  pembinaan  mental  dan watak agar narapidana menjadi manusia yang seutunya, bertaqwa, dan bertanggung  jawab  kepada  diri  sendiri, keluarga  dan  masyarakat.  Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar
narapidana  dapat  kembali  berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pemasyarakatan
Undang-undang  yang  berlaku saat  ini,  yaitu  Undang-undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, memberikan
pengertian  pemasyarakatan  dan  sistem pemasyarakatan.  Pasal  1  butir  pertama dan  butir  kedua  undang-undang  ini menyatakan  bahwa,  pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan  berdasarkan  sistem, kelembagaan  dan  cara  pembinaan  yang merupakan  bagian  akhir  dari  sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana,  dan  sistem  pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas  serta  cara  pembinaan  warga binaan  pemasyarakatan  berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara  pembina,  yang  dibina,  dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas  warga  binaan  pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh  masyarakat,  dapat  berperan  aktif dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik dan bertanggung jawab.

## Fungsi Sistem Pemasyarakatan
Pasal  3  UU  pemasyarakatan menentukan:  Sistem  pemasyarakatan berfungsi  menyiapkan  warga  binaan pemasyarakatan  agar  dapat  berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas bertanggung jawab.
Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Pasal 65 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan tugas pembimbing kemasyarakatan yaitu: a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan  untuk  kepentingan Diversi,  melakukan  pendampingan, pembimbingan,  dan  pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya  kepada  pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan; b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan  untuk  kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan  dalam  perkara  Anak, baik  di  dalam  maupun  di  luar sidang,  termasuk  di  dalam  LAPAS dan Lembaga Pemasyarakatan
Khusus Anak (LPKA);
c. Menentukan  program  perawatan
Anak  di  LAPAS  dan  pembinaan Anak  di  LPKA  bersama  dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
d. Melakukan pendampingan, pembimbingan,  dan  pengawasan terhadap  Anak  yang  berdasarkan putusan  pengadilan  dijatuhi  pidana atau dikenai tindakan; dan
e. Melakukan pendampingan, pembimbingan,  dan  pengawasan terhadap  Anak  yang  memperoleh asimilasi,  pembebasan  bersyarat, cuti  menjelang  bebas,  dan  cuti bersyarat.

## Pengertian Anak
Pasal  1  Konvensi  Hak  Anak (KHA)  menentukan  bahwa  “setiap orang  yang  berusia  18  tahun,  kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak ditentukan  bahwa  usia  anak  dicapai lebih  awal”.  Secara  umum  KHA mendefinisikan  anak  sebagai  manusia yang  umumnya  belum  mencapai  18 tahun.  Pasal  tersebut  juga  mengakui
kemungkinan  adanya  perbedaan  atau variasi  dalam  menentukan  batas  usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan  nasional  dari  tiap negara peserta.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk membahas permasalahan  yang  telah  dirumuskan dan    dibatasi  sebagaimana  tersebut diatas, maka dalam metode  penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah
penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis.  Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang    berupa  bahan  hukum primer: hasil wawancara dengan Kepala
Sub Seksi Kemasyarakatan
dan
Perawatan  Narapidana/  Anak  Didik Lembaga  Pemasyarakatan  di  Lembaga
Pemasyarakatan  Anak  Kelas  I  Tanjung Gusta  Medan.,  bahan  hukum  sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan  hasil  penelitian  hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang  diteliti  dan  bahan  hUkum  tersier yaitu  bahan  hukum  yang  pelengkap sifatnya  memberikan  petunjuk  atau penjelasan  tambahan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Bahan  hukum  tersier  ini terdapat  dalam  penelitian  misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Bentuk-Bentuk  Pembinaan  Yang
Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan  Dalam  Membina
Narapidana  Anak  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Kelas  I
Tanjung Gusta Pembinaan Kepribadian Pembinaan  kepribadian  itu diartikan  pada  pembinaan  mental  dan watak  untuk  menjadi  manusia  yang seutuhnya,  bertaqwa  dan  bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.  Pembinaan  kepribadian mencakup: pembinaan kesadaran beragama,  kesadaran  berbangsa  dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual,  kesadaran  hukum,  serta mengintegrasi diri dengan masyarakat.
Fasilitas  ibadah  yang  sudah  disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia RI di Lembaga Pemasyarakatan  yang  beragama  Islam, Gereja bagi Anak Didik Pemasyarakatan  yang  beragam  Kristen, dan  Citeya  Ananda  bagi  Anak  Didik
Pemasyarakatan yang beragama Budhha dan Hindu.
Kegiatan-kegiatan  pembinaan kesadaran  berbangsa  dan  bernegara yang  dilaksanakan  bagi  anak  didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan  anak  Kelas  I  Tanjung Gusta  adalah:  kegiatan  kepramukaan. Maksud dan tujuan kegiatan kepramukaan bagi anak didik pemasyarakatan  adalah  memberikan pengetahuan  dan  pemahaman  serta meningkatkan  rasa  cinta  kepada  tanah air  Indonesia.  Kegiatan  pramuka  ini yakni,  pramuka  gugus  depan  14099 lembaga  pemasyarakatan  anak  Kelas  I Tanjung Gusta.
Kegiatan  kesadaran  hukum yang  dilaksanakan  bagi  anak  didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan  anak  kelas  I  Tanjung Gusta adalah berbentuk ceramah.
Kegiatan  berceramah  ini  dilaksanakan oleh staf/ petugas lembaga
pemasyarakatan  anak  Kelas  I  Tanjung Gusta.  Materi  ceramah  yang  diberikan kepada  anak  didik  pemasyarakatan adalah ceramah tentang bahaya narkoba dan  HIV/  AIDS,  ceramah  tentang peraturan-peraturan  yang  berlaku  di lembaga  pemasyarakatan  anak  Kelas  I Tanjung Gusta.

## Pembinaan Kemandirian
Pembinaan Kemandirian yang  dilaksanakan  bagi  anak  didik pemasyarakatan di lembaga
pemasyarakatan  anak  Kelas  I  Tanjung Gusta  adalah:  pembinaan  bakat  dan keterampilan  kerja  dengan  tujuan  agar anak  didik  pemasyarakatan  memiliki modal  keterampilan  dan  dapat  kembali berperan  sebagai  warga  masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Menurut  bapak  Junedi  Sipayung,  SH bahwa  pembinaan  kemandirian  yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan  anak  Kelas  I    Tanjung Gusta meliputi kegiatan yaitu : a.   Bimbingan Bakat 1.   Menyalurkan  /mengembangkan bakat warga binaan pemasyarakatan 2.  Mengadakan  penelitian  pada setiap  tahanan  baru  masuk  untuk mengetahui bakat masing- masing. b.  Bimbingan Keterampilan
1.  Menetapkan warga binaan
pemasyarakatan  yang  mengkuti bimbingan keterampilan. 2.   Melaksanakan bimbingan keterampilan seperti Meubel (pertukangan kayu), Pertamanan,  Pertanian,  Pangkas rambut,  dan  pembuatan  papan bunga.
Lebih  lanjut  Bapak  Junedi Sipayung,  SH  mengatakan  bahwa tenaga kerja bagi anak didik pemasyarakatan  bukan  diartikan  seperti tenaga  kerja  orang  dewasa  yang
memperoleh  upah  dari  premi.  Istilah tenaga  kerja  tersebut  bagi  anak  didik pemasyarkatan di Lembaga Pemasyarakatan  Anak Kelas-I Tanjung Gusta adalah anak didik pemasyarakatan yang dibina dan dididik untuk  meperoleh  keterampilan  kerja.
Artinya  mempersiapkan  anak  didik pemasyarakatan memiliki  keterampilan kerja  untuk  mencari  pekerjaan  atau pembukaan  suatu  usaha  sendiri  apabila anak  didik  pemasyarakatan  kembali  ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Anak  sebagai  generai  penerus  yang sering dikumandangkan sebagai penerus bangsa,  tunas-tunas  muda  harapan bangsa, pada setiap zamannya mempunyai  tanggung  jawab  untuk melangsungkan perjuangan bangsa dalam  mencapai  cita-cita  seperti  yang diamatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.  Memelihara  kelangsungan  hidup anak  adalah  tanggung  jawab  orang  tua, tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan) menentukan  bahwa  orang  tua  wajib memelihara  dan  mendidik  anak  yang belum  dewasa  sampai  anak  tersebut dewasa  dan  berdiri  sendiri.  Orang  tua merupakan yang pertama sekali bertanggung  jawab  atas  terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial. Dalam pola pembinaan narapidana anak dalam rangka mengembalikan  ke  dalam  masyarakat diberikan juga pembinaan dan pembimbingan kemandirian,Meliputi: a. Keterampilan untuk untuk mendukung  usaha-usaha  mandiri, misalnya: kerajinan tangan, industri rumah  tangga,  reparasi  mesin  dan alat-alat elektronik dan sebagainya.
b. Keterampilan  untuk  mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya: pengolahan bahan
mentah  dari  sektor  pertanian  dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi,  contohnya,  mengolah  rotan menjadi  perabot  rumah  tangga, pengolahan makanan ringan, pembuatan batu-bata, genteng,
batako.
c. Keterampilan  untuk  mendukung usaha-usaha  industri  atau  kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya
atau tingkat tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil,
industri  pembuatan  sepatu,  dan usaha tambak udang.

## B.  Bentuk-Bentuk  Hambatan  Dalam
Melakukan Pembinaan Narapidana  Anak  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Kelas  I Tanjung Gusta Hambatan dari Aspek Normatif/Yuridis Hambatan  yang  dihadapi  oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta dalam melakukan pembinaan,  adalah  dari  segi  Normatif/ Yuridis.  Aspek  Normatif/  Yuridis  yang dimaksud adalah belum adanya peraturan pelaksana/ Peraturan Pemerintah  yang  mengatur  secara khusus mengenai pelaksanaan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia. Hambatan secara internal Menurut Bapak Junedi
Sipayung,  SH,  pembinaan  bagi  anak didik  pemasyarakatan  merupakan  tugas yang  berat  dan  mulia,  tidak  semua orang  sanggup  dan  tertarik  dengan kehidupan  narapidana.  Bahkan  mereka yang sekarang bertugas sebagai
pegawai Lembaga Pemasyarakatan/
Rumah  Tahanan  Negara,  masih  ada yang  sekedar  bekerja,  tidak  memiliki dedikasi,  integritas  dan  loyalitas  dalam
membina narapidana. Anak didik pemasyarakatan  bekerja  asal  bekerja saja,  tidak  memiliki  inovasi  untuk melakukan pembinaan narapidana menjadi lebih baik dari sekarang ini. Secara  internal,  hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Kelas  I  Tanjung Gusta  di  dalam  pemenuhan  pembinaan bagi  anak  didik  Pemasyarakatan  adalah : 1. Terbatasnya Sarana Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Menurut Bapak Bapak Junedi  Sipayung,  SH,  bahwa  salah satu  hambatan  atau  kendala  yang dihadapi  Lembaga  Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta dalam pemenuhan pembinaan Anak Pidana  adalah  terbatasnya  sarana pembinaan yang terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan  kemandirian.  Pembina dalam  mendidik  Anak  Pidana adalah  terbatasnya  sarana  atau fasilitas yang diadakan pihak Lembaga  Pemasyarakatan  Anak Kelas  I  Tanjung  Gusta.  Minimnya sarana penunjang kegiatan
olahraga,  bengkel,  dan  lain-lain akan  mengakibatkan  keengganan dari  Anak  Pidana  untuk  mengikuti kegiatan yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Kelas  I Tanjung Gusta.
2. Faktor Over Kapasitas
Keterbatasan  lainnya  adalah over kapasitas dimana Anak Pidana tidak  dapat  tidur  dengan  tenang karena sempit sehingga mempengaruhi  fisik  dan  semangat mereka untuk mengikuti pembinaan baik kegiatan pendidikan,
keterampilan, maupun kegiatan rohani di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta
berkapasitas  90  orang.  Hingga  30  Juni 2021 telah diisi 110 orang Anak Pidana yang terdiri dari 20 orang Tahanan yang masih menjalani proses persidangan dan 90  orang  Narapidana.  Sementara  dari segi  usia  18  tahun  (anak)  sebanyak  78 orang dan usia 18 s/d 21 tahun (remaja) sebanyak  32  orang.  Akibat  banyaknya jumlah  tersebut,  terpaksa  Narapidana dan  Tahanan  itu  harus  tidur  secara berdesakan  dari  50  ruangan  (kamar) tahanan  yang  terdapat  di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Kelas  I  Tanjung Gusta.  Dari  50  ruangan  tahanan  itu terdiri  dari  32  ruangan  besar  yang idealnya  ditempati  7  narapidana  dan tahanan,  serta  18  ruangan  kecil  yang seharusnya ditempati 2 orang
narapidana  dan  tahanan  ruang  tahanan besar  harus  ditempati  sekitar  30-35 narapidana  dan  tahanan,  sedangkan ruang  tahanan  kecil  dihuni  minimal  5 orang narapidana dan tahanan.
3. Faktor  Tingkat  Pendidikan  Anak Pidana
1) Bahan dan alat-alat pelatihan
2) Kegiatan pelatihan yang sangat minim dan belum memadai
3) Belum adanya orang tua asuh/pihak  ketiga  yang  konsen dan  berkelanjutan  dalam  hal pelaksanaan pelatihan life skill.
4. Faktor Pembina
Pembina  atau  Pendidik  atau staf  pendidikan  dan  pembinaan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Anak Kelas  I  Tanjung  Gusta  masih membutuhkan  suatu  pengetahuan khusus  tentang  pendidikan  dan pembinaan  terhadap  anak  yang bermasalah  dengan  hukum  atau Anak Didik Pemasyarakatan. Pengetahuan  khusus  ini  salah satunya mengenai kemampuan menciptakan hubungan
dan komunikasi yang baik antara Pembina dengan Anak Didik/ Anak Pidana di Lembaga
Pemasyarakatan  Anak  Kelas  I Tanjung Gusta. a. Kendala Secara Internal Menurut Bapak Junedi Sipayung,  SH,  hambatan-hambatan secara eksternal yang dihadapi oleh Lembaga  Pemasyarakatan  Anak Kelas  I  Tanjung  Gusta  dalam pemenuhan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan, diantaranya adalah: 1. Belum terwujudnya kerja sama penyelenggara  pembinaan  dan pembimbingan  warga  binaan pemasyarakatan  dengan  pihak ketiga, khususnya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan keterampilan kerja sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah No.  57  Tahun  1997  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Kerja Sama Penyelenggara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. 2. Masih  rendahnya  kepedulian masyarakat, Pemerintah Daerah  baik  Provinsi  maupun Kota/ Kabupaten serta organisasi-organisasi kemasyarakatan  terhadap  masa depan pendidikan Anak Pidana di  Lembaga  Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta. Sistem  pembinaan  narapidana anak berdasarkan sistem pemasyarakatan  di  Indonesia,  khusunya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta dalam melakukan pembinaan terhadap Anak yang
bermasalah dengan hukum belum tercapai sesuai dengan  yang diharapkan oleh  masyarakat  dan  undang-undang lembaga  pemasyarakatan  serta  undang- undang  kesejahteraan  anak,  hingga sampai saat ini di lingkungan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.  Hal  itu  disebabkan  oleh
beberapa  faktor  yang  mempengaruhi pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Kelas  I  Tanjung Gusta terkendala, yaitu antara lain:
1. Faktor Pegawai Salah  satu  aspek  terpenting dari faktor pegawai adalah
pengetahuan-pengetahuan pegawai akan bidang  pekerjaannya  yang  dilakukan. Pekerjaan dapat dilakukan oleh pegawai baik  jika  pegawai  tersebut  memiliki pengetahuan  tentang  tugasnya  masing- msing.  Begitu  halnya  dengan  pegawai pemasyarakatan  tenaga  ahli  dalam bidang  tertentu.  dalam  pelaksanaan pembinaan pada hakekatnya memerlukan tenaga ahli seperti
psikologi,  psikiater,  sosiologi,  dokter, insinyur,  social  worker,  dan  lain-lain sesuai dengan kebutuhan teknis oprsional lembaga pemasyarakatan. Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan ternyata  hanya  sekitar  45%  yang mempunyai    gelar  sarjana  dan  8%  dari jumlah  ini  adalah  lulusan  AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan). Sebagai  salah  satu  contoh  dari  ruang lingkup  pembinaan  anak  adalah  adanya pendekatan  pengetahuan  umum  yang memerlukan tenaga ahli khusus.
Minimnya  tenaga  ahli  khusus  di
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I
Tanjung  Gusta  sehingga  tak  heran  bila pelajaran-pelajaran yang diberikan bersifat  monoton  atau  tidak  bervariasi, sehingga  menimbulkan  kejenuhan  bagi yang  menerima  pelajaran  walau  hal  ini telah  dilakukan  dengan  cara  pemutaran atau penggantian petugas dari yang satu kepada yang lainnya.
Mengatasi hal ini Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan
HAM  telah  mengadakan  kursus-kursus atau ceramah dan penerangan-
penerangan  dasar  kepada  para  pegawai secara  insidentil.  Mencapai  hasil  yang efektif hendaknya diadakan suatu standarisasi  mengenai  kursus-kursus
ataupun  pendidikan  berupa  penentuan silabus dan jumlah pendidikan sehingga mempunyai kesatuan arah yaitu mendapatkan kesatuan pengertian, kesatuan  pendapat  dan  kesatuan  gerak dalam  pelaksanaan  sistem  pembinaan pemasyarakatan terhadap anak.
2. Faktor  Sarana  Fisik  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Kelas  I
Tanjung Gusta Dengan  perubahan  perlakuan terhadap  narapidana  dan  sistem  penjara ke sistem pemasyarakatan mengakibatkan  perubahan  nama tempat dari  rumah  penjara  menjadi  lembaga pemasyarakatan.  Perubahan  itu  tidak hanya berganti nama tempat penampungan  saja,  tetapi  mempunyai konsekuensi berubahnya sistem penampungan dan prasarana dari penampungan  tersebut.  Sarana  fisik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung  Gusta  harus  memenuhi  syarat- syarat  sebagai  sarana  pembinaan  sesuai dengan  proses  pemasyarakatan,  karena hal  ini  merupakan  faktor-faktor  yang menentukan  disamping  faktor-faktor lainnya  dalam  narapidana  pembinaan narapidana.
Berdasarkan penelitian di
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung  Gusta,  peneliti  melihat  bahwa sarana  atau  fasilitas  tidak  sebanding dengan  kapasitas  yang  ada  di  lembaga pemasyarakatan tersebut. Kapasitas narapidana  yang  dapat  ditampung  di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta berkisar sekitar 90 orang sedangkan  jumlah  narapidana  yang  ada sampai  dengan  30  Juni  2021  mencapai 110  orang  atau  sering  disebut  over kapasitas. Jumlah tersebut sangat berlebihan  bila  dibandingkan  dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang hanya  dapat  menampung  sekitar  90 orang. Akibat banyaknya jumlah tersebut, terpaksa napi dan anak tahanan tidur  secara  berdesakan  di  50  ruang
tahanan  yang  terdapat  di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Kelas  I  Tanjung Gusta  yang  seyogyanya  diisi  dengan rata-rata  1  ruangan  10-15  orang  anak didik. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa jika kapasitas melebihi  dari  apa  yang  diperkirakan maka  pembinaan  terhadap  narapidana anak tidak  terwujud. Kemudian peneliti juga  melihat  bahwa  tidak  ada  pemisah ruangan  antara  narapidana  anak  pelaku tindak  pidana  narkotika  dengan  tindak pidana lain.
Dalam  rangka  mengatasi  hal ini maka pihak lembaga pemasyarakatan  sedang  mengusahakan baik  rehabilitas  atau  memperbaiki  yang telah  ada  maupun  membangun  ruangan baru  untuk  melengkapi  sarana  fisik ruangan pembinaan.
Upaya-Upaya Dalam Mengatasi Hambatan    Yang  Timbul  Dalam Pembinaan  Narapidana  Anak  Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03  tanggal  26  Februari
1985  tentang  didirikannya  lembaga pemasyarakatan anak Kelas II-A
Tanjung Gusta, narapidana anak bergabung  dengan  narapidana  dewasa dan ditempatkan di lembaga
pemasyarakatan  Kelas  I  Medan    dan tahanan anak bergabung dengan
tahanan  dewasa  dan  ditempatkan  di rumah tahanan Kelas I Medan. Namun karena adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat belum  berusia  18  tahun  yang  disebut kelompok  anak,  maka  pemerintah membangun gedung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus narapidana  anak.  Pembangunan  gedung Lapas  Anak  Tanjung  Gusta  dilakukan secara  bertahap  dan  diresmikan  pada tanggal  24  Oktober  1986  oleh  Radjo
Harahap,  SH,  Kepala  Kantor  Wilayah
Departemen Kehakiman Sumatera Utara saat itu. Sebenarnya Lapas Anak Tanjung  Gusta  diperuntukkan  bagi narapidana  anak  namun  dikarenakan tidak  adanya  rumah  tahanan  khusus anak  di  Sumatera  Utara  maka  bagi tahanan  anak  juga  ditempatkan  di
LapasAnak Tanjung Gusta. Yang menjadi  dasar  hukum  dimana  Lapas sebagai  tempat  pembinaan  narapidana juga  sebagai  tempat  perawatan  bagi tahanan  adalah  di  dalam  penjelasan Pasal  22  ayat  (1)  KUHAP  dimana dinyatakan  selama  belum  ada  rumah tahanan Negara ditempat yang bersangkutan,  penahanan  dilakukan  di Kantor  Kepolisian  Negara,di  Kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan,  di  rumah  sakit  dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain. Jadi,  Lapas  Anak  Tanjung Gusta selain mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi narapidana  anak  juga  melaksanakan perawatan bagi tahanan anak. Kemudian  berdasarkan  Surat  Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman  dan  HAM  Sumatera  Utara Nomor  W2.PK.02.01-1630  tanggal  15 April 2003 perihal Penempatan Tahanan dan Narapidana di Lapas Anak
Tanjung  Gusta  dimana  Lapas  Anak Tanjung  Gusta  menerima  tahanan  dan narapidana  berumur  21  tahun  kebawah. Hal  ini  terjadi  disebabkan  Lapas  dan Rutan  sekitar  kota  Medan  melebihi kapasitasnya. Maka saat ini Lapas Anak Tanjung  Gusta  bukan  hanya  diisi  oleh narapidana  dan  tahanan  sampai  dengan 18  tahun  ke  bawah  namun  sudah  ada tahanan dan narapidana sudah mencapai 21 tahun.
Solusi  yang  dilakukan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan khusus anak
A. Menyediakan Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan khusus  anak  yang  berlokasi  di  Tanjung Gusta    Kelurahan  Tanjung  Gusta Kecamatan Medan Helvetia kota Medan,  dimana  Lapas  Anak  Tanjung Gusta terbagi atas 2 bagian, yaitu:
a. Bangunan pertama meliputi:
1. Ruangan pimpinan/Kalapas
2. Ruangan kepegawaian
3. Ruangan tata usaha
4. Ruangan keuangan
5. Ruangan  Kesatuan  Pengaman
Lembaga Pemasyarakatan
(KPLP)
6. Kamar mandi/WC
b. Bangunan kedua meliputi:
1. Ruangan  registrasi  dan  kasi binadik
2. Ruangan sidang TPP/
penasehat hukum
3. Ruangan klinik 4. Ruangan keterampilan
5. Ruangan sub seksi bimkemaswat 6. Ruangan computer
7. Ruangan kepustakaan
8. Ruangan melukis
9. Ruangan bimbingan kerja
10. Kamar narapidana dan tahanan
11. Ruangan makan
12. Ruangan dapur
13. Ruangan  seksi  administrasi keamanan dan tata tertib
14. Aula serba guna
15. Masjid
16. Gereja
17. Vihara Adapun kapasitas/ daya tampung  tahanan  dan  narapidana  di Lapas Anak Tanjung Gusta sebanyak 90 dengan  jumlah  kamar  sebanyak  50 kamar.  Setiap  kamar  tahanan  dan narapidana  memiliki  kamar  mandi masing-masing  dan  dilengkapi  dengan penerangan listrik.

## B. Mengadakan Kerja Sama
Dalam menghadapi hambatan yang ada, Lembaga Pembinaan  Khusus Anak  memang  dituntut  untuk  mencari solusi sebaik mungkin agar pelaksanaan pembinaan  kepada  narapidana  tetap dapat sebagaimana mestinya dan berjalan  secara  optimal.  Peraturan Pemerintah  No.31  Tahun  1999  tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  warga Binaan  Pemasyarakatan  pada  Pasal  5 memberikan kewenangan kepada menteri  yang  membawahi  Lembaga Pemasyarakatan untuk mengadakan kerja  sama  dengan  institusi  pemerintah terkait,  Badan-badan  Kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan melaksanakan pembinaannya. Kewenangan yang disebutkan pada  peraturan  di  atas  berdasarkan temuan  penelitian  telah  sesuai  dengan terlaksananya pemanfaatan yang dilakukan  dengan  baik  oleh  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I Tanjung Gusta dalam mengatasi hambatan  yang  ada,  yakni  dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas  Kesehatan,  Kementerian  Agama kota  Medan  dan  Badan  Narkotika
Nasional (BNN) Medan.
Selain menyiapkan sarana dan prasarana  yang  dibutuhkan  anak  didik di  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus Anak  Tanjung  Gusta  juga  menyiapkan dan  mengadakan  kerja  sama  dengan pihak terkait:
1. Pembuatan  sistem  kehadiran  atau presensi  guru  pengoptimalisasian kehadiran  anak  didik  di  lembaga pemasyarakatan.
2. Kerja  sama  dengan  Balai  Latihan Tenaga Kerja.
3. Mendatangkan tokoh agama (Ustad,  Pendeta,  Pastor,  Biksu  dan lain-lain).
5. SIMPULAN
a. Bentuk  pembinaan  yang  dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam  membina  narapidana  anak yaitu melalui pembinaan kepribadian dan  kemandirian  yang  diarahkan kepada pembinaan mental dan watak untuk  menjadi  manusia  seutuhnya, bertaqwa  dan  bertanggung  jawab kepada  diri  sendiri,  keluarga,  dan masyarakat.  Pembinaan  kepribadian mencakup:  pembinaan  kesadaran beragama,  kesadaran  berbangsa  dan kesadaran bernegara, pembinaan kemampuan  intelektual,  kesadaran hukum  serta  mengintegrasikan  diri dengan masyarakat. Pembinaan kemandirian  merupakan  pembinaan bakat dan keterampilan kerja dengan tujuan agar anak didik pemasyarakatan memiliki modal keterampilan  dan  dapat  kembali berperan  sebagai  warga  masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
b. Bentuk  hambatan  yang  dialami Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas  I  Tanjung  Gusta  dalam pembinaan  narapidana  anak  adalah: hambatan dari aspek normatif/yuridis,  hambatan  internal dan  hambatan  eksternal.  Aspek normatif/yuridis yang dimaksud adalah  belum  adanya  peraturan pelaksana/peraturan pemerintah yang mengatur  secara  khusus  mengenai pelaksanaan  pembinaan  bagi  anak didik  pemasyarakatan  di  lembaga pemasyarakatan  anak  di  Indonesia.
Hambatan internal terdiri dari terbatasnya  sarana  dan  prasarana pembinaan,  faktor  pendidikan  anak,
faktor ekonomi dan faktor pembina/pendidik. Sedangkan hambatan  eksternal  adalah  belum terwujudnya kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam bidang pembinaan/pendidikan  dan  masih rendahnya  kepedulian  masyarakat
maupun  organisasi  kemasyarakatan terhadap pemenuhan pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga  pemasyarakatan  anak  Kelas I Tanjung Gusta.
c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi  hambatan  yang  timbul dalam pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan anak Tanjung  Gusta. Pembuatan  sistem kehadiran atau presensi guru pengoptimalisasian  kehadiran  anak didik lembaga pemasyarakatan, kerja sama  dengan  Balai  Latihan  Tenaga Kerja  dan  mendatangkan  tokoh agama (Ustad, Pendeta, Pastor, Biksu dan lain-lain).

## 6. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku
Atmasasmita  Romli, Peradilan  Anak  di
Indonesia, Mandar Maju, Bandung,1997 devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020. Harsono  C.I, Sistem  Baru  Pembinaan
Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995 Hassan  Wadong  Maulana, Pengantar Advokat  dan  Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2002 Melani, Stop  Penanyangan  &  Hindari Pemenjaraan  Anak ,  www.
Pikiran
Rakyat.com/cetak/0603/16/T eropong/komen  hukum.  Htm, diakses tanggal 10 Mei 2013 Prints  Darwin, Hukum  Anak  Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Priyanto  Dwidja, Sistem  Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Rafika  Aditama,  Bandung, 2006
Priyatno  Dwidja, Sistem  Pelaksanaan Pidana Penjara Di indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian dan  Penulisan  Ilmiah  AQLI, Medan, Maret 2021. Reksodiputro Mardjono, Pengembangan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal), Majalah Hukum Nasional,  Nomor  2  Tahun 1998, Saharjo, Pohon Beringin, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung,1963 Saleh  Roeslan, Kitab  Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Aksara  Baru, Jakarta,1981 Soegono, Kebutuhan Biologis bagi Narapidana ditinjau dari Segi  Hukum,  Agama,  dan Psichologi, Majalah Pemasyarakatan, 1984 Supramono Gatot, Hukum Acara Peradilan  Anak, Djambatan, Jakarta, 2002 Waluyo Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Sinar  Grafika,  Jakarta,
2008
B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-undang  No.  35  tahun  2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak PP No. 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Keppres No.36 Tahun 1990 Tahun 1990