## Arief Bakhtiar Darmawan, Kholifatus Saadah, dan I Putu Arya Aditia Utama

## Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google

## Arief Bakhtiar Darmawan, Kholifatus Saadah, dan I Putu Arya Aditia Utama

## Universitas Jenderal Soedirman
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedaulatan negara dalam ruang siber dengan mengambil studi kasus perselisihan antara Australia dengan Facebook dan Google. Sejak kemunculannya sebagai aktor global pada dekade 1970-an, pertumbuhan perusahaan multinasional yang sangat pesat membuat para akademisi berargumen tentang peran negara yang terus berkurang dalam hubungan internasional. Kemajuan digital saat ini pun tidak lepas dari peran perusahaan multinasional. Tapi penelitian ini membuktikan pengamatan itu tidak sepenuhnya benar. Aktor negara masih memiliki kekuatan dan kedaulatan yang kuat ketika berhadapan dengan perusahaan multinasional raksasa. Penulis berargumen bahwa hal itu mungkin terjadi karena selain keberadaan state sovereignty yang berpengaruh terhadap besarnya kedaulatan negara, terdapat konsep cyber sovereignty yang memungkinkan negara untuk memiliki peran besar dalam era digital. Dalam menganalisis masalah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui empat tahapan proses analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Australia merasa bahwa Facebook dan Google harus membayar konten-konten berita mengenai Australia karena hal itu merupakan hak negara sebagai pemilik data. Kedaulatan siber yang dimiliki negara memungkinkan adanya pengaturan model bisnis pembagian keuntungan yang lebih merata
Keywords: kedaulatan negara, kedaulatan siber, kekuataan siber, ruang siber
Abstract
This study analyzes state sovereignty in cyber space by taking case studies of disputes between Australia, Facebook, and Google. Since it emerged as a global actor in the 1970s, the rapid growth of multinational corporations has led some scholars to argue about the diminishing role of the state in international relations. Today's digital progress can’t be separated from the role of multinational companies. However, this study proves that observation is not entirely accurate. State actors still have strong power and sovereignty when dealing with giant multinational corporations. The authors argue that besides state sovereignty, there is the concept of cyber sovereignty, which allows the state to have a significant role in the digital era. This research uses qualitative methods to analyze the problem through four stages of the data analysis process: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the Australian government feels that Facebook and Google should pay for news content about Australia because it is the state's right as the  data  owner.  State-owned  cyber  sovereignty  allows  for  a  more  equitable arrangement  of  profit-sharing  business  modelskonsultasi,  dan  NGO  sebagai kelompok penekan.
Kata Kunci: cyber power, cyber sovereignty, cyber space, state sovereignty

## Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google

## Pendahuluan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis benturan kepentingan antara negara  dan  perusahaan  multinasional  dalam  isu  digital.  Konflik  antara Australia dan perusahaan multinasional, seperti Google dan Facebook, mengenai isu penggunaan data digital merupakan isu yang diangkat untuk menjadi studi kasus. Pada tahun 2010, Google mengakui bahwa mereka telah mengambil sampel data secara berlebihan dari jaringan terbuka saat mengambil foto panorama untuk Google Street View di Eropa. Tidak hanya mengambil foto, Google juga mengambil data email, teks, foto dan bahkan alamat situs yang tengah dilihat oleh orang-orang (Shiels 2010). Pada tahun yang sama, Google menghadapi tuntutan serupa di Australia (Associated Press 2010). Kasus terbaru di Australia, Google dianggap melanggar privasi dengan tidak memberikan kejelasan soal pengambilan data lokasi pengguna Android (Lyons 2021). Facebook pun mendapatkan banyak kritik karena melarang semua unggahan tentang Australia setelah pemerintah Australia berencana membuat Facebook membayar sejumlah uang untuk konten-konten Australia (BBC 2021).
Isu tersebut menarik karena semakin menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional kontemporer, aktor tidak lagi terbatas pada negara sebagai satu-satunya jenis aktor. Pemikiran liberalisme, misalnya, menekankan bahwa terdapat aktor selain negara yang juga terlibat dalam konstelasi internasional, salah satunya korporasi global atau perusahaan multinasional ( multinational corporations atau MNCs). MNCs sendiri merupakan entitas yang bisa mengontrol integrasi ekonomi global serta mempererat kekuatan antaraktor ekonomi di tingkat global (Peterson 1995, 261 dalam Ataman 2003, 48).
Namun, relasi negara dan perusahaan multinasional tidak selamanya berjalan mulus. Penelitian terdahulu seperti Ajami et.al. (2014) dan Daniels et.al. (2015) telah berupaya menyoroti kelebihan dan kekurangan MNCs yang berkaitan dengan negara, sementara Setiawati, Hakim, & Yoga (2019) dan Houser & Voss (2018) berusaha mengeksplorasi apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dan institusi regional menghadapi isu digital. Menurut Ajami et.al. (2014, 11-13), beberapa kelebihan MNCs daripada aktor lain seperti negara dan masyarakat sipil adalah soal superior technical know-how, brand image, dan information advantages . Sebagai contoh, MNCs cenderung memiliki kemampuan pengembangan berbasis teknologi yang jauh melebihi aktor negara dan masyarakat sipil. MNCs juga bebas membentuk citra yang mereka inginkan melalui produk yang dihasilkan dan melakukan survei untuk menggali informasi produk. Sementara itu, studi Daniels et.al. (2015, 136) mengamati bahwa perbedaan ideologi masing-masing negara kemungkinan akan mengakibatkan perbedaan pula terhadap respon kepada MNCs. Hal inilah yang berpotens

## Arief Bakhtiar Darmawan, Kholifatus Saadah, dan I Putu Arya Aditia Utama
menjadi salah satu kekurangan MNCs karena MNCs tidak bisa lepas dari kedaulatan negara tempat mereka menjalankan produksinya. Untuk menghadapi MNCs, khususnya yang bergerak pada bedang teknologi informasi, Setiawati, Hakim, & Yoga (2019) berpendapat bahwa suatu negara mesti memahami konsekuensi kemajuan artificial  intelligence (AI) dan membuat regulasi pada level nasional. Indonesia sendiri masih menghadapi kendala karena aturan soal perlindungan data pribadi, misalnya, masih dalam konteks sektoral atau kementrian. Sementara itu, penelitian Houser & Voss (2018) menunjukkan bahwa meski Uni Eropa memiliki perhatian yang besar terhadap isu data pribadi terkait Facebook dan Google, belum ada model bisnis pertukaran jasa yang dirasa adil bagi konsumen.
Oleh  karena  itu,  konflik  antara  pemerintah  Australia  dan  perusahaan multinasional seperti Facebook dan Google layak untuk diteliti. Penelitian ilmiah mengenai studi kasus ini relatif minim. Padahal, benturan antara kedaulatan dan kewenangan negara terhadap kepentingan MNCs ini memunculkan sebuah isu penting, yaitu penggunaan data digital yang tidak sejalan dengan kepentingan negara. Permasalahan ini tidak hanya menjadi masalah pelik bagi negara sebagai pemilik identitas warga negaranya, tetapi juga bagi MNCs, terutama yang bergerak di bidang teknologi informasi. Dari perspektif perusahaan, legitimasi dalam penggunaan data merupakan bagian dari inovasi produk (Medine & Murthy 2019). Namun, individu sebagai konsumen memiliki kekhawatiran tersendiri. Menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center kepada individu dewasa di Amerika, setidaknya 6 dari 10 merasa bahwa tidak mungkin aktivitas mereka sehari-hari tidak berkaitan dengan data collection dari perusahaan swasta terutama perusahaan teknologi informasi (Auxier et al. 2019). Dengan rasa tidak aman tersebut, cukup wajar apabila ada permintaan mengenai pembatasan wewenang perusahaan swasta dalam mengumpulkan dan mengolah data personal penggunanya.
Pertanyaan penelitian yang dijawab dalam tulisan ini adalah mengapa Australia mengatur soal data digital ini, terutama ketika berhadapan dengan dua raksasa perusahaan multinasional, Facebook dan Google. Penulis berargumen bahwa peran negara tidak bisa diabaikan karena secara resmi, negara adalah pihak yang bisa membentuk aturan yang akan diterapkan baik oleh perusahaan ataupun konsumen di negara tersebut. Hal tersebut memungkinkan karena selain memiliki kedaulatan negara, dalam era siber ini, pemerintah Australia memiliki kedaulatan siber yang mesti dikelola untuk kesejahteraan dan keamanan negara dan masyarakat di dalamnya.

## Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai alasan Australia harus mengatur soal siber dan bagaimana relasi yang terjadi antara negara dan perusahaan multinasional. Dengan metode tersebut, penulis menggunakan empat tahapan proses analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahapan pertama, penulis mengumpulkan data yang sebagian besar berasal dari sumber sekunder. Penulis menggunakan berbagai jurnal dan portal berita elektronik, seperti BBC, CNBC, The Verge, The Guardian, CBS News sebagai sumber sekunder, terutama untuk mengumpulkan data kasus perselisihan Australia dengan Facebook dan Google. Kemudian, pada tahapan kedua, penulis melakukan reduksi data untuk memilah sesuai dengan topik yang dibahas dalam jurnal ini. Tahap selanjutnya adalah analisis data, yang mana penulis berupaya mengintepretasikan temuan-temuan valid untuk memenuhi tujuan penelitian. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Di sini, penulis menjelaskan apakah argumen penelitian dapat diterima dan rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

## Kedaulatan Negara dan Kedaulatan Siber
Negara dan kedaulatan merupakan dua kata yang berbeda, tetapi memiliki relasi yang kuat satu sama lain. Di masa lalu, istilah “negara” ( state ) dan “kedaulatan” ( sovereignty ) merupakan dua istilah yang tak terpisahkan. Kemunculan dua konsep ini merupakan hasil dari Perjanjian Westphalia pada abad ke-17 yang menciptakan konsep negara-bangsa ( nation-state ). Perjanjian Westphalia menjadi tonggak pendirian negara-bangsa karena pada abad-abad sebelumnya, pemerintahan di Eropa dijalankan dengan institusi politik yang relatif lemah, baik dalam bentuk imperium, negara- kota yang independen, kepemimpinan monarki di suatu wilayah, ataupun gereja (Leka 2017, 63). Perjanjian Westphalia memecah Eropa Tengah dan Imperium Romawi dengan menyerahkan kedaulatan kepada para pangeran/ pemimpin dan negara masing-masing, termasuk di dalamnya kedaulatan dalam bentuk hak untuk mendeklarasikan perang atau perdamaian. Dalam perkembangannya, para akademisi mulai memberikan justifikasi  teoritis  kepada  kedaulatan  sebagai  otoritas  tertinggi  dan absolut yang melekat pada negara (William Blackstone, dalam Hague & Harrop 2001, 6). Tidak ada lagi otoritas yang lebih tinggi kepada suatu pemerintahan negara tertentu dan negara mengelola pemerintahan di dalam wilayah teritorialnya. Menurut Thomson (1995, 214), kedaulatan lebih tepat dipahami sebagai “otoritas negara”, bukan “kontrol negara”. Sementara itu, Wang (2004, 473) mengemukakan konsep “kedaulatan” mengacu pada tiga hal, yaitu “supremasi absolut di dalam politik domestik”, “hak absolut untuk mengatur masyarakat atau rakyat”, dan “bebas dari

## Arief Bakhtiar Darmawan, Kholifatus Saadah, dan I Putu Arya Aditia Utama
segala campur tangan dunia luar dalam setiap urusan.”
Menurut Janice E. Thomson (1995, 219-228), kedaulatan memiliki lima elemen utama. Pertama, pengakuan dari negara lain. Pengakuan bukan lah atribut dari suatu negara, melainkan bergantung pada penguasa negara lain. Kekuatan suatu negara tidak berarti tanpa adanya pengakuan negara lain. Kedua, negara. Negara di sini adalah aparatur birokrasi yang mengklaim memiliki monopoli yang bersifat koersif dan terorganisasi. Secara lebih rinci, negara memiliki peran memperjuangkan hak masyarakat, memastikan kemajuan ekonomi, dan menyediakan kebutuhan dasar untuk masyarakat. Ketiga, otoritas. Kedaulatan memberikan negara otoritas meta-politik untuk membuat keputusan. Istilah “otoritas” berbeda dengan istilah “kontrol” yang membutuhkan kapabilitas tertentu. Keempat, koersi. Negara memiliki kepentingan untuk memonopoli kekerasan di dalam wilayahnya. Oleh karena itu, aktor non-negara tidak diperkenankan memiliki senjata dan berada dalam kondisi pasif. Kelima, kewilayahan. Ruang lingkup kedaulatan atau otoritas negara berada dalam batas-batas geografi tertentu.
Ketika istilah globalisasi mulai berkembang pada tahun 1970-an, relasi antara negara dengan kedaulatan mulai berubah (Leka 2017, 61). Hal tersebut diawali dengan perkembangan peran aktor non-negara seperti MNCs yang mendominasi ekonomi global. MNCs membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk beroperasi. Negara berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan, misalnya, mengenakan pajak rendah, menciptakan stabilitas politik, mengkondisikan organisasi buruh yang lemah/fleksibel,  serta  tenaga  kerja  yang  relevan  dengan  teknologi  yang dibawa perusahaan multinasional. Aliran finansial dan meluasnya peran media pun semakin memperat keterhubungan dan ketergantungan antarnegara secara global. Ditambah dengan kemajuan sarana internet, saling keterhubungan dan saling ketergantungan secara global membuat semua negara harus melakukan adaptasi terhadap kebijakan mereka. Dengan demikian, globalisasi memengaruhi kedaulatan negara dalam dua hal utama. Pertama, berkembangnya rantai aktivitas politik, ekonomi, dan  sosial  dalam  skala  global.  Kedua,  meningkatnya  level  intensifikasi interaksi dan komunikasi di antara negara dan masyarakat (Held 2002, 340; Leka 2017, 69).
Dalam studi hubungan internasional, setidaknya ada dua perspektif utama dalam memandang negara dan kedaulatan. Perspektif realis yang berpusat pada negara sebagai aktor dominan membangun asumsi bahwa negara memiliki kedaulatan dalam mengatur MNCs. Pada tahun 1970- an, perspektif liberal dengan konsep interdependensinya menantang gagasan realis bahwa kedaulatan negara semakin terkikis oleh saling ketergantungan ekonomi, kemajuan teknologi dalam lingkup global, dan

## Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google
dan politik demokrasi. Dalam prakteknya, negara memerlukan perdagangan, aliran keuangan, dan investasi global. Globalisasi yang terus menguat sejak 1990-an membuat relasi antara negara dan batas-batas wilayah menjadi lebih kompleks.
Ruang siber ( cyberspace ) merupakan “jaringan yang saling terhubung melalui infrastruktur teknologi informasi, termasuk internet, jaringan telekomunikasi, sistem komputer, serta prosesor dan pengontrol dalam industri penting”. Istilah ruang siber juga mengacu pada lingkungan informasi dan interaksi virtual di antara orang ke orang (Spade 2011, 6-7). Dengan  demikian,  domain  ruang  siber  ada  secara  fisik  maupun  virtual. Ruang siber dianggap sebagai domain atau wilayah baru manusia setelah darat, air, udara, dan luar angkasa. Ruang siber terus mengalami perubahan dan kemajuan karena manusia terus mengembangkan teknologi perangkat keras ( hardware ) dan perangkat lunak ( sofware ) baru dan canggih. Salah satu faktor utama dari keberadaan ruang siber adalah kehadiran internet.
Menurut Benz & Stevens (2011), kelebihan internet adalah kemampuan untuk berkompromi terhadap regulasi lintas-batas negara, yang kemudian berpotensi memperlemah konstruksi Westphalia dan otoritas domestik. Suatu negara biasanya menggunakan kekuatan kedaulatan untuk memproyeksikan kepentingan nasional berdasarkan nilai-nilai tertentu. Dengan adanya ruang siber, kekuatan kedaulatan tidak lagi menjadi status yang dimiliki hanya oleh negara. Ruang siber menghasilkan kerapuhan dan saling ketergantungan dari negara yang memiliki komitmen terhadap ruang siber (Hong 2019, 16). Di saat yang bersamaan, perlu ditegaskan bahwa sekuat apapun internet menembus batas negara, hal itu tidak memberikan pengaruh apapun terhadap integritas legal negara dalam hukum internasional (Hong 2019, 14). Oleh karena itu, posisi negara dalam hubungan internasional masih relatif kuat.
Pertanyaan  yang  muncul  kemudian,  bagaimana  negara  mendefinisikan kedaulatan siber? Sejauh ini, kedaulatan selalu berujung pada otoritas negara yang kuat. Di tengah ketiadaan institusi global yang mengelola ruang siber, negara mengembangkan protokol yang berbeda-beda. Padahal, ruang siber secara mendasar melingkupi arena global. Tidak ada “ruang siber nasional” negara tertentu (Mueller 2018, 6). Sebagian besar pelayanan dan fasilitas internet juga merupakan barang privat. Artinya, pembatasan yang kemudian muncul, baik itu pembatasan aplikasi, teritorial, ataupun domain, merupakan pilihan atau bagian dari proses pengurangan. Di sini, negara memang bisa membuat regulasi untuk dipatuhi penyedia layanan dan pengguna. Negara mampu mengatur situs dan aplikasi mana saja yang bisa diakses oleh masyarakat di dalam negeri. Namun,  negara  hanya  bisa  mengidentifikasi  dan  menutup  akses  jika masalah-masalah tersebut telah muncul di ruang siber atau ruang virtual global

## Arief Bakhtiar Darmawan, Kholifatus Saadah, dan I Putu Arya Aditia Utama

## Hasil dan Pembahasan

## Australia melawan Facebook dan Google
Pada bagian ini, penulis membahas beberapa kasus yang melibatkan Facebook dan Google. Sejauh ini, perusahaan-perusahaan teknologi membutuhkan data sebagai sumber profit perusahaan. Google memiliki beberapa produk yang mengandalkan data sebagai kunci, seperti Gmail, Youtube, Android, dan Chrome (Harding 2016). Namun, tampaknya Google semakin menyadari soal data privasi. Pada tahun 2022, Google membuat pengaturan yang lebih mudah bagi pengguna untuk menghapus data-data tertentu yang diinginkan dalam hasil pencarian (Huddleston Jr. 2022). Kebijakan Google yang baru mempersilakan pengguna menghapus dengan cepat dan mudah dengan alasan apapun. Hal ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang meminta pengguna untuk memberikan bukti bahwa data kita memiliki potensi bahaya, seperti pencurian data. Meski demikian, tidak semua informasi pribadi bisa dihapus, misalnya jika informasi itu muncul di situs pemerintah atau sumber resmi lainnya. Jika pengguna ingin menghapus informasi di situs-situs resmi tersebut, pengguna bisa langsung menghubungi pemilik atau pengelola situs tersebut.
Sama seperti Google, model bisnis Facebook mengandalkan data pengguna. Data pengguna tersebut dimonetisasi dengan cara menjualnya kepada pengiklan.  Dalam sebuah wawancara dengan NBC News, Manajer Operasional Data Facebook Sheryl Sandberg menyatakan bahwa keberadaan iklan-iklan tersebut memungkinkan pengguna mengakses Facebook secara gratis (Johnson dan Ortiz 2018). Hal itu sering dipahami bukan sebagai pertukaran antara data terhadap akses gratis, melainkan antara privasi dan keamanan terhadap pelayanan. Pengguna Facebook di Australia sendiri tercatat sebanyak 17 juta pengguna (Dwoskin 2021). Model bisnis dari dua perusahaan teknologi besar dunia tersebut sering memunculkan kontroversi. Untuk Google, permasalahan yang muncul adalah kasus Google Street View dan penggunaan data lokasi pemakai Android. Untuk Facebook, hal yang dipermasalahkan adalah penyebaran video kekerasan dan ketidakadilan pemasukan dari konten.

## Google
Pada tahun 2010, beberapa negara melakukan investigasi terhadap Google mengenai pelanggaran data privasi. Investigasi dilakukan karena Google terindikasi melakukan pengumpulan data tanpa persetujuan konsumen dalam pengambilan gambar Google Street View. Google Street View sendiri merupakan proyek yang diluncurkan pada tahun 2007, dan sejak itu banyak menuai kontroversi. Pada bulan Mei 2010, Google mengakui

## Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023
melakukan kesalahan saat pengambilan gambar Street View di 30 negara. Pengambilan gambar dalam Street View ternyata sekaligus mengambil data-data pribadi konsumen. Google sendiri mengetahui kesalahan ini setelah regulator Jerman melakukan protes. Meski bersediaa mengakui kesalahan kepada masyarakat Australia dalam rilisan resminya, Google menolak dituduh tidak serius dalam mengatasi soal penggunaan data pribadi tersebut (Associated Press 2010).
Pada tahun 2021, Google diputus bersalah karena tidak memberikan informasi lengkap mengenai data lokasi personal yang dikumpulkan melalui Android. Hakim Pengadilan Federal Australia Thomas Thawley menyatakan bahwa Google terbukti melakukan pelanggaran privasi pada bulan Januari 2017 sampai Desember 2018 (Lyons 2021). Kasus yang terjadi adalah, pengguna Android hanya mengetahui kebijakan pengambilan data Google untuk lokasi pengguna melalui “ Location History ”. Ternyata, Google juga melakukan identifikasi lokasi pengguna melalui pengaturan “ Web & App Activity ” yang langsung menyala secara otomatis. Dengan demikian, Google dituduh melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan otoritas yang diberikan.

## Facebook
Pada tahun 2019, Parlemen Australia meloloskan undang-undang yang memungkinkan pemerintah untuk menghukum eksekutif perusahaan yang dianggap gagal menghapus konten kekerasan (CBS News 2019). Hal ini merupakan salah satu upaya menghentikan penyebaran video kekerasan yang sangat mudah dilakukan di media sosial, termasuk Facebook. Selama ini, platform besar seperti Facebook, Youtube, dan Twitter dianggap tidak mengambil tanggung jawab atas keberadaan video kekerasan dalam media mereka (Karp 2019). Facebook menjadi media yang sering digunakan pengguna untuk menyiarkan siaran langsung ( streaming ) melalui Facebook Live, termasuk penembakan massal terhadap umat Islam di Selandia Baru yang viral pada tahun 2019. Facebook dianggap gagal mencegah konten kekerasan dan hate speech karena membiarkan video penembakan itu selama sekitar 17 menit, sebelum merilis informasi bahwa mereka telah menghapus 1,5 juta video kekerasan selama 24 jam setelah peristiwa. Konten kekerasan yang dimaksud dalam undang-undang di Australia adalah aksi terorisme, pembunuhan, upaya pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penculikan. Australia akan menerapkan hukuman tiga tahun di penjara atau denda 2,1 juta dollar Australia kepada para eksekutif media dan 10,5 juta dollar Australia kepada perusahaan yang dianggap bertanggung jawab (CBS News 2019; Karp 2019).

## Arief Bakhtiar Darmawan, Kholifatus Saadah, dan I Putu Arya Aditia Utama
Pada tahun 2022, pemerintah Australia meloloskan undang-undang yang memaksa Google dan Facebook membayar sejumlah uang atas setiap ber- ita tentang Australia yang tampil di platform dua perusahaan digital terse- but. Setiap 100 dollar Australia yang dikeluarkan untuk iklan pada tahun 2019, sebanyak 53 dollar Australia masuk ke Google, 28, dollar Australia masuk ke Facebook, dan 19 dollar Australia masuk ke situs-situs lainnya (Meaker 2022). Pemerintah Australia berargumen bahwa perusahaan te- knologi besar harus membayar biaya yang ‘adil’ kepada jurnalis Australia. Dukungan finansial terhadap jurnalis domestik merupakan hal yang vital bagi demokrasi karena bisa menyokong media yang kuat. Berbeda dengan Google yang bersedia bekerja sama dengan News Corp Australia (salah satu media domestik) soal pembayaran, Facebook menghapus seluruh berita terkait Australia dan memblok pengguna Australia sehingga tidak bisa mengakses konten berita (BBC 2021). Upaya Facebook ini mendapat- kan kecaman karena bukan hanya menghilangkan berita umum, melain- kan turut menghilangkan informasi tentang Covid-19. Hal ini berpotensi membahayakan masyarakat pada masa pandemi yang belum sepenuhnya berakhir.
Namun, Facebook membantah tuduhan tersebut. Juru bicara Meta men- gatakan bahwa berita-berita Australia memang tidak muncul di laman Facebook, tetapi hal itu terjadi karena “ technical error ”, bukan karena kesengajaan (Ng 2022). Facebook tidak menggunakan hal itu sebagai bagian dari negosiasi dengan kasus hukum yang tengah mereka alami di Australia. Facebook juga menolak tuduhan bahwa hilangnya seluruh ber- ita terkait Australia ditujukan untuk menekan pemerintah Australia se- maksimal mungkin.

## Strategi Australia Mengelola Ruang Siber: Dari Kedaulatan Negara Menuju Kedaulatan Siber
Dalam sistem internasional yang anarkis, negara terus-menerus berjuang untuk berpartisipasi dalam meraih kekuatan dan melindungi kepentingan nasional dan ekonomi mereka serta mempertahankan keamanan dan kedaulatannya. Pada bagian ini, penulis berusaha memaparkan upaya Australia dalam mengelola kedaulatan isu siber, diantaranya yang paling penting melalui perilisan Cyber Security Strategy (CSS). Selanjutnya, penulis memaparkan kedaulatan siber Australia ketika berhadapan dengan Facebook dan Google.

## Kebijakan dan Kedaulatan Australia dalam Isu Siber
Pada era digitalisasi, hampir semua negara melakukan manuver pada sektor digital, khususnya mengenai kebijakan siber. Australia menjadi salah satu negara yang paling ambisius dalam perancangan strategi

## Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google
kebijakan siber karena menganggap pentingnya menjaga keamanan digital nasional sekaligus melihat banyak peluang dalam dunia digital. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kerja sama yang juga dilakukan oleh Australia dengan negara-negara lain, diantaranya kerja sama Indonesia-Australia Digital Forum (IADF) (Maulida 2019). Pada tahun 2016, Australia merilis Cyber Security Strategy (CSS) untuk memastikan keamanan dunia digital. Dalam peluncuran strategi ini, terdapat investasi lebih dari $230 juta dalam menjalankan lima aksi strategis, yaitu national cyber partnership, stronger cyber defences, global responsibility & influence, growth & innovation, dan cybersmart nation (Australia Tech Future 2018) . Di sini, pemerintah Australia memiliki kepentingan nasional dan kepentingan ekonomi tertentu, dan berupaya mengelola hal tersebut berdasarkan kedaulatan negara.
Selama empat tahun pelaksanaan, dari tahun 2016-2020, CSS memiliki beberapa pencapaian, seperti mendirikan Australian Cyber Security Centre (ACSC), mendirikan Joint Cyber Security Centre (JCSC) yang melibatkan pemerintah dan industri negara bagian dan kawasan, meningkatkan ketrampilan dunia maya dan investasi, mendirikan 24/7 Global Watch , mengangkat duta besar untuk urusan siber, serta mendirikan AustCyber , Australian  Cyber  Security  Growth  Network , dan Cyber Security Cooperative Research Centre . Kebijakan Australia meluncurkan CSS adalah tindakan yang tepat karena kebijakan ini akan menjadi pondasi yang kuat dalam mewujudkan visi siber dari Australia. Pada masa ini pula, pemerintah Australia terlibat dalam kasus siber dan data pribadi pengguna dengan Google dan Facebook.
Pada tahun 2020, Australia kembali meluncurkan CSS dengan visi menciptakan dunia digital yang lebih aman bagi warga Australia dan bagi bisnis mereka (Australian Government 2020). Visi ini akan diwujudkan melalui tindakan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Meningkatnya ancaman dan semakin besarnya visi yang ingin dicapai oleh Australia membuat pendanaan Cyber Security Strategy kali ini lebih besar dari sebelumnya, yaitu mencapai angka $1,67 miliar. Visi yang telah dirancang oleh Australia diharapkan dapat terealisasi dalam jangka waktu 10 tahun dengan melakukan beberapa tindakan, yaitu melindungi dan mempertahankan secara aktif infrastruktur penting yang diandalkan oleh semua warga Australia, memastikan cara baru untuk menyelidiki dan mematikan kejahatan dunia maya , meningkatkan pertahanan agar lebih kuat untuk jaringan dan data pemerintah, kolaborasi yang lebih besar untuk membangun jaringan kemampuan siber Australia, meningkatkan kesadaran situasional dan berbagai informasi ancaman, kemitraan yang lebih kuat dengan industri melalui Joint Cyber Security Centre Program , menyarankan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan ketahanan siber mereka, memberikan panduan yang jelas untuk bisnis dan konsumen

## Arief Bakhtiar Darmawan, Kholifatus Saadah, dan I Putu Arya Aditia Utama
tentang hal-hal penting mengenai dunia internet, saran keamanan 24/7 untuk usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman keamanan siber.
Di balik strategi siber tersebut, Australia memiliki dua kepentingan utama. Pertama, Australia ingin mencapai kepentingan nasional dalam hal keamanan warganya. Ancaman keamanan siber yang dimaksud adalah eksploitasi informasi pribadi masyarakat dan penggunaan situs- situs gelap untuk pembelian atau penjualan identitas curian, komoditas terlarang, eksploitasi anak, dan kejahatan lainnya. Selain itu, adanya teknologi enkripsi dan anonimisasi memungkinkan penjahat, teroris, dan aktor penjahat lainnya menyembunyikan identitas dan aktivitas mereka dari lembaga penegak hukum. Kedua, Australia ingin mencapai kepentingan ekonomi yang muncul bersamaan dengan pesatnya penggunaan ruang siber. Dalam mencapai kepentingan tersebut, Australia melakukan langkah-langkah strategis, yaitu memaksimalkan peluang pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran melalui perdagangan digital, mendorong praktik keamanan siber yang baik, mengurangi resiko kejahatan dunia maya, mempromosikan perdamaian dan stabilitas di dunia maya, mengadvokasi tata kelola internet multi-pembuat kebijakan, mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip- prinsip demokrasi secara daring, serta mendorong penggunaan teknologi digital untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Melalui berbagai kebijakan yang dirancang dan tindakan yang telah dilaksanakan oleh Australia mengenai siber, dapat dilihat bahwa Australia serius dalam menyikapi perkembangan zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi. Dalam kasus melawan Google dan Facebook, Australia merasa harus turun tungan untuk mengadvokasi tata kelola internet, mengurangi resiko kejahatan yang disebarkan lewat dunia maya, serta memaksimalkan peluang ekonomi melalui perdagangan digital. Advokasi tata kelola internet dibuktikan dengan peluncuran CSS dan membuka proses peradilan terhadap kebijakan Google dan Facebook. Sementara upaya mengurangi resiko kejahatan dilakukan dengan penerapan hukum penjara dan denda bagi eksekutif media digital yang melanggar. Australia juga berhasil memaksa Facebook membayar sejumlah kontrak kerja sama dengan media lokal Australia sebagai pembuat konten berita. Melalui berbagai tindakan dan strategi yang telah dipaparkan di atas, Australia mampu mewujudkan kedaulatan negara dan kedaulatan siber sekaligus.

## Relasi  Negara  dan  Perusahaan  Multinasional:  Kedaulatan  Siber
Australia vs Facebook-Google
Sebebas dan seluas apapun ruang siber, integritas legal negara tetap memiliki pengaruh yang kuat. Ideologi dan sistem hukum di suatu negara

## Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google
bisa menjadi indikator bagaimana kedaulatan suatu negara ketika dihadapkan kepada aktor hubungan internasional lain, termasuk perusahaan multinasional. Peraturan terkait regulasi maupun hukum perdagangan maupun aktivitas bisnis lainnya biasanya berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Dalam hal ini, Australia menerapkan aturan sejauh mana data dari konsumen bisa diambil dan digunakan, perusahaan melaksanakannya, dan konsumen harus memahami bagaimana aturan tersebut diterapkan. Seiring banyaknya perkembangan teknologi informasi, hampir semua barang atau aktivitas kita bisa disambungkan dengan teknologi tersebut. Walaupun demikian, hal ini cenderung membuat individu sebagai konsumen dari produk-produk teknologi informasi merasa tidak aman.
Perusahaan multinasional sendiri memiliki kelebihan untuk memahami hal-hal berbau teknis yang berkaitan langsung dengan informasi dan persebarannya (Ajami et al. 2014, 11–13). Inilah yang menjadi dilema bagi perusahaan multinasional yang sedang ingin mengembangkan produk maupun sistem yang dimilikinya. Untuk memenuhi keinginan pasar, maka Facebook dan Google harus melakukan survei kepada konsumen di Australia. Walaupun fokus dari survei adalah melihat keinginan konsumen, perusahaan tentu tidak bisa mengabaikan sebaran demografi sebagai salah satu indikator untuk melihat target pasar mereka. Inilah yang seringkali berkembang menjadi masalah lain. Perusahaan akan mencari data yang lebih spesifik seperti usia, pendidikan terakhir, gender, dan lain sebagainya untuk memetakan bagaimana kebutuhan pengguna dan keperluan Facebook dan Google.
Kasus yang terjadi antara Australia dengan Google dan Facebook merupakan permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan data personal dan dunia digital. Langkah-langkah Facebook dan Google sendiri sebenarnya tidak hanya menimbulkan gelombang protes dari media dan politisi di Australia saja, melainkan juga di berbagai negara besar lainnya (Cellan-Jones 2021). Salah satu media besar seperti Rupert Murdoch beropini bahwa langkah Facebook menghilangkan berita Australia merupakan langkah memulai perang dengan hukum Australia. Reporter Canberra Times Steve Evans juga menyatakan bahwa Facebook membuat langkah yang merusak situasi.  Politisi kongres Amerika Serikat David Cicilline bahkan menyatakan bahwa Facebook tidak cocok untuk demokrasi karena berpotensi melakukan monopoli.
Inilah yang mendorong Australian Consumer & Competition Commission (ACCC) memberikan rekomendasi untuk mengubah secara besar- besaran mengenai aturan perlindungan konsumen dan hukum privasi dan membuat regulasi terhadap Google dan Facebook (Kemp 2019). Permintaan perubahan seperti yang disampaikan oleh Kemp dalam

## Arief Bakhtiar Darmawan, Kholifatus Saadah, dan I Putu Arya Aditia Utama
tulisannya adalah sebagai berikut: “ The proposals include a right to request erasure of our information; choices about whether we are tracked online and offline; potential penalties of A$10 million or more for companies that misuse our information or impose unfair privacy terms; and default settings that favour privacy .” (Kemp 2019).
Melalui proposal tersebut, perusahaan seperti Google, Facebook dan perusahaan teknologi informasi lain diharuskan mempertimbangkan beberapa hal, seperti membayar jumlah tertentu untuk berita-berita tentang Australia. Ditambah lagi, banyaknya isu mengenai data breach memberikan kesan bahwa data yang “dikumpulkan” kepada perusahaan memiliki resiko kebocoran yang tinggi.
Pada tahun 2019, dalam sebuah wawancara, Perdana Menteri Australia Scott Morrison cenderung realis saat berbicara mengenai “ free trade, global engagement and an international system where we agree rules, stick to them and honour our commitments [because] that is the surest path  to  an  open,  stable  and  prosperous  Indo-Pacific .” Poin-poin yang diucapkan Scott Morrison cukup relevan ketika “ global engagement ” dan “ free trade ” itu berkaitan dengan kepentingan nasional Australia (Scrafton 2020). Relasi Australia sebagai negara dan Facebook-Google sebagai perusahaan multinasional harus selaras dengan kepentingan nasional dan kedaulatan siber Australia.
Pemerintah dan kehakiman Australia akhirnya berhasil meloloskan rekomendasi ACCC, sekaligus memberikan keuntungan bagi Australia di kemudian hari. Pada bulan Februari 2021, setelah berminggu-minggu negosiasi, pemerintah Australia dan Facebook sepakat bekerja sama tentang konten media. Facebook mengembalikan semua berita tentang Australia dan setuju untuk membayar media-media kecil dan lokal Australia sebagai pembuat berita (Dwoskin 2021). Sementara itu, Hakim Pengadilan Federal Australia Thomas Thawley menerima sebagian kasus ACCC melawan Google dengan menyatakan bahwa memang tidak semua pengguna akan menyadari kesalahpahaman yang dibuat Google mengenai kasus “ location history ”. Pada 6 April 2021, hakim memutuskan bahwa Google bersalah karena tidak memberi tahu bahwa pengguna harus mematikan akses data lokasi secara manual di bagian “ Web & App Activity ” di Android (Blesch 2022). Hakim memutuskan Google melanggar Australian Consumer Law (ACL), termasuk bab 18, 29(1)(g), dan 34 yang berkaitan dengan penipuan ( deceptive ) dan penyesatan ( misleading ).
Pemaparan di atas merupakan salah satu konsekuensi dari keberadaan ruang siber, yaitu keamanan siber ( cybersecurity ). Hao Yeli (2017, 109- 110), penasehat senior di China International Institute, memandang ada tiga persoalan tentang kedaulatan siber. Pertama, kontradiksi antara

## Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google
kedaulatan siber dan semangat keterhubungan tanpa batas dari internet. Hal ini mungkin menyebabkan negara membuat ruang siber tersendiri dan menghasilkan fragmentasi internet. Kedua, kontradiksi antara kedaulatan siber dan hak asasi manusia. Hal ini merefleksikan adanya perselisihan antara kebebasan berpendapat dan intervensi pemerintah atas nama kedaulatan. Ketiga, kontradiksi antara kedaulatan siber dan berbagai pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Ada kemungkinan bahwa kedaulatan siber yang dipimpin oleh suatu pemerintahan berhadapan dengan sistem pengelolaan negara yang pada masa kini memiliki banyak pemangku kepentingan di dalamnya, termasuk aktor-aktor internasional. Ketiga kontradiksi menurut Hao Yeli di atas berhasil diatasi oleh pemerintah Australia dengan mengontrol kebijakan digital secara ketat.

## Kesimpulan
Perusahaan multinasional seperti Google dan Facebook memiliki beberapa kelebihan. Google dan Facebook cenderung bisa lebih leluasa karena target pasar mereka individu. Hal ini berbeda dengan negara yang menggunakan relasi kekuasaan untuk mencari data mengenai penduduknya. Kasus- kasus terkait data digital masyarakat yang diambil oleh perusahaan multinasional kemudian menjadi perhatian tersendiri bagi negara yang memiliki kedaulatan siber.
Meskipun Google dan Facebook sempat bersitegang dengan penegakan hukum di Australia, kedua perusahaan multinasional besar itu pun sepakat menandatangani perjanjian bernilai jutaan dollar AS dengan perusahaan media Australia. Ada dua hal penting yang dapat dipetik dari kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Australia. Pertama, Australia ingin menciptakan keamanan siber yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan mengusung strategi kolaborasi antarsektor. Kedua, Australia juga melihat peluang yang besar dalam dunia digital sehingga dalam menjaga keamanan siber, Australia melakukan kerja sama dengan berbagai pemangku kebijakan untuk memanfaatkan peluang digital, khususnya dalam bidang ekonomi, antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

## Arief Bakhtiar Darmawan, Kholifatus Saadah, dan I Putu Arya Aditia Utama

## Referensi
Buku
Ajami, R., & Goddard, J. G., 2014. International business: Theory and practice. New York: Routledge.
Clarke, F., 2002. The History of Australia. Westport, Conn: Greenwood Press.
Australian Government, 2020. Australia’s Cyber Security Strategy 2020. Commonwealth of Australia: Department of Home Affairs.
Daniels, J. D., Radebaugh, L. H., & Sullivan, D. P., 2015. International business: Environments and operations . Pearson.
Hague, R. & Marrop, M., 2001. Comparative Government and Politics: An Introduction , 5th Edition. New York: Palgrave.
Held, D., 2002. Models of Democracy , 2nd Edition. UK: Polity Press.

## Jurnal
Ataman, M., 2003. “The Impact of non-state actors on world politics: A challenge to nation-states”, Alternatives: Turkish Journal of Interna- tional Relations , 2(1): 42-66.
Betz, D., & Stevens, T., 2011. “Chapter Two: Cyberspace and sovereignty”, Adelphi Series , 51(424): 55–74.
Hong, Yu, 2019. “How to think about cyber sovereignty: the case of China”,
Chinese Journal of Communication , 13(4): 1-19.
Houser, K.A. & Voss, W.G., 2018. GDPR: The End of Google and Facebook or a New Paradigm in Data Privacy? SSRN Electronic Journal .
Leka, Dukagjin, 2017. “Challenges of State Sovereignty in the Age of Glo- balization”, Juridica , 13(2): 61-72.
Maulida, Maulida, 2019. “Motivasi Indonesia Melakukan Kerjasama Den- gan Australia di Bidang Ekonomi Digital”, JOM FISIP, 6(3): 1-16.
Mueller, Milton, 2018. “Sovereignty and Cyberspace: Institutions and In- ternet governance.” Paper dalam “ 5th Annual Vincent and Elinor Os - trom Memorial Lecture ”, University of Indiana.

## Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023
Setiawati, D., Hakim, H.A., & Yoga, F.A.H., 2019. “Optimizing Personal Data Protection in  Indonesia: Lesson Learned from China, South Ko- rea, and Singapore”, Indonesian Comparative Law Review , 2(2): 95- 109.
Thomson, Janice E., 1995. “State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap Between Theory and Empirical Research”, Interna- tional Studies Quarterly , 39(2): 213-233.
Wang, G., 2004. “The impact of Globalization on State Sovereignty”, Chi- nese Journal of International Law , 3(2): 473-483.
Yeli, H. , 2017. “A Three-Perspective Theory of Cyber Sovereignty”, Prism: A Journal of the Center for Complex Operations , 7(2): 108-115.

## Publikasi Daring
Associated Press, 2010. “Google Street View 'broke Australia's privacy law'”, The Guardian , 9 Juli [daring] . Diakses dari https://www.the- guardian.com/technology/2010/jul/09/google-street-view-priva- cy-australia [diakses pada 4 Mei 2022].
Auxier, B. et al., 2019. “Americans and Privacy: Concerned, Confused and Feeling Lack of Control Over Their Personal Information”, Pew Research [daring] . Diakses dari https://www.pewresearch.org/in- ternet/2019/11/15/how-americans-think-about-privacy-and-the-vul- nerability-of-their-personal-data/ [diakses pada 6 Juni 2022].
BBC, 2021. “Australia news code: What’s this row with Facebook and Google all about?”, 18 Februari [daring] Diakses dari https://www. bbc.com/news/world-australia-56107028 [diakses pada 6 Juni 2022].
Blesch, William, 2022. “Google vs. Australia ACCC: What it Means for Your Privacy Practices”, TermsFeed , 25 Mei [daring]. Diakses dari https://www.termsfeed.com/blog/google-vs-australia-accc-priva- cy-practices/#Accc_V_Google_Llc_No_2_Specifics  [diakses  pada  5 Mei 2022].
CBS News, 2019. “Australia can now jail social media executives over streamed violence”, 4 April [daring]. Diaskes dari https://www. cbsnews.com/news/australia-social-media-law-violent-vid- eo-streaming-illegal-facebook-new-zealand/ [diakses pada 6 Juni 2022].

## Arief Bakhtiar Darmawan, Kholifatus Saadah, dan I Putu Arya Aditia Utama
Cellan-Jones, Rory, 2021. “Tech Tent: Facebook v Australia - two sides to the story”, BBC , 9 Februari [daring] . Diakses dari https://www.bbc. com/news/technology-56120281 [diakses pada 10 Mei 2022].
Department of Industry, Science, Energy and Resources, 2022. “What is the Government doing in cyber security?”, Australian Government [daring] . Diakses dari https://www.industry.gov.au/data-and-pub- lications/australias-tech-future/cyber-security/what-is-the-govern- ment-doing-in-cyber-security [diakses pada 7 Mei 2022] .
Dwoskin, Elizabeth, 2021. “Facebook, Australia reach deal to restore news pages after shutdown”, The Washington Post , 23 Februari [daring]. Diakses dari https://www.washingtonpost.com/technolo- gy/2021/02/22/facebook-news-australia-deal/ [diakses pada 5 Agus- tus 2022].
Harding, Xavier, 2016. “Google Has 7 Products With 1 Billion Users”, Pop- ular Science , 2 Februari [daring] . Diakses dari https://www.popsci. com/google-has-7-products-with-1-billion-users/ [diakses pada 7 Juni 2022].
Huddleston Jr., Tom, 2022. “You can now ask Google to remove your per- sonal data from its search results—here’s how”, CNBC , 5 Mei [daring]. Diakses dari https://www.cnbc.com/2022/05/15/how-to-ask-goog- le-to-remove-your-personal-data-from-its-search-results.html [diak- ses pada 11 Agustus 2022].
Johnson, Alex & Ortiz, Erik, 2018. “Without data-targeted ads, Facebook would look like a pay service, Sandberg says”, NBC News , 6 April [dar- ing]. Diakses dari https://www.nbcnews.com/tech/social-media/us- ers-would-have-pay-opt-out-all-facebook-ads-sheryl-n863151 [diak- ses pada 6 Juni 2022].
Karp, Paul, 2019, 4 April. “Australia passes social media law penalising platforms for violent content”, The Guardian , 4 April [daring] . Diak- ses dari https://www.theguardian.com/media/2019/apr/04/austral- ia-passes-social-media-law-penalising-platforms-for-violent-content [diakses pada 8 Mei 2022].
Kemp, K., 2019. “Here’s how tech giants profit from invading our priva - cy, and how we can start taking it back”, The Conversation [daring] . Diakses dari https://theconversation.com/heres-how-tech-giants- profit-from-invading-our-privacy-and-how-we-can-start-taking-it- back-120078 [diakses pada 12 Juni 2022].

## Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google
Letug, Tangkisan, 2002. “Bahasa Relegius dan Bahasa Politik” [daring]. Diakses dari https://www.hamline.edu/apakabar/basisdata;/ [diak- ses pada 11 Juni 2022].
Lyons, Kim, 2021. “Judge in Australia finds Google misled Android users about location data collection”, The Verge , 17 April [daring]. Diakses dari https://www.theverge.com/2021/4/17/22389157/google-aus- tralia-judge-violation-privacy-android [diakses pada 27 Mei 2022].
Meaker, Morgan , 2022. “Australia's Standoff Against Google and Facebook Worked—Sort Of”, Wired , 25 Februari [daring] . Diakses dari https:// www.wired.com/story/australia-media-code-facebook-google/ [diak- ses pada 20 Mei 2022].
Medine, D. & Murthy, G., 2019. “Companies, not people, should bear the burden of protecting data”, Brookings [daring] . Diakses dari https:// www.brookings.edu/blog/techtank/2019/12/18/companies-not-peo- ple-should-bear-the-burden-of-protecting-data/ [diakses pada 10 Juni 2022].
Ng, Abigail, 2022. “Facebook caused chaos to put pressure on Australi- an lawmakers, report says.” CNBC , 6 Mei [daring]. Diakses dari https://www.cnbc.com/2022/05/06/facebook-algorithm-australi- an-news-law.html [diakses pada 5 Agustus 2022].
Scrafton, Mike, 2020. “Australia’s foreign policy: Resurgent realism or the survival of multilateralism?”, 5 Juli [daring]. Diakses dari https:// mikescrafton.com/2020/07/05/australias-foreign-policy-resur- gent-realism-or-the-survival-of-multilateralism/ [diakses pada 5 Agustus 2022].
Shiels, Maggie, 2010. “Google admits wi-fi data collection blunder.” BBC News , 15 Mei [daring]. Diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/ technology/8684110.stm [diakses pada 15 Agustus 2022].
World Bank, 2020. “GDP per capita (Current US$) ” [daring]. Diakses dari https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD [diakses pada 17 Juni 2022].