## REFORMULASI PIDANA PENGGANTI DENDA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Mulia Agung Pradipta 1 , Pujiyono 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 Agunggof@yahoo.com

## ABSTRACT
In Act of TPPU does not regulate duration for alternative sentence if the fine has been partially paid by the convicted person or corporation, the duration is determined by Article 30 paragraph (4) of the Criminal Code. Meanwhile,  that  the  duration  will  exceed  1  year  and  4  months  as  stipulated  in  Article  8  of  this  law. This research aims to finding a more appropriate criminal sanctions as a criminal ACT in a fines replacement for TPPU. This research was normative juridical and the specification was analytical descriptive. More appropriate reformulation of substitute criminal fines in Act of TPPU is seizing assets or revenues of convicted. If it is insufficient, the convicted must pay it in installments. If the convicted does not pay in installment, the criminal fines is replaced with imprisonment of at least 1 year and the longest is sentenced for its criminal act.
Keywords: Criminal Confinement; Imprisonment; more appropriate Criminal Sanctions; Reformulation; Substitute Criminal Fines.

## ABSTRAK
Pada UU TPPU tidak mengatur mengenai lamanya pidana kurungan pengganti apabila pidana denda telah dibayarkan sebagian oleh terpidana baik orang atau Korporasi, maka penentuan lamanya pidana kurungan pengganti  tersebut  mengacu  kepada  Pasal  30  ayat  (4)  KUHP,  implikasinya  lamanya  pidana  kurungan pengganti yang harus dijalani akan melebihi 1 tahun 4 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU TPPU. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sanksi pidana yang lebih tepat sebagai pidana pengganti denda didalam  UU  TPPU. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dan  spesifikasi  penelitian deskriptif analitis. Reformulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU yaitu pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana, apabila tidak mencukupi maka terpidana wajib mencicil pidana dendanya,  dan  apabila  terpidana  tidak  membayar  pidana  denda  tersebut  dengan  mencicil  maka  diganti dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkuan.
Kata  Kunci: Pidana  Kurungan; Pidana  Penjara; Pidana  Pengganti  yang  Lebih  Tepat; Reformulasi; Pidana Pengganti Denda.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Layaknya negara hukum, Indonesia mengenal hukum pidana sebagai suatu aturan yang bertujuan untuk  mengatur  masyarakat  dalam  tatanan kehidupan  bermasyarakat. Menurut  Sudarto,  hukum pidana  merupakan  aturan  hukum  yang  mengikat kepada  suatu  perbuatan  yang  memenuhi  syarat- syarat  tertentu  suatu  akibat  yang  berupa  pidana (Sudarto, 2009). Pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu (Muladi & Arief, 2010). Hukum pidana materiil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pidana  denda  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  10  KUHP  merupakan  suatu  bentuk  pidana berupa  kewajiban  pembayaran  sejumlah  uang tertentu oleh terpidana. Ketentuan mengenai pidana denda  diatur  dalam  Pasal  30  dan  Pasal  31  KUHP. Pada awalnya ketentuan pidana denda dalam KUHP sangatlah  kecil,  oleh  karenanya  perlu  perubahan terkait  hal  tersebut,  adapun  besaran  pidana  denda tersebut  paling  sedikit  sebesar  dua  puluh  lima  sen. Perubahan  pidana  denda  pertama  kali  terjadi  pada tahun 1960 melalui Perpu Nomor 16 Tahun 1960 dan Perpu Nomor 18 Tahun 1960. Seluruh pidana denda, setelah dikeluarkannya Perpu Nomor 16 Tahun 1960 dan  Perpu  Nomor  18  Tahun  1960,  dibaca  dalam bentuk  rupiah  dan  dilipatgandakan  lima  belas  kali,
sehingga minimal umum pidana denda yang asalnya dua  puluh  lima  sen  menjadi  Rp.  3,75 (Wijayanto, 2015). Pada  tahun  2012,  Mahkamah  Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda.
Pasal  30  ayat  (2)  KUHP  menjelaskan  bahwa jika  pidana  denda  tidak  dibayar,  ia  diganti  dengan pidana  kurungan.  Lamanya  pidana  kurungan pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP, paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 30 ayat (5) menjelaskan jika ada  pemberatan  pidana  denda  disebabkan  karena perbarengan  atau  pengulangan,  atau  karena ketentuan  Pasal  52,  maka  pidana  kurungan pengganti  paling  lama  8  (delapan)  bulan.  Pasal  30 ayat  (6)  KUHP  yang  menjelaskan  bahwa  pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari 8  (delapan  bulan).  Adapun  penjatuhan  pidana kurungan pengganti yang diatur dalam KUHP masih terdapat  problematika  yang  perlu  dikaji  lebih mendalam, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.
Problematika  yang  muncul  dari  ketentuan tersebut  yaitu  berkaitan  dengan  bagaimanakah penentuan  penjatuhan  pidana  kurungan  pengganti denda dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang  pidana  dendanya  telah  dibayarkan  sebagian oleh  terpidana?.  Hal  tersebut  telah  sesuai  dengan Pasal  31  ayat  (3)  KUHP  yang  menjelaskan  pada intinya  pembayaran  sebagian  pidana  denda
membebaskan  terpidana  dari  sebagian  pidana kurungan  yang  seimbang  dengan  bagian  yang dibayarnya.
Penetapan  lamanya  pidana  kurungan pengganti  sebagaimana  dalam  Pasal  30  ayat  (4) KUHP  yang menjelaskan  bahwa  dalam  putusan hakim,  lamanya  pidana  kurungan  pengganti ditetapkan  demikian:  jika  pidana  dendanya  tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika  lebih  dari  tujuh  rupiah  lima  puluh  sen,  tiap-tiap tujuh  rupiah  lima  puluh  sen  dihitung  paling  banyak satu  hari  demikian  pula  sisanya  yang  tidak  cukup tujuh rupiah lima puluh sen, maka penetapan pidana kurungan  pengganti  denda  dalam perkara  tindak pidana  pencucian  uang  yang  relatif  dendanya  jauh lebih  besar  dari  KUHP  akan  melebihi  lamanya pidananya  kurungan  pengganti  dalam  KUHP  dan dalam  UU  TPPU,  bahkan  penetapan  pidana kurungan  pengganti  tersebut  akan  mencapai bertahun-tahun lamanya.
Pada  Pasal  8  UU  TPPU  menjelaskan  bahwa dalam  hal  harta  terpidana  tidak  cukup  untuk membayar  pidana  denda  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1  (satu)  tahun  4  (empat)  bulan. Pidana  pengganti denda untuk korporasi diatur pada Pasal 9 ayat (2) UU  TPPU  yang  menjelaskan  dalam  hal  penjualan harta  kekyaan  milik  Korporasi  yang  dirampas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak mencukupi,  pidana  kurungan  pengganti  denda
dijatuhkan terhadap  Personil  Pengendali  Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU tersebut lamanya pidana pengganti denda dalam  perkara  TPPU  berlaku  asas lex  specialis derogat  legi  generali yang  mengesampingkan ketentuan  dalam  Pasal  30  ayat  (3)  dan  ayat  (5) KUHP. Artinya  pidana  kurungan  pengganti  dalam perkara  TPPU  adalah  paling  lama  1  (satu)  tahun  4 (empat) bulan.
Pada  UU  TPPU  tidak  terdapat  sama  sekali ketentuan  mengenai  penetapan  lamanya  pidana pengganti  denda  yang  telah  dibayarkan  sebagian oleh  terpidana, oleh  karenanya penentuan  lamanya pidana  kurungan  pengganti  tersebut  mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP. Penentuan lamanya pidana kurungan pengganti apabila mengacu kepada Pasal  30  ayat (4)  KUHP,  maka  lamanya  pidana kurungan  pengganti  yang  pidana  dendanya  telah dibayarkan sebagian oleh terpidana akan melebihi 1 (satu)  tahun  4  (empat)  bulan  sebagaimana  diatur dalam UU TPPU, bahkan dapat bertahun-tahun.
Disamping  hal  tersebut,  pidana  kurungan pengganti dalam UU TPPU dinilai terlalu ringan dan tidak  adil  untuk  menggantikan  pidana  denda  dalam perkara  TPPU.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 1260 / Pid.B / 2012 / PN.Jkt.Pst yang  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa Ir. Toto Kuntjoro Kusamajaya yaitu pidana denda  sebesar  Rp.  4.000.000.000,00  (empat  miliar rupiah),  subsidair  3  bulan  kurungan.  Pidana
kurungan pengganti yang terlalu rendah ini membuat terpidana  akan  lebih  memilih  untuk  menjalankan pidana  kurungan  dibandingkan  untuk  membayar denda  yang  sangat  besar,  sehingga  pidana  denda yang semestinya masuk sebagai penerimaan negara bukan  pajak  malah  berbalik  untuk  membiayai terpidana dalam kurungan.
Pada  dasarnya  suatu  peraturan  harus terintegrasinya  hukum,  baik  penegak  hukum, substansi  hukum,  dan  budaya  hukum  masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara das solen dan das sein (Ali, 2009).
Teori  kebijakan  hukum  pidana  atau penal policy pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat  dirumuskan  dengan  baik dan  mampu memberikan  pedoman  kepada  pembuat  undang- undang, yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya  dilakukan  melalui  tahap formulasi  (kebijakan  legislatif),  tahap  aplikasi (yudikatif),  dan  tahap  eksekusi  (kebijakan eksekutif) (Fitriono, 2011).
Pada penelitian  mengenai  efektivitas penerapan  sanksi  pidana  kurungan  terhadap  anak didapatkan  kesimpulan  bahwa  penerapan  pidana kurungan dikatakan efektif dalam hal sebagai pidana pengganti denda, namun dalam hal pidana kurungan sebagai sanksi pidana yang sifatnya primair tidaklah begitu efektif (Kaharuddin, 2013).
Perbedaan  penelitian  ini dengan  penelitian Kaharuddin, dapat dilihat dari subjek pelakunya yaitu anak pada  penelitian  Kaharuddin,  sedangkan  pada
penelitian  ini subjek pelakunya  adalah  orang  dan Korporasi  yang  melakukan  TPPU dan  tidak membayarkan pidana dendanya. Lebih lanjut, bahwa penelitian  ini lebih mengkaji tentang  kelemahan formulasi pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda dalam  UU  TPPU, bukanlah  mengkaji  pidana kurungan  yang  bersifat  primair yang  diterapkan terhadap  anak  sebagaimana  dalam  penelitian Kaharuddin.
Tujuan penelitian  ini atau fokus utamanya adalah  untuk  memberikan  formulasi  baru  mengenai pidana pengganti denda yang lebih tepat didalam UU TPPU dengan menggunakan perbandingan terhadap undang-undang  pidana  khusus  lainnya  serta menggunakan  kebijakan  hukum  pidana (penal policy),  sehingga dapat  diperoleh formulasi  yang lebih  tepat  untuk  dijadikan  sebagai  sanksi  pidana pengganti denda didalam UU TPPU.
Berdasarkan uraian pendahuluan di atas oleh karena  itu  perlu  di  teliti  lebih  mendalam  terkait dengan  kelemahan  kebijakan  formulasi  pidana pengganti  denda  dalam  UU  TPPU  serta perbandingannya  dengan  undang-undang  lain  dan reformulasi kebijakan hukum pidana pengganti denda yang  lebih  tepat  dalam  UU  TPPU. Permasalahan yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  dijabarkan dalam 3 (tiga) rumusan masalah yaitu:
1) Bagaimanakah  kelemahan kebijakan formulasi pidana pengganti denda didalam UU TPPU?
2) Bagaimanakah  perbandingan pidana pengganti denda didalam UU TPPU dengan UU Lain?
3) Bagaimanakah reformulasi  kebijakan  hukum pidana pengganti denda yang lebih tepat didalam

## UU TPPU?

## B. METODE PENELITIAN
Pada penelitian  ini, metode pendekatan  yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statue approach). Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Adapun jenis  penelitian  yang  digunakan adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Data yang telah  didapat  kemudian  diuji dengan  teknik triangulasi  data  sehingga  mendapatkan  keabsahan data.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  dengan  menggunakan metode kualitatif.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kelemahan  Kebijakan  Formulasi  Pidana Pengganti Denda didalam UU TPPU
Tindak  pidana  pencucian  uang  (TPPU) merupakan  suatu  tindak  kejahatan  yang  telah menjadi  suatu  kekhawatiran  internasional  karena sifatnya  yang  lintas  batas  negara (transnasional) (Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006).
Pola (modus  operadi) tindak  pencucian  uang selalu  terus  berkembang  sehingga  terkadang menyebabkan  adanya  kendala-kendala  terhadap penanganan dalam perkara TPPU.
Pengertian  pencucian  uang  didalam  Pasal  1 angka  1  UU  TPPU  adalah  segala  perbuatan  yang
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Money  laundering merupakan  suatu  proses, yang dengan cara itu aset, terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah (Halim, 2017).
Pencucian  uang  adalah  perbuatan  yang dilakukan  untuk  mengubah  hasil  kejahatan  dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal  usul  harta  kekayaan  sehingga  seolah-oleh menjadi harta kekayaan yang sah (Ayumiati, 2012).
Pada tindak pidana pencucian uang, asal usul harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  ini  dikaburkan melalui  beberapa  tahap  yaitu placement,  layering, dan integration, dengan  melalui  tahap-tahap  proses pencucian uang tersebut harta kekayaan hasil tindak pidana dianggap seolah-olah adalah harta kekayaan yang  bersumber  dari  sumber  yang  sah.  Tahap- tahapan  proses  pencucian  uang ini  selalu berkembang sehingga  terkadang  menjadi  kendala bagi penegak  hukum untuk  melakukan penanganan perkara TPPU.
Tindak  pidana  pencucian  uang  yang  diatur dalam UU TPPU dibagi menjadi dua jenis. Pertama, tindak  pidana  pencucian  uang  dan  kedua,  tindak pidana  lain  yang  terkait  dengan  tindak  pidana pencucian uang. UU TPPU juga mengatur mengenai tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi sebagaimana  ketentuan  tersebut  diatur  di  dalam Pasal 6 UU TPPU.
Pada  UU  TPPU  tidak  terdapat  perbedaan antara  “kejahatan”  dan  “pelanggaran”  tindak  pidana pencucian uang. Tidak adanya kualifikasi “kejahatan” atau  “pelanggaran”  akan  berimplikasi  pada penerapan  ancaman  pidana  yang  dilakukan. Seharusnya  mengenai  pencantuman  kualifikasi “kejahatan”  atau  “pelanggaran”  dalam  UU  TPPU  ini perlu dilakukan untuk menghindari permasalah yang potensial terjadi pada tahap pelaksanaannya (Putera, Pujiyono & Soponyono, 2013).
Pada  Pasal  8  UU  TPPU  yang  dimaksud “terpidana” adalah terpidana orang perseorangan dan tidak  termasuk  terpidana  korporasi  yang  dijatuhkan pidana denda dalam perkara tindak pidana pencucian uang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3,  Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU, karena yang diatur dalam Pasal  8  UU  TPPU  adalah  mengenai  pelaksanaan pidana  kurungan  sebagai  pidana  pengganti  denda, padahal  korporasi  tidak  dapat  dijatuhi  pidana kurungan dan  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  TPPU,  korporasi  hanya dapat dijatuhkan pidana denda saja (Wiyono, 2014). Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 UU  TPPU  tersebut,  maka  untuk  penjatuhan  pidana denda dalam perkara tindak pidana pencucian uang, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (3) jo. ayat (5) KUHP tidak diberlakukan.
Pada sistem hukum pidana di Indonesia tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu yang pasti kapan  denda  harus  dibayar.  Akibatnya,  hakim  tidak mempunyai  kewenangan  untuk  menetapkan  batas
waktu  kapan  denda  harus  dibayar  dalam  amar putusannya,  sedangkan  kapan  pelaksanaan  pidana denda  harus  dibayar,  diserahkan  kepada  jaksa selaku  eksekutor  pidana  denda  dengan  tenggang waktu mulai 1 (satu) bulan dan diperpanjang 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 270 jo. Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) (Nurhayati, 2009).
Pembayaran  pidana  denda  dalam  perkara TPPU mengacu kepada Pasal Pasal 270 jo. Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yaitu denda yang telah  dijatuhkan  kepada  terpidana  dalam  perkara TPPU harus dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang sekali dalam waktu 1 (satu) bulan.
Konsekuensi  yuridis  apabila  pidana  denda yang  telah  dijatuhkan  kepada  terpidana  (orang) dalam perkara TPPU tidak dibayarkan, maka pidana denda  tersebut  diganti  dengan  pidana  kurungan. Berdasarkan  Pasal 8  UU  TPPU  yang  menjelaskan bahwa  dalam  hal  harta  terpidana  tidak  cukup  untuk membayar  pidana  denda  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Pada  praktiknya  penjatuhan  pidana  denda dalam  perkara  TPPU  juga  banyak  ditemui  dalam beberapa  putusan  perkara  TPPU,  yang  mana penjatuhan  pidana  dendanya  bervariasi  tergantung kasus  yang  dijalani  namun  tidak  ada  pidana  denda yang  dijatuhkan  secara  maksimal  kepada  terpidana
TPPU. Beberapa putusan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

## Tabel 1. Putusan Perkara TPPU
Pada tabel diatas maka dapat dilihat beberapa putusan  bahwa  pidana  denda  yang  dijatuhkan berkisar  dari  1  (satu)  miliar  hingga  5  (lima)  miliar rupiah,  namun  perlu  dicermati  kembali dari ketiga putusan tersebut apabila  pidana  denda  yang dijatuhkan  tidak  dibayarkan  oleh  terpidana  (orang) maka hanya digantikan pidana kurungan pengganti 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) bulan.
Penjatuhan pidana kurungan pengganti dalam UU  TPPU  kiranya  masih  terlalu  ringan  dan  hal  ini menyebabkan  pidana  denda  menjadi  seakan-akan berjalan  ditempat,  karena  pada  dasarnya  terpidana yang  dikenakan  pidana  denda  tersebut  akan  lebih memilih  untuk  menjalankan  pidana  kurungan  yang hanya beberapa bulan saja dan pada praktiknya tidak dipungkiri  bahwa  dalam  menjalankan  pidana, terkadang  terpidana  mendapatkan  pengurangan dalam  menjalankan  pidana,  sehingga  seakan menjalankan pidana kurungan yang hanya beberapa bulan  saja  tidak  akan  menjadi  masalah  terhadap dirinya.
Berbeda  dengan  pidana  kurungan  pengganti yang  dijatuhkan  terhadap  terpidana  (orang)  untuk paling  lama  1  (satu)  tahun  4  (empat)  bulan, pengaturan pidana pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Korporasi diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat  (2)  UU  TPPU.  Pasal  9  ayat  (1)  UU  TPPU menjelaskan  bahwa  dalam  hal  Korporasi  tidak mampu  membayar  pidana  denda  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1),  pidana  denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik  Korporasi  atau  Personil  Pengendali  Korporasi yang  nilainya  sama  dengan  putusan  pidana  denda yang  dijatuhkan.  Pasal  9  ayat  (2)  UU  TPPU  yang berbunyi  dalam  hal  penjualan  Harta  Kekayaan  milik Korporasi  yang  dirampas  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  tidak  mencukupi,  pidana  kurungan pengganti  denda  dijatuhkan  terhadap  Personil
Nomor Putusan
Terpidana Sanksi Pidana 258/Pid. b/2013/P N.Jkt.Ut Djoni Tjendra Pidana  penjara  10 tahun  dan  pidana denda 1 miliar rupiah,  subsidair  3 bulan kurungan.
604/Pid. B/2014/ PN.Smg Yohanes Onang Pidana  penjara  10 tahun  dan  pidana denda 5 miliar
rupiah,  subsidair  5 bulan kurungan.
1260/PI D.B/201 2/PN.JK T.Pst Toto Kuntjoro Pidana  penjara  5
tahun  dan  denda sebesar 4 miliar rupiah,  subsidair  3 bulan kurungan.
Pengendali  Korporasi  dengan  memperhitungkan denda yang telah dibayar.
Pada  praktiknya,  penjatuhan  pidana  terhadap Korporasi  dalam  perkara  TPPU  di  Indonesia  belum pernah ada atau terjadi, hal ini sebabkan pengaturan penanganan  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  Korporasi  masih  belum  memadai  walaupun sudah  ada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia  Nomor  PER-028/A/JA/10/2014  (PERJA), bab  V  mengenai  pelaksanaan  putusan  pengadilan yang  menjelaskan  dalam  tindak  pidana  pencucian uang,  apabila  Korporasi  tidak  mampu  membayar pidana  denda,  diganti  dengan  perampasan  Harta Kekayaan/Aset  milik  Korporasi  atau  Pengurus Korporasi yang nilainya sama dengan pidana denda yang dijatuhkan dan apabila tidak mencukupi, pidana kurungan  pengganti  denda  dijatuhkan  kepada pengurusnya dengan memperhitungkan denda yang telah  dibayar.  Adapun  ketentuan  dalam  PERJA  ini telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU.  Lamanya  pidana  kurungan  pengganti  denda yang  dijatuhkan  terhadap  Personil  Pengendali Korporasi ini tidak dibahas lebih lanjut di dalam UU TPPU, namun apabila mengacu kepada Pasal 8 UU TPPU  maka  lamanya  pidana  kurungan  pengganti denda  yang dapat  dijatuhkan  terhadap  Personil Pengendali Korporasi yaitu paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Terlapas  dari  pemahaman  terkait  dengan pidana  pengganti  denda  yang  ditujukan  terhadap orang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  UU TPPU  dan  pidana  pengganti  denda  terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU TPPU, perlu di pahami secara mendalam bahwa dari seluruh  ketentuan  dalam  UU  TPPU  tersebut  tidak ada  pengaturan  mengenai  penentuan  lamanya pidana  pengganti  denda  yang  telah  di  bayarkan sebagian  baik  oleh  orang  atau  Korporasi  dalam perkara  TPPU, oleh  karenanya berlaku ketentuan umum  yang  ada  dalam  KUHP sesuai Pasal  103 KUHP.
Pasal  31  ayat  (2)  KUHP  menjelaskan  bahwa pembayaran  sebagian  dari  pidana  denda,  baik sebelum  maupun  sesudah  mulai  menjalani  pidana kurungan  pengganti,  membebaskan  terpidana  dari sebagian  pidana  kurungan  yang  seimbang  dengan bagian  yang  dibayarnya. Tidak  adanya  pengaturan penentuan lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalankan oleh terpidana baik oleh orang atau Personil  Pengurus  Korporasi  yang  telah membayarkan sebagian pidana dendanya dalam UU TPPU,  maka  lamanya  pidana  kurungan  yang  harus dijalankan oleh terpidana dalam perkara TPPU yang telah  membayar  sebagian  pidana  dendanya mengacu  kepada  Pasal  30  ayat  (4)  KUHP  dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
Penggunaan Pasal  30  ayat  (4)  KUHP dalam menentukan lamanya pidana  kurungan  yang  harus dijalankan oleh terpidana dalam perkara TPPU yang
telah  membayar  sebagian  pidana  dendanya, akan menimbulkan permasalahan  yaitu  lamanya  pidana kurungan  pengganti  yang  harus  dijalankan  oleh orang  atau  Personil  Pengurus  Korporasi  akan melebihi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 UU TPPU  bahkan  lamanya  pidana  kurungan  pengganti akan  menjadi  bertahun-tahun.  Hal  ini  disebabkan dalam  putusan  hakim  lamanya  pidana  kurungan pengganti  ditetapkan  dengan  panduan  bahwa  jika pidana  dendanya  tujuh  rupiah  lima  puluh  sen atau kurang dihitung satu hari.
Penentuan tersebut tidak akan bisa digunakan langsung  dalam  pekara  TPPU  yang  pada  dasarnya pidana  denda  maksimal  yang  dikenakan  terhadap orang  atau  Korporasi  dalam  UU  TPPU  jauh  lebih besar  dibandingkan  pidana  denda  yang  ada  dalam KUHP, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  aturan tersebut hanya dijadikan norma yang tidak pasti atau norma  yang  tidak berjalan  dalam  penerapannya sebagai  acuan  untuk  penentuan  lamanya  pidana kurungan  pengganti  yang  pidana  dendanya  telah dibayarkan sebagian.
Alih-alih  membuat  peraturan  perundang- undangan pidana yang lebih baik dalam UU TPPU, kebijakan formulasi dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2)  UU  TPPU  masih  memberikan  ketidakpastian hukum  dalam  penentuan  lamanya  pidana  kurungan pengganti  yang  harus  dijalankan  oleh  orang  atau Personil  Pengurus  Korporasi  yang  telah membayarkan  sebagian  pidana  dendanya. Berdasarkan hal terebut maka pada UU TPPU masih
terdapat kelemahan  dalam  kebijakan  formulasi pidana  pengganti  denda  sehingga  perlu  di  buat formulasi  mengenai  pengaturan  pidana  pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU.

## 2. Perbandingan  Pidana  Pengganti  Denda didalam UU TPPU dengan UU Lain
Pidana  pengganti  yang  diatur  dalam  Pasal  8 UU  TPPU  berbeda  dengan  pidana  pengganti  yang diatur  dalam  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2002  jo.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2003  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU TPPU Lama). Jika oleh Pasal 8 UU TPPU ditentukan bahwa  pidana  pengganti  tersebut  berupa  pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, oleh  Pasal  11  UU  TPPU  Lama  ditentukan  bahwa pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
Pada  UU  TPPU  Lama,  tidak  ada  pengaturan mengenai pidana pengganti denda apabila Korporasi tidak  membayar  pidana  denda  yang  dijatuhkan kepadanya,  namun  menurut  penulis  bahwa  pidana pengganti denda berupa pidana penjara paling lama 3  (tiga)  tahun  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11 UU TPPU Lama tersebut juga berlaku untuk Personil Pengurus  Korporasi  dalam  hal  Korporasi  tidak membayar pidana denda.
Perbandingan  antara  kedua  pasal  tersebut, apabila  dilihat  dari  sistem  pemidanaan  dan stelsel pidana  maka  sangatlah  jauh  berbeda. Pada konsepnya mengenai berat ringannya suatu pidana, pidana  kurungan  lebih ringan  daripada  pidana
penjara, oleh  karenanya dapat  disimpulkan  bahwa penerapan  pidana  kurungan  sebagai  pidana pengganti  denda  dalam  UU  TPPU  lebih  ringan dibandingankan  penerapan pidana  penjara  sebagai pidana pengganti denda dalam UU TPPU Lama.
Kebijakan formulasi pidana pengganti denda di dalam  Pasal  43  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi  dan  Korban  (UU  PSK),  menjelaskan  bahwa dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut  maka pidana pengganti denda yang terdapat di dalam UU PSK  adalah  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana penjara pengganti denda dalam UU PSK ini jauh lebih berat dibandingkan  dengan  pidana  kurungan  pengganti denda yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU.
Perbandingan selanjutnya dapat dilihat dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika (UU Narkotika). Kebijakan formulasi pidana pengganti  denda  dalam  UU  Narkotika  diatur  pada Pasal 148 yang menjelaskan bahwa apabila putusan pidana  denda  sebagaimana  diatur  dalam  undang-
undang  ini  tidak  dapat  dibayar  oleh  pelaku  tidak pidana  Narkotika  dan  tindak  pidana  Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak  dapat  dibayar.  Pada Pasal  148  UU  Narkotika, mengatur  pidana  penjara  sebagai  pidana  pengganti denda sedangkan pada Pasal 8 UU TPPU, mengatur pidana  kurungan  sebagai  pidana  pengganti  denda. Pidana pengganti denda dalam UU Narkotika apabila dilihat dari berat ringannya pidana, maka lebih berat dibandingkan UU TPPU.
Perbandingan kebijakan  formulasi  pidana pengganti  denda  yang  terakhir  yaitu  di  dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sebenarnya di dalam UU Tipikor ini tidak mengatur mengenai ketentuan pidana pengganti denda, namun disini  penulis  melihat  konsep  yang  bagus  untuk membuat jera pelaku tindak pidana.
Pada Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor dijelaskan bahwa  dalam  hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta benda  yang  mencukupi  untuk  membayar  uang pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya  tidak  melebihi  ancaman  maksimum  dari pidana  pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam undang-undang  ini  dan  lamanya  pidana  tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Menurut  penulis  bahwa  kebijakan  formulasi dalam  Pasal  18  ayat  (3)  UU  Tipikor  ini  sangatlah
tegas,  karena  apabila  terpidana  tidak  mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti  tersebut  maka  dipidana  dengan  pidana penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  dengan ketentuan  UU  Tipikor. Perbandingan pidana kurungan pengganti denda dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU yang paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor, maka terlihat jelas bahwa pidana kurungan pengganti denda  tersebut  sangatlah  jauh  lebih  ringan dibandingkan  dengan  penerapan  pidana  penjara yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman  maksimum dalam  UU  Tipikor  sebagai bentuk  pidana  pengganti dari  uang  pengganti  yang  tidak  dibayarkan  oleh terpidana.
Berdasarkan perbandingan  pidana  pengganti denda dalam UU TPPU dengan beberapa ketentuan undang-undang  lainnya  sebagaimana  telah dijelaskan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pidana  pengganti  denda  yang  paling  banyak digunakan  adalah  pidana  penjara  sebagai  pidana pengganti  denda.  Pada  UU  TPPU  kebijakan formulasi pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda  yang  paling  lama  1  (satu)  tahun  4  (empat) bulan  dinilai  terlalu  ringan  untuk  menggantikan pidana denda yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 7 UU  TPPU,  oleh  sebab  itu  perlu  kiranya  dibuat kebijakan  formulasi  pidana  pengganti  denda  dalam UU TPPU yang lebih tepat, disamping permasalahan dari penerapan penentuan lamanya pidana kurungan
pengganti  denda  yang  harus  dijalankan  oleh terpidana baik oleh orang atau Korporasi yang telah membayarkan sebagian pidana dendanya.
Hakim  sebagai  penegak  hukum,  mempunyai tugas  pokok  di  bidang  judisial,  yaitu  menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara  yang  diajukan  kepadannya. Hakim  dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, mempunyai  tugas  dan  kewajiban-kewajiban  berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan  yaitu  suatu  masyarakat  yang  adil  dan makmur (Wijayanto,  2012). Hakim  dalam menjatuhkan suatu putusan perkara pidana memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dan dalam hal ini bersifat kasuistis, namun hal ini perlu dibatasi dengan adanya aturan hukum yang pasti sebagaimana diatur dalam  undang-undang.  Kepastian  hukum  dalam pidana  pengganti  denda  pada  UU  TPPU  harus dikedepankan,  sehingga  dalam  praktiknya  tidak terdapat  disparitas  putusan  hakim  yang  terlalu timpang  dalam  menentukan  lama  pidana  pengganti denda  yang  dijatuhkan  terhadap  terpidana  dalam perkara TPPU.

## 3. Reformulasi  Kebijakan  Hukum  Pidana Pengganti  Denda  yang  Lebih  Tepat didalam UU TPPU
Pembaharuan  hukum  pidana  harus  dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya  ia  hanya  merupakan  bagian  dari  suatu langkah  kebijakan. Pada setiap  kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai, oleh karenanya
pembaruan  hukum  pidana  harus  pula  berorientasi pada pendekatan-nilai (Arief, 2011).
Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk melumpuhkan  pelaku  kejahatan,  untuk mencapai tujuan  tersebut  diperlukan  tindakan-tindakan  yang meliputi  mengidentifikasi  orang  yang  diduga melakukan  tindak  pidana,  menemukan  dan menahannya, mengumpulkan alat bukti, menangkap pelaku  kejahatan,  menyita  hasil  tindak  pidana,  dan menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku (Nadelmann, 1990).
Tindak  pidana  pencucian  uang  adalah kejahatan  yang  dapat  merusak  sendi-sendi kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara. Satu ciri yang lazim dalam pendefinisian money  laundering adalah  pengalihan  aset  ilegal  ke dalam  sistem  ekonomi (Amrani,  2014).  Motivasi untuk  mencuci  uang  hasil  kejahatan  paling  tidak karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan  dengan  penegak  hukum  atau  bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita (Handoyo, 2017).
Berdasarkan  penelitian  hukum  tentang efektivitas  undang-undang money  laundering yang dilakukan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  melalui  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional,  menyatakan  bahwa adanya beragam penafsiran atas beberapa rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait TPPU  yang  berlaku  saat  ini,  sehingga  belum menjamin  kepastian  hukum  dan  ketertiban  hukum dalam  masyarakat.  Hal  tersebut  juga  disebabkan
karena  sanksi  pidana  penjara  dan  denda  terhadap pelaku TPPU yang dirasakan masih ringan dan tidak terinci (Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia, 2011). Mengingat masih terdapat kelemahan atau kekurangan pada UU TPPU, maka UU TPPU perlu ditinjau kembali guna dilengkapi atau disesuaikan  ataupun  diubah agar  aturan  hukum dibidang  TPPU  tidak  menimbulkan  berbagai penafsiran atau “celah hukum” (loopholes).
Kebijakan formulasi Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2)  UU  TPPU  masih  belum  mengandung pertimbangan  nilai  pendekatan.  Setiap  kebijakan haruslah  mengandung  pertimbangan-pertimbangan nilai  dan  pertimbangan  nilai  ini  didasarkan  bahwa pidana itu dijatuhkan karena orang telah melakukan tindak  pidana  dan  mengenai  sanksi  pidana  yang dijatuhkan haruslah disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan yang  ada  didalam  masyarakat,  sehingga perlu perubahan  terhadap  formulasi  pidana  pengganti denda  didalam  UU  TPPU  melalui  kebijakan  hukum pidana  yang  melalui  pendekatan  kebijakan  dan pendekatan  nilai.  Kebijakan  hukum  pidana  ini mengandung  arti  mengusahakan  atau  membuat serta  merumuskan  suatu  peraturan  perundang- undangan  pidana  yang  lebih  baik  dari  pada sebelumnya  sesuai  dengan  keadaan  saat  ini  dan yang akan datang.
Kebijakan formulasi dalam Pasal 8 dan Pasal 9  ayat  (2)  UU  TPPU  harus  mencakup  kebijakan
sosial (social policy), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya  untuk  kesejahteraan  sosial (social welfare  policy) dan  kebijakan  atau  upaya-upaya untuk  perlindungan  masyarakat (social  defence policy), maka  pada  akhirnya  kebijakan  formulasi pidana pengganti denda dalam UU TPPU merupakan bagian  dari  kebijakan  sosial,  sehingga  usaha penanggulangan  kejahatan  melalui  hukum  pidana merupakan  bagian  integral  dari  usaha  perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan  sanksi  pidana  merupakan  cara  yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai older philosophy of crime  control (Irawan,  2015). Pembaharuan  hukum pidana  dilakukan  dengan melihat masalah  pokok hukum pidana yaitu “tindak pidana” (strafbaarfeit/criminal  act/actus  rebus), “kesalahan” (schuld/guit/mens rea), dan pidana (straf/punishment/poena) (Ridwan, 2013).
Reformulasi  pidana  pengganti  denda  yang lebih  tepat  dalam  UU  TPPU  menurut  penulis  lebih pantas  dengan  menerapkan  pengambilan  harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana, sehingga penerapan  daripada  pada  pidana  denda  ini  sendiri dapat efektif untuk dijatuhkan. Harta kekayaan yang di ambil tersebut untuk selanjut dapat dilelang untuk menutupi  pidana  denda  yang tidak  dibayarkan  oleh terpidana.  Pengambilan  harta  kekayaan  atau pendapatan  dari  terpidana  ini  lebih  baik  untuk diterapkan dibandingkan harus membiayai terpidana
yang  tidak  membayar  pidana  dendanya  untuk menjalankan pidana kurungan.
Cara  yang  lebih  tepat  apabila  dalam menjatuhkan  pidana  pengganti  denda  ini,  terpidana tidak  memiliki  sama  sekali  harta  kekayaan  atau pendapatan,  maka  pembayaran  pidana  pengganti denda tersebut dapat dilakukan dengan cara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pada  UU  TPPU  tidak  terdapat  ketentuan mengenai  terpidanalah  yang  harus  membayarkan pidana  dendanya,  oleh  sebab  itu  dapat  ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembayaran pidana denda  dalam  perkara  TPPU  dapat  dibayarkan  oleh orang lain secara sukarela atas nama terpidana. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat Andi Hamzah yang menjelaskan bahwa walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama  sekali  jika  denda  itu  secara sukarela  dibayar oleh  orang  lain  atau  pihak  lain  dan mengatasnamakan terpidana (Hamzah, 1993).
Pembayaran  dengan  cara  mencicil  atau mengangsur tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Tahun  2015  (RKUHP Tahun  2015),  yang menjelaskan  pidana  denda  dapat  dibayar  dengan cara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu sesuai  dengan  putusan  hakim.  Pembayaran  pidana denda  tersebut  dapat  dibayarkan  oleh  orang  lain, karena  tidak  ada  aturan  yang  mengatur  bahwa terpidanalah  yang  harus  membayar  pidana  denda
yang  dijatuhkan  kepadanya. Pembayaran  pidana denda dapat dilakukan oleh keluarga terpidana yang memiliki  pendapatan  atau  harta  kekayaan  untuk melunasi  pidana  denda  yang  tidak  dibayarkan  oleh terpidana.
Pola  pidana  pengganti  denda  dengan melakukan  pengambilan  harta  kekayaan  atau pendapatan  dari  terpidana  dan  apabila  terpidana tidak  memiliki  sama  sekali  harta  kekayaan  atau pendapatan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu yang telah  ditentukan  ini  harus  dikedepankan  terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi pidana lainnya. Hal  ini  telah  sesuai  dengan  prinsip  dalam  hukum pidana  bahwa  pidana  dijatuhkan  hanya  sebagai ultimum remidium.
Pengambilan  harta  kekayaan terpidana  serta pendapatan  terpidana yang masih  tidak  mencukupi untuk  melunasi  pidana  denda  yang  dijatuhkan kepadanya  dan  dalam  jangka  waktu  yang  telah ditetapkan  dalam  putusan  hakim  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap,  terpidana  tidak  mencicil atau  mengangsur  pidana  denda  yang  dijatuhkan kepadanya,  maka  alternatif  lain  pidana  pengganti denda  adalah  penjatuhan  pidana  penjara  sebagai pidana pengganti denda.
Pidana  penjara  yang  dijatuhkan  sebagai pidana pengganti denda ini lebih berat dibandingkan pidana kurungan pengganti denda yang diatur dalam UU  TPPU  saat  ini,  dilihat  dari stelsel pidananya bahwa  dalam  Pasal  10  KUHP  kedudukan  pidana
penjara  lebih  tinggi  daripada  pidana  kurungan. Urutan pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut dibuat menurut  beratnya  pidana,  dimana  yang  terberat disebut  terlebih  dahulu,  oleh  karenanya  pidana penjara  lebih  tepat  dijadikan  sebagai  pidana pengganti denda didalam UU TPPU. Berdasarkan hal tersebut,  maka  penulis  memberikan  formulasi  baru yang  kiranya  lebih  tepat  sebagai  pidana  pengganti dalam  UU  TPPU. Formulasi  ini  dirumuskan  dalam beberapa ayat sebagai berikut, yaitu:
(1) Dalam  hal  terpidana  tidak  membayarkan  pidana denda  yang  dijatuhkan  kepadanya,  maka kepadanya  dikenakan  pengambilan  harta kekayaan atau pendapat terpidana sesuai dengan pidana denda yang dijatuhkan;
(2) Jika  atas  pengambilan  harta  kekayaan  atau pendapatan  terpidana  tidak  mencukupi  untuk membayar  pidana  denda,  maka  terpidana  wajib mencicil atau mengangsur pidana denda tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
(3) Dalam  putusan  hakim  ditentukan  jangka  waktu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dengan mempertimbangkan kemampuan terpidana;
(4) Jika  terpidana  tidak  mencicil  atau  mengangsur pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka untuk pidana denda yang tidak  dibayarkan  diganti  dengan  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama sebagaimana  diancamkan  untuk  tindak  pidana yang bersangkutan.
Reformulasi  pidana  pengganti  denda  yang lebih tepat dalam UU TPPU menurut penulis adalah sebagaimana  yang  telah  dijelaskan diatas,  dengan penerapan sanksi pidana yang demikian, setidaknya dapat  lebih  mengefektifkan  pidana  denda dibandingkan  langsung  menjatuhkan  pidana perampasan  kemerdekaan  kepada  terpidana  yang terbukti bersalah dalam perkara TPPU.

## D. SIMPULAN
1. Kelemahan  kebijakan  formulasi  pidana pengganti  denda  didalam  UU  TPPU  terdapat  pada jenis  sanksi yang  digunakan  yaitu pidana  kurungan sebagai pidana  pengganti  denda. Pada  UU  TPPU tidak  diatur  penentuan  lamanya  pidana  kurungan pengganti  denda  yang  harus  dijalani  oleh  terpidana yang telah membayarkan sebagian pidana dendanya baik  oleh orang  atau  Korporasi.  Implikasi  dari  hal tersebut yaitu  pidana  kurungan  pengganti  denda yang harus dijalani terpidana akan melebihi 1 (satu) tahun  4  (empat)  bulan sebagaimana  diatur  dalam Pasal  8 UU  TPPU,  hal  ini  disebabkan  karena penentuan  lamanya  pidana  kurungan  yang  harus dijalani  apabila terpidana  telah  membayarkan sebagian  pidana  dendanya  mengacu  kepada  Pasal 30  ayat  (4)  KUHP yaitu lamanya  pidana  kurungan pengganti ditetapkan  dengan  panduan jika  pidana dendanya  tujuh  rupiah  lima  puluh  sen atau kurang dihitung satu hari.
2. Perbandingan  pidana  pengganti  denda dalam UU TPPU dengan UU lainnya yaitu pertama, pada Pasal  11  UU  TPPU  Lama  mengatur  pidana
pengganti berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Kedua, pada  Pasal  43  ayat  (1)  dan  ayat  (2) UU  PSK pidana  pengganti  dendanya yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. Ketiga, pada Pasal 148 UU Narkotika pidana pengganti denda yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Keempat, pada Pasal 18 ayat (3) UU  Tipikor pidana  pengganti  uang  pengganti yaitu pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi ancaman  maksimum  dari  pidana  pokoknya. Perbandingan  pidana  pengganti  denda  dalam  UU TPPU  dengan UU TPPU  Lama,  UU PSK,  UU Narkotika,  dan  UU  Tipikor dapat  dilihat  dari  jenis sanksi pidana yang digunakan yaitu pada UU TPPU menggunakan  pidana  kurungan  sebagai  pidana pengganti denda, sedangkan pada UU TPPU Lama, UU  PSK,  UU  Narkotika,  dan  UU  Tipikor menggunakan  pidana  penjara  sebagai  pidana pengganti denda.
3. Kebijakan formulasi Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2)  UU  TPPU belum  berorientasi pada  pendekatan- nilai. Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU harus mencakup  kebijakan  sosial (social  policy) dan kebijakan  perlindungan  masyarakat (social  defence policy). Reformulasi  pidana  pengganti  denda  yang lebih  tepat  dalam  UU  TPPU yaitu menerapkan pengambilan  harta  kekayaan  atau  pendapatan  dari terpidana, sehingga  penerapan  daripada  pidana denda dapat efektif untuk dijatuhkan. Terpidana yang tidak  memiliki  sama  sekali  harta  kekayaan  atau pendapatan,  maka  pembayaran  pidana  denda
tersebut  dilakukan  dengan  cara  mencicil  dalam jangka  waktu  sesuai  dengan  putusan  hakim  yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembayaran pidana denda  ini dapat  dilakukan oleh  keluarga  terpidana yang memiliki harta kekayaan untuk melunasi pidana denda  yang  dijatuhkan  kepada  terpidana. Pengambilan  harta  kekayaan  atau  pendapatan terpidana yang masih tidak mencukupi dan terpidana tersebut tidak mencicil pidana denda yang dijatuhkan kepadanya,  maka  terhadap  terpidana  tersebut dikenakan pidana penjara sebagai pidana pengganti denda paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory)
dan  Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence) Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legis Prudence)  Volume  I  Pemahaman  Awal.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Arief, Barda N. (2011). Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.
Hamzah, A. (1993). Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
Muladi.,  & Arief, Barda Nawawi. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Alumni.
Sudarto. (2009). Hukum  Pidana  I. Semarang:
Yayasan Hukum Sudarto FH UNDIP.
Wiyono, R.  (2014). Pembahasan  Undang-Undang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang. Jakarta:  Sinar Grafika.

## Jurnal
Amrani, H. (2014). Rezim  Anti-Money  Laundering:
Perkembangan Ke Arah Internasionalisasi dan Implikasinya  Terhadap  Prinsip  Dasar Kedaulatan  Negara. Negara  Hukum,  Vol.  5 (No. 1, Juni), p. 20.
Ayumiati.  (2012). Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (Money Laundering) dan Strategi
Pemberantasan. Legitimasi,  Vol.  1  (No.  2, Januari-Juni), pp. 76-77.
Fitriono, Riska A. (2011). Kebijakan  Formulasi Hukum Pidana dalam Melindungi Transaksi E- Commerce di  Indonesia. Jurnal  Law  Reform,
Vol. 6 (No. 1, April), p. 85.
Halim, P. (2017). Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Penegakan  Tindak  Pidana  Korupsi. Al-Qisth,
Vol. 1 (No. 2), p. 57.
Handoyo, B. (2017). Mekanisme Penegakan Hukum Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundering)  di  Perbankan. At-Tasyri’,  Vol.  IX (No. 2, Juli-Desember), p. 206.
Irawan, A. (2015). Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (Money  Laundring)  di Indonesia. Ganec  Swara,  Vol. 9 (No. 2, September), p. 28.
Nadelmann, Ethan A. (1990). The Role of the United States  in  the  International  Enforcement  of Criminal  Law. Harvard  International  Law Journal, Vol. 31 (No. 1), pp. 45-46.
Putera, Anugerah  Debryansyah, Pujiyono  &
Soponyono,  Eko. (2013). Kebijakan  Hukum Pidana  Pencucian  Uang  Menurut  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang. Diponegoro  Law Review, Vol. 1 (No. 2), p. 4.
Ridwan. (2013). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Korupsi. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum, (No. 60,
Agustus), pp. 204-205.
Wijayanto,  I.  (2012). Disparitas  Pidana  dalam Perkara  Tindak  Pidana Pencurian  Biasa  di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Pandecta, Vol. 7 (No. 2, Juli), p. 209.
Wijayanto,  I.  (2015). Kebijakan  Pidana  Denda  di KUHP  Dalam  Sistem  Pemidanaan  Indonesi. Pandecta, Vol. 10 (No. 2, Desember), p. 249.

## Tesis atau Skripsi
Nurhayati, Dwi E. (2009). Sistem  Pidana  Denda dalam  Kebijakan  legislatif  di  Indonesia.
Universitas Diponegoro.
Kaharuddin, A. (2013). Efektivitas Penerapan Sanksi
Pidana Kurungan
dalam Upaya
Penanggulangan  Tindak  Pidana  yang dilakukan oleh Anak. Universitas Hasanuddin.

## Penelitian Hukum dan Naskah Akademik
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia. (2011). Efektivitas Undang-Undang Money  Laundring. Jakarta: Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.
Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2006). Naskah Akademis: Money Laundering. Jakarta: Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2003  Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.