Volume 3 Issue 3, December 2021: pp. 238-251. Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Pembobolan Kartu ATM Melalui Skimming
Criminal Accountability of Perpetrators of Crime of ATM Card Burglary Through Skimming

## Mohamad Arsan Abidin
Wiraswasta E-mail: mohamad.arsan.2017@gmail .com

## Sabrina Hidayat
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabrina.hidayat54@yahoo.com

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: The purpose of this study is for actions that can be taken to prevent the crime of breaking into ATM cards through skimming and to analyze the accountability for crimes of breaking into ATM cards through skimming. This study uses several approaches, namely the  statute  approach,  the  case  approach,  and  the  conceptual  approach  (conceptual approach) with legal base materials and secondary with prescriptive techniques. Based on the  results  of  the  study  that  1)  the  actions  that  can  be  taken  to  prevent  the  crime  of breaking  into  ATM  cards  through  Skimming  are  building  anti-malware prevention/defense  on all bank  servers,  network security, protecting the  network from attacks, monitoring and controlling tests, creating applications to report any cybercrime incidents, especially regarding skimming and increasing cooperation between countries in efforts  to  handle  cybercrime,  especially  skimming.  2)  Criminal  liability  for  ATM  card burglary  through  skimming  is  based  on  the  fulfillment  of  the  elements  of  offense  and criminal  threats  against  the  perpetrators  of  the  crime  of  skimming  may  be  subject  to Article 30, Article 46, Article 32, Article 48 of the ITE Law considering the principle of lex specialis derogate legi generali. However, in its application it cannot be applied alone to take  action  against  skimming  perpetrators,  so  it  must  be  applied  simultaneously  with criminal law, namely Article 362 of the Criminal Code, Article 363 paragraph (1) of the 4th in conjunction with Article 263 in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code (inclusion of ). In addition, the crime of skimming does not regulate the minimum limit of criminal sanctions.
Keyword: Accountability; Crime; Skimming
Abstrak: Tujuan  penelitian ini adalah  untuk  tindakan-tindakan  yang dapat dilakukan untuk  mencegah  kejahatan  pembobolan  kartu  ATM  melalui skimming dan  untuk menganalisis  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  kejahatan  pembobolan  kartu  ATM melalui skimming . Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  dengan  bahan  hukum  primer  dan sekunder  dengan  teknis  analisis  preskriptif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  1) tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan pembobolan kartu ATM  melalui skimming yaitu  membangun  pencegahan/pertahanan anti  malware di seluruh server bank, keamanan jaringan, melindungi jaringan dari serangan, memonitor dan  tes  kontrol,  membuat  aplikasi  unit  untuk  melaporkan  setiap  kejadian  cybercrime khususnya mengenai skimming dan Meningkatkan kerja sama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime khususnya mengenai skimming . 2) Pertanggungjawaban pidana atas  pembobolan  kartu  ATM  melalui skimming didasarkan  pada  terpenuhinya  unsur- unsur  delik  dan  ancaman  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana skimming dapat dikenakan  Pasal  30,  Pasal  46,  Pasal  32,  Pasal  48  UU  ITE  mengingat  adanya  asas lex specialis derogate legi generali . Namun dalam penerapannya belum dapat diterapkan sendiri untuk menindak pelaku skimming , sehingga harus diterapkan bersamaan dengan hukum pidana konvensional yaitu Pasal 362 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 263 jo. Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  (penyertaan).  Selain  itu,  tindak  pidana skimming tidak mengatur tentang batas minimal sanksi pidana.
Kata kunci: Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Skimming

## PENDAHULUAN
Pembobolan  kartu  ATM  atau skimming masih  menjadi  hal  yang  diperhatikan.  Pengertian daripada skimming itu sendiri merupakan pelaku kejahatan mengambil data dari pita magnetik yang ada di belakang kartu debit/kredit/ATM. bisa juga dikatakan skimming adalah teknik foto kopi data yang ada di kartu korban. 1 Kegiatan skimming melalui internet menimbulkan kerugian pada  para  nasabah  yang  kehilangan  saldo  kreditnya  tanpa  menggunakan  sama  sekali.  Para pelaku mencari dan melacak nomor kartu kredit melalui internet Linux untuk membuka dan mengambil uang nasabah dengan sistem transaksi online .
Kartu elektronik palsu ini dapat dibaca dan digunakan pada mesin ATM maupun mesin Debet layaknya kartu ATM. Pada akhir rangkaian proses tersebut maka pelaku skimming akan menggunakan kartu palsu yang ia buat menggunakan data nasabah untuk melakukan transaksi perbankan.  Karena  transaksi  perbankan  dilakukan  pelaku  dengan  menggunakan  jaringan
1 Mugiatno  Sumbodo,  Jafar  Octo  Fernas, “ Skimming,  Cara  Kerja  dan  Pencegahan  pada  ATM ”, IKRA-ITH Teknologi, Vol 3, No. 2, 2019, hlm. 14.
komputer  yang  aksesnya  menggunakan  data  nasabah,  maka  sistem  secara  otomatis  akan mengenali transaksi tersebut sebagai transaksi atas nama nasabah. 2
Tidak  ini  terjadi  di  seluruh  dunia  termasuk  Indonesia  dan  Sulawesi  Tenggara  di dalamnya. Nasabah yang memiliki masalah kartu kredit dibobol terjadi pada Bank Mandiri, BRI, BNI  dan  BCA.  Keempat  bank  ini  memiliki  nasabah  kartu  kredit  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia. Penangkapan terhadap para pelaku pembobol kartu kredit ini juga terjadi pada lokasi yang berbeda-beda. Para pelaku pembobol kartu kredit tidak memiliki domisili tetap dan untuk melacak  keberadaan  mereka,  pihak  kepolisian  membutuhkan  kerja  sama  dengan  pihak perbankan yang menerbitkan kartu kredit tersebut.
Upaya penanggulangan untuk mengungkap kasus-kasus di bidang skimming , dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain adalah KUHP dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Langkah ini diambil karena belum ada undang- undang khusus yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan hal tersebut. Kejahatan kartu kredit hanya diatur dalam pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Pasal-pasal  yang  digunakan  untuk  menjerat  para  pelaku  sekaligus tersangka tindak pidana kejahatan kartu kredit ( carding ) yaitu Penipuan (Pasal 378 KUHP),
Pemalsuan (Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pencurian 362 KUHP). 3
Salah satu contoh kasus kejahatan pembobolan perbankan di Kota Kendari ialah dengan kejadian  sejumlah  dana  nasabah  Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  Cabang  Kendari,  Sulawesi Tenggara  (SULTRA), yang menjadi korban pembobolan saldo  di rekening  melalui Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disebut ATM) ataupun mengalami kehilangan saldo atau terdebit menjadi  123  orang  hingga  Kamis  23  Januari  2021.  Menurut  Kepala  Kantor  Bank  Nasional Indonesia (selanjutnya disebut BNI) Cabang Kendari, Muzakkir, menyebut dari 123 orang itu, tersisa sembilan orang yang belum dikembalikan uangnya. BNI akan mengganti uang nasabah yang hilang akibat skimming . Hingga saat ini, tercatat sudah Rp. 550 juta dikeluarkan bank untuk mengganti uang nasabah. 4
2 Michael  Enrick, “ Pembobolan  ATM  Menggunakan  Teknik  Skimming  Kaitannya  dengan  Pengajuan Restitusi ” , Jurist-Diction, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 568.
3 Hendryawan  Dwi  Putra  Idris, “ Kebijakan  dalam  Penanggulangan  Penyalahgunaan  Kartu  Kredit ,  Lex Privatum, Vol. VII, No. 4, 2019, hlm. 24.
4 " Nasabah  BNI  Kendari  Korban  Skimming  Bertambah  123  Orang "  CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200123184615-12-468145/nasabah-bni-kendari-korban- skimming-bertambah-123-orang, diakses pada tanggal 13 Juli 2021.
Pelaku pembobolan ATM melalui modus skimmer dapat dijerat atau dikenakan Pasal 363 ayat (5) b Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 30 , Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008, tentang memindahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang mana ketentuan pidananya diatur Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah.
Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih memiliki  kelemahan,  dimana  ancaman  minimal  pidana  tidak  diatur  sedangkan  kejahatan skimming merupakan kejahatan yang memiliki dampak negatif terhadap sistem perekonomian dan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut cukup besar serta dapat menimbulkan ketakutan  terhadap  nasabah  bank.  Oleh  karena  itu,  perlu  diatur  pidana  minimal  terhadap kejahatan skimming yang  berdampak pada  pertanggungjawaban  pidana  terhadap kejahatan skimming.
Upaya  perlindungan  hukum  yang  dikemukakan  dalam  berbagai  undang-undang tersebut di atas selama ini masih dianggap remeh oleh para pelaku pembobolan kartu ATM dan sekaligus menunjukkan lemahnya pengamanan data nasabah kredit pada perbankan. Selain itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sebab di dalam kejahatan perbankan pelaku pembobolan ATM memiliki kemampuan penguasaan sistem teknologi yang baik, sehingga bank harusnya memiliki  langkah  preventif  yang  lebih  dinamis  terhadap  penguasaan  teknologi  dalam menanggulangi kejahatan tersebut.
Kejahatan skimming yang  terjadi  di  Bank  BNI  dan  BCA  di  Kota  Kendari  belum  ada putusan  pengadilan  atas  kejahatan  tersebut.  Dengan  demikian  maka  untuk  menilai pertanggungjawaban  pidana  atas  kejahatan skimming maka  dilakukan  kajian  hukum pertanggungjawaban  pidana  atas Putusan  Pengadilan Nomor  1045/Pid.B/2020/PN.JKT.TIM yang terjadi di Jakarta Timur dimana pelaku kejahatan skimming melanggar ketentuan dalam Pasal  363  ayat  (1)  ke-4  KUHP  jo.  Pasal  dan  Pasal  46  UU  ITE.  Terdakwa  dalam  kejahatan skimming ini dilakukan oleh warga negara asing dimana pidana yang dijatuhkan hanya 2 tahun penjara  dengan  total  kerugian  nasabah  Rp.  19.000.000,-  (sembilan  belas  juta  rupiah)  yang terjadi di 2 bank yaitu Bank Mandiri dan Bank CIMB Niaga.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum.  Dengan  demikian  penelitian  ini mencakup  analisis  hukum  tertulis  yang  didahului  inventarisasi  hukum  positif.  Hal  ini  akan menjadi salah satu produk analisa abstraksi dari norma hukum positif. 5 Metode pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ), pendekatan kasus dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Tindakan-tindakan  yang  Dapat  Dilakukan  untuk  Mencegah  Kejahatan  Pembobolan Kartu ATM Melalui Skimming
Peran  teknologi  dalam  dunia  perbankan  sangat  mutlak,  dimana  kemajuan  suatu  sistem perbankan  sudah  barang  tentu  ditopang  oleh  peran  teknologi  informasi. 6 Tidak  dapat dipungkiri,  dalam  setiap  bidang  termasuk  perbankan  penerapan  teknologi  adalah  untuk memudahkan  operasional  intern  perusahaan,  juga  bertujuan  untuk  semakin  memudahkan pelayanan  terhadap  nasabah. 7 Apalagi  saat  ini,  khususnya  dalam  dunia  perbankan  hampir semua  produk  yang  ditawarkan  kepada  nasabah  serupa,  sehingga  persaingan  yang  terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah, cepat dan praktis. 8
Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat memang diberi kemudahan dalam setiap  proses  transaksi  keuangan.  Adanya  fasilitas  transaksi  perbankan  dengan  sistem elektronik seperti kartu ATM (anjungan tunai mandiri), fasilitas internet banking , fasilitas mobile banking ,  fasilitas  kartu  kredit,  dan  berbagai  fasilitas-fasilitas  lainnya  membuat  masyarakat semakin nyaman dan mudah untuk menyimpan dan mengambil uang mereka di bank. Sejak
5 Soentandyo  Wingyosoebroto, Penelitian  Hukum, Surabaya,  Surabaya:  Pusat  Studi  Hukum  dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair, 1974, hlm 1,7-8
6 Sony  Andes, “ Pencegahan  Kejahatan  Skimming  Perbankan ” ,  Petrominer,  https://petrominer.com/ pencegahan-kejahatan-skimming-perbankan/, diakses pada tanggal 28 Mei 2021.
7 Eko  Wijaksono,  Kiki  Farida,  Inge  Salman,  Irma  Herdiani, “ Analisator  IT ”, Makalah,  Program  Studi Komputerisasi  Akuntansi  Fakultas  Teknik  dan  Ilmu  Komputer,  Bandung:  Universitas  Komputer Indonesia, 2014, hlm. 2.
8 Anggi  Olivia  Sitorus, “ Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Pada  Bagian  Pelayanan  Nasabah  di  PT.  Bank Tabungan  Pensiun  Nasional  (BTPN)  Tbk.  Cabang Putri  Hijau ”, Tugas  Akhir,  Program  Studi  Diploma  III Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm. 3.
diperkenalkannya  fasilitas  elektronik  ini,  maka  kegiatan  transaksi  perbankan  berlangsung begitu cepat dan tidak lagi mengenal batasan waktu dan tempat. 9
Namun, kadang kala secanggih apa pun sebuah teknologi, tetap saja bisa dilabrak juga oleh  orang-orang  yang  mau  berniat  jahat  seperti  kasus  pembobolan  bank  akhir-akhir  ini. Banyak  faktor  yang  bisa  membuat  seseorang  memiliki  kesempatan  untuk  melakukan pembobolan  dana  tabungan  milik  orang  lain.  Sebagian  besar  pelaku  pembobolan  rekening nasabah suatu bank menurut saya adalah oknum pegawai bank itu sendiri, karena mereka tahu seluk beluk mengenai kegiatan transaksi perbankan. Pelakunya bisa saja mantan pegawai bank atau orang di luar pegawai bank yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT yang khusus mengutak-atik kode akses perbankan. 10
Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang sangat rawan kejahatan. Pembobolan, perampokan,  pemalsuan  kartu  kredit  dan  tanda  tangan,  dan  bahkan  penyelewengan  dana nasabah oleh oknum pegawai bank sudah menjadi catatan sejarah buruk suatu bank. Namun, tidak bisa menyalahkan satu pihak saja. 11
Ditinjau dari aspek hukum pidana, maka perbuatan pembobolan rekening perbankan dapat  dijerat  dengan  ketentuan  Pasal  30  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:
(1) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
(2) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
(3) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses komputer  dan/atau  sistem  elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. 12
Alternatif  tindakan  pencegahan  untuk  menghindari  terjadinya  kejahatan  kartu  ATM adalah sebagai berikut: 13
9 “ BLBI dan Korupsi Perbankan Masa Kini ” , Seminar Anti-Korupsi GEMPAR (Gerakan Muda Penggiat Anti- Korupsi Paramadina, Jakarta: Universitas Paramadina, 2011, hlm. 2.
10 Ibid . 11 Ibid . 12 Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer , Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 240.
13 Ahmad  Reza  Wildan, “ Money  Laundering  dan  Modus  Kejahatan  Produk  Perbankan ” ,  Academia.edu, https://www.academia.edu/9869654/Money_Laundering_dan_Modus_Kejahatan_Produk_Perbankan, diakses pada tanggal 19 Mei 2021, hlm. 12.
1. Pihak  Perbankan  dalam  sistem  kartu  ATM  agar  segera  memanfaatkan Card Verification Value (CVV) supaya bisa mempersulit upaya-upaya pemalsuan kartu ATM.
2. Pihak Perbankan sebaiknya menambah security camera di setiap sudut di lokasi mesin ATM atau di ATM Center baik di Mal maupun di bank dan tempat-tempat mesin  ATM  ada,  agar  dapat  merekam  semua  segala  aktivitas  orang-orang  yang melakukan transaksi di ATM atau aktivitas lainnya.
3. Nasabah sebaiknya selalu menyimpan nomor pengaduan yang diberikan oleh bank untuk di simpan di handphone nasabah, nasabah bisa menanyakan langsung pada customer service bank.
4. Pengawasan dilingkungan perbankan harus semakin di perketat.
5. Hindari alat-alat yang seharusnya tidak ada di ATM biasa seperti:
a. Magnetic Card Rider berfungsi untuk membaca data kartu magnetik ATM yang dipakai  untuk  menggandakan  (kloning)  kartu  ATM.  terbuat  dari  gipsum, warnanya  mirip  dengan  warna  ATM. Skimmer umumnya  ditempel  dengan double  tape sehingga  mudah  lepas  saat  digoyang, dipasang  di  tempat  untuk memasukkan kartu.
b. Kamera kecil ( spycamera / mini camera ) biasanya dipasang di badan ATM atau di-sernya, ukurannya tipis dan memanjang sehingga bisa ditempel di atas atau samping tombol untuk mengetik PIN. Intinya semua yang mengarah ke tombol untuk mengetik PIN harus diwaspadai.
Mengingat  semakin  banyak  kasus-kasus  yang  terindikasi  sebagai cyber  crime ,  maka selain aspek hukum maka secara teknis juga perlu disiapkan berbagai upaya preventif terhadap penanggulangan  kasus cyber  crime .  Oleh  sebab  itu,  nasabah  harus  lebih  berhati-hati  dalam melakukan transaksi melalui ATM ataupun melalui internet. Untuk menghindari pembobolan ATM dengan cara skimming ada beberapa cara untuk menghindarinya: 14
a. Periksa  di  sekeliling  ATM  bahwa  tidak  ada  benda  yang  mencurigakan,  seperti kamera tersembunyi.
b. Cek apakah mesin ATM berfungsi normal (tombol bekerja dengan baik dan kartu mudah dimasukkan).
14 Bucimuchal  Pujakemi, “ Cara  Jenius  Cegah  Kejahatan  Skimming ”,  Jenius, https://www.jenius.com/ highlight/detail/cara-jenius-cegah-kejahatan-skimming, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.
c. Pada saat bertransaksi menggunakan kartu ATM pada merchant (toko yang bekerja sama dengan pihak perbankan), diharapkan nasabah memperhatikan kondisi alat EDC, bila terdapat alat ( device ) mencurigakan yang menempel pada EDC atau hal lain  yang  mencurigakan,  nasabah  dihimbau  tidak  bertransaksi  dan  segera melaporkan kepada pihak bank terdekat atau kepada pihak berwajib.
d. Segera blokir kartu ATM bila menemukan kejanggalan transaksi.
e. Cari lokasi ATM yang relatif aman.
f. Jangan mudah percaya dengan bantuan orang lain di ATM.
Usaha  melaksanakan  tindakan  pencegahan  dari  berbagai  pihak  dianggap  turut memegang  peranan  penting  agar  hasil  dan  tujuan  diharapkan  dapat  tercapai  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  dan  turut  bertanggung  Jawab  dalam  usaha  pencegahan kejahatan pembobolan ATM melalui skimming adalah pihak kepolisian dan pihak bank. Adapun wujud  usaha  pencegahan  dari  masing-masing  mengenai  tindakan-tindakan  yang  dapat dilakukan  untuk  mencegah  kejahatan  pembobolan  kartu  ATM  melalui skimming dapat dijelaskan sebagai berikut: 15
1. Memberikan pengetahuan dan kesadaran penggunaan internet dengan baik, dan mencegah  risiko/dampak  kejahatan  akan  dunia  maya  kepada  masyarakat khususnya mengenai kejahatan skimming .
2. Mengoptimalkan undang-undang khusus lainnya.
3. Membangun pencegahan/pertahanan anti malware di seluruh server bank.
4. Keamanan jaringan, melindungi jaringan dari serangan, memonitor dan tes kontrol.
5. Pengontrolan  terhadap  keluar  masuknya  akses  yang  tidak  sah  dan  konten berbahaya.
6. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya.
7. Meningkatkan  kerja  sama  antar  negara  dalam  upaya  penanganan cybercrime khususnya mengenai skimming .
8. Membuat  aplikasi  unit  untuk  melaporkan  setiap  kejadian cybercrime khususnya mengenai skimming .
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Skimming Kartu ATM
Perbuatan skimming merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  bersifat  negatif  dan  merugikan banyak pihak dengan mengambil atau menyalin data elektronik secara melawan hukum dan
15 Sony Andes, Op, cit .
tanpa hak terhadap suatu sistem komputer. Perbuatan skimming digunakan untuk kepentingan pribadi  yang sifatnya merugikan,  dan perbuatan  tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imateriel yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kecanggihan teknik skimming saat ini adalah langsung menyalin data yang didapat dari skimmer secara online , menggunakan remote ,  teknologi GSM,  ataupun Bluetooth .  Jadi  teknik  tersebut memungkinkan pelaku untuk mengirimkan data yang didapat dari skimmer ke komputer atau smartphone yang dipasang di lokasi tertentu, sehingga pelaku skimming dapat mengakses data di mana pun. 16
Pelaku skimming juga dapat dikenai dengan Pasal 263 KUHP yang mengandung unsur objektif  dan  unsur  subjektif.  Unsur  objektif  merupakan  perbuatan  memalsu  surat  yang dianggap adanya kehendak untuk memalsukannya, dikatakan telah memalsukan surat apabila surat yang sudah ada dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu isinya sehingga  berbeda  dengan  surat  aslinya.  Apabila  diterapkan  dalam  tindak  pidana skimming , maka dapat diartikan bahwa perbuatan memasukkan data atau informasi elektronik ke dalam kartu kosong/bodong milik pelaku, kemudian dipergunakan layaknya kartu ATM aslinya dan menimbulkan kerugian terhadap nasabah termasuk dalam unsur perbuatan memalsukan surat berupa kartu ATM. Unsur subjektif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah unsur dengan maksud bahwa  pelaku skimming telah  menghendaki  perbuatan  yang  dilakukan  untuk  memalsukan surat berupa kartu ATM karena termasuk dalam surat yang dapat menimbulkan hak, suatu perikatan,  dan  dapat  menimbulkan  kerugian  akibat  dari  penggunaannya  oleh  pelaku. Sedangkan  dalam  Pasal  263  ayat  (2)  unsur  sengaja  mempergunakan  surat  palsu  ditujukan kepada  orang  yang  menggunakan  itu  harus  benar-benar  mengetahui  bahwa  surat  tersebut palsu. Sehingga perlu dibuktikannya penggunaan kartu ATM tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan atas perbuatannya itu menimbulkan adanya kerugian. 17
Dalam UU ITE kata dasar dari mengakses adalah akses yang tafsir otentiknya dalam Pasal 1 angka 15 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri  sendiri  atau  jaringan.  Bahwa  sifat  dilarangnya  perbuatan  mengakses  komputer dan/atau sistem elektronik untuk memperoleh informasi elektronik, karena sistem elektronik
16 Destya Fidela, “ Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming ” , Jurist-Diction, Vol. 2, No. 4, 2019, hlm. 1226.
tersebut milik orang lain dan tidak ada ijin dari yang bersangkutan. 18 Tujuan pelaku mengakses yaitu berusaha memperoleh data elektronik yang ada pada kartu debit/kredit milik nasabah yang nantinya akan digunakan sebagai informasi dan dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Unsur setiap orang dalam Pasal 30 dan Pasal 32 merujuk pada  pelaku  yang  bertanggungjawab. Pengertian  dari  pelaku  menurut  Zainal  Abidin  adalah seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan secara ecpress verbis maupun yang  diterima  secara  diam-diam  ( stilzwiiigende  element )  atau  yang  berkewajiban  untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang- undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam. 19
Cara yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan alat skimmer untuk menyalin data  elektronik  pada kartu  termasuk  dalam  unsur  Pasal 30  ayat  (3) karena  telah berusaha menerobos sistem pengaman pada mesin ATM. Ketentuan berdasarkan Pasal 30 maupun Pasal 32 mengandung makna hukum, bahwa data atau informasi yang merupakan hasil mengakses tersebut  diberikan  kepada  yang  berhak,  maka  tidak  dapat  dituntut  pertanggungjawaban pidananya sebab tidak dikualifikasi sebagai delik, walaupun data atau informasi yang diakses itu milik orang  lain.  Perhatikan  makna kata  dalam Pasal 32  ayat (1) khusus mengenai  cara “menguba h,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak,  menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik….”.
Menurut  penulis  perlu  dipahami  bahwa  unsur-unsur  yang  ada  dalam  pasal  tersebut adalah alternatif, sehingga dapat dibuktikan salah satu unsur atau sebagian atau seluruh unsur. Jika  dikaitkan  dengan  tindak  pidana skimming maka  cara  yang  digunakan  yaitu  melakukan transmisi,  dan  memindahkan.  Sedangkan  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  menggunakan  makna memindahkan  atau  mentransfer  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik, Penjelasan  dalam  Pasal  32  telah  mengatakan  cukup  jelas,  sedangkan  Lembaga pertanggungjawaban  pidana  mengajarkan harus jelas  dan pelaku  delik memahami  tuduhan yang diajukan kepada dirinya.
Berdasarkan  putusan  Nomor  1045/Pid.B/2020/PN.JKT.TIM  atas  nama  terdakwa Hayrullah Cyellan sebagai terdakwa I, terdakwa Ufuk Kemanici sebagai terdakwa II, Hakkan Battal sebagai terdakwa III bahwa kejahatan ini dilakukan di 2 bank yakni Bank Mandiri dan
18 Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian, Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik ‘Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ’ , Jakarta: Media Nusa Creative, 2015. hlm. 144.
19 Zainal Abidin dan Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006. hlm. 178.
CIMB Niaga, total kerugian di Bank Mandiri mencapai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan di  Bank  CIMB  Niaga  sebesar  Rp.  8.000.000,-  (delapan  juta  rupiah).  Berdasarkan  putusan pengadilan  Nomor  1045/Pid.B/2020/PN.JKT.TIM  terdakwa  melakukan  kejahatan  yang terdapat dalam ketentuan Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  jo.  Pasal  363  ayat  (1)  ke-4  KUHP.  Dalam  putusan  pengadilan  Nomor 1045/Pid.B/2020/PN.JKT.TIM  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  mendakwakan  Pasal  30  dan  46 Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun akan dipertimbangkan hakim dalam putusannya sebagai keadaan-keadaan yang memberatkan.
Putusan Pengadilan Nomor 1045/Pid.B/2020/PN.JKT.TIM tentang kejahatan skimming menjatuhkan  pidana  2  tahun  penjara  terhadap  terdakwa  I,  terdakwa  II,  dan  terdakwa  III. Penjatuhan pidana 2 tahun penjara bukanlah permasalahan hukum sebab ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ancaman pidana maksimal 9 tahun dan tidak menyebutkan batas minimal begitu pula di dalam Pasal 46 UU ITE yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun.
Menurut penulis dalam penegakan hukum pidana khususnya kejahatan skimming perlu dimuat rumusan batas minimal ancaman pidana bagi pelaku kejahatan skimming di dalam UU ITE.  Selain  itu,  dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor  1045/Pid.B/2020/PN.JKT.TIM  tidak merumuskan pasal 46 sebagai ancaman pidananya bagi pelaku kejahatan skimming oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab Jaksa Penuntut Umum menilai ancaman pidana kejahatan skimming lebih tinggi yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jika dibandingkan dengan Pasal 46 UU  ITE  yang  ancaman  pidananya  5  tahun  penjara.  Selain  itu,  meskipun  ancaman  pidana terhadap pelaku skimming dalam UU ITE lebih rendah seharusnya Jaksa Penuntut Umum tetap merumuskan  Pasal  30  dan  Pasal  46  UU  ITE  di  dalam  surat  dakwaannya,  agar pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan skimming dapat dirumuskan secara jelas. Selain itu Putusan Pengadilan Nomor 1045/Pid.B/2020/PN.JKT.TIM dapat menjatuhkan pidana lebih berat  sebab  dilakukan  oleh  warga  negara  asing  sebagai  dasar  pemberatan  dalam pertanggungjawaban pidana namun hal tersebut tidak diuraikan di dalam putusan pengadilan tersebut.

## KESIMPULAN
Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan pembobolan kartu ATM melalui skimming yaitu membangun pencegahan/pertahanan anti malware di seluruh server
bank,  keamanan  jaringan,  melindungi  jaringan  dari  serangan,  memonitor  dan  tes  kontrol, membuat  aplikasi  unit  untuk  melaporkan  setiap  kejadian cybercrime khususnya  mengenai skimming dan Meningkatkan kerja  sama  antar negara  dalam  upaya  penanganan cybercrime khususnya  mengenai skimming .  Pertanggungjawaban  pidana  atas  pembobolan  kartu  ATM melalui skimming didasarkan  pada  terpenuhinya  unsur-unsur  delik  dan  ancaman  pidana terhadap pelaku tindak pidana skimming dapat dikenakan Pasal 30, Pasal 46, Pasal 32, Pasal 48 UU ITE mengingat adanya asas lex specialis derogate legi generali . Namun dalam penerapannya belum dapat diterapkan sendiri untuk menindak pelaku skimming , sehingga harus diterapkan bersamaan dengan hukum pidana konvensional yaitu Pasal 362 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 263 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (penyertaan). Selain itu, tindak pidana skimming tidak mengatur tentang batas minimal sanksi pidana.

## Daftar Pustaka
Buku
Abidin, Zainal dan Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
Chazawi,  Adami  dan  Ardi  Ferdian, Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik ‘Penyerangan Terhadap  Kepentingan  Hukum  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Transaksi Elektronik ’ , Jakarta: Media Nusa Creative, 2015.
Syahdeini,  Sutan  Remy, Kejahatan  &  Tindak  Pidana  Komputer ,  Jakarta:  PT.  Pustaka  Utama Grafiti, 2009.
Wijaksono, Eko, Kiki Farida, Inge Salman, Irma Herdiani, “ Analisator IT ”, Makalah, Program Studi Komputerisasi  Akuntansi Fakultas Teknik dan  Ilmu Komputer, Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2014.
Wingyosoebroto, Soentandyo, Penelitian Hukum, Surabaya, Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair, 1974.

## Jurnal dan Makalah
Enrick,  Michael, “ Pembobolan  ATM  Menggunakan  Teknik  Skimming  Kaitannya  dengan Pengajuan Restitusi ” , Jurist-Diction, Vol. 2, No. 2, 2019.
Fidela,  Destya, “ Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Skimming ” ,  Jurist-Diction,  Vol.  2,  No.  4, 2019.
Idris, Hendryawan Dwi Putra, “ Kebijakan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit , Lex Privatum, Vol. VII, No. 4, 2019.
Sitorus, Anggi Olivia, “ Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Bagian Pelayanan Nasabah di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tbk. Cabang Putri Hijau ”, Tugas Akhir, Program Studi  Diploma  III  Kesekretariatan  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Medan:  Universitas Sumatera Utara, 2020.
Sumbodo,  Mugiatno,  Jafar  Octo  Fernas, “ Skimming,  Cara  Kerja  dan  Pencegahan  pada  ATM ”,
IKRA-ITH Teknologi, Vol 3, No. 2, 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10
Tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/2/PBI/2012  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

## Situs Web
" Nasabah  BNI  Kendari  Korban  Skimming  Bertambah  123  Orang "  CNN  Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200123184615-12-468145/nasabah- bni-kendari-korban-skimming-bertambah-123-orang,  diakses  pada  tanggal  13  Juli 2021.
“ BLBI  dan  Korupsi  Perbankan  Masa  Kini ” ,  Seminar  Anti-Korupsi  GEMPAR  (Gerakan  Muda Penggiat Anti-Korupsi Paramadina, Jakarta: Universitas Paramadina, 2011.
Andes, Sony, “ Pencegahan Kejahatan Skimming Perbankan ” , Petrominer,
https://petrominer.com/pencegahan-kejahatan-skimming-perbankan/,  diakses  pada tanggal 28 Mei 2021.
Pujakemi,
Bucimuchal, “ Cara Jenius Cegah Kejahatan Skimming ”, Jenius, https://www.jenius.com/highlight/detail/cara-jenius-cegah-kejahatan-skimming, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.
Wildan,  Ahmad  Reza, “ Money  Laundering  dan  Modus  Kejahatan  Produk  Perbankan ” ,
Academia.edu, https://www.academia.edu/9869654/Money_Laundering_dan_
Modus_Kejahatan_Produk_Perbankan, diakses pada tanggal 19 Mei 2021.