## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN OTO BERKAH

## Muh Fahmi Jafar, Nur Taufiq Sanusi, Musyfikah Ilyas
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : fahmijafar57@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah  Pada  Pembiayaan  OTO  Berkah  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa. Dengan  rumusan  masalah  yaitu:  Bagaimana  penerapan  akad  murabahah pembiayaan OTO Berkah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa dan Bagaimana pandangan hukum Islam tehadap penerapan akad murabahah  terhadap pembiayaan OTO Berkah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris. Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  Brand  Manajer  dan  Sales  Force  Bank Syariah  Mandiri  KCP  Gowa.  Selanjutnya,  metode  pengumpulkan  data  yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data  dan  editing  data.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Bank  Syariah Mandiri  KCP  Gowa  menggunakan  Akad  Murabahah  pada  produk  pembiayaan OTO Berkah yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri kepada Nasabah. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dengan  praktik  pada  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa  menyimpulkan  bahwa praktik  akad  murabahah  pada  bank  sudah  sesuai  dengan  9  (sembilan)  ketentuan dalam penerapan akad murabahah dari fatwa DSN MUI.
Kata Kunci : Akad Murabahah, Hukum Islam, Pembiayaan.

## Abstract
This  research  discusses  the  Review  of  Islamic  Law  on  the  Application  of  Akad Murabahah on THE Financing of OTO Berkah Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. With the formulation of the problem, namely: How to apply murabahah financing agreement OTO Berkah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa and How islamic law views the application of murabahah agreement to the financing of OTO Berkah PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa.    This  type  of  research  is  classified  as qualitative with the research approach used is empirical juridical. The source of this  research  data  is  Brand  Manager  and  Sales  Force  of  Bank  Syariah  Mandiri KCP  Gowa.  Furthermore,  the  methods  of  collecting  data  used  are  observations, interviews,  documentation.  Then,  data  processing  and  analysis  techniques  are carried  out  through  three  stages,  namely:  data  clarification,  data  reduction  and data  editing.  The  results  of  this  study  showed  that  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Gowa uses Akad Murabahah in OTO Berkah financing products offered by Bank Syariah  Mandiri  to  Customers.    Conformity  of  DSN-MUI  Fatwa  No.  04/DSN- MUI/IV/2000 On Murabahah with practices at Bank Syariah Mandiri KCP Gowa
concluded that the practice of murabahah agreements on banks was in accordance with 9 (nine) provisions in the application of murabahah agreements from the MUI DSN fatwa.
Keywords: Islamic Law, Murabahah, Financing.

## A. PENDAHULUAN
Manusaia  tidak  pernah  luput  dari  persoalan  ekonomi  dengan  berbagai problematikanya.    Pada  tahun  1998  terjadi  krisis  ekonomi  dan  moneter  telah memporak porandakan Indonesia, pada saat itu nilai tukar rupiah yang semakin hari semakin  melemah.  Tidak  terkecuali  negara  yang  berada  dalam  kawasan  asia tenggara  juga  mengalami  krisis  ekonomi  dan  moneter.  Akan  tetapi  secara  fakta Indonesia  yang  paling  lama  melakukan  pemulihan  ( economic  recovery ),  hal tersebut dikarenakan tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di negara ini sehingga upaya perbaikan ekonomi juga mengalami kendala 1 . Lembaga keuangan lainnya pun turut merasakan khususnya perbankan, bahkan banyak bank yang digabungkan dengan bank-bank lainnya ( merger ), demikian itu disebabkan  karena  adanya  praktik  dari  lembaga  perbankan  yang  sangat  kurang dalam  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  (prudential  principle)  dalam  mengelola usahanya. 2
Dalam  kehidupan  bernegara  pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  senantiasa  juga harus  berpedoman  kepada  peratuaran  perundang  undangan  yang  ada.  Dalam meningkatakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak agar kehadiran  perbankan  syariah  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  laju pertumbuhan  ekonomi. 3 Terjadinya  krisis  terhadap  perbankan  menyebabkan kondisi  investasi  uang  semakin  berkurang,  pertumbuhan  ekonomi  yang  negatif serta  meningkatnya  angka  pengangguran.  Demikian  itu  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa sistem ekonomi yang mengarah kekapitalis terbukti tidak dapat mewujudkan kesejahteraan umum yang tertuang pada alinea ke empat UUD 1945. Kejadian itu, Dalam  mencari  solusi  yang  lain  yang  lebih  relevan  yaitu  menggunakan  sistem syariah,  mengingat  bahwasanya  negara  Indonesia  adalah  negara  yang  mayoritas penduduknya beragama Islam. 4
Sejak awal kelahirannya, perbankan syari’ah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance islam modern; noerevivalis dan modernis. 5 Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah tidak lain sebagai usaha
1 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008 ), h. 13.
2 Awaluddin, Manajemen Bank Syariah (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 89.
3 Hadi  Daeng  Mapuna, Pembentukan  dan  Perkembangan  Hukum  Islam  Pada  Masa Kodifikasi dan Imam-Imam Mujtahid, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol. 7, No.11, 2021.
4 Muhammad  Muslehuddin, Sistem  Perbankan  dalam  Islam (Jakarta:  PT  Rineka  Cipta, 2004),h.182-183.
5 Abdi Wijaya, Sejarah Kedudukan Hukum Isalam Dsalam Kontitusi-Kontitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia) Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 7, No. 2, 2021.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 37-46
yang dilakukan umat Islam untuk mengawali kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur’an dan sunnah Nabi saw. 6
Bank  syariah  ialah  lembaga  keuangan  yang  beroperasi  tanpa  mengandalkan bunga  tetapi  menggunakan  produk-produknya  berupa  pembiayaan  dan  jasa  lain dalam  lalu  lintas  penghimpunan  dan  penyaluran  dan  yang  tetap  berada  dalam aturan-aturan atau prinsip-prinsip syariat Islam. 7
Perbankan syariah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, tentang perbankan  syariah  dimana  disebutkan  dalam  pasal  1  bahwa  “perbankan  syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. 8 Undang-undang yang menjadi landasan hukum dalam dunia perbankan    mendirikan  beberapa  unit  lembaga  perbankan  syariah  salah  satunya ialah  murabahah  yang  merupakan  salah  satu  jenis  kontrak  yang  paling  umum diterapakan  dalam  aktivitas  perbankan  syariah. 9 Murabahah    diterapkan  melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan  di  proleh  bank.  Porsi  pembiayaan  dengan  akad  murabahah  saat  ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia yakni sekitar  60%  pada  awalnya.  Murabahah  tidak  berhubungan  dengan  pembiayaan, kemudian para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan murabahah dengan beberapa  konsep  lain  sehingga  terbentuk  konsep  pembiayaan  dengan  akad murabahah. 10
Aplikasi  pembiayaan  murabahah  dapat  digunakan  untuk  pembelian  barang konsumsi  seperti  pengadaan  kendaraan  bermotor,  pembelian  rumah  dan  tempat tinggal  lainnya  serta  pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga  lainnya  selain  itu pembiayaan murabahah juga dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas produktif seperti  pembelian  barang-barang  untuk  investasi  maupun  modal  kerja  usaha. 11 Dalam  rangka  mewujudkan  pelaksanaan aktivitas  perbankan  syariah  yang  sesuai dengan  prinsip  dan  standar  syariah  serta  meminimalisir  resiko  atas  produk murabahah  maka  diperlukan  suatu  kerangka  standar  oprasional  produk  yang konprensip dan konsisten sejalan dengan prinsip syariah. 12
6 Darusalam  Syamsuddin, Transformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Al-Qadau:  Jurnal Peradilan dan Keluarga Islam, Vol. 2, No 1, 2021.
7 Akhmad  Mujahidin, Hukum  Perbankan  Syariah (Depok:  PT.  Rajagrafindo  Persada, 2017), h. 3.
8 Kasmir, Manajemen Perbankan , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.57.
9 Budihardjo, Perumahan dan permukiman di Indonesia (Bandung: Kencana, 1998), h. 148.
10 M. Thahir Maloko, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar , Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol 2, No. 1, 2021.
11 Sohrah , Prinsip Ekonomi Dalam Islam, Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No 2, 2021.
12 Heri  Sudarsono, Bank  dan Lembaga  Keuangan Syariah (Yogyakarta:  Ekonomi  Land, 2005), h.82.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan  ( field  research )  yaitu  dimana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data 13 . Dengan menerapkan metode pendekatan  yuridis  empiris  dan  syariat  serta  mengumpulkan  data  dari  hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian dibuat kesimpulan. 14

## C. HASIL PEMBAHASAN
1. Penerapan Akd Murabahah Pembiayaan OTO Berkah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa
Operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan  syariah  salah  satunya  pembiayaandana  yaitu Murabahah .  Pembiayaan Murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.
Hampir seluruh pembiayaan konsumtif BSM (BSM Griya, BSM OTO Berkah) menggunakan  skema  ini.  Skema  ini  juga  banyak  dipergunakan  BSM  dalam pembiayaan  modal  kerja  atau  investasi  yang  berbentuk  barang.  Sekitar  70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema murabahah .
Muhammad  Ansar,  Brand  Manager  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa mengatakan:  “Pembiayaan  BSM  OTO  merupakan  pembiayaan  untuk  pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan sistem Murabahah ” 15 Keunggulan BSM OTO:
1) Ringan, uang muka dari 25% dengan jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun,
2) Fleksibel, bebas menentukan jenis kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas,
3) Kepastian  dan  kenyamanan,  dengan  cicilan  yang  tetap  selama  masa pembiayaan,  nasabah  dapat  mengalokasikan  angsuran  tiap  bulan  secara pasti dan terkendali,
4) Margin  kompetitif,  dengan  margin  yang  kompetitif  dan  tidak  berubah sampai akhir masa pembiayaan,
5) Proses  cepat  dan  mudah,  dengan  melengkapi  persyaratan  dokumen  dan mengisi aplikasi, pengajuaan pembiayaan dapat di proses dalam 3 hari,
6) Bebas  biaya  penalti,  bagi  yang  ingin  mempercepat  pelunasan,  tidak  di kenakan biaya penalti. 16
Ketentuan umum:
1) Perorangan dengan masa kerja/usaha minimal 2 tahun di bidangnya,
2) Usia pemohon pada saat pengajuan BSM OTO minimal 21 tahun,
13 Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58
14 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008), h. 118 15 Muhammad Ansar (32 tahun), Brand Manager PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa, Wawancara , Gowa, 20 Januari 2021.
16 Muh Alif (30 tahun), Sales Force PT. Bank Syariah Mandiri  KCP Gowa, Wawancara , Gowa, 20 Januari 2021.
3) Pengajuan BSM OTO dapat dilakukan secara individu atau kolektif. 17
Adapun ilustrasi angsuran pembiayaan BSM OTO serta persentase margin dan  jangka  waktu  pembiayaan  BSM  OTO  yang  ditawarkan  oleh  pihak  Bank Syariah Mandiri KCP Gowa, sebagai berikut:
Simulasi Angsuran per-jangka waktu. 18
Persentasi margin per-jangka waktu. 19
Sedangkan mekanisme pemberiaan pembiayaan BSM OTO oleh Bank Syariah Mandiri KCP Gowa adalah sebagai berikut: 20
1. Pengajuan proposal / berkas-berkas
Dalam hal ini nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan BSM OTO mengisi formulir yang akan diberikan oleh karyawan bank, setelah mengisi formulir  tersebut  nasabah  menyerahkan  kembali  kepada  karyawan  bank  dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank,syarat-syaratnya adalah:
a. Untuk Pegawai
1) Foto Copy KTP/Identitas pemohon dan suami/istri
2) Foto Copy kartu keluarga
3) Foto Copy surat nikah
4) Surat keterangan bekerja/pengangkatan
5) Slip gaji asli bulan terakhir
6) Foto Copy dokumen Agunan
17 Muh Alif (30 tahun), Sales Force PT. Bank Syariah Mandiri  KCP Gowa, Wawancara , Gowa, 20 Januari 2021.
18 https://syariahmandiri.co.id, diakses tanggal 28 Januari 2022, Pukul 19.50.
19 Muh Alif (30 tahun), Sales Force PT. Bank Syariah Mandiri  KCP Gowa, Wawancara , Gowa, 20 Januari 2021.
20 Muh Alif (30 tahun), Sales Force PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa, Wawancara , Gowa, 20 Januari 2021.
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun Setara (flat) 4,61% 4,76% 4,91% 5,05% 5,20% Pembiayaan (Rp) Angsuran per-jangka waktu (Rp) 12 24 36 48 60 100.000.000 8.721.978 4.557.012 3.179.973 2.500.392 2.100.186 125.000.000 10.902.473 5.696.265 3.974.967 3.125.490 2.925.233 150.000.000 13.082.367 6.835.518 4.769.960 3.750.588 3.150.279 175.000.000 15.263.462 7.974.772 5.564.953 4.375.686 3.675.326 200.000.000 17.443.956 9.114.025 6.359.947 5.000.784 4.200.372 225.000.000 19.642.451 10.253.278 7.154.940 5.625.882 4.725.419 250.000.000 21.804.946 11.392.531 7.949.933 6.250.980 5.250.465 275.000.000 23.985.440 12.531.784 8.744.926 6.876.078 5.775.512 300.000.000 26.165.935 13.671.037 9.539.920 7.501.176 6.300.558
7) NPWP
b. Untuk Perorangan/Wirausaha
1) Foto Copy KTP/Identitas pemohon dan suami/istri
2) Foto Copy kartu keluarga
3) Foto Copy surat nikah
4) Legalitas Usaha
5) NPWP
2. Penyelidikan atas berkas-berkas
Adalah penyelidikan atas berkas-berkas yang diajukan oleh calon nasabah yang dilakukan oleh karyawan bank, tujuannya untuk mengetahui apakah berkas- berkas yang diajukan tersebut sudah lengkap sesuai sesuai persyaratan dan sudah benar, jika menurut pihak bank belum lengkap maka calon nasabah diminta untuk melengkapi dalam batas yang ditentukan oleh pihak bank dan apabila sampai dalam waktu  yang  ditentukan  tersebut,  calon  debitur  belum  juga  melengkapi  maka permohonan pembiayaan dibatalkan.
3. Persetujuan pembiayaan dan penan datangan akad pembiayaan Adalah  menentukan  apakah  pembiayaan  akan  diberikan  atau  ditolak,
keputusan  pembiayaan  ini  adalah  keputusan  daripihak  bank.  Keputusan pembiayaan akan mencangkup jumlah dana yang akan di pinjaman, jangka waktu dan biaya-biaya yang harus oleh nasabah.
Sebelum  pembiayaan  dicairkan  maka  terlebih  dahulu  calon  nasabah menandatangani akad pembiayaan dan surat perjanjian yang dianggap perlu, yaitu:
1) Mengembalikan  surat  pemberitahuan  persetujuan  pembiayaan  yang  telah ditandatangani diatas materai secukupnya.
2) Nasabah bersedia membayar angsuran setiap bulannya dengan tertib sesuai jadwal.
4. Sistem Pembayaran
Sesuai pembayaran yang disepakati PT Bank Syariah Mandiri KCP Gowa adalah  sistem  pembayaran  secara  angsuran  selama  jangka  waktu  yang  ditelah disepakati.
Dari  uraian  mekanisme  pembiayaan  kendaraan  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  proses  pembiayaan  kendaraan  di  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu lama dari permohonan pembiayaan sampai pencairan pembiayaan. Syarat dan ketentuan pembiayaan kendaraan “BSM OTO” mudah dan tidak menyulitkan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.
2. Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Penerapan  Akad  Murabahah Terhadap  Pembiayaan  OTO  Berkah  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP

## Gowa
Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan  telah  sesuai  dengan  jenis  pembiayaan  yang  berdasarkan  prinsip syariah.
Muhammad  Ansar,  Brand  Manager  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa mengatakan:  “Akad  yang  digunakan  pada  produk  pembiayaan  OTO  Berkah adalah akad Murabahah ”. 21
Dilihat dari akad yang digunakan menurut wawancara dengan Brand Manager PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa  menuturkan  bahwa  akad  yang  digunakan secara  keseluruhan  dari  produk  pembiayaan  OTO  Berkah  yang  ditawarkan  oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa adalah akad Murabahah .
Jual  beli  murabahah  termasuk  transaksi  yang  dibolehkan  oleh  syariat. Mayoritas ulama, dari kalangan para sabahat, tabi`in dan para Imam mazhab, juga memperbolehkan  jual  beli  jenis  ini.  Murabahah  adalah  menjual  barang  dengan harga  jelas,  sehingga  boleh  dipraktikkan  dalam  transaksi  jual  beli. 22 Contohnya adalah  jika  seseorang  berkata,  “Aku  menjual  barang  ini  dengan  harga  seratus sepuluh.”  Dengan  begitu,  keuntungan  yang  diambilnya  jelas.  Ini  tak  jauh  beda dengan mengatakan, “Berilah aku keuntungan sepuluh dirham.”
Murabahah adalah  akad  jual  beli  barang  yang  menyatakan  harga perolehan  dan  keuntungan  ( margin )  yang  disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli.
Akad  ini merupakan  salah  satu  bentuk natural  certainty  contracts ,  karena  dalam murabahah ditentukan berapa required of profit -nya (Keuntungan yang diperoleh) Muhammad  Ansar,  Brand  Manager  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa mengatakan:  “produk  pembiayaan  Amanah  sudah  sesuai  dengan  aturan syariah  yaitu  menggukan  akad  murabahah  yang  pedoman  pada  DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah ”
Dilihat  dari  segi  akad  yang  digunakan  oleh  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Gowa  dapat  disimpulkan  bahwa  akad  yang  digunakan  adalah Murabahah . Hal  ini  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Murabahah yang menjelaskan bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa adalah akad murabahah.
Fatwa  DSN  MUI  Nomor  04/DSN/MUI/IV/2000  berisi  9  ketentuan  umum pembiayaan murabahah sebagai  prinsip  dasar  akad murabahah dan  beberapa praktek dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa yaitu:
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba Sebagai praktik yang di terapkan oleh Bank Syariah Mandiri mengenai poin tersebut bahwa PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa melakukan transaksi akad murabahah dengan terlebih dahulu mengetahui objek yang disediakan oleh pihak bank dengan memfasilitasi nasabah untuk membeli barang tertentu sesuai dengan tujuan nasabah serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam Sebagai praktinya pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa dimana nasabah diperbolehkan  membeli  barang  sesuai  dengan  keinginan  tetapi  tidak  keluar  dari prinsip  Islam.  Bank  dapat  memberikan  pembiayaan murabahah jika  nasabah
21 Muhammad  Ansar  (32  tahun),  Brand  Manager PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa, Wawancara , Gowa, 20 Januari 2021.
22 Wahbah  az-Zuhaili, Fiqih  Islam  5  (Hukum  Transaksi  Keungan,  Transaksi  Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual-Beli, Akad Ijarah (Penyewaan) , (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 358

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 37-46
mengambil modal  kerja  untuk  usaha  yang  tidak  di  haramkan  oleh  syariah  Islam. Dan  mengambil  pembiayaan  untuk  pembelian  barang  atau  usaha,  pembelian peralatan atau kebutuhan rumah tangga, pembelian kendaraan dan lain-lain.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
Sebagai  praktinya  pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa  dimana  bank melakukan  proses  dan  memverifikasikan  kelengkapan  data  nasabah,  kemudian menentukan maksimal DSR nasabah dan usia pemohon. Jika badan nasabah sepakat maka pengajuan permohon dapat ditindak lanjuti dengan pembuatan kontrak jual beli.
4. Bank membeli barang yang diperjual belikan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.
Sebagai  praktinya  di  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa  bahwa  ketika transaksi  pembelian  barang  nasabah  membeli  barang  sendiri  seperti  yang diinginkan nasabah kepada penjual atas nama bank yang dibuktikan dengan surat kuasa,  dimana  surat  kuasa  tersebut  menjelaskan  bahwa  bank  memberikan  kuasa kepada nasabah atau mewakilkan untuk membeli barang atas nama bank.
5. Bank harus mempunyai semua yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembeli dilakukan secara utang.
Sebagai  praktiknya  di  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa  yaitu  bank memberikan  penjelasan  terkait  dengan  pembelian  objek murabahah dengan pembayaran  yang  telah  tercantum  secara  detil  disurat  perjanjian  secara  tertulis. Meski demikian bank tetap menjelaskan sedetail mungkin terkait dengan pembelian yang dilakuakan secara utang terhadap bank oleh nasabah.
6. Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut kepada  pemesan  dengan  harga  jual senilai harga beli plus keuntungnnya.
Dalam kaitannya ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada  nasaba  berikut  biaya  yang  disepakati.  Sebagai  praktinya  pada  PT.  Bank Syariah Mandiri KCP Gowa yaitu pihak bank sebelum melakukan transaksi akad murabahah terlebih  dahulu  menjelaskan  terkait  dengan  akad murabahah bank menjelaskan secara detail mengenai defenisi murabahah , pembiayaan murabahah ,harga beli, margin, kewajiban nasabah dan denda apabila pihak nasabah lalai dalam kewajibannya membayarkan angsuran yang telah disepakati.
Kemudian  bank  menjelaskan  proses  dari  akad murabahah tersebut  sebagai contoh  yaitu  pemohon  (nasabah)  mengajukan  permohonan  misalnya  nasabah mengingikan  sebuah  mobil.  Mobil  tersebut  seharga  Rp200.000.000,  maka  bank menjelaskan  harga  beli  barang  tersebut  senilai  Rp  200.000.000  dengan  margin senilai  20.000.000  maka  nilai  perolehan  sebesar  Rp.220.000.000.  nasabah  harus membayar  ke  bank  senilai  Rp.220.000.000  sebagai  kesepakatan  pihak  bank  dan nasabah.
7. Nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah  di  sepakati  tersebut  pada jangka waktu yang telah disepakati.
Sebagai  praktinya  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa  yaitu  bank memberikan  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  untuk  membayarkan  angsuran pokok dan margin yang telah di sepakati antara bank dan juga nasabah.
8. Untuk  mencegah  terjadinya  penyalah  gunaan  atau  kerusakan  akad  tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
Sebagai  praktinya  pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa  yaitu  bank melakukan  perjanjian  khusus  sesuai  dengan  kebutuhan  kedua  bela  pihak  antara bank dan nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Gowa sehingga jika nasabah tidak memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar  angsuran  dan  lalai  dari  kewajibannya pihak bank dapat melakukan tuntutan jika sewaktu-waktu melanggar dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
9. Jika  bank  mewakili  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari  pihak ketiga.
Akad  jual  beli murabahah harus  dilakukan  setelah  barang,  secara  prinsip menjadi  milik  bank.  Sebagai  praktiknya  pada  bank  syariah  mandiri  yaitu  bank memberikan  kuasa  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  yangdiinginkan  atas nama  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa  dengan  menggunakan  pembiayaan yang  disediakan  oleh  pihak  bank  syariah  mandiri  yang  dibuktikan  dengan pemberian surat kuasa. Penjual atau pihak ketiga yang disetujui oleh pihak bank. Kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan persetujuan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Gowa.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  prinsip  syariah dalam akad murabahah sudah sesuai dengan fatwa MUI, walaupun harga jual beli akad  yang  merupakan  harga  beli  ditambah  keuntungan  ( ribhan )  biasanya  lebih mahal  dari  pemberian  kredit  kepemilikan  pada  bank  konvensioanal  tetapi  pada murabahah nasabah di untungkan dengan tidak dikenakan bunga dalam murabahah ini  sehingga  nasabah  tidak  akan  rugi  apabila  ada  kenaikan  dan  penurunan  suku bunga pasar. Sementara pada murabahah yang dipergunakan adalah harga jual yang tidak  akan  berubah  selama  akad.  Dengan  demikian,  nasabah  sejak  awal  sudah mengetahui jumlah cicilan yang dibayarkan selama akad dan tidak akan mengambil kenaikan atau pun penurunan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  di  Bank  Syariah  Mandiri KCP Gowa tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada  Pembiayaan  OTO  Berkah”  maka  peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan sebagai  berikut  :  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa  menggunakan  Akad Murabahah pada  produk  pembiayaan  OTO  Berkah  yang  ditawarkan  oleh  pihak Bank Syariah Mandiri kepada Nasabah. Di dalam akad Murabahah ini bank yang memberikan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Pihak bank  membeli  barang  yang  dibutuhkan  dan  menjualnya  kepada  nasabah  sebesar harga  pokok  ditambah  dengan  keuntungan  margin  yang  disepakati.  Pandangan Hukum  Islam  terhadap  Akad  Murabahah  telah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Murabahah dengan  praktik  pada  Bank Syariah Mandiri KCP Gowa menyimpulkan bahwa praktik akad murabahah pada bank  sudah  sesuai  dengan  9  (sembilan)  ketentuan  dalam  penerapan  akad murabahah dari fatwa DSN MUI.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ali, Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Arikunto, Suharismi, Dasar-Dasar Research , Bandung: Tarsoto, 1995.
Awaluddin, Manajemen Bank Syariah , Makassar: Alauddin University Press, 2011. Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam 5 (Hukum Transaksi Keungan, Transaksi Jual- Beli,  Asuransi,  Khiyar,  Macam-macam  Akad  Jual-Beli,  Akad  Ijarah (Penyewaan) , Jakarta: Gema Insani, 2011.
Budihardjo, Perumahan dan permukiman di Indonesia , Bandung: Kencana, 1998. Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group. 2008.
Kasmir, Manajemen Perbankan , Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Mujahidin,  Akhmad, Hukum  Perbankan  Syariah ,  Depok:  PT.  Rajagrafindo Persada, 2017.
Muslehuddin,  Muhammad, Sistem  Perbankan  dalam  Islam ,  Jakarta:  PT  Rineka Cipta, 2004.
Sudarsono,  Heri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Yogyakarta:  Ekonomi Land, 2005.

## Jurnal:
Maloko , M.  Thahir ,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelayanan  Jasa  Dan Penerapan  Akad  Pada  BNI  Syariah  Makassar, Iqtishaduna  :  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 2, No. 1 , 2021. Mapuna, Hadi Daeng Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi  dan  Imam-Imam  Mujtahid, Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Ketatanegaraan, Vol. 7, No.11, 2021
Sohrah ,  Prinsip  Ekonomi  Dalam  Islam, Al-Qadau:  Jurnal  Peradilan  dan  Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No 2 , 2021. Syamsuddin,  Darusalam Transformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Keluarga Islam, Vol. 2, No 1, 2021.
Wijaya,  Abdi, Sejarah  Kedudukan  Hukum  Isalam  Dsalam  Kontitusi-Kontitusi Indonesia  (Sistem  Ketatanegaraan  di  Indonesia) Al-Daulah:  Jurnal  Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 7, No. 2, 2021.

## Wawancara:
Muhammad  Ansar  (32  tahun),  Brand  Manager  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP
Gowa, Wawancara , Gowa, 20 Januari 2021.
Muh  Alif  (30  tahun),  Sales  Force  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Gowa,
Wawancara , Gowa, 20 Januari 2021.