INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8370-8381 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penipuan L/C Fiktif Bank BNI 46 dalam Perspektif Tindakan Pidana Korupsi
Meriza Elpha Darnia 1 ✉ , Dewita Purnama Tari 2 , Tiara Kurnia Sari 3 , Yola Febi Anggraini 4 , Nola Rahma Aulia 5 , Dinda Shilvia 6 , Tarissa Khairani 7
Universitas Riau
Email: meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Bisnis internasional termasuk transaksi ekspor-impor dapat terlaksana dengan baik apabila hubungan pembayaran dilakukan dengan lancar dan aman bagi semua pihak. Cara pembayaran yang paling aman dalam bisnis ekspor-impor adalah melalui letter of credit (L/C) atau surat kredit. L/C merupakan surat  jaminan  antara  penjual  dan  pembeli  secara  jarak  jauh  untuk  menjamin  keamanan  transaksi. Eksportir dapat menerima pembayaran setelah barang dan dokumen telah dikirim ke importir atau prinsipal.  Langkah  ini  merupakan  bagian  dari  upaya  pemerintah  untuk  mengoptimalkan  dan menghasilkan devisa secara baik melalui ekspor. Dalam Permendag Nomor 94 Tahun 2018, Pasal 4 Ayat  1,  mewajibkan  pembayaran  ekspor melalui  letter  of credit  yang  diterima  melalui  bank  devisa nasional.  Pada  tahun  2018,  banyak  transaksi  ekspor  batubara  yang  sudah  dilakukan  sebelum Keputusan  Menteri  ESDM  No.  1952  K/84/MEM/2018  diterbitkan.  Sebelumnya  ada  Maria  Pauline Lumowa yang terjerat kasus L/C yang dikenal dengan nama L/C Fiktif BNI 46, kasus ini menyebabkan kerugian  negara  hingga  Rp.  1,7  Triliun.  Dalam  kasus  ini  Maria  terbukti  melakukan  dua  dakwaan. Penelitian ini kami angkat karena kasus ini sangat menarik dan belum banyak yang membahas kasus sejenis. Kasus ini dilihat dari segi perspektif tindak pidana korupsi dakwaan yang diberi oleh Maria, maka dari itu pembahasan ini ada dua dakwaan yang salah satunya tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  konseptual,  pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Maria dijatuhi vonis 18 tahun penjara dengan denda Rp 800 juta dan hukuman penjara 4 (empat) bulan.
Kata Kunci: fiktif; Letter of credit; pidana korupsi; transaksi ekspor.

## Abstract
International business including export-import transactions can be carried out well if the payment relationship is smooth and safe for all parties. The most secure payment method in the export- import business is through a letter of credit (L/C). L/C is a letter of guarantee between the seller and the buyer remotely to ensure transaction security. Exporters can receive payment after the goods and documents have been sent to the importer or principal. This step is part of the government's efforts  to  optimize  and  generate  foreign  exchange  through  exports.  In  MOT  94/2018,  Article  4 Paragraph 1, requires export payments through letters of credit received through national foreign exchange banks. In 2018, many coal export transactions had been carried out before the Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 1952 K/84/MEM/2018 was issued. Previously there was Maria Pauline Lumowa who was caught in an L/C case known as BNI 46 Fictitious L/C, this case caused state losses of up to Rp. 1.7 Trillion. In this case Maria was proven to have committed two charges. We raised this research because this case is very interesting and not many have discussed similar  cases.  This  case  is  seen  from  the  perspective of  the  crime  of  corruption given  by  Maria, therefore this discussion has two charges, one of which is a crime of corruption. By using normative legal research methods with a conceptual approach, statutory approach, and case approach. Maria was sentenced to 18 years in prison with a fine of Rp 800 million and a prison sentence of 4 (four) months.
Keywords : fictitious, Letter of credits, corruption crimes, export transactions

## PENDAHULUAN
Banyak  pengusaha  dan  bisnis  modern  menginginkan  segala  sesuatu  menjadi  lebih mudah dan aman, terutama dalam hal perdagangan. Transaksi perdagangan internasional, yang  biasanya  disebut  ekspor  dan  impor,  pada  dasarnya  adalah  proses  sederhana  yang melibatkan pembelian dan penjualan barang antara pengusaha yang beroperasi di negara yang  berbeda.  Namun,  dalam  praktiknya,  masalah  yang  kompleks  sering  muncul  antara pengusaha-pengusaha  ini  karena  perbedaan  batas  negara  (geopolitik),  struktur  geografi, sosial,  dan  demografi. Hal ini menyebabkan variasi dalam bentuk  transaksi  dan perjanjian serta metode pembayaran.
Untuk menjalankan perdagangan internasional dengan lancar, khususnya dalam hal pembayaran,  penting  bahwa  hubungan  pembayaran  dapat  diatur  dengan  baik  dan memberikan keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Pembayaran ini mencakup semua pelaksanaan  atau  pemenuhan  perjanjian  dengan  sukarela,  seperti  pembayaran  sejumlah uang atau pelaksanaan pekerjaan oleh buruh, dan sebagainya.
Dalam  perdagangan  ekspor  dan  impor,  Letter  of  Credit  (L/C)  atau  surat  kredit didokumen adalah salah satu metode pembayaran yang paling ideal karena memberikan rasa
aman bagi kedua belah pihak. Bagi penjual (eksportir), L/C menjamin bahwa pembayaran atas barang yang dikirimkan kepada pembeli (importir) akan dilakukan. Sedangkan bagi importir, pembayaran  transaksi  jual  beli  hanya  akan  dilakukan  oleh  bank  setelah  penjual  telah menyerahkan dokumen yang sesuai dengan perjanjian.
Dalam transaksi ekspor dan impor, aturan mengatur berbagai metode pembayaran, seperti pembayaran di muka, wesel inkaso dengan kondisi Dokumen Menentang Pembayaran (D/P) atau Dokumen Menentang Pengakuan (D/A), perhitungan kemudian (Open Account), konsinyasi, dan metode pembayaran lain yang disepakati antara penjual dan pembeli.
Letter  of  Credit  (L/C)  adalah  skema  yang  sering  digunakan  dalam  pembayaran internasional  dan  memberikan  jaminan  dalam  transaksi  antara  penjual  dan  pembeli  yang beroperasi di lokasi yang  berjauhan. L/C memungkinkan eksportir menerima pembayaran setelah barang dan dokumen dikirim kepada importir atau pemesan.
Pemerintah telah mengatur penggunaan L/C melalui Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 94 Tahun 2018, terutama untuk ekspor mineral, batubara, minyak dan gas bumi, serta minyak kelapa sawit. Aturan ini mewajibkan penggunaan L/C dari bank dalam negeri untuk jenis ekspor tertentu dan mengenakan sanksi bagi pelanggar aturan ini.
Meskipun demikian, aturan ini memberikan pengecualian jika kontrak antara eksportir dan  pembeli  di  luar  negeri  yang  mengatur  cara  pembayaran  selain  L/C  dibuat  sebelum regulasi tersebut diberlakukan. Eksportir juga dapat menyesuaikan cara pembayaran dengan L/C dalam jangka waktu tertentu dengan melampirkan surat pernyataan yang benar.
Penggunaan L/C akan mengunci sebagian devisa hasil ekspor (DHE) dari komoditas tertentu selama beberapa bulan di bank nasional sebelum dikonversi ke mata uang lokal, sebagai upaya untuk menjaga stabilitas mata uang negara. Pemerintah juga mengeluarkan regulasi sebelumnya terkait penggunaan perbankan dalam ekspor mineral dan batubara.
Selain itu, penelitian ini membahas kasus Maria Pauline Lumowa yang terlibat dalam kasus L/C fiktif di Bank BNI 46, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,7 triliun. Maria dituduh melakukan  dua pelanggaran, termasuk penggunaan  perusahaan lain untuk mencairkan  L/C  dengan  dokumen  fiktif.  Kasus  ini  menjadi  menarik  untuk  dibahas  dari perspektif  tindak  pidana  korupsi,  dan  sanksi  telah  ditetapkan  untuk  pelanggar  aturan  ini, termasuk pencabutan izin ekspor.
Penelitian ini kami angkat karena kasus ini sangat menarik dan belum banyak yang membahas kasus sejenis. Kasus ini dilihat dari segi perspektif tindak pidana korupsi dakwaan yang diberi oleh Maria, maka dari itu pembahasan ini ada beberapa dakwaan salah satunya tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukannya  oleh  Maria  yang  mana  terbukti  menggunakan
perusahaan lain untuk mencairkan L/C dalam mata uang dolar AS dan euro dengan dokumen fiktif, yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  permasalahan  yang  diangkat  adalah  kasus penipuan  L/C  fiktif  oleh  Maria  Pauline  Lumowa  kepada  BNI  46.  Sedangkan  tujuan mengangkat  kasus  ini  adalah  menganalisis  kasus  penipuan  L/C  fiktif  yang  dilakukan  oleh Maria Pauline Lumowa kepada Bank  Negara Indonesia atau BNI 46 dari perspektif tindak pidana korupsi. Yang mana pada kasus ini Maria memalsukan surat atau dokumen fiktif dalam transaksi yang dilakukannya, sehingga menyebabkan kerugian tak hanya bagi pihak bank BNI 46 tapi juga bagi negara dengan menelan kerugian hingga Rp 1,7 triliun, dan melibatkan dua orang yang diduga orang dalam dari BNI yang memiliki kuasa (petinggi) dimana dua orang ini membantu dalam proses penerimaan dokumen fiktif untuk membantu aksi Maria tersebut. Sebab itu, Maria mendapat dua dakwaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Maria mendapat hukuman 18 tahun penjara dengan denda Rp 800 juta dan subsider 4 (empat) bulan kurungan. Manfaat  dari  penelitian  ini  kami  buat  untuk  menambah  pengetahuan  dan  wawasan  bagi pembaca maupun penulis dalam menganalisis kasus penipuan L/C fiktif yang dilakukan Maria Pauline Lumowa dari sudut pandang tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual ( conseptual  approach),  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  dan pendekatan  kasus  ( case  approach).  Pendekatan  konseptual  menggunakan  cara  melihat prinsip-prinsip  hukum  pada  pendapat  para  sarjana  atau  teori  hukum.  Pendekatan perundang-undangan  menggunakan  cara  mencari  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  sesuai  kasus  yang  diteliti.  Pendekatan  kasus  didasarkan  pada  studi  kasus  yang sudah ada sebelumnya sesuai tentang masalah yang dibahas. (Alyasianingrum et al., 2019)
Spesifikasi  dari  penelitian  ini  yaitu  deskriptif-analitis,  yang  mana  fokusnya  untuk menyatakan  peraturan  hukum  yang  terkait  dengan  pandangan-pandangan  hukum  yang menjadi objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari data sekunder dengan mengkaji studi kepustakaan, studi dokumen, dan mengkaji melalui internet. Bahan hukum  data  sekunder  yang  digunakan  di  ambil  dari  buku,  artikel,  jurnal,  dan  berita  dari internet  yang  terkait  dengan  materi  dan  kasus  yang  diteliti.  Pada  penelitian  ini  memakai metode analisis logika deduktif disertai dengan metode analisis normatif-kualitatif. Metode analisis logika deduktif mempunyai arti yaitu pendekatan berfikir yang dimulai dari teori dan diterapkan pada fenomena ataupun hal yang lebih spesifik .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Korupsi dapat dianggap sebagai sebuah perilaku yang merugikan, tidak bermoral, dan merusak,  karena  melibatkan  penyalahgunaan  kekuasaan  di  dalam  instansi  pemerintahan. Perbuatan korupsi juga melibatkan aspek ekonomi serta politik, serta penempatan keluarga atau kelompok tertentu di dalam struktur jabatan tertentu yang memiliki kekuasaan.
Menurut Baharudin Lopa yang mengambil pendapat dari Dafid M. Chalmers (2013) yaitu  korupsi  dapat  diuraikan  dalam  konteks  penyuapan,  kecurangan  di  bidang  ekonomi, serta pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan khalayak publik. Definisi tersebut juga menunjukkan bahwa manipulasi keuangan dan pelanggaran yang merugikan ekonomi sering kali dikategorikan sebagai tindakan korupsi.(Rasyidi, n.d.)
Dalam bidang hukum, pengertian korupsi secara rinci dinyatakan pada 13 pasal (pasal 2-13) yang termuat dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Menurut pasal- pasal  tersebut,  korupsi  diuraikan  menjadi  tiga  puluh  jenis  yang  merupakan  tindak  pidana korupsi. Dalam pasal tersebut memberikan keterangan dengan rinci tentang tindakan yang dapat dijatuhi pidana penjara akibat korupsi.(Rasyidi, n.d.)
Pelanggaran  hukum  korupsi  melalui  penyalahgunaan  kekuasaan,  peluang,  serta sumber daya jabatan ataupun posisi tertentu dicantumkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kekuasaan hanya dimiliki oleh individu tertentu dan tidak dimiliki oleh badan atau perusahaan. Kekuasaan berkaitan erat dengan jabatan atau posisi yang dipegang oleh individu tersebut, namun hanya berlaku untuk orang yang menempati posisi khusus atau memiliki kualifikasi tertentu. Terutama  bagi orang yang memiliki jabatan sebagai pegawai negeri.(Sitohang et al., 2018)
Korupsi dapat merusak standar moral serta intelektual masyarakat. Ketika tindakan korupsi  menjadi  hal  umum,  nilai-nilai  utama  dan  martabat  dalam  masyarakat  pun  dapat terancam.  Korupsi  menciptakan  suasana  keserakahan,  egoisme,  dan  sikap sinis .(Pemberantasan et al., 2018)
Dalam  kasus  penipuan  L/C  fiktif  ini,  Maria  terbukti  melakukan  korupsi.  Maria menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pemilik beberapa anak perusahaan PT.  Gramarindo  untuk  melakukan  tindakan  penipuan  82 Letter  of  Credit  yang  ditujukan kepada Bank BNI 46. Tak cukup sampai disitu, dalam kasus ini  terdapat campur tangan 2 pejabat BNI dengan menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki.

## Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi
Dasar hukum tindak pidana korupsi sebagai berikut :( JDIH - Komisi Yudisial, n.d.) 1.  Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4.  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001

## Kronologi Kasus Penipuan L/C BNI 46 Oleh Maria Pauline
Pada  periode  Juli  2002  hingga  Agustus  2003,  terjadi  kasus  penipuan  dengan menggunakan Letter  of  Credit  (L/C)  fiktif  berjumlah  Rp.  1,7  Triliun  yang  mengakibatkan kerugian bagi Bank Negara Indonesia  (BNI). Maria Paulina Lumowa  diduga terlibat dalam kasus  ini.  Diperkirakan  ada  keterlibatan  pihak  internal  BNI  yang  membantu  Maria  Paulina Lumowa  melalui  entitas  bernama  PT.  Gramarindo.  PT.  Gramarindo  Group  melancarkan aksinya dengan mencairkan 82 Letter of Credit dengan total nilai 136 juta Dolar AS dan 56 juta Euro yang jika dirupiahkan sejumlah Rp. 1,7 Triliun.
Pada awalnya, bank-bank asing seperti Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya, The Wall Street Banking Corporation, dan Middle East Bank Kenya menerbitkan Letter of Credit (L/C) untuk importir di luar negeri melalui PT. Gramarindo. L/C diterbitkan untuk transaksi perdagangan pasir kuarsa dan minyak residu yang ditujukan untuk negara Kongo dan Kenya. Namun, situasi ini dianggap fiktif karena belum ada bukti konkret mengenai apakah bank asing tersebut benar-benar menerbitkan L/C atau apakah dokumen tersebut hanya dibuat oleh Maria. Berikut adalah kronologi peristiwa yang terjadi antara Oktober 2002 dan Juli 2003:
1. Maria mengajukan permohonan fasilitas kredit ekspor ke Bank BNI yang berperan sebagai penerus Letter  of Credit (L/C) dan mendapat  persetujuan. BNI memberikan  dana total sebesar Rp. 1,7 Triliun
2. Setelah melewati beberapa masa jatuh tempo, lembaga keuangan asing yang tercantum dalam kontrak L/C tidak mampu melakukan pembayaran kepada BNI. Sebagai akibatnya, Maria tidak dapat mengganti jumlah uang sebesar Rp. 1,7 Triliun yang telah dikeluarkan oleh BNI.
3. Setelah diselidiki, terungkap bahwa PT. Gramaniado tidak pernah terlibat dalam kegiatan ekspor. Selain itu, ditemukan adanya keterlibatan seorang karyawan BNI yang memiliki wewenang.  Mereka  dengan  sengaja  menyembunyikan  kejanggalan  dalam  proses pencairan dana dari L/C.
4. Pada  bulan  Juni  2003,  BNI  melaporkan  Maria  atas  perkiraan  L/C  fiktif  ke  Mabes  Polri (Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia).
5. Pada bulan September 2003, Maria pergi melarikan diri ke Singapura dan Belanda.
6. Pada  bulan  Oktober  2003,  polisi  menetapkan  Maria  beserta  dua  orang  pejabat  BNI sebagai tersangka dalam kasus L/C fiktif Bank BNI 46.
7. Pada  Desember  2003,  Maria  menyatakan  jika  ia  siap  untuk  diperiksa  oleh  kepolisian apabila pemeriksaan dilakukan di Singapura, bukan di Indonesia. Hal ini disebabkan tidak ada perjanjian ekstradisi antara dua negara yaitu Indonesia dan Singapura, yang pada dasarnya memberikan perlindungan kepada WNA yang berada di negara asing.
8. Pada bulan  Juli 2020, Yasonna Laoly berhasil menangkap Maria di Serbia berdasarkan perintah hukum dan HAM setelah dijadikan buronan selama 17 tahun, dan kemudian dia dijatuhi hukuman.
9. BNI  mengalami  kerugian  total  sekitar  Rp.  1,7  Triliun,  namun  PT.  Gramarindo  hanya mengembalikan sekitar 500 M.
Dakwaan dan Vonis Kasus Penipuan L/C BNI 46 Oleh Maria Pauline
Dalam  kasus  ini  Maria  Pauline  terbukti  melakukan  dua  dakwaan  yaitu:( Dakwaan  Berlapis Pembobol BNI Maria Pauline Lumowa, n.d.)
1. Pasal  2  Ayat  (1)  juncto  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Dakwaan kedua adalah Pasal 3 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 15/2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No. 25/2003.
Pada  pembahasan  kali  ini  akan  diuraikan  mengenai  analisis  pelanggaran  terhadap dakwaan yang dilakukan Maria. Namun, pada kasus ini kami hanya berfokus pada dakwaan pertama  yaitu  dalam  perspektif  tindak  pidana  korupsi.  Undang-undang  yang  mengatur perbuatan korupsi yang dilakukan Maria tersebut, yaitu:
1.  Pasal  2  Ayat  (1)  juncto  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dengan  UU  No.  20/2001, yaitu tentang melawan hukum untuk memperkaya diri.(Syamsa Ardisasmita, n.d.) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling  sedikit  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Maria terbukti melakukan korupsi atas perbuatan yang ia lakukan yaitu untuk kepentingan diri sendiri dengan merugikan keuangan negara. Dan  yang  Maria  dapatkan  ia  pergunakan  untuk  berbagai  macam  usaha  dan  proyek seperti usaha marmer, perkebunan, membeli saham, dan bekerjasama untuk berbagai proyek. Maria juga membeli tanah seluas 31 hektar di daerah Cakung dengan harga 4 Juta Dollar AS, mengalihkan dana pinjaman ke rekening pribadi miliknya sejumlah jutaan Dollar  AS,  mengalihkan  dana  pada  rekening  perusahaan  lain,  membeli  3  unit  motor bermerek Harley Davidson, dan membeli mobil.
2.  Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.( 49 PUU-XIX 2021,
n.d.) Dalam pasal ini maka Maria ada di posisi yang menyuruh melakukan tindak korupsi tersebut melalui transaksi L/C pada bank BNI 46. Maria disini sebagai dalang terjadi nya kasus  L/C  fiktif.  Maria  mengatasnamakan  PT  Gramarindo  untuk  mendapatkan  dana sebesar Rp 1,2 triliun atau pada kurs Mei 2021 Rp 1,7 triliun. Pada PT Gramarindo ada beberapa  perusahaan  yaitu  PT  Gramarindo  Mega  Indonesia,  PT  Megantiq  Usaha  Esa Indonesia, PT PAN Kifros, PT Bhinekatama Pasific, PT Metrantara, PT Basomasindo dan PT Trinaru Caraka Pasific. Maria memasukkan beberapa orang-orang suruhannya menjadi direktur  pada  perusahaan  yang  telah  disebutkan.  Lalu  Maria  dapat  mencairkan  dana dengan  menyertakan  dokumen  ekspor  palsu  pada  BNI  46  di  Kebayoran  Baru  yang menjadikan  itu  seakan-akan  kegiatan  ekspor  itu  terjadi.  Maria  tidak  melakukan  itu bersama orang suruhan nya saja, karena tidak memungkinkan dana tersebut dapat cair padahal pemeriksaan dokumen L/C itu ketat dan merupakan pembayaran internasional yang aman. Maria  dibantu  oleh  dua  pejabat BNI yang sengaja menutupi kejanggalan pada dokumen L/C tersebut sehingga dapat dicairkannya dana kepada Maria.
3.  Pasal  64  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  yaitu  jika  antara  perbuatan, meskipun  masing-masing  merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran,  ada  hubungannya sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan  berlanjut,  maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman  pidana  pokok  yang  paling  berat.( 49  PUU-XIX  2021,  n.d.  Maria  melakukan perbuatan  melanggar  hukum  dengan  melakukan  penipuan  menggunakan  L/C  fiktif dengan  total  82  L/C  fiktif  dengan  total  dana  sebesar  Rp.  1,7  T.  Perbuatan  ini  ia lakukan  berulang kali dari Juli 2002 - Agustus 2003. Selain itu, Maria juga melakukan pelanggaran hukum lainnya dengan tidak patuh terhadap proses hukum. Maria menolak untuk diperiksa serta melarikan diri keluar negeri dan menjadi buronan selama 17 tahun. Maka dari itu, sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh Maria Pauline terhadap Bank
BNI 46 dan juga merugikan negara yaitu Maria dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan ganti rugi sebanyak 800 juta serta subsider (pengganti) 4 bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 185,822 Miliar. Maria terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan mencairkan dana L/C memakai dokumen palsu pada Bank BNI 46 sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1,214 Triliun atau sebesar Rp. 1,7 Triliun  pada  nilai  kurs  dollar  ke  rupiah  (Mei  2021)  dan  tindak  pidana  pencucian uang.( Terdakwa Pembobol Bank BNI, Pauline Maria Lumowa Divonis 18 Tahun Penjara - Kompas.Com, n.d.)

## SIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  pada  bagian  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  kegiatan perdagangan ekspor-impor dilakukan dengan sistem pembayaran yang aman menggunakan Letter of Credit (L/C). Pada hakikatnya L/C merupakan surat jaminan antara konsumen dan produsen yang berjauhan sehingga terjaminnya proses transaksi. Eksportir dapat menerima pembayaran  setelah  mengirimkan  barang  dan  dokumen  kepada  importir  atau  konsumen untuk memaksimalkan pendapatan devisa dari ekspor sesuai dengan Permendag 94/2018, pasal 4 ayat 1 yang mengharuskan metode  pembayaran Letter  of Credit ekspor  diterima melalui bank devisa dalam negeri.
Adanya Kasus penipuan modus L/C fiktif pada Juli 2002, kerugian Bank Negara Indonesia Rp. 1,7 Triliun. Maria Paulina Lumowa diduga terlibat dalam kasus ini dengan bantuan pihak BNI melalui PT. Gramarindo yang merupakan sebuah perusahaan di PT. Gramarindo Group untuk mencairkan 82 L/C senilai 136 juta Dollar AS serta 56 juta Euro, atau sebesar Rp1,7 Triliun.
Maria Pauline dinyatakan bersalah dalam dua dakwaan. Dakwaan pertama yaitu Tindak Pidana Korupsi, karena Maria melakukan aksinya melalui perusahaan lain untuk mencairkan L/C dengan dokumen palsu. Dakwaan kedua, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Maria terbukti melakukan pencucian uang dengan menempatkan dana korupsi Rp1,214 triliun pada PT Aditya Putra Pratama Finance dan juga PT Infinity Finance.
Pada  kasus  ini,  kami  hanya  berfokus  dalam  dakwaan  pertama  yaitu  dalam  perspektif tindak pidana korupsi. Adapun undang-undang yang mengatur tindak korupsi, Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001, yaitu tentang melawan hukum untuk  memperkaya  diri.  Maria  menggunakan  hasil  korupsinya  untuk  berbagai  usaha  dan proyek, membeli saham, mendapatkan tanah senilai $4 juta AS, membeli motor dan mobil mewah, serta mengalihkan dana dari rekening pribadinya ke rekening perusahaan lain.
Pasal 55 ayat (1) KUHPtentang pelaku tindak pidana. Maria memalsukan dokumen ke BNI 46 cabang Kebayoran Baru agar terlihat bahwasanya ada kegiatan ekspor untuk mencairkan dana. Dua pejabat BNI membantu Maria menutupi kejanggalan dokumen L/C agar Maria dapat mendapatkan dana tersebut.
Pasal 64 ayat (1) KUHP, Maria melakukan penipuan dengan menggunakan 82 L/C fiktif, Maria melanggar hukum dengan tidak kooperatif dalam proses hukum dan menjadi buronan selama 17 tahun. Menurut analisis yang sudah kami lakukan bahwa dakwaan dan vonis yang didapatkan Maria sudah sesuai dengan perbuatan yang telah Maria lakukan. Maria divonis 18 tahun penjara, denda 800 juta, subsider 4 bulan kurungan, dan wajib bayar pengganti Rp 185,822 Miliar atas perbuatannya terhadap Bank BNI 46 dan negara senilai 1,214 triliun dan terdapat tindak pidana pencucian uang.
DAFTAR PUSTAKA
49 PUU-XIX 2021. (n.d.).
Alyasianingrum,  T.,  Budiharto,  &  Lestari,  S.  N.  (2019).  PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI ADVISING  BANK  YANG  MENERIMA  DOKUMEN  PALSU  DALAM  TRANSAKSI MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C). Diponegoro Law Journal, 8(4), 2823 – 2834.
Cara Bank Cegah Kebobolan L/C Fiktif Triliunan di Kasus Maria. (n.d.). Retrieved October 26,
2023, from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200709104748-78- 522675/cara-bank-cegah-kebobolan-l-c-fiktif-triliunan-di-kasus-maria
Dakwaan Berlapis Pembobol BNI Maria Pauline Lumowa. (n.d.). Retrieved October 26, 2023, from  https://www.hukumonline.com/berita/a/dakwaan-berlapis-pembobol-bni-maria- pauline-lumowa-lt5fff9b485d71f/?page=3
Dasrol. (2021). Hukum dagang. Putri Alam Permai.
Fransiskus, Y., & Tjung, R. (2022). Kasus L/C Fiktif Bni: Penyalahgunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Ilmu
Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 6(3), 2598 – 9944. https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3365/http
Ginting, R. (2002). Letter Of Credit. Salemba Empat.
Hamdani, & Arimbhi, P. (2014). Manajemen Perdagangan Impor. In Media.
Haryadi, R. A., Fathun, L. M., Chairil, M., & Setiawan, A. (2021). DIPLOMASI INDONESIA KE SERBIA  DALAM  MENGEKSTRADISI MARIA  PAULINE  LUMOWA  TAHUN  2019-2020.  In JISIP-UNJA (Vol. 5).
Yudisial. (n.d.). Retrieved October 26, 2023, from https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/4/9
Mengenal L/C, Alat Fiktif Maria Pembobol BNI Rp1,7 T. (n.d.). Retrieved October 26, 2023, from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200709080236-92- 522607/mengenal-l-c-alat-fiktif-maria-pembobol-bni-rp17-t
Pemberantasan, U., Regulasi, S., & Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA.
Puji, I., Utami, A., Fakultas, M., Universitas, H., Maret, S., & Adiastuti, D. A. (2016). LETTER OF CREDIT  (L/C)  SEBAGAI  CARA  PEMBAYARAN  TRANSAKSI  PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: Vol. IV (Issue 1).
Rasyidi,  M.  A.  (n.d.). KORUPSI  ADALAH  SUATU  PERBUATAN  TINDAK  PIDANA  YANG MERUGIKAN NEGARA DAN RAKYAT SERTA MELANGGAR AJARAN AGAMA.
Rustianti, M., & Yasin, B. (n.d.). Analisis Yuridis Letter Of Credit (L/C) Dalam Mitra Transaksi Import  Ditinjau  Dari  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/11/PBI/2003  Tentang Pembayaran Transaksi Import (Vol. 6, Issue 1).
Sasono, H. B. (2013). Manajemen ekspor. CV. Andi Offset.
Sitohang,  H.,  Anggusti,  M.,  &  Utomo,  U.  (2018).  ANALISIS  HUKUM  TERHADAP  TINDAK
PIDANA  KORUPSI  DENGAN  PENYALAHGUNAAN  JABATAN  DALAM  BENTUK PENYUAPAN AKTIF. Jurnal Hukum, 07(02), 75 – 88.
Sutedi, A. (2014). Hukum Eksport Import. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
Syamsa  Ardisasmita,  M.  (n.d.). DEFINISI  KORUPSI  MENURUT  PERSPEKTIF  HUKUM  DAN  E- ANNOUNCEMENT  UNTUK  TATA  KELOLA  PEMERINTAHAN  YANG  LEBIH  TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.
Terdakwa  Pembobol  Bank  BNI,  Pauline  Maria  Lumowa  Divonis  18  Tahun  Penjara  - Kompas.com.  (n.d.).  Retrieved  October  26,  2023,  from  https://amp-kompas- com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/24/22531171/ter dakwa-pembobol-bank-bni-pauline-maria-lumowa-divonis-18-tahun- penjara?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Da ri%20%251%24s&aoh=16979626936656&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com