## Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RPJMD Berbasis Prokemiskinan dan Berkeadilan Gender di Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, Bali
The Training and Mentoring in The Preparation of RPJMD Based on Pro- Poverty and Gender Equality in Kubu Karangasem Village, Bali

## Bandiyah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Denpasar dyah_3981@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The training activities of Medium Term Village Program Plan (RPJMD)  were conducted based on some problems of poverty and gender faced by the inhabitants of Kubu Karangasem Village. This training aimed to provide the capacity building in technical writing, elaborating, and analyzing of development planning problems faced by the village. In addition, it helped to alleviate the task of central and local government officials in producing good-quality RPJMD output by using the pro-poverty approach and gender equality as an effort of commitment by all parties in planning, budgeting, implementing, monitoring and evaluation of policy. The methods of activity  used were training and  mentoring in the preparation of RPJMD. The results  of  this  activity  showed  that  first  the  Kubu  Village  government  officials  were  able  to  determine poverty indicators and conduct alternative analysis to solve the poverty problems faced by the inhabitants of the village. Second, the Kubu Village government officials were able to determine development planning budgets  for  women  and  children  and  also  encourage  women's  involvement  in  planning  and  activities. Overall, the community-service activities succeeded in providing the knowledge and skills to facilitate the preparation of the RPJMD.
Key words : gender, poverty indicators, training, pro-poverty approach, RPJMD

## ABSTRAK
Kegiatan  pelatihan  penyusunan  Rencana  Program  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMD)  dilatarbelakangi adanya  sejumlah  permasalahan  kemiskinan  dan  bias  gender  di  Desa  Kubu  Karangasem.  Pelatihan  ini bertujuan  memberikan  kemudahan  baik  dalam  teknis  penulisan,  penjabaran,  dan  pemecahan  analitis permasalahan perencanaan pembangunan yang dihadapi Desa Kubu. Kegiatan ini membantu meringankan tugas pemerintah pusat dan daerah dalam menghasilkan output RPJMD yang berkualitas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan prokemiskinan dan berkeadilan gender sebagai upaya komitmen semua pihak dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan. Metode kegiatan adalah  pelatihan  disertai  pendampingan  dalam  penyusunan  RPJMD.  Dari  kegiatan  itu,  pertama-tama, aparatur Desa Kubu dapat menentukan indikator kemiskinan dan melakukan analisis alternatif pemecahan tindakan  kemiskinan  desa.  Kedua,  aparatur  Desa  Kubu  dapat  menentukan  anggaran  perencanaan pembangunan untuk perempuan dan anak dan juga mendorong pelibatan perempuan dalam perencanaan dan kegiatan. Secara keseluruhan kegiatan ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dan keterampilan untuk memudahkan penyusunan RPJMD.

## Kata kunci : gender, indikator kemiskinan, pelatihan, prokemiskinan, RPJMD

## PENDAHULUAN
Sejak  tahun  2005,  sistem  perencanaan  pembangunan  daerah  di  Indonesia  mengalami perubahan  yang  cukup  mendasar.  Perubahan  ini  terjadi  karena  mulai  diterapkannya  otonomi daerah  dalam  sistem  pemerintahan,  artinya  pemerintah  daerah,  termasuk  pemerintah  desa, diberikan sumber keuangan dan kewenangan lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Ditambah lagi sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disusul Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa diamanatkan bahwa pemerataan pembangunan harus dimulai dari desa.
Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, pemerintah pusat memberikan dana desa yang sangat fantastik: masing-masing desa mendapatkan kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Dana desa ini dapat  dikelola  dengan  baik  dan  akuntabel  apabila  perencanaan  pembangunan  desa  telah  dibuat dengan benar dan tepat sasaran yang terbungkus dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPD). Namun, tidak semua aparatur daerah bahkan desa dapat membuat RPJMD  dengan  baik  dan  tepat  meskipun  terdapat  panduan  secara  teknis  dari  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diketuai oleh Bapennas.
Memulai  pembangunan  perlu  diatur  dan  didorong  dengan  sistem  perencanaan  yang matang.  Dalam  teori  ekonomi  klasik Ekonomi  Liberal (Deliarnov,  2010)  dijelaskan  bahwa penggunaan  mekanisme  pasar  akan  lebih  efisien  daripada  campur  tangan  pemerintah.  Negara maju, seperti Amerika dan Eropa, sudah menggunakan mekanisme pasar untuk faktor penggerak dalam  pembangunannya.  Tidak  demikian  halnya  dengan  Indonesia  yang  sebagai  negara berkembang masih memerlukan perencanaan dalam setiap pembangunannya agar lebih cepat dan terarah. Alasannya antara lain pertama , karena mekanisme pasar belum berjalan secara sempurna, artinya kondisi masyarakat Indonesia banyak yang masih terbelakang dan belum mampu bersaing dengan golongan yang sudah maju dan mapan. Kedua , karena adanya ketidakpastian masa datang sehingga  perlu  disusun  perencanaan  pembangunan  untuk  mengantisipasi  kemungkinan  situasi buruk yang mungkin timbul di kemudian hari. Ketiga , perencanaan diperlukan untuk memberikan arahan  dan  koordinasi  yang  lebih  baik  terhadap  para  pelaku  pembangunan  baik  di  kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
RPJMD  menjadi  fokus  dalam  studi  ini  dan  menjadi  salah  satu  dokumen  perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh setiap pemerintahan di tingkat desa. Pembuatan RPJMD ini biasanya dilakukan dalam periode lima tahunan setelah pelantikan kepala daerah tingkat kota, kabupaten,  dan  provinsi  serta  kepala  desa  untuk  tingkat  wilayah  desa.  RPJMD  bersifat  lebih operasional, tetapi untuk mewujudkan perencanaan yang terpadu baik di tingkat nasional maupun di  daerah  dan  desa,  masing-masing  harus  diawali  dengan  pemilihan  kepala  daerah  atau  desa serentak  seperti  telah  dilaksanakan  oleh  bangsa  Indonesia  pada  Desember  tahun  2015  dan gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Hal ini setidaknya akan membuat masa tugas dan jadwal waktu  perencanaan  pada  RPJM  sama.  Inilah  sebenarnya  yang  dibutuhkan  agar  perencanaan pembangunan terintegrasi secara nasional dari tingkat pusat, lokal daerah,    hingga tingkat desa.
Sebuah perencanaan tidak dapat menghasilkan pembangunan dengan baik sesuai dengan aspirasi  masyarakat  bilamana  tidak  dapat  mengoptimalkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses penyusunan rencana tersebut. Tanpa pemanfaatan partisipasi masyarakat secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak dapat disesuaikan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Di
samping itu, tanpa partisipasi  masyarakat  sulit  pula diharapkan masyarakat  akan mematuhi dan menjaga  pelaksanaan  rencana  yang  telah  dibuat.  Bahkan,  tidak  jarang  terjadi  masyarakat  tidak memanfaatkan sepenuhnya apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Oleh karena itu, sangat tepat kiranya  dalam  pembuatan  RPJMD,  partisipasi  masyarakat  dilibatkan  dalam  menentukan perencanaan pada pembangunan desa.
Menurut  Syafrizal  (2014),  terdapat  cara  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  membangun partisipasi, yaitu dengan melakukan jaringan aspirasi masyarakat (jaringan asmara) dalam bentuk pertemuan, diskusi, dan seminar guna mendapatkan pandangan masyarakat tentang visi dan misi pembangunan yang diinginkan. Aspirasi masyarakat sebenarnya dapat juga dilakukan atau diserap pada  saat  pelaksanaan  MUSREMBANG  Desa  yang  telah  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
Salah  satu  contoh  hasil  survei  desa  di  Kabupaten  Karangasem  adalah  bahwa  selama  ini perencanaan  dan  penganggaraan  desa  belum  mencerminkan  keberpihakan  terhadap  masyarakat miskin dan berkeadilan gender. Misalnya, ditemukan desa yang masih kebingungan menentukan kategori  miskin  dan  pemahaman  tentang  kesetaraan  gender.  Karena  itu,  diperlukan  sosialisasi tentang komitmen ini kepada semua pihak dalam rangka penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa supaya  berpihak  pada  masyarakat  miskin  dan  berkeadilan  gender.  Menurut  Ritonga  (2009), kegiatan  ini  memerlukan  1)  partisipasi  warga  miskin  baik  laki-laki  maupun  perempuan;  2) penggunaan data terpilah antara perempuan dan laki-laki; 3) penjaringan aspirasi dan kebutuhan yang berprespektif pada kelompok miskin, perempuan, dan anak; 4) program dan kegiatan serta alokasi anggaran harus berprespektif kemiskinan dan gender.
Penyusunan  RPJMD  memang  tidaklah  mudah.  Dibutuhkan  perhatian  khusus, skill , pengetahuan luas tentang perencanaan pembangunan serta kepekaan terhadap kondisi desa yang ditinggalinya. Di samping itu, umumnya banyak ditemukan di setiap desa di  wilayah Indonesia bahwa aparatur desa mulai dari kepala desa, sekretaris desa, beserta jajarannya tidak semua berasal dari masyarakat kelas menengah berpendidikan tinggi yang memiliki segudang pengalaman dan skill keilmuan  perencanaan.  Karena  itu,  dalam  penyusunan  RPJMD  diperlukan  pelatihan  dan pendampingan khusus, terutama bagi desa yang memiliki keterbatasan akses pada SDM, sarana, infrastruktur dan sebagianya seperti yang dialami oleh Desa Kubu Karangasem.
Berdasarkan analisis situasi yang diuraikan di atas serta melihat keprihatinan tersebut, perlu kiranya  institusi  akademis  yang  memiliki  kemampuan  dalam  perencanaan  pembangunan  untuk membagikan, mentransfer ilmu dan keahlian melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka ikut serta membantu tugas pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat desa dalam menjalankan otonomi  desa  melalui  pelatihan  penyusunan  RPJMD.  Kegiatan  pelatihan  RPJMD  bertujuan menyelesaikan  permasalahan  kemiskinan  desa  dengan  indikator  kemiskinan  dan  teknis  analisis tindakan  pemecahan  masalah  yang  sudah  disediakan;  membuka  ruang  keterlibatan  perempuan dalam penyusunan RPJMD; mengalokasikan anggaran perencanaan yang lebih responsif gender.
Dengan  dilaksanakan  kegiatan  ini,  maka  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat,  yakni menambah  referensi  keilmuan  guna  memahami  dan  membuat  perencanaan  dalam  konteks pembangunan; memberikan kemudahan teknis dan berpikir analitis dalam penyusunan RPJMD; memberi rekomendasi  kepada pemerintah pusat,  dalam hal  ini Kementerian BAPPENAS  untuk meninjau kembali aturan yang terkait dengan pelaksanaan RPJMD yang belum banyak menggali pemasalahan real di desa sehingga desa bebas dari kendala dan kesulitan penyusunan RPJMD.
Dari berbagai permasalahan, tim dari Program Studi Ilmu Politik dibantu oleh mahasiswa program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana memberikan
sumbangsih  berupa  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  pelatihan  sekaligus pendampingan penyusunan RPJMD bagi aparatur desa di Kecamatan Kubu Karangasem. Kegiatan pelatihan  ini  dilakukan  dalam  waktu  yang  terbatas  sehingga  tidak  cukup  untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  begitu  banyak  dalam  menyusun  RPJMD.  Meskipun  demikian,  kegiatan  ini memberikan  harapan  setidaknya  aparatur  Desa  Kubu  dapat  mengetahui  kunci  dan  poin-poin penting dalam membuat RPJMD yang berbasis prokemiskinan dan responsif gender. Di samping itu, tim juga mengundang kerja sama aparat desa dalam pembinaan dan pendampingan lanjutan pada ruang, waktu, dan kesempatan yang berbeda.
Gambar 1. Proses pelatihan dan pendampingan

## METODE PELAKSANAAN
Metode  yang  digunakan  dalam  pengabdian  ini  adalah  pelatihan  dan  pendampingan aparatur desa dalam menyusun RPJMD di Desa Kubu Karangasem. Kegiatan ini diawali dengan audiensi tim dengan aparat desa, disusul pelatihan serta pendampingan penulisan dan penyusunan RPJMD. Langkah pertama adalah melakukan survei dan audiensi kesiapan pelaksanaan pelatihan dengan  menjaring  aspirasi  dari  berbagai  pihak  Kecamatan  Kubu,  perwakilan  kepala  desa,  juga tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh perubahan di masyarakat. Dalam penjaringan aspirasi ini, akan dianalisis data kemiskinan, indikator pengukuran kemiskinan, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat terutama mengenai permasalahan gender. Dari aspirasi tersebut akan didapatkan gambaran permasalahan dan kondisi Desa Kubu yang sesungguhnya. Langkah kedua adalah  memberikan  penjelasan  materi    RPJMD  dengan  basis  prokemiskinan  dan  berkeadilan gender. Langkah ketiga adalah menyelenggarakan pelatihan    penulisan dan penyusunan RPJMD oleh masing-masing bidang dan program desa, disertai pendampingan dan konsultasi. Penyusunan RPJMD ini ditulis berdasarkan kondisi pembangunan desa secara real, bukan imajinatif.
Tabel 1 Tahapan kegiatan pengabdian
Tahapan Kegiatan
Sasaran
Tahap 1 Mengadakan ramah tamah dan audiensi dengan  Kepala  desa,  sekretaris  desa, dan tiga perwakilan tokoh masyarakat di Desa Kubu. Kepala  desa,  sekretaris  desa, dan  tiga  perwakilan  tokoh masyarakat Tahap II Mengidentifikasi permasalahan real dari hasil audiensi untuk membuat formulasi penyusunan  RPJMD.  Hasil  identifikasi masalah  tersebut    dijadikan  bahasan tersendiri  oleh  tim  dalam    mengelola penyusunan RPJMD yang prokemiskinan dan berkeadilan gender. Ketua  dan  tim  pengabdian Unud Tahap III Memberikan workshop materi penyusunan RPJMD disertai pendampingan dan konsultasi. Kepala  desa,  staf    jajaran desa, dan pengurus desa Tahap IV Menilai dan mengevaluasi hasil pelatihan penyusunan RPJMD. Kepala  desa,  staf  jajaran  desa dan  tim  pengabdian  FISIP Unud
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pendampingan  dan pelatihan    RPJMD dilaksanakan pada Rabu,  23 Agustus 2017 di Desa Kubu Kecamatan Kubu Karangasem. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, ketua LPM, ketua LPD, staf aparatur desa, kepala bidang dan tim penyusunan RPJMD, kelian adat, kelian banjar, perwakilan PKK, tokoh masyarakat, tim dosen FISIP Unud, serta mahasiswa.
Kegiatan  pelatihan  dilaksanakan  dalam  waktu  lima  jam  (pukul  09.00-13.00  WITA). Penyusunan RPJMD bukanlah sesuatu yang mudah karena dibutuhkan analisis data dan informasi real sesuai dengan kondisi desa yang sebenarnya. Karena itu, peserta sudah menyiapkan data dan informasi  di  bidangnya  masing-masing  sebelum  pelatihan  sehingga  pada  saat  pelatihan  tinggal mendiskusikan permasalahan untuk menjadi prioritas yang diajukan dalam draf RPJMD. Setelah penyusunan poin-poin draf RPJMD, hasilnya dipresentasikan di depan forum selama lima belas menit  (tujuh  menit  presentasi  dan  delapan  menit  tanya  jawab)  dengan  harapan  tim  pengabdian FISIP  Unud  dapat  memberikan  masukan  dan  arahan  dari  hasil  kegiatan  pelatihan.  Evaluasi dilakukan  di  akhir  kegiatan  berdasarkan  pembahasan  hasil  pembelajaran  pelatihan  penyusunan draf RPJMD yang sudah dikerjakan oleh masing-masing bidang desa. Kegiatan diselenggarakan di kantor kepala desa di ruang pertemuan Desa Kubu Kecamatan Kubu dengan didampingi oleh beberapa dosen dan mahasiswa FISIP Unud.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  ini direspon  sangat  baik  oleh kepala desa, staf aparatur desa, serta  masyarakat Desa  Kubu.  Kondisi  desa  dengan  SDM  terbatas  membutuhkan  transfer  pengetahuan  dan skill keilmuan  dalam  rangka  memperbaiki  kinerja  pemerintahan  desa  guna  menghasilkan  produk
RPJMD yang berkualitas. Alasan yang lain adalah, pertama , Kepala Desa Kubu, yang baru dilantik pada  Juni  2017  lalu,  minim  pengalaman,  kurang  pengetahuan,  dan skill tentang  pengelolaan pemerintahan desa, terutama dalam menyusun rancangan pembangunan desa (RPJMD). Kedua , Desa Kubu tidak memiliki banyak potensi desa yang dapat menyumbangkan pendapatan asli desa (PAD). Kubu adalah daerah yang tandus. Selain itu, potensi desa hanya bersumber dari hasil wisata pantai berupa perikanan, wisata bawah air diving and snorkling , dan produksi gula aren tradisional yang  hasilnya  tidak  mencukupi  ekonomi  masyarakat  Kubu,  ditambah  lagi  ketersediaan  air, khususnya mata air, sangat kurang (akibat daerah kering dan tandus), hanya fasilitas sumur dan PDAM yang terkadang juga sering mati. Ketiga , sarana dan prasarana, seperti fasilitas kantor desa, kurang  memadai,  rusak,  dan  sempit.  Kondisi  tersebut  dapat  menghambat  pelaksanaan  roda pemerintahan  desa. Keempat ,  pemahaman  aparatur  desa  yang  minim  terhadap  teknik  analisis penyusunan  RPJMD  menentukan  sasaran  objek  dan  kemampuan  dalam  menyelesaikan permasalahan desa.

## Gambar 2. Kantor perbekel/kepala Desa Kubu
Pada dasarnya, aparatur Desa Kubu sudah terbiasa menyusun RPJMD, karena setiap lima tahun sekali kegiatan ini rutin dilakukan. Namun tidak jarang mereka mengalami kesulitan dalam memformulasikan  permasalahan  desa  yang  begitu  banyak  dan  harus  diinput  dalam  RPJMD,  di samping  sumber  informasi  dan  data  juga  terbatas.  Sebagai  contoh,  aparatur  desa  kesulitan menentukan  kategori  miskin  karena  perbedaan  data  dan  informasi  yang  belum  jelas  terhadap sumber  yang  akan  dipakai.  Selain  itu,  penggunaan  metodologi  untuk  pengolahan  data  kurang diperhatikan  sehingga  aparatur  desa  belum  dapat  menentukan  permasalahan  dengan  skala prioritas.  Hal  ini  berdampak  pada  perdebatan  kusir  di  ruang  rapat  yang  tidak  pernah  selesai terjawab. Karena itu, beberapa keluhan dan pertanyaan peserta yang muncul telah dikemas dengan materi pelatihan yang lebih mengedepankan tindakan konsultatif, menyediakan ruang partisipatif, dan melakukan analisis alternatif dalam pemecahan tindakan yang dilakukan pada masing-masing bidang kerja perumusan RPJMD yang sudah ditentukan.
Pemberian  materi  dilakukan  secara  singkat  agar  peserta  lebih  fokus  pada  pelatihan penulisan draf RPJMD. Untuk penulisan RPJM Desa pada kegiatan pengabdian ini, Desa Kubu menggunakan  pola  Permendagri  No.  114  Tahun  2014.  Pola  ini  dipakai  karena  lebih  ringkas dibandingkan dengan RPJM versi Bappenas. Selain itu, penulisan dilakukan secara terpadu dengan melihat  komponen-komponen  perencanaan  pembangunan  desa  sesuai  yang  diperlukan  seperti berkaitan  dengan  permasalahan  desa  yang  dihadapi  dan  alternatif  solusinya.  Untuk  efektivitas
waktu peserta dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan bidang kerja    masing-masing. Setiap bidang kerja, misalnya bidang pelaksanaan pembangunan desa, menuliskan dan memberikan input permasalahan  pokok  di  bidangnya,  mencari  penyebab,  menggali  potensi  desa  yang  dapat meminimalisasi persoalan tersebut. Setelah itu, menentukan bagaimana alternatif tindakan  yang layak dan tepat untuk mengatasi persoalan di bidangnya masing-masing. Cara menyusun kegiatan seperti ini tentu akan memudahkan penyusunan strategi kebijakan dan arah pembangunan Desa Kubu. Format kegiatan tersebut dicontohkan dalam lembaran di bawah ini.

## Gambar 3. Format kajian dan analisis alternatif Rencana Tidak Pemecahan Masalah per bidang kerja
Dalam menyusun dan merumuskan RPJMD, Desa Kubu diarahkan menggunakan strategi kebijakan  dan  arah  keuangan  desa.  Strategi  ini  menjadi  cara  atau  jalan  terbaik  untuk  mencapai tujuan dan sasaran pembangunan desa dengan visi misi desa yang telah ditetapkan semula dalam rencana tersebut. Tanpa menggunakan stategi, maka mustahil tujuan pembangunan dapat dicapai. Dengan strategi akan dapat pula disusun beberapa kebijakan, program, dan kegiatan desa. Hal ini diperkuat  oleh  pendapat  Syafrizal  (2008)  bahwa  strategi  pembangunan  yang  digunakan  dalam perumusan RPJMD harus diformulasikan dengan memerhatikan kondisi umum desa serta sasaran pembangunan yang ingin dicapai.
Analisis  kondisi  umum  desa  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah strategi pembangunan yang dapat digunakan oleh setiap desa agar  pembangunan  desa  lebih  terarah.  Desa  Kubu  memerlukan  strategi  pembangunan  dengan teknis analisis SWOT yang penekanannya pada empat aspek, yakni kekuatan, kelemahan, peluang, dan  ancaman.  Keuntungan  penggunaan  analisis  SWOT  adalah  dapat  memuat  analisis  kondisi umum desa menjadi lebih tajam dan terarah pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan pembangunan.
Sebagai desa yang tidak banyak memiliki potensi, Desa Kubu dapat bergerak melakukan inovasi-inovasi  baru  dalam  membangun  desa  agar  perubahan  dan  kemandirian  desa  dapat diwujudkan.  Salah  satu  yang  dilakukan  oleh  Desa  Kubu  adalah  memanfaatkan  pantai  sebagai destinasi  wisata  yang  dibalut  dengan  penyewaan  vila, diving, dan snorkling lengkap  dengan pemandunya. Dengan demikia, Kubu dikenal dengan desa yang memiliki vila-vila berjejeran di sepanjang pinggir pantai yang indah. Namun, vila ini bukan milik warga desa setempat, melainkan milik warga asing yang berkolaborasi dengan salah satu pengusaha Bali.
Untuk  mendapatkan  target  pelatihan  penyusunan  RPJMD  berbasis  prokemiskinan  dan berkeadilan  gender,  para  peserta  diarahkan  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  perencanaan  dan penganggaran  yang  berpihak  pada  kelompok  miskin,  kelompok  perempuan  dan  anak  sebagai bentuk  responsif gender.  Sebagai  gambaran,  masyarakat  Kubu  sebagian  besar  adalah  kaum pendatang/pengungsi letusan Gunung Agung pertama tahun 1963. Letusan Gunung Agung yang cukup  parah  menyebabkan  daerah  sangat  kering.  Masyarakat  yang  tinggal  di  Desa  Kubu kebanyakan bekerja di luar Kubu karena tidak banyak lahan pertanian yang dapat digarap untuk perekonomian. Akhirnya, kemiskinan yang terjadi.
Memang agak sulit untuk menentukan data dan indikator kemiskinan masyarakat desa dan berkeadilan  gender.  Dalam  hal  ini  indikator  kemiskinan  menggunakan  data  dari  Kementerian Sosial.  Di  samping  itu,  para  peserta  dipandu  untuk  menggunakan  langkah-langkah  berikut. Pertama, warga  miskin  antara  laki-laki  dan  perempuan  harus  menjadi  partisipan  dalam  semua perencanaan, penganggaran, dan monitoring karena ketiganya merupakan prasyarat penting dalam RPJMD. Aktivitas ini dapat dilakukan di tingkat banjar pada musyawarah desa dan rapat desa agar aspirasi  dan  suara  masyarakat  miskin  dan  suara  kaum  perempuan  dapat  didengar  dan  direspon dengan  baik. Kedua ,  setiap  pelaksanaan  progam  kegiatan  desa  harus  melibatkan  warga  miskin, perempuan, dan anak sebagai responsif gender. Hal ini dilakukan agar perempuan dan anak-anak mengetahui dan merasakan manfaat dari program desa. Ketiga, dalam menyusun RPJMD, harus dialokasikan  anggaran  untuk  warga  miskin  dan  diberi  keadilan  pada  perempuan  dan  anak (responsif gender). Anggaran tersebut dapat berbentuk program pemberdayaan masyarakat atau bantuan sosial masyarakat lainnya. Program pemberdayaan dapat meningkatkan taraf hidup warga miskin dan kaum perempuan menjadi lebih berdaya dan mengurangi kemiskinan. Apabila APBD berjumlah  minimum,  perlu  ada  pengajuan  dana  pemberdayaan  kemiskinan  kepada  pemerintah kabupaten  atau  pusat,  bahkan  dapat  dilakukan  pengajuan  kepada  lembaga  swadaya  masyarakat (LSM) atau NGO asing yang mendorong dan mendukung kegiatan seperti itu.
APBD  Desa  Kubu  yang  jumlahnya  sangat  kecil,  kurang  lebih  Rp50  juta,  dirasakan  belum cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  warga  miskin  di  Desa  Kubu.  Sebagian  besar  warga  Kubu bekerja  sebagai  peternak  dan  nelayan.  Namun,  masyarakat  Kubu  mampu  memanfaatkan  laut sebagai objek wisata dan pembangunan vila di pinggir pantai. Hasil dari pajak wisata inilah yang turut menyumbangkan APBD yang cukup besar dibandingkan dengan hasil alam yang lainnya.
Gambar 4. Diskusi para peserta pelatihan
Sayangnya, kenyataannya perempuan yang melibatkan diri dalam kegiatan pengabdian ini hanya  dua  orang.  Kendati  demikian,  keaktifan  dalam  penyusunan  RPJMD  tidak  kalah  saing dengan  laki-laki.  Upaya  responsif  gender  memang  harus  dimulai  dari  tahap  partisipasi musyawarah  di  tingkat  banjar/dusun  sampai  ke  tingkat  desa.  Perempuan  harus  terlibat  pula
mengawal penyusunan RPJMD sampai benar-benar dana desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan perempuan dan anak dalam program desa.

## Gambar 5. Pendampingan penyusunan draf RPJMD
Gambar 6. Para peserta dan tim
Banyak di antara aparatur desa yang belum mengerti makna kata-kata yang tertulis di setiap format  kajian  pada  saat  pendampingan  penyusunan  draf  RPJMD.  Hal  ini  karena  aparatur  desa belum  terbiasa  menggunakan  format  tersebut.  Karena  itu,  sering  terjadi  kebingungan  misalnya dalam mencari potensi desa dan bagaimana alternatif tindakannya. Meskipun sebenarnya format ini terbilang mudah untuk diaplikasikan, yang diperlukan adalah analisis data yang akurat untuk memudahkan input  penulisan dan  pelatihan secara  kontinu. Dengan keterbatasan  aparatur Desa Kubu, metode ini diberikan paling tidak sebagai pengenalan terutama bagi tim penyusun RPJMD agar  dapat  memahami  hal-hal  penting  yang  harus  diperhatikan  dan  diinput  dalam  menyusun RPJMD. Sebenarnya, banyak di antara aparatur desa yang antusias menanyakan dan berkonsultasi terkait dengan permasalahan di bidangnya. Selama ini di Desa Kubu belum pernah ada kegiatan yang memberikan ruang konsultasi dan pendampingan intensif dalam merumuskan program desa.
Meskipun  pemerintah  pusat  telah  menyediakan  tenaga  pendamping  desa  yang  diseleksi secara ketat  di  semua wilayah kabupaten dan kota di  Indonesia, di  lapangan banyak ditemukan pendamping desa yang tidak berfungsi dan belum bekerja secara maksimal dalam mendampingi desa  sehingga  ditemukan  desa  yang  masih  tertinggal  dalam  hal  informasi,  teknologi,  dan pembangunan lainnya, seperti yang terjadi di Desa kubu di Kecamatan Kubu.
Terdapat beberapa temuan pendamping desa. Pertama , karakter pendamping desa masih individualisme, kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Kedua , pengetahuan pendamping desa
terkait  dengan  kondisi  dan  ruang  lingkup  desa  minim  sehingga  pendamping  desa  tidak  dapat bekerja sama dalam membangun desa. Hal ini mengesankan pekerjaan yang sia-sia.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan pelatihan dan pendampingan merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  desa  yang  belum  berdikari.  Metode  analitis terhadap  tindak  pemecahan  masalah  adalah  metode  sederhana  yang  dapat  diterapkan  dengan mudah oleh bidang pemerintahan desa masing-masing untuk membuat draf RPJMD. Kebiasaan ini dapat dimulai dengan melakukan latihan penyusunan draf tersebut. Persoalan desa memerlukan perhatian semua pihak dan kerja sama di antara beberapa elemen, baik dari institusi pemerintah daerah, akademisi, swasta, maupun masyarakat agar otonomi desa segera terwujud.
Beberapa rekomendasi dalam kegiatan pengabdian ini antara lain sebagai berikut. Pertama , pendamping  desa  sebaiknya  mempunyai  pengalaman, skill, dan  diberikan  tugas  khusus  dalam mendampingi pembuatan RPJMD. Tenaga pendamping desa tidak hanya didasarkan pada modal intelektualitas, tetapi juga memiliki keterikatan jiwa sosial dengan desa sehingga transfer ilmu dari kaum  intelektual  dapat  mudah  disampaikan  kepada  aparatur  desa  dan  masyarakat. Kedua , Kementerian  BAPPENAS  sebaiknya  meninjau  kembali  aturan  terkait  pelaksanaan  RPJMD. Misalnya,  pedoman  dan  acuan  RPJMD  dibuat  secara  detail  disertai  contoh  yang  dapat memudahkan  aparat  desa. Ketiga, atas  permintaan  ketua  LPM  dan  kepala  desa,  pendampingan lanjutan  dapat  dilakukan  untuk  membimbing  dan  mengevaluasi  hasil  kerja  mereka  dalam menyusun draf RPJMD.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kegiatan ini terselenggara berkat  bantuan banyak pihak. Karena itu, tim mengucapkan terima kasih kepada aparatur Desa Kubu Karangasem, tokoh masyarakat Desa Kubu, Ketua LPM Universitas Udayana, dan mahasiswa program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

## DAFTAR REFERENSI
Deliarnov. (2010). Perkembangan pemikiran ekonomi (Edisi Revisi ke-3). Jakarta: Rajawali Press. Irwan, T.R. (2009). Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah di Indonesia . Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM Press.
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Syafrizal. (2014). Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.