## ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (PUTUSAN No.2361/PID.SUS/2019/PN.MEDAN)
Oleh: Darius Tafonao 1)
Jonathan Tamba 2)
Gomgom T.P Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
dariustafonao@gmail.com 1) jonathantamba@gmail.com 2) gomgomsiregar@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The crime of narcotics abuse every year is always increasing in Indonesia, especially in the city of Medan, which is mostly committed by adults and teenagers or minors. Narcotics abuse can  certainly  cause  damage  to  mental  health,  physical  health,  emotions  and  attitudes  in society. This study aims at finding out how the legal regulation of narcotics according to the laws  and  regulations  in  Indonesia;  how  is  the  application  of  criminal  sanctions  against perpetrators of narcotics abuse in Indonesia and how is the juridical analysis of the judge's decision no.2361/Pid.Sus/2019/PN.Medan against narcotics criminals. The type of research used  in this  research is  normative  juridical.  The  results  of the  research  show  that the  legal regulation of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 36 of 2014 concerning Health  has  been  tried  well  by  the  authorities.  The  application  of  criminal  rewards  to narcotics  consumer  actors  in  Law  No.  35  of  2009  which  violates  articles  127  section  (1) graph (a) very short 5 years very long 20 years which intends to share intellectual impact or give up on users. Juridical analysis of jury decision No. 2361 or Pid. Sus or 2009 or PN. The authors agree with the jury's decision that the suspect was sentenced to a prison sentence of 2 years and 6 months minus the period of arrest while the suspect served.
Keywords: Narcotics Abuse, Crime

## ABSTRAK
Tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  setiap  tahunnya  selalu  bertambah  di  Indonesia khususnya dikota Medan, yang sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja atau  anak-anak  dibawah  umur.  Penyalahgunaan  narkotika  tentunya  dapat  mengakibatkan kerusakan  kesehatan  mental,  kesehatan  fisik,  emosi  dan  sikap  dalam  masyarakat.  Studi  ini bertujuan untuk mencari  bagaimana pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia;  bagaimana  penerapan  sanksi  pidana  terhadap pelaku  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  serta  bagaimana  analisis  yuridis  terhadap putusan  hakim  no.2361/Pid.Sus/2019/PN.Medan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika. Tipe riset yang dipakai dalam riset ini merupakan yuridis normative. Hasil riset menunjukkan bahwa  Pengaturan  hukumterhadap  Hukum  Nomor.  35  tahun  2009  mengenai  Narkotika, Hukum  Nomor  36  tahun  2014  mengenai  Kesehatan  telah  dicoba  oleh  penguasa  dengan bagus.  Aplikasi  ganjaran  kejahatan  kepada  pelakon  konsumen  narkotika  dalam  Hukum Nomor. 35 tahun 2009 yang melanggar artikel artikel 127 bagian( 1) graf( a) sangat pendek 5 Tahun sangat lama 20 tahun yang bermaksud membagikan dampak intelektual ataupun kapok kepada pengguna. Analisa yuridis tetapan juri Nomor. 2361 atau Pid. Sus atau 2009 atau PN.
Area  pengarang  sepakat  dengan  ketetapan  juri  kepada  tersangka  dijatuhkan  kejahatan  bui  2 tahun serta 6 bulan dikurangi era penangkapan sedangkan yang dijalani tersangka.
Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan  narkotika  dikala  ini sudah merasuki seluruh bagian bangsa, mulai dari kanak- kanak sampai orang berusia, dari golongan dasar sampaipejabat, apalagi golongan  politisi  serta  penegak  hukum  pula tidak  murni  daripenyalahgunaan  narkotika, alhasil usaha pemberantasannya tidak cukuphanya  ditangani  oleh  penguasa  serta petugas penegak hukum saja melainkanperlu mengaitkan  semua  warga  buat  berfungsi serta ikut serta aktif dalam penangkalan serta pemberantasan kepada penyalahgunaan serta penyebaran narkotika.
Narkotika  merupakan  Zat  ataupun obat  yang  berawal  dari  tumbuhan  ataupun bukan  tumbuhan,  bagus  campuran  ataupun semisintesis yang bisa menimbulkan penyusutan  ataupun  pergantian  pemahaman, lenyapnya rasa, kurangi hingga melenyapkan rasa perih, serta bisa memunculkan ketergantungan  yang  dibedakan  kedalam golongan- golongan Narkotika yang terdapat didalam  adendum  UU  No  35  Tahun  2009 mengenai Narkotika. Narkotika pada prinsipnya  merupakan  zat  ataupun  materi yang bisa pengaruhi pemahaman, benak serta sikap yang bisa memunculkan ketergantungan  pada  penggunanya.  Apabila perihal  terakhir  ini  peristiwa  pada  seorang, hingga  bisa  ditentukan  selesai  lah  era  depan gemilangnya.
Mudahnya menemukan materi beresiko  itu  membuat  konsumennya  terus menjadi bertambah. Tidak tahu tipe kemaluan serta umur, seluruh orang beresiko hadapi  tergila-  gila  bila  telah  mencicipi  zat beresiko  ini.  Walaupun  terdapat  sebagian tipe  yang  diperbolehkan  digunakan  buat kebutuhan  penyembuhan,  tetapi  senantiasa saja wajib memperoleh pengawasan kencang dari  dokter  semacam  yang  tertera  di  dalam Hukum  R.  I  No  36  Tahun  2009  Pasal  113 ayat(  1)  mengenai  Kesehatan  Penciptaan, penyebaran,  serta  pemakaian  materi  yang
memiliki  zat  adiktif  wajib  penuhi  standard serta atau ataupun persyaratan yang ditetapkan
Penguatan  hukum  kepada  perbuatan kejahatan  narkotika,  sudah  banyak  dicoba oleh  petugas  penegak  hukum  serta  sudah banyak  menemukan  tetapan  juri.  Dengan begitu,  penguatan  hukum  ini  diharapkan sanggup  jadi  aspek  penangkal  kepada merebaknya perdagangan gelapserta penyebaran  narkotika,  tetapi  dalam  faktanya malah terus menjadi intensif dicoba penguatan  hukum,  terus  menjadi  bertambah pula  penyebaran  dan  perdagangan  hitam narkotika itu. Determinasi perundang- undangan yang menata permasalahan narkotika  sudah  disusun  serta  diberlakukan, tetapi  begitu  kesalahan  yang  menyangkut narkotika ini belum bisa diredakan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pertanggungjawaban pidana bisa dimaksud
selaku diteruskannya  celaan  serta  obyektif  yang terdapat  pada  aksi  kejahatan  serta  dengan cara  individual yang  terdapat  penuhi ketentuan buat bisa dipidana sebab perbuatannya itu.

## Narkotika
Narkotika  merupakan  zat  ataupun obat  yang  berawal  dari  tumbuhan  ataupun bukan  tumbuhan,  bagus  campuran  ataupun semisintesis  yang  menimbulkan  penyusutan ataupun pergantian pemahaman serta melenyapkan  ataupun  kurangi  rasa  nyerih serta  bisa  memunculkan  ketergantungan( Undang- undang nomor. 35 tahun 2009).
Pengertian pecandu narkotika bagi Undang- undang  No 35 Tahun 2009 Pasal 1 nilai  13  merupakan  orang  yang  memakai ataupun  menyalahgunakan  Narkotika  serta dalam kondisi ketergantungan pada narkotika,  bagus  dengan  cara  raga  ataupun kejiwaan.  Yang  diartikan  dengan  korban penyalahgunaan narkotika merupakan
seorang yangtidak terencana memakai narkotika  sebab  dibujuk,  diperdaya,  ditipu, dituntut,  serta  atau  ataupun  diancam  buat memakai  narkotika.“  jadi  jika  merujuk  pada uraian  pasal  54  itu  tidak  terdapat  faktor hasrat  ataupun  terencana  buat  memakai narkotika.”  penafsiran  penyebaran  gelan narkotika  serta  prekursor  Narkotika  begitu juga tertera dalam Artikel 1 nilai 6 ialah tiap aktivitas  ataupun  serangkaian  aktivitas  yang dicoba  dengan  cara  tanpa  hak  ataupun melawan  hukum  yang  diresmikan  selaku perbuatan kejahatan Narkotika serta Prekursor Narkotika
Wujud
perbuatan kejahatan narkotika yang biasa diketahui anatara lain:
a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
b. Pengedaran narkotika;
c. Jual beli narkotika

## 3. METODE PELAKSANAAN
Riset  dicoba  di  Bandar  Udara Internasional Kualanamu Deli Serdang dengan mengutip informasi terpaut mengenai kehabisan  serta  kehancuran  benda  pada kongsi garuda Indonesia serta pula melaksanakan  tanya  jawab  buat  memenuhi penyusunan  riset  ini.  Tipe  riset  yang  dipakai dalam  riset  ini  merupakan  yuridis  normatif, ialah  tipe  riset  yang  dicoba  dengan  dengan memakai  data-  informasi  terpaut  kepala karangan serta peraturan perundang- undangan  terpaut  dengan  kasus  yang  diulas. Pengelolahan  serta  analisa  informasi  yang cuma  memahami  informasi  inferior  saja, yang terdiri dari materi hukum pokok, materi hukum inferior, serta materi hukum tersier.
Pangkal informasi yang dipakai dalam riset  ini  terrdiri  dari  sebagian  materi  hukum untukcmelengkapi  penyusunan  riset  antara lain:
a. Materi  Hukum  Pokok:  merupakan materi  hukum  yang  mengikat.  Dalam penyusunan  riset  ini  yang  jadi  materi hukum pokok merupakan Tetapan No 2361 atau Pid. Sus atau 2019 atau PN. Mdndan Hukum No 35 Tahun 2009
b. Materi  Hukum  Inferior:  merupakan materi  hukum  yang  menarangkan materi hukum pokok. Dalam
penyusunan  riset  ini  yang  jadi  materi hukum  inferior  merupakan  buku- buku  kesusastraan  mengenai  proteksi hukum  serta  angkutan  hawa,  hasil- hasil  riset  serta  catatan  para  pakar hukum,  majalah  hukum,  serta  lain- lain

## 4 . HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Di Indonesia
KUHP  selaku  benih  ataupun  pangkal informasi  penting  hukum  kejahatan  sudah merinci  tipe-  tipe  kejahatan,  begitu  juga diformulasikan  dalam  Artikel  10  KUHP. Bagi stelsel KUHP, kejahatan dibedakan jadi 2  kekompok  antara  kejahatan  utama  dengan kejahatan  bonus.  Kejahatan  utama  terdiri dari:
a. Kejahatan mati
b. Kejahatan penjara
c. Kejahatan kurungan
d. Kejahatan denda
e. Kejahatan tutupan Kejahatan bonus terdiri dari:
a. Kejahatan  pembatalan  hak-  hak tertentu
b. Kejahatan perebutan beberapa barang tertentu
c. Kejahatan  pemberitahuan  ketetapan hakim
Dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 tentang Narkotika sanksi pidana terbagi atas: 1. Pidana Mati 2. Pidana Penjara
3. Tindak Pidana Berupa Rehabilitasi
Ada  dua  macam  rehabilitasi  yang ditetapkan  pada  pasal  39  ayat  (2)  UU psikotropika yaitu:
1.Rehabilitasi Medis 2.Rehabilitasi Sosial
Penafsiran pemadat narkotika bagi Hukum  No  35  Tahun  2009  Pasal  1  nilai  13 merupakan  orang  yang  memakai  ataupun menyalahgunakan  Narkotika  serta  dalam kondisi  ketergantungan  pada  narkotika, bagus  dengan  cara  raga  ataupun  kejiwaan. Yang diartikan dengan korban penyalahgunaan narkotika merupakan
seorang yangtidak terencana memakai narkotika  sebab  dibujuk,  diperdaya,  ditipu, dituntut,  serta  atau  ataupun  diancam  buat memakai  narkotika.“  jadi  jika  merujuk  pada uraian  pasal  54  itu  tidak  terdapat  faktor hasrat  ataupun  terencana  buat  memakai narkotika.”  penafsiran  penyebaran  gelan narkotika  serta  prekursor  Narkotika  begitu juga  tertera  dalam  Pasal  1  nilai  6  ialah  tiap aktivitas  ataupun  serangkaian  aktivitas  yang dicoba  dengan  cara  tanpa  hak  ataupun melawan  hukum  yang  diresmikan  selaku perbuatan kejahatan Narkotika serta Prekursor Narkotika
Perbuatan kejahatan narkotika bisa dimaksud dengan sesuatu aksi yang melanggar  ketentuan-  ketentuan  hukum narkotika.
Bentuk  tindak  pidana  narkotika  yang umum dikenal anatara lain:
a. Penyalahgunaan atau melampaui takaran;
b. Distribusi narkotika;
c. Jual beli narkotika Perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan narkotika tercantum perbuatan kejahatan spesial, dimana determinasi yang digunakan tercantum antara lain  hukum  acaranya  memakai  determinasi spesial.  Diucap  dengan  perbuatan  kejahatan spesial,  sebab  perbuatan  kejahatan  narkotika tidak  memakai  KUHPidana  selaku  bawah pengaturan, hendak namun memakai Hukum Republik Indonesia No 35 Tahun 2009
Tujuan pengaturan
Perbuatan Kejahatan Narkotika bagi Hukum Nomor. 35
Tahun 2009 mengenai Narkotika ialah:
1. Menjamin ketersediaan buat kebutuhan  jasa  kesehatan  serta  atau ataupun pengenmbangan ilmu wawasan;
2. Menghindari
terbentuknya penyalahgunaan narkotika; dan
3. Membasmi penyebaran hitam narkotika.
2.  Analisis  Yuridis  Terhadap  Putusan Hakim NOMOR2361/PID.SUS/2019/PN.MDN
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Pada  dasarnya  cara  awal  dalam hukum  kegiatan  kejahatan  diawali  dari pelacakan setelah itu investigasi, penuntutan, tetapan  hakim.  Dalam  pelacakan  yang bekerja  buat  melaksanakannya  merupakan Kepolisian  Republik  Indonesia.  Hendak namun,  dalam  Investigasi  yang  mempunyai wewenang  merupakan  Kepolisian  Republik Indonesia  serta  pejabat  karyawan  negara awam  khusus  yang  diberi  wewenang  spesial oleh  hukum.  Setelah  itu  buat  langkah penuntutan terletak dalam wewenang Kejaksaan  Republik  Indonesia  serta  terakhir buat  tetapan  kepada  sesuatu  perbuatan kejahatan  terletak  dalam  wewenang  hakim yang mengecek, memeriksa, serta memutuskan masalah.

## Kronologi Kasus
tersangka  RIZAL  PERMANA  PUTRA Nama lain RIZAL pada hari Senintanggal 27 Mei  2019  sekira  jam  23.  00  Wib  ataupun setidak-  tidaknya  pada  sesuatu  durasi  dalam bulan Mei ataupun paling tidak dalam Tahun 2019,  bertempat  disebuah  rumah  di  Jalur Semar  Balik,  Dusun  Sentis,  Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Area, ataupun setidak- tidaknya  pada  sesuatu  tempat  yang  sedang tercantum  dalam  wilayah  hukum  Majelis hukum  Negara  Area,“  Tanpa  hak  ataupun melawan  hukum  menawarkan  buat  dijual, menjual, membeli, menyambut, jadi perantara dalam jual beli, mengubah ataupun memberikan  Narkotika  Kalangan  I  bukan tumbuhan  tipe  sabu–sabu,  yang  dicoba tersangka  dengan  cara-  cara  antara  lain selaku selanjutnya:
-Bahwapada  waktu  dan  tempat  sebagaimana diuraikan  diatas,  sebelumnya  sekira  pukul 20.00 Wib terdakwa pergi dari rumah teman terdakwa  ke  Jalan  Semar  Belakang,  Desa Sentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten  Deli  Serdang  dengan  berjalan kaki untuk menjumpai BEMBENG (DPO). Kemudian  pada  saat  terdakwa  tiba  di  jalan tersebut  terdakwa  melihat  BEMBENG  yang sedang  berdiri  didepan  sebuah  rumah  lalu terdakwa  mendatanginya  dan  berkata  “bang beli  sabu  –sabu  Rp.50.000,-(lima  puluh  ribu rupiah) dan BEMBENG Menjawab “yaudah”  lalu  terdakwa  memberikan  uang
tersebut kepada BEMBENG dan BEMBENG  mengambil  uang  yang  diberi terdakwa  dan  setelah  mengambilnya  lalu BEMBENG memberikan kepada terdakwa 1 (satu)  plastik  klip  yang  berisikan  narkotika jenis sabu –sabu dan terdakwa menerimanya menggunakan tangan kiri;
-Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika  jenis  sabu  –sabu  tersebut  lalu terdakwa  menggenggamnya  di  tangan  kiri terdakwa  dan  terdakwa  kembali  pulang kerumah teman terdakwa dan setelah sampai kemudian  terdakwa  masuk  kedalam  kamar dan duduk dilantai kamar sambil meletakkan 1  (satu)  bungkus  plastik  klip  yang  berisikan narkotika  jenis  sabu  –sabu  di  lantai  kamar disamping  kiri  terdakwa.  Kemudian  tidak berapa  lama  datang  saksi  HI.  HUTAHEAN, saksi  AZIZ  LUBIS,  saksi  WILLY  G. SIREGAR,  saksi  M.  YUDHI  PERMANA yang  merupakan  petugas  Kepolisian  Polsek Medan Barat melakukan penangkapan terhadap  terdakwa  dan  menemukan  1  (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika  jenis  sabu  –sabu  di  lantai  kamar tepatnya  disamping  kiri  terdakwa.  Dan  pada saat diinterogasi terdakwa mengakui narkotika yang ditemukan tersebut merupakan  milik  terdakwa  yang  dibeli  dari seseorang  yang bernama BEMBENG (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

## Putusan hakim
Hakim mengadili terdakwa dengan:
1. dengan  cara  legal  serta  memastikan bersalah sudah melaksanakan perbuatan kejahatan“ Menyalahgunakan Narkotika Kalangan  I  bukan  tumbuhan  tipe sabu- sabu untuk diri sendiri”;
2. Menjatuhkan kejahatan kepada tersangka
RIZAL PERMANA
PUTRA  Nama  lain  RIZAL  dengan kejahatan  bui  sepanjang:  2(  dua) tahun.
3. Memutuskan  era  penahanan  serta penangkapan  yang  sudah  dijalani oleh  tersangka  dikurangkan  segenap dari kejahatan yang dijatuhkan;
4. Memutuskan  tersangka  senantiasa ditahan;
5. Melaporkan  benda  fakta  berbentuk:- 1(  satu)  balut  plastik  penjepit  yang berisikan  narkotika  tipe  sabu-  sabu dengan  berat  kotor  0,  14(  nihil  koma 4 simpati) gr; Dirampas buat dimusnahkan;
6. Melimpahkan pada tersangka melunasi  bayaran  masalah  beberapa Rp 5. 000,-( 5 ribu rupiah); Analisis Yuridis Terhadap PutusanHakimNo.2361/Pid.Sus/2019/PN.
Mdn
Pengarang  satu  bahasa  dengan tetapan  badan  juri  ialah  pasal  127  ayat  (1) graf  (a)  hukum  Nomor.  35  tahun  2009 mengenai  narkotika.  Bagi  pengarang,  faktor penyalahgunaan  narkotika  kalangan  I  telah terkabul,  teruji  dalam  cara  penahanan terdakawa  bersumber  pada  penjelasan  saksi- saksi  yang  didatangkan  di  dalam  sidang  ada benda  fakta  berbentuk  1(  satu)  Balut  Plastik Penjepit  Yang  Bermuatan  Kristal  bercorak putih dengan berat netto 0, 14( nihil koma 4) gr  serta  1  (satu)  botol  plastik  bermuatan  25 ml  (2  puluh  5  milli  liter)  air  kemih kepunyaan  tersangka  yang  pada  akhirnya merupakan  positif  memiliki  metamfetamina serta  tertera  dalam  kalangan  I  No  pijat  61 adendum  I  Hukum  RI  N0.  35  Tahun  2009 mengenai narkotika.

## 5. SIMPULAN
Berasal  pada  hasil  studi  yang  telah  dicoba dan  dipaparkan  oleh  pengamat,  sampai pengamat  merumuskan  kondisi  berlaku seperti berikutnya:
1. Pengaturan  hukumterhadap  Hukum Nomor.  35  tahun  2009  mengenai Narkotika,  Hukum  Nomor  36  tahun 2014  mengenai  Kesehatan  telah dicoba  oleh  penguasa  dengan  bagus. Aplikasi  ganjaran  kejahatan  kepada pelakon  konsumen  narkotika  dalam Hukum  Nomor.  35  tahun  2009  yang melanggar  artikel  artikel  127  bagian( 1)  graf(  a)  sangat  pendek  5  Tahun sangat lama 20 tahun yang bermaksud membagikan dampak intelektual ataupun kapok kepada pengguna
2. Analisa  yuridis  tetapan  juri  Nomor. 2361 atau Pid. Sus atau 2009 atau PN.
Area  pengarang  sepakat  dengan ketetapan juri kepada tersangka dijatuhkan kejahatan bui 2 tahun serta
6  bulan  dikurangi  era  penangkapan sedangkan  yang  dijalani  tersangka, sebab  teruji  dengan  cara  legal  serta meyakinan bersalah
sudah
melaksanakan  perbuatan  kejahatan penyalahgunaan  narkotika  kalangan  I untuk  diri  sendiri  begitu  juga  diatur dalam  artikel  127  bagian(  1)  graf(  a) Undang  Nomor.  35  tahun  2009 mengenai Narkotika.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Ali,  Mahrus, Dasar-dasar  Hukum  Pidana.
Sinar. Grafika. Jakarta: 2012. Hawari,  Dadang  H, Penyalahgunaan    dan ketergantungan  NAZA  (Narkotika, Alkohol  dan  Zat  adiktif). FKUI. Jakarta: 2006. Sumiati,  dkk, Asuhan  Keperawatan  Pada Klien Penyalahgunaan Dan Ketergantungan  NAPZA ,  Trans
Info Media,Jakarta: 2017.
Lisa,  Juliana,  dkk, Narkoba  ,  Psikotropika dan gannguan jiwa tinjauan kesehatan dan hukum . Yogyakarta: 2013.
Tanjung,  Ain  Mastar, Kenali  kejahatan narkotika  HIV  AIDS. Letupan
Indonesia.Jakarta: 2014. Darmono, Toksikologi  Narkoba  dan  Alkohol
Pengaruh  Nerotoksitasnya  Pada Saraf  Otak. Universitas  Indonesia. Jakarta: 2006. Supramono, Gatot., Hukum Narkoba Indonesia ,  Djambatan,  Jakarta:
2009.
Rodliyah,  dkk, Hukum  Pidana  Khusus ,  Raja
Grafindo Pesada, Depok: 2017.
Hamzah,  Andi, Hukum  Acara  Pidana Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta:
1996.
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,
Rineka Cipta, Jakarta: 2008.
Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana
Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung: 1997.
Teguh  Prasetya, Hukum  Pidana ,  Raja gravindo  persada,  Yogyakarta: 2011.