## Peran Pemerintah Gampong Dalam Membangun dan Mengelola Dana Gampong Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Cut Megawati *1 , Amzar Ardiyansyah 1
1 Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia. *Email korespondensi:  cutmegawati@gmail.com 1

## Diterima 21 Februari 2018; Disetujui 18 April 2018; Dipublikasi 30 April 2018
Abstract: This  study  aims  at  determining  the  role  of  country  (Gampong)  government  in  developing  and managing  Gampong  bungets.  The  research  method  uses  library  research  (secondary)  and  field  research (primary) so it can be analyzed by using qualitative approach. From the results of the discussion, it can be concluded that the role of country government in building and managing country budgets is still far beyond expectations  caused  by  internal  disharmony  and  external  ignorance  so  that  the  existing  resources  are  not able to carry out the existing tasks. Thus, the country government should be more active in the management and  development  of  country’s  budgets  by  participating  in  seminars  and  lectures  held  by  the  local government.

## Keywords: development, management
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  pemerintah  gampong  dalam  membangun  dan mengelola dana gampong. Metode penulisan  menggunakan hasil penelitian kepustakaan (sekunder) maupun peneletian  lapangan  (primer)  sehingga  dapat  dianilisis  dengan  mengunakan  pendekatan  kualitatif  sehingga menghasilkan  sebuah  karya  tulis.  Dari  hasil  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  pemerintah gampong  dalam  membangun  dan  mengelola  dana  gampong  masih  sangat  jauh  dari  harapan  yang  dimana tidak  keharmonisan  internal  dan  ketidak  pedulian  eksternal  sehingga  sumber  daya  yang  ada  belum  mampu menjalankan tugas –tugas yang ada. Dengan demikian pemerintah gampong harus dapat lebih aktif lagi dalam pengelolaan dan pembangunan dana gampong dengan cara mengikuti kegiatan seminar dan bimbingan yang diadakan oleh pemerintah setempat.

## Kata kunci : Pembangunan, pengelolaan
Pemerintahan  gampong  memiliki  wilayah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah dibawah camat dan berhak  menyelengarakan  rumah  tangganya  sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh  karena  itu  gampong  tidak  dapat  diabaikan
begitu saja sebab gampong mempunyai fundasi yang turut  menentukan  bagi  kelancaran  jalanya  roda pemerintahan  dari  tingkat  kecamatan,  kabupaten, provinsi, hingga tingkat pusat.
Kepala gampong (keuchik) sebagai pemegang peran utama dalam segala bidang digampong yakni
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
 Jurnal Humaniora, Vol. 2, No. 1, April 2018 : 49-60
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 49-60 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
dalam  urusan  pembangunan  dan  pengelolaan  dana gampong,  kesejahteraan  masyarakat  gampong sebagai mana disebut dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Gampong  merupakan  basis  kekuatan  sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius  dari  pemerintah.  Dalam  rangka  pemerataan pembangunan  Gampong  yang  lebih  terarah,  baik dalam perencanaan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Gampong.
Sebagaimana  yang  telah  diatur  didalam  Pasal 26 ayat (1), (2) huruf (d), (e), (h), (i), (m) dan ayat (4) berbunyi  :
Pasal 26
(1) Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)  Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala  Desa berwenang:
a.    menetapkan Peraturan Desa;
b.  menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa;
c.   membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya  agar  mencapai perekonomian  skala  produktif  untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat Desa;
d.    mengembangkan  sumber  pendapatan Desa;
e.  mengoordinasikan  Pembangunan  Desa secara partisipatif; dan
(4)  Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala    Desa berkewajiban  mengelola  Keuangan  dan  Aset Desa.
Meskipun  peraturan  perundang-undagan  telah mengatur  sedemikian  rupa  tentang  tugas  dan wewenang pemerintahan gampong dalam membangun dan mengelola dana Gampong. Namun dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa, Pemerintah  Gampong  masih  terdapat  kelemahan- kelemahan  dalam  membangun  dan  pengelolaan dana Gampong.
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  peran pemerintah  gampong  dalam  membangun  dan mengelola dana gampong

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pemerintahan Gampong
Dalam  ilmu  negara  umum  (algemeine staatslehre)  yang  dimaksud  dengan    pemerintahan ialah   sistem    hukum    ketatanegaraan,    baik    yang berbentuk    monarki  maupun    republik,    yaitu mengenai  hubungan  antar  pemerintah  dan  badan –  badan  yang  lainnya  (Saldi  Isra,  2010,  Hal  23  ). Ditinjau  dari  aspek    pembagian  kekuasaannya, organisasi  pemerintah  dapat  dibagi  dua,    yaitu    : pembagian    kekuasana    secara    horizontal didasarkan    atas    sifat    tugas  yang    berbeda-beda jenisnya    yang    menimbulkan    berbagai    macam lembaga    di  dalam    suatu    gampong,    dan pembagian    kekuasaan    secara    vertikal    menurut tingkat pemerintahan,  melahirkan  hubungan  antara gampong  dan  daerah    dalam    sistem  desentralisasi dan  dekonsentrasi  (  Jimly  Asshiddiqie,  2007,  hal 311)
Pemerintahan gampong merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi,
politik,  dan  kultur  yang  terdapat  di  suatu  daerah, dalam  hubungan  dan  pengaruhnya  secara  timbal balik dengan daerah lain. Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal  1  yang  dimaksud  dengan  Gampong  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan  megurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul  dan  adat-istiadat  setempat  yang  diakui  dalam sitem  pemerintahan  nasional  dan  berada  di  daerah kabupaten.
Tujuan  utama  penyelenggaraan  pemerintahan gampong adalah  untuk  meningkatkan  pembagunan dalam  pelayanan    publik    dan    memajukan perekonomian    gampong.    Pada    dasarnya terkandung    tiga    misi    utama  pelaksanaan pemerintahan gampong  yaitu:
1. Meningkatkan    kualitas    dan  kuantitas pembagunan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
2. Menciptakan  efisiensi    dan    efektivitas pengelolaan  Sumber Daya Manusia,  dan
3. Memberdayakan    dan    menciptakan    ruang bagi    masyarakat    untuk  berpartisipasi  dalam proses pembangunan.
Pembagunan  dan  pengelolaan  dana  gampong merupakan    aspek    yang    sangat    penting    dalam menyelenggarakan  pemerintahan gampong,  segala kegiatan    yang    dilaksanakan  oleh  pemerintah sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan masyarakat penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun  implementasi  pemerintahan  gampong mendasarkan asas-asas berikut ini:
1.   Transparansi,    yaitu    bersifat    terbuka,    mudah dan  dapat  diakses  oleh semua pihak yang yang
membutuhkan  dan  disediakan  secara  memadai serta mudah dimengerti .
2.    Akuntabilitas,    yaitu    dapat    dipertanggung jawabkan    sesuai    dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
3.    Kondisional,    yaitu  sesuai  dengan  kondisi  dan kemampuan  pemberi  dan  penerima    layanan dengan    tetap    berpegang    pada    prinsip efisiensi  dan efektifitas.
4.    Partisipatif,    yaitu    mendorong    peran    serta masyarakat  dalam penyelenggaraan  pelayanan publik    dengan    memperhatikan    aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5.  Kesamaan hak,  yaitu tidak diskriminatif dalam arti  tidak  membedakan  suku,  ras,  agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
6.    Keseimbangan    hak    dan    kewajiban,    yaitu pemberi    dan    penerima  pelayanan    publik harus  memenuhi  hak  dan  kewajiban  masing- masing pihak.
Dalam  sistem   ketatanegaraan  Indonesia, Gampong  adalah  subsistem pemerintahan  daerah di    bawah    subsistem    pemerintahan    nasional, gampong  adalah  satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat    istiadat,    untuk    menjaga    agar penyelenggaraan    pemerintahan    gampong    maka perlu    dilakukan    pembinaan    dan    pengawasan terhadap pemerintahan  gampong.
Pembinaan  pemerintahan    gampong    adalah kegiatan  yang  dilakukan  secara  berdaya  guna  dan berhasil  guna  dalam  rangka  menyempurnakan  dan memperbaiki  penyelenggaraan      pemerintahan gampong  agar  berjalan  secara  efektif  dan  efisien untuk  memperoleh  hasil    yang  lebih  baik  dan
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 49-60 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
mencapai  tujuan (Jimly asshiddiqie , 2007, hal 316).

## Administrasi Gampong
Perkataan  administrasi  terdiri  dari  kata  Ad ditambah  ministrare,  suatu  kata  kerja  yang  berarti melayani,  membantu,  atau  memenuhi  administrasi berasal dari bahasa latin ( J. Wajong, 2007, hal 19).
Sesuai dengan arti dasar administrasi itu maka dapat dibahas dari dua sudut pengertian yaitu : Ad. 1. Administrasi dalam arti sempit.
Masih  banyak  orang  beranggapan  bahwa administrasi itu adalah suatu pekerjaan, tulis menulis yang dikerjakan oleh seseorang atau oleh tata usaha sebuah kantor.
Tata  usaha  ini  dilakukan  dalam  kantor  yang menjadi  pusat  dimana  dilakukan  kegiatan administrasi, tugasnya tata usaha mempunyai fungsi melakukan  pemecatan  organisasi  untuk  dapat digunakan sebagai bahan keterangan bagi pemimpin dalam  usaha  untuk  mencapai  tujuan  atau  kata  tata ialah  alat  pembantu  pimpinan  dalam  sautu organisasi.
Ad.2.  Administrasi dalam arti luas
Didalam pengertian yang lebih luas administrasi  dapat  diartikan  “  segenap  rangkaian perbuatan penyelengaraan dalam setiap usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan.
Adapun  arti  dari  pada  devinisi  administrasi tersebut  adalah  keseluruhan  dari  pada  suatu  proses yang membuat sumber-sumber personil materil yang efektif  untuk  mencapai  tujuan  dari  suatu  usaha.  Ia berfungsi dengan jalan mempengaruhi tingkah laku seseorang.  Admistrasi  Pemerintahan  Gampong adalah untuk meningkatkan pembinaan penyelengaraan  pemerintahan  dan  pembagunan  di Gampong  secara  berdayaguna  dan  berhasilguna sesuai  dengan  perkembangan  pemerintahan  dan
pembangunan  Nasional,  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Gampong  merupakan  suatu  wilayah  yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  organisasi pemerintahan terendah lansung dibawah camat dan berhak  menyelengarakan  rumah  tangganya  sendiri atau  administrasi  dalam  ikatan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Hal  ini jelas  dimana  pemerintahan  dewasa ini sudah  dengan  serius  memperhatikan  terhadap pemerintahan  gampong  sehingga  untuk  adanya keserangaman dalam pelaksanaannya maka pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Desa.

## Struktur  dan  Wewenang  Pemerintahan Gampong
Struktur  pemerintahan  gampong  adalah  suatu kegiatan  yang  berhubungan  dengan  fungsi-fungsi suatu badan kelompok yang menetapkan hubungan antara  kelompok-kelompok  yang  melakukan  tugas dan  dirancang  sesuai  dengan  perkembangan organisasi  kelompok  yang  ada.  Pemerintahan gampong tidak akan berhasil apabila tidak dikelola pemimpin  gampong  berdedikasi  tinggi,  terampil, bertanggung  jawab,  serta  mempunyai  pandangan jauh  kedepan  dalam  mewujudkan  masyarakat gampong yang makmur, aman dan tentram sehingga laju  perekonomian  dengan  baik  dan  masyarakat dapat merasakannya dampak positif tersebut.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibanya sebagai  penanggung  jawab  utama  dibidang pembangunan, maka Kepala Gampong dibantu oleh Sekretaris  dan  kepada  kepala  kaur-kaur  yang  ada
pada bidang kerjanya masing-masing.
Tiap  jabatan  structural  dalam  pemeritahan Gampong  melekat  fungsi  sesuai  dengan  bentuk organ. Menurut Jimly, organ adalah structural dalam sebuah  lembaga  dan    fungsi  adalah  atribut  yang melekat  dalam  organ  untuk  melaksanakan kewenangan.
Peran  Keuchik  selaku  eksekutif  yang menjalankan roda pemerintahan gampong dan Tuha Peut selaku legislative yang mengawasi pelaksanaannya  dan  kedua  lembaga  ini  sangat penting  dalam  pembangunan  gampong  agar perekonomian serta kesejahteraan gampong tersebut dapat  meningkat  dari  tahun  ketahun,  dalam pengelolaan dana gampong keucik akhir tahun harus mempertangung jawab kepada Tuha Peut.
Lembaga  Tuha  Peut  gampong  mempunyai peran  yang  sangat  penting  dalam  pengawasan, legislasi dan anggaran gampong yang di kelola oleh keuchik  dan  pada  akhir  tahun  harus  dapat  di pertangung  jawabkan  oleh  kepala  gampong ( keuchik ) di hadapan masyarakata atau Tuha Peut.

## Alokasi Dana Gampong
Secara  umum  dapat  dikemukakan  bahwa pemberian  kesempatan  kepada  gampong  untuk mengali  segala  potensi  gampong  yang  dimiliki masing-masing merupakan kunci keberhasilan kunci otonomi gampong tersebut. Potensi yang digali oleh masing-masing  gampong  tersebut  itulah  yang dinamakan  dengan  Pendapatan  Asli  Gampong ( PAG ).
Menurut Thamrin Simanjuntak, yang dimkasud dengan  Pendapatan  Asli  Gampong  adalah “Penerimaan yang diperoleh gampong dari sumber- sumber  wilayahnya  sendiri  yang  dipunggut
berdasarkan  peraturan  gampong  sesuai  dengan peraturan  perundang-undagan  yang  berlaku”. Selanjutnya  pendapatan  asli  gampong  juga  dapat diartikan sebagai “ penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak gampong, retrubusi gampong, hasil dari Badan  Usaha  Milik  Gampong  (BUMG),  dan  lain- lain pendapatan asli gampong yang sah, merupakan salah satu komponen sumber pendapatan gampong”, (M.Abas, 2001, hal 98). .
Alokasi  Dana  Gampong  atau  ADG  adalah bagian  keuangan  Gampong    yang  diperoleh  dari Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Bagian  dari  Dana Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam  Negeri  (MENDAGRI)  Nomor  37  Tahun 2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Gampong  pada  Pasal  18  bahwa  Alokasi  Dana Gampong berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Gampong.
Alokasi  Dana  Gampong  (ADG)  harus memenuhi  Prinsip  Pengelolaan  Alokasi  Dana Gampong sebagai berikut:
1. Seluruh  kegiatan  yang  didanai  oleh  Alokasi Dana Gampong (ADG) direncanakan, dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara  terbuka dengan  prinsip  dari,  oleh  dan  untuk masyarakat.
2. Seluruh  kegiatan  harus  dapat  dipertanggung jawabkan  secara  administrative,  teknis  dan hukum.
3. Alokasi  Dana  Gampong  (ADG)  dilaksanakan dengan  menggunakan  prinsip  hemat,  terarah dan terkendali.
4. Jenis  kegiatan  yang  akan  dibiayai  melalui
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 49-60 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Alokasi Dana Gampong (ADG) sengat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa pembagunan gampong.
5. Alokasi  Dana  Gampong  (ADG)  harus  dicatat dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Gampong (APBG) dan proses
penganggarannya  mengikuti  mekanisme  yang berlaku.
Tugas  Penanggung  jawab  atau  Selaku Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan Gampong (PKPKG) sebagai berikut:
1. Menyusun  Rancangan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Gampong    (APBG)  dan Perencanaan  Penggunaan  Alokasi  Dana Gampong  (ADG)  yang  melibatkan  Badan Permusyawaratan  Gampong  (BPG),  Tim Penggerak  PKK  dan  Lembaga  lainnya,  untuk membahas  masukan  dan  usulan-usulan  yang dituangkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Gampong (APBG).
2. Mensosialisasikan Rancangan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Gampong  (APBG) melalui  rapat/pertemuan  untuk  mendapat tanggapan  masyarakat  tentang  Penggunaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Gampong (APBG).
3. Mempertanggung  jawabkan  semua  kegiatan baik  yang  dibiaya  dari  Pendapatan  Asli Gampong (PAD) dan yang dibiayai dari Alokasi Dana Gampong (ADG).
4. Mengkoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan  di Gampong.
5. Menetapkan  Keputusan  Kepala  Gampong tentang Tim Pelaksana Kegiatan di Gampong.
6. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggung jawabkan keuangan
Gampong    serta  laporan  swadaya  masyarakat secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten.
7. Menetapkan  Kebijakan  tentang  Pelaksana APBG.
8. Menetapkan  Kebijakan  tentang  Pengelolaan Barang Gampong.
9.    Menetapkan Bendahara Gampong.
10.  Menetapkan  Petugas  yang  melakukan
Pemungutan Penerimaan Gampong.
Dari  pengertian  di  atas,  anggaran  dikaitkan dengan  fungsi-fungsi  dasar  manajemen  yang meliputi  fungsi  perencanaan,  koordinasi  dan pengawasan. Jadi bila anggaran dihubungkan fungsi dasar  administrasi  maka  anggaran  meliputi  fungsi perencanaan,  mengarahkan,  mengorganisasi  dan mengawasi  setiap  satuan  dan  bidang-bidang organisasional didalam pemerintahan gampong.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberian  Alokasi  Dana  Gampong  yang begitu  besar, jumlah  pelaporan  yang  beragam  serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan Gampong tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Gampong. Oleh karena  itu  Pemerintah  Gampong  harus  bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan  Gampong,  dimana  semua  akhir  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  Gampong  harus dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat Gampong  sesuai  dengan  ketentuan  sehingga terwujud  tata  kelola  pemerintahan  Gampong  yang baik (Good Village Governance).
Untuk  dapat  menerapkan  prinsip  akuntabilitas tersebut,  diperlukan  berbagai  sumber  daya  dan
sarana  pendukung,  diantaranya  sumber  daya manusia  yang  kompeten  serta  dukungan  sarana teknologi  informasi  yang  memadai  dan  dapat diandalkan.  Namun  demikan,  dilihat  dari  kondisi SDM gampong yang belum memadai, banyak pihak mengkhawatirkan  dalam  pelaksanaan  Undang- undang  ini.  Terdapat  risiko-risiko    yang  harus diantisipasi  agar  tidak  terjadi  apa  yang dikhawatirkan tersebut.
Kendala  lainnya  yaitu  “Gampong  belum memiliki  prosedur  serta  dukungan  sarana  dan prasarana  dalam  pengelolaan  keuangannya,  serta belum  kritisnya  masyarakat  atas  pengelolaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  Gampong. Besarnya  dana  yang  harus  dikelola  jangan  sampai menjadi  bencana  khususnya  bagi  aparatur pemerintah Gampong.
Fenomena  pejabat  daerah  yang  tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan Gampong. Aparatur Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan akuntansi dan atau pembukuan”.
Oleh  karena  itu,  sebagaimana  diamanatkan dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi, Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten/Kota dan Kecamatan diharapkan dapat lebih mengefektifkan  perannya  masing-masing  dalam melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  dalam pengelolaan keuangan Gampong ini.
Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan  di
Gampong  ditambah  pula  dengan  setiap  tahunnya bertambah jumlah penduduk terus meningkat, maka peranan  gampong  semakin  penting  untuk menunjang pembangunan gampong untuk kesejahteraan  masyarakat  gampong  tersebut  karena gampong  merupakan  sumber  yang  potensial  bagi pembangunan  apabila  dikelola  dengan  baik  secara administrasi dan dana gampong tepat sasaran.
Pemerintahan    gampong  dalam  melaksakan tugas yang dibebankan belum berhasil sebagaimana yang  diharapkan  hal  ini  dikarenakan  perangkat pemerintah  gampong  dan  sistem  kerja  gampong belum  melaksanakan  tugas  sebagaimana  yang diharapkan, juga tidak adanya kerja sama yang baik antara yang satu dan yang lain.
Keadaan  yang  demikian  disebabkan  karena waktu  yang  ditargetkan  untuk  penyaluran  dana bantuan  pembangunan  gampong  tahun  2016 mengalami keterlambatan, disebabkan instruksi atau petunjuk  pelaksana  pengambilan  Alokasi  Dana Gampong  (ADG)  melalui  beberapa  proses  yang harus  melalui  kantor  Camat  yang  akan  di  tuju kepada Bupati selanjutnya akan ditindak lanjut oleh BPM-KS dan akan diverifikasi oleh DPPKAD maka Alokasi  Dana  Gampong  baru  dapat  disalurkan  ke tiap gampong.
Gampong  harus  bisa  membangun  apa  yang menjadi  prioritas  masyarakat  banyak  sehingga pertumbuhan ekonomi di gampong dapat meningkat dan  masyarakat  dapat  menikmati  pembangunan gampong yang telah di bangun. Dan  gampong harus bisa  menggelola  keuangan  dengan  baik  agar  tepat sasaran, dengan adanya Alokasi Dana Gampong ini diharapkan  pemerintahan  gampong  dapat  tepat sasaran  dalam  segi  pembangunan  maupun penggelolaanya.
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 49-60 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Pembangunan  gampong  menyangkut berbagai aspek  kegiatan  maupun  pembangunan  digampong, oleh  karena  itu  tugas  dan  tangung  jawab  aparat pembangunan  gampong  adalah  sangat  kompleks, sesuai  dengan  permasalahan  pembangunan  yang timbul dan berkembang digampong.
Kegiatan pelaksanaan pembangunan gampong secara  technis  operasional  dilaksanakan  oleh  kaur pembangunan  gampong,  yang  bertangung  jawab dalam pembangunan ini oleh keuchik yang diawasi setiap  pembangunan  dan  anggaran  oleh  tuha  peut. Hal ini sangat dirasakan karena wilayah kerja aparat pemerintahan  gampong  semakin  luas  sedangkan operasional  penunjang  tidak  ada  penambahan, tentunya  disini  akan  menimbulkan  kesulitan- kesulitan yang tidak kita harapkan.
Kita  memahami    bahwa    pembangunan dibutuhkan    untuk  memecahkan  berbagai  masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan sebagainya. Namun pemahaman  yang  demikian  tidak  boleh dibiarkan begitu  saja  tanpa  adanya  kritik  maupun  kontrol terhadapnya  karena    pada    prinsipnya    kehadiran pembangunan    dapat    diasumsikan  sebagai    satu- satunya  cara  untuk  dapat  memecahkan  masalah dapat berbalik  fakta,  seperti  adanya  kesenjangan sosial-ekonomi,  politik  dan kebudayaan.
Bertitik  tolak  dari  permasalahan  tersebut, dibutuhkan  keterlibatan  aktif  dan  keseriusan  dari pemerintahan  setempat  baik  pemerintah  pusat, pemerintah    daerah,    kecamatan    maupun pemerintah    Gampong.    Dalam  memainkan perannya dalam pembangunan  Gampong.
Meskipun telaahan mengenai program pemberdayaan  banyak  mengemukakan  kelemahan- kelemahan yang terjadi  dalam pelaksanaan program
dan  ketidak  berhasilan  kelompok  sasaran  untuk mencapai  tujuan,  namun  harus  diakui  juga  bahwa ada  banyak  program  pemberdayaan  yang  berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kendala yang terjadi  dalam  pelaksanaan  program  pemberdayaan dapat  berasal  dari  kepribadiaan  individu  dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial.
Faktor-faktor  penghambat  tersebut  yang  dapat diindetenfikasi  meliputi  2  (dua)  aspek  yakni  faktor yang  bersifat  internal  atau  bersumber  dari  dalam organisasi  sendiri  dan  faktor  eksternal  atau bersumber dari luar organisasi.

## a. Faktor internal
Identifikasi dari faktor internal yang merupakan faktor  penghambat  terhadap  pengembangan organisasi  pemerintahan  khususnya  di  gampong sederhana  karena  Sumber  Daya  Manusia  kurang terampil  seperti  halnya  penjelasan  mengenai  aspek sumber daya manusia. Sebagai mana terlihat sumber daya  manusia  atau  aparat  yang  bertugas  pada organisasi  kantor  tersebut  secara  kuantitas  jumlah pegawai  yang  ada  pada  kantor  keuchik  atau gampong  masih  sangat  kurang  jika  dibandingkan dengan beban tugas yang ada.
Sebagaimana  terlihat  tugas  ini  tidak  hanya menangani  masalah  pengawasan,  pembinaan  atau kegiatan  admnistrasi  saja  tetapi  segala  urusan  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  gampong,  seperti tugas  pembangunan  gampong,  penataan  serta pengelolaan  keuangan  gampong  dengan  baik  dan lain-lain,  selain  aspek  dalam  organisasi  tersebut dalam  menjadi  penghambat  dalam  organisasi pemerintahan  gampong  sederhana  adalah  kualitas sumber  daya  manusia  yang  sangat  menentukan. Kualitas  aparat  yang  menentukan  ditugaskan  pada badan  pengelolaan  organisasi  tersebut  dari  segi
kemampuan kerja masih terlihat kurang.
“Rendahnya  kualitas  aparat  pemerintahan gampong dalam kehidupan berorganisasi disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, karena rata-rata  diantara  mereka  hanyalah  tamatan  SMA bahkan  ada  yang  tamatan  SD,  tetapi  untungnya kepala  gampong  atau  keuchik  memiliki  andil  yang sangat besar dalam pengembangan  potensi yang ada digampongnya”.
Hal  ini  menjadi  penting  sebagai  alat  motivasi supaya  petugas  dapat  melaksanakan  pekerjaannya dengan  baik.  Ketersediaan  dana  khususnya  dana rutin (ADG) yang dialokasikan bagi setiap gampong sangat besar setiap tahunnya meningkat dengan hasil yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  pusat, berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan terhadap kaur pembangunan salah satu faktor yang juga menghambat pembangunan dalam memajukan gampong  adalah  sikap  pemerintah  gampong  yang terkadang  lebih  memilih  orang  lain  dalam  setiap proyek  pembangunan  seperti  halnya  dalam pembangunan  sarana  pendidikan,  keagamaan  dan kesehatan, padahal seharusnya dikerjakan oleh kaur pembangunan bersama masyarakat.

## b. Faktor Eksternal
Faktor-faktor  eksternal  adalah  factor  yang bersumber  dari  luar  masyarakat  dan  pemerintahan gampongnya. Misalnya kurang partisipasi dari pihak luar  dalam  pembangunan  gampong.    Masyarakat belum  semuanya  paham  tentang  pengelolaan  dana gampung.Ini  bisa  terjadi  karena  kurangnya sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait.
Pemerintah  pusat  harus  bisa  memahami  apa
yang dibutuhkan oleh gampong karena tidak semua masyarakat  yang  ada  disebuah  gampong  dapat memahami apa yang menjadi wacana pemerintahan untuk  pembangunan  memajukan  gampong  itu  bisa dilakukan oleh keuchik, karena keuchik sendiri saja tidak  memahami  program  yang  akan  dilakukan. Disinilah  dibutuhkan  bimbingan-bingan  dari  pihak terkait.
Hal  ini  terkadang  Keuchik  sering  berjalan sendiri sementara Tuha Peut hanya sekedar dibentuk saja.  Padahal  masing-masing  tugas  pemerintahan gampong  ini  ada  keterkaitan  yang  erat  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan gampong.  Kecamatan  Leumbah  Seulawah  adalah kecamatan  yang  dimana  saat  konflik  Aceh  sangat rawan  tindak  kekerasan  dan  banyak  terjadi pelanggaran  HAM.  Oleh  sebab  itu,  masing-masing gampong  di  kecamatan  ini  sedang  menata  kembali kehidupan  baik  penataan  masyarakatnya  maupun bidang pemerintahannya pasca konflik Aceh. Upaya peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  Pemerintahan Gampong  disini  dilakukan  dengan  kegiatan memberi pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh  pemerintah  Daerah  dan  Dinas  yang  terkait kepada Pemerintah Gampong.
Untuk  mengakselerasikan    pembangunan Gampong dengan mencermati dan memperhitungkan    potensi  yang  ada  pada Pemerintah  Gampong    dan    masalah,  maka ditetapkan    program    utama    yang    nantinya diharapkan    dapat  menjadi    pengarah    utama jalannya    roda  pemerintahan,    pembangunan Gampong  serta  dapat  memberikan  peningkatan Sumber Daya Manusia.
Program  dimaksud  antara lain :
1.   Program pembangunan Sumber Daya Manusia.
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 49-60 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
2.  Program  penyelenggaraan  pemerintah  Gampong yang baik dan bersih.
3.   Program pembangunan lingkungan hidup.
Kemudian    dalam    pelaksanaan  kebijakan, keuchik    harus  benar-benar  dapat  melakukan pembinaan  dan  mensosialisasikan  kepada  setiap anggota  masyarakat  agar    nilai-nilai    yang terkandung    dalam    setiap    kebijakan    yang dilaksanakan tersebut dapat terealisasi dengan sebaik –baiknya.
Untuk  mencapai  tingkat  pembangunan Gampong  yang  maksimal  yang  dalam  hal  ini pembangunan  di  Gampong,  maka  keuchik  selaku pemerintah    Gampong    memerlukan    beberapa langkah    strategis    dalam  pelaksanaannya memberdayakan  potensi  sumber  yang  ada, melibatkan  unsur  eksternal  yang  terkait  baik  itu Pemerintah Daerah dan Dinas yang terkait.
Langkah-langkah  yang  diambil  oleh  keuchik tersebut,    mendapatkan    dukungan    penuh    dari berbagai  lapisan masyarakat sebagai berikut :
1. Koordinasi,  digunakan  untuk  meningkatkan hubungan  kerja  antar  aparat  Gampong  dan kelembagaan  Tuha  Peut  agar  terjalin  sinergitas hubungan   yang  dinamis  dan  harmoni   yang dapat meningkatkan kinerja aparat gampong.
2. Sosialisasi,    digunakan    dalam    rangka menyebar    luaskan    kebijakan  kebijakan    yang ditempuh  oleh  hukum.
3. Dialog,  membuka  forum-forum  dialog  antara pemerintah gampong dan komponen  masyarakat untuk    menjaring    keinginan    dan    kebutuhan masyarakat.
4. Pengawasan, digunakan agar kinerja pemerintah dan  lembaga  mitra  keuchik  dan  Tuha  Peut masing-masing    memberi    konstribusi  positif
guna  pencapaian  tujuan  pembangunan  yang diharapakan.
Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan  ditambah pula dengan pertambahan penduduk, maka peranan Gampong  semakin  penting  dalam  menunjang pembangunan  karena  gampong  merupakan  sumber yang potensial bagi pembagunan nasional.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  jelaslah bahwa pemerintahan gampong dalam mengelola dan membangun  dan  gampong  perlu  adanya  sumber daya  manusia  yang  mempuni  serta  dapat  memberi terobosan  bagi  pembanguna  di  gampong  sehingga masyarakat  digampong  merasakan  dan  terbantu dengan adanya pembanguna tersebut.
1. Peranan    pemerintah    Gampong    dalam pembangunan  dan  pengelolaan  dana  gampong belum  berhasil  dengan  baik  dalam  rangka mengimplementasikan  kebijakan  sehubungan dengan  peningkatan  partisipasi  masyarakat. Kemudian  dilihat  dari  segi  kemampuan pemerintah  gampong  dalam  pengelolaan  dana gampong  masih  ada  kelemahan-kelemahan dalam pengelolaanya.
2. Faktor  kendala  dalam  pembangunan  dan pengelolaan  dana  gampong  adalah  disebabkan oleh  faktor  internal  yaitu  aparatur  pemerintah gampong  yang  ada  di  gampong  masih  sangat minim  sumber  daya  manusianya  dibandingkan dengan  tugas  beban  kerja  yang  ada,  faktor eksternal  adalah  yang  disebabkan  oleh  pihak luar yang kurang partisipasi dalam pembangunan gampong.
3. Upaya  yang  dilakukan    pemerintah  gampong dalam  pembangunan  dan  pengelolaan  dana gampong  yaitu  dengan  cara  mengikuti pelatihan-pelatihan dan kursus kepada perangkat gampong  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Daerah dan Dinas yang terkait.

## Saran
1. Pemerintahan  gampong  dapat  berkerja  sama dengan  baik  antara  satu  lembaga  dengan lembaga lainya.
2. Kepada  gampong-gampong  yang  belum memiliki  kantor  supaya  mengupayakan  untuk membangun kantor.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus lebih banyak  lagi  memberi  penyuluhan  dan bimbingan  terhadap  pengelolaan  keuangan pemerintah Gampong.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Suggono.  (2006). Metode  penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Bayu  Surianingrat.  (2006).  P emerintahan  Desa dan Administrasi. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
Bayu  Surianingrat.  (1985). Pemerintahan Administrasi  Daerah  dan  Desa. Jakarta:
Penerbit Aksara Baru.
C.S.T Kansil.
(2008). Pokok-pokok Pemerintahan  di  Daerah.  Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
Bryant    and    White.  (1982). Pembangunan Masyarakat .  Yogyakarta: LIBERTY.
Colleta    dan    Kayam.(  1987). Pengembangan
Wilayah  Pedesaan . Jakarta:  BinaAksara.
Hadjon, M. Philipus. (1994). Pengantar Hukum Administrasi
Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Prees.
J.Wajong.  (2007). Fungsi  Administrasi  Negara ,
Jakarta: Penerbit Jembatan. Jiml  y  Asshiddiqie.  (2007). Pokok-  Pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi . Jakarta: Buana Ilmu.
Landis    H.    Paul.  (2000). Emansipasi    dan Demokrasi    mulai    dari    Desa .  Jakarta:
LAPERA, Pustaka Utama. Ndraha Taliziduhu. (1987). Partisipasi
Masyarakat dalam pembangunan . Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
Mubiyarto.  (1984). Pembangunan    Pedesaan dan Masalah Kepemimpinan. Yogyakarta: LIBERTY. McIver  and  Gillin  J.  L (1991). Perencanaan Sosial    dan    duniak  ketiga .  Yogyakarta: Gadja Mada. University Press. M.Abas.  (1999). Manajemen  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan  Dan Dana  Pinjaman  Berdasarkan  Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999.
Mubyarto.  (1999). Pembagunan  Pedasaan  di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
Pamudji.
S. (1992). Kepemimpinan
Pemerintahan    di  Indonesia ,  Jakarta:
Bina. Aksara.
Poerwadarminta, W, J, S. (2003). Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 49-60 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Saldi Isra. (2010). Pergeseran Fungsi Legislatif:
Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam  Sistem  Presidensial  Indonesia .
Jakarta: Rajawali Pers. Sumber  Sapari.  (1977). Tata  Pemerintahan  dan administrasi Pemerintahan Desa .Jakarta:
Ghalia Indonesia.
 How to cite this paper :
Megawati, C., & Ardiyansyah, A. (2018). Peran Pemerintah Gampong Dalam Membangun dan  Mengelola  Dana  Gampong  Menurut
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa. Jurnal  Humaniora , 2 (1),
49–60.