## Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak
Sitti Muliana 1 , Nur Fatwa Basar 2 , Iga Mawarni 3 123 STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan.
1 Muliana200785@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh kualitas  pelayanan  fiskus  pada  persepsi  wajib  pajak  mengenai penggelapan  pajak, system perpajakan  pada  persepsi  wajib  pajak mengenai penggelapan pajak. Metode analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda . Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pertama  kualitas  pelayanan  fiskus  berpengaruh positif  dan  signifikan  pada  persepsi  wajib  pajak  mengenai  penggelapan pajak. Kedua sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak .

## ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the influence of tax authorities’ service quality  on  taxpayer  perceptions  of  tax  evasion,  the  tax  system  on  taxpayer perceptions of tax evasion. Methods of data analysis using descriptive statistical analysis  techniques  and  multiple  regression  analysis.  The  results  of  the  study show that first the quality of tax authorities has positive and significant effect on the  taxpayer’s  perception  of  tax  evasion.  Both  taxation  systems  have  a  positive and significant effect on taxpayerperception of tax evasion.
Volume  7
Nomor 2 Halaman 154-160
Makassar, Desember 2022 p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505
Tanggal masuk 9 Desember 2022 Tanggal Revisi 17 Desember 2022 Tanggal diterima 19 Desember 2022
Kata kunci :
Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Perpajakan, Penggelapan Pajak
Keywords :
Tax Autorities Service Quality, Tax System, Tax Evasion
Mengutip artikel ini sebagai : Muliana, Sitti, Basar, Nur Fatwa, dan Mawarni, Iga. 2022. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Tangible Jurnal, 7, No. 2, Desember 2022, Hal. 154-160. https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.295

## PENDAHULUAN
Penerimaan  negara  berasal  dari  sektor  internal  maupun  eksternal.  Sumber penerimaan  sektor  internal  salah  satunya  adalah  pinjaman  luar  negeri  sedangkan sektor internal salah satunya adalah pajak. Agar pinjaman dari pihak eksternal tidak meningkat  atau  berkurang,  pemerintah  terus  memaksimalkan  penerimaan  pajak. (Arum, 2012).  Partisipasi wajib pajak akan membantu peningkatan penerimaan pajak terlepas dari peran Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).
Setelah  terjadinya  reformasi  perpajakan  pada  tahun  1983  yang  mana  sistem perpajakan  di  Indonesia  diubah  dari Official  assessment  system menjadi self  assessment system (Friskianti  dan  Handayani,  2014).  Harahap,  2004  (dalam  Arum,  2012) menyatakan bahwa dianutnya sistem Self Assessment menuntut adanya kesadaran dan kepatuhan  dari  wajib  pajak  untuk  melaporkan  dan  membayar  pajak  secara  sukarela ( voluntary compliance ).
Dalam penelitian Supadmi (2010) (dalam Arum 2012) disebutkan bahwa untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramahtamahan petugas pajak dan  kemudahan  dalam  sistem  informasi  perpajakan  termasuk  dalam  pelayanan perpajakan tersebut.
Pemerintah  berupaya  untuk  menangani  kecurangan  dalam  perpajakan  yaitu dengan  cara  melakukan  pemeriksaan  pajak.  Melalui  pemeriksaan    pajak  ini kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  semakin besar.  Keadilan  dalam  perpajakan  juga  mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan penggelapan  pajak  ( tax  evasion ).Wajib  Pajak  akan  menganggap  pajak  bersifat  adil apabila pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan membayardan manfaat yang diterima (Waluyo danIlyas, 2007 dalam Felicia, I., & Erawati, T. (2017)
Alasan  mengambil  judul  ini  dikarenakan  fenomena  ini  sangat  menarik  untuk dikaji  dan  diteliti  lebih  mendalam  lagi  melalui  sebuah  penelitian  untuk  mengetahui faktor  sistem  perpajakan  dan  teknologi  perpajakan  dapat  berpengaruh  terhadap persepsi  wajib  pajak  mengenai  penggelapan  pajak.  Atas  dasar  itulah  penulis melakukan  penelitian  ulang  dengan  mengangkat  judul  penelitian  yaitu “ Pengaruh Kualitas  Pelayanan  Fiskus  dan  Sistem  Perpajakan  Terhadap    Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai  Penggelapan Pajak”.
Adapun penelitian terdahulu yang diteliti oleh Nurfadila, (2020) yang menguji pengaruh  keadilan,  sistem  perpajakan,  kualitas  pelayanan  dan  terdeteksinya kecurangan  terhadap  penggelapan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Madya Makassar  yang  telah diuraikan diatas, maka  ada  beberapa  hal  yang dapat  dijelaskan dalam  penelitian  ini,  Sistem  perpajakan  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai  penggelapan  pajak  Semakin  tinggi  keadilan,  maka  persepsi  wajib  pajak mengenai tax evasion akan semakin tinggi.
Sedangkan menurut Felicia dan Erawati (2017) yang menguji pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika  penggelapan  pajak  Makassar,  hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai penggelapan pajak.
Kemudian  yang  diteliti  oleh  Kamil  (2021)  yang  menguji  Pengaruh  kualitas pelayanan, sistem perpajakan, sanksi denda, kemampuan finansial dan persepsi wajib pajak  orang  pribadi  terhadap  penggelapan  pajak (tax  evasion )  yang  telah  diuraikan diatas,  maka  ada  beberapa  hal  yang  dapat  dijelaskan  dalam  penelitian  ini,  Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ( tax evasion ) pada wajib pajak di wilayah  DKI  Jakarta  semakin  baik  sistem  perpajakan  yang ada  maka akan  membuat semakin berkurangnya penggelapan pajak  ( tax evasion ) pada masyarakat.

## LANDASAN TEORI Hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Etika Penggelapan Pajak
Pelayanan  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  merupakan  pelayanan  publik yang  lebih  diarahkan  sebagai  suatu  cara  pemenuhan  kebutuhan  wajib  pajak  dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pelayanan pada  wajib  pajak  bertujuan  untuk  menjaga  kepuasaan  wajib  pajak  yang  nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  Jika  pelayanan  terhadap  wajib  pajak  baik  maka  akan  berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya.
Kualitas  pelayanan  dapat  diukur  dari  kemampuan  memberikan  pelayanan yang  memuaskan,  dapat  memberikan  pelayanan  dengan  tanggapan,  kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Penelitian yang
dilakukan oleh Putri, dkk (2017) dapat membuktikan bahwa wajib pajak mendapatkan pelayanan  cukup  baik  dari  petugas  pajak  dengan  memberikan  pelayanan  yang berkualitas.  Pelayanan  fiskus  sangat  perlu  untuk  dipertahankan  guna  memberikan tingkat kepercayaan dan kepuasan tersendiri bagi wajib pajak. Hasil penjelasan secara teoritis kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yetmi (2014) dimana hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh  signifikan terhadap  penggelapan  pajak.  Kualitas  pelayanan  merupakan  kunci  utama  dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan merupakan tingkat  keunggulan  yang  diharapkan  untuk  memenuhi  keinginan  dari  wajib  pajak. Dengan  adanya  kualitas  pelayanan  yang  baik  dan  prima,  maka  akan  tercipta  suatu persepsi yang baik dari wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan.

## Hubungan antara Sistem Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak
Pada dasarnya sistem perpajakan adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak, mekanisme  pajak  dan  pertanggungjawaban  iuran  pajak  yang  diperlukan  untuk pembiayaan  penyelenggaraan  negara  dan  pembangunan.  Wajib  pajak  diberi kepercayaan  untuk  membayar,  menghitung  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak terutang (self  assessment) ,  sehingga  melalui  sistem  ini  administrasi  perpajakan diharapkan  dapat  dilaksanakan  lebih  rapi,  terkendali,  sederhana,  dan  dapat  mudah dipahami kepada wajib pajak.
Relevansi  sistem  perpajakan  dengan  teori  atribusi  setiap  wajib  pajak mempunyai  pandangan  tersendiri  mengenai  sistem  pajaknya.  Apabila  semakin  baik penerapan self  assessment  system akan  menghasilkan  pajak  yang  optimal,  serta meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  kewajibannya  sehingga kecenderungan  melakukan  tindakan tax  evasion semakin  menurun  dan  sebaliknya apabila  sistem  perpajakan  buruk,  wajib  pajak  melakukan  penyelewengan  seperti tindakan tax evasion akan meningkat.
Pemungutan  pajak  harus  bersifat  adil  dan  merata,  yaitu  pajak  dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Teori keadilan menurut Rawls  (1971)  menyatakan  bahwa  pemungutan  pajak  harus  bersifat  final,  adil  dan merata.  Semakin  adil  sistem  perpajakan  yang  berlaku  menurut  seorang  wajib  pajak maka  tingkat  kepatuhannya  akan  semakin  meningkat,  hal  ini  berarti  bahwa kecenderungannya  untuk  melakukan  (penggelapan  pajak) tax  evasion akan  semakin berkurang. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.
H1  :  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak pribadi mengenai penggelapan pajak.
H2  :  Sistem  Perpajakan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak  pribadi mengenai penggelapan pajak.

## Gambar 1: Kerangka Konseptual

## Sumber: Peneliti 2022

## METODE PENELITIAN
Metode  analisis  data  menggunakan  teknik  analisis  statistik  deskriptif  dan analisis  regresi  berganda.  Data  Primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari pengisian  kuesioner  yang  diberikan  kepada  responden.  Adapun  penelitian  ini menggunakan  rumus  slovin  dari  jumlah  populasi  dengan  jumlah  wajib  pajak  orang pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Barat  sebesar  157.360  maka jumlah responden yang digunakan sebanayak 100 responden.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Variabel  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitas  pelayanan  fiskus,  sistem perpajakan dan penggelapan pajak. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 1 berikut
Tabel 1: Uji Statistik Deskriptif

## Descriptive Statistics
N Minimu m Maximu m Mean Std. Deviation Kualitas Pelayanan Fiskus 100 31 40 35,58 2,575 Sistem Perpajakan 100 26 40 34,45 2,709 Penggelapan Pajak 100 12 30 20,06 3,665 Valid N (listwise) 100
Sumber : Data diolah (2022)
Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa jumlah data sampel yakni sebanyak 100.  Dari  100  sampel  tersebut  (minimum)  variabel  Kualitas  pelayanan  fiskus  sebesar 31,  sistem  Perpajakan  sebesar  26  dan  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan Pajak  sebesar  12.  Total  (maximum)  variabel  kualitas  pelayanan  fiskus  sebesar  40, variabel  Sistem  Perpajakan  sebesar  40  dan  variabel  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Penggelapan  Pajak  sebesar  30.  Dengan  demikian  variabel  kualitas  pelayanan  fiskus mempunyai  nilai  standar  deviasinya  2,575  dan  nilai  mean  35,58  variabel  sistem Perpajakan mempunyai nilai standar deviasi 2,709 dan nilai mean 34,45, dan variabel Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak  mempunyai  nilai  standar deviasinya 3,665 dan nilai mean 20,06. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel yang diteliti oleh peneliti tidak terjadi outliers pada data yang diteliti, karena nilai standar deviasi kurang dari nilai mean.

## Tabel 2: Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 108,908 2 54,454 4,327 ,016 b Residual 1220,732 97 ,12585 Total 1392,640 99 Sumber : Data diolah (2022)
Berdasarkan  tabel  2,  menunjukkan  hasil  perhitungan  nilai  F  sebesar  4,327
dengan  nilai  signifikan  0,016  lebih  kecil  dari  α  =  0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  kualitas  pelayanan  fiskus  dan  sistem  perpajakan  secara  bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak.
Tabel 3: Hasil Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 3.939 6,181 ,637 ,525 Kualitas Pelayanan Fiskus ,110 ,141 ,077 ,779 ,438 Sistem Perpajakan ,355 ,134 ,262  2,653 ,009
Sumber : Data diolah (2022)
Berdasarkan tabel 3, dapat diperoleh suatu model persamaan regresi linear berganda, dimana nilai beta diambil dari Unstandardized coefficients sebagai berikut: Y= 3,939+0,110x 1 +0,355x 2 + e
Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 3 diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan  fiskus  menunjukkan  t hitung sebesar  0,779  dengan  tingkat  signifikasi sebesar  0,438.  Nilai  0,438  memiliki  nilai  signifikasi  lebih  besar  dari  0,05. Menunjukkan  bahwa  variabel  kualitas  pelayanan  fiskus  tidak  berpengaruh terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  penggelapan  pajak  berarti  hipotesis ditolak.  Hasil  ini  didukung  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arum (2012) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dari aparat pajak berpengaruh signifikan  terhadap  perilaku  penggelapan  pajak,  semakin  berkualitas  pelayanan aparat pajak maka wajib pajak cenderung tidak melanggar perpajakan. Hal tersebut terjadi  karena  mereka  telah  diapresiasi  dengan  baik  oleh  petugas  pajak  atas pembayaran pajaknya. Sherly (2017), Kualitas pelayanan yang baik akan membuat wajib  pajak  badan  merasa  dihargai  dan  merasa  diberikan  fasilitas,  sehingga membuat  wajib  pajak  badan  merasa  lebih  dimudahkan  dalam  melakukan pemenuhan pajaknya.
Sedangkan  sistem  perpajakan  memiliki  nilai  t hitung sebesar  2,653  dengan tingkat signifikasi sebesar 0,09. Nilai 0,09 memiliki nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05.  Menunjukkan  bahwa  sistem  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  penggelapan  pajak  berarti  hipotesis diterima.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sasmito (2017) yang menyatakan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

## SIMPULAN
1. Berdasarkan  analisis  secara  parsial  (uji-t),  ternyata  hasil  penelitian  membuktikan bahwa  variabel  independen,  yaitu  kualitas  pelayanan  fiskus  tidak  berpengaruh signifikan  Pada  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak  (Studi  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Barat)  maka  dinyatakan  hipotesis pertama  ditolak.  semakin  berkualitas  pelayanan  aparat  pajak  maka  wajib  pajak cenderung tidak melanggar perpajakan.
2. Berdasarkan  analisis  secara  parsial  (uji-t),  ternyata  hasil  penelitian  membuktikan bahwa  variabel  independen,  yaitu  sistem  perpajakan  berpengaruh  Pada  Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Makassar  Barat)  maka  dinyatakan  hipotesis  kedua  diterima.  Artinya
sangat penting untuk memperhatikan dari sisi sistem perpajakan untuk mengetahui seperti  apa  persepsi  wajib  pajak  mengenai  kasus  penggelapan  pajak  yang  terjadi dikarenakan jika sistem perpajakan baik maka akan mempermudah mendapatkan informasi yang akurat dan jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Arum,  Harjanti  Puspa.  2012. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan Kegiatan  Usaha  Dan  Pekerjaan  Bebas  (Studi  di  Wilayah  KPP  Pratama  Cilacap ). Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 1 Felicia,  I.,  &  Erawati,  T.  (2017). Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  sanksi  perpajakan  dan  tarif pajak  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika  penggelapan  pajak .  Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, 25(2), 226-234.
Friskianti  dan  Handayani.  2014 .  Pengaruh  Self  Assessment  system,  keadilan,  teknologi perpajakan,  dan  ketidak  percayaan  kepada  pihak  fiskus  terhadap  tindakan  tax evasion .  AAJ Volume 3 Kamil  Islamiah.  2021. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sistem  Perpajakan,  Sanksi  Denda, Kemampuan  Finansial  dan  Presepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Terhadap Penggelapan  Pajak  (Tax  evasion). Jurnal  Akuntansi,  Keuangan,  Pajak  dan Informasi (JAKPI), Vol 1, No. 1, Maret 2021, hlm 17-44
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi . Andi, Yogyakarta. Nurfadila,  N.  2020. Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan,  dan Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap  Penggelapan  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak Madya Makassar . Celebes Equilibrum Journal. Paramita,  A.A  Mirah  Pradnya  dan  Budiasih,  I  Gusti  Ayu  Nyoman.  2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai  Penggelapan  Pajak .  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana, Vol.17.2, hal 1030-1056.
Permatasari, Inggrid, 2013. Meminimalisasi Tax evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi  Perpajakan,  Keadilan  Sistem  Perpajakan,  dan  Ketepatan  Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah . Jurnal.: UNDIP, Semarang. Putri,H,dkk. 2017. Pengaruh Sistem perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Presepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Wilayah  Kota  Pekanbaru). Doctoral dissertation Riau University.
Sari,  R.  V.  Y.,  &  Susanti,  N.  2014. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  Di  Ufnit  Pelayanan Pendapatan  Provinsi  (UPPP)  Kabupaten  Seluma. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  dan Bisnis, 2(1).
Siti  Kurnia  Rahayu.  2017. Perpajakan  Konsep  dan  Aspek  Formal .  Bandung  :  Penerbit Rekayasa Sains.
Siti  Kurnia  Rahayu.  2013. Perpajakan  Indonesia  :  Konsep  &  Aspek  Formal .  Bandung  : Penerbit Rekayasa Sains.
Siti  Kurnia  Rahayu.  2020. Perpajakan  Konsep,  Sistem  dan  Implementasi .  Edisi  Revisi. Bandung. Penerbit Rekayasa Sains.
Suminarsasi dan Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) . Jurnal  Simposium  Nasional  Akuntansi  XV.  Universitas  Gajah  Mada. Yogyakarta.
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia . Salemba Empat, Jakarta.
Wicaksono  Murti,  Hangga,  Jullie  J  Sondakh  dan  Harijanto  Sabijono,  2014, Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .
Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol 2, NO.3. Yetmi,  Y.  S.,  Darmayanti,  Y.,  &  Yulistia,  R.  2014 .  Faktor–Faktor  Yang  Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University, 5(1).