Rasmadi Didik Aryadi (2023) Analisis Pengembangan Desa Wisata sebagai Best Practice Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance dan Collaborative Governance, (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7 No. 10 Oktober 2022

## ANALISIS  PENGEMBANGAN  DESA  WISATA  SEBAGAI  BEST  PRACTICE PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE

## Rasmadi Didik Aryadi
Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Indonesia E-mail: rasmadididik90@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan desa wisata sebagai best practice  penggunaan  dana  desa  guna  mewujudkan  good  governance  dan collaborative  governance.  Desa  wisata  dipilih  sebagai  studi  kasus  karena  potensi untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  desa  sambil  tetap  menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan  kualitatif  dengan  studi  lapangan,  wawancara  mendalam,  dan  analisis dokumen  terkait  penggunaan  dana  desa  dalam  pengembangan  desa  wisata. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  beberapa  tahap,  termasuk  identifikasi pelaksanaan program desa wisata, partisipasi masyarakat, keterlibatan pemerintah desa,  dan  strategi  kolaborasi  dengan  pihak  terkait.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pengembangan  desa  wisata  telah  memberikan  dampak  positif  dalam penerapan  good  governance  dan  collaborative  governance.  Partisipasi  aktif masyarakat  dalam  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  telah  meningkatkan akuntabilitas  dan  transparansi  penggunaan  dana  desa.  Pemerintah  desa  berperan sebagai  fasilitator  dan  memastikan alokasi  dana  desa  sesuai  dengan  prioritas  dan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga pemerintahan, dan stakeholder terkait juga menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan desa wisata.  Keterlibatan  aktif  dari  semua  pihak  memungkinkan  penggunaan  sumber daya  secara  efisien  dan  memberdayakan  masyarakat  desa  dalam  mengelola destinasi  wisata.  Penelitian  ini  menyarankan  agar  pengembangan  desa  wisata menjadi  model  terbaik  dalam  penggunaan  dana  desa  untuk  mencapai  good governance dan collaborative governance di tingkat desa. Namun, tantangan seperti pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat perlu terus diatasi agar keberlanjutannya dapat terjamin.
Kata  kunci: Desa  Wisata;  Dana  Desa;  Good  Governance;  Collaborative  Governance;
Partisipasi Masyarakat.

## Abstract
This study aims to analyze the development of tourism villages as a best practice in using  village  funds  to  realize  good  governance  and  collaborative  governance. Tourism villages were chosen as case studies because of their potential to improve
the economy of rural communities while maintaining the sustainability of the local environment and culture. The research method used is a qualitative approach with field studies, in-depth interviews, and document analysis related to the use of village funds in the development of tourism villages. Data collection is carried out through several stages, including identification of tourism village program implementation, community  participation,  village  government  involvement,  and  collaboration strategies with related parties. The results showed that the development of tourism villages has had a positive impact in the implementation of good governance and collaborative  governance.  The  active  participation  of  the  community  in  planning and decision-making has increased accountability and transparency in the use of village funds. The village government acts as a facilitator and ensures the allocation of  village  funds  in  accordance  with  the  priorities  and  needs  of  the  community. Collaboration  between  village  governments,  government institutions,  and  related stakeholders is also the key to success in the development of tourism villages. Active involvement from all parties enables efficient use of resources and empowers rural communities in managing tourist destinations. This research suggests that tourism village  development  is  the  best  model  in  using  village  funds  to  achieve  good governance and collaborative governance at the village level. However, challenges such as sustainable resource management and community empowerment need to be addressed so that sustainability can be guaranteed.

## Keywords: Tourism Village; Village Fund; Good Governance; Collaborative
Governance; Community Participation.

## Pendahuluan
Harapan  desa  untuk  dapat  bertenaga  secara  sosial  dan  berdaulat  secara  politik sebagai fondasi demokrasi desa. Serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa. Harapan tersebut semakin membuncah ketika UU Desa itu menghadirkan azas rekognisi dan subsidiaritas (Silahuddin, 2015). Alhasil UU Desa menjadi legal standing desa membangun, dalam arti sesungguhnya, yakni desa sebagai  subjek  dan  bukan  lagi  sebagai  objek  pembangunan.  Karena  pemerintah  telah memberikan  pengakuan  kepada  desa  menjadi  pemerintahan  tersendiri  (rekognisi),  dan diberikan kewenangan untuk menjalankan pembangunan desa (subsidiaritas).
Dinilai  memiliki  potensi  wisata,  Desa  Rahtawu  pun  bangkit  membangun  dan mengembangkan sektor wisata. Culo Park, Puncak Songolikur, Puncak Natas Angin, air terjun Kertomo, air terjun Kalibanteng, petilasan Sendang Bunton, Eyang Pandu, Eyang Semar Badranaya, Eyang Gajah Mada, dan lain seterusnya adalah destinasi wisata yang sering menjadi rujukan wisatawan.
Sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat, tuntutan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) juga meningkat, termasuk pembangunan dari Dana Desa, dan pengembangan wisata (Safitri &  Fathah,  2018).  Governance  menjadi  paradigma  baru  dalam  tatanan  pengelolaan kepemerintahan.  Sehingga  terjadi  pergeseran  paradigma  dari  government  kearah governance yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga
pilar governance, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan kepemerintahan yang baik (good governance) (Setiawan, 2019).
Good  governance  juga  diartikan  sebagai kepemerintahan  yang  baik.  Good  dalam governance  mengandung  dua  pengertian,  pertama,  nilai-nilai  yang  menjunjung  tinggi keinginan/kehendak  masyarakat,  meningkatkan  kemampuan  rakyat  dalam  mencapai tujuan  nasional  untuk  kemandirian,  pembangunan  berkelanjutan  serta  keadilan  sosial. Kedua,  aspek-aspek  fungsional  dari  pemerintahan  yang  effisien  dan  efektif  dalam pelaksanaan  tugasnya  untuk  mencapai  tujuan  (Nofianti,  2015).  Jika  good  governance berjalan  dalam  satu  pemerintahan,  tentu  kehidupan  masyarakat  dalam  bidang  sosial, ekonomi, dan ekologi akan berkembang (Hakim, 2016).
Isu tingkat korupsi di Indonesia, menjadikan penilaian good governance juga lemah. Hasil  penelitian  Political  and  Economic  Risk  Consultancy  (PERC),  peringkat  persepsi korupsi  Indonesia  stabil  di  peringkat  atas,  jika  dibandingkan  dengan  16  negara  Asia Pasifik lainnya. Dari skor 7,98 (2008) peringkat 3, menjadi peringkat ke-1 dengan skor 8,32 (2009), kemudian skor 9,07 (2010) juga peringkat ke-1. Selain itu, masalah korupsi juga terkait erat dengan birokrasi, birokrasi Indonesia dinilai terburuk. Implementasi good governance masih perlu diusahakan, disebabkan oleh akuntabilitas yang belum berjalan sepenuhnya.  Indeks  persepsi  tentang  korupsi  selama  dekade  terakhir  dalam  hasil penelitian  PERC  2022,  Indonesia  peringkat  ke-1  (2022),  peringkat  ke-2  (2013,  2014, 2015, 2016, 2017, 2021), dan peringkat 3 (2018, 2019, 2020).
Butuh  kebersamaan  dalam  melawan  korupsi  dan  sekaligus  meningkatkan  good governance, yaitu semangat collaborative governance. Menurut Chris Ansell dan Alison Gash, collaborative governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan dimana institusi- institusi  pemerintahan  secara  langsung  melibatkan  aktor  di  luar  pemerintah  (baik masyakat/komunitas, nongovernment organization (NGO), maupun private sector) dalam proses  pengambilan  keputusan  secara  formal,  yang  berorientasi  pada  kepentingan bersama (Wardani & Fauzi, 2019). Tujuannya adalah untuk melaksanakan kebijakan dan mengelola program dan sumber daya secara  Bersama (Muzwardi, 2020). Kebersamaan atau kolaborasi bisa menjadi kunci, tetapi juga tidak mudah.
Kolaborasi  bukanlah  efek  otomatis  dari  berkembangnya  jaringan  yang  saling terkoneksi  dalam  suatu  komunitas,  namun  membutuhkan  gagasan  besar  untuk  bisa menghasilkan  nilai  publik  (nilai  yang  bisa  menyatukan  banyak  pihak)  (Bianchi  et  al., 2021).  Pengembangan  desa  wisata  Rahtawu  merupakan  gagasan  besar,  yang  dinilai mampu menjadi perekat kolaborasi.
Tabel 1 Dana Desa Rahtawu Tahun 2019-2023 Tahun Dana Desa Selisih Persentase 2019 1.505.958.130 2020 1.635.157.084 129.198.954 8,6% 2021 1.746.226.000 111.068.916 6,8% 2022 1.351.227.000 -394.999.000 -22,6% 2023 1.218.464.000 -132.763.000 -9,8% Rata-rata 1.491.406.442 Sumber: Dokumen APBDesa 2019-2023 Pemdes Rahtawu, 2023
Desa Rahtawu telah bertindak sebagai subjek pembangunan desa. Dengan jumlah Dana Desa sebagaimana tabel 2, rata-rata Dana Desa yang diterima Desa Rahtawu sebesar 1,49  Milyar  setiap  tahunnya,  beberapa  diantaranya  dialokasikan  untuk  pengembangan desa wisata.
Dana  Desa  memang  telah  menjadi  pondasi  dasar  desa,  membangun  kemampuan keuangan  desa,  dan  berguna  dalam  mengejawantahkan  kewenangan  desa  di  bidang pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  serta  pemberdayaan masyarakat (Kumalasari & Riharjo, 2016). Tidak disebutkannya kewenangan desa dalam mengelola  wisata  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  44  Tahun  2016, sementara Pemerintah Desa Rahtawu yang mempedomani Pertauran Menteri Desa PDTT -yang ditetapkan setiap tahun- melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana yang bersumber dari Dana Desa menjadi isu hukum penelitian ini.    Isu  hukum  itu  tepat  untuk  penelitian  hukum  normatif,  karena  isu  hukum  itu mempersoalkan  hubungan  antar  proposisi  yang  ada  di  dalam  hukum  (Budiono  et  al., 2015).
Bertolak dari “desa baru” sebagaimana tersaji dalam tabel 1 desa lama vs desa baru, dan resourches keuangan dana desa, dimana Desa Rahtawu seharusnya memiliki power yang  cukup  untuk  mewujudkan  desa  yang  mandiri  dan  swasembada.  Namun, kenyataannya Desa Rahtawu selama 7 tahun terakhir belum pernah mendapatkan predikat mandiri  dan/atau  swasembada,  ataupun  kemandirian  sebagaimana  Desa  Pemecutan, Denpasar  Utara,  Denpasar,  Bali  maupun  Desa  Ponggok,  Klaten  .  Penelitian  ini  ingin mencari jawaban atas kesenjangan/ ketimpangan  yang terjadi, dengan pendekatan teori good governance dan collaborative governance.
Dengan latar belakang demikian, rumusan penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana analisa yuridis  pengembangan  desa  wisata  antara  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  44 Tahun  2016  tentang  Kewenangan  Desa  dan  Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  setiap tahunnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa? 2) Bagaimana pengembangan Desa Wisata dari penggunaan Dana Desa di Rahtawu? 3)  Bagaimana  pengembangan  Desa Wisata  dalam  mewujudkan  good  governance  (GG)  di  Desa  Rahtawu?  4)  Bagaimana pengembangan Desa Wisata dalam mewujudkan collaborative governance (CG) di Desa Rahtawu?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  4  rumusan  masalah,  dan  dalam  rangka  menjawab permasalahan  serta  tujuan  penelitian,  penulis  menggunakan  model  pendekatan  yang berbeda. Pertama, menggunakan pendekatan yuridis normatif, untuk melakukan analisa yuridis  pengembangan  desa  wisata  antara  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  44 Tahun  2016  tentang  Kewenangan  Desa  dan  Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  setiap tahunnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kedua, pendekatan yuridis empiris untuk  mengungkap  bagaimana  pengembangan  desa  wisata  dari  Dana  Desa, pengembangan  Desa  Wisata  dalam  mewujudkan  good  governance,  dan  collaborative governance di Rahtawu.
Merujuk  pada  pendekatan  penelitian  yang  berbeda,  konsepsikan  jenis  data  juga berbeda.
Pertama, tidak menggunakan data hukum, melainkan bahan  hukum dalam rangka melakukan analisa yuridis pengembangan desa wisata antara Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT setiap tahunnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Beda antara data hukum dengan  bahan  hukum,  dalam  penelitian  hukum  normatif  diperlukan  bahan  hukum, sementara dalam penelitian hukum empirik diperlukan data (Budiono et al., 2015).
Kedua, untuk mengungkap bagaimana pengembangan desa wisata dari Dana Desa, pengembangan  Desa  Wisata  dalam  mewujudkan  good  governance,  dan  collaborative governance di Rahtawu, peneliti membutuhkan jenis data primer dengan sumber data dari wawancara,  observasi  dan  kuesioner.  Dan  jenis  data  sekunder,  yang  bersumber  dari dokumen resmi, buku, laporan penelitian, jurnal/ artikel ilmiah, dan lain seterusnya yang kredibel.
Pertama, mencari dan menganalisa bahan hukum yang ada secara yuridis, karena peneliti hendak menemukan argumentasi hukum dari analisa yuridis pengembangan desa wisata  antara  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  44  Tahun  2016  tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT setiap tahunnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Hal ini sesuai skema klasifikasi penelitian hukum normatif dan empirik,  bahwa  penelitian  hukum  normatif  memiliki  skema  sebagai  problem  solving, argumentasi hukum, bahan hukum, praktik hukum.
Kedua, data primer dan data sekunder tentang pengembangan desa wisata dari Dana Desa,  pengembangan  Desa  Wisata  dalam  mewujudkan  good  governance,  dan collaborative governance di Rahtawu yang diperoleh, akan dilakukan pengelompokkan, kemudian dilakukan analisa kualitatif tematik. Untuk data sekunder yang terkumpul dari sumber  kuesioner  dilakukan  analisis  isi  (Content  analysis)  sebelum  ditarik  sebuah kesimpulan. Bernard Berelson menegaskan bahwa content analysis adalah suatu teknik penelitian untuk deskripsi objektif, sistematis, dan kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak.  Untuk kemudian hasil akhir dari penelitian ini adalah kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pengembangan Desa Wisata Dalam Perspektif Kewenangan Desa Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Dalam  Permendagri  Nomor  44  Tahun  2016  tidak  disebutkan  secara  eksplisit mengenai kewenangan desa dalam pengembangan desa wisata. Berbeda halnya dengan Peraturan Menteri Desa PDTT yang terbit setiap tahun, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun  2023,  secara  eksplisit  selalu  melahirkan  frase  desa  wisata.  Sementara  Menteri Dalam Negeri yang mendapat mandat regulasi (PP 47 Tahun 2015) untuk menetapkan kewenangan Desa, justru tidak menyebutkan baik secara implisit maupun eksplisit bahwa desa wisata merupakan kewenangan desa.
Hal  ini  dapat  menimbulkan  kegalauan  tingkat  tinggi  karena,  Dana  Desa  sampai sejauh ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa, baik kewenangan berdasarkan  hak  asal  usul  maupun  kewenangan  lokal  berskala  Desa  yang  diatur  dan diurus  oleh  Desa.    Kemudian,  Dana  Desa  itu  diprioritaskan  untuk  membiayai  belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa (Rahajeng, 2021).
Namun dibelakang hari diketahui, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa itu sendiri, justru tidak menyebutkan  secara  eksplisit  mengenai  kewenangan  desa  dalam  pengembangan  desa wisata.
1. Analisa Yuridis Pengembangan Desa Wisata Dalam Perspektif Kewenangan Desa
Isu  hukum  yang  diangkat  oleh  penelitian  ini,  yaitu  “kewenangan  desa”  menjadi menarik  ketika  terjadi  ‘perebutan’  kewenangan  untuk  pertama  kali,  siapa  yang sebenarnya berhak untuk membina desa itu dibuktikan dengan adanya peraturan menteri tentang kewenangan desa (Atmasasmita, 2012).
Berdasarkan Pasal 39 PP Nomor 43 Tahun 2014, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut  mengenai  penetapan  kewenangan  desa  diatur  dengan  peraturan  menteri,  namun belum  ada  ketentuan,  ini  menteri  yang  mana.  Dengan  klausul  ini,  lahirlah  Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Stakeholder  pembangunan  desa,  baik  ditingkat  desa,  kecamatan,  dan  kabupaten termasuk  para  pendamping  desa,  merasa  senang  karena  telah  terbit  kepastian  hukum untuk menjalankan apa-apa saja yang menjadi kewenangan desa, seiring dengan adanya Dana Desa.
Perdebatan  mengenai  siapa  yang  paling  berhak  menetapkan  kewenangan  desa seakan nampak ke permukaan, seiring adanya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang merevisi PP Nomor 43 Tahun 2014. Dimana klausul Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Jadi jelas, berdasarkan PP 47 Tahun 2015 (30 Juni 2015), Menteri Dalam Negeri adalah  pihak  yang  paling  berwenang  untuk  menetapkan  kewenangan  Desa.  Sekalipun dalam  penetapan  kewenangan  desa  nantinya,  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  pemerintahan  dalam  negeri  nantinya  berkoordinasi  dengan menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  pembangunan  desa, pembangunan  kawasan  perdesaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.    Kementerian Dalam  Negeri  baru  menetapkan  kewenangan  Desa  –satu  tahun  kemudian-  melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa pada tanggal 30 Juni 2016.
Sederhananya  kewenangan  Desa  praktis  mempedomani  Permendesa  Nomor  1 Tahun 2015 sejak 28 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2016. Dan setelah 30 Juni 2016 sampai  dengan  semarang,  kewenangan  Desa  telah  mempedomani  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016.
Dengan  adanya  Permendagri  dimaksud,  penetapan  kewenangan  desa  ditentukan secara  berjenjang.  Yakni,  pertama,  dijenjang  kabupaten,  adanya  Peraturan Bupati/Walikota  tentang  daftar  kewenangan  Desa  dan  Desa  Adat,  yang  mana  Bupati/ Walikota  menetapkan  Rancangan  Peraturan  Bupati  dikonsultasikan  terlebih  dahulu kepada Gubernur. Dan Gubernur dalam melakukan konsultasi atas Rancangan Peraturan Bupati berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

## 2. Analisa  Yuridis  Pengembangan  Desa  Wisata  Dalam  Perspektif  Prioritas Penggunaan Dana Desa (PPDD)
Dana  Desa  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  kemasyarakatan,  namun  diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.  Dan penetapan prioritas penggunaan  Dana  Desa  (PPDD)  paling  lambat  tiga  bulan  sebelum  dimulainya  tahun anggaran  oleh  Menteri  yang  menangani  Desa,  dengan  berkoordinasi  terlebih  dahulu dengan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  perencanaan pembangunan  nasional,  Menteri,  dan  menteri  teknis/  pimpinan  lembaga  pemerintah nonkementerian.
Dalam  implementasinya,  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  (Menteri  Desa  PDTT)  menetapkan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa (PPDD) untuk setiap tahunnya, sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023. Adapun analisa  yuridis  pengembangan  desa  wisata  dalam  persepktif  PPDD,  disajikan  sebagai berikut:
a. PPDD Tahun 2015, secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 7 Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2015, bahwa PPDD diposisikan untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk mendukung kedaulatan pangan, energi, pembangunan kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.
b.  PPDD  Tahun  2016.  Sebagaimana  terdapat  dalam  Lampiran  Pedoman  Umum Prioritas  Pembangunan  Dan  Pemberdayaan  Berdasarkan  Tipologi  Desa  Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana diubah Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2016,  ditentukan  bahwa,  tipologi  desa merupakan  fakta,  karakteristik  dan  kondisi  nyata  yang  khas,  keadaan  terkini  di  Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa).
c. PPDD Tahun 2017. Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2017  sebagaimana  diubah  Permendesa  PDTT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, menunjukkan bahwa PPDD 2017 melanjutkan PPDD 2016, namun porsi untuk kegiatan wisata  lebih  luas  lagi,  yang  meliputi  pengadaan,  pembangunan,  pemanfaatan  dan pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  Desa Wisata, antara  lain  pondok  wisata,  panggung hiburan,  kios  cinderamata,  kios  warung  makan,  wahana  permainan  anak,  permainan outbound, taman rekreasi, tempat penjualan tiket,  rumah penginapan, angkutan wisata, dan sarana prasana lain yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
Dalam  analisa  yuridis  PPDD  selama  9  tahun  terakhir  dan  kewenangan  desa, diperoleh gambaran faktual, bahwa pengembangan desa wisata merupakan kewenangan desa  yang  dijamin  peraturan  perundangan  (Permendagri  Nomor  44  Tahun  2016,
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Desa Rahtawu Nomor 9 Tahun 2019) dan  menjadi  prioritas  penggunaan  dana  desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan Menteri Desa PDTT tentang PPDD selama 9 tahun terakhir.
Seiring dengan adanya Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018, menjadikan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa dalam pengembangan desa wisata  dapat  lebih  mudah  dipahami,  serta  menunjukkan,  bahwa  pengembangan  dalam perspektif kewenangan desa dengan PPDD tidak ada pertentangan/ perbedaan. Regulasi tentang kewenangan desa, dan regulasi tentang PPDD yang ada, justru saling melengkapi dan menguatkan.

## B. Pengembangan  Desa  Wisata  Di  Rahtawu  Sebagai  Best  Practice  Penggunaan Dana Desa
Desa Rahtawu yang berbatasan dengan Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara  disebelah  utara,  Perhutani  wilayah  Bate  Alit  Kabupaten  Jepara  disebelah  barat. Desa  Ternadi  Kecamatan  Dawe  Kabupaten  Kudus  disebelah  timur,  Desa  Menawan Kecamatan  Gebog  Kabupaten  Kudus  disebelah  selatan,  memiliki  sejumlah  potensi wisata, sebagai berikut:  1) Wisata Jambu Ukir, Kali Cengkal dan Kedung Cengger. 2) Wisata Sokokaleh. 3) Wisata alam Kertomo. 4) Destinasi wisata Culo. 5) Perkampungan Wetan Kali. 6) Perkampungan Semliro. 7) Wisata Agro Godang. 8) Wisata Gundi. 9) Rest Area Nganguk. 10) Wisata alam air terjun Kalibanteng.
Dengan  banyaknya  potensi  wisata,  Rahtawu  dianugerahi  Desa  Wisata  Rintisan, sebagaimana  Keputusan  Bupati  Kudus  Nomor  556/112/2020  tentang  Penetapan  Desa Rahtawu  Kecamatan  Gebog  sebagai  Desa  Wisata  Klasifikasi  Rintisan  di  Kabupaten Kudus.
a. Pengembangan Desa Wisata melalui BUM Desa
Dalam  rangka  memaksimalkan  potensi  desa,  dan  berdasarkan  kewenangan  desa, prioritas  penggunaan  dana  desa  (PPDD)  serta  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Pemberdayaan  Desa  Wisata  di  Provinsi  Jawa  Tengah, Pemerintah  Desa  Rahtawu  mengembangkan  satu  strategi  untuk  meningkatkan  potensi, kapasitas sumber daya lokal, peningkatan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli desa, melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata, dengan mendirikan BUM Desa Utama Karya Rahtawu untuk mengelola wisata di desa Rahtawu. Penyertaan modal desa kepada BUM Desa Utama Karya Rahtawu sebagaimana tabel 1 berikut.
Tabel 2 Penyertaan Modal Desa Rahtawu Kepada BUM Desa Utama Karya Bersumber
dari Dana Desa Tahun APB Desa (Rp) Realisasi APB Desa (Rp) Keterangan 2023 92.754.727,00  - Dana Desa, Modal BUM Desa Utama Karya 2022 50.000.000 50.000.000 Dana Desa, Modal BUM Desa Utama Karya 2022 50.000.000 50.000.000 Dana Desa, Modal BUM Desa Bersama Rukun Lestari 2017 200.000.000 200.000.000 Dana Desa, Modal BUM Desa Utama Karya
Sumber: Data APB Desa dan Realisasi APB Desa Rahtawu Tahun 2022 dan 2023
Perjalanan  usaha  pengelolaan  wisata  BUM  Desa  Utama  Karya  Rahtawu  pada periode pertama 2017-2021, dinilai kurang maksimal dan banyak kekurangan, baik dari sisi kelembagaan, konsep pengembangan wisata, sarana dan prasrana wisata, promosi dan networking.
Perjalanan usaha pengelolaan wisata BUM Desa Utama Karya pada periode kedua 2022-2027, diawali dengan langkah yang cukup meyakinkan. Pertama, Pemerintah Desa menerbitkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pungutan Desa, dimana BUM Desa melalui Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan  Desa  Nomor  5  Tahun  2022  tentang  Pungutan  Desa,  diberikan  kepercayaan untuk melakukan pungutan desa, salah satunya adalah tiket masuk desa wisata Rahtawu sebesar Rp2.000,-, dimana BUM Desa memperoleh porsi 40%, dan bagian pendapatan asli desa sebesar 60%. Ini artinya, terjadi hubungan mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan.
b. Pengembangan Desa Wisata Rahtawu melalui Pembangunan dan

## Pemberdayaan bersumber dari Dana Desa
Pada  Tahun  2020,  Pemerintah  Desa  Rahtawu  telah  merealisasikan  anggaran pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  konteks  pengelolaan  Desa  Wisata Rahtawu  sebesar  Rp  1.318.684.250  dengan  20  kegiatan.  Yakni  kegiatan  dibidang pemerintahan 2 kegiatan (profil desa dan dokumen perencanaan), dibidang pembangunan 8  kegiatan  (desa  siaga,  pembangunan/  rehabilitasi/  peningkatan/  pengerasan  jalan, drainase, penyadaran tentang lingkungan hidup, dan sarpras wisata), kemudian dibidang pembinaan  kemasyarakatan  4  kegiatan  (pembinaan  group  kesenian  dan  kebudayaan tingkat desa, penyelenggaraan festival kesenian adat/ kebudayaan dan keagamaan, dan dibidang pemberdayaan masyarakat 6 kegiatan (pengenalan Tekhnologi Tepat Guna, dan Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan  kelompok  usaha  ekonomi  produktif (pengrajin pedagang industri rumah tangga dll)).
Sementara  Tahun  2021,  perhatian  Pemerintah  Desa  Rahtawu  sebesar  Rp 1.039.326.000  untuk  membiayai  12  kegiatan  (mulai  dari  sistem  informasi  desa, penyelenggaraan  pos  kesehatan  Desa,  penyelenggaraan  desa  siaga,  ambulance  desa, pengelolaan  lingkungan  hidup,  Pembangunan/  Rehabilitasi/  Peningkatan  Sarana  dan Prasarana  Pariwisata  Milik  Desa,  pelatihan  kesiapsiagaan/tanggap  bencana  skala  lokal desa, sampai dengan penyelenggaraan festival kesenian adat/ kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besar keagamaan dll) tingkat desa).
Dan  Tahun  2022,  Pemerintah  Desa  Rahtawu  telah  merealisasikan  anggaran  dari Dana  Desa  untuk  mendukung  wisata  sebesar  Rp  548.335.500  untuk  mendanai  16 kegiatan. Yaitu kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat tenaga  kesehatan  kader  kesehatan),  penyelenggaraan  desa  siaga  kesehatan, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani, sambungan air bersih ke  rumah  tangga  (pipanisasi  dll),  pengelolaan  lingkungan  hidup  desa,  sarana  dan prasarana  pariwisata  milik  desa,  pelatihan  kesiapsiagaan/tanggap  bencana  skala  lokal desa, pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa, penyelenggaraan festival
kesenian  adat/kebudayaan  dan  keagamaan  (perayaan  hari  kemerdekaan  hari  besar keagamaan)  tingkat  Desa,  pelatihan  pembinaan  lembaga  kemasyarakatan,  peningkatan kapasitas  perangkat  desa,  Revitalisasi  BUM  Desa  (persiapan  dan  pembentukan  awal BUM Desa), dan penyertaan modal BUM Desa) (Pakpahan, 2018).
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  perhatian  Pemerintah  Desa  Rahtawu terhadap pengembangan Desa Wisata Rahtawu melalui Pembangunan dan Pemberdayaan bersumber dari Dana Desa terhitung besar. Pada Tahun 2019, 60% dari total Dana Desa yang  diperoleh  dialokasikan  untuk  menata  infrastruktur  desa  yang  notebenenya  sangat mendukung wisata desa. Tahun 2020, 80,6% dari, Tahun 2021, 59,5%, dan Tahun 2022 sebesar 40,6% dari total Dana Desa dialokasikan untuk penyusunan perencanaan desa, pembangunan infrastruktur desa, sarpras wisata, penyediaan akses kesehatan, kebesihan, peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk sampai dengan mitigasi kebencanaan.

## C. Pengembangan Desa Wisata Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance
Guna mengukur bagaimana pengembangan desa wisata dalam mewujudkan good governance,  penulis  menggunakan  indikator  menurut  Leny  Nofianti,  dimana  ia mengutarakan bahwa kunci utama penerapan good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Tolak ukur kinerja suatu pemerintahan diukur dari prinsip dimaksud. Penyelenggaraan pemerintahan dinilai baik atau buruk dinilai dengan semua unsur  prinsip-prinsip  good  governance.  Prinsip-prinsip  good  governance  adalah participation,  rule  of  law,  transparancy,  responsiveness,  consensus  orientation,  equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategi vision. Sembilan indikator itu saling memperkuat, tidak dapat berdiri sendiri (Nofianti, 2015).
Dengan  menggunakan  skala  1  sampai  dengan  5,  dengan  angka  1  dipersepsikan sangat  rendah  dan  5  dipersepsikan  sangat  tinggi  untuk  menilai    semua  unsur  prinsip- prinsip good governance (Ulibarri et al., 2020).
Prinsip pertama good governance, yakni partisipasi, memperoleh skor sangat tinggi yakni  97,5%  dari  penilaian  3  unsur,  yaitu;  setiap  warga/  perwakilan  warga  memiliki kesempatan (akses) untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan termasuk penganggaran di desa baik melalui musyawarah, penyampaian secara langsung, whatsapp, atau lainnya memperoleh skor 97,5%; setiap warga/ perwakilan warga memiliki kesempatan (akses) melakukan  check  and  balance  (pengawasan  dan  monitoring)  terhadap  pelaksanaan kebijakan termasuk penganggaran di desa memperoleh skor 97,5%; dan Pemerintah Desa mendorong  partisipasi  warga  dalam  proses  penganggaran  di  Desa  memperoleh  skor 97,5%.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengembangan  desa  wisata  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  rahtawu  dari  sisi  partisipasi/  pelibatan  masyarakat  dinilai  responden sangat tinggi. Yaitu masyarakat dilibatkan/ diberikan akses dalam penyusunan kebijakan, melakukan  pengawasan  dan  monitoring pembangunan maupun  penganggaran  di Desa, hal  ini  dikarenakan  Pemerintah  Desa  sendiri  memang  mendorong  adanya  partisipasi warga masyarakat.
Prinsip kedua dari good governance, adalah rule of law  -atau sampai sejauhmana Pemerintah Desa Rahtawu mengikuti aturan hukum dalam mengembangan desa wisata- ini diperoleh skor sangat tinggi yakni 96,5% yang dinilai dari 6 unsur, yaitu: Pembatasan kekuasaan  pemerintah.  Menurut  responden  dinilai  sangat  baik  dengan  skor  93%. Pembatasan  kekuasaan  pemerintah  dibangun  dari  assesement  terhadap  5  aspek,  yaitu: kekuasaan  Pemerintah  Desa  dibatasi  oleh  BPD,  memperoleh  skor  80%;  kekuasaan Pemerintah Desa di audit oleh Kecamatan/ Kabupaten/ APIP/ APH/ tinjauan independen, memperoleh  skor  95%;  Kepala  Desa/  Perangkat  Desa  dikenai  sanksi  jika  melanggar, memperoleh  skor  100%;  kekuasaan  Pemerintah  Desa  juga  di  monitor  oleh  non- pemerintah,  memperoleh  skor  93%;  dan  terakhir  assesement  terhadap  peralihan kekuasaan tunduk pada hukum, memperoleh skor 98%.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Desa  Rahtawu  telah  mengikuti  aturan hukum  dalam  penembangan  desa  wisata,  baik  dari  unsur  pembatasan  kekuasaan pemerintahan,  ketiadaan  korupsi,  pemerintahan  terbuka  (keterbukaan  pemerintah), pemenuhan terhadap hak-hak fundamental, ketertiban dan keamanan, maupun penegakan peraturan.
Prinsip  ketiga  dari  good  governance,  yaitu  transparancy  atau  keterbukaan Pemerintah Desa Rahtawu menurut responden sangat tinggi yakni 97,5% dari penilaian 4 unsur, yaitu: manajemen kerja Pemerintah Desa Rahtawu menjamin sistem keterbukaan dan  standarisasi  proses  pelayanan  publik,  memperoleh  skor  98%;  adanya  mekanisme yang memfasilitasi komplain terhadap kebijakan dan pelayanan publik, memperoleh skor 95%; adanya mekanisme pelaporan / penyebaran informasi kebijakan atau penganggaran baik melalui media offline/ online, memperoleh skor 98%; adanya mekanisme pelaporan jika  terdapat  penyimpangan  tindakan  dari  apratur  Pemerintah  Desa,  memperoleh  skor 98%.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa,  transparancy  atau  keterbukaan Pemerintah Desa Rahtawu sangat baik, dengan didukung manajemen kerja Pemerintah Desa  Rahtawu  yang  menjamin  sistem  keterbukaan  dan  standarisasi  proses  pelayanan publik,  adanya  mekanisme  yang  memfasilitasi  komplain  terhadap  kebijakan  dan pelayanan  publik,  adanya  mekanisme  pelaporan/  penyebaran  informasi  kebijakan  atau penganggaran  baik  melalui  media  offline/  online,  adanya  mekanisme  pelaporan  jika terdapat penyimpangan tindakan dari apratur Pemerintah Desa.
Prinsip keempat dari good governance, adalah responsiveness, atau responsivitas/ daya tanggap Pemerintah Desa Rahtawu menurut responden sangat tinggi yakni 98,8% yang dinilai dari penilaian 2 unsur, yaitu: Kepala Desa atau Perangkat Pemerintah Desa mendengarkan, kemudian menanggapi tuntutan warga dan/atau kelompok, memperoleh skor 100%; Kepala Desa atau Perangkat Pemerintah Desa menangani pembangunan dan masalah  pembangunan  secara  totalitas,  tidak  terkesan  hanya  sekedar  menggugurkan kewajiban saja, memperoleh skor 98%.
Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rahtawu (yang dalam hal ini yang dinilai  adalah  Kepala  Desa/  Perangkat  Desa)  dinilai  sangat  tanggap  karena  mau mendengarkan,  menanggapi  tuntutan  warga/  kelompok  masyarakat,  serta  menangani
masalah-masalah yang muncul baik di bidang pembangunan secara totalitas. Tidak hanya sekedar formalitas mau mendengarkan, menanggapi, lalu menangani hanya sebatas foto, untuk kemudian diviralkan.
Prinsip kelima dari good governance, adalah consensus orientation atau berorientasi pada kesepakatan bersama Pemerintah Desa Rahtawu menurut responden sangat tinggi yakni 100,0% yang dinilai dari penilaian 2 unsur, yaitu:  keputusan apapun yang diambil oleh Pemerintah Desa Rahtawu telah melalui proses musyawarah yang diterima semua pihak, dan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, memperoleh skor 100%; Pemerintah  Desa  Rahtawu  mampu  menjadi  agregat  kepentingan-kepentingan  yang berbeda demi terbangunnya konsensus yang terbaik dan diterima semuanya, memperoleh skor 100%.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa,  dalam  mengembangkan  desa  wisata rahtawu,  pemerintah  desa  rahtawu  telah  berorientasi  kepada  kesepakatan.  Dimana kesepakatan  itu  dibahas  dan  diputuskan  melalui  proses  musyawarah,  disamping pemerintah  desa  rahtawu  juga  mampu  menjadi  penengah  beragam  kepentingan/ keinginan warga masyarakat.
Prinsip keenam dari good governance, yaitu equity (kesetaraan) menurut responden, dinilai sangat tinggi yakni 98,8% yang dinilai dari penilaian 2 unsur, yaitu: Pemerintah Desa Rahtawu memiliki SOP (standar operasional prosedur pelayanan), memperoleh skor 98%; Pemerintah Desa Rahtawu memperlakuan dan memberikan pelayanan yang sama bagi semua masyarakat, memperoleh skor 100%.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kesetaraan  yang  menjadi  salah  satu  indikator  good governance telah mampu dihadirkan oleh Pemerintah Desa Rahtawu, yakni dengan cara adanya SOP dalam pelayanan serta memberikan perlakuan pelayanan yang sama kepada siapapun  yang  mengurus.  Tidak  melihat  kaya/  miskin,  pejabat/  rakyat,  tokoh/  petani biasa, bersepatu/ tidak.
Prinsip ketujuh dari good governance, yakni effectiveness and efficiency (berdaya guna dan berhasil guna) menurut responden sangat tinggi yakni 98,8% yang dinilai dari penilaian 2 unsur, yaitu: regulasi/ kebijakan di Desa Rahtawu yang disusun menghadirkan tujuan yang jelas dan terlaksana sampai dengan sekarang, memperoleh skor 100%; dan regulasi/  kebijakan  di  Desa  Rahtawu  yang  telah  disusun  kemudian  dilakukan  evaluasi tetapi terlaksana sampai dengan sekarang, memperoleh skor 98%.
Responden  memberikan  penilaian  yang  sangat  baik  kepada  Pemerintah  Desa Rahtawu atas prinsip effectiveness and efficiency atau berdaya guna dan berhasil guna, karena menurut responden, Pemerintah Desa Rahtawu dinilai mampu menyusun regulasi/ kebijakan  di  Desa  Rahtawu  dengan  menghadirkan  tujuan  yang  jelas  dan  terlaksana sampai  dengan  sekarang,  walaupun  ada  evaluasi  tetapi  terlaksana  juga  sampai  dengan sekarang.
Prinsip  kedelapan  dari  good  governance,  yakni  accountability  (akuntabilitas) menurut responden sangat tinggi yakni 98,6% yang dinilai dari penilaian 3 unsur, yaitu: 1.  Tahapan  saat  pembuatan  keputusan,  memperoleh  skor  100%.  Dinilai  dari  5  aspek, yaitu:  sebuah  keputusan  harus  dibuat  tertulis  dan  tersedia  bagi  setiap  warga  yang
membutuhkan, memperoleh skor 100%; penyusunan keputusan harus memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku (sesuai dengan tata naskah administrasi maupun nilai- nilai yang berlaku), memperoleh skor 100%; jelas sasaran dari kebijakan yang diambil, dan  relevan  dengan  visi  misi  Pemerintah  Desa  Rahtawu  juga  standar  yang  berlaku, memperoleh  skor  100%;  adanya  mekanisme  untuk  menjamin  bahwa  standar  telah terpenuhi  dengan  konsekuensi  mekanisme  pertanggungjawaban  jika  standar  tersebut tidak terpenuhi, memperoleh skor 100%; konsistensi mencapai target operasional yang telah ditetapkan, memperoleh skor 98%.
2.  Tahapan  sosialisasi  kebijakan,  memperoleh  skor  96%.  Dinilai  dari  4  aspek,  yaitu: adanya  penyebarluasan  keputusan,  melalui  media  massa,  maupun  media  komunikasi persona, memperoleh skor 93%; akurasi dan kelengkapan informasi sehingga bagaimana bisa  mencapai  sasaran,  memperoleh  skor  98%;  akses  publik  pada  informasi/keputusan setelah  keputusan  dibuat,  juga  bagaimana  mekanisme  pengaduan  masyarakat, memperoleh skor 98%; ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa Rahtawu, memperoleh skor 100%.
3.  Setiap  kegiatan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  terbuka  oleh  Pemerintah  Desa Rahtawu, memperoleh skor 100%.
Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di Desa Rahtawu telah berjalan efektif. Karena pada saat pembuatan keputusan telah dibuat secara tertulis, dan setiap warga yang membutuhkan  dapat  mengakses,  penyusunan  keputusan  juga  telah  memenuhi  standar etika  dan  nilai  yang  berlaku,  sasaran  dari  kebijakan  yang  hendak  diambil  juga  sesuai dengan  visi  misi  Desa  Rahtawu,  disamping  mekanisme  pertanggungjawaban  dari pelaksanaan kebijakan/ keputusan yang telah diambil.
Prinsip kesembilan dari good governance, yakni strategy vision atau kepemilikan pandangan  strategis  untuk  menghadapi  masa  depan  menurut  responden  sangat  tinggi yakni 99,2% yang dinilai dari penilaian 3 unsur, yaitu: pemimpin, aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa memiliki pemahaman atas kesejarahan, budaya dan sosial Desa Rahtawu  yang  menjadi  dasar  bagi  perspektif  masa  depan,  memperoleh  skor  98%; pemimpin, aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa Rahtawu memiliki pandangan- pandangan strategis, baik tentang pemerintahan yang baik, pembangunan manusia, serta kepekaan  apa  saja  yang  dibutuhkan  untuk  mewujudkan  harapan  di  masa  depan  Desa Rahtawu, memperoleh skor 100%; Pemerintah Desa Rahtawu memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk memiliki mimpi dan harapan yang lebih baik di masa depan, memperoleh skor 100%.
Berdasarakan  data  di  atas,  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Desa  Rahtawu  yang aktif sekarang dinilai telah memiliki pandangan terhadap masa depan. Baik pemimpin, aparatur  pemerintah  desa  maupun  masyarakat  desa  Rahtawu  memiliki  pandangan kedepan yang strategis, baik soal pemerintahan yang baik, pembangunan manusia, serta pembangunan apa  saja  yang  dibutuhkan untuk  mewujudkan  harapan  di  masa  depan  di Desa  Rahtawu.  Berdasar  atas  kesejarahan,  budaya  dan  sosial  Desa  Rahtawu.  Dengan demikian Pemerintah Desa Rahtawu telah berhasil memberikan kesempatan dan peluang
bagi warga masyarakat Desa Rahtawu untuk memiliki mimpi dan memiliki harapan yang lebih baik di masa depan.
Penilaian  responden  terhadap  pengembangan  Desa  Wisata  dalam  rangka mewujudkan Good Governance telah diuraikan setiap indikator yang beberapa indikator diantaranya diurai menjadi beberapa unsur dan bahkan diurai lagi menjadi beberapa aspek rincinya.    Dan  perolehan  skor  akhir  dari  responden  untuk  penilaian  good  governance adalah 99,2%.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Desa  Rahtawu  telah  mampu  mengelola sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam,  sumber  daya  ekonomi  dan  sumber  daya keuangan,  dengan  transparan,  akuntabel,  untuk  tujuan  pembangunan  yang  adil  dan berkelanjutan  dalam  konteks  lingkungan  politik  dan  kelembagaan  yang  menghargai tinggi  hak  asasi  manusia,  prinsip-prinsip  demokrasi,  dan  juga  supremasi  hukum, sebagaimana  dimaksud  dalam  Cotonou  Partnership  Agreement  Art  Bundschuh- Riesenede,  (2008)  Atau  dapat  dikatakan  juga,  bahwa  Pemerintah  Desa  Rahtawu  telah menyelenggarakan  pemerintahan  dengan  baik  dalam  melaksanakan  tugas  yang diembannya, bertanggungjawab terhadap publik secara profesional, transparan, dan adil, sebagaimana dimaksud Soepomo.  Pemerintah Desa Rahtawu telah menempuh jalan yang berbeda  dengan  jalan  “KKN”  dan  memperbaiki  kinerja  pemerintah,  dan  semoga  saja pemerintah Desa Rahtawu dapat sejalan dengan cita-cita Bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial melalui sistem pemerintahan yang baik.

## Conclusion
Setelah  dianalisis  secara  yuridis  pengembangan  desa  wisata  antara  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Menteri  Desa  PDTT  setiap  tahunnya  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa,  yakni dengan  adanya  Permendagri  dimaksud,  penetapan  kewenangan  desa  ditentukan  secara berjenjang. Ditingkat kabupaten tedapat Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa  Di  Kabupaten  Kudus,  ditetapkan  pada  tanggal  20  Desember  2018,  yang  mana Bupati/  Walikota  dalam  menetapkan  Rancangan  Peraturan  Bupati  dikonsultasikan terlebih  dahulu  kepada  Gubernur.  Dan  Gubernur  dalam  melakukan  konsultasi  atas Rancangan Peraturan Bupati berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

## BIBLIOGRAPHY
Atmasasmita, R. (2012). Tiga paradigma hukum dalam pembangunan nasional. Jurnal Hukum Prioris , 3 (1), 1–26.
Bianchi,  C.,  Nasi,  G.,  &  Rivenbark,  W.  C.  (2021).  Implementing  collaborative governance:  models,  experiences,  and  challenges.  In Public  Management  Review (Vol. 23, Issue 11, pp. 1581–1589). Taylor & Francis.
Budiono, A. R., SH, M.  H., Bellefroid, Z., Chand, H., Sidharta, B. A., & Mahmud, P. (2015). Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum* . tt.
Bundschuh-Rieseneder, F. F. (2008). Good governance: Characteristics, methods and the Austrian examples. Transylvanian Review of Administrative Sciences , 4 (24), 26–52.
Hakim,  A.  (2016).  Dinamika  Pelaksanaan  Good  Governance  Di  Indonesia  (Dalam Perspektif Yuridis Dan Implementasi). Civil Service Journal , 10 (1 Juni).
Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 5 (11).
Muzwardi, A. (2020). Analisa Collaborative Governance Dalam Menarik Investasi Asing Kawasan Free Trade Zone Bintan. Jurnal PIR: Power in International Relations , 3 (2),
126–139.
Nofianti,  L.  (2015). Ringkasan  Buku  PUBLIC  SECTOR  GOVERNANCE  Pada Pemerintah Daerah . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Pakpahan,  R.  (2018).  Implementasi  Prinsip  Pariwisata  Berbasis  Komunitas  Dalam Pengembangan  Desa Wisata  Nglinggo  Yogyakarta. Barista: Jurnal  Kajian  Bahasa Dan Pariwisata , 5 (1), 103–116.
Rahajeng,  M.  M.  (2021).  Penerapan  Prinsip–Prinsip  Good  Governance  Dalam Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Wlahar  Wetan  Kecamatan  Kalibagor  Kabupaten Banyumas. Public Policy And Management Inquiry , 4 (2), 163–174.
Safitri,  T.  A.,  &  Fathah,  R.  N.  (2018).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Mewujudkan  Good  Governance. Jurnal  Litbang  Sukowati:  Media  Penelitian  Dan Pengembangan , 2 (1), 89–105.
Setiawan,  A.  (2019).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Mewujudkan  Good Governance. Among Makarti , 11 (2).
Silahuddin,  M.  (2015).  Kewenangan  Desa  dan  Regulasi  Desa. Jakarta:  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia .
Ulibarri, N., Emerson, K., Imperial, M. T., Jager, N. W., Newig, J., & Weber, E. (2020). How  does  collaborative  governance  evolve?  Insights  from  a  medium-n  case comparison. Policy and Society , 39 (4), 617–637.
Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2019). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Sewurejo  Karanganyar. Among  Makarti ,
11 (2).

## Copyright holder:
Rasmadi Didik Aryadi (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: