## Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan

## Welly
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, welly.lht@gmail.com

## ABSTRAK
Sistem  pengendalian  intern  pemerintah  yang  dikenal  dengan  SPIP  merupakan  pedoman  dalam menjalankan  aktivitas  yang  terdiri  dari  lima  komponen  yaitu lingkungan  pengendalian,  penilaian resiko, aktifitas pengendalian dan informasi dan komunikasi serta pemantauan. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  terhadap kinerja Organisasi  Perangkat  Daerah  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.Penelitian  ini menggunakan  jenis penelitian  asosiatif,  Data  yang  digunakan  data  primer  dan  sekunder.Teknik  pengumpulan  data  yaitu menggunakan kuesioner.Metode analisis dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  asosiatif.Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  pemerintah berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja

## ABSTRACT
The  government  internal  control  system  known  as  SPIP  is  a  guideline  in  carrying  out  activities consisting of five components, namely the control environment, risk assessment, control activities and information  and  communication  and  monitoring.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the magnitude of the influence of the government's internal control system on the performance of Regional Apparatus  Organizations  in  South  Sumatra  Province.  This  research  uses  associative  research.  The data used are primary and secondary data. The technique of collecting data is using a questionnaire. The method of analysis and data analysis techniques used in this study are associative. The results of the analysis show that the government's internal control system has an effect on the performance of regional apparatus organizations in South Sumatra Province.
Keywords: Government Internal Control System, Performance

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja berorientasi pada kepentingan masyarakat  dan  mendorong  pemerintah  untuk  senantiasa  tanggap  dengan lingkungannya,  dengan  berupaya  memberikan  pelayanan  terbaik  secara transparan dan  berkualitas  serta  adanya  pembagian  tugas  yang  baik  pada  pemerintah.Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi  dan  visi  organisasi  yang  tertuang  dalam strategic  planning suatu  organisasi (Mahsun,  2016:  81).  Kinerja  pemerintah  adalah  salah  satu  bentuk  penilaian  asas manfaat  dan  efisiensi  dalam  penggunaan  anggaran  keuangan  dalam  organisasi sektor  publik,  setelah  adanya  operasional  anggaran  langkah  selanjutnya  adalah pengukuran  kinerja  untuk  menilai  prestasi  dan  akuntabilitas  organisasi  dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik.
Menurut  Romney  dan  John  Steinbart  (2017:  198)  kinerja  instansi  pemerintah berhasil atau tidaknya akan dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah untuk  mencapai  tujuan  seperti  perlindungan  aset,  menyimpan  catatan  secara
ISSN 1693-4091    E-ISSN 2622-1845
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
terperinci,  memberikan  informasi  yang  akurat  dan  dapat  diandalkan,  menyiapkan laporan  keuangan  sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan,  meningkatkan  efisiensi operasional,  mendorong  kepatuhan  terhadap  kebijakan  manajerial  yang  ditentukan dan  mematuhi  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.Kinerja  berhasil  atau  tidaknya akan  dipengaruhi  oleh  tingkat  komitmen,  baik  komitmen  dari  organisasi  atau perusahaan terhadap karyawan maupun antara karyawan terhadap organisasi serta perusahaan  sangat  diperlukan  melalui  komitmen  yang  telah  ditetapkan  dan  akan tercipta iklim kerja yang professional. Sehingga semakin tinggi komitmen seseorang terhadap  tugasnya  maka  akan  semakin  tinggi  kinerja  yang  akan  dihasilkan,  yang menuju pada tingkat penilaian yang semakin tinggi.
Berdasarkan  PP  No.  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset manfaat yang diharapkan seperti peningkatan  kinerja  yang  merupakan  bagian  dari  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.Sistem  pengendalian  intern  yang  dikeluarkan Committee  of  Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) terdiri dari lima komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian dan informasi dan komunikasi  serta  pemantauan.  Pelaksanaan  sistem  pengendalian  intern  harusnya bertumpu  pada  pengutan  sistem  pengendalian  intern  yang  sudah  terbangun  dan dilaksanakan  oleh  seluruh  aktor  dalam  organisasi  mulai  dari  adanya  kebijakan, pembentukan  organisasi,  penyiapan  anggaran,  sarana  dan  prasarana,  penetapan personil  yang  dilaksanakan,  penetapan  prosedur  dan  reviuw  pada  seluruh  tahapan pembangunan.
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyoroti lemahnya sistem pengendalian  internal  kementrian/lembaga  dalam  pengelolaan  keuangan.Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) mengungkapkan setidaknya 29 temuan signifikan yang disebabkan lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. BPK  menemukan  11  masalah  terkait  kelemahan  sistem  pengendalian  dalam pemeriksaan  laporan  keuangan  (Agung  Firman  Sampurna,  2017).  Sistem pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP)  pada  tahun  2017  memperoleh  hasil  sangat tidak  memuaskan.Rendahnya  nilai  kematangan  maturitas  ini  disebabkan  tidak terdokumentasinya  setiap  kegiatan.  Tidak  adanya  dokumentasi  menjadi  masalah tersendiri  ketika  melakukan  kegiatan  pemeriksaan  ke  Satuan  Perangkat  Kerja Daerah (SKPD).  Buruknya  penilaian  yang  yang  diperoleh ini disebabkan  kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan waktu sehingga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan.
Ketidaknyamanan  wakil  rakyat  atas  kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Palembang yang dianggap tidak maksimal saat ini  Laporan  komisi-komisi  terkait  rancangan  peraturan  daerah  (Raperda)  tentang anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  perubahan  (APBDP)  tahun  2017  saat ini masih  ada  program  OPD  pemerintah  kota  palembang  yang  belum  berjalan.  Masih banyak  OPD  yang  tidak  memahami  berbagai  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  di dinas  masing-masing  dan  masih  banyak  OPD  tidak  paham  kegiatan  yang  telah dianggarkan  dan  dilaksanakan  (Fauzi  achmad,  2017).  Saat  ini  masih  ada  program pemerintah  Kota  Palembang  yang  belum  berjalan.  Seperti  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Palembang  sampai  sekarang  program  smart  city  belum  berjalan
padahal  rencana  itu  sudah  ada  sejak  lama  dan  sudah  masuk  dalam  anggaran. Selain  itu  masih  banyak  OPD  yang  tidak  memahami  berbagai  kegiatan  yang  telah dilaksanakan didinas masing-masing (Fauzi achmad, 2017).
Pemerintah  Kota  Palembang  belum  menyelesaikan  laporan  keuangan  tahun 2017.  Sesuai  peraturan,  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  harus  diserahkan selambat-lambatnya  tiga  bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir  lambatnya penyerahan laporan keuangan ini disebabkan karena masih ada empat (OPD) yang belum  menyerahkan  laporannya.  Empat  OPD  yang  belum  menyelesaikan  laporan keuangan  tersebut  adalah  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Pera KP), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) (Harobin, 2018).
Penelitian  Sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Nur  Azlina  dan  Ira  Amelia  (2014) disimpulkan  bahwa  tata  kelola  dan control  internal memiliki  pengaruh  positif  dan signifikansi  pada  kinerja  pemerintah  dikabupaten  Pelalawan.  Sistem  pengendalian intern  pemerintah  membawa  kinerja  yang  signifikan  pada  pemerintah  daerah. Penelitian  Nur  dkk  (2018)  dapat  disimpulkan  bahwa  variable  sistem  pengendalian intern  pemerintah,  sistem  informasi  manajemen  daerah  dan  kualitas  sumber  daya manusia  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  manajerial  aparatur pemerintah  daerah.Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)  terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Selatan.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan.  Sistem  Pengendalian  Intern  dapat  juga  diartikan  sebagai suatu  sistem  yang  digunakan  untuk  mengamankan  harta  kekayaan  perusahaan, menjamin ditaatinya kebijakan  manajemen dan menciptakan efisiensi dan efektifitas perusahaan.Sistem  Pengendalian  Internal  meliputi  struktur  organisasi,  metode  dan ukuran-ukuran  yang  dikoordinasikan  untuk  menjaga  aset  organisasi,  mengecek ketelitian  dan  keandalan  data  akuntansi,  mendorong  efisiensi  dan  mendorong dipatuhinya  kebijakan  manajemen  (Mulyadi, 2016:  129).Sistem  Pengendalian  intern adalah  proses  yang  dirancang  untuk  menyediakan  jaminan  yang  wajar  mengenai pencapaian  tujuan  dalam  keandalan  pelaporan  keuangan,  efektifitas  dan  efisiensi operasi,  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  (Bodnar  dan William,  2013:  12).  Menurut  Romney  dan  Paul  John  Steinbart  (2017:  198)  Sistem pengendalian internal  adalah  proses  yang  dilaksanakan  untuk  memberikan  jaminan yang masuk akal.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  (Bodnar  dan  William,  2013:  113-123,  PP nomor  60  Tahun  2008,  COSO,  2013:  4-7,  Marshall  dan  Steinbart,  2018:  204-221) maka  dapat  disimpulkan  komponen  sistem  pengendalian  intern  adalah  sebagai berikut:
a) Lingkungan pengendalian, merupakan dampak kolektif faktor untuk membangun,  mendukung,  dan  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  dan prosedur tertentu.
b) Penilaian resiko, merupakan proses mengidentifikasi perubahan kondisi internal dan eksternal dan tindakan terkait yang mengkin diperlukan.
c) Kegiatan  pengendalian,  merupakan  kebijakan  dan  prosedur  yang  dibuat  untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik.
d) Informasi  dan  komunikasi,  Informasi  mengacu  pada  sistem  akuntansi organisasi,  yang  terdiri  dari  metode  dan  catatan  yang  diciptakan  untuk mengidentifikasi,  merangkai,  menganalisis,  mengelompokkan,  mencatat,  dan melaporkan  transaksi  organisasi  untuk  memelihara  akuntabilitas  aktiva  dan utang  yang  terkait.  Dan  komunikasi  terkait  dengan  memberikan  pemahaman yang  jelas  mengenai  semua  kebijakan  dan  prosedur  yang  terkait  dengan pengendalian.
e) Pemantauan,  Pemantauan  melibatkan  proses  yang  berkelanjutan  untuk menaksir kualitas pengendalian  internal dari waktu kewaktu serta untukmengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

## 2. Kinerja Instansi Pemerintah
Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah  merupakan  gambaran  mengenai  tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi  organisasi  yang  tertuang  dalam  perumusan  skema strategis  suatu  organisasi.  Menurut  (Mahsun,  2016:  81)  definisi  kinerja  instansi pemerintah  daerah  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.
Berdasarkan pendapat (Mahsun, 2016: 81) maka dapat disimpulkan pengertian kinerja  instansi  pemerintah  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijaksanaan  pengguna  anggran  keuangan dalam  organisasi  publik,  setelah  adanya  operasional  anggran  langkah  selanjutnya adalah  pengukuran  kinerja  untuk  menilai  prestasi  dan  akuntabilitas  organisasi dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Sistem  pengukuran  kinerja  sektor  publik  adalah  suatu  sistem  yang  bertujuan untuk membantu  manajer  publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial  dan  nonfinansial.  Tujuan  dari  sistem  pengukuran  kinerja  adalahuntuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.Untuk mengukur kinerja financial dan nonfinancial secera berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.  Untuk  mengakodomasi  pemahaman  kepentingan  menejer  level  menengah dan  bawah  serta  memotivasi  untuk  mencapai goal  congruence. Sebagai  aat  untuk mencapai  kepuasan  berdasarkan  pendekatan  individual  dan  kemampuan  kolektif yang rasional (Mardiasmo, 2002: 122).
Berdasarkan beberapa indikator yang telah dijelaskan para ahli (Mahsun, 2013: 71) maka indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah:
a) Indiaktor  masukan (input) ,  Indikator  masukan (inputs): Jumlah  dana  yang dibutuhkan . Jumlah  pegawai  yang  dibutuhkan . Jumlah  infrastruktur  yang  ada . Jumlah waktu yang dibutuhkan.
b) Indikator  proses (process): Ketaatan  pada  peraturan  perundangan . Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
c) Indikator keluaran (output): Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan . Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa .
d) Indikator  hasil (outcome): Tingkat  kualitas  produk  atau  jasa  yang  dihasilkan . Produktivitas para karyawan atau pegawai.
e) Indikator  manfaat (benefit): Tingkat  kepuasan  masyarakat.Tingkat  partisipasi masyarakat
f) Indikator impact: Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Peningkatan pendapatan masyarakat

## 3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Menurut  Romney  dan  John  Steinbart  (2017:  198)  kinerja  instansi  pemerintah berhasil atau tidaknya akan dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah untuk  mencapai  tujuan  seperti  perlindungan  aset,  menyimpan  catatan  secara terperinci,  memberikan  informasi  yang  akurat  dan  dapat  diandalkan,  menyiapkan laporan  keuangan  sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan,  meningkatkan  efisiensi operasional,  mendorong  kepatuhan  terhadap  kebijakan  manajerial  yang  ditentukan dan mematuhi hokum dan peraturan yang berlaku.
Kinerja instansi pemerintah berhasil atau tidaknya akan dipengaruhi oleh sistem pengendalian  intern  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  mekanisme pengendalian  keseluruhan  yang  digunakan  untuk  memotivasi,  mengukur  dan memberi sanksi atas tindakan-tindakan manajer dan karyawan dari suatu organisasi. Sistem pengendalian yang efektif merupakan prasyarat bagi kinerja yang lebih baik. Pengunaan sistem pengendalian akan menyebabkan peningkatan kinerja organisasi dengan  mendorong  pengambilan  keputusan  oleh  para  manajer  secara  lebih  baik, maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini:

## Gambar: Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun seperti: Terdapat Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Kinerja  Instansi Pemerintah.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  asosiatif  untuk  mengetahui  pengaruhSistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah. Lokasi  Penelitian  yang  dilakukan  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  pada Provinsi  Sumatera  Selatan.  Variabel  yang  digunakan  adalah  Sistem  pengendalian intern  pemerintah  (SPIP)  dengan  indikator  lingkungan  pengendalian,  penilaian resiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  pemantauan.  Populasi penelitian  adalah  OPD  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  berjumlah  27  OPD. Responden  Penelitian  terdiri  dari:  Kepala  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD), Kepala  Akuntansi,  Staf  Keuangan    danBagian  Kepegawaian.  Data  yang  digunakan data  primer  dan  sekunder  (Anwar  Sanusi;  2016).  Teknik  yang  digunakan  dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner.

## D. HASIL PENELITIAN
Survei  penelitian  ini  adalah  27  OPD  yang  dijadikan  sebagai  objek  penelitian, namun  dari  27  Organisasi  Perangkat  Daerah  terdapat  19  Organisasi  Perangkat Daerah  yang  bisa  di  survei.Pengumpulan  data  dengan  cara  penyebaran  kuesioner, berikut profil responden;
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (X)
Kinerja Instansi Pemerintah
(Y)
TabelProfil Responden Keterangan Frekuensi Persentase Jenis Kelamin Pria 37 49% Wanita 35 46% Tidak Teridentifikasi 4 5% Jumlah 76 100% Umur <20 0 0,00% <20-30 15 20% <31-40 25 33% >41-50 16 21% >50 11 14% Tidak Teridentifikasi 9 12% Jumlah 76 100% Tingkat Pendidikan SMA/SMK 2 3% D-1 7 9% D-II 0 00,0% D-III 4 5% S1 44 58% S2 15 20% Tidak Teridentifikasi 4 5% Jumlah 76 100% Latar Belakang Pendidikan Akuntansi 9 12% Manajemen 12 16% Perbankan 2 3% Lain-lain 36 44% Tidak Teridentifikasi 17 22% Jumlah 76 100% Masa Kerja <3 bulan 4 5% <1 tahun 11 14% >1 tahun 55 73% Tidak Teridentifikasi 6 8 Jumlah 76 100%
Sumber: Data diolah, 2020

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

## Gambar Normal P-P Plot
Sumber: Data diolah, 2020
Berdasarkan  gambar  terlihat  bahwa  titik-titik  menyebar  disekitar  garis  diagonal dan  penyebarannya  mengikuti  arah  garis  diagonal.  Dapat  disimpulkan  bahwa model regresi ini layak dipakai karena memenuhi distribusi normalitas.

## Uji Heteroskedastisitas

## GambarScatterplot
Sumber: Data Diolah, 2020
Berdasarkan  gambar  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  pola  yang  jelas seperti  titik-titik  menyebar  di  atas  dan  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y  maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi

## TabelHasil Uji Analisis Regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients F Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,695 ,605 1,149 ,254 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ,598 ,144 ,448 4,169 ,000
a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah Sumber : Data Diolah, 2020
Berdasarkan Tabel  diatas hasil regresi berganda menunjukkan bahwa variabel sistem  pengendalian intern  pemerintah  (X)  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah (Y) dapat dilihat persamaan regresinya sebagai berikut:
Y= a + b 1 X 1 + b 2 X 2 +e Y= 0,695 + 0,598X1+ e
Uji Koefisien Determninasi (R 2 ) Koefisien Determinasi R 2 ( adjusted R square ) sebesar 0,290 artinya 29,0% variabel sistem pengendalian intern pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel kinerja instansi pemerintah  (dependen)  sedangkan  sisanya  sebesar  71,0%  dipengaruhi  oleh  faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Uji Hipotesis
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  diketahui  nilai  t hitung untuk  variabel sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (X)  sebesar  4,169  sedangkan  nilai  t tabel dengan taraf nyata 0,05 (5%) adalah sebesar 1,993. Jadi dapat disimpulkan bahwa H 0 ditolak dan Ha diterima Karena nilai t hitung (4,169) > t tabel (1,993). Hasil uji hipotesis secara  parsial  untuk  variabel  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (X) menunjukkan  bahwa  variabel  tersebut  secara  signifikan  mempengaruhi  kinerja instansi  pemerintah  (Y).  Hal ini digambarkan  dengan  ditolaknya  H 0 dan  diterimanya Ha  serta  nilai  signifikan  X  sebesar  0,00  <  0,05  berarti  sistem  pengendalian  intern pemerintah (X) secara signifikan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah (Y).

## Pembahasan
Hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem pengendalian  intern  pemerintah  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  instansi pemerintah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  Organisasi Perangkat  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  dapat  disimpulkan  bahwa  secara keseluruhan  penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  di  Organisasi Perangkat  Daerah  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  termasuk  dalam  kategori  baik.  Hal ini  terlihat  dari  tanggapan  responden  mengenai  penerapan  sistem  pengendalian intern  pemerintah  yang  terdiri  dari  beberapa  indikator.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  teori  yang  menyatakan  bahwa  dalam  kinerja  instansi  pemerintah, pengawasan  intern  membantu  mendeteksi  dan  mencegah  berbagai  pengaruh lingkungan terhadap sistem.
Dari hasil tanggapan responden tentang penerapan sistem pengendalian intern pemerintah  bahwa  indikator  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  aktivitas pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  dan  pemantauan  mempunyai  pengaruh terhadap  kinerja  instansi  pemerintah.Dalam  suatu  OPD  Pimpinan  dan  seluruh karyawan  perlu  memegang  komitmen  dimana  seseorang  membuat  perjanjian  atau keterikatan  baik  kepada  diri  sendiri  maupun  orang  lain  yang  tercermin  dalam tindakan/perilaku sehingga dapat menghasilkan dampak positif bagi suatu OPD dan proses  kinerja  instansi  pemerintah  dapat  berjalan  dengan  baik.  Seorang  pemimpin harus  berintegritas  yang  artinya  memiliki  pribadi  yang  jujur  dan  memiliki  konsitensi dalam proses bekerja sehingga dapat menghasilkan kinerja instansi pemerintah yang berkualitas.  Nilai-nilai  etika  merupakan  perilaku  bagaimana  seseorang  melakukan sesuatu  dengan  cara  tertentu,  baik  buruknya  perilaku  seseorang  akan mempengaruhi  masukan  dan  keluaran  dalam  meningkatkan  kinerja  instansi
pemerintah, pimpinan perlu menunjukkan perilaku yang baik agar dapat memberikan manfaat bagi karyawan dalam bekerja sama antar tim.
Pimpinan perlu menunjukkan independensi dari manajemen dalam pengembangan  pelaksanaan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  untuk memastikan  bahwa  kinerja  instansi  pemerintah  di  OPD  dalam  keadaan baik.Independensi  dapat  mempengaruhi  kinerja  instansi  pemerintah  karena  apabila pimpinan  menunjukkan  independensi  dalam  suatu  OPD,  maka  bisa  menghasilkan keamanan dalam kinerja instansi pemerintah karena posisi OPD tidak terikat dengan pihak manapun.PimpinanOPD di Provinsi Sumatera Selatan juga perlu menjalankan fungsi  pengawasan  dalam  pengembangan  pelaksanaan  sistem  pengendalian  intern pemerintah,  fungsi  pengawasan  dalam  pengembangan  pelaksanaan  intern dibutuhkan  dalam  memberikan  kemudahan  pemakai  serta  menghindari  salah  saji informasi yang dilakukan oleh pegawai. Pimpinan OPD di Provinsi Sumatera Selatan juga perlu meyakinkan pegawai bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab sistem  pengendalian  intern  pemerintah  karena  berpengaruh  terhadap  masukan (input) dalam menghasilkan kinerja instansi pemerintah yang berkualitas.
OPD  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  perlu  menetapkan  struktur,  jalur-jalur pelaporan,  wewenang-wewenang  dan  tanggungjawab  dalam  mengejar  tujuan  untuk memadukan efesiensi teknis dengan kepekaan terhadap kebutuhan perusahaan dan pegawai.Struktur  organisasi  dapat  memberikan  dampak  yang  besar  untuk perusahaan yang mana struktur organisasi dapat diimplementasikan sesuai dengan sistem  kerja  organisasi  untuk  tujuan  organisasi  yang  efektif  dan  efisien.  Dan sturuktur  organisasi  menentukan  bagaimana  cara  pembagian  tugas  dan  kepada siapa  tugas  harus  dilaporkan.  Dengan  menetapkan  struktur  organisasi  dapat mempengaruhi hasil kinerja instansi pemerintah yang lebih berkualitas.
Memberikan  wewenang  dan  tanggungjawab  telah  dikomunikasikan  dengan jelas dan dipahami oleh pegawai.Kejelasan wewenang dan tanggungjawab  memiliki pengaruh  terhadap  keamanan  data  dalam  OPD  karena  telah  ditetapkan  wewenang serta tanggungjawab tentang siapa saja yang berwewenang untuk mengubah sistem data  yang  ada  pada  OPD.  Hal  ini  diharapkan  akan  menimbulkan  suasana  yang kondusif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif serta memberikan kemudahan bagi OPD dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menghasilkan kinerja instansi pemerintah yang berkualitas.
Melaksanakan  penilaian  risiko  secara  komprehensif  di  dalam  sebuah  OPD merupakan proses mengidentifikasi perubahan kondisi secara internal dan eksternal serta  tindakan  yang  terkait  dan  mungkin  diperlukanmelakukan  penilaian  resiko, penilaian  resiko  juga  merupakan  kontribusi  penting  yang  dapat  dilakukan  oleh internal  audit.  Pimpinan  harus  selalu  aktif  dalam  mendapatkan  data  dan  informasi lengkap  yang  digunakan  untuk  penilaian  resiko  yang  efektif  akan  dapat mengidentifikasi  risiko-risiko  terhadap  keamanan  kinerja  instansi  pemerintah  yang tidak  terdeteksi  dan  memperkuat  kemampuan  organisasi  dalam  mencegah penyalahgunaan  sistem  yang  terjadi  di  OPD.  Sistem  pengendalian  intern  harus memberikan  penilaian  atas  risiko  yang  dihadapi  OPD  baik  dari  luar  maupun  dari dalam.
Pimpinan  organisasi  perangkat  daerah  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  harus selalu  aktif  dalam  mendapatkan  data  dan  informasi  secara  lengkap,  terbaru,  dan tepat  waktu  agar  OPD  mampu  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  bebas  dari salah  saji  material.Besarnya  suatu  kesalahan  atau  salah  saji  dalam  laporan keuangan  yang  membuat  pengguna  laporan  keuangan  terpengaruh  oleh  informasi
yang  dihilangkan  atau  membuat  keputusan  yang  berbeda  jika informasi  yang  benar diketahui.Pimpinan  memiliki  kewajiban  untuk  mendeteksi  adanya  kekliruan  dan ketidakberesan yang menyebabkan laporan keuangan berisi salah saji yang material. Penilaian  resiko  berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah  untuk  menjamin keandalan  kinerja  instansi  pemerintah  dalam  proses  yang  akurat  dan  bebas  dari kesalahan.
Pimpinan  OPD  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  juga  perlu  mempertimbangkan potensi  penipuan.Potensi  penipuan  berpeluang  besar  terjadi  ketika  ada kesempatan.Oleh  karena  itu  OPD  perlu  mempertimbangkan  potensi  terjadinya penipuan  karena  memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah  dalam pencapaian  tujuan  organisasi  karena  dapat  memperkecil  kemungkinan  terjadinya penipuan  yang  dilakukan  oleh  karyawan.  Potensi  penipuan  juga  memiliki  pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dalam proses data secara akurat, lengkap dan bebas dari kesalahan.
Aktivitas  atau  kegiatan  pengendalian  diperlukan  untuk  memilih  dan mengembangkan  aktivitas  pengendalian  umum  atas  teknologi  untuk  mendukung tercapainya tujuan, sebab kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang  dibuat  untuk  membantu  memastikan  bahwa  arahan  manajemen  dilaksanakan dengan  baik  Mengembangkan  teknologi  dilakukan  agar  dapat  memberikan kemudahan pemakai sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang berkualitas serta terhindari dari salah saji informasi. Mengembangkan teknologi pada OPD  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  juga  dapat  menghasilkan  keandalan  kinerja instansi  pemerintah  yang  dapat  membantu  OPD  dalam  memproses  data  yang bermanfaat  serta  berdampak  baik  dan  bebas  dari  kesalahan.  Mengembangkan teknologi  dalam  aktivitas  pengendalian  juga  dapat  memberikan  kemudahan  untuk diakses oleh pegawai OPD serta memiliki kemudahan untuk dipahami oleh pegawai dengan  adanya  aktivitas  pengendalian  dalam  mengembangkan  teknologi  dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang berkualitas.
Informasi dan komunikasi (information and communication) merupakan tonggak penting  dalam  meningkatkan  kinerja  instansi  pemerintah  yang  berkualitas  dan relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal. Informasi dan komunikasisangat diperlukan bagi entitas untuk melakukan kontrol internal tanggung jawab  dan  untuk  mendukung  pencapaian  tujuannya.  OPD  perlu  berkomunikasi dengan  pihak  internal  maupun  eksternal  mengenai  hal-hal  yang  mempengaruhi fungsi pengendalian internal agar tindak kecurangan atau salah saji informasi secara sengaja  tidak  terjadi  lagi.  Analisis  ini  dilakukan  untuk  menentukan  dampak  dari sistem  informasi  yang  berkualitas  terhadap  pengambilan  keputusan  yang  telah dilakukan.  Melaksanakan  informasi  dan  komunikasi  merupakan  kontribusi  penting dalam  menghasilkan  informasi  akuntansi  yang  berkualitas  serta  mendukung pencapaian fungsi sistem pengendalian intern pemerintah yang baik.
Pemantauan  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah karena  dalam  proses  pemantauan  dapat  memilih,  mengevaluasi,  mengembangkan, serta mengkomunikasikan kekurangan pengendalian intern sehingga mempermudah Organisasi  Perangkat  Daerah  dalam  pengambilan  keputusan.  Mengevaluasi kekurangan  pengendalian  intern  juga  berpengaruh  terhadap  kualitas  hasil  kinerja instansi dalam  menghasilkan  keandalan.  Dengan  keandalan  sistem  informasi  dapat membantu pegawai dalam  memproses data secara akurat, lengkap, dan bebas dari kesalahan  serta  menghindari  salah  saji  informasi  akuntansi  secara  sengaja  atau tidak jujur.
Dengan  dilakukan  pemantauan  secara  rutin  terhadap  sistem  pengendalian intern  pemerintah  pada  OPD  guna  menemukan  kelemahan,  menghindari penyalahgunaan  dalam  laporan  keuangan  dan  memperbaiki  efektivitas  sistem pengendalian  intern  pemerintah  yang  berkelanjutan  dan  memastikan  bahwa  sistem pengendalian intern pemerintah masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Pemantauan dapat dilakukan dengan inspeksi secara langsung oleh pimpinan OPD pada  saat  kegiatan  pelayanan  atau  melaksanakan  pekerjaan.  Inspeksi langsung ini dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja instansi pemerintah dalam kategori baik .
Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan Romney dan John Steinbart  (2017:  198)  kinerja  instansi  pemerintah  berhasil  atau  tidaknya  akan dipengaruhi  oleh  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan seperti  perlindungan  aset,  menyimpan  catatan  secara  terperinci,  memberikan informasi  yang  akurat  dan  dapat  diandalkan,  menyiapkan laporan  keuangan  sesuai dengan  aturan  yang  ditetapkan,  meningkatkan  efisiensi  operasional,  mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan dan mematuhi hokum dan peraturan yang berlaku.
Kinerja  instansi  pemerintah  berhasil  atau  tidaknya  akan  dipengaruhi  oleh sistem  pengendalian  intern  pemerintah  merupakan  bagian  yang  sangat  penting dalam  mekanisme  pengendalian  keseluruhan  yang  digunakan  untuk  memotivasi, mengukur  dan  memberi  sanksi  atas  tindakan-tindakan  manajer  dan  karyawan  dari suatu organisasi. Sistem pengendalian yang efektif merupakan prasyarat bagi kinerja yang  lebih  baik.  Pengunaan  sistem  pengendalian  akan  menyebabkan  peningkatan kinerja  organisasi  dengan  mendorong  pengambilan  keputusan  oleh  para  manajer secara  lebih  baik  (Fogelberg  dan  Griffith,  2000).Hasil  penelitian  ini  juga  didukung oleh  penelitian  Sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Nur  Azlina  dan  Ira  Amelia  (2014) dengan judul “Pengaruh Good Governace dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah  Kabupaten  Palalawan”  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semua variable vailid, reable, dan penuh asumsi. Hasil analisis hipotesis menunjukkan tata kelola  dan  pengendalian  internal  memiliki  positif  dan  signifikansi  berpengaruh  pada kinerja pemerintah dikabupaten Pelalawan.
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Noval Hadi Praja (2015) dengan judul “Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Dan Peran  Pengelola  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Kota  Pekan  Baru”  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pengaruh  komitmen  organisasi,  pengaruh  sistem  control  internal  pemerintah  dan peran  manajer  keuangan  dari  kinerja  manajerial  memiliki  berpengaruh  signifikan terhadap  efektifitas  manajerial  kinerja  itu  besarnya  efek  (R2)  Komitmen  organisasi, sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dan  peran  manajer  keuangan  area  kinerja manajerial  adalah  28%.  Sedangkan  sisanya  72%  dipengaruhi  oleh  variable independen  lain  yang  tidak  diamanati  dalam  penelitian  ini.Penelitian  sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Nur  Jannah  Abdi  Aziz  (2018)  dengan  judul  “Pengaruh  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kualitas Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Aparatur  Pem erintah  Daerah” Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah,  sistem informasi manajemen daerah dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  sistem  pengendalian  intern  pemerintah (SPIP)  berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah,  dalam  penelitian  ini terbukti  secara  empiris  bahwa  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP) mempengaruhi  kinerja  instansi  pemerintah  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  di Sumatera Selatan.

## 2) Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  maka  terdapat  beberapa  saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis berikutnya.
1. Organisasi  Perangkat  Daerah  Sumatera  Selatan  lebih  meningkatkan  lagi  sistem pengendalian intern pemerintah di dalam suatu organisasi.
2. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambahkan  variabel  dependen lainnya, menambahkan variabel moderating atau intervening yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel independen.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung Firman Sampurna, 2018. BPK Soroti Lemahnya Sistem Pengendalian Internal Kementrian/Lembaga .Antaranews,Jakarta.
https://m.antaranews.com/berita/631918/bpk-soroti-lemahnya-sistem- pengendalian-internal-kementrianlembaga
Anwar  Sanusi,  2016. Metodologi  Penelitian  Bisnis .  Cetakan  Keenam.  Selemba Empat. Jakarta:
Fauzi  Achmad,  2017 .  Kinerja  OPD  Pemkot  Palembang  di  Anggap  Tidak  Maksimal. Palembangbaru.com. Palembang. http://palembangbaru.com/kinerja-opd- pemkot-palembang-dianggap-tidak-maksimal/
George  H.  Bodnar  dan  William  S.  Hoppwood,  2013. Accounting  Informasi Syistem .Eleventh Edition.Florida Atlantic.
Harobin  Mustofa,  2018. BPK  Deadline  Laporan  Keuangan  Pemkot  Palembang. Beritapagi.com. Palembang. http://beriapagi.co.id/2018/01/22/bpk-deadline- laporan-keuangan-pemkot-palembang.html
Mahsun  Mohamad,  2016. Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik .  Edisi  Pertama. BPFE.Yogyakarta.
Marshall  B.  Romney  dan  Paul  John  Steinbart,  2017. Accounting  Informasi Systems .Fourteenth Edition. Pearson. Arizona State.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi sector Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Mulyadi, 2016. Sistem Akuntansi . Selemba Empat. Jakarta.
Noval Hadi Praja, 2015. Pengaruh Komitmen Organisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  Dan  Peran  Pengelola  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekan Baru. Jurnal Fekom Vol. 2, No. 2 Oktober 2015.
Nur  Azlina  dan  Ira  Amelia,  2014 .  Pengaruh  Good  Governance  Dan  Pengendalian Intern  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Pelalawan .  Jurnal  Akuntansi Universitas Jember. Vol. 12, No. 2 Desember 2014
Nur  Jannah  Abdi  Aziz,  Umi  Pratiwi  dan  Eko  Suyono,  2018. Pengaruh  Sistem Pengendalian Intern Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah .Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. Vol. 20, No. 04 Tahun 2018
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Syaiful  Bahri,  2018.  Metode  Penelitian  Bisnis  Lengkap  Dengan  Teknik  Pengelolaan Data SPSS. Penerbit Andi (Anggota IKAPI). Cetakan CV Andi offset.