Abstrak—Layanan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  di wilayah  Kepulauan  Sumenep  perlu  mendapatkan  perhatian dari  pemerintah  karena  masyarakat  kepulauan  mengalami kesulitan  dalam  melakukan  kepengurusan.  Lokasi  kantor Disdukcapil yang berada di Kabupaten Sumenep mengakibatkan masyarakat di area Kepulauan Sumenep harus menyeberang  dengan  kapal  untuk  mendapatkan  layanan.  Hal ini  menyebabkan  masyarakat  kepulauan  harus  mengeluarkan biaya  lebih.  Selain  itu  kondisi  infrastruktur  komunikasi  di Kepulauan  Sumenep  belum  merata,  menyebabkan  beberapa wilayah    tidak  terjangkau  jaringan  sinyal  internet,  sehingga layanan  ini  tidak  dapat  dilakukan  secara  online.  Oleh  karena itu,  diperlukan  kapal  layanan  kependudukan  dan  pencatatan sipil  yang  dapat  melayani  masyarakat  di  area  Kepulauan Sumenep.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merencanakan  pola operasi  kapal  layanan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil. Metode yang digunakan adalah metode PVRP (Periodic Vehicle Routing  Problem)  untuk  menentukan  rute  optimum  pada  2 (dua)  skenario.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  skenario  2 menghasilkan total biaya sebesar Rp 5,3 milyar per tahun untuk dua kapal, dengan frekuensi masing-masing kapal sebanyak 25 kali/tahun dan total jarak tempuh 1.973 nm. Kapal ini memiliki ukuran sebagai berikut, panjang (Lpp): 27,44 m, lebar (B) :7,22 m, tinggti (H) :2,95 m, dan sarat (T) :1,25 m.

## Kata  Kunci—Kapal  Layanan  Kependudukan,    Pola  Operasi
Kapal,  Periodic  Vehicle  Routing  Problem,  Ukuran  Kapal Optimum.

## I. PENDAHULUAN
ERDASARKAN  amanat  Undang  –  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  negara berkewajiban  melayani  setiap  warga  negara  dan  penduduk untuk  memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasarnya  dalam kerangka  pelayanan  publik  [1].  Membangun  kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik seiring dengan  harapan  dan  tuntutan  seluruh  warga  negara  dan penduduk  tentang  peningkatan  pelayanan  publik,  sebagai upaya  untuk  mempertegas  hak  dan  kewajiban  setiap  warga negara serta terwujudnya tanggung jawab negara. Namun, hal tersebut  belum  terwujud  di  beberapa  pulau,  seperti Kepulauan Sumenep.
Tidak adanya layanan kependudukan dan pencatatan sipil di pulau – pulau kecil seperti layanan kepengurusan E-KTP, Kartu  Keluarga,  dan  Akte  Kelahiran.  Kantor  Disdukcapil yang  berlokasi  di  Kabupaten  Sumenep  membuat  warga kepulauan harus ke daratan untuk sekedar mengurus E-KTP, Akte  kelahiran,  Kartu  keluarga,  dan  lain-lain.  Biaya  yang
dikeluarkan untuk menyeberang pulau cukup besar minimal 500 ribu, itupun bagi warga kepulauan yang tidak terlalu jauh dari daratan seperti Pulau Raas dan Sapudi . Sedangkan untuk warga  yang  tinggal  di  Pulau  Kangean,  harus  mengeluarkan biaya antara 700 ribu sampai 800 ribu. Bahkan, untuk warga yang  tinggal  di  Pulau  Sakala  yang  secara  geografis  lebih dekat  dengan  Sulawesi,  biaya  yang  harus  dikeluarkan  bisa sampai  jutaan  rupiah.  Hal  tersebut  dikarenakan  minimnya kapal  penyeberangan  yang  ada  di  Kepulauan  Sumenep, sehingga  masyarakat  kepulauan  harus  membayar  mahal untuk  penyeberangan  menggunakan  perahu  nelayan  atau sampan.  Selain  itu  kondisi  infrastruktur  komunikasi  di Kepulauan Sumenep belum merata, menyebabkan beberapa wilayah kepulauan tidak terjangkau jaringan sinyal internet, sehingga layanan ini tidak dapat dilakukan secara online.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Tahap Identifikasi Masalah
Pada  tahap  ini  dilakukan  identifikasi  permasalahan  yang diangkat  dalam  tugas  akhir  ini.  Permasalahan  yang  timbul adalah  tidak  adanya  layanan  kependudukan  dan  pencatatan sipil  di  daerah  Kepulauan  Sumenep,  sehingga  masyarakat kepulauan jika ingin melakukan kepengurusan kependudukan  dan  pencatatan  sipil  harus  mengeluarkan biaya lebih untuk menyeberang ke Kabupaten Sumenep

## B. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pada  tahap  ini  dilakukan  pengumpulan  data,  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode pengumpulan data secara langsung (primer) dan pengumpulan data secara tidak langsung (sekunder) ke lokasi penelitian  yaitu  Kabupaten  Sumenep.  Data  yang  telah dikumpulkan  dari  hasil  survei  lapangan  kemudian  diolah untuk mengetahui jumlah pengguna layanan dan jarak antar titik operasional.

## C. Tahap Perencanaan dan Pola Operasi
Penelitian  ini  menggunakan  kapal  jenis  LCT (Landing Craft  Tank) karena  kapal  ini  memiliki  deck  yang  luas  dan dapat mengakomodir kondisi geografis Kepulauan Sumenep yang terkendala dengan kedalaman perairan, selain itu kapal jenis LCT memiliki alat bongkar muat berupa rampdoor yang dapat menjadi aksesbilitas bagi para pengguna layanan untuk naik  turun  kapal  [2].  Pola  operasi  kapal  layanan  dukcapil yang  direncanakan  terdapat  2  skenario  rute  dengan menggunakan  metode  PVRP  ( Periodic  Vehicle  Routing

## Desain Konseptual dan Analisis Pola Operasi Kapal Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Daerah Kepulauan: Studi Kasus Kepulauan Sumenep
Ira Nura Afifah, Eka Wahyu Ardhi, dan Siti Dwi Lazuardi Departemen Teknik Transportasi Laut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : wahyu221209@gmail.com
B
Problem).

## D. Skenario Pola Operasi
Pada  perencanaan  ini,  didapatkan  2  skenario,  yaitu skenario  1  membagi  titik  operasional  menjadi  6  kecamatan dan  menggunakan  1  kapal,  sedangkan  untuk  skenario  2 membagi  titik  operasional  menjadi  6  kecamatan  dan menggunakan  2  kapal.  Dengan  mempertimbangkan  jumlah pengguna  layanan  yang  cukup  banyak  di  area  Kepulauan Sumenep, maka dilakukan analisis terkait jumlah kebutuhan armada  kapal  layanan  kependudukan  untuk  memenuhi demand yang ada di area kepulauan.
Maing-masing  skenario  melayani  setiap  titik  secara bergantian dan setiap kapal melakukan layanan selama 8 jam per  hari.  Apabila  waktu  pelayanan  mendekati  atau  sama dengan 8 jam, maka kapal akan kembali ke depot

## E. Metode
Model  optimasi  rute  kapal  dijelaskan  dengan  model matematis PVRP. Penyelesaian model PVRP yang digunakan dalam  penelitian  ini  memodifikasi  model  IPVRTW (Integrated Inventory and Periodic Vehicle Routing Problem with Time Windows) yang dikembangkan oleh Rusdiansyah dan  Tsao  (2005)  dengan  menjadikan  frekuensi  kunjungan sebagai  parameter  yang  tetap  (bukan  variabel  keputusan), menghilangkan komponen biaya simpan  pada fungsi tujuan dan meniadakan batasan tour duration dan time windows [3]. Namun  model  matematis  IPVRTW  Rusdiansyah  dan  Tsao (2005) tidak secara murni akan diaplikasikan pada penelitian ini,  akan  tetapi  dilakukan  modifikasi  terlebih  dahulu  untuk
disesuaikan  dengan  permasalahan  yang  dihadapi.  Sehingga mengahsilkan  formulasi  seperti  di  bawah  ini,  variabel keputusan menjadi :
X ijtk = berinilai 1 jika kapal k pergi dari pulau i ke pulau j pada hari t dan bernilai 0 jika sebaliknya (binary). Y it = bernilai 1 jika pulau i dikunjungi pada hari t dan bernilai 0 jika sebaliknya (binary).
Fungsi  tujuan  model  PVRP  adalah  minimasi  total  jarak pelayaran, secara matematis dinyatakan sebagai berikut :
(1) Keterangan : z : Total jarak tempuh I o : Himpunan seluruh pulau termasuk depot ; Io ={1,2,..,7} T : Himpunan jumlah hari kapal beroperasi K : Himpunan kapal yang tersedia ; K = {1,2} n ij : Jarak perjalanan dari pulau i ke pulau j Subject to :
(2)
(3)
(4)
(5)
Gambar 1. Lokasi Penelitian. Sumber : google earth
Gambar 2. Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan.
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016-2018 (diolah kembali)
87.512 25.345 34.061 21.176 26.424 14.278 37.190 48.911 40.487 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

## Gambar 3. Grafik Pengguna Layanan.
Sumber  :  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kaupaten Sumenep, 2020 (diolah kembali)
Gambar 4. Ilustrasi Rute Pola Operasi Kapal Skenario 1.
(6)
(7)
(8)
Pembatas  2  menjamin  setiap  agen  akan  dikunjungi sebanyak frekuensi yang dibutuhkan. Pembatas 3 menjamin total  waktu  pelayanan  yang  diperlukan  setiap  kendaraan dalam  mengunjungi  sejumlah  agen  tidak  melebihi  waktu  R yang  diijinkan.  Pembatas  4  memastikan  setiap  kendaraan akan  mengunjungi  dan  meninggalkan  agen  pada  hari  yang sama.  Pembatas  5  menjamin  setiap  agen  dikunjungi kendaraan  pada  hari  yang  sesuai  dengan  frekuensi  dan kombinasi kunjungan yang telah ditentukan. Dari persamaan tersebut, jika agen i dikunjungi pada hari ke- t (Yit = 1) maka dapat  dipastikan  ada  kendaraan k yang  akan  mengunjungi agen i dan menuju ke agen j. Pembatas 6 merupakan subtour elimination  constraint yang  menjamin  urutan  kunjungan kendaraan ke gaen-agen akan membentuk suatu rute tunggal dalam  satu  harinya.  Pembatas  7  dan  8  menjamin  solusi variabel keputusan bernilai biner.
Keterangan : t ij : Waktu perjalanan dari pulau i menuju pulau j fi : Frekuensi kunjungan untuk pulau i si : Waktu pelayanan pada pulau i R : Waktu pelayanan maksimal untuk suatu rute ; R = 8 jam I  : Himpunan pulau pengguna layanan (tanpa depot) ; I = {1,2,.,6}
r : Titik operasional yang ingin dipastikan bahwa titik tersebut dikunjungi dan ditinggalkan kapal pada waktu yang sama Uitk : Urutan pulau I dalam rute kapal k pada hari t (Variabel untuk subtour elimination)
Ujtk : Urutan pulau j dalam rute kapal k pada hari t (Variabel untuk subtour ekimination)
N : Jumlah pulau termasuk depot

## III. GAMBARAN UMUM

## A. Lokasi Penelitian
Kabupaten  Sumenep  termasuk  dalam  wilayah  Provinsi Jawa  Timur.  Kabupaten  Sumenep  terdiri  dari  27  wilayah kecamatan,  332  desa/kelurahan  dengan  luas  wilayah keseluruhan  mencapai  2.093,47  km².  Pusat  Pemerintahan Kabupaten berada di Kota Sumenep tepatnya di Kecamatan Kota  Sumenep  [4].  Lokasi  penelitian  dapat  dilihat  pada gambar 1.
Wilayah Kabupaten Sumenep berada diujung timur Pulau Madura dimana terdapat 27 Kecamatan, yang terdiri dari 18 Kecamatan daratan dan 9 Kecamatan kepulauan. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau, tersebar membentuk gugusan pulau – pulau, baik berpenghuni sebanyak 48 pulau maupun tidak  berpenghuni  sebanyak  78  pulau.  Selain  itu  terdapat Pelabuhan  Kalianget  yang  berperan  sebagai  depot  pada penelitian ini karena jarak Pelabuhan Kalianget paling dekat dengan Kantor disdukcapil diantara Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Tanjung.

## B. Kondisi Demografi
Kepulauan Sumenep memiliki penduduk yang tersebar di beberapa  pulau.  Jumlah  penduduk  di  Kepulauan  Sumenep relatif tinggi [2]. Gambar 2 menunjukan grafik penduduk di setiap  kecamatan  dan  di  masing–masing  pulau  serta  rasio penduduk berdasarkan usia.
Tabel 1. Kondisi Sinyal di Setiap Kecamatan
Kecamatan Kondisi sinyal Kecamatan Giligenteng 3 Kecamatan Talango 2 Kecamatan Kangayan 3 Kecamatan Masalembu 3 Kecamatan Nonggunong 3 Kecamatan Gayam 3 Kecamatan Raas 3 Kecamatan Arjasa 2 Kecamatan Sepaken 3 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 Tabel 2. Jenis layanan Berdasarkan Kelompok Usia Jenis Layanan Kelompok Usia KK Anak - anak, Dewasa, Lanjut Usia Suket Dewasa, Lanjut usia Akte Kematian Anak - anak, Dewasa, Lanjut Usia Akte Lahir Anak - anak Akte Perkawinan Dewasa, Lanjut usia Surat Pindah Dewasa, Lanjut usia E-KTP Dewasa, Lanjut usia KIA Anak - anak Tabel 3. Perkiraan Jumlah Pengguna pada Periode Tertentu No Kecamatan 1 Tahun 1 Bulan 1 Minggu 1 Kec. Giligenteng 4.300 358 90 2 Kec. Kangayan 3.821 318 80 3 Kec. Masalembu 4.410 368 92 4 Kec. Gayam 9.562 797 199 5 Kec. Raas 6.851 571 143 6 Kec. Sepaken 9.695 808 202 Gambar 5. Ilustrasi Rute Pola Operasi Kapal 1 Skenario 2.
Gambar 6. Ilustrasi Rute Pola Operasi Kapal 2 Skenario 2.
Jumlah  penduduk  masing-masing  pulau  akan  digunakan untuk  memprediksi jumlah pengguna layanan pada masing- masing  pulau.  Berikut  ini  pengelompokkan  penduduk berdasarkan usia.
1. Anak-anak, yaitu usia 0 – 14 tahun.
2. Dewasa, yaitu usia 15 – 64 tahun.
3. Lanjut usia, yaitu usia 65+ tahun.
Pengelompokan  usia  ini  bertujuan  untuk  memprediksi jumlah pengguna layanan berdasarkan usia.

## C. Layanan Publik Saat Ini
Layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kepulauan Sumenep merupakan bagian dari layanan yang dinaungi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep. Saat ini layanan dukcapil dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dipusatkan di Gedung Nasional Indonesia (GNI) yang berlokasi di jalan Dr. Soetomo, Kabupaten Sumenep. Berikut ini data pengguna layanan kependudukan.
Dari  gambar  3  grafik  dapat  diketahui  terdapat  8  layanan yang  sering  dibutuhkan  masyaraka  Kepulauan  Sumenep. Dari  kedelapan  layanan  tersebut,  yang  paling  dibutuhkan adalah layanan kepengurusan Kartu Keluarga yang mencapai 39%,  dan  layanan  yang  jarang  dibutuhkan  oleh  masyarakat adalah layanan Akte Perkawinan yaitu mencapai 0,002% [3].

## IV. ANALISIS PEMBAHASAN

## A. Analisis Kondisi Sinyal di Setiap Kecmatan
Pembangunan infrastruktur komunikasi di Sumenep belum merata  [5].  Terutama  di  kepulauan  yang  kerap  sulit  untuk mendapat sinyal telepon seluler. Untuk mendapatkan sinyal
yang  bagus,  masyarakat  kepulauan  harus  ke  pinggir  pantai agar  bisa  mendapatkan  sinyal  3G  atau  4G.  Tabel  1 menunjukan kondisi sinyal di setiap kecamatan. Keterangan : - Sinyal sangat kuat (4G/LTE) =  1
- Sinyal kuat (3G/H/H+/EVDO) =  2 - Sinyal lemah (2G/E/GPRS) =  3 - Tidak ada sinyal internet                =  4 Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa 55% daerah Kepulauan Sumenep memiliki jangkauan sinyal yang lemah [5]. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur komunikasi di Kepulauan  Sumenep  kurang  merata.  Dan  kecamatan  yang telah memiliki jangkauan sinyal yang kuat adalah Kecamatan Talango  dan  Kecamatan  Arjasa.  Sehingga  penelitian  ini memprioritaskan  layanan  kependudukan  terapung  bagi kecamatan yang tidak terjangkau sinyal internet.

## B. Analisis Pengguna Layanan
Analisis pengguna layanan kependudukan dan pencatatan sipil  diolah  dari  data  jumlah  penduduk  di  setiap  pulau berpenghuni  berdasarkan  usia.  Adapun  pengguna  layanan berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada table 2.
Dari  pengelompokkam  tersebut,  dapat  diketahui  jumlah pengguna  layanan  dari  masing–masing  kecamatan  dengan mengalikan jumlah penduduk di masing – masing kecamatan dengan  persentase  jumlah  penduduk  berdasarkan  usia, sehingga didapatkan jumlah pengguna layanan pada masing –masing kecamatan selama periode 1 tahun. Setelah itu, dapat dipecah  menjadi  periode  1  bulan  dan  1  minggu.Perkiraan jumlah  pengguna  pada  periode  tertentu  dapat  dilihat  pada table 3.
Gambar 10. Biaya Total Masing – masing Skenario.
Gambar 11. Komponen Biaya Transportasi Laut.
Gambar 11 Komponen Biaya Transportasi Laut Skenario 1 Skenario 2 total cost 2.994 5.304 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Ju ta -Rp /ta h u n
Gambar 7. Ruangan Layanan di Darat. Sumber : Dokumentasi Penulis, 2020
Gambar 8. Rencana Umum.

## C. Alternatif  Skenario Pola Operasi Kapal
Penelitian  ini  menggunakan  dua  alternatif  skenario  pola operasi,  dimana  skenario  pertama  melayani  6  kecamatan menggunakan  1unit  kapal,  dan  skenario  kedua  melayani  6 kecamatan  menggunakan  2  unit  kapal.  Hal  ini  bertujuan untuk mengetahui berapa unit kapal yang dibutuhkan untuk dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  kepulauan  akan layanan kependudukan.

## 1) Skenario 1
Berikut adalah rute yang dihasilkan untuk skenario 1 : Rute yang dihasilkan pada skenario 1 adalah port to port dengan total  jarak  yang  ditempuh  untuk  mengunjungi  semua  titik pada skenario 1 sejauh 1.973 nm. Tabel 4 menjelaskan rute dan waktu yang dibutuhkan untuk kapal tersebut melakukan pelayanan  di  semua  titik  yaitu  selama  14  hari  dengan frekuensi  kunjungan  sebanyak  17  kali  dalam  satu  tahun. Dengan penjelasan sebagai berikut:
• Hari ke-1 kapal mengunjungi Kecamatan Gayam
• Hari ke-2 kapal mengunjungi Kecamatan Sapeken
• Hari ke-3 kapal mengunjungi Kecamatan Raas
• Hari ke-4 kapal mengunjungi Kecamatan Kangayan
• Hari ke-5 kapal mengunjungi Kecamatan Giligenting
• Hari ke-6 kapal mengunjungi Kecamatan Masalembu
• Hari ke-7 kapal mengunjungi Kecamatan Giligenting
• Hari ke-8 kapal mengunjungi Kecamatan Kangayan
• Hari ke-9 kapal mengunjungi Kecamatan Raas
• Hari ke-10 kapal mengunjungi Kecamatan Masalembu
• Hari ke-11 kapal mengunjungi Kecamatan Gayam
• Hari ke-12 kapal mengunjungi Kecamatan Sapeken
• Hari ke-13 kapal mengunjungi Kecamatan Gayam
• Hari ke-14 kapal mengunjungi Kecamatan Sapeken Dari hasil rute tabel 4 dapat diketahui bahwa Kecamatan Giligenting  dikunjungi  sebanyak  dua  kali,  Kecamatan Kangayan  dikunjungi  sebanyak  dua  kali,  Kecamatan Masalembu  dikunjungi  sebanyak  dua  kali,  Kecamaatan Gayam  dikunjungi  sebanyak  tiga  kali,  Kecamatan  Raas dikunjungi  sebanyak  dua  kali,  dan  Kecamatan  Sapeken dikunjungi  sebanyak  tiga  kali  dalam  interval  waktu  14  hari dengan frekuensi kunjungan selama satu tahun sebanyak 17 kali. Ilustrasi rute pola operasi kapal scenario 1 dapat dilihat pada gambar 4.

## 2) Skenario 2
Berikut adalah rute yang dihasilkan untuk skenario 2 : Rute yang dihasilkan pada skenario 2 adalah port to port dengan total  jarak  yang  ditempuh  untuk  mengunjungi  semua  titik pada skenario 2 sejauh 1.973 nm, dimana kapal 1 menempuh jarak pelayaran sejauh 1.238 nm dan kapal 2 menempuh jarak pelayaran  sejauh  736  nm.  Tabel  5  menjelaskan  rute  dan waktu  yang  dibutuhkan  kedua  kapal  untuk  melayani  semua titik  yaitu  kedua  kapal  membutuhkan  waktu  7  hari  dengan frekuensi  kunjungan.Sehingga  dalam  satu  tahun  kapal memiliki  frekuensi  kunjungan  sebanyak  25  kali  dalam  satu tahun. Dengan penjelasan sebagai berikut:
• Hari  ke-1  kapal  1  mengunjungi  Kecamatan  Sapeken, sedangkan kapal 2 mengunjungi Kecamatan Raas
• Hari ke-2 kapal 1 mengunjungi Kecamatan Kangayan, dan kapal 2 mengunjungi Kecamatan Giligenting
• Hari  ke-3  kapal  1  mengunjungi  Kecamatan  Sapeken, sedangkan kapal 2 mengunjungi Kecamatan Raas
• Hari  ke-4  kapal  1  mengunjungi  Kecamatan  Gayam,  dan kapal 2 mengunjungi Kecamatan Kangayan
Tabel 6.

## Owner Requirement Kapal
Owner Requirement Of Ship Jenis Kapal = Kapal LCT Jenis Muatan = Orang Payload = 12 orang Berat orang = 0,075 ton W payload = 0,9 ton Kecepatan = 10 knot Rute = 4.740 mil Daerah Pelayaran =
Indonesia
Gambar 9. Alur Pelayanan Kepengurusan E-KTP diatas Kapal.
Tabel 4.

## Rute dan Lama Operasi Kapal pada Skneario 1
Hari Rute Kapal Lama Perjalanan (jam) Service Time (jam) Pengguna layanan (orang) 1 KA-GY-KA 5,4 7,4 132 2 KA-SPK-KA 26 7,5 134 3 KA-RA-KA 10,2 7,9 142 4 KA-KGY-KA 18,152 4,4 79 5 KA-GT-KA 1,8 5,0 89 6 KA-ML-KA 21,4 5,1 91 7 KA-GT-KA 1,8 5,0 89 8 KA-KGY-KA 18,152 4,4 79 9 KA-RA-KA 10,2 7,9 142 10 KA-ML-KA 21,4 5,1 91 11 KA-GY-KA 5,4 7,4 132 12 KA-SPK-KA 26 7,5 134 13 KA-GY-KA 5,4 5,1 91 14 KA-SPK-KA 26 7,5 134 Tabel 5. Rute dan Lama Operasi Kapal pada Skenario 2 Hari Rute Kapal Lama Perjalanan (jam) Service Time (jam) Pengguna layanan (orang) Rute Kapal 1 1 KA-SPK-KA 26 7,5 134 2 KA-KGY-KA 18,152 4,4 79 3 KA-SPK-KA 26 7,5 134 4 KA-GY-KA 5,4 7,4 132 5 KA-ML-KA 21,4 5,1 91 6 KA-GY-KA 5,4 7,4 132 7 KA-ML-KA 21,4 5,1 91 Rute Kapal 1 1 KA-RA-KA 10,2 7,9 142 2 KA-GT-KA 1,8 7,4 132 3 KA-RA-KA 10,2 7,9 142 4 KA-KGY-KA 18,152 4,4 79 5 KA-GY-KA 5,4 7,4 132 6 KA-GT-KA 1,8 5,0 89 7 KA-SPK-KA 26 7,5 134
• Hari  ke-5  kapal  1  mengunjungi  Kecamatan  Masalembu, dan kapal 2 mengunjungi Kecamatan Gayam
• Hari  ke-6  kapal  1  mengunjungi  Kecamatan  Gayam,  dan kapal 2 mengunjungi Kecamatan Giligenting
• Hari  ke-7  kapal  1  mengunjungi  Kecamatan  Masalembu, dan kapal 2 mengunjungi Kecamatan Sapeken
Dari hasil rute tabel 5 dapat diketahui bahwa Kecamatan Giligenting  dikunjungi  sebanyak  dua  kali,  Kecamatan Kangayan  dikunjungi  sebanyak  dua  kali,  Kecamatan Masalembu  dikunjungi  sebanyak  dua  kali,  Kecamaatan Gayam  dikunjungi  sebanyak  tiga  kali,  Kecamatan  Raas dikunjungi  sebanyak  dua  kali,  dan  Kecamatan  Sapeken dikunjungi  sebanyak  tiga  kali  dalam  interval  waktu  7  hari untuk  masing-masing  kapal  dengan  frekuensi  kunjungan selama satu tahun sebanyak 25 kali.Ilustrasi rute pola operasi kapal 1, 2 skenario 2 dapat dilihat pada gambar 5 dan gambar 6.

## D. Identifikasi Kebutuhan Ruang Kapal
Kebutuhan ruang pelayanan kependudukan dan pencatatan  sipil  terapung  mengacu  pada  ruang  pelayanan yang  ada  di  darat.  Dari  hasil  survei,  didapatkan  contoh ruangan yaitu terdapat ruang pelayanan kependudukan, ruang pelayanan  pencatatan  sipil,  ruang  tunggu,  ruang  loket, musholla, kamar mandi, dan lain-lain. Gambar 7 merupakan contoh ruangan dari hasil survei yang telah dilakukan. Namun ukuran  luas  pelayanan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil yang  di  darat  tentu  tidak  sama  dengan  yang  ada  di  kapal karena terbatasnya luas deck kapal. Luas ruangan yang ada di darat akan diminimalisir agar bisa optimal di aplikasikan di atas  kapal.  Daftar  ruangan  yang  tersedia  diatas  kapal diantaranya Ruang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang memiliki dimensi ruangan 5 m x 2 m, serta terdapat beberapa  fasilitas  umum  seperti,  toilet,  musholla,  ruang tunggu,  dan  kantin.  Selain  itu  di deck paling  atas  terdapat ruang akomodasi bagi para kru kapal dan pegawai dukcapil serta terdapat ruang navigasi untuk mengemudikan kapal.

## E. Perhitungan Owner Requirement Kapal
Desain kapal untuk mendefinisikan sebuah objek atas apa yang  diminta  oleh  pemilik  kapal (owner) dan  memenuhi seperangkat  kendala.  Dalam  mendesain  sebuah  kapal, diperlukan owner requirement kapal untuk mengetahui jenis kapal  yang  akan  di  desain,  jenis  muatan,  berat  payload, kecepatan  kapal,  dan  jarak  pelayaran  kapal  untuk menentukan  seberapa  besar  tangki  BBM  yang  dibutuhkan untuk  melakukan  rute  pelayaran  tersebut,  serta  untuk mengetahui  kebutuhan consumable yang  lainnya.  Tabel  6 menunjukan owner requirement kapal layanan kependudukan.
Dalam merencanakan owner requirement kapal, dilakukan penentuan pola operasi kapal terlebih dahulu agar mengetahui jarak  pelayaran  kapal.  Setelah  itu  dilakukan  perencanaan terhadap payload kapal, dimana jenis muatan kapal ini adalah orang  dengan  asumsi  berat  per  orang  75  kg.  Dalam menghitung kebutuhan payload kapal, dilakukan pendekatan perhitungan yaitu dengan jumlah tenaga layanan sebanyak 3 orang,  dimana  masing  –  masing  petugas  layanan  mampu melayani  10  menit/layanan  ditambah  dengan  waktu  antrian yang dibutuhkan pemohon untuk menunggu sebelum
dilayanai yaitu diasumsikan selama 5 menit, sehingga waktu total pemohon/layanan adalah 15 menit. Dengan jam operasi layanan  di  suatu  pulau  minimal  selama  1  jam/hari,  maka didapatkan payload kapal yaitu sebanyak 12 orang.

## F. Penentuan Ukuran Utama Kapal
Dalam  penentuan  ukuran  utama  kapal,  menggunakan optimasi  dengan  fitur  solver  pada Microsoft  excel dengan tujuan  meminimumkan  total  biaya.  Dalam  optimasi  ini terdapat  tiga  komponen  utama  yaitu decision  variable, objective function, dan constraint, sebagai berikut.
1) Decision variable
Yang  menjadi decision  variable adalah  LPP  (Length  of Perpendicular)  dimana  panjang  kapal  ini  berpengaruh terhadap ukuran utama yang lainnya.
2) Objective function Objective function: minimum total biaya.
3) Constraint
Constraint: Terdapat  empat  batasan,  diantaranya  LPP harus kurang dari atau sama dengan dari batas atas, dan lebih dari atau sama dengan dari batas bawah. Kemudian draft (T) kapal harus kurang dari atau sama dengan dari batas atas, dan lebih  dari  atau  sama  dengan  dari  batas  bawah.  Lalu displacement kapal harus lebih besar atau sama dengan berat kapal,  luas  ruang cargo harus  sama  lebih  besar  atau  sama dengan luas ruang yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah volume  ruang  muat  harus  lebih  besar  sama  dengan  volume muatan. Berikut adalah hasil optimasi berupa ukuran utama kapal.
-  Lpp     =  27,44 m -  B        =    7,22 m -  H        =    2,95 m -  T        =    1,25 m

## G. Rencana Garis dan Rencana Umum
Setelah  didapatkan  ukuran  utama  kapal  dan  komponen lainnya, maka dilanjutkan  dengan pembuatan rencana garis. Rencana  garis (lines  plan) merupakan  gambar  yang menyatakan bentuk potongan body kapal yang memiliki tiga sudut pandang yaitu body plan (secara melintang), sheer plan (secara  memanjang  tampak  atas),  dan half  breadth  plan (secara memanjang tampak atas).
Terdapat  berbagai  macam  cara  dalam  membuat  rencana garis,  baik  secara  manual  maupun  otomatis  menggunakan bantuan software. Dalam  penelitian  ini  pembuatan  rencana garis  dilakukan  dengan  bantuan software  maxsurf dan Autocad sebagai penyempurna.
Selanjutnya dari hasil rencana garis, dilakukan perancangan  rencana  umum  kapal.  Dengan  rencana  garis secara garis besar bentuk badan kapal akan terlihat sehingga memudahkan  dalam  merencanakan  serta  menentukan pembagian  ruangan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Rencana umum kapal dapat dilihat pada gambar 8.
Tujuan  dari  dibuatnya  kapal  layanan  kependudukan  dan pencatatan  sipil  ini  adalah  agar  masyarakat  kepulauan Sumenep  tidak  perlu  menyeberang  ke  daratan  untuk melakukan  kepengurusan  kependudukan  dan  pencatatan sipil. Sistem ini disebut dengan sistem jemput bola. Kapal ini memiliki kapasitas ruang muat 370,04 m³, dimana kapal ini hanya mengangkut orang yaitu para pegawai dan kru kapal.

## H. Alur Pelayanan di atas Kapal
Alur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di atas kapal tidak jauh berbeda dengan alur pelayanan yang berada di  darat.  Gambar  9  menunjukan  salah  satu  contoh  alur pelayanan  kependudukan  yaitu  untuk  kepengurusan  KTP- elektronik Berikut ini penjelasan alur pelayanan kepengurusan  KTP-elektronik  diatas  kapal:  (1)Pengajuan formulir  dan  berkas  persyaratan  oleh  pemohon  ke  loket berupa Kartu keluarga asli dan fotocopy. Lalu petugas loket melakukan verifikasi data, apabila data telah benar dan sesuai maka pemohon diberi nomor antrian; (2)Pemohon melakukan antre  di  ruang  tunggu;  (3)Perekaman  biometrik  data kependudukan oleh operator perekaman. Setelah itu operator menginput  dalam  database  kependudukan  dan  dilakukan percetakkan  KTP-elektronik;(4)Setelah  proses  biometrik, pemohon  menunggu  di  ruang  tunggu.  Apabila  KTP- elektronik  telah  dicetak,  maka  pegawai  layanan  akan menyerahkan kepada pemohon; (5)Pemohon dapat meninggalkan kapal layanan dukcapil.
Untuk  kepengurusan  kependudukan  yang  lainnya  seperti Kartu  Keluarga,  KIA,  Surat  Pindah,  dan  Surat  Keterangan, alur  pelayanan  diatas  kapal  sama  seperti  gambar  9.  Yang membedakan adalah berkas persyaratan yang harus dibawa. Apabila terdapat berkas yang tidak dapat diselesaikan dalam satu hari kerja, maka pemohon dari nomor 3 langsung dapat menuju  ke  nomor  5  yaitu  meninggalkan  kapal  layanan kependudukan  dengan  membawa  tanda  bukti  pendaftaran, sehingga  beberapa  hari  kemudian  pemohon  dapat  kembali lagi ke kapal layanan kependudukan untuk mengambil berkas tersebut.

## I. Analisis Biaya
Dalam  perhitungan  biaya  transportasi  laut,  terdapat beberapa komponen biaya yaitu biaya kapital (modal), biaya operasional,  dan  biaya  pelayaran.  Biaya  operasional  kapal terdiri  dari  biaya  gaji  awak  kapal  dan  pegawai  layanan kependudukan  dan  pencatatan  sipil,  serta  biaya  perbaikan kapal dan  asuransi kapal, sedangkan biaya pelayaran terdiri dari  biaya  bahan  bakar Main  engine dan Auxiliary  engine. Gambar  10  menunjukan  biaya  total  yang  dihasilkan  dari masing–masing skenario.
Biaya total yang dihasilkan berasal dari penjumlahan biaya kapital, biaya operasional, dan biaya pelayaran dari masing- masing  skenario.  Dari  gambar  10  dapat  diketahui  bahwa skenario  1  menghasilkan total  cost lebih  rendah  dibanding skenario 2 yaitu Rp 2.994 juta karena pada skenario 1 hanya menggunakan  satu  unit  kapal,  sedangkan  skenario  2 menghasilkan total  cost sebesar  Rp  5.304  juta  karena  pada skenario  2  menggunakan  dua  unit  kapal.    Komponen  biaya transportasi laut yang paling besar adalah biaya operasional sebesar 45%. Gambar 11 menunjukan komponen biaya yang dihasilkan.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan  analisis,  dapat disimpulkan  sebagai  berikut:(1)Dari  hasil  penelitian  tugas akhir  ini,  diketahui  kondisi  pelayanan  kependudukan  dan pencatatan  sipil  Kabupaten  Sumenep  saat  ini  dilakukan  di MPP  (Mal  Pelayanan  Publik)  yang  berlokasi  di  jalan  Dr. Soetomo.  Pelayanan  ini  buka  dari  hari  Senin  -Jumat  pukul 08.00–16.00 Wib;(2)Terdapat 2 skenario pola operasi kapal layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan prediksi pengguna  layanan/tahun  adalah  38.638  orang.  Dari  hasil analisis  dan  perhitungan  diperoleh;  (a)Skenario  1  dalam melakukan  pelayanan  menggunakan  satu  unit  kapal  yang membutuhkan waktu 14 hari untuk melakukan pelayanan di semua  titik,  dimana  dalam  satu  tahun  kapal  ini  dapat melakukan pelayanan sebanyak 17 kali dengan jumlah orang yang  dapat  dilayani  sebanyak  26.726  orang  per  tahun  dan menghasilkan  total  cost  sebesar  Rp  2,99  milyar  per  tahun; (b)Skenario 2 dalam melakukan pelayanan menggunakan dua unit kapal yang membutuhkan waktu 7 hari untuk melakukan pelayanan  di  semua  titik,  dimana  dalam  satu  tahun  kedua kapal  ini  dapat  melakukan  pelayanan  sebanyak  25  kali dengan  jumlah  orang  yang  dapat  dilayani  sebnayak  38.975 orang per tahun dan menghasilkan total cost sebesar Rp 5,3 milyar  per  tahun  untuk  dua  kapal;  (c)Dari  hasil  identifikasi kebutuhan ruangan didapatkan ukuran utama kapal, yaitu : -  Lpp  =   27,44 m
-  B =  7,22  m
-  H =  2,95  m
-  T =  1,25  m
Dengan  biaya  pengadaan  kapal  sebesar  Rp  2,48  milyar untuk satu kapal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dan Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Sumenep  atas  bantuan  data dan  observasi.  Ucapan  terima  kasih  juga  ditujukan  kepada teman–teman Mavericks dan Civitas Akademika Departemen Teknik  Transportasi  Laut,  serta  seluruh  pihak  yang  terlibat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  P.  R.  Indonesia, Undang-Undang  RI  No.  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik . Jakarta: Undang-Undang Republik Indonesia, 2009.
[2]  V.  V.  Zumar  and  H.  Hasanudin,  “Desain  multipurpose  landing  craft tank  (lct)  menggunakan  metode  optimisasi global dan lokal,”  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018.
[3]  A.  K.  Garside  and  N.  M.  J.  Sutadisastra, “Perencanaan distribusi lpg dengan  periodic  vehicle  routing  problem  guna  minimasi  biaya transportasi  (studi  kasus :  pt.gading  mas  indah  malang),” Muhammadiyah Malang, 2010.
[4]  B.  P.  Statstik, Kabupaten  Sumenep  Dalam  Angka  2017 .  Sumenep: Badan Pusat Statistika Kabupaten Sumenep, 2017.
[5]  B.  P.  Statistik, Kondisi  Sinyal  Telepon  seluler  atau  handphone  yang Menjangkau di Desa atau kelurahan Sumenep . Sumenep: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019.