A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 60-73
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Melalui Kebijakan Penggunaan Data Revervasi Penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
( Optimization of Immigration Supervision through the Policy of Using Passenger Reservation Data at Immigration Checkpoints )

## Toni Yuri Rahmanto & Yuliana Primawardani
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## ABSTRACT
Received: 9 Jan 2023 Revised: 27 Feb 2023
Accepted: 5 March 2023
Available online: 5 March 2023
The  policy  of  using  passenger  name  records  (PNR)  at immigration checkpoints is one-way immigration authorities try to enforce the law and protect state security. This is done by exchanging passenger data in the Passenger Analyzing Unit (PAU) system owned by the Directorate General of Customs and  Excise  with  immigration  data  in  the  Immigration Management Information System (SIMKIM) and dealing with suspected  lawbreakers  at  the  border.  This  paper  uses  a qualitative  method  and  descriptive  analysis  to  look  at  the policy  of  using  PNR  to  control  immigration  as  much  as possible.  The  analysis  results  show  that  the  proposed approach  still  needs  help.  For  example,  there  are  no  rules about how the officers and workers of the Directorate General of  Immigration  and  the  Directorate  General  of  Customs  and Excise  should  do  their  jobs.  Second,  although  the  existing infrastructure  does  not  meet  established  standards,  it  is  still transportable.  Thirdly,  the  data  exchange  collaboration agreement  between  the  Directorate  General  of  Immigration and  the  Directorate  of  Customs  has  not  been  formalized. Fourth,  no  authorized  official  or  officer  can  manage  and analyze  PNR  data.  Therefore,  the  Director  General  of Immigration  recommended  overcoming  various  obstacles, including  integrating  the  PNR  system  from  Customs  and Excises and Airline and Border Control Management (BCM).

## K EYWORDS
Immigration Control, Passenger Name Record, Immigration Management Information System
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Rahmanto, T. R & Primawardani., Y. (2023). Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Melalui Kebijakan Penggunaan Data Revervasi Penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Asia-pacific Journal of Public Policy , 9 (1), 60-73.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  posisi  strategis  dibandingkan  negara  lainnya, sehingga Indonesia sering dijadikan sebagai negara tujuan dalam perlintasan baik tujuan wisata, perdagangan  atau  aktivitas  lainnya.  Hal  ini  yang  menimbulkan  potensi  terjadinya  kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan negara. Dalam  hal  ini  banyak  perlintasan  yang  menjadi  jalur  masuk  menuju  wilayah  Indonesia,  yang menyebabkan kewaspadaan pemerintah terhadap lalu lintas orang. Kewaspadaan tersebut semakin meningkat  sejak  adanya  pandemi  virus  corona  (Covid-19)  di  Tanah  Air,  sehingga  dilakukan pembatasan  lalu  lintas  orang  melalui  pintu-pintu  pemeriksaan  Imigrasi  berdasarkan  Peraturan Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia yang berlaku sejak 2 April 2020. Hal tersebut juga dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam melakukan pembatasan lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari wilayah negara mereka.
Setelah kondisi pandemi (virus Covid 19) sudah mulai teratasi dengan baik, hampir seluruh dunia melonggarkan kebijakan terkait pembatasan bagi warga negaranya untuk masuk dan keluar wilayahnya.  Walaupun  demikian,  kewaspadaan  terhadap  potensi  kejahatan  lintas  negara  tetap menjadi  perhatian.  Hal  tersebut  juga  d  ilakukan  oleh  Negara  Indonesia  dimana  pemerintahnya mengeluarkan  sejumlah  kebijakan  berkenaan  dengan  pembatasan  keluar  dan  masuk  negara Indonesia  untuk  melindungi  warga  negara  nya  dan  orang  asing.  Kondisi  tersebut  dengan mempertimbangkan  dua  kemungkinan  yaitu  adanya  potensi  virus  yang  masih  mengancam kesehatan  orang-orang  dalam  negara  Indonesia  dan  juga  adanya  potensi  terjadinya  kejahatan transnasional meskipun terdapat sejumlah aktivitas warga negara yang dibatasi.
Kejahatan transnasional menjadi kejahatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam hal  ini International  Organization  for  Migration (IOM)  di  Indonesia  mencatat,  selama  2020,  jumlah kasus TPPO yang diterima IOM meningkat menjadi 154 kasus dan menariknya TPPO tidak hanya terjadi lintas negara, tetapi angka kasus TPPO di dalam negeri juga naik (Media Indonesia, 2021). Sementara berdasarkan National Risk Assessment Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa selama periode 2016-2020 terdapat 336 putusan perkara pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah teridentifikasi menunjukan bahwa estimasi akumulasi nilai hasil kejahatan transnasional mencapai sebesar Rp44,2 Triliun. Dari jumlah tersebut nilai kejahatan terbesar pada tindak pidana narkotika sebesar Rp21,5 Triliun (48,67%), tindak pidana penipuan sebesar Rp14,2 Triliun (32,08%), tindak pidana korupsi sebesar  Rp5,05  Triliun  (11,4%),  tindak  pidana  penggelapan  (2,94%),  tindak  pidana  di  bidang perbankan (1,36%), tindak pidana transfer dana (1,07%), tindak pidana di bidang perpajakan (1,05%) (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021).
Berbagai upaya penegakan hukum terhadap kasus kejahatan transnasional telah dilakukan, namun  kasus  serupa  masih  kerap  terjadi,  sehingga  perlu  adanya  mekanisme  pencegahan  agar berbagai kasus kejahatan transnasional dapat diminimalisir. Dalam hal ini berkenaan dengan lalu lintas orang seyogyanya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi yang merupakan salah satu unit eselon I yang berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan
pengawasan  seperti  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai proses sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian  yang  menyebutkan  bahwa  pengawasan  keimigrasian  adalah    serangkaian  kegiatan yang  dilakukan  untuk  mengumpulkan,  mengolah  dan  menyajikan  data  serta  informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta  pengawasan  dalam  rangka  memastikan  dipatuhinya  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang keimigrasian.
Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pengawasan, maka penggunaan sistem teknologi informasi menjadi hal yang penting dan strategis. Selain untuk mempercepat proses, penggunaan teknologi  informasi  juga  mempermudah  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pencegahan  tindak kejahatan  yang  bersifat  transnasional.  Pada  praktiknya  dalam  hal  pengawasan  lalu  lintas  orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia, dikenal salah satu sistem yang dapat mendukung peran tersebut  yaitu  penggunaan  data  reservasi  penumpang (Passanger  Name  Record).  Passenger  Name Record atau  yang  disingkat  PNR  adalah  suatu  kesatuan  elemen  data  yang  dikumpulkan  oleh pengangkut  dan/atau  sistem  pemesanan  tiket  penumpang  ( Computer  Reservation  System )  Sarana Pengangkut  Udara,  bersumber  dari  informasi  yang  diberikan  oleh  penumpang  pada  saat pemesanan  tiket  pesawat,  dan  diperoleh  dari  sistem  airlines  dan/atau  sistem  reservasi  komputer ( Computer  Reservation  System )  (Pasal  1  angka  7  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  166/PMK.04/2014  tentang  Penyampaian  Data  Penumpang  Atas  Kedatangan  atau Keberangkatan  Sarana  Pengangkut  Udara  Ke  Atau  Dari  Daerah  Pabean,  2014).  Dengan memperhatikan  kemanfaatan  terhadap  fungsi  pengawasan,  tidak  menutup  kemungkinan penggunaan sistem PNR dapat pula memberikan dukungan kesisteman pengawasan bagi tugas dan fungsi keimigrasian. Pemahaman sebelumnya sejalan dengan penggunaan kesisteman keimigrasian karena  penggunaan  koneksi Passenger  Name  Record (PNR)  di  tempat  pemeriksaan  keimigrasian dapat  memudahkan  petugas  di  lapangan  untuk  mendapatkan  keterangan  identitas  penumpang dalam  penggunaan  teknologi  informasi  untuk  melakukan  pengawasan  atas  kegiatan  lalu  lintas orang di Indonesia.
Akan  tetapi  berdasarkan  informasi  awal  dari  beberapa  literatur  ditemukan  bahwa  saat  ini Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) belum terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh pihak maskapai  penerbangan yang  memuat  data  passenger  manifest  penumpang  yang  akan  masuk  ke wilayah Indonesia (Andarujati, 2020). Dengan demikian pemeriksaan imigrasi hanya bergantung kepada  sistem  ECS  ( Enhanced  Cekal  System )  dan  sistem  I-  24/7  yang  dimiliki  oleh  Interpol  yang terkoneksi dengan sistem APK dalam pelaksanaan kebijakan selektif ( selective policy ) (Andarujati, 2020) Adapun sistem I 24/7 memuat informasi mengenai pangkalan data dokumen perjalanan yang hilang  dan  tercuri (SLTD-Stolen  and  Lost  Travel  Document). Selain  itu pada  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi  yang  belum  masuk  kategori  internasional  belum  dilengkapi  dengan border  control management sesuai standar yang dapat terkoneksi dengan PNR.
Praktik  lainnya,  penggunaan  PNR  bagi  kementerian  dan  lembaga  baru  diamanahkan  di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  166/Pmk.04/2014  tentang  Penyampaian  Data  Penumpang  Atas  Kedatangan  Atau
Keberangkatan Sarana Pengangkut Udara Ke Atau dari Daerah Pabean. Hal yang demikian tertuang dalam  Pasal  2  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  pengangkut  yang  sarana  pengangkut  udaranya datang  dari  luar  daerah  pabean  menuju  ke  bandar  udara  dalam  daerah  pabean  harus menyampaikan  data  penumpang  pada  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  (DJBC).  Namun  tidak menutup kemungkinan jika ada Kementerian atau Lembaga lain yang membutuhkan data tersebut dapat menggunakan mekanisme perjanjian Kerjasama seperti yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal  Imigrasi  melalui  perjanjian  kerjasama  antara  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai nomor: IMI-GR.01.02-2731 dan nomor: KEP-137/BC/2014 tanggal 21 September 2014 tentang pertukaran data penumpang dalam Sistem Passanger Analyzing Unit (PAU) dengan  data  Keimigrasian  dalam  Sistem  Informasi  Manajemen  Keimigrasian  (SIMKIM)  dan penanganan  dugaan  pelanggaran  hukum  di  perbatasan.  Dengan  adanya  perjanjian  kerjasama tersebut, pihak imigrasi memperoleh data PNR dan pihak bea cukai mendapatkan data perlintasan keimigrasian secara kontinyu melalui jaringan tertutup yang telah disepakati bersama dalam rangka upaya penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan kajian ini bertujuan untuk  menganalisis  dan  menjelaskan  urgensitas  penggunaan  Passanger  Name  Record  dalam pelaksanaan  fungsi  pengawasan  keimigrasian  serta  menganalisis  kendala  atau  hambatan  yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan penggunaan Passanger Name Record dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

## METODE
Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti  melalui  data  atau  sampel  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  melakukan analisis  dan  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  (Sugiyono,  2017).  Adapun  teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan primer, sekunder dan tersier berupa wawancara, focus group discussion (FGD), artikel ilmiah, buku, jurnal, laporan organisasi dan situs resmi organisasi dan pemberitaan daring terkait konsep dan praktik penggunaan basis data passanger name record yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Imigrasi di Indonesia.
Melihat kajian ini sebagai penelitian deskriptif analitis maka dalam melakukan analisis data, penulis mempergunakan model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang  meliputi  kegiatan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  (Miles  & Huberman, 1992). Mengenai ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Reduksi Data
Reduksi  data  merupakan  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan, pengabstrakan  dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan  tertulis  di  lapangan. Dengan  perkataan  lain,  reduksi  data  merupakan  suatu  bentuk  analisis  yang  menajamkan, menggolongkan,  mengarahkan,  membuang  yang  tidak  perlu  dan  mengorganisasi  data
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi secara sederhana dan dapat dijelaskan.
b. Penyajian Data Berdasarkan Rumusan Masalah
Penyajian data merupakan alur penting dari kegiatan analisis. Dalam hal ini membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan  kesimpulan atau  pengambilan  tindakan.  Data  yang  disajikan dalam  penelitian  ini mencakup  data  yang  telah  disaring  atau  diklasifikasikan  sesuai  dengan  permasalahan kemudian dianalisis dengan lebih mendalam.
c. Penarikan Kesimpulan
Penarikan  kesimpulan  disusun  berdasarkan  penyaringan  data  dan  analisis  data  secara mendalam  yang  dideskripsikan  secara  kualitatif  sehingga  menghasilkan  suatu  rekomendasi atas permasalahan yang diteliti. Dengan demikian sifat pengambilan simpulannya dilakukan secara  deduktif  yaitu  kesimpulan  yang  diambil  berdasarkan  fakta-fakta  umum  kemudian dilanjutkan dengan penjabaran dari gagasan-gagasan yang khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Urgensitas  penggunaan  basis  data  reservasi  penumpang  (passanger  name  record)  dalam pelaksanaan tugas pengawasan keimigrasian
Passanger Name Record (PNR) sejatinya merupakan basis data penumpang yang diberikan oleh maskapai kepada pihak berwenang dalam hal ini adalah Ditjen Bea dan Cukai yang kemudian dari data tersebut dapat dilakukan analisis sehingga menghasilkan suatu informasi tertentu. Dalam pelaksanaannya, data PNR dapat diberikan kepada pihak lain yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan  lalu  lintas  orang  dan  barang  antar  negara  di  bandar  udara  internasional  ( Border Management ).  Meskipun  dapat  dilakukan sharing data  namun  dalam  pelaksanaannya  untuk memperoleh  data  tersebut  harus  melalui  file  bersama  yang  sudah  ditentukan  oleh  kesepakatan bersama  melalui  perjanjian  Kerjasama  sehingga  kerahasiaan  data  dari  para  penumpang  tetap terjaga.
Sebagai salah satu pihak yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan lalu lintas orang di  bandar  udara  internasional,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  memiliki  kewenangan  untuk memperoleh  data  yang  dimaksud.  Hal  tersebut  diperkuat  pula  dengan  adanya    Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai nomor: IMI- GR.01.02-2731  dan  nomor:  KEP-137/BC/2014  tanggal  21  September  2014  tentang  pertukaran  data penumpang dalam Sistem Passanger Analyzing Unit (PAU) dengan data Keimigrasian dalam Sistem Informasi  Manajemen  Keimigrasian  (SIMKIM)  dan  penanganan  dugaan  pelanggaran  hukum  di perbatasan  Mengenai  Pertukaran  Data  PNR.  Dalam  perjanjian  tersebut  ada  kesepakatan  bahwa Direktorat  Jenderal  Bea Cukai  dapat  memberikan  data PNR  kepada  Direktorat  Jenderal  Imigrasi sementara Direktorat Jenderal Imigrasi dapat sharing data perlintasan kepada Ditjen Bea Cukai.
Dalam hal pertukaran basis data, imigrasi berkewajiban memberikan data keimigrasian yang terdapat  dalam  data  warehouse  SIMKIM,  meliputi:  (i)  nama  pemberian;  (ii)  nama  keluarga;  (iii) nomor paspor; (iv) tanggal lahir; (v) jenis kelamin; (vi) kewarganegaraan; (vii) tanggal perlintasan;
(viii)  hasil  pemindaian  halaman  2  (dua)  paspor;  (ix)  tempat  pemeriksaan  imigrasi.  Demikian sebaliknya, untuk Bea dan Cukai, hal yang sama berkewajiban memberikan data penumpang yan terdapat dalam data warehouse PAU, meliputi: (i) nama penumpang; (ii)  jenis kelamin; (iii) tanggal lahir; (iv) warga negara; (v) nomor paspor; (vi) tanggal penerbitan paspor; (vii) tempat penerbitan paspor; (viii) negara asal; (ix) penerbangan keberangkatan awal (inbound). (x) penerbagan tujuan akhir  (outbound);  (xi)  nomor  penerbangan;  dan  (xii)  nomor  tempat  duduk.  Merujuk  dari  hal kewajiban  tersebut  dalam  melakukan  pertukaran  data  menggunakan  sistem  pengiriman  data elektronik melalui jaringan tertutup ( private) .
Untuk mengetahui urgensitas Direktorat Jenderal Imigrasi memanfaatkan basis data Passenger Name Record (PNR) dalam pelaksanaan tugas pengawasan keimigrasian, maka penulis melakukan kajian berdasarkan 2 (dua) aspek yang berada dalam perjanjian kerjasama yang dimaksud. Adapun aspek tersebut diantaranya:
1. Data Passenger Name Record yang diterima dan penggunaan data dalam pelaksanaan tugas pengawasan keimigrasian:
Dalam standar perjanjian kerjasama antara Ditjen Imigrasi dengan Ditjen Bea dan Cukai telah ditetapkan secara bersama mengenai jenis pertukaran data kedua belah pihak. Data PNR yang diperoleh melalui Sistem Aplikasi Unit Analisa Penumpang atau Passenger Analyzing Unit yang  selanjutnya  disingkat  PAU  yang  merupakan  sistem  teknologi  dan  informasi  yang digunakan  untuk  menerima  dan  dapat  digunakan  dalam  menunjang  kegiatan  pengawasan keimigrasian.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  sejumlah  petugas  imigrasi  pada  tempat pemeriksaan imigrasi diperoleh hasil bahwa kebutuhan data penumpang dari maskapai dapat menjadi penguat data tambahan bagi para petugas untuk menganalisis apakah seseorang yang melintas  pada  tempat  pemeriksaan  imigrasi  bermasalah  atau  tidak.  Selain  itu  para  petugas imigrasi  juga  berpendapat  bahwa  kebutuhan  data  passanger  name  record  dapat  digunakan untuk proses crosscheck apabila data yang telah dimiliki oleh petugas imigrasi pada TPI tidak sesuai.  Kebutuhan  data  passanger  yang  diterima  sejatinya  menjadi  pelengkap  data  karena kebutuhan proses waktu pada tempat pemeriksaan imigrasi sudah ditentukan dan tidak boleh terlalu lama sehingga penumpang dapat terlayani dengan baik. Pernyataan lain dari petugas imigrasi  yang  mendukung  persetujuan  untuk  memiliki  data  passanger  name  record  adalah dengan  banyaknya  jumlah  penumpang  maka  jika  petugas  imigrasi  memiliki  basis  data tambahan  maka  akan  mempermudah  petugas  untuk  menganalisis  apakah  seseorang  dapat melintas atau tidak.
Dilihat dari potensi penggunaan data PNR tersebut, maka keberadaan data penumpang menjadi suatu kebutuhan khususnya dalam melakukan profiling dan mengetahui latar belakang seseorang yang akan melintas. Selain itu  kebutuhan data sangat diperlukan mengingat adanya azas  praduga  tidak  bersalah  yang  membutuhkan  upaya  dalam  pembuktiannya.  Dengan keberadaan  data  sementara,  maka  dapat  diketahui  bahwa  orang  tersebut  termasuk  dalam pencarian interpol, sehingga dapat menghindari antrian yang panjang.
Sedangkan terkait dengan penggunaan Data PNR sebagai alat bukti di pengadilan, pada perjanjian  Kerjasama  dikemukakan  bahwa  data  penumpang  dari  Data  Warehouse  dalam Sistem Passanger Analysis Unit (PAU) tidak dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian terhadap  pihak  ketiga  dan/atau  terhadap  pemilik  data  termasuk  pembuktian  di  pengadilan serta apabila dikemudian hari ditemukan terdapat perbedaan tidak dapat dikriminalisasikan. Untuk keperluan pembuktian  harus mencari sumber data/informasi di luar data kepabeanan dan  cukai.  Walaupun  demikian,  pembuktian  pengadilan  dapat  dilakukan  pihak  imigrasi dengan menghadirkan pihak bea dan cukai sebagai ahli yang merupakan salah satu bukti di pengadilan yaitu Keterangan Ahli.

## 2. Keberadaan pejabat penghubung dan operator.
Urgensitas lain dalam fungsi pengawasan keimigrasian lainnya adalah berkenaan dengan keberadaan  pejabat  penghubung  dan  operator.  Dengan  adanya  kebijakan  penggunaan  basis data dan adanya perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan Direktorat Jenderal Imigrasi memungkinkan untuk ketersediaan pejabat penghubung dan operator dalam menggunakan aplikasi passanger name record karena dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara dengan petugas keimigrasian disampaikan bahwa secara khusus aplikasi passanger name record sudah terhubung dengan aplikasi SIMKIM yang dimiliki oleh direktorat Jenderal Imigrasi  namun  aplikasi  passanger  name  record  baru  bisa  digunakan  oleh  Direktorat  Sistik pada Ditjen Imigrasi dan belum diturunkan hingga ke Kantor Imigrasi (Unit Pelaksana Teknis) dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama dinyatakan bahwa pemahaman mengenai pejabat penghubung berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai pertukaran data yaitu pejabat struktural dengan jabatan minimal eselon IV atau setingkat dengan itu dari masing-masing pihak, yang ditunjuk untuk  menjamin  terlaksananya  pengawasan  dan  atau  pengololaan  data  elektronik  dalam kesisteman (Perjanjian Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai  Nomor  IMI-GR.01.02-2731  dan  Nomor  KEP-137/BC/2014  tentang  Pertukaran  Data Penumpang Dalam Sistem Passanger Analyzing Unit dengan Data Keimigrasian Dalam Sistem Manajeme,  2014).  Maksud  dari  pernyataan  sebelumnya  dipahami  bahwa  dalam  rangka menjamin  terlaksananya  pengawasan  maka  diperlukan  SDM  yang  mendukung  karena  sifat dari pelaksanaan kebijakan ini adalah adanya pertukaran data dan data yang dimaksud adalah data pribadi seseorang yang notabene tetap dilindungi oleh negara sehingga masing-masing pihak  perlu  menentukan  dan  melakukan  seleksi  terhadap  siapa  yang  berwenang  untuk melakukan pertukaran data dimaksud serta menjamin kerahasiaan data tersebut.
Berdasarkan  informasi  dari  salah  satu  petugas  pada  maskapai  penerbangan  domestik menyampaikan bahwa hampir semua maskapai yang akan berangkat wajib mengirimkan data penumpang ke kantor Beacukai pusat dan harus mendapat persetujuan dari kantor pusat ( head offiice ) untuk memberikan data PNR. Data yang diberikan sudah tersistem dan secara online, untuk  menghindari  adanya  penambahan/perubahan  data  dari  seseorang  atau  menghindari
error data. Data PNR terinput pada saat penumpang check-in di bandara (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2021). Pernyataan sebelumnya dapat dipahami bahwa dari sisi pengawasan sejatinya fungsi pengawasan pada keimigrasian akan berjalan lebih optimal jika  bisa  terhubung  dengan  data  PNR  karena  akan  mempermudah  petugas  pula  untuk menganalisis apakah seseorang berpotensi sebagai orang yang dicurigai melakukan kejahatan transnasional serta mencegah seseorang jika orang tersebut dicurigai sebagai terduga kejahatan lintas negara.
Contoh kasus lain yang disampaikan oleh salah satu petugas imigrasi menyatakan bahwa pada  penerbangan  internasional  dengan  jarak  dekat  menjadi  suatu  hal  yang  harus  segera diantisipasi  oleh  pihak  imigrasi,  terutama  terkait  dengan  data  kedatangan  pesawat  (Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  HAM,  2021).    Menurut  ACI (Aiport  Council International) pada  tahun  2012 On  time  performance adalah  persentase  penerbangan  yang berangkat  dalam  waktu  15  menit  dari  waktu  keberangkatan  yang  dijadwalkan.  Diukur  saat pesawat meninggalkan gerbang keberangkatan. Penerbangan tepat waktu adalah penerbangan yang  berangkat  dalam  waktu  15  menit  dari  waktu  keberangkatan  yang  dijadwalkan, keberangkatan  diukur  pada  saat  pesawat  meninggalkan  gerbang  keberangkatan.  Kemudian keberangkatan  penerbangan  yang  melebihi  15  menit  dari  jadwal  penerbangan  dapat dikategorikan  sebagai delay .  Berdasarkan  survey  kepada  para  petugas  imigrasi  di  sejumlah Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Hukum  dan  HAM  dinyatakan  bahwa  respon  petugas  terhadap  keterlambatan  data penerbangan  jarak  pendek  menjadi  masalah  mengingat  kebutuhan  akan  adanya  tuntutan dalam  fungsi  pelayanan  dan  pengawasan  pada  pelaksanaan  tugas  keimigrasian  yang menyebabkan  potensi  terjadinya human  error dalam  proses  pemeriksaan  seringkali  terjadi. (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2021).
Urgensitas keberadaan pejabat penghubung dan operator rupanya sejalan dengan konsep Coordinated Border Management (CBM) di perbatasan. CBM menjadi penting dan strategis dalam pengelolaan  perbatasan  karena pertama ,  di  tingkat  pemerintah  merancang  dan  menerapkan sistem  CBM  akan  menghilangkan  kontradiksi  dan  redudansi  antara  kebijakan  yang berbeda dan  sebagai  hasilnya  pelaksanaan  kebijakan  akan  lebih  efektif.  Hal  ini  juga  akan memungkinkan pemerintah untuk lebih efisien mengatasi masalah strategis di seluruh sektor lembaga perbatasan, yang mungkin tidak ditangkap oleh masing-masing lembaga, membawa perspektif  sistem  untuk  manajemen  perbatasan  juga  termasuk  dalam  perspektif  sistem  ini adalah  keterlibatan  sektor  swasta  dalam  mencapai  solusi  seperti  perubahan  infrastruktur dll.(Aniszewski,  2009). Kedua ,  di  bidang  penegakan  hukum,  pendekatan  holistik  untuk memerangi  kejahatan  terorganisir  dan  ancaman  serupa  lainnya  juga  akan  difasilitasi.  Dari perspektif sumber daya, CBM dapat menghasilkan savings melalui skala ekonomi yang terjadi dari pengembangan sistem secara umum, pelatihan dan penyatuan sumber daya.(Aniszewski, 2009). Ketiga, CBM  melibatkan  pemahaman  tentang  kekhawatiran  dan  pendekatan  masing- masing lembaga terhadap pengelolaan risiko melalui kecerdasan yang lebih besar oleh semua pihak.(Aniszewski,  2009).  Berbagi  informasi  dan  intelijen  sedini  mungkin  dalam  transaksi perdagangan  atau  perjalanan  akan  menguntungkan  semua  lembaga  perbatasan  dan
memungkinkan mereka untuk melakukan manajemen risiko yang lebih baik dan lebih efisien. Manajemen risiko yang lebih baik dan lebih efisien pada gilirannya akan memungkinkan setiap instansi yang berwenang untuk lebih efisien menyelesaikan tugas mereka.
Analisis  kebijakan “Passanger Name  Record  “ dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
Penggunaan “Passanger  Name  Record“ menjadi  kebijakan  yang  seyogyanya  dapat dilaksanakan  sebagai  langkah  untul  mempermudah  pelaksanaan  tugas  petugas  imigrasi  dalam melakukan  pengawasan.  Kebijakan  dimaksud  termasuk  dalam substantive  policy ,  yang  menurut James E. Anderson (1970) merupakan kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh  pemerintah  (Anggara,  2018).  Hal  ini  berarti  kebijakan Passanger  Name  Record dibuat  untuk mengatasi  sebagai  permasalahan  pengawasan  keimigrasian.  Oleh  karena  itu  akan  di  lakukan analisis kebijakan dengan menggunakan SWOT.
Analisis  SWOT  digunakan  untuk  memperoleh  pandangan  dasar  mengenai  strategi  yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini  dapat  diketahui tentang berbagai upaya yang dapat dijadikan solusi alternatif dalam pengelolaan dan pengembangan strategi (Salim &  Soswanto,  2019),  termasuk  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  keimigrasian.  Analisis  ini didasarkan  pada  logika  yang  dapat  memaksimalkan  kekuatan  ( Strength )  dan  peluang ( Opportunities ),  namun  secara  bersamaan  dapat  meminimalkan  kelemahan  ( Weaknesses )  dan Ancaman  ( Threats ).  Proses  pengambilan  keputusan  strategis  selalu  berkaitan  dengan pengembangan seperti, tujuan, strategis dan kebijakan perusahaan. (Rangkuti, 2006).
Merujuk pada penjelasan di subbab sebelumnya, diketahui bahwa basis data Passanger Name Record (PNR)  akan  menjadi  sumber  informasi  dan  tambahan  data  penting  bagi  petugas  imigrasi dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  keimigrasian  sehingga  kebijakan  tersebut  akan  sangat bermanfaat  jika  dilaksanakan  secepatnya.  Namun  demikian  dalam  pelaksanaannya  berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen, penggunaan basis data passanger name record (PNR) tidak serta  merta  langsung  dapat  digunakan  oleh  para  petugas  imigrasi  dalam  mendukung  tugas  dan fungsinya.  Adapun  hasil  analisi  SWOT  terhadap  kebijakan  di  maksud  dapat  diuraikan  sebagai berikut :

## a. Kekuatan (Strengths)
Kekuatan  kebijakan  tersebut  dapat  terlihat  dari  adanya  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  166/PMK.04/2014  tentang  Penyampaian  Data  Penumpang  Atas  Kedatangan  Atau Keberangkatan Sarana Pengangkut Udara Ke atau Dari Daerah Pabean pada Pasal 10 ayat (3 dan  4)  yang  menyatakan:  “Dalam  hal  permintaan  data  penumpang  oleh  instansi  lain  hanya dapat  diajukan  oleh  pimpinan  instansi  paling  rendah  setingkat  Eselon  I.  Dikecualikan  bagi instansi yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan lalu lintas orang dan barang antar negara  di  bandar  udara  internasional  (Borders  Management)  atau  instansi  lain  berdasarkan pertimbangan  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai dan  telah  menandatangani  Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direk tur Jenderal Bea dan Cukai.”
Berkenaan dengan hal tersebut, dilakukan  perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi  dengan  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  nomor:  IMI-GR.01.02-2731  dan  nomor:  KEP- 137/BC/2014  tanggal  21  September  2014  tentang  pertukaran  data  penumpang  dalam  Sistem Passanger  Analyzing  Unit  (PAU)  dengan  data  Keimigrasian  dalam  Sistem  Informasi Manajemen  Keimigrasian  (SIMKIM)  dan  penanganan  dugaan  pelanggaran  hukum  di perbatasan  Mengenai  pertukaran  data  PNR.  Perjanjian  kerjasama  yang  dimaksud  juga menegaskan pada pertukaran data dimana Imigrasi dapat memperoleh data PNR dari Bea dan Cukai. Sementara Bea dan Cukai mendapatkan data perlintasan dari Imigrasi.
b. Kelemahan (Weaknesses)
Terdapat beberapa kelemahan pada kebijakan “Passanger Name Record“,  yaitu pertama dapat terlihat dari belum adanya ketentuan yang mengatur para  petugas atau pelaksana kedua belah pihak, baik Ditjen Imigrasi dan Dirjen Bea dan Cukai   untuk menggunakan passanger name record dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Kondisi berpotensi adanya ego sektoral di masing-masing pihak terkait data dimaksud. Kelemahan kedua dapat terlihat pada aspek  sarana  dan  prasarana  yaitu  penggunaan  Border  Control  Management  (BCM)  yang bersifat  portabel.  Berdasarkan  informasi  dari  petugas  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi khususnya yang berada di perbatasan, salah satunya TPI Sentani, dapat diketahui bahwa sarana prasarana yang ada belum sesuai standar yang ditetapkan dan sifatnya masih portable artinya data yang diterima disimpan terlebih dahulu di mesin portable tersebut baru kemudian diinput kembali  pada  kantor  imigrasi.  Meskipun  fungsi  atau  kegunaannya  sama  dengan  BCM permanen namun mengenai keakuratan data dinilai masih belum bersifat realtime (data yang sama  di  waktu  yang  sama).  Dalam  hal  ini,  memiliki  ketangkasan  dalam  merespon  suatu kejadian  adalah  kelebihan  yang  harus  dimiliki  oleh  keimigrasian  karena  potensi  lalu  lintas orang sangat cepat dan dinamis, sehingga, organisasi harus mampu memanfaatkan data yang diterima dalam rentang waktu sesingkat-singkatnya. Penggunaan BCM portable masih dapat terlihat  pada  wilayah-wilayah  perbatasan  atau  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  yang  bersifat tradisional.
Kelemahan ketiga ,  belum  tersosialisasikannya  perjanjian  Kerjasama  antara  Direktorat Jenderal  Imigrasi  dengan  Direktorat  Bea  Cukai  perihal  pertukaran  data,  maka  dari  sudut pandang  SDM  dapat    diketahui  bahwa  “belum adanya  pejabat  atau  petugas  yang  diberikan kewenangan secara khusus untuk melakukan pengelolaan dan analisis data PNR”. Lebih lanjut Pejabat  Imigrasi  pada  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  menyampaikan  bahwa  untuk memanfaatkan  data  PNR,  maka  kebutuhan  SDM  untuk  mengelola  dan  menganalisis  data menjadi  penting  untuk  disediakan.  Pada  praktiknya,  ketersediaan  SDM  masih  belum  sesuai dengan  haraoan,  yang  salah  satu  contohnya  terdapat  di  Kanim  Banda  Aceh  yang  hanya memiliki 2 (dua)  tenaga IT. Bahkan  terdapat kanim hanya memiliki 1 (satu) tenaga IT ataupun sama  sekali  tidak  memiliki  tenaga  IT.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya  sistem  baru  ini  akan menjadi masalah bagi Kanim/TPI yang tidak memiliki tenaga IT. Oleh kareana itu perlu adanya upaya antisipatif terkait hal tersebut.

## c. Peluang (Opportunities)
Kebijakan  PNR  dapat  memberikan  peluang  terhadap  aspek  kesisteman  yang  saat  ini menjadi  aspek  dominan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  keimigrasian.  Aspek  tersebut menjadi kunci bagi para petugas dan pelaksana di lapangan untuk membantu mempercepat proses  pelayanan  publik  dan  penegakan  hukum  keimigrasian.  Dapat  dipahami  sebelum adanya kesisteman, proses keimigrasian sebelumnya masih bersifat manual dan membutuhkan proses  yang  lama.  Kesisteman  menjadi  solusi  untuk  memudahkan  tugas  dan  fungsi keimigrasian  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu  kebijakan  PNR  dapat memberikan peluang terkoneksinya basis data reservasi penumpang ke dalam SIMKIM selama terdapat perjanjian diantara Ditjen Imigrasi dengan Ditjen Bea dan Cukai.
Selain  itu  juga  dapat  memberikan  peluang  ketersediaan  petugas  yang  memiliki kompetensi untuk mengelola data dan menganalisis data PNR. Hal ini menjadi penting karena data  yang  dimaksud  pada  akhirnya  akan  menjadi  basis  data  yang  memberikan  keakuratan informasi  terhadap  seseorang  yang  dicurigai  dan  berpotensi  melakukan  tindak  kejahatan. Penggunaan  basis  data  dirasakan  sangat  bermanfaat  karena  informasi  mengenai  calon penumpang sejatinya dapat diketahui 3 hari sebelum calon penumpang ke tempat tujuan.

## d.  Ancaman (Threats)
Ancaman  kebijakan  tersebut  adalah  adanya  keterlambatan  data  penumpang  (delay  data), terutama untuk penerbangan dengan jangka waktu yang kurang dari 2 (dua) jam. Dalam hal ini kerahasiaan data bukan lah suatu ancaman mengingat Ditjen Imigrasi dan Ditjen Bea Cukai berupaya  menjaga  kerahasiaan  data  dan  informasi  dalam  melaksanakan  tugas,  sehingga berbagai  data  PNR  pun  dianggap  sebagai  informasi  yang  memang  harus  dijaga kerahasiaannya, baik oleh pihak imigrasi maupun Bea dan Cukai.
Hasil analisis SWOT yang telah dijabarkan sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat catatan jika Direktorat Jenderal Imigrasi akan memanfaatkan data PNR. Dalam konteks pengawasan secara luas berdasarkan teori Coordinated Management , sejatinya hubungan kerja antara Direktorat Jenderal  Imigrasi  dengan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  tidak  lagi pada  tahapan  Koordinasi melainkan pada tahapan kolaborasi. Perihal kesisteman yang digunakan. Tahapan yang seharusnya tidak  lagi  pertukaran  data  melainkan  bisa  bersama-sama  melakukan  proses  analisis  dan memberikan hasil  yang tepat  kepada  pengambil  kebijakan  di lapangan  sehingga basis  data PNR dapat menjadi basis data yang tidak hanya sekedar data tetapi dapat menjadi basis informasi yang tepat dan akurat. Hal penting lainnya penggunaan basis data PNR seyogyanya tidak hanya berlaku pada TPI Udara saja melainkan dapat digunakan pada TPI Darat dan Laut karena potensi kejahatan transnasional  khususnya  di  Indonesia  lebih  memanfaatkan  darat  dan  laut  dalam  mempercepat proses kejahatan yang dilakukan.
Pada  akhirnya  hambatan-hambatan  yang  ada  diharapkan  dapat  segera  diminimalisir sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki opsi lain dalam memperoleh informasi tidak hanya berbasis  pada  SIMKIM  tetapi  dapat  pula  memanfaatkan  basis  data  dari  PNR  yang  dimiliki  oleh Direktorat  Bea  dan  Cukai.  Terlebih  telah  ada  perjanjian  Kerjasama  yang  menjadi  dasar  hukum dalam memanfaatkan basis data PNR.

## KESIMPULAN
Kebijakan penggunaan basis data reservasi penumpang ( passanger name record ) menjadi salah satu alternatif kebijakan yang bisa disinergikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian khususnya dalam hal pengawasan bagi WNI dan orang asing yang keluar dan masuk di Indonesia. Adapun  penggunaan  basis  data  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  tambahan  data  bagi  petugas khususnya  pada  tempat  pemeriksaan  imigrasi  untuk  melakukan  analisis  dan  pengambilan keputusan  apakah  seorang  subjek imigrasi  dapat  melintas. Urgensitas  lain  dalam  memanfaatkan basis  data  reservasi  penumpang  dapat  menjadikan  keseragaman  data  atau  satu  data  terhadap jumlah  pelintas  yang  keluar  dan  masuk  di  Indonesia  serta  akan  menciptakan  suatu  manajemen perbatasan terpadu yang didasarkan pada penggunaan kesisteman yang terintegrasi.
Namun demikian dalam praktiknya perlu dicermati beberapa aspek yang menjadi kendala diantaranya  pertama,  aspek  dasar  hukum  dan  kelembagaan  yang  intinya  menjelaskan  belum tersedia secara khusus aturan pelaksana dari perjanjian Kerjasama yang sudah ada menyebabkan para  petugas  pada  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  kesulitan  untuk  menggunakan  kebijakan penggunaan basis data reservasi penumpang; kedua, aspek sarana dan prasarana yang fokus pada
Penggunaan BCM yang bersifat portable meskipun fungsi atau kegunaannya sama dengan BCM  permanen  namun  mengenai  keakuratan  data  dinilai  masih  belum  bersifat  realtime  serta optimalisasi  penyediaan  jaringan  internet  khususnya  di  wilayah-wilayah  perbatasan; ketiga ,  poin utama pada aspek kesisteman dalam konteks pemanfaatan PNR baru sebatas menerima data dan belum  menjadi  prioritas  pada  SIMKIM.  Namun  belum  tersedianya  akses  bagi  UPT  untuk  dapat mengakses  data  PNR  yang  dimaksud.  Selain  itu  SIMKIM  belum  secara  otomatisasi  dapat melakukan  proses  analisis  terhadap  data  PNR  yang  diterima;  dan keempat ,  aspek  Sumber  Daya Manusia yang berfokus pada belum tersedianya SDM secara khusus yang memiliki kewenangan untuk menerima dan mengelola data dari PNR. Kewenangan yang dimaksud juga dibutuhkan pada tingkat UPT atau pada TPI sebagai pelaksana di lapangan.
Oleh  karenanya  dalam  konteks  kajian  ini  disampaikan  pula  sejumlah  rekomendasi  yang ditujukan  kepada  Direktorat  Jenderal  Imigrasi untuk  dapat pertama ,  menyusun  aturan  pelaksana penggunaan  basis  data  reservasi  penumpang  bagi  petugas  imigrasi  dalam  hal  SOP  penggunaan basis  data  reservasi  penumpang  bagi  petugas  imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi, kewenangan bagi pejabat/petugas atau jabatan fungsional tertentu imigrasi dalam pengelolaan basis data PNR pada SIMKIM; kedua , optimalisasi pengadaan Border Control Management sesuai standar internasional pada setiap TPI di wilayah perbatasan; ketiga, mengintegrasikan basis data reservasi data penumpang sampai dengan tingkat Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi

## REKOMENDASI
1. Mensosialisasikan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Direktorat Jenderal  Bea  Cukai  nomor:  IMI-GR.01.02-2731  dan  nomor:  KEP-137/BC/2014  tanggal  21 September 2014 tentang pertukaran data penumpang dalam Sistem Passanger Analyzing Unit (PAU)  dengan  data  Keimigrasian  dalam  Sistem  Informasi  Manajemen  Keimigrasian (SIMKIM) dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di perbatasan;
2. Mengintegrasi sistem PNR antara sistem PNR dari Bea dan Cukai/Maskapai dengan Border Control Management (BCM);
3. Menyusun peraturan terkait:
a. Kewenangan  bagi  pejabat/petugas  imigrasi  dalam  pengelolaan  basis  data  PNR  pada SIMKIM;
b. Revisi Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait dengan penginputan data secara berkala sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kerjasama.
4. Direktorat  Teknis  (Intelijen,  Pengawasan  dan  Penindakan,  Lalu  Lintas  Keimigrasian) menyampaikan  kebutuhan  data  yang  diperlukan  dalam  pemanfaatan  data  PNR  kepada Direktorat Sistik.
5. Mendayagunakan Analis Keimigrasian untuk membuat sistem dan/atau mengelola/menganalisis data PNR yang dapat dimanfaatkan Direktorat Teknis.

## REFERENSI
Andarujati,  R.  (2020).  Analisis  Pengelolaan  Data  Passanger  Manifest  Terhadap  Pemeriksaan Keimigrasian Pada Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara  Udara  Internasional  Husein  Sastranegara. TEMATICS  Technology  Management  and Informatics Research Journal , 4 (2), 11 – 16.
Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik . Pustaka Setia.
Aniszewski,  S. (2009).  Coordinated  Border  Management:  a concept  paper. World  Custom  Research Paper ,
2 . http://www.wcoomd.org/en/topics/research/activities-and- programmes/~/media/07A938B0E7E74757B0DE18557FDF35BB.ashx
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. (2021). Pemanfaatan Basis Data Passanger Name Record (PNR) Dalam Pelaksanaan Tugas Keimigrasian .
Media  Indonesia.  (2021). Tren  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Terjadi  Peningkatan . Mediaindonesia.Com. https://mediaindonesia.com/humaniora/396329/tren-tindak-pidana- perdagangan-orang-terjadi-peningkatan
Miles,  B.  M., & Huberman, M. (1992). Analisis Data  Kualitatif  Buku  Sumber  Tentang Metode-Metode Baru . UIP.
Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK).  (2021). Siaran  Pers:  Peluncuran  NRA Indonesia tahun 2021 . Ppatk.Go.Id. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1148/siaran-pers- peluncuran-nra-indonesia-tahun-2021.html
Rangkuti,  F.  (2006). Analisis  SWOT  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis:  Reorientasi  Konsep  Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21 . PT. Gramedia Pustaka Utama.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/PMK.04/2014 tentang Penyampaian Data Penumpang Atas Kedatangan  atau  Keberangkatan  Sarana  Pengangkut Udara  Ke  Atau Dari Daerah Pabean, Pub. L. No. Nomor 166/PMK.04/2014 (2014).
Perjanjian  Kerjasama  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dengan  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  Nomor IMI-GR.01.02-2731 dan Nomor KEP-137/BC/2014 tentang Pertukaran Data Penumpang Dalam Sistem Passanger Analyzing Unit dengan Data Keimigrasian Dalam Sistem Manajeme, Pub. L.
No. Nomor IMI-GR.01.02-2731
dan Nomor KEP-137/BC/2014 (2014). http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127
Salim, M. A., & Soswanto, B. (2019). Analisis SWOT dengan Metode Kuesioner . CV. Pilar Nusantara. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . CV. Alfabeta.