BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 16-27 Website: https://journal.stiba.ac.id

## STUDI KOMPARASI KESAKSIAN WANITA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PERDATA ISLAM

## Abdul Rahim
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Email: rahimilmi72@gmail.com

## Kasman Bakri
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: kasmanbakry@stiba.ac.id
Keywords : ABSTRACT women, violence, criminal, law, civil This study explains that in the view of Islamic law on women's testimony in Islamic criminal law is that in Jarimah ḥ ud ū d, kisas and takzir there are two conditions that could have occurred. Therefore, the two legal studies have similarities and differences, the location of the similarities can be seen from their position as well as their role as witnesses, namely in terms of their position as one of the evidences in the process of problem solving and in terms of their roles equally contributing to provide true information in accordance with what women see, hear and / or feel / experience it yourself. Whereas the difference in general is that in Islamic criminal law, jumhur ulama are of the opinion that a woman's testimony is rejected, meaning that a minority is accepted, and even then in a very urgent situation, while in Islamic civil law all ulama are of the opinion that a woman's testimony is accepted meaning that there is not a single ulama who reject it and there are even some cases that prioritize women's testimonies over men's testimonies namely issues that are specifically in the area of women. Kata kunci : ABSTRAK wanita, pidana, hukum, perdata Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam terhadap kesaksian wanita dalam hukum pidana Islam adalah bahwa dalam jar ī mah ḥ ud ū d , kisas dan takzir terdapat dua keadaan yang bisa saja terjadi. Oleh karena itu, kedua kajian hukum tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, letak persamaannya dapat dilihat dari kedudukannya serta peranannya sebagai saksi yakni dalam hal kedudukan sama-sama sebagai salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian masalah dan dalam hal peranannya sama-sama berperan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang wanita lihat, dengar dan/atau yang dia rasakan/alami sendiri. Sedangkan letak perbedaanya secara umum adalah bahwa dalam hukum pidana Islam, jumhur ulama berpendapat kesaksian wanita ditolak berarti sebagian kecilnya berpendapat diterima, itupun dalam keadaan yang sangat mendesak, sementara dalam hukum perdata Islam semua ulama berpendapat bahwa kesaksian wanita diterima, artinya tidak ada satu pun ulama yang menolaknya dan bahkan ada beberapa kasus yang lebih memprioritaskan kesaksian wanita dibandingkan kesaksian pria yaitu masalah- masalah yang khusus berada di wilayah wanita.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 16-27 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PENDAHULUAN
Islam datang ketika banyak yang mengingkari kemanusiaan wanita dan sebagian yang lain meragukannya. Ada pula yang mengakuinya, tetapi mereka menganggap wanita itu hanya sebagai makhluk yang diciptakan semata-mata untuk melayani kaum laki-laki. Padahal tidaklah seperti itu, karena pada prinsip kemanusiaan, wanita adalah mitra lelaki, 1 yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Islam telah memuliakan wanita dan menegaskan eksistensi kemanusiaannya serta kelayakannya untuk menerima tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Quraish Shihab dalam bukunya mengatakan bahwa wanita adalah setengah dari masyarakat, 2 sehingga kepadanya dibebankan berbagai tugas penting. Salah satu di antaranya ialah diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut paut tentang kepentingan hukum yaitu memperoleh posisi dalam kesaksian baik dalam hal tindak pidana maupun dalam hal perkara keperdataan. Ihwal hukum perdata Islam/hukum privat, Hatta, A., mengartikulasikannya sebagai sebuah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah Ta’ala dan sunah Rasulullah tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata muamalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam di Indonesia. 3
Proses pencapaian hasil untuk memutuskan suatu perkara tentunya dibutuhkan beberapa alat bukti untuk menguatkan keputusan yang akan diambil, salah-satu di antaranya ialah saksi, namun, ketika kita berbicara tentang kesaksian wanita, maka akan timbul beberapa permasalahan terkait tentang kesaksian itu sendiri. Kasus tindak pidana seperti pembunuhan, tidak menutup kemungkinan yang menyaksikan kasus tersebut hanya seorang wanita, dan terkadang kaum wanita akan histeris saat melihat tindakan pembunuhan, 4 bahkan ada yang sampai jatuh pingsan, lalu bagaimana wanita tersebut nantinya menguraikan rincian peristiwa pembunuhan itu, alat apa yang mereka gunakan dan bagaimana alat itu sampai pada sasarannya?.
Wanita itu keinginannya terbatas, mudah terpengaruh dan cepat lupa, maka apabila dipanggil menjadi saksi mereka akan ketakutan, kebingungan dan gelisah,
1 Syaikh l器૦ bin aஷan bin ‘Abdill h Al- aஷan, Tanbīhat ‘alā A kāmin Takhta ubi al- Mu’mināt, dit器rj器mahkan ol器h Rahmat al-Arifin Mஷhammad bin Ma’rஷf d器ngan jஷdஷl Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman (C器t. I; Makassar: IAIN Alaஷddin Makassar, 2003), h. 6.
2 M. Qஷraish Shihab, Perempuan (C器t. VIII; Tang器rang: L器nt器ra Hati, 2013), h. 387.
3 Hatta, A. (2017). Daya S器rap Hஷkஷm Islam di Indon器sia pada Bidang Privat. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam , 3 (1), 12-18.
4 M. Sa’id Rama an Al-Bஷ%i, al-Mar’ah Baina ug⺂āni al-Ni香ām al-harbi a Li aifi al- Tas⺂rī’ al-abbāni, dit器rj器mahkan ol器h Darsim Ermaya Imam ajarஷddin d器ngan jஷdஷl Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan (C器t. I; Karangas器m: Era Int器rm器dia), h. 177.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 16-27 Website: https://journal.stiba.ac.id
sehingga dapat menyebabkan hilang sebagian ingatannya ketika menjadi saksi di hadapan pengadilan, 5 padahal salah satu persyaratan agar persaksian seseorang itu diterima ialah memiliki daya ingat yang kuat, 6 dan sudah menjadi prinsip hukum Islam bahwa hukuman itu tidak dapat dijatuhkan karena adanya keragu- raguan, maka kesaksian wanita tersebut tidak dapat diterima. 7 Beda halnya dalam hal-hal keperdataan seperti menyangkut tentang nasab seorang anak karena sepersusuan, yang dijadikan saksi ialah seorang wanita, dan kaum wanita tidak akan merasa tertekan ataupun merasa ketakutan ketika ingin mengutarakan kesaksiannya, sebab bagi mereka hal tersebut sudah menjadi biasa untuk disaksikan dan merekalah yang paling banyak pengetahuannya tentang masalah- masalah tersebut. Bahkan, ada sebuah riwayat dari al-Sya’b ī , yang mengatakan bahwa dalam kesaksian ada masalah yang hanya bisa menerima kesaksian kaum wanita, 8 yaitu hal-hal yang menyangkut tentang kasus yang berada di wilayah kaum wanita itu sendiri.
Berdasarkan keterangan di atas, tergambar bahwa dalam hukum pidana Islam, kesaksian wanita tidak diprioritaskan, sedangkan dalam hukum perdata Islam kesaksian wanita memiliki kedudukan yang sangat penting terutama dalam kasus yang khusus berada di wilayah kaum wanita, walaupun dalam hukum pidana Islam, wanita tidak diprioritaskan untuk memberikan kesaksian, tapi wanita tetap memiliki kewajiban hukum yang harus dipenuhi ketika dipanggil menjadi saksi, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282,
器૦⺂ ΐ˶ ૦ ૦˴ϛ૦ ૦器૦⺂ ϝ˸૦Ϊ˴ ΐ˶ ૦ Ϣ˵૦Ϝ˴૦ ΐ˵˵૦˴˴૦⺂ ϩ ˵ ૦Θ ˱˷૦Ϥ˴ δ૦˵૦⺂ ૦˴ϣ Ϧ ૦˸ Ϣ˵Ϝ૦ ૦˸૦˶ ૦ ϣ Ϝ૦˴ ૦Ϧ ˶˴ ૦ Ϭ ૦⺂ ૦ Ϫ˴૦ϴ૦˴ ˶˴ ૦器 ૦ 器˴૦Θ ˱ ˴૦ ϪϜ˴ β૦˴ ૦ ૦器૦⺂ Ϫ˶ ૦ϳ ૦˶૦ ϖ˶˵૦˴˴૦⺂ Ϭϖ૦˴˴ Ϫ˴૦ϴ૦˴ ˶˴ δϴ˷˴˴૦⺂ ΐ˵˵૦˴ϴ૦Θ ˶૦ Ϫ૦˷˶ϴ૦˴ ૦˷૦ ૦ΐ˵˵૦ Ϣ૦˴ 器˴૦Θ Ϣ˵˴ ૦˵ϳ Ϧ˴ Ϧ ૦˸˴ ૦ ⺂˸ ˶૦˵˸ ૦⺂ ϝ˸૦Ϊ˴ ϪϬ˴˴૦⺂ δϴ˷˴ϴ૦Θ ૦ ⺂ ˶δ˷ 器૦⺂ ϊ˴ ૦˵Ϥ૦ ૦器 ⺂૦⺂ ˱ ˴Ϊ૦˶ ⺂૦⺂ ˱ ˴ ૦˸ Ϭϖ૦˴˴ ૦˴ϛ૦ ૦器૦⺂ ϯ૦˴ή ૦˷⺂ ૦˸΍ϣ ૦˴ ૦ ˵૦Θ ૦˷⺂ ૦˸΍ϣ ˶δ˴૦˶ 器૦⺂ ˯ ૦˸૦ Ϭ˶˴ ૦Ϧ˴ ૦器 ૦˶˴૦˶ Ϧ˶˷˴ 器 ૦˶૦⺂૦˴˴ ૦⺂ δ˵૦˴૦Θ Ϧ˴૦ϴ˵૦ϳ ૦ ˵૦ Γ૦˴ ૦ ˶˶ϴ˴ ϡ૦ Ϯ૦⺂૦⺂ ˶૦ ૦˸Ϝ˴ ς૦ϤϮ૦⺂ Ϣ˵˴૦ Ϫϴ૦˵૦⺂ ૦˴ϣ ˱˴˴ ૦ ⺂૦⺂ ˱˴˴ϴ૦˶ ϩ ˵˵૦˶ 器૦⺂ ˴૦ϛϤ૦˶ ૦器૦⺂ ˴˴ ૦˴ ૦ ϣ ˯ ૦˸૦ Ϭ˶˴
૦ ϣ ⺂˸ ૦⺂૦⺂ ૦⺂ ˵˵૦˶ ˶器૦⺂ Ρ ૦Ϝ˵ Ϣ˵˴૦ϴ૦˴ ૦β˴૦ϴ૦Θ Ϣ˵૦Ϝ˴૦ ૦ ૦ ⺂˴ ˸˶ ˱Γ૦˴˶ ૦΍ ˱Γ૦ϳ ૦ ˶ ૦器 ˵૦˶ 器૦⺂ ˶器ϣ
૦˶˴૦˶ ˶器૦⺂ ૦ ˴૦⺂૦⺂ Ϣ˴ϴ૦˴ ˯ϋ૦ δ˵ ˶૦૦⺂ ˶૦ Ϣ˵˷ϴ૦Ϊ ૦⺂ ૦˶૦ ˵˶˶ ૦⺂ Ϣ˵ ϕ ϤΘ Ϫ˶ ˴૦Θ ϴ૦Ϊ ૦˶ 器ϣ૦⺂ ˸˴ ૦ ૦器૦⺂ ΐ˶ ૦ ˶ϳ ૦˴ ૦器૦⺂ Ϣ˵Ϊ૦ ૦ ૦˶
Terjemahnya: “… Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
5 Abdஷr Rasஷl Abdஷl Hasan al-Gaffar, al-Mar’ah al-Mu’ā irah, dit器rj器mahkan ol器h Bahrஷddin anami d器ngan jஷdஷl Wanita Islam dan a⺂a Hidup Modern, (Jakarta: Pஷstaka Hidayah, 1984), h. 182.
6 Syaikh l器૦ bin aஷan Al- aஷan, Al-Mulakhkha Al-Fiqh, dit器rj器mahkan ol器h Asmஷni d器ngan jஷdஷl ingkasan Fikih Lengkap, Jilid 1-2. (C器t. I; Jakarta: PT. Darஷl alah, 2005), h. 1179.
7 Mஷstafa as-Siba’i, al-Mar’ah Bainah al-Fiqh a al-Qānūn, dit器rj器mahkan ol器h Chadijah Nasஷtion d器ngan jஷdஷl Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan (Jakarta: Bஷlan Bintang, t.th.), h. 52.
8 Ibnஷ Qayyim, al- uruq al-ukmi⺂ah (t. C器t; t.tp.: P器n器rbit Mஷniriyah, t.th.), h. 145.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 16-27 Website: https://journal.stiba.ac.id
kamu ridai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil …” 9
Ibnu Ḥ azm memberikan penafsiran bahwa ayat tersebut bersifat umum, 10 berarti manusia yang merupakan subjek hukum termasuk wanita memiliki kewajiban memberikan keterangannya sebagai saksi baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum perdata Islam. Jadi, Ibnu Ḥ azm membolehkan kesaksian wanita dalam hukum pidana Islam dan hukum perdata Islam, kemudian keempat imam mazhab tidak memperbolehkan kesaksian wanita dalam hukum pidana Islam seperti ḥ ud ū d dan kisas.` 11 Namun, dalam hukum perdata Islam di Indonesia, seperti yang menyangkut tentang harta benda, im ā m M ā lik ī dan aliran Sy ā fi’ ī memperbolehkan kesaksian wanita. 12 Meskipun, sumbangsih fikih mazhab Sya>fi’i> dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia cukup dominan atas proses ijtihad hakim di pengadilan agama. 13 Keterangan tersebut juga mengindikasikan adanya pokok permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji yaitu perbedaan pendapat di kalangan fukaha tentang kesaksian wanita dalam hukum pidana Islam dan hukum perdata Islam. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk membandingkan kesaksian wanita dalam hukum pidana Islam dan hukum perdata Islam dengan mengacu pada pendapat beberapa fukaha.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pada penelitian ini akan dianalisis secara logis dan sistematis tentang konsep kesaksian wanita dalam hukum pidana Islam dan hukum perdata Islam. Penelitian ini dilakukan secara ilmiah dengan membahas beberapa sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kesaksian wanita dalam hukum pidana Islam?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kesaksian wanita dalam hukum perdata Islam?
9 K器m器ntrian Urஷsan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsy d K器rajaan Saஷdi Arabia, Al- Qur’ān dan Terjemahn⺂a (t.C器t; Madinah: P器rc器takan al-Qஷr’ n al-Karim Raja ahd, 1426H), h. 70. 10 Aminஷddin, “K器saksian Wanita S器bagai Alat Bஷkti dalam Kasஷs Hஷkஷm Pidana Islam (Analisis P器mikiran Ibnஷ Ham dan R器l器vansinya d器ngan Hஷkஷm Positif Di Indon器sia)” Tesis , Jஷrஷsan Syariah, UIN Sஷltan Kasim Riaஷ, 2014, h. 12.
11 Aminஷddin, “K器saksian Wanita S器bagai Alat Bஷkti dalam Kasஷs Hஷkஷm Pidana Islam (Analisis P器mikiran Ibnஷ Ham dan R器l器vansinya d器ngan Hஷkஷm Positif Di Indon器sia)”, h. 5.
12 Sayyid S biq, Fiqh al-Sunnah, dit器rj器mahkan ol器h Mஷdakkir, Fikih Sunnah, Jilid 14. (C器t. III; Bandஷng: PT. al-Ma’arif), h. 72.
13 Ikhsan, M. (2018). S器jarah Mahab ikih di Asia T器nggara. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam , 4 (2), 120-134.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 16-27 Website: https://journal.stiba.ac.id

## 3. Bagaimana persamaan dan perbedaan kesaksian wanita antara hukum pidana Islam dan hukum perdata Islam?

## PEMBAHASAN
Analisis Konsep Kesaksian Wanita dalam Hukum Islam
Suatu kebenaran yang tidak dapat dinafikan adalah eksistensi golongan wanita dalam ruang lingkup masyarakat, terutama dalam hal eksistensinya dalam ranah hukum yakni terkait tentang kesaksiannya. Persaksian dalam hukum Islam, terutama persaksian wanita, hampir semua pandangan menyatakan bahwa kesaksian wanita tidak diterima dalam hal yang bersifat publik atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum had/ ḥ ud ū d, dan peranan kesaksian wanita lebih didominankan pada hal-hal yang bersifat privat/domestik, namun demikian tidaklah menjadi penolakan secara mutlak terhadap kesaksian wanita dalam kasus pidana Islam, sebab kadang dalam jarimah ḥ ud ū d, kisas dan takzir itu sendiri, dibutuhkan saksi wanita, hanya saja pada kondisi yang mendesak, dan satu hal yang perlu diingat, baik kaum pria maupun kaum wanita sama-sama memiliki hak untuk bersaksi, baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum perdata Islam.
Analisis Konsep Kesaksian Wanita dalam Hukum Pidana Islam
Pada uraian bab sebelumnya mengenai pendapat para fukaha tentang kesaksian wanita dalam kasus pidana Islam, penulis menyimpulkan bahwa yang pertama kesaksian wanita yang terkait tentang jari@mah ḥ ud ū d, jumhur ulama lebih dominan terhadap pendapat yang tidak membolehkan. Hal itu disebabkan oleh kemampuan wanita dalam menanggung tanggung jawab yang besar dalam mana dapat mempengaruhi kejiwaannya, terlebih lagi dalam hal yang menyangkut kemaslahatan masyarakat, sehingga menyebabkan terdapat keraguan dalam menyampaikan keterangan yang ingin disampaikan, sementara salah satu persyaratan diterimanya saksi adalah tidak boleh ada keraguan di dalamnya, apalagi dalam hal ini menyangkut tentang hak Allah Ta’ala.
Melihat dalam hal jari@mah ḥ ud ū d, hak Allah lebih dominan dibandingkan hak ā dam ī , yang di mana maksud kata hak Allah di sini adalah ketika hukum itu telah diupayakan oleh manusia untuk ditegakkan, namun sulit untuk mencapai jalan keluar dalam penyelesaian hukum, maka segalanya diserahkan kepada Allah sang pemilik hak untuk yang memberikan balasan berupa azab ataupun ampunan. Hal ini pernah berlaku terhadap Muiz, salah satu sahabat Rasul yang pada saat proses rajam, Muiz lari dari hukuman, namun, Rasul
membiarkan dan
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 16-27 Website: https://journal.stiba.ac.id
menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Ta’ala. Sedangkan hak ā dam ī maksudnya ialah hak manusia yaitu suatu yang dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan seseorang, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak-anak dan harta serta mewujudkan keamanan maupun bersifat khusus, seperti melindungi hak pemilik atas hak miliknya, dan hak penjual dalam menerima harga pembayaran dan pembeli dalam menerima barang. 14
Perlu diketahui bahwa hak ā dam ī yang terdapat dalam jari@mah ḥ ud ū d juga tidak boleh disepelekan sebab menyangkut tentang kepedulian terhadap kemaslahatan masyarakat. Agama Islam telah mengajarkan kepada penganutnya bahwa ketika berbenturan antara kesalahan yang dilakukan manusia ke sesama manusia dengan kesalahan manusia terhadap tuhannya, maka lebih diperioritaskan untuk menyelesaikan masalah sesama manusia, sebab dalam hukum Islam sudah menjadi doktrin bahwa lebih mudah mendapatkan ampunan/maaf dari Allah kebanding mendapat maaf dari sesama manusia, 15 sehingga inilah maksud penulis mengatakan hak ā dam ī yang terdapat dalam jar ī mah ḥ ud ū d tidak boleh diabaikan, karena ketika urusan kita terhadap sesama manusia belum selesai di dunia, maka akan menjadi beban bagi orang yang tersalah di akhirat kelak, sebab akan menanggung kesalahannya ketika belum menyelesaikan masalahnya di dunia. Jadi, sangat perlu memperhatikan hak
ā dam ī /manusia yang terdapat dalam jar ī mah ḥ ud ū d.
Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa penolakan penerimaan kesaksian wanita dalam hal ini tidak bersifat mutlak/keseluruhan. Oleh karena di dalamnya masih ada hak ā dam ī yang ketika hukum itu tidak ditegakkan hanya persoalan ketidakbolehan saksi wanita dalam memberikan keterangan, maka akan menyebabkan hak ā dam ī /manusia terzalimi karena terkadang ada kasus dalam jar ī mah ḥ ud ū d yang hanya disaksikan oleh wanita dan tidak dapat diputuskan melainkan dengan mendengarkan keterangannya, sehingga wanita tersebut harus memberikan keterangan tentang apa yang dipersaksikan ketika diperlukan sebagaimana firman Allah Ta’ala yang telah disebutkan pada bab sebelumnya yaitu dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282 bahwa saksi itu ketika dipanggil untuk memberikan keterangan, dia tidak boleh menolak.
Jadi, penulis berkesimpulan penolakan kesaksian wanita dalam kasus jar ī mah ḥ ud ū d tidak bersifat mutlak, namun lebih bersifat relatif karena melihat adanya
14 Wahbah Zஷhaili, Al-Fiqh Al-Islami a Adillatuhu, Jஷ 4. (Damaskஷs: Dar al- ikr, 1986), h.
9 , dalam http://abdஷlghani07.blogspot.co.id/2014/02/hak-hak-didalam-islam.html diaks器s pada tanggal 17 Agஷstஷs 2016.
15 http://www.ஷsahataqwa.com/rohaniah/syarat-taஷbat/ diaks器s pada tanggal 17 Agஷstஷs 2016.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 16-27 Website: https://journal.stiba.ac.id
hak ā dam ī yang terkandung dalam jar ī mah ḥ ud ū d.
Kedua, yaitu dalam jar ī mah qi ṣāṣ lebih dominan hak ā dam ī daripada hak Allah sehingga sangat jelas bahwa kesaksian wanita juga tidak boleh diabaikan. Tetapi, saksi wanita dalam jar ī mah qi ṣāṣ hanya diterima dalam hal kisas penganiayaan, itupun harus dibarengi dengan seorang wanita dan seorang pria, tidak boleh empat orang wanita, sedangkan dalam kisas pembunuhan jumhur ulama sepakat bahwa kesaksian wanita tidak diterima meskipun dibarengi dengan saksi pria, sebab wanita dalam banyak kasus pembunuhan, kadang menutup mata ketika melihat kejadian tersebut, sehingga kesaksiannya tertolak karena masih terdapat keraguan ketika ingin menyampaikan keterangannya atau bahkan tidak dapat menyampaikan kesaksiannya karena ketakutan. Inilah yang pada umumnya terjadi pada wanita, tapi kita tidak bisa juga menafikkan bahwa di antara banyaknya wanita di dunia, setidaknya ada segologan wanita yang masih memiliki keberanian untuk menyaksikan hal tersebut.
Jadi, penulis menyimpulkan bahwa ada dua hal yang perlu digarisbawahi terkait tentang kesaksian wanita dalam jar ī mah qi ṣāṣ . Pertama, penolakan saksi wanita dalam kisas pembunuhan, yang kedudukannya sama pada jar ī mah ḥ ud ū d yaitu tidak bersifat mutlak, akan tetapi sifatnya relatif tergantung dari kondisi karakter wanita yang menyaksikan, kemudian yang kedua, saksi wanita dalam kisas penganiayaan, kedudukannya berbanding terbalik dengan kisas pembunuhan yaitu penerimaan saksi wanita bersifat mutlak, hanya saja kesaksiannya harus dibarengi dengan saksi pria. Terakhir, yaitu dalam jar ī mah ta’z ī r, murni hak ā dam ī sebab ketentuan hukumnya berada pada kekuasaan ulil amri/pemimpin suatu negara melalui putusan oleh hakim dari hasil ijtihadnya, sehingga ada peluang saksi wanita diterima dengan melihat kondisi dan kasus yang diangkat.
Jadi, kesimpulannya secara umum tentang kesaksian wanita dalam hukum pidana Islam adalah bahwa dalam jar ī mah ḥ ud ū d, jar ī mah qi ṣāṣ dan jar ī mah ta’z ī r terdapat dua keadaan yang bisa saja terjadi. Pertama, kesaksian wanita tertolak berdasarkan pemikiran bahwa perasaan wanita yang secara umum bersifat lemah lembut yang dapat mengakibatkan kualitas kesaksiannya lemah, apalagi dalam hukum pidana yang bersifat publik/sosial kemasyarakatan menyangkut tentang sesuatu yang bukan berada dalam kebiasaan-kebiasaan wanita yang dapat menjadikan canggung dalam penyampaian keterangan, dan sudah menjadi logika kita bahwa suatu pekerjaan yang bukan jadi kebiasaan kita, akan ditemukan banyak kesalahan di dalamnya ketika melakukan pekerjaan tersebut. Kedua, kesaksian wanita dalam hukum pidana Islam boleh saja diterima
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 16-27 Website: https://journal.stiba.ac.id
ketika dalam kondisi yang begitu mendesak yang mana tidak ditemukan saksi selain dari wanita, hal ini dibenarkan dalam hukum Islam.
Konsep Kesaksian Wanita dalam Hukum Perdata Islam
Melihat beberapa pendapat fukaha pada bab bahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada perkara perdata yang untuk tidak mendapatkan harta, jumhur ulama menyepakati kesaksian wanita. Kemudian dalam perkara perdata yang dimaksudkan untuk mendapatkan harta, jumhur ulama sepakat atas pengambilan saksi wanita dengan syarat harus dibarengi dengan saksi pria. Sementara pada kasus yang khusus berada di wilayah kaum wanita, semua fukaha sepakat bahwa kesaksian wanita dapat diterima dan tidak ada peluang bagi golongan pria untuk menjadi saksi, kecuali pada kasus sepersusuan dan tangis bayi yang menyangkut tentang pertalian nasab dan kewarisan, sebab ada kemungkinan pria menyaksikan kejadian tersebut seperti suaminya atau saudara kandung wanita tersebut. Dengan demikian, kesimpulannya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fukaha tentang kedudukan boleh atau tidaknya saksi wanita dalam perkara ini, sebab dalam perkara tersebut, kalangan wanitalah yang sebaiknya dan memang pantas untuk menjadi saksi. Demikianlah gambaran umum tentang pemahaman para ahli fikih berkaitan dengan persaksian wanita dalam hukum pidana Islam dan hukum perdata Islam.
Berdasarkan keterangan di atas tentang gambaran umum hukum Islam terkait saksi wanita dalam hukum pidana Islam dan hukum perdata Islam, dengan mengumpulkan beberapa pendapat fukaha, maka secara umum dapat dilihat letak persamaan dan perbedaannya.
Analisis Perbandingan Kesaksian Wanita dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Perdata Islam

## Segi Persamaan
1. Antara hukum pidana Islam dan hukum perdata Islam, kesaksian wanita sama kedudukannya dalam hal proses pemeriksaan alat bukti yaitu penyelesaian hukumnya menggunakan salah satu alat hukum yaitu saksi. Jadi, saksi wanita merupakan salah satu alat bukti dalam proses pemeriksaan, baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum perdata Islam.
2. Hukum pidana Islam, ketika hakim telah memangil wanita untuk bersaksi, maka wanita itu memiliki kewajiban memberikan keterangan yang sebenarnya, maka demikian pula dalam hukum perdata Islam wanita juga memiliki peranan utuk memberikan kesaksian yang sebenarnya ketika
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 16-27 Website: https://journal.stiba.ac.id
diperlukan, dengan melihat keumuman Q.S. al-Baqarah/2: 282, yang mengatakan bahwa apabila seseorang itu dipanggil menjadi saksi, tidak boleh menolak. Jadi, dalam hal ini saksi wanita, memiliki peranan yang sama yaitu memberikan keterangan yang sebenarnya.
3. Bahwa antara hukum pidana Islam dan hukum perdata Islam, sama jumlah bobot kesaksianya yaitu dua orang wanita setara kualitas saksinya dengan seorang pria.
4. Bahwa dalam hukum pidana Islam, kesaksian wanita dipersyaratkan bahwa ketika bersaksi harus ditemani oleh seorang wanita lain agar mengingatkan ketika terjadi kesalahan dan juga saling menyemangati untuk berani dalam memberikan keterangan. Hal ini serupa dalam hukum perdata Islam bahwa saksi wanita dalam bersaksi harus ditemani dengan seorang wanita lain agar mengingatkan ketika melakukan kealpaan atau lupa dalam menyampaikan sesuatu. Jadi, tujuan dipersyaratkan seorang wanita harus ditemani oleh seorang wanita lain dalam bersaksi yaitu memiliki kesamaan yakni untuk saling mendukung.

## Segi Perbedaan
1. Hukum pidana Islam, ada perbedaan pendapat dikalangan fukaha tentang kebolehan atau tidaknya saksi wanita, sementara dalam kasus perdata Islam tidak ada perbedaan pendapat terkait tentang kebolehan atau tidaknya saksi wanita. Jadi, dalam hukum pidana Islam ada kemungkinan wanita tidak diterima kesaksiannya dalam kondisi tertentu, sedangkan dalam hukum perdata Islam tidak ada kemungkinan, sebab pada dasarnya wanita lebih mendominasi dalam perkara-perkara privat/domestik.
2. Hukum pidana Islam, dilihat dari segi kondisinya, kesaksian wanita diperbolehkan dalam kondisi yang mendesak yaitu diperbolehkan ketika tidak ada yang menyaksikan kasus tersebut selain dari golongan wanita, sedangkan dalam hukum perdata Islam kesaksian wanita diperbolehkan dalam kondisi apapun.
3. Hukum pidana Islam, yang menjadi perdebatan di kalangan fukaha ialah dari segi kebolehan atau tidaknya serta jumlah bobot kesaksiannya, sedangkan dalam hukum perdata Islam yang diperdebatkan hanya persoalan jumlah bobot kesaksiannya.
4. Hukum pidana Islam, dilihat dari segi ruang lingkupnya tidak terdapat kasus yang khusus berada di wilayah wanita untuk menjadi saksi. Sementara dalam hukum perdata Islam, ada kasus yang memang khusus berada di wilayah wanita untuk diambil kesaksiannya, sehingga dalam pidana Islam, saksi wanita memerlukan banyak pertimbangan dalam syarat pengambilan
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 16-27 Website: https://journal.stiba.ac.id
kesaksiannya, sedangkan dalam hukum perdata Islam tidak begitu banyak syarat pertimbangan yang dikemukakan para fukaha mengenai saksi wanita.
5. Hukum pidana Islam, saksi wanita seolah terlihat suatu prinsip mempersulit dalam menerima saksi wanita dengan mempertimbangkan kondisi karakter wanita, dengan alasan untuk rnenjauhkan wanita dari interaksi dengan kekerasan dan kriminalitas agar memberikan kedamaian dalam diri wanita sebab secara umum bukan kebiasaan wanita untuk menyaksikan tindakan kekerasan. Sedangkan dalam hukum perdata Islam justru memberikan banyak peluang untuk menerima saksi wanita dengan sebab khusus pada wilayah domestik/urusan keluarga (rumah tangga) serta harta wanita memang banyak pengetahuannya tentang itu.
6. Dilihat dari segi peluang dalam pengambilan saksi wanita, bahwa dalam hukum pidana Islam lebih bersifat tertutup, sementara dalam hukum perdata Islam lebih bersifat terbuka.
Persamaan dan perbedaan ini bukanlah karena menambahkan ataupun mengurangi bobot kemanusiaan atau kemuliaan wanita, akan tetapi disebabkan karena fitrah dan karakternya yang mengharuskan demikian.

## KESIMPULAN
Berdarsarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Pandangan hukum Islam terhadap kesaksian wanita dalam hukum pidana Islam adalah bahwa dalam jar ī mah ḥ ud ū d, jar ī mah qi ṣāṣ dan jar ī mah ta’z ī r terdapat dua keadaan yang bisa saja terjadi. Pertama, kesaksian wanita tertolak berdasarkan pemikiran bahwa perasaan wanita yang secara umum bersifat lemah lembut yang dapat mengakibatkan kualitas kesaksiannya lemah, apalagi dalam hukum pidana yang bersifat publik/sosial kemasyarakatan menyangkut tentang sesuatu yang bukan berada dalam kebiasaan-kebiasaan wanita yang dapat menjadikannya canggung dalam penyampaian keterangan, dan sudah menjadi logika kita bahwa suatu pekerjaan yang bukan jadi kebiasaan kita, akan ditemukan banyak kesalahan di dalamnya ketika melakukan pekerjaan tersebut. Kedua, kesaksian wanita dalam hukum pidana Islam boleh saja diterima ketika dalam kondisi yang begitu mendesak yang mana tidak ditemukan saksi selain dari wanita, hal ini dibenarkan dalam hukum Islam.
2. Pandangan hukum Islam terhadap kesaksian wanita dalam hukum perdata Islam adalah bahwa dalam hal-hal yang menyangkut perkara yang tujuannya bukan untuk mendapatkan dan perkara yang tujuannya untuk mendapatkan
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 16-27 Website: https://journal.stiba.ac.id
harta bahwa kesaksian wanita diterima tanpa adanya peluang untuk ditolak hanya saja kesaksiannya harus dibarengi dengan saksi pria, sementara dalam kasus yang khusus berada di wilayah wanita, kesaksiannyalah yang sangat dibutuhkan dan tidak dipersyaratkan harus dibarengi dengan kesaksian wanita sebab dalam hal-hal yang seperti itu, wanitalah yang banyak pengetahuannya.
3. Perbandingan kesaksian wanita dalam hukum pidana Islam dan hukum perdata Islam, di dalamnya memiliki persamaan dan perbedaan, letak persamaannya dapat dilihat dari kedudukannya serta peranannya sebagai saksi yakni dalam hal kedudukan sama-sama sebagai salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian masalah dan dalam hal peranannya sama-sama berperan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang wanita lihat, dengar dan/atau yang dia rasakan/alami sendiri. Sedangkan letak perbedaanya secara umum adalah bahwa dalam hukum pidana Islam, jumhur ulama berpendapat kesaksian wanita ditolak berarti sebagian kecilnya berpendapat diterima, itupun dalam keadaan yang sangat mendesak, sementara dalam hukum perdata Islam semua ulama berpendapat bahwa kesaksian wanita diterima artinya tidak ada satu pun ulama yang menolaknya dan bahkan ada beberapa kasus yang lebih memprioritaskan kesaksian wanita kebanding kesaksian pria yaitu masalah-masalah yang khusus berada di wilayah wanita.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qஷr’an. Aminஷddin, “K器saksian Wanita S器bagai Alat Bஷkti dalam Kasஷs Hஷkஷm Pidana Islam (Analisis P器mikiran Ibnஷ Ham dan R器l器vansinya d器ngan Hஷkஷm Positif Di Indon器sia)”. Tesis , Jஷrஷsan Syariah, UIN Sஷltan Kasim Riaஷ,
2014.
Al-Bஷ%i, Ramadhan dan M. Sa’id. al-Mar’ah Baina ug⺂āni an-Ni香ām al-harbi a Li aifi at-Tas⺂rī’ ar-abbani Dit器rj器mahkan ol器h Darsim Ermaya Imam ajarஷddin d器ngan jஷdஷl Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam C器t. I; Karangas器m: Era Int器rm器dia, 2002. Al- aஷan, l器૦ bin aஷan bin ‘Abdillah. Al-Mulakhkha Al-Fiqh Dit器rj器mahkan ol器h Asmஷni d器ngan jஷdஷl ingkasan Fikih Lengkap Jilid I-II. C器t. I; Jakarta: PT. Darஷl alah, 2005.
_______. Tanbīhat ‘alā A kāmin Takhta ubi al-Mu’mināt Dit器rj器mahkan ol器h Rahmat al-Arifin Mஷhammad bin Ma’rஷf d器ngan jஷdஷl Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman C器t. I; Makassar: IAIN Alaஷddin Makassar, 2003.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 16-27 Website: https://journal.stiba.ac.id
Al-Gaffar, Abdஷr Rasஷl Abdஷl Hasan. al-Mar’ah al-Mu’ā irah, dit器rj器mahkan ol器h Bahrஷddin anami d器ngan jஷdஷl Wanita Islam dan a⺂a Hidup Mod器rn. Jakarta: Pஷstaka Hidayah, 1984.
Hatta, A. (2017). Daya S器rap Hஷkஷm Islam di Indon器sia pada Bidang Privat. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam , 3 (1), 12-18. http://www.ஷsahataqwa.com/rohaniah/syarat-taஷbat/ diaks器s pada tanggal 17 Agஷstஷs 2016.
Ibnஷ Qayyim, al- urūq al-ukmi⺂ah t.t; P器n器rbit Mஷniriyah, t.th.
K器m器ntrian Urஷsan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsy d K器rajaan Saஷdi Arabia, Al-Qur’ān dan Terjemahn⺂a t. C器t; Madinah: P器rc器takan al- Qஷr’ n al-Karim Raja ahd, 1426 H. Ikhsan, M. (2018). S器jarah Mahab ikih di Asia T器nggara. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam , 4 (2), 120-134. Al-S biq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah Dit器rj器mahkan ol器h Mஷdakkir d器ngan jஷdஷl Fikih Sunnah Jilid XIV. C器t. III; Bandஷng: PT. al-Ma’arif, 1993. Shihab, M. Qஷraish. Perempuan C器t VIII; Tang器rang: L器nt器ra Hati, 2013 Al-Sib ’ī, Mஷstafa. al-Mar’ah Bainah al-Fiqh a al-Qānūn Dit器rj器mahkan ol器h Chadijah Nasஷtion d器ngan jஷdஷl Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan Jakarta: Bஷlan Bintang, t.th.
Al-Zஷhailī, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islāmī a Adillatuhū Jஷ 4. Damaskஷs: D r al- ikr, 1986, dalam http://abdஷlghani07.blogspot.co.id/2014/02/hak-hak- didalam-islam.html diaks器s pada tanggal 17 Agஷstஷs 2016.