## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI BAGI SISWA RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN
The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System Policy for Students Prone to Continue Education
Dian Purwanti 1) , Ira Irawati 2) , Josy Adiwisastra 3)
1 Administrasi Publik,Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat Indonesia Purwantidian75@yahoo.com
2 FISIP,Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Ira_Irawati@unpad.ac.id
3 FISIP, Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Indonesia

## ABSTRAK
Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  yang  familiar  dengan  akronim  PPDB  adalah  kegiatan  rutin tahunan  yang  merupakan  tahap  seleksi  bagi  calon  peserta  didik  baru  yang  diselenggarakan  oleh panitia tingkat Sekolah dibawah pengawasan dan koordinasi Dinas Pendidikan. Kebijakan PPDB sistem  zonasi  kota  Bandung  mengusung  asas  objektif,  transparan,  akuntabel,  dan  berkeadilan. Melalui  sistem  zonasi  pemerintah  kota  Bandung  berharap  semua  warga  kota  Bandung  bisa mendapatkan  layanan  pendidikan  yang  lokasinya  dekat  dengan  tempat  tinggal,  sehingga  lebih hemat  waktu,  lebih  hemat  biaya  transportasi,  kondisi  peserta  didik  lebih  bugar,  mengurangi kemacetan, dan terjadi pemerataan pendidikan. Pada proses implementasi kebijakan sistem zonasi tahun ajaran 2018/2019, semua SMP Negeri terpenuhi kuotanya dan menampung 90% calon siswa yang  domisilinya  dekat  dengan  sekolah.  Adapun  yang  menjadi  permasalahan  adalah  sistem  ini tidak  efektif  untuk  mengurangi  angka  tidak  melanjutkan  sekolah  bagi  anak-anak  dari  kalangan RMP.  Dengan  metode  uji  beda  vektor  rata-rata  butir  indikator,  penelitian  ini  mencoba mengevaluasi  efektivitas  kebijakan  sistem  zonasi  yang  diimplementasikan  pada  tahun  2017  dan 2018.  Sehingga  dapat  diketahui  kebijakan  sistem  zonasi  terbukti  dapat  meningkatkan  angka partisipasi kasar dari siswa RMP, namun tidak efektif dalam mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah  bagi  anak-anak  RMP,  karena  faktanya  tidak  semua  anak  RMP  berdomisili  di  dekat sekolah. Berdasarkan hal tersebut peneliti merekomendasikan  agar Dinas Pendidikan memastikan proses yang dilakukan tepat sasaran.
Kata kunci: Efektivitas, Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem Zonasi

## A. PENDAHULUAN
Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  yang familiar dengan akronim PPDB adalah penerimaan  peserta  didik  untuk  jenjang  taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah  pertama  yang  dilaksanakan  pada  awal tahun  pelajaran  baru.    PPDB  jenjang  SMP dilakukan secara online, prioritasnya adalah anak usia  12-15  tahun.  Seleksi  dilakukan  melalui sistem  zonasi.  PPDB  kota  Bandung  mengusung asas objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Dalam  implementasinya  sejak  tahun  ajaran 2017/2018  kota  Bandung  telah  menerapkan sistem  zonasi,  yaitu  sistem  penerimaan  peserta didik  berdasarkan  radius  dan  jarak.  Melalui sistem  zonasi  ini  diharapkan  semua  warga  kota Bandung  bisa  mendapatkan  pendidikan  yang lokasinya  dekat  dengan  tempat  tinggal.  Tidak terkecuali  anak-anak  dari  kalangan  RMP  (rawan melanjutkan pendidikan) yang memiliki
kelemahan secara ekonomi, agar dapat melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  sekolah menengah.  Kelebihan  sistem  zonasi  ini  menurut Dinas Pendidikan adalah pemerataan pendidikan, lebih  hemat  waktu  karena  sekolah  dekat,  lebih hemat  biaya  transportasi,  kondisi  peserta  didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan. Namun dalam  implementasinya  kebijakan  PPDB  di  kota Bandung  selalu  menuai  konflik  dan  protes  dari masyarakat yang merasa dirugikan, baik masyarakat  yang  mendaftarkan  anaknya  ke  SMP maupun  penyelenggara  pendidikannya,  yaitu guru SMP Negeri dan Swasta.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan  referensi  dari  jurnal  penelitian terkait  PPDB  di berbagai  kota  di  Indonesia  yang pernah dilakukan, data sekunder dari pihak dinas pendidikan kota Bandung, serta data primer yang diperoleh  langsung  dari  para  narasumber  yang peneliti wawancarai, Sementara proses
analisisnya menggunakan uji dua vektor rata-rata berdasarkan sampel dependen.

## B. KAJIAN TEORI
Beberapa teori terkait efektivitas mengemukakan  bahwaEfektivitas  adalah  suatu ukuran  yang  menyatakan  seberapa  jauh  target (kuantitas,  kualitas  dan  waktu)  telah  tercapai. Dimana  makin  besar  persentase  target  yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
Georgopolous  dan  Tannembaum  (1985:50), mengemukakan:  “Efektivitas  ditinjau  dari  sudut pencapaian  tujuan,  dimana  keberhasilan  suatu organisasi  harus  mempertimbangkan  bukan  saja sasaran  organisasi  tetapi  juga  mekanisme mempertahankan  diri  dalam  mengejar  sasaran. Dengan  kata  lain,  penilaian  efektivitas  harus berkaitan  dengan  masalah  sasaran  maupun tujuan.
Selanjutnya  Steers  (1985:87)  mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program  sebagai  suatu  sistem  dengan  sumber daya  dan  sarana  tertentu  untuk  memenuhi  tujuan dan  sasarannya  tanpa  melumpuhkan  cara  dan sumber  daya  itu  serta  tanpa  memberi  tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.
Upaya  mengevaluasi  proses  implementasi kebijakan  sistem  zonasi  dapat  dilakukan  melalui konsep  efektivitas.  Konsep  ini  adalah  salah  satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan  secara  signifikan  terhadap  bentuk  dan manajemen penerimaan peserta didik baru sistem zonasi atau tidak.
Adapun  kriteria  atau  ukuran  mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan  oleh  Siagian  (1978:77),  sebagai berikut:
a.  Kejelasan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  hal  ini dimaksudkan agar panitia PPDB dalam melaksanakan  tugas  mencapai  sasaran  yang terarah dan tujuan Dinas Pendidikan menerapkan sistem zonasi dapat tercapai. b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah  “ on  the  track ”  yang  diikuti  dalam melakukan  berbagai  upaya  dalam  mencapai sasaran-sasaran  yang  ditentukan  agar  para implementor  tidak  tersesat  dalam  pencapaian tujuan  kebijakan sistem zonasi. c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai  dan  strategi yang  telah  ditetapkan  artinya  kebijakan  harus mampu  menjembatani  tujuan-tujuan  dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. d. Perencanaan  yang  matang,  pada  hakekatnya berarti  memutuskan  sekarang  apa  yang  harus dikerjakan  oleh  Dinas  Pendidikan  dimasa  depan. e. Penyusunan program  yang tepat suatu rencana
yang  baik  masih  perlu  dijabarkan  dalam program-program  pelaksanaan  yang  tepat  sebab apabila  tidak,  para  pelaksana  akan  kurang memiliki  pedoman  bertindak  dan  bekerja.  f. Tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja,  salah satu  indikator  efektivitas  organisasi  adalah kemampuan  bekerja  secara  produktif.  Dengan sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  dan  mungkin disediakan oleh Dinas Pendidikan. g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun  baiknya  kebijakan  sistem  zonasi apabila  tidak  diimplementasikan  secara  efektif dan  efisien  maka  Dinas  Pendidikan  tidak  akan mencapai sasarannya, karena melalui implementasi  kebijakan,    organisasi  semakin didekatkan pada tujuannya. h. Sistem pengawasan  dan  pengendalian  yang  bersifat mendidik,  mengingat  sifat  manusia  yang  tidak sempurna  maka  efektivitas  organisasi  menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. Begitu pula dalam proses implementasi kebijakan sistem zonasi.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  kuantitatif  dilakukan  untuk menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  bertujuan untuk mencari faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab tidak efektifnya implementasi kebijakan  PPDB  SMP  di  kota  Bandung.  Adapun jenis  penelitian  kuantitatif  yang  akan  digunakan adalah  jenis  penelitian  survey  dimana  data lapangan  difokuskan  pada  model  korelasional dan akan dihimpun dari sejumlah responden yang jumlahnya  ditentukan  melalui  sampel  atas populasi  (Singarimbun  dalam  Singarimbun  dan Efendi, 1995:3)
Dalam  penelitian  ini  indikator-indikator dari  dimensi-dimensi  tidak  merupakan  indikator reflektif melainkan merupakan indikator formatif, sehingga untuk mengevaluasi kualitas pengukuran  tidak  menggunakan  uji  validitas  dan reliabilitas  secara  tradisional.  Karenanya  dalam penelitian  ini,  kualitas  pengukuran  dievaluasi melalui  Analisis  Komponen  Utama  (Johnson  & Wichern,  2007).  Dalam  hal  ini,  ukuran-ukuran statistik  yang  dipergunakan  untuk  mengevaluasi model  pengukuran  formatif  adalah  relevansi indikator (Hair dkk., 2014;132).
Relevansi  indikator  formatif  dilihat  dari signifikansi  koefisien  bobot  komponen  utama. Koefisien   bobot yang signifikan   menunjukkan dimensi   tersebut   relevan.  Pengujian mengikuti prosedur  pengujian  koefisien  bobot  komponen utama di dalam Johnson & Wichern (2007).

## Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik uji:
      1 , ~ 1 p n p n p n F F
n p       d d S d . jika  hasil  uji  rata-rata  semua  vector  signifikan dilanjutkan  dengan  uji  vector  menggunakan rumus Statistik uji sebagai berikut:
1 2 ~ j j n j d t t s n   .
Kriteria uji pada taraf signifikansi
 : “tolak 0 H Jika   1 2 n
nilai p P t t p       ”

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  zonasi  adalah  sistem  penerimaan peserta  didik  berdasarkan  radius  dan  jarak. Melalui  sistem  zonasi  diharapkan  semua  warga kota Bandung bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal.
Kelebihan  dari  sistem  zonasi  ini  diantaranya adalah  pemerataan  pendidikan,  lebih  hemat waktu  karena  sekolah  dekat,  lebih  hemat  biaya transportasi,  kondisi  peserta  didik  lebih  bugar, serta mengurangi kemacetan.
Berbeda  dengan  proses  penerimaan  peserta didik baru tahun 2017, pada tahun 2018 ini dinas pendidikan kota
Bandung
membuat pengelompokan  sekolah  menjadi  tiga  kelompok, pertama  kelompok  A  untuk  sekolah  yang berlokasi  di  dalam  kota,  di  tengah  pemukiman warga, dikenai aturan zonasi 90% termasuk calon siswa  dari  kalangan  RMP  (rawan  melanjutkan pendidikan)  yang  sebelumnya  dikenal  dengan istilah  siswa  miskin,  kelompok  A  terdiri  dari  36 sekolah;  kedua  kelompok  B  untuk  sekolah  yang berlokasi  di  dalam  kota  namun  jauh  dari pemukiman  warga  karena  berada  di  kawasan perkantoran,  untuk  sekolah  di  kelompok  B  ini dikenai aturan zonasi bertahap, yaitu 50% zonasi dan  40%  akademik,  ada  5  sekolah  yang  masuk kedalam  kelompok  ini;  dan  yang  ketiga kelompok  C  untuk  sekolah  yang  lokasinya berbatasan  dengan  wilayah  kabupaten,  untuk kelompok C ini dikenai aturan zonasi perbatasan, yaitu  80%  berasal  dari  dalam  daerah  kota Bandung  dan  10%  dari  luar  daerah  kota Bandung,  terdapat  16  sekolah  yang  masuk  ke dalam  kelompok  C.Dinas  Pendidikan  kota Bandung  pada  implementasi  kebijakan  PPDB
sistem  zonasi  tahun  ajaran  2018/2019  membagi SMP  Negeri  ke  dalam  tiga  kelompok,  dimana kelompok  A  terdiri  dari  sekolah-sekolah  yang dikenai aturan 90% zonasi termasuk siswa RMP. Kelompok  B  terdiri  dari  lima  sekolah  favorit yang  berada  dikawasan  perkantoran  dan  dikenai aturan  zonasi  bertahap,  yaitu  50%  zonasi  40% akademik. Selanjutnya kelompok C yaitu sekolah yang  letaknya  di  perbatasan  kota  sehingga dikenai  aturan  zonasi  perbatasan,  dimana  80% siswa  berasal  dari  dalam  daerah,  10%  dari  luar daerah. Berikut ini tabel datanya:
Gambar 4.1
Tabel Persentase Kuota PPDB SMP, tahun 2018.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti lakukan  terhadap  dimensi  ketepatan  sasaran. Diperoleh data sebagai berikut :
5% 5% 90% A Prestasi Khusus Zonasi 5% 5% 40% 50% B Prestasi Khusus Akademik Zonasi 5% 5% 80% 10% C Prestasi Khusus Dalam daerah
Luar daerah
Indikator rata- rata beda varia ns beda nilai-t nilai-p alpha/ p Signifik ansi Dukungan agen pelaksana 0.246  1.224  0.281  0.7801  0.0050  non-sig. Kesesuaian tindakan 0.281  1.491  1.735  0.0882  0.0071  non-sig. Meningkatny a APK RMP 0.053  1.408  0.335  0.7390  0.0071  non-sig. Mendekatka n sekolah dengan domisili siswa 0.632  1.701  3.656  0.0006  0.0071 sig. Mengubah persepsi sekolah favorit -0.105  2.096  0.549  0.5852  0.0071  non-sig. Menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah -0.702  1.570  4.228  0.0001  0.0071 sig. Sumber: Hasil penelitian tahun 2018 Indikator 2017 2018 Rata-rata Simp. Baku Rata- rata Simp. Baku X1 4,11 0,90 4,35 0,67 X2 3,68 0,95 3,96 0,87 X3 3,79 0,88 3,84 0,88 X4 3,21 0,92 3,84 0,80 X5 3,67 0,91 3,05 1,09 X6 3,09 0,83 2,98 1,03 Sumber: Hasil penelitian tahun 2018
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  kita  lihat bahwa  untuk  dimensi  ketepatan  sasaran  terdapat empat  indikator  yang  menunjukkan  peningkatan pada  implementasi  kebijakan  tahun  ajaran 2018/2019  meskipun  nilainya  tidak  signifikan, yaitu  indikator  dukungan  agen  pelaksana,  hal  ini terkonfirmasi  saat  penelitian  bahwa  sudah menjadi  sifat  birokrat  patuh  dan  taat  pada pimpinan.  Karenanya  walaupun  hati  nurani  para pelaksana (panitia PPDB) menyatakan penolakan, dalam implementasinya panitia PPDB tetap  melaksanakan  apa  yang  menjadi  keputusan Dinas  Pendidikan  selaku    organisasi  induknya. Indikator selanjutnya adalah kesesuaian tindakan, sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  indikator pertama panitia PPDB yang menjadi pelaksana di tingkat  sekolah  selalu  berusaha  melakukan tindakan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah ditetapkan  karena  adanya  pengawasan  dari Dinas.Pada indikator meningkatnya APK RMP,terkonfirmasi  saat  penelitian  lapangan bahwa  dengan  sistem  zonasi  murni  otomatis
seleksi  kemampuan  akademik  calon  siswa tergeser oleh zona. Dibukanya kran radius tempat tinggal  terdekat  ke  sekolah  membuat  siswa  yang domisilinya  di  sekitar  sekoah  dapat  masuk  tanpa seleksi  akademik  ke  sekolah  terdekat.  Sisi positifnya,  anak-anak  yang  rawan  melanjutkan pendidikan  namun  domisilinya  dekat  dengan sekolah  otomatis  dapat  diterima  di  sekolah terdekat,  sehingga  dalam  tanda  kutip  Angka Partisipasi  Kasar  dari  siswa  RMP  meningkat. Mengapa  tanda  kutip  ?  karena  belum  ada  data yang  pasti  mengenai  kebenaran  siswa  RMP 100%  melanjutkan  sekolah,  faktanya  surat keterangan  miskin  masih  bisa  dibuat  oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi bahkan orang  tua  siswa  yang  memiliki  jabatan  dan kewenangan untuk menekan aparat demi meluluskan  keinginan  putra-putrinya  masuk  ke sekolah favorit tanpa tes, tidak sedikit masyarakat yang “cerdas” dan dekat dengan pusat kekuasaan melakukan  tindakan  curang  dengan  menitipkan putra-putrinya  kepada  famili  yang  domisilinya dekat dengan sekolah yang diinginkan. Selanjutnya untuk indikator mendekatkan sekolah  dengan  domisili  siswa,  sudah  pasti mengalami  peningkatan,  karena  pada  sistem zonasi  murni  kali  ini  90%  siswa  yang  diterima adalah  siswa  yang  domisilinya  dekat  dengan sekolah.  Kriteria  utama  kedekatan  domisili dengan sekolah inilah yang menjadi pertentangan di kalangan masyarakat maupun panitia pelaksana.  Karena  dengan  kriteria  ini  prestasi akademik  siswa  menjadi  kurang  dihargai, akhirnya  masyarakat  berfikir  tidak  perlu  giat belajar  untuk  masuk  ke  sekolah  favorit,  cukup mengontrak  rumah  di  dekat  sekolah  agar  dapat diterima di sekolah favorit.
Selain  keempat  indikator  yang  mengalami peningkatan, hasil penelitian menunjukkan adanya dua indikator yang mengalami penurunan,  yaitu  indikator  mengubah  persepsi sekolah  favorit  dan  menurunkan  angka  tidak melanjutkan  sekolah.  Data  hasil  penelitian menunjukkan  adanya  penurunan  nilai,  yang maknanya  bahwa  implementasi  kebijakan  sistem zonasi  tahun  2018/2019  belum  mampu  merubah persepsi masyarakat terhadap keberadaan sekolah favorit meskipun menurut Humas Dinas Pendidikan  Kota  Bandung  semua  sekolah  sudah sesuai standar nasional namun dalam kenyataannya  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap  kualitas  sekolah  masih  belum  berubah. Keinginan  Dinas  Pendidikan  merubah  persepsi masyarakat  terhadap  keberadaan  sekolah  favorit ternyata  tidak  didukung  oleh  kebijakan  yang dibuatnya.  Setidaknya  hal  ini  terkonfirmasi  saat peneliti  melakukan  penelitian  lapangan,  ironinya
sistem  PPDB  kota  Bandung  tahun  2018/2019 justru  secara  tegas  mengelompokkan  sekolah  ke dalam  3  kelompok  A,B,C,  dimana  kelompok  B dihuni  oleh  sekolah-sekolah  yang  difavoritkan oleh  masyarakat  dengan  sistem  seleksi  yang berbeda  dengan  sistem  seleksi  yang  digunakan untuk  sekolah  yang  ada  di  kelompok  A  dan  C. Kebijakan  sistem  zonasi  tahun  ajaran  2018/2019 juga  tidak  menjamin  menurunnya  angka  tidak melanjutkan  sekolah.  Hal  ini  terkonfirmasi  saat peneliti  melakukan  wawancara  kepada  panitia PPDB dan warga kota Bandung yang menyatakan bahwa sistem zonasi tahun 2018/2019  ini  mengakibatkan  anak-anak  yang kurang  mampu  secara  ekonomi  namun  unggul dalam  prestasi  tidak  dapat  diterima  di  SMP Negeri manapun karena radius tempat tinggalnya jauh dari lokasi sekolah, sementara kuota sekolah terdekat sudah penuh terisi.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  yang peneliti lakukan terhadap kebijakan sistem zonasi yang  diimplementasikan  pada  tahun  ajaran 2017/208  dan  tahun  ajaran  2018/2019  diperoleh hasil  bahwa  implementasi  kebijakan  sistem zonasi tahun 2018/2019jika diukur dari indikator dukungan  agen  pelaksana,  kesesuaian  tindakan, meningkatnya  APK  RMP,  dan  mendekatkan sekolah  dengan  domisili  siswa  lebih  efektif dibandingkan  dengan  implementasi  kebijakan sistem  zonasi  tahun  2017/2018.  Namun  tidak efektif  jika  diukur  dari  indikator    mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah.
Adanya  campur  tangan  politik  dalam proses  implementasi  kebijakan  telah  membuat kegiatan  penerimaan  peserta  didik  baru  tingkat SMP dikota Bandung selalu menuai konflik.
Terlepas  dari  dampak  negatif  yang ditimbulkan, harus diakui bahwa jika ditinjau dari segi  ketepatan  sasaran,  implementasi  kebijakan sistem zonasi pada tahun 2018/2019 lebih efektif jika dibandingkan dengan implementasi kebijakan  pada  tahun  ajaran  2017/2018.  Artinya walaupun tidak signifikan harus diakui ada upaya dari pemerintah kota Bandung untuk memperbaiki  kebijakan  sebelumnya,  walaupun hasilnya tidak sesuai harapan.

## F. REKOMENDASI
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  yang dilakukan  secara  komparatif  terhadap  kebijakan sistem  zonasi  yang  diimplementasikan  pada tahun  ajaran  2017/2018  dan  tahun  ajaran 2018/2019,  peneliti  memberikan  rekomendasi sebagai berikut:
1. Perbaiki  kualitas  sekolah  agar  sesuai  dengan standar  nasional,  sehingga  masyarakat  tidak perlu  bingung  memilih  sekolah  favorit  jika semua sekolah kualitasnya sama.
2. Merubah  kebijakan  idealnya  melalui  proses evaluasi, sehingga kebijakan baru memperbaiki dan menyempurnakan
kekurangan  dari  kebijakan  lama  dan  bukan menimbulkan masalah baru.
3. Tetapkan  sasaran  yang  hendak  dicapai  dan pastikan  proses  yang  dilakukan  tepat  pada sasaran.

## REFERENSI Buku
Anderson,  J.E.  1979. Public  Policy  Making:  An Introduction ,.  Bostn:  Houghton  Miffin Company.
Baedhowi.  2009. Kebijakan  Otonomi  Daerah
Bidang  Pendidikan:  Konsep  Dasar  dan Implementasi . Semarang: Pelita Insani Creswell, John W. 1994. Reseach Design:Qualitative & Quantitative
Approaches . California: Sage Publication. Dunn,  William  N.1994. Public  Policy  Analysis: An  Introduction ,  New  Jersey:  Prentice-Hall Inc.
Dwidjowijoto,  Riant  Nugroho.  2004 .Kebijakan
Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi . Jakarta: Gramedia. Grindle,  Merilee.,  1980.,  “ Polities  and  Policy Implementation  In  The  Third  World .,  New Jersey: Princestown Univercity Press. Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan  Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media
Islamy,  Irfan.  2002. prinsip-prinsip  Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Jones,  Charles  O.  1984. An  Introduction  To  The Study Of Public Policy . Monterey. California: Brooks/Cole Publishing Company.
Lane,  E.J.  1993. The  Public  Sector:  Concepts, Models,  And  Approaches ,  London,  Sage
Publication.
Lilik Ekowati, Mas Roro. Perencanaan, Implementasi  dan  Evaluasi  Kebijakan  Atau Program . Pustaka Cakra. Surakarta.2004. Mazmanian,  D.A.  &  Paul.  A.  Sabatier.  1983. Implementation  and  Public  Policy. London: Scott, Forestnan and Company.
Meter,  Donald  Van  dan  Carl  Van  Horn.  1975.
The  Policy  Implementation,  Process,  A
Conceptual Frame Work Dalam
Administration and Society 6, 1975. London
Sage Publications.
Nugroho.D.  Riant.  2009, Kebijakan  Publik Formulasi,  Implementasi  Dan  Evaluasi . PT.Elex  Media  Komputindo  Kelompk Gramedia. Jakarta.
Pressman, Jeffrey L and Wildavsky Aaron. 1978. Implementation ,  Dalam  Shafritz,  Jay  M  and Hyde,  Albert  C. Classic  Of  Public
Administration . Callifornia: Brooks/cole Publishing Company.
Purwanto,E  Agus  dan  Sulistyastuti,  D  Ratih.
2012. Implementasi  Kebijakan  Publik: Konsep  dan  Aplikasinya  di  Indonesia. Yogyakarta: Gava Media Sabatier,  Paul  A.  1993. Top-Down  And  Bottom-
Up Approaches To Implementation Research .  Dalam  Hill  Micheal. The  Policy
Process: A Reader . Hlm 266-293.
Hertfordshire. Haruester Wheatsheaf. Supranto,  J.  2004. Analisis  Multivariat .  Rineka
Cipta. Jakarta Wahab, Solichin Abdul. 2002. Analisis Kebijaksanaan Dan Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara .  Bumi Aksara. Jakarta.
Wibawa,  Samudra.  Yuyun  Purbokusumo.  Agus Pramusinto.  1994.  “ Evaluasi  Kebijakan Publik ”. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Winarno,  Budi.  2002. Prosedur  dan  Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo . Yogyakarta.
Jurnal : Ardhi,Mohammad.2015.“ Evaluasi Manajemen
Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time  Online  Dinas  Pendidikan  Kota Yogyakarta” Becker,Rosa.2012. “ International Student
Recruitment:Policies  and  Developments  in Selected Countries” Borchert,  Michael.2002.” Career  Choice  Factors of High School Students” Dadson,  Richard  L.2015.  “ An  Analysis  of  The
Relationship Between State Education Quality and Principal Preparation Practices”
Fitz,John.2015” Implementation  Research  and Education Policy: Practice and Prospects ” Flannery,  K.Brigid.2016  “ Implementation  of SWPBIS in High School ” Fumasoli,Tatiana.  2013.” Organizational  Studies in  Higher  Education:  A  Reflection  on Historical Theme and Prospective Trends ” Levy,  Daniel  C.  2013  “ The  Decline  of  Private Higher Education “ Lin,  Shufang  etc.2016.  “ An  Empirical  Study  of Institutional  Research  in  A  Senior  High School ”
Locke,William. 2009. “ Evidence Based Policy In Practice  In  National  and  Intrnational Contexts ” Marbun.H.E.B.2014.” Kebijakan Penerimaan Peserta  Didik  Untuk  Golongan  Keluarga Miskin  (GAKIN)  Di  Sekolah  Menengah Pertama Negeri 5 Balikpapan ” Moja,  Teboho.2000.” Nigeria  Education  Sector Analysis: An Aanlytical Syntesis of Performance and Main Issues” Mowen,Thomas  J.2014.” Punishment  in  School: The Role of School Security Measures” Mulford,Bill.2003.” School Leaders:Challennging  Rolesand  Impact  on Teacher and School Efectiveness ” Matland.E.Richard.1995.  “ Synthesizing  the Implementation  Literature:  The  Ambiguity- Conflict  Model  of  Policy  Implementation ” Journal  of  Public  Administration  Research and  Theory:  J-PART,  Vol.  5,  No.  2 (Apr.,1995), pp. 145-174
Stavrou, Sophia.2016.” Pedagogising in
University:  On  Higher  Education  Policy Implementation  and  its  Effects  on  Social Relations “ Sopianto  Basofi.2015.“ Implementasi  Kebijakan Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB) Online  Tingkat  Sekolah  Menengah  Atas  Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013 ” Stephan,Sharon.2014.” School  Mental  Health: The  Impact  of  State  and  Local  Cpacity Building Training ” Tansel,  Aysit.2013.” Supplementary  Education  in Turkey:  Recent  Developments  andFuture Prospects ” Kuo,Yu-Ying.2012  “ Taiwan’s  Public  Policy Education: US-Style ” Wang,  Zhenmin.2007.  “ Key  Factors  That Influence Recruiting Young Chinese Student”

## Peraturan:
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  17
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan  Walikota  Bandung  Nomor  610  tahun 2016  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Di  Kota Bandung
Peraturan  Walikota  Bandung  Nomor  553  tahun 2017  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Di  Kota Bandung
Peraturan  Walikota  Bandung  Nomor  456  tahun 2018  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Di  Kota Bandung

## TENTANG PENULIS
1 Dian  Purwanti,  S.Sos.,  M.AP  adalah  dosen Universitas  Muhammadiyah  Sukabumi,  yang sedang menempuh Program Doktor di Pascasarjana FISIP Universitas Padjajaran.
2 Dr.  Dra.  Hj.  Ira  Irawati,  M.Si  adalah  dosen
Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran Bandung yang merupakan
Promotor dari penulis 1 . 3 Prof.  Dr.  Drs.  H.  Josy  Adiwisastra,  M.S  adalah dosen  Program  Pascasarjana  FISIP  Universitas Padjadjaran  Bandung  yang  merupakan  co Promotor dari penulis 1 .