## IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM KOPERASI SYARIAH
Oleh:

## Zainil Ghulam
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia e-mail: wanlam09@gmail.com
Abstrak:
Mewujudkan  kemaslahatan  adalah  kata  kunci  bagi  manusia dalam  merealisasikan  kebaikan  itu  sendiri.  Karena  prinsip kemaslahatan  adalah  pangkal  konsep    tujuan  syariah  ( maqashid syariah ).  Adapun  pijakan  kemaslahatan  bersumber  dari  al-Qur‟an dan  al-Hadits  yang  kemudian  dari  keduanya  manusia  berijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang diidealisasikan dalam hidup dan  kehidupannya.  Wacana  konsep maqashid  syariah awal-awalnya adalah  sub  topik  tersendiri  dalam  disiplin  ilmu  Ushul  Fiqh.  Geliat Ekonomi  Islam  di  Indonesia  dalam  lima  belas  tahun  terakhir  ini, mengalami  perkembangan  signifikan  baik  dalam  tataran  teori  dan praktik.  euforia  terma  ekonomi  Islam,  hanya  dibarengi  dengan bermunculnya  lembaga-lembaga  keuangan  Syariah  saja.  Hal  ini adalah  sebuah  ironi.  Salah  satu  bentuk  kerjasama  ekonomi  yang paling  cocok  untuk  memberdayakan  rakyat  kecil  adalah  koperasi. Karena  di  dalam  koperasi  dapat  ditemukan  prinsip  dan  nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Bung Hatta memberikan perhatian khusus terhadap koperasi sebagai kerjasama ekonomi  yang  ideal.  Karena  koperasi  adalah  lembaga  strategis  dan menjadi “senjata persekutuan bagi si lemah untuk mempertahankan hidupnya”.
Dalam Islam, koperasi termasuk kategori
Syirkah / Syarikah i,  dan  di  Indonesia  dilabeli  dengan  nama  Koperasi Syariah.
Kata kunci: Maqashid Syariah, Koperasi Islam

## Pendahuluan
Fitrah  manusia  diciptakan,  sejatinya  adalah  mencintai  kebaikan dan  kebajikan.  Tentunya,  upaya  melahirkan  kebaikan  dan  kebajikan  itu atas pertimbangan pribadi sebagai makhluk komunal dimana  senantiasa bercita-cita  merealisasikan  kemaslahatan.  Akan  tetapi,  dibalik  kebaikan ini, kadang terbentur dengan sifat egosentrisnya sehingga kemafsadatan, kemudharatan  atau  prilkau-prilaku  buruk  dalam  dirinya  muncul  yang terkadang  disadari  ataupun  tidak face  to  face dengan  masyarakat  dan lingkungan  sekitatrnya.  Lebih  dari  itu,  ketika  ia  akan  berbuat  kebaikan, kadang  ada  manusia  lainnya  yang  mencoba  menghalang-halanginya dengan beragam upaya tindakan tak terpuji.
Untuk mengatur dan membatasi kepentingan individual manusia, Allah  SWT  telah  menetapkan  dalam  syariat  Islam.  Menurut  al-Syatibi: syariat  diturunkan  kepada  manusia  untuk  merealisasikan  kemaslahatan bagi  segenap  umat  manusia,  untuk  di  dunia  dan  akhiratnya. 1 Mewujudkan  kemaslahatan  adalah  kata  kunci  bagi  manusia  dalam merealisasikan kebaikan itu sendiri. Karena prinsip kemaslahatan adalah pangkal  konsep    tujuan  syariah  ( maqashid  syariah ).  Adapun  pijakan kemaslahatan  bersumber  dari  al-Qur‟an  dan  al-Hadits  yang  kemudian dari keduanya manusia berijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang diidealisasikan dalam hidup dan kehidupannya.
Wacana  konsep maqashid  syariah awal-awalnya  adalah  sub  topik tersendiri  dalam  disiplin  ilmu  Ushul  Fiqh.  Sebut  saja  seperti  Imam  al- Timirdzi,  Imam  Juwaeni,  Ibn  Taimiyah,  al-Baqillani,  Izzudin  bin  Abd Salam,  Imam  Ghazali  dan  lainya  yang  telah  membahas  secara  eksplisit dalam  Ushul  Fiqh.  Setelah  rentang  waktu  yang  lama,  banyak  ulama‟- ulama‟  Fiqh  yang  mengembangkannya  dalam  pembahasan  tersendiri
1 Abû  Ishâq  Ibrâhîm  ibn  Mûsâ  al-Lakhmiy  al-Gharnâthiy  al-Syâthibiy, al- Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm (Jilid I, Juz II, t.t., Dâr al-Rasyâd al-Hadîtsah, t.th.), 2.
seperti  Imam  al-Syatibi,  Ibn  Asyur  dan  lain-lain.  Ulama‟-ulama‟ kontemporer  seperti  Yusuf  al-Qardhawi,  Jamaluddin  Athiyyah,  Ahmad al-Raisuni dan ulama‟ulama‟ lainnya juga ikut mebahas dalam satu buku tersendiri.  Sebetulnya,  kajian maqashid  syariah harus  lebih  dikembangkan lagi dalam teori dan praktik ekonomi, sosial dan politik mengingat muara dari maqashid syariah adalah kemaslahatan. 2
Geliat Ekonomi Islam di Indonesia dalam lima belas tahun terakhir ini,  mengalami  perkembangan  signifikan  baik  dalam  tataran  teori  dan praktik. Beberapa Fakultas Ekonomi Syariah banyak dijumpai di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Buku-buku yang mengkaji Ekonomi Islam juga tidak sedikit terpajang di etalase toko-toko buku. Bahkan SMK dengan  Kompetensi  Keahlian  Perbankan  Syariah  mulai  bermunculan. Begitu juga, bank-bank Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah dan lembaga  kuangan  syariah  sejenisnya  dapat  ditemukan  di  beberapa  kota. Namun,  seiring  dengan  perkembangan  ini,  kajian  ekonomi  Islam perspektif maqashid  syariah masih  sedikit. 3 Meminjam  terminologi  Dr.
2 Abdullahi  Ahmed  an-Naim  dalam Islam,  Toward  an  Islamic  Reformation:  Civil Liberties, Human Right, and International Law menguraikan pendapatnya bahwa:
“Ketika  suatu  prinsip  atau  aturan  syari‟ah  didasarkan  pada  makna  umum  atau implikasi  yang  luas  dari  suatu  teks  al-Qur‟an  dan  Sunnah,  berbeda  dengan  aturan langsung  dari  teks  yang  jelas  dan  terinci,  maka  teks  dan  prinsip  (aturan)  syari‟ah  itu harus  dihubungkan  melalui  penalaran  hukum.  Bagaimana  pun  juga  sulit  dibayangkan suatu  teks  al-Qur‟an  dan  Sunnah,  betapa  pun  jelas  dan  rincinya,  tidak  memerlukan ijtihad  untuk  interpretasi  dan  penerapannya  dalam  situasi  yang  konkret.”  Lihat: Abdullahi  Ahmed  an-Naim  (selanjutnya  disebut  an-Naim),  ”Islam,  Toward  an  Islamic Reformation:  Civil  Liberties,  Human  Right,  and  International  Law”,  diterjemahkan Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, Dekonstruksi Syari’ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam (Cet. IV; Yogyakarta: LKiS, 2004), 45.
3 Sebelum Ushul Fiqh lahir, sebetulnya pada masa Sahabat dan Tabi‟in, maqâshid al-syarî’ah telah  dijadikan  sebagai  sebuah  pertimbangan  hukum  dalam  merumuskan fatwa-fatwa  dan  pendapat  hukum.  Misalnya,  diriwayatkan  bahwa  „Aisyah  dan  Ibn ‟Abbas pernah menolak kesimpulan hukum dari hadits-hadits Âhâd yang diriwayatkan oleh  Abu  Hurairah  yang  menyatakan  tentang  keharusan  membasuh  kedua  tangan sampai  tiga  kali  bagi  seseorang  yang  baru  bangun  tidur  sebelum  memasukkannya  ke dalam  wadah.  „Aisyah  dan  Ibn  ‟Abbas  menilai  bahwa  hadits  tersebut  tidak  selaras dengan  tujuan  syari‟at  karena  bertentangan  dengan  kaidah  tentang  penghindaran
Muhammad  Syafii  Antonio,  M.  Ec  yang  menyatakan:  Kajian maqashid syariah dalamekonomi  Islam  merupakan  topik  yang  sangat  menarik  dan sedang menjadi trend dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam seperti realisasi Maqasdih index dalam menguji performa bank-bank Islam.
Selain  itu maqashid  syariah juga  merupakan  sebuah  disiplin  ilmu  yang telah  lama  dikembangkan  oleh  ulama‟-ulama‟  Muslim  dahulu  seperti Imam  Juwaini,  Imam  Ghazali,  Imam  Syatibi,  dan  Ibn  „Ashur.  Namun kebanyakan  kajian-kajian  tersebut  hanya  difokuskan  pada  permasalahan ibadah  saja  seperti  karya  al-Tirmidzi  al-Hakim  (Abu  „Abdullah Muhammad  bin  „Ali)  “ As-Shalatu  wa  Maqashiduha ”  atau  karya  al-‟Iz  bin Abdussalam  “ Maqashidu  al-Ibadah ”.  Seharusnya  ada  aspek-aspek muamalah. 4
Lebih  jauh  lagi,  euforia  terma  ekonomi  Islam,  hanya  dibarengi dengan  bermunculnya  lembaga-lembaga  keuangan  Syariah  saja.  Hal  ini adalah  sebuah  ironi.  Oleh  karenanya,  merespon  fenomena  ini,  Prof.  Dr. Sri-Edi  Swasono  mengingatkan:  Ekonomi  Syariah  direduksi  dan  lebih terpusatkan  hanya  pada  upaya  membangun  bank-bank  syariah, seterusnya riba hanya ditinjau dari segi bunga perbankan saja. Riba justru hidup subur di dalam sistem ekonomi yang eksploitatori secara luas, yang memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya trade-off secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah,
yang subordinatif  dan diskriminatori, yang membiarkan brutalitas laissez- faire dalam arti luas, yang justru diabaikan oleh mereka yang lengah oleh eforia  dalam  mengembangkan  bank-bank  syariah,  tanpa  memperhatikan kesulitan  ( limukhâlafatih  liqâ’idat  raf’  al-haraj ).  Atau  keputusan  Umar  yang  tidak  lagi menyalurkan zakat kepada para muallaf oleh karena ketentuan tersebut dianggap tidak relevan lagi dengan tujuan syari‟ah (yang dalam hal ini adalah ta’lîf atau mengambil hati orang-orang  yang  baru  masuk  Islam),  sekalipun  keputusan  itu  bertentangan  dengan nash  al-Qur‟an  Surat  al-Taubah  ayat  60.  Lihat:  Khalîfat  Bâ  Bikr  al-Hasan, Falsafat Maqâshid al-Tasyrî’ fî al-Fiqh al-Islâmiy (Cet. I; Kairo: Maktabat Wahbah, 2000), 29-36.
4 Dr.  Muhammad  Syafii  Antonio,  M.  Ec.  Dalam  kata  pengantar  buku, Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam , (Yogyakarta: Smart WR, 2014), h. V-VI.
perlunya  restrukturisasi  dan  dekonstruksi  sistema  ekonomi  yang usurious . 5
Akselerasi  pertumbuhan  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  terus mengalami kemajuan. Sebagai contoh, Bank Muamalat yang sudah berdiri sejak  tahun  1992.  Kemudian  diikuti  dengan  LKS  lainnya,  seperti Pegadaian  Syariah,  Asuransi  Syariah,  hotel  Syariah,  Reksadana  Syariah dan  lain  sebagainya.  Adapun  koperasi  Syariah  pertumbuhannya  sudah ketinggalan “kereta”. Dalam tulisan ini, penulis akan fokus pada konsep maqashid syariah secara singkat dan padat. Selanjutnya, akan menganalisis implementsi maqashid syariah dalam konsep dan praktik koperasi syariah di Indonesia.
Konsep Maqashid Syari’ah
Maqashid  syariah atau al-Maqashid  al-Syar’iyah keduanya  memiliki pengertian  yang  sama  yang  berarti  tujuan-tujuan  Syari‟ah. Maqashid syariah adalah  kalimat  yang  terbentuk  dari murakkab  idhafi .  Secara etimologi, maqashid adalah bentuk jama’ , lebih tepatnya jam’ al-taktsîr yang berupa shîghat  muntaha  al-jumû’ .  Bentuk  singular  ( mufrâd )  dari  kata tersebut  adalah maqshad .  Dari maqsad yang  berakar  kata  dari qasada- yaqsidu-qasdan yang berarti; bermaksud, berniat, dan menghendaki 6 . Kata syari’ah berasal  dari  akar  kata syara’a-yasyra’u-syar’an yang  berarti membuat  peraturan,  undang-undang  dan  hukum. 7 Secara  terminologis, menurut Thâhir ibn ‟Âsyûr dan Wahbat Mushthafâ al-Zuhailiy, maqâshid al-syarî’ah adalah  makna  ( ma’âniy ),  tujuan  ( ahdâf ),  dan  hikmah-hikmah ( hikam )  yang  menjadi  perhatian Syâri’ (Legislator:  Allah  SWT)  ketika
5 Prof. Dr. Sri-Edi Swasomo dalam kata pengantar:  Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam , (Jakrta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. XV.
6 A.W.  Munawwir, Kamus  al-Munawwir, (Yogyakarta:  Pustaka  Prgresif,  1984),  h. 1123
7 Ibid., h. 711.
menetapkan  hukum-hukum.  Menurut  keduanya maqâshid  al-syarî’ah adalah  bagian  terpenting  dari  hukum-hukum  tersebut  dan  merupakan rahasia-rahasia ( asrâr ) yang terkandung di dalamnya. 8
Menurut  Nurizal  Ismail,  pengertian maqashid  syariah dari  sisi keilmuan  dapat  ditelusuri  dari  beberapa  pemikiran  ulama‟-ulama‟  ushul fiqh  seperti  Imam  al-Haramayn,  Imam  al-Ghazali,  Imam  Syatibi  dan  Ibn „Ashur.  Imam  al-Haramayn  sampai  kepada  Imam  Ghazali  belum memberikan  definisi maqashid  syariah secara  terperinci  karena  pada masanya  kajian tentang maqashid  syariah masuk dalam pembahasan ilmu ushul  fiqh ,  baru  pada  masa  Ibn  „Ashur  pemberian  definisi  itu  ada.  Ibn
„Ashur  mendefinisikan maqashid  al-‘Am  li  al-Syari’ah adalah  tujuan  ( al- ma’ani ) dan hikmah-hikmah ( al-hikam ) yang diinginkan oleh Allah ( syari’ ) dalam  seluruh  hukum  ( tasyri’ )  atau  sebagian  besarnya,  yang  tidak dikhusukan  perhatiannya  kepada  hukum-hukum  syariah  yang  khusus saja.  Penjelasan  ini  sebenarynya  secara  tidak  langsung  mempunyai kesamaan  arti maqashid  syariah oleh  Imam  al-Syatibi.  Persamaan  tersebut sebagimana  yang  tertulis  dalam  bukunya al-Muwafaqat :  “perbuatan- perbuatan syariah bukanlah sebuah tujuan dalam dirinya. Melainkan ada permsalahan-permasalahn  ( umurun) lain  yang  bermaksud  atasnya ( syariah )yaitu  tujuan-tujuannya( ma’aniha). Dari  sini  terjawab  walaupun Imam  Syatibi  tidak  menjelaskan maqashid  syariah dalam  bentuk  definisi namun  secara  inti  mempunyai  esensi  yang  sama  dengan  definisi  Ibn  „ Ashur. 9
Adapun  dasar  hukum maqashid  syariahi dalam  al-Qur‟an  dan Hadits  maka  akan  kita  dapatkan  beberapa dalinya.  Namun  sebelumnya, penulis  ingin  memaparkan  pembagian  Syariah  –sebagaimana  yang  telah
8 Firdaus Agung, Maqâshid Al-Syarî’ah Imâm Al-Syâthibiy dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia , (Skripsi, UIN Malang, 2008), h. 56.
9 Nurizal  Ismail, Maqashid  Syariah  dalam  Ekonomi  Islam ,  (Yogyakarta:  Smart  WR, 2014), h. 4-5.
dibagi oleh para Fuqaha‟– yakni terbagi dalam masalah: „aqidah, ibadah, mu‟amalat,  hukum  keluarga,  pidana  dan  lain-lain.  Searah  dengan pembagian  tersebut,  juga  terdapat  pembagaian maqashid  syariah sebagaimana  telah  dijelaskan  oleh  para  ahli  Ushul  Fiqh  yang  terbagi dalam: Dharuriyat, Hajiyat danTahsiniyat .
1. Mejaga al-Dharuriyat
Di sini dapat diklasfikasikan sebagai berikut: 10
a. Menjaga Agama
- Dalil al-Qur‟an


Artinya: dan  aku  tidak  menciptakan  jin  dan  manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (QS.51:56)
- Dalil Hadits
:

## .
Dari  Ibnu  Mas‟ud  Radhiyallahu  'anhu,  ia  berkata: “ Rasulullah  Shallallahu  'alaihi  wa  sallam  bersabda,  ‘Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa,  dan  orang  yang  meninggalkan  agamanya  lagi memisahkan  diri  dari  jama’ah  (kaum  muslimin )‟.”  [HR  al- Bukhâri dan Muslim]. 11
10 Dr.  Yusuf  Muhammad  al-Badawiy, Maqashid  al-Syariah  ‘Inda  Ibn  Taimiyah , (Yordania: Dar al-Nafais, t.th), h. 63-66.
11 Hadits ini shahîh. Diriwayatkan oleh al-Bukhâri (no. 6878), Muslim (no. 1676), Ahmad  (I/382,  428,  444),  Abu  Dâwud  (no.  4352),  at-Tirmidzi  (no.  1402),  an-Nasâ`i (VII/90-91),  ad-Dârimi  (II/218),  Ibnu  Mâjah  (no.  2534),  Ibnu  Abi  Syaibah  dalam  al-

## b. Menjaga Jiwa
- Dalil al-Qur‟an
     
Artinya: dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah  (membunuhnya)  kecuali  dengan  (alasan)  yang  benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya) . QS. 25:68.
- Dalil Hadits
Artinya: Barangsiapa membunuh diri dengan cara terjun dari atas  gunung,  kelak  ia  akan  diterjunkan  masuk  neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. 12
c. Menjaga Akal - Dalil al-Qur‟an       
Artinya: Sesungguhnya  syaitan  itu  bermaksud  hendak menimbulkan  permusuhan  dan  kebencian  di  antara  kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi
Mushannaf (no. 28358), Ibnu Hibbân (no. 4390, 4391, 5945 dalam at-Ta‟liqâtul Hisân „ala Shahîh Ibni Hibbân).
kamu  dari  mengingat  Allah  dan  sembahyang;  Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). QS. 05:91.
- Dalil Hadits
Artinya:  Diceritakan  kepada  kami  oleh  Hisyam  ibn „Ammar,  diceritakan  kepada  kami  Hafs  ibn  Sulaiman,
diceritakan  kepada  kami  Kasir  ibn  Syanzir  dari Muhammad  ibn  Sirin  dari  Anas  ibn  Malik  berkata, Rasulullah  saw.  bersabda  “Menuntut  ilmu  itu  wajib bagi setiap muslim”. 13

## d. Menjaga Keturunan
- Dalil al-Qur‟an         Artinya: dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil terhadap  (hak-hak)  perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu mengawininya),  Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau  empat.  kemudian  jika  kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. QS. 4: 3
- Dalil Hadits
13 Abu „Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz. I, h. 81.
Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu diantaramu  untuk  menikah,  maka  hendaklah  menikah  karena akan  menundukkan  pandanganmu  dan  memelihara kehormatanmu.Maka,  siapa  yang  belum  mampu  hendaklah berpuasa itu merupakan pengekang syahwat baginya. 14
e. Menjaga Harta
- Dalil al-Qur‟an  
    Artinya: dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)  yang  dijadikan  Allah  sebagai  pokok  kehidupan.
berilah  mereka  belanja  dan  pakaian  (dari  hasil  harta  itu)  dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. QS.4:5
- Dalil Hadits : Artinya: Allah  melaknat  pencuri  yang  mencuri  sebutir  telur kemudian  tangannya  dipotong,  dan  mencuri  seutas  tali kemudian tangannya dipotong . 15
.
2. Mejaga al-Hajjiyat
- Dalil al-Qur‟an



Artinya:  Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu,  dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. DS. 02: 185
- Dalil Hadits
14 Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram , (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 291.
15 Diriwayatkan oleh Bukhaari no. 6783 dan Muslim no. 1687
:
Artinya: Kalian  semua  (kaum  Muslimin  dengan  perantara Nabi  SAW)  diutus  untuk  memberi  kemudahan;  tidak  untuk menyulitkan. 16
3. Menjaga al-Tahsiniyat
- Dalil al-Qur‟an
 Artinya: dan  Sesungguhnya  kamu  benar-benar  berbudi pekerti yang agung.
- Dalil Hadits
: "
"
Artinya: Sungguh aku diutus menjadi Rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh (baik) . 17

## Konsep Koperasi Syariah
Salah  satu  bentuk  kerjasama  ekonomi  yang  paling  cocok  untuk memberdayakan  rakyat  kecil  adalah  koperasi.  Karena  di  dalam  koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan  bersama.  Bung  Hatta  memberikan  perhatian  khusus terhadap  koperasi  sebagai  kerjasama  ekonomi  yang  ideal 18 karena
16 Diriwayatkan oleh Bukhaari no. 47
17 Diriwayatkan  al-Imam  Ahmad  dalam  al-Musnad  (2/381  al-Bukhari  dalam  al- Adabul  Mufrad  (no.  273)  dan  at-Tarikhul  Kabir  (7/188),  al-Hakim  dalam  al-Mustadrak (2/613),  al-Qudha‟i  dalam  Musnad  asy-Syihab  (no.  165),  Ibnu  Abi  ad-Dunya  dalam Makarimul Akhlaq (no. 13).
18 Menurut  Anwar  Abbas:  “Begitu  menonjolnya  pikriran  Hatta  tentang  koperasi ini,  hampir-hampir  masalah  koperasi  diidentikkan  orang  dengan  Hatta,  hal  ini  dapat dipahami karena seperti dikatakan Deliar Noer: “lembaga usaha yang mendapat tempat sentral  dalam  sistem  ekonomi  yang  dikembangkan  Hatta  ialah  koperasi”.  Tetapi,  ini tidakhlah  berarti  bahwa  lembaga-lembaga  usaha  lainnya  seperti  lembaga  yang diusahakan  oleh  pemerintah  dan  swasta  tidak  mendapat  perhatian  dari  Hatta  karena ketiga  pelaku  tersebut  menurut  Hatta  adalah  menjadi  pilar  dalam  perekonomian Indonesia. Namun yang perlu mendapat perhatian di sini, bahwa konsep dan kehadiran koperasi bagi Hatta buakanlah sesuatu yang di dasarkan kepada idealisme semata, tetapi juga  merupakan  dari  realitas  keadaan  ekonomi  masyarakat  pada  waktu  itu  yang memerlukan kehadiran struktur perekonomian yang baru karena struktur perekonomian
koperasi adalah lembaga strategis dan menjadi “senjata persekutuan bagi si lemah untuk mempertahankan hidupnya”. 19
Dalam  Islam,  koperasi  termasuk  kategori Syirkah / Syarikah. Ada beberapa  definisi  yang  dikemukakan  oleh  Ulama‟  Fiqh  sebagaimana dikutip oleh Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. dalam bukunya Fiqh Muamalah. Diantaranya  adalah  pendapat  Sayyid  Sabiq: Akad  antara  dua  orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan; Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad  al-Husaini :  Ibarat  penetapan  suatu  hak  pada  sesuatu  yang  satu untuk  dua  orang  atau  lebih  dengan  cara  yang  telah  diketahui.; Hasbi  Ash- Shiddieqie: Akad  yang  berlaku  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk  ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya . Dari sini, dapat dismipulkan bahwa syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. 20
yang ada selama ini telah membawa kepada ketidak-adilan dan tidak memihak kepada sebagai besar rakyat dan atau pribumi. Menurut Hatta struktur perekonomian Indonesai di  masa  ituterdiri  dari  tiga  golongan  ekonomi  yang  tersusun  bertingkat,  yaitu: “... golongan  atas  ialah  bangsa  Belanda...Lapis  ekonomi  kedua  yang  menjadi  perantara  dan hubungan  dengan  masyarakat  Indonesia  berada  kira-kira  90%  di  tangan  orang  Cina  dan  orang Asing lainnya. Orang Indonesia yang dapat dimasukkanb ke dalam lapis kedua ini paling banyak mengisi 10% dari lapis itu...  Lapis ketiga ialah perekonomian yang segala kecil; pertanian kecil, pertukangan kecil, perdagangan kecil dan lain-lain, itulah daerah ekonomi bangsa Indonesia. Pun pekerja segala kecil, kuli, buruh kecil dan pegawai kecil diambil dari dalam masyarakat Indonesia ini ”. Struktur perekonomia yang seperti ini menurut Hatta adalah tidak sehat dan tidak menguntungkan  bagi  rakyat  kecil  yang  tidak  punya  modal.  Lihat:  Anwar  Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam , h. 163-165
19 Mohhamad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi; Djalan  Ke Ekonomi dan Pembangunan , (Djakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Tjetakan keenam, 1960), h. 120.
20 Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
2014),  h.  125-127.  Dimyauddin  Djuwaini  menjelaskan  lebih  detail  bahwa  koperasi ( musyarakah )  adalah  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu  di  mana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  (atau  kompetensi, expertise )  dengan  kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  risiko  akan  ditanggung  bersama sesuai dengan kesepakatan. Seperti halnya mudharabah, musyrakah adalah akad kerjsama atau usaha patungan antara dua/lebih pemilik modal atau keahlian untuk melaksanakan suatau jenis usaha yang halal atau produktif. Bedanya dengan mudharabah adalahdalam hal  pembagian  untung-rugi  dan  keterlibatan  peserta  dalam  usaha  yang  sedang dikerjakan. Dimayuddin Djuwaini, Fiqh Muamalat , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.
Landasan  Syariah  dibolehkannya  akad syirkah berdasarkan  dalil- dalil  yang  dapat  dijumpai  dalam  al-Qur‟an  dan  Hadits.  Diantara  dalil- dalinya sebagai berikut: 21
a. Salah  satu  dasar  hukumnya  dalam  al-Qur‟an  terdapat  dalam QS.38:24:
 
   Artinya: ....dan  Sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang berserikat  itu  sebahagian  mereka  berbuat  zalim  kepada  sebahagian yang  lain,  kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.

## b. Dasar hukum dalam Hadits:
: . 22
Artinya: Aku  (Allah)  adalah  yang  ketiga  dari  dua  pihak  yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Apabila salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.
Menurut  Ahmed  Ali  Abdalla,  sebagaimana  dikutip  Dimyauddin Djuwaeni,  ada  tiga  aplikasi  pembiayaan musyarakah bagi  perbankan Syariah. Berikut kutipan utuhnya :
a. Musyarakah permanen  ( continous  musyarakah ),  dimana  pihak bank  merupakan  pertner  usaha  tetap  dalam  proyek/usaha. Model  ini  jarang  dipraktikkan,  namun  investasi  modal permanen  ini  merupakan  alternatif  menarik  bagi  investasi surat-surat  berharga  atau  saham,  yang  dapat  dijadikan  salah satu  portofolio  investasi  bank.  Dalam musyarakah ini,  bank
207-208.; Dr. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu , juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h.792-793.
21 Dr. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu , juz IV, h. 793.
22 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud , 1994, h.127
dituntut  untuk  terlibat  langsung  dalam  usaha  yang menguntungkan  selama  masing-masing  partner musyarakah menginginkannya.  Namun  demikian,  sistem  ini  memliki kekurangan,  dimana  pihak  bank  bisa  kehilangan  konsentrasi terhadap  bisinis  utamanya.  Terutama  jika  proyek  permanen musyarakah permanen  tadi  sangat  berbeda  dengan core  business dan  kompetensi  pihak  bank.  Selain  itu,  bank  juga  harus mengalokasikan  sejumlah  sumber  daya  yang  mungkin  akan terbatas.
b. Musyarakah digunakan  untuk skim pembiayaan  modal  kerja ( working capital ). Bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak bank akan  menyediakan  dana  untuk  membeli  aset  atau  alat-alat produksi,  begitu  juga  dengan  partner musyarakah lainnya.
Setelah  usaha  berjalan  dana  dapat  mendatangkan  profit,  porsi kepemilikan  bank  atas  aset  dan  alat  produksi  akan  berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi  nol,  model  pembiayaan  ini  lebih  dikenal  dengan demishing musyarakah , dan ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan Syariah.
c. Musyarakah digunakan  untuk  pembiayaan  jangka  pendek.
Musyarakah jenis  ini  bisa  diaplikasikan  dalam  bentuk pembiayaan  perdagangan.  Seperti  ekspor,  impor,  penyediaan bahan  mentah  atau  keperluan-keperluan  khusus  nasabah lainnya. 23
Akad syirkah akan  menjadi  sah  jika  memenuhi  rukun  dan syaratnya.  Hanya  saja  ulama‟  Fiqh  berbeda  pendapat  dalam  hal  ini. Menurut ulama‟ Hanafiyah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab  ijab  kabul  (akad)  yang  menentukan  adanya syirkah .  Adapun  yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli. 24
Adapun  syarat syirkah secara  umum  menurut  Dr.  Wahbah  al- Zuhaili, sebagaimana dijelaskan Dimyauddin, adalah sebagai berikut:
a. Akad syirkah harus bisa menerima wukalah (perwakilan), setiap partner merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya.
Dalam syirkah , setiap partner mendapatkan izin dari pihak lain untuk  menjalankan  transaksi  bisnis,  masing-masing  partner merupakan wakil dari pihak lain. Sehingga, akad syirkah harus bisa diwakilkan (pekerjaan yang  ada dalam syirkah harus bisa di -spread sehingga  masing-masing  pihak  memiliki  kontribusi,
untuk  itu,  masing-masing  partner  harus  mewakilkan  pada pihak lain untuk menjalankan bagiannya).
b. Keuntungan  bisa  dikuantifikasikan,  artinya  masing-masing partner  mendapatkan  bagian  yang  jelas  dari  hasil  keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau prosentase, misalnya 20% untuk masing-masing partner.
c. Penentuan  pembagian  bagi  hasil  (keuntungan)  tidak  bisa disebutkan  dalam  jumlah  nominal  yang  pasti  (misal,  Rp. 500.000.-,  untuk  masing-masing  partner),  karena  hal  ini bertentangan  dengan  konsep syirkah untuk  berbagi  dalam keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan. 25
24 Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, Fiqh Muamalah , h. 127
25 Dimayuddin Djuwaini, Fiqh Muamalat , h. 214-215.
Adapun  macam-macam  akad syirkah ,  secara  sederhana  dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yakni syirkah al-amlak ( syirkah kepemilikan)  dan syirkah  al-‘aqd ( syirkah akad). syirkah  al-amlak terjadi  karena  adanya  wasiat,  warisan  atau  perjanjian  lain  sehingga  satu aset dimiliki oleh dua orang atau lebih. Sedangkan pembagian syirkah al- ‘aqd ada  perbedaan  pendapat  dalam  beberapa  mazhab  tentang pembagaiannya. Menurut Mazhab Hanabilah, terbagi menjadi lima yaitu: syirkah al’Inan, syirkah al-mufawadhah, syirkah al-abdan, syirkah al-wujuh dan al-mudarabah. Sedangkan  menurut  mazhab  Hanafiyah  terbagi  menjadi: syirkah al-amwal, syirkah al-a’mal, syirkah al-wujuh dan setiap salah satu dari ketiganya terbagi adakalanya mufawadhah atau ‘inan. 26
Di  sini  penulis  mengutip  pendapat  Mazhab  Malikiyah  dan Syafi‟iyah yang membagi syirkah al-‘aqd dalam: 27
a. Syirkah  al’Inan :  adalah  persekutuan  antara  dua  orang  dalam harta  milik  untuk  berdagang  secara  bersama-sama,  dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. 28
b. Syirkah  al-Mufawadhah ;  adalah  transaksi  dua  orang  atau  lebih untuk  berserikat  dengan  syarat  memiliki  kesaman  dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut. 29
c. Syirkah  al-Abdan :  adalah  persekutuan  dua  orang  untuk menerima  suatu  pekerjaan  yang  dikerjakan  secara  bersama- sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan  persyaratan  tertentu.  Perkongsian  ini  terjadi,
26 Dr. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa  Adillatuhu , juz IV, h. 794-795.
27 Ibid.
28 Porf.  Dr.  H.  Rachmat  Syafei,  MA., Fiqh  Muamalah ,  (Bandung:  Pustaka  Setia,
2001), h. 186.
29 Ibid. h. 190.
misalnya  diantara  dua  orang  penjahit,  tukang  besi  dan  lain- lain. 30
d. Syirkah  al-Wujuh :  adalah  bersekutunya  dua  pemimpin  dalam pandangan  masyarakat  tanpa  modal,  untuk  membeli  barang secara  tidak  kontan  dan  akan  menjualnya  secara  kontan, kemudian  keuntungan  yang  diperoleh  dibagi  diantara  mereka dengan syarat tertentu. 31
Ketika rukun dan syarat akad syirkah terpenuhi maka akad tersebut menjadi  sah.  Namun  sebaliknya,  jika  ada  salah  satu  akad  yang  tidak terpenuhi  maka  otomatis  akad  tersebut  akan  batal.  Prinsipnya,  akad syirkah dapat  terhenti  jika  salah  satu  mitra  ada  yang    meninggal  dunia, murtad atau mengalami gangguan jiwa. Bisa juga akad syirkah tidak dapat dilanjutkan  jika  ada  mitra  yang  memutus  kontrak  perjanjian  di  tengah jalan karena kerugian atau suatu hal lainnya. Karena sebetulnya, masing- masing  mitra mempunyai hak dasar untuk meneruskan akad syirkah ini atau memutuskannya. 32

## Implementasi Maqashid Syariah
Koperasi  Syariah  secara  kasat  mata  sebenarnya  adalah  konversi dari  Koperasi  Konvensional.  Hanya  saja  dalam  pendekatannya,  sejalan dengan  teladan  ekonomi  yang  telah  diajarkan  oleh  Rasulullah  SAW  dan para  sahabatnya  dengan  berlandaskan  al-Qur‟an  dan  Hadits.  Prinsip operasional  koperasi  syariah  adalah  menciptakan  kesejahteraan  ( falah ) bagi pra anggotanya dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan ( al-
30 Ibid. , h. 192
31 Ibid ., h. 191.
32 Dimayuddin Djuwaini, Fiqh Muamalat , h.221.
ta’awun al al-birri ) secara bersama-sama. Prinsip ini terinternalisasikan ke dalam  manajemen  operasional,  produk-produk,  jasa  dan  hukum  agar pelaku  dan  obyeknya  sama-sama  mendapatkan  kemaslahatan  bersama. Dari ruh prinsip ini saja dapat ditemukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sesuai dengan maqashid syariah.
Menurut  Nur  S.  Buchori,  konsep  utama  operasional  Koperasi Syariah  adalah  menggunakan  akad syirkah  mufawadhah yakni  sebuah usaha  yang  didirkan  secara  bersama-sama  oleh  dua  orang  atau  lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan  berpartisipasi  dalam  kerja  dengan  bobot  yang  sama  pula.  Masing- masaing  partner  saling  meanggung  satu  sama  lain  dalam  hak  dan kewajiban.  Dan  tidak  diperkenankan  salah  seorang  memasukkan  modal yang  lebih  besar  dan  memperoleh  keuntungan  yang  lebih  besar  pula dibanding dengan partner lainnya. 33
Muara dari prinsip dan konsep utama Koperasi Syariah ini adalah bagian dari ikhtiar memakmurkan kehidupan para anggota koperasi yang telah  tergabung,  bukan  semata-mata  mengejar profit saja.Hal  ini,  sesuai dengan maqashid al-khamsah dalam poin kelima yakni hifdz al-mal (mejaga harta).  Manusia  sebagai  makhluk  sosial  tentunya  tidak  dapat  hidup mandiri  dalam  segala  aktifitasnya.  Di  sisi  lain,  Allah  telah  menitipkan harta  kepadanya  sebagai  bekal  dalam  hidupnya  untuk  ditumbuh kembangkan  sehingga  dapat  dijadikan  bekal  bagi  pribadinya  sebagai modal ibadah dijalanNya. 34
Secara garis besar, praktik-praktik dalam Koperasi Syariah dapat diklasifikasikan ke dalam: penghimpunan dana, penyaluran dana, features produk,  dan  distribusi  bagi  hasil.  Semua  praktik  ini  dijalankan
33 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah , (Sidoarjo: Mashun, 2009), h. 15-16.
34 Ahmad  al-Mursi Husain  Jauhar, Maqashid  Syariah ,  (Jakarta:  AMZAH, 2009),  h.
171-174.
berdasarkan  ketentuan-ketentuan  syariah  dengan  memegang  teguh prinsip  ekonomi  Islam.  Sebagai  contoh,  dalam  penghimpunan  dana  ada sub-praktik  yang  dikenal  dengan  simpanan  pokok,  simpanan  wajib  dan simpanan  sukarela.  Dalam  simpanan  pokok  dimana  merupakan  dana awal  anggota  yang  disetorkan  dimana  besar  simpanan  pokok  tersebut sama  dan  tidak  boleh  dibedakan  antara  anggota.  Untuk  simpanan  wajib masuk  dalam  kategori  modal  koperasi  sebagaimana  simpanan  pokok dimana  besar  kewajibannya  diputuskan  berdsarkan  hasil syuro (musyawarah)  anggota  serta  penyetorannya  dilakukan  secara  kontinu setiap  bulannya  sampai  seseorang  dinyatakan  keluar  dari  keanggotaan Koperasi  Syariah.  Sedangkan  simpanan  sukarela,  merupakan  bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang  memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah. 35
Praktik  pengumpulan  dana  dalam  Koperasi  Syariah  ini,  telah sesuai dengan salah satu dari lima aspek dasar maqashid syariah . Seorang anggota yang telah menyetorkan dana awal ke Koperasi Syariah, tentunya ini adalah bagian dari upaya mengelola dan merencanakan  keuangannya ( hifdz  mal )  agar  mendapatkan  keuntungan.  Sehingga  keuntungan  yang didapatkan  nanti  bisa  menjadi  bekal  hidupnya  untuk  di  dunia  dan akhirat.  Tidak  bisa  dipungkiri,  semua  manusia  pasti  membutuhkan uang/harta untuk memenuhi kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat- nya.  Selain  simpanan  pokok,  ada  juga  simpanan  wajib  dimana  dalam besarannya  ditetapkan  secara  bermusyawarah.  Aktifitas  musyawarah  ini sejatinya  senada  dengan  perintah  Allah  dimana  dengan  bermusyawarah hasil kesepakatannya akan melegakan semua anggota. 36 Di sini, nilai-nilai hifdz din (menjaga agama) yakni musyawarah itu sendiri tercatat sebagai bagian ibadah kepada Allah SWT. adapun simpanan sukarela, salah satu
35 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah , h. 28-29.
karakternya,  bersifat  dana  titipan  yang  disebut  ( wadi’ah )  dan  dapat diambil  setiap  saat. Wadi’ahamanah merupakan  titipan  yang  tidak  boleh dipergunakan baik  untuk kepentingan koperasi maupun  untuk investasi usaha,  melainkan  pihak  koperasi  harus  menjaga  titipan  tesebut  sampai diambil oleh si pemliknya. Wadi’ah amanah yang dimkasud disini biasanya berupa  dana  ZIS  (Zakat,  Infak  dan  Sedekah)  dan  disalurkan  baik  dalam bentuk mustahik produktif  maupun  konsumtif. 37 Ketika  dana  Infak  ini dicairkan,  misalnya  untuk  pelatihan  keterampilan  atau  keahlian  tertentu maka  hal  ini  termasuk  aspek hifdz  ‘aql (menjaga  akal)  karena  ilmu  yang didapatkan tersebut menjadi tambahan pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Adapun  penyaluran  dana,  sifatnya  adalah  yang  berkategori komersil  yakni  dengan  menggunakan  bagi  hasil  ( mudharabah atau musyarakah ) dan juga dengan jual beli (piutang murabahah , piutang salam, piutang istishna’, dan  sejenisnya),  bahkan  ada  juga  yang  bersifat  jasa umum,  misalnya  pengalihan  piutang  ( hawalah ),  sewa  menyewa  barang ( ijarah )  atau  pemberian  manfaat  berupa  pendidikan  dan  sebagainya. 38 Semua akad yang telah disebutkan ini, sudah jelas hukum kebolehannya berdasarkan al-Qur‟an dan Hadits. Diantara Jasa Umum dalam Koperasi Syariah  ada  akad rahn (gadai)  yakni  adanya  kebutuhan  keuangan  dari anggotanya  dan  Koperasi  Syariah  memenuhinya  dengan  cara  barang milik  anggota  dikuasai  oleh  koperasi  dengan  kesepakatan  bersama. Dalam rahn ini,  Koperasi  Syariah  tidak  mengenakan  bunga  melainkan tarif  sewa  penyimpanan  dari  barang  yang  digadaikan. 39 Diriwayatkan dari  Anas  r.a  berkata:  “ Rasulullah  SAW  menggadaikan  baju  besinya  kepada seorang  Yahudi  di  Madinah  dan  mengambil  darinya  gandum  untuk  keluarga
37 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah , h. 29-30.
38 Ibid., h. 32.
39 Ibid., h. 36
beliau ”. 40 Dari  sini,  dapat  disimpulkan  bahwa  dibalik  akad rahn ada manfaat  yang  besar  bagi  si  penggadai  semisal  memberikan  makanan pokok  bagi  keluarganya  sehingga  terselamatkan  dari  kelaparan.  Hal  ini, sesuai  dengan maqashid  syariah yakni  mencukupi  kebutuhan dharuriyat sebagai upaya hifdz al-nafs (menjaga jiwa).  Sebetulnya, masih banyak lagi aspek-aspek maqashid  syariah dalam  praktik-praktik  Koperasi  Syariah namum  tidak  memungkinkan  untuk  dijelaskan  panjang  lebar  dalam tulisan in.

## Kesimpulan
Koperasi  Syariah  adalah  salah  satu  solusi  pengeleloan  keuangan umat  Islam  yang  berbasis  syariah  karena  di  dalamnya  terdapat  prinsip kegiatan,  tujuan  dan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  al-Qura‟an  dan Hadits.  Kiranya  seiring  perkembangan  zaman  dapatnya  ditingkatkan pengembangannya  sampai  ke  pelosok  desa  yang  notabene  mayoritas umat Islam tinggal di pedesaan dengan taraf perekonomiannya berada di garis menengah ke bawah.
Pengelolaan  Koperasi  Syariah  harus  dikelola  oleh  orang-orang yang benar-benar memahami ekonomi Syariah sehingga dapat dijelaskan kepada masyarakat sebagai anggotanya keunggulan bertransaksi dengan Koperasi Syariah dimana dalam pengelolaanya tersebut tidak ditemukan unsur-unsur  riba, gharar , maysir dan  sejenisnya.  Selain  itu,  dalam pengelolannya  harus  senantiasa  memperhatikan  fatwa-fatwa  Dewan Syariah Nasional (DSN).
Tidak  hanya  di  situ  saja,  kajian maqashid  syariah dalam  Koperasi Syariah khususnya harus lebih ditingkatkan. Lebih-lebih, dalam teori dan praktik  ekonomi  Syariah  lainnya.  Seperti  maklum  adanya,  kajian-kajian
seperti  ini  masih  tergolong  minim  pembahasannya.  Secara  umum, koperasi Syariah adalah bagian dari pembangunan ekomomi umat Islam dimana  keadilan  distribusi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia niscaya  adanya  demi  mewujudkan  kemaslahatan  bersama  dengan  tetap mengacu  kepada  lima  aspek maqashid  syariah yaitu  mejaga  agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

## Referensi
Agung,  Firdaus,  2008, Maqâshid  Al-Syarî’ah  Imâm  Al-Syâthibiy  dan Relevansinya  Dengan  Pembaruan  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Malang, Skripsi UIN.
al-Asqalany , Ibnu Hajar, t.th., Bulughul Maram , Semarang, Toha Putra. al-Badawiy,  Yusuf  Muhammad,  t.th., Maqashid  al-Syariah  ‘Inda  Ibn Taimiyah , Yordania,  Dar al-Nafais.
al-Hasan,  Khalîfat  Bâ  Bikr,  2000, Falsafat  Maqâshid  al-Tasyrî’  fî  al-Fiqh  al- Islâmiy , Kairo,  Maktabat Wahbah.
al-Qazwini,  Abu „Abdillah Muhammad ibn Yazid, t.th., Sunan Ibn Majah , Beirut,  Dar al-Fikr.
al-Syâthibiy , Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Lakhmiy al-Gharnâthiy, t.th, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm , t.t., Dâr al-Rasyâd al-Hadîtsah. al-Zuhaili, Wahbah, 1989, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu ,  Damaskus, Dar al-Fikr.
Antonio, Muhammad Syafii, 2014,  Dalam kata pengantar buku, Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam , Yogyakarta Smart WR.
Buchori, Nur S., 2009, Koperasi Syariah , Sidoarjo, Mashun.
Djuwaini, Dimayuddin, 2010, Fiqh Muamalat , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Hatta,  Mohhamad, Beberapa  Fasal  Ekonomi;  Djalan    Ke  Ekonomi  dan Pembangunan ,  1960,  Djakarta,  Dinas  Penerbitan  Balai  Pustaka, Tjetakan keenam.
Ismail, Nurizal, 2014, Maqashid  Syariah dalam  Ekonomi Islam , Yogyakarta, Smart WR.
Jauhar,  Ahmad  al-Mursi  Husain,  2009, Maqashid  Syariah ,    Jakarta, AMZAH.
Munawwir,  A.W.,  1984, Kamus  al-Munawwir, Yogyakarta,    Pustaka Prgresif.
Suaedy,  Ahmad  dan  Amirudin  ar-Rany,  2004, Dekonstruksi  Syari’ah, Wacana  Kebebasan  Sipil,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Hubungan Internasional dalam Islam ,  Yogyakarta,  LkiS.
Suhendi,  H.  Hendi,  2014, Fiqh  Muamalah ,    Jakarta,    PT.  Raja  Grafindo Persada.
Swasomo, Sri-Edi, 2010, dalam kata pengantar:  Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam , Jakrta,  PT Kompas Media Nusantara.
Syafei, H. Rachmat, 2001, Fiqh Muamalah , Bandung, Pustaka Setia.