PERLINDUNGAN HUKUM BAYI MELALUI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN 
* Edy Nurcahyo 1 , Siti Khuzaiyah 2
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton 1 * e-mail: edy.nurcahyo@umbuton.ac.id, Program Studi DIII Kebidanan STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 2 e-mail: khuzaiyahmidwive@gmail.com

## Abstract
The legal research aims to describe legal protection for exclusive breastfeeding for babies in the prespective of Law Number 36 of 2009 concerning Health. The research method is normative legal  research.  The  main  data  source  used  is  literature.  The  author  uses  the  statutory  approach because  it  adapts to  the  legal  material  being studied,  then  analyzed  with  qualitative  analysis.  The result  of  the  study  shows  that legal  protection  for  exclusive  breastfeeding for  infants  has  obtained public  law  protection.  Indonesia  has  implemented  the  International  Code  of  Marketing  of Breastfeeding-Milk  Substitutes  through  a  national  policy  to  support  the  exclusive  breastfeeding program,  namely  by  the  prohibition  of  advertising  of  infant  formula  milk  either  through  print  or electronic media.
Keyword : Legal Protection, Baby, Exclusive Breastfeeding ,

## Abstrak
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum atas pemberian ASI  eksklusif  terhadap  bayi  dalam  prespektif  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan.  Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  (normative  legal  research), sumber data utama yang digunakan adalah data kepustakaan atau literatur. Penulis menggunakan pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  karena  menyesuaikan  dengan  bahan  hukum yang diteliti, selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas pemberian ASI eksklusif terhadap bayi telah mendapatkan perlindungan hukum  publik.  Indonesia  sudah  menerapkan  International  Code  of  Marketing  of  Breast-Milk Substitutes  melalui  kebijakan  nasional  untuk  mendukung  program  pemberian  ASI  Eksklusif  yaitu dengan  adanya  larangan  iklan  susu  formula  bayi  baik  melalui  media  cetak  ataupun  media elektronik.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bayi, ASI Ekslusif
 Naskah diterima: 13 Agustus 2018, direvisi: 13 Agustus 2018, disetujui untuk terbit: 25 September 2018

## PENDAHULUAN
Cita-cita  bangsa  Indonesia  adalah mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh rakyat  sebagaimana  termaktub  dalam Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  1945),  salah  satu  unsur penting  dalam  membangun  kesejahteraan diantaranya adalah kesehatan masyarakat.
Meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat  sangatlah  penting  dalam rangka pembentukan Sumber Daya
Manusia  (SDM)  Indonesia  yang  unggul dan berdaya saing global. Oleh karena itu segala bentuk yang menyebabkan terjadinya  gangguan  kesehatan  pada masyarakat  Indonesia  harus  disingkirkan agar  tidak  menimbulkan  kerugian  yang besar.  Peningkatan  derajat  kesehatan  itu sendiri  harus  sesuai  dengan  prinsif nondiskriminasi, partisipatif, dan berkelanjutan.  Sementara  itu,  upaya peningkatan derajat kesehatan dipersepsikan  sebagai  investasi  bagi pembangunan Negara. Pembangunan Negara  tidak  lagi  dipersepsikan  dengan hanya pembangunan fisik saja, pembangunan  non-fisik  seperti  kesehatan turut  menjadi  pondasi  yang  kokoh  untuk membangun kemajuan di berbagai bidang.  Sehingga  menjadi  hal  yang  patut dalam  pembangunan  nasional  harus memperhatikan  kesehatan  masyarakat (Konsederan  UU  No.  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan).
Arti penting kesehatan juga dituangkan di dalam Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional
(RPJP-N). Pembangunan kesehatan
menurut  RPJP-N  2005-2025  diarahkan untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya seperti  peningkatan  upaya  kesehatan (Yenny Fitri.Z, 2018: 273).
Saat  ini,  Indonesia  membutuhkan generasi  muda  yang  berkualitas  agar mampu bersaing sekaligus menjadi generasi  bangsa  yang  unggul  dalam menghadapi  persaingan  antar  bangsa  di dunia  mengingat  semakin  kompetitifnya persaingan  tersebut.  Oleh  sebab  itu, generasi  bangsa  yang  berkualitas  itu terwujud  apabila  anak-anak  sejak  dalam kandungan,  saat  lahir,  dan  dalam  masa pertumbuhannya  dapat  terpenuhi  dengan baik  gizinya,  sehingga  mereka  dapat tumbuh  dan  berkembang  dengan  sehat, kuat dan cerdas (Kemenkes RI, 2017: 1).
Periode tiga tahun pertama pada masa balita merupakan periode emas pertumbuhan  fisik,  intelektual,  mental, emosional,  dan  spiritual  anak.  Bahkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas hidup anak agar menjadi generasi bangsa  yang  cerdas  sudah  semestinya mendapatkan perhatian penuh pada periode tiga tahun pertama itu diantaranya adalah  pemberian  ASI  secara  eksklusif, gizi  yang  baik,  imunisasi,  vitamin  dan pelayanan  kesehatan  yang  bermutu,  serta kasih sayang dan stimulasi yang memadai (Depkes RI, 2011: 1).
Dalam  rangka  menurunkan  angka kesakitan  dan  kematian  anak, United Nation  Childrens Fund (UNICEF)  dan
World  Health  Organization (WHO) merekomendasikan sebaiknya anak hanya disusui  air  susu  ibu  (ASI)  selama  paling
sedikit  enam  bulan.  Makanan  padat seharusnya diberikan sesudah anak berumur enam  bulan, dan pemberian  ASI dilanjutkan  sampai  anak  berumur  dua tahun  (WHO,  2005)  (Coetzee,  L., Montshwe, B.D. and Jooste, A., 2004: 2).
Pemberian  air  susu  ibu  (ASI) eksklusif  untuk  bayi  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Kesehatan  (UU  No.  36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan).  Namun pada era perkembangan teknologi saat ini, banyak  perusahaan  susu  formula  yang menawarkan  produknya  untuk  konsumsi bayi.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  sebuah konflik kepentingan antara perintah
Undang-Undang yang mewajibkan memberikan  air  susu  ibu  (ASI)  eksklusif kepada  bayi  dalam  periode  usia  tertentu dengan  kebutuhan  perusahaan  pemasaran susu formula untuk memasarkan produknya sebagai konsumsi bayi.
Pasal  129  Undang-Undang  No.  36 tentang  kesehatan  menyebutkan  bahwa
Pemerintah
bertanggung jawab menetapkan  kebijakan  dalam  rangka menjamin  hak  bayi  untuk  mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.
Hak  bayi  untuk  mendapatkan  ASI eksklusif  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (1) berbunyi:
"Setiap bayi berhak mendapatkan air susu  ibu  eksklusif  sejak  dilahirkan selama  6  (enam)  bulan,  kecuali  atas indikasi medis."
Namun  pada  realitanya,  banyak  bayi tidak  mendapatkan  haknya  secara  penuh. Tidak  terpenuhinya  hak  bayi  dalam mendapatkan ASI secara eksklusif
disebabkan beberapa faktor kendala.
Faktor kendala yang menjadi penghalang bagi  bayi  untuk  mendapatkan ASI  eksklusif  diantaranya  adalah:  (1)  Ibu kurang  memahami  tata  laksana  laktasi yang  benar;  (  2)  Produksi  ASI  kurang, bayi  terlanjur  mendapatkan prelacteal feeding (air  gula  atau  formula)  pada  hari pertama  kelahiran;  (3)  Kelainan  puting ibu; (4) Kesulitan bayi  dalam menghisap; (5)  Ibu  hamil  lagi  saat  masih  menyusui; (6) Ibu bekerja sehingga harus meninggalkan  bayinya  di  rumah;  (7) Keinginan  untuk  disebut  modern;  dan  (8) Pengaruh  iklan  susu  formula  yang  kian gencar (Nurlaili Susanti, 2011:166-167)
Problematika  tidak  terpenuhinya  hak bayi  dalam  mendapatkan  ASI  eksklusif telah menjadi perhatian Organisasi
Kesehatan  Dunia  (WHO)  dan  juga pemerintah
Indonesia, mengingat
kepentingan bayi dalam mendapatkan ASI eksklusif maka perlu mendapatkan perlindungan  hukum.  Oleh  karena  itu dalam  penelitian  ini  ingin  menjawab bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap bayi  dalam  pemberian  susu  eksklusif?, dan bagaimana pengaturan hukum kesehatan  dalam  pemberian  air  susu  ibu
(ASI) eksklusif? Mengingat ada kepentingan  bisnis  yang  mungkin  turut menjadi  penghalang  bagi  hak  bayi  untuk mendapatkan  air  susu  ibu  (ASI)  secara eksklusif.  Oleh  karena  itu  peneliti memilih  judul  "perlindungan  hukum  bayi melalui  pemberian  ASI  eksklusif  dalam prespektif  Undang-Undang  Nomor  36 tahun 2009 Tentang Kesehatan."

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  hukum  ini,  penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ),  yaitu  dengan    menganalisis dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan kesehatan  khususnya  pemberian  ASI eksklusif terhadap bayi kemudian mendeskripsikannya.  Dalam  penelitian ini,  pengkajian  yang  dilakukan  hanyalah "terbatas"  pada  data  sekunder  yang diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  atau literature  yang  mempunyai  hubungan dengan  objek  yang  diteliti.  Adapun analisis  data  yang  digunakan  yaitu analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Regulasi  pemberian  ASI  Eksklusif di Indonesia
Setelah  terbitnya  resolusi  tentang nutrisi  pada  Sidang  Kesehatan  Dunia (WHA)  ke  Lima  Puluh  Sembilan, Indonesia telah membuat regulasi pemberian  air  susu  ibu  dan  pelarangan iklan susu formula bayi.
Sidang  Kesehatan  Dunia  ( World
Health Assembly ) ke Lima Puluh
Sembilan,  dilaksanakan  di  Jeneva  pada tanggal  22-27  Mei  2006  dengan  dihadiri
192  negara  anggota  WHO.  Hasil  resolusi tersebut  berisi  desakan  kepada  global untuk mengakhiri promosi produk makanan  bayi  dan  anak  yang  tidak selayaknya.  Pemerintah  Indonesia  juga telah  mengeluarkan  kebijakan  berkaitan pemberian air susu ibu dan larangan iklan susu  formula  bayi  yang  diatur  dalam
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Tujuan  pengaturan  pemberian  ASI Eksklusif  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air  Susu  Ibu  Eksklusif  adalah  sebagai berikut:  (1)  Menjamin  pemenuhan  hak Bayi  untuk  mendapatkan  ASI  Eksklusif sejak  dilahirkan  sampai  dengan  berusia  6 (enam)  bulan  dengan  memperhatikan pertumbuhan  dan  perkembangannya;  (2) Memberikan  perlindungan  kepada  ibu dalam memberikan ASI  Eksklusif kepada bayinya; dan (3) Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah  Daerah,  dan  Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.
Hal  yang  menjadi  pertimbangan perlunya  regulasi  yang  mengatur  tentang pemberian  Air  Susu  Ibu  secara  eksklusif terhadap  bayi  yaitu:  (1)  Air  Susu  Ibu (ASI)  merupakan  makanan  terbaik  untuk bayi  karena  mengandung  zat  gizi  paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi; (2) Agar
pertumbuhan  dan  perkembangan  bayi dapat  mencapai  optimal  maka  ASI  perlu diberikan secara eksklusif sampai umur 6 (enam)  bulan  dan  dapat  dilanjutkan sampai anak berumur 2 (dua) tahun;
Ditinjau dari perkembangan terbentuknya peraturan perundang- undangan yang mengatur dan/atau mendukung    pemberian  ASI  Eksklusif terhadap bayi,  adalah sebagai  berikut: (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992
tentang Kesehatan; (2) Keputusan Menteri kesehatan  Nomor  450/Menkes/SK/IV/ 2004  tentang  Pemberian  Air  Susu  Ibu secara  Eksklusif;  (3)  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  (4)  Peraturan  Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian
Air Susu Ibu Eksklusif.
2. Perlindungan Hukum Atas Pemberian ASI Eksklusif

## Terhadap Bayi
Di  Indonesia,  perlindungan  hukum atas  pemberian  ASI  Eksklusif  terhadap bayi,  telah  mendapatkan  perhatian  serius dari  semua  kalangan  baik  pemerintah maupun elemen masyarakat. Bukti adanya perlindungan  hukum  atas  pemberian  ASI Eksklusif  terhadap  bayi  adalah  sebagai berikut:  (1)  Pemerintah  Indonesia  telah membuat  dan  melaksanakan  kebijakan nasional  dalam  rangka  pemberian  ASI Eksklusif;  (2)  Adanya  tanggung  jawab pemerintah  dalam  menetapkan  kebijakan dalam  rangka  menjamin  hak  bayi  untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif (Pasal 129 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan); (3) Adanya peraturan pemerintah nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian  Air  Susu  Ibu  Eksklusif;  (4) Adanya kewajiban bagi setiap perusahaan tempat  ibu  bekerja  harus  menyediakan ruang  laktasi  khusus  untuk  memberikan ASI  Eksklusif  atau  memerah  susu  untuk disimpan.
Bila  ditinjau  dari  prespektif  Hak Asasi  Manusia  (HAM),  mendapatkan  Air Susu Ibu (ASI) merupakan salah satu hak asasi  bayi  yang  wajib  dijamin  dan dilindungi secara hukum.
Di  Indonesia  yang  masyarakatnya mayoritas  muslim,  agama  membantu mempengaruhi kesadaran akan pentingnya  pemberian  air  susu  ibu  (ASI) terhadap bayi selama 2 (dua) tahun penuh, untuk yang ingin memberikan ASI secara sempurna.  Dalam  Kitab  Suci  Al-Qur'an anjuran  untuk  memberikan  ASI  secara eksklusif  termaktub  dalam  surat  Al- Baqarah ayat 233:
                                                             
                                                                                                                    
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                   
Terjemahannya: "Para ibu hendaklah menyusukan  anak-anaknya  selama  2 (dua)  tahun  penuh,  bagi  yang  ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban  ayah  menanggung  nafkah  dan pakaian  mereka  dengan  cara  yang  patut. Seseorang  tidak  dibebani  lebih  dari kesanggupannya.  Janganlah  seorang  ibu menderita  karena  anaknya  dan  jangan pula  seorang  ayah  (menderita)  karena anaknya.  Ahli  waris  pun  (berkewajiban) seperti  itu  pula.  Apabila  keduanya  ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  Dan  jika kamu  ingin  menyusukan  anakmu  kepada orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa  bagimu
memberikan  pembayaran  dengan  cara yang  patut.  Bertakwalah  kepada  Allah dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".
Dengan  adanya  anjuran  dalam  Al- Quran mengenai keharusan untuk menyempurnakan  pemberian  ASI  secara penuh  selama  2  (dua)  tahun,  itu menunjukkan  betapa  sangat  pentingnya pemberian ASI untuk bayi.
Ulasan  mengenai  hak  anak  telah diuraikan dalam undang-undang
perlindungan anak, dapat dipahami bahwa hak  anak  menjadi  bagian  dari  hak  asasi manusia yang keberadaannya harus dilindungi dan dipenuhi oleh semua pihak termasuk  oleh  kedua  orang  tuanya, keluarga,  masyarakat  maupun  pemerintah dan Negara (Pasal 1 nomor 12 UU No. 35 Tahun 2014). Hak anak tersebut mencakup  (1)  non  diskriminasi;  (2) kepentingan  terbaik  bagi  anak;  (3)  hak kelangsungan hidup;
dan (4)
perkembangan  dan  penghargaan  terhadap pendapat anak.
Pemberian  ASI  Eksklusif  terhadap bayi  merupakan  salah  satu  kepentingan terbaik  bagi  bayi.  Telah  banyak  hasil penelitian  berkaitan  dengan  manfaat  ASI Ekslusif yang telah dipublikasikan keseluruhan dunia, namun angka cakupan ASI  Eksklusif  masih  jauh  dari  yang diharapkan.  Hanya  39  %  bayi  dibawah enam  bulan  mendapatkan  ASI  Eksklusif pada tahun 2012. Angka global ini hanya meningkat dengan sangat perlahan selama beberapa dekade terakhir (Prabasiswi, A., Fikawati, S., S., Syafiq, A., 2014: 282).
Perlindungan  yang  diberikan  kepada bayi  untuk  mendapatkan  ASI  secara Eksklusif merupakan bentuk perlindungan khusus  yaitu  suatu  bentuk  perlindungan yang  diterima  oleh  bayi/anak  dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman  yang  membahayakan  diri  dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
Menurut Theresia Geme, perlindungan  hukum  merupakan  tindakan Negara  untuk  melakukan  sesuatu  dengan (memberlakukan  hukum  Negara  secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan  jaminan  kepastian  hak-hak seseorang  (Maria  Theresia  Geme,  2012: 99).  Menggunakan  pendekatan  teori perlindungan hukum tersebut dapat dipahami bahwa Negara telah
memberikan jaminan hak bagi bayi untuk mendapatkan  haknya  berupa  pemberian ASI  eksklusif  melalui  UU  No.  36  Tahun 2009  Tentang  Kesehatan  dan  PP  No.  33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Sementara itu menurut Satjipto Raharjo,  perlindungan  hukum  merupakan upaya  memberikan  pengayoman  terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang  lain  dan  perlindungan  tersebut diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh  hukum  (Satjipto  Raharjo,  2000:  54). Bilamana dianalisis menggunakan pendekatan teori perlindungan hukum ini, secara eksplisit disebutkan dalam UU No.
36  Tahun  2009  pada  Pasal  128  ayat  (1) "Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu  eksklusif  sejak  dilahirkan  selama  6
(enam)  bulan….." maka  bayi  telah mendapatkan  jaminan  kepastian  hak berupa  pemberian  ASI  eksklusif  dimana negara  turut  hadir  untuk  melindungi haknya.
Menurut  Salim  HS,  perlindungan merupakan "upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum  serta  hal-hal  yang  menjadi  objek yang dilindungi" (Salim HS & Erlies SN, 2013:  99).  Dapat  dipahami  bahwa  subjek yang  mendapat  jaminan  pemenuhan  hak adalah  bayi  dan  ibu  bayi,  dan  hal  yang menjadi objek perlindungan adalah pemberian ASI eksklusif.
Secara  teoritis,  bentuk  perlindungan hukum  dibagi  menjadi  dua  bentuk,  yaitu: (1)  Perlindungan  yang  bersifat  Preventif; dan  (2)  Perlindungan  Represif  (Phillipus M  Hadjon,  1987,  hal  2).  Perlindungan yang  diberikan  kepada  bayi  dalam pemberian  ASI  eksklusif  adalah  bentuk perlindungan
hukum
preventif.
Perlindungan hukum yang sifatnya preventif  diberikan  agar  bayi  dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan ASI secara  eksklusif  agar  tercegah  dari  segala resiko kesehatan.
3. Kode (Etik)
Internasional
Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu ( International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes )
Munculnya  Kode  Etik  Internasional Pemasaran  Pengganti  Air  Susu  Ibu dilatarbelakangi oleh keprihatinan menurunnya  penggunaan  ASI  terhadap bayi.  Pada  tahun  1974,  Persidangan Dewan  Kesehatan  Dunia  ke  Dua  Puluh
Tujuh  mencatat  adanya  penurunan  dalam pemberian  ASI  di  beberapa  bagian kawasan  dunia,  yang  berkaitan  dengan faktor sosial budaya dan faktor sosial dan cultural  dan  faktor  lainnya,  termasuk promosi makanan pengganti ASI pabrikan,  dan  mendesak  "Negara-negara anggota untuk mengkaji kembali kegiatan-kegiatan promosi penjualan makanan  bayi  untuk  memperkenalkan upaya-upaya  perbaikan,  termasuk  kode etik  pengiklanan  dan  legislasi  bila  mana dipandang perlu (WHO Geneva, 1981: 4).
Pada  Persidangan  Dewan  Kesehatan Dunia ke Tiga Puluh Tiga pada bulan Mei 1978,  masalah  tersebut  kembali  dibahas, dan  diantara  rekomendasinya  adalah bahwa Negara-negara  anggota hendaknya memberikan  perioritas  pada  pencegahan malnutrisi  di  kalangan  bayi  dan  anak- anak, diantaranya dengan mendukung dan mempromosikan  pemberian  ASI  dengan bekerja  sama  dengan  para  ibu,  dan mengatur  "promosi  penjualan  makanan bayi  yang  tidak  patut  yang  dapat digunakan  untuk  menggantikan  air  susu ibu." (WHO Geneva, 1981: 5).
Akhirnya,  pada  penghujung  tahun 1978, WHO dan UNICEF mengumumkan niatnya untuk menyelenggarkan pertemuan  bersama  mengenai  pemberian makanan  bagi  bayi  dan  anak-anak,  di dalam  program-program  mereka,  untuk mencoba  memanfaatkan  pendapat  yang sangat  mendasar  itu  dengan  sebaik- baiknya.  Setelah  melalui  pertimbangan yang saksama  mengenai bagaimana memastikan partisipasi yang tinggi, pertemuan diselenggarakan di Jenewa dari
tanggal  9  sampai  12  Oktober  1979,  dan dihadiri  oleh  sekitar  150  perwakilan  dari kalangan pemerintah, organisasi- organisasi  di  bawah  sistem  Perserikatan
Bangsa-Bangsa  (PBB),  dan  badan-badan antar  pemerintah  yang  lain,  organisasi non-pemerintah, kalangan industri makanan  bayi,  dan  para  ahli  dalam disiplin  ilmu  terkait.  Diskusi-diskusi diselenggarakan  dibawah  lima  tema: dorongan  dan  dukungan  pemberian  ASI; promosi  dan  dukungan  praktek-praktek pemberian  makanan  (sapih)  pelengkap pada  saat  yang  sesuai  dan  tepat  waktu dengan  menggunakan  sumber-sumber makanan setempat; pemantapan komunikasi, edukasi, dan informasi (KEI) mengenai  pemberian  makanan  bayi  dan anak-anak;  promosi  status  kesehatan  dan sosial  perempuan  dalam  hubungannya dengan pemberian makanan dan kesehatan  bayi  dan  anak-anak;  dan pemasaran & distribusi makanan pengganti ASI (WHO, 1981: 5). Organisasi Kesehatan sedunia (WHO) pada tahun 1981 telah
mengeluarkan  kode  etik  pemasaran  susu pengganti ASI. Menyelamatkan bayi serta melindungi  program  pemberian  ASI secara eksklusif menjadi salah satu tujuan kode  etik  tersebut  agar  terhindar  dari tindakan  pemasaran  dari  produsen  yang dapat  mempengaruhi  perilaku  ibu  dan keluarga  yang  memiliki  dampak  negatif berupa mengesampingkan pemberian ASI secara  eksklusif  karena  lebih  memilih susu  formula. Ringkasan  dari  kode  etik tersebut  yaitu:  (1)  Melarang  pemberian sampel  gratis;  (2)  Melarang  promosi  di
tempat  fasilitas  kesehatan;  (3)  Melarang konseling  langsung  dengan  publik;  (4) Memberikan  hadiah  kepada  petugas kesehatan;  (5)  memuat  gambar  bayi;  (6) Label  harus  mencantumkan  keuntungan ASI (Briawan, Dodik, 2004: 8-9).

## 4. Larangan Iklan Susu Formula
Setiap  ibu  yang  melahirkan  wajib memberikan  ASI  Eksklusif  kepada  bayi yang  dilahirkannya,  namun  kewajiban tersebut  memiliki  pengecualian  sebagai mana  diatur  dalam  Pasal  7  PP  No.  33 Tahun  2012  tentang  Pemberian  Air  Susu Ibu  Eksklusif.  Kewajiban  memberikan ASI  Eksklusif  kepada  bayi  tidak  berlaku apabila  terdapat  hal  sebagai  berikut:  (1) Adanya Indikasi medis; (2) Ibu tidak ada; atau  (3)  Ibu  terpisah  dari  bayi.  Bilamana bayi  tidak  dapat  diberikan  ASI  secara eksklusif berdasarkan ketiga pertimbangan  tersebut,  maka  memiliki salah  satu  diantara  dua  pilihan  yaitu diberikan  susu  formula  bayi  dan/atau pemberian ASI Ekslusif melalui pendonor ASI.
Yang  dimaksud  dengan  "indikasi medis"  adalah  kondisi  medis  Bayi dan/atau  kondisi  medis  ibu  yang  tidak memungkinkan  dilakukannya  pemberian ASI eksklusif (Penjelasan Pasal 7 huruf a PP No. 33 Tahun 2012).
Kondisi  medis  Bayi  yang  tidak memungkinkan  pemberian  ASI  Eksklusif antara  lain:  (a)  Bayi  yang  hanya  dapat menerima  susu  dengan  formula  khusus, yaitu  dengan  criteria:  1)  Bayi  dengan galaktosemia klasik,  diperlukan  formula khusus  bebas galaktosa ;  2)  Bayi  dengan
penyakit  kemih  beraroma  sirup  maple ( maple  syrup  urine  disease ),  diperlukan formula  khusus  bebas leusin , isoleusing , dan valin ;  dan/atau  3)  Bayi  dengan fenilketonuria , dibutuhkan formula
khusus bebas fenilalanin , dan
dimungkinkan beberapa kali menyusui, di bawah  pengawasan.  (b)  Bayi  yang membutuhkan  makanan  lain  selain  ASI selama  jangka  waktu  terbatas,  yaitu:  1) Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram (berat lahir sangat  rendah);  2)  Bayi  lahir  kurang  dari 32  (tiga  puluh  dua)  minggu  dari  usia kehamilan yang sangat premature; dan/atau  3)  Bayi  batu  lahir  yang  berisiko hipoglikimia berdasarkan gangguan
adaptasi  metabolisme  atau  peningkatan kebutuhan glukosa seperti bayi premature ,  kecil  untuk  umur  kehamilan atau yang mengalami
stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, Bayi yang sakit dan Bayi yang memiliki  ibu  pengidap  diabetes, jika  gula darahnya gagal merespons pemberian ASI baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  (Penjelasan  Pasal  7  huruf  a  PP No. 33 tahun 2012.
Kondisi  medis  ibu  yang  tidak  dapat memberikan  ASI  Eksklusif  karena  harus mendapatkan  pengobatan  sesuai  dengan standar.  Kondisi  tersebut  antara  lain:  (a) Ibu yang dibenarkan alasan tidak
menyusui secara permanen karena terinfeksi Human Immunodeficiency
Virus .  (b)  Ibu  yang  dapat  dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu  karena:  1)  Penyakit  parah  yang menghalangi  seorang  ibu  merawat  bayi,
misalnya sepsis (infeksi  demam  tinggi hingga  tidak  sadarkan  diri);  2)  Infeksi virus  Herpes  Simplex  tipe  1  (HSV-1) di payudara;  3)  Pengobatan  ibu:  a)  obat- obatan  jenis  psikoterapi  jenis  penenang, obat  anti epilepsy dan apioid dan kombinasinya  dapat  menyebabkan  efek samping  seperti  mengantuk  dan  depresi pernapasan;  b) Radioaktif  iodine-131 lebih  baik  dihindari  mengingat  bahwa alternative  yang  lebih  aman  tersedia, seorang  ibu  dapat  melanjutkan  menyusui sekitar 2 (dua) bulan setelah menerima zat ini;  c)  Penggunaan yodium atau yodofor topical misalnya povidone-iodine secara berlebihan,  terutama  pada  luka  terbuka atau membran mukosa, dapat menyebabkan  penekanan hormone  tiroid atau  kelainan  elektrolit  pada  bayi  yang mendapat  ASI  harus  dihindari;  dan  d) Sitotoksik  kemoterapi yang  mensyaratkan seorang  ibu  harus  berhenti  menyusui selama  terapi  (Penjelasan  Pasal  7  huruf  a PP No.33 Tahun 2012).
Susu  Formula  Bayi  ( infant  formula milk ) menjadi alternatif untuk pemenuhan gizi dalam  menumbuh  kembangkan pertumbuhan  bayi.  Namun  manfaat  dan kualitas gizi dari susu formula tidak lebih baik dari ASI Ekslusif. Sehingga pemerintah menetapkan kebijakan nasional  terkait  program  pemberian  ASI Eksklusif  sebagai  salah  satu  bentuk tanggung jawab pemerintah.
Bila  mana  pemberian  ASI  Ekslusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan  sebagai  mana  dimaksud dalam  Pasal  7,  maka  tenaga  kesehatan dalam  memberikan  Susu  Formula  Bayi
harus terlebih dahulu memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu  dan/atau  Keluarga  yang  memerlukan Susu Formula Bayi.
Dan  apabila  pemberian  susu  formula bayi  terpaksa  harus  diberikan  dengan berbagai  pertimbangan,  maka  untuk  itu tenaga  kesehatan  wajib  memberikan informasi  dan  edukasi  ASI  Ekslusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari Bayi  yang  bersangkutan.  Tujuannya adalah  memberikan  pemahaman  bahwa pemberian ASI secara eksklusif jauh lebih baik  daripada  pemberian  susu  formula bayi. Informasi dan edukasi ASI eksklusif diberikan  sejak  pemeriksaan  kehamilan sampai  dengan  pemberian  ASI  selesai, tujuan  dari  edukasi  ASI  ini  untuk memberikan  penjelasan  keuntungan  dan keunggulan pemberian ASI.
Keuntungan dan keunggulan pemberian ASI secara eksklusif yaitu: (1) Mudahnya  terjalin  ikatan  kasih  sayang yang  mesra  antara  ibu  dan  bayi;  (2)  Bagi bayi,  tidak  ada  pemberian  yang  lebih berharga  dari  ASI;  (3)  ASI  dapat meningkatkan  kesehatan  dan  kepandaian bagi  bayi  secara  optimal;  (4)  ASI  juga membuat  potensial  memiliki  emosi  yang stabil,  spiritual  yang  matang,  serta memiliki  perkembangan  sosial  yang  baik (Utami Roesli: 5).
Mengingat
keuntungan dan keunggulan  pemberian  ASI  Eksklusif sangat besar, semua pihak harus mendukung  pemberian  ASI  Eksklusif secara  optimal,  khususnya  oleh  tenaga kesehatan. untuk mengoptimalkan
pemberian  ASI  Eksklusif  secara  optimal, tenaga kesehatan dilarang: (1) Memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat  program  pemberian  ASI Eksklusif  kecuali  dalam  pemberian  ASI Eksklusif  tidak  memungkinkan  karena ada  indikasi  medis,  ibu  meninggal  dunia, atau  ibu  terpisahkan  dari  bayinya;  (2) menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula  Bayi  dan/atau  produk  bayi lainnya  yang  dapat  menghambat  program pemberian ASI Eksklusif.
Selain larangan yang diberikan kepada  Tenaga  kesehatan  dalam  rangka mendukung  pemberian  ASI  Eksklusif secara optimal, juga diberlakukan larangan  bagi  Penyelenggara  Fasilitas Kesehatan, diantaranya yaitu: (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan
kesehatan  (PFPK)  dilarang  memberikan Susu  Formula  Bayi  dan/atau  produk  bayi lainnya  yang  dapat  menghambat  program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu bayi dan/atau  Keluarganya,  kecuali  dalam pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkan  karena  adanya  indikasi medis,  Ibu  meninggal,  atau  ibu  terpisah dari  bayinya;  (2)  Penyelenggara  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  dilarang  menerima dan/atau  mempromosikan  Susu  Formula Bayi  dan/atau  produk  bayi  lainnya  yang dapat  menghambat  program  pemberian ASI  Eksklusif.  Dan  hanya  apabila  terjadi bencana  atau  darurat,  Penyelenggara Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  dapat menerima  bantuan  Susu  Formula  Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat
persetujuan  dari  kepala  dinas  kesehatan kabupaten/kota setempat; (3) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan
pelayanan  di  bidang  kesehatan  atas  biaya yang  disediakan  oleh  produsen  atau distributor  Susu  Formula  Bayi  dan/atau produk bayi lainnya.
Selain  itu,  ada  pula  larangan  bagi Produsen  atau  Distributor  Susu  Formula dan/atau  produk  bayi  lainnya  dalam rangka mendukung pemberian ASI Eksklusif  secara  optimal,  maka  produsen atau distributor dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program  pemberian  ASI  Ekslusif  berupa: (1)  Pemberian  contoh  produk  Susu Formula  Bayi  dan/atau  produk  bayi lainnya  secara  cuma-cuma  atau  bentuk apapun  kepada  Penyelenggara  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan,  Tenaga  Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan; (2)  Penawaran  atau  penjualan  langsung Susu  Formula  Bayi  ke  rumah-rumah;  (3)
Pemberian pertolongan harga atau tambahan  atau  sesuatu  dalam  bentuk
apapun  atas  pembelian  Susu  Formula Bayi  sebagai  daya  tarik  dari  penjual;  (4) Penggunaan  Tenaga  Kesehatan  untuk memberikan  informasi  tentang  Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau  (5)  Pengiklanan  Susu  Formula Bayi  yang  dimuat  dalam  media  massa, baik  cetak  maupun  elektronik,  dan  media luar ruang.
Peraturan perundang-undangan melakukan  larangan    pengiklanan  Susu Formula  Bayi  karena  dari  hasil  studi ( research )  menunjukkan  adanya  dampak
negatif karena akan mempengaruhi perilaku  masyarakat  untuk  menggunakan produk susu formula bayi dan mengesampingkan pemberian
ASI
Eksklusif.
Apabila  Produsen  atau  distributor tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No.  33  tahun  2012  tentang  Pemberian ASI  Eksklusif  akan  dikenakan  sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang  berupa:  (a)  Teguran  lisan; dan/atau (b) Teguran tertulis.
Untuk  dapat  menerapkan  sanksi administratif bagi produsen atau distributor  Susu  Formula  Bayi  dan/atau produk  bayi  lainnya  yang  melakukan kegiatan  pengiklanan  Susu  Formula  Bayi yang  dimuat  dalam  media  massa,  baik cetak  maupun  elektronik,  dan  media  luar ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e harus dilaksanakan oleh sebuah badan yang melaksanakan tugas pemerintah  di  bidang  pengawasan  obat dan makanan (BPOM).

## SIMPULAN
Negara Indonesia telah mengeluarkan serangkaian  kebijakan  nasional  berkaitan dengan  perlindungan  pemberian  ASI Eksklusif  terhadap  bayi,  agar  bayi  yang berada di seluruh wilayah Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Kebijakan nasional tersebut  telah  dituangkan  dalam  bentuk norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria yang  ditetapkan  oleh  Menteri.  Dan  juga strategi program pemberian ASI Eksklusif dilakukan  secara  terpadu,  berjenjang,  dan
berkesinambungan.  Dapat  disimpulkan pemerintah  Indonesia  telah  mengambil peran  tanggung  jawab  dalam  program pemberian ASI Ekslusif secara baik.
Perlindungan hukum yang diberikan  dalam  program  pemberian  ASI Eksklusif terhadap bayi yaitu perlindungan  hukum  publik,  bentuk perlindungan  yang  diberikan  adalah perlindungan  hukum  preventif,  yaitu berupa upaya  yang diberikan oleh hukum untuk  terpenuhinya  hak  bayi  dalam mendapatkan ASI eksklusif agar tercegah dari segala resiko kesehatan.
Indonesia  merupakan  salah  satu
Negara yang telah menerapkan
International  Code  of  Marketing  of Breast-Milk Substitutes melalui kebijakan nasional  untuk  mendorong  terpenuhinya pemberian  ASI  secara  eksklusif.  Upaya larangan  iklan  susu  formula  bayi  baik melalui  media  cetak  ataupun  media elektronik  dalam  rangka  mendukung program  pemberian  ASI  Eksklusif  secara penuh.  Bila  hal  ini  dilanggar  akan dikenakan sanksi administratif.
Diperlukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  bentuk-bentuk  promosi  susu formula  di  lapangan  apakah  sudah  sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau belum serta sejauh mana aturan perundang-udangan  ditegakkan  terhadap perusahaan  yang  masih  mempromosikan susu formula yang melanggar hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini terlaksana atas
dukungan dari Rektor Universitas
Muhammadiyah  Buton,  Ketua  Lembaga
Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat (LPPM)  serta  segenap  civitas  akademika Universitas Muhammadiyah Buton.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku dan Jurnal
Briawan, Dodik. 2004. Pengaruh Promosi Susu Formula . Makalah Perorangan semester  Ganjil.  Pps  702:  1-11 http://www.rudyct.com/PPS702ipb/
09145/dodik briawan.pdf,
http://www.who.int/nutrition/publications/ code_english.pdf
Geme, Maria Teresia, 2008. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat
Hukum  Adat  dalam  Pengelolaan Cagar  Alam  Watu  Ata  Kabupaten Ngada,  Provinsi  Nusa  Tenggara
Timur ,  disertasi  Program  doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Kemenkes.go.id.  2017. Pemenuhan  Gizi Sejak Dini Tentukan Kualitas Generasi Penerus Bangsa , Kemenkes RI: 20-21 (http://www.depkes.go.id/article/vie w/17032900003/pemenuhan-gizi- sejak-dini-tentukan-kualitas- generasi-penerus-bangsa-.html) Kemenkes. 2011. Pentingnya Pemantauan  Kesehatan  Pada  Masa Periode Emas , http://www.depkes.go.id/article/prin
t/1597/pentingnya-pemantauan- kesehatan-pada-masa-periode-emas- balita.html
Kemenkes,  Infodatin: Pusat  Data  dan Informasi  Kementerian  Kesehatan RI , (http://www.depkes.go.id/file:///C:/
Users/ACER/Downloads/infodatin- asi.pdf Kemenkes, Kemenkes Segera Sempurnakan  Regulasi  Pemberian ASI , https://lifestyle.kompas.com/read/20
16/06/09/160000423/Kemenkes.Seg era.Sempurnakan.Regulasi.Pemberi an.ASI
Nurlaili  Susanti, Peran  Ibu  Menyusui Yang  Bekerja  Dalam  Pemberian ASI  Eksklusif  Bagi  Bayinya ,    Jurnal
Egalita,  Volume  6,  No.  1,  2011,  h. 165-176
file:///C:/Users/ACER/Downloads/2 122-6106-1-PB.pdf
Prabasiswi,  A.,  Fikawati,  S.,  S.,  Syafiq,
A.,  2014. ASI  Eksklusif dan
Persepsi Ketidakcukupan
ASI .
Jurnal  Kesmas  Nasional.  9  (3): file:///C:/Users/ACER/Downloads/2
015_ASIEksklusifdanPKA.pdf
Rahardjo,  Satijipto,  2000, Ilmu  Hukum .
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Salim  HS,  Erlies  SN,  2013. Penerapan Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis dan  Disertasi .  Pt.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Utami  Roesli, Mengenal  ASI  Eksklusif , https://books.google.co.id/books?id =zWDmh8QBIkMC&lpg=PA5&ots =UqWcj2P8p3&dq=keuntungan%2 0pemberian%20ASI%20eksklusif& lr&pg=PP1#v=onepage&q=keuntun gan%20pemberian%20ASI%20eksk lusif&f=false,
Yenny  Fitri,  Z.  2018. Tinjauan  Hukum
Dokter  yang  Berkolusi  dengan
Perusahaan Farmasi dalam Meresepkan  Obat .  Jurnal  Cendekia Hukum. 272-282. http://e- jurnal.stih- pm.ac.id/index.php/cendekeahukum

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak
Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun 2012  Tentang  Pemberian  Air  Susu Ibu Eksklusif