## ANALISIS PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM
Irmawati Ambo Universitas Muhammadiyah Palu
Email : irmawatiambo@gmail.com
Andi Purnawati
Universitas Muhammadiyah Palu
Email : andipurnawati0967@gmail.com
Budimah Universitas Muhammadiyah Palu Email : Budimah_imah@yahoo.com
Muliadi Universitas Muhammadiyah Palu Email : muliadirusmana87@gmail.com

## Abstract
The law enforcement apparatus referred to in the criminal justice system consists of a subsystem of the police, prosecutors, courts and correctional institutions which have the  obligation  to  carry  out  investigations,  prosecute  and  adjudicate  the  case  in accordance with the prevailing laws and regulations. In carrying out these tasks, the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, which is hereinafter abbreviated as (KUHAP) gives them the authority to take actions which are essentially a reduction of the human rights of the suspect as a human, such as carrying out detention.

## Keywords : Prisoners. For The Law

## A. PENDAHULUAN
Hak asasi manusia merupakan hal yang pokok untuk dikaji dalam seluruh aspek kehidupan,  terlebih  dalam  kaitannya  dengan  penahanan.  Semua  itu  tidak terlepas dari  pemahaman  bahwa  manusia  adalah  hamba  Tuhan  dan  juga  makluk  yang    sama derajatnya  dengan  manusia  lain  sehingga harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan  martabatnya.  Setiap    manusia    ingin    dihargai    dan  diberlakukan  sebagaimana mestinya, tak seorangpun yang mau diperbudak dan diberlakukan  sewenang-wenang karena  manusia  memiliki  perasaan  dan  hati nurani. Seperti yang diketahui salah satu
bentuk permasalahan terhadap jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam    proses  peradilan  pidana  mulai  dari  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan pengadilan  adalah  mengenai  kepastian  hukum  bagi  tersangka  atas  batas  waktu penahanan yang telah habis 1 .
Penekanan  pada  masalah  penahanan,  karena  penahanan  merupakan  salah  satu upaya paksa yang dikenal dalam hukum acara pidana yang sangat erat bersinggungan dengan  masalah  hak  asasi  manusia.  Menurut  Hulsman,  penahanan  itu  merupakan lembaga paling penting diantara beberapa lembaga penggunaan paksaan dalam hukum acara  pidana 2 .  Dikatakan  demikian  karena  setiap  penahanan  akan  mengakibatkan hilangnya kemerdekaan manusia dalam waktu yang cukup lama sebelum ia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap. Apalagi kebebasan itu dipandang merupakan salah satu dari hak yang dipandang sangat  asasi.  Tanpa  jaminan  akan  kemerdekaan  manusia  tidak  akan  dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh secara jasmani dan rohani, sebagai individu maupun makhluk sosial 3 .
Hal  itu  berarti  bahwa  latar  belakang  pentingnya  penahanan  sebagai  salah  satu upaya  paksa  yang  penting  dalam  proses  peradilan  pidana,  adalah  dalam  konteks pengayoman  bagi  masyarakat  umum  (publik),  korban  tindak  pidana  dan  juga  bagi tersangka/terdakwa  itu  sendiri 4 .  KUHAP  menentukan  berbagai  persyaratan pelaksanaan penahanan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penahanan maupun  kesalahan  dalam  melaksanakan  penahanan,  baik  kesalahan  dalam  prosedur terlebih-lebih  kesalahan  yang  sifatnya  “ human  error ”  yang  akan  menimbulkan kerugian moril dan materil baik bagi diri pribadi maupun keluarga tersangka apalagi
1 Lihat Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP
2 L. He. Hulsman, Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Saduran oleh Soedjono D. (Jakarta : Rajawaqli, 1984) Hlm. 79
3 Sutandyo Wignyosoebroto, Hak-hak Manusia dan Konstituante , Artikel Kompas 19 Agustus 2013, hlm. 11.
4 J.E Sahetapy, “ Hukum dalam Konteks Sosial Politik dan Budaya ”. 11 Analisis, Tahun XXII No. 1 Januari – Februari 1993. Hlm. 54
bila  akhirnya  tidak  terbukti  bersalah  atau  kesalahannya  tidak  sepadan  dengan penderitaan yang telah dialaminya.
Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2013 rumah tahanan Negara  Salemba  Jakarta  telah  mengeluarkan  15  orang  tahanan  demi  hukum  karena telah  habis  masa  penahanannya 5 .  Salah  satu  contoh  kasus  tahanan  yang  dikeluarkan demi hukum pada agustus 2014 yakni Labora Sitorus, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pid/2014/PT.JPR. dan Putusan MA No. 1081 K/Pid. Sus/2014.  Labora Sitorus ditahan dari mulai tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan  17  September  2014,  dengan  total  lamanya  masa  penahanan  Labora Sitorus    adalah  483  hari,  sedangkan  lama  pidananya  yang  diputus  oleh  Pengadilan Tinggi  (PT)  adalah  8  tahun  dan  Mahkamah  Agung  (MA)  adalah  15  tahun.  Labora Sitorus  mengklaim  dirinya  mengantongi  surat  surat  pembebasan  dari  Lapas  klas  II Sorong bernomor W31.PAS.PAS/02- PK.01.01.01/2014. Pertanggal 24 Agustus 2014. Surat tersebut menyebutkan bahwa pembebasan Labora Sitorus demi hukum dan tidak ada lagi alasan dasar hukum untuk penahanan lebih lanjut 6 .
Terkait dengan surat pembebasan dari Lapas, perlu untuk diketahui bahwa alasan seorang tahanan dikeluarkan dari Lapas maupun Rutan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  M.HH-24.PK.01.01.01  Tahun  2011  tentang  pengeluaran tahanan demi hukum hanya meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama , berdasarkan Pasal 6 ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  M.HH-24.PK.01.01.01  Tahun 2011  tentang  pengeluaran  tahanan  demi  hukum  yang  menyebutkan  bahwa  “Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum yang telah habis Masa  Penahanannya  atau  habis  masa  perpanjangan  penahanannya”. kedua , berdasarkan  Pasal  9  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  M.HH- 24.PK.01.01.01  Tahun  2011  tentang  pengeluaran  tahanan  demi  hukum  yang
5 Aranoval, M.Ali, dkk., Kajian Akademik tentang Balai Pemasyarakatan sebagai Bahan Usulan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana , (Center for Detention Studies, 2011. Hlm 2
6 http://icjr.or.id/kasus-keluarnya-labora-sitorus-dari-lapas-klas-ii-sorong-bukti-lemahnya- penegakkan-hukum-di-indonesia/ diakses pada  tanggal 3 Mei 2015
menyebutkan  bahwa  “Dalam  hal  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  terhadap Tahanan telah sama dengan Masa Penahanan yang telah dijalankan, Kepala Rutan atau Kepala  Lapas  mengeluarkan  Tahanan  demi  hukum  pada  hari  ditetapkannya  putusan pengadilan terhadap Tahanan yang bersangkutan”.

## B. METODE PENELITIAN
Menggunakan  penelitian  normatif  dengan  orientasi  yang  tidak  bersumber  pada konseptual sikap yang wajib diambil melainkan juga kombinasi pada suatu peraturan perundang-undangan  yang  merupakan  keyakinan  bersifat  fundamental.  Tulisan  ini bersifat deskriptif analisis yang memberikan gambaran berkaitan dengan pengeluaran tahan demi hukum

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pengeluaran Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana
Dalam sistem peradilan pidana terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan  yang  diharapkan  dapat  bekerja  secara integratif  sesuai  dengan  fungsi  dan  tugas  masing-masing  dalam  mekanisme peradilan pidana dalam konsep hukum di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa berdasarkan pengalaman semasa menggunakan Herziene Inlands Reglement (HIR) atau Reglement Indonesia yang Diperbaharui (RIB) Staatsblad tahun 1941 No. 44, jaminan  serta  perlindungan  terhadap  hak  asasi  tersangka  atau  terdakwa  belum memadai  artinya  sering  terjadi  pelanggaran  hak  asasi  dalam  bentuk Overstaying atau yang  menyatakan  seseorang  telah  melebihi  batas  masa  tinggal  di  lembaga pemasyarakatan.
Pada hakikatnya, penahanan merupakan perampasan terhadap kemerdekaan serta  pembatasan  terhadap  hak  asasi  tersangka  atau  terdakwa  yang  dibenarkan undang-undang, demi kepentingan pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, tindakan itu harus dilakukan jika perlu sekali dan harus dilakukan secara bertanggung jawab
sesuai  aturan  yang  berlaku  ( due  process  of  law ) 7 .    Secara    khusus    sistem ”due process    law” telah    dijadikan    model    dalam    KUHAP  yang    membawa konsekuensi    pada    hubungan    pihak-pihak    dalam    proses    peradilan    pidana. Tersangka/  Terdakwa  diakui  dan  dijaminnya  hak-haknya  dan  menjadi  hal  yang fundamental.  Untuk  lebih  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia dari perbuatan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, maka KUHAP telah menentukan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang dapat dilakukan dengan memberikan batas waktu. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24  sampai  dengan  Pasal  29  KUHAP,  maka  dapat  diketahui  penahanan  dikatakan habis atau berakhir jika :
1. Tidak diperpanjang namun masih dimungkinkan dilakukan perpanjangan
2. Tidak dimungkinkan dilakukan perpanjangan penahanan
3. Pidana yang dijatuhkan telah sama dengan penahanan yang dijalani.
Konsekuensi dengan penahanan yang telah habis ditentukan bahwa pejabat yang  bertanggungjawab  secara  yuridis  harus  sudah  mengeluarkan  tersangka  atau terdakwa  dari  tahanan  demi  hukum.  Berpedoman  kepada  redaksi  “harus  sudah mengeluarkan  tahanan  demi  hukum”  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  24 sampai  dengan  Pasal  29  KUHAP  maka  dalam  mengeluarkan  tersangka  atau terdakwa yang ditahan dirumah tahanan Negara, tidak dibutuhkan prosedur tertentu.
Dengan  adanya  kata  “harus”  maka  ketentuan  ini  bersifat  imperatif.  Oleh karena itu maka, tidak ada yang dapat diperbuat oleh pejabat  yang bertanggunjawab secara yuridis atas penahanan selain dari mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi  hukum  yang  menyebutkan  bahwa  “Kepala  Rutan  atau  Kepala  Lapas  wajib mengeluarkan  Tahanan  demi  hukum  yang  telah  habis  Masa  Penahanannya  atau habis masa perpanjangan penahanannya”.
7 Suherman  Toha  Dkk. Penangguhan  Penahanan  Bagi  Koruptor .  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2010. Hlm 78
Selanjutnya  dengan  adanya  kata  “demi  hukum”  maka  dalam  melakukan pengeluaran  tahanan  yang  telah  habis  batas  waktu  penahannya  tidak  diperlukan prosedur dan persyaratan dalam melaksanakannya 8 . Hal senada juga dikemukakan oleh M Yahya Harahap bahwa perkataan demi hukum telah menganulir pengertian pembebasan demi hukum sebagai suatu bentuk yang tidak memerlukan persyaratan dalam melaksanakannya. Jika berpegang pada pengertian pembebasan demi hukum sebagai  kaidah  yang  tidak  memerlukan  persyaratan,  berarti  apabila  masa  tahanan telah habis maka dengan sendirinya menurut hukum telah terbit fungsi kepala rumah tahanan Negara untuk melaksanakan tindakan pembebasan 9 .
Batas waktu penahanan yang telah habis dapat terjadi dalam setiap tingkat pemeriksaan  baik  dalam  penyidikan,  penuntutan  maupun  pemeriksaan  di pengadilan. Batas waktu penahanan yang telah habis bukan saja terhadap penahanan yang tidak dilakukan perpanjangan namun meliputi penahanan yang tidak mungkin lagi  dilakukan  perpanjangan  penahannya  dan  penahan  telah  sama  dengan  pidana yang dijatuhkan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum yang menyebutkan bahwa :
“Dalam hal pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Tahanan telah sama  dengan  Masa  Penahanan  yang  telah  dijalankan,  Kepala  Rutan  atau Kepala Lapas mengeluarkan Tahanan demi hukum pada hari ditetapkannya putusan pengadilan terhadap Tahanan yang bersangkutan”.
Berpedoman  kepada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  diatas  maka kepala lembaga pemasyarakatan memiliki dua fungsi yakni :
1. Sebagai  kepala  pembinaan,  pengamanan  dan  pembimbingan  bagi narapidana dan
8 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandarmaju, Bandung, 1993.hlm 34
9 M. Yahya Harahap. Op.Cit. hlm 46

## 2. Sebagai kepala pelayanan dan perawatan tahanan 10
Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  tersebut,  kedudukan  lembaga pemasyarakatan  merupakan  bagian  akhir  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menentukan bahwa :
“Pemasyarakatan  merupakan  bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalam tata  peradilan  pidana  adalah  bagian  integral  dari  tata  peradilan  terpadu ( Integrated criminal justice system ). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau  dari  sistem,  kelembagaan,  cara  pembinaan  dan  petugas masyarakatan  merupakan  bagian  yang  tidak  disahkan  dari  satu  rangkaian proses penegakan hukum”.
Dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  penegak  hukum  maka  petugas pemasyarakatan yang menjalankan fungsinya melakukan pelayanan dan perawatan tahanan harus tetap berpedoman kepada hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga ketika ada tahanan yang telah habis masa penahaannya maka harus segera dikeluarkan  agar  tidak  terjadi  penahanan  secara  tidak  sah  dan  bahkan  mengarah kepada penahanan sewenang-wenang seperti ketika H,I,R masih diberlakukan.
KUHAP merupakan pembaharuan yang berkaitan dengan hukum acara lebih memberikan  kepastian  hukum  jika  dibandingkan  dengan  H.I.R  dalam  hal penahanan.  Dalam  H.I.R  tidak  ditentukan  dengan  pasti  masa  atau  batas  waktu penahanan  sehingga  ditemukan  tersangka  atau  terdakwa  yang  tidak  mendapatkan kepastian hukum karena telah ditahan dalam waktu yang relative lama namun belum dilakukan pemeriksaan didepan siding pengadilan. Berbeda dengan KUHAP yang menentukan dengan pasti batas waktu penahanan dengan konsekuensi yuridis jika tidak diperpanjang maka tersangka atau terdakwa yang di tahan akan dikeluarkan demi hukum.
10 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggunjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006. Hlm 123
2. Akibat Hukum Atas Tidak Dilaksanakannya Permen Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011
Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01  Tahun  2011  tentang  pengeluaran  tahanan  demi  hukum menyebutkan  bahwa  “Kepala  Rutan  atau  Kepala  Lapas  wajib  mengeluarkan Tahanan  demi  hukum  yang  telah  habis  Masa  Penahanannya  atau  habis  masa perpanjangan penahanannya”. Berdasarkan ketentuan diatas maka tahanan yang telah habis masa penahannya harus dikeluarkan demi hukum, penahanan  terhadap tersangka atau terdakwa yang dilakukan melampaui batas waktu  penahanan  yang telah    ditentukan    mengakibatkan  terjadinya  penahanan  secara  tidak  sah  atau sewenang-wenang  hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  asasi manusia (HAM). Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnnya yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat  dan  martabat  manusia  sedangkan  pelarangan  perampasan  kemerdekaan tanpa alasan yang sah dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menentukan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang- wenang.
Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara  moral  maupun  demi  hukum  kepada  setiap  manusia  untuk  menikmati kebebasan  dari  segala  bentuk  penghambaan,  penindasan,  perampasan, penganiayaan,  atau  perlakuan  yang  tidak  patut  lainnya 11 .  Adanya  pelarangan
11 Soetandyo  Wignjoseobroto, Hubungan  Negara  dan  Masyarakat  Dalam  Konteks  Hak  Asasi Manusia  Sebuah  Tinjauan  Historik  dari  Perspektif  Relative  Budaya  Politik. Makalah  Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli 2003, hlm 31
penahanan secara sewenang-wenang menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia  menunjukan  bahwa  penahanan, penghukuman, perampasan/penyitaan barang adalah merupakan upaya paksa yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia jika dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Permasalahan penahanan yang tidak sah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis:  pertama,  penahanan  tidak  sah  akibat  permasalahan  regulasi,  kedua, penahanan  tidak  sah  akibat  permasalahan  koordinasi  dan  geografis  dan  ketiga adalah penahanan tidak sah akibat permasalahan teknis. 12

## 1. Penahanan yang tidak sah akibat permasalahan regulasi
Penahanan yang tidak sah yang terjadi, salah satunya disebabkan oleh permasalahan regulasi terkait dengan beberapa hal. Pertama, adanya sejumlah aturan  dalam  KUHAP  mengandung  celah  hukum  yang  berpotensi menyebabkan  penahanan  tidak  sah.  Kedua,  adanya  peraturan  atau  pedoman yang  bertentangan  atau  tidak  sejalan  dengan  KUHAP  atau  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  KUHAP  yang mengakibatkan adanya persepsi atau penafsiran yang beragam.
Beberapa  ketentuan  dalam  KUHAP  yang  menyebabkan  peluang diantaranya  Pasal  236,  Pasal  242  dan  Pasal  245  saat  terjadi  pada  saat  proses upaya  hukum  banding  dan  kasasi,  terutama  pada  masa  “pikir-pikir”  untuk mengambil  upaya hukum  tersebut  dalam waktu  7 hari untuk banding dan 14 hari untuk kasasi. Permasalahan muncul jika jaksa tidak segera mengeksekusi putusan yang menyatakan terdakwa  tetap dalam tahanan.
Permasalahan regulasi ini karena adanya peraturan atau pedoman yang bertentangan  atau  tidak  sejalan  dengan  KUHAP  atau  Peraturan  Pemerintah yang  mengakibatkan    adanya  persepsi  atau  penafsiran  yang  beragam  dari petugas di lapangan. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan dari petugas
12 Bambang Heri Supiyanto. Op.Cit. hlm 6-7
di lapangan, dimana  bagi petugas di lapangan seringkali dipahami bahwa surat edaran  itu  tinggi  dari  KUHAP  karena  hukumannya    jelas  yakni  dipindahkan (mutasi), sementara kalau KUHAP bukan prioritas.
Sesuai  dengan  KUHAP,  fungsi  pengeluaran  tahanan  demi  hukum  ini adalah  kewenangan  dari  Pejabat  kepada  Rutan.  Namun  kemudian  ditemukan sejumlah regulasi yang bertentangan dengan KUHAP tersebut.
Ketidakharmonisan ketentuan pelaksana dibawah KUHAP dengan KUHAP itu sendiri  terletak  pada  adanya  kewajiban  untuk  berkonsultasi  terlebih  dahulu dengan  pihak  yang  menahan  sebelum  membebaskan/mengeluarkan  tahanan demi hukum, serta adanya larangan untuk membebaskan tahanan tindak pidana tertentu,  yakni  tindak  pidana  pemerkosaan,  narkotika,  penyelundupan, pembunuhan  dan  tindak  pidana  yang  mendapat  sorotan  dari  masyarakat  atau media massa.
2. Penahanan tidak sah akibat permasalahan koordinasi dan geografis . Persoalan  penahanan  yang  tidak  sah  juga  diakibatkan  karena permasalahan  koordinasi.  Beberapa  masalah  yang  mengemuka  misalnya koordinasi  pihak  rutan  dengan  pengadilan.  Seringkali  surat  penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan belum dikirim dari Mahkamah Agung ketika pergantian petugas dan komunikasi antar  pejabat sebelum dan pengganti tidak  berjalan.  Bahkan  dalam  sejumlah  kasus  surat  perpanjangan penahanan    juga  tidak  bisa  diketemukan  di  pengadilan  negeri,  pengadilan tinggi,  dan di Mahkamah Agung karena faktor lokasi yang tidak dekat.
Kejaksaan  juga  berdalih  tidak  menemukan  surat  perpanjangan penahanan di Mahkamah Agung. Hal ini menambah persoalan bagi pihak Rutan atau  Lapas  dalam  mengambil  tindakan  hukum  bagi  para  tahanan  yang  sudah habis  masa  penahanannya.  Disisi  lain,  jika  ada  komunikasi  yang  baik  antara petugas  Rutan  atau  Lapas  dengan  penegak  hukum  lainnya,  biasanya  tidak terjadi masalah dengan perpanjangan surat penahanan.

## 3. Penahanan tidak sah akibat permasalahan teknis.
Penahanan tidak sah juga dapat diakibatkan oleh permasalahan teknik, diantaranya, pertama pengiriman berkas yang tidak lancer. Hal ini disebabkan bahwa  sistem  pemberkasan  di  institusi-institusi  misalnya  kejaksaan  masih sangat buruk dan belum terkomputerisasi. Akibatnya jika  petugas menangani dipindahtugaskan,  pengganti  kesulitan  dalam  menemukan  berkas  yang  ia tinggalkan.  Kedua,  keterlambatan  (tibanya)  surat  perpanjangan  penahanan kerap  terjadi  ketika  pelimpahan  tahanan  dari  pihak  kepolisian  ke  pihak kejaksaan,  dimana  kejaksaan  tidak  segera  membuat    dan  mengirimkan  Surat Penahanan  kepada  pihak  Rutan.  Akibat  keterlambatan  teknis  pengiriman  ini terjadi kekosongan hukum dalam menahan si terdakwa, karena surat  poenahanan dari polisi sudah tidak berlaku, namun surat penahanan dari jaksa  belum  diterima.  Salah  satu  yang  sering  terjadi  dan  menimbulkan kebingungan adalah masa antara tahanan tingkat  mau banding dan kasasi ini yang sering terjadi keterlambatan. Mahkamah Agung merupakan institusi yang seringkali  tidak  cukup  cepat  mengirimkan  perpanjangan  penahanan,  dan bahkan  bisa terjadi selama berbulan-bulan. Hal ini berkonsekuensi pada para tahanan yang seharusnya  dibebaskan karena  masa penahanannya sudah habis.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
A. Konsekuensi  dengan  penahanan  yang  telah  habis  maka    pejabat  yang bertanggungjawab  secara  yuridis  harus  sudah  mengeluarkan  tersangka  atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Berpedoman kepada redaksi “harus sudah mengeluarkan tahanan demi hukum” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 sampai  dengan  Pasal  29  KUHAP  dan  Pasal  6    ayat  (3)  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  M.HH-24.PK.01.01.01  Tahun  2011  tentang pengeluaran tahanan demi hukum maka dalam mengeluarkan tersangka atau
terdakwa  yang  ditahan  dirumah  tahanan  Negara,  tidak  dibutuhkan  prosedur tertentu.
B. Akibat dari tidak dilaksanakannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  M-HH-24.PK.01.01.01  Tahun  2011  tentang  Pengeluaran Tahanan Demi Hukum maka tahanan yang telah habis masa tahanan dan tidak dikeluarkan  mengakibatkan  terjadinya  penahanan  secara  tidak  sah  bahkan mengarah  kepada  penahanan  secara  sewenang-wenang  dan  ini  merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia

## 2. Saran
A. Agar  penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  memperhatikan  batas waktu penahanan sehingga tidak terjadi penahanan secara tidak sah bahkan mengarah kepada pelanggaran terhadap hak asasi manusia
B. Harus  ada  koordinasi  yang  baik  antara  penegak  sehingga  masalah  tahanan yang  melebihi  masa  penahannya  bisa  diatasi.  Sedangkan,  bagi  narapidana atau tahanan yang melebihi masa tahanannya dapat mengajukan praperadilan apabila  hak-hak  tahanan  tersebut  sudah  dilanggar  yang  harusnya  mereka sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Ansorie Sabuan dan Syarifuddin Pettanase, Hukum Acara Pidana , Bandung, Angkasa. 1990
Aranoval,  M.Ali,  dkk., Kajian  Akademik  tentang  Balai  Pemasyarakatan  sebagai Bahan Usulan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana , (Center for Detention Studies, 2011
Barda  Nawawi  Arief , Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
_________________  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2003,
Djoko  Prakoso  dan  Nurwachid, Studi  tentang  Pendapat-Pendapat  Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
H.M.A. Kuffal , Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum , Malang : UMM Press, 2004.
J.E Sahetapy, “ Hukum dalam Konteks Sosial Politik dan Budaya ”. 11 Analisis, Tahun XXII No. 1 Januari – Februari 1993.
Kaligis,  O.C. Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa  dan Terpidana, dalam sistem peradilan pidana Indonesia . Bandung: PT. Alumni, 2006.
Kuffal   H.M.A . Penerapan  KUHAP  Dalam  Praktik  Hukum . Malang  :   UMM Press. 2004
L. He. Hulsman, Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum , Saduran oleh Soedjono D. Jakarta : Rajawaqli, 1984
Lili Rasyidi dan otje Salman, Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi, bandung , 2003,
M.    Yahya    Harahap. Pembahasan    Permasalahan    dan    Penerapan    KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta : Sinar Grafika. 2005
Martiman  Prodjohamidjojo, Penangkapan  dan  Penahanan ,  Jakarta,    Ghalia Indonesia, 1984
M.  Sholehudin, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana, Jakarta,  PT  RajaGrafindo Persada, 2003
Ratna  Nurul  Afifah. Peradilan  dan  Ruang  Lingkupnya . Jakarta  :  Akademika Pressindo, 1986
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta,
1994
Sutandyo Wignyosoebroto, Hak-hak Manusia dan Konstituante , Artikel Kompas 19 Agustus 2013
Sudarto,  “ Suatu  Dilema  Dalam  Pembaharuan  Sistem  Pidana  Indonesia”, Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap  Dalam  Hukum  Pidana  pada Universitas Diponegoro, Semarang 21 Desember, 1974

## B. Situs Internet
http://icjr.or.id/kasus-keluarnya-labora-sitorus-dari-lapas-klas-ii-sorong-bukti-
lemahnya-penegakkan-hukum-di-indonesia/ diakses  pada    tanggal  3  Mei 2015

## C. Undang-Undang
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana,
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  M.HH-24.PK.01.01.01  TAHUN  2011 Tentang Pengeluaran Tersangka Demi Hukum