Global Political Studies Journal Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2

## Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar
Zahratunnisa Ramadhani* 1 , Mabrurah 2
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Brawijaya, Bantul Yogyakarta, Indonesia
e-mail: * zahratunnisa.r.psc20@mail.umy.ac.id , mabrurah.psc20@mail.umy.ac.id.

## Abstract
On 1 February 2021 Myanmar's democratization was once again threatened, following a military  junta  coup  against  the  Government  of Myanmar,  by  detaining  several leaders,  including Myanmar President Win Myint and Aung san suu kyi, the State Advisor. This study aims to analyze the Indonesia government's efforts to disarm the current conflict in Myanmar, while still respecting the principle of non-intervention, a mutual agreement between the ASEAN members. The method of research chosen is qualitative descriptive using techniques used for data collection through journals, papers, web sites and other reliable sources. Moreover, to strengthen the argument, the author uses the constructivism theory of Alexander Went which is linked by an analysis of Indonesia's efforts in the conflict in Myanmar. This study focuses on the effect of the ASEAN non-intervention principle on Indonesia's  conflict  resolution  efforts.  The  results  of  this  study  show  that  the  application  of  the ASEAN principle of non-intervention by ASEAN on the one hand gives Member States the flexibility to solve their internal problems without any interference from other countries. however, on the other hand,  this  principle  becomes  a  barrier  for  ASEAN  member  countries  to  implement  certain mechanisms in some cases, such as the current case of the coup conflict.

## Keywords : The principle of non-intervention, Myanmar Conflict, Negotiation

## Abstrak
Pada  tanggal  1  Februari  2021,  demokratisasi  Myanmar  kembali  terancam,  dikarenakan pelaksanaan kudeta yang dilakukan oleh Junta militer terhadap pemerintahan Myanmar, dengan cara menahan  beberapa  pimpinan  dari  pemerintahan  sipil,  diantaranya  yaitu  presiden  Myanmar,  Win Myint, dan penasihat negara, Aung san suu kyi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa  upaya apa  saja  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  meredakan  konflik  yang  sedang terjadi  di  Myanmar,  dengan  tetap  mematuhi  prinsip  non  intervensi  yang  merupakan  kesepakatan bersama  diantara  anggota  ASEAN.  Metode  penelitian  yang  dipilih  adalah  kualitatif  deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data melalui jurnal, artikel, website internet dan sumber-sumber terpercaya  lainnya.  Disamping  itu  untuk  memperkuat  argumentasi,  penulis  menggunakan  teori konstruktivisme  milik  Alexander  Went,  yang  akan  dikaitkan  dengan  analisis  menegenai  upaya Indonesia dalam konflik kudeta Myanmar. Penelitian ini berfokus pada pengaruh dari prinsip non intervensi  ASEAN  terhadap  upaya  penanganan  konflik  yang  dilakukan  oleh  Indonesia.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  disatu  sisi  penerapan  prinsip  non  intervensi  ASEAN  yang dilakukan  oleh  ASEAN  memberikan  kelonggaran  bagi  negara-negara  anggota  untuk  mengatur permasalahan internalnya, tanpa ada campur tangan dari negara lain. akan tetapi, di sisi lain, prinsip ini  menjadi  penghalang  bagi  negara-negara  anggota  ASEAN  untuk  melaksanakan  mekanisme tertentu dalam beberapa kasus, seperti kasus konflik kudeta yang sedang terjadi sekarang ini.
Kata Kunci : Prinsip Non-Intervensi, Konflik Myanmar, Negosiasi

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2

## 1. Pendahuluan
Myanmar  atau  lebih  dikenal  dengan Republic  of  Myanmar,  merupakan  salah  satu negara  yang  sebagian  besar  perjalanannya diwarnai oleh pergolakan konflik internal, baik dalam  hal  politik,  sosial  maupun  ekonomi. Permasalahan  yang  terjadi  di  Myanmar sebagian  besar  disebabkan  oleh  adanya ketidakstabilan  politik  yang  merupakan  akibat dari  berkuasanya  rezim  otoriter  di  Myanmar. Kondisi sudah terjadi sejak tahun 1962, dimana pada  waktu  itu  Junta  militer  memperoleh kekuasaannya  melalui  kudeta  militer  yang dipimpin  oleh  Jendral  Ne  win.  Kudeta  militer inilah  yang  kemudian  menjadi  awal  dari keruntuhan demokrasi  di Myanmar. Semenjak adanya  peralihan  kekuasaan  kepada  militer, seluruh  aspek  baik  dalam  pemerintahan maupun  masyarkat  juga  diambil  alih  oleh militer  (Wema  Styadinata,  2014:2).  Junta militer  dikenal  dengan  kediktatorannya  yang seringkali menuai kecaman dari dunia internasional. Sejak tahun 1962, catatan politik Burma  menjadi  salah  satu  yang  terburuk  di dunia,  dikarenakan  militer  Myamar  yang membangun  kekuatannya  melalui  penindasan, penahanan  sewenang-wenang  dan  eksekusi, penyiksaan, pemerkosaan, kerja paksa, penggunaan  tentara  anak,  penggunaan  warga sipil sebagai tukang kuli dan penyapu ranjau.
Konflik yang terjadi yang didasari atas tuduhan yang  dikeluarkan  oleh  Junta  Militer  Myanmar terhadap pemeritahan sipil yang telah menganggap  bahwa  ada  kecurangan  pemilu pada  akhirnya  berbuntut  panjang  dan  berakhir dengan ditahannya Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin  sah  Myanmar.  Insiden  kudeta tersebut  kemudian  memancing  amarah  rakyat Myanmar dan konflik terus mengalir sehingga menimbulkan  banyak  polemik  dan  kekacauan dalam  negeri  Myanmar.  Kekerasan  yang dilakukan  oleh  Militer  Myanmar  terhadap masyarakat sipil yang mengakibatkan lebih dari 700 ribu korban jiwa pada akhirnya menyedot perhatian  dunia.  Masyarakat  internasional berbondong-bondong mengecam tindakan yang
dilakukan  oleh  Junta  Militer.  Kecaman  juga datang  dari  negara-negara  anggota  PBB  dan juga  negara  anggota-anggota  ASEAN.  Dalam menyikapi permasalahann yang terjadi, ASEAN  sebagai  organisasi  regional  di  Asia Tenggara yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik di Myanmar juga belum bisa  berbuat  banyak.  Hal  ini  karena  ASEAN tersandera oleh doktrin dan prinsip tidak saling mengintervensi  ( non-interference  principle ) urusan  internal  masing-masing  negara  yang harus dihormati (Sundari, 2021:179). Mekanisme  penyelesaian  konflik  di  ASEAN sesuai dengan prinsip yang tertera pada piagam ASEAN  yang  mana  prinsip  non-intervensi menjadi  landasan  pokok  kaitannya  dalam penyelesaian  konflik  yang  terjadi  di  negara anggotanya.  Begitupula  dengan  Indonesia  dan Myanmar  yang  tetap  memegang  teguh  prinsip non-intervensi  yaitu  melarang  negara  anggota mencampuri urusan domestik anggota ASEAN lain.  Bagi  negara-negara  anggota  ASEAN, prinsip  non-intervensi  adalah  sebagai  jaminan keamanan,  kedaulatan,  dan  kebebasan  dalam berhubungan  dengan  negara  tetangga.  Tetapi, dalam perkembangannya, prinsip non- intervensi  menjelma  begitu  kaku  dan  justru menyabotase  upaya-upaya  kolektif  penegakan keadilan yang berkaitan dengan kemanusiaan di negara-negara  termasuk  juga  dalam  kasus konflik kudeta ini (Ikhsani, 2019:124).
Namun  dalam  hambatan  prinsip  non- Intervensi dan sikap tertutup serta respon yang ditunjukkan  oleh  Myanmar,  melalui shuttle diplomacy ,  Indonesia  berhasil  melakukan negosiasi  terhadap  Myanmar  demi  upaya membantu menyelesaikan konflik kudeta yang terjadi.  Disamping  itu,  KTT  ASEAN  Jakarta 2021  berhasil  diselenggarakan  atas  inisiasi Indonesia  dibantu  dengan  negara-negara anggota  lain  merupakan  upaya  lanjutan  yang juga dinilai berhasil untuk meredam konflik dan memberikan solusi penyelesaian di Myanmar.

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran 2.1 Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian ini,
penulis menggunakan  pendekatan  konstruktivisme yang difokuskan pada konsep identitas, norma, dan peran yang seringkali menjadi pertimbangan para aktor internasional terutama negara  dalam  membuat  keputusan  dan melakukan  tindakan  di  lingkup  internasional. Pendekatan konstruktivisme, mengatakan bahwa  terdapat  pengaruh  aspek  non-material dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, diantaranya  melalui  dua  konsep  dasar  yaitu, konsep  identitas  dan  norma.  Dalam  hal  ini, tindakan  atau  perilaku  yang  diterapkan  oleh para  aktor  internasional,  didasarkan  pada identifikasi  mereka  terhadap  keberadaan  aktor lain  dan  respon  mereka  terhadap  kaedah interaksi  yang  berlaku  dalam  lingkungan tertentu  (Sato  &  Hirata,  2008).  Menurut pemahaman  tersebut,  kebijakan  luar  negeri suatu  negara  dapat  diartikan  sebagai  respon kognitif, psikologis dan sosial, serta merupakan konstruksi  sosial  yang  menghasilkan  identitas dan  kepentingan  negara  (Beach,  2012:234). Pendekatan  konstruktivis  terkait  orientasi kebijakan luar negeri bersifat humanis ( human- centric  approach ),  yang  berarti  bahwa  faktor intrinsik  yang  ada  didalam  setiap  aktor (individu) juga berperan penting dalam sebuah proses politik, dalam rangka menentukan arah tindakan  tertentu  dari  suatu  negara  (Dugis, 2018:169).
Perdebatan  dalam  hubungan  internasional saat  ini,  antara  konstruktivis  dan  rasionalis berpusat  pada  pembahasan  terkait  alasan  di balik perilaku negara dalam sistem internasional. Penganut konstruktivisme berasumsi bahwa kekuatan budaya, norma dan nilai  memiliki  dampak  besar  pada  orientasi hubungan eksternal negara, sedangkan rasionalis berpendapat bahwa negara mendasarkan hubungan mereka pada
kepentingan  material.  Dalam  hal  ini,  kaum rasionalis  melihat  bantuan  luar  negeri  sebagai alat  dalam  kebijakan  luar  negeri  untuk mencapai keuntungan diplomatik dan ekonomi. Pandangan tersebut berbanding terbalik dengan pandangan  kaum  konstruktivis,  yang  melihat bahwa bantuan asing didorong oleh moral dan kekuatan budaya, seperti ide dan identitas yang membuat negara memberikan bantuan (Almezaini, 2012:2).
Konstruktivis  menekankan  aspek  budaya, dimana  ia  percaya  bahwa  negara  dipengaruhi oleh  'faktor  sosial'  seperti  ide  dan  norma (Almezaini, 2012:4). Konstruktivisme, berpendapat  bahwa  perilaku  dalam  hubungan internasional  tidak  berasal  dari  kepentingan, melainkan  dimotivasi  oleh  identitas,  norma, keyakinan,  dan  nilai.  Akibatnya,  'faktor ideasional'  ini  dapat  membangun  lingkungan yang  ditentukan  oleh  kepentingan  tertentu. Faktor ideasional mempengaruhi pola perilaku pembuat  keputusan  sehingga  membedakannya dengan  perilaku  aktor  lain.  Bagi  kaum konstruktivis, security  dilemmas dan  anarki dalam  sistem  internasional  diciptakan  oleh negara  itu  sendiri,  seperti  yang  dikemukakan oleh Alexander Wendt dalam (1992: 391–425), anarchy  is  what  states  make  of  it .  Wendt berpendapat  bahwa  negara  mampu  mengubah kondisi  anarki  dan  mengembangkan  sistem interaksi baru, meskipun, dalam kondisi anarki, aktor  mungkin  dimotivasi  oleh  kepentingan selain kekuasaan dan kepentingan material saja (Wendt,  1999).    Dalam  hal  ini,  unsur  budaya seperti  nilai  dan  norma  dapat  membentuk kepentingan nasional atau kebijakan keamanan, serta membentuk identitas suatu negara. Isu-isu seperti  hak  asasi  manusia  atau  kemiskinan dapat menjadi preferensi aktor dalam pengambilan  keputusan  secara  umum.  Oleh karena itu, identitas suatu negara menghasilkan dan  membentuk  kepentingan  negara  tersebut (Jepperson et. al., 1996:10).
Para penganut konstrukutivisme menekankan  bahwa  terdapat  pengaruh  faktor identitas  dalam  pembuatan  suatu  kebijakan.

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
Dalam  Hubungan  Internasional,  pendekatan konstruktivis  juga  menganalisis  sebab-akibat dari  struktur  pada  identitas  dan  kepentingan. Dalam  hal  ini  negara  sebagai  aktor  dapat memiliki  atribut  yang  mencakup  kualitas antropomorfik  seperti  identitas,  kepentingan, dan intensionalitas. Para penganut
konstruktivisme
memandang bahwa penerimaan maupun penolakan yang dilakukan dalam sebuah interaksi antar negara dilatarbelakangi oleh faktor konsensus. Karena itu,  determinasi  kekuatan  fisik  tidak  terlalu efektif  untuk  menciptakan  kepatuhan  dalam sistem  internasional,  sebaliknya  faktor-faktor non-fisik  seperti  kesepakatan  bersama  dapat mendorong negara-negara untuk  patuh  kepada kaidah internasional. konstruktivis juga mengatakan  bahwa  dalam  proses  penerimaan norma internasional, terdapat perbedaan model sosialisasi, yang didasarkan pada karakter relasi sosial  dan  budaya  yang  berlangsung  antar masing-masing aktor (Dugis, 2018:170).
Menurut konstruktivisme, pembuatan kebijakan  luar  negeri  adalah  sebuah  proses interaksi  yang  melibatkan  banyak  aktor,  yang meliputi struktur negara dan aspek masyarakat. Interaksi  politik  antar  aktor  menjadi  lebih kompleks, karena tidak hanya didominasi oleh persaingan  materi  tetapi  juga  melibatkan gagasan,  nilai  dan  institusi  (Hill,  2003:159). Konstruktivis  percaya  bahwa  serangkaian gagasan  yang  termasuk  dalam  standar  norma internasional  juga  menentukan  bagaimana aktor  negara  dan  non-negara  terlibat  dalam arena  internasional,  tanpa  mengabaikan  peran dan  efek  pertimbangan  kekuatan  material (Dugis,  2018).  Konstruktivisme  kemudian dapat didefinisikan sebagai paradigma HI yang menekankan  makna  dan  interpretasi  bersama sebagai  komponen  analitis  kritis  dari  tindakan para  aktor.  Konstruktivis  lebih  menekankan pentingnya  peran  ide  daripada  teori  HI tradisional yang berkonsentrasi pada kepentingan  komponen  material  (Katzenstein ed. 1996).
Terkait  konsep  identitas  dalam  lingkup konstruktivisme,  penulis  mengambil  gagasan Alexander  went  mengenai  identitas  dan kepentingan.  Alexander  Wendt  merupakan salah satu tokoh yang mengutarakan gagasannya  terkait  konstruktivisme.  Dalam pengertian  filosofisnya,  identitas  adalah  salah satu  atribut  yang  membentuk  tindakan  atau perilaku tertentu. Identitas berada pada tingkat subjektif  atau  unit  kualitas,  berakar  pada pemahaman  diri  aktor.  Namun,  identitas  juga bergantung  pada  pemahaman  dari  aktor lainnya, sehingga identitas juga akan memiliki kualitas  intersubjektif  atau  sistemik.  Dengan kata  lain,  pembentukan  Identitas  harus didukung  oleh  faktor  internal  dan  struktur eksternal  (Wendt,  1999).  Dalam  teorinya, Wendt  menekankan  pentingnya shared  ideas (gagasan bersama) dalam hubungan internasional. Ia menekankan, bahwa "identitas dan  kepentingan  pelaku  tujuan  dibangun  oleh ide-ide  bersama".  Wendt  tidak  setuju  dengan gagasan  bahwa  struktur  asosiasi  manusia dibangun oleh fenomena material, seperti yang didefinisikan  oleh  teori  neorealisme  dan neoliberalisme.
Namun dia tidak menyangkal adanya fakta obyektif, bahwa unsur material itu ada dan juga tidak  bisa  diabaikan.  Wendt  menjelaskan bahwa  meskipun  dia  mengakui  keberadaan faktor material, faktor-faktor ini tidak memainkan  peran  penting  dalam  teorinya, sebaliknya  ia  menunjukkan  bahwa  gagasan bersama  adalah  elemen  terpenting  dalam hubungan internasional menamakan asumsinya sebagai  r ump  materialism .  Wendt    memaknai bahwa segala sesuatu  memiliki  basis material, misalnya  badan  untuk  rakyat  dan  teritori  bagi negara.  Tapi,  yang  benar-benar  membedakan identitas  para  aktor  adalah  gagasan  bersama, seperti  kesadaran  dan  ingatan  (Wendt,  1999). Wendt  (1999)  mengilustrasikan  pandangan konstruktivis  dengan  pernyataan  berikut:  '500 senjata  nuklir  Inggris  yang  jelas  kurang mengancam Amerika Serikat daripada 5 senjata nuklir  Korea  Utara'  karena  'Inggris  adalah

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
teman  dan  Korea  Utara  tidak'.  Karena  itu, bukan fakta material tentang jumlah hulu ledak nuklir  yang  penting;  yang  penting  bagaimana para aktor berpikir tentang satu sama lain, yaitu ide  dan  keyakinan  mereka.  Fakta  material masuk ke gambar tetapi sekunder dari ide.
Wendt  mengkategorikan  empat  jenis identitas  (Rosyidin,  2015),  antara  lain: (1) identitas personal atau corporate identity yaitu Identitas  aktor  yang  terdiri  dari  struktur homeostatis  yang  membedakan  aktor  tersebut dari  entitas  lainnya.  Identitas  ini  muncul  dari kesadaran  aktor  itu  sendiri  tanpa  memerlukan pihak  lain.  (2)  identitas  golongan  atau type identity yaitu  identitas  yang  menggolongkan suatu negara ke dalam kategori tertentu melalui interaksi  internasional.  Identitas  ini  dimiliki oleh suatu negara tanpa memerlukan pihak lain untuk membenarkannya. Mengacu pada kategori  atau  label  sosial  yang  cocok  untuk orang-orang  yang  memiliki  satu  atau  lebih karakteristik yang sama, dalam hal penampilan, fitur  perilaku,  sikap,  nilai,  keterampilan (misalnya  bahasa),  pengetahuan,  pendapat, pengalaman, kesamaan sejarah (seperti wilayah atau tempat  lahir), dll. (3)  identitas  peran atau role identity yakni identitas yang terbentuk atas dasar kedudukan aktor dalam suatu komunitas, sehingga  identitas  peran  bergantung  pada budaya  dan  lebih  mengandalkan  interaksi denngan aktor lain. Adapun Wendt mengatakan bahwa  hal  terpenting  dalam  mendefinisikan peran  bukanlah  suatu  pelembagaan  tetapi tingkat  saling  ketergantungan  antara  satu negara  dengan  negara  lainnya  (Wendt, 1999:228).    Dengan  kata  lain,  identitas  peran terbentuk  berdasarkan  pada  budaya  dan harapan bersama, yang berarti identitas ini tidak dapat  diberlakukan  hanya  pada  diri  sendiri, namun,  terbentuk  karena  adanya  posisi  atau kedudukan  tertentu  suatu  aktor  dalam  struktur sosial  dan  di  sisi  yang  sama  juga  mengamati norma  yang  berlaku  pada  aktor  lain  yang memiliki  identitas  kontra  yang  relevan (Behravesh, Maret 2011). (4) identitas kolektif atau collective  identity yaitu  kesamaan
pandangan  dan  pikiran  antar  negara  dalam suatu  kumpulan  negara  atau  komunitas. Identitas  ini  didapat  dari  rasa  solidaritas  yang dimiliki  negara  karena  tergabung  dalam komunitas  tertentu.  Identitas  kolektif  adalah kombinasi  unik  dari  identitas  peran  dan identitas  tipe.  Ia  memiliki  kekuatan  kausal sehingga  dapat  mendorong  aktor  untuk mendefinisikan kepentingan orang lain sebagai bagian dari kepentingan pribadi, yaitu memungkinkan mereka untuk memiliki altruisme (Wendt, 1999:229).
Mengacu  pada  penjelasan  di  atas,  dapat dikatakan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil  oleh  suatu  negara  dalam  konteks Hubungan  Internasional  dilatarbelakangi  oleh faktor  identitas  serta  norma  yang  dimilikinya. Oleh karena itu, identitas dan norma memiliki peran penting dalam mendefinisikan kepentingan  dan  menentukan  arah  tindakan suatu  negara.    Dalam  penelitian  ini,  penulis berusaha  menjelaskan  tindakan  yang  diambil oleh Indonesia untuk menangani isu kemanusiaan yang berkaiatan dengan terjadinya kudeta di Myanmar pada tahun 2021. Keputusan Indonesia untuk aktif terlibat dalam penanganan  kasus  kudeta  Myanmar  ini didorong  oleh  adanya  beberapa  kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia, diantaranya yaitu  untuk  menghentikan  kekerasan  terhadap rakyar  Myanmar  serta  mengembalikan  sistem demokrasi  yang  ada  di  Myanmar.  Dalam  hal ini, Indonesia sebagai negara di Asia tenggara yang  berhasil  menerapkan  sistem  demokrasi, tentu  saja  merupakan  sebuah  identitas  yang kemudian  mendorong  pemerintah  Indonesia untuk bertindak secara aktif.

## 2.2 Kajian Pustaka
Di dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa  sumber  literatur  dan  penelitian terdahulu  yang  mendukung  dan  memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang selanjutnya  akan  digunakan  sebagai  acuan untuk  melakukan  tinjauan  pustaka.  Adapun

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
beberapa  kajian  pustaka  yang  dijadikan landasan sebagai berikut:
Penelitian pertama diambil dari jurnal yang bertajuk  “ Diplomasi  Kemanusiaan  Indonesia terhadap  Myanmar  di  bawah  Prinsip  Non- Intervensi  ASEAN ”  yang ditulis oleh Munadia Ikhsani pada tahun 2019. Jurnal yang dimuat di dalam Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah ini membahas  tentang  bagaimana  cara  diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap negara Myanmar  dalam  upaya  untuk  membantu  etnis Rohingya yang tengah mengalami diskriminasi. Indonesia  dan  Myanmar  sebagai  negara  yang merupakan  anggota  ASEAN  mau  tidak  mau harus  menerapkan  prinsip  non-intervensi ASEAN  yang  merupakan  prinsip  dasar  yang termaktub  dalam  piagam  ASEAN.  Tetapi kemudian  prinsip  tersebut  dinilai  sangat  kaku dan membuat sulit untuk mencapai penegakan HAM  di  negara-negara  anggota  ASEAN  dan hal  tersebut  kemudian  menjadi  masalah kaitannya  dalam  hal  penyelesaian  konflik Rohingya.  Namun,  dalam  sikap  tertutup Myanmar  dan  tanggapan  negatif  terhadap negara-negara  lain  yang  ingin  mengakhiri konflik Rohingya, Indonesia berhasil melakukan  diplomasi  ke  Myanmar  dalam upaya untuk mengakhiri konflik etnis Rohingya,  melalui  Diplomasi  Kemanusiaan. Diplomasi kemusiaan yang diakukan Indonesia terhadap  myamar  diwujudkam.  Pertama, diplomasi  kemanusiaan  melalui  keterlibatan konstruktif  melalui soft  power Indonesia, kemudian  diplomasi  kemanusiaan  melalui peningkatan  kapasitas  dan  yang  terakhir melalui  upaya  rekonsiliasi.  Dalam  prakteknya kemudian, upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan  Indonesia  tidak  secara  tuntas menyelesaikan  konflik  yang  ada  tetapi  hanya seagai  jalan  untuk  mengurangi  penderitaan etnis  Rohingya  mengingat  konflik  terkait Rohingnya  ini  merupakan  salah  satu  konflik yang sudah mengakar dan sudah sejak lama ada dan  sentimen  terhadap  Rohingya  baik  vertikal maupun horizontal tidak bisa dengan mudahnya dihilangkan.
Penelitian  kedua,  jurnal  dengan  judul “ Upaya  Diplomasi  Pemerintah  Indonesia Dalam  Mediasi  Konflik  Kemanusiaan  di Myanmar ” yang ditulis oleh Rio Sundari, Rendi Prayuda, dan Dian Venita Sary menjadi sumber literatur selanjutnya. Jurnal ynag dimuat dalam jurnal  NIARA  yang  diterbitkan  pada  tahun 2021  ini  membahas  tentang  upaya  diplomasi pemerintah  Indonesia  dalam  mediasi  konflik kemanusiaan  di  Myanmar.  Masalah  etnis Rohingnya bukanlah masalah sepele dan wajib dianggap sebagai kondisi yang memprihatinkan dan  genting,  hal  tersebut  yang  juga  dirasakan Indonesia.  Indonesia  memiliki  kepentingan dalam konflik ini, selain sebagai amanat UUD 1945  dalam  menjaga  perdamaian  dunia,  isu konflik  ini  juga  berada  dalam  kawasan  Asia Tenggara  yang  jika  tidak  diselesaikan  dengan cepat  akan  berpengaruh  pada  keamanan regional.  Masalah  pengungsi  etnis  Rohingya pada  negara  sekitarnya  akan  menjadi  masalah baru  bagi  kawasan  termasuk  di  Indonesia. Jumlah  etnis  Rohingya  yang  tewas  dan mengungsi  dikarenakan  konflik  ini  hingga tahun  2019  selalu  menunjukkan  peningkatan yang  signifikan.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  terdapat  bebrapa  strategi diplomasi  yang  dilakukan  Indonesia  dalam upaya untuk menangani  konflik etnis tersebut. Pertama,  dilakukan  pengajuan  proposal  dan mengusulkan  formula  4+1  bagi  masyarakat Rohingya  dimasa  depan.  Indonesia  yang tergabung  dalam  OKI  juga  memanfaatkan organisasi ini karena dinilai cukup memberikan pengaruh  besar  selain  OKI  juga  sebagai organisasi  Islam  terbesar  di  dunia  untuk  bisa menekan dan mendesak Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.  Terakhir  dengan  memberikan bantuan  logistik  dan  melibatkan  partisipasi masyarakat  Indonesia  dalam  menyuarakan penyelesaian  konflik  melalui  media  massa secara massif.
Penelitian ketiga, milik Donald M. seekins dengan  judul,  “ The  February  1,  2021  Coup d’Etat  in  Burma:  Some  Reasons  Why ”.

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
Penelitian ini menggambarkan tentang perisitiwa  kudeta  militer  yang  terjadi  di Myanmar pada 2021, dan bagaimana kemudian masyarakat  Myanmar  melakukan  demonstrasi terhadap Pemerintahan Junta militer Myanmar. Penelitian ini juga menggambarkan keterlibatan  Tiongkok  dalam  krisis  politik  ini. Dalam  hal  ini,  Beijing  mendukung  militer Myanmar  melalui  prinsip  non-intervensi  yang berkaitan  dengan  urusan  dalam  negeri  suatu negara, kemudian Tiongkok juga berkepentingan bisnis dan mengambil keuntungan  dari  peluang  ekonomi  dalam negeri,  terutama  eksploitasi  kekayaan  Burma sumber daya alam.
Penelitian keempat, dengan judul “ Political  Crisis  in  Myanmar  and  ASEAN intervention ”,  yang  ditulis  oleh  Sita  Hidriyah, berupaya  menggambarkan  upaya  intervensi ASEAN sebagai tanggapan atas krisis politik di Myanmar.  Dalam  hal  ini,  kapasitas  ASEAN sebagai  organisasi  regional  tampak  dibatasi pada  prinsip  non-intervensi  yang  tercantum dalam Piagam ASEAN. Ini artinya, setiap krisis politik  di  setiap  negara  anggota  ASEAN ASEAN  merupakan  masalah  internal.  oleh karena  itu,  negara  anggota  ASEAN  lainnya tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan intervensi.  Dengan  “intervensi”,  ditafsirkan sebagai  mengganggu orang lain masalah lokal negara.  Bagaimanapun,  terkait  konflik  kudeta Myanmarr,  ASEAN  sebagai  organisasi  yang bertujuan memperkuat demokrasi dan melindungi Hak Asasi Manusia harus berupaya untuk  memperjuangkan  hak-hak  demokrasi milik  rakyat  Myanmar.  Namun  sayangnya, dalam  hal  ini  wewenang  intervensi  ASEAN sangat terbatas.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian  sebelumnya  yaitu,  penelitian  ini lebih menekankan pada peran Indonesia dalam menangani  konflik  kudeta  Myanmar  2021 dengan  menggunakan  teori  konstruktivisme milik Alexander Wendt. Dimana dalam hal ini upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia dipengaruhi  oleh  keberadaan  prinsip  non-
intervensi ASEAN, sehingga banyak anggapan bahwa  langkah  Indonesia  dalam  menangani kudeta  Myanmar  ini  masih  kurang  efektif. Sejauh  ini,  penelitian  terkait  peran  Indonesia dalam  konflik  kudeta  Myanmar  2021  masih belum  banyak  dibahas,  dikarenakan  isu  yang diangkat masih terbilang baru. Oleh karena itu diharapkan agar penelitian ini mampu memberikan  pemikiran-pemikiran  baru  yang dapat  dijadikan  acuan  dalam  pembahasan terkait  respon  dunia  internasional  terhadap Konflik  kudeta  Myanmar  yang  terjadi  pada tahun 2021.

## 3. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  kualitatif  dipilih sebagai  metode  dengan  berfokus  pada  sifat pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena  penulis  ingin  menjelaskan  data  secara mendalam  dengan  elaborasi  penjelasan  tanpa menggunakan angka. Disamping itu, data yang dihimpun digunakan untuk menguatkan argumentasi  dan  menjelaskan  isu  serta fenomena  yang  terjadi  secara  mendalam. Pendekatan  kualitatif  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  bersumber  pada  data sekunder, data sekunder yang dipilih difokuskan  pada  jenis  studi  kepustakaan  atau dokumen  yang  sumber  datanya  dianalisis  dari buku,  jurnal,  perjanjian  Internasional  (piagam PBB), makalah, artikel, serta situs-situs internet yang  bermanfaat  dengan  objek  yang  diteliti. Hasil  temuan  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  teori  konstruktivisme  dengan melibatkan  metode  analisis  kualitatif  dengan penguraian  secara  deskriptif  (pemaparan),  hal ini  dilakukan  sebagai  proses  lanjutan  untuk men- declare fakta  yang  akan  diuraikan nantinya.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1  Dinamika  dan  Sejarah  Hubungan Indonesia-Myanmar

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
Indonesia  dan  Myanmar  adalah  dua  dari sebelas  negara  yang  berada  di  kawasan  Asia Tenggara. Kedua negara ini secara historis dan budaya memiliki banyak kesamaan. Hubungan Indonesia  Myanmar  secara  historis  sudah dimulai  jauh  sebelum  kemerdekaan,  fakta sejarah  mengungkapkan  bahwa  Indonesia ketika masih berbentuk  kerajaan-kerajaan pra- kemerdekaan  telah  menjalin  kontak  dengan wilayah  yang  sekarang  menjadi  negara Myanmar.  Di  dalam  kitab  Negarakertagama, disebutkan  bahwa  Majapahit  telah  menjalin hubungan  baik  dengan  negeri  bernama Marutma  yang  kemungkinan  negara  tersebut adalah Myanmar (Yusuf, 2013:25).
Secara  bilateral,  hubungan  kedua  negara sudah  terjalin  baik  sejak  era  kolonialisme. Tetapi  secara  resmi  hubungan  Indonesia Myanmar dimulai sejak tahun 1949. Myanmar secara  penuh  mendukung  dan  mengakui kemerdekaan Indonesia dari penjajah, sebaliknya  Indonesia  pun  mendukung  upaya Myanmar  untuk  terlepas  dari  penjajahan Inggris.  Sejarah  juga  mencatat  bahwa  pada penyelenggaraan Asian Relation Conference di New  Delhi  tahun  1947,  Myanmar  ikut mendesak  dilaksanakannya  Conference  of Indonesia  Affairs  yang  mengutuk  keras  agresi militer  yang  dilakukan  Belanda  dengan mendesak  negara  itu  untuk  segera  hengkang diri dari Indonesia (Nugroho, 2016). Disamping itu  pula  di  tahun  yang  sama,  cikal  bakal Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di Myanmar  berhasil  didirikan  atas  diizinkannya pembukaan Indonesian  Office di  Yangon  oleh pemerintah Myanmar. Selain itu, Indonesia dan Myanmar  juga  memiliki  sejarah  perjuangan panjang dalam keikutsertaan konferensi internasional. Indonesia dan Myanmar merupakan perwakilan dua dari lima negara di tahun  1954  yang  mengikuti  konferensi Kolombo  yang  kemudian  kelima  negara tersebut  memprakarsai  digelarnya  konferensi Asia-Afrika  di  tahun  1955.  KAA  dibentuk untuk mengembangkan solidaritas antar sesama negara  Asia-Afrika  yang  juga  mendukung
pembebasan negara-negara tersebut dari kungkungan imperialisme dan kolonialisme. Selain di dalam bidang politik khususnya sektor diplomatik,  kedua  negara  juga  menjalin hubungan  dan  kerjasama  diberbagai  aspek seperti  ekonomi,  sosial,  dan  keamanan.  Di dalam  bidang  politik  kedekatan  Indonesia Myanmar ditunjukkan ketika pada tahun 2008 indonesia  mengadakan  forum  tahunan  antar negara  pertama  di  Asia  yaitu Bali  Democracy Forum (BDF) yang secara hormat mengundang Myanmar  untuk  ikut  serta  (Ikhsani,  2019). Forum ini mengangkat tema tentang demokrasi dan  secara  khusus  membahas  tentang  praktik demokrasi  di  berbagai  negara  tetapi  tidak menutup  kemungkinan  bagi  negara  non demokrasi  untuk  ikut  serta  di  dalamnya  yang mana  salah  satunya  adalah  Myanmar  sebagai negara  yang  baru  merintis  proses  dan memperkuat demokrasi  di negaranya (Ikhsani, 2019). Kedekatan hubungan dengan Myanmar membuat  Indonesia  senantiasa  berupaya  aktif dalam  proses  penyelesaian  di  Myanmar, dengan  mendukung  proses  demokratisasi  di Myanmar  dan  rekonsiliasi  nasional  Myanmar, serta mengurangi keterisolasian Myanmar dari komunitas internasional. Upaya yang dilakukan  Indonesia  untuk  menyongsong demokatisasi  Myanmar  yang  lebih  baik dipandang  perlu  untuk  dilakukan  disamping untuk  mempererat  hubungan  bilateral  juga sebagai  upaya  pembuktian  bahwa  Indonesia adalah negara yang demokrasinya sudah cukup matang untuk bisa ditiru oleh negara lain.
Kedekatan  Indonesia  Myanmar  terus terjalin dengan diadakannya berbagai kunjungan  yang  diwakili  oleh  pemimpin  dari masing-masing negara. Di tahun 2011, presiden Thein  Sein  lebih  dulu  mengunjungi  Indonesia dengan  fokus  kunjungan  untuk  membahas peluang  kerjasama  antar  Indonesia  dan Myanmar  di  bidang  politik,  keamanan, ekonomi,  perikanan,  sosial  budaya  dan kekonsuleran.  Selanjutnya  pada  tahun  2013, presiden  keenam  Indonesia  Susilo  Bambang Yudhoyono dalam tugas kenegaraannya beliau berkunjung  menemui  presiden  Myanmar  yang

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
baru,  presiden  Thei  Sein.  Pertemuan  tersebut membahas tentang penguatan hubungan bilateral kedua negara. Tidak hanya itu, di era kepemimpinan presiden SBY melalui diplomasi  kemanusiannya  presiden  SBY mengutus Menteri luar negeri Marty Natalegawa  untuk  aktif  dan  bekerjasama dengan  kementerian  Luar  negeri  Myanmar dalam menangani isu konflik etnis Rohingya.
Dimasa  kepemimpinan  presiden  Joko Widodo,  disaat  gejolak  isu  Rakhine  State tengah  memanas  dimana  terjadi  penyerangan pasukan  keamanan  Myanmar  oleh  kelompok bersenjata  pada  25  Agustus  2017,  pemerintah RI baik melalui tingkat pimpinan yaitu Menteri Luar Negeri maupun KBRI Yangon melakukan pendekatan  kemanusiaan  dalam  menjaga  dan membina  hubungan  bilateral  dengan  Uni Republik  Myanmar  (Ikhsani,  2019:26).  Di tahun  ini  pula,  bantuan  kemanusiaan  RI  ke Myanmar  di  distribusikan  dalam  beberapa periode. Secara simbolis Menteri Luar Negeri, Retno  Marsudi  menyerahkan  bantuan  dari  RI kepada Menteri kesejahteraan Sosial Myanmar dengan disaksikan oleh chief of state Myanmar. Disamping  itu, PKPU  Human  Right sebagai Lembaga  kemanusiaan  Indonesia  berhasil membangun  dua  sekolah  yang  terleta  di  dua desa  di  Sittwe,  Rakhine State  tidak  luput juga ikut diresmikan oleh Retno Marsudi. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia  untuk  bisa  semakin  mengerakan hubungan  baik  kedua  negara,  baik  melalui kerjasama  bilateral  maupun  bentuk-bentuk kerjasama lainnya. Pasang surut dan hubungan kedua  negara  diwarnai  dengan  beragam dinamika  tetapi  tidak  pernah  mengalami pemutusan  diplomatik  meskipun  terdapat konflik-konflik  internal  yang  terjadi  diantara kedua negara.

## 4.2 Dinamika Konflik di Myanmar
Myanmar  merupakan  sebuah  negara  di kawasan  Asia  Tenggara,  yang  memperoleh kemerdekaannya  pada  4  Januari  1948  dari Inggris  melaui  perdamaian  antara  pemerintah
kolonial  Inggris  dan  kaum  nasionalis  Burma, yang  pada  saat  itu  dipimpin  oleh  Thakin  Nu (Irewati,  2016).    Pada  awalnya,  Myanmar dikenal  dengan  sebutan  Burma,  namun  pada tahun  1989,  terdapat  perubahan  nama  dari Burma  menjadi  Myanmar.  Sejak  saat  itu pemerintahan Myanmar didominasi oleh rezim Junta  Militer  Myanmar  atau  yang  dikenal sebagai  Tatmadaw.  Junta  militer  Myanmar dengan sistem kepemimpinannya yang otoriter memperoleh  kekuasaannya  melalui  kudeta militer  yang  terjadi  pada  tahun  1962.  Kudeta militer  inilah  yang  menjadi  awal  dari keruntuhan  sistem  demokrasi  di  Myanmar (Kompas, Maret 2021).
Semenjak  adanya  peralihan  kekuasaan kepada  militer,  seluruh  aspek  baik  dalam pemerintahan maupun masyarakat juga diambil alih  oleh  militer.    Sejak  itu  pula,  Tatmadaw mempertahankan kekuasaannya dengan memblokir semua partai oposisi dan mengambil  alih  keseluruhan  kegiatan  bisnis dan  industri  di  bawah  kendali  mereka,  yang kemudian  berdampak  pada  kondisi  ekonomi Myanmar  yang  semakin  memburuk,  dan tingkat kemiskinan serta pengangguran meningkat. Tatmadaw dikenal dengan kediktatorannya yang seringkali menuai kecaman dari dunia internasional. Sejak tahun 1962, catatan politik Burma menjadi salah satu yang  terburuk  di  dunia,  dikarenakan  militer Myanmar  yang  membangun  kekuatannya melalui  penindasan,  penahanan  sewenang- wenang dan eksekusi, penyiksaan, pemerkosaan, kerja paksa, penggunaan tentara anak,  penggunaan  warga  sipil  sebagai  tukang kuli dan penyapu ranjau (Satyadinata, 2014:2).
Kuatnya  kekuasaan  dari  Junta  Militer Myanmar membuatnya hampir tak tertandingi, sampai  pada  akhirnya  masyarakat  Myanmar terlibat  dalam  pemberontakan  “8888”  yang terjadi  pada  tanggal  8  Agustus  1988.  Dalam aksi ini, mahasiswa dan aktivis pro demokrasi menyerukan  protes  terhadap  Junta  militer. Akan  tetapi  upaya  pemberontakan  ini  tidak berakhir seperti yang diharapkan oleh

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
masyarakat. Dalam peristiwa ini, banyak warga sipil  yang  dibunuh,  disiksa,  dan  dipenjara karena  keterlibatan  mereka.  Namun,  adanya pemberontakan  ini,  melahirkan  Liga  Nasional Demokrasi yang kemudian menjadi partai besar yang  menyuarakan  perlunya  demokrasi  dalam politik Myanmar. Pemimpin NLD,    Aung San Suu  Kyi,  menuntut  agar  militer  menyerukan pemilihan  pada  tahun  1990    (p2P-Lipi,  April 2021).
Meskipun begitu, Tatmadaw masih mendominasi  sebagian  besar  pemerintahan Myanmar,  dan  terus  mengahalangi  upaya demokratisasi  rakyat  Myanmar.  Berkaitan dengan  hal  ini,  Keterlibatan  militer  dalam upaya  demokratisasi  juga  terjadi  pada  tahun 1990,  dimana  pada  saat  itu,  Jenderal  Saw Maung membatalkan hasil pemilu 27 Mei 1990 yang menghasilkan kemenangan bagi National Leaque for Democration (NLD) yang dipimpin oleh  Aung  San  Suu  Kyi.  Hasil  pemilu membuktikan bahwa demokrasi memang yang diinginkan  rakyat  Myanmar,  seperti  yang ditunjukkan dengan kemenangan NLD tesebut, dimana  NLD  berhasil  merebut  sekitar  60% suara  populer  dan  392  kursi  (Parline,  April 2018).  Sayangnya,  militer  menolak  mengakui hasil  pemilu  tersebut  dan  malah  melakukan penangkapan terhadap Aung  Suu Kyi.  Setelah peristiwa itu, Myanmar kembali diperintah oleh junta militer yang berada dibawah kepemimpinan  Jenderal  Than  Shwe.  Hingga tahun 2003, di bawah kekuasaan Jenderal Than Shwe,  kehidupan  politik,  sosial  dan  ekonomi masyarakat Myanmar masih sangat didominasi oleh  militer.  Terkait  Kondisi  ini,  David  I. Steinberg  menempatkan  Myanmar  sebagai “ The most monolithically military-controlled in the world ” (Firnas, 2003).
Namun  kemudian  pada  bulan  Februari tahun  2011,  dunia  perpolitikan  Myanmar mengalami  perubahan  yang  cukup  besar, dimana terpilihnya Thein Sein sebagai presiden melalui  pemilu  tahun  2010,  mengakhiri  rezim otoriter  yang  sebelumnya  dikuasai  oleh pemerintah  junta  militer  yang  telah  berkuasa
selama 50 tahun. Meskipun begitu, pemilu 2010 ini tidak luput dari pro dan kontra, dikarenakan pihak  oposisi  yang  menyatakan  adanya kecurangan yang terjadi, dimana dalam pemilu tersebut, USDP memenangkan kursi terbanyak sejumlah 883 dari 1.154 kursi di Parlemen (The Irrawady,  Februari  2010).  Dalam  masa kepemimpinannya,  Thein  Sein  mengeluarkan beberapa kebijakan besar yang mengedepankan sistem  demokrasi.  Salah  satu  kebijakannya yaitu  membebaskan  para  tahanan  politik  yang pada masa pemerintahan sebelumnya ditangkap, tokoh besar Aung San Suu Kyi dan teman-  temannya  menjadi  salah  satu  yang dibebaskan oleh Thein Sein (Krisman, 23 Mei 2012).
Seiring  berjalannya  waktu,  keinginan rakyat Myanmar untuk memiliki pemerintahan demokrasi tetap teguh dan terus dipertahankan. Hal  ini  terlihat  dari  besarnya  dukungan masyarakat  terhadap  Pemilu  2015  yang kembali dimenangkan NLD dengan memperoleh kursi sebanyak
77% (Theguardian, November 2015). Namun, Aung san  suu  kyi  sebagai  ketua  dari  NLD  tidak diperbolehkkan untuk menjabat sebagai presiden  karena  pernikahannya  dengan  orang asing,  yang  mana  kemudian  sebagai  gantinya Suu  Kyi  diangkat  sebagai  penasihat  negara (Mckirdy,  2016).    Kemenangan  NLD  tersebut tidak  lantas  menjadikan  Myanmar  sebagai negara  dengan  sistem  demokrasi  demokrasi penuh.  Tidak  semua  kursi  di  Hluttaw (parlemen)  diperebutkan.  Konstitusi  yang dirancang militer menjamin bahwa perwakilan militer yang tidak dipilih mengambil 25% kursi di  Hluttaw  dan  memiliki  hak  veto  atas perubahan konstitusi.  Inilah  yang disebut  para jenderal  sebagai  " disciplined  democracy " (BBC, Desember 2015).
Pada November 2020, Myanmar
melaksanakan  pemilihan  umum  kembali,  dan menghasilkan kemenangan bagi partai National League for Democracy (NLD),  yang dipimpin oleh  Aung  San  Suu  Kyi.  Terkait  hasil  pemilu tersebut,  partai  oposisi  pertama  yaitu Union

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
Solidarity  and  Development  Party (USDP), tidak  terima  dengan  kemenangan  partai  NLD, dan  menuduh  adanya  ketidakadilan  dan kecurangan  dalam  pemilu  November  2020 (VOA, September 2020). Kemudian atas dasar tuduhan tersebut, pada tanggal 1 Februari 2021, militer  Burma  (Tatmadaw)  melakukan  kudeta dalam  rangka  merebut  kendali  kekuasaan  dari pemerintahan demokratis. Kudeta militer yang dilakukan  oleh  tatmadaw  ini  akan  membawa Myanmar  kembali  dalam  pemerintahn  yang diktator  dan  otoriter.  Dalam  aksi  kudetanya, Militer  Myanmar  melakukan  penangkapan terhadap  beberapa  pemimpin  parta  LND, diantaranya  yaitu,  Aung  san  Suu  kyi  dan Presiden Win Myint, dan telah mengumumkan penggantian  sejumlah  menteri.  Tentara  juga melakukan pemblokiran dalaan di ibu kota, nay Pyi  Taw  dan  kota  utama,  Yangon.  Selain  itu layanan  komunikasi,  seperti  internet  dan telepon juga terganggu (BBC, Februari 2021). Walaupun  sudah  banyak  teknanan  yang diberikan  terhadap  aksi  kudeta  Junta  militer Myanmar,  namun  kondisi  di  Myanmar  belum dapat  dikatakan  membaik  dan  malah  semakin memburuk,  dengan  lebih  banyak  warga  sipil yang terbunuh atau ditahan oleh militer.

## 4.3 Prinsip Non Intervensi ASEAN
Association  of  South  East  Asian  Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi regional  yang  didirikan  secara  resmi  melalui penandatanganan  Deklarasi  Bangkok  yang dilaksanakan  pada  8  Agustus  1967.    Tujuan awal dari pembentukan ASEAN salah satunya yaitu  untuk  mendorong  perdamaian  dan stabilitas  wilayah  (Khoman,  1992).  Sebagai organisasi  regional  kawasan  Asia  Tenggara, ASEAN  tentu  saja  memiliki  urgensi  besar untuk  terlibat  dalam  penyelesaian  konflik- konflik  yang terjadi  di  wilayah Asia tenggara, khususnya  yang  melibatkan  isu  kemanusiaan, dimana hal ini sesuai dengan salah satu tujuan utama ASEAN yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan
menghormati keadilan dan ketertiban hukum di dalam negara-negara di kawasan ASEAN.
Tujuan tersebut kemudian
diimplementasikan  melalui  penerapan  Prinsip non - interference, yang terdapat dalam Treaty of Amity  and  Cooperation  in  Southeast  Asia (TAC),  24  Februari  1976  yang  dalam  Pasal  2 dijelaskan bahwa dalam menjalin hubungannya antar  anggota,  didasarkan  pada  prinsip fundamental yaitu: (a) menghormati kebebasan, kedaulatan,  kesamaan,  kesatuan  wilayah  dan identitas  nasional  setiap  bangsa;  (b)  setiap negara memiliki hak untuk mengatur penyelenggaraan negaranya bebas dari intervensi  eksternal;  (c)  adanya  prinsip  non- intervensi  dalam  hubungan  internal  sesama anggota.  Dengan  adanya  pasal  tersebut menguatkan  eksistensi  prinsip  non-intervensi dalam kerangka kerja sama ASEAN (Rahmanto,  2017).  Prinsip  non  intervensi  ini diciptakan sebagai sebuah wujud perlindungan untuk  menjamin  kemerdekaan  dan  kedaulatan negara-negara  anggota  dan  dalam  rangka mencegah  adanya  kemungkinan  intervensi asing  yang  tidak  diinginkan  terahadap  urusan dalam  negeri  dari  masinng-masing  negara anggota.
Prinsip non-interference yang  diterapkan oleh ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik lebih  menekankan  pada  cara-cara  diplomatik dan  kekeluargaan. Seperti  yang  dikatakan perdana  mentri  Thaliand  pada  pertemuan ASEAN ke-42 di Thailand, bahwa pendekatan secara  halus  ( ASEAN  way )  lebih  efektif  untuk dilakukan  daripada  menggunakan  pemberian sanksi  kepada  Myanmar.  Pendekatan  ASEAN way  lebih  berfokus  pada  proses  diplomatik yaitu meyakinkan pemerintah Myanmar untuk bekerja  sama  dengan  ASEAN  dalam  rangka menekan  tindak  kekerasan  di  Myanmar  yang masih  cukup  tinggi.  ASEAN  sendiri  lebih memposisikan  diri  sebagai  wadah  atau  media yang  dapat  digunakan  untuk  mendiskusikan masalah-masalah  yang  terjadi  dan  bukan sebagai  aktor  utama  yang  berhak  melakukan tindakan kepada negara anggotanya. Salah satu

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
upaya ASEAN adalah pelaksanaan The ASEAN
Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC),  pembentukan  komisi  khusus  dalam rangka  menangani  konflik  di  Myanmar.  Pada pertemuan  di  Bali,  AIPMC  menghimbau Presiden Myanmar Thein Sein untuk melanjutkan  tugasnya  memajukan  proses demokratisasi  dan  penegakan  Hak  Asasi Manusia di Myanmar.
Namun, seiring berjalannya waktu, kefektifan dari prinsip non-intervensi tampaknya  semakin  banyak  dipertanyakan, dikarenakan  banyaknya  tantangan  dan  isu-isu baru yang muncul dari proses globalisasi, serta tuntutan yang semakin besar untuk demokratisasi,  dan  meningkatnya  perhatian internasional  terahadap  isu-isu  kemanusiaaan dibandingkan  dengan  isu  kedaulatan  negara. Dalam  upayanya  untuk  mempertahankan efektivitas  dan  legitimasinya  di  kancah domestik  dan  internasional,  cara  tradisional ASEAN  dalam  melakukan  urusan  regional semakin  menuai  pro  dan  kontra,  dimana keberadaan  prinsip  non-interferensi  dianggap sebagai batu sandungan bagi kapasitas ASEAN untuk  merespons  masalah  internal  dan tantangan  eksternal  (Tan,  2011).  Seperti  yang dinyatakan  Narine,  “ It  is  the  commitment  to non-interference,  and  all  of  the  complications that  emerge  from  this  principle,  that  is  at  the heart  of  the  controversies  over  ASEAN’s development today ” (Narine, 2008).
4.4 Analisis upaya Indonesia dalam menangani Konflik kudeta Myanmar
Berbagai  macam  konflik  yang  terjadi  di Asia  Tenggara,  khususnya  yang  berkaitan dengan  keamanan  masyarakat kemudian mendorong  negara-negara  di  Asia  Tenggara untuk bersama-sama mengedepankan perhatian mereka  terhadap  isu  kemanusiaan,  seperti konflik  yang  sedang  terjadi  di  Myanmar. Melihat  kondisi  Myanmar  yang  sedang mengalami konflik kudeta, tentu saja menimbulkan reaksi yang beragam dari negra-
negara  lain,  khususnya  negara-negara  anggota ASEAN sebagai organisasi negara-negara Asia Tenggara. Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah  satu  negara  yang  cukup  aktif  dalam menyikapi  permasalahan  kudeta  Myanmar tersebut.
Dalam kasus Myanmar,  upaya diplomatik yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia seringkali mendapatkan penolakan dari pemerintah Myanmar. Pada kondisi seperti itu, Indonesia  tidak  dapat  melakukan  banyak  hal karena adanya penerapan prinsip non- interference .  Di  satu  sisi,  penerapan  prinsip non-interference yang dilakukan oleh ASEAN memberikan  kelonggaran  dan  kebebasan  bagi negara-negara anggota untuk  mengatur urusan internalnya. Negara memiliki kedaulatan penuh atas  pengaturan  dalam  negerinya  tanpa  ada campur tangan dari negara lain. akan tetapi, di sisi  lain,  prinsip  ini  sangat  membatasi kewenangan  negara-negara  anggota  ASEAN untuk  melaksanakan  mekanisme-mekanisme tertentu  dalam  beberapa  kasus.  Hal  ini berkaitan  dengan  pandangan  Jorn  Dosch, seorang  peneliti  Asia  Pasific  studies,  Leeds University, yang mengatakan bahwa organisasi seperti  ASEAN  terlihat  baik  dalam  peraturan, tetapi buruk dalam implementasinya ( Good on papers,  lack of  implementation ) (Wakhidah & Mas'oed,  2014:3).  Prinsip  non-interference yang  diterapkan  ASEAN  selama  ini  memang telah menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu  kawasan  yang  memiliki  tingkat  stabilitas dan  perdamaian  yang  cukup  baik  (Triono, 2014).  Akan  tetapi  kehadiran  prinsip non- interference tersebut  juga  menjadi  suatu hambatan  yang  cukup  besar  karena  dinilai membatasi keterlibatan Indonesia dalam upaya penyelesaian  konflik  kudeta  di  Myanmar. Sehingga pada akhirnya upaya yang dilakukan oleh  Indonesia  akan  terwujud  apabila  pihak yang  berkonflik  bisa  membuka  diri  serta membuka  akses  seluas-luasnya  atas  berbagai upaya pemberian bantuan yang ditawarkan oleh indonesia.

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
Meskipun  dibatasi  oleh  prinsip  non- intervensi, Indonesia tetap berusaha melakukan berbagai  upaya  untuk  menekan  pihak  militer Myanmar,  melalui  pendekatan  yang  lebih mengedepankan  aktivitas  diplomatik  dan dialog.  Berdasarkan  konsep  identitas  dan kepentingan dalam pendekatan konstruktivisme milik  Went,  penulis  menganalisis  upaya  dan peran  aktif  Indonesia  dalam  merespon  konflik kudeta yang terjadi di Myanmar. Dalam hal ini, identitas  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi yang  cukup  kuat  khususnya  di  wilayah  Asia Tenggara, tentu saja menjadi salah satu  faktor pendorong  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk bertindak  secara  tegas  dalam  kasus  kudeta Myanmar  ini.  Kemudian,  identitas  Indonesia sebagai  "jangkar"  dalam  lingkup  ASEAN, dimana sekitar 50% penduduk ASEAN berada di  Indonesia,  juga  menjadi  faktor  pendukung dari tindakan pemerintah Indonesia. Selain itu, seperti  yang  dijelaskan  dalam  pendekatan konstruktivisme, dimana tindakan yang diambil oleh  suatu  negara  juga  dipengaruhi  oleh  nilai dan norma serta interaksi  antar dengan negara lain.  Asumsi  ini  dapat  dikaitkan  dengan kedekatan  hubungan  antara  Indonesia  dan Myanmar yang sudah terjalin cukup lama.
Berdasarkan  pemaparan  konstruktivisme menurut  Alexander  Wendt,  maka  kemudian diperoleh  keterkaitan  antara  faktor  idenntitas dan  norma  dengan  keputusan  Indonesia  untuk mengambil tindakan tegas terhadap pemerintahan  militer  Myanmar.  Pemerintah Indonesia  menunjukkan  keprihatinan  atas terganggunya upaya demokratisasi di Myanmar dengan memberikan beberapa statement, salah satunya yaitu statement yang mendesak semua pihak yang ada di Myanmar untuk menahan diri dan  mengedapankan  dialog,  sehingga  situasi tidak semakin memburuk. Keinginan Indonesia untuk  membantu  Myanmar  pertama  kali diumumkan  dalam  pernyataan  bersama  antara Presiden  Joko  Widodo  dan  Perdana  Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin di Jakarta pada 5 Februari  2021.  Selain  itu,  Melalui  laman Kementerian  Luar  Negeri,  Indonesia  juga
mengimbau  agar  Myanmar  menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, "di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan  yang  baik,  prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional” (BBC, Februari 2021).
Upaya  aktif  Indonesia  juga  terlihat  dari aktivitas shuttle diplomacy yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yaitu  dengan  berkunjung  ke  sejumlah  negara ASEAN,  diantaranya,  Brunei  Darussalam, Singapura  dan  Thailand,  dalam  rangka berdiskusi  dan  berkonsultasi  untuk  mencari solusi bersama, terkait kudeta militer Myanmar. Dalam  kunjungannya  tersebut,  menlu  Retno Marsudi mengatakan “ Indonesia memilih tidak tinggal  diam.  Berpangku  tangan  bukanlah pilihan ".  Selain  itu,  Di  luar  lingkup  ASEAN, Retno  Marsudi  mengatakan  bahwa  Indonesia juga telah menjalin komunikasi dengan China, Australia,  India,  Jepang,  Inggris  serta  utusan khusus sekjen PBB (BBC, Maret 2021).
Upaya  lain  ditunjukkan  pada  pertemuan KTT ASEAN Jakarta 2021 yang dilaksanakan pada  hari  Sabtu  24  April  bertempat  di  kantor kesekretariatan ASEAN, yang mana disamping secara  khusus  membahas  upaya  Myanmar keluar dari krisis kudeta Militer juga membahas pembangunan  masyarakat  ASEAN,  hubungan eksternal  ASEAN  dan  isu-isu  regional  serta internasional. Pertemuan ini merupakan pertemuan  kali  pertama  secara  fisik  selama masa  pandemi  yang  dihadiri  oleh  sembilan perwakilan  pemimpin  Asia  Tenggara.  Para petinggi  negara  yang  tercatat  hadir  dalam konferensi  ini  adalah  presiden  Indonesia  Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi,  Perdana  Menteri  Kamboja  Hun  Sen, Perdana  Menteri  Vietnam  Pham  Minh  Chinh, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasssin, dan  Perdana  Menteri  Singapura  Lee  Hsien Loong.  Selain  itu  hadir  pula  petinggi  negara lain  seperti  Menteri  Luar  Negeri  Filipina, Menteri  Luar  Negeri  Thailand,  Menteri  Luar Negeri  Laos  dan  panglima  junta  Militer Myanmar  Jenderal  Min  Aung  Hlaing.  Dalam

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
sambutannya  Retno  Marsudi  mengatakan bahwa  “komitmen  para  pemimpin  untuk bertemu  secara  fisik  merupakan  refleksi kekhawatiran  yang  dalam  ASEAN  terhadap situasi  yang  terjadi  di  Myanmar  dan  tekad ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis ini”. (KTT ASEAN 2021, Youtube).
Konferensi  ini  merupakan  salah  satu bentuk kerja keras Indonesia untuk memastikan ASEAN Leaders Meeting ini dapat terselenggara  dengan  baik.  Dalam  pidatonya Presiden  Joko  Widodo  menyatakan  bahwa “perkembangan situasi di Myanmar merupakan sesuatu  yang  tidak  dapat  diterima  dan  tidak boleh  terus  berlangsung.  Kekerasan  harus dihentikan  dan  demokrasi,  stabilitas  dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan.  Kepentingan  rakyat  Myanmar harus selalu menjadi prioritas” (Kompastv, Mei 2021).    Dalam  sambutannya  presiden  Joko Widodo juga menegaskan permintaan komitmen  untuk  Junta  Militer  Myanmar. Permintaan  komitmen  pertama  bahwa  harus dilaksanakan penghentian penggunaan kekerasan  dari  militer  Myanmar,  disaat  yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan  dapat  diredakan . Permintaan komitmen  kedua  proses  dialog  yang  inklusif harus  dimulai,  tahanan  politik  harus  segera dilepaskan  dan  perlu  dibentuk special  envoy ASEAN yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN untuk mendorong  dialog  dengan  semua  pihak  di Myanmar.  Permintaan  komitmen  ketiga, pembukaan  akses  bantuan  kemanusiaan  dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama  dengan  AHA  Centre  dan  Indonesia berkomitmen  untuk  mengawal  terus  tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di  Myanmar  dapat  segera  diatasi  (Kompastv, Mei 2021). Pertemuan tersebut dinilai berhasil oleh  berbagai  pihak  karena  telah  meghasilkan beberapa  lima  kesepakatan  konsensus  yang garis  besarnya  sama  degan  apa  yang disampaikan  oleh  presiden  Joko  Widodo. Konsesus tersebut menegaskan bahwa kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan,
harus  ada  dialog  konstruktif  mencari  solusi damai,  ASEAN  akan  memfasilitasi  mediasi, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan  melalui  AHA  Centre,  dan  akan ada  utusan  khusus  ASEAN  ke  Myanmar. Kesuksesan  konferensi  ini  dibarengi  dengan disepakatinya  proposal  untuk  mengakhiri kekerasan di Myanmar oleh Jenderal Min Aung Hlaing walaupun kemudian hasil dari konsensus  tersebut  menimbukan  berbagai polemik dari warga Myanmar karena di dalam konsensus  tidak  disebutkan  poin  pembebasan tahanan politik dan tidak ada jaminan bagi 700 lebih  demonstran  yang  menjadi  korban kekerasan Militer Myanmar.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Myanmar  merupakan  salah  satu  negara  di Asia Tenggara yang saat ini tengah mengalami konflik  yang  sangat  sulit  untuk  diselesaikan. Disamping  karena  terhalang  oleh  prinsip  non- intervensi  ASEAN,  Myanmar  juga  cukup menutup diri dari intevensi negara lain di dalam urusan  negaranya.  Konflik  kudeta  yang dilakukan  oleh  militer  terhadap  pemerintahan sipil  yang  terjadi  pada  1  Februari  lalu  belum menemukan  titik  terang.  Indonesia  sebagai negara  terbesar  dan  paling  berpengaruh  di ASEAN juga sebagai negara yang demokrasinya sudah cukup matang berani hadir untuk memberikan upaya dan juga solusi dalam menyelesaikan  konflik  yang  terjadi,  tetapi kembali  lagi  kepada regulasi di  dalam piagam ASEAN  yang  melimitasi  intervensi  terhadap negara  anggota  lain  sehingga  upaya-upaya penyelesaian  konflik  tidak  bisa  terealisasi secara maksimal. Berbagai upaya dan pendekatan  diplomasi  dilakukan  Indonesia, melalui multitrack diplomasinya yang diimplementasikan  dalam  bentuk  pertemuan dengan negara-negara ASEAN, juga berkoordinasi  dengan  sesama  negara  anggota PBB  sebagai  upaya  serius  untuk  bisa  segera mengatasi  konflik  ini  dan  level  formal  lain seperti  G  to  G  ( Government  to  Government )

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
baik  antara  Indonesia  dengan  pemerintah Myanmar secara intens pun dilakukan.
Dengan menggunakan teori konstruktivisme dengan  berfokus  pada konsep identitas,  penulis  kemudian  menganalisis kebijakan  yang diambil  Indonesia atas konflik yang  terjadi  di  Myanmar  dengan  berkiblat kepada konsep besar ini. Dalam pandangannya, konstruktivisme  lebih  menekankan  kepada aspek budaya, dimana ia percaya bahwa negara dipengaruhi oleh  'faktor  sosial' seperti  ide dan norma.  Konstruktivisme  juga  berpendapat bahwa  perilaku  dalam  hubungan  internasional tidak  berasal  dari  kepentingan,  melainkan dimotivasi  oleh  identitas,  norma,  keyakinan, dan  nilai.  Maka  dari  itu,  definisi  kepentingan dan  penentuan  arah  tindakan  satu  negara ditentukan  oleh  identitas  dan  norma  sehingga kebijakan  yang  diambil  Indonesia  kaitannya dalam mengupayakan pemulihan dan penyelesaian konflik kudeta pemerintahan oleh militer  adalah  refleksi  dari  kepentingan nasional  ynag  dimiliki  oleh  Indonesia.  Dalam hal  ini,  Indonesia  sebagai  negara  di  Asia tenggara  yang  berhasil  menerapkan  sistem demokrasi,  tentu  saja  merupakan  sebuah identitas yang kemudian mendorong pemerintah  Indonesia  untuk  bertindak  secara aktif.
Berdasarkan  uraian  dari  elaborasi  diatas, pengaruh  prinsip  non  intervensi  ASEAN terhadap  upaya  negosiasi  Indonesia  dalam menangani  konflik  kudeta  di  Myanmar  dapat dilihat  melaui  dua  sisi.  Pertama,  penerapan prinsip non-interference yang  dilakukan  oleh ASEAN memberikan kelonggaran bagi negara- negara  anggota  untuk  mengatur  permasalahan internalnya,  tanpa  ada  campur  tangan  dari negara lain. akan tetapi, di sisi lain, prinsip ini menjadi penghalang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melaksanakan mekanisme-mekanisme tertentu dalam beberapa  kasus,  seperti  kasus  konflik  kudeta yang  sedang  terjadi  sekarang  ini.  Sehingga segala  upaya  yang  dilakukan  Indonesia  akan bisa terlaksana secara maksimal apabila negara
yang dituju bisa membuka akses seluas-luasnya untuk  menerima  segala  bentuk  bantuan  dari negara lain termasuk Indonesia. Dengan adanya penelitian  ini  penulis  mengharapkan  sajian informasi  yang  diuat  dalam  tulisan  ini  bisa semakin  memperkaya  khazanah  keilmuan  dan dengan multitrack diplomasi  yang  dilakukan Indonesia  bisa  sepenuhnya  diimplementasikan dalam praktek-praktek diplomasi.

## Daftar Pustaka
Adian,  Muhamad  Firnas.  2003  “Prospek Demokrasi di Myanmar”, dalam Jurnal Universitas  Paramadina  Vol.  2  No.  2, pp. 128-141.
Almezaini,  Khalid  S.  2012.  The  UAE  and Foreign  Policy  Foreign,  Aid,  Identities and Interest. USA: Routledge.
Beach,  D.  (2012). Analyzing  Foreign  Policy: Research  Strategies  and  Methods. Analyzing Foreign Policy, pp. 213–242.
Behravesh,  Maysam.  2011.  “The  Thrust  of Wendtian Constructivism ”, dalam http://www.e-ir.info/2011/03/09/the- thrust-of-wendtian-constructivism/ diakses 7 Juni 2021.
Dugis,  Visensio  (Ed.  Rev.).  2018. Teori Hubungan  Internasioanl:  Perspektif- Perspektif  Klasik .  Surabaya:  Arilangga University Press.
Final  Myanmar  results  show  Aung  San  Suu Kyi's  party  won  77%  of  seats,  The Guardian,
dalam https://www.theguardian.com/world/20 15/nov/23/final-myanmar-results- show-aung-san-suu-kyis-party-won-77- of-seats diakses 9 Juni 2021 .
Hasil  Perhitungan  Resmi  Pemilu  Myanmar
Kukuhkan Kemenangan Partai Suu Kyi,
Voa, september 2020 dalam https://www.voaindonesia.com/a/hasil- perhitungan-resmi-pemilu-myanmar-

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
kukuhkan-kemenangan-partai-suu- kyi/5659389.html diakses 9 Juni 2021.
Hill, C. 2003. The Changing Politics of Foreign Policy . New York: Palgrave Macmillan.
Ikhsani, Munadia. 2019. “Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Myanmar di Bawah Prinsip Non
Intervensi ASEAN” dalam Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah Vol. 17 No. 2, pp. 85-166.
Indra, Erizon. 2014. “Kepatuhan Negara- Negara ASEAN untuk Tidak Campur Tangan Dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingnya di Myanmar” dalam
Journal of Internasional Relations, Vol.
4 No. 3, pp. 376-383.
Inter-Parliamentary Union, “Myanmar, Parliamentary Chamber: Pyithu
Hluttaw,”  27  May  1990,  dalam http://archive.ipu.org/parline-
e/reports/arc/2388_90.htm  diakses  10 Juni 2021.
Irewati, Awani. 2016. “Myanmar dan Matinya Penegakan  Demokrasi”  dalam  Jurnal Penelitian Politik Vol. 4 No. 1, pp. 5-17.
Jackson,  Robert.  &  Sorensen,  George  (Ed).
2007.    Introduction  to  International Relations  Theories  and  Approaches Dritte.  Oxford:  Oxford  University Press.
Jepperson,  Wendt,  &  Katzenstein.  1996. Norms,  Identity,  and  Culture  in National  Security.  The  Culture  of National  Security:  Norms  and  Identity in World Politics. New York: Columbia University Press.
Khanisa Krisman, Garis Awal Jalan Demokrasi
Myanmar. Diakses dalam http://www.politik.lipi.go.id/en/column
s/politik-internasional/624-garis-awal-
jalandemokrasi-myanmar.html.
Khoman,  Thanat.  1992.  “ASEAN  Conception and Evolution”, dalam www.asean.org. diakses 30 Mei 2021.
Kudeta Myanmar: Barat mengecam, Indonesia dan  tiga  negara  ASEAN  minta  konflik diselesaikan melalui 'mekanisme hukum'  dan  'dialog  yang  damai',  BBC, februari 2021 dalam https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 55887214 diaskes 15  Juni 2021. Kudeta Myanmar: Mengapa Indonesia diharapkan membantu  mengatasi krisis politik  'sahabat  lama'?.  BBC.  maret 2021 dalam
https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 56222076 diakses ( Juni 2021.
Limsiritong,  Nattapat.  2018.  “Why  ASEAN Fails  to  Play  Role  in  the  Rohingya Situation  from  the  Perspective  of ASEAN Charter”, dalam Asian Political Science Review Vol. 1 No.2, pp. 73–79. https://doi.org/10.12778/235108617x1
5452339029761
McKirdy,  Euan.  2016  “New  government  role created  for  Myanmar’s  Aung  San  Suu Kyi”,
dalam https://edition.cnn.com/2016/04/06/asia / aung-san-suu-kyi-state-counsellor- role-created/index.html  diakses  7  Juni 2021.
Myanmar’s Military Coup and Political Crises: The  Way  Forward.  April  2021.  dalam http://www.politik.lipi.go.id  diakses  9 Juni 2021. Myanmar's 2015 landmark elections explained. Desember 2015. dalam https://www.bbc.com/news/world-asia- 33547036 diakses 10 Juni 2021.
Narine, Shaun. 2008.  “Forty years of ASEAN:
a historical review” , dalam The Pacific Review Vol. 21 No. 4, pp. 411-429.

## Global Political Studies Journal
Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
Nugroho,  Arifin  Surya.  2016.  “Soekarno  dan Diplomasi  Indonesia”,  dalam  Jurnal Sejarah dan Budaya Vol. 10 No. 2, pp. 125-131.
https://dx.doi.org/10.17977/um020v10i 22016p125.
Rahmato, T. Y. (2017). “Prinsip Non- Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Dalam Jurnal HAM Vol 8 No. 2, pp. 145-159
Rosyidin, Mohamad. 2015. The Power of Ideas Konstruktivisme  dalm  Studi  Hubungan Internasiona l. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Saragih,  Hendra  Maulana.  2017.  “Indonesia dan  Responsibility  to  Protect  Etnis
Muslim  Rohingnya  Myanmar”,  dalam Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 2 No. 2, pp. 107-
124.
Sato,  Y.,  &  Hirata,  K.  (Eds.).  (2008). Norms, Interests,  and  Power  in  Japanese Foreign Policy.
Sundari, Rio., Rendy, Sary Prayuda, & Venita, Dian. 2021. “Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan di Myanmar” dalam Jurnal Niara Vol. 14 No. (1), pp. 177-187. https://doi.org/10.31849/niara.v14i1
Tan,  See  Seng.  2011.  “Is  Asia-Pasific Regionalism Outgrrowing  ASEAN?”,
dalam The RUSI Journal Vol. 156 No.
1, pp.58–62.
The  Irrawady,  Burma  Election  2010,  Februari 2010,  Vol.  18  No.  2,  diakses  dalam https://www2.irrawaddy.com/article.ph p?art_id=17712 diakses 11 Juni 2021.
Triono. 2014.  “Peran  ASEAN  dalam
Penyelesaaian Konflik Etnis Rohingya” dalam  Jurnal TAPIs Vol .10 No. 2, pp. 1-11.
Wakhidah, W. & Mohtar, Mas'oed. 2014. Prinsip  Non-Intervensi  ASEAN dalam  Upaya  Penyelesaian  Konflik Rohingya di Myanmar. UNSPECIFIED thesis, Studi Ilmu Hubungan Internasional: Universitas Gadjah Mada. Wema Satyadinata, K. Upaya Menuju
Demokrasi  Di  Myanmar  Tahun  1990.
Skripsi: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
Wendt,  Alexander.  1992.  “Anarchy  is  What States  Make  of  It:  The  Social Construction of Power Politics”, dalam International  Organization  Vol. 46 No. 2, pp. 391-425.
Wendt,  Alexander.  1999.  Social  Theory  of
International  Politics  First  Edition. Cambridge: Cambridge University
Press.
Yusuf.,  Choirul  F.  2013.  Dinamika  Islam
Filipina, Burma, dan Thailand (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat,
Kementerian Agama RI, 2013).
Zartman, William., & Faure, Guy Oliver. 2005.
Escalation and Negotiation in
International Conflict. Cambridge: Cambridge University Press.