Volume 8, No. 2, September 2020 (196-204)
Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp
Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Asnaul Lailina Nikmatuz Zahrok * Universitas Negeri Malang. Jl. Cakrawala No. 5, Sumbersari, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia. * Corresponding Author. E-mail: asnaulnz@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article History Received: 21 April 2020; Revised: 8 September 2020; Accepted: 10 September 2020 Available online: 25 September 2020

## Keywords
Implementasi; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Implementation;
Internal quality guarantee system; Vocational school
This is an open access article under the CC-BY-SA license.

## How to cite:
Zahrok, A. L. N. (2020). Implementasi sistem penjaminan mutu internal di Sekolah Menengah Kejuruan. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 8 (2), 196-204. doi: https://doi.org/10.21831/jamp.v8i1.32867
https://doi.org/10.21831/jamp.v8i1.32867
ISSN: 2461-0550 (online) | 2337-7895 (print)
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penjaminan mutu di SMK  Negeri  35  Tulungagung.  Jenis  pendekatan  yang  digunakan  ialah  pendekatan kualitatif  dengan  metode  deskripstif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan penjaminan  mutu  di  SMKN  35  Tulungagung  diawali  dari  Evaluasi  Diri  Sekolah (EDS)  untuk  memperoleh  pemetaan  capaian  mutu  dari  setiap  aspek  Standard  Nasional Pendidikan (SNP). Capaian mutu yang dirasa kurang selanjutnya diperbaiki melalui pemenuhan  mutu  secara  berkelanjutan.  Upaya  pemenuhan  mutu  direncanakan  oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang dituangkan dalam bentuk dokumen  perencanaan  pemenuhan  mutu.  Di  dalamnya  diuraikan  kegiatan,  tujuan, strategi  pelaksanaan,  indikator  keberhasilan,  serta  rincian  biaya  yang  dibutuhkan. Selanjutnya rencana pemenuhan mutu direalisasikan kepada setiap aspek pembelajar- an  dengan  melibatkan  komponen  pendidikan  secara  komprehensif.  Pelaksanaan pemenuhan  mutu  dimonitoring  oleh  TPMPS  secara  berkelanjutan  Seluruh  pelak- sanaannya kemudian dievaluasi untuk melihat efektifitas pelaksanaan dengan rencana pemenuhan mutu terhadap pencapaian SNP. Hasilnya akan dianalisis untuk penetapan standar standar mutu baru yang lebih efektif. Seluruh rangkaian tersebut didokumen - tasikan dalam bentuk rapor SPMI.
The purpose of this article is to determine the implementation of quality assurance in SMK 35 Tulungagung. This type of approach is a qualitative approach. The method used is descriptive qualitative. The results showed that quality assurance at SMK 35
Tulungagung  started  from  School  Self  Evaluation  (EDS)  to  obtain  a  mapping  of quality  achievements  from  every  aspect  of  National  Education  Standards  (SNP). Quality achievements that are felt to be lacking are subsequently corrected through continuous  quality  fulfillment.  Efforts  to  fulfill  quality  are  planned  by  the  School Education  Quality  Assurance  Team  (TPMPS)  as  outlined  in  the  form  of  quality fulfillment planning documents. It outlines the activities, objectives, implementation strategies, indicators of success, and details of the costs required. Furthermore, the quality  fulfillment plan  is  realized  for  every aspect  of  learning  by comprehensively involving the education component. TPMPS monitors the implementation of quality fulfillment  on  an  ongoing  basis.  All  implementation  is  then  evaluated  to  see  the effectiveness of implementing the quality fulfillment plan for the achievement of SNP. The results will be analyzed for setting new quality standards more effectively.

## PENDAHULUAN
Pendidikan sampai saat ini masih menempati posisi pertama sebagai aspek yang dipandang paling berpengaruh dalam menentukan maju atau mundurnya suatu negara. Seiring dengan perkem- bangan zaman, tuntutan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang bermutu tinggi pun semakin tinggi. Indikator pendidikan yang bermutu ialah dihasilkannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat  memenuhi  persyaratan  yang  dituntut  oleh  pengguna jasa  pendidikan  (Qomar,  2010),  dalam  hal ini misalnya industri dan lapangan kerja tertentu. Dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura, penguasaan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia di Indonesia dapat dikatakan sangat kurang. Hal ini ditandai dengan rendahnya daya saing dalam  dunia  kerja  di  luar  negeri.  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  seperti  disebutkan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, merupakan bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Misi utamanya adalah untuk menyiapkan lulusan dari tingkat pendidikan menengah yang siap masuk dunia kerja.
SMK  diyakini  mampu  menghasilkan  lulusan  dengan  kreatifitas  dan  produktivitas  yang  tinggi, sehingga mampu menaikkan taraf perekonomian masyarakat (Putri, 2020). Hal ini karena pendidikan kejuruan bertujuan untuk menghasilkan manusia kerja, dalam artian manusia mandiri berdikari, tidak menjadi  beban  bagi  keluarga, masyarakat,  bangsa,  dan  negaranya.  Mengacu pada tujuannya,  pembe- lajaran  di  SMK  berorientasi  pada  pengembangan  kompetensi  siswa  untuk  dapat  menguasai  dan melaksanakan pekerjaan tertentu. Kegiatan pembelajaran di SMK didominasi oleh kegiatan praktik yaitu sebanyak 70%, dan sisanya adalah teori di dalam kelas. Hal ini sesuai dengan tujuannya untuk memberikan bekal keterampilan siswa dalam memasuki dunia kerja. Meskipun sebagian besar lulu- sannya dapat menembus berbagai industri, namun fakta jumlah pengangguran lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan lainnya tidak dapat dipandang sebelah mata. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statisik (BPS) Republik Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  pada  Februari  2019  masih  menjadi  yang  tertinggi  diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,63% (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2019).
Sementara itu, hasil akreditasi jenjang pendidikan menengah atas tahun 2017, diketahui ter - dapat  kurang  lebih  1.060  SMK  di  Jawa  Timur  dengan  status  terakreditasi.  514  SMK  mendapat peringkat A, 464 SMK mendapat B, dan 82 SMK mendapat peringkat C (pwmu.co,  2017) dengan kata lain lebih dari 50% SMK di Jawa Timur belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal tersebut merupakan salah satu indikator ketidakmampuan SMK untuk menjamin mutu pendidi- kannya sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu meliputi penilaian hasil belajar, penyusunan perencanaan peningkatan mutu pendidikan, implementasi peningkatan mutu pendidikan, serta eva- luasi proses pembelajaran (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016). Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas lulusan yang pada akhirnya berdampak pada jumlah peng- angguran  yang  lebih  tinggi  dibanding  lulusan  SMA.  Hal  senada  juga  disa mpaikan  oleh  Sutikno (2014)  bahwa  permasalahan  yang  dominan  terjadi  di  SMK saat ini adalah  belum mampunya  sekolah dalam  mengelola  dan melaksanakan program  pendidikan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dunia  usaha dan dunia industri serta tuntutan masyarakat.
Mengacu  pada  kompleksitas permasalahan  tersebut, maka  para  pelaksana  pendidikan  kejuruan hendaknya selalu melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan beserta seluruh aspek di dalamnya  secara  sistematis,  terencana,  dan  berkelanjutan.  Konsep  mutu  pada  dasarnya  memiliki makna yang luas dan bervariasi, bahkan Sallis (2008) mengemukakan mutu sebagai slippery concept atau konsep yang licin. Maka tidak heran, jika setiap ahli memberikan definisi yang berbeda satu sama  lain.  Mutu  atau  kualitas  merupakan  sarana  untuk menciptakan  dan mempertahankan  keunggul- an  kompetitif  dalam  suatu  organisasi  (Frangou,  1997).  Komponen  mutu  meliputi  kualitas stake- holders ,  kualitas  professional,  serta  kualitas  proses,  desain,  dan  operasi  proses  pelayanan  (Patel, 1994).  Mutu  pendidikan  tidak  semata-mata  ditentukan  dan  dinilai  oleh  pemimpin  pendidikan, melainkan  oleh stakeholder dan  khalayak  umum.  Mutu  dalam  konteks  pendidikan  menurut Pendidikan  Menengah  Umum  (1999)  mengacu  pada input (siswa,  guru,  kepala  sekolah,  staf  tata usaha,  sarana  prasarana,  serta  kurikulum), process (layanan  pembelajaran,  layanan  konseling,
kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, serta hubungan sekolah dengan masyarakat), serta output (prestasi  sekolah  dan  siswa  yang  dihasilkan  melalui  proses  pembelajaran  dan  manajemen sekolah)
Sementara itu, menurut Leba dan Padmomartono (2014) mutu bidang pendidikan dapat dinilai melalui  lima  aspek,  yakni output ,  pelayanan,  sumber  daya  manusia  (tenaga  pendidik  dan kependidikan), aspek proses, dan aspek lingkungan Secara tidak langsung, mutu dalam pendidikan dapat  diketahui  melalui  tiga  pertanyaan,  yaitu:  bagaimana  sumber  daya  di  dalamnya,  bagaimana proses  pembelajaran yang  dilaksanakan,  serta  bagaimana lulusan  yang dihasilkan.  Sekolah  dikatakan bermutu  apabila  dapat  memenuhi  bahkan  melampaui  keinginan  dan  harapan stakeholders serta menetapkan spesifikasi atau perincian yang tinggi (Sallis, 2010). Sekolah bermutu memiliki pola kerja yang terpadu, baik pada tataran kebijakan sistem nasional, institusi, manajerial, maupun tataran teknis,  sehingga  terdapat  sinkronisasi  dan  sinergi  antar  setiap  tataran  (Rahmah,  2018).  Mutu pendidikan  dapat  diketahui  berdasarkan  tingkat  kesesuaian  antara  penyelenggaraannya  dengan standar  nasional  pendidikan  pada  satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Pendidikan  Menengah  dan/atau program keahlian  (Kemendikbud  RI,  2016).  Oleh  karenanya,  sekolah  dikatakan  bermutu apabila dalam praktiknya mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai atau bahkan melampaui dari harapan dan keinginan stakeholder .
Kaitannya dengan upaya perbaikan dan peningkatan mutu guna menghasilkan lulusan yang berkompeten,  tentu  diperlukan  manajemen  mutu  yang  baik.  Salah  satu  pendekatan  yang  dapat dijadikan acuan dalam manajemen mutu ialah Total Quality Management (TQM) atau manajemen mutu  terpadu.  TQM  merupakan  suatu  pedekatan  dalam  menjaga  keberlangsungan  organisasi  dengan memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, sumber- daya, proses, dan lingkungannya (Veithzal & Murni, 2009). TQM  sebagai filsafat dan metodologi memiliki andil yang cukup besar dalam membantu lembaga mengelola perubahan dan menetapkan upaya untuk dapat mengatasi tekanan eksternal (Sallis, 2008). Karakteristik yang ditekankan dalam TQM ialah adanya upaya perbaikan secara terus menerus atau continuous improvement . Untuk itu diperlukan adanya kegiatan yang mengarah pada kontrol dan monitoring mutu atau pengendalian mutu ( quality control ). Orientasi terhadap mutu membutuhkan sistem penjaminan mutu agar mutu dapat  ditingkatkan  secara  berkelanjutan  (Sulaiman  &  Wibowo,  2016).  Sebab  dalam  praktik  pendidi- kan,  pengendalian  mutu tidak terlepas  dari  berbagai keterbatasan  yang  salah  satunya  ialah  keter- batasan  sumberdaya.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  upaya  pengendalian  mutu  dalam  bentuk jaminan mutu ( quality assurance ). Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan layanan pendidi- kan yang sesuai bahkan melebihi delapan standar nasional pendidikan, serta harapan stakeholders .
Penjaminan  mutu  merupakan keseluruhan proses dalam  penetapan  dan pemenuhan  standar mutu pengelola yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, untuk dapat mencapai visi dan misi  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  dan  pemenuhan  janji  kepada stakeholders (Ridwan,  2015). Penjaminan mutu merupakan sesuatu yang mutlak dipenuhi sebagai bentuk konsekuensi atas tun - tutan stakeholder terhadap  penyelenggaraan  pendidikan  yang  berkualitas  sehingga  menghasilkan lulusan yang cakap dan terampil. Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggung- jawab  para  pemangku  pendidikan  bersama  dengan  pemerintah.  Penjaminan  mutu  pendidikan  di Indonesia  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  dimana  secara eksplisit  disebutkan  satuan  pendidikan  baik jalur formal maupun nonformal wajib untuk melakukan penjaminan terhadap mutu pendidikan yang dilakukan  secara  bertahap,  sistimatis  dan terencana  dalam  suatu  program  penjaminan  mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
Lebih lanjut disebutkan dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, disebutkan bahwa tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan kehidupan  manusia  dan  bangsa  sebagaimana  tertuang  dalam  Pembukaan  Undang -Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan kebijakan tersebut, kemudian dikembang- kan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri atas dua komponen, yaitu: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPME merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemangku pendidikan, sedangkan SPMI merupakan  sistem  penjaminan  mutu  yang  dilaksanakan  oleh  satuan  pendidikan  (Wahyuni  &
Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ... Asnaul Lailina Nikmatuz Zahrok 199
Murtadlo,  2019).  SPMI  dilakukan  secara  mandiri  oleh  setiap  sekolah  dengan  mengikuti  siklus sebagaimana telah disebutkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan dijalankan oleh seluruh anggota sekolah. SPMI berperan sebagai sistem peringatan dini yang artinya dengan adanya SPMI yang diimplementasikan dengan cermat dan tepat dapat digunakan sebagai perbaikan dalam  kaitannya  dengan  proses  penyelenggaran  pendidikan,  sehingga  tidak  semakin  memburuk (Sarmono, Supriyanto, & Timan, 2020).
Implementasi SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan serta melibatkan dan  memanfaatkan  berbagai  sumberdaya  yang  ada  untuk  mencapai  delapan  standar  nasional pendidikan. Implementasi SPMI terdiri dari lima langkah kegiatan, yaitu: 1.) Pemetaan mutu pendidi- kan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan;  2.) Pem- buatan  rencana peningkatan  mutu  yang  dituangkan  dalam Rencana  Kerja  Sekolah  (RKS); 3.)  Melak- sanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;
4.) Monitoring dan  evaluasi  proses  pelaksanaan  pemenuhan  mutu  yang  telah  dilakukan;  dan  5.) Menetapkan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Kemendikbud, 2016). Implementasi SPMI yang baik menghasilkan beberapa dampak positif  diantaranya  adalah  peningkatan  prestasi  peserta  didik,  peningkatan  prestasi  sekolah,  serta utamanya ialah daya saing lulusan yang tinggi (Darmaji, Supriyanto, & Timan, 2019). Kebijakan sistem penjaminan mutu ini kemudian disusul dengan munculnya sekolah model dan sekolah imbas yang mulai diberlakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LMPM) pada tahun 2016. Sekolah model sendiri merupakan sekolah yang telah memenuhi mutu pendidikan berdasarkan pada delapan standar nasional pendidikan.
Sekolah  model  berkewajiban  untuk  mengimbaskan  bagaimana  praktik  sistem  penjaminan mutu  pendidikan  yang  baik  dan  sesuai  kepada  lima  sekolah  disekitarnya.  Hasil  yang  diharapkan adalah meningkatnya kemampuan sekolah dalam menjamin, mempertahankan, dan meningkatkan mutu pendidikannya, sehingga tercipta budaya mutu di sekolah yang pada akhirnya dapat mening- katkan  mutu  lulusan  dan  mencapai  tujuan  nasional  pendidikan  (Sukaryanti  &  Supriyoko,  2020). SMK Negeri 35 Tulungagung sebagai salah satu SMK unggul dan efektif yang memiliki beberapa tujuan  pendidikan,  salah satunya ialah mewujudkan layanan  pendidikan  yang melampaui standar nasional pendidikan. SMK Negeri 35 Tulungagung merupakan sekolah model yang sejak tahun 2014 telah  ditunjuk  sebagai  sekolah  rujukan  oleh  Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah  Kejuruan (PSMK)  untuk  dapat  melaksanakan  penjaminan  mutu  internal  yang  implementasinya  adalah  mampu meningkatkan capaian  standar  nasional  pendidikan.  SMK  Negeri 35  Tulungagung juga telah ter- sertifikasi ISO 9001:2015 yang membuktikan bahwa proses dan layanan pendidikan yang diberikan telah  terstandarisasi.  Hal  ini  berarti  SMK  Negeri  35  Tulungagung  telah  mampu  merencanakan, memelihara,  dan  meningkatkan  mutu  pendidikannya  secara  berkelanjutan  sesuai  pada  delapan standar nasional pendidikan.
Penelitian terkait penjaminan mutu pendidikan pernah dilakukan oleh Fathoni (2008), dalam penelitiannya  yang  berjudul  Peningkatan  kualitas  pendidikan  melalui  sistem  penjaminan  mutu. Tujuan  penelitian  Fathoni  (2008)  tersebut  untuk  memperoleh  gambaran  komprehensif  tentang pemahaman pengelola sekolah tentang sistem penjaminan mutu, mengungkapkan proses penetapan standar mutu yang meliputi standar mutu yang diterapkan di masing-masing sekolah, cara pengelola sekolah menetapkan standar mutu, dan faktor-faktor yang menjadi dasar penetapan standar mutu, serta memberikan gambaran strategi sekolah dalam  mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Temuan  penelitian tersebut berupa  perspektif  pengelola  sekolah  sebagai  wujud  dari  kebaikan  sesuatu yang tercermin dalam ketercapaian standar atau indikator mutu melalui proses yang baik, sehingga memenuhi  harapan  pelanggan  dan  memberikan  nilai  manfaat  bagi  pelanggannya,  standar  mutu minimal  yang  harus  dimiliki  lembaga  pendidikan  Islam,  serta  langkah-langkah  pencapaian  mutu pendidikan  yang  secara  keseluruhan  mencakup  tiga  tahap  yaiu planning , implementating ,  dan controlling .
Berdasarkan latar belakang dan alur pikir sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dalam artikel  ini  penulis  menguraikan  implementasi  sistem  penjamiman  mutu  disalah  satu  pendidikan menengah  kejuruan  favorit  di  Kabupaten  Tulungagung  melalui  judul  Implementasi  Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

## METODE
Penelitian  yang  dilaksanakan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  mengungkapkan fenomena  melalui  pengumpulan  data  pada  kondisi  objek  yang  alami  dimana  peneliti  berperan sebagai instrumen kunci yang kehadirannya mutlak diperlukan. Data dalam penelitian  ini adalah data terkait implementasi penjaminan mutu di SMK Negeri 35 Tulungagung. Sementara sumber datanya ialah  wakil  kepala  sekolah  bidang  kurikulum  dan  perwakilan  anggota  Tim  Penjaminan  Mutu Pendidikan  Sekolah  (TPMPS).  Data  diperoleh  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu reduksi data, penya- jian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan sumber data temuan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan penguatan bukti dari berbagai sumber data untuk menghasilkan hasil yang akurat dan terpercaya.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN

## Hasil
SMK Negeri 35 Tulungagung merupakan salah satu sekolah kejuruan favorit di Kabupaten Tulungagung yang diminati banyak lulusan, terbukti dengan banyaknya pendaftar setiap tahunnya. Sekolah tersebut telah mengimplementasikan penjaminan mutu pendidikan sesuai delapan standar nasional  pendidikan.  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  di  SMKN  35  Tulungagung  bertujuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan, sehingga dapat melampaui harapan  pengguna  layanan  pendidikan.  Lulusannya memiliki  keterampilan  sesuai jurusan yang ditempuh untuk digunakan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang diterima bekerja di berbagai bidang industri. Sementara sisanya mampu melanjutkan ke pendidikan tinggi negeri maupun swasta.
Berdasarkan hasil  wawancara,  prosedur  pelaksanaan  sistem  penjaminan  mutu internal  di SMK Negeri 35 Tulungagung secara garis besar telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di tingkat SMA/MA/SMK, kalaupun ada perbedaan itu hanya sebagai kecil yang dikarenakan kondisi dan karakteristik sekolah atau daerah yang berbeda satu dengan yang lain. Implementasi  sistem  penjaminan  mutu  internal  di  SMK  Negeri  35  Tulungagung  dimulai  dari pemetaan  mutu  yang  dilaksanakan  melalui  Evaluasi  Diri  Sekolah  (EDS).  Melalui  evaluasi  diri sekolah  inilah  diperoleh  sejumlah data  dan  informasi.  Data dan  informasi tersebut  selanjutnya  diolah melalui sistem informasi milik pemerintah sehingga mampu secara akurat menunjukkan nilai capaian mutu dari setiap aspek standar nasional pendidikan. Hasil pemetaan mutu kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui capaian mutu yang dirasa kurang sehingga dapat diperbaiki dengan ber- acuan  pada  prosedur  sistem  penjaminan  mutu  internal.  Pemetaan  mutu  tahun  ajaran  2017/2018 memperoleh nilai keseluruhan 3,3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Capaian Mutu SMK Negeri 35 Tulungagung Tahun Ajaran 2017/2018
Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ... Asnaul Lailina Nikmatuz Zahrok 201
Hasil pemetaan mutu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelak- sanaan pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi, serta penetapan standar baru pemenuhan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Hasil evaluasi pemenuhan mutu tahun ajaran 2018/2019 mengalami peningkatan sebesar 0,2 menjadi 3,5. Hasil ini dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Capaian Mutu SMK Negeri 35 Tulungagung Tahun Ajaran 2018/2019

## Pembahasan
Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMK Negeri 35 Tulungagung dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penang - gungjawab serta guru, staf, dan perwakilan komite sekolah. Ditegaskan pula oleh narasumber, bahwa sebagai salah satu sekolah model, pihak SMK Negeri 35 Tulungagung mengupayakan penjaminan mutu semaksimal mungkin serta mengimbaskan pada sekolah-sekolah disekitarnya sesuai amanat pemerintah. Implementasi sistem penjaminan mutu internal dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan  seluruh  unsur  sekolah.  Paradigma  penjaminan  mutu harus  dilakukan  secara bersama- sama  dengan  melibatkan  seluruh  komponen  sekolah.  Kepala  sekolah,  guru,  dan  karyawan  harus menjadi tim kerja yang saling utuh, saling membantu, memberi dukungan, dorongan, dan melengkapi satu sama lain (Saifulloh, Muhibbin, & Hermanto, 2012).
Penjaminan  mutu  di  SMK  Negeri  35  Tulungagung  bermula  dari  Evaluasi  Diri  Sekolah (EDS). Evaluasi diri sekolah di SMK Negeri 35 Tulungagung dilaksanakan setiap akhir tahun pem- belajaran dengan melibatkan seluruh komponen sekolah. Evaluasi diri sekolah di SMK Negeri 35 meliputi beberapa tahapan kegiatan, yaitu penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan data,  analisis  data,  dan  pembuatan  peta  mutu  yang  mengacu  pada  standar  nasional  pendidikan. Kepala sekolah sebagai pendukung  pengawas  untuk  melaksanakan evaluasi  diri sekolah bersama Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Hal yang perlu diperhatikan dalam memper- oleh data evaluasi diri sekolah ialah kejujuran pengisi dan akurasi data. Sebagaimana dikemukakan Gustini dan Mauly (2019) bahwa sekecil apapun data yang ada merupakan informasi yang sangat penting, sebagai dasar untuk proses peningkatan mutu satuan pendidikan.
Pemetaan  mutu  dilakukan  pada  setiap  satuan  standar  nasional  pendidikan  termasuk komponen  serta  masing-masing  indikator  di  dalamnya,  dan  didukung  dengan  bukti  fisik.  Contohnya silabus, RPP, instrumen penilaian, instrumen supervisi, dan lain sebagainya. Lebih baik jika hasil pemetaan mutu yang diperoleh dari evaluasi diri sekolah disajikan secara singkat namun informatif (Kemendikbud RI, 2016). Selanjutnya dilakukan pengecekan kebenaran data, olah data, dan analisis data oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah untuk dapat menghasilkan data yang mutakhir dan akurat yang mampu mempresentasikan capaian mutu SMK Negeri 35 Tulungagung terhadap standar nasional pendidikan. Di dalamnya, diuraikan pula masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam kurun waktu satu tahun pada masing-masing satuan standar nasional pendidikan, serta rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah untuk perbaikan ke depannya.
Berdasarkan hasil pemetaan mutu akan disusun skala prioritas kebutuhan yang kemudian menjadi dasar penyusunan rencana pemenuhan atau peningkatan mutu. Dalam menyusun rencana pemenuhan  mutu  Tim  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Sekolah  akan  mempertimbangkan  berbagai aspek antara lain visi misi sekolah, kebijakan internal sekolah, serta kebijakan pusat dan daerah. Hal ini  dimaksudkan agar  rencana  pemenuhan mutu  dapat mencapai  standar nasional  pendidikan  dengan tetap  mengacu  pada  efektivitas  tujuan  sekolah.  Rencana  pemenuhan  mutu  yang  telah  disusun selanjutnya  dituangkan  dalam  bentuk  dokumen  perencanaan  mutu  atau  Rencana  Kerja  Sekolah (RKS)  baik jangka  menengah  maupun jangka panjang.  RKS  disusun  secara sistematis mencakup berbagai komponen, selanjutnya diuraikan secara spesifik yaitu terkait bentuk program pemenuhan mutu, tujuan, strategi pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta rincian biaya yang dibutuhkan.
RKS  yang  telah  disusun  mula-mula  diajukan  pada  kepala  sekolah  untuk  diteliti  dan ditindaklanjuti.  Apabila  dirasa  telah  sesuai  maka  RKS  akan  disetujui  dan  disahkan  oleh  kepala sekolah.  Setelah disahkan,  barulah  RKS dapat  disosialisasikan  pada  seluruh  anggota  sekolah.  Selesai dilakukan  kegiatan  sosialisasi,  rencana  pemenuhan  mutu  selanjutnya  direalisasikan dan dilaksanakan secara  menyeluruh  dengan  melibatkan  seluruh  komponen  sekolah  baik  kepala  sekolah,  guru, karyawan,  siswa,  dan  orangtua  siswa.  Saat  ini,  hampir  seluruh  komponen  di  SMK  Negeri  35 Tulungagung telah memiliki  kesadaran  dan  komitmen  yang  tinggi  untuk  melaksanakannya.  Prosedur yang ditempuh secara keseluruhan meliputi tiga tahap, dimulai dari persiapan, penyusunan RKS, dan dilanjutkan  dengan  pengesahan  RKS.  Hal  ini  sesuai  dengan  petunjuk  yang  telah  ditetapkan  oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016.
Pelaksanaan pemenuhan mutu di SMK Negeri 35 Tulungagung, selalu dimonitor oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya,  dilakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pemenuhan  mutu  melalui  evaluasi  diri sekolah.  Evaluasi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektifitas  pelaksanaan  pemenuhan  mutu  serta kesesuaiannya  dengan  rencana  pemenuhan  mutu,  guna  menjamin  terjadinya  peningkatan  mutu secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi ini, selanjutnya akan dilakukan penetapan standar mutu baru sebagai upaya pemenuhan mutu kedepannya. Standar mutu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  SMK  Negeri  35 Tulungagung.  Proses penetapan  standar  mutu  di SMK  Negeri  35  Tulungagung  melibatkan  seluruh  personil  sekolah.  Standar  mutu  yang  menjadi acuan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  bermutu  utamanya  adalah  delapan  standar  nasional pendidikan,  Permendikbud  Nomor  28  tahun  2016  tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan Dasar dan Menengah, serta kebijakan pemerintah lain yang sesuai.
Penetapan standar mutu di SMK Negeri 35 Tulungagung juga didasarkan pada visi misi dan tujuan  sekolah  serta  disesuaikan  dengan  kemampuan  sekolah.  Standar  mutu  di  SMK  Negeri  35 Tulungagung  dapat  berubah  seiring  waktu  dan  mengikuti  tuntutan  kualitas  yang  diharapkan stakeholders .  Nanang  (2012)  menyebutkan  bahwa  orangtua,  masyarakat,  pemerintah,  dan  pihak- pihak lain  di  dunia  usaha  dan industri  sebagai stakeholders pendidikan yang  seringkali  memiliki persepsi yang berbeda tentang mutu pendidikan. Oleh karena itu, sekolah perlu menanggapi segala perubahan dengan penetapan standar mutu sebagai acuan dalam mencapai sekolah yang bermutu (Sodiq & Haryana, 2017). Seluruh langkah penjaminan mutu yang dilaksanakan di SMK Negeri 35 Tulungagung  menghasilkan catatan atau rapor  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI) dengan hasil yang baik.

## SIMPULAN
SMKN  35  Tulungagung  merupakan  salah  satu  SMK  yang  telah  tersertifikasi  ISO 9001:2015  yang  membuktikan  bahwa  proses  dan  layanan  pendidikan  yang  diberikan  telah terstandarisasi.  Sampai  saat  ini  SMKN  35  Tulungagung  selalu  berupaya  memperbaiki  dan meningkatkan mutu  pendidikan  sehingga  dapat memberikan  kepuasan  pada stakeholders.  Hal ini diwujudkan  melalui  SPMI  dan dilaksanakan oleh TPMPS  yang terdiri  dari  kepala  sekolah,  guru, karyawan, dan komite. Namun demikian, impementasi SPMI tetap melibatkan peran se rta seluruh komponen  sekolah.  SPMI  di  SMKN  35  Tulungagung  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan sesuai dengan delapan SNP, sehingga dapat melampaui harapan pengguna layanan pendidikan.
Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ... Asnaul Lailina Nikmatuz Zahrok 203
Penjaminan mutu di SMKN 35 Tulungagung bermula dari Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dari  EDS  inilah  diperoleh  data  yang  menunjukkan  nilai  capaian  mutu  dari  setiap  aspek  SNP. Selanjutnya  dilakukan  penyusunan rencana pemenuhan  mutu  yang  mengarah  pada  delapan  SNP. Pelaksanaan  pemenuhan  mutu  dijalankan  oleh  seluruh  anggota  sekolah  dengan  selalu  dimonitor oleh  kepala  sekolah  bersama  dengan  TPMPS  dan  dilakukan  evaluasi  setiap  satu  tahun pembelajaran  untuk  melihat  dan  menilai  efektifitas  pelaksanaan  dengan  perencanaan  terhadap tujuan  yang  diinginkan.  Hasilnya  dianalisis  guna  menentukan  dan  menetapkan  standar  baru pemenuhan mutu yang lebih baik kedepannya. Seluruh tahapan tersebut didokumentasikan dalam bentuk  rapor  mutu  sekolah.  Sejauh  ini,  implementasi  SPMI  di  SMKN  35  Tulungagung mendapatkan rapor mutu yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2019). Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,01 persen . Retrieved from https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/1564/februari-2019-tingkat-pengangguran- terbuka--tpt--sebesar-5-01-persen.html
Darmaji, D., Supriyanto, A., & Timan, A. (2019). Sistem Penjaminan Mutu Internalsekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan. JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan), 3(3), 130-136. doi: http://dx.doi.org/10.17977/um025v3i32019p130
Fathoni, M. (2008). Peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem penjaminan mutu (Studi multi situs di SD Al Falah Tropodo 2 Sidoarjo, SDIT Bina Insani Kediri, dan SDIT Al Hikmah Blitar) (Unpublished doctoral dissertation). Universitas Negeri Malang, Indonesia.
Frangou, A.  J.  (1997). Towards   a  case-based  intelligent  system  for  competitive  advantage (Unpublished doctoral dissertation). University of Portsmouth, United Kingdom.
Gustini,  N.,  &  Mauly,  Y.  (2019).  Implementasi  sistem  penjaminan  mutu  internal  dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar. Jurnal Isema: Islamic Education Management , 4 (2). 229-244. Retrieved from http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/isema/article/view/5695
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  (2016). Petunjuk  pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009). Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun 2009 Pasal  2 tentang  Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
Leba, U. T. I., & Padmomartono, S. (2014). Profesi kependidikan . Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).
Nanang, F. (2012). Sistem penjaminan mutu pendidikan . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Qomar, M. (2010). Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta: Erlangga
Patel, A. (1994). Quality assurance (BS 5750) in social services departments. International Journal of Public Sector Management , 7 (2), 4-15. doi: https://doi.org/10.1108/09513559410055198
Putri, Z. D. (2020). Implementasi standar pengelolaan pendidikan SMK Negeri 1 Bengkalis. Jurnal Pendidikan MINDA , 1 (2), 61-73. Retrieved from http://www.ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/mindafkip/article/view/124/96
Pendidikan  Menengah  Umum.  (1999). Peningkatan  mutu  pendidikan  berbasis  sekolah:  Suatu. konsepsi  otonomi  sekolah .  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

## 204 – Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan
Presiden  Republik  Indonesia.  (2010). Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
pwmu.co.  (2017,  Desember  15).  Hasil  lengkap  akreditasi  sekolah  SMA/MA  dan  SMK  se-Jawa Timur  2017.  Retrieved  from https://pwmu.co/45651/12/15/hasil-lengkap-akreditasi- sekolah-sma-ma-dan-smk-se-jawa-timur-2017/
Sodiq, R., & Haryana, K. (2017). Evaluasi penjaminan mutu pendidikan Di SMK Negeri 1 Magelang. E-Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif-S1 , 18 (2), 111-121. Retrieved from http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/otomotif-s1/article/view/10131/9695
Rahmah,  U.  (2018).  The  Implementasi  Total  Quality  Management  (TQM)  di  SD  Al-Hikmah Surabaya. MANAGERIA:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam , 3 (1),  111-131.  doi: https://doi.org/10.14421/manageria.2018.31-06
Ridwan, A. (2015). Penjaminan mutu sekolah . PT Bumi Aksara.
Saifulloh,  M.,  Muhibbin,  Z.,  &  Hermanto,  H.  (2012).  Strategi  peningkatan  mutu  pendidikan  di sekolah. Jurnal Sosial Humaniora , 206–218. Retrieved from http://www.iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/download/619/341
Sallis, E. (2008). TQM in higher education . Kogan Page.
Sallis, E. (2010). Manajemen mutu terpadu pendidikan: Peran strategis pendidikan di era globalisasi modern. (Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi Trans.). Yogyakarta: IRCiSoD.
Sarmono, A., Supriyanto, A., & Timan, A. (2020). Penerapan manajemen mutu terpadu pada sistem penjaminan  mutu  pendidikan  internal. JAMP :  Jurnal  Administrasi  Dan  Manajemen
Pendidikan , 3 (1), 38–51. Retrieved from
http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/7739/5230
Sukaryanti,  B.  (2020).  Manajemen  sekolah  model  sistem  penjaminan  mutu  internal  di  SMP Muhammadiyah  2  Yogyakarta. Media  Manajemen  Pendidikan , 2 (3),  362-371.  doi: https://doi.org/10.30738/mmp.v2i3.6739
Sulaiman,  A.,  &  Wibowo,  U.  B.  (2016).  Implementasi  sistem  penjaminan  mutu  internal  sebagai upaya  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Universitas  Gadjah  Mada. Jurnal  Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 4 (1), 17–32. doi: https://doi.org/10.21831/amp.v4i1.8197
Sutikno,  T.  A.  (2014).  Manajemen  strategik  pendidikan  kejuruan  dalam  menghadapi  persaingan mutu. Teknologi  dan  Kejuruan:  Jurnal teknologi, Kejuruan,  dan  Pengajarannya , 36 (1).  doi: http://dx.doi.org/10.17977/tk.v36i1.4073
Wahyuni, R. R. W., & Murtadlo, M. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada  Sekolah  Menengah  Kejuruan  Negeri 1  Surabaya. Inspirasi  Manajemen  Pendidi kan,
7 (1),  Retrieved  from https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen- pendidikan/article/view/29153/26696
Veithzal, R., & Murni, S. (2009). Education management: Analisis teori dan praktik . Raja Grafindo Persada.