JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4
HALAMAN 1-11
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## ALAT ANALISIS KRONOLOGI KONFLIK DALAM PENGGUSURAN LAHAN PEKAYON-JAKASETIA SEBAGAI KONFLIK AGRARIA

## Dewi Yuliantika
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta E-mail: dewiy@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Konflik  penggusuran  Pekayon-Jakasetia  telah  berlangsung  sejak  2016  yang  terjadi  akibat  perseteruan  antara warga terdampak penggusuran Pekayon-Jakasetia dengan Pemerintah Kota Bekasi. Tulisan ini hendak meninjau kronologi  sebagai  alat  analisis  konflik  dalam  konflik  penggusuran  lahan  Pekayon-Jakasetia.  Tulisan  ini bertujuan untuk memetakan urutan kejadian penggusuran dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka.  Sumber  data primer didapatkan  berdasarkan  metode library  research .  Tulisan  ini  menemukan bahwa konflik  penggusuran  sebagai  konflik  agraria  atas  penguasaan  lahan,  bahkan  kepemilikan  tanah.  Konflik penggusuran  Pekayon-Jakasetia  ini  menuai  pertentangan  dari  masyarakat  setempat  akibat  tanpa  berdialog  dan hanya dengan Surat Peringatan sejumlah lima kali dalam waktu lima pekan. Bahwa tanah tersebut tanah negara bebas  dan  telah dihuni dengan  itikad  baik  selama  puluhan tahun.  Bahkan,  pemerintah  pun  tak  mengganti  rugi sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat terdampak penggusuran ini. Sehingga,  kerugian tempat tinggal, perlindungan  hak,  atau  pertanggungjawaban  penggusuran  paksa  menjadi  dampak  signifikan  bagi  warga Pekayon-Jakasetia.
Kata kunci: penggusuran lahan, kronologi, konflik agraria.

## PENDAHULUAN
Konflik  sosial  pun  erat  berkelindan bagi  masyarakat  di  perkotaan,  umumnya terjadi  akibat  masalah  properti  lahan, kepemilikan,  dan  luas  bidang  tanah  yang tersedia,  dengan  peningkatan  pertumbuhan penduduk  tiap  tahunnya.  Data  Survei Penduduk  Antar  Sensus  (SUPAS)  pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 269,6 juta jiwa  di  tahun  2020,  di  lain  sisi  berkisar 1.905  juta  km 2 sebagai  ketersediaan  luas tanah (Budy,  2020).  Sehingga,  hal  ini  erat membuat Indonesia dihinggapi oleh konflik penggusuran lahan atas kepemilikannya,  yang  didukung  oleh ketersediaan  lahan  permukiman  dengan jumlah populasi. Misalnya, wilayah Bekasi sebagai bagian dari ‘Metropolitan Jabodetabek’  sekaligus  sebagai  wilayah kota  satelit  seluas  210,49  km 2 dan penduduk berjumlah 3.083.644 jiwa (Niman,  2019)  .  Dengan  hal  ini,  Kota Bekasi  pun  tak  luput  dengan  kasus penggusuran—dengan  perbandingan  lahan dan penduduk serta kondisi wilayah.
Dewasa  ini,  Pemerintah  Kota  Bekasi menggusur permukiman warga di
Kampung  Poncol  Bulak,  Jakasetia,  Bekasi Selatan pada tahun 2016 lalu. Penggusuran yang  lebih  dikenal  sebagai  “Penggusuran Pekayon-Jakasetia” ini pun sebagai gambaran  dari  konflik  lahan  atau  agraria (Mantalean,  2019).  Kesimpangsiuran  atas kepemilikan  tanah  antara  warga  dan pemerintah  juga  menjadi  pemicu  akar konflik.  Bahkan,  diduga  ada  kekerasan terhadap  warga  saat  proses  penggusuran tersebut.  Sehingga,  dalam  tulisan  ini bertujuan  menelaah  kronologi  konflik Penggusuran Pekayon-Jakasetia
sebagaimana  menjadi  salah  satu  alat analisa konflik dengan menguraikan urutan kejadian konflik berdasarkan hasil penelusuran literatur, yang dapat membantu  menggambarkan perspektif atas konflik.
Hubungan  interaksi  dalam  bentuk proses  sosial  yang  dilakukan  antara  dua pihak atau lebih akan melibatkan keinginan melemahkan  atau  mengalienasi  pihak  lain yang  meliputi  cara-cara  tertentu  karena kepentingan  yang  berbeda  disebut  sebagai konflik sosial, sebagaimana dalam
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4
HALAMAN 1-11
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Pengantar  Sosiologi  Dasar (2011) oleh Dany  Hartanto  dan  Edwi  Nugroho. Berpacu  atas  hal  tersebut,  maka  konflik secara  implisit  menjadi  cara  meraih  tujuan sesuai dengan kepentingan dari pihak yang kuat.  Sebagaimana  konflik  menjadi  proses hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat  guna  meraih  tujuannya, maka  erat  dengan  tindakan  menentang pihak  lainnya  atau  lawan  yang  melibatkan bentuk tindakan ancaman, sengketa, maupun  kekerasan,  hal  ini  telah  dimaknai oleh  Soerjono  Soekanto  sebagai  konflik (Mustamin,  2016).  Sejatinya,  konflik  ini hendak merebut nilai berdasarkan keistimewaan  status,  kekuasaan,  hingga sumber  daya  yang  langka,  sehingga mengakibatkan munculnya tindakan memaksa atau membuat  pihak yang lemah kalah.  Sementara,  konflik  agraria  sebagai perselisihan  ataupun  pertentangan  dalam hubungan  sosial  yang  berkaitan  dengan masalah properti tanah dan lahan, penguasaannya, maupun kepemilikan tanah yang  terlibat  dengan  sengketa  (Zuber, 2013).
Hal tersebut terjadi dikarenakan perbedaan  yang  muncul  dari  kehidupan sosial  masyarakat  atas  perbedaan  status, kepentingan,  kebudayaan,  fisik,  perilaku dan  lainnya,  sebagai  pengaruh  yang membuat konflik semakin menyulut. Perbedaan  tersebut  juga  terjadi  atas terbatasnya peluang untuk memiliki sumber  penghidupan  atas  tanah  yang  kian hari  semakin  sedikit,  sebagaimana  yang disebutkan  oleh  Wirawan  dalam Konflik dan  Manajemen  Konflik:  Teori,  Aplikasi, dan  Penelitian (2010)  bahwasanya  jika peluang  tersebut  tidak  memadai  bagi seluruh lapisan masyarakat akan menimbulkan  tujuan  kelompok  tertentu yang  tidak  sesuai.  Padahal,  manajemen konflik pun dapat dilerai dengan atau tanpa kekerasan  sebagai  cara  menghasilkan kondisi  pasca  konflik  yang  mengarah kepada  perdamaian  bagi  sebagian  besar pihak yang terlibat dalam konflik,
meskipun terdapat kekecewaan. (Mustamin, 2016).
Dengan  situasi  konflik  yang  ada, menunjukkan  bahwa  konflik  lahan  atau agraria  ini  berujung  pada  penggusuran yang  identik  dengan  tindakan  pemaksaan, keributan, ataupun kekerasan. Bahwasanya konflik  penggusuran  lahan  ini  akan menimbulkan perseteruan di antara pemilik lahan,  pemerintah,  atau  pihak-pihak  yang melaksanakan pembangunan, dengan sumber daya lahan sebagai objek permasalahan yang umumnya diperuntukkan  sebagai  ruang  komersial (Nulhaqim et al., 2020). Yang mana, tanah sebagai  aset  dalam  kehidupan  masyarakat, sehingga  masyarakat  pun  memiliki  hak atas  kepemilikan  atas  tanah—terkandung dalam  UU  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun 1960 (Nulhaqim et al., 2020). Dari konflik agraria  ini  pun  dapat  menyebabkan rusaknya  jaringan  sosial  antar  warga  yang menduduki  daerah  setempat,  terganggunya kestabilan kehidupan, baik jejaring pekerjaan,  kesehatan,  pendapatan,  dan lainnya.
Soni  Akhmad  (2020),  menyebutkan bahwa  konflik  penggusuran  lahan  ini cenderung  mengarah  kepada  jalur  pihak berwajib atau pengadilan, bahkan ekstremnya menimbulkan tindakan anarkis berujung  kekerasan  dengan  melibatkan pihak  aparat  keamanan  atau  premanisme. Tulisan  tersebut  lebih  mendeskripsikan konflik penggusuran dengan metode kualitatif  yang  berorientasi  dalam  upaya pencegahan dari konflik penggusuran lahan di  Kali  Code  Yogyakarta,  salah  satunya pemberian kompensasi ganti rugi sebagaimana  Perpres  Nomor  30  tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan  Umum.  Di  lain  sisi,  Ali  dan Ishartono dalam Jurnal Kolaborasi
Resolusi Konflik berjudul Konflik Kepentingan Lahan  Warga RW 11
Tamansari dengan Pemerintah Kota Bandung  dalam  Kasus  Realisasi  Program
Rumah  Deret mengungkapkan  bahwa
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4
HALAMAN 1-11
konflik  agraria  yang  tercipta  antara masyarakat  setempat  dengan  pemerintah menghadirkan  intervensi  sepihak  dari  sisi pemerintah yang cenderung tidak melakukan sosialisasi penggusuran, kejelasan  ganti  rugi  lahan,  hingga  relokasi pembangunan.  Dari  penelitian  yang  telah ada  sebelumnya,  tulisan  ini  justru  akan membahas konflik penggusuran lahan yang didukung dengan analisa konflik menggunakan  alat  bantu  urutan  kejadian atau  kronologi  konflik  di  Penggusuran Pekayon-Jakasetia sejak tahun 2016. Serta, belum  adanya  penelitian  yang  membahas konflik  penggusuran  di  wilayah  tersebut, yang  mana  konflik  ini  sejatinya  telah berlangsung sejak lama.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif kualititatif
dengan mendeskripsikan  serta  menganalisis  isu yang  diambil  secara  mendalam  dan sistematis berupa analisis deskriptif. Sedangkan,  pendekatan  penelitian  yang diterapkan  dalam  tulisan  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library  research sebagai  data  primer melalui beragam informasi studi kepustakaan  (buku,  jurnal  ilmiah,  koran, majalah,  berita  dan  dokumen).  Sebab, peneliti hendak memahami peristiwa konflik  penggusuran  lahan  di  Pekayon- Jakasetia,  Bekasi,  dengan  menggunakan alat  analisa  kronologi  konflik.  Sehingga, model penelitian menggunakan studi kasus ( case  study). Penelitian  ini  berfokus  pada satu  objek  tertentu  yang  memelajarinya sebagai suatu kasus, yaitu kasus penggusuran lahan di Pekayon-Jakasetia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Singkat Kota Bekasi
Kota  Bekasi  yang  berada  di  wilayah pinggiran  DKI  Jakarta  termasuk  sebagai kota  metropolitan  dengan  luas  sekitar 210,49  km 2 pada  tahun  2020,  memiliki populasi sebanyak 2.543.676 menurut  data BPS  Indonesia.  Peraturan  Daerah  Kota
Bekasi  Nomor  4  Tahun  2004  Tentang Pemekaran
Wilayah
Administrasi Kecamatan  dan  Kelurahan  Kota  Bekasi mengurai  kota  ini  dengan  membagi  dua belas kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede,  Jati  Sampurna,  Jati  Asih,  Bantar Gebang,  Bekasi  Timur,  Rawa  Lumbu, Bekasi  Selatan,  Bekasi  Barat,  Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati
(bekasikota.go.id, 2020).
Sementara,  Pekayon-Jakasetia  terletak  di Kecamatan  Bekasi  Selatan,  dengan  luas wilayah Pekayon Jaya sebesar 425 Ha dan 330 Ha untuk Jakasetia (Majid, 2019).
Sumber: gistaru.atrbpn.go.id Gambar 1. Daerah Pekayon-Jakasetia

## Kronologi Konflik Pekayon-Jakasetia
Konflik penggusuran lahan yang terjadi di  masyarakat  pun  dengan  upayanya  terus berusaha  untuk  dapat  mempertahankan tanah  yang  telah  lama  dihuni,  sehingga masyarakat  yang  bersangkutan  kepada pemerintah daerah Kota Bekasi mendaratkan  gugatannya,  akibat  kerugian sebagai  dampak  dari  pembebasan  tanah dalam  hal  penggusuran  tanpa  adanya pemberitahuan  atau  sosialisasi  tentang prosedur  penggusuran,  kesepakatan  ganti rugi, juga tanggung jawab pemerintah atas perkara izin terhadap masyarakat setempat.
Pihak pemerintah pun hanya mengindahkan  permohonan  masyarakat selaku  pihak  yang  bertempat  tinggal  di lokasi  gusuran  atas  kepentingan  tujuannya tercapai,  dikarenakan  tanah  sekitar  jalan Pekayon-Jakasetia  telah  dihuni  selama belasan  tahun  lamanya  yang  berdampak
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4
HALAMAN 1-11
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
terhadap kerugian materiil
bagi masyarakat.
Sehingga,  hal  ini  perlu  melewati tahapan  analisa  konflik,  yang  mana merupakan rangkaian proses secara terstruktur  guna  memberikan  pemahaman kejadian  suatu  konflik,  mencakup  latar belakang terjadinya konflik, historis konflik,  aktor  atau  pihak-pihak  yang terlibat,  agenda  dan  motivasi,  faktor penyebab  konflik,  serta  resolusi  konflik (Asiah,  2017).  Agar  proses  penyelesaian konflik  dapat  berjalan  efektif  diperlukan suatu  kemampuan  dalam  memetakan elemen  kejadian  konflik  dan  menganalisa berbagai  sisi  dari  konflik  yang  dihadapi, lebih lanjut merancang pendekatan alternatif  untuk  penyelesaiannya.  Alat  ini merupakan  metode  pemetaan  konflik  yang berguna sebagai sarana untuk memutuskan strategi pengelolaan konflik yang tepat.
Sehingga,  dibutuhkan  alat  kronologi konflik  sebagai  alat  bantu  mengurai fenomena  kejadian  konflik  berdasarkan historis  maupun  daftar  waktu  kejadian,
Fisher
et.al (2001)
dalam mengaplikasikannya melibatkan tahun, bulan,  hari,  atau  sesuai  skala  terjadinya konflik yang diurakan secara berurutan dan sistematis.  Alat  bantu  ini  menjadi  titik tumpul  awal  dalam  melihat,  memahami, dan  mengungkap  kejadian  konflik  sebagai upaya  mengidentifikasi  perspektif  dari pihak  yang  bersangkutan  atas  kejadian konflik.  Bahwa  alat  untuk  melakukan analisis  konflik  dapat  dengan  melihat kronologis kejadian berkenaan dengan akar permasalahan dalam memaknai konflik.
Tulisan  ini  mengadopsi  salah  satu  alat bantu  analisis  konflik  yang  dikemukakan oleh  Simon  Fisher  (2000),  yaitu  urutan kejadian  atau  kronologi  konflik  sebagai upaya mengetahui dan menunjukkan urutan  kejadian-kejadian  dalam  konflik penggusuran lahan Pekayon-Jakasetia dalam  waktu  atau  periode  tertentu.    Yang mana,  diawali  pada  Agustus  2016  dengan diterbitkannya
surat
peringatan penggusuran,  yang  disusul  pada  25
Oktober 2016
dengan tindakan meruntuhkan  bangunan  oleh  Pemerintah Kota  Bekasi  sepanjang  7  kilometer  yang dihuni  sekitar  kurang  lebih  200  Kartu Keluarga  tanpa  menyediakan  ganti  rugi kepada  Warga  Terdampak  Penggusuran (WTP).  Bahwa  hal  ini  diakui  milik Perumahan  Jasa  Tirta  (PJT)  II  (di  bawah Kementerian PUPR) yang bertujuan menyukseskan  pembangunan  jalan  raya selebar  14  meter  (Palapos,  2019).  Bahwa telah  terjadi  sengketa  tanah  yang  antara pihak  Pemerintah  Kota  Bekasi  dan  warga Pekayon-Jakasetia,  yang  mana  adanya klaim  secara  sepihak  oleh  Kementerian PUPR melalui Perum Jasa Tirta II terhadap tanah tanpa status kepemilikan yang jelas.
Warga pun menolak keras dan bersitegang  dengan  tetap  bertahan  di  atas reruntuhan  bangunan  yang  sebelumnya dihuni, serta sempat beberapa kali mengadakan  unjuk  rasa  terkait  penolakan tersebut  kepada  BPN  untuk  mengeluarkan surat  pemblokiran  penggusuran  namun  tak terealisasikan.  Yang  mana,  menurut  warga setempat  hal  ini  merupakan  tindak  mal administrasi  yang  dilakukan  oleh  Pemkot Bekas, sebab lahan tanah tersebut berstatus tanah negara bebas atau tidak dimiliki oleh siapa pun—atau terbengkalai—yang dirawat  dan  dikelola  dengan  baik  melalui Surat Izin Pemanfaatan Lahan (SIPL) yang dimiliki  warga.  Berdasarkan  UU  Pokok Agraria  Nomor  5  tahun  1960,  Tentang Dasar - Dasar Pokok Agraria, bahwa warga yang mendiami tanah dengan status negara bebas,  maka  berhak  memiliki  status quo.
Hal ini pun didukung dengan Pasal 7 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum,  bahwa  hal  ini diselenggarakan melalui perencanaan dengan  melibatkan  semua  pengampu  dan pemangku kepentingan (Garuda, 2019). Dikutip dari laman
corongdemokrasi.com (12 September
2019) , Pihak  Forum  Korban  Penggusuran Bekasi  (FKPB)  pun  menegaskan  dengan Pasal  24  Peraturan  Pemerintah  No.24
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4
HALAMAN 1-11
Tahun 1997, Pasal 1963 KUH Perdata, dan UUPA  No.  5  Tahun  1960  yang  mana warga  Pekayon-Jakasetia  sebagai  pihak  di sisi  masyarakat  sebagai  yang  berhak  atas bidang  tanah  dan  bangunan,  sebab  telah menguasai  dan  merawat  lahan  pemukiman selama  lebih  dari  tiga  puluh  tahun  tanpa perlu  menunjukkan  dasar  hak  secara tertulis.  Dalam  hal  ini,  FKPB  pun mendesak  BPN  untuk  tidak  menerbitkan pendaftaran  sertifikat  dari  berbagai  pihak secara tertulis—yang dijamin dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 (Mantalean, 2019).
Serta,  Perpres  No.  71  tahun  2012 bahwa  konsultasi  publik  sebagai  langkah proses komunikasi—termasuk musyawarah—antar  pihak  yang  terlibat kepentingan  untuk  mencapai  keputusan berdasarkan kesepakatan mengenai perencanaan pengadaan tanah dalam sengketa  pembangunan  yang  berorientasi pada  kepentingan  umum  (Mantalean, 2019).  Dalam  hal  ini,  surat  peringatan terkait  penggusuran  oleh  Pemkot  Bekasi telah bertentangan dan melanggar, mengenai  hak  atas  perumahan  yang  layak dan  hak  kepemilikan  warga  yang  diakui sebagaimana  yang  termaktub  dalam  hak asasi  manusia.  Dari  sisi  hukum  pun,  aktor yang  terlibat  dalam  pembela  Warga Terdampak Penggusuran Pekayon- Jakasetia,  yaitu  LBH  Bekasi,  mengungkap bahwa 174 rumah warga di Jalan Pengairan yang digusur dinilai sebagai prosedur yang melanggar hukum. Meskipun, warga terkena  gusuran  merupakan  warga  Kota Bekasi  yang  memiliki  legalitas  yang  sah seperti  memiliki  KTP  dan  KK,  maupun membayar  Pajak  Bumi  Bangunan  (PBB), tetap  tak  mendapatkan  haknya  atas  lahan tersebut (Purba, 2016).
Namun,  hal  ini  disoroti  oleh  Kabid Bina Marga Dinas Bina Marga dan Sumber Daya  Air  (DBMSDA)  Kota  Bekasi  yang mengungkapkan  bahwa  pemerataan  tanah dilakukan  oleh  petugas  dari  Kementerian PUPR  Kota  Bekasi  dan  satuan  tugas tingkat  kecamatan,  yang  mana  hal  ini
merupakan  program  Kementerian  PUPR dengan  kesesuaian  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan  Nasional  dan  Daerah,  letak tanah,  luas  tanah  yang  dibutuhkan, gambaran  umum  status  tanah,  perkiraan nilai  tanah,  hingga  rencana  penganggaran (Amin,  2019).  Hal  ini  didukung  pula bahwa  Pemerintah  Kota  Bekasi  tengah mendukung menata bangunan yang berada di  lahan  negara.  Sehingga,  permukiman yang  berada  di  tanah  bebas  tersebut dianggap telah melanggar ketentuan, seperti,  Perda  Kota  Bekasi  Nomor  17 Tahun  2011  tentang  Penyelenggaraan  Izin Pemanfaatan  Ruang,  Perda  Kota  Bekasi Nomor  15  Tahun  2012  tentang  Retribusi lzin Mendirikan
Bangunan, serta Keputusan  Wali  Kota  Bekasi  Nomor 640/Kep.330-Distakowll/2012 tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Pembongkaran Bangunan Liar yang Melanggar  Perizinan  di  Kota  Bekasi (Niman, Megapolitan, 2016).
Di  lain  sisi,  warga  pun  bertindak  tegas dengan  dipicu  oleh  tindakan  Pemkot Bekasi  yang  dinilai  tidak  memberikan ganti rugi terhadap  warga, sehingga warga melaporkan  hal  ini  ke  Bareskrim  pada Desember  2016  atas  tuduhan  Pasal  406 KUHP  dan  170  KUHP  tentang  Perusakan Barang  Orang  Lain,  sebagai  upaya  adanya penegakan supremasi hukum kepada pihak berwajib  atas  kericuhan  konflik  tempat penggusuran  dan  memeriksa  Wali  Kota Bekasi  dan  Kepala  Satuan  Polisi  Pamong Praja Kota Bekasi yang menjadi terlapor di perkara tersebut (Asyari, 2017).
Sebagaimana hal tersebut, maka konflik  lahan  ini  timbul  karena  adanya fenomena  penggusuran  akibat  perbedaan kepentingan.  Bahwa  warga  Pekayon- Jakasetia  menentang  dengan  tegas  hal  ini akibat  tanah  tersebut  bukan  seutuhnya milik negara, yang justru telah dirawat dan dikelola warga sejak tahun 1988
(Mantalean, 2019). Sementara, pemerintah, khususnya Pemkot Bekasi
dan
Kementerian PUPR menilai bahwa
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4
HALAMAN 1-11
penggusuran  perlu  dilakukan  sebagai bentuk  ejawantah  program  Kementerian PUPR  dalam  membangun  infrastruktur  di wilayah tersebut.  Hal  ini telah menjadi  isu konflik, bahkan bukan sebatas penggusuran  saja,  tapi  tidak  ada  bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  atas  hal itu, baik uang ganti rugi maupun semacam rusun  atau  bentuk  tempat  tinggal  lainnya. Yang  mana,  warga  merasa  kehilangan tempat  tinggal  layak,  mata  pencaharian, ataupun  lingkungan  sosial  yang  telah dibangun, sebagai dampak atau akibat dari konflik  lahan  ini.  Bahwasanya  warga setempat telah berjuang dengan melakukan
bertahan  sementara  di  bawah  puing-puing runtuhan bangunan, unjuk rasa, pengaduan kepada  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang BPN, namun hal itu tak membuahkan hasil yang menyenangkan.
Sebagaimana hal tersebut, kasus penggusuran  ini,  bahwa  Pemerintah  Kota Bekasi,  Jawa  Barat  mengalokasikan  dana ratusan miliar untuk mengerjakan pembangunan infrastruktur di lokasi gusuran  Pekayon-Jakasetia  untuk  jalan raya,  pedestrian  dan  taman—sebagai  hal yang  digagas  oleh  Kementerian  PUPR. Berikut kronologi singkat atas kasus:
Tabel 1. Urutan Kejadian Konflik Penggusuran Pekayon-Jakasetia
Agustus 2016 Diterbitkannya  Surat  Peringatan  untuk  warga  sekitar  Pekayon- Jakasetia oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembongkaran rumah. 25  Oktober  -  3 November 2016 Aksi buldozer  yang meratakan rumah warga Pekayon-Jakasetia tanpa dilakukannya  sosialisasi  dan  konsultasi  public,  serta  transparansi informasi kepada Warga Terdampak Penggusuran. 1 November 2016 Alat  berat  merobohkan  ratusan  bangunan  di  Kelurahan  Jakasetia, Bekasi Selatan.
27 November 2016 Kerumunan  petugas  Satpol  PP  Pemkot  Bekasi  untuk  melakukan penggusuran kembali terhadap pemukiman warga dengan bulldozer.
24 Desember 2016 Wali  Kota  Bekasi  dilaporkan  oleh  warga  ke  Bareskrim  Mabes  Polri dengan:  LP  1256/XII/2016/Bareskrim,  dengan  bantuan  LBH  atas dasar penggusuran yang melanggar hukum. 23 Januari 2017 Pemantauan  lokasi  gusuran  bekas  pembongkaran  bangunan  liar  di Kelurahan  Pekayon  Jaya  oleh  Rahmat  Effendi  selaku  Wali  Kota Bekasi yang didampingi Tumai selaku Ketua DPRD Kota Bekasi, juga dengan sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi lainnya. Februari 2018 Warga  korban  penggusuran  bersama  FKPB  mengadakan  demonstrasi untuk menuntut ganti rugi penggusuran di Jalan Cut Mutia April 2018 Warga  gusuran  melakukan  penggalangan  dana  di  ruas  jalan  sekitar lokasi gusuran guna mendapat dukungan dan simpati Agustus 2019 Diklaim  bahwa  tanah  tersebut  berstatus  negara  bebas  dalam  peta interaktif  BPN  Kota  Bekasi  yang  menghimpun  inventarisasi  tanah  di Kota  Bekasi  menunjukkan  tidak  adanya  kepemilikan  khusus. Sehingga, tuntutan status quo pun dilayangkan oleh warga. Meskipun,
pada  akhirnya  diabaikan  oleh  BPN  Kota  Bekasi  dengan  dalih  tanah tidak memiliki sertifikasi. 21 Agustus 2019
Warga  mendapat  Surat  No.  1074/32.75/106/VII/2019  dari  BPN  yang memperkuat  bahwa  tanah  Pekayon-Jakasetia  dengan  status  Tanah Negara Bebas atau belum terdapat dasar hak atas tanah tersebut. 2 September 2019 Terjadi  kericuhan  saat  Pemkot  Bekasi  dan  Satpol  PP  melakukan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4
HALAMAN 1-11
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Berdasarkan hal tersebut, konflik ‘Penggusuran  Pekayon-Jakasetia’  ini  tak kunjung  reda.  Pihak  yang  terlibat  dalam konflik  meliputi  warga  Pekayon-Jakasetia, Pemkot  Bekasi—sebagai  aktor  langsung dalam  konflik—Perumahan  Jasa  Tirta (dibawah  naungan  Kementerian  PUPR), BPN,  Forum  Korban  Penggusuran  Bekasi (FKPB),  Solidaritas  Bekasi  Raya  dan Aliansi Rakyat Anti Penggusuran—sebagai aktor  tidak  langsung  yang  terlibat  pula dalam menanggapi konflik. Dari aktor yang terlibat tersebut menunjukkan bahwa adanya  relasi  vertikal  di  antara  komunitas kelompok  warga  dan  warga  Pekayon- Jakasetia dengan aktor yang bersinggungan dengan  lembaga  pemerintahan,  yang  juga berperan dominan atas putusan penggusuran tersebut.
Dalam  alat  analisis  kronologi  konflik, membagi  tahapannya  sebagai  berikut, Tahap Pra-konflik, sebagai  tahap  awal  dari pihak-pihak  yang  terlibat  menganggap terjadinya
ketidaksesuaian atau pertentangan yang mengarah kepada konflik. Dalam konflik penggusuran
Pekayon-Jakasetia  ditunjukkan  dari  surat peringatan  yang  diterima  warga  dari Pemerintah Kota Bekasi mengenai penggusuran,  tanpa  berdialog  awal  secara komprehensif dengan warga.
Tahap  Konfrontasi,  yang  mana  konflik meluas  dirasakan  oleh  banyak  pihak  dan dapat  mengarah  kepada  tindakan  aksi demonstrasi  sebagai  bentuk  perlawanan. FKPB  sebagai  pihak  pembela  masyarakat terdampak  penggusuran  yang  berinisiasi menggalang  demonstrasi  untuk  menuntut
penertiban  lanjutan  atas  lahan  milik  pengairan  Perumahan  Jasa  Tirta (PJT) II di Jalan Pengairan, Kampung Bulak, Pekayon, Jakasetia yang dihadang oleh massa
Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Jakarta  akan  melaporkan  dugaan tindak  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  Satpol  PP  dan  ormas  ketika menggusur  warga  Kampung  Poncol  Bulak,  Jakasetia  (berupa dijambak,  ditendang,  diinjak,  hingga  dihantam  balok  serta  disundut rokok oleh para penggusur).
11 September 2019 Forum  Korban  Penggusuran  Bekasi  (FKPB)  mewadahi  warga  yang menjadi korban gusuran dalam menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Bekasi di Jalan Khairil Anwar,
Bekasi Timur yang bertujuan mendesak penerbitan surat pemblokiran atas lahan gusuran di Jalan Irigasi RT02/17, Kampung Poncol, Bulak, Jakasetia dan di Jalan Irigiasi, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan. Surat pemblokiran  lahan bekas tempat tinggal pun tak didapati warga, yang mana BPN menolak tuntutan terkait.
25 November 2019 Kedatangan  aparat  lengkap  dengan  peralatan  alat  berat  untuk mengeruk  tanah  di  Pekayon.  Padahal  sehari  sebelumnya,  Forum Korban  Penggusuran  Bekasi  (FKPB)  Pekayon-Jakasetia  yang menggelar peringatan 3 tahun penggusuran. Januari 2020 Warga  terdampak  gusuran  Pekayon-Jakasetia  melakukan  pelaporan kepada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  Badan  Pertanahan Nasional  (ATR/BPN)  akibat  tak  kunjung  mendapat  kejelasan  status lahan.
31 Januari 2020
Wali  Kota  Bekasi,  Rahmat  Effendi  resmi  membuka  Jalan  Saluran Sejajar Jakasetia-Pekayon, Bekasi Selatan.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 4
HALAMAN 1-11
ganti rugi sebagai kompensasi dari penggusuran. Serta, aksi yang juga dilakukan  di  Kantor  BPN  Kota  Bekasi sebagai  upaya  warga  menuntut  agar dikeluarkannya surat pemblokiran penerbitan  sertifikat  atas  lahan  gusuran oleh  instansi  BPN  Kota  Bekasi  sebagai lembaga yang berwenang.
Tahap  Krisis,  sebagai  tahapan  yang menggambarkan  sisi  klimaks  dari  konflik dengan hadirnya ketegangan, bahkan kekerasan  secara  konkret  saat  konflik berlangsung  di  antara  pihak  yang  terlibat. Dalam  konflik  penggusuran  Pekayon- Jakasetia,  adanya  tindak  kekerasan  yang dilakukan oleh aparat keamanan penggusuran,  yaitu  Satpol  PP  ketika menggusur warga di lokasi kejadian dengan kekerasan  berupa    dijambak,  ditendang, diinjak,  hingga  dihantam  balok  serta disundut rokok oleh para penggusur.
Tahap Akibat yang menunjukkan akibat dari adanya tahapan krisis dengan mencoba melakukan  resolusi  konflik  dengan  pihak- pihak  yang  berkonflik.  Untuk  kasus Pekayon-Jakasetia, warga terdampak mengalami  kenihilan  dalam  upayanya memperjuangkan  kepemilikan  lahan,  sebab pihak  pemerintah  pun  justru  semakin dengan segera menggusur atau membersihkan  lahan  untuk  percepatan pembangunan yang dituju.
Tahap  Pasca-konflik,  menjadi  tahap akhir  konflik  dengan  menyelesaikan  dan mengakhiri konflik, baik ketegangan konflik  maupun  kekerasan  di  antara  pihak konflik.  Bahwasanya,  konflik  penggusuran yang terjadi tetap dilakukan oleh Pemerintah  Kota  Bekasi  sebagai  wujud pembangunan program Kementerian PUPR pun  tanpa  adanya  kompensasi  yang diberikan  kepada  warga,  sehingga  konflik yang  terjadi  dari  2016  –  2020  membuat masyarakat  terpaksa  merelakan  lahannya yang  telah  dipelihara  sejak  bertahun-tahun sebelumnya.
Dengan  melihat  beberapa  literatur sebagai bahan sumber dan penggunaan alat analisis  kronologi  konflik,  bahwa  konflik
penggusuran lahan atau agraria yang terjadi di Pekayon-Jakasetia terjadi akibat ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat setempat atas tindakan Pemerintah Kota Bekasi terhadap persoalan pemilikan  dan  penggunaan  tanah.  Lebih lanjut, berkaitan dengan pemanfaatan tanah yang  terlantar  dengan  atas  nama  negara yang  mengharuskan  masyarakat  di  lokasi tersebut terpaksa kehilangan lahannya.
Faktor  Penyebab  Konflik  Penggusuran Pekayon-Jakasetia
Dalam prosesnya, kepentingan- kepentingan  yang  hadir  di  antara  individu dapat  menyebabkan  konflik  sosial,  sebab kepentingan  setiap  individu  atau  kelompok akan  mengalami  perbedaan  yang  lebih lanjut  menghasilkan  pertentangan,  yang mana  mengandung  berbagai  tujuan.  Dalam hal  penyebab  konflik,  menurut  Siti  Asiah dalam  buku  berjudul Manajemen  Konflik Teori  dan  Aplikasi (2017)  dalam  mengurai pemicu  kejadian  konflik,  maka  perlu memperhatikan aspek-aspek mengenai,
yaitu keterbatasan sumber-sumber, perbedaan orientasi tujuan, interdependensi,  diferensiasi,  ambiguitas yurisdiksi,  komunikasi  kurang  sinergis, perlakuan yang tidak manusiawi, pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan melanggar  hukum,  beragam  karakteristik sistem  sosial,  kebutuhan  atau  kepentingan, emosionalitas,  pola  pikir,  serta  budaya konflik  dan  kekerasan,  yang  menjadi gambaran  awal  akar  terjadinya  konflik.  Di kehidupan bermasyarakat dengan
kebutuhan  lahan  sebagai  tempat  tinggal untuk meraih tujuan-tujuan yang diharapkan,  sehingga  konflik  lahan  atas konflik  agraria  menjadi  salah  satu  yang berkenaan dengan kelangsungan dan keberlanjutan  sumber  penghidupan,  serta tempat  bertahan  hidup  masyarakat  untuk jangka  waktu  yang  lama.  Sebab  itu, prioritas  penetapan  pemilik  yang  sah  atas suatu  lahan  secara  jelas  sebagai  akar ketiadaan  konflik,  didukung  dengan  status tanah.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 4
HALAMAN 1-11
Konflik  agraria  yang  khususnya  terjadi penggusuran  lahan  Pekayon-Jakasetia,  hal ini  menyebabkan  masyarakat  atau  warga terdampak  penggusuran  merasa  dirugikan dan  tak  kunjung  mendapat  ganti  rugi sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dari lahan  yang  diambil  paksa  melalui  Surat Peringatan  dari  Pemerintah  Kota  Bekasi. Tak jarang dari terjadinya penggusuran ini, pemerintah  dengan  masyarakat  Pekayon- Jakasetia  pun  tidak  mengindahkan  hal komunikasi dan sosialisasi terkait pengadaan  penggusuran  antara  pemilik lahan  dan  warga  terdampak  penggusuran. Sehingga,  dapat  menyebabkan  sengketa lahan atau perebutan dai penggusurah lahan tersebut.  Yang  mana,  telah  lama  warga Pekayon-Jakasetia  menggantungkan  hidup dan  jejaring  sosialnya  pada  lahan  yang digusur.  Oleh  karenanya,  konflik  agraria atau  penggusuran  lahan  Pekayon-Jakasetia ini  pada  dasarnya  terjadi  atas  diferensiasi individu  dalam  masyarakat,  kepentingan yang  berbeda,  perbedaan  perspektif,  pola pikir dalam menanggapi proses penggusuruan  lahan,  serta  tempat  relokasi yang kurang memadai pun juga menjadi hal yang dikritisi (Amalia, 2016).
Analisis  Konflik  Penggusuran  Lahan Pekayon-Jakasetia sebagai
Konflik Agraria
Dalam  kejadian  konflik  penggusuran lahan, masyarakat cenderung merasa dirugikan karena umumnya berita pemberitahuan  penggusuran mendadak dan tanpa  ada  komunikasi  sebelumnya.  Yang mana,  menurut  masyarakat,  pemerintah hanya melayangkan Surat Peringatan sejumlah lima kali dalam waktu lima pekan tanpa berdialog dengan masyarakat terdampak  penggusuran  (Yuwanto,  2017). Sehingga,  masyarakat  Pekayon-Jakasetia merasa hal ini tidak adil, terlebih jika ganti rugi  materiil  pun  juga  hilang  dari permukaan  (Niman,  Megapolitan,  2016). Sejatinya,  persoalan  konflik  penggusuran lahan  diakibatkan,  salah  satunya,  atas kepemilikan  dan  penggunaan  lahan  yang
cenderung  belum  jelas,  atau  bahkan  telah lama  ditelantarkan  negara  dan  justru dipelihara oleh masyarakat setempat. Konflik  agraria,  yang  mana  agraria dimaknai,  salah  satunya,  sebagai  persoalan urusan  kepemilikan  tanah,  maka  konflik penggusuran lahan Pekayon-Jakasetia hadir dalam  diskursus  konflik  agraria  yang disebabkan    dari    sistem    penguasaan, kepemilikan,  penggunaan, dan pengelolaan sumber-sumber agraria.
Bahwa  masyarakat  Pekayon-Jakasetia berupaya  dalam  pemilikannya  atas  tanah, namun mengalami ketimpangan atas penguasaan  negara  terhadap  tanah.  Hal  ini menyebabkan  masyarakat  sekitar  atau sebagai  Warga  Terdampak  Penggusuran (WTP)  menjadi  korban  konflik  yang berkepanjangan,  hingga  harus  kehilangan hak  ekonomi,  sosial  dan  budayanya. Dewasa  ini,  dalam  menanggulangi  konflik agraria kerapkali dihadapkan dengan pendekatan  legal  formal  yang  berpacu terhadap  hukum  positif  atas  hadirnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah lahan. Akan tetapi, hal tersebut tak membawa  dampak  signifikan  yang  dapat berpihak juga dengan masyarakat terdampak,  justru  membuat  negara  atau aparat  pemerintahan  bertindak  koersif dengan  kriminalisasi  sebagai  jalan  tempuh memaksa masyarakat menyerahkan tanahnya.  Oleh  karenanya,  konflik  agraria yang ditimbulkan oleh adanya ketimpangan sumber  agraria,  misalnya  tanah,  dalam penguasaan dan peruntukannya erat dengan perlunya  kesadaran  bahwa  bahwa  tanah sebagai sumber daya alam yang fundamental  bagi  manusia  dalam  lingkup kemasyarakatan, sebagaimana halnya masyarakat Pekayon-Jakasetia yang memperjuangkan haknya atas tanah.

## PENUTUP
Konflik penggusuran lahan pun menandakan sebagai
hal yang bersinggungan  dengan  unsur  koersifitas, pengusiran, keributan, atau bahkan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 4
HALAMAN 1-11
kekerasan yang dapat dilihat dari gangguan konflik  di  antara  kejelasan  pemilik  lahan dengan yang
akan melakukan pembangunan,  secara  lebih  lanjut  akan menghasilkan pengabaian hak dasar masyarakat  atas  lahan.  Dalam  analisa konflik  yang  menggunakan  alat  kronologi atau  urutan  kejadian  terhadap  kasus penggusuran  Pekayon-Jakasetia,  maka  ini melibatkan  andil  Pemerintah  Kota  Bekasi dalam  pemaksaan  pengambilan  lahan dengan tujuan penerapan program Kementerian  PUPR—dalam  pembangunan infrastruktur  untuk  jalan  raya,  pedestrian dan  taman—yang  merasa  bahwa  tanah tersebut  merupakan  tanah  negara,  sehingga masyarakat Pekayon-Jakasetia—warga terdampak penggusuran—tidak berhak atas kepemilikan lahan.
Dalam penerapan dan akhir dari konflik ini  diperlukan  adanya  resolusi  konflik dengan  dapat  berbentuk  tindakan  preventif ataupun  represif.  Bahwa  dapat  dilakukan sebagai hal mencakup sosialisasi perencanaan pembangunan bagi
masyarakat yang terkena dampak pembangunan,  kesepakatan  antara  warga terdampak  penggusuran  dengan  pihak pemerintah  sebagai  bentuk  dialog  dan bermusyawarah dalam sengketa penggusuran lahan yang diharapkan konflik tidak akan terjadi, penggantian kompensasi yang layak sejalan dengan nilai lahan yang digusur,  pelibatan  partisipasi  masyarakat dalam  tahap  perencanaan,  pemanfaatan, hingga implementasi sebagai kontrol sosial, dari  masyarakat.  Serta,  melakukan  relokasi guna  pemindahan  tempat  warga  terdampak penggusuran  ke  tempat  baru  yang  layak sebagai  bentuk  pertanggungjawaban,  yang mana  pemerintah  pun  perlu  memerhatikan sektor ekonomi dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, M., & Malihah, E. (2016). Konflik
Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan  Jatigede  di  Desa  Wado. SOSIETAS , 6 (2).
Amin,  Muhammad.  2  September  2019.
Penertiban  Lahan  Jalan  Pengairan  di Bekasi  Dilawan  Warga .  Diakses  pada 15 November 2020, (https://www.cendananews.com/2019/0 9/penertiban-lahan-jalan-pengairan-di- bekasi-dilawan-warga.html)
Ar-Ridho,  A.,  &  Ishartono,  I.  (2019).
Konflik Kepentingan Lahan Warga RW 11 Tamansari dengann Pemerintah Kota Bandung dalam Kasus Realisasi Program Rumah Deret. Jurnal Kolaborasi  Resolusi  Konflik , 1 (2),  127- 131.
Aryadita,  Ryana.  16  Januari  2020. Status Belum  Jelas  Korban  Penggusuran Pekayon Bingung Jalan Sudah
Dibangun  di  Tanah  Gusuran.  Kompas . Diakses  pada  15  November  2020, (https://megapolitan.kompas.com/read/ 2020/01/16/18264991/status-belum- jelas-korban-penggusuran-pekayon- bingung-jalan-sudah?page=all) Bachtiar,  Yusuf.  2  September  2019.
Korban  Gusuran  Pekayon-Jakasetia Bakal Laporkan Dugaan Tindak Kekerasan  Aparat  Pemkot  Bekasi . Jakarta  Tribun  News.  Diakses  pada  15 November 2020, (https://jakarta.tribunnews.com/2019/09
/02/korban-gusuran-pekayon-jakasetia- bakal-laporkan-dugaan-tindak- kekerasan-aparat-pemkot-bekasi) Dahono,  Yudo.  28  November  2016.
Kembali Gusur Pekayon, Pemkot Bekasi Lecehkan Menteri PUPR . Berita Satu. Diakses pada 15 November 2020, (https://www.beritasatu.com/megapolita n/401775/kembali-gusur-pekayon- pemkot-bekasi-lecehkan-menteri-pupr)
Dany Haryanto, S.S dkk. (2011). Pengantar  Sosiologi  Dasar .  Jakarta  :
PT. Prestasi   Pustakarya.
Fisher,  Simon.  et.al.  (2001). Mengelola Konflik:  Keterampilan  dan  Strategi Untuk  Bertindak . Jakarta:  The  British Council Indonesia.
Hartani,  M.,  &  Nulhaqim,  S.  A.  (2020).
Analisis Konflik Antar Umat Beragama
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 4
HALAMAN 1-11
di  Aceh  Singkil. Jurnal  Kolaborasi Resolusi Konflik , 2 (2), 93-99.
Hasyah,  Desy  Al.  (2018). Konflik  dan Resolusi  Konflik  dalam  Pengembangan
Masyarakat: Studi Kasus Konflik Sengketa Lahan Antara Warga Sosrokusuman  Dengan  PT.  Bangun Jogja  Indah (Skripsi, Universitas  Islam
Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta, 2018).
Irwandi,  I.,  &  Chotim,  E.  R.  (2017).
Analisis  Konflik  Antara  Masyarakat,
Pemerintah  dan  Swasta. JISPO  Jurnal Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik , 7 (2),  24- 42.
Kartika,  Dewi  dkk.  (2016). Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian  Bangsa .  Ed.  Noer  Fauzi.
Jakarta, Oxfam. Kumalasari, P. A., & Sudiarta, I. K. (2020). Pemberian  Ganti  Rugi  Kepada  Pemilik Tanah atas Penggunaan Tanah Perseorangan  Tanpa  Pembebasan  oleh
Pemerintah. Kertha  Semaya:  Journal Ilmu Hukum , 8 (3), 301-318.
Manggala,  Yudha.  24  Januari  2017. Lahan
Bekas  Penggusuran  Pekayon  Segera Digarap.  Republika .  Diakses  pada  16 November 2020, (https://republika.co.id/berita/nasional/j abodetabek- nasional/17/01/24/ok8ok0284-lahan- bekas-penggusuran-pekayon-segera- digarap)
Media  Garuda.  19  Agustus  2019. Suara Demo Warga Korban Gusuran Pekayon .  Diakses  pada  16  November 2020, (https://www.mediagaruda.co.id/2019/0
8/19/suara-demo-warga-korban- gusuran-pekayon/)
Nulhaqim,  S.  A.,  Hardhing,  D.,  Irfan,  M.,
& Jatnika, D. C. (2017). Konflik Sosial di  Kampung  Nelayan:  Studi  Kasus  Di
Pantai  Utara  Kota  Cirebon,  Jawa Barat. Sosio Konsepsia , 6 (2), 197-209.
Nulhaqim,  S.  A.,  Hidayat,  E.  N.,  &
Fedryansyah, M. (2020). Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan. Share:  Social  Work  Journal , 10
(1), 109-117.
Rachma, Nadia Chairunisa. (2017).
Analisis  dan  Resolusi  Konflik  Lahan Studi  Kasus:  Konflik  Lahan  PAUD Islam  Mandiri  dengan  Pembangunan RPTRA (Skripsi,  Universitas  Islam Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,
2017). Riyanto,  A.  dan  Jamba.  (2017).  Peran Negara  Dalam  Penyelesaian  Konflik Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan  Di  Atas  Hak  Pengelolaan Badan  Pengusahaan Batam). Jurnal Selat , 5 (1), 105-122.
Rusdiana, H. A. 2015. Manajemen Konflik. Bandung: CV Pustaka Setia. Rusto,  Jack.  23  Agustus  2019. BPN  Kota Bekasi Masih Kaji Soal Tuntutan Status Quo  Lahan  Irigasi  Jakasetia .  Bekasi
Pedia.  Diakses  pada  15  November
2020, (https://bekasipedia.com/bpn- kota-bekasi-masih-kaji-soal-tuntutan- status-quo-lahan-irigasi- jakasetia/4846/)
Sari, F. B., & Majid, M. A. (2019). Analisis
Kemacetan  Lalu  Lintas  Di  Jalan  Arteri Sekunder  Studi  Kasus  Koridor  Jalan Raya  Pekayon  Kota  Bekasi. Jurnal Ilmiah Plano Krisna , 14 (2), 64-79. Shohibuddin, Mohamad & Wiradi Gunawan. (2009). Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria . Yogyakarta.
Sajogyo Institute (SAINS).
Wirawan.  (2010). Konflik  dan  Manajemen Konflik: Teori. Aplikasi, dan Penelitian.
Jakarta: Salemba Humanika.
Zuber,  A.  (2016).  Konflik  Agraria  di Indonesia. Jurnal  Sosiologi  Reflektif , 8
(1), 147-158.