## PERUBAHAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEKTOR PERKEBUNAN
TAHUN PAJAK 2020 TERHADAP TAHUN PAJAK 2019

## (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SALATIGA)
Sahara Muhammad Hamzah Wildan Mustofa 1) ; Fadlil Usman 2)
1) sahara@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*
2) fadlil.81@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

## Abstract
The purpose of this review is to find out the cause of the change in the NJOP PBB P3L for the Plantation Sector in the 2020 Fiscal Year to the 2019 Fiscal Year at the KPP Pratama Salatiga. In 2020 there was a change related to the basic regulations for determining the NJOP PBB P3L from the original PMK-139/PMK.03/2014 to PMK- 186/PMK.03/2019 besides that there were also changes to the contents of the taxpayer SPOP. The data obtained at the time of observation is primary data obtained from the Salatiga Pratama Tax Service Office. The research was  carried  out  by  reviewing  the  suitability  of  the  process  of  implementing  the  NJOP  determination  in  the Plantation Sector in accordance with the regulations in force in the 2019 Fiscal Year and 2020 Fiscal Year by considering  other  variables  forming  the  NJOP.  Based  on  the  information  obtained,  it  is  known  that  the implementation of the NJOP assessment in the plantation sector at KPP Pratama Salatiga is in accordance with applicable regulations and there are no obstacles encountered during the NJOP determination process. Therefore, changes in NJOP are only influenced by changes in the variables forming NJOP and not because of obstacles to the NJOP determination process. The variables tested are the effects of changes related to classification rules and changes in SPOP area data. Based on the tests that have been carried out, it can be concluded that the changes in NJOP that occurred in 2020 were influenced simultaneously by the Variable Changes in Area and Variables Changes in Classification Rules. However, if each variable is tested, it can be seen that the changes in area that occurred in 2019 to 2020 more influenced the changes in the 2020 NJOP amount than the changes in regulations related  to  classification  caused  by  the  shift  of  regulations  from  PMK-139/PMK.03  /2014  to  PMK- 186/PMK.03/2019.
Keywords : Income, Taxes, Tax Data, Tax Structure, Taxation

## Abstrak
Tujuan dari peninjauan ini yaitu untuk mengetahui penyebab perubahan NJOP PBB P3L Sektor Perkebunan pada Tahun Pajak 2020 terhadap Tahun Pajak 2019 di KPP Pratama Salatiga. Pada tahun 2020 terjadi perubahan terkait dasar peraturan penetapan NJOP PBB P3L dari semula PMK-139/PMK.03/2014 menjadi PMK-186/PMK.03/2019 selain  itu  juga  terdapat  perubahan  pada  isian  SPOP  wajib  pajak.  Data  yang  diperoleh  pada  saat  pengamatan merupakan Data Primer yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga. Penelitian dilaksanakan dengan meninjau kesesuaian proses pelaksanaan penetapan NJOP di Sektor Perkebunan sesuai dengan peraturan yang  berlaku  pada  Tahun  Pajak  2019  dan  Tahun  Pajak  2020  dengan  mempertimbangkan  variabel  pembentuk NJOP  lainnya.  Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan,  diketahui  bahwa  pelaksanaan  penilaian  NJOP  sektor perkebunan di KPP Pratama Salatiga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ditemui hambatan selama proses penetapan NJOP berlangsung. Oleh karena itu, perubahan NJOP hanya dipengaruhi oleh karena adanya perubahan variabel pembentuk NJOP dan bukan karena adanya hambatan proses penetapan NJOP. Variabel yang diuji  merupakan  pengaruh  adanya  perubahan  terkait  aturan  klasifikasi  dan  perubahan  data  isian  luas  SPOP. Berdasarkan pengujian-pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan NJOP yang terjadi pada tahun 2020 dipengaruhi secara simultan oleh variabel Perubahan Luas dan variabel Perubahan Aturan Klasifikasi. Akan tetapi jika dilakukan uji masing-masing variabel maka dapat diketahui bahwa perubahan luas  yang  terjadi  pada  tahun  2019  ke  2020  lebih  mempengaruhi  atas  perubahan  besaran  NJOP  2020  daripada pengaruh atas terjadinya perubahan peraturan terkait klasifikasi yang diakibatkan oleh beralihnya peraturan dari PMK-139/PMK.03/2014 ke PMK-186/PMK.03/2019.
Kata Kunci : Pendapatan, Pajak, Data Pajak, Struktur Pajak, Perpajakan.

## PENDAHULUAN
Pajak  bumi  dan  bangunan  yang  selanjutnya  disebut  dengan  PBB  adalah  pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selain PBB Perdesaan dan Perkotaan. Maksud dari PBB selain PBB Perdesaan dan Perkotaan
adalah PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan minyak dan gas bumi, sektor  pertambangan  untuk  pengusahaan  panas  bumi,  sektor  pertambangan  mineral  atau batubara, dan sektor lainnya atau yang biasa disebut dengan PBB P5L yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Pusat c.q. Direktorat Jenderal Pajak. Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang dikenai PBB. PBB sektor perkebunan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  PER-31/PJ/2014  adalah  PBB  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  dikenakan  atas  bumi dan/atau  bangunan  yang  berada  di  dalam  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha perkebunan.  Besarnya PBB sektor perkebunan yang terutang dengan lebih dulu  menentukan besarnya suatu nilai jual objek pajak. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. sesuai yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-186/PMK.03/2019.
Besar NJOP didapatkan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai pajak atau pejabat lain yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Menurut SPI  pengertian nilai adalah  kesimpulan  akhir  dari  proses  penilaian  yang  diadakan  sesuai  dengan  tujuan  yang dikehendaki.  Pada  tahun  pajak  2020,  besar  NJOP  PBB  sektor  perkebunan  di  KPP  Pratama Salatiga  mengalami  penurunan  dihampir  seluruh  nomor  objek  pajak  (NOP)  PBB  sektor perkebunan jika dibandingkan dengan besar NJOP PBB sektor perkebunan di tahun pajak 2019. Penelitian ini ingin mengetahui apa saja penyebab dari penurunan besaran NJOP tersebut. Maka dari itu, pada karya tulis ini akan dibahas penyebab perubahan besaran Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP PBB Sektor Perkebunan Tahun Pajak 2020 terhadap Tahun Pajak 2019 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga.
Ambarita et al. (2016) menganalisis perubahan zona nilai tanah berdasarkan harga pasar untuk  menentukan  nilai  jual  objek  pajak  (NJOP)  dan  peningkatan  pendapatan  asli  daerah (PAD). Penelitian dilakukan dengan pembuatan zona untuk menentukan titik sampel yang akan dicari.  Kemudian  membuat  peta  zona  nilai  tanah  berdasarkan  Harga  Pasar  dan  NJOP Kecamatan Semarang Timur. Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Kecamatan Semarang Timur Tahun  2015  menggunakan  teknologi  analisis  SIG  (Sistem  Informasi  Geografis).  Hasil penelitian  diketahui  peningkatan  NJOP  berdasarkan  harga  pasar  yang  tertinggi  mencapai 1229,3%  dan  terendah  40,85%.  Perbedaan  penelitian  adalah  bahwa  Ambarita  et  al.  (2016) menggunakan PBB sektor perkotaan, yang dikelola pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang  dilakukan  menggunakan  PBB  selain  sektor  perdesaan  dan  perkotaan  yang  dikelola pemerintah pusat. Perbedaan lainnya adalah penelitian yang dilakukan menggunakan analisis data  kuantitatif  menggunakan software statistik,  bukan  menggunakan  Sistem  Informasi Geografis.
Penelitian  menggunakan  Sistem  Informasi  Geografis  dengan  objek  PBB  sektor perdesaan  dan  perkotaan  juga  dilakukan  oleh  Amelia  et  al.  (2015),  Adhi  et  al.  (2015),  dan Situmorang  et  al.  (2015).  Adapun  Tawas  (2015)  hanya  meneliti  sederhana  berupa  analisis penetapan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  dan  implikasinya  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Kota  Kotamobagu.  Sementara  Ruliana  (2014)  menemukan  bahwa  terdapat perbedaan luas antara kondisi di lapangan dengan di SPPT. Berbeda dengan itu, Monding & Pusung (2017) menggunakan uji Assessment  Sales Ratio yang meliputi pengukuran tendensi sentral  memberikan  indikasi  bahwa  terjadi Under-Assessment di  Kecamatan  Paal  Dua  atau berada  dibawah  nilai  pasar,  karena  tidak  berada  didalam  interval  standar  yang direkomendasikan  IAAO.  Purnomo  &  Sabijono  (2016)  menggunakan  uji Assessment  Sales Ratio yang meliputi  pengukuran tendensi  sentral memberikan indikasi  bahwa terjadi Under- Assessment di  Perumahan  Citraland  atau  berada  dibawah  nilai  pasar,  karena  tidak  berada
didalam interval standar yang direkomendasikan IAAO. Adapun Cornelia et al. (2020) hanya meneliti sisi keadilan yang diperoleh wajib pajak dari kenaikan NJOP.
Penelitian  ini  membahas  tentang  variabel  yang  mempengaruhi  besaran  NJOP  dalam proses pembuatan laporan penilaian kantor PBB Sektor Perkebunan di KPP Pratama Salatiga. Variabel.  tersebut  terbatas  pada  adanya  perubahan  luas,  perubahan  besaran  NJOP  per  meter persegi dengan mempertimbangkan perubahan peraturan terkait penentuan NJOP yang mulai berlaku  pertahun  pajak  2020  yaitu  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan aturan penentuan NJOP untuk tahun pajak sebelum 2020 yaitu Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  139/PMK.03/2014  tentang  Klasifikasi  Objek Pajak  dan  Tata  Cara  Penetapan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  Pajak  Bumi.  Keterbatasan  tersebut dikarenakan adanya keterbatasan data yang didapatkan oleh penulis karena adanya kerahasiaan data  yang  harus  dijaga  oleh  KPP  Pratama  Salatiga  yang  tidak  bisa  dipublikasikan  kepada khalayak umum sesuai  dengan Pasal  34 Undang-Undang Ketentuan Umum  Perpajakan  (UU KUP).  Pasal  34  UU  KUP  mengatur  terkait  dengan  rahasia  jabatan  yang  menyatakan  bahwa pejabat maupun tenaga ahli dilarang memberitahukan data tentang wajib pajak kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, kecuali untuk keperluan pengadilan. Data yang akan dijadikan acuan adalah berupa data perhitungan NJOP tahun pajak 2019 dan 2020. Semua data tersebut akan diolah secara kuantitatif dan kualitatif untuk memenuhi pencapaian tujuan penelitian .

## KAJIAN PUSTAKA Peraturan Terkait NJOP Tahun 2019 Sektor Perkebunan
Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 peraturan terkait pajak bumi dan bangunan khususnya terkait penetapan nilai jual objek pajak diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar  Pengenaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  PMK-139/PMK.03/2014  dalam  hal  ini menjelaskan beberapa hal, antara lain salah satu yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah aturan terkait penentuan objek pajak dan penentuan pengelompokan  objek  pajak  menurut  nilai  jual  atau  disebut  dengan  klasifikasi  bumi  dan bangunan.  PMK-139/PMK.03/2014  menjelaskan  bahwa  terdapat  empat  sektor  objek  pajak yang dikenakan pajak bumi dan bangunan. Keempat sektor tersebut biasa disebut dengan PBB P3L.
Sektor  PBB  P3L  yang  pertama  yaitu  sektor  perkebunan.  Objek  pajak  PBB  sektor perkebunan  adalah  bumi  dan/atau  bangunan  yang  berada  di  dalam  kawasan  yang  digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Kegiatan usaha perkebunan tersebut yaitu usaha budidaya tanaman  perkebunan  yang  diberikan  Izin  Usaha  Perkebunan  untuk  Budidaya  (IUP-B),  dan usaha  budidaya  tanaman  perkebunan  yang  terintegrasi  dengan  usaha  pengolahan  hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan. Sektor yang kedua yaitu sektor perhutanan. Objek  pajak  PBB  sektor  perhutanan  adalah  bumi  dan/atau  bangunan  yang  berada  di  dalam kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perhutanan.  Sektor  yang  ketiga  yaitu  sektor pertambangan. Objek pajak PBB sektor pertambangan adalah bumi dan/atau bangunan, yang berada  di  dalam  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  pertambangan.  Sektor  yang keempat yaitu sektor lainnya. Objek pajak PBB sektor lainnya adalah objek pajak Pajak Bumi dan  Bangunan,  selain  objek  pajak  sektor  perkebunan,  sektor  perhutanan,  dan  sector pertambangan yang tidak berada dalam wilayah kabupaten atau kota.
Selain empat poin di atas yaitu terkait dengan penentuan objek pajak PBB P3L, PMK- 139/PMK.03/2014 juga mengatur terkait dengan pengelompokan objek pajak menurut nilai jual per meter persegi atau disebut dengan klasifikasi bumi dan bangunan. Aturan terkait klasifikasi tersebut  mengatur  bahwa  setiap  hasil  NJOP  per  meter  persegi  hasil  dari  perhitungan  penilai
berdasarkan  isian  SPOP  dan  LSPOP  wajib  pajak  harus  disesuaikan  dengan  klasifikasi  pada tabel lampiran aturan tersebut yang kemudian dikalikan dengan luas masing-masing bumi dan bangunan.  Setelah  itu,  masing-masing  NJOP  dijumlahkan  untuk  mendapatkan  total  NJOP untuk menentukan PBB terutang.

## Peraturan Terkait NJOP Tahun 2020 Sektor Perkebunan
Mulai  tahun  2020  terkait  penetapan  nilai  jual  objek  pajak  diatur  di  dalam  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Peraturan tersebut menggantikan beberapa peraturan penting antara lain terkait dengan peraturan penetapan NJOP pada tahun 2014 hingga 2019 yaitu PMK-139/PMK.03/2014 dan beberapa Peraturan Dirjen Pajak terkait dengan aturan pelaksanaan dari PMK-139/PMK.03/2014.
PMK-186/PMK.03/2019 memiliki setidaknya tiga poin penting yang mengatur terkait PBB P5L yang dikelola oleh pemerintah pusat. Tiga poin tersebut  antara lain terkait dengan ketentuan umum, klasifikasi objek pajak dan tata cara penetapan NJOP PBB.

## Ketentuan Umum
Ketentuan umum di dalam aturan tersebut terkait dengan pendefinisian ulang istilah-istilah yang ada agar sesuai dengan apa yang dimaksud dan didefinisakan oleh UU PBB, selain itu peraturan tersebut  juga menyempurnakan istilah terkait objek sektoral  yang diatur pula pada peraturan perundang-undangan pada kementerian lain.

## Klasifikasi Objek
Klasifikasi objek yang pada aturan sebelumnya terdiri dari empat sektor saja dan disebut dengan PBB P3L, pada aturan baru ini terdapat  enam  sektor objek dan disebut dengan PBB P5L.  Perubahan  ini  terkait  dengan  pemecahan  sektor  pertambangan  pada  PBB  P3L  yang menjadi sektor pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, dan pertambangan panas bumi dan menjadi PBB P5L.
Selain  itu  diatur  pula  terkait  dengan  penentuan  objek  pajak  yang  berbasis  kepada kawasan. Aturan PMK-139/PMK.03/2014 mengatur bahwa objek pajak yang dikenakan PBB adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, dan kegiatan usaha tersebut adalah kegiatan usaha yang telah diberikan izin oleh yang berwenang.  Hal  ini  diubah  di  dalam  peraturan  yang  baru  bahwa  objek  pajak  PBB  tersebut adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan. Kawasan tersebut adalah areal yang  tercantum  di  dalam  izin,  hak,  kontrak,  dan  penugasan,  serta  areal  di  luar  areal  yang tercantum di dalam izin, hak, kontrak, dan penugasan.
Selain dua hal di atas, peraturan terkait dengan klasifikasi objek tidak banyak berubah. Aturan tersebut antara lain terkait dengan pengaturan objek bumi, pengaturan objek pajak di dalam kawasan yang tidak dikenakan PBB sesuai dengan aturan baru bahwa batasan objek PBB adalah kawasan, dan pengaturan terkait objek pajak bangunan. Objek pajak bumi yang diatur di  dalam  peraturan  ini  yaitu  terdiri  dari  permukaan  bumi  dan  tubuh  bumi.  Menurut  Waluyo (2016;6) permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Permukaan  bumi  dipisahkan  kembali  menjadi  dua  objek  yaitu  permukaan  bumi  di  darat ( onshore ) dan permukaan bumi di laut atau pantai ( offshore ).

## Tata Cara Penetapan NJOP PBB
Secara  umum  pengenaan  PBB  dikenakan  berdasarkan  SPOP  dan  LSPOP  yang  telah dikembalikan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Pengisian SPOP dan LSPOP tersebut harus  dilakukan  dengan  jelas,  benar,  lengkap  dan  ditandatangani  serta  dilampiri  dokumen pendukung.  Jika  SPOP  dan  LSPOP  telah  diisi  sesuai  dengan  ketentuan  administratif  dan materiil maka KPP menindaklanjuti dengan melakukan penghitungan NJOP berdasarkan isian SPOP dan LSPOP yang telah dikembalikan oleh wajib pajak tersebut. Penetapan NJOP akan
menjadi dasar perhitungan pajak terutang dan KPP akan menindaklanjuti dengan menerbitkan SPPT PBB.
Penghitungan  NJOP  pada  tahun  2020  setelah  diberlakukannya  peraturan  ini  berbeda dengan  aturan  pada  tahun  sebelumnya  yang  menggunakan  dasar  aturan  PMK- 139/PMK.03/2014. PMK-186/PMK.03/2019 mengatur bahwa nilai NJOP yang didapatkan dari hasil  perhitungan  data  yang  didapatkan  dari  wajib  pajak  tidak  perlu  untuk  diklasifikasikan terlebih  dahulu  menjadi  NJOP  per  meter  persegi  seperti  pada  lampiran  PMK- 139/PMK.03/2014,  sehingga  nilai  yang  didapatkan  pada  perhitungan  NJOP  akan  langsung menjadi dasar perhitungan pajak terutang. Selain itu khusus untuk sektor perkebunan dan sektor perhutanan untuk standar investasi tanaman (SIT) diganti dengan biaya investasi tanaman (BIT) dan diatur lebih lanjut dengan keputusan dirjen setiap tahunnya yang pada tahun sebelumnya SIT ditentukan oleh keputusan kantor wilayah masing-masing wilayah kerja.

## Data Objek PBB Sektor Perkebunan Tahun 2019 dan 2020
Jumlah  Wajib  Pajak  PBB  sektor  perkebunan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Salatiga pada  tahun  2019  yaitu  berjumlah  tiga  belas  wajib  pajak  dengan  jumlah  objek  pajak  yang terdaftar yaitu berjumlah 22 nomor objek pajak (NOP). Objek pajak tersebut tersebar di wilayah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dengan jumlah dua puluh NOP yang berada di wilayah Kabupaten  Semarang  dan  dua  NOP  di  wilayah  Kota  Salatiga  seperti  yang  tertera  di  dalam Daftar Wajib Pajak PBB Sektor Pekebunan di KPP Pratama Salatiga Tahun 2019.
Pada  tahun  2020  jumlah  Wajib  Pajak  PBB  sektor  perkebunan  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Salatiga berjumlah tetap sama dengan tahun 2019 yaitu tiga belas wajib pajak dengan jumlah objek pajak yang terdaftar yaitu berjumlah 22 nomor objek pajak (NOP). Akan tetapi, wajib pajak “G” tidak menyampaikan SPOP beserta lampirannya yang menjadikan data NOP pada tahun 2020 hanya berjumlah 21 NOP saja.

## Data NJOP PBB Sektor Perkebunan Tahun 2019 dan 2020
Total  nilai  jual  objek  pajak  (NJOP)  adalah  angka  yang  didapatkan  dari  penjumlahan NJOP  Bumi  dan  NJOP  Bangunan.  Pada  tahun  2019  untuk  perhitungan  dalam  mendapatkan NJOP menggunakan aturan PMK-139/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual  Objek  Pajak  Sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Aturan  yang  cukup berpengaruh dalam menentukan besaran NJOP total adalah terkait dengan adanya klasifikasi NJOP. Aturan ini mengatur bahwa dalam mencari NJOP masing-masing bumi dan bangunan untuk  tahun  pajak  2019  dari  total  masing-masing  NJOP  Bumi  dan  Bangunan  harus  dibagi terlebih dahulu dengan total luas masing-masing bumi dan bangunan dan kemudian ditentukan kelas  bumi  dan  bangunannya  sesuai  dengan  yang  tertera  ditabel  klasifikasi,  baru  setelah  itu masing-masing kelas dikalikan dengan luasnya. Pada tahun pajak 2019 total NJOP Perkebunan di KPP Pratama Salatiga adalah Rp2.851.792.012.200,00.
Pada tahun pajak 2020, NJOP PBB sektor perkebunan yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga mengalami tren penurunan hampir diseluruh NOP. Pada tahun pajak 2020 total NJOP Perkebunan di KPP Pratama Salatiga adalah Rp2.730.768.427.510,00. Total NJOP pada tahun pajak 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun pajak 2019. Penyebab perubahan NJOP dapat digambarkan sebagai berikut:

## EDUCORETAX

## Volume 1, No. 3, September 2021

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah variabel perubahan luas dan variabel perubahan aturan pembentuk NJOP PBB Sektor  Perkebunan  di  KPP  Pratama  Salatiga.  KPP  Pratama  Salatiga  dipilih  menjadi  lokasi pengambilan  data  objek  karena  terjadi  penurunan  besaran  NJOP  PBB  Sektor  Perkebunan  di tahun    2020  dibanding  pada  tahun  2019  dihampir  setiap  NOP.  Variabel  perubahan  luas  dan variabel  perubahan  aturan  pembentuk  NJOP  PBB  merupakan  dua  faktor  pengkali  dalam pembentukan  NJOP  sehingga  bila  terjadinya  perubahan  pada  dua  variable  tersebut  akan mempengaruhi besaran NJOP.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  primer.  Data  primer adalah  data  yang  mengacu  pada  informasi  yang  diperoleh  dari  sumber  utama  yang mengumpulkan data dan informasi tersebut. Data primer tersebut didapatkan langsung dari KPP Pratama Salatiga dengan pengajuan surat e-riset ke Kantor Wilayah DJP Jateng 1.
Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu studi dokumen dan studi lapangan. Studi dokumen dilakukan  dengan mengumpulkan dan mempelajari data dari sumber-sumber tertulis.  Pelaksanaan  metode  ini  adalah  dengan  membaca  dan  mempelajari  pertaturan perundang-undangan terkait, laporan penilaian yang ada di KPP Pratama Salatiga, dan literatur lainnya  yang  relevan.  Studi  Lapangan  dilakukan  dengan  mendatangilangsung  KPP  Pratama Salatiga  yang  merupakan  kantor  tempat  laporan  penilaian  kantor  PBB  Sektor  Perkebunan tersebut  diadministrasikan  dan  melakukan  wawancara  secara  langsung  kepada  penilai  pajak yang bersangkutan sehingga akan mendapatkan tambahan informasi yang valid dan jelas.
Sekaran (2006) menjelaskan variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi hasil variabel terikat. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu: perubahan luas dan perubahan aturan terkait  dengan  penentuan  NJOP  PBB  P5L.  Menurut  Sekaran  (2006)  variabel  terikat  adalah variabel yang menjadi tujuan utama dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan berbagai pengujian untuk dapat memprediksi variabel terikat yang ditentukan. Peneliti harus menjawab apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perubahan penerimaan tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.
Langkah pertama yang dilakukan  dalam pengamatan yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mencari penyebab terjadinya perubahan NJOP tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Langkah kedua yaitu mengolah data yang telah didapatkan dengan aplikasi pengolah sesuai dengan data-data yang dibutuhkan dalam proses pengamatan. Langkah ketiga, melakukan  uji  keterkaitan  dengan  menghitung  persentase  perubahan  dan  regresi  sederhana berupa  uji  t  dan  uji  f,  antara  variabel  bebas  dan  variabel  terikat  untuk  membuktikan  apakah variabel  bebas  yang  diamati  memiliki  pengaruh  terhadap  variabel  terikat  atau  tidak.  Setelah
langkah  ketiga  dilakukan,  maka  dilakukan  penarikan  kesimpulan  dari  hasil  kegiatan  pada langkah ketiga. Kesimpulan yang didapatkan lalu dijabarkan dalam bentuk deskriptif agar lebih mudah dimengerti

## HASIL DAN PEMBAHASAN Mengukur Besar Persentase Pengaruh Variabel Perubahan Luas dan Perubahan Aturan Klasifikasi terhadap Perubahan NJOP Tahun Pajak 2020

## Mengukur Besar Persentase Pengaruh Perubahan Luas Bumi terhadap Perubahan NJOP Bumi Tahun Pajak 2020.
Hasil pembagian antara besar variabel Y dengan hasil perhitungan total NJOP dengan dasar  data  luas  tahun  2019  tersebut  memperlihatkan  bahwa  dengan  asumsi  NJOP  bumi  per meter persegi tetap dalam hal ini menggunakan perhitungan dan aturan NJOP bumi tahun 2020 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perubahan  luas  bumi  sebesar  1,38  persen  memberikan pengaruh sebesar 2,59 persen terhadap variabel Perubahan Total NJOP Bumi (Y) pada tahun 2020.

## Mengukur Besar Persentase Pengaruh Perubahan Luas Bangunan terhadap Perubahan NJOP Bangunan Tahun Pajak 2020
Dalam rangka mengukur besar persentase pengaruh yaitu dengan melakukan pembagian besar  variabel  Y  dengan  hasil  perhitungan  NJOP  bangunan  yang  didapatkan  dengan menggunakan luas bangunan tahun 2019 lalu dikalikan dengan 100 persen. Maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut adalah berkurangnya luas bumi sebesar 21,70 persen berdampak pada berkurangnya total NJOP bangunan pada tahun 2020 sebesar 15,05 persen Mengukur Besar Persentase Pengaruh Perubahan Aturan Klasifikasi Bumi terhadap Perubahan NJOP Bumi Tahun Pajak 2020.
Dalam  rangka  untuk  mendapatkan  besar  persentase  pengaruh  perubahan  aturan klasifikasi bumi maka perlu membagi besar variabel Y dengan hasil perhitungan total NJOP 2020 yang menggunakan aturan klasifikasi tahun 2019 lalu dikalikan dengan 100 persen. Dari perhitungan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  perubahan  aturan  terkait  tidak  digunakannya kembali  klasifikasi  pada  tahun  2020  memberikan  pengaruh  bertambahnya  NJOP  per  meter persegi 0,51 persen yang mengakibatkan adanya penambahan variabel Perubahan Total NJOP Bumi (Y) sebesar 0,77 persen dengan asumsi luas total tidak ada perubahan dan dasar NJOP per meter persegi bernilai sama.

## Mengukur Besar Persentase Pengaruh Perubahan Aturan Klasifikasi Bangunan terhadap Perubahan NJOP Bangunan Tahun Pajak 2020.
Dalam mengukur besar persentase pengaruh prubahan aturan klasifikasi bangunan perlu membagi  besar  variabel  Y  dengan  hasil  perhitungan  total  NJOP  2020  yang  menggunakan aturan  klasifikasi  tahun  2019  lalu  dikalikan  dengan  100  persen  untuk  mendapatkan  besar persentase yang dinginkan. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan aturan terkait tidak digunakannya kembali klasifikasi pada tahun 2020 memberikan pengaruh berkurangnya NJOP per meter persegi 1,07 persen dan mengakibatkan berkurangnya variabel Perubahan Total NJOP Bumi (Y) sebesar 7,26 persen dengan asumsi luas total tidak ada perubahan dan dasar NJOP per meter persegi bernilai sama.

## Analisis Perubahan NJOP Menggunakan Uji t dan Uji F
Uji t dan uji F Perubahan Luas Bumi dan Perubahan Aturan Klasifikasi terhadap NJOP Bumi 2020.
Berdasarkan nilai Sig hasil SPSS Coefficients di atas diketahui nilai Sig dari variabel X1  adalah  sebesar  0,000  atau  kurang  dari  probabilitas  0,05  maka  dapat  ditarik  kesimpulan berdasarkan hasil nilai signifikansi, variabel Perubahan Luas (X1) mempenaruhi varibel Selisih
NJOP Bumi (Y), sedangkan untuk variabel X3 karena nilai Sig adalah sebesar 0,133 atau lebih besar dari probabilitas 0,05 maka variabel X3 tidak mempengaruhi variabel Y.
Selain  menggunakan  nilai  signifikansi  sebagai  acuannya  untuk  yang  kedua  sebagai pembanding dalam menarik kesimpulan digunakan perbandingan nilai t hitung terhadap nilai t tabel. Berdasarkan nilai t hasil SPSS Coefficients di atas diketahui nilai t hitung dari variabel X1 adalah sebesar 9,472 dan hasil t tabel adalah sebesar 2,1009 karena nilai t hitung lebih besar dari  hasil  t  tabel  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  X1  mempengaruhi  variabel  Y, sedangkan untuk variabel X3 dengan hasil t hitung sebesar 1,573 dan hasil t tabel yang lebih besar yaitu sebesar 2,1009 maka variabel X3 tidak mempengaruhi variabel Y.
Kedua dasar penarikan kesimpulan di atas memberikan hasil yang sama bahwa variabel Perubahan Luas mempengaruhi variabel Selisih NJOP sedangkan variabel Perubahan Aturan Klasifikasi tidak mempengaruhi, atau dalam artian lain Perubahan Luas lebih mempengaruhi atas  terjadinya  perubahan  nilai  NJOP  dibandingkan  dengan  adanya  Perubahan  Aturan Klasifikasi.
Hasil  keluaran  tabel  anova  digunakan  untuk  mengetahui  hasil  dari  uji  F  yaitu  untuk menguji korelasi variabel bebas secara simpultan terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel anova diketahui nilai Sig adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan  keputusan  uji  F  yang  telah  dijelaskan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa secara  simultan  variabel  X1  dan  X3  secara  simultan  berpengaruh  atas  terjadinya  perubahan pada variabel Y.
Selain penarikan kesimpulan dengan dasar acuan nilai signifikansi sebagai pembanding digunakan acuan berupa perbandingan nilai F hitung terhadap dengan nilai F tabel. Berdasarkan nilai  F  hasil  anova  di  atas  diketahui  nilai  F  adalah  sebesar  46,836  dan  hasil  F  tabel  adalah sebesar 0,284 karena nilai F hitung lebih besar dari hasil F tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan variabel X3 secara simultan mempengaruhi variabel Y.
Berdasarkan dari kedua pembahasan uji F di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Perubahan Luas (X1) dan variabel Perubahan Aturan Klasifikasi (X3) secara simultan mempengaruhi  atas  terjadinya  perubahan  NJOP  pada  tahun  2020  yang  tergambar  di  dalam variabel Selisih NJOP Bumi (Y).
Uji t dan uji F Perubahan Luas Bangunan dan Perubahan Aturan Klasifikasi terhadap NJOP Bangunan 2020.
Berdasarkan nilai Sig hasil SPSS Coefficients di atas diketahui nilai Sig dari variabel X2  adalah  sebesar  0,000  atau  kurang  dari  probabilitas  0,05  maka  dapat  ditarik  kesimpulan berdasarkan hasil dari nilai signifikansi, variabel X2 mempenaruhi varibel Y, sedangkan untuk variabel X4 karena nilai Sig adalah sebesar 0,668 atau lebih besar dari probabilitas 0,05 maka variabel X4 tidak mempengaruhi variabel Y.
Selain  menggunakan  nilai  signifikansi  sebagai  acuannya  untuk  yang  kedua  sebagai pembanding dalam menarik kesimpulan digunakan perbandingan nilai t hitung terhadap nilai t tabel. Berdasarkan nilai t hasil SPSS Coefficients di atas diketahui nilai t hitung dari variabel X2 adalah sebesar 14,278  dan hasil t  tabel  adalah sebesar 2,1098 karena  nilai  t  hitung lebih besar dari hasil t tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 mempengaruhi variabel Y, sedangkan untuk variabel X4 dengan hasil t hitung sebesar 1,573 dan hasil t tabel yang lebih besar yaitu sebesar 2,1098 maka variabel X4 tidak mempengaruhi variabel Y.
Berdasarkan dari kedua pembahasan uji t di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Perubahan Luas mempengaruhi variabel Selisih NJOP Bangunan sedangkan variabel Perubahan Aturan Klasifikasi tidak mempengaruhi, atau dalam artian lain Perubahan Luas lebih mempengaruhi atas terjadinya perubahan nilai NJOP Bangunan dibandingkan dengan adanya Perubahan Aturan Klasifikasi.
Hasil  perhitungan  di  dalam  tabel  anova  digunakan  untuk  penarikan  kesimpulan  hasil dari  uji  F  yang  menguji  korelasi  variabel  bebas  secara  simultan  terhadap  variabel  terikat. Berdasarkan tabel  anova  diketahui  nilai  Sig  adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka sesuai  dengan dasar pengambilan keputusan uji  F yang telah dijelaskan  di  atas dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  secara  simultan  variabel  X2  dan  X4  secara  simultan  berpengaruh  atas terjadinya perubahan pada variabel Y.
Selain penarikan kesimpulan dengan dasar acuan nilai signifikansi sebagai pembanding digunakan acuan berupa perbandingan nilai F hitung terhadap dengan nilai F tabel. Berdasarkan nilai  F  hasil  anova  di  atas  diketahui  nilai  F  adalah  sebesar  116,944  dan  hasil  F  tabel  adalah sebesar 0,281 karena nilai F hitung lebih besar dari hasil F tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 dan variabel X4 secara simultan mempengaruhi variabel Y.
Hasil  dari  kedua  pembahasan  uji  F  di  atas  dapat  disimpulkanan  bahwa  variabel Perubahan  Luas  (X2)  dan  variabel  Perubahan  Aturan  Klasifikasi  (X4)  secara  simultan mempengaruhi atas terjadinya perubahan NJOP Bangunan pada tahun 2020 yang tergambar di dalam variabel Selisih NJOP Bangunan (Y).
Berdasarkan  pengujian-pengujian  yang  telah  dilakukan  di  atas  maka  dapat  diketahui bahwa perubahan NJOP yang terjadi pada tahun 2020 dipengaruhi secara simultan oleh variabel Perubahan  Luas  dan  variabel  Perubahan  Aturan  Klasifikasi.  Akan  tetapi  jika  dilakukan  uji masing-masing variabel maka dapat diketahui bahwa perubahan luas yang terjadi pada tahun 2019 ke 2020 lebih mempengaruhi atas perubahan besaran NJOP 2020 daripada pengaruh atas terjadinya perubahan peraturan terkait klasifikasi yang diakibatkan oleh beralihnya peraturan dari PMK-139/PMK.03/2014  ke PMK-186/PMK.03/2019. Maka dari itu, Fungsional  Penilai Pajak KPP Pratama Salatiga  melakukan klarifikasi  atas perubahan luas tersebut  langsung ke subjek  pajak  atau  wajib  pajak  dari  masing-masing  NOP  yang  mengalami  perubahan  luas tersebut untuk mengetahui penyebab dan bukti pendukung atas terjadinya perubahan pada objek yang dilaporkan

## PENUTUP
Peraturan  perpajakan  merupakan  peraturan  yang  dinamis,  perubahan  peraturan merupakan  hal  yang  umum  terjadi  dalam  urusan  perpajakan.  Peraturan  perpajakan  selalu mengikuti  perkembangan-perkembangan  yang  terjadi  termasuk  yang  berkaitan  dengan perekonomian. Secara garis besar proses penilaian penentuan NJOP PBB sektor perkebunan di KPP Pratama Salatiga sebelum maupun sesudah ditetapkannya PMK-186/PMK.03/2019 sudah sesuai  dengan  ketentuan  dan  prosedur  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  hasil wawancara  dan  proses  observasi  lapangan  yang  dilakukan,  proses  penetapan  NJOP  sektor pekebunan di KPP Pratama Salatiga telah memenuhi administrasi dan sesuai dengan ketentuan perpajakan serta tidak terdapat kendala-kendala yang dapat merusak hasil penilaian sehingga NJOP yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
NJOP  yang  didapatkan  pada  tahun  pajak  2020  mengalami  perubahan  dibandingkan dengan  NJOP  yang  didapatkan  pada  tahun  pajak  2019  dan  telah  dilakukan  dengan  alur  dan proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari dua varibel yang telah diuji, dua variabel tersebut secara bersama-sama mempengatuhi perubahan besaran NJOP PBB sektor perkebunan di KPP Pratama Salatiga tahun pajak 2020 terhadap tahun pajak 2019 dengan variabel perubahan luas berpengaruh lebih besar terhadap terjadinya perubahan besaran NJOP tersebut dibandingkan dengan pengaruh atas adanya variabel perubahan aturan terkait  klasifikasi  karena  adanya  perubahan  dari  PMK-139/PMK.03/2014  menjadi  PMK- 186/PMK.03/2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi,  H.  I.,  Subiyanto,  S.,  &  Wijaya,  A.  P.  (2015).  Pemetaan  Zona  Nilai  Tanah  Untuk Menentukan Nilai Jual  Objek Pajak (Njop) Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Jurnal Geodesi Undip, 4(3), 66-77.
Ambarita,  S.,  Subiyanto,  S.,  &  Yuwono,  B.  D.  (2016).  Analisis  perubahan  zona  nilai  tanah berdasarkan  harga  pasar  untuk  menentukan  nilai  jual  objek  pajak  (NJOP)  dan peningkatan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)(studi  kasus:  Kec.  Semarang  Timur,  kota Semarang). Jurnal Geodesi Undip, 5(2), 159-167.
Amelia,  N.,  Subiyanto,  S.,  &  Wijaya,  A.  P.  (2015).  Pemetaan  Zona  Nilai  Tanah  Untuk Menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Jurnal Geodesi UNDIP, 4(1), 160-171.
Cornelia,  P.,  Pratama,  A.  N.  C.,  Wahyuni,  K.  K.  G.,  &  Yasa,  I.  N.  P.  (2020).  PERSEPSI KEADILAN WAJIB PAJAK ATAS KENAIKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK. Jurnal Riset Akuntansi (JUARA), 10(2), 121-131.
Monding, R. O., &  Pusung,  R. J.  (2017).  Analisis tingkat  akurasi  penetapan nilai  jual objek pajak (NJOP) bumi dan bangunan di kecamatan Paal Dua kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(4).
Purnomo, P., & Sabijono, H. (2016). Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi pada  PT.  Ciputra  Internasional  Manado  Tahun  2015.  Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).
Ruliana, T. (2014). Evaluasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 29(2), 191-206.
Situmorang, S. A., Subiyanto, S., & Awaluddin, M. (2015). Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Berdasarkan Harga Pasar untuk Menentukan Nilai Jual Objek Pajak di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Jurnal Geodesi Undip, 4(4), 91-98.
Tawas, M. A. (2015). Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Kotamobagu. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(1).
Waluyo. (2019). Perpajakan Indonesia, Edisi 12 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. Direktorat  Jenderal  Pajak.  2013.  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-31/PJ/2014 tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Sektor  Perkebunan.  Jakarta: Sekretariat Negara.Sekretariat Negara.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2016.  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-24/PJ/2016 tentang  Tata  Cara  Penilaian  Untuk  Penentuan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  Sebagai  Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Kementerian  Keuangan.  2014.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 139/PMK.03/2014  tentang  Klasifikasi  dan  Penetapan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Kementerian  Keuangan.  2019.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Kementerian Keuangan. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan.  Jakarta:  Sekretariat  Negara.Republik Indonesia. 1985.
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan. Jakarta: Sekretariat Negara.