## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGUASAI SENJATA API
TANPA HAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.899/Pid.Sus/2019/PN.Rap)
Oleh :
Fije Siregar 1) Mirza Keumala 2)
Syawal Amry Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail :
fijesiregar@gmail.com 1) mirzakeumala@gmail.com 2)
syawalsiregar59@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This  research  using  normative  research  methods  is  research  conducted  based  on  reading materials, by reading books, literature and laws and regulations related to the material to be discussed in this thesis. From the results of the study, it was concluded that the act of misuse of  firearms  that  occurred  had  become  a  lifestyle  in  addition  to  that  to  create  a  sense  of security  for  oneself  because  of  the  increasingly  rampant  circulation  of  illegal  firearms  in Indonesia.The  number  of  firearms  users  at  this  time  can  be  started  from  just  styles, pretentious,  to  threatening  and  even  killing  actions,    frightening  and  threatening  the tranquility  of  ordinary  people.  Another motive  for  the  misuse  of  assembled  firearms  is  that possession of assembled firearms is illegal for a specific purpose. Mastering a firearm does not  mean  that  it  is  not  allowed,  everyone  who  owns  and  uses  a  firearm  must  meet  the requirements and get permission from the authorized institution. Initially, people used to own and store illegal firearms for self-protection, if at any time faced with life-threatening things, to defend themselves during inter-ethnic riots. But it is also undeniable that the ownership is also set against the background of self-gratification, because it feels that he is able to collect exclusive goods that everyone cannot get.
Keywords ;Abusern, Firearms, Civil Society

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan berdasarkan  bahan-bahan  bacaan,  dengan  cara  membaca  buku-buku,  literatur-literatur  serta peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  materi  yang  akan  dibahas  dalam Penelitian  ini.  Dari  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  tindak  penyalahgunaan  senjata  api yang    terjadi  yaitu  telah  menjadi  gaya  hidup  selain  itu  untuk  menimbulkan  rasa  aman  bagi diri  sendiri  karena  makin  maraknya  peredaran  senjata  api  ilegal  di    Indonesia.  Banyaknya pengguna  senjata  api  pada  saat  ini  dapat  di  mulai  dari  sekedar  gaya-gaya,  sok  jago,  hingga aksi  mengancam  bahkan  membunuh,  peristiwa  menakutkan  dan  mengancam  ketenangan masyarakat biasa. Motif lain penyalahgunaan senjata api rakitan adalah menguasai senjata api rakitan  bersifat  illegal  demi  tujuan  tertentu.  Menguasai  senjata  api  bukan  berarti  tidak  di perbolehkan,  setiap  orang  yang  memiliki  dan  memakai  senjata  api  harus  memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang. Awalnya masyarat dahulu memiliki dan  menyimpan  senjata  api  illegal  adalah  untuk  pengamanan  diri,  jika  sewaktu  –  waktu
berhadapan  dengan  hal  yang  mengancam  jiwanya,  untuk  mempertahankan  diri  saat  terjadi kerusuhan  antar  etnis.  Tetapi  juga  tidak  bisa  di  pungkiri  bahwa  kepemilikan  tersebut  juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana semua orang tidak bisa mendapatkannya.
Kata Kunci ; Penyalahgunaan, SenjataApi, Masyarakat Sipil

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  tindak  kejahatan  dan penyalahgunaan  senjata  api  telah  sangat menghawatirkan,  kondisilah  membuat  rasa aman  masyarakat  kian  terkikis.  Beberapa kasus memperlihatkan kejahatan di lakukan tak  lagi  menggunakan  cara  konvensional. Senjata  api  di  gunakan  sebagai alat  pelaku kejahatan  menjalankan  aksinya  sekaligus perlawanan terhadap penegak hukum.
Banyaknya  pengguna  senjata  api  pada saat  ini  dapat  di  mulai  dari  sekedar  gaya- gaya,  sok  jago,  hingga  aksi  mengancam bahkan  membunuh,  peristiwa  menakutkan dan  mengancam  ketenangan  masyarakat biasa.  Motif  lain  penyalahgunaan  senjata api  rakitan  adalah  menguasai  senjata  api rakitan bersifat illegal demi tujuan tertentu. Menguasai  senjata  api  bukan  berarti  tidak di perbolehkan, setiap orang yang memiliki dan  memakai  senjata  api  harus  memenuhi persyaratan  dan  mendapat  izin  dari lembaga berwenang.
Ada  sejumlah  dasar  hukum  yang mengatur mengenai hal ini mulai dari level undang-undang  Darurat  no  12  tahun  1951 dan  undang-undang  no  8  tahun  1948 tentang  pendaftaran  dan  pemberian  izin kepemilikan senjata api. Selebihnya adalah peraturan yang di terbitkan oleh kepolisian yaitu  surat  keputusan  (skep)  kepala kepolisian  (kapolri)  nomor  82  tahun  2004 tentang pelaksanaan pengawasan pengendalian senjata non organic Tni/Polri dan  peraturan  kapolri  (perkap)  No.Pol  : 13/II/2006 tentang pengawasan dan pengendalian  senjeta  api  non  organic TNI/POLRI untuk kepentingan olahraga.
Menguasai senjata api untuk masyarakat biasa  tidaklah  dapat  selalu  dikaitkan dengan  tinggi  angka  kriminalitas  oleh pelaku  kejahatan  menggunakan  senjata api.Karena  belum  tentu  pelaku  criminal
memiliki senjata api secara legal berdasarkan  izin  kepemilikan  senjata  api yang  dikeluarkan  oleh  kepolisian.  Bagi perilaku  criminal  yang  belum  memiliki senjata  tentunya  mereka  akan  berusaha untuk  mendapatkannya  secara  normative, Negara  Indonesia  merupakan  salah  satu Negara yang sangat ketat dalam menerapkan  aturan  kepemilikan  senjata api.
Peredaran senjata  api di Negara Indonesia  mengalami  peningkatan,  dapat dilihat  banyaknya  kasus  penyalahgunaan senjata  api  di  masyarakat.  Peredaran senjata api illegal sampai kepada masyarakat    tentu  tidak  terjadi  begitu  saja, beberapa  sumber  penyebab  terjadi  yang berkaitan  dengan  peredaran  senjat  api, antara lain :
1. Penyeludupan,  Hal  ini  tidak  hanya berkaitan  dengan  impor  namun juga ekspor.  Hal  ini  sering  di  lakukan perusahaan-perusahaan eksportir- importir  ataupun  secara  pribadi dengan  cara  melakukan  pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman.
2. Pasokan  dari  dalam  negeri,  maka  di kaitakannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi memang mereka dilegalkan undang- undang  untuk  menyimpan,  memiliki senjata api. Namun pada kenyataannya  kepemilikan  senjata api  yang  legal  tersebut  sering  di salah  gunakan  dengan  cara  menjual senjata  api  organik  TNI/POLRI dengan  harga  yang  murah  kepada masyarakat sipil.
Kepemilikan  senjata  api  illegal sebenarnya  sudah  di  atur  dalam  beberapa peraturan  perundang-undangan.  Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat biasa.
Kepemilikan  senjata  api  secara  umum  di atur  dalam  undang-undang  darurat  No  12 tahun  1951  yang  bersifat  pidana.  Pasal  1 ayat  (1)  UU  darurat  No  12  tahun  1951  di sebutkan  :”barang  siapa,  yang  tanpa  hak memasukkan  ke  Indonesia,  membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,  mempergunakan  atau menyeluarkan dari  Indonesia  sesuatu senjata  api,  amunisi  atau  sesuatu  bahan peledak,  di  hukum  dengan  hukuman  mati dan/atau  hukuman  penjara  seumur  hidup atau  hukuman  penjara  setinggi-tingginya 20 ( dua puluh ) tahun”.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut,  maka  memutuskan  permasalahan sebagai berikut, yaitu :
1. Bagaimana  penerapan  hukum terhadap tindak pidana
kepemilikan  senjata  senjata api tanpa hak ?
2. Bagaimana pertimbangan
hakim dalam memberikan keputusan terhadap tindak pidana  kepemilikan  senjata  api tanpa hak dalam putusan No.899/Pid.Sus/2019/PN.Rap ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian tindak Pidana Perbuatan menunjuk pada hak lagak
orang  dalam  maksud  positif(  handelen). Sementara
itu penafsiran yang sesungguhnya dalam sebutan feit merupakan  tercantum  bagus  aksi  aktif ataupun  adem  ayem  aksi  aktif  artinya sesuatu  aksi  yang  buat  menciptakan  di perlakukan ataupun diisyaratkan terdapatnya  suatu  aksi  ataupun  gerakan- gerakan  ataupun  dari  badan  ataupun  bgian dari  badan  orang.  Misalnya  mengutip begitu  juga  di  atur  dalam  artikel  362 KUHP  ataupun  yang  mengganggu  yang  di atur dalam artikel 406 KUHP.

## 2. Pengertian  Pertanggung  jawaban Pidana
Artikel  27  rancangan  KUHP  1982 atau  1983  berkata  pertanggungjawaban kejahatan merupakan di teruskannya cemooh  yang  adil  terdapat  pada  aksi bersumber pada hukum yang legal, dengan cara  individual  pada  kreator  yang  penuhi syarat-syarat  hukum  yang  bisa  di  kenai kejahatan sebab perbuatannya itu.
3. Pengertian Senjata Api
Penafsiran  senjata  api  di  artikan selaku tiap perlengkapan, bagus yang telah terpasang ataupun juga belum, yang bisa di oprasikan  ataupun  yang  tidak  komplit, yang  di  rancang  ataupun  di  ganti,  ataupun yang bisa diganti di ganti dengan gampang supaya  bisa  menghasilkan  prokyektil dampak  kemajuan  gas-  gas  yang  diperoleh dari  penyalaan  materi  yang  gampang dibakar  didalam  perlengkapan  itu,  serta tercantum perkakas bonus  yang di rancang ataupun  dimksudkan  buat  dipasang  pada perlengkapan begitu.
Bagi ordonasi senjata api tahun 1939 jo  UU  Gawat  nomor.  12  tahun  1951, senjata api tercantum pula:
1. Bagian-bagian sejata api.
2. Meriam-meriam  serta  vylamen werpers( penyembur api)
tercantum bagiannya. 3. Senjata-senjata  titik  berat  hawa serta  titik  berat  perdagangan tanpa tanpa mengindahkan kalibernya
4. Slachtpistolen( beceng penyembeli atau pemotong).
5. Sein postolen( beceng pertanda)
6. Senjata  api  tiruan  semacam sirine beceng (beceng ciri ancaman), mulai revolvers( revolver  suar),  serta  barang- barang  yang  lain  yang  semacam itu, yang bisa di pergunakan buat mengecam  ataupun  meneror, begitupula bagian- bagiannya.

## 3. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penyusunan  riset  hukum(  Riset) dengan  kepala  karangan“  Kajian  Yuridis kepada  Tidak  Kejahatan  Yang  Memahami Senjata api Tanpa Hak“, ini tercantum riset normatif  yang  lazim  di  ucap  selaku  riset daftar  pustaka  ataustudi  akta.  Diucap  riset hukum  yuridis  normatif  sebab  riset  ini  di jalani  ataupun  di  tujukan  pada  peraturan– peraturan  yang  tercatat  ataupun  materi hukum-  hukum  yang  lai.  Diucap  riset daftar  pustaka  di  akibatkan  riset  lebih banyak  di  jalani  kepada  materi  yang bertabiat inferior yang terdapat di bibliotek.
Riset  yuridis  normatif  di  jalani dengan metode mengamati serta menafsirkan  keadaan  yang  bersipat  teoritis yang  menyangkut  dasar,  konsepsi,  ajaran serta  norma  hukum  yang  berhubungan dengan  pembuktian  masalah  kejahatan. Riset yuridis normatif merupakan pendekatan  yang  di  jalani  bersumber  pada materi  hukum  penting  dengan  metode mengamati  teori-  teori,  konsep-  konsep, asas- asas hukum dan peraturan perundang ajakan  yang  berkaitan  dengan  riset  ini. Pendekatan  ini  di  tahu  dengan  pendekatan daftar  pustaka,  ialah  dengan  menekuni buku-  buku,  peraturan  perundang  ajakan serta  akta  lain  yang  berkaitan  dengan  riset ini.

## 2. Jenis Dan Sumber Data
Dalam  penelitian  hukum  normative bahan  pustaka  merupakan  dasar  yang dalam  (ilmu)  penelitian  di  golongkan sebagian  data  sekunder.  Data  sekunder dalam  penelitian  ini  dapat  di  bedakan menjadi 3 :
a. Data Primer Bahan  hukum  primer  di  dalam penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  yang kekuatannya mengikat yakni :
 Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP)
 Undang-Undang  Darurat  Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Peraturan Senjata Api  Undang-UndangNomor  8  Tahun 1948  Tentang  Pendaftaran  Dan Pemberian  Izin  yang  menguasai senjata api
 Skep Kepala Kepolisian( Kapolri )  No.  82  Tahun  2004  Tentang
Pelaksanaan  Pengawasan  dan Pengendalian Senjata Non
Organik TNI/POLRI  Peraturan  Kapolri  (Perkap)  No Pol :13/II/2006 Tentang Pengawasan  dan  Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI  Untuk  Kepentingan
Olahraga.
b. Data Sekunder
Hukum sekunder berupa pendapat para ahli,  teori-teori  yang  dapat  membantu mengungkap  masalah  dalam  penelitian ini, Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (RKUHP),  hasil-hasil  penelitian terlebih  dahulu  yang  berhubungan  dengan pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat, Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pendapat  para  ahli/pakar  hukum  yang berhubungan  dengan  pertanggungjawaban tindak  pidana  pennyalahgunaan  Senjata Api illegal yang di lakukan oleh masyarakat biasa.
c. Data Tersier
Merupakan bahan yang member penjelasan  mengenai  data  hukum  primer dan  data  data  hukum  skunder,  seperti kamus,  ensiklopedia,  serta  artikel  dari internet.
3. Teknik Pengumpul Data
Sebab  dengan  tipe  riset  yang  di maanfaatkan  merupakan  yuridis  normatif, hingga  dalam  tata  cara  pengumpulan informasi  yang  di  maanfaatkan  merupakan riset  daftar  pustaka.  Riset  daftar  pustaka merupakan  seluruh  upaya  yang  di  jalani oleh  periset  buat  menghimpun  data  yang relavan dengan poin ataupun permasalahan yang  hendak  ataupun  yang  lagi  di  cermat. Data  itu  bisa  di  dapat  dari  buku-  buku objektif, informasi riset, karangan- karangan objektif, disertasi, serta karangan,
peraturan-  peraturan,  ketetapan-  ketetapn, novel  tahunan,  ensiklopedia,  serta  pangkal tercatat bagus tercetak ataupun elektronik.
Dicoba  pula  dengan  pengumpulan informasi  inferior  ialah  dengan  metode membaca  serta  menekuni  artikel-  artikel pada  majalah-  majalah,  tabloid-  tabloid, pesan  berita  serta  buku-  buku  pustaka  lain nya  serta  peraturan  perundang-  undangan ataupun  rujukan  lain  nya  yang  akrab kaitannya dengan kasus yang di bahas.

## 4. Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  analisis  data yang  di  gunakan  adalah  analisis  secara kualitatif  yaitu  uraian  yang  di  lakukan penelitian  terhadap  data  yang  terkumpul tidak menggunakan statistic atau matematika  atau  pun  sejenisnya,  tetapi beberapa uraian-uraian kalimat yang tersusun  secara  sistematis  sesuai  dengan permasalahan  yang  di  bahas.  Dalam menarik  kesimpulan  penulis  menggunakan metode  berfikir  dedukatif  yaitu  cara berfikir yang menrik kesimpulan dari suatu pernyataan  atau  dalil  yang  bersifat  umum menjadi  suatu  pernyataan  yang    bersifat khusus.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Hukum Terhadap

## Kepemilikan Senjata Api
Faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk  menyerahkan  senjata  api  illegal kepada  aparat  penegak  hukum  sering  kali menjadi  kendala  dalam  menanggulangi peredaran  senjata  api  illegal  di masyarakat sering  kali  di  jumpai  masyarakat  yang dirumah dan tempat tinggalnya menyimpan senjata api illegal.
Awalnya masyarat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api illegal adalah untuk pengamanan  diri,  jika  sewaktu  –  waktu berhadapan  dengan  hal  yang  mengancam jiwanya,  untuk  mempertahankan  diri  saat terjadi  kerusuhan  antar  etnis.  Tetapi  juga tidak  bisa  di  pungkiri  bahwa  kepemilikan tersebut  juga  berlatarbelakang  pemuasan diri,  karena  merasa  dirinya  sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana semua orang  tidak  bisa  mendapatkannya.  Orang
yang  bangga  dirinya  secara  berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang – barang seperti itu.
Terdapat  tipe  orang  yang  mengoleksi senjata,  seperti  keris,  pedang,  badik  dan atau  sebagainya.  Artinya  orang  seperti  itu memang berselera untuk mengoleksi barang antik. Saat ini aturanya terasa lebih longgar  terutama  kelonggaran  dalam  izin kepemilikan, maka tidak terlalu sulit untuk mengoleksinya.  Karena  memiliki  barang yang  di  anggap  sulit  untuk  didapat  dan merupakan  kepuasan  tersendiri  setelah memiliki barang yang di inginkan.
Peluang  yang  tersedia  tidak  bisa dibiarkan  terbuka  begitu  saja  harus  ada usaha penanggulangannya. Adapun usaha - usaha yang di tawarkan antaralain :
a. Ketegasan hukum dimana menerapkan  sanksi  nyata  pada sipelaku  tanda  pandang  siapa  yang melakukannya.
b. Di bentuknya badan khusus penanganan  perdagangan  senjata api gelap.
c. Memperketat  wilayah  perbatasan Republik  Indonesia  yang  diduga sebagai masuknya senjata api illegal di indonesia.
sipil  dapat  memiliki  senjata  api sebagai  alat  pertahanan  diri,  tetapi  harus sesuai  dengan  ketentuan  dan  syarat  yang telah di tentukan oleh peraturan perundang –  undangan.  Senjata  api  dapat  di  gunakan untuk perlindungan diri dari aksi kejahatan karena semakin maraknya kejahatan dengan  senjata  api,  namun,  ada  aturan menggunakan senjata api. Meskipun dibolehkan,  warga  sipil  tidak  boleh menggunakannya  jika  tidak  dibutuhkan. Sebab telah banyak fakta terjadi penyalahgunaan  senjata  api  oleh  warga sipil  yang  berakibatkan  melayang  nyawa tak  berdosa.  Aturan  pertama  yaitu  senpi yang  di  miliki  tidak  boleh  di  pertontonkan di  depan  umum  apalagi  untuk  menakut nakuti orang lain.
Adapun  kriteria  orang  yang  boleh memiliki senjata api yaitu :
1. Pemohon  harus  memiliki  syarat medis
Jika  ingin  membeli  senjata  api resmi  pertama  harus  memenuhi syarat  medis  yang  berarti  sehat jasmani  dan  rohani.  Selain  itu  juga tidak  ada  cacat  fisik  yang  bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api. Dan yang penting masih mempunyai pengelihatan yang normal.
2. Pemohon harus lolos seleksi
psikotes Apabila  termasuk  orang  yang  cepat gugup dan panic menghadapi sesuatu  maka  kemungkinan  besar tidak  dapat  memiliki  senjata  api resmi  dari  kepolisian.  Sebab  syarat kepemilikan  senjata  api  bagi  warga sipil harus dapat menjaga emosi dan tidak  cepat  marah.  Dibuktikan  dari dinas psikologi mabes polri.
3. Pemohon  tidak  pernah  terlibat tindak pidana Harus  berkelakuan  baik  sebelum mengajukan  kepemilikan  senjata api,  artinya  tidak  pernah  terlibat kasus  pidana  yang  di  buktikan  dari surat  keterangan  catatan  kepolisian (SKCK)  dari  kepolisian.  Selain  itu, pemohon juga harus lolos screening dari  kadit  IPP  dan  subdit  pamwas sendak.
4. Usia pemohon harus terpenuhi Usia  seseorang  yang  di  bolehkan memiliki  senjata  api  minimal  21 tahun  hingga  65  tahun.  Jika  usia tidak termasuk criteria maka sebaiknya  tidak  perlu  melakukan permohonan  memiliki  senjata  api karena hasilnya sudah di ketahui.
5. Pemohon  harus  memenuhi  syarat administratif Syarat  administratif  yang  harus  di penuhi  ketika  ingin  mengajukan kepemilikan senjata api diantaranya sebagai berikut :
a. Fotocopy KTP sebanyak 5 lembar
b. Fotocopy KK sebanyak 5 lembar
c. Fotocopy  SKCK,  Rekomendasi Kapolda Setempat
d. Surat permohonan bermaterai
e. Foto  berwarna  2x3  sebanyak  5 lembar
f. Foto  berwarna  3x4  sebanyak  5 lembar
g. Foto  berwarna  3x6  sebanyak  5 lembar
h. Mengisi  formulir  permohonan dari Mabes Polri
6. Jenis  senjata  api  yang  boleh  di miliki
Jenis  senjata  api  yang  di  berikan kepada  orang  yang  memenuhi persyaratan  dengan  di  berikan  jenis senjata sebagai berikut :
a. Senjata api genggam jenis revolver  kaliber  32,  kaliber  25, kaliber 2
b. Senjata  api  bahu  jenis  shotgun kaliber 12 mm
c. Senjata api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22
Prosedur  izin  kepemilikan  senjata api bagi masyarakat sipil ini di atur pada  peraturan  Kapolri  no  8  tahun 2012  tentang  pengawasan  dan pengendalian  senjata  api  untuk kepentingan  olahraga  dan  buku petunjuk pelaksanaan dan pengendalian  senjataapi  pada  surat keputusan  Kapolri  nomor  polisi  : Skep/82/II/2004.
Kalangan sipil diperbolehkan memiliki  senjata  api  dengan  jenis  senjata api  non  organik  TNI/POLRI,  berupa senjata  genggam  kaliber  22  sampai  32, serta  senjata  bahu  golongan  non  standart TNI  kaliber  12  GA  dan  Ka  secara  garis besar,  di  Indonesia  perizinan  kepemilikan senjata  api  di  atur  dalam  surat  keputusan Kapolri  No.  Pol.  82/II/2004  tanggal  16 februari 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senjata  api  non  organik  TNI/POLRI.  Di dalamnya  di  tentukan,  pemohon  harus mengajukan melalui polda setempat, kemudian di teruskan ke mabes polri.
Penerapan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Oleh Angkatan POLRI dan TNI Sebagai masyarakat di Indonesia berpendapat  bahwa  keamanan  terhadap warga sipil  masih belum  maksimal sebagaimnana  mestinya,  hal  ini  dapat  di lihat  sekarang  banyak  warga  sipil  yang memiliki  senjata  api.  Bagi  seseorang  yang ingin  menjaga  keselamatan  diri  dengan memiliki  senjata  api  bukanlah  suatu tindakan yang tidak baik. Sebab, kepemilikan  senjata  api  itu  telah  di  atur oleh  undang  –  undang  nomor  12  tahun 1951  dan  di  dukung  undang  –  undang nomor 20 Prptahun 1960 tentang kewenangan  perizinan  senjata  api,  tentang kepolisian  Republik  Indonesia  undang  – undang  Nomor  2  tahun  2002  menjelaskan di  dalam  pasal  15  ayat  2  hurup  e  yakni Kepolisian memberikan izin dan melakukan  pengawasan  senjata  api,  bahan peledak,  dan  senjata  tajam.  Administrasi pada  lembaga  kepolisian  dalam  hal perizinan  senjata  api  itu  sendiri  adalah bagian  administrasi  negara  dan  system kepolisian suatu negara sangat terpengaruh dan  bergantung  dari  bagaimana  system pemerintahan  suatu  negara  itu  sendiri berjalan. Dalam menjalankan roda pemerintahan  tidak  lepas  dari  yang namanya manajemen administrasi.
Pasal 1 angka 1 undang  – undang  No 2 tahun  2002  tentang  kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  istilah  kepolisian dalam undang – undang tersebut mengandung  dua  pengertian,  yakni  fungsi polisi  dan  lembaga  polisi,  apabila  di cermati  dari  pengertian  fungsi  polisi sebagaimana  di  sebutkan  dalam  pasal  2 undang  –  undang  Nomor  2  tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  fungsi  kepolisian  sebagai  salah satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  penegak  hukum,  Pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan  lembaga  kepolisian  adalah organ pemerintah yang di tetapkan sebagai suatu  lembaga  dan  di  berikan  kewenangan
menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan  perundang  –  undangan.  Dalam rangka  menyelenggarakan  tugas  tersebut, maka  polri  juga  diberi  kewenangan  – kewenangan  yang  salah  satunya  ialah untuk  memberikan  izin  dan  melakukan pengawasan  senjata  api,  bahan  peledak, dan senjata tajam.
Peraturan  yang  mengatur  mengenai penggunaan  senjata  api  oleh  polisi  antara lain  di  atur  dalam  peraturan  Kapolri  No  8 Tahun  2009  tentang  implementasi  prinsip dan  standar  Hak  Asasi  Manusia  dalam penyelenggaraan  tugas  kepolisian  Negara Republik  Indonesia  (Perkapolri  8/2009), serta didalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan  kepolisian  (Perkapolri  1/2009). Sedangkan  penggunaan  senjata  api  oleh polisi  dilakukan  apabila  (pasal  8  ayat  (1) Perkapolri 1/2009).
Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan  tindakan  pelaku  kejahatan atau tersangka (pasal 8 ayat (2) Perkapolri). Jadi,    penggunaan  senjata  api  oleh  polisi hanya  digunakan  saat  keadaan  adanya ancaman  terhadap  jiwa  manusia.  Sebelum menggunakan senjata, polisi harus memberikan  peringatan  yang  jelas  (pasal 48 hurub b (Perkapolri 8/2009).
Sebelum  melepaskan  tembakan,  polisi juga harus memberikan tembakan peringatan  keudara  atau  ketanah  dengan kehati  –  hatian  tinggi  dengan  tujuan  untuk menurunkan moril pelaku serta memberikan  peringatan  sebelum  tembakan diarahkan kepada pelaku (pasal 15 perkapolri  1/2009).  Pengecualinya  yaitu dalam  keadaan  yang  sangat  mendesak dimana  penundaan  waktu  diperkirakan dapat  mengakibatkan  kematian  atau  luka berat  bagi  petugas  atau  orang  lain disekitarnya. Peringatan tidak perlu dilakukan  (pasal  48  hurup  c  perkapolri 8/2009).
Dalam aturan  tersebut  juga  diatur  polisi bertanggungjawab  terhadap  penggunaan senjata  api  apabila  terdapat  pihak  yang dirugikan atau keberatan karena
penggunaan  senjata  api.  Petugas  polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan  secara  terperinci  tentang  alasan penggunaaan  senjata  api,  tindakan  yang  di lakukan dan akibat tindakan yang dilakukan  (pasal  48  ayat  (2)  hurup  a perkapolri 8/2009).
Selain  itu,  menggunakan  senjata  api, polisi  harus  membuat  laporan  terperinci mengenai  evakuasi  pemakaian  senjata  api. Laporan  tersebut  berisi  (pasal  14  ayat  (2) perkapolri  1/2009).  Laporan  inilah  yang digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan  kekuatan,  serta  sebagai  bahan pembelaan  hukum  dalam  hal  terjadi gugatan  pidana/perdata  terkait  penggunaan kekuatan  yang  di  lakukan  oleh  anggota polri  yang  bersangkutan  (pasal  14  ayat  (5) huruf 3 dan f perkapolri 1/2009).
Pada  prinsipnya,  setiap  anggota  POLRI wajib  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan penggunaan  kekuatan  (senjata  api)  dalam tindakan  kepolisian  yang  dilakukannya (pasal 13 ayat (1) perkapolri 1/2009).
Pertimbangan Hakim Dalam
Memberikan  Putusan  Terhadap  Tindak Pidana  Senjata  Api  Dalam  Putusan  No 899/Pid.Sus/2019/PN.Rap
Kasus  yang  penulis  teliti  ini  merupakan kasus  tanpa  hak  memiliki,  membawa dan/atau  menyimpan  senjata  api  rakitan yang  dilakukan  oleh  terdakwa  yang bernama Ikhasan Satria Nasution.
A. Posisi Kasus Pengadilan  Negeri  Rantau  Prapat yang  mengadili  perkara  pidana dengan  acara  pemeriksaan  biasa pada  tingkat  pertama  menjatuhkan Putusan  sebagai  berikut  dalam perkara  Terdakwa  Nama  Ikhsan Satria Nasution; tempat lahir Padang rie;  umur  24  tahun;  jenis  kelamin laki  –  laki;  kebangsaan  indonesia, tempat tinggal Dusun Makmur Desa Simatahari,  Kecamatan  kota  pinang,
Kabupaten  Labuhan  Batu  Selatan, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta.
Bahwa  Terdakwa  IKSAN  SATRIA NASUTION  pada  hari  Jumat  tanggal  06 September  2019  sekitar  Pukul  20.00  WIB atau  sekitar  bulan  September  tahun  2019 bertempat  di  Dusun  Sejahtera  Desa Simatahari Kecamatan Kota pinang Kabupaten  Labuhan  batu  Selatan  tepatnya di  Depan  Rumah  NASIR  LUBIS  atau setidak-tidaknya  di  dalam  daerah  hukum Pengadilan  Negeri  Rantau  prapat,  telah melakukan perbuatan “tanpa hak memasukkan  ke  Indonesia  membuat, menerima, mencoba memperoleh,
menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,  mempergunakan,  atau mengeluarkan dari  Indonesia  sesuatu senjata  api,  munisi  atau  sesuatu  bahan peledak.
Bahwa  pada hari Jumat tanggal 06 September  2019  sekitarPukul  14.00  WIB, ketika  NASIR  LUBIS  sedang  memanen di ladang  milik  Pak  MASAP,  kemudian Terdakwa  IKSAN  SATRIA  NASUTION mendatangi  NASIR  LUBIS  dan  meminta buah  kelapa  sawit  yang  telah  dipanen  oleh NASIR  LUBIS  namun  NASIR  LUBIS tidak  memberikannya  sehingga  Terdakwa IKSAN  SATRIA  NASUTION  langsung berkata kepada NASIR  LUBIS “so di boto ho jolo au ise (biar kau tau siapa dulu aku)” kemudian  Terdakwa  IKSAN  SATRIA NASUTION meninggalkan NASIR LUBIS dan  tidak beberapa  lama  kemudian Terdakwa  IKSAN  SATRIA  NASUTION datang  dengan  membawa  1  (satu)  pucuk senjata  rakitan  tanpa  adanya  izin  dari Pemerintah Republik Indonesia, dan kembali  berkata  kepada  NASIR  LUBIS “kayak  mana  bang,  tetap  nggak  kau  kasi kalau  nggak  kau  kasi  biar  tau  siapa aku!!” selanjutnya  Terdakwa  IKSAN  SATRIA NASUTION meninggalkan NASIR LUBIS yang  sedang  memanen  kemudian  selesai memanen  buah  kelapa  sawit  tersebut NASIR  LUBIS  pulang  kerumah  yang beralamat  di  Dusun  Sejahtera  Desa
Simatahari Kecamatan
Kota pinang Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  dan  pada hari  Jumat  tanggal  06  September  2019 sekitar Pukul 20.00 WIB tepatnya di depan rumah  NASIR  LUBIS,  Terdakwa  IKSAN SATRIA  NASUTION  mendatangi  NASIR LUBIS  di  rumah  milik  NASIR  LUBIS sehingga  terjadi  pertengkaran  mulut  antara Terdakwa  IKSAN  SATRIA  NASUTION dengan NASIR LUBIS mengenai Terdakwa  IKSAN  SATRIA  NASUTION menuduh NASIR LUBIS telah melaporkan kepada  RISKANDAR  BANGUN  tentang kejadian Terdakwa  IKSAN SATRIA NASUTION  datang  meminta  buah  kelapa sawit  dengan  membawa  1  (satu)  pucuk senjata  rakitan  tanpa  adanya  izin  dari Pemerintah Republik Indonesia dan karena NASIR LUBIS tidak mengakuinya,
Terdakwa  IKSAN  SATRIA  NASUTION menjadi  emosi  lalu  Terdakwa  IKSAN SATRIA NASUTION meninggalkan NASIR  LUBIS  dan  tidak  berapa  lama Terdakwa  IKSAN  SATRIA  NASUTION kembali  dengan  membawa  1  (satu)  pucuk senjata  rakitan  tanpa  adanya  izin  dari Pemerintah  Republik  Indonesia  tersebut dan berkata kepada NASIR  LUBIS “botull in  da  di  lehenko  so  dibotohoise  au  (betul nggak  kau  kasi,  biar  kau  tau  siapa  aku) selanjutnya  Terdakwa  IKSAN  SATRIA NASUTION  menodongkan  1  (satu)  pucuk senjata  rakitan  tersebut  kearah  NASIR LUBIS  sambil  berkata  “hu  tembak  ma naronulumu  (kutembak  nanti  kepalamu) kemudian  NASIR  LUBIS  yang  merasa ketakukan  langsung  pergi  kedapur  rumah untuk  menghindari  Terdakwa  IKSAN SATRIA  NASUTION,  dan  keesokan harinya  NASIR  LUBIS  melaporkan  hal tersebut  kepada  pihak  Kepolisian  Sektor Kota pinang;
Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana diatur  dan  diancam  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang
Darurat Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951  tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke
Bijzondere  Strafbepalingen  (STBL.  1948 No. 17) dan Undang-Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
Bahwa  Terdakwa  IKSAN  SATRIA NASUTION  pada  hari  Jumat  tanggal  06 September  2019  sekitar  Pukul  20.00  WIB atau  sekitar  bulan  September  tahun  2019 bertempat di Dusun Sejahtera Desa Simata hari  Kecamatan  Kota  pinang  Kabupaten Labuhan  batu  Selatan  tepatnya  di  Depan Rumah  NASIR  LUBIS  atau  setidak- tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan  Negeri  Rantau  prapat,  telah melakukan  perbuatan  “secara  melawan hukum  memaksa  orang  lain  supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan  sesuatu,  dengan  memakai kekerasan  atau  dengan  memakai  ancaman kekerasan,  baik  terhadap  orang  itu  sendiri maupun orang lain.

## Pertimbangan Dan Putusan Hakim
Menimbang,  bahwa  Tanpa  hak dalam  perkara  a  quo  juga  mengandung pengertian  bahwa  pelaku  tindak  pidana dalam  melakukan  perbuatannya  tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak  mempunyai  ijin  dari  Kepolisian Republik Indonesia untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,  mempergunakan  atau mengeluarkan  dari  Indonesia,  sesuatu senjata  api,  amunisi  atau  sesuatu  bahan peledak,
Menimbang, bahwa untuk mengetahui  apakah  perbuatan  Terdakwa bersifat tanpa hak atau tidak, maka Majelis Hakim  berpendapat  bahwa  terlebih  dahulu yang harus dibuktikan adalah apa sebenarnya  wujud  perbuatan  materiel  dari Terdakwa.
Menimbang, bahwa wujud perbuatan  materiel  dalam  unsure  ini bersifat  alternatif,  maka  menurut  hukum unsure  ini  telah  terpenuhi  jika  salah  satu perbuatan  yang  menjadi  sub  unsure  nyata telah terbukti; Menimbang, bahwa berdasarkan  fakta  dan  keadaan-keadaan  di atas  dimana  ternyata  pada  waktu  dan
tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, saksi  Nasir  Lubis,  saksi  Muhammad  Rido Lubis,  saksi  Riskandar  Bangun  dan  saksi Nurliana  Br.  Gultom  menerangkan  bahwa Terdakwa  pada  hari  Jumat  tanggal  6 September  2019  sekira  pukul  20:00  WIB, di depan rumah saksi Nasir Lubis di Dusun Sejahtera  Desa  Simatahari  Kecamatan Kotapinang  Kabupaten  Labuhan  batu Selatan  dengan  menggunakan  1  (satu) pucuk  senjata  api  rakitan  menodong  saksi Nasir Lubis dari jarak 6 (enam) meter;
Menimbang,  bahwa  1  (satu)  pucuk senjata api rakitan yang  digunakan Terdakwa  tersebut  tidak  ada  izin  dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak  ada  berkaitan  dengan  pekerjaan Terdakwa  sehingga  dengan  demikian penguasaan  Terdakwa  atas  senjata  api tersebut  sama  sekali  tidak  selaras  dengan yang  dimaksud  dengan  pengertian  Pasal  1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951  tentang Mengubah Ordonnantietij delijke Bijzondere  Strafbepalingen  (STBL.  1948 No. 17) dan Undang-Undang – Undang RI Dahulu  Nomor  8  Tahun  1948;  Dengan demikian  unsure  ini  telah  terpenuhi  secara sah menurut hukum;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena semua  unsure  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  1951  tentang  Mengubah Ordonnantietij delijke Bijzondere
Strafbepalingen  (STBL.  1948  No.  17)  dan Undang-Undang  –  Undang  RI  Dahulu Nomor  8  Tahun  1948  telah  terpenuhi, maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan  tindak  pidana  “Tanpa  Hak Menguasai  Senjata  Api”  sebagaimana Dakwaan alternative pertama;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di persidangan  dimana  pada  diri  Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden)  yang  dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan
pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat
menghilangkan  sifat  melawan  hukum  dari perbuatannya,  maka  Terdakwa  haruslah dijatuhi  pidana  yang  setimpal  dengan kesalahannya ;
Menimbang, bahwa mengenai lamanya  pidana  yang  akan  dijatuhkan terhadap  diri  Terdakwa,  Majelis  Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;
Menimbang,  bahwa  adalah  penting dan  beralasan  hukum,  untuk  member kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya dikemudian  hari  setelah  ia  menjalani masa hukumannya;
Menimbang,  bahwa  dalam  hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan  kepentingan  penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
Menimbang,  bahwa  pada  dasarnya maksud  dan  tujuan  penegakan  hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan  mencegah  pelaku  tindak  pidana  untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan  efek  jera  dan  sesuai  dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara ini  terhadap  Terdakwa  telah  dikenakan penangkapan  dan  penahanan  yang  sah, maka  masa  penangkapan  dan  penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena Terdakwa  ditahan  dan  penahanan  terhadap Terdakwa  dilandasi  alasan  yang  cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum  di  persidangan  telah  mengajukan barang  bukti  berupa  :  1  (satu)  pucuk senjata  api  rakitan  yang  bergagangkayu,  1 (satu)  butir  peluru  aktif  5,56  co  warna
kuning  emas,  yang  telah  dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan  akan  dipergunakan  untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut dimusnahkan;
Menimbang, bahwa
untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,  maka  perlu  dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan ;
1. Perbuatan
terdakwa membahayakan orang lain 2. Perbuatan terdakwa dapat
membahayakan orang lain Keadaan yang meringankan ; 3. Terdakwa
menyesali perbuatannya  dan  berjanji  tidak akan  mengulangi  perbuatannya lagi
4. Terdakwa  bersikap  sopan  di persidangan
5. Terdakwa mengakui terus terang  perbuatannya,  sehinnga memperlancar  jalannya  proses persidangan
6. Terdakwa  belum  pernah  di hukum penjara Menimbang, bahwa karena Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka  haruslah dibebani  pula  untuk  membayar  biaya perkara;  Memperhatikan,  Pasal  1  Ayat  (1) Undang-Undang
Darurat Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951  tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke
Bijzondere  Strafbepalingen (STBL.  1948 No.  17)  dan  Undang-Undang-Undang  RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;
Mengadili
1. Menyatakan  Terdakwa  Iksan Satria  Nasution  tersebut  diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Tanpa  Hak  Menguasai  Senjata
Api”, sebagaimana dalam
Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan dan  penahanan  yang  telah dijalani  Terdakwa  dikurangkan seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
4. Menetapkan  Terdakwa  tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti
berupa:
a. 1  (satu)  pucuk  senjata  api rakitan yang bergagang kayu
b. 1  (satu)  butir  peluru  aktif 5,56 co warna kuning emas
6. Membebanan  kepada  terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah
A. Analisis Kasus
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan harus  mempertimbangkan  hal-hal  yang meringankan  maupun  yang  memberatkan terdakwa.  Dalam  kasus  Ikhsan  Satria Nasution  dimana  terdakwa  telah  terbukti secara  sah  menyakinkan  menurut  hukum bersalah melakukan tindak pidana„‟ Tanpa Hak  memasukkan  ke  Indonesia,  membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, meyimpan, mengangkut, menyembunyikan,  mempergunakan  atau mengeluarkan  dari  Indonesia  ses  uatu senjata  api,    amunisi  atau  sesuatu  bahan peledak. Hakim hanya menjatuhkan kepada terdakwa  Ikhsan  Satria  Nasution  dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga)  bulan,  penulis  tidak  setuju  dengan putusan  hakim  tersebut  dimana  tuntutan Jaksa  Penuntut  Umum  kepada  terdakwa Ikhsan  Satria  Nasution  di  pidana  selama  1 (satu)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  dikurangi selama  terdakwa  dalam  tahanan.  Dalam UU  Darurat  No12.Tahun  1951  disebutkan
hukuman  masksimal  terhadap  kepemilikan senjata  api  tanpa  izin  adalah  maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka dapat disimpulkan hal-hal sebagaiberikut
1. Aplikasi  hukum  hal  kepemilikan senjata  api  oleh  warga  awam,  ialah, Hukum  No  8  tahun  1948  mengenai registrasi  serta  pemberian  permisi konsumsi  senjata  api,  dalam  Artikel 9.  Peraturan  Penguasa  Pengganti Hukum  Nomor.  20  tahun  1960 mengenai  Wewenang  Perijinan  yang Diserahkan  Bagi  Perundang-  Ajakan
Senjata Api. Pesan Ketetapan Kapolri No  Polisi:  Skep  atau  82  atau  II  atau
2004  mengenai  Novel  Petunjuk
Penerapan Pengawasan serta Pengaturan  Senjata  Api.  Peraturan Kapolri  No  8  tahun  2012  mengenai
Pengawasan serta Pengaturan Senjata Api Buat Kebutuhan Berolahraga
2. Kebijakan  hukum  pidana  khususnya mengenai  tindak  pidana  kepemilikan senjata  api  ilegal  saat  ini  memiliki sejumlah  kelemahan  yang  mendasar, sehingga  berpengaruh  pada  tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana
kepemilikan senjata api ilegal, kelemahan dalam tahap formulasi (in abstracto) merupakan  kelemahan strategis  bagi  tahap  berikutnya  yaitu tahap  aplikasi  dan  eksekusi (in concret) .  Pertimbangan  hakim  dalam memutus  perkara  terhadap  terdakwa kepemilikan senjata api (Studi Putusan  No.  899/Pid.Sus/2019/PN-
Rap)  yakni  terdakwa  Ikhsan  Satria Nasution  tersebut  oleh  karena  itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun  3  (tiga)  bulan.  Penulis  tidak setuju dengan putusan hakim tersebut dimana  tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum  kepada  terdakwa  dipidana selama1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan dikurangi  selama  terdakwa  dalam
tahanan. Dalam Undang-undang Darurat No12. Tahun 1951 disebutkan hukuman masksimal terhadap  kepemilikan  senjata  api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati,  hukuman  seumur  hidup  dan  20 tahun penjara.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku – Buku
Adami  Chawazi, Pelajaran  Hukum  Pidana I, Raja Grafindo Persada, 2002.
Anak  Agung  Ngurah  Bayu  Aryadi,
PertanggungJawaban Pidana
Atas Penyalahgunaan Senjata Api, Jurnal Fakultas  Hukum  Udayana, 2013. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana ,Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
Awaloedin,  Djamin. Sistem  Administrasi Kepolisian . (Jakarta: YPKIK, 2011).
devi,Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum
Dagang di Indonesia, CV. Sentosa
Deli Mandiri, Medan, 2020
Doris  Manggalang  Raja  Sagala,  Upaya
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api, Jurnal . Univ Atma Jaya Yogyakarta FH 2014. Josias Simon Runturambi Atin Sri
Pujiastuti, Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal (yayasan Pustaka Obor Indonesia,2015). Laden  Marpaung Tindak Pidana Terhadap
Nyawa  dan  Tubuh (Sinar  Grafika Jakarta,2002).
Lilik  Mulyadi, Putusan  Hakim  dalam Hukum Acara Pidana: teori Praktik,  teknik  Penyusunan  dan Permasalahnnya, Citra  Aditya Bakti, Bandung.
M.  Suryanto. Revolusi  Organisasi  Dengan Memberdayakan
Kecerdasan. Spritual. Cv. AndiOffest, Jogjakarta. 2016
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi, Hukum Acara, Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.
Roeslan  Saleh
Perbuatan  Pidana dan
PertanggungJawaban
Pidana,
Aksara Baru, Jakarta. Soedarto, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 1996.

## B. PeraturanPerundang-Undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
(KUHP)
Undang-Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun
1951  Tentang  Peraturan  Senjata Api Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian  Izin  yang  menguasai senjata api
Skep  Kepala  Kepolisian(  Kapolri  )  No.  82
Tahun  2004  Tentang  Pelaksanaan
Pengawasan  dan  Pengendalian Senjata Non Organik TNI/POLRI Peraturan Kapolri  (Perkap)  No  Pol
:13/II/2006  Tentang  Pengawasan dan  Pengendalian  Senjata  Api Non  Organik  TNI/POLRI  Untuk Kepentingan Olahraga .

## C. Jural Ilmiah
Devi,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda
Marsaulina. TINJAUAN  YURIDIS
TERHADAP PENDAFTARAN HAK  ATAS  TANAH  MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP (PTSL)  DI  KANTOR  BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan Tindak Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  1,  p.  47-86,  feb.
2019.  ISSN  2684-7973.  Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/vie w/110 >.
Devi,  Ria  Sintha.  PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI  PENANAMAN

## MODAL  ASING  (PMA)  DI
INDONESIA. JURNAL
RECTUM:  Tinjauan  Yuridis
Penanganan Tindak Pidana ,
[S.l.],  v.  1,  n.  2,  p.  142-153,  july 2019.  ISSN  2684-7973.  Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/vie w/227 >. SITOMPUL, Risma Wati et al.
PERLINDUNGAN

## HUKUM TERHADAP  KREDITUR  PADA PERJANJIAN  KREDIT  DENGAN
JAMINAN  HAK  TANGGUNGAN.
JURNAL  RECTUM:  Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana ,  [S.l.],  v.  4,  n.  1,  p.  95  – 109,  jan.  2022.  ISSN  2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/vie
w/1445 >.  Date  accessed:  02  aug. 2022. doi:
http://dx.doi.org/10.46930/jurnalre ctum.v4i1.1445 .
Zulkarnain,  Novi  Juli  Rsani.,  &  Devi,  Ria Sintha.  (2021). Arrangements  of
Authorities Pd. Medan City
Market in the Making of Cooperation Contracts and
Management of the Medan Separate  Market  Volume  04  Issue 06 June 2021 . International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis , Page No.-
829- 836. http://www.ijmra.in/v4i6/22.p hp
Simbolon,  Nanci  Yosepin.,  Sinaga,  Lestari Victoria.,  Hamonagan,  Alusianto &  Devi,  Ria  Sintha.  (2022).
Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrouve Di Kawasan Pesisir Dan PantaiVol.1 No.3Januari 2022 . J urnal Pengabdian Kepada Masyarakat . http://jpkm.lkispol.or.i d/index.php/Journal_description/is sue/view/4