## PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN
USAHA PADA PUTUSAN NOMOR 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022
Oleh:
Aruna Irani Qotrunnada Kahfi E-mail: arunaairanii15@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember
Ikarini Dani Widiyanti E-mail: Ikarini1973@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jember
Emi Zulaiha E-mail: emifhunej@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat demi menciptakan iklim usaha yang positif bagi setiap pelaku usaha.  Pedoman  Pasal  22  serta  peraturan  terkait  lainnya  dapat  dilihat  adanya persekongkolan  horizontal  dan  persekongkolan  vertikal  sehingga  dalam  hal  ini  PT.  Bangun Mitra Abadi dan PT. Dewanto Cipta Pratama sebaiknya dikenakan denda administrasi serta diberlakukan  pula  sanksi  tersebut  kepada  Pokja  sebagai  pihak  ketiga  yang  berbuat  curang bersama  pelaku  usaha  lainnya  dengan  tidak  melakukan  evaluasi  tender  secara  benar sehingga  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  yang  tidak  sehat.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penilitian  hukum  normatif  yuridis  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Dengan  meneliti  putusan  570  K/Pdt.Sus- KPPU/2022  maka  penulis  akan  menguraikan  dua  permasalahan  yang  diteliti.  Pertama, apakah  ratio  decidendi  dalam  putusan  tersebut  sudah  memenuhi  unsur  persekongkolan tender  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua, apa akibat hukum dari putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 terhadap para peserta tender.
Kata Kunci : persekongkolan tender, persaingan usaha

## Abstract
Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition  was  enacted  to  create  a  positive  business  climate  for  all  business  actors.  The guidelines of Article 22 and other related regulations can be seen as horizontal conspiracies and vertical conspiracies so that in this case PT Bangun Mitra Abadi and PT Dewanto Cipta Pratama should be subject to administrative fines and the sanction should also be applied to the Pokja as a third party who cheats with other business actors by not evaluating the tender properly, resulting in unfair competition. The research method used is a juridical normative legal research method using statutory and conceptual approaches. By examining the decision 570  K/Pdt.Sus-KPPU/2022,  the  author  will  elaborate  on  the  two  problems  studied.  First, whether the ratio decidendi in the decision has fulfilled the elements of a tender conspiracy in accordance  with  the  provisions  of  Law  Number  5  Year  1999  on  the  Prohibition  of Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business  Competition.  Second,  what  are  the  legal consequences of Decision Number 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 on the tender participants.
Keywords : tender rigging, business competition

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Indonesia sebagai negara berkembang terus  berusaha  meningkatkan  kesejahteraan hidup  penduduknya  di  segala  bidang  teru- tama pada sektor perekonomian. Salah satu upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  meng- gerakkan pembangunan infrastruktur sebagai  jalannya  roda  pertumbuhan.  Demi bisa  menciptakan  dan  meningkatkan  ber- bagai macam kegiatan perekonomian, tentu saja  diperlukan  sarana  infrastruktur  yang memadai.  Pentingnya  pembangunan  infra- struktur  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi  masyarakat  agar  menjadi  lebih baik,  para  pakar  infrastruktur  telah  sepakat bahwa  pemerintah  memiliki  peran  penting sebagai pemain utama dalam pembangunan sektor  infrastruktur.  Hal  ini  tentu  saja diberlakukan dengan selayaknya demi dapat menjaga  kesinambungan  antara  mem- prioritaskan pembangunan infrastruktur dalam rencana skala pembangunan nasional serta adanya investasi pembangunan infrastruktur,  sehingga  infrastruktur  dinilai dapat  dibenahi  baik  secara  kuantitas maupun kualitas.
Pertumbuhan  perekonomian  masya- rakat terjadi karena adanya globalisasi yang menjadi  tanda  bahwa  munculnya  ke- terbukaan  globalisasi  ekonomi  ini  diikuti hampir  seluruh  negara  mengakibatkan sistem  perekonomian  menjadi  lebih  bebas
dan  terbuka.  Menyebabkan  sebuah  negara harus  membuka  pasar  di  dalam  negaranya agar  dapat  melakukan  transaksi  jual  beli barang  atau  jasa  dari  dalam  maupun  luar negeri.  Berbagai  upaya  dilakukan  oleh Pemerintah  demi  memperbesar  produksi dalam  negerinya,  memperlancar  ekspor hasil  produksinya  termasuk  melindungi pasar domestik. 1
Namun,  pada  dasarnya  tujuan  utama adanya  bisnis  internasional  adalah  aku- mulasi keuntungan sebesar-besarnya ( optimum  profit )  yang  karakteristik  dasar perdagangan  internasionalnya  berkembang dari  sekedar  lintasan  pertukaran  hasil  antar negara,  ke  esensi  yang  lebih  kompleks, seperti  sarana  pemenuhan  kepentingan nasional  negara-negara,  termasuk  sumber devisa,  perluasan  pasar,  sarana  akumulasi modal  dan  keuntungan  produsen  yang bergerak  dalam  bidang  itu 2 .  Tujuan  utama persaingan  usaha  ini  sendiri  adalah  untuk memperoleh  pasar  dan  keuntungan  seluas- luasnya.  Secara  umum,  suatu  kegiatan usaha  dapat  terjadi  karena  adanya  pelaku usaha yang melakukan usaha demi mendapatkan  keuntungan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup.  Keadaan  itu  pula  yang mengakibatkan  adanya  persaingan  usaha
1 Ikarini  Dani  Widiyanti ,  Dampak  Dumping Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM):  Suatu  Kajian  Dalam  Perspektif  Hukum Dagang Internasional , Jurnal QISTIE, 2009
2 Wolfgang  Friedman, The  Changing  Structure  of International Law, England:Oxford , 1964, h. 11
diantara  para  pelaku  usaha.  Tanpa  adanya persaingan,  maka  sulit  bagi  kita  untuk mengetahui apakah kinerja yang selama  ini dilakukan  sudah  sejalan  dan  optimal ataupun  belum  karena  tidak  adanya perbandingan. 3
Persaingan  usaha  dibedakan  menjadi dua  macam,  yaitu  persaingan  usaha  secara sehat maupun tidak sehat. Persaingan usaha secara sehat (fair competition) adalah suatu bagian  penting  bagi  suatu  negara  dalam menjalankan kegiatan perekonomian karena memberikan  banyak  dampak  positif.  Bisa memberikan  segudang  motivasi  baru  untuk meningkatkan  kualitas,  efisiensi,  produk- tivitas  serta  inovasi  baru  yang  mengarah pada  pasar  sehingga  diperbolehkan  oleh negara. 4 Akan  tetapi,  persaingan  usaha tersebut  bisa  dilakukan  dengan  tidak  sehat (unfair  competition) seperti  timbulnya praktik  monopoli  oleh  para  pelaku  usaha yang memiliki kecenderungan untuk menindas konsumen dengan menjual barang-barang  mahal  namun  kualitasnya sangat  buruk.  Persaingan  usaha  tersebut tidak  diperbolehkan  oleh  negara  karena dinilai  dapat  merugikan  serta  menghambat perkembangan perekonomian negara. Dalam  persaingan  usaha  disebut  sebagai
3 Ridho  Jusmadi,  2014, Konsep  Hukum  Persaingan Usaha , Malang: Setara Press, h. 35
4 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktik  serta Penerapan  Hukumnya ,  Jakarta  :  Prenada  Media Group, 2012, h. 3.
conditio  sin  qua atau  persayaratan  mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. 5
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai Undang- Undang  Antimonopoli)  merupakan  salah satu  upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan kegiatan  persaingan  usaha  secara  sehat. Undang-Undang  Antimonopoli  juga  ber- peran untuk menentukan bagaimana persaingan  itu  harus  dilakukan.  Selain  itu, undang-undang  ini  juga  dibuat  untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen  oleh  pelaku  usaha  tertentu dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  men- dukung ekonomi pasar. 6
Demi  terciptanya  kehidupan  per- saingan  usaha  yang  sehat,  maka  diperlukan pengawasan  terhadap  suatu  aturan  hukum yang akan dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk  sesuai  dengan  kewenangan  dari negara 7 yang  bisa  disebut  sebagai  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU). Tugas  dan  wewenang  KPPU  sendiri  telah diatur  dalam  Pasal  35  dan  36  Undang- Undang  Antimonopoli  untuk  mengawasi dan  menegakkan  keadilan  hukum  dalam berbagi  kegiatan  yang  dapat  menimbulkan
5 Hermansyah, Pokok-Pokok  Hukum  Persaingan Usaha Di Indonesia , Jakarta : Kencana, 2009, h. 9.
6 Muhammad  Fajar  Hidayat, Politik  Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia , Cahaya Keadilan, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 83
7 Johnny  Ibrahim, Hukum  Persaingan  Usaha , Surabaya : Bayumedia, 2007, h. 260.
suatu tindakan persaingan usaha tidak sehat seperti monopoli, monopsoni, persekongko- lan, dan penguasaan pasar.
Ada  banyak  sekali  permasalahan persaingan  usaha  di  Indonesia,  diantaranya adalah  proses  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah yang melakukan praktik persekongkolan  untuk  menetukan  sendiri siapa  pemenang  dalam  sebuah  tender 8 dimana  kegiatan  ini  dianggap  sangat merugikan  banyak  pihak  karena  dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk perbuatan  atau  kegiatan  yang  dilarang  oleh Undang-Undang  Antimonopoli. 9 Selain  itu, adanya  persekongkolan  tender  berdasarkan Pasal  22  Undang-Undang  Antimonopoli terjadi  bergantung  pada  2  (dua)  kondisi, yaitu  adanya  para  pihak  yang  terlibat  serta adanya  para  pihak  yang  secara  bersama- sama  untuk  berpartisipasi  menyepakati kegiatan kolusi tersebut. 10
Salah  satu  kasus  yang  ditangani  dan diputus  oleh  KPPU  pada  tahun  2018  yaitu Putusan  KPPU  Nomor  14/KPPU-I/2018 tentang  dugaan  pelanggaran  terhadap  Pasal 22  Undang-Undang  Antimonopoli  terkait
8 Yakub Adi Krisanto, Terobosan Hukum Keputusan KPPU Dalam Mengembangkan Penafsiran Hukum Persekongkolan  Tender ,  Jurnal  Hukum  Bisnis, Vol. 27, No. 3, 2008, h. 63.
9 Rachmadi  Usman, Hukum  Persaingan  Usaha  Di Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika, cet. ke-1, 2013, h. 479.
10 Anna Maria Tri Anggraini, Sinergi BUMN Dalam Pengadaan  Barang  Dan/  Atau  Jasa  Dalam Perspektif  Persaingan  Usaha ,  Mimbar  Hukum, Vol. 25 No. 3, 2013 h. 451
dengan Tender Paket
Preservasi Rehabilitasi  Jalan  Zaenal  Arifin  (Stabat)  – Binjai  Raya  (Medan)  –  Belawan  Satuan Kerja  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Metro- politan  Medan  APBN  Tahun  Anggaran 2017  yang  melibatkan  3  pihak,  yaitu  PT Bangun  Mitra  Abadi,  PT  Dewanto  Cipta Pratama,  dan  Kelompok  Kerja  (Pokja) Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Metropolitan Medan  Tahun  Anggaran  2017  dengan melakukan  pelanggaran  teradap  Pasal  22 Undang-Undang  Antimonopoli.  Terlebih lagi,  putusan  ini  telah  sampai  memperoleh penguatan  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung dengan nomor putusan 570 K/Pdt.sus-KPPU/2022  yang  dimenangkan pihak  KPPU  dalam  tingkat  kasasi  dan membatalkan  putusan  yang  sebelumnya telah  dikeluarkan  oleh  Pengadilah  Negeri Medan.
Persekongkolan horizontal yang dilakukan  oleh  PT.  Bangun  Mitra  Abadi dan PT. Dewanto Cipta Pratama dibuktikan dengan  banyaknya  kesamaan  antara  kedua perusahaan  tersebut  seperti  kesamaan format  Surat  Permohonan  Jaminan  Pe- nawaran, kesamaan IP Adress , dan metadata yang lain sebagainya serta adanya tindakan pembuatan surat dukungan peralatan yang diragukan lagi keabsahannya sehingga  dapat  menciptakan  persaingan yang semu dan mengurangi tingkat persaingan  dalam  tender. Persekongkolan vertikal  antara  Pokja  sebagai  pihak  ketiga
bersama  para  pelaku  usaha  lainnya  dengan tidak  melakukan  evaluasi  tender  secara benar  serta  mengabaikan  adanya  fakta kesamaan-kesamaan  dokumen  penawaran, dan  telah melanggar  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat,  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor  54  Tahun  2010  dan  perubahannya dengan  adanya  bentuk  fasilitasi  dari terlapor III kepada terlapor I untuk menjadi pemenang  dari  kegiatan  Tender  Paket Preservasi  Rehabilitasi  Jalan  Zaenal  Arifin (Stabat)  –  Binjai  Raya  (Medan)  –  Belawan Satuan  Kerja  Pelaksanaan  Jalan  Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017.
Sebagai  rujukan  pengayaan  pustaka maka  enulis  mencoba  untuk  menggali beberapa  hasil  penelitian  jurnal  ilmiah mengenai  persekongkolan  tender  sebagai bahan  perbandingan,  antara  lain  :  Dewi Nawang  Wulan,  melalui  jurnal  ilmiahnya telah  melakukan  penelitian  yang  berjudul Persekongkolan  Tender  Dalam  Persaingan Usaha  Menurut  Uu  No.5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  Dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Penelitian ini  dipublish  pada  Jurnal  MIMBAR YUSTITIA  Volume  3  Nomor  3  Tahun 2019.  Secara  garis  besar,  penelitian  ini membahas  mengenai  kekaburan  hukum dalam persekongkolan tender karena tindakan kolusifnya dianggap dapat
mengurangi  transparansi  serta  kejujuran tujuan  mengikuti  kegiatan  diantara  peserta tender. Sementara saat ini pemerintah sudah mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau  Jasa  secara  elektronik  berupa  e- tendering,  dengan  sistem  online  tersebut diharapkan  dapat  meminimalisir  kebocoran tender  serta  tingkat  persekongkolan  tender yang  ada.  Namun  pada  praktiknya,  ke- bocoran  tender  masih  terjadi  diantara pelaku  usaha  sehingga  terjadilah  kegiatan persekongkolan,  salah  satunya  adalah Tender Pekerjaan Revitalisasi Pem- bangunan Gelanggang Pemuda/Remaja Propinsi  Nusa  Tenggara  Barat  pada  Tahun Anggaran  2011.  Tipe  penilitian  yang  di- gunakan  ialah  yuridis  normatif  dengan melakukan  2  macam  pendekatan  pendeka- tan perundang-undangan ( Statue Approach ) dan  Pendekatan  kasus  ( Case  Approach ) dengan  melakukan  telaah  pada  kasus  yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
Penelitian  kedua  oleh  Surya  Bakti, melalui  jurnal  ilmiahnya  telah  melakukan penelitian  yang  berjudul  Eksistensi  Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan
Persekongkolan
Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini  dipublish  pada  Jurnal PAGARUYUANG  Law  Journal  Volume  3 Nomor  2  Tahun  2020.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis isu  hukum  terhadap  kedudukan  hukum KPPU  di  dalam  sistem  hukum  Indonesia
serta mengetahui pula eksistensi penegakan hukumnya sekaligus terkait kegiatan persekongkolan  tender  yang  dilihat  dari perspektif hukum Indonesia. Hasil penelitian  ini  adalah  Kedudukan  KPPU yang  merupakan  lembaga  untuk  memutus suatu  sengketa  terkait  persaingan  usaha yang  tidak  sehat,  bersifat  independent terlepas  dari  pengaruh-pengaruh  lembaga lain  dan  bukan  merupakan  lembaga  di bawah  yuridiksi  MA,  KPPU  merupakan lembaga  yang  mandiri  yang  bertanggung jawab  terhadap  Presiden.  Eksistensi  KPPU dalam  menyelesaiakan  masalah  persaingan usaha tidak sehat khususnya per- sekongkolan  tender,  banyak  sekali  terjadi terutama  dalam  bidang  pengadaan  barang dan  jasa  yang  menggunakan  sistem  tender atau  lelang  dalam  pelaksanaannya.  Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif,  dengan  pendekatan  perundang- undangan ( Statute Approach ), dan
pendekatan
konseptual ( Conseptual
Approach ).

## 1.2. Rumusan Masalah
Penelitian  ini  disusun  dalam  tiga pokok  permasalahan. Pertama ,  apakah ratio  decidendi dalam  putusan  tersebut sudah  memenuhi  unsur  persekongkolan tender  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat. Kedua ,  apa  akibat
hukum dari putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus- KPPU/2022 terhadap para peserta tender.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  pene- litian  hukum  normatif,  karena  penelitian jurnal  ini  menguraikan  atau  membahas suatu permasalahan-permasalahan dan dikaitkan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  ada.  Selanjutnya,  pen- dekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan perundang-undangan,  menggunakan  dasar- dasar dari perundang-undangan yang diterapkan  dalam  kasus  hukum  yang dibahas  dan  pendekatan  konseptual,  meng- gunakan sumber keilmuan dari doktrin para ahli hukum  yang diterapkan terhadap kasus yang  dibahas.  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan merupakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sekunder  berupa  doktrin-doktrin  keilmuan hukum,  dan  bahan  non  hukum  berupa kelimuan  lain  sebagai  penunjang  terhadap kasus yang dibahas.

## PEMBAHASAN
3.1. Ratio  Decidendi  pada  Putusan
KPPU Nomor 570 K/Pdt.Sus-

## KPPU/2022
Dalam  upaya  meningkatkan  ke- nyamanan hidup seluruh masyarakat Indonesia  secara  merata,  Undang-Undang Antimonopoli  dapat  digunakan  sebagai landasan  atau  dasar  atas  jaminan  kepastian hukum  sehingga  dapat  membantu  per-
cepatan pertumbuhan ekonomi lebih meningkat  dari  sebelumnya.  Dimulai  dari dengan  upaya  mendapatkan  konsumen sebanyak  mungkin,  lalu  upaya  untuk  bisa menguasai suatu pangsa pasar, atau bahkan upaya  untuk  dapat  bersaing  mendapatkan suatu tender. Di samping itu, pembangunan infrastruktur  sendiri  juga  merupakan  salah satu  cara  untuk  dapat  menggerakkan  roda pertumbuhan perekonomian masyarakat. 11
Dalam  dinamika  ekonomi,  pasar merupakan  suatu  tempat  yang  identik dengan  segala  aktifitas  ekonomi  untuk menjalankan  roda  perekonomian  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Salah  satu dari  banyaknya  dinamika  pasar  yang  kita kenal  adalah  persaingan  usaha.  Persaingan usaha memiliki arti segala kegiatan industri ekonomi  atau  pelaku  usaha  berada  pada posisi bersaing untuk mendapatkan keuntungan  serta  menjaga  stabilitas  harga pasar. 12 Menurut  Arie  Siswanto,  seorang ahli  hukum  persaingan  usaha  mengatakan bahwa  persaingan  usaha (competition  law) adalah  sebuah  instrumen  hukum  yang menetapkan  tentang  bagaimana  tata  cara persaingan  itu  dilakukan. 13 Persaingan
11 Purwadi  Ari, Praktik  Persekongkolan  Tender Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah,  Jurnal Hukum Magnum Opus , Vol.2 No.2 Agustus 2019,
h. 1.
12 Andi  Fahmi  Lubis,  Anna  Maria  Tri  Anggraini, DKK, Hukum  Persaingan  Usaha  Antara  (Buku Teks),  Kerja  Sama  republik  Indonesia  dan Germany , Indonesia, 2009, h. 45
13 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha , Jakarta
: Ghalia Indonesia, 2002, h. 23.
usaha  bisa  diartikan  pula  sebagai  tindakan individual  yang  mementingkan  diri  sendiri, dimana seseorang bersaing dengan menghalalkan  segala  cara  untuk  bisa menang.  Namun  upaya  yang  ditempuh cenderung  tidak  sehat,  seperti  mematikan rezeki  pengusaha  kecil,  menipu  konsumen, bahkan  mematikan pesaingnya dengan  cara yang tidak layak. 14
Adanya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai Undang- Undang  Antimonopoli)  dibuat  sebagai pedoman  atau  landasan  dasar  sistem perekonomian Indonesia agar menjadi lebih kondusif. Pembuatan peraturan ini dilakukan  sebagai  bentuk  usaha  untuk mengantisipasi  adanya  kegiatan  monopoli pasar  sehingga  dengan  adanya  undang- undang tersebut diharapkan dapat mempermudah  mengatasi  permasalahan dari  tindakan  persaingan  usaha  tidak  sehat. Pertimbangan  hakim  sendiri  merupakan bagian  terpenting  dalam  menentukan  nilai dari  suatu  putusan  hakim  yang  mendukung keadilan (ex  aquo  et  bono) agar  dapat terwujud hasilnya beserta kepastian hukumnya. 15
14 Ayudha D. Prayoga, et.al., Persaingan Usaha dan Hukum  yang  Mengaturnya  di  Indonesia ,  Jakarta: Proyek ELIPS, 2000, h. 53.
15 Yuniat  Hayi  Wintansari, Analisis  Pertimbangan Hukum Kaus Kartel Minyak Goreng di  Indonesia , Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020, h. 44
Di  samping  itu,  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  pertimbangan  adalah suatu  pendapat  mengenai  dampak  baik  dan buruk,  sedangkan  definisi  dari  hukum sendiri  adalah  undang-undang  maupun peraturan  yang  berguna  untuk  mengatur pergaulan  hidup  masyarakat. 16 Seorang hakim  dalam  melakukan  pertimbangan tentu  harus  berdasar  atas  fakta  yang terungkap  selama  persidangan  berlangsung dan diharapkan pertimbangan hakim tersebut  dapat  bermanfaat  bagi  para  pihak yang  bersangkutan.  Sedangkan  dalam Kamus Hukum, pertimbangan hakim adalah sebuah tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim  dalam  mempertimbangkan  berbagai fakta-fakta  yang  berusaha  diungkap  selama proses  persidangan  berlangsung.  Indonesia memiliki  asas  kebebasan  hakim  dalam merumuskan berbagai pertimbangan hukum yang dikerjakan oleh hakim dalam memutuskan  hasil  suatu  perkara  yang diadilinya.  Diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman, telah dijelaskan bahwa kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan atas  negara  yang  merdeka  untuk  me- nyelenggarakan  peradilan  guna  menegak- kan  hukum  dan  keadilan.  Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman  sendiri  merupakan dasar  hukum  bagi  seorang  hakim  dalam menjalankan  tugasnya  untuk  memutus
16 Tim  Redaksi, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Jakarta : Balai Pustaka, 2005, h. 1193
suatu  perkara  dengan  melalui  berbagai macam  pertimbangan  yang  dapat  diterima oleh  seluruh  pihak  dan  tidak  boleh menyimpang  dari  kaidah-kaidah  hukum  di dalamnya.
Salah  satu  bahan  yang  diperlukan ialah melakukan sebuah pendekatan. Secara sederhana, pendekatan yang dimasud adalah rule  of  reason, sebuah  pendekatan yang menggunakan pendekatan kasus ( case approach ),  dimana  dalam  pendekatan  ini lembaga  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha atau seterusnya akan disebut sebagai KPPU  melakukan  pemeriksaan  dengan bertolak  dari  tindakan-tindakan  bisnis  yang sudah dilakukan oleh para pelaku bisnis dan memberikan penilaian sendiri apakah kegiatan  yang  telah  dilakukan  tersebut memang  terkandung  unsur  persaingan usaha tidak sehat atau tidak.
Pada  dasarnya,  pendekatan rule  of reason adalah  suatu  upaya  penyelesaian kasus yang digunakan oleh otoritas lembaga persaingan usaha untuk mengevaluasi suatu tindakan bisnis dan menilai apakah tindakan  itu  melanggar  persaingan  yang sehat atau tidak. Dalam pendekatan ini, para pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan  apakah  perbuatan  tersebut menghambat persaingan dengan me- nunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain  atau  terhadap  perekonomian  umum. 17
Penerapan  pendekatan rule of reason harus
17 Sebastian  Pompe  dkk ,  Ikhtisar  Ketentuan  Hukum Persaingan  Usaha, Jakarta:  The  Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010, h. 272.
melalui  prosedur  pembuktian  yang  diawali dengan  menentukan  definisi  dari relevant market .  Penilaian  dan  keputusan  tentang implikasi persaingan akibat tindakan bisnis, tergantung  pada  ukuran  pasar  dan  bentuk pasar  terkait.  Misalnya,  dalam  suatu  kasus yang  menyangkut  penyalahgunaan  posisi dominan,  jika  pasar  yang  didefinisikan adalah  kecil  dan  perusahaan  yang  berada dalam  pengawasan  memiliki  pasar  yang lebih  besar  pada  pasar  tersebut,  maka perusahaan  tersebut  dianggap  sebagai dominan. 18
Penerapan rule  of  reason merupakan pilihan  yang  tepat  dalam  melakukan  suatu tindakan  penyelidikan  demi  terwujudnya kesejahteraan  umum.  Analisis  ekonomi diperlukan  untuk  menentukan  praktek tertentu  yang menghambat atau  mendorong persaingan.  Pendekatan rule  of  reason memungkinkan  pengadilan  atau  otoritas berwewenang melakukan interpretasi terhadap  undang-undang.  Interpretasi  itu didasarkan  pada  tindakan  pelaku  bisnis yang  bersifat  mencampuri,  mempengaruhi atau  bahkan  menghambat  proses  per- saingan. Dalam menyelesaikan kasus persaingan  usaha  dengan  menggunakan pendekatan  ini,  KPPU  yang  bewewenang menggunakan  analisis  ekonomi  pasti  akan mengetahui  apakah  tindakan  pelaku  usaha
18 Dewi Meryanti, Praktek Monopoli dalam Industri Air  Bersih  di  Pulau  Batam  di  Tinjau  dari  Hukum Persaingan  Usaha  (Studi  Kasus  Perkara  No. 11/KPPU-I/2008  Tentang  Praktek  Monopoli  oleh PT. Adhy Tirta Batam), Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2012, Jakarta, h. 52.
tertentu  memiliki  implikasi  negatif  atas persaingan usaha dan perlindungan konsumen.
Selain  itu,  KPPU  juga  memiliki wewenang  untuk  melakukan  pemeriksaan ataupun  pengecekan  pada  para  pelaku usaha,  saksi  serta  pihak  lain,  baik  adanya laporan  maupun  dengan  inisiatif  sendiri yang  berdasarkan  dari  pihak  KPPU.  Tata cara penanganan kasusnya senidiri dilmulai dari  bagaimana  kasus  persaingan  muncul lalu  diselidiki  oleh  KPPU  sampai  pada putusan.  Dalam  perkara  perdata,  putusan hakim merupakan suatu pernyataan sebagai pejabat  negara  yang  diberi  wewenang, diucapkan dalam persidangan serta bertujuan  untuk  mengakhiri  suatu  perkara antar  pihak  dengan  melakukan  penetapan hakim. 19 KPPU  juga  disebut  sebagai lembaga negara komplementer (state auxiliary organ) 20 yang mempunyai otoritas atau  kekuasaan  dalam  melaksanakan  upaya penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana, state auxiliary organ merupakan lembaga  negara  yang  ada  dan  dibentuk diluar  konstitusi  sebagai  lembaga  yang tugasnya  membantu  pelaksanaan  tugas pokok negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) 21 dan  lembaga  ini  juga  sering
19 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata Indonesia , Yogyakarta: Liberty, 1988.
20 Budi  L.  Kagramanto, Implementasi  UU  No.  5 Tahun  1999  Oleh  KPPU,  Jurnal  Ilmu  Hukum Yustisia , 2007, h. 2
21 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi , Konpres, Jakarta, 2008, h. 24.
disebut  sebagai  lembaga  independen  semu negara (quasi) .
Agar  pelaksanaan  Undang-Undang Antimonopoli  dapat  berjalan  efektif  sesuai dengan  asas-asas  dan  tujuannya,  maka diperlukan  upaya  untuk  mengimplemen- tasikan peraturan tersebut. Adanya keikutsertaan  KPPU  selaku  lembaga  yang bertugas  sebagai  pengawas,  KPPU  juga memiliki  kewenangan  untuk  menjatuhkan sanksi  administratif  kepada  para  pelanggar sedangkan sanksi pidana merupakan wewe- nang  pengadilan. 22 Selanjutnya,  pengambi- lan  putusan  oleh  KPPU  dapat  dilakukan selambat-lambatnya  30  hari  semenjak diadakannya pemeriksaan lanjutan terhadap perkara  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  43 ayat  3  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Menurut penjelasan di atas, pengambilan  keputusan  komisi  dilakukan dalam  suatu  sidang  majelis  yang  isi anggotanya  minimal  3  orang  anggota komisi.  Atas  dasar  putusan  KPPU  yang menyatakan  bahwa  pelanggaran  terhadap ketentuan  Undang-Undang  Antimonopoli telah  terbukti,  maka  pihak  KPPU  dapat menurunkan  sanksi  administratif  pada putusannya.  Sanksi  administratif  yang dimaksud  terdapat  dalam  penjelasan  Pasal 47  ayat  2  Undang-Undang  Antimonopoli
22 Rahayu  Hartini, Hukum  Komersial ,  Malang  : Universitas Muhammadiyah Malang, 2006, h. 197
sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  jo.  Pasal  6 PP  Nomor  44  Tahun  2021.  Dalam  men- jalankan tugasnya sebagai pelaksana kewenangan,  KPPU  dapat  memerintahkan pembatalan  atas  segala  perjanjian  yang dilarang  dalam  hukum  persaingan  usaha apabila ada yang melanggarnya.
KPPU  menjatuhkan  sanksi  adminis- tratif  kepada  para  Terlapor  yang  terbukti melakukan  pelanggaran  berupa  kegiatan yang  dilarang  dalam  persaingan  usaha. Sanksi  yang  dijatuhkan  sesuai  dengan kriteria  dan  tingkatan  pelanggaran  yang telah  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang mencakup seluruh unsur pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang  berlaku.  Salah  satu  jenis  kasus pelanggaran  persaingan  usaha  tidak  sehat adalah  persekongkolan  tender.  Berbagai cara dilakukan oleh para pelaku usaha demi bisa  memenangkan  suatu  tender.  Dimulai dari  upaya  bertukar  informasi  hingga mengajak bekerja sama baik dengan sesama pelaku  usaha  yang  ikut  serta  maupun dengan  panitia  tender  pada  kegiatan  tender tersebut.  Hal  ini  dilakukan  untuk  bisa mendapatkan  proyek  tender  yang  diikuti oleh pelaku usaha tersebut. Di samping itu, pengertian bersekongkol menurut Peraturan KPPU  Nomor  2  Tahun  2010  adalah  kerja sama  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha dengan pelaku usaha atau pihak lainnya atas
inisiatif  siapapun  dengan  upaya  apapun demi memenangkan peserta tender tertentu.
Pada  dasarnya,  pelaku  usaha  dilarang keras untuk bersekongkol dengan pihak lain baik  sesama  pelaku  usaha  maupun  tidak untuk  mengatur  siapa  pemenang  tender karena  hal  tersebut  dapat  menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini diatur secara jelas dalam Pasal 22 Undang- Undang  Antimonopoli,  dimana  tindakan menentukan  pemenang  tender  yang  di- lakukan bersekongkol antara dua pihak atau lebih  adalah  perbuatan  yang  salah.  Apabila isi dari Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli dicermati lebih lanjut, persekongkolan  tender  dapat  terjadi  tidak hanya  dilakukan  oleh  antar  pelaku  usaha, namun  hal  tersebut  dapat  pula  dilakukan antara  pelaku  usaha  dengan  penyelenggara tender,  atau  bahkan  dengan  antar  pelaku usaha  dan  pelaku  usaha  lain  sekaligus penyelenggara  tender.  Karena  hal  tersebut, persekongkolan  tender  pun  dikelompokkan menjadi  3  jenis,  yaitu  persekongkolan vertikal,  persekongkolan  horizontal,  dan persekongkolan campuran.
Salah satunya adalah kasus persekongkolan  tender  pada  tahun  2018 dengan  nomor  putusan  570  K/Pdt.Sus- KPPU/2022  yang  telah  sampai  ke  tingkat kasasi tentang dugaan pelanggaran terhadap Pasal  22  Undang-Undang  Antimonopoli terkait  dengan  Tender  Paket  Preservasi Rehabilitasi  Jalan  Zaenal  Arifin  (Stabat)  –
Binjai Raya (Medan) – Belawan yang mana Putusan KPPU ini merupakan suatu perkara yang  diputus  atas  dasar  laporan  dari  para peserta  tender  lainnya  terkait  dugaan terjadinya  persekongkolan  tender  pada preservasi rehabilitasi jalan. Perkara ini tiga pihak,  yaitu  PT  Bangun  Mitra  Abadi,  PT Dewanto  Cipta  Pratama,  dan  Kelompok Kerja  (Pokja)  Pelaksanaan  Jalan  Nasional Metropolitan  Medan  Tahun  Anggaran 2017.
Terkait pertimbangan  Majelis Komisi terhadap perkara tersebut, beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus pelanggaran pengadaan  barang/jasa  pemerintah  tersebut terdapat  di  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  70  Tahun  2012  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah,  serta  adanya penjabaran  dari  Peraturan  KPPU  Nomor  2 Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pasal  22 tentang  Larangan  Persekongkolan  dalam Tender,  dan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara
Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
Adanya pemenuhan unsur-unsur yang berkaitan  dengan  isi  daripada  Pasal  22 Undang-Undang Antimonopoli seperti; unsur  pelaku  usaha,  unsur  pihak  yang
terkait dengan pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pelaku lain, unsur  me- ngatur  atau  menentukan  pemenang  tender, serta  unsur  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat. Namun  karena  Terlapor  III  yaitu  Pokja bukanlah  seorang  pelaku  ushaa,  maka mereka tidak dikenakan sanksi administratif dan  hanya  dihukum  dengan  diberi  upaya hukuman berupa kedisplinan karena dianggap  dengan  sengaja  dan  lalai  bahkan dianggap  tidak  menjalankan  tugas  dan kewajibannya  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.
Melalui  pertimbangan  hakim  yang berdasarkan pada Pasal 36 huruf I jo. Pasal 47  ayat (1)  Undang-Undang  Antimonopoli, komisi  berwenang  untuk  menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap  para  pelaku  usaha  karena  terbukti melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan Undang-Undang  Antimonopoli.  Menurut pedoman Pasal 47 Undang-Undang Antimonopoli,  denda  merupakan  tindakan usaha  untuk  mengambil  keuntungan  yang diperoleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan  anti  persaingan,  denda  juga ditujukan  untuk  membuat  jera  para  pelaku usaha  agar  tidak  melakukan  kembali  per- buatan  serupa  maupun  mencegah  tindakan tersebut ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Selain  itu,  sebelum  memutuskan  untuk menjatuhkan tindkan  administratif  tersebut, majelis  komisi  mempertimbangkan  hal-hal
yang  dapat  meringankan  sanksi  para Terlapor.
Merujuk  pada  uraian  diatas,  para Terlapor dalam perkara a quo telah terbukti secara  sah  bahwasanya  mereka  melakukan pelanggaran pada Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli  terkait  tender  preservasi rehabilitasi  jalan  Zaenal  Arifin  (Stabat)- Binjai  Raya  (Medan)-Belawan.  Adapun penerapan  Undang-Undang  Antimonopoli terhadap  Putusan  KPPU  Nomor  14/KPPU- I/2018  yang  mana  perkara  ini  telah  sampai ke  tingkat  kasasi  dengan  Nomor  Putusan 570  K/Pdt.Sus-KPPU/2022.  Dalam  perkara tersebut  termuat  bahwasanya  Kelompok Kerja (Pokja) telah mendapatkan sanksinya dan  mereka  dianggap  telah  menyetujui hukuman  yang berlaku karena tidak pernah hadir  di  persidangan.  Di  samping  itu,  pen- jatuhan  sanksi  yang  diberikan  oleh  majelis komisi  juga  perlu  mempertimbangkan  se- luruh  unsur  dari  masing-masing  pelangga- ran  dengan  melakukan  analisa  serta penilaian  guna  membuktikan  telah  terjadi pelanggaran  atau  tidak  pada  pasal-pasal yang terkait.

## 3.2. Akibat  Hukum  yang  Diterima  oleh Para Pelaku Usaha
Peraturan  hukum  yang  disusun  oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya merupakan  sebuah  instrumen  bagi  para penguasa  untuk  menjalankan  roda  pe- merintahan  disertai  dengan  upaya  mentaati seluruh  aturan  yang  berlaku.  Aturan  ini
jelas  diperlukan  agar  masyarakat  yang tinggal  di  dalamnya  dapat  hidup  dengan tentram  dan  damai.  Terciptanya  undang- undang  atau  aturan  hukum  sebagai tool  of social  engineering dalam  dunia  usaha karena  isi  dari  ketentuan  hukum  tersebut dilengkapi  oleh  berbagai  macam  peraturan serta  sanksi-sanksi  yang  diperlukan  untuk mengatur  masyarakat  terutama  para  pelaku usaha yang melanggar.
Pelaku  usaha  yang  berupaya  me- lakukan  kecurangan  dengan  menentukan langsung siapa pemenang tender pada suatu proyek hingga dapat menimbulkan persaingan  usaha  tidak  sehat  merupakan salah  satu  bentuk  kegiatan  yang  dilarang dalam  Undang-Undang  Antimonopoli. 23
Selain itu, praktik monopoli dan persaingan usaha  tidak  sehat  juga  merupakan  jenis pelanggaran  yang  dianggap  serius  oleh negara  karena  tindakan  tersebut  dapat merugikan  negara.  Salah  satu  tindakan tersebut  adalah  persekongkolan  tender (bid rigging) ,  dimana  kegiatan  tersebut  di- lakukan  dengan  penuh  kecurangan  dan tidak  adil  oleh  oknum  yang  tidak  ber- tanggung  jawab  serta  dapat  menimbulkan kerugian yang besar ataupun kecil bagi para pihak  tertentu.  Persekongkolan  tender merupakan kegiatan yang melibatkan kerjasama  antara  dua  atau  lebih  pelaku
23 Anindyajati,  Titis,  I mplikasi  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  85/PUU-XIV/2016  terhadap Praktek Persekongkolan Tender . Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 2, 2018, h. 372.
usaha  tersebut  dianggap  sebagai  suatu perbuatan  melawan  hukum.  Namun,  perlu diketahui  bahwasanya  kegiatan  kolusi dalam  proses  tender  ini  dilaksanakan melalui  berbagai  jalan.  Salah  satunya adalah pihak yang terlibat di dalam kegiatan persekongkolan  tender  ini  adalah  pelaku usaha  dengan  pelaku  usaha  lainnya  dan dibantu  dengan  pihak  lain  yang  menjadi panitia dalam kegiatan tender tersebut.
Pada kasus ini, persekongkolan tender terhadap  pengadaan  barang  dan  jasa  oleh pemerintah  juga  menyangkut  hal  yang berkaitan  dengan  kepentingan  publik. Adanya  kecenderungan  yang  terjadi  di dalam proses tender merupakan bagian dari upaya  yang  dilakukan  untuk  menjalankan akomodasi  kepentingan  dati  pihak-pihak tertentu,  sehingga  hal  tersebut  dapat menghasilkan  sebuah  keputusan  yang  tentu saja  merugikan  berbagai  pihak  lainnya. Pada  dasarnya,  akomodasi  kepentingan  ini dapat  berupa  manifestasi  ke  dalam  bentuk praktik korupsi.
Larangan kecurangan penawaran diberlakukan  karena  hal  ini  dapat  me- nyebabkan  timbulnya  sebuah  persaingan usaha  yang  tidak  sehat.  Padahal  tujuan tender  sendiri  adalah  untuk  memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  semua  peserta tender untuk melakukan penawaran, sehingga  bisa  menghasilkan  suatu  harga lelang  yang  semininal  mungkin  dengan hasil  yang  semaksimal  mungkin  serta
mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan  dalam  jumlah  yang  cukup sesuai dengan kualitas dan harga. Selain itu setiap  pelaku  usaha  yang  menjadi  peserta tender  pun  semuanya  memiliki  hak, kewajiban,  dan  juga  posisi  yang  sama sederajat  untuk dapat mencapai ke- pentingannya. 24
Peserta  tender/pelaku  usaha  maupun pemberi proyek terkadang  memiliki prinsip yang  berbeda  yaitu  untuk  memenangkan peserta tender tertentu. Pihak yang bersekongkol  tersebut  memiliki  alasan untuk  bisa  mendapartlkan  peningkatan penghasilan.  Oleh  karena  itu,  selain  per- sekongkolan  tender  merupakan  salah  satu bentuk  kegiatan  dalam  persaingan  usaha yang  dilarang  di  dalam  Undang-Undang Antimonopoli, persekongkolan tender kerap menjadi  perkara yang  paling  sering ditindaklanjuti  oleh  KPPU.  Hal  ini  terjadi karena  setiap  kegiatan  persekongkolan tender  terjadi,  maka  kegiatan  tersebut  akan dikaitkan  dengan  kegiatan  dari  pengadaan barang  dan  jasa  yang  dilakukan  oleh pemerintah.
Terjadinya  persekongkolan  tender yang  bersifat  tertutup  atau  bisa  dikatakan bahwa  tidak  adanya  pengumuman  secara merata  dan  jelas  melalui  berbagai  media
24 Enrico  Billy  Keintjem, Tinjauan  Yuridis  Praktek Persekongkolan  Yang  Tidak  Sehat  Dalam  Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ,  Lex  Administratum,  vol.  4,  No.  4,  2016,  h. 104.
akan menjadi penghambat jalannya persaingan  usaha.  Untuk  itu  para  peserta tender  sudah  seharusnya  melakukan  ke- giatan persaingan usaha dengan sewajarnya mengikuti  seluruh  peraturan  yang  berlaku. Namun,  perlu  diketahui  bahwa  pada kenyataannya,  tidak  jarang  pula  para peserta  tender  melakukan  perbuatan  yang menyimpang dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain demi keuntungan  semata.  Cara  ini  dilakukan melalui  manipulasi  harga  lelang  sehingga peserta  tender  yang  melakukan  per- sekongkolan tersebut akan memiliki banyaknya  kesepakatan  yang  sama  demi bisa  memenangkan  kegiatan  tender  ter- sebut.  Apabila  unsur-unsur  persekongkolan tender  pada  Pasal  22  Undang-Undang Antimonopoli  terpenuhi,  maka  para  pelaku usaha yang melakukan kegiatan persekongkolan  tersebut  harus  menerima akibat hukumnya.
Putusan KPPU Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 tentang Tender Preservasi  Rehabilitasi  Jalan  Zaenal  Arifin (Stabat)  –  Binjai  Raya  (Medan)  –  Belawan Tahun  Anggaran  2017  terkait  dugaan pelanggaran  Pasal  22  Undang-Undang Antimonopoli merupakan salah satu bentuk kasus  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Para terlapor  dalam  kasus  tersebut  terbukti melanggar  dengan  melakukan  kegiatan persekongkolan  tender,  sehingga  dapat dipastikan  bahwa  mereka  akan  dikenakan
sanksi  sebagai  bentuk  akibat  hukum  dari perbuatan  melawan  hukum  yang  telah dilakukan.  Setelah  Majelis  Komisi  me- mutus perkara tersebut, maka bisa dipastikan bahwa dalam langkah melakukan pelaksanaan  putusan,  pengadilan  selalu melakukan  eksekusi  terhadap  putusan  yang ditetapkan  oleh  hakim  sebagai  tujuan  akhir para pihak berpekara. Putusan hakim sangat dinginkan  atau  dinantikan  oleh  pihak  yang berperkara  untuk  menyelesaikan  sengketa diantara  mereka  dengan  sebaik-baiknya karena  adanya  putusan  hakim  pihak  yang berperkara  menginginkan  adanya  kepastian hukum  dan  keadilan  dalam  perkara  yang mereka  hadapi.  Sehingga  dalam  putusan yang  telah  dibacakan  didepan  persidangan dalam  kurun  waktu  yang  telah  ditentukan dan  tidak  ada  sanggahan  dari  para  pihak didalam  putusan,  maka  putusan  bisa ditetapkan dan dijalankan.
Perbedaan  diantara  putusan  hakim dengan putusan KPPU terlihat jelas melalui bentuk  sanksi  yang  dijatuhkan.  Pada putusan pengadilan, seorang hakim memiliki  wewenang  untuk  menjatuhkan sanksi  administratif, perdata, maupun pidana.  Sedangkan  pada  putusan  KPPU, lembaga  hanya  diperbolehkan  memberikan sanksi administratif  saja.  Kekuatan putusan KPPU  dapat  langsung  dilakukan  eksekusi tanpa  harus  beracara  di  pengadilan  apabila terlapor tidak mengajukan upaya keberatan. Adapun  persamaan  dari  putusan  KPPU
dengan  putusan  pengadilan  adalah  hasil daripada  semua  pemeriksaan  perkara  dan pembacaan  hasil  pemeriksaan  tersebut dilakukan  di  dalam  sidang  yang  terbuka untuk  umum  dan  pada  dasarnya  putusan KPPU sendiri memiliki sifat yang menghukum. 25
Dalam  menentukan  denda  untuk  para pelanggar,  KPPU  mengeluarkan  pedoman keputusan  KPPU  No.252/KPPU/Kep/VII/ 2008,  dimana  denda  adalah  usaha  untuk mengambil keuntungan yang diperoleh dari cara  tindakan  anti  melanggar  undang- undang  dari  pelaku  usaha.  Denda  me- rupakan  salah  satu  alternatif  yang  dapat digunakan agar dapat memberikan efek jera kepada  pelaku  usaha  dan pelaku  usaha lain agar  tidak  ditiru.  Dengan  sanksi-sanksi yang  telah  diberikan  entah  berupa  sanksi administratif ataupun sanksi pidana diharapkan  dapat  menekan  kasus  praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat di Indonesia.
Adanya pencabutan izin usaha disertai  penghentian  kegiatan  usaha  yang merugikan  pihak  lain  merupakan  sanksi pidana  tambahan  yang  diberikan  kepada para pelangarnya. Disamping sanksi pidana tersebut,  adanya  larangan  yang  diberikan untuk  para  pelaku  usaha  yang  terbukti melakukan  perbuatan  melawan  hukum
25 Sukarni, Putusan  KPPU  sebagai  Dasar  Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan ,  Jurnal  Persaingan  Usaha  Edisi  2, 2009, h. 152
untuk  menduduki  jabatan  direksi  atau komisaris  dalam  kurun  waktu  2-5  tahun. Semua  sanksi  yang  telah  dijelaskan  dapat dijatuhkan  kepada  para  pelaku  usaha  yang telah  terbukti  sah  melakukan  pelanggaran yang  dapat  menimbulkan  persiangan  usaha tidak  sehat.  Sanksi  yang  dijatuhkan  oleh Majelis Komisi kepada para terlapor dalam perkara Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Binjai Raya)-Stabat (Medan)- Belawan  yang  diduga  telah  melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli.  Maka  seluruh  sanksi  berupa tindakan  administratif  berupa  denda  serta sanksi  pidana  dapat  dijatuhkan  begitu  pula dengan pidana  tambahan. Selain  itu, KPPU juga  berwenang  mempertimbangkan  untuk menambah  atau  bahkan  mengurangi  nilai- nilai  dasar  penilaian  sesuai  dengan  kriteria secara  menyeluruh  dengan  memperhatikan beberapa  aspek,  misalnya  seperti  hal  yang memberatkan,  hal  yang  meringankan, kemampuan untuk membayar, dan tambahan denda untuk penjara.
Berkaitan  dengan  Putusan  KPPU Nomor  14/KPPU-I/2018  terkait  Preservasi Rehabilitasi  Jalan  Zaenal  Arifin  (Binjai Raya)-Stabat (Medan)-Belawan Tahun Anggaran  2017,  Majelis  Komisi  menyata- kan  bahwa  Terlapor  I,  Terlapor  II  dan Terlapor  III  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melanggar  Pasal  22  Undang Undang  Antimonopoli.  Kemudian  meng- hukum  PT  Dewanto  Cipta  Pratama,  selaku
Terlapor  I  dan  PT  Bangun  Mitra  Abadi, selaku  Terlapor  II  untuk  membayar  denda sebesar  Rp1.769.000.000,00  (satu  miliar tujuh  ratus  enam  puluh  sembilan  juta rupiah)  yang  harus  disetor  ke  Kas  Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran  di  bidang  persaingan  usaha satuan  kerja  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  melalui  Bank  Pemerintah  dengan Kode  Penerimaan  425812  (pendapatan denda  pelanggaran  di  bidang  persaingan usaha)  selambat-lambatnya  1  (satu)  tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;  serta  memerintahkan  Terlapor  I  dan Terlapor  II  untuk  melaporkan  dan  me- nyerahkan  salinan  bukti  pembayaran  denda tersebut ke KPPU.
Akan tetapi, para terlapor mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri  Medan  untuk  membatalkan  Putusan KPPU  sebelumnya  dan  meminta  untuk dibebaskan  pembayaran  dendanya.  Pe- ngajuan  keberatan  terhadap  Putusan  KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018 pun ditindaklanjuti bandingnya dengan Nomor Putusan 682/PDt.Sus-KPPU/2019/PN  Mdn  dan  hal tersebut  tentu  saja  ditolak  karena  melalui berbagai  macam  penyelidikan  dan  pe- meriksaan,  sudah  jelas  bahwasanya  para terlapor  terbukti  melakukan  pelanggaran dan  mereka  tetap  harus  membayar  denda sebagai  bentuk  hukuman  akibat  dari perbuatan mereka. Pengadilan juga menghukum Para Pemohon Keberatan I dan
II  untuk  membayar  seluruh  ongkos  yang timbul  dalam  perkara  ini  secara  tanggung renteng  yang  saat  ini  diperhitungkan sejumlah  Rp989.000,00  (sembilan  ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
Selain itu, alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian  di  persidangan  yang  tidak tunduk  pada  pemeriksaan  kasasi.  Ber- dasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas, ternyata  bahwa  putusan  Pengadilan  Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh Pemohon  Kasasi  PT.  Bangun  Mitra  Abadi tersebut  harus  ditolak  dan  diwajibkan membayar  biaya  perkara  pada  tingkat kasasi  sebesar  Rp  500.000  (lima  ratus  ribu rupiah). Majelis Komisi memberikan putusan  yang  dinyatakan  sah  dan  telah memiliki  kekuatan  hukum  dan  segera dilaksanakan atau dilakukan eksekusi. Yang dimaksud  eksekusi  adalah  pelaksanaan putusan hakim, pelaksanaan dalam hukuman  badan  peradilan  secara  tindakan paksa  agar  menjalankan  amar  putusan sesuai dengan mestinya. Putusan yang telah memiliki  kepastian  hukum  tetap  atau inkracht  haruslah  dilakukan  eksekusi. Putusan pengadilan yang melakukan eksekusi  merupakan  putusan  pengadilan yag  mengandung  perintah  pada  pihak tertentu  yang  bersengketa  untuk  membayar
sejumlah  uang,  atau  juga  pelaksanaan putusan  hakim  yang  memerintahkan  agar melakukan  pengosongan  terhadap  benda tetap.
Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan  bahwa  akibat  hukum  yang disebabkan  oleh  Terlapor  I  dan  Terlapor  II melakukan  tindakan  persekongkolan  tender telah  secara  sah  dinyatakan  bersalah  atas melanggar Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli.  Terlapor  III  secara  sah dinyatakan  ikut  andil  dalam  persekongko- lan  vertikal  dengan  para  pelaku  usaha. Selanjutnya  para  pelaku  usaha  yang dinyatakan  bersalah,  wajib  membayar denda sebesar Rp Rp1.769.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang harus disetor langsung ke Kas Negara melalui bank Pemerintahan selambat-lambatnya  1  (satu)  tahun  sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

## KESIMPULAN
Ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor  570  K/Pdt.Sus-KPPU/2022  adalah benar  telah  terbukti  adanya  indikasi pelanggaran  Pasal  22  Undang-Undang Antimonopoli terkait tentang kasus Persekongkolan Tender terhadap Preservasi Rehabilitasi  Jalan  Zaenal  Arifin  (Binjai Raya) – Stabat (Medan) – Belawan. Bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para terlapor dalam kasus ini
adalah  persekongkolan  horizontal  dan persekongkolan vertikal dimana PT Dewanto  Cipta  Pratama  sebagai  pelaku usaha,  PT  Bangun  Mitra  Abadi  sebagai pihak usaha lain yang melakukan persekongkolan  serta  Kelompok  Kerja (Pokja)  pengadaan  barang  atau  jasa  Satker Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Metropolitan Medan sebagai pihak terkait yang mendukung terlaksanannya persekongkolan tender  ini.  Adanya  kesamaan IP  adress , surat  permohonan  jaminan  penawaran  dan terbitnya  surat  jaminan  penawaran  dari bank  yang  sama  dengan  nomor  berurutan. Serta  Pokja  yang  tidak  melakukan  evaluasi secara  benar  dengan  mengabaikan  fakta  di lapangan bahwa adanya kesamaan di dalam dokumen  penawaran,  tidak  melakukan klarifikasi dan pengecekan dokumen terkait peralatan  utama,  serta  adanya  masalah kesamaan jenis pekerjaan utama.
Akibat hukum dari adanya persaingan usaha  tidak  sehat  pada  Persekongkolan tender  Terhadap  Preservasi  Rehabilitasi Jalan  Zaenal  Arifin  (Binjai  Raya)  –  Stabat (Medan)  –  Belawan,  maka  PT  Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi diputus  terbukti  bersalah  dan  dijatuhi berupa  sanksi  administratif  yaitu  berupa denda  sebesar  Rp  1.769.000.000,00  (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang kemudian harus dibayarkan ke kas  negara.  Selain  itu,  majelis  juga memberikan  sanksi  kepada  Pokja  III  yang
berupa  sanksi  pidana  tambahan,  yakni penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang  menyebabkan  timbulnya  kerugian pada pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Andi  Fahmi  Lubis,  Anna  Maria  Tri Anggraini,
DKK,  2009, Hukum Persaingan Usaha Antara  (Buku Teks), Kerja Sama republik Indonesia dan Germany , Indonesia Arie  Siswanto,  2002, Hukum  Persaingan Usaha , Jakarta : Ghalia Indonesia
Ayudha D. Prayoga, et.al., 2000, Persaingan Usaha  dan  Hukum yang Mengaturnya di   Indonesia , Jakarta: Proyek ELIPS
Dewi  Meryanti,  2020, Praktek  Monopoli dalam   Industri  Air  Bersih  di  Pulau Batam di
Tinjau  dari  Hukum
Persaingan Usaha (Studi  Kasus
Perkara No. 11/KPPU- I/2008
Tentang  Praktek  Monopoli  oleh  PT. Adhy  Tirta  Batam), Tesis,  Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
Hermansyah,  2009, Pokok-Pokok  Hukum Persaingan  Usaha  Di  Indonesia , Jakarta: Kencana
Jimly  Asshiddiqie,  2008, Perkembangan dan Konsolidasi
Lembaga Negara Pasca   Reformasi ,  Konpres, Jakarta
Johnny  Ibrahim,  2007, Hukum  Persaingan
Usaha , Surabaya : Bayumedia Rachmadi Usman, 2013, Hukum
Persaingan Usaha  Di  Indonesia , Jakarta : Sinar   Grafika, cet.
Rahayu  Hartini,  2006, Hukum  Komersial , Malang:  Universitas  Muhammadiyah Malang ke-1
Ridho  Jusmadi,  2014, Konsep  Hukum Persaingan  Usaha ,  Malang:  Setara Press
Sebastian  Pompe  dkk,  2010, Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: The Indonesia
Netherlands National Legal Reform
Sudikno  Mertokusumo,  1988, Hukum Acara   Perdata Indonesia , Yogyakarta: Liberty Susanti  Adi  Nugroho,  2012, Hukum Persaingan Usaha  di  Indonesia dalam Teori dan Praktik  serta Penerapan Hukumnya ,  Jakarta : Prenada Media Group
Tim  Redaksi,  2005, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , Jakarta : Balai Pustaka
Wolfgang  Friedman,  1964, The  Changing
Structure of International Law, England:Oxford
Yuniat  Hayi  Wintansari,  2020, Analisis
Pertimbangan  Hukum  Kaus  Kartel Minyak Goreng di Indonesia ,
Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

## Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999
tentang   Larangan  Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 Tentang  Pengadaan  Barang  /Jasa
Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha   Tidak Sehat Peraturan  KPPU  Nomor  2  Tahun  2010 tentang   Pedoman  Pasal  22  tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang  Tata Cara Pemeliharaan dan  Penilikan
Jalan.
Putusan KPPU Nomor 14/KPPU.I/2018
Putusan  Banding  Nomor  682/Pdt.Sus- KPPU/2019/ PN Mdn
Putusan  Kasasi  Nomor  570  K/Pdt.Sus- KPPU/2022

## Jurnal :
Anna  Maria  Tri  Anggraini,  2013, Sinergi BUMN  Dalam  Pengadaan  Barang
Dan/ Atau  Jasa  Dalam  Perspektif Persaingan Usaha , Mimbar Hukum, Vol. 25 No. 3 Anindyajati,  Titis,  2018,  I mplikasi  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XIV/2016 terhadap Praktek  Persekongkolan Tender .
Jurnal   Konstitusi, Vol. 15, No. 2 Budi  L.  Kagramanto,  2007, Implementasi UU No.  5  Tahun  1999  Oleh KPPU, Jurnal   Ilmu Hukum Yustisia
Enrico  Billy  Keintjem,  2016, Tinjauan Yuridis   Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat  Dalam  Tender Proyek Menurut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 ,  Lex Administratum, vol. 4, No. 4
Ikarini  Dani  Widiyanti,  2009, Dampak Dumping Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah  (UMKM): Suatu Kajian Dalam Perspektif
Hukum Dagang  Internasional ,  Jurnal QISTIE
Muhammad  Fajar  Hidayat,  2017, Politik Hukum   Persaingan Usaha Di Indonesia , Cahaya Keadilan,
Vol. 5, No. 1
Purwadi Ari, 2019, Praktik Persekongkolan Tender  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintah,  Jurnal  Hukum  Magnum Opus , Vol.2 No.2
Sukarni,  2009, Putusan  KPPU  sebagai Dasar   Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan , Jurnal Persaingan  Usaha Edisi 2
Yakub  Adi  Krisanto,  2008, Terobosan
Hukum   Keputusan  KPPU  Dalam
Mengembangkan Penafsiran Hukum
Persekongkolan Tender , Jurnal Hukum   Bisnis, Vol. 27, No. 3

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Aruna  Irani  Qotrunnada  Kahfi adalah Mahasiswi  Fakultas  Hukum  Universitas Jember. Menyelesaikan program pendidikan  sarjana  pada  Fakultas  Hukum Universitas Jember.
Ikarini Dani Widiyanti adalah Dosen tetap pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Jember. Menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Jember dan Magister Hukum pada Program Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Jember.
Emi  Zulaika adalah  Dosen  tetap  pada Fakultas hukum Universitas Jember.
Menyelesaikan program pendidikan Sarjana
Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Jember dan Magister Hukum pada Program Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga.