## PENGUATAN PEMAHAMAN KONSEP MASYARAKAT ASEAN DI KALANGAN APARATUR KELURAHAN KOTA SURAKARTA
Oleh:
Ignatius Agung Satyawan, Salieg Luki Munestri, Lukman Fahmi Djarwono
Pusat Studi ASEAN LPPM UNS
agungsatyawan@staff.uns.ac.id

## ABSTRACT
Nowadays,  the  ASEAN  Community  supported  by  three  pillars:  political-security, economy and social-cultural pillars have come into force since the end of 2015. Entry into force of the ASEAN Community is automatically binding on all government and society in ASEAN, including in Surakarta. Some preliminary studies indicate that there are  still  many  government  officials  do  not  understand  the  concept  of  the  ASEAN Community.  Village  as  well  as  sub-district  officials  are  most  strategic  unit  because they are dealing directly with the public. Therefore, strengthening the understanding among  village  and  sub-district  officials  is  important  so  that  the  concept  of  ASEAN Community can be clearly understood by the society and they are expected to obtain benefit from the ongoing ASEAN Community.
Key  words:  ASEAN  Community,  ASEAN  Economic  Community,  local  government, small scale enterprise.

## PENDAHULUAN
Memasuki abad 21 para pemimpin  ASEAN  bersepakat  untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang terbuka, makmur, damai dan  stabil  serta  bangsa-bangsa  yang terhimpun  didalamnya  mempunyai saling  kepedulian  dan  kemitraan  guna meraih  kesejahteraan  bersama  (Amri, 2013).  Kesepakatan  ini  kemudian tertuang  dalam  Visi  ASEAN  2020  yang mendasari  terbentuknya  Masyarakat ASEAN.
Masyarakat  ASEAN  terdiri  dari tiga  pilar  yaitu  pilar  politik-keamanan, pilar  ekonomi,  dan  pilar  sosial-budaya serta harus terbentuk dan berlaku pada tanggal  31  Desember  2015.  Meskipun tiga  pilar  ini  berbeda  fokus,  masing- masing  pilar  tidak  dapat  dipisahkan satu  sama  lain  karena  ketiganya  saling mempengaruhi. Kegagalan di salah satu pilar  akan  berakibat  rapuhnya  pilar yang  lainnya  dan  dapat  meruntuhkan bangunan Masyarakat ASEAN.
Masyarakat  Politik-Keamanan ASEAN  mempunyai  tujuan  bahwa
warga  Asia  Tenggara  harus  dijamin kehidupannya  dalam  situasi  yang aman,  damai  dan  terjamin  pula  hak- haknya  termasuk  hak  asasi  manusia. Situasi  semacam  ini  akan  lebih  mudah terwujud  dalam  masyarakat  yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Sementara  itu    Masyarakat  Ekonomi ASEAN  (MEA),  Asia  Tenggara  akan menjadi  pasar  tunggal  untuk  berbagai barang  dan  jasa.  Tidak  hanya  sebagai pasar,  kawasan  Asia  Tenggara  pun menjadi  produsen  tunggal  berbagai komoditi. Terbukanya pasar berpeluang  untuk  dimanfaat  meraih kesejahteran sebagai prasyarat tumbuh suburnya
nilai-nilai demokrasi.
Sedangkan  Masyarakat  Sosial-Budaya ASEAN  akan  menjadi  penyeimbang kedua pilar ini. Pada Masyarakat Sosial- Budaya  ASEAN  ini  interaksi people-to- people harus  ditingkatkan  sehingga akan  tercipta civil-society di  Asia Tenggara (Luhulima & Anwar, 2008).
Pada sisi lain, kesiapan
Indonesia dalam memasuki Masyarakat
ASEAN,  terutama  pilar  Masyarakat
Ekonomi  ASEAN  (MEA),  tidak  selalu bergantung  dari  pemerintah  pusat. Justru  yang  paling  penting  adalah kesiapan di tataran pemerintah daerah, baik  tingkat  provinsi,  kabupaten,  kota dan  bahkan  di  level  kelurahan  karena potensi  ekonomi  maupun  kebijakan otonomi  berada  di  daerah.  Disamping itu, berdasarkan Undang Undang no. 37 tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar Negeri  dijelaskan  bahwa  meskipun Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara  utama  hubungan  luar negeri,  setiap  komponen  bangsa  juga mempunyai  peran  dalam  melakukan kegiatan hubungan luar negeri
termasuk
pemerintah daerah, organisasi  masyarakat  maupun  warga negara secara pribadi.
Ada fakta ironis yang berkaitan dengan  keberadaan  ASEAN.  Sebuah survai  merilis  bahwa  80%  penduduk  di ibukota  -  ibukota  ASEAN  telah  familiar tentang nama ASEAN. Tetapi 76% total penduduk  ASEAN  masih  belum  paham apa  itu  ASEAN  (Dirjen  Kerjasama ASEAN, 2013). Hal yang lebih
mengkhawatirkan
adalah gaung tentang  Masyarakat  ASEAN,  terutama
MEA ternyata masih minim di Indonesia
(Viva-news, 7 Januari 2014).
Penelitian  Budiarjo  dan  Son  Haji
(2014) mengenai kesiapan aparat Pemerintah  Solo  dalam  menyongsong MEA  menemukan  bahwa  pemahaman terkait  ASEAN  dan  Masyarakat  ASEAN masih  memprihatinkan.  Aparat  yang diteliti  adalah  aparat  yang  berkaitan langsung  dengan  MEA  antara  lain  Dinas Tenaga  kerja,  Dinas  Perdagangan,  Dinas Pariwisata  dan  Bappeda.  Meskipun hampir  semua  aparat  telah  mempunyai pengetahuan dasar tentang MEA,
mereka  masih  belum  cukup  gambaran yang komprehensif
bagaimana implementasi  MEA  di  lingkup  kerjanya masing-masing.  Apalagi  belum  banyak bimbingan  teknis  yang  dilakukan  oleh instansi  di  atasnya,  dalam  hal  ini pemerintah  pusat,  kepada  aparat  di daerah.
Berdasar fenomena yang ditemui  dari  penelitian  sebelumnya, maka  dapat  dikatakan  bahwa  aparat
pemerintah  daerah,  khususnya  di Surakarta,  masih  minim  pemahaman tentang  Masyarakat  ASEAN.  Padahal ketika  MEA  diberlakukan,  dampak langsungnya  akan  mengenai  para pelaku  ekonomi  dan  masyarakat  luas. Oleh  karena  itu,  salah  satu  cara  untuk mereduksi dampak
negatif diberlakukannya  Masyarakat  ASEAN adalah mempersiapkan dan menguatkan aparat pemerintah daerah, terutama aparat yang berhadapan
langsung dengan masyarakat  yakni  aparat  kecamatan dan  kelurahan.  Aparat  kelurahan mempunyai  posisi  strategis  karena mereka  adalah  pejabat  yang  berada pada  level  terbawah  dari  struktur pemerintah  dan  berkaitan  langsung dengan masyarakat.

## METODE PELAKSANAAN
Metode yang diterapkan pada kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  adalah ceramah dan diskusi kelompok.
Ceramah disampaikan oleh narasumber dari  Pusat  Studi  ASEAN  Universitas
Sebelas Maret dan staff dari Direktorat Jendral  Kerjasama  ASEAN  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Adapun  secara  garis  besar tahapan  kegiatan  pengabdian  ini  adalah sebagai berikut. Pertama,  menghubungi Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian  Luar  Negeri  untuk  diajak bermitra melaksanakan
kegiatan penguatan  aparatur  kelurahan  tentang MEA.  Kemitraan  ini  disetujui  karena sudah ada MoU antara Direktorat Jendral Kerjasama  ASEAN  dengan  Universitas Sebelas  Maret.  Pihak  Direktorat  Jendral
Kerjasama ASEAN membantu menyediakan bahan-bahan/materi
tentang  ASEAN  dan  mengirim  staffnya untuk  membantu  kegiatan  pengabdian masyarakat ini.
Kedua, mengirim surat permohonan kemitraan kepada Pemerintah Kota Surakarta dan mendapat dukungan positif dan
institusional  secara  tertulis.  Surat kemitraan ini diperlukan untuk justifikasi  bahwa  kegiatan  ini  didukung oleh  Pemerintah  Kota Surakarta,
terutama  untuk  perijinan  melakukan
need assessment di kelurahan- kelurahan.
Ketiga, membentuk tim pelaksana  yang  akan  melakukan need
assessment dan memformulasikan materi  untuk  pegangan  peserta. Need assessment ini bertujuan untuk menggali informasi dikalangan kelompok  sasaran  yakni  aparatur kelurahan untuk menentukan kebutuhan  apa  saja  yang  mereka perlukan dalam
menghadapi Masyarakat  ASEAN,  khususnya  MEA.
Kegiatan ini dilakukan di lima kecamatan  dengan  mengambil  sampel 2  kelurahan  di  tiap-tiap  kecamatan.
Sampel kelurahan yang terpilih didasarkan  rekomendasi  dari  pihak kecamatan.

## PELAKSANAAN KEGIATAN
Tahap  awal  kegiatan  ini  adalah melakukan  peta  kebutuhan  dikalangan aparat kelurahan tentang isu Masyarakat  ASEAN  terutama  pilar
Masyarakat  Ekonomi  ASEAN.  Melalui kegiatan need  assessment ,  maka  dapat diketahui  tingkat  pengetahuan  aparat kelurahan  tentang  isu  MEA  dan  apa yang mereka butuhkan serta harapannya  tentang  isu  ini  bagi kelurahan masing-masing.
Need assessment dilakukan dengan mewawancarai
pihak kecamatan  (camat  atau  sekretaris kecamatan)  di  5  Kecamatan  Surakarta yakni:  Banjarsari,  Laweyan,  Serengan, Pasarkliwon dan Jebres. Kemudian tiap- tiap  kecamatan  di  ambil  dua  kelurahan untuk  diwawancarai.  Sama  seperti kecamatan,  untuk  kelurahan  yang diwawancarai adalah lurah atau sekretaris kelurahan.
Berdasarkan kegiatan need
assessment itu,  maka  dapat  diketahui hal-hal  berikut  ini:  Pertama,  semua aparat  kelurahan  maupun  kecamatan mengetahui  dan  pernah  mendengar tentang MEA. Kedua, ditilik lebih lanjut, pengetahuan  tentang  MEA  tidaklah merata  dan  pada  umumnya  hanya pengetahuan dipermukaan saja.
Mereka  menyadari  bahwa  MEA  tidak dapat  dihindari  dan  akan  membawa dampak positif maupun negatif. Ketiga, mereka  bersepakat  bahwa  dampak negatif  MEA  harus  ditangkal  sehinga efek negatif tersebut  dapat  diupayakan seminimal mungkin.
Sementara itu, temuan keempat  adalah  terdapatnya  warga kelurahan  yang  sudah  dilatih  tentang MEA  oleh  Dinas  Perdagangan  dan Industri,  terutama  terutama  strategi dagang  agar  barang  komoditi  mereka dapat menembus pasar ASEAN. Kelima, aparat  kelurahan  menyadari  bahwa sebagian  besar  warganya  tidak  banyak tahu  tentang  MEA  dan  akibatnya mereka  tidak  begitu  peduli  dengan  isu ini.  Keenam,  aparat  menginginkan adanya informasi yang memadai tentang  isu  MEA,  dan  kalau  perlu informasi  ini  juga  tersedia  di  kantor kalurahan sehingga warga dapat mengakses  informasi  secara  cepat  dan mudah,  misalnya  dengan  pemasangan poster, brosur, majalah dan sebagainya. Ketujuh, kegiatan peningkatan
kapasitas  sangat  diperlukan,  terutama mengenai  hal-hal  baru  mengenai  MEA setelah  diberlakukan  sejak  awal  tahun 2016.  Selain  itu,  kegiatan  peningkatan kapasitas  perlu  menyajikan  informasi yang up-to-date namun dikemas secara ringkas dan mudah dipahami.
Pemahaman  MEA  di  kalangan  aparat kalurahan akan menjadi penting karena mereka  ini  pada  akhirnya  menjadi tempat bertanya bagi warganya.
Setelah  semua  informasi  dari need  assessment terkumpul,  maka disusunlah materi pegangan untuk para peserta dalam memahami MEA. Kemudian pelaksana kegiatan
berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Kota Surakarta  yang  dalam  hal  ini  adalah Bagian  Pemerintahan.  Koordinasi  ini difokuskan  pada  tehnis  pelaksanaan kegiatan  dan  penyebaran  undangan kepada para peserta.
Kegiatan  dilaksanakan  pada tanggal 20 Oktober 2016 di Hotel Lorin Solo  dengan  para  peserta  terdiri  oleh semua  perwakilan  kelurahan  dan kecamatan  di  Surakarta.  Acara  dibuka
oleh  Asisten  I  Sekretaris  Daerah  Kota
Surakarta yang menyampaikan sambutan tertulis dari Walikota Surakarta.  Walikota  menyambut  baik kegiatan  ini  seraya  mengharapkan aparatur  kecamatan  dan  kelurahan dapat menjadi tuan rumah yang baik di era  MEA  mengingat  dalam  waktu  tidak lama  lagi  banyak  investor  maupun tenaga kerja atau pelancong asing akan berdatangan di Kota Surakarta.
Sementara  itu,  Kepala  Pusat Studi ASEAN LPPM UNS menyampaikan materi tentang arti penting ASEAN bagi Indonesia.  Ditegaskan  bahwa  ASEAN telah menjadi fokus utama pelaksanaan politik  luar  negeri  Indonesia  sejak ASEAN  didirikan  tahun  1967.  Melalui ASEAN  ini  stabilitas  dan  perdamaian dikawasan  Asia  Tenggara  dapat  terjaga yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap stabilitas Indonesia.
Isu  MEA  terkini  disampaikan oleh  Kasubdit  Kerjasama  Ekonomi, Direktorat  Jendral  Kerjasama  ASEAN. Aspek  positif  MEA  yang  belum  banyak diketahui  adalah  justru  dengan  adanya
MEA  ini  membuka  peluang    bagi  para pelaku  usaha  karena  pasar  akan menjadi lebih besar. Melalui pasar yang terbuka  dan  tanpa  hambatan  ini, barang,  jasa  dan  manusia  dapat bergerak  bebas.  Hal  ini  patut  menjadi tantangan  terhadap  para  pelaku  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) yang  jumlahnya  sangat  besar  di Indonesia.
Bahkan UMKM ini merupakan tulang punggung
perekonomian  di  Indonesia  yang  telah terkenal  tahan  uji  dari  setiap  gejolak gelombang  ekonomi  global.  Ketika Indonesia mengalami  masa krisis ekonomi  tahun  1998,  UMKM  inilah yang  menjadi  jangkar  penyelamat ekonomi Indonesia.
Pada  sisi  lain,  patut  disadari bahwa  banyak  pula  UMKM  yang mempunyai  daya  saing  lemah.  Padahal jika akan memasuki pasar internasional, produk  UMKM  harus  mempunyai kualitas dan ketepatan dalam
pengiriman  barang  sehingga  mendapat kepercayaan  konsumen.  Hanya  dengan cara ini, produk UMKM dapat
menembus  pasar  ASEAN  bahkan  pasar internasional.
Untuk  menjadi  UMKM  yang unggul  dan  berdaya  saing  tinggi  maka syarat mutlak yang harus dilakukan oleh UMKM  adalah  mengembangkan  sinergi dengan  berbagai  pihak  antara  lain pemerintah, perguruan tinggi dan lebih penting  lagi  adalah  peran  perusahaan besar  untuk  membina  UMKM  yang berada  disekitarnya.  Oleh  karena  itu, pihak Dinas Koeperasi dan UMKM harus menjadi mediator yang menghubungkan pelaku UMKM
dengan  para  pemangku  kepentingan lainnya.
Berdasarkan hasil diskusi kelompok,  para  peserta  sebagai  aparat pemerintah
di daerah siap melaksanakan  program  yang  telah diputuskan  oleh  pemerintah  pusat, termasuk menyukseskan Indonesia dalam  memasuki  era  MEA.  Namun demikian, mereka memerlukan up-date informasi
terkini tentang perkembangan  ASEAN  dari  berbagai pihak, terutama dari pihak Kementerian
Luar  Negeri  dan  perguruan  tinggi. Informasi terkini ini penting bagi aparat kelurahan  untuk  diteruskan  kepada warganya,  terutama  bagi  warga  yang bermata  pencarian  di  sektor  UMKM maupun bagi warga yang akan berkerja di  luar  negeri  (TKI/TKW).  Selain  itu mereka  juga  bersepakat  apabila  salah satu  kelurahan  memperoleh  tambahan baik  informasi  ataupun  data  terbaru mengenai  ASEAN,  maka  informasi  atau data  ini  akan  dibagikan  ke  kelurahan lainnya  melalui  mekanisme  rapat  yang diadakan secara rutin di balai kota.

## KESIMPULAN
Aparat  kecamatan  dan  kelurahan mempunyai  posisi  strategis  dalam memanfaatkan  peluang  MEA  bagi pelaku  usaha  di  wilayahnya  dalam rangka untuk meningkatan kesejateraan warganya.  Oleh  karena  itu,  aparat  ini memerlukan pemahaman yang komprehensif dan up-to-date mengenai isu  yang  berkaitan  dengan  ASEAN maupun  MEA  sehingga  mereka  dapat
memberi  arahan  dan  memotivasi warganya.
Aspek  penting  yang  diharapkan oleh aparat kecamatan maupun kelurahan  adalah  sinergi  yang  erat  dari berbagai pemangku kepentingan antara lain  dinas  terkait,  perguruan  tinggi  dan pelaku  usaha  terutama  pengusaha besar  dalam  membina  UMKM  di wilayahnya.  Disamping  itu,  penyediaan informasi  terkini  dan  mudah  dipahami terkait dengan isu ASEAN maupun MEA amat diperlukan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terlaksananya  kegiatan  ini  tidak  lepas dari  bantuan  dan  peran-serta  berbagai pihak.Pada  kesempatan  ini  dihaturkan ucapan  terima  kasih  kepada  jajaran Direktorat  Jendral  Kerjasama  ASEAN Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia  dan  jajaran  Pemerintah  Kota Surakarta.
Sumber: Dokumentasi pribadi Foto Pelaksanaan Kegiatan

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, K., et. al. 2010. The Understanding of Idealization and Conceptualization of ASEAN Community: Comparative Study between Malaysia and Indonesia. Tamkang Journal of International Affairs .Vol. 14, No. 11, hal.91 - 129 Acharya, A. 2001. Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order ,  London: Routledge.
Amri, I. S. 2013.  “Komunitas Ekonomi ASEAN 2015”, http://konstruksiindonesia.net/fil
e/KI2013.pdf
ASEAN Secretariat. 2009. Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 . Jakarta.
ASEAN Secretariat. 2009. ASEAN Annual Report, Implementing the Road Map For An Asean Community 2015 . Jakarta
Budiarjo & Son Haji. 2014. Kesiapan Pemerintah Lokal dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean: Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Surakarta . Hibah Penelitian Start-Up LPPM UNS. Tidak diterbitkan.
Checkel, J. T. 2008. “Constructivism and
Foreign Policy”, dalam Smith, S. (ed.). Foreign Policy: Theories, Actors, Cases .  Oxford University Press.
Direktorat Jendral Kersama ASEAN, Kementerian Luar Negeri. 2013. Pedoman PenyusunanProposal Proyek Pemanfaatan Trut Fund dan Project Fund yang dikelola oleh Sektretariat ASEAN , Jakarta.
Dirjen Kerjasama ASEAN: Peluang dan Tantangan Menuju Komunitas ASEAN 2015. 24 Juli 2013.http://prasetya.ub.ac.id/beri ta/Dirjen-Kerjasama-ASEAN- Peluang-dan-Tantangan-Menuju- Komunitas-ASEAN-2015-13659- id.html
Gonggong, A. 2009.Peran pemerintah dalam “mewujudkan” social welfare and protection dalam menyikapi Asean social-culture community. Administratio , Vol. 3, No. 7, hal.611-616.
Haqqi, H. 2011. Peluang dan tantangan pengembangan potensi daerah melalui Komunitas Asean
2015. Ejurnal Unisri , Vol. 14, No.
21, hal. 63-68.
http://ejurnal.unisri.ac.id/index.ph
p/Transformasi/article/view/217
Luhulima, C. P. F. dan Anwar, D. F. 2008.
Masyarakat Asia Tenggara menuju Komunitas ASEAN 2015. P2P-LIPI- Pustaka Pelajar, Jakarta dan
Yogyakarta.
Severino, R. C. 2004, Southeast Asia in search of an ASEAN Community . Singapore: ISEAS
Soesastro, H. 2005. “ASEAN Economic Community: Concepts, Costs and
Benefits” dalam Denis Hew, (Ed.). Roadmap to an ASEAN Economic Community . Singapore: ISEAS.
Terence Chong and Stefanie Elies. 2011. An ASEAN Community for All. Friedrich-Ebert-Stiftung, Singapore.
Viva-news. 7 Januari 2014.Tahun Ini Indonesia Fokus Persiapkan "Komunitas ASEAN 2015"Namun sosialisasi Komunitas ASEAN ke masyarakat masih belum merata. http://dunia.news.viva.co.id/new s/read/471455-tahun-ini- indonesia-fokus-persiapkan-- komunitas-asean-2015
Wendt, A. 1999. Social Theory of International Politics, Cambridge University Press.

## BIO DATA KETUA PENGABDI
Ignatius  Agung  Satyawan  adalah  dosen di  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik Universitas  Sebelas  Maret  dan  Kepala Pusat Studi ASEAN LPPM UNS.
Menyelesaikan studi S1 Ilmu Hubungan Internasional  di  Universitas  Gadjah Mada,  S1  Manajemen  di  Universitas Terbuka,  S1  Ilmu  Komunikasi  juga  di Universitas  Terbuka,  S2  Ilmu  Politik  di
Universitas Indonesia dan S3
International Studies di Universiti Utara
Malaysia.  Pendidikan  non  gelar  yang pernah  diikuti  antara  lain: Electoral Studies di  Manila-Filipina, Tourism  and Development di  Haifa-Israel, Gender and  Reproductive  Health di  Bangkok-
Thailand.  Selain  itu,  pernah  mengikuti program visiting  scholar di  bidang Politik  Internasional  yang  disponsori oleh  UNESCO  dan Pemerintah  Republik Rakyat  Tiongkok  di  Peking  University- Beijing selama satu tahun.