Nusantara Journal of Islamic Studies P-ISSN :  2745-9608     E-ISSN : 2722-2535 Vol. 1  No. 2 September 2020 http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/NJIS/index

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI MENURUT UNDANG-UNDANG  NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
1 Miftahul Arifin
1 STAI Cendekia Insani - Situbondo, Indonesia.

## Abstrak
Hukuman  kebiri  adalah  suatu  sistem  aturan  hukum  (punishement)  berupa  pemberatan  sanksi  hukuman  bagi  para  pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai  pidana  tambahan  tersebut  dianggap  dapat  mengurangi  daya  seksualitas  para  pelaku  kejahatan  terhadap  anak  melalui pemotongan  genetikal  atau  dapat  juga  menyuntikkan  obat  berupa  zat  kimia. Rumusan  dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana berupa hukuman kebiri  menurut peraturan  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan faktor-faktor apa saja  yang menjadikan seseorang dipidana dalam hukuman kebiri
Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara konseptual (Conceptual Approach) dan Undang-Undang (Statute Approach).
Berdasarkan uraian latar belakang dari pembahasan penelitian ini,  maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sanksi pidana berupa hukuman kebiri yaitu dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling s ingkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana  disebutkan dalam pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yakni “Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa,  penyakit  menular,  terganggu atau hilangnya  reproduksi,  dan/ atau korban  meninggal  dunia,  pelaku  dipidana  mati, seumur hidup atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Faktor – faktor seseorang dipidana dalam hukuman kebiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yakni setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

## Kata kunci

## Hukuman Kebiri, Perlindungan Anak

## 1.   Pendahuluan
.  Anak  merupakan  generasi  penerus  masa  depan bangsa.  Anak  memiliki  peran  yang  sangat  strategis dalam membentuk karakter suatu bangsa. Oleh karena itu,  negara  sangat  menjamin  perlindungan  dan pemenuhan  hak  anak,  sebagaimana  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Pasal 28B Ayat (2) yaitu Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,  serta berhak atas perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Sedangkan  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun 2002 Pasal 15  tentang perlindungan anak,  dijelaskan bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh perlindungan  dari  Penyalahgunaan  dari  kegiatan politik,    Pelibatan    dalam    sengketa    bersenjata, Pelibatan  dalam  kerusuhan  sosial,  Pelibatan  dalam peristiwa    yang    mengandung    unsur    kekerasan,
Pelibatan dalam peperangan dan Kejahatan seksual(Marzuki, 2008).
Dengan  merajalelanya  prilaku  buruk  para  pelaku pencabulan    terhadap    anak    yang    amat    sangat meresahkan  dan  menghawatirkan  bagi  orang  tua sedang  memiliki  anak  di  bawah  umur.  Anak  –  anak yang  seharusnya  bisa  tumbuh  dengan  bahagia  tetapi dengan merajalelanya kasus pidana pelecehan anak di bawah umur menjadi kehawatiran para orang tua dan hal itu menjadikan terganggunya akan hal-hal negatif seperti  ancaman  pelecehan  seksual  atau  pencabulan yang  dapat  merusak  organ  intim,  merusak  kejiwaan anak  dan  yang  lebih  mengerikan  adalah  dapat merenggut nyawa anak. Anak adalah masa depan kita dan  anak  adalah  penerus  bangsa(Anak,  2012),  dalam hal  ini  hukuman  pengebirian  syaraf  libido  sedikit mendapat  pertentangan  oleh  beberapa  pihak  dengan menjujung HAM (Hak Asasi Manusia), karna ciri-ciri yang  harus  melekat  pada  Negara  hukum  adalah adanya pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan
yang   bebas   dan   kepastian   hukum(Munir   Fuady, 2015).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016 tentang  Penetapan  Perppu  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas  ( Undang-undang  No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan anak , no date), Pemerintah telah merevisi beberapa Pasal, yaitu Pasal 81  dan  Pasal  82  dengan  pemberatan  hukuman  bagi pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Pemberatan berupa  ancaman  penjara  sampai  20  tahun,  pidana seumur  hidup,  hingga  hukuman  mati.  Adapun penambahan hukuman  bagi  terpidana berupa publikasi  identitas  pelaku,  pemasangan  alat  deteksi elektronik,  hingga  kebiri  melalui  suntikan  kimia. Sanksi   kebiri   dalam   Undang-Undang   Nomor   17 Tahun   2016   tentang   Penetapan   Perppu   Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  dijelaskan  pada:  Pasal  81  Ayat  (7)  Terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat  (5)  dapat  dikenai  tindakan  berupa  kebiri  kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
Dalam pelaksanaannya, dikenal dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan  dengan  cara  mengamputasi  organ  seks eksternal pelaku  yang akan membuatnya kekurangan hormon testosteron, sehingga akan banyak mengurangi  dorongan  seksualnya.  Sedangkan,  kebiri kimia  dilakukan  dengan  cara  memasukkan  zat  kimia anti-androgen  ke  tubuh  seseorang  baik  melalui pemberian pil ataupun suntikan dengan tujuan supaya produksi  hormon  testosteron  di  tubuh  mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik.
Hukuman pengebirian syaraf libido bagi terpidana pencabulan pada dasarnya adalah perlindungan HAM bagi orang banyak karena kasus pencabulan terhadap anak  di  bawah  umur  merupakan  salah  satu extraordinary crime,  anak-anak adalah harta terbesar keluarga  dan  harapan  penerus  bangsa,  Peradilan  di Indonesia memang sudah bersifat  tegas(Mohammad, 2004).
Presiden     RI,     Joko     Widodo     telah     resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perppu)  tentang  Perlindungan Anak.  Salah  satu  hal  yang  diatur  dalam  Perppu tersebut  adalah  hukuman  tambahan  di  luar  hukuman pokok  bagi  predator  seksual  seperti  kebiri  kimiawi, pengumuman  identitas  pelaku,  dan  pemasangan  alat deteksi elektronik berupa chip. Perppu ini menambah sanksi  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  anak,  yaitu tindakan  kebiri  kimia  dan  pemasangan  chip  sebagai alat  deteksi  elektronik.  Tindakan  tersebut  akan dikenakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksankan terpidana menjalani terpidana pokok,
pelaku  juga  dapat  dikenai  pidana  tambahan  berupa pengumuman  identitas  diri  si  pelaku  karna  hukuman tindakan dan pidana tambahan ini dikecualikan untuk pelaku anak.
Tindakan   akan   dikenakan   untuk   jangka   waktu paling   lama   dua   tahun   dan   dilaksanakan   setelah terpidana menjalani pidana pokok, pelaku  juga dapat dikenai  pidana  tambahan  berupa  pengumuman identitas  diri  si  pelaku  karna  hukuman  tindakan  dan pidana tambahan ini dikecualikan untuk pelaku anak. Terkait  dalam  hal  ini  masyarakat  beropini  tentang pengesahan  hukuman  kebiri.  kimiawi  yang  tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Bentuk hukuman yang  diberikan  seharusnya  bisa  memberi  dampak psikologis  dan  pelaku  bisa  menyadari  kesalahannya. “Selain biayanya mahal,  hukuman kebiri  kimia tidak serta  merta  menghentikan  risiko  pelakunya  akan berbuat  jahat  pada  korban  atau  korban  lain.  Jangan- jangan  dia  malah  sakit  hati  dan  muncul  rasa  ingin balas dendam kepada korban”.
Penolakan   keras   dari   Ikatan   Dokter   Indonesia (IDI)  mendukung  kebijakan  pemerintah  untuk memberikan     hukuman    seberat-beratnya     kepada pelaku    kekerasan    seksual    kepada    anak.sembari menambahkan,  namun  demikian,  pihaknya  menolak adanya  sanksi  tambahan  berupa  kebiri  kimia  yang mengarahkan dokter  sebagai  eksekutor  sanksi.  Lebih lanjut  berdasarkan  fatwa  Majelis  Kehormatan  dan Etik  Kedokteran  (MKEK)  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Kebiri  Kimia  yang  juga  didasarkan  pada Sumpah  Dokter  serta  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia, IDI harus menyampaikan agar pelaksanaan hukuman  tersebut  tidak  melibatkan  dokter  sebagai eksekutor.karena  sangat  bertentangan  dengan  kode etik.  Sesuai Kode Etik, seorang dokter harus menjadi pelindung  kehidupan  sesuai  Pasal  11  Kode  Etik Kedokteran.
IDI,  hanya  mendorong  keterlibatan  dokter  dalam rehabilitasi  korban  dan  pelaku.  Rehabilitasi  korban akan menjadi prioritas utama guna mencegah dampak buruk  dari  trauma  fisik  dan  psikis  yang  dialami korban.  "Rehabilitasi  pelaku  diperlukan  untuk mencegah  kejadian  serupa  dilakukan  kembali mengakibatkan bertambahnya korban. Kedua, rehabilitasi  membutuhkan  penanganan  komprehensif melibatkan berbagai disiplin ilmu. Kebiri kimia tidak akan  menjamin  berkurangnya  hasrat  dan  potensi perilaku  kekerasan  seksual  pelaku.  Untuk  itu,  IDI mengusulkan  agar  pemerintah  mencari  bentuk hukuman lain sebagai sanksi tambahan.
Hukuman  yang  diberikan  kepada  kepada  pelaku kekerasan seksual pada anak diberikan dengan tujuan: 1)  Agar  tersangka  mengakui  perbuatan  jahat  atau rangkaian     perbuatan     jahat     yang     disangkakan
kepadanya,  2)  Sebagai  hukuman  bagi  terhukum  pada umumnya  yang  telah  terbukti  melakukan  kejahatan, 3)  Sebagai  efek  jera  bagi  terhukum,  sehingga diharapkan  tidak  lagi  melakuan  kejahatan  dikemudian hari 4) Sebagai efek jera bagi anggota masyarakat untuk takut melakukan kejahatan serupa, dan lain- lain.
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28b  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  “Setiap  anak  berhak atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”. Secara  tegas  bunyi  dari  pasal  tersebut  menyatakan bahwa  negara  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan perlindungan  kepada  setiap  anak  dari  segala  bentuk kekerasan dan diskriminasi
Perlu  diketahui  bahwa  sebenarnya  citra  dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan  permasalahan  perlindungan  terhadap anak  yang  merupakan  faktor  yang  dominan  dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan  kehidupan  manusia  juga.      Kekerasan seksual  pada  anak  dapat  memberikan  efek  buruk  bagi korban  maupun  pelaku.  Biasanya  pelaku  kejahatan seksual  pada  anak  adalah  orang  yang  dekat  atau  yang dikenal  oleh  korban.  Kebanyakan  anak  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual  enggan  untuk  memberi  tahu orangtua dan melaporkan ke pihak yang berwajib karena merasa takut dan telah diancam oleh pelaku.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  wajib  mengutamakan pendekatan  Keadilan  Restoratif  atau  diversi.  Keadilan Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula, dan  bukan  pembalasan,  dalam  hukum  pidana  disebut dengan  restorative  justice,  sedangkam  diversi  sendiri juga  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  keadilan restorative.
Salah  satu praktik  seks  yang dinilai menyimpang adalah  bentuk  kekerasan  seksual  yang  artinya  praktik hubungan  seksual  yang  dilakukan  dengan  cara-cara kekerasan,  bertentangan  dengan  ajaran  dan  nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukan  untuk  membuktikan  bahwa  pelaku  memiliki kekuatan  baik  fisik  maupun  nonfisik  yang  dijadikan alat-alat  untuk  menjalankan  kejahatannya  tersebut  yang mengakibatkan penderitaan bagi korban yang serius dan membutuhkan perhatian.
Perppu  ini  memperberat  sanksi  bagi  pelaku  kejahatan pencabulan,  yakni  hukuman  mati,  penjaraseumur hidup,  maksimal  20  tahun  penjara  dan  minimal  10 tahun  penjara.  Perppu  juga  mengatur  3  sanksi
tambahan,  yakni  kebiri  kimiawi,  pengumuman identitas  ke  publik,  serta  pemasangan  alat  deteksi elektronik.  Sanksi  Penegebiri  syaraf  libido  dalam peraturan  pemerintah  pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016  terhadap  pelaku  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  dapat  dikenai tindakan  berupa  kebiri  kimia  dan  pemasangan  cip. Melihat  sanksi  yang  di  berikan  kepada  pelaku khususnya  pemerintah  tidak  main-main  dalam memerangi  tindak  pidana  pencabulan.  Disesuaikan dengan  kategori  atau  beratnya  kejahatan  yang dilakukan  kejahatan  asusila  yang  menyebabkan meninggalnya korban dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pengebirian kimiawi  diperlukan  sebagai  sanksi  yang  berat  bagi para pelaku.
Hukuman  kebiri  mendapatkan  legalitasnya  dari Pasal  28J  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar1945  yaitu dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  terhadap penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan, dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat demokratis..

## 2.    Dasar Teori
Metode  penelitian  merupakan  faktor  penting menyusun  suatu  karya  ilmiah  dalam  bentuk  skipsi. Dalam  penulisan  skripsi  ini  metode  yang  digunakan untuk  menganalisa  terhadap  isu  hukum  agar  benar, sehingga  dalam  pengambilan  kesimpulan  nantinya juga  dapat  diperoleh  gambaran  yang  tepat.  Oleh karena  itu  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  dimana akan    diuraikan    sub-sub    penggunaan    metode penelitian dalam penulisan skripsi ini  adalah  sebagai berikut:
1.    Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti adalah  jenis  penelitian  Normatif  Empiris.  Menurut Abdulkadir  Mohammad,  Hukum  Normatif  Empiris adalah  perilaku  nyata  setiap  warga  sebagai  akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi  dengan  nyata  dan  merupakan  bukti apakah  warga  telah  berperilaku  sesuai  atau  tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (Kodifikasi atau undang-undang).
2.    Metode Pendekatan Masalah
Di  dalam  penelitian  hukum  terdapat  beberapa pendekatan,  dengan  pendekatan  tersebut  peneliti akan  mendapatkan    informasi    dari    berbagai
aspek mengenai isu  yang  sedang dicoba untuk  dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statue  aproach).      Suatu  penelitian  normatif  tentu harus menggunakan pendekatan perundang- undangan,  karena  yang  akan  diteliti  adalah  berbagai aturan  hukum  yang  menjadi  fokus  sekaligus  tema sentral suatu penelitian
Dalam  metode  pendekatan  secara  Konseptual (Conceptual  Approach)  penulis  gunakan  untuk menelaah  beberapa  konseptual  dari  pandangan  para ahli  hukum  guna  membangun  suatu  argumentasi hukum  dalam  memecahkan  terhadap  isu  hukumnya. Sedangkan pendekatan secara Undang-Undang (Statutute Approach) penulis gunakan untuk melakukan  telaah  terhadap  peraturan  Perundang- Undangan  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang akan dipecahkan.
3.    Sumber Data Atau Bahan Hukum Sumber  data  atau  bahan  hukum  yang  digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
a.    Bahan  hukum  primer  yang  berupa  tinjauan Hukum  Terhadap  hukuman  kebiri  menurut  Undang- undang    Nomor  17  Tahun  2016  tentang  perubahan Kedua  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak..
b.    Bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  doktrin –  doktrin  dan  buku  –  buku  yang  berkaitan  dengan masalah hukuman kebiri.
c.      Bahan    hukum    tersier    yang    berupa    karya ilmiah, website mengenai tentang Hukum Kebiri.
4.    Pengumpulan Data
Tehnik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam penilitian ini adalah: Melalui studi kepustakaan, yaitu dilakukan  dengan  cara  mempelajari  dan  mengkaji berbagai buku,  dokumen,  dan peraturan perundang  – undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang diteliti,  yaitu  tentang  hukuman  kebiri  menurut Undang-undang      Nomor  17  Tahun  2016  tentang perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 3.   Hasil dan Pembahasan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan  dalam  pasal  81  ayat  (7),  terdapat ketentuan  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak yang  dapat  dikenai  tindakan  kebiri  kimia   ada   dua jenis yakni yang tercantum di dalam pasa 81 ayat (4) dan (5) :
1. Pelaku yang  telah  menjalani  pidana  dan melakukan  tindak  pidana  yang  sama  (recidive). Sebagaimana disebutkan pasal 81 ayat (4) Perppu No.1    tahun    2016    yakni    “selain    pelaku sebagaimanadimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga  dari  ancaman  pidana  juga dikenakan  kepada  pelaku  yang    pernah    di pidana    karena    melakukan    tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”
2. Pelaku  yang telah dijatuhi hukuman mati, penjara seumur    hidup    atau    pidana    penjara    paling singkat  10  tahun  dan  paling  lama  20  tahun. Sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  81  ayat  (5) Perppu No. 1 Tahun 2016 yakni Dalam hal tindak pidana  sebagaimana  di  maksud  dalam  pasal  76D menimbulkan  korban  lebih  dari  1  (satu)  orang, mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  jiwa, penyakit  menular,  terganggu  atau  hilangnya reproduksi,  dan/  atau  korban  meninggal  dunia, pelaku  di  pidana  mati,  seumur  hidup  atau  pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Faktor-Faktor     Yang     Menjadikan     Seseorang Dipidana  Dalam  Hukuman  Kebiri  Pasal  81  Perpu 1/2016:
(1)  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) berlaku pula bagi  setiap  Orang yang dengan sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  Anak  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  orang  tua, wali,    orang-orang    yang    mempunyai    hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,  aparat  yang  menangani  perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga) dari  ancaman  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1).
(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada   ayat   (3),   penambahan   1/3   (sepertiga)   dari ancaman  pidana  juga  dikenakan  kepada  pelaku  yang pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
(5)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   76D   menimbulkan   korban lebih  dari  1  (satu)  orang,  mengakibatkan  luka  berat, gangguan  jiwa,  penyakit  menular,  terganggu  atau hilangnya    fungsi    reproduksi,    dan/atau     korban
meninggal    dunia,    pelaku    dipidana    mati,    seumur hidup,  atau  pidana  penjara  paling  singkat  10 (sepuluh)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun.
(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  ayat  (3),  ayat  (4),  dan  ayat  (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan
berupa pengumuman identitas pelaku.
(7)  Terhadap  pelaku  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  dapat  dikenai  tindakan berupa  kebiri      kimia      dan      pemasangan      alat pendeteksi elektronik (8)  Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (7)  diputuskan  bersama-sama  dengan  pidana  pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(9)  Pidana  tambahan  dan  tindakan  dikecualikan bagi pelaku Anak.
Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil Hasil dan diskusi ditulis dalam bagian yang sama 4.    Penutup
4.1

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraian  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  sanksi  pidana  berupa  hukuman kebiri  yaitu  dijatuhi  hukuman  mati,  penjara seumur    hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.  Sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  81  ayat  (5)  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  yakni  “Dalam hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  76  D  menimbulkan  korban  lebih  dari  1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya reproduksi,  dan/  atau  korban  meninggal  dunia, pelaku  di  pidana  mati,  seumur  hidup  atau  pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”
2. Faktor    –    faktor    seseorang    dipidana    dalam hukuman  kebiri  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2016  yakni  setiap  orang  yang  dengan sengaja melakukan tipu   muslihat,     serangkaian kebohongan,        atau  membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

## 4.2 Saran
1. Saran  disusun  berdasarkan  analisis  keunggulan  dan kelemahan  atau  hal  yang  sudah  dan  belum  tercapai dari kegiatan serta keberlanjutan  kegiatan

## D AFTAR PUSTAKA
Anak, K. T. (2012) Kekerasan Terhadap Anak . Bandung: Nuansa Cendikia.
Marzuki, P. M. (2008) Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Mohammad, A. (2004) Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Munir Fuady, S. L. L. F. (2015) Hak Asasi Tersangka Pidana . Jakarta: Prenada Media Group.
Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan anak .
Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana Anak.
Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.