## PENDAMPINGAN 25 INDIKATOR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN FLORES TIMUR, PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Intje Picauly1*, Deviarbi  S. Tira2, Bonavantura Taco3, Robertha Kartini4, Bernadina Tena5
1-2Program Studi Kesehatan Masyarakat, FKM Undana, Kupang NTT 3Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Propinsi NTT 4Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Propinsi NTT

## 5Dinas Kesehatan, Propinsi NTT
* Email Penulis : intjepicauly@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Hasil  pencatatan  aplikasi  elektronik  pelaporan  gizi  berbasisMasyarakat  periode  tahun 2021  melaporkan  bahwa  kasus  stunting  pada  anak  di  Kabupaten      Flores      Timur mengalami penurunan dari 22.7 persen pada tahun 2020 menjadi 20,9% di tahun 2021. Walaupun  mengalami penurunan,  angka  ini  masih  sangat  mengkhawatirkan  jika dibandingkan  dengan cut  of  point prevalensi  stunting  di  Indonesia  dan  badan kesehatan  dunia  (WHO)  yaitu  kurang  dari  20%.  Hasil  riview  kinerja  oleh Tim  Pokja Stunting  Propinsi  NTT  pada  bulan  April  2020  menunjukkan  bahwa  kinerja  Kabupaten Flores Timur  masih  belum  memuaskan.  Hasil  ini  didukung  dengan  rekomendasi  uji petik  proses  Indepth Interviuw  pada  sampel  keluarga  1000  HPK  yang  dilakukan  pada bulan  Nopember  2021  diketahui  bahwa  program  pemerintah  daerah  dan  non pemerintah  daerah  masih  banyak  yang  belum  menjawab  permasalahan dilapangan. Selain  itu,  alokasi  anggaran  serta  penentuan  lokus  dan  sasaran  setiap  program  belum sesuai atau  belum  tepat  jika  dibandingkan  berdasarkan  data  sebaran  stunting  dan keluarga  1000  HPK.  Hal  ini berarti bahwa  pelaksanaan konvergensi dilevel pemerintah daerah  bersama  semua  stakeholder  (pihak  non  pemerintah/swasta)  belum  berjalan dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  proses  pendampingan  kepada  pihak pemerintah  daerah dan  sektor  swasta  dirasakan  perlu  untuk  dilakukan  dengan  tujuan  melakukan observasi  dan  mengidentifikasi  secara  dekat  kendala-kendala  dilapangan.  Adapun metode pendampingan  yang  dilakukan  adalah  kombinasi  antara  metode  Observasi, penyuluhan  dan  simulasi.  Hasil yang  diperoleh  adalah  tingkat  pemahaman  pemerintah daerah  dan  semua  stakeholder  terkait  tentang  stunting,  determinan,  dampak  dan langkah  penanunggulangan  serta  pencegahannya  sudah  baik.  Namun, kendala  yang dihadapi  pada  tahun  2021  adalah  kondisi  pandemic  yang  secara  tidak  langsung berpengaruh terhadap  alokasi  anggaran  dan  proses  pelayanan  kepada  masyarakat termasuk  keluarga  1000  HPK.  Rekomendasi  yang  di  berikan  adalah  perlu penekanan pada  beberapa  cakupan  intervensi  yang  masih  rendah  persentasenya  balita  kurus yang mendapat  PMT,  balita  diare  yang  mendapatkan  suplementasi  zinc,  program  bina keluarga  balita, orang tua yang mengikuti  kelas parenting,  anak berusia 2-6 tahun yang terdaftar di  kelas  PAUD,  program keluarga yang mendapatkan bantuan PKH, desa yang menerapkan KRPL, dan ibu hamil yang terlibat dalam kelas konseling.
Kata  Kunci  :  Aksi  Konvergensi,  Percepatan  Penurunan,  Stunting

## ASSISTANCE OF 25 INDICATORS OF THE ACCELERATION OF STUNTING REDUCTION IN TIMUR FLORES DISTRICT, TIMUR NUSA TENGGARA PROVINCE
Intje Picauly1*, Deviarbi  S. Tira2, Bonavantura Taco3, Robertha Kartini4,

## Bernadina Tena5
1-2Public Health Study Program, FKM Undana, Kupang NTT 3Regional Research and Development Planning Agency, NTT 4Department of Agriculture and Food
Security, NTT 5Department of Health, NTT
* Author Email : intjepicauly@stad.undana.ac.id

## ABSTRACT
The  results  of  the  recording  of  the  Community-based  Nutrition  Reporting  Electronic Application  for  the  2021  period  reported  that  stunting  cases  in  children  in  East  Flores Regency  decreased  from  22.7  percent  in  2020  to  20.9%  in  2021.  Even  though  this figure has decreased, this
figure  is  still  This  is  very  worrying  when  compared  to  the  cut  of  point  prevalence  of stunting in Indonesia and the World Health Organization (WHO) which is less than 20%. The  results  of  the  performance  review  by  the  Stunting  Pokja  Team  of  NTT  Province  in April 2020 showed that the performance of East Flores Regency was still unsatisfactory. This  result  is  supported  by  the  recommendation  of  the  in-depth  interview  process  on  a sample of 1000 HPK families conducted in November 2021. It is known that there are still many local government and non-local government programs that have not answered the problems in the field. In addition, the budget allocation as well as the determination of the locus  and  target  of  each  program  are  not  appropriate  or  not  appropriate  when compared  based  on  data  on  the  distribution  of  stunting  and 1000  HPK  families.  This means  that  the  implementation  of  convergence  at  the  local  government  level  with  all stakeholders  has  not  gone  well.  Therefore,  the  process  of  mentoring  the  local government and the private sector is deemed necessary with the aim of observing and closely identifying the obstacles in the field. The mentoring method used is a combination of  observation,  counseling  and  simulation  methods.  After  providing  assistance  to  the local  government  and  all  relevant  stakeholders,  they  have  understood  the  duties  and functions  of  each  in  the  implementation  of  convergence.  The  recommendations  given are  that  it  is  necessary  to  emphasize  on  several  intervention  coverages  whose percentages  are  still low,  namely:  underweight  toddlers  who  receive  PMT,  diarrhea toddlers  who  receive  zinc  supplementation,  under-five  family  development  programs, parents  who  take  parenting  classes,  children  aged  2-6 years enrolled in PAUD classes, family  programs  that  received  PKH  assistance,  villages  that  implemented  KRPL,  and pregnant women who were involved in counseling classes.
Keywords:  Convergence  Action,  Accelerated  Decline,  Stunting

## PENDAHULUAN
Stunting adalah salah satu indikator penentu kualitas sumberdaya manusia. Hal ini disebabkan karena anak stunting berpotensi mengalami keterlambatan perkembangan otak,  rendahnya  kemampuan  belajar,  dan  risiko  mengalami  serangan  penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan  bahwa  stunting  dapat  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  dan menurunkan  produktivitas  pasar  kerja,  sehingga  mengakibatkan  hilangnya  11  persen GDP  (Gross Domestic  Products).  Bank  Dunia  (2016)  menyatakan  bahwa  dalam  jangka panjang  stunting  dapat  menimbulkan  kerugian  ekonomi  sebesar  2-3%  dari  produk domestik  bruto  (PDB)  per  tahun.  Jika  PDB  Indonesia  sebesar  Rp13.000  triliun, diperkirakan  potensi  kerugian  negara akibat  stunting  dapat  mencapai  Rp260  triliun-390 triliun per tahun.
Data  Riset  Kesehatan  Dasar  (RISKESDAS)  tahun  2018  menunjukkan  bahwa prevalensi wanita usia subur yang sehat (32,5%) dan sedang hamil (36,8%) mengalami masalah  kurang  energi  kronis  (KEK)  lebih  tinggi  dari  prevalensi  nasional  (17,3%). Prevalensi  Ibu  Hamil  yang  menderita  anemia  meningkat  dari  tahun  2013  (37,1%) meningkat  pada  tahun  2018  menjadi  48,9%.  Cakupan  pemberian  air  susu  ibu  (ASI) Eksklusif  masih  rendah  20%  dibawah  cakupan  nasional  37,3%.  Cakupan  balita  yang mendapat  imunisasi  lengkap  sebesar  50%  lebih  rendah  cari  cakupan  nasional  (60%). Dan  cakupan  keragaman  konsumsi  pangan  di  NTT  masih  rendah  (20%)  dibanding cakupan  nasional  (46,6%).  Latar  belakang  semua  data  ini  mendukung  suatu  realitas tingginya prevalensi balita stunting di NTT (42,6%) dari prevalensi nasional (30,8%). Hal ini menyimpulkan bahwa masalah kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu faktor risiko terjadinya  kejadian  stunting  di  NTT.  Pada  tahun  2019-2021,  seluruh  wilayah  (21 kabupaten)  di  NTT  tercatat  menjadi  wilayah  fokus  penurunan  prevalensi  stunting termasuk Kabupaten Flores Timur. Namun, penurunan tersebut masih belum mencapai batasan masalah kemenkes RI dan WHO sebanyak 20%.
Upaya  pencegahan  stunting  harus  difokuskan  untuk  menyelamatkan  1000  hari pertama  kehidupan  (1000  HPK)  dengan  tidak  hanya  ditujukan  kepada  ibu  hamil. Pengalaman  global  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  intervensi  yang  terpadu (Konvergensi)  untuk  menyasar  kelompok  prioritas  di  lokasi  prioritas  merupakan  kunci keberhasilan  perbaikan  gizi,  tumbuh  kembang  anak,  dan  pencegahan  stunting.  Tiga puluh persen (30%) penyebab masalah gizi dari sektor kesehatan (spesifik), sedangkan tujuh  puluh  persen  (70%)  penyebab  masalah  gizi  dapat  diatasi  oleh  lintas  sektor (sensitif).
Kedua upaya ini (sensitif dan spesifik) akan saling menunjang agar tujuan dapat tercapai hanya dengan sistem konvergensi (sama-sama bergerak untuk menyelesaikan satu titip permasalahan  yaitu  stunting).  Program  multisektor  yang  sasarannya  fokus  pada  usia, lokasi  atau  status  ekonomi  tertentu  cenderung  lebih  efektif  dan  memberikan  dampak signifikan  terhadap  sasaran.  Oleh  karena  itu,  upaya  percepatan  pencegahan  stunting akan  lebih  efektif  apabila  intervensi  gizi  spesifik  dan  intervensi  gizi  sensitif  dilakukan secara konvergen.
Penyampaian  layanan  konvergensi  membutuhkan  keterpaduan  dimulai  dari proses  perencanaan,  penganggaran,  dan  pemantauan  program/kegiatan  pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada  keluarga  sasaran  prioritas  dan  intervensi  gizi  sensitif  untuk  semua  kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin (TNP2K, 2018). Namun, kenyataannya belum semua  pemerintah  daerah  memahami  konsep  konvergensi  intervensi  gizi  sensitif  dan intervensi  gizi  spesifik.  Oleh  karena  itu  diperlukan  peran  pendampingan  kepada pemerintah  daerah  dalam  merencanakan  dan  mengimplementasikan  programnya. Pendampingan  merupakan  salah  satu  metode  yang  efektif  untuk  memfasilitasi  dan penguatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempercepat capaian sutau tujuan pembangunan, dalam hal ini penerapan konvergensi yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi masalah stunting.
Kegiatan  pengabdian  ini  secara  umum  bertujuan  untuk  mengarahkan  seluruh pimpinan  daerah,  instansi,  para  ASN,  serta  stakeholder  lain  agar  :  1).  Meningkatkan pengetahuan  dan pemahaman  tentang stunting  dan dampaknya serta konvergensi  dan makna  pelaksanaannya;  2).  Menyepakati  langkah  atau  tindakan  preventive  lintas sektoral  (Rencana  Tindak  Lanjut/RTL)  dalam  penanganan  masalah  stunting;  3). Memberdayakan  peserta  deseminasi  dalam  forum  group  discusion/FGD  antara  lain Bupati/Wakil/Sekda; Kadis/Kabid terkait; Bappeda; Kapus; KPM; TP-PKK; Sektor Swasta dalam  rencana  perumusan  program  penanganan  stunting;  4).  Pembenahan  data konvergensi aksi konvergensi guna mendukung program penanganan masalah stunting; dan  5).  Membantu  merumuskan  cakupan  intervensi  yang  wajib  mendapat  perhatian khusus pada tahun 2022.

## METODE KEGIATAN PENGABDIAN
Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  pada  Kabupaten  Flores  Timur  (Flotim) dengan melibatkan peserta 31 orang dari Instansi Pemerintah seperti : dinas Kesehatan, dinas  PMD,  dinas  Sosial,  dinas  P3A,  dinas  PU/PR,  dinas  P&K,  dinas  Peternakan, dinas
Pertanian-Ketahanan  Pangan,  dinas  Perikanan,  Infokom,  BAPPEDA,  KPM,  TP-PKK, Kepala  Puskesmas,  TPG  (Tenaga  Pendamping  Gizi) selama dua (2) hari pelaksanaan yaitu : 7-10 Desember 2021  di  Aula  Kantor  BP4D  di  Flores  Timur,  Kabupaten
Flotim.
Tujuan  pelaksanaan   kegiatan   ini   adalah   1).
Melakukan Monitoring dan Evaluasi penanganan Stunting yang penekanannya pada 25 indikator  penyebab  stunting  dan  pelaksanaan  8  aksi  konsvergensi  di  kabupaten  Flores Timur_Larantuka;  2).  Melakukan  Rivieu  hasil  konvergensi  pencegahan  penanganan stunting  (aksi  1-8)  tahun  2020-2021;  3).  Pendampingan  Persiapan  pelaksanaan  aksi konvergensi  ditahun  2022  dan  4).  Merumuskan  Rencana  kerja  tim  pokja  stunting Kabupaten Flotim tahun 2022.
Kegiatan  dilaksanakan  pada  7-10  Desember  2021  dan  terbagi  atas  :  1).  Tahap observasi  dan  Indepth  ke  rumah  anak-anak  yang  teridentifikasi sebagai anak Stunting sebanyak 23 orang anak dan 2). Tahap FGD  bersama  31  peserta  menggunakan  metod e  “ Pendidikan
dan Pelatihan ”. Selanjutnya, Tim Pokja
mendeseminasikan
hasil  indepth  yang  telah  dianalisis  dan  dikaji  bersama  hasil  analisis  situasi  (Aksi  I)
bersama  peserta  FGD.  Pada  tahap  ini,  semua  peserta  akan diberikan arahan sekaligus sosialisasi/penyuluhan dan praktek terkait  prinsip  dasar  pelaksanaan  aksi  konvergensi  untuk membantu  pihak  OPD  dan  stakeholder  terkait  agar  lebih mampu  memilih  atau  menentukan  sendiri  program  serta mampu
mengevaluasi kinerja masing-masing OPD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Stunting  merupakan  masalah kesehatan yang  cukup  berdampak  pada  kualitas sumberdaya  manusia.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  sebagai  negara  berkembangan menjadikan stunting sebagai isu yang mendesak untuk diselesaikan. Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah menetapkan 160 kabupaten/kota prioritas untuk intervensi stunting dengan mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi terkait intervensi stunting. Di samping itu, kementerian/lembaga (K/L) juga sebenarnya  telah  memiliki  program,  baik  terkait  intervensi  gizi  spesifik  maupun intervensi  gisi  sensitif,  yang  potensial  untuk  menurunkan  stunting.  Intervensi Program
Gizi  Spesifik  dilakukan  oleh  Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes)  melalui  Pusat Kesehatan  Masyarakat  (Puskesmas)  dan  Pos  Pelayanan  Terpadu  (Posyandu)  melalui Gerakan  1000  Hari  Pertama  Kehidupan  (HPK).  Intervensi  program  gizi  sensitif dikoordinir  oleh  kementerian  dalam  negeri  dan  Bappenas.  Semuanya  tersusun  rapih dalam satu paket besar yang dikenal dengan sebutan Aksi Konvergensi.
Aksi  konvergensi  adalah  membutuhkan  keterpaduan  proses  mulai  dari  proses perencanaan  sampai  pada  proses  pemantauan  atau  evaluasi  program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi  spesifik  kepada  keluarga  sasaran  prioritas  dan  intervensi  gizi  sensitif  (terangkum dalam  20  indikator  stunting)  untuk  semua  kelompok  masyarakat,  terutama  masyarakat miskin (TNP2K, 2018). Namun, pelaksanaan aksi  konvergensi ini masih diperhadapkan dengan kendala rendahnya pemahaman tentang aksi konvergensi itu sendiri dan masih adanya  pemikiran  bahwa  masalah  stunting  adalah  urusan  dinas  kesehatan  semata. Sehingga,  gambaran  capaian  20  indikator  belum  tercapai  maksimal.  Selama  pelatihan, semua  peserta  diberi  penguatan  tentang  filosofi  dan  makna  kekuatan  dari  konvergensi (20 indikator) terhadap percepatan penurunan stunting.
Pada  umumnya,  proses  percepatan  penurunan  stunting  melibatkan  sejumlah program/kegiatan  dari  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  sampai  desa  yang bersifat  rutin/tahunan.  Namun,  di  daerah  prioritas,  seperti  Kabupaten  Flotim  dan kabupaten lainnya tentu memiliki pos anggaran, sehingga daerah-daerah tersebut dapat berinovasi membuat program-program sendiri terkait percepatan penurunan/penanggulangan stunting.
a. Monitoring dan Evaluasi 20 Cakupan Intervensi Program Gizi
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  menegaskan  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan   Nasional    mengamanatkan   Pengendalian   (monitoring) dan   Evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
Monitoring dan Evaluasi (M&E) yang kemudian disingkat dengan MONEV digunakan untuk mengamati perkembangan  dan menilai  kinerja  organisasi,  proyek, program,  dan  kebijakan  yang  umumnya  dilakukan  oleh pemerintah, organisasi  internasional,  LSM,  kelompok masyarakat
sipil,  dan  organisasi  lainnya.  Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas tatakelola organisasi, proyek, program, dan kebijakan, serta pembelajaran
atas  keluaran,  hasil  dan  dampak  tiap-tiap  intervensi  organisasi,  proyek,  program,  dan kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  (2006)  menjelaskan  bahwa  monitoring merupakan  suatu  kegiatan  mengamati  secara  seksama  suatu  keadaan  atau  kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  pengamatan  tersebut  dapat  menjadi  landasan dalam  mengambil  keputusan  tindakan  selanjutnya  yang  diperlukan.  Tindakan  tersebut diperlukan  seandainya  hasil  pengamatan menunjukkan  adanya  hal  atau  kondisi  yang tidak  sesuai  dengan  yang  direncanakan  semula.  Dengan  kata  lain  pemantauan merupakan  kegiatan  mengamati  perkembangan  pelaksanaan  rencana  pembangunan, mengidentifikasi  serta  mengantisipasi  permasalahan  yang  timbul  dan/atau  akan  timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
Kegiatan indepth kepada  keluarga  1000 HPK  yang  memiliki  keterkaitan  dengan anak  stunting  bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi  terkait  kondisi  realisasi  25 cakupan intervensi  stunting  dengan  menggunakan metode wawancara langsung menggunakan  kuesioner  dalam  aplikasi online “Cobokollect”  dengan  penentuan sampel  menggunakan  metode “Purposive
Sampling”  di  Desa  Balela  Kecamatan
Larantuka  dan  Desa  Mudakaputu  di Kecamatan  Ile  Mandiri  mewakili  wilayah pedesaan  dengan  jumlah  anak  stunting sebanyak  23  anak.        Berikut  adalah hasil
analisis dari proses Indepth Interview dan Hasil analisis situasi kabupaten Flotim.
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  dari  23  responden  yang  dikunjungi  terdapat  88%  balita yang berstatus gizi cukup baik. Hal ini bermakna bahwa hasil indept dan hasil ansit pada 20 cakupan nasional bersesuaian.

## b. Pendampingan Aksi Konvergensi
Monitoring  atau  pemantauan  merupakan  aktivitas  untuk  mengamati  dan/atau mencermati  secara  berkala  dalam  penyediaan  informasi  tentang  status  perkembangan suatu  program/kegiatan,  serta  mengidentifikasi  permasalahan  yang  timbul  dan merumuskan  tindak  lanjut  yang  dibutuhkan.  Sedangkan  evaluasi  adalah  rangkaian kegiatan  yang  secara  sistematis  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  dan  informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang berkaitan dengan relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dampak, dan koherensi dari tiap-tiap intervensinya.
Proses  pendampingan  yang  dilakukan  menurut  dasar  dari  pelaksanaan  Monev (Lapangan  dan  dokumen  8  aksi  konvergensi).  Pendampingan  dimulai  dengan penyampaian  materi  terkait  pengertian,  batasan  konvergensi,  fungsi  dan  tujuan konvergensi  kepada  semua  lintas  sektor  baik  pemerintah  daerah  maupun  non pemerintah  daerah  di  Wilayah  Flotim.  Setelah  mengikuti  deseminasi/penyuluhan tersebut  peserta
mulai memahami tugas dan tanggungjawab serta tindakan yang harus dilakukan terkait anggaran dan program.
Tabel 1. Hasil Identifikasi Dan Klarifikasi Aktivitas di beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)
No INDIKATOR KEGIATAN TEMUAN KLARIFIKASI KOMITMEN 1 Peran tim penurunan  Stunting kabupaten- desa Tidak  ada  pertemuan berkala tim Pokja kabupaten - desa Akan dilaksanaka n per triwulan Setuju dibawa h monitoring Bappeda 2 Data  20 indikator  Masih  ada  OPD  yang  Tim  Pokja   Propinsi  Setuju dibawah tidak lengkap belum paham  tentang  melakukan monitoring Bappeda stunting dan sistem  pendampingan  dan manajemen  data  masih  memperkuat  dalam lemah  (colecting  data & collecting  &  analysis analysis data) data 3 Tenaga gizi lapangan  Kader posyand u Perekrutan tenaga  Setuju dan siap kewalahan dengan jumlah gizi dan sarjana  dikerjakan  dibawah keluarga 1000  HPK yang pendamping desa  monitoring Bappeda, banyak dan luasnya  serta penguata n PMD, Dinkes jangkauan wilayah kerja kapasitas KPM 4 Input  data  EPPBGM dan data 20 Indikator stunting Tenaga  Operator  input data ke  Bangda  Propinsi dan Pusat sering berganti Perekrutan  staf / operator independent Setuju dibawa h monitoring Bappeda dan Dinkes 5 Program Inovatif Produksi  bahan  pangan  Mempertimbangkan  Setuju melakukan lokal  (Sorgum) sebagai untuk pengolaha n riset  kerjasama PT sumber energi terbaik PMT  paten  milik  dalam rangka kabupaten Flotim membuat produk PMT  Lokal  siap  saji untuk kelompok beresiko Tabel. 2.  Umpan Balik peserta No PERTANYAAN SIKAP 1 Kami  sudah  mulai  paham  tentang  stunting,  namun  kami belum  paham  betul  apa  saja  yang  dapat  menyebabkan seorang anak itu bisa menderita stunting Peserta mengerti dan mengolah informasi dengan baik 2 Data  tentang  program  KRPL/P2L  tersedia,  namun  kami tidak tahu bagaimana cara collecting & analysis data? Peserta mengerti dan mengolah informasi dengan baik 3 Menurut  kami,  kejadian  stunting  itu  karena  adanya  faktor “Genetik” mohon penjelasan ?? Peserta mengerti dan mengolah informasi dengan baik 4 Kami tidak paham tentang cara mengolah pangan dengan baik  agar  makanan  yang  dikonsumsi masih mengandung kandungan gizi yang cukup Peserta mengerti dan mengolah informasi dengan baik
Informasi  yang  terlampir  dalam  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi transformasi  informasi  yang  baik  antara  peserta  dengan  penyuluh.  Penyuluhan ( extention  education )  merupakan  upaya  untuk  mengubah  perilaku  klien  ke  arah  yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penyuluhan  (pendidikan  nonformal)  ini  diperlukan  dalam  berbagai  kehidupan masyarakat,  mulai  dari  penyuluhan  pertanian,  perikanan,  kehutanan,  kesehatan, keluarga  berencana,  hukum,  pendidikan,  dan  aspek  penyuluhan  lainnya.  Dalam perkembangannya,  kegiatan
penyuluhan  terutama  dalam  penyuluhan  pertanian  mengalami  berbagai  tuntutan perubahan. Hal ini juga sesuai  dengan yang  dikatakan oleh Maulana (2007) bahwa penyuluhan  kesehatan  merupakan  kegiatan  penambahan  pengetahuan  yang diperutukkan
bagi  masyarakat  melalui  penyebaran  pesan.  Tujuan kegiatan  penyuluhan  kesehatan  yaitu  untuk  mencapai tujuan  hidup  sehat  dengan  cara  mempengaruhi  prilaku masyarakat  baik  itu  secara  individu  ataupun  kelompok dengan menyampaian pesan.
Picauly (2021) menyetakan bahwa semua aksi konvergensi berpengaruh nyata terhadap tingkat  cakupan  program  intervensi  sensitif.  Sedangkan  variabel  aksi  konvergensi  1  (analisis situasi)  berberan  menjadi  vaktor  prediktor  sedangkan  aksi  2-8  menjadi  vaktor  risiko  terhadap tingkat  cakupan  program  aksi  intervensi  gizi  sensitif  dari  lima  (5)  dinas  pemerintahan  daerah  di wilayah 21 kabupaten Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Ditjen  Bangda  KemenDagri  RI  (2020)  juga  menyatakan  bahwa  pembelajaran  dari keberhasilan di negara-negara lain menunjukkan bahwa efektifitas penurunan stunting ditentukan oleh  seberapa  menyeluruh  atau  terpadunya  intervensi  gizi  yang  menyasar lokasi  dan  kelompok sasaran  prioritas.  Pembelajaran  juga  menunjukkan  bahwa  intervensi gizi  paling  efektif  diberikan pada periode 1000 HPK, sehingga kelompok sasaran prioritas adalah Rumah Tangga 1000 HPK. Untuk memastikan konvergensi intervensi gizi dilaksanakan secara efektif, perlu kejelasan peran dan  tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten/kota, sampai dengan Pemerintah Desa .

## PENUTUP
1. Percepatan  pecegahan  stunting  hendaknya  dimulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.
2. Indikator penanggulangan stunting (20 indikator) merupakan tolok ukur keberhasilan proses percepatan penanggulangan stunting yang sangat efisien.
3. Layanan  dari  setiap  intervensi  gizi  spesifik  dan  gizi  sensitif  tersedia  dan  dapat
diakses  bagi  kelompok  masyarakat  yang  membutuhkan,  terutama  rumah  tangga
1.000 HPK (ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan).
4. Kegiatan  pendampingan  merupakan  salah  satu  upaya  mendukung  kinerja kabupaten dan ikut menjamin keberlangsungan aksi konvergensi.

## REKOMENDASI KEGIATAN :
Hal  yang  harus  diperbaiki  agar  program/kegiatan  yang  dilakukan  bisa  lebih  efektif menurunkan stunting adalah :
1. Melakukan  sistem  pendataan  secara  terpadu  (sigizi  terpadu)  sehingga program/kegiatan  yang  dilakukan  bisa  tepat  sasaran  dan  efektif  dalam menanggulangi dan menurunkan stunting.
2. Menyediakan aplikasi sistem satu data (bigdata aplication)
3. Menentukan  sistem  komando  konvergensi  dilapangan guna menjamin pelaksanaan aksi konvergensi

## DAFTAR PUSTAKA
Black  RE,  Allen  LH,  Bhutta  ZA,  et  alfor  the  Maternal  and  Child  Undernutrition  Study Group.  Maternal  and  child  undernutrition:  global  and  regional  exposures  and health  consequences.  Lancet  2013.  Published  online  Jan  17.  DOI: 10.1016/S0140-6736(07)61690-0.
Badan  Litbang  Kesehatan.  Laporan  Hasil  Riset  Kesehatan  Dasar  2013.  Bdan  Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Jakarta
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan.  2018.  Hasil  Utama  Riset  Kesehatan Dasar 2018. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta
Elan Satriawan, Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-20124. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 22 November 2018 World Bank. 2016.  DIGITAL DIVIDENDS.
file:///C:/Users/USER/Downloads/9781464806711.pdf
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K).  2017.  100 Kabupaten/Kota  Prioritas  untuk  Intervensi  Anak  Kerdil  (Stunting).  Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K).  2018.  Panduan Konvergensi  Program/Kegiatan  Percepatan  Pencegahan  Stunting.  Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.
Kemendagri. 2020.  Cegah Stunting itu Perlu. Jakarta
Bappenas  RI.  2011.  Rencana  Aksi Nasional  Pangan  dan  Gizi 2011-2015. https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/rencana- aksi-nasional-pangan-dan-gizi-2011-2015/
Picauly  Intje.  2021.  Pengaruh  Pelaksanaan  Aksi  Konvergensi  Stunting  Terhadap Cakupan Program Intervensi Gizi Sensitif Di Propinsi Nusa Tenggara Timur. VOL. 10 NO. 2 (2021): Jurnal Pangan Gizi Dan Kesehatan.
Pritasari,  Kirana.,2018.  Upaya  Percepatan  Penurunan  Stunting:  Evaluasi  Pelak sanaan

## Tahun 2018 & Rencana Tindak Lanjut Tahun 2019
Situasi  Balita  Pendek  (Stunting)  di  Indonesia,  Buletin  Jendela  Data  dan  Informasi Kesehatan Edisi 1 Semester I Tahun 2018, ISSN 2088-270 X
Syamsuadi,  A.  (2017).  Membangun  Demokrasi  Pemerintahan  di  Riau  Dalam  Perspektif Budaya Melayu. Jurnal Dinamika Pemerintahan (JDP), 1(1), 1-10.
Umi Hanik, Heru Subiyantoro (2010). Monitoring & Evaluasi Sebagai Konsensus Untuk Mencapai  Efektivitas  Pemanfaatan  Pinjaman/Hibah  Luar  Negeri.  Jurnal  BPPK Volume            1,            Nomor              5,              November              2010,              Kementerian Keuangan https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/issue/view/2
World  Bank.  1996.  Designing  project monitoring  and evaluation  (English).  IEG  lessons and practices. Washington, DC: World
Bank. https://documents.worldbank.org/curated/en/346101468162557825/Designi ng-project-monitoring-and-evaluation
https://web.undp.org/evaluation/documents/handbook/me-handbook.pdf
A UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation Making a Difference