## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1498-1504 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3451

## Penyelesaian Sengketa Hak Milik Terkait Penguasaan Tanah Bangunan Studi Kasus Putusan Pengadilan Semarang

## Dina Jessica*, Ana Silviana
Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro *Correspondence: dinajessica11@gmail.com
Abstrak. Objek  pembahasan  dalam  kajian  ini  adalah  putusan  nomor  414/Pdt/2020/PT  SMG  yang  memutus perkara sengketa penguasaan tanah hak milik yang disebabkan oleh masih dikuasai dan dimiliki oleh pihak lain. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  dan  menyatakan  putusan atas  sengketa  hak  atas  objek  tanah  bangunan  yang  telah  dibeli  namun  tidak  dapat  dikuasai  dan  dimiliki,  serta akibat hukum setelah putusan atas sengketa hak atas objek tanah bangunan yang telah dibeli namun tidak dapat dikuasai  dan  dimiliki  yang  ditetapkan  oleh  hakim.  Metode  penelitian  ini  melalui  pendekatan  yuridis  normatif karena  meneliti  aspek-aspek  hukum  dan  kaidah  hukum  dengan  bahan  kepustakaan  yaitu  buku-buku,  jurnal terakreditasi,  Peraturan  Perundang-undangan,  Kitab  Hukum  Perdata,  Tesis  serta  Skripsi.  Spesifikasi  penelitian menggunakan hukum deskriptif analisis, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses jual  beli  tanah  oleh  Tergugat/Terbanding  dengan  Pembanding  terjadi  masalah,  padahal  proses  jual  beli  telah sesuai  dan  dituangkan  dalam  Akta  Jual  Beli  nomor  607/Kaliwungu/2006.  Penguasaan  tanah  oleh Tergugat/Terbanding pada perkara sengketa hak milik tanah putusan nomor 414/Pdt/2020/PT SMG adalah tidak sah  dan  batal  demi  hukum.  Disamping  itu  akibat  hukumnya  yaitu  Tergugat/Terbanding  untuk  mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan apabila diperlukan dengan Alat Keamanan Negara.
Kata kunci : hak milik; jual beli; penyelesaian sengketa tanah
Abstract. The object of this article is decision No. 414/Pdt/2020/PT SMG which decides the dispute over land ownership rights caused by still being controlled and owned by other parties. This study aims to determine the judge's considerations in deciding and stating the decision on disputes over rights to building land objects that have been purchased but cannot be controlled and owned, as well as legal consequences after the decision on disputes  over  rights  to  building  land  objects  that  have  been  purchased  but  cannot  be  controlled  and  owned. determined by the judge. This research method uses a normative juridical approach because it examines legal aspects  and  legal  rules  with  library  materials,  namely  books,  accredited  journals,  laws  and  regulations,  Civil Codes, and Theses. The research specification uses descriptive analysis law, with a case approach. The results showed that there was a problem in the process of buying and selling land by the Defendant/Appellant and the Comparator,  even  though  the  buying  and  selling  process  was  by  the  Deed  of  Sale  and  Purchase  number 607/Kaliwungu/2006.  The  control  of  land  by  the  Defendant/Appellate  in  the  case  of  the  dispute  over  land ownership rights, decision number 414/Pdt/2020/PT SMG is invalid and null and void. Besides that, the legal consequence  is  that  the  Defendant/Appellate  vacate  and  submit  the  object  of  a  dispute  to  the  Plaintiff  and  if necessary with State Security Equipment.
Keywords : property rights; sell and purchase; settlement of land disputes
PENDAHULUAN
Tanah merupakan sarana untuk memenuhi  kebutuhan  yang  mendasar  bagi manusia  akan  pangan  maupun  papan,  serta sumber daya alam yang sering diperebutkan oleh berbagai  pihak.  Disamping  itu  tanah  juga digunakan  sebagai  lahan  pembangunan  untuk gedung  perkantoran,  pertokoan,  industri,  serta merupakan  tempat  tinggal  manusia  (Harsono, 2003).  Seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi yang pesat mengakibatkan pemenuhan kebutuhan akan tanah juga semakin mengingkat, dengan  ini  mengakibatkan  banyak  konflik  yang terjadi  karena  adanya  kesenjangan  sosial  antar
mereka  yang  paling  membutuhkan  tanah  dan ingin  memilikinya  dengan  jalan  yang  tidak wajar,  dengan  adanya  hal  ini  tidak  mustahil dapat  memicu  berbagai  konflik  atau  sengketa pada bidang pertanahan.
Pada  dasarnya,  Indonesia  merupakan negara  yang  berbasis  hukum  dan  selalu mengupayakan kepastian hukum melalui peraturan  yang  sudah  diatur  dalam  undang- undang  dan  bentuk  peraturan-peraturan  tertulis. Sehingga  kepastian  hukum  bagi  masyarakat terjamin  oleh  aturan-aturan  yang  berlaku  di Indonesia. Harapan masyarakat terhadap hukum sebagai  sang  juru  penolong  dan  sudah
seharusnya hukum berorientasi pada tercapainya kemanfaatan  dan  keadilan  artinya  hukum  tidak sekedar  berorientasi  pada  kepastian  hukum, sehingga dengan keadilan tersebut maka hukum diharapkan  dapat  menyejahterakan  masyarakat (Cahyarini,  Handoko,  2020).  Sekarang  ini seringkali  terjadi  sengketa  tanah  yang  terjadi antara  pemerintah  dan  masyarakat,  pemerintah dan pemerintah, juga masyarakat dan masyarakat (Ningrum, 2014). Sebagai salah satu sumber  kepentingan  hidup  bagi  masyarakat, tanah  dianggap  sebagai  sarana  berinvestasi. Investasi  yang  dimaksud  ialah  dalah  hal  praktik jual beli tanah.
Perkataan  jual  beli  dalam  pengertian sehari-hari  dapat  diartikan  suatu  perbuatan dimana  seseorang  melepaskan  uang  untuk mendapatkan  barang  yang  dikehendaki  secara sukarela (Soimin, 2019). Sedangkan dalam pasal 1457  KUH  Perdata  jual  beli  adalah  suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  benda  dan pihak lain untuk membayar dirinya harga benda yang  telah  diperjanjikan.  Seringkali  terjadi sengketa  dalam  jual  beli  tanah,  baik  mengenai objek  jual  beli  tanah,  subjek  jual  beli  tanah maupun  mengenai  tata  cara  jual  beli  tanah tersebut.
Umumnya,  ketika  seseorang  memiliki hak  atas  suatu  hal,  seseorang  itu  dapat melakukan  peralihan  atau  pemindahan  atas  hak yang  dimilikinya  tersebut,  misalnya  berupa  hak atas  tanah.  Maksud  dengan  pengalihan  adalah perbuatan  hukum  dengan  sengaja  mengalihkan hak  atas  tanah  kepada  orang  lain  dengan  cara dijual,  dihibahkan,  ditukar,  hibah  wasiat,  dan lain-lain.  Peralihan  hak  milik  atas  tanah  yang disebabkan  oleh  perbuatan  hukum  harus dilakukan di hadapan PPAT (Amir, 2019). Salah satu permasalahan yang terjadi antar masyarakat ialah  terkait  pemilik  tanah  yang  tidak  dapat menguasai  tanahnya  yang  disebabkan  oleh pemilik tanah sebelumnya yang masih menguasai  tanah  tersebut.  Timbulnya  sengketa tanah  bermula  dari  pengaduan  suatu  pihak (orang/badan)  yang  berisi  keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan  dapat  memperoleh  penyelesaian  secara administrasi  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  (Murad,  2005)  Pada  prinsipnya  setiap sengketa pertanahan dapat diatasi dengan norma dan  aturan-aturan  berdasarkan  hukum  yang berlaku.
Pengaturan  tentang  tanah  telah  diatur dalam  undang-undang  tersendiri,  yaitu  Undang- undang  Pokok  Agraria  atau  yang  disingkat sebagai UUPA. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  menjelaskan  pengertian  tanah yaitu  bahwa  atas  dasar  hak  menguasai  dari negara  sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2 ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang- orang,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama dengan  orang  lain  serta  badan  hukum.  Dengan demikian  yang  dimaksud  istilah  tanah  dalam pasal  tersebut  ialah  permukaan  bumi.  Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan  bumi  (hak  atas  tanah)  termasuk  di dalamnya  bangunan  atau  benda-benda  yang terdapat  di  atasnya  merupakan  suatu  persoalan hukum (Trisnawati, 2018).
Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 mengatur  bahwa  hak-hak  atas  tanah  sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah: (a) hak  milik;  (b)  hak  guna  usaha;  (c)  hak  guna bangunan;  (d)  hak  pakai;  (e)  hak  sewa;  (f)  hak membuka tanah; (g) hak memungut hasil hutan; dan (h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak  tersebut  diatas  yang  akan  ditetapkan dengan  Undang-Undang  serta  hak-hak  yang sifatnya  sementara  sebagai  yang  disebutkan dalam Pasal 53.
Masuk  pada  proses  hukum,  timbulnya sengketa  tanah  yang  tidak  dapat  dimiliki  dan dikuasai  oleh  pembeli  ini  bermula  dari  gugatan pertama  pada  tanggal  25  Februari  2020  dengan putusan  nomor  10/Pdt.G/2020/PN  Kds  dimana Penggugat  bernama  Michan  alias  Mian  yang menggugat  Ketua  Yayasan  Al  Furqon.  Proses jual  beli  berawal  pada  tanggal  22  Desember 2006  Penggugat  membeli  sebidang  tanah perumahan  seluas  kurang  lebih  300  meter persegi  beserta  rumah  yang  berdiri  diatas  tanah tersebut  dari  Syamsiah  Binti  Muchsin  yang terletak  di  Dukuh  Tersono  Rt.  06/Rw.  03,  Desa Garung  Lor,Kecamatan  Kaliwungu,  Kabupaten Kudus.  Jual  beli  akta  sengketa  tersebut  telah dibuat akta jual beli dengan nomor 607/Kaliwungu/2006  di  tanggal  yang  sama. Berdasarkan  akta  jual  beli  tersebut,  maka  SHM No,  2296  pada  tanggal  12  Januari  2007  telah beralih  menjadi  atas  nama  Mian  selaku Penggugat. Sertifikat itu sendiri merupakan surat tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan data  yuridis  yang  termuat  di  dalamnya,
sepanjang  data  fisik  dan  data  yurudis  tersebut sesuai  dengan  data  yang  ada  dalam  surat  ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (Yamin, 2011).  Namun  sejak  objek  tanah  beralih  hak milik  menjadi  milik  Penggugat,  Penggugat belum  bisa  menguasai  dan  memiliki  obyek sengketa karena Tergugat tidak mau menyerahkan  obyek  sengketa  tersebut  kepada Penggugat. Penggugat dalam gugatannya memohon  pada  majelis  hakim  agar  penguasaan objek  sengketa  oleh  Tergugat  tersebut  dianggap tidak  sah  dan  merupakan  perbuatan  melawan hukum,  sehingga  berakibat  batal  demi  hukum. Pengugat juga dalam gugatannya memohon agar Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya wajib dihukum untuk menyerahkan obyek  sengketa  tersebut  kepada  Penggugat secara  seketika,  dalam  keadaan  kosong  dan tanpa pembebanan apapun dan apabila diperlukan  bantukan  alat  keamanan  negara. Penguggat juga merincikan kerugian baik secara materil  maupun  immaterial  yang  diderita Penggugat  yang  ditotal  yaitu  senilai  Rp. 1.140.000,00  (satu  milyar  seratus  empat  puluh juta rupiah).
Namun dalam eksepsi tergugat menjelaskan bahwa tidak pernah terjadi jual beli antara  Penggugat  dengan  Ibu  Syamsiyah  dan tidak  pernah  ada  perjanjian  yang  dibuat dihadapan  Notaris/PPAT  Latifa  Katiri,  SH antara  Penggugat  dengan  Tergugat.  Penggugat yang mengaku membeli objek sengketa terserbut sejak tahun 2006 tidak pernah menguasai hingga tahun  2020  sedangkan  obyek  sengketa  tersebut adalah  sekarang  ini  dikuasai  oleh  Yayasan  Al- Fuqron  yang  di  wakafkan  secara  lisan  oleh  Ibu Syamsiyah kepada Yayasan Al-Fuqron. Penggugat juga memperkuat gugatannya dengan memberikan  bukti-bukti  surat-surat  dan  saksi- saksi  yaitu  saksi  Manoto  dan  Saksi  Adi Purwosantoso  sebagai  pegawai  Pak  Michan. Tergugat  juga  menyangkal  tidak  pernah  terjadi transaksi  jual  belitanah  dan  rumah  antara Penggugat  dengan  Ibu  Syamsiyah  dengan mengajukan  bukti  fotokopi  surat  pernyataan yang  menyatakan  Ibu  Syamsiyah  tidak  pernah melakukan  proses  jual  beli  tanah  dan  bangunan dengan Penguggat.
Dalam  pertimbangan  hakim  dalam mengeluarkan putusan pertama tersebut, majelis hakim  memutuskan  untuk  menolak  gugatan Penggugat  untuk  seluruhnya  dan  membebankan biaya  perkara  pada  penggugat.  Penggugat  yang tidak  menerima  gugatan  tersebut  akhirnya mengajukan  banding  ke  Pengadilan  Tinggi
Semarang  pada  tanggal  30  September  2020. Dalam gugatan dengan putusan nomor 414/PDT/2020/PT.SMG  tersebut  menyatakan Penggugat/Pembanding sebagai pemilik sah atas objek  sengketa  tanah.  Kasus Michan  alias Mian dengan  Ketua  Yayasan  Al  Fuqron  ini  dapat menjadi salah satu dari banyaknya permasalahan pertanahan  yang  banyak  terjadi  di  Indonesia. Sangat  banyaknya  permasalahan  status  tanah yang  tidak  jelas  kepemilikannya  dan  berujung pada  sengketa.  Terdapat  penelitian  sebelumnya yang memiliki tema pembahasan serupa dengan penelitian ini. Santika Ayu membahas penyelesaian  sengketa  hak  atas  tanah  bangunan yang  sudah  dijual  namun masih  digunakan oleh pihak  lain.  Sedangkan  pada  penelitian  ini  akan membahas  akibat  hukum  dari  sengketa  tanah yang  sudah  dibeli  namun  tidak  dapat  dikuasai dan dimiliki oleh pembeli.

## METODE
Metode Penelitian memiliki peran penting  dalam  hal  penelitian  dan  penyusunan penelitian  ilmiah.  Dengan  kata  lain,  penelitian akan  terlihat  jelas  dengan  metode  penelitian yang  akan  digunakan.  Metode  dalam  penelitian ini  menggunakan  Jenis  Metode  Penelitian Yuridis  Normatif.  Penelitian  Yuridis  Normatif adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Di  dalam metode  penelitian  ini  sumber  data  yang digunakan  adalah  studi  kepustakaan,  penulis menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari  bahan-bahan  kepustakaan  seperti  buku- buku,  jurnal  terakreditasi,  Peraturan  Perundang- undangan,  Kitab  Hukum  Perdata,  Tesis  serta Skripsi.  Penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi penelitian  hukum  deskriptif  analisis,  dengan pendekatan kasus ( case approach ) yaitu Putusan Pengadilan  Tinggi  Semarang  Nomor  Putusan 414/Pdt/2020/PT.SMG,  dengan  sumber  data sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan tertulis  yang  berlaku  di  Indonesia,  khususnya berkaitan  dengan  penguasaan  tanah,  teori-teori serta yurisprudensi yang mengatur. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  Teknik studi  literatur  pada  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier.  Bahan  hukum  yang terkumpul  selanjutnya  diteliti  menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan
kasus yang kemudian akan menyimpulkan objek penelitian.

## HASIL
Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian  dan  Menentukan  Putusan  Atas Sengketa Hak Milik Atas Tanah Bangunan Yang
Tidak  Dapat  Dikuasai  dan  Dimiliki  Oleh Pembeli
dengan
Nomor
Perkara 414/PDT/2020/PT SMG
Untuk  menjamin  kepastian  hukum, mendaftarkan  hak  atas  tanah  merupakan  hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan guna  untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi pemegang  hak  atas  tanah  serta  pihak  lain  yang berkepentingan  dengan  tanah  tersebut  (Putri, 2018).  Pendaftaran  tanah  akan  dilakukan  di kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  serta dibantu  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) yang berada di wilayah kabupaten/kota. Sebagai bentukpenyelenggaran pendaftaran tanah yang dilakukan oleh subyek hukum, maka pemerintah mengeluarkan sertifikat tanah. Menurut Perlindungan (1999), Pendaftaran tanah berasal  dari  kata cadastre yaitu  suatu  istilah teknis  untuk  suatu record (rekaman),  yang menujukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau  lain-lain  atas  hak)  terhadap  suatu  bidang tanah.
Sengketa  tanah  yang  tidak  dapat dikuasai  dan  dimiliki  ini  bermula  ketika  Mian alias Michan membeli tanah seluas kurang lebih: 300  meter  persegi  beserta  rumah  yang  berdiri diatas tanah dari Syamsiyah Binti Muchsin yang terletak  di  Kecamatan  Kaliwungu,  Kabupaten Kudus,  sebagaimana  tersebut  pada  SHM  No. 2296  atas  nama  Syamsiyah  Binti  Muchsin. Tanah  tersebut  dibeli  oleh  Mian  alias  Michan selaku  Pembanding  sekitar  tahun  2006.  Pada tanggal  22  Desember  2006  diterbitkan  akta  jual beli  obyek  sengketa  yang  dibuat  oleh  dan dihadapan  Notaris/PPAT:  Latifa  Katiri,  S.H berdasarkan akta jual beli Nomor 607/Kaliwungu/2006.  PPAT  merupakan  pejabat umum  yang  diangkat  atau  ditunjuk  oleh pemerintah  yang  berwenang  dalam  pembuatan akta-akta otentik. Sehingga pemindahan hak atas tanah  yang  dilakukan  tanpa  melalui  PPAT, adalah  tidak  memenuhi  persyaratan  formil  dan juga  tidak  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang berlaku  (Ruslan  dan  Ma’aruf,  2017)  Objek sengketa  yang  telah  dilakukan  jual  beli  dengan akta  autentik  dan  dibuat  oleh  dan  dihadapan notaris  tersebut  beralih  menjadi  atas  nama MIAN  selaku  Pembanding.  Oleh  karena  itu,
SHM  No.  2296  berbalik  nama  menjadi  atas nama Mian.
Sertifikat  hak  atas  tanah  berfungsi sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat.  Hal  ini sesuai dengan fungsi paling utama sebagaimana telah  disebutkan  pada  pasal  19  ayat  (2)  huruf  c UUPA.  Dalam  hal  ini,  Pembanding  juga membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak atas  tanah  dan  bangunan.  Semua  keterangan yang  tercantum  dalam  sertifikat  itu  mempunyai kekuatan  hukum  dan harus  diterima  oleh  hakim sebagai  keterangan  yang  benar  sepanjang  tidak ada  buktu  lain  yang  dapat  membuktikan sebaliknya  (Sutedi,  2011).  Selanjutnya  Hakim menguraikan pertimbangan status hak milik atas obyek  sengketa  tanah  bangunan  dalam  pokok- pokok perkara. Dalam hal ini, hakim memastikan bahwa Penggugat/Pembanding adalah pemilik hak atas tanah berdasarkan Akta Jual  Beli  No.  607/Kaliwungu/2006.  Status kepemilikan  tersebut  juga  diperkuat  dengan berbagai  bukti  lainnya,  antara  lain  fotokopi sertipikat Hak milik 2296 seluas 300 M2 semula atas  nama  Syamsiyah  binti  Muchsin,  fotokopi surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  Tbk  dari  Pemimpin  Kantor  Cabang Kudus  Nomor:  B.1991/KC-VIII/ADK/05/2020 dan saksi-saksi Penguggat yaitu Manoto dan Adi Purwosantoso.
Pertimbangan  hakim  juga  menyatakan bahwa  majelis  hakim  tingkat  pertama  dianggap tidak  jeli  dalam  melihat  dan  mengoreksi  bukti surat  yang  diajukan  penguggat/pembanding terutama pada bukti surat (P.5) yang aslinya ada pada  BRI  Cabang  Kudus  sehingga  kekeliruan majelis hakim tingkat pertama yang mengatakan bukti  surat  tidak  ada  aslinya.  Selain  itu,  bukti yaitu  surat-surat  bertanda  T.1  sampai  T.7  dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding  tidak  ada  satupun  alat bukti  yang  mendukung  sangkalan,  justru  hakim menganggap saksi-saksi tergugat/terbanding terkesan  bohong  dan  tidak  sesuai  dengan  bukti- bukti  autentik  yang  diajukan  para  pihak. Berdasarkan  bukti-bukti  pembanding  dan  saksi- saksi yang diajukan, maka gugatan banding oleh pembanding  terbukti  bahwa  tanah  tersebut merupakan  milik  dari  pembanding  berdasarkan pada  akta  jual  beli  No.  607/Kaliwungu/2006 yang  dibuat  di  depan  Notaris/PPAT  beserta bukti-bukti,  surat-surat  dan  saksi-saksi  diatas, maka pembanding adalah pemilik sah atas tanah yang  berada  di  Dukuh  Tersono  Rt.  06/Rw.  03, Desa  Garung  Lor,  Kecamatan  Kaliwungu, Kabupaten Kudus,
Seluruh  pertimbangan  Hakim  dalam Putusan  No.  414/Pdt/2020/PT  SMG  Hakim mengadili  dan  memutuskan  menolak  eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya. Selanjutnya,  dari  seluruh  pertimbangan  Hakim dalam  Putusan  No.  414/Pdt/2020/PT  SMG, Hakim mengadili dan memutuskan pokok-pokok perkara,  yaitu:  (1)  Menerima  permohonan banding  dari  yang  semula  Penggugat;  (2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor  10/Pdt.G/2020/PN  Kds,  tanggal  13 Agustus  2020  yang  dimohonkan  banding tersebut, kecuali dalam eksepsi; (3) mengabulkan  gugatan  Penggugat/Pembanding untuk Sebagian; (4) menyatakan dan menetapkan  sebagai  hukum  bahwa  jual  beli obyek  sengketa  antara  Syamsiah  binti  Muchsin dengan Penggugat adalah sah secara Hukum; (5) menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat/Pembanding  adalah  sebagai  pemilik sah  atas  obyek  sengketa;  (6)  menyatakan  dan menetapkan  sebagai  hukum  bahwa  oleh  karena Tergugat/Terbanding  tidak  mau  menyerahkan obyek  sengketa  kepada  penguggat/Pembanding, maka  penguasaan  obyek  sengketa  tersebut adalah  tidak  sah  dan  merupakan  perbuatan melawan  hukum,  sehingga  berakibat  batal  demi hukum;  (7)  menghukum  Tergugat/Terbanding atau  siapa  saja  yang  mendapatkan  hak  untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penguggat secara  seketika,  dalam  keadaan  kosong  dan tanpa  pembebanan  apapun,  bila  perlu  dengan bantuan Alat Keamanan Negara; (8) menghukum  kepada  Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,00 (seratus  lima  puluh  ribu  rupiah);  dan  (9) menolak  gugatan  Penguggat/Pembanding  selain dan selebihnya.
Akibat  Hukum  dari  Putusan  atas  Sengketa  Hak Atas  Tanah  Bangunan  Yang  Tidak  Dapat Dikuasai dan Dimiliki oleh Pembeli.
Tanah  merupakan  benda  tak  bergerak yang  peraturan  pelaksanaannya  harus  sesuai dengan  UU  No.  5  Tahun  1960  (Murni,  2018). Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya mengenai status objek sengketa tanah yang tidak dapat  dikuasai  dan  dimiliki  pembeli  karena masih dikuasai oleh penjual, upaya penyelesaian masalah pertanahan secara tuntas sudah menjadi prioritas  utama  bilakelak  Negara  ini  tidak  mau ditimpa  masalah  pertanahan  yang  lebih  besar. Maka  di  samping  melaksanakan  peraturan perundangan  dibidang  tanah  secara  konsekuen, juga  yang  utama  adalah  upaya  pelaksanaan
pendaftaran  tanah  diseluruh  Indonesia.  Dalam hal  ini,  Akibat  hukum  dari  isi  putusan  Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan putusan  Nomor  414/Pdt/2020/PT  SMG  tersebut bersifat memaksa bagi semua pihak. Oleh karena itu,  pihak  Tergugat/Terbanding  yang  telah dinyatakan  bukan  pemilik  sah  obyek  sengketa dengan ini menyatakan sah Akta jual beli nomor 607/Kaliwungu/2006  yang  dibuat  dihadapan notaris/PPAT Latifa Katiri, S.H dan menyatakan Pembanding  telah  sah  secara  hukum  sebagai pemilik  tanah  dan  bangunan  SHM  No.  2296 yang  terletak  di  Dukuh  Tersono  Rt.  06/Rw.  03, Desa  Garung  Lor,  Kecamatan  Kaliwungu, Kabupaten Kudus.
Pasal  1457  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  selanjutnya  disebut  KUH perdata,  jual  beli  diartikan  sebagai  suatu perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga  yang  telah  dijanjikan.  Selanjutnya menurut Muhammad (2010), perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan  atau  setuju  memindahkan  hak milik  atas  barang  kepada  pembeli  sebagai imbalan  sejumlah  uang  yang  disebut  harga. Pendaftaran  tanah  dilaksanakan  berdasarkan asas  sederhana  aman  terjangkau  mutakhir  dan terbuka (Syahril dan Hasibuan, 2020).
Perbuatan  hukum  jual  beli  kepemilikan tanah  dilakukan  para  pihak  melalui  perjanjian jual  beli  jelas  dicapai  di  hadapan  notaris/PPAT. Kemudian,  jika  persyaratan  yang  jelas  dan  kas dipenuhi,maka perjanjian jual beli ditandatangani di depan pejabat yang menandatangani  akta  tanah,  dan  tanah  tersebut. Kepemilikan  dialihkan  dari  penjual  ke  pembeli. Mengenai  regulasi  yang  mengatur  pengalihan kepemilikan tanah, jual beli hak milik atas tanah dan penyerahan hak milik atas tanah dari penjual kepada  pembeli  harus  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sebagaimana  diatur  dalam  pasal  37  ayat  1 peraturan  pemerintah  Nomor  24  tahun  2007 tentang  pendaftaran tanah  atau lembaran  negara Nomor  59  tahun  2007  tambahan  lembaran negara  nomor  36  96,  yang  menyatakan  bahwa Hak  dan  kepemilikan  tanah  dialihkan  ke  unit apartemen  melalui  tindakan  hukum  seperti penjualan,penukaran,  pemberian,  pemasukan aset  ke  perusahaan,  dan  pengalihan  hak lainnya.Kecuali  peretas  dihukum  lelang,  hanya sertifikat  perilaku  PPAT  yang  sah  yang  dapat didaftarkan.
Dalam hal ini, Ketua Yayasan Al Fuqron selaku tergugat/terbanding telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan  pasal  1365  KUHPerdata  yang berbunyi  “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum, yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut.  Berdasarkan  pasal  1365  KUHPerdata perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa tanah dan bangunan yang sah  milik  Penggugat  dipakai  oleh  pihak  lain yaitu  Tergugat  II,  untuk  itu  yang  dijadikan pedoman  hakim  dalam  memutus  perkara tersebut  maka  Penggugat  merasa  menanggung kerugian  secara  materil.  Kerugian  materil tersebut  karena  Penggugat  selaku  pemilik  sah obyek  gugatan  tidak  dapat  mendapatkan  uang sewa  terkait  dengan  obyek  gugatan  tersebut. Akhirnya,  status  pembanding  sebagai  pemilik sah  tanah  dan  bangunan  dikukuhkan  dengan Putusan Nomor 414/Pdt/2020/PT SMG.
Berdasarkan  kesimpulan  pembuktian dari Pembanding dan Terbanding terkait dengan sengketa  hak  atas  tanah  bangunan  yang  telah dijual  tetapi  masih  dipakai  pihak  lain,  dimana Mian  alias  Michan  selaku  Pembanding  telah mengemukakan  dalil-dalil  dan  bukti-bukti  serta saksi-saksi  secara  meyakinkan,  dan  Terbanding juga membantah dengan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi tetapi setelah dibuktikan ternyata bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk memperkuat  dalil  bantahanhnya,  maka  Pihak yang  dirugikan  adalah  Pembanding.  Akibat hukum  yang  ditimbulkan  setelah  dijatuhkannya putusan  atas  sengketa  hak  atas  tanah  bangunan yang telah dijual tetapi masih dipakai pihak lain, maka isi putusan tersebut bersifat memaksa bagi Terbanding,  oleh  karena  itu  putusan  tersebut harus  dilaksanakan  dan  apabila  Ketua  Yayasan Al Fuqron selaku Terbanding tidak melaksanakan putusan tersebut, maka Pembanding dapat meminta bantuan ke Pengadilan  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap putusan tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas, dapat  disimpulkan  bahwa  penguasaan  tanah yang  tidak  dapat  dikuasai  oleh  pembeli  dalam Putusan  414/Pdt/2020/  PT  SMG  jelas  dimiliki oleh  pembanding.  Proses  jual  beli  tanah  yang dilakukan  Michan  alias  Mian  (Pembanding) selaku  pembeli  dengan  Ketua  Yayasan  Al Furqon (Terbanding) selaku pen yang terletak di
Dukuh  Tersono  Rt.  06/Rw.  03,  Desa  Garung Lor,  Kecamatan  Kaliwungu,  Kabupaten  Kudus melakukan  kesepakatan  jual  beli  dengan  dibuat suatu  akta  perjanjian  jual  beli  yang  dibuat  di Kantor  Notaris/PPAT  :  Latifa  Katiri,  SH berdasarkan akta jual beli No. 607/Kaliwungu/2006 pada tanggal 22 Desember 2006. Dalam pemindahan dan peralihan hak atas tanah  dari  penjual  ke  pembeli  telah  melalui proses  balik  nama  antara  penjual  Syamsiyan Bunti  Muchsin  ke  Mian  sebagai  pembeli,  akta yang  semula  atas  nama  Syamsiyah  Binti Muchsin  sekarang  telah  berubah  menjadi  atas nama  Mian  dan  telah  dibubuhi  tandatangan, dengan  ini  tanah  tersebut  telah  menjadi  milik dan  hak  sah  oleh  Mian.  Namun  terjadi  masalah mengenai  tanah  yang  dibeli  tersebut  ternyata masih  ditempati  dan  dikuasai  oleh  Terbanding dan  Terbanding  tidak  bersedia  menyerahkan objek  sengketa  tersebut  kepada  Pembanding. Atas  dasar  tersebut  Pembanding  mengalami kerugian  yang  timbul  terhadap  diri  Penggugat baik secara materiil maupun immaterial sejumllah  Rp.  1.140.000.000,00  (satu  milyar seratus empat puluh juta rupiah) dan menguggat terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Berdasarkan  putusan  hakim  tersebut, hakim  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri Kudus  Nomor  10/Pdt.G/2020/PN  Kds,  tanggal 13  Agustus  2020  yang  dimohonkan  banding tersebut,  kecuali  dalam  eksepsi.  Hakim  juga memutuskan  dengan  hal  ini  Ketua  Yayasan  AL Fuqron selalu Terbanding telah terbukti melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  maka sudah  sepatutnya  untuk  mengembalikan  hak Penggugat  sebagai  pemilik  sah  obyek  sengketa, juga  terhadap  siapapun  yang  menguasai  objek sengketa dalam perkara ini secara melawan hak, untuk  dihukum  mengosongkan  objek  sengketa dan  selanjutnya  menyerahkannya  kepada  Mian alias  Michan  selaku  Pembanding.  Menghukum kepada  Tergugat/Terbanding  untuk  membayar biaya  perkara  sebesar  Rp.  150.000,00  (seratus lima  puluh  ribu  rupiah)  dan  menolak  gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir, Arvian. 2019. Pengalihan Hak Penguasaan  Tanah  Menurut  UUPA dalam  Rangka  Pendaftaran  Tanah Pertama  Kali. Repertorium:  Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 8(1)
Cahyarini, Luluk Lusiati dan Widhi Handoko, 2020 . Rekonstruksi Sistem Pendaftaran  Tanah ,  Unisulla  Press, Semarang Muhammad Abdulkadir. 2010. Hukum Perjanjian , PT Alumni, Bandung, Harsono,Boedi. 2003, Hukum Agraria Indonesia , Djambatan, Jakarta Murni,  C.S.  2018. Peralihan  Hak  atas  Tanah Tanpa  Sertifikat . Lex  Librum:  Jurnal Ilmu Hukum , 4(2) Ningrum,  Herlina  Ratna  Sambawa.  2014.
Analisis  Hukum  Sistem  Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum , 1 Perlindungan,  A.P.  1999 Pendaftaran  Tanah  di Indonesia , Mandar Maju,Bandung Putri,  Chintya  Agnisya,  dkk.  2018.  Efektivitas
Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan  Sengketa  Tanah  Dalam
Proses  Peralihan  Hak  Atas  Tanah,
Jurnal Akta , 5(1) Ruslan, Rifan Agrisal dan Umar Ma’aruf, 2017,
Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dalam Jual  Beli  Tanah  Dengan  Akta  PPAT  di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe  Selatan  Sulawesi  Tenggara , Jurnal Akta Vol 4. Rusmadi Murad. 2005. Administrasi Pertanahan Edisi Revisi: Pelaksanaan Hukum  Pertanahan .  Bandung:  Rineka Cipta Soedharyo  Soimin,  2014, Status  Hak  dan Pembebasan  Tanah ,  Sinar  Grafika, Jakarta, Sutedi,  Adrian.  2011. Sertifikat  Hak  Atas Tanah , Jakarta, Sinar Grafika Syahril  dan  Z.  Hasibuan.  2020.  Kekuatan Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Hak Milik  Atas  Tanah  Berdasarkan  Akta Jual Beli, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 7(1).
Trisnawati,  Santika  Ayu.  2018.  Proses Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas
Tanah  Bangunan  yang  Telah  Dijual
Tetapi Masih Dipakai oleh Pihak Lain (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Negeri Surakarta). Skripsi .  Fakultas  Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Yamin, Muhammad . 2011. Hukum
Pendaftaran Tanah, Bandung, Mandar Maju