## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2190 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## The Urgency Of Ratifying The Elimination Of Sexual Violence Draft Bill In The Perspective Of Criminal Law
Audaraziq Ismail 1 , Eva Achjani Zulfa 2 , Lulu Yulianti 3 , Matius Evan Anggara 4 1234 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: audaraziqismail37@gmail.com Article Info Abstract Article history: Article Accepted:  09 July 2021 Publication : 16 July 2021
Regulations  on  sexual  violence  or  violence  are  scattered  in  several  regulations  in Indonesia. However, along  with the rapid and massive technological development, new form of criminal offenses related to sexual violence have emerged which have not been accommodated in the statutory regulations. Too many  regulations related to  sexual  violence  also  create  new  problems,  specifically  overcriminalization, overlapping,  and  the  lack  of  coordination  and  systematic  fulfillment  of  the protection  for  the  rights  of  victims  of  violence  by  authorized  institutions.  These problems  are  the  fundamental  why  the  elimination  of  sexual  violence  draft  bill should  be  ratified  immediately.  Based  on  the  reasons  above,  the  elimination  of sexual  violence  draft  bill  is  interesting  to  analyze.  This  research  was  conducted with a statutory approach and an analytical approach using relevant legal concepts and theories. Criminal offenses related to sexual violence are regulated in several regulations, the Criminal Code, the PKDRT Law, the TPPO Law, the ITE Law, the Child  Protection  Law  and  the  Pornography  Law.  However  the  law  that  exist  are not  comprehensive  yet  for  the  expansion  of  criminal  offenses  for  violence  and fulfillment of the rights of victims who are not the subject according to the law, as well as the issue of overregulation becomes the urgency why elimination of sexual violence draft bill should be ratified immediately.
Keywords: Sexual  Violence,  Urgency,  The Elmination  of  Sexual  Violence Draft Bill
Article Info Abstrak

## Article history:
Article Accepted: 09 July 2021 Publication : 16 July 2021 Pengaturan tentang Kejahatan atau kekerasan seksual di Indonesia tersebar diberbagai  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Namun  dengan  seiring perkembangan  terknologi  yang  cepat  dan  massif,  maka  muncul  delik-delik  pidana baru terkait kekerasan seksual yang belum terakomodir dalam peraturan perundang- undangan. Terlalu banyak peraturan yang mengatur delik terkait kekerasan seksual juga  menimbulkan permasalahan  baru  yakni overcriminalization, overlapping, dan kurang terkoordinasi dan tersistematisnya pemenuhan perlindungan hak-hak korban kekerasan  seksual  oleh  Lembaga-lembaga  yang  berwenang.  Permasalahan  ini menjadikan urgensi pengesahan RUU PKS menjadi menarik dari perspektif hukum pidana.  Untuk  itu  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  undang-undang  dan pendekatan  analisis  menggunakan  konsep  dan  teori  hukum  yang  relevan.  Delik pidana  terkait  kekerasan  Seksual  diatur  di  beberapa  peraturan  yakni,  KUHP,  UU PKDRT, UU TPPO, UU ITE, UU Perlindungan Anak dan UU Pornografi. Namun undang-undang  yang  ada  belum  secara  komprehensif  mengatur  perluasan  delik pidana  kekerasan  seksual  dan  pemenuhan  hak-hak  korban  yang  tidak  termasuk subyek dari suatu undang-undang, serta permasalahan overregulation juga menjadi urgensi RUU PKS untuk segera disahkan.
Kata Kunci:
Kekerasan Seksual, Urgensi,

## RUU PKS
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Audaraziq Ismail
Fakultas Hukum Universitas Indonesia e-mail: audaraziqismail37@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pengaturan  tentang  Kejahatan  atau  kekerasan  seksual  di  Indonesia  tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tercatat  terdapat 7 (tujuh) undang- undang,  dimulai  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  sampai  dengan Undang-Undang  Perlindungan  Anak  mengatur  berbagai  bentuk  dan  jenis  tindak  pidana kekerasan seksual dengan berbagai Modus Operandi . Kekerasan Seksual tidak hanya terjadi secara fisik tapi juga secara verbal dan mental dimana seringkali kekerasan fisik, verbal dan mental mendahului terjadinya kekerasan seksual.
Di  dalam  Buku  Kedua  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia yang  masih  berlaku  saat  ini  tentang  Kejahatan  mengatur  tentang  Kejahatan  Terhadap Kesusilaan  dalam  Bab  XIV  Dan  mengatur  dari  mulai  Pasal  289  sampai  Pasal  296  KUHP. KUHP  sendiri  tidak  mengenal  istilah  pelecehal  seksual,  namun  istilahnya  dikenal  dengan perbuatan cabul. Perbuatan cabul itu sendiri menurut Ratna, yakni segala macam perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan. Jika berbicara mengenai pelecehan seksual atau sexual harassment diartikan  sebagai  adanya  ketidakinginan  atau  penolakan  pada  apapun  bentuk- bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga pelecehan seksual itu dapat dijerat dengan pasal pencabulan dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP.
Selain  itu,  Undang-Undang  lain  yang  mengatur  tentang  perbuatan  cabul  atau kejahatan  seksual  adalah  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga yang mengatur tentang pemerkosaan dalam rumah tangga, Undang-undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang,  Undang-Undang  No.  44  tahun  2008  tentang  Pornografi,  Undang-Undang  No.  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 17 Tahun  2016 tentang Perlindungan Anak.
Walaupun  banyaknya  aturan  yang  mengatur  tentang  kejahatan  sesksual,  masih banyak  faktor  yang  mendasari  kurangnya  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan, salah  satunya  faktor  undang-undang  itu  sendiri.  Penulis  mengambil  contoh  kelemahan terhadap  tindak  pidana  perkosaan  dalam  KUHP.  Rumusan  KUHP  Indonesia  dirasa  belum cukup  dalam  hal  mengatur  mengenai  perkosaan.  Seperti  perkosaan  menggunakan  benda cenderung  dimasukkan  dalam  Pasal  351  KUHP  tentang  Penganiayaan  dengan  sanksi  yang sangat rendah yakni 2 tahun 8 bulan, rumusan KUHP belum mengatur mengenai perkosaan dengan persetujuan (unsur persetujuan korban tetapi diperoleh dengan ancaman), perkosaan sedarah  (walaupun  diatur  secara  eksplisit  dalam  Pasal  81  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah Pengganti  UU  No.1  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak Jo. Pasal  76  D  UU  No.  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,) dan perkosaan dalam hubungan suami isteri dalam pernikahan (diatur secara eksplisit dalam Pasal 8, Pasal 46 sampai Pasal 48  UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT).
Pentingnya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengakomodir  permasalahan kekerasan seksual dilatarbelakangi dasar-dasar hukum sebagai berikut:
a) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment .
c) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kedua  peraturan  perundang-undangan    mengakomodir  kejahatan  terhadap  HAM, termasuk  kekerasan  seksual  yang  merupakan  bentuk  dari  kejahatan  terhadap kemanusiaan.
d) Statuta  Roma  tahun  1998,  Pasal  7  huruf  (g)  menyebutkan  bahwa  kejahatan  yang termasuk  dalam  klasifikasi  kejahatan  kemanusiaan,  yakni  perkosaan,  perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat.
e) Pasal 28 huruf (g) UUD 1945.
f) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
g) UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
h) The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) / CEDAW.
i) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.
Berangkat dari dasar hukum di atas, diperkuat pula dengan pernyataan Presiden Joko Widodo  bahwa  tingginya  jumlah  kejahatan  kekerasan  seksual  khususnya  terhadap  anak- anak  maka  kejahatan  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa ( extraordinary crime ). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul Urgensi Pengesahan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) Dalam Perspektif Hukum Pidana.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penelitian  ini  difokuskan  kepada  permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?
2. Apa urgensi pengesahan RUU PKS berdasarkan perspektif hukum pidana?
1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai macam pengaturan tindak pidana  kekerasan  seksual  yang  tersebar  di  beberapa  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.  Mengetahui  kelemahan  baik  dalam  peraturan  perundangan  maupun  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan  menganalisis  urgensi  pengesahan RUU PKS dalam perspektif hukum pidana.

## 3. METODE PENELITIAN
Memuat  cara  dan  langkah  dalam  kegiatan  untuk  menjawab  permasalahan  penelitian. Terdiri dari (tulis dalam bentuk pointers):

## 1. Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normative  dengan  pendekatan  undang- undang ( statue approach ) dan pendekatan analisis ( analitycal approach ).
2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengakses  peraturan  dan  karya  ilmiah  hukum secara online melalui  website  JDIH  di  beberapa  instansi  pemerintahan  dan  website beberapa universitas di Indonesia .
3. Teknik Analisa Data
Teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif yakni dengan menganalisis isu hukum menggunakan bahan kepustakaan, doktrin hukum, teori hukum dan norma hukum yang relevan sehingga menghasilkan argumentasi hukum sebagai jawaban permasalahan.

## 4. PEMBAHASAN
4.1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia
4.1.1. Kejahatan Seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak  Pidana  Kejahatan  Kesusilaan  secara  umum  diatur  dalam  Pasal  281  sampai Pasal  303  Buku  Kedua  pada  Bab  XIV  tentang  Kejahatan  Kesusilaan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana. Perbuatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang  telah  kawin  (perzinahan)  diatur  dalam  Pasal  284  KUHP;  Perkosaan  (Pasal  285 KUHP);  Melakukan  persetubuhan  wanita  yang  tidak  berdaya  (Pasal  286  KUHP); Bersetubuh  dengan  anak  (perempuan/laki)  dibawah  umur  (Pasal  287  dan  288  KUHP); berbuat  cabul  (Pasal  289  KUHP);  Berbuat  cabul  dengan  orangyang  tidak  berdaya  dan dibawah umur (Pasal 290 KUHP).
Selanjutnya, tindak pidana perbuatan cabul dengan sesama jenis kelamin yang masih dibawa umur (Pasal 292 KUHP); Membujuk untuk berbuat cabut pada orang yang masih
dibawah  umur  (Pasal  293  KUHP);  berbuat  cabul  dengan  anaknya,  tirinya,  anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa (Pasal 294 KUHP ayat (1); Pejabat  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  bawahannya  atau  orang  dibawah penjagaannya  (Pasal  294  KUHP  ayat  (1)  angka  1);  Pengurus,  dokter,  guru,  pegawai, pengawas  atau  pesuruh  penjara,  tempat  pekerjaan  Negara,  tempat  pendidikan,  rumah piatu,  rumah  sakit  atau  lembaga  sosial  terhadap  orang  yang  dimasukan  kedalamnya (Pasal 294 ayat (1) angka 2 KUHP.
Tidak  hanya  bagi  pelaku,  KUHP  juga  mengatur  pihak  ketiga  yang  membantu dan/atau  turut  serta  dalam  Tindak  Pidana  Kekerasan  seksual.  Menyebabkan  atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencarian (Pasal  296  KUHP);  Orang  yang  melakukan  perdagangan  wanita  dan  perdagangan  anak laki-laki  yang  belum  dewasa  (Pasal  297  KUHP);  Menarik  keuntungan  dari  perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya mata pencaharian (Pasal 506 KUHP).
Delik-delik  sebagaimana  penulis  ungkapkan  diatas  memiliki  perbedaan  ancaman hukuman  yang  didasarkan  pada  pembuktian  tiap-tiap  unsur-unsur  yang  ada.  Pasal  284 diancam dengan 9 bulan penjara, Pasal 285 diancam dengan 12 tahun penjara, Pasal 286 diancam dengan 9 tahun, Pasal 287 sembilan tahun penjara, Pasal 288 (1) 4 tahun, apabila mengakibatkan luka (2)  menjadi 8 tahun dan 12 tahun apabila mengakibatkan kematian. Dalam Pasal 289,  290 dan 294 diancam 7 tahun penjara, Pasal 291 diancam penjara 12 tahun  dan  15  tahun  apabila  kejahatan  Pasal  286  sampai  290  mengakibatkan  luka  dan kematian, Pasal 292, 293 dan 295 (1) diancam 5 tahun penjara, Pasal 295 (2) diancam 4 tahun penjara, Pasal 296 diancam 1 tahun 4 bulan, dan Pasal 297 diancam dengan 6 tahun penjara.
4.1.2. Kejahatan Seksual diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dalam  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga,  Tindak  pidana  kekerasan  seksual  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  8  yang berbunyi “Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. Pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  seorang  dalam  lingkup  rumah  tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sedangkan  ancaman  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  sebagaimana  disebut  diatas adalah 12 tahun penjara (untuk Pasal 8 huruf a) dan 15 tahun penjara (untuk Pasal 8 huruf b).  Selanjutnya,  ketentuan  Pasal  12  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  orang  juga  mengatur  tentang  Kekerasan seksual  yang  terjadi  pada  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Kekerasan  tersebut dibagi  kedalam  2  (dua)  bentuk,  yakni,  menggunakan  atua  memanfaatkan  korban  tindak pidana  perdagangan  orang  dengan  cara  melakukan  persetubuhan  atau  perbuatan  cabul lain; mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi  atau  mengambil  keuntungan  dari  hasil  tindak  pidana  perdagangan  orang tersebut.
Dalam hal korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak dibawah umur, maka berlaku  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  (“ UU  Perlindungan  Anak ”) yang  mengatur  jenis  Kekerasan  seksual  terhadap  anak  ( Lex  Specialis ).  Delik-delik kekerasan  seksual  dalam  UU  Perlindungan  anak  mengatur  jenis  kekerasan  seksual sebagai berikut:
a. Melakukan  kekerasan  atua  ancaman  kekerasan  memajsa  anak  melakukan persetubuhan dengan dengann atau orang lain (Pasal 76 D);
b. Melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat, melakukan  serangkaian  kebohongan  atua  membujuk  anak  untuj  melakukan  atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul (Pasal 76 E);
c. Menempatkan,  membiarkan,  melakukan  ,menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. (Pasal 76 I) Pasca  disahkannya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2016  (“PERPPU”)  melalui  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua  UU  Perlindungan  Anak,  ancaman  hukuman  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak mengalami pemberatan, baik dari jenis hukuman maupun lamanya  waktu pemidanaan.  Misalnya,  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  melanggar ketentuan Pasal 76 D dan 76 E diancam pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun,  dan  diperberat  sepertiga  dari  ancaman  hukumannya  apabila  dilakukan  oleh keluarga,  pengasuh,  pendidik  dan  merupakan  pelaku  pengulangan  tindak  pidana kekerasan  seksual  terhadap  anaj  (Pasal  81  ayat  2  dan  3),  dalam  hal  kekerasan  seksual tersebut menimbulkan akibat lain seperti kematian, luka berat dan gangguan serta akibat- akibat  lain  maka  ancaman  hukumannya  adalah  pidana  mati,  seumur  hidup  dan  penjara paling signkat 10 tahun, paling lama 20 tahun (Pasal 81 ayat 5) dan masih dimungkinkan untuk  dikenai  pidana  tambahan  seperti  pengumuman  identitas  pelaku,  kebiri  kmia  dan pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik.  Selanjutnya,  pelaku  kekerasan  seksual  yang melanggar Pasal 76 I diancam pidana paling lama 10 tahun.
Berkembangnnya  teknologi  informasi  dan  internet  juga  memperngaruhi perkembangan Modus  Operandi tindak  pidana  kekerasan  seksual  melalui  media  sosial dan internet. Media sosial seolah menjadi ruang baru bagi para pelaku kekerasan seksual dengan  berbagai  bentuk,  misalnya  adalah  penggunaan  kalimat  yang  tidak  senonoh  dan bermuatan  seksual,  pelecehan  secara  verbal  dengan  mengirimkan  foto  atau  video  yang bermuatan  seksual,  atau  yang  paling  menyedihkan  adalah  penggunaan  media sosial/internet sebagai ruang untuk mengeksploitasikan korban kekerasan seksual melalui penyebaran foto atau video.
Penyebaran  video  atau  foto  tersebut  seringkali  merupakan  bentuk  ancaman  dari pelaku  kekerasan  seksual  dengan  maksud  agar  korban  kekerasan  seksual  tidak melaporkan  kekerasan  seksual  tersebut.  Kekerasan  seksual  tersebut  secara  umum  sudah diatur  didalam  Undang-Undang  No.  44  Tahun  2004  tentang  Pornografi  (“UU Pornografi”)  dan  UU  No.  16  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (“UU ITE”).
Ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  b  telah  mengatur  bahwa  setiap  orang  dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan  atau  menyediakan pornografi  yang  secara  ekspilisit  memuat  kekerasan  seksual  diancam  dengan  pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun (Pasal 29 UU Pornografi. Begitu juga  dengan  ketentuan,  Pasal  27  ayat  (1 UU  ITE  melarang  setiap  orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan yang melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun (Pasal 45 ayat 1).
Dalam  RKUHP,  konsep  dan  pengertian  kekerasan  seksual  tidak  mengalami perubahan yang signifikan, kekerasan seksual tetap dikualifikasikan kedalam dua bentuk, Pencabulan dan Pemerkosaan yang membedakan hanya ada pada perluasaan unsur delik dalam  Pemerkosaan  dan  Pencabulan.  RUU  PKS  membagi  kekerasan  seksual  kedalam 9 jenis  meliputi:  a)  Pelecehan  seksual  (Pasal  12);  b)  Eksploitasi  seksual  (Pasal  13);  c) Pemaksaan kontrasepsi (Pasal 14); d) Pemaksaan aborsi (Pasal 15); e) Perkosaan (Pasal 16  e);  f)  Pemaksaan  perkawinan  (Pasal  17);  g)  Pemaksaan  pelacuran  (Pasal  18);  h) Perbudakan  seksual  (Pasal  19);  dan/atau;  i)  Penyiksaan  seksual  (Pasal  20).  RUU  PKS bagi sebagian kalangan dianggap sebagai Undang-Undang yang komplit dan merupakan solusi serta harapan bagi para korban kekerasan seksual.
4.2. Urgensi Pengesahan Ruu Pks Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana

## 4.2.1. Prinsip Hukum Pidana dan Pemidanaan
Prinsip  dari  hukum  pidana,  yakni  adanya  kerugian  berbentuk  penderitaan  yang negara  sengaja  berikan  kepada  seseorang  yang  terbukti  melanggar  hukum.  Pendidikan secara  moral  dan  mental  terhadap  seseorang  yang  terbukti melanggar  hukum,  tujuan  itu merupakan  hakikat  dari  pemidanaan.  Hukum  Pidana  memiliki  tujuan  untuk  melindungi kepentingan  personal,  Hak  Asasi  Manusia  dan  kepentingan  umum  yang  seyogyanya selaras  dengan  ideologi  Pancasila  sehingga  memberikan  keadilan  untuk  seluruh  lapisan masyarakat dan Warga Negara Indonesia.  Tujuan pemidanaan memiliki 4 (empat) pokok hakikat, yakni:
a. Pencegahan umum dan khusus.
b. Perlindungan masyarakat.
c. Memelihara solidaritas masyarakat.
d. Pengimbalan/pengimbangan.

## 4.2.2. Teori Pemidanaan
Teori pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu teori absolut (pembalasan), teori  relative  (teori  tujuan),  dan  teori  gabungan.  Teori  pertama  tentang  Teori  Absolut, menurut  Andi  Hamzah,  intinya  teori  absolut/pembalasan  itu  tidak  memikirkan  manfaat penjatuhan  pidana  karena  kejahatan  itu  sendiri  mengandung  unsur-unsur  penjatuhan pidana.  Dapat  disimpulkan  bahwa  teori  pembalasan  ini  mengesampingkan  hak  asasi manusia dalam hal ini hak asasi dari pelaku kejahatan.
Teori  Kedua  tentang  teori  relative/tujuan.  Sebenarnya  teori  ini  juga  disebut  teori kemanfaatan/teori  utilitarian.  Menurut  Koeswadji,  intinya  teori  relative  ini  bertujuan menjaga ketertiban umum, merestorasi kerugian korban/masyarakat akibat kejahatan itu, merestorasi pelaku kejahatan dan sebagai upaya preventif kejahatan. Teori Ketiga tentang teori gabungan bertujuan bahwa pidana itu selain untuk membalas kejahatan pelaku juga sebagai  alat  untuk  melindungi  ketertiban  umum  serta  masyarakat  luas.  Masih  dalam lingkup teori gabungan, terdapat suatu teori yakni teori integrative yang menitikberatkan pada hal-hal berikut:
a. pembalasan  tapi  tidak  boleh  melampaui  batas  apa  yang  perlu  dan  sudah  cukup untuk menjaga ketertiban umum.
b. Penertiban  umum  ditegakan  namun  tidak  boleh  lebih  berat  dari  penderitaan pelaku  kejahatan.  Jadi  beratnya  pemidanaan  harus  seimbang  dengan  beratnya/ tingkat keparahan tindak pidana itu.
c. Perlu ada keseimbangan antara 2 (dua) point di atas. Berdasarkan  uraian  di  atas,  hubungan  antara  hukum  pidana  dan  pemidanaan tentunya masih berfokus utama pada pelaku tindak pidana dibandingakan korban tindak pidana.  Penulis  sepakat  terhadap  pemidanaan  dengan  teori  gabungan,  bahwa  kejahatan pelaku  harus  tetap  dibalas  seimbang  atau  setara  dengan  beratnya  kejahatan  yang dilakukan,  namun  harus  tetap  memperhatikan  hak  asasi  manusia  dari  pelaku  kejahatan dengan  pemidanaan  yang  tidak  melampaui  batasannya  dengan  kata  lain  pemidanaan harus tetap proporsional.
Selain itu perlindungan masyarakat atau ketertiban umum menurut hemat penulis dapat  diartikan  sebagai  perlindungan  individual,  warga  negara  Indonesia,  dan  korban tindak pidana maupun tindak pidana kekerasan seksual yang perlu perhatian khusus oleh perumus peraturan perundang-undangan,  aparat penegak hukum dan seluruh masyarakat Indonesia.  Namun  bagaimana  perspektif  hukum  pidana  terhadap  perlindungan  korban tindak  pidana  itu  sendiri,  dalam  penelitian  ini akan  membahas  perspektif  hukum  pidana terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.
4.3. Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Perhatian  terhadap  perlindungan  hak  korban  tindak  pidana  dan  khususnya  korban tindak  pidana  kekerasan  seksual  seringkali  luput  dalam  persoalan  kriminalisasi.  Berbagai macam  peraturan  perundang-undangan  mengatur  deliknya  sendiri  tentang  persoalan
kekerasan  seksual,  namun  sangat  sedikit  yang  menjelaskan  pengertian  korban  dan perlindungan atas hak-hak korban. Bahkan sekalipun dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  dan  perubahannya  dalam  UU  No.  35  Tahun  2014  belum  mengatur definisi  korban  maupun  definisi  anak  korban.  Pendefinisian  korban  juga  belum  dijelaskan dalam KUHP maupun KUHAP, dalam KUHAP korban hanya dinilai sebagai saksi.
Persoalan  mengenai  definisi  korban  dalam  tindak  pidana  kekerasan  seksual  serta perlindungan  hak-hak  korban  perlu  diatur  secara  khusus  dalam  peraturan  perundang- undangan  sebagai  pembaharuan  hukum  pidana.  Hal  ini  dikarenakan  kekerasan  seksual merupakan  kejahatan  yang  pasti  melibatkan  korban,  berdampak  secara  fisik,  sosial  dan mental.  Korban  adalah  bagian  dari  warga  negara  sehinga  memiliki  hak-hak  khusus  yang wajib  dipenuhi  negara.  Adapun  bila  berbicara  mengenai  pemenuhan  dan  perlindungan  hak korban kekerasan seksual telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan seperti:
a. secara  normatif  dalam  UU  Perlindungan  Anak  yang  menyebutkan  bahwa pelaksanaannya  merupakan  kewajiban  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  tanpa disertai peraturan pelaksanaannya.
b. UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  juga  memberikan  bantuan  psikologis,  medis, rehabilitasi dan psikoseksual.
c. UU  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  pun  mengatur  tentang perlindungan hak-hak korban.
d. UU  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang  mengakomodir  hak  korban  kekerasan seksual  berupa  rehabilitasi  social,  kesehatan,  pemulangan  dan  reintegrasi  social melalui rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.
Dengan  tersebarnya  pengaturan  pemenuhan  hak  korban  yang  berbeda-beda  di berbagai  peraturan  perundang-undangan  mengakibatkan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak korban  kekerasan  seksual  tidak  terfokus  dan  terkoordinasi  dengan  baik.  Contoh  tidak terkoordinasinya pemenuhan hak korban secara komprehensif, yakni :
a. Implementasi  UU  PKDRT  oleh  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  telah  melahirkan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) justru disalahgunakan oleh Oknum Ketua P2TP2A Lampung yang melakukan pemerkosaan terhadap korban yang dititipkan, kemudian korban dijual menjadi pekerja seks.
b. Perlindungan  korban  kekerasan  seksual  masih  menjadi  tanggungan  LPSK berdasarkan  UU  LPSK.  Namun  LPSK  masih  terpusat  di  Jabodetabek  sehingga korban  diluar  domisili  itu  belum  mampu  dijangkau  oleh  LPSK,  terlebih  LPSK menangani seluruh korban tindak pidana, tidak hanya kekerasan seksual saja. Pengaturan  Hak  Layanan  Korban  dalam  berbagai  regulasi,  menunjukkan  bahwa setiap  regulasi  yang  mengkriminalisasi  perbuatan  kekerasan  seksual  hanya  mengakomodir hak-hak korban berdasarkan delik  yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Contohnya,  UU  Perlindungan  Anak  dan  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  hanya  akan mengakomodir  pelayanan  terhadap  anak.  UU  PKDRT  hanya  melayani  hak  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga.  UU  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  hanya  melayanain hak  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Sehingga  korban  kekerasan  seksual  yang terkena  tindak  pidana  kekerasan  seksual  namun  belum  diatur  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan  khusus,  tidak  akan  mendapatkan  pelayanan  tehadap  pemenuhan  dan perlindungan hak-haknya. Contohnya:
a. Korban  perkosaan  yang  dilakukan  orang  asing,  maka  yang  akan  berlaku ketentuannya  adalah  KUHP.  Namun  KUHP  tidak  mengakomodir  perlindungan terhadap hak korban.
b. Kasus  Baiq  Nuril,  korban  pelecehan  seksual  yang  malah  menjadi  terdakwa  dan terjerat Pasal 27 ayat 1 jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Walaupun memang tidak dapat dicampuradukkan  antara cyber  crime dengan  tindak  pidana  kekerasan  seksual. Namun  Pasal  27  ayat  1  UU  ITE  berhubungan  dengan  Pasal  310  KUHP  tentang
Penghinaan. Merujuk pada pendapat R.Soesilo bahwa perbuatan penghinaan/pencemaran  nama  baik  berdasarkan  Pasal  310  KUHP  dapat dikecualikan/tidak  dapat  dihukum  apabila  dilakukan  untuk  membela  kepentingan umum  atau  terpaksa  untuk  membela  diri.  Dalam  kasus  ini,  Baiq  Nuril  sudah melaporkan  Pelaku  ke  Polda  NTB  dengan  tuduhan  Pasal  291  ayat  (2)  Ke-1  KUHP tentang  Perbuatan  Cabul  dalam  sebuah  relasi  kerja,  namun  tidak  dapat  terpenuhi karena kurangnya bukti. KUHP sendiri belum mengakomodir perlindungan terhadap hak korban, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual seperti Baiq Nuril belum terakomodir perlindungan dan pemenuhan haknya dalam  peraturan  perundang-undangan  manapun,  dikarenakan  belum  adanya peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  tindak pidana kekerasan seksual.
c. Kasus  Gilang  Aprilian Nugraha Pratama (Gilang  Bungkus)  yang menjadi tersangka pelaku  fetish  kain  jarik  dijerat  Pasal  27  ayat  (4) jo. Pasal  45  ayat  (4)  UU  ITE  dan Pasal 335 KUHP. Namun lagi-lagi dalam hal ini, perlindungan terhadap hak korban belum  terpenuhi  dikarenakan  delik  yang  dituduhkan  pada  pelaku  berdasarkan  UU ITE  dan  KUHP,yang  mana  kedua  UU  tersebut  belum  mengatur  mengenai pemenuhan terhadap perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual.
4.4. Perbandingan  ketentuan  mengenai  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  di  KUHP, RUU KUHP DAN RUU PKS
RUU  PKS  lebih  komprehensif  dalam  perumusan  delik,  pendefinisian  korban  dan juga  sebagai  suatu  tindak  pidana  khusus  merujuk  pada  asas lex  specialis  derogate  legi generalis, sudah  seharusnya  RUU  PKS  ditindaklanjuti  dalam  prolegnas,  melihat  RUU KUHP  sendiri  pun  belum  mengatur  secara  komprehensif  mengenai  tindak  pidana kekerasan  seksual,  yang  mana  berdasarkan  statistic criminal  dan  perkemangan  kehidupan manusia dan teknologi yang sangat cepat, maka timbulah berbagai macam jenis kejahatan modus  baru,  khususnya  mengenai  fenomena  kekerasan  seksual  ini  yang  mengalami perluasan  kejahatan  sehingga  seyogyanya  dapat  dirumuskan  secara  khusus  dan komprehensif.
Berangkat  dari  permasalahan-permasalahan  yang  telah  penulis  ungkapkan  diatas, beberapa hal yang menjadi urgensi disahkannya RUU PKS adalah sebagai berikut:
a. Pertama, adanya  kekosongan  hukum  dan/atau  ketidakpastian  hukum  terkait pengaturan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  melalui  Undang-Undang  yang  ada. Hal  ini  disebabkan  undang-undang  yang  ada  saat  ini  belum  secara  komprehensif mengatur  tentang  berbagai  bentuk-bentuk  perluasan  kejahatan  kekerasan  seksual yang  terjadi  dalam  masyarakat,  maka  daripada  itu,diperlukan  adanya  suatu  aturan yang  secara  khusus  mengatur  tentang  Pencegahan,  Perlindungan,  Penegakan  dan pemenuhan  hak-hak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Dalam  aspek perlindungan  misalnya,  Undang-Undang  saat  ini  belum  dapat  memberikan  jaminan perlindungan yang memadai, bahkan dalam beberapa kasus seperti baiq nuril, korban kekerasan seksual justru terpaksa menjadi korban kekerasan seksual sekaligus korban kriminalisasi  dan  diskriminasi.  Kemudian  kasus  Gilang  Bungkus,  yang menggunakan  modus  baru  dengan  penggunaan  kain  jarik  kepada  korban  yang bahkan  korban  hamper  semuanya  laki-laki,  walaupun  dilakukan  dengan  cara  jarak jauh/online,  namun  hal-hal  ini  merupakan  bentuk  nyata  perluasan  dari  kejahatan kekerasan seksual seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dan teknologi.
b. Kedua, perlindungan  hak  korban  itu  berdasarkan  asas legalitas  terhadap  suatu  delik yang terdapat dalam Undang-Undang. Artinya jika korbannya anak maka dilindungi oleh  UU  Perlindungan  Anak,  jika  korbannya  suami-isteri  dalam  perkawinan  maka dilindungi UU PKDRT, dan jika korbannya eksploitasi berdasarkan UU TPPO maka korban  dilindungi  oleh  UU  TPPO.  Sehingga  korban  yang  tidak  termasuk  dalam subyek di berbagai macam UU yang mengatur tentang kekerasan seksual, tidak akan
mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak atas korban, dikarenakan belum ada UU yang mengatur secara khusus.
c. Ketiga, terlalu banyak regulasi ( overregulation ) yang menyebabkan pemidanaan dan perlindungan terhadap hak korban tidak tersistematis dan terkoordinasi dengan baik. Apabila dalam kasus, bukti-bukti kekerasan seksual itu tidak dapat dibuktikan, atau terdapat  keragu-raguan  hakim  maka  berdasarkan  asas In  Dubio  Pro  Reo, terdakwa dapat diberikan hal yang menguntungkan yaitu dibebaskan dari dakwaan. Kemudian dari  perspektif  pemenuhan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  korban,  berdasarkan kasus  yang  telah  diuraikan  di atas,  Lembaga-lembaga  yang  menaungi  perlindungan saksi  dan  korban  (LPSK)  masih  terpusat  sehingga  tidak  dapat  mencapai  korban- korban  diluar  domisili  jabodetabek,  kemudian  kasus  Lembaga  P2TP2A  Lampung menunjukkan  bahwa  Lembaga  yang  berkewajiban  untuk  melindungi  korban sekalipun  tidak  menjadi  tempat  pelayanan  dan  perlindungan  yang  aman  akibat oknum-oknum  tertentu.  Kemudian  tidak  adanya  peraturan  pelaksana  dari  UU Perlindungan  Anak,  sebagai  aturan  turunan/pelaksanaan  dari  UU  tersebut,  menjadi hambatan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Sehingga,  berdasarkan  hemat penulis,  RUU  PKS  perlu  segera  disahkan  dengan  beberapa  saran  dari  masyarakat serta didukung peraturan pelaksana yang jelas dan komprehensif, juga kerjasama dari seluruh  pihak,  baik  legislator,  Aparat  Penegak  Hukum  dan  seluruh  lapisan masyarakat.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  penulis  paparkan  sebelumnya,  dapat  kesimpulan tentang pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan urgensi pengesahan RUU PKS dalam perspektif hukum pidana, yaitu:
1. Tindak  Pidana  Kekerasan  seksual  telah  diatur  dalam  KUHP  maupun  Undang-Undang  lain seperti  Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  Undang-Undang tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang-undang  Perlindungan Anak,  Undang-Undang  Tentang  Pornografi  dan  Undang-Undang  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Diaturnya  Tindak  Pidana  Kekerasan  seksual  dalam  Undang-Undang tersebut  diatas  menciptakan  pengaturan  delik  dan  ancaman  hukuman  dari  pelanggaran Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  menjadi  beragam.  Kendati  demikian,  Undang-Undang yang  ada  saat  ini  dirasa  belum  cukup  untuk  mengakomodasi  perluasan  bentuk  Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari sebelum, saat dan sesudah terjadinya kekerasan seksual serta belum memberikan jaminan pemenuhan serta perlindungan hak-hak korban.
2. Urgensi  pengesahan  RUU  PKS  berdasarkan  perspektif  pidana  didasarkan  pada  beberapa argumentasi. Pertama, adanya  kekosongan  hukum  dan/atau  ketidakpastian  hukum  terkait pengaturan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  melalui  Undang-Undang  yang  ada.  Hal  ini disebabkan undang-undang  yang ada saat ini belum secara komprehensif mengatur tentang berbagai  bentuk-bentuk  perluasan  kejahatan  kekerasan  seksual  seiring  dengan perkembangan kehidupan manusia dan teknologi yang pesat.
Kedua, perlindungan  hak  korban  itu  berdasarkan  asas  legalitas  terhadap  suatu  delik  yang terdapat  dalam  Undang-Undang.  Artinya  korban  yang  tidak  termasuk  dalam  subyek  di berbagai  macam  UU  yang  mengatur  tentang  kekerasan  seksual,  tidak  akan  mendapatkan perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  atas  korban,  dikarenakan  belum  ada  UU  yang mengatur  secara  khusus. Ketiga, terlalu  banyak  regulasi  ( overregulation )  yang menyebabkan  pemidanaan  dan  perlindungan  terhadap  hak  korban  tidak  tersistematis  dan terkoordinasi  dengan  baik.  Sehingga,  berdasarkan  hemat  penulis,  RUU  PKS  perlu  segera disahkan  dengan  beberapa  saran  dari  masyarakat  serta  didukung  peraturan  pelaksana  yang jelas dan komprehensif, juga kerjasama dari seluruh pihak, baik legislator, Aparat Penegak Hukum dan seluruh lapisan masyarakat.

## 6. Saran
Dibalik  berbagai  tujuan  dan  urgensi  yang  penulis  telah  ungkapkan  diatas,  harus  diakui bahwa  RUU  PKS  bukanlah  RUU  yang  sempurna.  Terdapat  beberapa  hal  yang  yang  harus diperhatikan  dan menjadi  masukan  bagi  Pembentuk  Undang-Undang  dalam  proses  perumusan dan  pembahasan  RUU  PKS. Pertama, terkait  dengan  sifat  RUU  PKS,  apakah  merupakan Undang-Undang  Administratif  yang  memuat  sanksi  pidana  atau  Undang-Undang  Pidana Khusus.      Hal  ini  penting  karena  akan  sangat  berkaitan  dengan  implementasi  dan  penerapan RUU  PKS  saat  ketika  sudah  disahkan  dan  berlaku.  Terkait  dengan  hal  itu,  terdapat  beberapa perbedaan  pendapat,  Prof  Edward  Omar  Sharif  menyampaikan  bahwa  upaya  penghapusan kekerasan  seksual  jangan  dibawa  keranah  hukum  pidana  administrative,  namun  harus  sebagai UU Pidana. Sedangkan Chairul Huda dalam RDPU di DPR mengemukakan  bahwa RUU PKS sebaiknya  fokus  kepada  aspek  pencegahan  yang  berarti  RUU  PKS  akan  menjadi  Undang- Undang yang bersifat administratif. Terlepas dari pendapat tersebut, penulis memandang bahwa semangat  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  harus  dibawa  ke  aspek  Hukum  Pidana  (Khusus) karena kekerasan seksual merupakan perbuatan tercela ( Mala Per se) . Kedua, terkait  dengan  perumusan  tiap-tiap  delik,  hal-hal  yang  harus  diperhatikan  adalah kerangka  hukum  mengenai  Kekerasan  Seksual  yang  sampai  saat  ini masih tersebar  diberbagai Peraturan  Perundang-Undangan  lain,  Kebijakan  penal  dan  non-penal  serta  singkronisasi  RUU PKS  dengan  Undang-Undang  yang  ada  dan  berlaku  saat  ini.  Unsur-unsur  delik  yang  diatur dalam delik-delik dalam RUU PKS tidak begitu jelas tergambar, seperti unsur subjektif, unsur objektifnya, unsur  straf modusnya, sampai unsur akibat harus ditata secara baik sesuai dengan asas-asas  dan  teori  pembentukan  hukum  pidana.  Selanjutnya  terkait  dengan  Pengaturan  Delik dalam RUU PKS yang bersinggungah dengan delik yang telah ada dalam Undang-Undang lain. Misalkan  delik  Perkosaan  dan  Pemaksaan  aborsi,  dalam  KUHP  dan  RKUHP.  Bagi  delik pemerkosaan  menurut hemat penulis berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kekurangan yang  sekiranya  dapat  dipertimbangkan  untuk  dimasukkan  dalam  RKUHP.  Selanjutnya  delik Aborsi  sudah  diatur  didalam  Pasal  346-349  KUHP,  apabila  ingin  diatur  kembali  dalam  RUU PKS,  perlu  adanya  kualifikasi  subjek  korban  pemaksaan  aborsi  tersebut,  yakni,  korban pemaksaan  aborsi  yang  juga  merupakan  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Dalam  hal korban  pemaksanaan  aborsi  bukan  merupakan  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  maka, akan lebih tepat jika delik Pemaksaan Aborsi dalam RUU PKS dimasukan kedalam KUHP atau RKUHP sebagai kualifisir dari delik umumnya.
Delik  Pemaksaan  Perkawinan  dalam  RUU  PKS  perlu  memperhatikan  dan  menyesuaikan sifat  masyarakat  yang  multi-etnis  dan  heterogen  termasuk  didalamnya  Perkawinan  Adat  yang dalam  praktiknya  juga  terdapat  kewajiban  melaksanakan  pemenuhan  nilai-nilai  adat  istiadat yang  sedikit  banyak  juga  bersifat  “memaksa”  pelaku  perkawinan.  Dalam  keadaan  yang demikian,  apakah  hal  itu  dapat  dikualifikasi  sebagai  Tindak  Pidana  Kekerasan  seksual sebagaimana dimaksud dalam RUU PKS? Tentu diperlukan adanya pengecualian terhadap hal tersebut,  dan  menjadi  kewajiban  Pembentuk  Undang-undang  agar  pelaksanaan  aturan  hukum tidak bertentangan atau mendegradasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Ketiga, terkait  dengan  Perumusan  subjek  dan  sanksi  pidana  dalam  RUU  PKS.  Perumusan subjek  dan  sanksi  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  secara  teori  harus  ditunjang oleh  sub-sub system lainnya, yakni sub sistem pedoman dan asas pemidanaan yang ada didalam aturan umum (KUHP)  atau  aturan  khusus  dalam  Undang-Undang  Khusus  yang  bersangkutan.  Hal  ini demikian  dianggap  penting  guan  terciptanya  harmoniassi  dan  ksatuan  sistem  dalam  hukum pidana, serta menghindari timbulnya masalah penerapan hukum pada saat diterapkan. Misalkan terkait  dengan  subjek,  perlu  diatur  lebih  rinci  dan  karena  hal  ini  akan  terkait  dengan  subjek kekerasan  seksual  yang  tersebar  di  peraturan  perundan-undangan  lain  Seperti  KUHP,  UU Perlindungan Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Pornografi dan UU ITE.
Mengenai  pola  pemidanaan  seperti  maksimum  khusus,  minimum  umum  dan  minimum khusus. Walaupun kekerasan seksual dianggap sebagai kejahatan  Ancaman sanksi dalam RUU
PKS  dinilai  sangat  berat  atau  yang  biasa  disebut  sebagai overciriminalization atau overpenalization . Padahal seharusnya, perlu adanya tingkatan ancaman hukum yang didasarkan pada  hal  ini  tentu  tidak  sejalan  dengan  asas ultimum  remedium dan  orientasi  hukum  pidana progresif.
Dalam hal pemidanaan kasus tindak pidana kekerasan seksual maupun tindak pidana khusus lainnya,  perumus  regulasi  perlu  merumuskan  tingkat  keseriusan  kejahatan  tindak  pidana kekerasan seksual. Hal ini untuk mencegah terjadinya overcriminilazation. Serta aparat penegak hukum  dalam  porsinya  perlu  mempertimbangkan  faktor-faktor  tertentu  sehingga  pemidanaan terhadap pelaku menjadi proporsional.
Untuk  menghindari overcriminalization juga  dapat  dilakukan  dengan  jenis  sanksi  pidana  baru masih merujuk pada tulisan Mirco Bargaric, yakni:
1) Sanksi  ketenagakerjaan  yakni  pelaku  dilarang  melakukan  suatu  pekerjaan  baik  yang dibayar maupun tidak dibayar dalam periode yang ditentukan oleh hakim.
2) Sanksi Pendidikan, yakni dengan memusnahkan atau menghapuskan prestasi pendidikan seseorang/mencabut gelar pendidikan, atau menangguhkannya dalam periode tertentu.
Berangkat  dari  jenis  sanksi  pidana  baru  tersebut,  menurut  hemat  penulis  dapat  dijadikan alternatif  pemidanaan  agar  tidak  menyebabkan overcriminalization, namun  perlu  dilihat  dan dipertimbangkan  juga  hubungan  antara  sanksi  pidana  baru  tersebut  dengan  tingkat  kerusakan dan tingkat keseriusan akibat dari tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya perlu penelitian yang lebih mendalam atas kritik dan saran yang telah dikemukakan oleh  penulis.  Merujuk  pada  uraian  di  atas,  dapat  dipertimbangkan  sebagai  saran  dan  kritik terhadap perumusan dan keurgensian pengesahan RUU PKS.

## 7. DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah tangga.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 tahun 2008 tentang Pornorgrafi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  35  Tahun  2014  tentang    Perubahan  Atas  UU Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  16  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  PERPPU Nomor.  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana September 2019 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual 1 Februari 2017

## Buku
Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Kriminal Tahun 2019. Jakarta : Badan Pusat Statistik Bagaric,  Mirco.  (2001). Punishment  and  Sentencing:  A  Rational  Approach. London  : Cavendish: Publishing Limited.
Gerstenfeld, Phyllis B. (2008). Crime & Punishment In The United States . New Jersey : Salem Press, Inc.
Hamzah, Andi. (1993). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita. Irianto,  Sulistyowati.  (2013). Perempuan  dan  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Hatta,  Muhammad.  (2019). Kejahatan  Luar  Biasa  (Extraordinary  Crime). Lhokseumawe: Unimal Press.
Koeswadji,(1995) .  Perkembangan  Macam-macam  Pidana  Dalam  Rangka  Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I . Bandung: Citra Aditya Bhakti. Matravers, Matt. (2000). Justice And Punishment; The Rationale Of Coercion . Oxford:  Oxford University Press.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992). Teori dan Kebijakan Pidana,. Bandung:Alumni,
Nurthahyo,  Lidwina  Inge.  (2015). Hukum  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak. The  Asia Fondation
Rahmawati, Madina dan Supriyadi Widodo Eddyono, (2017). Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.. Jakarta : ICJR. Muzakkir. (2010). Mekanisme Penanganan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan. Jakarta: BPHN Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politeia

## Jurnal
Agung Ngurah Galang Widura Pandji dan Gde Made Swardhana, Makalah “Relevenasi Pidana Mati  Dalam  Tindak  Pidana  Kejahatan  Luar  Biasa  (Extraordinary  Crime)  Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, diakses dari
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43583/26574
Candra, Septa. (2013). “ Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3
Wardani,  Kusuma  Dewi.  (September-Desember  2018).  “Perbandingan  Pengaturan  Tindak Pidana  Perkosaan  menurut  Kitab  Undang-Undangn  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia dan Malaysia Penal Code” . Recidive Volume 7 No.3
Laporan  Singkat  Komisi  VIII  DPR  RI, RDPU  Panja  Komisi  VII  DPR  RI  mengenai  RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2018
Usman. (2011) “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana” ,Jurnal Ilmu Hukum Jambi.

## Media Online
A  Hernawan, Dua  dari  9  tindak  pidana  di  RUU  PKS  Bakal  masuk  RUU  KUHP, diakses  dari https://www.gatra.com/detail/news/486773/hukum/dua-dari-9-tindak-pidana-di-ruu-pks- bakal-masuk-ruu-kuhp .
Dhimas  Budi  Pratama, Polda  NTB  Hentikan  Penyelidikan  Laporan  Baiq  Nuril, diakses  dari https://www.antaranews.com/berita/789039/polda-ntb-hentikan-penyelidikan-laporan- baiq-nuril pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB Hernawan,  A, Dua  dari  9  tindak  pidana di  RUU  PKS  Bakal  masuk RUU  KUHP, diakses  dari https://www.gatra.com/detail/news/486773/hukum/dua-dari-9-tindak-pidana-di-ruu-pks- bakal-masuk-ruu-kuhp .
M Rosseno Aji, Polisi Jerat Gilang Bungkus Fetish Kain Jarik dengan UU ITE, diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1373833/polisi-jerat-gilang-bungkus-fetish-kain-jarik- dengan-uu-ite/full&view=ok
Ratna  Batara  Munti, Kekerasan  Seksual  :Mitos  dan  Realitas dikutip  dari  Diana  Kusumasari, Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual,
diakses dari
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/
Setyo Puji, Ngakunya Perlindungan Anak Ternyata Biadab, diakses dari https://regional.kompas.com/read/2020/07/05/16000071/-ngakunya-perlindungan-anak- ternyata-biadab-?page=all#page2