## Kajian Demokrasi Dan Islam Dalam Pandangan Abdullahi Ahmed An-Na’im
Fahmi Assulthoni STAI Miftahul Ulum Pamekasan soulelousa@gmail.com

## Abstrak
Democracy  often  become  '  victims  '  of  some  dissatisfaction  among  internal impingement Muslims in administering a legitimate Government. Democracy is a  Western  product  may  be  very  weak  basic  law.  He  is  deemed  to  have  no religious dimension at all, even look does not correspond to what is taught by Islam in the process of implementation of the system of Government. Many more assumptions assumptions are less responsive and based on the basic law. This is confirmed by the figures of moderate Muslims who argued that Islam and democracy is indeed a unity that can not be separated. Both have ties dahir and inner when adopted as a central system running. Democracy is Islam, and Islam is democracy.
Keyword : Demokrasi, Islam, Abdullahi Ahmed An-Na’im
Pendahuluan
Demokrasi sesungguhnya tidak lagi menjadi barang baru bagi sebagian besar  masyarakat  di  seluruh  dunia.  Isu  berkaitan  dengan  demokrasi  telah menjadi isu global, di setiap tingkatan jenjang pendidikan terutama bagi negara Indonesia selalu memuat materi berkaitan dengan demokrasi. Hal ini bertujuan untuk  memberikan  pemahaman  sedini  mungkin  bagi  masyarakat  mengenai pentingnya  pelaksanaan  demokrasi  dalam  praktek  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Namun yang disayangkan oleh penulis dalam hal ini ialah minimnya literasi  mengenai  konsep  dan  praktek  demokrasi  dalam  Islam,  kita  hanya menemukan konsep demokrasi dari dunia Barat.
Sedikitnya kajian tentang demokrasi dalam literasi Islam menjadikan beberapa  kalangan  internal  umat  Islam  terlanjur  menolak  sistem  demikian. Kelompok  ini  memiliki  anggapan  bahwa  Islam  tidak  mengenal  konsep demokrasi. 1 Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  disebabkan  bibit-bibit  demokrasi muncul dan dikembangkan negara Barat yang dicap tidak sejalan dengan nafas Islam. Mereka juga beranggapan bahwa dalam Islam suara seorang bodoh jelas
1 Masdar Hilmy, Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism (Singapore: ISEAS, 2010).
tidak sama dengan suara seorang berilmu. Suara seorang pelacur jelas tidak sama dengan suara seorang ulama. 2
Selain  alasan  di  atas  jika  dilakukan  sebuah  penelusuran  mendalam, maka akan didapatkan sebuah ruang kosong antara dimensi spiritualitas dengan penguatan  demokrasi.  Di  antara  keduanya  terdapat  kesenjangan,  di  mana masing-masing  tidak  memiliki  ikatan  dan  hubungan,  bahkan  cenderung memiliki dunianya masing-masing. 3

## Islam, Politik, Demokrasi: Three in One
Agama  (Islam)  jika  disandingkan  dengan  demokrasi  tampak  seperti dua  kutub  yang  selalu  bertolak  belakang.  Agama  yang  berada  pada  dimensi spiritualitas dianggap harus selalu berorientasi pada urusan-urusan akhirat. Di sisi  lain,  demokrasi  telah  dianggap  sebagai  kegiatan  duniawiyah  dan  tidak memiliki  hubungan  ’spesial’  apapun  dengan  agama.  Kebanyakan  manusia berasumsi bahwa kedua hal di atas tidak ada keterkaitan dan keterikatan satu sama lain. Sehingga tidak ada alasan untuk keduanya saling mencampuri dan masuk ke urusan masing-masing.
Kondisi  demikian  pada  tahap  selanjutnya  menyebabkan  panggung demokrasi  tercerabut  dari  dimensi  spiritualitas.  Sebaliknya,  dunia  spiritualitas tidak  mampu  menjangkau  dan  memberikan  pencerahan  dan  bimbingan terhadap panggung demokrasi. Hal tersebut menjadi refleksi dan representasi dari sekularisme yang dicirikan oleh pemisahan antara panggung demokrasi dan dunia spiritualitas. 4
Demokrasi secara bahasa berarti pemerintahan oleh rakyat ( rule by the people ),  dan  ini  akan  berbeda  dengan  pola  pemerintahan  apapun  yang legitimasinya tidak berasal dari pilihan rakyat. Amerika mengartikan demokrasi dalam  orasi  presiden  Abraham  Lincoln  (1809-1865)  yaitu:  “pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. 5 Praktek sistem pemerintahan seperti itu menjadi menarik jika kemudian dihubungkan dengan Islam. Hal ini dikarenakan tidak hentinya penilaian Barat terhadap Islam dan semua yang berkaitan dengan Islam, termasuk juga demokrasi.
Dalam  konteks  ini,  Islam  sebagai  suatu  kekuatan  politik  memiliki peluang besar untuk menggali kaidah-kaidah yang bernuansa demokratis, dan di situlah  kiranya  dapat  dilihat  hubungan  antara  Islam  dan  demokrasi.  Dalam proses pengembangan demokrasi di dunia Islam inilah muncul nama an-Na’im
2 Fauzan Al-Anshari, Presiden Indonesia untuk Penegakan Syari’at Islam (Jakarta: Panitia Persiapan Kepemimpinan Nasional, 2007), 58.
3 Masdar Hilmy, Islam, Politik & Demokrasi (Surabaya: Imtiyaz, 2014), 218.
4 Ibid.
5 Sadek  Jawad  Sulaiman, Demokrasi  dan  Syura  dalam  wacana  Islam  Liberal,  Pemikiran  Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global (Jakarta: Paramadina, 2003), 125.
yang mencoba memberikan penalarannya. Pandangannya diharapkan menjadi penyegaran bagi umat Islam lainnya untuk senantiasa melihat sesuatu hal dari aspek positifnya, sehingga Islam tidak terkesan kaku dan menolak hal-hal baru. Dengan  demikian,  tulisan  ini  bermaksud  untuk  menelusuri  hubungan  antara demokrasi  dan  Islam  yang  kemudian  dilihat  dari  kacamata  seorang  tokoh muslim, yaitu Abdullahi Ahmed An-Na’im.
Sebelum  menelusuri  arah  pembahasan  nisbah  yang  dimaksudkan  di atas, perlu diketahui bahwa demokrasi yang difokuskan disini tidak menjelaskan wacana  tersebut  secara jami’  mani’ .  Demokrasi  yang  dimaksud  disini  dapat dimengerti  sebagai  suatu  kesetaraan  politik,  dan  perimbangan  kekuasaan. Sedangkan Islam sendiri berposisi lebih dari sekedar ideologi saja, namun juga memiliki  kekuatan  dan  keterkaitan  dengan  sistem  pemerintahan  seperti demokrasi. Maka untuk dapat mengetahui bagaimana hubungan antara Islam dengan  sistem  demokrasi  perlulah  pembahasan  masing-masing  tersebut, kemudian  berusaha  untuk  menarik  sebuah  kesimpulan  tentang  adanya hubungan antara Islam dan demokrasi.

## 1. Islam ditinjau dari Aspek Politis
Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, sedangkan secara umum pengertian atau  definisi  dan  makna  politik  yaitu  sebuah  tahapan  dimana  untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai strategi mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat.
Memandang  Islam  sebagai  suatu  kekuatan  politik  memberikan pemahaman bahwa Islam mempunyai pandangan integral antara duniawi dan ukhrawi. 6 Lebih  jelas  W.  Montgomery  Watt  menerangkan  bahwa  gerakan Nabi Muhammad pada mulanya tidak memiliki relevansi politis yang jelas. Akan tetapi, pada akhirnya gerakan religius nabi ini disegani oleh pedagang- pedagang besar di Makkah. Sifat-sifat politis dalam proses penyebaran dan perkembangan  Islam  ini  termanifestasikan  dalam  piagam  madinah.  Oleh karenanya  gerakan  ini  mampu  menjawab  situasi  Makkah  secara  total. sehingga lambat laun memiliki relevansi bagi kegiatan politik di tanah Arab saat itu. 7 Piagam  Madinah  yang  dimaksudkan  di  atas  dapat  dijadikan  bukti otentik yang memberikan pengertian kepada kita tentang keterbukaan dan penghormatan  kepada  sesama  manusia.  Hal  inilah  mungkin  yang
6 Nurcholis Madjid, Islam: Agama Kemanusiaan (Jakarta:Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 188.
7 W.  Montgomery  Watt, Islamic  Political  Thought:  The  Basic  Concepts (Edinburgh:  Edinburgh University Press, 1968), 3.
memunculkan  pemahaman  bahwa  Islam  sebagai  kekuatan  politik  tidak terlepas dari Islam sebagai gejala teologis.
Dari perjuangan nabi dapatlah dilihat bahwa dari beberapa gerakan- gerakan beliau memiliki kesamaan dengan unsur dan sifat politik. Hal ini juga penulis jumpai dalam suatu kesempatan diskusi yang disampaikan oleh KH. Said Aqil Sirodj, MA. 8

## 2. Demokrasi: Sebuah Mekanisme Kesetaraan Politik
Begitu  banyaknya  ulasan  tentang  demokrasi  memang  dapat menimbulkan  kesulitan  apabila  di  antara  ulasan-ulasan  tersebut  ada pertentangan. Robert A. Dahl bahkan terkesan memakai pendekatan tesis- antitesis-sintesis yang cukup menimbulkan pertanyaan besar ketika mencoba menjelaskan  tentang  apa  sebenarnya  demokrasi  itu.  Semisal,  gagasannya tentang poliarki, yang ditempatkannya di atas sebelum demokrasi. Sementara Negara-negara yang dianggap sedah mengalami poliarki pun tidak mengalami apa-apa meskipun dikenal sudah sebagai Negara demokratis. 9
Akan tetapi dari sekian banyak bahasan tentang demokrasi, kiranya ada saja  pokok-pokok  yang  selalu  dibahas  sebagai  elemen  penting  yang  perlu diupayakan  oleh  demokrasi,  maka  dapat  disebutkan  dibawah  ini  tentang elemen-elemen demokrasi di atas, yaitu sebagai berikut: 10
a. Ada pengakuan kesetaraan antara individu
b. Nilai-nilai yang melekat pada individu mengatasi nilai-nilai yang melekat pada Negara
c. Pemerintah merupakan pelayan masyarakat
d. Ada aturan-aturan hukum
e. Ada pengakuan atas nalar, eksperimental, dan pengalaman
f. Ada pengakuan mayoritas atas hak-hak minoritas
g. Ada prosedur dan mekanisme demokratis sebagai cara mencapai tujuan bersama
Dari  beberapa  prinsip-prinsip  demokrasi  di  atas,  kiranya  dapat dipahami  bahwa  demokrasi  pada  akhirnya  mengandaikan  adanya  suatu kesetaraan  atau  keseimbangan  politis.  Hal  ini  Berarti  setiap  elemen masyarakat  memiliki  kesempatan  dan  kemampuan  yang  seimbang  untuk memperjuangkan kepentingan politisnya.
8 Dalam kesempatan tersebut, beliau memberikan kesimpulan bahwa dalam sejarah perjalanan nabi Muhammad terdapat unsur politis ketika Islam disampaikan kepada masyarakat. Sehingga Islam bisa menyebar dengan luas.
9 Robert A. Dahl, Democracy and its Critics (New Haven and London: Yale University Press, 1989), 213.
10 Mahmoud  Muhammad  Thaha, Syari’ah  Demokratik ,  terj.  Nur  Rahman  (Surabaya:  eLSAD, 1996), 232.
Dari paham kesetaraan inilah dapat diturunkan berbagai macam teori demokrasi  yang  akomodatif  bagi  gagasan  Islam.  Artinya,  Islam  sendiri memiliki  basis  kuat  yang  mendukung  prinsip  kesetaraan  tersebut.  Seiring dengan gerak rasionalitas dan inklusivisme Islam, Islam dapat memperkuat basis  demokratis  tersebut  dengan  syari’ahnya. 11 Karena  Islam  bersumber pada  al-Qur’an,  maka  dengannya  ada  beberapa  kaidah-kaidah  yang  dapat dimungkinkan menjadi legitimasi terhadap demokrasi.
Kaidah  pertama  disini  adalah  sebagaimana  penjelasan  di  atas,  yaitu demokrasi menginginkan dan mengharapkan adanya kesetaraan. Dalam hal ini kita tahu bahwa pada mulanya misi Islam di dalam penyebarannya yaitu mengentaskan  perbedaan-perbedaan  yang  sangat  mencolok  dalam  tatanan kehidupan masyarakat saat itu.
Kesetaraan dalam berbagai segi adalah prinsip yang paling mendasar dalam sebuah sistem demokrasi. Harun Nasution dan Tahir Azhary misalnya, yang mana mereka mendukung persamaan karakter alamiah ( fitrah ) manusia. Keduanya mendasarkan argumen tersebut pada al-qur’an surah al-Hujurat: 13,  yang  memberikan  pengertian  bahwa  Allah  menciptakan  manusia  dari pasangan  Adam  dan  Hawa.  Meskipun  sekarang  ini  manusia  terdiri  dari bermacam-macam bangsa, ras, agama, bahasa, dan warna kulit yang berbea, pada dasarnya mempunyai kedudukannya adalah sama. 12
Apabila Nurcholish Majid menekankan persamaan dalamwilayah etik dan politik, maka Amin Rais dan Azhary menekankan persamaan pada aspek hukum. Menurut mereka persamaan di muka hukum berarti bahwa hukum harus berlaku bagi semua warga Negara dan harus dipatuhi oleh semua tanpa adanya perbedaan atas dasar latar belakang mereka. 13
Kaidah selanjutnya adalah didasarkan pada QS. Al-Syura: 38, dan Ali Imran:  159  yang  mengungkapkan kewajiban  dan  arti  penting  musyawarah ( syura ) dalam Islam. Prinsip ini rupanya juga diperkuat oleh sumber sekunder syari’ah,  yaitu  penghayatan  yang  dilakukan  oleh  nabi  sendiri,  dan  kaidah musyawarah  ini  sifatnya  inklusif  karena  terbuka  juga  bagi  kelompok  non- muslim. 14
Sudah  pasti  hal  yang  harus  dicatat  disini  bahwa  dalam  musyawarah sendiri terkandung beberapa unsur yang ada dalam proses berpolitik, yakni partisipasi, kebebasan menyatakan pendapat, serta persamaan. Sehingga bisa
11 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Bandung: Mizan, 1997), 91-105.
12 Harun Nasution dan Bachtiar Efendy, Hak-hak Azasi Manusia dalam Islam (Jakarta:Pustaka Firdaus dan Yayasan Obor Indonesia, 1978), ix-x, lihat pula Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum:  Suatu  Studi  tentang  Prinsip-prinsipnya,  dilihat  dari Segi  Hukum  Islam:  Implementasinya  Pada Periode Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 91/2.
13 Amin Rais, “pengantar” dalam Demokrasi dan Proses Politik (Jakarta: LP3ES, 1986), xix.
14 Bernard Lewis, Bahasa Politik Islam (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 194.
disimpulkan  bahwa  dengan  ketiga  unsur  tersebut  maka  akan  menunjang terlaksananya musyawarah yang berujung pada demokratis.
Tampaknya,  sistem  dan  konsep  syura  dalam  Islam  ini  tidak  ada perbedaan yang signifikan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pada momen- momen  tertentu  nabi  seringkali  meminta  pendapat-pendapat  para  sahabat yang  tidak  disebutkan  dalam  al-Qur’an.  Sifat  keluwesan  nabi  dengan memberi  kebebasan  berpendapat  inilah  yang  menjadikan  ada  kesamaan konsep dengan demokrasi.
Mengutip  pendapat  Billah,  Nurcholish  Madjid  mengatakan  bahwa Islam  dianggap  terlalu  modern  pada  saat  itu.  Suatu  kenyataan  yang ditunjukkan  oleh  tingkat  keterlibatan  dan  partisipasi  politik  besar  oleh anggota masyarakat jelata. Lebih dari itu, masa itu  adalah modern dengan adanya keterbukaan rekrutmen terhadap posisi kepemimpinan berdasarkan kemampuan,  dan  ditandai  dengan  usaha  untuk  melembagakan  bentuk kepemimpinan yang tidak turun temurun. 15
Kaidah  ketiga  yaitu  yang  mempunyai  padanan  kata  dengan  “ sahih ”, disini  berarti  bahwa  baik  individu  maupun  kelompok  diupayakan  berbuat baik dan memberikan maslahat kepada lainnya. Dalam hal ini berkaitan pula dengan konsep ta’awun atau tolong menolong atau kerjasama yang juga sangat dianjurkan  di  dalam  al-Qur’an  maupun  sunnah.  Maka  dari  kedua  konsep tersebut akan muncul sikap dan sifat yang positif yang nantinya bermuara pada “ goodness of public ”. Dengan  demikian  dari  beberapa  konsep  kaidah  di  atas  maka kesemuanya dituntut untuk membawa sebuah perubahan yang diharapkan manusia di setiap zamannya. Dengan begitu perbaikan demi perbaikan yang dilakukan akan berdampak baik bagi kelangsungan hidup manusia.

## 3. Islam Vis a Vis Demokrasi
Sebelum kita menakar nisbah/hubungan antara Islam dan demokrasi, perlu  kiranya  disini  disampaikan  bahwa  ada  beberapa  catatan  yang  harus dipahami. Pertama yaitu bahwa posisi Islam disini tidak dilihat sebagai suatu sistem  dengan  mengesampingkan  unsur-unsur  keagamaan  lainnya,  akan tetapi, Islam yang dimaksudkan adalah dilihat dari segi politisnya. Sedangkan demokrasi sendiri hanyalah sebuah sistem/mekanisme untuk menuju suatu tujuan yang baik dalam hal berbangsa dan bernegara. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara Islam demokrasi tidak sebanding. Adalah Nurcholish Madjid yang memberikan tanggapan bahwa Islam dan  demokrasi  tidak  dapat  dibandingkan  dalam  tataran  yang  setingkat,
15 Nurcholish Madjid, Kaum Miskin dan Partisipasi Sosial Politik: Masalah Hak-hak Individual yang Tak Teringkari , dalam Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), 560.
sehingga  perlu  diakui  adanya  hubungan  sub-ordinatif  dalam  paradigma Islam. Pola hubungan sub-ordinat ini menempatkan Islam sebagai substansi mutlak sedangkan negara menjadi relatif. Di hadapan negara, Islam bersifat mutlak dalam arti bahwa negara dapat menjadi ekspresi nilai-nilai perenial Islam. 16
Hal  semacam  ini  menurut  penulis  menjadi  ranah  perdebatan  antara Islam  dan  Negara  yang  sudah  berlangsung  lama.  Untuk  itu,  menghindari adanya pembahasan yang serupa dan bersifat mengulang-ulang maka hemat penulis kita kembali ke pokok permasalahan tentang
relasi/hubungan/nisbah. Maka hubungan antara demokrasi dan Islam disini adalah  memiliki  keterkaitan  dan  sifat  yang  menyerupai  satu  sama  lain. Demokrasi muncul sebagai hasil olah pikir manusia yang membuka peluang besar bagi perubahan nilai oleh masyarakat.
Kiranya letak potensi pertentangan antara Islam dan demokrasi, yaitu ketika  gagasan-gagasan  teologis  dalam  Islam  sendiri  berhadapan  dengan gagasan  demokrasi-yang  dapat  dipastikan  tidak  dilandasi  perwahyuan transedental.  Kasus  Mohammed  Thaha-yang  dihukum  gantung  karena menyuarakan hak untuk berpindah agama-dapat menjadi contoh jelas untuk menggambarkan  betapa  institusi  keagamaan,  biar  bagaimanapun  juga memiliki  sistem  kepercayaan  yang  dapat  bertentangan  dengan  gagasan demokrasi. 17
Catatan  selanjutnya  yaitu  dari  sudut  demokrasi  sendiri  yang  belum memiliki pengertian yang disetujui bersama dan bersifat baku. Sehingga dapat dikatakan  bahwa  demokrasi compatible dengan  Islam.  Hal  ini  memberikan ruang  gerak  bagi  Islam  untuk  memaknai  demokrasi.  Sedangkan  member makna  kepada  demokrasi  berarti  telah  menginklusikan  demokrasi  dalam Islam atau lebih tepatnya member warna Islamiah pada demokrasi.
Mengutip  pendapat  Fazlur  Rahman,  Hasbi  Amiruddin  mengatakan bahwa  Islamlah  yang  mengajarkan  demokrasi  murni,  bukan  Barat. 18 Akan tetapi dalam kesempatan yang berbeda pendapat Afan Gaffar menjelaskan tentang demokrasi “secara utuh” bukanlah gagasan Islam, bahkan kosa kata politik  Islam  sendiri  sebenarnya  tidak  mengenal  kata  demokrasi. 19 Disini hemat  penulis  kosa-kata  demokrasi  memang  tidak  dilahirkan  oleh  Islam, akan tetapi ia berasal dari luar Islam. Namun yang juga perlu diketahui adalah
16 Nurcholis Madjid, Islam: Agama…, 36. 17 Ahmad  Suaedy,  et.al, Spiritualitas  Baru:  Agama  dan  Aspirasi  Rakyat (Yogyakarta:  Institut Dian/Interfidei, 1994), 271.
18 Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman (Yogyakarta: UII Press, 2006), 109-117.
19 Afan Gaffar, Islam dan Demokrasi: Pengalaman Empirik yang Terbatas dalam Muh. Wahyuni nafis, et.al., Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadzali, MA (Jakarta: IPHI dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 347.
nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  demokrasi  itu  sudah  terangkum  dan populer  dikalangan  muslim.  Sehingga  demokrasi  dan  Islam  disini  masih memiliki keterkaitan dan keberhubungan satu sama lain.
Ada beberapa Negara dan atau bahkan kalangan muslimin sendiri yang menentang  dan  menolak  keras  sistem  demokrasi  dengan  berbagai  macam alasan.  Sebenarnya  letak  konflik  tersebut  bisa  dimungkinkan  berasal  dari antara Islam dan kekuatan politis lain, namun itu  bukan antara Islam dan demokrasi. Bagaimanapun juga Islam dan demokrasi memiliki hubungan erat sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Islam compatible dengan  demokrasi  atau sebaliknya.  “ Syari’ah  demokratis” telah  memberi  legitimasi  dan  ruang  pada “ demokrasi konvensional ” sehingga bisa dikatakan sebagai sistem gagasan yang Islami.
Selain  itu,  secara  historis,  Islam  sendiri  memiliki  tradisi  yang menunjukkan ciri-ciri demokrasi. Keadaan bahwa kepemimpinan ditetapkan atas dasar ability and capability , proses pemilihan terbuka, hak dan kewajiban yang sama sebagai rakyat, pengakuan hak kepada agama lain. Maka hal ini sungguh telah menunjukkan keunggulan Islam sebagai kekuatan politik yang luar biasa pada masanya. 20 Keadaan semacam ini menjadi salah satu contoh bagaimana Islam masa awal mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang diseru- serukan orang saat ini.
Dalam  teknis  pelaksanaannya,  variasi  akan  terjadi  dimana-mana sehingga  memang  tidak  dapat  ditentukan  model  Negara  demokrasi  yang akurat. Dengan demikian, Islam dapat masuk dan berinteraksi dengan istilah demokrasi,  sehingga  menjadikan  Islam  sendiri  mampu  menyaingi  sistem ketatanegaraan modern, yakni demokrasi.
Untuk menjawab tantangan dan perubahan zaman terkait dengan hal tersebut  di  atas,  maka  Islam  perlu  merumuskan  kembali  pandangan- pandangan  terhadap-semisal-  sekularisasi,  martabat  manusia,  plurasisasi, solidaritas, semangat berbangsa dan bernegara, kerjasama antar agama, dan masih banyak lagi unsur-unsur kebaruan yang lain sesuai dengan berubahnya suatu masa.
Termasuk pula di dalamnya, Islam juga perlu menjadi terbuka untuk memegangsyari’ah secara wajar. Dalam arti bahwaa sumber-sumber syari’ah itu  perlu  dilihat  secara  proporsional.  Maka  dengan  demikian  dapatlah ditemukan mana yang sungguh-sungguh perennial, spasial, dan temporal. 21
Sehingga  usaha-usaha  Islam  dalam  menghadapi  tantangan  zaman sebagaimana di atas akan menghindarkannya dari stagnasi dan arogansi.
20 Nurcholis Madjid, Islam: Agama…, 188.
21 Djohan Effendi dan Ismed Natsir, Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib (Jakarta: LP3ES, 1981), 26.
Usaha  reinterpretasi  terhadap  Islam  atau  membuat  semacam keterbukaan dalam hal inovasi baru juga akan memantapkan kekuatan politik Islam  baik  dalam  tataran  teori  maupun  dalam  implementasinya.  Secara teoritis dapat disimpulkan bahwa Islam tetap memandang demokrasi sebagai bagian penting dari sebuah peradaban manusia. Karena itu, secara teoritis hubungan  Islam  dan  demokrasi  bersifat  positif,  dan  antara  satu  dengan lainnya dapat dikoordinasikan.

## 4. Praktik Islam Demokratis
Lain soal jika pola hubungan Islam dan demokrasi dipandang dari segi politik praktis. Kadang kala yang terjadi justru syari’ah yang non-demokratis yang menonjol. Setidak-tidaknya penghayatan syari’ah itu tidak sesuai dengan semangat demokrasi. 22
Dalam praktik sehari-hari, agaknya Islam demokratis bukanlah realitas semu  dikalangan grass-root .  Nilai-nilai  demokratis  sudah  dihayati  oleh kelompok besar Islam. Kalaupun pada kenyataanyya suasana demokrasi itu tidak ada dalam percaturan politik di Indonesia, itu berarti bahwa di tingkst elitlah Islam mengalami kemacetan. 23
Dengan  mengandaikan  bahwa  budaya  politik  demokratis  lahir  dari atas, kiranya dapatlah ditegaskan tentang perlunya konsolidasi di tingkat elit Islam.  Tentu  saja  karena  ragamnya  elit  islam  disini,  konsolidasi  menjadi sesuatu  yang  tidak  mudah  dan  cepat  untuk  dilaksanakan.  Maka  disinilah terlihat  akan  pentingnya  sebuah  dialogis  yang  di  dalamnya  tidak  hanya sesuatu yang bersifat teologis semata, namun juga perlu memasukkan unsure- unsur politis.
Deskripsi-deskripsi  di  atas  sepertinya  sesuai  dengan  istilah  “koalisi” yang  sudah  menjadi  agenda  setiap  partai  politik  di  Indonesia  ketika menghadapi musim pemilu. Dengan demikian masuknya Islam atau partai Islam dalam kegiatan semacam ini akan memiliki peluang untuk mewujudkan syari’ah  demokratis.  Pun  juga  sambil  mengembangkan  Islam  demokratis. Sehingga dapat dikatakan bahwa jalan menuju demokrasi bagi Islam adalah jalan yang panjang, dan harus terbuka dengan pembaharuan-pembaharuan lainnya.
Hubungan Islam dan  Demokrasi dalam Pandangan Abdullahi Ahmed an-Na’im 1. Sketsa Biografi
Abdullahi Ahmed an-Na’im adalah seorang aktivis HAM yang dikenal di dunia Internasional. Abdullah lahir pada 6 April 1946 (walaupun dalam
22 Suaedy, Spiritualitas …, 273.
23 Arief Afandi, Islam: Demokrasi Atas Bawah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 118.
Akte kelahirannya tercatat 19 November 1946), di Desa al-Maqa>wier, Tepi Barat Nile 200 km dari Utara Khartoum. Ia merupakan anak pertama dari sebelas bersaudara yang berasal dari pasangan Ahmed al-Na’im dan Aisha al- Awad  Osman.  Ayahnya  bernama  Ahmed,  dan  keluarganya  berasal  dari wilayah  Sudan  Utara  yang  pernah  menjadi  wilayah  Nubia  kuno  yang memeluk  agama  Kristen  Koptik  sekitar  abad  ke-5  M,  sebelum  akhirnya memeluk  agama  Islam  yang  percakapannya  menggunakan  bahasa  Arab selama abad ke-13 dan 14 M. 24
Sebagaimana  negara-negara  Islam  lainnya,  sudan  memilki permasalahan  internal  yang  sulit  dipecahkan.  Permasalahan  dasar  yang dihadapi sudan dan Negara-negara Islam pada umumnya setelah mencapai kemerdekaannya,  adalah  bagaimana  membangun  hubungan  antara  Islam dengan Negara. Seperti halnya turki, Mesir, Pakistan, aljazair dan Indonesia. Sudan mengalami kesulitan upaya tersebut, bahkan mengalami permusuhan dan ketegangan politik yang tajam dan belum selesai hingga sekarang. untuk mendefinisikan Islam dalam kenegaraan modern, Negara-negara Islam ketika itu mempunyai tiga pilihan: Islam, sekuler, dan muslim (Negara berpenduduk muslim). 25
Dari  latar  belakang  intelektualnya,  Abdullahi  ahmed  an-Na’im mengenyam  pendidikan  mulai  dari  tingkat  dasar  dan  menengah  atas, kemudian melanjutkan studi S-1 pada fakultas hukum, jurusan hukum pidana di universitas Khartoum, Sudan dan memperoleh gelar LL.B dengan predikat cumlaude. 26
An-Na’im melanjutkan studi program pascasarjana (S2) di Universitas Cambridge Inggris pada tahun 1971, dengan mengambil spesialisasi tentang hak-hak  sipil  dan  hubungannya  dengan  konstitusi  Negara-negara berkembang  dan  hukum  internasional  ( The  Law  Relating  to  Civil  Liberties, Constitutional  Law  Developing  Countries  dan  Private  International  Law ).  Dari perguruan ini an-naim berhasil memperoleh gelar LL.M. 27 Sedangkan untuk program doktor (Ph.D), ditempuh oleh an-Naim di universitas  Edinburg,  skotlandia  dalam  bidang  hukum  pada  tahun  1976, dengan  disertasi  mengenai  perbandingan  prosedur  pra-peradilan  criminal antara hukum Inggris, skotlandia, amerika serikat dan sudan ( Comparative Pre- trial Criminal Procedure: English, Scottish, U.S and Sudanese Law ).
24 Moh. Dahlan. ‘Abdullah Ahmed al-Na’im Epistemologi Hukum Islam . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 43. Lihat juga pada Muhyar Fanani, Abdullahi Ahmed Na’im; Paradigma Baru Hukum Public Islam dalam Pemikiran Kontemporer (Yogyakarta: jendela, 2003), 3.
25 Adang  Djumhur  Salikin, Reformasi  Syari’ah  dan  HAM  dalam  Islam,  Bacaan  Krtitis  terhadap Pemikiran al-Na’im (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 36.
26 Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer. Cet.I
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 330.
27 Salikin, Reformasi Syari’ah ... , 19-20.
Selama  menekuni  ilmu  hukum,  khususnya  bidang  hukum  publik, secara akademisi an-Na’im menerima pengaruh dari guru-gurunya, terutama pada bidang keilmuan yang ditekuninya itu. Sepanjang proses tersebut, an- Na’im  juga  sering  mengadakan  kontak  intelektual  dengan  para  pemikir keagamaan,  baik  yang  modern  maupun  tradisional,  baik  ketika  belajar  di Sudan maupun selama dan sesudah belajar di luar negeri. Di antara tokoh pemikir muslim yang sangat berpengaruh pada pemikiran an-Na’im adalah Mahmoud Muhammed Taha, pendiri dan tokoh sentral Partai Persaudaraan Republik ( The Republican brotherhood ). Sang guru inilah yang memberikan dasar pijakan  pemikiran  hukum  Islamnya,  bahkan  an-Na’im  praktis  hanya menerjemahkan pemikiran sang guru ke dalam materi-materi hukum yang lebih konkret.
Selain  telah  membina  karir  kesarjanaan,  an-na’im  aktif  pula  dalam masalah sosial politik dan keagamaan yang tengah terjadi di negaranya Sudan, bersama  guru  dan  kelompoknya.  An-na’im  melakukan  gerakan  oposisi terhadap pemerintah yang ketika itu dibawah pimpinan jenderal mohammad ja’far  numeiri  (1969-1985).  Gerakan  ini  mencapai puncaknya  ketika  rezim numeiri melakukan islamisasi dengan memberlakukan hukum Islam ( Islamic law ). Sebagai hukum Negara dari hasil penafsirannya sendiri tahun 1983 yang menggoyahkan kebijakan yang represif di seluruh negeri. 28
Meski berasal dari negeri miskin dan terbelakang, an-Na’im mampu menjadi  akademisi  bertaraf  Internasional  yang  sukses,  Ia  telah  melahirkan berbagai  karya  ilmiah,  di  antaranya Toward  An  lslamic  Reformation;  Civil Liberties, Human Rights, and lnternational Law yang diterbitkan oleh Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 1990 yang merupakan karya monumental. Buku  ini  membedah  aspek-aspek ambiguitas pemikiran  hukum  Islam,  baik persoalan  metodologi  maupun  materinya.  Di  samping  itu,  karya-karya  an- Na’im masih tersebar di berbagai tempat, baik berupa buku maupun artikel. 29
Di  tengah-tengah  kesibukan  aktivitas  sehari-harinya,  Beliau  banyak sekali  melakukan  penelitian  dan  menulis  berbagai  topik  yang  berkaitan dengan status, aplikasi dan pembaruan internal hukum Islam. 30 Banyak yang mengenal an-Na’im bahwa beliau termasuk ilmuan yang memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam sekaligus mempunyai dedikasi yang tinggi untuk menegakkan HAM. Selain sebagai ahli hukum an-Na’im juga seorang yang ahli dalam bidang hubungan Internasional. 31
28 Husniatus  Salamah  Zaniati,  “reformasi  Syari’ahdan  hak-hak  asasi  manusia  (kajian  atas pemikiran Abdullah ahmed an-na’im)” jurnal IAIN Sunan Ampel, no. 1931 (1999), 68.
29 Moh. Dahlan. ‘Abdullah Ahmed ... , 44.
30 Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer…, 330.
31 Khudori Sholeh, Pemikiran Islam Kontemporer , (Yogyakarta: Jendela, 2003), 3-5.

## 2. Metodologi Pemikiran An-Na’im
Setiap  tokoh  pasti  memiliki  ciri  dan  karakter  tersendiri  dalam merumuskan pemikiran yang merupakan hasil dari pemahaman masing-masing, Model  paradigma  barunya  an-Na’im,  beliau  berpendapat  bahwa syari’ah tidak cukup  hanya  dengan  reformasi  hukum  Islam  akan  tetapi  lebih  dari  itu  yaitu dengan  rekonstruksi,  reaktualisasi  atau  bahkan  mungkin  harus  dengan dekonstruksi.  Karena  Islam  lahir  dalam setting masyarakat  yang  sama  sekali berbeda  dengan  masyarakat  kontemporer  yang  tengah  berlangsung  dalam kehidupan modern saat ini.
An-Na’im  membangun  metodologi  dengan  teori  yang  selama  ini  baru. Hukum  Islam  harus  direkonstuksi  secara  total,  agar  bisa  koheren  dengan modernitas,  namun  tetap  Islam.  Pemikiran  dekonstuktifnya  an-Na’im cenderung skeptipis dan apatis terhadap metodologi yang telah ada sebelumnya yaitu fiqh klasik. 32
Menurut  Na’im,  hukum  Islam  mengalami  dilema  yang  cukup  serius dengan  konstitusionalisme,  hukum  pidana,  serta  hubungan  internasional  dan HAM. Karena itu, empat bidang sasaran itulah yang menjadi proyek pembaruan hukum Islam versi an-Na’im. Reformasi hukum Islam menurutnya merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan dilema ini, agar syari’ah Islam bisa eksis dan sejalan dengan kehidupan modern. 33
Selanjutnya an-Na’im  mengambil  metode  gurunya,  yaitu  metodologi pembaharuan yang revolusioner, yang digambarkan sebagai evolusi legislasi Islam ( modern mystical approach ), yang intinya suatu ajakan untuk membangun prinsip  penafsiran  baru  yang  memperbolehkan  penerapan  ayat-ayat  al- Qur’an  dan  Sunnah.  Pendekatan  ini  jika  diterapkan  akan  mampu memecahkan kebuntuan antara tujuan pembaruan, keterbatasan konsep dan teknik syari’ah historis.
Prinsip naskh pembatalan teks al-Qur’an dan Sunnah tertentu untuk tujuan-tujuan penetapan hukum oleh teks-teks al-Qur’an dan Sunnah untuk tujuan-tujuan penetapan hukum oleh teks al-Qur’an dan Sunnah yang lain sangat  menentukan  bagi  validitas  teoritik  dan  kelangsungan  praktek  dari pendekatan evolusioner . Kemudian memadukan teori naskh tersebut dengan prinsip-prinsip umum tentang analisa kongkret terhadap implikasi-implikasi hukum publik Islam. Utamanya terhadap keseimbangan hak-hak muslim dan non-muslim serta laki-laki dan perempuan dalam menentukan nasib sendiri. Inilah  harga  kemanusian  yang  tertimbun  dalam  formulasi  teoritik  syari’ah tradisional.
32 Moh. Nur Hakim, Abdullah Ahmad An-Naim: Dekontruksi Hukum Publik Islam , dalam Neo- Modernisme dalam Islam (Malang: UMM press: 2001), 146.
33 Abdullahi Ahmed an-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam , terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Ar-Rani, (Yogyakarta:
Lk i S , 1997), 3.

## 3. Abdullahi Ahmed an-Na’im Berbicara tentang Islam dan Demokrasi
Berawal dari konsep nasakh terbalik yang dipopulerkan oleh gurunya Muhammad  Taha,  an-Na’im  mencoba  untuk  mengimplementasikan  teori tersebut  pada  tataran  HAM,  termasuk  di  dalamnya  adalah  yang  bersifat konstitusionalisme modern. Dalam pemahamannya, ia menawarkan konsep baru kepada Islam yang nantinya bisa bersandingan hukum konstitusional.
Sebagai premis awal penulis, an-Na’im disini gencar mendemonstrasikan syari’ah yang harus mengidentifikasi prinsip-prinsip dan aturan-aturan syari’ah untuk disesuaikan dengan perkembangan isu hukum konstitusional.  Disamping  itu  pula  ia  menegakkan  dengan  gigih  bendera HAM secara komprehensip bagi semua manusia tak terkecuali umat Islam itu sendiri. 34
An-Na’im  mengajukan  konsep  perubahan  dalam  hukum  publik  di Negara-negara Islam dengan membangun suatu versi hukum publik Islam yang  sesuai  dengan  standar  konstitusionalisme,  hukum  pidana,  hukum internasional dan hak-hak asasi manusia modern.
Menurut  an-Na’im,  konsep  konstitusionalisme  modern  dan implikasinya ini telah diartikulasikan dan diaplikasikan secara sangat baik di Negara-negara  Barat.  Namun  disini  penulis  mengapresiasi  lanjutan pendapatnya  yang  mengatakan  bahwa  mekipun  demikian,  tidak  berarti bahwa  konstitusionalisme  Barat  merupakan  konstitusionalisme  yang  ideal untuk  ditiru  dan  diterapkan  begitu  saja  oleh  umat  Islam  atau  masyarakat lainnya. 35 Meskipun demikian, kiranya dari situ umat Islam dan masyarakat lain  dapat  mengambil  dan  mengadaptasinya,  yang  tentunya  disesuaikan dengan agama dan tradisi kultural yang dimiliki.
Terlepas  dari  itu,  an-Na’im  mengakui  bahwa  Islam  sudah  mengakui sifat-sifat  demokrasi.  Ia  mencontohkan  dengan  proses  pemilihan  khalifah juga didasarkan dan dipilih oleh sekelompok kecil kaum Muslim kemudian dikuatkan oleh masyarakat muslim melalui dukungan umum ( bay’at ). Namun akhirnya  terjadi  kemerosotan  dengan  penunjukan  langsung  yang  bersifat turun  temurun.  Hal  ini  disebabkan  karena  ketidakjelasan  dasar  legitimasi politik dan informalitas prosedur di bawah negara model Madinah. 36
Bukti  lainnya  adalah  berkaitan  dengan  kedaulatan,  bahwa  masing- masing  dan  setiap  warga  negara  dalam  suatu  Negara  harus  memiliki  jalan yang  secara  signifikan  mempengaruhi  proses-proses  penentuan  kebijakan dan legislasi hukum. Maka disinilah letak sifat demokrasi itu sendiri, yaitu
34 Abdullahi Ahmed an-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah…, 133.
35 Ibid., 134.
36 Ibid., 146.
memberikan “kebebasan” kepada setiap warga Negara untuk mengutarakan pendapat dan kontribusinya terhadap negaranya. 37
Terlihat  sekali  bahwa  menurut  Na’im,  demorasi  dalam  Islam  adalah suatu  sistem  pemerintahan  yang  sejatinya  telah  ada  pada  masa-masa  awal Islam. Meskipun demikian istilah demokrasi tidak secara tegas dideklarasikan oleh umat muslim sendiri. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Islam telah lebih dulu mempraktikkan konsep-konsep demokrasi secara umum.

## Penutup
Hubungan Islam dan demokrasi di atas sangat memberikan deskripsi dan pemahaman yang positif, khususnya bagi penulis sendiri. Materi tentang Islam dan  demokrasi  selalu  memiliki  keterkaitan  pembahasan  dengan  agama  -yang dalam hal ini adalah Islam- dan negara.
Dapat digaris bawahi bahwa demokrasi kemungkinan besar bukan berasal dari  kosa-kata  Islam.  Meskipun  demikian,  dalam  kenyataannya  Islam  dan demokrasi terdapat beberapa titik persamaan sehingga antara keduanya seakan- akan ada keterkaitan yang sangat erat.
Di antara nilai-nilai Islamiah yang terhubung dan serupa dengan kaidah- kaidah demokrasi yang telah dibahas di muka yaitu tentang konsep persamaan, kesetaraan,  kerjasama,  unsur  perubahan,  perbaikan,  dan  lain  sebagainya. Meskipun  pada  dasarnya  kata  demokrasi  belum  memiliki  kinerja  yang  baku dalam taraf implementasinya, sehingga memunculkan banyak tafsir. Maka dari sini  Islam  masuk  dan  mencoba  memberikan  nuansa  Islam  dalam  demokrasi yang sudah banyak dikenal lahirnya dari Yunani.
Syari’ah dipahami oleh an-Na’im sebagai hasil dari interpretasi generasi muslim awal kemusian dikembangkan dengan tujuan untuk menjawab wacana kontemporer seperti keadilan, demokrasi, kebebasan manusia sebagai individu dan  kewajibannya  terhadap  lingkungan.  An-Na’im  melegitimasi  bahwa  Islam sudah  mengenal  kaidah-kaidah  demokrasi  secara  umum.  Meskipun  pada dasarnya kata demokrasi itu sendiri dikenal lahir dari dunia Barat.
Pandangan  An-Na’im  terhadap  demokrasi  dalam  sistem  pemerintahan muslim sangat mungkin untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena banyaknya prinsip-prinsip  Islam  yang  terkandung  dalam  demokrasi.  Demikian  pula sebaliknya,  demokrasi  pada  kenyataannya  telah  mengadopsi  nilai-nilai  luhur dalam Islam. Sehingga dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa antara Islam dan demokrasi memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat.
37 Ibid., 151-159.

## Daftar Pustaka
Afandi,Arief. Islam: Demokrasi Atas Bawah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Amiruddin, Hasbi. Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman . Yogyakarta: UII Press, 2006.
Al-Anshari.  Fauzan, Presiden  Indonesia  untuk  Penegakan  Syari’at  Islam .  Jakarta: Panitia Persiapan Kepemimpinan Nasional, 2007. Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, dilihat dari Segi Hukum Islam: Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini . Jakarta: Bulan Bintang, 1992. Choir,  Tholhatul.  Ahwan  Fanani, Islam  dalam  Berbagai  Pembacaan  Kontemporer.
Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Dahlan. Moh. Abdullah Ahmed al-Na’im Epistemologi Hukum Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Dahl,  Robert  A. Democracy  and  its  Critics .  New  Haven  and  London:  Yale University Press, 1989.
Effendi, Djohan dan Ismed Natsir. Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib . Jakarta: LP3ES, 1981. Fanani,  Muhyar. Abdullahi  Ahmed  Na’im;  Paradigma  Baru  Hukum  Public  Islam dalam Pemikiran Kontemporer . Yogyakarta: jendela, 2003. Gaffar, Afan. Islam dan Demokrasi: Pengalaman Empirik yang Terbatas dalam Muh. Wahyuni nafis, et.al., Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir  Sadzali,  MA .  Jakarta:  IPHI  dan  Yayasan  Wakaf  Paramadina, 1995.
Hakim, Moh. Nur. Abdullah Ahmad An-Naim: Dekontruksi Hukum Publik Islam , dalam Neo-Modernisme dalam Islam . Malang: UMM press: 2001. Harun  Nasution  dan  Bachtiar  Efendy, Hak-hak  Azasi  Manusia  dalam  Islam . Jakarta: Pustaka Firdaus dan Yayasan Obor Indonesia, 1978. Hilmy, Masdar. Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism Singapore: ISEAS, 2010. Hilmy, Masdar. Islam, Politik & Demokrasi . Surabaya: Imtiyaz, 2014. Kuntowijoyo. Identitas Politik Umat Islam . Bandung: Mizan, 1997.
Lewis, Bernard. Bahasa Politik Islam . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994. Madjid, Nurcholish. Kaum Miskin dan Partisipasi Sosial Politik: Masalah Hak-hak Individual yang Tak Teringkari , dalam Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan . Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
Madjid,  Nurcholis. Islam:  Agama  Kemanusiaan .  Jakarta:Yayasan  Wakaf Paramadina, 1995.
Muhammad  Thaha,  Mahmoud. Syari’ah  Demokratik ,  terj.  Nur  Rahman. Surabaya: eLSAD, 1996.
53 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Na’im (an), Abdullahi Ahmed. Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam , terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Ar-Rani. Yogyakarta: Lk i S , 1997. Rais,  Amin.  “pengantar”  dalam Demokrasi  dan  Proses  Politik .  Jakarta:  LP3ES,
1986.
Salikin, Adang Djumhur. Reformasi Syari’ah dan HAM dalam Islam, Bacaan Krtitis terhadap Pemikiran al-Na’im . Yogyakarta: Gama Media, 2004. Sholeh, Khudori. Pemikiran Islam Kontemporer . Yogyakarta: Jendela, 2003. Sulaiman,Sadek Jawad. Demokrasi dan Syura dalam wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global . Jakarta: Paramadina, 2003.
Suaedy, Ahmad. et.al, Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat . Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 1994. Watt,  W.  Montgomery. Islamic  Political  Thought:  The  Basic  Concepts .  Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968.