## Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Rozidateno Putri Hanida 1 , Bimbi Irawan 2 , Fachrur Rozi 3
1 Universitas Andalas
2 Institut Pertanian Bogor
3 Rancak Publik (Rumah Kajian Perencanaan & Kebijakan Publik)
1 ozidateno@soc.unand.ac.id, 2 bimbiirawan@gmail.com, 3 fachrur.rozi230393@gmail.com

## Abstract
Since  the  Government  Regulation  Number  24  of  2018  on  Electronically  Integrated  Business Licensing Services was enacted, a gap was evidently found from two stages which potentially lead to corruption practices. Those two stages are the process of commitment fulfillment by a number of businesses and the process of the investment supervision. This study explains how the potential of corruption occur and what kind of strategies can be apllied to eliminate it. For these purposes,  qualitative  descriptive  method  was  employed.  Meanwhile,  the  data  collection technique was carried out by using interview, literature study, and documentation. The result shows that the main factor causing the corruption to arise in the licensing service is the intensity of  face-to-face  meetings  between  business  actors  and  government  officials.  Some  fulfillment commitment activities and virtual supervision can be carried out as a strategy to eliminate this potential. Every proof and documentation that must be fulfilled by business actors such as videos, photos and etc can be submitted online.
Keywords : Strategy, Elimination, Corruption, Licensing

## Abstrak
Pasca penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  ternyata  masih  menyisakan  dua  tahapan  yang sesungguhnya memiliki celah dan berpotensi terjadinya praktik tindakan korupsi. Tahapan itu adalah proses pemenuhan komitmen untuk sejumlah jenis usaha dan proses pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Tulisan ini menjelaskan bagaimana potensi korupsi itu bisa terjadi dan strategi apa yang bisa digunakan untuk mengeliminasi praktik korupsi tersebut. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Faktor utama penyebab potensi korupsi dapat  terjadi  dalam  pelayanan  perizinan  adalah  adanya  intensitas  pertemuan  tatap  muka antara  pelaku  usaha  dengan  aparatur  pemerintah.  Sehingga  strategi  untuk  mengeliminasi potensi praktik korupsi tersebut adalah melakukan sebagian kegiatan pemenuhan komitmen dan  pengawasan  secara  virtual.  Untuk  bukti  dan  dokumentasi  yang  harus  dipenuhi  oleh pelaku  usaha  dapat  dilakukan  secara online ,  mengirimkan  video,  foto-foto  dan  lain sebagainya.
Kata Kunci: Strategi, Eliminasi, Korupsi, Perizinan

## Pendahuluan
Praktik  tindak  pidana  korupsi sangat  rentan  terjadi  pada  bidang pelayanan  perizinan  (Sosiawan,  2019; Widiyarta  et  al.,  2017).  Proses  dan prosedur  perizinan  di  Indonesia  yang rumit,  berbelit-belit,  adanya  tumpang tindih aturan dan arogansi sektoral antar
Kementerian/Lembaga  serta  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menyebabkan terjadinya tindakan-
tindakan  suap,  pungli  dan  korupsi  yang dilakukan  oleh  oknum  aparatur  negara dan  pengusaha.  Lembaga  konsultan  dan riset yang berbasis di Belanda yaitu TMF Group  merilis  hasil  laporan  tahunannya yang  menyebutkan  bahwa  Indonesia menempati  urutan  pertama  sebagai negara  paling  kompleks  untuk  berbisnis berdasarkan  Indeks  Kompleksitas  Bisnis. Indikator  yang  digunakan  meliputi administrasi bisnis, waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis, perubahan dalam
undang-undang perpajakan,  kebijakan  seputar  upah  dan manfaat,  hingga  tantangan  membuka rekening  bank  (CNN,  16/10/2020). Padahal  Pemerintah  Indonesia  telah menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha sejak proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan penanaman modal yang termaktub  pada  Pasal  4  Ayat  2  Huruf  b dalam  Undang-Undang  Nomor  25  tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, fakta  menunjukkan  masih  banyak  kasus pelanggaran  yang  terjadi  dalam  bidang perizinan.
Berbagai  macam  kasus  korupsi dalam  bidang  perizinan  telah  ditangani oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  (Sugiarto,  2013;  Yusyanti,  2015). Kasus korupsi terkait perizinan itu seperti kasus yang dialami oleh Bupati Kutaikartanegara  Rita  Widyasari  yang terbukti  menerima  suap  sebesar  Rp.6
Miliyar  terkait  pemberian  izin  lokasi  PT Sawit  Golden  Prima  pada  Desa  Muara Kaman  seluas  16.000  Ha  dan  menerima gratifikasi  yang  dianggap  suap  senilai miliyaran  rupiah  dari  para  pemohon terkait  penerbitan  SKKL,  izin  lingkungan dan  AMDAL.  Kemudian  ada  juga  kasus suap penerbitan izin menara telekomunikasi/tower oleh Mustofa Kamal  Pasha  Bupati  Mojokerto,  suap perizinan pembangunan proyek  Meikarta oleh  Neneng  Hassanah  Yasin,  Bupati Bekasi,  suap  penerbitan  izin  prinsip pemanfaatan  ruang  laut,  izin  lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi oleh Nurdin  Basirun,  Gubernur  Kepulauan Riau,  suap  terkait  izin  usaha  dan  HGU perkebunan  oleh  Arman  Batalipu  Bupati Buol dan lain sebagainya (KPK, 2020).
Sesungguhnya  pemerintah  telah melakukan berbagai upaya untuk mengeliminasi  potensi  korupsi  pada bidang pelayanan perizinan ini mulai dari rangkaian  paket  kebijakan  ekonomi, pengumpulan  seluruh  perizinan  di  suatu OPD,  hingga  ditetapkannya  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau  lebih dikenal  dengan Online  Single  Submission (OSS). Proses penataan pelayanan perizinan  perlu  dilakukan  kembali  agar dapat  menjadi  faktor  pendukung  dan bukan penghambat dalam pengembangan usaha.  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik dilakukan dalam rangka untuk mempercepat  dan  meningkatkan  proses penanaman modal dan berusaha, sekaligus diharapkan dapat mengeliminasi praktik-praktik korupsi yang terjadi dalam pelayanan perizinan.
Sistem  OSS  dapat  mengurangi interaksi langsung atau tatap muka antara pelaku usaha dengan pejabat pemerintah, sehingga  diharapkan  akan  mampu
meminimalisir  potensi  tindakan-tindakan “kongkalikong” dalam
pengurusan perizinan.  Proses  perizinan  berusaha melalui  sistem  OSS  dapat  dipantau ( tracking )  setiap  saat  oleh  pelaku  usaha maupun instansi yang berwenang. Sistem OSS  juga  menerapkan  standardisasi proses penerbitan perizinan berusaha dari sisi persyaratan maupun waktu
penyelesaian  perizinan,  sehingga  dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  itu  juga mewajibkan semua usaha harus memiliki Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  Layanan pertama  yang  ada  pada  sistem  OSS  ini adalah  proses  pengurusan  NIB.  Setelah memperoleh NIB, para pelaku usaha harus menindaklanjuti  dengan  mengurus  Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang  juga  tersedia  di  dalam  sistem  OSS tersebut.
Pasca-ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik,  proses pengurusan  NIB,  Izin  Usaha,  dan  Izin
Komersial atau Operasional bisa langsung terlaksana secara efektif bagi pelaku usaha yang  tidak  memerlukan  prasarana  atau sudah memiliki prasarana. Namun, untuk jenis  usaha  yang  memerlukan  prasarana atau  belum  memiliki  prasarana  harus melakukan proses pemenuhan komitmen. Sayangnya  proses  pemenuhan  komitmen ini, ternyata masih membutuhkan interaksi langsung atau tatap muka antara pelaku usaha dengan aparatur pemerintah. Hal ini karena izin akan dapat berlaku efektif apabila proses pemenuhan komitmen  melalui  kegiatan  evaluasi teknis,  dan/atau  tinjauan  lapangan, dan/atau pemeriksaan laboratorium selesai  dilakukan.  Lalu  telah  melakukan pembayaran  biaya  Perizinan  Berusaha sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-udangan (Pasal 41). Kemudian pada saat proses pengawasan pelaksanaan penanaman modal juga dilakukan dengan cara  tatap  muka.  Akibatnya,  potensi  dan celah praktik tindak pidana korupsi masih berpeluang  untuk  terjadi  pada  kedua tahapan ini. Maka dari itu, tulisan ini akan menjelaskan  dan  memetakan  bagaimana praktik korupsi yang dapat terjadi pasca- ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik dan merumuskan strategi yang dapat  dilakukan  untuk  mengeliminasi potensi praktik korupsi tersebut.
Metode .
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif.  Proses  pengumpulan data  dilakukan  dengan  menggunakan teknik  wawancara,  studi  literatur  dan dokumentasi.  Untuk  pemilihan  informasi dilakukan  dengan  teknik purposive sampling .  Ada  dua  kelompok  yang dijadikan informan yaitu kelompok pelaku usaha dan kelompok aparatur pemerintah.
Untuk kelompok pelaku usaha yang masuk  dalam  kategori  ini  yaitu  pelaku usaha  yang  memiliki  kewajiban  untuk melakukan pemenuhan komitmen terhadap  izin  yang  dikeluarkan  dari  OSS. Sedangkan  untuk  kelompok  aparatur pemerintah  terbagi  pula  atas  aparatur pada  Dinas  Penanaman  Modal  &  PTSP yang  merupakan  instansi  yang  ada  di daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan  perizinan.  Kemudian  aparatur pada  instansi  atau  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) teknis yang memiliki fungsi terkait  dengan  pemenuhan  komitmen tersebut.
Pembahasan Pelayanan  Perizinan  Pasca-Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2018  Tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pelayanan  perizinan  sesungguhnya menjadi  langkah  awal  dari  kegiatan penanaman modal atau investasi.
Penanaman  modal  merupakan  salah  satu faktor  yang  menggerakkan  pertumbuhan ekonomi  suatu  negara.  Di  Indonesia pengaturan terkait
keterbukaan penanaman  modal  sudah  dilakukan  pada masa  Orde  Baru  melalui  penetapan Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1967 tentang  Penanaman  Modal  Asing  dan Undang-Undang  Nomor  6  tahun  1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Peranan perangkat aturan hukum menjadi syarat  utama  dalam  menciptakan  iklim investasi  yang  kondusif.  Para  investor tidak  akan  berinvestasi  jika  suatu  negara tidak  memiliki  kepastian  hukum  ( legal certainty )  dan  dapat  menimbulkan  risiko hukum  ( regulatory  risk )  yang  tinggi (Kuripan, 2013:6). Oleh karena itu, kedua undang-undang  itu  dicabut  karena dianggap  tidak  mampu  mengakomodir perkembangan  perekonomian  global  dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Di dalam ketentuan Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal dijelaskan bahwa adanya pemberian  perlakuan  yang  sama  antara penanam  modal  dalam  negeri  dan penanam  modal  asing  dengan  tetap memperhatikan  kepentingan  nasional. Kemudian  adanya  penjaminan  kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha  bagi  penanaman  modal  sejak pengurusan  perizinan  sampai  dengan berakhirnya  kegiatan  penanaman  modal sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Tidak  hanya  itu saja, dalam pasal Pasal 4 ayat 2 ditegaskan
bahwa terbuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan  kepada  usaha  mikro,  kecil, menengah dan koperasi.
Kemudian  Undang-Undang  Nomor 25  tahun  2007  ini  juga  mengatur  terkait dengan  penanaman  modal  dalam  negeri dapat  dilakukan  dalam  bentuk  badan usaha yang berbentuk badan hukun, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. Sedangkan untuk penanaman  modal  asing  wajib  dalam bentuk  perseroan  terbatas  berdasarkan hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di Indonesia  kecuali  ditentukan  lain  oleh undang-undang.  Pada pasal  5 dibunyikan bagi  penanaman  modal  yang  berbentuk perseroan  terbatas  dilakukan  dengan mengambil  bagian  saham  pada  saat pendirian  perseroan  terbatas,  membeli saham  dan  melakukan  cara  lain  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Seringkali,  pengusaha  dari  dalam negeri  maupun  luar  negeri  tidak  jadi menanamkan  modalnya  karena  urusan perizinan  yang  rumit,  berbelit-belit, inkonsistensi  peraturan  dan  penuh dengan  praktik  korupsi.  Dalam  tulisan Abib,  disebutkan  salah  satu  kendala  dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia adalah birokrasi yang kurang  baik  dalam  pelayanan  perizinan (2017:36).  Rentang  birokrasi  biasanya menjadi  faktor  pertimbangan  dalam melakukan  kegiatan  penanaman  modal (Rahmadi, 2006).
Kerumitan  dalam  pengurusan  izin berusaha  ini  bisa  terjadi  karena  pada awalnya  pelayanan  perizinan  tersebar  di sejumlah  kementerian  atau  lembaga, begitu  juga  di  daerah  dimana  perizinan melekat  di  sejumlah  OPD.  Akibatnya, apabila  masyarakat  atau  pelaku  usaha ingin  mengurus  perizinan,  maka  ia  harus mendatangi sejumlah OPD yang menerbitkan izin tersebut. Oleh karena itu, pemerintah  telah  berupaya  melakukan
inovasi penyederhanaan dengan berbagai cara  seperti  pelayanan  satu  pintu, pelayanan satu atap, gabungan pelayanan satu atap dan satu pintu ( one stop service ). Berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Daerah, seluruh  pemerintah  daerah  di  Indonesia mulai membentuk OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP). Pembentukan ini dilakukan agar seluruh perizinan dan non-perizinan yang  awalnya  tersebar  di  sejumlah  OPD teknis dapat dilimpahkan kewenangannya kepada  DPM  &  PTSP.  Begitu  juga  dengan penandatanganan perizinan dengan pelimpahan  kewenangan  dari  kepala daerah kepada kepala DPM & PTSP. Upaya  lain  yang  dilakukan  oleh pemerintah dalam proses penyederhanaan perizinan adalah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor
24  tahun  2018  tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik  atau  lebih  dikenal  dengan Online Single Submission (OSS). Penetapan regulasi  ini  adalah  upaya  inovasi  dan perubahan hebat yang dilakukan pemerintah  dalam  bidang  perizinan. Pengurusan  perizinan  dapat  dilakukan secara online .  Artinya  proses  pengurusan izin  melalui  sistem  ini  akan  mengurangi interaksi  langsung  antara  pelaku  usaha dengan  aparatur  pemerintah.  Di  dalam kebijakan  ini  diatur  bahwa  semua  usaha harus  memiliki  Nomor  Induk  Berusaha (NIB).  Layanan  pertama  yang  ada  pada sistem OSS adalah proses pengurusan NIB. Setelah  para  pelaku  usaha  memperoleh NIB,  maka  dilanjutkan  dengan  mengurus Izin  Usaha  dan  Izin  Komersial  atau Operasional  yang  juga  tersedia  di  dalam sistem OSS tersebut.
Pada  Pasal  20  didalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018 dijelaskan  bahwa  terdapat  7  hal  yang
diatur  dalam  pelaksanaan  Perizinan Berusaha yang meliputi:
a. Pendaftaran,  untuk  mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
b. Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin  Komersial  atau  Operasional berdasarkan Komitmen,
c. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial
atau Operasional d. Pembayaran biaya, meliputi
penerimaan  negara  bukan  pajak,  bea masuk  dan/atau  bea  keluar,  cukai, dan/atau  pajak  daerah  atau  retribusi daerah yang wajib dibayar oleh pelaku usaha  sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai  bagian  dari  pemenuhan komiten.
e. Fasilitasi Perizinan Berusaha,
f. Masa  berlaku  atas  perizinan  yang diberikan, dan
g. Pengawasan  terhadap  Pelaksanaan Perizinan Berusaha Untuk Izin Usaha, proses pemenuhan  komitmen  akan  terdiri  atas komitmen prasarana, dan/atau komitmen sesuai dengan ketentuan teknis. Kemudian yang termasuk dalam komitmen prasarana  adalah  Izin  Lokasi,  Izin  Lokasi Perairan,  Izin  Lingkungan,  IMB  (Pasal  32 ayat  2).  Demikian  juga  dengan  Izin Komersial  atau  Operasional,  proses pemenuhan  komitmen  juga  meliputi komitmen  Prasarana  dan/atau  standar Perizinan  Berusaha  berdasarkan  sektor. Proses pemenuhan komitmen ini juga ada yang  membutuhkan  kegiatan  evaluasi teknis,  dan/atau  peninjauan  lapangan, dan/atau  pemeriksaan  laboratorium. Pasca  peluncuran  OSS,  banyak  perizinan yang  selesai  secara online terutama perizinan  untuk  jenis  usaha  yang  tidak mensyaratkan adanya pemenuhan
komitmen  untuk  Izin  Usaha  dan  Izin Komersial atau Operasional.
Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Akan  tetapi  sejumlah  jenis  usaha yang membutuhkan prasarana atau belum memiliki  prasarana  harus  melakukan proses  pemenuhan  komitmen.  Proses pemenuhan komitmen ini harus dilakukan secara tatap muka atau interaksi langsung antara  pelaku  usaha  dengan  aparatur pemerintah.  Hal  ini  dikarenakan  Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional akan  dapat  berlaku  efektif  jika  proses pemenuhan  komitmen  terpenuhi  melalui kegiatan  evaluasi  teknis,  dan/atau tinjauan lapangan, dan/atau pemeriksaan laboratorium telah selesai dilakukan. Lalu pelaku usaha telah melakukan pembayaran  biaya  Perizinan  Berusaha sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-udangan (Pasal 41). Dalam  menindaklanjuti  Peraturan Pemerintah ini, Badan Koordinasi Penanaman  Modal  Republik  Indonesia menetapkan Peraturan BKPM RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik yang  menjadi  norma,  standar,  prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan
penerbitan  Perizinan  Berusaha  pada sistem Online  Single  Submission .  Untuk proses  pengawasan,  BKPM  RI  juga  telah menetapkan Peraturan BKPM RI Nomor 7 Tahun  2018  tentang  Pedoman  dan  Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Peraturan ini mengatur  terkait  dengan  tata  cara pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan  berusaha.  Proses  pengawasan pelaksanaan  penanaman  modal  ini  juga
harus  dilakukan  secara  langsung  atau tatap muka Potensi Praktik Korupsi dalam Pelayanan Perizinan Pelayanan  perizinan  merupakan wilayah  yang  rentan  terjadinya  kasus korupsi dalam proses pengelolaan sumber daya  alam  yang  ada  di  Indonesia  (Dewi Tresya,  et  al.,  2019).  Persoalan  perizinan ini disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para oknum kepala daerah dan birokrat  dalam  memberikan  kemudahan perizinan  tambang,  alih  fungsi  lahan  dan sederet  perizinan  lain  (Arifin,  2019). Kemudian  praktik  korupsi  juga  dapat terjadi  karena  adanya  kemauan  dari masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat dalam berbagai urusan seperti halnya  dalam  bidang  perizinan.  Tidak hanya  itu  saja,  adanya  proses  birokrasi yang  panjang,  rumit  dan  berbelit  telah membuka  celah  bagi  sebagian  oknum birokrat untuk memanfaatkan kondisi ini dengan  menawarkan  tindakan-tindakan ilegal  dan  melanggar  aturan  guna mengambil  keuntungan  bagi  dirinya sendiri  (Fatkhuri;  2017).  Maka  tidak mengherankan  jika  bidang  pelayanan perizinan menjadi ladang empuk bagi para pihak  yang  tidak  bertanggungajawab untuk melakukan praktik korupsi. Sampai pada  saat  ini,  Komisi  Pemberantasan Kosupsi  (KPK)  sudah  cukup  banyak menangani kasus korupsi bidang perizinan  ini.  Beberapa  kasus  korupsi dibidang  perizinan  ini  dapat  dilihat  pada tabel 1.
Tabel 1. Beberapa Kasus Korupsi Bidang Perizinan yang Pernah Ditangani KPK
No Kasus Oknum Pelaku 1.  Terbukti  telah  menerima  suap  sebesar  Rp6 Miliyar  terkait  dengan  pemberian  izin  lokasi  PT Sawit  Golden  Prima  pada  Desa  Muara  Kaman seluas  16.000  Ha  dan  menerima  gratifikasi  yang dianggap suap senilai miliyaran rupiah dari para pemohon  terkait  dengan  penerbitan  SKKL,  izin lingkungan dan AMDAL. Bupati  Kutaikartanegara,  Rita Widyasari 2.  Kasus suap terkait dengan penerbitan izin menara telekomunikasi/ tower Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasha 3.  Kasus suap terkait dengan perizinan pembangunan proyek Meikarta Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin 4.  Kasus suap terkait dengan penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun 5.  Kasus  suap  terkait  dengan    izin  usaha  dan  HGU perkebunan Bupati Buol, Amran Batalipu 6.  Praktik  korupsi  dalam  jual  beli  izin  alih  fungsi hutan untuk perumahan elit yang dikelola oleh PT Bukti Jonggol Asri sebesar Rp5 Miliyar Bupati Bogor, Rachmat Yasin 7 Kasus  pemerasan  terhadap  pengusaha  dalam pengurusan  investas  izin  wisata  di  Kabupaten Lombok Bupati  Lombok  Barat,  Zaini Arony Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020 Salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  kegiatan dunia  usaha  dan  mencegah  praktik korupsi  adalah  dengan  melakukan penyederhanaan  kebijakan  perizinan (Arifin,  2019).  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018 tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah untuk  mempercepat  dan  meningkatkan kegiatan penanaman modal dan berusaha, sekaligus  untuk  mengeliminasi  praktik korupsi  dalam  pelayanan  perizinan. Melalui penggunaan sistem OSS
diharapkan  proses  perizinan  dapat berjalan  dengan  cepat  dan  tidak  rumit karena para pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi  kantor  perizinan  untuk
mengurusi  izin  usahanya,  namun  cukup dilakukan secara online . Proses pengurusan  NIB,  Izin  Usaha,  dan  Izin Komersial atau Operasional bisa langsung terlaksana secara efektif bagi pelaku usaha yang  tidak  memerlukan  prasarana  atau sudah memiliki prasarana,
Untuk jenis usaha yang memerlukan prasarana atau belum memiliki prasarana harus  melakukan  proses  pemenuhan komitmen,  ternyata  proses  pemenuhan komitmen  ini  masih  membutuhkan interaksi langsung atau tatap muka antara pelaku usaha dengan aparatur pemerintah.  Hal  ini  karena  akan  ada proses  evaluasi  teknis,  dan/atau  tinjauan lapangan, dan/atau pemeriksaan
laboratorium.  Izin  akan  dapat  berlaku efektif apabila proses pemenuhan
komitmen terpenuhi. Kemudian, izin dapat berlaku  efektif  setelah  pelaku  usaha  juga selesai  melakukan  pembayaran  biaya Perizinan  Berusaha  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-udangan (Pasal  41).  Proses  perizinan  ini  dapat dilihat pada gambar 1 .
Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa  proses  pemenuhan  komitmen harus  dilakukan  secara  langsung  atau tatap  muka  melalui  kegiatan  evaluasi teknis,  dan/atau  tinjauan  lapangan, dan/atau  pemeriksaan  laboratorium. Interaksi  secara  tatap  muka  yang  terjadi antara  pelaku  usaha  dengan  aparatur pemerintah  itu  akan  membuka  celah terjadinya  “kongkalikong”  antar  kedua belah pihak yang berujung pada tindakan
praktik  korupsi.  Potensi  dan  peluang terjadinya praktik korupsi itu bisa terjadi karena  pelaku  usaha  menginginkan pemenuhan  komitmen  dapat  berjalan dengan  cepat  dan  mudah  sehingga  bisa saja  memilih  “jalan  pintas”  dengan melakukan penyuapan. Sedangkan aparatur  pemerintah  juga  berpotensi memanfaatkan  momentum  pertemuan tatap muka itu untuk mengambil tindakan ilegal  yang  bisa  memberikan  keuntungan bagi  dirinya  sendiri  dengan  dalih  proses pemenuhan  komitmen  dapat  dilakukan dengan  cepat  dan  mudah  asalkan  ada “uang pelicin”.
Nomor Induk Berusaha Izin Usaha tanpa Pemenuhan
Izin Usaha dengan Pemenuhan Komitmen Pemenuhan Komitmen:
➢ Izin Lokasi
➢ Izin Lokasi Perairan
➢ Izin Lingkungan dan /atau
➢ Izin Mendirikan Bangunan Izin Komersial/Operasional Izin Usaha Efektif Untuk memenuhi: ➢ Standar, sertifikat, dan/atau lisensi;
dan/atau
➢ Pendaftaran
barang/jasa Izin Komersial/Operasional Efektif
Ada proses evaluasi teknis/tinjauan lapangan/pemeriksaan laboratorium. Izin
Komersial/Operasional tanpa Pemenuhan Komitmen
gambar 1 . Proses Perizinan
Sumber: Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, (Olahan Peneliti, 2020).
gambar 2 . Potongan Dokumen dari Database Pemerintah Kalimantan Tengah Terkait Penerbitan Izin
Sumber:  Diakses  dari  https://www.mongabay.co.id/2020/02/20/lampu-merah-korupsi-dalam-proses- perizinan/ Pada tanggal 24 Oktober 2020
Ada fakta yang menarik yang ditulis dalam  sebuah  artikel  yang  dipublikasi dalam situs Mongabai.co.id. Sebuah artikel oleh  The  Gecko  Project  and  Mongabay pada  tanggal  20  Februari  2020  yang berjudul  “ Lampu  Merah  Korupsi  dalam Proses  Perizinan ”.  Diceritakan  bahwa terdapat  indikasi  pelanggaran  dalam tahapan  pengurusan  izin  yang  terjadi  di Kalimantan  Tengah.  Indikasi  ini  dapat dilihat  dari  gambar  potongan  dokumen database Pemerintah  Kalimantan  Tengah yang memperlihatkan sebuah perusahaan memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) hanya  satu  hari  saja  setelah  Izin  Lokasi dikeluarkan Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa rentang  waktu  penerbitan  Izin  Lokasi dengan  Izin  Usaha  Perkebunan  hanya berselang  satu  hari  saja  dari  tanggal  2-3 Agustus 2007. Dugaan pelanggaran dapat diidentifikasi  dengan  membandingkan tanggal penerbitan izin lokasi dengan IUP.
Jika  kedua  izin  diterbitkan  hanya  dalam waktu  beberapa  hari  saja,  maka diindikasikan bahwa proses AMDAL tidak dilakukan. Sesungguhnya proses pengurusan AMDAL membutuhkan waktu yang cukup lama karena salah satu proses yang  harus  dilakukan  adalah  membuka peluang partisipasi bagi masyarakat, LSM dan stakeholders lainnya untuk menyampaikan kepentingan mereka terkait lokasi, luasan dan dampak proyek. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  upaya untuk  melompati  salah  satu  tahapan merupakan pelanggaran tindak pidana. Kemudian indikasi pelanggaran juga terjadi  pada  izin  perkebunan  di  Sulawesi Tengah.  Berdasarkan gambar  3 tentang potongan database terdapat  enam perusahaan  memperoleh  izin  pada  hari yang bersamaan yaitu tanggal 29 Juli 2007.
gambar 3 . Potongan Dokumen dari Database Pemerintah Sulawesi Tengah Terkait Penerbitan Izin
Sumber:  Diakses  dari  https://www.mongabay.co.id/2020/02/20/lampu-merah-korupsi-dalam-proses- perizinan/ Pada tanggal 24 Oktober 2020
Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa  terdapat  dua  perusahaan  yang menerima  Izin  Lokasi  dan  IUP  pada  hari yang sama. Fakta ini menguatkan indikasi adanya  pelanggaran  dalam  proses perizinan dan pengabaian proses AMDAL.
Untuk empat kasus lainnya IUP
dikeluarkan  hanya  dalam  kurun  waktu tiga bulan saja.
Kasus-kasus  yang  diduga  terjadi pelanggaran  itu  dapat  dijadikan  sebagai bahan  pertimbangan  untuk  memperbaiki sistem  yang  ada  pada  bidang  perizinan. Indikasi-indikasi  pelanggaran  itu  dapat diduga  terjadi  karena  adanya  tindakan
“kongkalikong” antar oknum terkait yang bisa berujung pada praktik tindak pidana korupsi. Kemudian tahapan yang menyisakan  potensi  persoalan  terkait dugaan  pelanggaran  hukum  adalah  pada saat  proses  pengawasan  pelaksanaan penanaman  modal  yang  juga  dilakukan dengan cara tatap muka. Sehingga, potensi dan  celah  praktik  tindak  pidana  korupsi juga berpeluang terjadi pada  tahapan ini. Proses pengawasan pelaksanaan penanaman modal secara sederhana dapat dilihat pada gambar 4 :
gambar 4 . Proses Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sumber: Olahan Peneliti, 2020

## DPM & PTSP Provinsi/KabupaatenKota

## Kunjungan lapangan di lokasi proyek
Proses Pengecekan/pengawasan terhadap:
➢ Perizinan yang dimiliki pelaku usaha
➢ Perkembangan penanaman modal
➢ Penggunaan Fasilitas Perusahaan DPM & PTSP
Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa DPM & PTSP sebagai instansi pemerintah daerah  yang  memiliki  tugas  untuk melakukan  pengawasan  pelaksanaan penanaman modal. Pengawasan dilakukan dengan cara mengunjungi langsung lokasi proyek atau tempat perusahaan beroperasi. Pada saat kunjungan lapangan itu  dilakukan,  setidaknya  ada  tiga  yang harus  diperiksa. Pertama ,  persoalan perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha apakah sudah sesuai antara kegiatan atau aktivitas  perusahaan  dengan  izin  usaha yang  diajukan  dahulu. Kedua ,  melakukan identifikasi terkait dengan perkembangan kegiatan penanaman modal yang dijalankan. Ketiga , melakukan pemeriksaan  terhadap  fasilitas  yang digunakan oleh perusahaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan yang dilakukan dengan tatap muka itu tentu dapat membuka celah praktik korupsi. Potensi dan celah ini bisa terjadi  karena  jika  ditemukan  bukti pelanggaran,  para  pelaku  usaha  tentu tidak ingin izin usahanya dicabut, sehingga potensi  untuk  melakukan  tindakan- tindakan yang melanggar hukum bisa saja
terjadi  seperti  melakukan  penyuapan. Potensi tindakan penyuapan itu dilakukan agar aparatur pemerintah yang melakukan pengawasan  dapat  menutup  mata  dan membiarkan  pelanggaran  itu  terjadi. Sedangkan bagi aparatur pemerintah yang melakukan  pengawasan  juga  berpotensi melakukan  tindakan  di  luar  aturan  yang ada  untuk  mendapatkan  keuntungan pribadinya sendiri. Mereka berpotensi dan bisa  saja  menerima  suap  yang  diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran atau bahkan bisa melakukan pemerasan kepada
perusahaan.  Tujuannya  agar  fakta  dan bukti  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh perusahaan  bisa  dimanipulasi  atau dibiarkan terjadi.
Dalam  menganalisis  peluang  dan celah  praktik  korupsi  pada  kegiatan pelayanan  perizinan  dan  pengawasan pelaksanaan  penanaman  modal  ini,  perlu dipetakan  aktor-aktor  yang  berpotensi terlibat dalam praktik tersebut. Pemetaan ini  dapat  didasarkan  pada  peran  dari masing-masing  aktor  yang  ada  dalam kegiatan  perizinan.  Tabel  2  adalah  hasil pemetaan aktor tersebut:
Tabel 2. Aktor-Aktor yang Berpotensi Terlibat dalam Praktik Korupsi pada Kegiatan Pelayanan Perizinan No Aktor Peran dalam Pelayanan Perizinan 1  Pelaku Usaha Sebagai pihak yang melakukan pengajuan perizinan penanaman modal 2  Kepala daerah Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 3  Aparatur pada DPM & PTSP Pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perizinan di daerah 4  Pegawai di dalam Lembaga OSS Lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal 5.  Aparatur pada Kantor Pertanahan Pihak yang memberikan pertimbangan teknis pertanahan dalam urusan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi
No Aktor Peran dalam Pelayanan Perizinan 6.  Aparatur pada Kementerian yang mengurusi Bidang Kelautan dan Perikanan atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing Pihak yang menyetujui atau menolak pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan 7.  Aparatur pada Kementerian yang mengurusi bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing Pihak yang melakukan pemeriksaan atas UKL-UPL dalam urusan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan 8  Aparatur pada Komisi Penilaian AMDAL Pihak yang melakukan penilaian AMDAL dan RKL- RPL dalam urusan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan 9  Aparatur yang bertugas sebagai Tim Teknis pada OPD terkait dengan jenis perizinan Sebagai yang menilai kelayakan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perizinan yang akan diberikan
Sumber: Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, (Olahan Peneliti, 2020).
Potensi  praktik  korupsi  pada kegiatan  pelayanan  perizinan  untuk pemenuhan  komitmen  dan  pengawasan pelaksanaan  penanaman  modal  tersebut dapat  terjadi  karena  adanya  beberapa faktor penyebab. Faktor yang menyebabkan  terjadinya  praktik  korupsi pada  kegiatan  pelayanan  perizinan  itu meliputi:
1. Masih  terdapat  pertemuan  dan interaksi langsung atau tatap muka yang  terjadi  secara  intens  antara pelaku  usaha  dengan  aparatur pemerintah,  sehingga  membuka celah  tindakan  “kongkalikong antar kedua pihak
2. Keinginan  untuk  mendapatkan pelayanan yang cepat, tidak rumit dan  tidak  menyusahkan  bagi pelaku usaha
3. Keinginan  untuk  memperoleh keuntungan  diri  sendiri  baik  bagi pelaku  usaha  maupun  aparatur pemerintah 4. Minimnya sistem pengawasan 5. Kurang  maksimalnya  alat  kontrol yang  dapat  mencegah  terjadinya “kongkalikong”  antara  pelaku usaha dengan aparatur pemerintah. Strategi Mengeliminasi Praktik Korupsi Pada Tahap Pemenuhan Komitmen dan Pengawasan  Pelaksanaan  Penanaman Modal Kebijakan terkait dengan optimalisasi  pencegahan  korupsi  harus ditindaklanjuti  dengan  strategi  yang komprehensif, integral dan holistik supaya dapat  mencapai  hasil  yang  diharapkan. Bambang  Waluyo  (2014)  menjelaskan bahwa  secara  general  terdapat  empat garis besar strategi yang dapat diterapkan dalam pencegahan tindak pidana korupsi yaitu (1) Peningkatan integritas dan etika penyelenggara  negara,  (2)  Pemantapan dan  percepatan  reformasi  birokrasi,  (3) Penguatan budaya antikorupsi masyarakat,  (4)  Penegakan  hukum  yang tegas, konsisten dan terpadu. Pada tahun 2014, Pemerintah pusat dibawah
kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo mencanangkan  program  revolusi  mental. Salah  satu  cita-cita  yang  hendak  dicapai dari  program  revolusi  mental  ini  adalah pencegahan tindak pidana korupsi. Wujud dari  revolusi  mental  ditransformasikan kedalam  program  reformasi  birokrasi, namun sayangnya cita-cita itu seolah-olah tidak  pernah  berhasil.  Dibutuhkan  suatu model yang konkrit agar program dan cita- cita  itu  dapat  dilakukan  sehingga  upaya pemberantasan korupsi benar-benar bisa dilakukan (Anggraeni, 2014).
Untuk  mengatasi  persoalan  dan pencegahan  tindakan  korupsi  dalam bidang  pelayanan  publik  seperti  dalam urusan  perizinan  dan  birokrasi,  menurut Fatkhuri  (2017)  ada  dua  cara  yang  bisa dilakukan. Pertama, melakukan penguatan kelembagaan  internal  birokrasi.  Kedua, melakukan penguatan sumberdaya
manusia  agar  birokrasi  dapat  diisi  oleh orang-orang  profesional  dan  kompeten. Kunci  utama  dalam  upaya  pencegahan tindakan korupsi didalam tubuh
pemerintah  adalah  keterbukaan  data pemerintah.  Agie  Nugroho  Soegiono (2017)  menyebutkan  bahwa  adanya agenda Open  Government sesungguhnya dapat dimanfaatkan dalam proses memerangi  tindakan  korupsi  melalui inisiatif open  data .  Apabila  masyarakat memiliki  kemudahan  dalam  mengakses data  pemerintah,  maka  akan  mampu membantu pendeteksian potensi tindakan korupsi.
McDermott  (2010)  dalam  Soegiono
(2017)  menyatakan  jika  gerakan Open
Government akan sangat terbuka terhadap perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi  dan  komunikasi  dianggap krusial  dalam  mereduksi  birokrasi pemerintah  yang  berbelit-belit  dan  juga dapat  meningkatkan  efektifitas  serta memberikan  kemudahan  layanan  publik itu  sendiri.  Upaya  untuk  melakukan
pemberantasan  dan  pencegahan  tindak pidana  korupsi  dengan  menciptakan keterbukaan melalui penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi ternyata  masih  perlu  diperbaiki  dan ditingkatkan.  Masih  diperlukan  tenaga yang terampil, dukungan dari stakeholder , infrastruktur  teknologi  yang  memadai serta  kondisi  institusi  juga  harus mendukung (Nayabarani, 2017).
Pelayanan perizinan telah memanfaatkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi komunikasi. Penggunaan sistem Online Single Submission (OSS)  telah  membantu  dan mempermudah  para  pelaku  usaha  dalam pengurusan izin usahanya. Sistem OSS juga telah  memberikan  kepastian  proses pelayanan  perizinan  sehingga  persoalan birokrasi  yang  rumit,  panjang  dan berbelit-belit  yang  selama  ini  dikeluhkan masyarakat  dapat  teratasi.  Para  pelaku usaha  tidak  mesti  datang  ke  kantor perizinan  dan  bertemu  langsung  dengan aparatur pemerintah tetapi  cukup menggunakan media online untuk mengurusi  izin  tersebut.  Artinya,  celah korupsi  yang  biasanya  menjadi  ladang empuk  bagi  para  oknum  juga  dapat dikurangi. Namun sayangnya, pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2018  tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik masih  menyisakan  dua  tahapan  yang memerlukan  pertemuan  antara  pelaku usaha  dengan  aparatur  pemerintah  yaitu pada  tahap  pemenuhan  komitmen  dan pengawasan  pelaksanaan  penanaman modal.  Dua  tahapan  ini  ternyata  masih menimbulkan  celah  yang  berpeluang untuk  terjadinya  tindak  pidana  korupsi. Maka  dari  itu,  diperlukan  suatu  strategi (Alfarisi, 2019) jitu yang dapat dilakukan untuk  menutup  celah  itu  agar  praktik korupsi dalam bidang pelayanan perizinan dapat dieliminasi.
Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Strategi yang dapat dilakukan untuk mengeliminasi  potensi  praktik  korupsi pada kegiatan pelayanan perizinan untuk pemenuhan  komitmen  dan  pengawasan pelaksanaan  penanaman  modal  adalah menggurangi intensitas
pertemuan langsung  antara  pelaku  usaha  dengan aparatur  pemerintah.  Proses  pemenuhan komitmen  dan  pengawasan  pelaksanaan penanaman modal bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi agar mengurangi pertemuan  langsung  kedua  belah  pihak untuk  sebagian  kegiatan  evaluasi  teknis, dan/atau  tinjauan  lapangan,  dan/atau pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan  secara  virtual.  Untuk  bukti- bukti  dan  dokumentasi  yang  harus dipenuhi  pelaku  usaha  dapat  dilakukan secara online ,  mengirimkan  video  atau foto-foto  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini sangat mungkin dilakukan karena merujuk  pada  perubahan  sosial  dan  pola kerja  yang  terjadi  saat  ini  akibat  situasi pandemi yang membuat semua pekerjaan yang  dahulu  dianggap  tidak  mungkin untuk  dilakukan  menjadi  bisa  dilakukan. Apalagi kemajuan teknologi dan informasi terus mengalami perkembangan.

## Penutup
Pasca-ditetapkanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau  lebih dikenal  dengan Online  Single  Submission (OSS) proses pengurusan perizinan dapat dilakukan  secara online yang  dapat mengurangi  pertemuan  langsung  antara pelaku usaha dengan aparatur
pemerintah.  Sehingga  potensi  terjadinya praktik  korupsi  dapat  dikurangi.  Namun, untuk  beberapa  jenis  usaha  yang membutuhkan  prasarana  atau  belum memiliki  prasarana  harus  melakukan proses  pemenuhan  komitmen.  Proses pemenuhan komitmen ini ternyata masih membutuhkan  interaksi  langsung  atau
tatap  muka  antara  pelaku  usaha  dengan aparatur  pemerintah.  Hal  ini  karena diperlukan  proses  evaluasi  teknis, dan/atau  tinjauan  lapangan,  dan/atau pemeriksaan  laboratorium.  Izin  akan dapat  berlaku  efektif  apabila  proses pemenuhan komitmen terpenuhi.
Kemudian  untuk  proses  pengawasan pelaksanaan  penanaman  modal  juga masih dilakukan dengan cara tatap muka. Akibatnya,  potensi  dan  celah  praktik korupsi masih ada pada kedua tahapan ini.
Adanya  celah  potensi  praktik
korupsi pada kegiatan pelayanan perizinan  untuk  pemenuhan  komitmen dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal  tersebut  dapat  terjadi  karena adanya  beberapa  faktor.  Seperti  adanya intensitas  pertemuan  langsung  yang  bisa membuka ruang untuk tindakan “kongkalikong”  antar  kedua  belah  pihak. Keinginan  untuk  proses  pemenuhan komitmen dapat dilakukan dengan cepat, tidak  rumit  dan  tidak  menyusahkan  bagi pelaku  usaha,  adanya  pengambilan keuntungan  diri  sendiri  baik  bagi  pelaku usaha  maupun  aparatur  pemerintah, minimnya sistem pengawasan dan belum maksimalnya  alat  kontrol  yang  dapat mencegah terjadinya “kongkalikong” antara  pelaku  usaha  dengan  aparatur pemerintah tersebut.
Strategi yang dapat dilakukan untuk mengeliminasi  praktik  korupsi  dalam pelayanan  perizinan  ini  adalah  dengan memanfaatkan  teknologi  dalam  proses pemenuhan  komitmen  dan  pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Sebagian kegiatan  evaluasi  teknis,  dan/atau tinjauan lapangan, dan/atau pemeriksaan laboratorium  dapat  dilakukan  secara virtual  untuk  mengurangi  interaksi langsung  atau  tatap  muka.  Untuk  bukti- bukti  dan  dokumentasi  yang  mesti dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  dapat dilakukan  secara online ,  mengirimkan video, foto-foto dan lain sebagainya.

## Referensi
Abib,  Agus  Saiful.  et  al.  (2017). Konsep Penanaman  Modal  Sebagai  Upaya Menstimulasi Peningkatan Perekonomian  Indonesia .  Jurnal HUMANI  Volume  7  No.  1  Januari 2017, 19-39. Alfarisi,  F.  (2019).  Pembaharuan  Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Fairness  and  Justice: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum . 17 (2),
120 – 132. Anggraeni, Tyas Dian. (2014). MENCIPTAKAN SISTEM PELAYANAN  PUBLIK  YANG  BAIK: Strategi  Reformasi  Birokrasi  dalam Pemberantasan  Korupsi. Jurnal Rechtsvinding  Media  Pembinaan
Hukum Nasional . 3(3): 417-433.
Arifin,  Muhammad  Zainul  dan  Irsan. (2019).  Korupsi  Perizinan  dalam Perjalanan  Otonomi  Daerah  di Indonesia . Jurnal  Lex  Librum. 5(2): 887-896.
CNN. (2020). Indonesia Ranking 1 Negara Paling”  Ribet”  Untuk  Berbisnis. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ek onomi/20201016082354-532-
559057/indonesia-ranking-1- negara-paling-ribet-untuk- berbisnis.  Pada  tanggal  18  Oktober 2020.
Fatkhuri. (2017). Korupsi dalam Birokrasi dan  Pencegahannya. Jurnal  Ilmiah Manajemen  Publik  dan  Kebijakan Sosial . 1(2): 65-76. Kuripan,  David.  (2013). Aspek  Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia. Kencana  Prenada  Media Group. Jakarta.
Nayabarani,  Sabrina  Dyah.  (2017). Membangun  Transparansi  Barang dan Jasa Melalui peningkatan Peran ICT  Dalam  Mereduksi  Korupsi. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan . 47(4): 477-496.
Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1
Tahun  2020. Pedoman  Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik . Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2020  Nomor  308. Jakarta.
Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  2018. Pedoman  Dan  Tata
Cara  Pengendalian  Pelaksanaan Penanaman Modal . Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2018 Nomor 935. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  24  Tahun  2018. Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara Elektronik . Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2018 Nomor 90. Jakarta.
Rahmadi  Supanca,  Ida  Bagus.  2006. Kerngka Hukum Kebijakan Investasi Langsung  di  Indonesia .  Ghalian Indonesia. Bogor.
The  Gecko  Project  and  Mongabay.  2020.
Lampu  Merah  Korupsi  dalam  Proses Perizinan . Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2020/ 02/20/lampu-merah-korupsi- dalam-proses-perizinan/. Pada tanggal 24 Oktober 2020
Tresya,  Dewi,  et  al.  (2019).  Penataan Perizinan  dalam  Gerakan  Nasional
Penyelamat  Sumber  Daya  Alam  di
Indonesia. Jurnal  Integritas .  5(2-2):
15-31.
Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007.
Penanaman Modal . Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 67. Jakarta. Waluyo,  Bambang.  (2014).  Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia . Jurnal Yuridis. 1(2): 169- 182. Widiyarta, A., Suratnoaji, C., & Sumardjijati, S. (2016). Pola Perilaku Masyarakat  Terhadap  Penggunaan Program  Surabaya  Single  Window (Ssw)  Sebagai  Perizinan  Online
Dalam  Upaya  Menekan  Tindakan Korupsi,  Kolusi,  Dan  Nepotisme  Di Surabaya. Perspektif  Hukum . 17 (2): 231-241. Yusyanti, D. (2015). Strategi Pemberantasan  Korupsi  Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan  Hukum  Dan  Budaya Hukum. E-Journal  WIDYA  Yustisia , 1 (2), 87 – 97. https://media.neliti.com/media/pub lications/247112-strategi-
pemberantasan-korupsi-melalui-p-
3d4a9731.pdf