## Journal of Political Issues
Volume. 1, Issues. 2, Januari 2020, pp. 134-142 ISSN: 2685-7766
Copyright © 2020. Owned by Author(s), published by Journal of  Political Issues. This is an open-acces article under CC-BY-NC-SA License

## Menyoal Pilihan Politik Santri Studi kasus Ponpes Al Munawwir Krapyak Bantul
Imam Sumantri 1*
1 Komunitas Belajar Menulis, 55252 Wirobrajan – Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
Info Artikel: Received: Jan 23 rd , 2020 Revised: Jan 29 th , 2020 Accepted: Jan 30 th , 2020
Kata Kunci: Pilihan Politik; Tradisi Pesantren; Santri;
Koresponden: Imam Sumantri, Komunitas Belajar Menulis Yogyakarta

## Email:
Imamfoz@gmail.com
Cantuman Sitasi : Sumantri, Imam. 2020.
Menyoal  Pilihan Politik  Santri
Studi kasus Ponpes Al
Munawwir  Krapyak  Bantul. Journal  of  Political  Issues 1(2), 134-142 . Doi: https://doi.org/10.33019/jpi.v1 i2.17
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v1 i2.17
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract In the pesantren tradition the pattern of interaction between the kyai and the santri is very sacred. Culture of obedience and reverence in the pesantren environment is  automatically  attached  to  every  santri.  For  students,  this  obedience  is  an  honor  to get blessings from the ulema. This paper aims to explore the paradigm shift of santri in determining political choices in the electoral process. This research is a descriptive study  with  qualitative  methods.  Determination  of  informants  using  techniques purposive to adjust data needs for research purposes. The results showed a paradigm shift that used to be very dependent on wasilah, now is more open in person. Santri's knowledge of good political science and concern about politics are the main factors in being  able  to  formulate  personal  political  choices  without  any  intervention  from  the pesantren.
Abstrak Di dalam tradisi pesantren pola interaksi antara kyai dan santri sangat sakral. Budaya  patuh  dan takzim di  lingkungan  pesantren  secara  otomatis  melekat  kepada setiap  santri.  Bagi  santri  sikap  patuh  tersebut  merupakan  penghormatan  untuk memperoleh  berkah  dari  ulama.  Tulisan  ini  bertujuan  mengupas  pergeseran paradigma  santri  dalam  menentukan  pilihan  politik  dalam  proses  pemilu.  Penelitian ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  metode  kualitatif.  Penentuan  informan menggunakan  teknik purposive dengan  menyesuaikan  kebutuhan  data  untuk kepentingan  penelitian.  Hasil  penelitian  menujukkan  terjadi  pergeseran  paradigma yang  dahulu  sangat  bergantung  kepada wasilah kini  lebih  terbuka  secara  personal. Pengetahuan  santri  tentang  ilmu  politik  yang  baik  dan  kepedulian  tentang  politik menjadi  faktor  utama  untuk  dapat  merumuskan  pilihan  politik  pribadi  tanpa  ada intervensi dari pihak pesantren.

## Tentang Penulis:
Imam  Sumantri  Ms ,  menyelesaikan  studi  Magister  (S2)  di  Universitas  Gadjah Mada.  Saat  ini  penulis  adalah  anggota  komunitas  belajar  menulis  (KBM)  Jogja. Penulis  pernah  aktif  magang  di  institute  Dian  Interfidei  yang  fokus  dalam  advokasi hak-hak multikultur.

## PENDAHULUAN
Berkembangnya  demokrasi  di  Indonesia  secara  otomatis  akan  berimplikasi  pada semua  sektor  termasuk  masyarakat  pesantren.  Pesantren  sebagai  suatu  lembaga  yang  cukup unik  dengan  budaya  pesantren  yang  luhur  mampu  mempertahankan  kemurnian  budayanya ditengah perkembangan zaman saat ini. Pada konteks politik, masyarakat pesantren tidak bisa lepas dari dinamika politik khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya.
Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren menjadi magnet tersendiri dalam kanca politik Indonesia. Sejak era kolonial pesantren memiliki andil yang besar dalam mewujudkan  kemerdekaan.  Wajar  hingga  saat  ini  pesantren  selalu  menjadi  kajian  menarik dalam melihat eskalasi politik yang berkembang.
Para  sarjana  sudah  sangat  menyadari  bahwa  pesantren  memiliki  pengaruh  yang  kuat dalam  membentuk  dan  memelihara  kehidupan  sosial,  politik,  dan  keagamaan  orang  Jawa pedesaan  (Dhofier  Z.  ,  2011).  Hal  ini  disebabkan  pesantren  dalam  masyarakat  Jawa  sudah memiliki histori yang sangat panjang, bahkan sejak awal kedatangan Maulana Malik Ibrahim ketika  awal  penyebaran  Islam  di  Indonesia.  Pesantren  pun  dimulai  dari  pedesaan  dengan memberikan pengetahuan agama kepada para santri oleh sang kyai.
Pesantren  menurut  Dr.  Soebardi  dalam the  place  of  Islam, mengatakan  bahwa  kunci dalam membentuk watak masyarakat Jawa tentang Islam dan penyebaran Islam di tanah Jawa adalah pesantren. Dengan demikian, pesantren memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Islam di Jawa (Dhofier Z. , 2011).
Perkembangan  modernisasi  proses  pendidikan,  pesantren  yang  pada  awalnya menganut sistem individual yang kepemimpinannya berada di tangan kyai, kini mulai masuk unsur-unsur baru seperti sekolah, madrasah yang menganut sistem yang lebih demokratis dan rasional. Organsisasi dapat menggantikan peranan kiai sebagai pemegang hak tunggal dalam penafsiran  ajaran  Islam  (Mulkhan,  1992).Oleh  karena  itu,  dalam  kehidupan  kaum  santri, masih  terdapat  banyak  anggapan  bahwa  dalam  berpolitik  masih  sangat  didasarkan  pada pandangan  kaum  elit  keagamaan,  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  pimpinan  pesantren atau kiai yang menjadi tokoh dan pemimpin pesantren.
Seiring perkembangan zaman, pesantren sebagai lembaga keagamaan yang dahulunya dikenal  tradisonal  kini  sebagian  telah  bertransformasi  menjadi  sebuah  lembaga  pesantren modern. Dengan menjadikan pendidikan umum dan kegaamaan menjadi satu. Hal ini muncul sejak  adanya  pesantren  modern  Gontor  yang  sudah  termasuk  kategori  pesantren  modern (Dhofier  Z.  ,  2005).  Meskipun  demikian,  kebudayaan  pesantren  yang  khas  tetap dipertahankan sebagai identitas budaya pesantren yang terus terjaga.
Indonesia  sebagai  Negara  mayoritas  penduduknya  memeluk  agama  Islam  tidak  bisa lepas dari andil pesantren termasuk eskalasi  politik  yang berkembang hingga saat  ini. Sejak reformasi,  dengan  perubahan  transisi  sistem  menuju  lebih  demokratis  juga  tidak  lepas memberikan implikasi pada kebudayaan pesantren. Dengan system yang lebih terbuka dapat memberi ruang yang lebih luas kepada setiap warga Negara dalam menentukan pilihan politik termasuk di kalangan para santri pesantren.
Di  lingkungan  pesantren  terdaapat  budaya  yang  sangat  khas  seperti  sikap takzim kepada  kyai  atau  pimpinan  pesantren.  Bahkan,  terkadang  budaya  ini  tidak  hanya  berlaku dikalangan  santri  pesantren  tetapi  juga  masyarakat  penduduk  di  sekitar  pesantren.  Sikap tunduk, patuh terhadap kyai ini telah sejak lama menjadi budaya khas pesantren. Salah satu yang menguatkan budaya ini adalah di pesantren diajarkan suatu kitab tentang adab seorang murid  kepada  guru  yang  lebih  dikenal  dengan  kitab ta’allimul  muta’allim. Kitab  tersebut sangat  familiar  di  kalangan  santri  sebagai  panduan  adab  seorang  murid  kepada  gurunya dalam hal ini kyai di pesantren.
Selain  itu,  posisi  kyai  sebagai  pimpinan  pesantren  dianggap  memiliki  kharisma tersendiri.  Adab  tunduk  kepada  kyai  diyakini  memberikan  berkah  kepada  para  santri pesantren.  Figur  kyai  pesantren  dijadikan  sebagai uswatun  hasanah atau  teladan  yang  baik
oleh  para  santri,  sehingga  proses  interaksi  antara  kyai  dan  santri  akan  melahirkan  sikap imitasi yang dilakukan santri terhadap adab perangai kyai. Keteladanan para santri pun belum cukup, kyai dianggap sebagai figur ideal pewaris para ulama sehingga santri perlu melakukan indentifikasi untuk menyambung silsilah keilmuan di pesantren (Rahardjo, 1988).
Hal  tersebut  menyebabkan  kentalnya  sikap  patuh  pada  budaya  pesantren  yang  telah berlangsung sangat lama di kalangan santri. Sikap patuh tersebut tidak jarang mencakup pada segala  aspek  kehidupan  para  santri  termasuk  pada  aspek  pilihan  politik  santri.  Sikap  politik kyai  dapat  dianggap  sebagai  pilihan  yang  paling  arif  bagi  masyarakat.  Figur  ideal  kyai dianggap  lebih  mampu  dan  dapat  memberikan  keputusan  yang  terbaik  bagi  masyarakat  dan pesantren khususnya.
Oleh karena itu, tidak sedikit kalangan santri maupun dari masyarakat mengikuti dan patuh terhadap apa yang menjadi keputusan kyai. Termasuk dalam hal mengambil keputusan politik  dalam  memilih  calon  pemimpin  baik  Presiden,  kepala  daerah  hingga  para  calon legislatif  di  tingkat  pusat  dan  daerah.  Sehingga,  tidak  sedikit  pula  para  elite  politik  yang melakukan sowan sebagai  cara  mereka  meminta  restu  untuk  mengikuti  kontestasi  politik. Cara  tersebut  dinilai  lebih  efektif  untuk  menadapatkan  dukungan  politik  dari  seorang pimpinan pesantren atau kyai.
Kepentingan  politik  pesantren  sangat  terbatas  pada religius  power atau  legitimasi kekuasaan  keagamaan  (Dhofier  Z.  ,  2011),  terdapat  kepentingan  politik  juga  yang  dimiliki pesantren sehingga harus terlibat dalam kegiatan politik, pengembangan Islam di masyarakat sangat  penting  untuk  menjadi  tujuan  utama  agar  Islam  dapat  tetap  terlestarikan  di  dalam kehidupan bermasyarakat.
Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru bagi para santri dalam melihat fenomena politik yang terjadi, dengan melakukan studi lebih lanjut pada penelitian ini diharapkan agar dapat melihat persepsi santri dalam berpartisipasi politik dalam pemilu, sehingga para santri yang  juga  memiliki  hak  sebagai  warga  negara  yang  akan  memberikan  suara  pada  pemilu dapat  berjalan  dengan  baik,  dan  sikap  partisipasi  politik  yang  aktif  akan  sangat  membantu dalam mewujudkan sistem politik yang baik karena adanya sikap tidak acuh terhadap sistem politik.
Pada  konteks  penelitian  ini,  berusaha  mengkaji  pilihan-pilihan  politik  para  santri pondok  pesantren  Al-Munawwir  Krapyak  Bantul.  Pemilihan  lokasi  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY)  sangat  menarik  sebagai  sentra  pendidikan  atau  dikenal  sebagai  Kota pelajar. Sehingga,  dapat  dikatakan mayoritas santri merupakan pelajar dan bahkan berstatus sebagai mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di DIY.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  metode  kualitatif.  Penentuan informan  menggunakan  teknik purposive dengan  menyesuaikan  kebutuhan  data  untuk kepentingan  penelitian.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara  dan  penyajian data dengan melakukan reduksi data dan display data.

## PEMBAHASAN
Pasca  runtuhnya  rezim  Orde  Baru,  konstelasi  politik  nasional  berubah  sangat signifikan.  Dinamika  politik  cenderung  lebih  menjadi  terbuka  dan  lebih  demokratis.  Salah satu implikasinya adalah lahirnya berbagai macam partai politik baru di  Indonesia termasuk partai politik yang berbasis Islam. Seperti misalnya Nadhatul Ulama menciptakan sekoci baru dalam  bentuk  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Munculnya  para  pemain  baru  tersebut menunjukkan semangat reformasi yang aktif dan melahirkan semangat islamisme dalam ikut andil pada pemerintahan di era reformasi.
Kemunculan  partai-partai  Islam  baru  pasca  reformasi  diharapkan  memberikan semangat baru bagi umat  Islam. Termasuk antusiasme  yang positif dari umat termasuk para
santri.  Terlebih,  mayoritas  kader  yang  berkecimpung  di  partai  politik  yang  berbasis  Islam adalah  berasal  dari  kalangan  santri  atau  pesantren.  Hal  ini  tentu  menjadi  atensi  bagi masyarakat pesantren sebagai seluran atau wadah yangaspiratif bagi kemajuan bersama.
Faktanya, seiring dengan perkembangan zaman partai politik mengalami distrust yang cukup  siginifikan.  Fenomena  ini  tidak  hanya  berlaku  pada  partai  politik  non  Islam,  akan tetapi juga partai politik yang berbasis Islam juga mengalami penurunan kepercayaan publik. Hal ini menjadi pukulan telak bagi parpol sebagai wadah aspiratif  yang tidak dipercaya lagi oleh publik.
Fenomena ini juga sampai di kalangan para santri, secara umum kepercayaan kepada parpol  yang  berbasis  Islam  menurun.  Selain  itu,  persoalan  lain  muncul  yakni  tidak  adanya figur  dari  parpol  Islam  yang  dinilai  baik  untuk  mendapatkan  kembali  simpati  masyarakat maupun  santri.  Krisis  kepercayaan  dan  sosok  figur  parpol  ini  lah  yang  menjadikan  santri cukup sulit dalam menentukan pilihan politiknya.
Hal  yang  menarik  yang  dapat  menjadi  fakta  terhadap  penurunan  kepercayaaan masyarakat terhadap parpol berbasis Islam adalah ketika belum pernah sekalipun parpol yang berbasis  Islam  tersebut  memenangkan  pemilu  ditengah  jumlah  pendudukan  yang  mayoritas beragama Islam ini. Sehingga hal ini menegaskan bahwa faktor agama bisa saja tidak menjadi faktor utama dalam memilihnya seseorang khususnya dalam pilihan-pilihan politik berkaitan dengan pemimpin publik.
Para santri di pondok pesantren Al Munawwir Krapyak pun memiliki pandangan yang sama bahwa keberadaan partai politik yang berbasis Islam belum bisa mewakili aspirasi umat Islam  seutuhnya.  Rendahnya  kepercayaan  masyarakat  membuat  partai  politik  harus melakukan introspeksi internal  yang serius guna memperbaiki kekurangan yang terjadi pada parpol.
Krisis  tersebut  membuat  citra  partai  politik  Islam  tidak  begitu  memiliki  eksistensi yang baik sekalipun di kalangan masyarakat pesantren. Hal ini menjadi koreksi sebagaimana salah satu tujuan politik Islam kontemporer yang mensyaratkan kehadiran partai politik Islam yang didominasi oleh personalia yang berlatar belakang Islam kuat dalam hal ini santri serta pengambilan  keputusan  yang  cenderung  memihak  kepada  kepentingan  umat  Islam  (Azra, 2000).

## A. Pengaruh Kyai Dalam Politik
Di  dalam  tradisi  pesantren  pola  interaksi  antara  kyai  dan  santri  tentu  sangat  sakral. Budaya  patuh  dan takzim yang  melekat  di  lingkungan  pesantren  secara  otomatis  melekat kepada setiap santri yang mondok di pesantren. Sikap tunduk patuh seorang santri tidak lepas dari ajaran adab terhadap guru memalui kitab ta’allimul muta’allim yang diajarkan di semua pesantren di Jawa.
Elemen-elemen  dasar  sebuah  pesantren  tidak  lepas  dari  lima  hal  yakni,  pondok, masjid,  santri,  pengajaran  kitab  klasik  dan  kiai. Dengan  demikian,  suatu  lembaga  pengajian yang telah memenuhi kelima hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai (Dhofier Z. , 2011).
Pertama, pondok adalah merupakan tempat mukim atau asrama yang menjadi tempat tinggal  para  santri  yang  mukim  di  pesantren.  Pondok  para  santri  ini  terletak  di  lingkungan pesantren  itu  sendiri  sehingga  para  santri  lebih  mudah  untuk  mengikuti  kegiatan-kegiatan pondok.
Pondok tempat tinggal para santri merupakan elemen paling penting dalam tradisi pesantren, hal  tersebut  akan  menopang  perkembangan  pesantren  meskipunkeadaan  pondok  sangat sederhana.  Dan  hal  itu  akan  mempermudah  para  santri  yang  datang  dari  berbagai  daerah untuk mendapatkan tempa tinggal yang baru (Dhofier Z. , 2011).
Kedua, masjid  merupakan  elemen  yang  tidak  kalah  penting  di  sebuah pesantren.Masjid dapat  berfungsi  sebagai  sarana  yang tepat  untuk  mendidik  santri, terutama berkaitan dengan ibadah dan pengkajian kitab-kitab Islam klasik kepada para santri (Dhofier
2011).Masjid sebagai tempat yang bukan hanya sebagai pusat ibadah akan tetapi juga sebagai tempat berbagi ilmu atau menuntut ilmu. Masjid sebagai rumah ibadah dapat berfungsi lebih banyak lagi demi menghasilkan manfaat bagi umat atau santri yang ada di pesantren. Seorang kyai yang akan menidirikan sebuah pesantren biasanya memulai dengan membangun sebuah masjid  terlebih  dahulu.  Langkaah  ini  biasanya  diambil  atas  perintah  gurunya  yang  telah menilai dirinya akan mampu memimpin sebuah pesantren (Dhofier Z. , 2011).
Ketiga, pengajaran  kitab-kitab  klasik  terutama  karangan-karangan  faham  syafi’i merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan oleh lingkungan pesantren. Tujuan utamanya  adalah  untuk  mendidik  calon-calon  ulama,  para  santri  yang  ingin  menjadi  ulama biasanya  akan  mengembangkan  keahliannya  di  bidang  bahasa  Arab.  Kemudian  setelah  itu baru akan dididik di pesantren (Dhofier Z. , 2011).
Keempat, santri  sendiri  adalah  murid-murid  yang  tinggal  di  lingkungan pesantren.Santri sendiri terbagi menjadi dua tipe, yakni santri mukim dan santri kalong.Santri mukim  adalah  santri  yang  menetap  dalam  kelompok  pesantren  sedangkan  santri  kalong adalah  santri  yang  bolak-balik  atau nglaju dan  biasanya  berasal  dari  desa-desa  di  sekitar pondom pesantren (Dhofier Z. , 2011).
Kelima, kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren.Bahkan kiai lah  yang  seringkali  merupakan  pendiri  pondok  pesantren.  Sudah  hal  yang  wajar  jika perkembangan  suatu  pesantren  akan  bergantung  pada  kemampuan  pribadi  kiainya. Kebanyakan para kiai beranggapan bahwa pesantren ibarat sebuah kerajaan kecil di mana kiai memiliki power  and  authority atau  kekuasaan  dan  kewenangan  dalam  kehidupan  dan lingkungan pesantren (Dhofier Z. , 2011).
Santri  dalam  kebudayaan  pesantren,  juga  memiliki  kebiasaan-kebiasaan  tertentu, santri  memberikan  penghormatan  yang  berlebihan  kepada  kiainya.  Kebiasaan  ini  bisa menjadikan santri  bersikap pasif karena khawatir kehilangan barokah, dan sikap khas santri ini yang membedakan santri dengan siswa-siswi di lembaga lainnya (Qomar, 2007).
Sikap  hormat  dan  patuh  kepada  kyai  yang  ada  di  pesantren  sejatinya  bukanlah penyerahan secara total kepada kyai sebagai guru yang memiliki otoritas, melainkan adanya keyakinan  bahwa  guru  sebagai  penyalur  berkah  Tuhan  kepada  murid-muridnya  (Karim, 1995).  Sehingga,  kedudukan  kyai  di  pesantren  akan  sangat  tinggi  dan  dihormati  oleh  para santri dan bahkan masyarakat sekitar pesantren.
Figur  kyai  yang  sangat  tinggi  membuat  pendapatnya  sering  dijadikan  rujukan  oleh masyarakat  di  sekitarnya  dalam  konteks  apapun.  Oleh  karena  itu,  kyai  dituntut  tidak  hanya mengetahui persoalan-persoalan agama saja akan tetapi juga persoalan umum di luar konteks agama yang menyangkut kehidupan masyarakat sekitar.
Kyai  pada  lingkungan  tertentu  seperti  di  pesantren  merupakan  elite,  bahkan kuntowijoyo mengatakan kyai merupakan elite desa yang secara khusus menangani persoalan atau  urusan  keagamaan  (Kuntowijoyo,  2002).  Figur  kyai  dapat  dikatakan  menjadi  sosok sentral  karena  tidak  hanya  menjadi  panutan  para  santrinya  akan  tetapi  juga  sampai  pada lapisan masyarakat di sekitar pesantren.
Dengan status sosial yang tinggi dan sebagai simbol keagamaan yang melekat sebagai seorang  ulama  pewaris  para  nabi  dan  pewaris  keilmuan  para  ulama  terdahulu,  para  kyai memiliki  legitimasi  yang  kuat  sebagai  tokoh  elite  dan  memiliki  citra  yang  ideal  baik  di lingkungan  pesantren  maupun  masyarakat  lebih  luas  (Rahardjo,  1988).  Hal  tersebut  cukup membuat  posisi  para  kyai  sebagai  elite  memiliki  pengaruh  yang  cukup  signifikan  dalam penentuan arah kebijakan pesantren termasuk dalam konteks kebijakan politik pesantren.

## Gambar 1. Pola Hirarki Pesantren
Oleh  karena  itu,  pesantren  sering  diibaratkan  sebuah  kerajaan  kecil.  Kyai  sebagai pemegang  otoritas  merupakan  sumber  kekuasaan  dan  kewenangan  mutlak  di  lingkungan pesantren  (Dhofier  Z.  ,  1982).  Dengan  kekuasaanya  tersebut  para  kyai  sebagai  elite  dapat membangun jaringan yang harmonis dengan para elite di luar lingkup pesantren.
Salah  satu  wadah  bagi  para  kyai  adalah  melaui  organisasi  keagamaan  Nahdlatul Ulama  (NU).  Meskipun  NU  tidak  merupakan  organisasi  yang  ikut  berpolitik  praktis,  akan tetapi  kebesaran  organisasi  NU  memiliki  afiliasi  dengan  berbagai  kelompok  atau  organisasi yang  ikut  dalam  politik  praktis  seperti  partai  politik.  Keakraban  NU  dengan  politik sebenarnya sudah terjadi sejak lama, pilihan politik  warga NU justru terpecah-pecah seperti ke  PPP  atau  PKB.  Bahkan,  sebagian  lainnya  memilih  untuk  mengafiliasikan  diri  dengan partai yang berbasis non Islam melainkan nasionalis.
Jika  menilik  sekilas  sejarah  politik  NU  maka  tidak  lepas  dengan  dibentuknya  PPP sebagai  parpol  yang  berbasis  Islam  dan  NU  hingga  terjadi  perpecahan  suara.  Perubahan haluan  politik  NU  yang  tidak  berpolitik  praktis  baru  terjadi  pasca  dirumuskannya khittah pada  mukamatar  NU  tahun  1984.  Hasil  mukatamar  tersebut  melahirkan  dua  hal  penting pertama, penegasan  bahwa  dimensi  baru  gerakan  politik  NU  yang  tidak  lagi  bermuatan politik  praktis  dan  kelembagaan. Kedua, tentang  penegasan  sikap  NU  yang  netral  terhadap setiap organisasi politik (Karim, 1995).
Implikasi  sikap netral  NU disini  adalah dengan  melepas afiliasinya dengan PPP saat itu sebagai bentuk kepatuhan hasil muktamar. Sejak saat itu konflik sesama warga NU dalam politik  sangat  dinamis,  sehingga  perpecahan  suara  NU  tidak  dapat  dihindarkan.  Setelah reformasi  Indonesia  kebanjiran  dengan  munculnya  partai-partai  politik  baru  termasuk  partai politik Islam. NU setelah reformasi membuat sekoci dalam bentuk partai politik yang dikenal dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Afiliasi  NU  dan  PKB  terjalin  sangat  kental  dengan  banyaknya  kader  NU  dan pesantren  yang  ikut  dalam  menggerakkan  partai  politik  tersebut.  Dengan  demikian,  posisi kyai pesantren sebagai elite keagamaan akan semakin kuat dengan adanya afiliasi dengan NU dan  partai  politik  yang  memiliki  nilai  tawar  dikalangan  elite  politik  lainnya.  Peran  sebagai kyai  dan  figure  ideal  akan  menjadikan  kyai  sebagai  tokoh  panutan  para  pelaku  politik  atau kader partai yang notabene sebagian besar adalah dari kaum santri.
Fenomena sowan politik yang dilakukan oleh para kandidat calon pejabat publik ke pesantren-pesantren sangat dapat dipahami sebagai komunikasi antar elite. Pertemuan anatara elite partai dan elite pesantren kerap kali terjadi menjelang pergelaran pemilu. Kharisma kyai yang  kuat  hingga  saat  ini  masih  dipercaya  akan  memberikan  implikasi  positif  bagi kepentingan elektoral masing-masing kandidat.
Pilihan politik kyai tetap saja menjadi perhatian para santri dan masyarakat di sekitar pesantren.  Meskipun,  terkadang  tidak  seluruh  pilihan  politik  kyai  diikuti  oleh  santrinya,

## Kyai

## Ustad dan Pengurus

## Santri
namun  sosok  figur  ideal  yang  ada  pada  kyai  dianggap  mewakili  kepentingan  umat  dengan sikap  bijaknya  dalam  memilih  pilihan  politiknya.  Sehingga,  tidak  sedikit  para  santri  yang untuk mengikuti pilihan kyainya sebagai wujud dari rasa percaya kepada kyai untuk memilih yang terbaik untuk kemaslahatan umat.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  dinamika  politik  yang  berkembang,  para santri pun sudah banyak yang minat dengan persoalan-persoalan politik, bahaka tidak sedikit pula  yang  memilih  kuliah  di  jurusan  ilmu  politik  yang  memberikan  warna  baru  bagi  santri khususnya dalam memilih pilihan politiknya seperti dalam proses pemilu.

## B. Pergeseran Paradigma Politik Santri
Kaum  santri  selalu  identik  dengan  masyarakat  pesantren  dan  kebudayaan  pesantren yang dijalankannya.Secara etimologis, memang tidak begitu jelas asal usul kemunculan dari kata  “santri”  itu  sendiri.  Ada  yang  mengaitkan  istilah  santri  tersebut  dengan  kata  melayu, santeri yang menurut Robson, istilah santeri tersebut diturunkan dari bahasa Jawa dan terkait dengan etimologi bahasa sanskerta (sastri) dan bahasa tamil (sattiri). Makna yang terkandung dari  kedua  bahasa  itu  adalah  “terpelajar”  ( learned )  atau  juga  bermakna  “ulama”  ( scholar ) (Ja'afar, 2008).
Dengan demikian dapat diartikan bahwa santri adalah kalangan terpelajar, di kalangan masayarakat  pesantren  memang  santri  juga  berperan  sebagai  pelajar  yang  menuntut  ilmu  di pesantren  sesuai  dengan  ilmu  yang  diberikan  oleh  kyai  di  pesantren  yang  berperan  sebagai guru  dan  pembina  para  santri  dan  peranannya  sebagai  pimpinan  non  formal  di  kalangan masyarakat pesantren.
Hubungan  kyai  dan  santri  akan  terus  berlanjut  meskipun  santri  tersebut  lulus  dari pesantren  sebagai  tempat  menuntut  ilmu.  Hubungan  yang  terjalin  secara  terus  menerus  ini memberikan dampak positif tentang adab dan sikap takzim kepada kyai  yang selalu menjadi pegangan santri ketika sudah lulus.
Konsep  tersebut  akan  selalu  dipegang  oleh  para  santri  lulusan  pesantren  khususnya ketika  berbicara  tentang  konteks  agama.  Akan  tetapi,  di  lingkungan  pesantren  terdapat banyak juga perbedaan pandangan yang berkaiatan dengan hal-hal diluar wilayah keagamaan khususnya persoalan pilihan politik.
Kepatuhan  santri  terhadap  kyai  sangat  erat  karena  bentuk  relasi  yang  lebih  khusus lebih  dari  sekedar  antara  murid  dan  guru.  Kyai  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan hukuman  kepada  santrinya  dan  keridhaan  santri  ketikan  menerima  hukuman  akan memberikan  berkah  tersendiri  bagi  santri  tersebut.  Menanamkan  sikap  patuh  dan takzim kepada kyai merupakan hal pertama yang dilakukan oleh pesantren.
Sikap hormat patuh bahkan diperluas lagi hingga menghormati para ulama terdahulu sebagai pewaris keilmuan dan ulama yang mengarang kitab yang dipelajari di pesantren. Bagi pengamat di luar hal ini tampak lebih penting dari penguasaan ilmu, akan tetapi menurut para kyai hal merupakan suatu bagian integral dari ilmu yang akan dikuasai (Bruinessen, 1999).
Di  pondok  pesantren  Al  Munawwir  Krapyak  Bantul,  khususnya  di  kampus  L  putra terdapat berbagai macam latar belakang santri. Mulai dari tingkat pelajar hingga mahasiswa yang kuliah di PTN/PTS di Yogyakarta dan sorenya kembali mondok di pesantren. Mayoritas dari mahasiswa yang nyantri adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Lengkapnya  pengetahuan agama dan umum  yang diperdalam  secara bersamaan oleh para  santri  sedikit  banyak  merubah  paradigma  santri  itu  sendiri  khsuusnya  dalam  konteks politik. Konsep takzim yang mereka jalankan di pesantren tetap menjadi pegangan kuat para santri dalam mengkaji ilmu agama di pesantren. Sikap hormat kepada kyai pun masih sangat dijujung tinggi tanpa meninggalkan budaya yang ada di pesantren.
Dengan perkembangan pola kehidupan sosial santri telah mengalami suatu perubahan cara  pandang  yang  pada  awalnya  kiai  adalah  tokoh  yang  tidak  dapat  dibantah  oleh  santri.
Kini  hal  tersebut  telah  beralih,  santri  bahkan  dapat  berdiskusi  tentang  berbagai  hal  dengan sang kiai (Mulkhan, 1992).
Dapat  dikatakan  bahwa  dalam  hal  pandangan  politik,  santri  pun  dapat  memiliki perbedaan  persepsi  dalam  berpartisipasi  politik.  Selama  ini  yang  menjadi  masalah  adalah fenomena  partai  yang  berbasis  keagamaan  atau  partai  Islam  yang  tidak  dapat  meraup  suara yang banyak di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam.
Para  santri  yang  sudah  memiliki  hak  pilih  di  pesantren  mayoritas  adalah  mahasiswa dan sebagian pula masih menjadi pemilih pemula. Pendangan kyai yang menyangkut hal-hal sifatnya non keagamaan menjadidiskusi yang hangat dikalangan para santri. Terlebih lagi jika membahas  persoalan  politik  yang  memang  sangat  dinamis  dan  menarik  untuk  dibahas  dari berbagai perspektif.
Untuk  menjelaskan  posisi  santri  dalam  memberikan  pendapatnya  tentang  bagaimana dengan  persamaan  dan  perbedaan  sikap  politik  dengan  kyai,  maka  peneliti  memetakan kedalam dua kategori santri. Pertama adalah santri partisipatif, pada kategori ini santri yang memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  lebih  tinggi  serta  pengetahuan  politik  yang  cukup baik. Pada kategori ini santri memiliki analisa tersendiri terhadap pertimbangan pribadi yang menjadi hak politiknya. Pilihan politik kyai tidak harus menjadi hal  yang selalu diikuti oleh para santri.  Meskipun demikian, pendapat  atau pilihan politik para kyai  akan mereka hargai dan melakukan analisa terlebih dahulu tanpa menelan secara mentah-mentah.
Hal  ini  dapat  dicontohkan  pada  proses  pemilihan  umum  yang  berlangsung  di pesantren dan diikuti oleh para santri yang sudah memenuhi kriteria pemilih. Para santri yang melek  politik  dan  peduli  dengan  politik  cenderung  memiliki  pilihan  politik  sendiri  yang terkadang berbeda dengan pilihan kyai. Pada saat pemilihan umum yang lalu sebagaian besar santri yang sudah berstatus mahasiswa memilih untuk tidak memilih calon atau partai politik yang berbasis Islam.
Berbagai  analisa  tentu  menjadi  landasan  mereka  untuk  menentukan  pilihan  politik. Salah  satu  alasannya  adalah  karena  ketidakpercayaan  terhadap  partai  politik  yang  bahkan berbasis  Islam  sekalipun  dan  juga  kuarngnya  figur  yang  dianggap  ideal  dari  para  kader  di partai politik yang berbasis Islam tersebut. Hal ini menunjukan ada kebebasan memilih oleh para santri tanpa mendapat tekanan sedikit pun termasuk dari pihak pesantren.
Kemudian kedua adalah  kategori  santri  non-partisipatif,  pada  kategori  ini  santri mayoritas  sebagai  pemilih  pemula  pada  pesta  demokrasi.  Selain  itu,  latar  belakang pendidikan  sebagai  pelajar  sekolah  menengah  atas  tingkat  akhir  juga  memiliki  implikasi keterbatasan  akses  pengetahuan  dan  informasi  untuk  menganalisa  pilihan  politik.  Sehingga, santri dalam kategori ini belum mampu melakukan pertimbangan yang matang terkait pilihan politiknya.
Pada kategori santri  ini dapat  dikatakan cenderung untuk  berisikap patuh  dan takzim kepada  kyai  meskipun  dalam  konteks  hak  pilih  pada  kontestasi  politik.  Keputusan  politik kyai  yang  diikuti  dianggap  telah  mewakili  kepentingan  seluruh  warga  pesantren.  Berbagai pertimbangan politik yang diambil oleh kyai dianggap merupakan pertimbangan yang paling ideal oleh santri.
Kyai  tercermin  sebagai  sosok  atau  tokoh  yang  sangat  ideal  dan  yang  paling  paham dalam  memberi  masukan  maupun  pilihan  politik.  Sehingga  apapun  yang  menjadi  pilihan politik  kyai  merupakan  pilihan  yang  terbaik  juga  buat  para  santrinya.  Pendapat  ini  masih dipertahankan oleh sebagian kecil santri yang masih memerlukan wasilah kyai dari berbagai aspek kehidupan termasuk aspek politik para santri.

## KESIMPULAN
Sikap patuh  dan takzim para santri terhadap kyai merupakan salah satu budaya khas pesantren. Budaya ini memiliki adab yang sangat menghormati kyai sebagai guru dan ulama sesuai yang diajarkan dalam kitab adab guru dan murid ta’allimul muata’llim yang diajarkan
hampir  di  seluruh  pesantren  di  pulau  jawa  khususnya  pesntren  NU.  Bagi  santri  sikap  patuh tersebut  merupakan  penghormatan  untuk  memperoleh  berkah  dari  ulama  yang  disebut sebagai pewaris para nabi.
Hal  tersebut  menimbulkan legitimasi  yang kuat  bagi  kyai  sebagai  pemegang otoritas di  pesantren.  Para  santri  akan  selalu  mengikuti wasilah para  kyai  yang  dianggap  sebagai keberkahan  dan  tidak  terbatas  pada  soal  keagamaan  saja  akan  tetapi  lebih  luas  kepada kehidupan  sosial  masyarakat.  Pada  konteks  politik  budaya  patuh  atau takzim masih  diikuti oleh  sebagian  santri  pesantren  dewasa  ini.  Figur  ideal  sang  kyai  merupakan  wujud representasi terbaik dalam menentukan sikap politik.
Sikap takzim terhadap hal-hal di luar keagamaan khususnya pada konteks politik baru terasa  berbeda  di  kalangan  santri  senior.  Ada  pergeseran  pandangan  bahwa  sikap takzim dalam konteks politiktidak selalu harus mengikuti titah kyai. Bekal pengetahuan politik yang cukup memberikan pandangan yang terkadang berbeda sesuai dengan analisa politik masing- masing. Tentu kebijakan politik kyai tetap sangat dihargai dan dijadikan bahan pertimbangan politik,  akan  tetapi  tidak  harus  mutlak  sama  dengan  pilihan  politik  kyai.  Pilihan  politik pribadi  yang  diyakini  dapat  secara  bebas  diekspresikan  tanpa  adanya  intervensi  dari  pihak pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra, A. (2000). Islam Poitik pada Masa Pasca Suharto. Bandung: Mizan.
Bruinessen, M. V. (1999). Kitab Kuning (Pesantren dan Tarekat). Bandung: Mizan.
Dhofier, Z. (1982). Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai. Jakarta: LP3S.
Dhofier, Z. (2005). Tradisi Pesantren. Bandung: Mizan.
Dhofier, Z. (2011). Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Ja'afar, S. (2008). Pasang Surut Politik Kaum Sarungan. Yogyakarta: Kanisius.
Karim, A. G. (1995). Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offet.
Kuntowijoyo. (2002). Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura. Yogyakarta:
Matabangsa.
Mulkhan, A. M. (1992). Runtuhnya Mitos Politik Santri. Yogyakarta: Sipress.
Qomar, M. (2007). Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Ideologi. Jakarta: Erlangga.
Rahardjo, D. (1988). Pesantren dan Pembaharuan. Jakarta: LP3ES.