## ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr)
Afifi Titazahra & H.M. Naim

## Email: atitazahra@gmail.com
It is mentioned in the laws article 49 No 3 2006 that one of religious court’s duty is to solve murabahah dispute. However, a case related to murabahah dispute number 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr. which  is  submitted  to  MojokertoReligius  Court  was  rejected  by  judges.  This  research  attempt  to analyse  this  (1)  What  is  judges  consideration  in  charge  of  settling  murabahah  dispute  in  a  verdict number  2860/Pdt.G/2013/Pa.Mr?  (2)  What  factors  affecting  the  judges  verdict  number 2860/Pdt.G/2013/Pa.Mr? (3) How do the murabahah financing products eligible with religious advice DSN Indonesian Ulamas Council in terms of murabahah financing? This research use case study. The primary data was taken in Mojokerto Religious Court with the case number 2860/ Pdt.G/2013/Pa.Mr while the secondary data based on law books and journals which  is related to sharia economy. Data was collected by using interviews and documentation.
This  research  conclude  this  (1)  The  judges  decided  to  not  accept  the  case  number 2860/Pdt.G/2013/Pa.Mr  because  the  murabahah  agreement  which  contain  dispute  settlement  should be resolved through the arbitration institution (BASYARNAS). (2) Factors that influence judges verdict was law and rules that regulate arbitration which is consist of laws No 1 21/2008 on Sharia Banking article 55, Laws no 48 2009 about Judicial Power article 59, article 1338 the Book of Civil Law and article  21  (3)  In  addition,  a  case  number  2860/pdt.g/2013/pa  mr  in  form  of  loan  capital  was  not  in accordance  with  MUI  teaching  number  4/DSN-MUI/IV/2000  that  govern  murabahah  only  for purchase of goods.
Keyword : murabahah, dispute settlement, religious court .

## PENDAHULUAN
Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak  untuk  menyelesaikan  perkara  ekonomi syariah. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 49  undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus, dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah”.
Sebelum diundangkannya Undang- undang  Nomor  3  Tahun  2006  tersebut,  belum pernah ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus melimpahkan kewenangan kepada  pengadilan  tertentu  untuk  memeriksa
dan  mengadili  perkara  ekonomi  syariah, 1 sehingga  terdapat  hak  opsi  untuk  memilih  jika terjadi sengketa ekonomi syariah.
Perselisihan  atau  sengketa  ekonomi syariat  merupakan  ranah  sengketa  dalam kegiatan  bisnis  atau  perdagangan.  Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun pasca  perjanjian  disepakati. 2 Terjadinya  suatu sengketa ekonomi  syariah disebabkan oleh dua pihak  baik  perorangan  maupun  badan  hukum
1 Achmad  Fauzi, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Pengadilan  Agama ,  Jurnal  Mimbar  Hukum  dan  Peradilan, Ed.77 (Jakarta: YPPHIM, 2013), 173-174
2 Amran  Suadi, Penyelesaian  sengketa  Ekonomi  Syariah: Penemuan  dan  Kaidah  hukum ,  (Jakarta:  Prenada  Media, 2018), 31
yang  melakukan  akad  atau  perjanjian  dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan  wanprestasi  dan  atau  melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lain merasa dirugikan. 3
Pada  umumnya  sengketa  yang  muncul dikarenakan ada penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak  atau  salah  satu  pihak  tidak melakukan  apa  yang  diperjanjikan  untuk dilakukan,  pihak-pihak  atau  salah  satu  pihak sudah  melaksanakan  apa  yang  disepakati  akan tetapi tidak sama persis sebagaimana diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan  apa  yang  diperjanjikan  tetapi terlambat dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian tidak  boleh  dilakukan  sehingga  tindakan- tindakan tersebut menyebabkan sengketa. 4
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah, menjelaskan  bahwa  penyelesaian  sengketa dilakukan  sesuai  dengan  akad,  dengan  upaya- upaya  musyawarah,  mediasi  perbankan,  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  atau lembaga  arbitrase  lain  dan  atau  melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Namun,  semenjak  dikeluarkannya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012 tanggal  29  Agustus  2013  pasal  tersebut  telah mengalami judicial review sehingga penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  secara litigasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.
Sengketa  ekonomi  syariah  yang  menjadi kewenangan  Pengadilan  Agama  dapat  berupa berbagai macam bentuk akad, salah satu bentuk akad  yang  sangat  banyak  dilaksanakan  dalam praktek ekonomi syariah adalah akad murabahah. Yang  dimaksud  dengan  akad murabahah adalah  akad  jual  beli  atas  barang tertentu,  dimana  penjual  menyebutkan  dengan
3 Amran Suadi, Ibid , hal 32
4 Ibid , 33
jelas  barang  yang  diperjual  belikan,  termasuk harga  pembelian  barang  kepada  pembeli, kemudian  ia  mensyaratkan  atasnya  laba  atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Definisi lain murabahah  adalah  jual  beli  barang  pada  harga asal  dengan  tambahan  keuntungan  yang disepakati. 5
Dalam  akad murabahah ,  penjual  harus memberitahu  harga  produk  yang  ia  beli  dan menentukan  suatu  tingkat  keuntungan  sebagai tambahannya. Murabahah dapat  dilakukan untuk  pembelian  secara  pemesanan  dan  biasa disebut  sebagai  murabahah  kepada  pemesan pembelian.
Akad murabahah di  lembaga  keuangan syariah  mendominasi  keseluruhan  pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Akad murabahah prosentasenya  lebih  besar  jika  dibandingkan akad  bagi  hasil,  seperti mudharabah dan musyakarah .   Konon  sekitar  60  persen  dari produk  perbankan  syariah  di  Indonesia  adalah murabahah .  Sedangkan,  sisanya  sebanyak  40 persen merupakan produk mudharabah . Murabahah merupakan  perjanjian  transaksi dengan  cara  jual  beli. 6 Dominasi  terhadap produk  keuangan  dengan  akad murabahah menjadikan sengketa terhadap akad murabahah juga  lebih  banyak  jika  dibandingkan  dengan akad yang lain.
Berdasarkan pasal 133 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, penyelesaian sengketa mengenai murabahah dapat diselesaikan melalui sulh dan  atau  melalui  pengadilan, sebagaimana  bunyi  pasal  tersebut  sebagai berikut:
“Apabila salah satu pihak konversi murabahah tidak  dapat  menunaikan  kewajibannya,  atau apabila  terjadi  perselisihan  di  antara  pihak-
5 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Sharia , (Yogyakarta: UII Pres, 2009). 57
6 https://indonesiana.tempo.co/read/115875/2017/08/28/gunotos aparie/dominasi-murabahah-di-bank-syariah.  diakses  tanggal 4 Juli 2018
pihak  terkait,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui sulh dan atau pengadilan.” 7
Salah  satu  sengketa murabahah yang terjadi  di  Jawa  Timur  adalah  sengketa  yang diajukan  ke  Pengadilan  Agama  Mojokerto dengan  nomor  perkara  2860/Pdt.G/2013  yang terjadi  antara  Para  Penggugat  melawan  Para Tergugat.  Sengketa  ini  bermula  dari  perjanjian yang  dituangkan  dalam  akad murabahah dan akad murabahah  bil  wakalah yang  dilakukan oleh  Para  Penggugat  dengan  Tergugat  I,  untuk modal  usaha.  Pada  mulanya  Para  Penggugat dapat  melunasi  cicilan  secara  teratur,  namun dalam  perjalanan,  usahanya  mulai  macet  dan tidak  dapat  melunasi  cicilan  pada  Tergugat  I. Selanjutnya  Tergugat  I  menjual  agunan  dari Para  Penggugat  untuk  melunasi  hutang  Para Penggugat.  Sedangkan  Para  Penggugat  merasa agunan  yang  dijual  oleh  Tergugat  tersebut nilainya  melebihi  nilai  hutang.  Hal  inilah  yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Para Penggugat mengajukan  perkara  ke  Pengadilan  Agama Mojokerto.
Di  dalam  sengketa murabahah tersebut, pada amar putusan tanggal 30 September 2014 majelis  hakim  memutus  tidak  diterima  karena Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  untuk mengetahui  mengapa  perkara  tersebut  tidak diterima, faktor apa yang menyebabkan perkara tersebut  tidak  diterima,  juga  mengetahui kesesuaian akad murabahah dengan fatwa DSN MUI.  Hal  inilah  yang  menjadi  latar  belakang penulis  untuk  melakukan  penelitian  berjudul “Analisis  Hukum  Penyelesaian  Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan  Pengadilan  Agama  Mojokerto  Nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr).”

## PEMBAHASAN
7 Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah ,  (Jakarta:  Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag, 2011), 44
1. Sengketa Ekonomi Syariah dan
Penyelesaiannya Sengketa adalah
pertentangan, perselisihan  atau  percekcokan  yang  terjadi antara  pihak  yang  satu  dengan  pihak  lainnya yang  berkaitan  dengan  hak  yang  bernilai,  baik berupa  uang  maupun  benda.  Achmad  Ali berpendapat  sengketa  atau  konflik  merupakan setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan  tujuan-tujuan  pokok  tertentu dari  masing-masing  pihak,  saling  memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat  dan  masing  masing  pihak  saling berusaha  untuk  memperjuangkan  secara  sadar tujuan-tujuan  pokok  mereka. 8 Sedangkan  yang dimaksud  dengan  ekonomi  syariah  adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah  antara lain meliputi : bank syariah, lembaga keuangan mikro  syariah,  asuransi  syariah,  reksadana syariah,  obligasi  syariah  dan  surat  berhaga berjangka  menengah  syariah, sekuritas  syariah, pembiayaan  syariah,  pegadaian  syariah,  dana pensiun  lembaga  keuangan  syariah,  dan  bisnis syariah. 9
Proses sengketa, menurut Suyud Magono, terjadi  karena  tidak  adanya  titik  temu  antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua  pihak  yang  mempunyai  pendirian  atau pendapat  yang  berbeda  dapat  beranjak  ke situasi  sengketa.  Secara  umum,  orang  tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan  konflik  terbuka.  Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi  yang tidak  menyenangkan dimana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya)  harus  menghadapi  situasi  rumit yang  mengundang  ketidaktentuan  sehingga dapat memengaruhi kedudukannya. 10
8 Achmad Ali, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan , (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), 64
9 Sutomo,  dkk, Membumikan  Hukum  Acara  Peradilan Agama , (Yokyakarta: UII Press, 2016), h. 3
10 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Proses Perkembangan dan Aspek Hukum , (Jakarta, Ghalia Indonesia 2000), h.  34
Sengketa  ekonomi  syariah  terjadi  karena terdapat dua pihak yang mengadakan akad atau perjanjian  dengan  didasari  prinsip  syariah, kemudian salah satu pihak melakukan wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.
Pada  dasarnya  terdapat  banyak  hal  yang menyebabkan sengketa ekonomi syariah, antara lain:
1. Proses terbentuknya  akad disebabkan pada ketidaksepahaman  dalam  proses  bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba,
atau karena
ketidakmampuan  mengenali  mitra  bisnis yang mungkin tidak memiliki legal cover.
2. Akad  atau  kontrak  sulit  dilaksanakan karena:
1) Para  pihak  kurang  cermat  atau  kurang hati-hati  ketika  melakukan  perundingan pendahuluan.
2) Tidak mempunyai keahlian untuk mengonstruksikan  norma-norma  akad yang pasti, adil dan efisien.
3) Kurang mampu mencermati resiko yang potensial  akan  terjadi  atau  secara  sadar membiarkan potensi itu terjadi.
4) Tidak jujur atau tidak amanah.
Berkenaan  dengan  paradigma  tersebut, terdapat  beberapa  bentuk  akad  yang  dapat menimbulkan sengketa sehingga mesti diwaspadai, bentuk-bentuk akad tersebut sebagai berikut:
1. Salah  satu  pihak  menemukan  fakta  bahwa syarat-syaratnya  suatu  akad,  baik  syarat subjektif  maupun  syarat  objektif  yang ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad;
2. Akad  diputus  oleh  satu  pihak  tanpa persetujuan  pihak  lain  dan  perbedaan menafsirkan  isi  akad  oleh  para  pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum;
3. Karena  salah  satu  pihak  tidak  emmenuhi prestasi sebagaimana yang telah
diperjanjikan;
4. Terjadinya  perbuatan  melawan  hukum ( onregmatige daad )
5. Adanya resiko yang tidak diduga pada saat pembuatan akad/ force
majeure/overmach 11
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah,  secara umum dapat dilaksanakan dengan cara sebagaimana dibawah ini:
1.  Perdamaian ( Sulhu )
Langkah  pertama  yang  perlu  diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah melalui  cara  damai.  Untuk  mencapai  hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan  adalah  kesadaran  para  pihak untuk  kembali  kepada  Allah  (Al-Qur’an)  dan Rosul-Nya  (Al-Sunnah)  dalam  menyelesaikan segala persoalan.
Upaya  damai  tersebut  biasanya  ditempuh melalui  musyawarah  ( syuura )  untuk  mencapai mufakat  di  antara  para  pihak  yang  berselisih. Dengan  musyawarah  yang  mengedepankan prinsip-prinsip  syari’at,  diharapkan  apa  yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan. 12
Syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian  damai dapat  diklasifikasikan  kepada  beberapa  hal sebagai berikut:
a. Hal yang menyangkut subjek
Tentang subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang yang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu, orang yang  melaksanakan  perdamaian  harus  orang yang  mempunyai  kekuasaan  atau  mempunyai wewenang  untuk  melepaskan  haknya  atau  hal- hal  yang dimaksud dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai  kekuasaan  atau  wewenang.orang yang  cakap  bertindak  menurut  hukum  tetapi tidak  mempunyai  wewenang  untuk  memiliki seperti:  pertama,  wali  atas  harta  benda  orang yang  berada  di  bawah  perwaliannya.  Kedua,
11 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik , (Jakarta: Penerbit Kencana,2017), 8
12 Burhanuddin, Hukum Bisnis Syari’ah (Yogyakarta: UII Press, 2011), 243-264.
pengampu  atas  harta  benda  orang  yang  berada di  bawah  pengampuannya.  Dan  ketiga,  nazir (pengawas)  wakaf  atas  hak  milik  wakaf  yang ada di bawah pengawasannya.
b. Hal yang menyangkut objek
Tentang  objek  dari  perdamaian  harus memenuhi ketentuan yakni. Pertama, berbentuk harta,  baik  berwujud  maupun  yang  tidak berwujud  seperti  hak  milik  intelektual,  yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahterimakan dan bermanfaat. Kedua, dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan  yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama.
c. Persoalan yang boleh didamaikan Para  ahli  hukum  Islam  sepakat  bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai  dan  sebatas  hanya  kepada  hak-hak manusia  yang  dapat  diganti.  Dengan  kata  lain, persoalan  perdamaian  itu  hanya  diperbolehkan dalam  bidang  muamalah  saja,  sedangkan  hal- hal  yang  menyangkut  hak  Allah  tidak  dapat didamaikan.
d. Pelaksanaan perdamaian Pelaksanaan perjanjian damai bisa dilaksanakan  dengan  dua  cara,  yakni  di  luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang pengadilan, penyelesaian  sengketa  dapat  dilaksanakan  oleh mereka  sendiri  (yang  malakukan  perdamaian) tanpa  melibatkan  pihak  lain,  atau  meminta bantuan  orang  lain  untuk  menjadi  penengah (wasit),  itulah  yang  kemudian  disebut  sebagai arbitrase  atau  dalam  syari’at  Islam  disebut sebagai hakam . 13
Sedangkan  pelaksanaan shulhu ini  dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
a. Dengan  cara ibra (membebaskan  debitor dari sebagian kewajibannya)
13 Abdul Manan, Hukum Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan  Agama, (Jakarta:  Penerbit  Kencana,  2016),  428- 429
b. Dengan cara mufadhah (penggantian dengan  yang  lain)  misalnya shulhu  hibah yaitu  penggugat  menghibahkan  sebagian barang  yang  dituntut  kepada  tergugat, shulhu bay yaitu penggugat menjual barang yang  dituntut  kepada  tergugat, shulhu ijarah yaitu  penggugat  mempersewakan barang  yang  dituntut  kepada  tergugat.  Di pihak  lain,  sebagai  pelaksana  perdamaian tergugat  melepaskan  barang  sengketa selain  dari  yang  telah  dihibahkan  oleh penggugat  kepadanya,  atau  membayar sewa. 14
2. Arbitrase Syari’ah ( Tahkim ) Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan  dengan  istilah  “t ahkim ”. Tahkim sendiri  berasal  dari  kata  “ hakkama ”.  Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai  pencegah  suatu  sengketa. 15 Secara umum tahkim memiliki  pengertian  yang  sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan  seseorang  atau  lebih  sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih guna  menyelesaikan  perselisihan  secara  damai, orang yang menyelesaikan disebut “ hakam ”. 16
Lembaga  arbitrase  sebenarnya  telah dikenal  sejak  zaman  pra  Islam.  Pada  saat  itu meskipun  belum  terdapat  sistem  peradilan Islam yang terorganisasi, setiap ada persengketaan  mengenai  hak  milik,  hak  waris dan  hak-hak  lainnya  seringkali  diselesaikan melalui  juru  damai  yang  ditunjuk  oleh  mereka yang  bersengketa.  Lembaga  ini  selanjutnya dikembangkan  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa  dengan  memodifikasi  yang  pernah berlaku pada masa pra Islam.
Arbitrase  atau  tahkim  dilakukan  untuk menyelesaikan  perkara/  perselisihan  secara damai  dalam  hal  keperdataan,  selain  dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak,
14 Gemala  Dewi,  LLM, Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2007), 88
15 Liwis Ma’luf, Al Munjid al Lughoh wa al-A’lam , (Bairut: Daar al Masyriq, tt), 146
16 Abdul Manan, Op Cit , 430
juga  dapat  dicapai  melalui  keterlibatan  pihak ketiga  sebagai  wasit  ( mediator ).  Upaya  ini biasanya  akan  ditempuh  apabila  para  pihak yang  berperkara  itu  sendiri  ternyata  tidak mampu mencapai kesepakatan damai.
Hukum  Islam  melembagakan  tahkim sebagai  tatanan  yang  positif  karena tahkim (arbitrase) mengandung  nilai-nilai  positif  dan konstruktif sebagai berikut ini:
1. Kedua  belah  pihak  menyadari  sepenuhnya perlunya  penyelesaian  yang  terhormat  dan bertanggung jawab.
2. Secara  sukarela  mereka  menyerahkan penyelesaian  sengketa  kepada  orang  atau lembaga yang disetujui dan dipercaya.
3. Secara  sukarela  mereka  menyerahkan putusan  dan  arbiter  sebagai  konsekuensi atas  kesepakatan  mereka  mengangkat arbiter, kesepakatan  mengandung  janji dan janji harus ditepati (QS. Al-Isra’ ayat 24).
4. Mereka  menghargai  hak  orang  lain, sekalipun orang lain itu adalah lawannya.
5. Mereka  tidak  merasa  benar  sendiri  dan mengabaikan kebenaran yang mungkin ada pada orang lain.
6. Mereka  memiliki  kesadaran  hukum  dan sekaligus kesadaran bernegara/bermasyarakat  sehingga  dapat dihindari  tindakan  main  hakim  sendiri ( eigenrechting ).
7. Sesungguhnya pelaksanaan tahkim/ arbitrase  itu  di  dalamnya  mengandung makna musyawarah dan perdamaian. 17
3.    Wilayat Al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman) Dengan disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan  Agama  telah  membawa  perubahan besar  dalam  eksistensi  lembaga  Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan  Agama  antara  lain  di  bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah
17 Abdul Manan, Op Cit , 430-431
(pasal49).  Dengan  adanya  kewenangan  ini maka  perkara  yang  timbul  terkait  dengan penyelesaian  sengketa  syari’ah  selain  dapat diselesaikan  melalui  cara  damai  ( sulhu )  dan arbitrase syariah ( tahkim ), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan ( qadha ) 18
Sistem  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  di  Indonesia  secara  garis  besar  dapat diselesaikan dengan dua sistem:
a. Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah secara litigasi
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi adalah  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga pengadilan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syari’ah khususnya  perkara  perbankan  syari’ah  ada beberapa  hal  penting  yang  harus  dilakukan terlebih dahulu yaitu:
1. Pastikan  terlebih  dahulu  perkara  tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung  klausul  arbitrase.  Pentingnya memastikan  hal  ini  dimaksudkan  agar jangan  sampai  Pengadilan  Agama  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  yang ternyata  di  luar  jangkauan  kewenangan absolutnya.  Karena  kewenangan  absolut pengadilan agama tidak menjangkau sengketa atau perjanjian  yang di  dalamnya mengandung klausul arbitrase.
2. Pelajari  secara  cermat  perjanjian  (akad) yang mendasari kerjasama antar pihak 19
b. Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah melalui jalur non litigasi
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah secara  non  litigasi  merupakan  alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan harapan  kelak  sengketa  di  bidang  ekonomi syariah  dapat  diselesaikan  dalam  waktu  yang singkat  dan  tidak  terlalu  lama  dengan  motto win-win  solution sehingga  kegiatan  bisnis ekonomi  syariah  dapat  berjalan  dengan  baik
18 Burhanuddin, Op Cit
19 Amran Suadi, Op Cit , h. 15-16
dan tidak terhalang oleh sebab berlangsungmya proses persidangan. 20
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah secara  non  litigasi  ini  dapat  dipilih  salah  satu dari tiga jenis mekanisme yang ada, mekanisme tersebut adalah sebagai berikut ini:
1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
Penyelesaian  sengketa  dengan  APS  ini dilakukan melalui enam cara. Pertama, musyawarah,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21 tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, dengan mediasi dengan mengikutsertakan  pihak  ketiga  yaitu  mediator dalam menyelesaikan sengketa. Ketiga, konsultasi, yaitu tindakan yang bersifat personal  antara  suati  pihak  (klien)  dan  pihak lain  yang  merupakan  konsultan. 21 Keempat, negosiasi,  yaitu  cara  penyelesaian  sengketa dengan  cara  tawar-menawar  untuk  mencapai suatu  kesepakatan.  Kelima,  konsiliasi  yaitu upaya perdamaian dengan bantuan pihak ketiga dengan  mengupayakan  pertemuan  antara  pihak yang  berselisih.  Keenam,  penilaian  ahli,  yaitu pihak bersengketa meminta bantuan kepada ahli untuk  mendapatkan  nasihat  atas  sengketa  yang terjadi.
2) Arbitrase
Objek  perjanjian arbitrase merupakan sengketa  yang  akan  diselesaikan  di  luar pengadilan  melalui  lembaga  arbitrase  atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.  Lembaga  arbitrase  yang  berperan menyelesaikan sengketa eknomi  syariah adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
Beberapa  ketentuan  berkenaan  dengan perjanjian  dan  penerapan  klausul  arbitrase yaitu:
a. Klausul dibuat para pihak sebelum sengketa timbul;
20 Ibid , 62
21 Ibid , 69
b. Perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat oleh para pihak setelah sengketa timbul;
c. Terdapat dua bentuk klausul  yaitu, pactum de compromitendo dan acta compromise
d. Perjanjian  arbitrase  harus  dibuat  secara tertulis;
e. Perjanjian abitrase bukan perjanjian bersyarat, karenanya tidak dapat
digantungkan  kepada  suatu  kejadian  di masa yang akan dating;
f. Sifat perjanjian arbitrase merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian pokoknya.  Ini  berarti  perjanjian  pokok menjadi  dasar  lahirnya  klausul  atau perjanjian arbitrase. 22
3) Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah Melalui Lembaga Konsumen
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah melalui  lembaga  konsumen  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 45 ayat  (2)  penyelesaian  sengketa  konsumen dilakukan  oleh  Yayasam  Lembaga  Konsumen Indonesia  (YLKI)  yang  berperan  sebagai mediator. 23

## 2. Murabahah
Jual  beli murabahah adalah  pembelian oleh  satu  pihak  untuk  kemudian  dijual  kepada pihak  lain  yang  telah  mengajukan  permohonan pembelian  terhadap  satu  barang  dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. 24 Dapat juga dikatakan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan  harga  perolehan  dan  keuntungan (margin)  yang  disepakati  oleh  penjual  dan pembeli. 25 Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan  jual  beli lainnya  adalah  penjual  harus  memberitahukan
22 Ibid , 85-86
23 Ibid , 90 24 Gemala Dewi, LLM, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2007), 108
25 Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syariah , (Jakarta: Renaisan, 2005), 51
kepada  pembeli  harga  barang  pokok  yang dijualnya  serta  jumlah  keuntungan  yang diperoleh. 26
Karakteristik murabahah adalah sebagai berikut ini:
1. Harga  yang  disepakati  adalah  harga  jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan.
2. Potongan  dari  pemasok  merupakan  hak pembeli,  kemudian  setelah  akad  dibagi sesuai perjanjian.
3. Sistem akad murabahah adalah, dalam cara pembayarannya  boleh  secara  tunai  atau secara  tangguh,  menurut  jenisnya  bisa berdasarkan  pesanan  atau  tanpa  pesanan.
Murabahah berdasarkan  pesanan  dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat.
4. Transaksi murabahah terdiri dari:
a. Murabahah tanpa  pesanan,  yaitu  bank bertindak  sebagai  penjual  barang  yang diperolehnya tanpamendapatkan pesanan lebih dahulu dari nasabah.
b. Murabahah berdasarkan  pesanan  yaitu bank  melakukan  pembelian  barang setelah ada pemesanan dari nasabah.
5. Murabahah berdasarkan pesanan:
a. Dapat  bersifat  mengikat:  (1)  pembeli tidak  dapat  membatalkan  pesanannya (2) aset yang dibeli mengalami penurunan sebelum diserahkan kerugian bank (mengurangi nilai akad).
b. Dapat bersifat tidak mengikat.
6. Pembayaran  dalam murabahah dapat dilakukan secara tunai atau dengan cicilan.
7. Bank  dapat  memberikan  potongan  apabila nasabah  mempercepat  pembayaran  cicilan atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.
8. Bank dapat meminta nasabah menyesiakan agunan antara lain barang yang dibeli.
9. Bank  dapat  meminta urbun sebagai  uang muka:
a. Akad  jadi  dilaksanakan  menjadi  bagian pelunasan piutang
26 Ibid
b. Akad  batal  dikembalikan  ke  nasabah: (1)  setelah  dikurangi  kerugian  bank  (2) uang  muka  lebih  kecil  kerugian,  bank dapat minta tambahan ke nasabah.
10. Denda dalam murabahah :
a. Nasabah mampu tapi tidak mau.
b. Kedisiplinan nasabah terhadap
kewajibannya. c. Besarnya sesuai perjanjian dan diperuntukkan sebagai dana sosial. 27
3. Rukun dan Syarat Murabahah
Rukun  adalah  suatu  elemen  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  suatu  kegiatan  atau lembaga,  sehingga  bila  tidak  ada  salah  satu elemen  tersebut  maka  kegiatan  terdebut dinyatakan  tidak  sah  atau  lembaga  tersebut tidak  eksis.  Menurut  Jumhur  Ulama  ada  4 rukun  dalam murabahah ,  yaitu  Orang  yang menjual ( ba'i '), orang yang membeli ( musytari ), sighat dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Sedangkan  syarat  murabahah  meliputi: pihak  yang  berakad,  yaitu ba'i' dan musytari harus  cakap  hukum  atau  balik  (dewasa),  dan mereka  saling  meridhai  (rela).  Khusus  untuk mabi' persyaratanya adalah harus jelas dari segi sifat jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan juga  tidak  termasuk  dalam  kategori  barang haram. Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu  pula  sistem  pembayarannya,  semuanya ini  dinyatakan  didepan  sebelum  akad  resmi (ijab qabul) dinyatakan tertulis. 28
Syarat  yang  juga  harus  dipenuhi  dalam transaksi murabahah ,  menurut  Gemala  Dewi dkk adalah sebagai berikut:
(1) Jual  beli murabahah harus  dilakukan  atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilkan telah  berada  di  tangan  penjual).  Artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada  penjual  sebagai  konsekuensi  dari kepemilikan  yang  timbul  dari  akad  yang sah.  Ketentuan  ini  sesuai  dengan  kaidah,
27 Ibid , 51-53
28 Ah.Azharudin Latifh ,. Fiqih Muamalat, 119-120
bahwa keuntungan itu terkait dengan resiko dapat mengambil kentungan.
(2) Adanya  kejelasan  informasi  mengenai besarnya  modal  dan  biaya-biaya  lain  yang lazim  dikeluarkan  dalam  jual  beli  pada suatu  komoditi,  semuanya  harus  diketahui oleh pembeli saat transaksi.
(3) Adanya  informasi  yang  jelas  tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
(4) Penjual  boleh  menetapkan  syarat  pada pembeli  untuk  menjamin  kerusakan  yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat  seperti  itu  tidak  ditetapkan,  karena pengawasan  barang  merupakan  kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya. 29

## HASIL PENELITIAN
Perkara
sengketa
murabahah
sebagaimana yang diajukan oleh para Penggugat dengan nomor 2860/Pdt.G/2013/Pa.Mr, sebenarnya
merupakan  salah  satu  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah,  yaitu termasuk  dalam  akad  yang  dilaksanakan  oleh bank syariah. Sehingga pada dasarnya penyelesaian sengketanya merupakan kewenangan Pengadilan Agama.
Penyelesaian  sengketa  di  luar  Peradilan Agama tidak dibenarkan karena tidak memenuhi  syarat  formal  dan official serta bertentangan dengan prinsip under the authority  of  law .  Namun  berdasarkan  Undang- undang  No  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  sengketa,  klausul Arbitrase  Syariah  menggugurkan  kewenangan lembaga  lain  untuk  menyelesaikan  sengketa di antara  para  pihak, hal  ini terdapat  dalam ketentuan Pasal 11 UU Arbitrase dan APS yang berbunyi:
29 Gemala Dewi, dkk, Op Cit , 109
(1) Adanya  suatu  perjanjian  arbitrase  tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan  penyelesaian  sengketa  atau beda  pendapat yang  termuat  dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
(2) Pengadilan  Negeri  wajib  menolak  dan tidak  akan  campur  tangan  di  dalam  suatu penyelesaian sengketa yang
telah
ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang. 30
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  dalam penjelasan  pasal  55  menjelaskan  bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad, dengan upaya-upaya musyawarah, mediasi  perbankan,  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  (Basyarnas)  atau  lembaga  arbitrase lain  dan  atau  melalui  pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Umum.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara sengketa  murabahah  menurut  penulis  adalah sebagai berikut ini:
1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syariah  Pasal  55  menyatakan bahwa:
(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan  penyelesaian  sengketa selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  penyelesaian  sengketa  sesuai  dengan isi akad.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
30 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2.  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  59 yang berbunyi:
1. Arbitrase  merupakan  cara  penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para pihak yang bersengketa.
2. Putusan  arbitrase  bersifat  final  dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan mengikat para pihak.
3. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan  berdasarkan  perintah  ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.
3.  Azas  “Pacta  Sunt  Servanda”  sebagaimana dimaksud  Pasal  1338  KUH  Perdata  yang menyatakan  “Semua  perjanjian  yang  dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dan Pasal 21 Huruf (b)  PERMA  No.  2  Tahun  2008  Tentang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  yang menyatakan  bahwa  “setiap  akad  wajib dilaksanakan  oleh  para  pihak  sesuai  dengan kesepakatan  yang  telah  ditetapkan”,  maka Majelis Hakim berpendapat  bahwa eksepsi dari Tergugat I tentang kompetensi absolut ( absolute competency ). Selanjutnya Untuk mengetahui kesesuaian  produk  pembiayaan  murabahah yang termuat dalam putusan perkara Pengadilan Agama Mojokerto nomor
2860/Pdt.G/2013/PA.Mr  dari  posita  penggugat hingga  amar  putusan  dikaitkan  dengan  fatwa MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000
tentang
Murabahah akan  penulis  uraikan  sebagai berikut:
Dalam  ketentuan  umum murabahah dipersyaratkan bank dan nasabah harus
melakukan  akad murabahah yang  bebas  riba. Yang  dimaksud  dengan  akad murabahah yaitu pembelian  oleh  satu  pihak  untuk  kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan  pembelian  terhadap  satu  barang dengan  keuntungan  atau  tambahan  harga  yang transparan. 31 Dapat  juga  dikatakan  murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan  harga  perolehan  dan  keuntungan (margin)  yang  disepakati  oleh  penjual  dan pembeli. 32 Jadi  pelaksanaan  akad  murabahah yang  dimaksud  adalah  bank  membeli  barang yang  diperlukan  oleh  nasabah  atas  nama  bank, dan  menyampaikan  kepada  nasabah  tentang harga  pokok  beserta  biaya  yang  diperlukan. Namun  dalam  gugatannya,  para  penggugat menyampaikan  bahwa  akad  murabahah  yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah  berupa  modal  untuk  pertokoan  senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
Pelaksanaan  akad murabahah seharusnya berupa barang yang dibeli oleh pihak bank atas pesanan  dari  nasabah,  namun  dalam  akad murabahah pada perkara nomor 2860/Pdt/G/2013/PA.Mr.  pinjaman  tersebut berupa  uang  untuk  modal  pertokoan.  Menurut penulis,  hal  ini  sudah  menyimpang  dari ketentuan  fiqih  yang  dituangkan  dalam  fatwa DSN MUI 4/DSN-MUI/IV/2000.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dijabarkan  diatas,  maka  penulis  mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertimbangan Majelis Hakim memutus tidak diterima pada perkara nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr., karena akad perjanjian murabahah memuat penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase (BASYARNAS).
31 Gemala Dewi, LLM, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2007), 108
32 Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syariah , (Jakarta: Renaisan, 2005), 51
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi putusan  majelis  hakim  adalah  peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah arbitrase yaitu Undang-Undang No. 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah Pasal  55,  Undang-Undang  Nomor  48  tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal 59,  dan  aturan  yang  menyangkut  akad  yaitu Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 21 Huruf (b)  PERMA  No.  2  Tahun  2008  Tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Terdapat  ketidaksesuaian  akad  pembiayaan murabahah
pada perkara nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr. dengan fatwa DSN MUI  Nomor  4/DSN-MUI/IV/2000.  Dimana seharusnya akad murabahah berupa pembelian  barang,  namun  dalam  perjanjian akad  murabahah  pada  perkara  nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr.,  pinjaman  berupa modal usaha.

## SARAN
Adapun  saran yang  dapat  peneliti kemukakan berdasarkan temuan dalam penelitian ini adalah:
1. Kepada  para  peneliti,  untuk  melanjutkan penelitian  mengenai  penyelesaian  sengketa murabahah yang dilakukan melalui cara non litigasi,  baik  melalui  Basyarnas  maupun lembaga konsumen.
2. Kepada  nasabah  dalam  pembuatan  akad diharapkan  lebih  mencermati  isi  akad  agar tidak  salah  ketika  hendak  menyelesaikan sengketa, sehingga tidak rugi waktu, tenaga, maupun biaya.
3. Untuk  pembuatan  akad-akad  di  Lembaga Keuangan Syariah, hendaknya dalam klausul penyelesaian sengketanya, memilih penyelesaian  sengketa  melalui  Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad, Sosiologi  Hukum  Kajian Empiris  Terhadap  Pengadilan , Jakarta: STIH IBLAM, 2004 Burhanuddin, Hukum Bisnis Syari’ah .
Yogyakarta: UII Press, 2011 Dewi. Gemala, LLM, Hukum Perikatan Islam di  Indonesia ,  Jakarta:  Kencana,
2007 Fauzi, Achmad, Penyelesaian Sengketa
Ekonomi  Syariah  di  Pengadilan
Agama ,  Jurnal  Mimbar  Hukum dan  Peradilan,  Ed.77.  Jakarta:
YPPHIM, 2013 Latifh,  Ah.Azharudin  Latif  , Fiqih  Muamalat , Jakarta: UIN Jakarta, 2005. Suadi,
Amran, Penyelesaian sengketa
Ekonomi  Syariah:  Penemuan dan  Kaidah  hukum ,  Jakarta: Prenada Media, 2018 Suadi, Amran, Penyelesaian Sengketa Ekonomi  Syariah  Teori  dan Praktik , Jakarta: Penerbit Kencana, 2017 Sutomo,  dkk, Membumikan  Hukum  Acara
Peradilan  Agama ,  Yokyakarta:
UII Press, 2016
Muhammad, Model-model  Akad  Pembiayaan di Bank Sharia , Yogyakarta: UII
Pres, 2009 Margono,  Suyud, ADR  dan  Arbitrase  Proses Perkembangan dan Aspek Hukum , Jakarta, Ghalia Indonesia 2000
Ma’luf  ,  Liwis, Al  Munjid  al  Lughoh  wa  al- A’lam , Bairut: Daar al Masyriq, tt
Ramli, Hasbi, Teori Dasar Akuntansi Syariah , Jakarta: Renaisan, 2005 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
https://indonesiana.tempo.co/read/115875/2017 /08/28/gunotosaparie/dominasi- murabahah-di-bank-syariah