Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau Terhadap Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
Anggraini Mei Yulistri Anggrainimeiyulistri@gmail.com
M. Hosen m_hosen@unja.ac.id
Suhermi suhermi@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas jambi
Article History: Submitted : 26 Februari 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  know  and  analyze  the  causes  of  the  Cancellation  of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh as well as for know and analyze the aplication of sancionts Adat Tudum Malau againts cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. The formulation of the problem in this study is  what  are  the  causes Cancellation  of  engagement  in subdistrict  Pesisir  Bukit  the City  of  Sungai  Penuh  and  how  the  aplication  of  sancionts  Adat  Tudum  Malau  againts cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh And what are  the  obstacles.  This  research  includes  research juridical  empirical.  namely  examining the gap between das sollen and das sein, or the gap between what the law should have and the reality on the ground. research locationt in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. The population in this study are the parties who do cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. Sampling in this study using purposive sampling method. The cause of the cancellation of the engagement in Koto Dua and Sungai Liuk  Villages  were  kawin  lari  (silariang),  and  too  much  demand.  The  aplication  of  the tudum  malau  customary  sanctions  does  not  work  as  it  should,  and  the  obstacles  to  the aplication of these customary sanctions are those who commit violations, many of which cannot fulfill them at the specified time.
Keyword : Aplication sanctions, Tudum Malau.

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Penyebab Terjadinya Pembatalan Pertunangan di Kecamtan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh serta  untuk  mengatahui  dan  menganalisis  Bagaimana  Penerapan  Sanksi  Adat Tudum  Malau  di  kecamatan  Pesisir  Bukit  Kota  Sungai  Penuh.  Rumusan  Masalah
Volume 2 Nomor 3
Oktober 2021     Halaman 431 - 439
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
dalam  Penelitian  ini  adalah  Apa  Saja  Penyebab  Pembatalan  Pertunangan  Di Kecamatan  Pesisir  Bukit  Kota  Sungai  Penuh  Dan  Bagaimana  Penerapan  Sanksi Adat Tudum  Malau di Kecamatan  Pesisir Bukit  Kota Sungai  Penuh Serta  apa  saja hambatannya.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  yuridis  empiris,  yaitu  meneliti kesenjangan  antara das  sollen dan das  sein, atau  kesenjangan  antara  seharusnya menurut hukum dan kenyataan di lapangan. Lokasi penelitian di kecamatan pesisir Bukit  kota  Sungai  Penuh.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  para  pihak  yang melakukan  pembatal  pertunangan  di  kecamatan  pesisir  bukit.  Penarikan  sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode Purposive  Sampling. Penyebab terjadinya pembatalan pertunangan di desa koto dua dan desa sungai liuk adalah kawin  lari  (silariang),  dan  pintaan  yang  terlalu  besar.  Penerapan  sanksi  adat tudum malau tidak berjalan semestinya, serta hambatan dalam penerapan sanksi adat tersebut adalah mereka yang melakukan pelanggaran banyak yang tidak bisa memenuhinya pada waktu yang telah ditentukan.
Kata Kunci : Sanksi Adat, Tudum Malau

## A. PENDAHULUAN
Van  Vollenhoven  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  hukum  adat adalah peraturan yang mengatur orang pribumi dan timur asing yang didalam satu pihak  mempunyai  sanksi  disebut  dengan  hukum  dan  dilain  pihak  tidak dikodifikasikan yang disebut dengan adat 1 . Sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah  satu  kekayaan  Indonesia  adalah  banyaknya  Hukum  Adat  dan  Adat  Istiadat yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat,  salah  satunya  masalah  Hukum Adat  Perkawinan.  Hampir  setiap  daerah  di  Indonesia  mempunyai  kebiasaan tersendiri  yang  kelestariannya  tetap  dijaga  dan  dipertahankan,  meskipun  daerah itu  sudah  maju  dan  tampak  sudah  menjadi  adat  setempat  yang  berhubungan dengan  perkawinan  seseorang.Aturan-aturan  yang  berbeda  tersebut  disebabkan sifat  kemasyarakatan,  adat  istiadat,  agama  dan  kercayaan  masyarakat  Indonesia yang berbeda.
“Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang  bentuk  perkawinan,  cara-cara  pelamaran,  upacara  perkawinan  dan putusnya  perkawinan  di  Indonesia” 2 .  Dilihat  dari  segi  historisnya  Kerinci  dan Sungai Penuh masih dipengaruhi oleh Hukum Adat dan Adat Istiadat Minang kabau dan  masih  dianut  sampai  sekarang,  Kerinci  dan  sungai  Penuh  dalam  sistem
1 Tolib. Setiady, intisari hukum adat Indonesia, cet. 3, Alfabeta, bandung, 2013, hlm. 9.
2 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 182.
kekerabatannya  memakai  sistem  kekerabatan  matrilineal  meskipun  secara Administrasinya  masuk  dalam  wilayah  Provinsi  Jambi 3 .  Masyarakat  adat Kecamatan  Pesisir  Bukit  sebelum  memasuki  jenjang  perkawinan  mempunyai beberapa  proses  yang  dilalui  seperti  Merisik (batuaek) ,  Peminangan  (lamaran), Pertunangan (butukoa  tandao) dan  Pertemuan (Batemam) .  Pertunangan merupakan persetujuan antara keluarga kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan 4 .  Pertunangan (batukoa  tandao  ) ini  merupakan  proses  yang  harus dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak,  dan  mengikat  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  undang-undang.  Dengan  demikian  apabila  proses  pertunangan  ini  telah dilaksanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak keluarga besar, maka antara laki-laki dan perempuan ini telah terikat pertunangan, dikarenakan pihak keluarga laki-laki  telah  memberikan  tanda  pengikat  kepada  pihak  keluarga  perempuan, berupa perhiasan dari emas, biasanya yang diberikan adalah cincin dan tanda lain berupa kain atau sejumlah uang.
Setelah dilaksanakan  proses  merisik,  lamaran  dan  pertunangan  sampailah pada  tahap  yang  disebut  dengan  Pertemuan  atau Batemam adalah  pertemuan antara orang tua, teganai, dan kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan untuk  membicarakan  kelanjutan  dari  pertunangan  ini.  Tahap Batemam ini  juga sering  melahirkan  masalah  misalnya  terkait  mahar  dan  hantaran,  yang  pada akhirnya  mengancam  keberlangsungan  perkawinan  itu  sendiri.  Namun  ketika semua  itu  telah  terpenuhi  tetapi  tetap  saja  perkawinan  urung  dilaksanakan dikarenakan alasan lain, misalnya perkawinan yang dikehendaki orang tua sering dikenal  dengan  perjodohan.  Tentu  akibat  yang  ditimbulkan  kepada  salah  satu pihak  atau  keduanya  tidak  bisa  dianggap  sebelah  mata  saja.  Pembatalan Pertunangan  yang  dimaksud  diatas  pada  Masyarakat  Adat  Kecamatan  Pesisir Bukitakan  diberikan  sanksi  adat  yang  disebut  dengan Tudum  Malau .  Masyarakat Kecamatan  Pesisir  Bukit  menerapkan  sanksi Tudum  Malau ini  terhadap  3  (tiga) perbuatan  yang  melanggar  hukum  adat,  yaitu  perbuatan  zina,  perbuatan  kawin lari,  dan  pembatalan  pertunangan.  Sanksi  Adat Tudum  Malau pada  pembatalan
3 Qurratul Aini, “Peran Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusako Beto di Dalam Masyarakt Kerinci”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Andalas, Padang, 2019, hlm. 5.
4 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, cet. 1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.119.
pertunangan  masyarakat  kecamatan  pesisir  bukit  mengenal  istilah “idik  jadoi, badendeo  tandao  balipeak” yang  berarti  “apabila  dibatalkan,  didenda  dan  tanda yang  diberikan  berlipat  ganda”.  Denda  yang  dimaksud  berupa  satu  ekor  kerbau dan pengembalian tanda dengan berlipat ganda.Sanksi ini dapat diberikan berupa uang  yang  telah  disesuaikan  dengan  harga  1  (satu)  ekor  kerbau  dan  ditambah dengan jumlah tanda yang telah dilipatgandakan. Apabila yang membatalkan laki- laki  dikenal  dengan  istilah  adat “kayau  jadi  abeu” yang  berarti  tanda  yang diberikan  akan  hilang,  dan  apabila  yang  membatalkan  perempuan  maka  dikenal dengan  istilah  adat “nimu  satau  mulang  dueo” yang  berarti  tanda  yang  diberikan oleh  pihak  laki-laki  dibayar  dengan  dua  kali  lipat.  Adapun  data  terbaru  yang diperoleh  dari  ketua  adat  Kecamatan  Pesisir  Bukit  jumlah  pembatalan pertunangan  yang  telah  dilakukan  daritahun  2017  sampai  dengan  agustus  2019 sebanyak  16  pasangan,  diantaranya  7  yang  dibatalkan  oleh  pihak  laki-laki  dan  9 yang dibatalkan oleh pihak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  menganalisis  Penyebab  Terjadinya  Pembatalan  Pertunangan  di  Kecamtan Pesisir  Bukit  Kota  Sungai  Penuh  serta  untuk  mengatahui  dan  menganalisis Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau di kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  di  Kecamatan  Pesisir  Bukit  Kota  sungai Penuh,  tepatnya  di  Desa  Koto  Dua  dan  Desa  Sungai  Liuk.  Penelitian  yang  telah penulis  lakukan  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  empiris  yang  disebut  juga dengan  penelitian  lapangan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode purposive sampling, teknik  penarikan  sampel  dengan  pertimbangan  khusus  sehingga  dapat dijadikan  sampel.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian ini meliputi, wawancara, studi kepustakaan, studi dokumentasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penyebab Pembatalan Pertunangan
Setelah  penulis  melakukan  penelitian,  maka  penulis  menemukan  apa  saja yang menyebabkan pembatalan pertunangan, antara lain:
Kasus Kawin Lari (Silariang )
Penyebab  yang  pertama  adalahsalah  satu  pihak  ada  yang  melakukan kawin lari (silariang) , pembatalan pertunangan yang disebabkan kawin lari ini dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  yang  merasa  dirugikan  atau  merasa  telah dimalukan,  dimana  pihak  lainnya  telah  melakukan  kawin  lari  dengan  orang lain, yang saling mencintai sehingga membuat pertunangan tersebut batal.
Pada  umumnya  pembatalan  yang  disebabkan  kawin  lari  ini  banyak dilakukan oleh pihak perempuan, tetapi tidak sedikit pembatalan pertunangan yang  disebabkan  oleh  silariang  juga  dilakuakan  oleh  pihak  laki-laki. Pertunangan  ini  didasarkan  oleh  perjodohan  antara  keluarga  kedua  belah pihak, tanpa didasari rasa cinta yang mendalam, sehingga menyebabkan salah satu pihak yang merasa tidak terima dengan perjodohan dan pertunangan ini mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan Silariang . Lebih jelasnya lihat pada tabel  dibawah  ini:  Tabel  1  Daftar  pembatalan  pertunangan  Disebabkan  dari kawin lari (silariang) tahun 2017-2019
NO Tanggal pertunanga n Nama Pasangan Yang Bertunangan Nama Pasangan Yang Silariang Calon Istri Calon Suami Perempuan Laki-laki 1 23 07 2016  Elda Fadal Elda Nandos 2 17 10 2016  Leji Yoga Fitri Yoga 3 29 08 2017  Tipa edwin Tipa Sandi 4 21 11 2017  Lona Jefri Sinta Jefri 5 10 06 2018  Safa Putra Safa Rafi
Sumber: Ketua Adat Desa Koto Dua dan ketua adat sungai liuk
Berdasarkan  pada  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  silariang merupakan penyebab yang bisa memutuskan pertunangan secara sepihak, Karena pihak yang ditinggal ataupun yang melakukan kawin lari (silariang) , sehingga salah satu pihak merasa malu, sehingga berujung dengan  batalnya pertunangan.

## Adat (Pintaan Terlalu Besar)
Dalam hal ini adat kebiasaan yang sering terjadi di kecamatan pesisir bukit,  yaitu permasalahan dalam menentukan jumlah mahar, atau pintaan orang  tua  pihak  perempuan  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya pembatalan pertunangan ,dari data yang penulis yang dapatkan dilapangan ada  4  kasus  pembatalan  pertunangan  yang  terjadi disebabkan  alasan  adat (mahar dan pintaan), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:    Tabel  2,  Daftar  pembatalan  pertunangan  Disebabkan  pintaan  tahun 2017-2019 sebagai berikut.
No Tanggal pertunangan Nama Pasangan Jumlah Mahar dan pintaan Calon istri Calon suami Mahar Pintaan 1  02 02 2018 Nelsi Hengki 2 emas 15 Juta 2  05 05 2017 Tenti Eko 1 Emas 20 Juta 3  16 05 2016 Wina Ilham 3 emas 8 Juta 4  24 03 2017 Yuna Rezky 2 Emas 10 Juta
Sumber: wawancara ketua adat sungai liuk dan ketua adat koto dua
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa standar mahar paling rendah 1 emas dan paling tinggi 3 emas sedangkan pintaan paling Rendah 8 Juta  dan  paling  tinggi  20  juta  atau  lebih.  Jumlah  uang  pintaan  juga  bisa diberikan  dalam  bentuk  barang  kebutuhan  rumah  tangga  dan  kebutuhan wanita dengan sejumlah pintaan yang sudah disepakati.

## 2. Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau dan hambatannya
Penerapan  sanksi  adat Tudum  Malau di  Kecamatan  Pesisir  Bukit terhadap  pelaku  pembatalan  pertunangan,  seperti  halnya  masyarakat hukum  adat  ditempat-tempat  lainnya  merupakan  suatu  kenyataan  yang tidak  dapat  dipungkiri  lagi.Sehingga  apabila  terjadi  ketidakseimbangan, dimana  harus  dilaksanakan  suatu  pemulihan.Adat  lahir  sejalan  dengan kepentingan orang-orang untuk secara bersama-sama mengikatkan dirinya kedalam  satu  ikatan  kelompok  yang  bersifat  memudahkan  tercapainya berbagai  kebutuhan  hidup  mereka.Terkait  dengan  penerapan  pemberian
sanksi adat Tudum Malau terhadap pelaku pembatalan pertunangan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3 Daftar pelaku pembatalan pertunangan di Desa Koto Dua dan Desa Sungai Liuk Nama pelaku pembatalan pertunangan Desa Waktu pelaksanaan Penerapan Leji Koto dua 1 tahun 6 bulan  Terlaksana Eko Kotodua 1 tahun Tidak terlaksana Lona Koto dua 1 tahun 3 bulan  Terlaksana Elda Koto dua 2 tahun Tidak terlaksana Hengki Koto dua 1 tahun 2 bulan  Terlaksana Ilham Sungai liuk  1 tahun 9 bulan Tidak terlaksana Safa Sungai liuk  1 tahun Tidak terlaksana Tifa Sungai liuk  1 tahun 7 bulan  Tidak terlaksana Rezki Sungai liuk  10 bulan Terlaksana Sumber: ketua adat pesisir bukit
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  dalam  penerapan  sanksi  adat Tudum  Malau ini  sering mengalami  hambatan,  sehingga  mereka  yang melakukan pelanggaran  banyak  yang  tidak  bisa  memenuhi Tudum  Malau pada  waktu  yang telah ditentukan. Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau tidak berjalan sebagaimana mestinya  ialah  dalam  menerapkan  atau  menentukan  batas  waktu  pembayaran sanksi  oleh  pelaku  pembatalan  pertunangan  tersebut,  karena  dengan mempertimbangkan  keadaan  sosial  dari  keluarga  pelaku.  Adapun  beberapa hambatan dalam penerapan sanksi adat Tudum malau ini, yaitu:
1. Waktu yang terlalu singkat, sedangkan keadaan ekonomi masyarakat yang tidak semua  berkecukupan,  sehingga  membutuhkan  waktu  untuk  mengumpulkan uang untuk melunasi denda tersebut.
2. Jumlah  denda  yang  terlalu  besar,  sehingga  masyrakat  merasa  terbebankan dengan jumlah denda yang sudah mencapai puluhan juta rupiah.
3. Kerugian  yang  ditimbulkan  lebih besar  darp pada denda,  sehingga  pihak  yang melakukan  pembatalan  engganuntuk  membayarnya  dan  jika  membayarnya akan menimbulkan kerugian yang berlipat ganda.
4. Pelaku pembatalan pertunangan juga merupakan korban dari tindakan korban pembatalan pertunangan.

## D. KESIMPULAN dan Saran
Berdasarkan hasil dan pembasahan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyebab  terjadinya  pembatalan  pertunangan  di  desa  koto  dua  dan  desa  sungai liuk  adalah  kawin  lari  (silariang),  dan  pintaan  yang  terlalu  besar,  namun pembatalan pertunangan banyak dilakukan disebabkan kawin lari (silariang). Dan begitu pula pada desa lain yang berada di  kecamatan pesisir bukit dan penerapan sanksi  adat Tudum  Malau ini  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  hambatan dalam  penerapan  sanksi  adat Tudum  Malau yaitu  mereka  yang  melakukan pelanggaran  banyak  yang  tidak  bisa  memenuhinya  dalam  waktu  yang  telah ditentukan. Penyelesaian adat disini tujuannya adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan sanksi yang diberikan tersebut merupakan salah satu bentuk sanksi adat di kecamatan pesisir bukit terhadap pelanggaran yang terjadi.
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab  sebelumnya  penulis  ingin  memberikan saran  terkait  dengan  penyelesaian  permasalahan  pembatalan  pertunangan,  Serta dalam  pengelolaan  denda  pembatalan  peminangan  agar  dialokasikan  secara profesional  dan  adil  agar  benar-benar  memberikan maslahah bagi  semua  pihak khususnya pihak yang dirugikan atas kasus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, Qurratul. “Peran Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusako Beto  di  Dalam  Masyarakat  kerinci”, Skripsi  Sarjana  Hukum Universitas Andalas, padang, 2019.
Hadikusuma,  Hilman. Pengantar  Ilmu  Hukum Adat  Indonesia, cet.  2. Mandar Maju,
Bandung, 2003.
Hidayat,Muhammad.  “Penerapan  Sanksi  Adat  Terhadap  Tindak  Pidana Penganiayaan Ringan (suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Syiah Kuala , Banda Aceh, 2017.
Setiady, Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia. Cet. 3. Alfabeta, Bandung, 2013.
Simanjuntak, P.N.H. Hukum Perdata Indonesia. cet. 1. Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.