## EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA
Nurindah Mahareta 1 , Muhammad Fatchur Rozi 2
Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Kampus B, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Jawa Timur nurindahmahareta@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan kebijakan Peraturan Walikota nomor 79  Tahun 2010 dalam upaya  melindungi keberadaan pasar tradisional di  Kota  Yogyakarta. Penelitian ini  adalah  berjenis  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  pengambilan  sampel  adalah  dengan  cara purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah para pedagang di pasar tradisional yang tersebar di Kota Yogyakarta dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 79  Tahun  2010  belum  diketahui  oleh  seluruh  pedagang  di  pasar  tradisional  yang  berada  di  wilayah Kota  Yogyakarta.  Kebijakan  Peraturan  ini  dinilai  efektif  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap keberadaan pasar  tradsional di  wilayah  Kota  Yogyakarta. dan  didukung pelaksanannya  oleh  sebagian besar pedagang di  pasar Tradisional di  wilayah  Kota  Yogyakarta. Namun demikian, harus diterapkan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta agar melindungi pedagang dengan usaha kecil. Peraturan ini tidak perlu direvisi.
Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan, Pasar Tradisional

## Abstract
This study aims to determine the effectiveness of the implementation of Mayor Regulation number 79 of 2010 in an effort to protect the existence of traditional markets in the city of Yogyakarta. This research is a qualitative type with a descriptive approach. Data collection techniques carried out by interview, observation, and documentation. The sampling technique is by purposive sampling. The informants in this study were traders in traditional markets scattered in the city of Yogyakarta and staff of the Yogyakarta City Industry and Trade Office.
Based on the results of the study it can be seen that the policy of Yogyakarta Mayor Regulation number 79 of 2010 is not yet known by all traders in traditional markets in the Yogyakarta City area. This Regulation Policy is considered effective in providing protection against the existence of traditional markets in the City of Yogyakartasupported by the implementation of  most traders in traditional markets  in the  city  of  Yogyakarta. However, it  must be  applied in all areas of the City of Yogyakarta in order to protect traders with small businesses. This regulation does not  need to be revised.
Key words: Effectiveness, Policy, Traditional Markets
1 Mahasiswa Master Ilmu Hukum Universitas Airlangga
2 Mahasiswa Master Ilmu Hukum Universitas Airlangga, muhammadfatchurozi14@gmail.com

## A. Pendahuluan
Era  globalisasi  sekarang  ini  terjadi  fenomena  menjamurnya  pasar  modern ditengah-  tengah  keberadaan  pasar  tradisional.  Hal  ini  memunculkan  persepsi  di masyarakat  yang  beragam.  Seperti  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa  saat  ini, banyak  sekali  perdebatan  mengenai  pasar  tradisional  melawan  pasar  modern. Segalanya  bermula  ketika  banyak  pedagang  pasar  tradisional  yang  gulung  tikar yang  diakibatkan  oleh  menjamurnya  pasar-pasar  modern.  Banyak  pendapat  dan pandangan para ahli digulirkan. Peraturan presiden yang mengatur tentang hal ini pun  juga  telah  dikeluarkan,  yaitu  Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun  2007 tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan,  serta Toko Modern.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Nomor  8  Tahun 2011  tentang  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan,  dan  Toko  Modern mengamanatkan  bahwa  jarak  antar  Pasar  Tradisional  dengan  Toko  Modern  dan Pusat  perbelanjaan  adalah  minimal  1000  meter  atau  1  km.  Sementara  itu,  pada kenyataannya, hampir setiap 500 meter, kita akan sangat mudah menemukan pasar modern  dan  usaha  waralaba  modern.  Hal  ini  menimbulkan  masalah.  Seiring dengan    perkembangan    waktu,    adanya    modernisasi    dan    meningkatnya kesejahteraan masyarakat, banyak masyarakat yang berbelanja di pasar modern dan mulai  enggan  berbelanja  di  pasar  tradisional  (kecuali  untuk  produk-produk  yang tidak ada di supermarket).
Meskipun  pasar  modern  terus  berkembang,  kehadiran  Pasar  Tradisional masih  dibutuhkan  oleh  sebagian  besar  warga  masyarakat.  Para  petani  masih bergantung pada  Pasar  Tradisional  untuk menjual  hasil  produksinya karena  tidak semua  hasil  produksi  mereka  dapat  menembus  pasar  modern.  Mengingat pentingnya  peran  Pasar  Tradisional  bagi  perekonomian  dan  kesejahteraan masyarakat,  permasalahan-permasalahan  seputar  Pasar  Tradisional  harus  segera diatasi.  Peran  aktif  Pemerintah  diharapkan  dapat  mengejar  ketertinggalan  dan meningkatkan  daya  saing  Pasar  Tradisional  dalam  kancah  perdagangan  yang semakin  bebas  sehingga  nasib  ribuan  pelaku  ekonomi  yang  terlibat  di  dalamnya dapat diselamatkan.
Pasar  tradisional  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  sektor  yang  memiliki posisi    yang    strategis    dalam    pembangunan    perekonomian    di    Indonesia.
Kestrategisan fungsi dan peran pasar tradisional dalam perekonomian daerah, juga ditunjukkan dari kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Posisi yang sangat  strategis dari  eksistensi pasar  tradisional,  juga  karena  pasar  tersebut masih merupakan  wadah utama bagi  penjualan produk-produk berskala ekonomi  rakyat seperti  petani,  nelayan,  pedagang  barang  kerajinan  tangan,  dan  produk  industri rumah tangga (industri rakyat).
Persaingan  antara  pasar  modern  dengan  pasar  tradisional  semakin  tak terkendali  akhir-akhir  ini  di  Kota  Yogyakarta.  Di  Kota  Yogyakarta  terdapat  14 pasar  modern  yang  terdiri  dari  Indomart,  Alfamart,  dan  Circle  K 3 ,  sedangkan menurut  Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  57  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Ketiga  Peraturan  Walikota  Nomor13  Tahun  2010  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor2  Tahun  2009  Tentang Pasar, bahwa jumlah pasar tradisional yang ada di wilayah Kota Yogyakarta adalah 30 pasar tradisional.
Secara  tidak  langsung  Pasar  Tradisional  menjadi  pusat  ekonomi  terbuka untuk  rakyat  dan  pusat  budaya  yang  melibatkan  aspek  komunikasi  literal,  visual, verbal,  dan  non-verbal  antarsesama.  Pasar  Tradisional  tidak  hanya  berperan sebagai rumah ekonomi namun juga sebagai rumah budaya sehingga eksistensinya perlu  dijaga.  Hal-hal  tersebut  di  atas  membutuhkan  peran  aktif  dari  Pemerintah Daerah sebagai pengelola dan pemegang kebijakan. 4
Pemerintah   Kota   Yogyakarta   telah   mengeluarkan   kebijakan   Peraturan Walikota   Nomor   79   Tahun   2010   tentang   Pembatasan   Usaha   Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta. Salah satu dasar dikeluarkanya peraturan walikota ini  adalah  Peraturan  Presiden      Nomor  112  Tahun  2007  tentang  Pembinaan Penataan   dan   Pembinaan   Pasar   Tradisional,   Pusat   Perbelanjaan,   dan   Toko Modern.  Kebijakan  ini  penting  untuk  melindungi  keberadaan  pasar  tradisional. Poin penting Peraturan Walikota Nomor79 Tahun 2010 adalah bahwa keberadaan usaha   waralaba   minimarket   hanya   boleh   berada   di   jalan-jalan   yang   sudah ditentukan oleh pemerintah kota. Jadi semua jalan yang diada di Kota Yogyakarta bisa    ada    usaha   waralaba    minimarket.   Selain   itu,    perwali   tersebut   juga
3 Tribun Jogja, 2015
4 Aris Saputra dan Wiharto, “Pasar Tradisional: Rumah Budaya dan Rumah Ekonomi”, dalam M. Chatib Basri, dkk, (2012), Rumah Ekonomi dan Rumah Budaya: Membaca KebijakanPerdagangan Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 220.
mengamanatkan bahwa  di  setiap kecematan yang  ada  di  Kota Yogyakarta, hanya boleh berdiri usaha waralaba minimarket yang jumlahnya sudah ditentukan dalam perwali tersebut.
Beradasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  melihat  penting  untuk  mengkaji efektivitas  implementasi  Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  79  Tahun  2010 tentang      Pembatasan  Usaha  Waralaba  Minimarket  di  Kota  Yogyakarta  dalam konteks hubungannya dengan keberadaan pasar tradisional.

## B. Telaan Konsep
1.  Efektivitas
Kata  efektif  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu effective yang  berarti berhasil  atau  sesuatu  yang  dilakukan  berhasil  dengan  baik.  Kamus  ilmiah populer  mendefinisikan  efetivitas  sebagai  ketepatan  penggunaan,  hasil  guna atau menunjang tujuan.
Efektivitas   merupakan   unsur   pokok   untuk   mencapai   tujuan   atau sasaran  yang  telah  ditentukan  di  dalam  setiap  organisasi,  kegiatan  ataupun program.  Disebut  efektif  apabila  tercapai  tujuan  ataupun  sasaran  seperti  yang telah  ditentukan.  Efektivitas  adalah  pengukuran  dalam  arti  tercapainya  tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 5
Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep  efektivitas.  Konsep  ini  adalah  salah  satu  faktor  untuk  menentukan apakah  perlu  dilakukan  perubahan  secara  signifikan  terhadap  bentuk  dan manajemen  organisasi  atau  tidak.  Dalam  hal  ini  efektivitas  merupakan pencapaian  tujuan  organisasi  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimiliki secara  efisien,  ditinjau  dari  sisi  masukan  (input),  proses,  maupun  keluaran (output).  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  sumber  daya  meliputi  ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan  dikatakan  efisien  apabila  dikerjakan  dengan  benar  dan  sesuai  dengan prosedur   sedangkan   dikatakan  efektif  bila   kegiatan   tersebut  dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.
5 Handayaningrat, Suwarno. (1982). Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: PT. Gunung Agung

## 2.  Kebijakan
Kebijakan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu  pekerjaan  dalam  mencapai tujuan atau  sasaran.  Secara  etimologis, istilah kebijakan  ( policy )  berasal  dari  bahsa  Yunani,  Sanksekerta  dan  Latin.  Dalam bahasa  Yunani  dan  kebijakan  disebut dengan polis yang  berarti  “  negara-kota” dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara. 6
Beberapa  ilmuwan  menjelaskan  berbagai  macam  mengenai  kebijakan diantaranya,  Carl  Friedrich  dalam  Indiahono  menyatakan  bahwa  kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  yang  memberikan  hambatan- hambatan  dan  kesempatan-kesempatan  terhadap  kebijakan  yang  di  usulkan untuk menggunakan dan  mengatasi dalam  rangka  mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. 7 .
Ia juga mengatakan bahwa didalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan ( goal ), sasaran ( objective ) atau kehendak ( purpose ).   Kebijakan yaitu : “Perilaku yang tetap dan berulang  dalam hubungan dengan usaha  yang ada  didalam  dan  melalui  pemerintah  untuk  memecahkan  masalah  umum.
Definisi  ini  memberi  makna  bahwa  kebijakan  itu  bersifat  dinamis.  Ini  akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan”. 8
Kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan : 9
a.  Kebijakan  umum,  yaitu  kebijakan  yang  menjadi  pedoman  atau  petunjuk pelaksanaan  baik  yang  bersifat  positif  ataupun  yang  bersifat  negatif  yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
b.   Kebijakan  pelaksanaan  adalah  kebijakan  yang  menjabarkan  kebijakan umum.  Untuk  tingkat  pusat,  peraturan  pemerintah  tentang  pelaksanaan suatu undang-undang.
6 Dunn, William. (1994). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
7 Indiahono, Dwiyanto. ( 2009) . Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy. Analisys. Gava Media: Yogyakarta.
8 Abidin, Said Zainal. (2004). Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
9 Ibid
c.  Kebijakan   teknis,   yaitu   kebijakan   operasional   yang   berada   dibawah kebijakan pelaksanaan
Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  merupakan  upaya  atau  tindakan  untuk mempengaruhi   sistem   pencapaian   tujuan   yang   diinginkan.   Upaya   dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.
Konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni: 10
a.  Titik  perhatian  dalam  kebijakan  publik  berorientasi  pada  maksud  atau tujuan  dan  bukan  pada  prilaku  yang  serampangan.  Kebijakan  publik secara  luas  dalam  sistem  politik  modern  bukan  suatu  yang  terjadi  begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.
b.   Kebijakan  merupakan   arah   atau   pola   tindakan  yang   dilakukan  oleh pejabat-pejabat  pemerintah  dan  bukan  merupakan  keputusan-keputusan tersendiri.  Suatu  kebijakan  mencakup  tidak  hanya  keputusan  untuk menetapkan  undang-undang  mengenai  suau  hal  tetapi  juga  keputusan  – keputusan besrta pelaksananya.
c.  Kebijakan adalah  apa  yang  sebenarnya  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam mengatur  perdagangan,  mengendalikan  inflasi,  atau  mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang di inginkan pemerintah.
d.   Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang  jelas  untuk  mempengaruhi  suatu  masalah  tertentu.  Secara  negatif, mungkin  kebijakan  mencakup  suatu  keputusan  oleh  pejabat-pejabat pemerintah,  tatapi  tidak  untuk  mengambil  tindakan  dan  tidak  untuk melakukan  sesuatu  mengenai  suatu  persoalan  yang  memerlukan keterlibatan  pemerintah.  Kebijakan  publik  memiliki  paksaan  yang  secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan   yang   luas   dari   masyarakat.  Sifat   yang   tarakhir   inilah   yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainya.
Seru. 10 Budi Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori, P roses dan Studi kasus . Yogyakarta : PT. Buku

## 3.  Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor79 Tahun 2010 adalah peraturan yang  dikeluarkan  oleh  Walikota  Yogyakarta  untuk  membatasi  usaha  waralaba minimarket  yang  ada  di  Kota  Yogyakarta.  Tujuannya  adalah  untuk memberdayakan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  sertamencegah terjadinya penguasaan   pasar   dan   pemusatan   usaha   oleh   orang-perseorangan   atau kelompok  tertentu yang  telah  mempunyai jaringan  usaha  secara  nasional  yang merugikan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  wilayah  Kota  Yogyakarta, maka  perlu  adanya  penyempurnaan  terhadap  ketentuan  –  ketentuan  dalam peraturan  sebelumnya, yaitu  Peraturan  Walikota  Nomor  89  Tahun  2009. Poin kebijakan  Peraturan  Walikota  Yogyakarta  adalah  ada  32  jalan  di  Kota Yogyakarta  yang  diperbolehkan  untuk  usaha  waralaba  minimarket  dan    dan hanya boleh ada 52 usaha waralaba minimarket yang tersebar di 14 kecamatan (rinciannya dapat dilihat pada lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010)
4.  Pasar Tradisional
Pasar  Teradaisional  adalah  Pasar  yang  dibagun  dan  dikelola  oleh Pemerintah Daerah,Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik  Daerah  tersebut  kerjasama  dengan  swasta  berupa  tempat  usaha  yang berbebtuk  toko,  kios,  dan  tenda  yang  dimiliki/  dikelola  oleh  pedagang  kecil, menengah,  koperasi  dengan  usahaskala  kecil,  modal  kecil  dan  melalui  proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.
Pasar  tradisional  adalah  Tempat  yang  mempunyai  unsur-  unsur  sosial, ekonomi, kebudayaan, politik dan  lain-  lain,  tempat pembeli dan  penjual (atau penukar tipe lain) saling bertemu untuk mengadakan tukar menukar. Bangunan biasanya  terdiri  dari  kios-  kios  atau  gerai,yang  dibuka  oleh  penjual  maupun pengelola pasar.Bahkan pasar merupakan ciri pokok dari jalinan tukar menukar yang  menyatukan seluruh kegiatan ekonomi. Sehingga pasar merupakan penata penting    dalam    kegiatan    ekomoni    dan    pemenuhan    kebutuhan    hidup masyarakat. 11
Pirusa. 11 Belshaw, Cyril. (2008). Tukar Menukar Tradisional dan Pasar Modern. Jakarta: PT. Djaya
Sementara  itu,dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  112  tahun  2007  secara umum pasar dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori,yaitu:
a.  Pasar  Tradisional  merupakan  pasar  dengan  area  jual  beli  yang dikembangkan dan dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah dimana aktifitas  tersebut  hanya  didukung  oleh  jumlah  sarana  serta  tingkat kenyamanan  yang  relatif  secukupnya.  Termasuk  dalam  hal  ini  pasar regional,pasar kota, pasar wilayah dan pasarlingkungan.
b.    Pasar  moderen  yaitu  pasar  dengan  jual  beli  berbagai  jenis  barang  yang dikelola  secara  terpadu  dan  pada  umumnya  menerapkan  pola  swalayan. Karakteristik yang terpenting dari pola pasar adalah adanya pengelolaaan moderen seperti       manajemen,teknologi,serta       promosi       yang
agresif,disamping  tersedianya  sarana  belanja  umum  yang  mewah,teratur, bersih  dan  nyaman.  Pasar  swalayan  (supermarket),departemen  store, pusat  perbelanjaan  seperti  mall  dan  plaza  termasuk  dalamkategori pasar ini.
c.  Pasar  informal  merupakan  pasar  dengan  area  jual  beli  yang  menempati lokasi  secara  tidak  legal,  sehingga  aktivitas  perdagangan  yang  terjadi berlangsung  mendalam  suasana  yang  darurat  dan  seadanya.  Pasar  ini tidak  memiliki  sarana  penunjung,  peraturan,  maupun  kenyamaan berbelanja.  Pasar  ini  biasanya  terdapat  di  sekitar  pasar  formal,tidak keramaian di jalan dijalan raya atau diwilayah permukiman.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  berjenis  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  penelitian kualitatif    adalah    metode    penelitian    yang    berlandaskan    pada    filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah, dimana  peneliti  adalah  instrumen  kunci,  pengambilan  sampel  sumber  data dilakukan secara purposive dan snowball , teknik pengumpulan data secara trianggulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif, dan  hasil  penelitian  kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 12
Teknik  pengambilan  data  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi. Subyek penelitian ini diambil berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh peneliti dalam penentuan objek penelitian dan narasumber yang dianggap relevan
12 Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta
untuk  dapat  memberikan  informasi  mengenai  efektivitas  kebijakan  pemerintah Kota  Yogyakarta  dalam  melindungi  pasar  tradisional  khususnya di  delapan  pasar yang menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut:
1.  Pasar Beringharjo
2.  Pasar Ngasem
3.  PASTY
4.  Pasar Gading Mantrijeron
5.  Pasar Telo Karangkajen
6.  Pasar Giwangan
7.  Pasar Kotagede
8.  Pasar Klithikan Pakuncen
Jumlah  informan  pada  penelitian  ini  adalah  40  informan  yang  tersebar  di delapan  pasar  tersebut.  Pengambilan  informan  secara purposive  sampling yang terbagi  dalam  dua  unit  analisis,  yaitu  unit  analisis  pertama  adalah  para  pedagang dari  delapan  pasar  tersebut  sebanyak  38  orang  dan  unit  analisis  kedua  2  (dua) orang,  yaitu Kepala  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  Kota  Yogyakarta  yang membawahi  urusan  pasar  dan  Staf  Bidang  Bimbingan  Usaha  dan  Pengendalian,
Pengawas Perdagangan.
Teknik  analisa  mengikuti  pendekatan  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan menggunakan   model   Miles   and   Huberman.yang   meliputi:   1). Data   reduction (reduksi data), yakni  merangkum, memilih hal-hal  pokok  dan  memfokuskan pada hal-hal penting dari sejumlah data lapangan telah diperoleh dan mencari polanya.
2). Data  display (Penyajian  data),  yakni  menampilkan  data  yang  telah  direduksi yang  sifatnya  sudah  terorganisir  dan  mudah  dipahami.  Data  dalam  penelitian  ini disajikan  dalam  bentuk  deskripsi  kata-kata  dari  kutipan  wawancara  dan  gambar dengan  maksud  menjaga  keorisinalitas  data.  3). Conclution  drawing/verification (kesimpulan),  yakni  akumulasi  dari  kesimpulan  awal  yang  disertai  dengan  bukti- bukti  valid  dan  konsisten  (kredibel),  sehingga  kesimpulan  dihasilkan  dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab seluruh rumusan permasalahan.
Adapun  deskripsi  informan  yang  meruapakan  pedagang  pasar  tradisioanal dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

## Tabel 1
Distribusi Informan Berdasarkan Pasar Tradisional Nomor Pasar Tradisional Jumlah Informan Persentase (%) 1 P. Beringharjo 10 25 2 P. Ngasem 5 12.5 3 PASTY 5 12.5 4 P.Gading 5 12.5 5 P. Telo 5 12.5 6 P. Giwangan 4 12.5 7 P. Kotagede 2 7.5 8 P. Klitikan Pakuncen 2 5 Jumlah 38 Orang 100.0
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah informan adalah 40 orang.   25%   informan   berasal   dari   Pasar   Beringharjo;   Informan   dari   Pasar Ngasem,  PASTY, Pasar Gading,  Pasar  Telo, Pasar  Giwangan adalah  sama-sama 12,5%;  Pasar  Kotagede  adalah  7,5%;  dan  yang  paling  kecil  adalah  dari  Pasar Klitikhan  Pakuncen  sebesar  5%.  Alasan  menjadikan  Pasar  Beringharjo  sebagai penyumbang  informan  terbanyak  adalah  karena  Pasar  Beringharjo  merupakan pasar tradisional terbesar di wilayah Kota Yogyakarta.

## D. Pembahasan
1.  Pengetahuan Informan Terhadap Peraturan Walikota
Pengetahuan  informan  terhadap  peraturan  walikota  adalah  berkaitan dengan pengetahuan informan terhadap Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010  Tentang  Pembatasan  Usaha  Waralaba  Minimarket.  Persentase  tingkat pengetahuan informan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2 Pengetahuan Informan Terhadap Perwali Nomor Jawaban Jumlah Informan Persentase (%) 1 Ya 12 30.0 2 Tidak 28 70.0 Jumlah 40 (Orang) 100.0
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase informan yang mengetahui kebijakan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 adalah sebesar
30%.  Hal  ini  jauh  lebih  kecil  dari  persentase  informan  yang  tidak  mengetahui kebijakan  peraturan  walikota  (perwali)  tersebut.  Hal  ini  dapat  sebabkan  oleh beberapa  hal,  antara  lain:  kurangnya  sosialisasi  dari  Pemerintah  Kota  Yogyakarta terkait  adanya  kebijakan  tersebut  atau  minimnya  kesadaran  masyarakat  untuk memahami  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  kota.  Hal  ini  sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang pedagang di Pasar Beringharjo yang dapat dilihat pada kutipan wawancara di bawah ini:
“Sebenarnya  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  dalam  hal  ini  pedagang  pasar  terkait peraturan  itu  disebabkan  oleh  kurangnya  sosialiasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kota.”
Hal tersebut, terkait penyebab lain, diuangkapkan salah seorang pedagang di Pasar Ngasem, yang dapat dilihat pada kutipan wawancara di bawa ini:
“Sebenarnya  masyarakat  dan  pada  intinya  pedagang  di  pasar  tradisional  menilai pemerintah sudah pro terhadap rakyat kecil. Cuman halnya, masyarakat pada umumnya kurang memiliki kesadaran untuk mau tahu terhadap apa yang dikeluarkan pemerintah. Kadang-kadang, seolah-olah pemerintah dianggap tidak pernah mendukung rakyat.”

## 2.  Dukungan Informan Terhadap Peraturan Walikota
Dukungan  informan  terhadap  peraturan  walikota  berkaitan  dengan respon  baik  masyarakat  terhadap  kebijakan  Peraturan  Walikota  Nomor79 Tahun  2010  Tentang  Pembatasan  Usaha  Waralaba  Minimarket  di  Kota Yogyakarta.  Dukungan  informan  atau  masyarakat  terhadap  kebijakan pemerintah  kota  sangat  dibutuhkan  karena  dukungan  tersebut  dapat  menjadi salah  satu  kunci keberhasilan penerapan kebijakan peraturan  walikota  tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dukungan informan terhadap kebijakan Peraturan Walikota Nomor79 Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini.
Tabel 3 Dukungan Informan Terhadap Perwali Nomor Jawaban Jumlah Informan Persentase (%) 1 Ya 39 97.5 2 Tidak 1 2.5 Jumlah 40 (Orang) 100.0
Berdasarkan   tabel   di   atas,   dapat   diketahui   bahwa   97,5%   informan memberikan respon mendukung terhadap kebijakan Peraturan Walikota Nomor79
Tahun   2010   Tentang   Pembatasan   Usaha   Waralaba   Minimarket   di   Kota Yogyakarta.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  masyarakat  sangat  menginginkan adanya   keseimbangan   berdasarkan   prinsip   keadilan   dalam   berusaha   dan berdagang.   Masyarakat   menganggap   bahwa   kehadiran   kebijakan   peraturan walikota tersebut sangat pro terhadap masyarakat terutama rakyat kecil yang salah satu  mata  pencahariannya  adalah  sebagai  pedagang  yang  berdagang  di  pasar tradisional  atau  yang  dapat  dikategorikan  usaha  kecil.  Hal  ini  sesuai  dengan wawancara  yang  dilakukan  dengan  salah  satu  pedangan  di  Pasar  Satwa  dan Tanaman hias Yogyakarta (PASTY) yang bernama Ahmad, sebagai berikut:
“Kami  sebenarnya  sangat  mendukung  setiap  apa  yang  baik  dan  pro  rakyat  kecil  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Ini  berarti  pemerintah  sangat  menghargai  prinsip keseimbangan berdasarkan prinsip keadilan yang mendukung usaha kecil. Intinya, kami sangat mendukung.”
Sedangkan  di  lain  pihak,  seorang  pedagang  di  Pasar  Telo  menguraikan alasan  mengapa  ia  mendukung  kebijakan  peraturan  walikota  yang  membatasi usaha waralaba minimarket, seperti yang pada kutipan wawncara di bawah ini:
“…. justru bagus mbak, Kami merasa pemerintah kota memperhatikan kami. Kami ini kan pedagan to mbak. Mata pencaharian kami dari sini. Salut untuk pemkot.”
Sedangkan   informan   yang   tidak   mendukung   kebijakan   Peraturan Walikota  Nomor79 Tahun 2010 adalah  hanya 2,5%. Hal  ini  dapat  disebabkan oleh  ketidakpahaman  masyarakat  atau  informan  yang  bersangkutan  terhadap kebijakan  tersebut.  Selain  itu,  masyarakat  yang  tidak  mendukung  kebijakan tersebut karena  pemerintah tidak serius menerapkannya. Hal  ini sesuai dengan hasil  wawancara  dengan  salah  satu  pedagang  di  Pasar  Kotagede   yang  tidak mau disebutkan identitasnya, sebagai berikut:
“Saya  tidak  mendukung  mas,  wong  sekarang  Indomart  dan  Alfamart  berdampingkan kok.  Para  pelanggan  lari  ke  mereka  semua.  Pemerintah  tidak  serius.  Sukanya  bikin aturan tapi dilanggar sendiri.”

## 3.  Keefektivitasan   Peraturan   Walikota   Nomor   79   Tahun   2010   Dalam Melindungi Keberadaan Pasar Tradisional
Keefetivitasan   kebijakan   Peraturan   Walikota   Nomor79   Tahun   2010 dalam memberikan perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional adalah
berkaitan  dengan  sumbangsi  atau  kontrbusi  kebijakan  tersebut  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  keberadaan  pasar  tradisional  yang  berada di wilayah Kota Yogyakarta yang mana keberadaannya sedang bersaing dengan munculnya pasar modern atau usaha waralaba. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun  2010  dikeluarkan untuk  membatasi  usaha  waralaba  minimarket.  Usaha Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha  yang  sudah  mempunyai  jaringan  secara  nasional  terhadap  sistem  bisnis dengan  ciri  khas  usaha  dalam  rangka  memasarkan  barang  dan/atau  jasa  yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain  berdasarkan  perjanjian  waralaba.  Sedangkan,  Minimarket  adalah  toko modern dengan batasan luas lantai penjualan kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi).
Ruang  lingkup  peraturan  walikota  ini  adalah  usaha  waralaba  yang berbentuk minimarket dengan sistem pelayanan mandiri, menjual secara eceran berbagai jenis barang  kebutuhan sehari-hari dan anak cabang perusahaan yang menjual  secara  eceran  berbagai  jenis  barang  kebutuhan  sehari-hari  dengan menggunakan nama atau merk yang sama yang merupakan kerjasama langsung sebagai jejaring usaha dengan perusahaan besar yang berskala nasional.
Keefektivitasan   kebijakan   ini   berhubungan   dengan   pengaruh   dan perlindungan  yang  dikontribusikan  kepada  keberadaan  pasar  tradisional  oleh adanya  Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor79  Tahun  2010.  Namun demikian,  ternyata  peraturan  ini  justru  tidak  ada  hubungannya  dengan keberadaan  pasar  tradisional.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  kutipan  wawancara dengan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, di bawah ini:
“Jadi antara dikeluarkan kebijakan peraturan walikota ini dengan keberadaan pasar  tradisional,  hubungannya  dapat  dikatakan  kurang  berpengaru.  Yang sebenarnya  berpengaruh adalah  toko  kelontong.  Sebabnya  adalah  karena  pasar tradisional sudah memiliki segmen tersendiri. Jadi, adanya minimarket itu tidak berpengaruh.  Sebenarnya  ada  pengaruhnya,  tapi  sangat  sedikit  persentasenya atau pengaruhnya.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  adanya kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor79 Tahun 2010 sangat kurang pengaruhnya terhadap keberadaan pasar tradisional. Hal ini disebabkan karena
pasar  tradisional  mempunyai  segmen  tersendiri.  Segmen  yang  dimaksud  pada konteks  ini  adalah  pasar  tradisional  memiliki  tempatnya  sendiri  yang  telah dijamin  dan  dilindungi  oleh  pemerintah.  Dengan  demikian,  keberadaan minimarket  atau  usaha  waralaba  dapat  dikatakan  tidak  tidak  mengancam keberadaan  pasar  trasdisional.  Segmentasi juga  berkaitan  dengan  pembeli  atau konsumen  yang  berkunjung  ke  pasar  tradisional  tidak  dipengaruhi  oleh keberadaan  minimarket  dalam  hal  preferensi  membeli  barang-barang  yang dijual di pasar tradisional.
Toko kelontong adalah justru usaha yang berhubungan langsung dengan adanya  kebijakan  peraturan  walikota  tersebut.  Toko  kelontong  adalah  usaha perorangan  dalam  skala  kecil  yang  kepemilikannya  secara  perorangan.  pada kenyataannya,   toko  kelontong  sebenarnya  terancam  dengan  kehadiran  usaha waralaba  minimarket  yang  lokasinya  juga  sangat  berdekatan.  Kehipan  modern yang menentukan preferensi daya beli masyarakat yang lebih suka hal-hal yang bersifat   kepraktisan   dan   variasi   barang   yang   dijual   dapat   mengancam keberadaan  pasar  kelontong.  Tidak  adanya  batasan  jam  untuk  berjualan  pada toko kelontong justru membuatnya tidak kuat bersaing dengan usaha waralaba minimarket.  Lain  halnya  dengan  pasar  tradisional  yang  selain  memiliki segmentasi  tersendiri  bagi  masyarakat  untuk  membeli  kebutuhan  yang  lebih bervariasi  dan  harga  yang  kompetitif,  juga  memiliki  batasan  waktu  untuk berjualan yang diberlakukan kepada pedagang. Namun demikian, penelitian ini tidak membahas toko kelontong.
Pada   sisi  lain,   sekalipun  kebijakan  yang  membatasi  usaha  waralaba minimarket  tidak  ada  berpengaruh  terhadap  keberadaan  pasar  tradisional menurut  pihak  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Yogyakarta, informan  yang  mewakili  masyarakat  dan  pedagang  pasar  tradisional  pada penelitian  ini  justru  memberikan  respon  terkait  keefektivitasan  kebijakan Peraturan  Walikota  Nomor79  Tahun  2010  yang  sedikit  berbeda  yang  dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4 Respon Informan Terhadap Keefektivitasan Perwali Nomor Jawaban Jumlah Informan Persentase (%) 1 Ya 35 87.5 2 Tidak 5 12.5 Jumlah 40 (Orang) 100.0
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  dilihat  bahwa  persentase  informan  yang mengatakan  bahwa  kebijakan  peraturan  walikota  yang  membatasi  usaha waralaba  minimarket  efektif  dalam  memberikan  perlindungan  kepada keberadaan  pasar  tradisional  adalah  sebesar  87,5%.  Hal  ini  dapat  dipahami karena  informan  yang  semuanya  berprofesi  sebagai  pedagang  hanya  dapat memahami  bahwa  kebijakan  tersebut merupakan  kebijakan  yang  pro  terhadap pedagang  kecil.  Jadi,  apapun  yang  dilakukan  pemerintahnya,  mereka  dengan senang  hati  akan  mendukung,  asalkan  kebijakan  tersebut  mendukung  prinsip keadilan  dalam  berdagang.  Hal  tersebut  juga  berbeda  dari  hasil  wawancara dengan  salah satu staf Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  Kota Yogyakarta yang  memiliki  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi  dan  lebih  memahami arah dan  pengaruh  kebijakan.  Namun,  setidaknya  para  informan  tersebut  memiliki kesadaran  untuk  berusaha  memahami  dan  mendukung  apa  setiap  kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
Informan   yang   mengatakan   kebijakan   tersebut   tidak   efektif   adalah 12,5%.   Hal   ini   dapat   disebabkan   oleh   kurangnya   pemahaman   informan terhadap    substansi    kebijakan    peraturan    walikota    tersebut.    Selain    itu, argumentasi  informan  didasari  atas  pengamatannya  secara  langsung  terhadap implementasi  kebijakan  tersebut  yang  kurang  memberikan  perlindungan terhadap  usaha  kecil,  termasuk  yang  berjualan  di  pasar  tradisional.  Namun demikian,  kebijakan  peraturan  Walikota  Yogyakarta  yang  membatasi  usaha waralaba  minimarket  dapat  diambil  kesimpulan  efektif  untuk  memberikan perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional.

## 4.  Penerapan Peraturan Walikota
Respon  masyarakat  tehadap  Peraturan  kebijakan  Peraturan  Walikota Yogyakarta  Nomor79  Tahun  2010  terkait  penerapannnya  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini.
Tabel 5 Penerapan Perwali Nomor Penerapan Perwali Jumlah Informan Persentase (%) 1 Di Seluruh Kota Yogya 39 97.5 2 Di lokasi jualan 1 2.5 3 Tempat  lain 0 0.0 Jumlah 40 100.0
Berdasarkan  Tabel  5  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  informan  yang menginginkan kebijakan Peraturan Walikota  Nomor79 Tahun 2010 diterapkan di  di  seluruh  Kota  Yogyakarta  adalah  97,5%.  Sedangkan,  2.5%  informan menginginkan  kebijakan  peraturan  walikota  tersebut  diterapkan  di  lokasi  ia berjualan  saja.  Tidak  ada  informan  yang  memilih  untuk  diterapkan  di  tempat lain.
Kutipan  wawancara  dengan  salah  satu  pedagang  di  Pasar  Gading  yang menginginkan  kebijkan  tersebut  diterapkan  di  seluruh  wilayah  Kota  Yogyakarta adalah sebagai berikut:“ Sebaiknya dan lebih bagusnya diterapkan di seluruh wilayah Kota Yogyaakarta. Biar lebih merata.”

## 5.  Perevisian Peraturan Walikota
Pendapat  informan  terkait  perevisian  peraturan  walikota  yang  membatasi usaha  waralaba  minimarket  di  Kota  Yogyakarta  dapat  dilihat  pada  Tabel  3.8 berikut ini.
Tabel 7 Respon Informan Terkait Revisi Perwali Nomor Jawaban Jumlah Informan Persentase (%) 1 Ya 19 47.5 2 Tidak 21 52.5 Jumlah 40 (Orang) 100.0
Berdasakan tabel di atas, 47,5% informan mengharapkan kebijakan peraturan walikota yang membatasi usaha waralaba minimarket direvisi. Hal ini disebabkan oleh  karena  kebijakan  tersebut  tidak  terlalu  melindungi  usaha  kecil  termasuk pedagang  di  pasar  tradisional.  Sedangkan  52,5%  informan  berpendapat  bahwa kebijakan  tersebut  tidak  perlu  direvisi  atau  belum  saatnya  direvisi.  Mereka berpendapat   bahwa   kebijakan   tersebut   dapat   dikatakan   tidak   berpengaruh
terhadap  keberadaan  pasa  tradisional.  Terkait  dengan  hal  ini,  Staf  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Yogyakarta  menguraikan  alasan  mengapa kebijakan tersebut tidak perlu direvisi. Berikut kutipannya:
“Dalam  konteks  merevisi  peraturan  walikota  ini  diperlukan  kehati-hatian.  Jangan sampai  kebijakan  yang  dikeluarkan  dan  berikut  revisi-revisinya  bertolak  belakang dengan  peraturan  yang  tingkatannya  lebih  tinggi,  seperti  peraturan  menteri  terkait. Prinsip  kehati-hatian  itu  juga  merupakan  sikap  yang  tepat  yang  diambil  oleh pemerintah  kota  untuk  menindaklanjuti  dan  mendukung  kebijakan  pemerintah pusat yang mendorong investasi di daerah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  dalam mengeluarkan  kebijakan  dan  peraturan,  pemerintah  kota  mengutamakan  prinsip kehati-hatian.  Hal  tersebut  perlu  dipertimbangkan  agar  setiap  kebijakan  yang dibuat  tidak  bertentangan  dengan  kebijakan  yang  lebih  tinggi,  seperti  peraturan menteri.  Hal  ini  juga  berlaku  terhadap  kebijakan  peraturan      walikota  yang membatasi  usaha  waralaba  minimarket.  Pertimbangan  kehati-hatian  itulah  yang mendasari  peraturan  walikota  tersebut  belum  perlu  direvisi.  Pemerintah  Kota Yogyakarta  juga  harus  mendukung  kebijakan  investasi  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  pusat.  Setiap  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah tidak boleh bertentangan kebijakan pemerintah pusat.

## E. Penutup
Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan, maka penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan kebijakan Peraturan Walikota Nomor79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Kebijakan  Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor79  Tahun  2010  tentang pembatasan  usaha  waralaba  minimarket  belum  diketahui  oleh  seluruh  pedagang yang  berjualan  di  pasar  tradisional  yang  berada  di  wilayah  Kota Yogyakarta.Kebijakan  Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor79  Tahun  2010 dinilai  efektif  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  keberadaan  pasar tradsional  di  wilayah  Kota  Yogyakarta.Kebijakan  Peraturan  Walikota  Yogyakarta Nomor79  Tahun  2010  didukung pelaksanannya  oleh  sebagian  pedagang  di  pasar Tradisional di wilayah Kota Yogyakarta.
Pemerintah  Kota  Yogyakarta  perlu  melaksanakan  sosialisasi  yang berkelanjutan untuk memberikan pengetahuan kepada pedagang pasar tradisional
terhadap  kebijakan  peraturan  walikota.Peraturan  walikota  yang  membatasi  usaha waralaba  minimarket  di  Kota  Yogyakarta  harus  benar-benar  ditegakkan  untuk melindungan  keberadaan  pasar  tradisional.  Kebijakan  Peraturan  Walikota Yogyakarta  Nomor79  Tahun  2010  harus  diterapkan  di  seluruh  wilayah  Kota Yogyakarta  agar  melindungi  pedagang  dengan  usaha  kecil,  tetapi  tidak  perlu direvisi saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal, (2004), Kebijakan Publik . Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. Dunn, William, (1994). Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
Handayaningrat,   Suwarno,   (1982,. Administrasi   Pemerintahan   Dalam   Pembangunan Nasional , Jakarta: PT. Gunung Agung Indiahono, Dwiyanto, (2009), Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy. Analisys . Gava Media: Yogyakarta Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta Winarno, B, (2002), Kebijakan Publik, teori, proses dan Studi kasus . Yogyakarta : PT. Buku Seru.
Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2009
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, serta Toko Modern.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  8  Tahun  2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  57  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Ketiga Peraturan Walikota  Nomor13  Tahun  2010  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor2 Tahun 2009 Tentang Pasar
Peraturan  Walikota  Nomor  79  Tahun  2010  tentang  Pembatasan  Usaha  Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta.