PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 133-141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## DAMPAK REVISI UNDANG-UNDANG KPK TERHADAP INDEPENDENSI DAN EFEKTIVITAS KPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
Sultan Zora Fernanda 1 ; Idul Rishan 2 .
Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia. Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
E-mail: sultanzora04@gmail.com, idul.rishan@uii.ac.id. Naskah diterima : 11/05/2024, revisi : 28/05/2024, disetujui 27/06/2024.

## Abstract
The Corruption Eradication Commission (KPK) was established in 2002 as a response to the rampant corruption in Indonesia. KPK is regulated through Law Number 30 of 2002 with a function as a law enforcement agency that aims to clarify legal politics in Indonesia. In the first  period  of  President  Joko  Widodo's  administration  in  2014-2019,  there  was  an amendment  to  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  30  of  2002  concerning  the Corruption Eradication Commission (KPK Law) to Law No. 19 of 2019 which surprised many parties. This research focuses on knowing the existence of the KPK after the revision of the KPK Law and how the character of the legal products resulting from the revision of the KPK Law. The results of this research show that (1) the KPK is no longer an independent institution; (2) the KPK is included in the executive branch; (3) the status of KPK employees has changed to the State Civil Apparatus or ASN; (4) all investigations and inquiries must be authorized by the supervisory board; and (5) the legal products resulting from the revision of the KPK Law are conservative and elitist.
Keywords: KPK Institutionalization, Law No. 19/2019, Legal Product Character.

## Abstrak
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  didirikan  pada  tahun  2002  sebagai  respon  atas maraknya  tindak  pidana  korupsi  yang  ada  di  Indonesia.  KPK  diatur  melalui  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  dengan  fungsi  sebagai  lembaga  penegak  hukum  yang bertujuan  untuk  memperjelas  politik  hukum  di  Indonesia.  Pada periode  I  pemerintahan Presiden  Joko  Widodo  di  tahun  2014-2019  terjadi  perubahan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi UU No. 19 Tahun 2019 yang cukup mengejutkan banyak pihak. Penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui bagaimana eksistensi KPK setelah adanya revisi UU
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 133-141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
KPK serta bagaimana karakter produk hukum yang dihasilkan dari revisi UU KPK tersebut. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwasanya  (1)  KPK  tidak  lagi  menjadi  lembaga independen; (2) KPK termasuk ke dalam lembaga eksekutif; (3) peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN; (4) semua penyidikan dan penyelidikan harus melalui izin dewan pengawas; serta (5) produk hukum yang dihasilkan dari revisi UU KPK bersifat konservatif dan elitis.
Kata kunci: Kelembagaan KPK, UU No. 19 Tahun 2019, Karakter Produk Hukum.

## A. Pendahuluan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2002 sebagai respon atas maraknya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. KPK diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan fungsi sebagai lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk memperjelas  politik  hukum  di  Indonesia.  Praktik  korupsi  di  Indonesia  sudah  terjadi  sejak masa-masa  kerajaan  hingga  era  reformasi  saat  ini. 1 Maraknya  praktik  korupsi  di  Indonesia dengan  melibatkan  individu,  pihak  swasta,  dan  aparat  pemerintah  di  dalamnya  telah menimbulkan kekhawatiran atas permasalahan tersebut. 2
Terlebih kekhawatiran akan praktik korupsi telah mencapai titik puncaknya pada era reformasi.  Era  reformasi  dikenal  sebagai  era  yang  memberantas  dan  memerangi  korupsi dalam skala yang sangat besar. Tepatnya pada tahun 1998 disaat aparat penegak hukum dan masyarakat  Indonesia  melakukan  demonstrasi  dengan  menuntut  para  pejabat  negara  yang melakukan korupsi agar diadili sesuai dengan perbuatannya, 3 serta mengecam para pejabat negara lainnya untuk tidak melakukan korupsi. Demonstrasi tersebut membuka peluang bagi Indonesia  untuk  memperbaiki  dan  menata  kembali  pemerintahan  yang  jauh  dari  perilaku korupsi. Hadirnya KPK merupakan respon atas tuntutan dan demonstrasi yang telah terjadi sebelumnya. Secara umum politik hukum dimaknai bagaimana hukum seharusnya berada dan kemana arahnya di dalam politik nasional dan bagaimana hukum di fungsikan. 4 Oleh karena itu, KPK memiliki fungsi sebagai lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk memperjelas politik hukum di Indonesia.
Dibandingkan lembaga penegakkan hukum lainnya seperti polisi dan kejaksaan, KPK diberikan  kewenangan  lebih  dalam  menangani  kasus  korupsi.  Salah  satu  faktornya  adalah beberapa  oknum  dari  lembaga  penegak  hukum  yang  lain  kerap  kali  berkompromi  dan
1 Nanci  Yosepin  Simbolon,  “Politik  Hukum  Penanganan  Korupsi  Oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019,” JURNAL MERCATORIA 13, no. 2 (December 28, 2020): 157–77, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740.
2 Azhar, “Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” JURNAL MAJALAH INOVASI 16, no. 22 (Maret 22,2010)
3 Sekar  Anggun  Gading  Pinilih,  “POLITIK  HUKUM  KEDUDUKAN  KPK  SEBAGAI  LEMBAGA  PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA,” Jurnal Hukum Progresif 8, no. 1 (April 30, 2020): 15–27.
4 Moh Mahfud MD, “Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta : Gramedia, 1999), 29-30
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 133-141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
bekerjasama  dengan  para  koruptor  untuk  melakukan  tindakan  korupsi.  Faktanya  dengan kehadiran KPK di lingkup masyarakat Indonesia telah menuai beberapa macam respon–ada yang  melihat  KPK  dengan  cara  pandang  positif  dan  ada  yang  melihat  KPK  dengan kemungkinan negatif. Seperti halnya salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2009, dimana tuduhan atas tindakan pembunuhan terhadap Antasari Azhar sebagai ketua KPK. 5 Implikasi dari tuduhan kasus tersebut telah mengakibatkan lemahnya judicial review UU KPK melalui Mahkamah Konstitusi. 6
Pembentukan  KPK  sebagai  lembaga  yang  memiliki  wewenang  untuk  memberantas tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  hukum  positif,  diantaranya–TAP  MPR  Nomor VIII/MPR/2001  tentang  rekomendasi  arah  kebijakan  pemberantasan  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme; Pasal 2 angka 6 huruf a dan UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana  korupsi;  serta  Pasal  43  ayat  (1)  dan  UU  No  19  Tahun  2019. 7  P ada  periode  I pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019 terjadi perubahan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (UU KPK) 8 menjadi UU No. 19 Tahun 2019 yang cukup mengejutkan banyak pihak. Tujuan  utama  kebijakan  legislasi  melakukan  revisi  UU  KPK  adalah  memperkuat  eksistensi KPK dan meningkatkan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Namun dari kalangan masyarakat, akademisi, dan praktisi membantah perubahan tersebut dikarenakan revisi UU KPK yang dilakukan di akhir masa jabatan tersebut sangat terburu-buru. Atas dasar pertimbangan  tersebut,  banyak  golongan  berpendapat  bahwasanya  revisi  UU  KPK  dapat melemahkan kedudukan dan wewenang dari KPK itu sendiri. Selain itu, perubahan yang telah mengejutkan  banyak  pihak  tersebut  juga  dianggap  sebagai  bukan  suatu  proses  demokratis yang seharusnya dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, melalui hukum yang responsif  dan  populistik  dapat  meningkatkan  peran  dan  partisipasi  penuh  individu  dan kelompok sosial di lingkup masyarakat. 9

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dimana  fokus  dari penelitian ini adalah politik hukum kelembagaan KPK setelah diberlakukannya Undang Undang No  19  Tahun  2019 Tentang  perubahan  Undang-Undang  No. 30 Tahun 2002  Tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Kajian  tersebut  nantinya  akan  menjadi  bahan  untuk
5 Rizki  Febari, Politik  pemberantasan  korupsi:  strategi  ICAC  Hong  Kong  dan  KPK  Indonesia ,  Cetakan  pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).
6 Denny Indrayana, “Jangan Bunuh KPK” , (Malang : Intrans Publishing,2016), 99
7 Ermansyah Djaja, “Memberantas Korupsi Bersama KPK”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 94-95
8 Yulianto Yulianto, “Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi,” Jurnal Cakrawala Hukum 11, no. 1 (April 27, 2020): 111–24, https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049.
9 Mahfud MD, “Politik Hukum di Indonesia”, (Depok : Rajawali Pers, 2023), 31 a
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 133-141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
menganalisis  proses  politik  hukum  yang  dilihat  melalui  cetak  biru  Undang-Undang  No.  19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Telaah  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  menjadi  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019
Lahirnya  UU  No  19  Tahun  2019  bertujuan  untuk  memperkuat  KPK  dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Hadirnya UU No 19 Tahun 2019 sebagai upaya perbaikan dan pengkajian ulang tentang Undang-Undang No 30  Tahun  2002.  Perubahan  tersebut  menghadirkan  respon  yang  berbeda-beda  dari kelompok masyarakat, setidaknya terbagi menjadi dua–yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Kelompok kontra melihat bahwasanya revisi UU KPK tersebut dapat melemahkan, mempengaruhi, dan memberikan dampak  bagi kinerja KPK. 10 Menurut kalangan hukum, KPK dianggap sebagai super body yang memiliki kewenangan sangat luas dalam mengatasi permasalahan korupsi. 11
Secara sederhana permasalahan yang diangkat oleh publik terhadap perubahan UU No.  19  Tahun  2019  dengan  Undang-Undang  sebelumnya  yaitu  UU  No  30  Tahun  2002 adalah: 12
1. Kedudukan  lembaga  KPK,  di  dalam  revisi  UU  KPK  termasuk  dalam  struktur kelembagaan  eksekutif.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  KPK  berada  dalam pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Pengawasan  sehingga  KPK  tidak  lagi bersifat independen.
2. Kewenangan  KPK,  di  dalam  revisi  UU  KPK  adanya  pembatasan  bagi  kewenangan KPK. Untuk melakukan penyadapan, penangkapan, dan penyidikan memerlukan izin dari Dewan Pengawasan sehingga KPK tidak memiliki wewenang yang luas.
3. Penyadapan/Penyelidikan, di dalam revisi UU  KPK bahwasanya wewenang untuk melakukan  penyadapan  dan  penyelidikan  tidak  bisa  melalui  kepolisian  dan kejaksaan–KPK memerlukan izin dari Dewan Pengawasan yang berlaku terhitung 6 bulan setelah surat izin dari Dewan Pengawasan Keluar.
4. Status Pegawai KPK, di dalam revisi UU KPK status pegawai KPK adalah Aparatur Sipil  Negara  atau  ASN  dengan  masa  percobaan  1  tahun  yang  mana  hal  tersebut
10 Edita Elda, “ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN  UNDANG-UNDANG  KOMISI  PEMBERANTASAN  KORUPSI,” Lex  LATA 1,  no.  2  (July  7,  2019), https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.477.
11 Mudzakir, dkk., “Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi”, (Jakarta: Kemenkumham Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011),35.
12 trias Palupi Kurnianingrum, “Revisi Uu No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja Kpk ,” n.d.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 133-141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
mewajibkan pegawai KPK harus mengikuti UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 UU KPK
Revisi UU No. 19 Tahun 2019 dilakukan pemerintah Indonesia dikarenakan adanya kelemahan dan kekurangan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 30 Tahun 2002. Pemerintah Indonesia setidaknya mengidentifikasi 3 hal yaitu (1) luasnya wewenang KPK menghadirkan potensi penyalahgunaan; (2) kurangnya koordinasi dan sinergi antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya; serta (3) kurang efektifnya struktur organisasi KPK sebelumnya. 13 Maka dari itu, Dewan Pengawas diusulkan pemerintah Indonesia untuk mengawasi  setiap  proses  dan  kinerja  KPK.  Mengacu  pada  naskah  akademik,  Dewan Pengawas  tidak  akan  melakukan  intervensi  terhadap  penanganan  perkara  namun  hal tersebut bertentangan dengan UU No. 19 Tahun 2019–dimana KPK harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak Dewan Pengawas untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan KPK.
Sebagaimana yang telah diatur pada pasal 1 angka 1 UU No.12 Tahun 2011 Jo UU No. 15  Tahun  2019–pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  harus memenuhi  tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  dan  pengundangan.  Melihat UU No 19 Tahun 2019 yang dilakukan secara terburu-buru di akhir masa jabatan presiden Joko  Widodo.  Kemudian  abainya  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) terhadap partisipasi masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwasanya UU tersebut cacat secara formil dikarenakan (1) tidak mengindahkannya tahap pembahasan yang seharusnya dilakukan  secara  partisipatif;  serta  (2)  tidak  melalui  proses  perencanaan  Prolegnas Prioritas 2019 dalam tahap perencanaan UU No 19 Tahun 2019. 14
Setelah disahkannya UU No. 19 Tahun 2019 pada Selasa, 17 September 2019 dimana keputusan tersebut hanya dihadiri oleh 80-100 anggota DPR sedangkan selebihnya hanya menitipkan  presensi. 15 Walaupun  begitu, proses  pengesahan  tersebut  tetap  dilanjutkan. Disahkannya  UU  tersebut  banyak  menimbulkan  polemik dan  konflik di  dalam  kelompok masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  tidak  adanya  partisipasi  dan  aspirasi  dari  kelompok masyarakat  di  dalamnya.  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  kekuatan  masyarakat  tidak  sama sekali keluar dari undang-undang tetapi membaca ulang dokumen secara lebih bermakna. 16
13 “RJ1-20191021-094736-2809.Pdf,” accessed February 20, 2024, https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1- 20191021-094736-2809.pdf.
14 Duwi  Hapsari  and  Maria  Madalina,  “MENELISIK  PEMBENTUKAN  PERUNDANG  –  UNDANGAN  YANG  BAIK DALAM REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,” n.d.
15 Donal Fariz, “Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK,” Integritas : Jurnal Antikorupsi 5, no. 2 (December 16, 2019): 19–33, https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.468.
16 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 133-141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
UU  No.  19  tahun 2019  dikatakan  sebagai  konfigurasi  politik otoriter.  Penyebutan tersebut  didasarkan  pada  fakta  bahwasanya  setiap  proses  perancangan  dan pengesahannya  didominasi  oleh  inisiatif  pemerintahan  dan  DPR.  Tentunya  hal  tersebut menghasilkan  karakter  produk  hukum  yang  konservatif  atau  elitis  karena  proses pembuatan hukumnya yang sentralistik atau berpusat pada lembaga negara. 17
Dampak utama dari diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2019 terhadap KPK adalah (1) melemahnya KPK dikarenakan eksistensi KPK yang sudah tidak independen; serta (2) hadirnya potensi intervensi terhadap KPK dikarenakan lembaga KPK yang dimasukkan ke dalam  eksekutif.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  ketidakstabilan  KPK  sebagai  lembaga pemberantas  korupsi  di  Indonesia  terutama  pada  tahun  2021-2023.  Sebagaimana  data pendukung berupa tabel yang telah dilampirkan di bawah, kinerja KPK cenderung menurun dalam  melakukan  penindakan  atau  tindak  pidana  korupsi.  Ketidakstabilan  tersebut disebabkan oleh keterbatasan KPK dalam melakukan penindakan–semenjak disahkannya UU No. 19 Tahun 2019 KPK tidak bisa menindak dan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) secara leluasa. 18
Tabel 1. Tabel Statistik Penindakan KPK 19 Tahun 2021 2022 2023 Penyelidikan 119 113 73 Penindakan 108 120 85 Penuntutan 88 133 52 InKracht 87 141 63 Eksekusi 89 101 72
Pada  akhir  September  2019  mahasiswa  melakukan  aksi  sebagai  bentuk  sikap menolak terhadap UU No. 19 Tahun 2019 dan petisi-petisi yang dilakukan oleh akademisi universitas-universitas yang ada di Indonesia seperti Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Indonesia. 20 Hal ini dikarenakan pengesahan UU No. 19
17 Mahfud MD, “Politik Hukum di Indonesia”, (Depok : Rajawali Pers, 2023) 18 Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi, and Sri Husda Yani, “Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” Jurnal Sosial Dan Sains 1, no. 8 (August 15, 2021): 943–50, https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i8.187.
19 https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan 20 Dendy Lisna Wansyah, Laila Khalid Alfirdaus, and Muhammad- Adnan, “Aliansi Kaum Intelektual Dosen dan Mahasiswa dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Revisi UU KPK 2019,” Journal of Politic and Government Studies 10, no. 4 (October 1, 2021): 145–60.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 133-141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Tahun 2019 dianggap tidak menjanjikan sebuah konsep pencegahan dan pemberantasan korupsi  yang  diharapkan  oleh  mayoritas  kelompok  masyarakat.  Pengesahan  Undang- Undang  tersebut  hanya  mengutamakan  kepentingan  elite  politik  sehingga  memperluas ruang lebih bagi para koruptor untuk bergerak dan melakukan tindakan korupsi.

## 3. Karakter Produk Hukum
Perkembangan  karakter  produk  hukum  senantiasa  dipengaruhi  atau  ditentukan oleh  perkembangan  konfigurasi  politik  sehingga  suatu  konfigurasi  politik  akan menghasilkan  karakter  produk  hukum  tertentu.  Ketika  konfigurasi  politik datang  secara demokratis  maka  akan  menimbulkan  produk  hukum  yang  responsif  atau  populistik, begitupun  sebaliknya.  Jika  konfigurasi  politik  datang  secara  otoriter  maka  akan menimbulkan  karakter  produk  hukum  yang  konservatif,  ortodoks,  dan  atau  elitis. 21 Pernyataan tersebut dapat dilihat melalui isi dari UU No.19 Tahun 2019 yang dianggap lebih dominan  untuk  melemahkan  KPK  sehingga  produk  hukum  yang  dihasilkan  bersifat positivis-instrumentalis–lebih mementingkan kepentingan kekuasaan. 22
Konfigurasi  politik  demokratis  maupun  konfigurasi  politik  elitis  dapat diidentifikasikan  berdasarkan  3  indikator,  yaitu  sistem  kepartaian  dan  peranan  badan perwakilan, peranan eksekutif, dan kebebasan pers. Konfigurasi politik yang demokratis dihasilkan  dari  partai  politik  dan  lembaga  perwakilan  rakyat.  Peran  keduanya  sangat penting  dalam  menentukan  kebijakan  hukum  negara  dan  lembaga  eksekutif  yang seharusnya  bersifat  netral–tidak  dominan  dalam  mengambil  arah  kebijakan,  dibersamai dengan keinginan rakyat, dan kebebasan pers. 23 Penulis berpendapat bahwasanya Undang- Undang  No.  19  Tahun  2019  merupakan  produk  hukum  yang  tergolong  konservatif  atau elitis dari konfigurasi politik otoriter dikarenakan tidak adanya aspirasi dan partisipasi dari masyarakat  sehingga  mengakibatkan  lemahnya  KPK  sebagai  lembaga  penegak  hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Perubahan Undang-Undang KPK memberikan arah politik hukum yang berbeda dengan UU KPK sebelumnya, terutama UU KPK secara legal formal dan implementasinya. Perubahan yang dilakukan ini hanya memperlemah KPK dalam memberantas kasus korupsi yang ada. Proses pembuatan  UU  yang  bersifat  sentralistik  telah  menimbulkan  produk  hukum  yang  bersifat konservatif  atau  elitis.  Dapat  disimpulkan,  Undang-Undang  KPK  No.  19  Tahun  2019 merupakan  konfigurasi  politiknya  otoriter  karena  pengesahannya  yang  terkesan  terburu- buru sehingga kurang dan tidak melibatkan aspirasi maupun partisipasi dari masyarakat.
21 Mahfud MD, “Politik Hukum di Indonesia”, (Depok : Rajawali Pers, 2023), 363
22 Lintje Anna Marpaung, “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia),” Pranata Hukum 7, no. 1 (2012): 1–14. hlm 2.
23 Idul Rishan, Hukum Dan Politik Ketatanegaraan (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), 11.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 133-141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## Daftar Pustaka
A. Jurnal
Azhar.  2010.  “Paradigma  Baru  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia.” Jurnal  Majalah Inovasi 16, no. 22 (Maret).
Elda,  Edita.  2019.  “ARAH  KEBIJAKAN  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DI
INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.” Lex LATA 1, no. 2 (July). https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.477.
Fariz,  Donal.  2019.  “Pemerintahan  Joko  Widodo  dan  Serangan  Politik  Terhadap  KPK.”
Integritas : Jurnal Antikorupsi 5, no. 2 (December). https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.468.
Hapsari,  Duwi,  and  Maria  Madalina.  “MENELISIK  PEMBENTUKAN  PERUNDANG  – UNDANGAN  YANG  BAIK  DALAM  REVISI  UNDANG-UNDANG  KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,” n.d.
Kurnianingrum,  Trias  P.  2019.  “REVISI  UU  NO.  30  TAHUN  2002  TENTANG  KOMISI PEMBERANTASAN  KORUPSI:  MELEMAHKAN  KINERJA  KPK?” Kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis XI, no. 18 (September). Marpaung, Lintje A. 2012. “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum  (Suatu  Telaah  Dalam  Perkembangan  Hukum  Pemerintahan  Daerah  Di Indonesia).” Pranata Hukum 7 (1).
Pinilih,  Sekar  A.  2020.  “POLITIK  HUKUM  KEDUDUKAN  KPK  SEBAGAI  LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.” Jurnal Hukum Progresif 8, no. 1 (April): 15-27.
Simbolon, Nanci Y. 2020. “Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  Pasca  Disahkannya  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2019.” JURNAL MERCATORIA 13, no. 2 (Desember).
https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740.
Wansyah,  Dendy  L.,  Laila  K.  Firdaus,  and  Muhammad  Adnan.  2021.  “Aliansi  Kaum Intelektual Dosen dan Mahasiswa dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Revisi UU KPK 2019.” Journal of Politic and Government Studies 10, no. 4 (Oktober). Wibowo, Henry H., Dimas F. Rizalqi, and Sri H. Yani. 2021. “Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Sosial Dan Sains 1, no. 8 (Agustus). https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i8.187.
Yulianto,  Yulianto.  2020.  “Politik  hukum  revisi  undang-undang  KPK  yang  melemahkan pemberantasan  korupsi.” Jurnal  Cakrawala  Hukum 11,  no.  1  (April). https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 133-141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## B. Buku
Djaja, Ermansyah. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK . Jakarta: Sinar Grafika. Febari,  Rizki.  2015. Politik  pemberantasan  korupsi:  strategi  ICAC  Hong  Kong  dan  KPK Indonesia . N.p.: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Indrayana, Denny. 2016. Jangan Bunuh KPK . Malang: Intrans Publishing. MD, Mahfud. 2023. Politik Hukum di Indonesia . Depok: Rajawali Pers.
MD, Mahfud. 2023. Politik Hukum Indonesia . Depok: Rajawali Pers. MD, Moh M. 1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia . Yogyakarta: Gramedia.

## C. Lainnya
KPK.  2024.  “Penindakan  -  Statistik.”  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK). https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan.
Mudzakir,  and  Dkk.  2011. Laporan  Akhir  Tim  Kompedium  Hukum  Tentang  Lembaga Pemberantasan  Korupsi .  Jakarta:  Kemenkumham  Badan  Pembinaan  Hukum
Nasional. “RJ1-20191021-094736-2809.Pdf.” Accessed February 20, 2024. https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20191021-094736-2809.pdf.