E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 94-105
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3472

## KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DENGAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS)
Titia Tauhiddah, Busyra Azheri, Yussy A. Mannas
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jl. Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 25163.
Email : titiatauhiddah24@yahoo.com , busyra@law.unand.ac.id , yussymannas@yahoo.com

## Abstrak
Salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur non litigasi adalah  melalui  Badan  Penyelesian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Selain  itu  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  juga  mengamanatkan  pendirian  lembaga  guna  menyelesaikan  sengketa konsumen sektor jasa keuangan  yaitu  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPS).  Penelitian  dilakukan  secara  normatif.  Kajian  ditekankan  pada  kewenangan penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan antara BPSK dengan LAPS. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  BPSK  berwenang  menyelesaikan  sengketa  konsumen  akhir, kewenangan  yang  dijalankan  oleh  BPSK  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang  Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor  06/M-DAG/PER/2/2017  tentang  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen.  Hanya  saja  mengenai  putusan  yang  dikeluarkan  BPSK  terkait  kasus  lembaga pembiayaan khususnya  yang mengandung unsur perjanjian kredit sering kali dibatalkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan BPSK dinilai tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang  terdapat  unsur  perjanjian.  Kewenangan  LAPS  diatur  dalam  POJK  Nomor 1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan. LAPS membagi lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan dalam 6 lembaga, yang pendiriannya dilakukan OJK dengan bekerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan. LAPS yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan adalah BMPPVI (badan mediasi pergadaian, pembiayaan, dan modal ventura Indonesia).
Kata Kunci: BPSK, BMPPVI, LAPS, Lembaga Pembiayaan, Sengketa Konsumen.

## Abstract
One of the government's efforts to resolve consumer disputes through non-litigation is through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). In addition, the Financial Services Authority (OJK)  also  mandates  the  establishment  of  institutions  to  resolve  financial  service  sector consumer disputes, namely the Alternative Consumer Dispute Resolution Institute (LAPS). The study  was  conducted  normatively.  The  study  emphasizes  the  authority  to  resolve  consumer disputes at financial institutions between BPSK and LAPS. The results show that BPSK has the authority to settle final consumer disputes, the authority exercised by BPSK is regulated in the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number: 350 / MPP / Kep / 12/2001 concerning the Implementation of the Duties and Authorities of the Consumer Dispute  Resolution  Board  and  the  Republic  of  Indonesia's  Minister  of  Trade  Regulation Indonesia Number 06 / M-DAG / PER / 2/2017 concerning the Consumer Dispute Resolution Board. It's just that the decisions issued by BPSK related to the case of financing institutions,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
especially those containing elements of the credit agreement are often canceled by the Supreme Court because BPSK is considered not authorized to settle disputes that contain the agreement element. The authority of LAPS is regulated in POJK Number 1 / POJK.07 / 2014 concerning Alternative Institutions for Dispute Resolution of the Financial Services Sector. LAPS divides financial service sector dispute resolution institutions into 6 institutions, the establishment of which is carried out by the OJK in collaboration with Financial Services Institutions. LAPS which  has  the  authority  to  settle  consumer  financing  company  disputes  is  BMPPVI  (the Indonesian mediation, financing and venture capital mediation body).
Keywords: BPSK, BMPPVI, LAPS, Financial institutions, Consumer Disputes.

## PENDAHULUAN
Lembaga  pembiayaan  merupakan  salah  satu  dari  bentuk  lembaga  keuangan  yang berkembang  dewasa  ini.  Pesatnya  perkembangan  lembaga  keuangan  khususnya  lembaga pembiayaan  di  Indonesia  menyebabkan  pemerintah  memberikan  perhatian  khusus  dan berupaya untuk mencegah, menanggulangi serta mengatasi sengketa yang mungkin saja terjadi akibat  dari  pesatnya  perkembangan  lembaga  keuangan  baik  itu  lembaga  keuangan  bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut  UUPK)  merupakan  salah  satu perwujudan  dari  upaya  pemerintah  untuk  melindungi  masyarakat  dari  berbagai  kecurangan yang mungkin dilakukan oleh para pelaku usaha, mengingat pada zaman milenial sekarang ini banyak  kemungkinan  kecurangan  yang  terjadi  dan  diharapkan  agar  masyarakat  dan  pelaku usaha dapat semakin cerdas dalam menyikapi segala tindak kecurangan ataupun kejahatan yang terjadi yang dapat merugikan para pihak.
Hukum  perlindungan  konsumen  dewasa  ini  mendapatkan  cukup  perhatian  karena menyangkut  aturan-aturan  guna  mensejahterahkan  masyarakat,  bukan  masyarakat  selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun juga pelaku usaha yang juga mempunyai hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  perlindungan,  masing-masing  ada  hak  dan  kewajiban (Celina  Tri  siwi  Kristiyanti,  2008,  h.  1).  Hanya  saja  memang  dalam  kenyataannya  pada umumnya memang konsumen lah yang selalu berada dipihak yang dirugikan (Janus Sidabalok, 2014, h. 4). Perlindungan konsumen dinilai sangat perlu ditegakkan agar dapat meminimalisir kemungkinan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian,  serta  hal  ini  erat  kaitannya  dengan  upaya mensejahterakan  masyarakat  dalam  hal  pembangunan  dan  perkembangan  perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional.
Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  jalur  litigasi  (lembaga  peradilan)  dan non  litigasi  (di  luar  pengadilan).  Pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar pengadilan atau non litigasi dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya  disebut  BPSK),  BPSK  dibentuk  berdasarkan  UUPK,  sebagaimana  yang dicantumkan dalam Pasal 49 Ayat (1) UUPK disebutkan bahwa pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. BPSK didirikan untuk memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pelaku melalui BPSK, yang mekanisme gugatannya dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa (Celina Tri siwi Kristiyanti, 2008, h. 126).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Baru-baru ini Otoritas Jasa keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) selaku lembaga independen negara yang tugas dan wewenangnya adalah melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan  mengamanatkan  untuk  membentuk  suatu  lembaga  yang  dapat  dijadikan  sebagai alternatif dari penyelesaian sengketa konsumen dibidang jasa keuangan dengan cara non litigasi atau  diluar  pengadilan  melalui  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (yang  selanjutnya disebut LAPS), LAPS dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya  disebut  POJK)  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan yang disebutkan pada BAB III mengenai Pengaduan Konsumen dan Pemberian Fasilitas  Penyelesaian  Pengaduan  Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  bab  tersebut  menjelaskan bahwa  OJK  memberikan  wadah  kepada  konsumen  untuk  melakukan  pengaduan  jika  terjadi suatu  sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  dan  OJK  juga  berupaya  untuk menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui  wadah  yang  telah  disediakan,  dan  wadah  yang dimaksud adalah  LAPS tersebut.  LAPS diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
Sebagai lembaga yang baru saja dihadirkan di dalam masyarakat guna menyelesaikan sengketa konsumen sektor jasa keuangan tentunya masih belum  banyak masyarakat dalam hal ini  konsumen  yang  menyadari  bahwasanya  LAPS  pun  telah  hadir  untuk  siap  membantu masyarakat  dalam  menyelesaikan  sengketa  konsumen  termasuk  konsumen  lembaga pembiayaan.  Berdasarkan  data  yang  didapat  masih  banyak  yang  beranggapan  bahwa  LAPS memiliki fungsi, tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan  BPSK sebagaimana yang telah dijelaskan  di  awal,  sehingga  akan  banyak  opini  yang  bermunculan  akibat  dari  didirikannya LAPS,  apa  alasan  pemerintah  memberikan  izin  berdirinya  lembaga  yang  fungsi,  tugas, kewajiban dan wewenangnya hampir sama tanpa membubarkan salah satunya, sedangkan jika dilihat  dalam  prakteknya  BPSK  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang pertama saja masih belum berjalan dengan efektif, karena alasan tersebut  maka penulis tertarik melakukan  penelitian  dan  menetapkan  judul  penulisan  dengan  judul  “Kewenangan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Pada  Lembaga  Pembiayaan  Antara  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Laps)”.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis-normatif yaitu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  sekunder  yang  berasaal  dari  bahan  hukum  primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan bahan hukum tersebut diantaranya digunakan sesuai dengan pembahasan yang dikaji, karena itulah penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  hadir  untuk  melindungi  konsumen dan para pelaku usaha dalam menghadapi permasalahan yang mungkin saja terjadi antara para
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
pihak,  yang  dapat  merugikan  salah  satu  pihak  ataupun  masing-masing  pihak.  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  merupakan  salah  satu  wujud  upaya  pemerintah dalam  menanggulangi  dan  mengatasi  permasalahan  terkait  sengketa  konsumen.  BPSK merupakan  lembaga  yang  dibentuk  dengan  mengambil  format  suatu small-claim  institution, (Susanti Adi Nugroho, 2011, h. 74). yang diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses  berperkara  dapat  dilangsungkan  dengan  cepat,  sederhana  dan  biaya  murah.  Dengan demikian  BPSK  hanya  menerima  perkara-perkara  yang  nilai  kerugiannya  berskala  kecil  dan bersifat sederhana (Marianus Gaharpung, 2000, h. 43).
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  didirikan  berdasarkan  ketentuan Pasal  45  Ayat  (1)  UUPK  yang  menyatakan  bahwa  “penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat diselesaikan  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  konsumen  dan  pelaku usaha, dan peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”. Berdasarkan pengamalan dari UUPK inilah akhirnya pemerintah mendirikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dikenal  dengan  istilah  BPSK.  Untuk  melaksanakan  amanat  dari  UUPK,  pemerintah menerbitkan  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  (selanjutnya  disebut Kepmenperindag)  Republik  Indonesia  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang dijadikan dasar hukum pembentukan BPSK adalah Pasal 49 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen jo. Kepmenperindag Nomor  350/MPP/Kep/12/2001  yang  mengatur  bahwa  setiap  kota  atau  kabupaten  harus dibentuk BPSK.
Pasal 49 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan.  Daerah  tingkat  II  yang  dimaksud  disini  adalah  daerah Kabupaten/kota namun sejak diberlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah istilah Daerah Tingkat II tidak lagi dipergunakan, aturan mengenai pembagian daerah sebagaimana  dicantumkan  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  bahwa  “Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  dalam Daerah  Propinsi,  Daerah  Kabupaten,  dan  Daerah  Kota”.  Pendirian  BPSK  dilakukan  secara bertahap oleh pemerintah dan hingga saat ini BPSK sudah tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia,  hanya  saja  pembentukan  BPSK  di  Kota  Jakarta  Barat  dan  Jakarta  Pusat  Belum dilakukan  karena  terkait  dengan  UU  Nomor  34  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Negara  Republik  Indonesia  Jakarta, argumentasi  yang  dikemukakan adalah bahwa otonomi daerah untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bukan pada kota, karena itu Jakarta Barat dan Jakarta Pusat tidak dapat dibentuk BPSK (Susanti Adi Nuggroho, 2011 , Hlm 76).
Lain halnya dengan LAPS, LAPS hadir untuk membantu OJK guna menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan OJK dengan lebih kondusif dan lebih baik lagi, OJK mengamanatkan untuk membentuk suatu lembaga khusus terkait penyelesaian sengketa konsumen dibidang jasa keuangan  dengan  cara  non  litigasi  atau  diluar  pengadilan  melalui  Lembaga  Alternatif Penyelesaian sengketa (LAPS). LAPS diharapkan juga mampu mewujudkan salah satu tujuan dibentuknya OJK yakni yang tercantum dalam Pasal 4 UU OJK yang menjelaskan bahwasanya salah satu tujuan OJK dibentuk adalah agar seluruh masyarakat mampu melindungi konsumen
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
dan  juga  masyarakat.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  di  dalam  penjelasan  POJK  Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait  antar-subsektor  keuangan  baik  dalam  hal  produk  maupun  kelembagaan.  Sehingga beberapa hal yang menjadi perhatian OJK diantaranya adalah pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi), praktik perlindungan konsumen yang sama disemua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya perlindungan konsumen  sektor  jasa  keuangan.  Perlindungan  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan  bertujuan menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  andal,  meningkatkan  pemberdayaan konsumen  dan  menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  jasa  keuangan  mengenai  pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Sehingga sangat diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat mewujudkan hal tersebut.
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (yang  selanjutnya  disebut  POJK)  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  yang  disebutkan  pada  BAB  III  mengenai Pengaduan  Konsumen  dan  Pemberian  Fasilitas  Penyelesaian  Pengaduan  Oleh  Otoritas  Jasa Keuangan, bab tersebut menjelaskan bahwa OJK memberikan wadah kepada konsumen untuk melakukan pengaduan jika terjadi suatu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, dan OJK  juga  berupaya  untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui  wadah  yang  telah disediakan, dan wadah yang dimaksud adalah LAPS tersebut. LAPS diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
Pasal  1  angka  2  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan  menjelaskan  bahwa  “Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan”. Melalui POJK ini kita dapat mengetahui bahwa LAPS merupakan lembaga yang didirikan oleh OJK guna membantu OJK untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian sengketa jasa keuangan dengan cara non litigasi.
Pengumuman  OJK  Nomor  PENG-1/D.07/2016  tentang  Daftar  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan  menjelaskan  bahwasanya  lembaga penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan  antara  lain  :  Badan  Mediasi  dan  Arbitrase Asuransi  Indonesia  (BMAI)  untuk  penyelesaian  sengketa  sektor  perasuransian,  Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk penyelesaian sengketa sektor pasar modal, Badan  Mediasi  Dana  Pensiun  (BMDP)  untuk  penyelesaian  sengketa  sektor  dana  pensiun, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk penyelesaian sengketa  sektor  perbankan,  Badan  Arbitrase  dan  Mediasi  Perusahaan  Penjamin  Indonesia (BAMPPI)  untuk  penyelesaian  sengketa  sektor  penjaminan,  Badan  Mediasi  Pembiayaan, Pergadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI) untuk penyelesaian sengketa sektor pembiayan, pergadaian dan modal ventura.
Badan  Mediasi  Pembiayaan,  Pergadaian,  dan  Modal  Ventura  Indonesia  (BMPPVI) didirikan  oleh  OJK  guna  melakukan  penyelesaian  sengketa  konsumen  khusus  sektor
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
pembiayan, pergadaian dan modal ventura dengan motto pendirian yakni “Mendamaikan dan Menyelesaikan”. Mendamaikan dan menyelesaikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membantu  para  pihak  yang  bersengketa  agar  dapat  menyepakati  suatu  keadaan  yang  dapat diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa sebagai penyelesaian atas sengketa yang dihadapi  dan  ditindak  lanjuti  dengan  kesepakatan  bersama  untuk  mengakhiri  segala  bentuk perselisihan  dalam  permasalahan  yang  disengketakan  dikemudian  hari.  Motto  ini menggambarkan  bahwa  BMPPVI  dalam  menjalankan  perannya  menyelesaikan  sengketa pembiayaan  dan  pegadaian  selalu  mengedepankan  upaya  mediasi  dengan  tujuan  agar tercapainya suatu perdamaian antara para pihak yang bersengketa, namun apabila tidak tercapai maka atas kesepakatan untuk atau dalam menempuh mediasi maka BMPPVI akan membantu para pihak menyelesaikan sengketa melalui model penyelesaian ajudikasi dan arbitrase dimana para ajudikator dan arbitrer BMPPVI akan memeriksa sengketa yang terjadi dan menetapkan putusan  berdasarkan  fakta  dan  bukti,  serta  pertimbangan  hukum  yang  berlaku  (Melalui: www.bmppvi.com/profil/).
Badan  Mediasi  Pembiayaan,  Pergadaian,  dan  Modal  Ventura  Indonesia  mulai menjalankan  peran  dan  fungsinya  sebagai  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  pada tanggal  11  April  2017.  Dasar  hukum  didirikannya  BMPPVI  adalah  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang disebutkan pada BAB  III  mengenai  Pengaduan  Konsumen  dan  Pemberian  Fasilitas  Penyelesaian  Pengaduan Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Dan  Pasal  1  angka  2  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan  menjelaskan  bahwa “Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  adalah  lembaga  yang  melakukan penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan”.  Serta  Pengumuman  OJK  Nomor  PENG- 1/D.07/2016  tentang  Daftar  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa Keuangan.  LAPS-BMPPVI  memiliki  visi  yakni  menjadi  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa di sektor jasa Pembiayaan, Pergadaian dan Modal Ventura Indonesia yang profesional dan  terpercaya  dengan  misi  menyediakan  sistem  dan  sumber  daya  manusia  yang  dapat menyelesaikan  sengketa  tebaik  guna  melindungi  hak  konsumen  serta  pertumbuhan  industri secara adil dan berimbang (Melalui: www.bmppvi.com/profil/).
Pengertian konsumen jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan BPSK dengan LAPS  memiliki  pengertian  yang  berbeda,  bedasarkan  Pasal  1  angka  2  UUPK  menjelaskan bahwa  “Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Pengertian konsumen menurut UUPK diatas sama dengan pengertian  konsumen  pada  Pasal  1  angka  2  Kepmenperindag  RI  Nomor  : 350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Wewenang  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK “Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna  atau  pemanfaat  akhir  dari  suatu  produk,  sedangkan  konsumen  antara  adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah Konsumen akhir”. Konsumen antara dan konsumen akhir dibedakan berdasarkan tujuan ataupun pemanfaatan barang dan/atau
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
jasa  yang digunakan, konsumen antara mendapatkan barang dan/atau jasa guna suatu proses produksi ataupun untuk menghasilkan barang dan/atau jasa lagi ataupun untuk diperdagangkan kembali  dengan  tujuan  mendapatkan  keuntungan,  sedangkan  konsumen  akhir  mendapatkan barang  dan/atau  jasa  dengan  tujuan  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan  tidak  untuk diperdagangkan kembali guna mendapatkan keuntungan. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK diatas dapat diketahui bahwasanya konsumen yang dimaksud oleh BPSK adalah sama dengan  yang  dimaksud  oleh  UUPK  yakni  Konsumen  Akhir,  UUPK  tidak  memberikan perlindungan kepada Konsumen Antara.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  11  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  menjelaskan  bahwa “Konsumen  adalah  pihak-pihak  yang  menempatkan  dananya  dan/atau  memanfaatkan pelayanan  yang  tersedia  di  Lembaga  Jasa  Keuangan  antara  lain  nasabah  pada  Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Peransuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan.”  Pengertian  konsumen menurut POJK ini sama dengan pengertian konsumen pada Pasal 1 angka 15 UU OJK.
Diketahui  bahwa  yang  dimaksud  dengan  konsumen  menurut  LAPS  OJK  memiliki makna lebih sempit dibandingkan dengan konsumen pada UUPK, konsumen yang dimaksud LAPS  OJK  adalah  pihak  pengguna  jasa  lembaga  keuangan  yakni  konsumen  sektor  jasa keuangan  yang  menempatkan  dananya  dan/atau  memanfaatkan  pelayanan  yang  tersedia  di lembaga  jasa  keuangan.  Pihak  yang  menempatkan  dana  (pelaku  usaha)  dapat  perseorangan maupun badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sedangkan yang  dimaksud  konsumen  oleh  LAPS-BMPPVI  adalah  konsumen  pengguna  jasa  lembaga pembiayaan, pergadaian dan juga konsumen pengguna jasa modal ventura Indonesia.
Pengertian  pelaku  usaha  dalam  Pasal  1  angka  3  UUPK  “pelaku  usaha  adalah  setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pelaku usaha memiliki pengertian  pelaku  usaha  yang  sama  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  3  menurut Kepmenperindag  RI  Nomor:  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas  Dan Wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  menjelaskan.  Pelaku  usaha  disini termasuk  juga  perusahaan,  korporasi,  BUMN,  koperasi,  Importir,  pedagang,  dan  juga distributor.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1    POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  pelaku  usaha  jasa  keuangan  adalah  “Bank  Umum,  Bank Perkreditan  Rakyat,  Perusahaan  Efek,  Penasihat  Investasi,  Bank  Kustodian,  Dana  Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, Dan Perusahaan Penjamin, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah”. Jadi, pelaku usaha yang dimaksud oleh LAPS-BMPPVI disini adalah pelaku usaha  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  dibidang  pembiayaan,  pergadaian,  dan  modal ventura.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Penjabaran  di  atas  terlihat  bahwasanya  yang  dimaksud  pelaku  usaha  menurut  BPSK adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara  Republik  Indonesia  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan menurut LAPS- BMPPVI  pelaku  usaha  adalah  lembaga  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  dibidang pembiayaan, pergadaian, dan juga modal ventura.
Melalui penjelasan di atas dapat kita lihat bahwasanya penyelesaian sengketa konsumen di  Indonesia  dapat  dilakukan  melalui  BPSK  dan  juga  melalui  LAPS,  khusus  untuk menyelesaikan  sengketa  konsumen  pada  lembaga  pembiayaan  melalui  LAPS  akan dilaksanakan  oleh  Badan  Mediasi  Pembiayaan,  Pergadaian  Dan  Modal  Ventura  Indonesia (BMPPVI), hal ini karena LAPS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku badan penyelesaian sengketa konsumen melakukan pembagian untuk menangani atau menyelesaikan masing-masing sengketa tergantung dari sektor jasa keuangan yang mengalami sengketa, yang totalnya  ada  6  (enam  badan)  yang  didirikan  secara  terpisah  untuk  menyelesaikan  sengketa konsumen sektor jasa keuangan. Seperti yang telah diketahui bahwa BPSK didirikan sebagai amanat dari UU Perlindungan konsumen sedangkan LAPS didirikan melalui POJK berdasarkan kewenangan OJK selaku lembaga independen negara yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.
Penyelesaian  sengketa  melalui  BPSK  dan  juga  LAPS-BMPPVI  ini  sama-sama mengatur  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  jalur  non  litigasi  yaitu  penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang pada dasarnya baik di dalam UUPK maupun di dalam POJK LAPS  memiliki  kesamaan  dimana  kedua  aturan  lembaga  ini  memberikan  kebebasan  kepada konsumen untuk menentukan pilihan dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang mereka hadapi, apakah akan diselesaikan secara ligasi (melalui pengadilan) ataupun non litigasi (diluar pengadilan).  Selain  itu  keduanya  sama-sama  mewajibkan  terlebih  dahulu  kepada  para  pihak untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  internal  terlebih  daluhu  sebelum  memutuskan  untuk menyelesaikan  sengketa  baik  itu  melalui  BPSK  ataupun  LAPS-BMPPVI,  yang  mana  sudah diterangkan sebelumnya bahwa setiap lembaga keuangan wajib memiliki badan penyelesaian sengketa sendiri di dalam lembaga jasa keuangan yang mereka miliki sehingga jika terjadi suatu permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha maka konsumen terlebih dahulu melaporkan kepada  lembaga  jasa  keuangan  yang  bersangkutan  dan  diselesaikan  melalui  lembaga  jasa keuangan yang bersangkutan tersebut. Dan dalam hal penyelesaian sengketa pada lembaga jasa keuangan  yang  bersangkutan  tersebut,  lembaga  tidak  diperbolehkan  mengambil  keuntungan atas  pelaporan  konsumen  dengan  kata  lain  memungut  biaya  untuk  menyelesaikan  sengketa. Pada  tahapan  inilah  jika  tidak  didapatkan  penyelesaian  dalam  sengketa  tersebut  maka  para pihak akan menentukan apakah akan menyelesaikan secara litigasi ataupun non litigasi melalui BPSK ataupun LAPS-BMPPVI.
Selain itu, masing-masing lembaga penyelesaian sengketa baik BPSK maupun LAPS- BMPPVI memiliki tujuan untuk mendamaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan juga  konsumen,  sehingga  jika  konsumen  dan  pelaku  usaha  sepakat  untuk  melakukan penyelesaian sengketa baik melalui BPSK ataupun LAPS-BMPPVI maka pada saat para pihak
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
telah mengajukan permohonan dan telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh masing-masing lembaga maka selanjutnya akan dilakukan pemanggilan, dan pada saat pertemuan pertama kali itulah nantinya  baik BPSK ataupun  LAPS-BMPPVI akan terlebih dahulu menyarankan dan mengarahkan para pihak untuk melakukan damai melalui mediasi.
Namun  terdapat  beberapa  perbedaan  penyelesaian  sengketa  antara  UUPK  dan  LAPS OJK,  yang  mana  menurut  UUPK,  penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar  pengadilan dilaksanakan melalui BPSK sedangkan menurut LAPS OJK, penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan diluar pengadilan dilaksanakan melalui LAPS. Selain itu, BPSK memiliki kewenangan  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara  umum,  yaitu  sengketa  konsumen  yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa dan juga pengertian konsumen pada BPSK  lebih luas jika dibandingkan dengan konsumen LAPS, dimana konsumen disini adalah konsumen akhir termasuk  konsumen  lembaga  pembiayaan,  sedangkan  LAPS  memiliki  kewenangan penyelesaian  sengketa  khusus  untuk  penyelesaian  sengketa  konsumen  sektor  jasa  keuangan yang  termasuk  di  dalamnya  lembaga  pembiayaan  dan  konsumen  di  dalam  LAPS  bermakna lebih sempit jika dibadingkan dengan BPSK yang mana konsumen disini hanya konsumen pada lembaga jasa keuangan termasuk di dalamnya konsumen lembaga pembiayaan. Namun kedua lembaga  ini  sama-sama  memegang  prinsip  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  adil,  tidak untuk  menguntungkan  sebelah  pihak  saja.  Serta  penyelesaian  sengketa  melalui  BPSK diselesaikan  melalui  penyelesaian  secara  konsiliasi,  mediasi  dan  arbitrase  yang  bukan merupakan  proses  penyelesaian  berjenjang,  begitupun  penyelesaian  sengketa  melalui  LAPS- BMPPVI  yang  diselesaikan  melalui  penyelesaian  sengketa  secara  mediasi,  ajudikasi,  dan arbitrase juga bukan merupakan proses penyelesaian sengketa berjenjang yang harus dilewati setiap tahapannya, hanya saja penyelesaian sengketa dilakukan tergantung daripada pilihan para pihak.
Mengenai  pendanaan,  BPSK  tidak  memungut  biaya  apapun  terhadap  sengketa konsumen  yang  diselesaikan  melaui  BPSK,  hal  ini  dikarenakan  BPSK  pendanaannya dibebankan  kepada  Anggaran  Pendapatan  dan  belanja  Daerah  Povinsi  (APBD),  jadi  setiap biaya penyelenggaraan BPSK baik itu biaya operasional, dan honorarium dibebankan kepada APBD.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  31  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  Peraturan  Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  yang  menjelaskan  bahwa:  “  (1)  dalam  melaksanakna  tugasnya,  BPSK mengelola biaya penyelenggaraan BPSL yang terrdiri dari: a. biaya operasional; b. honorarium ketua,  wakil  ketua,  dan  anggota  BPSK;  dan  c.  honorarium  kepala  sekretariat  dan  anggota sekretariat. (2) biaya penyelenggaraan BPSK sebagaimana dimaksud Ayat (1) dibebankan pada Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  provinsi  sesuai  dengan  kemampuan daerah”. Sedangkan pada penyelesaian sengketa konsumen melalui LAPS, LAPS memungut biaya untuk setiap sengketa  yang diselesaikan sesuai dengan nilai objek sengketa yang akan diselesaikan,  dan  pembayarannya  dibebankan  kepada  konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan yang bersangkutan.
Pada  dasarnya  hukum  perlindungan  konsumen  merupakan  payung  hukum  yang memayungi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen, baik itu konsumen lembaga pembiayaan atau konsumen akhir sebagai mana yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
diberikan  perlindungannya  melalui  BPSK.  Kedudukan  BPSK  dan  LAPS-BMPPVI  dalam hukum  perlindungan  konsumen  sama-sama  diatur  berdasarkan  aturan  hukum  yang  relevan. Namun  secara  hierarki  peraturan  perundang-undangan  kedudukan  BPSK  yang  diatur berdasarkan  UUPK  lebih  tinggi  dari  LAPS  yang  didirikan  berdasarkan  POJK.  Jika  dilihat berdasarkan asas hukum lex superior derogan legi inferiori yang artinya hukum  yang tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah dimana asas ini biasa digunakan untuk hierarki peraturan perundang-undangan, maka dapat kita simpulkan jika kekuatan hukum kedudukan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen lebih kuat jika dibandingan dengan LAPS dan jika terdapat aturan yang mengatur materi yang sama namun antara aturan UUPK dengan POJK saling bertentangan maka peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Sehingga pada dasarnya jika terjadi sengketa pada lembaga pembiayaan dan juga lembaga jasa keuangan lainnya yang mana konsumen berkedudukan sebagai konsumen akhir bukan  konsumen  antara  maka  konsumen  dapat  memilih  untuk  menyelesaikan  sengketa konsumen diluar pengadilan melalui BPSK.
Alasan  kenapa  konsumen  antara  tidak  dapat  memilih  menyelesaikan  sengketa  diluar pengadilan  melalui  BPSK  adalah  karena  sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  BPSK adalah sengketa yang terjadi pada konsumen akhir lembaga keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja di dalam sektor jasa keuangan juga terdapat konsumen akhir contohnya adalah nasabah lembaga pembiayaan dan asuransi sehingga nasabah jasa keuangan pada sektor pembiayaan dan asuransi dapat memilih menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui BPSK ataupun melalui LAPS-BMPPVI. Hal tersebut tergantung dari pilihan konsumen dan  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  akan  memilih  menyelesaikan  sengketa  konsumen, namun  hak  tersebut  tidak  dapat  dipakai  secara  mutlak  begitu  saja,  akan  tetapi  harus  dengan memperhatikan  kedudukan  konsumen  pada  lembaga  yang  bersangkutan  apakah  sebagai konsumen akhir atau sebagai konsumen antara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan Penjabaran d i a tas maka dapat disimpulkan bahwa BPSK adalah lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang menyelesaikan konsumen melalui jalur non litigasi (luar pengadilan),  merupakan  lembaga  yang  didirikan  berdasarkan  amanat  dari  UUPK,  yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen khusus pada konsumen akhir, yang melindungi konsumen dari setiap kegiatan usaha pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Dengan kata lain BPSK mendapatkan kewenangan secara langsung dari Undang-Undang. Kewenangan BPSK  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor:  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor  06/M-DAG/PER/2/2017  tentang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  BPSK diawasi oleh menteri dan/atau gurbernur yang dalam hal ini diwakili Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dan ditiap daerahnya diwakili dinas yang membidangi urusan perdagangan di pemerintahan daerah provinsi.
Sedangkan LAPS merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui kerjasama Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
oleh  asosiasi  masing-masing  sektor  jasa  keuangan,  dibentuk  berdasarkan  ketentuan  POJK Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  OJK memberikan wadah kepada konsumen untuk melakukan pengaduan jika terjadi suatu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, dan OJK juga berupaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui wadah yang telah disediakan, dan wadah yang dimaksud adalah LAPS tersebut. LAPS diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. penyelesaian sengketa jasa keuangan dengan cara non litigasi. untuk  untuk  penyelesaian  sengketa  konsumen  pada  lembaga  pembiayaan  melalui  LAPS dilaksanakan oleh Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI). BMPPVI  didirikan  oleh  OJK  guna  melakukan  penyelesaian  sengketa  konsumen  pada  sektor pembiayan, pergadaian dan modal ventura.

## SARAN
Bertolak  dari  kesimpulan  diatas,  penulis  memberikan  saran  bahwa  kehadiran  LAPS sebenarnya tidak menganggu kedudukan dan kewenangan dari BPSK, karena kewenangan yang mereka miliki berbeda. BPSK berwenang menyelesaikan sengketa konsumen tingkat akhir dan LAPS menyelesaikan sengketa konsumen antara, hanya saja LAPS juga memiliki kewenangan menyelesaikan perkara konsumen Lembaga pembiayaan walaupun konsumen tersebut adalah konsumen  akhir,  namun  hal  ini  sebenarnya  sangat  membatu  BPSK  dalam  menyelesaikan perkara. Hanya saja konsisi BPSK saat ini memang jauh dari kata memadai, dikarenakan dari segi  aturan  hukum  BPSK  memiliki  aturan  hukum  yang  tidak  kuat  karena  tidak  adanya kewenangan BPSK untuk melakukan eksekusi terhadap putusan yang dikeluarkan. Akan lebih baik lagi aturan BPSK direvisi agar kedudukan BPSK lebih kuat dan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa lebih jelas.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 94-105 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3472

## DAFTAR PUSTAKA
Gaharpung, Marianus. Perlindungan Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika, Vol.III, No. 1, Juli 2000.
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan;
Kristiyanti, Celina Tri siwi. (2008) Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika Nugroho, Susanti Adi. (2011). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  :  Pengumuman  Nomor  Peng-1/D.07/2016  tentang  Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
Sidabalok,  Janus.  (2014). Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia. Bandung:  Citra Aditya Bakti
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. www.bmppvi.com/profil/.