## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM MASA IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA BATU BINTANG KEC. BATU MAR-MAR KAB. PAMEKASAN
Muhammad Kholil Dosen Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan E-Mail: philosopia12@gmail.com

## Abstrak
Diantara hikmah iddah itu antara lain  ntuk memberikan  kesempatan kembali dengan  fikiran  yang  jernih,  setelah  mereka  menghadapi  keadaan  rumah  tangga yang  panas  dan  yang  demikian  keruhnya  sehingga  mengakibatkan  perkawinan mereka  putus.  Dalam  perceraian  karena  ditinggal  mati  oleh  suami,  tujuan  iddah dilihat  dari  segi  kegunaannya  iddah  diadakan  untuk  menunjukkan  rasa  bergabung atas kematian suami. Mengetahui apakah dalam masa iddah yang berkisar antara 3 (tiga)  atau  empat  bulan  itu,  istri  dalam  keadaan  mengandung  atau  tidak  itu merupakan  upaya  menghargai  nilai -nilai  keagamaan  sekalipun  pada  realitas  yang ada  di  Desa  Bangkes  tidak  seperti  yang  atur  dalam  hukum  Islam.  Seba gaimana yang  telah  ditemukan  dalam  aturan  agama  Islam  bahwa  perempuan  yang  berada dalam  masa  iddah  apabila  iddahnya  adalah  thalaq  qat’ie  maka  suami  berhak merujuknya  kembali,  akan  tetapi  apabila  ia  hendak  menikah  dengan  laki -laki  lain maka  ia  harus  menunggu  sampai  masa  iddahnya  habis.  Thalaq  ba’ien  suami  tidak berhak  merujukinya  kembali  kecuali  dengan  akad  nikah  baru  apabila  telah  habis masa iddahnya.
Kata kunci: Kewajiban suami, masa iddah

## Abstract
Among  the  wisdom  of  the  iddah,  among  others,  is  to  provide  a  chance  to  return  with  a clear mind, after they face a hot and so turbulent household condition that results in their marriage breaking up. In divorce because of the husband's death, the purpose of the iddah is seen in terms of its usefulness, iddah is held to show a sense of belonging to the death of the  husband.  Knowing  whether  in the  period  of  iddah  which  ranges  between  3  (three)  or four months, the wife in a state of containing or not is an effort to respect religious values even though the reality in the village of Bangkes is not as regulated in Islamic law. As has been found in the rules of the Islamic religion that women who are in the iddah period if the iddah is thalaq qat'ie, the husband has the right to refer it back, but if he wants to marry another man then he must wait until the iddah period is up. Thalaq ba'ien husband is not entitled to refer him back except with a new marriage contract if he has expired his iddah period.
Keywords : Obligations of the husband, the iddah period

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## Pendahuluan
Iddah  merupakan  masa  penantian seorang  istri  pada  saat  dicerai  talak oleh  suami  atau  ditinggal  mati  oleh suaminya.  Dari  kedua  sebab  inilah maka istri itu wajib untuk melaksanakan  iddah  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalamn  hukum Islam.
Iddah kematian ini terjadi apabila seorang  perempuan  ditinggal  mati suaminya.  Sedangkan  iddahnya  selama empat  bulan  10  hari. 1 Adanya  iddah yang  dijalankan  oleh  seorang  istri dalam  iddah  yang  ditinggal  mati suaminyta tidak mengakibatkan kewajiban  seorang  suami  karena  sudah jelas  bahwa  seorang  suami  tersebut sudah meninggal, akan tetapi walaupun demikian  adanya  seorang  istri  tetap berkewajibann menjalankan masa iddahnya.
Di  dalam  surat  al-Baqarah  ayat 232  dalam  menjelaskan  iddah    dari seorang  istri  yang  kematian  suami  ini bukan hitungan haid dan bersih melainkan  hitungan  bulan-bulan  yaitu empat  bulan  sepuluh  hari  baik  dia perempuan  yang  berhaid,  bernifas  atau
1 Slamet  Abidin, Fiqih  Munakahat (Bandung:
Pustaka Setia, 1999), hlm. 133.
telah  putus  asa  dari  haid  atau  tidak pernah haid. 2
Sedangkan iddah thalak ini terjadi karena perceraian yakni seorang istri  yang  dithalak  sorang    suami sehingga  peremouan  itu  diwajibkan menjalankan  masa  iddahnya.  Berbeda dengan iddah kematian iddah thalak ini masanya bermacam-mcam suami dengan keadaan istri pada saat dithalak oleh suami dan iddahnya mengakibatkan  kewajiban  bagi  suami artinya  selama  istri  menjalankan  masa iddahnya  seorang  suami  itu  memiliki tanggung  jawab  berupa  hak    dan kewajiban  terhadap  istrinya.  Oleh karena  itu  maka  yang  akan  diangkat menjadi  persoalan  dalam  penelitian  ini adalah  iddah  karena  thalak.  Secara jelas dalam firman Allah swt:
ءورق ةثلاث ٍهسفَ أب ٍصبرحي ةقهطًناو ( ةيلأا )
“Wanita-  wanita  yang  di  thalak hendaklah  menahan  diri  (menunggu) tiga kali quru’” (Qs. al-Baqarah : 228) 3 Dan juga sabda Nabi ;
ثيب ىف دحعا ىحكي وا
“Beribadalah  kamu  di  rumah  ummi maktum”. 4
Dari  ayat  dan  hadits  inilah    yang di  jadikan  landasan  sekaligus  penguat atas wajibnya seorang istri
2 Tafsir al-Azhar, hal. 273.
3 Al-Qur’an  dan  Terjemahnya, (Jakarta:  Yayasan Penyelenggaran  Penterjemah/Penafsir  al-Qur’an, 1971), hlm. 55.
4 Slamet Abidin, Fiqih  Munakahat, hlm. 122.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
menjalankan iddahnya.
Sebagai
konsekuwensi    hukum  dari  wajibnya seorang  istri  beribadah  adalah  suami harus melakukannya kewajibannya terhadap  isteri  yang  menjalankan  masa idah  sebagaiman  telah  disepakati  para fuqaha’ bahwa perempuan yang berada pada  masa  iddah  yang  dithalak  roj’i masih  berhak  mendapat  nafkah  dan tempat  tinggal  dari  suaminya  itu. 5
Dengan  berdasarkan  firman  Allah SWT.
ٍهوراضج لاو ىكدجو ٍي ىحُكس ثيح ٍي ٍهىكسا
ىحح ٍهيهع اىقفَاف مًح تلاوا ٍك ٌاو ٍهيهع اىقيضحن ٍههًح ٍعضي ( قلاطنا : 6 )
“Tempatkanlah  mereka  (para  istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut  kemampuanmu  dan  janganlah menyusahkan
mereka untuk
menyempitkan  hati  mereka.  Dan  jika mereka (istri-istrimu yang sudah dithalak)  itu  sedang  hamil  maka berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya hingga mereka bersalin”(Qs. at-
Thalaq:6) 6
Maka  dengan  demikian  sudah jelasa  bahwa  menyediakan  tempat tinggal dan memberikan nafkah menjadi  kewajiban  suami  terhadap istrinya  yang  sedang  menjalankan iddahnya  yang  mana    hal  ini  telah diatur  secara  konkrit  dalam  hukum Islam.  Sudah  jelas  kewajiban    suami terhadap  istri  yang  berada  dalam  masa
5 Ibid, hlm. 141.
6 Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm., 946.
iddah ini menurut hukum Islam ternyata    masih  banyak  seorang  suami yang  mengabaikan  dalam  artian  tidak melaksanakan  kewajibannya.  Dan  hal ini  menjadi  perhatian  penulis  karena kasus  semacam  ini  banyak  terjadi  di masyarakat Pamekasan. Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat  sering  penulis  temukan seorang suami tidak merelakan istrinya berada  di  rumah  tempat  tinggalnya apalagi  memberikan  nafkah  sehingga istrinya  pulang  ke  rumah  orang  tuanya setelah  istri  ditahalak.  Ironisnya  dalam masyarakat  peristiwa  semacam  ini sudah  dianggap  lumrah  padahal  sangat bertentangan  dengan  sekali  dengan hukum  Islam  yang  menjadi  tuntunan dalam  kehidupan  sehari-hari  terlepas dari  apakah  mereka  tidak  mengetahui tentang  hukum  Islam  yang  telah mengatur  mengenai  persoalan  itu  atau karena  faktor  gengsi  dari  salah  satu pihak  hal  ini  perlu  diteliti  lebih  dalam lagi.
Untuk itu agar mengetahui kenyataan  yang  sebenarnya  tentang suami  yang  mengabaikan  tanggung jawabnya  disaat  istri  berada  dalam masa iddah maka diperlukan penelitian lebih  lanjut  secama  mendalam  tentang persoalan itu.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
Dalam penulisan skripsi ini penulis  akan  menguraikan  beberapa hikmah  iddah  dalam  proses  thalaq, sehingga  tidak  akan  terjadi  pengabaian terhadap jangka waktu yang ditentukan selama masa iddah.  Sedangkan hikmah iddah  itu  sendiri  dapat  di  bagi  empat bagian:
1. Untuk  mengetahui  bersihnya  rahim seorang  perempuan,  sehingga  tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan orang lain. 2. Memberi  kesempatan  kepada  suami - itri  yang  berpisah  untuk  kembali kepada kehidupan semula, jika mereka  menganggap  hal  tersebut baik.
3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan  orang-orang  arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berfikir panjang. Jika  tidak  diberikan  kesempatan demikian,  maka  tak  ubahnya  seperti anak-anak  kecil  bermain,  sebentar disusun sebentar lagi dirusaknya.
4. Kebaikan  perkawinan  tidak  dapat terwujud  sebelum  kedua  suami  istri sama-sama  hidup  lama  dalam  ikatan akad.
Jika terjadi sesuatu yang
mengharuskan putusnya ikatan
tersebut,  maka  untuk  mewujudkan tetap  terjaganya  kelenggangan  tersebut harus  diberi  tempo  beberapa  saat memikirkannya  dan  memperhatikan apa kerugiannya. 7
Adapun macam-macam iddah yang  berkaitan  dengan  keadaan  wanita sewaktu  dicerai  yang  wajib  ditunggu oleh seorang wanita ini perlu diklasifikasikan
karena akan berpengaruh juga terhadap konsekuwensi hukum mengenai lamanya  masa  iddah  sesuai  dengan kondisi yang dialami oleh seorang istri pada  saat  icerai  oleh  suami.  Dalam pandangan  hukum  Islam  iddah  tidak dipandang  sama  statusnya,  karena  ada beberapa  faktor  atau  penyebab  yang menjadikan iddah tersebut  terjadi, dan ini  diterangkan  dengan  jelas  dalam  al- Qur’an.
Kalau  sang  istri  berada  dalam keadaan hamil maka iddahnya berakhir dengan  melahirkan  kandungannya  dan dalilnya  ialah:  ketentuan  umum  yang tercantum dalam firman Allah SWT.,
ٍههًح ٍعضي ٌا ٍههجا لاًحلاا ثنوأو . (
قلاطنا : 67 ) 7 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jus 8, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1980), hlm. 151.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
“Dan wanita-wanita hamil waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan  kandungannya”  (Qs.  at- Thalaq; 65: 4) 8
Menunjukkan  bahwa  sekiranya  ia hamil  dengan  anak  kembar,  maka iddahnya  belum  habis  sebelum  anak kembarnya lahir semua. Jika menunjukkan  bahwa  perempuan  yang keguguran maka iddahnya adalah sesudah  melahirkan  pula.  Juga  ayat  ini menunjukkan  bahwa  perempuan  hamil bisa  setelah  melahirkan,  baik  bayi  itu lahir  dalam  keadaan  hidup  atau  mati, sempurna  badannya  atau  cacat,  ruhnya tetap ditiupkan atau belum.
Dalam  satu  riwayat  disebutkan dari  Subai’ah  Islamiah,  Istri  Sa’ad  bin Khawalah  salah  seorang  pahlawan perang  Badar.  Ia  meninggalkan  mati istrinya  ketika  haji  wada’  dan  pada saat  itu  sedang  hamil.  Dan  ia  baru melahirkan  setelah  suaminya  mati. Maka  ketika  ia  bersih,  ia  berhias  diri karena  ingin  ada  yang  melamarnya. Lalu  Abu  Sanabil  bin  Ba’kak  seorang laki-laki  bani  Abduddar,  datang  ke rumahnya  dan  berkata  kepadanya:  Apa sebab  engkau  sewaktu  aku  lihat  selalu berhias  begini?  Barangkali  engkau ingin kawin lagi? Demi Allah! Sesungguhnya  engkau  tidak  dapat
8 Depag, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 964.
kawin  sebelum  lewat  4  bulan  10  hari. Jadi  dalam  riwayat  di  atas  dapat  kita simpulkan  bahwa  seorang  istri  yang ditinggal  mati  oleh  suaminya  maka masa iddahnya  4 bulan 10 hari. 9

## Metode penelitian
1. Pendekatan dan jenis penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologis,  adapun  jenis  penelitiannya dapat dikatagorikan sebagai develepmental researech. 10
2. Tehnik pengumpulan data
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian  ini  menggunakan  tiga  tehnik yaitu interview, observasi, dokumentasi. 3. Analisis data
Tahap  analisis  data,  terdiri  dari beberapa pekerjaan yakni: induksi, tipologi, konseptualisasi maupun interpretasi  yang  dilakukan  pada  saat pelaksanaan  penelitian  maupun  setelah selesai penelitian.
4. Pengecekan keabsahan data
Untuk  mengecek  keabsahan  atau validitas  temuan  data  yang  diperoleh  di lapangan  maka  peneliti  yaitu  dengan:  a)
9 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, hlm. 151.
10 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2002).hlm.6.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
melakukan perpanjangan kehadiran peneliti,  b)  Observasi  yang  diperdalam,  c) Triangulasi.
5. Data dan Sumber Data
Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  manusia  dan  non  manusia  yang diambil  secara purposive  sample, dalam rangka  menemukan  informasi  semaksimal mungkin tentang sasaran atau sumber data yang  diinginkan,  khususnya  yang  terkait dengan penelitian ini.

## Pembahasan
Dalam  masalah  iddah  selama proses  perceraian  dilakukan    tentunya mengandung bentuk hogemoni kebiajakan  oleh  pihak  suami.  Namun untuk mengantisipasi adanya campuran janin  maka  dibutuhkan  adanya  iddah dengan  dasar  hukum  Islam  yang  sudah jelas baik itu al-Qur’an maupun hadist. Diantara  hikmah  iddah  itu  antara  lain ntuk  memberikan  kesempatan  kembali dengan  fikiran  yang  jernih,  setelah mereka  menghadapi  keadaan  rumah tangga  yang  panas  dan  yang  demikian keruhnya sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Dalam perceraian  karena  ditinggal  mati  oleh suami,  tujuan  iddah  dilihat  dari  segi kegunaannya  iddah  diadakan  untuk menunjukkan  rasa  bergabung  atas kematian  suami.  Mengetahui  apakah
dalam masa iddah  yang  berkisar antara 3  (tiga)  atau  empat  bulan  itu,  istri dalam  keadaan  mengandung  atau  tidak itu merupakan upaya menghargai nilai- nilai keagamaan sekalipun pada realitas  yang  ada  di  Desa  Bangkes tidak  seperti  yang  atur  dalam  hukum Islam. 11
Sebagaimana yang telah ditemukan  dalam  aturan  agama  Islam bahwa  perempuan  yang  berada  dalam masa  iddah  apabila  iddahnya  adalah thalaq  qat’ie  maka  suami  berhak merujuknya kembali, akan tetapi apabila  ia  hendak  menikah  dengan laki-laki  lain  maka  ia  harus  menunggu sampai  masa  iddahnya  habis.  Thalaq ba’ien suami tidak berhak merujukinya kembali  kecuali  dengan  akad  nikah baru apabila telah habis masa iddahnya.  Adapun  tujuan  dari  pada iddah  dilihat  dari  hikmahnya  adalah menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu  untuk  menghimpunkan  orang- orang arif mengkaji masalahnya. Keadaan perkawinan tidak dapat terwujud  sebelum  kedua  suami  istri sama-sama  hidup  lama  dalam  ikatan akadnya.  Iddah  ini  sebernanya  dikenal pula  pada  zman  jahiliyah  mereka  ini hampir  tidak  pernah  meninggalkan
11 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam, hlm. 120.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
kebiasaaniddah  namun  pada  akhirnya dengan  sendirinya  iddah  yang  berlaku pada  zaman  jahiliyah  itu  lambat  laun sudah tidak di laksanakan lagi. Tatkala demikian  seiring  dengan  datangnya agama  Islam  kebiasaan  itu  diakui  oleh ajaran  agama  dan  dijalankan  terus sehingga  pada saat  sekarang ini karena ada beberapa kebaikan yang terdapat di dalamnya. 12 Para ulama telah menyepakati  bahwa  iddah  itu  wajib hukumnya dengan berlandaskan kepada firman Allah SWT.,
ءورق ةثلاث ٍهسفَاب ٍصبرحي تاقهطًناو ( هيالاا …… ) “Dan perempuan yang terthalaq hendaklah ia menahan diri 3 (tiga) kali quru’” (al-Baqarah : 228). 13
Sebagai  dasar  hukumnya  adalah firman Allah SWT.,
لاو ىكدجو ٍي ىحُكس ثيح ٍي ٍهىُكسأ
مًح ثنوأ ٍك ٌأو ٍهيهع ىقيضين ٍهوراضج
ٍههًح ٍعضي ىحح ٍهيهع اىقفَأف ( هيالاا … . 6 )
“Tempatkanlah  mereka  (para  istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut  kemampuanmu  dan  janganlah kamui  menyusahkan  mareka  untuk menyempitkan  (hati)  mereka.  Dan  jika mereka  istriistri  yang  sudah  ditahalaq itu  sedang  hamil  maka  berikanlah kepada  mereka  nafkahnya  sehingga mereka  bersalin”  (Qs.  at-Thalaq  65:
6). 14
12 M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 151.
13 Depag. Al-Qur’an dan Terjemahnya.
14 Depag. Al-Qur’an dan Terjemahnya. hlm. 946.
Maksud  ayat  di  atas  adalah bagaimana pihak suami yang menceraikan  istrinya  tetap  memelihara hubungan,  terutama  yang  berkenaan dengan  kewajibannya  dalam  artian masih  memebrikan  nafkah,  sekalipun suah  tidak  satu  rumah  lagi.  Menurut hemat  penulis,  kewajiban  adalah  tetap kewajiban  bagaimanapun  juga  tetap wajib dilaksanakan dimanapun tempatnya  dan  kapanpun  masanya. Ketika  hal  itu  mulai  ditinggalkan dalam arti nafkah sudah tidak diberikan  lagi,  maka  secara  otomatis sudah  melanggar  ajaran-ajaran  agama, padahal  masyarakat  Desa  Bangkes masih  mengidolakan  tokoh  kyainya. Lalu  bagaimana  dengan pelajaran  yang dberikan  oleh  kyai  di  masyarakat  itu sendiri,  mungkin  itulah  pertanyaan yang  akan  amenguak  dibenak  kita ketika  melihat  realitas    yang  terjadi  di lapangan.
Banyak  faktor  seperi  yang  telah dikemukakan  di  muka,  namun  kalau kita  kaji  kembali,  apakah  tidak  ada peran  dari  kalangan  tokoh  agama  yang ada di masyarakat untuk memenimalisir  bentuk  pengingkaran terhadap  nilai-nilai  agama.  Karena sementara  ini  kejadian  semacam  itu kayaknya  bantak  merugikan  kalangan wanita  yang  dicerai.  Permasalahan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
dalam  bentuk  apapun  ketika  dicarikan jalan keluargnya apakah tidak mungkin dapaty teratasi, apalagi maslah keluarga yang semestinya harus diselesaikan secara keleuargaan ternyata  pada  akhgirnya  menimbulkan semacam  permusuhan  antara  kedua belah  pihak.  Di  sisi  lain  hukum   Islam sudah  menentukan  ajaran  yang  sangat jelas bahwa bagi laki-laki yang menceraikan  istrinya  selama  masa iddah  ia  tetap  berkewajiban  untuk memberikan  nafkah  kepada  istri  dan anak-anaknya sekalipun sudah bercerai,  maksudnya  adalah  nafkah lahir.
Dampak  yang  ditimbulkan  bukan saja diterima oleh istrinya saja, melainkan  juga  anak-anak  (ikut  ibu) yang  tidak  berdosa  harus  menanggung perbuatan  ayahnya.  Sementara  upaya apa yang dilakukan oleh kita khususnya masyarakat ketika hal semacam  itu  sudah  mewabah.  Apakah hukum  itu  tidak  berlaku  lagi  bagi orang yang diambil hak-haknya.

## Penutup
Dalam  paparan  data  ini  tentang pandangan  hukum  Islam  terhadap  suami yang  tidak  melaksanakan  keewajibannya terhdap  istri  itu  adalah  telah  tertuang  secara kongkrit  dalm  al-Qur’an  dan  al-Hadits.
Namun  sebelum  membahasa  tentang  hal  ini, ada  fenomina  yang  perlu  diketahui  dalam masyarakat  antara  hukum  Islam  dengan aturan  yang  ada  di  Depertemen  Agama  yang berkenaan  dengan  persoalan  ini  yaitu:  dalam hukum  Islam  pada  saat  suami  menyatakan thalak  kepada  istri  maka  sahlah  thalaknya itu,  akan  tetapi  Undang-undang  Pemerintah yang  berlaku  di  Negara  ini  lain  lagi  suami istri  dinyatakan  sah  thalaknya  apabila  telah ada  Keputusan  Pengadilan  Agama.  Yang mana  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan penentuan  masa  iddahnya  seorang  istri  ada dua  dua  macam  yaitu  kalau  menurut  hukum Islam  waktu  iddahnya  itu  pada  saat  suami menthalaknya.  Kalau  dalam  Undang-undang Perkawainan  penentuan  waktu  iddahnya itupeda  saat  keputusan  hakim,  mentalaknya maka perhitungan awal waktu istri melaksanakan  iddahnya  itu  berbeda  namun kewajiban  suami  melaksanakan  dengan memberikan  nafkah  di  tempat  tinggal  yang sama.
Kenyataan yang ditemukan di lapangan  dari  hasil  penelitian  walaupun keputusan thalaknya itu mengikuti keputusan hukum  agama  saja  tau  mengikuti  UUP, suami 99 % tidak melaksanakan kewajibannya.  Terbukti  dari  keseluruhan kasus  perceraian  yang  ada  di  Desa  Bangkes. Walaupun  sudah  mengikuti  proses  UUP proses  hukumnya  tetap  saja  suami  tidak melaksanakan  kewajibannya.  Sebenarnya ada tuntutan bagi suami untuk melaksanakan kewajibannya bagi kepada seorang istri yang berada dalam masa iddah yaitu ketika proses

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
perceraian  yangmana  melalui  Pengadilan Agama  dalam  berkas  acara  thalak  dari  pihak istri  disertakan  tuntutan  untuk  masa  iddah sehingga  ini  akan  dipenuhi  oleh  seorang suami.Namun  masyarakat  di  Desa  Bangkes tidak  ada  yang  menuntut  seperti  ini  karena yang  mereka  harapkan  adalah  surat  cerai yang  lebih.  Namun  apakah  istri  akan  juga melaksanakan kewajibannya setelah mendapatkan  haknya  itu  harus  berada  di rumah  suami,  karena  yang  terjadi  di  Desa Bangkes  itu  suami  istri  ketika  sudah  thalak itu,  enggan  sekali  untuk  distukan  artinya kesenjangan  antara  keduanya  sudah  sangat jelas iatri berada di rumah orang tuanya tetap saja  pisah  dengan  suaminya  atau  karena usiran sang suami. Hal ini perlu dikongkritkan karena berkaitan dengan nuzusnya  seorang  perempuan  yangmana kalau  seorang  perempuan  nuzus  maka  suami tidak wajib menafkahi.
Di  sisi  lain  yang  perlu  diperhitungkan masa  waktunya  istri  itu  iddah  kalau mengikuti  UUP.  Ini  kerugian  tersendiri kepada  istri  karena  di  Desa  Bangkes  sudah lama  suami  istri  itu  pisah  (thalak)  baru diajukan  ke  Pengadilan  Agama  untuk divcerai  jadi  terbengkalai  seorang  istri  itu karena  psangan  suami  istri  tidak  rujuk  harus menunggu  keputusan  hakim  masa  penentuan awal  iddahnya,  sementara  pisahnya  sudah lama.
Bagi seorang istri yang putus perkawinan  dengan  dari  asuaminya,  berlaku baginya  waktu  tunggu  atau  masa  iddah kecuali apabila ia dicerai mati oleh suaminya
sebelum berhubungan, baik karena kematian, perceraian atau atau dasar keputusan pengadiulan.  Dalam  Undang-undang  No.  1 Tahun 1974 di sebutkan dalam pasal 11:
1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya  berlaku  jangka  waktu tunggu.
2) Tenggang  waktu  jangka  waktu  tunggu tersebut  (ayat  1)  akan  diatur  dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  I.DOI. Perkawinan  dalam Syariat Islam . Jakarta : Rineka Cipta,
1989.
AD. ART Depag Pamekasan. 1999
Al-Habid  Ahmad  bin  Ali  bin  Hajar  Al- Asqolani. Bulughul  Maram .  Bairut  : Dar Al-Fikr, tt.
Diktat Keputusan Munas XI . BP4, Jakarta: 1998
Ahmad  Rofiq. Hukum  Islam  di  Indonesia .
Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persada,
1989.
Asywadie  Syukur.  1985. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya  serta  PP  Nomoer  9
Tahun  1975  tentang  Pelakskkanaan
Undang-Undang  Nomer  1  Tahun 1974 tentang
Penjelasannya.
Surabaya : PT. Bina Ilmu.
Departemen  Agama  RI.  1987. Al-Qur’an dan Terjemahannya . Jakarta : Serajaya Sentra.
Depdikbud.  1989. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2018. Vol.5. No.2
©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Diklat  Keputusan  Munas  XI  BP4  No.  1 . 1998. Jakarta
Majalah  Keluarga  dan  Perkawinan  345 . (Mei 2001).
Majalah  Keluarga  dan  Perkawinan  346 . (Mei 2001).
Majalah  Keluarga  dan  Perkawinan  347 . (Mei 2001).
Majalah  Keluarga  dan  Perkawinan  348 . (Mei 2001).
Majalah Perkawinan dan Keluarga.
Falsafah Kebahagiaan Dalam Perkawinan. 347. (Mei,2000).
Majalah  Mimbar,  No  84/R.  Awal  1414 H./September 1993 M./ Th. VII.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan
Pengembangan Bahasa, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:
Balai Pustaka, 1989.
Rumah Tangga Bahagia . Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian  Perkawinan  (BP  4).
Propinsi Jawa Timur. 2000.
Saekan,  Erniati  Efendi, Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia. Surabaya : Arkola, 1997.
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian . Jakarta : Rajawali Pers, 1991.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan dan  Pengembangan  Bahasa. Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta: Depdikbud, 1997.