## Evaluasi Pengawasan Wajib Pajak Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo
Sandro Torang H. Sirait 1* , Yulianti Abbas 2
1,2) Universitas Indonesia
1) sandrotorangut@gmail.com , 2) yuli.a@ui.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan
: 3 November 2023
Disetujui
: 19 November 2023
Dipublikasi
: 1 April 2024

## ABSTRACT
Recently,  plenty  of  people's  economic  activities  have  shifted  from  conventional  forms  to  online forms  or  what  is  better  known  as  e-commerce.  This  is  the  impact  of  the  rapid  development  of information  and  communication  technology,  especially  the  internet.  People  are  increasingly interested  in  shopping  online  rather  than  conventionally  because  shopping  online  has  various advantages, such as: being practical and saving time because you don't need to come directly to the shop to get the goods/services you want, relatively cheaper prices because of the many discounts or  promos  offered  provided,  and  the  quality  of  the  goods  is  relatively  as  good  as  those  sold  in regular (offline) shops. One form of e-commerce is in the form of online market places, such as: Tokopedia, Shopee, Lazada, and Bukalapak. However, the increase in trader turnover from this online  market  place  was  not  followed  by  an increase  in  tax  payments  at  KPP  Pratama  Jakarta Pasar  Rebo  (research  location).  The  Indonesian  tax  system  which  implements  self-assessment makes tax supervision and audit a tool to increase taxpayer compliance in fulfilling their tax rights and obligations. In this research, the author evaluated tax supervision at KPP Pratama Jakarta Pasar  Rebo.  Based  on  theory,  there  are  5  (five)  factors  that  influence  tax  supervision,  namely: Management  Support,  Regulations,  Account  Representatives  as  tax  officers  who  carry  out supervision, Taxpayers, and Information Systems. From the research results, it was found that these factors  at  KPP  Pratama  Jakarta  Pasar  Rebo  have  been  in  influencing  tax  supervision.  In  this regard, it is necessary to improve the quality of these factors to increase the tax supervision, so that it is hoped that by increasing the tax supervision, taxpayer’s compliance and tax revenues will also increase.
Keywords:  account  representatives;  information  systems;  management  support;  online marketplace; regulations; tax payers; tax supervision

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Gubernur  Bank  Indonesia  Perry  Warjiyo dalam rapat kerja  bersama dengan Komisi XI DPR RI, bahwa sepanjang 2021, transaksi ekonomi dan  keuangan  digital  berkembang  sangat  signifikan  seiring  dengan  meningkatnya  akseptasi  dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring ( e-commerce ). Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi  dagang  elektronik  atau e-commerce sepanjang  2021  mencapai  Rp401  triliun  dan  pada tahun  2022,  BI  memperkirakan  transaksi e-commerce akan  mencatatkan  nilai  yang  lebih  tinggi dibandingkan  2021,  yaitu  mencapai  Rp526  triliun.  Selain  kemudahan  dalam  bertransaksi, peningkatan  ini  juga  dipicu  oleh  pandemi  COVID-19  selama  beberapa  tahun  terakhir  yang memaksa manusia di hampir seluruh dunia untuk tetap berkativitas dengan menggunakan sarana internet  termasuk  melakukan  kegiatan  jual  beli  barang  dan/atau  jasa.  (ekonomi.bisnis.com,  27 Januari 2022)
Salah  satu  bentuk e-commerce adalah online  marketplace ,  seperti:  Shopee,  Tokopedia, Lazada, Bukalapak, d.l.l. Merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas transaksi E-Commerce , definisi online marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mal internet sebagai tempat online  marketplace  merchant menjual  barang  dan/atau  jasa.  Data  pada  tabel  di  bawah menunjukkan terjadinya peningkatan nilai transaksi pada berbagai online marketplace .
Tabel 1. Transaksi E-Commerce dengan Nilai Terbesar di Indonesia No. Tahun Shopee (US$) Bukalapak (US$) Tokopedia (US$) 1. 2018 3,850,000,000 1,900,000,000 5,900,000,000 2. 2019 7,186,000,000 3,040,000,000 10,620,000,000 3. 2020 11,729,000,000 4,256,000,000 16,461,000,000 4. 2021 17,177,000,000 5,533,000,000 23,045,000,000 5. 2022 23,691,000,000 6,916,000,000 29,959,000,000 6. 2023 31,010,000,000 8,299,000,000 37,449,000,000
Sumber: databoks.katadata.co.id (Dwi Hadya Jayani, 2019)
Reza Pahlevi (2021) menyatakan bahwa nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia terus meningkat. Pada 2019 lalu, nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) ekonomi digital mencapai US$ 40 miliar atau setara Rp 568 triliun (kurs Rp14.200).  Reza Pahlevi (2021) juga  menyatakan  bahwa  Google,  Temasek,  dan  Bain  &  Company  memprediksi  nilai  tersebut meningkat menjadi US$ 70 miliar (Rp 996 triliun) pada 2021. Nilai ini bahkan dapat meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi US$ 146 miliar (Rp 2.079 triliun) pada 2025 nanti. Transaksi di situs perdagangan elektronik atau e-commerce diprediksi menjadi pendorong utama pertumbuhan GMV ekonomi digital di Indonesia. Mengutip Momentum Works, GMV e-commerce di Indonesia mencapai US$ 40,1 miliar (Rp 577,9 triliun) pada 2021. Ini berarti ada transaksi senilai Rp1,58 triliun di e-commerce Indonesia hanya dalam waktu satu hari.
Tabel 2. Nilai Transaksi Online Marketplace Setiap Jam di Indonesia No. Online Marketplace Nilai Transaksi 1. Shopee Rp23 Miliar/Jam 2. Tokopedia Rp22,7 Miliar/Jam 3. Lazada Rp7,3 Miliar/Jam 4. Bukalapak Rp4,9 Miliar/Jam Sumber: katadata.co.id (Reza Pahlevi, 2021)
Besarnya  nilai  transaksi  atas e-commerce di  atas  ini  dapat  dikaitkan  dengan  aspek perpajakannya.  Berdasarkan  data  Statistik  eCommerce  2022  yang  diterbitkan  oleh  Badan  Pusat Statistik, disebutkan bahwa salah satu karakteristik pelaku usaha e-commerce di Indonesia adalah memiliki nilai pendapatan total maupun nilai pendapatan e-commerce di bawah Rp300.000.000,00. Hal  ini menunjukkan  bahwa  mayoritas  pelaku  usaha e-commerce di  Indonesia  tergolong  pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang secara aturan perpajakan, pelaku UMKM ini adalah  pelaku  usaha  yang  memiliki  batasan  peredaran  bruto  usaha  sampai  dengan Rp4.800.000.000,00.
Salah satu jenis pajak atas kegiatan usaha pada online marketplace ini adalah berupa Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018. Aturan PPh ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2021, yaitu yang mengatur  besaran  PPh  yang  harus  dibayar  oleh  Wajib  Pajak  yaitu  0,5%  dari  peredaran  usaha dengan  ketentuan  peredaran  usaha dimaksud  tidak melebihi  Rp4.800.000.000,00  dalam  1  (satu)
tahun  pajak.  Pada  aturan  sebelumnya,  tarif  yang  diberlakukan  adalah  1%  yang  diatur  melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016. Aturan ini kemudian mengalami penyempurnaan dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  55  Tahun  2022,  yang  mengatur  batasan peredaran usaha yang tidak dikenai PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022, yaitu sejumlah Rp500.000.000,00.
Menurut  Siagian  (1989),  pengawasan  adalah  proses  mengamati  pengoperasian  seluruh aktivitas organisasi untuk memastikan supaya kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Sovita  dan  Salsabilla  (2018)  menerangkan  bahwa  fungsi pengawasan pajak untuk memonitor dan mengingatkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Ilhamsyah  (2020)  menyatakan  bahwa  pengawasan kepatuhan  atas  Wajib  Pajak  merupakan  salah  satu  bentuk  usaha  yang  dilakukan  oleh Account Representative untuk menjembatani tax gap antara Wajib Pajak dan DJP. Berdasarkan Surat Edaran Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  SE-05/PJ/2022  tanggal  10  Februari  2022  tentang  Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, pengawasan adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak  dalam  rangka  mewujudkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  berkelanjutan  atas  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak meliputi empat kegiatan, yaitu: (1) penelitian kepatuhan formal, (2) penelitian kepatuhan material, (3) permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan (4) kunjungan kepada Wajib Pajak;
Berdasarkan tujuannya, kegiatan pengawasan memiliki kesamaan dengan pemeriksaan pajak yaitu menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:  PMK-131/PMK.03/2022  menegaskan  pernyataan  tersebut dengan  menguraikan  bahwa  kegiatan  pemeriksaan  dan  pengawasan  merupakan  sub  unsur  dari pengujian  kepatuhan  perpajakan.    Dalam  artikel  DDTCNews  tahun  2022,  Direktur  P2  Humas Direktorat  Jenderal  Pajak  menyatakan  bahwa  terdapat  kemiripan  pola  kerja  dari Account Representative dengan  pemeriksa  pajak.  Hal  lain  yang  memperkuat  adalah  bahwa  dalam  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaaan, Account Representative dapat  melakukan  kegiatan  pemeriksaan  pajak  yang  tertentu  sifatnya  seperti pemeriksaan atas data konkret berupa faktur pajak dan bukti pemotongan pajak.
Sehubungan  dengan  adanya  kesamaan  antara  pemeriksaan  dan  pengawasan  pajak,  maka faktor-faktor yang mendukung pemeriksaan pajak juga penulis terapkan menjadi faktor-faktor yang mendukung  efektivitas  pengawasan  pajak.  Chalu  dan  Mzee  (2018)  menemukan  5  (lima)  faktor yang  menentukan  pemeriksaan  pajak,  yaitu:  (1)  penerapan  rekomendasi  pemeriksa  pajak  oleh manajemen  dalam  kategori  organisasi,  (2)  kecukupan  unit  pemeriksa  pajak  dalam  kategori pemeriksa pajak, (3) sikap Wajib Pajak dalam kategori Wajib Pajak, (4) ketersediaan dan penerapan peraturan  dan  standar  pemeriksaan  pajak  dalam  kategori  regulasi,  dan  (5)  kepemimpinan  dan kebijakan untuk pemeriksa pajak dalam kategori regulasi.
Ayalew  (2014)  menyatakan  bahwa  kualitas  audit,  pengaturan  organisasi,  independensi organisasi, attribute auditee , dan dukungan manajemen puncak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  pemeriksaan  pajak.  Drogalas,  et.  al.  (2015)  menemukan  bahwa  penggunaan  sistem informasi  berkontribusi  untuk  meningkatkan  pemeriksaan  pajak.  Berdasarkan  uraian  di  atas, penulis kemudian menyusun ulang faktor-faktor yang dapat memengaruhi pengawasan pajak, yaitu dukungan manajemen, regulasi, Account Representative , Wajib Pajak, dan Sistem Informasi. Yang  menjadi  lokasi  penelitian  adalah  KPP  Pratama  Jakarta  Pasar  Rebo.  KPP  Pratama Jakarta Pasar Rebo merupakan salah satu dari sembilan KPP yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur yang memiliki wilayah kerja terluas di Provinsi DKI Jakarta dimana wilayah  kerja  KPP  ini  mencakup  3  (tiga)  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Pasar  Rebo,  Kecamatan Ciracas,  dan  Kecamatan  Cipayung.  Di  samping  memiliki  wilayah  kerja  terluas,  KPP  Pratama Jakarta  Pasar  Rebo  juga  memiliki  jumlah  Wajib  Pajak  terbesar  se-Kantor  Wilayah  DJP  Jakarta Timur, yaitu sejumlah 135.157 (25,4%) dari total Wajib Pajak sejumlah 531.355.
Gambar 1. Jumlah Wajib Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur Sumber: Data diolah Penulis
Berdasarkan data setoran pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, diperoleh informasi bahwa nilai setoran Pajak Penghasilan (PPh) baik bersifat umum maupun yang bersifat final cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 s.d. 2022 bila dibandingkan dengan transaksi e-commerce secara global yang semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan grafik di bawah dapat dilihat bahwa  terdapat  ketidaksesuaian  antara  pergerakan  grafik  nilai  estimasi  peredaran  usaha e- commerce untuk tahun 2018 sampai dengan 2022 bila dibandingkan dengan nilai Pajak Penghasilan (PPh) yang dikumpulkan dari wajib pajak yang diduga melakukan  perdagangan barang dan/atau jasa  di online  marketplace yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Jakarta  Pasar  Rebo  dari  tahun  2018 sampai dengan 2022.
Gambar 2. Persentase Nilai Transaksi E-Commerce dan Persentase Nilai Setoran Pajak Penghasilan (PPh) Final
Sumber: Data Diolah Penulis
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 Pasar Rebo Cakung
Jatinegara Duren Sawit Pulogadung Kramat Jati Matraman Badan OPNK OP Total WP
2018
2019 2020 2021 2022 % Nilai Transaksi E- Commerce (Gabungan) 100% 179% 279% 393% 520% % PP 23 Tahun Pajak 100% 119% 105% 95% 45% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%
Berdasarkan gap di  atas,  maka  penulis  ingin  mengevaluasi  pengawasan  terhadap  Wajib Pajak yang berusaha pada online marketplace berdasarkan faktor-faktor pendukung pengawasan pajak berupa Dukungan Manajemen, Regulasi, Account Representative , Wajib Pajak, dan Sistem Informasi.

## STUDI LITERATUR
Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memiliki sistematika  berupa:  Wajib  Pajak/PKP  (subjektif  dan  objektif),  Registrasi  (NPWP/PKP), Pembukuan  dan  Pencatatan,  Pembayaran  Pajak,  Pelaporan  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak,  Tindak Pidana  Perpajakan,  Ketetapan,  Upaya  Hukum,  Penagihan  Pajak,  Restitusi,  dan  Imbalan  Bunga. Istilah pengawasan secara spesifik tidak terdapat dalam sistematika kegiatan pada undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah diuraikan sebelumnya. Namun,  pengawasan  merupakan  salah  satu  kegiatan  awal  sebelum  dilaksanakannya  kegiatan pemeriksaan  pajak,  sehingga  baik  pengawasan  maupun  pemeriksaan  masih  berada  di  dalam rumpun  yang  sama.  Dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  SE-05/PJ/2022  tanggal  10 Februari 2022 terdapat definisi dari pengawasan pajak adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian  atas  pemenuhan  kewajiban  perpajakan,  baik  yang  akan,  belum,  maupun  sudah dilaksanakan  oleh  Wajib  Pajak,  dalam  rangka  mewujudkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Penelitian Terdahulu
Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kegiatan pengawasan pajak di  Indonesia.  Amilin  (2016)  dalam  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  kegiatan  konseling  dan pemeriksaan  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Mulyani  (2022)  dalam  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  kegiatan  pelayanan  dan  pemeriksaan memiliki  hubungan  yang  positif  dengan  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  sedangkan  kegiatan pengawasan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sari, et. al. (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pendidikan, pengawasan, dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik secara parsial maupun  simultan.  Dari  ketiga  penelitian  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  mayoritas  penelitian  yang dilakukan  adalah  untuk  melihat  pengaruh  dari  kegiatan  pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Terdapat  penelitian  pada  tahun  2021  oleh  Khairani  dan  Utomo  yang  mengevaluasi pelaksanaan pengawasan berbasis kewilayahan di KPP Pratama Batu. Hasil penelitian  dimaksud menyatakan  bahwa  kegiatan  pengawasan  berbasis  kewilayahan  dapat  meningkatkan  kepatuhan formal dan materiil Wajib Pajak Badan, namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan dalam aspek peningkatan kepatuhan formal dan materiil Wajib Pajak Orang Pribadi, penggalian potensi pajak,  serta  pertambahan  jumlah  basis  pajak.  Penelitian  yang  dilakukan  Syahlan  (2021) merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis dengan tema efektivitas  terhadap  kegiatan  pengawasan  sebelum  dan  sesudah  dilakukannya  kegiatan pemeriksaan  karena pengawasan merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan  dengan  pemeriksaan pajak dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
Christian  dan  Aribowo  (2021)  mengungkapkan  bahwa  terdapat  3  (tiga)  langkah    untuk meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak,  yaitu  melakukan  sosialisasi  perpajakan  secara  masif, melakukan integrasi data perpajakan untuk menghasilkan data yang komprehensif dan valid, serta melaksanakan program pengawasan khusus, seperti pengawasan bagi WP Prominen dan WP yang bersinggungan dengan Transfer Pricing.
Sulistyari,  d.k.k.  (2022)  dalam  penelitiannya  memperoleh  hasil  bahwa  pengawasan  yang dijalankan  oleh  Account  Representative  berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan  kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Badung  Selatan.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Account  Representative,  maka  kepatuhan  Wajib  Pajak  akan semakin tinggi. Melalui pengawasan yang diberikan, Account Representative dapat mengawasi dan
mengingatkan Wajib Pajak tentang pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak. Seorang Account Representative harus memahami kondisi Wajib Pajak dan menemukan jalan keluar yang terbaik bagi Wajib Pajak sehingga memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak, kondisi ini akan berakibat pada kepatuhan seorang Wajib Pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.
Henry  Chalu  dan  Hassan  Mzee  pada  tahun  2018  melakukan  penelitian  tentang “ Determinants  of  tax  audit  effectiveness  in  Tanzania ”  dengan  menggunakan  4  kategori,  yaitu Organisasi,  Pemeriksa  Pajak,  Wajib  Pajak,  dan  Regulasi.  Hasil  penelitiannya  adalah  terdapat  5 (lima)  faktor  kritikal  dalam  efektivitas  pemeriksaan  pajak.  Yang  pertama  adalah  implementasi rekomendasi  Pemeriksa  Pajak  oleh  manajemen,  dalam  kategori  organisasi.  Yang  kedua  adalah kecukupan  unit  pemeriksaan  pajak  dalam  kategori  Pemeriksa  Pajak.  Yang  ketiga  adalah  sikap pembayar pajak dalam kategori Wajib Pajak. Yang keempat dan kelima adalah ketersediaan dan penerapan  regulasi  standar  pemeriksaan  pajak,  serta  kepemimpinan  dan  kebijakan  perpajakan untuk pemeriksaan pajak, keduanya berada dalam kategori regulasi.
Ayalew  (2018)  menetapkan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  pemeriksaan  pajak  berupa kualitas  audit,  atribut  Wajib  Pajak,  independensi  organisasi,  setting  organisasi,  dan  top management support. Hasil penelitian Ayalew (2018) adalah kualitas audit, pengaturan organisasi, independensi  organisasi,  atribut  auditee  serta  dukungan  manajemen  puncak  sebagai  kombinasi linier berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemeriksaan pajak sementara sebagai predictor individu  pengaturan  organisasi,  atribut  auditee  dan  dukungan  manajemen  puncak  tidak  cukup signifikan dalam mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak.

## Kerangka Penelitian
Berdasarkan  studi  literatur  di  atas,  maka  penulis  mencoba  menyusun  sebuah  kerangka dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.
Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian Sumber: Diolah Penulis

## METODE

## Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ( qualitative approach ) deskriptif melalui sebuah  studi  kasus.  Jenis  studi  kasus  yang  penulis  gunakan  adalah  studi  kasus  model  evaluasi ( evaluation ). Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah, peneliti menjadi instrumen kunci dan melakukan penelitian langsung ke sumber data (Sugiyono, 2020). Penelitian evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu kebijakan atau program, berdasarkan umpan balik  dari  orang-orang  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  program  tersebut  (Weiss,  1973  dalam Sugiyono, 2013). Fokus pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari analisis dokumen terkait pengawasan  pajak  dan  wawancara  terhadap  narasumber  yang  terlibat  langsung  dalam  kegiatan pengawasan pajak. Adapun jenis dokumen yang dilakukan analisis adalah berupa data penerimaan pajak,  data  Wajib  Pajak,  data  anggaran  pengawasan,  data  kepegawaian,  data  pendidikan  dan pelatihan, dan data laporan kinerja. Narasumber yang diwawancari dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang kepala seksi pengawasan, 3 (tiga) orang Account Representative , dan 2 (dua) orang Wajib Pajak.
Pendekatan  kualitatif  evaluasi  digunakan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  jawaban bagaimana pengawasan pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, bagaimana faktor pendukung pengawasan  pajak  dalam  mempengaruhi  pengawasan  pajak,  dan  bagaimana  kecukupan  faktor tersebut  pada  unit  evaluasi.  Penelitian  kualitatif  evaluasi  memungkinkan  adanya  penilaian  dari sebuah  teori  diperbandingkan  dengan  kenyataan  di  lapangan,  kemudian  diperbandingkan  lagi dengan teori sehingga bagi objek penelitian akan didapatkan manfaat berupa hasil evaluasi dan bagi dunia akademik akan didapatkan manfaat berupa konfirmasi teori dengan keadaan alamiah praktik di lapangan.

## Instrumen Wawancara dan Lingkup Analisis Dokumen
Dalam  penelitian  ini,  wawancara  dan  analisis  dokumen  dilakukan  untuk  menganalisis faktor-faktor yang mendukung tercapainya pengawasan pajak dengan acuan penelitian terdahulu. Penulis memilih faktor pendukung pengawasan pajak berdasarkan referensi penelitian sebelumnya ditambahkan dengan kajian OECD dengan hasil pemilihan seperti pada Tabel 3. Pengelompokan seperti  pada  Tabel  3.  dilakukan  agar  memudahkan  sekaligus  membatasi  lingkup  analisis  dan evaluasi.  Pemilihan  faktor  didasarkan  pada  penilaian  peneliti  bahwa  kelima  faktor  yang  diteliti dapat  dianalisis  pada  level  kantor  pajak  pratama.  Faktor  organisasi  tidak  dipilih  karena independensi  organisasi  dan  pengaturan  organisasi  dalam  Ayalew  (2014)  sifatnya given dan menurut peneliti tidak dapat dianalisis secara mendalam pada level kantor pajak pratama.
Adapun metode analisis data yang digunakan adalah dengan menguraikan hasil wawancara dari para narasumber dan membandingkannya dengan teori faktor pendukung pengawasan pajak serta hasil analisis terhadap dokumen-dokumen terkait pengawasan pajak.
Tabel 3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengawasan Pajak Faktor Indikator Referensi Dukungan Manajemen Dorongan Pimpinan terhadap Pendidikan dan Pelatihan Account Representative (AR) Dukungan Pimpinan dalam Pelaksanaan Pengawasan Pajak Ayalew (2014), Chalu dan Mzee (2018) Ayalew (2014)
Kecukupan Anggaran dan Fasilitas Pendukung Pengawasan Pajak Ayalew (2014), Chalu dan Mzee (2018) Regulasi Ketersediaan Aturan dan Standar Pengawasan Pajak Kesesuaian Aturan Perpajakan terhadap Bidang Usaha Online Marketplace Ayalew (2014), Chalu dan Mzee (2018) Ayalew (2014), Chalu dan Mzee (2018)
Account Representative (AR)  Kompetensi Teknis dan Pengalaman AR Skill Komunikasi AR Kecukupan Jumlah Personel AR Isa dan Pope (2011), Ayalew (2014), Drogalas et al, (2015) OECD (2006) Isa dan Poep (2011), OECD (2006) Ayalew (2014), Chalu dan Mzee (2018) Wajib Pajak Sikap Kooperatif Wajib Pajak Dokumentasi Pembukuan dan/atau Pencatatan Wajib Pajak Ayalew (2014), Chalu dan Mzee (2018), Li et al. (2019) Isa dan Pope (2011), Ayalew (2014) Sistem Informasi Kemudahan dan Kesederhanaan Penggunaan Sistem Informasi Perpajakan Kesesuaian Sistem Informasi Perpajakan dalam membantu Kegiatan Pengawasan OECD (2006), Ayalew (2014) OECD (2006), Ayalew (2014)

## Sumber: Data diolah Penulis

## HASIL
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh Ringkasan Hasil Evaluasi Pengawasan Wajib Pajak Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sebagaimana tersaji dalam Tabel 4. di bawah ini.
Tabel 4. Ringkasan Hasil Evaluasi Pengawasan Wajib Pajak Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo No. Faktor Indikator yang Ditanyakan Keterangan Hasil Evaluasi 1. Dukungan Manajemen Apakah  terdapat  dukungan  pimpinan dalam  mendorong  dan  memfasilitasi pendidikan  dan  pelatihan  para Account  Representative baik  secara umum  maupun  secara  khusus  untuk Ada/Tidak Ada √
kegiatan  pengawasan  atas  bidang usaha online marketplace ? Apakah terdapat keterlibatan pimpinan dalam kegiatan pengawasan pajak  atas  bidang  usaha online marketplace ? Terlibat/Tidak Terlibat √ Apakah  terdapat  anggaran  dan fasilitas untuk mendukung terlaksananya  kegiatan  pengawasan pajak  atas  bidang  usaha online marketplace ? Ada/Tidak Ada √ 2. Regulasi Apakah  terdapat  aturan  terkait kegiatan  pengawasan  pajak  atas bidang usaha online marketplace ? Ada/Tidak Ada √ Apakah  terdapat  aturan  pajak  terkait bidang usaha online marketplace ? Ada/Tidak Ada √ 3. Account Representative Apakah  para Account  Representative memiliki  kompetensi  teknis  dan pengalaman  dalam  hal  pengawasan pajak  atas  bidang  usaha online marketplace ? Memiliki/Tidak Memiliki √ Apakah  para Account  Representative memiliki  skill  komunikasi  dalam  hal berkomunikasi  dengan  Wajib  Pajak khususnya yang memiliki usaha pada online marketplace ? Memiliki/Tidak Memiliki √ Apakah jumlah para Account Representative yang melakukan kegiatan pengawasan sudah tergolong cukup? Cukup/Tidak Cukup √ 4. Wajib Pajak Apakah  para  Wajib  Pajak  yang bergerak  dalam  bidang  usaha online marketplace memiliki sikap kooperatif ketika dilakukan pengawasan  (imbauan,  konfirmasi, klarifikasi) oleh para Account Representative ? Kooperati/Tidak Kooperatif √ Apakah  para  Wajib  Pajak  yang bergerak  dalam  bidang  usaha online marketplace memiliki  pembukuan dan/atau  pencatatan  atas  kegiatan usahanya? Memiliki/Tidak Memiliki √ 5. Sistem Informasi Apakah  sistem  informasi  dalam pengawasan  pajak  mudah  dan sederhana  penggunaannya  oleh  para petugas pajak? Mudah/Tidak Mudah √ Apakah  sistem  informasi  telah membantu  kegiatan pengawasan pajak  dalam  bidang  usaha online marketplace ? Membantu/Tidak Membantu √
Sumber: Data diolah Penulis

## PEMBAHASAN
Dalam bagian pembahasan ini, peneliti mengelompokkan data primer dan data sekunder yang  telah  didapatkan  dari  objek  penelitian.  Pembahasan  dikelompokkan  sesuai  dengan  faktor- faktor  pendukung  pengawasan  pajak  dengan  tujuan  utama  mengetahui  ada  tidaknya  faktor pendukung pengawasan pajak.

## Faktor Dukungan Manajemen
Faktor  Dukungan  Manajemen  memiliki  3  (tiga)  indikator,  yaitu  Dorongan  Pimpinan terhadap Pendidikan dan Pelatihan, Dukungan Pimpinan dalam Pelaksanaan Pengawasan Pajak, dan  Kecukupan  Anggaran  dan  Fasilitas  Pendukung  Pengawasan  Pajak.  Berdasarkan  hasil wawancara,  diperoleh  informasi  bahwa  pengawasan  Wajib  Pajak Online  Marketplace di  KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo telah memenuhi ketiga indikator tersebut. Manajemen di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yang terdiri atas Kepala Kantor dan Kepala Seksi Pengawasan memberikan dukungan  penuh  kepada  para Account  Representative dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengawasan Wajib  Pajak  khususnya  yang  berusaha  dalam  bidang online  marketplace .  Dukungan  dimaksud berupa  diterbitkannya  Surat  Tugas  (ST)  Pengawasan  untuk  para Account  Representative , disediakannya  Biaya  Perjalanan  Dinas  (Dalam  dan  Luar  Kota),  disediaknnya  pendidikan  dan pelatihan  bagi  para Account  Representative ,  berupa In  House  Training (IHT), Forum  Group Discussion (FGD),  Bimbingan  Teknis  Pengawasan  (Bimtekwas),  dan Coaching ,  serta pendampingan yang senantiasa diberikan oleh Manajemen saat dilakukannya pembahasan dengan Wajib Pajak.

## Faktor Regulasi
Faktor  Regulasi  memiliki  2  (dua)  indikator,  yaitu  Ketersediaan  Aturan  dan  Standar Pengawasan Pajak dan Kesesuaian Aturan Perpajakan terhadap Bidang Usaha Online Marketplace . Berdasarkan  hasil  wawancara,  diperoleh  informasi  bahwa  pengawasan  Wajib  Pajak Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo telah memenuhi kedua indikator tersebut. Adapun aturan utama yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan adalah Undang-Undang Perpajakan berupa UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, menurut para narasumber masih sangat perlu dilakukan penyempurnaan terhadap aturan perpajakan atas sektor e-commerce ini, seperti:  kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan kewajiban Penyelenggaran Platform Marketplace untuk menyerahkan data dan/atau informasi terkait transaksi perdagangan yang berlangsung pada online marketplace . Jadi, untuk aturan yang mendukung kegiatan pengawasan telah tersedia, namun masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap aturan dimaksud.

## Faktor Account Representative
Faktor Account Representative memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu Kompetensi Teknis dan Pengalaman, Skill Komunikasi Account Representative , dan Kecukupan Jumlah Personel Account Representative . Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa pengawasan Wajib Pajak Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo telah memenuhi ketiga indikator tersebut. Berdasarkan  hasil  wawancara,  pendidikan  dan  pelatihan  yang  diterima  oleh  para Account Representative secara rutin menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kompetensi dan keahlian ( skill )  para Account  Representative dalam  melaksanakan  pengawasan  terhadap  Wajib  Pajak. Melalui  Diklat Ekonomi Digital misalnya, para Account Representative semakin optimal dalam melakukan analisis perpajakan terhadap Wajib Pajak yang berusaha pada Online Marketplace .

## Faktor Wajib Pajak
Faktor Wajib Pajak memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Sikap Kooperatif Wajib Pajak dan Dokumentasi  Pembukuan    dan/atau  Pencatatan  Wajib  Pajak.  Berdasarkan  hasil  wawancara,
diperoleh informasi bahwa pengawasan Wajib Pajak Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo telah memenuhi kedua indikator tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, Wajib Pajak telah  menunjukkan  sikap  kooperatif  saat Account  Representative menyurati  dan  meminta klarifikasi  atas  data  dan/atau  keterangan  terkait  dengan  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak bersikap ramah dan terbuka serta merespons dengan baik hal-hal yang disampaikan  oleh  Wajib  Pajak.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari skill komunikasi  para Account Representative yang sangat memadai dan mumpuni dalam kapasitasnya mengawasi Wajib Pajak. Terkait dengan pembukuan dan/atau pencatatan Wajib Pajak, berdasarkan hasil wawancara, dapat diperoleh informasi bahwa Wajib Pajak telah melakukan pembukuan dan/atau pencatatan, namun secara  kualitas  dan  keakuratan  data,  masih  perlu  ditingkatkan  misalnya  dengan  penggunaan bantuan sistem informasi perdagangan.

## Faktor Sistem Informasi
Faktor Sistem Informasi memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Kemudahan dan Kesederhanaan Penggunaan  Sistem  Informasi  Perpajakan  dan  Kesesuaian  Sistem  Informasi  Perpajakan  dalam Membantu  Kegiatan  Pengawasan.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  diperoleh  informasi  bahwa pengawasan Wajib Pajak Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo telah memenuhi ketiga  indikator  tersebut.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  Sistem  Informasi  Perpajakan  berupa Approweb , SIDJP, Portal DJP yang digunakan oleh para petugas dalam melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak telah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu mudah, sederhana, dan sesuai. Namun, mayoritas narasumber menyampaikan bahwa tingkat validitas data dalam Sistem Informasi Perpajakan dimaksud masih perlu ditingkatkan agar kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak dapat semakin optimal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan  terhadap Wajib  Pajak  yang  berusaha  pada online  marketplace di  KPP  Pratama  Jakarta  Pasar  Rebo  telah memenuhi  seluruh  indikator  yang  terdapat  dalam  faktor-faktor  pendukung  pengawasan  pajak. Namun,  beberapa  indikator  masih  perlu  dilakukan  penyempurnaan  agar  pengawasan  terhadap Wajib Pajak dapat semakin optimal, yaitu berupa regulasi dan sistem informasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  keluarga,  pembimbing,  narasumber,  serta segenap  pimpinan  dan  staf  Program  Studi  Magister  Akuntansi  Universitas  Indonesia  yang senantiasa  memberikan  bantuan  dan  dukungan  sehingga  penelitian  ini  dapat  penulis  selesaikan dengan baik.

## REFERENSI
Amilin.  2016. Peran  Konseling,  Pengawasan,  Dan  Pemeriksaan  Oleh  Petugas  Pajak  Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara . Allingham, M., & Sandmo, A. 1972. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis . Journal Public Economics 1, 323 - 338. Ayalew, E. 2014. Factors affecting tax audit effectiveness a study on category a tax payer in Bahir Dar City administration revenue office .
Chalu,  H.,  &  Mzee,  H.  2018.  Determinants  of  tax  audit  effectiveness  in  Tanzania.  Managerial Auditing Journal, 35 -63. 4.
Drogalas, G., Loannis, S., Dimitra, K., & Diavastis, L. 2015. Tax audit effectiveness in Greek firms: Tax auditors' perceptions . Journal of Accounting and Taxation, Vol. 7 No.7, pp 123-130.
Ilhamsyah. 2020. Mekanisme Pengujian Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa) .
Isa,  K.,  &  Pope,  J.  2011.  Corporate  Tax  Audits:  Evidence  from  Malaysia.  Global  Review  of Accounting and Finance, pp. 42-56 Khairani  dan  Utomo  .  2021. Evaluasi  Pelaksanaan  Pengawasan  Berbasis  Wilayah  Di  KPP Pratama Batu . Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021
Mulyani. 2022. Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan  Yang  Dimoderasi  Digitalisasi  Administrasi  Perpajakan .  Jurnal Magister Akuntansi Universitas Trisakti Vol.9 No.1 Maret 2022 : hal 37-54
Sari, d.k.k. 2022. Pengaruh Edukasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng . Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Sondang P. Siagian. 1989. Filsafat Administrasi . Sovita, I., & Salsabilla. 2018. Pengaruh peran account representative terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu) .
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  45/PMK.01/2021  tentang Account  Representative pada Kantor Pelayanan Pajak
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  131/PMK.03/2022  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak
Penghasilan
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  atas Penghasilan  dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  SE-05/PJ/2022  tentang  Pengawasan  Kepatuhan Wajib Pajak
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  SE-62/PJ/2013  tentang  Penegasan  Ketentuan Perpajakan atas transaksi E-Commerce https://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/9/1494047/bi-catat-nilai-transaksi-e-commerce tembus-rp401-triliun-pada-2021 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/15/2014-2023-nilai-transaksi-tokopedia terbesar-dibandingkan-e-commerce-lainnya https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/61c9230ccaf65/berapa-nilai-transaksi-e commerce- indonesia-setiap-jam