Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI YANG DISALAHGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PROSTITUSI
Aulia Dean Puspita Sari 1 , Erny Herlin Setyorini 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: dfredelina@gmail.com, ernyherlin@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Dalam  penelitian  ini,  memiliki  tujuan  dengan  menyebutkan  pengaturan  tentang  data  pribadi  yang digunakan orang lain untuk kegiatan prostitusi menurut peraturan tertulis yang terdapat di Indonesia atau sering disebut sebagai hukum positif dan untuk memahami akan bentuk perlindungan hukum terhadap korban  yang  data  pribadinya  digunakan  untuk  kegiatan  prostitusi.  Sesuai  dengan  pasal  28G  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  yang  berisikan  bahwa  semua  orang  mendapatkan  hak  akan perlindungan  diri  pribadi  maupun  keluarga  yang  merupakan  hak  asasi  manusia.  Jenis  penelitian  yang dipakai pada penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dan untuk penelitiannya merujuk pada kaidah atau norma yang berperilaku dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada peraturan yang berlaku terutama pada norma sesuai dalam undang-undang. Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis ialah dengan pendekatan kasus ( casus  approach )  serta  pendekatan konseptual (conceptual approach).  Hasil dari penelitian ini, menampilkan tentang peraturan dari penggunaan data pribadi yang dipakai orang lain yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  berbuat  jahat  khususnya  pada  hal  pemalsuan  identitas  dan perlindungan  hukum  data  pribadi  serta  pencemaran  nama  baik  bagi  korban  yang  data  pribadinya disalahgunakan orang lain untuk tindakan prostitusi.
Kata Kunci : Data Pribadi, Prostitusi, Pencemaran Nama Baik

## Abstract
In this research, it has the aim of mentioning the regulation regarding personal data that is used by other people for prostitution activities according to written regulations in Indonesia or often referred to as positive law and to understand the form of legal protection for victims whose personal data is used for prostitution  activities.  In  accordance  with  article  28G  of  the  Constitution  of the  Republic  of  Indonesia which states that all people have the right to personal and family protection which is a human right. The type of research used in this study is normative legal research and for research it refers to the rules or norms that behave in society. This research is based on the regulations that apply, especially on the norms according to the law. The approach method used by the author is a case approach (casus approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study, show the regulations for the use of  personal  data  used  by  other  people  who  are  not  responsible  for  committing  crimes,  especially  in matters of identity fraud and legal protection of personal data and defamation for victims whose personal data is misused by others for acts of prostitution.
Keywords : Personal Data, Prostitution, Defamation

## PENDAHULUAN
Meningkatnya  jumlah  pengguna  teknologi  informasi  menyebabkan  perlindungan  data pribadi  menjadi  hal  yang  diincar  oleh  para cybercrime dikarenakan  penyebarannya  dapat disebarkan secara gampang dan cepat tanggap dengan penggunaan teknologi yang ada sehingga
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menyebabkan dampak dari kebocoran data pribadi  yang bersangkutan, seperti nama lengkap, nomor  ktp,  email,  nomor  hp  yang  memiliki  harga  jual  tinggi  untuk  saat  ini.  (Suharyanti  and Sutrisni 2021)
Berdasarkan hasil riset pada tahun 2019 pemakai dari media online di Indonesia ialah 150 juta  atau  56%  dari  total  penduduk.  Pemakai  media  sosial  di handphone dengan  penggunaan ponsel  memperoleh  130  juta  atau  sekitar  48%  dari  total  penduduk.  Kemudian  di  tahun  2021 pemakai media sosial di Indonesia naik menjadi 52,6% yaitu sekitar 202,6 juta dari 73,7% populasi di Indonesia. Dari riset tersebut disimpulkan bahwa masyarakat sekarang tidak bisa lepas akan penggunaan internet. (Ikawati 2018)
Pengguna internet dan sosial media di Indonesia cukup besar ini dipakai bagi seseorang yang  tidak  memiliki  rasa  bersalah  dan  tidak  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  tindakan pidana.  Seperti  tindak  pidana  yang  terjadi  pada  saat  ini  yang  sering  sekali  diberitakan  ialah pemalsuan data pribadi. Ketika kita masuk dalam dunia media sosial kita menemukan beberapa foto  yang  sama  tetapi  berbeda username (identitas  akun)  tidak  hanya  itu  terkadang  kita menemukan akun dengan menggunakan identitas yang sama dengan akun lainnya.
Tindakan pemalsuan data pribadi untuk kegiatan pornografi memang sudah marak terjadi di  Indonesia,  seperti  mengedit  foto  orang  lain  yang  diedit  tanpa  busana,  hal  seperti  ini  tidak hanya terjadi pada kalangan artis saja, semua orang pun bisa mengalami hal serupa. Kemudian yang sering diberitakan saat ini yang banyak dibicarakan di media sosial mengenai nomor pribadi yang tercantum dalam aplikasi chat yang digunakan untuk kegiatan prostitusi secara online atau bertemu  secara  langsung.  Tentunya  hal  seperti  ini  membuat  korban  merasa  terancam dikarenakan  data  pribadinya  terdapat  dalam  aplikasi  media  sosial  yang  digunakan  sebagai kegiatan prostitusi.
Van Boven mengatakan bahwa korban dari pencurian data milik pribadi sangat mungkin memakan  banyak  korban  yang  tidak  cuma  yang  mengunjungi website atau  sistem  elektronik tetapi  perusahaan  juga  yang  memiliki  akun  pada  sistem  elekronik  bisa  dicuri  datanya. Disimpulkan  bahwa  korban  dari  pencurian  data  tidak  hanya  menunjuk  kepada  perseorangan namun juga terdiri dari kelompok dan masyarakat.(Luthiya and others 2021)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Adanya media sosial dan beberapa aplikasi chat sekedar untuk media yang memudahkan dalam berkomunikasi saja, dan adanya aplikasi tersebut digunakan untuk melihat pekerja seks komersial  (PSK)  tidak  harus  mengunjungi  tempat  yang  digunakan  prostitusi  melainkan  hanya cukup dengan membuka media sosial atau aplikasi chat kemudian buka profil untuk melihat foto dan video. Dari hal tersebut yang terjadi selanjutnya ialah dengan adanya komuikasi dengan para jasa  prostitusi  ini  unsur-unsur  dari  delik  terpenuhi  yang  terlampir  pada  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Bisa  dikatakan  yang  tidak  terdapat  sangkut  pautnya  andaikan  semua pelaku  prostitusi  online  dikenakan  UU  ITE  (Undang-Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik). Jika terdapat kasus yang diproses menggunakan UU ITE dapat dikatakan bahwa kasus tersebut  mengenai  ancaman revenge  porn atau  konten  pornografi  yang  disebarkan  di  media sosial.(Kristiyanto 2019)
Indonesia  dengan  ideologi  Pancasila,  prostitusi  telah  memberikan  bekas  luka  pada identitas kita sebagai bangsa yang memiliki kehormatan besar dan menjunjung tinggi nilai-nilai norma. Jadi dikatakan, prostitusi dapat mengganggu dan menghalangi bahkan menjadi ancaman bagi ideologi dan sosial budaya bangsa kita. (Dewa and others 2022)
Penggunaan  akun  palsu  menggunakan  data  pribadi  orang  lain  termasuk  perbuatan pidana, karena merugikan korban hal ini dikarenakan adanya tuduhan dari masyarakat khususnya pengguna  aplikasi  tersebut  yang  mengatakan  bahwa  korbanlah  yang  menyediakan  jasa prostitusi.    Perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  ini  dengan  menggunakan  identitas  orang  lain tersebut menyebabkan perspektif masyarakat akan korban menjadi negatif dikarenakan nama korban dan identitas korban lainnya terpampang dalam aplikasi tersebut yang menyediakan jasa prostitusi dan masyarakat khususnya pengguna tidak mengetahui akan hal itu.
Penggunaan data pribadi orang lain untuk digunakan sebagai jasa prostitusi sering sekali didapatkan  pada  keberadaan  akun-akun palsu  di  media  sosial  khususnya Michat aplikasi  yang digunakan untuk komunikasi/ chat atau aplikasi lainnya dalam media sosial. Keberadaan aplikasi tersebut banyak digunakan sebagai jasa prostitusi atau dikenal dengan nama open BO / Booking Online yang digunakan sebagai penjaja untuk memuaskan hasrat penggunanya dengan bertemu di  hotel  atau  sekedar  vcs  ( video  call  sex ).  Maraknya  penggunaan  akun  palsu  dengan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menggunakan  data  pribadi  orang  lain  untuk  kegiatan  berbau  pornografi  di  internet  maka terciptalah untuk melakukan penelitian yang berjudul: “ Perlindungan Hukum Data Pribadi yang disalahgunakan untuk Kegiatan Prostitusi” .
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  penelitian  yang  sejenis  untuk  memberikan  kebaruan pada penelitian yaitu:
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi, dan Andy Usmina Wijaya  yang  berjudul  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Sebagai  Hak  Privasi.  Kebaruan  dari penelitian tersebut ialah dengan menambahkan penjelasan perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan dengan menjelaskan  mengenai  perlindungan  data  pribadi  untuk  kegiatan  prostitusi  online  yang menggunakan data pribadi orang lain lebih tepatnya untuk keuntungan pribadi. (Kusnadi 2021)
Penelitian terdahulu yang kedua ialah yang dilakukan oleh Mety Rahmawati yang berjudul Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media Sosial.  Pada  kebaruan  penelitian  ialah  dengan  menyebutkan  kasus  yang  kemudian  dijelaskan dalam pencemaran nama baik dikarenakan pelaku menggunakan identitas korban untuk kegiatan prostitusi. (M Rahmawati 2019)
Penelitian  terdahulu  yang  ketiga  ialah  yang  dilakukan  oleh  Gilbert  Kosegeran,  Dientje Rumimpunu, dan Christine S. Tooy yang berjudul Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Oleh  Pihak  Lain  Tanpa  Izin.  Dalam  penelitian  tersebut  hanya  menjabarkan  pengaturan  hukum positif  perlindungan  data  pribadi  dengan  menggunakan  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Jo  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Untuk kebaruannya ialah dengan menjabarkan perlindungan hukum data pribadi menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Tooy 2021)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## METODE PENELITIAN
Pada  Penelitian  ini  mempergunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang penggunaannya  merujuk  pada  kaidah  atau  norma  yang  berperilaku  dalam  masyarakat. Kemudian, penelitian ini didasarkan pada peraturan yang berlaku terutama pada norma sesuai dalam undang-undang. Dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap korban pemilik data pribadi yang digunakan orang lain untuk kegiatan prostitusi yang dijalankan oleh pelaku dari tindak pidana terhadap korban, dan pada penelitian ini menggukan bahan tulisan yang berkaitan tentang persoalan ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Tentang  Data  Pribadi  Yang  Digunakan  Orang  Lain  Untuk  Kegiatan  Prostitusi Menurut Hukum Positif di Indonesia
Berdasarkan  Putusan  Nomor  460/Pid.Sus/2021/PN  ptk.  Dengan  terdakwa  bernama  Noval Hamdani  Als  Noval  Bin  Kasim  terdakwa  membuat  akun michat dengan  nama  Mita  dengan username 089629517900,  yang  mempunyai  tujuan  sebagai  sarana  untuk  melakukan memanipulasi  penipuan  dengan  modus  menawarkan  perempuan  untuk  melakukan Sort  Time (Sekali Keluar) atau Long Time (1 Harian full ) yang menggunakan identitas orang lain dari media sosial facebook , dengan mengambil foto saudari Yuli Novita kemudian digunakan pada foto profil akun Michat dengan nama Aprillia yang tersingkron dengan nomor  089629517900.
Terdakwa Noval Hamdani Als Noval Bin Kasim menggunakan akun Michat digunakan untuk penipuan  yang  pertama-tama  mencari  mangsa  dengan  menawarkan  perempuan  untuk melakukan  hubungan  intim  (suami  istri)  dengan Sort  Time (Sekali  Keluar)  atau Long  Time (1 Harian full ). Setelah mendapatkan korban akhirnya terdakwa mengajak korban tersebut untuk bertemu di tempat yang sudah terdakwa tentukan, misalnya pada Hotel. Setelah korban datang terdakwa  menghampiri  korban  dan  menanyakan  apakah  benar  telah  memesan  perempuan untuk di Boking, kemudian terdakwa meminta uang terlebih dahulu kepada korban dengan nilai yang  sudah  di  tentukan  sebesar  Rp.  200.000,-  (dua  ratus  ribu  rupiah)  sampai  dengan  Rp. 500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah),  setelah  uang  tersebut  diberikan  dan  ditangan  terdakwa,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kemudian  terdakwa  menjelaskan  kepada  korban  bahwa  terdakwa  akan  menjeput  perempuan yang  telah  di  pesanan  sesuai  dengan  foto  yang  terdakwa  pajang,  setelah  itu  terdakwa meninggalkan korban dan membawa uang yang telah diberikan tersebut.
Penipuan  yang  terdakwa  lakukan  telah  beberapa  kali  berhasil  yang  kemudian  terdakwa mengganti nama Mita menjadi Itaa, agar tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya pada saat menggunakan nama Michat Itaa terdakwa melakukan kegiatan tersebut kembali dengan modus yang sama, dan juga dengan menggunakan identitas foto dari saudari Yuli Novita, selanjutya pada bulan April 2021 terdakwa mengubah nama akun Itaa tersebut dengan nama Aprilia dan juga menggubah identitas foto tersebut, akan tetapi foto dari Yuli Novita masih tetap tersimpan di galeri telepon genggam.
Saksi  ialah  pemilik  foto  profil  pada  akun michat milik  terdakwa  yaitu  Yuli  Novita  yang digunakan untuk tindak pidana penipuan tanpa sepengetahuan korban (Yuli Novita). Saksi yang juga korban mengatakan bahwa ia tidak pernah mengirimkan foto kepada orang lain khususnya kepada  terdakwa,  sepengetahuan  saksi  bahwa  foto  tersebut  yang  digunakan  di  akun michat dengan  nama  Aprillia  yang  sebelumnya  bernama  Mita  dan  itaa  diambil  dari facebook saksi dengan nama Novita Mussel.
Disisi  lain  saksi  juga  tidak  menggenal  pemilik  akun Michat dengan  nama  Aprillia  yang sebelumnya bernama Mita dan itaa, dan saksi tidak mengetahui secara utuh, yang dari biodata di akun Michat tersebut dituliskan untuk Sort Time dan Longtime serta open Booking Online (BO) . Saksi yang juga korban mengetahui bahwa fotonya dipakai untuk hal prostitusi ketika berteman dengan akun Michat pada bulan Januari 2021 dengan nama Aprillia yang sebelumnya bernama Mita  dan  itaa  menggunakan  identitas  foto  saksi  korban.  Saksi  Yuli  Novita  juga  menyimpan screenshoot  akun Michat dengan  nama  Aprillia  yang  sebelumnya  bernama  Mita  dan  itaa menggunakan identitas foto saksi.
Dari  kasus  tersebut  dikatakan  bahwa,  foto  korban  bernama  Yuli  Novita  yang  diambil  dari facebook disalahgunakan  untuk  kegiatan  prostitusi  di michat untuk  menarik  perhatian  pria hidung belang.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Sesuai Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Ptk. terdakwa bernama Noval Hamdani Als Noval Bin Kasim didakwa atas Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik, Pasal 193 KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan ketetapan hukum lainnya yang berhubungan.
Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada  Pasal  1  ayat  2,  bahwa  Pelindungan  Data  Pribadi  diartikan  solusi  dari  pemerintah  untuk melindungi Data Pribadi dengan menjamin hak pada setiap warga negara di Indonesia dari subjek Data Pribadi. Adanya undang-undang tersebut menjadi penolong bagi setiap masyarakat untuk melindungi data pribadi diera hacker / peretas yang merajalela.
Melirik pada hukum positif yang diresmikan di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  Jo  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang dirumuskan pada Pasal 27 ayat (1), bahwa seseorang dengan niat sengaja atau dikatakan tidak mempunyai hak dari yang bersangkutan untuk menyebarkan Informasi Elektronik atau  Dokumen  Elektronik  yang  mengandung  perbuatan  melanggar  norma  yang  berlaku  di masyarakat seperti tindakan yang menyalahi kesusilaan.
Tindakan yang dilakukan oleh pelaku Noval ini sangat bertentangan kesusilaan disisi lain juga melanggar Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Maksud  dari  kesusilaan  ialah dikarenakan terdapat unsur melanggar norma yaitu dengan menggunakan foto orang lain untuk transaksi prostitusi.
Kejahatan kesusilaan masuk dalam pelanggaran atau disebut sebagai kejahatan terhadap nilai kesusilaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat seperti pada  kehidupan bermasyarakat yang diturunkan dari nenek moyang sebagai warisan berkehidupan yang mencerminkan perilaku baik,  memiliki  sikap  ramah,  sopan  dan  memiliki  akhlak.  Norma  kesusilaan  diartikan  sebagai norma yang mengarahkan manusia pada kehidupan yang memiliki persamaan dengan etika dari manusia atau hidup sempurna. Setiap tindakan dari perilaku jahat yang melakukan pelanggaran hak  yang  dimiliki  warga  negara  untuk  kehidupan  manusia  yang  dianggap  melanggar  norma
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kesusilaan, seperti memfitnah, menipu, merendahkan orang lain dan kejahatan lainnya. (Natih and others 2019)
Dilihat  dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  kesusilaan  memiliki  arti  yang  bersangkut paut  dengan  etika  dan  tata  krama,  norma  dan  kelakuan  yang  baik.  Kemudian  jika  melanggar kesusilaan ini berarti perilaku dari seseorang yang jauh dari sopan santun dan tentunya adab, dan norma yang berlaku dimasyarakat tidak tercerminkan dalam kehidupannya. Dalam bahasa Belanda Kesusilaan adalah Zeden , kemudian dalam bahasa Inggris ialah Morals .
Pengertian dari kesusilaan memang tidak dijelaskan secara rinci, tindak pidana kesusilaan yang terdapat  pada  KUHP terdapat  pada  Bab  XIV  Buku  II  membahas  kejahatan  atas  kesusilaan dan pada  Bab  VI  Buku  III  membahas pelanggaran  kesusilaan.  Mengenai  kejahatan  kesusilaan  yang termuat  pada  Pasal  281-330  KUHP,  sementara  itu  pelanggaran  dari  kesusilaan  sesuai  dengan KUHP Pasal 532 sampai 554. Dari rumusan pengaturan tentang kesusilaan yang terdapat dalam KUHP  bisa  disimpulkan  bahwa  tindakan  kejahatan  kesusilaan  adalah  pelanggaran  dari  suatu kegiatan yang melanggar dari norma yang berlaku di masyarakat.
R. Soesilo berpendapat terhadap Pasal 282 KUHP, kalimat, foto, benda  diharuskan memiliki sifat  yang  menimbulkan  pelanggaran  akan  perasaan  sopan,  perasaan  kesusilaan,  seperti  pada tulisan  yang  berisi  hal  yang  tidak  senonoh,  gambar  atau  benda  yang  memiliki  unsur  tidak senonoh,  dan  sebagainya.  Seseorang  yang  memiliki  sifat  kotor  tersebut  atau  dikenal  sebagai cabul,  terhadap  hal  yang  terjadi  yang  harus  diamati  dengan  sendirinya,  dan  tergantung  pada kehidupannya dalam lingkungan tersebut. (Vera Rimbawani Sushanty 2019)
Banyaknya  pelanggaran  kesusilaan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  di  dunia  ini,  akibatnya muncullah banyak istilah yang dikenal sebagai kejahatan siber dalam pornografi, persetubuhan, aktivitas  seksual,  menjalin  hubungan  pada  media  sosial,  hubungan  romantis  dalam  dunia internet, dan masih banyak pelanggaran kesusilaan lainnya . (Swardhana 2020)
Merujuk  pada  ketentuan  tertulis  atau  dikenal  sebagaimana  hukum  positif  yang  terdapat  di Indonesia  mengenai  tindak  pidana  pada  bidang  kesusilaan  selain  KUHP,  yaitu  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  pada  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi  tepatnya pada  Pasal  21  yang  menyebutkan  pengelola  dari  sistem  telekomunikasi  tidak  diperbolehkan melakukan  kegiatan  yang  menyalahi  kepentingan  umum,  norma,  adab  dan  ketertiban masyarakat. Perbuatan yang memuat pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi hanya dikenakan denda administrasi, bisa disimpulkan peraturan ini tidak bisa dikatakan tindak pidana.
Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat (1) bahwa Pers nasional wajib  memberikan  sajian  kejadian  atau  insiden  dan  pendapat  yang  menghargai  kehidupan beragama dan hal kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat, dan pada Pasal 13 bahwa Pers tidak  diperbolehkan  menampilkan  iklan  yang  berisi  hinaan  terhadap  suatu  agama  yang  dirasa mengakibatkan masyarakat terganggu oleh tindakan tersebut, serta menyalahi aturan norma di masyarakat,  untuk  perbuatan  pidana  dijelaskan  dalam  Pasal  18  dengan  membayar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menjelaskan, siaran tidak diperbolehkan menampilkan unsur kekerasan, perilaku tidak senonoh, judi, penyalah gunaan obat terlarang sepeti narkoba, yang kemudian pidananya diatur dalam Pasal 57 dengan penjara yaitu 5 (lima) tahun dengan membayar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk yang menyiarkan di radio sedangkan yang menyiarkan di televisi akan dikenakan penjara 5 (lima) tahun atau membayar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal  6  huruf  (b)  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2009,  film  ataupun  usaha  film  dilarang menampilkan  tindakan  pornografi.  Untuk  perbuatannya  terdapat  pada  Pasal  80  yang menyebutkan  seseorang  dengan  sengaja  menyalurkan,  mengedarkan,  menyampaikan,  atau mempertampilkan film kepada sekumpulan masyarakat dengan tidak menyensor yang kemudian pada ketentuan Pasal 6 dikenakan penjara 2 (dua) tahun atau membayar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Berganti  pada  Peraturan  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  yakni  pengaturan  selanjutnya  dari  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah ini berisikan mengenai penyalahgunaan data pribadi. Prinsip-prinsip dalam memberikan perlindungan data pribadi kepada warga negara Indonesia agar terhindar dari pencurian data pribadi diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:
▪ Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk memenuhi prinsip pelindungan data pribadi ketika melaksanakan pemrosesan data pribadi terdiri: dengan megumpulkan data  pribadi  yang  dikerjakan  dengan  pemilik  data  pribadi  yang  setuju  atas pengumpulan data tersebut, pemrosesan data pribadi dikerjakan serasi dengan tujuan, dilaksanakan  dengan  memiliki  jaminan  atas  hak  pemilik  data  pribadi  yang  teliti, lengkap,  tidak  menyesatkan,  terbaru,  bisa  dipertanggungjawabkan,  melindungi keamanan data pribadi dari pencurian. Dalam pemrosesan data pribadi penyelenggara menginfokan  aktivitas  pemrosesan,  gagalnya  pelindungan  data  pribadi  dan melenyapkan atau membersihkan data pribadi.
▪ Pemrosesan  Data  Pribadi  wajib  terdapat  persetujuan  dari  data  pribadi  orang bersangkutan.
▪ Selain persetujuan, pemrosesan data pribadi haruslah selaras dengan ketentuan: a.  agar  permintaan  pemilik  data  pribadi  terpenuhi  adalah  dengan  melaksanakan perjanjian;
b. dengan berkewajiban hukum dan ketetapan peraturan perundang-undangan;
c. perlindungan pemilik data pribadi khususnya masyarakat yang memiliki kepentingan yang sah;
d. kewenangan pengawasan data pribadi selaras dengan peraturan tertulis dalam UU;
e.  kewajiban  pengawasan  data  pribadi  dengan  melayani  publik  diperuntukkan  bagi semua masyarakat yang memiliki kepentingan;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
f.  pelaksanaan  kepentingan  yang  dimiliki  masyarakat  dari  pengawasan  data  pribadi atau pemilik data pribadi.
▪ Apabila  terdapat  gagalnya  terdapat  pada  pelindungan  data  pribadi,  penyelenggara sistem elektronik diharuskan memberi kabar kepada pemilik data pribadi.
Kemudian  beranjak  dengan  peraturan  hukum  positif  lainnya  yaitu  perihal  pornografi  yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kegiatan prostitusi tidak lepas dari adanya pornografi, bisa dikatakan mereka yang melakukan prostitusi dikarenakan terpengaruh adanya konten pornografi yang beredar di internet.
Ketentuan dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjabarkan  seseorang  yang  tidak  diperbolehkan  untuk  menyuplai  jasa  pornografi  dengan menampilkan  tampilan  telanjang,  menampilkan  alat  kelamin,  memanfaatkan  atau mempertontonkan  kegiatan  seksual;  atau  memperkenalkan  secara  langsung  kendatipun  tidak secara langsung layanan seks.
Peraturan  yang  tertera  pada  Pasal  4  ayat  (2)  UU  Pornografi  tertuju  berdasarkan  tindakan prostitusi  yang  dilakukan  oleh  seseorang  sebagai  pekerjaan  atau  hanya  memuaskan  nafsu. Kemudian beralih pada Pasal 8 bahwa seseorang tidak diperbolehkan meskipun dengan sengaja atau  diri  sendiri  yang  setuju  digunakan  objek  pornografi,  dan  Pasal  9  bahwa  seseorang  tidak diperbolehkan membuat orang lain sebagai objek pornografi, kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa dengan membuat orang lain sebagai model dari pornografi bisa dikenakan pidana, hal ini termuat dalam Pasal 34 yang merujuk pada tindakan Pasal 8 dikenakan pidana penjara 10 tahun atau dengan membayar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sementara Pasal 9 ketentuan pidananya berada pada Pasal 35 dengan penjara 1 (satu) tahun sampai 12 (dua belas) tahun serta membayar  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  atau  Rp6.000.000.000,00  (enam  miliar rupiah).
Pornografi  jika  dikaitkan  dalam  dunia  maya  atau  dalam  internet  atau  dikenal  sebagai cyberporn akan dikenakan pengaturan dari hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  jo  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik kemudian disebut UU ITE. Jika terdapat tindak pidana pornografi dalam sosial media, pelaku tidak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
hanya dikenakan UU ITE saja, tetapi akan dikenakan UU Pornografi, dan kemudian tidak semua tindak pidana pornografi bisa dikenakan UU ITE, tergantung dari kasus pornografi yang ada.
Pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE  menerangkan  jika  manusia  mempunyai  niat  sengaja  serta  tidak memegang  hak  untuk  menyebarluaskan  Informasi  maupun  Dokumen  Elektronik  yang mengandung unsur melanggar kesusilaan. Dari pasal tersebut memiliki penjelasan bahwa semua orang  tanpa  terkecuali  yang  dengan  sengaja  serta  tidak  mempunyai  hak  dengan  menyalin dokumen  elektronik  yang  melanggar  norma  dimasyarakat  atau  bisa  dikatakan  tidak  memiliki moral bisa dipidana, hal ini tertera pada Pasal 45 UU ITE, yang merumuskan penjara 6 (enam) tahun atau dengan membayar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Menurut J.E. Sahetapy, prostitusi, menggugurkan kandungan dan korban dari obat terlarang disebut dengan kejahatan tanpa korban. Khalayak umum bisa digolongakan sebagai korban. Hal tersebut belum termasuk jika anak-anak menjadi korban dari kejahatan (viktimisasi) yang tidak tertolongkan.  Anak-anak  yang  dilahirkan  dari  hubungan  diluar  nikah  yang  terdapat  dalam kegiatan  prostitusi  serta  prostistusi  online,  memunculkan  isu  hukum  dari  kegiatan  tersebut. Keadaan sosial ini menjadi isu hukum dengan memunculkan fakta hukum. Adanya norma yang kabur atau norma yang terdapat dalam masyarakat sudah tidak memiliki arti, dikarenakan hukum yang terdiri atas keadilan, manfaat, yang pasti, dan dipercayai akan menyampaikan fakta hukum tersebut  ke  dalam  keadilan  dan  hal  yang  pasti,  serta  sesuatu  yang  kurang  mampu  memberi manfaat, hal ini disebut sebagai Crime Without Victim . (Kleden 2019)
Crime  Without  Victim ,  Menurut Mardjono  Reksodiputro,  definisi dari crime  without  victims atau kejahatan tanpa korban. Perilaku yang dikatakan sebagai crime without victim (kejahatan tanpa korban) ialah seperti orang yang mabuk, aborsi, judi, prostitusi, dan melakukan kejahatan dengan memberikan obat bius. (Handoko 2018)
Beralih ke prostitusi, kaitan prostitusi dengan pornografi sangat melekat. Apabila menjelajahi dunia  internet  secara  lebih  dalam,  banyak  jasa  prostitusi  yang  tersedia  di  internet,  dan  juga tersedianya aplikasi yang digunakan oleh para jasa prostitusi dan pengguna dari jasa tersebut. Kemudian,  apabila  menjelajah  dalam  aplikasi twitter, banyak  sekali  pengguna  twitter  yang mencari friend with benefit atau yang dikenal sebagai fwb, yang kegiatannya berteman tetapi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
melakukan hubungan badan diluar nikah. Kegiatan fwb ini pun mirip dengan prostitusi, karena sebagian diberi upah dan sisanya melakukan tanpa imbalan apapun.
Seks bebas memang belum diatur secara eksplisit dalam hukum di Indonesia, untuk Pasal 284 KUHP mengatur hubungan badan tetapi dengan pihak pria atau wanita yang telah menikah, tentu rumusan ini berbeda dengan seks bebas sebelum menikah, dan pada Pasal 287 ayat (1) KUHP merumuskan bahwa seseorang yang bersetubuh luar nikah dengan wanita yang umurnya belum berumur lima belas tahun, dan dapat dikatakan tidak bisa dinikahkan karena dilihat dari umurnya masih dikatakan belum mampu atau terbilang pemikiran masih belum dewasa, dikenakan pidana penjara 9 (sembilan) tahun. Bisa dikatakan bahwa dalam Pasal 287 ayat (1) lebih menyudutkan pelaku dibawah umur  yang  belum  berumur  lima  belas  tahun. Merujuk pada  ketentuan  dalam Pasal 296 KUHP yang menyebutkan bahwa seseorang yang sengaja melakukan perbuatan tidak senonoh  bersama  orang  lain,  dan  membuatnya  menjadi  hobi  atau  pekerjaannya,  dikenakan pidana penjara satu tahun empat bulan atau dengan membayar Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah) .”. Perbuatan jorok, kotor, tidak senonoh dengan orang lain diartikan pada Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pelanggan di lokasi yang keduanya melakukan perbuatan tidak senonoh atau bersetubuh dan dibantu oleh pihak-pihak mucikari atau calo prostitusi.
Dalam  Pasal  296  KUHP  dikatakan  bahwa  PSK  dan  pelanggan  seperti  rantai  yang  saling mengikat. Adanya PSK dan pelanggan ini adalah bagian dari unsur pasal tersebut yang melahirkan keterlibatan dari suatu tindak pidana. Hal tersebut juga memunculkan hubungan antar mucikari dengan PSK yang dirumuskan dalam Pasal 506 KUHP.

## Perlindungan Hukum Data Pribadi yang digunakan Orang Lain
Perlindungan terhadap data seseorang tertera pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya menjabarkan  tentang  perbuatan  yang  dilarang  serta  pertanggung  jawaban  dalam  transaksi elektronik tetapi juga mengatur mengenai hak seseorang dalam sistem elektronik. Terlepas dari kegiatan  yang  dijalankan  oleh  seorang  yang  tak  bertanggung  jawab  yang  kegiatannya  dengan menggunakan  akses  tanpa  hak  kepada  data  orang  lain.  Peraturan  undang-undang  ini  juga menjelaskan  perlindungan  data  yang  tidak  hanya  pada  hak  kebebasan  tiap  orang  untuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
memperoleh  data dengan  taktik  dan  tujuan  apapun  yang tidak  memiliki  izin  dari  pemilik  data pribadi, tetapi adanya perlindungan data pribadi termasuk memberikan pengamanan terhadap sistem elektronik yang datanya disimpan.
Perlindungan  data  pribadi  haruslah  dilindungi  dengan  baik  seperti  ayam  yang  mengerami telurnya sampai telurnya menetas dan agar terlindungi juga dari pemangsa. Dari kalimat tersebut bisa dikatakan, perlindungan data pribadi seperti biji buah yang tertutup oleh buah, yang berarti perlindungan  data  pribadi  haruslah  dirahasiakan  oleh  khalayak  umum  disisi  lain  haruslah memperoleh izin dari orang yang bersangkutan. Sayangnya mindset dari masyarakat yang tidak peduli mengenai data pribadi dan menganggap remeh juga terhadap data pribadi seakan kertas biasa yang bisa dirosokan serta digunakan sebagai pembungkus. Hal seperti ini memang bukan hal yang pertama kali untuk dilihat, berkas fotokopi dari kartu keluarga yang tanpa sensor banyak digunakan  sebagai  pembungkus  makanan  dan  hal  ini  sangat  lumrah  dikehidupan  masyarakat. Masyarakat belum paham mengenai dampak negatif yang menghampirinya bila menglumrahkan hal ini.
Yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi termuat di BAB III mengenai Jenis Data Pribadi tepatnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa data pribadi memuat dari 2 (dua) macam, yaitu Data Pribadi  dengan sifat spesifik dan Data Pribadi dengan sifat umum. Kemudian pada ayat (2) dan (3) dijelaskan secara spesifik jenis-jenis data pribadi.
Pasal 4 ayat (2):
(2) Data Pribadi dengan sifat spesifik terdiri:
data  kesehatan  diri  sendiri,  data  biometrik,  data  genetik,  catatan  kriminal,  data  informasi anak, data pemasukan pengeluaran, dan data lainnya.
Pasal 4 ayat (3)
(3) Data Pribadi dengan sifat umum terdiri:
nama lengkap pribadi, gender , kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dsb.
Data  pribadi  yang  bersifat  umum  ini  sering  kali  digunakan  untuk  modus  tindak  kejahatan. Pelaku  yang  mendapatkan  informasi  pribadi  seperti  nama  lengkap  dan  nomer  ktp/nik  bisa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
digunakan untuk pinjaman online atau pinjol yang nantinya data pribadi korban yang digunakan diharuskan  membayar  pinjaman  padahal  korban  tidak  mengetahui  hal  tersebut  dan  biasanya data pribadi yang telah masuk dalam pinjaman online akan sulit untuk dihapus, dan yang terjadi ialah korban akan menerima pesan masuk dari berbagai nomer sebagai pengingat untuk segera membayar pinjamannya meskipun bukan korban lah yang meminjam.
Data pribadi yang bersifat umum tidak hanya digunakan sebagai tindak kejahatan pinjaman online, melainkan data pribadi orang lain akan digunakan untuk tindakan penipuan, dari tindak penipuan ini korban yang tidak mengetahui permasalahan datanya yang digunakan akan dicap negatif  oleh  masyarakat  sekitar  bahkan  bisa  saja  orang  yang  merasa  ditipu  dan  tidak  tau kebenarannya  terkait  siapa  penipunya,  korban  yang  datanya  digunakan  untuk  menipu  akan merasakan  dampaknya  disisi  lain  korban  juga  akan  menerima  tuduhan  dari  orang  yang sebelumnya ditipu.
Data Pribadi yang memiliki sifat spesifik merupakan Data Pribadi jika pemrosesan data memicu dampak negatif  yang besar  kepada  Subjek Data Pribadi,  seperti pada  tindakan  kerugian  besar Subjek Data Pribadi, hal ini dijelaskan pada penjelasan Pasal 4 ayat (1).
Tidak berbeda dari data pribadi dengan sifat umum, jenis data pribadi dengan sifat spesifik khususnya data keuangan pribadi yang terdiri, simpanan bank seperti tabungan, data kredit, ini juga rentan terhadap pencurian data yang berujung pada pembobolan.
Berbicara  mengenai  data  pribadi,  di  Indonesia  data  pribadi  memang  belum  sepenuhnya dilindungi secara 100% (seratus persen). Ketika mengurus sesuatu akan dibutuhkannya namanya fotokopi dari kartu keluarga (KK), dan ktp. Padahal jika memfotokopi data pribadi ini termasuk menyebarkan data pribadi secara sukarela. Sukarela disini berarti pemilik dari data pribadi  lah yang memberikan informasi dari data pribadi secara sukarela.
Dalam aplikasi Michat tidak semua profil yang ditampilkan itu real atau nyata bahwa mereka asli, seperti media sosial lainnya yang penggunanya banyak menampilkan informasi palsu dengan dalih agar data pribadi mereka tidak diketahui orang lain. Akan tetapi, yang membuat pengguna media sosial resah itu karena orang yang tidak bertanggung jawab membuat akun yang kemudian menuliskan data pribadi orang lain.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Minimnya  pengetahuan  hukum  bagi  korban  serta  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat  yang menganggap  hal  tersebut  itu  remeh.  Padahal  dari  kasus  tersebut,  korban  ada  dan  korban dirugikan akan hal tersebut. Dalam ranah hukum pidana, penggunaan identitas orang lain untuk kepentingan  pribadi  atau  hanya  sekedar  iseng  ini  masuk  dalam  pencemaran  nama  baik. Pencemaran  nama  baik  dalam  hukum  pidana  bukanlah  kejahatan  yang  baru.  Dianggap pencemaran nama baik, karena korban disini merasa dirugikan akan hal tersebut yang menerima anggapan dari masyarakat bahwa korban lah yang membuka jasa prostitusi.
Kealpaan atau culpa atau kelalaian yang diartikan sebagai kurangnya suatu perhatian terhadap obyek yang tanpa disadari. Dalam definisi hukum, culpa didefinisikan bahwa sesuatu hal yang menimbulkan  kesalahan  dikarenakan  adanya  perilaku  yang  tidak  berhati-hati  akibatnya menyebabkan ketidaksengajaan sesuatu hal terjadi. Culpa dalam peraturan perundang-undang tidak terdapat definisi secara jelas.
Kealpaan atau culpa , sering dikatakan sama dengan kesengajaan. Kealpaan dan kesengajaan merupakan bentuk dari tindakan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, yang bentuknya lebih ringan  daripada  dengan  kesengajaan.  Dikatakan  lebih  ringan  karena  hukuman  yang  diberikan kepada pelaku kealpaan yang tidak dikehendaki sedangkan dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul dari peristiwa yang dikehendaki maksudnya ialah dengan melaksanakan suatu perbuatan yang sesuai dengan kemauan dan sadar akan apa yang diperbuatnya. (Matius and others 2022) Kelalaian ( culpa ) dalam rumusan peraturan undang-undang terdapat 2 (dua) jenis yaitu:
1. Delik kelalaian ( culpa ) yang memunculkan risiko ( culpose gevolgmisdrijven )
2. Delik kelalaian ( culpa ) yang tidak memunculkan risiko tetapi mendapat ancaman pidana karena perbuatan yang tidak kehati-hatian. (Hamzah Andi 2017)
Dalam peraturan yang termuat berdasarkan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia khususnya  pada  kitab  undang-undang  hukum  pidana  (KUHP),  pencemaran  nama  baik  atau dikatakan  sebagai  penghinaan  disusun  dan  dirumuskan  dengan  Pasal  310  KUHP,  seperti  yang terdapat pada ayat (1) dikatakan bahwa dengan sengaja menghina atau menuduh kehormatan atau nama baik seorang, akan dikenakan dengan pidana penjara, sembilan bulan atau membayar Rp.300.00 (tiga ratus rupiah). Pada ayat (2) tertulis bila tuduhan atau penghinaan yang dikerjakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dengan  penggunaan  teks,  foto  yang  disebarkan,  dipertontonkan  di  umum,  dikenakan  pidana penjara satu tahun empat bulan atau membayar Rp.300.00 (tiga ratus rupiah), dan yang terakhir yaitu  pada  ayat  (3)  bahwa  dikatakan  bukan  termasuk  pencemaran  nama  baik  apabila perbuatannya tersebut dijalani karena terpaksa untuk melindungi diri.
Dalam Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Ptk. terdakwa bernama Noval Hamdani Als Noval Bin Kasim didakwa atas Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik, Pasal 193 KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan ketetapan hukum yang lain yang berhubungan.
Dikarenakan  kasusnya  terjadi  pada  ruang  lingkup  siber  atau  media online ,  seperti  aplikasi komunikasi michat untuk  pengaturannya  memakai  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia usai  mengeluarkan  pengaturan  berkenaan  dengan  data  pribadi  yang  mengatur  secara  jelas seperti yang termuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data  Pribadi  atau  sering  disebut  sebagai  UU  PDP.  UU  PDP  ini,  tepatnya  Pasal  66  yang menjelaskan,  bahwa  seseorang  tidak  diperbolehkan  memalsukan  Data  Pribadi  dengan  tujuan yang bermaksud guna keuntungan diri sendiri dan menyebabkan orang lain mengalami depresi dikarenakan tuduhan dari orang lain.
Untuk ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 68 UU PDP yang berisikan, seseorang yang sengaja memalsukan Data Pribadi karena menginginkan pendapatan atas tindakan kejahatannya terhadap  orang  lain  dan  menyebabkan  orang  lain  mengalami  kerugian  yang  kemudian  untuk ketentuan  pidananya  diatur  dalam  Pasal  66  dengan  pidana  penjara  6  (enam)  tahun  atau membayar Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah).
Dikatakan  menguntungkan  sendiri,  dikarenakan  si  terdakwa  mengambil  foto  korban  dari facebook tanpa  seizin orang  yang  bersangkutan yang  kemudian  foto  tersebut  diunggah  untuk dijadikan foto michat yang kemudian terdakwa gunakan untuk menipu pria hidung belang, dari sini korban merasa dirugikan karena fotonya dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kegiatan prostitusi berbau penipuan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## KESIMPULAN
Data Pribadi di Indonesia memang belum sepenuhnya terlindungi dari kejahatan siber yang terdapat  dalam  internet  meskipun  telah  terdapat  pengaturan  yang  mengatur  mengenai  data pribadi tetapi faktanya masih banyak data pribadi yang bocor di internet, penegak hukum juga masih  kurang  dalam  memberantas  peretas  ( hacker ),  disisi  lain  masyarakat  pun  masih menganggap remeh tentang data pribadi terlihat banyak sekali kasus yang tersebar di internet mengenai  penggunaan  data  pribadi  orang  lain,  tidak  dalam  dunia  internet  saja,  di  kehidupan aslinya  masih  banyak  masyarakat  yang  membuang  kertas  fotokopi  Kartu  Keluarga  (KK),  Kartu Tanda Pengenal (KTP) tanpa dihancurkan terlebih dahulu, padahal hal tersebut bisa digunakan orang lain untuk melakukan kejahatan. Perlindungan data pribadi termasuk unsur penting dari hak privasi tiap masyarakat yang  disebut sebagai hak asasi warga negara, hal ini telah tertera menurut  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  29  yang menjelaskan,  tiap  individu  tanpa  terkecuali  khususnya  warga  negara  memiliki  hak  terhadap perlindungan diri akan semua hal yang terjadi dan memiliki hak dari pengakuan di depan hukum. Adanya  hal  tersebut  memunculkan  aturan  mengenai  perlindungan  data  pribadi.  Adanya Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  tertulis  mengatur secara  jelas  akan  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  yang  diharap  bisa  memberikan perlindungan bagi masyarakat yang data pribadinya disalahgunakan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewa,  I,  Agung  Gede,  Mahardika  Martha,  I  Ketut,  Rai  Setiabudhi,  and  others.  2022.  ‘A  New Decade  for  Social  Changes  Legal  Politics  Countermeasures  of  Prostitutions  Criminalization Policy Perspective in Indonesia’, Www.Techniumscience.Com , 31: 2022 <www.techniumscience.com> Hamzah Andi. 2017. Hukum Pidana Indonesia
<https://books.google.co.id/books?id=qFD5DwAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlinks_s> [accessed 10 November 2022]
Handoko,  Duwi.  2018.  ‘TINDAK  PIDANA  TANPA  KORBAN  DI  INDONESIA  PENGATURAN  DAN PROBLEMATIKANYA’, XII.3
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Ikawati, Linda. 2018. ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja’, Syariati : Jurnal Studi  Al-Qur ’ an  Dan  Hukum ,  4.02  (LP3M  Universitas  Sains  Al  Quran):  223 – 32 <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1179>
Kleden, Kristoforus Laga. 2019. ‘PISAU ANALISIS KRIMINOLOGI PROSTITUSI ONLINE’, DiH: Jurnal
Ilmu
Hukum , 15.1 (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya): 68 – 78
<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266>
Kristiyanto,  Eko  Noer.  2019.  ‘Jangkauan  Hukum  Nasional  Terhadap  Prostitusi  Daring’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19.1 (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM): 1 <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.1-10>
Kusnadi,  Sekaring  Ayumeida.  2021.  ‘PERLINDUNGAN  HUKUM  DATA  PRIBADI  SEBAGAI  HAK PRIVASI’, AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum , 2.1 (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia): 9 – 16 <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
Luthiya,  Adik  Nur,  Benny  Irawan,  and  Rena  Yulia.  2021.  ‘Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap Pengaturan  Pencurian  Data  Pribadi  Sebagai  Penyalahgunaan  Teknologi  Komunikasi  Dan Informasi’,
Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi , 2.2: 14 – 29 <http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/43> M Rahmawati. 2019. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial’ <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/5463/4319>
[accessed 24 November 2022]
Matius, Hermawan Anugraha, and Erny Herlin Setyorini. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying , Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila , I Natih,  Putu,  Abadi  B  Darmo,  and  Chair ijah  Chairijah.  2019.  ‘TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP KEJAHATAN  KESUSILAAN  YANG  DILAKUKAN  TERHADAP  PEREMPUAN’, Legalitas:  Jurnal
Hukum , 11.1 (Universitas Batanghari Jambi): 57 <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.170>
Suharyanti, Ni Putu Noni, and Ni Koman g Sutrisni. 2021. ‘URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI MASYARAKAT’, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum
Universitas
Mahasaraswati
Denpasar 2020 , 1.1: 119 – 34 <http://e- journal.unmas.ac.id/index.php/psnfh/article/view/2395>
Swa rdhana, Gde Made. 2020. ‘Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber  Adultery’, KERTHA  WICAKSANA ,  14.2  (Universitas  Warmadewa):  87 – 95 <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1844.87-95> Tooy, Christine S. 2021. PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK LAIN
TANPA IZIN 1 Oleh : Gilbert Kosegeran 2 Dientje Rumimpunu 3
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2>
Vera  Rimbawani  Sushanty.  2019.  ‘PORNOGRAFI  DUNIA  MAYA  MENURUT  KITAB  UNDANG -
UNDANG  HUKUM  PIDANA,  UNDANG-UNDANG  PORNOGRAFI  DAN  UNDANG-UNDANG
INFORMASI ELEKTRONIK’, Jurnal Gagasan Hukum , 1.01 <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2894>