## Aspek Hukum Pidana Penyiaran Film Tanpa Sensor oleh Netflix
Sebagai Penyedia Layanan Subscription Video On Demand
Aushofi Zuhrotul Ulya aushofizuhrotululya@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The new broadcast media is broadcast digitization in the form of a platform accessed via the internet network. Netflix as a provider of the Subscription Video on Demand service broadcasts uncensored films which result in the films being against the culture and laws and regulations in Indonesia because they contain pornography to violence even though there is an obligation to be censored by a film before the film will be shown. This research is a legal research that analyzes the uncensored film broadcasting activities carried out by Netflix according to the laws and regulations in Indonesia and Netflix's legal liability for uncensored film broadcasting by using a statutory approach and a conceptual approach. From  this  research  it  was  found  that  Netflix  broadcasts  uncensored films  in  Indonesia  in  violation  of  the  statutory  provisions  concerning Broadcasting, Film, Pornography, and ITE. However, Netflix does not automatically account for all provisions of the laws and regulations because the locus of broadcasting activities carried out by Netflix cannot be reached by all the provisions of the laws and regulations.
Keywords: Film Broadcasting; Netflix; Film Censorship; Internet.

## Abstrak
Media penyiaran baru merupakan digitalisasi penyiaran dalam bentuk platform  yang  diakses  melalui  jaringan  internet.  Netflix  sebagai penyedia  layanan  Subscription  Video  on  Demand  menyiarkan  film tanpa sensor yang mengakibatkan filmnya bertentangan dengan budaya dan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  karena  bermuatan pornografi  hingga  kekerasan  padahal  terdapat  kewajiban  untuk dilakukan sensor film dikeluarkan oleh lembaga sensor film sebelum film akan dipertunjukkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum Netflix terhadap penyiaran film tanpa sensor dengan  mengggunakan  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan konseptual.  Dari  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  Netflix  melakukan penyiaran film tanpa sensor di Indonesia melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan  tentang  Penyiaran,  Perfilman,  Pornografi,  dan ITE. Namun, tidak serta merta semua ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  dilanggar  dapat  dipertanggungjawabkan  pada  Netflix karena locus kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Netflix tidak dapat dijangkau semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Penyiaran Film; Netflix; Sensor Film; Internet.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 6, November 2021
How to cite: Aushofi Zuhrotul Ulya, ‘Aspek Hukum Pidana Penyiaran Film Tanpa Sensor Oleh Netflix Sebagai Penyedia Layanan Subscription Video On Demand ’ (2021) Vol. 4 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 April 2021; Diterima  15 Oktober 2021; Diterbitkan 5 November 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i6.31843
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Aushofi Zuhrotul Ulya

## 2204 Aushofi Zuhrotul: Aspek Hukum Pidana...

## Pendahuluan
Media  penyiaran  selalu  berkembang  mengikuti  perkembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  dibuktikan  dari  penyiaran  melalui  media konvensional  menggunakan  spektrum  frekuensi  radio  melalui  udara  serta  kabel kemudian saat ini muncul media penyiaran baru yaitu media digital. Digitalisasi penyiaran dibuat dalam bentuk platform yang dapat diakses menggunakan jaringan internet.  Platform-platform  tersebut  menyediakan  berbagai  jenis  konten  siaran, salah satunya film. Platform asing yang menyediakan siaran film di Indonesia, yaitu Netflix, Hooq, Viu, Iflix, dan Disney Plus.
Netflix  dipilih  untuk  dijadikan  sebagai  objek  penelitian  hukum  ini  karena Netflix merupakan platform Video On Demand (VoD) asing pertama yang hadir di Indonesia pada Januari 2016, memiliki pelanggan terbanyak berdasarkan jumlah unduhan  di Play Store sebanyak  lebih  dari  1  (satu)  miliar  kali,  menawarkan banyak film serta Netflix memproduksi banyak konten original. 1 Selain itu, Netflix memiliki fitur lebih baik dari pesaingnya yaitu parental controls yang berfungsi untuk menentukan film apa saja yang dapat ditonton oleh anak-anak. Layanan yang disediakan oleh platform asal California ini termasuk layanan Subscription Video on Demand (selanjutnya disebut SVoD) ialah, “ refers to a service that gives users unlimited access to a wide range of programs for a monthly flat rate. The users have full control over the subscription, and can decide when to start the program ”. 2 Hal itu berarti bahwa konsep kegiatan SVoD yaitu memberikan akses pada pelanggan yang telah membayar tarif layanan untuk menonton siaran yang disediakan platform secara tidak terbatas.
Konten  yang  disiarkan  Netflix  memuat  hal  yang  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengakibatkan Telkom sempat memblokir  Netflix  sejak  tahun  2016  sampai  pada  Juli  2020.  Selain  itu,  alasan
1 Conney  Stephanie,  ‘Netflix  Diunduh  Lebih  dari  1  Miliar  Kali  di  Google  Play  Store’,
( Kompas.com , 2020) <https://tekno.kompas.com/ > accessed 22 November 2020.
2 Techopedia, ‘Subscription Video on Demand (SVoD)’, ( Techopedia , 2016) <https://www. techopedia.com/ > accessed 18 Agustus 2020.
Telkom  memblokirnya  karena  Netflix  tidak  memiliki  izin  menyiarkan,  tidak memiliki  kantor  di  Indonesia,  dan  tidak  membayar  pajak. 3 Netflix  juga  hadir  di beberapa negara yang memiliki persoalan yang sama di Indonesia. 4
Perkembangan  penyiaran  juga  dapat  dilihat  dari  perbedaan  media  yang disebutkan  dalam  definisi  penyiaran  pada  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Penyiaran  (selanjutnya  disebut  UU  Penyiaran 1997)  dan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran  (selanjutnya  disebut  UU  Penyiaran).  Selain  itu,  adanya  kata  ‘media lainnya’  dalam  kedua  Undang-Undang  Penyiaran  tersebut  tidak  dijelaskan media yang seperti apa namun hal itu menenunjukkan bahwa Undang-Undang Penyiaran dapat diterapkan pada media penyiaran baru selain yang disebutkan dalam definisi penyiaran pada kedua Undang-Undang. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia  (selanjutnya  disebut  KPI),  Agung  Suprio,  menyampaikan  bahwa beberapa  narasumber  menafsirkan  bahwa  kata  ‘media  lainnya’  UU  Penyiaran dapat mencakup media baru seperti dengan melihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) ditafsirkan sebagai media online . 5
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo. angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  (selanjutnya  disebut  UU  ITE),  platform  yang  melakukan  kegiatan penyiaran dengan jaringan internet tersebut disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik  yang  melakukan  kegiatan  penyiaran.  Surat  Edaran  Menteri  Kominfo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Melalui Konten Internet  (selanjutnya  disebut  SE  Menteri  Kominfo  3/2016)  dikeluarkan  sebagai akibat adanya persoalan mengenai penerapan regulasi antara UU ITE dengan UU
3 Khamila  Mulia,  ‘Netflix’s  complicated  relationship  with  Indonesia’,  ( Techinasia ,  2020) <https://www.techinasia.com/ > accessed 20 November 2020.
4 Ikigai Law, ‘Online content regulation: how is it done in other parts of the world?’, ( Ikigai Law , 2019) <https://www.ikigailaw.com/ > accessed 19 Desember 2020.
5 Sherly Puspita, ‘Kominfo: UU Penyiaran Saat Ini Belum Akomodasi KPI Awasi Media Baru’, ( Kompas.com , 2019) <https://entertainment.kompas.com/> accessed 18 Agustus 2020.

## 2206 Aushofi Zuhrotul: Aspek Hukum Pidana...
Penyiaran,  namun  Surat  Edaran  ini  tidak  dapat  dipaksakan  keberlakuannya  dan tidak mengandung sanksi sehingga hingga saat ini Netflix tidak mendirikan bentuk usaha  tetap  (selanjutnya  disebut  BUT)  sebagaimana  yang  diwajibkan  dalam  SE Menteri Kominfo 3/2016.
Setiap film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib disensor  oleh Lembaga  Sensor  Film  (selanjutnya  disebut  LSF)  untuk  memperoleh  surat  tanda lulus  sensor  (selanjutnya  disebut  STLS)  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  57 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2009  tentang  Perfilman  (selanjutnya disebut UU Perfilman) dan pada Penjelasan Umum UU Perfilman paragraf kelima kalimat keempat. Kehadiran Netflix di Indonesia yang menyiarkan film tanpa sensor berakibat siaran tersebut bertentangan dengan nilai budaya Indonesia dan peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  perlu dikaji mengenai kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dan  pertanggungjawaban hukum Netflix tekait penyiaran film tanpa sensor.

## Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang  ( statute approach )  yaitu  menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani serta pendekatan konseptual  yaitu  memahami  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum. 6

## Kegiatan Penyiaran Film Tanpa Sensor Yang Dilakukan Oleh Netflix Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Indonesia  pertama  kali  mengenal  bioskop  pada  tanggal  5  Desember  1900 di Jakarta (Batavia), yang diadakan di rumah Schwarz , Kebondjae, Tanah Abang. Bioskop  tersebut  merupakan  cikal  bakal The Rojal Bioscope sebuah  gedung
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2019).[47].
bioskop  pertama  di  Indonesia. 7 Saat  itu  film  lebih  dikenal Gambar Idoep yaitu film documenter tanpa suara. 8 Kemudian Film impor masuk ke Indonesia pertama pada tahun 1905 yang didatangkan oleh Amerika yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu. 9 Film impor ini membawa daya tarik dan cukup diminati masyarakat yang mengakibatkan jumlah penonton meningkat dan banyak bioskop bermunculan di Indonesia.
Pada tahun 1926, film bisu lokal pertama diproduksi. Pada tahun 1931, Film bersuara hitam putih lokal diproduksi. 10 Selain itu, film berwarna akhirnya mulai diproduksi dengan teknologi cinemascope pada tahun 1968. 11 Teknologi produksi perfilman  terus  berkembang,  dari  accented  cinema  hingga  multiplex  cinema. 12
Sehingga  kualitas  film  akan  semakin  baik  dan  rapi  dengan  berkembangnya teknologi. Tidak hanya teknologi produksi film saja yang berkembang, teknologi penyiaran  film  pun  berkembang.  Penyiaran  film  yang  awalnya  hanya  dilakukan dengan bioskop, kemudian televisi, melalui DVD, VCD, Laser Disc, hingga saat ini muncul penyiaran film melalui jaringan internet atau dikenal sebagai Over The Top (selanjutnya disebut OTT).
Penyiaran  berbasis  internet  merupakan  penyiaran  yang  dilakukan  dengan jaringan internet melalui bandwidth atau spektrum. SVoD merupakan penggabungan Video on Demand (selanjutnya  disebut  VoD)  dan  OTT.  VoD  merupakan  sistem penayangan yang memberikan fasilitas kepada pelanggan untuk menentukan tayangan apa yang ingin ditonton. SVoD merupakan VoD berbayar yang membayar untuk semua tayangan dengan batasan waktu hingga pelanggan membatalkan atau memberhentikan berlangganan [contoh dari layanan SVoD yaitu Netflix, Hulu Plus, HBO GO]. 13
7 Handrini Ardiyanti, ‘Perfilman Indonesia: Perkembangan dan Kebijakan, Sebuah Telaah dari Perspektif Industri Budaya’, (2017) 22 Kajian .[165].
8 Selfi Ratna Furi, ‘Sejarah Konvergensi Perfilman Global dan Perspektif Indonesia’, Tugas akhir (Universitas Indonesia 2014).[14].
9 ibid .[15].
10 Yakobus Christian Ardy Pambudi, ‘Institut Film di Yogyakarta’ , Skripsi (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2010).[14].
11 Yakobus Christian Ardy Pambudi, ibid. [15]. 12 Selfi Ratna Furi, Op . Cit .[19]. 13 Wayne  Hickey,  ‘Next-Gen  OTT Video-Services’  Massive  Impact  on  Networks’  ( Ciena , 2017) <https://www.ciena.com/> accessed 22 November 2020.

## 2208 Aushofi Zuhrotul: Aspek Hukum Pidana...
Netflix  masuk  ke  Indonesia  dengan Open Source Software yang  berarti melakukan  pengolahan  dengan  kode  sumber  ( source - code )  yang  tersebar  dan tersedia bebas. 14 Bisnis yang dilakukan oleh Netflix yaitu bermitra dengan penyedia konten untuk memberikan hak lisensi pada film yang akan disiarkan pada pelanggan melalui  platformnya. 15 Netflix  juga  memproduksi  konten  original  sendiri  atau lebih dikenal sebagai Netflix Original.  Keunggulan Netflix lainnya yaitu Netflix memiliki exclusive  content sebanyak  lebih  dari  1650  (seribu  enam  ratus  lima puluh) konten per 1 September 2020. 16 Netflix membuat system rekomendasi yang membantu memudahkan pelanggan untuk memilih film berdasarkan jenis film yang sering diputar, perangkat lunak yang stabil agar tidak terjadi bug maupun lag , serta menonton setiap saat tanpa iklan . 17
Berdasarkan data Techcrunch, Netflix jumlah pelanggan Netflix secara global per Februari 2020 berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) juta. 18 Sedangkan di Indonesia,  jumlah  pelanggan  Netflix  diperkirakan  mencapai  900.000  (Sembilan ratus ribu) pelanggan berdasarkan analisis Nakono terhadap peningkatan jumlah pelanggan  Netflix  di  Indonesia  pada  tahun  2017  hingga  2019  yang    rata-rata meningkat hingga 2 (dua) kali lipat dari tahun sebelumnya. 19 Pada kuartal ketiga tahun 2020, Netflix secara global memperoleh pendapatan lebih dari 6,44 miliar dolar AS yang menunjukkan peningkatan lebih dari 5,24 miliar pada kuartal ketiga tahun  2019. 20 Sedangkan  berdasarkan  analisis  Nakono.  pendapatan  Netflix  di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 76,6 juta dolar AS yang berarti
14 Netflix, ‘Open Source Software Center’, ( Netflix , 2020) <www.netflix.github.io> accessed 23 November 2020.
15 Netflix,  ‘Bagaimana  cara  Netflix  memberi  lisensi  acara  TV  dan  film?’,  ( Netflix ,  2020) <https://help.netflix.com/id/node/4976> accessed 16 Desember 2020.
16 Rahmatunnisa, ‘Murah Mana Netflix, Disney Plus, atau Amazon Prime?’, ( detikInet , 2020) <https://inet.detik.com\> accessed 22 November 2020.
17 Admin, ‘Netflix Business Model (2020) | How does Netflix make money’, ( bstrategyhub , 2020) <https://bstrategyhub.com> accessed 16 Desember 2020.
18 Yosepha  Pusparisa,  ‘Perbandingan  Jumlah  Pelanggan  Layanan  Streaming’,  ( databoks , 2020) <https://databoks.katadata.co.id/> accessed 16 Desember 2020.
19 Databoks, ‘Berapa Pelanggan Streaming Netflix di Indonesia?’, ( databoks , 2019) <https:// databoks.katadata.co.id/> accessed 16 Desember 2020.
20 Amy Watson, ‘Revenue generated by Netflix from 1st quarter 2011 to 3rd quarter 2020’,
( statista , 2020) <https://www.statista.com/> accessed 16 Desember 2020.
meningkat  2  (dua)  kali  dari  pendapatan  pada  tahun  2019. 21 Pendapatan  tersebut diperoleh dari satu-satunya sumber pendapatan Netflix yaitu pelanggannya.
Kehadiran  Netflix  disambut  baik  oleh  operator  telekomunikasi  Indonesia, antara  lain  XL  Axiata,  Bolt,  dan  Hutchison  Tri  yang  dengan  bekerja  sama menyediakan paket streaming khusus Netflix pada tahun 2018. 22 Namun, terdapat persoalan antara Netflix dengan Indonesia, yaitu Telkom yang memblokir Netflix sejak tahun 2016 hingga pada Juli 2020 tanpa perintah dari Kementerian Kominfo dengan alasan Telkom menganggap Netflix harus ada izin usaha, serta konten yang disiarkan Netflix bertentangan dengan Pasal 57 UU Perfilman yang mewajibkan memperoleh  STLS  juga  kontennya  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  lainnya. 23 Persoalan  setelah  Telkom  membuka  blokir  yaitu  Netflix diminta  untuk  memindahkan  server  yang  ada  di  Singapura  ke  Indonesia  karena pipa jaringan didominasi oleh traffic Netflix. 24 Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, meminta Kominfo untuk memblokir ( take down )  konten  Netflix  yang  bermuatan  SARA,  pornografi,  dan  melanggar norma kesusilaan serta meminta pemerintah memberi edukasi masyarakat Indonesia dengan menekankan parenting guideline . 25 Kemudian Sudaryatmo menambahkan bahwa Netflix harus membentuk BUT di Indonesia agar konsumen bisa langsung menuntut Ketika ada masalah. 26
Perkembangan  peraturan  terkait  perfilman,  antara  lain  Film  Ordonnantie, Staatblad  van  Nederlaandsch  Indie  No.276  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  18 Maret 1961 mengenai pembentukan komisi sensor di 4 (empat) kota yakni Batavia,
21 Admin, ‘Pendapatan streaming Netflix di Indonesia, 2017-2020’, ( lokadata , 2020) <https:// lokadata.beritagar.id/> accessed 16 Desember 2020.
22 Wahyunanda Kusuma Pertiwi, ‘XL, Tri, dan Bolt Sediakan Paket “Streaming” Netflix’,
( Kompas . com , 2018) <https://tekno.kompas.com/> accessed 30 Desember 2020.
23 Admin, ‘Alasan Telkom Blokir Netflix: Semua Film Wajib Lulus Sensor’, ( Tekno , 2016) <https://bisnis.tempo.co/> accessed 16  Desember 2020.
24 Dal, ‘Usik Internet Publik, Telkom Minta Netflix Buka Server di RI’, ( CNN Indonesia , 2020) <https://www.cnnindonesia.com/> accessed 23 November 2020.
25 Admin, ‘YLKI: Pemerintah Harus Blokir Konten Porno dan LGBT Netflix’, ( CNN Indone - sia , 2020) <https://www.cnnindonesia.com/> accessed 16 Desember 2020. 26 Arif Budiansyah, ‘Telkom Group Blokir Netflix, Langgar Aturankah?’, ( CNBC Indonesia , 2020) <https://www.cnbcindonesia.com/> accessed 16 Desember 2020.

## 2210 Aushofi Zuhrotul: Aspek Hukum Pidana...
Surabaya,  Semarang,  dan  Medan  karena  kekhawatiran  pemerintah  kolonial terhadap  penonton  terkait  pengaruh  film  impor  yang  bermuatan  isi  perkelahian, tembak-menembak,  dan  pergaulan  bebas  maka.  Kemudian  pada  tahun  1925, diterbitkan peraturan mengenai kriteria sensor film, namun sensor film ini menjadi polemik karena prosentase film tidak lolos sensor meningkat dari tahun ke tahun akibat mekanisme sensor film yang ketat. 27 Pada tahun 1977, Pemerintah Indonesia mengeluarkan  Surat  Keputusan  Menteri  mengenai  pedoman  sensor. 28 Sampai akhirnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang berlaku pada tahun 1992 hingga dicabut oleh UU Perfilman pada tahun 2009.
Peraturan  perundang-undangan  terkait  penyiaran  berbasis  internet,  antara lain UU Penyiaran, UU Perfilman, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  (selanjutnya  disebut  UU  Pornografi),  dan  UU  ITE.  Kegiatan  yang dilakukan oleh Netflix merupakan kegiatan penyiaran menurut UU Penyiaran. Secara konsep kegiatan Netflix hampir sama dengan LPB yang menyediakan siaran pada pelanggan khusus yang telah membayar untuk berlangganan. Namun, dalam Pasal 26 ayat (1) UU Penyiaran tidak menyebutkan melalui internet atau memberikan peluang media lain untuk diatur oleh Pasal tersebut seperti pada Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran dan Penjelasan Umum UU Penyiaran dengan kata lain tidak diatur secara eksplisit lembaga  penyiaran  jenis  apa  yang  berhak  menyiarkan  melalui  internet.  Faktanya Netflix  tidak  berbadan  hukum  dan  tidak  didirikan  oleh  warga  Negara  Indonesia.
Sehingga  dalam  hal  ini  Netflix  tidak  memenuhi  sebagai  Lembaga  penyiaran  atau sebagai subjek hukum UU Penyiaran serta tidak memiliki hak dan kewajiban yang diatur UU Penyiaran. Netflix tidak memiliki hak melakukan penyiaran dikarenakan hanya Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran.
Berdasarkan UU Perfilman, Netflix sebagai pelaku usaha pertunjukan film melalui jaringan teknologi informatika yang dilakukan melalui jaringan teknologi informatika  diharuskan  berbadan  usaha  badan  hukum  Indonesia  namun  Netflix
27 Elvy Maria Manurung, ‘Paradoks dan Manajemen Kreativitas dalam Industri Film Indone- sia’, Disertasi (Universitas Kristen Satya Wacana 2016.[70].
28 Elvy Maria Manurung, ibid .[82].
tidak memiliki izin usaha. 29 Izin usaha tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UU ITE. Pada UU ITE sendiri  mengkategorikan  Netflix  sebagai  PSE  Lingkup  Privat.  Sebelum  adanya PP 71/2019, PP 36/2014 mengatur bahwa PSE Lingkup Privat dapat melakukan pendaftaran  yang  artinya  boleh  dilakukan  dan  boleh  tidak  dilakukan.  Sehingga diatur ketentuan peralihan bahwa PSE yang sudah berjalan sebelum PP 71/2019 maka diberi waktu penyesuaian mengenai pendaftaran selama 1 (satu) tahun pada saat PP 71/2019 berlaku. 30 Namun, Netflix tidak mendaftarkan diri sebagai PSE Lingkup Privat hingga saat ini lewat 1 (satu) tahun sejak berlakunya PP 71/2019.
Kominfo  mengeluarkan  Permenkominfo  5/2020  yang  mengatur  ketentuan peralihan bahwa PSE Lingkup Privat diwajibkan melaksanakan pendaftaran dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku. 31
Sehingga untuk saat ini Netflix melanggar Pasal 6 ayat (1) PP 71/2019. Jika Netflix tidak melakukan pendaftaran hingga telah lewat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Permenkominfo 5/2020, maka Netflix melanggar Pasal 2 Permenkominfo 5/2020. Sebaliknya, Netflix tidak melanggar Pasal 2 Permenkominfo 5/2020 jika Netflix telah melakukan pendaftaran hingga sebelum lewat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Permenkominfo 5/2020.
Isi  siaran  yang  disiarkan  Netflix  termasuk  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa film yang disiarkan Netflix yang  cukup  mengundang  kontroversi  antara  lain,  Film  Cuties  tayang  pada  9 September 2020 yang memuat adegan seksual dan melibatkan anak-anak, Film 13 Reason Why tayang pada 31 Maret 2017 yang memuat adegan bunuh diri secara terang-terangan, Film 365 days tayang pada 7 Februari 2020 yang memuat adegan seksual, Win It All tayang pada 11 Maret 2017 yang memuat perjudian dan masih banyak lagi film-film Netflix yang mengundang kontroversi karena bertentangan
29 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
30 Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik.
31 Pasal 47 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

## 2212 Aushofi Zuhrotul: Aspek Hukum Pidana...
dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.  Berdasarkan UU Penyiaran, film-film Netflix bermuatan kekerasan, cabul, dan perjudian bertentangan dengan larangan  isi  siaran  pada  Pasal  36  ayat  (5)  UU  Penyiaran,  Pedoman  Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran.
Menurut UU Perfilman, film-film Netflix termasuk film menurut UU Perfilman. Namun,  film-film  tersebut  yang  akan  diedarkan  dan  dipertunjukan  di  Indonesia tidak melalui proses penyensoran oleh LSF yang diwajibkan Pasal 57 UU Perfilman sehingga  bermuatan  kekerasan,  perjudian,  dan  pornografi  yang  dilarang  Pasal  6 UU Perfilman. Sedangkan menurut UU Pornografi, film-film Netflix bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena memproduksi, menyebarluaskan, menyewakan, atau menyediakan yang mengandung muatan pornografi dan Pasal 11 UU Pornografi karena melibatkan anak sebagai objek dalam melakukan perbuatan Pasal 4 UU Pornografi. Selain itu, Netflix juga dapat dikatakan melanggar Pasal 27  ayat  (1)  dan  (2)  UU  ITE  karena  mendistribusikan  filmnya  yang  merupakan Informasi Elektronik bermuatan kesusilaan dan perjudian.

## Pertanggungjawaban Hukum Netflix Terkait Penyiaran Film Tanpa Sensor
Tanggung  jawab  hukum  yaitu  kewajiban  suatu  perbuatan  yang  diatur dalam aturan atau norma hukum pada peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan  subjek  hukum  dengan  disertai  tanggung  jawab  hukum  karena  akan dapat  dikenai  disalahkan,  sanksi,  dituntut,  atau  bahkan  diperkarakan  jika  tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan atau norma hukum pada peraturan perundang- undangan.  Dalam  hukum  teknologi  informasi,  prinsip  yurisdiksi  ekstrateritorial merupakan prinsip utama yang telah diatur dalam Pasal 2 UU ITE. Hal tersebut ada karena dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk informasi elektronik  dan  transaksi  elektronik  dapat  melintasi  territorial  atau  universal sehingga suatu perbuatan yang merugikan negara maupun orang dapat dilakukan di wilayah negara lain atau dengan kata lain perbuatan melalui teknologi yang tidak menganal wilayah ( borderless ). Merugikan kepentingan Indonesia dalam Pasal 2 UU ITE memiliki maksud bahwa meliputi perlindungan data strategis, merugikan
kepentingan ekonomi nasional, harkat martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara serta badan hukum Indonesia. Sehingga Netflix  sebagai  penyedia  layanan  SVoD  yang  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan termasuk PSE Lingkup Privat yang melakukan penyiaran film di luar wilayah Indonesia dapat dikenai tanggung jawab hukum.
Teori  hukum  umum  membagi  tanggung  jawab  hukum  menjadi  berupa tanggung  jawab  pidana,  tanggung  jawab  perdata,  dan  tanggung  jawab administrasi yang. 32 Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur PSE yang menyiarkan film, terdapat tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab secara administratif. Tanggung jawab hukum Netflix secara pidana dapat dilihat dari bentuk ketentuan pidana yang dijatuhkan atas  perbuatannya  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan. Tanggung jawab hukum Netflix secara perdata dapat dilihat dari gugatan yang diberikan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepada Netflix. Tanggung  jawab  hukum  Netflix  secara  administratif  dapat  dilihat  dari  bentuk sanksi administrative yang diberikan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepada Netflix.
Dalam tanggung jawab secara pidana, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( Green straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisi mens sist rea ). 33 Menurut Moeljatno,  perlu  dipenuhi  syarat-syarat  dalam  menuntut  tanggung  jawab  secara pidana, antara lain: 34
1.  Telah melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2.  Kemampuan  bertanggung  jawab  seseorang  yang  telah  melakukan  perbuatan pidana;
3.  Terdapat  bentuk  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan  ( dolus )  atau  kealpaan
( culpa );
4.  Tidak memiliki alasan pembenar maupun alasan pemaaf.
32 Mody Gregorian Baurch, ‘Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Un- dang’, Thesis (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013).[20]., dikutip dari Munir Fuady, Teori Neg- ara Hukum Modern (Refika Aditama 2009).[147].
33 Moeljatno, Asas - Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).[165].
34 ibid .[177].

## 2214 Aushofi Zuhrotul: Aspek Hukum Pidana...
Korporasi  memiliki  pengertian  yaitu  kumpulan  orang  dan  kekayaan  yang terorganisir berupa badan hukum dan bukan badan hukum. 35 Sehingga korporasi sebagai subjek/pelaku tindak pidana dalam UU Perfilman, UU Pornografi dan UU ITE mengatur tindak pidana korporasi. Dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus atau orang yang: 36
a.  Mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum; b.  Memiliki kedudukan berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi; c.  Berwenang melakukan pengawasan pengendalian korporasi tersebut;
d.  Melakukan kegiatan demi keuntungan.
Dalam  tindak  pidana  korporasi,  terdapat  penyertaan.  KUHP  membagi penyertaan kedalam dua kategori, yaitu kategori pertama sebagai pelaku ( dader ), terdiri  dari  orang  yang  melakukan  ( plager ),  menyuruh  melakukan  ( middelijke daderschap ), turut melakukan ( medeplegen ), dan membujuk ( uitlokker ). 37 Kategori kedua sebagai pembantu ( medeplichters ). 38
Berdasarkan  perbuatan  Netflix  di  atas,  Netflix  sebagai  korporasi  yang memenuhi unsur tindak pidana sebagai pelaku dengan ketentuan sanksi pidana yang diatur oleh UU Penyiaran, UU Perfilman, UU Pornografi, dan UU ITE, yaitu Pasal 57 UU Penyiaran, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 82 ayat (3) UU Perfilman Pasal 29, Pasal 37, Pasal 40 ayat (7), Pasal 41 UU Pornografi, Pasal 45 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE. Locus kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix tidak dapat dijangkau oleh UU Perfilman sehingga Netflix tidak  dapat  diterapkan  atau  diatur  dengan  UU  Perfilman.  Dalam  UU  ITE  dapat menjangkau locus kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix di luar wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU ITE memiliki asas ekstrateritorial sehingga UU ITE dapat menerapkan atau mengatur terhadap Netflix.
35 Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
36 Pasal 83 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 40 Undang-Un- dang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Penjelasan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang No- mor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
37 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
38 Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Dengan demikian UU ITE lebih sesuai diterapkan terhadap Netflix daripada UU Penyiaran, UU Perfilman, dan UU Pornografi.
Dasar tanggung jawab secara perdata dibagi menjadi 2 (dua), yaitu wanprestasi dan  perbuatan  melanggar  hukum..  UU  ITE  mengatur  bahwa  setiap  orang  atau masyarakat secara perwakilan dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap yang menyelenggarakan sistem elektronik dan  teknologi  informasi  apabila  dalam  menyelenggarakannya  menimbulkan kerugian. 39
Pengenaan  sanksi  administratif  tidak  menghilangkan  tanggung  jawab secara  pidana  dan  perdata. 40 Dalam  UU  Perfilman,  menyebutkan  bentuk  sanksi administrative, antara lain berupa: 41
a.  Teguran tertulis; b.  Denda administratif; a.  Penutupan sementara; dan/atau
b.  Pembubaran atau pencabutan izin.
Dalam UU ITE, kemudian diatur lebih lanjut dalam PP 71/2019 menyebutkan bentuk sanksi administrative, antara lain berupa: 42
a.  Teguran tertulis; b.  Denda administratif; c.  Penghentian sementara;
d.  Pemutusan akses;
e.  Pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.
Netflix  sebagai  PSE  Lingkup  Privat  yang  tidak  mendaftarkan  diri  dan memiliki informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilarang maka dikenai sanksi  administratif.  PP  71/2019  tidak  menyebutkan  sanksi  administrasi  yang berupa apa ketika tidak mendaftarkan diri, namun Permenkominfo 5/2020 mengatur akan  dikenai  sanksi  administratif  berupa  pemutusan  akses  jika  tidak  melakukan
39 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
40 Pasal 100 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik.
41 Pasal 79 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
42 Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

## 2216 Aushofi Zuhrotul: Aspek Hukum Pidana...
pendaftaran dan akan diberi teguran tertulis, denda, dan/atau pencabutan akses jika memiliki informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilarang.
Operator  telekomunikasi  yang  bekerja  sama  dengan  Netflix  merupakan penyelenggara  telekomunikasi  sebagaimana  disebut  pada  Pasal  1  angka  12 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi  (selanjutnya disebut  UU  Telekomunikasi).  Dalam  UU  Telekomunikasi,  terdapat  salah  satu larangan bahwa penyelenggara telekomunikasi tidak boleh melaksanakan kegiatan usaha  penyelenggaraan  telekomunikasi  yang  bertentangan  dengan  kepentingan umum,  ketertiban  umum,  kesusilaan,  atau  keamanan. 43 XL  Axiata,  Bolt,  dan Hutchison  Tri  yang  melakukan  kerja  sama  dengan  Netflix  berupa  menyediakan Paket Streaming khusus Netflix atau menerima pembayaran dari pelanggan Netflix padahal film yang disiarkan Netflix merupakan film tanpa sensor yang terindikasi bermuatan  kekerasan,  maupun  bermuatan  pornografi.  Sehingga  kegiatan  usaha yang  dilakukan  oleh  3  (tiga)  operator  telekomunikasi  tersebut  melanggar  Pasal 21 UU Telekomunikasi dilanggar yang dapat dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan  izin  setelah  diberi  peringatan  tertulis. 44 Selain  itu,  adanya  tanggung jawab secara perdata bahwa pihak yang dirugikan atas kelalaian maupun kesalahan penyelenggara  telekomunikasi  memiliki  hak  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi kepada  penyelenggara  telekomunikasi. 45 Namun,  berdasarkan  Pasal  56  KUHP operator  telekomunikasi  sebagai  penyedia  internet  yang  bekerja  sama  dengan Netflix  dapat  dimungkinkan  dikatakan  sebagai  pembantuan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh Netflix karena operator telekomunikasi memudahkan Netflix untuk menyebarkan film-filmnya yang bermuatan kesusilaan, kekerasan, dan perjudian kepada pelanggan Netflix..
Terdapat beberapa negara yang melakukan penindakan terhadap Netflix, yaitu,
Kenya Film Classification Board (KFCB) melarang Netflix 2 (dua) minggu setelah diluncurkan di negara itu dengan alasan layanan tersebut menjadi ancaman bagi nilai-
43 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 44 Pasal 45, 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
45 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
nilai moral dan keamanan nasional. 46 Rencana untuk mengatur layanan streaming dengan National Information and Communications Technology (ICT) Policy 2016 muncul  beberapa  bulan  setelah  lembaga  Pemerintah  lainnya  memperingatkan Netflix  bahwa  mereka  akan  memblokir  layanan  jika  menayangkan  konten  yang tidak pantas. 47 Pada tahun 2020, Kenya Revenue Authority akan membuat regulasi ekonomi agar Netflix dapat membayar pajak. 48
British  Board  of  Film  Classification (BBFC)  mengizinkan  Netflix  untuk menilai kontennya sendiri dan menentukan penggolangan berdasarkan usia sesuai dengan pedoman BBFC. BBFC yang pertama kali membiarkan perusahaan menilai kontennya sendiri, maka akan melakukan audit bulanan pada konten tertentu untuk memastikan Netflix memenuhi kesepakatannya yaitu mencapai standar BBFC 95% dari waktu ke waktu untuk mempertahankan kemampuannya menilai kontennya. 49
Di Australia, Setelah Netflix uji coba selama dua tahun di Australia dan alat Netflix dinyatakan  dapat  menilai  dan  mengklasifikasikan  konten  dengan  akurasi  96%, maka Netflix diizinkan untuk mengklasifikasi kontennya sendiri. 50
Communications  and  Information  Technology  Commission Arab  Saudi, Singapura, Selandia Baru, Vietnam, dan Jerman. Infocomm Media Development Authority (IMDA)  Singapura  meminta  Netflix  untuk  mengirim  permintaan menghapus konten di Netflix. Netflix telah memenuhi perminatan tertulis tersebut dan  mengatakan  bahwa  mulai  2021  akan  melaporkan  pemberitahuan  mengenai take down setiap tahun. 51
46 Ikigai Law, ‘Online content regulation: how is it done in other parts of the world?’, ( Iki- gailaw , 2019) <https://www.ikigailaw.com/> accessed 19 Desember 2020.
47 Frankline Sunday, ‘Kenyan State to regulate YouTube and Netflix’, ( The Standard, 2016), <https://www.standardmedia.co.ke/> accessed19 Desember 2020.
48 Paula Gilbert, ‘East Africa’s digital economy needs progressive policy – Kenyan regula- tor’, ( connectingafrica , 2020) <http://www.connectingafrica.com/> accessed 19 Desember 2020.
49 Jim Waterson,  ‘Netflix  to  set  its  own  age  ratings  for  film  and  television  programmes’,
( theguardian , 2019) <https://www.theguardian.com/> accessed 19 Desember 2020.
50 The Sydney Morning Herald, ‘Netflix gets approval to classify own shows after two-year trial’, ( smh , 2019) <https://www.smh.com.au/> accessed 19 Desember 2020.
51 Samit Sarkar, ‘Netflix reveals the 9 times it has complied with government censorship’,
( polygon , 2020) <https://www.polygon.com/> accessed 19 Desember 2020.

## 2218 Aushofi Zuhrotul: Aspek Hukum Pidana...

## Kesimpulan
Peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  penyiaran  film  berbasis internet, antara lain UU Penyiaran, UU Perfilman, UU Pornografi, dan UU ITE beserta peraturan pelaksananya. Netflix tidak dapat digolongkan sebagai Lembaga penyiaran,  melainkan  hanya  sebagai  PSE  yang  menyiarkan  film  karena  UU Penyiaran tidak mengatur secara rinci untuk Lembaga penyiaran berbasis internet, namun hingga saat ini Netflix belum mendaftarkan diri sebagai PSE. Setiap film yang masuk di Indonesia wajib dilakukan penyensoran oleh LSF walaupun memiliki sensor internal sendiri. Film yang disiarkan Netflix di Indonesia merupakan film yang  diwajibkan  untuk  sensor,  namun  film  yang  disiarkan  Netflix  tidak  melalui sensor oleh LSF sehingga memiliki muatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.  Selain  itu,  Netflix  juga  melanggar  komitmennya  untuk mematuhi Self-Regulatory Subscription Video-on-Demand Industry Content Code in Association of Southeast Asian Nations .
Netflix  yang  melakukan  kegiatan  penyiaran  film  tanpa  sensor  di  luar wilayah  Indonesia  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  hukum  dengan UU  Penyiaran,  UU  Perfilman,  dan  UU  Pornografi  karena  tidak  terjangkaunya yurisdiksi,  sehingga  hanya  dengan  UU  ITE  berdasarkan  asas  ekstrateritorial yang diatur Pasal 2 UU ITE. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tanggung jawab secara pidana, perdata, dan administratif, namun hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban hukum oleh Netflix. Dalam melakukan penyiaran, Netflix bekerja  sama  dengan  operator  telekomunikasi  di  Indonesia  yang  membantu menerima pembayaran dari pelanggan Netflix. Operator telekomunikasi tersebut melanggar UU Telekomunikasi dikenai sanksi administratif dan perdata. Namun, berdasarkan Pasal 56 KUHP operator telekomunikasi sebagai penyedia internet yang  bekerja  sama  dengan  Netflix  dapat  dimungkinkan  dikatakan  sebagai pembantuan tindak pidana yang dilakukan oleh Netflix. Selain itu, pada beberapa Negara telah dilakukan tindakan terhadap Netflix, baik berupa take down maupun pengawasan secara langsung atau tidak langsung.

## Daftar Bacaan

## Buku
Mo eljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2019).

## Jurnal
Han drini Ardiyanti, ‘Perfilman Indonesia: Perkembangan dan Kebijakan, Sebuah Telaah dari Perspektif Industri Budaya’ (2017) 22 Kajian.

## Makalah
Elvy Maria Manurung, ‘Paradoks dan Manajemen Kreativitas dalam Industri Film Indonesia’, Disertasi (Universitas Kristen Satya Wacana 2016).
Mody Gregorian Baurch, ‘Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang’, Thesis (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013).
Selfi Ratna Furi, ‘Sejarah Konvergensi Perfilman Global dan Perspektif Indonesia’, Tugas akhir (Universitas Indonesia 2014).
Yakobus Christian Ardy Pambudi, ‘Institut Film di Yogyakarta’, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2010).

## Laman
Admin, ‘Alasan Telkom Blokir Netflix: Semua Film Wajib Lulus Sensor’, (Tekno,
2016) <https://bisnis.tempo.co/>.
Admin,  ‘Netflix  Business  Model  (2020)  |  How  does  Netflix  make  money’,
(bstrategyhub, 2020) <https://bstrategyhub.com>.
Admin, ‘Pendapatan streaming Netflix di Indonesia, 2017-2020’, (lokadata, 2020) <https://lokadata.beritagar.id/>.
Admin, ‘YLKI: Pemerintah Harus Blokir Konten Porno dan LGBT Netflix’, (CNN Indonesia, 2020) <https://www.cnnindonesia.com/>.
Amy Watson, ‘Revenue generated by Netflix from 1st quarter 2011 to 3rd quarter 2020’, (statista, 2020) <https://www.statista.com/>.

## 2220 Aushofi Zuhrotul: Aspek Hukum Pidana...
Arif  Budiansyah,  ‘Telkom  Group  Blokir  Netflix,  Langgar Aturankah?’,  (CNBC Indonesia, 2020) <https://www.cnbcindonesia.com/>.
Conney Stephanie, ‘Netflix Diunduh Lebih dari 1 Miliar Kali di Google Play Store’, (Kompas.com, 2020) <https://tekno.kompas.com/ >.
Dal,  ‘Usik  Internet  Publik,  Telkom  Minta  Netflix  Buka  Server  di  RI’,  (CNN Indonesia, 2020) <https://www.cnnindonesia.com/> accessed 23 November 2020.
Databoks, ‘Berapa Pelanggan Streaming Netflix di Indonesia?’, (databoks, 2019) <https://databoks.katadata.co.id/>.
Frankline Sunday, ‘Kenyan State to regulate YouTube and Netflix’, (The Standard,
2016), <https://www.standardmedia.co.ke/>.
Ikigai Law, ‘Online content regulation: how is it done in other parts of the world?’, (Ikigai Law, 2019) <https://www.ikigailaw.com/ >.
Jim Waterson, ‘Netflix to set its own age ratings for film and television programmes’,
(theguardian, 2019) <https://www.theguardian.com/>.
Khamila Mulia, ‘Netflix’s complicated relationship with Indonesia’, (Techinasia,
2020) <https://www.techinasia.com/>.
Netflix, ‘Bagaimana cara Netflix memberi lisensi acara TV dan film?’, (Netflix, 2020) <https://help.netflix.com/id/node/4976>.
Netflix, ‘Open Source Software Center’, (Netflix, 2020) <www.netflix.github.io>. Paula Gilbert, ‘East Africa’s digital economy needs progressive policy – Kenyan regulator’, (connectingafrica, 2020) <http://www.connectingafrica.com/>.
Rahmatunnisa, ‘Murah Mana Netflix, Disney Plus, atau Amazon Prime?’, (detikInet, 2020) <https://inet.detik.com\>.
Samit  Sarkar,  ‘Netflix  reveals  the  9  times  it  has  complied  with  government censorship’, (polygon, 2020) <https://www.polygon.com/>.
Sherly Puspita, ‘Kominfo: UU Penyiaran Saat Ini Belum Akomodasi KPI Awasi Media Baru’, (Kompas.com, 2019) <https://entertainment.kompas.com/>.
Techopedia, ‘Subscription Video on Demand (SVoD)’, (Techopedia, 2016) <https:// www.techopedia.com/>.
The Sydney Morning Herald, ‘Netflix gets approval to classify own shows after
two-year trial’, (smh, 2019) <https://www.smh.com.au/>.
Wahyunanda  Kusuma  Pertiwi,  ‘XL,  Tri,  dan  Bolt  Sediakan  Paket  “Streaming” Netflix’, (Kompas.com, 2018) <https://tekno.kompas.com/>.
Wayne  Hickey,  ‘Next-Gen  OTT  Video-Services’  Massive  Impact  on  Networks’ (Ciena, 2017) <https://www.ciena.com/>.
Yosepha  Pusparisa,  ‘Perbandingan  Jumlah  Pelanggan  Layanan  Streaming’, (databoks, 2020) <https://databoks.katadata.co.id/>.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2020  tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

## Aushofi Zuhrotul: Aspek Hukum Pidana...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--