## DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI EMPIRIS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
Fidela Nuzul Azmi 1
Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta Indonesia, fidelanuzulazmi25@gmail.com
Rizal Yaya 2*
Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta Indonesia, r.yaya@umy.ac.id *Corresponding author
Tumirin 3
Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Jawa Timur, Indonesia tumirin@umg.ac.id

## Abstract
Background – Covid-19  Pandemic  has  caused  changes  in  budget allocation and declining in local government revenue which may affect its accountability performance.
Aim – The  purpose  of  this  study  is  to  empirically  test  whether  during covid-19  pandemic  the  clarity  of  budget  targets,  accounting  controls, reporting systems,  and  human  resources can improve the performance accountability of government agencies in the Special Region of Yogyakarta (DIY).
Design / methodology / approach – ). This research uses survey questionnaire. The sample in this study were 89 respondents consisting of the Head of Regional Apparatus Organization (OPD), Treasurer of OPD, and  Secretary  of  OPD.  The  data  collection  technique  in  this  study  used  questionnaire  with  purposive sampling technique. The data analysis technique is based on statistical multiple linier regression.
Findings – Based on  the variables tested in order to obtain significance,  the results obtained  were 2 of them had significance while the other 2 had no significance.
Conclusion - The variables of clarity of budget targets and quality of human resources had a significant and positive effect on government agency performance accountability during the COVID-19 pandemic, while accounting  control  and  reporting  system  variables  had  no  significant  and  positive  effect  on  government agency performance accountability.
Research  implication – This  research  implies  that  local  governments  need  to  ensure  clarity  of  budget targets and the quality of human resources in order to improve their accountability performance especially during crisis.
Limitations – This study is limited to the Special Region of Yogyakarta. For greater validity, future study needs to extend the research scope to national area.
Keywords: Budget, Accounting, human, accountability, performance, pandemic..
Abstrak Latar Belakang - Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan alokasi anggaran dan penurunan pendapatan asli pemerintah daerah (Pemda) yang dapat mempengaruhi kinerja akuntabilitas Pemda. Tujuan - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah selama pandemi covid- 19  kejelasan  target  anggaran,  pengendalian  akuntansi,  sistem  pelaporan,  dan  sumber  daya  manusia dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Diterima : 22 September 2022 Direview : 30 Maret 2023 Direvisi : 22 April 2023 Disetujui : 25 Mei 2023
Desain  /  Metodologi  /  Pendekatan  - Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  survei.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  89  responden  yang  terdiri  dari  Ketua  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD), Bendahara  OPD,  dan  Sekretaris  OPD.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan kuesioner dengan purposive sampling . Teknik analisis data berdasarkan statistik regresi linier berganda. Hasil  dan  Pembahasan – Berdasarkan  variabel  yang  diujikan  guna  mendapatkan  signifikansi, didapatkan hasil 2 diantaranya meiliki signifikansi sementara 2 lainnya tidak memiliki signifikansi. Kesimpulan – Variabel kejelasan  sasaran  anggaran  dan  kualitas  sumber  daya manusia  berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada masa pandemi COVID- 19, sementara variabel pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Implikasi  Penelitian – Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan kejelasan  target  anggaran,  sistem  pelaporan  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  rangka meningkatkan kinerja akuntabilitasnya terutama pada masa krisis.
Batasan  Penelitian  - Penelitian  ini  terbatas  pada  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Untuk  validitas  yang lebih besar, studi masa depan perlu memperluas cakupan penelitian ke wilayah nasional.
Kata Kunci: anggaran, akuntansi, manusia, akuntabilitas, kinerja, pandemic.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2019  tentang  kegiatan  Pemerintah  Daerah dalam  mengelola  keuangan.  Peraturan  ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggung-jawaban,  dan  pengawasan keuangan  daerah.  Pengelolaan  keuangan pemerintah harus berdasarkan pada konsep value of money berupa pengelolaan sumber daya  secara  ekonomis,  efisien,  dan  efektif dalam capaian kinerjanya. Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat dari Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (SAKIP).  Hal  ini  menunjukkan  adanya efisiensi  dan  efektivitas  dalam  program- program  yang  dijalankannya  setiap  tahun sehingga meminimalkan dana yang keluar.
Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Daerah Provinsi DIY  melakukan  kebijakan refocusing dan realokasi  anggaran.  Kebijakan  tersebut
dicantumkaan dalam rencana strategi pasca COVID-19 periode 2017-2022 yang digunakan  untuk  penyesuaian  belanja Pemerintah Daerah. Kebijakan baru tersebut tercantum dalam Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Pada situs resmi  jogjaprov.go.id,  disebutkan  banyak program  OPD  yang  tidak  tercapai  karena dana yang digunakan dialihkan ke Bantuan Keuangan Khusus (BKK) COVID-19. Bersamaan  dengan  pengalihan  dana  dan penurunan pendapatan provinsi DIY hingga Rp  1  triliun,  belanja  pemerintah  juga diturunkan. Turunnya pendapatan provinsi menjadi  penyebab  operasional  OPD  tidak berlanjut  dan  hanya  menjalankan  tugas sehari-hari. Kejelasan  tujuan  anggaran, pengendalian  akuntansi,  sistem  pelaporan dan sumber daya manusia yang baik sangat penting  untuk  mencapai  akuntabilitas
kinerja  instansi  pemerintah.  Kejelasan tujuan  anggaran  sangat  penting  untuk memastikan  bahwa  lembaga  pemerintah memiliki  arah  dan  fokus  yang  jelas  dalam penggunaan  dana  publik  (Athari  et  al, 2021).  Sasaran  anggaran  mengandung tujuan  spesifik,  terukur  dan  realistis  serta harus diselaraskan dengan kebutuhan dan keinginan  masyarakat.  Kejelasan  tujuan anggaran  memudahkan  untuk  mengukur kinerja instansi pemerintah dan memastikan akuntabilitas hasil (Boulenas & Tanzi, 2018).
Kontrol  akuntansi  adalah  serangkaian prosedur  dan  praktik  yang  diterapkan untuk memastikan bahwa informasi keuangan  yang  dihasilkan  oleh  lembaga pemerintah  akurat,  andal,  dan  sesuai dengan  standar  akuntansi  yang  berlaku. Kontrol  akuntansi  membantu  mencegah penyalahgunaan  dan  penggelapan  dana serta  memastikan  bahwa  dana  digunakan secara tepat dan efisien (Athari et al. 2021). Kejelasan  sistem  pelaporan  juga  dapat meningkatkan akuntabilitas kegiatan instansi pemerintah. Sistem pelaporan yang jelas  dari  lembaga  pemerintah  dapat memantau  kinerjanya  dengan  efektif  dan mengevaluasi  kinerja  dengan  lebih  baik
(Gupta & Chand, 2017). Lembaga pemerintah dapat meningkatkan operasinya dan mempertanggungjawabkan
penggunaan dana publik. Sistem pelaporan yang  jelas  juga  dapat  membantu  lembaga pemerintah  menggunakan  dana  publik
secara  lebih  efisien  (Heald  &  Georgiou, 2019).  Sistem  pelaporan  yang  jelas memungkinkan instansi pemerintah untuk memantau  kinerja  dan  mengevaluasi program.  Hal  ini  memungkinkan  lembaga pemerintah  untuk  mengevaluasi  program yang  tidak  efisien  dan  menggunakan  dana publik  dengan  lebih  bijak.  Sumber  daya manusia  merupakan  faktor  yang  sangat penting dalam keberhasilan instansi pemerintah  (Perdana  &  Suhendri,  2021). Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas dapat  membantu  instansi  pemerintah mencapai  tujuan  dengan  lebih  efektif  dan efisien. SDM yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas  dan  transparansi,  serta mencegah  korupsi  dan  penyalahgunaan kekuasaan (Athari et al, 2021).
Penelitian  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  akuntabilitas  operasional instansi  pemerintah  selama  pandemi COVID-19 masih terbatas. Terdapat beberapa research gap yang dapat diidentifikasi  sebagai  berikut. Pertama , dampak kejelasan sasaran anggaran terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  selama  pandemi  COVID-19 perlu dikaji lebih lanjut. Mengingat pandemi COVID-19  telah  mengubah  banyak  hal, termasuk prioritas dan kebutuhan masyarakat, perlu dipertimbangkan apakah kejelasan  tujuan  anggaran  masih  relevan dan efektif dalam meningkatkan akuntabilitas  instansi  pemerintah  untuk efisiensi. Kedua ,  dampak  pengendalian
akuntansi  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  selama  pandemi COVID-19 juga memerlukan penelitian lebih lanjut.  Dalam  situasi  yang  tidak  pasti  dan bergejolak  seperti  pandemi  COVID-19, kemampuan  instansi  pemerintah  dalam mengelola penggunaan dana publik menjadi sangat penting, maka perlu dikaji bagaimana  pengendalian  keuangan  dapat mempengaruhi akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan.  Instansi selama pandemi COVID-19. Ketiga , dampak sistem pelaporan terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah selama  pandemi  COVID-19  juga  perlu diteliti  lebih  lanjut.  Mengingat  situasi pandemi COVID-19 telah memaksa banyak instansi  pemerintah  beralih  ke  model
telecommuting  dan  teknologi  informasi, maka  perlu  dikaji  sejauh  mana  sistem pelaporan  yang  ada  saat  ini  masih  efektif dalam meningkatkan akuntabilitas operasional  instansi  pemerintah  tersebut selama  situasi  COVID.  -19  Pandemi. Keempat ,  dampak  sumber  daya  manusia terhadap  tanggung  jawab  operasional instansi  pemerintah  selama  pandemi COVID-19 juga memerlukan penelitian lebih lanjut.  Karena  pandemi  COVID-19  telah mengubah metode kerja dan kebutuhan staf di lembaga pemerintah, terdapat kebutuhan untuk mengkaji sejauh mana sumber daya manusia  yang  berkualitas  dan  strategi rekrutmen yang tepat  dapat meningkatkan akuntabilitas operasi lembaga dalam situasi COVID. -19 Pandemi.

## Tabel 1

## Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Predikat 2016 A 2017 AA 2018 AA 2019 AA 2020 AA Sumber : https://yogyakarta.bpk.go.id
Gambar 1 : Penilaian SAKIP Lima Tahun Terakhir
Sumber : Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Gubernur 2020, http://bappeda.jogjaprov.go.id
82.15
84.22
90.28 90.19 90.31 80 85 90 95 100 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai SAKIP SAKIP Linear (SAKIP)

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Stewardship
Teori stewardship pertama kali
diperkenalkan  oleh  Donaldson  dan  Davis (1991).  Menurutnya,  teori  stewardship adalah  teori  yang  mengusulkan  bahwa manajer  atau  eksekutif  dalam  suatu organisasi  bertindak  sebagai  manajer  atau agen  yang  bertanggung  jawab  untuk mengelola sumber daya dan aset organisasi. Menurutnya,  manajer  organisasi  yang mengikuti stewardship  theory cenderung mempertimbangkan  kepentingan  jangka panjang organisasi dan masyarakat daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Menurut  Bozeman  dan  Rainey  (2000), stewardship theory menekankan pentingnya kepercayaan  publik,  transparansi  dan akuntabilitas dalam organisasi pemerintah. Pemimpin  pemerintahan  harus  bertindak sebagai  pengelola  sumber  daya  publik  dan memastikan  bahwa  keputusan  dibuat dengan  mempertimbangkan  kepentingan jangka panjang publik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan stewardship theory dapat membantu organisasi  pemerintah  untuk  tidak  hanya fokus  pada  kepentingan  jangka  pendek, tetapi  juga  fokus.  tentang  kepentingan jangka panjang masyarakat. Dalam bukunya  “Dinamika  Kepe mimpinan  dalam Pelayanan Publik: Theory and Practice", Van Wart  (2008)  juga  menyatakan  bahwa eksekutif  organisasi  pemerintah  harus
bertindak sebagai pengawas dan mendahulukan  kepentingan  publik  di  atas kepentingan  pribadi.  Dalam  hal  ini,  teori stewardship dapat membantu para pemimpin organisasi pemerintah
mempertimbangkan  dampak  keputusan mereka  terhadap  masyarakat  sebagai semua. Pfeffer  (1994)  juga  menekankan pentingnya  keterlibatan  dan  partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintah. Hal ini sesuai dengan  prinsip  stewardship  theory  yang menekankan  pentingnya  transparansi  dan akuntabilitas dalam organisasi pemerintahan.
Penerapan stewardship  theory dalam organisasi  pemerintah  dapat  membantu memastikan  bahwa  organisasi  pemerintah bertindak  secara  bertanggung  jawab  dan memenuhi  tugasnya  untuk  kepentingan publik.  Pemimpin  organisasi  pemerintah harus bertindak sebagai pelayan, menempatkan  kepentingan  publik  di  atas kepentingan  pribadi  dan  meningkatkan partisipasi  dan  keterlibatan  masyarakat dalam  pengambilan  keputusan. Oleh karena itu, tujuan organisasi yang direncanakan  dapat  mengikuti  kehendak manajer tanpa mengutamakan kepentingan individu.  Hal  ini  terkait  erat  dengan pemerintah  provinsi  dalam  pembuatan SAKIP. Pemerintah daerah dimaknai sebagai perantara,  karena  pemerintah  negara bagian memiliki kewajiban untuk menyajikan  informasi  secara  detail  dan
transparan  tentang  hasil  dan  keuangan program  negara  dalam  bentuk  laporan selama satu tahun.
Jefri (2018) menyatakan bahwa stewardship  theory adalah  bagaimana pemimpin bertindak untuk memaksimalkan kepentingan  organisasi  untuk  mencapai good government governance . Hal itu sejalan dengan  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  DIY  yang  menerapkan good government governance dalam me- ningkatkan  SAKIP.  S tewardship  theory sangat  diperlukan  pada  zaman  sekarang. Dimana pemerintah dituntut untuk memberikan  pelayanan  dan  kinerja  yang baik.  Hormati et  al., (2020)  menyatakan bahwa stewardship theory didasarkan pada asumsi  filosofi  bahwa  hakikatnya  manusia memiliki  sifat  yang  dapat  dipercaya, bertanggungjawab dan merupakan individu yang berintegritas.

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Masuknya  virus  COVID-19  ke  Indonesia secara cepat dan berkembang dengan pesat telah  mampu  melumpuhkan  berbagai kegiatan  dan  perekonomian  masyarakat. Hal  ini  membuat  pemerintah  menetapkan kebijakan baru dengan melakukan
refocussing anggaran  program.  Dana  yang sudah  dialokasikan  ke  program-program Pemerintah  Daerah  menjadi  berubah menjadi  dana  bantuan  COVID-19.  Hal tersebut yang menyebabkan adanya
beberapa  program  pemerintah  yang  tidak tercapai.
Kejelasan sasaran anggaran di lapangan sangat diperlukan guna mengetahui apakah anggaran  tersebut  sudah  tepat  sasaran ataupun  belum.  Pemerintah  Daerah  yang memiliki kejelasan dalam mengelola anggaran  dengan  tepat  sehingga  pada periode  berikutnya  dapat  dicapai  dengan baik.  Menurut Fathia et al., (2017) dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja di Pemerintah  Daerah  maka  diharapkan anggaran mampu digunakan secara optimal untuk  mendukung  dalam  peningkatan tranparansi dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah serta mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di manajemen sektor publik.

## Pengendalian Akuntansi
Menurut Pratama et al., (2019)
pengendalian  akuntansi  berkaitan  dengan penjagaan  harta  atau  aset  dalam  sebuah organisasi.  Pengendalian  akuntansi  dapat diartikan sebagai suatu prosedur, perencanaan, dan sistem pelaporan. Selain itu  pengendalian  akuntansi  juga  memiliki manafaat  sebagai  pengendalian  biaya. Dimana  pengendalian  biaya  ini  ber- tanggungjawab dalam menganggarkan biaya  dibawah  kendalinya.  Precelina  dan Wuryani (2019)
menjelaskan bahwa pengendalian  akuntansi  diperlukan  untuk mengukur aktivitas-aktivitas dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  rencana dan waktu implementasi anggaran.

## Sistem Pelaporan
Tidak  hanya  kejelasan  sasaran  anggaran dan  pengendalian  akuntansi  yang  dapat membantu mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah namun, juga  juga  sistem  pelaporan  juga  dapat membantu
dalam mewujudkan akuntabilitas  kinerja  instansi  Pemerintah
Daerah. Menurut
Mardiasmo (2002),
Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki sistem  pelaporan  yang  baik.  Hal  ini dikarenakan  dalam  konsepsi  akuntabilitas mewajibkan suatu organisasi untuk melaporkan suatu amanah atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya.

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  dapat  dikatakan sebagai  investasi  bagi  Pemerintah  Daerah. Karena  jika  sumber  daya  manusia  dijaga dengan  baik  maka  dapat  memberikan manfaat bagi organisasi. Dalam membangun  Pemerintahan  Daerah  yang baik  salah  satu  faktornya  adalah  kualitas sumber  daya  manusia.  Keadaan  sumber daya  manusia  di  pemerintahan  sangat berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi Pemerintah Daerah.

## Hipotesis
Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kejelasan sasaran anggaran terhdap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Isnanto et al., (2019) bahwa anggaran yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  harus mencerminkan tujuan dan sasaran anggaran  yang  jelas,  apabila  anggaran tersebut  tidak  mencerminkan  kan  tujuan dan  sasaran  yang  jelas  maka  akan menyebabkan permasalahan. Hal ini didukung  oleh  pendapat  Fauzan et  al., (2017)  yang  mengatakan  bahwa  anggaran Pemerintah  Daerah  harus  menyatakan secara jelas dan spesifik sehingga anggaran tersebut  dapat  dimengerti oleh masyarakat atau  yang  memiliki  kepentingan  untuk mengetahui anggaran daerah secara dalam. Ketidakjelasan  anggaran  akan  meng- akibatkan  kebingungan,  dan  implikasinya dapat  mengakibatkan  penurunan  kinerja yang artinya juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi.
Pada penelitian sebelumnya menemukan  bahwa  kejelasan  sasaran anggaran  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. maka dengan adanya itu dapat diimplikasikan  bahwa  kejelasan  sasaran anggaran dapat
meningkatkan akuntabilitas  kinerja  dalam  organisasi untuk  menciptakan  Pemerintah  Daerah yang  transparan  dan  akuntabel  terhadap masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  Isnanto et  al., (2019)  yang
menyatakan bahwa dalam proses
penganggaran akuntabilitas kinerja dimulai dengan  tehap  perencanaan  yaitu  dengan penusun  rencana  strategis,  penetapan kinerja  dan  pelaporan  kinerja.  Anggaran yang  disusun  secara  jelas  dan  dapat dimengerti  harus  disusun  secara  rinci  dan jelas sehingga dalam pelaksanan
akuntabilitas di pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
Sejalan  dengan stewardship  theory , dapat  diimplikasikan  bahwa  kejelasan sasaran  anggaran  dimana  sasaran  yang jelas dan spesifik dapat mendorong pegawai instansi untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian  yang  dihendaki  hal  tersebut dipandang  sebagai  tujuan  yang  ingin dicapai oleh suatu organsisasi. Dari uraian diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis pertama.
H 1.
Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

## Pemerintah
Pada  penelitian-penelitian  sebelum-nya menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah.
Pengendalian akuntansi dapat memberikan implikasi  bahwa  dengan  keterlibatan pengendalian  akuntansi  antara  pimpinan dengan stakeholders dalam  penyusunan anggaran  kinerja  akan  mengakibatkan
akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah meningkat, Isnanto et al., (2019). Hal ini di dukung  oleh  penelitian  precelina  dan Wuryani  (2019)  yang  menyatakan  bahwa apabila  Organisasi  Pemerintah  Daerah (OPD)  mempunyai  pengendalian  akuntansi yang  baik  maka  akan  mendorong  kepala daerah  untuk  memberikan  keputusan- keputusan  yang  baik  dalam  melakukan kontrol operasi yang lebih efektif dan efisien. Dari  konsep  tersebut  menyatakan  bahwa pengendalian  akuntansi  selaras  dengan stewardship  theory .  Dari  uraian  diatas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis kedua.
H 2. Pengendalian  Akuntansi  berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah
Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Dari penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan  bahwa  pengaruh  sistem pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  Pemerintah  Daerah  berpengaruh positif. Hal ini didukung dengan  penelitian Fauzan  et  al.,  (2017)  yang  menyatakan bahwa dengan sistem pelaporan yang dapat memberikan pertanggungjawaban yang baik serta  memberikan  informasi  yang  handal sehingga  dapat  memonitor  kinerja  instansi pemerintah  dengan  baik.  Kartika  dan Sukamto (2019) menyatakan bahwa semakin  jujur,  obyejtif  dan  transaparan penyusunan  laporan  keuangan  dengan melaporkan segala aktivitas yang dilakukan
kepala publik (masyarakat) akan
memingkatkan  kepercayaan stakeholders terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintahan.
Dari  konsep  sistem  pelaporan  diatas bahwasanya  sistem  pelaporan  selaras dengan stewardship theory dimana masyarakat ( principal )
menuntut pemerintah (agen) untuk melaporkan semua aktivitas  yang  dilakukan  guna  me- ningkatkan  kepercayaan principal kepada agen.  Dari  uraian  tersebut,  maka  dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga.
H 3. Sistem  pelaporan  berpengaruh  positif terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi Pemerintah Daerah
Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dari penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa  sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah provinsi DIY berpengaruh  positif.  Hal  ini  di  dukung dengan penelitian Ramadhania dan Novianty  (2020)  yang  menyakatan  bahwa sumber daya manusia dapat meningkatkan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah untuk mewujudkan tercapainya SAKIP yang efektif  dan  berhasil  dalam  pelaksanaan tugas,  kemasyarakatan  dan  pembangunan
di  Pemerintah  Daerah.  Dengan  adanya penelitian  Sapartiningsih  (2019)  yang menyatakan  bahwa  sekain  baik  kualitas sumber daya manusia maka akan semakin baik  pula  akuntabilitas  kinerja  instansi Pemerintah Daerah. Sumber daya manusia yang  berkualitas  dapat  dilihat  dari  latar belakang  Pendidikan,  pengalaman  kerja, pelatihan-pelatihan  yang  pernah  diikuti, serta keterampilan sesorang dalam melaksanakan tugas dan deskripsi jabatan.
Menurut  Dewi  et  al.,  (2020)  bahwa Sumber daya  manusia akan menggunakan kemampuannya  untuk  mempertanggung- jawabkan  pendistribusian  tugas  organisasi telah  dicapai  tepat  sasaran  seperti  yang telah  ditetapkan  sebelumnya.  Pernyataan tersebut sejalan dengan teori yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni stewardship  theory .  Selain  itu stewardship theory dapat diimplikasikan bahwa sumber daya manusia atau kepala pemerintah yang bertindah  sebagai principal secara  kolektif dan kooperatif dalam mengarahkan seluruh SDM  untuk  mengasilkan  laporan  yang berkualitas. Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat.
H 4. Sumber  daya  manusia  berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi Pemerintah  Daerah

## Gambar 2. Kerangka Penelitia

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  34 Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD)  yang ada  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY). Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kuantitatif.  Teknik  pengambilan data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  menyebarkan  beberapa kuesioner kepada perangkat OPD. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling . Yakni
dengan mengambil  sampel  yang  representatif sehingga  dapat  mewaliki  dari  seluruh jawaban.  Adapun kriteria yang dibutuhkan dalam  teknik purposive  sampling adalah pejabat  di  OPD  yang  memiliki  peran  atau berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan  telah  menduduki  jabatannya  minimal selama satu tahun. Sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas,
Kepala  Bagian  Keuangan,  dan  Sekretaris Keuangan yang ada di masing-masing OPD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Statistik
Responden  dalam  penelitian  ini  berjumlah 89 responden. Untuk menunjukkan pengaruh suatu variabel independen secara parsial dalam menjelaskan variabel dependen digunakan Uji Signifikansi Parameter Indvidual atau biasa disebut Uji - T  dengan bantuan alat statistik SPSS versi 22  regresi  linier  berganda.  Hipotesis diterima  apabila  telah  memenuhi  2  syarat yaitu nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05  atau  nilai  signifikansi  <  0,05,  nilai koefisien  regresi  (B)  sesuai  dengan  kriteria hipotesis dan apabila nilai T hitung > T tabel pada tabel 2.
Tabel 2

## Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig B Std. Error Beta Model (Constant) 1,732 0,281 6,166 0,000 KSA_1 0,980 0,139 0,780 7,075 0,000 PA_1 -0,190 0,118 -0,178 7,075 0,110 SP_1 -0,025 0,122 -0,018 -0,201 0,8 41 SDM_1 0, 453 0,130 0,292 3, 498 0,001
Sumber: Data primer diolah, 2023
Tabel 3 Hasil Uji Simultan (Uji F) Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig Regression 82,625 4 20,656 51,680 1,922 b Residual 33,575 84 0,400 Total 116,119 88 b: predictors : (Constant),SDM_1, PA_1, SP_1, KSA_1
Sumber: Data primer diolah, 2023
Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate Regression 0,843 a 0,711 0,697 0,632 a:  predictors : (Constant),SDM_1, PA_1, SP_1, KSA_1 Sumber: Data primer diolah, 2023

## Pembahasan
Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah
Hasil  dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh signifikan  terhadap  akunta-bilitas  kinerja instansi  pemerintah  sehingga,  H 1 terbukti kebenarannya.  Dilihat  dari  hasil  nilai
koefisien regresi yang bertanda positif, nilai t  hitung ≥ nilai  t  tabel  dan  nilai  signifikan yang ≤ 0,05  maka,  artinya  semakin  tinggi kejelasan  sasaran  anggaran  maka  ada kecenderungan peningkatan pada akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Hasil  ini  didukung  dengan  penelitian Isnanto.,  et  al  (2019);  Precelina  &  Wuryani (2019)  yang  menyatakan  bahwa  kejelasan
sasaran  anggaran  berpengaruh  signifikan terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.  Demikian  juga  penelitian Anjarwati  (2012);  Zakiyudin  &  Suyanto (2015)    menemukan  bahwa  kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.  Hutama  dan  Yudianto  (2019) menemukan  hubungan  positif  signifkan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap  kinerja  pemerintan  Kabupaten Kerawang.
Dari  pengujian  variabel  kejelasan sasaran  anggaran  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  menunjukkan  hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai positif yang dapat menjelaskan adanya peningkatan  nilai  dari  kejelasan  sasaran anggaran  dalam  meningkatkan  akunta- bilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Hasil penjelasan  tersebut  sejalan  dengan  teori stewardship dimana  proses  penganggaran akuntabilitas kinerja dimulai dari perencanaa, penyusunan, rencana strategis, penetapan kinerja sampai pelapiran kinerja. Dengan terjadinya pandemi COVID-19 tidak
menjadi penghalang  OPD  dalam  melakukan  peng- anggaran  yang  jelas  dan  mudah  untuk dimengerti  dan  disusun  dengan  baik sehingga,  akuntabilitas  pemerintah  di  DIY juga dapat berjalan dengan baik.

## Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hasil  dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa pengendalian akuntansi ber-pengaruh tidak signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  sehingga,  H 2 ditolak. Dilihat dari hasil nilai koefisien regresi yang bertanda negatif, nilai t hitung ≤ nilai t tabel dan  nilai  signifikan  yang ≥  0,05 maka, artinya apabila semakin tinggi pengendalian akuntansi maka ada kecenderungan penenurunan  pada  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah. Penelitian Pratama, et al.  (2019);  Zakiyudin  &  Suyanto  (2015); Muthaher  (2019)  menemukan  bahwa pengendalian akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja istansi pemerintah. Miah dan Mia (1996)
menemukan bahwa penggunaan yang lebih besar  dari  sistem  pengendalian  akuntansi dapat dikaitkan dengan peningkatan kinerja pemerintah kabupaten. Hutama dan Yudianto  (2019)  menemukan  hubungan positif signifkan antara sistem pengendalian internal  terhadap  kinerja  pemerintan Kabupaten Kerawang.
Penyebab ternyadinya kelemahan pengendalian akuntansi yaitu bisa disebabkan pejabat yang kurang bertanggungjawab, lalai  atau  tidak cermat, atau  belum  optimal  dalam  melaksanakan tugas  dan  tanggungjawab.  Selain  itu pengendalian akuntansi bisa juga disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga, pencatatan yang dilakukan belum
akurat,  pengusunan  laporan  yang  tidak sesuai,  atau  sistem  informasi  akuntansi yang  belum  di  dukung  dengan  adanya sumber  daya  yang  memadai.  Selain  itu apabila  pengendalian  akuntansi  lemah maka  akan  menurunkan  akuntabilitas kinerja di DIY. Dengan demikian, penegndalian  akuntansi  tidak  sejalan dengan  teori stewardship maka  dari  itu, sebaiknya  harus  diperhatikan  lagi  agar pengendalian  akuntansi  di  Organisasi pemerintah  daerah  di  DIY  berjalan  dengan baik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pengaruh  Sistem  Pelaporan  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hasil  dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa sistem pelaporan berpengaruh tidak signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  sehingga,  H 3 ditolak.
Dilihat dari hasil nilai koefisien regresi yang bertanda negatif, nilai t hitung ≤ nilai t tabel dan  nilai  signifikan  yang ≥ 0,05  maka, artinya  semakin  tinggi  sistem  pelaporan maka ada kecenderungan penurunan pada akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Hasil  ini  didukung  dengan  penelitian Precelina  dan  Wuryani  (2019)  yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Hal  tersebut  tidak sesuai  dengan  hipotesis yang  peneliti  ajukan,  dimana  sistem
pelaporan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah. Demikin juga penelitian Pratama, et al. (2019); Zakiyudin &  Suyanto  (2015)  menemukan  bahwa system pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap  akuntabilitas  kinerja  istansi pemerintah.
Dari pengujian variabel sistem pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  menunjukkan  hasil  bahwa sistem pelaporan memiliki nilai belum dapat menjelaskan adanya peningkatan nilai dari keberadaan  sistem  pelaporan  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Artinya,  dari  hasil  tersebut  maka  dapat diindikasikan  bahwa  sistem  pelaporan  DIY belum  sejalan  dengan  teori stewardship dimana dalam melakukan pelaporan dalam segala aktivitas-aktivitas OPD dalam pengelolaan  sumber  daya  nya.  Adanya ketidaksignifikanan sistem pelaporan terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  dikarenakan  tidak  ketersedia- annya  data yang dapat  diakses secara  real oleh  masyarakat,  ketepatan  waktu  dan keakuratan laporan yang dihasilkan. Selain itu  itu,  sistem  pelaporan  di  DIY  dilakukan secara  online,  sehingga  setiap  individu masih ada yang belum berjalan dengan baik sesuai  dengan  sistem  yang  diterapkan selama  pada  masa  pandemi  COVID-19. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan dengan  terjadinya  pandemi  COVID-19
menyebabkan  sistem  pelaporan  di  DIY menjadi mengalami penurunan.

## Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil  dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  sehingga,  H 4 terbukti kebenarannya.  Dilihat  dari  hasil  nilai koefisien regresi yang bertanda positif, nilai t  hitung ≥ nilai  t  tabel  dan  nilai  signifikan yang ≤ 0,05  maka,  artinya  semakin  tinggi
sumber daya manusia maka ada kecenderungan peningkatan
pada akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Hasil  ini  didukung  dengan  penelitian Ramadhania  (2020)  yang  menyatakan bahwa  sumber  daya  manusia  berpengaruh signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah.
Pengujian variabel sumber daya manusia  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  menunjukkan  hasil  bahwa sumber daya manusia memiliki nilai positif yang dapat menjelaskan adanya peningkatan  nilai  dari  keberadaan  sumber daya  manusia  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya sumber daya  manusia  dalam  OPD  sudah  berjalan dengan sangat baik. Dimana, sumber daya manusia  di  DIY  sudah  handal  dan berkompeten sehingga, organisasi
pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  baik. Kemudian,  sumber  daya  manusia  sejalan dengan  teori stewardship dimana  kepala dapat secara kolektif dan koordinatif dalam mengarahkan seluruh sumber daya manusia  di  dalam  organisasi  pemerintah untuk menghasilkan laporan yang berkualis sehingga,  dapat  meningkatkan  akunta- bilitas  kinerja  instansi  pemerintah  di  DIY. Dengan  demikian,  terjadinya  pandemi COVID-19  tidak  menyebabkan  penurunan kualitas  sumber  daya  manusia  pada  OPD yang ada di DIY.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menemukan  kejelasan sasaran anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, H 1 dan H 4 diterima. Artinya, kejelasan  sasaran  anggaran  pada  saat pandemi COVID-19 dapat dijelaskan secara spesifik,  jelas,  dan  dapat  dimengerti  oleh masyarakat. Akuntabilitas kinerja yang baik juga  didukung  oleh  kualitas  sumber  saya manusia yang baik.
Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh  tehadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  pada  masa  pandemi COVID-19.  Oleh  karena  itu  H 2 ditolak.  Hal ini dapat  terjadi apabila  pejabat pada  OPD belum bertanggungjawab secara maksimal, lalai  atau  tidak  cermat,  atau  pejabat  OPD belum  melakukan  secara  maksimal  dalam
melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya.  Sistem  pelaporan  tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Oleh  karena  itu  H 3 ditolak.  Hal  tersebut dikarenakan adanya kemungkinan disebabkan  oleh  ketidaktersedianya  data secara nyata kepada masyarakat, ketepatan waktu  dan  keakuratan  laporan  yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

## IMPLIKASI PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah dibahas,  penelitian  ini  memiliki  implikasi bahwa  pemda  perlu  memastikan  kejelasan sasaran anggaran dan peningkatan kualitas sumber  daya  manusia  untuk  dapat meningkatkan  kinerja  akuntabilitasnya. Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan selama melakukan penelitian.
Penelitian ini hanya membatasi 4 pengujian faktor saja yang mempengaruhi akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah diantara adalah kejelasan sasaran anggaran,  pemgendalian  akuntansi, sistem pelaporan  dan  sumber  daya  manusia. Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada  tiga  kategori  pegawai  saja  seperti kepala dinas, sekretaris dinas dan
bendahara  dinas    yang  ada  pada  setiap organisasi  pemerintah  daerah  di  Daerah Istimwa  Yogyakarta  dan  hanya  mengambil
30  OPD  yang  terdiri  atas  4  biro,  1  balai,  7 badan,  18  Dinas.  Hal  ini  terjadi  akibat keterbatasan  waktu  dan  kesibukan  di beberapa  OPD.  Selain  itu  juga  adanya beberapa  OPD  yang  WFH  akibat  renovasi gedung  kantor  sehingga,  tidak  dapat mengubungi  untuk  memberikan  kuesioner secara  online.  Penelitian  ini  menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner secara langsung yang membutuhkan waktu dari waktu penyebaran  hingga  pengambilan  data. Dalam  pengumpulan  data  peneliti  hanya menggunakan kuesioner tanpa ada wawancara.
Ada  beberapa  saran  yang  perlu diperhatikan  oleh  penelitian  selanjutnya. Bagi  penelitian  selanjutnya  hendaknya dapat menambah responden setidaknya 5 x dari  total  pertanyaan  sehingga  dapat memperkuat  data  yang  diperoleh  agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Bagi penelitian  selanjutnya  bisa  menambahkan variabel independen yang relevan agar dapat menunjang terciptanya akuntabilitas kinerja  yang baik. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya  dapat  membuat  kusioner  lebih baik agar mandaparkan jawaban responden yang  baik  dan  tidak  terjadi  bias.  Bagi organisasi  pemerintah  di  DIY  hendaknya dapat  meningkatkan  transparansi  data kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjarwati,  M.  (2012).  Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi  dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Accounting Analysis Journal , 1 (2).
Athari,  K.  A.,  Dewi,  N.  K. C.,  &  Hastuti,  I. R.  (2021).  The  Effect  of Budget  Clarity,  Financial Control, and Human Resource Management on Performance Accountability in Government Agencies. Journal of Public Administration and Governance, 11(2), 85-99.
Baulenas, J., & Tanzi, V. (2018). The importance of budget transparency and participation for accountability and good governance. International Review of Administrative Sciences, 84(2), 191-208.
Bozeman,  B.,  &  Rainey,  H.  G.  (2000).  Bureaucracy  and  Red  Tape.  Upper  Saddle  River,  NJ: Prentice Hall.
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and  Shareholder  Returns.  Australian  Journal  of  Management,  16(1),  49 – 64. doi:10.1177/031289629101600103
Dewi,  K.F.,  WidanaPutra,  A.A.G.P.  and  Astika,  I.B.P.,  2017.  Pengaruh  Budaya  Organisasi, Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Gianyar dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Buletin Studi Ekonomi , 22 (1), pp.21-33.
Fathia,  N.,  Yusralaini,  Y.  and  Anggraini,  L.,  2017.  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem  Pelaporan  Kinerja  Dan  Pengendalian  Akuntansi  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (Akip)(Study  Kasus  Skpd  Di  Prov  (Doctoral  dissertation,  Riau University).
Fauzan,  R.  H.,  Nasir,  A.,  &  Silalahi,  S.  P.  2017.  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Pengendalian  Akuntansi,  Sistem  Pelaporan  Dan  Penerapan  Akuntabilitas  Keuangan Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Akip)(Studi  Empiris  Pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten Lima  Puluh  Kota  Provi n (Doctoral  dissertation, Riau University).
Gupta,  A.,  &  Chand,  P.  (2017).  Impact  of  transparency  in  public  financial  management  on accountability and corruption. Public Money & Management, 37(1), 47-54.
Heald, D., & Georgiou, G. (2019). Transparency and corruption in public procurement. Public Administration, 97(1), 114-129.
Hormati,  A.,  Bayan,  A.,  &  Djaelani,  Y.  (2020).  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Kejelasan Sasaran  Anggaran,  Efektivitas  Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah  dengan  Sistem  Pelaporan  sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal  TRUST  Riset Akuntansi , 8 (1).
Hutama, R. S., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Budget Participation, Budget Goals Clarity and Internal Control Systems Implementation on Local Government Performance. Journal of Accounting Auditing and Business , 2 (2), 58-76.
Isnanto,  Y.,  Suharno,  S.,  &  Widarno,  B.  2020.  Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran, pengendalian  akuntansi  dan  sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi , 15 .
Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. Economics Bosowa , 4 (3), 14-28.
Kartika,  R.D.  and  Sukamto,  S.,  2019.  Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi empiris pada Dinas Daerah Kota Surabaya). Liability , 1 (2), pp.63-83.
Mardiasmo,  M.,  2002.  Elaborasi  Reformasi  Akuntansi  Sektor  Publik:  Telaah  Kritis  terhadap Upaya  Aktualisasi  Kebutuhan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia , 6 (1).
Miah,  N.  Z.,  &  Mia,  L.  (1996).  Decentralization,  accounting  controls  and  performance  of government  organizations:  a  New  Zealand  empirical  study. Financial  Accountability  & Management , 12 (3), 173-190.
Muthaher,  O.  (2019).  Government  Accounting  Standard,  Human  Capacity,  Internal  Control System  And  Financial  Supervision  As  A  Quality  Analysis  Of  Government  Financial Statements. Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi , 14 (1), 186-200.
Perdana, A. S., & Suhendri. (2021). The Effect of Budget Clarity, Internal Control, and Human Resources on the Accountability of Local Governments. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 6(5), 94-102.
Pfeffer, J. (1994). Competitive Advantage through People. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Pratama,  R.,  Agustin,  H.  and  Taqwa,  S.,  2019.  Pengaruh  Pengendalian  Akuntansi,  Sistem Pelaporan  Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (1), pp.429-444.
Precelina,  D.  D.,  &  Wuryani, E.  2019.  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian Akuntansi,  dan  Sistem  Pelaporan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Kabupaten Jombang. Jurnal Akuntansi AKUNESA , 7 (3).
Ramadhania,  S.  and  Novianty,  I.,  2020,  September.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  terhadap  Peningkatan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (Vol. 11, No. 1, pp. 807-813).
Sapartiningsih, D., 2019. Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Partisipasi  Penganggaran  Dan  Pengawasan  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi , 14 (1).
Van Wart, M. (2014). Dynamics of leadership in public service: Theory and practice. Routledge.
Zakiyudin, M. A., & Suyanto, S. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 2 (01), 89-96.