## PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG TUA DITINGGAL MATI SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Edi Ardiansa 1 , Lomba Sultan 2 , Muhammad Fajri 3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 123
Email : Ediardiansa12@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  pengangkatan  anak  yang  ditinggal  mati  suaminya perspektif  hukum  islam  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa.  Pembahasan  dalam penelitianini  yaitu  (1)  bagaimana  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  penetapan adopsi  anak  yang  ditinggal  mati  suaminya?  (2)  Bagaimana  tinjau  hukum  islam  tentang pengangkatan  anak  oleh  rang  tua  yang  dtinggal  mati  suami?.  Penelitian  ini  termasuk penelitian  lapangan,  yaitu.  penelitian  lapangan  kualitatif,  yang  pendekatan  penelitiannya bersifat normatif-legal, yaitu  penelitian berdasarkan ketentuan hukum dan fenomena atau peristiwa  yang  terjadi  di  lapangan.  Selain  itu,  untuk  memperoleh  informasi  mengenai topik  tersebut  digunakan  metode  pengumpulan  data  yaitu  wawancara,  dokumentasi , library  research dan field  Research. Lalu,  data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dan disimpulkan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pertimbangan  hukum  oleh  hakim dalam  penetapan  adopsi  anak  yang  ditinggal  mati  suaminya  (Studi  kasus  Pengadilan Agama    Sungguminasa),  Pemberian  hak  asuk  anak  sendiri  kepada  pemohon  merupakan suatu  kewangan  pengadilan  negeri  dan  pengadilan  agama,  yang  telah  di  putuskan  oleh haikm pengadilan agama berdasar bukti yang telah diminta untuk kemudian jadikan dasar dan  melihat  dari  kedua  belah  pihak  pemohon  dan  termohon  yang  kemudian  anaknya  di angkat  oleh  saudaranya  sendiri.  Hakim  pengadilan  agama  merujuk  pada  aturan  dan kompilasi  hukum  islam  untuk  memberikan  suatu  keputusan  kepada  pemohon  sehinggah permohon itu terkabul atas dasar dari faktor pemohon memang tidak perna dikaruniai anak sampai  kemudian  suaminya  meninggal  dan  seorang  anak  ayng  di  adopsi  sebagai  pewaris dari keluarga tersebut.
Kata Kunci: Single Parent, Pengangkatan anak, Pengadilan Agama.

## Abstract
This  study  discusses  the  adoption  of  children  abandoned  by  their  husbands  from  the perspective  of  Islamic  law  at  the  Sungguminasa  Religious  Court.  The  discussion  in  this study is (1) what are the legal considerations by the judge in determining the adoption of a child whose husband has died? (2) What is the review of Islamic law regarding the adoption of children by parents who have been left behind by their husbands? This research includes field  research,  namely  qualitative  field  research  with  a  research  approach  used  is  a normative-juridical  approach,  namely  a  research  based  on  a  legal  provision  and phenomena or events that occur in the field. Furthermore, to obtain data on this issue, the data  collection  methods  used  were  interviews,  documentation,  library  research  and  field
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
research. Then, the data obtained was then analyzed and concluded. The results of this study indicate that legal considerations by judges in determining the adoption of children whose husbands have died (a case study at the Sungguminasa Religious Court), granting custody of  their  own  children  to  applicants  is  a  matter  of  the  jurisdiction  of  the  district  court  and religious  court,  which  have  been  decided  by  the  judge  of  the  religious  court  based  on evidence  who  had  been  asked  to  then  be  used  as  a  basis  and  saw  from  both  parties  the applicant and the respondent whose child was later adopted by his own brother. The judge of  the  religious  court  refers  to  the  rules  and  KHI  of  Islamic  law  to  give  a  decision  to  the applicant  so  that  the  request  is  granted  on  the  basis  of  the  factor  that  the  applicant  has never been blessed with children until then her husband dies and a child is married as the heir of the family.
Keywords: Single Parent, Adoption, Religious Court.

## A. Pendahuluan
Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah suatu  ikatan  batin  kedua  pasangan  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  unit terkcil dalam keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. T ujuan ikatan batin dari perkawinan pada dasarnya adalah bisa mendapatkan keturunan untuk kedua pasangan suami istri. Kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana pada (Pasal 49)  termuat  dua  hukum  yang  merupakan  suatu  kesatuan  yang  tak  dapat  terpisahkan yaitu 1 :  (1)  mengenai  subjek  hukumnya  adalah  orang-orang  yagn  beragama  Islam,  (2) Mengenai  hubungan  hukumnya  adalah  adalah  bidang  perkawinan.  Dalam  kasus  ini dalam  perkawinan  dapat  di  lihat  bahwa  anak  merupakan  hasil  dari  perkawinan  dan kemudian  dilindungi  oleh  hukum.  Wirjono  Prodjodikoro,  berpendapat  bahwa perkawinan  adalah  hidup  bersama  dengan  seorang  laki-laki    dan  seorang  perempuan yang  telah  memenuhi  syarat  atau  sesuai  dengan  aturan  tertentu. 2 Menurut  Penulis perkawinan  adalah  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  memiliki hubungan  pertalian  khusus  yang  sah  sehingga  akan  hidup  abadi  bersama  yang  diakui oleh  Negara.  Sedangkan  R.  Subekti  mengatakan  bahwa  perkawinan  adalah  pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 3
Dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dijelaskan  bahwa  adopsi  hanya  dapat
1 H. Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Makassar : Alauddin University Press, Cet.I, 2016), hlm.113.
2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung : Sumur, 1984), hal. 7.
3 Subekti, Pokok-pokok Dari Hukum Perdata, (Bandung : Inter Masa, 1980) hal. 23.
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
dilakukan  untuk  kepentingan  terbaik  anak  dan  dilakukan  berdasarkan  adat  istiadat setempat  serta  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kategori  calon orang  tua  angkat  haruslah  suami  istri  orang  Indonesia. 4 Ketentuan  mengenai pengangkatan anak (adopsi) bagi pasangan suami istri juga diatur dalam SEMA Nomor 6  Tahun  1983  tentang  Penyempurnaan  Surat  Edaran  Nomor  2  Tahun  1979  tentang Pemeriksaan  Permohonan  Pengesahan/Pengangkatan  anak.  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  6  Tahun  1983  ini  mengatur  tentang  pengangkatan    anak  antar  Warga Negara Indonesia (WNI) 5 . Hal penting yang perlu ditekankan adalah bahwa adopsi harus mengikuti  prosedur  hukum  yang  dihasilkan  dari  putusan  pengadilan. 6 Isinya  selain menetapkan  pengakatan  yang  langsung  dilakukan  antara  orang  tua  kandung  dan  orang tua  angkat (private  adoption) ,  juga  tentang  pengangkatan  anak  yang  dapat  dilakukan oleh  seorang  Warga  Negara  Indonesia  yang  tidak  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah atau belum menikah (single parent adoption) . Seseorang yang belum menikah dan ingin mengadopsi/mengangkat  seorang  anak  juga  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Terdapat  dalam  pengangkatan  anak  yang  telah  di  lakukan  oleh  seorang  ibu  yang  di tinggal  mati  suami  (janda)  berperang  sebagai  orang  tua  tunggal  sehingga  hak  dan kebutuhan  seorang  yang  telah  di  ambil  alih  oleh  seorang  tua  angkat  nya.  Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  yang  merupakan  hukum  terapan  yang  berlaku  di  Pengadilan Agama,  dalam  pasal  171  menyatakan  bahwa  anak  angkat  ialah  anak  yang  dalam pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan  sebagainya  beralih tanggung  jawab  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua  angkatnya  berdasarkan  putusan atau  penetapan  pengadilan  sehingga  berdasar  atas  putusan  Pengadilan  Agama  sebagai penguatan  dalam  pemenuhan  hak  atas  anak  angkat  yang  telah  di  adopsi  oleh  ibu angkatnya.  Pengangkatan  anak  melalui  pengadilan  menghasilkan  perintah  atau
4 Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir, Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B , Jurnal, QaḍāuNā Vol.2/No.1/ Desember 2020 h.40.
5 SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pemeriksaan, permohonan/pengesahan pengangkatan anak .
6 Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir, Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B , Jurnal, QaḍāuNā Vol.2/No.1/ Desember 2020 h.42.
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
keputusan. Dengan adanya perintah atau putusan tersebut, maka anak angkat dan orang tua angkat wajib meneliti bukti-bukti asli perbuatan hukumnya (dokumen hukum) guna mendapat perlindungan hukum di kemudian hari. 7

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan  ( Feld  Research )  penelitian  ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, telaah dokumen, serta wawancara  dengan  menganalisis  dokumen-dokumen  yang  beisi  informasi  mengenai putusan  perkara  terkait pengangkatan anak, adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa Normatif empiris. Normatif ialah dengan mengkaji perilaku hukum  yang  terjadi  di  masyarakat  sedangkan  empiris  adalah  inventrisasi  dari  hukum positif. Normatif empiris ialah mengkaji pelaksanaan suatu ketentuan hukum pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan tertentu, penelitian ini dilakukan  pada  tahun  2022  adapun  lokasi  yang  menjadi  tempat  penelitian  ialah Pengadilan Agama Sungguminasa Klas 1B.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama
Sungguminasa dalam penetapan adopsi anak orang tua di tinggal mati suami.
a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dalam  undang-undang  tersebut  telah menegaskan  bahwa  negara  telah  menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, juga termasuk perlindungan terhadap hak anak  yang  merupakan  hak asasi  manusia.  Undang-Undang  Perlindungan  Anak memberikan  aturan  umum  untuk  adopsi.  Namun  demikian,  untuk  memenuhi ketentuan  tentang  pengangkatan  anak  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  perlu  ditetapkan  peraturan  pemerintah
7 Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir, Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B , Jurnal, QaḍāuNā Vol.2/No.1/ Desember 2020 h.43.
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang diatur lebih rinci dalam peraturan ini bagaimana  terapkan  atau  diimplementasikan. 8 Karena  merupakan  amanat  dan karunia  atau  pemberian  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  maka  Undang-Undang Perlindungan  Anak    mengatur  tentang  hak-hak  anak  dan  segala  perlindungan hukumnya. 9
Dari  segi  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  yang  kesemuanya  diharapkan menjadi  calon  penerus  bangsa,  tangguh,  berjiwa  nasionalis  yang  dijiwai  dengan akhlak  mulia  dan  nilai-nilai  pancasila,  serta  memiliki  kemauan  yang  kuat  untuk menjaga persatuan bangsa, serta anak  yang tekat menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. 10 Masalah  adopsi  terkait  erat    dengan  Perlindungan  Anak, 11 Tujuan perlindungan  anak  Indonesia,  termasuk  anak  angkat,  adalah  untuk  memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Seperti dalam UU no. 23 Pasal
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  tahun  2002  menyatakan  bahwa  “setiap  anak berhak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  adil  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  dilindungi  dari  kekerasan  dan diskriminasi.” 12 .
Ketika  di  perhatikan  ayat  diatas  tersebut  dapat  Karena  setiap  anak  berhak  untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,  maka  perlindungan  anak  berupaya  agar  anak  dapat  mewujudkan haknya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  wajar. 13 UU  RI  No.  48  Thn  2009 tentang  kekuasaan  kehakiman  Bab  I  ketentuan  kehakiman,  bahwa  “Kekeuasaan Kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara
8 Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir, Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B , Jurnal, QaḍāuNā Vol.2/No.1/ Desember 2020 h.44.
9 Andi Husnul dan Marilang , Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota makassar Perspektif Hukum Islam , Jurnal QaḍāuNā Vol.2/No.3/September 2021 h. 512
10 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 78.
11 Adrianus Khatib, Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Kontenporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 158.
12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
13 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan , Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.218.
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pancasila  dan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Tahun  1945  untuk  kepentingan  tegaknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. 14 Dengan  kedudukan  peran  seorang  hakim  adalah  melihat  suatu  titik masalah dan mempertimbangkan masa depan anak ini kemudian di tetapkan bahwa anak  itu  layak  untuk  di  adopsi  oleh  pemohon  tersebut.  Orang  tua  biologis  anak adalah  hakim  yang  memiliki  tugas  utama  untuk  melindungi  anak  sebelum diadopsi, 15 Di  lingkungan  rumah,  anak  pertama  kali  belajar  tentang  dunia  dan lingkungan sekitarnya, namun yang terjadi sekarang adalah lingkungan rumah tidak dapat  melindungi  anak  tersebut.  ,  atau  karena  suatu  hal  anak  tersebut  dalam keadaan  terlantar.  Memberikan  kepada  orang  lain  syarat-syarat  hukum  dan peraturan yang berlaku.
b. Peraturan  Pemerintah  RI  No.  54  Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan

## Pengangkatan Anak.
Menurut  jenis  pengangkatan  anak,  menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  No.  54  Tahun  2007,  ada  dua  jenis  pengangkatan  anak  di  Indonesia. adopsi  antara  warga  negara  Indonesia  dan  adopsi  antara  warga  negara  dan  orang asing.  Kepada  Warga  Negara  Pengangkatan  anak  antar  warga  negara  Indonesia meliputi: Menurut  jenis  pengangkatan  anak,  menurut  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  No.  54  Tahun  2007,  ada  dua  jenis  pengangkatan  anak  di Indonesia.  adopsi  antara  warga  negara  Indonesia  dan  adopsi  antara  warga  negara dan  orang  asing.  Kepada  Warga  Negara  Pengangkatan  anak  antar  warga  negara Indonesia meliputi kebiasaan dan hukum setempat. 16 Undang-undang Perlindungan Anak  menjelaskan  aturan  adopsi  secara  umum.  Karena  perlindungan  anak merupakan upaya untuk  mencapai keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan
14 H. Halim Talli, Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa (Makassar : Alauddin University Press, Cet.I, 2013), hlm.33.
15 Muhammad Husain Zahabi , al-Syariah al-Islamiyah: Dirasat Muqaranah baina Mazahiib Ahl Sunnah wal al-Mazahab al-Ja’fariah. (Mesir: Dar al-Qutub al-Hadits. Tth), h.170.
16 Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir, Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B , Jurnal, QaḍāuNā Vol.2/No.1/ Desember 2020 h.44.
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
anak  harus  disikapi  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  berbangsa  dan bermasyarakat. 17 Namun    untuk  memenuhi  ketentuan  yang  berkaitan  dengan pengangkatan anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002,  perlu  dikeluarkan  peraturan  pemerintah  tentang  pengangkatan  anak.  Sejalan dengan itu Pemerintah telah mengambil Keputusan untuk melaksanakan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan.
Berdasarkan  jenis  pengangkatan  anak,    pengangkatan  anak  di  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  PP  RI  No.  54  Tahun  2007  meliputi  dua  jenis pengangkatan  anak,  yaitu  pengangkatan  anak  antara  warga  negara  Indonesia  dan anak angkat antara warga negara Indonesia dengan orang asing. Pengangkatan anak oleh  warga  negara  Indonesia  menyangkut  adat  istiadat  setempat  dan    berdasarkan peraturan perundang-undangan.. 18
Syarat-  persyaratan  masuk  sesuai  PP  RI  no.  Sejak  tahun  2007,  54  implementasi adopsi  anak  meliputi  calon  anak  angkat  dan  calon  orang  tua  angkat.  Untuk pengangkatan anak, anak harus berumur tidak lebih dari 18 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Anak-anak di bawah 6 tahun lebih disukai.
b.  Usia  6-12  tahun,  asalkan  ada  alasan  yang  mendesak,  misalnya  anak  menjadi korban  bencana,  anak  pengungsi,  dll.  Semua  ini  dilakukan  demi  kepentingan terbaik anak.
c.  Batas  usia  12-18  tahun  sampai  anak  membutuhkan  perlindungan,  yaitu.  anak dalam  situasi  khusus,  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi korban  perdagangan  manusia,  anak  yang  menjadi  korban  penculikan,  anak  yang cacat dan juga korban kekerasan dan penelantaran.
Adapun dalam perkara tersebut bahwa orang tua dari anak tersebut, tidak keberatan untuk  memberikan  anaknya  kepada  Pemohon,  dikarenakan  telah  memiliki  4 (empat)  orang  anak,  mengingat  Pemohon  yang  belum  dikaruniai  anak. 19 Selama
17 Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil, Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Jurnal QaḍāuNā  QaḍāuNā Vol.2/No.1/Desember 2020 h.18.
18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak .
19 Sumber Data: Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
dalam  ikatan  perkawinan  Pemohon  belum  dikaruniai  anak  sedangkan  Pemohon sangat  mendambakan  untuk  dapat  mengasuh  seorang  anak. 20 Kriteria  hak  dasar anak  yang  harus  dipenuhi  adalah  10.  Hak  dasar  anak  yang  harus  dipenuhi  adalah sebagai berikut:
1. Hak anak untuk bermain.
2. Hak anak atas pendidikan.
3. Hak anak atas perlindungan.
4. Hak anak atas pengakuan.
5. Hak anak untuk menerima status.
6. Hak anak atas pangan.
7. Hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
8. Hak untuk liburan.
9. Hak atas kesetaraan dan
10. Hak atas peran dan perkembangan. 21
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pengangkatan anak yang di lakukan oleh orang tua di tinggal mati suami
a. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam
Padahal  Islam  mengajarkan  kebaikan  sejauh  kita  memandang  pengangkatan  anak, ajaran  Islam  mengajarkan  untuk  menghormati  anak  yang  terdidik,  tentu  Islam mendukung  upaya  perlindungan  anak,  salah  satu  pilihannya  adalah  adopsi. Sebagaimana diketahui, Islam adalah agama yang sempurna dalam ajarannya. 22
Mahmud  Syaltut,  seorang  peneliti  dan  pemikir  Islam  Mesir,  berpendapat  bahwa untuk  mengadopsi anak  dengan mengadopsi anak  lain yang diperlakukan sebagai anak  sendiri  dalam  hal  cinta,  kehidupan  sehari-hari,  pendidikan,  dll,  tanpa  harus menyamakannya  dengan  anak  kandung,  kemudian  adopsi,  karena  diperbolehkan
20 Sumber Data: Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa
21 Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil, Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Jurnal QaḍāuNā  QaḍāuNā Vol.2/No.1/Desember 2020 h.22-23.
22 Andi Husnul dan Marilang , Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota makassar Perspektif Hukum Islam , Jurnal QaḍāuNā Vol.2/No.3/September 2021 h. 508.
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
dalam Islam. 23

## 1. Syarat Pengangkatan Anak
Dalam hal adopsi, orang tua angkat perlu tahu apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan.  Untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  Islam  menetapkan syarat-syarat  adopsi.  Syarat-syarat  pengangkatan  anak  menurut  hukum  Islam adalah:
a)  Hubungan  kekerabatan  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua  kandung  dan anggota keluarga tidak terputus.
b.Anak  angkat  bukanlah  ahli  waris  dari  anak  angkat,  melainkan  ahli  waris  dari orang tua kandungnya, dan orang tua angkat bukanlah ahli waris dari anak angkat. c.  Hubungan  keuangan  antara  anak  angkat  dan  orang  tua  angkatnya  hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat-asisten.
d  Anak  angkat  tidak  boleh  langsung  menggunakan  nama  orang  tua  angkatnya, kecuali  untuk  identitas  dan  alamat.  contoh  Orang  tua  angkat  tidak  dapat  menjadi wali sah dari anak angkat.
f.  Antara  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat  harus  ada  yang  beragama  Islam,  agar anak tetap dalam iman yang dianutnya.
Yusuf  Qardawi  berkeyakinan  bahwa  pengangkatan  anak  dapat  dibolehkan  jika  si pengadopsi tidak mempunyai keluarga tetapi berniat untuk mengasuh anak tersebut dengan memberikan tempat tinggal, pendidikan, kasih sayang, sandang dan pangan yang  layak  seolah-olah  anak  itu  adalah  anaknya  sendiri.  seorang  anak  Mengenai silsilah,  silsilah  anak  tetap  pada  ayah  kandungnya,  karena  tidak  ada  hubungan keluarga antara anak angkat dan orang tua angkat, yang dapat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. 24
Dapat  disimpulkan  bahwa  mengambil,  mengasuh,  mengasuh  dan  mengasuh  anak terlantar  untuk  kepentingan  dan  keuntungan  anak  tanpa  menilai  garis  keturunan orang tua kandungnya adalah perbuatan  terpuji bahkan dianjurkan dalam keadaan
23 Mahmud Syaltut , Al-Fatawa, (Mesir: Dar al Syuruk, 1991), h.321.
24 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h.
319.
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
tertentu  menurut  ajaran  Islam.  di  mana  tidak  ada  orang  lain  yang  peduli  tentang mereka.  Mereka  yang  mampu    menemukan  anak  terlantar  diharuskan  oleh  hukum untuk mengadopsi dan mengasuh mereka tanpa harus memutuskan ikatan keluarga dengan orang tua kandung mereka. 25

## 2. Tujuan Pengangkatan Anak
Seorang  pengadopsi  anak  pasti  memiliki  tujuan  yang  ingin  dicapai,  karena  pada dasarnya banyak faktor yang mendukung pengangkatan anak, namun biasanya yang melatarbelakangi pengangkatan anak adalah orang yang tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan  anak  dilakukan  untuk  memenuhi  keinginan  manusia  untuk mengarahkan  cintanya  kepada  seorang  anak  yang  dianggap  sebagai  kelanjutan hidupnya. 26
Motivasi mengangkat anak dalam Islam  lebih kepada kepedulian dan mengarahkan rasa  cinta  dan  kasih  sayang  kepada  anak,  ajaran  Islam  selalu  mengarahkan  kita untuk  peduli  terhadap  sesama,  karena  kepedulian  terhadap  sesama    harus  selalu dipraktikkan,  terutama  terhadap  anak  terlantar.  dan  yatim  piatu.  Apalagi  Islam mengajarkan manusia untuk selalu mendukung dan merawat anak-anak yang tidak berdaya, miskin, terlantar, dll. Namun menafkahi dan mengasuh anak-anak tersebut tidak berakhir dengan putusnya ikatan keluarga dan hak-hak orang tua kandungnya. Perhatian seperti itu harus didasarkan pada penyantunan saja. 27

## 3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak
Pengangkatan  anak    dikenal  dan  berkembang  pada  Zaman  Jahiliyah,  yaitu  zaman sebelum kerasulan Nabi  Muhammad SAW. Ketika seseorang mengadopsi seorang anak,  maka  silsilahnya  secara  otomatis  dikaitkan  dengan  ayah  angkatnya  dan silsilah orang tuanya terputus. Pada saat itu anak angkat sudah mendapat hak waris sebagai anak kandung, dan segala urusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah kandung beralih kepada pihak angkat.
25 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia,
(Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 121.
26 Ahmad Azhar Basyir, Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam, (Bandung: PT Al-Ma’rif, 1972), h. 19.
27 Muderis Zaini, “Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Cet Ke-4, h.50.
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi syarat-syarat  sebagai  berikut:  1.  Tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara  anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya. 2. Anak angkat tidak berstatus ahli  waris  angkat,  tetapi  masih  menjadi  ahli  waris  dari  orang  tua  kandungnya, sehingga  orang  tua  angkat  tidak  berhak  memerintah  sebagai  ahli  waris  dari  anak angkat. 3. Anak angkat tidak boleh  menggunakan nama orang tua angkatnya selain identitas/alamatnya. 4. Orang tua angkat tidak berhak menjadi wali anak angkatnya dalam perkawinan. 28
Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung dari Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab  ayat  4  dan  5  sebagaimana  ditulis  sebelumnya.  Berdasarkan  dua  ayat  di atas, kebanyakan ulama berpendapat bahwa hubungan  ayah atau ibu angkat dengan anak  angkat  tidak  lain  adalah  hubungan  cinta.  Hubungan    ayah  atau  ibu  dengan anak  angkat  tidak  mempunyai  akibat  hukum  yang  berkaitan  dengan  pewarisan, keturunan,  dan  tidak  menghalangi  perkawinan  timbal  balik.  Jika  ayah  atau  ibu angkat  meninggal,  anak  angkat  tidak  dianggap  sebagai  ahli  waris  yang  berhak mewarisi.
Demikian  pula,  anak  angkat  tidak  dapat  menggunakan  nama  ayah  atau  ibu angkatnya dalam hubungannya dengan keluarga. Kasus Zaid bin Harisah yang  para sahabatnya  bernama  Zaid  bin  Muhammad  yang  diatributkan  kepada  Nabi,  yang dianggap  oleh  para  sahabatnya  sebagai  anak  angkat  Nabi  Muhammad  SAW, bertentangan dengan ayat di atas, sehingga Zaid tetap diatributkan kepada ayahnya Haritsa.  .  Padahal,  Allah  SWT  memerintahkan  Rasullullah  SAW  untuk  menikahi Zainab  binti  Jahsy,  mantan  istri  Zaid  bin  Harisah,  untuk  membantah  anggapan bahwa status anak angkat  sama dengan anak kandung. 29
Pernyataan Allah SWT terdapat dalam surat Al- Ahzab ayat 37:
28 Muh. Rahul Syuaib, Hartini Tahir, Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B , Jurnal, QaḍāuNā Vol.2/No.1/ Desember 2020 h.41.
29 Nasroen Haroen, dkk.,Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 84
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
ْخُت َو َ هاللّٰ ِقَّتا َو َكَج ْو َز  َكْيَلَع  ْكِسْمَا ِهْيَلَع  َتْمَعْنَا َو ِهْيَلَع ُ هاللّٰ َمَعْنَا ْْٓيِذَّلِل ُل ْوُقَت ْذِا َو ِهْيِدْبُم ُ هاللّٰ اَم  َكِسْفَن ْيِف ْيِف
ُكَي  َلَ ْيَكِل اَهَكٰنْج َّو َز ۗا ًرَط َو اَهْنِ م ٌدْي َز ى ٰضَق اَّمَلَف ۗ ُهىٰشْخَت  ْنَا ُّقَحَا ُ هاللّٰ َو  ََۚساَّنلا ىَشْخَت َو ٌج َرَح َنْيِنِم ْؤُمْلا ىَلَع َن ْو
ًلَ ْوُعْفَم ِ هاللّٰ  ُرْمَا َناَك َو ۗا ًرَط َو َّنُهْنِم ا ْوَضَق اَذِا ْمِهِٕىۤاَيِعْدَا ِجا َو ْزَا ْْٓيِف ٣٧
Surah Al-Ahzab ayat 37 :
“Dan (Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi  nikmat  oleh  Allah  dan  engkau  (juga)  telah  memberi  nikmat  kepadanya, “Pertahankan  istrimu  dan  bertakwalah  kepada  Allah,”  sedang  engkau menyembunyikan  di  dalam  hatimu  apa  yang  akan  dinyatakan  oleh  Allah,  dan engkau  takut  kepada  manusia,  padahal  Allah  lebih  berhak  untuk  engkau  takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia 30 (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. 31 Ketetapan Allah itu pasti terjadi.” Berdasarkan  surat  Al-Ahzab  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  prinsip  pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara  dan memajukan anak. Dalam kasus Zaid bin Haritsah, Nabi SAW menyelamatkannya sekaligus membebaskannya dari perbudakan  dan  menjadikannya  menjalani  kehidupan  yang  bermartabat  sebagai manusia  merdeka.  Padahal  tujuan  lainnya  adalah  untuk  membantu  orang  lain. Firman Allah SWT dalam Al Quran:
َلَ َو  ۖى ٰوْقَّتلا َو  ِ رِبْلا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت َو ا ْوُن َواَعَت ِباَقِعْلا ُدْيِدَش َ هاللّٰ َّنِاۗ َ هاللّٰ اوُقَّتا َوۖ ِنا َوْدُعْلا َو  ِمْثِ ْلَا ىَلَع ٢
Surah Al -Maidah ayat 2 .
Artinya:  “..dan  tolong -menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan dan  takwa, dan jangan tolong - menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya”. (Al- Maidah: 2)
Karena  tidak  boleh  mempertimbangkan  ayah  dari  anak  angkat,  ini  berarti  bahwa dalam  Islam,  tujuan  adopsi  adalah  untuk  menjaga  dan  memelihara  keutuhan
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
keluarga  dan  untuk  melindungi  asal  usul  seseorang  dan  memperkuat  ikatan kekerabatan  dengan  orang  tua  angkat.  Anak-anak  adalah  titah  dan  karunia  Tuhan Yang Maha Esa, mereka selalu dilindungi, karena mereka adalah sumber harkat dan martabat  manusia  dan  hak  asasi  manusia  harus  dihormati.  Dari  perspektif masyarakat,  budaya,  ekonomi,  politik,  hukum  dan  keberlangsungan  keluarga,  ras dan  suku  bangsa,  anak  sebenarnya  adalah  aset  yang  tak  tergantikan. 32 Jika kemudian  kita  melihat  Pasal  171  (h)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Islam, dikatakan  bahwa  anak  angkat  adalah  anak  yang  tanggungan  hidupnya  sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya serta mengalihkan tanggung jawab dari orang tua kandungnya. orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan. 33 Adapun dalam hal  masalah  pewarisan,  anak  angkat  hanya  berhak  menerima  wasiat  yang  ada kaitannya  dengan  harta  peninggalan  orang  tua  angkatnya,  sebagaimana  diatur dalam  pasal  209  ayat  (2)  yang  berbunyi  :  “Terhadap  anak  angkat  yang  tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. 34
Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga  rasa  terima  kasih  karena  semasa  hidup  orang  tua  angkatnya,  Dalam  rumusan hak-hak  anak  yang  diatur  dalam  undang-undang  sebagai  hukum  positif  di Indonesia, perlu pula adanya tinjauan dalam perspektif hukum Islam sebagai negara yang mayoritas penduduknya hukum Islam. 35
Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya  dan  pendidikannya  saja  yang  beralih  dari  orang  tua  kandung kepada  orang  tua  angkat.  Akan  tetapi  untuk  masalah  perwalian  dalam  pernikahan dan  masalah  waris,  anak  angkat  tetap  saja  berhubungan  dengan  orang  tua kandungnya. Tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada
32 Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil, Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Jurnal QaḍāuNā  QaḍāuNā Vol.2/No.1/Desember 2020 h.16.
33 Mustofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana Preda Media Group: 2008), h. 21.
34 Roihan A Rasyid, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1999), h. 82.
35 Andi Husnul dan Marilang , Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota makassar Perspektif Hukum Islam , Jurnal QaḍāuNā Vol.2/No.3/September 2021 h. 508
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
anak  angkatnya  tersebut,  maka  yang  dapat  dilakukan  orang  tua  angkat  adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya. 36

## D. Penutup
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  dapat  menyimpulkan  beberapa  point  yaitu  sebagai berikut
1. Berdasarkan  Putusan  Nomor  11/Pdt.P/2022/Pa.Sgm  bahwa  yang  menjadi pertimbangan  hakim  dalam  penetapan  hak  asuh  anak  kepada  pemohon  karena ketentuan mengenai pengangkatan anak (adopsi) untuk suami istri kemudian diatur dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  2  Tahun  1979  dan  di sempurnakan  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun  1983,
Kompilasi Hukum Islam dan melihat kemampuan pemohon sebagai dasar hukum pertimbangan dalam memberikan penetapan hak asuh anak tersebut.
2. Mengenai  Putusan  Nomor  11/Pdt.P/2016/Pa.Sgm  dimana  dapat  dilihat  bahwa seorang  tua  yang  ditinggal  mati  suaminya  berperan  sebagai  orang  tua  tunggal dalam  memberikan  kebutuhan  dalam  rumah  tanggah.  Sebagai  orang  tua  angkat dari  anak  tersebut  merupakan  sebuah  anugerah  bagi  ibu  angkat  dan  merupan sebuah  kebahagiaan  dalam  dirinya  sendiri  sehingga  kebutuhan  anak  itu  sendiri sudah menjadi kewajibannya untuk memenuhi hak anak tersebut.
3. Dalam  hukum  Agama  Islam  anak  merupakan  sebuah  anugerah  yang  dititipkan dalam unit terkecil rumah tangga, sehinggah posisi anak sebagai suatu kemuliaan yang  hadir  di  tengah-tengah  keluarga  tersebut.  Baik  anak  yang  telah  diangkat melalui  proses  persidangan  tetaplah  merupakan  suatu  kebahagiaan  untuk  seorang ibu dalam hiduonya dan tidak memutuskan status anak dengan ibu kandungnya.
36 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, h.
102.
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri

## Daftar Pustaka

## Buku
Halim Talli, Abdul. Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa. Makassar : Alauddin University Press, Cet.I, 2013.
Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia . Makassar : Alauddin University Press, Cet.I, 2016.
Wirjono Prodjodikoro. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung : Sumur, 1984.
Subekti. Pokok-pokok Dari Hukum Perdata. Bandung : Inter Masa, 1980
Lulik  Djatikumoro. HukumPengangkatan  Anak  di  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2011.
Andi  Syamsu  Alam  dan  M.  Fauzan .  Hukum  Pengangkatan  Anak  Perspektif  Islam .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Ahmad  Kamil  dan  Fauzan. Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di  Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Adrianus  Khatib. Kedudukan  Anak  Asuh  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam.  Problematika  Hukum Islam Kontenporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
Muhammad Husain Zahabi . al-Syariah al-Islamiyah: Dirasat Muqaranah baina Mazahiib Ahl Sunnah wal al-Mazahab al-Ja’fariah. Mesir: Dar al-Qutub al-Hadits. Tth
Yusuf Qardhawi. Halal dan Haram Dalam Islam . Surakarta: Era Intermedia, 2005.
Ahmad  Azhar  Basyir. Kawin  Campur,  Adopsi,  Wasiat  Menurut  Islam .  Bandung:  PT  Al- Ma’rif, 1972.
Muderis  Zaini. “Adopsi  Suatu  Tinjauan  Dari  Tiga  Sistem  Hukum”. Jakarta:  Sinar  Grafika, 2002.
Nasroen Haroen, dkk. Ensiklopedi Islam . Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
Mustofa, Pengangkatan  Anak  Kewenangan  Pengadilan  Agama .  Jakarta:  Kencana  Preda Media Group: 2008.
Roihan  A  Rasyid. Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Hukum Nasional . Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1999.

## Jurnal
Andi Husnul dan Marilang , Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota makassar Perspektif Hukum Islam , Jurnal QaḍāuNā Vol.2/No.3/September 2021.
Edi Ardiansa, Lomba Sultan, Muhammad Fajri
Muh.  Wahyudin,  Muh.  Jamal  Jamil, Implementasi  Pasal  34  Ayat  1  Tentang  Penanganan Anak  Terlantar  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Gowa ,  Jurnal  QaḍāuNā    QaḍāuNā Vol.2/No.1/Desember 2020.
Muh.  Rahul  Syuaib,  Hartini  Tahir, Analisis  Yuridis  Putusan  Nomor  51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang  Pengangkatan  Anak di  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas  I B , Jurnal, QaḍāuNā Vol.2/No.1/ Desember 2020.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

## Narasumber
Mukhtaruddin Bahrum. Sungguminasa, 23 Oktober 2022.
Nasriah. Sungguminasa, 23 Oktober 2022.