PEMETAAN MASALAH-MASALAH PENDIDIKAN NONFORMAL DI KALIMANTAN BARAT:
Implikasi Terhadap Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Bermutu Oleh: Mastar Asran 1

## Abstrak
Upaya-upaya  perluasan  akses  dan  peningkatan  mutu layanan pendidikan, termasuk pendidikan nonformal  merupakan kebijakan  mendasar  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia.  Upaya-upaya  tersebut  di  samping  membutuhkan komitmen yang tinggi dari para pengambil kebijakan, juga perlu didukung oleh semua institusi-institusi terkait, lembaga-lembaga pendidikan,  termasuk  perguruan  tinggi  serta  seluruh masyarakat untuk dapat berperan secara optimal sesuai dengan kapasitas  dan kewenangan masing-masing.
Untuk  mengetahui  secara  nyata  masalah-masalah  yang dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  nonnformal,  telah dilakukan  penelitian  pada  sejumlah  kabupaten  dan  kota  di Kalimantan  Barat.  Penelitian    yang  terarah  pada  pemetaan masalah  pendidikan  nonformal  di  Kalimantan  Barat.  ini menemukan  beberapa  masalah  mendasar  berkenaan  dengan penyelenggaraan  pendidikan  nonformal  yang  perlu  dikaji  dan ditindaklanjuti  oleh  pihak-pihak  yang  berwenang  guna memperluas  akses  dan  peningkatan  mutu  pendidikan  di Kalimantan Barat.

## Kata-kata Kunci: Pendidikan Nonformal, Akses Layanan Pendidikan

## PENDAHULUAN
Upaya-upaya  meningkatkan  kualitas  sumber  daya,  manusia merupakan  kebijakan  strategis  yang  harus  menjadi  prioritas  pengembangan setiap  lembaga/instansi  serta  berbagai  jenis  dan  bentuk  kegiatan  yang dilakukan.  Kegiatan secara kongkrit dan terarah dalam rangka mewujudkan
1 Mastar Asran : adalah Dosen Jurusan Pendidikan Dasar FKIP Untan
masyarakat  Kalimantan  Barat  yang  cerdas  dan  kompetitif  didasari  analisis dan  kajian  terhadap  berbagai  fenomena  gelombang  perubahan,  baik perubahan  orientasi  masyarakat  maupun  perubahan-perubahan  yang  datang dari  luar  yang  menyangkut  aspek  kehidupan  politik,  ekonomi,  sosial  dan budaya.  Perubahan-perubahan  orientasi  masyarakat  maupun  tuntutan- tuntutan  perubahan  dari  luar  tersebut  membawa  konsekuensi  agar  tersedia sumber  manusia  yang  berkualitas  baik  intelektual  maupun  moral  sehingga mampu berperan mewujudkan kemajuan daerah Kalimantan Barat. Pada sisi yang  lain  mampu  berkompetisi  dalam  mendapatkan  berbagai  peluang  atau kesempatan untuk kemajuan individu, masyarakat dan bangsa.
Dalam  pedoman pelaksaan  program  pendidikan  nonformal      dan informal  tahun  2010  yang  diterbitkan  Kementerian  Pendidikan  Nasional dijelaskan  bahwa  kebijakan  pengembangan  dan  pembangunan  Pendidikan nonformal   dan Informal meliputi; (1) optimalisasi program PAUD melalui penyelenggaraan PAUD holistik, integratif dan bermutu (2) mengembangkan program pendidikan keaksaraan berbasis pemberdayaan masyarakat ( Literacy Initiative  for  Epowerment/LIFE), (3)  meningkatkan  pelayanan  program pendidikan  kesetaraan  berbasis  kecakapan  hidup  yang  bermutu,  (4) meningkatkan  pelaksanaan  program  kursus  berbasis  desa  dan  kota,  kursus para-profesi
berbasis pendidikan kecakapan hidup, (5)
menumbuhkembangkan  pendidikan  kewirausahaan  masyarakat  yang bermutu, (6) mendorong lahirnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, (7) meningkatkan pelayanan program pendidikan pemberdayaan perempuan, (8) menumbuhkembangkan  pendidikan  yang  berkeadilan  gender,  (9) meningkatkan kapasitas kelembagaan PNFI baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Dirjen PNFI Kemendiknas, 2010: 8).
Dalam  pedoman  pelaksaan  program  pendidikan  nonformal      dan informal  tahun  2010  yang  diterbitkan  Kementerian  Pendidikan  Nasional dijelaskan  bahwa  kebijakan  pengembangan  dan  pembangunan  Pendidikan nonformal   dan Informal meliputi; (1) optimalisasi program PAUD melalui penyelenggaraan PAUD holistik, integratif dan bermutu (2) mengembangkan program pendidikan keaksaraan berbasis pemberdayaan masyarakat ( Literacy Initiative  for  Epowerment/LIFE), (3)  meningkatkan  pelayanan  program pendidikan  kesetaraan  berbasis  kecakapan  hidup  yang  bermutu,  (4) meningkatkan  pelaksanaan  program  kursus  berbasis  desa  dan  kota,  kursus para-profesi
berbasis pendidikan kecakapan hidup, (5)
menumbuhkembangkan  pendidikan  kewirausahaan  masyarakat  yang bermutu, (6) mendorong lahirnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, (7) meningkatkan pelayanan program pendidikan pemberdayaan perempuan, (8) menumbuhkembangkan  pendidikan  yang  berkeadilan  gender,  (9) meningkatkan kapasitas kelembagaan PNFI baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Dirjen PNFI Kemendiknas, 2010: 8).
Besarnya  tuntutan  masyarakat  terhadap  peningkatan  kualitas sumberdaya  manusia    dalam  rangka  memberikan  layanan  dalam  berbagai bidang  semakin    mendapat  perhatian  berbagai  pihak.  Dalam  bidang pendidikan  tuntutan  ini  juga  semakin  dirasakan,  dan  secara  bertahap  terus direspon  dengan  mengadakan  peningkatan  layanan  secara  bertahap  dalam berbagai  fungsi  dan  jenis  kegiatan.  Terkait  dengan  tuntutan  masyarakat  ini pula, maka pemerintah menetapkan tiga pilar kebijakan pokok Pembangunan Pendidikan  Nasional  Jangka  Menengah  (2005-2009),  yaitu;  (a)  pemerataan dan  perluasan  akses,  (b)  peningkatan  mutu,  relevansi  dan  daya  saing,  (c) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Ketiga kebijakan pokok  yang  menjadi  dasar  dalam  menyusun  program  dan  pelaksanaan kegiatan  pendidikan  formal  dan  nonformal  saling  berkaitan.  Pemerataan akses  (kuantitas)  perlu  disertai  dengan  peningkatan  dan  pemerataan  mutu (kualitas)  yang  dilakukan  secara  efektif,  efisien  serta  bertanggung  jawab (Dirjen PMPTK-PNF, 2007).
Dalam bidang pendidikan nonformal   tuntutan terhadap peningkatan kualitas  layanan  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  mutakhir  yang  telah menggeser  paradigma  lama  tentang  pentingnya  kualitas  Pendidik  Tenaga Kependidikan  Pendidikan  Non-Formal  (PTK-PNF)  dalam  meningkatkan mutu  pendidikan.  Paradigma  yang  mengandalkan  kualitas  PTK-PNF  dilihat semata-mata  dari  sertifikasi ijazahnya ternyata tidak tepat lagi, karena yang lebih  penting  adalah  tingkat  kompetensinya  dan  seberapa  besar  kompetensi yang dimiliki itu benar-benar dipraktekkan secara efektif dalam pelaksanaan tugas.  Ini  berarti  peran  PTK-PNF  yang  profesional  semakin  menjadi kebutuhan, sehingga pada akhirnya mampu mengembangkan potensi peserta didik  dengan  penekanan  pada  penguasaan  pengetahuan  dan  keterampilan fungsional  serta  pengembangan  sikap  dan  kepribadian.yang  merupakan fungsi utama jalur pendidikan ini (UU No,20/2003, pasal 26). Pemberian layanan  yang  semakin  luas  dan  berkualitas  terhadap  masyarakat  melalui pendidikan  nonformal      berarti  pula  semakin  menuntut  kualitas  dan
profesionalisme  PTK-PNF  yang  semakin  tinggi.  Hal  ini  disadari  bukan sesuatu  yang  dapat  dianggap  ringan,  karena  dinamika  perubahan  dalam masyarakat  terjadi  dengan  cepat,  dan  ini  semua  berarti  menyebabkan diversifikasi layanan pendidikan nonformal   akan semakin beragam pula.
Di  tengah  derasnya  tuntutan  profesionalisme  pengelolaan  dan penyelenggaraan  PNF  dalam  memberikan  layanan  Pendidikan  nonformal    , maka peran pengelola, tutor dan pihak-pihak terkait juga semakin mengambil arti  dan  tempat  yang  penting.  Banyak  persoalan-persoalan  pendidikan nonformal      yang  mengharuskan  adanya  kajian-kajian  dan  penelitian mendalam,  di  samping  begitu  banyak  persoalan-persoalan  lainnya  yang membutuhkan  diskusi  mendalam,  dialog  dan  pendampingan  yang mengharuskan  peran  nyata  semua  pihak.  Ini  semua  tentu  terarah    pada peningkatan  kinerja  penyelenggara  PNF,  dan  semuanya  bermuara  pada perluasan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan nonformal    menuju tersedianya sumberdaya manusia yang semakin berkualitas.
Dalam sambutan Dirjen PMPTK-PNF (2008) disampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius berkaitan dengan layanan pendidikan nonformal  ;
1. Program  pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD)  bermutu  yang mampu “melejitkan” kecerdasan anak, membentuk kesiapan belajar lebih lanjut, serta  melaksanakan  pelayanan  dengan  jangkauan  sasaran  yang semakin meluas, merata, dan berkeadilan
2. Program  pendidikan  keaksaraan  bermutu  yang  mampu  meningkatkan kompetensi  keaksaraan  pada  semua  tingkatan    (dasar,  fungsional,  dan lanjutan)  bagi  penduduk  buta  aksara  dewasa  secara  meluas,  adil  dan merata  untuk  mendorong  perbaikan  kesejahteraan  dan  produktivitas penduduk, dan ikut serta dalam mendukung perbaikan peringkat IPM.
3. Program  pendidikan  kesetaraan  bermutu  dan  relevan  yang  mampu meningkatkan  kecakapan  hidup,  termasuk  kesiapan  kerja,  produktivitas dan  kemandirian  peserta  didik,  serta  dalam  rangka  mendukung keberhasilan  penuntasan  Wajar  Dikdas  9  Tahun  dan  perluasan  akses pendidikan menengah nonformal.
4. Kelembagaan  kursus  dan  kursus  para-profesi  yang  berorientasi  pada peningkatan  kecakapan  hidup (PKH) yang bermutu  dan relevan dengan kebutuhan  masyarakat  serta  pelayanan  yang  semakin  meluas,  adil  dan
merata, khususnya bagi penduduk miskin dan penganggur terdidik, dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional.
5. Budaya  baca  serta  penyediaan  bahan-bahan  bacaan  yang  berguna  baik bagi  aksarawan  baru  maupun  anggota  masyarakat  lainnya  agar memperoleh  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  relevan  bagi peningkatan produktivitas mereka.
6. Terwujud  pendidikan  yang  berkeadilan  gender  melalui  peningkatan kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  akses,  partisipasi, kontrol,  dan  manfaat pendidikan  serta    mendukung    upaya  pencegahan diskriminasi, traficking ,  dan  tindak  kekerasan  sebagai  wujud perlindungan HAM.
7. Terwujudnya  peningkatan  kapasitas  kelembagaan,  sarana  dan  prasarana yang memadai, serta ketenagaan yang profesional, dan satuan pendidikan nonformal      yang  terakreditasi  agar  mampu  menjangkau  sasaran  yang semakin  luas,  adil  dan  merata  serta  dapat  memenuhi  kebutuhan  belajar masyarakat yang terus berkembang.
Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa lima masalah konvensional (klasik) yang senantiasa mewarnai perjalanan dunia pendidikan adalah masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi, dan efektivitas. Telah banyak model program pendidikan dikembangkan dan diaplikasikan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, baik yang bersifat parsial maupun menyeluruh. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa masalah klasik pendidikan tersebut belum juga bisa diatasi, meskipun beberapa bentuk kemajuan telah pula dapat dicapai.
Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 telah  lebih  mengecilkan  arti  berbagai  capaian  pembangunan,  termasuk pembangunan  bidang  pendidikan.  Pada  sisi  lain,  krisis  itu  telah  pula memberikan  pelajaran  berharga  bahwa  pendekatan  yang  dipilih  dalam pembangunan  perlu  diperkaya  dengan  upaya  mengokohkan  keberdayaan masyarakat  ( people) ,  komunitas,  dan  institusi  agar  pada  masa  berikutnya pembangunan  dapat  dijalankan  sendiri  oleh  masyarakat  secara  mandiri  dan berkelanjutan.  Pendekatan  pembangunan  yang  menempatkan  dan memberikan  kesempatan  masyarakat  sebagai  aktor  utama  dan  menjalankan sendiri  gerakan  pembangunan  dikenal  sebagai  pendekatan  pemberdayaan ( empowerment  approach ).  Pendekatan  pemberdayaan  diyakini  sebagai
prasyarat  utama  menuju  pembangunan  yang  berkelanjutan  (sustainable development).
Berdasarkan  ciri-cirinya,  khalayak  sasaran  program  pendidikan nonformal      adalah  mereka  yang  oleh  Advisory  Council  for  Adult  and Continuing  Education  (ACACE)  (1979)  digolongkan  sebagai  kelompok masyarakat  tak  beruntung  ( socially  disadvantaged  Communitie ). Penggolongan ini berangkat dari identifikasi sebab – sebab orang tidak dapat menempuh  pendidikan  dasar  reguler  melalui  jalur  pendidikan  sekolah, sebagai  sebuah  ketidakberuntungan  dan  kemudian  mengikuti  pendidikan pada jalur pendidikan nonformal  .
Ketidak  beruntungan  tersebut memaksa  mereka  menempuh  jalur pendidikan nonformal   guna mendapatkan layanan pendidikan. Jenis-  jenis sebab  ketidak  beruntungan  tersebut  bisa  berupa  daerah  tempat  tinggalnya yang  terpencil  atau  terisolasi  sehingga  jauh  dari  pusat  layanan  pendidikan formal; karena faktor ekonomi, karena faktor budaya, atau faktor kecacatan- fisik,  psikologi  maupun  sosial.  Studi  Pendidikan  Alternatif    Bagi  Pemuda Putus Sekolah ( LP3ES, 1981 ), memaparkan bahwa putus sekolah (termasuk tidak bisa sekolah) bisa bersumber pada (a) anak didik sendiri (b) orang tua (c) sistem per sekolahan (d ) lingkungan sosial anak didik ( e ) alokasi yang keliru tentang sumber-sumber pendidikan ( f) hubungan timbal balik dantara berbagai sebab yang sangat kompleks.
Kiranya  sangat  banyak  konsepsi  pembelajaran  yang  menyarankan bahwa  pembelajaran,  khususnya  dalam  seting  nonformal,  seyogyanya menerapkan  prinsip-prinsip  pembelajaran  yang  partisipatif.  Konsepsi pembelajaran partisipatif ini terutama bersumber dari aliran humanisme dan behavioral.  Tiga konsepsi  yang  paling  dikenal  adalah  bahwa  pendidikan harus  berpusat  pada  warga  belajar  (student  centered),  mengutamakan aktivitas  warga  belajar  atau  dengan  cara  belajar  siswa  aktif  ( student  active lerning ), dan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengarahkan sendiri aktivitas belajarnya (self – directed learning).
Upaya  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  sebagai  salah  satu amanat Pembukaan UUD 1945 telah cukup lama ditunaikan. Upaya-upaya itu telah  menghasilkan  perkembangan  yang  positif.  Namun demikian,  berbagai kekurangan  masih  cukup  banyak  dirasakan,  baik  yang  dilihat  oleh  para pengamat,  dirasakan  praktisi,  pemakai,  maupun  oleh  para  warga  belajar (sasaran didik) sendiri. Lima masalah konvensional (klasik) yang senantiasa
mewarnai  perjalanan  dunia  pendidikan  adalah  masalah  mutu,  pemerataan, relevansi, efisiensi, dan efektivitas. Telah banyak model program pendidikan dikembangkan  dan  diaplikasikan  untuk  memecahkan  masalah-masalah tersebut,  baik  yang  bersifat  parsial  maupun  menyeluruh.  Tetapi  kenyataan membuktikan  bahwa  masalah  klasik  pendidikan  tersebut  belum  juga  bisa diatasi, meskipun beberapa bentuk kemajuan telah pula dapat dicapai.
Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 telah  lebih  mengecilkan  arti  berbagai  capaian  pembangunan,  termasuk pembangunan  bidang  pendidikan.  Pada  sisi  lain,  krisis  itu  telah  pula memberikan  pelajaran  berharga  bahwa  pendekatan  yang  dipilih  dalam pembangunan  perlu  diperkaya  dengan  upaya  mengokohkan  keberdayaan masyarakat  (people),  komunitas,  dan  institusi  agar  pada  masa  berikutnya pembangunan  dapat  dijalankan  sendiri  oleh  masyarakat  secara  mandiri  dan berkelanjutan.  Pendekatan  pembangunan  yang  menempatkan  dan memberikan  kesempatan  masyarakat  sebagai  aktor  utama  dan  menjalankan sendiri  gerakan  pembangunan  dikenal  sebagai  pendekatan  pemberdayaan (empowerment  approach).  Pendekatan  pemberdayaan  diyakini  sebagai prasyarat  utama  menuju  pembangunan  yang  berkelanjutan  (sustainable development).
Berdasarkan  ciri  – cirinya,  khalayak  sasaran  program  pendidikan nonformal,  adalah  mereka  yang  oleh  Advisory  Council  for  Adult  and continuing  Education  (ACACE)  (1979)  digolongkan  sebagai  kelompok masyarakat  tak  beruntung  (  socially  disadvantaged  Communities  ) Penggolongan ini berangkat dari identifikasi sebab – sebab orang tidak dapat menempuh  pendidikan  dasar  reguler  melalui  jalur  pendidikan  sekolah, sebagai  sebuah  ketidak  beruntungan  dan  kemudian  mengikuti  pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
Ketidak  beruntungan  tersebut  memaksa  mereka  menempuh  jalur pendidikan nonformal    guna mendapatkan layanan pendidikan. Jenis – jenis sebab  ketidak  beruntungan  tersebut  bisa  berupa  daerah  tempat  tinggalnya yang  terpencil  atau  terisolasi  sehingga  jauh  dari  pusat  layanan  pendidikan formal; karena faktor ekonomi, karena faktor budaya, atau faktor kecacatan- fisik,  psikologi  maupun  sosial.  Studi  Pendidikan  Alternatif    Bagi  Pemuda Putus  Sekolah  (  LP3ES,  1981  ),  memaparkan  bahwa  putus  sekolah  ( termasuk tidak bisa sekolah ) bisa bersumber pada (a) anak didik sendiri (b) orang tua  (c)  sistem  per  sekolahan  (d  )  lingkungan  sosial  anak  didik  (  e  )
alokasi yang keliru tentang sumber – sumber pendidikan ( f) hubungan timbal balik antara berbagai sebab yang sangat kompleks.
Temuan  penelitian  semakna  juga  didapat  dari  penelitian  Tim Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama RI – Unicef untuk program pendidikan nonformal (1987). Penelitian itu menemukan partisipasi warga belajar dalam ikut mengelola kelompok belajar masih rendah. Pengelolaan Kejar biasanya dilakukan oleh para tutor atau fasilitator atau oleh pengurus Kejar yang terdiri dari orang-orang di luar warga belajar, khususnya para agen pembaharu, agen perubahan,  atau  para  anniliar  ;  seperti  para  pamong  desa,  penilik  Dikmas, para  pengurus  PKK,  tokoh  masyarakat,  atau  personil  atau  anggota masyarakat  yang  kebetulan  memiliki  strata  sosial  dan  /  atau  tingkat pendidikan lebih baik dari pada  warga belajar. Mereka biasanya terdiri dari para pemrakarsa pembentukan Kejar, baik dengan alasan demi mencerdaskan kehidupan  bangsa  maupun  yang  didorong  oleh  alasan-alasan  subjektif lainnya.  Dengan  sistem  penyelenggaraan  yang  demikian  maka  kehidupan organisasi Kejar sangat tergantung kepada para pemrakarsa tersebut. Akibat yang  banyak  terjadi  adalah  program  Kejar  hanya  berjalan  saat  para pemrakarsa aktif mengadakan pendampingan dan pembinaan, demikian para pemrakarsa  mengendor  atau  bahkan  berhenti  memberikan  pembinaan, aktivitas Kejar tersebut semakin pasif dan akhirnya bubar.
Terhadap  masalah  program  pengembangan  masyarakat,  seperti  juga program  Kindervatter  (1979  :  214)  mengharuskan  adanya transfer  of responsibility dari  agen  pembaharu  kepada  khalayak  sasaran.  Dengan  cara demikian maka kehidupan kelompok akan benar-benar bersifat dari, oleh, dan untuk  warga  belajar;  dan  selanjutnya  program  pembangunan  akan bisa berjalan  oleh  para  khalayak  sasaran  sendiri    (running  by  them  – selves). Rogers  (1994a  :  184)  menyarankan  adanya  pelibatan  (involvement)  warga belajar dalam proses pembelajaran. Schramm (1984 : 342) menyarankan para anniliar (agen perubahan masyarakat) secara perlahan harus menarik diri bila telah muncul ketua kelompok dari anggota kelompok yang dibinanya. Agen pembelajaran  hanya  akan  melakukan  yang  dapat  dan  perlu  dilakukan, kelompok  itu  sendirilah  yang  mengorganisasi  beserta  prosedur  selanjutnya. Johnson  dan  Johnson  (1982  :  429)  menulis  tentang  perlunya “change  of ownership  from  coordinator  to  group  members” dalam  pengelolaan kelompok, sebagai sebuah tahapan dalam pengembangan kelompok belajar.
Dalam  kaitan  ini  Johnson  dan  Johnson  (1982  :  421)    telah  lama menengarai  banyak  teori  terlalu  memperhatikan  interaksi  antara  peran koordinator  dengan  kurikulum,  sedangkan  interaksi  antara  warga  belajar dengan  warga  belajar  dalam  kelompok  telah  demikian  luas  diabaikan  dan sering  dikelola  secara  keliru.  Pernyataan  Johnson  dan  Johnson  ini  ditulis dalam  konteks  penggunaan  kelompok  sebagai  strategi  pembelajaran.  Sudah cukup  lama  Davies  (1987)  berasumsi  bahwa  banyak  guru  dan  instruktur berkecenderungan untuk mengajar secara berlebihan ; mereka terlalu banyak mengelola  situasi  belajar, menetapkan terlalu  sempit peranan  muridnya dan cenderung membuat
keputusan secara subjektif berdasarkan
pertimbangannya sendiri.
Kecenderungan guru  atau pelatih  untuk  memandang  secara under  – estimate terhadap  siswa  atau  warga  belajar  memang  banyak  terjadi  oleh karena  masih  demikian  kuatnya  pandangan  teori  belajar  yang  beraliran cognitivism dan berorientasi conformistism (Rogers, 1994a :  46). Pengaruh aliran  teori  belajar  tersebut  memandang  bahwa  pengajaran  adalah  upaya transfer  ilmu  pengetahuan  sehingga  siswa  tumbuh  atau  berkembang  agar berbentuk sebagaimana bentuk gurunya. Padahal  pandangan tentang belajar yang demikian tidak sesuai dengan tuntutan kemajuan. Konsepsi belajar tidak lagi dipandang sebagai fact acquisition atau sekedar content understanding , melainkan harus dimengerti sebagai conceptual development (Smith, 1990).
Kiranya  sangat  banyak  konsepsi  pembelajaran yang  menyarankan bahwa  pembelajaran,  dalam  seting  pendidikan  nonformal,  seyogyanya menerapkan  prinsip-prinsip  pembelajaran  yang  partisipatif.  Konsepsi pembelajaran partisipatif ini terutama bersumber dari aliran humanisme dan behavioral.  Tiga  konsepsi  yang  paling  dikenal  adalah  bahwa  pendidikan harus  berpusat  pada  warga  belajar  (student  centered),  mengutamakan aktivitas  warga  belajar  atau  dengan  cara  belajar  siswa  aktif  (student  active lerning), dan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengarahkan sendiri  aktivitas  belajarnya  (self  – directed  learning).  Namun  nampaknya berbagai konsep normative tersebut belum diaktualisasikan di lapangan.
Kenyataan empiris di Indonesia menunjukan bahwa proses dan hasil belajar  pendidikan  nonformal  sebagian  besar  belum  menunjukan  adanya upaya  pemberdayaan  ini  sebagaimana  ditemukan  dalam  penelitian  Hasan  ( 1995  )  dan  penelitian  kerja  sama  RI  –Unicef  (1987  )  serta  berbagai  kajian teoritik yang telah dicatat terdahulu. Menjadi tugas teoritis pendidikan untuk
mencari  cara  dan  mengupayakan  agar  situasi  negatif  proses  pembelajaran yang bisa dinilai sebagai kesesatan praktek pendidikan ( erring of education practical) tidak  berlarut  –larut.  Demikian  juga  terhadap  perlakuan  keliru terhadap  situasi  ketidak  beruntungan  khalayak sasaran  program  pendidikan nonformal pada umumnya.
Untuk  mencapai  harapan  tersebut  di  atas,  dan  sekaligus  pula mendukung  peningkatan  pembangunan  pendidikan  di  Kalimantan  Barat, maka diperlukan pengkajian yang terarah melalui pemetaan masalah-masalah secara  spesifik.  Pemetaan  masalah-masalah  terutama  sekali  dimaksudkan untuk melihat secara jelas persoalan-persoalan atau hambatan-hambatan yang dihadapi  di  dalam  penyelenggaraan  pada  masing-masing  satuan  pendidikan nonformal    .  Upaya  ini  juga  dipandang  sebagai langkah  yang  tepat  karena masih banyak warga masyarakat pada usia pendidikan dasar belum memiliki kesempatan  mendapatkan  layanan  pendidikan.  Keadaan  ini  tentu  memiliki dampak  terhadap  dimensi-dimensi    kehidupan  sosial  masyarakat  secara keseluruhan.  Sejalan  dengan  perspektif  makro  pembangunan  nasional  yang meletakkan keterkaitan timbal balik pembangunan pendidikan dengan aspek- aspek kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, lingkungan dan teknologi (Depdiknas, 2005: 6).  Oleh sebab itu pemetaan masalah-masalah pendidikan nonformal      ini  menjadi  bagian  penting  sebagai  kerangka  penetapan kebijakan  yang  tepat  untuk  memperbaiki  penyelenggaraan  pendidikan nonformal      sehingga  mampu  memberi  kontribusi  yang  nyata  bagi pembangunan pendidikan secara keseluruhan di Kalimantan Barat.

## TUJUAN DAN SASARAN PENELITIAN
Penelitian yang terarah  pada pemetaan masalah-masalah  pendidikan nonformal      dan  informal ini  bertujuan  untuk  memperkuat  tersedianya  data yang aktual dan spesifik tentang masalah-masalah pendidikan nonformal   di Kalimantan  Barat,    baik  data  kuantitatif  maupun  kualitatif,  yang  dapat dijadikan  salah  satu  kerangka  acuan  dan  landasan  dalam  menyusun  dan merumuskan strategi operasional peningkatan peran dan peningkatan kualitas pendidikan  nonformal      untuk  mendukung  pembangunan  pendidikan  di Kalimantan Barat.
Sasaran yang ingin dicapai dari penelitian tentang pemetaan masalah- masalah pendidikan nonformal   di Kalimantan Barat ini adalah;
1. Pengkajian  dan  pendalaman  masalah-masalah  pengelolaan  dan  proses pelaksanaan PAUD
2. Pengkajian  dan  pendalaman  masalah-masalah  pengelolaan  dan  proses pelaksanaan pendidikan keaksaraan
3. Pengkajian  dan  pendalaman  masalah-masalah  pengelolaan  dan  proses pelaksanaan pendidikan kesetaraan

## PENGUMPULAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
Penelitian ini  dilakukan  pada  beberapa  kabupaten/kota,  meliputi; Kota    Singkawang,  Kabupaten  Pontianak,  Kabupaten  Sanggau,  Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Bengkayang Pengumpulan  data  dilakukan dengan  prosedur  pendekatan  kualitatif yaitu dengan melakukan kajian mendalam beberapa kabupaten di Kalimantan Barat.  Di  dalam  tradisi  penelitian  kualitatif  sebagai  pendekatan  utama  di dalam penelitian ini, maka tahap pengumpulan dan analisis data merupakan proses  yang  bersifat  interaktif  yang  terjadi  di  dalam  siklus  waktu  yang bersamaan  (Gall,  Gall  &  Borg,  2003;  Mc  Millan  dan  Schumacher  2001). Lebih lanjut dikemukakan bahwa proses ini lebih merupakan strategi di mana teknik pelaksanaannya bersifat fleksibel dan tergantung pada masing-masing strategi utama yang dipergunakan.
Melalui  metode  yang  digunakan  ditemukan  beberapa  hal  sebagai berikut;
1. Masalah-masalah yang umumnya dihadapi berkenaan dengan penyelenggaraan PAUD di Kalimantan Barat adalah;
a. Masih  belum  memadainya  kemampuan  tutor  dalam  pengelolaan pembelajaran,  kreativitas  umumnya  masih  rendah,  insentif  yang diterima tutor masih sangat minim, pembinaan dari Diknas terhadap tutor masih rendah.
b. Proses  pembelajaran  di  lembaga-lembaga  PAUD  masih  belum banyak bermuatan inovatif dalam mendukung potensi dan kreativitas warga belajar PAUD.
c. Sarana  dan  fasilitas  belajar  sangat  terbatas,  dan  sebagian  dalam kondisi  yang  tidak  layak  untuk  dipergunakan.  Di  samping  itu kurangnya  media  pembelajaran  dan  alat-alat  peraga  pada  lembaga- lembaga PAUD terutama di daerah-daerah pedalaman.
d. Dukungan pemerintah dalam rangka mendorong kesadaran orang tua untuk  memberi  kesempatan  kepada  anak  mendapat  layanan pendidikan  PAUD  cukup  baik.  Namun  dukungan  pemerintah terhadap  lembaga  PAUD  dari  sisi  pendanaan  masih  kurang,  dan sangat  terbatas. Sementara  kesadaran  masyarakat  untuk  mendukung keberadaan  PAUD  cukup  baik,  namun  dukungan  dalam  bentuk partisipasi  pembiayaan  terutama  di  daerah-daerah  masih  sangat terbatas.
e. Dari  sisi  pembiayaan  umumnya  lembaga-lembaga  PAUD  masih mengharapkan  pada  partisipasi  orang  tua  dan  belum  dapat mendukung kebutuhan lembaga dan proses pembelajaran PAUD.
2. Masalah-masalah  yang  umumnya  dihadapi  berkenaan  dengan penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) di Kalimantan Barat meliputi beberapa aspek berikut;
a. Kompetensi  yang  dimiliki  para  tutor  untuk  mengaktualisasi  proses pembelajaran  masih  terbatas,  dan  hal  ini  terkait  dengan  masih banyaknya tutor yang memiliki latar pendidikan yang kurang sesuai dengan mata pelajaran yang dibinanya. Masalah tutor ini juga terkait dengan disiplin yang masih rendah.
b. Insentif yang diterima tutor rendah dan tidak sesuai dengan tuntutan yang harus dipenuhi oleh para tutor.
c. Motivasi  dan  minat  belajar  warga  belajar  umumnya  rendah,  dan disiplin juga  masih rendah dan terkait dengan tidak adanya fasilitas untuk  mendukung  pembelajaran  keterampilan  hidup  sebagai  salah satu faktor pendorong warga belajar.
d. Proses  pembelajaran  masih  belum  mencerminkan  model-model inovatif,  pelaksanaannya  cenderung  statis  dan  kurang  adanya interaksi dan komunikasi antara warga belajar dan tutor serta sesama warga belajar.
e. Sarana dan fasilitas belajar sangat terbatas, dukungan media dan alat- alat  peraga  umumnya  tidak  tersedia,  demikian  pula  modul-modul belajar sangat terbatas.
f. Dukungan  pemerintah  untuk  penyelenggaraan  ada  dalam  bentuk bantuan  dana  blockgrand,  namun  belum  banyak  dapat  menyentuh kepentingan  warga  belajar  dan  tutor.  Sedangkan  dukungan masyarakat  dalam  bentuk  upaya  mendorong  masyarakat  guna
mengikuti  pendidikan  cukup  dirasakan,  akan  tetapi  dukungan- dukungan materil tidak ada.
g. Masalah  pembiayaan  dalam  penyelenggaraan  KF  sangat  dirasakan. Sampai saat ini penyelenggaraan KF umumnya menggunakan  dana seadanya, dan lebih banyak berwujud pengabdian para tutor.
3. Masalah-masalah  yang  umumnya  dihadapi  berkenaan  dengan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kalimantan Barat adalah;
a. Terbatasnya  buku-buku  panduan  bagi  para  tutor,  dan  hal  ini berhubungan  dengan  kurangnya  pemahaman  para  tutor  di  dalam menyusun perangkat pembelajaran, terutama silabus dan RPP. Di sisi yang  lain  berkenaan  dengan  tutor  adalah  rendahnya  insentif  yang mereka terima.
b. Kesadaran  akan  pentingnya  proses  pembelajaran  masih  rendah sehingga  secara  nyata  motivasi  warga  belajar  umumnya  rendah, sebagian  besar  warga  belajar  (terutama  di  daerah)  lebih  banyak terfokus  pada  pekerjaan  dari  pada  belajar.  Dalam  pada  itu  pula sulitnya  menyeleraskan  waktu  belajar  karena  keragaman  aktivitas atau pekerjaan yang ditekuni warga belajar.
c. Pada  pusat  kegiatan  belajar  umumnya  tidak  didukung  sarana  dan fasilitas  yang  memadai,  umumnya  tidak  memiliki  ruang baca/perpustakaan, modul, media dan alat peraga sangat terbatas.
d. Berkaitan  dengan  proses  pembelajaran,  umumnya  cenderung  statis dan kurang menarik karena tidak tersedianya alat peraga dan media pembelajaran,  frekuensi  pertemuan  pembelajaran  sangat  kurang, sehingga  kompetensi  yang  harus  dapat  dicapai  oleh  siswa  menjadi sulit  untuk  diwujudkan,  di  samping  itu  masih  rendahnya  disiplin warga belajar dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
e. Dukungan  pemerintah  terhadap  keberadaan  program  pendidikan kesetaraan  pada  prinsipnya  sudah  baik.  Dukungan  terhadap penyelenggaraan  dan  pembinaan  masih  sangat  rendah,  terutama berkaitan dengan dukungan finansial serta  bantuan-bantuan fasilitas dan  alat-alat  pendukung  kegiatan  belajar.  Sedangkan  masyarakat umumnya  menyambut  sangat  positif  program  kesetaraan,  namun belum dapat  memberi  dukungan  dalam pendanaan selain  partisipasi terbatas dari warga belajar.

## REKOMENDASI
Untuk  mewujudkan  program-program  pendidikan  nonformal      , khususnya  pendidikan  PAUD,  Keaksaraan  Fungsional  dan  Pendidikan Kesetaraan  yang  lebih  baik  di  masa-masa  mendatang  perlu  dilakukan koordinasi  yang  lebih  terarah  dan  intensif  dengan melakukan  pengkajian- pengkajian  secara  kritis  pada  penyelenggara  pendidikan,  tutor,  pemerintah daerah,  terutama  sekali  aparat-aparat  desa  guna  memahami  berbagai dinamika dan masalah-masalah nyata pendidikan non formal di lapangan.
Keikutsertaan  para  tutor,  pengelola  dan  warga  belajar  di  dalam berbagai bentuk pelatihan perlu diintensifkan sehingga para pengelola, tutor dan  warga  belajar  merasa  mendapat  perhatian  dan  mendapat  kesempatan untuk  mengembangkan  diri,  meskipun  dari  sisi  finansial  kebutuhan- kebutuhan  mereka  belum  mampu  diwujudkan  secara  layak.  Perhatian  yang lebih  serius  terhadap  peningkatan  insentif  para  tutor  sudah  saatnya diwujudkan. Demikian pula upaya secara sungguh-sungguh untuk membantu penyediaan  media,  alat-alat  peraga,  buku-buku  panduan  tutor,  dan  fasilitas- fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran lainnya harus benar-benar menjadi perhatian serius dari semua pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
ACACE.  (1979). A  Strategy  for  the  Basic  Education  of  Adult ,19B  De
Montfort Street Leicester LE1 7GE.
Davies,Ivor  K.  (1987). Pengelolaan  Belajar, terjemahan  Bahasa  Indonesia oleh Sudarsono Sudirjo. Jakarta : Rajawali Press.
Depdiknas.  (2005). Rencana  Strategis  dan  Rencana  Jangka  Menengah Depdiknas. Jakarta: Depdiknas. Depdiknas  Direktorat  PTK-PNF.  (2007). Jurnal  Ilmiah  VISI,  Pendidik  dan Tenaga Kependidikan Non Formal (PTK-PNF ). Direktorat  PTK-PNF
Depdiknas bekerjasama denganFakultas Ilmu Pendidikan UNJ. Direktorat PTK-PNF. (2008). Pokok Kebijakan Pendidikan Non Formal dan Informal  Tahun  2008 ,  (Disampaikan  Pada  Rapat  Koordinasi  dan Sinkronisasi Peningkatan Mutu PTK-PNF, Yogyakarta,  29-31 Januari 2008).
Dirjen  PNFI  Kemendiknas  (2010). P edoman  Pelaksanaan  Program Pendidikan Nonformal dan Informal Tahun 2010.Jakarta: Dirjen PNFI Kepmendiknas.
Gall,  M.D.,  Gall,  J.P  and  Borg,  W.R.  (2003). Educational of Research  An Introduction. Seventh  Edition.  Boston:  Library  Congress  Catalog-in Publication Data. Hasan,  M.  Zaini  (1995). Pengembangan  Program  Kejar  Paket  A  dan Program Kejar Paket B sebagai Program Penyetaraan SD dan SLTP dalam  Pelaksanaan  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar, laporan penelitian. Malang : Program Pasca Sarjana IKIP Malang. Johnson, David W., dan Frank P. Johnson. (1982). Joining Together : Group Theory and Group Skills, Englewood Cliffs,New York : Prentice Hall Inc. Kindervatter,  Suzanne.  (1979). Nonformal  Education  as  An  Empowering Process. Massachusets : Center for Intarnational Education University of Massachusets.
LP3ES.  (1981). Studi  tentang  Pendidikan  Alternatif  Bagi  Pemuda  Putus Sekolah. Jakarta : LP3ES.
McMillan  J.H.,  Schumacher  S.  (2001). Research  and  Education,  Fifth Edition  A  Coceptual  Introduction. United  Stated:  Addision  Wesley Longman, Inc.
Milles, M.B., dan Huberman, M.A. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.