Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR KETIKA TERJADI BENCANA
Surasto
1 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia rastorena43@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  need  for  weighting  of  criminal  threats  in  the  crime  of illegal  logging  in  the  event  of  a  disaster.  The  legal  materials  used  are  primary  legal  materials collected by taking an inventory of the laws and regulations that are closely related to forestry crimes. Research Results Weighting criminal threats to illegal logging crimes during a disaster is needed on the basis that the general provisions of policies on illegal logging do not yet contain provisions for weighting criminal threats, the impact of repeated illegal logging needs to be the attention of policy makers,  and  the  importance  of  weighting  the  criminal  threat  of  illegal  logging  during  disasters  , because  the  deforestation  rate  is  mostly  illegal  logging,  and  in  order  to  increase  the  culture  of obedience  of  business  actors  and  provide  a  deterrent  effect for criminals  as  well  as  future  criminal policies on illegal logging crimes in the event of a disaster on the consideration that illegal logging is a  multi-effect  crime.  By  analogy  with  the  criminal  penalties  in  the  regulation  of  criminal  acts  of corruption  in  the  form  of  weighting  criminal  threats  if  corruption  is  carried  out  on  disaster management  funds,  then  in  the  forestry  sector  against  illegal  logging  crimes,  a  policy  of  criminal penalties against illegal logging carried out during disasters is also formulated.
Keywords: Criminal Charges, Illegal Logging, Disasters
 Alamat korespondensi:
Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia rastorena43@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara.
Sebagai  kekayaan  alam  milik  bangsa  dan  negara,  maka  hak-hak  bangsa  dan  negara  atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan agar hutan dapat memenuhi fungsinya sebagai kepentingan  bangsa  dan  negara  itu  sendiri.  Namun  manusia  sebagai  mahluk  sosial  seharusnya bisa  menjaga  hutan,  tetapi  sebaliknya  yang  terjadi  manusia  menjarah  kayu  hutan  dan  merusak hutan tanpa mau menanami kembali, dan apa yang terjadi bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor dan masih banyak lagi, kerusakan hutan yang ada di Indonesia yang begitu sangat luas dan butuh biaya banyak untuk memperbaiki hutan.
Berita dengan judul “Pembalakan Liar Terjadi di Hutan Mangrove Lantebung Makassar di Tengah  Wabah  Covid-19”  tentunya  tidak  terpantau  karena  berbagai  kalangan  tengah  dalam pembatasan sosial (social distance).
Kondisi  di  atas  kembali  mengingatkan  kita  pada  persoalan  mendasar  yakni  perkara pembalakan liar/illegal logging itu menyangkut substansi atau prosedural dalam hukum pidana? Hal  ini  menjadi  penting  berkorelasi  dengan  pemberatan  dalam  hukum  pidana  terkait  perbuatan yang  dilakukan  ditengah  negara  sedang  mengalami  persoalan  bencana  pada  skala  nasional  dan global.
Masalah tindak pidana di bidang kehutanan ini merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan  minimnya  tata  batas  kawasan,  intensitas  dan efektifitas  penjagaan  patroli/pengawasan  yang  rendah,  tenaga  dan  sarana  pengamanan  hutan yang  sangat  terbatas  dan  kurang  professional,  lemahnya  koordinasi  diantara  aparat  penegak hukum, law enforcement yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia
Selama  ini  perbuatan  pidana  di  dalam  kesunyian  hutan  dimanapun  yang  diketahui  oleh aparat  penegak  hukum  akan  dilakukan  penindakan.  Namun  situasi  dan  kondisi  bencana  aparat tidak  dapat  terkonsentrasi  pada  penanganan  demikian.  Disatu  sisi  masih  belum  jelas  tentang pemidanaan pada kondisi demikian dapat dilakukan dengan pemberatan atau tidak. Artinya orang tidaklah takut karena hukumannya seperti yang sudah sudah di alami oleh sebagian pembalak liar tanpa  ada  pemberatan  berkaitan  dengan  negara  sedang  dilanda  bencana.  Dari  itu  diasumsikan terlebih dahulu bahwa perlu adanya unsur tambahan berupa pemberatan atas perkara pembalakan liar/illegal logging dimaksud.
Secara  umum,  pembalakan  liar/illegal  logging  sudah  ditempatkan  sebagai  bentuk  dari kejahatan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia,  kecuali  orang perseorangan  yang  bertempat  tinggal  di  dalam  dan/atau  di  sekitar  hutan  untuk  keperluannya sendiri.
Dalam pendekatan krimonologi, menurut Lukman Anshori: “Di dalam hubungannya dengan masalah  kejahatan,  disadari  bahwa  tindak  kejahatan  itu  pada  dasarnya  terjadi  di  setiap  ruang tempat, waktu dan bangsa. la merupakan fenomena kehidupan manusia. Pertanyaannya, apakah kejahatan  pembalakan  liar  yang  dilakukan  dalam  situasi/kondisi  bencana  nasional  terdapat pengaturan untuk dituntut dengan pemberatan, karena pelaku memanfaatkan suatu situasi dimana negara sedang mengurus warganya yang terkena wabah virus dan dampak yang ditimbulkannya berskala luas dan dapat saja menimbulkan kegoncangan pemerintahan.
Apabila  mengacu  pada  pandangan  Lukman  Anshori:  “Kejahatan  sangat  berkaitan  dengan pemidanaan,  sebab  mereka  yang  telah  melakukan  kejahatan  seharusnya  diajukan  kepada pengadilan  dan  dijatuhi  pidana  yang  setimpal.    Selagi  negara  tengah  mengurus  keadaan instabilitas  kehidupan  tentu  saja  perbuatan  pelaku  sudah  dapat  dikatakan  memiliki  niat  berupa memanfaatkan situasi dan kondisi bencana yang disebabkan wabah virus.
Aturan hukum yang menjadi payung dalam menangani perkara pidana pembalakan liar saat ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  (UUP3H)  yang  merupakan  lex  specialist  dari  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Menjadi Undang-Undang.
Sangat  jelas  bahwa  UUP3H  menempati  kedudukan  sebagai  lex  specialist,  maka  untuk sementara dapatlah diasumsikan bahwa pembalakan liar ditengah negara sedang dilanda bencana dapat diarahkan pada “pemberatan kualitas ancaman pidana”. Pertanyaannya: apakah ada dalam UUP3H  memuat  aturan  pemberatan  kualitas  pidana?  kalau  tidak  ada,  berarti  ada  kekosongan hukum  karena  pemberatan  kualitas  pidana  kerap  disematkan  dalam  Undang-Undang  Pidana Khusus dan cukup banyak ditemukan apabila dibandingkan antara delik umumnya dalam KUHP dengan delik khususnya dalam Undang-Undang Pidana yang dibuat sebagai kekhususan.
Menurut Chairul Huda: “Pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas  pidana  dalam  Undang-Undang  Pidana  Khusus,  dapat  dibedakan  kedalam  dua  bagian, yakni:    Pertama,  pemberatan  apabila  dibandingkan  dengan  kejahatan  yang  mirip  seperti  yang terdapat  dalam  KUHP.    Kedua,  pemberatan  pidana  dalam  Undang-Undang  Pidana  Khusus, karena kekhususan deliknya.”
Mengadopsi pemikiran dari Andi Hamzah dalam ranah tindak pidana korupsi, bahwasanya: “Dalam  tindak  pidana  korupsi  pemberatan  pidana  dilakukan  karena  keadaan  tertentu,  yang menurut  Andi  Hamzah,  seharusnya  keadaan  tertentu  ini  dimuat  dalam  rumusan  delik  (Pasal  2 ayat (2) dan tidak ditempatkan dalam penjelasannya”
Ditjen  Gakkum  LHK  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  kejahatan  lingkungan hidup  dan  kehutanan,  menggunakan  pendekatan  multi-instrumen  penegakan  hukum,  yaitu penerapan  sanksi  administratif,  penyelesaian  sengketa,  penegakan  hukum  pidana.  Ketiga instrumen tersebut dilakukan agar meningkatkan budaya ketaatan pelaku usaha dan memberikan efek  jera  bagi  pelaku  kejahatan.  Khusus illegal  Loging  penanganan kasus sejak 2015  43  kasus, 2016  66  kasus,  2017  66  kasus,  2018  94  kasus,  dan  2019  104  kasus.  Dari  catatan  penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan KLHK dalam websitenya (http://gakkum.menlhk.go.id/) selama  masa  pandemi  COVID-19  (Maret  sampai  dengan  tulisan  ini  dibuat  di  pertengahan  Juli 2020)  terjadi  gangguan  kerusakan  hutan  mulai  dari  wilayah  Indonesia  bagian  timur,  Papua, hingga  ke  wilayah  Indonesia  bagian  barat,  Sumatra.  Penebangan  pohon  secara  ilegal  menjadi kasus yang paling dominan terjadi di kawasan hutan, selain kasus lainnya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dimana  penelitian  yang  mengkaji  dari  sudut pandang  ilmu  hukum  secara  mendalam  terhadap  norma  yang  dibentuk  yang  kemudian  didukung dengan  penambahan  data  dilapangan.  Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis  melakukan  kajian terhadap  peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku  saat  ini  untuk  kemudian  menemukan  konsep konsep  hukum  serta  aturan  aturan  hukum  positif  yang  relevan  sehingga  dapat  digunakan  untuk menemukan jawaban atas permasalahan atau isu hukum tertentu.
Penelitian  ini  bersifat  preskriptif,  sifat  preskriptif  ini  mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum  dan  norma-norma  hukum 1 .  Hasil  yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Sifat  preskriptif  atas  permasalah  dari  peraturan  perundang–undangan,  konsep-konsep  serta  prinsip- prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ketentuan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pembalakan Liar
Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana.  Ada  dua  kriteria  yang  dapat  menunjukan  hukum  pidana  khusus  itu,  yaitu  pertama,  orang- orangnya  atau  subjeknya  yang  khusus,  dan  kedua  perbuatannya  yang  khusus  ( bijzonder  lijk feiten ) 2 .Unsur-unsur  pasal  tindak  pidana  pembalakan  liar  dalam  berbagai  ketentuan  undang-undang
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ( Jakarta : Kencana, 2008).
2 Pope. 2003. Strategi Memberantas Korupsi . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. 3 Sasaran penegakan  hukum  dalam  ketentuan  pidana  tersebut  belum  dapat  menjangkau  seluruh  aspek  pelaku kejahatan  pembalakan  liar.  Undang-undang  No.  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau sering disebut dengan Undang-undang P3H merupakan undang- undang  pidana  khusus,  yang  dimaksudkan  untuk  memberantas  kejahatan  hutan  terorganisir  dan kejahatan  hutan  yang  dilakukan  oleh  korporasi,  undang-undang  ini  tidak  dimaksudkan  untuk mengkriminalkan  petani  kecil  yang  tinggal  dan  bermukim  di  dalam  atau  disekitar  hutan  untuk berkebun.
Argumentasi ini dapat dilihat dari Penjelasan Umum UU ini: “akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah  ke  hutan  lindung  ataupun  hutan  konservasi.  Perusakan  hutan  telah  berkembang  menjadi suatu  tindak  pidana  kejahatan  yang  berdampak  luar  biasa  dan  terorganisasi  serta  melibatkan  banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat  mengkahwatirkn  bagi  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara.  Oleh  karena  itu,  penanganan perusakan hutan dilakukan secara luar biasa.” Dalam penjelasan umum jelas dan nyata, bahwa tindak pidana  kehutanan  yang  dimaksudkan  dalam  undang-undang  ini  dilakukan  oleh  sindikasi  kehutanan, dimana undang-undang sebelumnya dinilai masih belum mampu mengatasi kejahatan kehutanan yang berlangsung luar biasa dan sistemik.
Dengan  demikian,  undang-undang  ini  akan  menemukan  dan  mempidana  pelaku-pelaku kejahatan  yang  terorganisasi  (organized  crime).  Jadi  subjek  hukum  undang-undang  ini  adalah pembalak  liar  yang  memiiki  koneksi  dengan  sindikat  kejahatan,  pelaku  kejahatan  yang  terorganisir, yang  bahkan  lintas  negara,  dan  bukan  ditujukan  kepada  pelaku-pelaku  yang  tidak  terorganisir,  tidak terlibat  dalam  sindikasi.    Tindak  pidana  kehutanan  yang  tidak  terorganisir  tidak  bisa  menggunakan undang-undang ini, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar  hutan/perladangan  tradisional  yang  mengambil  manfaat  hutan  untuk  keperluan  hidup.  Para petani tradisional yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan di dalam hutan yang memanfaatkan hutan untuk hidup memiliki kekebalan (imunitas) atas undang-undang ini, dan tidak dapat dijadikan subjek delik.

## Dampak dan Penanggulangan Pembalakan Liar Saat Bencana
Penanggulangan  yaitu  segala  daya  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang  maupun  lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan untuk pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada 4 Berdasarkan maraknya kasus kejahatan terkait penebangan liar yang membuat  pemerintah  harus  melakukan  upaya  pencegahan  agar  kegiatan  penebangan  liar  dikawasanhutan lindung  berhenti  sama  sekali  sebelum  habisnya  sumber  daya  hutan,  dilihat  dari  suatu  kawasan  hutan  tetapi tidak  adanya  pepohonan  di  dalamnya.  Penanggulangan  penebangan  liar  dapat  dilakukan  melalui  kombinasi dari  upaya-upaya  pencegahan  ( preventif ),  penanggulangan  ( represif )  dan  upaya  monitoring  ( deteksi ) 5 Pembalakan  secara  liar  akan  mengakibatkan  banyak  terjadi  bencana-  bencana  alam  seperti  banjir,  tanah longsor, erosi dan lain sebagainya. Tidak hanya terjadi bencana alam saja, tapi dapat mengakibatkan tanah yang mutunya  turun,  areal  dalam  kawasan  hutan  yang  semakin  menyempit  dikarenakan  perambatan  dari  hutan, pendapatan  dari masyarakat disekitar  hutan  semakin menurun,  serta dampak  lainnya yaitu kemampuan  dari biosfer untuk menyerap karbondioksida semakin berkurang sehingga berakibat penambahan atau pemanasan pada suhu yang lebih tinggi pada permukaan bumi, hal tersebut menjadikan paru-paru dunia saat ini tidak lagi hutan.
Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan larangan dari pelaku atas perbuatan melanggar hukum dari penebangan pohon di hutan dengan cara liar yaitu diatur  dalam  kaidah  norma  di  Indonesia,  salah satunya  Undang-undang  tentang  Kehutanan  Nomor  41/1999
3 Deasy  Soeikromo,  “Ketentuan  Hukum  Pidana  terhadap  Praktik  Illegal  Logging  dan  Upaya  Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 21 No 5, 2016 : 8
4 Arief,  Barda  Nawawi.  2014.  Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlm 49
5 Adinugroho, Wahyu Catur. 2009. Penebangan Liar  (Illegal Logging) Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung Terselesaikan. IPB. Bogor., hlm 14-15
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
serta  Undang-Undang  tentang  Pencegahan  dan  Pemberatasan  Perusakan  Hutan  Nomor  18/2013.  Dengan adanya aturan tersebut diatas telah mengatur mengenai larangan-larangan serta sanksi bagi pelaku pembalakan liar, namun masih banyak juga para oknum yang membandel dengan tetap pembalakan liar. Rumusan definisi Tindak  Pidana  Illegal  Logging  secara  eksplisit  tidak  ditemukan  dalam  pasal-pasal  UU  No.  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan, dan selama ini illegal logging diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) UU. No. 41 Th. 1999.  Perusakan  hutan  menurut  UU  No.  41  tahun  1999  dalam  penjelasan  Pasal  50  ayat  (2),  yaitu  bahwa  : “Yang  dimaksud  dengan  kerusakan  adalah  terjadinya  perubahan  fisik,  sifat  fisik  atau  hayatinya,  yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”
Illegal  logging  identik  dengan  istilah  “pembalakan  illegal”  yang  digunakan  oleh  Forest  Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW) yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu tidak sesuai dengan hukum Indonesia 6 jadi  salah  satu  upaya  penanggulangan  pada  pembakalan  liar  adalah  pertama  penguatan  sistem keamanan  lingkungan  dan  membina  sistem  lingkungan  yang  dapat  mempengaruhi  tahap  tahap  kejahatan, meningkatkan  penanganan  terhadap  daerah  yang  dianggap  sering  terjadi  pembakalan  liar,  ketiga  memberi kesempatan untuk masyarakat untuk membuat program sosial Foresty. Dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi hutan. 7

## Pembalakan Liar Merupakan Kejahatan Multi Efek
Berkembanganya isu kejahatan lingkungan dalam perspektif green criminology menghadirkan ragam sudut  pandang  kajian  kejahatan.  Ancaman  kejahatan  lingkungan  dapat  berupa  illegal  destructive  fishing, destructive  mining,  illegal  logging,  perburuan  dan  perdagangan  satwa  yang  dilindungi.  Berbagai  kejahatan lingkungan  tersebut  memiliki  dampak  jangka  panjang  terhadap  keberlangsungan  hidup  ekosistem,  salah satunya kejahatan di bidang kehutanan dalam bentuk pembalakan liar. 8
Pembalakan liar merupakan bagian dari kejahatan dalam bidang kehutanan. Namun, pembalakan liar dapat pula dipandang sebagai elemen rangkaian kejahatan dalam bidang kehutanan. Kejahatan dalam bidang kehutanan meliputi pelanggaran peraturan perundang-undangan; pembalakan liar; konversi hutan alam dengan melanggar  ketentuan,  dengan  alasan  untuk  membangun  perkebunan  baru;  perambahan  hutan  skala  kecil, dengan menggunakan kelompok masyarakat setempat; manipulasi peraturan perundang-undangan lingkungan; manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan; dan penjarahan sumber daya hutan dalam arti luas. 9

## Argumentasi Pemberatan Pidana Pembalakan Liar Saat Bencana
Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan, menebang, memotong,  mengambil  dan  membawa  kayu  hasil  hutan  tanpa  izin  dari  pejabat  yang  berwenang dikenakan  pasal-pasal  dalam  KUHP,  namun  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan  terhadap  perbuatan  memanfaatkan  kayu  hasil  hutan  tanpa  izin  pihak  yang berwenang  tersebut  dikenakan  pidana  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  50  jo  pasal  78  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat di bandingkan dengan apabila  dikenai  pasal-pasal  dalam  KUHP.  Dalam  hukum  pidana,  ada  dua  hal  penting  yang  perlu mendapat  perhatian,  yaitu  mengenai  hal  melakukan  perbuatan  pidana  ( actus  reus) yang  berkaitan dengan  subjek  atau  pelaku  perbuatan  pidana,  dan  mengenai  kesalahan  ( mens  rea) yang  berkaitan dengan  masalah  pertanggungjawaban  pidana.  Adapun  teori  yang  digunakan  dalam  penyelesaian rumusan  masalah  adalah  teori  pertanggungjawaban  pidana 10 dan  juga  dalam  konsep  hukum  pidana,
6 Syafaruddin, Kekuatan Sistem Hukum Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging , http://jurnal.uma.ac.id/sites/default/files/materi/JURNAL%20MORAL.pdf, diakses 02 Agustus 2022
7 S.Suharno,  “Analisis  tentang  tindak  pidana  pembalakan  liar  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Sulawesi Selatan”, Jurnal Hukum: Al Hikam , Vol 6 No 1, 2019 : 81-91
8 Lucky  Nurhadiyanto ,”Alur  Pelacakan  Pembalakan  Lia r  ( Illegal  Logging) melalui  Pendekatan  Pencucian Uang” Sisi Lain Realita , Vol 1 No 2, 2016: 33-46
9 Alexander, Harry. 2006. Tindak Pidana Kehutanan Terkait Dengan Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Depok: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
10 Ramsi  Meifati  Barus,  dkk.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Illegal  Logging  (Pembalakan  Liar)  Sebagai Kejahatan  Kehutanan  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  Dan  Undang-
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menjelaskan  adanya  asas  ultimum  remedium  yang  dikatakan  sebagai  upaya  hukum  terakhir  bagi tindak  pidana  formil  tertentu,  sementara  lainnya  diatur  dalam  Pasal  100  UUPPLH  Nomor  32  Tahun 2009, dijelaskan bahwa asas ultimum remidium ini tidak berlaku sebaliknya yang berlaku adalah asas primum remedium mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana.
Asas  ultimum  Remedium  menempatkan  penegakan  hukum  pidana  sebagai  pilihan  hukum terakhir.  Penerapan  hukum  pidana  ini  dilakukan  pada  suatu  keadaan  sanksi  administrasi  yang  telah dijatuhkan,  namun  oleh  pihak-pihak  tidak  dijalankan  maka  upaya  penegakan  hukum  pidana  dapat dilaksanakan,  bahkan  jika  pelanggaran  terhadap  sanksi  administrasi  dilakukan  lebih  dari  satu  kali. Penerapan  asas  ultimum  remedium  ini  hanya  berlaku  bagi  tindak  pidana  formil  tertentu,  yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. oleh karena itu, untuk tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 100 UUPPLH, maka berlaku asas ultimum remedium.

## IV. KESIMPULAN
Pemberatan ancaman pidana pada tindak pidana pembalakan liar pada saat terjadi bencana diperlukan atas dasar bahwa kententuan umum kebijakan terhadap pembalakan liar belum memuat ketentuan pemberatan ancaman  pidana,  dampak  pengulangan  pembalakan  liar  perlu  menjadi  perhatian  pengambil  kebijakan,  dan pentingnya  pemberatan  acaman  pidana  pembalakan  liar  saat  bencana,  dikarenakan  laju  deforestasi  yang sebagian besar adalah penebangan liar (illegal logging), serta agar meningkatkan budaya ketaatan pelaku usaha dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
Kebijakan kriminal di masa mendatang pada tindak pidana pembalakan liar pada saat terjadi bencana atas pertimbangan bahwa pembalakan liar merupakan kejahatan multi efek. Beranalogi dengan pemberatan pidana dalam pengaturan tindak pidana korupsi berupa  pemberatan ancaman pidana jika korupsi dilakukan terhadap dana penanganan bencana, maka dibidang kehutanan terhadap tindak pidana illegal loging sedianya juga diformulasikan kebijakan pemberatan pidana terhadap illegal loging yang dilakukan saat bencana.

## REFERENSI
Alexander,  Harry.  2006.  Tindak  Pidana  Kehutanan Terkait  Dengan  Undang-  Undang Tindak  Pidana Pencucian Uang. Depok: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Andi  Hamzah  (2004). Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional , Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
Arief, Barda Nawawi. (1996) Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya. Arief,  Barda  Nawawi.  2014.  Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Adinugroho,  Wahyu  Catur.  2009.  Penebangan  Liar  (Illegal  Logging)  Sebuah  Bencana  Bagi  Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung Terselesaikan. IPB. Bogor.
Barus, Ramsi Meifati, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, M.Hamdan. “Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging  (Pembalakan  Liar)  Sebagai  Kejahatan  Kehutanan  Berdasarkan  Undang-Undang  No. 41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  Dan  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2013  Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan” USU Law Journal, Vol 3 No 2, 2015: 106- 114
Chairul Huda. (2011). Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus , Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober, 518.
Lukman  Anshori.  (2002).  Pendekatan  Kriminologi  Mengeleminir  Kejahatan  Menuju  Ketahanan Masyarakat. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Masdani,  Penerapan  Undang-undang  No.25  Tahun  2003  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang(Money  Laundering)  terhadap  Kejahatan  Kehutanan  (illegal  Logging),  Tesis,  (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005).
Masdani,  Penerapan  Undang-undang  No.25  Tahun  2003  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang(Money  Laundering)  terhadap  Kejahatan  Kehutanan  (illegal  Logging),  Tesis,  (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005.
Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan” USU Law Journal, Vol 3 No 2, 2015: 106-114
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum Jakarta : Kencana, 2008.
Pranata,  I  Gede  Fajar  Adi  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  dan  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,”  Penegakan Hukum  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penebangan  Liar  di  Kabupaten  Buleleng”, Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4 No 1 , 2021: 35-44 Pope. 2003. Strategi Memberantas Korupsi . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Lucky  Nurhadiyanto,”Alur  Pelacakan  Pembalakan  Liar  ( Illegal  Logging) melalui  Pendekatan Pencucian Uang” Sisi Lain Realita , Vol 1 No 2, 2016: 33-46
Soeikromo,  Deasy “Ketentuan  Hukum  Pidana  terhadap  Praktik  Illegal  Logging  dan  Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 21 No 5, 2016 : 8
Syafaruddin, Kekuatan  Sistem  Hukum  Dalam  Menanggulangi  Kegiatan  Illegal  Logging , http://jurnal.uma.ac.id/sites/default/files/materi/JURNAL%20MORAL.pdf,  diakses  02  Agustus 2022
S.Suharno,  “Analisis  tentang  tindak  pidana  pembalakan  liar  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah Sulawesi Selatan”, Jurnal Hukum: Al Hikam , Vol 6 No 1, 2019 : 81-91