Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  998 - 1007

## PENGARUH DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KAMPUNG KLAWAREN, DISTRIK WEMAK, KABUPATEN SORONG
Oleh :
Obed Mlik, Ekonomi/ Manajemen, Universitas Kristen Papua Sorong Email : paulmlik979@gmail.com
Ade Andriani Renouw; Agnes Banea Ekonomi/Manajemen, Universitas Kristen Papua Sorong Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 This study aims to analyze the influence of village funds on infrastructure development. The data analysis method  used is quantitative descriptive analysis. significant test through (t-test), using simple linear regression and coefficient of determination (R2). The population in this study were 56 people from Klawaren Village, Wemak District, Sorong Regency. the sample amounted to 34 respondents. Primary data were obtained through interviews, questionnaires and documentation studies.  From the results of data processing simple linear regression analysis using the SPSS for windows  version  25  program,  the  regression  equation  Y  =  9.824  + 0.592X  the  regression  coefficient  value  of  0.592 means  that  every  time there  is  a  change  and  an  addition  of  one  percent  in  the  village  fund variable, the infrastructure development variable will increase by 0.592 if the village fund variable is zero, then infrastructure development has a value of 9,824. In the coefficient of determination test obtained R square 55.9%.  meaning  that  village  funds  have  an  effect  on  infrastructure development by 55.9%. while the remaining 44.1% is influenced by other factors not analyzed in this study.  The results of the t-test, where tcount 8,273 > from ttable 1.6939, it can be said that the village fund variable has a positive and significant effect on infrastructure development . Keyword : village fund, infrastructure development
1. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki dua jenis pembagian wilayah yaitu wilayah perkotaan dan pedesaan, dewasa ini masih diperhadapkan dengan permasalahan pemerataan  pembangunan  dan  disparitas yang  menggorogoti  kesejahteraan  dan kemakmuran  bangsa.  Pemerintahan  Desa yang merupakan lembaga Otonomi Pemerintahan  serta  memiliki  tugas  dan wewenang  mengelola  pada  tingkatan  Desa dan  memiliki  pemerintahannya  sendiri, membuat status Desa sebagai ujung tombak pemerintahan  yang  paling  dekat  dengan masyarakat dan menyentuh sendi kehidupan masyarakat  yang  ada  di  pedesaan.  Dengan jumlah dan luas Desa yang begitu banyak di Indonesia  terdapat  suatu  fenomena  dimana
pedesaan  cenderung  tertinggal  dan  kurang berimbang  dengan  wilayah  perkotaan  baik dari  segi  fisik  pembangunan  serta  sosial kemasyarakatannya
Desa  merupakan  bagian  dari  unit organisasi  pemerintah  yang  berhadapan langsung  dengan  lingkungan  masyarakat. Dari  berbagai  latar  belakang  kepentingan serta  kebutuhan  mempunyai  peranan  yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di  bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  desa.  Sehingga  desa  dapat berkembang  dengan  baik  dalam  berbagai aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakat serta partisipasi masyarakat yang baik  akan  secara  langsung  membantu  untuk menunjang dalam pembangunan Negara.
Pembangunan  pada  dasarnya  adalah sebuah  proses  perubahan  yang  dilakukan secara terencana dengan tahapan
pembangunan yang bertujuan untuk
mensejahterakan  masyarakat.  Tujuan  ini sama  halnya  dengan  tujuan  nasional  yaitu untuk mewujudkan
menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemampuan  desa  untuk  mensejahterakan masyarakat  di  pengaruhi  oleh  faktor  tinggi rendahnya kemampuan desa dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  hal  ini sebagai  tolak ukur  berhasil  tidaknya  suatu desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat yang harus di penuhi oleh suatu desa  adalah pembangunan  insfratuktur  di desa itu sendiri.
Pembangunan  insfratuktur  merupakan salah  satu  aspek  penting  untuk  mempercepat proses  pembangunan  nasional.  Insfrastuktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi suatu  negara  tidak  dapat  dipisahkan  dari ketersediaan infrastruktur.
Terlaksananya
pembangunan infrastruktur  yang  baik  tentu  harus  disertai dengan  belanja  infrastruktur  yang  baik  juga. Belanja  infrastruktur  yang  di  maksud merupakan  belanja  yang  langsung  terkait dengan  percepatan  pembangunan  fasilitas pelayanan  publik  dan  ekonomi  dalam  rangka mengurangi  kemiskinan  dan  mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar desa.
Pembangunan  pedesaan  terdiri  dari pembangunan fisik dan non fisik.
Pembangunan  fisik  adalalah  pembanguan yang  dapat  di  rasakan  langsung  oleh Masyarakat  atau  pembangunan  yang  tampak oleh  mata,  pembangunan fisik  misalnya berupa  Infrastruktur,  bangunan,  fasilitas umum.  Sedangkan  pembangunan  non  fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan  masyarakat  setempat  dan  memiliki jangka  waktu yang  lama.  Contoh  dari pembangunan  non  fisik  adalah  berupa peningkatan  perekonomian  rakyat  desa  dan peningkatan kesehatan masyarakat
Upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan masyarakat  desa  yang  sejahtera  dilakukan melalui  kebijakan  pengalokasian  dana  desa. Sesuai amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara
(yang selanjutnya disingkat menjadi APBN) yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  Dana  desa  digunakan  dengan mengacu  pada  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPD) serta  dikelola  secara  tertib,  taat  pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.  Penggunaan  dana  desa  sendiri menurut  Permendes  No.  5  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Prioritas  Dana  Desa Tahun 2015 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan melalui pembangunan  maka  kualitas  hidup dan  kehidupan  masyarakat  desa dapat meningkat, sedangkan melalui pemberdayaan masyarakat maka
kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat dapat  berkembang.  Oleh  karena  itu  menjadi tepat kiranya jika dana desa lebih diprioritaskan untuk menyelenggarakan program-program
pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat melihat betapa pentingnya kedua hal  tersebut  untuk  menunjang  terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah desa memfasilitasi masyarakat  dengan  menyalurkannya  melalui lembaga  atau kelompok meliputi (LPMD, dan BUMDES) di desa tersebut. Pemberian fasilitas tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan produktifitas  masyarakat.  Dengan  demikian diharapkan  dapat  mempengaruhi  pengalaman, perkembangan,  dan  kemajuan  pola  hidup masyarakat.  Pola  hidup  ini  lama  kelamaan membentuk  sikap  keritis  dan  aktif,  bagi masyarakat dalam memikirkan sistem ekonomi keluarga maupun masyarakat. Dengan  kondisi seperti  ini  pemerintah  desa  mengalokasikan dana desa melalui kelompok diberbagai bidang seperti infrastruktur, pertanian, dan kebudayaan agar  desa  memiliki  sebuah  aset  yang  tetap untuk pendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) akan  mempercepat  pembangunan  ekonomi suatu  daerah  karena  akan  meningkatkan investasi  daerah  untuk  membeli  faktor-faktor produksi seperti alat-alat produksi, pembangunan  jalan  dan  sarana sosial-ekonomi lainnya.  Penggunaan  ADD  yang  efisien  oleh setiap desa  pada bidang seperti pemerintahan desa,  pembangunan  pedesaan,  pembinaan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Pemerintah  Desa memegang peran penting terutama pada bidang administrasi,  keuangan  dan  birokrasi  desa. Pembangunan Desa merupakan bagian penting dari  kegiatan  desa  karena  adanya  fasilitas penunjang  seperti  jalan,  posyandu,  saluran irigasi  dan  sarana  pendidikan.  Dengan  adanya fasilitas tersebut diharapkan akan meningkatkan  kegiatan  ekonomi  masyarakat dan kualitas dari sumber daya manusia.
Penggunaan  dana  desa  lebih  digunakan dalam upaya peningkatan  pembangunan infrastruktur  dalam  upaya  untuk  peningkatan potensi yang dimiliki oleh desa. Pembangunan Infrastruktur  di  Kampung  Klawaren  Distrik Wemak  melalui  dana  desa  yang  sudah tereliasasi yakni pembangunan jalan desa baru 50  persen,  pembangunan  sara  air  bersih kepada  warga  baru  mencapai  30  persen  dan pembangunan infrastruktur lain masih membutuhkan dana yang cukup besar 2. KAJIAN PUSTAKA DAN

## PEGEMBANGAN HIPOTESIS Pengertian Desa
Menurut  permen  no  113  tahun  2014 dalam buku Sujarweni, ”Desa adalah desa dan desa  adat  atau  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintah,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sujarweni, 2015)
Sedangkan  desa  menurut  Widjaja dalam  bukunya  “Otonomi  Desa” menyatakan bahwa  “Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan  hak  asal  usul  yang  bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa  adalah  keanekaragaman,  partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah  kesatuan  hukum  dimana  bertempat
tinggal  di  suatu  masyarakat  yang  berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini
menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan  Desa  bagi kepentingan penduduk. Teguh Widodo mendefinikan Desa merupakan sebuah wilayah  yang ditempati oleh penduduk sebagai kesatuan  masyarakat  hokum  yang  mempunyai organisasi  pemerintahan  terendah  langsung dibawah  Camat  dan  berhak menyelenggarakan rumah  tangganya  sendiri  dalam ikatan  Negara (Teguh Widodo, 2017).

## Pengertian Dana Desa
Desa  merupakan  suatu  kesatuan  masyarakat secara  hukum  dengan kewenangan mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Desa adalah desa dan desa adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik  Indonesia  (Permendagri  No  114 tentang Pedoman Pembangunan Desa) Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang Desa.  Desa  adala  desa  adat  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  selanjutnya  disebut  desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintah, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (Widjaya, 2008)
Sedangkan  desa  menurut  Widjaja  dalam bukunya “Otonomi  Desa” menyatakan bahwa “Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  secara hukum  mempunyai  mempunyai  hak  asal  usul yang  bersifat  istimewa,  landasan  pemikiran dalam  mengenai  Desa  adalah  penduduk  suatu daerah  yang  beraneka  ragam,  berpartisipasi, kedudukan  yang  sah,  memiliki  demokratisasi. Desa sebagai kestuan suatu wilayah mempunyai kedudukan hukum yang mempunyai pemerintahan sendiri yang berkuasa  untuk  mengatur.  Pengertian  tersebut
lebih  menekankan  kepada  otonomi  dimana masyarakat desa dapat mengatur dan membangun  desanya  secara  terpadu  dan keberhasilan  pembangunan  dapat  dinikmati sendiri oleh masyarakat (Teguh Widodo, 2007)

## Pengertian Pembangunan Desa
Menurut  Rosalinda  ditinjau  dari  tujuan- tujuannya,  Pembangunan  adalah pengharapan akan  kemajuan  dalam  sosial  serta  ekonomi dan  untukmana  setiap negara  mempunyai  pandangan  maupun  nilai- nilai  yang  berlainan  mengenai apa  yang dimaksud dengan di “harapkan” itu. Pembangunan  masyarakat  (pedesaan)  sebagai aktivitas  Pembangunan  Desa,  dilaksanakan secara terpadu melalui swadaya gotong royong (Rosalinda  Okta,  2014)  Tujuannya  adalah untuk kesejahteraan masyarakat Desa berdasarkan  potensi  sumber  daya  alam  dan peningkatan  kualitas  hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat.
Aldy,  Riko  mengatakan  bahwa  perpaduan anatara kegiatan partisipasi masyarakat. Hakekatnya  pembangunan  desa  dilaksanakan oleh  masyarakat  sendiri  (aldy,  Riko,  2012) Sedangkan  pemerintah  dapat  mengawasi. bimbingan, bantuan, pembinaan. Pembangunan desa  sebagai  suatu  proses,  suatu  metode  suatu program  dan  suatu  gerakan.  Pembangunan masyarakat desa merupakan rangkaian kegiatan pembangunan  yang  berlangsung  di  desa  dan meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat, serta  dilaksanakan  secara  terpadu  dengan mengembangkan  aspek  kerjasama  dan  gotong royong.
Kesejahteraan  masyarakat  desa  adalah tujuan yang ingin dicapai berdasarkan kemampuan  dan  potensi  sumberdaya  alam melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan  masyarakat  pedesaan diartikan sebagai  suatu  kegiatan  masyarakat  dimana mereka  dapat  mengidentifikasikan  kebutuhan dan masalahanya pembangunan secara bersama. Pembangunan masyarakat desa adalah aktiitas sesuai perencanaan untuk menciptakan kondisi-kondisi serta kemajuan sosial ekonomi masyarakat dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Pendapat lain memberikan pengertian  bahwa  pembangunan  masyarakat desa  sebagai  kegiatan  pembangunan  secara terpadu  antara  pembangunan  sosial  ekonomi dan
pengorganisasian masyarakat.
Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat desa dapat terwujud dari
peningktan  taraf  hidup  masyarakat,  mendapat dukungan  dari  organisasi  dan  partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas  dan  kinerja  yang  terus  menerus tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
Pembangunan  fisik  yang  dilaksanan  di Desa  meliputi  pembangunan  sarana  dan prasarana misalnya jalan, jembatan, puskesmas,  sarana  pendidikan  serta  tempat ibadah. Keberhasilan Pembangunan Desa dapat dilihat  dari  perbaikan  rill  dalam kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat keseluruhan. Dikarenakan  pembanguan  Desa  senantiasa menjadi  tolak  ukur  suatu  Desa  tersebut  maju atau tidaknya

## Mekanisme  Pengalokasian  dan  Penyaluran Dana Desa
Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung  ke  Desa  ditentukan  10%  (sepuluh perseratus)  dari  dan  di  luar  dana  Transfer Daerah  ( on  top )  secara  bertahap.  Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan  jumlah  desa  dan  dialokasikan dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk, angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan  kesejahteraandan  pemerataan pembangunan  Desa.  Jumlah  penduduk,  luas wilayah,  dan  angka  kemiskinan  dihitung dengan bobot: (a)30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota;(b)   20%  untuk  luas  wilayah kabupaten/kota;  (c)  50%  untuk  angka kemiskinan kabupaten/kota. Sedangkan tingkat  kesulitan  geografis  ditunjukkan  oleh indeks  kemahalan  konstruksi.  Berdasarkan besaran  Dana  Desa  setiap  kabupaten/kota, bupati/walikota  menetapkan  besaran  Dana Desa  untuk  setiap  desa  di  wilayahnya.  Tata cara  pembagian  dan  penetapan  besaran  Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
Kabupaten/Kota  menghitung  besaran  Dana Desa  untuk  setiap  desa  berdasarkan jumlah penduduk  desa,  luas  wilayah  desa,  angka kemiskinan desa, dan tingkat  kesulitan geografis,  dengan  bobot:  (a)  30%  untuk jumlah  penduduk  desa;  (b) 20%  untuk  luas wilayah  desa;  (c)  50%  untuk  angka kemiskinan desa.
Tingkat  kesulitan  geografis  setiap  desa digunakan  sebagai  faktor  pengali  hasil. Tingkat  kesulitan  geografis  ditentukan  oleh faktor  yangmeliputi:  ketersediaan  pelayanan dasar,  kondisi  infrastruktur,  transportasi  dan komunikasi  desa  ke  kabupaten/kota.  Data
jumlah  penduduk  desa,  luas  wilayah  desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis  bersumber  dari  Badan  Pusat Statistik.
Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah  bukuan  dari  Rekening  Kas  Umum Negara  (RKUN)  ke  Rekening  Kas  Umum Daerah (RKUD)  untuk selanjutnya dilakukan pemindah  bukuan  dari  RKUD  ke  Rekening Kas  Desa  (RKD).  Penyaluran  Dana  Desa sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan  secara  bertahap,  dengan  ketentuan sebagai berikut: (a) Tahap I, pada bulan Maret sebesar  60%;  dan  (b)Tahap  II,  pada  bulan Agustus sebesar 40%. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja  setelah Dana  Desa  diterima  di  RKUD. Ketentuan  pengalokasian  dan  penyaluran Dana  Desa  di  atas  berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK07/2016.
Penggunaan Dana Desa (1)Bidang  Pembangunan  Desa  Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup,
serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan  Dana  Desa  untuk  pembangunan desa diarahkan pada  program-program seperti: (a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan  infrastruktur  atau  sarana  dan prasarana  fisik  untuk  penghidupan,  termasuk ketahanan  pangan  dan  permukiman;  (b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  kesehatan masyarakat; (c) Pembangunan, pengembangan dan  pemelliharaan  sarana  dan  prasarana pendidikan,  sosial  dan  kebudayaan;  (d) Pengembangan  usaha  ekonomi  masyarakat, meliputi  pembangunan  dan  pemeliharanaan sarana  produksi  dan  distribusi. (2) Bidang Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa  bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan  pendapatan,  serta perluasan  skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat,  antara  lain: (a) Peningkatan investatsi  ekonomi  desa  melalui  pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan  dan  pemagangan;  (b)  Dukungan kegiatan  ekonomi  baik  yang  dikembangkan oleh BUMDesa  atau  BUMDesa  Bersama, maupun  oleh  kelompok  dan/atau  lembaga
ekonomi masyarakat desa lainnya ; (c) Bantuan peningkatan  kapasitas  untuk  program  dan kegiatan  ketahanan  pangan  Desa,  (Mulyanto, 2013) Konsep Pembangunan Infrastruktur P embangunan merupakan proses yang mencakup  perubahan  atas  berbagai struktur sosial  yang  ada  didalam  masyarakat.  Siagian dalam  Rohmah  dan  Ma’aruf  mengemukakan bahwa:  “pembangunan  merupakan  rangkaian usaha yang  secara  sadar  dilakukan.  Artinya, keadaan  yang  lebih  baik,  yang    didambakan oleh  suatu  masyarakat,  serta  pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi  dengan  sendirinya,  apalagi  secara kebetulan”. Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang  masing-masing  saling  mengkait dan  saling  ketergantungan  satu  sama lain. Ian  Jacobs  dalam  Surya membagi menjadi  2  yaitu    infrastruktur  dasar  dan pelengkap:  (a)  Infrastruktur  dasar  ( basic infrastruktur )  meliputi  sektor-sektor  yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan mendasar untuk sektor perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan ( nontradble ) dan tidak dapat dipisahkan  baik  secara  teknis  maupun  sosial, contohnya  Jalan,  drainase,  bendungan  dan sebagainya;  (b)  Infrastruktur  pelengkap ( complementary  infrastruktur )  seperti  gas, listrik,  telepon,  dan  pengadaan  air  minum. Pengertian Infrastruktur menurut Grigg dalam Rohmah  dan  Ma’aruf  adalah:  “Infrastruktur merupakan  sistem  fisik  yang  menyediakan transportasi,  pengairan,  drainase,  bangunan gedung  dan  fasilitas  publik  lainnya,  yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia  baik  kebutuhan  sosial  maupun kebutuhan  ekonomi.  Pengertian  ini  merujuk pada  infrastruktur  sebagai  suatu  sistem. Dimana  infrastruktur  dalam  sebuah  sistem adalah  bagian-bagian  berupa  sarana  dan prasarana  (jaringan)  yang  tidak  terpisahkan sat u sama  lain.  Infrastruktur  sendiri  dalam sebuah  sistem  menopang  sistem  sosial  dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung  dengan  sistem  lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak  terhadap  sistem  sosial  dan  sistem ekonomi yang ada di masyarakat”.
Pembangunan  infrastruktur  dalam  sebuah sistem  menjadi  penopang  kegiatan-kegiatan yang  ada  dalam  suatu  ruang.  Infrastruktur
merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan
infrastruktur  meningkatkan  akses  masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan  efisiensi  dan  produktivitas yang  menuju  pada  perkembangan  ekonomi suatu  kawasan atau  wilayah.  Oleh  karenanya penting  bagaimana  sistem  rekayasa  dan manajemen  infrastruktur  dapat  diarahkan untuk  mendukung  perkembangan  ekonomi suatu kawasan wilayah.
Salah  satu  aspek  penting  dalam  proses percepatan  pembangunan  adalah  melalui pembangunan  infrastruktur.  Pembangunan infrastruktur dianggap penting karena infrastruktur  memegang  peranan  penting sebagai  roda penggerak  dalam  pertumbuhan ekonomi.  Oleh  sebab  itu,  pembangunan  desa sangat  erat  kaitannya  dengan  pembangunan infrastruktur sebagai penopang kemajuan desa dan pertumbuhan desa. Pembangunan infrastruktur desa merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang  dilakukan  secara  terencana  untuk peningkatan  aksebilitas  guna  menopang perkonomian desa serta pemenuhan kebutuhan dasar.

## Indikator Pembangunan Desa
Dalam  pemanfaatan  Dana  Desa  untuk pembangunan  infrastruktur  desa  selain harus  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  Menteri  Desa,  Pembanguanan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi,  juga harus  mampu  menerapkan  prinsip-prinsip pembangunan desa agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat  desa  dengan  baik.  Menurut Adisasmita sedikitnya ada lima prinsip yang harus  diterapkan  dalam  pembangunan  desa yaitu:  (a)Transparansi;  Transparansi  yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan. Menurut Lalolo transparansi adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan  serta  hasil  yang  dicapai.  (b) Partisipatif; Partisipasi menurut Tilar adalah sebagai  wujud  dari  keinginan  untuk mengembangkan  demokrasi  melalui  proses desentralisasi  dimana  diupayakan  antara lain  perlunya  perencanaan  dari  bawah (button-up) dengan mengikutsertakan masyarakat  dalam  proses  perencanaan  dan
pembangunan  masyarakatnya;  (c)  Dapat dinikmati  masyarakat;  Dalam  kegiatan pembangunan yang dilakukan harus  mampu menyelesaikan  masalah  publik.  Sehingga, harus beroirientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat memfasilitasi kebutuhan  masyarakat.  Indikator  yang digunakan dalam melihat bahwa pembangunan yang berjalan dapat dinikmati masyarakat adalah melalui penilaian bahwa pembangunan yang ada harus sesuai dengan keinginan  dan  dapat  menjawab  kebutuhan masyarakat sehingga mampu  memfasilitasi kebutuhan  masyarakat;  (d)  Akuntabilitas Menurut Rasul akuntabilitas adalah kemampuan memberi  jawaban  kepada otoritas  yang  lebih  tinggi  atas  tindakan seseorang  atau sekelompok orang terhadap  masyarakat  luas  dalam  suatu organisasi;  (e) Sustainable (Berkelanjutan); Menurut Effendy dalam Wibawa pembangunan  berkelanjutan  adalah  suatu proses  pembangunan  yang  pemanfaatan sumber  dayanya,  arah  invesinya,  orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan  dengan  amat  memperhatikan  potensi pada  saat  ini  dan  masa  depan  dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat .
Dari  uraian  prinsip-prinsip  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  dalam meningkatkan pembangunan  infrastruktur  desa  diterapkan pada  pemanfaatan  Dana  Desa  dalam meningkatkan  pembangunan  infrastruktur, yaitu:  pengelolaan  Dana Desa tidak terpisahkan  dari  APB  Desa,  transparansi, akuntabilitas,  tertib dan  disiplin  anggaran, partisipasif,  dapat  dinikmati  masyarakat, dan berkelanjutan.
Pembangunan  ialah  salah  satu  cara  untuk mengikuti  perkembangan  zaman.  Dengan adanya  pembangunan  berarti  ada  yang sedang  direncanakan.  Pembangunan  juga sebagai  perencanaan  untuk  perubahan  dan pertumbuhan suatu tempat. Menurut siagian pembangunan  merupakan  sebuah  rencana suatu bangsa untuk merubah dan menumbuhkan pemerintahan yang modernitas untuk membina bangsa. Pembangunan  itu  sendiri  memiliki  tujuan untuk meningkatkan.
Hipotesis
Hipotesis  dirumuskan  sesuai  dengan  masalah penelitian yang dijelaskan pada kerangka pikir. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian  dapat  diajukan  dua  rumusan hipotesis  dalam  penelitian  ini  (Ho  dan  H a ) sebagai berikut:
H 0 =       Tidak terdapat pengaruh Dana Desa Terhadap  Pembangunan  Infrastruktur  Pada Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong.
H a =      Terdapat  pengaruh  Dana  Desa Terhadap  Pembangunan  Infrastruktur  Pada
Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong . 3. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Pengungkapan  CSR  merupakan komitmen  perusahaan  dalam  dunia  bisnis untuk  berkontribusi  dalam  pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  dan  menitik  beratkan  pada keseimbangan  antara  perhatian  terhadap aspek  ekonomis,  sosial,  dan  lingkungan (Rahma, 2021).
Pengungkapan  CSR  diukur  dengan menggunakan Corporate Social
Responsibility  Disclosure  Index (CSRDI). Berdasarkan Global  Reporting    Initiative (GRI)  dalam  sustainability  reporting. CSRDI diungkapkan dengan menggunakan indikator GRI dengan 91 item pengungkapan, meliputi : ekonomi, lingkungan,  hak  asasi  manusia,  etika  dan integritas, tanggung jawab atas produk, dan sosial. Model Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pengungkapan CSR dalam penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian (Masyitah, 2016) yaitu :

## CSRDIj = ∑
Profitabilitas Profitabilitas digunakan untuk mengukur  kemampuan  perusahaan  untuk mendapatkan  laba  pada  tingkat  asset, penjualan,  dan  modal  saham.  Hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan pertanggung jawaban sosial adalah  ketika  perusahaan memiliki  tingkat laba  yang  tinggi,  perusahaan  menganggap
informasi tentanag sukses keuangan tersebut. Proksi return on asset (ROA) yang digunakan  untuk  mengukur  kemampuan perusahaan  dalam  menghasilkan  laba bersih  setelah  pajak  berdasarkan  tingkat asset  tertentu  (Kusumawati, Trisnawati, & Achyani, 2018). ROA dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : ROA -  x 100%

## Leverage
Pengukuran  yang digunakan dalam rasio ini adalah dengan menggunakan Debt to  Total  Assets  Ratio .  Semakin  tinggi Penelitian  ini  adalah  penelitian  Deskriptif kuantitatif yang bertujuan mengetahui Pengaruh Dana Desa
Terhadap Pembangunan
Infrastruktur Pada  Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh warga  kampong  berjumlah  125  KK,  maka sampelnya  berjumlah  56,  dengan  teknik pengambilan  sampel  menggunakan  teknik aksidental sampel.
Teknik Analisis Data Untuk menganalisa data dapat menggunakan: Uji  Validitas; Validitas  instrument  penelitian yaitu  ditinjau  dari  dua  segi  yaitu  validitas  isi dan validitas butir, Yaitu : a) Uji Validitas Isi ; Validitas  isi  instrument  ini  didasarkan  pada kisi-kisi  yang  telah  dibuat.  Instrument  yang telah  disusun  dikonsultasikan  dengan  para pembimbing  yang  memiliki  kemampuan, wawasan  dan  bidang  keilmuwan  untuk memberikan  penilaian;  b)  Uji  Validitas  Butir; Uji  validitas  digunakan  untuk  mengetahui kelayakan  butir-buir  dalam  suatu  daftar (konstruk)  pertanyaan  dalam  mendefenisikan suatu  variabel.  Instrument  yang  valid  berarti alat  ukur  yang  digunakan  untuk  mendapatkan data  (mengukur)  itu  valid.  Valid  berarti instrument  tersebut  dapat  digunakan  untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Rumus yang digunakan yaitu:
r xy = ] ) ( ][ ) ( [ ) )( ( ) ( 2 2 2 2 Y Y n X X n Y X XY n          
Keterangan :
r xy = Koefisen korelasi Pearson antar item yang
akan digunakan dengan variabel yang bersangkutan.
X   = Jumlah nilai total Y   = Jumlah nilai butir n    = Jumlah responden dalam uji coba instrument Uji  Reliabilitas Uji  ini  dilakukan  untuk mengetahui  tingkat  konsisten  hasil  pengukuran jika  dilakukan  pengukuran  ulang  terhadap  gejala dan alat ukur yang sama. Reliabiltas menunjukkan tingkat  keterandalan  tertentu.  Reliable  artinya, dapat  dipercaya,  jadi  dapat  diandalkan.  Pngujian reliabilitas  instrument  dengan  menggunakan tehknik alpha  cronbach ,  dimana  reliabilitas instrument dianggap andal jika memiliki koefisien reliabiltas    ≥  0,5  (lebih  besar  atau  sama  dengan 0,5).  Reliabiltas  adalah  indeks  yang  memajukan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercayai atau  dapat  diandalkan  dalam  penelitian  ini. Menghitung  koefisien  r  untuk  uji  reliabiltas dengan  menggunakan  rumus alpha sebagai berikut :
r 11 = [ 1  k k ]-[ 2 2 t b    ]
Keterangan :
r
11 = Reliabilitas Instrumen k    = Banyaknya butir soal
2 b   = Jumlah varian butir
2 t  =
Varian total
Analisa Regresi Linear Sederhana .
Ghozali  mengatakan  bahwa  analisis  regresi linear  sederhana  adalah  analisis    mengetahui pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat.      Dalam penelitian ini analisa regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisa ada  tidaknya  pengaruh  dana  desa  terhadap pembangunan infrastruktur, dirumuskan sebagai berikut : Y = a + bX.
Dimana :
Y = Pembangunan Infrastruktur a = Bilangan  Konstanta b = Koefisien  regresi X = Dana Desa
Uji  t –test Uji parsial (t test) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-
masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependent .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji  Validitas  adalah  suatu  indikasi  alat  ukur yang menunjukkan tingkat kevalitan pertanyaan.  Valid  apabila  mampu  mengukur apa yang diinginkan dari variable yang diteliti. Pengukuran  validitas  digunakan korelasi Pearson (Product Moment), jika  r hitung lebih besar  dari  r  tabel  (df  =  n-k,  ᵅ  =5%)  dan  hasil perhitungan Secara rinci disajikan pada Tabel
No  Butir Pertanyaan r- hitung r-tabel Status butir Dana Desa 1. X.1 0.556 0.2869 Valid 2. X.2 0.636 0.2869 Valid 3. X.3 0.397 0.2869 Valid 4. X.4 0.556 0.2869 Valid 5. X.5 0.639 0.2869 Valid 6. X.6 0.604 0.2869 Valid Pembangunan Infratruktur 1. Y.1 0.264 0.2869 Valid 2. Y.2 0.373 0.2869 Valid 3. Y.3 0.557 0.2869 Valid 4. Y.4 0.662 0.2869 Valid 5. Y.5 0.543 0.2869 Valid 6. Y.6 0.433 0.2869 Valid
Uji  Reabilitas  adalah    suatu  indikasi  untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat  dipercaya.  Apabila  pertanyaan  diulangi pada  subjek  yang  sama  dengan  waktu  yang berbeda  diperoleh  hasil  yang  relatif  sama. Koefisien  Cronbach  alpha yang  digunakan untuk mengukur Reabilitas.
Variabel C.alpha Ketentuan Ket Dana Desa 0,720 0,60 Reliabel Pembangunan Infratruktur 0,660 0,60 Reliabel
Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  butir-butir pertanyaan variabel penelitian maka  diketahui Dana Desa memiliki cronbach’s Alpha 0,720 > 0,60.  Dan Pembangunan Infratruktur memiliki cronbach’s Alpha 0,660  >  0,60.   Disimpulkan seluruh item yang dihitung dinyatakan reliabel. Oleh  sebab  itu,  variabel  tersebut  dapat diandalkan  untuk  ditetapkan  guna  analisis selanjutnya.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dengan menggunakan  regresi  linear  sederhana  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  menunjukan bahwa  terdapat  hubungan  signifikan  dan positif variabel Dana Desa terhadap Pembangunan  Infratruktur  pada  Kampung
Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong . diperoleh   Y  = 9.824 + 0,592X ,   dimana nilai a adalah    konstanta  yang  menjelaskan bahwa  apabila  Dana  Desa  mempunyai  nilai nol  maka  nilai  Pembangunan  Infratruktur sebesar 9.824 .      Nilai b adalah  koefisien regresi    sebesar  0,592    yang  menjelaskan bahwa  apabila    terjadi  perubahan  atau penambahan  satu  poin    pada  variable  Dana
Desa maka variabel Pembangunan Infratruktur akan  naik sebesar  0,592.
Dari  perhitungan  koefisien  determinasi diketahui bahwa pengaruh variabel Pembangunan  Infratruktur  dipengaruhi  oleh
Dana Desa  sebesar 59.2%. dengan kelebihan 45.4%   dapat dipengaruhi oleh faktor–faktor lain  diluar  variabel  variabel  Dana  Desa  pada Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten  Sorong . Berdasarkan  analisis regresi  bahwa  lebih  dominan  responden berpendapat bahwa variabel Dana Desa yang dilakukan  pada  Kampung  Klawaren  Distrik Wemak  Kabupaten  Sorong    mempunyai penilaian yang baik. Juga sejalan dengan hasil regresi  bahwa    koefisien  regresi  maupun  uji parsialnya  (uji  t)  dari  variabel  Dana  Desa menunjukan  nilai  yang  positif/signifikan, untuk mengetahui pengaruh variabel independen  secara  parsial  terhadap  variabel dependen  adalah  bahwa  variabel  Dana  Desa memiliki nilai 0,000 < 0,05 artinya signifikan, sedangkan  t hitung 8.273 >  dari  t tabel 1.6939, berarti juga signifikan. Artinya variabel Dana Desa  secara  parsial  berpengaruh  terhadap Pembangunan  Infratruktur  pada  Kampung Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong.

## 5. KESIMPULAN
Kesimpulan    dalam  penelitian  ini  sebagai berikut  :  (1) Variabel    Dana  Desa berpengaruh  terhadap    Pembangunan Infratruktur  pada  Kampung  Klawaren Distrik Wemak Kabupaten Sorong. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajuhkan,    Ha  diterima  dan  Ho  ditolak dimana pada taraf signifikan 5 persen t hitung 8.273 >  dari  t tabel 1.6939. (2)  Berdasarkan hasil  analisis  yang  dilakukan  pada  penelitian ini,  koefisien  determinasi  total  menunjukkan nilai sebesar 54.6%. Nilai tersebut mengindikasikan  bahwa  terdapat  hubungan sangat  kuat  dimana  54.6%.    perubahan  dari variabel  dependen  yang  dalam  hal  ini  adalah
Pembangunan  Infratruktur  pada  Kampung Klawaren  Distrik  Wemak  Kabupaten  Sorong dipengaruhi  oleh    Dana  Desa.    Sedangkan sisanya  sebesar  45.4%   persen  dijelaskan  oleh error term dan variabel-variabel lain yang juga turut mempengaruhi Pembangunan
Infratruktur 6. REFERENSI Aldy,  Riko.  Tinjauan  Yuridis  Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang  Pembangunan  Desa  di Desa  Aliantan  Kecamatan  Kabun (Kabupaten Rokan Hulu, 2012) Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta, Rineka Cipta. 2014) Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis
Multivariat  dengan  Program  SPSS (Semarang, Badan Penerbit  Undip.
2010) Nugroho, gatot wahyu, Kartini, T., Sudarma, A., Martaseli, E., Nurodin, I., Muchlis, C.,  Suwiryo,  darmo  h,
&  Eriswanto,  E.  (2018).  Panduan Penulisan Skripsi (I. Ismatullah (ed.); 3rd ed.). cinta buku media.
Marzuki,  Metodologi  Riset,  (Yogyakarta: Ekonisia, 2010)
Rosalinda Okta,. Pengelolaan Alokasi Dana
Desa  (ADD)  Dalam  Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus  :  Desa  Segodorejo  dan  Desa Ploso  Kerep,  Kecamatan  Sumobito, Kabupaten Jombang, (Malang, Universitas Brawijaya, 2014) Satori  dan  Komariah,  .  Metode    Penelitian Kualitatif, ( Bandung, Alfabeta. 2014) Sugiyono.  Metode  Penelitian  Pendidikan
Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan  R  &  D.  (Bandung,    Alfabeta,
2010) Sujarweni,  V.  wiratna.  (2015).  Akuntansi Desa  (Mona  (ed.)).  Pustaka  Baru Press. Teguh Widodo, Pembangunan Endogen mengabaikan  Peran  Negara  Dalam Pembangunan,  (Yokjakarta,  Deepublish, 2007)
Wahyu  Widodo,  Sapto  Budoyo  and Toebagus  Galang Windi  Pratama, 2018.  The  Role  of  Law  Politics  on Creating  Good  Governance  and Clean  Governance  for  a  Free-
Corruption  Indonesia  in  2030.  The
Social Sciences, 13: 1307-1311.
Widjaja, HAW, Pemerintahan Desa Berdasarkan  PP  No  72  Tahun  2005 (Jakarta, Pemerintahan Desa, 2008) PERMENDAGRI,  Nomor  114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Jakara,  Pedoman  Pembangunan Desa, 2014) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.6  ,  Tentang  Desa,  (Jakarta, 2014).