## Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan
Village Spatial Planning Based on Village Potential as a Directed and Sustainable Village Development Control
Agustina Rohiani 1*
1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Nomor 466, Bandung 40266, Indonesia; * Penulis korespondensi. e-mail : agustinarohiani1@gmail.com (Diterima: 8 Juli 2020; Disetujui: 21 Oktober 2020)

## ABSTRACT
West  Java  province  is  currently  active  conducting  development  in  rural  areas  in  order  to improve  the  welfare  of  its  community  through  the  improvement  of    IDM  (Indeks  Desa Membangun/Village Index Development).   In general, village development has not been based on village  spatial  plan,  resulting  it  less  optimal  and  not  synergized  with  Regency’s  Mid-term Development  Plan  (RPJMD  Kabupaten).  Therefore,  each  village  government  shall  first  conduct village spatial planning as the basis for preparation of Village Mid-term Development Plan (RPJM Desa), in order to understand its potentials and development plans that exist in its area and realize the  importance  of  village  spatial  planning.  This  research  uses  qualitative  and  comparative descriptive  methods.  The  existence  of  the  Village  Spatial  Plan  (RTRW  Desa)  enables  village development to become more synergistic, directed, and sustainable, suppresses conflict of interests, controls the use of space in village area to remain in accordance with its function and designation, hence  the  level  of  environmental  damage  can  be  minimized.  Village  spatial  planning  is  new  to village  governments  and  no  guidelines  exist  yet.  Thus,  the  central  or  local  government  shall prepare guidelines for village spatial planning and conduct socialization and education.

## Keywords: community welfare, environmental quality, village government

## ABSTRAK
Provinsi  Jawa  Barat  giat  melakukan  pembangunan  di  perdesaan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan  IDM (Indeks  Desa Membangun). Pada umumnya, pembangunan desa belum  berdasarkan rencana penataan ruang desanya, sehingga  kurang  optimal dan  belum  bersinergi  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa harus melakukan penataan ruang desa terlebih dahulu  sebagai  dasar  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Desa, sehingga mengetahui potensi dan rencana pembangunan yang ada di wilayahnya, serta menyadari pentingnya dilakukan penataan ruang desa.Penelitian inimenggunakan metode deskriptif kualitatif dan  komparatif.  Adanya  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Desa  menjadikan  pembangunan desa  lebih  bersinergi,  terarah,  dan  berkelanjutan,  dapat  menekan  terjadinya  konflik  antar kepentingan,  berperan  sebagai  pengendali  pemanfaatan  ruang  di  wilayah  desa  agar  tetap  sesuai dengan  fungsi  dan  peruntukannya,  sehingga  tingkat  kerusakan  lingkungan  dapat  diminimalisir. Penataan  ruang  desa  merupakan  hal  yang  baru  bagi  Pemerintah  Desa  dan  belum  memiliki
Februari 2021, 5 (1): 15-27
pedoman,  maka  Pemerintah  Pusat  atau  daerah  sudah  semestinya  menyusun  Pedoman  Rencana Penataan Ruang Desa dan segera melakukan sosialisasi serta edukasi.
Kata kunci: kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, pemerintah desa

## PENDAHULUAN
Luas wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 35,377.76 Km 2 ,  terletak  di  antara  5 o 50’ - 7 o 50’ LS  dan  104 o 48’  -  108 o 48’  BT.  Jawa  Barat memiliki 18 kabupaten dan 9 kota, dengan 627 kecamatan, 645 kelurahan dan 5,312 desa. Jawa Barat  sebagai  daerah  penyanggah  Ibu  Kota Jakarta, terus melakukan pembangunan khususnya  di  perdesaan  untuk  meningkatkan pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa melalui  peningkatan  IDM  (Indeks  Desa Membangun) guna mewujudkan “ Jabar  Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi ”, sesuai  dengan  Visi  yang  tertuang  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun 2018-2023 dan Misi ke-3, yaitu : “ Mempercepat  Pertumbuhan  dan  Pemerataan Pembangunan  Berbasis  Lingkungan  dan  Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan
Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah” (RPJMD Prov. Jabar, 2019). Masalah utama yang mendasari
penelitian ini adalah belum pahamnya Pemerintah  Desa  tentang  penataan  ruang  desa, belum  optimalnya  sinergitas  antara  RPJMDesa dengan  RPJMD  di  Kabupaten  dan  Provinsi, karena  hampir  seluruh  Kepala  Desa  tidak mengetahui  rencana  pembangunan  di  desanya yang  tertuang  dalam  RTRW  dan  RPJMD Kabupatennya. Walaupun telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang).  Namun  rencana  pembangunan desa masih belum terakomodir dengan baik dan belum  berkelanjutan,  khususnya  setelah  terjadi pergantian Kepala Desa, maka perencanaan dan pelaksanaan  pembangunan  desa  menjadi  tidak terarah  dan  tidak  berkelanjutan.  Hal  ini    juga menyebabkan tidak efektifnya dana pembangunan  yang  diberikan  untuk  desa  dan hasil pembangunan
kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Undang-Undang  No.  6/2014  tentang Desa,  menyatakan  bahwa  penataan  ruang  desa merupakan  bagian  dari  proses  perencanaan pembangunan  desa.  Penataan  ruang  desa merupakan  hal  yang  masih  baru,  sehingga belum  dipahami  tata  cara  pelaksanaannya  dan belum  dirasakan  manfaatnya  oleh  Pemerintah Desa  karena  belum  adanya  sosialisasi  dan pembinaan  tentang  pentingnya  penataan  ruang desa.  Perencanaan  pembangunan  desa  selama ini  belum  berdasarkan  pemanfaatan  ruang, sehingga kurang menggali potensi dan permasalahan yang ada. Pelaksanaan pembangunan  desa  merupakan  kewenangan desa,  dan  permasalahan  penataan  ruang  desa menjadi  penting  untuk  dilihat  sebagai  bagian obyek pengaturan dan pengendalian
pemanfaatan lahan yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Desa.
Riza (2016), menyatakan mengapa penataan  ruang  desa  menjadi  penting  bagi proses perencanaan pembangunan Desa, yaitu : 1) sebagai dasar penyusunan RPJMDesa. Tanpa adanya  Rencana  penataan  ruang  desa  tidak menjamin  desa  memiliki  RPJMDesa  yang  baik dan  keberlanjutan.  Akibatnya,  desa  akan dihadapkan  pada  berbagai  masalah  kerusakan lingkungan  dan  sumber  daya  alam;  2)  dapat meningkatkan  konflik  berbagai  kepentingan baik antar desa, antar warga atau dengan pihak lainnya  yang  memiliki  kepentingan  menguasai potensi yang ada di daerah tersebut. Konflik ini sering  merugikan  banyak  pihak  dan  juga  dapat menyebabkan kerusakan lingkungan; 3) selama ini  RTRW  hanya  disusun  oleh  Pemerintah Kabupaten  dengan  cara  hanya  membagi  antara wilayah  perdesaan  dengan  perkotaan,  belum sampai pada unit territorial kawasan perdesaan.
Kerusakan  lingkungan  sering  kali  terjadi akibat  adanya  perubahan    pemanfaatan  ruang yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya sebagaimana  dalam  RTRW  yang  telah  dikaji
dampak  lingkungannya  serta  ditetapkan  oleh Kepala Daerahnya.
Tabel 1. Jenis dan luas guna lahan di Provinsi
Jawa Barat No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) Kooefisian Lindung 1. Hutan Konservasi 179,500.66 1 2. Konservasi Perairan 1,391.18 1 3. Hutan Lindung 224,040.30 1 4. LNH-Sesuai  Utk Hutan Lindung 48,379.39 1 5. LNH-Resapan Air 424,351.32 1 6. LNH- Perlindungan Geologi 58,591.43 1 7. LNH-Rawan Letusan Gn Api 67,996.91 1 8. LNH-Rawan Gerakan Tanah 650,632.12 1 9. LNH-Rawan Tsunami 38,975.13 1 10. KB-Hutan Produksi Terbatas 174,463.34 0.68 11. KB-Hutan Produksi 215,251.16 0.68 12. KB-Hutan Cadangan 1,195.92 0.61 13. KB-Enclave 23,216.21 0.18 14. Perkotaan 351,180.00 0.18 15. Sawah 83,217.97 0.46 16. Perdesaan 638,840.03 0.18 17. KB-Tubuh Air 38,935.63 0.98 18. Rencana KP2B 506,095.47 0.46 19. Perkebunan Teh 9,162.68 0.21 Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018- 2023
Tidak  adanya  benang  merah  arah perencanaan  pembangunan  pemerintah  mulai dari  tingkat  desa  sampai  dengan  pusat menyebabkan pembangunan seringkali berjalan masing-masing.  Program  pembangunan  yang dilakukan  secara Top-down tidak  sepenuhnya sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat  di  bawah,  sementara  perencanaan Bottom-Up seringkali tidak terakomodir walaupun  telah  diusulkan  sampai  ke  tingkat pusat,  sehingga  manfaat  hasil  pembangunan tidak dirasakan secara maksimal.
Rencana pembangunan desa pada umumnya hanya berdasarkan keinginan Kepala Desa  yang  disepakati  dalam  musyawarah  desa dan  seringkali  berubah-ubah  setiap  tahunnya,
sehingga  arah  pembangunan  menjadi  tidak jelas, kurang tepat sasaran, sporadis, dan  tidak berkelanjutan.  Karena  itu  setiap  Kepala  Desa harus  mengetahui  potensi  dan  permasalahan serta rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah desanya.
Jenis tutupan lahan dan luasan penggunaan  lahan  di Jawa  Barat  pada  Tabel  1, merupakan  potensi  yang  harus  dikelola  dengan bijak  guna  meningkatkan  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat  Jawa  Barat.  Rencana pengelolaannya  telah  dituangan  ke  dalam dokumen  RTRW  dan  RPJMD  Provinsi  Jawa Barat. Agar perencanaan tersebut diketahui dan menjadi  pedoman  dalam  penyusunan  rencana pembangunan secara sinergi oleh pemerintahan di  bawahnya  sampai  tingkat  pemerintahan terkecil  yaitu  Pemerintahan  Desa,  maka selayaknya Pemerintahan Desapun harus melakukan penataan ruang desanya sebagaimana  diamanatkan  dalam  Permendagri Nomor  114/2014  pasal  6  ayat  3,  bahwa Pemerintah Desa harus menyusun Rencana Tata Ruang  Desa.  Namun  amanat  ini  belum  disertai dengan  Pedoman  Rencana  Penataan  Ruang Desa.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:  1)  Apakah  setiap  Kepala  Desa memahami pentingnya penataan ruang desa?; 2) Apakah  arah  pembangunan  desa  sudah  jelas terencana  dengan  baik,  berkelanjutan  dan bermanfaat bagi masyarakat?; 3) Bagaimanakah agar  RPJMDesa  dapat  bersinergi  dengan RPJMD  Kabupaten  dan  Provinsi  dengan memaksimalkan  potensi  yang  dimiliki  dan menjadi  solusi  untuk  setiap  permasalahan  yang ada?
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tujuan penelitian  ini  adalah:  1)  Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman kepada Kepala Desa akan  pentingnya  penataan  ruang  desa;  2) Menganalisis keterkaitan antara rencana pembangunan  desa  dengan  penataan  ruang desa;  3)  Menganalisis  sinergitas  RPJMDesa dengan RPJMD pemerintah di atasnya.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat mendorong pemerintah untuk menyusun Pedoman  Rencana  Penataan  Ruang  Desa  yang
Februari 2021, 5 (1): 15-27
dapat digunakan oleh seluruh desa di Indonesia dan menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan  rencana  pembangunan  desa  yang berdasarkan RTRW Desa.
Hipotesis penelitian ini adalah tumbuhnya kesadaran, kebutuhan dan pemahaman  Kepala  Desa  akan  pentingnya dilakukan  penataan  ruang  desa  sebagai  dasar dalam  menyusun  rencana  pembangunan  desa yang  lebih  baik,  terarah, terjaga lingkungannya dan  berkelanjutan  serta  mampu  bersinergi dengan  Rencana  Pembangunan  Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.

## METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dan  komparatif. Data  primer  diperoleh  dari  hasil  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Sedangkan  data sekunder  diperoleh  dari  instansi  terkait,  media internet, dan buku-buku pendukung.
Data  pendukung  digunakan  dari  hasil piloting yang telah dilakukan tahun 2019 di 40 desa  yang  ada  di  Kabupaten  Sukabumi, Kabupaten  Bogor,  Kabupaten  Cirebon  dan
Kabupaten Kuningan. Selanjutnya lokasi penelitian dipilih desa yang memiliki
karakteristik sebagai berikut:
1. Kawasan  Konservasi,  yaitu  desa  yang dalam wilayahnya terdapat kawasan lindung  yang  berfungsi  sebagai  kawasan konservasi,  di  daerah  pegunungan  atau pesisir pantai.
2. Kawasan  Strategis,  yaitu  desa  yang  di dalam  wilayahnya  terdapat  daerah  yang oleh  RTRW  kabupaten/provinsi  ditetapkan sebagai Kawasan Strategis.
3. Kawasan  Perbatasan,  yaitu  desa  yang letaknya berada pada perbatasan antara desa dan kota/kabupaten/provinsi, sehingga banyak  terdapat  perubahan  fungsi  lahan atau perubahan pemanfaatan lahan.
Berdasarkan  karakteristik  di  atas,  lokasi
penelitan dilakukan di Desa Ambulu Kecamatan  Losari  Kabupaten  Cirebon  yang terletak  pada  6 o 49’11,9”  LS  dan  108 o 48’15,9” BT,  terdapat  Ekowisata  Mangrove  “Caplok
Barong” di pesisir pantai dan berbatasan dengan Desa  Melakasari,  Desa  Kalisari  dan  Desa Mulyasari. Luas wilayah Desa Ambulu 1,210.56 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 8,963 orang. Penelitian dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan Maret 2020. Teknik pengumpulan data yang dilakukan  antara lain: 1. Pengambilan data lapangan ( field reseach ) A. Pemetaan:
a) Deliniasi penataan ruang desa di atas peta bumi/tematik;
b) Pembuatan simbol-simbol;
c) Kondisi eksisting (foto drone).
B. Kuisioner dan Wawancara
a) Pemahaman  Kepala  Desa  tentang penataan ruang desa;
b) Pengetahuan  Kepala  Desa  terhadap RTRW dan RPJMD Kabupatennya;
c) Kesadaran  dan  pemahaman  Kepala Desa  akan  pentingnya  penataan ruang desa;
d) Tersedianya RTRW Desa;
e) Sinergitas RPJMDesa dengan
RPJMD Kabupaten dan Provinsi;
f) Kesesuaian  rencana  pemanfaatan lahan dengan RTRW Kabupaten;
g) Kondisi lingkungan
C. Dokumentasi
a) Foto udara menggunakan drone
2. Studi Pustaka ( library reseach )
a. Data RTRW dan RPJMD Kabupaten;
b. Data,  informasi  dan  regulasi  batas
desa;
c. Data dan informasi tentang
profil/potensi desa;
d. Data Permasalahan desa;
e. Regulasi,  Buku,  Jurnal  dan  karya ilmiah lainnya.

## Tahapan Penataan Ruang Desa
1. Pra Kondisi;
2. Identifikasi  kondisi  eksisting  tata  guna lahan desa;
3. Identifikasi potensi dan permasalahan;
4. Merancang skenario masa depan tata ruang desa untuk 6 (enam) tahun ke depan;
5. Menyusun strategi dan program prioritas;
6. Menyusun pola dan struktur ruang;
7. Menyusun aturan dan kelembagaan;
8. Menyusun  dokumen  Rencana  Tata  Ruang Desa
9. Koordinasi  dan  konsultasi  dengan  instansi terkait  di  lingkungan  Kabupaten  dan Provinsi;
10. Validasi  dan  uji  publik  di  lingkungan Pemerintah Desa dan Kecamatan;
11. Penetapan  dan  pengesahan  oleh  Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Desa.
Gambar 1. Kerangka penyusunan rencana penataan ruang desa

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2. Desa piloting sebelum dan sesudah mengikuti bimtek penataan ruang desa. No Variabel Sebelum Sesudah 1. Pemahaman Kepala Desa tentang  Penataan  Ruang Desa 0 % 100 % 2. Pemahaman Kepala Desa terhadap RTRW dan RPJMD Kabupatennya 0 % 100 % 3. Pemahaman  pentingnya manfaat RTRW Desa 0 % 100 % 4. Desa yang memiliki Konsep RTRW Desa 5 % 100 % 5. Sinergitas RPJMDesa dengan RPJMD Kabupaten dan Provinsi 10 % 60 %
Data hasil piloting di 40 desa, menunjukkan  bahwa  pemahaman  Kepala  Desa tentang  penataan  ruang  desa  dan    pentingnya
untuk dilakukan penataan ruang desa mengalami  perubahan  dari  tidak  tahu  menjadi tahu  atau  meningkat  100%  setelah  mengikuti bimbingan teknis Penataan Ruang Desa. Hanya dua  desa  yang  sudah  memiliki  rencana  tata ruang,  namun  baru  terbatas  pada  kawasan permukiman saja yang dibuat sebagai persyaratan  menjadi  Desa  Juara.  Hal  ini merupakan langkah awal bagi Pemerintah Desa untuk  memahami  penataan  ruang  desa  secara keseluruhan  dan  menunjukkan  bahwa  mereka sudah memahami manfaat penataan ruang desa.
Penataan  ruang  desa  diawali  dengan penetapan  dan  penegasan  batas  desa  yang merupakan legitimasi suatu wilayah Pemerintahan  Desa.  Batas  desa  adalah  batas pemisah  wilayah  administrasi  suatu  desa
Menetukan Tipologi /
Karakteristik Desa Berdasarkan Potensi Wilayah Desa
Penentuan Tipologi Desa Menggunakan : 1. Data Tabular
2. Data Citra (dengan batas sudah diketahui) Unit Analisis Kawasan Pemukiman Desa Kawasan Pemukiman Dominan Kawasan Pemukiman tidak Dominan Unit Analisis Seluruh Kawasan Desa Membuat Sketsa Desa Data Input : 1. Potensi 2. Masalah
3. Rencana/Skenario 4. Program dan Kegiatan
Sketsa Desa dibuat menggunakan :
1. Peta foto dari Drone 2. Citra resolusi tinggi 3. Google earth (mesin pencari) citra Hi-res (open acces) 4. Manual Apa saja yang : 1. Boleh 2. Boleh Bersyarat 3. Tidak Boleh Koreksi Sketsa Desa Menjadi Peta Garis Skala 1:5000 Penentuan Zonasi/Unggulan Desa Tata Ruang Desa Aturan Zonasi Peta Zonasi Aturan adat/ Kearifan lokal RTRW Kab/Kota Membangun Kelembagaan Desa Koreksi dilakukan dengan menggunakan : 1. Peta ortofoto dari Drone 2. Citra resolusi tinggi terkoreksi, peta RBI dan penelusuran dengan GPS hasil cek lapangan
Februari 2021, 5 (1): 15-27
dengan desa yang lainya. Batas desa tidak lagi ditandai  oleh  batas  alam  maupun batas  buatan, namun  dapat  dibuat  di  atas  peta  dasar  secara kartometris, sehingga didapatkan titik koordinat berupa  lintang  atau  bujur.  Setiap  desa  akan memiliki  peta  wilayah  desanya  masing-masing yang  sudah  jelas  posisinya  di  atas  peta  rupa bumi atau peta beresolusi tinggi.
Desa-desa  piloting  belum  semuanya menindaklanjuti  RTRW  Desa  sebagai  dasar dalam  penyusunan  rencana  pembangunan desanya,  beberapa  desa  belum  berani    meng- gunakan  RTRW  Desa  ini  sebagai  dasar  dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Masih dibutuhkan  bimbingan  dan  arahan  lebih  lanjut bagi  Pemerintah  Desa  dalam  penyusunan rencana  pembangunan  desa  yang  didasarkan pada  penataan  ruang  desanya.  Umumnya, Pemerintah  Desa  baru  akan  menindaklanjuti jika diperintahkan wajib untuk dilaksanakan.
Desa  Ambulu  adalah  salah  satu  desa peserta  piloting  yang  memiliki  RTRW  Desa dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMDesa.  Sedangkan  Desa  Melakasari, Kalisari  dan  Mulyasari  adalah  desa  yang bersebelahan dengan Desa Ambulu, bukan desa piloting dan belum memiliki RTRW Desa.
Tabel 3. Perbandingan Desa yang Memiliki dan Tidak Memiliki RTRW Desa. No Variabel Desa Memiliki RTRW Desa Tidak Memiliki RTRW 1. Pemahaman tentang Penataan Ruang Desa Sangat Baik Sangat Kurang 2. Pemahaman terhadap RTRW dan RPJMD Kabupatennya Sangat Baik Kurang 4. Kesadaran dan Pemahaman  pentingnya manfaat RTRW Desa Sangat Baik Sangat Kurang 5. Sinergitas RPJMDesa dengan RPJMD Kabupaten dan Provinsi Baik Kurang 6. Kesesuaian rencana pemanfaatan  lahan  dengan RTRW Kabupaten Sangat Sesuai Kurang 7. Kondisi Lingkungan Baik Kurang Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang  sangat  signifikan  antara  desa  yang
memiliki  RTRW  dengan  yang  tidak  memiliki.
Kepala Desa Melakasari, Kalisari dan Mulyasari,  tidak  memahami  tentang  penataan ruang  desa,  tidak  mengetahui  RTRW  dan RPJMD  Kabupatennya,  dan  baru  menyadari pentingnya penataan ruang desa ini dibuat pada saat  Pemerintah  Kabupaten  dan  Provinsi  akan merealisasikan  rencana  pembangunan  KSP sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten.  Sementara  Kepala  Desa  Ambulu sangat memahami tentang penataan ruang desa, manfaat dan kepentingannya. Rencana pembangunannya  cenderung  lebih  mampu mengikuti  rencana  pembangunan  Pemerintah Kabupaten  Cirebon.  Rencana  pemanfaatan ruang  desanya  disesuaikan  dengan  RTRW Kabupaten  dan  kondisi  lingkungan  di  Desa Ambulu  ini  lebih    terjaga  karena  telah mengetahui bahwa di desanya merupakan KSP Kawasan Lindung Pesisir Pantai Utara Jawa.
Undang-undang  No.  26/2007  tentang Penataan  Ruang,  bahwa  Penataan  ruang  itu adalah  suatu  sistem  proses  perencanaan  tata ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian pemanfaatan  ruang.  Penyelenggaraan  penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan  penataan  ruang  yang  meliputi ruang  daratan,  ruang  lautan,  ruang  udara beserta sumber daya yang ada di dalamnya.
Tata  ruang  merupakan  wujud  pola  dan struktur  ruang  yang  terbentuk  secara  alamiah dan juga sebagai wujud dari hasil proses-proses alam  maupun  dari  hasil  proses  sosial  akibat adanya pembelajaran yang terus menerus. Tata ruang dan tata guna tanah adalah dua hal yang sama,  karena  tanah  diartikan  sebagai  muka bumi  yang  dapat  dikuasai  oleh  seseorang, orang-orang atau badan hukum untuk melaksanakan  hajat  hidup.  Dengan  demikian perencanaan  penataan  ruang  itu  mencakup struktur  dan  pola  pemanfaatan  ruang  yang meliputi  tata  guna  tanah,  tata  guna  air,  tata guna  udara  dan  tata  guna  sumberdaya  alam lainnya (Rustiadi et al., 2018).
Desa Ambulu mewakili tiga karakteristik lokus penelitian, yaitu: 1) Kawasan Konservasi,
karena memiliki kepentingan lingkungan
berupa konservasi pesisir pantai yang berfungsi lindung, 2) Desa Kawasan
Strategis
Provinsi(KSP)  Pesisir  Pantura  karena  menjadi target pembangunan daerah pesisir Pantai Utara Pulau  Jawa,  dan  3)  Desa  Kawasan  Perbatasan,
karena  letaknya  di  Jalur  Pantura  perbatasan antara Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan  Kabupaten  Brebes  Provinsi  Jawa Tengah.
Gambar 2.Jenis tata guna lahan Desa Ambulu Kecamatan Losari dan KSP Pesisir Pantura

## Sumber: Peta RTRW Kabupaten Cirebon, 2018
Letak  Desa  Ambulu  yang  berada  di perbatasan  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Jawa Tengah,  serta  tidak  jauh  dari  jalan  Tol  Kanci- Pajagan,  pembangunan  desa  dan  peningkatan ekonominya  sangat  pesat.  Berdasarkan  jenis dan  tata  guna  lahan  sesuai  dalam  RTRW Kabupaten  Cirebon  seperti  pada  Gambar  2, maka Desa Ambulu melakukan penataan ruang
desanya sebagaimana pada Gambar 2. Penataan ruang  masih  dilakukan  secara  manual  dan sangat sederhana. Di samping itu Desa Ambulu juga  harus  menyelesaikan  penetapan  dan penegasan  batas  desanya  yang  mutlak  harus dibuat  dalam  bentuk  peta  tematik  untuk ketertiban adminitrasi wilayah desanya.
Gambar 3. Peta Rencana Penataan Ruang Desa Ambulu Sumber: Google, 2019
KSP Pesisir Pantura Desa Ambulu
d1 c b1 a1 a a2 b2 d2 d3
Februari 2021, 5 (1): 15-27
Kondisi eksisting Desa Ambulu
didominasi  oleh  potensi  tambak  (perikanan) yang  berwarna  garis  Kuning  (d1-3).  Perluasan rencana  kawasan  permukiman  yang  berwarna Hijau  Toska  (a1-2)  hanya  sebagian  kecil  dari kawasan  permukiman  yang  disediakan  dalam RTRW Kabupaten (d1 & d3), warna Orange (c) adalah  sawah  dan  warna  Hijau  (b1-2)  adalah pesisir  pantai  yang  dimanfaaatkan  sebagai kawasan  wisata  yang  berada  dalam  Kawasan Strategis  Provinsi  (KSP)  Pesisir  Pantura  yang mempunyai nilai kepentingan lingkungan yaitu sebagai  kawasan  konservasi  atau  kawasan lindung pesisir pantai.
Desa  Ambulu  yang  berada  di  daerah urban  karena  letaknya  di  sekitar  jalan  utama Cirebon  menuju  Jawa  Tengah  dan  berada  di daerah perbatasan provinsi sehingga berpeluang  akan  banyak  terjadi  perubahan pemanfaatan
lahan akibat adanya pembangunan.  Dengan  adanya  RTRW  Desa, Kepala  Desa  dapat  mengetahui  rencana pemanfaatan  lahan  di  wilayahnya,  sehingga diharapkan  mampu  melakukan  pengendalian terhadap  terjadinya  perubahan  pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya.
Penataan  ruang  Desa  Ambulu  yang berdekatan  dengan  jalur  Tol,  perlu  dilakukan pengelolaan  secara  terpadu  agar  bermanfaat bagi  semua  pihak.  Keberhasilan  pembangunan bergantung pada kejelasan konsep dan penyelenggarannya  di  lapangan.  Manfaat  yang diharapakan antara lain (Yazid, 2006):
1. Pengelolan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan;
2. Penataan ruang yang terpadu dan disepakati bersama;
3. Pemerataan kesempatan kerja/usaha;
4. Penyediaan prasarana secara terpadu;
5. Mempercepat pertumbuhan kawasan
6. Pembagian  beban  pembiayaan  secara proporsional  antara  pemerintah  pusat, provinsi dan daerah;
7. Pengelolaan  sumber  daya  alam  yang terpadu.
Manfaat  lain  yang  dirasakan  oleh  Desa
Ambulu  adalah  ketika  Pemerintah  Kabupaten Cirebon  menyusun  RDTR  untuk  KSP  Pesisir
Pantura. RTRW Desa Ambulu sangat membantu  mempercepat  proses  penyusunan RDTR  kawasan  tersebut.  Proses  verifikasi, identifikasi  dan  penyusunan  skenario  rencana masa depan, dapat  disesuaikan dengan RTRW Desa  yang  telah  dibuat  berdasarkan  RTRW
Kabupaten. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi tidak lagi menjumpai banyak kesulitan karena Kepala Desa Ambulu sudah memahami tentang  Tata  Ruang  Desanya.  Berbeda  dengan tiga desa lainnya, Mereka harus belajar kepada Desa  Ambulu  dan  melakukan  penataan  ruang desa  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Desa Ambulu.  Pengalaman  ini  perlu  disampaikan kepada  desa  piloting  lainnya  untuk  menambah keyakinan  akan  manfaat  dan  pentingnya dilakukan penataan ruang desa.
Pemerintah  Desa  menyusun  rencana pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana  infrastruktur,  kualitas  hidup  dan kesejahteraan masyarakat
desanya.
Pembangunan  di  desa  masih  penting  meng- utamakan  dan  membudayakan  pembangunan partisipatif    yaitu  pembangunan  yang  menge- depankan  kebersamaan,  kekeluargaan  dan kegotongroyongan.  Kebutuhan  pembangunan desa  seringkali  tidak  terpenuhi  oleh  berbagai program  kegiatan  baik  di  tingkat  Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
Dalam menghadapi permasalahan pembangunan  yang  semakin  kompleks,  pen- capaian  pengetahuan  yang  sempurna  dimana- pun juga hampir tidak pernah dicapai sehingga menimbulkan  kegagalan  akibat  identifikasi masalah dilakukan dengan pendekatan dan cara pikir  yang  “ top-down ”.  Para  perencana  dan pengambil  keputusan  dilakukan  secara  satu arah tidak melalui proses dialog yang interaktif bersama  para  pihak.  Untuk  itu  penting dilakukan  perencanaan  yang  matang  dan  tepat. Clayton  dan  Dent  (2001)  dalam  Rustiadi et  al.
(2018)  menyatakan  penyebab  dari  kegagalan perencanaan yang bersifat top-down adalah: (1) kegagalan menangkap isu yang berkembang di masyarakat,  (2)  kegagalan  informasi  akibat ketiadaan  data  atau  tidak  diperolehnya  data yang  memadai,  (3)  kegagalan  menyatukan
upaya dan sasaran
dari berbagai aktivitas/kegiatan/proyek yang ada, (4)
kegagalan institusi yakni akibat tidak bekerjanya  institusi  yang  ada  secara  memadai, serta (5) kegagalan mempersatukan visi seluruh stakholders .
Rustiadi et  al. (2018)  menyatakan perencanaan memiliki dua unsur penting, yaitu hal  yang  ingin  dicapai  dan  cara  untuk mencapainya.  Kedua  unsur  tersebut  secara eksplisit  maupun  implisit  dapat  dituangkan dalam  Visi,  Misi,  Tujuan,  Sasaran,  Strategi, Kebijakan,  Program,  Kegiatan  atau  aktivitas lainnya.  Perencanaan  memiliki  dimensi  ruang dan  waktu,  sehingga  membutuhkan  data  dan informasi mengenai fenomena di masa lalu dan yang  akan  datang.  Selain  itu  perencanaan  juga ditujukan  untuk  kepentingan  pembangunan manusia  secara  berkelanjutan,  yang  diwarnai dengan  kinerja  sosial  budaya  masyarakat  yang diselaraskan dengan kelestarian lingkungannya.

## Gambar 4.KSP Pesisir Pantura Desa Ambulu
Desa  Ambulu  dan  sekitarnya  ditetapkan sebagai  KSP  Pesisir  Pantura  yang  memiliki kepentingan  untuk  konservasi  lingkungan  dan kawasan perikanan. Atmaja (2015) menyatakan konservasi  lingkungan  dapat  dilakukan  secara kearifan  lokal  yaitu  dengan  menganggap kawasan  tersebut  keramat  dan  tidak  boleh dilakukan pengrusakan.
Kegiatan prioritas utama di desa tersebut adalah  perikanan  dan  kelautan,  namun  Kepala Desa Ambulu memiliki inisiatif untuk memanfaatkan  kawasan  pesisir  ini  sebagai kawasan  wisata  alam  yang  dapat  memberikan nilai ekonomi tanpa tanpa harus  merusak yaitu dengan  membangun  hutan  mangrove  sebagai
penahan  abrasi  pantai  dan  dimanfaatkan  juga sebagai  wisata  mangrove  yang  diberi  nama “Wisata Mangrove Caplok Barong Ambulu”.
Ekosafitri et  al. (2017)  menyatakan alternatif    kegiatan  di  kawasan  pesisir  adalah kegiatan pariwisata bahari, yaitu kegiatan yang memanfaatkan  jasa  sumber  daya  pesisir  dan laut.  Kegiatan  ini  membutuhkan  ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan sektor perikanan  dan  kelautan  sebagai  sumber  mata pencaharian  masyarakat  pesisir.  Desa  Ambulu memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan  wisata  bahari  dan  wisata mangrove  yang  telah  terbangun  dengan  baik. Infrastruktur juga dibutuhkan untuk mendukung wisata mangrove dan bahari seperti perahu,  kios-kios,  sarana  tempat  parkir,  rumah makan, homestay dan yang lainnya. Sarana dan prasarana  ini  masih  membutuhkan  penataan ruang yang tepat agar tidak merusak ekosistem dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi serta bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Lumbessy et  al. (2015)  menyatakan ekosistem  mangrove  merupakan  bagian  dari ekosistem pesisir, sehingga dalam perencanaan dan pengelolaannya harus berkoordinasi,
berintegrasi  dan  bersinergi  dengan  sektor  yang lainnya.  Pembangunan  Desa  Pesisir  dapat dilakukan  secara  terpadu,  melalui  tahapan:  1)
Perencanaan; 2)
Implementasi; dan3) Pemantauan dan evaluasi.

## Gambar 5. Wisata mangrove Caplok Barong
Wisata  Mangrove  yang  dikelola  oleh karang taruna bersama BUMDesa menjual tiket masuk  dengan  harga  yang  terjangkau,sehingga menjadi  alternatif  tempat  wisata  alam  yang
Februari 2021, 5 (1): 15-27
murah  meriah  bagi  masyarakat  Cirebon  dan sekitarnya.  Hasil  penjualan  tiket  sebagian digunakan  untuk  memperluas  hutan  mangrove sebagai  upaya  konservasi  kawasan  pesisir sekaligus  sebagai  wisata  edukasi  penanaman tanaman mangrove. Wisata ini banyak melibatkan anak-anak sekolah.
Material yang digunakan, ramah lingkungan dan tidak permanen. Rangkaian dan anyaman  Bambu  dibentuk  menjadi  objek  yang menarik  dan  aman  dengan  pemandangan  yang indah,  wisata  laut/bahari  dengan  menaiki perahu  menyusuri  hutan  mangrove  sampai  ke laut  lepas,  tempat  nelayan  menangkap  ikan  di laut menjadi salah satu spot wisata yang banyak diminati. Sehingga membantu memberi tambahan  pendapatan  bagi  nelayan.  Promosi wisata  yang  telah  dilakukan  melalui  berbagai media  sosial,  mampu  mengundang  banyak wisatawan  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar lingkungan Kabupaten/Kota Cirebon.
Gambar 6. Penataan Ruang di Pesisir Pantai
Demikian pula, dengan penataan pengembangan kawasan permukiman di daerah pesisir  dan  kawasan  industri  perikanan  sudah dilakukan  penataan  dalam  RTRW  Desa  yang masih  sederhana.  RTRW  Desa  merupakan penjabaran atau turunan dari RTRW
Kabupaten,  sehingga  belum  dipandang  perlu untuk  dilakukan  kajian lingkungan  atau  KLHS sebagaimana RTRW Kabupaten/Provinsi/
Nasional.  Penataan  ruang  Desa  Ambulu  telah dibuat  berdasarkan  potensi  yang  ada  di desanya,  seperti  potensi  kawasan  perikanan atau  sumber  daya  air  dan  kawasan  industri perikanan,  pertanian,  kawasan  permukiman, kawasan  lindung  atau  kawasan  konservasi  dan
kawasan  wisata.  Pareke  (2017)  menyatakan penataan  ruang  pertanian  perlu  dipertahankan untuk  melindungi  hak-hak  petani  atas  tanah pertanian sebagai mata pencaharian.
Penyusunan  RPJMDesa  dan  RKPDesa Ambulu  dengan  memperhatikan  RTRW  Desa yang  sudah  dibuat.  Hal  ini  diakui  sangat membantu dan mempermudah dalam menentukan  rencana  pembangunan  apa  yang akan  diprioritaskan  pada  Tahun  2020  sebagai kelanjutan pembangunan Tahun 2019. Sebagaimana  RPJMD  Kabupaten,  sehingga rencana  pembangunan  desa  menjadi  lebih terarah dan bersinergi, jelas dari tahun ke tahun dan berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya. Terbukti dengan banyaknya dukungan yang diberikan kepada Desa Ambuludalam pencapaian rencana pembangunan  desanya  dan  tidak  banyak kendala. Penataan  ruang  desa  perlu  dilakukan sampai  tingkat  wilayah  terkecil  yaitu  wilayah desa sebagai upaya transparansi dan pengendalian  kewenangan  pemanfaatan  yang dilakukan oleh pemerintah di atasnya. Penataan ruang  desa  dapat  dikatakan  sebagai  intervensi positif  guna  menata  pembangunan  di  desa  dan memperbaiki kualitas lingkungan serta
memberikan  rasa  aman  kepada  masyarakat. Adanya  RTRW  Desa,  tidak  lagi  menjadikan Pemerintah  Desa  sebagai  penonton  ketika terjadi  pemanfaatan  atau  alih  fungsi  lahan untuk berbagai pembangunan strategis ataupun pembangunan  lainnya  yang  memungkinkan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
Pembangunan adalah kegiatan atau usaha sadar,  terencana  dan  berkelanjutan  untuk mengubah  kondisi  suatu  masyarakat  menuju kondisi  yang  lebih  baik  menyangkut  semua aspek kehidupan fisik-nonfisik, material- spiritual,  meliputi  berbagai  bidang  kehidupan masyarakat.
Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi  kemampuan  generasi  mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Rasana, 2018).
Pembangunan  yang  memberi  manfaat merupakan pembangunan yang memperhatikan konsep  kelestarian  lingkungan.  Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan konsep tersebut,  maka  akan  timbul  dampak  negatif sebagai  risiko  dilakukannya  pembangunan. Tidak dipungkiri bahwa pembangunan memiliki  hubungan  erat  dengan  lingkungan. Agar  pembangunan  desa  memiliki  arah  yang jelas  maka  penting  dilakukan  penataan  ruang desa. Kegiatan  ini  mulai  timbul  karena  adanya kesadaran  dan  kebutuhan  akan  pentingnya intervensi publik yang positif dalam menciptakan pola dan struktur ruang desa yang sesuai dengan tujuan bersama.
Kontribusi  penataan  ruang  desa  berbasis potensi desa bagi pemerintah adalah:
1. Pemerintah  Desa  memahami  pentingnya dan  mampu  melakukan  penataan  atau pemanfaatan  ruang  desa  sesuai  dengan potensi yang ada dan RTRW di atasnya.
2. Pemerintah  Desa  turut  mengendalikan setiap pemanfaatan dan perubahan pemanfaatan  lahan  (alih  fungsi)  yang terjadi di wilayah desanya.
3. Menjadikan  pedoman  dan  mensinergikan rencana  pembangunan  mulai  dari  tingkat
Pemerintah Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
4. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan  lingkungan  dan  konservasi sumber  daya  alam  sesuai  dengan  daya dukung lingkungan.
5. Menjaga keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan.

## KESIMPULAN
Hampir  seluruh  desa  di  Jawa  Barat bahkan di Indonesia umumnya belum memiliki Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Desa,  karena rencana  pembangunan  desa  belum  menyentuh penataan  ruang  desa  dan  pemerintah  belum menerbitkan  pedoman  Penataan  Ruang  Desa. Desa  Juara  baru  membuat  rencana  penataan kawasan  permukiman  saja,  sehingga  masih perlu dilakukan penyempurnaan untuk membuat  penataan  ruang  desanya  yang
meliputi  kawasan  lindung  dan  kawasan budidaya sesuai ketentuan penataan ruang.
Rencana  pembangunan  desa  yang  ada belum  sinergi  dengan  rencana  pembangunan (RPJMD)  Kabupaten  maupun  Provinsi,  karena pada  umumnya  Kepala  Desa  tidak  mengetahui dan  tidak  memahami  tentang  penataan  ruang dan  rencana  pembangunan  di  wilayah  desanya sebagaimana  yang  telah  dituangkan  dalam RTRW  dan  RPJMD  Kabupatennya.  Hal  ini menyebabkan  RPJMDes  dan  RKPDes  yang telah disusun menjadi tidak memiliki arah yang jelas  dan  tidak  berkelanjutan  dari  tahun  ke tahun.  Dampak  lain  yang  sering  terjadi  adalah meningkatnya  konflik  kepentingan  antar  desa, rusaknya  lingkungan  atau  ekosistem  dan permasalahan lainnya.
Penataan ruang desa merupakan kewenangan Pemerintah Desa sehingga dokumen  RTRW  Desa  dapat  ditetapkan  dalam bentuk  Peraturan  Desa.  Rencana  ini  perlu diketahui  dan  disepakati  oleh  masyarakat  desa ataupun yang mewakili.
Manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Desa yang telah membuat RTRW Desa  antara lain  menumbuhkan  kesadaran  dan  pemahaman Kepala  Desa  akan  pentingnya  penataan  ruang desa,  memberikan  banyak  kemudahan  dalam menyusun rencana pembangunan desa, memberikan  pencerahan  kepada  Pemerintah Desa  terkait  apa  yang  harus  direncanakan dalam pembangunan desanya, sehingga RPJMDesa  yang  dibuat  menjadi  lebih  sinergi dan terarah sebagaimana RTRW pemerintah di atasnya  serta  lebih jelas  rencana  pembangunan apa  yang  akan  dilakukan,  dan  berkelanjutan walaupun  terjadi  pergantian  Kepala  Desa. Adanya  RTRW  Desa  juga  memberikan kemudahan  bagi  pemerintah  dalam  melakukan pengembangan  dan  pembangunan  kawasan strategis  baik  KSK,  KSP  maupun  KSN. Khususnya  dalam  proses  penyusunan  RDTR. Pemerintah  Desa  juga  dapat  membantu mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan atau melakukan  pemanfaatan  lahan  sesuai  dengan fungsinya  dan  RTRW  yang  telah  ditetapkan, kualitas  lingkungan  menjadi  lebih  terjaga,
Februari 2021, 5 (1): 15-27
menekan  terjadinya  konflik  antar  kepentingan dan lain sebagainya.

## SARAN
1. Besar harapan kami agar Pemerintah Pusat ataupun Daerah segera menerbitkan
Pedoman Penyusunan RTRW Desa. 2. Pemerintah  Desa  mulai  diwajibkan  untuk segera  melakukan  penataan  ruang  desa sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri No. 114 tahun 2014.
3. Melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada perangkat daerah di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
4. Pemerintah Desa agar menggunakan
RTRW  Desanya  sebagai  dasar  dalam penyusunan RPJMDesa.
5. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan  kepada  Pemerintah  Desa dalam penataan ruang desa dan penyusunan rencana pembangunan
desa yang berdasarkan RTRW Desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kami  sampaikan  kepada Gubernur  Jawa  Barat  melalui  BKD  dan  DPM- Desa  Provinsi  Jawa  Barat  yang  telah  mem- berikan  kesempatan  dan  memfasilitasi  Riset Mandiri  kami.  Juga  kepada  Pakar  Perencanaan Wilayah  dari  IPB  dan  ITB  atas  bimbingannya serta  Pemerintah  Desa  Ambulu  yang  telah bekerjasama sebagai lokasi penelitian kami.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmaja, D. M. (2015). Pengelolaan Tata Ruang
Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Panglipuran Kabupaten Bangli. Jurnal EKOSAINS, 7, 1.
Ekosafitri,  K.  H.,  Ernan,  R.  &  Fredinan,  Y. (2017).  Pengembangan  Wilayah  Pesisir Pantai  Utara  Jawa  Tengah  Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten  Jepara. Journal  of  Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) , 1 (2),145-157. Ferianda,  A.  &  Bakti,  S.  (2016).  Identifikasi Ketidaksesuaian Peruntukan Ruang Kawasan  Lindung  Sempadan  Sungai Pedindang di Kota Pangkalpinang.
Majalah Geografi Indonesia , 30 (2),114-
119.
Fasolino, M. V. I. (2014). “Smart Dialogue For
Smart  Citizens.  Assertive  Approaches For  Strategic  Planning”  in  Smart  City Planning  For  Energy,  Transportation And  Sustainability  Of  The  Urban System.  Journal  of  Land  Use,  Mobility and Environment, 389-401.
Ikeu,  N.  &  Yulia,  A.  (2013).  Penerapan Program  Linier  Untuk  Pemanfaatan Lahan di Kawasan Pesisir Kota Cirebon. Jurnal  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota , 13 ( 1 ), 1-10
Kelly,  E.  D.  &  Becker,  B. (2000).  Community Planning: An Introduction  to the Comprehensive Plan. Island Press.
Lumbessy,  H.,  J.  Rengkung  &  Pierre.  H.  G.
(2014). Strategi  Konservasi  Ekosistem Mangrove  Desa  Mangega  dan  Desa
Bajo  sebagai  Destinasi  Ekowisata  di Kabupaten Kepulauan Sula . Prodi
Perencanaan  Wilayah  &  Kota  Jurusan Arsitektur,  Fakultas  Teknik  Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114
Tahun  2014.  (2014).  Tentang  Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun  2019.  (2019).  Tentang  RPJMD 2018 – 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun  2018.  (2018).  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Cirebon Tahun 2018–2038.
Pareke, J. T. (2017). Penataan Ruang Kawasan Pedesaan  Berbasis  Perlindungan  Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah. AL- IMARAH:  Jurnal  Pemerintahan  dan Politik Islam , 2 ( 2 ), 115-122. Riza,  F.  (2016). Tinjauan  Hukum  Tentang Urgensi  Pengaturan  Tata  Ruang  Desa .
Thesis. Universitas Tanjung pura.
Rustiadi,  E.,  Saefulhakim,  S.,  &  Panuju,  D.
(2018). Perencanaan
dan
Pengembangan Wilayah . Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Rosana,  M.  (2018).  Kebijakan  Pembangunan
Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial , 1 ( 1 ), 148- 163. Safitri,  I.,  Hinderah,  H.,  Kurniasari,  N., Akliyah, L. S., Rahardjo, A. P., Maulana M.  G.,  &  Ramadhan,  T.  G.  (2016). Peranan  Rencana  Tata  Ruang  Desa dalam  Penyusunan  APBDes  Partisipatif. Ethos (Jurnal Penelitian dan Pengabdian  Masyarakat), 4 (1),  119-
124.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian
Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D.
Alfabeta Bandung.
Undang-Undang  RI  Nomor  26  Tahun  2007.
(2007). Tentang Penataan Ruang. Undang-Undang  RI  Nomor  6  Tahun  2014.
(2014). Tentang Desa.
Wang,  Q.,  M’Ikiugu,  M.  M.,  &  Kinoshita,  I.
(2014).  A  GIS-  Based  Approach  in
Support of Spatial Planning for
Renewable  Energy:  A  Case  Study  of
Fukushima,  Japan. Sustainability , 6 , 2087-2117.
Yazid, H. (2006). “Kawasan  Terpadu Jabodetabekjur,”  Media  Indonesia,  21 Feb.
Zakaria,  F.  &  Suprihardjo,  R.  (2014).  Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa  Bandungan  Kecamatan  Pakong Kabupaten  Pamekasan, Jurnal  Teknik POMITS , 3 ( 2 ), C245-C249.