ISSN - http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/

## Pengembangan Strategi Pelayanan Perijinan Impor Produk Hortikultura Berbasis Teknologi Informasi di Kementerian Perdagangan
Development of Strategy for Horticulture Products Import Licencse Services Based on Information Technology In Ministry of Trade
Deden Taufik Komara * , Musa Hubeis # , Muhammad Syamsun #
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta
Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor Jl. Lingkar Kampus, Gedung FAPERTA Wing 2 Level 5
Kampus IPB Darmaga Bogor

## ABSTRAK
Perjanjian  kerja  sama  perdagangan  memberikan  mandat  kepada  setiap  anggota  Organisasi Peragangan  Dunia  (WTO)  termasuk  Indonesia,  untuk  menyederhanakan  proses  perdagangan  dengan tujuan  memfasilitasi  arus  perdagangan  barang  antar  negara.  Inatrade  adalah  sistem  berbasis  teknologi yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan yang bertujuan menyediakan jasa ekspor dan/atau impor dengan  lebih  cepat  dan  transparan.  Dengan  maksud  untuk  menentukan  efektifitas  pelayanan  Inatrade, diperlukan  identifikasi  faktor  dominan,  aktor,  dan  indikator  yang  berpengaruh  kepada  peningkatan kualitas  pelayanan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  dari  pelayanan  perijinan  impor produk  hortikultura,  mengidentifikasi  faktor,  aktor,  dan  indikator  dominan  yang  mempengaruhi pelayanan  dan  menyusun  strategi  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  kualitas  dari  pelayanan perijinan  di  Kemeterian  Perdagangan.  Analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  analisis  Matriks Evaluasi  Faktor  Internal  (IFE),  Matriks  Evaluasi  Faktor  Eksternal  (EFE),  Matriks  SWOT  dan  Proses Analisis  Hirarki  (AHP).  Dari  hasil  analisis  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  mekanisme  perijinan terpadu  berbasis  IT  serta  monitoring  &  evaluasi  sistem  secara  berkala  termasuk  aspek  sistem,  sumber daya manusia berbasis manusia merupakan strategi terbaik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Kata kunci: perijinan impor, produk hortikultura, strategi, teknologi informasi

## ABSTRACT
Trade  Facilitation  Agreement  mandates  each  member  of  the  World  Trade  Organization  (WTO), including Indonesia,  to  simplify  the  trade  system  in  order  to  facilitate  trade  flows  between  countries. Inatrade is an information technology-based system that was built by the Ministry of Trade that aims to provide services of export and/or import procedure fastrer and more transparent. In order to determine the  effectiveness  of  Inatrade  services,  it  is  necessary  to  identify  the  dominant  factors,  actors,  and indicators  that  influence  to  the  improvement  of  the service  quality.  This  study  aims  to  determine  the conditions of service horticultural products import license, to identify the  dominant  factors, actors, and indicators  which  influence  services,  and  to  formulate  strategies  needed  to  improve  the  quality  of licensing services  at  the  Ministry  of  Trade.  The  research  used  analytical  tools  of  Internal  Factor Evaluation  Matrix  (IFE),  External  Factor  Evaluation  Matrix  (EFE),  SWOT  and  Analytical  Hierarchy Process  (AHP).  Based  on  the  result  analiysis  it  was  concluded  that  the  licensing  mechanism  based integrated information technology and monitoring and evaluation system regularly including aspects of the systems, human resources and legal basis as a best strategy to improve the quality of services.
Key words: horticultural products, import license, information technology, strategy
______________ Korespondensi:
*) Jl. Raya Cifor Perumahan Taman Firdaus Blok B No. 9 Kelurahan Situgede, Bogor; e-mail: deden.komara@kemendag.go.id

## PENDAHULUAN
Kegiatan  ekspor  dan  impor  merupakan salah  satu  bentuk  transaksi  ekonomi  yang dilakukan  oleh  suatu  negara  dengan  negara  lain, baik  secara  perorangan,  kelompok,  maupun pemerintah.  Aktivitas  tersebut  dikenal  dengan istilah  perdagangan  internasional. World  Trade Organization (WTO)  merupakan  lembaga  inter- nasional  yang  mengatur  sistem  perdagangan secara multilateral bagi setiap negara anggotanya, termasuk  Indonesia.  Setiap  anggotanya  diberi mandat  untuk  menghilangkan  atau  mengurangi setiap  hambatan  ( barrier ),  baik  dalam  bentuk proteksi  tarif  maupun  non  tarif,  sehingga  dapat memperlancar arus perdagangan internasional.
Dalam  rangka  memperlancar  arus  per- dagangan,  salah  satu  langkah  yang  diambil pemerintah  Indonesia  adalah  dengan  melakukan penyederhanaan  prosedur  di  bidang  kepabeanan berbasis  sistem  informasi  yang  dikenal  dengan Indonesia National Single Window (INSW).
Kebijakan  ini  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Penggunaan Sistem  Elektronik  dalam  Kerangka Indonesia Nasional Single Window .
Penyederhanaan prosedur dan penggunaan teknologi  informasi  (TI)  dalam  penerbitan  per- ijinan  merupakan  bentuk  fasilitas  perdagangan sebagaimana  dimandatkan  dalam  Artikel  VIII GATT  (WTO,       .  Pada  artikel  tersebut dinyatakan  bahwa  setiap  anggota  mengakui perlunya  adanya  pengurangan  ketentuan  ekspor dan  impor  dalam  rangka  penyederhanaan persyaratan  dokumen    ekspor  dan  impor.  Dalam hal ini,  penerapan Single Window yang berpedo- man  pada  penyederhanaan  prosedur  ekspor impor,  kesesuaian  dengan  standard  dan  praktek perdagangan  internasional,  dan  juga  penerapan teknologi  informasi  untuk  otomasi  bertujuan untuk  mengurangi  biaya  yang  timbul  dalam proses perdagangan internasional terutama antara pelaku  bisnis  dengan  instansi  pemerintah  yang terkait  (Grainger,  2007).  Inisiatif  dan  konsep mengenai Single Window sendiri telah dianjurkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sejak tahun 2005 karena  melihat  banyaknya  keuntungan  yang dapat diperoleh suatu negara dengan mendirikan Single Window (McMaster, 2006).
Dukungan  Kementerian  Perdagangan  seba- gai  instansi  pemerintah  yang  tugas  dan  fungsinya menangani  ekspor  dan  impor  terhadap  pengem- bangan  INSW,  telah  meluncurkan  sistem  perijinan perdagangan  berbasis  TI  yang  dikenal  dengan
Inatrade. Dengan  adanya Inatrade ,  diharapkan pelayanan  perijinan  ekspor  dan/atau  impor  di Kementerian Perdagangan menjadi lebih cepat dan transparan,  tanpa  harus  ada  lagi  pertemuan  tatap muka.
Kementerian  Perdagangan  telah  menerbit- kan  beberapa  pengaturan  di  bidang  impor, diantaranya  kebijakan  impor  beras,  gula,  hewan dan  produk  hewan  serta  produk  hortikultura. Studi  ini  memfokuskan  pada  aturan  mengenai impor  produk  hortikultura  meliputi  aspek perijinan  impor,  rekomendasi  impor  dan  proses kepabeanan  ( custom  clearance )  di  Bea  dan  Cukai. Alasan  dipilihnya  aturan  mengenai  produk hortikultura tersebut dikarenakan aturan tersebut baru  dikeluarkan  tahun  2012  melalui  Peraturan Menteri  Perdagangan  No.  30/M-DAG/PER/5/2012 tentang  Ketentuan  Impor  Produk  Hortikultura (telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  47/M- DAG/PER/8/2013)  dan  rentan  terhadap  resistensi 4 dari  para  pelaku  (terutama  importir)  di  dalam penerapannya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagang- an  tersebut,  perusahaan  yang  akan  melakukan impor harus memiliki penetapan sebagai Importir Terdaftar  (IT)  dan  Persetujuan  Impor  (PI)  bagi importir  umum  ( trader )  dan/atau  pengakuan sebagai  Importir  Produsen  (IP)  bagi  importir produsen/industri  yang  membutuhkan  bahan baku  asal  impor.  Semua  ketentuan  tersebut dikelola  oleh  Kementerian  Perdagangan  melalui sistem Inatrade .
Berdasarkan  temuan  awal,  diperoleh  infor- masi  bahwa  jumlah  waktu  rataan  yang  dibutuh- kan  untuk  menyelesaikan  dokumen  impor produk  holtukultura  melebihi  waktu  janji layanan.    Aturan  mengenai  janji  layanan  proses perijinan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Perdagangan No. 40/M-DAG/PER/10/2010 tentang Jenis  Perijinan  Ekspor  dan  Impor,  Prosedur Operasi  Standar  ( Standard  Operating  Procedure ) dan  Tingkat  Layanan  ( Service  Level  Arrangement ) dengan  Sistem  Elektronik  melalui Inatrade dalam Kerangka  INSW.  Peraturan  mengenai  janji layanan  saat  ini  telah  diubah  beberapa  kali
4 Berdasarkan  hasil  diskusi  terbatas  dengan  beberapa stakeholder , diketahui bahwa salah satu bentuk resistensi dari para  importir  adalah  timbulnya  biaya  tambahan  dalam penyesuaian  dokumen  dan  persyaratan  dalam  melakukan impor.  Selain  itu  para  importir  juga  mengeluhkan  adanya kerugian pada proses awal penerapan kebijakan tersebu t.
terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Perdagangan No.  53/M-DAG/PER/9/2014  tanggal  2  September 2014  tentang  Unit  Pelayanan  Terpadu  Per- dagangan  (UPTP).  Perbandingan  waktu  yang dibutuhkan  untuk  memproses  perijinan  impor produk hotikultura dan janji layanan dapat dilihat pada pada Tabel 1.
Dari hasil temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa  penerapan  program Inatrade belum  opti- mal  bila  dibandingkan  dengan  target  tingkat layanan ( Service Level Arrangement ). Dalam rangka meningkatkan pelayanan, maka diperlukan peme- taan  masalah  secara  mendalam  dan  penyusunan alternatif  strategi  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan  pelayanan  perijinan  impor  produk hortikultura  berbasis  TI  di  Kementerian  Perda- gangan.
Tabel  .  Jumlah  waktu  rataan  yang  dibutuhkan  untuk pembuatan  IT, PI, dan IP
2012 Semester II (hari) 2013 Semester I (hari) Service Level Arrangement / SLA (hari) IT PI IP
Sumber: Database Inatrade diolah.
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  pelayan- an  ijin  impor  di  Kementerian  Perdagangan, khususnya  perijinan  produk  hortikultura  secara menyeluruh.  Tujuan  lain  daari  penelitian  ini adalan  mengidentifikasi  faktor,  aktor  yang berpengaruh  secara  dominan  serta  tujuan  yang ingin  di  capai  dalam  rangka  peningkatan  mutu pelayanan perijinan yang diterapkan Kementerian Perdagangan.  Dari  dua  hal  tersebut  diharapkan dapat  merumuskan  strategi  peningkatan  mutu pelayanan  perijinan  terbaik  yang  dapat  diterap- kan  oleh  Kementerian  Perdagangan,  khususnya produk hortikultura.

## METODE PENELITIAN
Tahapan  awal  penelitian  dimulai  dengan identifikasi  faktor  internal  (kekuatan,  kelemahan) dan  faktor  eksternal  (peluang,  ancaman)  yang diperoleh  melalui  studi  literatur,  hasil  kuesioner, serta  diskusi  dengan  pakar.    Untuk  mengetahui karakteristik  sistem  Inatrade  yang  terkait  dengan perijinan impor  hortikultura melalui pengamatan dan indepth  interview dengan  pihak-pihak  yang
terkait  yang  telah  dipilih  melalui purposive sampling
Tahap selanjutnya adalah analisis lingkung- an  internal  dan  eksternal  dengan  menggunakan Internal  Factor  Evaluation  Matrix (IFE), External Factor Evaluation Matrix (EFE),  tahap  pengga- bungan  dengan  matriks  internal  eksternal  (IE) serta  pencocokan  alternatife  stategi  dengan matriks Strengths,  Weaknesses,  Opportunities,  and Threats (SWOT).  Daftar  alternatif  stategi  selanjut- nya  dinilai  prioritasnnya  dengan  menggunakan Analytical  Hierarchy  Process (AHP).  Secara  skema- tis,  kerangka  pemikiran  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Internal  Factor  Evaluation  Matrix (IFE) Pelayanan  Perijinan  Impor  Produk  Hortikultura berasal  dari  hasil  pembobotan  dan  peratingan faktor  internal  dengan  melihat  aspek  kekuatan dan  kelemahan.  Nilai  rating  berasal  dari  nilai rataan  pakar  yang  bernilai  3  dan  4  untuk  aspek kekuatan;  nilai  1  dan  2  untuk  aspek  kelemahan. Untuk  nilai  bobot  tiap  faktor,  masing-masing pakar diminta  melakukan  perbandingan  berpasa- ngan  antar  faktor-faktor  internal  yang  ada  untuk menentukan  tingkat  kepentingan  faktor  tersebut dalam bentuk persen apabila dibandingkan antara satu dan faktor lainnya.
External    Factor  Evaluation  Matrix (EFE) Pelayanan  Perijinan  Impor  Produk  Hortikultura berasal  dari  hasil  pembobotan  dan  peratingan faktor  eksternal  dengan  melihat  aspek  peluang dan ancaman. Nilai rating berasal dari nilai rataan pakar yang bernilai 1 hingga 4.  Untuk nilai bobot tiap  faktor,  masing-masing  pakar  diminta melakukan  perbandingan  berpasangan  antar faktor-faktor internal yang ada untuk menentukan tingkat kepentingan faktor tersebut dalam bentuk persen,  apabila  dibandingan  antara  satu  dan faktor lainnya.
Hasil  skor  dari  matriks  IFE  dan  EFE  akan menentukan  posisi  dalam  matriks  IE.  Matriks  ini memposisikan  suatu  organisasi  dalam  tampilan sebuah  sel  (Gambar  2).  Total  skor  bobot  IFE berada  pada  sumbu  x  dan  total  skor  EFE  pada sumbu  y.  Matriks  IE  dibagi  menjadi  tiga  daerah utama  yang  mempunya  implikasi  stategi  yang berbeda, yaitu:
1. Daerah  I  meliputi  sel  I,  II  atau  IV  digambar- kan  dengan  daerah  tumbuh  dan  berkembang ( grow and guild );
2. Daerah II meliputi sel III,V atau VII termasuk daerah  menjaga  dan  mempertahankan  ( hold and maintain );
3. Daerah III  meliputi sel VI,VIII atau IX  adalah daerah panen ( harvest or divestasi ).
Tahap  selanjutnya  menyusun  matriks SWOT  ( Strengths,  Weaknesses,  Opportunities,  and Threats). Matriks  SWOT  digunakan  untuk mencocokan faktor internal dan ekternal. Pengembangan  stategi  pada  matriks  SWOT dilakukan  berdasarkan  hasil  dari  matriks  IE. Setelah  diketahui  kondisi  masing-masing  faktor internal  dan  eksternal,  maka  dilanjutkan  dengan perumusan  strategi  alternatif  dengan  mengguna- kan AHP yang dikembangkan oleh Saaty (1993).
Pihak  yang  menjadi  target  responden adalah  2  orang  perwakilan  dari  Direktorat  Impor
yang  menangani  impor  produk  hortikultura,  2 orang perwakilan dari Direktorat Fasilitasi Ekspor dan  Impor  yang  menangani  pelayanan  perijinan inatrade  dan  INSW,  satu  orang  perwakilan  dari Direktorat  Jenderal  Pengolahan  dan  Pemasaran Hasil  Pertanian  Kementerian  Pertanian  yang menangani  impor  hortikultura,  serta  satu  orang pakar  dari  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai Pusat  yang  pernah  turut  membangun  sistem INSW.
Penelitian  dilakukan  seluruhnya  di  Jakarta pada bulan November 2013-Maret 2014.
Gambar 2. Matriks internal eksternal pelayanan perijinan impor produk hortikultura

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Singkat Inatrade
Kementerian  Perdagangan  terus  berupaya meningkatkan  pelayanan  publik  khususnya pelayanan  di  bidang  perdagangan  luar  negeri. Salah satu langkah stategis yang dilakukan adalah dengan  mengembangkan  sistem  perijinan  secara elektronik yang diberi nama Inatrade yang  mulai beroperasi  sejak  tanggal  17  Desember  2007. Tujuan  dari  pengembangan  Inatrade  untuk mendorong  kinerja  pelayanan  perdagangan,  baik ekspor  maupun  impor  serta  guna  membantu kelancaran arus barang.
Bagi  pelaku  usaha  yang  telah  memiliki  hak akses, diberikan kesempatan untuk dapat diberikan fasilitas  pelayanan  perijinan  perdagangan  secara online , melalui web site http://inatrade.kemendag.go.id . Berdasarkan data base dari inatrade diketahui bahwa hingga  bulan  juni  2015  sudah  ada  11.772 perusahaan  yang  memiliki  hak  akses  untuk mendapatkan pelayanan perdagangan secara online . Sejak  tanggal  2  Desembr  2014  sudah  ada  96  jenis perijinan, baik impor maupun ekspor yang dapat dilayani  secara online / Mandatory  Online. ( inatrade .

## Analisa Matriks IFE Pelayanan Perijinan Impor Produk Hortikultura
Berdasarkan  dari  Tabel  2  dapat  dilihat faktor-faktor  internal  yang  terdiri  atas  kekuatan dan  kelemahan  dari  sistem  perijinan  mengguna- kan  inatrade.  Faktor  kekuatan  terdiri  dari kepe- mimpinan transformasional,  sistem  yang  mudah, cepat,  akurat,  transparan  dan  sistem  yang  selalu update  serta  penurunan  biaya.  Faktor-faktor kelemahan  data  kami  data  meliputi  sumber  daya penunjang  yang  kurang  memadai,  terdapat data/dokumen  impor  yang  beragam,  resistensi internal  terhadap  perubahan  pola  perijinan, kurangnya,  sosialisasi  sistem  perijinan  online, remunerasi  yang  masih  rendah  dan  alokasi anggaran yang kaku.
Berdasarkan  Tabel  2,  matriks  IFE  meng- hasilkan  skor  bobot  total  2,856.  Skor  bobot  total lebih  dari  2,5  dalam  skala  1-4  (bobot  total  2,856) mengindikasikan posisi internal yang cukup kuat, sudah  mempunyai  strategi  yang  baik  dalam mengantisipasi  kelemahan  eksternal  yang  ada (David, 2009).
Analisa Matriks EFE Pelayanan Perijinan Impor

## Produk Hortikultura
Tabel 3 dapat dilihat analisis eksternal yang terdiri  dari  faktor  peluang  dan  faktor  ancaman yang  paling  berpengaruh  terhadap  penentuan
,  6
,6
strategi. Faktor peluang yang dapat didata adalah pengurusan  dokumen  impor  cepat,  pengajuan perijinan  dapat  dilakukan  di  mana  saja,  tahapan proses  perijinan  dapat  di  monitor,  proses custom and  clearance di  bea  dan  cukai  dapat  dilakukan lebih  cepat,  dan  peluang  untuk  menurunkan biaya  importasi.  Faktor-faktor  ancaman  terdiri dari  kurangnya  koordinasi  antar  instansi  yang terlibat,  kurangnya  integrasi  elemen  data  impor antara  kementerian  terkait,  importir  kurang paham  penggunaan  sistem  inatrade,  keamanan data  dan  informasi  MOU  dengan  instansi  teknis penunjang inatrade yang akan berakhir.
Dari Matrik EFE matrix diperoleh total skor mengindikasikan  posisi  bahwa  posisi  sistem lebih  dari  cukup  kuat  dalam  mengantisipasi perubahan  lingkungan  eksternal,  dalam  upaya pemanfaatan peluang, serta mengantisipasi ancaman  dan  masih  cukup  ruang  bagi  perbaikan dalam operasi.

## Analisis Matriks IE Pelayanan Perijinan Impor Produk Hortikultura
Matriks  IE  menggabungkan  skor  dari matriks  IFE  dan  EFE  untuk  mendapatkan  posisi sel pelayanan perijinan impor produk hortikultura  berbasis  teknologi  informasi  di Kementerian
Perdagangan
(David, 2009).
Penggabungan matriks IFE sebesar 2,856 dan EFE sebesar  3,632  menempatkan  posisi  di  sel  I. Menurut  David  (2009),  organisasi  yang  termasuk dalam  sel  I,  II  dan  IV  cocok  untuk  melakukan strategi tumbuh dan membangun ( grow and build ). Strategi  yang  dapat  ditempuh  oleh  perusahaan antara  lain  strategi  intensif  (penetrasi  pasar, pengembangan  produk)  atau  strategi  integratif (integrasi).

## Matriks SWOT
Berdasarkan  matriks  SWOT  sesuai  dengan Tabel  4,  dapat  dirumuskan  beberapa  startegi untuk  diverifikasi  oleh  pakar.  Strategi  yang dihasilkan adalah:
1. Mekanisme terpadu berbasis TI.
2. Monitoring  dan  evaluasi  sistem  secara berkala  baik  dari  aspek  sistem,  SDM  dan landasan hukum;
3. Perbaikan pelayanan (sistem) untuk mempermudah pihak pengguna ( user friendly );
4. Standardisasi  data/dokumen  impor/ekspor sesuai standar pertukaran data elektronik
5. Sosialisasi perkembangan secara rutin.
6. Peningkatan  program reward  and  punisment berbasis kinerja.

## Tabel 2. Internal Factor Evaluation Matrix
Rating IFE Rating (R) Bobot (B) RxB Kekuatan: Kepemimpinan transformasional Ketepatan
Sistem yang terus menerus di update Kemudahan Kecepatan Transparan/ auditable Penurunan biaya Kelemahan: Resistensi internal SDM yang masih harus menyesuaikan diri Standarisasi data/dokumen impor Infrastruktur di unit pelayanan kurang maksimal Kurangnya sosialisasi Remunerasi Kekakuan alokasi anggaran Kurangnya tenaga konsultasi importir Kelembagaan pelayanan perijinan yang masih ad hoc

## Tabel 3. External  Factor Evaluation Matrix
Rating EFE Rating (R) Bobot (B) RxB Peluang: Importir mendapatkan kepengurusan ijin secara cepat
Proses custom and clearance yang lebih cepat Importir dapat memantau tahapan perijinan Pengajuan ijin yang dapat dilakukan dimana saja Terjadi penurunan biaya dari sisi importir Ancaman:
Kurangnya integrasi data dengan kementerian lain dalam melakukan perijinan Kurangnya koordinasi dengan kementerian terkait Terdapat importir yang kurang paham mengenai penggunaan inatrade Kebocoran data sistem informasi oleh staf out source yang disewa untuk kepentingan pribadi Ketidakstabilan jaringan dari pihak importir Adanya hacker yang dapat membobol sistem MOU dengan instansi teknis penunjang inatrade yang akan berakhir dalam waktu dekat
Tabel 4.  Matriks SWOT
Faktor Eksternal Faktor Internal Peluang (O) 1. Pengurusan dokumen impor cepat, secara online dan dapat di monitor tahapan prosesnya. 2. Proses custom and clearance di Bea dan cukai lebih cepat 3. Efisiensi biaya importasi Ancaman (T) 1. Kurangnya koordinasi dan integrasi data dengan kementerian terkait
2. Importir kurang paham pengguna- an sistem inatrade
3. Keamanan data dan informasi
4. MOU dengan instansi teknis penun- jang inatrade yang akan berakhir
dalam waktu dekat Kekuatan (S)
1. Kepemimpinan transformasional
2. Sistem yang mudah, cepat, akurat dan transparan serta selalu update
3. Penurunan biaya
Strategi (SO) Peningkatan program reward and punisment berbasis kinerja (S1,S2,O1,O2,O3) Strategi (ST)  Sosialisasi secara rutin (S1,S3,T1,T2)  Perbaikan sistem secara berkala sehingga mudah digunakan oleh
pihak terkait  (S2,T2) Kelemahan (W)
1. Resistensi internal terhadap perubahan pola perijinan
2. Keanekaragaman data/dokumen impor
3. Sumber daya penunjang yang kurang memadai
4. Kurangnya sosialisasi sistem perijinan online
5. Remunerasi
6. Kekakuan alokasi anggaran
Strategi (WO)
Standarisasi data/dokumen impor/ekspor sesuai dengan pertukaran data eletronik
(W2,O1,O2,O3)
Strategi (WT)  Mekanisme perijinan berbasis TI (W2,W6,T1)
 Monitoring dan evaluasi sistem secara berkala, baik dari aspek sistem, SDM dan landasan hukum (W1,W3,W4,W5,W6,T1,T3,T4) Analisis Pengambilan Keputusan Menggunakan
AHP
Struktur
hirarki strategi pelayanan
perijinan impor produk hortikultura berbasis TI di Kementerian  Perdagangan  disusun  oleh     level hirarki, antara lain:
1. Faktor  yang  memperngaruhi  sasaran  utama, yaitu  organisasi  dan  SDM,  biaya,  sistem infrastruktur Inatrade dan alokasi anggaran.
2. Aktor  yang  terlibat  untuk  mencapai  sasaran utama, yaitu Menteri Perdagangan, Direktur
Jenderal  Perdagangan  Luar  Negeri,  Direktur (Direktur Impor dan Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor) dan tim pelaksana (kepala seksi di Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Tim TI dari PT EDII dan petugas UPP).
3. Tujuan  yang  ingin  dicapai,  yaitu mendukung sistem  perdagangan  nasional  dan  internasio- nal, mendukung upaya e-Government, menu- runkan  biaya  dan mempercepat  proses  serta meningkatkan akurasi data perijinan impor.
4. Alternatif  stategi  yang  diperoleh  dari  hasil analisa  SWOT,  antara  lain  mekanisme perijinan terpadu  berbasis TI (S1), monitoring dan  evaluasi  sistem  secara  berkala,  baik  dari aspek sistem, SDM dan landasan hukum (S2), perbaikan  pelayanan  (sistem)  untuk  memper- mudah  pihak  pengguna  ( user  friendly )  (S3), standardisasi  data/dokumen  impor  sesuai standar  pertukaran  data  elektronik  (S4), sosialisasi  perkembangan  berkala  (S5)  dan peningkatan  program reward  and  punisment berbasis kinerja (S6).

## Pengolahan Horizontal
Pengolahan  horizontal  terdiri  dari  atas  tiga tingkatan  unsur,  yaitu  (1)  tingkat  kepentingan aktor  terhadap  faktor;  (2)  tingkat  kepetingan tujuan  terhadap  aktor;  (3)  tingkat  kepentingan strategi terhadap tujuan.
Tabel  5  menjelaskan  tingkat  kepentingan aktor terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan sistem inatrade . Berdasarkan Tabel ,  Menteri  adalah  aktor  yang  paling  berperan dalam  pembenahan  organisasi  dan  SDM,  serta alokasi  anggaran,  Tim  Teknis  merupakan  aktor yang  yang  penting  dalam  hal  menurunkan  biaya serta  Dirjen  merupakan  aktor  penting  dalam  hal pembenahan sistem infrastruktur inatrade .
Tabel 5. Unsur aktor pada tingkat ketiga
Aktor Faktor Organisasi & SDM Biaya Sistem Infrastruktur Inatrade Alokasi Anggaran Menteri Dirjen Direktur Tim Pelaksana
Guna  menjalankan  tugas  membantu  Presi- den  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintah di  bidang  perdagangan,  Menteri  Perdagangan memiliki  kewenangan  penuh  dalam  memimpin
dan  mengelola  kementerian  termasuk  penyusun- an  organisasi,  SDM  serta  alokasi  anggaran  sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2015 tentang Kementerian Perdagagangan.
Dalam  struktur  organisasi  di  Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal merupakan aktor yang paling berperan dalam menterjemahkan visi dan  misi  menteri  ke  dalam  bentuk  kegiatan kementeriana.  Dirjen  menjadi  aktor  yang  ber- tanggung  jawab  dalam  kegiatan  teknis  kemen- terian  termasuk  program  perbaikan  sistem infrastruktur inatrade.
Dalam  tata  kelola  pelaksanaan  pelayanan perijinan, tim teknis merupakan aktor berhadapan langsung  dengan  pelaku  usaha  jika  terjadi permasalahan  teknis  di  lapangan.  Ketika  ada hambatan  teknis  berupa  data  tidak  terkirim  ke INSW  atau  adanya  nota  penolakan  dari  Bea  dan Cukai,  sehingga  pelayanan  kepabeanan  tidak dapat  diproses  lebih  lanjut  yang  berpotensi menimbulkan  biaya  penumpukan  dll,  tim  teknis harus  siap  memberikan  pelayanan  dan  memberi- kan  solusi  jalan  keluar  terhadap  permasalah tersebut.
Tabel     menjelaskan  tingkat  kepentingan tujuan  khusus  yang  ingin  dicapai  dalam  rangka pengembangan  sistem inatrade di  Kementerian Perdagangan.  Berdasarkan  hasil  analisa  dapat diketahui bahwa dengan  berkembanganya sistem inatrade  sebagian  besar  aktor  (Menteri,  Dirjen, dan  Diretur  Fasilitas  Ekspor-Impor),  memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong berkembang- nya  sistem  perdagangan  nasional  dan  internasio- nal kearah yang lebih baik. Tim teknis lebih fokus pada  tataran  teknis  yaitu  hal  yang  lebih  praktis yaitu  terkait  kecepatan  dan  akurasi  proses perijinan.
Tujuan stategis yang ingin dicapai pimpinan  Kementerian  Perdagangan  pada  setiap level  tentunya  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu mendorong  berkembangnya  sistem  perdagangan nasional dan internasional kearah yang lebih baik, hal  ini  karena  ketergantungan  Indonesia  pada perdagangan  internasional  sebagai  mesin  peng- gerak  perekonomian  nasional  cukup  besar (Safitriani,  2014).  Berdasarkan  hasil  kajian  dari Salomo  (2007)  menyatakan  bahwa  dalam  jangka panjang  ekspor  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Kenaikan Ekspor  sebesar  1%  cateris  paribus,  dalam  jangka panjang  akan  meningkatkan  Laju  Pertumbuhan Ekonomi  ,     %.
Tujuan  mempercepat  proses  serta  mening- katkan  akurasi  data  perijinan  impor  (T4),  aktor
yang  paling  berperan  cukup  di  level  teknis  yaitu tim teknis.
Tabel  7  menunjukan  bobot  kepentingan alternatif-alternatif  strategi  yang  mungkin  untuk diambil  terkait  dengan  tujuan-tujuan  yang  telah dipaparkan  diatas.  Guna  mendukung  tujuan mendukung  sistem  perdagangan  nasional  dan internasional,  menurunkan  biaya  serta  memper- cepat  proses  serta  meningkatkan  akurasi  data perijinan  impor,  alternatif  strategi  yang  dipilih oleh  pakar  adalah  mekanisme  perijinan  terpadu berbasis TI.
Berdasarkan  McMaster  (2006)  teknologi komunikasi  dan  informasi  merupakan  kunci dalam fasilitasi perdagangan. Pemanfaatan teknologi  komunikasi  dan  informasi  dapat menguraingi  kompleksitas  perdagangan  inter- nasional  sehingga  dapat  meminimalkan  biaya transaksi  perdagangan.  Selain  hal  tersebut, manfaat  lain  yang  diperoleh  dari  sistem  tersebut adalah  dapat  meningkatkan  keamanan  perdaga- ngan serta transparansi dalam rantai pasokan.
Dalam  kaitannya  dengan  impor  hortikul- tura,  pemanfaatan  teknologi  infomasi  membuat sistem administrasi dan prosedur perijinan impor menjadi  lebih  senderhana  dan  transparan  baik yang  berkaitan  dengan  Kementerian  Pertanian, Badan POM, Kementerian Perdagangan hingga di Bea dan Cukai.
Di  beberapa  negara  maju,  konsep  peman- faatan teknologi  informasi dalam fasilitas perdagangan  internasional  sudah  berevolusi menjasi  sebuah  Single  Window  berupa  portal layanan  satu  atap  yang  menyediakan  gateway elektronik  terpadu  yang  memungkinkan  infor- masi perdagangan dan dokumen lain yang terkait dapat  disampaikan  hanya  pada  satu  kali  oleh eksportir,  importir,  broker  pabean,  freight forwarder,  agen  pengiriman  dan  pemain  lain,  di titik  masuk  tertentu.  Informasi  dan  dokumen  ini kemudian  ditransmisikan  ke  Bea  dan  Cukai, karantina,  perijinan,  pelabuhan  dan  otoritas pemerintah lainnya,      serta perusahaan  asuransi, bank  dan  semua  instansi  swasta  lainnya  yang terlibat dalam perdagangan internasional.
Tabel. 6. Unsur tujuan pada tingkat keempat
Tujuan/aktor Menteri Dirjen Direktur Tim pelaksana Mendukung sistem perdagangan nasional dan internasional (T1) Mendukung upaya e-Government (T2) Menurunkan biaya (T3) Mempercepat proses serta meningkatkan akurasi data perijinan impor  (T4) Tabel 7. Unsur tujuan terhadap alternatif strategi Stategi/Tujuan Mendukung sistem perdagangan nasional dan internasional Mendukung upaya e- Government Menurun- kan biaya Mempercepat proses serta meningkatkan akurasi data perijinan impor
 Mekanisme perijinan terpadu berbasis TI.
 Monitoring dan evaluasi sistem secara berkala baik dari aspek sis- tem, SDM dan landasan hukum
 Perbaikan pelayanan (sistem)
untuk mempermudah pihak pengguna ( user friendly )  Standardisasi data/dokumenimpor/eksporsesua
i standar pertukaran data elektronik
 Sosialisasi perkembangan secara
rutin
 Peningkatan program reward and punisment berbasis kinerja
Berdasarkan  Grainger  (       bahwa  penerapan Single  Window yang  berpedoman  pada  penyeder- hanaan  prosedur  ekspor  impor , kesesuaian dengan  standard  dan  praktek  perdagangan internasional , dan  juga  penerapan  teknologi informasi  untuk  mengurangi  biaya  yang  timbul dalam proses perdagangan internasional terutama antara  pelaku  bisnis  dengan  instansi  pemerintah yang terkait. Inisiatif dan konsep mengenai Single Window sendiri telah dianjurkan oleh Perserikatan Bangsa  Bangsa  sejak  tahun  2005  karena  melihat banyaknya keuntungan  yang  dapat  diperoleh suatu  negara  dengan  mengembangkan  konsep Single Window (Mc.Master,
Guna  mendukung  strategi  tersebut,  tentu- nya  tidak  akan  lepas  dari  pembenahan  internal Kementerian Perdagangan baik di dalam kesiapan system  informasi,  kesiapan  SDM  yang  akan menjalankannya serta dukungan perauran perundang-undangan.  Oleh  karena  hal  tersebut monitoring  dan  evaluasi  sistem  secara  berkala baik  dari  aspek  sistem,  SDM  dan  landasan hukum, merupakan hal yang sangat penting guna mendukung tujuan-tujuan tersebut diatas.

## Pengolahan Vertikal
a. Faktor
Berdasarkan  hasil  analisa  AHP  pada  Tabel ,  faktor  yang  peling  guna  medukung  strategi pengembangan  pelayanan  perijinan  impor  horti- kultura  berbasis  TI  di  Kementerian  Perdagangan adalah  Organisasi  dan  SDM  (F1)  dengan  bobot dan  alokasi  anggaran  (F4)  dengan  bobot .
Tabel  8.  Bobot  faktor  dan  prioritas  faktor  yang  paling berperan  dalam  strategi  pengembangan  pe- layanan sistem inatrade secara vertikal Faktor Bobot Prioritas F1 F4 F3 F2
Organisasi  atau  kelembagaan  merupakan hal penting dalam mengembangkan stategi untuk mencapai  dengan  pendekatan  sistem.    Dengan organisasi  dan  pengorganisasian  yang  baik, sumber  daya  manusia,  sumber  daya  fisik  dan sumber  daya  modal/keuangan  dapat  di  sinkro- nisasi  dan  kombinasi  dengan  lebih  baik  guna mencapai tujuan dari Kementerian Perdagangan.
Selain  hal  tersebut  di  atas,  dukungan sumber daya manusia yang baik juga menjadi hal yang  mutlak  guna  menggerakkan  strategi  yang telah  disusun  guna  menunjang  pengembangan pelayanan  perijinan  impor  hortikultura  berbasis TI di Kementerian Perdagangan.
Selain faktor organisasi dan SDM, hal yang tidak  dapat  diacuhkan  adalah  alokasi  anggaran yang  cukup.  Alokasi  anggaran  merupakan  faktor penting  guna  memastikan  berjalannya  strategi pengembangan  pelayanan  perijinan  impor  horti- kultura berbasis TI di Kementerian Perdagangan.
b. Aktor
Aktor  paling  penting  yang  dipilih  respon- den  guna  mendukung  Strategi  Pengembangan Pelayanan  Perijinan  Impor  Hortikultura  Berbasis TI  di  Kementerian  Perdagangan  adalah  A (Menteri) dengan bobot         , sedangkan aktor yang  dinilai  responden  memiliki  bobot  paling kecil  adalah  A   (tim  teknis)  dengan  bobot (Tabel 9).
Tabel  .  Bobot  dan  prioritas  aktor-aktor  yang  paling
berperan dalam penyusunan strategi Aktor Bobot Prioritas A1 A2 A
A
Dalam  hirarki  kepemimpinan  organisasi  di Kementerian  Perdagangan,  Menteri  menepati posisi  paling  atas  dengan  segala  hak  dan  ke- wenangan yang dimilikinya sesuai dengan aturan perundang  undangan.  Menteri  memiliki  kewe- nangan  dan  tanggung  jawab  dalam  pengelolan anggaran  belanja  negara  kementerian  hingga mentukan struktur organisasi kementerian. Dalam  tata  kelola  pelayanan  perijinan  di  Kemen- terian  Perdagangan,  komitmen  menteri  sebagai pimpinan  puncak  merupakan  hal  yang  sangat penting  karena  akan  dampak  langsung  kepada komitmen pemimpin unit yang ada di bawahnya.
Meskipun  bobot  tim  teknis  menempati posisi  yang  paling  kecil,  namun  peran  tim  teknis dalam  tataran  implementatif  kebijakan  tidak dapat  disebut  kecil.  Tim  pengelola  sistem inatrade/tim  IT  merupakan  aktor  terdepan  yang berhadapan  langsung  dengan  pelaku  usaha  jika terjadi permasalahan teknis di lapangan. Hambatan teknis biasa berupa data tidak terkirim
ke  INSW  atau  adanya  nota  penolakan  dari  Bea dan Cukai, sehingga pelayanan kepabeanan tidak dapat diproses lebih lanjut. Ketika ada permasalahan  tersebut,  tim  teknis  harus  siap memberikan  pelayanan  dan  memberikan  solusi jalan keluar terhadap permasalah tersebut.
c. Tujuan
Berdasarkan hasil analisa AHP, tujuan yang paling  penting  untuk  dituju  dalam  penyusunan Strategi  Pengembangan  Pelayanan  Perijinan Impor  Hortikultura  Berbasis  TI  di  Kementerian Perdagangan  adalah  T1  (mendukung  sistem perdagangan nasional/internasional) dengan bobot          ,  sedangkan  bobot  yang  paling rendah  adalah  T3  (menurunkan  biaya)  dengan bobot            (Tabel  10).  Kegiatan  perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangun- an  perekonomian  nasional  yang  dapat  memberi- kan  daya  dukung  dalam  meningkatkan  produksi dan  memeratakan  pendapatan  serta  memperkuat daya saing produk dalam negeri.
Tabel 10.  Bobot dan prioritas tujuan yang ingin dicapai

## Kementerian Perdagangan
Tujuan Bobot Prioritas T1 T2 T4 T3
Menurut  Safitriani  (    )  bahwa  ketergan- tungan Indonesia pada perdagangan internasional sebagai  mesin  penggerak  perekonomian  nasional cukup  besar.  Dari  hasil  kajian  Salomo  (2007) diketahui  bahwa  dalam  jangka  panjang  ekspor berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  Indonesia.  Kenaikan  Ekspor  sebesar  1% cateris  paribus,  dalam  jangka  panjang  akan meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi     .
Meningat  pentingnya  menjaga  sistem  per- dagangan  baik  nasional/internasional  serta  guna mendukung  target  pemerintah  untuk  mening- katkan  ekspor  300%  maka  fasilitas  perdagangan berupa pengembangan pengembangan pelayanan perijinan berbasis TI menjadi salah satu kuncinya yang perlu dikembangkan.
Penggunaan  IT  dalam  pelayanan  perijinan impor  hortikultura  yang  memperingkas  birokrasi perijinan  diharapkan  dapat  mempercepat  proses dan dapat meningkatkan kelancaran arus barang. Kemudahan dalam fasilitas perdagangan tersebut dikembangkan  guna  mendukung  agar  sistem
perdagangan  baik  nasional  dan  internasional tidak terganggu.
Dalam perdagangan internasional, pemberi- an  fiasilitas  perdagangan  terhapa  produk  yang diatur  impornya,  di  satu  sisi  juga  dapat mengurangi  resiko  terhadap  tindakan  baIasan dari negara tujuan ekspor/Trade Remedies.
d. Alternatif strategi
Alternatif  strategi  yang  paling  penting dipilih  pakar  dalam  pengembangan  Strategi Pengembangan  Pelayanan  Perijinan  Impor  Horti- kultura  Berbasis  TI  di  Kementerian  Perdagangan adalah  S1  (Mekanisme  perijinan  terpadu  berbasis IT)  dengan  bobot  0,207167  dan  S   (Monitoring dan evaluasi sistem secara berkala baik dari aspek sistem, SDM dan landasan hukum) dengan bobot , sedangkan strategi dengan bobot paling rendah  adalah  S6  (meningkatkan  program reword and  punishment bebasis  kinerja)  dengan  bobot .
Tabel   . Skor bobot alternatif strategi
Alternatif strategi Bobot Prioritas S1 S2 S3 S4 S5 S6
Saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah  sebuah  kebutuhan  dalam  perdagangan internasional. Berasarkan
McMaster (2006) teknologi  komunikasi  dan  informasi  merupakan kunci  dalam  fasilitasi  perdagangan.  Fasilitas perdagangan bebasis teknologi elektronik menjadi hal  yang  sangat  penting  dalam  menghadapi peningkatan  volume  perdagangan  internasional yang terus berkembang, karena sistem tradisional yang  masih  berbasis  kertas  tidak  akan  mampu mengatasi  peningkatan  jumlah  transakis  per- dagangan  internasional.
McMaster  (2006)  mengungkapkan  bahwa tujuan  utama  dari  pemanfaatan  teknologi elektronik/informasi dalam fasilitasi perdagangan adalah  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efek- tivitas  prosedur  operasional,  aliran  dokumentasi dan  pertukaran  data  transaksi  perdagangan internasional  yang  berdampak  pada  penurunan biaya.
Kompleksitas  prosedur  perdagangan  inter- nasional  yang melibatkan  lintas  lembaga/
kementerian  seperti  Kementerian  Pertanian, Badan POM, Kementerian Perdagangan hingga di Bea  dan  Cukai  menjadi  lebih  mudah  ketika mekanisme  perijinan  dilakukan  melalui  pende- katan perijinan terpadu berbasis IT.
Stretegi  lain  yang  penting  memerlukan perhatian  yang  lebih  adalah  monitoring  dan evaluasi  sistem  secara  berkala  baik  dari  aspek sistem,  SDM  dan  landasan  hukum.  Penerapan stategi  ini  dipandang  penting  untuk  diterapkan mengingat  stategi  ini  akan  memotret  kebutuhan dan  kondisi  lapangan  sehingga  diketahui  posisi terkini.  Informaisi-informasi  tersebut  merupakan input  yang  sangat  penting  dalam  melakukan perencanaan strategis guna melakukan perbaikan- perbaikan lebih lanjut.

## Implikasi Manajerial
Dengan  penerapan  strategi  yang  diperoleh dari hasil analisis, maka Kementerian Perdagang- an  mendapatkan  beberapa  gambaran  terhadap potret  pelayanan  yang  telah  dilakukan, data  base pelaku  usaha,  profil  komoditi  dan  sistem pelayanan  yang  baik  untuk  medukung  dalam meningkatkan  kecepatan arus barang dan logistik nasional.
Namun  demikian  ada  beberapa  tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan adalah resisteni petugas  dan  pelaku  usaha  yang  masih nyaman  dengan  sistem  manual  dalam  pelayanan perijinan.  Direktorat  Fasilitasi  ekspor  dan  Impor sebagai  vendor  pelayanan  perijinan  berbasis  IT, harus  terus  berupaya  untuk  mendekatkan  diri kepada  direktorat  teknis  lain  yang  menangani perijinan  (Direktorat  Impor  dan  Direktorat Ekspor).  Hal  ini  penting  agar  proses  bisnis  yang menggunakan  sistem  inatrade  secara online mudah  diadaptasi.  Selain  itu  konsep  pendekatan sistem  “ bottom  to  top” juga  perlu  diterapkan  agar penerapan  berjalan  mulus  sehingga  operator  dan pejabat merasakan manfaat sistem ini.

## KESIMPULAN
1. Pelayanan di pelayanan ijin impor di Kemen- terian  Perdagangan,  khususnya  perijinan produk hortikultura memiliki beberapa kelemahan,  yaitu  sumber  daya  penunjang yang  kurang  memadai,  adanya  keaneka- ragaman data/dokumen impor, terjadi resistensi internal  terhadap  perubahan  pola perijinan, kurangnya
sosialisasi sistem
perijinan online ,  masalah  remunerasi,  dan adanya kekakuan alokasi anggaran.
2. Berdasarkan  hasil  analisa  diketahui  bahwa faktor  yang  paling  berpengaruh  dalam pengembangan  stategi  pelayanan  perijinan impor  produh  hortikultura  adalah  organisasi dan  SDM,  sedangkan  aktor  yang  paling berperan adalah Menteri. Tujuan yang akan
3. Strategi  peningkatan  mutu  pelayanan  per- ijinan  yang  dapat  diambil  adalah  mekanisme perijinan terpadu berbasis IT serta monitoring dan  evaluasi  sistem  secara  berkala  baik  dari aspek sistem, SDM dan landasan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
David,  FR.  2009.  Strategic  Management:  Mana- jemen  Strategis  Konsep.  Edisi  12.  Jakarta:
Salemba Empat.
Grainger,  A.        “ Customs  and  Trade  Facilitation: from  Concepts  to  Implementation ” World
Customs Journal , Vol. 1 No. 2, 2007.
[Kemendag],  Kementerian  Perdagangan. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012  tentang  Ketentuan Impor  Produk  Hortikultura.  [Internet]. [diunduh  2014  Januari  10].  Bisa  didapat pada  http://www.kemendag.go.id/id/news/ 2012/05/10/ketentuan-impor-produk- hortikultura
[Kemendag],  Kementerian  Perdagangan.  2015. Pemberlakuan Mandatory Online Terhadap 96  Perijinan.  [internet].[diunduh  2015
Januari ]. Bisa didapat pada http://inatrade.kemendag.go.id/index.php/h ome/detail_news/86
[Kemendag],  Kementerian  Perdagangan.  2015. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014  tentang  Unit  Pe- layanan  Perdagangan.  [Internet].  [diunduh 2015  Januari  30].  Bisa  didapat  pada http://inatrade.kemendag.go.id/index.php/ perijinan/get_download/182.pdf.
McMaster  J.  Nowak  J,        “ The  Evolution  of Electronic Trade Facilitation: Towards a Global Single  Window  Trade  Portal ”   tersedia  di http://www,researchgate,net/profile/Jan_No wak6/publication/228581401_The_Evolutio n_of_Electronic_Trade_Facilitation_Toward s_a_Global_Single_Window_Trade_Portal/l inks/0deec52d4fc5617350000000?ev=pub_ex t_doc_dl&origin=publication_detail&inVie wer=true [Oktober 2014].
Saaty,  TL.  1993.  Pengambilan  Keputusan  Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik un- tuk  Pengambilan  Keputusan  dalam  Situasi yang Kompleks. Pustaka Binama Pressindo.
Safitriani, S. 2014. Perdagangan Internasional dan
Foreign  Direct  Investment di  Indonesia,
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 8 No. 1 Juli 2014.
Salomo,  R  M.  2007.  Peranan  Perdagangan Internasional  Sebagai  Salah  Satu  Sumber Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia,  Parallel
Session  IIID: Trade  III  (Growth  &  FDI ), Wisma Makara, Kampus UI-Depok.
[WTO],  1999. The  Results  of  the  Uruguay  Round  of Multilateral  Trade  Negotiations:  The  Legal Texts.  United  Kingdom :  Cambridge  Univer- sity Press.