Copyright © 2021, Hasse Jubba, Muhammad Rafi, Zuly Qodir This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Penonjolan Identitas Melayu Islam oleh Pemerintah dan Masyarakat Riau Hasse Jubba 1 , Muhammad Rafi 2 , Zuly Qodir 3 hasse@umy.ac.id, m_rafi@yahoo.com, zuly_qodir@yahoo.com 1 Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2 Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3 Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta DOI: https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.12822

## Abstract
This article aims to explain the efforts of the government and the people of Riau in promoting Islamic Malay identity. Through observation, literature study and documentation study, several efforts were found to support the continuity of Malay identity amidst various challenges today. The concept of identity politics is  used  to  analyze  the  above  problems  and  it  is  found  that  there  are  three construction  processes  of  a  social  identity  which  include  legitimate  identity, resistant  identity,  and  project  identity.  This  paper  finds  the  finding  that  the efforts to emphasize Islamic Malay identity by the government and the people of  Riau  are  carried  out  in  three  stages.  First,  efforts  to  legitimize  the  Malay identity through the formation of the Riau Customary Institution (LAM) which is dedicated to protecting and preserving the heritage of the Malay symbol and in cooperation with the Riau Provincial Government. Second, efforts to fight against  the  negative  stigma  attached  to  Malay  culture  in  the  past.  Third,  the identification of Malay as Islam and vice versa through the promotion of Malay as an effort to ward off previous negative views and to affirm the existence of Islamic Malay culture in Riau.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan menjelaskan upaya dari pemerintah dan masyarakat Riau  dalam  mengedepankan  identitas  Melayu  Islam.  Melalui  observasi, studi  kepustakaan  serta  studi  dokumentasi  ditemukan  beberapa  upaya yang mendukung keberlangsungan identitas Melayu di tengah berbagai tantangan saat ini. Konsep politik identitas digunakan untuk menganalisis persoalan  di  atas  dan  ditemukan  adanya  tiga  proses  konstruksi sebuah identitas sosial yang meliputi identitas legitimasi, identitas resisten, dan identitas  proyek.  Tulisan  ini  menghasilkan  temuan  bahwa  upaya penonjolan identitas Melayu Islam oleh pemerintah dan masyarakat Riau dilakukan melalui tiga tahapan. P ertama, upaya legitimasi identitas Melayu melalui  pembentukan  Lembaga  Adat  Melayu  (LAM)  Riau  yang didedikasikan untuk melindungi dan memelihara warisan simbol Melayu dan  bekerjasama  dengan  Pemerintah  Provinsi  Riau. Kedua, upaya perlawanan terhadap stigma negatif yang disematkan pada budaya Melayu di  masa  lalu. Ketiga, pengidentifikasian  Melayu  adalah  Islam  dan sebaliknya melalui promosi Bahasa Melayu sebagai upaya untuk menepis pandangan negatif sebelumnya dan menegaskan eksistensi budaya Melayu Islam di Riau.

## Keywords
Budaya, Identitas, Islam, Melayu, Riau

## Article History
Received November 6, 2020 Revised April 10, 2021 Accepted April 12, 2021 Published April 15, 2021

## Corresponding Author
Hasse  Jubba.  Pasca  Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta. 55183
Copyright © 2021, Hasse Jubba, Muhammad Rafi, Zuly Qodir This is an open access article under the CC – BY-SA
license

## Pendahuluan
Isu tentang politik identitas telah berlangsung cukup lama dan banyak terjadi di berbagai wilayah. Pada mulanya, isu politik identitas berawal di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1970-an, dimana ketika itu dihadapi suatu masalah terkait perbedaan gender, feminism, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa tertindas, dan dilecehkan. Pada perkembangannya isu politik identitas tidak hanya terjadi di AS, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya, termasuk Indonesia. Politik identitas di Indonesia lebih spesifik berfokus pada masalah ras, budaya, politik dan preferensi lokal yang diungkapkan oleh elit melalui akumulasi kepentingan masing-masing. Gerakan  Pemekaran  daerah  dapat  dilihat  sebagai  salah  satu  bentuk  politik  identitas,  yang didalamnya  memuat  berbagai  masalah  keadilan  dan  pembangunan  daerah  yang  menjadi  pusat perdebatan  politik  lokal  berdasarkan  etnis  suatu  wilayah,  tidak  terkecuali  etnis  Melayu  (A. Abdullah, 2017; Erman, 2018). Secara umum, etnis Melayu di negara-negara Asia Tenggara sadar akan tantangan yang mereka hadapi bersama, dan tidak seperti orang Melayu di Indonesia yang memiliki  individualitas  sendiri  dalam  menunjukkan  budaya  mereka,  kelompok  etnis  Melayu  di Indonesia terikat bersama di daerah masing-masing. dan tidak memiliki kesatuan psikologis yang sama untuk dilawan. Sebagai hasil dari perkembangan lokal ini, identitas Melayu di Indonesia telah menyempit  dan  berkembang  secara  mandiri.  Preferensi  identitas  Melayu  sering  didikte  oleh keadaan yang mereka hadapi dan berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Tekanan budaya dan politik  oleh  pemerintah  Orde  Baru  telah  menyebabkan  melemahnya  komunitas  Melayu  di Indonesia. Situasi ini tercipta karena pemerintah Orde Baru melakukan homogenisasi budaya yang berkontribusi pada Jawanisasi, Identitas Melayu terkikis sampai reformasi datang (Alfarabi et al. 2019).
Masa  transisi  adalah  pergeseran  dalam  struktur  dan  pemerintahan  Indonesia  di  bawah rezim Orde Baru. Kebijakan yang secara tradisional bersifat “ top-down ” telah mulai digantikan oleh proses otonomi daerah yang memungkinkan daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur diri mereka sendiri. Masa Reformasi telah memberi ruang lebih banyak bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan dukungan bagi kebijakan pusat dan nasional. Partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan nasional dan lokal adalah sistem politik demokrasi langsung yang lahir dari reformasi. Sistem politik pemilihan langsung memungkinkan para pemilih untuk aktif dalam memutuskan siapa yang perlu dianggap sebagai perwakilan kota. Dalam konteks ini, identitas daerah menjadi lebih kental karena setiap daerah ingin dipimpin oleh putra-putra daerahnya. Kesadaran sebagai tuan  rumah  di  negara  mereka  sendiri  merupakan masalah  yang  mengikuti usia kemerdekaan  di masa reformasi. Situasi ini membuat identitas regional menjadi kompetitif dan menjadi topik yang sedang dibahas dalam konteks kebijakan lokal. Oleh karena itu, kelahiran strategi otonomi daerah dan  sistem  politik  pemilihan  langsung  telah  membantu  meningkatkan  kesadaran  akan  identitas Melayu (Alfarabi, 2019).
Meskipun demikian, kelangsungan hidup supremasi budaya Melayu merupakan tantangan besar, karena meskipun masih kuat, posisi Melayu saat ini kurang strategis dan pengaruhnya mulai menurun (I. Abdullah, 2017). Hal ini terlihat pada beberapa studi terdahulu yang mengulas tentang lemahnya supremasi budaya Melayu, sebagaimana tampak dari kegagalan  seorang putra  Melayu untuk menjadi Gubernur Riau pada 1985 karena adanya penolakan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto (Rozi, 2018). Selain itu, meskipun era reformasi  telah memungkinkan penduduk Riau Melayu untuk terus menunjukkan kehadiran mereka di daerah mereka sendiri (Alfarabi et al. 2019; Alfarabi, 2019; Alfarabi, Antar Venus, Nuryah Asri Syafirah, 2019), pada praktiknya penduduk Melayu  Riau  belum  mampu  mengelola  dan  memanfaatkan  berbagai  posisi  strategis  dalam kekuasaan. Sebagai contoh, di Kabupaten Indragiri Hilir, etnis Bugis memiliki posisi strategis di berbagai bidang, khususnya dalam badan legislatif. Padahal di wilayah tersebut, Etnis Bugis adalah pengungsi  etnis,  dengan  total  populasi  150.816  jiwa,  dan  menempati  peringkat  ketiga  di antara kelompok  etnis  Melayu  dan  Banjar  (Hapsa,  2019).  Selain  itu  berbagai  studi  terdahulu  juga
Copyright © 2021, Hasse Jubba, Muhammad Rafi, Zuly Qodir This is an open access article under the CC – BY-SA
license
memberikan kerangka awal mengenai pentingnya budaya Melayu bagi masyarakat Riau. Pada masa pemerintahan  Soeharto,  identitas  kultural  Melayu  pernah  mengalami  kondisi  terpuruk, sebagaimana  terlihat  dari  homogenitas  ekspresi  kultural  masyarakat.  Hal  ini  tampak  dari peminggiran berbagai simbol-simbol kultural seperti ornamen pakaian, rumah adat, Bahasa dan identitas lainnya (Affandi, 2018; Syu’ib, 2017) . Berangkat  dari  paparan  diatas,  dengan  menggunakan  politik  identitas  sebagai  kerangka konseptual, tulisan ini berupaya untuk menjelaskan berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat Riau dalam mengedepankan identitas Melayu Islam agar dapat menjadi ciri khas dari Provinsi Riau. Secara umum terdapat cukup banyak definisi mengenai Politik Identitas. Menurut Heywood (2014) Politik Identitas adalah sebuah gaya politik yang yang berusaha melawan marginalisasi kelompok dengan  menganut  sebuah  rasa  identitas  bersama  yang  positif  dan  asertif.  Selanjutnya,  menurut Morowitz dalam Prayetno (2016) politik identitas merupakan suatu cara untuk memberikan garis yang tegas dalam menentukan siapa saja yang termasuk anggota kelompok dan siapa saya yang bukan  bagian  dari  kelompoknya.  Mengingat  garis-garis  demarkasi  tersebut  tidak  dapat  diubah, maka status keanggotaan tampak bersifat permanen. Menjadikan identitas etnis sebagai komoditas politik merupakan langkah mempengaruhi pihak lain agar dapat memenuhi keinginannya. Politik identitas  menekankan  pada  adanya  upaya  untuk  menjadikan  perbedaan  sebagai  label  diri  atau kelompok, termasuk pada etnis di Indonesia. Upaya ini penting dilakukan dalam rangka mencari jalan  mempertahankan  identitas  dan  keberlangsungan  kelompok.  Terkait  dengan  ini,  persoalan penggunaan  identitas  untuk  kepentingan  lain  bukanlah  hal  baru.  Sebab,  identitas  merupakan sumber makna yang utama sehingga apa yang dilakukan seseorang berlandaskan pada apa yang diyakini (Hemay & Munandar, 2015; Salim, 2015).
Berkaitan dengan pembentukan identitas, menurut Manuel Casteels, sebagaimana dikutip dalam  Salim  (2015),  terdapat  tiga  proses  pembentukan  dalam  membangun  sebuah  identitas. Pertama ,  identitas  legitimasi (legitimizing  identity) yang  dapat  dipahami  sebagai  citra  lembaga  yang mengatur  masyarakat  yang  merasionalisasi  dan  mempertahankan  hegemoni  atas  aktor  sosial, seperti  lembaga  negara  yang  berupaya  meningkatkan  identitas  nasional  anggota  masyarakat. Bahkan, organisasi telah memperoleh kredibilitas untuk melakukannya. Kedua, identitas resisten (resistance  identity) yaitu  sebuah  Siklus  pembentukan identitas  oleh anggota  sosial yang  berada  di bawah  tekanan  karena  dominasi  dan  stereotip  oleh  pihak  lain  untuk  membentuk  oposisi  dan penciptaan  identitas  yang  berbeda  dari  mereka  yang  memerintah,  dengan  pandangan  terhadap keberadaan  suatu    komunitas. Ketiga, identitas  proyek (project  identity) yang  merupakan  sebuah Identitas di mana anggota budaya membentuk identitas baru yang dapat menentukan posisi baru dalam  masyarakat  dan  mengubah  struktur  masyarakat  secara  keseluruhan.  Paparan  mengenai proses pembentukan identitas sebagaimana telah dijelaskan diatas akan dipakai oleh penulis guna menjelaskan upaya pemerintah dan masyarakat Riau dalam menonjolkan identitas Melayu Islam.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  yang  bersifat  deskriptif-eksploratif. Mendeskripsikan sekaligus mengeksplorasi gagasan tentang politik identitas Melayu Riau dalam mewujudkan  budaya  Melayu  yang  berintegritas.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  langkah  menjawab  pertanyaan  di  dalam  rumusan  masalah  yang  telah  ditetapkan berdasarkan  bacaan  dan  interpretasi  terhadap  data-data  yang  berhubungan  dengan  tema  yang diteliti, terdiri dari sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber primer terdiri dari jurnal ilmiah, prosiding, buku, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang secara langsung mengacu pada tema penelitian. Sedangkan sumber-sumber sekundernya berupa sumber-sumber tersebut di atas, namun tidak berkaitan langsung dengan tema (Hermawan, 2019).
Teknik  pengumpulan  penelitian  ialah  membaca,  mencatat,  menyeleksi  data  dan mengkategori data. Secara rinci, kegiatannya diawali dengan membaca literatur-literatur yang terkait
Copyright © 2021, Hasse Jubba, Muhammad Rafi, Zuly Qodir This is an open access article under the CC – BY-SA
license
dengan  penelitian,  kemudian  dilanjutkan  dengan  mencatat  bahan-bahan  tersebut  untuk memperluas informasi yang diperlukan. Tahap selanjutnya, diadakan penyeleksian data yang telah diperoleh.  Sebagai  tahap  akhir  dilakukan  kategorisasi  data,  untuk  dimasukkan  pada  sub-sub pembahasan yang tepat (Albi Anggito, 2018). Untuk mengkaji data yang telah diperoleh, digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Perhatian utama dalam penelitian ini akan diarahkan pada kajian politik identitas melayu riau dalam mewujudkan budaya melayu yang berintegritas.

## Hasil dan Pembahasan
Paparan pada bagian ini merupakan elaborasi terhadap upaya pemerintah dan masyarakat Riau dalam menonjolkan Identitas Melayu Islam. Dengan mengacu pada kerangka konseptual yang telah dijelaskan diatas, secara umum terdapat tiga tahapan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Riau. Tahapan pertama ialah upaya meningkatkan identitas Melayu Islam kepada masyarakat Riau. Pada era Reformasi, elit politik pemerintah provinsi Riau mulai mencoba untuk memperkuat dan menunjukkan identitas mereka yang sebenarnya, dan berbagai wacana dibentuk melalui kebijakan dan disebarluaskan untuk menggambarkan identitas Melayu di Riau  (Alfarabi, Antar Venus, Nuryah Asri Syafirah, 2019). LAM didedikasikan untuk melindungi dan memelihara warisan simbol Melayu dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam memenuhi Visi Misi Riau  2020. Jenis kerjasama lembaga ini dengan Pemerintah dapat dilihat dalam konservasi budaya daerah seperti yang termaktub pada Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 tahun 2012 dalam Bab IX Pasal 11, LAM Riau yang pada intinya berperan dalam hal (1) inventarisasi aitivitas adat, seni dan budaya serta asset kekayaan, (2) inventarisasi artefat berupa peninggalan bersejarah, dan  (3)  menyusun  rencana  kegiatan  menyangkut  pengelolaan  dan  pengembangan  adat/tradisi Melayu. Kolaborasi antara LAM Riau dan pemerintah daerah merupakan suatu identitas legitimasi yang terlihat dalam proses pembuatan kebijakan, selain itu, LAM Riau telah memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan, dalam penyusunan Peraturan Daerah LAM Riau telah terlibat dalam proses pembuatan peraturan daerah, khususnya peraturan daerah mengenai warisan atau praktik-praktik masyarakat melayu Riau (Syu’ib, 2017) .
Berkaitan dengan upaya mempertahankan dan mengembangkan budaya Melayu sebagai identitas bersama (kolektif) masyarakat Riau, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan (No. 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau pada bab V Pasal 6) yang berisi tentang tujuan LAM Riau. Lembaga adat ini bertujuan: (1) untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu, (2) melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional  masyarakat  adat,  dan  nilai  sosial  budaya  untuk  kepentingan  peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau, dan (3) mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani. Salah satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  kerjasama  dalam  memperkuat  budaya  Melayu  yang  tidal  saja terbatas pada kebudayaan yang bersifat soft , tetapi juga yang bersifat hard. Illustasi pada Gambar 2 berikut menunjukkan adanya upaya kuat semua stakeholder dalam membangun budaya Melayu Riau yang berintegritas. Berbagai kerjasama yang terjalin oleh banyak pihak melahirkan rumusan kebijakan  seperti  halnya  Visi  Misi  Riau  2025  yaitu: “Terwujudnya  Provinsi  Riau  sebagai  Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025 ”.
Setelah melakukan legitimasi tehadap identitas Melayu Riau, tahap berikutnya ialah upaya masyarakat  Riau  dalam  mendukung  berbagai  kebijakan  pemerintah  Riau  melalui  perlawanan terhadap  stigma  negatif  terhadap  budaya  Melayu  Islam  yang  telah  berlangsung  lama.  Terdapat stigma  mengenai  masyarakat  Melayu  di  masa  lalu  yang  dianggap  sebagai “pemalas”.  Anggapan tersebut direspons oleh masyarakat Riau dengan upaya-upaya positif. Tiap-tiap etnik tentu saja
Copyright © 2021, Hasse Jubba, Muhammad Rafi, Zuly Qodir This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ingin menampilkan citra positif yang bahkan lebih baik daripada etnis lain. Kelompok etnis dengan identitas  negatif  mencoba  yang  terbaik  untuk  menghapus  stereotip  negatif  sehingga  citra  etnis dapat  ditingkatkan.  Situasi  yang  sama  dilakukan  oleh  Orang  Melayu  Riau  pascareformasi  yang berusaha keras merubah pandangan negatif kepada etniknya. Salah satunya dengan meluruskan stereotip negatif yang melekat dalam karakter Orang Melayu Riau. Wacana ini dilakukan karna dimasa lalu terdapat pandangan negatif yang dialamatkan  pada masyarakat Melayu di masa lalu yaitu ‘Melayu itu pemalas dan bukan orang yang pekerja keras’ ungkapan ini pada akhirnya menimbulkan suatu  paradigma  identitas  melayu  yang  negatif.  Pandangan  negatif  tersebut  coba  dihilangkan melalui wacana Politik identitas Melayu. Paradigma “melayunisasi” kemudian menjadi cara untuk mengubah  stigma  ini  dengan  melakukan  internalisasi  nilai-nilai  Islam  ke  dalam  kehidupan masyarakat  Melayu.  Konsep  melayunisasi  ditampilkan  pada selembayung digedung  pemerintah daerah dan lembaga adat yang ada di Riau (Venus et al., 2019). Penempatan Selembayung di  berbagai  ruang  publik  merupakan  upaya  identifikasi  yang dilakukan  oleh  orang  Melayu  untuk  menunjukkan  tuan  rumah  mereka  di  Riau.  Kebijakan  ini diterapkan setelah reformasi euforia kemerdekaan dan perluasan otonomi daerah. Menampilkan identitas Melayu secara harfiah adalah langkah tercepat untuk menunjukkan kehidupan Melayu di Riau. Selembayung adalah tanda visual paling mengesankan untuk ditampilkan, karena terlihat jelas di  atap  bangunan.  Masyarakat  Melayu  menemukan Selembayung sebagai  politik  identitas  Melayu yang memiliki makna filosofis. Selembayung dapat dilihat dalam dua cara, yaitu Islam dan sosiologis. Pertama, selembayung dapat diposisikan sebagai perwujudan dari rehal (tempat dudukan Al-Qur ’ an ketika sedang mengaji). Inti dari hal ini adalah keterbukaan komunitas Melayu terhadap penerimaan pendatang. Definisi keterbukaan diperoleh dari sifat pikiran yang terbuka. Transparansi semacam itu  adalah  gambaran  sifat  orang-orang  Melayu  yang,  menurut  ajaran  Islam,  ingin  tetap berhubungan. Kedua , selembayung dipahami sebagai gambaran adanya hubungan yang kuat di antara manusia (sesama) yang dikenal dalam Islam dengan terma “ hablumminnannas ”. Hal ini dapat dilihat pada  pada  kayu  yang  disilangkan.  Selain  itu, selembayung juga  bermakna  “ hablumminallah ”, yaitu hubungan  baik  dengan  Allah.  Hal  ini tercermin  dari  kayu  yang  menjulang  tinggi  lurus  ke  atas. Intinya,  budaya  Melayu  merupakan  budaya  yang  sangat  memelihara  hubungan  baik  di  antara manusia, dan hubungan baik dengan Allah. Dalam pespektif sosiologi, selembayung disebut lambang dan ringkasan ciri-ciri orang Melayu (Salam, 2017) . Setelah melalui dua tahap sebelumnya, tahapan terakhir ialah upaya bersama pemerintah dan masyarakat Riau dalam mempromosikan Bahasa Melayu sebagai penegasan akan eksistensi budaya Melayu. Adanya otonomi daerah yang berlaku setelah jatuhnya sistem Orde Baru adalah hal  menarik  dalam  penguatan  identitas  daerah.  Otonomi  bahkan  didefinisikan  sebagai  hak belompok suku atau etnis asli di suatu wilayah, sehingga berakibat pada pengabaian hak kelompok suku atau etnis lain yang umumnya merupakan pendatang. Di awal era Reformasi, masyarakat Riau menuntut pemerintah untuk tidak mengabaikan pembangunan di daerah ini. Riau dengan kekayaan alam yang dimiliki masih ketinggal jauh dari daerah lain khususnya Jawa dari segi pembangunan fisik. Bahkan, ada tuntutan dari bawah untuk memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi Riau utnuk  mengatur  dirinya  sendiri.  Hal  ini  memicu  semakin  mengentalnya  identitas  kedaerahan Melayu yang memiliki akar sejarah panjang. Hal ini kemudian berdampak langsung pada klaim bahwa  Riau  harus  dipimpin  oleh  putra/putri  daerah  sebagai  akibat  dari  akumulasi  kekecewaan kepada pemerintah pusat. Berbagai gerakan politik  di tingkat lokal pun bermunculan, termasuk di Riau, terutama menyangkut pembuatan kebijakan oleh pemerintah daerah. Masalah umum putra dan putri di wilayah ini terkait dengan kebijakan prioritas atau kebijakan positif yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan ruang dan tempat bagi migran etnis dan non-etnis asli dalam kegiatan ekonomi, politik, tata kelola, dan sosial budaya (Asrinaldi, 2018).
Masyarakat Melayu didominasi oleh Muslim. Bahkan, Melayu diidentikkan dengan Islam, dan demikian pula sebaliknya. Baik Islam maupun Melayu memiliki irisan yang tidak bisa dipilah
Copyright © 2021, Hasse Jubba, Muhammad Rafi, Zuly Qodir This is an open access article under the CC – BY-SA
license
dan dipisahkan. Hal dapat dilihat pada praktik-praktik sosial masyarakat yang sangat kental dengan budaya  Melayu.  Pada  budaya  masyarakat  yang  memiliki  hubungan  kuat  dengan  Islam, pengidentikan bukanlah hal baru. Di berbagai tempat juga dapat ditemukan demikian. Di tanah Bugis misalnya, klaim bahwa Bugis adalah Islam dan sebaliknya sangat kental bahkan hingga saat ini (Jubba  et al, 2018; Jubba et al, 2019). Secara kebetulan, antara masyarakat Melayu Riau dan Bugis memiliki hubungan kultural yang kuat. Bahkan, sangat mudah menemukan keturunan Bugis di wilayah Riau hingga sekarang. Pengidentikan sebuah kelompok masyarakat atas agama tertentu juga terjadi misalnya pada masyarakat Dayak di Kalimantan. Dayak adalah Kristen, dan Kristen adalah Dayak. Jika seseorang berpindah agama misalnya, maka ia pun terkeluarkan secara kultural dari masyarakatnya. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa  hubungan antara agama dengan budaya sulit dipisahkan.
Beberapa riset telah menyinggung bahwa  hubungan Islam dengan Melayu sangat kuat dan sulit dipisahkan. Saat ini, dalam praktik sosial masyarakat Riau selalu dikembalikan acuannya pada Islam. Hal ini merupakan konsekuensi dari pengidentikan tadi. Islam adalah ukuran nilai bagi sikap masyarakat  Melayu.  Terdapat  perasaan  yang  membanggakan  bagi  masyarakat  Melayu  dengan identitas keislamanya. Kualitas Islam dalam aspek Melayu ditunjukkan oleh contoh seseorang yang keluar dari Islam, maka secara otomatis dianggap keluar dari Melayu itu sendiri. Hal yang sama juga  berlaku  ketika  seseorang  yang  mengaku  Islam  sehingga  secara  umum  masyarakat  akan mengatakan orang tersebut telah menjadi Melayu.
Politik uniformitas di era Orde Baru sangat efektif menekan berbagai identitas lokal yang beragam.  Selain  Bahasa,  pakaian  juga  menjadi  perhatian  rezim  kala  itu.  Semua  harus  seragam, demikian prinsip sederhananya yang dianut kala itu. Dampaknya adalah kebudayaan-kebudayaan lokal tergerus dan larut mengikuti budaya uniformitas tadi. Bahkan, ketika itu dominasi kultur di Indonesia  sangat  jawaisme.  Pembangunan  pun  berpusat  di  Jawa  sehingga  daerah-daerah  lain “terlupakan”. Pasca keruntuhan Orde Baru, terjadi gelombang baru yang  mengusung kesamaan hak  kultur  anak  bangsa.  Berbagai  identitas  daerah  muncul  kepermukaan  dan  berusaha  tampil dengan  kekhasannya  masing-masing.  Penguatan  identitas  kedaerahan  semakin  mendapat  ruang seiring  dengan  kebijakan  desentralisasi.  Kekusasaan  tidak  lagi  tersentral  di  pusat,  tetapi  telah disebar  ke  daerah-daerah  dengan  Batasan-batasan  tertentu.  Di  kalangan  masyarakat  Melayu, berbahasa  Melayu  merupakan  sebuah  kebanggaan  dan  sebagai  bentuk  upaya  mengembalikan “marwah” budaya yang selama ini tenggelam. Melalui Bahasa Melayu pula, identitas kemelayuan seseorang dapat terlihat.
Bahasa  Melayu  dapat  dipahami  dalam  tiga  sudut  pandang,  yaitu  filosofis,  praktis,  dan politis. Pertama ,  secara  filosofis,  penggunaan  bahasa  Melayu  (termasuk  dialeknya)  memiliki kandungan makna tersendiri. Identitas Kemelayuan di Riau dapat dilihat, salah satunya, dari sudut pandang ini. Secara filosofis, Bahasa Melayu merupakan akibat dari keinginan dan pilihan orang Melayu atas Islam sebagai pilihan keyakinannya. Keduanya pun tidak bisa dipisahkan karena telah terinternalisasi  dalam  kehidupan  dan  praktik  keseharian  mereka.  Dalam  sejarahnya,  kehadiran Islam  berdampak  pada  seluruh  budaya  bangsa  Melayu,  termasuk  penggunaan  bahasa.  Petuah- petuah  atau  ujaran-ujaran  yang  disampaikan  oleh  Raja  Ali  Haji  dalam  Gurindam  Dua  Belasm misalnya,  memuat  ujaran  bagi  masyarakat  mengenai  apa  yang  seharusnya  dilakukan  khususnya dalam  bersikap  dan  bertingkah-laku  sesuai  dengan  adat  Melayu  dan  hal  tersebut  sangat  islami. Dalam Gurindam Dua Belas yang memuat dua belas pasal misalnya ditemukan petuah atau ujaran luhur ini.

## Jika hendak mengenal orang yang berbangsa Lihat kepada budi dan bahasa
Copyright © 2021, Hasse Jubba, Muhammad Rafi, Zuly Qodir This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Jika hendak mengenal orang yang berbahagia sangat memeliharakan yang sia-sia Jika hendak mengenal orang mulia Lihatlah kepada kelakuan dia Jika hendak mengenal orang yang berilmu Bertanya dan belajar tidaklah jemu Jika hendak mengenal orang yang berakal Di dalam dunia mengambil bekal Jika hendak mengenal orang yang baik perangai

## Lihatlah pada ketika bercampur dengan orang ramai
Bait Gurindam di atas, memberikan ajaran bahwa seorang dalam bersikap dan bertingkah laku sebagai adat istiadat Budaya Melayu. Ajaran tersebut adalah dalam berbangsa atau bersuku atau berkelompok atau berorganisasi seseorang harus memiliki budi dan bahasa yang baik. Budi dan  bahasa  yang  baik  sudah  dicontohkan  dalam  agama  dan  adat  istiadat.  Apalagi  adat  istiadat Budaya Melayu, nilai adat istiadat diambil dari nilai-nilai agama (Mohamad Zainuri, 2017). Secara filosofis, dalam Bahasa Melayu termaktub nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti mulia yang dapat dirasakan dari kelembutan dialek bahasanya.
Kedua, tentang bahasa Melayu dilihat dari praktis atau penggunaan kata. Bahasa manapun sarat dengan makna dan simbol. Bahasa Melayu pun demikian,  penuh dengan simbol-simbol. Pada frasa-frasa  dalam  Bahasa  Melayu  sering  tidak  bersifat  direktif  atas  apa  yang  dikatakan,  tetapi merujuk  pada  perumpamaan-perumpamaan  sehingga  membutuhkan  kepekaan  yang  tinggi  bagi pengguna  dan  pendengarnya.  Simbolisme  di  Melayu  terkait  dengan  disposisi  yang  tenang  dan keragaman perasaan dalam budaya Melayu, yang mencegah konflik. Pada banyak frasa, sangat jelas bagaimana Bahasa ini menjunjung tinggi perasaan seseorang (lawan bicara). Pada salah satu baik Gurindam Dua Belas sebagaimana yang kutip oleh Tenas Effendy (2013) tentang anjuran untuk bekerja dalam amanah disebutkan:

## Apabila bekerja memegang amanah, Orang percaya menjauhkan fitnah Apabila bekerja tiada lalai Hasilnya tidak akan terbangkalai
Bait  di  atas  menegaskan  bahwa  amanah  merupakan  kunci  keberhasilan  dalam  sebuah pekerjaan. Bahkan,  sangat ditekankan bagi siapa saja untuk bekerja dalam bingkai kejujurna yang tinggi. Sebab, jika kejujuran tidak ditegakkan maka pekerjaannya pun tidak bermakna (bermanfaat). Di sini dapat dilihat bahwa nilai Islam dan Bahasa Melayu sangat erat kaitannya. Keduanya sangat menekankan pada arti penting dari sebuah kejujuran yang menjadi pilar keberhasilan.
Sudut pandang ketiga dalam memahami bahasa Melayu adalah bahasa (dialek) merupakan alat politik. Sekali lagi, sebuah bahasa tidak saja berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menjalin pembicaraan dengan orang lain. Akan tetapi, bahasa juga memilik fungsi label atau penanda bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Bahasa Melayu Riau sebagai akar bahasa nusantara sangat politis. Sebab, bahasa ini selalu dijadikan acuan. Fakta bahwa Bahasa Melayu adalah asal-muasal Bahasa Indonesia tidak bisa terbantahkan. Dalam praktinya, Bahasa Melayu Riau terbagi menjadi dua dialek. Bahasa Melayu Riau dengan akhiran “ e ” dan bahasa dengan akhiran “ o ” . Dialek Bahasa Melayu  sangat  banyak,  ada  yang  mengatakan  87  dialek  yang  tersebar  di  pulau  Sumatera  dan beberapa  daerah  lain.  Setiap  dialek  dipraktikkan  oleh  kelompok  masyarakat  sendiri  yang  juga mengusung  misi  tertentu  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  media  komunikasi,  tetapi  juga  untuk menunjukkan identitas diri dan daerah masing-masing.
Copyright © 2021, Hasse Jubba, Muhammad Rafi, Zuly Qodir This is an open access article under the CC – BY-SA
license

## Kesimpulan
Upaya pemerintah dan masyarakat Riau dalam menonjolkan identitas Melayu di Provinsi Riau dapat dilihat dari tiga tahapan konstruksi identitas. Pertama , Identitas Legitimasi Melayu Riau melalui Lembaga Adat Malaya Riau (LAM) yang didedikasikan untuk melindungi dan memelihara tradisi simbol Malaya dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam memenuhi Visi Misi Riau 2020. Kedua , Identitas Resisten Melayu Riau dilakukan ketika terdapat pandangan negatif yang disematkan pada melayu di masa lalu sebagai masyarakat pemalas. Stigma ini pada akhirnya menimbulkan  suatu  paradigma  identitas  melayu  yang  negatif  secara  umum.  Berbagai  upaya dilakukan hingga saat ini untuk mengubah persepsi tersebut melalui internalisasi nilai-nilai Islam ke  dalam  aspek- aspek  kehidupan  masyarakat  Melayu  Riau  yang  sering  disebut  ‘Melayunisasi’. Konsep ini ditampilkan pada selembayung digedung pemerintah daerah dan lembaga adat yang ada di Riau. Ketiga , Identitas Proyek Melayu Riau terlihat dari pengidentifikasian Melayu adalah Islam dan sebaliknya adalah salah satu strategi untuk menghapus stigma yang sebelumnya dialamatkan tersebut.
Konstruksi identitas Melayu Riau yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam menjadi titik kompromi. Baik Melayu maupun Islam memiliki domain masing-masing yang pada akhirnya dapat dipertemukan  dalam  berbagai  arena  dan  kondisi  seperti  yang  dapat  ditemukan  pada  design bangunan  dans  sebagainya.  Apa  yang  terjadi  selama  ini,  khususnya  menyangkut  bagaimana identitas Melayu Riau ditempatkan pada posisi yang berintegritas merupakan langkah yang strategis untuk  mengangkat  kearifan  lokal  agar  semakin  mengemuka.  Studi  ini,  selain  memperlihatkan adanya  upaya  dan  komitmen  kuat  dari  semua  kalangan  dalam  mengkonstruk  identitas  budaya bangsa yang mulai pudar, juga menjadi indikator kuat atas adanya semangat nasionalisme yang tidak  pernah  padam  di  kalangan  masyarakat  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  studi  ini merekomendasikan  perlunya  dilakukan  terobosan-terobosan  baru  yang  lebih  progresif  dalam rangka  menjamin  keberlangsungan  budaya  daerah  yang  telah  terbukti  menjadi  salah  satu  pilar penting terwujudnya kohesi sosial yang semakin kuat saat ini.

## Referensi
Abdullah, A. (2017). Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif. Jurnal An- Nida’ (Pemikiran Islam) , 41 (2), 202 – 212. Abdullah,  I.  (2017).  Glokalisasi  Identitas  Melayu:  Potensi  dan  Tantangan  Budaya  dalam Reproduksi Kemelayuan. Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 6 (2), 1-7. Affandi, S. A. (2018). Kapabilitas Lembaga Adat Melayu Riau dalam Mewujudkan Visi Misi Riau 2020. Tesis. 78 – 150. Albi Anggito, J. S. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: Jejak. Alfarabi. (2019). Simbol Eksistensi Identitas Etnik Melayu Riau di Pekanbaru. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , 3 (1), 67 – 77.
Alfarabi, Antar Venus, N. A. S. & N. E. S. (2019). Elite Lokal dan Upaya Pembentukan Wajah Baru Identitas Melayu di Indonesia Pascareformasi. Akademika: Journal of Southeast Asia Social Sciences and Humanities, 89 (3), 143 – 154.
Alfarabi,  Antar  Venus,  Nuryah  Asri  Syafirah,  N.  E.  S.  (2019).  Media  Identitas  Melayu Pascareformasi di Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding ,
6 (1), 21 – 31.
Asrinaldi,  A.  (2018).  Dimensi  Kekuasaan  Penghulu  Adat  Melayu  Riau  dalam  Pelaksanaan Demokrasi Lokal. Jantro: Jurnal Antropologi Isu-isu Sosial Budaya, 20 (1), 57 – 69.
Effendy, T. (2013). Tunjuk Ajar Melayu dalam Pantun, Gurindam, Seloka, Syair, dan Ungkapan. Pekanbaru: Tenas Effendy Foundation.
Copyright © 2021, Hasse Jubba, Muhammad Rafi, Zuly Qodir This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Erman,  M.  A.  (2018).  Politik  Identitas  dan  Negara  Bangsa  Di  Riau. Nahkoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 17(1), 1 – 13.
Habibi, M. (2017). Analisis Politik Identitas di Indonesia . (March),
1 – 22. Https://Doi.Org/10.13140/Rg.2.2.16590.66887 Hapsa, E. P. P. (2019). Relasi Kuasa Identitas Etnis di Lembaga Legislatif Periode 2014-2019. JGP: Journal of Government and Public Policy, 3 (1), 125 – 146. Hemay, I., & Munandar, A. (2015). Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih. Politik: Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, 12 (1), 1737 – 1748. Hermawan,  I.  (2019). Metodologi  Penelitian  Pendidikan  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  Mexod  Method . Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan. Heywood, A. (2014). Politik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jaya,  A.  C.  (2019).  Konsep  Nation-State  Dalam  Pemikiran  Ideologi  Politik Melayu  Islam  Pada Abad Ke-19 M (Studi Pemikiran Abdullah Bin Abdul Kadir Munsyi (1787-1854). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (1) , 1-25. Jubba, H., Pabbajah, M., Prasodjo, Z. H., & Qodir, Z. (2019). The future relations between the majority and minority religious groups, viewed from Indonesian contemporary perspective: A case study of the coexistence of Muslims and the Towani Tolotang in Amparita, South Sulawesi. International
Journal of Islamic Thought, 16(2), 13-23. https://doi.org/10.24035/ijit.16.2019.002
Jubba,  H.,  Rustan,  A.  S.,  &  Juhansar,  J.  (2018).  Kompromi  Islam  dan  Adat  pada  Praktik Keagamaan Muslim Bugis di Sulawesi Selatan. JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo , 2 (2), 137-148. https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.2865
M.Zainuddin. (2018). Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Melestarikan Wisata Budaya Di Provinsi Riau. Jurnal Agregasi , 6 (1), 91 – 107. Mohamad  Zainuri,  M.  (2017).  Budaya  Melayu  Berintegritas.  In  D.  S.  Suparman  (Ed.), Modul Diseminasi Gugus Depan Integritas, 1 – 17. Kota Pekanbaru Provinsi Riau: Pemerintah Provinsi Riau.
Prayetno. (2016). Menguji Hak Politik Dalam Kontestasi Politik; Analisis Terhadap Politik Identitas Etnis Di Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupatan Langkat . Vii (2), 39 – 54. Ris’an Rusli, Y. (2018). Relevansi Dan Kontinuitas Pemikiran Islam Klasik Dalam Intelektualisme Islam Melayu Nusantara . 2 (November), 187 – 197. https://Doi.Org/10.15575/Jw.V3i2.3582
Rozi, S. (2018). Nasionalisme Demokratisasi Dan Sentimen Primordialisme Di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik, 6(1), 75-84.
Salam,  N.  E.  (2017).  Penetapan  Simbol  Arsitektur  Perumahan  Masyarakat Riau  (Selembayung) Sebagai Strategi dalam Melestarikan Budaya. Prosiding 2 th Celscitech-UMRI, 2 , 29 – 37.
Salim,  K.  (2015).  Politik  Identitas  di  Maluku  Utara. Politik:  Jurnal  Kajian  Politik  dan  Masalah Pembangunan, 11 (2), 1667 – 1678. Sanusi, I. (2017). Globalisai Melayu : Peluang dan Tantangan Membangun Identitas Melayu dalam Konteks Modernitas. Khazanah, 1 (1), 39 – 57.
Syamsuadi,  A.  (2018).  Membangun  Demokrasi  Pemerintahan  di  Riau  dalam  Perspektif  Budaya Melayu. Jurnal Dinamika Pemerintahan , 1 (1), 1 – 10. Syu’ib.  (2017).  Lembaga  Adat  Melayu  Riau  Periode  2012 -2017  dalam  Menegakkan  Identitas Kolektif Masyarakat Riau. Jurnal Online Mahasiswa Fisipol Universitas Riau , 4 (2), 1 – 16. Ulum,  B.,  Jannah,  S.  R.,  &  Arifullah,  M.  (2017).  Hegemoni  Sosial  Dan  Politik  Identitas  Putra Daerah Jambi, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Peundangan Islam, 7 (1), 225 – 249.
Venus, A., Syafirah, N. A., & Salam, N. E. (2019). Stereotip, Melayu, Etnik, Reformasi, Pendatang. Jurnal Managemen Komunikasi, 3 (2), 131 – 141. Yosi Malasari, C. D. (2017). Budaya Adat Pengantin Melayu Riau Dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan. Humanika, 24 (1), 11-23.
Copyright © 2021, Hasse Jubba, Muhammad Rafi, Zuly Qodir This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Zed, M.  (2015). Hubungan Indonesia-Malaysia : Perspektif Budaya  dan Keserumpunan Melayu Nusantara. Tingkap: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Budaya dan Ekonomi, 11 (2), 140 – 159.