## Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening
Muhammad Zaikin 1* , Gagaring Pagalung 2 , Syarifuddin Rasyid 3 1,2,3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uniiversitas Hasanuddin muhammad.zaikin30@gmail.com , gpagalung@yahoo.com , syarifuddinr0765@gmail.com
*Penulis Korespondensi Diajukan : 3 Desember 2022 Disetujui : 22 Desember 2022
Dipublikasi : 1 Januari 2023

## ABSTRACT
This  study  examines  and  analyzes  the  effect  of  taxpayer  knowledge  and  tax  socialization  on taxpayer compliance, with taxpayer awareness as an intervening variable. The object of research is an individual taxpayer registered in Kendari. Determination of the sample using an accidental sampling  technique  can  be  defined  as  a  sampling  technique  based  on  chance.  The  total population in this study is 267,023 taxpayers. By using the slovin formula, 100 respondents were obtained.  Retrieval  of  data  using  a  questionnaire.  The  data  analysis  method  uses  Partial  Least Square (PLS). The study results show that taxpayer knowledge positively and significantly affects taxpayer  compliance.  Tax  socialization  has  a  positive  and  significant  effect  on  taxpayer compliance.  Taxpayer  awareness  has  a  positive  and  significant  effect  on  taxpayer  compliance. Taxpayer  knowledge  has  a  positive  and  significant  effect  on  taxpayer  awareness.  Tax socialization  has  a  positive  and  significant  effect  on  taxpayer  awareness.  Taxpayer  awareness mediates the effect of taxpayer knowledge on taxpayer compliance. Taxpayer awareness mediates the effect of tax socialization on taxpayer compliance.
Keywords: Taxpayer Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan  pendapatan  suatu  negara  menunjukkan  bagaimana  negara  tersebut  ingin  maju. Indonesia  menggunakan  sumber  penerimaan  terbesarnya  yaitu  pajak  untuk  membiayai pengekuaran-pengeluaran negara. Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan tarif pajak yang bervariasi kepada masyarakatnya, yaitu sesuai dengan tingkat pendapatannya (Suak, 2019). Sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  terbesar  negara,  pajak  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  dalam  kehidupan  bernegara,  khususnya  dalam  pelaksanaan  pembangunan  karena  pajak merupakan  sumber  pendapatan  negara  untuk  membiayai  semua  pengeluaran  termasuk pengeluaran pembangunan (Mardiasmo, 2018). Mengingat besarnya peranan pajak tersebut, maka pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  senantiasa  melakukan  berbagai  upaya  untuk memaksimalkan penerimaan pajak.
Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya tax reform system perpajakan Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system . Self assessment system adalah sistem pemungutan  pajak  yang  memberikan  wewenang  kepada  wajib  pajak  dalam  menentukan  sendiri jumlah  pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  yang  berlaku  (Resmi,  2014).  Dengan  dianutnya self  assessment  system ,  besarnya penerimaan  pajak  tidak  hanya  bergantung  pada  kesadaran  dan  kejujuran  wajib  pajak,  tetapi pengetahuan  teknis  perpajakan  juga  memegang  peranan  penting,  agar  setiap  wajib  pajak  dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa self assessment system lebih memandang wajib pajak sebagai subjek bukan sebagai objek pajak.
Salah  satu  alasan  diberlakukannya  reformasi  system  self  assessment  adalah  untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka kepada negara sehingga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut dilakukan karena system self  assessment  menuntut  adanya  peran  aktif  dari  masyarakat  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakannya. Pajak  penghasilan  merupakan unsur utama penerimaan negara  dari  sektor pajak. Untuk  itu  pemerintah  dalam  mendesain  sistem  perpajakan  berusaha  agar  tujuan  budgetir  bisa tercapai, tanpa mengabaikan tujuan sosial (Lestari et al., 2018).
Berdasarkan  Pasal  23A  Undang-Undang  Dasar  1945,  sistem  dan  peraturan  perundang- undangan perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara, termasuk tentang  Pajak  Penghasilan,  harus  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Tujuan  pemungutan  pajak adalah agar negara mampu membiayai Pembangunan Nasional dari sumber-sumber dalam negeri dengan  membagi  beban  pembangunan  antara  golongan  berpendapatan  tinggi  dan  golongan berpendapatan  rendah,  sesuai dengan rasa keadilan untuk  mendorong  pemerataan Pembangunan Nasional dalam rangka memperkokoh Ketahanan Nasional.
Sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  dari  sektor  internal.  Pajak  menjadi  sumber penerimaan  internal  yang  terbesar  dalam  APBN.  Penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  terus meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Dana  dari  penerimaan  pajak  sebagai  sumber  utama  APBN dialokasikan  untuk  mendanai  berbagai  sendi  kehidupan  bangsa,  seperti  sektor  pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021).
Penerimaan  pajak  dalam  suatu  negara  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi  negara tersebut.  Karena  pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  akan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan Wajib Pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki  kemauan  untuk  membayar  pajak  penghasilannya  sehingga  penerimaan  pajak  dapat meningkat.  Berikut  ini  adalah  tabel  penerimaan  pajak  dari  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP Pratama Kendari untuk 5 Tahun terakhir:
Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Kendari
Sumber: KPP Pratama Kendari, 2022
Dari data pada tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Kendari tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan yakni pada tahun 2017, 2018 dan 2020. Hal tersebut dapat  terjadi  karena  rendahnya  atau  tidak  optimalnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Tingkat kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Kendari  dapat  dilihat  juga  dari  tabel  2 berikut:
Tabel 2. Target dan Realisasi Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kendari Tahun Target Pelaporan SPT WPOP Realisasi Pelaporan SPT WPOP Presentase (%) 2017 137545 53610 38,98 2018 151736 51989 34,26 2019 178485 64978 36,41 2020 242510 68260 28,15 Tahun Target Penerimaan Pajak (Rupiah) Realisasi Penerimaan Pajak (Rupiah) Presentase (%) 2017 1.115.065.000.000 837.243.000.000 75,08 2018 1.060.834.000.000 1.055.717.000.000 99,52 2019 1.235.184.000.000 1.385.786.000.000 112,19 2020 1.418.358.000.000 1.338.778.000.000 94,39 2021 1.736.732.000.000 1.803.954.079.303 103,87
2021 267023 63014 23,59
Sumber: KPP Pratama Kendari, 2022
Berdasarkan  tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  target  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melaporkan SPT di KPP Pratama Kendari meningkat setiap tahunnya, namun jumlah WPOP yang melaporkan SPT masih sangat jauh dari target pelaporan SPT di KPP Pratama Kendari. Hal ini menunjukkan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Kendari  masih  sangat  rendah. Kepatuhan  wajib  pajak  ini  dapat  ditentukan  oleh  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhinya diantaranya  pengetahuan  wajiib  pajak,  sosialisasi  pajak  dan  kesadaran  wajib  pajak  dalam membayar pajak.
Pengetahuan  wajib  pajak  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Pengetahuan  ini  adalah  pengetahuan  mengenai  ketentuan  umum  dan tata  cara  perpajakan.  Wajib  pajak  membutuhkan  pengetahuan  perpajakan  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakannya  dan  menghindari  sanksi  pajak  yang  dirancang  untuk  meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Prawagis et al., 2016).
Penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  telah  banyak dilakukan.  Hasil  riset  menunjukan  bahwa  rendahya  kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Indonesia  masih jauh dari harapan dan harus ditingkatkan. Semakin intensifnya kajian ketidakpatuhan Wajib Pajak menandai  bahwa  ketidakpatuhan  perpajakan  merupakan  masalah  yang  sangat  serius  dan kompleks (Hai & See, 2016). Seperti studi yang dilakukan oleh  (Adam et al., 2021; Hai & See, 2016;  Mianti  &  Budiwitjaksono,  2021;  Oktaviani  et  al.,  2020;  H.  Purba,  2021;  Septyana  & Suprasto,  2019;  Setiyani  et  al.,  2018)  yang  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak berpengaruh  posistif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Handoko  et  al.,  2020;  Suak,  2019;  Wicaksono  &  Lestari,  2017)  menunjukkan yang berbeda bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selain pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat wawasan dan semakin baik tingkat pemahaman melalui sosialisasi akan  berdampak  pada  meningkatnya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  (Utami  &  Amanah,  2018).  Kurangnya  sosialisasi  pajak  yang  diberikan  kepada masyarakat  menyebabkan  banyak  masyarakat  yang  masih  mempersepsikan  pajak  sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut  bisa  terjadi  karena  masyarakat  merasa  belum  melihat  manfaat  atau  wujud  nyata  yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari pajak yang telah dibayarkannya. Sosialisasi yang diberikan bertujuan  untuk  memberikan  pengertian  kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya  membayar pajak.  Dengan  adanya  sosialisasi  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kemauan  masyarakat khususnya  para  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  sebagai  bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan nasional.
Penelitian  mengenai  sosialisasi  pajak  telah  banyak  dilakukan,  seperti  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Boediono  et  al.,  2018)  yang  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Namun  penelitian  yang dilakukan  (Utami  &  Amanah,  2018)  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tingkat  kesadaran  wajib  pajak  juga  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Kesadaran  wajib  pajak  merupakan  perwujudan  dari pemahaman wajib pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi  suatu  beban  lagi  (Setiyani  et  al.,  2018).  Semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adam et al., 2021; Handoko et al.,  2020;  Lestari  et  al.,  2018;  H.  Purba,  2021;  Setiyani  et  al.,  2018;  Sofiana  et  al.,  2020; Wicaksono  &  Lestari,  2017)  yang  menunjukkan  bahwa  kesadarn  wajib  pajak  berpengrauh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) yang meneliti mengenai pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak  orang  pribadi  yang  dimediasi  oleh  kesadaran  wajib  pajak.  Perbedaannya  terletak  pada variabel  penelitian  yang  digunakan.  Dalam  penelitian  ini  variabel  sanksi  pajak  diganti  dengan variabel  sosialisasi  pajak.  Selain  itu  perbedaan  lainnya  terletak  subjek  pajak,  lokasi,  waktu penelitian dan kondisi pada lokasi penelitian yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Hal tersebut  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  Ajzen  (1991)  bahwa  seorang  individu  mungkin  saja memiliki  berbagai  macam  keyakinan  terhadap  suatu  perilaku,  namun  ketika  individu  tersebut dihadapkan  dengan  suatu  kondisi  tertentu,  terdapat  sedikit  saja  dari  keyakinan  tersebut  yang muncul  untuk  memengaruhi  perilaku,  kadar  keyakinan  yang  sedikit  inilah  yang  cenderung menonjol dalam memengaruhi perilaku.
Berdasarkan  fenomena  dan  adanya  perbedaan  hasil  penelitian  terdahulu,  maka  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pengetahuan wajib  pajak dan  sosialisasi pajak terhadap  kepatuhan wajib  pajak dengan kesadaran wajib  pajak sebagai variabel intervening pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.

## STUDI LITERATUR

## Theory of Planned Behavior
Awalnya,  teori  ini  disebut Theory  of  Reasoned  Action (TRA),  yaitu  sebuah  teori  yang ditujukan  untuk  mempelajari  dan  memprediksi  perilaku  individu  secara  lebih  spesifik.  Teori  ini dikemukakan pada 1975 Fishbein dan Ajzen. Pada 1985 teori ini lalu dikembangkan oleh Ajzen menjadi Theory  of  Planned  Behavior (TPB).  Ajzen  berpendapat  bahwa  faktor  utama  dari  suatu perilaku  utama  individu  adalah  niat  individu  ( Behavior  Intention )  terhadap  sebuah  perilaku tertentu. Dengan kata lain bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku  (Ajzen,  1991;  Boediono  et  al.,  2018).  Niat  adalah  suatu  dorongan  atas  perilaku  dan tindakan sehingga dapat memprediksi apa yang ingin dilakukan oleh perilaku di ketahui niatnya. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku, yaitu: 1. Behavioral beliefs , yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut ( beliefs strength and  outcome  evaluation ).  2. Normative  beliefs ,  yaitu  keyakinan  tentang  harapan  normatif  orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut ( normative beliefs and motivation to comply ). 3. Control  beliefs ,  yaitu  keyakinan  tentang  keberadaan  hal-hal  yang  mendukung  atau menghambat  perilaku  yang  akan  ditampilkan  ( control  beliefs )  dan  persepsinya  tentang  seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut ( perceived power ).

## Atribution Theory (Teori Atribusi)
Teori  Atribusi  merupakan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Fritz  Heider  pada  tahun  1985  yang menjelaskan  tentang  pemahaman  akan  reaksi  seseorang  terjadap  peristiiwa  di  sekitar  mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi mempelajari proses  bagaimana  seseorang  menginterpretasikan  suatu  peristiwa,  mempelajari  bagaimana seseorang  menginterpretasikan  alasan  atau  sebab  perilakunya.  Teori  ini  dikembangkan  untuk mengembangkan  penjelasan  dari  cara-cara  menilai  orang  secara  berlainan,  tergantung  makna yang dihubungkan. (atribusikan) ke suatu perilaku tertentu.
Heider menyatakan bahwa atribusi perilaku terdiri dari dua sumber, yaitu (1) atribusi internal atau atribusi disposional, dan (2) atribusi eksternal atau atribusi lingkungan (Moyer et al., 1958; H.  Purba,  2021).  Pada  atribusi  internal,  pelaku  menyimpulkan  bahwa  tingkah  laku  disebabkan oleh sifat-sifat tertentu. Kodoati (2016) berpendapat bahwa perilaku yang timbul secara internal yaitu  perilaku  yang  berada  dibawah  kendali  pribadi  orang  yang  bersangkutan.,  sedangkan perilaku  yang  timbul  secara  eksternal  yaitu  perilaku  yang  dipengaruhi  oleh  pihak  luar,  artinya individu bersangkutan akan terpaksa berperilaku karena pengaruh situasi.

## Definisi Pajak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  “Pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berarti dalam hal ini bahwa pemungutan pajak menganut asas legalitas, artinya kegiatan pemungutan pajak tersebut
ditentukan  terlebih  dahulu  di  dalam  undang-undang.  Menurut    Rochmat  Soemitro  dalam (Mardiasmo,  2018)  berpendapat  bahwa  “Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  Kas  Negara berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal-balik (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan,  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum”.

## Fungsi Pajak
Fungsi  dari  pajak  di  kalangan  para  ahli  dapat  bermacam-macam,  tergantung  dari  pendapat para  ahli  tersebut.  Adapun  fungsi  pajak  menurut  Siti  Resmi  (2014)  terdapat  dua  fungsi  pajak yaitu:  1.  Fungsi  Budgetair  (Sumber  Keuangan  Negara).  Pajak  merupakan  fungsi  budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik  rutin  maupun  pembangunan.  Sebagai  sumber  keuangan  negara,  pemerintah  berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis  pajak,  seperti  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak  pertambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  Penjualan atas  Barang  Mewah  (PPnBm),  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  dan  lain-lain.  2.  Fungsi Regularend  (Pengatur).  Pajak  mempunyai  fungsi  pengatur,  artinya  pajak  sebagai  alat  untuk mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi  serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Diana  (2014)  menyatakan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  menggambarkan  keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak dan kaitannya dengan  perpajakan.  Menurut  Rahayu  (2010),  ada  dua  macam  kepatuhan  yaitu:  1.  Kepatuhan formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  secara  formal  sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana  wajib  pajak  secara  subtantif  atau  hakikatnya  memenuhi  semua  ketentuan  material perpajakan  yakni  sesuai  isi  dan  jiwa  undang-undang  perpajakan.  Berdarsakan  definisi  tersebut maka  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  diartikan  sebagai  suatu  nilai  yang  rela  dikontribusikan  oleh seseorang  bergadsarkan  peraturan  yang  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  umum  Negara dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung.

## Pengetahuan Wajib Pajak
Menurut  Hardiningsih  (2016)  Pengetahuan  pajak  adalah  proses  pengubahan  sikap  dan tatalaku  seorang  wajib  pajak  atau  kelompok  wajib  pajak  dalam  usaha  mendewasakan  manusia melalui  upaya  pengajaran  dan  pelatihan.  Pengetahuan  akan  peraturan  perpajakan  masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap keoatuhan wajib pajak.  Berdasarkan  definisi  di  atas  dapat  di  tarik  kesimpulan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak adalah  proses  dimana  wajib  pajak  mengetahui  tentang  perpajakan  dan  mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak yang dimaksud adalah mengerti tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  (KUP)  yang  meliputi  tentang  bagaimana  cara menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT),  pembayaran,  tempat  pembayaran,  denda  dan  batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

## Kesadaran Wajib Pajak
Menurut  Pohan  (2014)  kesadaran  wajib  pajak  merupakan  kondisi  dimana  wajib  pajak mengerti  dan  memahami  arti,  fungsi  maupun  tujuan  pembayaran  pajak  kepada  negara.  Dengan kesadaran  wajib  pajak yang  tinggi  akan  memberikan  pengaruh  kepada  meningkatkan  kepatuhan pajak  yang  lebih  baik  lagi.  Kesadaran  membayar  pajak  selain  menimbulkan  kepatuhan  pajak dapat  pula  menumbuhkan  sikap  kritis  dalam  menyikapi  masalah  perpajakan,  seperti  kebijakan- kebijakan  pajak  yang  ditetapkan  pemerintah.  Sehingga  penerimaan  pajak  sebagai  penerimaan utama  negara  dikelola  negara  dengan  transaparan  dan  akuntabel  untuk  kesejahteraan  rakyat. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat  dari: 1. Target penerimaan pajak tercapai. 2. Tingkat kepatuhan pajak tinggi. 3. Tax Ratio tinggi. 4. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan
dengan jumlah masyarakat usia produktif. 5. Jumlah tagihan pajak rendah. 6. Tingkat pelanggaran rendah.
Teori  atribusi  merupakan  teori  yang  menjelaskan  terkait  bagaimana  seseorang  dalam berperilaku baik itu alasan atau motif seseorang dalam berperilaku (Heider, 2013). Teori atribusi dapat menentukan penyebab dari perilaku seseorang atau diri sendiri dalam berperilaku dan dapat ditentukan  penyebab  secara  internal  dan  eksternal  yang  dapat  mempengaruhi  individu  dalam berperilaku  (S.  Purba  et  al.,  2020).  Berdasarkan  teori  atribusi,  pengetahuan  merupakan  faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam, Dalam teori ini dikatakan bahwa pengetahuan wajib pajak  merupakan  faktor  internal  yang  dapat  memengaruhi  persepsi  wajib  pajak  dalam menentukan  perilakunya  dalam  kepatuhan  untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan semakin baik pemahaman wajib pajak akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Pengetahuan wajib pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib  pajak  dalam  usaha  mendewasakan  manusia  melalui  upaya  pengajaran  dan  pelatihan (Wijaya,  2014).  Pengetahuan  akan  perpajakan  melalui  pendidikan  formal  maupun  nonformal akan  berdampak  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Hardiningsih  &  Yulianawati,  2016). Dengan  adanya  pengetahuan  mengenai  perpajakan  tersebut  akan  membantu  wajib  pajak  atau mendorong  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  sehingga  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peneltian sebelumnya yang dilakukan (Adam et al., 2021; Oktaviani  et  al.,  2020;  Setiyani  et  al.,  2018)  menunjukkan  bahwa  variabel  pengetahuan  wajib pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan  teori  atribusi,  sosialisasi  merupakan  faktor  eksternal  atau  faktor  yang  berasal dari  luar,  yang  artinya  individu  akan  terpaksa  berperilaku  karena  lingkungan,  seperti  adanya pengaruh  sosial  dari  orang  lain.  Wajib  pajak  mengetahui  dan  memahami  peraturan  perpajakan melalui  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  petugas  pajak.  Semakin  tinggi  tingkat  pengetahuan  dan semakin  baik  pemahaman  wajib  pajak  melalui  sosialisasi  akan  berdampak  pada  meningkatnya kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Kurangnya  sosialisasi pajak  yang  diberikan  kepada  masyarakat  menyebabkan  banyak  masyarakat  yang  masih mempersepsikan  pajak  sebagai  pungutan  wajib  bukan  sebagai  peran  serta  mereka  dalam menunjang  pembangunan  nasional.  Hal  tersebut  bisa  terjadi  karena  masyarakat  merasa  belum melihat  manfaat  atau  wujud  nyata  yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  dari  pajak  yang  telah dibayarkannya.  Dengan  diadakannya  sosialisasi  diharapkan  wajib  pajak  akan  semakin  patuh dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusinya dalam pembangunan nasional.
Penelitian  yang  ditunjukkan  oleh  Boediono  (2018)  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Namun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Julianto,  2017; Utami  &  Amanah,  2018)  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:
H2: Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Teori  atribusi  merupakan  teori  yang  menjelaskan  terkait  bagaimana  seseorang  dalam berperilaku baik itu alasan atau motif seseorang dalam berperilaku (Heider, 2013). Teori atribusi dapat menentukan penyebab dari perilaku seseorang atau diri sendiri dalam berperilaku dan dapat ditentukan  penyebab  secara  internal  dan  eksternal  yang  dapat  mempengaruhi  individu  dalam berperilaku (Purba et al.,  2020). Dalam hal ini kesadaran wajib pajak  merupakan faktor internal yang  diyakini  berada  di  bawah  kendali  pribadi  individu  itu  sendiri  dalam  keadaan  sadar. Kesadaran termasuk salah satu hal yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Kesadaran adalah kunci utama  agar  individu  dapat  melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik.  Menurut  Pohan  (2014), kesadaran  wajib  pajak  saat  ini  masih  tergolong  rendah.  Fenomena  ini  tidak  saja  dijumpai  di
kalangan  masyarakat  kelas  bawah  yang  memiliki  keterbatasan  wawasan  dan  pengetahuan  soal pajak,  tapi  juga  di  kalangan  masyarakat  kelas  atas  yang  tahu  betul  fungsi  dan  peran  pajak. kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tergantung pada kemauan wajib pajak, sampai  sejauh  mana  wajib  pajak  tersebut  akan  mematuhi  ketentuan  perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan  hal  tersebut  jelas  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  merupakan  hal  penting  dalam peningkatan kepatuhan.  Karena  meskipun  wajib  pajak  telah  mengetahui  perpajakan,  tetapi  tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak maka tingkat kesadarannya rendah. Hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  (H.  Purba,  2021;  Setiyani  et  al.,  2018;  Sofiana  et  al.,  2020;  Wicaksono  & Lestari,  2017)  yang  menunjukkan  bahwa  kesadarn  wajib  pajak  berpengrauh  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H3:  Kesadaran  Wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak
Teori  atribusi  merupakan  teori  yang  menjelaskan  terkait  bagaimana  seseorang  dalam berperilaku baik itu alasan atau motif seseorang dalam berperilaku (Heider, 2013). Teori atribusi dapat menentukan penyebab dari perilaku seseorang atau diri sendiri dalam berperilaku dan dapat ditentukan  penyebab  secara  internal  dan  eksternal  yang  dapat  mempengaruhi  individu  dalam berperilaku (Purba et al.,  2020). Dalam hal ini kesadaran wajib pajak  merupakan faktor internal yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar.
Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sama dengan pengaruh pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  grand theory yaitu teori atribusi. Dalam teori ini dikatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor  internal  yang  dapat  memengaruhi  persepsi  wajib  pajak  dalam  menentukan  perilakunya dalam kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peningkatan pengetahuan wajib pajak  berdampak  positif  pada  kesadaran  wajib  pajak.  Penelitian  Setiyani  (2018)  yang  di  mana penelitiannya  menunjukkan  bahwa  kesadaran  pajak  menunjukkan  hubungan  positif  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga dikatakan oleh Oktaviani (2020) bahwa pengetahuan wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak.  Sehingga  hipotesis  dalam penelitian ini adalah:
H4: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.
Berdasarkan  teori  atribusi,  sosialisasi  merupakan  faktor  eksternal  atau  faktor  yang  berasal dari  luar,  yang  artinya  individu  akan  terpaksa  berperilaku  karena  lingkungan,  seperti  adanya pengaruh  sosial  dari  orang  lain.  Seseorang  cenderung  memiliki  perasaan  ingin  mengetahui mengenai hal yang  akan  dilakukan.  Maka peran sosialisasi yang dilakukan petugas pajak dalam rangka  meningkatkan  kepatuhan  pajak  sangat  penting  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi  dan edukasi  bagi  wajib  pajak  akan  pentingnya  membayar  pajak  untuk  menunjang  pembangunan negara.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Boediono  (2018)  menyatakan  bahwa  sosialisasi  pajak menunjukkan  hubungan  positif  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak.  Hal  serupa  juga didukung oleh  (Azizah,  2021) yang  menyatakan  bahwa  sosialisasi  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H5: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.
Perilaku  atau  perasaan  yang  meliputi  pengetahuan,  keyakinan  dan  argumentasi  serta bertindak  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  disebut  kesadaran  wajib  pajak.  Kepatuhan  wajib pajak  dapat  berhubungan  secara  langsung  dan  dapat  dipengaruhi  oleh  kesadaran  wajib  pajak. Ketika  wajib  pajak  tidak  percaya  dengan  adanya  perpajakan,  maka  timbul  kesulitan  untuk meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  dan  menyebabkan  harapan  pemerintah  tidak  tercapai. Peningkatan  kesadaran  pajak  berdampak  positif  pada  kepatuhan  wajib  pajak  (Mianti  & Budiwitjaksono,  2021).  Penelitian  (Oktaviani  et  al.,  2020;  Setiyani  et  al.,  2018)  menunjukkan
bahwa  pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian adalah:
H6: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sosialisasi perpajakan yang dilakukan petugas pajak merupakan salah satu cara yang efektif untuk  menjaring  wajib  pajak  baru  ataupun  sosialisasi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pemahaman  dan  kesadaran  serta  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  serta  menjaga komitmen  wajib  pajak  untuk  terus  patuh.  Menurut  Rohmawati  (2013)  sosialisasi  tidak  hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2018)  menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  memediasi  pengaruh  sosialisasi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat  diambil  hipotesis penelitian yaitu:
H7: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE
Jenis  dari  penelitian  ini  adalah  penelitian  kausatif (causative ).  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kendari sebanyak  267.023  orang.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Accidental Sampling, yaitu teknik  pengambilan  sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang tersebut cocok sebagai  sumber  data  (Sugiyono,  2017).  Berdasarkan  perhitungan  rumus  slovin,  maka  jumlah sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  99,96  atau  dibulatkan  menjadi  100 Wajib Pajak. Penelitian  ini  menggunakan data primer yang diperoleh melalui  penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden.
Jenis  data  yang  digunakan  bersifat  kuantitatif  yaitu  berupa  pemberian  skor  pada  masing- masing  jawaban  responden  berdasarkan  indikator  variabel  yang  telah  ditentukan.  Pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pengukuran sikap dengan metode likert. Metode Likert dengan skala pengukuran interval menggunakan lima angka penilaian yaitu dengan skor  1  sampai  5,  dimana  skor  5  (SS=  Sangat  Setuju),  skor  4  (S=  Setuju),  skor  3  (KS=  Kurang Setuju),  skor  2  (TS=  Tidak  Setuju)  dan  skor  1  (STS=  Sangat  Tidak  Setuju).  Data  yang  telah dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahapan pengujian. Tahap pertama adalah melakukan uji statistik dekriptif. Tahap kedua adalah uji instrumen penelitian yang terdiri dari (uji validitas, uji reliabilitas).  Tahap  ketiga  adalah  menguji  seluruh  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini dan akan dibuktikan melalui uji koefisien determinasi dan uji statistik t.
Table 2. Definsi Operasional Variabel Variable Item Indicator Referensi Kepatuhan Wajib Pajak (X1) X1.1 Mendaftar (Boediono et al., 2018; Lestari et al., 2018) X1.2 Menghitung X1.3 Membayar X1.4 Melaporkan Pengetahuan Wajib Pajak (X2) X2.1 Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Rohmawati & Prasetyono, 2013; Samadiartha & Darma, 2017) X2.2 Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia X2.2 Pengetahun mengenai fungsi perpajakan Sosialisasi Pajak (Y1) Y1.1 Penyelenggaraan sosialisasi (Boediono et al., 2018; Utami & Y1.2 Media sosialisasi
Y1.3 Manfaat sosialisasi Amanah, 2018) Kesadaran Wajib Pajak (Y2) Y2.1 Kedisiplinan wajib pajak (Rianty & Syahputepa, 2020; Siamena et al., 2017) Y2.2 Kemauan membayar pajak dari wajib pajak

## HASIL
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi.  Berdasarkan  data  responden yang terdapat pada kuesioner yang diberikan, diperoleh data mengenai demografi yang meliputi: jenis  kelamin,  usia  dan  tingkat  pendidikan.  Sehingga  dapat  diketahui  kecenderungan  presentase dari tiap identitas responden yang diungkap yang terdaftar pada KPP Pratama Kendari. Identitas responden tersebut akan disajikan dalam table 3 berikut:
Tabel 3. Data Demografi Variabel Pengukuran n % Jenis Kelamin Laki-laki 45 45% Perempuan 55 55% Usia 21-30 Tahun 77 77% 31-40 Tahun 15 15% ≥ 41 Tahun 8 8% Tingkat Pendidikan SMA 21 21% Diploma 4 4% S1 70 70% S2 5 5%
Sumber: Data primer diolah tahun 2022
Karakteristik  responden  berdasarkan  jenis  kelamin  pada  tabel  2  menunjukkan  persentase responden  laki-laki  sebesar  45%  atau  45  orang  sedangkan  untuk  responden  perempuan  sebesar 55%  atau  55  orang.  Dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  responden  perempuan  lebih  unggul  dari responden  laki-laki.  Karakteristik  berdasarkan  usia  menunjukkan  bahwa  77%  atau  77  orang responden  memiliki  usia  berkisar  21-30  tahun,  15%  atau  15  orang  responden  memiliki  usia berkisar  31-40  tahun,  dan  8%  atau  8  orang  responden  memiliki  usia  ≥  41  tahun.  Karakteristik berdasarkan  tingkat  pendidikan  menunjukkan  bahwa  21%  atau  21  orang  responden  memiliki tingkat pendidikan SMA, 4% atau 4 orang responden memiliki tingkat pendidikan Diploma, 70% atau  70  orang  responden  memiliki  tingkat  pendidikan  S1,  dan  5%  atau  5  orang  responden memiliki tingkat pendidikan S2.
Tahap  pertama  dalam  menganalisis  data  penelitian  ini  adalah  analisis  statistik  dekriptif. Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  nilai  maksimum,  minimum  dan  rata-rata masing-masing variabel penelitian yang digunakan. Alat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  nilai  minimum,  maksimum,  rata-rata  ( mean )  dan  standar deviasi. Hasil analisis disajikan pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel
N Minimum  Maksimum Mean Std. Deviation Pengetahuan Wajib Pajak 100 3 5 0,44 .35894 Sosialisasi Pajak 100 3 5 0,40 .42020 Kesadaran Wajib Pajak 100 3 5 0,38 .36564 Kepatuhan Wajib Pajak 100 3 5 0,32 .38788 Valid N (listwise) 100 .38772
Sumber: Data primer diolah tahun 2022
Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa skor terendah dan tertinggi untuk setiap variabel adalah 3 dan 5. Untuk standar deviasi, nilai terendah terdapat pada variabel kepatuhan wajib pajak dengan
nilai 0,32. Sedangkan nilai tertinggi terdapat pada variabel pengetahuan wajib pajak.
Tahap kedua adalah uji instrumen data penelitian. Sebelum dilakukan analisis dengan Parsial Least  Square (PLS)  terlebih  dahulu  dilakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas  alat  ukur  yaitu kuesioner. Uji validitas ditujukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan benar-benar tepat untuk mengukur obyek (instrumen) yang diukur. Sedangkan Uji reliabiliitas bertujuan untuk mengetahui keandalan alat ukur atau dengan kata lain alat ukur tersebut konsisten jika digunakan untuk  mengukur  objek  yang  sama  lebih  dari  dua  kali.  Hasil  pengujian  validitas  dan  reliabilitas instrumen untuk masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Pengujian Validitas Variabel Indikator Outer Loading P value Keterangan Pengetahuan Wajib Pajak (X1) X1.1 0,694 <0.001 Valid X1.2 0,814 <0.001 Valid X1.3 0,850 <0.001 Valid Sosialisasi Pajak (X2) X2.1 0,811 <0.001 Valid X2.2 0,798 <0.001 Valid X2.3 0,781 <0.001 Valid Kesadaran Wajib Pajak (Y1) Y1.1 0,848 <0.001 Valid Y1.2 0,848 <0.001 Valid Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) Y2.1 0,547 <0.001 Valid Y2.2 0,742 <0.001 Valid Y2.3 0,820 <0.001 Valid Y2.4 0,570 <0.001 Valid
Sumber: Data primer diolah, 2022
Hasil  pengujian  pada  Tabel  5  menunjukkan  bahwa  seluruh  outer  loading  indikator  konstruk memiliki nilai di atas 0,5 dan P value < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran ini memenuhi  persyaratan  validitas  konvergen.  Pengujian composite  reliability bertujuan  untuk menguji validitas instrument dalam suatu model penelitian secara kusus untuk indikator refleksif. Hasil pengujian Composite Reliability disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Pengujian Composite Reliability No Variabel Composite Reliability Keterangan 1 Pengetahuan Wajib Pajak 0,831 Reliabel 2 Sosialisasi Pajak 0,839 Reliabel 3 Kesadaran Wajib Pajak 0,836 Reliabel 4 Kepatuhan Wajib Pajak 0,769 Reliabel
Sumber: Data primer diolah, 2022
Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai composite reliability seluruh variabel lebih besar dari 0,70. Hal  ini  berarti  indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  telah  andal  atau  konsistten. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  indikator  memang  menjadi  pengukur  konstruknya masing-masing.
Nilai  Loading  faktor  ( outer  loading )  menunjukkan  bobot  dari  setiap  indikator  sebagai pengukur  dari  masing-masing  variabel.  Loading  faktor  terbesar  menunjukkan  bahwa  indikator tersebut dikatakan sebagai pengukur variabel yang paling dominan, begitu pula sebaliknya. Hasil loading  faktor  dari  indikator-indikator  variabel  pengetahuan  wajib  pajak,  sosialisasi  pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Nilai Outer Loading Variabel Penelitian Variabel Indikator Outer Loading p-value Pengetahuan Wajib Pajak (X1) X1.1 0.694 0,001 X1.2 0,814 0,001 X1.3 0.850 0,001 Sosialisasi Pajak (X2) X2.1 0.811 0,001 X2.2 0.798 0,001 X2.3 0.781 0,001 Kesadaran Wajib Pajak (Y1) Y1.1 0,848 0,001 Y1.2 0,848 0,001 Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) Y2.1 0,547 0,001 Y2.2 0,742 0,001 Y2.3 0,820 0,001 Y2.4 0,570 0,001 Sumber: Data primer diolah 2022
Hasil  analisis  empiris  dengan  menggunakan  model Warp  Partial  Least  Square (Warp  PLS) menunjukkan  bahwa,  ketiga  indikator  secara  signifikan  membentuk  variabel  pengetahuan  wajib pajak  dan  diperoleh  bahwa  indikator  pengetahuan  mengenai  fungsi  perpajakan  merupakan indikator  dominan  sebagai  pengukur  variabel  pengetahuan  wajib  pajak.  Nilai  loading  faktor indikator  variabel  sosialisasi  pajak  menunjukkan  bahwa,  ketiga  indikator  secara  signifikan membentuk variabel sosialisasi pajak dan diperoleh bahwa indikator penyelenggaraan sosialisasi merupakan  indikator  dominan  membentuk  variabel  sosialisasi  pajak.  Nilai  loading  faktor indikator variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa, kedua indikator secara signifikan membentuk  variabel  kesadaran  wajib  pajak  dengan  kedua  indikator  dominan  mem/bentuk variabel  kesadaran  wajib  pajak.  Sedangkan  nilai  loading  faktor  indikator  variabel  kepatuhan wajib  pajak  berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diuraikan  bahwa,  keempat  indikator  tersebut  secara signifikan membentuk variabel kepatuhan wajib pajak dengan indikator membayar yang dominan membentuk variabel kepatuhan wajib pajak.
Hasil  pengujian  hipotesis  dengan  model  persamaan  struktural Partial  Least  Square (WarpPLS) menunjukkan bahwa, untuk pengaruh langsung semua hipotesis dinyatakan signifikan dan  untuk  pengaruh  tidak  langsung  semua  hipotesis  juga  dinyatakan  signifikan.  Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji p- value pada masing-masing jalur pengaruh antara variabel  dependen  dengan  variabel  independen.  Hasil  pengujian  hipotesis  tersebut  ditunjukkan pada Tabel 8.
Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung Variabel Bebas Variabel Terikat Koefisien Jalur P Value Keterangan Pengetahuan Wajib Pajak (X1) Kesadaran Wajib Pajak (Y1) 0,273 0,002 Signifikan Pengetahuan Wajib Pajak (X1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) 0,347 0,001 Signifikan Sosialisasi Pajak (X2) Kesadaran Wajib Pajak (Y1) 0,540 0,001 Signifikan Sosialisasi Pajak (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) 0,296 0,001 Signifikan Kesadaran Wajib Pajak (Y1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) 0,225 0,009 Signifikan
Sumber: Data primer diolah 2022
Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung
Variabel Bebas Variabel Terikat Variabel Mediasi Koefisien Jalur Keterangan Pengetahuan Wajib Pajak (X1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) Kesadaran Wajib Pajak (Y1) 0,061 Tidak Signifikan Sosialisasi Pajak (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) Kesadaran Wajib Pajak (Y1) 0,122 Tidak Signifikan
Sumber: Data primer diolah 2022
Hipotesis 1
Hasil analisis pengujian hipotesis dengan Model Persamaan Struktural pendekatan WarpPLS menghasilkan  koefisien  jalur  pengaruh  langsung  pengetahuan  terhadap  kesadara  wajib  pajak diperoleh  nilai  0,273  dan  p- value =  0,002.  Karena  p- value <  5%,  maka  hipotesis  bahwa, pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  langsung  dan  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak diterima.  Karena  koefisien  bertanda  positif  dan  signifikan  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaruh antara  keduanya  adalah  searah  artinya  semakin  baik  pengetahuan  wajib  pajak  maka  kesadaran wajib pajak akan semakin meningkat.

## Hipotesis 2
Hasil analisis pengujian hipotesis dengan Model Persamaan Struktural pendekatan WarpPLS menghasilkan  koefisien  jalur  pengaruh  langsung  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  diperoleh  nilai  0,347  dan  p- value =  0,001.  Karena  p- value <  5%,  maka  hipotesis bahwa,  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  langsung  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dapat diterima.  Karena  koefisien  bertanda  positif  dan  signifikan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pengaruh  antara  keduanya  adalah  searah,  artinya  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  yang  semakin baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara nyata.

## Hipotesis 3
Hasil analisis pengujian hipotesis dengan Model Persamaan Struktural pendekatan WarpPLS menghasilkan koefisien jalur pengaruh langsung sosialisasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak diperoleh  nilai  0,540  dan  p- value =  0,001.  Karena  p- value <  5%,  maka  hipotesis  bahwa, sosialisasi  pajak  berpengaruh  langsung  dan  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  dapat diterima.  Karena  koefisien  bertanda  positif  dan  signifikan  dapat  disimpulkan  pengaruh  antara keduanya  adalah  searah,  artinya  semakin  baik  sosialisasi  mengenai  perpajakan  maka  kesadaran wajib pajak semakin meningkat.

## Hipotesis 4
Hasil analisis pengujian hipotesis dengan Model Persamaan Struktural pendekatan WarpPLS menghasilkan koefisien jalur pengaruh langsung sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh  nilai  0,296  dan  p- value =  0,001.  Karena  p- value <  5%,  maka  hipotesis  bahwa, sosialisasi  pajak  berpengaruh  langsung  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dapat diterima.  Karena  koefisien  bertanda  positif  dan  signifikan  dapat  disimpulkan  pengaruh  antara keduanya  adalah  searah,  artinya  semakin  baik  sosialisasi  mengenai  perpajakan  maka  kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

## Hipotesis 5
Hasil analisis pengujian hipotesis dengan Model Persamaan Struktural pendekatan WarpPLS menghasilkan koefisien jalur pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  diperoleh  nilai  0,225  dan  p- value =  0,009.  Karena  p- value <  5%,  maka  hipotesis  bahwa, kesadaran wajib pajak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.  Karena  koefisien  bertanda  positif  dan  signifikan  dapat  disimpulkan  pengaruh  antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

## Hipotesis 6
Hasil analisis pengujian hipotesis dengan Model Persamaan Struktural pendekatan WarpPLS menghasilkan  koefisien  jalur  pengaruh  tidak  langsung  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien jalur  0,273  dan  p-value  =  0,002  antara  pengetahuan  wajib  pajak  dengan  kesadaran  wajib  pajak sedangkan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai koefisien jalur  0,225  dan  p-value  =  0,009.  Dari  hasil  perkalian  kedua  koefisien  jalur  tersebut,  diperolah besarnya  pengaruh  tidak  langsung  yaitu  0,061.  Karena  nilai  pengaruh  langsung  lebih  besar (0,347)  dibanding  nilai  pengaruh  tidak  langsung  (0,061),  maka  hipotesis  bahwa  pengaruh pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dimediasi  oleh  kesadaran  wajib  pajak ditolak.

## Hipotesis 7
Hasil analisis pengujian hipotesis dengan Model Persamaan Struktural pendekatan WarpPLS menghasilkan koefisien jalur pengaruh tidak langsung sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien jalur 0,540 dan p-value  =  0,001  antara  sosialisasi  pajak  dengan  kesadaran  wajib  pajak  sedangkan  antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai koefisien jalur 0,225 dan p- value  =  0,009.  Dari  hasil  perkalian  kedua  koefisien  jalur  tersebut,  diperolah  besarnya  pengaruh tidak  langsung  yaitu  0,122.  Karena  nilai  pengaruh  langsung  lebih  besar  (0,296)  dibanding  nilai pengaruh  tidak  langsung  (0,122)  maka  hipotesis  bahwa,  pengaruh  sosialisasi  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak dimediasi oleh kesadaran wajib pajak ditolak.
Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian
Keterangan H1 Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Diterima H2 Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Diterima H3 Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Diterima H4 Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak Diterima H5 Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak Diterima H6 Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Ditolak H7 Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Ditolak

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak
Berdasarkan  hasil  analisis,  hipotesis  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  diterima.  Dengan  demikian  hipotesis  kedua  terbukti.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  pada  KPP  Pratama  Kendari  memengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  pengetahuan  wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak yang tentunya membaawa dampak  baik bagi  penerimaan  Negara  dari  sektor  perpajakan.  Sebaliknya  semakin  rendah  pengetahuan  dan pemahaman  pajak,  maka  semakin  rendah  pula  kepatuhan  pajaknya.  Hal  ini  juga  menunjukkan bahwa  wajib  pajak  yang  memiliki  tingkat  pengetahuan  yang  tinggi  lebih  mudah  memahami sistem perpajakan yang berlaku dan dapat menerapkan apa yang dipahaminya. Pengetahuan dan pemahaman  pajak  juga  menjadi  tujuan  mengembangkan  seluruh  potensi  wajib  pajak  agar  dapat warga negara yang baik dengan bertanggugung jawab melaksanakan perpajakannya.
Teori  yang  digunakan  dalam  perumusan  hipotesis  di  awal  yaitu  teori  atribusi  oleh  Heider (2013)    yang  mengemukakan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  merupakan  faktor  internal  yang
dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan untuk melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Adapun  pendapat  yang  berkaitan  dalam  mendorong seseorang  memiliki  tingkah  laku  tertentu  dalam  hal  ini  adalah  wajib  pajak  merasa  memiliki kewajiban  atau  perasaan  harus  melakukan  sesuatu,  karena  wajib  pajak  tersebut  telah  menmilki pengetahuan  yang  baik  akan  konsep  mengenai  ketentuan  umum  dibidang  pajak  dan  jenis  pujuk yang saat ini berlaku.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setiyani et al., 2018) yang  menyatakan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  menunjukkan  hubungan  positif  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga didukung oleh peneliti lainnya seperti (Adam et al., 2021; Khasanah & Yushita, 2016; Oktaviani et al., 2020; H. Purba, 2021) yang menyatakan bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan  banwa  pengetahuan  wajib  pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatunan  wajib  pajak.  Artinya  wajib  pajak  yang  memiliki pengetahuan pajak yang tinggi akan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mudah sehingga tingkat kepatuhan pajak pun akan meningkat.

## Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil analisis, hipotesis yang diajukan diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan  sosialisasi  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  terbukti. Dalam  hal  ini  juga  diperoleh  arah  yang  positif.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa sosialisasi pajak memengaruhi kepatuhan pajak yang diambil dari wajib pajak orang pribadi KPP Pratama  Kendari.  Hasil  pengujian  hipotesis  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  sosialisasi pajak seseorang, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak mereka dalam hal ini dampak yang  baik  pada  kepatuhan  pajak.  Sebaliknya  semakin  rendah  sosialisasi  pajak,  maka  semakin rendah pula kepatuhan pajaknya.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  teori  atribusi  yang  mengemukakan  bahwa  sosialisasi merupakan faktor eksternal atau situasional (dipengaruhi dari luar), yang artinya wajib pajak akan terpaksa  berperilaku  karena  dipengaruhi  lingkungan  sekitarnya,  seperti  adanya  pengaruh  sosial dari  orang  lain.  Seseorang  cenderung  memiliki  perasaan  imgin  mengetahui  mengenai  hal  yang akan  dilakukan.  Maka  peran  sosialisasi  yang  dilakukan  petugas  pajak  dalam  rangka meningkatkan  kepatuhan  pajak  sangat  penting  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi bagi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembangunan negara.
Hasil peneltian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2018) yang menyatakan  bahwa  sosialisasi  pajak  menunjukkan  hubungan  positif  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi dalam penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian oleh (Utami &  Amanah,  2018)  yang  menemukan  bahwa  sosialisasi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  pajak.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Artinya  semakin  tinggí  tingkat pengetahuan  dan  semakin  baik  tingkat  pemahaman  melalui  sosialisasi  akan  berdampak  pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  analisis,  hipotesis  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  diterima  sehingga  hipotesis  pertama  diterima.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  kesadaran  wajib  pajak  pada  KPP  Pratama  Kendari  memengaruhi  kepatuhan  wajib pajak.  Hasil  pengujian  hipotesis  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  kesadaran  pajak  yang dimiliki  wajib  pajak  maka  semakin  baik  pula  kepatuhan  pajaknya.  Sebaliknya  semakin  rendah kesadaran pajak, maka semakin rendah pula kepatuhan pajaknya. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi yang mengemukakan bahwa kesadaran pajak merupakan suatu unsur pada manusia dalam menentukan perbuatannya. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang  diyakini berada di bawah  kendali  pribadi  individu itu sendiri dalam keadaan sadar. Dalam penelitian ini wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak dapat memengaruhi cara pandang atau pemikiran  wajilb  pajak  dalam  menentukan  perbuatannya  ( perceived  behavoral  belief )  dalam kepatuhan  pajak.  Kesadaran  waib  pajak  seringkali  menjadi  kendala  dalam  masalah  pemungutan
pajak. Itu sebabnya, kesadaran wajib pajak sangatlah diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wicaksono  (2017) yang di mana penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran pajak menunjukkan hubungan positif signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  juga  dikatakan  oleh  (Adam  et  al.,  2021; Handoko  et  al.,  2020;  Lestari  et  al.,  2018;  Setiyani  et  al.,  2018;  Sofiana  et  al.,  2020)  bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Karnedi  &  Hidayatulloh,  2019)  yang  menyatakan  bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini,  maka dapat  disimpulkan bahwa kesadaran pajak  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Bahwa  semakin  tinggi  kesadaran  wajib  pajak  maka  semakin  tinggi  pula  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Wajib  pajak  sadar  akan  kepentingannya  sebagai  warga negara  sehingga  dengan  melaksanakan  kewajjban  perpajakannya  membawa  dampak  yang  baik demi kepentingannya tersebut.

## Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  tersebut,  hipotesis  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kesadaran  wajib  pajak  diterima.  Dengan  demikian  hipotesis  terbukti.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  pada  KPP  Pratama  Kendari  memengaruhi kesadaran  wajib  pajak.  Hasil  pengujian  hipotesis  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi pengetahuan  wajib  pajak,  maka  semakin  tinggi  pula  kesadaran  wajib  pajak  mereka  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Sebaliknya  semakin  rendah  pengetahuan  wajib  pajak, maka semakin rendah pula kesadaran pajaknya. Pada permasalahan ini, pengetahuan wajib pajak berpengaruh  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  sama  dengan  pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  tersebut  sesuai  dengan grand  theory yaitu  teori  atribusi. Dalam teori ini dikatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi  persepsi  wajib  pajak  dalam  menentukan  perilakunya  dalam  kepatuhan  untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiyani (2018) yang di  mana  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  kesadaran  pajak  menunjukkan  hubungan  positif signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak. Hal ini juga dikatakan oleh Oktaviani  (2020) bahwa pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak.  Hasil  ini berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Handoko  (2020)  yang  menyatakan  bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan  banwa  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap  kesadaran  wajib  pajak.  Artinya  wajib  pajak  yang  memiliki  pengetahuan  pajak  yang tinggi  akan  dapat  membantu  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan pajak pun akan meningkat.

## Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  tersebut,  maka  hipotesis  yang  diajukan  diterima.  Dengan  demikian hipotesis  yang  menyatakan  sosialisasi  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib pajak  terbukti.  Dalam  hal  ini  juga  diperoleh  arah  yang  positif.  Temuan  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  sosialisasi  pajak  memengaruhi  kesadaran  wajib  pajak  yang  diambil  dari wajib  pajak  orang  pribadi  KPP  Pratama  Kendari.  Hasil  pengujian  hipotesis  ini  menunjukkan bahwa  semakin  tinggi  sosialisasi  pajak  seseorang,  maka  semakin  tinggi  pula  kesadaran  wajib pajak  yang  berdampak  baik  pada  kepatuhan  wajib  pajak.  Sebaliknya  semakin  rendah  sosialisasi pajak,  maka  semakin  rendah  pula  kesadaran  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  teori  atribusi  yang  mengemukakan  bahwa  sosialisasi merupakan faktor eksternal atau situasional (dipengaruhi dari luar), yang artinya wajib pajak akan terpaksa  berperilaku  karena  dipengaruhi  lingkungan  sekitarnya,  seperti  adanya  pengaruh  sosial dari  orang  lain.  Seseorang  cenderung  memiliki  perasaan  imgin  mengetahui  mengenai  hal  yang akan  dilakukan.  Maka  peran  sosialisasi  yang  dilakukan  petugas  pajak  dalam  rangka
meningkatkan  kepatuhan  pajak  sangat  penting  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi bagi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembangunan negara.
Hasil peneltian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap kesadaran wajib  pajak.  Hal  serupa  juga  didukung  oleh  Azizah  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  sosialisasi pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak.  Tetapi  dalam  penelitian  ini  tidak mendukung  hasil  penelitian  oleh  Utami  (2018)  yang  menemukan  bahwa  sosialisasi  pajak  tidak berpengaruh  kesadaran  kepatuhan  pajak.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  sosialisasi  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak. Artinya  semakin  tinggí  tingkat  pengetahuan  dan  semakin  baik  tingkat  pemahaman  melalui sosialisasi  akan  berdampak  pada  meningkatnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  menjalankan kewajiban perpajakannya.

## Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dimediasi Kesadaran Wajib Pajak
Dari  hasil  pengujian  yang  dilakukan,  H6  ditolak  karena  memperoleh  nilai  pengaruh  tidak langsung  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  nilai  pengaruh  langsung.  Syarat  jika  suatu  variabel dapat  memediasi  secara  apabila  nilai  pengaruh  tidak  langsung  lebih  besar  dibanding  nilai pengaruh  langsung.  Penolakan  hipotesis  keenam  mengarah  pada  fakta  bahwa  pengaruh pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  dapat  dimediasi  oleh  kesadaran wajib  pajak.  Banyaknya  penghasilan  mempengaruhi  setoran  pajak  yang  harus  dibayarkan.  Oleh karena  itu,  kesadaran  bukanlah  faktor  utama  yang  mempengaruhi  kepatuhan  dalam  membayar pajak atau melapor SPT.
Hal  lain  yang  dapat  mengurangi  kesadaran  dalam  membayar  pajak  adalah  pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi dan wajib pajak tidak dapat melihat efektivitas alokasi dan distribusi pajak.  Wajib  pajak  dapat  mentaati  kewajibannya  dalam  membayar  pajak  kepada  Negara,  jika pemerintah  membuat  kebijakan  yang  dapat  mengubah  pemikiran  masyarakat  bahwa  membayar pajak itu tidak memberatkan serta tidak menjadikan beban. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari &  Saryadi  (2019)  ,Wulandari  (2017),  dan  Mianti  dan  Budiwitjaksono  (2021)  yang  menyatakan bahwa  pengaruh  pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  dapat  dimediasi oleh  kesadaran  wajib  pajak.  Tetapi  penelitian  ini  tidak  mendukung  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Setiyani  dkk  (2018)  dan  Oktaviani  dkk  (2020)  yang  menunjukkan  bahwa pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimediasi oleh  kesadaran  wajib  pajak.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  dapat  dimediasi  oleh kesadaran wajib pajak

## Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak dimediasi Kesadaran Wajib Pajak
Dari  hasil  pengujian  yang  dilakukan,  H7  ditolak  karena  memperoleh  nilai  pengaruh  tidak langsung  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  nilai  pengaruh  langsung.  Syarat  jika  suatu  variabel dapat  memediasi  secara  apabila  nilai  pengaruh  tidak  langsung  lebih  besar  dibanding  nilai pengaruh langsung. Penolakan hipotesis ketujuh mengarah pada fakta bahwa pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.
Hal  ini  mengindikasi  bahwa  sosialisasi  pajak  akan  meningkatkan  pemahaman  wajib  pajak terhadap  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  tetapi  tidak  diikuti  dengan  kesadaran  Wajib  Pajak. Hal lain yang dapat mengurangi kesadaran dalam membayar pajak adalah pemenuhan kebutuhan hidup  yang  tinggi  dan  wajib  pajak  tidak  dapat  melihat  efektivitas  alokasi  dan  distribusi  pajak. Tidak  maksimalnya  sosialisasi  yang  diberikan  atau  kurang  tindak  lanjut  dari  sosialisasi  yang dilakukan  bisa  menjadi  penyebab  rendahnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Sehingga  hal  tersebut  memberikan  dampak  terhadap  menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Hasil  peneltian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Utami  (2018)  yang menunjukkan  bahwa  pengaruh  sosialisasi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi
tidak  dapat  dimediasi  oleh  kesadaran  wajib  pajak.  Tetapi  hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung hasil  penelitian  oleh  Boediono  dkk  (2018) yang  menunjukkan  bahwa  pengaruh  sosialisasi  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dapat  dimediasi  oleh  kesadaran  wajib  pajak. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaruh  sosialisasi  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  pengujian  hipotesis  dan  pembahasan  hasil  penelitian  yang telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa:  1.  Pengetahuan wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  2.  Sosialisasi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  dengan  semakin  tinggi  sosialisasi  pajak  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  maka  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 4. Pengetahuan wajib pajak  berpengaruh  terhadap  kesadaran  wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi pengetahuan  yang  dimiliki  wajib  pajak  akan  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak.  Pengetahuan wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  sama  dengan  pengaruh  pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  sosialisasi  pajak  yang  diberikan  akan meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak.  6.  Pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimilki wajib pajak tidak mampu meningkatkan kesadaran  wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. 7. Sosialisasi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  dapat  dimediasi  kesadaran wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  sosialisasi  atau  pengarahan  yang  diberikan terhadap  wajib  pajak  tidak  mampu  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  untuk  menjadi  wajib pajak yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi pada fiskus dan pengambil kebijakan dalam bidang perpajakan agar mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada dalam penelitian ini. Hal ini penting karena dengan memahami faktor-faktor tersebut  dapat  membantu  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  yang  tentunya  berdampak  pada meningkatnya penerimaan Negara dari sektor perpajakan.
Sampel yang diambil sangat heterogen dan jumlah sampel yang hanya 100 sampel sehingga belum dapat  merefleksikan  kepatuhan wajib  pajak masyarakat kota kendari dan  sekitarnya yang jumlah  penduduknya  padat  secara  umum.  Kuesioner  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini tentunya  tidak  lepas  dari  bias  persepsi  dikarenakan  terdapat  kemungkinan  responden  tidak mengisi kuesioner sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kami menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti dilokasi yang berbeda di KPP Pratama Kendari. Sehingga peneliti  selanjutnya  dapat  memperluas  sampel  penelitian;  menambah  variabel  lain,  sampel, menerapkan teori lain, atau model lain yang layak digunakan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak  yang  belum  dimasukkan  dalam  penelitian  ini  dengan  harapan  menghasilkan  temuan  yang lebih bermanfaat bagi praktisi dan bidang perpajakan

## REFERENSI
Adam,  N.,  Suleman,  N.,  &  Thalib,  M.  K.  (2021).  Can  Tax  Knowledge,  Tax  Awareness  and Socialization  Increase  Taxpayer  Compliance?  Jurnal  Economic  Resource,  4(1). https://doi.org/10.57178/jer.v4i1.326
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.
Azizah,  N.  (2021).  Pengaruh  Pengetahuan  Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  dan  Mutu  Pelayanan  Fiskus Atas Kepatuhan Wajib Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di
1 KPP Medan Kota. JAMEK (Jurnal Akuntansi Manjemen Ekonomi Dan Kewirausahaan), 1(1), 37–45. https://journal.fkpt.org/index.php/JAMEK/article/view/65
Boediono,  G.  T.,  Sitawati,  R.,  &  Harjanto,  S.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Kesadaran  Sebagai  Variabel  Mediasi.  Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, 3(1), 22–38. http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jpeb/article/view/2286
Diana, A., & Setiawati, L. (2014). Perpajakan; Teori dan Peraturan terkini.
Hai,  O.  T.,  &  See,  L.  M.  (2016).  Intention  of  Tax  Non-Compliance-Examine  The  Gaps.
International Journal
of Business and Social
Science, 2(7), 79–83.
https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=0f01a1d8950dafb090690 dfadc42a0cb936e2960
Handoko,  Y.,  Toni,  N.,  &  Simorangkir,  E.  N.  (2020).  The  Effect  Of  Tax  Knowledge  And  Tax Sanctions  On  Taxpayer  Compliance  at  the  Tax  Office  (KPP)  Pratama,  Medan  Timur through  tax  awareness  as  an  intervening  variable.  Int.  J.  Res.  Rev,  7(9). https://www.academia.edu/download/64624897/IJRR0041.pdf
Hardiningsih,  P.,  &  Yulianawati,  N.  (2016).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan Dan Perbankan, 3(1), 126–142.
https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe1/article/download/472/328
Heider, F. (2013). The Psychology Of Interpersonal Relations. Psychology Press.
Julianto,  A.  (2017).  Pengaruh  Tarif,  Sosialisasi  Serta  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  kota  semarang.  Skripsi  Universitas  Dian  Nuswantoro. http://eprints.dinus.ac.id/21647/
Karnedi,  N.  F.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  Pajak  Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan, 12(1), 1–9. https://www.neliti.com/publications/324554/pengaruh- kesadaran-perpajakan-sanksi-pajak-dan-tax-amnesty-terhadap-kepatuhan-wa
Khasanah,  S.  N.,  &  Yushita,  A.  N.  (2016).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Modernisasi Sistem  Administrasi  Perpajakan,  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Pada  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun 2013. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi, 4(8).
https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/5996
Kodoati,  A.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Ilat,  V.  (2016).  Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  pada  Pelaksanaan Sanksi  Denda,  Pelayanan  Fiskus  dan  Kesadaran  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi di Kota Manado dan di Kabupaten Minahasa). Accountability, 5(2), 1–10.
https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10
Lestari,  E.  M.  P.,  Hasiholan,  L.  B.,  &  Pranaditya,  A.  (2018).  Pengaruh  Pelayanan  Pajak  dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Kesadaran  Membayar  Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Candisari). Journal of Accounting, 4(4). http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/1163
Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Mianti,  Y.  F.,  &  Budiwitjaksono,  G.  S.  (2021).  Pengaruh  Pengetahuan  dan  Sanksi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dimediasi  Kesadaran  Wajib  Pajak.  Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 11(2), 349–359. https://doi.org/10.23887/jiah.v11i2.37449
Moyer,  J.  H.,  Heider,  C.,  Pevey,  K.,  &  Ford,  R.  V.  (1958).  The  Effect  of  Treatment  on  The
Vascular Deterioration Associated With Hypertension, With Particular Emphasis On Renal Function. The American Journal of Medicine, 24(2), 177–192. https://doi.org/10.1016/0002- 9343(58)90306-1
Oktaviani, R.,  Kurnia, H.,  Sunarto, S., & Udin, U. (2020). The Effects  of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Role Of Taxpayer Awareness In Developing Indonesian Economy. Accounting, 6(2), 89–96.
http://dx.doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004
Pohan, C. A. (2014). Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus.
Prawagis, F. D., Zahroh, Z. A., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). Jurnal Perpajakan (JEJAK),  10(1). https://www.neliti.com/publications/194092/pengaruh-pemahaman-atas- mekanisme-pembayaran-pajak-persepsi-tarif-pajak-dan-sank
Purba, H. (2021). The Effect of Tax Information Socialization and Tax Knowledge On Taxpayer Compliance  With  Taxpayer  Awareness  As  Mediation  Variables.  EPRA  International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 106. https://eprajournals.com/jpanel/upload/849pm_23.EPRA JOURNALS-5087.pdf
Purba,  S.,  Revida,  E.,  Parinduri,  L.,  Purba,  B.,  Muliana,  M.,  Purba,  P.  B.,  Tasnim,  T., Tahulending,  P.  S.,  Simarmata,  H.  M.  P.,  &  Prasetya,  A.  B.  (2020).  Perilaku  Organisasi. Yayasan Kita Menulis.
Rahayu, S. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal (Cetakan 1). Graha Ilmu.
Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
Rianty,  M.,  &  Syahputepa,  R.  (2020).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 5(1), 13–25. https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455
Rohmawati,  L.,  &  Prasetyono,  Y.  R.  (2013).  Pengaruh  Sosialisasi  dan  Pengetahuan  Perpajakan Terhadap  Tingkat  Kesadaran  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  Pada  KPP  Pratama  Gresik Utara). Proiding Simposium Nasional Perpajakan, 4.
https://core.ac.uk/download/pdf/296878625.pdf
Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Jurnal Manajemen Bisnis, 14(1), 75–103. https://doi.org/10.38043/jmb.v14i1.333
Septyana,  K.  P.,  &  Suprasto,  H.  B.  (2019).  Effect  of  Taxation  Knowledge,  Fiscus  Service,  and Tax Sanctions on Tax Obligation Compliance With Tax Amnesty As Moderated Variables. International  Research  Journal  of  Management,  IT  and  Social  Sciences,  6(6),  111–117. https://core.ac.uk/download/pdf/237009816.pdf
Setiyani,  N.  M.,  Andini,  R.,  &  Oemar,  A.  (2018).  Pengaruh  Motivasi  Wajib  Pajak  dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening  (Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Kota Semarang). Journal of Accounting, 4(4).
http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/963
Siamena,  E.,  Sabijono,  H.,  &  Warongan,  J.  D.  L.  (2017).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(2). https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017
Sofiana,  L.,  Muawanah,  U.,  &  Setia,  K.  A.  (2020).  The  Effect  of  Tax  Sanctions  And  Income
Levels  on  Taxpayer  Compliance  With  Awareness  As  Intervening  Variables.  International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science, 1(3), 51–56.
https://www.journalkeberlanjutan.com/index.php/ijesss/article/view/63
Suak, M. M. G. (2019). Effect of Tax Amnesty Policy, Knowledge  of Taxation and Services of Tax Authorities On Taxpayers Compliance: Empirical Study on Saturn Service Office Pajak Pratama Tax Year 2012-2016. Accountability, 8(2), 60–65.
https://doi.org/10.32400/ja.24756.8.2.2019.60-65
Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225.
Utami,  S.,  &  Amanah,  L.  (2018).  Pengaruh  Sosialisasi,  Pengetahuan  Pajak,  dan  Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Dengan  Kesadaran  Sebagai  Variabel  Intervening.  Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 7(4). http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/153/154
Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax  Compliance  For  Taxpayers  in  Tax  Service  Office  Boyolali.  International  Journal  of Economics,  Business  and  Accounting  Research  (IJEBAR),  1(01). http://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/236
Wijaya,  R.  M.  (2014).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemauan  Untuk  Membayar  Pajak Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas  (Studi  Kasus  Pada  Kpp Pratama Karanganyar). Universitas Muhammadiyah Surakarta. http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/29318