INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18656-18663 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Kerjasama Mutual Legal Assistance sebagai Upaya Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia
Mutiara Anggraeni Putri 1 ✉ , Made Panji Teguh Santoso 2 , Fadhlan Nur Hakiem 3
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 2010631260035@student.unsika.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Perdagangan orang merupakan praktik ilegal yang lazim terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Isu utama dalam perbedaan pendapat ini adalah sejauh mana lembaga penegak hukum menggunakan Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  (Mutual  Legal  Assistance/MLA)  dalam  investigasi  mereka  terhadap kejahatan transnasional terorganisir yang terkait dengan perdagangan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana MLA digunakan dalam investigasi untuk memvalidasi bukti dan memancing para pelaku untuk berpartisipasi dalam perdagangan orang. Metodologi penelitian ini menggunakan  teknik  kualitatif,  khususnya  pemeriksaan  komprehensif  terhadap  literatur  yang  ada. Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  bantuan  hukum  timbal  balik  (mutual  legal assistance/MLA) dalam investigasi perdagangan orang terhambat oleh hambatan prosedural, karena tidak ada peraturan yang konsisten yang mengatur kerja sama MLA antar negara.
Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Kejahatan Transnasional, Bantuan Hukum Timbal Balik

## Abstract
Human trafficking is a prevalent illicit practice that occurs in various nations, including Indonesia. The key issue in this disagreement is the extent to which law  enforcement agencies utilize Mutual Legal Assistance (MLA) in their investigations of transnational organized crimes related to human trafficking. The aim of this research was to determine the degree to which MLA is employed in investigations to validate  evidence  and  lure  perpetrators  into  participating  in  human  trafficking.  This  research methodology  utilizes  qualitative  techniques,  specifically  a  comprehensive  examination  of  existing literature. The findings suggest that the application of mutual legal assistance (MLA) in human trafficking investigations  is  hindered  by  procedural  obstacles,  as  there  is  no  consistent  regulation  governing cooperation with MLAs across nations.
Keywords: Human Trafficking, Transnational Crime, Mutual Legal Assistance

## PENDAHULUAN
Kemajuan pengetahuan dan teknologi memiliki efek yang nyata, yang mengarah pada pembentukan  aturan  atau  regulasi  baru.  Transformasi  mendalam  dalam  tatanan  global yang  sedang  berkembang  ini,  baik  diakui  secara  sadar  atau  tidak,  telah  memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika antarnegara, kualitas kehidupan di dalamnya, terutama dalam hal masalah keamanan, dan keefektifan keterlibatan antar pribadi (Sary, 2022). Topik keamanan internasional tetap menjadi bahan diskusi dan  perdebatan yang luas. Selama evolusi, masalah keamanan internasional tidak hanya mencakup keamanan negara tetapi juga keamanan manusia.
Selain itu, konsep keamanan telah berkembang, yang mengarah pada penggantian keamanan tradisional dengan keamanan non-tradisional. Isu-isu keamanan non-tradisional mencakup  berbagai  masalah  yang  berkaitan  dengan  keamanan  manusia,  termasuk perubahan iklim, kekurangan sumber daya seperti makanan dan energi, penyakit menular, bencana alam, kejahatan transnasional, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, serta migrasi berskala besar (FORUM, INDO-PACIFIC DEFENSE, 2022).
Kejahatan  transnasional  merupakan  jenis  kejahatan  internasional  yang  dapat menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  keamanan  dan  kesejahteraan  global  karena berdampak  pada  banyak  negara.  Para  penjahat  ini  melintasi  batas  negara  dan memanfaatkan kesenjangan dalam sistem hukum dan keamanan nasional untuk melakukan aktivitas  kriminal  yang  melanggar  berbagai  undang-undang,  yang  secara  otomatis memengaruhi negara asal mereka dan negara terkait lainnya (Sari, 2023).
Perdagangan  orang  mencakup  berbagai  tindakan  yang  dilarang,  seperti mendaftarkan,  memindahkan,  menyembunyikan,  atau  menerima  seseorang  dengan
menggunakan  kekerasan,  ancaman,  paksaan,  penculikan,  penipuan,  kebohongan,  atau mengeksploitasi  posisi rentan mereka. Hal ini juga melibatkan memperoleh  keuntungan finansial  atau  material  dengan  mendapatkan  persetujuan  dari  seseorang  yang  memiliki otoritas atas individu lain, dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka (IOM, 2019).
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menyelidiki  dan  berkontribusi  pada inovasi dengan memeriksa ruang lingkup kerja sama bantuan hukum timbal balik sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana transnasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui tinjauan literatur, khususnya  menggunakan  buku-buku  referensi  dan  artikel  jurnal  ilmiah  sebagai  sumber informasi  (Sugiyono, 2010). Penelitian ini melibatkan  serangkaian tugas yang melibatkan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, dan kemudian menganalisis informasi yang relevan dan diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Metodologi penelitian yang digunakan dalam evaluasi literatur ini terdiri dari tahapan-tahapan berikut: 1)  Mengeksplorasi  konsep-konsep  dasar  yang  relevan  dengan  penelitian;  2)  Melakukan pencarian  informasi  secara  menyeluruh  yang  mendukung  topik  penelitian;  3) Mengkonfirmasi  fokus  penelitian  dan  menyiapkan  bahan-bahan  yang  relevan;  4) Mengidentifikasi dan memperoleh sumber-sumber informasi, seperti artikel jurnal ilmiah dan sumber-sumber literatur primer (buku), melalui seleksi yang cermat. 5) Mengumpulkan dan mengorganisir bahan dan catatan yang berkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh dari  sumber-sumber  informasi.  6)  Menelaah  data-data  yang  telah  dikaji  dan menghubungkannya untuk menjawab dan menyelesaikan rumusan masalah penelitian, 7) Menambah sumber-sumber informasi untuk memperkuat proses analisis informasi, dan 8) Menggabungkan temuan-temuan penelitian (Sunyoto, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Keamanan Manusia
Keamanan  manusia  adalah  perlindungan  individu  dari  risiko  yang  mengancam keselamatan,  martabat,  dan  kesejahteraan  fisik  dan  psikologis  mereka.  Ketika  targetnya adalah individu, masalah keamanan lebih dari sekadar kondisi kelangsungan hidup, tetapi juga mencakup kesejahteraan dan martabat orang tersebut. Oleh karena itu, lingkungan yang  memberikan  penghuninya  perasaan  terlindungi  dan  stabil  dianggap  sebagai lingkungan yang memungkinkan mereka untuk menjalankan otonomi dalam pengambilan
keputusan dan mempertahankan rasa aman (Tadjbakhsh, 2007). Keamanan manusia dapat diklasifikasikan  ke  dalam  tujuh  domain  yang  berbeda:  ekonomi,  sosial,  kesehatan, lingkungan, pribadi, dan politik.
Mutual Legal Assistance (Bantuan Timbal Balik)
Bantuan hukum timbal balik mengacu pada upaya kolaboratif negara-negara untuk mencegah dan memerangi kejahatan, dengan fokus khusus pada kejahatan transnasional. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memfasilitasi pertukaran dan pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana atau hukum publik (Kanwil NTB, 2022).
MLA dapat digunakan untuk hal-hal berikut ini sesuai dengan UU No. 5 tahun 2009, yang meratifikasi Konvensi Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi:
a. Memperoleh kesaksian atau bukti dari seseorang.
b. Melaksanakan layanan dokumenter ruang sidang.
c. Melaksanakan operasi penggeledahan, penyitaan, dan penyitaan.
d. Memeriksa lokasi dan benda-benda.
e. Laporan ahli, informasi, dan penyediaan barang bukti.
f. Menyampaikan  salinan  dokumen  otentik  atau  bersertifikat;  catatan  terkait  yang berkaitan  dengan catatan keuangan,  lembaga pemerintah,  perusahaan,  bank, atau lembaga keuangan.
g. Untuk  tujuan  pembuktian,  mengidentifikasi  atau  melacak  hasil  kejahatan,  properti, peralatan, atau barang lainnya.
h. Mendorong  penduduk  Negara  Anggota  yang  mengajukan  permintaan  untuk mengambil tindakan sukarela.

## Perdagangan Manusia sebagai Kejahatan Transnasional
Perdagangan  manusia  mencakup  spektrum  yang  luas  dari  tindakan-tindakan terlarang,  yang  meliputi,  namun  tidak  terbatas  pada,  hal-hal  berikut  ini:  Tindakan mendaftarkan, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seseorang dengan cara kekerasan,  ancaman,  paksaan,  penculikan,  penipuan,  kebohongan,  atau  dengan mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas izin seseorang yang memiliki wewenang atas orang lain, dengan maksud untuk mengeksploitasi orang tersebut (IOM, 2019). Bentuk- bentuk eksploitasi meliputi pemanfaatan prostitusi manusia, eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  kegiatan  yang  menyerupai  perbudakan,  serta pengambilan atau pemindahan bagian tubuh (IOM, 2019).
Empat  elemen  dasar  telah  ditetapkan  oleh  Organisasi  Internasional  untuk  Migrasi (IOM)  sebagai  hal  yang  diperlukan  agar  sebuah  tindakan  dapat  diklasifikasikan  sebagai perdagangan orang (Salsa, 2021).
a. Masuk dan/atau tinggal di negara tujuan adalah ilegal.
b. Uang atau cara pembayaran lainnya berpindah tangan;
c. perbatasan dilintasi
d. Seorang perantara, atau pedagang manusia, terlibat.

## Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Manusia
Faktor adalah  sesuatu yang menyebabkan seseorang berada pada  situasi  tertentu. Demikian  pula  situasi  perdagangan  manusia  dapat  menyebabkan  korbannya  jatuh  ke dalam  perangkap  pelakunya.  Faktor-faktor  tersebut  dapat  dilihat  dari  dua  sisi  yaitu  sisi penawaran dan permintaan (Edi, 2021).
1. Sisi Penawaran
a. Kondisi  keluarga  akibat  rendahnya  pendidikan,  kemiskinan,  terbatasnya kesempatan dan kebiasaan konsumsi.
b. Nilai-nilai  tradisional  yang  menganggap  anak  sebagai  harta  benda  untuk diperlakukan sesuai keinginan orang tua memberikan keberanian kepada orang tua  untuk  menjual  anaknya,  mengeluarkannya  dari  sekolah,  dan  meninggalkan mereka tanpa keterampilan untuk bertahan hidup di pasar kerja.
c. Tingkat  pendaftaran  akta  kelahiran  masih  belum  memadai,  sehingga memungkinkan adanya potensi penipuan usia dan identitas yang terus berlanjut.
d. Perempuan  terpapar  pada  bahaya  yang  signifikan  ketika  mereka  memasuki pernikahan usia muda, terutama ketika hal tersebut diikuti dengan kehamilan dan perceraian.
e. Anak-anak  dan  perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan  dipaksa  untuk meninggalkan  tempat  tinggal  mereka,  menjadi  mangsa  perdagangan  manusia, dan bekerja di lingkungan yang berbahaya.
f. Ingin mendapatkan penghidupan yang layak, namun keterampilan mereka minim dan kurangnya informasi mengenai pasar kerja.
g. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender tetap ada karena budaya patriarki yang bertahan  lama,  yang  termanifestasi  melalui  penyeragaman  peran  gender, pembebanan  beban  ganda  pada  perempuan,  penundukan  dan  marjinalisasi perempuan,  dan  tindakan  kekerasan.  Kondisi  perempuan  memungkinkan
terjadinya objektifikasi.
h. Sistem  ketahanan  keluarga  dan  sistem  komunitas  menjadi  semakin  lemah,  dan sikap masyarakat terhadap komunitas sekitar menjadi semakin toleran.
2. Sisi Permintaan
a. Mitos homo-hetero yang mengatakan bahwa berhubungan seks dengan anak di bawah umur akan membuat Anda awet muda adalah salah.
b. Karena meningkatnya perdagangan narkoba internasional, jaringan perdagangan manusia untuk prostitusi dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya telah berkembang.
c. Sebagai akibat dari globalisasi keuangan dan perdagangan, industri multinasional dan kerja sama di bidang keuangan dan perbankan telah muncul, dan kehadiran sejumlah besar tenaga kerja asing di Indonesia telah meningkatkan permintaan akan layanan seksual.
d. Pengusaha  mencari  tenaga  kerja  yang  murah,  patuh,  dan  rentan  terhadap paksaan,  sehingga  meningkatkan  permintaan  tenaga  kerja  remaja  dan perempuan.
e. Sebagai  akibat  dari  perubahan  struktur  sosial,  industrialisasi  yang  cepat,  dan komersialisasi,  jumlah  rumah  tangga  yang  termasuk  dalam  kelas  menengah  ke atas telah meningkat, begitu pula permintaan anak di bawah umur untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
f. Ekspansi industri pariwisata global telah memasukkan pariwisata seks, yang telah menghasilkan peluang kerja yang signifikan bagi anak-anak dan perempuan. Anak di bawah umur di tempat kerja. Sebagai akibat dari kekhawatiran bahwa klien akan tertular HIV/AIDS, sejumlah besar perawan muda dipekerjakan untuk tujuan ini.
Peran Kerjasama MLA dalam Penanggulangan Perdagangan  Manusia
Untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, sangat penting untuk terlibat dalam upaya  kolaboratif  antar  negara  untuk  menangkap  dan  menghukum  para  pelaku transnasional.  Konvensi  MLA  adalah  kolaborasi  internasional  yang  bertujuan  untuk menangani  perdagangan  manusia  sebagai  kegiatan  kriminal  terorganisir  dalam  batas- batas  hukum  internasional.  Konvensi  ini  didasarkan  pada  Konvensi  Internasional  untuk Menumpas Kejahatan Transnasional Terorganisir tahun 2000 dan perjanjian terkait lainnya. Konvensi-konvensi  yang  mengatur  tindak  pidana  perdagangan  orang  memberikan bantuan hukum satu sama lain dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak- anak. Proses MLA (Bantuan Hukum Timbal Balik) biasanya digunakan untuk memfasilitasi
pengumpulan dan pengiriman bukti antara lembaga penegak hukum dari berbagai negara, untuk menangani permintaan bantuan dalam kasus perdagangan orang (Tsabita, 2023).
Tujuan  dari  MLA  adalah  untuk  memfasilitasi  proses  investigasi,  penuntutan,  dan interogasi  selama  persidangan.  Permintaan  bantuan  yang  didasarkan  pada  rasa  saling menghormati  berupaya mengumpulkan bukti yang akan memfasilitasi kesepakatan  dan bentuk  dukungan  lainnya.  "Permintaan  bantuan  hukum"  adalah  permintaan  resmi  yang dibuat oleh pengadilan di negara asing. Permintaan ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan proses hukum di luar perbatasannya sendiri, termasuk mendapatkan bukti dari negara  lain.  Menetapkan  perjanjian  dan  konvensi  untuk  mengatur  kerja  sama  hukum bilateral  sangat  penting  untuk  memfasilitasi  penelusuran,  pembekuan,  penyitaan,  dan pengembalian aset secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk memberikan insentif  kepada  negara-negara  untuk  ikut  serta  dalam  perjanjian  bantuan  internasional yang kolaboratif atau terlibat dalam diskusi yang melibatkan dua pihak atau lebih (Tsabita, 2023).

## SIMPULAN
Perdagangan manusia adalah kejahatan terorganisir internasional yang lazim terjadi di  hampir  setiap  negara.  Perdagangan  manusia  melibatkan  spektrum  yang  luas  dari kegiatan  ilegal,  seperti  penggunaan  kekuatan  fisik,  manipulasi  melalui  ancaman  atau bahaya  nyata,  penculikan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan,  perekrutan, transportasi, penampungan, atau eksploitasi individu di bawah kendali pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan manusia. Eksploitasi terhadap manusia dapat terjadi melalui kegiatan-kegiatan seperti pelacuran, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, perilaku yang mirip dengan perbudakan, atau pemindahan atau pemindahan bagian tubuh secara ilegal. Istilah "bantuan hukum timbal balik" mengacu pada upaya kolaboratif lembaga penegak hukum dari berbagai negara untuk memerangi aktivitas kriminal transnasional. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti substansial untuk menangkap dan menghukum  individu-individu  yang  bertanggung  jawab  atas  tindakan  perdagangan orang, sesuai dengan hukum domestik yurisdiksi. Bantuan ini diwajibkan oleh Konvensi Internasional Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir tahun 2000 dan perjanjian terkait lainnya yang mengatur perdagangan manusia yang melanggar hukum.
DAFTAR PUSTAKA
Edi,  F.  (2021,  April  21). TribataNews.  From  tribratanews.kepri.polri.go.id:  https:// tribratanews.kepri.polri.go.id/faktor-yang-menyebabkan-terjadinya-perda  gangan- manusia
FORUM, INDO-PACIFIC DEFENSE. (2022, Desember 16). INDO-PACIFIC DEFENSE FORUM. From  ipdefenseforum.com:  https://ipdefenseforum.com/id/2022/12/melawan- ancaman-keamanan-nontradisional/
IOM,  I.  (2019). IOM  UN  MIGRATION  INDONESIA.  From  indonesia.iom.int: ttps://indonesia.iom.int/id/apa-itu-perdagangan-orang
Kanwil  NTB.  (2022,  Agustus  9). KANTOR  WILAYAH  NUSA  TENGGARA  BARAT.  From ntb.kemenkumham.go.id:  https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayan an-hukum-umum/panduan-penggunaan-ahu-online/mla
Salsa, S. N. (2021). MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  MANUSIA  MELALUI  MEDIA  SOSIAL  SEBAGAI  KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL. Jurnal Yuridis, 1-22.
Sari,  A.  (2023,  Agustus  26). UMSU  FAKULTAS  HUKUM.  From  fahum.umsu.ac.id: https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kejahatan-transnasional/
Sary, D. V. (2022). Motivasi ASEAN dalam Upaya Penanganan Kejahatan Transnasional (Studi  Kasus  :  Implementasi  MLA  (Mutual  Legal  Assistance)  di  Wilayah  Asia Tenggara). Journal of Diplomacy and International Studies , 16-22.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sunyoto. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota. Tadjbakhsh, S. (2007). Human Security Concept and Implications. New York: Routledge.
Tsabita, N. M. (2023). Perlindungan Hukum Korban Human Trafficking sebagai Kejahatan Terorganisir  dalam  Kerangka  Hukum  Transnasional. Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan, 519-526.