AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 156 – 162.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.289.
DOI: 10.59431/ajad.v4i1.289

## C O M M U N I T Y   E N G A G E M E N T   A R T I C L E

## Sosialisasi Hukum Perbankan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Desa Kalidungjaya Karawang
Meita Fadhilah 1*     | Tri Setiady 2 | Erdin Tahir 3
1*,2,3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

## Correspondence
1* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Email: meita.fadhilah@fh.unsika.ac.id.

## Funding  information
Universitas Singaperbangsa Karawang.
Received:  1 7   Feb  2024 Revised:  2 7   Feb  2024 Accepted:  2 0   Mar  2024            Published:  3 0   Apr  2024 E-ISSN: 2797-2356, P-ISSN: 2797-2364

## Abstract
The People's Business Credit Program is one of the government's programs to increase access to financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) which is channeled through financial institutions with a guarantee pattern. The financing distributed by people's business credit  comes  from  banking  funds  or  financial  institutions  that  are  people's  business  credit distributors.  The  funds  provided  are  in  the  form  of  working  capital  and  investment  funds which  are  distributed  to  individual/individual  MSMEs,  business  entities,  and/or  business groups who have productive and viable businesses but do not have additional collateral and also  do  not  have  good  financial  records.  Even  though  the  government  has  provided  large MSME funds, the public is still unaware of people's business credit distribution. The people's business credit program is still the spearhead of government programs in efforts to expand access to financing for micro, small, and medium enterprises. The main aim of implementing this socialization is for the community to be able to develop their business into a bigger one, have business activities with good financial reports, and have no doubts about applying for people's business credit to the nearest state-owned bank to expand their business.

## Keywords
People's Business Credit; Micro, Small and Medium Enterprises; Community Service.

## Abstrak
Program  Kredit  Usaha Rakyat adalah  salah  satu  program  pemerintah dalam meningkatkan akses  pembiayaan  kepada  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  yang  disalurkan melalui  Lembaga  keuangan  dengan  pola  penjaminan.  Pembiayaan  yang  disalurkan  KUR bersumber  dari  dana  perbankan  atau  Lembaga  keuangan  yang  merupakan  Penyalur  KUR. Dana  yang  disediakan  berupa  dana  keperluan  modal  kerja  serta  investasi  yang  disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan dan juga belum memliki catatan keuangan yang baik. Walaupun pemerintah telah menyediakan dana UMKM yang begitu besar, masyarakat masih kurang mengetahui adanya penyaluran KUR tersebut. Program KUR ini masih menjadi ujung tombak program pemerintah dalam upaya perluasan akses  pembiayaan  bagi  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Tujuan  utama  dari  adanya pelaksanaan sosialisasi ini masyarakat mampu mengolah usaha nya menjadi lebih besar lagi, memiliki  kegiatan  usaha  dengan  laporan  keuangan  yang  baik,  dan  tidak  adanya  keraguan apabila akan mengajukan KUR ke Bank BUMN terdekat untuk melakukan ekspansi usaha.

## Kata Kunci
Kredit Usaha Rakyat (KUR); Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Pengabdian Kepada Masyarakat.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 156 – 162.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.289.

## 1  |  PENDAHULUAN
Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai satu kesatauan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah  bertempat  tinggal  menetap  dengan  memperhatikan  asal-usul  wilayah  dan  keadaan  bahasa,  adat,  ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa (Suharso & Retnoningsih, 2018). Menurut  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  sangatlah  erat  kaitannya  dan  tidak  dapat  dipisahkan  antara keduanya.  Hal  ini  disebabkan  karena  mayoritas  UMKM  di  Indonesia  berada  di  wilayah  pedesaan  atau  berada  di sekitar wilayah pedesaan.
Selanjutnya, UMKM memiliki pengertian yang cukup beragam. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) memberikan pengertian tentang UMKM sebagai para pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala  kecil,  menggunakan  teknologi  tradisional,  dan  dikelola  secara  sederhana  (Andini,  2022).  Berdasarkan Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  316/KMK.016/1994  tanggal  27  Juni  1994,  UMKM  didefinisikan  sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/ usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati), terdiri dari: (1) bidang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).
Meskipun  UMKM  memiliki  berbagai  pengertian  yang  berbeda-beda,  namun  secara  umum  terdapat  beberapa indikator atau kriteria yang sebenarnya cukum lazim ada yang dapat digunakan untuk mengartikan UMKM itu apa, yaitu antara lain: besarnya volume usaha, besarnya modal, nilai asset, kekayaan bersih, dan berapa banyak pekerja. Berdasarkan penjelasan umum yang terdapat pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Visi UMKM adalah menanggulangi kemiskinan sedangkan misi UMKM adalah peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha. Sehingga dapat disimpulkan pengertian usaha mikro, kecil dan  menengah  adalah  usaha  ekonomi  rakyat  baik  yang  berskala  kecil,  tradisional,  dan  memiliki  tujuan  ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Modal memang jadi masalah  klasik  bagi  pengusaha  kecil  dan  menengah.  Untuk  mengatasi  masalah  modal,  pemerintah  indonesia meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak 2018, 2019, 2020, dan sampai sekarang 2021. Tujuan KUR adalah memberikan akses kredit kepada pengusaha kecil dan menengah yang selama ini tidak bisa mengambil kredit ke bank. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu (Damayanti & Adam, 2015).
Program KUR dikelolan oleh Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan bank BUMN lainnya. KUR memberikan kredit dengan bunga rendah dengan jangka waktu yang fleksibel kepada pelaku usaha kecil dan mikro yang memenuhi syarat. KUR dapat digunakan untuk berbagai peningkatan keperluan usaha seperti modal kerja,  investasi  dan  pembelian  alat  atau  mesin.  Karawang  terkenal  dengan  kota  industi  di  Indonesia.  Banyak pengusaha  skala  besar,  menengah  dan  kecil  yang  memproduksi  berbagai  jenis  produk  mulai  dari  otomotif, elektronik, makanan dan minuman hingga farmasi. Tidak hanya itu saja bahkan Karawang terkenal dengan lumbung padi  di  Indonesia  karena  memiliki  lahan  pertanian  yang  luas  dan  subur.  Padi  merupakan  tanaman  utama  yang banyak ditanam di Karawang dan hasil panen padi dari Karawang menyumbang sebagian besar produksi padi di Indonesia.    Adanya  faktor-faktor  tersebut  maka  timbul  beberapa  kendala  mengenai  penyaluran  KUR  bagi mendorong pengembangan UMKM sebagai salah satu program pemerintah Indonesia dalam mewujudkan stabilitas ekonomi  nasional.  Disinilah  pemerintah  desa  seharusnya  bergerak  aktif  untuk  dapat  mendukung  program pemerintah tersebut. Di desa, perangkat pemerintah desa lah yang dianggap paling paham dan mengerti mengenai kebijakan-beijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan dianggap mampu melibatkan pelayan pemerintah lainnya seperti Bank BUMN yang diberikan kewajiban sebagai penyalur KUR.
Desa Kalidungjaya sebagai salah satu desa di wilayah Kabupaten Karawang dipilih menjadi lokasi pada pelaksanaan PKM  tahun  2022,  pertimbangan  memilih  desa  tersebut  adalah  lokasi  desa  yang  berada  di  pusat  kota  karawang dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi dan permasalahan ekonomi yang ada dirasa sangat cocok untuk dapat
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 156 – 162.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.289.
terlaksananya PKM. Salah  satu  upaya yang  seharusnya dapat  terlaksana adalah penyuluhan  tentang  Pembiayaan KUR  bagi  Pengembangan  UMKM  di  Karawang  khususnya  di  Desa  Kalidungjaya.  Semua  upaya  dilakukan  adalah bertujuan agar terciptanya sistem ekonomi yang kondusif dalam rangka meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Program  kerja  difokuskan  kepada  sosialisasi  dan  memberikan  pelayanan  atapun  memberikan  kemudahan  akses kepada Desa Kalidungjaya dan juga salah satu Bank BUMN yang ada di Karawang untuk mengajukan KUR.

## 2 |  METODE
Metode  pelaksanaan  dalam  PKM  ini  yaitu  dengan  cara  mencari  tahu  terlebih  dahulu  fakta  dilapangan  yang senyatanya  terjadi  seperti  apa,  dan  mencari  informasi  dari  masyarakat  sekitar  secara  langsung  dengan melaksanakan  wawancara.  Lalu  dilakukan  kajian  atas  permasalahan  yang  ada  terhadap  bahan  materi  yang disampaikan agar tepat guna, tepat sasaran, juga dengan mudah dipahami oleh masyarakat secara luas. Kemudian dilaksanakan penyuluhan secara berkala sesuai dengan kebutuhan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan PKM dan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Pelaksanaan  kegiatan  PKM  ini  dilaksanakan  sesuai  dengan  Tindakan preventif  dan  juga  represif.  Tindakan  preventif  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan penyuluhan  pemahaman  mengenai  KUR  demi  mendorong  pengembangan  UMKM  di  desa  Kalidungjaya.  Lalu terlaksana nya Tindakan represif yaitu merupakan penyuluhan untuk dapat memaksimalkan penyaluran KUR demi mendorong terlaksananya stabilitas ekonomi nasional dengan mengajak pula Bank BUMN yang ada di Karawang. Pelaksanaan  kuratif  atau  korektif  terlaksana  dengan  melakukan  pendampingan  terhadap  pengajuan  KUR  yang dilakukan  oleh  masyarakat.  Sehingga  kedepannya  dapat  terlaksana  memaksimalkan  penyaluran  KUR  di  desa Kalidungjaya,  Karawang.  Partisipasi  mitra  dalam  pelaksanaan  PKM  ini  berupa  penyediaan  tempat  pertemuan, pengumpulan  masyarakat  dan  kesiapan  mitra  untuk  melakukan  pendampingan  setiap  kegiatan  yang  akan dilaksanakan.  Setelah  terlaksananya  beberapa  penyuluhan  yan  telah  disebutkan  diatas,  maka  akan  dilaksanakan evaluasi  dan  kegiatan  ini  tidak  berhenti  dalam  pelaksanaan  penyluhan  saja  tetapi  mendapatkan  pendampingan dimulai dari pengajuan KUR hingga pelaksanaan KUR tersebut, bahkan hingga hak dan kewajiban yang harus didapat dan ditunaikan  oleh pihak masyarakat  sebagai debitur  dan pihak  perbankan sebagai kreditur  terlaksana dengan baik.  Sehingga  continuitas  dalam  rangka  memajukan  stabilitas  perekonomian  di  Kabupaten  Karawang  ini  dapat terlaksana dengan baik.

## 3  |  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai banyak kendala internal, seperti kekurangan modal dan minimnya kemampuan menejerial, serta masih bersifat usaha keluarga. Di lain pihak, permintaan akan produksi kecil dan menengah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan permintaan. Hal ini merupakan peluang bagi industry kecil dan menengah untuk  meraihnya,  tetapi  tingginya  suku  bunga  pinjaman  membuat  pengusaha  mengalami  kesulitan  (Kasmir,  2003). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan  dalam  Pasal  1  angka  11  tentang  Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk membentuk suatu program yang bernama Kredit Usaha Rakyat dengan harapan agar dapat membantu para pengusaha kecil hingga menengah untuk mendapatkan modal usaha (Wahyuningdiah & Trijaya, 2019).    Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan dalam bentuk  pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Penjaminan KUR tersebut diberikan dalam rangka meningkatkan akses  UMKM  dan  Koperasi  (UMKM-K)  pada  sumber  pembiayaan  dalam  rangka  mendorong  pertumbuhan  ekonomi nasional. Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesulitan pengusaha kecil mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain, jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip prudent banking , keharusan debitur menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri (Permana, 2020).
Selain itu, fakta yang ada di Desa Kalidungjaya menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengajuan Kredit Usaha Rakyat ini dirasa cukup sulit dan rumit. Fakta lain dari pihak perbankan menyatakan bahwa sebenarnya, pelaksanaan proses permohonan Kredit Usaha Rakyat ini cukup mudah dilakukan dengan pertimbangan bahwa dokumen yang diminta oleh pihak  perbankan  telah  lengkap.  Tetapi  kendala  yang  ada  bahwa  ketika  dari  pihak  bank  meminta  dokumen  lain  yang dibutuhkan  masyarakat  beranggapan  prosesnya  ini  rumit,  dan  pada  akhirnya  masyarakat  menyerah  dan  tidak  lagi
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 156 – 162.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.289.
mengajukan  permohonan  pengajuan.  Masyarakat  Desa  Kalidungjaya  banyak  yang  mengalihkan  peminjaman  ke  bank keliling (biasa disebut bank emok). Peminjaman kepada bank keliling ini dirasa sangat cukup singkat, efektif dan efisien karena proses nya yang cepat walau fakta yang ada menunjukkan bahwa bunga pinjaman yang diberikan ini sangatlah tinggi, sekitar lebih dari 10%-20% per annum.  Kredit itu wajib diberikan apabila telah ada rasa kepercayaan antara kedua belah pihak. Adanya keyakinan dari pihak bank sebagai kreditur bahwa di kemudian hari pinjaman kreditnya akan lunas, dan keyakinan dari debitur bahwa di kemudian hari pinjaman kreditnya mampu dibayarkan hingga lunas. Proses yang dilakukan untuk dapat terlaksananya proses kredit itu  dilakukan dengan cara  penilaian terlebih  dahulu  kepada calon debitur.
Keyakinan  tersebut  diperoleh  dari  hasil  penilaian  kredit  sebelum  kredit  tersebut  disalurkan.  Penilaian/analisa  kredit dengan Prinsip “5 C‟, terdiri dari (Setiady, 2023):
1) Character (Watak) Character adalah  watak  dan  sifat  dari  peminjam  benar-benar  dapat  dipercaya,  hal  ini  terlihat  dalam  kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.
2) Capacity (Kecakapan atau Kemampuan)
Capacity yaitu kemampuan yang dimiliki peminjam untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan termasuk kemampuan dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Dan pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3) Capital (Modal) Capital untuk  melihat  apakah  penggunaaan  modal  efektif,  dilihat  dari  laporan  keuangan  dengan  melakukan pengukuran seperti segi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitasnya.
4) Collateral (Jaminan)
Collateral merupakan  barang – barang  yang  akan  diserahkan  peminjam  sebagai  jaminan  terhadap  kredit  yang diterimanya baik yang bersifat fisik atau non fisik.
5) Condition of Economy (Kondisi Perekonomian)
Condition  of  economy merupakan  keadaan/  kondisi  perekonomian  pada  suatu  saat  yang  dapat  mempengaruhi prospek  usaha  yang  dijalankan.  Penilaian  prospek  bidang  usaha  yang  dibiayai  hendaknya  benar-benar  memiliki prospek yang bagus sehingga risiko kredit bermasalah relative kecil.
Selain 5C, aspek – aspek dalam menganalisis kredit terdiri dari aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek teknis,  aspek  keuangan,  aspek  sosial  ekonomi  dan  aspek  analisis  dampak  lingkungan  (AMDAL).  Selain  itu  pemberian dalam analisis kredit itu wajid mengandalkan pula prinsip 4P, yaitu meliputi personality (Kepribadian), purpose (tujuan), prospect (prospek), dan payment (pembayaran).
Fakta yang ada di Desa Kalidungjaya menunjukkan bahwa beberapa pengusaha UMKM ini telah berusaha mengajukan kredit usaha rakyat ke beberapa bank BUMN terdekat, salah satunya yaitu bank BRI, tetapi kendala yang ada menunjukkan bahwa tidak dapat terprosesnya kredit usaha rakyat tersebut. Setelah diselidiki lebih lanjut, pada saat dilakukan sosialisasi tersebut sekitar bulan September 2023 menunjukkan bahwa kuota yang terdapat di Bank BRI tersebut telah habis, dan baru  bisa  memproses  pengajuan  kredit  tersebut  di  tahun  depan,  dan  inilah  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat  Desa Kalidungjaya.  Selain  itu  ada  beberapa  warga  lain  yang  mencoba  mengajukan  ke  bank  lain  terdapat  kegagalan  dalam pengajuan KUR dikarenakan memiliki catatan laporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Bank Indonesia dengan catatang  yang  kurang  baik,  dengan  adanya  pemberian  pembiayaan finance kendaraan  bermotor  yang  terkendala pembayarannya  serta  sempat  memiliki  Riwayat  restrukturisasi  kredit  pada  tahun  2021  karena  terdampak  adanya pandemi covid-19 lalu.
Program KUR hakikatnya adalah pemberian subsidi dari pemerintah kepada bank-bank tertentu yang ditunjuk (sebagian besar bank pemerintah) sehingga dapat memberikan bunga kredit lebih murah. Dengan adanya kemudahan kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diikuti dengan penurunan suku bunga diharapkan dapat mendongkrak kinerja  perekonomian  nasional  (Suharso  &  Retnoningsih,  2018).  Namun  demikian,  kontribusi  UMKM  dalam perekonomian  Indonesia  masih  belum  optimal  dibandingkan  dengan  potensi  besarnya.  Hal  itu  tercermin  dari  dua indikator. Pertama, jumlah UMKM yang terdaftar secara resmi di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata- rata jumlah UMKM secara global ataupun bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Jika dibandingkan dengan beberapa  negara  ASEAN  lainnya,  proporsi  usaha  menengah  dan  besar  terhadap  penduduk  jauh  lebih  rendah.  Hal  itu mengindikasikan bahwa usaha mikro dan kecil tidak tumbuh dan berkembang menjadi usaha dengan skala lebih besar jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, proporsi usaha menengah dan besar terhadap penduduk jauh lebih rendah. Hal itu mengindikasikan bahwa usaha mikro dan kecil tidak tumbuh dan berkembang menjadi usaha dengan skala lebih besar.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 156 – 162.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.289.
Selain itu, fakta yang ada menunjukkan bahwa skala usaha yang ada di Desa Kalidungjaya cukup berbeda dengan skim yang ada pada pihak perbankan. Dalam hal ini, bahwa mayoritas yang ada di masyarakat Desa Kalidungjaya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Skim yang dimiliki dengan menggunakan sistem Kredit Usaha Rakyat yang ada saat ini yaitu pemberian kredit di awal secara keseluruhan sesuai dengan pengajuan kreditnya, dan pembayaran angsuran serta bunga dicicil tiap bulan sesuai dengan kesepakatan pada  perjanjian KUR yang telah disepakati bersama. Hal ini yang kurang mengakomodir usaha yang dimiliki oleh petani. Di desa Kalidungjaya ini persawahan itu menggunakan sistem panen 3-4 kali  dalam  setahun.  Sedangkan,  belum  ada  kredit  yang  mampu  mengakomodir  atau  mengakumulasikan  pembayaran angsuran serta bunga pinjaman sesuai dengan sistem panen yang ada. Hal inilah yang kerap kali menjadi masalah karena pada akhirnya terdapat bulan-bulan tertentu masyarakat desa Kalidungjaya dianggap tidak bisa membayar kewajiban angsuran  serta  bunganya.  Padahal  kenyataan  yang  ada,  masyarakat  beranggapan  bahwa  bukan  tidak  memiliki kemampuan  untuk  membayar  kewajiban  angsuran  serta  bunganya  melainkan,  karena  sistem  panen  padi  inilah  yang menyulitkan petani untuk bisa membayar kewajibannya di bulan-bulan yang memasuki musim tanam tersebut.
Gambar 1. Pembukaan Awal pada Saat Akan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pemaparan awal di sampaikan oleh Dr. Tri Setiady mengenai pentingnya penerapan prinsip 5C dan 4P dalam pemberian kredit, yang merupakan seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Lalu pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Meita Fadhilah dan juga Erdin Tahir mengenai pelaksanaan pengajuan Kredit Usaha Rakyat yang dapat diajukan oleh masyarakat di desa Kalidungjaya, Karawang.  Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh para Pemateri di Lapangan, bahwa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hukum Perbankan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat bagi Pengembangan UMKM di Desa Kalidungjaya Karawang dengan metode tanya jawab dimana Penulis akan memberikan kesempatan  kepada  para  masyarakat  di  desa  Kalidungjaya  untuk  berdiskusi  dan  memberikan  kiat-kiat  untuk  dapat mendapatkan pengajuan kredit usaha rakyat agar lolos screening kredit perbankan. Setelah dilaksanakan sosialisasi dan dengan adanya sesi tanya jawab mengenai kredit perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat ini, membuka wawasan dan juga pemahaman masyarakat di Desa Kalidungjaya, Karawang.
Gambar 2. Setelah Dilaksanakan Sosialisasi.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 156 – 162.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.289.

## 3.2 Pembahasan
Dari hasil yang disampaikan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terutama terkait dengan akses modal dan proses pengajuan kredit. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses modal untuk pengembangan  usaha.  Beberapa  kendala  internal  seperti  kekurangan  modal,  minimnya  kemampuan  manajerial,  dan karakter usaha yang masih bersifat keluarga menjadi hambatan utama. Di sisi lain, permintaan akan produksi kecil dan menengah terus meningkat dari waktu ke waktu, menciptakan peluang besar bagi UMKM untuk berkembang. Namun, tingginya  suku  bunga  pinjaman  membuat  pengusaha  kesulitan  untuk  mendapatkan  modal.  Pemerintah  merespons permasalahan  ini  dengan  membentuk  program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  dengan  harapan  dapat  membantu  UMKM dalam mendapatkan modal usaha. KUR merupakan pembiayaan yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif, bertujuan untuk meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, meskipun program ini ada, masih terdapat sejumlah kendala dalam mengaksesnya. Proses pengajuan KUR  seringkali  dianggap  rumit  dan  sulit  oleh  masyarakat,  meskipun  sebenarnya  prosedurnya  relatif  sederhana  jika dokumen yang diminta sudah lengkap. Namun, beberapa faktor seperti kuota terbatas, persyaratan jaminan, dan catatan buruk dalam sistem keuangan seringkali menjadi penghalang bagi para pengusaha untuk mendapatkan kredit.
Selain itu, skema pembayaran KUR yang tidak sesuai dengan pola usaha di daerah pedesaan seperti Desa Kalidungjaya menciptakan kesulitan tersendiri. Mayoritas penduduk di sana adalah petani yang menghadapi pola pendapatan tidak tetap  sepanjang  tahun.  Ini  menyebabkan  kesulitan  dalam  membayar  angsuran  dan  bunga  kredit  pada  bulan-bulan tertentu,  ketika  mereka  sedang  dalam  periode  menanam  atau  panen.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan pemahaman  yang  mendalam  tentang  karakteristik  usaha  dan  pola  ekonomi  lokal.  Selain  itu,  bank-bank  dan  lembaga keuangan perlu lebih fleksibel dalam menawarkan produk dan skema kredit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan,  seperti  jadwal  pembayaran  yang  disesuaikan  dengan  siklus  panen.  Untuk  meningkatkan  kontribusi  UMKM dalam perekonomian nasional, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan UMKM, termasuk akses yang lebih mudah terhadap modal usaha dan penyediaan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

## 4  |  KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  terdapat problematika  antara  usaha  yang  ingin  dilakukan  oleh  pihak  Pemerintah  untuk  meningkatkan  UMKM  dengan  cara melaksanakan pembiayaan dengan Program KUR. KUR merupakan program untuk memberikan pembiayaan melalui Bank BUMN dengan bunga yang cukup rendah kepada masyarakat. Sejak awal diluncurkan program KUR ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk memerangi adanya pinjaman yang dilakukan ke bank keliling (bank emok) karena walaupun pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank keliling ini mudah tetapi bunga yang diberikan ini sangatlah besar. Adanya Sosialisasi perbankan ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat untuk tidak memiliki keraguan apapun dalam melakukan pengajuan permohonan KUR di Bank BUMN terdekat. Selain itu, apabila terdapat  adanya  hambatan  dalam  proses  pengajuan  program  KUR  ini  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  UMKM,  maka diharapkan  pengusaha  tersebut  tidak  sungkan  untuk  bertanya  proses  apa  yang  kurang  dan  menjadi  kendala  tidak terprosesnya  KUR  tersebut  kemudian  dapat  melakukan  perbaikan  ataupun  tidak  guna  proses  KUR  tersebut  dapat digunakan  untuk  memajukan  UMKM  sesuai  dengan  program  Pemerintah  untuk  dapat  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat di Desa Kalidungjaya, Karawang. Selain itu, sebaiknya pemerintah pun seharusnya mampu mengakomodasi masyarakat dengan mata pencaharian yang berbeda menggunakan program kredit usaha rakyat yang sama tetapi dengan menggunakan skim yang berbeda.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Singaperbangsa Karawang sebagai pemberi  dana kegiatan dan juga kepada stakeholders terkait yang  membantu  baik secara materil maupun immaterial serta masyarakat Desa Kalidungjaya Kabupaten Karawang yang telah menjadi mitra sasaran pengabdian.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 156 – 162.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.289.

## REFERENSI
Andini,  W.  (2022).  Pelaksanaan  Pembiayaan  KUR  (Kredit  Usaha  Rakyat)  pada  Bank  Sumsel  Babel  Syariah  Capem Muhamadiyah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang, 2(1).
Damayanti, M., & Adam, L. (2015). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia. Jakarta: Seri Kertas Kerja TNP2K.
Kasmir. (2003). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
P, N. N., Wahyuningdiah, K., & Trijaya, M. W. (2019). Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Tanpa Jaminan Berdasarkan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kur. Pactum Law Journal, 2(2), 636.
Permana, S. H. (2020). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Jurnal DPR RI.
Setiady, T. (2023). Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Modal Ventura sebagai Alternatif Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Depok: Rajawali Pers.
Suharso, & Retnoningsih, A. (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Medan: Bitra Indonesia.
How  to  cite  this  article:  Fadhilah, M., Setiady, T., & Tahir, E. . (2024). Sosialisasi Hukum Perbankan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Desa Kalidungjaya Karawang. AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (1), 156 – 162. https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.289.