INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6602-6613 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan  Lalu Lintas Studi Kasus Wilayah Hukum  Laka Lantas Kota Gorontalo
Fitri Astuti Buhang 1 ✉ , Udin Hamim 2 , Lucyane Djaafar 3
Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
Email: fitribuhang02@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas  di  wilayah  hukum  Laka  Lantas  Kota  Gorontalo.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  normatif  empiris  dengan  fokus  pada  studi  kasus  hukum  normatif  empiris.  Data  primer diperoleh dari penelitian di Subdit Polres Laka Lantas Kota Gorontalo mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, sementara data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo  dilakukan  melalui  dua  pendekatan  utama.  Pertama,  upaya  preventif  dilakukan  dengan melakukan  sosialisasi  ke sekolah-sekolah  atau  komunitas-komunitas  kenderaan, serta pemasangan baliho  di  setiap  jalan.  Kedua,  upaya  represif  diterapkan  dengan  menerapkan restorative  justice sebelum membawa kasus ke pengadilan, dan jika tidak ada kesepakatan, proses hukum dilakukan secara  terbuka  di  pengadilan.  Selanjutnya,  terdapat  dua  faktor  penghambat  dalam  pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pertama, korban sering kali baru melapor beberapa hari setelah kejadian, menyulitkan proses penyidikan. Kedua, saksi-saksi seringkali enggan memberikan keterangan karena takut dengan proses hukum atau merasa bahwa menjadi saksi hanya akan  menambah  urusan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  peningkatan  pemahaman  dan  pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum serta peningkatan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo.
Kata Kunci: Upaya; Perlindungan Hukum; Kecelakaan lalu Lintas

## Abstract
This research aims to evaluate the legal protection of victims of road traffic accidents in the jurisdiction of  Gorontalo  City’s  Traffic  Accident.  The  research  method  used  is  empirical  normative  research focusing  on  empirical normative legal case  studies.  The  primary  data was collected  from  research conducted at the Sub-Directorate of Gorontalo City Traffic Police on the legal sources, such as law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and secondary legal sources, such as academic books, legal journals, and expert opinions. The result shows that legal protection for road traffic accident victims in the jurisdiction of Gorontalo City Traffic Police is done through two main approaches. First, preventive efforts are carried out by socializing schools or vehicle communities and displaying posters on  every  road.  Second,  repressive efforts  by  applying  restorative  justice before taking  the  case  to court, and if there is no agreement, the legal process is carried out openly in court. In addition, legal protection for road traffic accident victims is hindered by two factors. Firstly, victims frequently file a police report days after the incident, making investigations more complex. Secondly, witnesses are often hesitant to testify due to concerns about legal procedures or the belief that being a witness will lead to further complications. Hence, there is a need to enhance public awareness and comprehension of  legal  protection  and  improve  collaboration  between  legal  protection  and  the  community  to enhance efficiency of legal protection for road traffic accident victims in Gorontalo City.
Keywords: Efforts; Legal Protection; Traffic Accidents

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya, tujuan hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, menjamin adanya perlakuan yang adil  dan  setara  di  antara  anggota  masyarakat,  serta  mempertahankan  stabilitas  dan ketertiban  sosial.  Hukum  juga  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  individu  dan masyarakat  dari  ancaman,  penyalahgunaan,  atau  ketidakadilan,  serta  memastikan penerapan dan kepatuhan terhadap hukum serta sanksi yang berlaku bagi pelanggar. Akhir- akhir  ini,  isu  yang  sering  menuai  perhatian  publik  adalah  permasalahan  mengenai keselamatan  dalam  berkendara.  hal  itu  dikarenakan,  adanya  kecenderungan  sikap  atau perilaku masyarakat yang selalu berkendara dengan terburu-buru memiliki implikasi buruk atas  keselamatan  mereka.  Tidak  mengherankan  lagi,  jika  masalah  lalu  lintas  merupakan salah satu masalah yang berskala nasional. Berkenaan dengan hal itu, Rusdi, & Qomaruddin, (2023);  Elisa,  (2022)  dan  Soinbala,  (2023)  memiliki  kesamaan  pandangan  dalam  temuan penelitian  mereka  bahwa,  salah  satu  yang  memicu  kecelakaan  dalam  berlalu  lintas diakibatkan oleh adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam berlalu lintas yang juga diikuti oleh tidak seimbangnya infrastruktur jalan yang memadai.
Untuk itu, pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat  penting  perannya  untuk  mewujudkan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban, keteraturan, kenyamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan. Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UULLAJ. Yang dimana,  UULLAJ ini menjadi dasar serta pedoman dalam pengaturan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Diberlakukannya undangundang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi dan menaati keseluruhan aturan hukum tentang berkendara atau berlalu lintas di Indonesia, sehingga memberikan dampak baik bagi keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. (Irani,et.,al 2022)
Di  Indonesia  salah  satu  lembaga  yang  mengurusi  mengenai  lalu  lintas  adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai bagian dari lembaga eksekutif memiliki  hubungan  dengan  lembaga-lembaga  lain  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan wewenang  baik  vertikal  maupun  horizontal.  Philipus  M  Hadjon  merumuskan  bahwa hubungan  institusi  ditingkat  pemerintahan  secara  vertikal  dalam  bentuk  pengawasan, kontrol  dan  sebagainya,  sedangkan  hubungan  horizontal  meliputi  perjanjian  kerjasama diantara  para  pejabat  yang  berada  pada  tingkat  yang  sama.  Hubungan  vertikal (pengawasan)  dilaksanakan  oleh  badan-badan  pemerintah  yang  bertingkat  lebih  tinggi terhadap  yang  lebih  rendah  sedangkan  hubungan  horizontal  (kerja  sama)  adalah mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
Satuan  lalu  lintas  Polri  adalah  salah  satu  unsur  pelaksana  yang  bertugas menyelenggarakan  tugas  kepolisian  mencakup  penjagaan,  pengaturan,  pengawalan  dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau  kendaraan  bermotor,  penyidikan  kecelakaan  lalu  lintas  dan  penegakan  hukum  lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ini diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama  pendukung  produktivitasnya.  Dan  dalam  lalu  lintas  banyak  masalah  yang  dapat menghambat proses produktivitas masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas. (Nabla, 2022).
Kecelakaan lalu lintas telah banyak terjadi di Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo terkhusus daerah Kota Gorontalo. Setiap tahun jumlah kasus kecelakaan lalu lintas terus bertambah hal ini dibuktikan dimana, Data perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo selama beberapa tahun terakhir menunjukkan  tren yang  perlu  diperhatikan. Pada  tahun 2020, terdapat 87 kasus kecelakaan dengan akibat berat sebanyak 16 kasus, sedang 4 kasus,
dan ringan 101 kasus. Total kerugian materiil yang diakibatkan mencapai Rp. 239.500.000. Pada  tahun  2021,  jumlah  kasus  kecelakaan  meningkat  menjadi  96  kasus,  dengan  akibat berat 11 kasus, sedang 1 kasus, dan ringan 118 kasus. Ada juga 5 kasus kecelakaan yang tidak mengakibatkan  korban.  Total  kerugian  materiil  pada  tahun  tersebut  mencapai  Rp. 233.000.000. Sementara itu, pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dengan jumlah kasus kecelakaan mencapai 160 kasus. Dari jumlah tersebut, 9 kasus mengakibatkan korban berat, sedangkan 3 kasus mengakibatkan korban ringan. Tidak ada korban yang meninggal dunia pada tahun ini. Sehingga total kerugian mencapai Rp. 285.700.000.
Dari kasus diatas, setidaknya ada dua dampak kerugian diantaranya secara materiil maupun imateriil.  Dampak  materiilnya  mencakup  kerugian  finansial  bagi  korban  dan keluarga akibat biaya pengobatan dan perawatan medis, serta kerugian ekonomi karena kesulitan untuk kembali bekerja atau kehilangan pendapatan. Kerugian materiil juga terjadi pada  pihak  ketiga  yang  terlibat  dalam  kecelakaan,  seperti  kerusakan  kendaraan  atau properti. Di sisi lain, dampak imateriil kecelakaan mencakup trauma, stres, dan depresi bagi korban  dan  keluarganya,  serta  penurunan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  emosional. Kecelakaan  juga  dapat  merusak  stabilitas  sosial  dan  ekonomi  suatu  komunitas  karena meninggalkan  lubang  emosional  dan  mempengaruhi  kehidupan  sehari-hari  masyarakat. Atas  hal  itu  pula,  dalam  posisi  ini,  kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  adalah  untuk mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  kepentingan-kepentingan  yang  biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.
Menurut Simorangkir & Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang  dibuat  oleh  badanbadan  resmi  yang  berwajib.  dalam  (Suprianto,  2015).  Demikian secara  fungsi  hukum  untuk  memberikan  perlindungan,  Lili  Rasjidi  &  B.  Arief  Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan  dan  dibutuhkan  oleh  manusia secara tepat berdasarkan pada produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan  memajukan  martabat  manusia  dan  memungkinkan  manusia  untuk  menjalani  hidup secara  wajar  sesuai  dengan  martabatnya  Hukum  sebagai  perlindungan  kepentingan manusia, sehingga kepentingan manusia dilindungi, hukum harus dilaksanakan dengan cara profesional. dalam (Purnomo, 2022).
Dalam posisi ini juga Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingannya  tersebut.  dalam  (Suprianto, 2015). Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,
yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan  dan  kedamaian.  Adapun  yang  menjadi  indikator  perlindungan  hukum terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  sebagai  berikut; Pertama,  Pelaporan: Pelaporan  harus  dilakukan  secepat  mungkin  untuk  memastikan  penegakan  hukum  dan perlindungan terhadap korban. Pelaporan dapat dilakukan oleh korban atau oleh orang yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kedua, Penegakan hukum: Korban harus diberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  atas  kejadian  yang  telah  menimpanya.  Hal  ini meliputi pertolongan dan perawatan, ganti kerugian, serta santunan kecelakaan lalu lintas. Ketiga,  Pencegahan:  Upaya  pencegahan  harus  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini meliputi sosialisasi di sekolah-sekolah, klub-klub motor dan komunitas-komunitas kenderaan serta pemasangan baliho di setiap jalan.
Selaras akan hal itu juga, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam (Purnomo, 2022) perlindungan  adalah  upaya  atau  bentuk  pelayanan  yang  diberikah  oleh  hukum  kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Pengertian perlindungan menurut  ketentuan  Pasal  1  ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menentukan  bahwa  perlindungan  adalah  segala  upaya pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  Saksi dan/atau  Korban  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  LPSK  (lembaga  perlindungan  saksi  dan korban)  atau  lembaga  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  ini.  Sebab, keadilan  dibentuk  oleh  pemikiran  yang  benar,  dilakukan  secara  adil  dan  jujur  serta bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  dilakukan.  Rasa  keadilan  dan  hukum  harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai denganrealitas  masyarakat  yang  menghendaki  tercapainya  masyarakat  yang  aman  dan damai.  Keadilan  harus  dibangun  sesuai  dengan  cita  hukum  (Rechtidee)  dalam  negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). (Siti Rukmini, Suhadi, 2020). Sehingga berangkat dari urian permasalahan diatas penelitian memiliki fokus untuk melihat upaya perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan  lalu lintas. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris dengan fokus pada  studi  kasus  hukum  normatif  empiris,  yaitu  implementasi  perjanjian  kredit.  Lokasi penelitian  dilakukan  di  Subdit  Polres  Laka  Lantas  Kota  Gorontalo.  Jenis  data  yang digunakan  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui
penelitian di Subdit Polres Laka Lantas Kota Gorontalo mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas". Data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah, jurnal hukum, karya ilmiah, pendapat para  ahli,  dan  media  elektronik.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Observasi  dilakukan  secara  pasif  terhadap aktivitas  kepolisian  di  Subdit  Polres  Laka  Lantas  Kota  Gorontalo.  Wawancara  dilakukan dengan  Banit  Gakum  Laka  Lantas  Kota  Gorontalo  secara  mendalam  dan  terbuka. Sementara  itu,  dokumentasi  digunakan  untuk  memperoleh  data  sekunder  yang mendukung data primer. Metode-metode ini diharapkan menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam (Purnomo, 2022) perlindungan adalah  upaya atau bentuk pelayanan yang diberikah  oleh hukum kepada subjek  hukum serta  hal-hal  yang  menjadi  objek  yang  dilindungi.  Pengertian  perlindungan  menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib  dilaksanakan  oleh  LPSK  (lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban)  atau  lembaga lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  ini.  Keadilan  dibentuk  oleh  pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai denganrealitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum  (Rechtidee)  dalam  negara  hukum  (Rechtsstaat),  bukan  negara  kekuasaan (Machtsstaat). (Siti Rukmini, Suhadi, 2020).
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  adalah  untuk  mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu  dapat  ditekan seminimal mungkin. Menurut J.C.T. Simorangkir,  S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum dalam (Suprianto, 2015) adalah peraturan-peraturan yang  bersifat  memaksa  yang  menentukan  tingkah  laku  manusia  dalam  lingkungan masyarakat  yang  dibuat  oleh  badanbadan  resmi  yang  berwajib.  Terkait  dengan  fungsi
hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta dalam (Purnomo, 2022) mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan oleh manusia secara tepat  berdasarkan  pada  produk  penilaian  manusia  untuk  menciptakan  kondisi  yang melindungi  dan  memajukan  martabat  manusia  dan  memungkinkan  manusia  untuk menjalani  hidup  secara  wajar  sesuai  dengan  martabatnya  Hukum  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia,  sehingga  kepentingan  manusia  dilindungi,  hukum  harus dilaksanakan dengan cara profesional. Implementasi hukum dapat diterjadi secara normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum.
Menurut Satjito Rahardjo yang  di kutip  dari (Suprianto, 2015) perlindungan hukum adalah  adanya  upaya  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan suatu  Hak  Asasi  Manusia  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka kepentingannya tersebut.
Jadi dari pengertian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat  hukum  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat  represif,  baik  yang tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Dengan  kata  lain  perlindungan  hukum  sebagai  suatu gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  k eadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun yang menjadi indikator perlindungan  hukum  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  sebagai  berikut;  (1) Pelaporan:  Pelaporan  harus  dilakukan  secepat  mungkin  untuk  memastikan  penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Pelaporan dapat dilakukan oleh korban atau oleh  orang  yang  mengetahui  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas.  (2)  Penegakan  hukum: Korban  harus  diberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  atas  kejadian  yang  telah menimpanya. Hal ini meliputi pertolongan dan perawatan, ganti kerugian, serta santunan kecelakaan lalu lintas. (3) Pencegahan: Upaya pencegahan harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu  lintas.  Hal ini  meliputi sosialisasi  di sekolah-sekolah, klub-klub motor dan komunitas-komunitas kenderaan serta pemasangan baliho di setiap jalan.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Hukum Laka Lantas Kota Gorontalo
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan adalah serangkaian langkah dan upaya yang dilakukan oleh lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi hak-hak  dan  kepentingan  korban  kecelakaan  lalu  lintas.  Ini  mencakup  perlindungan terhadap korban secara finansial, medis, psikologis, dan hukum, serta memberikan akses korban  ke  proses  hukum  untuk  mendapatkan  keadilan  dan  ganti  rugi  yang  layak  atas
kerugian yang diderita akibat kecelakaan. Lain isis, Rahardjo mengemukkan bperlindungan hukum  adalah  adanya  upaya  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara mengalokasikan  suatu  Hak  Asasi  Manusia  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam rangka kepentingannya tersebut. dalam (Suprianto, 2015).
Selanjutnya  menurut  Kesuma,  (2023)  makna  kata  perlindungan  hukuam  adalah memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga dipahami sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Hak masyarakat yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalan antara lain hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan sebagai pengguna jalan .
Berdasarkan teori di atas penulis dapat menyimpulkan perlindungan hukum terhadap korban  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  hal  yang  sangat  penting  karena  tidak  terlepas  dari aturan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (LLAJ),  dalam  meningkatkan  mobilitas  sosial  dan sangat dekat masyarakat. Seringnya kita mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat kita harusnya bisa lebih waspada dan berhati hati dalam berkendara. Namun,  masih  banyak  juga  pengendara  kendaraan  yang  tidak  memperhatikan keselamatannya  sendiri.Berbagai  macam  upaya  yang  dilakukan  oleh  Laka  Lantas  Kota Gorontalo  dalam  memeberikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kecelakaan  lalu lintas, salah satu upaya tersebut yaitu bekerjasama langsung dengan pihak Asuransi Jasa Raharja.  Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas sebagaimana  terdapat  pada  Pasal  240  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan bahwa “korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemeritah, ganti rugi, dan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi”. Dalam hal upaya laka lantas untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti yang telah dijelaskan di atas, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh laka lantas adalah sebagai berikut:
1. Upaya Preventif Terhadap Korban
Upaya  preventif  menurut  Philipus  M.  Hadjon  yang  di  kutip  dari  (Ratna,  2020) adalah  rakyat  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  pendapatnya  sebelum Keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive untuk mencegah terjadinya
sengketa.  Dalam  Undang-undang  nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Repoblik  Indonesia  Pasal  13  membahas  tentang  tugas  kepolisian  yaitu  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masayarakat. Adapun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 membahas tentang fungsi kepolisian  yaitu fungsi pemerintahan negara  dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat. Maka dari itu upaya preventif ini termasuk dalam tugas kepolisian dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  salah  satunya  yaitu  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan kepada masyarakat.
Bentuk-bentuk dari upaya laka lantas untuk menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas yaitu: (1) Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan akan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Koordinasi ini penting dilakukan untuk  menemukan  solusi  dalam  pencegahan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas.  Pihak yang terkait salah satunya yaitu pihak Asuransi Jasa Raharja. (2) Melaksanakan sosialisasi di  sekolah-sekolah,  di  klub-klub  motor,  dan  komunitas  kenderaaan.  (3)  Memasang spanduk di jalan-jalan yang ada di Kota Gorontalo.
2. Upaya Represif Terhadap Korban
Upaya represif menurut Philipus M Hadjon yang di kutip dari (Ratna, 2020) adalah Upaya  yang  dilakukan  setelah  terjadinya  sengketa,  penindakan  atau  Upaya  hukum. Bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu bersifat menyelesaikan masalah yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, perlindungan hukum secara represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan di ikuti dengan sanksi. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.    Adapun  langka-langkah  penanggulanganan  adalah  sebagai  berikut:  (1) Menyelesaikan perkara dengan restorative juctice yaitu mendudukan bersama kedua belah  pihak  atau  pihak-pihak  yang  terlibat  kecelakaan  untuk  bermusyawarah  terkait ganti rugi agar kedua belah pihak bisa menyampaikan keluhannya, jika tidak ada solusi maka berkhir di pengadilan. (2) Menyelidiki, mendampingi, dan mengawasi kasus yang sudah di naikkan ke pengadilan dengan dilakukan secara terbuka.
Sudah  jelas  disini  bahwa  Laka  Lantas  Kota  Gorontalo  adalah  pihak  yang  sangat berkontribusi dalam melindungi koban kecelakaan lalu lintas di  Kota Gorontalo. Dimana dalam proses awal korban langsung dibantu menyelesaikan kasus dengan cara restorative
justice. Jika tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka akan dibawa ke jalur hukum, selanjutnya pihak kepolisian langsung memproses kasus dirana pengadilan melalui jalur kepolisian, kejaksaan, setelah itu kepengadilan dan dilakukan secara terbuka. Apabila kemungkinan terjadinya kecelakaan pada korban lalu lintas dapat  dipastikan berdampak pada  fisik  dan  psikis,  maka  seseorang  pengguna  jalan  atau  lalu  lintas  wajib  melengkapi kebutuhan keselamatannya sendiri untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.
Dilihat dari berat ringannya akibat yang ditimbulkan, Berdasarkan Pasal 229 UU LLAJ, terdiri  atas  “pertama,  kecelakaan  lalu  lintas  ringan,  merupakan  kecelakaan  yang  hanya menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang. Kedua, kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang menyebabkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau  barang.  Ketiga,  kecelakaan  lalu  lintas  berat.  Merupakan  Kecelakaan  yang menyebabkan pada hilangnya nyawa seseorang akibat lalu lintas.” Selain itu, pemerintah secara tegas menjelaskan hak-hak yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas serta klasifikasi kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 UU LLAJ, bahwa  korban  kecelakaan  lalu  lintas  berhak  memperoleh; pertama,  pertolongan  dan perawatan  dari  pihak  yang  bertanggungjawab  atas  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas dan/atau  pemerintah. Kedua,  kerugian  yang  terjadi  wajib  di  ganti  dari  pihak  yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ketiga, santunan kecelakaan lalu lint as dari perusahaan asuransi” Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara motor yang diakibatkan karena keteledoran maka wajib di berikan sanksi hukum apalagi korban yang mengalami kecelakaan meninggal dunia.
Seperti yang dirumuskan pada Pasal 359 ayat (1) KUHP, yang mengatur “Barangsiapa karena  kealpaannya  menyebabkan  matinya  orang  lain  diancam  dengan  Pidana  penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun”. Sesuai dengan Pasal 240 UU LLAJ bahwa hak korban untuk mendapat hak perlindungan pada kecelakaan lalu lintas yaitu yang pada intinya mendapatkan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab, gati rugi dan santunan kecelakaan dari perusahaan asuransi.
Faktor Penghambat Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Hukum Laka Lantas Kota Gorontalo
Kesadaran hukum adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran  hukum  masyarakan  merupakan  semacam  jembatan  yang  menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Tinggi rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  dapat  dilihat  dari  pengetahuan  hukum, pemahaman  kaidah-kaidah  hukum,  sikap  terhadap  norma  dan  perilaku  hukum  sebagai
berikut: Pertama, pengetahuan hukum. Masyarakat dianggap tahu bahwa secara konseptual terdapat beberapa perbuatan yang sudah diatur oleh hukum baik berwujud hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis; Kedua, pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pada pemahaman kaidah-kaidah  hukum,  masyarakat  mulai  menghayati  isi  aturan-aturan  yang  berlaku  di dalam masyarakat.
Dari pemahaman tersebut masyarakat mulai menganalisis tentang tujuan dan tugas hukum.  Sikap  terhadap  norma-norma.  Masyarakat  pada  tahap  ini  dapat  memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) maupun norma-norma yang hidup dan  bertumbuh  dalam  masyarakat.  Penilaian  terhadap  norma-norma  tersebut  biasanya berupa nilai yang dianggap baik dan nilai yang dianggap buruk. Perilaku hukum. Masyarakat mampu  berperilaku  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  berarti masyarakat telah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi.
Menurut teori Soerjono Soekanto dalam (Kesuma, 2023)  mengatakan bahwa apabila masyarakatnya tidak paham akan kesadaran hukum maka, hukum itu tidak akan berjalan. Dalam  pemberian  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kota Gorontalo  terdapat  2  faktor  penghambat  seperti  korban  baru  datang  melapor  setelah beberapa hari setelah kejadian. Selain itu, saksi-saksi yang tidak mau dimintai keterangan karena mereka berfikir kalau dijadika saksi hanya menambah urusan. Sehingga pihak laka lantas  kesulitan  melakukan  penyidikan  terhadap  kasusnya.  Dari  hasil  penelitian  yang dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto penulis dapat menyimpulkan salah satu faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yaitu karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum sehingga mereka takut jika berhadapan dengan polisi.

## SIMPULAN
Berdasarkan pada temuan hasil penelitian dengan pembahasan di atas, adapun yang menjadi  kesimpulan  dari  penelitian  ini  yaitu  sebagai  berikut:  (1)  Upaya  perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas wilayah hukum laka lantas Kota Gorontalo dilakukan  dengan  2  upaya  perlindungan.  Pertama,  upaya  preventif  dilakukan  dengan melakukan  sosialisasi  ke  sekolah-sekolah  atau  komunitas-komunitas  kenderaan,  serta pemasangan baliho di setiap jalan. Kedua, upaya represif diterapkan dengan menerapkan restorative justice sebelum membawa kasus ke pengadilan, dan jika tidak ada kesepakatan, proses hukum dilakukan secara terbuka di pengadilan. (2) Adapun faktor yang menjadi penghambat  dalam  pemberian  hukum  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas  wilayah hukum  laka  lantas  Kota  Gorontalo  yaitu: Pertama,  korban  sering  kali  baru  melapor
beberapa  hari  setelah  kejadian,  menyulitkan  proses  penyidikan. Kedua,  saksi-saksi seringkali  enggan  memberikan  keterangan  karena  takut  dengan  proses  hukum  atau merasa bahwa menjadi saksi hanya akan menambah urusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adelia Winda Irani, Muhammad Hery SuSanto, P. P. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi. Jurnal Lex Suprema, Vol. 4.
Kesuma, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pengguna Jalan Terhadap Pengguna Jalan Sebagai Lintas Angkutan Batubara Di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Jurnal Hukum, Vol. 2, Hal. 6.
Nabla,  U.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di  Jalan  Raya Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jurnal Kalam Keadilan, Vol.3, Hal. 255-271.
Purnomo, Vicki Dwi. “Analysis of Motor Vechicle Accidents Due Damaged Roads.” Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Vol. 1 (2022).
Ratna, L. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, Hal. 20.
Rusdi,  A.  A.,  &  Qomaruddin,  H.  (2023).  KECELAKAAN  LALU  LINTAS  AKIBAT  KELALAIAN  YANG MENYEBABKAN  KORBAN  MENINGGAL  BERDASARKAN  UU  NO  22  TAHUN 2009  (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
Elisa, N. (2022). DIYAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS KEMATIAN AKIBAT KELALAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5(2), 311-320. Siti  Rukmini,  Suhadi,  Ratna  Luhfitasari.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kecelakaan  Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak Di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Peser Utara.” Jurnal Lex Suprema Vol. 2 (2020).
Suprianto, Dedi. “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia.” Jurnal civic Hukum Vol. 3 (2015): 16.
Soinbala,  N.  A.  H.  (2023).  WEWENANG  DAN  FUNGSI  KEPOLISIAN  DALAM  PENERTIBAN  LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (STUDI KASUS KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN). Jurnal Hukum Online, 1(3), 515-534.
Suprianto,  D.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia. Jurnal Civic Hukum, Vol. 3, 16. http://repository.uin-suska.ac.id/7119/