Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.12032
ANALISIS KESESUAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAK- ETAP PADA KP-RI BINA KARYA DI BANYUWANGI TAHUN BUKU 2017
Laila Said Nadiyah 1 , Titin Kartini 1 , Sri Kantun 1 1 Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember email : lailasaid617@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penyusunan laporan keuangan KP-RI BINA KARYA di  Banyuwangi  tahun  buku  2017  dengan  SAK-ETAP.  Penentuan  lokasi  penelitian  menggunakan  metode purposive  area.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode  dokumen  dan  wawancara.  Metode penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  metode  analisis  data  deskriptif  evaluatif.  Hasil  analisis menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh KP-RI BINA KARYA yakni neraca, laporan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sebagian besar telah sesuai dengan SAK-ETAP. Penyusunan neraca telah sesuai dengan standar ditinjau dari penyajian informasi,  pengklasifikasian  aset  dan  kewajiban,  pengungkapan  aset,  kewajiban  dan  ekuitas.  Laporan  hasil usaha  telah  sesuai  dengan  standar  ditinjau  dari  penyajian  informasi,  pengukuran  dan  pengungkapan pendapatan  dan  analisis  beban  yang  digunakan.  Laporan  arus  kas  telah  sesuai  dengan  standar  dilihat  dari penyajian informasi, arus kas operasi, investasi dan pendanaan serta pengungkapan komponen kas dan setara kas.  Laporan  perubahan  ekuitas  telah  sesuai  dengan  standar  dilihat  dari  penyajian  informasi  dan  komponen laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan juga telah sesuai dengan SAK-ETAP ditinjau dari struktur catatan dan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan. Terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam  penyusunan  laporan  keuangan  koperasi  yakni  koperasi  menambahkan  laporan  promosi  ekonomi anggota  yang  tidak  dipersyaratkan  dalam  SAK-ETAP  kedalam  laporan  keuangannya,  koperasi mengklasifikasikan  persediaan  tanah  kedalam  kategori  aset  lain-lain,    terdapat  ketidaksesuaian  tarif penyusutan dengan perhitungan penyusutan salah satu aktiva tetap dan koperasi tidak mengungkapkan jatuh tempo dari utang usaha dan utang bank .
Kata Kunci: Laporan Keuangan, SAK-ETAP, KP-RI BINA KARYA

## PENDAHULUAN
Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu entitas atau badan  usaha  pada  periode  tertentu.  Salah  satu  tujuan  laporan  keuangan  adalah  untuk  memberikan informasi mengenai posisi keuangan hingga kinerja dari suatu badan usaha bagi berbagai pihak yang berkepentingan,  baik  itu  pihak  internal  maupun  pihak  eksternal.  Hery  (2015:3)  mengungkapkan bahwa  laporan  keuangan  berfungsi  sebagai  alat  informasi  yang  menghubungkan  perusahaan  dengan pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  laporan  keuangan  perusahaan.  Berdasarkan  hal  tersebut dapat  dipahami  bahwa laporan  keuangan  merupakan suatu  hal  yang  penting  dan  harus  dimiliki  oleh setiap badan usaha.
Penyusunan  laporan  keuangan  yang  akan  disajikan  perlu  disesuaikan  dengan  prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia (Effendi, 2014:7). Prinsip atau standar untuk akuntansi keuangan yang  berlaku  di  Indonesia  disusun  dan  disahkan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Ikatan Akuntan  Indonesia  (DSAK  IAI).  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  telah  menerbitkan  4  standar akuntansi  yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam  kegiatan  akuntansi  perusahaan  diantaranya adalah  SAK  Umum,  Standar  Akuntansi  Syariah  (SAS),  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas  Publik  (SAK-ETAP)  dan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro,  Kecil  dan Menengah (SAK-EMKM).
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.12032
Laporan keuangan koperasi merupakan sistem dari pelaporan keuangan koperasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi (Sitio dan Tamba, 2001:107). Laporan  keuangan  koperasi  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  pengurus  terhadap  anggota koperasi,  sehingga  penyusunan  laporan  keuangan  koperasi  perlu  disesuaikan  dengan  standar  yang berlaku  yakni  SAK-ETAP.  Standar  tersebut  bertujuan  untuk  mempermudah  pelaksanaan  kegiatan akuntansi  dan  penyusunan  laporan  keuangan.  Standar  akuntansi  keuangan  ini  juga  bertujuan  untuk mempermudah suatu entitas untuk mendapatkan akses pendanaan secara lebih luas. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 12 tahun 2015 menyatakan bahwa koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik dipersyaratkan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
KP-RI  BINA  KARYA,  salah  satu  koperasi  yang  berada  di  Kabupaten  Banyuwangi,  telah menyusun laporan keuangan yang berupa neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil  wawancara  pra-penelitian,  pengurus  koperasi  menyatakan  telah  menggunakan  SAK-ETAP sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangannya sejak tahun 2012.
Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis kesesuaian  penyusunan  laporan  keuangan  pada  KP-RI  BINA  KARYA  di  Banyuwangi  tahun  buku 2017 dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

## METODE
Penelitian ini dilakukan di KP-RI BINA KARYA yang bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 45 Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode analisis deskriptif evaluatif. Penelitian akan dilakukan dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan penyajian data kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entias Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  data  primer  yang  berupa  laporan  keuangan  KP-RI  BINA  KARYA  tahun  buku  2017  (neraca, laporan  sisa  hasil  usaha,  laporan  perubahan  ekuitas,  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas  laporan keuangan) dan data sekunder yang berupa hasil wawancara terkait dengan kendala dalam penyusunan laporan  keuangan,  profil  koperasi  dan  denah  lokasi  koperasi.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan yaitu metode dokumen dan wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini meliputi kesesuaian penyusunan laporan keuangan KP-RI BINA KARYA tahun  buku  2017  dengan  SAK-ETAP  yakni  kelengkapan  laporan  keuangan  koperasi  berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dan SAK-ETAP, kesesuaian penyusunan neraca, laporan hasil usaha,  laporan  perubahan  ekuitas  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas  laporan  keuangan  berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
Laporan  keuangan  KP-RI  BINA  KARYA  tahun  buku  2017  telah  disusun  secara  lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 12 tahun 2015 yang mengacu pada SAK- ETAP. Laporan keuangan koperasi terdiri dari neraca, laporan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Penyusunan  neraca  KP-RI  BINA  KARYA  secara  umum  sudah  sesuai  dengan  ketentuan dalam  SAK-ETAP.  Neraca  KP-RI  BINA  KARYA  telah  menyajikan  informasi  minimal  yang  harus disajikan dalam neraca sesuai dengan ketentuan SAK-ETAP. Neraca koperasi menyajikan informasi
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.12032
mengenai kelompok aset (aset lancar dan aset tidak lancar), kelompok  kewajiban (kewajiban jangka pendek  dan  kewajiban  jangka  panjang)  dan  kelompok  ekuitas.  Koperasi  juga  telah  mengungkapkan informasi  yang  berkaitan  dengan  neraca  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan  mengenai  klasifikasi atas  pos  yang  disajikan  yakni  kelompok  aset  tetap,  jumlah  piutang  usaha,  persediaan  barang, kelompok ekuitas.
Klasifikasi aset dan kewajiban KP-RI BINA KARYA telah sesuai dengan SAK-ETAP. Aset diklasifikasikan  dalam  aset  lancar  dan  aset  tidak  lancer,  urutan  pos  dalam  aset  disesuaikan berdasarkan  likuiditasnya.  Kewajiban  diklasifikasikan  menjadi  kewajiban  jangka  pendek  dan kewajiban  jangka  panjang.  Koperasi  menentukan  urutan  kewajiban  berdasarkan  periode  jatuh temponya.
KP-RI  BINA  KARYA  mengklasifikasikan  aset  sebagai  aset  lancar  jika  aset  tersebut digunakan  atau  dipakai  dalam  waktu  kurang  dari  satu  periode.  Aset  lancar  koperasi  terdiri  dari  kas dan  setara  kas,  piutang  usaha,  penyisihan  piutang  tak  tertagih,persediaan  barang  dan  biaya  dibayar dimuka.  Seluruh  aset  yang  tidak  termasuk  kedalam  kategori  aset  lancar,  maka  diklasifikasikan kedalam aset tidak lancar. Aset tidak lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lain-lain. Aset lain-lain terdiri dari persediaan tanah dan hari tua karyawan. Koperasi mengungkapkan informasi tambahan terkait dengan aset yang dimiliki koperasi didalam catatan atas laporan keuangan koperasi sesuai dengan ketentuan SAK-ETAP.
KP-RI  BINA  KARYA  mengklasifikasikan  kewajiban  sebagai  kewajiban jangka  pendek jika jatuh temponya kurang dari satu tahun. Kewajiban jangka pendek terdiri dari hutang usaha, simpanan sukarela,  dana  pembagian  SHU,  pajak  yang  masih  harus  dibayar,  simpanan  khusus  dan  simpanan tutup tahun. Kewajiban atau hutang pada koperasi dikategorikan sebagai hutang jangka  panjang jika tidak  memenuhi  kriteria  sebagai  hutang  jangka  pendek  yaitu  jatuh  temponya  lebih  dari  satu  tahun. Kewajiban  jangka  panjang  terdiri  dari  simpanan  khusus,  simpanan  hari  tua  karyawan  dan  hutang bank. Ekuitas pada KP-RI  BINA KARYA terdiri dari simpanan wajib, modal penyertaan partisipasi anggota,  donasi,  cadangan  umum,  cadangan  resiko  dan  SHU  tahun  berjalan.  Koperasi  telah mengungkapkan  informasi tambahan terkait  dengan  kewajiban  dan  ekuitas  koperasi  didalam  catatan atas laporan keuangan koperasi sesuai dengan ketentuan SAK-ETAP.
Penyusunan  laporan  hasil  usaha  KP-RI  BINA  KARYA  telah  sesuai  dengan  SAK-ETAP. Koperasi  menyajikan  informasi  dalam  laporan  hasil  usaha  sesuai  dengan  ketentuan  SAK-ETAP, yaitu: pendapatan (penjualan, pendapatan jasa, pendapatan kendaraan), HPP toko dan jasa (pembelian, potongan  pembelian,  retur  pembelian,  harga  pokok  pembelian,  beban  pembelian,  harga  pokok  jasa, harga pokok kendaraan), beban usaha (beban pembinaan, administrasi, operasional dan penyusutan), pendapatan (beban) luar usaha, pajak penghasilan dan sisa hasil usaha (SHU).
KP-RI  BINA  KARYA  mengukur  setiap  pendapatan  yang  ada  pada  koperasi  sesuai  dengan nilai  pembayaran  yang  diterima  secara  tunai  atau  masih  harus  diterima  oleh  koperasi  sesuai  dengan standar  yang  berlaku.  Nilai  tersebut  tidak  termasuk  jumlah  diskon  penjualan  dan  potongan  volume. Koperasi juga mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan  tentang pengakuan pendapatan sebagai  berikut:  penjualan  barang  diakui  saat  penyerahan  barang,  pendapatan  jasa  simpan  pinjam diakui  secara  akrual  dan  pendapatan  jasa  lainnya  diakui  saat  penyerahan  jasa.  Koperasi  juga  telah menyajikan  analisis  beban sesuai  dengan  ketentuan  yang  dipersyaratkan  oleh  SAK-ETAP.  Koperasi menyajikan  analisis  beban  dan  pendapatan  dalam  laporan  hasil  usaha  berdasarkan  fungsi  beban. Berdasarkan  metode  analisis  ini,  beban  dikumpulkan  sesuai  fungsinya  sebagai  bagian  dari  biaya penjualan atau sebagainya.
Penyusunan  laporan  arus  kas  KP-RI  BINA  KARYA  telah  sesuai  dengan  SAK-ETAP. Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung. Laporan arus kas koperasi
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.12032
diklasifikasikan  menurut  aktivitas  operasi,  investasi  dan  pendanaan  sesuai  dengan  ketentuan  SAK- ETAP.  Arus  kas  yang  berasal  dari  aktivitas  operasi  terdiri  dari  transaksi  yang  mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Aktivitas operasi koperasi menyajikan SHU tahun berjalan yang kemudian dikoreksi  dengan  transaksi  non  kas  (penyisihan  piutang  tak  tertagih  dan  penyusutan  aset  tetap)  dan perubahan  modal  kerja  (piutang  usaha,  persediaan  barang,  uang  muka  pembelian,  biaya  dibayar dimuka,  hutang  usaha,  simpanan  sukarela  anggota,  pembagian  dana  SHU,  pajak  yang  masih  harus dibayar, simpanan khusus, simpanan tutup tahun).
Arus  kas  aktivitas  investasi  KP-RI  BINA  KARYA  mencerminkan  pengeluaran  kas sehubungan dengan sumberdaya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas dimasa mendatang.  Arus  kas  yang  berasal  dari  aktivitas  investasi  terdiri  dari    perubahan  investasi  jangka panjang,  perubahan aset  tetap,  perubahan aset  lain-lain.  Arus  kas  aktivitas pendanaan  pada  koperasi mencerminkan  arus  kas  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  berhubungan  dengan  sumber  pendanaan untuk  tujuan  menghasilkan  pendapatan  masa  depan. Arus  kas  yang  berasal  dari  aktivitas  pendanaan koperasi  ini  berasal  dari  perubahan:  kewajiban  jangka  panjang,  simpanan  pokok,  simpanan  wajib, modal  penyertaan  partisipasi  anggota,  modal  penyertaan,  donasi,  cadangan  umum,  cadangan  resiko dan alokasi SHU tahun lalu.
KP-RI  BINA  KARYA  menyajikan  komponen  kas  dan  setara  kas  koperasi  sesuai  dengan ketentuan SAK-ETAP. Kas dan setara kas dalam hal ini merupakan uang tunai dan simpanan di bank yang  dimiliki  oleh  koperasi.  Kas  dan  setara  kas  digunakan  untuk  menjaga  likuiditas  koperasi. Koperasi juga telah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan  komponen kas dan setara kas  dan  telah  menyajikan  rekonsiliasi  jumlah  yang  dilaporkan  dalam    laporan  arus  kas  dengan  pos yang sama yang disajikan dalam  neraca.
Penyusunan  laporan  perubahan  ekuitas  KP-RI  BINA  KARYA  telah  sesuai  dengan  SAK- ETAP.  Laporan  perubahan  ekuitas  yang  disusun  oleh  KP-RI  BINA  KARYA  menyajikan  informasi mengenai sisa hasil usaha untuk periode 2017 dan rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas, yang menunjukkan perubahan secara terpisah dari : sisa  hasil  usaha,  simpanan  pokok,  simpanan  wajib,  modal  penyertaan  partisipasi  anggota,  modal penyertaan,  donasi,  cadangan  umum,  cadangan  resiko,  alokasi  SHU.  Komponen  laporan  perubahan ekuitas  KP-RI  BINA  KARYA  menunjukkan  perubahan  baik  itu  penambahan  maupun  pengurangan dari  ekuitas.  Perubahan  ekuitas  berasal  dari  dari  sisa hasil  usaha,  simpanan  pokok,  simpanan  wajib, modal  penyertaan  partisipasi  anggota,  modal  penyertaan,  donasi,  cadangan  umum,  cadangan  resiko dan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan pada periode akuntansi.
Penyusunan catatan atas laporan keuangan KP-RI BINA KARYA telah sesuai dengan SAK- ETAP. Catatan atas laporan keuangan koperasi menyajikan informasi tentang dasar akuntansi dalam penyusunan  laporan  keuangan  dan  kebijakan  akuntansi  tertentu  yang  digunakan,  mengungkapkan informasi  yang  disyaratkan  SAK-ETAP  tapi  tidak  disajikan  dalam  laporan  keuangan,  memberikan informasi  tambahan  yang  tidak  disajikan  dalam  laporan  keuangan  tapi  relevan  untuk  memahami laporan  keuangan  seperti  metode  perhitungan  persediaan,  penyisihan  piutang,  aset  tetap,  sisa  hasil usaha dan sebagainya. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sesuai dengan kaidah SAK-ETAP. Setiap pos dalam laporan keuangan baik itu neraca maupun laporan hasil usaha merujuk silang pada Catatan atas laporan keuangan.
Urutan penyajian catatan atas laporan keuangan KP-RI BINA KARYA adalah dasar akuntansi yang digunakan, pernyataan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK-ETAP, pernyataan bahwa laporan keuangan dilampiri dengan laporan promosi ekonomi anggota, dasar penyajian laporan keuangan,  ringkasan  kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan  dan  dilanjutkan  dengan  pengungkapan informasi yang mendukung pos-pos pada laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan koperasi
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.12032
juga  telah  menyajikan  ringkasan  kebijakan  akuntansi  yang  mengungkapkan  dasar  pengukuran  yang digunakan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  dan  kebijakan  akuntansi  lain  yang  digunakan  yang relevan untuk memahami laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK-ETAP.

## PEMBAHASAN
Terdapat  beberapa  ketidaksesuaian  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  KP-RI  BINA KARYA. Ketidaksesuaian pertama yaitu koperasi menyajikan laporan promosi ekonomi anggota yang tidak  dipersyaratkan  dalam  SAK-ETAP  sebagai  bagian  dari  laporan  keuangan.  Koperasi  perlu menyajikan  laporan  keuangan  lengkap  sesuai  dengan  SAK-ETAP  yang  terdiri  dari  neraca, perhitungan  hasil  usaha,  laporan  arus  kas,  laporan  perubahan  ekuitas  dan  catatan  atas  laporan keuangan  (Effendi,  2014).  Standar  tersebut  tidak  mencantumkan  laporan  promosi  ekonomi  kedalam laporan keuangan yang harus disusun oleh koperasi. Pihak KP-RI BINA KARYA menyatakan bahwa laporan  promosi  ekonomi  anggota  perlu  disajikan  dalam  laporan  keuangan  agar  anggota  dapat mengetahui  manfaat  ekonomi  yang  didapatkan  dengan  menjadi  anggota  koperasi.  Hal  ini  sesuai dengan pernyataan kasubbag akuntansi KP-RI BINA KARYA.
“Laporan promosi ekonomi anggota disusun agar anggota tahu perkembangan keuangan dari koperasi, agar anggota dapat mengetahui manfaat ekonomi yang didapatkan dengan menjadi anggota koperasi jika dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain, dan agar tidak ada keraguan dari anggota”. (Supiyah, 54).
Koperasi  juga  menyatakan  dalam  Catatan  atas  laporan  keuangan  pada  bagian  kebijakan akuntansi bahwa laporan keuangan dilampiri dengan laporan promosi ekonomi anggota dengan tujuan untuk  mengetahui  sejauh  mana  manfaat  koperasi  bagi  anggota  jika  dibandingkan  dengan  lembaga keuangan yang ada di sekitar daerah kerja KP-RI BINA KARYA.
Ketidaksesuaian selanjutnya adalah adanya kesalahan dalam penyajian dan akun-akun dalam laporan  keuangan.  Kesalahan  tersebut  terletak  pada  penyajian  serta  pengungkapan  beberapa  pos dalam neraca, diantaranya adalah persediaan tanah, aset tetap, utang usaha dan utang bank. Koperasi mengklasifikasikan persediaan tanah kedalam aset tidak lancar, kategori aset lain-lain, hal ini kurang sesuai  dengan  SAK-ETAP.  Persediaan  tanah  tidak  digunakan  untuk  penyediaan  barang  maupun kegiatan operasional koperasi sehingga tidak termasuk kedalam aset tetap dan masuk ke kategori aset lain-lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan kasubbag akuntansi KP-RI BINA KARYA.
“Persediaan  tanah  masuk  ke  dalam  kategori  aset  lain-lain  karena  persediaan  tanah  tidak digunakan  dalam  operasional  koperasi  dan  tidak  termasuk  kedalam  aset  tetap.  Persediaan tanah masuk ke kategori pos aset lain-lain karena termasuk untuk investasi dan kemungkinan beberapa tahun yang akan datang akan dijual kembali.” (Supiyah, 54).
Berdasarkan keterangan kasubbag akuntansi KP-RI BINA KARYA terkait dengan pengertian dari  persediaan  tanah  diatas,  seharusnya  pos  ini  tidak  masuk  kedalam  kategori  aset  lain-lain. Persediaan tanah termasuk kedalam kategori investasi jangka panjang, investasi jangka panjang secara umum  melibatkan  aset  berwujud  seperti  tanah,  mesin-mesin  atau  pabrik  (Fahmi  dan  Hadi,  2009:7). Penyajian  pos  persediaan  tanah  di  dalam  neraca  seharusnya  termasuk  kedalam  kategori  properti investasi  karena  merupakan  properti  berupa  tanah  dan  dimiliki  untuk  kenaikan  nilai  dimasa mendatang sesuai dengan pengertian properti investasi menurut SAK-ETAP (2018:47) nomor 14.2.
Ketidaksesuaian  selanjutnya  terkait  dengan  tarif  penyusutan  aktiva  tetap.  Menurut  SAK- ETAP  (2018:53)  nomor  15.31(c)  entitas  harus  mengungkapkan  umur  manfaat  dan  tarif  penyusutan aktiva  tetap.  KP-RI  BINA  KARYA  menggunakan  metode  garis  lurus  dalam  penyusutan  aktiva tetapnya  dan  koperasi  telah  mencantumkan  umur  manfaat  dari  masing-masing  aktiva  tetap.  Pihak koperasi  telah  melakukan  perhitungan  penyusutan  aktiva  tetap,  tetapi  tidak  dicantumkan  didalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan kasubbag akuntansi KP-RI BINA KARYA.
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.12032
“Sebenarnya ada perhitungan penyusutan aktiva tetapnya, tetapi memang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah umur ekonomis dan nilai beban penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus  untuk  bangunan  5%,  untuk  kendaraan  roda  4  (ELF)  12,5%,  untuk  kendaraan  roda  2 12,5%, untuk peralatan 25%” (Supiyah,54).
KP-RI BINA KARYA telah mengungkapkan umur manfaat dari masing-masing aktiva tetap, tetapi  masih  kurang  sesuai  dengan  tarif  penyusutan  yang  dinyatakan  oleh  kasubbag  akuntansi misalnya  terkait  dengan  umur  manfaat  peralatan  yang  diungkapkan  dalam  catatan  atas  laporan keuangan adalah 4 tahun sehingga tarif penyusutan peralatan harusnya 25%, tetapi pada realisasinya tarif penyusutan salah satu peralatan yakni brankas adalah 12,5%.
Ketidaksesuaian yang selanjutnya adalah terkait dengan pengungkapan jatuh tempo kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Hal ini sesuai dengan pernyataan kasubbag akuntansi KP-RI BINA KARYA.
“Jatuh tempo utang tidak dicantumkan karena kalau hutang jangka pendek (hutang usaha) itu jatuh  temponya  1  bulan,  jika  bulan  ini  transaksi  maka  dibayar  bulan  depan.  Kalau  hutang jangka panjang seperti hutang bank, jatuh temponya 3 tahun.” (Supiyah, 54)
KP-RI  BINA  KARYA  tidak  mencantumkan  jatuh  tempo  dari  kewajiban  khususnya  utang usaha  dan  utang  bank  jatim  dalam  laporan  keuangan  karena  pihak  koperasi sudah  mengetahui jatuh tempo  dari  utang  tersebut.  Penyajian  tersebut  mungkin  sudah  cukup  bagi  pihak  koperasi,  namun informasi ini kurang relevan untuk memahami informasi terkait dengan jatuh tempo utang bagi pihak yang  berkepentingan  diluar  koperasi.  Informasi  dalam  laporan  keuangan  akan  bermanfaat  apabila informasi tersebut dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan (Kartikahadi dkk,. 2012:49). Hal  ini  sesuai  dengan  SAK-ETAP  (2018:3)  nomor  2.2  kualitas  penting  informasi  yang  disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan KP-RI BINA KARYA tahun buku 2017 sebagian besar sudah sesuai dengan SAK ETAP. Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari  KP-RI  BINA  KARYA  telah  menyajikan  laporan  keuangan  secara lengkap  sesuai  dengan  ketentuan  SAK-ETAP.  Penyusunan  neraca  telah  sesuai  dengan  standar  yang berlaku  ditinjau  dari penyajian  informasi,  pengklasifikasian  aset  dan  kewajiban,  pengungkapan  aset, kewajiban  dan  ekuitas.  Penyusunan  laporan  hasil  usaha  telah  sesuai  dengan  standar  ditinjau  dari penyajian informasi, pengukuran dan pengungkapan pendapatan dan analisis beban yang digunakan. Penyusunan  laporan  arus  kas  telah  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku  dilihat  dari  informasi  yang disajikan,  arus  kas  operasi,  investasi,  pendanaan  serta  pengungkapan  komponen  kas  dan  setara  kas. Penyusunan  laporan  perubahan  ekuitas  telah  sesuai  dengan  standar  dilihat  dari  informasi  yang disajikan dan komponen laporan perubahan ekuitas. Penyusunan catatan atas laporan keuangan juga telah  sesuai  dengan  SAK-ETAP  ditinjau  dari  struktur  dan  pengungkapan  kebijakan  akuntansi  yang digunakan  oleh  koperasi.  Meskipun  ada  beberapa  ketidaksesuaian  terkait  dengan  pengklasifikasian akun  dan  pengungkapan  informasi  dalam  laporan  keuangan,  penyusunan  seluruh  komponen  laporan keuangan sudah sesuai dengan kaidah SAK ETAP.
Beberapa ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan KP-RI BINA KARYA yakni KP-RI  BINA  KARYA  menambahkan  laporan  promosi  ekonomi  anggota  yang  tidak  dipersyaratkan dalam  SAK-ETAP  kedalam  laporan  keuangannya  dengan  tujuan  agar  anggota  dapat  mengetahui manfaat  ekonomi  yang  didapatkan  dengan  menjadi  anggota  koperasi,  koperasi  mengklasifikasikan
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomor 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.12032
persediaan  tanah  kedalam  kategori  aset  lain-lain,    terdapat  ketidaksesuaian  tarif  penyusutan  dengan perhitungan penyusutan salah  satu aktiva  tetap  dan  koperasi tidak  mengungkapkan jatuh  tempo  dari utang usaha dan utang bank.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  penulis  dapat  memberikan  saran  kepada pengurus  KP-RI  BINA  KARYA  terkait  dengan  penyusunan  laporan  keuangan  berdasarkan  SAK- ETAP. Koperasi dapat terus konsisten menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi koperasi yakni SAK-ETAP. Serta dapat mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh  standar  tersebut.  Koperasi  dapat  menyajikan  informasi  dalam  laporan  keuangan  secara  lebih lengkap sesuai dengan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Effendi, Rizal. 2014. Accounting Principles: Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: PT. Grasindo
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2018. Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
Kartikahadi, H., R.U. Sinaga, M. Syamsul, dan S.V. Siregar. 2012. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK berbasis IFRS. Jakarta Selatan : Salemba Empat
Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi . Jakarta: Erlangga
Sitio, A dan H. Tamba. 2001. Koperasi: Teori & Praktik. Jakarta: Erlangga.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Sektor Riil.