## Wajah Hukum

## Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak Usia 14 Tahun dalam Konteks Islam Menghapuskan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
Citra Ayu Ramadhanti 1 , Uu Idjuddin Solihin 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jl. H.S. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur. 2Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jl. H.S. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur.
Correspondence email: citraxx99@gmail.com, oficiumnobile@gmail.com
Abstrak .  Anak-anak  yang  melakukan  aksi  kriminal  harus  ditindak  secara  altruistis,  didampingi,  diberikan  jabatan dan yayasan yang tidak lazim, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan pedoman kesejahteraan anak, hubungan keluarga dijaga dengan menyiratkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum di peristiwa bahwa mereka tidak dapat dikurung atau ditahan setiap kali  ditahan  atau dikurung,  harus  diingat  untuk  ruang  kurungan  anak  yang  luar  biasa  dan  bukan  dengan  orang  dewasa.  Untuk menjamin  kepastian  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  ditugaskan  secara  kolektif  anak-anak  yang  membutuhkan keamanan  khusus.  Dalam  pendahuluan  hakim,  pemeriksa  umum,  spesialis  atau  pejabat  lainnya  tidak  mengenakan  jubah  atau pakaian administrasi, sidang tertutup, dan  dengan  hakim  tunggal.  Pencipta  menggunakan  strategi  eksplorasi  yuridis  regularisasi, yaitu: metodologi yang tergantung pada pengaturan Peraturan perundang-undangan, dengan tata cara pemilihan informasi dalam tinjauan  ini  adalah  dengan  memanfaatkan  laporan  penyelidikan  dan  setiap  informasi  yang  didapat,  dapat  diurai  secara  efisien untuk juga membedah dengan sengaja menggambarkan tugas hakim sejauh melihat dan memilih. kasus anak-anak dengan keputusan yang  masuk  akal,  dengan  memfokuskan  dan  mempertimbangkan  kondisi keluarga  orang  tuanya  dan  kondisi  alam  anak  khawatir perihal titik bahwa anak dapat memenuhi masa depannya serta dapat diharapkan
Kata kunci : Anak, Pelaku, Tindak Pidana Pencurian
Abstract. Kids who carry out criminal demonstrations should be dealt with altruistically, went with, gave uncommon offices and foundation, sanctions given to kids as per the guideline of the wellbeing of the kid, family connections are kept up with implying that youngsters who face the law in the event that they can not be confined or detained  whenever  detained  or confined,  should be remembered for an extraordinary kid confinement room and not  with grown-ups. To guarantee the assurance of youngsters who are confronted  with the law is assigned collectively of kids  who  need  unique  security.  In  the  preliminary  of  the  adjudicator,  the public  examiner,  specialist  or  other  official  doesn't  wear  robe  or  administration  garments, shut  hearings,  and  with  a  solitary judge.The  creator  utilizes  regularizing  juridical  exploration  strategies,  specifically:  a  methodology  that  depends  on  the arrangements of the laws and guidelines, with the information assortment procedures in this review is to utilize the investigation of reports and every one of the information got, can be broke down efficiently to additionally dissect deliberately portraying the job  of  judges  as  far  as  looking  at  and  choosing  youngsters'  cases  with  reasonable  decisions,  by  focusing  and  considering  the condition of the family of his folks and the natural conditions of the kid worried about the point that the kid can meet his future as well as could be expected.

## Keywords: Child, Actors, Theft Crimes

## PENDAHULUAN
Anak-anak  ialah poin yang tak bisa dipisah dari  ketahanan manusia  serta pemeliharaan negara juga negara, di konstitusi  Indonesia  kanak-kanak  memainkan  posisi  penting,  ini  secara  eksplisit  dipaparkan  bahwa  negara menanggung setiap anak memiliki pilihan untuk jaminan dari kejahatan dan pemisahan. Oleh karena itu, kesejahteraan anak-anak  harus  dianggap  sebagai  kesejahteraan  kehidupan  manusia.  Hasil  penyusunan  Pasal  28B  Undang-Undang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  ini  harus  dilakukan  pembaruan  yang  caranya  ialah  membuat  strategi pemerintah  yang  mengarah  pada penjaminan  generasi  muda.  Kepastian  anak  muda  tertuang  di  Pasal  66  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia.
Mula-mula, tiap anak memiliki hak untuk tak terkena perlakuan kasar, siksaan, dan disiplin. Selanjutnya, deraan hilang  nyawa  atau  deraan  seusia  hidup tak  bisa  dipaksakan  pada  remaja  pelaku  kejahatan.  Ketiga,  setiap  anak  muda memiliki hak untuk tak diingkari kebebasannya secara ilegal. Kemudian, penangkapan, pengurungan atau penahanan seorang  anak  bisa  saja  diselesaikan  sesuai  dengan  hukum  yang  sesuai  dan  harus  dilakukan  jika  semuanya  gagal. Kelima,  setiap  anak  yang  ditolak  kebebasannya  memiliki  pilihan  untuk  ditangani dengan  akomodatif  dan  dengan menghormati kebutuhan kesadaran dirinya sesuai usianya dan hanya diasingkan dari orang dewasa. Enam, setiap anak yang ditolak kesempatannya  memiliki  kesempatan  untuk  memperoleh  bimbingan  yang  sah  atau  bantuan  lain  dengan sukses  pada  setiap  tahap  pengobatan  sah  yang  bersangkutan.  Ketujuh,  setiap  anak  yang  ditolak  kesempatannya
Citra  Ayu  Ramadhanti  dan  Uu  Idjuddin  Solihin,  Tindak  Pidana  Pencurian  yang  dilakukan  Anak  Usia  14  Tahun  dalam Konteks Islam Menghapuskan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
memiliki pilihan untuk melindungi dirinya sendiri dan mendapatkan keadilan di hadapan pengadilan remaja yang adil dan adil dalam suatu pendahuluan yang tertutup bagi orang-orang pada umumnya. 1
Dalam Pasal  45 KUHP yang memuat perihal aturan  serta  usia  seorang  anak  yang bisa dibawa ke persidangan dengan alasan bahwa kesalahan yang dilakukan ialah jika anak itu telah sampai pada usia 16 tahun. 2 Sementara melihat Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  perihal  Peradilan  Anak,  Pasal  4  yang  mengatur  sedapat  mungkin  anak  yang bisa dipidana maupun pemberian kuasa pidana bersifat unik. Di poin itu dijelaskan bahwa  usia anak bermasalah yang bisa dibawa  ke penyisihan ialah sekitar 8 (delapan)  tahun  namun belum tiba pada usia 18 (delapan belas) lama serta belum  menikah.  Pengaturan  yang  cukup  lama  dalam  pemerataan  remaja  akan  sangat  penting  dalam  memutuskan apakah  seseorang  dapat  dihukum,  seperti  halnya  terlepas  dari  apakah  demonstrasi  kriminal  dapat  dianggap bertanggung jawab kepadanya di bidang kriminal.
Berlawanan dengan deraan menurut  Islam, anak tak berkenan ditolak untuk penyamuan yang telah dia lakukan dengan  alasan  bahwa  tak  ada  tanggung jawab  yang  sah  kepada  keturunan  dari  segala  usia  sampai  ia  tiba  pada  usia dewasa  (baligh),  otoritas  yang  ditunjuk.  hanya  memiliki  opsi  untuk  mengkritik  kesalahan  langkahnya  atau memaksakan beberapa batasan padanya yang hendak menolong  membenahi  juga,  cegah  dia  melakukan  kesalahan  di kemudian hari. 3
Di  Indonesia,  kaidah  pidana  yang  mengatur  semua  perihal  perbuatan  salah, pelanggaran  juga  penertiban  bagi mereka, terdapat dalam KUHP, khususnya perbuatan perampokan yang diatur dalam KUHP Buku 11 dalam Pasal 362 sampai  dengan  Pasal  367.  Pasal  362  memberikan  pengertian  perihal  perampokan,  dalam  Pasal  363  mengarahkan tentang  klasifikasi  perampokan  kecil,  Pasal  365 mengatur perampokan dengan kekejaman, dan Pasal 367 mengatur perampokan  dalam  keluarga.  Apalagi  pelanggaran  yang  diperbuat  oleh  anak  juga sudah  diatur  secara  mandiri  di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 perihal Pengadilan Anak. 4 Apalagi pengaturan penyelenggaraan jaminan hak- hak  anak,  khususnya  spesifikasi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  perihal  Penjaminan  Anak,  selain  itu pengamanan anak pelaku tindak pidana unjuk rasa juga ada di Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia. Jadi aksi  kriminal  atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, perlu mendapatkan evaluasi dan pemikiran yang benar-benar tidak biasa,  sehingga hakim dalam memberikan izin atau disiplin kepada anak-anak yang  melakukan  pelanggaran  tidak  meninggalkan  perspektif  pelatihan,  dan  sekali  lagi  tidak  menyalahgunakan keamanan. hak istimewa anak-anak.
Kewajiban pidana dapat diartikan sebagai ketidaknyamanan individu dengan hasil demonstrasi atau kekurangan demonstrasi yang dia lakukan secara mandiri, di mana individu mengetahui tujuan dan hasil kegiatannya. Jika perasaan risiko pidana ini terpenuhi, ada tambahan tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, orang dengan kelainan jiwa, anak belum cukup usia, orang yang terkekang tak direpotkan dengan tanggung jawab, dengan alasan tidak ada alasan untuk bertanggung jawab atas mereka. 5
Sebuah  ekspresi penyesalan  harus  di dunia  yang sempurna  didasarkan  pada perhatian  pada  beberapa  hal  yang tidak dapat diterima yang dilakukan dan mengatakan 'maaf' kepada orang yang bersangkutan. Perhatian dan penegasan kesalahan  yang  muncul  sejak  awal,  misalnya  sebelum  korban  mengumumkan  atau  mencatat  keberatan, memungkinkan  hukum  pidana  untuk  berubah  menjadi  ultimum  remedium,  karena  tidak  ada  persyaratan  prosedur hukum terhadap kesalahan tersebut. Dalam interaksi pendahuluan pidana, kebenaran materiil yang harus dicari adalah pokok apakah suatu demonstrasi pidana yang konon dilakukan oleh termohon sebagaimana didakwakan oleh penyidik umum.
Masalah  kewajiban bagi  anak belum dewasa  serta persetujuan pidananya menjadi  gagasan yang  atraktif untuk ditelaah  melihat  adanya  ketidakkonsistenan baik  di  aturan  positif  itu  sendiri  atapun  kaidah  pidana  Islam.  Jadi  dalam ulasan  ini  pembuat  teringin  untuk  mengklarifikasi  dan  menggambarkan  masalah  ini  dengan  judul  “ Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak Usia 14 Tahun Forgiveness dalam Kontek Islam  Menghapuskan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Pasal  69  Ayat  2  Undang-  undang  Nomor  11  Tahun  2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ”
Berdasarkan  landasan  di  atas,  penulis  akan  mengkaji  pokok  permasalahan, khususnya  Bagaimana  hukum asuransi bagi anak usia 14 tahun menurut Pasal 69  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  perihal  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  selanjutnya  Bagaimana  adalah  pemeriksaan  hukum  Islam  dan  hukum  pidana  perihal  orang
1 Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice ,  (Bandung:  PT Refika Aditama, 2009), hlm 10
2 Soesilo, Kitab Undang-undang Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , (Gama Press, 2008), hlm 28
3 Abdur  Rahman  I, Tindak  Pidana  dalam  Syariat  Islam,  diterjemahkan  oleh  Wadi  Masturi,  Syariah  The  Islamic  Law, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm 16
4 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung : Rafika Aditama, 2008), hlm 31
5 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hlm 74
Citra  Ayu  Ramadhanti  dan  Uu  Idjuddin  Solihin,  Tindak  Pidana  Pencurian  yang  dilakukan  Anak  Usia  14  Tahun  dalam Konteks Islam Menghapuskan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
yang diampuni merupakan pembenaran pembatalan Undang-Undang Hukum Pidana 14 Tahun Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak.

## METODE
Teknik  pemeriksaan  merupakan  komponen  penting  dan  langsung  dalam  penelitian  dan  kemajuan  ilmu pengetahuan, sebagaimana dicatat dalam penulisan ilmiah ini, kegiatan yang menyertainya ialah:
1. Metode pendekatan
Cara  penanganan  masalah  dalam  tinjauan  ini  menggunakan  teknik  yuridis  standarisasi,  lebih  spesifiknya: suatu  metodologi  yang  dimulai  dari  penyusunan  undang-undang  dan  ditelaah  di  lapangan  untuk  memperoleh variabel  pendukung  dan  hambatan. 6 Metodologi  yuridis  standarisasi  ini  adalah metodologi yang bergantung pada standar atau pedoman hukum yang membatasi  dan  memiliki  hasil  yang  sah  dan  jelas.  Melalui  metodologi  yuridis regularisasi ini diandalkan untuk memiliki pilihan untuk memikirkan hukum yang tepat.
2. Spesifikasi penelitian
Pokok-pokok  pembahasan  dalam  penyusunan  ini  mencakup  eksplorasi  ilmiah  yang  jelas,  yang menggambarkan persoalan, namun juga membedah persoalan berdasarkan KUHP.
3. Tahap penelitian
a. Penelitian Kepustakaan
Pemeriksaan ini diarahkan untuk mendapatkan informasi opsional melalui bahan-bahan esensial yang halal dan bahan-bahan  tambahan  yang  sah,  hal  ini  diharapkan  untuk  premis  hipotetis  (yuridis) seperti  halnya  data  yang diidentifikasi dengan titik eksplorasi..
b. Penelitian Lapangan
Eksplorasi  ini  diarahkan  untuk  memperoleh  informasi  penting,  sedangkan  informasi  yang  didapat  melalui review ini berasal dari screening . 4. Metode Penggalian Data
Metode  pengumpulan  informasi  dalam  ujian  ini  adalah  dengan  memanfaatkan  studi  arsip, screening dan persepsi.
5. Metode Analisis Data
Akhirnya, setiap informasi yang diperoleh pencipta diperiksa dengan menggunakan teknik yuridis pengaturan subyektif.  Regularisasi  dengan alasan  bahwa  penjelajahan  ini  bergantung  pada  hukum  dan  pedoman  yang  ada sebagai  hukum  tertentu,  sedangkan  subjektif,  yaitu  informasi  yang  diperoleh  sengaja  disusun  untuk  penyelidikan tambahan dalam penggambaran kalimat, sehingga tidak menggunakan persamaan matematis.
6. Lokasi Pengkajian
Lokasi yang penyusun pilih sebagai sasaran observasi untuk menyusun penulisan ini ialah wilayah Garut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Delik Pencurian yang diperbuat Anak Umur 14 Tahun dalam Konteks Islam
Islam,  sebagai  keyakinan  yang  memiliki  pelajaran  yang  lengkap,  melimpahi  pertimbangan  yang  luar  biasa kepada kehidupan, dalam  hal  apapun, ketika manusia masih dalam tahap tukik. Meski manusia belum dilahirkan, Islam memberikan hak yang harus terlaksana oleh orang tuanya. Keistimewaan anak adalah  komitmen  untuk  orang  tuanya, begitu juga sebaliknya, komitmen anak adalah hak yang harus didapatkan oleh ayah ibunya.
Dalam bermacam-macam  tulisan  syariat  Islam  ( fiqh )  gaya lama,  tidak  ada sebutan  khas  bagi  gagasan  keamanan anak. Sejumlah tulisan syariat Islam ( fiqh ) gaya lama memakai sebutan hadhanah bisa dikatakan sedikit sama dengan arti penting keamanan anak. Bila diikuti dari awal pentingnya kata tersebut, secara semantik (etimologis), hadhanah adalah sejenis masdar, yang bermakna  "menjaga dan mengajar anak". Sebutan itu bersumber dari al-hishn , yang berarti al-janb (perut atau patah), mengingat seorang ibu yang menjelma hadhinah (pembela) menyatukan anak-anak dalam perutnya (masuk).  Sementara  itu,  seperti yang ditunjukkan oleh  istilah,  hadhanah berarti benar-benar memusatkan perhatian pada anak-anak  muda, yang rapuh, yang gangguan  jiwa atau yang tak waras,  atau  mereka  yang  tak  bisa  bebas;  memenuhi kebutuhan  sekolah  dan  kebutuhan  mereka  yang  berbeda,  seperti  kerapian,  makanan,  dan  berbagai  kebutuhan  yang diperlukan untuk bantuan pemerintah mereka. 7
Dalam Ensiklopedia Islam menegaskan jika menurut etimologis, al- hadhanah bermakna "pelengkap dari bawah ketika mereka datang ke pinggul". Dari  segi  fiqh, hadhanah mengandung  arti  benar-benar  berfokus  pada  anak-  anak kecil atau anak-anak luar biasa yang tidak atau tidak hidup mandiri, khususnya dengan memenuhi kebutuhan mereka,
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta : Rajawali, 1985), hlm 17
7 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab fiqih ala al-mazahib al-Arba’ah, (Kairo : al-Hadist, Tanpa tahun),  hlm 582
Citra  Ayu  Ramadhanti  dan  Uu  Idjuddin  Solihin,  Tindak  Pidana  Pencurian  yang  dilakukan  Anak  Usia  14  Tahun  dalam Konteks Islam Menghapuskan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
melindungi  mereka  dari  risiko,  memberi  mereka  pelatihan,  dan  mengembangkan  kapasitas  ilmiah mereka  sehingga mereka  dapat menerima  kewajiban  hidup. 8 Al-Juranji  memberi  makna hadhanah dengan tarbiyat  al-walad . 9 Begitu pula Muhammad al-Syarbini al-Khatib, di bukunya al-Iqna, sesudah menegaskan pentingnya hadhanah dalam bahasa, ia mencirikan hadhanah .
Dalam  perspektif  syara'  dan  pemahaman  tarbiyah,  yang  maknanya  berurusan  dengan  orang-orang  yang  tak dapat  menangani  diri  mereka  sendiri, untuk  membantu  diri  mereka  sendiri  dan  menjaga  dari  kondisi  yang  dapat menyakiti  mereka,  meskipun  mereka  sudah  tua  karena  masalah  mental,  yang  membutuhkan  seseorang  untuk menangani mereka untuk mencuci mereka, mencuci pakaian mereka, memberkati, dan menerapkan menyembunyikan padanya,  atau  dengan  memegang  anak  kecil  di  pangkuannya  dan  membuatnya istirahat,  Hadhanah  adalah  jenis perwalian dan kontrol. 10 Selanjutnya, sebutan tarbiyah yang digunakan al-Jurjani dan al-Khatib memiliki makna yang terlampau lebar, yang melingkupi merawat, mendukung serta memastikan.
Beberapa peneliti memadankan makna hadhanah dengan kafalah . 11 Menurut bahasa hadhanah artinya menjaga, menangani,  menopang,  merawat,  dan  mengawasi,  sedangkan kafalah artinya  memastikan  dan  menerima pertanggungjawaban  atas  suatu  masalah.  Bagaimanapun,  al-Mawardi 12 Pisahkan  pentingnya  kedua  istilah  tersebut tergantung  pada  periode  usia  dan  kemajuan  anak.  Dua  sebutan  ini  ( hadhanah juga kafalah )  adalah  2  dari  4  periode seorang anak, yang wajib dipandang sebagai saat terbitnya perpisahan bagi ayah dan ibu si anak. 4 tahapan itu adalah: 1. radha (penyusuan) yakni taraf anak sebelum berusia dua tahun.
2. hadhanah (pengasuhan  dan  pemeliharaan)  yakni  taraf  anak  sebelum  mumayyiz  (wajarnya  sebelum  berusia  tujuh tahun)
3. kafalah (penjaga  dan  pelindung)  yakni  anak  yang  sudah mumayyiz (kisaran  7  sampai  dengan  8  tahun),  tetapi belum baligh.
4. kifayah  (mencukupi  keperluan)  khususnya  untuk  anak-anak  telah  mencapai  kedewasaan  dan  bebas, jadi  mereka dapat mengatasi masalah  mereka sendiri.  Di  tahap 4 ini, tak ada  komitmen  wali  untuk  menangani  setiap  masalah anak.
Menerawang  dari  gagasan  Perlindungan  Anak  yang  menyiratkan  pemuasan  hak-hak  istimewa  anak-anak  juga berdasarkan penegasan al- Mawardi di atas, hadhanah (dari sudut pandang terbatas, khususnya mengurus dan mengasuh anak)  ialah  satu  dari  sekian  jenis  asuransi  anak.  Dengan  demikian  sesuai  dengan  penegasan  Wahbah  al-Zuhaili” 13 yakni hak-hak istimewa anak-anak terdiri atas 5 perihal, khususnya:
1. Nasab (kepribadian).
2. Radha (Menyusui).
3. Hadhanah (Perawat serta Penghidupan).
4. Domain (Perwalian). 14
5. Nafaqah (Pemberian Nafkah).
Oleh karena itu, seperti yang ditunjukkan oleh al-Mawardi dan al-Zuhaili hadhanah adalah jenis keamanan anak, serta kepribadian memberi, menyusui, perwalian, dan mencari nafkah. Jenis asuransi anak antara lain tergantung pada tahap  pembentukan  anak.  Sesuai  dengan  yang  dijelaskan  oleh  al-Mawardi sebelumnya, serta sikap al-Zuhaili bahwa domain (perwalian) selesai sesudah tahap hadhanah  (pemeliharaan dan pemeliharaan). 15 Bagaimanapun, dominasi  ahli hukum  Islam  (fiqh)  memakai  sebutan  hadhanah,  seperti  yang digambarkan  dalam  penggambaran  sebelumnya,  dari perspektif  yang  lebar,  yang  melingkupi  kepentingan  yang  setara  dengan  jaminan  anak,  untuk  lebih  spesifik mengumpulkan  setiap  kebutuhan  (secara  fisikal  maupun  persyaratan non-aktual)  dari  anak-anak  yang  tak  dapat mengelola  biayanya.  mandiri, mungkin  akibat  dari  anak  tersebut  masih  muda  atau  karena  ketidakmampuan. Dalam
8 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm 229
9 Ali bin Muhammad al-Jurjāni, al-Ta`rīfāt (Jakarta : Dar al-Hikmah, Tanpa Tahun), hlm 88 10 Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini, al-Iqnā` fi Hilli Alfāzh Abi Syujā` (Bandung: Syirkat al- Ma`ārif li al-Thab` wa al- Nasyr, Tanpa Tahun), J. 2, hlm 193
11 Lihat misalnya Ibn Qudāmah, Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, al-Mughnī (Beirut: Dār al-Fikr, Tanpa Tahun), J. 9,  h. 298-299;  Al-Syirazi,  Abu  Ishaq Ibrahim  bin  `Ali  ibn  Yusuf al-  Fairuzabadi, al-Muhażżab (Surabaya: al- Hidayah, Tanpa Tahun), J. 2, hal. 169; al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin Syaraf, al-Majmū` Syarh al- al-Muhażżab (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), J. 18, h. 320; al-Syaukāni, Nail al-Authār, Syarh Muntaqā al-Akhbār (Beirut: Dar al- Fikr, 1994), J. 7, hal 128-132
12 Al-Māwardi, Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb, al-Hawī al-Kabīr (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), J. 15, hlm 100
13 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy, J.10, hlm 245
14 Ibid , hlm 7327.
15 Ibid , hlm 7328
Citra  Ayu  Ramadhanti  dan  Uu  Idjuddin  Solihin,  Tindak  Pidana  Pencurian  yang  dilakukan  Anak  Usia  14  Tahun  dalam Konteks Islam Menghapuskan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
pergantian  peristiwa  berikutnya,  beberapa  ahli  hukum  Islam  kontemporer,  mengunkapkan  sebutan al-walayah dengan  makna  yang signifikan  terhadap gagasan jaminan  anak  seperti  yang  digambarkan sebelumnya. Al-Hafnawi, misalnya, menganjurkan bahwa ada dua macam al-domain (perwalian):
1. Perwalian atas pribadi ( al-nafs )
2. Perwalian kekayaan ( al-mal ).
Diwalikannya  seorang  individu  diidentikkan  dengan  pengejawantahan  masalah-masalah  yang  bersinggungan dengan  kebutuhan anak-anak kecil atau orang-orang  yang  memiliki  ketidaksempurnaan  (secara  jasmani  dan  rohani), sebagai  dukungan  (al- hadhanah ),  pelatihan,  pendidikan,  juga  perkawinan.  Sehubungan  dengan  perwalian  kekayaan, yang  diberikan  kepada  individu  tidak  dapat  mengelola  sumber  daya  mereka,  entah  itu  akibat  dari  mereka  belum mencpai  kedewasaan  dalam  usia  atau  akibat  dari  mereka  tak  kompeten. 16 Adanya  pengaturan  ini,  perawatan  anak ( hadhanah ) penting untuk ( al-wilayah ).
Begitu  pula,  Wahbah  al-Zuhaili.  Padahal  al-Zuhaili,  seperti  halnya  diungkapkan  di  atas,  menegaskan  jika domain  (perwalian)  dilakukan  sesudah  tahap  hadhanah  (pemeliharaan  serta  peratawan). 17 Menyiratkan  bahwa hadhanah juga wilayah adalah 2 poin yang unik, namun di lain sisi al-Zuhaili memisahkan wilayah menjadi dua, yakni ruang al-nafs dan  ruang al-mal (seperti  halnya  diungkapkan  oleh  al-Hafnawi  sebelumnya).  Wilayah al-nafs menckakup arti penting berurusan dengan segala hal yang berhubungan dengan diri (individu) individu yang kasar (tidak mampu), seperti pertimbangan, pemeliharaan, sekolah, pendidikan, kesejahteraan, pernikahan, dan sebagainya Menangani  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  harta  milik  orang-orang  yang  kikuk  (yang  tidak  mampu menyelesaikannya), seperti perbaikan harta benda dan pengurusnya, seperti jual beli, sewa, gadai, dll. 18
Oleh  karena  itu,  sebutan  yang  kian  absah  dipakai  untuk  pendefinisian  perlindungan  anak  dalam  syariat  Islam adalah al-region ,  karena  asuransi  anak meliputi  seluruh  perspektif  yang  terkait  dengan  anak,  entah  secara  nyata, intelektual,  atau  mendalam,  entah  mengenai  pribadi  sendiri  maupun  kekayaannya.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut, bisa diduga kalau pengertian asuransi anak dalam syariat Islam ialah pemuasan hak-hak istimewa anak dan jaminannya dari  kondisi-kondisi  yang  bisa  merugikan  dirinya,  jiwanya,  juga  kekayaannya,  yang  meliputi  jasmani,  rohani, mendalam, juga bagian sosial anak-anak.

## Hak-Hak Anak Dalam Islam

## Hak Hidup
Islam  terlampau  menjaga  hak  hidup  tiap  orang,  meskipun  masih  berbentuk  embrio. Ramai pengulangan dalam kitab suci mencegah dilarangnya menghilangkan roh makhluk tuhan, entah itu keturunannya atau bukan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Qs. Al-An’am (6):151:
“ Juga,  jangan  bunuh  anak-anak  Anda  yang  terinspirasi  oleh  ketakutan paranoid  akan  kemiskinan,  kami  akan memberikan makanan kepada mereka sama seperti Anda. Tidak diragukan lagi, menghilangkan nyawa adalah dosa yang luar biasa .”
Di bait lainnya, khususnya Q.s Al-Isra (17:31), Allah berfirman:
“ Selanjutnya,  jangan  bunuh  anak-anakmu  karena  ketakutan  paranoid  akan  kekurangan  harta.  Kamilah  yang hendak  mengasih  mereka  makan  dan  terlebih  lagi  kepada  dirimu.  Sesungguhnya  menghilangkan  nyawa  adalah dosa yang luar biasa .”
Menjadi  konsekuensi  keberadaan  individu  yang  benar-benar  hidup, termasuk  anak  yang  masih  dalam  perut, Islam menunjukkan semua jenis perawatan, asuransi, dan pemeliharaan embrio, yang dalam penerapannya dibebankan pada bayi. dua wali. Begitu pula ketika anak dikandung, wali wajib menjaga  daya  tahannya  dengan  cara  mendukung, sungguh-sungguh  memusatkan  perhatian,  dan  menanganinya  dengan  tepat.  Allah  berfirman  dalam  Q.S  Al-Thalaq (65): 6:
16 Al-Hafnawi, Abdul Majid Muhammad, Ushūl al-Tasyrī` fī Mamlakah al-`Arabiyyah al-Su`ūdiyyah. hlm 227-228
17 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy , J. 10, hlm. 7328
18 Ibid , hlm. 7327
Citra  Ayu  Ramadhanti  dan  Uu  Idjuddin  Solihin,  Tindak  Pidana  Pencurian  yang  dilakukan  Anak  Usia  14  Tahun  dalam Konteks Islam Menghapuskan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
“Temukan  mereka  (pasangan)  tempat  tinggal  mereka  sesuai  dengan  kemampuannya  dan  jangan  mempersulit mereka untuk membatasi hati mereka. Terlebih lagi, dengan asumsi mereka (pasangan yang berpisah) hamil, beri mereka bisnis mereka sampai mereka mengandung anak. , maka, pada saat itu, jika mereka menyusui (anak-anak) Anda sejauh Anda mungkin khawatir, beri mereka upah mereka; dan konsultasikan di sela Anda (semua hal) sebaik- baiknya; dan jika Anda mengalami masalah, masalah lain wanita mungkin menyusui (anak) untuknya."
Bait di  atas menyatakan  komitmen para  wali untuk benar-benar fokus  dan  menjaga daya  tahan  anak-anaknya. Memang,  ketika  seorang  wanita  perlu  menjalani  disiplin  untuk  perilaku  buruknya,  sementara  di  perutnya  ada tukik, maka  pada  saat  itu,  embrio  harus  dipastikan.  Hal  ini  sebagaimana  tercermin  dalam  serangkaian  pengalaman yang  dikenal  sebagai  cerita Ghamidiyah . 19
Di  penggambaran  yang  berbeda  satu  perempuan  yang  membuat  kesalahan  juga  mengharuskan  dia  ditolak, ketika dia hamil, maka, pada saat itu, hukumannya harus ditangguhkan. Sebuah hadits menyatakan. 20
“Seorang wanita, jika dia menghilangkan nyawa dengan sengaja, dia tak diperbolehkan untu dibunuh (qishash) sampai  ia  mengandung  anak,  jika dia  hamil,  dan  sampai  seseorang  berurusan  dengan  anaknya.  Demikian  pula, jika  dia  dia  menyerahkan  perselingkuhan,  dia  tidak  boleh  dirajam  sampai  dia  mengandung  anak  dan  sampai seseorang berurusan dengan anaknya."
Penundaan  penghukuman qishash juga  rajam  seperti  yang  diungkapkan  di  penggambaran  hadits  tersebut menandakan bahwasannya  Islam mengkhawatirkan  sekali hak-hak istimewa anak, entah sudah dilahirkan atau masih belum dilahirkan (di dalam perut), hingga dijamin anak itu akan hidup tanpa pengabaian oleh Allah.
Dengan  ini  maka  jelas,  Allah  mengasihkan  bantuan  dalam  bermacam-  macam  pelaksanaan  komitmen  untuk wanita  (hamil  atau  menyusui),  misalnya,  saat  dilaksanakannya  ibadah  puasa  di  bulan  Ramadhan.  Sebagaimana diungkapkan di sebuah hadits yang dijelaskan oleh Al-Nasa'i dari Anas Bin Malik : 21
“Yang  pasti  Allah  SWT.  Menjatuhkan  (melonggarkan)  komitmen  permohonan  para  pemudik  dan  meringankan komitmen puasa (Ramadhan) bagi ibu hamil dan menyusui”.
Memastikan  anak-anak  benar-benar  hidup  juga  terlihat  dari  tidak  boleh  menghilangkan  nyawa  wanita  juga kanak-kanak semasa perang. Di sebuah hadits yang dijelaskan oleh Ibnu Majah diungkapkan : 22
19 Abu  Dawud  Sulaiman  bin  al-Asy`ats  al-Sijistaniy, Sunan  Abī  Dāwud (Aman:  Dar  al-A`lam,  2003).  Cet.  1,  h.  722; Muslim, Shahih  Muslim (Indonesia:  Dar  Ihya’  al-Kutub  al-`Arabiyah,  Tanpa  Tahun),  Juz  2,  hlm.  52.  Imam  Muslim  telah meriwayatkan  hadits  serupa,  yang  mengkisahkan  cerita  yang  serupa  yang  terjadi  pada  seorang  wanita  dari  Juhainah.  Dan  Abu Dawud, Sunan Abī Dāwud , hlm 721-722 20 Ibnu Mājah, Sunan Ibn Mājah , hlm 898-899
21 Al-Nasā’ī, Sunan al-Nasā’ī , Juz 4, hal. 491, no. 2273. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Turmużi, Sunan al-Turmużī ..., Juz 2, hlm 109
22 Ibn Majah Sunan Ibn Majah, Juz 2, hlm 947
Citra  Ayu  Ramadhanti  dan  Uu  Idjuddin  Solihin,  Tindak  Pidana  Pencurian  yang  dilakukan  Anak  Usia  14  Tahun  dalam Konteks Islam Menghapuskan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
"Dijelaskan dari Ibn Umar, bahwa Nabi melihat seorang wanita yang terbunuh (karena pertempuran) di beberapa jalan. Jadi dia melarang pembunuhan wanita dan anak-anak."

## Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan
Mengasuh  dan  benar-benar  fokus  pada  anak-anak  adalah  wajib,  karena wajib  bagi  wali  untuk  memberikan penghidupan yang layak  kepada  anak-  anak mereka. Ini harus dilakukan untuk keuntungan dan daya tahan anak yang sebenarnya. Beberapa peneliti mengatakan bahwa Allah SWT. Akan menganggap wali bertanggung jawab atas anak- anak mereka pada Hari Penghakiman, sebelum seorang anak dianggap bertanggung jawab atas orang tua mereka. Oleh karena itu, seperti halnya wali memiliki wewenang atas para anaknya, seorang anak juga memiliki wewenang atas orang tuanya. Seperti halnya ditunjukkan oleh Al-Qur'an bahwasannya seorang anak wajib berperilaku sopan terhadap ayah ibunya, sebagaimana telah diungkapkan diantaranya di Q.S. Al-Ankabut (29): 8:
"Selain itu, Kami telah mewajibkan individu untuk berbuat baik kepada orang-orang mereka."
di Q.S. Al-Tahrim (6):6, Allah berfirman:
“Hai  orang-orang  yang  menerima,  peliharalah  dirimu  dan keluargamu  dari  api  neraka  yang  bahan  bakarnya adalah individu dan batu.”
Bagian sebelumnya menegaskan bahwasannya wali mempunyai kewajiban untuk melindungi serta memelihara anak-anak mereka dan keluarga mereka secara layak. Pada akhirnya, seorang anak memiliki pilihan untuk benar-benar fokus dan benar-benar diperhatikan oleh ayah ibunya dengan tepat.
Rasulullah  SAW.  Berikan  ilustrasi  perihal  cara  mengambil  sikap  untuk  menghadapi  anak,  seperti  yang dijelaskan dari Abu Hurairah r.a. 23
Dari  Abu  Hurairah  r.a.  Wadah  Aqra  itu  Setelah  menatap  Nabi.  Mengecup  Hasan,  kemudian,  pada  saat  itu, berkata: "Tanpa diragukan lagi saya memiliki sepuluh anak dan tidak satupun dari anak saya, saya kecup." Rasulullah saw. Selanjutnya, pada saat itu, berkata: "Tanpa ragu, siapa pun yang tak memuja, tak akan dihargai."
Dalam penggambaran Muslim lainnya, Nabi saw. Bersabda: 24
“Orang yang tak menyayangi orang lain, tak akan disayangi Allah Azza wa Jalla.”

## Hak Diperlakukan Secara Adil
Seorang  pemuda  memiliki  hak  istimewa  untuk  mencari  penyikapan  yang wajar  dari  ayah  ibunya,  entah  secara
23 Muslim, Shahih  Muslim, Juz 2, h. 325. Lihat  juga Sunan al-Turmużī, Juz 3, h. 215, no. 1984, 1985, 1986; Sunan Abū Dāwud , Juz 4, h. 255, no. 5218; Ahmad bin Hanbal, Abu `Abdillah, Musnad al-Imām al-Hāfizh Abī `Abdillah Ahmad bin Hanbal , (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2002), h. 514, no. 7121; h. 525, no. 7287; h. 548, no. 7636; hlm 729
24 Muslim, Shahih Muslim, Juz 2, h. 325; Lihat juga Ahmad bin Hanbal, al-Musnad (Kairo: Dar al- Hadits, 1995). Cet.1, Juz 14, hlm 407
Citra  Ayu  Ramadhanti  dan  Uu  Idjuddin  Solihin,  Tindak  Pidana  Pencurian  yang  dilakukan  Anak  Usia  14  Tahun  dalam Konteks Islam Menghapuskan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
materi maupun non-materi, seperti yang diungkapkan dalam hadits, termasuk: 25
"Bersikaplah  masuk  akal  untuk  Anda  di  antara  anak-anak Anda, jadilah wajar untuk Anda di antara anak-anak Anda."
Dalam  penggambaran  lain,  wadah  Nu'man  Basyir  menggambarkan  bahwa ayahnya memaksa dirinya  untuk pergi bersama Rasulullah. Terlebih lagi, katakan: 26
Ayahnya berkata: "Pasti saya memberikan tawanan untuk anak ini." Rasulullah saw. Menanyakan: "Apakah Anda memberikan  setiap  anak  Anda  seperti  yang  Anda  berikan  untuk  anak  Anda?"  Ayahnya  menjawab:  "Tidak." Rasulullah saw. Kemudian, pada saat itu, berkata: "(kemudian, pada saat itu) dapatkan kembali hadiahmu."
Hadits  di  atas  menunjukkan  komitmen  wali  untuk  bersikap  wajar  terhadap  anak-anaknya:  jika  salah  satu  dari anak-anak mereka diberi  sesuatu, anak yang lain harus mendapatkan hal yang sama persis. Mentalitas wali yang wajar terhadap  anak-anak  tidak  hanya  secara  materi,  tetapi  juga  dalam  hal-hal non-materi,  misalnya  memberi  kepedulian, cinta kasih, pengajaran, dll.

## Pasal  69  ayat  2  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tetang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dengan Hadhanah
Sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal  69  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  “pemuda  yang  belum  berusia  14  (empat  belas)  tahun  harus  diketahui perbuatannya.  Sementara  itu,  Pasal  70  menyatakan  bahwa  “lunaknya  demonstrasi,  keadaan  anak  itu  sendiri,  atau keadaan  di  mana  kegiatan  itu  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  alasan  bagi  penguasa  yang  ditunjuk  untuk  berpikir untuk  tidak  memaksakan  suatu  hukuman  atau  memaksa  suatu  kegiatan  mengingat perspektif  yang  sah  dan  berbelas kasih.
Dalam  pengaturan  yang  tertulis  di  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  perihal  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, Pasal 32 ayat 2 menjelaskan bahwa:
(1) Menahan  anak  tidak  bisa  diperbuat  apabila  anak  tersebut  mendapatkan  jaminan  yang  diberikan  oleh  ayah ibunya/wali  dan  tambahan  organisasi bahwasannya  anak  tersebut  tak  akan  lolos,  tak  akan  meniadakan  barang bukti, serta tak akan berbuat hal serupa kembali.
(2) Penahanan Anak bisa diterapkan dengan beberapa syarat, diantaranya:
a) Anak tersebut berusia di atas 14 tahun; dan
b) Dikaitkan dengan perbuatan delik yang diancam kurungan diatas 7 (tujuh) tahun.
Di Pasal  itu penahanan terhadap anak tersebut  tak disebut dengan  kasus-kasus khusus sebagaimana tercantum dalam  Pasal  itu.  Seharusnya  hal itu,  menjadi  pemikiran  serius  bagi  generasi  baru  sarjana  hukum,  karena  bermacam variabel yang mendasari bahwasannya anak muda sebenarnya memiliki perjalanan hidup yang masih panjang.
Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memuat bermacam sesuatu hal yang diwajibkan oleh anak, Pasal 3 menjelaskan bahwa: “tidak boleh ditangkap, ditahan, atau ditahan, apalagi jika semuanya gagal dan dalam waktu yang  sesingkat-singkatnya.”  Jadi  dalam  Pasal  itu  adalah  menjelaskan  bahwa  penahanan/  pendisiplinan  yang belakangan ini justru memperlakukan anak-anak sebagai pelaku aksi kriminal, mirip dengan apa yang dilakukan orang dewasa.
Sistem  Peradilan  Pidana  Remaja  berdasarkan  pendapat  Yahya  Harahap  adalah  kerangka  kontrol  pelanggaran anak, yang  terdiri dari lembaga  yang melakukan penanganan pemeriksaan anak, penuntutan anak, kontrol  anak serta
25 Abu Dawud, Sunan Abū Dāwud , Juz 3, hlm. 293, no. 3544. Lih juga Sunan al-Nasā’ī , Juz 6, hlm 262; Musnad Ahmad , Juz 4, hlm 275, 278, juga 375
26 Al-Bukhari, Shahīh  al-Bukhārī (Semarang:  Karya  Toha  Putera,  Tanpa  Tahun),  Juz  3,  hhlm.  206.  Lihat  juga Musnad Ahmad , Juz 40, hlm. 25, no. 18863; hlm. 69, no. 18907; Sunan al-Nasā’ī , Juz 6, hlm. 258, no. 3672; hlm. 260, no. 3680; Sunan al- Turmużī , Juz 2, hlm. 411, no. 1379; al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali, al-Sunan al-Kubrā (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 6, hlm 178-179
Citra  Ayu  Ramadhanti  dan  Uu  Idjuddin  Solihin,  Tindak  Pidana  Pencurian  yang  dilakukan  Anak  Usia  14  Tahun  dalam Konteks Islam Menghapuskan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
restoratif anak. 27 Kerangka kriminal remaja adalah semua komponen kerangka  keadilan  kriminal yang terlibat dalam mengurus kasus-kasus pengasuhan anak. Mula-mula, polisi selaku lembaga yang tepat ketika seorang anak baru sekali bersinggungan dengan kerangka keadilan, yang juga memutuskan apakah anak itu hendak dilahirkan atau dipersiapkan ke proses di atasnya. Selanjutnya, pemeriksa juga organisasi pembebasan dengan syarat juga akan memutuskan apakah anak tersebut  hendak diserahkan atau ditangani di  pengadilan  remaja.  Lalu,  tahap  ketika  anak  muda  akan  ditetapkan dalam keputusan, mulai dari disampaikan hingga dikenang karena organisasi yang mengutuk. Landasan terakhir dari pendisiplinan. 28
Bila dilihat dari sudut pandang sosiologis, pelaksanaan keadilan kriminal remaja  dapat  melukai  sisi  psikologis, fisik,  dan  sosial  anak.  Pelanggaran  anak- anak,  dewasa  ini  baik  jumlah  maupun  kualitasnya,  pada  umumnya  akan berkembang dibandingkan dengan berbagai kesalahan,  hampir semua kesalahan yang diperbuat manusia  yang  sudah mencapai  kedewasaaannya diperbuat  oleh  anak-anak.  Unsur  penyumbang  yang  berbeda  adalah  pemerataan keuangan yang  kurang  menguntungkan,  dampak  globalisasi  di  bidang  surat  menyurat  dan  data,  peningkatan  pendidikan  serta lifestyle .  Dan  juga,  masalah  ini  juga  lantaran  adanya  faktor  keluarga  misalnya  tidak  adanya  perlindungan,  kasih sayang,  kehangatan  juga  manajemen  dari  wali,  sehingga  anak-anak dengan  mudah  terpengaruh  oleh  hubungan  yang buruk secara lokal. 29
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  juga  diperlukan  untuk  memanfaatkan  pendekatan  keadilan  yang  membantu, menyelesaikan  kasus  pidana  dengan  memasukkan  pembuat  kesalahan,  pihak  yang  dirugikan,  kelompok pelaku/korban,  juga  pertemuan  terkait  lainnya  guna  saling  mengidentifikasi  pengaturan  yang  wajar  dengan menggarisbawahi  pembenahan  ke  keadaannya yang  awal,  dan  bukan  pembalasan.  Petunjuk  pelaksanaan  asuransi daerah  jika jumlah  residivis  berkurang,  sementara  pelakunya  berada  di  bawah  pengawasan  daerah,  daerah  memiliki rasa  aman  dan  yakin  perihal  pekerjaan  kerangka  keadilan  remaja,  termasuk  sekolah,  keluarga,  dan  yayasan  daerah untuk mencegah kesalahan; ikatan dan kombinasi sosial yang diperluas. 30
Pedoman keadilan terapeutik, yang pada dasarnya merupakan upaya untuk mengalihkan dari interaksi keadilan kriminal  ke  penyelesaian  dengan  pertimbangan,  tidak  dapat  diterapkan  pada  berbagai  jenis  atau  tingkat  kesalahan. Meskipun  demikian,  dalam  demonstrasi  kriminal  tertentu,  penggunaan  standar  ini  dapat  dianggap  jauh  lebih  layak daripada ukuran keadilan pidana biasa.
Pemerataan pemulihan menurut UU  Sistem  Peradilan Pidana  Anak yang termuat  dalam  Pasal  1  angka  6,  ialah penanganan kasus dengan mengikutsertakan pembuat kesalahan, pihak yang dirugikan, kelompok pelaku/korban, dan perkumpulan-perkumpulan  lainnya  yang  terkait,  guna  saling  mencari  pengaturan  yang  wajar  dengan  menonjolkan penyembuhan kembali ke keadaannya yang awal, dan bukan pembalasan. Soal pengasuhan anak-anak yang bergumul dengan  hukum,  jelas  kasus-kasus  elektif  ditangani  tergantung  pada  satu  aturan  baku.  Misalnya,  posisi  polisi  untuk mempraktikkan kehati-hatian dapat dipraktikkan dalam kasus-kasus apa, para penegak  hukum,  khususnya  pemeriksa, harus  secara  efektif  mengenali  perilaku  menyimpang  remaja  dan  pelanggaran  yang  tidak  tercemar.  berjuang dengan hukum, sehingga praktik negatif dalam kerangka keadilan kriminal remaja dapat bertahan.
Dalam  kepastian  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sitoli  Nomor  1/Pid.Sus-  Anak/2014/PN  Gst,  terdapat  seorang remaja  berusia  14  (empat  belas)  tahun  yang  melakukan  perbuatan  tercela  seperti  perampokan.  Dalam  jaminan  ini, hakim meminta persyaratan hukum kepolisian untuk membebaskan anak tersebut dari tahanan.  Artinya anak tersebut dikurung  dulu,  sedangkan  sudah  jelas  tertuang  di  pengaturan  UU  SPPA  ditegaskan  bahwasannya  anak  yang  dicari pengalihan adalah anak yang diancam deraan kurungan tidak lebih dari 7 tahun.
Pasal  32  ayat  2,  ditegaskan  bahwa  “anak-anak  tidak  boleh  dikurung  jika  mereka  mendapat  jaminan  dari wali/penjaga atau pihak yang berpotensi bahwa anak itu tak akan kabur, tak akan meniadakan dan merusak bukti, dan juga tak akan melakukan perbuatan salah serupa." Pasal tersebut berisi bahwa anak tersebut tidak boleh disimpan jika diperoleh dari orang tua/penjaga dan organisasi bahwasannya anak tersebut tak akan kabur, tak akan meniadakan atau merusak bukti, dan juga tak akan melakukan perbuatan salah serupa. Maknanya, selagi si anak mendapat kepastian dari pertemuan-pertemuan  yang  sudah  disusun  sebelumnya,  si  anak  berhak  untuk  tidak  dibatasi.  Demikian  juga,  anak hanya dapat ditahan jika berusia 14 tahun ataupun sudah mapan dan dikaitkan dengan perlakuan pelanggaran dengan dasar penahanan tujuh tahun.
Pengalihan baru saja selesai untuk delik yang diperbuat oleh anak yang dikompromikan dengan hukuman pidana di bawah  tujuh  tahun. Hal ini sangat tidak  sesuai  dengan  situasi  yang  terjadi,  anak  tersebut  melakukan  tindak  pidana pembobolan  yang  deraan  ancamannya  di  bawah  tujuh  tahun  penjara,  namun  polisi  sebagai  kuasa  hukum  utama  atas
27 Yahya Harahap, Pembahsan Permasalahan dan Penerapan KUHP , (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm 5
28 Mamik  Sri  Supatmi  Purnianti  dan  Ni  Made  Martini  Tinduk, Analisa  Situasi  Sistem  Peradilan  Anak  di  Indonesia, ( Indonesia: UNICEF, 2003), hlm 5
29 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum , (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm 52
30 Ibid, hlm 48
Citra  Ayu  Ramadhanti  dan  Uu  Idjuddin  Solihin,  Tindak  Pidana  Pencurian  yang  dilakukan  Anak  Usia  14  Tahun  dalam Konteks Islam Menghapuskan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
situasi  tersebut  melakukan  penangkapan  di  bawah  pengawasan.  mata  otoritas  yang  ditunjuk  meminta  pengalihan. Penahanan terhadap anak dapat dilakukan apabila  perbuatan salah yang dilakukan oleh seorang anak diancam dengan hukuman lebih dari 7 (tujuh) kali atau lebih, hal ini mengandung pengertian bahwa sah untuk keadaan ini polisi tidak boleh menahan anak-anak yang melakukan perbuatan tersebut. dari pencurian.
Pasal 6 UU SPPA mengungkapkan bahwa pengalihan diharapkan dapat membebaskan anak-anak dari kesulitan kebebasan.  Jika  seorang  anak  ditempatkan  ke  dalam  perawatan,  implikasinya  anak  itu  kehilangan  haknya  sebagai anak-anak negara yang sedang naik daun. Anak-anak tak dapat memperoleh hal yang harusnya mereka dapatkan, dan anak-anak tidak bisa berkembang dan diasuh seperti anak-anak secara keseluruhan.
Anak-anak sebenarnya harus memiliki space guna memenangkan hak- hak istimewa mereka selaku anak-anak sehingga  anak-anak  dapat  dijauhkan  dari  penghinaan  mengerikan  yang  ditimbulkan  oleh  disiplin.  Anak-anak  akan merasa kurang yakin dan tertutup terhadap iklim, karena mereka merasa tidak sama  dengan  anak-anak  yang  berbeda. Untuk  itu,  iklim  juga  keluarga  merupakan 2  poin yang tak bisa  terpisahkan dari  anak-anak menjadi ruang  mendasar mereka untuk bergaul dengan faktor lingkungan mereka.
Aturan  dasar  untuk  melaksanakan  gagasan  pengalihan  adalah  aktivitas  yang  meyakinkan,  melimpahi chance untuk orang dapat mengatasi hal salah. Tuntutan hukum dalam melakukan pengalihan menandakan kepentingan patuh terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  pedoman  yang  telah  dibentuk.  Para  ahli  hukum  melakukan  pengalihan secara  hati-hati  agar  anak-  anak  yang  melakukan  aksi  kriminal  tidak  merasa  takut  dan  mengalami  kekejaman,  baik secara nyata ataupun mental.
Pengalihan  mengharapkan  untuk  menjaga  anak-anak  dari  penolakan  otonomi.  Dalam  hal  seorang  anak ditempatkan  dalam  kurungan,  secara  tidak  langsung  anak  tersebut  kehilangan  haknya  sebagai  anak-anak  desa  yang semakin dewasa, anak tersebut tidak dapat memperoleh apa yang seharusnya didapatkan oleh anak tersebut, dan anak tersebut  tidak  dapat  memperolehnya.  Mengembangkan  dan  membina  seperti  anak-anak  secara  keseluruhan. Duplikatnya, anak tersebut juga akan mendapat aib negatif dari masyarakat setempat karena mereka menganggap jika anak  tersebut  ialah  anak  yang  memiliki  masalah.  Hal  ini  sangat  merajai  kenaikan  anak-anak  dalam  keadaan mereka saat ini yang sampai saat ini berharap bahwa anak tersebut bukanlah anak yang baik.
Pedoman  yang  dibentuk  guna  mengakomodasi  delik-delik  dengan  pembuat  kesalahannya  ialah  anak  di Indonesia pada lazimnya sangat bagus, namun dalam persyaratan hukum dan penerapannya, mereka harus berpegang pada  pedoman  ini  dan  pengaturan  di  mana  anak-anak  ditemukan.  Anak-anak  masih  perlu  memperoleh  bagian  guna mendapatkan hak-hak istimewa mereka selaku anak-anak agar anak-anak dijauhi dari fitnah mengerikan yang dibawa oleh  deraan.  Anak-anak  akan  merasa  kurang  yakin  dan  tertutup  terhadap  iklim  karena  mereka  merasa  unik  dalam hubungannya dengan anak-anak yang berbeda, untuk itu, iklim serta keluarga ialah dua hal yang tak dapat dipecahkan dari anak-anak seperti tempat mendasar mereka untuk bergaul dengan faktor lingkungan mereka.

## SIMPULAN
1. Demonstrasi  perampokan  yang  dilakukan  dengan  kemauan  keras  adalah  demonstrasi  yang  dilarang  karena pengambilan barang dagangan atau hak orang lain terhadap demonstrasi itu tergantung pada disiplin dalam jinayah fiqh  yang  dikenal  sebagai  jarimah,  khususnya  orang-orang  yang  menyalahgunakan  prinsip-prinsip  yang  telah ditetapkan oleh Allah dalam Islam meskipun anak muda sebagai penghibur dalam arahannya, ia sebenarnya perlu mendapatkan  beberapa  hak,  khususnya:  hak  untuk  hidup, pilihan  untuk  mencari  perawatan  dan  pengobatan  dan pilihan untuk ditangani secara wajar.
2. Ada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dengan  Hadhanah  yang  sebenarnya  disahkan  melalui  pendekatan  keadilan restroaktif  dengan  mencoba  mengalihkan  dari  siklus  keadilan  pidana  ke  penyelesaian  konsultasi  sehingga  anak- anak  masih  mendapatkan  ruang  untuk  memperoleh  hak-hak  mereka  untuk  menghindari  pencemaran  nama  baik yang mengerikan yang ditimbulkan. dengan mengutuk.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Al-Bukhari, Shahīh  al-Bukhārī (Semarang:  Karya  Toha  Putera,  Tanpa  Tahun),  Juz  3,  h.  206.  Lihat  juga Musnad Ahmad , Juz 40, hal. 25, no. 18863.
69,  no.18907; Sunan  al-Nasā’ī ,  Juz  6,  h.  258,  no.  3672;  hal.  260,  no.  3680; Sunan  al-Turmużī ,  Juz  2,  hal.  411,  no. 1379; al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al- Husain bin Ali, al-Sunan al-Kubrā Beirut: Dar al-Fikr. Ali bin Muhammad al-Jurjāni, al-Ta`rīfāt Jakarta : Dar al-Hikmah, Tanpa Tahun. Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini, al-Iqnā` fi Hilli Alfāzh Abi Syujā`, Bandung : Syirkat al-Ma`ārif li al-Thab` wa al-Nasyr. Al-Hafnawi,  Abdul  Majid  Muhammad, Ushūl  al-Tasyrī`  fī  Mamlakah  al`Arabiyyah al-Su`ūdiyyah. Al-Māwardi,  Abu  al-Hasan  `Ali  bin  Muhammad  bin  Habīb, al-Hawī  al-Kabīr Beirut : Dar al-Fikr, 1994. Al-Nasā’ī, Sunan  al-Nasā’ī ,  Juz  4,  hal.  491,  no.  2273.  Hadits  ini  juga  diriwayatkan  oleh  al-Turmużi, Sunan  al-
Citra  Ayu  Ramadhanti  dan  Uu  Idjuddin  Solihin,  Tindak  Pidana  Pencurian  yang  dilakukan  Anak  Usia  14  Tahun  dalam Konteks Islam Menghapuskan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

## Turmużī ..., Juz 2.
C,  Robert.  Trajanowicz  an  Marry  Morash,  Juvenile  Delniquency. Concept  an  Control,  Prentice  Hall, New  Jersey, 1992  dalam  :  Purnianti,  Mamik  Sri  Supatmi  dan  Ni  Made  Martini  Tinduk, Analisa  Situasi  Sistem  Peradilan Anak di Indonesia , Indonesia : UNICEF, 2003. Coulson, Noel J. Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence. Chicago : The University of Chicago Perss. Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Islam. Jakarta : Hoeve, 2005. Dawud, Abu. Sunan Abū Dāwud , Juz 3, h. 293, no. 3544. Lih juga Sunan al- Nasā’ī , Juz 6, h. 262; Musnad Ahmad , Juz  4,  h.  275,  278,  dan  375;  Abu  Fadhl  Jamal  al-Din,  Lisan  al-Arab,  Jilid  XIII,  .Berut  :  Dar  al-Kutuh,  al- Ilmiyyah, tanpa tahun.
Djamil,  Nasir. Anak  Bukan  Untuk  Dihukum, Jakarta  :  Sinar  Grafika,  2013. Gurvitch,  Georges. Sosiologi  Hukum ,
Jakarta : Bharata 1988 M.
Harahap,  Yahya. Pembahsan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHP , Jakarta : Pustaka Kartini, 1993.
I, Abdur Rahman. Tindak Pidana dalam Syariat Islam.
Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2 Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah , Juz 2 Ibn Qayyim al-Jauziyyah Tuhfah al-maurud bi Ahkim al-mauhud, al-Kutub al- Ilmiyyah, 2005. Khallaf,  Abad  al-wahhab. Iim  Ushul  al-fiqh. Beirut  :  Dar  al-Qalam,  1998.  Ma’luf,  Louis. al-munjid ,  Beirut  : Mathba’ah al-Katulikiyyah, tanpa tahun.
Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi dan  Restorative  Justice ,  Bandung  : PT Refika Aditama, 2009.
Masturi. Syariah The Islamic Law. Jakarta : Rineka Cipta, 1992. Muslim, Shahih Muslim, Juz 2, h. 325. Lihat juga Sunan al-Turmużī, Juz 3, h. 215, no. 1984, 1985, 1986; Sunan Abū Dāwud , Juz 4, h. 255, no. 5218; Ahmad  bin  Hanbal,  Abu  `Abdillah, Musnad  al-Imām  al-Hāfizh  Abī `Abdillah Ahmad bin Hanbal , (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2002), h. 514, no. 7121; h. 525, no. 7287; h. 548, no. 7636; h. 729, no.10684.
Muslim, Shahih Muslim, Juz 2,; Lihat  juga  Ahmad bin Hanbal, al-Musnad Cet.1, Juz  14,  no.  19089.  Kairo  :  Dar  al- Hadits, 1995.
Muslich, Ahmad Wardi. Pengantar danAsas Hukum Pidana Islam . Jakarta : Sinar Grafika, 2006. Nasution,  Harun. Islam  ditinjau  dari  Bebagai  Aspeknya ,  Jakarta :  UI Press, 1985 M.
Sulaiman,  Abu Dawud bin al-Asy`ats al-Sijistaniy,  Sunan Abī Dāwud. Aman : Dar al-A`lam, 2003. Soesilo,  Kitab  Undang-undang  Pidana  dan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana,  Bab  III,  Hal-hal  yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana Pasal 45, Gama Press, 2008.
Soetodjo,  Wagiati. Hukum  Pidana  Anak ,  Bandung  :  Rafika  Aditama,  2008. Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islamiy... J.10. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy... , J. 10.