## BEBERAPA CATATAN TENTANG ASAS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Ahkam Jayadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: ahkamjayadi@gmail.com

## Abstract
Jurisdiction in Indonesia executed pursuant to principle, " For The Shake of Justice Pursuant to Believing in One God". How to comprehend and realize in reality  of  the  principle  do  not  be  found  its  clarification.  Various  other  law  and regulation  which  represent  regulation  of  execution  of  judicial  power  law arranging about  jurisdiction  institutes. Executor  of  judgement  paintbrush do not also  arrange  furthermore  about  this  jurisdiction  principle.  the  Regulation  cause judges  do  not  have  the  understanding  of    same  about  ground  or  principle.  As  a result applying of the principle only comprehended in general that handled case it have to earn to be justified do not only to State, society however also which do not less  important  is  to  God  Which  Single  The  most  as  target  of  top  everything. Therefore,  require  to  be  made  a  change  to  law  and  regulation  about  judgement paintbrush.
Key Word : Jurisdiction, God Who Are Single The most, Justice

## Abstrak
Peradilan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip, “Demi Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Bagaimana  memahami  dan mewujudkan  di  dalam  realitas  dari  prinsip  tersebut  tidak  ditemukan penjelasannya. Berbagai  peraturan perundang-undangan lainnya  yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang kekuasaan kehakiman  yang mengatur tentang  lembaga-lembaga  peradilan.  Pelaksana  kekuasan  kehakiman  tidak  juga mengatur  lebih  lanjut  tentang  prinsip  peradilan  ini.  Ketidakjelasan  peraturan tersebut  menyebabkan  hakim-hakim  tidak  memiliki  pemahaman  yang  sama tentang  prinsip  atau  asas  tersebut.  Akibatnya  penerapan  prinsip  tersebut  hanya dipahami  secara  umum  bahwa  perkara  yang  ditanganinya  harus  dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada  Negara, masyarakat  akan tetapi  juga yang tidak kalah pentingnya adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai tujuan puncak  segala  sesuatu.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  perubahan  terhadap peraturan perundang-undangan tentang kekuasan kehakiman. Kata Kunci : Peradilan, Tuhan Yang Maha Esa, Keadilan

## PENDAHULUAN
ndonesia  adalah  negara  hukum  sebagaimana  ditegaskan  di  dalam  Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Pasal  1  ayat  3). Indonesia  sebagai  negara  hukum  lebih  lanjut  didukung  dengan  terbentuknya kelembagaan  negara,  yaitu:  lembaga  legislatif  (Dewan  Perawakilan  Rakyat), lembaga  eksekutif  (Pemerintah  dalam  arti  sempit  dan  dalam  arti  luas)  serta lembaga yudikatf (Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan yang ada di bawahnya serta badan-badan peradilan lainnya). Tentu saja penegasan UUD 1945 tersebut  tidak  sekedar  ditempatkan  sebagai  pengakuan  UUD  1945  semata,  akan tetapi  yang  lebih  utama  adalah  sejauh  mana  hal  tersebut  di  implementasikan  di dalam  realitas  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  sebagaimana tugas dan fungsinya masing-masing.
Perlawanan  terhadap  berbagai  bentuk  pelanggaran  hukum  seiring  dengan kejadian  yang  melanda  berbagai  lembaga  negara  kita  belakang  ini  haruslah menjadi  gerakan  massif.  Betapa  tidak  berbagai  tindakan  melawan  hukum  telah masuk  ke  jajaran    Pemerintah,  Komisi  Pemilihan  Umum,  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,    Mahkamah  Konstitusi,  Mahkamah Agung dan berbagai tingkatan peradilan yang ada dibawahnya 1 . Kejadian tersebut diprediksi  sebagai  efek  langsung  dari  ketidak  mampuan  peraturan  perundang- undangan yang ada sebagai alat pengendali perilaku sosial masyarakat. Demikian juga kegagalan masyarakat  untuk  mensinergikan tingkat  pemahaman hukum  dan kesadaran  hukumnya  dengan  muatan  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang  ada  untuk  mewujudkan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  serta kultur masyarakat Indonesia yang tidak mendukung.
Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD  1945)  telah  menegaskan  bahwa:  “Atas  berkat  Rahmat  Allah  Yang  Maha Kuasa  dan  dengan  didorongkan  oleh  keinginan  luhur,  supaya  berkehidupan kebangsaan  yang  bebas,  maka  rakyat  Indonesia  menyatakan  dengan  ini kemerdekaannya”.  Penegasan  Pembukaan  UUD  1945  tersebut  di  pertegas  di dalam  Pasal  29  ayat  (1)  Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa 2 .  UU No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  pada  Pasal  2  ayat  (1) Peradilan dilakukan, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
1 Ingat  berbagai  kasus  mafia  peradilan  yang  menyertai  kasus  KPU  dengan  MK,  Bank Century, Kasus pajak Gayus Tambunan serta korupsi oleh Nasaruddin.
2 Lihat  lebih  lanjut  hasil  empat  kali  amandemen  UUD  1945  beserta  perdebatan  yang melingkupinya.
I
Dalam kaitan dengan pasal tersebut di atas maka kita harus memahami dan berpegang  teguh  pada  pemahaman  bahwa:  Indonesia  meskipun  bukan  negara agama  atau  negara  yang  menjadikan  salah  satu  agama  sebagai  agama  resmi negara,  akan  tetapi  Indonesia  adalah  negara  yang  menghormati  nilai-nilai  agama sebagai  sumber  nilai  atau  sumber  hukum  kehidupan 3 .  Agama  di  Indonesia memiliki  posisi  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  dan  strategis  tidak  hanya dalam  kehidupan  bermasyarakat  akan  tetapi  juga  di  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  oleh  karena  ajaran  agama  tidak  hanya  untuk  ruang  lingkup kehidupan duniawi semata akan  tetapi juga untuk kehidupan akhirat.
Dari  sisi  legislasi  dan  penegakan  hukum,  yang  berperan  penting  di  dalam proses tersebut adalah manusia yang terlibat di dalamnya, termasuk manusia yang menjadi  penegak  hukum 4 .  Bila  manusia  yang  ada  dibalik  proses-proses  tersebut sangat  penting  posisi  dan  kedudukannya,  maka  tentu  saja  nilai-nilai  agama  juga menjadi  penting  adanya.  Betapa  tidak  ruang  lingkup  nilai-nilai  agama  adalah mengatur  manusia  yang  ada  di  balik  proses  tersebut 5 .    Satjipto  Rahardjo mengingatkan  bahwa:  pengamatan  terhadap  berlakunya  hukum  secara  lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut: 1. Peraturan sendiri, 2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan, 3. Aktivitas birokrasi pelaksana, 4. Kerangka sosial politik, ekonomi, budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur  dalam  hukum  tersebut  di  atas  menjalankan  apa  yang  menjadi  bagiannya 6 . Selanjutnya  Soerjono  Soekanto  menambahkan  bahwa:  Secara  sederhana  dapat
3 Diingatkan  oleh  Satjipto  Rahardjo  bahwa:  Hukum  modern  sangat  bersandar  pada “legalitas  formal”  dan  “birokrasi”  dalam  cara  mengaturnya,  suatu  hal  yang  memang  tak  dapat dihindari  dalam  keadaan  masyarakat  modern  yang  kompleks  ini.  Pokoknya  hukum  menjadi semakin  jauh  dari  konteks  rasa  keadilan,  moralitas  dan  lain-lain  segi  kerokhanian  manusia, Permasalahan Hukum di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1983), h. 96.
4 Lihat  Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi    Hukum, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo, 1997),  h.  3  bahwa:  Hukum  secara  sosiologis  adalah  penting  dan  merupakan  suatu  lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola- pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi.
5 Soerjono  Sokenato  menyatakan  bahwa:  pengaruh  hukum  terhadap  sikap  tindak  atau perilaku  yang  dihasilkan  dapat  diklasifikasi  sebagai:  ketaatan  (compliance),  ketidak  taatan  atau penyimpangan  (deviance),  dan  pengelakan  (evorian), Efektivikasi  Hukum  dan  Peranan  Sanksi, (Bandung: CV. Remadja Karya, 1985), h. 6.
6 Satjipto  Rahardjo, Permasalahan  Hukum  di   Indonesia, (Bandung: Alumni, 1987), h. 13.
dikatakan, bahwa seseorang taat apabila ia bersikap tindak atau berprilaku sesuai dengan harapan pembentuk hukum, sebagaimana dipahaminya 7 .
Hukum itu tentu saja dibuat dan diberlakukan untuk kemaslahatan manusia melalui  pencapaian  tujuan  hukum.  Hukum  untuk  manusia  bukan  sebaliknya manusia  untuk  hukum.  Meskipun  sebuah  peraturan  hukum  lahir  dan  ditetapkan dari  atas  melalui  lembaga  negara  yang  diberi  kewenangan  untuk  itu  (seperti lembaga  legislatif  pusat  maupun  daerah),  akan  tetapi  proses  pembuatannya  tentu saja harus didahului dengan penelitian tentang hal  tersebut  di  tengah masyarakat (yang  dikenal  dalam  kajian  teori  hukum,  “sumber  hukum  materil”)  dengan melibatkan  semua  elemen  masyarakat 8 .  Untuk  itu  pada  ranah  inilah  perlu pelibatan  nilai-nilai  spiritualitas  agama  (Islam)  dan  nilai-nilai  hukum  adat  dalam setiap  penyusunan  rancangan  undang-undang,  rancangan  peraturan  daerah  dan peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Secara  sosiologis  dalam  kehidupan bermasyarakat, agama (Islam) adalah salah satu “institusi pengendalian sosial” di samping  institusi-institusi  pengendalian  sosial  lainnya 9 .  Pada  ranah  inilah mestinya kita memaknai prinsip peradilan tersebut.

## PEMBAHASAN

## A. Proses Pemeriksaan Perkara
Penjelasan  umum  Undang  Undang  No.  49  Tahun  2009  tentang  Peradilan Umum menegaskan bahwa: Di Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Keadilan, kepastian hukum,  dan  ketertiban  penyelenggaraan  sistem  hukum  merupakan  hal-hal  pokok untuk  menjamin  kehidupan  masyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Hal  pokok tersebut  merupakan  masalah  yang  sangat  penting  dalam  usaha  mewujudkan suasana  perikehidupan  yang  sejahtera,  aman,  tenteram,  dan  tertib  seperti  yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu untuk mewujudkannya  dibutuhkan  adanya  lembaga  yang  bertugas  menyelenggarakan keadilan  dengan  baik.  Salah  satu  lembaga  untuk  menegakkan  kebenaran  dalam mencapai  keadilan,  ketertiban,  dan  kepastian  hukum  adalah  badan-badan peradilan.  Badan-badan  peradilan  sebagaimana  dimaksudkan  Undang  Undang
7 Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi , h. 5.
8 Hal ini dimungkinkan dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
9 Setiap    masyarakat  memerlukan  suatu  mekanisme  pengendalian  sosial  agar  segala sesuatunya  berjalan  dengan  tertib  (Joseph  G.  Roucek, Social  Control, (London:  Duan  Nestrand Company, Inc, 1951), h. 60.
Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman.  Undang-undang  ini  kemudian  diperbaharui  dengan  Undang  Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang No. 48 Tahun 2009,  yang  masing-masing  mempunyai  lingkup  kewenangan  dan  wilayah yurisdiksi dalam mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu.
Upaya  mewujudkan  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  tepat,  adil  dan dengan biaya ringan, tentu saja bukan pekerjaan mudah 10 . Kekuasaan kehakiman di  lingkungan  peradilan  umum  dalam  undang-undang  ini  dilaksanakan  oleh Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi.  Kedua  tingkatan  peradilan  tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  peradilan.  Tentang susunan,  kekuasaan  dan  kedudukan  hakim  serta  tata  kerja  administrasi  pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diatur di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986, undang-undang ini kemudian direvisi dengan Undang Undang No.
8  Tahun  2004  dan  terakhir  dengan  Undang  Undang  No.  49  Tahun  2009  tentang Peradilan Umum.
Pengadilan  Negeri  merupakan  pengadilan  tingkat  pertama.  Tingkatan peradilan ini untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata  bagi  rakyat  pencari  keadilan  pada  umumnya,  kecuali  undang-undang menentukan  lain.  Pengadilan  Tinggi  merupakan  pengadilan  tingkat  banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga  merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  dan  terakhir  mengenai  sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.
Secara  umum  berikut  akan  diuraikan  proses  pemeriksaan  perkara  di lembaga peradilan:
1. Tahapan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama
Langkah  awal  yang  dilakukan  adalah,  pihak  (penggugat  atau  pemohon) yang  memiliki  masalah  hukum  mendaftarkan  gugatan  atau  permohonannya  di kepaniteraan  Pengadilan  Agama  disertai  dengan  sejumlah  pembayaran  untuk pendaftaran gugatan atau permohonan. Selanjutnya tinggal menunggu berita atau panggilan  untuk  sidang  yang  disampaikan  oleh  petugas  juru  sita  atau  juru  sita pengganti. Pemanggilan atau pemberitahuan tersebut dilakukan atau disampaikan
10 Dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009  dijelaskan bahwa: Pasal 2Ayat (4) Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan  dengan  cara  efesien  dan  efektif.  Yang  dimaksud  dengan  “biaya  ringan”  adalah  biaya perkara  yang  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat.    Namun  demikian,  asas  sederhana,  cepat,    dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.
kepada pihak penggugat atau pemohon sekurang-kurangnya tiga (3) hari  sebelum hari  persidangan.  Jika  pada  saat  pemanggilan  para  pihak  tidak  ditemukan  di alamatnya,  maka  surat  panggilan  disampaikan  melalui  Kepala  Desa  atau  Lurah dimana para pihak bertempat tinggal. Mendahului proses pemanggilan itu setelah gugatan atau permohonan didaftarkan maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim atau Majelis  Hakim  yang akan memeriksa kasus  tesebut  termasuk jadwal persidangannya.
Sesuai  dengan  jadwal  persidangan,  jika  para  pihak  datang  memenuhi panggilan,  maka  upaya  awal  yang  dilakukan  oleh  Hakim  atau  majelis  hakim adalah upaya perdamaian. Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat  dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara  pada setiap kali  persidangan  (Pasal  56  ayat  2,  Pasal  68,  Pasal  82  dan  Pasal  83  UU  No.  7 Tahun  1989).  Selanjutnya  jika  kedua  belah  pihak  hadir  dipersidangan  maka dilanjutkan  dengan  mediasi  (berdasarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2008).  Kedua belah  pihak  bebas  memilih  Hakim  mediator  yang  tersedia  di  Pengadilan  Agama tanpa  dipungut  biaya.  Apabia  terjadi  perdamaian,  maka  perkaranya  dicabut  oleh penggugat/pemohon dan perkara telah selesai.
Pada  perkara  perdata  pada  umumnya  setiap  permulaan  sidang,  sebelum pemeriksaan  perkara,  hakim  diwajibkan  mengusahakan  perdamaian  antara  para pihak  berperkara  (Pasal  154  R.Bg),  dan  jika  tidak  damai  dilanjutkan  dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia  di  Pengadilan  tanpa  dipungut  biaya,  kecuali  para  pihak  menggunakan mediator  dari  luar  yang  sudah  punya  sertifikat,  maka  biayanya  seluruhnya ditanggung  kedua  belah  pihak  berdasarkan  kesepakatan  mereka.  Apabila  terjadi damai,  maka  dibuatkan  akta  perdamaian.  Akta  Perdamaian  ini  mempunyai kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  putusan  hakim  dan  dapat  dieksekusi,  tetapi tidak  dapat  dimintakan  banding,  kasasi  dan  peninjauan  kembali.  Apabila  tidak terjadi  damai  dalam  mediasi,  baik  perkara  perceraian  maupun  perkara  perdata umum,  maka  proses  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan  pembacaan  surat gugatan atau surat permohonan.
Sebelum  surat  gugatan  atau  surat  permohonan  dibacakan,  jika  perkara perceraian,  hakim  wajib  menyatakan  sidang  tertutup  untuk  umum,  sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka untuk umum. Surat gugatan atau permohonan  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  itu  dibacakan  oleh  penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat atau termohon untuk memberikan tanggapan/jawabannya,  pihak  penggugata  atau  pemohon  punya  hak  untuk mengubah,  mencabut  atau  mempertahankan  isi  surat  gugatan  atau  surat
permohonan  tersebut.  Apabila  penggugat  menyatakan  tetap  tidak  ada  perubahan dan  tambahan  dalam  gugatannya  itu  kemudian  persidangan  dilanjutkan  ketahap berikutnya  yaitu  jawab  menjawab  antara  penggugat  dengan  tergugat  atau pemohon dengan termohon.
Setelah  gugatan  dibacakan,  kemudian  tergugat  diberi  kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban  tergugat  dapat  dilakukan  secara  tertulis  atau  lisan  (Pasal  158  ayat  1 R.Bg).  Pada  tahap  jawaban  ini,  tergugat  dapat  pula  mengajukan  eksepsi (tangkisan)  atau  rekonvensi  (gugatan  balik)  dan  pihak  tergugat  tidak  perlu membayar panjar biaya perkara.
Setelah  tergugat  menyampaikan  jawabannya,  kemudian  si  penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap  ini  mungkin  penggugat  tetap  mempertahankan  gugatannya  atau  bisa  pula merubah  dengan  membenarkan  jawaban  atau  bantahan  tergugat.  Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya/menyampaikan  dupliknya.  Dalam  tahap  ini  dapat  diulang-ulangi sampai  ada  titik  temu  antara  penggugat  dengan  tergugat.  Apabila  acara  jawab menjawab  dianggap  cukup  oleh  hakim,  dan  masih  ada  hal-hal  yang  tidak disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  maka  hal  ini  dilanjutkan  dengan  acara pembuktian.
Pada tahap ini penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan  bukti-bukti,  baik  berupa  bukti  surat  maupun  saksi-saksi  secara bergantian  yang  diatur  oleh  hakim.  Pada  tahap  selanjutnya,  kesimpulan  para pihak.  Pada  tahap  ini,  baik  penggugat  maupun  tergugat  diberi  kesempatan  yang sama  untuk  mengajukan  pendapat  akhir  yang  merupakan  kesimpulan  hasil pemeriksaan    selama  sidang  berlangsung  menurut  pandangan  masing-masing. Kesimpulan  yang  disampaikan  ini  dapat  berupa  lisan  dan  dapat  pula  secara tertulis.  Selanjutnya  majelis  hakim  melakukan  musyawarah  untuk  menjatuhkan putusan.
Rapat  permusyawaratan  majelis  hakim  bersifat  rahasia  (Pasal  19  ayat  3 UU  No.  4  Tahun  2004).  Dalam  rapat  permusyawaratan  majelis  hakim,  semua hakim  menyampaikan  pertimbangannya  atau  pendapatnya  baik  secara  lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan  pendapat  yang  berbeda  tersebut  dapat  dimuat  dalam  putusan  ( dissenting opinon ). Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada  tahap  ini  dibacakan  putusan  majelis  hakim.  Setelah  dibacakan  putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang  waktu  14  hari  setelah  putusan  diucapkan.  Apabila  penggugat/tergugat
tidak  hadir  saat  dibacakan  putusan,  maka  Juru  Sita  Pengadilan  Agama  akan menyampaikan  isi/amar  putusan  itu  kepada  pihak  yang  tidak  hadir,  dan  putusan baru  berkekuatan  hukum  tetap  setelah  14  hari  amar  putusan  diterima  oleh  pihak yang tidak hadir itu.

## 2. Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri
Prosedur  pemeriksaan  perkara  perdata  di  Pengadilan  Negeri  tidak  jauh berbeda dengan proses  yang terjadi di Pengadilan Agama sebagaimana diuraikan di  atas.    Pada  tahap  awal  penggugat  memasukkan  surat  gugatan  ke  Pengadilan Negeri yang berwenang. Pada Pasal 118 HIR ditetapkan bahwa Pengadilan Negeri yang  berwenang  untuk  memeriksa  perkara  adalah,  Pengadilan  Negeri  tempat domisili tergugat. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan dimasukkan ke Pengadilan  Negeri  tempat  domisili  salah  seorang  tergugat.  Apabila  alamat tergugat  tidak diketahui  maka  gugatan dimasukkan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal  penggugat,  atau  gugatan  dimasukkan  ke  Pengadilan  Negeri  yang  telah disepakati para pihak.
Selanjutnya  dalam  proses  persidangan  berbagai  kemungkinan  bisa  terjadi yaitu:  penggugat  hadir,  tergugat  tidak  hadir.  Dalam  HIR  Pasal  125  ayat  (1), jikalau  si  tergugat,  walaupun  dipanggil  dengan  patut  tetap  tidak  datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang telah ditentukan itu, dan tidak juga menyuruh  seorang  lain  menghadap  selaku  wakilnya,  maka  tuntutan  itu  diterima dengan  keputusan  tak  hadir  ( verstek )kecuali  jika  tuntutan  itu  melawan  hak  atau tidak beralasan.
Bila penggugat tidak hadir sedangkan tergugat hadir, maka HIR Pasal 124 menyatakan  jikalau  penggugat,  walaupun  dipanggil  dengan  patut,  tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang telah ditentukan itu, dan tidak juga menyuruh  seseorang  lain  menghadap  selaku  wakilnya,  maka  tuntutannya dipandang gugur dan si penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi masih  punya  hak  sesudah  membayar  biaya  tersebut  memasukkan  tuntutannya sekali lagi. Sedangkan bila kedua belah pihak tidak hadir, maka demi kewibawaan badan peradilan serta agar jangan sampai ada perkara yang berlarut-larut dan tidak ada  penyelesaian,  maka  dalam  hal  ini  gugatan  harus  dicoret  dari  daftar  perkara dan  dianggap  tidak  pernah  ada.  Bila  kedua  belah  pihak  hadir,  maka  sidang pertama  dapat  dimulai  dengan  sebelumnya  hakim  menganjurkan  perdamaian kepada  kedua  pihak,  jika  tidak  tercapai  perdamaian  maka  sidang  dilanjutkan degan pemeriksaan lanjutan termasuk pembuktian-pembuktian.
Dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri hakim memiliki hak-hak  dan  kewajiban.  Pada  HIR  Pasal  119,  Ketua  pengadilan  negeri  berkuasa
memberi  nasehat  dan  pertolongan  kepada  penggugat  atau  wakilnya  tentang  hal memasukkan  surat  gugatannya.  Pada  HIR  Pasal  132,  Ketua  berhak  pada  waktu memeriksa, memberi penerangan kepada kedua belah pihak dan akan menunjukan supaya  hukum  dan  keterangan  yang  mereka  dapat,  dipergunakan  jika  ia menganggap  perlu  supaya  perkara  berjalan  dengan  baik  dan  teratur.  HIR  Pasal 159  ayat  (4),  Hakim  berwenang  untuk  menolak  permohonan  penundaan  sidang dari  para  pihak,  kalau  ia  beranggapan  bahwa  hal  tersebut  tidak  diperlukan.  HIR Pasal  180  ayat  (1)  Ketua  pengadilan  negeri  dapat  memerintahkan  supaya  suatu keputusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau bandingnya, apabila ada surat  yang sah, suatu tulisan yang menurut aturan yang berlaku yang dapat  diterima  sebagai  bukti  atau  jika  ada  hukuman  lebih  dahulu  dengan keputusan  yang  sudah  mendapat  kekuatan  hukum  yang  pasti,  demikian  juga dikabulkan  tuntutan  dahulu,  terlebih  lagi  di  dalam  perselisihan  tersebut  terdapat hak  kepemilikan.  Pada  ayat  (2),  Akan  tetapi  dalam  hal  menjalankan  terlebih dahulu ini, tidak dapat menyebabkan seseorang dapat ditahan.
Tentang  kewajiban  hakim  dalam  hal  pembuktian,  pada  HIR  Pasal    172, Dalam  hal  menimbang  harga  kesaksian,  hakim  harus  menumbuhkan  perhatian sepenuhnya  tentang  permufakatan  dari  saksi-saksi,  cocoknya  kesaksian  yang diketahui  dari  tempat  lain  tentang  perkara  yang  diperselisihkan,  tentang  sebab- sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu, tentang perkelakuan adat  dan kedudukan saksi, dan pada umumnya  segala  hal  yang  dapat  menyebabkan  saksi-saksi  itu  dapat  dipercaya benar  atau  tidak.  Pada  HIR  Pasal  176,  Tiap-tiap  pengakuan  harus  diterima segenapnya,  dan  hakim  tidak  bebas  untuk  menerima  sebagian  dan  menolak sebagian  lagi,  sehingga  merugikan  orang  yang  mengakui  itu,  keculi  orang  yang berutang itu dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbuktidengan kenyataan yang dusta.
Tanggun-jawab  hakim  dalam  pemeriksaan  perkara  di  muka  pengadilan, pada  HIR  Pasal  372  ditegaskan  bahwa,  Ketua-ketua  majelis  pengadilan diwajibkan  memimpin  pemeriksaan  dalam  persidangan  dan  permusyawaratan. Pada  ayat  (2),  Dipikulkan  juga  pada  mereka  kewajiban  untuk  memelihara ketertiban  baik  dalam  persidangan,  segala  sesuatu  yang  diperintahkan  untuk keperluan  itu,  harus  dilakukan  dengan  segera  dan  seksama.  Bahkan  secara  lebih limitatif di dalam UU No. 14Tahun 1970 pada Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa, Tugas  pokok  daripada  hakim  adalah  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Pada  Pasal  5  ayat  (2), Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya  mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada Pasal 14 ayat (1), Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan ia wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Dalam  hal  menjatuhkan  putusan  diatur  di  dalam  HIR  Pasal  178  ayat  (1), Hakim karena jabatannya, pada waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan  hukum,  yang  tidak  dikemukakan  oleh  kedua  belah  pihak.  Pada  ayat  (2) Hakim  wajib  mengadili  atas  seluruh  bagian  gugatan.  Pada  ayat  (3)  Ia  tidak diijinkan  menjatuhkan  keputusan  atas  perkara  yang  tidak  digugat,  atau memberikan lebih dari yang digugat.
Terhadap  putusan  yang  telah  dijatuhkan  oleh  Hakim  atau  Majelis  Hakim para  pihak  diberikan  hak  untu  menolak  atau  tidak  menerima  putusan  tersebut dengan  menggunakan  upaya  hukum  perlawanan.  Upaya  hukum  perlawanan  ada yang disebut upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa  adalah  perlawanan  terhadap  putusan  hakim  yang  belum  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  sedangkan  upaya  hukum  luar  biasa  adalah  perlawanan yang  dilakukan  terhadap  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Upaya  hukum  biasa  antara  lain:  banding(pengajuan  perkara  kepada  pengadilan tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulang) dan Kasasi (yaitu pengajuan perkara ke Mahkamah Agung berupa tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum  yang keliru di dalam penerapan hakim  yang memeriksanya pada  tingkat  Pengadilan  Tinggi).  Upaya  hukum  luar  biasa  yatu:  peninjauan kembali (yaitu, peninjauan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan syarat terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan undang- undang seperti dtemukan bukti baru).

## 3. Pemeriksaan perkara pidana
Perkara  pidana  di  awali  dengan  penyelidikan  serta  penyidikan  oleh kepolisian.  Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur di  dalam  Undang-undang  Nomor  26  tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia,  Pasal  1  angka  (5)  bahwa,  Penyelidik  karena  kewajibannya  mempunyai wewenang  menerima  laporan,  mencari  keterangan  dan  barang  bukti,  menyuruh berhenti  orang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta  memeriksa  tanda  pengenal diri,  dan  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  KUHAP,  untuk  kepentingan penyelidikan,  penyelidik  atas  perintah  penyidik  dapat  melakukan  penangkapan.
Namun  untuk  menjamin  hak-hak  asasi  tersangka,  perintah  penangkapan  tersebut harus  didasarkan  pada  bukti  permulaan  yang  cukup.  Meskipun  demikian penyelidikan  yang  dilakukan  penyelidik  tetap  harus  menghormati  asas  praduga tak  bersalah  ( presumption  of  innocence ).  Penerapan  asas  ini  adalah  untuk melindungi  kepentingan  hukum  dan  hak-hak  tersangka  dari  kesewenang- wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.
Penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahn 2002 tentang  Kepolisian, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah: 1). Menerima laporan atau pengaduan  dari  seorang  tentang  adanya  tindak  pidana;  2).  Melakukan  tindakan pertama  pada  saat  di  tempat  kejadian;  3).  Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri  tersangka;  4).    Melakukan  penangkapan, penahanan,  penggeledahan  dan  penyitaan;  5).  Mengenai  sidik  jari  dan  memotret seseorang;  6).  Memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka atau  saksi;  7).  Mendatangkan  seorang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya dengan  pemeriksaan  perkara;  8).  Mengadakan  penghentian  penyidikan;  9). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
Setelah  penyidikan  selesai,  maka  kasus  tersebut  wajib  dilimpahkan  ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil  penyidikan  tersebut  kurang  lengkap,  maka  penuntut  umum  segera mengembalikan  berkas  perkara  tersebut  kepada  penyidik  disertai  petunjuk  untuk dilengkapi.  Sedangkan  bila  dalam  waktu  14  hari  penuntut  umum  tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.
Selanjutnya  penuntut  umumlah  yang  menentukan  suatu  perkara  hasil penyidikan,  apakah  sudah  lengkap  atau  tidak  untuk  dilimpahkan  ke  Pengadilan Negeri  untuk  diadili.  Jika  menurut  pertimbangan  penuntut  umum  suatu  perkara tidak cukup bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan  delik,  maka  penuntut  umum  membuat  suatu  ketetapan  mengenai  hal itu (Pasal 140 ayat 2 butir b KUHAP). Penuntut umum juga memiliki kewenangn untuk  menutup  suatu  perkara  demi  hukum  (Pasal  140  ayat  2  butir  a KUHAP).Penuntut  umum  selanjutnya  membuat  surat  dakwaan  berdasarkan  hasil penyidikan.
Setelah  hasil  penyidikan  selesai  dan  dituangkan  dalam  Berita  Acara Pemeriksaan (BAP), maka hasil penyidikan tersebut diserahkan kepada Kejaksaan sebagai  penuntut  umum.  Kejaksaan  sebagai  penuntut  umum  akan  memberikan atau  memasukkan  pasal-pasal  yang  di  langgar  serta  jenis  tuntutan  yang
menyertainya,  seperti:  hukuman  penjara  atau  hukuman  badan,  hukuman  mati, denda dan sebagainya.
Terhadap suatu perkara telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut selanjutnya  diajukan  kepengadilan  untuk  disidangkan  (diperiksa,  diadili  dan diputus) oleh majelis hakim sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Salah satu acara dalam  persidangan  suatu  perkara  adalah  pembuktian  (sesuai  dengan  sistem pembuktian  yang  diatur  di  dalam  Pasal  183  KUHAP).  Dalam  kaitan  ini  hakim tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  didasarkan  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  dan  hakim  memperoleh  keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwa  lah  yang terbukti melakukannya.
Setelah  majelis  hakim  menjatuhkan  putusan  kepada  terpidana,  maka kepada terpidana diberikan hak untuk menerima putusan tersebut atau melakukan perlawanan, atau menggunakan upaya hukum yang menjadi haknya paling lambat 14  hari  sejak  putusan  ditetapkan  hakim.  Upaya  hukum  tersebut  antara  lain; mengajukan  banding,  kasasi  atau  peninjauan  kembali.  Sedangkan  bila  putusan tersebut  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka  selanjutnya  putusan tersebut  harus  dilaksanakan  (atau  di  eksekusi)  berdasarkan  apa  yang  menjadi muatan (diktum) putusan hakim.
Pada tataran inilah kembali kita pertanyakan bagaimana pemahaman para hakim  tentang  asas,  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa bangsa yang mayoritas beragama Islam justru  penduduknya,  budayanya  dan  fenomena  kehidupan  yang  setiap  saat  kita saksikan  sangat  banyak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  agama  Islam? Penyebabnya  bermula  dari  sikap  banyak  kalangan  yang  masih  selalu  melihat manusia  dari  sisi  fisik  dengan  pelekatan  peran  sains  dan  teknologi  terlepas  dari sisi  non  fisik  dengan  peran  nilai-nilai  agama.  Selama  manusia  secara  umum  dan aparat penegak hukum secara khusus belum memahami hakekat dirinya dari sudut pandang  agama  (religi)  maka  selama  itu  pula  kekeliruan  dan  penghancuran terhadap  hidup  dan  kehidupan  ini  akan  selalu  terjadi.  Apatah  lagi  bila  manusia yang  ada  di  permukaan  bumi  ini  masih  membanggakan  kemampuan  sains  dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia. Sains dan teknologi  sejatinya  tidak  akan  pernah  dapat  menyelesaikan  berbagai  persoalan hidup  yang  melingkupi  kehidupan,  bila  sains  dan  teknologi  itu  lepas  dari  induk centrumnya (hakekat diri menurut agama). Termasuk hukum sebagai suatu produk ilmu pengetahuan.
Dalam bahasan Undang Undang Dasar 1945, pada Pasal 27 ayat (1) diatur bahwa:  “Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan
pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada  kecualinya”.  Muatan  pasal  ini  jelas  memperlihatkan  bahwa  sebagai  negara hukum, maka di Indonesia hukum lah yang tertinggi. Tidak ada satu pun elemen masyarakat,bangsa dan negara yang boleh mengesampingkan aturan hukum yang ada.  Tidak  ada  satu  pun  orang  di  dalam  negara  ini  yang  kebal  terhadap  hukum. Bila  terjadi  sengketa  yang  tidak  bisa  diselesaikan  secara  damai,  maka  peradilan sebagai  institusi  terakhir  yang diharapkan bisa menyelesaikan sengketa  yang ada dengan menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana mestinya.

## B. Memahami Prinsip Peradilan
Menempatkan hakim sebagai  terminal  terakhir bagi  para pencari keadilan dalam  proses  peradilan,  berarti  adanya  kepercayaan  warga  masyarakat  bahwa hakim  dapat  memberi  keadilan  dan  dapat  menjatuhkan  putusan  yang  bersifat menyelesaikan perkara. Para pencari keadilan akan kecewa apabila putusan hakim tidak  mencerminkan  rasa  keadilan  serta  kepastian  hukum.  Dengan  putusannya hakim harus dapat mempertanggung-jawabkan kepada semua pihak, yaitu: kepada para  pihak,  masyarakat,  pengadilan  yang  lebih  tinggi  dan  ilmu  pengetahuan hukum, dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Di  dalam  undang  undang  kekuasaan  kehakimam  (UU  No.  48  Tahun 2009),pada  bab  dua    tentang  ASAS  PENYELENGGARAAN  KEKUASAAN KEHAKIMAN pada  Pasal 2  (1) ditegaskan bahwa:  Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Pada ayat (2) dinyatakn bahwa:  Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum  dan keadilan berdasarkan Pancasila. Selanjutya ayat  (3) menegaskan bahwa:  Semua peradilan  di  seluruh  wilayah  negara  Republik  Indonesia  adalah  peradilan  negara yang  diatur  dengan  undang-undang.  Pada  ayat  (4)  ditegaskan  bahwa:  Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Kemudian  pada  bagian  penjelasan    Pasal  2  Ayat  (1)  dinyatakan  bahwa: Peradilang  dilakukan  “DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN YANG  MAHA  ESA”  adalah  sesuai  dengan  Pasal  29  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menentukan  bahwa  negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Selanjutnya bila kita telusuri Undang Undang Peradilan Umum UU No. 2 Tahun 1986, yang kemudian di revisi dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Tidak ada satu pun  kalimat  atau  pasal  atau  ayat  dalam  ketiga  undang-undang  tersebut  yang
menindak-lanjuti  atau membahas tentang prinsip peradilan  yaitu:  Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Secara  tidak  langsung  yang  bisa dikaitkan dengan prinsip tersebut adalah, Pasal 14 UU No. 2 Tahun 1986 tentang syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Negeri yang salah satunya adalah,  “bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa”.  Demikian  juga  Pasal  17 tentang sumpah atau janji sebagai hakim menurut agama dan kepercayaannya.
Dalam  UU  No.  8  Tahun  2004,  pasal  yang  secara  tidak  langsung  bisa dikaitkan  dengan  prinsip  peradilan  di  atas  adalah:  Pasal  14  tentang  syarat  untuk dapat  diangkat  sebagai  calon  hakim,  salah  satunya  adalah,  “bertaqwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Juga  Pasal  17  tentang  sumpah  dan  janji  sebelum memangku  jabatan  sebagai  hakim,  “Demi  Allah  saya  bersumpah  bahwa  saya akan....”.  Selanjutnya  di  dalam  UU  No.  49  Tahun  2009  pasal  yang  juga  secara tidak langsung dapat dikaitkan dengan prinsip peradilan di atas adalah Pasal 13B ayat (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertaqwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman dibidang hukum. Selanjutnya pada Pasal 14, salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim adalah, “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
Pasal-pasal  tersebut  di  atas  tentu  saja  secara  tidak  langsung  telah mengindikasikan  bahwa  hakim-hakim  itu  adalah  orang-orang  yang  memiliki tingkat  pengetahuan  agama  yang  luas  sehingga  dipersyaratkan  sebagai  orang- orang  yang  bertaqwa  Kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Demikian  juga  di  awal melaksanakan tugasnya sebagai hakim harus bersumpah atas nama Allah (Tuhan Yang Maha Esa). Dengan kapasitas itu maka seorang hakim tentu saja tidak susah atau tidak sulit untuk menerapkan prinsip peradilan, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  oleh  karena  mereka  sudah  dikategorikan  sebagai orang-orang  yang  bertaqwa.  Orang  bertaqwa  adalah  orang  yang  kesehariannya senantiasa  menjaga  tutur  kata  dan  sikapnya  sesuai  dengan  perintah  dan  larangan Tuhan.
Berbeda  dengan  undang-undang  di  atas,  maka  bila  kita  telusuri  Undang Undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 yang kemudian di revisi dengan UU  No.  3  Tahun  2006)  prinsip  tersebut  ada  di  atur.  Pada  Pasal  57  ayat  (1) Peradilan  dilakukan  DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN YANG  MAHA  ESA.  Pada  ayat  (2)  Tiap  penetapan  dan  putusan  dimulai  dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pada ayat (3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Sejatinya  pengaturan  tersebut  hanya  penegasan  lanjutan  dari  apa  yang sudah  di  atur  di  dalam  undang-undang  kekuasaan  kehakiman.  Harapan  kita
sebenarnya  adalah,  undang-undang  peradilan  agama  ini  lebih  luas  mengatur prinsip peradilan, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, agar hakim-hakim  peradilan  agama  dapat  memiliki  visi  dan  misi  yang  sama  tentang bagaimana  menerapkan  prinsip  tersebut  di  dalam  segenap  proses  peradilan  yang terjadi di pengadilan agama.
Demikian halnya dengan Undang-undang tentang Mahkamah Agung (UU No.14  Tahun  1985  yang  kemudian  di  revisi  dengan  UU  No.  5  Tahun  2004  dan terakhir di revisi dengan UU No. 3 Tahun 2009). Bila kita telusuri undang-undang tentang mahkamah agung ini juga tidak ditemukan kalimat dalam pasal atau ayat yang mengatur lebih lanjut tentang prinsip peradilan, “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Urain-uraian  yang  secara  tidak  langsung  bisa  dikaitkan  dengan  prinsip peradilan tersebut di dalam undang-undang ini adalah, Pasal 7  (UU No. 14 Tahun 1985)  bahwa,  untuk  dapat  diangkat  menjadi  Hakim  Agung  seorang  calon  harus memenuhi  syarat-syarat  yang  salah  satunya  adalah,  “bertaqwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa”.  Demikian  juga  pasal  9  tentang  sumpah  atau  janji  menurut Agama atau Kepercayaannya.
Selanjutnya  di  dalam  UU  No.  5  Tahun  2004,  juga  tidak  ada  mengatur tentang  prinsip  peradilan  di  atas.  Pasal  yang  bisa  dikaitkan  dengan  prinsip peradilan  di  atas  adalah  Pasal  7  tentang  syarat  untuk  diangkat  menjadi  hakim agung salah satunya adalah: “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Demikian juga  dengan  Pasal  9  tentang  sumpah  pada  ayat  (2)  bahwa,  Sumpah  atau  janji hakim  agung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berbunyi  sebagai  berikut: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya......”.
Demikian juga revisi ketiga undang-undang Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun  2009).  Kita  lagi-lagi  tidak  menemukan  penjabaran  lebih  lanjut  tentang prinsip peradilan, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa”. Pasal yang  bisa  dikaitkan  dengan  prinsip  tersebut  adalah:  Pasal  7  tentang  syarat  untuk diangkat  menjadi  hakim  agung  salah  satunya  adalah,  “bertaqwa  kepada  Tuhan Yang Maha Esa”. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) tentang supah dan janji hakim agung, bahwa: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya.....”. Sebagimana uraian di  atas  bahwa,  pasal-pasal  tersebut  hanya  bisa  mengindikasikan  bahwa  hakim- hakim termasuk hakim agung sebelum terpilih menjadi hakim adalah orang-orang pilihan  termasuk  orang-orang  yang  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa sehingga  harapan  yang  kita  letakkan  di  pundaknya  untuk  mewujudkan  peradilan yang berdasarkan prinsip, Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bisa terwujud di dalam setiap perkara yang ditanganinya.
Sebagai  sebuah  harapan  tentu  sah-sah  saja,  namun  apakah  ada  jaminan prinsip, Demi Keadilan Berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud di dalam  kenyataan,  disitulah  masalahnya.  Undang-undang  yang  mengatur  dan terkait dengan peradilan  sebagaimana di  uraian di  atas tidak ada satu pun aturan yang memberikan penjabaran tentang  apa  yang  di  maksud dengan prinsip, Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  serta  bagaimana  prinsip tersebut  di  implementasikan.  Oleh  karena  tidak  adanya  penjabaran  lanjutan  atau petunjuk  teknis  bagaimana  hal  itu  dipahami  dan  diimplementasikan  maka semuanya terpulang kepada hakim-hakim yang ada bagaimana dia memahami dan mengimplementasikan hal tersebut.
Hanya  apakah  itu  mungkin?  Oleh  karena  kredibilitas  hakim  dalam menyelesaikan  perkara  hingga  kini  banyak  dipersoalkan  oleh  masyarakat.  Masih terdapat  indikasi  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  jual  beli  keadilan  dan  putusan sesuai  selera  dan  besarnya  bayaran  kepada  hakim  serta  adanya  pengaruh  dari pihak-pihak  lain  di  luar  institusi  Mahkamah  Agung.  Tingkat  ketidak-percayaan publik  kepada  hakim  sudah  parah  yang  paling  tidak  ditandai  dengan  keberanian masyarakat untuk mengamuk di ruangan sidang, mendemo pihak kepolisian yang melakukan  penahanan  dan  yang  lainnya.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  refleksi bagi  para  hakim  untuk  menata  diri.  Diperlukan  upaya  serius,  massif  dan berkesinambungan  untuk  mengembalikan  citra  para  hakim  agar  lebih  membela kepentingan rakyat.  Untuk itu perlu dilakukan reformasi bagi  para hakim, hakim harus  dibersihkan  dari  pengaruh  kepentingan  internal  dan  eksternal  dan  dari sinilah penegakan hukum akan dimulai.
Seperti  halnya  pemilihan  hakim-hakim  agung  untuk  mengisi  Mahkamah Agung yang dilakukan dengan fit and proper test oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  dirasakan  masih  belum  dapat  menghasilkan  hakim  agung  yang  baik, karena  proses  rekruitmen  dengan  cara  tersebut  sarat  dengan  kepentingan  politik yang  ikut  mempengaruhinya 11 .  Oleh  karena  itu  untuk  mewujudkan  sistem peradilan  yang  baik  perlu  diwujudkan  suatu  sistem  rekruitmen  dan  karier  hakim yang  baik.  Peningkatan  kemampuan  penguasaan  ilmu  hukum,  demikian  juga pembinaan keterampilan teknis yang berkesinambungan. Pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan diamanatkan sebagai  upaya peningkatan: 1). Sikap dan semangat  pengabdian  yang  berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat,  bangsa, negara dan tanah air; 2). Kompetensi teknis, manajerial, dan atau kepemimpinan; 3).  Efisiensi,  efektifitas,  dan  kualitas  pelaksanaan  tugas  yang  dilakukan  dengan
11 Lihat  Akil  Mochtar  sebagai  Hakim  Konstitusi  yang  merupakan  produk  DPR  yang berlatar  belakang  sebagai  politisi.  Ternyata  meskipun  sudah  menjadi  Hakim  Mahkamah Konstitusi, akan tetapi kepentingan-kepentingan dan lobi-lobi politiknya tidak juga hilang.
semangat  kerjasama  dan  tanggung-jawab  sesuai  dengan  lingkungan  kerja organisasinya.
Sebagaimana  telah  diatur  di  dalam  undang-undang  kekuasaan  kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) pada Pasal 2 ayat (1) bahwa: Peradilan dilakukan, Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  kemudian  pada  bagian penjelasan  hal  tersebut  dijelaskan  bahwa  peradilan  dilakukan,  Demi  Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha Esa,  adalah  sesuai  dengan Pasal  29  Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menentukan:  1). Negara  berdasarkan  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  2).  Negara  menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Penelusuran penelitian ini melalui wawancara dan diskusi  dengan hakim- hakim  dari  berbagai  jenis  dan  tingkatan  pengadilan  termasuk  penasehat  hukum semakin  memperjelas  kesimpulan  di  atas.  Hakim-hakim  umumnya  tidak memahami  secara  baik  prinsip  peradilan  tersebut.  Hakim-hakim  tidak  memiliki visi  dan  misi  yang  sama  tentang  prinsip  peradilan  tersebut.  Mereka  hanya memahami  secara  sederhana  dan  dangkal  prinsip  tersebut  bahwa,  putusan  hakim harus  dapat  dipertanggung-jawabkan  dunia  akhirat.  Irah-irah  putusan,  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  yaitu  suatu  prinsip  hukum dalam  peradilan  yang  menjadi  tuntunan  dan  menjadi  hal  yang  mendasari  untuk memberikan  putusan  karena  itu  hakim  harus  mandiri  atau  independen  dengan tidak melaksanakan tugas karena perintah dan intervensi tapi karena semata-mata untuk dapat mempertanggung-jawabkan putusannya kepada Tuhan.
Konsekwensi  jika  irah-irah  putusan  tersebut  tidak  ada,  maka  berdasarkan undang-undang  putusan  tersebut  adalah  batal  demi  hukum.  Untuk  itu  irah-irah putusan,  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  dapat diterapkan berdasarkan esensi dari tiap-tiap hakim, dan itu wajib diterapkan dalam memutuskan  suatu  perkara  karena  jika  tidak  berdasarkan  pada  irah-irah  tersebut, maka  putusan  yang  telah  dijatuhkan  seorang  hakim  atau  suatu  majelis  hakim konsekwensinya adalah putusan menjadi batal demi hukum.
Bagaimana  menilai  atau  mengukur  bahwa  proses  peradilan  dari  aspek pemeriksaan  dan  putusan  sudah  berdasarkan  pada  irah-irah  putusan,  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Mengukur  suatu  putusan sudah  berdasarkan  pada  irah-irah  putusan,  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha  Esa”,  yaitu berdasarkan  beberapa pertimbangan  yaitu:  a. Mempertimbangkan suatu perkara yang ditinjau dari aspek sosiologis dan filosofis dengan melihat adat atau norma-norma yang berkembangan dalam masyarakat. b. Mempertimbangkan  aspek  hukum  berdasarkan  teori  dan  secara  normatif  yaitu
dalam  memutuskan  suatu  perkara  harus  juga  didasarkan  pada  ketentuan  hukum yang  berlaku  dan  teori-teori  hukum.  c.  Keyakinan  hakim  yang  didasari  dengan perasaan untuk berusaha mencapai keadilan. d. Melihat duduk perkara kemudian menerapkan  hukum.  e.  Melihat  tujuan  hukum  baik  karena  kepastian  hukumnya, kemanfaatannya, dan karena keadilan.
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka hakim yang lain memahami makna  dari  prinsip  peradilan,  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa”,  adalah  putusan  yang  dibuat  oleh  seorang  hakim  atau  oleh  majelis hakim maka selain dapat dipertanggung-jawabkan di dunia melalui tata peraturan perundang-undangan  yang  ada,  baik  yang  berkaitan  dengan  para  pihak  yang terkait  dengan  suatu  perkara,  maka  juga  dapat  dipertanggung-jawabkan  kepada masyarakat  serta  kepada  lembaga  peradilan  di  atasnya.  Hal  yang  lebih    penting dari  itu  bahwa  putusan  tersebut  harus  dapat  dipertanggung-jawabkan  di  akhirat dihadapan  Allah  swt.  Dalam  tataran  duniawi  saja  bila  putusan  tersebut  tidak mencantumkan  iarah-irah  putusan,  maka  putusan  tersebut  menjadi  batal  demi hukum  dan  akibat  hukumnya,  putusan  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan.  Maka bagaimana putusan tersebut dihadapan Allah swt.
Hakim lainnya memahami prinsip peradilan, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  bahwa  hakim  di  dalam  memeriksa  suatu  perkara hingga  menjatuhkan  putusan  tidak  boleh  ada  intervensi  dari  pihak  manapun. Demikian  juga  seorang  hakim  tidak  boleh  takut  kepada  siapapun.  Hakim  hanya takut  dan  bertanggung-jawab  sepenuhnya  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Ada pun  asas  keadilan  yang  tumbuh  di  tengah-tengah  masyarakat  hakim  harus menjadikannya  sumber  hukum  atau  pertimbangan  oleh  karena  hakim  itu  bukan semata-mata  corong  undang-undang.  Demikian  juga  harus  memperhatikan  betul asas manfaat dari suatu putusan serta asas kepatuhan terhadap suatu putusan.
Demikian  juga  dengan  Hakim  berikutnya,  menurut  beliau  makna  atau pesan yang terkandung di dalam prinsip peradilan, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  adalah  setiap  putusan  hakim  harus  dapat  di pertanggung-jawabkan  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  kelak.  Hakim  adalah wakil  Tuhan  di  dunia,  tidak  berlebihan  bila  dikatakan  bahwa  selain  Tuhan  yang punya  otoritas  untuk  menentukan  hidup  matinya  seseorang,  maka  yang  kedua adalah para hakim, ketika menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang terdakwa. Untuk itu hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak boleh bermain- main  atau  melakukan  tindakan-tindakan  yang  bertentangan  dengan  tugas  dan fungsinya,  termasuk  bertentangan  dengan  kode  etik  hakim.  Misalnya  putusan dibuat  berdasarkan  pesanan  atau  besarnya  uang  sogokan  yang  diberikan  oleh pihak-pihak yang berperkara. Sekali seorang hakim melakukan hal tersebut, maka
selamanya  hakim  tersebut  tidak  lagi  layak  untuk  bekerja  atau  diberi  tugas  dan jabatan sebagai hakim, apalagi untuk diberi tugas untuk menangani suatu perkara.
Sedangkan  pendapat  dari  seorang  Advokat,  cukup  mengagetkan  penelita oleh  karena  pandangan  beliau  berbeda  dengan  pandangan-pandangan  yang dikemukakan  sebelumnya.  Menurut  beliau  penerapan  prinsip  peradilan,  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  itu  mustahil  untuk  dapat diterapkan oleh karena sistem hukum serta sistem peradilan yang kita anut bukan lah  sistem  hukum  dan  sistem  peradilan  yang  didasarkan  kepada  hukum-hukum agama. Sistem hukum dan sistem peradilan kita adalah sistem hukum dan sistem peradilan sekuler. Jadi jika asas tersebut hendak diterapkan maka terlebih dahulu sistem hukum dan sistem  peradilan kita harus dirobah agar sesuai  dengan sistem hukum (Islam).
Tugas sebagai hakim memang tidak mudah alias berat. Dalam pandangan ajaran Islam seorang hakim itu, satu kakinya ada di neraka dan satu kakinya ada di surga. Bagimana tidak hakim di dalam menjatuhkan putusan adalah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Kesalahan penjatuhan hukuman adalah sebuah kesalahan besar  yang  pertanggung-jawabannya  adalah  kepada  Tauhan  Yang  Maha  Esa. Dengan demikian hakim sejatinya bukanlah manusia biasa, seperti manusia pada umumnya. Hakim sejatinya dapat disejajarkan dengan para Nabi dan Rasul karena pada masanya para Nabi dan Rasul ini lah yang bertindak selaku hakim di dalam menyelesaikan  perkara-perkara  masyarakat  baik  dalam  ranah  perdata  maupun dalam ranah pidana.

## C. Memaknai Prinsip Peradilan
Problematika yang melekat pada sisi kemanusiaan aparat  penegak hukum adalah mereka tidak memahami diri yang sebenarnya diri pada dirinya, diri yang beragama.  Substansi  diri  yang  menyebabkan  seseorang  bisa  berjalan,  bisa  lapar dan kenyang, bisa berfikir dan bisa hidup atau mati. Substansi diri itulah yang jika tidak ada lagi maka seseorang di sebut telah mati atau meninggal dunia dan tidak bisa  berbuat  apa-apa  lagi.  Diri  yang  sebenarnya    diri  yang  pada  akhirnya  nanti menghadap  dan  bertanggung-jawab  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  di  alam akhirat.  Inilah  yang  selalu  kita  dengar  dari  ulama-ulama  kita  bahwa:  Allah  tidak melihat  pada  rupamu  dan  amalmu,  hanya  Allah  melihat  pada  hatimu  dan  niat kamu.  Allah  hanya  melihat  pada  entitas  diri  tersebut  yang  menjadi  pusat  proses berfikir  dan  pusat  pengendali  kedirian  manusia.  Untuk  itu  ukuran  normatif  yang digunakan  untuk  nilai  norma  sosial-budaya  yang  dapat  dipandang  ma’ruf  adalah nilai-nilai  kebenaran  Ilahiyah  (al  haq)  sebagaimana  telah  diajarkan  di  dalam agama (Islam).
Selama  aparat  penegak  hukum  masih  belum  memahami  diri  dan kediriannya  dari  sudut  pandang  spiritualitas  (Agama  Islam)  maka  kita  jangan pernah berharap untuk lahirnya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan. Demikian  juga  untuk  tegaknya  hukum  sesuai  dengan  tujuan  hukum.  Aparat penegak  hukum  yang  tidak  memahami  eksistensi  dirinya  dari  sisi  spiritualitas maka  hidup  kesehariannya  akan  senantiasa  didorong  dan  dilingkupi  oleh  ”hawa nafsu setan” dan inilah yang membuat rusaknya moralitas aparat penegak hukum. Sebaliknya dengan memahami nilai-nilai spiritualitas (Agama Islam) maka hidup keseharian  aparat  penegak  hukum  akan  senantiasa  dilingkupi  oleh  sifat-sifat: siddiq,  amanah,  tabligh  dan  fatonah.    Aparat  penegak  hukum  yang  benar-benar bisa diharapkan untuk menegakkan hukum berdasarkan prinsip, “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhana Yang Maha Esa”.
Dengan  demikian  ke  depan  peraturan  perundang-undangan  tentang peradilan,  mulai  dari  pengadilan  negeri,  pengadilan  tinggi  hingga  mahkamah agung  (termasuk  peradilan  agama),  perlu  direvisi.  Perlunya  revisi  tersebut didasarkan  pada  pertimbangan  urain  di  atas,  tentang  tidak  cukupnya  uraian  atau penjelasan  apa  sesungguhnya  yang  dimaksud  dengan  asas,  Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Termasuk  perlunya  aturan  tentang petunjuk  teknis  dalam  penerapan  asas  tersebut  dalam  segenap  proses  peradilan serta tingkah laku hakim.
Pada sisi  inilah kita temukan kelemahan institusi  hukum.  Kelemahan dan ketidak  mampuan  hukum  untuk  ditegakkan  oleh  manusia-manusia  yang melingkupinya.  Hal  tersebut  berhadapan  dengan  sisi  negatif  kedirian  manusia yang juga hingga kini tidak dipahami sumber penyebabnya yang merupakan area “ajaran agama”. Sisi negatif kedirian manusia  yang senantiasa mengajak  kepada perbuatan-perbuatan  negatif  berupa  perbuatan  melanggar  hukum.  Hal  inilah sejatinya  yang  disebut  entitas  kafir  yang  senantiasa  mengajak  kepada  pemikiran dan  perilaku  jahat  (melanggar  peraturan  perundang-undangan  dan  sumpah jabatan).
Semakin  jelas  bahwa  pada  tataran  inilah  kita  lihat  betapa  pentingnya pemahaman  hakim  terhadap    prinsip  peradilan,  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip tersebut tentu saja akan menjadi pijakan dan penuntun  kerja  serta  bentuk  pertanggung-jawaban  putusan  tidak  hanya  pada tataran duniawi akan tetapi juga tanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja mungkin kah itu dapat terwujud atau terimplementasikan? Sepertinya sulit  oleh  karena  pembahasan  di  atas  telah  menunjukkan  bahwa  aparat  penegak hukum  yang  ada,  khususnya  para  hakim-hakim,  hanya  menempatkan  prinsip
peradilan  tersebut  pada  sesi  akhir  setelah  putusan  dijatuhkan,  bahwa  putusan  itu harus dapat dipertanggung-jawabkan dunia akhirat.
Bagaimana mungkin sebuah putusan hakim dapat dipertanggung-jawabkan kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  bila  proses-proses  awal  yang  menyertai  suatu perkara  hingga  di  putus  tidak  diasarkan  kepada  prinsip-prinsip  “Ketuhanan” sebagaimana  diatur  di  dalam  hukum-hukum  agama  (Islam).  Misalnya  hakim- hakim  ketika  masuk  ruangan  sidang,  membuka  sidang  hingga  menutup  sidang seharusnya mengucapkan salam (Assalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh).  Kemudian  terdakwa  dan  para  saksi-saksi  seharusnya  ditempatkan dan  diperlakukan  sebagai  manusia  layaknya  sebagai  hamba  Tuhan.  Bahkan sejatinya  seorang  hakim  patut  menggunakan  pandangan  syari’at  Islam  tentang kasus yang ditanganinya untuk dapat dibandingkan dengan hukum-hukum negara yang ada (meskipun itu dilakukan secara pribadi di dalam analisis hukumnya dan tidak dimunculkan di dalam putusan).
Apa yang bisa kita harapkan kepada segenap aparat penegak hukum yang ada  (hakim-hakim),  bila  mereka  hanya  memahami  prinsip  peradilan,  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  bahwa  setiap  putusan  yang dijatuhkan harus dapat dipertanggung-jawabkan dunia akhirat. Kalau pertanggung-jawaban  itu  menyebabkan  sang  penegak  hukum  (hakim-hakim) masuk sorga tentu bagus. Akan tetapi bila pertanggung-jawaban itu menyebabkan sang hakim mendekam di neraka, bagaimana?
Penulis mungkin tidak berlebihan bila menyatakan bahwa kita semua juga sangat  paham  dan  mengerti  bahwa  dalam  hal-hal  tertentu  manusia  memiliki berbagai  keterbatasan  dalam  menjalani  hidup  dan  kehidupan  ini,  termasuk  di dalamnya  adalah  kemampuan  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapinya. Dan  ketika  masalah  itu  datang  dan  kita  tidak  mampu  lagi  untuk  menanganinya, maka  disitulah  kita  harus  memasrahkan  diri  secara  totalitas  kepada  kekuasaan Tuhan  Yang  Maha  Esa  untuk  memberikan  pertolongannya.  Inilah  salah  satu wujud  ketinggian  keimanan  dan  ketaqwaan  kita  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Sejatinya  seluruh  anak-anak  bangsa  ini  harus  memahami  bahwa  tidak  ada  satu pun  aspek  dalam  hidup  dan  kehidupan  kita  yang  bisa  lepas  dari  campur  tangan Tuhan. Hidup mati kita adalah di tangan-Nya. Bagaimana mungkin ada  hal yang lepas  dari  campur  tangan-Nya  bila  kita  sudah  pahami  bahwa  kita  semua  berasal darinya dan akan kembali kepada-Nya.
Allah SWT telah mengingatkan di dalam Surat Al-Hadiid ayat (25) bahwa: Sesungguhnya  Kami  telah  mengutus  Rasul-rasul  Kami  dengan  membawa  bukti- bukti  yang  nyata  dan  telah  Kami  turunkan  bersama  mereka  Al  kitab  dan  neraca (keadilan) supaya manusia dapat  melaksanakan keadilan dan Kami ciptakan besi
yang padanya terdapat  kekuatan  yang hebat  dan  berbagai manfaat  bagi  manusia, (supaya  mereka  mempergunakan  besi  itu)  dan  supaya  Allah  mengetahui  siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.
Sangat jelas bisa kita pahami ayat-ayat di atas bahwa umat manusia adalah ciptaan Allah SWT. Menyertai penciptaan tersebut Allah SWT juga menurunkan al-qur’an yang akan menjadi penuntun dan tuntunan di dalam menjalani hidup dan kehidupan  ini.  Dengan  demikian  tidk  ada  alasan  untuk  menempatkan  nilai-nilai ajaran agama sebagai penghuni bagian belakang kehidupan dan hanya dibutuhkan untuk  kepentingan  ibadah-ibadah  ritual  semata.        Dalam  kaitan  menempatkan peran  agama  (Tuhan Yang Maha Kuasa) dalam  ruang individu  dan ruang publik juga  kita  masih  memiliki  sederet  permasalahan.  Salah  satu  permasalahan  yang dimaksud  adalah  atmosfir  keberagamaan  masyarakat  kita  masih  dominan  aspek syar’inya.  Bahkan  aspek  syari’at  itu  pun  belum  dipahami  dengan  baik  sehingga berimplikasi  pada sisi  pengamalannya. Malahan  dalam beberapa hal  pemahaman syari’at  itu  terdapat  kekeliruan.  Pada  tataran  inilah  urgennya  aparat  penegak hukum  memahami  hakekat  dirinya  dari  sudut  pandang  agama  ( religi ),  agar  bisa menjadi penegak hukum yang menegakkan prinsip peradilan,
Allah  SWT  di  dalam  Al-Qur’an  telah  mengingatkan  dan  menegaskan kepada  kita  pada  Surat  As-Sajadah  ayat  (9)  bahwa:  Kemudian  Dia menyempurnakan  kejadian  manusia  dan  meniupkan  ke  dalamnya  roh  (ciptaan)- Nya  dan  Dia  menjadikan  bagi  kamu  pendengaran,  penglihatan  dan  hati,  (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.
Proses peradilan di Indonesia di tuntut senantiasa menjunjung tinggi asas- asas  peradilan.  Demikian  halnya  dengan  asas  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Agar segenap aparat  penegak hukum  (Polisi sebagai penyidik,  Jaksa  sebagai  penuntut  umum,  Hakim  sebagai  pemutus  dan  Penasehat Hukum  sebagai  pembela  tersangka)  dapat  mengimplementasikan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  asas  tersebut,  maka  tentu  saja  harus  di  awali  dengan  adanya pemahaman  keagamaan  yang  baik  dan  benar.  Baik  dan  benar  dalam  arti  sesuai dengan  tuntunan  ajaran  agama  yang  ada.  Demikian  juga  diperlukan  pengaturan lanjutan  dalam  peraturan  perundang-undangan  apa  yang  dimaksud  dengan  asas, Demi  Keadikan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  termasuk  adanya tuntunan  bagaimana  cara  mengimplementasikan  asas  tersebut  dalam  realitas penanganan    suatu    masalah    hukum.        Bila    pengertian    dan    tuntunan  tentang asas  tersebut  tidak  ada,  maka  asas  tersebut  hanya  akan  menjadi  hiasan  di  atas kertas  peraturan  perundang-undangan  dan  hiasan  bibir  segenap  aparat  penegak
hukum  yang  tidak  akan  pernah  bisa  di  implementasikan  di  dalam  realitas  dunia peradilan Indonesia 12 .
Jadi  jelas  sudah  bahwa  akar  dari  segala  permasalahan  dalam  hidup  dan kehidupan  ini  adalah  faktor  manusia.  Inilah  wajah  diameteral  manusia  yang bersifat  antinomi.  Di  satu  sisi,  manusia  dengan  kecerdasan  akalnya  mampu menciptakan  sains  dan  teknologi  untuk  meningkatkan  sarana  dan  prasarana kehidupan  untuk  kesenangan  dan  kesejahteraan  manusia.  Akan  tetapi  di  sisi  lain dengan  hawa  nafsunya,  manusia  mampun  menghancurkan  segala  tatanan peradaban yang telah diciptakannya. Menginjak-injak kembali aturan hukum yang telah dibuatnya.
Dalam  menjalani  hidup  dan  kehidupan  ini  kita  tidak  sepatutnya  hanya menggunakan  “rasa  akademik”  (sains  dan  teknologi)  karena  telah  terbukti memiliki keterbatasan, akan tetapi harus menggunakan  “rasa spiritual” yang tidak memiliki  keterbatasan.  Dengan  demikian  rasa  akademik  dan  rasa  spiritualitas harus  digunakan  secara  sinergis  untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang melingkupi  institusi  hukum  kita  termasuk  yang  mengendap  dalam  diri  kedirian manusia dan masyarakat. Dalam sepektrum agama tentu  saja agama  yang meng- Indonesia, bukan Indonesia yang beragama.
Upaya  untuk  menerapkan  prinsip  tersebut  dalam  semua  proses  peradilan ternyata  tidak  lah  semudah  menyebutkan  prinsip  tersebut.  Sebagaimana pembahasan  di  atas,  diperlukan  dekonstruksi  pemahaman  keagamaan  pada segenap aparat penegak hukum  yang ada (khususnya hakim-hakim). Pemahaman agama  yang  rendah  apalagi  keliru  tentu  saja  tidak  bisa  diharapkan  untuk mendukung penerapan prinsip peradilan, Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Beberapa asek dasar kehidupan beragama yang harus dipahami dengan  baik  adalah:  memahami  hakekat  diri,  memahami  hakekat  Tuhan, memahami hakekat Rasulullah dan memahami hakekat Baitullah.
12 Sukarno Aburaera, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, (Makassar: Arus Timur, 2012) h. 9-10  menyatakan  bahwa:  Dasar  peradilan  ini  bisa  saja  hanya  dimaknai  hanya  sebagai  simbol putusan  dalam  memenuhi  standar  formal  putusan  atau  betul-betul  dihayati  sebagai  perilaku perdilan. Jika dasar peradilan ini  hanya dipahami sebgai simbol dalam  memenuhi  standar formal putusan  sebagai  landasan  eksekutorial  dan  formal  sahnya  putusan  maka  jangan  pernah mengharapkan putusan  hakim  mengandung nilai-nilai keadilan dan jangan pernah  mengharapkan putusan hakim dapat dipertanggung-jawabkan pada Tuhan, masyarakat, hukum dan untuk dirinya sendiri.

## PENUTUP
Proses  penegakan  hukum  melalui  peradilan  di  Indonesia  berdasarkan Undang  Undang  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (UU  No.  48  Tahun  2009) dilaksanakan berdasarkan prinsip, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa”.  Hanya  sayangnya,  makna  dari  prinsip  tersebut  tidak  diatur  lebih lanjut.  Akibat  dari  tidak  jelasnya  peraturan  perundang-undangan  tentang  prinsip peradilan  dilaksanakan  berdasarkan,  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka hakim-hakim yang menjadi tulang punggung penegakan hukum menjadi bias. Hakim-hakim tidak memiliki pegangan yang sama di dalam memahami  prinsip  tersebut.  Pemahaman  dan  penerapan  prinsip  tersebut  hanya dipahami  secara  general  bahwa  perkara  yang  ditanganinya  harus  dapat diperatanggung-jawabkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa.
Sebagai  akibatnya  hakim-hakim  lembaga  peradilan  yang  ada,  baik  dalam jajaran  peradilan  umum  (Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi  hingga Mahkamah  Agung),  peradilan  agama,  peradilan  tata  usaha  negara  menghadapi kesulitan  di  dalam  menerapkan  prinsip  tersebut.  Kesulitan  pertama  adalah  tidak adanya  tuntunan  teknis  bagaimana  menerapkan  prinsip  tersebut  di  dalam  proses peradilan  yang  di  tanganinya.  Kedua,  hakim-hakim  tidak  memiliki  standar pemahaman agama yang sama. Hanya saja kita masih dapat bersyukur oleh karena faktor pendukung masih ada yaitu, hakim-hakim kita adalah umat beragama yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  ajaran  agama  yang  di  anutnya,  meskipun  pada  diri hakim-hakim  itu  dari  sisi  keberagamaan  juga  ternyata  harus  melakukan dekonstruksi  disebabkan  masih  adanya  kesalahan  atau  kekeliruan  di  dalam memahami  hakekat  diri,  hakekat  agama  terutama  sekali  yang  berkaitan  dengan hakekat, “Tuhan”.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali,  1996. Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan Sosiologis ), Chandra Pratama, Jakarta.
-------------  1998. Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum ,  PT.  Yarsif Watamponen, Jakarta.
------------- 2009. Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan ,  Kencana Perdana Media, Jakarta.
Ahkam  Jayadi,  2009. Hukum  dan  Keadilan  Menguak  Kewenangan  Penegak Hukum dalam Penahanan dan Penangguhan Penahanan , Kota Kembang, Yogyakarta.
Allamah  M.H.  Thabathaba’i,  1997. Mengungkap  Rahasia  Al-Quran ,  Mizan, Bandung.
Ade Maman Suherman, 2007. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum , PT. Raja Grafindo Persana, Jakarta.
Anton  F.  Susanto,  2010. Ilmu  Hukum  Non  Sistematik,  Fondasi  Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia , Genta Publishing, Yogyakarta.
Artidjo  Alkostar  dan  M.  Sholeh  Amin  (editor),  1986. Pembangunan  Hukum dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Nasional ,  LBH  dan  Rajawali  Pers, Jakarta.
Bachran  Mustafa,  2003. Sistem  Hukum  Indonesia  Terpadu ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Bustanuddin Agus, 2006. Agama Dalam Kehidupan Manusia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Daud  Ali,  M,  dkk,  1988. Islam  Untuk  Disiplin  Ilmu  Hukum,  Sosial  dan  Politik , Bulan Bintang, Jakarta.
Edy  Suandi  Hamid  dan  Muhammad  Sayuti  (penyunting),  1999. Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia , Aditya Media, Yogyakarta.
Friedman,  Lawrence  M,  1975. The  Legal  System:  A  Social  Science  Perspective , Russel Sage Foundation, New York.
Hussein Nasr, S, 1981. Islam Dalam Cita dan Fakta , Leppenas, Jakarta.
Jonedi Efendi, 2010. Mafia Hukum , Prestasi Pustaka, Jakarta.
Kelmen,  HC.  1966. Complience,  Identification,  and  Internalization,  Three Processes  of  Attitude  Change ,  dalam  H.  Prosharly  and  B.  Seidelerd  (ed),
Basic Studies in Studies in Social Psychology, New York, Halt, Rhinehart & Winston.
Mahfud,  Moh  MD,  2001. Politik  Hukum  di  Indonesia ,  PT.  Pustaka  LP3ES Indonesia, Jakarta.
Nasikun, 2011. Sistem Sosial Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.
Otje  Salman  dan  Anthon  F.  Susanto,  2009. Teori  Hukum,  Mengingat, Menyimpulkan, dan Membuka Kembali , PT. Refika Aditama, Bandung.
Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto,  1986. Perihal  Kaedah  Hukum , Alumni, Bandung.
Philipe Nonet dan Philip Selznick, 2008. Law and Society in Transition, Toward Respons Law , (terjemahan: Raisul M), Nusa Media, Jakarta.
Roucek, Joseph S, 1951 . Social Control , Doan Nostrand Company, Inc, London.
Ronny  Rahman  Nitibaskara,  Tb,  2007. Tegakkan  Hukum  Gunakan  Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Raana  Bokhari  dan  Mohammad  Seddon,  2010. Ensiklopedia  Islam ,  Erlangga, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 1986. Hukum dan Masyarakat , Angkasa, Bandung.
------------    1987. Permasalahan Hukum di Indonesia , Alumni, Bandung.
------------    2006. Membedah Hukum Progresif , Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
------------    2009. Hukum  dan  Perubahan  Sosial,  Suatu  Tinjauan  Teoritis  Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia , Genta Publishing, Yogyakarta.
Soerjono Soekanto, 1985. Evektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi , CV. Remadja Karya, Bandung.
------------ 1993 . Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
------------  dkk,  1986. Perspektif  Politik  Hukum  Nasional ,  LBH  dan  Rajawali Press, Jakarta.
Sudikono Mertokusumo, 1986. Mengenal Huku m, Liberty, Yogyakarta.
Sutandyo Wignjosoebroto, 2007. Hukum Dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah,  Sebuah  Pengantar  ke  Arah  Kajian  Sosiologi  Hukum ,  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.