Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin,
Fahruddin Mubarok Anwar

## Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi
Callesta Aydelwais De Fila Asmara 1 , Zaenal Arifin 2
Fahruddin Mubarok Anwar 3
1 Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
2,3 Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia zaenal@usm.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penyelesaian perselisihan hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel tinjauan dari Undang-Undang tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum pemegang hak  cipta.  Pelanggaran  hak  cipta  karya  lagu  dengan  cara  menyanyikan  ulang  lagu  di  konser  atau pentas musik merupakan salah satu topik permasalahan dalam pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pelanggaran  hak  cipta  terjadi  ketika  penyanyi  tanpa  seizin  dari  pencipta  lagu  menyanyikan  lagu pada  konser  musik  komersial  yang  melanggar  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Penelitian  ini menggunakan  metode    yuridis  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu diakomodir di Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang  Hak Cipta. Perlindungan hukum atas hak cipta lagu merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan  hak  pemegang  hak  cipta  lagu,  baik  itu  berupa  hak  moral  maupun  hak  ekonomi. Perlindungan  hak  cipta  lagu  dapat  dilakukan  dengan  cara  preventif  dan  represif.  Mengenai penyelesaian  sengketa  Ahmad  Dhani  dan  Once  Mekel  pada  akhirnya  diselesaikan  melalui penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara mediasi.
Kata kunci: Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Penyelesaian Sengketa

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the  resolution  of  copyright  disputes  between  Ahmad Dhani  and  Once  Mekel  from  the  perspective  of  the  Copyright  Law  and  legal  protection  for copyright  holders.  Copyright  infringement  of  songs  by  performing  cover  versions  of  songs  at concerts or musical performances is one of the issues related to copyright violations in Indonesia. Copyright  infringement  occurs  when  a  singer,  without  the  permission  of  the  song's  creator, performs a song at a commercial music concert that violates both moral and economic rights. This research  uses  a  normative  juridical  method.  Based  on  the  research  results,  it  is  evident  that  the legal  protection  of  song  copyright  holders  is  accommodated  in  Law  No.  28  of  2014  concerning Copyright. Legal protection for song copyright is an effort to ensure the certainty of fulfilling the rights of copyright holders, both in terms of moral rights and economic rights. Protection of song copyright can be done preventively and repressively. As for the resolution of the dispute between Ahmad Dhani and Once Mekel, it was ultimately resolved through non-litigation dispute resolution through mediation.
Keywords: Copyright; Dispute Resolution; Legal Protection

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  memiliki  akal  pikiran  untuk  menciptakan  ide  yang  kreatif  guna menghasilkan sebuah karya cipta. Hasil karya cipta yang dihasilkan manusia harus diberi  penghargaan  dan  penghormatan.  Semua  ciptaan  manusia  akan  melahirkan apa  yang  disebut  hak  atas  kekayaan  intelektual. 1 Menurut  Munir  Fuady  hak  atas kekayaan  intelektual  merupakan  kebebasan  material  yang  dianggap  dan dilegitimasi  oleh  pengaturan  atas  barang-barang  immaterial  sebagai  inovasi  atau manifestasi  yang dilindungi. Hak atas kekayaan intelektual adalah kekayaan bagi setiap  hasil  wawasan  seperti  inovasi  teknologi,  informasi,  pengerjaan,  tulisan, aransemen melodi, gubahan dan lain-lain. 2
Tujuan  adanya  hak  cipta  untuk  melindungi  hak  pembuat  dalam mendistribusikan,  menjual,  atau  membuat  turunan  dari  karya  yang  dibuat. 3 Hak eksklusif yang termuat pada hak cipta  menciptakan dua hak  yaitu hak moral dan hak  ekonomi.  Pencipta  lagu  yang  menciptakan  lagu  memerlukan  adanya penghargaan,  penghormatan,  dan  perlindungan  hukum  atas  hasil  karya  cipta lagunya. 4 Perlindungan  hukum  pencipta  lagu  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta).
Meskipun  karya  cipta  lagu  sudah  terdapat  perlindungan  hukumnya  tidak menutup  kemungkinan  akan  terjadi  sebuah  sengketa  maupun  pelanggaran terhadap  hak  cipta  lagu.  Karena  lagu  memiliki  potensi  ekonomi  dan  dapat memberikan keuntungan serta ditunjang dengan kemajuan teknologi. Maka hal ini dapat berdampak positif dan negatif dalam perkembangannya. Apabila dilihat dari dampak  positifnya  pencipta  lagu  bisa  mendapatkan  keuntungan  secara  ekonomi dan  menjadi  terkenal  serta  kemudahan  setiap  orang  dalam  berkarya  bisa  dengan mudah  mempublikasikan  lagunya.    Sedangkan  dampak  negatifnya  lagu  yang dapat  dijadikan lahan untuk  mencari keuntungan  menjadikan banyak orang  yang menyalahgunakannya  demi  mendapatkan  keuntungan  pribadi  dengan  cara menggandakan  lagu,  merubah  lirik  lagu,  meng cover lagu  seenaknya,  dan mempublikasikan lagu tanpa seizin pencipta lagu serta banyak orang yang belum mengetahui  adanya  peraturan  mengenai  hak  cipta  lagu. 5 Pelanggaran  hak  cipta karya  lagu  dengan  cara  menyanyikan  ulang  lagu  di  konser  atau  pentas  musik merupakan  salah  satu  topik  permasalahan  dalam  pelanggaran  hak  cipta  di
1 Ampuan  Situmeang  and  Rita  Kusmayanti,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pencipta  Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti,” Journal Of Law and Policy Transformation 5, no. 1 (2020). 2 Khamozaro  Waruwu  and  Ida  Nadirah,  “Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Hak Cipta Buku Elektronik” 6, no. 1 (2023): 141–57.
3 Nafisah  Muthmainnah,  Praxedis  Ajeng  Pradita,  and  Cika  Alfiah  Putri  Abu  Bakar,  “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik,” Padjajaran Law Review 10, no. 1 (2022): 1–14.
4 Panji  Adela  and  Agri  Chairunisa  Isradjuningtias,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak Cipta  Musik  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak Cipta Lagu Dan Musik,” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 3 (2022): 1–10.
5 Muh. Habibi Akbar and Mukti Fajar ND, “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi  Streaming  Musik,” Media of Law and Sharia 1, no. 2 (2020): 81–94, https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344.
Indonesia. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika penyanyi tanpa seizin dari pencipta lagu menyanyikan lagu  pada konser musik  komersial  yang melanggar hak moral dan  hak  ekonomi.  Fenomena  tersebutlah  yang  menyebabkan  timbulnya  sengketa antara pencipta lagu dengan penyanyi.
Penelitian  sebelumnya  telah  ada  yang  mengkaji  mengenai  penyelesaian sengketa hak cipta yaitu penelitian dari Praja (2021). Penelitiannya berfokus pada urgensi  mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  hak  cipta.  Hasil penelitiannya  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  patut dipertimbangkan  sebagai  alasan  memilih  mediasi  untuk  penyelesaian  sengketa hak  cipta  yaitu,  proses  litigasi  yang  memakan  biaya  tinggi,  mediasi  merupakan solusi alternatif berbagi hak cipta, mediasi sebagai saran membangun jejaring dan reputasi bisnis, sulitnya pembuktian dalam sengketa hak cipta, kehendak Pancasila dalam  penyelesaian  sengketa  secara  damai,  litigasi  dapat  merusak  hubungan bisnis atau reputasi para pihak, dan mediasi sebagai budaya hukum Indonesia. 6
Selanjutnya  penelitian  oleh  Gani  (2018),  yang  berfokus  pada  hak  atas penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang digunakan untuk kepentingan kampanye pada Pemilu. Penelitian ini mengkaitkan dengan Undang- Undang  Hak  Cipta  dan  Peraturan  KPU  tentang  Kampanye  Pemilu.  Hasil penelitiannya  dapat  disimpulkan  bahwa  Undang-Undang  Hak  Cipta  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  cipta  lagu  serta  menjaga  hak-hak dari pemegang hak  cipta lagu dirampas oleh orang lain termasuk juru kampanye yang tidak berhak atas penggunaan lagu tanpa seizing pencipta lagu. Penyelesaian sengketa  hak  cipta  dalam  kampanye  Pemilu  idealnya  dilakukan  dengan  upaya mediasi,  negosiasi  atau  konsiliasi  terhadap  semua  pihak  agar  penyelesaian sengketa hak cipta lagu dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. 7
Terakhir  penelitian  oleh  Wibawa  (2019),  penelitian  ini  mengkaji  upaya mediasi  sebagai  langkah  hukum  untuk  penyelesaian  sengketa  hak  cipta.  Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dapat  diselesaikan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  terdiri  dari mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan. 8 Penelitian tersebut hanya sebatas mengkaji tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hak cipta yang dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi saja.
Sedangkan  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya karena  pada  penelitian  ini  membahas  mengenai  penyelesaian  sengketa  hak  cipta antara  pencipta  lagu  dan  penyanyi  dengan  mengangkat  kasus  sengketa  hak  cipta
6 Chrisna  Bagus  Edhita  Praja,  Budi  Agus  Riswandi,  and  Khudzaifah  Dimyati,  “Urgensi  Mediasi Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Cipta,” Kertha  Patrika 43,  no.  3  (2021):  275, https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04.
7 Aditya Al Gani and Tatty Aryani Ramli, “Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu  Untuk  Keperluan  Kampanye  Pemilu  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta  Juncto  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  23  Tahun  2018  Tentang  Kampanye  Pemilihan Umum Right To Dispu,” Prosiding Ilmu Hukum SPeSIA 5, no. 2 (2018): 1164–69.
8 D  Wibawa  and  I  Krisnawati,  “Upaya  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pelanggaran  Hak Cipta,” Jurnal Ilmu Hukum , 2019, 1–15.
antara  Ahmad  Dhani  dan  Once  Mekel,  pendekatan  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kasus  dan  undang-undang.  Penyelesaian  sengketa  hak  cipta  dalam kasus  tersebut  diselesaikan  dengan  cara  mediasi.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengkaji  penyelesaian sengketa hak cipta  antara Ahmad Dhani  dan Once Mekel ditinjau  dari  Undang-Undang  Hak  Cipta  dan  mengkaji    perlindungan  hukum pemegang hak cipta.
2. METODE
Jenis/tipe  penelitian  ini  merupakan  penelitian  berbentuk  yuridis  normatif. Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam  hukum  positif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 9 Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis.  Deskriptif  analitis  adalah menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum dimasyarakat.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kasus  dengan  menaangkat  kasus  sengketa  hak  cipta  antara  pencipta lagu  dan  penyanyai  yaitu  sengketa  Ahmad  Dhani  dan  Once  Mekel  dan penedekatan  undang-undang.  Jenis  spesifikasi  deskriptif  analitis  dipergunakan untuk  memberikan  gambaran  secara  rinci,  sistematis  aktual  dan  menyeluruh mengenai segala sesuatu hak yang diteliti dan di analisis. 10 Metode pengumpulan data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam  penelitian,  karena  tujuan utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data.  Tanpa  mengetahui  teknik pengumpulan  data,  maka  penelitian  ini  tidak  akan  mendapatkan  data  yang memenuhi  standar  data  yang  ditetapkan. 11 Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif yang tidak bertujuan untuk menakar temuan  penelitiannya  lewat  analisa  yang  sifatnya  statistik,  akan  tetapi  yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta. 12
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel Sengketa  dapat  timbul  atau  terjadi  pada  setiap  pihak,  mulai  dari  antar individu  maupun  kelompok,  kombinasi  keduanya,  hingga  antara  perusahaan, perusahaan dengan negara, bahkan sesama negara, dan sebagainya. Sengketa yang terjadi  dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi dalam
9 Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak  Cipta  Dalam  Pembayaran  Royalti,” Semarang  Law  Review  (SLR) 3,  no.  1  (2022):  84, https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783.
10 Detra Kusma Atri et al., “Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit” 3 (2022): 1–11.
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2022).
12 David  Tan,  “Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum" Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 5 (2021): 1332–36.
lingkup lokal maupun internasional. Sengketa adalah sesuatu  yang menyebabkan perbedaan  pendapat,  pertengkaran,  pembantahan,  pertikaian,  perselisihan  karena adannya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. 13 Sengketa juga dapat terjadi antara pencipta lagu dengan penyanyi. Sengketa tersebut timbul karena penyanyi tidak meminta izin pencipta lagu dalam menyanyikan lagu yang diciptakannya serta penyanyi juga menyanyikannya demi kepentingan komersial.
Hal  ini  seperti  contoh  kasus  sengketa  antara  Ahmad  Dhani  dengan  Once Mekel.  Sengketa  tersebut  masuk  dalam  ranah  sengketa  hak  cipta  khususnya sengketa  mengenai  lagu.  Berdasarkan  Pasal  95  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak Cipta  menyatakan  penyelesaian  sengketa  hak  cipta  dapat  dilakukan  melalui alternatif  penyelesaian  sengketa,  arbitrase,  atau  pengadilan. 14 Penyelesaian sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi  dalam kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara melalui non litigasi dan litigasi.
Penyelesaian sengketa  hak cipta melalui non litigasi  sering disebut sebagai penyelesain  sengketa  hak  cipta  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan.  Adanya penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  ini  menjadi  suatu  terobosan  karena banyak  kasus  yang  menumpuk  di  pengadilan  yang  belum  terselesaikan. Penyelesaian  sengketa  melalui  non  litigasi  ini  biasa  dikenal  dengan  alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  menyatakan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakatai  para  pihak,  yakni  penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau  penilaian  ahli. 15 Penyelesaian  sengketa  non  litigasi  memiliki  banyak keuntungan  yaitu  penyelesaian  bersifat  informal,  yang  menyelesaikan  sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian sengketa tidak lama, biaya ringan, hubungan para pihak bersifat kooperatif, hasil yang dituju sama-sama menang. 16
Selanjutnya penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi dapat dilakukan dengan  mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  ke  pengadilan  niaga  apabila  ada pelanggaran tentang hak cipta. Karena pengadilan yang berwenang mengadili atau memutus sengketa hak cipta hanya pengadilan niaga. Namun, pemegang hak cipta juga  bisa  melakukan  tuntutan  pidana  terhadap  karyanya  yang  melanggar  hak ekonomi  guna  memberikan  efek  jera  terhadap  pelanggar  hak  cipta. 17 Prosedur
13 Juwita  Tarochi  Boboy  Boboy,  Budi  Santoso,  and  Irawati  Irawati,  “Penyelesaian  Sengketa Pertanahan  Melalui  Mediasi  Berdasarkan  Teori  Dean  G.Pruitt  Dan  Jeffrey  Z.Rubin,” Notarius 13,  no.  2 (2020): 803–18, https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168.
14 Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Indonesia, 2014).
15 Ni  Made  Trisna  Dewi,  “Penyelesaian  Sengketa  Non  Litigasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Perdata,” Jurnal Analisis Hukum 5, no. 1 (2022): 81–89, https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223.
16 Masdari Tasmin, “Urgensi Alternative Dispute Resolution ( ADR ) Di Negara Indonesia,” Wasaka Hukum 7 (2019).
17 Syahputra,  Kridasaksana,  and  Arifin,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Musisi  Atas  Hak  Cipta  Dalam Pembayaran Royalti.”
mengajukan  gugatan  dalam  menyelesaikan  sengketa  hak  cipta  melalui  jalur litigasi,  pemegang  hak  cipta  dapat  melakukan  langkah-langkah  hukum  untuk mengajukan  gugatan  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  100  Undang- Undang Hak Cipta. 18
Pasal  101  Undang-Undang  Hak  Cipta  mengenai  putusan  atas  gugatan  hak cipta.  Putusan  atas  gugatan  hak  cipta  harus  diucapkan  paling  lama  90  (sembilan puluh)  hari  sejak  gugatan  didaftarkan.  Jika  jangka  waktu  tidak  dipenuhi,  atas persetujuan  Ketua  Mahkamah  Agung  jangka  waktu  tersebut  dapat  diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.  Putusan  pengadilan  niaga  harus  disampaikan  oleh  juru  sita  kepada  pihak paling  lama  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  putusan  diucapkan. 19 Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga menyangkut sengketa hak cipta dibatasi hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi,  yang berarti tidak ada proses banding sebagaimana proses perkara perdata pada umumnya.
Sengketa  antara  Ahmad  Dhani  dengan  Once  Mekel  timbul  karena  adanya pernyataan  Ahmad  Dhani  bahwa  Once  Mekel  tidak  dibolehkan  untuk menyanyikan  lagu  band  Dewa  19  dalam  acara  konsernya.  Pernyataan  tersebut timbul  karena  band  Dewa  19  akan  melakukan tour konser  di  beberapa  kota  di Indonesia. Ahmad Dhani selaku pencipta lagu juga membuat pernyataan berkaitan denagn  pembayaran  royalti  lagu  ciptaanya  yang  belum  pernah  dibayarkan  oleh Once Mekel. Sejak tahun 2010 Once Mekel keluar dari band Dewa 19 lalu sering melakukan  konser  dengan  menyanyikan  lagu  band  Dewa  19  Once  Mekel  tidak pernah  membayarkan  royalti.  Pada  dasarnya  sengketa  tersebut  muncul  karena adanya perbedaan pendapat kedua belah pihak. Pihak Ahmad Dhani berpendapat bahwa Once Mekel tidak pernah menjalani kewajiban membayar royalti pada saat menyanyikan  lagu-lagu  band  Dewa  19  ciptaan  Ahmad  Dhani  saat  melakukan konser musik off air. Sedangkan Once Mekel berpendapat bahwa dia tidak berhak membayar  royalti  tersebut,  lantaran  hal  tersebut  sudah  dibayarkan  oleh  pihak penyelenggara  ( event  organizer )  yang  mengundangnya.  Sehingga  dia  tidak  perlu lagi  secara  pribadi  membayar  royalti  kepada  Ahmad  Dhani.  Sengketa  antara Ahmad  Dhani  dan  Once  Mekel  akhirnya  dapat  diselesaikan  menggunakan alternatif  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  mediasi.  Mediasi  dilakukan  pada tanggal  18 April  2023  yang  bertempat  di  Kantor  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Jakarta  Selatan.  Saat  mediasi  tersebut  yang  berperan  menjadi mediatornya  adalah  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia Yasonna  H.  Laoly. Akhirnya  kedua  belah  pihak  mencapai  sebuah  kesepakatan.  Kesepakatan  itu
18 Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (Indonesia, 2014).
19 Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (Indonesia, 2014).
berupa  Once  Mekel  tidak  akan  menyanyikan  lagi  lagu  Dewa  19  sampai  waktu yang tidak ditentukan. 20
Selanjutnya  apabila  ditinjau  berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta, penyelesaian sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel diselesaikan melalui alternatif  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  mediasi.  Mediasi  memang  lebih banyak dilakukan guna menyelesaikan sengketa-sengketa perdata. Karena mediasi memiliki  banyak  keuntungan  proses  penyelesaian  sengketanya  lebih  efektif, efisien, tidak memakan waktu  yang lama, dan tidak banyak mengeluarkan biaya. Adanya  mediasi  ini  sesuai  dengan  Pasal  95  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang menyatakan  bahwa  selain  pelanggaran  hak  cipta  dan/atau  hak  terkait  dalam bentuk  pembajakan,  sepanjang  para  pihak  yang  bersengketa  diketahui keberadaannya  dan/atau  berada  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. 21

## 3.2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta
Hak  atas  kekayaan  intelektual  dapat  dikategorikan  dalam  bidang  ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra  dimana  di  dalamnya  membutuhkan  tenaga,  waktu, biaya  dan  juga  pikiran  dalam  pembuatannya.  Misalnya,  pembuatan  karya  cipta lagu dalam pembuatannya harus memikirkan liriknya terlebih dahulu. 22 Pada masa modern ini  karya  cipta  lagu  memiliki  potensi  ekonomi  yang  sangat  besar  di Indonesia.  Adanya  potensi  ekonomi  tersebut  menyebabkan  pelanggaran- pelanggaran  mengenai  hak  cipta  lagu. Ada  beberapa  faktor  penyebab  terjadinya pelanggaran-pelanggaran  hak  cipta  lagu,  yaitu  pengetahuan  masyarakat,  faktor ekonomi, sikap masyarakat, kemajuan teknologi, daya beli rendah, dan kurangnya tindakan hukum. 23
Hak  cipta  merupakan  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secata  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk yang  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Hak cipta mempunyai tiga karakteristik yaitu perlindungan hukum  diperuntukkan  untuk  ekspresi  yang  berasal  dari  ide,  perlindungan  secara otomatis  diberikan  saat  karya  tersebut  dipublikasikan,  dan  perlindungan  terkait hak  cipta  tidak  perlu  untuk  didaftarkan. 24 Perlindungan  hukum  terhadap  hasil
20 Rais Adnan, “Kisruh Royalti, Eks Ketum PSSI Iwan Bule Kawal Momen Pertemuan Ahmad Dhani Dan Once,” Skor.id, 2023.
21 Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (Indonesia, 2014).
22 Andi Candra and Warmiyana Zairi Absi, “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),” Unimal Press 27 (2021): https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava.
23 Arya  Utama,  Titin  Titawati,  And  Aline  Febryani  Loilewen,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004,” Ganec Swara 13, no. 1 (2019): 78, https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65.
24 Olga  Thedasya  Meutia,  Doddy  Kridasaksana,  and  B  Riniheryanti,  “Perlindungan  Hak  Cipta Terhadap  Cover  Lagu  ‘  Akad  ’  Payung  Teduh  Melalui  Media  Youtube,” Semarang  Law  Review 3,  no.  2 (2022): 50–61.
karya  cipta  tidak  hanya  diberikan  kepada  seseorang  yang  menciptakan  ide  atau gagasan  atas  karya  ciptanya.  Namun  harus  memiliki  bentuk  yang  khas, menunjukkan  keaslian,  bersifat  pribadi  dan  menunjukkan  sebagai  ciptaan  yang lahir  dari  karyanya  sendiri  berdasarkan  kemampuan,  kreatifitas  atau  keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau dirasakan orang lain. Hal ini dapat menjamin  bahwa  suatu  karya  cipta  memang  benar  hasil  dari  karya  ciptaan  sang pencipta. 25
Konsep perlindungan terhadap hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap  hak  moral  dan  hak  ekonomi  menurut  Saidin  yang  mengutip  Hutauruk menjelaskan  bahwa  dalam  konstruksi  hak  cipta  harus  memuat  dua  unsur  yaitu, hak moral yang dalam keadaan apapun tidak dapat ditinggalkan dari penciptanya, merupakan suatu tanda kepemilikan atas karya  yang diciptakannya dan hak yang dapat  dipindahkan,  dialihkan,  kepada  pihak  lain  dan  penciptanya  memperoleh manfaat  ekonomis. 26 Perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  lagu  dimaksudkan untuk  mendorong  individu-individu  yang  memiliki  kemampuan  intelektual  dan kreatifitas  agar  lebih  bersemangat  menciptakan  sebanyak  mungkin  karya  cipta. Adanya regulasi  yang mengatur tentang hak cipta, para pencipta lagu tidak perlu khawatir  lagi  status  kejelasan  ciptaannya  sebab  Undang-Undang  Hak  Cipta mengatur  prinsip  bahwa  sebuah  ciptaan  diakui  berdasarkan  saat  pertama  kali dipublikasikan, bukan saat pertama kali didaftarkan. 27
Perlindungan  hukum  terhadap  hasil  karya  cipta  menganut  perlindungan otomatis  ( automatically  protection )  yang  artinya  perlindungan  diperoleh  secara otomatis  oleh  pencipta,  tanpa  melalui  proses  pencatatan  terlebih  dahulu  pencipta sudah secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptanya saat karya tersebut diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata. Konsep perlindungan secara otomatis selaras dengan Konvensi Berne yang mengakui tiga prinsip yaitu prinsip national treatment, prinsip automatic protection, dan prinsip independence protection. 28 Konsep perlindungan ini artinya hak cipta boleh dicatatkan maupun tidak.  Sesuai  dengan  Pasal  64  ayat  (2)  Undang-Undang  Hak  Cipta  pencatatan suatu ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban atau bersifat mutlak.
Berdasarkan  Konvensi  Berne  yang  dituangkan  dalam  TRIPs  hak  ekslusif seorang  pencipta  antara  lain,  hak  reproduksi  karya  cipta,  hak  pementasan  publik atas  karya  drama,  drama  musik  dan  karya-karya  musik,  hak  deklamasi  untuk karya-karya  satra  dan  hak  komunikasi  terhadap  karya  publik  yang  dipentaskan atau  dideklamasikan,  hak  penyiaran  atas  karya-karya  atau  komunikasi  kepada
25 Adinda Mutia Gani, Nakzim Khalid Siddiq, and Maulana Syekh Yusuf, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Khas Lombok,” Jurnal Fundamental Justice 4, no. 1 (2023): 29–30.
26 Andree  Nugroho  Saragih,  “Menelaah  Perlindungan  Hukum  Bagi  Hak  Cipta  Pencipta  Lagu Terhadap  Penampilan  Cover  Lagu  Ciptaannya  Oleh  Musisi  Lain  Di  Platform  Media  Sosial,” JISIP  (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 7, no. 1 (2023): 304–17, https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199.
27 Muh Jais, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2020).
28 Ilham  Tri  Putra  Mahpudin  and  Happy  Yulia  Anggraeni,  “Pencatatan  Perjanjian  Lisensi Open- Source Software (OSS) Sebagai Residu Dari Formalitas Hak Cipta,” Jurnal Pro Hukum 12, no. 1 (2023): 10– 27.
publik dengan  cara lain-lain, hak terjemahan terhadap karya-karya, hak adaptasi, aransemen,  atau  modifikasi  atas  karya-karya  lainnya,  hak  memberi  wewenang pada adaptasi karya sinematografi dan memberi wewenang untuk reproduksi dan distribusi kepada publik atas karya-karya, hak memberi untuk pertunjukan publik dan komunikasi kepada publik yang karya-karyanya diadaptasi atau direproduksi serta karya-karya sinematografisnya. 29
Perlindungan  hukum  dapat  dikatakan  sangat  penting  dan  menjadi  hak  bagi tiap  warga  negara.  Menurut  Satjipto  Raharjo  perlindungan  hukum  adalah memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka  menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum. 30 Mengenai perlindungan hukum hak cipta karya  lagu  berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  dapat  dibagi  menjadi  dua yaitu, perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan  hukum  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu  secara preventif  maupun  secara  represif.  Perlindungan  dengan  cara  preventif  adalah upaya perlindungan yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadi kerugian dan menghindari  segala  sesuatu  yang  tidak  diinginkan  yang  dapat  merugikan pemegang  hak  cipta.  Sedangkan  upaya  represif  merupakan  suatu  upaya  yang dapat  dilakukan  oleh  pemegang  hak  cipta  dengan  memberikan  kepastian  dan penegasan bahwa ciptaan tersebut adalah miliknya dengan cara mendaftakan atau mencatatkan ciptaan tersebut terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 66-67 Undang- Undang Hak Cipta dan upaya untuk menyelesaikan adanya sengketa. 31
Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu di  konser atau pentas  musik  yang melanggar hak moral danhak ekonomi. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak  Cipta  yang  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  yang  melaksanakan  hak ekonomi wajib meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta.” Kegiatan menyanyikan  ulang  lagu  yang  dilakukan  oleh  penyanyi  tanpa  seizin  pencipta sering  terjadi  pada  saat  ini.  Salah  satu  contoh  kasus  terkait  dengan  pelanggaran hak  cipta  lagu  yaitu  kasus  yang  dialami  oleh  Ahmad  Dhani  pemain  grup  band Dewa  19  dengan  Once  Mekel  yang  dianggap  melanggar  hak  ekonomi  dengan menyanyikan  lagu  ciptaan Ahmad  Dhani  di  konsernya  Once  Mekel  tanpa  seizin pencipta  atau  pemengang  hak  cipta.    Permasalahan  tersebut  berawal  dari pernyataan Ahmad  Dhani  yang membuat pernyataan mengenai  pelarangan untuk Once Mekel  membawakan lagu Dewa 19 dengan alasan bahwa Dewa 19 sedang melakukan tour keliling kota di Indonesia serta Ahmad Dhani tidak menginginkan
29 Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Perlindungan Hukum  Terhadap Pemegang  Hak Cipta  Musik  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak Cipta Lagu Dan Musik,” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 3 (2022): 1–10.
30 Arya Utama, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004,” Ganec Swara 13, no. 1 (2019): 78, https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65.
31 Sheila Namira Marchellia, “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” Journal of Intellectual Property 6, no. 1 (2023): 26.
ada  pihak  lain  yang  membawakan  lagu  Dewa  19  pada  saat tour berlangsung. Selain itu, Ahmad Dhani pun mempermasalahkan perihal  royalti  lagu  yang tidak pernah diterimanya terhitung sejak 2010 Once Mekel keluar dari grup band Dewa 19. 32 Jika  terjadi  pelanggaran  hak  ekonomi  dalam  hak  cipta,  pencipta  atau pemegang hak cipta akan mengalami kerugian karena tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti. 33
Sengketa antara Ahmad  Dhani  dengan Once Mekel  dapat  dikatakan bahwa Once Mekel selaku penyanyi apabila menyanyikan lagu dari Dewa 19 tanpa seizin pemegang  hak  cipta  lagu  atau  pencipta  lagu  dapat  disebut  sebagai  pelanggaran hak  ekonomi.  Hal  ini  diperkuat  dengan  pernyataan Ahmad  Dhani  tentang  Once Mekel  yang  tidak  membayarkan  royalti  sejak  tahun  2010  dapat  disebut  sebagai pelanggaran hak ekonomi karena saat menyanyikan lagu dari grup band Dewa 19 Once  Mekel  menyanyikan  untuk  kepentingan  komersial.  Ahmad  Dhani  selaku pencipta lagu dan pemain grup band Dewa 19 merasa dirugikan. Penggunaan lagu secara  komersial  tanpa  meminta  izin  pencipta,  dapat  dipastikan  akan  merugikan pencipta  lagu  atau  pemegang  hak  cipta  lagu.  Apabila  penyanyi  mendapatkan sebuah  izin  atau  bisa  disebut  dengan  lisensi,  pencipta  lagu  akan  mendapatkan royalti  atas  hasil  karya  ciptanya.  Jadi  ketika  seseorang  menciptakan  suatu  karya ada  hak  ekonomi  yang  didapatnya.  Hal  ini  akan  memberikan  kepuasan  secara batin  pada  sang  pencipta  lagu.  Karena  ada  nilai  ekonomi  dan  kepuasan  suatu karya  cipta,  maka  menimbulkan  akibat  konsepsi  mengenai  kebutuhan  untuk perlindungan hukum. Pengembangan konsep ini bila dilihat dari segi usaha adalah untuk  mendorong  tumbuhnya  sikap  dan  budaya  menghormati  atau  menghargai jerih payah orang lain yang memiliki arti yang penting. 34

## 4. PENUTUP
Penyelesaian  sengketa  hak  cipta  antara  pencipta  lagu  dan  penyanyi  dalam kasus  Ahmad  Dhani  dan  Once  Mekel  diselesaikan  dengan  cara  mediasi  yang menghasilkan  kesepakatan  dua  pihak.  Kesepakatan  itu  berupa  Once  Mekel  tidak akan  menyanyikan  lagi  lagu  Dewa  19  sampai  waktu  yang  tidak  ditentukan. Berdasarkan  Pasal  95  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Cipta  penyelesaian  kasus Ahmad  Dhani  dan  Once  Mekel  diselesaikan  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa  yaitu  melalui  mediasi,  karena  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi bersifat  sederhana  dan  fokus  pada  musyawarah  antar-pihak  terkait  sehingga hasilnya menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum bagi  pemegang  hak  cipta  lagu  atas  pelanggaran  hak  cipta  lagu  ditinjau  dari Undang-Undang  Hak  Cipta,  mempunyai  tiga  karakteristik  yaitu    perlindungan
32 Muhammad  Indmas,  “Ahmad  Dhani  Beberkan  Awal  Permasalahan  Yang  Membuat  Once  Mekel Kesall, Ternyata Gegera Ini,” Tvonenews, 2023.
33 Annisa  Rachmasari,  Zaenal  Arifin,  and  Dhian  Indah  Astanti,  “Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram,” Semarang Law Review (SLR) 3, no. 2 (2022): 13, https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564.
34 Syahputra,  Kridasaksana,  and  Arifin,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Musisi  Atas  Hak  Cipta  Dalam Pembayaran Royalti.”
diperuntukkan  untuk  ekspresi  yang  berasal  dari  ide;  kedua,  perlindungan  secara otomatis  diberikan  saat  karya  tersebut  dipublikasikan;  ketiga  atau  yang  terakhir, perlindungan  terkait  hak  cipta  tidak  perlu  untuk  didaftarkan.  Hal  ini  untuk melindungi  hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu.  Perlindungan hukum  hak cipta  terdapat  dua  cara  yaitu  secara  preventif  dan  secara  represif.  Perlindungan dengan cara preventif adalah upaya perlindungan yang dilakukan sebelum terjadi kerugian untuk  mencegah dan menghindari segala sesuatu  yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pemegang hak cipta. Sedangkan upaya represif merupakan suatu  upaya  yang dapat  dilakukan oleh pemegang hak cipta dengan memberikan kepastian  dan  penegasan  bahwa  ciptaan  tersebut  adalah  miliknya  dengan  cara mencatatkan ciptaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adela,  Panji,  and  Agri  Chairunisa  Isradjuningtias.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pemegang  Hak  Cipta  Musik  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  56  Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  Lagu  Dan Musik.” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 3 (2022): 1–10. Adnan,  Rais.  “Kisruh  Royalti,  Eks  Ketum  PSSI  Iwan  Bule  Kawal  Momen Pertemuan Ahmad Dhani Dan Once.” Skor.id, 2023.
Akbar, Muh. Habibi, and Mukti Fajar ND. “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik.” Media of Law and Sharia 1, no. 2 (2020): 81–94. https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344.
Atri, Detra Kusma, Dhian Indah Astanti, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, and Perjanjian Kredit. “Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit” 3 (2022): 1–11.
Boboy,  Juwita  Tarochi  Boboy,  Budi  Santoso,  and  Irawati  Irawati.  “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin.” Notarius 13, no. 2 (2020): 803–18. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168.
Candra,  Andi,  and  Warmiyana  Zairi  Absi.  “Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual (HAKI).” Unimal  Press 27  (2021):  https://news.ge/anakliis-porti-aris- qveynis-momava.
David Tan. “Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial” 8, no. 5 (2021): 1332– 36.
Dewi, Ni Made Trisna. “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa  Perdata.” Jurnal  Analisis  Hukum 5,  no.  1  (2022):  81–89. https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223.
Gani,  Adinda  Mutia,  Nakzim  Khalid  Siddiq,  and  Maulana  Syekh  Yusuf. “Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Berdasarkan  Motif  Kain  Tenun  Khas Lombok.” Jurnal Fundamental Justice 4, no. 1 (2023): 29–30. Gani,  Aditya  Al,  and  Tatty  Aryani  Ramli.  “Hak  Atas  Penyelesaian  Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu Untuk Keperluan Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  23  Tahun  2018  Tentang  Kampanye Pemilihan Umum Right To Dispu.” Prosiding Ilmu Hukum SPeSIA 5, no. 2 (2018): 1164–69.
Happy Yulia Anggraeni,  Ilham  Tri  Putra  Mahpudin.  “ 済無 No  Title  No  Title  No Title.” Jurnal Pro Hukum 12, no. 1 (2023): 10–27. Indmas,  Muhammad.  “Ahmad  Dhani  Beberkan  Awal  Permasalahan  Yang Membuat Once Mekel Kesall, Ternyata Gegera Ini.” Tvonenews, 2023.
Indonesia, Sekretariat Republik. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Indonesia, 2014.
Jais, Muh. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2020).
Marchellia,  Sheila  Namira.  “Larangan  Membawakan  Lagu  Tanpa  Izin Berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta.” Journal  of  Intellectual  Property 6, no. 1 (2023): 26.
Meutia, Olga Thedasya, Doddy Kridasaksana, and B Riniheryanti. “Perlindungan Hak  Cipta  Terhadap  Cover  Lagu  ‘  Akad  ’  Payung  Teduh  Melalui  Media Youtube.” Semarang Law Review 3, no. 2 (2022): 50–61. Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar. “Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak  Cipta  Bidang  Lagu  Dan/Atau  Musik Berdasarkan  PP  Nomor  56  Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.” Padjajaran Law Review 10, no. 1 (2022): 1– 14.
Praja,  Chrisna  Bagus  Edhita,  Budi  Agus  Riswandi,  and  Khudzaifah  Dimyati.
“Urgensi  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Cipta.” Kertha Patrika 43, no. 3 (2021): 275. https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04.
Rachmasari,  Annisa,  Zaenal  Arifin,  and  Dhian  Indah  Astanti.  “Perlindungan Hukum  Hak  Cipta  Pada  Film  Yang  Diakses  Secara  Ilegal  Melalui Telegram.” Semarang  Law  Review  (SLR) 3,  no.  2  (2022):  13. https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564.
Saragih,  Andree  Nugroho.  “Menelaah  Perlindungan  Hukum  Bagi  Hak  Cipta Pencipta  Lagu  Terhadap  Penampilan  Cover  Lagu  Ciptaannya  Oleh  Musisi Lain Di Platform Media Sosial.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)
7, no. 1 (2023): 304–17. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199.
Situmeang,  Ampuan,  and  Rita  Kusmayanti.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Pencipta  Atau  Pemegang  Hak  Cipta  Lagu  Dalam  Pembayaran  Royalti.” Journal Of Law and Policy Transformation 5, no. 1 (2020).
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif . bandung: CV. Alfabeta, 2022. Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi  Musisi Atas  Hak  Cipta  Dalam  Pembayaran  Royalti.” Semarang  Law Review (SLR) 3, no. 1 (2022): 84. https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783. Tasmin,  Masdari.  “Urgensi  Alternative  Dispute  Resolution  (  Adr  )  Di  Negara Indonesia.” Wasaka Hukum 7 (2019).
Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen. “Perlindungan Hukum
Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.” Ganec Swara 13, no. 1 (2019): 78. https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65.
Waruwu, Khamozaro, and Ida Nadirah. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa  Hak  Cipta  Buku  Elektronik  Kekayaan  Intelektual  Di  Indonesia  , Secara  Spesifik  Alasan  Utama  Tersebut  Berkaitan  Dengan  Isu  Komitmen
Indonesia  Sebagai  Individu  Dari  World  Exchange  Association  (  WTO  ) Yang Seha” 6, no. 1 (2023): 141–57.
Wibawa,  D,  and  I  Krisnawati.  “Upaya  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Pelanggaran Hak Cipta.” Jurnal Ilmu Hukum , 2019, 1–15.