## Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam  Penataan Ruang Terbuka Hijau  untuk Mewujudkan  Kota  Jambi Sebagai  Green City

## Latifah Amir, Arrie  Budhiartie, Dhil’s Noviades
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
Abstrak: Dengan disyahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  semua  ketentuan  yang  berlaku  dalam  UU  No  32  Tahun  2004  tidak berlaku  lagi dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014. Dalam pelaksananan otonomi daerah diserahkan kepada daerah. Dalam pengelolaan dan penataan ruang  daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang undangan tingkat  nasional  yang  mengatur    tata  ruang  yang  sudah  dituangkan  dalam  bentuk  UU.  Dan  setiap  daerah  baik provinsi kota dan kanupaten mempunyai peraturan sendiri dalam penata ruang daerahnya yang harus berpedoman kepada  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Dalam  penataan  ruang  daerah  harus  ada  singkronisasi  antara  tata  ruang nasional,provinsi  dan  kota.  Dalam  membuat  rencana  tata  ruang  wilayah  bahwa  daerah  perkotaan  harus menyediakan  lahan  untuk  ruang  terbuka  hijau  30  %,  20  %  untuk  Ruang  Terbuka  Hijau  public  dan  10  %  untuk ruang  terbuka  hijau  privat.  Hal  ini  harus  dikelola  oleh  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  membahas  penataan Ruang  Terbuka  Hijau,  dan  akan  melihat  kebijakan  dan  kewenangan  pemerintah  dalam  penataan  ruang  terbuka hijau.  Bentuk  penelitian  adalah  yuridis  empiris  dengan  pendekatan  deskriptif  kwalitatif.  Dari  hasil  penelitian diharapkan bsa memberikan masukan kepada pemerintah daerah kebijakan yang harus dilakukan untuk u menata ruang terbuka hijau dalam menuju Kota Jambi menjadi Green City.
Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Green City

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Otonomi  daerah  telah  membawa  berbagai  perubahan  mendasar  dalam  kehidupan bermasyarakat,  sehingga peran, tugas  dan  fungsi  lembaga-lembaga pemerinah daerah dituntut mencegah segala perubahan tersebut  dan sehingga peran,  tugas, fungsi  lembaga itu seringkali belum  dipahami  dalam  peraturan  pemerintahan  daerah  satu  kerja  tim  dengan  yang  satu  sama lainnya saling mempengaruhi.
Sebagai  konsep    negara    kesejahteraan  dalam  hal  ini  hukum  administrasi  menjadi  bagian dalam  kegiatan  pemerintahan.  Pengertian  hukum  administrasi  negara  bukanlah  satu-satunya cara  untuk  menjelaskan  konsep  hukum  administrasi  negara,  namun  demikian  sebagai pegangan  pengertian  hukum  administrasi  negara  dapat  dikemukakan  dari  beberapa  pendapat para  ahli,  salah  satunya  J.  Oppenheim  yaitu  hukum  administrasi  negara  ialah  keseluruhan aturan-aturan  hukum  yang  harus  diperhatikan  alat  perlengkapan    negara  dan  pemerintah  jika menjalankan kekuasaannya. ( Utrech, hal 9 )
Menurut  Juniarso  &  Achmad  Sodik  Sudrajat  Menyatakan  :“Kedudukan  dan    peran Pemerintah  Daerah  sangat  strategis  karena  menjadi  pondasi  dari  struktur  pemerintahan  di Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat”.
Penjelasan  umum  UU  No  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  pengganti  UU  No 32  Tahun  2004,  menyatakan  ,  sebagaimana  diamanatkan  UUD  1945  terdapat  urusan pemerintah  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan    urusan  pemerintah  pusat  yang  dikenal dengan  urusan  pemerintahan  absolut  dan  ada  urusan  pemerintahan  konkuren.  Urusan
pemerintahan  yang  konkuren  yaitu  urusan  pemerintahan  wajib  dan  urusan  pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah  provinsi dan daerah kabupaten/kota.
Dalam  pengelolaan  otonomi  daerah  bahwa  penempatan  dan  dan  penataan  ruang  wilayah harus  dibuat  program    dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  dan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (  RPJMD)  yang  dituangkan  dalam  Rencana  Tata Ruang Wilayah ( RTRW).
Pasal  3  Undang  Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang  menyebutkan Penyelenggaraan  penataan  ruang  bertujuan  untuk  mewujudkan  ruang  wilayah  nasional  yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan  Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
1) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2) terwujudnya  keterpaduan  dalam  penggunaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3) terwujudnya  pelindungan  fungsi  ruang  danpencegahan  dampak  negatif  terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Dalam menyurusun rencana tata ruang wilayah daerah harus menyesuaikan denganmaksud dan  tujuan  penataan  ruang  nasional  baik  renvcana  tata  ruang  propinsi  maupun  kota  dan kabupaten.
Pada  saat  ini    Kota  Jambi  berkembang  dengan  pesat.  Tak  hanya  jumlah  penduduk  dan kendaraan,  juga  bangunan  rumah  serta  ruko  bermunculan  bak  jamur  di  musim  hujan. Akibatnya, harga tanah meningkat tinggi, jalan-jalan padat merayap  dan pada jam tertentu dan daerah tertentu terjadi emacetan lalu lintas dan ruang terbuka untuk bermain bola, jogging atau parkir semakin penuh sesak.
Beberapa  kawasan  yang  10  tahun  lalu  masih  berupa  hutan  belantara,  kini  telah  beralih fungsi  menjadi  pemukiman  seperti  kawasan  Mayang  Mangurai,  kelurahan  Kenali  Asam Bawah,  Bagan  Pete  dan  Kenali  Besar.  Demikian  juga  daerah  pertanian  seperti  di  Lingkar Selatan,  sebagian  telah  beralih  fungsi  menjadi  perumahan  dan  toko-toko.  Sementara  lahan terbuka  yang  mestinya  bisa  dimanfaatkan  untuk  ruang  terbuka  hijau  (RTH),  seperti  kawasan sepanjang pinggir sungai Batanghari tidak terkelola dengan baik.
Selain berdampak pada keterbatasan ruang gerak dan suplai udara segar, minimnya ruang hijau berimbas pada prilaku anak muda. Banyak studi mengungkapkan, meningkatnya jumlah tawuran dan aksi agresif remaja disebabkan kurangnya ruang bagi mereka untuk bersosialisasi dan berekspresi.
Dalam  buku  Our  Common  Future  (buku  yang  pertama  kali  memunculkan  konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development), telah diingatkan tentang masalah perkotaan  yang  dihadap  negara  berkembang  pada  era  1980-an.  Permasalahan  itu  terutama terletak  pada  ketidakmampuan  kota  untuk  melakukan  penataan  karena  tekanan  penduduk, polusi udara serta air hingga minimnya taman dan area rekreasi. ( Ardaulay blogspot.co.id )
Keharusan  sebuah  kota  untuk  memiliki  ruang  hijau  diatur  dalam  UU  Nomor  26  Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang.  RTH  diharapkan  dapat  menjadi    tempat  bersosialisasi  dan
penjaga  ekosistem  lingkungan  perkotaan,  termasuk  di  dalamnya  menjamin  ketersediaan oksigen dan air bagi warganya. Sebenarnya seberapa luas ruang hijau yang harus dimiliki oleh sebuah  kota?  Undang-undang  nomor  26/2007  menyaratkan,sebuah  daerah  minimal  harus memiliki  RTH  seluas  30%  dari  total  daratannya.  Sebanyak  20%  dari  alokasi  tersebut diharapkan merupakan RTH publik, artinya RTH yang dimiliki dan pengelolaannya diatur oleh pemerintah sedangkan 10% sisanya dimiliki oleh pribadi/privat.
Permasalah    tentang  penataan  ruang  terbuka  hijau  sudah  disusun  dalam  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Jambi  yang  dilegalisasi  dalam  bentuk  peraturan  daerah  yaitu  Peraturan Daerah  No  09  Tahun  2013    Tentang  Rencana  Tata  Ruang  wilayah  Tahun  2013-2033. Penyusunan  Peraturan  Daerah  Nomo  9  Tahun  2013  ini  berpedoman  kepada  UU  Nomor  26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota sebagaimana diatur dalam  Pasal 2  Perda Nomo 9 Tahun 2013 adalah untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa berskala nasional yang religius, berbudaya, tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan.
Bagaimana  Kebijakan dan Strategi dari penataan ruang wilayah kota Jambi sebagaimana diatur dalam   Pasal 3 yaitu:
1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kota.
2) Kebijakan  penataan  ruang  wilayah  kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  terdiri atas:
a. perwujudan  pusat–pusat  kegiatan  yang  memperkuat  kegiatan  perdagangan dan  jasa  utama  dengan  skala  pelayanan  nasional  dengan  prinsip berkelanjutan;
b. peningkatan aksesibilitas perkotaan dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
c. peningkatan  kualitas  dan  jangkauan  pelayanan  sarana  dan  prasarana perkotaan  yang  dapat  mendorong  perkembangan  kegiatan  dan  perbaikan lingkungan secara komprehensif;
d. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
e. peningkatan  dan  penyediaan  ruang  terbuka  hijau  yang  proporsional  di seluruh wilayah kota;
f. pengaturan  pengembangan  kawasan  budidaya  sesuai  dengan  daya  dukung dan daya tampung;
g. pengembangan ruang kota yang terintegrasi dan efisien;
h. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
i. pengembangan kawasan strategis cagar budaya; dan
j. mempertahankan dan mengembangkan kawasan  pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhan.
Untuk mewujudkan tujuan dari penataan ruang wilayah kota jambi sa;lah satu nya adalah penataan ruang terbuka hijau sebagaimana diatur dalam  Pasal 47. Rencana ruang terbuka hijau kota  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44  huruf  c,  direncanakan  dengan  luas  kurang  lebih 5.381,79 Ha (Lima ribu tiga ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh sembilan hektar) terdiri atas :
1) ruang  terbuka  hijau  privat  dikembangkan  seluas  10%  dari  luas  wilayah  kota  dengan luas  kurang  lebih  1.764,29  Ha  (seribu  tujuh  ratus  enam  puluh  empat  koma  dua sembilan hektar); dan
2) ruang  terbuka  hijau  publik  dikembangkan  seluas  20  %  dari  luas  kota  dengan  luas kurang lebih 3.617,50 Ha (Tiga ribu enam ratus tujuh belas koma lima puluh hektar).
3) Rencana  ruang  terbuka  hijau  privat  sebagaimana  tiga  ribu  enam  ratus  dua  puluh sembilan  koma  dua  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  terdiri  atas  ruang  terbuka  hijau pekarangan, ruang terbuka hijau halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.
4) Ruang terbuka hijau kota publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. ruang  terbuka  hijau  taman  sebesar  kurang  lebih  875,90  Ha  (delapan  ratus  tujuh puluh lima koma sembilan puluh hektar) di seluruh wilayah kelurahan;
b. ruang terbuka hijau hutan kota sebesar kurang lebih 524 Ha (lima ratus dua puluh empat  hektar)  di  Kelurahan  Teluk  Kenali  dan  Kelurahan  Penyengat  Rendah Kecamatan  Telanaipura  dan  Kelurahan  Kenali  Asam  Bawah  dan  Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kota Baru Kelurahan Sejenjang Kecamatan Jambi Timur;
c. ruang terbuka hijau jalur hijau jalan sebesar kurang lebih 93 Ha (sembilan puluh tiga  hektar)  di  sepanjang  jalur  jalan  arteri  primer,  kolektor  primer,  dan  arteri sekunder;
d. ruang  terbuka  hijau  pemakaman  sebesar  kurang  lebih  140  Ha  (seratus  empat puluh hektar) tersebar di seluruh wilayah kecamatan;dan
e. ruang terbuka hijau kawasan perkantoran pemerintah sebesar kurang lebih 27 Ha (dua puluh tujuh hektar) di Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Kota Baru;
f. ruang terbuka hijau fungsi tertentu sebesar kurang lebih 1.332,60 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh dua koma enam puluh hektar), yang terdiri dari :
a) ruang  terbuka  hijau  sabuk  hijau  di  Kelurahan  Bagan  Pete  sebesar  kurang lebih 244,5 Ha (dua ratus empat puluh empat koma lima hektar)
b) ruang  terbuka  hijau  sabuk  hijau  di  Kelurahan  Penyengat  Rendah  sebesar kurang lebih 132 Ha (seratus tiga puluh dua hektar)
c) ruang  terbuka  hijau  Lahan  Pertanian  Perkotaan  sebesar  kurang  lebih 956,10 Ha (sembilan ratus lima puluh enam koma sepuluh hektar).
Pasal 48 ,Rencana arahan pengelolaan ruang terbuka hijau terdiri atas :
1) mempertahankan luasan dan kualitas RTH eksisting;
2) mengembalikan fungsi kawasan-kawasan RTH yang telah berubah fungsi;
3) merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;
4) peningkatan kualitas ruang terbuka hijau yang sudah ada di seluruh wilayah Kota;
5) pengembangan ruang terbuka hijau baru di kawasan pusat – pusat pertumbuhan;
6) pengembangan teknologi baru dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
7) membangun RTH Infrastruktur baru terutama jalur hijau jalan pada rencana jalan-jalan arteri dan kolektor;
8) mengembangkan dan mengelola RTH Hutan Kota; dan
9) membebaskan dan pengadaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan RTH.
Sementara  menurut  Pasal  49  Pembebasan  dan  Pengadaan  Lahan  untuk  memenuhi kebutuhan  RTH  sebagaimana  dimaksud  pasal  48  huruf  i,  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Karena  begitu  banyaknya  permasalahan  tentang  penataan  ruang  terbuka  hijau  di  Kota Jambi  maka  perlu  diadakan  penelitian  dan  yang  menjadi  pertanyaan  kewenangan  lembaga mana  saja  yang  diberikna  tugas  untuk  penataan  ruang  terbuka  hijau,  karena  penataan  ruang
terbuka  hijau  adalah  salah  satu  elemen  untuk  mewujudkan  kota  hijau (  Green  City) yang merupakan salah satu konsep pembangunan perkotaan saat ini.

## 1.2. Identifikasi  Masalah
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  pada  latar  belakang  masalah,  maka  yang  menjadi permasalahan dalam penelitian  ini adalah:
1) Bagaimana  pengaturan  kewenanangan      pemerintah  daerah  dalam  penataan  ruang terbuka hijau  untuk mewujudkan Kota Jambi menjadi Green City.
2) Bagaimana  koordinasi  antara  lembaga  terkait  dalam    penataan  ruang  terbuka  hijau untuk mewujudkan Kota Jambi menjadi Green City .

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Tipe Penelitian.
Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini ialah Yuridis Empiris. Yaitu penelitian  yang  menganalisa  atau  mengkaji  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah Kota Jambi dalam  penataan ruang terbuka hijau

## 2.2. Spesifikasi Penelititian
Penelitian ini bersifat deskriptif, dari hasil penelitian menggambarkan tindakan pemerintah Kota  Jambi  dalam  penataan  ruang  terbuka  hijau  ,  baik  berupa  tindakan  hukum  maupun  yang bukan tindakan hukum.dari tindakan hokum pemerintah daerah Kota Jambi  akan memberikan kewenangan kepada lembaga mana dalam penataan ruang terbuka hijau.

## 2.3. Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian dikumpulkan dengan cara:
1) Wawancara
Yaitu  tanya  jawab  baik  secara  tertutup  maupun  terbuka  dengan  para      informan yang sudah ditentukan yang ada hubungannnya dengan penelitian ini antara lain:
a. Kepala  Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi atau yang mewakili.
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi atau yang mewakili
2) Studi dokumen. Penulis  mempelajari  kejadian-kejadian  atau  kasus-kasus  yang  terjadi  berkaitan dengan judul serta masalah yang sedang diteliti dikaitkan peraturan yang mengatur dalam penelitian ini.

## 2.4. Analisis Data.
Setelah  data  dikumpulkan  dengan  lengkap,  tahapan  berikutnya  adalah  tahap  analisa  data. Pada tahap ini data akan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai  untuk  menjawab  persoalan  yang  diajukkan  dalam  penelitian.  Setelah  jenis  data dikumpulkan  maka  analisa  data  dalam  penulisan  ini  adalah  bersifat  kualitatif,  yaitu  suatu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting  dan  mengatur  sedemikian  rupa  sehingga  kesimpulan  akhir  dapat  dilakukan.  Serta
peneliti  akan  mengerti  apa  yang  terjadi  dan  memungkinkan  untuk  mengerjakan  sesuatu  pada analisis ataupun tindakkan lain berdasarkan pengertian tersebut.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Pengaturan  Kewenanangan      Pemerintah  Daerah  Dalam  Penataan  Ruang  Terbuka Hijau  Untuk Mewujudkan Kota Jambi Menjadi Green City
RTH (Ruang Terbuka Hijau) kota adalah sepenggal alam yang masih tersisa atau sengaja disisakan  guna  mengimbangi  lingkungan  buatan  (kota)  baik  yang  sengaja  dirancang  dan direncanakan  melalui  kreativitas  arsitektur  lansekap  maupun  karena  ’warisan’  wajah  alami yang sengaja dibiarkan sedemikian agar masyarakat suatu saat masih memperoleh kesempatan untuk dapat menikmatinya suasana lingkungan yang alami  secara langsun.
Fungsi  RTH  kota  yang  ditata  secara  estetis  fungsional  dapat  digolongkan  sesuai kegunaannya  sebagai  pembatas/pengaman;  kawasan  konservasi  terletak  antara  dua  wilayah jalur  lalu  lintas  dan  kereta  api,  sempadan  sungai,  listrik  tegangan  tinggi,  dan  hutan  kota; kawasan  rekreasi  aktif:  lapangan  olahraga  atau  taman  bermain;  kawasan  rekreasi  pasif  taman relaksasi  dan  kawasan  produktif  pertanian  kota,  pekarangan/halaman  rumah;  dan  lahan  yang sengaja disisihkan untuk kegunaan khusus atau lahan cadangan.
Sejak  diterbitkannya  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  14,  tentang  Pengelolaan  RTH Kota, tahun 1988, yang merupakan  pedoman teknis dan atau pedoman pelaksanaan yang lebih rinci. Berkenaan pula dengan berbagai upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat pada awalnya dengan upaya pemerintah memberikan semacam hadiah kepada kota bersih dan lingkungan  yang  bersih  dan  nyaman,  maka  terasa    akan  betapa  pentingnya  eksistensi  RTH mengingat  fungsi  utamanya  bagi  keberlanjutan  peri-kehidupan  warga  kota,  maka  berbagai program  pelestarian  fungsi  lingkungan  perkotaan  berupa  program-program  penghargaan kebersihan lingkungan kota dimana termasuk pula pentingnya penataan RTH, semacam taman lingkungan,  taman  kota,  dan  sebagainya  adalah  untuk  kemaslahatan  hidup  warga  itu sendiri.Bahwa  RTH  perlu  ada  di  antara  struktur  bangunan  (hutan)  beton  sebagai  pelunak  dan penyejuk lingkungan.
Perlu ada pengertian bagi  seluruh warga penghuni  kota, bahwa terdapat  hubungan sangat strategis antara Pembangunan Kota dan Perencanaan RTH-Kota. Kaidah-kaidah pembangunan kota-kota  layak  huni  ( Eco-cities )  harus  terus  disebar-luaskan.  Bagaimana  membangun:  ”Kota (Taman)  yang  Sehat”,  telah  dituangkan  kedalam  strategi  pembangunan  secara  menyeluruh dalam  target  waktu  yang  tertentu  pula,  sebab  akibat  dari  perkembangan  kota  yang  baik  atau buruk perlu diketahui seluruh warga kota, terutama para pengelola kota.
Membangun  dan  mengelola  Kota  Taman  Tropis,  termasuk  persebaran  serta  sifat  dan tipologinya,  hendaknya  mengikuti  pula  kaidah-kaidah  dasar  pengelolaan  LH,  dalam  sistem jaringan  perencanaan  arsitektur  lansekap  bagi  RTH  kota  umumnya  termasuk  juga  apa  yang disebut kota-kota metropolitan ( Metropolitan Park System ).
Cita-cita untuk mencapai Lingkungan Kota Taman Tropis  yang aman, nyaman, produktif dan  berkelanjutan,  dengan  berbagai  kebhinekaan  namun  menyatu  dalam  Negara  Kepulauan Republik  Indonesia.  Gray  (1981,  dalam  makalahnya  :  ” Responding  to  Change  in  A  Park System ”), mengatakan bahwa sistem ruang terbuka di kota Canberra, ibukota Australia sengaja direncanakan dan dirancang sedemikian rupa sehingga memberi peluang sefleksibel mungkin,
apabila  suatu  saat  dibutuhkan  perubahan  pemanfaatn  ruang.(http//Portal  Garuda  konsep pembangunan menuju kota hijau).
Pemanfaatan  ruang  yang  tidak  seimbang  pada  umumnya  disebabkan  adanya  ketidak seimbangan antara kebutuhan ( demand ) dengan sediaan ( supply ). Sumber daya alam (termasuk ruang)  mempunyai  keterbatasan,  sementara  sisi  lain  kebutuhan  akan  sumber  daya  lain meningkat  sejalan  dengan  perkembangan  kegiatan  manusia.  Ketidakseimbangan  antara kebutuhan  dengan  sediaan  telah  banyak  dicoba  untuk  diminimalkan  dengan  pendekatan- pendekatan  pembangunan  yang  bersifat  komprehensif.  Salah  satu  cara  adalah  dengan melakukan pendekatan penataan ruang yang diwujudkan dalam suatu rencana tata ruang.
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Jambi  yang  disusun  pada  tahun  anggaran 1999/2000 telah diperdakan pada tahun 2002 (Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi - Lembar Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2002 Seri  E  Nomor  4).  Selama  kurun  waktu  tersebut  hingga  saat  ini  telah  terjadi  perubahan  yang cukup besar dan signifikan terhadap kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah.  Ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah telah  mengubah  tidak  saja  kewenangan  daerah  yang  semakin  besar  mengelola  daerah  sendiri tetapi  juga  mempengaruhi  proses  dan  prosedur  penataan  ruang  di  daerah.  Pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, kabupaten maupun kota secara tidak langsung berpengaruh pada substansi maupun materi rencana tata ruang. Implikasi yang terjadi adalah kota/kabupaten harus  membuat  berbagai  penyesuaian  terhadap  rencana  tata  ruangnya  karena  besarnya kemungkinan  daerah  memberi  penekanan  tersendiri  dalam  mengembangkan  wilayahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlu dilakukannya penyusunan kembali RTRW Kota Jambi terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal.

## 1) Faktor Eksternal
a. Adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan aturan yang tegas dan lebih ketat, sehingga diperlukan produk perencanaan tata ruang yang lebih aplikatif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
b. Adanya  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2008 tentang Rencana perlu disesuaikan peranannya sebagai PKN.
c. Adanya  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional,  sehingga  Keberadaan  Kota  Jambi merupakan  wilayah  kota  perubahan  RTRW  Propinsi  Jambi,  sehingga keberadaan RTRW Kota Jambi perlu adanya penyesuaian.
d. Perencanaan  tata  ruang  Kota  Jambi  diharapkan  dapat  memecahkan permasalahan  isu  global,  nasional  dan  regional,  seperti;  Isu  Lingkungan (Global  Warming),  Isu  Krisis  Ekonomi  Global,  Isu  Pengangguran  dan Pengentasan Kemiskinan, Isu Peningkatan Investasi, dan Isu lainnya.

## 2) Faktor Internal
Berdasarkan faktor internal, Produk RTRW lama belum bisa mengakomodasi peningkatan kebutuhan pembangunan akibat dari:
a. Keberadaan  RTRW  Kota  Jambi  yang  ada  masih  belum  mampu mengakomodasikan  kebutuhan  dan  program  pembangunan  secara  optimal, sehingga diperlukan penyempurnaan pembangunan fasilitas skala besar, seperti rencana  RTH,  rencana  kawasan  strategis,  rencana  pengembangan  kawasan perumahan,  rencana  obyek  wisata  baru,  rencana  fasilitas  olah  raga  (Sport Centre), kawasan perkantoran dan lain sebagainya.
b. Produk  RUTR  Kota  Jambi  disusun  pada  tahun  2000,  sehingga  diperlukan upaya-upaya  penyesuaian  melalui  proses  Evaluasi  dan  Revisi  RTRW  Kota Jambi untuk kurun waktu tertentu (± 5 tahun).
c. Rendahnya  kualitas  RTRW  yang  dipergunakan  untuk  penertiban  perizinan lokasi  pembangunan,  sehingga  kurang  dapat  mengoptimalisasi  perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang cepat dan sangat dinamis.
d. Adanya  perubahan  atau  pergeseran  nilai/  norma  dan  tuntutan  hidup  yang berlaku  didalam  masyarakat.  Perubahan  status  kota  Jambi  dari  kota  sedang menjadi  kota  besar,  m  enimbulkan  tuntutan  yang  berbeda  karena  masyarakat mempunyai harapan-harapan yang lebih tinggi terhadap pelayanan perkotaan.
Didalam  hasil  penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  yang  baru  nantinya  didasarkan  pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana jangka waktu RTRW Kabupaten/Kota adalah dua puluh (20) tahun dan ditinjau kembali satu (1) kali dalam lima (5) tahun  atau  lebih  dari  satu  (1)  kali  dalam  lima  (5)  tahun  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku.
Azas  penataan  ruang  wilayah  Kota  Jambi  disesuaikan  dengan  Undang-undang  No  26. tahun 2007, azas penataan ruang yakni:
1) Penyusunan  RTRW  Kota  dilakukan  dengan  berazaskan  kaidah-kaidah  perencanaan seperti  keselarasan,  keserasian,  keterpaduan,  kelestarian  dan  kesinambungan  dalam lingkup  kota  dan  kaitannya  dengan  propinsi  dan  kota/kabupaten  sekitarnya,  dengan tidak  mengesampingkan  wawasan  perlindungan  lingkungan  terhadap  sumber  daya yang dimiliki daerah.
2) RTRW  Kota  juga  harus  berlandaskan  azas  keterpaduan,  keserasian,  keselarasan  dan keseimbangan,  keberlanjutan,  keberdayagunaan  dan  kerberhasilgunaan,  keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.
Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2011- 2031 adalah :
1) Menyajikan  data  –  data  lapangan  yang  dapat  memberikan  gambaran  kondisi  real perwujudan  ruang  di  lapangan  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pengembangan  tata ruang wilayah Kota Jambi.
2) Mengkaji  setiap  aspek  pembangunan  melalui  kegiatan  analisis  data  lapangan  yang mempengaruhi proses perencanaan dan pengembangan wilayah Kota Jambi.
3) Merumuskan konsep, strategi  dan  arahan pengembangan wilayah Kota Jambi hingga 20  tahun  kedepan  sebagai  bahan  dasar  dalam  merumuskan  rancangan  rencana kawasan.( RTRW Kota Jambi)
Dengan berlandasan kepada UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang dan Peraturan Daerah  Propinsi  Jambi  No.  10  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Propinsi Jambi  Tahun  2013-2033,  maka  dibentuklah  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  09  Tahun  2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013-2033.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2    Perda  Kota  JambiNomor  9  Tahun  2013    tentang RTRW .Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah , adalah untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai  pusat  perdagangan  barang  dan  jasa  berskala  nasionalyang  religius,  berbudaya,  tertib, aman, nyaman danberkelanjutan.
Sebagaimana yang digariskan dalam pasal 2 diatas apa yang menjadi tujuan dari penataan ruang Kota Jambi maka  untuk mewujudkan tujuan tersebut harus dituangkan dalam kebijakan atau  strategi  yang  bagaimana  untuk  bisa  mencapai  sasarannya.    Kebijakan  tersbut  sebagai diatur dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:
1) perwujudan  pusat–pusat  kegiatan  yang  memperkuatkegiatan  perdagangan  dan  jasa utama dengan skalapelayanan nasional dengan prinsip berkelanjutan;
2) peningkatan aksesibilitas perkotaan dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
3) peningkatan  kualitas  dan  jangkauan  pelayanansarana  dan  prasarana  perkotaan  yang dapat  mendorong  perkembangan  kegiatan  dan  perbaikanlingkungan  secara komprehensif;
4) peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsl lindung;
5) peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota;
6) pengaturan  pengembangan  kawasan  budidaya  sesuai  dengan  daya  dukung  dan  daya tampung;
7) pengembangan ruang kota yang terintegrasi dan efisien;
8) pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
9) pengembangan kawasan strategis cagar budaya; dan
10) mempertahankan  dan  mengembangkan  Kawasan  pertahanan  dan  keamanan  sesuai kebutuhan .
Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentag RTRW bahwa salah satu kebijakan  untuk  mencapai  tujuan  penataan  ruang  adalah  peningktana  dan  penyediaan  ruang terbuka hijau yang proporsional diseluruh wilayah Kota Jambi.

## 3.2. Koordinasi  antara  lembaga  terkait  dalam    penataan  ruang  terbuka  hijau    untuk mewujudkan Kota Jambi menjadi Green City .
Dalam  pelaksanaan  penataan  ruang  terbuka  hijau  di  kota  Jambi  tidak  dilaksanakan  oleh satu  organisasi  pemerintah  daerah  tetapi  dalam  hal  ini  ada  kerjasama  atau  koordinasi  antara satu  organisasi  dengan organisasi  lain merekasaling berkoordinasi  sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada masing-masing organisasi pemerintaha daerah. Tugas pokok dan  fungsi  dari  masing  organisasi  ini  diatur  Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:
1) Sekretariat  Daerah  Kota  Jambi  merupakan  Sekretariat  Daerah  dengan  Tipe  A mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan danpengkoordinasian  administratif  terhadap  pelaksanaan  tugas  perangkat  daerahserta pelayanan administratif;
2) Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Jambi  merupakanSekretariat DPRD dengan Tipe A mempunyai tugas menyelenggarakanadministrasi kesekretariatan  dan  keuangan,  mendukung  pelaksanaan  tugasdan  fungsi  DPRD  Kota Jambiserta  menyediakan  dan  mengoordinasikan  tenagaahli  yang  diperlukan  oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuaidengan kebutuhan;
3) Inspektorat  Daerah  Kota  Jambi  merupakan  Inspektorat  dengan  Tipe  Amempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuanoleh perangkat daerah;
4) Dinas Daerah Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota dalammelaksanakan urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  dantugas  pembantuan  yang diberikan kepada Kota, terdiri dari:
a. Dinas  Pendidikan  dengan  Tipe  Amenyelenggarakan  urusan  Pemerintahanbidang pendidikan;
b. Dinas  Kesehatan  dengan  Tipe  Amenyelenggarakan  urusan  Pemerintahanbidang kesehatan;
c. Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  dengan  Tipe  B  menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum danpenataan ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe
B,menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahandan kawasanpermukiman;
e. Dinas Sosial dengan Tipe Amenyelenggarakan urusan Pemerintahan bidangsosial;
f. Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencanadengan  Tipe  A menyelenggarakan  urusan  Pemerintahan  bidang  pengendalianpenduduk  dan keluarga berencana;
g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anakdengan Tipe A  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  bidang  pemberdayaanmasyarakat,  urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan danperlindungan anak;
h. Dinas  Lingkungan  Hidupdengan  Tipe  Amenyelenggarakan  urusanpemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
i. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dengan  Tipe  Amenyelenggarakanurusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatansipil;
j. Dinas Perhubungan
dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang perhubungan;
k. Dinas Komunikasi dan Informatikadengan Tipe Amenyelenggarakan urusanpemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandiandanbidang statistik;
l. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi danUsahaKecilMenengahdengan Tipe menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang tenaga kerja dan urusan pemerintah bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi;
m. Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  denganTipe  A menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang  penanaman  modal  danpelayanan perizinan dan non perizinan;
n. Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  dengan  Tipe  A  menyelenggarakan  urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidangperpustakaan;
o. Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  dengan  Tipe  B  menyelenggarakan  urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidangkebudayaan;
q. Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  dengan  Tipe  A  menyelenggarakan  urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahanbidang perindustrian;
r. Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  dengan  Tipe  b  menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
s. Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  dengan  Tipe  A  menyelenggarakan  urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan, urusan pemerintahanbidang pangan dan bidang kelautan perikanan;
t. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe Amenyelenggarakan urusanpemerintahan bidang  ketentraman  dan  ketertiban  umumserta  perlindunganmasyarakat,  sub ketentraman dan ketertiban umum;
5) Badan  Daerah  Kota  Jambi  mempunyai  tugas  membantu  Walikota  dalam melaksanakan    fungsi  penunjang  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah kota, terdiri dari:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A fungsi penunjangperencanaan danfungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
b. Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerahdengan Tipe Amelaksanakan fungsi penunjangkepegawaian, pendidikan danpelatihan;
c. Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  denganTipe  Amelaksanakan  fungsi penunjang pengelolaankeuangan dan aset; dan
d. Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerahdengan  Tipe  Amelaksanakan  fungsi penunjang pengelolaan pendapatan;
Penataan  ruang  terbuka  hijau  perkotaan    sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Dalam      Negeri  Nomor  1  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang  Terbuka    Hijau  Kawasan Perkotaan  .  Ruang  Terbuka  Hijau  Perkotaan  selanjutnya  di  singkat  dengan  RTHKP.  Menurut Pasal  7    Permendagri  No  1  tahun  2007  bahwa  Penataan  RTHKP  meliputi  kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTHKP.
Perencanaan  dalam penataan ruang terbuka hijau meliputi :
1) RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi     dan kabupaten/kota.
2) RTHKP dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000.

## Tentang luas RTHKP dan tanggungjawab penataan RTHKP sebagaimana diatur dalam Pasal 9
1) Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
2) Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTHKP publik dan privat.
3) Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggungjawab  pemerintah  kabupaten/kota  yang  dilakukan  secara  bertahap  sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
4) RTHKP  privat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  penyediaannya  menjadi tanggung  jawab  pihak/lembaga  swasta,  perseorangan  dan  masyarakat  yang dikendalikan  melalui  izin  pemanfaatan  ruang  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

## Pasal 10
1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat   (4) melibatkan para pelaku pembangunan.
2) Perencanaan pembangunan RTHKP memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan disain teknis.

## Pasal 11
1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijabarkan lebih  lanjut  dalam  bentuk  rencana  pembangunan  RTHKP  dan  ditetapkan  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota,  kecuali  Provinsi  DKI  Jakarta  ditetapkan  dengan Peraturan Daerah Provinsi, dan untuk Pemerintah Aceh ditetapkan dengan Qanun Aceh, serta  untuk  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Aceh  ditetapkan  dengan  Qanun Kabupaten/Kota.
2) Perencanaan  pembangunan  RTHKP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dituangkan ke  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD),  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
Berpedoman  kepada  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  sudah  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  pembangunan  RTHKP harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Di kota Jambi sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus dan rinci tentang RTHKP.
Berhubungan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH ) di  Kota Jambi pada saat ini  lebih  dominan  dalam  penataan  taman  -    taman  tempat  refresing  masyarakat  Kota  Jambi. Dalam penataan taman- taman hanya baru di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Tabel 1. Nama Taman dan Lokasi Taman di Kota Jambi Tahun 2018
NO  NAMA TAMAN TAHUN BERDIRI KECAMATAN LUAS (m 2 ) 1 Taman 1992 Jambi Selatan 1.298,10 2 Taman Sekapur Sirih 2005 Jambi Selatan 221,49 3 Taman PKK The Hook 1993 Jambi Selatan 1.210,15 4 Taman Anjungan Kota 1997 Jambi Selatan 4.000,00 5 Taman Simpang Jelutung 2013 Pasar Jambi 76,57 6 Taman TP. Sriwijaya 1 1972 Pasar Jambi 463,09 7 Taman Makalam 2007 Pasar Jambi 1.017,25 8 Taman Jembatan Makalam 2007 Pasar Jambi 10,00 9 Taman PKK Murni / Tugu Pers 2007 Telanaipura 357,01 10 Taman Simpang Pulai 2007 Telanaipura 469,19 11 Taman Jaksa 2013 Telanaipura 728,00 12 Taman PPT / Tugu Broni 2007 Telanaipura 240,00 13 Taman Perkebunan / Kambang 2016 Telanaipura 155,06 14 Taman Ade Irma Suryani 2007 Telanaipura 120,00 15 Taman Kirab Remaja 2007 Kota Baru 47,00 16 Taman Tugu Keris Siginjai 2017 Kota Baru 1.627,43 17 Taman Arena Remaja 2007 Kota Baru 20.086,00 18 Taman Tugu Juang 1 1995 Kota Baru 10.671,16 19 Taman Tugu Juang 2 1995 Kota Baru 50,42 20 Taman Tugu Juang 3 1995 Kota Baru 49,98 21 Taman Tugu Juang 4 1995 Kota Baru 53,02 22 Taman  Tugu  Juang  5  /  Air Mancur 1995 Kota Baru 332,99 23 Taman Aur Duri 2008 Danau Teluk 140,87
24 Taman Sanggar Batik 2007 Pelayangan 1.147,13 25 Taman  Lingkungan  Perumnas  – PLN 2007 Kota Baru 1554,00 26 Taman Honda / Simpang 3 Sipin 2007 Telanaipura 470,00 27 Taman Jalak Perumnas Kota Baru  2007 Kota Baru 225,00 28 Taman Kepondang Perumnas Kota Baru 3 2007 Kota Baru 290,00 29 Taman Kepondang Perumnas Kota Baru 2 2007 Kota Baru 768,84 30 Taman Kepondang Perumnas Kota Baru 1 2007 Kota Baru 445,90 31 Taman Simpang Beringin 2008 Jambi Selatan 12,00 32 Taman Simpang Tanjung Lumut 2010 Telanaipura 8,00 33 Taman  Simpang  Rumah  Sakit Umum 2010 Telanaipura 25,00 34 Taman Simpang Danau Teluk 2008 Danau Teluk 7,50 35 Taman  Simpang  Polsek  Danau Teluk 2008 Danau Teluk 276,91 36 Taman Singkawang 2014 Telanaipura 300,01 37 Taman Buluran Kenali 2014 Telanaipura 363,30 38 Taman Tepian Tembuku 2017 Sijenjang 916,33 39 Taman Kong Kow 2017 Kota Baru 11.274,52 40 Taman Pasir Panjang 2013 Pasir Panjang 275,87 41 Taman Belakang Persijam 2010 Jambi Selatan 221,55 42 Taman Tanggo Rajo 2011 Pasar Jambi 248,47 43 Taman Ujung Bandara Baru 2010 Jambi Selatan 5,00 44 Taman Bundaran Bandara Baru 2014 Jambi Selatan 2,00 45 Taman Tugu Selamat Datang 2010 Jambi Selatan 68,00 46 Taman Perumahan Camat 1 2017 Kota Baru 656,03 47 Taman Perumahan Camat 2 2018 Kota Baru 160,23 48 Taman Sepeda 2017 Kota Baru 226,92 49 Taman  Depan  Kantor  Dinas Sosial 2018 Jambi Selatan 272,50 50 Taman Samping Man Model 2018 Jambi Selatan 291,50 51 Taman PDAM Pasir Panjang 2018 Pasir Panjang 43,20 52 Taman Depan SD 02 2018 Pasar Jambi 64,50 53 Pedestrian Jomblo 2016 Kota Baru 10.601,33 54 Hutan Kota M. Sabki 1995 Alam Barajo 110.000,0 55 Hutan Bagan Pete 2016 Alam Barajo 470.00,00 Luas Total 654.646,31
Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
Jumlah  luas  taman  yang  sudah  dibangun  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  kota  Jambi  yang merupakan ruang terbuka hijau publik hanya berjumlah 654.646,31 m2. Pembangunan seperti ini yang baru bisa dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau publik. Faktor yang menyebabkan terkendalanya pembangunan ruang terbuka hijau dalam bentuk lain karena belum  ada  peraturan  daerah  yang  mengatur  secara  rinci  tentang  ruang  terbuka  hijau  sebagai
payung  hokum  oleh  organisasi  perangkat  daerah.  Peraturan  daerah  yang  dimaksudkan  tidak hanya  sebagai  paying  hokum  dalam  pembangunan  ruang  terbuka  hijau  juga  sebagai  aturan dasar  untuk  memberi  kewenangang  organisasi  dari  perangkat  daerah  yang  sudah  dibentuk berdasarkan  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Dengaturan  kewenangan  dalam  penataan  ruang  terbuka  hijau  Kota  Jambi  masih    dalam keadaan  kabur  karena  Peraturan  Daerah  tentan  Ruang  Terbuka  Hijau  sebagaimana  yang  di amanahkan  peraturan  perundang-undangan  belum  terealisasi  sampai  saat  ini.  Dan,  dalam penataan  ruang  terbuka  hijau  Kota  Jambi  pada  saat  sekarang  masih  di  dominasi  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  tetapi  penataannya  sampai  saat  ini  terbatas  dalam  penataan taman  –  taman  di  Kota  Jambi.  Hal  ini  disebabkan  karena  belum  ada  peraturan  daerah  yang menjadi  payung  hokum  oleh  organisasi  daerah  yang  ditunjuk  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam penataan ruang terbuka hijau.

## Daftar Pustaka
Utrecht.  E Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia, Fakultas  Hukum  Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran. Bandung,1960.
Ridwan.HR Hukum Administrasi Negara .Rajawali Pers.Jakarta.2011
Bagir.Manan, Menyongsong  Pajar  Otonomi  Daerah, Pusat  Studi  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia.Yogyakarta.2001
Marzuki Mahmud. Metode Penelitian Hukum . Surabaya.2011
Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta.2008 Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia,Jakarta. Sinar Grafika.2010 Sukamto Satoto, Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara, Cet I, Penerbit CV. Hangar Kreator, Jogjakarta, 2004.
Sinambela, Lian  Poltak,  Reformasi  Pelayanan  Publik ,  Cet  I,  Penerbit  PT.  Bumi  Aksara, Jakarta, 2006.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen. ______________   UU No 41 Tahun 1999 tentanhg Kehutanan ______________ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
______________ Undang-undang Nomor  32 Tahun 2009 Tentang  Perlindungan,Pengelolaan Lingkungan Hidup.
_______________ Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
______________ ,Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2002  Tentang  Tata  Hutan  Dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  Pemanfaatan  Hutan  Dan Penggunaan Kawasan Hutan.
______________  Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Hutan Kota.