Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR
Indah Puernamasari 1 , Hamsir 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Email Koresponden: purnamasariindah295@gmail.com

## Abstract
The main problem of this research is to determine the application of material criminal law regarding cases of child  molestation  under  age  and  to  understand  the  judge's  considerations  in  imposing  criminal  sanctions against  perpetrators  of  child  molestation  under  age.  This  research  is  conducted  in  Pangkep  Regency, specifically at the Pangkep District Court as the institution related to this case. The types of research in this writing are normative legal research and empirical legal research derived from primary and secondary data. This research is classified as qualitative research that manages data from the panel of judges at the Pangkep District Court as a primary data source. The results of the research indicate that: 1) The Panel of Judges of the Pangkep District Court in case number 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj declared the defendant guilty of committing child molestation  according  to Article 82 Paragraph (2) based on trial evidence, and 2) The decision  of the panel of judges is not detailed in the background of subjective considerations, more inclined towards juridical considerations, but the imposed sanctions are in accordance with the defendant's actions.
Keywords: Criminal, Abuse, Child

## Abstrak
Pokok  masalah  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penerapan  hukum  pidana  materiil  terhadap  perkara tindak pidana Pencabulan anak di bawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencabulan  anak  di  bawah  umur.  Penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten Pangkep, khususnya di Pengadilan Negeri Pangkep sebagai instansi yang terkait dengan perkara ini. Jenis  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris  yang bersumber dari data primer dan sekunder. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif yang mengelola data  dari  majelis  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Pangkep  sebagai  sumber  data  primer.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencabulan anak sesuai dengan Pasal 82 Ayat (2) yang  didasarkan  pada  bukti  persidangan,  dan  2)  Putusan  majelis  hakim  tidak  rinci  dalam  latar  belakang pertimbangan  subjektif,  lebih  cenderung  pada  pertimbangan  yuridis,  namun  sanksi  yang  dijatuhkan  sesuai dengan perbuatan terdakwa.
Kata Kunci:Pidana, Pencabulan, Anak.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  memproklamasikan  kemerdekaanya  pada  tanggal  17  Agustus  1945  dan bersamaan dengan itu dibentuk satu Negara Hukum Indonesia ( rechsataat ) dengan konstitusinya yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak itu Indonesia membentuk satu sistem hukum  yang didasarkan  pada  pancasila  dan  Undang-Undang  1945  yang  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat manusia  dan  menjamin  kesejahteraan  berbangsa  dan  bernegara,  termasuk  menjamin  hak-hak perlindungan setiap anak. 1
Hak-hak  anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar  1945  dan  konvensi  Perserikatan  Bangsa-bangsa  tentang  Hak-Hak  Anak.  Dan  pada  tanggal  20 November 1958 telah disahkan sebuah Deklarasi Hak Anak-anak oleh majelis Umum PBB. Yang isinya menegaskan beberapa hak yang dimiliki anak seperti tentang perlindungan anak secara jasmani, rohani, dan sosial, dan dibesarkan  dalam suasana yang penuh kasih sayang dan memberika rasa aman dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tua, dan yang paling penting memperoleh perlindungan  baik atas segala bentuk penyia-nyiaan, kekejama, dan penindasan maupun atas segala perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi dan kejahatan. Sedangkan  menurut Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungai anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 2
Pasal 29G Ayat 1 UUD 1945 Pada Bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  dibawah  kekuasaanya,  serta  berhak  atas  rasa aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang merupakan  hak  asasi”  namun  faktanya  masih  sering  terjadi  pelanggaran  meskipun  Undang-Undang telah menagtur segalah tingkahlaku dan perbuatan masyarakat. 3 Salah satu kejahatan yang sering kita jumpai    pada  saat  ini  yaitu  pencabulan  terhadap  anak    di bawah  umur.  sifat  yang  lemah  dan  mudah diperdaya menjadikan anak-anak sebagai sasaran empuk  korban kejahatan tersebut.  Pencabulan itu sendiri merupakan  kecenderungan atau melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak. Pelaku tindak pidana pencabulan  menargetkan anak-anak sebagai korbanya karena merasa bahwa  anak-anak dapat menjadi sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya, dan  pelaku perpendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu berfikir bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari tindak pidana  ataupun  anak-anak  tidak  memiliki  keberanian  utuk  menolak  keinginan  pelaku  Dalam  agama islam  perbuatan  cabul  itu  sendiri  merupakan  perbuatan  yang  mendekati  zina  (Mukaddimah  Zinah), karena dapat menyebabkan terjadinya zina.
. Orientasi pemburuhan  kebejatan  seksual ini dalam perkembanganya  nampaknya  banyak dipengaruhi  oleh  media  informasi  seperti  gambar-gambar  porno,  film  dan  DVD  porno  yang  banyak beredar  di  masyarakat.  Beredarnya  gambar,  film,  dan  DVD  porno  tersebut  dapat  menimbulkan
1 Ahkam  Jayadi,  Desember  2018, Petsranan  Penasehat  Hukum  Dalam  mewujudkan  Keadilan ,Jurnal Alauddin Law Develompent Jurisprudentie Vol 5 No 2 Desember 2018. h. 2
2 A. Muh.Nur Khaidir,Ahkam Jayadi, Fadli Andi Natsif, “ Perlindungan Hukum Terhadap anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkoba ”, Jurnal Alauddin Law Develompent (ALDEV) Vol 1 No 1 Maret 2019. h. 3 3 A.Astri  Surya  Ramadani,Kasjim  Salenda,  Ashabul  Kahpi, “Beban  Pembuktian  Visum  Et  Repertum Dalam  Penanganan  Kasus  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Di  Kota  Makassar” ,  Journal  Alauddin  Law Develompent (ALDEV) Vol, 1 No. 2, Agustus 2019, hlm.2.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
pengaruh  dan  dorongan  terjadinya  kejahatan  seksual  seperti  penyimpangan  seksual  yang  mana korbanya  adalah  Anak-anak  baik  anak  perempuan  maupun  anak  laki-laki.  Namun  adapun  juga penyimpangan  seksual  terjadi  karena  penyimpangan  secara  psikologi  yaitu  ketertarikan  seksual terhadap anak yang masih di bawa umur, biasanya pelakunya disebut dengan pedofilia. 4
Kondisi  saat  ini  kejahatan  terhadap  anak  terus  meninggkat  utamanaya  kejahatan  seksual terhadap anak, Seperti yang di lansir oleh Deputi bidang perlindungan anak kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kemen PPA), Nahar mengatakan, sejak januari hingga 31 juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia, dan dari angka tersebut paling tinggi ialah angka korban kekerasan seksual. 5 dan sebagian besar pelaku dari kejahatan tersebut menurut komnas perlindungan anak ialah orang terdekat dari korban (Anak), oleh karenya Pencabulan dapat mengintai anak  dimana  saja  baik  itu  di  sekolah,  maupun  dalam  keluarga  terdekat  sekalipun,  tidak  menutup kemungkinan dapat terjadi pencabulan. 6 .
Itulah  mengapa  biasanya  anak-anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  akan    menutup rapat  kejadian yang menimpanya karena sebagian pelaku adalah orang yang dikenal dekat. Anak-anak biasanya  akan  merasa  bingung  dan  tidak  tahu  harus  mengadu  kepada  siapa  serta  bagaimana menceritakan  kejadianya,  selain  itu  pelaku  juga  sering  memanfatkan  rasa  takut,  rasa  malu,  dan  rasa bersalah anak atas tindakan cabul yang menimpanya. Bahkan mungkin juga pelaku mengancam untuk menyakiti korban (anak), orang tuanya, atau adik dan kakanya jika sang anak mengadu. Sekalipun anak- anak  mengadu  perbuatan  cabul  yang  dialaminya  ada  beberapa  keluarga  yang  lebih  memilih  untuk menutupnya  rapat-rapat  dan  tidak  melaporkannya  kepada  pihak  yang  berwenang  karena  perbuatan cabul di anggap perbuatan yang tabuh untuk disebarluaskan, dan dalam budaya Indonesia diamsusikan sebagai suatu aib atau perbuatan yang memalukan.
Bagaimanapun  juga,  kasus  cabul  atau  kekerasan  seksual  semakin  marak  terjadi  dan menyebabkan rusaknya tatanan sosial, merusal moral bangsa dan mencederai hak-hak setiap orang yang harusnya mendapatka perlindungan. 7 Tindak Pidana pencabulan  anak ini perlu mendapatka perhatian serius dari semua pihak, terutam bagi penegak hukum.
Sudah  seharusnya  para  aparat  penegak  hukum  memberikan  sanksi  yang  setimpal  terhadap pelaku  tindak pidana  pencabulan  agar  hukum  benar-benar  di  tegankan  dan  tercipta  ketertiban  dalam masyarakat. Dan sanksi yang diberikan haruslah yang dapat memberikan efek jerah terhadap pelakunya sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatanya serta mencegah agar orang lain tidak melakukan tindak pidana tersebut. Karena adanya sanksi yang cukup berat.
Oleh karena itu hukum dan keadilan tidak bisa dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri.  Sangat  sulit  untuk  memisahkan  dua  hal  tersebut  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Karena
4 Ismaranto  Dwi  Yuwono, Penerapan  hukum  Dalam  Kasus  Kekerasan  seksual  Terhadap  Anak (Yogyakarta: Medpress digital 2015) h.16.
5 http://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/24/11125321/kemetrian-pppa-sejak-januari- hingga-juli-2020-anak-2556-anak-korban (diakses pada 17 januari 2021 pukul 14.31)
6 Andi Mahfud Arya Wardana,Jumadi, dan st. Nurjannah, Agustus 2020, Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan  Dengan  kekerasan,  Ancaman  kekerasan,  Dan    Tipu  Muslihat  Terhadap  Anak.(Studi  Putusan No.74/Pid.sus/2018.Mrs), Jurnal Alauddin Law Develompet, (ALDEV) Vol 2 No 1 Agustus 2019, h 9 7 Nur  Iswarso, mendampingi  dan  menyembuhkan  Anak-anak  dari  trauma  pelecehan  seksual, (Jawa tengah; Desa Pustaka Indonesia,2019) h.10
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Hukum  dan  keadilan  adalah  dasar  kehidupan  manusia,    dan  mengadili  adalah  tugas  bagi  lembaga pengadilan  yang  membutuhkan  kehati-hatian  dan  kematangan  yang  baik  dalam  menyusun pertimbangan hukum serta dalam menentukan keputusanya. 8
Dari  beberapa  putusan  pengadilan  mengenai  pencabulan  masih  banyak  kasus  yang  belum sesuai dengan sanksi maksimal dalam Undang-Undang dengan putusan hakim salah satu contoh kasus pencabulan  yang  terjadi  di  aceh  dimana  seorang  oknum  guru  yang  melakukan  pencabulan  yang diringankan vonisnya dari 84 (delapan puluh empat) bulan penjara menjadi 90 (Sembilan puluh) kali cambuk, putusan cambuk diaggap merugikan korban serta jauh dari prespektif perlindungan anak dan tidak  memberikan  efek  jerah  bahkan  dianggap  tersangka  pencabulan  akan  mudah  mengulangi perbuatanya  karena  hukuman  tersebut  menurut  komnas  perindungan  anak  dianggap  hukuman  yang ringan,  dan  dinilai  putusan  tersebut  menjadi  preseden  buruk  bagi  penegak  hukum  kedepan. 9 kasus kekerasan  seksual  terus  menigkat  yang  disebabkan  banyak  faktor,  tetapi  salah  satu  faktor  adalah penegak hukum yang tak adil dan terkesan meringankan. Adapun kecurigaan atas putusan PN Pkj tetang pencabulan  anak  dalam  kasus  perkara  No.  46/Pid.Sus/2020/PN  Pkj  juga  belum  sesuai  atau  belum maksimal sanksinya sesuai dengan Undang-Undang atau hukum yang ada.
Oleh karena itu Berdasarkan Pemikiran dan Uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj”
Adapun Permasalahan yang akan diangkat yakni: 1. Bagaimanakah  penerapan Hukum Pidana materil terhadap tindak paidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan No 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap  Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah umur dalam putusan perkara No 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj ?

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini  ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif    adalah  penelitian  yang  mengacu  pada    norma-norma hukum yang  terdapat    dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan  dan kepetusan  pengadilan  serta noema-norma  yang  berlaku  dan  mengikat  masyarakat  atau  juga  menyangkut  kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Pendekatan  yuridis empiris adalah  pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data  primer  yang  meliputi  hasil  penelitian  di  lapangan  dengan  melakukan  wawancara  kepada  para narasumber    yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti,  yaitu  peraturan  perundang-undangan tentang  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  anak,  Baik  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  anak maupun dalam KUHP 10 .
8 Feby Reski Utami, Hamsir, Maret 2021, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda” Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol 3 No. 1 Maret 2021, h 2
9 https://news.detik.com/berita/d-5149084/komisi-perlindungan-anak-aceh-bakal-lapor-hakim-ubah- vonis-guru-cabul-ke-ma  ( Diakses pada 26 juni 2021, pukul 07.41)
10 M firdaus Sholihin dan  Wiwin Yulianingsi, Kamus Istilah Hukum , (Yogyakarta; Sinar Grafika 2015) h 184
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan  Hukum  Hak  Guna  Bangunan  di  Atas  Hak Pengelolaan  Yang  Telah Berakhir Masa Perjanjian Penggunaan Tanah
Bermula pada pertengahan bulan desember tahun 2019 pada hari dan tangalnya sudah tidak diketahui  lagi  sekitar  pukul  15.00  wita    atau  setidak-tidaknya di  waktu  lain pada bulan  desember 2019, bertempat di dalam kamar rumah milik terdakwa di kampong japing-japing utara, kelurahan bonto langkasa kabupaten pangkep. Saksi korban Nur Annisa sendirian di dalam rumah kemudian terdakwa  Syainal  Arifin  Bin  Abdullah  pulang  kerja  dan  hanya  berdua  dengan  Nur  Annisa  yang merupakan  cucu  kandung  dari  terdakwa  yang  masih  berusia  11  (sebelas)  tahun  di  dalam  rumah, kemuadian Syainal Arifin Bin Abdullah  menonton tv bersama di ruang tengah rumah, kemudian Syinal Arifin Bin Adulah meminta saudarai Nur Annisa untuk mengambilankan  air putih setelah mengambilkan air putih Syainal Arifin Bin Abdullah meminta Nur Annisa untuk masuk kedalam kamar terdakwa, kemuadia Syainal Arifin Bin Abdullah menidurkan cucunya  di  atas tempat tidur sedangkan terdakwa berdiri disamping  ranjang, selanjutnya Syainal Arifin Bin Abdullah menarik baju Nur Annisa ke atas hingga bagian dadanya terlihat, Syainal Arifin Bin Abdullah lalu mengusap- usap bagian perut cucunya lalu menarik ceralana Nur Annisa kebawah, namun Nur Annisa menolak dan menarik kembali celananya, sehingga pada sat itu terdakwa tidak membuka celananya namun memasukkan  tangannya (terdakwa) ke dalam celana korban sambil mengelus-elus kemaluan Nur Annisa  selama  kurang  lebih  10  menit,  kemudian  terdakwa  memegang  tangan  korbanya  lalu menuntunya untuk memegang alat vital Syainal Arifin Bin Abdullah, tak lama kemudian air manni (sperma)  Syainal  Arifin  Bin  Abdullah  keluar  lalu  di  tumpahkan  keperut  Nur  Annisa  kemudian terdakwa  mengatakn  “jangan  kasih  tau  orang-orang”,  setelah  itu  korban  bangun  dan  turun  dari tempat tidur  kemudian ke kamar mandi untuk membersihakan badanya
Kemudian pada  pukul 02.00 wita dini hari , terdakwa yang sedag tidur di samping istrinya (nenek korban) dan disamping istri terdakwa ada cucu lelaki atau adik korban, dan di samping adik korban ada korban  kemudian terdakwa membangunkan korban dengan mengatakan “bangun mko nak”,  dan  kemdian  korban  mengatakan  “Tidak  mauja  Ayah”,  tetapi  terdakwa  tetap  memaksa memanggil  korban  sehingga  korban  pindah  kesamping  terdakwa,  kemdian  terdakwa  memeluk korban lalu duduk diatas perut korban sambil mengeluarkan alay vitalnya, kemudian mengangkat baju korban hingga bagian dada korban terlihat, kemudian terdakwa menggosokka alat vitalnya ke dada  korban  hingga  spermanya  keluar,  lalau  di  tumpahkan  ke  dada  korban,  setelah  itu  korban kembali tidur di samping adik korban
Dalam  kasus  perkara  No.46/Pid.Sus/2020/PN  Pkj,  terdakwa  didakwa  dengan  dakwaan tunggal oleh Jaksa, yaitu  Pasal 82 Ayat (2) dimana dakwaan tersebut tidak memeberikan pilihan kepada hakim untuk menerapkan dakwaan-dakwaan yang di ajukan. Dengan dugaan  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana membujuk anak untuk melakukan perbutan cabul,  Lalu,  berdasarkan  fakta-  fakta  di  persidangan  dengan  empat  orang  saksi,  bukti  surat,  dan keterangan  terdakwa,  maka  Pasal  yang  terbukti  yaitu  Pasal  82  ayat  (2),  dan  demgam  hukuman  8 tahun penjara. Majelis hakim dalam memutus perkara tentu tidak boleh keluar dari surat dakwaan dan  memenuhi  unsur-unsur  dari  pasal  yang  telah  didakwakan.  Dimana  dalam  hal  ini,  terdakwa dinyatakan terbukti bersalah setelah hakim memperhatikan Pasal 183 KUHAP yakni hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah dengan keyakinan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
hakim, dan alat bukti tersebut tergambar dari empat orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif Doraemon, 1 (satu) lembar celana panjang motif Doraemon, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang dengan tulisan IWant Pizza di bagian tengahnya dan 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru tua mili Anak Korban.
Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan suatu Perkara haruslah mengacu pada alat bukti dan surat dakwaan yang ada dan harus mencermati setiap unsur  yang  didakwakan,  maka  untuk  membuktikan  tepat  tidaknya  dakwaan  oleh  majelis  hakim dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj yakni dengan mencermati setiap unsur dalam Pasal 82 Ayat  (2) Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana.  Berikut unsur-unsur  dalam  pasal  82  Ayat  (2) yaitu :
a) Setiap Orang
b) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan  serangkai  kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
c) Dilakukan oleh orangtua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau pengasuh anak
Selanjutnya penulis akan mengkaji unsur-unsur pasal 82 ayat (2):

## 1) Setiap orang
Unsur  setiap  orang  memiliki  pengertian  yaitu  terdakwa  sebagai  subjek  hukum dalam suatu perbuatan pidana dan atas perbuatanya dapat dimintai pertanggung jawabannya dan dengan mencantumpan identitas dengan jelas dan terperinciagar tidak terjadi “eror in persona” atau kesalahan identitas terhadap orang lain.
Setelah  melihat  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidanagn,  baik  dari  keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, dimana terdakwa juga membenarkan identitas yang tercatat dalam  surat  dakwaan,  dan  terdakwa  dalam  keadaan  sehat  jasmani  maupun  rohani  dalam mempertanggung jawabkan perbuatanya, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020PN Pkj telah terbukti.
2) Melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat, melakukan serangkai kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan  baik dari  keterangan  saksi maupun  korban,  terdakwa  terbukti  melakukan  tipu  muslihat  dan  membujuk  anak  untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terdakwa Syainal Arifin Bin Abdullah merayu Nur Anisa untuk melakukan perbuatan cabul dan melarang korban untuk memberitahu orang lain. Maka dengan demikian unsur tersebut dalam kasus perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020 PN Pkj telah terbukti
3) Dilakukan  oleh  orang  tua,  wali,  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  atau pengasuh anak
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan  berupa  fotocopy  kartu keluarga  Nomor  7310102901050462  atas  nama  kepala  keluarga  Syainal  Arifin  Bin Abdullah selaku terdakwa dan korban adalah cucu terdakwa.dengan demikian unsur tersebut dalam kasus perkara Nomor 46/Pid.Susu/2020 PN Pkj telah terbukti.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, baik dari hasil wawancara penulis, kasus posisi, serta  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan,  mulai  dari  alat  bukti hingga   keterangan saksi, maka setelah penulis menghubungkan semua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan  Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan benar terdakwa telah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Dengan putusan  oleh  Majelis  Hakim  dalam  perkara  Nomor    46/Pid.Sus/2020/PN  Pkj.  Dakwaan tunggal yakni Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan dugaan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

## 2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur
Pada  transaksi  jual  beli  melalui  internet,  pihak-pihak  yang  terikat  di  dalamnya  tentunya menjalankan hubungan hukum yang diwujudkan dalam perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan melalui elektronik dan tepat dengan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang ITE yang disebut sebagai kontrak elektronik.
Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara memang mempunyai kebebasan namun kebebasan  yang  dimiliki  oleh  hakim  tidaklah  mutlak  karena  harus  didasarkan  pada  sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  berdasarkan  keyakinan  hakim.  dalam  pertimbangan  fakta  dan hukum hakim serta pertimbangan subjektif hakim haruslah dapat memberikan kepastian hukum dan rasa  keadilan  untuk  pelaku,  korban  maupun  masyarakat,  dalam  hal  itu  majelis  hakim  dalam mempertimbangan fakta dan hukum hakim serta pertimbangan subjektif haruslah berdasarkan pada dakwaan  jaksa  penuntut  umum  serta  alat  bukti  sah  yang  diyakini  oleh  hakim.  Dalam  perkara  ini terdakwa  dinyatakan  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  membujuk  anak  untuk  melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (2) undang-undan RI No. 17 tahun 2016. Serta  dalam  menjatuhakan  sanksi pidana  terhadap  terdakwa, hakim harus  memiliki  pertimbangan nyuridis dan non yuridis.
Ada dua faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana  yakni  pertimbangan  non  yuridis  dan  pertimbangan  yuridis,  berdasarkan  fakta-fakta  yang terungkap di persidangan  dalam  kasus  perkara  Nomor  ;  46/Pid.Sus/2020/PN Pkj  terdakwa  secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan  perbuatan cabul dan memenuhi unsur pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No 17 tahun 2016. pertimbangan non yuridis terdiri dari  kondisi terdakwa saat melakuka kejahatan, serta akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh  terdakwa  dan  hakim mempertimbangkan  dari  segi  sosiologis,  filosofis  dan psikologis  dalam menjatuhkan pidana dan majelis hakim benar-benar dengan jeli dalam menggali Fakta-fakta hukum yang terungkap pada saat persidangan untuk memeberikan keadilan bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat  dalam  artian  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan.  Sebagai  efek  jerah  terhadap  pelaku dan menjadi  pembelajaran  untuk  masyarakat  dikemudian  hari.  Dalam  kasus  ini  terdakwa  di  jatuhkan pidana penjara selam 8 (delapan) tahun dan dengan denda Rp1.000.000.000.00 (Satu milyar rupiah) demgam ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di gantikan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Sedangkan dari segi pertimbangan yuridis ialah hakim menjatuhkan pidana dalam  sebuah    perkara  belandaskan  pada  alat  bukti,  surat  dakwaan,  keterangan  saksi,  keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang di penuhi oleh terdakwa.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Dari  hasil  wanwancara  diatas  penulis  menyimpulkan pertama  berdasarkan  pertimbangan Non  yuridis  majelis  hakim  telah  mempertimbangkan  dengan  melihat  keadaan  terdakwa  dimana sebelumnya  terdakwa  belum  pernah  di  hukum  dan  mengaku  bersalah  atas  pebuatanya  dan  juga terdaka sudah lanjut usia dan merupakan tulang punggung keluarga atas dasar tersebut terdakwa di jatuhkan  sanksi  pidana  penjara  selama  8  tahun  penjara  lebih  ringan  dari  tuntutan  jaksa  yakni  10 (sepuluh) tahun penjara.
Kemudian  yang  kedua  dalam  pertimbangan  yuridis  hakim  menjatuhkan  pidana berdasarkan pada alat bukti, surat, dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pasal-pasal yang di langar oleh terdakwa, berikut penulis akan menjelaskan terkait dengan alat bukti yang di maksud oleh hakim ialah keterangn saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal- pasal yang di langgar terdakwa

## KESIMPULAN
Penerapan  hukum  pidana  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pangkep  dalam  perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj yang menyatakan bahwa terdakwa Syainal Arifin Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dengan korban Nur Anisa sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No 17 Tahun  2016 perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002  sudah tepat. Hal tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yakni terkait d engan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa.
Ada dua faktor yang menjadi petimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkep pertama pertimbangan yuridis yaitu berdasarkan dengan surat dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang  bukti  dan  pasal-pasal  yang  dilanggar,  dan  yang  kedua  pertimbangan  non  yuridis  yaitu berdasarkan kondisi terdakwa, korban dan dampak bagi masyarakat dan dalam hal tersebut terdakwa dijatuhkan  dengan  putusan  8  (delapan)  tahun  hukuman  penjara  lebih  rendah  dari  dakwaan  jaksa penuntut umum yakni selama 10 (sepuluh). Namun dalam pertimbanganya majelis hakim kabupaten pangkep masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu terdakwa Syainal Arifin Bin Abdullah dapat pula di jerat dengan pasal 82 ayat (2) berupa pidana tambahan yaitu pengumuman identitas terhadap pelaku pencabulan  guna  memberikan  efek  jerah  terhadap  terdakwa  mengingat  pencabulan  sendiri  dalam budaya Indonesia merupakan perbautan yang di anggap sebagai Aib

## DAFTAR REFERENSI
Neng jubaedah, Perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari  hukum islam , (Jakarta;Media Grafika,2010)
Ismaranto  Dwi  Yuwono, Penerapan  hukum  Dalam  Kasus  Kekerasan  seksual  Terhadap  Anak (Yogyakarta: Medpress digital 2015)
Nur  Iswarso, mendampingi  dan  menyembuhkan  Anak-anak  dari  trauma  pelecehan  seksual, (Jawa tengah; Desa Pustaka Indonesia,2019)
M firdaus Sholihin dan  Wiwin Yulianingsi, Kamus Istilah Hukum , (Yogyakarta; Sinar Grafika 2015) Ahkam Jayadi, Desember, Petsranan Penasehat Hukum Dalam mewujudkan Keadilan ,Jurnal Alauddin Law Develompent Jurisprudentie Vol 5 No 2 Desember 2018.
Andi Mahfud Arya Wardana, Jumadi, dan st. Nurjannah, Agustus 2020, Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan  Dengan  kekerasan,  Ancaman  kekerasan,  Dan    Tipu  Muslihat  Terhadap
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Anak.(Studi  Putusan  No.74/Pid.sus/2018.Mrs), Jurnal  Alauddin  Law  Develompet,  (ALDEV) Vol 2 No 1 Agustus 2019
A.Astri  Surya  Ramadani,  Kasjim  Salenda,  Ashabul  Kahfi,  “Beban  Pembuktian  Visum  Et  Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Makassar”, Journal Alauddin Law Develompent (ALDEV) Vol, 1 No. 2, Agustus 2019.
A.  Muh.  Nur  Khaidir,Ahkam  Jayadi,  Fadli  Andi  Natsif,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkoba ”, Jurnal AlauddiN Law Develompent (ALDEV) Vol, 1 No 1 Maret 2019.
Feby Reski Utami, Hamsir, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  Dan  Jumlah  Denda” Alauddin  Law  Development  Journal (ALDEV), Vol 3 No. 1 Maret 2021