TINJAUAN METODE SCREENING SAHAM SYARIAH PADA BURSA EFEK INDONESIA
Rahmawati Muin 1 , Murtiadi Awaluddin 2, Ishlahuddin 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar rahmawati.ekis@gmail.com 1 , murtiadi.awaluddin@uin-alauddin.ac.id 2 , ishla.mts@gmail.com 3
Received: 20 April 2020; Revised: 20 June 2020; Published: 21 June 2020

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode screening saham syariah di Indonesia, bagaimana hasil screening saham syariah pada PT Adaro  Energy  Tbk,  dan  bagaimana  tinjauan  metode screening saham  syariah pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa emiten memenuhi  standar screening saham  syariah,  disamping  itu  konsep  maslahah mursalah  dapat  dijadikan  metodologi  untuk  menetapkan  standar screening saham  syariah,  Selanjutnya  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  DSN-MUI, maupun pihak Bursa efek Indonesia (BEI), mesti melakukan revisi pada standar screening tersebut  secara  progresif  dan  berkala  untuk  menghindari  kesalahan persepsi atau pemahaman publik mengenai screening saham syariah.
Kata Kunci : Screening Saham; Maslahah Mursalah; Bursa Efek .

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  how  the  screening  method  of  sharia  stocks  in Indonesia, how the results of screening of sharia stocks in PT Adaro Energy Tbk, and the review of the methods of sharia screening stocks in Indonesia Stock Exchange (IDX). The results showed that the  stocks issuer  is  conform the sharia stock screening standards, beside that, maslahah mursalah could be used as a methodology to determine sharia stock screening standards,  then  the Financial Services Authority (OJK)  and DSN-MUI, as well as the Indonesia Stock Exchange (IDX), have to revise the screening standards in progressively and periodically to avoid public misperception of sharia stock screening.
Keywords  : Shares Screening; Maslahah Mursalah; Stock Exchange .

## PENDAHULUAN
Salah  satu  proksi  dalam  melakukan  investasi  ialah  dengan  penanaman saham ( stock ) pada pasar modal syariah. Ada prinsip-prinsip utama pada pasar modal  syariah,  antara  lain;  adanya  pelarangan  riba;  pembatasan  gharar  dan maysir;  serta  emiten  yang  mengeluarkan  instrumen  keuangan  tersebut mempunyai  usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah, misalnya bisnis perjudian dan minuman keras (Awaluddin, 2016).
Saham  syariah  tentu  harus  terjamin  kesyariahannya.  Oleh  karenanya, sebagai  jaminan  apakah  saham  suatu  emiten  telah  memenuhi  prinsip  syariah atau tidak, suatu emiten perlu diseleksi terlebih dahulu, atau yang dalam hal ini dikenal  dengan  istilah screening .  Dalam  tahap screening ini,  suatu  saham  bisa digolongkan  sesuai  syariah  jika  telah  melalui  tahap screening dengan menggunakan  beberapa  standar  dan  kriteria  yaitu;  kesesuaiannya  dengan prinsip  syariah;  memenuhi  kriteria  kuantitatif  yang  dilihat  dari  sisi  performa keuangannya;  serta  memenuhi  kriteria  kualitatif  yang  berhubungan  dengan image perusahaan,  sektor  usaha,  dan  kontribusi  emiten  tersebut  terhadap masyarakat (Ardiansyah et al., 2017).
Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35 Tahun 2017, screening saham syariah pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan dalam dua tahap,  yaitu  tahap  screening  kualitatif  dan  kuantitatif.  Pada  tahap  screening kuantitatif, rasio utang yang mengandung bunga terhadap total aset ditetapkan sebesar 45 %, sedangkan rasio  pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya terhadap total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain sebesar dari 10  %  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2017).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  emiten yang terdaftar pada indeks saham syariah diperbolehkan menggunakan utang dan pendapatan yang berbasis bunga (Muchtar, 2019). Dalam ekonomi Islam, hal ini  merupakan  pembahasan  yang  bersifat  krusial,  karena  hal  ini  menyangkut tentang halal dan haram. Dalam hal ini terjadi pencampuran antara pendapatan dan utang antara yang halal dengan yang haram. Ekonomi Islam mensyaratkan tidak  boleh  melakukan  penggabungan  antara  yang  halal  dengan  yang  haram (Muchtar, 2019).
Menurut  Alhabshi  saham  yang  memenuhi  prinsip-prinsip  syariah  dan terbebas dari spekulasi adalah suatu keharusan. Namun terangnya, sampai saat ini  belum  memungkinkan  sepenuhnya  dilarang  dan  terlepas  dari  spekulasi (Fielnanda, 2017). Oleh karena itu, opsi kompromi dilakukan tidak lain karena konteksnya  belum  memungkinkan  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah secara kaffah (menyeluruh) (Fielnanda,  2017).    Terkait  hal  tersebut,  penelitian
yang  dilakukan  oleh  Rizaldy  mengemukakan  bahwa  standar screening saham syariah di Indonesia dapat diterapkan dengan menggunakan konsep maslahah mursalah (Rizaldy & Ahmed, 2019).  Namun dalam penelitian lain disebutkan bahwa maslahah mursalah tidak dapat digunakan dengan alasan bahwa sumber hukumnya lemah dan kehujjahannya tidak dilandaskan pada dalil  yang qath’i (Muchtar,  2019).  Hal  ini  menarik  untuk  diteliti  karena  penggunaan  maslahah mursalah  dalam  permasalahan  ekonomi  Islam  masih  menjadi  perdebatan  di kalangan akademisi.
Salah satu emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah PT Adaro Energy Tbk. Berdasarkan hasil observasi peneliti, PT Adaro Energy Tbk merupakan  perusahaan  yang  tercatat  dalam  Indeks  Saham  Syariah  Indonesia (ISSI), artinya emiten tersebut memenuhi kriteria syariah untuk diperdagangkan di pasar modal, khususnya pasar modal syariah. Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI)  menunjukkan  bahwa  PT  Adaro  Energy  merupakan  salah  satu  emiten dengan performa dan reputasi terbaik.
Mengacu  pada  paparan  tersebut,  maka  penulis  memandang  penting untuk mengadakan riset mengenai penerapan konsep maslahah mursalah pada screening saham  syariah  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik  untuk mengangkat  penelitian  dengan  judul  “Tinjauan  Metode Screening Saham Syariah pada Bursa Efek Indonesia.

## TINJAUAN TEORITIS

## Screening Saham Syariah
Screening saham syariah adalah penyaringan yang dilakukan pda suatu emiten  pada  bursa  efek  untuk  digolongkan  ke  dalam  indeks  saham  syariah. Secara  umum,  proses screening dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu business screening dan financial screening atau secara sederhana dapat dikatakan sebagai kualitatif  dan  kuantitatif.  Metode  screening  atau  penyaringan  saham  yang dilakukan  mencakup  kriteria  kualitatif  dan  kriteria  kuantititatif.  Kriteria kualitatif adalah pedoman dari dewan syariah mengenai boleh tidaknya suatu emiten  dikategorikan  ke  dalam  indeks  syariah.  Kriteria  kualitatif  ini  meliputi jenis  usaha  emiten  dan  produk  yang  diproduksi  emiten.  Sedangkan  kriteria kuantitatif adalah kriteria akuntansi yang meliputi rasio keuangan semisal rasio utang dan pendapatan yang tidak halal (Firmansyah, 2017).

## Maslahah Mursalah
Maslahah  mursalah merupakan  sesuatu  yang  baik  berdasarkan  rasio dengan alasan dapat mewujudkan kebajikan dan menjauhkan keburukan bagi manusia,  yang  mana  apa  yang  baik  menurut  rasio  juga  sesuai  dengan  tujuan syara’ dalam menentukan hukum, serta apa yang baik menurut rasio dan senada dengan tujuan syara’ tersebut tidak ditemukan pedomannya secara khusus baik berupa  pengakuannya  maupun  penolakan  terhadapnya.  Maslahah  mursalah dalam literatur lain disebut dengan maslahah muthlaqah, munasib mursal dan ada juga yang mengatakannya dengan istislah tetapi keragaman terminologi tersebut tidak membawa perbedaan pada esensi definisinya (Qorib, 2016).

## Bursa Efek
Bursa efek ialah pihak yang melayani dengan menyediakan sistem dan media  untuk  menghubungkan  penawaran  dan  permintaan  atau  jual  dan  beli efek  dengan  tujuan  memperdagangkan  efek  di  antara  pihak-pihak  terkait. Tujuan pendirian bursa efek adalah menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur,  wajar,  serta  efisien.  Yang  dapat  menjadi  pemegang  saham  bursa  efek adalah  Perusahaan  Efek  yang  telah  memperoleh  izin  untuk  melaksanakan kegiatan sebagai perantara pedagang efek.
Bursa  efek  atau  biasa  disebut  pasar  modal  ialah  tempat  bertemunya penawaran dan permintaan untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang  bisa  diperjualbelikan,  baik  itu  dalam  bentuk  utang  (obligasi)  maupun modal (saham). Meskipun terdapat beberapa versi definisi pasar modal, tetapi yang jelas aktifitas di pasar modal ialah jual beli efek atau sekuritas pada bursa efek maupun di luar bursa efek yang mengaitkan banyak pihak (Abdalloh, 2018).

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kombinasi ( mix method ). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan fenomenologi dan normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  berupa  keterangan  dari  informan  dan data sekunder yang berupa publikasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dokumen- dokumen terkait. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara.  Dalam penelitian ini, teknik pengolahan dan analisis  data  dilakukan  dalam  tiga  tahap  yaitu  reduksi  data  ( data  reduction ), penyajian data ( data display ), dan penarikan kesimpulan ( verification/conclusion ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum PT Adaro Energy Tbk
PT.  Adaro  Energy  Tbk  (ADRO)  adalah  perusahaan  tambang  batu  bara terpadu  yang  berkedudukan  di  Indonesia.  PT.  Adaro  Energy  dengan  kode perusahaan  ADRO  merupakan  perusahaan  induk  yang  memiliki  anak perusahaan  yang  bergelut  di  sektor  pertambangan  batubara,  perdagangan batubara, servis kontraktor pertambangan, infrastruktur, logistik pertambangan batubara dan kegiatan pembangkit tenaga listrik. PT Adaro Energy Tbk mulai berjalan secara komersial pada bulan Juli tahun 2005 namun IPO pada tanggal 16 Juli 2008. Adapun  sektor kegiatan usaha  PT Adaro Energy Tbk  antara lain pertambangan,  jasa  pertambangan,  pembangkit  listrik,  logistik,  pengelolaan pertanahan, pengelolaan air bersih, investasi, dan yayasan sosial. Sebagai emiten yang terdaftar pada indeks saham syariah,  PT Adaro Energy juga merupakan bagian  dari  beberapa  indeks  saham  lainnya  yaitu  Jakarta  Islamic  Index  (JII), LQ45, IDX30, Kompas100, Bisnis-27, MNC36, IDX SMC Composite, IDX MNC Liquid, IDX High Dividend 20, IDX Value 30.

## Screening Saham Syariah di Indonesia
Secara  formal, screening saham  syariah  di  Indonesia  dilakukan  melalui dua  tahap,  yakni screening kualitatif  dan screening kuantitatif.  Berdasarkan peraturan OJK No. 35 Tahun 2017 mengenai kriteria dan penerbitan daftar efek syariah,  bahwa  efek  berbentuk  saham  termasuk  hak  memesan  efek  terlebih dahulu  syariah  dan  waran  syariah  yang  dikeluarkan  oleh  Emiten  atau perusahaan  publik  yang  tidak  menunjukkan  kegiatan  dan  sektor  usaha,  cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan prinsip syariah pada  pasar  modal,  sepanjang  emiten  atau  perusahaan  publik  tersebut  tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang tidak memenuhi prinsip syariah dalam pasar modal.
Berdasarkan  peraturan  itu,  dapat  diketahui  ada  dua  prinsip  yang ditetapkan. Pertama ,  tidak  mengandung  Perjudian  maupun  permainan  yang tergolong judi, Jasa keuangan ribawi, Jual beli risko yang mengandung unsur ketidakpastian,  memproduksi,  mendistribusikan,  memperdagangkan,  dan  / atau menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya, maupun bukan karena zatnya, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat dan barang atau  jasa  lainnya  yang  melanggar  prinsip  syariah  berdasarkan  ketentuan  dari Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama    Indonesia  (DSN-MUI). Kedua ,
melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan ketentuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan tidak menjalankan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariah dalam pasar modal.
Metode screening kuantitatif yang digunakan ada dua, yaitu emiten terkait harus  memenuhi  rasio  keuangan  yaitu. Pertama ,  jumlah  utang  mengandung bunga dibandingkan dengan jumlah aset tidak lebih dari 45 %. Hal ini berarti jumlah utang yang mengandung  unsur bunga yang dimiliki emiten tidak boleh melebihi  45  %  dari  total  aset  perusahaan  emiten. Kedua jumlah  pendapatan mengandung bunga dan pendapatan yang tidak halal lainnya tidak lebih dari 10 % dari jumlah pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa substansi dari penetapan standar screening saham syariah ialah untuk memisahkan unsur keuangan yang mengandung sesuatu yang tidak halal dari keseluruhan aspek keuangan perusahaan emiten.

## Hasil Screening Saham Syariah pada PT Adaro Energy Tbk
Sebagaimana  telah  dipaparkan  pada  uraian  sebelumnya  tentang  ruang lingkup kegiatan usaha PT Adaro Energy Tbk, antara lain pertambangan, jasa pertambangan,  ketenagalistrikan,  logistik,  pengembangan  dan  pengelolaan lahan,  pengolahan  air  bersih,  investasi,  dan  yayasan  sosial.  Berdasarkan  hal tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk tidak melanggar ketentuan syariah.
Proses screening kuantitatif dilaksanakan dengan dua kriteria, yaitu rasio utang  yang  mengandung  bunga  terhadap  jumlah  aset  dan  rasio  pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya terhadap total pendapatan. Terkait hal  tersebut,  berikut  hasil  observasi  peneliti  terhadap  laporan  keuangan perusahaan emiten.
Liabilitas PT Adaro Energy Tbk Per-31 Maret 2019 (US$) Akun Jumlah Keterangan Liabilitas Liabilitas Jangka Pendek 1  Utang usaha pihak ketiga 311.110.000  Tidak ada unsur bunga 2  Utang dividen 2.213.000  Tidak ada unsur bunga 3  Beban yang masih harus dibayar 51.660.000 Ada unsur bunga 4  Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 4.200.000  Tidak ada unsur bunga
5  Utang pajak 108.073.000  Tidak ada unsur bunga 6  Utang royalti 13.846.000  Tidak ada unsur bunga 7  Utang lain-lain 10.166.000 Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun 1  Utang bank 186.181.000 Ada unsur bunga 2  Liabilitas sewa pembiayaan 42.518.000 Ada unsur bunga 3  Instrumen keuangan derivatif jangka pendek 6.082.000 Ada unsur bunga Jumlah liabilitas jangka pendek 736.049.000 Liabilitas jangka panjang Pinjaman dari pihak ketiga 13.432.000 Ada unsur bunga Liablitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo 1  Utang bank 985.567.000 Ada unsur bunga 2  Liabilitas sewa pembiayaan 141.470.000 Ada unsur bunga Instrumen keuangan derivatif jangka panjang 4.349.000 Ada unsur bunga Liabilitas pajak tangguhan 534.657.000  Tidak ada unsur bunga Liabilitas imbalan pasca kerja 67.302.000 Ada unsur bunga Provisi, rehabilitasi, reklamasi, & penutupan tambang 126.018.000  Tidak ada unsur bunga Jumlah liabilitas jangka panjang  1.872.795.00 0 Jumlah liabilitas 2.608.844.00 0 Jumlah liabilitas yang mengandung bunga 1.498.561.00 0

## Ada unsur bunga

## Sumber : Bursa Efek Indonesia
Tabel diatas menunjukkan bahwa ada sembilan jenis liabilitas PT Adaro Energy Tbk yang mengandung bunga. Dengan demikian dari hasil akumulasi akun-akun  liabilitas  yang  berbasis  bunga,  dapat  diketahui  bahwa  jumlah liabilitas  yang  mengandung  bunga  adalah  sebesar  US$  1.498.561.000.  setelah diketahui  jumlah  liabiltas  yang  mengandung  bunga,  kemudian  jumlahnya dimasukkan ke dalam rasio keuangan berikut.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
x 100%
1.498.561.000 7.028.139.000 x100%
= 21 %
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa rasio utang berbasis bunga yang dimiliki PT Adaro Energy Tbk adalah 21% dari total asetnya. Jika dibandingkan dengan standar rasio keuangan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah sebesar 45%, maka dapat disimpulkan bahwa PT Adaro Energy Tbk memenuhi kriteria rasio keuangan yang pertama. Setelah  mengatahui  rasio  keuangan  yang  pertama,  maka screening kuantitatif dilanjutkan pada rasio keuangan yang kedua, berikut hasil observasi peneliti.
Pendapatan PT Adaro Energy Tbk Per-31 Maret 2019 (US$) Akun Jumlah Keterangan Pendapatan usaha 846.482.000  Tidak ada unsur bunga Pendapatan/(beban) lain-lain Neto 2.954.000  Tidak ada unsur bunga Bagian atas keuntungan neto ventura bersama 32.716.000  Tidak ada unsur bunga (kerugian)/penghasilan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi sebelum pajak 1  Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedua untuk dijual 6.484.000 Ada unsur bunga 2  Perubahan atas lindung nilai arus kas 9.748.000 Ada unsur bunga Jumlah pendapatan mengandung bunga 16.232.000 Ada unsur bunga

## Sumber : Bursa Efek Indonesia
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  ada  dua  jenis  pendapatan  yang mengandung bunga, yaitu perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual,  dan  perubahan  atas  nilai  wajar  lindung  nilai  arus  kas.  Hasil  dari akumulasi  pendapatan  yang  mengandung  bunga  menunjukkan  pendapatan yang  mengandung  bunga  sebesar  US$  16.232.000.  Setelah  diketahui  jumlah liabiltas yang mengandung bunga, kemudian jumlahnya disubstitusi ke dalam rasio keuangan berikut.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 & 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑙𝑎𝑙 𝐿𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑥 100%
16. 232.000
849.436 𝑥 100%
= 2%
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa rasio utang berbasis bunga yang dimiliki PT Adaro Energy Tbk adalah 2% dari total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lainnya. Jika dibandingkan dengan standar rasio keuangan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebesar 10%, maka dapat disimpulkan bahwa PT Adaro Energy Tbk memenuhi kriteria rasio keuangan yang kedua.
Uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa PT Adaro Energy Tbk sudah memenuhi standar screening saham syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  baik screening kualitatif  pada  sektor  bisnisnya,  maupun screening kuantitatif pada rasio keuangannya. Dengan demikian saham PT Adaro Energy Tbk dapat diklasifikasikan sebagai saham syariah.

## Tinjauan Konsep Maslahah Mursalah terhadap Penetapan Standar Screening Saham Syariah pada Bursa Efek Indonesia
Asy-Syatibi mengemukakan bahwa maslahah mursalah adalah maslahah yang  didapatkan  pada  masalah  kontemporer  yang  tidak  dijelaskan  oleh  dalil tertentu namun ia mengandung kemanfaatan yang sesuai dengan tindakan syara (Rosyadi,  2013).  Oleh  karena  itu  perlu  diperhatikan  secara  seksama  tentang syarat-syarat penggunaan maslahah mursalah.
Terkait  hal  tersebut,  ulama  Hanafiyah  menjelaskan,  bahwa  untuk menggunakan  maslahah  mursalah sebagai  dalil,  disyaratkan  kemaslahatan tersebut berdasar kepada hukum. Yang berarti, ada ayat, hadis atau ijma’ yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai maslahah itu merupakan illat dalam penentuan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut digunakan oleh nash sebagai illat suatu hukum (Pasaribu, 2014).
Menurut  ulama  mazhab  Malikiyah  dan  Hanabilah,  untuk  menjadikan maslahah  mursalah  sebagai hujjah ,  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  adalah maslahah  itu  selaras  dengan  ketentuan syara’ dan  termasuk  dalam  jenis
kemaslahatan  yang  didukung  nash  secara  umum;  bersifat  rasional  dan  pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah mursalah  itu  benar-benar  memberikan  manfaat  dan  menghindarkan  atau menolak  kemudharatan,  serta  kemaslahatan  tersebut  merupakan  kepentingan orang banyak, bukan sekedar  kepentingan pribadi (Pasaribu, 2014).
Adapun  bagi  ulama  Syafi’iyah,  pada  dasarnya,  menjadikan    maslahah sebagai salah satu dalil syara ’ namun Imam Syafi’i menggolongkannya kedalam Qiyas,  misalnya,  mengqiyaskan  hukuman  bagi  peminum  minuman  keras dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berzinah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali  memberikan  persyaratan  mengenai  maslahah  mursalah  sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum dengan memberikan beberapa persyaratan, antara  lain  kemaslahatan  itu  senada  dengan  bentuk  tindakan-tindakan  syara’ serta  maslahah  itu  tidak  mengabaikan  atau  berlawanan  dengan  dalil syara’(Pasaribu, 2014).
Apabila  dianalisis  dengan  menggunakan  syarat-syarat  tersebut, penggunaan  maslahah  mursalah  sebagai  sumber  hukum  untuk  menetapkan standar  screening  saham  syariah  merupakan  maslahah  yang  sejalan  dengan ketentuan syara’ dan termasuk dalam jenis maslahah yang didukung nash secara umum, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an.
َبِذَكۡلٱ ِ هللَّٱ ىَلَع ْاو ُرَتۡفَتِ ل ٌما َرَح اَذ ََٰه َو ٌلََٰلَح اَذ ََٰه  َبِذَكۡلٱ ُمُكُتَنِسۡلَأ  ُف ِصَت اَمِل ْاوُلوُقَت  َلَ َو َلَ  َبِذَكۡلٱ ِ هللَّٱ ىَلَع  َنو ُرَتۡفَي  َنيِذهلٱ  هنِإ
َنوُحِل ۡفُي
Terjemahnya :
Janganlah  kamu  mengatakan  terhadap  apa  yang  disebut-sebut  oleh lidahmu secara dusta, “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. (QS An-Nahl /16:116).
ُكَل  َنِذَأ ُ ه ٓ آللَّء  ۡلُق  ٗلََٰٗلَح َو ا ٗما َرَح ُهۡنِ م مُتۡلَعَجَف  ٖق ۡز ِ ر نِ م مُكَل ُ هللَّٱ َل َزنَأ ٓاهم مُتۡيَء َرَأ  ۡلُق
َنو ُرَتۡفَت ِ هللَّٱ ىَلَع  ۡمَأ  ۡۖۡم
Terjemahnya :
Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” “Katakanlah” Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang  ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah ? (QS Yunus /10:59).
Kedua  ayat tersebut memberi kesan bahwa  terdapat kecaman terhadap mereka  yang  mencampur-baurkan  antara  yang  halal  dengan  yang  haram (Shihab,  2013).  Jika  kita  berkaca  pada  standar  screening  yang  ditetapkan  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  maka  hal  tersebut  tidak  dibenarkan  dalam  al-
Qur’an dan bahkan dikecam Oleh Allah. Selain itu penetapan standar screening saham syariah merupakan kemaslahatan yang bersifat rasional dan pasti. Hal ini berarti bahwa apabila tidak ada jaminan pada perusahaan emoten, maka secara normatif investor muslim yang taat syariah tidak dapat berinvestasi pada sektor pasar modal.
Alasan  inilah  yang  menjadi  dasar  ditetapkan  standar screening saham syariah, yaitu untuk mendorong investor muslim untuk berinvestasi pada sektor pasar ekuitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Idris Parakkasi bahwa
“Saat ini masih sulit untuk menetapkan standar screening saham syariah secara kaffah, hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan emiten belum mampu untuk memisahkan diri dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya  perusahaan  tambang  yang  berinvestasi  pada  perusahaan  perbankan ataupun jasa keuangan yang beroperasi dengan bunga.”
Hal ini sesuai dengan salah satu hadis Rasulullah SAW.
ِهاَش َو ُهَبِتاَك َو ُهَلِكؤُم َو اَب ِ رلا َلِكَا َمهلَس َو ِهْيَلَع ُ هآللّ ىهلَص ِ هآللّ ُل ْوُس َر َنَعَل َلاَق  ٍرِباَج  ْنَع ) ٌمِلْسُم ُها َو َر( ٌءا َوَس ْمُه َلاَق َو ِهْي َد
Terjemahnya :
Dari Jabir, ia berkata : Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, orang yang mencatatnya, dan dua orang yang  menjadi  saksinya.  Nabi  bersabda,  “mereka  itu  sama  (dosanya)”. (HR. Muslim) (Idri, 2015).
Hadis tersebut juga sejalan dengan kaidah fikih berikut.
,دع اوقلا ةعوسوم( ُةَعوُنْمَم اَب ِ رلا ىَل ِإ ُلِئ اَس َولا 3 : 236 )
Terjemahnya :
Perantara yang dapat menghantarkan kepada riba adalah dilarang.
Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan siasat atau upaya apa saja atau perantara agar riba berjalan dalam muamalah adalah dilarang. Hal tersebut bisa bermakna dukungan, kerjasama, perjanjian, makelar, atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, siapa saja yang terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur riba, maka hukumnya berdosa. Tidak hanya pelaku  saja  yang  berdosa,  melainkan  saksi,  pengantar,  pencatatnya,  dan  yang lainnya  juga  semuanya  ikut  berdosa.  Oleh  karena  itu,  perbuatan  riba  ini dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, namun juga masyarakat luas, dan pintu keberkahan akan dihapus dengan perbuatan riba tersebut (Hidayat, 2019).
Terkait hal tersebut, Dr. Idris Parakkasi juga mengatakan bahwa : “Demi  menghindari  adanya  dividen  yang  mengandung  unsur  bunga, maka semua perusahaan emiten harus melakukan pemisahan terhadap saham- sahamnya,  yaitu  antara  saham  syariah  dengan  saham  konvensional.  Sama halnya  dengan  sektor  perbankan,  pada  sektor  perbankan  biasanya  ada  unit syariahnya, ataupun melakukan spin-off atau dual banking system terhadap bank induknya. Hal ini juga mesti diterapkan pada pasar modal syariah.”
Hasil wawancara dengan informan tersebut menunjukkan bahwa untuk menghindari  proporsi  keuangan  yang  tidak  patuh  syariah,  harus  dilakukan pemisahan terhadap saham syariah dengan saham konvensional. Senada dengan pendapat tersebut Prof. Darussalam Syamsuddin mengatakan bahwa :
“sesuatu  yang  halal  itu  jelas  dan  sesuatu  yang  haram  itu  jelas,  adapun yang tidak jelas itu disebut syubhat, hal inilah yang harus dihindari.”
Ditinjau dari aspek hukum, penuturan tersebut menegaskan bahwa tidak boleh dilakukan penggabungan antara sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram. Maka untuk menggunakan maslahah mursalah, saham syariah dengan saham  konvensional  pada  perusahaan  emiten  harus  dipisahkan  agar  tidak terdapat unsur keharaman pada dividen yang dibayarkan kepada investor. Hal ini berlaku baik pada pihak emiten maupun pihak investor. Ini menunjukkan bahwa penetapan standar screening saham syariah adalah kemaslahatan yang bersifat umum, bukan kemaslahatan yang hanya menyangkut sedikit pihak.
Terkait  dengan  toleransi  bunga  pada  rasio  keuangan,  juga  telah diperdebatkan bahwa kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyaring saham- saham  yang  tidak  patuh  syariah  itu  tidak  boleh  tetap  statis.  Aktifitas-aktifitas yang  tidak  diperbolehkan,  hingga  taraf  tertentu,  ditoleransi  berdasarkan kebutuhan  untuk  menggiatkan  sekuritas  yang  patuh  syariah.  Kompromi  ini harus  dipandang  sebagai  periode  transisi.  Dengan  demikian  harus  dilakukan upaya-upaya untuk terus merevisi standar-standar rujukan secara progresif. Bila tidak demikian, kompromi ini dapat mengarah pada kekeliruan persepsi atau pemahaman  publik,  bahwa  aktifitas-aktifitas  tidak  patuh  syariah  itu diperbolehkan sebagai aturan umum daripada pengecualian (ISRA, 2015).

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan emiten yang telah memenuhi prinsip syariah,  baik  dari  sektor  bisnis  maupun  dari  rasio  keuangannya.  Adapun maslahah  mursalah  dapat  dijadikan  sebagai  metodologi  hukum  untuk menetapkan standar screening saham syariah, namun dengan ketentuan bahwa saham  syariah  dengan  saham  konvensional  harus  dipisahkan  sebagai  upaya untuk  menghindari  riba.  Selain  itu  harus  dilakukan  upaya-upaya  untuk  terus merevisi standar tersebut secara progresif. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan persepsi atau pemahaman publik mengenai screening saham syariah, bahwa aktifitas-aktifitas tidak  patuh  syariah itu diperbolehkan sebagai aturan umum daripada pengecualian. Penelitian ini menghasilkan implikasi bahwa (1) Pihak emiten harus melakukan pemisahan antara saham konvensional dengan saham syariahnya. (2) Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia  (BEI)  melakukan  revisi  terhadap  standar  screening  saham  syariah secara progresif atau berkala.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Qorib,  I.  H.  (2016).  Penerapan  Maslahah  Mursalah  Dalam  Ekonomi Islam. Analytica Islamica, 5 (1), 55–80.
Abdalloh, Irwan. Pasar Modal Syariah. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
Ardiansyah, M., Qizam, I., & Qoyum, A. (2017). Telaah kritis model screening saham syariah menuju pasar tunggal ASEAN. ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan , 16 (2), 197. https:// doi . org / 10.18326/ ijtihad. v 16 i 2.197-216.
Awaluddin. (2016). Pasar Modal Syariah : Analisis Penawaran Efek Syariah Di
Bursa  Efek  Indonesia. Maqdis :  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Islam , 1 (2),  137–150. http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/42.
Fielnanda, R. (2017). Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia. AL-FALAH : Journal of Islamic Economics , 2 (2). https://doi.org/10.29240/jie.v2i2.255
Firmansyah,  E.  A.  (2017).  Seleksi  Saham  Syariah :  Perbandingan  Antara  Bursa Efek Indonesia Dan Malaysia. Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen , 1 (1), 1. https://doi.org/10.33603/jibm.v1i1.480
Hidayat, Enang. Kaidah Fikih Muamalah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
Idri, Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi . Jakarta: Kencana, 2015.
International  Shari’ah  Research  Academy  for  Islamic  Finance  (ISRA). Sistem Keuangan Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Kementerian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya , Jakarta: Al-Huda. 2015.
Muchtar, E. H. (2019). Proses Screening Saham Syariah (Perspektif Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah). Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam ,
3 (2), 177–186. https://doi.org/10.30868/AD.V3I2.534
Otoritas  Jasa  Keuangan.  " Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan "  Nomor  35 /POJK.04/2017 tentang  Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, BAB II, Pasal 2.
Pasaribu, M. (2014). Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. Jurnal Justitia , 1 (04), 350–360.
Rizaldy,  M.  R.,  &  Ahmed,  H.  (2019).  Islamic  legal  methodologies  and  Shariah screening  standards:  Application  in  the  Indonesian  stock  market. Thunderbird International Business Review , 61 (5), 793–805. https: // doi.org / 10.1002 / tie. 22042
Rosyadi, I. (2013). Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah. Profetika: Jurnal Studi Islam , 14 (1), 79–89.
Shihab, M Quraish. Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat . Jakarta: Kencana, 2013.