## DIPLOMASI DIGITAL DAN IMPLEMENTASI APLIKASI SAFE TRAVEL DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Andela Anggleni 1)
1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang Jl. Sukatani 3, 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30961

## Abstrak
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  Berbasis  Layanan  Publik,  Lingkungan Elektronik/Pilar Warga (e-RT / RW) (Studi e-Government di Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang). Studi ini didasarkan pada cara baru untuk mengelola  layanan  manajemen  berorientasi  sektor  publik  untuk  masyarakat  maju, daripada kepentingan pemerintah. Program EGovernment adalah program e-RT / RW Surabaya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  program  e-RT  /  RW  yang  bersumber  dari Walikota  Palembang.  Faktor  pendukung  program  e-RT  /  RW  di  Kelurahan  Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang adalah dukungan penuh dari pemerintah dan pihak- pihak  terkait,  standar  pelayanan  dasar  dan  infrastruktur  memenuhi  syarat. Sedangkan  faktor  penghambatnya  adalah  kepentingan  publik,  kurangnya  dukungan pihak  internal,  dan  kurangnya  pemeliharaan  infrastruktur.  Dari  penelitian  tersebut, para peneliti menyarankan bahwa sosialisasi yang diperlukan lebih sulit, tetapi tidak hanya sosialisasi tetapi juga pelatihan kepada orang untuk beroperasi secara online. Akuntabilitas  keuangan  yang  transparan.  Mengadakan  forum  komunikasi  yang intens,  penambahan  konten  situs  web,  dan  kontrol  masalah  teknis  dengan  evaluasi menyeluruh.
Kata Kunci : e-Government, programs, e-RT/RW

## Abstract
Public  Service-Based  Information  Technology  and  Communication  (ICT),  Electronics Neighborhood/Pillars of Citizens (e-RT/RW) (Study of e-Government in Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang). This study is based on the new way to manage  public  sector-oriented  management  services  to  the  community  forward,  rather than  the  interests  of  the  government.  E-Government  Program  is  a  program  of  e-RT/RW Surabaya.  The  results  showed  the  program  e-RT/RW  sourced  from  Palembang  Mayor Factors  supporting  the  program  e-RT/RW  in  the  Kelurahan  Talang  Semut,  Bukit  Kecil, Palembang is  the full support of the government  and relevant parties,  the basic service standards  and  infrastructure  are  qualified.  Whereas  the  inhibiting  factor  is  the  public interest, a lack of internal party support, and lack of maintenance of infrastructure. From the  research,  the  researchers  suggest  that  the  necessary  socialization  harder,  but  not merely  socialization  but  also  training  to  people  to  operate  online.  Transparent financial
accountability.  Holding  intense  communication  forum,  addition  of  website  content,  and control of technical problems with a thorough evaluation.
Keywords : e-Government, programs, e-RT/RW

## PENDAHULUAN
Perkembangan  paradigma  administrasi  publik  dalam  mengantisipasi kemajuan  TIK  misalnya  kemajuan  elektronik  berbasis  internet.  Model  ini, diharapkan  dapat  membantu  organisasi  pemerintah  untuk  menyediakan pelayanan  publik  berupa  produk  dan  jasa  dengan  harga  yang  lebih  rendah, meningkatkan efisiensi, pengurangan biaya produksi serta dapat meningkatkan  kerja  sama/koordinasi  baik  antar  pemerintah  dengan masyarakat,  pemerintah  dengan  pihak  swasta  maupun  antar  pusat  dan daerah.
Kota  Palembang  sendiri,  telah  berupaya  mengitegrasikan  sistem e- government melalui  perubahan  dari  sistem  kerja  yang  konvensional  menjadi sistem  kerja  berbasis  TIK.  Kemudian  penggunaan  sambungan  internet nirkabel  misalnya,  sudah  digunakan  di  berbagai  tamantaman  di  kota Palembang.  Selain  itu,  pada  tahun  2009,  pemerintah  kota  Palembang  telah melaksanakan program Palembang Broadband Citizen , yaitu pemasangan titik hot spot di area - area tertentu contohnya di Kambang Iwak. Pada tahun yang sama  dilaksanakan  juga  pelatihan  berbasis  internet  untuk  1000  orang pegawai untuk melaksanakan program tersebut.
Sehubungan  dengan  hal  itu  ,  pemerintah  kota  Palembang  memahami bahwa  pada  akhirnya  pencapaian  visi  Palembang  yang  melek  IT  akan bertumpu  pada  sejauh  mana  pencapaian  yang  diraih  dari  pelaksanaan program e-RT/RW di Kota Palembang. Berbagai aplikasi-aplikasi e-government dalam  bentuk  sistem  informasi  diharapkan  dapat  mengakomodasi  kebutuhan komunikasi baik antara pemerintah dengan masyarakat, maupun dalam dunia usaha.  Maka  dari  itu,  diperlukan  aplikasi-aplikasi  yang  berbasis  teknologi informasi dan komunikasi yang memadai serta internet untuk pengolahan dan
petukaran  informasi  dari  berbagai stakeholder .  Diharapkan  berbagai  pihak yang  memerlukan  terlebih  masyarakat  mendapatkan  pelayanan  yang  lebih baik  dan  pemerintah  juga  mendapat  feedback  masyarakat  berupa  masukan dan informasi dari masyarakat.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam e-government umumnya dipakai untuk  mengolah  data,  mencakup  proses,  mendapatkan,  menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi  yang  berkualitas,  akurat,  tepat  waktu,  dan  dapat  dipertanggung jawabkan yang digunakan demi kepentingan publik yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.
Peran media internet merupakan entitas dari bentuk teknologi informasi yang  memungkinkan  pemerintah  agar  berinteraksi  secara  langsung  dengan masyarakatnya  tanpa  terkendala  ruang  dan  waktu..  Berdasarkan  uraian diatas  setidaknya  ada  dua  rumusan  masalah  yaitu,  1)  Bagaimana pemanfaatan program e-RT/RW di Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil  kota  Palembang?  2)  Apa  saja  faktor  penghambat  dan  faktor  pendukung dalam  menerapkan  program  eRT/RW  di  Kelurahan  Talang  Semut  Kecamatan Bukit  Kecil  kota  Palembang?.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  mendeskripsikan pelayanan  program  eRT/RW  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat Palembang  yang  cakap  TIK,  kemudian  untuk  mengetahui  dan  menganalisis layanan  program  e-RT/RW  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor- faktor  penghambat  dan  faktor-faktor  pendukung  dalam  menerapkan  program e-RT/RW.
E-Government sering  dideskripsikan  secara  beragam  oleh  masing- masing-masing  individu  atau  institusi.  Dalam  cakupan  negara,  pemahaman mengenai konsep e-government di suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi  internal  dari  negara  yang  bersangkutan.  Menurut World  Bank yang dikutip  oleh  Setyadi  (2003)  mendefinisikan  e-government  yang  mana  dapat berarti  bahwa e-government mengacu  pada  pemanfaatan  TIK  oleh  institusi pemerintah,  seperti Wide  Area  Network,  Internet,  Mobile  Computing ,  yang
selanjutnya  dapat  mendukung  transformasi  hubungan  dengan  warga  negara, pelaku bisnis, dan institusi pemerintah lainnya.
Pemanfaatan teknologi informasi ini bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan  bisnis  serta  industri,  memberdayakan  masyarakat  melalui  akses terhadap  informasi,  serta  meningkatkan  efisiensi  manajemen  pemerintahan. Keuntungan  lain  dari  pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh  institusi pemerintah diantaranya dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi,  meningkatkan  kenyamanan,  meningkatkan  pendapatan,  dan atau dapat mengurangi biaya.
Definisi pelayanan publik menurut Hidayaningrat dikutip oleh Suwondo (2001,  h.29)  menjabarkan  pelayanan  publik  sebagai  aktivitas  yang  dilakukan untuk  memberikan  jasa-jasa  dan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas, dan penghematan.
Sedangkan seperti yang dikemukakan Siagian (1992, h.131) berpendapat  bahwa  pelayanan  publik  adalah  aktivitas  yang  dilakukan  untuk memberikan jasa-jasa dan kemudahan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan  aspek-aspek  sebagai  berikut:  a.  Pelayanan  publik berhubungan  dengan  kegiatan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat sesuai  dengan  haknya,  b.  Pelayanan  yang  diberikan  berupa  barang  dan  jasa yang  vital,  c.  Adanya  prinsip-prinsip  efisiensi,  efektivitas  dan  penghematan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Paradigma  pelayanan  publik  berkembang  dengan  fokus  pengelolaan yang  berorientasi  pada  kepuasan  pelanggan  ( customer-driven  government ),  hal ini  sejalan  dengan  perkembangan  penyelenggaraan  Negara  dalam  rangka mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas.
Prinsip-prinsip pelayanan publik digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas  di  dalam  penyediaan  pelayanan  pada  sektor  publik  termasuk  dalam hal  ini  adalah  sebagai  dasar  pengembangan  e-government.  tersebut  ialah prinsip aksesibilitas, kontinuitas, teknikalitas, profitabilitas, dan akuntabilitas.
Jenis-jenis  pelayanan  publik  menurut  LAN  diantaranya  adalah pelayanan  pemerintahan,  pelayanan  pembangunan,  pelayanan  utilitas, pelayanan sandang, pangan dan papan, pelayanan kemasyarakatan. Di dalam pelaksanaanya,  pemberian  pelayanan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat dapat  dilakukan  melalui  beberapa  pola.  Pola-pola  di  dalam  memberikan pelayanan  publik  dijelaskan  pula  oleh  LAN  yaitu  pola  pelayanan  teknis fungsional,  pola  pelayanan  satu  pintu,  pola  pelayanan  satu  atap,  pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik.
Chester  Barnard,  yang  dikutip  dalam  Kebijakan  Kinerja  Karyawan menurut Prawirosentono, (1999, h.28), pengertian efektif dan efisien dikaitkan dengan  sistem  kerjasama  yakni  dalam  organisasi  perusahaan  atau  lembaga pemerintahan.
Efisiensi,  efektifitas  dan  transparansi  merupakan  unsur  vital  dalam mewujudkan  eGovernment,  sehingga  e-Government  sangat  sejalan  dengan usaha  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  (good  governance). Disamping  itu,  e-Government  diharapkan  dapat  mendukung  tata  kelola, produktivitas  dan  efisiensi  dalam  instansi  pemerintahan  dalam  peningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  demikian,  untuk  menghadapi  era  global  ini Pemerintah Daerah dituntut untuk membangun komitmen di segala bidang.
Partisipasi masyarakat seperti yang dikemukakan Abu Huraerah, (2008) membagi jenis-jenis partisipasi sebagai berikut:
a. Partisipasi buah pikiran,
b. Partisipasi tenaga,
c. Partisipasi harta benda,
d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran,
e. Partisipasi sosial.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan dan kemudian mengambil kesimpulan dari
permasalahan tersebut yang disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis tentang pelayanan Pemerintah Kota Palembang dalam program e-RT/RW.
Instrumen  penelitian  merupakan  alat  bantu  yang  digunakan  untuk menggali  data  dalam  penelitian,  sehingga  kegiatan  penelitian  dapat  berjalan dengan baik dan lancar. Instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut : 1.  Peneliti  sendiri,  yaitu  dengan  menggunakan  panca  indra  untuk menyaksikan secara langsung fenomena-fenomena yang diteliti.
2. Pedoman wawancara (interview guide)
3.  Catatan  lapangan,  berisi  tentang  pokok-pokok  informasi  yang  diperoleh selama peneliti melakukan wawancara dan observasi.

## PEMBAHASAN

## 1. Aspek Kebijakan
E-government untuk  pelayanan  masyarakat.  Jajaran  Pemerintah  Kota Palembang  dengan  PT.  Telkom  Divre  V  Palembang  melaksanakan  kerja sama  yang  ditandai  dengan  adanya  penandatanganan  MoU,  Jum ‟ at  pada 23 April 2010, ditandatangani oleh Walikota Palembang dan GM Consumer Service  PT.  Telkom  Area  Palembang,  hal  ini  berkaitan  dengan pembangunan infrastruktur eRT/RW.
MoU  adalah  untuk  menggenjot  peningkatan  internet  khususnya  warga Kota  Palembang. E -RT/RW  kemudian  diharapkan  mampu  meningkatkan pelayanan  informasi  TIK,  dan  sebagai  penghubung  antara  warga  ke Pemerintah Kota Palembang.

## 2. Kepemimpinan dan Organisasi
Sebenarnya  keinginan  untuk  mengembangkan  tata  kelola  suatu organisasi  bukan  hal  baru,  pemanfaatan  IT  seperti  layanan  pengaduan masyarakat  berbasis  sms,  e-sapawarga  pun  demikian,  yang  mana  semua layanan  tersebut  terpublish  di  web  pusat  pemerintah  daerah,  sekaligus dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  meninjau,  monitoring  dan  evaluasi kinerja  khususnya  lingkup  Pemerintah  tingkat  satuan  kerja  perangkat daerah (SKPD).
3. Pengembangan Perancanaan Program dan Pemantauan Layanan.
Dengan  sapawarga  ini,  informasi  tentang  proyek  di  tiap  wilayah/ Laporan  yang  masuk  pada  tahun  pertama  sejak  launching  pada  28 November 2011 sebanyak 698 keluhan. Pada 2012, tercatat 2.717 keluhan, meningkat  menjadi  4.176  keluhan  pada  2013  ada  tahun  2013,  dan  pada 2014 sebanyak 4.298 keluhan.

## 4. Pendanaan
Pada program e-RT/RW, dalam penyusunan sistem anggaran dilakukan dengan e-budgeting .  Di  dalamnya  mencantumkan  berapa  besar  biaya perjalanan  dinas  dan  kebutuhan  operasional  lainnya.  dengan e-budgeting , penyusunan  anggaran  dinas  dapat  ditekan  hingga  tiga  hari  saja.  Setiap bulan akan dilakukan evaluasi apa penyebab keterlambatannya.
Namun,  terdapat  kendala  pada  pelaksanaannya,  yaitu  masyarakat belum  dapat  mengakses e-budgeting secara  maksimal.  Penerapan e- government setidaknya  terdiri  dari  tiga  bagian,  yaitu  langkah  publikasi, interaksi, dan transaksi seperti yang dikutip Howard (2001).
1. Partisipasi  Publik  terhadap  layanan  eRT/RW  di  Kelurahan  Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang
Terdapat beberapa  bentuk partisipasi yang terlibat. Yang pertama adalah  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  beberapa  keputusan strategis  diambil  setelah  diadakan  musyawarah  seperti  respon  untuk keluhan  masyarakat,  keperluan  administrasi,  dan  layanan  lainnya. Kedua,  partisipasi  langsung,  partisipasi  representatif,  dan  partisipasi dalam bentuk dukungan berupa keterlibatan mental.
Kedua,  partisipasi  langsung  dalam  kegiatan  bersama  secara  fisik dan  tatap  muka,  yang  tercermin  dengan  adanya  pelatihan,  sosialisasi, dan sebagainya.
Ketiga, Partisipasi representatif, ini adalah jenis partisipasi dalam bentuk  mandat  kepada  wakil-wakil  yang  duduk  dalam  organisasi  atau panitia.
2. Pemanfaatan  Program  e  RT/RW  di  Kelurahan  Talang  Semut, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang
Adapun  Pemanfaatan  dalam  program  eRT/RW  yang  bisa  diakses masyarakat  Kelurahan  Talang  Semut,  Kecamatan  Bukit  Kecil,  antara lain meliputi:
(1)  Pertemanan,  sebagai  situs  jaringan  pertemanan  sosial,  tentunya salah  satu  kelebihan  dari  sapa  warga  yaitu  untuk  dapat  menjalin pertemanan  atau  persaudaraan  antar  warga  Surabaya.  Sehingga dalam situs ini terdapat menu (teman) yang dalamnya, pengguna bisa mencari data mengenai teman atau untuk menambah teman.
(2)  E-toko,  Konten  ini  digunakan  untuk  melakukan  kegiatan  ekonomi (khususnya  bagi  UKM)  pengguna  dapat  mengiklankan  barang dagangannya  dan  pembeli  dapat  memperoleh  informasi  mengenai produk yang akan dibelinya.
(3) E-government , konten ini digunakan untuk menambah wawasan atau pengetahuan bagi pengguna, karena di dalamnya terdapat:
a. Berita tentang Kota Palembang secara keseluruhan
b. Tentang pengadaan barang dan jasa
c. Sebagai  sarana  mendapat  informasi  berupa  masukan  terhadap proyek  yang  sedang  berlangsung  di  daerah  pengguna.  Dengan member para ketua RT dan RW dapat langsung melaporkan secara tepat waktu ke situs sapawarga.palembang.go.id Info tersebut akan otomatis  tersampaikan  ke  akun  SKPD  terkait,  misalnya  sebagai penanggung jawab proyek tertentu.
d. Mengetahui  kebutuhan  komunikasi  kesehatan  Indonesia  pada umumnya  dan  komunitas  kesehatandi  ruang  lingkup  Kota Palembang khususnya.
e. Untuk  menambah  pengetahuan  dan  menjadi  sarana  belajar  bagi siswa SD, SMP, SMA, SMK.
f. Melaporkan secara real time jika ada kejadian awal wabah penyakit atau  anak  putus  sekolah  karena  orang  tuanya  mendadak  miskin dengan meneruskan laporan warga.
g. Administrasi  RT/RW.  dikembangkan  untuk  kecepatan  dan ketepatan  pengurusan  administrasi  RT/RW.  Konten  ini  dapat memudahkan  baik  bagi  warga,  RT  maupun  RW  untuk  mengurus kegiatan administrasi.
3.  Faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  dalam  pemanfaatan program  e-RT/RW  di  Kelurahan  Talang  Semut,  Kecamatan  Bukit Kecil Kota Palembang
(a.) Faktor Pendukung Ada tiga elemen suskes yang harus dimiliki dalam mengembangkan  konsep  digital  di  sektor  publik  yaitu Support, Capacity , dan Value .
(b.) Faktor  Penghambat  Adanya  faktor  penghambat  program  ini  antara lain;  kurang  antusiasnya  masyarakat  Kelurahan  Talang  Semut, Kecamatan  Bukit  Kecil  Kota  Palembang,  kurangnya  Internal Support,  dan  terbatasnya  sarana  dan  prasarana.  Kurang  antusias masyarakat  terlihat  dari  hanya  anakanak  muda  saja  yang memanfaatkan  program  ini,  dan  pada  sosialisasi  selain  kurangnya jumlah  masyarakat  yang  hadir,  peserta  yang  hadir  juga  cenderung pasif.  Sedangkan  dari  internal  sendiri  hanya  fasilitas  yang disediakan  cenderung  terkesan  seadanya.  Kemudian  dari  beberapa fasilitas  yang  ada  juga  beberapa  didapati  dalam  keadaan  tidak berfungsi  ataupun  rusak,  sehingga  menghambat  masyarakat  untuk praktik menggunakan layanan secara online.

## KESIMPULAN
Pemanfaatan  program  e-RT/RW  di  Kota  Palembang  dapat  dikatakan sudah  baik,  yang  pelaksanaan  programnya  berasal  dari  pemerintah  selaku regulator  dan  pemberi  fasilitas,  yang  didukung  dengan  faktor  pengembangan konsep  digital.  Namun,  juga  ada  beberapa  faktor  penghambat  seperti
kurangnya  animo  masyarakat,  kurangnya  internal  support,  serta  sarana  dan prasana yang perlu diadakan pembenahan. Selain itu, perlu diadakan forum - forum  komunikasi  yang  intens  di  seluruh  lapisan  elemen  masyarakat, kemudian  tidak  hanya  sekedar  sosialisasi,  hendaknya  kemudian  disertakan pula  simulasi  atau  praktek  agar  masyarakat  lebih  mengerti  lagi  penggunaan layanan  secara online ini  dan  juga  hendaknya  memperhatikan  aspek  evaluasi secara  menyeluruh,  tidak  hanya  memperhatikan  berdasarkan  dari  keluhan masyarakat, namun juga dari aspek program dan layanan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Barnard,  Chester.  (1999).  Kebijakan  Kinerja  Karyawan,  Cambrigde  Mass, Harvard University Press.
Handayaningrat, S. (1988). Administrasi Negara Baru. Jakarta, LP3ES.
Lembaga  Administrasi  Negara.  (2003).  SANKRI:  Buku  1  Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara. Jakarta, Perum Percetakan Negara RI.
Moenir.  (1998).  Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia,  Jakarta,  Bumi Aksara.
Siagian,  S.P.  (1992).  Organisasi  Kepemimpinan  &  Perilaku  Administrasi. Jakarta, Rineka Cipta.
Surat  Keputusan  Walikota  Surabaya  Nomor  188.45/224/436.1.2/2010. Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya.
Suwondo.  (2001).  Peserta  Pelayanan  Publik:  Hubungan  Komplementer  Antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi. Jakarta, Bumi Aksara

## B. Lain-lain (Dokumen, Jurnal, dan Majalah)
Bank  Dunia.  (2002).  E*Government:  A  Defintion  of  E*Government. (http//www.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm>)  [Diakses pada 2 Juni 2014].
Keamanan  Database. Information  Security  Management  System. [online] http://www.dqsindonesia.com/90-iso-product/our-product/154-iso- 27001-keamanandata.html. (Diakses pada 18 Agustus 2014).