HAK  NAFKAH, MASKAN DAN KISWAH SELAMA DALAM IDDAH  TERHADAP BEKAS ISTRI YANG TELAH DICERAI TALAQ DALAM KEDUDUKANNYA QOBLA DUKHUL (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP)
Oleh : Aisyah, SH., S.Sos., MH Universitas Prima Indonesia Gmail : aisyahshmh@gmail.com

## ABSTRACT .
This study aims to analyze the legal aspects of Mut ah Rights and Eid al-Fitr towards the wife who has been divorced by Talaq in her position as Qobla Dukhul. This research is Normative Empirical, namely  research  by  looking  at  the  existing  conditions  in  the  field  by  linking  the  legal  sources  of regulations in force in the Republic of Indonesia. The benefits that will be received from the results of this research are to find out and analyze the legal basis of Mut  ah Rights and Iddah livelihoods against  a  wife  who  has  been  divorced  by  her  husband  in  her  position  that  the  wife  has  not  been interfered with at all (Qobla Dukhul) and to know and analyze legal considerations in the decision. Rantauprapat Religious Court No. 1173 / Pdt.G / 2020 / PA.RAP for Divorce talaq in the position of wife  of  Qobla  Dukhul.  The  results  of this  study  state  that  if  a  marriage  breaks  up  due  to  divorce, according to the provisions of Article 149 and Article 158 of the Compilation of Islamic Law, the ex- husband is obliged to give a proper mutʻah to his ex-wife, either in the form of money or objects, unless the former wife is qobla al dukhul and provides a living , maskan and kiswah to the ex-wife during iddah, unless the ex-wife has been through divorce ba1in or Nusyuz and is not pregnant. In the consideration of the Panel of Judges in Case No. 1173 / Pdt.G / 2020 / PA.RAP stated that because the marriage broke up due to divorce in the Qabla ad-Dukhul State, the Respondent did not have a period of iddah at all and the applicant was released from all legal consequences of divorce such as providing support, maskan and kiswah to ex-wife during iddah.

## Keywords: Mut'ah, Nafkah Iddah, Qobla Dukhul

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis aspek hukum  Hak  Mut’ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Telah Dicerai Talaq Dalam Kedudukannya Qobla Dukhul . Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi  yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah  Untuk mengetahui dan menganalisis  landasan hukum Hak  Mut’ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Telah Diceraikan oleh suaminya  dalam kedudukannya istri tersebut  sama  sekali  belum  dicampuri  (Qobla  Dukhul)  serta  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis Pertimbangan hukum dalam Putusan
Pengadilan
Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP atas Cerai talaq dalam kedudukan istri Qobla Dukhul. Hasil penelitian ini menyatakan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajibmemberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara  No.  1173/Pdt.G/2020/PA.RAP    menyatakan  bahwa  oleh  karena  Perkawinan  putus  karena talak  dalam  Keadaan  Qabla  ad-Dukhul,  maka  Termohon  sama  sekali  tidak  ada  masa  iddah  dan pemohon  dibebaskan  dari  segala  akibat  hukum  Perceraian  seperti  memberi  nafkah,  maskan  dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah.
.
Kata Kunci : Mut’ah , Nafkah Iddah , Qobla Dukhul

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena perkawinan  tidak  saja  menyangkut  pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.
Perkawinan  adalah  suatu  cara  yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak,  berkembang  biak  dan  melestarikan hidupnya,  setelah  masing-masing  pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan”.(Mohammad Thalib. (Trans) Sayyid Sabiq, 1980:8)
Tuhan  tidak  mau  menjadikan  manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti  nalurinya  dan  berhubungan  antara laki-laki  dan  perempuan  secara  anarki  yang tidak  memliliki  aturan,  tetapi  demi  menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabat manusia tersebut. Dengan adanya upacara ijab dan  qabul  sebagai  lambang  dari  adanya  rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang  menyaksikan  kalau  pasangan  laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.
Perkawinan  menurut  syari’at  Islam  (H.
M. Zuffran Sabrie, 1998: 7-8) setidak-tidaknya akan :
1. Membuat  hubungan  antara  laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai.
2. Memberikan jalan yang paling sentosa pada  sex  sebagai  naluri  manusia, memelihara keturunan dengan baik dan menghindarkan  kaum  wanita  dari penindasan kaum laki-laki.
3. Membuat pergaulan suami-isteri berada  dalam  naungan  naluri  keibuan dan kebapakan, sehingga akan melahirkan  anak  keturunan  yang  baik sebagai generasi penerus misi kekhalifahan.
4. Menimbulkan  suasana  yang  tertib  dan aman dalam kehidupan sosial.
Pada  prinsipnya  tujuan  perkawinan membentuk keluarga yang  bahagia dan kekal. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  berbahagia  dan  kekal  berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaqan  ghalidzan untuk  mentaati  perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.
Dalam  menjalani  bahtera  rumah  tangga tidak  selamanya  harmonis  sebagaimana  yang diangan-angankan.  Memelihara,  melestarikan
dan  menyeimbangkan  hidup  antara  suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan.  Tidak  tercapainya  kehidupan harmonis antara suami isteri pada kenyataannya berakhir dengan Perceraian.
Tidak  jarang  bahwa  perceraian  dapat terjadi  yang  mana  diantara  suami  istri  sama sekali belum melakukan hubungan suami istri (Qabla  Dukhul).    Berdasarkan  Pra  Penelitian yang  dilakukan  Penulis  pada  Pengadilan Agama  Rantauprapat,  mengemukakan  bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat  No.  1173/Pdt.G/2020/PA.RAP yang  mana  salah  seorang  Pemohon  Cerai Talaq mengajukan Permohonan cerai terhadap istrinya  yang  sama  sama  sekali  belum berhubungan  suami  istri.  Dalam  putusan tersebut Majelis Hakim sama sekali memutuskan  bahwa  tidak  memberikan  masa Iddah,  maupun  Mut’ah  terhadap  istri  yang telah diceraikan oleh suaminya;
Dengan demikian, merujuk kepada salah satu contoh kasus diatas, maka  penting untuk dilakukan  penelitian  dan  pengkajian  secara hukum  tentang  nafkah,  maskan  dan  kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dalam kedudukannya istri tersebut sama sekali belum dicampuri  (Qobla  Dukhul)  yang  selanjutnya didalam penelitian ini diberikan judul : “ Hak Nafkah,  Maskan  Dan  Kiswah  Selama Dalam  Iddah    Terhadap  Bekas  Istri  Yang Telah Dicerai Talaq Dalam Kedudukannya Qobla  Dukhul  (Study  Putusan  Pengadilan
Agama
Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP)
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan  uraian  yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Landasan Hukum Hak Mut’ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang  Telah  Diceraikan  oleh  suaminya dalam  kedudukannya  istri  tersebut  sama sekali belum dicampuri (Qobla Dukhul)?
2. Bagaimanakah Pertimbangan hukum
dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP atas Cerai talaq  dalam  kedudukan  istri  Qobla Dukhul?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  telah dikemukakan  maka  yang  menjadi  tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis landasan  hukum  Hak    Mut’ah  Dan Nafkah  Iddah  Terhadap  Istri  Yang Telah Diceraikan oleh suaminya  dalam kedudukannya  istri  tersebut  sama sekali belum dicampuri (Qobla Dukhul)?
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis Pertimbangan  hukum  dalam  Putusan Pengadilan  Agama  Rantauprapat  No.
1173/Pdt.G/2020/PA.RAP  atas  Cerai talaq  dalam  kedudukan  istri  Qobla Dukhul.

## II. PEMBAHASAN
2.1 Landasan  Hukum  Hak    Mut’ah  Dan
Nafkah  Iddah  Terhadap  Istri  Yang Telah  Diceraikan  oleh  suaminya dalam  kedudukannya  istri  tersebut sama  sekali  belum  dicampuri  (Qobla Dukhul);
2.1.1 Tinjauan Hukum Tentang

## Perceraian
Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang  bahagia dan kekal.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  UU  No.  1 tahun  1974  tentang  perkawinan,  bahwa perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah  tangga)  yang  berbahagia  dan  kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam  menjalani  bahtera  rumah  tangga tidak  selamanya  harmonis  sebagaimana  yang diangan-angankan.  Memelihara,  melestarikan dan  menyeimbangkan  hidup  antara  suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan.  Tidak  tercapainya  kehidupan harmonis antara suami isteri pada kenyataannya selalu berakhir dengan perceraian.
Perceraian (Sayyid  Sabiq, 1993:5) adalah terlepasnya  ikatan  pernikahan  atau  bubarnya
hubungan  pernikahan.  Dalam  hukum  islam perceraian disebut juga dengan talaq.
Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  memberikan  pengertian bahwa  perceraian  adalah  putusnya  hubungan perkawinan.  Pasal  38  Undang-undang  No.  1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa  perkawinan  dapat  putus  karena Kematian,  Perceraian,  serta  atas  keputusan pengadilan.
Perceraian  adalah  putusnya  perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri  berdasarkan  alasan-alasan  tertentu  yang ditentukan  dalam  Undang-undang.  Alasan- alasan  untuk  menuntut  perceraian  telah ditentukan  secara  limitatif  di  dalam  Undang- undang, artinya alasan-alasan lain tidak dapat dipergunakan  untuk  menuntut  perceraian, selain  alasan  yang  ditentukan  oleh  Undang- undang. (Wahyono Darmabrata,  2006 : 14).
Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak atau gugatan perceraian, dengan kata lain talak adalah perceraian karena suami yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan.  Sedangkan  gugat  cerai  yaitu gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah meliputi tempat kediaman penggugat. Kompilasi  Hukum  Islam  secara  umum memberikan  pengertian  Talaq  adalah  ikrar suami  dihadapan  sidang  Pengadilan  Agama yang  menjadi  salah  satu  sebab  putusnya
perkawinan.  Sedangkan  cerai  gugat  adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan  terlebih  dahulu  oleh  istri  yang diajukan kepada Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama untuk dimintakan putusan pengadilan tentang gugatan perceraian.
Cerai  gugat  didalam  islam  disebut  juga dengan khulu’. Sayyid  Sabiq  dalam  bukunya Fikih  Sunnah  mengemukakan  bahwa Khulu’ adalah  istri  memisahkan  diri  dari  suaminya dengan  ganti  rugi  kepadanya.  Kompilasi Hukum  Islam  menegaskan  makna Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri  dengan  memberikan  tebusan  atau iwadl kepada dan atas persetujuan suami.
Senada dengan pendapat diatas,
Kompilasi Hukum Islam memberikan defenisi gugat  cerai  yaitu  gugatan  perceraian  yang diajukan  oleh  isteri  atau  kuasanya  kepada Pengadilan  yang  daerah  meliputi  tempat kediaman penggugat.
Talaq  dan  cerai  gugat  merupakan  upaya yang  dilakukan  oleh  suami  atau  istri  untuk mengakhiri  perkawinan  berdasarkan  alasan- alasan  tertentu  yang  ditentukan  dalam Undang-undang.  Untuk  dapat  mengajukan permohonan talaq atau gugatan perceraian ke Pengadilan  Agama  atau  Negeri  harus  disertai dengan  alasan-alasan  yang  cukup  sesuai dengan  alasan-alasan  yang  telah  ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam atau Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.
Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengemukakan  tentang  alasan  terjadinya perceraian yang khusus berlaku bagi pasangan perkawinan  yang  memeluk  agama  Islam, yaitu:
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya.
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman yang  lebih  berat  setelah  perkawinan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
f. Antara  suami  dan  istri  terus  menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan  agama  atau  murtad  yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Selanjutnya alasan-alasan yang dapat dijadikan  dasar  untuk  perceraian  menurut Pasal  39  ayat  2  Undang-  Undang  Nomor  1 Tahun 1974 adalah:
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya.
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman yang  lebih  berat  setelah  perkawinan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
f. Antara  suami  dan  istri  terus  menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Beberapa  Ketentuan  mengenai  alasan- alasan  perceraian  tersebut  diatas,  maka  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  pada  dasarnya walaupun  perceraian  dalam  perkawinan  itu tidak  dilarang,  namun  seseorang  tidak  boleh
begitu  mudah  untuk  memutuskan  hubungan perkawinan  tanpa  alasan  yang  kuat.  Undang- Undang Perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya
perceraian sebagaimana tujuan perkawinan yang menentukan  bahwa  perkawinan  itu  pada dasarnya untuk selama-lamanya.
Selanjutnya  Kompilasi  Hukum  Islam memberikan penjelasan tentang tata cara cerai talaq  yakni  seorang  suami  yang  akan menjatuhkan  talak  kepada  isterinya  atau seorang  isteri  yang  mengajukan  gugatan perceraian  dengan  jalan  khulu'    terhadap suaminya dapat mengajukan permohonan baik lisan  maupun  tertulis  kepada  Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Isteri disertai  dengan  alasan  serta  meminta  agar diadakan  sidang  untuk  keperluan  cerai  talaq. (pasal 129 Kompilasi Hukum Islam)
Secara  hukum  Pengadilan  Agama  yang menerima permohonan tersebut dapat mengabulkan  atau  menolak  permohonan tersebut, Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dengan  memanggil  pemohon  dan  isterinya untuk  meminta  penjelasan  tentang  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  maksud menjatuhkan talak.
Pemeriksaan  permohonan  atau  gugatan perceraian  dilakukan  oleh  hakim  selambat- lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  setelah diterimanya  berkas  atau  surat  gugatan perceraian.  Hakim  kemudian  menetapkan waktu  sidang  gugatan  perceraian  dengan
memanggil  penggugat  maupun  tergugat  atau kuasa  mereka.  Tergugat  yang  dilakukan berdasarkan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya,  sidang  pemeriksaan  gugatan perceraian  ditetapkan  sekurang-kurangnya  6 (enam)  bulan  terhitung  sejak  dimasukkanya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.
Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian,  suami  isteri  datang  sendiri  atau mewakilkan  kepada  kuasanya.  Dalam  hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.  Selama  perkara  belum  diputuskan usaha  mendamaikan  dapat  dilakukan  pada setiap  sidang  pemeriksaan.  Apabila  terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru alasan atau alasan-alasan yang ada  sebelum  perdamaian  dan  telah  diketahui oleh  penggugat  pada  waktu  dicapainya perdamaian. Apabila tidak dicapai perdamaian,  pemeriksaan  gugatan  perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
Selama  berlangsung  gugatan  perceraian atas  permohonan  penggugat  atau  tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan agama dapat mengizinkan  suami  isteri  untuk  tidak  tinggal dalam satu rumah, serta selama berlangsungnya  gugatan  perceraian,  atas
permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan  agama  dapat  menentukan  hal-hal yang harus ditanggung oleh suami. Serta hal- hal  yang  perlu  untuk  dijamin  terpeliharanya barang-barang  yang  menjadi  hak  bersama suami  isteri  atau  barangbarang  yang  menjadi hak isteri.
Setelah perkara perceraian itu diputuskan, panitera  Pengadilan  Agama  menyampaikan salinan surat putusan perceraian kepada suami isteri  atau  kuasanya  dengan  menarik  Kutipan Akta  Nikah  dari  masing-masing  yang bersangkutan.  Panitera  Pengadilan  Agama berkewajiban  mengirimkan  satu  helai  salinan putusan  Pengadilan  Agama  yang  telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah yang  mewilayahi  tempat  tinggal  isteri  untuk diadakan  pencatatan.  Panitera  Pengadilan Agama selanjutnya mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri atau  kuasanya  bahwa  putusan  tersebut  telah mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan merupakan  bukti  perceraian  bagi  suami  dan bekas  istri.  Panitera  Pengadilan  Agama membuat  catatan  dalam  ruang  yang  tersedia pada  Kutipan  Akta  Nikah  yang  bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi  tempat  terjadinya  perceraian,  tanggal perceraian,  nomor  dan  tanggal  surat  putusan serta  tanda  tangan  panitera.  Apabila  Pegawai Pencatat  Nikah  dengan  Pegawai  Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan,  maka  satu  helai  salinan putusan  Pengadilan  Agama  dikirimkan  pula
kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan  bagi  perkawinan  yang  dilangsungkan  di luar  Negeri  Salinan  itu  disampaikan  kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.

## 2.1.2 Hak    -  Hak  Yang  Wajib  Diberikan
Oleh Suami Terhadap Istri Yang  di Cerai Talaq
Bagi seorang isteri yang putus Perkawinannya  berlaku  waktu  tunggu  atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya  putus  bukan  karena  kematian suami. 1 Masa  tunggu  yang  dimaksudkan adalah  masa  dimana  seorang  wanita  yang diceraikan suaminya menunggu untuk dirujuk suaminya  atau  melangsungkan  pernikahan yang baru.
Rujuk adalah mengembalikan isteri yang telah  ditalak  (bukan  dengan  talak bain )  ke dalam pernikahan, tanpa akad nikah yang baru. Rujuk  tidak  memerlukan  wali,  mahar, persetujuan isteri, dan izin dari walinya.
Rujuk merupakan hak suami, sebagaimana  firman  Allah  dalam  surat  al- baqarah  ayat  228  yang  artinya  :  “Wanita- wanita  yang  ditalak  handaklah  menahan  diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan  apa  yang  diciptakan  Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah  dan  hari  akhirat.  dan  suami-suaminya berhak  merujukinya  dalam  masa  menanti  itu,
jika  mereka  (para  suami)  menghendaki Ishlah ”.
Seorang  suami  yang  hendak  rujuk dengan istrinya, tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya terputus.
Seorang  suami  dapat  merujuk  isterinya yang  masih  dalam  masa  iddah.  Rujuk  dapat dilakukan dalam hal-hal : 2
1) Putusnya  perkawinan  karena  talak, kecuali  talak  yang  telah  jatuh  tiga  kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
2) Putusnya perkawinan berdasarkan putusan  pengadilan  dengan  alasan  atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.
Seorang wanita yang masih dalam iddah talak  raj`i  berhak  mengajukan  keberatan  atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan  pegawai  pencatat  nikah  dengan disaksikan  dua  orang  saksi.  Rujuk  yang dilakukan  tanpa  sepengetahuan  bekas  isteri, dapat  dinyatakan  tidak  sah  dengan  putusan Pengadilan  Agama.  Rujuk  harus  dapat dibuktikan  dengan  kutipan  buku  pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan  duplikatnya  kepada  instansi  yang mengeluarkannya semula.
Hukum  Islam  memberikan  pengaturan terhadap  Seorang  suami  yang  dapat  merujuk isterinya dalam ketentuan talak yang dijatuhkan adalah Talak raj’i yaitu talak yang
2 Lihat pasal 163-164 Kompilasi Hukum Islam
membolehkan  suami  untuk  rujuk  kembali kepada isterinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan  baru,  seperti  talak  satu  atau  dua. Sedangkan Talak ba’in, yaitu talak yang tidak membolehkan  suami  untuk  rujuk  kembali dengan  isterinya,  melainkan  harus  dengan melakukan  perkawinan  yang  baru.  Adapun syarat-syarat rujuk yaitu :
1) Tidak dalam talaq bain atau talak tiga.
2) Rujuk tidak tergantung pada suatu syarat atau sesuatu hal apapun.
3) Ketika  talak  dijatuhkan  qobla  dukhul atau sesuatu apapun.
4) Tidak ada perkara atau hal-hal
menunjukkan kepada sifat yang subhat.
5) Tidak dilakukan dengan mengungkapkan  pernyataan  kiyasan atau  kinayah  yang  akhirnya  dapat menjerumuskan  kepada  talak  bain  baik dengan niat atau dengan Qorinah sighat hal.
Pendapat yang telah dikemukakan diatas sejalan  dengan  ketentuan  kompilasi  hukum islam  yang  menegaskan  bahwa  Bagi  seorang isteri  yang  putus  perkawinannya  berlaku waktu  tunggu  atau  iddah,  kecuali  qobla  al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian  suami.  Apabila  perkawinan  putus karena  kematian,  walaupun  qobla  al  dukhul, waktu  tunggu  ditetapkan  130  (seratus  tiga puluh)  hari,  apabila  perkawinan  putus  karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haid
ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari,  dan  apabila  perkawinan  putus  karena perceraian  sedang  janda  tersebut  dalam keadaan  hamil,  waktu  tunggu  ditetapkan sampai melahirkan. 3
Bilamana  perkawinan  putus  karena talak, maka bekas suami wajib:
a) memberikan  mut`ah  yang  layak  kepada bekas  isterinya,  baik  berupa  uang  atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b) memberi  nafkah,  maskan  dan  kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali  bekas  isteri  telahdi  jatuhi  talak ba1in  atau  nusyuz  dan  dalam  keadaan tidak hamil;
c) melunasi  mahar  yang  masih  terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
d) memeberikan  biaya  hadhanan  untuk anak-anaknya  yang  belum  mencapai umur 21 tahun
2.1.3 Hapusnya  Hak    -  Hak  Istri  yang  di Cerai  Talaq  oleh  Suami  Qabla Dukhul;
Dalam  ketentuan  sebelumnya  telah ditegaskan  bahwa  kewajiban-kewajiban  yang harus diberikan oleh suami Bilamana
perkawinan  putus  karena  talak.  Selanjutnya dalam  hal  tersebut  Kompilasi  hukum  islam juga telah secara tegas memberikan ketentuan mengenai  kewajiban  Suami  yang  mentalak istrinya qabla ad-dukhul.
Dalam  Ketentuan  Pasal  39  Kompilasi Hukum  Islam  dikemukakan  bahwa  Suami yang mentalak istrinya qabla ad-dukhul wajib membayar  setengah  mahar    yang  telah ditentukan dalam akad nikah.   Apabila suami meninggal  dunia  qabla  ad-dukhul,  seluruh mahar  yang    ditetapkan  menjadi  hak  penuh istrinya.  Apabila  perceraian  terjadi  qabla  ad- dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan,  maka  suami  wajib  membayar mahar mitsil.
Selain ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan  diatas,  dalam  ketentuan  Pasal  149 Kompilasi  Hukum  Islam  juga  memberikan kewajiban bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a) memberi mut‘ah yang layak kepada bekas istrinya,  baik  berupa  uang  atau  benda, kecuali  bekas  istri  tersebut  qabla  ad- dukhul;
b) memberi  nafkah,  maskan  dan  kiswah kepada  bekas  istri  selama  dalam  iddah, kecuali  bekas  istri  telah  dijatuhi  talak ba‘in  atau  nusyuz  dan  dalam  keadaan tidak hamil;
c) melunasi  mahar  yang  masih  terutang seluruhnya,  dan  separo  apabila  qabla addukhul;
Selain  ketentuan  sebagaimana  yang  telah disebutkan  diatas,  Pasal  158  Kompilasi Hukum  Islam  dikemukakan  bahwa  Mut‘ah wajib  diberikan  oleh  bekas  suami  dengan syarat: belum ditetapkan mahar bagi istri ba‘da ad-dukhul  dan  perceraian  itu  atas  kehendak suami.    Bilamana  seorang  suami  bersedia untuk memberikan Mut‘ah sunnah maka dapat diberikan  oleh  bekas  suami  kepada  bekas istrinya tanpa syarat;
Secara  hukum  pula  ditegaskan  bahwa Bilamana  perkawinan  putus  karena  talak dalam  keadaan  qabla  ad-dukhul,  Seorang suami tidak dapat merujuk istrinya yang mana talak yang dijatuhkan qabla ad-dukhul; 4
2.2 Pertimbangan  Hukum  Dalam  Putusan Pengadilan  Agama  Rantauprapat  No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP  Atas  Cerai Talaq  Dalam  Kedudukan  Istri  Qobla Dukhul;
Dalam  Penelitian  ini  akan  dibahas mengenai dasar hukum Pertimbangan Majelis Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama Rantauprapat  No.  1173/Pdt.G/2020/PA.RAP atas  Cerai  talaq  dalam  kedudukan  istri  Qobla Dukhul.
Sebelum  penulis  membahas  mengenai pertimbangan  hukumnya,  maka  terlebih dahulu  melihat  dasar  hukum  yang  dijadikan alasan  untuk  mengajukan  permohonan  cerai talaq  yaitu  Bahwa  antara  Pemohon  dengan Termohon  adalah  suami  isteri,  yang  menikah
pada  hari  Senin,  12  Agustus  2019,  sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/13/VIII/2019    yang  dikeluarkan  oleh Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan MARBAU;
Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon yang beralamat Dusun  IV,  Desa  Pulo  Bargot,  Kecamatan Marbau,    Kabupaten  Labuhanbatu  Utara Hanya  selama  kurang  lebih  1  bulan  dan akhirnya berpisah sampai dengan saat ini;
Bahwa selama perkawinan antara Pemohon  dengan  Termohon  sama  sekali belum pernah melakukan hubungan suami istri ( Qobla Dukhul ) dan akhirnya berpisah;
Bahwa adapun permasalahan yang timbul dalam  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan Termohon adalah pasca Pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dengan Termohon  bertengkar  (ribut),  yang  mana sekitar  satu  bulan  sejak  Pernikahan  Pemohon dengan Termohon bertamu kerumah orangtua Termohon    yang  berjarak  kurang  lebih  50 meter dan tidak bersedia untuk pulang kembali tinggal bersama Pemohon;
Bahwa  setelah  kepergian  Termohon, seluruh  pihak  keluarga  baik  dari  pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon telah berupaya untuk mempersatukan antara Pemohon  dengan  Termohon,  namun  tidak berhasil;
Bahwa pada tanggal 20 September 2019, karena  pihak  keluarga  telah  berupaya  untuk mempersatukan,  maka  pada  tanggal  20
september  2019  antara  Pemohon  dengan Termohon  telah bercerai secara agama Islam dan    masing-masing  pihak  keluarga  telah menyaksikan;
Bahwa  oleh  karenanya  sejak  sekitar sebulan  pasca Pernikahan sampai dengan saat diajukannya Permohonan ini antara Pemohon dengan  Termohon  sudah  tidak  ada  lagi Komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi;
Bahwa  oleh  karenanya  cukup  beralasan apabila  Pemohon  mengajukan  Permohonan Cerai  Talak  kepada  Pengadilan  Agama Rantauprapat,  karena  hubungan  Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan  lagi,  antara  Pemohon  dan Termohon  sudah  tidak  ada  lagi  kebersamaan dan  kecocokan  dalam  membina  hubungan Perkawinan,  sehingga  Rumah  Tangga  yang sakinah,  Mawaddah  dan  Warahmah  tidak tercapai;
Bahwa atas Permohonan tersebut pengadilan agama rantauprapat telah melakukan pemanggilan kepada pemohon dan termohon  dan  selanjutnya  Majelis  Hakim dalam Perkara  No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP telah melakukan pemeriksaan secara prosedural hukum acara yang berlaku.
Pada  persidangan  yang  ditentukan  untuk itu  Majelis  Hakim  dalam  Perkara  No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP telah bertemu langsung  dengan  Pemohon  (Prinsipal)  dan mempertanyakan  langsung  tentang  substansi permohonan  cerai  talaq  Pemohon  yang  mana selama  perkawinan  antara  Pemohon  dengan
Termohon sama sekali belum pernah melakukan  hubungan  suami  istri  ( Qobla Dukhul ) dan akhirnya berpisah.
Dalam  jawabannya  Pemohon  (Prinsipal) menyatakan  sama  sekali  sama  sekali  belum pernah  melakukan  hubungan  suami  istri ( Qobla  Dukhul )  dan  bersedia  untuk  di Sumpah;
Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan  terhadap  bukti  surat  maupun saksi-saksi  maka  Majelis  Hakim  dalam Perkara No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP berkeyakinan bahwa anatara pemohon dengan termohon sama sekali belum pernah melakukan  hubungan  suami  istri  ( Qobla Dukhul ) dan memberikan
Putusan Mengabulkan
Permohonan
Pemohon
seluruhnya dan Memberi izin kepada Pemohon untuk  mengucapkan  Talaq  satu  Raj”i  kepada Termohon dihadapan Persidangan Pengadilan Agama  Rantauprapat  pada  waktu  yang ditentukan  untuk  itu  serta  Membebankan segala  biaya  dan  ongkos  yang  timbul  dalam perkara ini kepada Pemohon;
Dalam  pertimbangan  hukumnya  juga menyatakan  bahwa  oleh  karena  Perkawinan putus  karena  talak  dalam  Keadaan  qabla  ad- dukhul, maka Termohon sama sekali tidak ada masa  iddah  dan  pemohon  dibebaskan  dari segala akibat hukm perceraian seperti memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,  kecuali bekas istri telah dijatuhi  talak  dan  atau  Memberikan  Mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa landasan  hukum  Bilamana  perkawinan putus karena talak, maka sesuai dengan ketentuan  pasal  149  dan  pasal  158 Kompilasi  Hukum  Islam  bekas  suami wajibmemberikan  mut`ah  yang  layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla  al  dukhul  serta  memberi  nafkah, maskan  dan  kiswah  kepada  bekas  isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi  jatuhi  talak  ba1in  atau  nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
2) Dalam  pertimbangan  Majelis  Hakim dalam
Perkara No.
1173/Pdt.G/2020/PA.RAP    menyatakan bahwa  oleh  karena  Perkawinan  putus karena  talak  dalam  Keadaan  qabla  ad- dukhul,  maka  Termohon  sama  sekali tidak  ada  masa  iddah  dan  pemohon dibebaskan  dari  segala  akibat  hukum perceraian  seperti  memberi  nafkah, maskan  dan  kiswah  kepada  bekas  istri selama dalam iddah.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Achmad  Ali,  2008, Menguak  Tabir  Hukum , Bogor:  Abdul  Aziz,  Zainuddin, Fathul Mu’in , Alhidayah, Surabaya.
Abdur Rozak Husein, Hak Anak Dalam Islam , Jakarta : Fikahati Aneska, 1992.
Abdurahman,  Yahya.  1999, Hukum-Hukum Wanita  Hamil  (Ibadah,Perdata  dan Pidana), Darun Nafis, Bangil.
Abdurrahman  bin    Abdullah.  2002, Syarah Bukhori Muslim , Darul Falah, Jakarta.
Abdurrahman. 1992, Kompilasi Hukum Islam,
Akademika Pressindo, Jakarta.
Abidin,  Slamet.  Aminuddin,    1999, Fiqh Munakahat, Pustaka Setia. Bandung.
Agama,  Departemen.  2007., Fiqih    Wakaf  , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.
Agama, Departemen. 2009, Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf ,
Depag, Jakarta.
Al  Albani  Nasihuddin  .  2007, Ringkasan Shahih Muslim, Pustaka Azzam, Jakarta. Sabiq,  Sayyid.  1992, Fiqh  Sunnah,  Juz  VII, Dar al-Fikr , Beirut Libanon.
Sayyid  Ai  akar  Al-Manshur  bil  Sayyid  al- Bikri, I'  anatu  Al-Thalibin ,  juz  39  Al- Hidayah, Surabaya.
Syarifuddin, Kamus  Al  Misbah ,  ina  Aksara,
Jakarta.
Syekh  al-Islam  Abi  Yasya  Zakari  al-Anshari,
Fathu  al-Wahab ,  Kitab  at-Thalaq,  Thoha Putra, Semarang.
Team, Media. Tt, Amandemen UU Peradilan Agama  No  3  Tahun  2006  dan  Kompilasi Hukum Islam, Media Centre, Jakarta.
Thaib,  Hasballah.  2003, Fiqh  Wakaf ,  Usu,
Medan.
Thalib,    Sayuti.  1986, Hukum  Kekeluargaan Indonesia , , UI Pres, Jakarta.
Thalib,  Mohammad.  (Trans)  Sayyid  Sabiq,
1980, Fikih  Sunnah  8 ,  PT.  Alma’arif, Bandung.
Ramulyo,  1985, Tinjauan  Beberapa  Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi  Hukum  Perkawinan  Islam, Ind-
Hillco, Jakarta.
--------------------.  1996, Hukum  Perkawinan
Islam:  Suatu  Analisis  dari  Undang- undang  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , cet. I, Bumi Aksara¸ Jakarta.

## Putusan :
Putusan  Pengadilan  Agama  Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP;