## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup

## Hendra Wijaya, Budi Santoso, Muhamad Azhar
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : Wijaya13613@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to identify juridical arrangements regarding the crime of environmental pollution in Indonesia and to specifically examine the responsibility for environmental pollution crime according to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. By using normative legal research methods, it can be concluded, that: 1. How environmental pollution is carried out by Corporations, 2. In terms of criminal liability for environmental pollution, the parties that can be accounted for are not only individuals, but also corporation such as for example a business entity. This is confirmed in Articles 116-118 of Law No. 32 of 2009.
Keywords : environment; responsibility; corporation; pollution

## Abstrak
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  mengenai  pengaturan  yuridis mengenai  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  di  Indonesia  dan  untuk  secara  spesifik  mengkaji mengenai pertanggungjawaban atas tindak pidana pencemaran lingkungan menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif,  maka  dapat  disimpulkan,  bahwa  :  1.  Bagaimana  terjadinya pencemaran  lingkungan  hidup  yang  dilakukan  oleh  Korporasi,  2.  Dalam  hal  pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak  hanya  orang  perorangan,  tetapi  juga  korporasi  seperti  contohnya  suatu  badan  usaha.  Hal  ini dipertegas dalam Pasal 116-118 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.
Kata kunci : lingkungan hidup; pertanggungjawaban; korporasi; pencemaran

## A. Pendahuluan
Pencemaran  lingkungan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  menurunkan kualitas  lingkungan,  bahkan  pada  gilirannya  dapat  mengakibatkan  rusaknya  komunitas  biotik maupun  abiotik.  Manusia  sebagai  salah  satu  komponen  biotik  juga  dapat  terkena  dampak pencemaran lingkungan tersebut baik langsung maupun tidak langsung.
Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, sudah tentu akan  mengurangi  daya  dukung  lingkungan.  Berkurangnya  daya  dukung  lingkungan mengakibatkan  berkurangnya  kemanfaatan  lingkungan  bagi  manusia.  Bahkan  tidak  jarang pencemaran  lingkungan  tidak  hanya  mengakibatkan  berkurangnya  daya  dukung  lingkungan
tetapi  dapat  menimbulkan  penyakit  tertentu  pada  manusia  karena  manusia  mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari lingkungan yang sudah tercemar. Bahkan timbul penyakit sebagai akibat dari menghirup udara yang sudah tercemar, atau meminum air yang sudah tercemar dan sebagainya. Dengan demikian pencemaran lingkungan juga berdampak pada kesehatan manusia.
Pencemaran lingkungan selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunnya daya dukung lingkungan, mengancam  kesehatan manusia, juga mengancam  kelestarian lingkungan itu sendiri. Padahal kelangsungan kehidupan manusia sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia  baik  biotik  maupun  abiotik.  Oleh  sebab  itu  perlu  adanya  pemikiran  bagaimana mengelola  sumber  daya  yang  dapat  menjaga  kelestarian  lingkungan.  Dalam  konteks pembangunan, dikenal konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Memang konsep pembangunan berkelanjutan, telah diletakkan sebagai kebijakan, namun demikian  dalam  pengalaman  praktek  selama  ini,  justru  terjadi  pengolahan  sumber  daya  alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam. Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pembangunan  berwawasan  lingkungan  yang  kemudian  dipopulerkan  dengan pembangunan  berkelanjutan  oleh World  Commision  on  Environmentand  Development didefinisikan  sebagai  pembangunan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  generasi sekarang  tanpa  harus  mengorbankan  kepentingan  dan  kebutuhan  generasi  yang  akan  dating (Hadi, 2009).
Prasyarat  utama  dari  pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan  antara  lain  adalah pemenuhan  kebutuhan  dasar (the  fulfilment  of  human  needs), pemeliharaan  lingkungan (maintenance  of  ecolocigal  integrity), keadilan  sosial (social  equity) dan  kesempatan menentukan  nasibnya  sendiri (self  determination ).  Disamping  prinsip  pembangunan berwawasan lingkungan juga terdapat prinsip good environmental governance.
Dengan adanya prinsip-prinsip good environmental governance , maka dengan sendirinya akan mengikat pada setiap kegiatan yang menimbulkan dampak pada lingkungan. Pembangunan industri  sebagai  salah  satu  tiang  pembangunan  nasional,  tidak  akan  lepas  dari  prinsip-prinsip tersebut di atas. Kegiatan industri dalam implementasinya, meskipun dalam pendiriannya sudah dilengkapi  dengan standar-standar baku tentang  pengelolaan lingkungan  hidup, namun  dalam perjalanannya tidak sedikit yang menyisakan persoalan-persoalan lingkungan.
Potensi persoalan lingkungan hidup yang dapat berpengaruh terhadap kelestarian alam dan kesehatan  manusia  menimbulkan  kesadaran  perlunya  pengaturan  masalah  lingkungan  dengan perangkat hukum. Pengaturan masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  yaitu  No.  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Lembaran  Negara  Tahun  1982  No.  12  tambahan Lembaran Negara No. 3215) yang dalam perkembangannya disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dengan  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  serta  Undang-Undang  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada biotic  community maupun abiotic  community agar  terhindar  dari  pencemaran  yang diakibatkan  oleh  kegiatan  manusia  itu  sendiri.  Perlindungan  hukum  tersebut  antara  lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan.
Selanjutnya, kegiatan  yang berpotensi  dapat  mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan  atau  pencemaran  lingkungan  pada  hakikatnya  bukan  semata-mata  merupakan kegiatan  manusia,  tetapi  kegiatan  korporasi (corporate). Karena  itu  perlindungan  kepada masyarakat  dengan  memberikan  sanksi  pidana  kepada  pelaku  tindak  pidana  lingkungan dilakukan  tidak  hanya  memberikan  sanksi  pidana  kepada  subjek  hukum  manusia  tetapi  juga memberikan  sanksi  pidana  kepada  subjek  hukum  korporasi  atau  yang  dikenal  dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik  Indonesia  Memutuskan  dan  Menetapkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Atas  dasar  kenyataan-kenyataan  tersebut  dengan  diterimanya  korporasi  sebagai  subjek hukum  pidana  yang  menimbulkan  permasalahan  dalam  hukum  pidana,  khususnya  masalah pertanggungjawaban  pidana  pada  korporasi  yang  dilakukan  oleh  PT.  POWER  STEEL MANDIRI/PT. SANEX STEEL INDONESIA menyebabkan pencemaran lingkungan hidup.
Dalam hal kasus yang menyangkut pencemaran udara yang dilakukan oleh PT. POWER STEEL MANDIRI/PT. SANEX STEEL INDONESIA Kec. Panongan Kab. Tanggerang yang bergerak dibidang usaha peleburan besi dan baja. Pihak Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Tanggerang, berdasarkan informasi dan keluhan dari masyarakat telah  melakukan  peninjauan  ditemukan  limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (B3)  berupa
sludge  fumance dan  debu  ditempatkan  pada  tempat  yang  belum  memiliki  ijin  Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) serta berupa debu dan sludge yang belum dikelola dengan baik, dan  telah  dilakukan  teguran  sebanyak  2  (dua)  kali  masing-masing  teguran  I  (pertama)  pada tanggal 25 januari 2011 dan teguran II (kedua) pada tanggal 23 maret 2011, selanjutnya karena pada  peninjauan  bulan  Mei  2011  masih  ditemukan  4  (empat)  tungku  yang  beroperasi  diluar kajian  Amdal  sehingga  menyebabkan  terjadinya  pencemaran  polusi  udara  karena  tidak dilengkapi  dengan sarana pengendalian pencemaran udara, dan dilakukan  teguran  III  (ketiga) tanggal 20 Mei 2011.
Selanjutnya penyidik direktorat tindak pidana tertentu Bareskrim Polri bersama BBTKL melakukan penindakan sehingga terhadap sisa hasil produksi berupa debu sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus) karung dan 25 (dua puluh lima) karung sludge yang ditempatkan dibelakang kantor PT. POWER STEEL MANDIRI/PT. SANEX STEEL INDONESIA dilakukan penyitaan.
Oleh karena itu, maka penulis berkehendak untuk mengkaji lebih mendalam hal-hal yang berkaitan  dengan  sejauh  mana  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  terhadap  tindak  pidana pencemaran lingkungan hidup dalam perspektif hukum pidana, maka dalam hal ini dituangkan bentuk jurnal berjudul : “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang N0 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomacheanethics,  politics,  dan  rethoric. Spesifik  dilihat  dalam  buku nichomacheanethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam kaitannya dengan keadilan” (Apeldoorn, 1978).
Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hal  proposional. Kesamaan  hak  dipandangan  manusia  sebagai  suatu  unit  atau  wadah  yang  sama.  Kesamaan proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  seusai  dengan  kemampuan  dan prestasi yang telah dilakukannya.
Teori keadilan yang memiliki arti persamaan terhadap pemenuhan hak kesehatan seperti teori  keadilan  oleh  John  Rawls.  John  Rawls  dipandang  sebagai  perspektif  “ liberal- egalitarianofsocialjustice”. Berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi  sosial  ( social  institutions ).  Kebajikan  bagi  seluruh  masyarakat  tidak  dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan (Faiz, 2009). Dengan dilandasi uraian
dalam latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana terjadinya  pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.  2)  Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  terhadap  tindak  pidana pencemaran  lingkungan hidup.
Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  banyaj  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian  baik  dalam  bentuk  jurnal.  Namun  khusus  untuk  penelitian  hukum,  dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa  penelitian  tentang  penerapan  doktrin  persamaan  pada  “Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup”.
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  penulis  mendapat  penelitian  dalam  bentuk  jurnal  yang ditulis  oleh  Elisabeth  Mewengkang  di  tahun  2014  yang  berjudul  “Prinsip  Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan”, yang meneliti dua pokok permasalahan, yaitu :  1)  bagaimana  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap  pencemaran  lingkungan.  2)  bagaimana proses  penyelesaian  sengketa  pencemaran  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan (Mewengkang, 2014).
Jurnal yang ditulis oleh Rusdianto Pratama di tahun 2015 yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran  Lingkungan  Serta  Pertanggungjawabannya  Ditinjau  Dari  Hukum  Pidana  Di Indonesia”, yang meneliti dua pokok permasalahan, yaitu : 1) bagaimanakah penerapan hukum terhadap  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  di  Indonesia.  2)  bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan menurut hukum pidana di Indonesia (Pratama, 2015).
Jurnal yang ditulis oleh Bryan Wagey di tahun 2016 yang berjudul “Ganti Kerugian Akibat Pencemaran  Lingkungan  Hidup  yang  Menimbulkan  Kerugian  Bagi  Orang  Lain  Menurut Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup”, yang meneliti dua pokok permasalahan, yaitu : 1) bagaimana terjadinya pencemaran lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. 2) bagaimana ganti kerugian akibat  pemcemaran  lingkungan  hidup  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  (Wagey, 2016).

## B. Metode Penelitian
Di  dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  yang  dimaksud dengan  yuridis  normatif  yaitu  suatu  metode  yang  membahas  objek  penelitian  pada  aspek-aspek
yuridis,  serta  menjelaskan  masalah  dengan  ketentuan  hukum  atau  perundang-undangan  yang berlaku (Soekanto, & Mamudji, 2001).

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi
Lingkungan  mempunyai  kemampuan  mengabsorpsi  limbah  yang  dibuang  ke  dalamnya. Kemampuan  ini  tidak  terbatas.  Apabila  jumlah  dan  kualitas  limbah  yang  dibuang  ke  dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar (Supami, 1994).
Ekosistem  dari  suatu  lingkungan  dapat  terganggu  kelestariannya  oleh  karena  pencemaran dan perusakan lingkungan. Orang sering mencampur adukan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan padahal keduanya terdapat perbedaan. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga membedakan antara keduanya:
Pasal  1  angka  14  :  “Pencemaran  lingkungan  hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Pasal 1 angka 16 : “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik,  kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Perbedaan  itu  memang  tidak  terlalu  prinsipil  karena  setiap  orang  melakukan  perusakan lingkungan  otomatis  juga  melakukan  pencemaran  dan  juga  sebaliknya.  Bedanya  hanya  terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut (Abdurrahman, 1983).
Dalam pertumbuhan dan perkembangan istilah dan pengertian “pencemaran lingkungan” ini maka  terbentuklah  pengertian-pengertian  pencemaran  tanah,  pencemaran  air,  pencemaran  laut, pencemaran  udara,  pencemaran  pandangan,  pencemaran  pendengaran,  pencemaran  masa  dan sebagainya. Malahan telah mulai merata juga pengertian tentang “pencemaran kebudayaan” dan bahkan wakil Negara Kenya (Afrika) pernah menaburkan pengertian tentang “pencemaran hati nurani” (The Pollution of Mind) sewaktu ia berbicara dalam konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stocholm pada tahun 1972.
Dampak  negatif  dari  menurunnya  kualitas  lingkungan  hidup  baik  karena  terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif
terhadap  (Rahmadi,  2013):  Kesehatan  manusia ; Menurunnya  nilai  estetika;  Kerugian  ekonomi (economic cost); Terganggunya sistem alami (natural system)

## 2. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencemaran  lingkungan hidup (Studi Kasus PT. Power Steel Mandiri Kec. Panongan Kab. Tanggerang)
Sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia ini, tidak dikenal dalam hukum pidana umum  atau  tidak  terdapat  di  dalam  KUHP.  Hal  ini  dikarenakan  KUHP  masih  mempergunakan subjek tindak pidananya adalah “orang” dalam konotasi biologis yang alami (naturallijke persoon ) sebab  para  penyusun  KUHP  antara  lain  menerima  asas  “ Societas/Universitas  Delinquere  Non Potest ( badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana ) ”. Asas ini sebetulnya berlaku pada  abad  yang  lalu  pada  seluruh  Negara  Kontinental  Eropa.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat- pendapat  hukum  pidana  individualistic  dari  aliran  klasik  yang  berlaku  pada  waktu  itu  dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana. Dalam penjelasan KUHP yang berlaku pada tanggal 1 September 1886, sebagai berikut “Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh  perorangan (naturalijke  persoon) ”.  Pemikiran  fiksi (fictie) tentang  sifat  badan  hukum (rechspersoonlijkheid) tidak berlaku pada bidang hukum pidana (Priyatno, 2003).
Atas dasar kenyataan tersebut, maka proses penegakan hukum yang menyangkut korporasi sebagai  pelakunya  dalam  praktek  sulit  sekali  ditemukan.  Sehingga  dalam  beberapa  Putusan Pengadilan  yang  seharusnya  korporasi  dapat  dituntut,  akan  tetapi  yang  dituntut  dan  dipidana adalah pengurus dari korporasi tersebut.
Menurut  Andi  Hamzah  sehubungan  dengan  hal  tersebut  menyatakan,  patut  pula  diingat bahwa korporasi itu tidak mungkin dipidana badan oleh karena itu, jika ditentukan bahwa delik- delik tertentu dapat dilakukan korporasi, delik itu harus ada ancaman pidana alternatife dendanya. Apabila  korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan  untuk  seluruh  macam  delik,  maka  seluruh rumusan  delik  di  dalam  KUHP  harus  ada  pidana  alternatife  denda  sebagaimana  hanya  dengan W.v.S Belanda sekarang ini.
Sedangkan  Suprapto  pada  intinya  berpendapat  bahwa  tidaklah  mungkin  badan  hukum dipertanggungjawabkan juga atas perbuatan orang lain (manager) yang dilakukan dengan sengaja. Hal itu tidak mungkin karena pada badan tadi tidak ada unsur kesengajaan. Jadi menurut beliau walaupun  sebenarnya  delik  ekonomi  itu  (yaitu  dengan  sengaja  menaikan  harga  terlarang) dilakukan oleh manager yang ada “hubungan kerja” dengan PT sebagai badan hukum, seperti yang disebutkan  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang  Darurat  Nomor  7  Tahun  1955  tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, namun tetap badan hukum tidak
dapat  dipertanggungjawabkan  apabila  tidak  ada  unsur  kesengajaan  pada  PT  (badan  hukum)  itu dikonstruksikan pada tidak adanya kesengajaan pada diri direktur PT.
Pendapat  demikian  dilanjutkan  pula  dalam  hal  si  pelaku  adalah  orang  yang  tidak  ada hubungan kerja dengan badan hukum tersebut tetapi berdasarkan “hubungan lain” misalnya orang yang mewakili PT dalam penjualan barang-barangnya yang hanya mendapat komisi (commissie agent). Suprapto  menyatakan  pendapatnya  sebagai  berikut  “Jika  badan  termasuk  harus  pula bertanggungjawab atas perbuatan seseorang yang melakukan perwakilan untuknya seperti tersebut di atas, dapatlah dimengerti bahwa terlalu jauh diperluasnya pertanggungjawaban”.
Berdasarkan  hal  tersebut  Barda  Nawawi  Arief  menyimpulkan  bahwa  menurut  Suprapto untuk  dapat  dipertanggungjawabkannya  suatu  badan  hukum,  prinsip  atau  asas  kesalahan  tetap tidak dapat ditinggalkan.
Dalam  perkembangan  di  bidang  hukum,  khususnya  hukum  pidana  yang  menyangkut pertanggungjawaban  pidana  asas  kesalahan  atau “asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan” tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar  untuk  menuntut  pertanggungjawaban  pidana  pada  si  pelaku  sesuai  dengan  ada “res  ipsa loquitur” fakta sudah berbicara sendiri.
Akan  tetapi  bagaimanapun  juga  asas  kesalahan  merupakan  asas  yang  fundamental  yaitu sebagai jaminan adanya hak asasi manusia yang harus dilindungi, sehingga perlu dipertanyakan sampai sejauh mana pandangan baru yang menyatakan asas kesalahan tidak mutlak berlaku.
Untuk menjawab hal tersebut, maka perlunya suatu penerapan doktrin “strict liability” dan “vicarious liability”. Prinsip pertanggungjawaban mutlak di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “absolute liability” atau “strict liability”. Dengan prinsip tanggungjawab tanpa keharusan  untuk  membuktikan  adanya  kesalahan.  Atau  dengan  perkataan  lain,  suatu  prinsip tanggungjawab  yang  memandang “kesalahan” sebagai  suatu  yang  tidak  relevan  untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.
Salah  satu  ciri  utama  tanggungjawab  mutlak,  yakni  tidak  adanya  persyaratan  tentang kesalahan,  dalam  artian  tidak  dibutuhkan  adanya proof  of  fault (buki  kesalahan)  dan  cukup dibuktikan  bahwa  pelaku  telah  melakukan actus  reus ,  yaitu  perbuatan  yang  dilarang  oleh ketentuan hukum pidana. Dengan kata lain, seorang bertanggungjawab untuk setiap kemungkinan kerugian  bagi  orang  lain  sebagai  akibat  perbuatannya.  Meski  begitu,  jika  perseroan  dapat membuktikannya  kesungguhannya  untuk  tidak  terjadinya  hal  yang  dilarang  atau  kekurang sungguhan  itu  ada  pada  orang  yang  bukan  bagian  dari  penjelmaan company, itu  adalah escape liability bagi company dimaksud (Sjawie, 2013).
Menurut doktrin “strict liability” (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan  untuk  tindak  pidana  tertentu  walaupun  pada  diri  orang  itu  tidak  ada kesalahan (mens  rea). Secara  singkat “strict  liability” diartikan  sebagai  pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan “liability without fault”.
Sedangkan “vicarious liability” adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal  perbuatan-perbuatan  yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian “vicarious  liability” ini,  walaupun  seseorang  tidak  melakukan  sendiri  suatu  tindak pidana  dan  tidak  mempunyai  kesalahan  dalam  arti  yang  biasa,  ia  masih  tepat  dapat dipertanggungjawabkan.
Jika  dibandingkan  antara “strict  liability” dan “vicarious  liability” nampak  jelas  bahwa persamaan  dan  perbedaannya.  Persamaan  yang  nampak  bahwa  baik “strict  liability” maupun “vicarious liability” tidak mensyaratkan adanya “mensrea” atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya terletak pada “strict liability” pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada “vicarious liability” pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.
Korporasi  pada  asasnya  dapat  dipertanggungjawabkan  sama  dengan  orang  pribadi berdasarkan asas identifikasi. Misalnya suatu perusahaan dituduh telah melakukan delik “common law”, ialah  bermufakat  untuk  menggelapkan/menipu,  suatu  delik  yang  mensyaratkan  adanya “ mens  rea ”  dan  tidak  dimungkinkan  adanya “vicarious  liability”. Dalam  hal  ini  pengadilan memandang atau menganggap, bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat jelas tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari pendirian korporasi tersebut ialah perbuatan dan sikap batin dari  korporasi.  Dalam  hal  ini  korporasi  bukannya  dipandang  bertanggungjawab  atas  dasar pertanggungjawaban  dari  perbuatan  pejabatnya,  melainkan  korporasi  itu  seperti  halnya  dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan delik itu secara pribadi.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  yaitu  bahwa  untuk  membuktikan  adanya  kesalahan  pada korporasi  sulit  sekali,  sebab  yang  mempunyai  kesalahan  pada  umumnya  yang  diterima  adalah orang.  Untuk  memudahkan  sistem  pertanggungjawaban  berdasarkan  asas  kesalahan  untuk korporasi  rupanya perlu  dipertimbangkan oleh pembuat Undang-Undang  Hukum Pidana, untuk menyimpang  dari  asas  kesalahan  dengan  menganut  doktrin “strict  liability” dan “vicarious liability”.
Pembicaraan  masalah  korporasi  sebagai  subjek  hukum (normadressat) akan  menyentuh persoalan utama, yaitu kapan dan apa ukurannya untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Itulah sebabnya Muladi memberikan pedoman sebagai berikut:
1. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan hukum.
2. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk perbuatan pidana, untuk  pembuktian  akhir  pembuatan  pidana,  di  samping  apakah  perbuatan  tersebut  sesuai dengan tujuan suatu dari badan hukum dan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan, maka yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan hukum.
3. Badan  hukum  dapat  diperlakukan  sebagai  pelaku  tindak  pidana  bilamana  perbuatan  yang terlarang untuk pertanggungjawabannya disebabkan atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan / atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.
4. Badan  hukum  baru  dapat  diberlakukan  sebagai  pelaku  tindak  pidana  apabila  badan  tersebut “berwenang  untuk  melakukannya  terlepas  dari  terjadi  atau  tidak  terjadinya  tindakan,  dan dimana tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya” dan “diterima atau biasanya  diterima  secara  demikian”  oleh  badan  hukum (ijzerdraadarrest HR.  1945).  Syarat kekuasaan (machtsvereiste) mencakup: wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak  yang  dalam  kenyataan  melakukan  tindakan  terlarang  tersebut;  mampu  melaksanakan kewenangannya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang; Selanjutnya syarat penerimaan (aanvaardingsvereiste), hal ini terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan  keputusan  di  dalam  badan  hukum  dengan  tindakan  terlarang  tersebut.  Juga apabila ada kemampuan untuk mengawasi secara cukup.
5. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan tertentu. Dalam kejadian-kejadian lain penyelesaian harus dilakukan  dengan  konstruksi  pertanggungjawaban,  kesengajaan  dari  perorangan (natuurlijk persoon) yang  berbuat  atas  nama  korporasi  sehingga  dianggap  juga  dapat  menimbulkan kesengajaan badan hukum;
6. Kesengajaan  suatu  organ  dari  badan  hukum  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Dalam  hal-hal  tertentu,  kesengajaan  dari  seorang  bawahan,  bahkan  dari  orang  ketiga,  dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum;
7. Pertanggungjawaban  juga  bergantung  dari  organisasi  internal  dalam  korporasi  dan  cara bagaimana tanggungjawab dibagi, demikian pula apabila berkaitan dengan kealpaan;
8. Pengetahuan bersama dari sebagaian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan (Muladi, 2002).
Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat  dilepaskan  dari  kebijakan  yang  tertuang  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang lingkungan hidup. Perumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  selalu  di  awali  dengan “setiap orang” yang menunjukkan pada pengertian dalam Pasal 1 sub 32, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum,  baik  yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Demikian pula dalam Bab XV tentang ketentuan pidana, ada pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain.
Sehubungan dengan penetapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi, ada tiga hal yang perlu  mendapat  perhatian  dalam  rangka  fungsionalisasi  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana korporasi, yaitu (Hatrik, 1996):
1. Kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi, harus dirumuskan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan.
2. Korporasi hanya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana jika terdapat unsur kesalahan atau mens rea dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan dengan tidak ada alasan pemaaf dan tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi serta masih dalam ruang lingkupnya.
3. Sanksi pidana berupa denda perlu ditambahkan dengan sanksi pidana lainnya untuk dikenakan kepada korporasi.
R. Soerjatin berpendapat bahwa mengenai pertanggungjawaban badan hukum tidak ada lagi keraguan. Yang harus menjalani hukuman adalah anggota pengurus, yang melakukan pelanggaran. Hukuman denda dengan sendirinya harus dibayar oleh badan hukum itu dari kasnya (Soerjatin, 1987).  Demikian  juga  dengan  Simons,  yang  berpendirian  bahwa  pertanggungjawaban  pidana korporasi dalam beberapa hal haruslah dapat diterima  Simons, 1992).
Menurut  pendapat  dari  Sutan  Remi  Sjahdeini,  yaitu  pengurus  dan  korporasi  keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana adalah tepat karena di sini korporasi tidak saja ditempatkan sebagai subjek hukum pidana, artinya bisa melakukan delik, tetapi juga padanya ada elemen mens rea, yang sebagai konsekuensinya, jika korporasi bersalah, dapat dipidana. Karena korporasi itu hanya bias berbuat dengan “tangan”
pihak  lain,  dalam  hal  ini  pengurusnya,  maka  pengurus  yang  bersangkutan  harus  dimintakan pertanggungjawaban  pidananya.  Dengan  demikian,  bahwa  tindak  pidana  korporasi  mempunyai dua struktur, yaitu pembebanan pertanggungjawaban dan pemberian sanksi, baik kepada pengurus maupun kepada korporasi yang bersangkutan.
Sistem itu yang harus diberlakukan sebab selain didasari pertimbangan di atas, juga dilandasi alasan lainnya. Pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidananya, menjadi tidak adil bagi korban tindak pidana yang bersangkutan, yang telah menderita kerugian Karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindari kerugian bagi korporasi. Kedua, apabila yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana hanya korporasi, sedang pengurus tidak harus  memikul  tanggungjawab,  sistem  ini  memberi  peluang  yang  besar  bagi  pengurus  untuk berlindung  di  belakang  tubuh  korporasi  sehingga  dirinya  akan  selalu  lepas  dari  jeratan tanggungjawab. Ketiga, korporasi  juga  bisa  dimintakan  pertanggungjawaban  berdasarkan  teori identifikasi,  dimana mens  rea pengurus  dianggap  sebagai  kalbu  korporasi.  Pengurus  dianggap sama  dengan  korporasinya.  Jadi,  selain  korporasi,  penguruspun  harus  bertanggungjawab. Dengannya  akan  menutup  peluang  bagi  pengurus  suatu  korporasi  untuk  bertindak  tanpa memperhitungkan kemungkinan terhadap dimintakan dari dirinya tanggungjawab pidananya pula (Sjahdeini, 2006).
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  orang  dan  korporasi  dapat  menjadi subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, pada perkara PT. Power Steel Mandiri yang seharusnya dapat dikenakan pertanggungjawaban  pidana dalam  hal  tindak  pidana  dilakukan  oleh  korporasi,  maka  menurut  Pasal  116  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap:
1. Badan usaha ; dan/atau
2. Orang  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut  atau  yang  bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
Sedangkan,  untuk  sanksi  pidana  yang  seharusnya  bagi  PT.  Power  Steel  Mandiri.  Selain denda, penyitaan serta berbagai larangan bagi korporasi merupakan sanksi yang dianggap efektif. Sanksi larangan dalam berbagai bentuknya itu dapat disebut sebagai corporate imprisonment. Di samping  itu,  sanksi  tambahan  berupa  pengumuman  keputusan  hakim  dapat  menambah  daya memaksa untuk mencegah dilakukannnya tindak pidana oleh korporasi.
Terhadap korporasi tidak dapat dikenakan hukuman pidana pokok selain hukuman pidana denda. Akan tetapi, pengenaan pidana denda seringkali dirasakan oleh korporasi bukan sebagai
hukuman sehingga pengenaan denda saja dirasakan kurang cukup. Untuk itu perlu ada ketentuan mengenai ancaman dan pemberian sanksi pidana tambahan.
Jika  badan  usaha  terbukti  melakukan  tindak  pidana  lingkungan,    jenis-jenis  hukuman terhadap badan usaha dapat  dikenakan pidana tambahan  atau tindakan tata tertib disebut  dalam Pasal 119 UUPPLH (Rahmadi,, 2013):
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. Penutupan seluruhnya atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. Perbaikan akibat tindak pidana;
d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
Bertolak  berdasarkan  asas  kesalahan,  maka  di  dalam  pertanggungjawaban  pidana  seolah- olah  tidak  dimungkinkan  adanya  pertanggungjawaban  mutlak  (sering  dikenal  dengan “strict liability” atau “absolute liability”, walaupun ada pendapat  bahwa “strict liability ” tidak selalu berarti  sama  dengan “absolute  liability”). Secara  teoritis  sebenarnya  dimungkinkan  adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, dengan menggunakan prinsip/ajaran “strict liability” atau “vicarious liability”. Terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik- delik lingkungan hidup dan kesalahan pada korporasi/badan hukum.

## D. Simpulan
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  ada  di  atas,  maka  penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  tidak  hanya  orang  perorangan,  tetapi  juga korporasi  seperti  contohnya  suatu  badan  usaha.  Hal  ini  dipertegas  dalam  Pasal  116-118 UndangUndang No. 32 Tahun 2009. Apabila yang bertanggung jawab dalam tindak pidana adalah pengurus atau pemberi perintah dalam kegiatan korporasi tersebut, maka pengurus atau pemberi perintah  yang  dalam  hal  ini  adalah  orang  perorangan  dapat  dijatuhi  dengan  pidana  penjara  dan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Dan bagi badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan  berupa  perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana,  penutupan  seluruh atau  sebagian  tempat  usaha,  perbaikan  akibat  tindak  pidana,  kewajiban  mengerjakan  apa  yang dilalaikan tanpa hak, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan.

## Daftar Pustaka
1. Buku:
Abdurrahman. (1983). Penghantar Hukum Lingkungan Indonesia . Bandung: Alumni.
Apeldoorn, L.J.V. (1978). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita.
Faiz, P.M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls “Theory of Justice“) . 2009 Hadi, S.P. (2002). Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan . Semarang: BP. UNDIP.
Hatrik, H. (1996). Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability and Vicarious Liability) . Jakarta: RajaGrafindo Persada.c
Muladi, (2002). Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia . Jakarta: The Habicbie Centre.
Priyatno, D. (2003). Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Ringkasan Desertasi . Bandung: UNPAR.
Rahmadi, T. (2013). Hukum Lingkungan di Indonesia . Jakarta:
Hasbullah F. S. (2013). Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bandung: Citra Aditya Bakti.
Simons, D. (Ter. P.A.F. Lamintang). (1992). Kitab Pelajaran Hukum Pidana: Lehrboek van het Nederlanches Strafrecht . Bandung: Pionir Jaya
Sjahdeini, S.R. (2006). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi . Jakarta: Grafiti Pers.
Sjawie, H.F. (2013). Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soerjatin, R. (1987). Hukum Dagang I dan II. Jakarta: Pradnya Paramita.
Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Raja Grafindo.

## 2. Artikel Jurnal:
Mewengkang, E. (2014). Prinsip Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan. Pratama, R. (2015). Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawaban Ditinjau dari Hukum Pidana Di Indonesia
Wagey,  B.  (2016).  Ganti  Kerugian  Akibat  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  yang  Menimbulkan Kerugian  Bagi  Orang  Lain  Menurut  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## 3. Peraturan Perundang-Undangan:
Tap MPR No. 14/MPR/1999 tentang GBHN, 1999-2004
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 14
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 16.c