Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono

## Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia

## Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia ilhampradanaviva@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  “celah”  dan  “solusi”  mengenai  hukum  kewilayahan Indonesia menggunakan studi kasus sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hal  ini  kemudian  menjadi  pelajaran  berharga  bagi  Indonesia  untuk  melakukan  revisi  undang- undang  wilayah  negara,  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini.  Menggunakan  metode  penelitian analisis  kualitatif  dengan  studi  literatur,  ditemukan  bahwa  hingga  di  dalam  undang-undang terakhir  mengenai  kewilayahan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008,  tidak  tercantum gambar peta wilayah Indonesia yang dapat menjadi bukti kuat bagaimana wilayah Indonesia yang seharusnya,  ditambah  dengan  bukti  di  lapangan  tidak  terdapat  suatu  bukti  yang  kuat  bahwa Indonesia  telah  mengelola  kedua  pulau  tersebut  dalam  catatan  historis.  Urgensi  untuk  merevisi undang-undang  wilayah  negara  Indonesia  diperlukan  untuk  mencegah  kejadian  serupa  seperti sengketa  Sipadan-Ligitan  terjadi  lagi  di  masa  depan.  Adanya  fakta  hukum  yang  kuat  ditambah dengan  dasar  hukum  yang  kuat  mengenai  kewilayahan  akan  sangat  membantu  dalam menyelesaikan sengketa wilayah seperti Sipadan-Ligitan, hingga jangan sampai terulang peristiwa dimana  kalah  dalam  argumentasi  yang  menyebabkan International  Court  of  Justice kemudian memenangkan Malaysia berdasarkan prinsip  efektivitas melalui bukti kegiatan administratif yang dilakukan Malaysia.
Kata Kunci : Hukum Kewilayahan Negara; Sengketa Sipadan-Ligitan

## Abstract
This study aims to find out the "gap" and "solution" regarding Indonesian territorial law using a case  study  of  the  Sipadan-Ligitan  dispute  between  Indonesia  and Malaysia.  This later  became  a lesson for Indonesia to revise the country's territorial law, which is the aim of this research. Using qualitative  analysis  research  methods  with  literature  studies,  it  was  found  that  until  the  last  law regarding territoriality, namely Law Number 43 of 2008, there was no map image of Indonesia's territory  which  could  be  strong  evidence  of  how  Indonesia's  territory  should  be,  coupled  with evidence in In the field there is no strong evidence that Indonesia has managed the two islands in historical  records.  Thus,  the  urgency  to  revise  Indonesia's  territorial  law  is  needed  to  prevent similar incidents such as the Sipadan-Ligitan dispute from happening again in the future. Due to the existence of strong legal facts coupled with a strong legal basis regarding territoriality it will be  very  helpful  in  resolving  territorial  disputes  such  as  Sipadan-Ligitan,  so  that  events  do  not repeat  where  they  lost  the  argument  that  led  to  the  International  Court  of  Justice  then  winning Malaysia  based  on  the  principle  of  effectiveness  through  evidence  of  activity  administered  by Malaysia.
Keywords: State Territorial Law; Sipadan-Ligitan Dispute
Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono

## 1. PENDAHULUAN
Terjadinya  sengketa  dalam  dunia  internasional  dapat  dikatakan  sudah lumrah terjadi, dimana setiap negara bisa saja memiliki persepsi mereka tersendiri meskipun  mereka  telah  memperhitungkannya  melalui  formulasi  hukum  yang bahkan  berdasarkan  hukum  internasional  telah  mereka  ratifikasi. 1 Sengketa Sipadan-Ligitan  adalah  persengketaan  Indonesia  dan  Malaysia  atas  pemilikan terhadap  kedua  pulau  yang  berada  di  Selat  Makassar  yaitu  pulau  Sipadan  Kasus ini  sendiri  bermula  pada  tahun  1967,  Indonesia  dan  Malaysia  sama-sama memasukan kedua pulau yang dimaksud ke dalam peta mereka masing- masing. 2 Hasil klaim kedua negara tersebut menyebabkan kasus ini dibawa ke jalur hukum. Sengketa  pulau  Sipadan-Ligitan  sendiri  berjalan  dengan  sangat  sulit.  Bagi Indonesia  dan  Malaysia,  mereka  mensengketakan  kedua  pulau  ini  dikarenakan memiliki arti yang penting, yakni kepastian batas kedua negara yang secara letak geografis  memang  bersebelahan. 3 Ditambah  bagi  Indonesia,  hal  ini  dapat berkaitan  juga  dengan  pertahanan  nasional  Indonesia,  terutama  dalam  konteks pertahanan maritim bagi perairan Indonesia yang berada di sekitar area Sipadan- Ligitan. 4
Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum,  yang  dilakukan  dengan  membawa  kasus  kepada International  Court  of Justice (ICJ)  dapat  dikatakan  sebagai  langkah  yang  tepat.  Sebelumnya  sendiri, kedua negara telah mengupayakan penyelesaian sengketa ini dengan berbagai cara seperti  negosiasi.  Sejarah  mencatat  bahwa,  perdebatan  kepemilikan  Sipadan- Ligitan  pernah  dicoba  untuk  diselesaikan  di  tingkat  bilateral  melalui  negosiasi pada  tahun  1988  hingga  1997,  namun  gagal  mencapai  kesepakatan. 5 Negosiasi dalam  tahapan  tingkat  tinggi  juga  pernah  dilakukan  kedua  negara  yang  berupa pertemuan  antara  Presiden  Soeharto  dari  Indonesia  dengan  Perdana  Menteri Mahathir  Mohammad  dari  Malaysia,  di  Yogyakarta  pada  Juni  1998.  Setelah diadakannya  pertemuan,  negosiasi  tersebut  menghasilkan  perundingan  lanjutan dengan membentuk Joint Working Group Meetings , Senior Official Meetings , dan Joint  Commission  Meetings . 6 Namun  dengan  harapan  dapat  dilakukan  negosiasi secara  intensif  dan  spesifik  untuk  menyelesaikan  sengketa,  pada  akhirnya
1 Tommy  Hendra  Purwaka,  “Tinjauan  Hukum  Laut  Terhadap  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 26,  no.  3  (2015):  355, https://doi.org/10.22146/jmh.16024.
2 Hasjim  Djalal,  “Penyelesaian  Sengketa  Sipadan-Ligitan:  Interpelasi,” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 33, no. 1 (2017): 127, https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no1.1374.
3 Choirunnisa  Nur  Novitasari,  “Analisis  Putusan  Mahkamah  Internasional  Dalam  Kasus  Sengketa Indonesia-Malaysia  Mengenai  Pulau  Sipadan  Dan  Ligitan,” The  Digest:  Journal  of  Jurisprudence  and Legisprudence 2, no. 2 (2021): 231–62, https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48638.
4 David Maharya Ardyantara et al., “Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait  Pertahanan  Keamanan  Kemaritiman  Nasional,” Jurnal  Usm  Law  Review 3,  no.  2  (2020):  404, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2593.
5 Muhammad Nugraha Fuadillah, “Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia Di Laut Sulawesi Pasca Lepasnya Pulau Sipadan Dan Ligitan,” Jurnal Sosial-Politika 1, no. 1 (2020), https://doi.org/10.54144/jsp.v1i1.2.
6 Hikmahanto  Juwana,  “Putusan  MI  Atas  Pulau  Sipadan  Dan  Ligitan,” Indonesian  Journal  of International Law 1, no. 1 (2021), https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.1.166.
Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono
negosiasi bilateral tersebut gagal dan sengketa tersebut tidak menemui titik terang. Setelah  upaya  negosiasi  yang  tidak  kunjung  berhasil,  kedua  negara  akhirnya sepakat  untuk  membawa  sengketa  ini  ke  ICJ.  Kesepakatan  Indonesia  dan Malaysia tersebut merupakan prasyarat untuk membawa sengketa ini ke ICJ. Hal ini di dasarkan pada syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 36 Ayat 1 Statuta ICJ yang  mengatakan; The  jurisdiction  of  the  Court  comprises  all  cases  which  the parties  refer  to  it  and  all  matters  specially  provided  for  in  the  Charter  of  the United  Nations  or  in  treaties  and  conventions  in  force” . 7 Selanjutnya  setelah melakukan prasyarat pertama, kedua negara juga harus melalukan prasyarat kedua yaitu  perjanjian  spesifik  untuk  di  daftarkan  kepada  ICJ.  Indonesia  dan  Malaysia sendiri  kemudian  membentuk Special  Agreement  fo  Submission  to  the International  Court  of  Justice  of  the  Dispute  between  Indonesia  and  Malaysia concerning  Sovereignty  over  Pulau  Ligitan  and  Pulau  Sipadan (untuk memudahkan  penulisan,  selanjutnya  akan  disingkat  menjadi Sipadan-Ligitan Special Agreement) Pada September 1998.
Pasal  2 Sipadan-Ligitan  Special  Agreement yang  berbunyi; “The  Court  is requested  to  determine  on  the  basis  of  the  treaties,  agreements  and  any  other evidence  furnished  by  the  Parties,  whether  sovereignty  over  Pulau  Ligitan  and Pulau Sipadan belongs to the Republic of Indonesia or to Malaysia” , menandakan bahwa  ICJ  hanya  akan  menyelesaikan  sengketa  dengan  memberikan  Pulau Sipadan-Ligitan  kepada  Indonesia  atau  Malaysia. 8 Kasus  sengketa  Sipadan- Ligitan  sendiri  dapat  dikatakan  “kental”  dengan  muatan  hukum  internasional, seperti  adanya  teori  dan  mekanisme  tentang  untuk  memperoleh  kedaulatan teritorial,  mekanisme  dari  hukum  laut  mengenai  prinsip  negara  kepulauan. 9 Tulisan ini akan dijelaskan mengenai kronologis  sejarah sengketa pulau Sipadan- Ligitan  antara  Indonesia  dan  Malaysia.  Penjelasan  akan  dibagi  menjadi  tiga bagian, yaitu usaha penyelesaian sengketa, putusan ICJ terkait sengketa Sipadan- Ligitan,  dan  analisis  argumentasi  Indonesia  dan  Malaysia  dalam  persidangan  di ICJ, untuk menemukan kesimpulan dan rekomendasi dari apa yang dipelajari dari sengketa  ini.  Urgensi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  dapat membantu memberikan  perspektif  mengenai  keamanan  wilayah  Indonesia  dalam  konteks hukum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya solusi yang ditawarkan dalam tulisan  ini  adalah  dengan  memberikan  rekomendasi  yaitu  perlu  adanya  revisi dalam hal undang-undang tentang wilayah Indonesia.
Tulisan ini juga akan memberikan perspektif baru dari penelitian-penelitian terdahulu,  seperti  dalam  penelitian  Lubis 10 tahun  2018  yang  membahas  terkait
7 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
8 Jaka  Bangkit  Sanjaya,  “Analisis  Mengenai  Kesepakatan  Negara  Indonesia  Dalam  Memutusakan Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional,” Jurnal Analisis Hukum (JAH) 4, no. 1 (2021): 98–119.
9 Johanis  S.  F.  Peilouw  Arman  Anwar,  V.  J.  B.  Rehatta,  Vondaal  Vidya  Hattu  et  al., Hukum Internasional (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021).
10 Aan Fourdes Lubis, “Diplomasi Indonesia-Malaysia Dalam Kasus Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan” (Universitas Sumatera Utara, 2018).
Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono
analisis  metode  diplomasi  melalui bargaining antara  Indonesia  dan  Malaysia selama  proses  penyelesaian  sengketa  Sipadan-Ligitan  menemukan  bahwa diplomasi yang dilakukan Indonesia sudah bagus, tetapi kurangnya bukti konkrit menyebabkan kalahnya Indonesia dalam sengketa.
Adapun  penelitian  Tri  Lestari 11 tahun  2019,  membahas  mengenai pembuatan  kebijakan  tegas  untuk  mengurus  pulau-pulau  terluar  di  Indonesia, namun tidak spesifik model kebijakan seperti apa yang dimaksud, sehingga materi penelitian  disini  belum  menjelaskan  bagaimana  seharusnya  kebijakan  yang diambil  Indonesia  untuk  mengurus  pulau-pulau  terluar.  Kemudian  terdapat penelitian  Yusvitasari 12 tahun  2020,  membahas  mengenai  secara  historis bagaimana  strategi  pemerintah  Indonesia  saat  terjadi  sengketa  dalam  persepsi nasionalisme  dengan  mengusulkan  peningkatan  kapasitas  diplomasi  Indonesia  di masa  depan,  namun  disini  solusi  yang  ditawarkan  lebih  bersifat  politis  sehingga dalam  konteks  peraturan  tidak  terdapat  solusi  yang  baik.  Berdasarkan  beberapa penelitian terhadulu dapat ditemukan sebuah state of the art dari tulisan ini yaitu, bahwa  diharapkan  tulisan  ini  akan  memberikan  rekomendasi  dalam  bentuk undang-undang terkait wilayah Indonesia, untuk mencegah kasus serupa di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “celah” dan “solusi” mengenai  hukum  kewilayahan  Indonesia  menggunakan  studi  kasus  sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia.
2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode  analisis kualitatif dengan studi literatur. analisis kualitatif adalah proses analisis yang tidak melibatkan  atau  berbentuk  angka.  Data  yang  diperoleh  untuk  penelitian menggunakan  metode  analisis  kualitatif  umumnya  bersifat  subjektif.  Pada penelitian  kualitatif,  peneliti  mendapatkan  data  dari  banyak  sumber  dan menggunakan  berbagai  metode,  seperti  studi  literatur,  wawancara,  serta  rekam dan catat. Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan metode analisis kualitatif menggunakan  studi  literatur.  Studi  literatur  meneliti  data  sekunder  berupa  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Penelitian  ini  menganalisis  putusan pengadilan  internasional  yaitu  putusan  ICJ  dan  argumentasi  dalam  persidangan oleh  Indonesia  dan  Malaysia.  Kemudian  secara  eksplanatif  akan  dijelaskan bagaimana  seharusnya  hukum  penyelesaian  sengketa  internasional  yang  berlaku terhadap  kenyataan  empiris  yang  ada  pada  kasus  Sipadan-Ligitan  melalui perspektif politik hukum. Politik hukum dapat diartikan sebagai bagaimana nilai- nilai  yang  dianut  suatu  aktor,  kemudian  nilai  tersebut  menjadi  fondasi  untuk menetapkan, membentuk, dan mengembangkan hukum dari suatu aktor. Sehingga
11 Tri  Ditaharmi  Lestari  and  Ridwan  Arifin,  “Sengketa  Batas  Laut  Indonesia  Malaysia  (Studi  Atas Kasus  Sipadan  Ligitan:  Perspektif  Indonesia),” Jurnal  Panorama  Hukum 4,  no.  1  (2019):  1–10, https://doi.org/10.21067/jph.v4i1.2870.
12 Devi Yusvitasari, “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas  Laut  Antara  Indonesia  Dan  Malaysia  Di  Blok  Ambalat,” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha 8, no. 1 (2020): 157–67.
Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono
dapat diartikan secara singkat bahwa politik hukum adalah cara suatu aktor untuk mencapai  tujuannya  melalui  implementasi  hukum. 13 Sehingga  akan  ditemukan rekomendasi  perubahan  hukum  bagi  Indonesia  dalam  hal  kewilayahan berdasarkan pengalaman kasus sengketa Sipadan-Ligitan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional
Dinamika internasional tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut dengan sengketa.  Suatu  sengketa  terjadi  ketika  terdapat  dua  pihak  atau  lebih  memiliki pemahaman  yang  berbeda  akan  suatu  hal.  Dalam  proses  penyelesaiannya,  suatu usaha penyelesaian sengketa harus ditempuh dengan cara damai, di mana hal ini diatur dalam Piagam PBB. Fungsi dari PBB dan negara-negara anggotanya untuk bersama-sama  menciptakan  dan  mendorong  penyelesaian  sengketa  internasional. Khususnya terhadap negara-negara anggotanya. Dasar atau landasan berpijak PBB dalam  memelihara  perdamaian  dan  keamanan  internasional  termasuk  dalam rangka penyelesaian sengketa secara damai antar negara tampak pada Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa; “…to maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace... and to bring about by peaceful means, and in  conformity  with  the  principles  of  justice  and  international  law,  adjustment  or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of peace.” . 14 Tujuan PBB yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa memelihara  perdamaian  dan  keamanan  internasional  dan  untuk  itu:  mengadakan tindakan-tindakan  bersama  yang  efektif  untuk  mencegah  dan  melenyapkan ancaman-ancaman  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  perdamaian;  dan akan  menyelesaikan  dengan  jalan  damai,  serta  sesuai  dengan  prinsip-prinsip keadilan  dan  hukum  internasional,  mencari  penyesuaian  atau  penyelesaian pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.
Pasal  2  terdapat  dua  kewajiban  untuk  menempuh  cara-cara  penyelesaian sengketa  secara  damai  yang  pertama  Pasal  2  ayat  3  Piagam  PBB.  Pasal  ini mewajibkan  semua  negara  anggotanya  untuk  menempuh  cara-cara  penyelesaian sengketa  secara  damai.  Pasal  2  ayat  3  menyatakan  bahwa; “All  Members  shall settle  their  international  disputes  by  peaceful  means  in  such  a  manner  that international  peace  and  security,  are  not  endangered.”. 15 Kata “shall” dalam penggalan  kalimat  dari  pasal  tersebut  merupakan  salah  satu  kata  kunci  yang mewajibkan  negara-negara  untuk  hanya  menempuh  cara  damai  saja  dalam menyelesaikan  sengketanya.  Kedua,  kewajiban  lainnya  yang  terdapat  dalam Piagam  terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  4.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  dalam hubungan internasional, semua negara harus menahan diri dari penggunaan cara-
13 Mohammad Mahfud Mahmodin, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
14 United Nations, United Nations Charter , 1945.
15 Nations.
Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono
cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara-cara  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan-tujuan  PBB,  dimana  tertuang  dalam Pasal  2  ayat  4  Piagam  PBB  yang  berbunyi; “All  Members  shall  refrain  in  their international  relations  from  the  threat  or  use  of  force  against  the  territorial integrity or political independence of any state or in any manner inconsistent with the  purpose  of  the  United  Nations.” 16 Penekanan  dari  dua  kewajiban  yang tertuang  di  dalam  kedua  ayat  di  atas,  yaitu  adalah  kewajiban  menahan  diri menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua kewajiban tersebut harus dipandang berdiri sendiri. Piagam PBB tidak menyatakan kewajiban negara- negara berdasarkan Pasal 2 ayat 3 untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan atau  ancaman  kekerasan  sebagaimana  diwajibkan  dalam  Pasal  2  ayat  4.  Dengan kata lain, kewajiban yang terdapat dalam ayat 3 bukanlah merupakan akibat atau konsekuensi logis dari kewajiban yang terdapat dalam ayat 4. Sebaliknya, Piagam PBB  menetapkan  kewajiban  terhadap  anggota-anggotanya  untuk  menyelesaikan sengketa dengan cara damai sebagai suatu aturan yang berdiri sendiri dan aturan dasar  atau  aturan  fundamental  PBB.  Karena  itu  pula  kewajiban  Pasal  2  ayat  3 tidak  dipandang  sebagai  suatu  kewajiban  yang  pasif.  Suatu  kewajiban  yang terpenuhi  manakala  negara  yang  bersangkutan  menahan  dirinya  untuk  tidak menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan. 17 Sehingga  dalam  kasus Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia, tindakan yang diambil kedua negara adalah benar dengan melakukan penyelesaian sengketa dengan cara damai.
Dalam  hukum  internasional,  ketika  terjadi  suatu  sengketa  yang  melibatkan dua  negara  atau  lebih,  terdapat  suatu  mekanisme  untuk  menyelesaikan  sengketa tersebut.  Secara  umum,  penyelesaian  sengketa  dibagi  menjadi  dua  yaitu  secara penyelesaian  sengketa  secara  damai  dan  paksaan.  Untuk  penyelesaian  sengketa secara  damai,  diperlukan  kesepakatan  antara  pihak  yang  berselisih  untuk  dapat dilaksanakan,  sedangkan  secara  paksaan  umumnya  bersifat  sepihak. 18 Berdasarkan  kebiasaan  internasional,  cara-cara  penyelesaian  sengketa  secara damai pada umumnya dilakukan dengan metode arbitrase,  peradilan internasional (judicial  settlement) ,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  jasa-jasa  baik (good  offices) , dan pencarian fakta (inquiry) . 19
Pertama  adalah  arbitrase,  yang  merupakan  salah  satu  cara  penyelesaian sengketa  yang  pada  umumnya  dipakai  dalam  menyelesaikan  sengketa. Berdasarkan cara arbitrase dalam penyelesaian suatu kasus sengketa internasional, sengketa  diajukan  kepada  arbitrator  yang  dipilih  secara  bebas  oleh  pihak-pihak yang  bersengketa.  Sehingga  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  ini  berdasarkan prosedur  penyelesaian  sengketa  konsensual  dalam  arti  bahwa  penyelesaian sengketa melalui arbitrasi hanya dapat dilakukan melalui persetujuan para negara
16 Nations.
17 Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional .
18 Dewa  Gede  Sudika  Mangku, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional (Yogyakarta:  Ruas Media, 2019).
19 Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional .
Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono
bersengketa. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan jalan  kompromi,  yaitu  dengan  mengajukan  sengketa  yang  telah  timbul  kepada arbitrase,  atau  dengan  membuat  klausula  arbitrase  dalam  perjanjian  sebelum sengketa itu timbul. Sengketa dapat dirujuk ke arbitrase dengan menempatkannya dalam  perjanjian  internasional  antara  negara-negara  yang  terlibat.  Perjanjian internasional  mengatur  tentang  pokok  sengketa  yang  dimohonkan  arbitrase, penunjukan  majelis  arbitrase,  ruang  lingkup  kewenangan  arbitrase,  tata  cara arbitrase dan aturan pengambilan keputusan arbitrase. Komposisi majelis arbitrase sangat  bervariasi  tergantung  pada  perjanjian  internasional  yang  mengatur arbitrase. 20 Majelis arbitrase dapat terdiri dari satu atau lebih arbiter, beberapa di antaranya  mungkin  merupakan  gabungan  dari  arbiter  yang  ditunjuk  oleh  para pihak yang bersengketa, atau gabungan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa  ditambah  arbiter  yang  dipilih  dengan  cara  tertentu.  Kewenangan majelis  arbitrase  tergantung  pada  kesepakatan  negara  yang  bersengketa  dalam perjanjian internasional tentang arbitrase. 21
Cara  penyelesaian  sengketa  berikutnya  adalah  mediasi.  Dalam  mediasi, dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari negosiasi yang menggunakan jasa pihak ketiga, biasanya dapat berupa negara, organisasi internasional, individu (politikus, ahli  hukum,  dan  orang  berpengaruh)  yang  secara  aktif  berpartisipasi  sebagai mediator  yang  berposisi  secara  netral  berusaha  mendamaikan  para  pihak  yang bersengketa  dengan  memberikan  saran  dan  solusi  permasalahan.  Ketika  usulan mediator  tidak  diterima,  pihak  mediator  dapat  tetap  melanjutkan  fungsi mediasinya dengan membuat saran dan solusi yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa  mediator  memiliki  fungsi  utama  untuk  mencari  berbagai  solusi  suatu sengketa.  Dalam  hukum  penyelesaian  sengketa  internasional  sendiri,  peran mediator  tertuang  dalam  Pasal  3  dan  4 the  Hague  Convention  on  the  Peaceful Settlement  of  Disputes  1907 yang  mengatakan  bahwa  jika  menggunakan  cara mediasi,  usulan-usulan  dari  mediator  jangan  dianggap  sebelah  mata  dan  dilihat sebagai tindakan yang subjektif, melainkan  harus bisa dipertimbangkan oleh para pihak yang bersengketa meskipun salah satu pihak merasa dirugikan. 22
Selanjutnya  adalah  negosiasi  atau  perundingan  yang  memiliki  arti  sebagai suatu  usaha  untuk  mempelajari  dan  merujuki  mengenai  sikap  yang dipersengketakan agar  dapat mencapai  suatu  hasil  yang  dapat  diterima  oleh  para pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Sama seperti halnya mediasi yang sudah dijelaskan  sebelumnya,  penyelesaian  sengketa  menggunakan  cara  negosiasi  pada akhirnya  adalah  usaha  untuk  mencapai  kesepakatan  melalui  berbagai  saran  dan solusi  menyelesaikan  sengeketa.  Pada  dasarnya  negosiasi  hanya  berpusat  pada diskusi  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  terkait.  Perbedaan  persepsi  yang
20 Mangku, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional .
21 Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional .
22 Adolf.
Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono
dimiliki  oleh  kedua  belah  pihak  akan  diperoleh  jalan  keluar  dan  menyebabkan pemahaman atas inti persoalan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Bilamana jalan  keluar  ditemukan  oleh  pihak-pihak,  maka  akan  berlanjut  pada  pemberian konsesi dari tiap pihak kepada pihak lawan. Karena itu, dalam hal salah satu pihak bersikap  menolak  kemungkinan  negosiasi  sebagai  salah  satu  cara  penyelesaian akan  mengalami  jalan  buntu.  Di  dalam  melakukan  negosiasi  para  pihak  harus bersifat  universal,  harus  memenuhi  aturan-aturan  tentang  niat  baik,  dan  tidak sekadar dilaksanakan secara formalitas. Negosiasi atau perundingan merupakansuatu  pertukaran-pertukaran  pendapat  atau  usul-usul  antarpihak  yang bersengketa  untuk  mencari  kemungkinan  tercapainya  penyelesaian  sengketa secara  damai.  Sedangkan,  pokok  perundingan  biasanya  merupakan  apa  yang menjadi pokok sengketa internasional yang melibatkan pihak-pihak perundingan, Negosiasi  merupakan  suatu  proses  yang  di  dalamnya  secara  eksplisit  diajukan usul  secara  nyata  untuk  tercapainya  suatu  persetujuan. 23 Negosiasi  merupakan suatu  proses  yang  di  dalamnya  secara  eksplisit  diajukan  usul  secara  nyata  untuk tercapainya  suatu  persetujuan.  Negosiasi  juga  melibatkan  diskusi  langsung antarpihak  dalam  sengketa,  tidak  ada  pihak  luar  atau  ketiga  yang  terlibat  dalam proses  negosiasi.  Negosiasi  merupakan  sebuah  metode  penting  dan  pada umumnya  merupakan  persoalan-persoalan  yang  serius  dengan  prakteknya  harus didahulukan oleh pertukaran diplomatic (diplomatic exhanges) terlebih dahulu. 24
Cara  keempat  adalah  konsiliasi,  konsiliasi  adalah  cara  penyelesaian sengketa  yang  cenderung  lebih  formal  jika  dibandingkan  dengan  mediasi. Konsiliasi  juga  menggunakan  jasa  pihak  ketiga  yang  biasanya  disebut  sebagai komisi  konsiliasi.  Komisi  tersebut  pada  umumnya  berasal  dari  lembaga  yang sudah  ada  sebelumnya  atau  dari  lembaga ad  hoc untuk  menetapkan  berbagai syarat  penyelesaian  sengketa  yang  diterima  semua  pihak.  Adapun  biasanya, putusan  dari  komisi  ini  tidak  mengikat  para  pihak.  Dalam  persidangan  komisi konsiliasi,  umunya  dibagi  menjadi  dua  tahapan,  yaitu  tertulis  dan  lisan.  Dimana pada tahapan tertulis, kronologis sengketa diuraikan secara tertulis dalam bentuk laporan.  Sehingga  kemudian  pada  tahapan  lisan,  komisi  ini  akan  mendengarkan keterangan  dari  para  pihak  yang  bersengketa  berdasarkan  laporan  yang  mereka buat. Selanjutnya, komisi konsiliasi akan mengumpulkan fakta-fakta persengketaan  yang  akan  di  analisis  menjadi  persyaratan  penyelesaian  sengketa untuk  diserahkan  kepada  pihak  yang  bersengketa.  Sekali  lagi  hal  ini  tidak mengikat  karena  dalam  cara  konsiliasi,  semua  diserahkan  kepada  pihak  yang bersengketa  apakah  saran  penyelesaian  sengketa  dari  komisi  konsiliasi  akan diikuti atau tidak. 25
23 Mangku, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional .
24 Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional .
25 Peter  Behrens,  “Alternative  Methods  of  Dispute  Settlement  Dalam  International  Economic Relations,”  in Adjudication  of  International  Trade  Dispute  in  International  and  National  Economic  Law (Fribourg, 1992).
Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono
Kelima adalah jasa-jasa baik atau good offices. Cara ini juga menggunakan jasa  pihak  ketiga,  akan  tetapi  disini  jasa-jasa  baik  lebih  menitikberatkan  kepada mempertemukan pihak yang bersegketa untuk dapat bertemu, duduk bersama, dan kemudian  bernegosiasi.  Keterlibatan  pihak  ketiga  dalam  suatu  penyelesaian sengketa  biasanya  berasal  dari  pihak  yang  bersengketa  itu  sendiri  atau  pihak ketiga  tersebut  berinisiatif  menawarkan  jasa-jasa  baik  untuk  menyelesaikan sengketa,  namun  seperti  cara-cara  lainnya,  tetap  diperlukan  kesepakatan  para pihak.  Jasa-jasa  baik  sudah  dikenal  dalam  praktik  negara.  Dalam  perjanjian internasional,  penggunaan  jasa-jasa  baik  sering  digunakan  pada  subjek-subjek hukum  ekonomi  internasional,  karena  dapat  digunakan  dalam  praktik penyelesaian antara pihak-pihak swasta. 26
Keenam  adalah  pencarian  fakta.  Suatu  sengketa  terkadang  mempersoalkan konflik  para  pihak  mengenai  suatu  fakta.  Meskipun  persengketaan  berkaitan dengan hak dan kewajiban, pada dasarnya bermula dari perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Pada akhirnya penyelesaian sengketa bergantung kepada penguraian fakta-fakta yang para pihak tidak  sepakati.  Kepastian  kedudukan  fakta  sangat  penting  dari  prosedur penyelesaian  sengketa.  Sehingga  para  pihak  dapat  meminimalisir  masalah sengketa  dengan  suatu  pencarian  fakta-fakta  yang  menimbulkan  persengketaan. Para pihak pada intinya mempersengketaan perbedaan-perbedaan mengenai fakta, sehingga  untuk  meluruskan  perbedaan-perbedaan  tersebut,  campur  tangan  pihak lain  dirasakan  perlu  untuk  menyelidiki  kedudukan  fakta  yang  sebenarnya.  Pada umumnya,  para  pihak  tidak  meminta  pengadilan,  tetapi  meminta  pihak  ketiga yang  sifatnya  tidak  terlalu  formal.  Cara  inilah  yang  disebut  dengan  pencarian fakta. 27
Penggunaan  pencarian  fakta  ini  biasanya  ditempuh  jika  menggunakan  cara konsultasi  atau  negosiasi  tidak  menemukan  suatu  penyelesaian.  Dari  pencarian fakta,  maka  pihak  ketiga  akan  berupaya  melihat  suatu  permasalahan  dari  semua sudut  pandang  untuk  memberikan  penjelasan  mengenai  kedudukan  masing- masing  pihak.  Banyak  negara  telah  memanfaatkan  cara  ini  sehingga  mereka membentuk  badan-badan  penyelidik  baik  yang  bersifat ad  hoc ataupun  yang sudah  terlembaga.  Pasal  50  Statuta  ICJ  sendiri,  pencarian  fakta  sendiri  diakui dimana  dalam  tersebut  dijelaskan  bahwa  ICJ  dapat “…entrust  any  individual body, bureau, commission or other organization that it may select, with the task of carryiing out an inquiry or giving an expert opinion” . 28
Ketujuh  adalah  pengadilan  internasional,  cara  penyelesaian  menggunakan pengadilan  internasional  adalah  suatu  cara  yang  biasanya  ditempuh  jika  cara penyelesaian  sengketa  lainnya  tidak  menemui  titik  terang.  Pengadilan internasional  dibagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  pengadilan  internasional
26 Behrens.
27 Behrens.
28 International Court of Justice, ICJ Statute , 1945.
Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono
permanen  dan  pengadilan  internasional  secara ad  hoc. Sebagai  contoh,  lembaga pengadilan  internasional  permanen  adalah  Mahkamah  Internasional.  Pengadilan internasional  permanen  biasanya  cukup  terkenal  untuk  menyelesaikan  sengketa- sengketa “berat” yang tidak kunjung usai seperti dalam tulisan ini yaitu sengketa Sipadan-Ligitan. Sedangkan pengadilan ad hoc cukup terkenal untuk penyelesaian sengketa  terkait  ekonomi  terutama  dalam  kerangka  organisasi  ekonomi internasional. 29 Di sini merupakan cara yang dipilih oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan sengketa Sipadan-Ligitan, dikarenakan mereka melimpahkan sengketa mereka kepada ICJ untuk menyelesaikannya.
3.2 Argumentasi Indonesia dan Malaysia
Setelah  melihat  bagaimana  perjalanan  proses  persidangan  dan  apa  yang menjadi putusan ICJ terhadap sengketa Sipadan-Ligitan akan dijelaskan mengenai argumentasi  Indonesia  dan  Malaysia  dalam  proses  persidangan.  Perlu  di  ingat bahwa,  kedua  negara  dari  awal  tidak  meminta  bantuan  menyelesaikan  sengketa kepada  ASEAN  sebagai  organisasi  regional  Asia Tenggara  dikarenakan  ASEAN memiliki  prinsip  non-intervensi  yang  berarti  ASEAN  tidak  dapat  ikut  campur terhadap permasalahan yang terjadi sehingga harus diselesaikan secara “pribadi” atau  meminta  bantuan  lembaga  lainnya  yang  memiliki  kapasitas  untuk  hal tersebut. 30 Pada  17  Desember  2002,  setelah  lima  tahun  berjalan,  akhirnya  ICJ memutuskan  hasil  persengketaan  Pulau  Sipadan-Ligitan.  Hasil  putusan  tersebut memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah dari Pulau Sipadan-Ligitan. Putusan yang memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah Pulau Sipadan Ligitan oleh ICJ di dasarkan pada pertimbangan prinsip pengendalian dan penguasaan efektif atau yang biasa disebut sebagai effective occupation . 31
Prinsip effective occupation sendiri merupakan sebuah doktrin hukum yang dapat  ditarik  kembali,  berasal  dari  hukum  Romawi  kuno.  Berasal  dari  konsep Romawi  yaitu “occupatio” dapat  diartikan  ketika  suatu  pihak  melakukan pendudukan  wilayah  tidak  secara  fisik,  melainkan  secara  tindakan  administratif. Sehingga dapat dikatakan bahwa effective occupation tindakan administratif yang berkaitan  dengan  menguasai  wilayah  tertentu,  yang  hanya  bisa  diterapkan  pada wilayah  bersifat “terra  nullius” ,  yang  berarti  wilayah  baru,  tak  bertuan,  yang dianggap  tak  bertuan,  dan  disengketakan  oleh  negara. 32 Sehingga effective occupation tidak  bisa  diterapkan  kepada  wilayah  yang  sebelumnya  telah  diatur oleh perjanjian, keputusan hakim, keputusan arbitrasi, atau registrasi kepemilikan berdasarkan hukum yang jelas. Pengaplikasian effective occupation adalah selalu melihat  terlebih  dahulu  kepada  ada  tidaknya  suatu  regulasi  yang  mengatur
29 Palitha  Kohona, The  Regulation  of  International  Economic  Relations  Through  Law (Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1985).
30 Arum Widiastuti, “Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi,” Jurnal Usm Law Review 5, no. 1 (2022): 377, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4802.
31 Lestari and Arifin, “Sengketa Batas Laut Indo nesia Malaysia (Studi Atas Kasus Sipadan Ligitan: Perspektif Indonesia).”
32 International  Committee  of  the  Red  Cross,  “Occupation  and  Other  Forms  of  Administration  of Foreign Territory,” Human Rights Quarterly , 2012, 1–12, www.icrc.org.
Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono
wilayah  tersebut. Effective  occupation sebagai  sebuah  doktrin  hukum internasional  membuatnya  dapat  dikategorikan  sebagai  sumber  hukum  materiil yang  merujuk  pada  materi  yang  dapat  membentuk  atau  melahirkan  kaidah  atau norma  hukum  dan  dapat  mempunyai  kekuatan  yang  bersifat  mengikat,  sehingga bisa menjadi dasar bagi terjadinya sebuah perbuatan hukum. 33
Pertimbangan  menggunakan effective  occupation ,  di  dasarkan  pada  fakta hukum  bahwa,  terbukti  adanya  aktivitas  yang  dilakukan  Indonesia  dan  Malaysia di  kedua  pulau  tersebut.  Melalui  prinsip effective  occupation tersebut,  maka  ICJ mengatakan  bahwa  Malaysia  sebagai  pemilik  sah  karena  jauh  sebelumnya memiliki banyak kegiatan yang dilakukan di Sipadan-Ligitan. Sementara aktivitas dan  kegiatan  yang  dilakukan  Indonesia  itu  sendiri  di  wilayah  kedua  pulau diketahui  sangat  minim  dan  tidak  dapat  menunjukan  bukti  serta  dokumen pendukung untuk memperkuat argumentasi Indonesia. 34 Putusan yang didasarkan pada  prinsip effective  occupation ini  merugikan  Indonesia  sendiri  di  mata  dunia Internasional  yang  mengaku  sebagai  pemiliknya  dengan  argumen  konvensi  atau treaty-based title yang diargumentasikan berdasarkan Pasal IV Konvensi Belanda- Inggris tahun 1891. Dimana pada isi pasal tersebut berbunyi; “From 4° 10' north latitude  on  the  east  coast  the  boundary-line  shall  be  continued  eastward  along that parallel, across the Island of Sebatik: that portion of the island situated to the north  of  that  parallel  shall  belong  unreservedly  to  the  British  North  Borneo Company,  and  the  portion  south  of  that  parallel  to  the  Netherlands” ,  yang menandakan  bahwa  Indonesia  berhak  atas  Sipadan-Ligitan.  Namun  fakta  hukum dilapangan  menunjukan  bahwa,  pada  kenyataan,  Indonesia  belum  melakukan apapun  yang  berarti  di  wilayah  kedua  pulau  tersebut.  Sebaliknya,  Malaysia terbukti  secara  administratif  telah  hadir  di  Sipadan-Ligitan  ketika  berhasil membuktikan  bahwa  Inggris  (penjajah  Malaysia  saat  itu)  secara  administratif mendirikan ordonansi perlindungan penyu dan satwa burung sejak 1930 dan telah aktif  memungut  pajak  di  kedua  pulau  tersebut.  Bahkan  ditambah  lagi,  Malaysia membuktikan bahwa telah membangun proyek mercusuar pada awal 1960-an. 35
Jalannya  proses  persidangan  sendiri  juga  dapat  dikatakan  panjang  dan berliku.  Proses  persidangan  pada  saat  itu  dibagi  menjadi  dua  sesi.  Kedua  sesi tersebut  adalah  sesi  argumentasi  tertulis  atau written  pleadings dan  sesi argumentasi  lisan  atau oral  pleadings . Written  pleadings sendiri  juga  dibagi kembali  menjadi  tiga  bagian,  yaitu  penyampaian  dasar  dari  klaim atau  memorial pada  November  1999.  Kemudian  bagian written  pleadings yang  kedua  adalah
33 Marcel  Hendrapati,  “Implikasi Keputusan  Mahkamah Internasional  Mengenai Kasus  Pulau-Pulau Sipadan  Dan  Ligitan  Terhadap  Titik  Pangkal  Dan  Delimitasi  Maritim  (Kajian  Hukum  Internasional)” (Universitas Hasanuddin, 2013).
34 Poppy S Winanti Saptopo Bambang Ilkodar, Mohtar Mas’oed, “Bersengketa Dalam Spirit Asean: Penerapan  ASEAN  Way  Dalam  Pengelolaan  Sengketa  Kepemilikan  Pulau  Sipadan  Dan  Pulau  Ligitan, Sengketa  Kepemilikan  Pulau  Batu  Putih,  Dan  Sengketa  Kepemilikan  Wilayah  Sabah”  (Universitas  Gadjah Mada, 2018).
35 Hendrapati, “Implikasi Keputusan Mahkamah Internasional Mengenai Kasus Pulau-Pulau Sipadan Dan Ligitan Terhadap Titik Pangkal Dan Delimitasi Maritim (Kajian Hukum Internasional).”
Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono
kesempatan  penyampaian  jawaban  atau counter  memorial pada  Agustus  2000. Sedangkan  bagian  ketiga written  pleadings adalah  menjawab  kembali  atau reply yang dilaksanakan pada Maret 2001. Sedangkan untuk sesi oral pleadings hanya dilakukan  satu  bagian  saja,  yakni  pada  3  sampai  12  Juni  2002.  Setelah  kedua negara  menyampaikan  argumentasi  dalam  dua  sesi  tersebut,  hakim  ICJ  yang berjumlah 17 orang pada saat itu kemudian mempelajari lebih lanjut argumentasi yang  disampaikan  Indonesia  dan  Malaysia.  Kemudian  ICJ  menyatakan  bahwa menolak  argumentasi  Indonesia  yang  di  dasari  pada  Konvensi  Belanda-Inggris 1891.  ICJ  mengatakan  bahwa  apa  yang  menjadi  argumentasi  Indonesia  tersebut kurang  menjelaskan  secara  pasti  penetapan  kedaulatan  Sipadan-Ligitan. 36 Sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  para  hakim  ICJ  kemudian  melihat menggunakan  prinsip effective  occupation yang  sebelumnya  telah  dibahas  untuk memberikan putusan.
3.3 Urgensi Revisi Undang-Undang Wilayah Negara Indonesia Berdasarkan Kasus Sipadan-Ligitan
Kasus  sengketa  Sipadan-Ligitan  menggambarkan  bahwa  perlu  adanya revisi  dari  peraturan  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  kewilayahan  negara. Perlu  adanya  kesadaran  dari  para  pihak  terkait  seperti  pemerintah  dan  aparat keamanan  yaitu  TNI  dan  Polri  akan  kesadaran  ruang  dan  garis  batas  wilayah Indonesia.  Kedua  hal  tersebut  akan  menentukan  bagaimana  penghayatan  suatu bangsa dalam hal ini Indonesia terhadap kewilayahan negaranya. Di mana hal ini berkaitan dengan keseriusan pihak terkait dalam menjaga keutuhan wilayahnya. 37 Secara yuridis, problematika perbatasan wilayah tidak hanya penegasan terhadap garis  batas  negara,  melainkan  secara  luas  berkaitan  dengan  kemaslahatan masyarakat  yang  di  dasari  pada  peraturan-peraturan  nasional.  Namun  terjadi kesalahan  fatal  di  dalam  peraturan  yang  berkaitan  dengan  kewilayahan  negara seperti  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1996  tentang  Perairan  Indonesia yang tidak memuat peta garis batas  wilayah Indonesia. Sedangkan di dasari pada Pasal  16  UNCLOS  1982  setiap  negara  harus  memuat  peta  yang  di  dalamnya terdapat  ilustrasi  mengenai  titik-titik  koordinat  batas  wilayah  negara  yang  jelas berdasarkan acuan global atau yang disebut dengan datum geodetik. 38 Di mana ini juga  menjadi  salah  satu  kunci  “kekalahan”  Indonesia  dalam  sengketa  Sipadan- Ligitan  seperti  yang  dijelaskan  alur  persengketaannya  pada  pembahasan sebelumnya.  Kemudian  usaha  Indonesia  dengan  membuat  Peraturan  Pemerintah No.  38  Tahun  2002  dengan  memuatkan  titik-titik  koordinat  wilayah  Indonesia sudah  terlambat  dikarenakan  tidak  cukup  waktu  dan  sudah  terdapat  putusan  ICJ untuk memenangkan Malaysia dalam sengketa Sipadan-Ligitan.
36 Djalal, “Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan: Interpelasi.”
37 M P Kurnia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Geospasial , 2011, http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160847. Hlm. 6
38 Kurnia. Hlm. 7
Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono
Hal ini menandakan bahwa terdapat sebuah urgensi yang harus dilakukan untuk  memuat  peta  yang  sangat  jelas  untuk  “melindungi”  wilayah  Indonesia. Sebagai  catatan  peristiwa  di  masa  lalu  seperti  Sipadan-Ligitan  membuat  para pihak  terkait  seharusnya  menyadari  akan  celah  besar  dalam  produk  hukum  di Indonesia  yang  berkaitan  dengan  kewilayahan  negara.  Dewasa  ini,  memang Indonesia  telah  menerbitkan  Peraturan  Presiden  Nomor  78  Tahun  2005  tentang Pengelolaan  Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  dan  telah  memuat  daftar  pulau  yang dimaksud  beserta  dengan  posisi  titik  koordinatnya.  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara masih belum memberikan solusi yang baik. Di dalam undang-undang tersebut kembali hanya menjelaskan wilayah Indonesia secara  tertulis  dan  kembali  lagi  tidak  memuat  peta  wilayah  Indonesia  yang menjadi  instruksi  sesuai  UNCLOS  1982.  Padahal  jika  terdapat  peta  yang dimaksud  tentunya  hal  ini  akan  memberikan  suatu  kepastian  hukum  bagi Indonesia,  sekaligus  untuk  “melindungi”  wilayah-wilayah  Indonesia  dari permasalahan batas negara seperti kasus sengketa Sipadan-Ligitan.
Argumentasi  penulis  sendiri  mengapa  Indonesia  seperti  tidak  ingin memuat  peta  wilayah  yang  diharuskan  dalam  produk  hukum  mereka  sendiri dikarenakan adanya hasil kesepakatan dalam hal batas wilayah negara masih tidak terkumpul  dengan  baik  dengan  berada  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan,  ditambah  dengan  selama  ini  penegasan  terkait  batas  titik  koordinat wilayah kepulauan Indonesia hanya berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun  2002  bukan  dalam  bentu  produk  hukum  yang  memiliki  kekuatan  lebih tinggi  seperti  undang-undang. 39 Sehigga  disini  terdapat  suatu  kondisi  dimana adanya  tidak  efisiennya  implementasi  terkait  kepastian  hukum  wilayah  negara Indonesia  yang  dapat  digunakan  sebagai  celah  aturan  bagi  pihak  lain  untuk merugikan Indonesia di masa yang akan datang.

## 4. PENUTUP
Meski  Indonesia  kalah  dan  dapat  dikatakan  mendapat  hasil  yang mengecawakan  dari  penyelesaian  kasus  sengketa  Sipadan-Ligitan,  disini  dapat disampaikan  beberapa  rekomendasi  untuk  kedepannya  jika  menghadapi  kasus serupa. Pertama, perlu adanya kearsipan yang bagus dan terjaga, karena jika apa yang di argumentasikan Indonesia melalui dasar Konvensi 1891 dan klaim historis tersebut  adalah  benar,  perlu  ada  bukti  konkrit  seperti  dokumen-dokumen pendukung.  Rekomendasi  kedua  adalah  perlu  adanya  roadmap  yang  baik  dari pemerintah  Indonesia  terkait  kebijakan  diplomasi  maritim,  terutama  yang berkaitan  dengan  menjaga  batas-batas  wilayah  laut  dan  pulau-pulau  terluar Indonesia,  yang  tentunya  harus  dapat  menjaga  integritas  wilayah  Indonesia  dan memperkuat kepentingan nasional Indonesia di bidang maritim. Sedangkan dalam perspektif  politik  hukum,  dalam  hal  reformasi  hukum  di  Indonesia,  pengalaman “berharga”  Sipadan-Ligitan  ini  memperlihatkan  bahwa  Indonesia  membutuhkan
39 DPR RI, Draft Naskah Akademik RUU Tentang Wilyah Negara , 2006. Hlm. 4
undang-undang  spesifik  yang  membahas  mengenai  batas-batas  wilayah  secara terperinci. Dimana dapat dibentuk ke dalam suatu undang-undang yang berisikan peta wilayah Indonesia. Sehingga dengan adanya kepastian hukum yang memuat peta wilayah Indonesia akan “mencegah” kejadian serupa seperti Sipadan-Ligitan, dikarenakan  adanya  kepastian  hukum  yang  jelas  mengenai  batas-batas  wilayah Indonesia.  Dikarenakan  selama  ini,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun  2008  Tentang  Wilayah  Negara,  tidak  dicantumkan  gambar  peta  wilayah Indonesia yang secara resmi diakui oleh pemerintah, sehingga gambar yang jelas mengenai wilayah Indonesia tidak ada untuk digunakan sebagai kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2020.
Ardyantara, David Maharya, Kadi Sukarna, Bambang Sadono, and Zaenal Arifin. “Reposisi  Kewenangan  Antar  Lembaga  Negara  Dalam  Pengaturan  Terkait Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional.” Jurnal Usm Law Review 3, no. 2 (2020): 404. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2593.
Arman  Anwar,  V.  J.  B.  Rehatta,  Vondaal  Vidya  Hattu,  Johanis  S.  F.  Peilouw, Tomy  Palijama  Welly  Angela  Riry,  Popi  Tuhulele,  Wilshen  Leatemia, Richard  Marsillio  Waas  Lucia  Ch.  O.  Tahamata,  J.  A.  Y.  Wattimena,  and Irma  Halimah  Hanafi  Dyah  Ridhul  Airin  Daties. Hukum  Internasional . Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
Behrens, Peter. “Alternative Methods of Dispute Settlement Dalam International Economic  Relations.”  In Adjudication  of  International  Trade  Dispute  in International and National Economic Law . Fribourg, 1992.
Djalal,  Hasjim.  “Penyelesaian  Sengketa  Sipadan-Ligitan:  Interpelasi.” Jurnal Hukum & Pembangunan 33, no. 1 (2017): 127. https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no1.1374. Fuadillah,  Muhammad  Nugraha.  “Tantangan  Kedaulatan  Maritim  Indonesia  Di Laut Sulawesi Pasca Lepasnya Pulau Sipadan Dan Ligitan.” Jurnal Sosial- Politika 1, no. 1 (2020). https://doi.org/10.54144/jsp.v1i1.2. Hendrapati,  Marcel.  “Implikasi  Keputusan  Mahkamah  Internasional  Mengenai Kasus  Pulau-Pulau  Sipadan  Dan  Ligitan  Terhadap  Titik  Pangkal  Dan Delimitasi  Maritim  (Kajian  Hukum  Internasional).”  Universitas Hasanuddin, 2013.
International  Committee  of  the  Red  Cross.  “Occupation  and  Other  Forms  of Administration of Foreign Territory.” Human Rights Quarterly , 2012, 1–12. www.icrc.org.
Justice, International Court of. ICJ Statute , 1945. Juwana, Hikmahanto. “Putusan MI Atas Pulau Sipadan Dan Ligitan.” Indonesian Journal of International Law 1, no. 1 (2021).
https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.1.166.
Kohona,  Palitha. The  Regulation  of  International  Economic  Relations  Through Law . Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1985. Kurnia,  M  P. Harmonisasi  Hukum  Pengembangan  Kawasan  Perbatasan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Berbasis  Teknologi  Geospasial ,  2011. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160847.
Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono
Lestari,  Tri  Ditaharmi,  and  Ridwan  Arifin.  “Sengketa  Batas  Laut  Indonesia
Malaysia (Studi Atas Kasus Sipadan Ligitan: Perspektif Indonesia).” Jurnal Panorama Hukum 4, no. 1 (2019): 1–10.
https://doi.org/10.21067/jph.v4i1.2870.
Lubis,  Aan  Fourdes.  “Diplomasi  Indonesia-Malaysia  Dalam  Kasus  Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan.” Universitas Sumatera Utara, 2018.
Mahmodin,  Mohammad  Mahfud. Politik Hukum  Di  Indonesia .  Jakarta:  Rajawali Press, 2011.
Mangku,  Dewa  Gede  Sudika. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional . Yogyakarta: Ruas Media, 2019.
Nations, United. United Nations Charter , 1945. Novitasari,  Choirunnisa  Nur.  “Analisis  Putusan  Mahkamah  Internasional  Dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan Dan Ligitan.” The  Digest:  Journal  of  Jurisprudence  and  Legisprudence 2,  no.  2  (2021): 231–62. https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48638.
Purwaka,  Tommy  Hendra.  “Tinjauan  Hukum  Laut  Terhadap  Wilayah  Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia.” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada 26, no. 3 (2015): 355.
https://doi.org/10.22146/jmh.16024.
RI, DPR. Draft Naskah Akademik RUU Tentang Wilyah Negara , 2006. Sanjaya, Jaka Bangkit. “Analisis Mengenai Kesepakatan Negara Indonesia Dalam Memutusakan Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional.” Jurnal Analisis Hukum (JAH) 4, no. 1 (2021): 98–119.
Saptopo  Bambang  Ilkodar,  Mohtar  Mas’oed,  Poppy  S  Winanti.  “Bersengketa Dalam Spirit Asean: Penerapan ASEAN Way Dalam Pengelolaan Sengketa Kepemilikan  Pulau  Sipadan  Dan  Pulau  Ligitan,  Sengketa  Kepemilikan Pulau Batu Putih, Dan Sengketa Kepemilikan Wilayah Sabah.” Universitas Gadjah Mada, 2018.
Widiastuti, Arum. “Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi.” Jurnal Usm Law Review 5, no. 1 (2022): 377. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4802.
Yusvitasari,  Devi.  “Strategi  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Tentang  Penetapan  Batas  Laut  Antara  Indonesia  Dan  Malaysia  Di  Blok Ambalat.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 8, no. 1 (2020):
157–67.