## PENGARUH KINERJA KEUANGAN PROVINSI TERHADAP KEMISKINAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI INTERVENING
Fery Panjaitan fery_panjaitan@stie-ibek.ac.id

## Abstract
This study aims to determine the effect of regional financial performance on poverty with the variable of economic growth as an intervening. The population in this study was 33 provinces in Indonesia for the  period  2011-2019.  This  study  uses  the  PLS-SEM  (Partial  Least  Square-Structural  Equation Modeling) model with the WARP-PLS 7.0 application with measurement of the outer model test, inner model test, fit model test, and variance accounted for (VAF). The results of the study were the ratio of regional  independence  and  effectiveness  ratio  of  PAD  did  not  affect  poverty,  the  ratio  of  regional financial efficiency and activity ratio had a significant positive effect and the growth ratio of PAD had a significant positive effect. Economic growth has a significant positive effect on poverty. Meanwhile, the results  of  the  indirect  effect  of  the  economic  growth  variable  do  not  mediate  the  effect  of  financial performance, which is measured by the ratio of regional independence, the ratio of PAD effectiveness, the ratio of regional financial efficiency, the ratio of activity, and the ratio of PAD growth to poverty .
Keywords: Regional financial performance, poverty, economic growth

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  dapat  disimpulkan  sebagai  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  yang diberikan kepada  daerah  untuk  dapat  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  daerah dan juga  untuk  kepentingan  masyarakat  daerah  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  dalam rangka  meningkatkan    pelayanan  dan  hasil  pembangunan  daerah  sesuai  dengan  amanat undang-undang.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah    telah memberikan definisi tentang otonomi daerah yaitu suatu hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian undang-undang  tersebut  telah  memberikan  kesempatan    yang  luas  bagi  daerah  dalam rangka    mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  dan  daerahnya  sesuai kewenangan yang dimilikinya dengan cara mengoptimalkan potensi dan sumber daya guna dapat  mewujudkan kemandirian  daerah  dan  pada  akhirnya  berdampak  pada  kesejahteraan masyarakat.
Melalui UU No.32 tahun 2004 tersirat keinginan adanya perubahan dalam mekanisme hubungan Pusat dan Daerah, yang sebelum UU tersebut lahir  terkesan sangat sentralistik.
Keberpihakan    terhadap  desentralisasi  merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat  dielakkan dalam  perjalanan  bangsa  Indonesia  yang  saat  ini  memiliki  sistem  demokratisasi.
Desentralisasi akan memberikan keleluasaan pada daerah dalam  hal  mengurus, mengatur, mengelola  kewenangan,  dan  keuangan  daerah  secara  mandiri.    Salah  satu  keleluasaan yang diberikan kepada daerah dalam  otonomi daerah  adalah pengelolaan keuangan dalam hal  ini  APBD,  bertujuan  agar  dapat  terwujudnya  kemandirian  daerah.  Dalam  hal  tersebut maka  daerah  diharapkan  mampu  mengelola  APBD  dengan  baik  sehingga  tujuan  yang terdapat pada UU No.32 tahun 2004 yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
Pengelolaan  keuangan  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap perkembangan  daerah  untuk  dapat  mengetahui  capaian  keuangan  suatu  daerah.  Oleh karena  itu  pengukuran  kinerja  daerah  harus  dapat  dilakukan  secara  ekonomis,  efisien, transparansi,  akuntabilitas  dan  adanya  partisipasi  masyarakat  guna  mendorong  terjadinya pertumbuhan  ekonomi  yang  diharapkan  berdampak  pada  pengurangan  jumlah  kemiskinan.
Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. (Panjaitan, 2020).
Penilaian  kinerja  pengelolaan  keuangan  dilakukan  terhadap  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan  kinerja  yang  baik.  Tujuannya  untuk  penilaian  secara  internal  maupun  dalam mendorong  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  diharapkan  bisa  menimbulkan  efek  domino yang positif yaitu menurunkan tingkat kemiskinan. (Astuti, 2015). Kinerja yang terkait dengan anggaran  merupakan  kinerja  keuangan  berupa  perbandingan  antara  komponen-komponen yang  terdapat  pada  anggaran  diukur  dengan  menggunakan  beberapa  rasio  yang dikembangkan  berdasarkan  data  keuangan  yang  bersumber  dari  APBD  antara  lain  rasio kemandirian,  rasio  efektivitas,  rasio  efisiensi,  rasio  pertumbuhan,  dan  rasio  keserasian.
( Kumpangpune, 2021).
Sejalan  dengan  tujuan  analisis  rasio  keuangan  maka  ada  beberapa  indikator  untuk melihat  keberhasilan  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah.  Salah  satu  indikator keberhasilan  kinerja  pengelolaan  keuangan  adalah  keberhasilan  dalam  peningkatan pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi  diharapkan  hal  ini  akan membuka  kesempatan  bagi  daerah  untuk  menurunkan  jumlah  masyarakat  miskin.  Salah satu  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu daerah dalam periode  tertentu,  biasanya  satu  tahun  ( Kumpangpune,  2021). Perkembangan  laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

## Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010
No. Provinsi Tahun (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Aceh 1,13 1,74 0,56  -0,43 -2,61 1,38 2,31 2,79 2,39 2. Sumatera Utara 5,11 4,96 4,65 3,88 3,81 3,94 3,95 4,06 4,15 3. Sumatera Barat 4,88 4,88 4,69 4,53 4,23 4,00 4,07 3,95 3,87 4. Riau 2,78 1,06  -0,14 0,13 -2,24  -0,28 0,24 -0,01 0,49 5. Jambi 5,82 5,06 4,92 5,49 2,44 2,65 2,93 3,07 2,80 6. Sumatera Selatan 4,73 5,23 3,78 3,30 2,98 3,65 4,16 4,70 4,44 7. Bengkulu 4,97 4,98 4,28 3,74 3,44 3,63 3,38 3,42 3,44 8. Lampung 5,16 5,09 4,48 3,85 3,95 4,01 4,09 4,21 4,30 9. Bangka Belitung 4,52 3,18 2,92 2,43 1,89 1,95 2,35 2,37 1,31 10. Kepulauan Riau 3,53 4,27 3,97 3,49 3,03 2,12  -0.69 1,83 2,30 11. DKI 5,51 5,34 4,92 4,81 4,84 4,84 5,21 5,16 4,92 12. Jawa Barat 4,78 4,82 4,70 3,52 3,52 4,17 3,89 4,25 3,72 13. Jawa Tengah 4,40 4,47 4,27 4,46 4,68 4,49 4,52 4,59 4,71 14. DIY 3,94 4,11 4,23 3,95 3,75 3,87 4,11 5,06 5,48 15. Jawa Timur 5,66 5,90 5,37 5,18 4,80 4,96 4,87 4,92 5,00 16. Kalimantan Barat 3,68 4,13 4,32 3,37 3,28 3,63 3,66 3,62 3,69 17. Kalimantan Tengah 4,45 4,36 4,89 3,81 4,64 4,05 4,47 3,43 3,99 18. Kalimantan Timur 3,63 2,73 0,15  -0,58 -3,37  -2,50 0,99 0,58 2,70 19. Kalimantan Selatan 4,91 3,99 3,43 3,01 2,08 2,71 3,64 3,50 2,57 20. Bali 5,31 5,63 5,40 5,47 4,80 5,13 4,41 5,18 4,51 21. NTB -5,29  -2,92 3,73 3,78  20,20 4,50  -1,11 -5,61 2,73 22. NTT 3,85 3,67 3,65 3,32 3,22 3,44 3,44 3,46 3,61 23. Sulawesi Selatan 6,86 7,63 6,43 6,39 6,08 6,34 6,17 6,05 5,95 24. Sulawesi Tengah 7,91 7,67 7,77 3,37  13,68 8,24 5,49  18,80 7,28 25. Sulawesi Utara 4,87 5,60 5,17 5,14 5,00 5,08 5,27 5,00 4,70 26. Sulawesi Tenggara 8,18 9,22 5,20 4,03 4,68 4,36 4,65 4,34 4,49 27. Maluku 4,40 5,22 3,37 4,77 3,66 3,94 4,05 4,17 3,70 28. Papua -6,19  -0,28 6,45 1,68 5,36 7,17 2,78 5,47  -17,16 29. Banten 4,53 4,40 4,31 3,24 3,24 3,14 3,67 3,75 3,36 30. Gorontalo 5,91 6,14 5,94 5,57 4,57 4,90 5,14 4,94 4,88 31. Papua Barat 0,91 0,93 4,60 2,71 1,56 1,96 1,52 3,75 0,29 32. Sulawesi Barat 8,59 7,15 4,89 6,79 5,30 4,04 4,43 4,33 3,78
No. Provinsi Tahun (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 33. Maluku Utara 4,41 4,64 4,09 3,29 3,94 3,67 5,59 5,82 4,15
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS,2021)
Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata perkembangan pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami fluktuasi  tiap tahunnya dari tahun 2010 sampai ke tahun 2019.
Keterkaitan  antara  Kinerja  Keuangan  Daerah  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  dan
Kemiskinan yakni ketika kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif mendorong pertumbuhan  ekonomi  daerah  tersebut  dan  berdampak  pada  menurunnya  tingkat kemiskinan  pada  sautu  daerah.  Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  selalu  dihadapi manusia,  masalah  kemiskinan  memang  sama  tuanya  dengan  usia  kemanusiaan  itu  sendiri dan  implikasi  permasalahannya  dapat  melibatkan  berbagai  segi  kehidupan  manusia. ( Kumpangpune,  2021). Berikut  ini  disajikan  persentase  penduduk  miskin  menurut  provinsi tahun 2011-2019 :

## Tabel 2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi
No. Provinsi Tahun (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Aceh 19,57  18,58  17,72  16,98  16,73  10,79  10,42 9,63 9,47 2. Sumatera Utara 11,33  10,41  10,39 9,85  10,79  10,27 9,28 8,94 8,63 3. Sumatera Barat 9,04 8,00 7,56 6,89 6,71 7,14 6,75 6,55 6,29 4. Riau 8,47 8,05 8,42 7,99 8,82 7,67 7,41 7,21 6,90 5. Jambi 8,65 8,28 8,42 8,39 9,12 8,37 7,90 7,85 7,51 6. Sumatera Selatan 14,24  13,48  14,06  13,62  13,77  13,39  13,10  12,82  12,56 7. Bengkulu 17,70  17,51  17,75  17,09  17,16  17,03  15,59  15,41  14,91 8. Lampung 16,93  15,65  14,39  14,21  13,53  13,86  13,04  13,01  12,30 9. Bangka Belitung 5,75 5,37 5,25 4,97 4,83 5,04 5,30 4,77 4,50 10. Kepulauan Riau 7,40 6,83 6,35 6,40 5,78 5,84 6,13 5,83 5,80 11. DKI 3,75 3,70 3,72 4,09 3,61 3,75 3,78 3,55 3,42 12. Jawa Barat 10,65 9,89 9,61 9,18 9,57 8,77 7,83 7,25 8,43 13. Jawa Tengah 15,76  14,98  14,44  13,58  13,32  13,19  12,23  11,19  10,58 14. DIY 16,08  15,88  15,03  14,55  13,16  13,10  12,36  11,81  11,44 15. Jawa Timur 14,23  13,08  12,73  12,28  12,28  11,85  11,20  10,85  10,20 16. Kalimantan Barat 8,60 7,96 8,74 8,07 8,44 8,00 7,86 7,37 7,28 17. Kalimantan Tengah 6,56 6,19 6,23 6,07 5,91 5,36 5,26 5,10 4,81 18. Kalimantan Timur 6,77 6,38 6,38 6,31 6,10 6,00 6,08 6,06 5,91 19. Kalimantan Selatan 5,29 5,01 4,76 4,81 4,72 4,52 4,70 4,65 4,47 20. Bali 4,18 3,95 4,49 4,76 5,25 4,15 4,14 3,91 3,61 21. NTB 19,73  18,02  17,25  17,50  16,54  16,02  15,05  14,63  13,88 22. NTT 21,23  20,41  20,24  19,60  22,58  22,01  21,38  21,03  20,65 23. Sulawesi Selatan 10,29 9,82  10,32 9,54  10,12 9,24 9,48 8,87 8,56 24. Sulawesi Tengah 15,83  19,94  14,32  13,61  14,07  14,09  14,22  13,69  13,18 25. Sulawesi Utara 8,51 7,64 8,50 8,26 8,98 8,20 7,90 7,59 7,51
No. Provinsi Tahun (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 26. Sulawesi Tenggara 14,56  13,06  13,73  12,77  13,74  12,77  11,97  11,32  13,18 27. Maluku 23,00  20,76  19,27  18,44  19,36  19,26  18,29  17,85  17,65 28. Papua 31,98  30,66  31,53  27,80  28,40  28,40  27,76  27,43  26,55 29. Banten 6,32 5,71 5,89 5,51 5,75 5,36 5,59 5,25 4,94 30. Gorontalo 18,75  17,22  18,01  17,41  18,16  17,63  17,14  15,83  15,31 31. Papua Barat 31,92  27,04  27,14  26,26  25,73  24,88  23,12  22,66  21,51 32. Sulawesi Barat 13,89  13,01  12,23  12,05  11,90  11,19  11,18  11,22  10,95 33. Maluku Utara 9,18 8,06 7,64 7,41 6,22 6,41 6,44 6,62 6,91
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS,2021)
Dari  tabel  2  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  perkembangan  persentase penduduk  miskin  menurut  provinsi  dari  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2019  cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya walaupun tidak signifikan.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Annisa,  2017)  menyimpulkan  bahwa  kinerja keuangan  daerah  berupa  rasio  kemandirian  daerah  dan  rasio  aktivitas  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, rasio keuangan berupa rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan  rasio  efisiensi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Subhan, 2015) menyimpulkan kinerja keuangan daerah berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap  kemiskinan,  pertumbuhan  ekonomi  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan,  dan  kinerja  keuangan  daerah  berpengaruh negatif  terhadap  kemiskinan  melalui  pertumbuhan  ekonomi.  Berdasarkan  perbedaan  hasil tersebut maka peneliti melakukan pengembangan dengan cakupan sampel yang digunakan pada tingkat provinsi di Indonesia dengan tahun pengamatan yang lebih panjang yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2019.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## LANDASAN TEORI
Pemerintah  daerah  sebagai  pihak  yang  diserahi  tugas  menjalankan  roda pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  terhadap  masyarakat  wajib  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  keuangan  daerahnya  untuk  dinilai  apakah  pemerintah  daerah menjalankan  tugasnya  dengan  baik  atau  tidak.  Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja
pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dijalankan. (Halim, 2004). Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam :
1.  Menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2.  Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3.  Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah.
4.  Mengukur  kontribusi  masing-masing  sumber  pendapatan  dalam  pembentukan pendapatan daerah.
5.  Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
Analisis keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari  suatu  periode  dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya  sehingga  dapat  diketahui kecenderungan  yang  terjadi.  Selain  itu  dapat  pula  dilakukan  dengan  cara  membandingkan dengan  rasio  keuangan  yang  dimiliki  oleh  suatu  pemerintah  daerah  tertentu  dengan  rasio keuangan daerah lain  yang terdekat ataupun potensi daerah yang relatif sama untuk dilihat bagaimana  posisi  rasio keuangan  pemerintah  daerah  tersebut  terhadap  pemerintah  daerah lainnya. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam :
1.  Menilai  kemandirian  keuangan  daerah  dalam  membiayai  penyelenggaraan  otonomi daerah.
2.  Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3.  Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4.  Mengukur  kontribusi  masing-masing  sumber  pendapatan  dalam  pembentukan pendapatan daerah.
5.  Melihat  pertumbuhan/perkembangan  perolehan  pendapatan  dan  pengeluaran  yang
dilakukan selama periode waktu tertentu. (Halim, 2004).

## Pertumbuhan Ekonomi
(Yasin,  2020)  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  adalah  proses  perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik  selama  periode  tertentu.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat  diartikan  juga  sebagai  proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikkan pendapatan  nasonal.  Produktivitas  suatu  daerah  dapat  terlihat  oleh  produk  domestik, sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari sisi pendapatannya setelah memperhitungkan aliran pendapatan yang keluar masuk suatu daerah. Salah satu alat untuk mengukur  keberhasilan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  adalah  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB).
PDRB  pada dasarnya  adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh  seluruh unit dalam  suatu  daerah  tertentu,  atau  jumlah  nilai  produk  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  di dalam wilayah domestik untuk selanjutnya digunakan sebagai konsumsi “akhir” masyarakat.
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan  harga  yang  berlaku  setiap tahun,  sedangkan  PDRB  atas  dasar  harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku  satu  tahun  tertentu  sebagai  dasar  (BPS,  2021).  (Maharani,  2018)  dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengukuran laju PDRB total maupun per sektor, akan lebih baik  jika  menggunakan  perhitungan  dengan  berdasarkan  harga  konstan  karena  dengan menggunakan  harga  konstan  pengaruh  naik  dan  turunnya  tingkat  harga  setiap  tahun  atau tingkat inflasi dapat dihilangkan sehingga perhitungannya menjadi riil.

## Kemiskinan
Permasalahan kemiskinan merupakan hal yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas oleh  suatu  negara  atau  pemerintahan  dalam  waktu  singkat.  Definisi  kemiskinan  secara umum  adalah  seorang  atau  kelompok  yang  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  mendasar seperti  pangan,  sandang.  Berbagai  perencanaan,  kebijakan,    dan  program  dihadirkan  oleh pemerintah yang bertujuan untuk menuntaskan persentase atau angka kemiskinan. Banyak
faktor  yang  mempengaruhi  angka  kemiskinan  antara  lain  tingkat  pendidikan  yang  masih rendah,  terbatasnya  lapangan  pekerjaan,  malas  bekerja,  beban  hidup  keluarga  dan keterbatasan sumber daya baik alam mapun modal.
Kadji  (2012)  menyatakan  bahwa  faktor  penyebab  kemiskinan  adalah  adanya  faktor internal  yakni  kebutuhan  yang  harus  segera  terpenuhi  namun  tidak  memiliki  kemampuan yang  cukup  dalam  berusaha  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki  (keterampilan  tidak memadai, tingkat pendidikan, yang minim dan lain-lain)  sedangkan faktor eksternal bencana alam  serta  tidak  adanya  pemihakan  berupa  kebijakan  yang  memberikan  kesempatan  dan peluang  bagi  masyarakat  miskin . Adapun  Kerangka  konseptual  dalam  penelitian  ini  terlihat seperti gambar dibawah ini :

## a                                                 b

## c

## Gambar 1

## Kerangka Konseptual
Adapun  hipotesis dalam penelitian ini adalah :
H 1 : Kinerja  keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan
ekonomi.
H 2 :  Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
H 3 : Kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
H 4 : Kinerja  keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan  melalui pertumbuhan ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  provinsi  di  Indonesia selama 9 tahun yaitu dari tahun 2011-2019 yang berjumlah 33 provinsi. Provinsi Kalimantan Utara  tidak  diikutkan  dalam  sampel  ini  karena  tidak  di  ketahui  data  pertumbuhan  ekonomi
Kinerja Keuangan Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan
dan  persentase penduduk miskin menurut provinsi untuk tahun 2011 dan 2012. Jenis data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  DJPK.Kemenkeu.go.id  dan BPS.go.id.  Penelitian  ini  menggunakan  model  PLS-SEM  ( Partial  Least  Square-Structural
Equation Modelling) dengan aplikasi WARPPLS 7.0 dengan pengukuran uji outer model , uji inner model , uji model fit , dan variance accounted for (VAF).
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  kinerja  keuangan  daerah  diukur dengan  rasio  kemandirian  daerah,  rasio  efektivitas  PAD,  rasio  efisiensi  keuangan  daerah, rasio  aktivitas,  dan  rasio  pertumbuhan  PAD,  kemiskinan  sebagai  variabel  dependen,  dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Berikut  ini  hasil  analisis  statistik  deskriptif  terhadap  masing-masing  variabel  yang terdiri dari kinerja keuangan daerah yang diwakili oleh rasio kemandirian daerah (RKD), rasio efektivitas  PAD  (REFE),  rasio  efisiensi  keuangan  daerah  (REFI),  rasio  aktivitas  (RA),  dan rasio pertumbuhan PAD (RPPAD), pertumbuhan ekonomi (PE), serta kemiskinan (KMKN).

## Tabel 3 Statistik Deskriptif
N Min             Max             Mean RKD 297 -0.799 7.389 -0.295 REFE 297 -2.563 3.095 -0.109 REFI 297 -3.580 8.259 0.029 RA 297 -2.241 4.278 -0.115 RPPAD 297 -2.456 4.692 -0.187 PE 297 -7.558 5.877 0.091 KMKN 297 -1.819 3.293 -0.246
Berdasarkan  tabel  3,  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Provinsi
Indonesia  sebanyak  33  Provinsi.  Jumlah  sampel  pengamatan  dimulai  dari  tahun  2011 sampai  2019  berjumlah  297  sampel.  Adapun  hasil  statistik  deskriptif  menggambarkan  nilai terkecil  dari  rasio  kemandirian  daerah  (RKD)  selama  tahun  2011-2019  sebesar  -0.799 sementara  untuk  nilai  terbesar  yaitu  sebesar  7.389.  Nilai  rata-rata  untuk  variabel  RKD sebesar  -0.295.  Hasil  statistik  deskriptif  menggambarkan  nilai  terkecil  dari  rasio  efektivitas PAD (REFE) selama tahun 2011-2019 adalah sebesar -2.563 sementara untuk nilai terbesar yaitu  sebesar  3.095.  Nilai  rata-rata  untuk  variabel  REFE  sebesar  -0.109.  Hasil  statistik deskriptif menggambarkan nilai terkecil dari rasio efisiensi keuangan daerah (REFI) selama tahun  2011-2019  sebesar  -3.580  sementara  untuk  nilai  terbesar  yaitu  sebesar  8.258.  Nilai rata-rata untuk variabel REFI sebesar -0.029.
Rasio  aktivitas  (RA)  terkecil  selama  tahun  2011-2019  sebesar  -2.241  sementara untuk  nilai  terbesar  yaitu  sebesar  4.278.  Nilai  rata-rata  untuk  variabel  RA  sebesar  -0.115.
Rasio  pertumbuhan  PAD  (RPPAD)  terkecil  selama  tahun  2011-2019  sebesar  -2.456 sementara  untuk  nilai  terbesar  yaitu  sebesar  4.692.  Nilai  rata-rata  untuk  variabel  RPPAD sebesar  -0.187.  Nilai  terkecil  dari  pertumbuhan  ekonomi  (PE)  sebesar  -7.558  dan  nilai terbesar  yaitu  sebesar  5.877.  Nilai  rata-rata  untuk  variabel  PE  sebesar  0.091.  Nilai  terkecil dari variabel kemiskinan (KMKN) selama tahun 2011-2019 sebesar -1.819 dan nilai terbesar yaitu sebesar 3.293, sedangkan nilai rata-rata PE sebesar -0.246.

## Uji Validitas Konvergen
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator reflektif dimana dalam  pengujian  outer  model  atau  disebut  model  pengukuran  dengan  cara  melihat  nilai indikator  reliability  menggunakan  ukuran  nilai  faktor  loading.  Adapun  nilai  faktor loading harus lebih besar  dari 0.7  (Ghozali dan Latan, 2015). Hasil dari faktor loading dari masing- masing variabel terlihat pada tabel 6 dibawah ini:

## Tabel 4. Nilai Faktor Loading
Variabel Indikator             Nilai P.values Keterangan Rasio Kemandirian Daerah RKD 1.000 <0.001 Diterima Rasio Efektivitas PAD REFE 1.000 <0.001 Diterima Rasio Efisiensi Keuangan Daerah REFI                   1.000                    <0.001 Diterima Rasio Aktivitas RA                      1.000                    <0.001 Diterima Rasio Pertumbuhan PAD RPPAD 1.000                    <0.001 Diterima Pertumbuhan Ekonomi PE 1.000                    <0.001 Diterima Kemiskinan KMKN 1.000                    <0.001 Diterima
Sumber :Diolah, 2021
Berdasarkan tabel 4 diatas maka dapat diketahui seluruh indikator memiliki nilai faktor loading diatas  0.7  dan  memiliki  nilai P-values <0.001  sehinga  dapat  disimpulkan  seluruh indikator dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  menguji  item  dari  instrumen  dapat  digunakan  dalam melakukan pengukuran lebih dari dua kali dengan hasil nilai akurat. Nilai composite reliability coefficients dikatakan reliabel jika mempunyai nilai <0.7 (Ghozali dan Latan, 2015).
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas dan Cronbach’s Alpha

## Composite Reliability Coefficients
RKD REFE REFI       RA         RPPAD       PE          KMKN 1.000           1.000           1.000        1.000     1.000            1.000       1.000

## Cronbach’s Alpha Coefficients
RKD REFE REFI       RA         RPPAD      PE          KMKN 1.000          1.000            1.000       1.000      1.000           1.000        1.000
Sumber :Diolah, 2021
Dari  tabel  5  diatas  terlihat  seluruh  variabel  memiliki  nilai composite  reliability coefficients diatas  0.7  yang  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  beserta  item  dinyatakan reliabel.

## Uji Validitas Konstruk
Uji  validitas  pada  pengujian  outer  model  digunakan  dalam  rangka  menguji  apakah item  yang  merepresentasikan  konstruk  laten  valid  sehingga  dapat  menjelaskan  konstruk laten  dapat  diukur.  Dengan  kata  lain  nilai average  variance  extracted harus  lebih  dari  0,5
(Ghozali  dan  Latan,  2015).  Hasil  pengujian  pada  tebal  8  dibawah  ini  menunjukkan  seluruh variabel memiliki Average Variance Extracted diatas 0,5 sehingga seluruh variabel konstruk dinyatakan memiliki validitas yang baik.
Tabel 6  Hasil Uji Validitas

## Average Variance Extracted
RKD REFE REFI        RA         RPPAD       PE            KMKN 1.000          1.000            1.000        1.000      1.000          1.000        1.000
Sumber : Diolah, 2021

## Pengujian Inner Model
Analisa  inner  model  menggambarkan  hubungan  antar  variabel  dengan  melihat besarnya  nilai  Adjusted  R-square  dan  Q-square  sehingga  dapat  diketahui  bahwa  model memiliki predictive relevance.
Gambar 2 Struktur Model Penelitian

## Tabel 7 Hasil Pengujian Latent Variable Coefficients
PE KMKN R-square 0.112 0.369 Adjusted R-Square 0.097 0.356 Q-square 0.119 0.381

## Sumber :Diolah, 2021
Hasil  nilai  Adjusted  R-Square  untuk  variabel  pertumbuhan  ekonomi  (PE)  sebesar 0.097 yang memiliki arti pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dengan 5 (lima) rasio terhadap pertumbuhan  ekonomi  adalah  sebesar  9,7%  sedangkan  nilai  Adjusted  R-Square  untuk variabel  kemiskinan  (KMKN)  sebesar  0.356  yang  berarti  variabel  kinerja  keuangan  daerah dan pertumbuhan ekonomi (PE) dalam menjelaskan variasi variabel criterion adalah sebesar 35,6 % dan sisanya sebesar 64,4 %  dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.
Nilai  Adjusted  R-Square  tersebut  termasuk  kategori  sedang.  Untuk  nilai  Q-square  yang dihasilkan  oleh  variabel  endogen  adalah  lebih  besar  dari  0  yang  mempunyai  arti  bahwa model dalam penelitian ini mempunyai predictive relevance.

## Uji Model Fit
Pengujian  uji  model  fit  berfungsi  untuk  mengetahui  kecocokan  suatu  model yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yang  menggunakan  variabel  eksogen  yaitu Kinerja  Keuangan  Daerah  (rasio  kemandirian  daerah,  rasio  efektivitas  PAD,  rasio efisiensi  keuangan  daerah,  rasio  aktivitas,  dan  rasio  pertumbuhan  PAD),  variabel endogen  intervening  yaitu  pertumbuhan  ekonomi,  dan  variabel  endogen  yaitu kemiskinan.

## Tabel 8 Hasil Model Fit
Hasil P-Value Kriteria Keterangan APC   = 0.151           0.002 Good if P<0.05          Signifikan ARS   = 0.241 0.001 Good if P<0.05         Signifikan AARS = 0.227           0.001 Good if P<0.05          Signifikan AVIF   = 1.140 Diterima jika ≤ 5,       Diterima dan ideal ideal jika ≤ 3,3
Hasil  model  fit  seperti  terlihat  pada  tabel  8  menunjukkan  nilai  APC,  ARS,  AARS memiliki P-value dibawah 0.05 dan AVIF memiliki nilai ≤ 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini sesuai atau memiliki model yang baik.

## Pengujian Hipotesis
Pada tabel 9 berikut ini disampaikan hasil  pengujian struktural nilai koefisien regresi dan  signifikansi  dari  masing-masing  hubungan  langsung  antar  variabel  yang  digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

## Tabel 9 Nilai Koefisien Pengaruh Langsung
Hubungan Antar Variabel    Koefisien Regresi    P- value Hasil RKD PE 0.053 0.173 Ditolak REFE PE -0.053 0.177 Ditolak REFI PE -0.170 0.001 Diterima RA PE -0.148 0.004 Diterima RPPAD PE 0.110 0.026 Diterima PE KMKN -0.141 0.006 Diterima RKD KMKN                   -0.505 0.001 Diterima REFE KMKN                   -0.080 0.078 Ditolak REFI KMKN                   -0.191 0.001 Diterima RA KMKN                   -0.110 0.026 Diterima RPPAD KMKN                    0.101 0.037 Diterima
Sumber : Diolah, 2021
Selain menguji pengaruh langsung antar variabel, dalam penelitian ini juga dilakukan uji ada tidaknya efek mediasi atau uji pengaruh tidak langsung dengan syarat hasil koefisien jalur pengaruh langsung model penelitian signifikan.

## Tabel 10. Nilai Koefisien Pengaruh Tidak Langsung
Hubungan Antar Variabel    Koefisien Regresi  P- value Hasil RKD          PE KMKN         -0.008              0.426 Ditolak REFE         PE KMKN          0.007              0.427 Ditolak REFI          PE KMKN          0.024 0.276 Ditolak RA PE KMKN          0.021 0.303 Ditolak RPPAD       PE KMKN         -0.016 0.350 Ditolak
Sumber : Diolah, 2021
Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Pengujian  terhadap  hipotesis  pertama  yang  diukur    oleh  rasio  kemandirian  daerah mempunyai  pengaruh  signifikan    terhadap  pertumbuhan  ekonomi  tidak  terbukti  dimana diperoleh  nilai  p –value  0.173  >  0.05.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Dwiyandari  dan  Badera,  2018)  yang  menyimpulkan  bahwa  tidak  terdapat pengaruh  rasio  kemandirian  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Rasio  kemandirian daerah  adalah  rasio  yang  menggambarkan  kemampuan  daerah  dalam  mengelola  dan membiayai  pembangunan  daerahnya  masing-masing.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa seluruh  provinsi  di  Indonesia  masing  sangat  bergantung  terhadap  bantuan  keuangan  dari pemerintah pusat.
Pengujian  terhadap  hipotesis  pertama  yang  diukur  oleh  rasio  efektivitas  PAD mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  tidak  terbukti  dimana diperoleh  nilai  p-value  0.177  >  0.05.  Hasil  penelitian  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh (Syamsudin,dkk., 2015) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh rasio  efektivitas  PAD  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  tersebut  menandakan  adanya perbedaan target penerimaan  dan realisasi PAD pada hampir seluruh provinsi di Indonesia.
Pengujian  terhadap  hipotesis  pertama  yang  diukur  oleh  rasio  efisiensi  keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti dengan nilai p-value 0.001< 0.05. Hasil pengujian ini juga menyatakan besaran hubungan variabel rasio efektivitas  PAD  terhadap  koefisien  sebesar  -0.170.  Nilai  tersebut  menggambarkan  bahwa pengaruh  efisiensi  keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  memiliki  arah  yang berlawanan. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian (Marsudi,dkk., 2019) dimana rasio efisiensi  keuangan  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hasil tersebut menyatakan bahwa nilai rasio rata-rata rasio efisiensi provinsi di Indonesia lebih dari 100% dan dibawah 100%.
Pengujian  terhadap  hipotesis  pertama  yang  diukur  oleh  rasio  aktivitas  mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  terbukti  dengan  dengan  nilai  p-value
0.004 < 0.05. Hasil pengujian ini juga menyatakan besaran hubungan variabel rasio aktivitas terhadap  koefisien  sebesar  -0.148.  Nilai  tersebut  menggambarkan  bahwa  pengaruh  rasio aktivitas    memiliki  arah  yang  berlawanan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Sudrajat,
2018)  dimana  menyimpulkan  rasio  keserasian  berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menyatakan bahwa rata-rata alokasi dana belanja modal seluruh provinsi daerah di Indonesia sangat kecil dibanding dengan belanja lainnya.
Pengujian  terhadap  hipotesis  pertama  yang  diukur  oleh  rasio  pertumbuhan  PAD mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  terbukti  dengan  nilai  p- value  sebesar  0.026  <  0.05.  Besaran  hubungan  variabel  rasio  pertumbuhan  PAD  terhadap koefisien  sebesar  0.010  sehingga  rasio  pertumbuhan  PAD  terhadap  pertumbuhan  ekonomi memiliki hubungan yang searah. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anisa,  2017)  dimana  rasio  pertumbuhan  PAD  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  pengujian  ini  menyatakan  bahwa  pemerintah  provinsi  di
Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan PAD secara positif setiap tahunnya.

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan.
Pengujian  hipotesis  kedua  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  signifikan terhadap  kemiskinan  terbukti  dengan  nilai  p-value 0.006  <  0.05.  Hasil  penelitian  ini  juga menghasilkan  besaran  hubungan  variabel  rasio  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  koefisien sebesar  -0.141.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Paramita  dan  Purbadharmaja,  2015  ) menghasilkan  kesimpulan  yang  sama  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif terhadap  kemiskinan.  Hal  ini  menyatakan  bahwa  kenaikkan  pertumbuhan  ekonomi berdampak pada penurunan kemiskinan.

## Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan.
Pengujian hipotesis ketiga yang diukur melalui rasio kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan terbukti dengan nilai p-value 0.001 < 0.05. Hasil penelitian ini juga  menghasilkan  besaran  hubungan  variabel  rasio  kemandirian  daerah  terhadap kemiskinan sebesar -0.505. Penelitian yang dilakukan oleh (Saerang dan Engka, 2021) juga menyimpulkan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap
kemiskinan,  dimana  hal  tersebut  menyatakan  setiap  kenaikkan  rasio  kemandirian  daerah berdampak terhadap penurunan kemiskinan.
Pengujian  hipotesis  ketiga  yang  diukur  melalui  rasio  efektivitas  PAD  berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan  tidak  terbukti  dengan  nilai  p-value 0.078  >  0.05..  Hasil penelitian  yang  dihasilkan  oleh  Raharja  (2019)  menyimpulkan  hal  yang  sama  bahwa  rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
Pengujian  hipotesis  ketiga  yang  diukur  melalui  rasio  efisiensi  keuangan  daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan  terbukti  dengan  nilai  p-value  0.001  <  0.05.
Besaran hubungan variabel rasio efisiensi keuangan daerah terhadap kemiskinan sebesar -
0.191. Hasil penelitian Sari dan Baihaqi (2009) juga menyimpulkan hasil yang sama bahwa rasio  efisiensi  keuangan  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap  kemiskinan,  dimana  setiap kenaikkan rasio efisiensi keuangan daerah berdampak kepada penurunan kemiskinan.
Pengujian hipotesis ketiga yang diukur melalui rasio aktivitas berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan terbukti dengan nilai p-value 0.026 < 0.05. Besaran hubungan variabel rasio  aktivitas  terhadap  kemiskinan  sebesar  -0.110.  Hasil  pengujian  ini  dapat  dinyatakan bahwa setiap kenaikkan variabel rasio aktivitas berdampak terhadap penurunan kemiskinan.
Sejauh  ini  belum  didapat  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  pengaruh  rasio  aktivitas terhadap kemiskinan.
Pengujian hipotesis ketiga yang diukur melalui rasio pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan  terbukti  dengan  nilai  p- value 0.037  <  0.05.  Sedangkan besaran hubungan variabel rasio pertumbuhan PAD terhadap kemiskinan sebesar 0.101. Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Yudisia,  dkk.,  2019)  yang  menghasilkan kesimpulan bahwa rasio pertumbuhan PAD tidak mempengaruhi kemiskinan.

## Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan

## Ekonomi.
Pengujian  hipotesis  keempat  antara  variabel  kinerja  keuangan  daerah  yang  diukur dengan rasio yang terdiri dari rasio  kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan  daerah,  rasio  aktivitas,  dan  rasio  pertumbuhan  PAD  berpengaruh  signifikan
terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi tidak terbukti dimana diperoleh masing- masing  nilai  p-value  rasio  kemandirian  daerah  0.426  >  0.05,  rasio  efektivitas  PAD  0.427  > 0.05,  rasio  efisiensi  keuangan  daerah  0.27  >  0.05,  rasio  aktivitas  0.303  >  0.05,  dan  rasio pertumbuhan  PAD  0.350  >  0.05.  Hasil  tersebut  menyatakan  bahwa  rasio  pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh variabel kinerja keuangan daerah terhadap kemiskinan..
Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  tidak  diperlukan  pengujian  variance  accounted  for  (VAF).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nurulita  dkk.,  2018)  menyimpulkan  pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh kinerja keuangan yang diukur melalui rasio kemandirian daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap kemiskinan.

## SIMPULAN
Dari pembahasan yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan hasil hipotesis pertama  bahwa  rasio  keuangan  daerah  yang  diukur  dengan  rasio  efektivitas  keuangan daerah  berpengaruh  dan  rasio  aktivitas  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  sedangkan  rasio  pertumbuhan  PAD  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  hipotesis  kedua  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh signifikan  negatif  terhadap  kemiskinan.  Hipotesis  ketiga  menyimpulkan  rasio  kemandirian daerah,  rasio  efisiensi  keuangan  daerah,  dan  rasio  aktivitas  berpengaruh  signifikan  negatif terhadap  kemiskinan,  sedangkan  rasio  pertumbuhan  PAD  berpengaruh  positif  terhadap kemiskinan.  Hipotesis  keempat  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  variabel  pertumbuhan ekonomi  tidak  mempunyai  efek  mediasi  pengaruh  kinerja  keuangan  darah  yang  diukur melalui  rasio  kemandirian  daerah,  rasio  efektivitas  PAD,  rasio  efisiensi  keuangan  daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan PAD terhadap kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim  &  Syam  Kusufi,  (2012),  Akuntansi  Sektor  Publik  :  teori,  konsep,  dan aplikasi, Jakarta, Salemba Empat.
Abdul Halim, (2004), Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Salemba Empat.
Annisa,  F.  (2017). Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  dan  Dampaknya  terhadap  Kemiskinan,  Pengangguran,  Indeks, Pembangunan Manusia dan Indeks Gini (Doctoral dissertation, STIE YKPN). Astuti,  W.  (2015).  Analisis  pengaruh  kinerja  keuangan  terhadap  pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan (studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa periode 2007-2011). EBBANK , 6 (1), 1-18.
Badan  Pusat  Statistik  (2021),    Laju  Pertumbuhan  Produk  Domestik  Regional  Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010, Badan Pusat Statistik (BPS).
Badan  Pusat  Statistik  (2021),  Persentase  Penduduk  Miskin  Menurut  Provinsi  2007- 2020, Badan Pusat Statistik .
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  (2021),  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia, Portal APBD.
Dwiyandari,  L.  D.  Y.,  &  Badera,  I.  D.  N.  (2018).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  pada Belanja  Daerah  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Implikasinya  Pada  Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi, 22(3), 1741-1770.
Kadji,  Y.  (2012).  Kemiskinan  dan  Konsep  teoritisnya. Guru  Besar  Kebijakan  Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG.
Kumpangpune,  N.,  Saerang,  D.  P.,  &  Engka,  D.  S.  (2021).  Pengaruh  Kinerja Keuangan  Daerah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  serta  Dampaknya terhadap  Kemiskinan  di  Kota  Bitung. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  dan Keuangan Daerah, 20(3), 60-77.
Maharani,  D.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Investasi  Dan  Tenaga  Kerja  Terhadap Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Di  Sumatera  Utara. Intiqad:  Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 8(2), 32-46.
Marsudi,  J.,  Supradi,  A.,  &  Susandra,  F.  (2019).  Tingkat  Kemandirian,  Efisiensi, Efektivitas,  Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah:  Kajian Pada Provinsi Jawa Barat. JURNAL AKUNIDA, 5(2), 32-46.
Nurulita,  S.,  Arifulsyah,  H.,  &  Yefni,  Y.  (2018).  Analisis  Pengaruh Kinerja  Keuangan Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Dampaknya  Terhadap  Tingkat Pengangguran Di Provinsi Riau. Jurnal Benefita, 3(3), 336-356.
Panjaitan, F. (2020). Analisis Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. Jurnal  Media  Akuntansi (Mediasi), 2(2), 136-148.
Paramita,  A.  I.  D.,  &  Purbadharmaja,  I.  P.  (2015).  Pengaruh  Investasi  dan Pengangguran  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  serta  Kemiskinan  di  Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 4(10), 44574.
Puspita  Sari,  D.,  &  Baihaqi,  B. Analisa  Kinerja  Keuangan  terhadap  pertumbuhan Ekonomi,  Pengangguran  dan  Kemiskinan ( Doctoral  dissertation ,  Fakultas Ekonomi UNIB).
Raharja,  T.  E.  (2019).  Analisa  kinerja  keuangan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM), 3(2).
Sadono Sukirno (2005), Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
Subhan,  Muhammad.  (2015).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Terhadap Pengangguran  dan  Kemiskinan  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai Variabel  Intervening  Pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  2010- 2013. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.
Sudrajat,  D.  (2018).  Pengaruh  Kinerja    Keuangan  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Di  Kabupaten  Bandung  Barat   (Doctoral  dissertation,  Perpustakaan Pascasarjana).
Syamsudin,  S.,  Cahya,  B.  T.,  &  Dewi,  S.  N.  (2015).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran  dan  Kemiskinan. Jurnal Manajemen Dayasaing, 17(1), 15-27.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
Yasin,  M.  (2020).  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja  Pembangunan terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten/Kota  Jawa  Timur. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, 3(2), 465-472.
YUDISIA,  N.,  &  Verawaty,  V.  (2019). Analisis  Kinerja  Keuangan  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan  Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur  (Studi  Pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Sumatera  Selatan) ( Doctoral dissertation , Universitas Bina Darma).