## KEPEMIMPINAN FX.HADI RUDYATMO DALAM MEWUJUDKAN SOLO KOTA LAYAK ANAK

## Yunita Ratna Sari

## Abstract
Solo is  one of the  two Cities in Indonesia that received the  highest  award of  District / City  Worthy  Children's  implementation  from  President  JokowiWidodo  as  the  City  of Eligible Children. The success of Solo to get the award of Decent Child's City can not be separated from the leadership FX.HadiRudyatmo as the Mayor of Solo. The objectives of this  research  are:  (1)  To  know  and  explain  the  leadership  of  FX.HadiRudyatmo  in realizing the Solo of Decent City, (2) To analyze and analyze the factors that make Solo Municipal  Children's  Favorite  and  (3)  to  know  and  analyze  the  actors  who  contribute greatly  in  Solo  Kota  Decent  Children.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative descriptive  approach  that  explains  the  results  of  research,  assessment  and  other references reinforced by empirical data conducted through interviews and observation. The results showed that the leadership of FX.HadiRudyatmo in realizing the Decent City Solo is very democratic but the egosektoral among the Organization of Regional Devices in realizing the Solo Municipal Decent Children is still high and there are still problems that can not be resolved even though Solo gets the predicate Solo Kota Major Main is the number of children who exposed to HIV / AIDS is still high and the availability of child data information management system. Recommendations given to the Government are to  build  more  intense  communications  and  improve  routine  coordination  among  the Regional  Device  Organizations  through  scheduled  meetings  amongst  the  WTO, promoting socialization and education  to all levels of society on HIV / AIDS  as  well as the creation of a web data base on child data.
Keywords: Leadership, Head of Region, District / City Eligible Children

## A. PENDAHULUAN
Di era reformasi ini, tepatnya sejak tahun 2001, paradigma sentralisasi berubah menjadi  desentralisasi  dengan  diberlakukannya  UU  No  22  Tahun  1999tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua Undang- Undang itu, daerahmemperoleh kewenangan dalam bentuk otonomi daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri bersama- sama dengan rakyat yang melibatkan kearifan lokal. 1 Pelaksanaan  otonomi  daerah  sejak  1  Januari  2001,  diharapkan  dapat memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  efektif  dan  efisien.  Namun,  hingga sekarang ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses,  prosedur  yang  berbelit-belit  ketika  harus  mengurus  suatu  perijinan  tertentu,
1 Irwan  Waris.2012.  “ Pergeseran  Paradigma  Sentralisasi  ke  Desentralisasi  Dalam  Mewujudkan  Good Governance”. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor
1, Maret 2012. https://www.download.portalgaruda.org diakses 22 April 2017, pukul 05.36 WIB. Halaman 39.
biaya  yang  tidak  jelas  serta  terjadinya  praktek  pungutan  liar  (pungli). 2 Omdusman  RI mendapati  adanya  praktik  pungutan  liar  pada  pelayanan  pembuatan  KTP  elektronik yang tersebar di 12 Provinsi antara lain Provinsi Banten, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Selatan,  Kalimantan  Tengah, Nusa  Tenggara  Barat,  Sulawesi  Selatan,  dan  Sumatra  Selatan.  Jumlah  pungutan  liar dalam  pelayanan  KTP  elektronik  itu  bervariasi,  paling  tinggi  Rp  300  ribu  per  orang. 3 Selain adanya pungli sebagai bukti buruknya kualitas pelayanan publik di daerah, juga ditandai  dengan  banyaknya  laporan  masyarakat  terkait  pelayanan  publik  terhadap Pemerintah Daerah.
Tabel 1.1 Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor Periode 2013- 2015 Instansi Jumlah 2013 2014 2015 Pemerintah Daerah 2.329 2.887 2.854 Kepolisian 668 852 816 Instansi Kementrian 520 637 661 Badan Pertanahan Nasional 365 520 530 BUMN/ BUMD 350 512 629 Lain- lain 236 394 392 Lembaga Peradilan 237 256 262 Lembaga Pendidikan Negeri 60 54 146 Perbankan 65 102 140 Lembaga Pemerintah Non Kementrian 60 67 55 TNI 29 36 39 DPR 28 24 20 Kejaksaan 127 119 117 Komisi Negara 96 99 67 Perguruan Tinggi Negeri - 81 70 BPK 3 - - Rumah Sakit Pemerintah - 37 71 Jumlah Total 5.137 6.677 6.869
Sumber : Ombudusman RI Tahun 2015
Berdasarkan  tabel  1.1  dapat  dilihat  bahwa  dari  tahun  2013  sampai  2015,  instansi terlapor  yang  menempati  urutan  pertama  terbanyak  yaitu  Pemerintah  Daerah  dari 2.329  laporan  di  tahun  2013  mengalami  peningkatan  di  tahun  2015  menjadi  2.854 laporan. Laporan keluhan masyarakat di Pemerintah Daerah berkaitan  dengan konflik kepentingan sebanyak 71,9 %, permintaan uang barang dan jasa (pungli) sebanyak 69,9 % dan penundaan berlarut yang mencapai 25,9 %. 4
Permasalahan pelayanan publik di daerah yang kompleks menyebabkan dituntutnya cara-  cara  baru  untuk  menyelesaikan  masalah  publik  melalui  inovasi.  Dengan  adanya
2 Hasbullah  Malau.  2009.  “ Menyoal  Pelayanan  Publik  yang  Berkualitas  di  Era  Otonomi  Daerah ”. DEMOKRASI  Vol.  VIII  No.  1  Th.  2009. https://www.ejournal.unp.ac.id diakses  22  April  2017,  pukul  06.00 WIB Halaman 2.
3 https://beritagar.id/artikel/berita/ada-pungli-dalam-pembuatan-e-ktp-di-12-provinsi diakses 22  April 2017, pukul 10.50  WIB
4 http://www.pikiran-rakyat.com diakses 22 April 2017, pukul 10.59 WIB
inovasi  sektor  publik  diharapkan  akan  memberikan  pelayanan  publik  yang  bermutu tinggi,  optimal  dan  prima  kepada  masyarakat  yang  akhirnya  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu inovasi sektor publik yang menarik untuk dibahas yaitu  Kabupaten/  Kota  Layak  Anak  (KLA)  diinisiasi  oleh  Kementrian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  yang  mengintegrasikan  semua  komitmen  dan sumber  daya  Pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha  yang  terencana,  menyeluruh serta  berkelanjutan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  dan  perlindungan  anak.  Hal yang  melatarbelakangi  munculnya  KLA  yaitu  kepentingan  anak  belum  menjadi  pusat pembangunan di Kabupaten dan Kota.Selama ini, PemerintahKabupaten dan Kota lebih memusatkan pada bidang ekonomi, politik dan infrastruktur tanpa mempertimbangkan unsur  kepentingan  terbaik  anak  dalam  pengambilan  keputusan.  Padahal  jumlah  anak sebesar  80,1  juta  atau  sepertiga  jumlah  penduduk  Indonesia  merupakan  generasi penerus  bangsa  yang  akan  meneruskan  cita-  cita  bangsa.  Dengan  adanya  KLA  ini diharapkan  Kabupaten/Kota  mampu  memenuhi  hak-  hak  dasar  anak  yang    mencakup hak  hidup,  hak  tumbuh  dan  berkembang,  hak  perlindungan,  dan  hak  partisipasi  serta  dapat melindungi anak dari berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan.
Dari  124  Kabupaten/  Kota  di  Indonesia,  hanya  ada  2  Kota  yang  memperoleh penghargaan  tertinggi  KLA,  salah  satunya  Kota  Solo  atau  lebih  dikenal  dengan  Kota Surakarta.  Hal  itu  dibuktikan  dengan  Solo  mendapat  penghargaan  dari  Presiden  Joko Widodo  sebagai  Kota  Layak  Anak  Kategori  Utama  pada  tahun  2017.  Seperti  yang diketahui, dalam pelaksanaan KLA terdapat lima tingkatan penghargaan yaitu Pratama, Muda, Madya, Nindya, Utama dan Kota Layak Anak (KLA).
Keberhasilan Solo memperoleh penghargaan KLA tidak dapat dilepaskan dari FX. Hadi Rudyatmo sebagai Walikota Solo. Disebabkan berhasil tidaknya sebuah organisasi ditentukan oleh Pemimpinnya karena Pemimpin yang membuat keputusan, memotivasi bawahan  untuk  melaksanakan  keputusan  yang  dibuat  dan  mengawasi  pelaksanaan keputusan untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi.
Mengacu  pada  latar  belakang  permasalahan  diatas,  peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian mengenai “ Kepemimpinan FX.Hadi Rudyatmo dalam Mewujudkan Solo Kota Layak Anak.” Rumusan masalah penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana  kepemimpinan  FX.Hadi  Rudyatmo  dalam  mewujudkan  Solo  Kota  Layak Anak ?
2. Faktor apa yang menjadikan Solo Kota Layak Anak ?
3. Siapa saja aktor yang berkonstribusi besar dalam Solo Kota Layak Anak ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  tipe  deskriptif untuk mendeskripsikan dan menggali secara mendalam terkait Kepemimpinan FX.Hadi Rudyatmo  dalam  mewujudkan  Solo  Kota  Layak  Anak.  Informan  dalam  penelitian  ini meliputi  Walikota  Solo  (FX.Hadi  Rudyatmo),  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan Kota  Surakarta,  Dinas  Kesehatan  Kota  Surakarta,  Dinas  Sosial  Kota  Surakarta,  LSM Seroja,  Akademisi,  Dunia  Usaha.  Data-data  yang  diperoleh  penulis  adalah  Data Primer(diperoleh  melalui  wawancara)dan  data  sekunder(diperoleh  melalui  analisis dokumen  seperti    modul  profil  anak).  Data  yang  telah  diperoleh  diuji  menggunakan teknik  triangulasi  dengan  membandingkan  data  yang  diperoleh  dari  satu  sumber dengan data yang di dapat dari sumber lain .

## B. PEMBAHASAN
Kepemimpinan FX.Hadi Rudyatmo dalam Mewujudkan Solo Kota Layak Anak
Dalam  mewujudkan  keberhasilan  pelaksanaan  inovasi  sektor  publik  tidak  dapat dipisahkan  dari  kepemimpinan.  Kepemimpinanmerupakan  seperangkat  tindakan  dan perilaku  tertentu  yang  mampu  mengerakkan  perubahan  dalam  organisasi. 5 Berkaitan dengan  Kepemimpinan  FX.  Hadi  Rudyatmo  dalam  mewujudkan  Solo  Kota  Layak  Anak sangat demokratis.Hal itu dapat dilihat dari sikap beliau dalam melakukan beberapa hal antara  lainDalam  memberikan  tugas,  Bapak  Rudy  mengacu  pada  visi  misi  3  WMP (Waras, Wasis, Wareg, Mapan, Papan) (Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan  Jaminan  Sosial,  Dinas  Sosial  Kota  Surakarta,  9  Juni  2017).    Bapak  Rudy  dalam memberikan  tugas  kepada  Organisasi  Perangkat  Daerah  jelas  dan  rinci.  Adanya kejelasan  tugas  dan  komunikasi  terbuka  serta  dua  arah  yang  telah  dilakukan  Bapak Rudy dengan Organisasi Perangkat Daerah menyebabkan Organisasi Perangkat Daerah mau menerima tugas tanpa paksaan dan mengetahui secara jelas bagian- bagian tugas yang akan dilaksanakan sesuai tugas masing- masing Organisasi Perangkat Daerah.
Dalam proses pengambilan keputusan  selalu melibatkan bawahan.  Jelas dilibatkan, bentuknya  layanan  kesehatan  khususnya  di  tumbuh  kembang  melalui  Puskesmas  dan Rumah  Sakit.  (Wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Kesehatan  dan  Gizi,  Dinas  Kesehatan Kota  Surakarta,  14  Juni  2017).  Bapak  Rudy  selalu  melibatkan  partisipasi  aktif Organisasi  Perangkat  Daerah  sesuai  tugasnya  masing-  masing.  Tujuan  melibatkan Organisasi  Perangkat  Daerah  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yaitu  agar Organisasi  Perangkat  Daerah  mempunyai  rasa  tanggungjawab  yang  besar  untuk melaksanakan  keputusan  tersebut  mengingat  keputusan  yang  diambil  merupakan keputusan bersama.

## Faktor yang menjadikan Solo Kota Layak Anak
Terdapat  2  faktor  utama  yang  menjadikan  Solo  Kota  Layak  Anak  yaitu kelembagaan  dan  partisipasi.  Kelembagaan  dalam  mewujudkan  Solo  Kota  layak  Anak sudah baik didukung oleh adanya peraturan, sumber daya manusia yang memadai dan struktur birokrasi yang baik.
Dalam  mewujudkan  Solo  Kota  Layak  Anak  terdapat  aturan  formal  mulai  dari Perda,  Perwali,  Surat  Edaran  mengenai  Kota  Layak  Anak.  (Wawancara  dengan  Kepala Bidang  Perlindungan  Anak,  Dinas  P3AKB  Kota  Surakarta,  5  Juni  2017).Beberapa peraturan  utama  yang  berkaitan  dengan  anak  diantaranya  Peraturan  Daerah  No  10 Tahun  2002  tentang  Penyelenggaraan  Pendaftaran  dan  Akta  Catatan  Sipil  Kota Surakarta,Peraturan  Daerah  No  4  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  Anak  Kota Surakarta,Peraturan  Walikota  No  6  Tahun  2008  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pengelolaan  Taman  Cerdas  Kota  Surakarta,  Peraturan  Walikota  No  13  Tahun  2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok Kota Surakarta,  Surat Keputusan  Walikota  Surakarta    No  130.05/68F/1/2011  tentang  Pembentukan  Gugus Tugas  Pengembangan  KLA  dan  Surat  Edaran  Sekretaris  Daerah  Kota  Surakarta  No 440/4.416 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Kota Layak Anak dan Puskesmas Ramah Anak.
Pelaksanaan  KLA  di  Solo  sampai  memperoleh  predikat  Solo  Kota  Layak  Anak Utama  dilaksanakan  oleh  pelaksana  yang  sebagian  besar  Sarjana  dan  terdapat  lulusan Sarjana  Psikologi.  Sampai  saat  ini,  pelaksana  KLA  mampu  memberikan  solusi  melalui koordinasi.(Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Perlindungan  Anak,  Dinas  P3AKB  Kota Surakarta, 5 Juni 2017). Dari segi sumber daya manusia dalam mewujudkan Solo Kota
5 Alfan  Alfian.2016. “ Mengapa Politik  Menarik, Memperbincangkan Urgensi Kepemimpinan Politik” .Bekasi  : PT.Penjuru Ilmu Sejati. Halaman 117-118 .
Layak  Anak  cukup  memadai  karena  mayoritas  kualifikasi  pendidikan  pelaksana  KLA lulusan  Sarjana  dan  terdapat  lulusan  Sarjana  Psikologi  yang  jelas  mendukung  dan sinkron  dalam  pelaksanaan  KLA  mengingat  kebijakan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak sasarannya  anak-  anak.Berkaitan  dengan  struktur  birokrasi  dalam  mewujudkan  Solo Kota  Layak  Anak  beluma  ada,  baru  dibuat,  baru  proses  dengan  pihak ketiga.(Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Perlindungan  Anak,  Dinas  P3AKB  Kota Surakarta,  5  Juni  2017).  Pelaksanaan  KLA  di  Solo  sampai  memperoleh  predikat  Solo Kota  Layak  Anak  belum  ada  struktur  birokrasi  yang  menjadi  acuan  bekerjanya pelaksana.  Masing-  masing  OPD  (Organisasi  Perangkat  Daerah)  dalam  mewujudkan Solo  Kota  Layak  Anak  mengacu  pada  SK  Walikota  Surakarta    No  130.05/68F/1/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan KLA. Sehingga masing- masing OPD menjalankan KLA sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
Dalam  mewujudkan  Solo  Kota  Layak,  semua  pihak  dilibatkan.  Bentuk keterlibatannya, dalam hak sipil anak melalui Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), KIA (Kartu  Insentif  Anak)  (Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Informasi  dan Kependudukan, Dinas Capil Kota Surakarta, 19 Juni 2017). Wujud keterlibatan lainnya yaitu  penyusunan  Perda  Kota  Surakarta  tentang  Perlindungan  Anakdiawali  dengan menyusun dan menganalisis situasi ibu dan anak, istilahnya ASIA (Wawancara dengan Kepala  Prodi  Magister  Sosiologi  UNS,  19  Juni  2017).  Selain  itu,  keterlibatan  melalui regulasi dengan membuat Perda tentang Kota Layak Anak. Perda yang melindungi hak- hak anak misal dari sisi pendidikan dan kesehatan anak. (Wawancara dengan Anggota Komisi IV, DPRD Kota Surakarta, 12 Juni 2017). Kemudian bentuk keterlibatan lainnya dapat  masuk  dalam  Tim  Gugus  Tugas  KLA  terutama  di  bidang  perlindungan  anak. (Wawancara  dengan Ketuan LSM Seroja Surakarta, 9 Juni 2017).  Selain  itu juga  dalam Dalam pemberian diskon kacamata bagi anak- anak yang memiliki Kartu Insentif Anak (Wawancara dengan Pegawai Toko Optik Pranoto Surakarta, 19 Juni 2017).
Dilihat  dari  tingkat  partisipasinya,  dalam  mewujudkan  Solo  Kota  Layak  Anak  semua dilibatkan tidak hanya dari OPD saja tetapi juga dari Akademisi, DPRD, LSM dan Dunia Usaha.  Keterlibatan  semua  pihak  sesuai  dengan  tupoksi  masing-  masing.Bentuk keterlibatan OPD dalam KLA terutama pelayanan dasar anak berupa program- program pro anak. Salah satunya Dinas pendidikan memiliki program GWJB (Gerakan Wajib Jam Belajar),  anak-  anak  dihimbau  untuk  belajar  dari  pukul  18.30  WIB-20.30  WIB.  Untuk mewujudkan  keberhasilan  pelaksanaan  GWJB,  dibentuklah  Satgas    GWJB  tingkat  RW dengan  diberi  tanda  Sirene  sebagai  peringatan  belajar  pada  jam  belajar  tersebut  dan juga ada diperingatkan lewat Mesjid. Kemudian menciptakan Sekolah Ramah Anak.
Jumlah Sekolah Ramah Anak  (SRA) Kota Surakarta Tahun 2015 Jumlah Sekolah Jumlah SRA PAUD SD/ MI/ SDLB SMP/ MTs/ SMPLB SMA/ MA/ SMALB PAUD SD /MI/ SDLB SMP /MTs/ SMPLB SMA/ MA SMALB 689 289 87 90 689 289 87 90

## Sumber : Dinas Dikpora Kota Surakarta Tahun 2015

## Aktor yang berkonstribusi besar dalam Solo Kota Layak Anak
Dalam  mewujudkan  Solo  Kota  Layak  Anak  melibatkan  berbagai  aktor.Pihak- pihaknya banyak mencakup Pemerintah Daerah kapasitas sebagai fasilitator digerakkan oleh Swasta, Perguruan Tinggi, masyarakat, ada Kepolisian, Bapas, Kementrian Agama, Rutan,  ada  LSM,  ada  organisasi  kemasyarakatan.  (Wawancara  dengan  Kepala  Bidang Sosbud  Pemerintahan  Bappeda  Kota  Surakarta,  5  Juni  2017).    Terdapat  3  aktor  yang berkonstribusi besar dalam mewujudkan Solo Kota Layak Anak antara lain Pemerintah
Kota  Surakarta  yang  mencakup  OPD  KLA,  Akademisi  dan  Dunia  Usaha.  Peran  masing- masing  aktor  yaitu  Pemerintah  Kota  Surakarta  yang  mencakup  OPD  KLA  berperan sebagai  melaksanakan  pengembangan  KLA,  akademisi  sebagai  Tim  Ahli  dalam pelaksanaan  KLA  serta  dunia  usaha  berperan  pendukung  pelaksanaan  KLA  berupa anggaran.

## ANALISIS
Kepemimpinan  Bapak  Rudy  dalam  mewujudkan  Solo  Kota  Layak  Anak  sangat demokratis  dilihat  dari  sikap  beliau  yang  selalu  melibatkan  OPD  dalam  proses pengambilan keputusan, membagi tugas dan mendelegasikan tugas kepada OPD melalui koordinasi rutin berupa rapat dan dalam menanggapi kritik serta saran dari masyarakat responsif dan segera ditindaklanjuti. Faktor yang menjadikan Solo Kota Layak Anak ada 2  yaitu  kelembagaan  dalam  mewujudkan  Solo  Kota  Layak  Anak  baik  dilihat  dari aturannya  terdiri  dari  Perda,  Perwali,  Surat  Keputusan  Walikota  dan  Surat  Edaran Sekda  dan  Kepala  SKPD.  Dilihat  dari  substansi  aturan  mengacu  pada  pemenuhan  hak anak,  dari  segi  SDM  pelaksana  KLA  juga  memadai  karena  mayoritas  kualifikasi pendidikan  lulusan  Sarjana  dan  mampu  memberikan  solusi  terkait  masalah  yang muncul dalam pelaksanaan KLA di Solo. Dari segi struktur birokrasi mengacu pada SK Walikota  Surakarta    No  130.05/68F/1/2011  tentang  Pembentukan  Gugus  Tugas Pengembangan KLA yang sesuai fungsi masing- masing.
Permasalahan  yang  belum  dapat  terselesaikan  meskipun  Solo  memperoleh predikat Solo Kota Layak Anak Utama antara lain jumlah anak yang terkena HIV/AIDS masih tinggi, masih adanya kasus kekerasan anak, egosektoral yang masih tinggi antar OPD KLA dan belum tersedianya sistem informasi terkait dengan data anak.
Jumlah Anak dan Dewasa yang Terinfeksi HIV/AIDS Kota Surakarta.
Tahun Jumlah Anak usia (0-19 tahun ) yang terinfeksi HIV/AIDS 2005 sampai 2016 AIDS : 67 anak HIV : 48 anak Tahun Jumlah Pengidap HIV/AIDS Dewasa 2005-2007 2008 2009 0 53 165 Sumber : Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Surakarta Tahun 2016 Jumlah Kekerasan Anak Kota Surakarta Tahun 2016- Juni 2017 Jenis Kekerasan Jumlah Anak Korban Kekerasan Kekerasan Sex 12 Kekerasan Fisik 0 ABH 6 Antar dalam keluarga 2

## Sumber : PLKSAI Tahun 2017
Menurut  data  KPA,  jumlah  anak  terkena  HIV/AIDS  usia  0-19  dari  tahun  2005 2016 sebesar 115 anak dengan rincian anak terkena AIDS sebanyak 67 anak dan anak terkena HIV sebanyak 48 anak.Jumlah kasus kekerasan anak di Kota Solo menurut data PLKSAI dari tahun 2016 sampai Juni 2017 berjumlah 20 anak terdiri dari kekerasan sex, 12 anak, ABH sebanyak 6 anak dan kekerasan antar keluarga sebanyak 2 orang. Bukti egosektoral OPD KLA masih tinggi yaitu masih adanya OPD yang lempar tanggungjawab terkait tugas yang diberikan seperti dalam mengatasi kekerasan anak, banyak OPD yang
yang  berpandangan  bahwa  itu  wewenangnya  Dinas  P3APM  Kota  Surakarta  sebagai leading  sector ,  padahal  sebenarnya  kasus  kekerasan  anak  itu  tanggungjawab  bersama karena terkait dengan masalah anak yang kompleks.

## C. PENUTUP
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kepemimpinan  FX.Hadi  Rudyatmo  dalam  mewujudkan  Solo  Kota  Layak  Anak demokratis  dilihat  dari  sikapnya  yang  selalu  melibatkan  bawahannya  dalam  proses pengambilan keputusan dan mengatasi hambatan menggunakan musyawawah mufakat.
2. Faktor yang menjadikan Solo Kota Layak Anak terdiri dari kelembagaan dan partisipasi. Kelembagaan dalam mewujudkan Solo Kota Layak Anak baik dilihat dari adanya aturan yang  jelas  berupa  Peraturan  Daerah,  Peraturan  Walikota,  Surat  Edaran  dari  Sekda maupun Kepala SKPD dan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak baik pemerintah, non pemerintah, swasta dan akademisi.
3. Aktor  yang  berkonstribusi  dalam  Solo  Kota  Layak  Anak  dikelompok  menjadi  3  yaitu Pemerintah Kota Surakarta, Akademisi dan Swasta.
Rekomendasi  yang  bisa  diberikan  terkait  Kepemimpinan  FX.Hadi  Rudyatmo  dalam Mewujudkan Solo Kota Layak Anak sebagai berikut :
1. Komunikasi  dan  koordinasi  antar  OPD  KLA  harus  ditingkatkan  untuk  mengurangi egosektoral  antar  OPD  yang  masih  cukup  tinggi  mengingat  persoalan  anak  sangat kompleks  dan  melibatkan  berbagai  pihak.  Dengan  adanya  komunikasi  dan  koordinasi yang  baik  dengan  berbagai  OPD  KLA  diharapkan  OPD  KLA  tidak  saling  lempar tanggungjawab dan menggantungkan kepada OPD tertentu seperti  Dinas P3A PM Kota Surakarta.
2. Sosialisasi dan edukasi kepada semua lapisan masyarakat (orang tua, kelompok arisan, kelompok PKK, Karang Taruna, LKMD) harus ditingkatkan terutama terkait dengan hak- hak  anak  termasuk  juga  masalah-  masalah  yang  belum  dapat  terselesaikan  seperti kekerasan  anak  dan  anak  terkena  HIV/AIDS  serta  lebih  mengaktifkan  organisasi masyarakat  sehingga  kasus  kekerasan  anak  dan  anak  terkena  HIV/AID  dapat  teratasi dan masyarakat lebih mengetahui informasi terkait HIV/AIDS dari cara pencegahan dan penanggulangannya.
3. Harus  ada  pembuatan  Web  yang  mengintegrasikan  berbagai  OPD  terutama  terkait dengan data anak sehingga data anak tidak tumpang tindih dengan berbagai OPD KLA lain.

## D.DAFTAR REFERENSI
Suwarno, Yogi. 2010. Inovasi Sektor Publik. . Jakarta : STIA LAN Press David  Alburry    and  Geoff  Mulgan.2003. Innovation  in  The  Public  Sect or.  Landon  :  The Mall.
Noor, Irwan. 2013. Desain Inovasi Pemerintahan Daerah . Malang: UB Press Sulistiyani,  Ambar  Teguh.  2008. Kepemimpinan  Profesional,  Pendekatan  Leadership Games . Yogyakarta : GAVA MEDIA. Kaloh,  J.2009. Kepemimpinan  Kepala  Daerah,  Pola  Kegiatan,  Kekuasaan  dan  Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah .  Jakarta : Sinar Grafik Pasolong, Harbani. 2015. Kepemimpinan Birokrasi . Bandung : CV. ALFABETA. Yulk, Gary. 2015. Kepemimpinan Dalam Organisasi . Jakarta : INDEKS Etzkowitz, Henry. 2008. The Triple Helix, University-Industry-Government Innovation in Action .  New York : Routledge.
W.  Cresswell,  John.2015. Penelitian  Kualitatif  dan  Desain  Riset,  Memilih  Diantara  Lima Pendekatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Jurnal
Moh Ilham A Hamudy. 2015. Upaya Mewujudkan Kota  Layak  Anak  Kota Surakarta  dan Makassar . Jurnal Bina Praja  Volume 7 No 2 Edisi Juni  2015. Irwan  Waris.2012. Pergeseran  Paradigma  Sentralisasi  ke  Desentralisasi  Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012. WEBSITE
http://mediaindonesia.com/editorial/read/299/pelayanan-buruk-pemerintah-daerah/2014- 12-19 diakses 22 April 2017, pukul 14.03WIB http://www.kompasiana.com/amirsyahoke/masih-banyak-anggaran-belanja-negara-yang- bisa-dihemat_57be83ddf3967335434b93a2 diakses 22 April 2017, pukul 14.21WIB