## PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK DALAM PERDAGANGAN
BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG  NOMOR 15 TAHUN 2001

## TENTANG MEREK
Oleh : Alis Yulia, S.H., M.H. *)

## ABSTRAK
Merek  merupakan  identitas  diri  dari  barang/jasa  yang  memakainya,  oleh karena  itu  pendaftaran  merek.  Sangatlah  penting  bagi  pemilik  barang/jasa  yang menggunakan merek dalam usahanya dengan didaftarkannya merek tersebut, maka pemilik merek terdaptar tersebut dapat perlindungan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, apabila suatu saat mereknya ditiru/dipalsukan oleh pihak yang  tidak  bertanggungjawab  maka  pemilik  merek  dapat  melaporkannya  dan menunututnya,  kriteria  merek  yang  diberikan  oleh  Undang-undang  bahwa  merek harus  memiliki  daya  pembeda  artinya  merek  harus  memiliki  kemampuan  untuk digunakan sebagai tanda yang membedakan produk perusahaan yang satu dengan perusahaan  yang  lain.  Suatu  tanda  yang  dimohonkan  tidak  akan  diterima  sebagai merk apabila tanda tersebut terlalu sederhana atau terlalu rumit, harus  jelas artinya dapat  membedakan  dengan  merek  milik  orang  lain  dalam  kelas  barang  atau  jasa sejenis.
Kata kunci : Perdagangan, Perusahaan, Merek.

## ABSTRACT

## REGISTRATION OF TRADE MARKS IN UNDER ARTICLE 7 OF LAW NUMBER 15 OF 2001 CONCERNING THE BRAND
Brand is the identity of the goods / services that use it, therefore, registration of the mark . It is important for the owner of the goods / services using the brand in its business with the registration of the trademark, the trademark owner terdaptar can be the  protection  of  the  Act  No.  15  of  2001  on  the  brand  ,  if  one  day  the  brand  is emulated / forged by parties who are not responsible for the brand owner can report and menunututnya , brand criteria provided by law that a brand must have meaning distinguishing the brand must have the ability to be used as a distinguishing mark of the products of the company with another company . A sign being applied for will not be  accepted as a brand  if the sign is too simple or too complex ,  it should be clear that means can distinguish the brand belongs to someone else in the class of goods or services .
Keywords : Trade, Corporate, Brand.
*) Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis.

## I. Pendahuluan
Berkembangnya dunia
perdagangan  yang  pesat  dan  sejalan dengan  laju  pertumbuhan  ekonomi  di masing-masing  negara,  tentunya  akan memberikan dampak di bidang perdagangan  terutama  karena  adanya kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi  dan  transfortasi  yang  mana sebagian  bidang  tersebut  merupakan faktor yang memicu globalisasi Hak Atas Kekayaan
Intelektual. Kemajuan perdagangan Internasional menimbulkan kebutuhan akan pengaturan perdagangan secara Internasional pula.
Berkaitan  dengan  perdagangan baik dalam negeri maupun perdagangan internasional,  ada  beberapa  faktor  yang harus  diperhatikan  setiap  orang  atau badan hukum dalam melakukan kegiatan  perdagangan,  seperti  kualitas produk  yang  akan  diperdagangkan, konsumen  yang  akan  menjadi  sasaran dari  produk  tersebut  dan  kegiatan pemasaran  produk  untuk  didistribusikan kepada konsumen.
Di  samping  faktor-faktor  yang tidak kalah pentingnya adalah faktor Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam melakukan perdagangan yang merupakan  basis  industri  modern  yang bersumber pada penemuan baru, teknologi  canggih,  kualitas  tinggi  dan
standar  mutu  (Abdul  Kadir  Muhammad, 2001 : 13).
Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual merupakan  hak  yang  sudah  lama diketahui  oleh  masyarakat  di  dunia Internasional,  masalah  perlindungannya pun sudah diatur oleh Hukum Internasional, memang sudah seharusnya  masyarakat  faham  akan fungsi  diri  perlindungan  Hak  Atas Kekayaan Intelektual ini, karena dengan perlindungan  terhadap  hak  kekayaan intelektual  ini  maka  akan  tercipta keadilan  dalam  dunia  bisnis  suatu Negara.  Dalam  masyarakat  Indonesia sampai saat ini, kesadaran akan pentingnya  perlindungan  terhadap  Hak Atas  Kekayaan  Intelektual  ini  kurang disadari  oleh  masyarakat  Indonesia pada umumnya. Hak Kekayaan Intelektual  telah  menjadi  bagian  yang penting  dan  strategis,  baik  untuk produsen  itu  sendiri  maupun  terhadap negara  untuk  menjaga  keunggulan produksi dan perdagangannya. Keunggulan  dalam  aspek  perdagangan ditentukan  oleh  keunggulan  komparatif yang berupa kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (M. Djumhana dan R.
Djubaidillah, 1997 : 10). Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal barang atau
tanda yang bersangkutan dengan produsennya,  oleh  karena  itu  apakah suatu  produk  itu  baik  atau  tidak,  tentu memiliki  merek  sebagai  tanda  pengenal produk  yang  bersangkutan,  dari  sisi produsen  merek  digunakan  sebagai jaminan  hasil  produksinya  khususnya mengenai  kualitas.  Dari  segi  pedagang merek digunakan untuk promosi barang- barang dagangannya guna  mencari  dan meluaskan pasar, bahkan bagi konsumen merek adalah bukan sekedar ukuran kualitas tapi seringkali menentukan  gaya  hidup,  sehingga merek  diperlukan  untuk  melakukan pilihan barang yang akan dibeli.
Merek adalah merupakan identitas  diri  dan  barang/jasa  yang memakainya,  sama  halnya  dengan nama  seseorang.  Oleh  karena  itu pendaftaran  merek  sangatlah  penting bagi pemilik barang/jasa yang menggunakan  merek  dalam  usahanya, dengan  didaftarkannya  merek  tersebut, maka  pemilik  merek  terdaftar  tersebut dapat perlindungan dari Undang-undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  merek. Apabila suatu saat mereknya ditiru/dipalsukan  oleh  pihak  yang  tidak bertanggungjawab,  maka  pemilik  merek dapat melaporkannya dan menuntutnya.
Berdasarkan  Pasal  7  Undang- undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek  menjelaskan  tentang  proses  dan
tata  cara  dalam  pendaftaran  merek. Adapun bunyi dari pasal tersebut yaitu : a.  Pasal  7  angka  (1)  Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa  Indonesia  kepada  Direktorat Jenderal dengan mencantumkan : a)  tanggal, bulan dan tahun.
b)  Nama Lengkap,
kewarganegaraan dan alamat pemohon.
c)  Nama  lengkap  dan  alamat  kuasa apabila  pemohon  diajukan  oleh kuasa.
d)  Warna-warna apabila merek yang
dimohonkan pendaftaranya menggunakan unsur-unsur warna-warna. e)  Nama negara dan tanggal permintaan  merek  yang  pertama kali dalam hal permohonan dengan hak prioritas.
b.  (2)  Permohonan  ditandatangani  oleh
permohonan atau kuasanya.
c.  (3)  Pemohon sebagaimana yang dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat terdiri  dari  satu  orang  atau beberapa  orang  secara  bersama atau badan hukum.
d.  (4)  Pemohon  dilampiri  dengan  bukti pembayaran biaya.
e.  (5)  Dalam  hal  permohonan  diajukan oleh  lebih  dari  satu  pemohon yang secara bersama-sama berhak  atas  merek  tersebut,
semua nama pemohon dicantumkan dengan mimilih salah satu alamat sebagai alamat merek.
f.  (6)  dalam hal pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat  (5)  permohonan  tersebut ditandatangani  oleh  salah  satu dari  pemohon  yang  berhak  atas merek  tersebut  dan  melampirkan persetujuan  tertulis  dari  para pemohon yang mewakilkan. g.  (7)  Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat  (5)  dapat  diajukan  melalui kuasanya,  surat  kuasa  untuk ditandatangani  oleh  semua  pihak yang  berhak  dan  atas  merek tersebut.
h.  (8)  Kuasa  yang  dimaksud  pada  ayat (7)  adalah  Konsultan  Hak  Atas Kekayaan Intelektual.
i.  (9)  Ketentuan mengenai syarat- syarat  untuk  dapat  diangkat sebagai  konsultan  Hak  Atas Kekayaan Intelektual diatur dengan  Peraturan  Pemerintah, sedangkan tata cara pengkatannya diatur dengan Keputusan Presiden. Berdasarkan latar belakang
tersebut pokok permasalahannya adalah bagaimanakah
pelaksanaan pendaftaran  merek  dalam  perdagangan
berdasarkan  Pasal  7  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Penulisan  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pelaksanaan  pendaftaran merek dalam perdagangan berdasarkan Pasal  7  Undang-undang  Nomor  15 Tahun  2001  tentang  Merek  dan  apakah yang menghambat pelaksanaan pendaftaran  merek  dalam  perdagangan berdasarkan  Pasal  7  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.
Adapun kegunaannya dapat menambah  wawasan  pengetahuan  bagi pembaca  di  bidang  hukum  mengenai pendaftaran merek dalam perdagangan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan ketentuan  Undang-undang  Nomor  15 Tahun  2001  tentang  merek  yang dipaparkan  secara  deskriptif  analitis terhadap  permasalahan  yang  dikaji melalui  studi  kepustakaan  terhadap teori-teori hukum sebagai referensi.

## II.  Tinjauan Pustaka

## 2.1.  Pengertian Merek
Merek  adalah  tanda  yang  berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka,  susunan  warna  atau  kombinasi dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki daya  pembeda  dan  digunakan  dalam kegiatan  perdagangan  baik  barang  atau jasa sejenis lainnya.
Berdasarkan kekuatan dan perlindungannya, merek dibedakan atas :
a. Descriptive Mark (Merek Deskriptif)
Adalah merek yang tidak mempunyai daya beda dan perlindungannya paling lemah, umumnya  tidak  bisa  didaftarkan sebagai  merek.  Contoh  :  Kitchen Salt untuk garam dapur, kecap untuk kecap,  tetapi  untuk  merek  deskriptif tertentu  yang  dipakai  dalam  waktu cukup lama sehingga memilih
secondary  meaning  dapat  menjadi merek.  Contoh  :  Aqua  untuk  air mineral,  teh  botol  untuk  minuman teh.
b. Suggestive Mark (merek yang bersifat sugesti)
Adalah  merek  yang  menunjukan atau  menggambarkan  sifat/keadaan produk yang mana merek  itu dilekatkan,  sehingga  mempunyai unsur yang dapat memberikan kesan  tertentu  pada  konsumen.
Sebagai  contoh  :  fat  dog  untuk makanan anjing,
dengan memberikan makanan dengan merek  ini  pada  anjing  seolah-olah anjing tersebut akan menjadi gemuk. Bayfresh  untuk  penyegar  ruangan, super  clean  untuk  mencuci  pakaian umumnya  merek  ini  dapat  didaftar tapi  pada  prakteknya  di  Indonesia
merek  yang  merujuk  pada  sifat sering ditolak.
c.  Arbitary Mark
Adalah merek yang diambil dari kata untuk  yang  sama  sekali  tidak  ada hubungannya dengan jenis barang/jasa  yang  mana  merek  itu dilekatkan.  Merek  ini  mempunyai kekuatan  perlindungan  yang  lebih baik  dari  kedua  merek  sebelumnya. Contoh : Xerok untuk mesin fotocopy, Kodak untuk kamera.
Berdasarkan  Pasal  3  Undang- undang Nomor 15 Tahun 2001, hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar Umum  Merek  untuk  jangka  tertentu dengan  menggunakan  sendiri  merek tersebut. Pemilik merek dapat terdiri dari seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama  atau  badan  hukum.  Hak Atas  Merek  diberikan  kepada  pemilik merek  yang  beritikad  baik  dan  hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10  (sepuluh)  tahun  sejak  tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan  itu  dapat  diperpanjang. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar  berlaku  surut  sejak  tanggal penerimaan  ( filling  date )  pendaftaran
merek  yang  bersangkutan.  Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya pembeda yang cukup ( capble of distinguishing ).  Maksudnya  tanda  yang dipakai  ( sign )  tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang/jasa yang diproduksi suatu perusahaan  dari  perusahaan  lainnya untuk  mempunyai  daya  pembeda  ini, maka  merek  itu  dapat  memberikan penentuan  atau individualistis  sharing pada barang/jasa yang bersangkutan.

## 2.2.  Fungsi Merek
Berdasarkan  berbagai  definisi merek  tersebut,  pada  asasnya  merek harus  memiliki  daya  pembeda  yang cukup ( capable of distinguishing ) artinya memiliki  kekuatan  untuk  membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan  dari  perusahaan  lainnya. Agar  mempunyai  daya  pembeda  merek harus  dapat  memberikan  penentuan ( individualistis  sharing )  pada  barang atau  jasa  yang  bersangkutan,  merek dapat  dicantumkan  pada  barang  atau pada  bungkusan,  atau  dicantumkan secara tertentu pada hal yang bersangkutan dengan jasa merek tersebut.
Begitu pentingnya merek, sehingga  produsen,  pedagang  dan konsumen  membutuhkan  merek  untuk
barang  atau  jasa  yang  dilihat  dari  sisi produsen, merek digunakan untuk promosi  barang-barang  dagangannya ( mean of trade promotion ) guna mencari dan meluaskan pasar, merek diperlukan untuk  melakukan  pilihan  barang  yang akan  dibeli.  Merek  bukan  ukuran kualitas  tetapi  seringkali  menentukan gaya hidup bahkan terkadang pengguna merek tertentu bagi seseorang konsumen  dapat  menimbulkan  image tertentu.  Bagi  kalangan  tertentu  dapat dikatakan  bahwa  gengsi  seseorang terletak  pada  merek  barang  yang dipakai  atau  jasa  yang  digunakan. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan  industri  dan  perdagangan yang  sehat  dan  menguntungkan  semua pihak.  Menurut  Imam  Syahputra,  fungsi merek adalah sebagai berikut :
a.  Sebagai tanda pembeda (pengenal) b.  Melindungi masyarakat konsumsi. c.  Menjaga dan mengamankan kepentingan produsen.
d.  Memberi gengsi karena reputasi.
e.  Jaminan kualitas. Dengan begitu banyak keuntungannya  apabila  kita  memiliki suatu  merek  yang  telah  terdaftar,  bisa dikembangkan  untuk  menjadi  merek terkenal.

## 2.3.  Jenis Merek
Menurut  Pasal  2  Undang-undang Nomor  15  Tahun  2001  membagi  merek dagang  dan  merek  jasa.  Merek  dagang adalah  merek  yang  digunakan  pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang  atau  beberapa  orang  atau badan hukum untuk membedakan dengan  barang-barang  yang  sejenis lainnya.  Merek  jasa  adalah  merek  yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan  oleh  seseorang  atau beberapa  orang  atau  badan  hukum untuk  membedakan  dengan  jasa-jasa sejenisnya.
Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 juga  dikenal  dengan  merek kolektif  adalah  merek  dan  perkumpulan atau  asosiasi  para  produsen  atau  para pedagang  dalam  barang-barang  yang dihasilkan  dalam  suatu  negara  tertentu atau  dari  barang-barang  atau  jasa-jasa yang mempunyai ciri-ciri tertentu.
Bahwa tanda-tanda yang dikenalkan  dengan  merek  kolektif  ini bukan  berfungsi  untuk  membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain, tetapi dipakai untuk  membedakan  asal  usul  geografis atau  karakteristik  yang  berbeda  pada barang  atau  jasa  dari  perusahaan- perusahaan yang berbeda tetapi memakai  merek  sama  secara  kolektif  di bawah  pengawasan  dari  yang  berhak
(Sudargo Gautama, 1986 : 54). Berdasarkan  reputasi  ( reputation )  dan kemashuran  ( reknown )  suatu  merek, merek dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu  merek  biasa  ( normal  marks ), merek  terkenal  ( well-know  marks ),  dan merek termashur ( famous marks ). Merek biasa adalah yang tergolong tidak memiliki  reputasi  tinggi,  merek  yang berderajat  biasa  ini  dianggap  kurang memberi  pancaran  simbolis  gaya  hidup baik  dari  segi  pemakaian  dan  teknologi, masyarakat  atau  konsumen  melihat merek  tersebut  kualitasnya  rendah. Merek  terkenal  adalah  merek  yang memiliki  reputasi  tinggi,  mempunyai kekuatan  pancaran  yang  memukau  dan menarik, sehingga jenis barang/jasa apa saja  yang  berada  di  bawah  merek  itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban  ( familiar  attachment )  dan ikatan  mitos  ( mythical  context )  kepada segala lapisan konsumen. Tingkat derajat  merek  tertinggi  adalah  merek termashur, reputasinya digolongkan sebagai  merek  aristokrat  dunia  (Yahya Harahap : 1996, 80-85).
Reputasi  merek  tidak  hanya didasarkan  pada  pengetahuan  umum masyarakat  tetapi  juga  pada  reputasi merek  yang  bersangkutan  yang  telah diperoleh karena promosi yang dilakukan  oleh  pemiliknya,  reputasi suatu  merek  dapat  dibuktikan  dengan
bukti  pendaftaran  merek  tersebut  dan hak  atas  merek  tidak  dapat  dibuktikan dengan bukti pendaftaran merek tersebut  dan  hak  atas  merek  tidak  ada tanpa  pendaftaran  (Sudarso  Gautama dan Riswanto Winata , 1997 : 57).

## 2.4.  Syarat Merek
Sebuah  merek  dapat  disebut merek  apabila  memenuhi  syarat  mutlak berupa  adanya  daya  pembeda  yang cukup ( Capable of Distinguishing ).
Maksudnya tanda yang dipakai
mempunyai cukup kekuatan
membedakan  barang  hasil  produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan  (perdagangan)  atau  jasa dari  produksi  seseorang  atau  yang diproduksi  orang  lain,  sehingga  suatu barang/jasa yang diproduksi  dapat dibedakan.
Syarat-syarat  suatu  merek  agar dapat  didaftarkan  di  Direktorat  Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diantaranya :
a.  Tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang  berlaku,  moralitas,  agama,
kesusilaan atau ketertiban umum. b.  Memiliki  daya  pembeda,  artinya
merek tersebut tidak terlalu sederhana seperti  hanya  merupakan tanda  garis,  atau  tanda  titik  yang terlalu  rumit  yang  menyebabkan
ketidakjelasan  suatu  merek  tidak diperbolehkan.
c.  Bukan  merupakan  keterangan  atau tidak  berkaitan  dengan  barang  atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
d.  Tidak  mempunyai  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhannya dengan  merek  pemilik  pihak  lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu.
e.  Tidak  mempunyai  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhannya dengan yang sudah terkenal.
f.  Tidak menyerupai nama orang terkenal,  foto  atau  nama  badan hukum  yang  dimiliki  orang  lain kecuali atas ijin tertulis darinya.
g.  Tidak  mempunyai  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhannya dengan  indikasi  geografis yang sudah terkenal.
h.  Tidak  memiliki  atau  menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang  atau  simbol  atau  emblem negara atau lembaga nasional maupun  internasional,  kecuali  atas izin tertulis pihak yang berwenang.

## 2.5.  Sistem Pendaftaran Merek
Dalam  menentukan  siapa  yang berhak  atas  merek  tentang  sistem pendaftaran  merek  yang  dianut  oleh negara  yang  bersangkutan.  Sistem pendaftaran merek yang biasanya
dikenal  adalah  sistem  konstitutif  adalha hak  atas  merek  tercipta  atau  terlahir karena  pendaftaran,  sedangkan  sistem deklaratif adalah hak atas merek tercipta dan  lahir  karena  pemakaian  pertama walaupun tidak didaftarkan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  merek sudah tidak mengandung sistem deklaratif  melainkan  sistem  konstitutif yang  merupakan  hak  atas  merek  yang terdaftar.  Jadi  siapa  yang  mereknya terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  di Direktorat  Jenderak  Hak  Kekayaan Intelektual,  maka  dialah  yang  berhak atas  merek  tersebut.  Sistem  ini  akan lebih menjamin adanya kepastian hukum  yaitu  adanya  bukti  pendaftaran dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas  merek  sekaligus  dianggap  sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan.
Pemohon dapat mengajukan permohonan  pendaftaran  merek  ke
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Kantor Wilayah
Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.  Permohonan  Hak  Kekayaan Intelektual  yang  dapat  diterima  oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak  Asasi  Manusia.  Permohonan  Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diterima oleh Kantor Wilayah
Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia meliputi permohonan pendaftaran,  perpanjangan,  pengalihan hak,  perubahan  nama  dan  alamat, pencatatan  pembatalan,  penghapusan, petikan, lisensi, banding dan permohonan  lainnya  di  bidang  Hak Kekayaan  Intelektual  yang  ditentukan dalam  Peraturan  Perundang-undangan yang berlaku.
Kantor Wilayah Departemen Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  hanya dapat  menerima  berkas  permohonan Hak Kekayaan Intelektual apabila permohonan telah melengkapi persyaratan  berkas  permohonan  sesuai Peraturan  Perundang-undangan  yang berlaku,  Kantor  Wilayah  Departemen Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam waktu  3  (tiga)  hari  akan  mengirimkan berkas permohonan ke Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan biaya  pengiriman  dibebankan  pada pemohon  pendaftar  merek  sebesar  Rp. 600.000,-  (enam  ratus  ribu)  sedangkan biaya pendaftaran merek adalah sebesar  Rp.  3.000.000,-  (Tiga  Juta Rupiah).

## III.  Pembahasan
Merek  merupakan  salah  satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan  barang  dan  jasa.  Di  dalam dunia perdagangan sering terjadi
pemalsuan dan pelanggaran merek oleh pihak  yang  tidak  bertanggungjawab. Dengan  memanfaatkan  sebuah  merek yang  sudah  dikenal  oleh  masyarakat luas  guna  menjual  atau  memasarkan produk-produknya dengan meniru merek tersebut.  Untuk  menghindari  praktik pemalsuan  dan  pelanggaran  Merek seorang produsen atau pengusaha perlu mendaftarkan  merek  dagangnya  ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Dengan  didaftarkannya  merek  tersebut, maka  pemilik  merek  terdaftar  tersebut dapat perlindungan dari Undang-undang Merek  Nomor  15  Tahun  2001,  tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan  yang  tidak  mendaftarkan mereknya,  hal  ini  diperkuat  dari  data Badan  Perizinan  Pelayanan  Terpadu dan  Dinas  Usaha  Kecil  Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
Ada  beberapa  keuntungan  yang
mendasari untuk
mendaftarkan
mereknya, yaitu :
1.  Untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum Perlindungan
hukum ini ditujukan kepada pemilik merek yang telah  mendaftarkan  mereknya  di Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan telah  memperoleh  sertifikat  merek. Perlindungan  hukum  ini  bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran  atau  pemalsuan  di
bidang  merek        tersebut  dapat dilindungi oleh Undang-undang  yang berlaku  secara  hukum  khususnya Undang-undang  Nomor  15  Tahun 2001 tentang merek.
2.  Keuntungan yang didapat dari pendaftaran merek ini yaitu memberikan  rasa  aman  kepada pemilik  merek  yaitu  perusahaan  dan konsumen  yang  memakai  merek tersebut. Konsumen kebanyakan mengenal dan memilih produk/barang karena mereknya mengangkat profit dan nilai-nilai yang lain, pemilik merek dapat menerapkan harga premium terhadap produksinya memiliki perlindungan hukum atas produksinya supaya tidak dapat ditiru oleh  pihak  lain,  mendapat  hak  pakai dan  hak  jual  dari  sebuah  merek kepada  pihak  lain  dengan  cara pemberian lisensi.
Tetapi  pada  saat  ini  perusahaan sudah  ada  niat  untuk  mendaftarkan mereknya, namun masih memerlukan pendampingan dan pengarahan  dalam  pemahaman  dari pelaksanaan  pendaftaran  merek  ke Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual,  karena  belum  mengerti dan memahami  tentang proses pelaksanaan  pendaftaran,  hal  ini Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil
dan Menengah Industri
dan perdagangan  yang  harus  berperan aktif  dalam  memberikan  informasi terhadap  perusahaan  yang  ingin mengetahui  bagaimana  tata  cara dalam pelaksanaan pendaftaran merek.
Proses pendaftaran merek menurut  Undang-undang  Nomor  15 Tahun 2001 adalah :
1)  Permohonan yang dilengkapi dengan
syarat-syarat permohonan pendaftaran merek.
2)  Tahapan dalam pemeriksaan
Formalitas selama dalam  waktu satu bulan. 3)  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan
Intelektual akan melakukan
pemeriksaan subtantif terhadap
setiap permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi
persyaratan  administrasi  dan  masa pemeriksaan subtantif harus diselesaikan dalam waktu 9
(sembilan) bulan.
4)  Setelah  masa  pemeriksaan  selesai, dengan  asumsi  permohonan  merek diterima,  maka  dalam  waktu  paling lambat  sepuluh  hari  sejak  tanggal disetujuinya permohonan merk
tersebut,  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual akan mengumumkan permohonan pendaftaran merek tersebut.
Pengumuman  tersebut  berlangsung selama 3 (tiga) bulan untuk memberikan  kesempatan  kepada pihak  ketiga untuk  mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek tersebut.
5)  Dengan  asumsi  tidak  ada  pihak ketiga  yang  mengajukan  keberatan terhadap  merek  tersebut,  maka Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual akan memberikan sertifikat merek dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.
Adapun  kendala-kendala  yang menghambat dalam pelaksanaan
Pendaftaran Merek Berdasarkan Pasal 7
Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang Merek yaitu kurangnya pemahaman,  kesadaran  serta  proses permohonan  pendaftaran  merek  yang begitu  sulit,  dalam  hal  ini  Dinas Koperasilah  yang  harus  bekerja  lebih intensif  dalam  penyampaian  kepada para pemilik perusahaan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan atau  sosialisasi  sehingga  pelaksanaan pendaftaran  merek  dapat  terlaksana dengan baik, karena dalam pelaksanaan pendaftaran  merek  sebuah  perusahaan harus  beritikad  baik.  Perlindungan  ini bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran  dan  pemalsuan  di  bidang merek  atau  sengketa  mengenai  merek
dan  apabila  terjadi  pelanggaran  maka pemilik  merek  tersebut  dapat  dilindungi oleh  Undang-undang  Nomor  15  Tahun
2001 tentang merek. Mengenai kepastian  hukum  bagi  pemilik  merek bahwa  pihak  lain  tidak  diperbolehkan menggunakan  merek  yang  sama  pada keseluruhannya  terhadap  merek  yang terdaftar sehingga mempunyai kedudukan  yang  sangat  kuat  dan  sah secara  hukum,  karena  pada  dasarnya sebuah merek dapat berfungsi merangsang  pertumbuhan  industri  dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.

## IV.  Kesimpulan
Merek  sebagai  bagian  dari  Hak Atas  Kekayaan  Intelektual  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  dalam bidang perdagangan dan jasa.
Hak  atas  merek  adalah  hak ekslusif  yang  diberikan  oleh  negara kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar dalam daftar umum  merek untuk jangka waktu  tertentu  dengan  menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Merek  berfungsi  sebagai  tanda pengenal  untuk  membedakan  hasil produksi  yang  dihasilkan  seseorang atau  beberapa  orang  secara  bersama- sama  atau  badan  hukum  dengan
produksi  orang  lain  atau  badan  hukum lainnya,  sebagai  alat  promosi  sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup  dengan  menyebut  mereknya sebagai jaminan atas mutu barangnya.
Sementara itu fungsi pendaftaran merek  ke  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut : 1.  Sebagai  alat  bukti  bagi  pemilik  yang berhak atau merek yang didaftarkan.
2.  Sebagai  dasar  penolakan  terhadap merek  yang  sama  keseluruhan  atau sama pada pokoknya yang dimohonkan  pendaftaran  oleh  orang lain untuk barang/jasa yang sejenis.
3.  Sebagai  dasar  untuk  mencegah orang  lain  memakai  merek  yang sama  keseluruhan  atau  sama  pada pokoknya dalam peredaran
barang/jasa.
Syarat-syarat yang harus
dipenuhi  dalam  pengajuan  permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual harus  dilampiri  beberapa  dokumen sebagai berikut :
-  Jenis Barang/Jasa
-  Fotocopy  yang  dilegalisasikan  bagi pemohon  yang  berasal  dari  luar negeri  sesuai  ketentuan  Undang- undang harus memiliki tempat kedudukan  di  Indonesia,  biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya.
-  Fotocopy  Akte  Pendirian  badan hukum  yang  telah  disahkan  oleh Notaris  jika  permohonan  diajukan atas nama badan hukum.
-  Fotocopy  Peraturan  Penggunaan Merek  Kolektif  jika  permohonan diajukan untuk merek kolektif.
-  Suarat Kuasa Khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan.
-  Tanda pembayaran
biaya permohonan.
-  Surat pernyataan bahwa pendaftaran merek  yang  dimintakan  pendaftar adalah miliknya.
Perubahan atas permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama atau alamat pemohon atau kuasanya, selama belum memperoleh  keputusan  dari  Dirjen  Hak Atas  Kekayaan  Intelektual,  permohonan dapat  ditarik  kembali  oleh  Pemohon atau  kuasanya.  Jika  penarikan  kembali dilakukan  oleh  kuasanya  itu  harus dilakukan  berdasarkan  Surat  Kuasa Khusus,  untuk  keperluan  penarikan kembali tersebut.
Pemeriksa melaporkan hasil
pemeriksaan substantif bahwa
permohonan  dapat  disetujui  didaftarkan atau  tidak  dapat  didaftar/ditolak.  Jika disetujui, permohonan tersebut diumumkan  dalam  Berita  Acara  Resmi Merek,  jika  tidak  disetujui  Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan  secara  tertulis  kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan  keberatan  secara  tertulis jika  terdapat  alasan  yang  cukup  disertai bukti  dalam  waktu  paling  lama  14 (empat  belas)  hari  terhitung  sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan  salinan  surat  yang  berisi keberatan kepada pemohon atau kuasanya.  Jika  tidak  ada  keberatan,
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat  merek  kepada  pemohon  atau kuasanya  dalam  waktu  paling  lama  30 (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.
Permohonan perpanjangan diajukan  secara  tertulis  oleh  pemilik merek  atau  kuasanya  dalam  jangka waktu  12  (dua  belas)  bulan  sebelum berakhirnya  jangka  waktu  perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Djumhana,  M,  dan  Djubaidillah,  R, Hak Kekayaan  Intelektual  (Sejarah,
Teori dan Prakteknya di Indonesia) ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1979. Gautama, Sudargo, Hukum Merek Indonesia , Cet. Kedua, PT
Alumni, Bdg, 1986.
Gautama, Sudarjo dan Winata
Riswanto, Pembaharuan  Hukum
Merek  Indonesia ,  Citra  Aditya Bandung, 1997.
Hanitijo Soemitro Ronny, Metode
Penelitian Hukum , Jakarta, 1985.
Harahap, Yahya, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,
1992.
Muhamad,  Abdul  Kadir, Kajian  Hukum
Ekonomi  dan  Hak  Kekayaan
Intelektual ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2001.
Saidin,  H.  OK, Aspek  Hak  Kekayaan
Intelektual  (Intelectual  Property
Right) , PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
Sembiring,  Sentosa, Prosedur  dan  Tata Cara  Memperoleh  Hak  Kekayaan Intelektual  di  Bidang  Hak  Cipta ,
Paten  dan  Merek  (CV  Irama Widya), Bdg, 2001. Usman Rohmadi, Hak Kekayaan
Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indenesia) , PT Alumni, Bdg, 2003. Sumber Perundang-Undangan Udang-Udang Nomor 15 Tahun
2001Tentang Merek.