## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  saat  ini  telah  berkembang sangat pesat. Salah satu perkembangan teknologi saat ini
yaitu  banyaknya  sistem  layanan  angkutan  umum  yang ditawarkan  di  internet  salah  satunya  layanan  jasa angkutan yang berbasis online. Mungkin perkembangan sistem layanan angkutan online bukan hal yang baru lagi
STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN MENERAPKAN REGULASI ANGKUTAN ONLINE DALAM MENAMBAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALANGKA RAYA
The Strategy Of The Transportation Service To Apply Online Transport Regulation In Adding Indigenous Revenue (PAD) In The City Palangka Raya
Rahmat Hidayat * Diani Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya,  Palangka  Raya,  Central
Kalimantan, Indonesia
email: rahmat.hidayat@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Angkutan  Umum  adalah  angkutan  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  dalam  wilayah Umum dengan mempergunakan mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang terikat  dalam  trayek  tetap  teratur.  Sedangkan  angkutan  online  adalah  salah  satu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mengandalkan dan memanfaatkan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Alat  angkut  yang  menggunakan kendaraan pribadi yang dihubungkan dengan sebuah aplikasi. Tujuan dari penelitian ini untuk  strategi  dinas  perhubungan  menerapkan  regulasi  angkutan  online  dalam menambah pendapatan asli daerah (PAD) di kota palangkaraya. dan untuk mengetahui apa saja dampak positif dan negatif strategi dinas perhubungan menerapkan regulasi angkutan online dalam menambah pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Palangkaraya.
Selama ini angkutan online tidak memiliki izin (ilegal) untuk beroperasi yang menjadi salah satu aspek yang memunculkan konflik berkepanjangan diantara angkutan online dan angkutan umum. Karena berdampak pada Pendapatan Asli Daerah karena banyak pengusaha-pengusaha angkutan umum mungkin telah berpindah ke angkutan online. PM No. 118 Tahun 2018 tentang angkutan sewa khusus adalah regulasi yang dipakai saat ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis. Dan hasil penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa Dinas Perhubungan belum menerapkan regulasi angkutan online yang baru karena belum mempunyai izin operasi Pemerintah Kota Palangka Raya tidak Mendapatkan Retribusi dari angkutan online dengan demikian tidak ada penambahan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palangka Raya.
Kata Kunci: Regulasi
Angkutan Online
Pendapatan Asli Daerah
Keywords : Regulation Online Transport
Local Indigenous Revenue

## Accepted
January 2019

## Published
April 2019

## Abstract
Public transport is transport from one place to another within the general region by using public bus cars and public passenger cars that are bound to the route remains organized. While online transport is one of the traffic and road transport events that rely on and utilize the development of science and technology. A transport device that uses a private vehicle associated with an application. The objectives of this research for the Transportation Service strategy apply the regulation of online transport in increasing the regional original income (PAD) in the city of Palangkaraya. And to find out what are the positive and negative impacts of the Transportation Service strategy to apply the regulation of online transport in increasing the regional original revenue (PAD) in the city of Palangkaraya.
During this time the online transport has no permission (illegal) to operate which is one aspect that raises the prolonged conflict between online and public transport. Because of the impact  on  regional  indigenous  revenue  since  many  entrepreneurs-public  transport entrepreneurs may have moved to online transport. PM No. 118 the year 2018 about special rental  transport  is  the  current  regulation.  The  research  uses  qualitative  methods  that generate descriptive data on spoken and written words. And the results of the authors of research  found  that  the  Department  of  Transportation  has  not  implemented  new online transport regulations because it does not have the operation license of municipal government Palangka Raya does not get retribution of the online transport with There is no additional regional income in the city of Palangka Raya.
Hidayat R, Diani. 2019. Strategi Dinas Perhubungan Menerapkan Regulasi Angkutan Online Dalam Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palangka Raya
di  Indonesia  saat  ini.  Berkembangnya  teknologi informasi  adalah  suatu  keniscayaan  bagi  segala  bidang usaha.  Berbagai  inovasi  diciptakan  untuk  memberikan manfaat  positif  bagi  kehidupan  manusia  serta memberikan  banyak  kemudahan  dalam  melakukan aktifitas manusia. Tidak ada satupun bidang usaha yang tidak  tersentuh  dan  memanfaatkan  perkembangan teknologi  termasuk  dalam  perkembangan  sistem angkutan umum itu sendiri.
Angkutan  online  muncul  ditengah  kondisi  sistem angkutan umum di Indonesia belum tertata dengan baik. Beberapa  perusahaan  besar  berlombalomba  untuk membentuk angkutan umum menjadi angkutan berbasis online. Angkutan online menjadi jasa yang efisien untuk digunakan,  yaitu  dengan  pemesanan  melalui  aplikasi ataupun  melalui  website  secara  online  melalui smartphone. Jasa angkutan umum berbasis online yang telah  hadir  di  Kota  Palangkaraya  yaitu  Neojek Palangkaraya,  ELJEK  Palangkaraya,  Mesanih,  Grab  dan Go-jek.
Pelayanan angkutan online memberikan layanan-layanan yang  tidak  ada  pada  jasa  pelayanan  angkutan  umum konvensional.  Pelayanan  angkutan  online  memberi cukup  kemudahan  dalam  pemesanan  sebuah  angkutan dengan  mengakses  aplikasi  angkutan  online  untuk mendapatkan  pengemudi  dengan  mudah.  Hadirnya angkutan online di Kota Palangkaraya menjadi salah satu hal positif bagi masyarakat Kota Palangkaraya yang ingin berpindah  lokasi  ke  suatu  tempat  ke  tempat  lainnya ataupun  ingin  memesan  makanan  atau  barang  dan sebagainya dengan mudah dan cepat.
Dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 138 ayat 3 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa  angkutan  umum  orang  dan/atau  barang  hanya dilakukan  dengan  kendaraan  bermotor  umum. kendaraan  pribadi/plat  hitam  (sepeda  motor,  mobil penumpang,  mobil  barang)  dengan  aplikasi  internet bukanlah  termasuk  angkutan  umum  sebagaimana  yang diatur  dalam  Undang-undang  RI  No.  22  Tahun  2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan.  Pelanggaran  lain yang dilakukan oleh angkutan online antara lain adalah terhadap  Pasal  139  ayat  4  penyedian  jasa  angkutan umum  dilaksanakan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada Pasal 173 ayat 1 tentang angkutan jalan menyatakan perusahan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan dan/atau barang wajib memiliki  izin  penyelenggaraan  angkutan.  Sedangkan angkutan  online  di  Kota  Palangkaraya  belum  memiliki izin operasi angkutan.
Pemerintah  daerah  Kota  Palangkaraya  harus  segera merumuskan  regulasi  yang  tepat  dan  tidak  memihak salah  satu  pihak,  mengingat  bahwa  angkutan  umum berbasis online maupun angkutan umum konvensional juga  memiliki  hak  yang  sama  untuk  menjalankan usahanya.  Dalam  menangani  permasalahan  angkutan umum  akan  dikembangkan  sistem  angkutan  yang modern  dan  tarif  yang  terjangkau.  Ciri  khas  angkutan online  yang  selalu  menawarkan  kemudahan  dan kenyamanan bagi masyarakat menjadi alasan masyarakat berpindah  dari  angkutan  umum  konvensional  ke angkutan berbasis online. Ini menjadikan permasalahan bagi  driver  angkutan  umum  konvensional  mengeluh karena  penurunan  pendapatan  perharinya  semenjak beredarnya  angkutan  online.  Dan  juga  implikasinya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah karena banyak pengusaha-pengusaha  angkutan  umum  mungkin  telah berpindah ke angkutan online.
Salah  satu  yang  dapat  menambah  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  didapat  melalui  angkutan  umum yaitu  izin  operasi  angkutan  dan  lain  sebagainya  pada angkutan umum. Sebagaimana diketahui bahwa angkutan umum konvensional melakukan uji kir, bayar pajak, izin trayek  dan  kontribusi  lainnya  kepada  Pemerintah Daerah.  Sedangkan  angkutan  online  telah  merambat luas dan sudah ada dimana-mana tidak ada kontribusinya
ke  Pemerintah  Daerah  karena  belum  ada  izin  dari Pemerintah Daerah.
Salah  satu  penelitian  terdahulu  terhadap  potensi Pendapatan  asli  daerah  angkutan  umum  adalah  dalam penelitian Irma Mohammad (2016) berjudul Manajemen Retribusi  Angkutan  Umum  Pada  Dinas  Perhubungan, Komunikasi,  dan  Informatika  Kota  Palu.  Pada penelitiannya  menjelaskan  salah  satu  sumber penerimaan  yang  menjadi  andalan  daerah  antara  lain berasal  dari  sektor  retribusi  selain  pajak.  Penerimaan yang  bersumber  dari  sektor  retribusi  mempunyai potensi  yang  cukup  besar  sehingga  dibutuhkan  upaya untuk  dapat  meningkatkan  penerimaan.  Penetapan besar  target  retribusi  yang  harus  dicapai  setiap  tahun disusun berdasarkan jumlah angkutan umum yang telah memiliki izin operasi. Setiap  angkutan umum  dipungut retribusi berdasarkan kriteria jenis angkutannya.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota Palangkaraya No. 4 tahun 2011 Bab II Pasal 2 tentang Retribusi Izin Trayek. Disebutkan dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk  menyediakan  pelayanan  angkutan  penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah  Kota Palangkaraya. Jelas  ada kaitannya dengan penambahan/peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).

## METODOLOGI
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan merumuskan  strategi  Dinas  Perhubungan  Kota Palangkaraya  menerapkan  regulasi  angkutan  online dalam  menambah  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Palangkaraya. Alasan peneliti menggunakan tipe dekriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini karena peneliti berusaha untuk melihat dari situasi sosial yang terjadi  di  masyarakat  sehingga  memudahkan  peneliti dalam menganalisis dan merumuskan strategi penerapan
regulasi angkutan online dalam menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya.
Lokasi  penelitian  dilakukan  pada  Dinas  Perhubungan, mengingat Dinas Perhubungan merupakan instansi yang berwenang  dalam  melakukan  fungsinya  sebagai penyelenggaraan  urusan  Pemerintah  dan  pelayanan umum  dibidang  lalu  lintas,  angkutan,  teknik  prasarana dan  parkir  serta  pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas  di bidang  lalu  lintas,  angkutan,  teknik  prasarana  terminal dan parkir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil yang ditemukan, Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Regulasi tersebut  tidak  ada  menjelaskan  mengenai  angkutan online atau angkutan sewa khusus secara jelas tentang penyelenggaraan angkutan online ini hanya menjelaskan tentang angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek sedangkan,  angkutan  online  adalah  angkutan  sewa khusus  dengan  mekanisme  yang  berbeda  dengan angkutan lainnya yaitu dengan aplikasi. Karena, tidak ada mengatur  secara  jelas  mengenai  angkutan  online  ini Pemerintah  mengeluarkan  regulasi  Peraturan  Menteri Perhubungan  atau  PM  No.  118  Tahun  2018  tentang penyelenggaraan  angkutan  sewa  khusus  untuk memperkuat. Walaupun sebelumnya sering menggonta- ganti regulasi untuk angkutan online ini.
Dalam  aturan  tersebut  Dinas  Perhubungan  Kota Palangka  Raya  masih  memakainya  dan  masih  berlaku untuk  angkutan  umum  yang  konvensional  atau  yang dalam  trayek.  Sedangkan  untuk  angkutan  online sementara  ini  menggunakan  regulasi  atau  peraturan yang  baru  yaitu  PM  No.  118  tahun  2018  tentang penyelenggaraan  angkutan  sewa  khusus  yang sebelumnya  menggunakan  PM  No.108  Tahun  2017. Namun,  angkutan  online  yang  lagi  marak  digunakan masyarakat  masih  belum  punya  izin  di  Kota  Palangka Raya.  Dalam  Undang-undang  No.  22  Tahun  2009
Hidayat R, Diani. 2019. Strategi Dinas Perhubungan Menerapkan Regulasi Angkutan Online Dalam Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palangka Raya
tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebenarnya tidak diatur  untuk  sepeda  motor  sebagai  sarana  angkutan umum.
Angkutan online memang sangat menjadi peluang kerja masyarakat  untuk  mengais  rezeki.  Tetapi,  dengan keberadaan angkutan online ini mengancam keberadaan taksi  kota  atau  angkutan  kota/angkot,  dengan kenyamanan  yang  ditawarkan  pemilik  angkutan  online secara  otomatis  memudahkan  masyarakat  dalam mencari  angkutan  dalam  kota.  Masyarakat  tidak  lagi direpotkan  mencari  angkutan  39  sekarang  karena angkutan online beroperasional selama 24 jam.
Dinas  Perhubungan  Kota  Palangka  Raya  tidak  bisa mengunakan UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan  angkutan  jalan  karena  tidak  ada  dijelaskan  untuk aturan  angkutan  online.  Untuk  regulasi  PM  No.  108 tahun 2017 telah digugat dari pihak angkutan telah gugur dan  berubah  menjadi  PM  No.  118  Tahun  2018.  Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tidak bisa menerapkan angkutan sewa khusus atau angkutan online  ini  di  Kota  Palangka  Raya.  Karena  masih menunggu  SK  Gubernur  untuk  penetapan  wilayah, kuota unitnya untuk kota, daerah dan kabupaten lainnya dan juga menetapkan tarif atas dan tarif bawah. Jadi kami tinggal  menunggu  SK  Gubernur  baru  Dinas Perhubungan bisa menjalankan izin-izinnya. Jika tanpa SK Gubernur Dinas Perhubungan tidak berani dan tidak ada dasar untuk menjalankan tugas. Di dalam PM No. 118 tahun  2018  itu  ditulis  harus  ada  SK  dari  Gubernur. Sedangkan masalah penambahan pendapatan asli daerah dari angkutan online ini Dinas Perhubungan belum ada dan strategi untuk angkutan sewa khusus atau angkutan online ini Dinas Perhubungan mungkin akan mengikuti dari SOP Kementerian.
Selama ini sebenarnya angkutan online juga tidak berani jika  tidak  ada  SK  Gubernur  jadi  angkutan  online beroperasi  melalui  dengan  aplikasinya  langsung  dari pusat.  Oleh  karena  itu,  Dinas  Perhubungan  Kota Palangka Raya tidak berani membatasi angkutan online
ini  karena  belum  adanya  SK  Gubernur  atau  dasar hukumnya. Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya juga belum pernah menerapkan regulasi PM No.108 Tahun 2017  sebelumnya  dan  sekarang  regulasi  PM  No  108 Tahun  2017  tersebut  telah  digugat  atau  diganti  dan Gubernur  sekarang  sudah  mulai  membuat  SK  dengan memakai regulasi baru yaitu PM No. 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus ini.
Didalam  PM  No.  118  Tahun  2018  dijelaskan  bahwa tetap mengutamakan keselamatan dengan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM), penetapan batas tarif, serta mengatur suspensi bagi mitra pengemudi. Ada juga beberapa  batasan  untuk  angkutan  online  ini  di  dalam regulasi  baru  tersebut  agar  tidak  terjadi  masalah semakin  besar  dengan  menghimbau  angkutan  online untuk tidak mangkal atau parkir di tempattempat umum tidak boleh menarik penumpang dari bandara, terminal dan  menarik  penumpang  di  pinggir  jalan  karena  itu, sudah  ada  angkutannya  tersendiri.  Jadi,  mereka  harus menarik penumpangnya melalui aplikasi.
Dinas  Perhubungan  Kota  Palangka  Raya  hanya  bisa mengatur  angkutan  online  dengan  mengingatkan  atau menegur  angkutan  online  jika  melakukan  pelanggaran atau  hal-hal  lain  yang  dilarang  melalui  surat.  Dinas Perhubungan  Kota  Palangka  Raya  juga  menyarankan agar angkutan online harus melakukan atau wajib uji kir demi  keselamatan  penumpang  dan  driver.  Jadi,  jangan sampai  perusahaan  meraup  keuntungan  tetapi  tidak memikir  keselamatan  penumpang  dan  driver.  Dinas Perhubungan  Kota  Palangka  Raya  akan  menjaga keuntungan  angkutan-angkutan  untuk  menjamin keamanan penumpang. Angkutan online telah terlanjur beroperasi  di  Kota  Palangka  Raya  hal  ini  tidak  dapat dicegah karena semua proses transaksi dilakukan secara online  dan  angkutan  online  akhirnya  tetap  beropersi karena kebutuhan masyarakat.
Dengan persoalan itu Dinas Pehubungan Kota Palangka Raya mulai menyarankan agar angkutanangkutan online untuk registrasi ulang kembali supaya bisa membedakan
antara  travel  antar-jemput  dengan  angkutan  sewa khusus/angkutan online. Jika angkutan-angkutan ini telah registrasi  ulang  terlebih  dahulu  di  Samsat  maka  akan mengganti  plat  belakangnya  menjadi  AO  (angkutan online)  dan  angkutan  penumpang  dulu  AP  (angkutan penumpang)  didalam  PM  No.118  Tahun  2018  itupun prosedur  tetap  berjalan.  Dengan  begitu  jika  Dinas Pehubungan  melakukan  razia  tidak  bingung  untuk membedakannya antara angkutan konvensional dengan angkutan online dan Dinas Perhubungan akan tahu apa saja yang akan diperiksa.
Dalam  aturan  PM  No.118  Tahun  2018  mewajibkan semua  perusahaan  angkutan  online  memiliki  izin penyelenggaraan  dari  pemerintah.  Dalam  pengurusan izin  tersebut  juga  dikenakan  biaya  sebagai  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  dan  retribusi  daerah. Terbitnya peraturan ini mendapat sambutan positif dari pelaku  usaha  angkutan  online  dinilai  sudah  lebih mengakomodir seluruh pemangku kepentingan seperti perusahaan angkutan online, driver serta penumpangnya dibandingkan  dengan  peraturan  sebelumnya  dan  juga regulasi  ini  berdampak  positif  bagi  masyarakat  karena dalam regulasi/aturan didalamnya memuat pengawasan, perlindungan  masyarakat  agar  aman  dan  terjamin keselamatan  dalam  mengunakan  angkutan  online. Sedangkan  dampak  negatif  dari  menerapkan  regulasi angkutan online ini adalah masalah tarif angkutan dimana pemerintah  telah  menentukan  besarannya.  Jika penentuan  tarif  diserahkan  pada  perusahaan  angkutan online  tentu  berdampak  negatif  bagi  perusahaan konvensional  karena  akan  menguntungkan  bagi perusahaan angkutan online sedangkan untuk angkutan konversional merasa dirugikan.
Mengenai  angkutan  online  yang  menggunakan  sepeda motor dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tidak ada mengatakan sepeda motor adalah angkutan umum mengingat  penyumbang  angka  kecelakaan  terbesar adalah  sepeda  motor.  Ada  dampak  negatif  lainnya terlihat dari data jumlah armada angkutan umum dalam
trayek  pada  tahun  2017-2018  yang  mengalami penurunan  diakibatkan  karena  adanya  angkutan  online dan juga disebabkan angkutan tidak layak operasi karena telah rusak terlihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1.1
Data Jumlah Armada Angkutan Dalam Trayek di Palangka Raya Tahun 2018
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa angkutan kota menurun  lebih  243  angkutan  dari  awal  hadirnya angkutan sampai tahun 2018. Seperti dikatakan bahwa penurunan  jumlah  angkutan  tersebut  ada  dua  sebab karena  kurang  merawat  angkutan  yang  menjadi angkutan  tidak  dapat  beroperasi  lagi  dan  para  driver angkutan  mungkin  telah  berpindah  menjadi  driver angkutan online.
Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  selanjutnya  disebut PAD,  yaitu  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Salah  satunya  dari retribusi daerah Retribusi daerah Berdasarkan Undang- undang No. 28 tahun 2009 retribusi atau yang disebut dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus  disediakan  atau  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah  kepada  orang  pribadi  dan  badan.  Jasa  yang dimaksud  adalah  kegiatan  Pemerintah  daerah  berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas atau  kemanfaatan  lainnya  yang  dapat  dinikmati  oleh orang pribadi atau badan.
Tetapi,  Dinas  Perhubungan  Kota  Palangka  Raya  telah kelewatan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah dari perusahan  angkutan  online  tersebut  di  Kota  Palangka
Hidayat R, Diani. 2019. Strategi Dinas Perhubungan Menerapkan Regulasi Angkutan Online Dalam Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palangka Raya
Raya.  Padahal  jika  dilaksanakan  sangat  dimungkinkan akan menambah Pendapatan Asli Daerah. Dari angkutan kota pun tidak begitu menambah pendapatan asli daerah atau  bisa  dikatakan  sangat  menurun  Pendapatan  Asli Daerahnya  dari  angkutan  kota  yaitu  ±  Rp.2000.000,- Perbulannya dari 187 angkutan kota. Jika dilihat diawal jumlah  angkutan  kota  sebanyak  430  unit  maka  yang didapatkan bisa mencapai ± Rp.4.500.000,- perbulannya.
Setiap angkutan umum dipungut retribusi berdasarkan kriteria  jenis  angkutannya  yaitu  angkutan  kota membayar retribusi Rp. 500,- setiap kali lewat, AKDP (angkutan kota dalam provinsi) sebesar Rp. 5000,- sekali jalan dan AKAP (angkutan kota antar provinsi) sebesar Rp.  15.000  sekali  jalan,  sedangkan  penumpang  antar jemput  atau  sewa  khusus  sekali  berangkat  dipungut retribusi sebesar Rp. 5000,- dan direkapitulasi terhadap hasil pungutan retribusi terminal setiap 1 (satu) minggu sekali dan 1 (satu) bulan sekali. Apabila angkutan online telah  dilakukan  izin  operasi  angkutan  maka  bisa  saja retribusinya makin bertambah karena, angkutan online tidak sedikit jumlahnya melainkan ±1000 jumlahnya ini termasuk  mobil  dan  motor.  Jika  dihitung  jumlah angkutan  online  sekitar  1000  angkutan  maka pendapatan  asli  daerahnya  sekitar  ±  Rp  10.800.000,- perbulannya. Tetapi, sayangnya tidak ada data yang lebih akurat berapa jumlah angkutan online yang sebenarnya karena  Dinas  Perhubungan  Kota  Palangka  Raya  pun tidak  ada  memiliki  data  tersebut.  Adapun  jumlah  nilai retribusi  jasa  usaha  dan  retribusi  perizinan  dalam  di tahun 2017, sebagai berikut:
Tabel 1.2 Pendapatan Per Jenis Retribusi Pada APBD 2017

## KESIMPULAN
Strategi  Dinas  Perhubungan  menerapkan  regulasi angkutan  online  dalam  menambah  pendapatan  asli daerah sampai saat ini belum dilaksanakan. Penyusunan program kerja dalam penyelenggarakan angkutan online belum  dibuat  dikarenakan  SK  Gubernur  belum  ada. Dengan begitu akibatnya untuk menambah pendapatan asli  daerah  juga  belum  didapatkan.  Padahal  Dinas Perhubungan  tetap  bisa  menerapkan  regulasi  tersebut walaupun belum mendapatkan SK Gubernur karena bisa batal  dari  hukum  jika  SK  Gubernur  itu  berbenturan dengan Peraturan Menteri dan juga Peraturan menteri lebih tinggi daripada SK Gubernur.
Dengan hadirnya angkutan online yang telah menyebar dimana-mana  termasuk  di  Kota  Palangka  Raya sebagaimana  yang  telah  dicantumkan  di  UU  No.  22 Tahun  2009,  tidak  ada  disebutkan  tentang  angkutan online  sehingga  pada  kenyataannya  pemerintah kecolongan  terhadap  adanya  potensi  pendapatan  asli daerah  di  perusahaan  angkutan  online  tersebut. Kehadiran  angkutan  online  memberikan  yang  kurang baik terhadap angkutan kota, hadirnya angkutan online di Kota Palangka Raya menjadi semakin menurun jumlah armada  angkutan  kota.  Dan  Dinas  Perhubungan berencana  ingin  mengganti  plat  angkutan  online  di belakang platnya menjadi AO (angkutan online). Seperti yang diketahui di belakang plat angkutan travel bertanda AP (angkutan penumpang).

## REFERENSI
Ardilla,  Riska.  2017. Peranan  Retribusi  Angkutan  Kota Antar  Provinsi  Dalam  Menggali  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Di  Kota  Bandar  Lampung .  Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosia l.
Debby  Agatha,  Herbasuki  Nurcahyanto,  dan  Mariyam Musawa.  2012. Strategi  Pengelolaan  Angkutan Umum  Jalan  Raya  di  Kota  Semarang .  Jurnal Administrasi Publik. Volume 1, No 1.
Dirgantoro, Crown. 2001. Manajemen Stratejik Konsep, Kasus, dan Implementasi. Jakarta: PT Grasindo.
Frans, John H, Jusuf J S Pah dan Maria G A Ikun. 2017. “Perpindahan Moda Angkutan Umum Ke Angkutan Pribadi di Kota Kupang” . No. 2: 151. Habeis, Musa dan Mukhamad Najib. 2008. Manajemen Strategik  dalam  Pengembangan  Daya  Saing Organisasi. Jakarta: Elex Media Komputindo Hery. 2018. Manajemen Strategis . Jakarta: Grasindo. Iriantara,  Yosal.  2004. Manajemen  Strategis  Public Relations. Jakarta:Ghalia Indonesia. Juhaini. 2018. Pengaruh Kehadiran Angkutan Online (Grab) Terhadap  Sosial  Ekonomi  Supir  Angkutan  Umum (PT.  Rahayu  Medan  Ceria  Trayek  120). Jurnal Repositori Institut USU. Mohammad,  Irma.  2016. Manajemen  Retribusi  Umum Pada  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  Dan Informatika Kota Palu. Jurnal Katalogis. Volume 4, No 1. Pranadita,  Nugraha.  2018. Perumusan  Strategi Perusahaan  Interaksi  Hukum  Dengan  Manajemen Strategis  dalam  Industri  Pertanahan  Indonesia.
Yogyakarta: CV Budi Utama. Sedjati,  Retina  Sri.  2015. Manajemen  Strategis. Yogyakarta: CV Budi Utama. Siagian, Sondang P. 2012. Manajemen Strategik . Jakarta: PT Bumu Aksara. Supratikno,  Hendrawan,  dkk.  2003. Advanced  Strategic Manajement . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Wahyusetyawati,  Endang.  2017. Dilema  Pengaturan Transportasi Online. Jurnal Rechtsvinding. 1-3. Wulandari,  Phaureula  Artha  dan  Emy  Iryanie.  2018.
Pajak  Daerah  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah. Yogyakarta: Deepublish. Yunus,  Eddy.  2016. Manajemen  Strategis. Yogyakarta: CV Andi Offset.

## Perundang-Undangan
Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek. Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  PM  108  tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum  Tidak dalam Trayek.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  PM  118  Tahun 2018  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa Khusus.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan