INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7422-7433 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak
Muhammad Safar 1 ✉ , Yasmirah Mandasari Saragih 2 , Sumarno 3 , Teguh Hidayat Siregar 4 ,
Sri Utami 5
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: safarbrow@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Berita kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pedofilia  telah  menyedot  perhatian  masyarakat  dan  pemerintah.  Seperti  yang  kita ketahui, pedofilia adalah  suatu  perilaku  menyimpang  untuk  mendapatkan  kepuasan  seks  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa  terhadap  anak-anak.  Biasanya  sebelum  melancarkan  aksinya,  para  pedofil  ini  selalu menggunakan berbagai macam cara untuk menarik perhatian agar para calon korbannya mau atau menuruti  apa  kata  si  pelaku.  Tindakan  ini  sangat  berdampak  buruk  terhadap  perkembangan  anak hingga ia dewasa nanti karena akan meninggalkan luka dan trauma yang mendalam, yang membuat mental anak menjadi lemah. Untuk itu anak yang menjadi korban kejahatan seksual para pedofilia harus dilindungi  dan  memperoleh  pelayanan  khusus. Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada teori-teori hukum. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perilaku pedofilia, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban pedofilia berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penegakan hukum pidana bagi pelaku pedofilia atas kejahatan seksual terhadap anak.
Kata Kunci: Pedofilia, Kejahatan Seksual, Anak

## Abstract
Children are a gift from God whose honor and dignity need to be protected and their rights to grow and develop in accordance with their nature guaranteed. The rise in cases of sexual violence against children, especially pedophilia, has attracted public attention, which ultimately led the government to declare  that 2014  was  an  emergency  year  for  sexual violence  against children. Pedophilia  is deviant behavior  carried  out  by  someone  to  obtain  sexual  satisfaction  from  relationships  with  children. Pedophilia is deviant behavior carried out by someone to obtain sexual satisfaction from relationships with children. The modus operandi used by pedophiles to ensnare their victims also varies. The practice of pedophilia will have a negative impact on children and adults. The impact will not only damage the future physically but will also damage the child's mental and psychological well-being. So children are victims who should be protected and receive special services. The research method used is doctrinal legal research or normative legal research whose emphasis is on legal theories. This research aims to determine the factors that cause pedophilic behavior in perpetrators and how legal protection is for victims of pedophilia in accordance with Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

## Keywords: Pedophilia, Sexual Violence, Children

## PENDAHULUAN
Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan seorang ibu. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa  yang  sejak  dari  dalam  kandungan  berhak  untuk  hidup  dan  harus  mendapatkan perlindungan.  diberikan  perlindungan  karena  anak  adalah  generasi  penerus  baru  yang merupakan  aset  negara  yang  nantinya  diharapkan  dapat  meneruskan  cita-cita  bangsa dalam pembangunan nasional di masa yang akan datang. Untuk itu keamanan anak harus tetap terjaga dari para pelaku tindak pidana terhadap anak.
Seiring dengan perkembangan zaman kita semakin sering mendengar atau melihat berita mengenai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelainan atau yang biasa disebut dengan pedofilia. Maraknya kasus pemberitaan mengenai tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan masyarakat, membuat para orang tua merasa gelisah atau khawatir akan keselamatan anak karena sewaktu-waktu kejahatan seksual terhadap anak bisa saja terjadi. Kejahatan seksual adalah suatu perbuatan yang  telah  melanggar  norma  kesopanan  yang  dilakukan  dengan  sembunyi,  memaksa bahkan memberikan ancaman terhadap korban.
Secara umum kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu aktivitas seksual yang diatur  di  dalam  undang-undang,  yang  pelakunya  adalah  orang  dewasa  dan  korbannya adalah anak-anak. Salah satu contoh kejahatan yang sudah sering terjadi pada anak adalah
tindak pidana pedofilia. Pedofilia merupakan suatu gangguan atau perilaku menyimpang yang  terdapat  pada  orang  dewasa  yang  menjadikan  anak-anak  sebagai  objek  aktivitas mereka.  Kehadiran  para  pedofilia  ini    menjadi  suatu  ancaman  yang  besar  di  dalam lingkungan masyarakat karena sangat merugikan korban dan mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Para korban menjadi menderita fisik dan mental sehingga membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan hukum yang tegas. Perilaku seks yang normal adalah aktivitas  seks  yang  menyesuaikan  diri  dengan  tuntutan  kebutuhan  individu  dengan kebahagiaan  dan  pertumbuhan  maksimal  atas  perwujudan  kemampuan  individu  untuk mengembangkan kepribadian menjadi lebih baik (Maramis, 2004 : 29).
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk jurnal dengan judul “ Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak” .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ialah  suatu  cara  atau  metode  yang  dipakai  peneliti  untuk mendapatkan  jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  yang  terdapat  di  dalam  rumusan masalah. Tipe penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif yang menekankan pada ilmu hukum dan berusaha mempelajari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat terutama permasalahan yang diteliti (Arfa, Faisar Ananda, 2016 : 4).  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  penulis  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  diperoleh  dari  studi kepustakaan  dengan  mempelajari,  mengkaji,  menganalisis  bahan-bahan  tertulis  yang sifatnya  teoritis,  yang  berhubungan  dengan  asas-asas,  konsep-konsep,  pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang meliputi Pasal 290 KUHP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo  Undang-Undang No. 23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer  yang  berbentuk  literatur- literatur,  buku,  artikel  dan  surat  kabar.  Sedangkan  bahan  hukum  tersier  diperoleh  dari bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  yang  ada  hubungannya  dengan  kejahatan  pedofilia.  Bahan  hukum  tersier biasanya  diperoleh  dari  sumber  di  luar  hukum  yang  fungsinya  untuk  melengkapi  data penelitian seperti internet, situs website, kamus hukum dan ensiklopedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Perilaku Pedofilia
Kasus  kejahatan  seksual  terhadap  anak  di  Indonesia  sangatlah  memperihatinkan. Selama  ini,  kasus  yang  diungkap  oleh  pihak  Kepolisian  sangat  minim  dikarenakan  yang menjadi korban pelaku kejahatan seksual adalah anak-anak yang masih polos dan sangat mudah untuk dibungkam agar tidak bercerita kepada siapapun termasuk keluarga. Pada umumnya  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak  dilakukan  oleh  orang  yang  terdekat dengan si korban.
Kejahatan seksual terhadap anak ( child abuse) di dalam dunia medis mulai dikenal sejak tahun 1946 (Kurniawan M, 2013). Abuse adalah kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau  perlakuan  yang  salah,  perilaku  tidak  layak  yang  dialami  oleh  individu  maupun kelompok. Child abuse adalah perilaku melukai yang secara fisik dan emosional dilakukan berulang  terhadap  anak  melalui  desakan  hasrat,    kejahatan  seksual  dan  penelantaran sehingga anak menjadi kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi uniknya sebagai manusia secara optimal (Salmiah S, 2009 : 16).
Pedofilia  adalah  suatu  perilaku  menyimpang  untuk  memperoleh  kepuasan  seksual dengan  mencabuli  korbannya  yaitu  anak.  Menurut  Prof.  Yasmirah  Mandasari  Saragih, pengertian  pencabulan  adalah  kejahatan  seksual  yang  dilakukan  seorang  pria  atau perempuan terhadap anak di bawah umur baik pria maupun perempuan dengan kekerasan ataupun  tanpa  kekerasan.  Pencabulan  juga  bisa  diartikan  sebagai  suatu  gangguan psikoseksual  yang  menjangkit  orang  dewasa  dalam  memperoleh  kepuasan  seksual  dari seorang anak pra remaja. Ciri khasnya adalah melakukan fantasi kegiatan seksual dengan cara yang diinginkan para pelaku untuk memperoleh kepuasan seksual (Yasmirah Mandasari Saragih, 2020 : 145).
Kata pedofilia berasal dari bahasa Yunani paidophilia, pais berarti anak atau anak-anak dan philia berarti cinta yang bersahabat atau persahabatan. Pedofilia mempunyai 4 (empat) jenis, yaitu :
1. Hedephile, ketertarikan seseorang baik emosional maupun seksual terhadap anak usia menjelang pubertas sekitar 11 – 14 tahun baik sejenis atau lain jenis;
2. Ephebophiles, ketertarikan terhadap anak usia 15-16 tahun;
3. Teleiophile, penyimpangan seksual pedophilia yang menyukai anak yang sudah lewat pubertas berusia 17 tahun; dan
4. Gerontophiles, ketertarikan seksual kepada orang yang berusia jauh diatasnya (usia kakek dan neneknya).
Meningkatnya jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak menjadi fenomena yang menarik perhatian banyak kalangan termasuk pemerintah. Sesuai dengan penelitian, faktor yang  menyebabkan  seseorang  melakukan  kejahatan  seksual  dikarenakan  pelaku  pernah menjadi korban pelecehan seksual, himpitan ekonomi, rasa balas dendam, rasa ingin tahu, kurang mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari keluarga, merasa tidak mempunyai harga diri, kegagalan dalam hubungan percintaan, korban bullying dan ketidakmampuan mengontrol hasrat seksual.
Pedofilia  adalah  suatu  kejahatan  yang  memberikan  dampak  buruk  bagi  korban. Menurut  Kak  Seto  Mulyadi,  anak-anak  yang  menjadi  korban  pedofilia  akan  mengalami kurangnya  rasa  percaya  diri  dan  selalu  bersikap  negatif  terhadap  seks.  Para  pedofilia cenderung melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Baik anak laki-laki di bawah umur ( pedofilia homoseksual) dan atau dengan anak perempuan di bawah umur (Sawitri Supadi, 2005 : 19). Dibawah ini merupakan beberapa dampak yang terjadi pada anak yang menjadi korban kejahatan pedofilia :
1. Terjadinya Perubahan Mendadak. Seorang anak menjadi depresi dan menjadi sosok yang penuh rahasia, mengalami gangguan tidur dalam waktu yang lama, sering mimpi buruk,  kabur  dari  rumah,  menjadi  nakal  yang  akhirnya  malas  belajar  atau  bolos sekolah;
2. Terjadinya  Penurunan  Konsentrasi. Si  anak menjadi sering melamu  dan tidak  fokus dalam melakukan aktivitas apapun;
3. Terjadinya Gangguan Emosional. Hal ini dapat dilihat dari si anak yang merasa tidak percaya diri dan merasa tidak berharga sehingga menarik diri atau mengisolasi diri dari teman maupun keluarga. adanya ketakutan atau rasa cemas yang luar biasa serta tidak mempercayai siapapun yang ada mdi sekelilingnya; dan
4. Terjadinya Gangguan Fisik. Hal ini dapat dilihat dari luka-luka yang timbul pada alat kelamin setelah terjadinya aktivitas seksual yang dilakukan oleh pelaku.
Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Pedofilia Sesuai Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Kedudukan  anak  sebagai  generasi  penerus  cita-cita  bangsa  harus  mendapatkan perhatian yang sangat serius dari lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. Anak harus dilindungi oleh negara guna melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang (Rahman Amin,  2021  :  5).  Hal  ini  telah  diatur  dalam  undang-undang  yang  mengatur  tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan pedofilia merupakan tanggung jawab bersama yaitu pemerintah, masyarakat luas maupun lembaga lainnya. Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak terlepas dari tujuan  bagaimana  mewujudkan  kesejahteraan  anak  secara  menyeluruh  agar  anak  dapat tumbuh  dan  berkembang  menjadi  manusia  dewasa  yang  sehat  secara  jasmani,  rohani, cerdas, bermoral dan berpendidikan. Dibawah ini merupakan bentuk-bentuk perlindungan khusus terhadap korban kejahatan pedofilia, yakni :
1. Pasal  64  ayat  3  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan,  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  ayat  1  dilaksanakan  melalui  upaya  rehabilitasi.  Baik  dalam lembaga  maupun  luar  lembaga.  Upaya  perlindungan  dari  pemberitaan  identitas  di berbagai  media  massa  dengan  tujuan  untuk  menghindari  predikat.  Memberikan jaminan keselamatan  bagi saksi korban dan saksi ahli baik secara  fisik, mental  dan sosial,  serta  memberikan  akses  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai perkembangan perkara;
2. Pasal  66  ayat  2  Undang-Undang  No.  23    Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui upaya penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara  ekonomi.  Dalam  hal  ini,  pelaporan  dan  penerapan  sanksi  harus  melibatkan berbagai  instansi  pemerintah,  perusahaan,  serikat  pekerja,  lembaga  swadaya masyarakat  dan  masyarakat  untuk  penghapusan  eksploitasi  terhadap  anak  secara ekonomi dan seksual;
3. Pasal  69  ayat  1  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Perlindungan khusus bagi korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak sebagai korban kejahatan; dan
4. Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  perlakuan  salah  dan  penelantaran sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  59  dilakukan  melalui  pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabili tasi oleh pemerintah dan masyarakat”.
Adapun bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan oleh lembaga atau masyarakat terhadap anak sebagai korban kejahatan pedofilia, antara lain :
1. Konseling.  Pemberian  bantuan  dalam  bentuk  konseling  sangat  cocok  diberikan kepada  korban  kejahatan  yang  merasakan  trauma  berkepanjangan  sebagai  upaya rehabilitasi.  Mengingat  dalam  waktu  cepat  atau  lambat  para  korban  kejahatan  ini dapat mengalami gangguan fisik dan mental;
2. Pelayanan atau Bantuan Medis. Korban kejahatan pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan  medis.  Pelayanan  medis  yang  dimaksud  adalah  berupa  pemeriksaan kesehatan  atau  perawatan  sampai  korban  benar-benar  pulih.  Korban  akan mendapatkan suatu laporan tertulis ( visum et repertum atau surat keterangan medis), yang  nantinya  laporan  ini  pun  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  apabila  kasus pedofilia diproses secara hukum; (Anonim, 2024)
3. Bantuan Hukum. Bantuan hukum yang diberikan terhadap korban kejahatan pedofilia dapat berupa advokasi dan pendampingan. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah  maupun  lembaga-lembaga  non  pemerintah  seperti  Lembaga  Swadaya Masyarakat ( LSM ). Pendampingan ini dilakukan agar anak tidak merasa disudutkan, ketakutan dan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung;
4. Pengawasan.  Upaya  perlindungan  ini  dilakukan  dengan  cara  memantau  dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan pedofilia, seperti kota-kota besar dan daerah pariwisata (Fatayat NU : 2024) ; dan
5. Pencegahan.  Upaya  pencegahan  terhadap  tindak  pidana  pedofilia  dapat  dilakukan dengan  cara  memberikan  penyuluhan  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang bahaya kejahatan pedofilia terhadap anak-anak yang merupakan masa depan bangsa. Agar masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi kejahatan pedofilia.
Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak Pidana  berasal  kata straf  (Belanda)  yang  disebut  juga  dengan  istilah  hukuman. Menurut  Prof.  Dr.  Yasmirah  Mandasari  Saragih  dan  Dr.  Alwan  Hadiyanto,  Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada  seseorang  atau  beberapa  orang  sebagai  akibat  hukum  (sanksi)  baginya  atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana (Yasmirah Mandasari Saragih dkk, 2021:91). Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana ( strafbaar feit).
Membahas tentang hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pokoknya ketika orang berbicara tentang  hukum  pidana  maka  yang  ada  dipikiran  adalah  pemberantasan  kejahatan  oleh aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Disatu sisi, yang terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah. Oleh  karena  itu,  hal  yang  wajar  jika  kita  berasumsi  bahwa  suatu  kejahatan  yang  terjadi merupakan  masalah  sosial  yang  pada  umumnya  bersumber  dari  masalah  kemiskinan (Erdianto Effendi, 2011:1).
Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan pedofilia sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata bagi anak-anak. Menurut Prof. Dr. Yasmirah  Mandasari Saragih dkk, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu  masyarakat  hukum  umum  lainnya,  dimana  mereka  itu  sebagai  pemelihara  dari ketertiban  hukum  umum  telah  melarang  dilakukannya  tindakan-tindakan  bersifat melanggar  hukum  dan  telah  mengaitkan  pelanggaran  terhadap  peraturan-peraturannya dengan  suatu  penderitaan  yang  bersifat  khusus  berupa  hukuman  (Yasmirah  Mandasari Saragih, 2022:23).
Hukuman diartikan sebagai akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada  pidana  karena  mencakup  keputusan  hakim  dalam  lapangan  hukum  perdata (Muladi, 2005:1). Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang  suatu  azab  oleh  penguasa  yang  berwenang  kepada  pelaku  yang  bersalah melanggar  suatu  aturan  hukum  (Jan  Remmelink,  2003:7).  Adapun  sanksi  pidana berdasarkan  hukum  pidana  di  Indonesia  yang  dapat  digunakan  untuk  menjerat  pelaku kejahatan pedofilia di Indonesia adalah :
a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
• Pasal 290 ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan  cabul,  diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang  menyerang kehormatan,  kesusilaan  dengan  denda  pidana  penjara  paling  lama  sembilan tahun”.
• Pasal 290 ayat 2 yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatuhnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini dan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
• Pasal  290  ayat  3  yang  berbunyi  “Barang  siapa  membujuk  atau  menggoda seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain akan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun“.
• Pasal 292 yang berbunyi “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa akan diancam pidana penjara paling lama lima tahun.”
• Pasal 293 ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan  baik  tingkah  lakunya  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukannya perbuatan  cabul  dengan  dia,  padahal  belum  cukup  umurnya  atau  selayaknya diduganya belum cukup umur akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
• Pasal 294 ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa akan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
b) Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Pasal 15 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5) Pelibatan dalam peperangan; dan
6) Kejahatan seksual.
• Pasal 82 menyatakan bahwa :
1) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  dalam  Pasal  76E  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan maka pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

## SIMPULAN
Dari hasil pembahasan masalah dalam penulisan hukum ini yang telah diuraikan pada  bab-bab sebelumnya,  maka penulis dapat  mengambil suatu  kesimpulan sebagai berikut :
1. Faktor-faktor  seseorang  melakukan  pelecehan  seksual  karena  pelaku  pernah menjadi  korban  pelecehan  seksual,  himpitan  ekonomi,  ingin  balas  dendam,  rasa ingin tahu, kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga, merasa tidak mempunyai harga diri, gagal dalam hubungan percintaan, pernah jadi korban bullying dan ketidakmampuan dalam mengontrol hasrat seksual.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pedofilia berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain :
a. Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  dilaksanakan  melalui  upaya  rehabilitasi dalam  lembaga maupun luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari predikat, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial dan pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
b. Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat  1  dilakukan  melalui  penyebarluasan  atau  sosialisasi  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, melakukan pemantauan, pelaporan dan  pemberian  sanksi  serta    melibatkan  berbagai  instansi  pemerintah, perusahaan,  serikat  pekerja,  lembaga  swadaya  masyarakat  dan  masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual;
c. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan  khusus  terhadap  anak  sebagai  korban  kejahatan  seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual  dilakukan  melalui  upaya  penyebarluasan  dan  sosialisasi  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  melindungi  anak  korban  tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi;
d. Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  dilakukan  melalui pengawasan,  pencegahan,  perawatan  dan  rehabilitasi  oleh  pemerintah  dan masyarakat;
e. Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi baik dalam  lembaga maupun luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas  melalui  media  massa  dan  untuk  menghindari  predikat,  pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial.
3. Penegakan  hukum  pidana  bagi  pelaku  pedofilia  atas  kejahatan  seksual  terhadap anak berdasarkan hukum pidana di Indonesia yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan seksual pada anak adalah Pasal 290 ayat 1 KUHP, Pasal 290 ayat 2 KUHP, Pasal 290 ayat 3 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 ayat 1 KUHP, Pasal 294 ayat  1  KUHP.  Sanksi  pidana  berdasarkan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan dikenakan Pasal 15 dan Pasal 82.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfa, Faisar Ananda. 2016. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Prenadamedia Group.
Erdianto Effendi, 2011, SH, M.Hum, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung,
PT. Refika Aditama.
Hadiyanto  Alwan  Dan  Yasmirah  Mandasari  Saragih.  2001. Pengantar  Teori  Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana. Cetakan Pertama, CV. Cattleya Darmaya Fortuna, Medan. Hal. 91.
Jan Remmelink, 2003. Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 7.
Kurniawati,  M.  2013. Studi  Kualitatif  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  di  Kabupaten  Pidie.
Medan : Universitas Sumatera Utara.
Maramis. 2024. Ilmu Kedokteran Jiwa. Malang: Erlangga University Press. Hal. 29.
Muladi dan barda nawawi arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, cetakan ketiga, P.T. Alumni, bandung, 2005, Hal. 1.
Rahman Amin, 2021, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia, Sleman : CV Budi Utama, Hal. 5.
Salmiah, S. 2009. Child Abuse. Medan : Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.
Sawitri  Supadi  Sadar  Joen.  2005. Bunga  Rampai  Kasus  Gangguan  Psikoseksual,  Refika Aditama, Bandung.
Yasmirah Mandasari Saragih, 2020, Delik-Delik Dalam KUHP, CV. Haritsa, Sumatera Utara, Hal. 145.
Yasmirah Mandasari Saragih dkk, 2022, Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia, CV. Tungga Esti, Hal.23.

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.
Anonim. Memberikan Rasa Aman Pada Anak,
http://kakak.org/home.php?page=artikel&id=7  >  Diakses  Pada  Tgl  06  Mei  2024, Pukul 01.32 WIB.
Fatayat  NU. Darurat  Nasional  Perlindungan  Anak  dari  Kejahatan  Seksual. http://fatayat.or.id/featured/darurat-nasional-perlindungan-anak-dari-kejahatan seksual/ . Diakses Pada Tgl 06 Mei 2024 Pukul 02.00 WIB