## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3329/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perbuatan CV RS Melakukan Penyuapan Yang Diterima Hakim AM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Inggrid Priscelia Prayogo
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Article Info Abstract Article history: Received : 19 Mei 2022 Publish : 05 Juli 2022 Money laundering is a crime that can occur in any country in this world. These crimes can be committed by individuals and also corporations. Related to the law enforcement against money laundering, the specific case raised as the focus of this research is  the offense  that  has  been  comitted  by  CV  RS,  that  received  a  sum  of  money  worth  Rp 51.775.000.000,00 through 3 different bank accounts owned by the corporation. Such act fulfills the elements of passive money laundering as set forth in Article 5 paragraph (1) of Indonesian Law Number 8 of 2010. CV RS may be sought criminal liability because it has fulfilled provisions regarding criminal penalty against a corporation if CV RS had committed the offense accordant to Article 6 paragraph (2). The act of RR as the director of CV RS who has authority related to the placement of the money received by CV RS is identified  by  the  actions  of  CV  RS  itself.  The  origin  of  this  case  regarding  money laundering committed by CV RS is related to another case that involves bribery received by the judge AM who is the husband of RR. Keywords: Corporate Crime Money Laundering Bribery
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 19 Mei 2022 Publish : 05 Juli 2022 Tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  tindak  pidana  yang  dapat  terjadi  di  setiap negara yang ada di dunia. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.  Terkait  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  ini  maka  kasus  yang diangkat sebagai fokus penelitian ialah perbuatan CV RS yang menerima uang sejumlah total  Rp  51.775.000.000,00  melalui  3  rekening  berbeda  yang  dimiliki  oleh  korporasi tersebut. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. CV RS dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi ketentuan untuk penjatuhan pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Perbuatan RR selaku direktur CV RS yang menguasai penempatan uang yang diterima oleh CV RS diidentikkan dengan perbuatan dari  CV  RS  itu  sendiri.  Tindak  pidana  asal  dari  tindak  pidana  pencucian  uang  yang dilakukan  oleh  CV  RS  yaitu  tindak  pidana  penyuapan  yang  diterima  oleh  hakim  AM yang merupakan suami dari RR.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Inggrid Priscelia Prayogo Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surabaya Email: inggrid.prayogo@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh berbagai pihak demi mencapai tujuan tertentu. Salah satu hal yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah adanya kekuasaan yang dimiliki oleh orang maupun kelompok tertentu. Kekuasaan dan materi yang dimiliki dijadikan sarana untuk melancarkan tujuan yang ingin dicapai. Intensitas terjadinya tindak pidana korupsi di  Indonesia  telah  mencapai  tahap  yang  cukup  memprihatinkan.  Menurut  perspektif  hukum, tindak  pidana  korupsi  dapat  dikelompokkan  menjadi  beberapa  jenis  yaitu,  kerugian  keuangan Negara,  suap-menyuap,  penggelapan  dalam  jabatan,  pemerasan,  perbuatan  curang,  benturan kepentingan  dalam  pengadaan,  dan  gratifikasi.  Tindak  pidana  suap  merupakan  jenis  tindak pidana korupsi yang paling sering dilakukan, hal ini terbukti dari hasil penanganan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2004 hingga Maret 2017, dari 594 perkara
korupsi  yang  ditangani  sebanyak  319  kasus  merupakan  tindak  pidana  suap  sehingga menempatkan tindak pidana suap sebagai kasus korupsi yang paling banyak ditangani.
Hasil dari suatu tindak pidana suap akan disamarkan oleh penerimanya dengan tujuan agar tidak  diketahui  asalnya  sehingga  dapat  lolos  dari  jerat  hukum.  Tb.  Irman  mengemukakan: “Pencucian uang telah didefinisikan sebagai penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset  yang  terlihat  seperti  diperoleh  dari  sumber  yang  syah”  (Irman,  2006:40).  Kegiatan menyamarkan  asal-usul  harta  hasil  tindak  pidana  suap  tersebut  dapat  disebut  sebagai  tindak pidana lanjutan ( follow-up crime ) yang dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana  pencucian  uang  terbagi  menjadi  2  jenis  yaitu,  tindak  pidana  pencucian  uang  aktif  dan tindak pidana pencucian uang pasif.
Indonesia sendiri telah memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian  uang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Instrumen hukum ini telah menjangkau pelaku tindak pidana pencucian uang aktif maupun pasif agar dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK)  mengklasifikasikan  tindak  pidana  pencucian  uang  berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut:
TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut, penekanannya pada:
a. TPPU  aktif  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  3  dan  4  Undang-Undang  TPPU,  lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi :
1. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal
2. Pelaku  pencucian  uang,  yang  mengetahui  atau  patut  menduga  bahwa  harta  kekayaan berasal dari hasil tindak pidana
b. TPPU  pasif  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  TPPU  lebih menekankan pengenaan sanksi pidana bagi :
1. Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan
2. Pelaku  yang  berpartisipasi  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta kekayaan.
Pelaku tindak pidana juga telah mengalami perkembangan, tidak hanya dapat dilakukan oleh  orang  perorangan  melainkan  juga  dapat  dilakukan  oleh  korporasi.  Menurut  Sahetapy, korporasi  adalah  “suatu persona  ficta atau legal  fiction atau  suatu  fiksi  hukum”  (Sahetapy, 2002:32).  Korporasi  merupakan  subyek  hukum,  sehingga  dapat  bertindak  dalam  hukum  dan dapat termasuk sebagai pelaku tindak pidana.
Pemahaman secara komprehensif tentang tindak pidana pencucian uang dengan korporasi sebagai pelakunya dapat dilakukan dengan kajian terhadap kasus tindak pidana pencucian uang yang  dilakukan  oleh  CV  RS  milik  RR  yang  merupakan  istri  dari  mantan  Ketua  Mahkamah Konstitusi  yaitu  AM.  Selama  menjabat  sebagai  hakim  di  Mahkamah  Konstitusi,  AM  telah menangani  berbagai  perkara  sengketa  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada).  AM  menerima sejumlah  uang  suap  dari  beberapa  pihak  yang  kasusnya  ia  tangani  di  Mahkamah  Konstitusi. Beberapa perkara yang ditangani oleh AM yaitu sengketa hasil Pilkada Kota Palembang, dimana AM  menerima  uang  dari  RH  selaku  salah  satu  pasangan  calon  Walikota  dan  Wakil  Walikota Palembang, adapun AM menerima uang sebesar  Rp.19.866.092.800,00 (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Dari sejumlah uang  tersebut  sebesar  Rp.3.866.092.800,00  (tiga  miliar  delapan  ratus  enam  puluhenam  juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) diterima oleh AM  melalui transfer ke rekening giro atas nama CV RS. Selain itu CV RS juga menerima uang hasil suap kepada AM yaitu dalam kasus suap atas sengketa hasil Pilkada Kabupaten Lampung Selatan. Adapun salah satu pasangan calon  yaitu  RM  dan  ES  memberikan  uang  suap  kepada  AM  agar  mengabulkan  permohonan mereka atas hasil Pilkada Kabupaten Palembang. CV RS milik istri AM menerima uang sebesar
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetor oleh STA yang berasal dari RM dan ES.
Selain  dua  sengketa  tersebut,  AM  juga  menerima  uang  suap  dari  sengketa  hasil  Pilkada Kabupaten Pulau Morotai. Adapun uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masuk ke rekening CV RS melalui cara pemindah bukuan dari rekening SU yang merupakan salah satu pasangan calon yang mengikuti Pilkada Kabupaten Pulau Morotai. CV RS juga menerima uang sebesar Rp 900.000.00,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dari RBS selaku salah satu pasangan calon yang  mengikuti  Pilkada  Kabupaten Tapanuli  Tengah.  Secara  berkesinambungan, CV  RS  juga menerima serta menggunakan uang yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana suap yang diberikan oleh PT BPP, walaupun berdalih bahwa uang yang diberikan kepada CV RS tersebut merupakan    bentuk  investasi  antar  kedua  korporasi  namun  diduga  pemberian  uang  tersebut berhubungan  dengan  sengketa  hasil    Pilkada  yang  ditangani  oleh  hakim  AM  yaitu  Pilkada Kabupaten  Lebak  dan  Pilkada  Provinsi  Banten.  Uang  yang  diterima  dari  PT  BPP  selama beberapa tahun tersebut telah digunakan untuk operasional CV RS.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Apakah perbuatan CV RS dalam tindak pidana penyuapan yang diterima  oleh  hakim  AM  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan ( statue  approach )  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach) adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dihadapi (Marzuki, 2014:133). Pendekatan konsep ( conceptual approach ) yaitu pendekatan yang beranjak dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin  yang  berkembang  di  dalam  berbagai  ilmu  hukum (Marzuki,  2014:135).  Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  antara  lain  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer,  yakni:  Pertama,  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, Undang-Undang terkait Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi pengertian-pengertian kata dalam kamus bahasa Indonesia. literatur-literatur yang terkait dengan masalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta pertanggungjawaban pidananya.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tindak pidana pencucian uang dikenal sebagai follow up crime, tindak pidana ini selalu didahului oleh tindak pidana asal. Namun, tindak pidana asal ini tidak wajib untuk dibuktikan terlebih  dahulu.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010 yang menentukan: “Untuk dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Adapun hal ini sejalan dengan penjelasan dari Fithriadi Muslim dan Edi Nasution yaitu: (Muslim dan Nasution, 2011: 3)
Tindak  pidana  pencucian  uang  ( money  laundering )  sebagai independent  crime ,  artinya kejahatan  yang  berdiri  sendiri.  Tindak  pidana  pencucian  uang  memang  merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang ( anti money laundering regime ) di hampir seluruh negara menempatkan tindak pidana pencucian  uang  sebagai  suatu  kejahatan  yang  tidak  tergantung  pada  kejahatan  asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan tindak pidana pencucian uang.
Salah satu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah penyuapan. Berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang pasif yang diduga dilakukan oleh CV RS, tindak pidana asalnya adalah tindak pidana suap yang dilakukan oleh AM yaitu tindak pidana penyuapan pasif dimana ia  menerima  sejumlah  uang  berkaitan  dengan  jabatannya  sebagai  hakim  dan  pemberian  uang tersebut bertujuan untuk mempengaruhi keputusannya selaku Hakim Konstitusi yang menangani sengketa hasil Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Perbuatan hakim AM yang menerima uang suap telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 12 c  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  AM  telah  terbukti menerima  uang  dari  RH  selaku salah  satu  pasangan  calon  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Palembang  sebesar Rp.19.866.092.800,00 (sembilan belas miliar delapan ratusenam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Selain itu AM juga menerima uang berkaitan dengan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).  AM  juga  menerima  uang  suap  dari  sengketa  hasil  Pilkada  Kabupaten  Pulau  Morotai sebesar  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  serta  AM  juga  menerima  uang  sebesar  Rp 900.000.00,00  (Sembilan  ratus  juta  rupiah)  dari  RBS  selaku  salah  satu  pasangan  calon  yang mengikuti  Pilkada  Kabupaten  Tapanuli  Tengah.  AM  menerima  uang  dari  TB  dalam kewenangannya sebagai Hakim Konstitusi yang menangani sengketa hasil Pilkada Gubernur dan Wakil  Gubernur  Banten  sejumlah  Rp  7.500.000.000,00  (tujuh  miliar  lima  ratus  juta  rupiah). Harta kekayaan berupa uang yang disebutkan di atas merupakan uang yang diterima oleh AM dan  ditempatkan  ke  rekening  CV  RS  yang  merupakan  korporasi  milik  istrinya  yaitu  RR.  AM patut menduga bahwa hadiah.
Hakim  AM  menerima  sejumlah  uang  berkaitan  dengan  kewenangannya  sebagai  hakim yang  mengadili  beberapa  sengketa  hasil Pilkada  yang  terdaftar  di  Mahkamah  Konstitusi  pada saat  itu,  antara  lain  sengketa  hasil  Pilkada  Kota  Palembang  tahun  2013,  Pilkada  Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010, Pilkada Kabupaten Tapanuli tahun 2011, Pilkada Kabupaten Pulau Morortai tahun 2011, dan Pilkada Provinsi Banten tahun 2011.
Pihak  yang  memberi  uang  kepada  hakim  AM  adalah  pihak-pihak  yang  ikut  serta dalam Pilkada terkait. RBS merupakan salah satu calon yang mengikuti Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah dan memberikan uang kepada AM selaku hakim yang menangani sengketa hasil Pilkada Kabupaten  Tapanuli  Tengah.  Selain  RBS,  ada  pula  RM  dan  ES  yang  merupakan  salah  satu pasangan  calon  yang  mengikuti  Pilkada  Kabupaten  Lampung  Selatan  dan  memberikan  uang kepada AM yang saat itu menangani sengketa hasil Pilkada Kabupaten Lampung Selatan. AM juga  menerima  uang  dari  RH  selaku  salah  satu  pasangan  calon  Walikota  dan  Wakil  Walikota Palembang. SU yang merupakan salah satu pasangan calon yang mengikuti Pilkada Kabupaten Pulau  Morotai  juga  terbukti  memberikan  sejumlah  uang  kepada  AM  melalui  cara  pemindah bukuan dari rekening miliknya. TB juga terbukti memberikan sejumlah uang kepada AM dalam kepentingannya di Pilkada Provinsi Banten. Seluruh pihak yang memberikan uang kepada AM di  atas  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  memberikan  sejumlah  uang  dengan  tujuan  untuk memengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh AM terhadap sengketa masing-masing.
Perbuatan  CV  RS  yang  menerima  sejumlah  uang  melalui  rekening  miliknya  yang merupakan hasil dari tindak pidana suap yang diterima oleh hakim AM membuat CV RS diduga telah  menjadi  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  pasif  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
CV  RS  termasuk  dalam  korporasi  yang  bukan  berbadan  hukum  yang  berbentuk commanditaire venootschap , namun dengan adanya perluasan yang diberikan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maka CV RS dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sendiri menganut teori pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yaitu Teori Vicarious Liability dan Identification Theory. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (2) yang merupakan syarat agar korporasi dapat dipidana harus memenuhi 4 syarat yang bersifat kumulatif. Pasal 6 ayat (2) menentukan:
Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang :
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
Syarat-syarat  agar  korporasi  dapat  dijatuhi  pidana  karena  melakukan  tindak  pidana pencucian  uang  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  adalah  bersifat  kumulatif (Wiyono, 2014: 80).
Berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang pasif yang dilakukan oleh CV RS, maka agar CV RS dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, perlu ada perbuatan/kesalahan yang  dilakukan  oleh  Personil  Pengendali  Korporasi.  RR  selaku  direktur  CV  RS  merupakan Personil  Pengendali  Korporasi  yang  memiliki  kekuasaan  dan  wewenang  sebagai  penentu kebijakan Korporasi. Perbuatan RR yang menjadikan CV RS sebagai tempat pencucian uang dari hasil  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  hakim  AM  diduga  melanggar  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010.
RR  merupakan  direktur  yang  memiliki  fungsi  untuk  mengurus  persekutuan  komanditer tersebut. RR menguasai penempatan uang yang diterima oleh CV RS miliknya. Seorang direktur yang  menjalankan  suatu  korporasi  sepatutnya  mengetahui  uang  yang  masuk  ke  korporasi miliknya.  RR  merupakan  istri  dari  hakim  AM  yang  juga  sekaligus  direktur  dari  CV  RS.  RR seharusnya memiliki pengetahuan bahwa uang masuk ke rekening  CV RS merupakan uang hasil tindak pidana penyuapan yang diterima oleh suaminya dari pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara  sengketa  hasil  Pilkada  yang  ditangani  oleh  AM  selaku  Hakim  Konstitusi.  Perbuatan hakim  AM  yang  menerima  uang  dan  melakukan  pentransferan  kepada  CV  RS  tidak  sesuai dengan  profil  hakim  AM  sebagai  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  yang  dalam  Laporan  Harta Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  tidak  mencantumkan  pendirian  CV  RS  dan kepemilikan rekening atas nama CV RS sebagai asset dalam formulir LHKPN per Januari 2011.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak hanya mengatur ketentuan pidana terhadap pengurus dari korporasi saja melainkan juga korporasi itu sendiri dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ditentukan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu: “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.” Pasal 6 ayat (1) tersebut dijelaskan oleh R. Wiyono sebagai berikut: (Wiyono, 2014: 76)
Dengan dipergunakannya kata “dan/atau” dalam perumusan Pasal 6 ayat (1), maka jika tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi, atau Korporasi saja, atau Personil Pengendali Korporasi saja.
Tindakan  CV  RS  yang  menerima  pentransferan  uang  yang  dikirimkan  oleh  pihak-pihak yang melakukan penyuapan terhadap AM menjadikan CV RS diduga melakukan tindak pidana pencucian  uang  pasif  dan melanggar  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010. Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang tidak dijatuhi pidana denda sebagaimana disebutkan secara langsung dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 melainkan dijatuhi pidana denda menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. CV RS terbukti telah menerima pentransferan sejumlah total Rp 51.775.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah). CV RS memiliki 3 buah rekening pada bank  yang  berbeda  yaitu  rekening  giro  atas  nama  CV  RS  di  BNI  Cabang  Pontianak  nomor: 3812081001, rekening tabungan atas nama CV RS pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor:  1460098899888,  dan  rekening  atas  nama  CV  RS  pada  Bank  Mandiri  KC  Pontianak Diponegoro nomor: 14600898888999.
Uang  yang  diterima  CV  RS  dalam  hal  ini  adalah  hasil  tindak  pidana  penyuapan  yang diterima  oleh  hakim  AM  dimana  perbuatan  hakim  AM  telah  melanggar  ketentuan  Pasal  12  c
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  CV  RS  patut  menduga  bahwa  sejumlah  uang  yang ditransfer ke rekening korporasi tersebut merupakan hasil dari tindak pidana. CV RS dalam hal ini merupakan korporasi milik RR yang juga merupakan istri dari hakim AM. Posisi RR selaku direktur termasuk dalam Personil Pengendali Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  yang  menentukan:  “Personil  Pengendali  Korporasi adalah  setiap  orang  yang  memiliki  kekuasaan  dan  wewenang  sebagai  penentu  kebijakan Korporasi  atau  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  kebijakan  Korporasi  tanpa  harus mendapat otorisasi dari atasannya.”
Berkaitan  dengan  tahap-tahap  proses  pencucian  uang  yaitu placement,  layering, dan integration ,  perbuatan  CV  RS  yang  menerima  uang  hasil  tindak  pidana  penyuapan  yang dikirimkan secara bertahap dengan total Rp 51.775.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh  puluh  lima  juta  rupiah)  tergolong  ke  dalam  proses  pencucian  uang  yaitu placement . Placement merupakan  tahap  dimana  uang  diperoleh  dari  tindakan  kriminal  yang  lebih  lanjut ditempatkan ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang giral agar uang atau dana tersebut bisa secara mudah dimanipulasi (Uly dan Tanya, 2009:14). Rekening yang dimiliki oleh CV  RS  digunakan  untuk  menempatkan  uang  yang  merupakan  uang  suap  yang  diterima  oleh hakim  AM.  Uang  yang  awalnya  dimiliki  oleh  hakim  AM  kemudian  ditransfer  ke  sejumlah rekening berbeda milik CV RS sehingga terpisah dari sumber ilegalnya. Perbuatan CV RS yang menerima uang ini menjadikan uang tersebut menjadi samar asal-usulnya serta membuat uang tersebut  seakan  adalah  uang  yang  sah  yang  dimiliki  oleh  CV  RS  dan  digunakan  untuk kepentingan  CV  tersebut.  Perbuatan  CV RS  yang  diduga  melakukan tindak  pidana  pencucian uang  pasif  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  apabila  memenuhi  persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
Pasal 6 ayat (2) huruf a menentukan, untuk dapat menjatuhkan pidana pada korporasi maka tindak  pidana  pencucian  uang  harus  dilakukan  atau  diperintahkan  oleh  Personil  Pengendali Korporasi. Berkaitan dengan dugaan pencucian uang pasif yang diduga dilakukan oleh CV RS, RR selaku direktur CV RS diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang pasif dan telah memenuhi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dimana RR telah menguasai penempatan atas CV RS miliknya. RR sebagai istri dari hakim AM juga sepatutnya menduga uang yang masuk ke rekening CV RS adalah hasil dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal ini adalah tindak pidana penyuapan  yang diterima oleh hakim AM yang adalah suaminya.
Pasal 6 ayat (2) huruf b menentukan, untuk dapat menjatuhkan pidana pada korporasi maka tindak  pidana  pencucian  uang  harus  dilakukan  dalam  rangka  pemenuhan  maksud  dan  tujuan korporasi. Tujuan dari sebuah perseroan komanditer yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya. Pasal 6 ayat (2) huruf c menentukan, korporasi dapat dijatuhi pidana apabila  tindak  pidana  pencucian  uang  dilakukan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  pelaku  atau pemberi perintah. RR selaku Direktur CV RS diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang pasif dimana RR menguasai penempatan yang masuk ke rekening CV RS sejumlah total Rp 51.775.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
Pasal 6 ayat (2) huruf d menentukan, korporasi dapat dijatuhi pidana apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. CV RS diduga menjadi tempat pencucian uang dari tindak pidana yang dilakukan oleh hakim AM dan CV RS menggunakan  uang  tersebut  guna  menjalankan  operasional  korporasi.  Hal  ini  dapat  dilihat sebagaimana tertera pada berita pada transfer yang masuk ke rekening CV RS. Pada tanggal 31 Oktober  2011,  AFA  mentransfer  uang  sejumlah  Rp  50.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah) untuk “Biaya Transportasi & Alat Berat” yang dikirim melalui Bank Mandiri Cabang Plaza  Mandiri  Jalan  Gatot  Subroto  Kavling  36-38  Jakarta  Selatan  serta  uang  sejumlah  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk “Biaya Transportasi dan Sewa Alat Berat” yang dikirim melalui Bank BNI Cabang Jakarta Pusat. Pada tanggal 1 November 2011, MA mengirim uang melalui Bank BNI Cabang Pembantu The East Jakarta Selatan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  untuk  “biaya  transportasi  dan  alat  berat.”  Pada  tanggal  yang
sama,  AFA  juga  mengirim  uang  melalui  Bank  Mandiri  Cabang  Pembantu  Mega  Kuningan Jakarta Selata sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk “Biaya transportasi & Alat Berat.” Pada 17 November 2011, YR mengirim uang melalui Bank Mandiri Cabang Pembantu Serang Pasar Lama sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk “Pembayaran Bibit Kelapa Sawit.” Pada tanggal 18 November 2011, AMN dan YR mengirim uang melalui BNI Cabang Dukuh Bawah Kantor Kas The East Tower Lt. 2 Jakarta Selatan sejumlah masing-masing Rp  3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dengan  keterangan  “u/  order  sawit”  dan  Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk “Pembelian Alat Berat.” CV RS juga menerima uang dari RBS yang merupakan pihak yang bersengketa dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011, yang dikirimkan melalui BAS yang meminta bantuan  SE  dan  HP  untuk  menyetorkan  uang  masing-masing  sebanyak  Rp  900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ke rekening tabungan milik CV RS pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor: 14600898888999, dengan menuliskan berita dalam slip setoran “angkutan batu bara.”
Perbuatan CV RS yang diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang pasif telah memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. CV RS dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010:
(1)  Pidana  pokok  yang  dijatuhkan  terhadap  korporasi  adalah  pidana  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)  Selain  pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  terhadap  korporasi  juga  dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pengumuman putusan hakim;
b. pembekuan sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha korporasi;
c. pencabutan izin usaha;
d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
e. perampasan asset korporasi untuk negara; dan/atau
f. pengambilalihan korporasi oleh negara.
CV RS yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang pasif dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). CV RS juga dapat dibebani dengan pidana tambahan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 7 ayat (2).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan CV RS dalam tindak pidana penyuapan yang diterima oleh hakim AM dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena alasan-alasan berikut: Pertama,  CV RS merupakan perseroan komanditer yang tergolong sebagai korporasi yang tidak berbadan hukum dan termasuk dalam subyek hukum pidana yang diakui sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu orang perseorangan dan korporasi.
Kedua, perbuatan CV RS yaitu menerima uang sejumlah total Rp 51.775.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap kepada 3 rekening berbeda milik CV RS merupakan hasil tindak pidana suap yang diterima oleh hakim AM  berkaitan  dengan  kewenangannya  sebagai  Hakim  Konstitusi  dalam  beberapa  perkara sengketa hasil Pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 2010-2013, hal ini termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Harta kekayaan berupa uang tersebut digunakan oleh CV RS untuk kegiatan operasional korporasi tersebut antara lain untuk pembiayaan alat berat. Penerimaan uang tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu sebagai perbuatan pidana pencucian uang pasif.
Ketiga,  CV  RS  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  yaitu tentang  syarat-syarat  penjatuhan  pidana  terhadap  korporasi.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
2010  menganut  sistem  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yaitu Identification  Theory , berdasarkan teori tersebut perbuatan CV RS diidentikkan dengan perbuatan pengurus yang yang memiliki  wewenang  dan  kekuasaan  sebagai  penentu  kebijakan  korporasi.  Pengurus  yang menguasai  penempatan  uang  yang  ditransfer  ke  rekening  milik  CV  RS  adalah  RR  yang merupakan direktur dari CV RS. RR selaku direktur merupakan sekutu aktif CV yang memiliki kekuasaan  atau  wewenang  dalam  pengambilan  keputusan  dan  mengurus  jalannya  korporasi tersebut. Keempat, perbuatan tindak pidana pencucian uang pasif yang dilakukan oleh CV RS dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 karena  apabila  perbuatan  pidana  dilakukan  oleh  korporasi,  maka  pidana  dijatuhkan  terhadap korporasi  dan/atau  Personil  Pengendali  Korporasi.  Perbuatan  RR  selaku  direktur  diidentikkan dengan perbuatan CV RS sehingga pidana dapat dijatuhkan pada CV RS dan RR selaku direktur.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
J.E Sahetapy, Kejahatan Korporasi, Refika, Bandung, 2002. Jacky Uly dan Bernard L. Tanya, Money Laundering, Cetakan Pertama, Laros, Surabaya, 2009. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014. Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan,  Modul E-Learning 1  Pengenalan  Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Bagian Keempat, Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia, PPATK, Jakarta, 2010.
R.  Wiyono,  Pembahasan  Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Tb.  Irman  S.,  Hukum  Pembuktian  Pencucian  Uang  :  Money  Laundering,  MQS  Publishing,
Bandung, 2006.

## Makalah
Fithriadi Muslim dan Edi Nasution, Menjerat Koruptor dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian  Uang,  Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Nasional  dan  Dialog  Interaktif  yang diselenggarakan  oleh  Lembaga  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (LPKM)  Universitas Negeri  Padang  bekerjasama  dengan Pro  Justitia  Institute  Jakarta dan Harian  Umum Singgalang , Padang, 19 November 2011.