## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 2, December 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI BALE MEDIASI DI KOTA MATARAM

## SETTLEMENT OF CIVIL CASES THROUGH BALE MEDIATION IN THE CITY OF MATARAM

## Mualifah, M. Jailani, M. Faisal
Universitas Mataram Corresponding Email: mualifah@unram.ac.id

## Abstract
Interactions between humans in society require protection of interests, protection of interests can be achieved by creating rules or life guidelines that determine how humans must behave in society so as not to harm others and themselves. Behavioral guidelines are a standard or measure in living together in social life which are called social norms or rules. The social rule is essentially the formulation of a view regarding the behavior or attitude that should be done or not done, which is prohibited from being carried out or which is recommended to be carried out with these social rules should be able to prevent disturbances of human interests, which clash in society. in written form, some are not, which are habits that are passed on from generation to generation. In fulfilling their needs, it is not uncommon for conflicts of interest to occur in society. These conflicts can be resolved through courts or can also be resolved by way of deliberation using local institutions. Law is not merely a guideline to be read, seen or known, but to be implemented or obeyed. The implementation of civil material law can take place secretly between the parties concerned without going through officials or official agencies, but violations often occur in the implementation of the law, so that there are parties who feel disadvantaged and a balance disturbance occurs in society. In this case, civil law that has been violated must be upheld, to enforce civil law it can be done through a court or can be resolved outside the court. Civil problems are personal matters, so they do not have to be resolved through court. In this regard, the city of Mataram already has a means of resolving civil disputes, namely what is called a mediation bale.
Keywords: Civil; Mediation Bale;

## Abstrak
Interaksi antar manusia dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan, perlindungan kepentingan dapat tercapai dengan terciptanya peraturan atau pedoman hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman berprilaku adalah sebagai patokan atau ukuran dalam hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan norma atau kaedah sosial. Kaedah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan,yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan dengan kaidah sosial ini hendaknya dapat dicegah gangguan-gangguan kepentingan manusia,yang berbenturan dalam masyarakat. kaedah sosial ini ada yang berbentuk tertulis ada yang tidak yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,tidak jarang terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat.konflik ini dapat diselesaikan melalui pengadilan atau dapat juga diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan menggunakan pranata lokal.hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca,dilihat atau diketahui saja melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelaksanaan hukum materil perdata dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi akan tetapi sering terjadi pelanggaran dalam

## 226~237
pelaksanaan hukum tersebut,sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan dalam masyarakat.dalam hal ini maka hukum perdata yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan,untuk menegakkan hukum perdata tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui pengadilan mnaupun dapat diselesaikan di luar pengadilan. masalah keperdataan merupakan masalah yang bersifat pribadi,sehingga tidak harus di selesaikan melalui pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut di kota Mataram telah mempunyai sarana penyelesaian sengketa keperdataan yaitu yang disebut dengan bale mediasi.
Keyword: Perdata; Bale Mediasi;

## A. PENDAHULUAN
Bale mediasi merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai kearifan lokal 1 . Dengan adanya bale mediasi maka dapat diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dapat diselesaikan tanpa harus berakhir di pengadilan(pidato gubernur NTB tanggal 08/01/2020 selanjutnya dengan adanya bale mediasi dapat membuat daerah NTB aman dan tertib.penyelesaian konflik dengan cara mediasi atau mengedepankan musyawarah yang akan menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan.apalagi secara historis masyarakat Lombok pada umumnya dan khususnya masyarakat kota Mataram dikenal memiliki tradisi yang kuat dalam musyawarah.
Interaksi antar manusia dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan, perlindungan kepentingan dapat tercapai dengan terciptanya peraturan atau pedoman hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.pedoman berprilaku adalah sebagai patokan atau ukuran dalam hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan norma atau kaedah sosial.
Kaedah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan,yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan(sudikno mertokusumo hal.4) dengan kaidah sosial ini hendaknya dapat dicegah gangguan-gangguan kepentingan manusia,yang berbenturan dalam masyarakat.kaedah sosial ini ada yang berbentuk tertulis ada yang tidak yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi.
Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,tidak jarang terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat.konflik ini dapat diselesaikan melalui pengadilan atau dapat juga diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan menggunakan pranata lokal.hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca,dilihat atau diketahui saja melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati.
1 http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, diakses pada tanggal 6 Februari 2022, pukul 10.14 WITA.
Pelaksanaan hukum materil perdata dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi akan tetapi sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan hukum tersebut,sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan dalam masyarakat.dalam hal ini maka hukum perdata yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan,untuk menegakkan hukum perdata tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui pengadilan mnaupun dapat diselesaikan di luar pengadilan.masalah keperdataan merupakan masalah yang bersifat pribadi, sehingga tidak harus di selesaikan melalui pengadilan. sehubungan dengan hal tersebut di kota Mataram telah mempunyai sarana penyelesaian sengketa keperdataan yaitu yang disebut dengan bale mediasi.
Berdasrkan hal tersebut kami bermaksud hendak melakukan penelitian dengan judul penyelesaian perkara perdata melalui bale mediasi di kota Mataram.
Dari uraian latar belakang tersebut maka pokok permaslahan yang dikemukakan adalah bagaimana peran bale mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di kota Mataram.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini di sebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah 2 .
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisanya 3 . Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, sehingga dapat dilakukan bahwa penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka knowhow di dalam hukum, terhadap apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu yang dimunculkan 4 .

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peran Bale Mediasi Kota Mataram Dalam Meyelesaian Perkara Perdata
Bale mediasi kota Mataram didirikan berdasarkan PERWALI Walikota Mataram Nomor 40 tahun 2019 tentang Bale mediasi:
1.  Pembentukan bale mediasi kota Mataram bertujuan untuk :
2 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan ke 1, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014, hlm. 24
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke 5, Jakarta: Kencana Prenada, 2011 , hlm. 30
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 228~237
a.  Mendapatkan pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi;
b.  Mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini dan
c. Terselengagaranya penyelesaian sengketa di masyarakat, melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan hamonis, (pasal 4, PERWALI NO 40 Tahun 2019)
Menurut pasal 1 butir 4 PERWALI NO 40 tahun 2019 bale mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai degan kearifan lokal.
2.  Dalam menyelesaikan perkara perdata pada bale mediasi dilakukan oleh mediator yang ditunjuk oleh ketua bale mediasi. Ada beberapa istilah mediator dalam bale mediasi: a.  Mediator kominitas adalah beberapa orang yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi mediasi;
b. Mediator bersertifikat adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan;
c. Mediator tidak bersertifikat adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kreadibilitas yang diakui oleh masyarakat setempat dalam membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan. Peran bale mediasi kota Mataram, untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan kondusif di daerah 5 .
3.  Dalam menyelesaikan sengketa maka mediator harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam pasal 2 PERWALI N0. 40/ 2019 Sebagai berikut:
a.  Musyawarah mufakat;
b. Kekeluargaan;
c. Sederhana;
d.  Cepat dan biaya ringan;
e. Kesetaraan;
f. Keadilan;
g.  Kemanfaatanl dan
h. Kepastian hukum.
Bale mediasi dalam menyelesaikan perkara tidak berjenjang maksudnya bale mediasi Kota Mataram menerima sengketa/ perkara dari masyarakat yang mengajukan
5 Didi Kurniadi, Peran Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021, hlm. 16
perkaranya ke bale mediasi Kota Mataram, bukan menyelesaikan perkara yang berasal dari bale mediasi kecamatan atau bale mediasi yang ada di tiap-tiap desa.

## 2. Tujuan Dan Manfaat Mediasi
Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  Tujuan di lakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan daman yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.
Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan menfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi ada yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepaktan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama pernyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikada baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuantungan antara lain:
1.  Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2.  Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya bertuju pada hak-hak hukumnya.
3.  Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informasi dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

## 230~237
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsesnsun.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.
Dalam kaitannya dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak  terus- menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasi keinginan para pihak. Pernyataan win-win solution pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.
Pertanyaan selanjutnya, apakah mediasi mampu mengatasi perbedaan dalam posisi tawar-menawar dari para pihak yang bersengketa? Pada beberapa kasus, dalam proses mediasi cenderung pihak yang “lebih lemah” bersedia menyerahkan beberapa hak mereka. Perbedaan kekuatan di antara pihak merupakan kenyataan yang adad dibalik banyak konflik atau persengketaan. Hal ini harus dipahami oleh mediator, bahwa hampir seluruh proses penyelesaian sengketa menghadapi kesulitan yang sama berupa tidak berimbangntya kekuatan tawar dari para pihak, dan kadang- kadang mediator juga mengalami kesulitan untuk menangani perbedaan tersebut. Namun demikian, penyelesaian sengketa dengan cara mediasi diharapkan dapat membuat ketidakkeseimbangan posisi kekuatan para pihak kurang dirasakan, daripada penyelesaian sengketa di pengadilan atau arbitrase.
Adanya perbedaan kekuatan dari para pihak dapat diatasi mediasi, melalui cara-cara berikut:
1.  Menyediakan suasana yang tidak mengancam
2.  Memberikan setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya secara lebih leluasa,
3.  Meminimalkan perbedaan di antara mereka dengan menciptakan situasi informal,
4.  Perilaku mediator yang netral dan tidak memihak, sehingga memberikan kenyamanan tersendiri; dan
5.  Tidak menekan para pihak.
Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih menyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses pernyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.

## 3. Ruang Lingkup Mediasi
Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi atau ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik bekait erat dengan kepentingan umum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Kejahtan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang, harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di pengadilan. Dalam kasus pidana, perlak kejahatan atau pelanggaran tidak dapat melakukan tawar-menawar (bargaining) dengan negara sebagai penjelma dan penjagan kepentingan umum. Dalam dimensi ini, seorang pelaku kejahatan berkonflik atau bersengketa dengan negara, dan ia tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui kesepatakan atau konpensasi kepada negara. Contoh si A melakukan korupsi, Si A tidak dapat dibebeaskan dari hukum dengan alasan ia sudah mengembalikan sejumlah uang yang ia korupsi. Si A tidak dapat dibebaskan dari hukuman dengan alasan ia sudah mengembalikan sejumlah uang yang ia korupsi kepada negara. Tindakan si A bukan hanya merugikan negara dalam bentuk material, tetapi juga sudah merugikan negara dalam bentuk umum, dan negara berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan umum tersebut. Dalam hukum islam, kepentigan umum yang dipertahankan negara melalui sejumlah aturan pidana dikenal sengan mempertahankan hal allah (Haqqullah).
Lain halnya dengan wilayah hukum privat, dimana titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perseorangan (pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum kelurga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (kontrak), bisnis dan lain-lain. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui jalur hukum di pengadilan. Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat/perdata, titik berat kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu, tawar-menawar dan pembayaran sejumlah koompensasi untuk menyelesaikan sengketa dapat terjadi dalam dimensi ini. Dalam hukum islam, dimensi perdata pengandung hak manusia (haqqul ‘ibad) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antarpara pihak yang bersengketa.
Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi dapat ditempuh

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 232~237
dipengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan prosese hukum di pengadilan,sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.
Dalam perundang-undangan indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasari pada iktikad baik dengan menyampingakan penyelesaiaan secara litigasi di pengafilan negeri (pasal6). Ketentuan dalam pasal ini memberi ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dan mediasi.
Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2000 menegaskan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang di menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ketentuan dalam Pasal 5 ini memberikan rincian khusus ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Hal ini berbeda dengan mediasi yang kelihatannya lebih luas ruang lingkupnya dalam bidang perdata.
Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang  prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 2 Perma No.2 Tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama. Kewenangan peradilan agama meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat dan ekonomi islam.

## 4. Para Pihak Dalam Mediasi
Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memengan peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Misalnya para pihak adalah sebuat perusahaan swasta atau instansi pemerintah, maka seharusnya yang mewakilinya adalah pegawai senior dengan kewenangan penuh untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan. Dalam kasus dimana tidak mungkin atau tidak praktis bagi otoritas puncak untuk hadir dalam mediasi, misalnya menteri yang memimpin departemen atau chief executive officeer (CEO) sebuah perusahaan multinasional, maka
E-ISSN : 2775-362X
wakil mereka harus diberikan kewenangan yang layak untuk membuat sebuah komitmen yang secara bertanggung jawab diharapkan disetujuai oleh pembuat keputusan akhir.
Tentang diperlukannya penasihat bagi para pihak, hal itu adalah masalah masing- masing pihak. Setiap pihak bebas membawa siapa pun yang diharapkan dapat mendukung, membantu, menasihati atau berbicara untuk itu. Dalam perselisihan yang masih sederhana, satu atau kedua belah pihak mungkin lebih suka menangani diskusi mereka sendiri dengan pengarahan mediator yang netral dengan atau tanpa kehadiran sesorang teman atau pembantu lainnya.
Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya mengharapkan kehadiran penasihat profesional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat membantu perncapaian perselisihan. Penasihat profesional diikutsertakan oleh “kliennya”bertujuan untuk memberikan nasihat dan dukungan kepadanya. Dalam praktik, penasihat profesional kadang-kadang bertindak sebagai juru bicara pada tahap tertentu atau pada aspek tertentu atau bahkan untuk keseluruhan perselisihan itu.

## 5. Proses Mediasi
Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap perlaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka. 1.  Tahap pramediasi
Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.
2.  Tahap Pelaksanaan Mediasi
Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediato, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.
3.  Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 234~237
Tahap ini merupakan tahap dimana  para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain disini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

## 6. Berakhirnya Mediasi
Berakhirnya mediasi akan membawa konsekuensi bagi para pihak sebagai berikut:
1.  Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk menarik diri dari proses mediasi, penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konseskuesi yang timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui, selama berjalannya diskusi-diskusi dalam mediasi.
2. Jika mediasi berjalan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (oral statement) sangat tidak disarankan, karena hal itu akan menimbulkan perselisihan baru. Dalam praktik kadang-kadang sering ditemukan para pihak menolak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tertulis, setelah mereka merasa puas dan berhasil membangun kembali hubungan baik atau mencapai kesepahaman yang memuaskan atas masalah-masalah yang mereka persengketakan.
3.  Kadang-kadang jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda mediasi sementara waktu. Selanjutnya, jika mereka ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberikan kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik mana pembicaraan sebelumnya ditunda.
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika mediasi tetap tidak berhasil menyelesaikan sengketa para pihak. Jika demikian halnya, para pihak secara otomatis memegang semua hak mereka bagaimanan pada saat mereka masuk ke dalam proses mediasi. Hak-hak para pihak sama sekali tidak berkurang atau berpengaruh sedikit pun selama proses mediasi berjalan. Demikian pula halnya, diskusi yang dilakukan selama berlangsungnya mediasi tetap bersifat rahasia. Dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) Perma No.02 Tahun 2003 disebutkan “jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pertanyaan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya. Fotocopy dokumen atau catatan mediator wajib dimusnahkan”.
Dalam kaitannya dengan kegagalan mediasi, masa proses penyelesaian sengketa dapat pula dilanjutkan melalui jalur arbitrase atau pengadilan. Pemilihan lembaga
arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa memerlukan komitmen kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak setuju dan sepakat menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur arbitrase. Jika salah satu pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui jalur arbitrase, maka dapat ditempuh jalur lain, yaitu pengadilan. Pemilihan pengadilan sebagi tempat penyelesaian sengketa tidak memerlukan kesepakatan bersama para pihak. Alangkah lebih baiknya, jika mereka bersepakat untuk mengakhiri perselisihan melalui jalur pengadilan, akrena adanya kesepakatan itu, memberikan sinyal bahwa upaya damai masih memungkinkan dilakukan oleh hakim dalam proses persidangan. Akan tetapi sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan juga dapat ditempuh oleh salah salah satu pihak yang bersengketa, dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain atau komitment bersama para pihak. Para pihak memiliki kebebasan untuk mengajukan perkara yang mereka perselisihkan kepada pengadilan, dan pengadilan akan memproses sengketa mereka sesuai dengan ketentuan hukum acaranya.
Di indonesia, kegagalan mediasi dan kemungkinan melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase atau pengadilan dalat dilihat dari dua ketentuan hukum yang berbeda. Dalam pasal 6 ayat (9) UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa, jika upaya mediasi tidak dapat dicapai, para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Sedangkan dalam pasal 12 Ayat (1) Perma No.02 tahun 2003, disebutkan bahwa jika dalam waktu yang ditetapkan dalam mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib  menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.
Mediasi dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar jalur pengadian. Ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999 ditujukan untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan, sedangkan Perma No.02 Tahun 2003 diterbitkan untuk prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi di pengadilan merupakan suatu rangkaian dengan pemeriksaan perkara di pengadilan. Bila para pihak gagal menempuh mediasi, maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

## 7. Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik
Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh beberapa cerdas dan pandainya seseorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian. Beberapa karakteristik mediator yang efektif antara lain:
1.  Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan;
2.  Pengetahuan tentang materi yang disengketakan;

## 236~237

## 3.  Kemampuan mengekspresikan pikira-pikiran secara verbal;
4. Kemampuan untuk berfikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas);
5. Kemampuan dan keterampilan mendengarkan (cetap, tepat, menyederhanakan, reformulasi, refrase, mensistematisasikan);
6.  Intelegasia umum dan keterampilan mengambil keputusan;
7.  Integritas (tidak tercela);
8.  Kemampuan mempengaruhi;
9. Sabar;
10. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan dari lawan.
Gery Goodpaster menyebutkan bahwa mediator dapat dipandang sebagai seorang “terapis negosiasi”. Terapis itu menyangkut tindakan menganalisa dan mendiagnosis suatu sengketa dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat, terhadap beberapa peran penting seorang mediator antara lain:
1.  Melakukan diagnosa konflik
2.  Mengindentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
3.  Menyusun agenda
4.  Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
5.  Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
6.  Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
7.  Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan
8.  Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan perjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bale mediasi kota Mataram didirikan berdasarkan PERWALI Walikota Mataram Nomor 40 tahun 2019. Menurut pasal 1 butir 4 PERWALI NO 40 tahun 2019 bale mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai degan kearifan local. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan di lakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan menfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi atau ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik bekait erat dengan kepentingan umum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memengan peranan penting dan
menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya mengharapkan kehadiran penasihat profesional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat membantu perncapaian perselisihan. Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap perlaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Jika mediasi tetap tidak berhasil menyelesaikan sengketa para pihak. Jika demikian halnya, para pihak secara otomatis memegang semua hak mereka bagaimanan pada saat mereka masuk ke dalam proses mediasi. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pertanyaan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya. Fotocopy dokumen atau catatan mediator wajib dimusnahkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan ke 1, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, diakses pada tanggal 6 Februari 2022, pukul 10.14 WITA.
Didi Kurniadi, Peran Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar) , Cetakan ke 1, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Cetakan ke 1, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1988.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke 5, Jakarta: Kencana Prenada, 2011.