## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1900-1907 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi

## Faktor-faktor Penghambat Penyaluran Dana Desa

## Mahbub Ulhaq
KPPN Lubuk Linggau, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Correspondence email: ulhaqers@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis pelaksanaan dana desa dan  mencari  faktor-faktor penyebab keterlambatan penyaluran  dana  desa.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Musi  Rawas.  Penelitian  dilakukan  pada  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  dan  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah.  Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif deskriptif,  yang  sumber  datanya  diperoleh  dengan  melaksanakan  wawancara  dan  pengumpulan  data  dari  sumber  dokumentasi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keterlambatan  penyaluran  Dana  Desa  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara  lain  faktor administrasi, sistem, dan sumber daya manusia.
Kata kunci : dana desa; desa; factor; penyaluran.
Abstract. This study analyzes the implementation of the Village Fund Program and the cause of the delay in Disbursement of the fund  in  2021  in  Musi  Rawas.  The  Village  Community  Empowerment  Service  (DPMD)  was  investigated  along  with  The Government Finance and Asset Management Office. The research method is descriptive qualitative analysis,  with data collected by  conducting  interviews  and  collecting  documentation.  The  results  reveal  that  the  delay  in  disbursement  was  caused  by  some factors such as administration, system, and human resources.
Keywords : village fund; village; factor; distribution

## PENDAHULUAN
Pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2015-2019, Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  sembilan prioritas  perubahan  dalam  agenda  pembangunan nasional  yang  disusun  sebagai  penjabaran  operasional dari program nawacita menuju Indonesia yang berdaulat secara  politik,  serta  mandiri  dalam  bidang  ekonomi  dan berkepribadian  dalam  kebudayaan.  Sembilan  agenda pembangunan  nasional  tersebut  dimaksudkan  untuk menjaga  konsistensi  arah  dari  pembangunan  nasional dengan  tujuan  yang  termaktub  di  dalam  Pembukaan Undang  Undang  Dasar  1945.  Salah  satu  agenda pembangunan  tersebut  adalah  membangun  Indonesia dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Membangun dari pinggiran harus dipahami sebagai jembatan penghubung dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan oleh pemerintah. Pembangunan perlu  dimulai  dengan  meletakkan  dasar-dasar  kebijakan pemerintah  dengan  keberpihakan  kepada  daerah-daerah yang  saat  ini  masih  cukup  tertinggal,  terutama  (a) kawasan  perbatasan  dan  pulau-pulau  terluar;  (b)  daerah tertinggal  dan  terpencil;  (c)  desa  tertinggal;  (d)  daerah- daerah  yang  kapasitas  pemerintahannya  dinilai  belum cukup  memadai  dalam  memberikan  pelayanan  kepada publik  (Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, 2014).
Pelaksanaan rincian agenda pembangunan diatas akan  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  bila  berpedoman pada  rumusan  kaidah  pelaksanaan,  yang  meliputi:  (1) kerangka pendanaan, (2) kerangka regulasi, (3) kerangka kelembagaan,  dan  (4)  kerangka  evaluasi.  Dalam
kaitannya  dengan  kerangka  pendanaan,  Transfer  ke Daerah  dan  Dana  Desa  menjadi  semakin  signifikan dalam  pelaksanaan  program  prioritas  membangun Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah- daerah  dan  desa  dalam  kerangka  negara  kesatuan. Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  adalah  bagian  dari belanja  negara  yang  dialokasikan  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam  rangka  mendanai  pelaksanaan  urusan  yang  telah diserahkan  kepada  Daerah  dan  Desa.  Kebijakan  dan Alokasi  TKDD  sebagai  instrumen  desentralisasi  fiskal berperan  strategis  untuk:  (1)  Perbaikan  pelayanan  dasar publik yang lebih berkualitas; (2) Penurunan kesenjangan  antar  daerah-daerah;  (3)  Pengentasan kemiskinan; dan (4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan transfer ke daerah dan dana desa diarahkan  guna  mempercepat  pembangunan  daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi ketimpangan  pelayanan  publik  antar  daerah  searah dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.
Dalam  rangka  percepatan  pembangunan  daerah dan  pencapaian  sasaran  prioritas  nasional,  Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan bagian tak terpisahkan  dari  dana  TKDD.  Menurut  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  17  Tahun  2021,  Dana  Desa adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan  masyarakat  (Kementerian  Keuangan Republik Indonesia, 2021).

## Tinjauan Pustaka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Dalam  pasal  1  ayat  1  UU  Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 disebutkan bahwa Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang selanjutnya  disingkat  APBN  adalah  rencana  keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan  Rakyat  (Indonesia,  2020).  APBN  2021 terdiri  atas  anggaran  Pendapatan  Negara,  anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran yang berlaku sejak  tanggal  1  Januari  2021  dan  berakhir  pada  tanggal 31  Desember  2021.  Anggaran  Belanja  Negara  Tahun Anggaran 2021 telah direncanakan sebesar Rp2.750.028.018.431.000,-  (dua  kuadriliun  tujuh  ratus lima  puluh  trilliun  dua  puluh  delapan  miliar  delapan belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri  atas:  Anggaran  Belanja  Pemerintah  Pusat;  dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

## Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  (TKDD) menurut  PMK  Nomor  50  Tahun  2017  tentang Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  adalah bagian  dari  Belanja  Negara  yang  dialokasikan  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  kepada Daerah  dan  Desa  dalam  rangka  mendanai  pelaksanaan urusan  yang  telah  diserahkan  kepada  Daerah  dan  Desa (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2021). TKDD  tahun  2021  tediri  atas:  (1)  Dana  Bagi  Hasil;  (2) Dana  Alokasi  Umum;  (3)  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik; (4) Dana  Alokasi Khusus Non  Fisik;  (5) Dana Otonomi Khusus,  Dana  Tambahan  Infrastruktur  dalam  rangka Otonomi  Khusus  dan  Dana  Keistimewaan  DIY;  (6) Dana  Insentif  Daerah,  serta  (7)  Dana  Desa.  Ada  tujuh poin  arah  kebijakan  penyaluran  TKDD  tahun  anggaran 2021  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  yaitu:    (1) Mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas  nasional,  melalui  pembangunan  aksesibilitas dan  konektivitas  kawasan  sentra  pertumbuhan  ekonomi, dukungan  insentif  kepada  daerah  untuk  menarik investasi,  perbaikan  sistem  pelayanan  investasi  dan dukungan  terhadap  UMKM;  (2)  Mengoptimalkan pemanfaatan  dana  bagi  hasil  (DBH)  dalam  rangka mendukung  penanganan  kesehatan,  jaring  pengaman sosial,  serta  pemulihan  ekonomi  dampak  Covid-19;  (3) Mengarahkan  25  persen  dari  dana  transfer  umum  untuk mempercepat  program  pemulihan  ekonomi  daerah  dan pembangunan  SDM;  (4)  Memfokuskan  penggunaan dana insentif daerah (DID) untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan,  dan  pemberdayaan UMKM; (5) Refocusing dan  simplikasi  jenis,  bidang,  dan  kegiatan  dana  alokasi khusus (DAK) fisik yang bersifat reguler dan penugasan; (6)  DAK  non-fisik  juga  mendukung  penguatan  sumber daya  manusia  di  bidang  pendidikan  melalui  dukungan program  merdeka  belajar,  serta  tambahan  pada  sektor strategis  lainnya,  seperti  dana  pelayanan  perlindungan perempuan  dan  anak,  dana  fasilitasi  penanaman  modal,
serta  dana  pelayanan  ketahanan  pangan;  dan  (7) Mempertajam  alokasi  dana  desa  untuk  pemulihan ekonomi  desa  dan  pengembangan  sektor  prioritas, seperti: teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan  desa  wisata,  dan  mendukung  ketahanan pangan.

## Desa
Desa  merupakan  representasi  dari  kesatuan masyarakat  hukum  terkecil  yang  telah  ada  dan  tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat  Indonesia  dan  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  tatanan  kehidupan  bangsa  Indonesia (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2017). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  Desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Indonesia,  2014).  Kewenangan  Desa  meliputi  beberapa kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa,  pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan  adat  istiadat  Desa.  Kewenangan  desa  dilaksanakan oleh  Kepala  Desa  dibantu  oleh  Perangkat  Desa  yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

## Dana Desa
Pemberian  Dana  Desa  merupakan  wujud  dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya  agar  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti pertumbuhan  dari  desa  itu  sendiri  berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Firmansyah et al., 2020). Dalam  Peraturan  Menteri  keuangan  Nomor  50  Tahun 2017 tentang Pengelolaan  Transfer  ke Daerah dan Dana Desa,  Dana  Desa  didefinisikan  sebagai  dana  yang dialokasikan  dalam  APBN  yang  diperuntukkan  bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan  untuk  membiayai  (a)  penyelenggaraan pemerintahan,  (b)  pelaksanaan  pembangunan,  (c) pembinaan  kemasyarakatan,  dan  (d)  pemberdayaan masyarakat.  Kebutuhan  Dana  Desa  dianggarkan  oleh Kementerian  Keuangan  melalui  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan memperhatikan: (1)  Persentase  Dana  Desa  yang  ditetapkan  peraturan perundang-undangan;  (2)  Kinerja  pelaksanaan  Dana Desa; dan (3) Kemampuan keuangan Negara.
Atas dasar penganggaran dana desa pada indeks kebutuhan  dana  desa,  dilaksanakan  pengalokasian rincian Dana Desa tiap kabupaten/kota secara merata dan berkeadilan,  berdasarkan  empat  kategori  perhitungan
alokasi  yaitu  (1)  alokasi  dasar,  persentase  perhitungan dana  desa  yang  dibagi  secara  merata;  (2)  alokasi afirmasi,  persentase  yang  diberikan  kepada  desa tertinggal dan desa sangat tertinggal; (3) alokasi kinerja, diberikan  kepada  desa  dengan  kinerja  terbaik;  dan  (4) alokasi  formula,  perhitungan  dengan  indikator  jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan  geografis.  Pada  tahun  2021  Dana  Desa  yang diterima oleh masing-masing desa disalurkan dalam tiga kategori  yang  dibagikan  sesuai  peruntukannya  masing- masing.  Ketiga  kategori  penyaluran  tersebut  adalah sebagai  berikut:  (1)  Dana  Desa  Reguler  /  Mandiri  Non BLT  yang  diperuntukkan  untuk  pembangunan  desa;  (2) Dana  Desa  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  sebesar Rp.300.000  per  masing-masing  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM) BLT; dan (3) Earmark sebesar 8% yang dialokasikan khusus untuk penanganan Covid-19.

## Dana Desa Non BLT
Dana Desa Non BLT disalurkan secara bertahap melalui  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara dengan terlebih dahulu mengajukan dokumen persyaratan penyaluran dana desa tiap tahap. Permintaan penyaluran  diajukan  ke  KPPN  oleh  Pemerintah  Daerah cq.  BPKAD  setelah  menerima  daftar  desa  siap  salur yang  telah  memenuhi  dokumen  persyaratan  penyaluran melalui  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa. Dana Desa  Non  BLT  dibagi  menjadi  dua  kategori  dalam penyaluran  yaitu  Desa  Mandiri  dan  Desa  Reguler. Kategori  tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang  dilakukan  setiap  tahun  serta  ditetapkan  oleh Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan  Transmigrasi  (Kemendes  PDTT).  Sisi  tahapan penyaluran,  perbedaan  kedua  kategori  desa  terlihat  dari jumlah  tahapan  dan  persentase  penyaluran  dana  desa, dimana  untuk  dana  desa  mandiri,  disalurkan  dalam  2 tahap  masing-masing  sebesar  60%  untuk  tahap  I  dan 40%  untuk  tahap  II.  Sementara  untuk  Dana  Desa Reguler  disalurkan  melalui  3  tahapan  yaitu  tahap  I sebesar 40%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 20%.

## METODE
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  merupakan data  yang  dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti  (Ilyassa Ardhi, 2016). Data sekunder adalah data yang yang tidak langsung  memberikan  data  kepada  peneliti,  misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.  Data  primer  diperoleh  dari  wawancara  yang dilakukan  oleh  penulis  terhadap  narasumber.  Selain wawancara yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka,  untuk  memudahkan  proses  penelitian,  penulis juga  menggunakan  sarana  komunikasi  lain  dalam melakukan  wawancara  ke  narasumber  yang  berupa telepon,  percakapan  digital,  dan  media  komunikasi lainnya  untuk  mengumpulkan  data.  Data  sekunder diperoleh  dari  studi  pustaka  yang  penulis  lakukan
terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dokumen pelaksanaan  penyaluran  dana  desa,  karya  tulis,  dan literatur  terkait.  Selain  itu,  peneliti  juga  menggunakan data  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  Aplikasi OMSPAN DAK Fisik dan Dana Desa.
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas yaitu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (DPMD)  dan  Badan  Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Musi Rawas yang pada penyaluran dana desa reguler tahap III tahun 2021 harus memanfaatkan mekanisme perpanjangan  batas deadline untuk  126  desa  di  wilayah Kabupaten  Musi  Rawas.  Pada  pengelolaan  dana  desa, DPMD  bertugas  sebagai  koordinator  desa  yang  ada  di wilayahnya dalam pengajuan dokumen persyaratan dana desa  sedangkan  BPKAD  berperan  sebagai lead  sector dalam  penyaluran  dana  desa,  dalam  artian  seluruh dokumen  persyaratan  pengajuan  dana  desa  diajukan  ke KPPN  melalui  BPKAD.    Analisis  data  yang  dilakukan yaitu menggunakan analisis data kualitatif terhadap hasil wawancara, penelitian, jurnal, dan dokumen pendukung. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif. Penulis akan  menguraikan  pelaksanaan  penyaluran  Dana  Desa, permasalahan  yang  terjadi,  dan  menjelaskan  faktor- faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Musi Rawas.

## HASIL

## Tabel 1
Realisasi Penyaluran Dana Desa Reguler Tahun 2021 di Musi Rawas Pagu 189,366,612,000 Earmark 12,299,573,200 Tahap I 41,376,071,600 Tahap II 53,675,644,800 Tahap III 29,044,922,400 BLT 52.970.400.000 Sumber: data olahan

## Mekanisme Penyaluran Dana Desa
Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara  (RKUN)  ke  Rekening  Kas  Desa  (RKD)  melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dimaksud dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap  daerah  kemudian  hasil  pemotongan  disalurkan langsung  ke  Rekening  Kas  Desa.  RKUD  dalam mekanisme  penyaluran  dana  desa  hanya  berperan sebagai  rekening transito dimana  dana  yang  masuk  ke RKUD  langsung  disalurkan  ke  RKD  melalui  penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil oleh KPPN. Pemotongan  Dana  Desa  setiap  Daerah  dan  penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan  surat  kuasa  pemindahbukuan  Dana  Desa yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Daerah.  Pada  pasal  23 Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, disebutkan bahwa dana desa disalurkan dengan beberapa tahapan dan pengajuan
dokumen  persyaratan  tiap-tiap  tahap  yang  harus dipenuhi  (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, 2020).  Ketentuan  mengenai  tahapan-tahapan  dan pengajuan  dokumen  persyaratan  penyaluran  dana  desa dirinci sebagai berikut:
1. Tahap  I  paling  cepat  bulan  Januari  sebesar  40% (empat  puluh  persen)  dikurangi  dengan  kebutuhan BLT  Desa  bulan  kesatu  sampai  bulan  kelima; dengan  pengajuan  dokumen  persyaratan  sebagai berikut:
a. Peraturan  Kepala  Daerah  mengenai  tata  cara pembagian  dan  penetapan  rincian  Dana  Desa setiap  Desa  atau  Keputusan  Kepala  Daerah mengenai  penetapan  rincian  Dana  Desa  setiap Desa;
b. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
c. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
2. Tahap  II  paling  cepat  bulan  Maret  sebesar  40% (empat  puluh  persen)  dikurangi  dengan  kebutuhan BLT  Desa  bulan  keenam  sampai  bulan  kesepuluh; dengan  pengajuan  dokumen  persyaratan  sebagai berikut:
a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana  Desa  tahap  I  menunjukan  rata-rata realisasi  penyerapan  paling  sedikit  50%  dan capaian  output  sebesar  35%  dari  Dana  Desa tahap I yang telah disalurkan;
c. Peraturan  Kepala  Desa  mengenai  penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau tidak terdapat  keluarga  penerima  manfaat  BLT  Desa; dan
d. Berita  Acara  Konfirmasi  dan  Rekonsiliasi kumulatif  sisa  Dana  Desa  di  RKUD  antara pemerintah  daerah  dan  Kepala  KPPN  tentang sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
3. Tahap  III  paling  cepat  bulan  Juni  sebesar  sebesar 20% (dua puluh persen) dikurangi dengan kebutuhan BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan keduabelas, dengan  pengajuan  dokumen  persyaratan  sebagai berikut:
a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana  Desa  tahap  II  menunjukan  rata-rata realisasi  penyerapan  paling  sedikit  90%  dan capaian  output  sebesar  75%  dari  Dana  Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
Dokumen  persyaratan  penyaluran  dimaksud disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/walikota atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.  Dokumen  persyaratan  penyaluran  Dana  Desa disampaikan  dalam  bentuk  dokumen  fisik  ( hardcopy ) dan/atau  dokumen  elektronik  ( softcopy )  dan  diolah melalui  aplikasi  OMSPAN  DAK  Fisik  dan  Dana  Desa
yang  berbasis web yang  disediakan  oleh  Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

## Penyaluran Dana Desa pada Kabupaten Musi Rawas
Jumlah  Pagu  Dana  Desa  Tahun  2021  pada
Kabupaten Musi Rawas
adalah sebesar Rp.189,366,612,000,  yang  terbagi  dalam  2  (dua)  jenis yaitu Dana Desa Reguler Non-BLT dan Dana Desa BLT dengan  jumlah  186  Desa.  Sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya,  penyaluran  dana  desa  reguler  terbagi  ke dalam  3  tahap  pengajuan  dimana deadline untuk  ketiga tahap  tersebut  ada  di  tanggal  20  Desember  2021. Penyaluran  dana  desa  Kabupaten  Musi  Rawas  pada tahap  I  dan  tahap  II  disalurkan  sebelum  batas  waktu yang  telah  ditetapkan  sementara  penyaluran  tahap  III melewati  batas waktu  yang  ditetapkan  dengan memanfaatkan dispensasi pengajuan melalui mekanisme perpanjangan  batas deadline pengajuan  dokumen persyaratan penyaluran dana desa.

## Tabel 2 Tanggal Pengajuan Dana Desa Tahap I
No. Tanggal Pengajuan Jml Desa Realisasi 1. 23-02-2021 36 11.182.222.400 2. 26-03-2021 90 20.654.432.560 3. 03-05-2021 40 6.767.565.920 4. 27-05-2021 20 2.771.850.720
Sumber: data olahan
Tabel 3 Tanggal Pengajuan Dana Desa Tahap II No. Tanggal Pengajuan Jml Desa Realisasi 1. 14-08-2021 33 9,937,354,000 2. 13-09-2021 62 17,917,148,800 3. 11-10-2021 71 20,860,201,200 4. 22-10-2021 20 4,960,940,800 Sumber: data olahan
Sampai  dengan  batas deadline pengajuan dokumen  persyaratan  dana  desa  yaitu  pada  tanggal  20 Desember  2021,  Dana  Desa  Reguler  Tahap  III  yang disalurkan  baru  sebanyak  60  desa  dari  total  186  desa yang  akan  disalurkan.  Sisa  126  desa  baru  diajukan  oleh BPKAD  setelah  tanggal  20  Desember  dan  disalurkan pada  tanggal  22-24  Desember  sebagaimana  terlihat dalam Tabel 4 dan Tabel 5. Berdasarkan keterangan dari Kepala  Seksi  Fasilitasi  Perencanaan  dan  Evaluasi Keuangan  Desa  DPMD  Kabupaten  Musi  Rawas  Irfan Fauzi,  sampai  dengan  tanggal  akhir  batas  pengajuan dokumen persyaratan dana desa, 126 desa yang tersebut baru  dapat  melengkapi  seluruh  dokumen  persyaratan yang  diperlukan  sehingga  BPKAD  dan  DPMD kewalahan  dalam  melakukan  verifikasi  dokumen persyaratan.

## Tabel 4
Tanggal Pengajuan Dana Desa Tahap III No. Tanggal Pengajuan Jml Desa Realisasi 1. 14-12-2021 60 8,692,417,400 2. 21-12-2021 126 20.352.505.000 Sumber: data olahan Tabel 5 Breakdown Waktu Pengajuan Dokumen Persyaratan Pada Tanggal 21 Desember 2021 No. Waktu Pengajuan Jml Desa Realisasi 1. 13:15:22 97 16,224,493,000 2. 16:57:13 20 2,930,525,000 3. 18:09:05 9 1,197,487,000 Sumber: data olahan

## Hambatan Penyaluran Dana Desa
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan melalui  wawancara  dan  dokumentasi,  terdapat  beberapa kondisi  dan  kendala  yang  menjadi  penghambat penyaluran  dana  desa  pada  tiap  tahap.  Kendala  yang dialami pada tiap tahap ini pada akhirnya berpotensi kuat menjadi  penyebab  keterlambatan  penyaluran  dana  desa. Beberapa kendala yang menjadi penghambat penyaluran dana desa antara lain sebagai berikut:
1. Pelaksanaan earmarked 8% untuk Kegiatan
Penanganan  Covid-19.  Dalam  rangka  mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan  Covid-19,  perlu  dilakukan  penyesuaian penggunaan  ( refocusing )  anggaran  TKDD  untuk Tahun  Anggaran  2021  termasuk  Dana  Desa  yang ditentukan  bentuk  penggunaannya  yaitu  sebagai  (a) Bantuan  Langsung  Tunai;  dan  (b)  paling  sedikit sebesar  8%  dari  Dana  Desa  digunakan  untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 ( earmarked). Beberapa  desa  pada  Kabupaten  Musi Rawas  sampai  dengan  akhir  triwulan  I  Tahun  2021 masih  belum  membuat  perencanaan  penyaluran Dana  Desa  yang  di- earmarked ,  dikarenakan  desa tersebut  masih  berstatus  hijau  atau  tidak  termasuk daerah  yang  diberlakukan  kebijakan  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  sesuai instruksi Menteri Desa nomor 1 tahun 2021;
2. Pengajuan  Dokumen  Persyaratan  Penyaluran  Dana Desa.  Penyaluran  Dana  Desa  dari  Pemerintah Kabupaten  (DPMD  dan  BPKAD)  disampaikan secara online ke KPPN melalui Aplikasi OMSPAN.
Namun  demikian,  proses  penyampaian  dokumen persyaratan  pengajuan  dana  desa  oleh  desa  ke DPMD  dan  BPKAD  belum  terintegrasi  secara online .  Akibatnya,  proses  pengajuan  dana  desa  dari desa  ke  kecamatan  lalu  kemudian  ke  DPMD  dan BPKAD  seringkali  memakan  waktu  dan  tenaga. Tidak  jarang  desa  harus  bolak-balik  ke  kecamatan maupun  ke  DPMD  dan  BPKAD  karena  pada  saat verifikasi  dokumen  persyaratan,  masih  terdapat kesalahan  sehingga  desa harus  memperbaiki kesalahan  sebelum  dapat  diajukan  kembali.  Pada beberapa  desa,  hal  ini  diperberat  dengan  kondisi
infrastruktur  jalan  yang  dirasa  belum  maksimal. Berdasarkan pengalaman penulis mengunjungi salah satu  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Musi  Rawas  yaitu Desa  Margatani,  perjalanan  dari  DPMD  yang terletak  di  Kecamatan  Muara  Beliti  menuju  Desa Margatani  memerlukan  waktu  sekitar  satu  setengah jam.  Beberapa  bagian  jalan  menuju  Desa  Margatani menyempit  dengan  ilalang-ilalang  tinggi  yang tumbuh  subur  di  sepanjang  jalan.  Perjalanan  akan semakin terasa berat begitu mendekati tujuan karena jalanan  yang  yang  rusak  dan  berlubang  serta  hanya dapat dilalui oleh satu kendaraan.
3. Pergantian Operator Pengelola Dana Desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi Fasilitasi Perencanaan dan Evaluasi Keuangan Desa DPMD  Kabupaten  Musi  Rawas  Irfan  Fauzi,  pada semester  2  tahun  2021  terdapat  pemilihan  kepala desa  yang  kemudian  mengakibatkan  sebagian  desa mengalami pergantian kepala desa. Adanya perubahan  kepemimpinan  pada  sebagian  desa tersebut  diikuti  dengan  pergantian  perangkat  desa oleh  Kepala  Desa  terpilih  termasuk  adanya pergantian  operator  pengelola  keuangan  desa  yang bertanggungjawab  terhadap  dana  desa.  Pergantian operator  tersebut  mengakibatkan  lambatnya  proses pengelolaan  dana  desa  di  desa  karena  kurangnya pemahaman  dan  pengalaman  yang  dimiliki  oleh aparatur  desa  yang  baru  dalam  kaitannya  dengan proses  melengkapi  dokumen  persyaratan  pengajuan dana desa.

## Faktor-faktor  Penyebab  Keterlambatan  Penyaluran Dana Desa
1. Administrasi
Salah  satu  syarat  penyaluran  dana  desa  adalah adanya  surat  pengantar  yang  ditandatangani  oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan disampaikan  ke  KPPN  atas  dokumen  persyaratan pengajuan  dana  desa.  Karena  mobilitas  Kepala Daerah  yang  begitu  tinggi  dan  sulit  diperkirakan, penandatangan  surat  pengantar  ini  tidak  bersifat mutlak  dalam  artian  penandatangan  surat  pengantar dapat  didelegasikan  ke  pejabat  dibawahnya  dengan ketentuan bahwa surat pengantar tersebut ditandatangani oleh pejabat dengan kedudukan paling rendah  sebagai  pimpinan  Organisasi  Perangkat Daerah  yang  menyelenggarakan  urusan  pengelolaan keuangan  daerah.  Idealnya,  penandatanganan  surat pengantar pengajuan dokumen persyaratan penyaluran  dana  desa  dilakukan  oleh  Kepala  Daerah dengan pertimbangan bahwa pimpinan daerah berhak mengetahui  perkembangan  progres  penyaluran  dana desa.  Namun  kemudian  penandatanganan  surat pengantar  yang dilakukan oleh Kepala Daerah selain dapat  dimanfaatkan  sebagai  salah  satu  instrumen internal pemda yang mendukung mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana desa,  ternyata melahirkan  masalah  baru  akibat  ketidakmampuan
desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran  dana  desa  sebelum  mendekati  tenggang waktu yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  data  dari  Aplikasi  OMSPAN DAK  Fisik  dan  Dana  Desa,  dari  186  Desa  yang  ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas, hanya empat desa yang  menyampaikan  Laporan  Realisasi  Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa  Tahap  II dan 1 Desa
yang  menyampaikan  Laporan  Konvergensi  Stunting yang  menjadi  syarat  salur  dana  desa  tahap  III, sebelum  bulan  Desember  2021.  Sebanyak  182 dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output  Dana  Desa  Tahap  II  dan  185  dokumen Laporan  Konvergensi  Stunting  baru  di upload di Bulan  Desember  yang  menjadi  bulan  terakhir  batas deadline penyaluran Dana Desa.
Tabel 6.

## Tanggal Upload Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap III
No. Lap. Real. Penyerapan dan Caput DD Tahap II Lap. Konvergensi Stunting Tgl Upload Jml Desa Tgl Upload Jml Desa 1. 18-11-2021 1 18-11-2021 1 2. 19-11-2021 1 19-11-2021 - 3. 28-11-2021 1 28-11-2021 - 4. 30-11-2021 1 30-11-2021 - 5. 1-12-2021 4 1-12-2021 4 6. 2-02-2021 1 2-02-2021 1 7. 7-12-2021 3 7-12-2021 2 8. 8-12-2021 9 8-12-2021 18 9. 9-12-2021 7 9-12-2021 8 10. 10-12-2021 1 10-12-2021 1 11. 11-12-2021 16 11-12-2021 16 12. 13-12-2021 5 13-12-2021 8 13. 14-12-2021 12 14-12-2021 17 14. 15-12-2021 12 15-12-2021 15 15. 16-12-2021 14 16-12-2021 16 16. 17-12-2021 4 17-12-2021 2 17. 18-12-2021 17 18-12-2021 1 18. 19-12-2021 11 19-12-2021 20 19. 20-12-2021 45 20-12-2021 38 20. 21-12-2021 21 21-12-2021 18 Sumber: data olahan
Dengan  jumlah  desa  yang  nyaris  seluruhnya baru menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran  di  bulan  Desember  dimana  sudah mendekati deadline penyaluran  dana  desa, BPKAD sebagai  OPD  yang  menyampaikan  pengajuan dokumen  persyaratan  dana  desa  sangat  kesulitan menyesuaikan  jadwal  Bupati  dengan  penyusunan konsep  surat  pengantar  yang  akan  ditandatangani. Tidak  jarang  agenda  Bupati  yang  sudah  terjadwal mengharuskan Bupati untuk melaksanakan dinas luar daerah  sehingga  menjadi  masalah  tersendiri  bagi BPKAD  dalam  mendapatkan  tandatangan  pada  surat pengantar.  Pada  beberapa  kabupaten  di  Indonesia, adanya pendelegasian penandatangan surat pengantar pengajuan dokumen persyaratan dana desa dimanfaatkan  oleh  Pemda  sehingga  membantu percepatan  penyaluran  dana  desa.  Namun  demikian, pendelegasian  ini  tidak  dilakukan  oleh  Pemda Kabupaten  Musi  Rawas  yang  tetap  menjadikan Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  menjadi penandatangan  surat  pengantar.  Pemda  beranggapan bahwa  Kepala  Daerah  sebagai  unsur  pimpinan tertinggi  berhak  mengetahui  penyaluran  dana  desa yang ada di wiayahnya. Dengan menyampaikan surat pengantar,  secara  tidak  langsung  BPKAD  sebagai
koodinator penyaluran dana desa Pemda menyampaikan  laporan  langsung  ke  Kepala  Daerah dalam  hal  ini  Bupati  mengenai  progress  penyaluran dana desa.
2. Sistem
Dana  Desa  disalurkan  dengan  mekanisme pengajuan  dokumen  persyaratan  penyaluran  dana desa  oleh  BPKAD  ke  KPPN  secara online melalui aplikasi berbasis web yaitu Aplikasi OMSPAN DAK Fisik  dan  Dana  Desa.  Dokumen  persyaratan  yang diajukan  oleh  BPKAD,  disampaikan  ke  KPPN melalui batch-batch penyaluran  yang  minimal memuat 1 desa dengan seluruh kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran. Sebelum dokumen persyaratan  pengajuan  disetujui,  terlebih  dahulu dilaksanakan  mekanisme  verifikasi  atas  kebenaran dokumen  persyaratan  yang  disampaikan.  Verifikasi atas  desa  yang  telah  memenuhi  persyaratan penyaluran dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kecamatan,  DPMD,  BPKAD,  hingga  ke  KPPN. Apabila  dokumen  persyaratan  yang  diajukan  masih memiliki kesalahan atau kekuranglengkapan, pengajuan  dokumen  akan  di  tolak  untuk  dilengkapi oleh desa yang bersangkutan.
Mekanisme pengajuan dokumen dan verifikasi persyaratan  oleh  DPMD  ke  BPKAD  dan  dari BPKAD  ke  KPPN  cenderung  lebih  mudah  karena dilaksanakan secara terintegrasi dengan memanfaatkan  jaringan  internet  melalui  Aplikasi OMSPAN  DAK  Fisik  dan  Dana  Desa  yang  berbasis web . Apabila pada saat verifikasi di KPPN masih ada kesalahan  dan  kekuranglengkapan  dokumen,  KPPN dapat  menolak  dokumen  via  aplikasi  dan  segera terinfokan  ke  DPMD  maupun  BPKAD.  Atas  dasar penolakan  oleh  KPPN,  DPMD  dan  BPKAD kemudian  dapat  melengkapi  kekurangan  maupun memperbaiki  kesalahan  dokumen  yang  diajukan. Namun  kemudian,  perbaikan  atas  dokumen  akan memakan  waktu  yang  lebih  lama  dan  tenaga  yang lebih  banyak  apabila  ternyata  dalam  perbaikan dokumen  tersebut  harus  melibatkan  desa  yang bersangkutan.  Berdasarkan  wawancara  kami  dengan Kepala  Seksi  Fasilitasi  Perencanaan  dan  Evaluasi Keuangan Desa DPMD Kabupaten Musi Rawas Irfan Fauzi, pengajuan dan verifikasi dokumen persyaratan dari  desa  ke  kecamatan  dan  dari  kecamatan  ke DPMD  masih  dilakukan  secara  manual  tanpa melibatkan Aplikasi OMSPAN. Desa menyampaikan dokumen  persyaratan  pengajuan  dana  desa  langsung ke  kecamatan  untuk  di  verifikasi.  Apabila  saat diverifikasi  oleh  kecamatan  masih  ada  kesalahan dokumen,  desa  akan  memperbaiki  dokumen  terlebih dahulu  sebelum  diajukan  kembali  ke  kecamatan. Apabila  hasil  verifikasi  dokumen  telah  benar,  desa kemudian  membawa  dokumen  yang  telah  disetujui tersebut ke DPMD untuk di verifikasi kembali.
Pelaksanaan pengajuan dari desa ke kecamatan kemudian  ke  DPMD  sangat  besar  berpotensi menghabiskan  waktu  dan  tenaga  karena  masih dilaksanakan  secara  manual.  Desa  yang  pada  saat verifikasi  dokumen  persyaratan  statusnya  masih belum  disetujui,  akan  kembali  lagi  ke  desa  untuk melengkapi/memperbaiki kesalahan dokumen persyaratan  dan  terus  berulang  hingga  dokumen persyaratan  yang  diajukan  di  verifikasi  dan  disetujui oleh kecamatan/DPMD/BPKAD/KPPN. Potensi keterlambatan juga semakin besar apabila infrastruktur  jalan  dari  dan  ke  desa  belum  terlalu memadai.  Sebagaimana  kunjungan  yang  penulis lakukan  ke  Desa  Margatani,  kondisi  infrastruktur jalan  yang  masih  belum  begitu  memadai  dan  jarak tempuh yang lumayan jauh menimbulkan penambahan  waktu  dan  tenaga  yang  dibutuhkan dalam  proses  pengajuan  dokumen  persyaratan  yang kemudian cenderung memperlambat proses penyaluran dana desa.
3. Sumber Daya Manusia
Penyaluran  Dana  Desa  memerlukan  kesiapan aparatur desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan dan  pemanfaatannya  (Muhaimin,  2020).  Walaupun sebagian  besar  perangkat  desa  pengelola  dana  desa tidak  memiliki  disiplin  keilmuan  khusus  di  bidang
hukum  dan  keuangan  utamanya  terkait  pengelolaan dana  desa,  di  tahap  I  dan  tahap  II  tahun  2021 penyaluran dana desa berjalan relatif stabil dan tidak mengalami  hambatan.  Hal  ini  disebabkan  karena perangkat  desa  pengelola  dana  desa  telah  diberikan pelatihan  dan  pendampingan  mengenai  pengelolaan dana desa oleh DPMD Kabupaten Musi Rawas. Pada semester 2 tahun 2021 terdapat pemilihan kepala desa pada  Kabupaten  Musi  Rawas  yang  kemudian mengakibatkan  sebagian  desa  mengalami  pergantian kepala desa. Adanya pergeseran/perubahan kepemimpinan  pada  sebagian  desa  tersebut  diikuti dengan  pergantian  perangkat  desa  oleh  Kepala  Desa yang  baru  terpilih  termasuk  pergantian  operator pengelola keuangan desa yang menangani dana desa. Pergantian operator tersebut mengakibatkan lambatnya  proses  pengelolaan  dana  desa  di  desa karena  kurangnya  pemahaman  dan  pengalaman  yang dimiliki  oleh  aparatur  desa  yang  baru  dalam kaitannya  dengan  proses  melengkapi  dokumen persyaratan  pengajuan  dana  desa.  Bagi  DPMD, adanya pergantian perangkat desa menjadikan DPMD harus  memulai  lagi  dari  awal  dalam  memberikan pelatihan  dan  pendampingan  kepada  perangkat  desa yang  baru  mengenai  pengelolaan  dana  desa.  Di  sisi lain,  perangkat  desa  lama  yang  diganti,  tidak berkenan  melakukan  transfer  pengetahuan  mengenai pengelolaan  dana  desa  pada  perangkat  desa pengganti.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat  disimpulkan  bahwa  keterlambatan  penyaluran dana  desa  dari  RKUN  ke  RKUD  disebabkan  adanya keterlambatan  penyampaian  dokumen  persyaratan  dari Pemda  ke  KPPN.  Faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab keterlambatan  penyampaian  dokumen  persyaratan  dana desa ke KPPN adalah sebagai berikut:
1. Secara administratif, pengajuan dokumen persyaratan penyaluran dana desa dapat disampaikan ke  KPPN  sepanjang  tahun  mulai  dari  Bulan  Januari sampai  dengan  Desember.  Namun  kemudian, pengajuan  dokumen  persyaratan  penyaluran  dana desa  dari  BPKAD  ke  KPPN  terhambat  karena lambatnya progres desa dalam melengkapi dokumen persyaratan  penyaluran  tersebut.  Desa  cenderung menyelesaikan proses melengkapi dokumen persyaratan pada tanggal-tanggal menjelang deadline penyampaian  dokumen  persyaratan  ke KPPN.  Hal  ini  menyulitkan  BPKAD  sebagai koordinator penyampaian dokumen persyaratan dana desa  ke  KPPN  karena  pengajuan  dokumen persyaratan dana desa membutuhkan surat pengantar yang  ditandatangani  oleh  Bupati.  BPKAD  harus mengajukan  konsep  surat  pengantar  dalam  waktu yang  terbatas  karena deadline ,  sementara  Bupati memiliki  agenda-agenda  kegiatan  yang  sudah terjadwal  dari  jauh-jauh  hari  sebelumnya.  Tidak
jarang  agenda  yang  dimiliki  Bupati  bukan  hanya kegiatan di daerah namun seringkali adanya kegiatan yang mengharuskan Bupati bepergian ke luar daerah selama  lebih  dari  beberapa  hari.  Berdasarkan  PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa  yang  diubah  melalui  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan  atas  PMK  Nomor  222/PMK.07/2020 tentang  Pengelolaan  Dana  Desa,  Penandatanganan dokumen  surat  pengantar  dapat  di  delegasikan  ke Kepala  BPKAD  atau  Kepala  DPMD  (Kementerian Keuangan,  2021),  pada  kenyataannya,  Pemda  Musi Rawas  tidak  memanfaatkan  adanya  pendelegasian wewenang  ini  sehingga  penandatanganan  tetap dilakukan  oleh  Bupati.  Jika  saja  desa  dapat menyampaikan  dokumen  persyaratan  pengajuan dana desa di awal-awal tahap pengajuan, penandatangan surat pengantar pengajuan dana desa oleh Bupati dapat menjadi instrumen internal pemda dalam pengawasan penyaluran dana desa.
2. Belum adanya sistem terintegrasi yang memudahkan desa dalam menyampaikan dokumen yang diperlukan  dalam  persyaratan  pengajuan  dana  desa. Pengajuan  disampaikan  secara  manual  dari  desa  ke kecamatan  untuk  di  verifikasi  kemudian  apabila dokumen telah benar dan lengkap, desa menyampaikan  dokumen  ke  DPMD  untuk  di verifikasi kembali. Mekanisme penyampaian dokumen  seperti  ini  sangat  rentan  menghambat penyaluran  dana  desa  terutama  apabila  dokumen yang  disampaikan  masih  perlu  perbaikan  hasil verifikasi  kecamatan  maupun  DPMD.  Jarak  tempuh yang  jauh  dari  desa  ke  kecamatan  maupun  DPMD akan  memakan  waktu  dan  tenaga  perangkat  desa dalam  proses  perbaikan  dokumen.  Hal  ini  akan makin  menghambat  penyaluran  jika  infrastruktur jalan  dari  desa  ke  kecamatan  maupun  ke  DPMD masih belum memadai.
3. Adanya  pergantian  perangkat  desa  pengelola  dana desa  yang  diakibatkan  adanya  pergantian  kepala desa  dan  tidak  adanya  transfer  ilmu  dari  perangkat desa yang lama ke yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  2014.
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional 2015-2019 .
Firmansyah,  D.,  Susetyo,  D.  P.,  &  Sumira,  M.  2020. Dampak  Dana  Desa  Terhadap  Pembangunan Desa  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  pada
Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten
Kabupaten  Sukabumi). JABI  (Jurnal  Akuntansi Berkelanjutan Indonesia) , 3 (2), 168.
Ilyassa  Ardhi.  2016.  Keterlambatan  Implementasi Penyaluran Dana Desa. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik . Kementerian  Keuangan.  2021. Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  69/PMK.07/2021  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  222/PMK.07/2020  tentang  Pengelolaan Dana Desa .
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar  Dana  Desa. Kementerian  Keuangan Republik Indonesia .
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2020.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020  Tentang  Pengelolaan  Dana Desa (p. 92).
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2021.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  17/PMK.07/2021  Tentang Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana Desa  Tahun  Anggaran  2021  Dalam  Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya .
Muhaimin.  2020.  Rekonstruksi  Penggunaan  Dana  Desa untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat Desa. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 20 (4), 557.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.