## PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISMISSAL TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERASAL DARI BADAN PERADILAN
Ichsan Muhajir 1* , Nabitatus Sa’adah 2
1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ichsanmuhajir@gmail.com

## ABSTRACT
The rule of law in its development demands the development of administrative justice so that Indonesia forms a State Administrative Court (PTUN). The PTUN Procedural Law recognizes the dismissal determination by the Chief Justice of the Court which aims to determine the Absolute Competence of the PTUN. This research has  the  aim  to  analyze  the  Judicial  Judgments  in  the  Dismissal  Determination  of  KTUN  Derived  from  the Judiciary and to analyze the legal efforts of the determination of dismissal determined by the Chair Semarang PTUN.  The  research  approach  method  used  is.  doctrinal  approach  to  law.  The  results  showed  that  the Dismissal Determination of KTUN Derived from the Judiciary Body could not be said to be a KTUN because this  was  in  accordance  with  the  mandate  of  Article  2  letter  e  of  the  PTUN  Law.  Legal  remedies  from  the dismissal stipulation determined by the Chairperson of PTUN Semarang namely the plaintiff may take legal action in the form of resistance to the dismissal determination of the Chairperson of the Semarang PTUN.
Keywords: Dismissal Determination; State Administration Decree; State Administrative Court.

## ABSTRAK
Negara  hukum  dalam  perkembangannya  menuntut adanya  perkembangan peradilan  administrasi sehingga Indonesia  membentuk  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN). Hukum  Acara  PTUN  mengenal  adanya penetapan  dismissal  oleh  Ketua  Pengadilan  yang  bertujuan  untuk  menentukan  Kompetensi  Absolut PTUN.Penelitian inian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan dan menganalisis upaya hukum dari adanya penetapan  dismissal  yang  ditetapkan  oleh  Ketua  PTUN  Semarang. Metode  pendekatan  penelitian    yang dipakai  adalah . pendekatan  doktrinal  terhadap  hukum. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan tidak dapat dikatakan sebagai KTUN karena hal ini sesuai dengan amanat Pasal 2 huruf e UU PTUN. Upaya hukum dari adanya penetapan dismissal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang yaitu penggugat dapat melakukan upaya hukum berupa perlawanan terhadap penetapan dismissal Ketua PTUN Semarang.
Kata  kunci  : Penetapan Dismissal; Keputusan  Tata  Usaha  Negara; Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  Kesatuan  yang berbentuk Republik yang mendasarkan pada hukum, . dimana  hukum  dijunjung  dan . diletakkan sebagai panglima  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bermasyarakat. Penyelenggaraan Negara  Indonesia dalam pemerintahannya berdasar pada hukum yang telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Pilar Kekuasaan dalam sistem kenegaraan di Indonesia  dibagi  menjadi  3  (tiga)  yaitu  Eksekutif, Legislatif  dan Kehakiman.  Unsur  yang  dapat  dilhat dalam  negara  hukum  menurut  Stahl  yaitu “adanya perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia, kekuasaan . yang  terpisah  atau  terbagi,  jalannya pemerintahan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan dan adanya peradilan administrasi.”
Indonesia  mengenal  adanya  peradilan  dalam bidang administrasi dalam menyelesaikan perselisihan  administrasi.  Peradilan  dalam  bidang administrasi pertama kali dikeluarkan yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  Negara  (UU PTUN . ),  kemudian  keluar Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 tentang . Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Perkembangan lebih lanjut, pada tahun 2009 terbitlah Perubahan  Kedua  UU PTUN yaitu  Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
Pasal  50 UU  PTUN menentukan  bahwa “PTUN  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,
memutus, dan menyelesaiakan sengketa Tata Usaha Negara  di tingkat  pertama (Wiyono,  2007).” Ciri khusus  yang  dimiliki  oleh  PTUN  yaitu  adanya tahapan  dalam  setiap  prosesnya.  Proses pemeriksaan yang  dilakukan  oleh PTUN  salah satunya  proses  pemeriksaan  yang  dikenal  sebagai tahap pendahuluan dimana tahap ini dikenal dengan adanya  rapat permusyawaratan  (dismissal  proses) dan pemeriksaan persiapan.
Penelitian  yang  akan  dikaji adalah  mengenai Penetapan Dismissal Ketua PTUN Semarang Nomor: 039/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG,  yang  mana WALHI selaku  pihak  yang  mengajukan  gugatan  terhadap Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  yang . dikeluarkan  oleh  Gubernur  Jawa  Tengah  dalam penetapannya tidak dapat diterima oleh Ketua PTUN Semarang. Objek sengketa dalam gugatan tersebut yaitu  SK Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  660.1 . /6 Tahun . 2017 tanggal . 23 Februari 2017 tentang . ijin Lingkungan  Kegiatan  Penambangan  PT.  Semen .
Indonesia (PT. SI) di Kabupaten Rembang.
Ketua  PTUN  Semarang  berpendapat  bahwa terbitnya  SK  didasarkan  pada  putusan  badan peradilan  yaitu  Putusan  MA  No  : 99  PK/TUN/2016. Berdasar  hal  tersebut,  Ketua PTUN  mendasarkan pada Pasal  2  huruf  e  UU  PTUN dimana  putusan yang  berasal  dari  badan  peradilan  tidak  dapat dikatakan  sebagai KTUN,  untuk  itu  gugatan  yang diajukan  bukan  merupakan  kewenangan  absolut PTUN Semarang.
Penelitian  ini  akan menggunakan  teori kewenangan,  dimana  kewenangan  dalam  kajian
hukum tata Negara dan hukum administrasi memiliki kedudukan yang penting. Menurut F.A.M Sroink J.G Steenbeek “kewenangan  merupakan konsep  inti dalam  kedudukan    tata  Negara  dan  hukum administrasi Negara.”
Wewenang  dan  Kekuasaan  dalam  bahasa hukum  memiliki  arti  yang  berbeda  yang  mana kekuasaan (macht) hanya mengambarkan  hak untuk berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu sedangkan kewenangan  sekaligus merupakan hak dan kewajiban (rechteen en plichten) (Grace, 2014).
Berdasar  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945 menjelaskan “Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum. Maksudnya  adalah  Indonesia Negara  yang berdiri  di  atas  hukum  yang  menjamin  keadilan kepada  warga  negaranya. Keadilan    kepada  warga negara  harus  tercermin  dalam Due process  of  law. Keadilan  harus  memenuhi persyaratan  yuridis  yang menyatakan  bahwa  pembuatan  suatu  peraturan hukum  tidak  boleh  berisikan  hal-hal  yang  dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang (Grace, 2014).
Penelitian  yang  akan penelitian  ini kaji  akan menitikberatkan  pada  pertimbangan  hukum  hakim dalam  penetapan  dismissal    Nomor  :  039/PEN- DIS/2017/PTUN.SMG,  dimana  dalam  pokok perkaranya  penggugat  menggugat  SK  Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1 . /6 Tahun . 2017 tanggal . 23  Februari  2017  tentang . ijin  Lingkungan  Kegiatan Penambangan  PT.  Semen . Indonesia  di  Kabupaten Rembang.
Gugatan  yang  diajukan  tersebut  diatas mendapat putusan dismissal Ketua PTUN Semarang yang  mana  gugatan  tersebut  tidak  diterima.  Ketua PTUN Semarang mendasarkan pada Pasal 2 huruf e UU  PTUN  yang . menegaskan “KTUN  yang dikeluarkan  atas  dasar  hasil  pemeriksaan  badan peradilan . bukan merupakan KTUN.”
Penelitian  ini  perlu  dilakukan  karena dalam proses  keluarnya  Surat  Keputusan  Gubenur  Jawa Tengah  terdapat  intrik  politik  dan  kepentingan  yang mempengaruhi  secara  tidak  langsung  keluarnya Surat keputusan tersebut. Terlepas daripada secara prosedur  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah dikeluarkan berdasar amar putusan badan peradilan.
Penelitian ini  memiliki  tujuan  untuk menganalisis  Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari  Badan  Peradilan  dan menganalisis  upaya hukum  dari  adanya  penetapan  dismissal  yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang.
Penelitian  sebelumnya  yang  terkait  dengan penetapan  dismissal  terhadap KTUN yang  berasal dari  badan  peradilan  yang  belum  pernah  dilakukan. Penelitian  oleh  Fatira  Khairo  membahas  tentang “Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata  Usaha  Negara  di Indonesia (Khairo,  2017).” Penelitian  oleh  Zurahmah  &  Umar  membahas tentang “Pelaksanaan  Tata  Cara  Penolakan (Dismissal  Procedure)  Dalam  Penyelesaian Perkara Pertanahan (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara  Makassar . ) (Zurahmah, &  Umar,  2014).” Penelitian  oleh  Heryansyah  membahas  tentang
“Pergeseran  Kompetensi  Absolut  PTUN  Dalam Sistem  Hukum  Indonesia (Heryansyah,  2017).” Adapun  di  dalam  penelitian  jurnal  internasional Stocker,  Villar,  Roglio, & Abib  membahas  tentang “Dismissal :Important Criteria In Managerial Decision- Making (Stocker,  Villar,  Roglio,  &  Abib,  2018).” Penelitian lainnya membahas  tentang “The Conciliation Step of the Unfair Dismissal Process in South Australia (Hagglund, & Provis, 1988).”

## B. METODE PENELITIAN .
Metode  pendekatan  penelitian    yang  dipakai adalah . pendekatan doctrinal  terhadap  hukum.
Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum  dapat  dipandang  sebagai  seperangkat peraturan  perundang-undangan  yang  tersusun secara  sistematis  berdasarkan  pada  tata  urutan tertentu (Suteki, & Taufani, 2018).
Menurut  Suteki  &  Taufani  menjelaskan  “tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harmonisasi  atau sinkronisasi  baik  sinkronisasi vertical maupun sinkronissasi horizontal. Sinkronisasi vertical  menghendaki  agar  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi. Sebagai sumber utama dari  sebuah  sistem  peraturan  perundang-undangan disebut dengan istilah groundnorm yang memayungi seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang tersusun  secara  pyramidal-hierarkial.Sinkronisasi horizontal diartikan  sebagai  kesesuaian  antara peraturan  perundang-undangan  yang . setingkat. Tidak  boleh . ada  pertentangan  antara  peraturan . perundang-undangan yang . sederajat.”
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Bersasal dari Badan Peradilan
Pembangunan Pabrik  PT. SI . yang di Kabupaten  Rembang  Provinsi  Jawa  Tengah . pada tahun  2016-2017  menjadi  sorotan  publik  karena tersandung  kasus  penerbitan  ijin  lingkungan pendirian  pabrik. Kasus  tersebut  merupakan  kasus yang  sangat  panjang  dan  sangat  kompleks  dalam perjalanannya,  dimana  prosesnya  mulai  dari penolakan  masyarakat  pegunungan  kendeng  dan adanya  dukungan  yang  diberikan  masyarakat Rembang dalam pembangunannya.
Terbitnya SK Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1 . /7 Tahun 2012 . kemudian dilakukan addendum terhadap SK tersebut hingga muncul SK  Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/30 Tahun 2016 tentang . Ijin Lingkungan dirubah    menjadi  SK.  No  660.1/30 tahun  2016 tentang . ijin  lingkungan . yang  baru. menjadi  titik  awal  konflik  yang  ada  di  Rembang. Kontradiksi  antara  pro  pabrik  dan  kontra  terhadap pabrik terus berlanjut dan memanaskan situasi yang ada  sehingga  kegentingan  yang  timbul  dari  kedua kubu  mengakibatkan  perpecahan  masyarakat  yang ada  di  area  pembangunan  pabrik  PT.  Semen Indonesia.
Kasus  ini  sudah mendapatkan  putusan  final yang  diputuskan oleh  MA  dengan  nomor  registrasi perkara 99/PK/TUN/2016. Gubernur Jawa  Tengah selaku Pejabat  TUN harus  tunduk  dan  patuh terhadap  putusan  tersebut. Surat  ijin  tersebut  wajib
294
dicabut oleh Gubernur sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan  Pejabat  terhadap  putusan  badan peradilan. Putusan  MA yang pada  intinya menyatakan  bahwa  Gubernur  Jawa  Tengah  harus membatalkan  dan  mencabut  SK  Ijin  Lingkungan Penambangan.
Sifat  dari  upaya  hukum  peninjauan  kembali (PK) adalah final, dimana hasil dari pada putusannya harus dilakasanakan karena sudah tidak ada upaya hukum  lagi.  Akibat  dari  adanya  putusan  tersebut, pendukung  pabrik  (Pro-Pabrik)  dan  penolak  pabrik (kontra  pabrik)  sama-sama  gencar  melakukan gerakan secara massive.
Demo  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak, dimana  keduanya  mengatasnamakan  keadilan  dan kesejahteraan  bagi  masyarakat  yang  ada  di Pegunungan  Kendeng.  Keadaan  semakin  pelik, ketika  Gubernur  Jaw  Tengah  belum  menerbitkan Surat  Keputusan  pembatalan  ijin  pembangunan Pabrik.
Besarnya  tekanan  dan massivenya  gerakan yang  dilakukan  baik  pro  dan  kontra  membuahkan hasil,  Gubernur  Jawa  Tengah . menerbitkan  SK Nomor:  660.1/4  Tahun  2017  tentang  Pencabutan . dan Pembatalan  Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:  660.1/30  tahun  2016. . Pencabutan  dan pembatalan  tersebut  tidak  lantas  menyelesaikan permasalahan,  karena  di  dalam  SK  pencabutan terdapat  3  (tiga)  diktum,  dimana  dikum  pertama mengatur  tentang  pencabutan  dan    pembatalan Keputusan yang menjadi objek yang diwajibkan oleh Mahkamah Agung. Diktum ke dua dan ke tiga dalam
SK tersebut menerangkan mengenai penyempurnaan  dokumen  addendum  ANDAL RKL- RPL.
Terbitnya  SK  Pencabutan  dan  Pembatalan Nomor  660.1/4tahun  2017 mengakibatkan  terbitnya SK Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor:  660.1/6  Tahun 2017 tentang ijin lingkungan kegiatan penambangan . PT.  Semen  Indonesia . . Surat  Keputusan  tersebut . mendapatkan  respon  yang  keras  dari  pihak  kontra Semen dimana  kontra  semen yang  dalam hal  ini diwakili  oleh  Wahana  Lingkungan  Hidup  (WALHI) Jawa Tengah kembali menggugat KTUN tersebut ke PTUN  Semarang. WALHI  merupakan  organisasi lingkungan  hidup  yang  sering  mengajukan  gugatan ke  PTUN  untuk  kepentingan  kelestarian  lingkungan hidup (Harjiyatni, & Raharja, 2014).
Tanggal 23  Mei  2017 WALHI melayangkan gugatan  atas  terbitnya  SK  Ijin  Penambangan  yang baru  ke  PTUN  Semarang.  Gugatan  tersebut mendapatkan
Nomor
registrasi
039/G.LH/2017/PTUN-SMG. Gugatan  yang  diajukan oleh penggugat melalui proses rapat permusyawaratan  (penetapan dismissal)  dimana dalam  penetapan  dismissal  Nomor:  039/PEN- DIS/2017/PTUN menetapkan  bahwa  gugatan tersebut tidak dapat diterima.
Suatu kekhususan dalam Hukum Acara PTUN adalah  adanya  tahap  rapat  permusyawaratan  yang biasa disebut juga Dismissal Process atau penetapan dismissal (Jabbar,  2014). Proses  penetapan dismissal  intinya  bahwa  setelah  surat  gugatan beserta  resume gugatan  diterima  oleh Ketua PTUN
295
dari panitera,  maka  oleh  Ketua PTUN surat  gugat tersebut  diperiksa  dalam  rapat  permusyawaratan. Rapat  permusyawaratan  merupakan  tahap pemeriksaan  sebelum  pemeriksaan  pokok  perkara yang bersifat rahasia ( Pradana, & Marwanto, 2013).
Pasal 62 ayat (1) UU PTUN yang menentukan bahwa “dalam  rapat  permusyawaratan,  Ketua Pengadilan  berwenang  menentukan  dengan  suatu penetapan  yang  dilengkapi  dengan  pertimbangan- pertimbangan  bahwa  gugatan  yang  diajukan  itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal (Wiyono,  2007): (1) Pokok  gugatan  tersebut nyata-nyata  tidak termasuk  dalam  wewenang pengadilan; (2) Syarat-syarat  gugatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  56  tidak  dipenuhi  oleh pengugat  sekalipun  ia  telah  diberitahu  dan diperingatkan; (3) Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; (4) Apa yang dituntut dalam  gugatan  sebenarnya  sudah  dipenuhi  oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; dan (5) Gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.”
Prosedur tersebut diatas adalah adalah suatu prosedur  penyelesaian  yang  disederhanakan (vereenvoudigde  behandeling,  dismissal  procedure) di  mana  kepada  Ketua  Pengadilan  diberikan wewenang untuk memutuskan dengan mengeluarkan suatu  penetapan  yaitu  penetapan dismissal yang dilengkapi  dengan  pertimbangan-pertimbangan bahwa  suatu  gugatan yang  diajukan  ke  pengadilan dinyatakan  tidak  diterima  atau  tidak  berdasar (Wiyono, 2007).
Berbicara  mengenai  pertimbangan  hukum hakim,  dalam  studi  kasus  yang  dibahas  dalam penelitian  ini,  dimana  pertimbangan  hukum  yang diberikan oleh hakim dalam penetapannya berdasar pada  terbitnya  suatu  KTUN  yang  merupakan  satu kesatuan    yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari suatu keputusan  yang  berangkai  yang  berasal  dari  badan peradilan.
Maksudnya  adalah  SK  ijin  lingkungan  yang baru  (objek  sengketa)  lahir  dari  badan  peradilan (Putusan  Kasasi  MA)  dimana  Putusan  Kasasi  MA berdasar dari objek sengketa SK ijin lingkungan yang lama. Penetapan  Ketua PTUN Semarang tersebut mendasarkan pada Pasal 2 huruf e UU PTUN
Pasal  2 UU  PTUN  telah  menjelaskan  bahwa “terdapat  pengecualian  atau pembatasan  terhadap KTUN yaitu:a). Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b). Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  pengaturan yang  bersifat  umum; c). Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  masih  memerlukan  persetujuan; d). Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan Berdasarkan  ketentuan  KUHP  dan  KUHAP  atau perundang-undangan  lain  yang  bersifat  hukum pidana; e). Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang dikeluarkan  atas  dasar  hasil  pemeriksaan  badan peradilan  Berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku; f). Keputusan Tata  Usaha  Negara  mengenai  Tata  Usaha  Tentara Nasional  Indonesia; dan  g). Keputusan  Komisi Pemilihan  Umum,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah mengenai hasil pemilihan umum.”
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  hakim dalam  penetapan  dismissal tersebut, penelitian  ini menganalisis bahwa pertimbangan tersebut didasari atas  kewenangan  yang  dimiliki  oleh PTUN,  yang mana  PTUN  tidak  dapat  mengadili  gugatan  tyang diajukan  oleh  penggugat  (WALHI)  karena  KTUN yang digugat merupakan KTUN yang keluar berdasar hasil badan peradilan.
PTUN memiliki dua Kompetensi (kewenangan) yang dibedakan  atas  kompetensi  relatif  dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan  kewenangan  pengadilan  untuk  mengadili suatu  perkara sesuai  dengan  wilayah  hukumnya (Wahyunadi,  2016). Sedangkan  kompetensi  absolut adalah menyangkut  kewenangan  badan  peradilan (PTUN)  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus sengketa Tata Usaha Negara (Heriyanto, 2018).
Terlepas  dari  pada  KTUN  yang  keluar berdasar  hasil  badan  peradilan, penelitian  ini  perlu mengungkapkan  bahwa  dalam  prosesnya,  SK  ijin pembangunan  PT. SI yang  dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah sangat kontroversial. Hal ini dapat  dilihat  dari  banyaknya pertentangan dimasyarakat antara pihak yang  setuju  dengan pembangunan  dan  pihak yang  tidak  setuju  dengan pembangunan.
Dominasi  peranan  negara  dalam  hal  ini pemerintah,  dalam  melakukan  segala  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  badan  atau  Pejabat Pemerintah  terutama  tindakan  tersebut  langsung menimbulkan  akibat  hukum  baik  perbuatan  hukum publik  maupun  privat  kadang  melampaui  batasan-
batasan  kewenangan  atau  bertentangan  dengan asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik (Syaprillah, 2017).
Penelitian  ini  melihat  bahwa  dalam  terbitnya KTUN sangat  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  non hukum. Faktor tersebut diantaranya yaitu sub sistem budaya,  sub  sistem  hukum,  sub  sistem  ekonomi  , dan  sub  sistem  politik. Faktor  non  hukum  yang sangat mempengaruhi dalam terbitnya keputusan ini adalah  faktor  ekonomi  dan  faktor  politik. Menurut Talcot  Parson    dalam  teorinya  sibernetika  hukum menjelaskan  bahwa  “ekonomi  memiliki  energi  yang paling besar diikuti oleh Politik, hukum dan budaya, sedangkan    budaya  memiliki  informasi    yang  tinggi diikiuti oleh hukum politik dan ekonomi.
Analisis  yang  dapat  dilihat  bahwa  pengaruh faktor ekonomi adalah dengan berdirinya pabrik PT. Semen  Indonesia yang  notabene  BUMN  akan menambah  penghasilan  bagi  negara  dan  bagi masyarakat sekitar pabrik akan sejahtera mengingat bahwa masyarakat sekitar pabrik diberikan lapangan pekerjaan  di  pabrik  semen  tersebut. Faktor  politik yang mempengaruhi  sebenarnya  ada  di  dua  kubu baik  pro  dan  kontra,  politik  yang  dimainkan  adalah bagaimana  caranya  agar  pabrik  ini  tidak  berdiri karena  merusak  lingkungan,  disisi  lain  politik  yang dimainkan oleh Pemerintah adalah bagaimana pabrik ini berdiri untuk memberdayakan masyarakat.
Terbitnya  SK  tersebut  juga  dapat  dilihat  dari cara  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat. Robert B.Seidman  menyatakan  bahwa “tindakan  apa  pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-
297
lembaga  pelaksana  maupun  pembuat  undang- undang  selalu  berada  dalam  lingkup  kompleksitas kekuatan-kekuatan  social,  budaya,  ekonomi,  dan politik  dan  lain  sebagainya. Seluruh  kekuatan- kekuatan  social  itu  selalu  ikut  bekerja  dalam  setiap upaya  untuk  memfungsikan  peraturan-peraturan yang  berlaku,  menerapkan  sanksi-sanksinya,  dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.”

## 2. Upaya  Hukum Penetapan  Dismissal PTUN
Semarang No: 039/PEN-DIS/2017/PTUN.Smg
Indonesia  sebagai  penganut  paham  negara hukum modern, dituntut adanya peranan dan fungsi hukum yang secara stabil dan dinamis yang mampu mengatur berbagai kepentingan tanpa meninggalkan ide  dasarnya  yaitu  keadilan.  Hukum  yang  demikian juga  mengandung  tuntutan  untuk  ditegakkan  atau dengan kata lain, perlindungan hukum yang diberikan merupakan  syuatu  keharusan  dalam  penegakan hukum (Salmon, 2010).
Konsekuensi  Indonesia  sebagai  penganut paham negara hukum modern yaitu dengan hadirnya PTUN. PTUN merupakan  pelaksana  kekuasaan kehakiman  yang  ditugaskan  untuk  memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Badan atau Pejabat TUN dengan  badan  hukum  perdata,  akibat dikeluarkannya  suatu  putusan  Tata  usaha  Negara yang  dianggap  melanggar  hak  orang  atau  badan hukum  perdata (Elfah,  Jiwantara,  &  Medyantara, 2018).
Secara  konseptual  keberadaan PTUN juga sebagai konttrol bagi badan atau pejabat TUN agar tidak sewenang-wenang baik yang bersifat eksternal (pelayanan  umum)  maupun  yang  bersifat  internal dalam  tubuh  birokrasi  pemerintahan (Saputra, & Aminullah, 2019).
Penelitian ini dalam pembahasan sebelumnya telah  membahas mengenai  pertimbangan  hukum hakim  dalam  penetapan  dismissal  kasus terhadap KTUN yang  berasal  dari  badan  peradilan  dimana studi yang dicontohkan yaitu keluarnya SK Gubernur Jawa  Tengah  tentang pendirian  pabrik  semen  di Kabupaten  Rembang  yang  dianggap  merugikan masyarakat Rembang.
Pembahasan  berikutnya penelitian  ini akan menyoal upaya hukum terhadap penetapan dismissal yang  dikeluarkan  oleh  PTUN. PTUN  dalam berjalannya  harus  berdasarkan  asas-asas  yang harus  dipegang  penuh  sehingga  dalam  berjalannya PTUN dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Satjipto Rahadjo menjelaskan mengenai asas “bahwa  barangkali  tidak  berlebihan  apabila dikatakan,  bahwa  asas  hukum  ini  merupakan jantungnya  peraturan  hukum.  Kita  menyebutnya demikian  oleh  karena;  pertama  ia  merupakan landasan  yang  paling  luas  bagi  lahirnya  suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu  pada  akhirnya  bisa  dikembalikan  kepada  asas- asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asa hukum ini  layak  disebut  sebagai  alasan  lahirnya  peraturan
298
huku  atau  merupakan ratio  legis dari peraturan hukum.”
Satjipto  Rahardjo  menambahkan “dengan adanya  asas  hukum,  hukum  itu  bukan  sekedar kumpulan  peraturan-peraturan,  maka  hal  itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai- nilai dan tuntutan-tuntutan etis. “
Zairin  Harap  dalam  bukunya  menyatakan bahwa “secara  garis  besar beberapa  asas  hukum yang  terdapat  dalam  Hukum  Acara  PTUN yaitu  (1) Asas  praduga rechtmatig; (2) Asas gugatan pada dasarnya  tidak  dapat  menunda  pelaksanaan  KTUN yang  dipersengketakan,  kecuali  ada  kepentingan yang mendesak dari penggugat; (3) Asas para pihak harus  didengar; (4) Asas kesatuan  beracara  dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan di peradilan judex  facti,  maupun  kasasi  dengan  Mahkamah Agung sebagai puncaknya; (5) Asas penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  dan  bebas  dari  segala  macam  campur tangan  kekuasaan  yang  lain  baik  secara  langsung maupun tidak; (6) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan; (7) Asas hakim aktif; (8) Asas Sidang terbuka untuk umum; (9) Asas peradilan  berjenjang; (10) Asas  pengadilan  sebagai upaya  terakhir  umtuk  mendapatkan  keadilan;  dan (11) Asas obyektivitas (Harahap, 2002).”
Tolok  ukur  untuk  menentukan  sengketa  TUN adalah tolok ukur subjek dan tolok ukur objek. Tolok ukur  subjek  sejalan  dengan  prinsip  bahwa  semua penyelesaian  haruslah  dapat  diselesaikan  melalui sarana hukum untuk mendapatkan kepastian hukum
kekuasaan tidak boleh dijadikan satu-satunya sarana menyelesaikan sengketa.
Tolok  ukur  objek  yaitu  PTUN  tidak  hanya memeriksa  dan  memutus  KTUN,  akan  tetapi  juga meliputi  semua  perbuatan  pemerintahan  yang bersumber dari wewenang hukum public baik berupa perbuatan  hukum  maupun  perbuatan  factual  yang menimbulkan  kerugian  materiil  dan/atau  immaterial kecuali  yang  secara  tegas  ditenukan  oleh  UU  dan yurisprudensi  menjadi  kompetensi  peradilan  lain (Effendi, 2014).
Perbuatan  administrasi  negara  (TUN)  dapat dikelompokkan  ke  dalam  3  (tiga) macam  perbuatan yakni  mengeluarkan  keputusan,  mengeluarkan peraturan  perundang-undangan,  dan  melakukan perbuatan materiil. Memahami lebih lanjut bahwa di Pasal 1 angka 4 UU PTUN menjelaskan “Sengketa tata  usaha  negara  adalah  sengfketa  yang  timbul dalam  bidang  tata  usaha negara  antara  orang  atau badan  hukum  perdata  dengan  badan  atau  pejabat tata  usaha  negar,  baik  di  pusat  mauoun  daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.”
Wiyono menjelaskan bahwa acara pemeriksaan  di  PTUN dapat  dilakukan  dengan beberapa  cara yaitu “ Pertama Pemeriksaan dengan  acara  singkat maksudnya  pemeriksaan dapat dilakukan apa bila terjadi perlawanan (verzet) atas  penetapan  yang diputuskan  oleh  ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan.
Kedua, Pemeriksaan  persiapan maksudnya bahwa ketentuan  ini merupakan kekhususan dalam proses  pemeriksaan  sengketa  TUN.  Kepada  hakim diberi kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan  sebelum  memeriksa  pokok  sengketa. Hakim  meminta  penjelasan  kepada  badan  atau pejabat  TUN  yang  bersangkutan  demi  lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu.
Ketiga, Pemeriksaan permohonan penangguhan  pelaksanaan  KTUN maksudnya adalah  bahwa  pengadilan  akan  mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN apabila terdapat  keadaan  yang  sangat  mendesak  dan pelaksanaan  KTUN  yang  digugat  itu  tidak  ada sangkut  pautnya  dengan  kepentingan  umum  dalam rangka pembangunan.
Keempat, Pemeriksaan dengan acara cepat maksudnya  adalah  bahwa  kepentingan  penggugat cukup  mendesak,  apabila  kepentingan  itu menyangkut KTUN yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat.  Sebagai  kriteria  dapat  dipergunakan alasan-alasan  pemohon  yang  memang  dapat diterima.  Yang  dipercepat  bukan  hanya pemeriksaannya melainkan juga pemutusannya
Kelima, Pemeriksaan  dengan  acara  biasa maksudnya  adalah  bahwa  pemeriksaan  dengan acara  biasa  dilakukan  dengan  majelis  hakim  (tiga orang hakim), hal ini diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 97 UU PTUN.”
Berdasarkan hasil penelitian dalam studi kasus ditemukan bahwa gugatan yang dilakukan oleh Walhi
dinyatakan  tidak  diterima  oleh  Ketua  PTUN Semarang.  Perlu  diketahui  bahwa  hasil dari penetapan  dismissal  adalah  gugatan  diteruskan, tidak  diterima  atau  dinyatakan  tidak  berdasar. Penggugat  yang  merasa  tidak  puas  atas  tidak diterimanya  gugatan  oleh  Ketua  Pengadilan,  dapat melakukan  perlawanan  kepada  PTUN  jika  masih ingin  menggunakan  hak  yuridisnya (Sidi, & Darmadhi, 2014).
Perlawanan  tersebut  sesuai  dengan  amanat Pasal  62  ayat  (3)  huruf  a  UU  PTUN,  menjelaskan bahwa  penggugat  dapat  mengajukan  upaya  hukum berupa  perlawanan  ke  pengadilan  dalam  tenggang waktu  14  (empat  belas)  hari    setelah  penetapan dismissal  diucapkan.  Selanjutnya  ditentukan  dalam Pasal 62 ayat (4) ditentukan bahwa perlawanan yang dimaksud  diperiksa  dan  diputus  dengan  acara pemeriksaan singkat.
Pemeriksaan  gugatan  perlawanan  dilakukan secara tertutup , akan tetapi pengucapan putusannya harus  diucapkan  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk umum. Terhadap perlawanan yang dinyatakan benar maka  dimulailah  pemeriksaan  terhadap  pokok perkaranya  mulai  dengan  pemeriksaan  persiapan dan seterusnya (Khair dkk, 2016).
Sebaliknya, jika setelah dilakukan pemeriksaan,  ternyata  perlawanan  yang  diajukan oleh  penggugat  tersebut  tidak  dibenarkan  oleh hakim,  maka  hakim menjatuhkan  putusan  bahwa perlawanan  tidak  diterima  atau  tidak  berdasar. Dengan  adanya putusan maka penetapan dismissal, lalu  memunyai  kekuatan  hukum  tetap,  karena  tidak
ada  upaya  hukum  yang  dapat  dipergunakan  oleh penggugat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65 ayat (6).
Berdasarkan studi kasus yang menjadi bahan dalam  penelitian  ini,  diketahui  bahwa  Penggugat mengajukan  perlawanan  terhadap  penetapan dismissal, yang mana pada tanggal 16 Agustus 2017 telah  putus  gugatan    perlawanan  dengan  nomor registrasi  039/G.PLW/2017/PTUN.SMG.  Dalam putusannya Majelis Hakim menolak gugatan pelawan dan menyatakan penetapan Ketua PTUN Semarang Nomor:  039/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG  tanggal  16 Juni 2017 dipertahankan.

## D. SIMPULAN
Berdasakan hasil pembahasan tersebut diatas, penelitian  ini dapat  menyimpulkan  bahwa  gugatan yang  masuk  ke  PTUN  setelah  di  cek  secara administratif dapat  diuji  dalam  suatu  acara pemeriksaaan  cepat  yaitu  melalui  mekanisme  rapat permusyawaratan,  dimana  dalam  rapat  tersebut ditentukan apakah gugatan yang masuk merupakan kompetensi  absolut  Pengadilan  atau  tidak.  Studi kasus  dalam  penilitian  ini  didapati  bahwa  Ketua PTUN  Semarang  dalam  penetapannya  menolak gugatan  dari  penggugat,  yang  mana  Ketua  PTUN Semarang  mendasarkan  pada  Pasal  2  huruf  e  UU PTUN. Upaya hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh penggugat atas  putusan  dismisal adalah  melalui mekanisme  perlawanan.  Dalam  studi  kasus  in, penggugat  melakukan  perlawanan  terhadap  hasil penetapan  dismissal,  namun  dalam  putusannnya
majelis  hakim  menolak  gugatan  perlawanan dan tetap mempertahankan  penetapan  dismissal  Ketua PTUN.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Harahap,  Z.  (2002). Hukum  Acara  Peradilan  Tata
Usaha (3rd  ed.).  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Suteki,  &  Taufani,  G.  (2018). Metodologi  Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Wiyono,  R.  (2007). Hukum  Acara  Peradilan  Tata
Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL
Effendi,  M.  (2014).  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Indonesia  Suatu  Pemikiran  Ke  Arah  Perluaan Kompetensi  Pasca  Amandemen  Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan, Vol.3, (No.1), pp.25-36.
Elfah, Dani., Jiwantara, Firzhal Arzhi., & Medyantara,
Ikang Satrya.  (2018).  Kompetensi Absolut Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam Menyelesaikan  Sengketa  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jurnal IUS, Vol.6,( No.3), pp.416-429.
Grace. (2014). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Riau,
301
Vol.1, (No.2), pp.1-13.
Hagglund,  George.,  &  Provis,  Chris.  (1988).  The Conciliation Step of the Unfair Process in South Australia. Industrial Law Journal, Vol.17, (No.1), pp.41-44.
Harjiyatni, Francisca Romana., & Raharja, Sunarya.
(2014).  Fungsi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Lingkungan (Studi  Organisasi  Lingkungan  Hidup). Mimbar
Hukum, Vol.26,( No.2), pp.260-274.
Heriyanto, B.  (2018).  Kompetensi  Absolut  Peradilan Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan  Paradigma UU  No.  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan. Pakuan  Law  Review, Vol.IV, (No.1), pp.75-90.
Heryansyah,  D.  (2017).  Pergeseran  Kompetensi
Absolut PTUN Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Novelty, Vol.8,( No.1), pp.35-50.
Jabbar,  A.  (2014).  Obyektivitas  Putusan  Hakim
Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Adanya Tahapan  Pemeriksaan  Persiapan. Al-Ahwal, Vol.6, (No.1), pp.83-100.
Khair, Abdul.,  Siswanto,  Sunarjo Edy.,  Sarkawi,  &
Saleh,  Muhammad.  (2016).  Penyelesaian Segketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif. Jatiswara, Vol.31, (No.3), pp.416-436.
Khairo, F. (2017). Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Jurnal Lex Librum, Vol.III, (No.2), pp.539-548.
Pradana,  I  Putu Ristandi.,  &  Marwanto.  (2013). Pelaksanaan  Rapat  Permusyawaratan  Dalam
Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Kerthanegara, Vol.1, (No.1), pp.1-5.
Salmon, H. (2010). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara  (PTUN)  Dalam  Mewujudkan  Suatu Pemerintahan Yang Baik. Jurnal SASI, Vol.16,
(No.4), pp.16-26.
Saputra,  Herman.,  &  Aminullah.  (2019).  Peradilan Administrasi  Bukti  Indonesia  Sebagai  Negara Hukum (Sebuah Pendalaman Materi Perkuliahan  Pendidikan  Kewarganegaraan).
Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan, Vol.3,
(No.1), pp.211-217.
Sidi,  I Gede Kuntara.,  &  Darmadhi,  Anak  Agung Ngurah  Yusa.  (2014).  Eksistensi  Menggugat Prosedur Dismissal Pada Peradilan Tata Usaha Negara. Kerthanegara, Vol.2, (No.5), pp.1-6.
Stocker,  Fabricio.,  Villar,  Eduardo Guedes., Roglio,
Karina De Dea.,  &  Abib,  Gustavo.  (2018). Dismissal:  Important  criteria  in  managerial decision-making. RAE Revista de Administracao  de  Empresas, Vol.58, (No.2), pp.116-129.
Syaprillah, A. (2017). Peranan Peradilan Tata Usaha Negara  Terhadap  Tindakan  Pemerintah  Yang Melanggar  Hak  Warga  Negara. Taduko  Law Review, Vol.2, (No.1), pp.338-42.
Wahyunadi,  Yodi M.  (2016).  Kompetensi  Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan. Jurnal Hukum  Dan  Peradilan, Vol.5, (No.1), pp.135- 154.
Zurahmah.,  &  Umar,  Firman.  (2014).  Pelaksanaan
Tata  Cara  Penolakan  (Dismissal  Procedure)
Dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan (Studi Kasus  Di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Makassar). Tomalebbi, Vol.1, (No.2), pp.108- 123.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang
Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  5
Tahun 1986  tentang . Peradilan  Tata  Usaha
Negara.
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5  Tahun  1986  tentang . Peradilan  Tata  Usaha
Negara.