## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI PENERAPAN SISTEM HUKUM  PIDANA DI INDONESIA
Fransiscus Xaverius Watkat a, Muhammad Toha Ingratubun b, Adelia Apriyanti c a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: 117102fxwatkat@gmail.com. b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua,Email: muhammadtoha10@gmail.com c Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: adeliaapriy@gmail.com
Naskah diterima: 1 April 2024; revisi: 10 April 2024; disetujui: 19 April 2024 DOI:

## Abstrak:
Data pribadi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang manusia baik  sebagai  individu  (hak  privasi)  maupun  dalam  kedudukannya  sebagai  warga negara  (hak  warga  negara)  perlu  mendapat  perlindungan  hukum  yakni  melalui penerapan sistem hukum pidana. Pentingnya penerapan sistem hukum pidana dalam hal  ini,  mengingat  terdapat  berbagai  macam  kasus  yang  berkenaan  dengan penyalahgunaan data pribadi seorang warga negara dalam berbagai aspek kehidupan sosial,  berbangsa  dan  bernegara  baik  dilakukan  secara  individu,  perusahaan (korporasi)  maupun  oleh  pihak-pihak  yang  diberikan  kewenangan  untuk mengumpulkan,  memporoses  hingga  sampai  penyebarluasan  data  pribadi  secara melawan hukum, baik dalam kedudukannya sebagai subjek data pribadi, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem hukum pidana, terhadap penyalahgunaan data pribadi, khususnya menyangkut  sistem  pemidanaan  yang  diatur  dalam  UU  Perlindungan  Data  Pribadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, walaupun telah ada pengaturan hukum khusus yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi, yakni Undang-Undang RI Nomor: 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun dalam konstek penerapan hukum pidana belum dapat diterapkan sesuai dengan pengaturan Pasal 65 sampai dengan  Pasal  73  yang  mengatur  tentang  larangan  penyalahgugunaan  data  pribadi dan  pengaturan  tentang  ketentuan  pidana  yang  dilakukan  baik  oleh  orang  pribadi, badan  hukum  (korporasi)  di  Indonesia.  Faktor-faktor  penyebabnya  adalah pertama, formulasi  kebijakan  hukum  oleh  pembentuk  undang-undang  lebih  mengedepankan sanksi  administratif;  kedua,  penyelesaian  masalah/sengketa  dapat  dilakukan  diluar sistem  peradilan  ( alternative  dispute  resolution ).  Ketiga,  penegakan  hukum  pidana dan/atau  pemidanaan  merupakan  upaya  hukum  terakhir  ( the  lass  resource ),  dan keempat,  merupakan  salah  satu  faktor  yang  paling  mempengaruhi  adalah  belum terbentuknya  Lembaga  Perlindungan  Data  Pribadi  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan Pasal 58 UU Perlindungan Data Pribadi.
Kata Kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Sistem Hukum Pidana.

## LATAR BELAKANG
Hak  seseorang  manusia  secara  alami  bersifat ipso  facto dan ab  initio ,  oleh karena dalam kenyataannya sudah ada sejak awal manusia itu dilahirkan. Hak yang dibawah sejak lahir itulah yang disebut hak alami ( natural rights ), hak dasar atau hak privasi ( privacy ), melekat dan dimiliki seluruh umat manusia ( human rights are rights belong to all human being at all time and in all place by virtue of being born as human beings ) 1 yang diyakini sebagai pemberian dari Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Secara  konseptual,  hak  pribadi  atau  privasi  seseorang  berkembang  sangat kompleks, ditandai dengan adanya berbagai macam ide, gagasan, pola pikir dan teori- teori beriringan dengan keberadaan, kognisi atau pemahaman  manusia atas privasi yang dimilikinya, sebagai sesuatu yang mendasar dalam menjaga kerahasiaan atas diri pribadi  dalam kajian teoritis dimaknai dengan berbagai konsep yakni “ privacy is the rights to be alone ”, the rights to individual autonomy ”, “ the rights to a private life ”,
“ the rights to intimacy ”, “ the rights to enjoy reserve ” and “ the rights to secrecy ”, oleh Westin  dalam  tulisannya  “ Privacy  and  Freedom ”,  dimaknai  sebagai  “ claim  of individual, groups or institution to determinate for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to other ”. 2 Unsur utama dari konsep tersebut adalah fokusnya pada kontrol dari informasi tersebut untuk alasan apapun.
Sedangkan  dalam  tataran  praktik  hak  pribadi  atau  privasi  bertansformasi menjadi dua sisi mata pisau yang sama tajamnya, pada sisi yang satu, memberikan sisi  humanis  yang  perlu  dilindungi  sedangkan  pada  sisi  yang  lain  privasi  menjadi momok yang menakutkan bagi pengambil kebijakan karena penuh dengan dominasi kebijakan.
Telah  diketahui  bersama  bahwa,  ada  beberapa  aspek  dari  privasi  baik  yang dilindungi  atau  diatur  oleh  hukum,  maupun  tidak.  Oleh  karenanya  adalah  penting untuk  memahami  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  hak  seseorang  untuk menggunakan,  mengontrol,  peredaran  atau  menyebarluaskan  penggunaan  hak tersebut,  yakni  menyangut  aspek  “ privacy  of  a  person’s  persona ”,  “ privacy  of  data about a person ” dan “ privacy of a person’s communication ”.
1 Todung Mulya Lubis, In Search Of Human Right; Legal Politic Dilemmas Of Indonesia New Order, 1966-1990 ,  Dalam,  Bunyamin,  F.X.Watkat,  dkk,2023,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Get  Press  Indonesia, Padang, hal.93.
2 Allan  F.Westin, Privacy  and  Freedom ,  ed.all, Edmon Makarim,  2003, Kompasi  Hukum Telematika , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 145.
Privacy  of  persona  person’s merupakan  aspek  yang  lebih  menekankan  pada prinsip  umum  bahwa  seseorang  mempunyai  hak  untuk  dibiarkan  sendiri  dan/atau menyendiri ( the rights to be alone ), hak seseorang untuk bebas dari kekuasan/campur tangan publik terhadap hal-hal yang dianggap tidak perlu/penting ( the right of a person to be free from warranted interference by the public in matters with the public is not necessarily  concerned ).  Selanjutnya    aspek privacy  of  data  about  a  person’s yakni informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain, di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Data Pribadi.  Sedangkan, aspek privacy of a person’s communication lebih ditekankan pada hak seseorang dalam berkomunikasi.
Ketiga  aspek  tersebut  secara  universal  dan  oleh  kebanyakan  negara-negara dunia merupakan aspek terpenting dalam hubungannya dengan konsep Perlindungan Data Pribadi ( personal data protection ) dan telah diakui sebagai salah satu Hak Asasi Manusia.
Hingga  saat  ini  kebanyakan  negara  telah  mengaturnya  dalam  produk perundang-undangan  mereka  dengan  ber bagai  sebutan,  antara  lain,  “ Privacy  Act- 1974 ” di Amerika Serikat, “ Privacy Act- 1988” di Australia, “ Data Protection Act- 1994” di Inggris, “ The Personal Information Protection and Electronic Document Act-1993 di Canada, dan  “ Data Protection Directive ” istilah yang digunakan oleh European Union Tahun  1980. 3 Dikawasan  ASEAN,  antara  lain  di  Singapura  dan  Malaysia menggunakan istilah “ Personal Data Protection Law ”.
Di  Indonesia,  kebijakan  dan  perhatian  pemerintah  terhadap perlindungan  data pribadi sebenarnya telah diatur secara parsial dan tersebar dalam beberapa produk perundang-undangan, yakni UU Nomor : 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kerasipan (diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 2009), UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (diubah terakhir dengan UU Nomor : 17 Tahun 2023),  UU Nomor  8  Tahun  1997  Tentang  Dokumen  Perusahaan,  UU  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  Perbankan,  UU  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  UU Nomor  36  Tahun  1999  Tentang  Telekomunikasi,  dan  UU  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaski Elektonik sebagaimana telah diubah dan ditambah
3 Data  Protection  Directive ,  ( Convention  for  the  Protection  of  individual  with  Regard  to  Automatic Processing Of Personal Data ), mulai berlaku tahun 1985. DPD dirumuskan oleh Komite Menteri-Menteri Dan  Organisasi  Kerjasama  Pembangunan  Ekonomi  ( Organization  for  Economic  Cooperation  and Development/OESD ,  kemudian  menghasilakn  suatu  Pedoman  yaitu Guidelines  on  Protection  of Privacy  and  Transborder  Flows  of  Personal  Data .  Pedoman  ini  memberikan  prinsip  dasar  tentang Perlindungan Data dan kebebasan arus informasi di negara-negara yang mempunyai undang-undang yang sesuai dengan perlindungan data. Lihat, Edmon Makarim, ibid 151.
terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Di  tengah  kerumitan  dan  dinamika  kehidupan  manusia,  dibarengi  dengan kemajuan  teknologi  telekomunikasi  dan informasi.  Pemanfaatan  teknologi informasi tersebut  mengakibatkan  data  pribadi  seseorang  sangat  mudah  untuk  dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik hak atau subjek  data  pribadi,  sehingga  mengancam  hak  konstitusional  subjek  data  pribadi, secara tegas hak ini telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Amandemen ke-3, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Keseriusan pemerintah, dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negara mulai terjadi setelah munculnya banyak kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi di Indoensia. Ambil contoh Maret 2019 Peretas Gnosticplayes mengklaim menjual 13 juta data akun pengguna dari Bukalapak. Pihak Bukalapak menyatakan peretas gagal menembus sistem keamanan mereka. 4 Mei 2020, terdapat 2,3 juta data pribadi  warga  Indonesia  dari  daftar  Pemilu  2014  diduga  berhasil  diretas  dari  situs Komisi Pemilihan Umum. 5 Juni 2021 sebanyak 2 juta nasabah perusahaan Asuransi BRI  Life  diduga  bocor  dan  diperjualbelikan  di  dunia  Maya,  tahun  2022  dan  2023, tercatat beberapa kasus kebocoran data pribadi warga negara Indonesia, berasal dari aplikasi milik pemerintah atau intitusi negara, yakni kasus pelanggan Indi Home, Data Pelanggan  PLN,  Jasa  Internal  Jasa  Marga, Data  SIM  Card,  Data  Komisi  Pemilihan Umum, Data My Pertamina, Data Peduli Lindungi. 6
Dengan  berbagai  kasus  pembobolan,  peretasan,  dan/atau  pencurian  data pribadi  warga  negara  yang  sudah  seharusnya  dan  menjadi  tanggungjawab  negara untuk  melindunginya,  maka  pada  tahun  2022,  oleh  pemerintah  mengeluarkan  satu produk perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Data Pribadi).
4 https://www.bbc.com/indonesia, Buka Lapak diserang Peretas, Pengguna Di Imbau Ganti Passwaord, diakses 7 April 2024.
5 https://www.cnbc.indonesia.com/tech, Kronologi Tersebarnya Jutaan Data KPU Yang Bocor, diakses 7 April 2024.
6 https://www.cnnindonesia.com/techno, 10  Kasus  Kebocoran  Data  2022,  Bjorka  Dominan,  Ramai- Ramai Bantah, lihat juga, https://www.beritasatu.com/, Deretan Kasus Kebocoran Data Yang Pernah Terjadi di Indonesia, diakses 7 April 2024.
UU  Perlindungan  Data  Pribadi  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  dengan  dasar pertimbangan bahwa perlindungan data pribadi masuk dalam perlindungan hak asasi manusia  dengan  demikian,  pengaturan  menyangkut  data  pribadi  merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan intemasional  Indonesia  turut  menuntut  adanya  perlindungan  data  pribadi. Perlindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional. Disamping itu, UU Perlindungan Data Pribadi ditujukan untuk untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan data pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan non elektronik menggunakan perangkat  olah  data.  Perlindungan  yang  memadai  atas  data  pribadi  akan  mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. 7
Namun, kembali lagi realita yang terjadi dalam praktek masih saja terjadi kasus- kasus  penyalahgunaan  data  pribadi,  dan  mungkin  sebagian  besar  warga  negara secara  pribadi  mengalaminya,  misalnya  ada  yang  ditelepon  oleh  pihak  asuransi maupun lembaga pembiayaan tertentu dalam menawarkan jasa asuransi dan layanan Kartu  Kredit  sedangkan  kita  merasa  tidak  pernah  berhubungan  langsung  dengan mereka.  Dengan  demikian  yang  patut  dipertanyakan  dari  mana  kedua  lembaga tersebut memperoleh data pridadi kita?
Contoh tersebut diatas, tentunya tidak akan terjadi bilamana aspek penegakan hukum  diterapkan  secara  tegas,  salah  satu  diataranya  adalah  melalui  penerapan hukum  pidana,  sebab  bagaimana  pun  UU  Perlindungan  Data  Pribadi  secara  tegas telah mengatur bahwa subjek data pribadi mempunyai hak dalam pemrosesan data pribadi yang dijalankan oleh pengelola/pengendali/prosesor data pribadi, meliputi : 8 a)  pemerolehan dan pengumpulan;
b)  pengolahan dan penganalisisan;
c)  penyimpanan;
7 Lihat,  Konsideran,  Menimbang  huruf  (b),  dan  Pejelasan  Umum  Paragraf  kedua  dan  keempat  UU Perlinungan Data Pribadi.
8 Lihat, Pasal 16 sampai dengan Pasal 54 UU Perlindungan Data Pribadi.
d)  perbaikan dan pembaruan;
e)  penampilan,  pengumuman,  transfer,  penyebarluasan,  atau  pengungkapan; dan/atau
f)  penghapusan atau pemusnahan.
Bahkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 65 UU Perlindungan Data Pribadi diatur bahwa :
1)  Setiap  Orang  dilarang  secara  melawan  hukum  memperoleh  atau mengumpulkan  Data  Pribadi  yang  bukan  miliknya  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat  mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
2)  Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
3)  Setiap  orang  dilarang  secara  melawan  hukum  menggunakan  Data  Pribadi yang bukan miliknya.
Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  65,  apabila  dilakukan  oleh  orang perorangan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.4.000.000.000,00  (empat milyar) sampai dengan Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar) rupiah, ditambah dengan pidana  tambahan  berupa  perampasan  keuntungan  dan/atau  harta  kekayaan  yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Sedangkan bagi korporasi ancaman pidana denda adalah 10 kali dari maksimal pidana denda yang diacamkan. 9
Formulasi  kebijakan  pidana  dan  pemidanaan  yang  diatur  dalam  UU Perlindungan Data Pribadi, sama sekali tidak mempunyai arti bilamana dalam praktek pelaksanaan  tidak  dijalankan  sebagaimana  mestinya,  melalui  penerapan  sistem hukum  pidana.    Penerapan  sistem  hukum  pidana  ini  penting,  paling  tidak  dapat mencegah perilaku-perilaku kejahatan/tindak pidana baik yang dilakukan oleh orang perorangan  dan/atau  pihak  pengelola/pengendali/prosesor  data  pribadi  yang  dapat merugikan  kepentingan  subjek  data  pribadi  baik  secara  materiil  maupun  imateriil. Disamping  itu,  ketentuan  pemidanaan  yang  diformulasikan  dalam  rumusan  UU Perlindungan  Data  Pribadi  adalah  merupakan  delik  materiil,  sehingga  tidak  perlu adanya  laporan  dan/atau  pengaduan.    Bahkan  dilihat  dari  karakteristik,  modus maupun  jenis  kejahatan  dan/atau  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan
9 Lihat, Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 UU Perlindungan Data Pribadi.
penyalahgunaan data pribadi adalah merupakan kejahatan yang sempurna, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan penjatuhan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 UU Perlindungan Data Pribadi.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif,  dengan  pertimbangan,  titik  tolak  penelitian  adalah  untuk  mengkaji  norma hukum  positif  (peraturan  perundang-undangan/ statute  approach ),  prinsip  dan/atau asas-asas, doktrin, dan/atau ajaran-ajaran ilmu hukum, dikaitkan dengan persoalan perlindungan data pribadi melalui penerapan sistem  hukum di Indonesia.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Melalui  Penerapan  Sistem  Hukum Pidana.
Data  pribadi  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  kehidupan seseorang manusia, karena berkaitan dengan salah satu hak yang paling mendasar dalam  diri    seorang  manusia/individu  secara  alami  ( natural  righs )  yakni  privasi ( privacy ). Hak ini telah diakui secara universal keberadaanya sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), yang wajib dihormati dan dilindungi.
Universitalitas dari hak privacy akan pentingnya data pribadi seseorang manusia terlihat  dari  pengakuan  masyarakat  internasional  yang  dituangkan  dalam    Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Tentang  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia ( Universal  Declaration  Of  Human  Right ),  10  Desember  1948.  Dalam Article 12 ditegaskan bahwa “ No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family,  home  or  correspondence,  nor  to  attacks  upon  his  honour  and  reputation. Everyone  has  the  right  to  the  protection  of  the  law  against  such  interference  or attacks. ”    atau  tidak  seorang  pun  boleh  diganggu  urusan  pribadinya,  keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak  diperkenankan  melakukan  pelanggaran  atas  kehormatan  dan  nama  baiknya. Setiap  orang  berhak  mendapat  perlindungan  hukum  terhadap  gangguan  atau pelanggaran seperti ini.
Demikian pula halnya dengan Bangsa Indonesia, pentingnya privasi bagi warga negara  diakui  secara  tegas  dalam  konstitusi negara,  yakni  Pasal  28G  ayat  (1)  dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selanjutnya,  penjabaran  lebih  lanjut  dari  kedua  pasal  tersebut,  oleh  pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan hukum penting dalam bentuk produk perundang- undang  dengan  tujuan  untuk  melindungi  berbagai  macam  penyalahgunaan  data pribadi  warga  negara  Indonesia,  yakni  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU Perlindungan Data Pribadi).
UU Perlindungan Data Pribadi, tentunya tidak begitu saja muncul dan ditetapkan oleh pemerintah, namun tentunya didasari pada alasan-alasan yang mendasar baik itu  bersifat  yuridis,  sosiologis  maupun  filosofis,  yang  selama  ini  dijadikan  acuan keberlakuannya hukum di Indonesia. Disamping itu, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang paling sederhana yang perlu dipertanyakan yakni apa pentingnya data pribadi?, mengapa  sehingga  data  pribadi  perlu  dilindungi?  serta  mengapa  sehingga  data pridadi perlu dilindungi melalui penerapan sistem hukum pidana di Indonesia?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya perlu dilihat dari berbagai macam teori, asas-asas hukum, dogma dan/atau ajaran para ahli yang berkenaan langsung dengan konsep data pribadi. Namun sebelum itu, perlu dikedepankan terlebih dahulu apa sebenarnya data pribadi itu.
Data  dapat  dimaknai  sebagai  data  pribadi  apabila  data  tersebut  berhubungan dengan  seseorang  manusia/individu,  sehingga  dapat  mengidentifikasikan  orang tersebut sebagai pemilik data atau subjek data.
Dalam,  instrument  hukum  internasional,  OECD  Guedilines  maupun  Data Protection Convention Dewan Eropa, Data Pribadi diartikan sebagai semua informasi yang  berhubungan  dengan  orang-perorangan  yang  teridentifikasi  dan  dapat diidentifikasi ( data persons is information relating to an identified or identifiable natural person” ) 10 Hal ini tidak hanya berupa informasi tertulis termasuk juga foto-foto, kesan audio  visual,  dan  rekaman  suara  dari  seseorang  atau  yang  dapat  mengidentifikasi seseorang. Untuk itu Data pribadi dapat diartikan sebagai data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. 11
Data Pribadi, dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Data Pribadi diartikan  sebagai  “data  tentang  orang  perseoragan  yang  teridentifikasi  atau  dapat
10 Lihat, Rosadi, SD, 2017, “Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi”, Arena Hukum, Vol.9 No.3, Hal. 403-420, Diakses 8 April 2024.
11 Sautunnida,  L,  2018,”Urgensi  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia;Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384, diakses 8 April 2024.
teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sistem elektronik dan non elektronik.
Selanjutnya,  dalam  UU  Perlindungan  Data  Pribadi,  membedakan  data  pribadi atas dua jenis : 12
1). Data Pribadi yang bersifat spesifik, meliputi :
a)  data  dan  informasi  kesehatan  adalah  catatan  atau  keterangan  individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental dan pelayanan kesehatan.
b)  data biometric adalah  data  yang  berkaitan  dengan  fisik,  fisiologis,  atau karakteristik  perilaku  individu,  seperti  gambar  wajah,  atau  data daktiloskopi.  Data  biometric  juga  menjelaskan  sifat  keunikan  atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, sampel DNA.
c)  data  genetika  adalah  semua  data  jenis  ataupun  mengenai  karakteristik suatu  individu  yang  diwariskan  atau  diperoleh  selama  perkembangan prenatal awal.
d)  catatan kejahatan adalah merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang  pernah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atau  melanggar hukum  atau  dalam  proses  peradilan  atas  perbuatan  yang  dilakukan, antara  lain  catatan  kepolisian  dan  pencantuman  dalam  daftar pencegahan dan penangkalan.
e)  data  anak,  adalah  data  yang  mencakup  semua  jenis  pemenuhan  hak anak.  Mengacuh pada  Konvensi  Hak  Anak  terdiri  dari  5  Klaster, antara lain  Hak  Sipil  dan  kebebasan,  antara  akta  kelahiran  anak,  kesehatan dasar.
f)  data  keuangan  pribadi,  adalah  termasuk  namun  tidak  terbatas  kepada data simpanan pada bank, tabungan, deposito, dan kartu kredit.
g)  data  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Misalnya yang diatur dalam UU Kearsipan.
2). Data Pribadi yang bersifat umum, meliputi :
a)  nama lengkap;
b)  jenis kelamin;
12 Pasal 4  UU Perlindungan Data Pribadi beserta penjelasannya.
c)  kewarganegaraan;
d)  agama;
e)  status perkawinan; dan/atau
f)  data  pribadi  yang  dikombinasikan  untuk  mengidentifikasi  seseorang.
Misalnya data telepon seluler, IP Adress.
Pertanyaan  selanjutnya  adalah  mengapa  data  pribadi  ini  perlu  mendapat perlindungan  hukum  melalui  penerapan  sistem  hukum  pidana?    Untuk  menjawab pertanyaan ini, kembali lagi dilihat dari berbagai kajian teori, dogma dan/atau ajaran para ahli sehingga data pribadi perlu mendapat perlindungan hukum.
Pemahaman  mendasar  mengapa  sehingga  perlu  adanya  perlindungan  data pribadi,  dalam  berbagai  kajian  literatur  didasari  pada  hal  yang  paling  pokok  dalam kehidupan pribadi seseorang, yang dikenal dengan sebutan hak pribadi atau privasi (privacy),  merupakan  salah  hak  dasar  yang  melekat  pada  diri  seorang  manusia. Dalam kajian teori hukum alam ( natural right ), hak pribadi ini dimiliki oleh seluruh umat manusia  (selain  hak  untuk  hidup),  pada  segala  ruang  dan  waktu  berdasarkan takdirnya sebagai manusia ( human rights are rights the belong to all human beings at all the time and all place by virtue of being born as human beings ) 13 , sedangkan dalam kajian teori potisivism , hak ini harus diatur dan dijamin oleh konstitusi, hukum. ( rights, than should be created and garanted by constitution, law and contract ). 14
Hak  privasi  atau  hak  pribadi,  perlu  dilindungi  juga  dikaitkan  dengan  konsep- konsep berpikir, bahwa  hak privasi adalah  hak atas kemandirian pribadi/individu ( the rights to individual autonomy ), hak untuk dibiarkan sendiri atau menikmati kesendirian tanpa diganggu oleh siapa pun ( the right to be left alone ), hak atas kehidupan pribadi ( the rights to a private life ), hak untuk mengontrol informasi tentang diri sendiri ( the rights to control information about oneself ), hak untuk tidak diusik oleh orang lain atau publik  berkenaan  dengan  kehidupan  pribadi ( the  rights  of  a  person  to  be  free  from unwarranted  interference  by  the  public ),  hak  untuk  merahasiakan  informasi  yang bersifat  sensitif  /  kerahasiaan,  berkenaan  dengan  dirinya  ( the  right  to  expect confidentiality/ secrecy ).
Berbicara tentang privasi Warren dan Branheid, dalam sebuah artikel berjudul “ The Rights To Privacy ”, mengatakan bahwa “ privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of
13 Todung Mulya Lubis , Op.cit , hal 14, et.all, Zul, Bunyamin, Fransiscus X Watkat,dkk, Op.cit hal 111.
14 Ibid, hal 113.
legal  recognition ”  atau  privasi  adalah  hak  untuk  menikmati  hidup  dan  hak  untuk dibiarkan sendiri dan untuk itu harus dikembangkan dan dituntut pengakuannya dalam hukum. 15
Disamping itu, oleh Ken Gormley dalam hasil penelitian yang dituangkan dalam bukunya  “ One  Hundred  Years  of  Privacy ”,  mengutip  pendapat  Roscoe  Pound  dan Paul  Freund  berkenaan  dengan  konsep  privasi  sehingga  perlu  mendapat perlindungan  yakni  “ privacy  is  an  expression  of  one’s  personality  or  personhood, focusing  on  the  rights    of  the  individual  of  define  his  or  her  essence  as  a  human being ” 16 Dengan  kata  lain,  privasi  adalah  ekpresi  kepribadian  dari  setiap  orang, dengan  fokus  kepada  pada  hak-hak,  untuk  mendefenisikan  esensinya  sebagai seorang manusia.
Pentingnya perlindungan hukum terhadap Data Pribadi berkenaan dengan hak privasi  seseorang  juga  disebabkan  oleh  karena  privasi  itu  adalah  “harta  milik” ( property ),  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Jhon  Locke  bahwa  setiap  orang mempunyai  harta  milik  di  dalam  dirinya  dan  kerenanya  menikmati  hak  untuk mengontrol dan mendominasi hasil dari hak dirinya tersebut.  Pandangan Jhon Locke, ingin mempertegas bahwa Data Pribadi bukan saja merupakan salah satu aspek dari kepribadian seseorang, melainkan juga merupakan objek dari kepribadian itu sendiri, “ personal  information  is  not  only  an  aspect  of  personality,  it  is  also  an  object    of personality ”. 17
Perhatian  serius  terhadap  pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap  data pridadi,  mulai  intensif  dilaksanakan  sejalan  dengan  adanya  perkembangan  dan kemajuan  teknologi  digital  dibidang  telekomunikasi  dan  teknologi  informasi  dan teknologi komunikasi khususya dengan pemanfaatan sarana dan prasarana internet melalui  penggunaan  pranala  komputer  disatu  memberikan  manfaat  dan  kegunaan yang sangat signifikan bagi perkembangan perdaban manusia, namun pada sisi lain kemajuan ketiga bidang teknologi tersebut membawa dampak yang negatif terhadap keberadaan manusia itu sendiri.
Dalam kaitannya dengan persoalan privasi dalam bidang teknologi digital Alan F.Westin  dalam  tulisannya  “ Privacy  of  Freedom”,  menyatakan  bahwa  privacy  is  a claim of individuals, groups and institutions to determine for themselves when, how,
15 Rosida,S.D, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional Dan Nasional, Refika Aditama, Jakarta, 2015 hal 23.
16 Ken Gormley, One Hundred Years Of Privacy, Winscoinsin Law Review, 1992, hal 1337.
17 Alan F. Westin, Privacy and Freedom, et.all,Edmon Makarim, Op.cit, 145.
and  what  extent  information  about  them  is  communicated  to  others ”  atau  privasi adalah  tuntutan individu,  kelompok,  dan lembaga  untuk  menentukan  sendiri  kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang diri mereka dikomunikasikan. 18
Pendapat  dari  Alan  F.  Westin,  tersebut  diatas  lebih  difokuskan  kepada bagaimana  informasi  atau  data  pribadi  itu  dapat  dikontrol  untuk  alasan  apapun. Kontrol  dalam  hal  ini  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  data  pribadi  seseorang.    Kontrol  dalam  konteks  UU Perlindungan Data Priadi, dapat dijalankan baik oleh, Subjek Data Pribadi, yakni orang perseorangan  yang  melekat  pada  dirinya  Data  Pribadi,  Pengendali  Data  Pribadi, 19 Prosesor  Data  Pribadi, 20 dan  Lembaga  khusus  yang  dibentuk  oleh  pemerintah. 21 Namun,  sayangnya  lembaga  yang  mempunyai  peran  vital  dalam  mengawasi, mengontrol  dan  mensupervisi  segala  aktivitas  menyangkut  pemrosesan  dan pengelolaan dan penyelenggaraan data pribadi hingga saat ini belum juga terbentuk. Hal  ini  menunjukan,  bahwa  pemerintah  Indonesia  belum  terlalu  serius  dalam memberikan  perlindungan  hukum  dalam  kaitannya  dengan  Data  Pribadi  warga negara. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU Perlindungan Data Pribadi, terdapat beberapa kewengan penting  yang diberikan kepada lembaga ini, antara lain, melakukan  pengawasan  terhadap  kepatuhan  pengendali  data pribadi,  menjatuhkan sanksi  administartif  atas  pelanggaran  perlindungan  data  pribadi  yang  dilakukan pengendali  data  pribadi  dan/atau  prosesor  data  pribadi,  serta  membantu  aparat penegak hukum dalam penaganan dugaan tindak pidana data pribadi.
Dengan  belum  terbentuknya  Lembaga  Perlindungan  Data  Pribadi,  merupakan salah satu faktor yang menghambat pencegahan dan pemberatasan kejahatan/tindak pidana  panyalahgunaan  data  pribadi,  baik  yang  dilakukan  oleh  subjek  data  pribadi, pengelola data pribadi dan prosesor data pribadi. Apalagi dikaitkan dengan kemajuan serta perkembangan teknologi digital memunculkan tindak pidana baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional.
Dalam  sejarah  perkembangannya,  penggunaan  komputer  sebagai  salah  satu dampak dari perkembangan teknologi digital tersebut tidak terlepas dari sifatnya yang
18 Ibid.
19 Pengendali  Data  Pribadi  adalah  setiap  orang,  badan  publik,  dan  organisasi  internasional  yang bertindak  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  dalam  menentukan  tujuan  dan  melakukan  kendali pemrosesan Data Pribadi. Pasal 1 angka (4) UU Perlindungan Data Pribadi.
20 Prosesor Data Pribadi adalah adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Pasal 1 angka (5), UU Perlindungan Data Pribadi.
21 Lihat, Pasal 58 UU Perlindungan Data Pribadi.
khas  sehingga  membawa  persoalan  yang  rumit  dipecahkan  berkenaan  dengan masalah  penyalahgunaannya,  dalam  konteks  perlindungan  data  pribadi  melalui penerapan  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia,  mulai  dari  penyelidikan,  penyidikan hingga penuntutan.
Pada  awal nya,  istilah  yang  dikenal  adalah  “Kejahatan  Komputer”  ( computer crime ), yakni penggunaan komputer secara ilegal/tidak sah. 22 Kemudian dalam kajian teori  ilmu  hukum  pidana,  muncul  berbagai  istilah  berkenaan  dengan  kejahatan dibidang  teknologi  telekomunikasi, teknologi  infomasi,  dan  media  antara  “ cyber crime ”, (kejahatan siber) “ cyberspace  crime ” (kejahatan ruang maya) “ virtual  crime ” (kejatan  virtual),   “ internet  crime ”  (kejahatan internet)  dan “kejahatan  teknologi  dan informatika”.  Beberapa contoh dari kejahatan atau tindak pidana dibidang teknologi telekomunikasi, informasi  dan  media,  yang  berkaitan  dengan penyalahgunaan  data pribadi antara lain: 23
a) Data  diddling ,  merupakan  perubahan  data  sebelum,  atau  pada  saat pemasukan  data  (input)  atau  pada  saat  pengeluaran  data  (output)  dalam pengoperasian komputer;
b) Superzapping ,  adalah  cara  penggunaan  data  tidak  sah/ilegal  untuk memodifikasi,  menghancurkan,  menggandakan,  me-masukan  data  atau informasi,  yang  akibatnya  akan  membuat  komputer  berhenti,  tidak  dapat beroperasi atau komputer tersebut tidak dapat dioperasikan sesuai dengan prosedur;
c) Scavenging , mirip dengan penyadapan ( illegal sabotage ), untuk memperoleh informasi  dengan  cara  melintas  dalam  sistem  komputer  setelah  suatu pekerjaan dilakukan.
d) Tjoran  Horse ,  merupakan  suatu  prosedur  menambahkan  atau  mengurangi data  atau  instruksi  suatu  program,  sehingga  program  tersebut  selain menjalankan  tugas  sebenarnya  juga  akan  melaksanakan  tugas  lain  yang tidak sah.
Kejahatan  tersebut,  dilakukan  dengan  cara  mengakses  komputer/sistem elektronik  dengan  cara  apapun  secara  tidak sah  ( unauthorized  access  to  computer system  and  service ),  melakukan  penyadapan  secara  tidak  sah  ( illegal  sabotage ),
22 Computer Crime is any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data . lihat Edy Djunaedi Karmasudirdja, Yurisprudensi Kejahatan Komputer, CV Tanjung Agung, Jakarta, 2019, hal 3.
23 Donn B. Parker, Fighting Computer Crime, Charles Scribner’s Sons, New York, hal. 71 – 78.
pemalsuan  data  ( data  forgery ),  pencurian  data  dan/atau  informasi  pribadi  ( identity theft / theft  of  proprietary  information ),  dimana  dalam  konteks  hukum  pidana  dapat dikatagotikan  sebagai  tindak  pidana,  bila  mana  perbutan-perbuatan  tersebut  telah dikriminalisasikan  dan  dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang  bertentangan  dengan ketentuan hukum pidana. 24
Belum  lagi  tren penggunaan  big data,  yang menggunakan  data  tak  terstruktur ( unstructured data ), untuk pengembangan teknologi artificial intelegence (AI) secara signifikan.  Kondisi  ini  membuat  pemanfaat  AI  memiliki  kaitan  erat  dengan  isu perlindungan data pribadi.
Disinilah  pentingnya  hukum  pidana  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan penyalahgunaan data pribadi seseorang secara melawan hukum, yang meliputi tiga aspek pokok, yakni :
1) Privacy  of  Person’s  Persona (privasi  menyangkut  kerpibadian  seseorang).
Hak  atas  privasi  ini  didasarkan  pada  prinsip  umum  bahwa  setiap  orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri ( the rights to be let alone ). Dimana dalam praktek terdapat pelanggaran terhadap data pribadi seseorang, sering dilakukan dengan  cara:  pertama,    publikasi  yang  menempatkan  seseorang pada  tempat  yang  salah.  Misalnya,  dengan  menggunakan  foto  seseorang sebagai  ilustrasi  artikel  yang  tidak  sesuai  dengan  orang  tersebut;  kedua, penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial;  dan  ketiga,  penyebarluaskan  fakta-fakta  pribadi/rahasia  pribadi seseorang yang memalukan kepada publik.
2) Privacy  of  Data  Abaut  a  Person (Privasi  tentang  Data  Seseorang).    Hak privasi  ini  juga  mengikat  pada  informasi  mengenai  seseorang  yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Termasuk didalamnya informasi tentang  kebiasaan  seseorang,  cacatan  medis,  cacatan  pajak,  catatan asuransi,  data-data  karyawan  yang  dikelola  oleh  pihak  lain  yang  wajib dirahasiakan.  Persoalan inilah yang menjadi fokus utama, yang berkenaan dengan Perlindungan Data Pribadi. Pada awalnya tersebar dalam berbagai undang-undang,  walaupun  sering  disalah  gunakan  namun  penegakan
24 Kriminalisasi  artinya,  kebijakan  negara  dalam  menetapkan  suatu  perbuatan  yang  sebelum  bukan /tidak terlarang/tidak melawan hukum hukum, menjadi perbuatan terlarang/perbuatan melawan hukum atau tindak pidana dengan ancaman sanski pidana tertentu. Proses kriminalisasi harus sesuai dengan prosedur dan tata cara pembutan undang-undang baik melalui inisiatif pemerintah (eksekutif) maupun inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DRP).
hukum melalui penerapan hukum pidana jarang dilakukan. Misalnya, dalam UU  Nomor  :  10  Tentang  Perbankan.  Dalam  Pasal  40  mewajibkan  pihak perbankan untuk merahasiakan keterangan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya,  kecuali  dalam  hal  :  untuk  kepentingan  perpajakan,  untuk kepentingan  utang-piutang  bank  yang  telah  diserahkan  kepada  Badan Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara/Panitia  Urusan  Piutang  Negara,  untuk kepentingan  peradilan  dalam  perkara  pidana  dan  atas  permintaan, persetujuan atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis. Namun  dalam  prakteknya,  banyak  pihak-pihak  perbankan  yang  melanggar rahasia perbankan tersebut, antara lain memberikan data nasabah kepada perusahaan yang berafiliasi dengan perbankan tersebut di bidang pembiyaan (lembaga  pembiayaan)  credit  card,  usaha  asuransi.  Hal  ini  sebagai  salah satu contoh pelanggaran hukum terhadap data pribadi seseorang.
3) Privacy of a Person’s Communication . Berkenaan dengan privasi seseorang dalam  berkomunikasi,  termasuk  media  didalam-nya  media  komunikasi online. Dalam hal tertentu pengawasan dan penyikapan isi dari komunikasi secara online (elektronik) oleh orang lain bukan dari pengirim atau orang lain yang dikirim. Dan hal ini juga merupakan pelanggaran dari privasi seseorang. Misalnya pengaturan dalam Pasal 26 UU ITE, yang mengatur bahwa kecuali ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan,  pengunaan  setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Atau ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2), yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
Dari  berbagai  macam  aspek  yang  telah  dijelaskan  tersebut  diatas, memperlihatkan bahwa dewasa ini secara nyata telah terjadi kasus-kasus/kejahatan dan/atau  tindak  pidana  terhadap  Data  Pribadi,  khususnya  melalui  teknologi  digital. Namun,  seakan-akan  telah  terjadi  proses  pembiaran  dalam  hal  pencegahan  dan pemberantasannya.  Diluar  dari  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghalang,  antara formulasi  kebijakan  pidana  yang  menempatkan  penerapan  sistem  hukum pidana/pemidanaan  sebagai  upaya  hukum  terakhir  ( the  lass  resource ),  sebab  UU Perlindungan Data Pribadi lebih mengedepankan penjatuhan sanksi adminstratif dan
penyelesaian sengketa secara keperdataan melalui sistem arbitrase dan alternative dispute  resolution ,  terdapat  satu faktor  utama  yang  mengemukakan  bahwa  dengan berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi, maka pemerintah dalam hal ini Presiden diwajibkan  untuk  membentuk  Lembaga  khusus  Perlindungan  Data  Pribadi sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  58  UU  Perlindungan  Data  Pribadi. Akan tetapi hingga saat ini Lembaga sebagaimana dimaksud belum terbentuk.
Pentingnya  pembentukan  lembaga  ini,  oleh  karena  ini  merupakan  amanat konstitusi,    yang  dijabarkan  lebih  dalam  produk  perundang-undangan.  Dimana Lembaga ini mempunyai peran vital, untuk melaksanakan amat ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 UU Perlindungan Data Pribadi.
Dalam ketentuan Pasal 59 diatur bahwa, Lembaga Penyelenggara Data Pribadi, melaksanakan :
a)  perumusan  dan  penetapan  kebijakan  dan  strategi  Pelindungan  Data  Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi;
b)  pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;
c)  penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
d)  fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Selanjutnya,  berdasarkan  dalam  ketentuan  Pasal  60  Lembaga  ini,  dalam konteks penegakan hukum diberikan wewenang yang sangat luas, yakni mencakup proses litigasi dan non litigasi serta penal maupun non penal, yakni sebagai berikut :
a)  merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perlindungan Data Pribadi;
b)  melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi;
c)  menjatuhkan  sanksi  administratif  atas  pelanggaran  Pelindungan  Data  Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
d)  membantu  aparat  penegak  hukum  dalam  penanganan  dugaan  tindak  pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e)  bekerja  sama  dengan  lembaga  Pelindungan  Data  Pribadi  negara  lain  dalam rangka  penyelesaian  dugaan  pelanggaran  Perlindungan  Data  Pribadi  lintas negara;
f)  melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
g)  memberikan  perintah  dalam  rangka  tindak  lanjut  hasil  pengawasan  kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
h)  melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i)  menerima  aduan  dan/atau  laporan  tentang  dugaan  terjadinya  pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
j)  melakukan pemeriksaan dan penelusuran  atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
k)  memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
l)  meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari setiap orang dan/ atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
m) memanggil  dan  menghadirkan  ahli  yang  diperlukan  dalam  pemeriksaan  dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
n)  melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang  dan/atau  tempat  yang  digunakan  pengendali  data  pribadi  dan/atau prosesor  data  pribadi,  termasuk  memperoleh  akses  atas  data  dan/atau menunjuk pihak ketiga, dan
o)  meminta  bantuan  hukum  kepada  Kejaksaan  dalam  penyelesaian  sengketa Perlindungan Data Pribadi.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  59  dan  Pasal  60  tersebut  diatas,  terlihat  jalas bahwa  adanya  kelemahan  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  bila  dikaitkan  dengan penerapan  sanksi  administrasi  dan  sistem  keperdataan  ( arbitrase dan alternative dispute  resolution ),  yang  dijadikan  sebagai  tumpuan  utama  dalam  sistem perlindungan Data Pribadi di Indonesia saat ini. Untuk, itu yang perlu dikedepankan disini berkenaan dengan kasus-kasus/kejahatan dan/atau tindak pidana Perlindungan Data Pribadi yakni melalui penerapan sistem pemindanaan, yang telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.
Disinilah  pentingnya  penerapan  sistem  hukum  pidana,  melalui  pelaksanaan struktur  hukum  yang  telah  terbentuk  dalam  sistem  penegakan  hukum  pidana  di Indonesia  terhadap  kasus-kasus  tindak  pidana  yang  melanggar  hak  privasi/hak pribadi warga negara yang dilindungi oleh hukum di negara ini.

## Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam UU Perlindungan Data Pribadi.
Pidana  dan  pemidanaan,  merupakan  salah  satu  persoalan  pokok  dalam sistem  hukum  pidana,  dan  senantiasa  menjadi  perdebatan  baik  oleh  para  ahli hukum pidana, para ahli kriminologi, maupun para ahli hukum diluar bidang hukum pidana dan kriminologi itu sendiri, bahkan perdebatan ini pun masuk kepada ranah filsafat  yang  mempertanyakan  apa  hakekat pidana  dan  pemidanaan itu. 25 Hal ini yang  menyebabkan pidana  dan  pemidanaan  merupakan  salah  satu unsur  pokok dalam sistem hukum pidana. Berbicara mengenai sistem pidana dan pemidanaan ( the  sentencing  system ).  L.C.H  Hulsman,  dalam  tulisannya  “ The  Duch  Criminal Justice System From A Comparative Perspectif ” bahwa “ the sentencing system is a  staturory  rules  relating  to  penal  suctions  and  punishment ”  atau  sistem pemidanaan  adalah  aturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan sanksi pidana/ pemidanaan. 26
Apabila pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau  penjatuhan  pidana  oleh  hakim,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  sistem pemidanaan  mencakup  keseluruhan  ketentuan  perundang-undangan  yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi/hukuman pidana. 27
Menurut  Muladi,  stetsel  pidana/sanksi  pidana/pemidanaan  merupakan  hal yang sentral dalam sistem pidana suatu bangsa. Dikatakan sentral karena stetsel pidana sering kali dianggap menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan sering kali tidak lepas dari format politik bangsa yang bersangkutan. 28
Dengan  demikian  sistem  pemidanaan,  berkaitan  erat  dengan  filosofi pemidanaan  yang  berkembang  sebagai  akibat  dari  ketidakpuasaan  akan  sistem pemidanaan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari stetsel pemidanaan yang sampai saat ini banyak mengalami perkembangan dan perubahan.
Perkembangan dan perubahan sistem pemidanaan terlihat dengan jelas pada pengaturan hukum pidana (ketentuan Pidana), yang diatur dalam berbagai undang- undang khusus (tindak pidana khsusus/tindak pidana tertentu) diluar tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, antara lain formulasi pemidanaan komulatif, yakni
25 Solehhuddin,  Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana;  Ide  Dasar  Double  Track  System  Dan Implementasinya, Raja Gradindo Persada, Jakarta, 2003, hal 2.
26 Lihat,  Barda  Nawari  Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Cetakan  Ketiga,  Kencana Prenada Media Grop, 2011, hal 119.
27 Ibid.
28 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, 1999, hal 51.
model  pemidanaan  yang  ditandai  dengan  kata  penghubung  “ dan ”  diantara  dua jenis sanksi pidana yang diancam dalam satu pasal, misalnya pidana pokok yakni penjara  “ da n” pidana  denda  dalam  satu  kesatuan.  Dengan  adanya  model pemidanaan  komulatif  maka  hakim  wajib  menjatuhkan  kedua  jenis  pemidanaan tersebut.  Selanjutnya,  formulasi  pemidanaan  dengan  model  alternatif-komulatif, yang ditandai dengan kata penghubung “ dan/atau ” diantara dua jenis pidana yang diancam  dalam  satu  pasal,  misalnya  penjatuhan  pidana  pokok  berupa  pidana penjara “ dan/atau” pidana denda. Model pemidanaan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih salah satu dari kedua jenis pemidanaan, atau dapat menerapkan kedua jenis pemidanaan dalam sekaligus. Dalam perkembangannya, muncul  juga    formulasi  pemidanaan  dengan  model  yang  mengkombinasikan pemidanaan  alternative-komulatif  dan  pidana  tambahan  atau  tindakan,  misalnya pidana  pokok  penjara dan/atau pidana  denda,  dibarengi  dengan  penjatuhan pidana  tambahan  dan/atau  tindakan  yang  diatur  pada  pasal  berbeda,  misalnya tindakan  yakni  menjatuhkan  pidana  pokok  yakni  pidana  penjara,  pidana  denda ditambah dengan tindakan antara lain pidana kerja sosial atau pidana admistrasitif atau  pidana  pengawasan  hingga  penjatuhan  pidana  pembayaran  ganti  kerugian kepada korban kejahatan oleh pelaku tindak pidana sebagai alternatif sanksi.
Bahkan  dalam  KUHP  Nasional  yang  baru,  sebagaimana  diatur  dalam  UU Nomor  1  Tahun  2023,  formulasi  stetsel  pidana  pun  berbeda  jauh  dengan pengaturan KUHP yang lama. Dimana, stetsel pemidanaan dalam KUHP Nasional Baru  ini,  menerapkan  konsep  Double  Track  System,  terdiri  atas  dua  sistem pemidanaan  yakin  Pidana  dan  Tindakan. 29 Pidana  sendiri  terdiri  atas  1).  pidana pokok  yakni  pidana  penjara,  tutupan,  pengawasan,  denda  dan  kerja  sosial;  2) pidana  tambahan,  yakni  pencabutan  hak  tertentu,  perampasan  barang  tertentu dan/atau  tagihan,  pengumuman  keputusah  hakim,  pembayaran  ganti  rugi, pencabutan  izin  tertentu  dan  pemenuhan  adat  setempat.  Sedangkan  Tindakan terdiri dari : 1). Tindakan yang dapat bersama-sama dengan pidana pokok, berupa : a). konselin; b). rehabilitasi; c). pelatihan kerja; d). perawatan di lembaga; dan/atau e).  perbaikan  akibat  tindak pidana. 2). Tindakan  yang  dapat  dikenakan  terhadap setiap  orang  penyandang  distabilitas  mental,  distabilitas  intelektual,  berupa  :  a).
29 Lihat Bagian Kedua, Pasal 64 sampai dengan Pasal 117 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
rehabilitasi;  b).  penyerahan  kepada  seseorang;  c).perawatan  di  lembaga;  d). penyerahan kepada pemerintah; dan/atau e). perawatan di rumah sakit jiwa.
Dengan  berbagai  macam  perubahan  sistem  pemidanaan,  tentu  saja mempengaruhi  sistem  pembentuk  hukum  (undang-undang),  yang  juga menerapkan  ketentuan  pidana  di  dalam  undang-undang  tersebut.  Tak  terkecuali pengaturan  sistem  pemidanaan  atau  ketentuan  pidana  dalam  UU  Perlindungan Data Pribadi.
Ketentuan  Pemidanaan  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Perlindungan  Data Pribadi,  menerapkan  beberapa  sistem  atau  model  pemidanaan/stetsel  pidana yakni:  Pertama, bagi orang perorangan/individu terdiri atas a). penerapan model pemidanaan alternatif-komulatif  berupa pidana penjara dan/atau pidana denda; diatur dalam ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68; b).  Model pemidanaan alternatif- komulatif dan pidana  tambahan  berupa  pidana  pokok dan/atau pidana  denda ditambah  dengan  pidana  tambahan  berupa  perampasan  keuntungan,  harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, dan pembayaran ganti kerugian, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  69.  Kedua,  Pelaku  tindak  Pidana  Korporasi, sistem  atau  model  pemidanaan  yang  diterapkan  adalah  :  a).  model  pemidanaan alternative-komulatif,  yakni  pidana  pokok dan/atau pidana  denda  terhadap pengurus,  pemegang  kendali, pemberi  perintah,  penerima  manfaat,  diatur  dalam ketentuan  Pasal  70  ayat  (1);  b).  sistem  atau  model  pemidanaan  komulatif,  yakni penjatuhan pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam  Pasal  70  ayat (2) dan  ayat  (4).  Pidana  tambahan  berupa  1).  perampasan keuntungan dan/atau harta kerkayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana; 2). pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi; 3). Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; 4).  penutupan seluruh dan/atau sebagian tempat usaha  korporasi;  5).  Melaksanakan  kewajiban  yang  telah  dilalaikan;  6). Pembayaran ganti kerugian; 7). Pencabutan izin usaha; dan/atau 8). Pembubaran Korporasi.
Hal-hal  tersebut  adalah  merupakan  pengaturan  sistem  pemidanaan  yang diatur  dalam  UU  Perlindungan  Data  Pribadi,  yang  pada  prinsipnya  telah diformulasikan sesuai dengan tujuan umum dari pemidanaan itu sendiri, yakni : 30
30 Lihat, ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
a.  Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
b.  Memasyarakatkan terpidana, dengan mengadakan pembinaan dan pembinaan agar menjadi orang yang lebih berguna;
c.  Menyelesaikan  konflik  yang  timbul  akibat  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
d.  Menumbuhkan  rasa  penyesalan  dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada terpidana.
Pada  akhirnya,  sebaik  apapun  sistem  pidana  dan  pemidanaan  yang  diatur dalam  undang-undang,  khususnya  UU  Perlindungan  Data  Pribadi,  namun  bila mana  ketentuan  pemidanaan  tersebut  tidak  pernah  diterapkan,  akan menimbulakan  berbagai  macam  issue  menyangkut  penerapan  sistem  hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia.

## KESIMPULAN
Data  pribadi  yang  merupakan  hak  privasi  seseorang  warga  negara,  dalam sistem perlindungan hukum data pribadi di Indonesia, belum dapat dilindungi sebagai mana mestinya, khususnya melalui penerapan sistem hukum pidana.
Sistem  pidana  dan  pemidanaan  yang  diformuslasi  dan  diatur  dalam  UU Perlindungan Data Pribadi belum diterapkan sesuai dengan tujuan pencegahan dan pemberantasan kejahatan/tindak pidana Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Asri Muhammad, 2018, Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori Dan Instrumen Dasar , CV Sosial Politic Genius, Makasar.
Barda  Nawawi  Arief,  2011, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
Edmon Makarim, 2003, Kompilasi Hukum Telemmatika , PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.
__________.,  2010, Tanggungjawab  Hukum  Penyelenggara  Sistem  Elektronik , Rajawali Press, Jakarta.
Edy D. Karmasudirdja, 2019, Yurisprudensi Kejahatan Komputer , CV Tanjung Agung, Jakarta.
Ken Gormley, 1992, One Hundred Years Of Privacy , Winscoinsin Law Review
Madja  El  Muhtaj,  2015, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Dari  UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
Maskun,  2013, Kejahatan  Siber  (Cyber  Crime)  Suatu  Pengantar ,  Prenada  Media Grup, Jakarta.
Muladi,  1999, Hak  Asasi  Manusia,  Politik,  Dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  UNDIP, Semarang.
Rohana, K.M, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia , PUSHAM, UII, Yogjakarta.
Rosida,S.D,  2015, Cyber  Law  Aspek  Data  Privasi  Menurut  Hukum  Internasional, Regional Dan Nasional , Refika Aditama, Jakarta.
Solehhuddin,  2003, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana;  Ide  Dasar  Double  Track System Dan Implementasinya , Raja Gradindo Persada, Jakarta.
Sugeng,S.P, 2022, Hukum Telematika , Prenada Media Grup, Jakarta.
Tina  Asmarawati,  2015, Pidana  Dan  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia , Deepublhis, Jakarta.
Todung Mulya Lubis, 1993, In Search Of Human Rights; Legal Politic  Dilemmas Of Indonesia New Order, 1966-1990 , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Zul, Bunyamin, Fransiscus X.Waktat, dkk, 2023, Pengantar Ilmu Hukum , Get Press,
Padang.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor RI  27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.
Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008  Tentang Keterbukaan Infoemasi Publik. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

## Artikel, Jurnal Ilmiah :
Rosadi,  SD,  2017, Implikasi  Penerapan  program  E-Health  Dihubungkan  Dengan Perlindungan Data Pribad i, Arena Hukum, Vol.9 No.3, Hal. 403-420, Diakses 8 April 2024.
Sautunnida,  L,  2018, Urgensi  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384, diakses 8 April 2024.
https://www.bbc.com/indonesia ,Buka  Lapak  diserang  Peretas,  Pengguna  Di  Imbau Ganti Passwaord, diakses 7 April 2024.
https://www.cnbc.indonesia.com/tech , Kronologi Tersebarnya Jutaan Data KPU Yang Bocor, diakses 7 April 2024.
https://www.cnnindonesia.com/techno ,  10  Kasus  Kebocoran  Data  2022,  Bjorka Dominan, Ramai-Ramai Bantah, diakses 7 April 2024.
https://www.beritasatu.com/ , Deretan Kasus Kebocoran Data Yang Pernah Terjadi di Indonesia, diakses 7 April 2024.