## S    A    S    I
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Pieter Radjawane
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built,  Operate  And Transfer
Sarah S. Kuahaty
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan Pinjam
J. Hattu
• Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH
Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sering  diperhadapkan  dengan  perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata  menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Peralihan  Hak  Cipta  Kepada  Ahli  Waris  Menurut  Hukum  Perdata,
Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait  Dengan Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha
Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha,
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak Built, Operate And Transfer ,
Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat,  Perlindungan  Korban
Kejahatan  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia,  Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman
Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan  Pinjam,  Pemidanaan  Anak  dalam  Perspektif  Keadilan Restoratif.
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba ..............................................
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik ................ ....................................................................................
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan
Pieter Radjawane ...............................................................................................
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen ...............................................................................................
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built, Operate And Transfer
Sarah S. Kuahaty ............................................................................................... • Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette ...................................................................................
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro ....................................................................................................
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi Simpan Pinjam
J. Hattu ............................................................................................................... • Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo ..................................................................................... 1 12 21 30 43 52 67 71 79
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

## Oleh: Hb. Sujiantoro

## ABSTRACT
Protection of victims of crime is necessary for the realization of a sense of justice. The victims in positive law of Indonesia have not gained a fair place and sometimes even forgotten. So it has an impact on the absence or lack of legal protection for victims of crime.
In  the  judicial  process,  the  victims  are  often  forgotten,  so  the  judge's  decision  has  not been  able to  fulfill  the  sense  of  justice for the  perpetrator,  the victim,  or  the  public.  In  some cases of crime, the victim may also contribute to the onset of a crime .
Keyword : Protection, Victims of Crime

## A. PENDAHULUAN
Pihak  korban  dalam  hukum  positif Indonesia  belum  mendapatkan  tempat  yang adil  bahkan  terkadang  terlupakan.Sehingga berdampak  pada    tiadanya  atau  kurangnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan.
Upaya  penegakan  hukum  seharusnya memiiki komitmen yang jelas pada penghargaan  terhadap    hak  asasi  manusia.
Dengan kondisi saat ini belum ditempatkannya secara adil bahkan cenderung terlupakan bagi korban kejahatan dalam sistem hukum kita, dapat berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu  kurangnya  perlindungan  hukum  bagi korban  dan  tiadanya  putusan  hakim  yang memenuhi  rasa  keadilan.    Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimologi diistilahkan  dengan  berbagai  kata,  seperti: forgotten  man,  forgotten person, invisible , a
second class citizen , a second victimization      dan double victimization .
Tiadanya perlindungan hukum sebagai implikasi  atas  belum  ditempatkannya  secara adil  korban  dalam  penegakan  hukum,  dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan  di  bidang  Hukum Pidana  yang    meliputi:  hukum  materiil  dan hukum  formal,  serta  hukum  pelaksanaan pidana.  Demikian  pula  melalui  pengamatan
empirik  dalam  praktik  penegakan  hukum, dimana korban juga belum tampak memperoleh perlindungan hukum.
Dilupakannya  unsur  korban  dalam proses  peradilan  cenderung  menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan  bagi  pelaku,  koran  maupun masyarakat.    Dalam  beberapa  kasus, korban  dapat  berperan  terhadap  terjadinya kejahatan,  dengan  derajat    kesalahan  yag bervariasi.  Ada  dari  yang  tidak  bersalah sama  sekali  hingga  derajat  kesalahanyang lebih    dari  pada  kesalahan    pelaku. Dengan  demikian  apabila  akan  memahami suatu kejahatan menurut porsi yang sebenarnya  secara  dimensional,  maka  harus mempertimbangkan
peranan korban terhadap    timbulnya suatu kejahatan.
Kondisi    tersebut  tak  lepas  dari norma  hukum  positif,  teori  hukum  pidana dan  pemidanaan  serta  doktrin  yang  menjadi sumber dari Hukum Pidana.
Dengan demikian perhatian atas masalah  hukum  pidana  cenderung  akan berubah  menjadi  kejahatan  (perbuatan), kesalahan  (orang),  korban  dan  pidana (Iswanto,2000:19).    Melalui  paradigma sepereti  ini,  tampaknya  hukum  pidana menjadi  lebih  tepat  dan  memenuhi  rasa keadilan.

## B. PEMBAHASAN
1. Pengertian Korban Korban adalah seseorang yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh  suatu  tindak  pidana  (Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban). Arif  Gosita  (2004:  64)  mengartikan  korban sebagai    mereka  yang  menderita  jasmaniah dan  rohaniah  sebagai  akibat  tindakan  orang lain  yang  mencari  pemenuhan  kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan  dengan  kepentingan  dan  hak asasi  yang  menderita.  Sedangkan  Muladi (2000:  66)  menyebutkan  pengertian  korban kejahatan  sebagaI  seseorang  yang  telah menderita  kerugian  sebagai  akibat  suatu kejahatan  atau  rasa  keadilannya  secara langsung  telah  terganggu  sebagai  akibat pengalamannya  sebagai  target  (sasaran) kejahatan  ( A  Victim  is  a  person  who  has suffered  damage  as  a  result  of  a  crime and/or  whose  sense  of  justice  has  been directly  disturbed  by  the  experience  of having been the target of crime ).
Menurut  Stephen  Schafer  (dalam
Mardjono  Reksodiputro,  1994:103),  dalam teorinya yang terkenal dengan Criminal-Victim  Relationship (keterkaitan korban  dengan  kejahatan),  adalah  karena adanya  hubungan  korban  dengan  pembuat kejahatan,  sehingga  di  dalamnya  terdapat functional responsibility .
Pihak korban bisa juga ikut    berperan dalam  keadaan  sadar  atau  tidak  sadar, secara langsung atau tidak langsung bergantung pada situasi dan kondisi sebelum saat  dan  sesudah  kejadian  berlangsung, sehingga  terjadi  kejahatan  dan  dia  sendiri yang menjadi korban.

## 2. Perlindungan Korban
Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond (dalam Satjipto  Rahardjo,  2000:53),  bahwa  hukum bertujuan mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan
dalam  masyarakat,  dengan  cara  membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu  lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan terhadap  kepentingan  tertentu  hanya  dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan  di  lain  pihak.    Menurut Satjipto  Rahardjo  (2000:54)  perlindungan h(ukum  adalah  memberikan  pengayoman terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum Lili  Rasjidi  dan  I.B.  Wyasa  Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan  yang  sifatnya  tidak  sekedar adaptif  dan  fleksibel,  melainkan  juga prediktif dan antisipati ( 1993:118). Demikian  pentingnya  hak  asasi  manusia bagi  setiap  individu  sehingga  eksistensinya harus  senantiasa  diakui,  dihargai,  dan dilindungi.  Adanya  pengakuan  terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi  pada  perlunya  diupayakan perlindungan  terhadap  hak-hak  tersebut  dari kemungkinan  munculnya  tindakan-tindakan yang  dapat  merugikan  manusia  itu  sendiri, baik  yang  dilakukan  oleh  manusia  lainnya maupun pemerintah.
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945  dengan  tegas  menyebutkan  bahwa Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum ( rechtstaat ),  tidak  berdasarkan  kekuasaan belaka  ( machtstaat ).  Sebagai  negara  hukum (rechtstaat)  ada  berbagai  konsekuensi  yang melekat padanya, sebagaimana dikemukakan Phillipus M. Hadjon (1997:210), bahwa konsepsi rechstaat maupun konsepsi the rule of law , menempatkan  hak  asasi  manusia  sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut rechtstaat atau menjunjung tinggi the rule of law ,  bagi  negara  demokrasi  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia merupakan  salah  satu  aturan  tentang  baik buruknya suatu pemerintahan.
Berdasarkan  pengertian  perlindungan hukum  tersebut,  maka  dapat  dimengerti bahwa  hukum  harus  diciptakan  dengan
Hb. Sujiantoro , Perlindunganan Korban Kejahatan …………………. Jurnal Sasi Vol.22 No.2 Bulan Juli - Desemberi 2016 69
tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat 3. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUDNRI 1945)  Pasal  27  ayat  (1)  )    mengamanatkan bahwa: ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan tidak ada kecualinya”
Pasal 28D ayat (1), bahwa : ”Setiap  orang  berhak  atas    pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama dihadapan hukum”
Pasal 28G ayat (1),    bahwa: “ Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  dibawah kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa aman  dan  perlindungan  dari  ancaman ketakutan    untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  medrupakan  hak asasi”
Pasall 28I ayat (2), berbunyi :
” Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang  bersifat    diskriminatif  atas  dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan  terhadap  perlakuan  yang bersifat diskriminatif itu”
Korban  kejahatan  atau  korban  tindak pidana  apabila    diminta  memberikan keterangan  sebagai  saksi,  maka  ia  harus mendapatkan  jaminan  keamanan  dan  bebas dari  rasa  takut,  sehingga  keterangan  yang diberikan  benar-benar  obyektif    tanpa rekayasa atau tekanan dari pihak manapun.
Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan  sebagaimana  terjadi  saat  ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan  korban.    Para  pihak  yang terkait  dianntaranya  : jaksa  penuntut  umum, penasihat  hukum  tersangka/terdakwa,  saksi (korban)  serta  hakim  dengan  didukung  alat
bukti  yang  ada,  cenderung  bertumpu  pada pembuktian  atas  tuduhan  jaksa  penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Proses  peradilan  lebih  mengarah  pada apakah perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan  pasal  pelanggaran hukum atau tidak.    Dalam proses seperti itu tampak  hukum  acara  pidana  sebagai landasan  beracara  dengan  tujuan  untuk mencari  kebenaran  materiil  ( substantial truth ) sebagai
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan perlindungan hak asasi  manusia  ( protection  of  human  right ) tidak seluruhnya tercapai.
Undang-Undang  Republik  Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  , dalam penjelasannya menyebutkan bahwa: ”Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan  dengan  tegas,  bahwa  Negara Indonesia adalah negara hukum ( rechtstaat ),
tidak berdasarkan kekuasaan belaka ( machtstaat ). Hal ini berarti bahwa, Republik  Indonesia  ialah  Negara  Hukum yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945,  menjunjung tingggi  hak  asasi  manusia  dan  menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
Asas  persamaan  di  muka  hukum  ini memang  tidak  secara  eksplisit  tercantum dalam  ketentuan  Kitab  Undang-Undang
Hukun  Acara  Pidana,  tetapi  dicantumkan dalam Penjelasan Resmi Kitab
Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana. Walaupun demikian merupakan bagian yang tak  terpisahkan  dari  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  ini.  Asas  ini dijabarkan  dalam  kalimat:  ”Perlakuan  yang sama  atas  diri  setiap  orang  di  muka  hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan” (Romli Atmasasmita, 1996: 79).
Asas  tersebut  ditempatkan  sebagai asas kesatu, menunjukkan betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum (acara) pidana  di  Indonesia.  Adanya  asas  ini  dalam Kitab  Undang-Undang  hukum  acara  Pidana
menunjukkan  adanya  arah  pembaharuan dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia, yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia
4. Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal Justice System )
Remington dan Ohlin mengemukakan: Criminal  Justise  System dapat  diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap  mekanisme  administrasi  peradilan pidana,  dan  peradilan  pidana  sebagai  suatu sistem  merupakan  hasil  interaksi  antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi  dan  sikap  atau  tingkah  laku sosia (Romli Atmasasmita, 1996 : 14)
Sedangkan  Mardjono  Reksodipoetro (1994  :  14)    memberikan  batasan  bahwa yang  dimaksud  dengan  sistem  peradilan pidana  sistem  pengendalian  kejahatan  yang terdiri  dari  lembaga-lembaga  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  dan  pemasyarakatan terpidana.  Selanjutnya  yang  menjadi  tujuan dari pada sistem peradilan pidana adalah: 1) mencegah  masyarakat  menjadi  korban kejahatan  2)  menyelesaikan  kasus  kejahatan yang  terjadi  sehingga  masyarakat  puas bahwa  keadilan  telah  ditegakkan  dan  yang bersalah  dipidana  3)  mengusahakan  agar mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
Sehingga
diharapkan dari komponen-komponen      dalam  sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan,  lembaga  pemasyarakatan,  dan penasehat  hukum  dapat  bekerjasama  dan dapat membentuk integrated criminal justice system .
Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan  pidana  merupakan  suatu  jaringan (network)  peradilan  yang  menggunakan hukum  pidana  materiel,  hukum  pidana formil  maupun  hukum  pelaksanaan  pidana. (Muladi,1995:1) Selanjutnya
Muladi menegaskan bahwa makna integrated criminal  justice  system adalah  sinkronisasi atau  keserampakan  dan  keselarasan,  yang dapat  dibedakan  dalam:  1)  sinkronisasi struktural (structural  synkronization ),  2)
sinkronisasi substansial ( substantial syncronisation ), dan 3) sinkronisasi kultural.
Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan  perlindungan  yang  sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif (Lili Rasidi  dan  I.B.  Wyasa,  1993:118)  Sunaryati Hartono  mengatakan    bahwa,  hukum dibutuhkan  untuk  mereka  yang  lemah  dan belum  kuat  secara  sosial,  ekonomi,  dan politik, untuk memperoleh keadilan sosia(1991:55)  serta  merujuk  pendapat Phillipus  M.  Hadjon  bahwa,  perlindungan hukum  bagi  rakyat  sebagai  tindakan pemerintahan  yang  bersifat  preventif  dan represif.( 1987:2).
Oleh  karenanya,  hukum  diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan  masyarakat,  yaitu  perlindungan yang  dilakukan  secara  sistematik  untuk mencegah  dan  menyelesaikan  ketidakadilan masyarakat    khususnya korban kejahatan.

## C. P E N U T U P
Berdasarkan  uraian  di  atas,dapat disimpulkan  bahwa  Korban  dalam  hukum positif Indonesia belum mendapatkan tempat yang  adil  bahkan  terkadang  terlupakan. Sehingga  berdampak  pada    tiadanya  atau kurangnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan.
pihak korban sering    dilupakan dalam proses  peradilan,  sehingga  putusan  hakim belum  bisa  memenuhi  rasa  keadilan  bagi pelaku,  korban,  maupun  masyarakat.  Dalam beberapa  kasus  kejahatan,  korban  juga dapat  berperan  terhadap  timbulnya  suatu kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Iswanto,  Korban  Tindak  Pidana  Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana Seyogyanya  Diadopsi  dalam  Hukum Pidana Positif Indonesia, Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar Madya  dalam  Ilmu  Hukum  pada
Fakultas  Hukum  Unsoed,  Purwokerto,
2000. Lili  Rasjidi  dan  I.B.  Wiyasa  Putra,  Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung. 1993. Mardjono Reksodiputoro, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi  Universitas  Indonesia, Jakarta. 1994. Muladi,  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang. 1995. Phillipus  M.  Hadjon,  Perlindungan  Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya. 1987. Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme.Jakarta.Putra Abardin. 1996. Satjipto  Rahardjo,  Hukum  dan  Masyarakat,
Angkasa, Bandung. 1986. Sunaryati  Hartono,  Politik  Hukum  Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.