## REKONSEPTUALISASI SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DALAM RANGKA KEBIJAKAN KRIMINAL
Oleh Krismiyarsi
Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Pelaku  lanjut  usia  sering  kita  dengar  melalui  media  massa.  Terhadap  pelaku tindak pidana yang lanjut usia ini, Undang-undang Pidana baik KUHP maupun Undang- undang  di  luar  KUHP  tidak  mengatur  tentang  pembedaan  perlakuan  dalam  sistim peradilan  pidananya  maupun  sistem  pemidanaannya.  Hal  ini  berbeda  dengan  anak sebagai  pelaku tindak pidana,yang secara legalitas formal telah diatur secara tersendiri dalam  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Anak.  Mengingat  lanjut  usia  memiliki keterbatasan-keterbatasan  seperti  :  kesehatan  yang  terus  menurun,  keuangan  yang semakin  memburuk/kemiskinan,  emosi  yang  semakin  labil,  dan  sebagainya  maka kiranya perlu ada sistim pemindanaan  yang mengatur pelaku tindak pidana lanjut usia. Tulisan  ini  memberikan  konsep  pemikiran  kepada  pembuat  Undang-undang  mengenai pemindanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia.
Kata kunci : Sistem pemidanaan, lanjut usia, kebijakan kriminal.

## ABSTRACT
We  often  hear  about  elderly  perpetrators  through  mass  media.  To  the  elderly criminal perpetrators, both the Criminal Code and the Laws out of the Criminal Code do not  regulate the different treatment  in  the criminal  judicial system and the punishment system. This is different from a child as the criminal, who has formally and legally dealt separately in the Law of Child Judicial System. Given the elderly have limitations, such as  their  health  that  continues  to  decline,  deteriorating  financial  condition/poverty, increasingly unstable emotion, and so forth, it is necessary to have punishment system that  regulates  elderly  crime.  This  paper  provides  suggestions  to  the  law  makers regarding the punishment for the elderly criminal perpetrators.
Keywords : punishment system, the elderly, criminal policy.

## A. Pendahuluan
Menurut  Pembukaan  Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tujuan
pembentukan  Negara  Indonesia  adalah melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, dan  tujuan  pembangunan  nasional  yang
dicita-citakan adalah mewujudkan masyarakat  adil  dan  makmur  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penduduk  lanjut  usia  sebagai warga  Negara  mempunyai  hak  yang sama  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara,  dan  berhak atas jaminan social yang
memungkinkan  pengembangan  dirinya secara  utuh  sebagai  manusia  yang bermartabat.  Undang-undang  no.  13 tahun  1998  tentang  Kesejahteraan Lanjut  Usia  mengamanatkan  perlunya lanjut usia untuk diberdayakan sehingga dapat  berperan  dalam  pembangunan nasional.
Menurut  angka  fertilitas  dan mortalitas,
diiringi
dengan meningkatnya  angka  harapan  hidup menyebabkan  jumlah  penduduk  lanjut usia  meningkat.  Menurut  Undang- undang  No.  13  Tahun  1998,  yang dimaksud  dengan  lanjut  usia  adalah penduduk  yang  telah  mencapai  usia  60 tahun  ke  atas.  Penduduk  lanjut  usia  di Indonesia dua tahun terakhir mengalami peningkatan  yang  signifikan.  Pada tahun  2007,  jumlah  penduduk  lanjut usia  sebesar  18,96  juta  jiwa  dan meningkat  menjadi  20.547.541  pada tahun  2009  (U.S.  Census  Bureau International  Date  Base,  2009).  Jumlah ini  termasuk  terbesar  keempat  setelah Cina, India, dan Jepang. Badan kesehatan  dunia  (WHO)  menyatakan bahwa:  penduduk  lansia  di  Indonesia pada  tahun  2020  mendatang  sudah mencapai  angka  11,34%  atau  tercatat 28,8  juta  orang,  balitanya  tinggal  6,9%
yang  menyebabkan  jumlah  penduduk lansia terbesar di dunia.
Proses penuaan penduduk tentunya  berdampak  pada  berbagai aspek  kehidupan,  baik  sosial,  ekonomi, dan  terutama  kesehatan,  karena  dengan semakin  bertambahnya  usia,  fungi organ  tubuh  akan  semakin  menurun baik,  karena  factor  alamiah  maupun karena  penyakit.  Dengan  demikian, peningkatan  jumlah  penduduk  lanjut usia  menjadi  salah  satu  indicator keberhasilan  pembangunan,  sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan.
Diantara  penduduk  lanjut  usia yang  memerlukan  perhatian  khusus adalah  lanjut  usia  yang  melakukan tindak  pidana.  Pelaku  tindak  pidana sering kita dengar melalui media massa. Terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang lanjut  usia  ini  Undang-undang  Pidana baik KUHP maupun Undang-undang di luar  KUHP  tidak  mengatur  tentang pembedaan  perlakuan  dalam  sistem peradilan  pidananya  maupun  system pemindanannya. Hal ini berbeda dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang secara  legalitas  formal  telah  diatur secara  tersendiri  dalam  Undang-undang No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Anak,  Sebagai  pengganti Undang-undang  No.  3  Tahun  1997
tentang  Pengadilan  Anak.  Mengingat lanjut  usia  memiliki  keterbatasan- keterbatasan  seperti:  kesehatan  yang terus menurun, keuangan  yang semakin memburuk/kemiskinan, emosi yang semakin  labil,  dan  sebagainya  maka kiranya  perlu  ada  system  pemidanaan yang  mengatur  pelaku  tindak  pidana lanjut  usia.  Contohnya:  untuk  pidana seumur  hidup,  karena  lamanya  pidana seumur  hidup  tidak  dapat  ditentukan dapat  saja  terjadi  terpidana  berada  di Lembaga Pemasyarakatan sampai lanjut usia.  Terpidana  lanjut  usia  ini  apabila berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan terlalu lama akan meninmbulkan masalah, kesehatan yang semakin menurun  akan  menyusahkan    petugas maupun  teman  sesame  narapidana  di dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Di sisi  lain  berdampak  pada  besarnya anggaran  Pemerintah  yang  harus  di keluarkan untuk pembinaan dan pemeliharaannya.
Pembinaan yang sifatnya ketrampilan untuk lanjut usia juga tidak banyak  bermanfaat  bagi  nara  pidana. Pembinaan  kepribadian  yang  sifatnya keagamaan  yang  dapat  membantu  nara pidana  lanjut  usia  untuk  bekal  menuju kematian,  inipun  juga  belum  tentu dimanfaatkan  oleh  mereka,  mengingat
semakin  tua  ada  sebagian  orang  yang bersifat apatis.
Perlindungan bagi pelaku tindak pidana  lanjut  usia  akan  menghadapi keterbatasan  dalam  beraktivitas,  faktor lanjut  uisa  perlu  perlindungan,  faktor lanjut usia perlu pemeliharaan kesehatan,  faktor  lanjut  usia  perlu mempersiapkan  diri  pada  kematian, sehingga  sistem  pemidanaan  yang berperikemanusiaan  merupakan  upaya penghormatan dan penghargaan terhadap  orang  tua  yang  semakin  tua akan  mengalamai  keterbatasan  social, ekonomi dan kesehatan.
Tidak  adanya  peraturan  yang mengatur tentang pembedaan perlakuan terhadap  pelaku  tindak  pidana  lanjut usia  secara  formal  menyebabkan  tidak adanya  keharusan  dari  hakim  untuk menjadikan  usia  lanjut  sebagai  bahan pertimbangan hal-hal yang meringankan,  masih  kuatnya  paham pidana  melihat  kepada  perbuatan  yang dilakukan  pelaku  (positivism)  yang dijadikan pegangan hakim untuk memutus  perkara  pidana  menyebabkan pidana  tidak  melihat  kepada  pelaku.
Demi kepastian
hukum mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan. Kasus mbok minah merupakan salah satu contoh bagaimana
positivisme  masih  kental  dijadikan sebagai contoh modifikasi system pemidanaan  khususnya  pidana  seumur hidup,  dimana  atas  dasar  pertimbangan kemanusiaan terpidana dapat dikeluarkan  sebelum  masa  pidananya berakhir.
Kelemahan substansif hukum ini kiranya  perlu  untuk  dievaluasi  kembali dan  dikembangkan  model  kebijakan system  pemidanaan  bagi  pelaku  tundak pidana  lanjut  usia  yang  berorientasi pada kemanusiaan.
B. Perumusan Masalah:
Adapun permasalahan yang akan dibahsas dalam tulisan ini adalah:
1. Mengapa  perlu  kebijakan  system pemidanaan  bagi  pelaku  tindak pidana  lanjut  usia  dalam  rangka kebijkakan kriminal?
2. Bagaimana rekonseptualisasi
kebijakan  system  pemidanaan  bagi pelaku  tindak  pidana  lanjut  usia dalam rangka kebijakan kriminal?

## C. Pembahasan
1. Kebijakan Kriminal
Menurut Sudarto, kebijakan
criminal mempunyai 3 (tiga arti), yaitu:
a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan  asas  dan  metode  yang
menjadi  dasar  dari  reaksi  terhadap pelanggaran  hukum  yang  berupa pidana;
b. Dalam  arti  luas,  ialah  keseluruhan fungsi  dari  aparatur    penegak hukum,  termasuk  didalamnya  cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. 1
c. Dalam  arti  oaling  luas,  ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang- undangan  dan  badan-badan  resmi, yang  bertujuan  untuk  menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 2
Dalam kesempatan yang lain beliau mengemukakan  definisi  singkat  bahwa kebijakan  criminal  merupakan  suatu usaha  yang  rasional  dari  masyarakat dalam menanggulangu kejahatan.
Upaya  penanggulangan  kejahatan pada  hakikatnya  merupakan  bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social  defence) dan  upaya mencapai kesejahteraan masyarakat
(social welfare) . Oleh Karena itu dapat dikatakan  bahwa  tujuan  akhir  atau tujuan  utama  dari  kebijakan  criminal adalah  perlindungan  masyarakat  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat.
1 Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 113-114
2 Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana ,
Oleh  karenanya  upaya  penanggulangan kejahatan  perlu  diintergrasikan  dengan keseluruhan kebijakan social dan perencanaan pembanguna nasional.
Kebijakan  criminal  atau  kebijakan penganggulangan kejahatan tidak banyak  artinya  apabila  kebijakan  social atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan factor-faktor kriminogen dan victimogen.
Kebijakan penanggulangan kejahatan  tidak  dapat  dilepaskan  dari kebijakan  pembuatan  undang-undang/ peraturan  hukum  pidana.  Usaha  dan kebijakan  untuk  membuat  peraturan hukum  pidana  yang  baik  atau  yang disebut  politik  hukum  pidana/kebijakan hukum  pidana.  Sudarto  menyatakan, bahwa  melaksanakan  politik  hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan  perundang-undangan  pidana yang sesuia dengan keadaan dan situasi suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 3
Usaha  penanggulangan  kejahatan dengan  hukum  pidana  pada  hakikatnya juga  merupakan  bagian  dari  usaha penegakan  hukum  pidana.  Oleh  karena itu,  sering  pula  dikatakan  bahwa politik/kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan
3 Sudarto, Op Cit , hlm.95
penegakan  hukum (law  enforcement policy) .
2. Sistem Pemidanaan Sistem pemidanaan menurut Hulsaman  adalah  aturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan saksi  pidana  dan  pemidanaan (the statutory  rules  relating  to  penal sanctions and punishment). 4 Apabila pengertian
“pemidanaan” diartikan sebagai pemberian  atau  penjatuhan  pidana, maka  pengertian  system  pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:
1. Dalam arti luas, system pemidanaan  dilihat  dari  sudut fungsional  ,  yaitu  dari  sudut bekerjanya/prosesnya.
Dalam arti luas ini, system pemidanaan dapat diartikan
sebagai:
- Keseluruhan  system  (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi
/konkretisasi pidana. - Keseluruhan system
(perundang-undangan) yang mengatur  bagaimana  hukum pidana itu ditegakan atau
4 L.H.C. Hulsman, 1978, The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective, di dalam D.C Fokkema (Ed),
Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers Kluwer Deventer, The Nederlands, hlm. 30
dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian, maka system  pemidanaan  identik  dengan system  penegak  hukum  pidana yang terdiri dari sub system hukum pidana materiil/substansif, sub system  hukum  pidana  formal,  dan sub  system  hukum  pelaksanaan pidana.  Ketiga  sub  system  itu merupakan  satu  kesatuan  system pemidanaan,  karena  tidak  mungkin hukum  pidana  dioperasionalkan/ ditegakan  secara  konkret  hanya dengan salah satu system.
2. Dalam arti sempit, system pemidanaan  dilihat  dari  sudut normatife/substantive,  yaitu  hanya dilihat  dari  norma-norma  hukum pidana substantive.
Dalam arti sempit ini, maka system pemidanaan dapat diartikan sebagai:
- Keseluruhan  system  (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- Keseluruhan  system  (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan
pelaksanaan pidana.
Keseluruhan  peraturan  perundang- undangan (statutory rules) yang ada dalam  KUHP,  maupun  didalam undang-undang khusus diluar KUHP, pada
hakekatnya merupakan  satu  kesatuan  system pemidanaan, yang  terdiri  dari aturan  umum (general  rules), dan aturan khusus (special rules) ,.Aturan umum terdapat dalam  Buku  I  KUHP,  dan  aturan khusus  terdapat  dalam Buku  II  dan Buku  III  KUHP,  maupun  dalam Undang-undang  khusus  di  luar KUHP. 5
Bertolak  dari  pengertian  di  atas, maka system pemidanaan yang dimaksud  dalam  tulisan  ini  adalah system  pemidanaan  dalam  arti  sempit, yaitu  system  pemidanaan  dilihat  dari sudt nomrmatif/substantive, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantive. Dalam arti sempit ini, maka system  pemidanaan  dapat  diartikan sebagai:  Keseluruhan  system  (aturan Perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan  dan  pelaksanaan pidana.
5 Barda Nawawi Arief, 2011, Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 3.
3. Perlunya  Sistem  Pemidanaan  Bai
Pelaku  Tindak  Pidana  Lanjut
Usia  Dalam  Rangka  Kebijakan
Kriminal Upaya penanggulangan
kejahatan/kebijakan criminal dapat
ditempuh  melalui  jalur  penal  (hukum pidana)  dan  non  penal.  Kebijakan penaggulangan kejahatan dengan menggunakan  hukum  pidana  disebut politik  hukum  pidana  atau  kebijakan hukum  pidana.  Politik  hukum  pidana atau kebijakan hukum pidana melingkupi ruang lingkup hukum pidana  materiil,  hukum  pidana  formil dan pelaksanaan hukum pidana.
Masalah sentral dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal atau kebijakan/poilitk  hukum  pidana  adalah masalah  penentuan  perbuatan  apa  yang seharusnya  dijadikan  tindak  pidana  dan sanksi  apa  yang  sebaiknya  digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
Terkait dengan penentuan perbuatan  yang  akan  dijadikan  sebagai tindak  pidana,  Nigel  Walker  yang pernah  mengingatkan  adanya  “prinsip- prinsip pembatas” (the limiting principles) yang  sepatutnya  mendapat perhatian antara lain:
a. Jangan  hukum  pidana  digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan b. Jangan menggunakan hukum pidana  untuk  memidana  perbuatan yang tidak merugikan/ membahayakan.
c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang  dapat  dicapai  secara  efektif dengan  sarana-sarana  lain  yang lebih ringan.
d. Jangan menggunakan hukum pidana  apabila  kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari  pada  kerugian/bahaya  dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri. e. Larangan-larangan  hukum  pidana jangan  mengandung  sifat  lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan dicegah.
f. Hukum  pidana  jangan  memuat larangan-larangan yang tidak mendapat  dukungan  kuat  dari public. 6
Senada  dengan  pendapat  Nigel Walker ialah pendapat Sudarto
mengenai hal-hal yang perlu
6 Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung,
hlm.5.
diperhatikan  ketika  akan  melakukan kriminalisasi yaitu:
1. Penggunaan  hukum  pidana  harus
memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur  yang  merata  materiil  dan spiritual berdasarkan  Pancasila,
sehubungan dengan ini maka (pengguaan) hukum pidana bertujuan  untuk  menanggulangi kejahatan dan mengadakan
pengugeran terhadap tindakan
penanggulanagn  itu  sendiri,  demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan  yang  diusahakan  untuk dicegah  atau  ditanggulangi  dengan hukum  pidana  harus  merupakan perbuatan  yang  tidak  dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan  kerugian  (material
dan  atau  spiritual)  atas  warga masyarakat.
3. Penggunaan  hukum  pidana  harus pula memperhitungkan prinsip biaya  dan  hasil (cost  benefit principle).
4. Penggunaan  hukum  pidana  harus pula  memperhatikan  kapasitas  atau kemampuan  daya  kerja  dari  badan- badan penegak hukum, yaitu jangan
sampai  ada  kelampauan  beban tugas (overbelasting). 7
Menurut  Barda  Nawawi  Arief pembaharuan  hukum  pidana  menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap  masalah  sentral  yang  sangat fundamental  dan  strategis.  Termasuk dalam Klasifikasi masalah yang demikian  antara  lain  masalah  kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, termasuk penjara. 8
Memperhatikan  itu  semua,  kiranya perlu  system  pemidanaan  bagi  pelaku tindak  pidana  lanjut  usia  dalam  rangka kebijakan  criminal,  meningat  kalau pelaku  tindak  pidana  anak  saja  ada undang-undangnya yang mengatur
Sistem Peradilan Pidana Anak, mengapa  orang  tua  tidak.  Mestinya keduanya sangat perlu mendapat pengaturan khusus.
Perlunya kebijakan system pemidanaan  bagi  pelaku  tidak  pidana lanjut  usia  dalam  rangka  kebijakan criminal  adalah  karena:  pelaku  tindak pidana lanjut usia memiliki keterbatasan-keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, social dan ekonomi,
7 Barda Nawawi Arief, 1994, kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, CV Ananta, Semarang, hlm. 38- 39
8 Ibid,hlm. 3.
karenanya  perlu  perlindungan.  Pelaku lanjut usia perlu pemeliharaan kesehatan,  perlu  mempersiapkan  pada kematian. Disisi lain tidak ada perlakuan  khusus  terhadap  pelaku tindak  pidana  lanjut  usia  dalam  proses peradilan maupun system pemidanaannya.  Masih  kuatnya  paham pidana  melihat  kepada  perbuatan  yang dilakukan  pelaku  (positivisme)  yang dijadikan pegangan hakim untuk memutus  perkara  pidana  menyebabkan pidana  tidak  melihat  kepada  pelaku.
Demi kepastian hukum
mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan. Demikian juga pembinaan dalam  Lembaga  Permasyarakatan  tidak bermanfaat  bagi  lanjut  usia  justru menimbulkan stigmatisasi.
Oleh
karenanya  system  pemidanaan  yang berkemanusiaan  merupakan  tuntutan untuk segera diupayakan sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap  orang  tua  yang  semakin  tua akan  mengalami  keterbatasan  social, ekonomi, dan kesehatan, namun demikian tentu saja tidak semua pelaku lanjut usia dikenakan system pemidanaan  secara  sama,  melainkan dengan  melihat  kepada  umur,  jenis tindak  pidana  yang  dilakukan,  modus operandi  bagaimana  melakukan  tindak
pidana tersebut, korban yang dirugikan, dan  sebagainya.  Ini  semua  perlu  diatur dalam undang-undang khusus mengenai system  pemidanaan  bagi  pelaku  lanjut usia.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan  dalam  pembuatan  undang- undang  system  pemidanaan  bagi  lanjut usia,  penulis  memberikan  konsep- konsep pemikiran tersebut di bawah ini. 5. Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan  Bagi  Pelaku  Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam

## Rangka Kebijakan Kriminal
Reorientasi  dan  re  evaluasi terhadap  jenis  pidana  dan  pemidanaan merupakan suatu hal diperlukan sehubungan dengan perkembangan
masyarakat dan meningkatnya kriminalitas di Indonesia.
Penelitian kriminologi dapat dipakai  untuk  membantu  pembuatan Undang-Undang  pidana  (kriminalitas) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi)  sehingga  kriminologi sering  di  sebut “signal  wetenchap” . Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt
Menghendaki  kriminologi  bergabung dengan  hukum  pidana  sebagai  ilmu bantunya agar bersama-sama
menangani  hasil  penyelidikan  “politik
criminal”  sehingga  memungkinkan memberikan  petunjuk  jitu  terhadap penanggulangan  hukum  pidana  dan pelaksanaannya. 9
Menurut  Barda  Nawawi  Arief upaya  melakukan  pembaharuan  hukum pidana (“penal reform”)
pada hakikatnya  termasuk  bidang “penal policy”, yang  merupakan  bagian  dan terkait  erat  dengan “Law  enforcement policy”, “criminal policy”, dan “social policy”. Ini berarti, rekonstruksi hukum pidana pada hakikatnya:
1. Merupakan  bagian  dari  kebijakan
(upaya rasional) untuk memperbaharui  substansi  hokum
(legal  substance) dalam  rangka lebih  mengefektifkan  penegakkan hukum.
2. Merupakan  bagian  dari  kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/ menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
3. Merupakan  bagian  dari  kebijakan (upaya  rasional)  untuk  mengatasi masalah social dan masalah
kemanusiaan dalam rangka mancapai/menunjang tujuan
9 I.S Susanto, 2011, Kriminologi, Genta Publishing. Yogyakarta, hlm. 20
nasional  (yaitu “social  defence” dan “social welfare”)
4. Merupakan  upaya  peninjauan  dan penilaian kembali (“re-orientasi dan revaluasi”) pokok-pokok
pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai- nilai  sosio-filosofik,  sosio-politik, dan  sosio-kultural  yang  melandasi kebijakan  keiminal  dan  kebijakan (penegakan)  hukum  pidana  selama ini.
Dengan  demikian,  pembaharuan hukum  pidana  harus  ditempuh  dengan pendekatan  yang  berorientasi  pada kebijakan (“policy oriented approach”) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi  pada  nilai (value  oriented approach”). 10
Dari  pendapat  di  atas  maka rekonseptualisasi  Sistem  pemindanaan bagi  pelaku  tindak  pidana  lanjut usiadipandang  dari  sudut  pendekatan kebijakan
(“policy
oriented approach”), merupakan  bagian  dari upaya membangun substansi hukum.
Menilik pendapat-pendapat tersebut di  atas,  maka  penulis  memberikan beberapa  konsep  pemikiran  tentang kebijakan pembaharuan system
10 Barda Nawawi Arief, 2005, Pembaharuan HukumPidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3-4.
pemidanaan  bagi  pelaku  tindak  pidana lanjut  usia  di  masa  yang  akan  datang, sebagai berikut:
1. Undang-Undang system pemidanaan  yang  akan  datang didalamnya  perlu  diatur  mengenai efektivitaas  penjatuhan pidana  non custodial, bagi  lanjut  usia,  seperti: pidana  percobaan,  pidana  kerja social,  pidana  denda  dan  pidana pengawasan. Penggunaanya lebih di dayagunakan.  Sementara  ini  yang terjadi  pidana  percobaan,  pidana kerja  social  dan  pidana  pengawasan jarang  sekali  diterapkan  oleh  hakim meskipun  undang-undang  mengatur hal  itu,  begitu  juga  mengenai  siapa lembaga  pengawas  dan  monitoring untuk hal ini juga tidak diatur dalam Undang-undang.
Sementara  itu,  system  hukum  dan
penerapanya belum mampu
memberikan jaminan terhadap
perubahan  perilaku  yang  terlanjur menjadi  terpidana.  Di  samping  itu pengalaman buruk
selama mengikuti proses hukum dan
pemidanaan  juga  mempengaruhi perkembangan psikologis bagi
orang tua. Mendasarkan pada asumsi-asumsi di atas, maka kebutuhan akan suatu system
pemidanaan non  custodial bagi pelaku  tindak  pidana  lanjut  usia dalam  rangka  kebijakan  criminal yang berkemanusiaan sangat diperlukan, karena dengan demikian narapidana  lanjut  usia  dapat  merasa dilindungi  dan  diayomi  sebagai orang tua yang memiliki keterbatasan-keterbatasan secara fisik,  psikis,  dan  ekonomi.  Oleh karenanya  pembinaan non  custodial (seperti:  pidana  bersyarat,  pidana denda,  pidana  pengawasan  dan pidana  kerja  social),  perlu  diatur dalam  undang-undang  untuk  dapat diterapkan dalam system pemidanaan  bagi  pelaku  tindak pidana  lanjut  usia  di  masa  yang akan datang.
2. Di  samping  itu  Undang-undang system  pemidanaan  bagi  lanjut  usia yang  akan  datang,  harus  ada pedoman mengenai pemanfaatan ide individualisasi pidana, bahwa pidana harus cocok untuk orangnya, bahwa  hakim  sebelum  menjatuhkan pidana  perlu  memperhatikan  asas individualisasi pidana.
Individualisasi  pidana  perlu diterapkan  terhadap  kasus  lanjut usia dalam setiap tingkat
pemriksaan,  sehingga  pidana  yang dijatuhkan  dapat  berdayaguna  dan berhasil  guna.  Di  samping  itu urgensi  (keutamaan)  konsep/model efektivitas/mendayagunakan individualisasi pidana ini didasarkan pada  perlunya  menhindarkan  orang
lanjut usiadari
efek/dampak
negative pidana penjara, serta menghemat  biaya  penanggulanagan kejahatan  yang  harus  dikeluarkan oleh Negara. Pidana harus diberikan secara berbeda-beda dengan melihat umur,  kesalahanya,  latar  belakang pelaku,  jenis  tindak  pidana  yang dilakukan, modus operandinya,
kerugian pihak korban dan masyarakat  yang  dirugikan  dan sebagainya. Tidak semua lanjut usia mendapatkan  perlakuan  yang  sama misalnya  70  tahun  ke  atas  dan  atau sakit-sakitan perlu mendapat pelakuan khusus, sedangkan walaupun  sudah  lanjut  usia  tetapi apabila modusnya sangat kejam dan tidak  berperikemanusiaan  perlu  ada pemberatan dan sebagainya.
Didalam Pasal 55 Rancangan  KUHP,  ada  pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan sebelum
menjatuhkan  pidana,  yang  hal  ini
merupakan implementasi ide individualisasi pidan yaitu:
a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
b. Motif  dan  tujuan  melakukan tindak pidana.
c. Sikap  batin  pembuat  tindak pidana.
d. Tindak  pidana  yang  dilakukan apakah  direncanakan  atau  tidak direncanakan.
e. Cara melakukan tindak pidana.
f. Sikap  dan  tindakan  pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
g. Riwayat  hidup,  keadaan  social, dan  keadaan  ekonomi  pembuat tindak pidana.
h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
i. Pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban.
j. Pemaafan  dari  korban  dan/atau keluarganya, dan atau
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Menurut  Pasal  55  ayat  (2)
Rancangan KUHP, ringanya perbuatan, keadaan pribadi
pembuat,  atau  keadaan  pada  waktu dilakukan  perbuatan  atau  yang terjadi  kemudian,  dapat  dijadikan
dasar  pertimbangan  untuk  tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangakan dari segi keadilan dan kemausiaan. Namun  demikian  menurut
Barda  Nawawi  Arief,  pendekatan humanistis dalam penggunaan sanksi  pidana  tidak  hanya  berarti pidana  yang  dikenakan  kepada  si pelanggar  harus  sesuai  dengan  nila- nilai  kemanusiaan  dan  nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.
3. Selain  dari  dua  hal  diatas  menurut penulis  untuk  adanya  pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia perlu  diadakan  system  pemisahan dua fase dengan dibentuknya lembaga treatment  tribunbal dalam peradilan pidana.
Menurut  Sheldon  Glueck ada  4  hal  yang  perlu  diperhatikan dalam  individualisasi  pidana,  yaitu : 11
a. The treatment (sentence- imposing) feature of the proceedings  must  be  sharply differentiated  from  the  guilth finding  phase. Bahwa  fase
11 Barda Nawawi Arief, 2011 Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.39.
treatment  atau  pembinaan  atau fase  pengenaan  pidana  harus dibedakan  secara  tajam  dari fase penentuan kesalahan (disebut pemisahan dua fase) The  decision  as  to  treatment must  be  made  by  a  board  or tribunal  specially  qualified  in the interpretation and evalution of  psychiatric,  psychological, and  sociological  data. Bahwa Penetapan  treatment/  penetapan pidana  harus  dilakukan  oleh suatu badan khususyang
dipandang mampu dalam menginterpretasikan atau mengevaluasikan data-data
psikiatric, psykhologic dan sosiologic  (harus  ada  treatment tribunal).
c. The treatment must be modifiable in the
light  of  scientific  reports  of progress. Bahwa treatment yang digunakan terhadap terhukum harus dapat
dimodifisir,  harus  dapat  diubah berdasarkan laporan-laporan kemajuan  secara  ilmiah  dari  si terpidana.  Sebagai  contoh  yaitu
KUHP Greenland yang mengenal: The elasticity

## sentencing
(elastisitas  dalam  menjatuhkan
pemidanaan, artinya hakim sangat  bebas  dalam  memilih jenis  sanksi  dan  juga  bebas untuk tidak menjatuhkan pidana walaupun terbukti kesalahannya.  Di  samping  itu juga  dikenal The  annulment,
alteration, revocation of sanction (prinsip  penghapusan, perubahan,  penarikan  kembali /pencabutan dari sanksi).
d. The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness  or  other  unlawful action  onthe  part  of  the treatment  tribunal. Bahwa  Hak
individu harus dijamin terhadap kemungkinan kesewenang-
wenangan atau perbuatan- perbuatan melawan hukum lainnya  pada  bagian  treatment tribunal.
Sementara ini dalam KUHP  tidak  mengatur  tentang individualisasi
pidana ini.
Dalam  KUHP  hanya  mengatur jenis-jenis pidana yang meliputi:
pidana pokok dan pidana tambahan.  Pidana  pokok  terdiri dari mati, penjara, kurungan dan
denda.Selain  itu  juga  diatur mengenai Pidana bersyarat
dalam Pasal 14 KUHP. Penulis berpendapat
dalam  memilih  jenis  pidana  ini perlu  kiranya  dilakukan  oleh lembaga treatment tribunal  yang mengerti  data-data  psikhiatric, psychologic, dan sociologic, sehingga  pidana  akan  sesuai dengan  orangnya.  Begitu  juga pidana  yang  dijatuhkan  oleh hakim  kiranya  juga  harus  bisa dimodifikasi sesuai perkembangan perilaku dan kepribadian nara pidana. Prinsip menghindari
pidana penjara perlu juga diperhatikan  tidak  hanya  oleh hakim  melainkan  juga  aparat penegak hukum lainnya, sehingga  prinsip  individualisasi pidana  ini  dapat  diterapkan  di semua  sub  si  stem  per-adilan pidana,  baik  tingkat  penyidikan, penuntutan  maupun  persidangan dan  lembaga  pemasyarakatan. Oleh  karenanya  perlu  dibentuk lembaga treatment  tribunal di setiap tahapan pemeriksaan.
5. Tidak memberlakukan pidana seumur hidup.
Pidana seumur hidup janganlah  dikenakan  kepada  pelaku tindak pidana lanjut usia, mengingat terpidana semur hidup tidak mendapat  hak  untuk  mengajukan remisi  dan  pelepasan  bersyarat.
Pidana seumur hidup dalam pelaksanaannya di LP akan menyulitkan pegawai LP apabila hal ini  dikenakan  terhadap  lanjut  usia mengingat  lanjut  usia  mempunyai keterbatasan-  keterbatasan  sosial, ekono-mi  dan  kesehatan.  Hal  ini pemah teijadi dalam kasus Subandrio  terpidana  seumur  hidup yang sakit-sakitan di dalam LP di si si  lain  tidak  ada  dasar  hukum  yang dapat  dipakai  sebagai  dasar  unutuk mengeluarkannya dari LP. Sehingga pajda  waktu  itu  Muladi  yang menjabat sebagai
Menteri KUMHAM mengeluarkan SK untuk mengeluarkan  Subandrio  dari  LP dengan pertimbangan kemanusiaan.
Di  dalam  rancangan  KUHAP Tahun  2012  Pasal  42  ayat  (2)  dan ayat  (3)  telah  diatur  mengenai kebutuhan akan perlunya perlindungan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, dengan memberikan kesempatan untuk mediasi penal, apabila tindak pidana
yang  dilakukan  bersifat  ringan, tindak pidana yang dilakukan diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 4 (empat) tahun, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda, umur untuk  mediasi  penal,  apabila  tindak pidana  yang  dilakukan  bersifat ringan, tindak pidana yang dilakukan  diancam  dengan  pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda, umur tersangka  pada  waktu  melakukan tindak  pidana  di  atas  tujuh  puluh tahun  dan  atau  kerugian  telah diganti.  Dengan  demikian  RUU KUHAP telah mengakses kebutuhan akan perlunya perlindungan
terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, dengan memberikan
kesempatan untuk mediasi penal.
Demikian pula
Rancangan KUHP  tahun  2012,  juga  mengatur mengenai perlunya memberikan perlakuan khusus bagi pelaku tindak pidana  usia  70  tahun,  yaitu  sejauh mungkin  tidak  dijatuhkan  pidana penjara, dengan tetap memperhatikan  ketentuan  Pasal  53 dan Pasal 54 Konsep/RKUHP.
Kebijakan  penegakan  hukum
pidana merupakan serangkaian proses  yang  terdiri  dari  tiga  tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif  atau  tahap  kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua,tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan  hukum  pidana.  Ketiga,
tahap kebijakan eksekutif/ administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.Tahap  pertama  (kebijakan legislatif) merupakan
tahap penegakan  hukum “in  abstracto ” sedangkan  tahap  kedua  dan  ketiga (tahap kebijakan judikatif dan
eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum “in concrete”. 12
Ketiga tahap kebijakan penegakan  hukum  pidana  tersebut mengandung  tiga  kekuasaan  atau kewenangan, yaitu
D. Penutup
1. Kesimpulan:
Berdasar  uraian  di  atas,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Perlunya kebijakan sistem pemidanaan
12 Barda Nawawi Arief, 2012, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana, Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pustaka Magister, Semarang, hlm.10.
bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam  rangka  kebijakan  kriminal adalah karena. pelaku tindak pidana lanjut  usia  memiliki  keterbatasan- keterbatasan beraktivitas secara fisik,  psikis,  sosial  dan  ekonomi, karenanya perlu perlindungan. Pelaku lanjut usia perlu pemeliharaan kesehatan, perlu mempersiapkan pada kematian. Disisi  lain  tidak  ada  perlakuan khusus  terhadap  pelaku  tindak pidana  lanjut  usia  dalam  proses peradilan maupun
sistem pemidanaannya. Masih kuatnya paham pidana melihat kepada perbuatan yang dilakukan pelaku  (positivisme)  yang  dijadikan pegangan  hakim  untuk  memutus perkara pidana menyebabkan pidana tidak  melihat  kepada  pelaku.  Demi kepastian hukum mengesam-
pingkan keadilan  dan kemanfaatan. Demikian juga pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan  tidak  bermanfaat bagi lanjut usia justeru
menimbulkan  stigmatisasi. Oleh
karenanya sistem  pemidanaan yang  berkemanusiaan  merupakan tuntutan  untuk  segera  diupayakan sebagai penghormatan dan
penghargaan  terhadap  orang  tua yang  semakin  tua  akan  mengalami keterbatasan  sosial,  ekonomi  dan kesehatan.
2. Rekonseptualisasi  kebijakan system  pemidanaan  bagi  pelaku tindak  pidana  lanjut  usia  dalam rangka kebijakan criminal adalah:
a. Perlunya Undang-undang yang
mengatur  lebih  lanjut  mengenai efektivitas  penjatuhan pidana  non custudial,
seperti:
pidana percobaan,  pidana  kerja  sosial, pidana  pengawasan,  dan  pidana denda.
b. Di  samping  itu  undang-undang system pemidanaan bagi lanjut usia yang  akan  datang,  harus  ada pedoman  mengenai  pemanfaatan ide  Individualisasi  pidana,  bahwa pidana harus cocok untuk
orangnya,  bahwa  hakim  sebelum menjatuhkan pidana perlu memperhatikan  asas  individualisasi pidana. Pidana harus bisa dimodifikasi.
c. Selain dari dua hal di atas, menumt penulis  untuk  adanya  pemidanaan
bagi  pelaku  tindak  pidana  lanjut
usia perlu diadakan sistem pemisahan dua fase dengan dibentuknya  lembaga treatment
tribunal dalam peradilan pidana.
d. Tidak memberlakukan pidana
seumur hidup. Pidana seumur hidup janganlah dikenakan kepada pelaku tindak pidana lanjut usia, mengingat  terpidana  semur  hidup tidak mendapat hak untuk mengajukan  remisi  dan  pelepasan bersyarat.
2. Saran
1. Perlu dibuat undang-undang mengenai  Sistem  Pemidanaan  bagi pelaku lanjut usia di masa mendatang  dengan  mengakomodir,
prinsip individualisasi pidana, prinsip modifikasi, menghindari pidana  seumur  hidup  dan  prinsip pendayagunaan pidana non custodial.
2. Perlu  dimmuskan  dalam  Undang- undang  Sistem  Pemidanaan  bagi lanjut usia mendatang bahwa prinsip individualisasi dapat dilakukan dalam  setiap  tahap  pemeriksaan perkara  pidana,  dengan  melibatkan ahli-ahli  psikologi,  psikiatri  dan sosiologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hulsman,L.H.C.,  1978, The  Dutch Criminal  Justice  System  From  A Comparative  Legal  Perspective, di  dalam  D.C  Fokkema  (Ed),
Introduction  to  Dutch  Law  For Foreign Lawyers Kluwer Deventer, The Nederlands. Nawawi Arief, Barda, 2011, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia , Pustaka Magister, Semarang.
------- ,  1994, Kebijakan  Legislatif
DalamPenanggulangan Kejahatan
Dengan  pidana  Penjara, CV  Ananta,
Semarang.
------- , 2005 , Beberapa Aspek
KebijakanPenegakan dan Pengembangan  Hukum  Pidana, Citra
Aditya Bakti, Bandung.
------- ,2005, Pembaharuan  Hukum
PidanaDalam Perspektif Kajian Perbandingan ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
------- , 2011, Bunga Rampai KebijakanHukum Pidana, Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru ,  Kencana Prenada Media
Gmp, Jakarta:
------- , 2012, Kebijakan FormulasiKetentuan  Pidana,  Dalam Peraturan Perundang-undangan ,
Pustaka Magister, Semarang.
Sudarto,  1986, Kapita  Selekta  Hukum
Pidana, Alumni Bandung
------- ,  1981, Hukum  dan  Hukum
Pidana, Alumni, Bandung.
Susanto, I S. 2011, Kriminologi , Genta Publishing. Yogyakarta.