## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KEWENANGAN DISKRESI YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta 1 , Hufron 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: samsulqomaruddin0@gmail.com , hufron@untag-sby.ac.id

## Abstract
The  government  has  the  power  to  intervene  in  all  aspects  of  people's  lives  through  public  power, including areas not regulated by law. This condition then causes the state to need its own initiatives and policies. This is what is called the concept of discretion in administrative law. However, the exercise of discretion also tends to detect abuse and arbitrariness of duties, which can result in criminal acts of corruption as referred to in Article 3 of the Anti-Corruption Law. Because the discretionary authority is for the public interest or the public interest, then if the discretionary authority is used for purposes other than the public interest or the public interest, then the discretionary act becomes a criminal act of corruption in terms of crime. This could be considered the abuse of influential work.
Keywords: Discretion, abuse of authority, corruption

## Abstrak
Pemerintah  memiliki  kekuasaan  untuk  campur  tangan  dalam  segala  aspek  kehidupan  masyarakat melalui  kekuasaan  masyarakat,  termasuk  bidang-bidang  yang  tidak  diatur  dengan  undang-undang. Kondisi ini kemudian menyebabkan negara membutuhkan inisiatif dan kebijaksanaan sendiri. Inilah yang disebut dengan konsep diskresi dalam hukum administrasi. Namun, pelaksanaan diskresi juga cenderung  mendeteksi  penyalahgunaan  dan  kesewenang-wenangan  tugas,  yang  dapat mengakibatkan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  UU  Tipikor.  Karena kewenangan diskresi tersebut untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, maka apabila kewenangan  diskresi  tersebut  digunakan  untuk  tujuan  selain  untuk  kepentingan  umum  atau kepentingan masyarakat, maka tindakan diskresi tersebut menjadi tindak pidana korupsi dalam hal kejahatan. Ini bisa dianggap sebagai penyalahgunaan pekerjaan yang berpengaruh.
Kata kunci : Diskresi, penyalahgunaan kewenangan, korupsi

## PENDAHULUAN
Dilihat  dari  segi  administrasi,  setiap  kantor  atau  pejabat  administrasi  dalam menjalankan  kewajibannya  berkewajiban  untuk  melengkapi  keseluruhan  standar administrasi yang baik, dengan mengacu pada standar tersebut, maka diyakini nantinya setiap strategi yang diambil oleh otoritas terbuka dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. yang  ada.  Standar  umum  yang  paling  penting  dari  administrasi  yang  baik  adalah  larangan penyalahgunaan  kekuasaan dan  larangan bertindak  secara  acak.  Sementara  itu,  sekali  lagi, pedoman  juga  menyetujui otoritas  publik untuk bertindak  dan membuat  standar  yang  sah yang  menyimpang  dari  aturan  legitimasi.  Inilah  yang  kemudian  disebut  dengan  istilah kebijaksanaan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Posisi untuk bertindak di luar peraturan saat ini telah diberikan, namun organisasi atau otoritas pemerintah yang menggunakan kehati-hatian wajib untuk mewakili pilihan mereka kepada otoritas yang tak tertandingi dan masyarakat umum, sehingga pemanfaatan pedoman kehati-hatian akan menjadi salah satu fokus untuk mengakui administrasi besar.
Dalam  melakukan  kegiatan  yang  sah  atau  kegiatan  yang  berpotensi  dapat  diverifikasi, otoritas/kantor pemerintah memiliki perangkat pemerintah. Menurut Ridwan HR, instrumen otoritas publik yang disinggung untuk situasi ini adalah perangkat atau kantor yang terlibat oleh  otoritas  publik  atau  organisasi  negara  dalam  melakukan  kewajibannya.  Dalam menyelesaikan kewajiban pemerintah, otoritas publik melakukan berbagai kegiatan yang sah dengan menggunakan kantor atau instrumen seperti instrumen menulis, kantor transportasi, tempat  usaha,  dan  lain-lain,  yang  dikumpulkan  ke  dalam  ruang  publik  atau  dimiliki  oleh masyarakat umum. Selain itu, otoritas publik juga melibatkan instrumen yuridis yang berbeda dalam menyelesaikan latihan, mengarahkan dan melakukan urusan pemerintah dan daerah, seperti peraturan dan pedoman, pilihan, pedoman strategi, lisensi, dll.
Meskipun demikian, dalam strukturnya sebagai pedoman strategi (beleidsregel/aturan strategi),  Bagir  Manan  mengatakan  pedoman  pendekatan  bukanlah  pedoman  hukum sehingga  standar  hambatan  dan  pengujian  pedoman  hukum  tidak  dapat  diterapkan  pada pedoman  strategi.  Suatu  pedoman  strategi  tidak  dapat  diadili  secara  sah  (wetmatigheid), mengingat  pasti  tidak  akan  ada  alasan  yang  sah  bagi  pilihan  untuk  membuat  pedoman strategi.  Pedoman  strategi  dibuat  berdasarkan  Freies  ermessen  dan  kekurangan  posisi regulator Negara yang signifikan untuk membuat peraturan dan pedoman baik dengan alasan bahwa secara keseluruhan tidak disetujui atau untuk pasal yang dirujuk tidak disetujui untuk diarahkan.
Lebih lanjut dikatakannya, pengujian regulasi kebijakan lebih diarahkan pada doelmatigheid sehingga  batu  ujiannya  adalah  asas-asas  umum  penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik.(Bagir Manan, 2008)
Kualifikasi  diskresi  yang  berimplikasi  tindak  pidana  korupsi  merupakansuatu permasalahan yang bagus untuk di analisis. Pada dasarnya diskresi merupakan kewenangan pejabat pemerintah untuk mengeluarkan keputusan atau mengambil tindakan atas inisiatif sendiri tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sering dianggap
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
sebagai penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Tidak adanya regulasi yang jelas mengenai tata cara penggunaan dan batasan diskresi menjadi akar permasalahan.
Pejabat  pemerintah,  di  sisi  lain,  pada  dasarnya  diberi  keleluasaan  untuk  melengkapi aturan  perundang-undangan.  Peraturan  perundang-undangan  pada  dasarnya  tidak  dapat mengikuti  perkembangan  dinamika  sosial,  sehingga  diperlukan  aparatur  pemerintah  yang dapat  mengambil  keputusan  yang  cepat  terkait  permasalahan  tersebut.  Tidak  mungkin pejabat  pemerintah  melakukan  sesuatu  sambil  menunggu  ordonansi  atau  ordonansi  baru keluar.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan diskresi yang dinyatakan berimplikasi tindak pidana korupsi pada ranah hukum pidana. Pertama, dari segi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memuat aturan yang  jelas,  bahkan  seolah-olah  menimbulkan  penafsiran  yang  sedemikian  luas.  Misalnya pengertian penyalahgunaan wewenang tidak diatur, sedangkan penyalahgunaan wewenang atau  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  disebut dengan  “penyalahgunaan  wewenang”  di  dalamnya.  Artikel Implikasi  dari  tidak  diaturnya pengertian  penyalahgunaan  wewenang  secara  eksplisit  dalam  hukum  pidana  khususnya korupsi,  dapat  mengakibatkan  perbuatan  pejabat  pemerintah  sangat  mudah  dibenarkan sebagai  tindak  pidana,  terutama  yang  berkaitan  dengan  kewenangan  diskresi  yang  tidak terikat  oleh  undang-undang. peraturan  karena  tindakan  penyalahgunaan  wewenang dapat menimbulkan multitafsir penegakan hukum.
Faktor  kedua  yaitu  suatu  pengertian  yang  salah  dari  penegak  hukum,  yang  pertama untuk mengartikan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. para Penegak hukum sangat dan selalu menganut “penyalahgunaan wewenang” dan tidak memikirkan kalua dalam suatu tindak pidana  korupsi  itu  selalu  ada  yang diuntungkan  ,  baik  itu  individu dari  pelaku maupun orang lain atau korporasi. Diskresi selalu dilihat sebagai penyalahgunaan wewenang dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang sudah diterapkan, padahal seharusnya dikualifikasikan  diskresi  sebagai  penyalahgunaan  wewenang,yang  pertama  sama  dengan tindak  pidana  korupsi,  harus  ditinjau  terlebih  dahulu  apakah  diskresi  pelaku  mendapat keuntungan dari diskresi yang dikeluarkan atau apakah ada orang lain yang diuntungkan. Atau dengan kata lain apakah dalam menggunakan kewenangan diskresi tersebut ada niat jahat (mens  rea)  atau tidak dari  pelakunya  sehingga dari  penjelasan diatas penulis  merumuskan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
masalah  sebagai  berikut  Kapan  Kewenangan  Diskresi  Pejabat  Pemerintahan  Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi.

## METODE PENELITIAN
Dalam pembahasan ini penelitihan yang dipakai yaitu menggunakan penelitian hukum normatif.  Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  hukum  yang  digunakan  supaya  dapat menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  yang tujuannya  adalah  menjawab  isu  hukum  yang  akan  dihadapi.  Penelitian  hukum  normatif adalah penelitian yang objeknya berupa norma-norma hukum, konsep hukum, asas hukum, serta doktrin hukum.(Peter Marzuki, 2010)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintahan Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi
Diskresi  adalah  kebebasan  untuk  bertindak  atau  mengambil  keputusan  menurut pendapat pejabat pemerintah yang berwenang dan berwenang. Kebijaksanaan atau simpati merupakan  dasar  atau  garis  sikap  atau  pedoman  bagi  pelaksanaan  dan  pengambilan keputusan.  Kondisi  ini  diharapkan  memungkinkan  pemerintah  untuk  bertindak  cepat  dan tepat sesuai tujuan nasional untuk kepentingan rakyat. Di sisi lain, pelaksanaan diskresi juga dekat  dengan  penyalahgunaan  dan  kesewenang-wenangan  tugas  ketika  tindakan  pejabat tinggi  pemerintah  justru  dapat  merugikan  kepentingan  masyarakat  luas.  Pada  dasarnya kekuasaan  diskresi  diberikan  kepada  pejabat  pemerintah  sebagai  pelengkap  dari  apa  yang diwajibkan oleh undang-undang. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak dapat mengikuti perkembangan dinamika sosial, sehingga diperlukan kemandirian lembaga negara untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan terkait masalah. Tidak mungkin pejabat pemerintah melakukan sesuatu sambil menunggu ordonansi atau ordonansi baru keluar.
Dalam kondisi tertentu, diskresi erat kaitannya dengan penyalahgunaan jabatan, yang merupakan  indikator  adanya  korupsi  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Frase “penyalahgunaan  wewenang”  dalam  Pasal  3  UU  Tipikor  merupakan  pintu  masuk  diskresi sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena diskresi merupakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
tindakan  pejabat  pemerintah  yang  bebas,  dimana  diskresi  dilakukan  ketika  aturan  hukum atau peraturan perundang-undangan tidak diatur atau tidak lengkap.
Hal  ini  kemudian  diperparah  dengan  kondisi  yang  cukup  membuat  unsur penyalahgunaan  wewenang  bisa  masuk  ranah  korupsi  dengan  mengabaikan  apakah  ada kerugian negara dan niat jahat dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat dipahami kemudian bagaimana  seorang  pejabat  pemerintah  yang  melakukan  suatu  diskresi  belum  tentu menikmati hasil perbuatan hukumnya tetapi tetap dihukum karena telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara.
Makna penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana disinggung dalam Pasal 3 Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tidak memiliki arti yang tegas. Mengingat tidak adanya definisi yang tegas dalam Peraturan Pidana, maka dapat digunakan suatu metodologi yang luas mengingat ajaran yang dikemukakan oleh H.A Demeersemen tentang penyidikan De Autonomie van Het Materiele Strafrecht (Kemerdekaan dari Peraturan Pidana Materiil).
Maksudnya  adalah  untuk  melihat  apakah  ada  kesesuaian  atau  ketidakharmonisan  antara peraturan  pidana  dan  peraturan  umum  atau  peraturan  pengelolaan  negara  sebagai  satu bagian  lagi dari  peraturan.  Di  sini,  kami  akan  mencoba  menghubungkan pemahaman  yang sama  antara  peraturan  pidana  dan  bagian  yang  berbeda  dari  ilmu  hukum.  Meskipun demikian, peraturan pidana memiliki kemandirian untuk memberikan pengertian alternatif dari pengertian yang terdapat dalam berbagai bagian peraturan, namun jika peraturan pidana tidak menentukan dalam hal apapun, maka pengertian yang terkandung dalam bagian-bagian yang berbeda. regulasi dimanfaatkan.
Oleh karena itu, dalam hal gagasan penyalahgunaan wewenang tidak ditemukan secara tegas  atau dalam  kerangka  pemikiran  itu  dalam  peraturan pidana,  maka  peraturan pidana pada  saat  itu dapat  memanfaatkan  implikasi  dan  kata-kata  serupa  yang  terkandung  dalam atau  didapat  dari  bagian  yang  berbeda  dari  peraturan.  Setelah  mengarahkan  penyelidikan dari atas ke bawah terhadap tulisan/catatan/penilaian ahli peraturan pidana, penulis tidak menemukan makna yang jelas dari penganiayaan ahli di bagian peraturan pidana. Oleh karena itu,  berdasarkan  hipotesis  De  Autonomie  van  Het  Materiele  Strafrecht,  pencipta menyinggung  gagasan  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  terkandung  dalam  bagian  dari peraturan otoritatif negara.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Penegakan  Hukum  Terhadap  Penggunaan  Kewenangan  Diskresi  Pejabat      Pemerintahan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi
1. Penyelidikan

## Pengertian Penyelidikan
Penyelidikan  adalah  strategi  atau  teknik  alat  yang  sah  diturunkan  sebagai  ahli  untuk mendapatkan data untuk suatu keadaan yang masih dianggap sebelum pemeriksaan selesai. Sebagaimana  tertuang  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  Bagian  1 Pengaturan  Umum Pasal  1  angka  5  yang membaca  dengan  seksama: “Penyelidikan  adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang- Undang ini”.
Sehingga  dari  pembahasan  yang  sudah  dibahas  diatas  penyelidikan  adalah  cara  atau tindakan  pertama  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  sebelum  adanya  sidik  atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebenaran informasi dalam bentuk laporan, pengaduan,  atau  kejadian  langsung dicatat  langsung  oleh  pihak berwenang untuk meningkatkan  tindakan  lebih  lanjut  secara  hukum.  Sebab  alat  itu  tidak  akan  menangkap, menahan, menggeledah, menyita, menyelidiki, memanggil, atau menyerahkan berkas-berkas ke kejaksaan jika sejak awal tidak diambil barang bukti atau sudah cukup buktinya. Ini bisa menjadi  kesalahan  dalam  menangkap  pelaku  jika  pihak  berwenang  memeriksa  terlebih dahulu informasi yang tersedia dan tidak melanggar harkat dan martabat manusia.
Dalam bukunya M. Yahya Harahap, SH yang berjudul “Pembahasan permasalahan dan penerapan  KUHAP”  beliau  menyatakan  bahwa  sebelum  KUHAP  berlaku,  “opspornig”  atau dalam istilah inggris disebut sebagai “investigation” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan  penyelidikan.  Barangkali  penyelidikan  dapat  kita  samakan  dengan  tindakan pengusutan. Penyidikan adalah proses mencari dan menemukan petunjuk berupa keterangan dari barang bukti suatu perkara pidana yang mencurigakan. Namun, pada masa HIR, istilah survei (opspornig) atau survei selalu digunakan secara semrawut. Batasan fungsi penelitian dari  penelitian  tidak  jelas.  Hal  ini  sering  menyebabkan  keragu-raguan  pemahaman  dan perilaku.
Keluhan  dan  tanggung  jawab  moral  tersebut  sekaligus  mengingatkan  penyidik  untuk bertindak  hati-hati.  Tidak  adanya  kelalaian  dalam  penyidikan  dapat  berakibat  fatal  pada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
tingkat  penyidikan,  penangkapan,  dan  penahanan  yang  dilakukan  sebelum  sidang praperadilan. Sebaliknya, sebagaimana diatur dalam KUHAP, terdakwa atau tersangka berhak meminta ganti rugi rehabilitasi atas penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan secara hukum.(Rahman Syamsuddin, 2013)
Maka dari penjelasan di atas, pemeriksaan merupakan strategi atau langkah pokok yang diprakarsai oleh polisi sebelum ada sidik jari atau pemeriksaan. Maksudnya adalah melihat sejauh mana realitas data sebagai laporan atau gerutuan atau kejadian langsung diluruskan oleh para ahli untuk memperkuat kegiatan selanjutnya secara sah. Karena perakitan mekanik tidak  menangkap,  membatasi,  menggeledah,  menyita,  melihat  surat,  membawa  dan menyerahkan  catatan  kepada  penyidik  umum  dalam  hal  pembuktian  permulaan  atau pembuktian  yang  memadai  belum  dilakukan  menjelang  permulaan.  Ini  bisa  menjadi kesalahan  dalam  menangkap  pelakunya  jika  para  ahli  awalnya  tidak  melihat  data  saat  ini sehingga tidak meremehkan harga diri manusia.
Dalam  bukunya  M.  Yahya  Harahap,  SH  yang  berjudul  “Percakapan  Masalah  dan Penggunaan  KUHP”  ia  mengungkapkan  bahwa  sebelum  KUHP  berlaku,  “opspornig”  atau dalam istilah baha sa Inggris disinggung sebagai “pemeriksaan” adalah kata yang digunakan untuk  berarti  pemeriksaan.  Mungkin  kita  bisa  menyamakan  pemeriksaan  dengan pemeriksaan  (opspornig).  Yang  dimaksud  dengan  pemeriksaan  adalah  suatu  usaha  untuk mencari  tanpa  henti  berikut  sebagai  data  dari  pembuktian  suatu  peristiwa  yang  dikaitkan dengan perbuatan bajingan. Meski demikian, selama kurun waktu HIR, gagasan pemeriksaan (opspornig) atau pemeriksaan terus-menerus digunakan secara bergejolak. Tidak jelas batas kemampuan  suatu  pemeriksaan  dengan  pemeriksaan.  Sehingga  seringkali  menimbulkan keragu-raguan dalam memahami dan beraktivitas.
Tuntutan  dan  kewajiban  moral  tersebut  sekaligus  merupakan  peringatan  bagi  pejabat penyidik untuk bertindak hati-hati, mengingat tidak adanya kehati-hatian dalam pemeriksaan dapat berakibat fatal pada tingkat pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan sebelum sidang praperadilan. pendengaran. Sementara itu, sebagaimana dinyatakan dalam  KUHP,  termohon  atau  tersangka  memiliki  pilihan  untuk  meminta  remunerasi pemulihan untuk penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah. 2. Penyidikan
Pengertian Penyidikan
Pasal  1  angka  2  Peraturan  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHP  (Kitab  KUHP)  menjelaskan tentang pemeriksaan yang membaca:
“Pemeriksaan  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  oleh  para  ahli  sejauh  dan  sesuai  dengan strategi  yang  diatur  dalam  peraturan  ini  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  bukti  yang dengan bukti itu menjelaskan tentang kesalahan yang terjadi dan untuk ditetapkan sebagai tersangka.” (Hartono, 2012)
Dari pasal tersebut di atas, sebagaimana dikemukakan oleh R. Wiyon, dalam bukunya Pengadilan  Hak  Asasi  di  Indonesia  harus  memahami  perbedaan  yang  nyata  antara pemeriksaan  dan  pemeriksaan  jika  tujuan  pemeriksaan  adalah  untuk  memutuskan  suatu peristiwa. dikaitkan dengan perbuatan bajingan, sedangkan tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui  siapa  tersangkanya.  yang  dapat  dikaitkan  dengan  melakukan  kesalahan. Berdasarkan definisi di atas, kita dapat melihat komponen-komponen kegiatan analisis, yaitu:
1. Merupakan perkembangan kegiatan
2. Disutradarai oleh spesialis
3. Dalam kasus yang diarahkan oleh KUHAP
4. Sesuai dengan teknik yang diatur dalam KUHP
5. Mencari  dan  mengumpulkan  bukti  serta  mengecilkan  suatu  perbuatan  pelanggar hukum dan siapa tersangkanya.(Puspa, 1977)
Kekuasaan  yang  diberikan  kepada  spesialis  begitu  luas.  Mengingat  kekuasaan  yang diberikan  oleh  undang-undang,  pemeriksa  memiliki  pilihan  untuk  mengurangi  kesempatan hak individu dan kebebasan umum, selama itu masih mengingat premis yang sah. Posisi untuk mengurangi kesempatan dan kebebasan bersama harus dihubungkan dengan premis aturan yang sah yang menjamin dukungan dari rasa hormat manusia dan tetap diarahkan pada arah keselarasan  antara  menjaga  kepentingan  tersangka  dari  satu  sudut  pandang,  dan kepentingan  orang  lain.  wilayah  lokal  dan  persyaratan  supremasi  hukum  di  sisi  lain.  Jadi kegiatan seorang ahli atau pemeriksa yang berarti mengurangi kesempatan dan hambatan kebebasan umum individu adalah kegiatan yang benar-benar ditempatkan pada batas "untuk penilaian"  dan  "khusus  diperlukan".  Sesuai  Pasal  17  KUHP,  diatur  bahwa:  "Permintaan penangkapan  dilakukan  terhadap  individu  yang  secara  tegas  terkait  dengan  melakukan kesalahan berdasarkan bukti fundamental yang memadai".
Yang dimaksud d engan “pembuktian dasar yang cukup” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal  17  adalah  bukti  primer  “memikirkan”  adanya  perbuatan  pelanggar  hukum, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1  angka  14:  “Tersangka  adalah  orang  perseorangan yang  karena  perbuatannya  kegiatan  atau  keadaan,  berdasarkan  pembuktian  permulaan, harus dianggap sebagai pelaku kejahatan. Lebih lanjut, klarifikasi Pasal 17 menyatakan: “Pasal ini  menunjukkan  bahwa  perintah  penangkapan  tidak  dapat  dilakukan  secara  asal-asalan, namun difokuskan pada individu yang benar- benar melakukan demonstrasi kriminal”.

## Penuntutan

## Pengertian Penuntutan
Penyelidikan  diatur  dalam  Bagian  XV,  Pasal  137-144  KUHP.  Seperti  diketahui,  penilaian  di tingkat  pemeriksaan  merupakan  awal  dari  siklus  pelanggar  hukum.  Alasan  pemeriksaan tersebut adalah untuk mendapatkan pilihan dari penyidik umum mengenai apakah prasyarat dakwaan  dapat  dipenuhi.  Interaksi  penjahat  adalah  perkembangan  dari  kepolisian  yang terkoordinasi. Ada hubungan yang nyaman antara pemeriksaan dan dakwaan, dan anehnya, keberhasilan  atau  kekecewaan  dari  dakwaan  di  pengadilan  tidak  dapat  dipisahkan  dari konsekuensi  pemeriksaan.  Adanya  hubungan  yang  nyaman  antara  penyidik  dan  penyidik digambarkan antara lain dalam Pasal 109 KUHP yang membaca:(Soedirjo, 1985)
1) Dalam  hal  pemeriksa  mulai  meneliti  suatu  peristiwa  yang  merupakan  perbuatan melanggar hukum, maka ahlinya memberitahukan kepada penyidik umum;
2) Apabila  pemeriksa  menghentikan  pemeriksaan  karena  tidak  cukup  bukti  atau peristiwa  itu  bukan  merupakan tindak  pidana  korupsi  atau  pemeriksaan  dihentikan untuk  suatu  peraturan,  maka  ahli  akan  memberitahukan  kepada  penyidik  umum, tersangka dan orang yang dicintainya.
3) Apabila  pengakhiran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  oleh  agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, peringatan mengenai hal itu segera disampaikan kepada pemeriksa dan pemeriksa umum.
Timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang tersirat dalam dakwaan? KUHAP dalam Pasal 1 angka 7 memberikan hambatan sebagai berikut:
“Dakwaan adalah kegiatan pemeriksa umum untuk mengajukan suatu perkara ke pengadilan negeri  yang berwenang dalam  masalah-masalah  dan  menurut  tata  cara yang  diatur  dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
peraturan  ini  dengan  suatu  ajakan  untuk  dianalisis  dan  dipilih  oleh  seorang  hakim  dalam sidang pengadilan.
Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Wirjono  Prodjodikoro,  meminta  termohon  di  bawah tatapan  tetap  hakim  pelanggar  hukum  adalah  menghadirkan  situasi  penggugat  dengan catatan kasus kepada hakim dengan ajakan agar hakim memeriksa dan menyelesaikan alat bukti  terhadap  penggugat.  Secara  gamblang  dapat  dikatakan  bahwa  dakwaan  adalah pembuktian dari pemeriksa umum yang mengajukan suatu perkara pelanggar hukum kepada hakim untuk diperiksa dan dipilih.
Setelah  Pemeriksa  Umum  mendapatkan  atau  mengakui  kembali  suatu  dokumen perkara yang timbul karena pemeriksaan yang telah selesai atau telah selesai dilakukan oleh dokter  spesialis,  segera  diputuskan  apakah  dokumen  perkara  tersebut  telah  memenuhi kebutuhan ataukah dapat dipertanggungjawabkan. dipindahkan ke pengadilan sesuai Pasal 139  KUHP.  Dalam  hal  pemeriksa  umum  telah  melakukan  segala  cara  untuk  mendakwa, dengan  kegiatan  itu  ia memberikan  pandangannya  dengan tegas.  meskipun  faktanya  tidak kekal,  ada  motivasi  yang  cukup  untuk  menjamin  bahwa  yang  berperkara  telah  melakukan kesalahan dan harus dihukum dengan hukuman pidana.

## Putusan
Pilihan pada dasarnya berisi gerakan dari segala jenis atau siklus hukum sehubungan dengan  penyelesaian  kasus  yang  menjadi  tuan  rumah  mengganggu  pertemuan  selama  ini. Dari  perkembangan  siklus  hukum,  tidak  ada  apapun  di  luar  pilihan  hukum  yang  dapat memutuskan hak istimewa suatu pihak dan bobot komitmen pada pihak lain, terlepas dari apakah  suatu  kegiatan  sah  dan  menetapkan  komitmen  yang  harus  diselesaikan  oleh pertemuan. untuk situasi. Di antara siklus hukum hanya pilihan yang memiliki konsekuensi untuk pertemuan.
Menurut Andi Hamzah, pilihan adalah hasil atau penetapan suatu perkara yang telah dipikirkan secara matang, yang dapat berupa pilihan lisan atau lisan. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo  melihat  bahwa  pilihan  pejabat  yang  ditunjuk  merupakan  penjelasan  yang diutarakan oleh hakim sebagai pejabat negara di awal dan rencana untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau perdebatan di antara pertemuan-pertemuan tersebut. Meski demikian, Sudikno Mertokusumo menilai bukan hanya apa yang dikatakan sebagai pilihan, melainkan  juga  penjelasan-penjelasan  yang  di  atas  kertas  dan  kemudian  diutarakan  oleh
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
pejabat yang ditunjuk di awal. Rancangan pilihan tersusun tidak memiliki kekuatan sebagai pilihan di bawah tatapan mantap yang diartikulasikan di pengadilan oleh hakim.
Dalam  KUHAP  pemikiran  tentang  pilihan  pada  umumnya  tidak  ditemukan,  namun pilihan menurut KUHAP adalah pilihan pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHP ditegaskan bahwa  pilihan  pengadilan  adalah  pernyataan  hakim  yang  dituangkan  dalam  suatu pendahuluan  yang  terbuka,  yang  dapat  bersifat  disiplin  atau  bebas  atau  dibebaskan  dari segala  tuntutan  yang  sah  menurut  keadaan  dan  menurut  teknik  yang  dikendalikan.  dalam peraturan ini.(Rais, 2017)

## KESIMPULAN
Yang harus diperhatikan dalam memutuskan diskresi sebagai tindak pidana korupsi yaitu apakah terdapat niat jahat (mens rea) pada diri pelaku pada saat melakukan diskresi. Niat jahat (mens rea) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  terdapat  pada  unsur  menguntungkan  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  suatu korporasi. Dengan kata lain tindakan diskresi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam  hal  tindakan  diskresi  tidak  semata-mata  merugikan  keuangan  negara  melainkan harus ada individu-individu atau kelompok kelompok tertentu bahkan suatu korporasi yang diuntungkan.sedangkan  penegakan  hukumnya  yaitu  dilaukan  dengan  cara  penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga dapat dihasilkan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan. (2008). Peraturan Kebijakan . Varia Peradilan. Hartono. (2012). Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana . Sinar Grafika. Peter Marzuki. (2010). Penelitian Hukum . Kencana Pernada Media Group. Puspa,  Y.  P.  (1977). Kamus  Hukum  Edisi  Lengkap  Bahasa  Belanda-Indonesia-Inggris .  CV. Aneka.
Rahman Syamsuddin. (2013). Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan . Rais, M. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 6 (1), 121 – 144. https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4870
Soedirjo. (1985). Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana . Akademika Pressindo.