## IMPLEMENTASI ASAS KEPENTINGAN UMUM DALAM KASUS KEPAILITAN DI INDONESIA
Rahmanisa Purnamasari Faujura
Universitas Wiralodra Email : rahmanisa@unwir.ac.id

## ABSTRACT
The public interest includes the interests of the Nation and the State as well as the common interests of the people by taking into account social, political, and human rights aspects on the  basis  of  national  development  principles  with  regard  to  national  resilience  and  the insight  of  the  archipelago.  This  is  also  included  in  bankcrupty  cases  in  Indonesia,  as explained  in  Article  2  of  Law  Number  37  of  2004  concerning  Bankcrupty  and Postponement  of  Debt  Payment  Obligations  which  allows  the  prosecutor's  office  to  file bankruptcy  applications  in  the  public  interest.  Based  on  this  explanation,  the  author explains in this journal related to the criteria and implementation of the public interest in bankruptcy  cases  in  Indonesia.  The  research  method  used  in  writing  this  journal  is normative  juridical  with  analytical  descriptive  research  specifications.  Based  on  the results  of  the  study,  it  was  explained  that  the  criteria  for  public interest  as  applicable  in Indonesia are basically everything related to the interests of the state and nation. This is shown by the absence of a Limit to the law that explains how the so-called public interest is. As for bankcrupty cases, the implementation of the principle of public interest has been explicitly  explained  and  applied  in  Law  Number  37  of  2004  concerning  Bankcrupty  and Postponement  of  Debt  Payment  Obligations,  Law  Number  16  of  2004  concerning  the Prosecutor's  Office.  Under  both  laws,  public  interest  is  applied  in  the  authority  of  the prosecutor as an applicant in bankcrupty cases.

## Keywords: Public Interest, Bankcrupty, Prosecutor's authority

## I. PENDAHULUAN
Kegiatan  usaha  merupakan  salah  satu  penunjang  dalam  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia,  yang  dimana  salah  satu  fungsinya  adalah  mengolah  suatu  masukan  menjadi luaran  yang  dibutuhkan  oleh  seluruh  masyarakat  baik  berupa  jasa  maupun  barang.  Pada pelaksanaannya modal awal tentu dibutuhkan oleh pengusaha untuk membuat suatu luaran yang  memang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,    dimana    pada  umumnya  kebutuhan  dana tersebut  akan  berasal  dari  pihak lain  yang  di  dasari  dengan  adanya  suatu  perikatan,  lebih khusus yaitu perikatan utang piutang untuk peminjaman dana usaha.
Meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  maka  akan  berbanding  lurus  dengan permasalahan  yang  terjadi  dalam  kegiatan  usaha.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Komar
Kantaatmadja bahwa “ sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian 1 ”. Sengketa yang terjadi  tidak  dapat  dibiarkan  berlarut-larut  dan  harus  diselesaikan  menurut  hukum  atau berdasarkan kesepakatan awal di antara para pihak yang bersengketa 2 .
Dijelaskan bahwa aturan main dalam bentuk perangkat peraturan hukum di dalam kegiatan bisnis meliputi 3 hal yaitu:
1. aturan hukurn yang memberi landasan hukum bagi keberadaan lembagale~nbaga yang mewadahi para bisnis dalam arena pasar (substantive legal rules)
2. aturan  hukum  yang  mengatur  perilaku  (behavior)  para  pelaku  bisnis  dalam melaksanakan setiap transaksi bisnis, dan
3. aturan hukum yang memungkinkan pelaku keluar dari pasar.
suatu  kenyataan  bahwa  kegiatan  usaha  pada  era  global  seperti  sekarang  ini  tidak mungkln terisolir dari masalah-masalah ekonomi.
Ada  beberapa  cara  yang  dapat  digunakan  dalam  melaksanakan  penyelesaian sengketa bisnis baik secara litigasi maupun non-litigasi. Namun dalam hal bisnis terdapat kecenderungan bergantung pada jenis kasus yang sedang dihadapi para pihak yang terlibat. Para  pihak  biasanya  akan  memiliki  kecenderungan  untuk  memilih  lembaga  penyelesaian sengketa  non  litigasi,  karena  merasa  dalam  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis  putusan  dari lembaga  pengadilan  akan  memberikan  dampak  yang  konkret  terhadap  berjalannya  suatu usaha.  Namun  ada  juga  para  pihak  yang  mengandalkan  pengadilan  dalam  penyelesaian sengketa  bisnis,  karena  pada  dasarnya  pengadilan  sebagai  lembaga  hukum  mengemban tugas  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  ketika  menerima,  memeriksa,  serta menyelesaikan  setiap  sengketa  yang  diajukan,  dianggap  sebagai  tempat  menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien 3 .
Salah satu cara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis adalah dalam kegiatan utang piutang antara kreditor dan debitor, berdasarkan Undang undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang (selajutnya ditulis  UU  Kepailitan  dan  PKPU)  dalam  penyelesaian  sengketa  kegiatan  bisnis  yang
1 Sutan Remi Sjahdeni, “ Hukum Kepailitan” , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 6.
2 Man  S.  Sastrawidjaja,  “ Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang” ,  PT  Alumni, Bandung, 2010, hlm. 1.
3 Eman  Suparman,  “ Arbitrase  dan  Dilema  Penegakan  Keadilan” ,  Penerbit  PT  Fikahati  Aneska,  Jakarta, 2012, hlm. 2.
berkaitan  dengan  utang  piutang  diselesaikan  melalui  lebaga  kepailitan,  yang  selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU bahwa:
“Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah pengawasan  Hakim  Pengawas  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang ini”.  Dalam  penjelasan  umum  UU  Kepailitan  dan  PKPU  dikemukakan beberapa  alasan  tentang  perlunya  pengaturan  mengenai  kepailitan  dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:
1. Untuk  menghindari  perebutan  harta  debitor  apabila  dalam  waktu  yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk  menghindari  adanya  kreditor  pemegang  hak  jaminan  kebendaan yang  menuntut  haknya  dengan  cara  menjual  barang  milik  debitor  tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri
Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh  buruk  bukan  hanya  kepada  perusahaan  itu  saja  melainkan  berakibat  global kepada  masyarakat  yang  menyangkut  pada  kepentingan  umum.  Kepentingan  umum menjadi  salah  satu  faktor  dibutuhkannya  lembaga  kepailitan  dalam  aktivitas  usaha  yang sekiranya  perusahaan  tersebut  sudah  bisa  lagi  memenuhi  target  karena  kekurangan  biaya dalam perusahaannya.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga kepailitan  di  pengadilan  akan  dilaksanakan  apabila  terdapat  permohonan  dari  pihak  yang berkepentingan atau berwenang. Berdasarkan Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU kepailitan salah  satu  pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  adalah  Kejaksaan  dengan  syarat demi  kepentingan  umum.  Sebagaimana  diketahui  bahwa    kepentingan  umum  dan  hukum adalah  sarana  utama  untuk  merealisasikan  tujuan  itu.  Sehingga  implementasi  dari  asas kepentingan  umum  dalam  penyelesaiaan  sengeketa  kepailitan  ini  harus  benar  diterapkan dalam penyelesaiaannya.
Kepentingan  umum  mengartikan  adanya  kepentingan  masyarakat  sebagai keseluruhan yang memiliki cirri-ciri tertentu antara lain menyangkut semua sarana publik bagi  berjalannya  kehidupan  yang  beradab.Selain  itu,  kepentingan  umum  termasuk  pada kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat atas hak-hak yang diatur dengan undang-undang

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  tulisan  ini  akan  membahas  sejauh  mana implementasi dari asas kepentingan umum dalam kasus kepailitan di Indonesia, mengingat masih  banyak  pihak-pihak  dalam  kegiatan  usaha  yang  masih  belum  paham  definisi  dari kepentingan umum dalam kepailitan.

## III. METODE
Penelitian ini untuk mencapai tujuannya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif  karena  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( legal  research )  dan  cara pendekatan  yang  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  penelitian  dengan  meneliti  data sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan  meneliti  data  primer  yang  di lapangan 4 .  Penelitian  yang  menggunakan  metode  yuridis  normatif  ini  dilatarbelakangi karena dalam karya tulis ini penulis akan membahas implementasi asas kepentingan umum dalam penyelesaian kasus kepailitan di Indonesia.
Penulisan  ini  menggunakan  spesifikasi  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan asas kepentingan  umum  yang  berlaku  dan  untuk  memberikan  gambaran  bagaimana  kenyataan dari  keadaan  objek  atau  masalahnya,  untuk  dapat  dilakukan  penganalisaan  dalam  rangka mengambil kesimpulan 5 . Penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan unttuk eksplorasi dan  klarifikasi  mengenai  suatu  fenomena  atau  kenyataan  sosial,  dengan  jalan mendeskripsikan variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti 6 .
Dalam  penelitian  karya  tulis,  Penulis  mengolah  data  berdasarkan  data  sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan ( library  research )  atau  studi  dokumentasi.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  untuk mendapatkan  data  yang  berupa  teori-teori  hukum  dan  doktrin  hukum,  asas-asas  hukum, dan  pemikiran  konseptual  serta  penelitian  pendahulu  yang  berkaitan  dengan  objek  kajian penelitian ini 7 .
4 Soerjono Soekanto, “ Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta; UI Press, 1942, hlm. 251.
5 Ibid , hlm. 250.
6 Ibid , hlm. 240.
7 Sunaryati Hartono, “ Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20” , Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kriteria  Kepentingan Umum di Indonesia
Secara etimologis kepentingan umum berasal dari  kata penting, yang mengandung pengertian  sangat  perlu,  sangat  utama  (diutamakan)  sedangkan  kata  umum  mengandung pengertian  keseluruhan,  dan  masyarakat  luas.  Lebih  lanjut,  kepentingan  umum  memiliki definisi  yaitu  bahwa  hukum  negara  tidak  terikat  pada  suatu  batas-batas  wilayah  suatu negara  karena  hukum  menyesuaikan  diri  sama  semua  keadaan  maupun  kejadian  yang menyangkut suatu kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan  bersama  dari  rakyat,  dengan  memperhatikan  segi-segi  sosial,  politik, psikologis  atas  dasar  asas-asas  Pembangunan  Nasional  dengan  mengindahkan  Ketahanan Nasional  serta  Wawasan  Nusantara.  Hal  ini  dikemukakan  oleh  John  Salindeho  (Oloan Sitorus  dan  Dayat  Limbong)  yang  memberikan  definisi  kepentingan  umum  secara sederhana  dapat  diartikan  bahwa  kepentingan  umum  digunakan  untuk  kebutuhan  atau kepentingan  orang  banyak  atau  tujuan  social  yang  luas.  Namun  John  Slindeho  membuat rumusannya  sendiri  mengenai  kepentingan  umum  termasuk  kepentingan  Bangsa  dan Negara  serta  kepentingan  bersama  dari  rakyat  dengan  memperhatikan  segi-segi  sosial, politik, dan hamkamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara 8 .
Kepentingan  umum  adalah  suatu  kepentingan  yang  menyangkut  semua  lapisan masyarakat  tanda  pandang  golongan,  suku,  agama,  status  sosial  dan  sebagainya.  Berarti apa yang dikatakan kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan termassuk hajat bagi orang yang telah meninggal atau dengan kata lain hajat semua orang. Dikatakan  demikian  karena  yang  meninggal  pun  masih  memerlukan  tempat  pemakaman dan  sarana  lainnya.  Pada  mulanya  gagasan  tentang  kepentingan  umum  merupakan penjabaran dari konsep demokrasi, didalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, yaitu otoritas Negara berasal dari persetujuan rakyat yang diperintah ( authority is derived from the  consent  of  the  governed ) 9 .  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  mengartikan  bahwa administrasi  negara  harus  melayani  masyarakat  sedemikian  rupa  sehingga  memperkuat integritas dan proses-proses yang berlangsung dalam suatu masyarakat demokratis.
8 Gunawan Widjadja, “ Seri Hukum Bisnis Lisensi” , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.108.
9 Hilda  Apriliany,  “ Permohonan  Kepailitan  Demi Kepentingan  Umum  Dalam  Perspektif  Asas  Kepentingan Umum” , Logika: Journal of Mutidisciplinary Studies Vol. 10 Nomor 02 Desember 2018, hlm. 78.
Kepentingan  umum  menjadi  landasan  yang  kokoh  bagi  perilaku  administrasi Negara  karena  sesungguhnya  kepentingan  inilah  yang  merupakan  sarana  terbaik  untuk menjaga eksistensi Negara. Apabila nilai-nilai yang menyangkut kepentingan umum sudah ditinggalkan  dan  kepentingan  pribadi  yang  ditonjolkan,  fiksi,  sengketa,  dan  pergolakan tidak  akan  dapat  dihindari.  Jelaslah  bahwa  legitimasi  tindakan  aparat-aparat  publik  akan memperoleh tempat yang baik apabila mereka mengacu kepada kepentingan umum.
Kepentingan  umum  dijamin  dapat  dijadikan  suatu  pedoman  yang  baik  dalam menjaga  stabilias  pemerintahan.  Kepentingan  umum  hanya  akan  terwujud  bila  setiap aparat publik memiliki wawasan pelayanan umum ( sense of public service ) 10 . Wawasan ini akan  menempatkan  seorang  pelaksana  negara  tidak  lagi  mengejar  suatu  kekuasaan. Kekuasaan  dan  kedudukan  diraih  semata-mata  untuk  memperoleh  kesempatan  yang  luas dalam mengabdikan diri pada kepentingan masyarakat atau kesejahteraan rakyat.
Dari  sinilah  para  pelaksana  negara  dapat  melaksanakan  amanah  dan  berbuat kebajikan bagi sesama manusia. Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang berdasarkan pada  wewenang  negara  untuk  melindungi  dan  mengatur  kepentingan  dalam  kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum.
Jadi  hukum  tidak  terkait  dengan  batas-batas  wilayah  suatu  negara.  Asas  ini diperlukan  untuk  masyarakat  bahwa  peristiwa  yang  menjadi  beban  buat  masyarakat setempat  itu  untuk  menjadi  kepentingan  bersama  untuk  mengatur  dan  melindungi  setiap peristiwa  yang  sudah  terjadi.  Salah  satu  asas  dalam  teori  hukum  yang  diterapkan  dalam peraturan  perundang-undangan  suatu  Negara.  Asas  kepentingan  umum  berlaku  universal diseluruh  Negara  didunia,  walaupun  penerapannya  dalam  tindakan  hukum  konkrit  tidak selalu sama antara Negara yang satu dengan Negara lainnya. Asas yang berdasarkan pada wewenang  negara  untuk  melindungi  dan  mengatur  kepentingan  dalam  kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terkait dengan batas-batas  wilayah  suatu  negara.  Asas  ini  diperlukan  untuk  masyarakat  bahwa  peristiwa
10 Suwari  Akhmaddhian,  “ Asas-Asas  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  Baik  untuk  Mewujudkan Good Governace” , Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018, hlm. 30-38.
yang  menjadi  beban  buat  masyarakat  setempat  itu  untuk  menjadi  kepentingan  bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi 11 .

## B. Implementasi Asas Kepentingan Umum Dalam Kasus Kepailitan di Indonesia
Alinea  ke  IV  Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  1945  dan  Pasal  33  dan  34 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  menjelaskan  bahwa  segenap  aparat pemerintah  harus  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  menuju  pads  penyelenggaraan kepentingan  umum  di  Indonesia.  Hal  ini  mengingat  Indonesia  merupakan  negara kesejahteraan  ( welfare  state )  sehingga  dengan  sendirinya  penyelenggaraan  kepentingan umum merupakan asas utama bagi pemerintahan di Indonesia.
Peraturan  perundang-undangan  tertinggi  di  Indonesia  telah  secara  implisit menegaskan  keutamaan  kepentingan  umum  sebagai  landasan  etis  bagi  penyelenggaraan pemerintahan.  Hal  yang  menjadi  persoalan  adalah  bahwa  para  pejabat  pemerintah seringkali  memiliki  persepsi  yang  berlain-lainan  dalam  melihat  cakupan  kepentingan umum itu sendiri. Terlebih lagi, tidak banyak peraturan perundang-undangan yang  secara jelas menetapkan isi dari kepentingan umum itu.
Sejalan  dengan  hal  tersebut, asas  kepentingan  umum juga  diterapkan  dalam  kasus kepailitan  di  Indonesia.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang UK-PKPU mengatur bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
Adapun pada bagian penjelasannya dinyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan  pailit  dengan  alasan  untuk  kepentingan  umum,  dalam  hal  persyaratan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  telah  dipenuhi  dan  tidak  ada  pihak  yang mengajukan  permohonan  pailit.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  "kepentingan  umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:
1. Debitor melarikan diri;
2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
3. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
11 Hilda Apriliany, hlm. 80.
4. Debitor  mempunyai  utang  yang  berasal  dari  penghimpunan  dana  dari masyarakat luas;
5. Debitor  tidak  beritikad  baik  atau  tidak  kooperatif  dalam  menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
6. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
Adapun  tata  cara  pengajuan  permohonan  pailit  adalah  sama  dengan  permohonan pailit  yang  diajukan  oleh  Debitor  atau  Kreditor,  dengan  ketentuan  bahwa  permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.
Implementasi  asas  kepentingan  umum  dalam  permohonan  pailit  oleh  kejaksaam juga  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI, Pasal  35c  yang  berbunyi:  Jaksa  Agung  mempunyai  tugas  dan  wewenang “mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Kemudian dalam penjelasannnya disebutkan  ”Kepentingan  Umum”  sebagai  kepentingan  bangsa/Negara/kepentingan masyarakat luas.
Walaupun dalam penjelasannya tidak menentukan secara jelas bagaimana rumusan atau definisi serta batasan dari “kepentingan masyarakat secara luas” dimaksud, sehingga dapat  mengundang  penafsiran  yang  beragam,  baik  dikalangan  praktisi  hukum,  akademisi hukum, maupun masyarakat. pada umumnya. Pada Pasal 35 C Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan,  kepentingan  umum  adalah  kepentingan  Negara/  Bangsa dan  masyarakat  luas.  Jadi  kepentingan  umum  sebagai  aspek  dalam  bernegara,  berbangsa dan  bermasyarakat  dalam  arti  yang  seluas-luasnya  dan  menyangkut  kepentingan  hidup bermasyarakat.
Asas  Kepentingan  Umum  dalam  penyelesaian  kasus  kepailoitan  di  Indonesia menjadi  asas  yang  berdasarkan  pada  wewenang  pelaksana  negara  untuk  melindungi  dan mengatur  kepentingan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  dalam  hal  ini  adalah kejaksaan. Pelaksana negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang  bersangkutan  dengan  kepentingan  umum.  Jadi  hukum  tidak  terkait  dengan  batas- batas  wilayah  suatu  negara.  Asas  ini  diperlukan  dalam  kepailitan  dengan  tujuan    untuk masyarakat,  sehingga  peristiwa  kepailitan  yang  menjadi  beban  buat  masyarakat  setempat
itu  untuk  menjadi  dapat  terlindungi  bagi  masyarakat  dalam  setiap  peristiwa  yang  sudah terjadi 12 .
Asas kepentingan umum dalam kepailitan ini sama seperti asas oportunitas  dalam salah  satu  asas  teori  hukum  yang  diterapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  suatu Negara.  Asas  kepentingan  umum  berlaku  universal  diseluruh  Negara  didunia,  walaupun penerapannya  dalam  tindakan  hukum  konkrit  tidak  selalu  sama  antara  Negara  yang  satu dengan Negara lainnya 13 .
Pada  praktek,  ada  beberapa  pengajuan  gugatan  pailit  oleh  Kejaksaan,  yakni sebagaimana  kasus  PT  Aneka  Surya  Agung  yang  tercatat  dalam  register  No. 02/Pailit/2005/PN-Niaga/Medan  yang  sebagai  Pemohon  adalah  Kejaksaan  Nigeria  Lubuk Pakam  yang  mewakili  kepentingan  umum  dan  Kejaksaan  Negeri  Cibadak  yang melayangkan  permohonan  pailit  terhadap  PT  Qurnia  Subur  Alam  Raya  (QSAR)  ke Pengadilan  Niaga  Jakarta.  Berikut  ilustrasi  kasus  pada  kondisi  Pemohon  pailit  demi kepentingan umum pada kasus PT QSAR
Permohonan  diajukan  karena  Kejaksaan  mengalami  jalan  buntu  ketika  akan mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pid/2004 yang telah menghukum pengurus perusahaan tersebut 14 . Pada waktu tersebut, Jaksa mendapat beberapa ide, yakni 15
1. menggunakan  likuidasi  sebagaimana  UU  Perseroan  Terbatas,  namun berdasarkan  pertimbangan  anggaran  dan  sumber  daya  manusia,  maka mekanisme ini tidak dilakukan;
2. melakukan  sejumlah  hal  berdasarkan  UUK-PKPU,  dalam  hal  ini  ada  opsi untuk
a. advokasi  korban  untuk  memohon  pailit  (dalam  hal  ini  terdapat  korban yang telah meninggal dunia, maka opsi ini tidak dilakukan), atau
b. jaksa  melaksanakan  kewenangan  sebagaimana  Pasal  2  Ayat  (2) UUKPKPU atau
12 E.Sumaryono, Etika  Hukum  :  Relevansi  Hukum  Kodrat  Thomas  Aquinas ,  Kanisius,  Yogyakarta,  2002, hlm. 21.
13 Lili Rasjidi, “ Pengantar Filsafat Hukum” , CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 102.
14 Hilda Apriliany, hlm. 83.
15 Idem.
c. menggunakan  class  action.  Adapun  pilihan  yang  kemudian  diambil  jaksa adalah  butir  2  huruf  c,  yakni  permohonan  pailit  oleh  jaksa  sebagai pengacara negara demi kepentingan umum.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Kepentingan  umum  adalah  suatu  kepentingan  yang  menyangkut  semua  lapisan masyarakat  tanda  pandang  golongan,  suku,  agama,  status  sosial  dan  sebagainya.  Berarti apa yang dikatakan kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan termassuk hajat bagi orang yang telah meninggal atau dengan kata lain hajat semua orang. Asas Kepentingan umum dalam kasus kepailitan telah secara eksplisit diimplementasikan dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  terkait,  seperti  pada  Pasal  2  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan.  Implementasi  Asas Kepentingan Umum dalam penyelesaian kasus keialitan di  Indonesia telah terbukti dlaam penyelesaian  kasus  pada  permohonan  pailit  oleh  kejaksan  demi  kepentingan  umum terhadap PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR) ke Pengadilan Niaga Jakarta.

## B. Saran
Berdasarkan  identifikasi  masalah  mengenai  implementasi  asas  kepentingan  umum dalam kasus kepailitan di Indonesia, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan: Untuk memperjelas definisi dan kriteria kepentingan umum dalam konteks kepailitan Perlu adanya penjabaran yang lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam  undang-undang  atau  peraturan  terkait  kepailitan  serta  membuat  pedoman  atau petunjuk  pelaksanaan  yang  mengatur  kriteria  dan  batasan  kepentingan  umum  yang  dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku dan Jurnal
E.Sumaryono,  2002,  Etika  Hukum:  Relevansi  Hukum  Kodrat  Thomas Aquinas,Yogyakarta; Kanisius.
Eman  Suparman,  2012,  Arbitrase  dan  Dilema  Penegakan  Keadilan,  Penerbit  PT
Fikahati Aneska, Jakarta.
Gunawan  Widjadja,  2001,  Seri  Hukum  Bisnis  Lisensi,Jakarta  :PT.  Raja  Grafindo Persada.
Hilda  Apriliany,  Permohonan  Kepailitan  Demi  Kepentingan  Umum  Dalam Perspektif Asas Kepentingan Umum, Logika: Journal of Mutidisciplinary Studies Vol. 10 Nomor 02 Desember 2018.
Lili Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju.
Man  S.  Sastrawidjaja,  2010,  Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban
Pembayaran Utang, 2010, PT Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto, 1942, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; UI Press, hlm. 251. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20,Bandung:
Alumni.
Sutan Remi Sjahdeni, 2002, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
Suwari Akhmaddhian, Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace, Logika: Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018.