## MATRA PEMBARUAN
www.matrapembaruan.com
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 1 (2) (2017): 121- 130
Keywords: Village Funds, Community Participation, Management
Kata Kunci : Dana Desa,  Masyarakat, Partisipasi, Pengelolaan

## *Korespondensi
Phone      : +62 813 555 46616 Email       : asma_luth�i@mail.unnes. ac.id

## P ���������� M��������� ����� P���������� ��� P����������
D ��� D��� �� D��� K��� K�������� S�������
Asma Luth�i 1 , Hartati Sulistyo Rini ², Fulia Aji Gustaman ³ , Thriwaty Arsal ⁴ , Totok Rochana ⁵ ,* 1, 2, 3, 4, 5 Jurusan Sosiologi dan Ant ropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semar ang. Gd. C6, L t . 1, Se kar an, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah
Dikirim:  12 Juni 2017; Direvisi: 21 Juni 2017; Disetujui: 25 Juli 2017
Abstract This  article  aims  to  explain  the  participation  of  the  community  in the  management  and  utilization  of  the  Dana  Desa  (DD).  This  research  is located in Keji Village, West Ungaran Sub-district, Semarang Regency with research  subject  is  Keji  Village  and  main  informant  is  community �igu re, BPD and village apparatus. The type of research used is qualitative research that based its research on the description of �i eld data. Data were obtained through observation, interview, FGD, and documentation study. The results of the study indicate that community knowledge of village funds is limited. Information about the DD management they get from village of�icials and other  citizens  through  gethok  tular.  DD  in  Keji  Village  amounting  to  Rp. 608,057,000 is oriented towards infrastructure development, such as paving road, talud, and simple bridge. In the utilization of these DD, communities are involved in the whole process from planning, implementation, to monitoring and  evaluation  of  activities.  The  study  also  highlights  that  community participation  in  Desa  Keji  in  DD  management  is  still  limited  to  formal participatory activities, centered from the village staff, and administrative order. Intisari Arti kel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa. Penelitian ini berlokasi di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang den gan subyek penelitiannya adalah masyarakat Desa Keji dan informan utamanya tokoh masyarakat,  BPD dan perangkat desa. Jenis  penelitian  yang diguna kan adalah penelitian  kualitatif  yang mendasa rkan  penelitiannya pada deskripsi dari data lapang an. Data dipe roleh melalui observasi, wawancara, F G D, dan studi do k umentasi. Hasil penelitian menunjukkan, pengetahuan masyarakat  ter hadap dana desa masih  ter batas. Informasi  tentang pengelolaan dana desa mereka dapat kan dari aparat desa dan warga masyarakat lain melalui gethok tular . Dana desa di Desa Keji yang berjumlah Rp 608.057.000 diorientasi kan pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan  paving, talud, dan jembatan sede r hana. Dalam  pemanfaatan dana desa ini,  masyarakat dilibat kan dalam seluruh  prosesnya  mulai dari perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  monitoring dan evaluasi  k egiatan. Penelitian ini juga menyoroti tentang partispasi masyarakat di Desa Keji dalam pengelolaan dana desa masih sebatas akti�itas berperan serta yang f ormal, berpusat dari apa r at desa, dan t ertib administ r asi.

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat, 10450
© Asma Luth�i, Hartati Sulistyo Rini, Fulia Aji Gustaman, Thriwaty Arsal, Totok Rochana
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.

## I. Pendahuluan
Sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, desa memunyai peran strategis dalam peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah (Indira, 2014; Suwarno, 2012). Berkaitan dengan hal tersebut, desa perlu diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar tercipta suatu desa yang mandiri (Kushandajani, 2015; Destifani, Suwondo, 2005).
Komitmen ini lantas diwujudkan dengan diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi dan kewenangan kepada desa untuk membuat kebijakan-kebijakan, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri (Joeliono, 1998) Berlakunya undang-undang tersebut menjadikan desa sebagai subyek dan bukan lagi sebagai obyek pembangunan sehingga pemerintah desa dapat menentukan arah dan tujuan pembangunan berdasarkan pada potensi lokal yang dimilikinya. Soetomo (2013) menjelaskan, pendekatan bersifat desentralisasi yang berupa pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dan sumber daya, mekanisme yang bersifat bottom-up dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimulai dan diinisiasi oleh masyarakat akar rumput, mengakomodasi potensi dan kearifan lokal, dan menekankan pada proses belajar masyarakat, akan mewujudkan kemandirian masyarakat. Hal ini akan membuat program yang berkelanjutan, meminimalisasi adanya kondisi social exclusion yang mampu melibatkan masyarakat secara total, serta bertujuan untuk mencapai transformasi sosial yakni perubahan sosial yang dibentuk oleh masyarakat dengan transformasi yang berkeadilan.
Akan tetapi perlu disadari bersama dalam usaha untuk menentukan arah dan tujuan pengelolaan pembangunan pemerintah desa juga mengalami beberapa keterbatasan, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, sehingga dibutuhkan upaya untuk selalu meningkatkan kemampuan   aparat   pemerintah desa   dalam pengelolaan   keuangan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanan dan pertanggungan jawab anggaran. Seperti pada program Alokasi Dana Desa (ADD) yang pelaksanaannya masih mendapatkan banyak hambatan, seperi kurangnya kesadaran dan
partisipasi masyarakat dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Saputra, 2013; Sumiati, 2015). Selain ADD, program yang saat ini tengah digiatkan oleh pemerintah pusat adalah program Dana Desa (DD). Dalam program ini, penguatan otonomi desa dilakukan melalui pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur dan dikelola oleh masyarakat desa sendiri (Nyimas, 2016; Suharyanto & Sofianto, 2012)namely: 1 Secara ideal, program ini didasarkan atas pola bottom up yang melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan serta memberikan kewenangan desa untuk menentukan sendiri sasaran pembanguan yang mereka inginkan. Masyarakat menjadi komponen penting untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa tersebut. Hanya saja dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hambatan yang dapat menjadi batu sandungan bagi pengelolaan dana desa tersebut. Pemahaman, kesadaran, partisipasi masyarakat merupakan kendala utama dalam pelaksanannya, seperti yang terjadi di Desa Keji Kabupaten Semarang. Secara umum pelaksanaan program dana desa masih belum melibatkan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa; Studi Kasus Di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat.

## II. Metode
Penelitian ini dilakukan di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Lokasi penelitian tersebut ditetapkan karena beberapa pertimbangan, pertama, lokasi ini merupakan salah satu desa yang memperoleh dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan pedesaan.
Adapun sasaran penelitian yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Untuk mendapatkan tambahan data, maka penelitian ini menetapkan beberapa orang sebagai informan pendukung, yaitu tokoh- tokoh masyarakat, BPD, Aparat desa/dusun dan kecamatan, serta masyarakat sekitar.
Penelitian ini menggunakn teknik pengumpulan data berupa indepht interview, participant observation dan documentation (Moleong, 1991). Metode Participatory Poverty Assessment (PPA) dan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat dan steakholder lain. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan aksi-aksi yang berkelanjutan.
Teknik Pengolahan dan Analisis Data dalam
penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sementara proses analisisnya menggunakan model analisis interaktif yang melalui proses berikut: data yang terkumpul direduksi berupa pokok-pokok temuan penelitian yang relevan dengan bahan penulisan, dan selanjutnya disajikan secara naratif. Reduksi dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, disajikan, dideskripsikan dan kemudian diberi pemaknaan dengan interpretasi logis. Aktivitas ketiga komponen tersebut berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang benar. Apabila kesimpulan kurang memadai, maka diperlukan kegiatan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari data lagi di lapangan dan mencoba menginterpretasikannya dengan fokus yang lebih terarah. Dengan demikian aktivitas analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan proses siklus sampai penelitian selesai.

## III. Hasil dan Pembahasan
A.  Gambaran Umum Desa Keji Desa Keji merupakan sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Ungaran, berada pada ketinggian 350-430 mdpl, Desa Keji dikenal sebagai sebuah desa yang memiliki udara yang sangat sejuk dengan suhu udara rata-rata 29 derajat Celcius. Secara administratif Desa Keji merupakan wilayah bagian Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Untuk menuju Desa Keji bisa dilalui kendaraan roda dua dan empat dengan jarak tempuh dari pusat Kabupaten Semarang kurang lebih 3,5 Km dan 25 Km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Gustaman, 2015).
Luas wilayah Desa Keji mencapai 182,88 hektare yang dibagi  ke dalam 16 rukun tetangga (RT) dan 3 rukun warga (RW) dengan jumlah warga 670  KK.  Secara  geografis  Desa  Keji  berbatasan dengan wilayah Kelurahan Sumurejo di sebelah Utara, Desa Lerep di sebelah Timur dan Selatan, serta berbatasan langsung dengan Desa Kalisidi di sebelah Barat (Anonim, 2015) Jumlah penduduk Desa Keji menurut data monografi  2014  yaitu  2.474  jiwa,  yang  terdiri
dari 1.243 jiwa penduduk laki-laki dan 1.231 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Keji dapat dilihat seperti dalam tabel berikut.
Berdasarkan data jumlah penduduk di atas rata-rata masyarakat Desa Keji mengenyam pendidikan sampai pada sekolah dasar yaitu dengan prosentase 48,57%. Dengan demikian dapat disimpulkan,  kesadaran pendidikan masyarakatnya masih rendah. Letak Desa Keji yang strategis dengan kawasan industri ungaran membuat masyarakat
Desa Keji lebih memilih menjadi buruh atau karyawan swasta dari pada melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.
Berikut tabel jumlah penduduk Desa Keji berdasarkan jenis mata pencaharian yang penulis kutip dari data Monografi Desa Tahun 2014:
Dari data di atas, masyarakat Desa Keji lebih banyak bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 37,03%, kemudian pedagang sebanyak 27,79% dan buruh sebanyak 17,50%. Letak Desa Keji yang strategis dengan area indusri atau kawasan pabrik membuat masyarakatnya lebih memilih menjadi buruh atau karyawan swasta, karena memiliki penghasilan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Profesi karyawan swasta dan buruh kebanyakan dilakukan oleh kaum perempuan yang bekerja di kawasan industri sekitar Kabupaten Semarang. Sementara kaum laki-laki kebanyakan bekerja sebagai buruh bangunan. Dalam tabel di atas profesi pedagang juga memiliki persentase yang besar yaitu sebanyak 27,79%. Profesi pedagang, mengandalkan hasil kebun antara lain olahan dari ketela dan pisang.
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Keji
No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 1 Sekolah Dasar 888 48,57 2 SMP / SLTP 485 26,53 3 SMA / SLTA 391 21,38 4 Diplomat (D1 - D3) 17 0,95 5 Sarjana (S1) 47 2,57 Jumlah Total 1828 100,00
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Desa Keji berdasarkan Jenis Mata Pencaharian No Mata Pencaharian Jumlah (orang) Persentase (%) 1 PNS 20 1,21 2 TNI/POLRI 7 0,42 3 Guru 10 0,61 4 Karyawan Swasta 609 37,03 5 Pedagang 457 27,79 6 Petani 114 6,93 7 Buruh 288 17,50 8 Pensiunan 8 0,49 9 Pengurus rumah tangga 132 8,02 Total Keseluruhan 1645 100,00 Sumber : Monografi Desa Keji 2014

## B.  Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Keji meliputi fasilitas pendidikan dan fasilitas keagamaan. Fasilitas pendidikan terdiri dari 2 bangunan SD/MI, 3 bangunan PAUD dan Pondok Pesantren. Sedangkan fasilitas keagamaan, terdapat beberapa tempat ibadah yaitu 4 bangunan Masjid, 10 bangunan Mushola dan 2 bangunan Gereja. Selain fasilitas pendidikan dan tempat ibadah fasilitas lain yang terdapat di Desa Keji adalah Balai Desa dan Puskesmas. Balai Desa Keji selain difungsikan sebagai kantor desa juga dijadikan sebagai pusat kegiatan-kegiatan sosial seperti dijadikan tempat untuk pembagian beras bagi masyarakat yang kurang mampu, penyuluhan atau pelatihan, dan kegitan-kegiatan sosial lainnya. Balai Desa Keji juga dilengkapi dengan fasilitas lapangan bulu tangkis sehingga kegiatan olahraga masyarakat bisa dilakukan di Balai Desa. Selanjutnya untuk kegiatan kesehatan masyarakat terpusat di Puskesmas yang letaknya berada di dekat Pondok Pesantren Tahfidz Darul Qur’an.

## C.  Kondisi Sosial dan Budaya
Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa Keji sangat harmonis walaupun mayoritas masyarakatnya beragama Islam yaitu sebanyak 2.400 jiwa dan jumlah penduduk yang beragama Kristen 61 serta Katholik 13 jiwa akan tetapi tidak menimbulkan isu SARA. Kehidupan sosial masyarakat tetap terpelihara dengan baik hal itu ditunjukan dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong seperti kegiatan kerja bakti, kegiatan pengajian bagi masyarakat yang muslim dan kegiatan rewang, yaitu kegiatan saling membantu tanpa dibayar ketika tetangga sedang mengadakan syukuran pernikahan.
Selain hal di atas sebagai bagian dari masyarakat Jawa, masyarakat Desa Keji juga sangat memegang teguh budaya dan adat istiadat lokal. Salah satunya dengan tetap melestarikan kebudayaan-kebudayaan lokal seperti mengembangkan kesenian tari kuda lumping/kuda debog , Ritual Merti Dusun dan berbagai kegiatan ritual yang lain. Kesenian kuda lumping adalah tarian khas yang ada di Desa Keji tarian ini dilakukan dengan menggunakan properti Debog atau pelepah daun pisang. Kuda Lumping/ Kuda Debog bahkan menjadi pertunjukan yang rutin dalam acara pernikahan di masyarakat Desa Keji. Setiap satu tahun sekali di Desa Keji juga diadakan merti dusun (sedekah dusun) yang tujuannya adalah sebagai bentuk syukur masyarakat terhadap apa yang telah diberikan Tuhan selama satu tahun. Tradisi merti dusun tersebut ditandai dengan adanya sebuah iring-iringan warga yang membawa hasil panen dan makanan yang dibawa ke rumah Kepala Dusun yang selanjutnya akan
diadakan selamatan di rumah kepala dusun. Kegiatan tersebut menunjukan masih kuatnya rasa kebersamaan dan solidaritas sosial masyarakat Desa Keji yang terus dipelihara hingga saat ini.

## D.  Pengetahuan Masyarakat  terhadap
Dana Desa Permerintahan Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di daerah perdesaan, tujuannya supaya tercipta pembangunan yang merata dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu program pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat saat ini adalah pemberian bantuan dana desa bagi desa- desa di indonesia. Tidak tangung-tangung nominal dana desa yang diberikan kepada setiap desa di Indonesia bisa mencapai Rp 1 miliar, dengan catatan disesuaikan dengan potensi dan kondisi desa di masing-masing wilayah. Desa Keji adalah salah satu dari sekian banyak desa di Indonesia yang mendapatkan bantuan dana desa dari pemerintah pusat.
Untuk melangsungkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, pemerintah Desa Keji memiliki beberapa sumber anggaran, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Secara garis besar terdapat tiga sumber anggaran pendapatan yang dimiliki Desa Keji, pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer yang di dalamnya meliputi (dana desa, anggaran dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan propinsi) dan yang terakhir sumber pendapatan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba berfokus pada sumber pendapatan yang ke dua yaitu tentang pemanfaatan dana desa untuk pembangunan masyarakat dan infrastruktur yang ada di Desa Keji.
Masyarakat Desa Keji rata-rata sudah mengetahui tentang adanya dana desa. Kondisi geografis  Desa  Keji  yang  terletak  tidak  jauh  dari pusat kota Kabupaten Semarang menjadikan akses informasi yang diperoleh cenderung lebih mudah dan terbuka untuk didapatkan. Kondisi ini terlihat dari beberapa tanggapan masyarakat yang penulis wawancarai ketika berada di lapangan. Masyarakat rata-rata sudah mengetahui terkait adanya dana desa, mereka mendapatkan informasi dari beberapa sumber seperti; media televisi, radio, surat kabar, dan beberapa media sosial online . Informasi dana desa juga diperoleh masyarakat dari mulut ke mulut ketika berada di tempat kerja, letak Desa Keji yang strategis dengan kawasan industri Ungaran membuat masyarakat Desa Keji lebih memilih menjadi pekerja dan bekerja ke luar dari desa. Sehingga, interaksi yang dibangun pada
saat berada di tempat kerja berdampak pada tingkat pemahaman seseorang akan informasi terkait dengan dana desa.
Kondisi ini senada dengan yang dikatakan Sudaryanto (2011), pekerjaan memang secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan, sedangkan interaksi sosial dan budaya berhubungan erat dengan proses pertukaran informasi, hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Masyarakat Desa Keji menyambut dan menerima dengan terbuka akan adanya dana desa ini, bentuk penerimaan yang baik ditunjukan dengan antusiasme warga masyarakat dalam setiap mengikuti sosialisasi dan musyawarah yang dilakukan bersama-sama aparat desa setempat. Masyarakat mengaku senang dengan adanya kucuran dana dari pemerintah pusat ini. Pasalnya dana desa yang diberikan dapat digunakan untuk membangun desanya sehingga berdampak pada pembangunan yang lebih baik dan kesejahteraan yang merata untuk warga masyarakatnya.
Dari data penelitian yang penulis himpun, pengetahuan masyarakat Desa Keji tentang dana desa masih sebatas pada pengetahuan umum saja. Pengetahuan yang didapat dari hasil sumber media massa dan interaksi sosial yang sudah dilakukan, belum sampai pada tataran substansi dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan program. Penerapan dana desa hanya sebatas yang mereka pahami dengan mengacu pada informasi yang didapatkan pada saat sosialisasi di level rapat kabupaten maupun kecamatan.
Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman ini berpengaruh terhadap implementasi program, yang dampaknya terhadap tujuan dari pemanfaatan dana desa ini kurang terlaksana secara maksimal. Implementasi dana desa dilakukan sebatas dari apa yang sudah dipahami oleh pemerintah desa tujuanyapun juga sederhana, yaitu kegiatan bisa terlaksana dengan sistem pelaporan sederhana dan mudah untuk mereka pahami yang apabila diuji mungkin saja belum tentu benar secara administrasi.
Berdasarkan informasi yang didapat, peran pendamping desa juga dinilai kurang maksimal, pendamping desa tidak melaksanakan pendampingan secara intensif dalam mengawal dana desa, sehingga implementasinya kurang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu dikarenakan pemerintah desa merasa kebingungan dan belum paham akan nilai-nilai partisipasi yang sesungguhnya dalam rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program. Dari kasus ini, peran pendamping desa dirasa kurang intensif dalam mendampingi masyarakat dalam
mengimplementasikan dana desa sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah dapat tercapai.
Keterbatasan pengetahuan masyarakat ini lantas berpengaruh pada pemanfaatan dana desa. Hal ini dapat dilihat dalam alokasi dana desa yang seharusnya digunakan untuk penguatan kapasitas masyarakat  baik  secara  fisik  maupun capacity building masyarakat yang tidak terpisah, namun pada kenyataannya berbeda. Terdapat kesepakatan antara pihak desa dan pihak kabupaten, dimana pada tahun pertama ini, dana desa digunakan dalam penguatan  sarana  dan  prasarana  atau  aspek  fisik saja, dan pada tahap kedua nantinya akan digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari capacity building . Hal ini dilakukan sebagai jalan tengah untuk memecahkan persoalan, di mana masyarakat terbatas kemampuannya untuk memahami dana desa, sedangkan program dari pemerintah terus berjalan. Dalam hal ini, masing-masing pihak  meletakkan pengalaman di tahun pertama ini sebagai pengalaman untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Apalagi, persoalan pertanggungjawaban administrasi yang bersifat fisik atau infrastruktur dirasa lebih mudah daripada program pemberdayaan masyarakat yang tidak mudah terukur secara administratif.
Segala keterbatasan ini lantas diimbangi dengan peran dan partisipasi masyarakat desa dalam menyusun dan melaksanakan program dana desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Keji berusaha melibatkan semua elemen masyarakat. Keterlibatan masyarakat Desa Keji terlihat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, semua unsur masyarakat dilibatkan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Musrenbangdes ini meliputi tokoh masyarakat, ketua RT/RW setempat, Badan Permuyawaratan Desa (BPD) dan seluruh aparat desa. Dilibatkannya masyarakat selain untuk membantu percepatan pembangunan, juga sebagai pengawas penggunaan Dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa.

## E.  Bentuk Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa
Dana Desa yang digulirkan pemerintah merupakan sebuah terobosan baru bagi pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa merupakan lembaga pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dalam mengembangkan desa dan memberdayakan masyarakat desa, ada beberapa sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah desa.
Seperti halnya yang terjadi di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, pembangunan di desa didapatkan dari tiga jenis pemasukan, yakni Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan Desa Keji sebesar Rp 1.270.196.000 yang bersumber dari berbagai jenis sumber dana. Khusus untuk dana transfer dari Pemerintah, maka sumber pendanaannya berupa Dana Desa (DD) sebesar Rp 608.057.000, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar, Rp 382.030.000, dan bantuan provinsi
sebesar Rp 5.000.000. Dari sumber pendanaan tersebut, pemerintah Desa Keji memanfaatkan dana ADD pada gaji dan honorarium perangkat desa dan Alat Tulis Kantor (ATK) sedangkan DD dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan sederhana, talud, Posyandu, dan PAUD. Hal ini sesuai dengan Permendes No 21 Tahun 2015, yang menjelaskan, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pertama dalam pemanfaatan dana desa.
Pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Desa Keji mengalokasikan DD pada 2 sektor
Tabel 1. Rancangan Struktur Anggaran dan Belanja Desa Keji Tahun 2016 No URAIAN ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN JUMLAH ANGGARAN 1 Pendapatan Asli Desa Rp 63.000.000 Rp 63.000.000 Hasil Usaha Rp 51.000.000 Rp 51.000.000 Hasil Aset Desa Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Lain-lain pendapatan asli desa yang sah 2 Pendapatan Transfer Rp 1.059.153.000 Rp 1.038.666.000 Dana Desa (DD) Rp 608.057.000 Rp. 608.057.000 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Rp  44.066.000 Rp 487.000 Rp 43.579.000 Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 382.030.000 Rp 382.030.000 Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Bantuan Kabupaten/Kota 3 Pendapatan Lain-lain Rp 168.530.000 Rp 168.530.000 Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat Rp 8.400.000 Rp 8.400.000 Hasil kerja dengan CV Tirtowening Rp 160.130.000 Rp 160.130.000 4 Jumlah Pendapatan Rp 1.270.683.000 Rp 1.270.196.000
Sumber: Dokumen Desa Keji, 2016
Gambar 1. Jalan Paving dan Saluran RT 03 RW 01 Sesudah dan Sebelum Dilaksanakan
utama, yakni bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk bidang pembangunan desa, jumlah alokasi anggarannya sebesar Rp 537.557.000 yang digunakan untuk pembuatan jalan paving, pembuatan talud, dan pembuatan jembatan sederhana. Pada pembuatan jalan paving, pemerintah Desa Keji melaksanakannya di RT 04 RW 02 Siseret, RT 01 RW 03 Wiro, Jalan Masjid Si Kebo, Jalan lokasi PAUD Suruhan, RT 07 RW 01, dan RT 03 RW 01.  Selain pembuatan jalan paving, DD ini juga dialokasikan untuk membangun talud yang dilaksanakan di beberapa tempat seperti di Keji, RT 06 RW 01, RT 02 RW 02, RT 01 RW 02, RT 01 RW 01, RT 05 RW 01, Lokasi PAUD Suruhan, RT 04 RW 03, RT 03 RW 01, dan jalan poros Dusun Suruhan. Sementara itu, pembuatan jembatan sederhana hanya dilakukan di satu tempat saja yakni jembatan si Lulang.
Selain aspek pembangunan desa, DD ini juga dialokasikan untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, pemerintah Desa Keji mengalokasikan anggaran sebesar Rp 70.500.000. Hanya saja, anggaran untuk sektor pemberdayaan masyarakat tidak diorientasikan pada peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat secara langsung melainkan pada sarana dan prasarana yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut adalah perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan sarana olahraga, penyediaan aksesoris kesenian kuda lumping, dan bidang kemasyarakatan berupa  pengadaan  buku  Iqro’  dan  al-Qur’an elektronik.
Sebagai program dan kebijakan baru, bantuan DD ini dianggap oleh masyarakat sebagai program yang  cukup  siginifikan  membantu  masyarakat desa untuk berakselerasi dalam pembangunan. Bantuan ini juga dianggap dapat memperkecil jurang perbedaan antara pembangunan di kota dan pembangunan di desa, khususnya pada aspek infrastruktur. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, masyarakat desa terutama aparat kelurahan masih belum mengerti sepenuhnya tentang bentuk pengelolaan dan pelaporannya. Sampai saat ini, aparat pemerintahan Desa Keji hanya mengandalkan informasi dari Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Semarang. Beberapa contoh lembar kegiatan dan form rancangan serta pelaporan anggaran mereka dapatkan dari Bappeda. Dari form inilah, mereka kemudian belajar dan mencatatkan serta melaporkan kegiatan mereka sesuai dengan sistematika dalam form tersebut. Pada aktualisasinya di lapangan, pengelolaan DD di Desa Keji ini dilakukan oleh aparat pemerintah yang dibantu oleh masyarakat. Rancangan kegiatan dimulai dari usulan tiap-tiap RT yang kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah masyarakat
desa yang dikenal dengan istilah Musrembangdes. Musrembangdes ini bertujuan untuk menentukan bentuk pengelolaan dan pemanfaatan dana desa serta menentukan skala prioritas dalam rencana pembangunan Desa Keji. Setiap rencana pembangunan Desa Keji merupakan atas usul masyarakat bukan berdasarkan apa yang di kehendaki oleh pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat sudah baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam bentuk keterlibatan langsung masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa yang telah diusulkan oleh masyarakat. Masyarakat bergotong royong menyumbangkan gagasan dan tenaga mereka dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
F. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana

## Desa
Pembangunan Desa Keji dapat terlaksana dengan baik bukan tanpa alasan atau lahir begitu saja. Pembangunan dapat terlaksana dengan baik karena adanya peran masyarakat yang diikutsertakan oleh pemerintah Desa Keji dalam melaksanakan program pembangunan. Masyarakat desa diikutsertakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
1.  Perencanaan Dalam konteks perencanaan, keterlibatan masyarakat Desa Keji dapat dilihat dalam beberapa aspek.  Pertama  adalah  terkait  dengan  identifikasi potensi dan masalah yang terjadi di level desa yang paling rendah yaitu RT. Pada lingkup RT, proses ini dilakukan dalam musyawarah yang mengundang warga untuk menghadirinya. Semua warga RT diundang, tetapi memang pada kenyataannya tidak semua warga dapat hadir. Melalui forum ini, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhannya. Berbagai pendapat tersebut ditampung dan diolah kembali dengan menyusunnya ke dalam skala prioritas, yang kemudian digolong- golongkan untuk melihat hal apa yang paling mendesak dan penting yang harus diutamakan, dan hal apa yang belum terlalu mendesak serta dapat ditunda realisasinya.
Penyampaian pendapat melalui usulan-usulan ini tidak dilakukan oleh semua warga, melainkan oleh orang-orang yang memiliki peran, pengalaman serta pengetahuan yang lebih luas dibanding warga lainnya. Tokoh masyarakat menjadi fasilitator sekaligus motor dalam kegiatan ini. Sebagai fasilitator, tokoh masyarakat seperti ketua RT menyelenggarakan dan menampung aspirasi warga. Namun di sisi lain, dari tokoh masyarakat jugalah ide-ide dan usulan-usulan kegiatan ini berkembang.
Penyampaian pendapat ini juga dilakukan warga secara informal, di luar forum musyawarah yang dilakukan. Hal ini bisa dilakukan ketika bertemu pak RT dalam keseharian atau mendiskusikannya dengan warga lain ketika secara tidak sengaja berpapasan atau pada saat sama-sama sedang menghadiri syukuran dan slametan warga dalam forum jagongan . Biasanya warga lebih leluasa menyampaikan aspirasinya dalam situasi informal semacam ini, karena situasinya yang lebih personal serta dalam pembicaraan ringan.
Setelah aspirasi warga di tingkat RT terserap, maka langkah selanjutnya adalah para ketua RT ini dilibatkan dalam forum musyawarah desa. Para ketua RT ini berpartisipasi dalam musyawarah desa, untuk menyampaikan usulan-usulan yang telah diterima dari warganya masing-masing. Dalam level musyawarah desa ini, pesertanya adalah dari para ketua RT beserta perangkat desa lainnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh ketua RT 4 RW 1 :
“ Ya kami diundang desa untuk ikut rapat menentukan dana desa untuk apa saja,” ucapnya. Demikian juga yang disampaikan oleh ketua RT 1 RW 2 :
“Kami diikutsertakan rapat untuk memberi tahukan bagian-bagian apa yang perlu untuk dibangun dan sebagai penyambung informasi dari pemerintah desa kepada warga Desa Keji,” tuturnya.
Selain para ketua RT, aparat desa lain juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya berbasis pengalaman keseharian dan kondisi lingkungannya masing-masing. Proses diskusi ini lantas mendapati sebuah kesimpulan umum, yaitu dana desa untuk tahun pertama ini diprioritaskan pada pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung kegiatan masyarakat  yang  bersifat  fisik.  Beberapa  program pengadaan dan perbaikan sarana prasarana yang mendapat perhatian dari masyarakat adalah pembuatan talut, jalan-jalan desa dan pavingisasi (pemasangan paving blok). Sedangkan untuk tahun kedua, dana desa akan mulai digunakan untuk penguatan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur Desa Keji yang berupa merupakan program yang diusulkan oleh warga Desa Keji sendiri, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warga Desa Keji sendiri.
“Jalan-jalan yang dilalui setiap hari kondisinya sudah sangat rusak, sehingga pembangunan jalan merupakan program pembangunan yang paling penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu,” tutur salah seorang warga.
Selanjutnya adalah proses pembentukan panitia penyelenggara pemanfaatan dana desa. Tidak semua warga dapat terlibat dalam kepanitiaan
ini, namun para pengurus atau kepanitiaan ini dipilih dari warga yang dianggap mampu dan dipercaya oleh warga. Dalam susunan kepanitiaan ini, terpilihlah ketua untuk mengoordinasi seluruh pemanfaatan dana desa. Selain itu, juga terpilih Sekretaris dan Bendahara untuk membantu administrasi dan pencatatan pengeluaran dan pendapatan dana desa. Beberapa anggota juga terlibat dalam memantau, melaksanakan, dan mengomunikasikan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat umum. Masing-masing pihak ini melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan pembagian kerja di antara mereka.
2.  Pelaksanaan Sampai pada pertengahan 2016, beberapa program yang telah menjadi kesepakatan warga, sedang dalam proses penyelesaian. Proses perbaikan jalan, pembangunan talud dan pavingisasi menjadi agenda utama tahun ini. Sebagai pekerjaan besar, masyarakat Desa Keji turut berperan dalam pelaksanaan program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksaan dan pemanfaatan dana desa adalah sebagai koordinator dan pelaksana lapangan.
Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat terlibat dalam proses mengerjakan dan penyelesaiannya. Hal ini dapat terlihat dalam terlibatnya masyarakat setempat dalam pembangunan talud dan pavingisasi. Gotong royong dilakukan di awal kegiatan, untuk selanjutnya terdapat beberapa tukang yang mengerjakannya. Para tukang ini juga merupakan warga Desa Keji. Pelibatan warga juga terlihat dalam penyediaan bahan-bahan material program tersebut. Dengan hadirnya UU Desa, penyedia atau supplier dari bahan-bahan material adalah berbasis pada potensi masyarakat desa, maka hal ini membuka peluang bagi partisipasi masyarakat pemilik usaha penyediaan material. Pihak panitia atau pengurus dana desa mengidentifikasi siapa saja yang memiliki toko material di desa dan menjalin kerjasama dengannya. Ini bukan saja menguatkan kemampuan masyarakat desa dalam bidang ekonomi namun juga menjadikan masyarakat desa terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Mutu dan kualitas bahan material dapat lebih terjaga karena penyedia bahan merupakan warga desa sendiri.
3.  Monitoring dan evaluasi (Monev) Pelaksanaan monev dalam kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan juga diupayakan sedemikian rupa oleh masyarakat. Proses administrasi yang dilakukan secara rutin menjadi tugas pokok bendahara dalam hal ini. Tertib administrasi berupa pencatatan setiap transaksi disertai dengan bukti menjadi salah satu indikator
penting dalam proses pelaporan. Para pengurus atau panitia dana desa ini telah memanfaatkan teknologi dengan mencatat secara komputerisasi laporan dana desa tersebut.
Setelah semua tercatat, secara berkala para panitia mencetak laporan kegiatan beserta laporan keuangan yang dimiliki tersebut untuk ditempel di papan pengumuman yang tersedia di balai desa, maupun papan pengumuman yang ada di beberapa titik desa. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat ikut mencermati dana yang telah digunakan, serta ikut melakukan evaluasi atas penyelenggaraan program berbasis dana desa yang dilakukan tersebut. Dalam beberapa kesempatan musyawarah di tingkat desa, para panitia juga menyampaikan perkembangan program yang dilakukan kepada masyarakat.
Pencatatan dan administrasi keuangan tersebut bukan hanya menjadi domain warga Desa Keji saja. Laporan ini juga digunakan oleh panitia dana desa di tingkat desa untuk melaporkannya kepada pihak terkait seperti kepada Bappeda di tingkat kabupaten. Segala kesulitan, kelebihan dan kekurang kegiatan yang dilakukan disampaikan kepada Bappeda.
Sebagai sebuah realita yang dihadapi bersama seluruh warga, pemanfaatan dana desa bagi masyarakat ini sebenarnya dirasakan cukup rumit. Pengetahuan dan kemampuan warga untuk mengikuti aturan-aturan administrasi sering kali dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang memberatkan. Apalagi ditambah dengan situasi, pendampingan desa berjalan dengan kurang optimal. Masyarakat bahkan ada atau tidak pendamping desa itu tidak memberikan efek konstruktif dan positif yang menguntungkan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat mengerahkan segala keterbatasan daya upaya yang dimiliki dengan berbasis pada peraturan yang pernah dilihat, dibaca dan didengar dari Bappeda. Sebenarnya, dalam hati dan perasaan mereka juga merasa bimbang, ragu, dan khawatir mengenai pertanggungjawaban dana desa. Akan tetapi, dengan semangat masyarakat berusaha menaklukkan tantangan tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perspektif (Oakley & Marsden, 1991) menjadi pijakan penting dalam melihat fenomena ini. Oakley melihat partisipasi sebagai dua hal penting yaitu sebagai cara dan tujuan. Dalam penelitian ini, partisipasi berperan sebagai cara untuk pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Partisipasi masyarakat Desa Keji masih berorientasi pada bagaimana memanfaatkan sumber daya  untuk mencapai tujuan dari program dana desa. Masih terdapat beberapa tantangan yang muncul dalam pemanfaatan sumber daya pada masyarakat Desa Keji, yaitu belum
padunya tafsir terhadap dana desa dan partisipasi ini masih berada dalam lingkup yang terbatas, yaitu mereka yang berbasis kekuasaan dan mereka yang lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman. Artinya, masyarakat Desa Keji ini sebenarnya mengetahui semua perkembanga pengelolaan dana desa, namun belum sepenuhnya memahami apa yang menjadi porsinya utuk menlakukan umpan balik dan upaya kritis untuk mengevaluasinya. Apapun itu, bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat Desa Keji telah meunjukkan sebuah arah yang positif, dimana terjadi pergeseran paradigma pembangunan dalam amsyarakat desa dalam bentuk desentralisasi. Oleh Soetomo (2013) desentralisasi diartikan pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dan sumber daya, mekanisme yang berisfat bottom-up dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimulai dan diinisiasi oleh masyarakat akar rumput, mengakomodasi potensi dan kearifan lokal, menekankan pada proses belajar masyarakat, mewujudkan kemandirian masyarakat. Partisipasi warga yang dimulai sejak dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev menjadi aksi nyata masyarakat, proses pembelajaran dan perbaikan senantiasa mereka lakukan merupakan wujud semangat dan kemauan masyarakat dalam melakukan inovasi dan transformasi dalam kehidupan sosialnya. Kekurangan dan tantangan menjadi hal yang tidak menyurutkan langkah masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.
Hal positif yang dapat dipetik kemudian adalah masyarakat Desa Keji menjadi masyarakat yang terbuka terhadap informasi dan perubahan sehingga dengan kondisi yang terbatas dan sulit, tetap melaksanakan program pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Situasi ini menjadi cerminan dari apa yang dikatakan oleh Ife dan Tesoriero (2008), mekanisme perubahan yang tangguh yang dapat membangun kapasitas dan kepercayaan diri individu dan masyarakat dan mengubah sistem yang mengerdilkan masyarakat.

## IV. Kesimpulan
Simpulan penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat masih terbatas dalam memahami UU Desa. Selama ini pengelolaan dana desa di Desa Keji, masih berorientasi pada penguatan infrastruktur desa yang dikelola secara bersama oleh masyarakat dan aparat desa melalui kepengurusan dana desa. Kesadaran partisipasi masyarakat desa cukup baik dalam perencanaan, pengelolaan dan monev dana desa. Tokoh masyarakat berfungsi sebagai penggerak warga untuk ikut serta mengelola dan mengawasi dana desa tersebut. Dana desa yang digunakan berbasis kebutuhan masyarakat desa
yang terdiri dari kebutuhan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengawasan dana desa, pengetahuan masyarakat masih terbatas, sehingga masih kurang optimal dalam pelaksanaannya.

## Ucapan Terima Kasih
Di akhir penulis berterima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. tidak lupa juga penulis haturkan terima kasih untuk para informan pendukung, ketua RT/RW, dan tokoh masyarakat setempat, BPD, Aparat desa/dusun dan kecamatan yang telah membantu mendapatkan tambahan data, hingga penelitian ini selesai dilakukan.
V. Daftar Pustaka Anonim. (2015). Monografi Desa Keji . Semarang.
Drs. Joeliono. (1998). Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) dan Penguatan Otonomi Desa ( Studi Kasus tentang Kebijakan Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas ).
Gustaman,  dkk. (2015). Olahan Kawasan Konservasi” Desa Wisata Jawa (Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata Berbasis Potensi Lokal Pada Masyarakat Keji). Semarang.
I Wayan Saputra. (2013). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ife, J., & Frank Tesoriero. (2008). Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi community  development :  OPAC  USU  Library . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Indira Nair. (2014). Challenges of Rural Development and Opportunities for Providing Sustainable Livelihood. IMPACT: International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences (IMPACT: IJRANSS) , 2 (5), 111–118.
Innesa Destifani, Suwondo, I. W. (2005). Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora) Innesa Destifani, Suwondo, Ike Wanusmawatie,
1 (6), 1239–1246. Joni Suwarno. (2012). Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan KTP dan KK di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal , 1 (2). Kushandajani. (2015). Implikasi uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap kewenangan desa,
4 (2), 76–94. Latifah Nyimas. (2016). the Village Autonomy and the Effectiveness of Village Fund, 193–211. Moleong, L. J. (1989). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Oakley, P., & Marsden, D. (1991). Projects with People: The practice of participation in rural development . Labour . Soetomo. (2013). Pemberdayaan Masyarakat - Mungkinkah Muncul Anti Tesisnya - TokoEdukasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudaryanto. (2011). Faktor faktor yang mempengaruhi Pemahaman.
Retrieved July 27, 2017, from http:// kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.
co.id/2012/03/fhdfhdfh.html
Suharyanto, & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. Jurnal Bina Praja , 4 (4), 251–260. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21787/ jbp.4.2012.251-260
Sumiati. (2015a). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. E - Jurnal Katalogis , 3 (2), 135–142. Retrieved from http://jurnal.untad. ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/ viewFile/4348/3261