## JPLB
Vol. 7 No. 1 (2023) ISSN 2598-0017 | E-ISSN 2598-0025 Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Evaluasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS): studi di Kabupaten Temanggung
Evaluation of the community-based water supply and sanitation program (PAMSIMAS): a study in Temanggung Regency
Dhestiane Sherly Puspita 1 , Istiarsi Saptuti Sri Kawuryan 1 , Widhi Handayani 2*
1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
2 Fakultas Interdisiplin, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
Abstrak .
Peningkatan  jumlah  penduduk  berdampak  pada  alih  fungsi lahan  yang  bermuara  pada  mencuatnya  berbagai  isu lingkungan,  termasuk  isu  ketersediaan  air  bersih  untuk memenuhi  kebutuhan  air  bersih  masyarakat.  Penyediaan  Air Minum  dan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat  (PAMSIMAS) merupakan  salah  satu  program  pemerintah  yang  diupayakan untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  dan  sanitasi masyarakat. Meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaannya, program ini telah menunjukkan manfaat dan dampak  positif  di  berbagai  daerah.  Penelitian  ini  dilakukan untuk  menjelaskan  capaian  program  PAMSIMAS  yang  ada  di Kabupaten  Temanggung  sebagai  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung.  Studi  ini  merupakan  studi  kuantitatif menggunakan  data  sekunder  lalu  dianalisis  secara  deskriptif. Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  realisasi  PAMSIMAS  di Kabupaten  Temanggung  untuk  air  minum  dinilai  baik,  yang terendah sekitar 75%, bahkan ada capaian yang melebihi target 100%.  Realisasi  PAMSIMAS  masih  fluktuatif,  tiga  kecamatan yang  realisasi  sanitasinya  rendah  yaitu  Kecamatan  Bansari (27,13%),  Kecamatan  Wonoboyo  (8,00%)  dan  Kecamatan Tretep  (6,00%).  Faktor  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat sanitasi  tersebut  adalah  rendahnya  tingkat  ekonomi masyarakat,  norma sosial yang  lemah,  dan  modal sosial  yang lemah.  Studi  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  mengidentifikasi faktor  penyebab  rendahnya  realisasi  sanitasi  di  kecamatan tersebut sehingga dapat ditemukan solusinya.
Kata kunci: PAMSIMAS, air minum, sanitasi, realisasi

## Abstract.
Population growth has an impact on land use change which leads to various environmental issues, including the clean water needs. The Community-Based Drinking Water and Sanitation Provision (PAMSIMAS)  is  one  of  the  government's  programs  aimed  at fulfilling  the  clean  water  and  sanitation  needs  of  community. Although there are still implementation problems, this program has shown positive benefits and impacts in various regions. This research  aims  to  explain  the  achievements  of  the  PAMSIMAS program  in  Temanggung  Regency  as  a  government  effort  to improve  the  people  welfare.  This  is  a  quantitative  study  using secondary  data  and  analyzed  using  descriptive  analysis.  The results of the research show that the realization of PAMSIMAS in Temanggung Regency for drinking water is considered good, with the lowest being around 75%, and some achievements exceeding the target of 100%. PAMSIMAS realization for sanitation is still fluctuating with low sanitation realization in three sub-districts, namely  Bansari  sub-district  (27.13%),  Wonoboyo  sub-district (8%), and Tretep sub-district (6%). The low level of sanitation is caused by the low economic status, weak social norms, and weak social  capital.  Further  studies  are  needed  to  find  the  factors causing  the  low  sanitation  realization  in  these  sub-districts  in order to find the best solution.
Keywords: PAMSIMAS, drinking water, sanitation, realization

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  di  daerah  tertentu  akan  memberikan dampak  seperti  lahan  terbuka  hijau  yang  semakin  terbatas  (Chusniati  2019). Pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  padat  meningkatkan  kerusakan  lingkungan dan  daya  dukung  lingkungan  yang  semakin  menurun  diakibatkan  oleh  perilaku manusia (Kuhu et al . 2019).
* Korespondensi Penulis Email : widhi_handayani@uksw.edu
Meningkatnya pembangunan fisik di wilayah atau daerah menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. Salah satu indikatornya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang menunjang keberhasilan  pelayanan  yang  mempengaruhi  kualitas  air  bersih  dan  sanitasi lingkungan  (Meithasari  dan  Subowo  2016).  Penyediaan  air  bersih  dan  sanitasi lingkungan yang buruk disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi, misalnya perilaku masyarakat sebagai penghasil sampah serta pengguna air bersih, serta  manajemen  dan  teknologi  pengelolaan  air  bersih  dan  sanitasi  yang  belum optimal.  Oleh  sebab  itu,  kontribusi  masyarakat  dalam  pengelolaan  air  bersih  dan sanitasi sangat diperlukan.
Yefni dan Haris (2019) menulis bahwa ketersediaan air bersih berperan penting dalam  meningkatkan  kesehatan  lingkungan  dan  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat. Air dan sanitasi adalah kebutuhan masyarakat yang sangat penting untuk proses kehidupan, bahkan kebutuhan pada air dan  sanitasi harus terpenuhi dengan baik dari segi kuantitas dan kualitasnya (Andriadi dan Yusri 2018). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air,  pengendalian, perencanaan, pengolahan sumber daya air, pemberdayaan sumber daya air dan yang lainnya dengan jelas menyebutkan hal ini. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air  perlu  dilaksanakan  dengan  optimal  supaya  hasilnya  dapat  dirasakan  oleh masyarakat, terlebih pada kalangan masyarakat berpendapatan rendah.
Program  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Indonesia  sudah  banyak  dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas sanitasi berbasis masyarakat. Program tersebut bertujuan dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan mampu mengubah perilaku masyarakat dalam upaya mengatur permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar (Siswanto et al. 2021). Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat  (PAMSIMAS)  merupakan  program  andalan  nasional  dari  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat  perdesaan terhadap  fasilitas  air  minum  dan  sanitasi  yang  layak  melalui  pendekatan  berbasis masyarakat  (Sanima  dan  Wicaksono  2020).  Program  PAMSIMAS  bertindak  dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana,  ataupun  investasi  non  fisik  dalam  bentuk  manajemen,  pengembangan kapasitas maupun dukungan teknis melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Program nasional 100-0-100 merupakan dukungan untuk keberhasilan capaian yang dilihat dari peningkatan jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak. Program 100-0-100 yaitu program pelayanan air minum 100%, 0% kawasan yang kumuh dan pelayanan  sanitasi  100%.  Kabupaten  Temanggung  belum  bisa  mencapai  100% berakses sanitasi yang layak tetapi dengan adanya program PAMSIMAS diharapkan dapat  meningkatkan  fasilitas  sanitasi  dan  air  minum  yang  layak.  Dalam pelaksanaannya, masyarakat perlu berpartisipasi dalam proses pembuatannya serta menunjukkan transparansi dalam setiap kegiatan, serta bertanggung jawab terhadap pengelola sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati.
Kendati  studi  terdahulu  menunjukkan  peran  positif  PAMSIMAS  terhadap masyarakat  (Yefni  dan  Haris  2019;  Sanima  dan  Wicaksono  2020),  namun  bukan berarti  tidak  ada  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaannya.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Sukarman  dan  Wicaksono  (2017) menunjukkan  bahwa  melalui PAMSIMAS pendistribusian kebutuhan air bersih pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan, tetapi sarana tower air PAMSIMAS tidak dapat menjangkau perumahan masyarakat  yang  jauh  dari  sumber  air,  sehingga  peminat  program  ini  menurun jumlahnya.
Selain itu, Andriadi dan Yusri (2018) menunjukkan bahwa masyarakat kurang aktif  dalam  kegiatan  organisasi  lokal,  sehingga  masyarakat  yang  ditunjuk  sebagai pengurus  PAMSIMAS  sangat  terbatas  jumlahnya,  ditambah  kesadaran  masyarakat akan hidup sehat masih diragukan karena sarana untuk berperilaku hidup bersih dan sehat  masih  sangat  terbatas.  Berangkat  dari  situasi  tersebut,  penelitian  ini  akan menjelaskan capaian program PAMSIMAS yang ada di Kabupaten Temanggung sebagai upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten Temanggung.

## 2. METODOLOGI
Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2021 di Kabupaten Temanggung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data sekunder hasil capaian sanitasi dan capaian air  bersih tahun  2020  yang  diperoleh  dari  BAPPEDA  Kabupaten  Temanggung.  Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2021  di  Kabupaten Temanggung terdapat 20 kecamatan dari persebaran program PAMSIMAS HID (Hibah Insentif Desa) dan Reguler yang masing-masing terdiri dari 30 Desa HID dan 14 Desa Reguler  ( Gambar  1 ). Menurut  Sekretariat  PAMSIMAS  (2021),  HID  diberikan  untuk desa  PAMSIMAS  yang  telah  menunjukkan  performansi  yang  baik.  Suatu  desa  dapat mendapatkan  HID  jika  memenuhi  beberapa  persyaratan,  yaitu  (1)  sarana  dapat berfungsi  dengan  baik;  (2)  penerapan  tarif  diatur  oleh  Kelompok  Pengelola  Sarana Prasarana  Air  Minum  dan  Sanitasi  (KP-SPAMS);  serta  (3)  terdapat  kelompok masyarakat yang bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Gambar 1. Peta persebaran program PAMSIMAS di Kabupaten Temanggung.
Gambar  1 menunjukkan  adanya  beberapa  kecamatan  di  Kabupaten Temanggung yang menjadi Desa HID, yaitu Kecamatan Kledung, Tlogomulyo, Parakan, Selopampang, Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Gemawang, Candiroto, dan Wonoboyo. Artinya,  desa-desa  yang  berada  di  kecamatan  tersebut  paling  tidak  sudah mengoperasikan Sarana Prasarana Air Minum (SPAM) selama satu tahun dan SPAM tersebut berfungsi dengan baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretariat PAMSIMAS (2021),  ada  11  kriteria  yang  digunakan  untuk  menentukan  kelayakan  suatu  desa menerima HID.
Selain  sarana  prasarana,  persyaratan  desa-desa  penerima  HID  di  antaranya adalah adanya potensi penambahan jumlah penerima manfaat SPAM sehingga akses air  minum  tingkat  desa  dapat  dimaksimalkan  hingga  100%.  Selain  itu,  desa  HID tersebut melibatkan masyarakat dalam bentuk adanya kontribusi, baik in cash ataupun in kind sebesar 20% dari nilai dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) (Sekretariat PAMSIMAS  2021).  Kontribusi  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  keterlibatan  atau partisipasi  masyarakat  dalam  peningkatan  kualitas  PAMSIMAS.  Adanya  kewajiban untuk memberikan kontribusi tersebut akan menumbuhkan rasa ikut memiliki SPAM di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka juga akan berusaha untuk memelihara SPAM  yang  dibangun  supaya  dapat  berfungsi  dengan  baik  untuk  kemaslahatan masyarakat itu sendiri.
Gambar 2. Capaian realisasi air minum (%) oleh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah pada 2020.
Gambar 2 menunjukkan capaian realisasi air minum oleh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung. Tampak pada Gambar 2 tersebut bahwa hampir semua kecamatan  di  Kabupaten  Temanggung  sudah  mencapai  lebih  dari  60%  realisasi  air minum.  Realisasi  terendah  adalah  74,99%  dicapai  di  Kecamatan  Tembarak,  namun banyak  kecamatan  yang  realisasinya  sudah  mencapai  100%  atau  bahkan  melebihi target  100%.  Namun  demikian,  ada  beberapa  kecamatan  yang  realisasinya  belum mencapai  100%,  seperti  Kecamatan  Kaloran  (89,39%),  Kecamatan  Pringsurat (80,34%),  Kecamatan  Selopampang  (88,64%),  Kecamatan  Tembarak  (74,99%),  dan Kecamatan Tlogomulyo (77,94%).
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% Beje n Bul u G e maw an g Kan d an gan Ju mo Can d iro to Ba n sar i
Kal o ran Ke d u Kl e d u n g Kran gg an N gad ire jo Pa rak an
Prin gs u rat Se lo p amp an g
Te man gg u n g
Te mb ar ak
Tl o go mu lyo Tre te p W o n o b o yo C A PA IA N (% ) NAMA KECAMATAN
Studi  evaluasi  program  PAMSIMAS  yang  dilakukan  oleh  Jalunggono  & Destiningsih (2018)  di  Desa  Sudimara,  Kabupaten  Banyumas  dengan  menggunakan enam indikator menunjukkan bahwa keenam indikator tersebut terpenuhi dan dengan demikian program tersebut dinilai berhasil. Adapun indikator yang dimaksud adalah (1)  akses  terhadap  air  bersih  oleh  minimum  50%  penerima  manfaat;  (2)  akses terhadap sarana sanitasi oleh 50% penerima manfaat; (3) keterlibatan masyarakat; (4) peningkatan  hidup  bersih  oleh  minimum  80%  penerima  manfaat;  (5)  peningkatan bebas  BABS  hingga  100%  oleh  penerima  manfaat;  dan  (6)  kepemilikan  sarana prasarana sanitasi oleh 95% sekolah (Jalunggono dan Destiningsih 2018). Studi lain yang  dilakukan  oleh  Pratama  dan  Isnanik  (2018)  menunjukkan  bahwa  ada  enam indikator  kriteria  evaluasi,  yaitu  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  perataan, responsivitas, dan ketepatan dapat digunakan untuk mengevaluasi PAMSIMAS di Desa Jogomulyo, Kecamatan Tempuran dan Kabupaten Magelang. Salah satu indikator yang ditemukan  lemah  dan  mempengaruhi  performansi  PAMSIMAS  di  Desa  Jogomulyo adalah rendahnya kapasitas pengelola atau kapasitas manajerial pengelola PAMSIMAS yang  berdampak  pada  rendahnya  pemanfaatan  sumber  daya  (Pratama  dan  Isnanik 2018).  Masalah  lain  yang  juga  dapat  berdampak  pada  rendahnya  ketercapaian program PAMSIMAS adalah keterlibatan atau partisipasi masyarakat.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Handayani et  al .  (2021)  menunjukkan  bahwa pembangunan  PAMSIMAS  di  Desa  Jarum,  Kabupaten  Klaten  sempat  mengalami penolakan dari masyarakat karena pengalaman kekeliruan konstruksi pembangunan sumur  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya,  dan  kekeliruan  konstruksi  tersebut dianggap  oleh  masyarakat  berdampak  pada  berkurangnya  sumur  gali  yang  sudah mereka  miliki.  Pada  akhirnya,  sebagian  masyarakat  yang  semula  tidak  mau berpartisipasi  kemudian  bersedia  terlibat  setelah  menyaksikan  bahwa  program PAMSIMAS  tersebut  berjalan  dengan  baik  dan  memberikan  kemanfaatan  bagi masyarakat (Handayani et al . 2021). Dengan demikian, terkait dengan capaian yang belum mencapai 100% di beberapa kecamatan ( Gambar 2 ) perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk mengevaluasi penyebab target 100% tersebut belum dapat direalisasikan dan upaya untuk mengatasinya.
Gambar 3. Capaian realisasi sanitasi (%) oleh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah pada 2020.
Gambar 3 menunjukkan capaian realisasi sanitasi oleh kecamatan di Kabupaten Temanggung.  Jika  dibandingkan  dengan  realisasi  air  minum  bersih  ( Gambar  2 ) tampak  bahwa  realisasi  sanitasi  yang  disajikan  pada Gambar  3 tersebut  lebih fluktuatif. Selain itu, jika dibandingkan dengan Gambar 2 yang menunjukkan bahwa realisasi  air  minum  bersih  oleh  semua  kecamatan  sudah  melebihi  60%,  realisasi sanitasi oleh kecamatan masih ada yang di bawah 60% ( Gambar 3 ), misalnya pada Kecamatan  Bansari  (27,13%),  Kecamatan  Kledung  (52%),  Kecamatan  Ngadirejo (40%), Kecamatan Tretep (6%) dan Kecamatan Wonoboyo (8%).
Rendahnya  realisasi  sanitasi  ini  kemungkinan  terkait  dengan  kepemilikan jamban  sehat,  yang  mengindikasikan  bahwa  dari  kecamatan-kecamatan  tersebut masih  banyak yang  belum  memiliki  jamban  sehat.  Rendahnya  ketersediaan  jamban sehat  pada  beberapa  kecamatan  tersebut  dapat  berpengaruh  pada  risiko  penyakit yang diperantarai air ( water-borne diseases ) pada masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Komarulzaman et al . (2017) menunjukkan bahwa pada level masyarakat, cakupan perbaikan sanitasi berpengaruh terhadap lebih rendahnya prevalensi diare. Artinya, semakin meningkat cakupan perbaikan sanitasi masyarakat, maka risiko masyarakat yang terpapar diare akan dapat ditekan.
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% Beje n Bul u Ge m aw an g Kan d an gan Ju mo Can d iro to Ba n sar i Kalo ran Ke d u Kl e d u n g
Kran gg an
N gad ire jo
Pa rak an
Prin gs u rat Se lo p amp an g
Te man gg u n g Te mb arak Tl o go mu lyo Tre te p W o n o b o yo CAP A IA N NAMA KECAMATAN
Komarulzaman et  al. (2017)  juga  menulis  bahwa  dampak  protektif  perbaikan kualitas sanitasi masyarakat akan meningkat seiring dengan peningkatan kualitas air minum. Memang ada kecamatan yang realisasinya sesuai dengan pernyataan tersebut seperti Kecamatan Kaloran dengan realisasi air bersih mencapai 89,39% ( Gambar 2 ) dan  realisasi  sanitasi  mencapai  89,95%  ( Gambar  3 ).  Namun  demikian,  kendati realisasi  untuk  air  bersih  sudah  baik,  realisasi  sanitasi  tidak  selalu  mengikutinya. Sebagai contoh, di Kecamatan Wonoboyo, realisasi capaian air bersih sudah mencapai 99,21% namun realisasi capaian sanitasi baru mencapai 8%. Artinya ada faktor-faktor lain  yang  berpengaruh  yang  menyebabkan  adanya  kesenjangan  antara  capaian  air bersih  dan  capaian  sanitasi.  Beberapa  penghalang  ( barriers )  yang  menghambat implementasi sanitasi di Indonesia adalah lemahnya regulasi dan sanksi, pembiayaan, serta kualitas sumber daya manusia  (The World Bank 2013). Kualitas sumber daya manusia  yang  dimaksudkan  tersebut  tampaknya  berkaitan  dengan  pemahaman masyarakat  mengenai  kebersihan  pribadi  ( hygiene )  dan  sanitasi  sehingga  akan mempengaruhi kemauan masyarakat itu sendiri untuk berpartisipasi dalam sanitasi.
Studi  Odagiri et  al. (2017)  di  Alor,  Nusa  Tenggara  Timur  menemukan  bahwa lemahnya norma sosial (diukur berdasarkan persepsi responden mengenai cakupan kepemilikan jamban di komunitas mereka), kurangnya akses terhadap air yang terjadi sepanjang  tahun,  dan  tingkat  kesejahteraan  atau  kekayaan,  berpengaruh  terhadap kombinasi  penggunaan  jamban  yang  kurang  optimal  dan  kejadian  BABS  oleh responden. Studi lain yang dilakukan oleh Cameron et al. (2019) pada 80 desa di Jawa Timur  menunjukkan  bahwa  kemiskinan  berpengaruh  terhadap  kemampuan  rumah tangga untuk meningkatkan kualitas sanitasi, identitas pelaksana juga mempengaruhi peningkatan  sanitasi  (peningkatan  kualitas  sanitasi  melibatkan  pemerintah  daerah yang  mengambil  alih  implementasi  dari  kontraktor  Bank  Dunia,  namun  tidak  ada manfaat sanitasi dan kesehatan yang diperoleh di desa yang dikelola oleh pemerintah daerah),  dan  modal  sosial  (desa  dengan  modal  sosial  awal  yang  tinggi  akan membangun lebih banyak jamban ketimbang desa dengan modal sosial yang rendah). Kedua studi tersebut mengindikasikan bahwa norma sosial yang kuat, tingkat ekonomi masyarakat,  kesesuaian  realisasi  bantuan  sanitasi  dengan  sasaran  atau  pihak  yang memang membutuhkan bantuan sanitasi, dan modal sosial masyarakat.
Kendati Kecamatan Bansari, Kecamatan Tretep, dan Kecamatan Wonoboyo tidak mengalami  kendala  terhadap  akses  air,  tetapi  tingkat  ekonomi  yang  rendah,  norma sosial yang lemah, dan modal sosial yang lemah dapat mempengaruhi ketiga wilayah tersebut, dalam arti masyarakat mungkin sangat mengandalkan bantuan pemerintah untuk  memenuhi  kebutuhan  sanitasinya,  sehingga  capaian  realisasi  sanitasi  masih sangat  rendah.  Sementara  itu,  studi  yang  dilakukan  oleh  Tarlani et  al. (2020) menunjukkan  bahwa  masalah  utama  sanitasi  dasar  di  Bandung  disebabkan  oleh masalah  teknis  seperti  kurangnya  lahan  dan  terbatasnya  akses  terhadap  PDAM (Perusahaan  Daerah  Air  Minum),  sementara  masalah  non  teknis  yang menyebabkannya  adalah  pemahaman  masyarakat  serta  pembiayaan.  Studi  lanjutan masih diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi  sanitasi  di  kecamatan-kecamatan  tersebut  dan  upaya  untuk  mengatasinya. Namun demikian, studi lain yang dilakukan oleh Odagiri et al. (2020) menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten yang intensif menerima support atau bantuan dari luar cenderung lebih mudah mewujudkan bebas BABS.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Realisasi PAMSIMAS di Kabupaten Temanggung terendah sekitar 75% untuk air minum, yaitu di Kecamatan Tembarak, sedangkan di kecamatan yang lain realisasi air minum  sudah  lebih  tinggi  dari  75%  dan  bahkan  ada  yang  melebihi  target  100%. Realisasi  PAMSIMAS  untuk  sanitasi  masih  fluktuatif  dan  masih  ada  tiga  kecamatan dengan  realisasi  sanitasi  rendah  yaitu  Kecamatan  Bansari  (27,13%),  Kecamatan Wonoboyo  (8%)  dan  Kecamatan  Tretep  (6%).  Beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi tingkat realisasi sanitasi yang rendah tersebut adalah tingkat ekonomi yang rendah, norma sosial yang lemah, dan modal sosial yang lemah. Studi lebih lanjut diperlukan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menyebabkan  rendahnya realisasi sanitasi di kecamatan-kecamatan tersebut sehingga dapat ditemukan upaya untuk mengatasinya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Andriadi  A  dan  Yusri  A.  2018.  Pemberdayaan  masyarakat  oleh  pemerintah  daerah Kabupaten  Kuantan  Singingi  melalui  program  penyediaan  air  minum  dan sanitasi  berbasis  masyarakat  (PAMSIMAS)  di  Kecamatan  Kuantan  Hilir  Tahun 2016-2017. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 5(1):1 – 21.
Cameron L, Olivia S dan Shah M. 2019. Scaling up sanitation: evidence from an RCT in Indonesia. Journal of Development Economics 138:1-16.
Chusniati S. 2019. Implementasi kebijakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Trenggalek. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara 2(2):57 – 64.
Handayani  W,  Widianarko  B  dan  Pratiwi  AR.  2021.  Air  dan  batik  dalam  kelindan: bersama menuju keberlanjutan (dalam kearifan lokal Jawa Tengah: tak lekang oleh waktu). Penerbit UNIKA Soegijapranata. Semarang.
Jalunggono G dan Destiningsih R. 2018. Model pemberdayaan dan evaluasi penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS): studi kasus pada Badan Pengelola Sarana  Pengadaan  Air  Minum  dan  Sanitasi  (BP-SPAMS)  Andanawarih  Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.  Accounthink: Journal of Accounting & Finance 3(2):574-588.
Komarulzaman A, Smits J and de Jong E. 2017. Clean water, sanitation and diarrhoea in Indonesia:  effects  of  household  and  community  factors.  Global  Public  Health 12(9):1141-1155.
Kuhu F, Dilapanga AR dan Mantiri J. 2019. Pelayanan perusahaan daerah air minum dalam penyediaan air bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara 1(1):65 – 70.
Meithasari  A  dan  Subowo  A.  2016.  Evaluasi  program  penyediaan  air  minum  dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Kebongulo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Journal of Public Policy & Management Review 5(2):1 – 13.
Odagiri M, Muhammad Z, Cronin AA, Gnilo ME, Mardikanto AK, Umam K and Asamou YT. 2017. Enabling factors for sustaining open defecation-free communities in rural Indonesia: a cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health 14(12):1-20.
Odagiri  M,  Cronin  AA,  Thomas  A,  Kurniawan  MA,  Zainal  M,  Setiabudi  W,  Gnilo  ME, Badloe  C,  Virgiyanti  TD,  Nurali  IA,  Wahanudin  L,  Mardikanto  A  and  Pronyk  P. 2020. Achieving the sustainable development goals for water and sanitation in Indonesia – results  from  a  five-year  (2013 – 2017)  large-scale  effectiveness evaluation. International Journal of Hygiene and Environmental Health 230:1-7.
Pratama AB dan Isnanik AT. 2018. Evaluasi berjalan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Jurnal Ilmu Administrasi 15(2):148-162.
Sanima  R  dan  Wicaksono  B.  2020.  Evaluasi  program  penyediaan  air  minum  dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan Sungai  Lala  Kabupaten  Indragiri  Hulu  Tahun  2018.  Jurnal  Online  Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7(1):1 – 12.
Sekretariat  PAMSIMAS.  2021.  Petunjuk  teknis  hibah  kabupaten  dan  desa  program PAMSIMAS. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jakarta.
Siswanto AB, Salim MA dan Ristiyanto AK. 2021. Evaluasi pengembangan sarana air minum pada program PAMSIMAS Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Rang Teknik Journal 4(2):325 – 338.
Sukarman  dan  Wicaksono  B.  2017.  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pengelolaan  PAMSIMAS  di  Desa  Banglas  Barat,  Kecamatan  Tebing  Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. NAKHODA: Jurnal Ilmu Pemerintahan 16(28):7 – 17.
Tarlani T, Nurhasanah H and Destiani AT. 2020. Challenges and efforts for sanitation access  growth  in  Indonesia.  IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and Engineering 830(3):032069.
The World Bank. 2013. East Asia Pacific urban sanitation review: Indonesia Country study. The World Bank. Washington DC.
UU (Undang-Undang) Tahun 2004 Nomor 7 tentang sumber daya air.
Yefni Y and Haris M. 2019. Pemberdayaan lingkungan melalui program penyediaan air minum  dan  sanitasi  berbasis  masyarakat  (PAMSIMAS)  Desa  Padang  Mutung Kampar. Masyarakat Madani 4(1):13-26.