Tasya Patricia Winata, Valencia Gustin (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Investasi Emas Digital di Indonesia. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia. 7 (8). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 8, Agustus 2022

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK INVESTASI EMAS DIGITAL DI INDONESIA
Tasya Patricia Winata 1 , Valencia Gustin 2
Fakultas  Hukum  Universitas  Tarumanagara,  Indonesia 1 ,  Fakultas  Hukum  Universitas Padjajaran Indonesia 2
Email: tasyapatricia25@gmail.com, valenciagustin10@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  dunia  perdagangan  terus  berubah  seiring  dengan  bertambahnya kebutuhan  manusia  yang  didorong  oleh  berbagai  faktor.  Salah  satu  faktor  yang memengaruhi  aktivitas  perdagangan  adalah  teknologi,  dimana  menghadirkan sarana dan jalan baru atas beragam kebutuhan. Emas digital merupakan salah satu contoh  perkembangan  model  investasi  emas  fisik  menjadi  emas  yang  dapat diakses  secara  digital  tanpa  digital.  Mengingat  barunya  model  investasi  emas digital,  maka  masih  perlu  kejelasan  terhadap  ruang  lingkup  dasat  hukum  bagi investasi  tersebut.  Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dengan dua pendekatan, yaitu perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujan  untuk  menjelaskan  dasar  hukum  dan  peran  pemerintah  dalam  praktik emas digital di Indonesia. Dari penelitian didaparkan kesimpulan bahwa meskipun belum  ada  peraturan  spesifik  mengenai  investasi  emas  digital,  tetapi  terdapat beberapa peraturan terkait dengan emas digital di Indonesia, dimana salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018.
Kata  Kunci: emas  digital,  investasi,  bursa  berjangka,  legalitas  praktik,  sistem elektronik

## Abstract
The  development  of  the  world  of  trade  continues  to  change  along  with  the increasing  human  needs  which  are  driven  by  various  factors.  One  of the  factors that  influence  trading  activities  is  technology,  which  presents  new  means  and avenues  for  various  needs.  Digital  gold  is  one  example  of  the  development  of  a physical  gold  investment  model  into  gold  that  can  be  accessed  digitally  without being digital. Given the new digital gold investment model, it is still necessary to clarify the scope of the legal basis for the investment. This paper uses a normative legal  research  method  with  two  approaches,  namely  legislation  and  conceptual. This  study  aims  to  explain  the  legal  basis  and  the  role  of  the  government  in the practice  of  digital  gold  in  Indonesia.  From  the  research,  it  is  concluded  that although there are no specific regulations regarding digital gold investment, there are  several  regulations  related  to  digital  gold  in  Indonesia,  one  of  which  is Minister of Trade Regulation Number 119 of 2018.
Keywords: digital gold, investation, futures market, practice legality, electronic system

## Pendahuluan
Sebagai bentuk investasi baru sebagai perkembangan dari teknologi yang belum ada  sebelumnya,  penggunaan  emas  digital  sebagai  metode  investasi  memerlukan payung  hukum  yang  mumpuni  dalam  menghasilkan  ketetapan  regulasi  dalam kedudukannya  sebagai  dasar  dari  perlindungan  hukum  terkait  dengan  transaksi  dan subjek terkait. Di Indonesia sendiri, belum ada pengaturan secara spesifik dan merinci di  dalam  peraturan  perundang-undangan  nasional,  namun  memang  telah  diterbitkan beberapa  macam  peraturan  dibawah  undang-undang  yang  menaungi  praktiknya  di Indonesia  layaknya  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.  Peraturan  tersebut  dibuat  atas  adanya  dorongan  dalam  rangka  memberikan kepastian  hukum  bagi  konsumen  investasi  emas  digital  di  Indonesia  pada  praktik perdagangan emas digital yang semakin berkembang di Indonesia.
Dengan  dikeluarkannya  peraturan  tersebut,  sebagian  besar  yurisdiksi  telah mengadopsi kebijakan untuk menciptakan infrastruktur pendukung layanan digital. Hal tersebut  termasuk  reformasi  dalam  rangka  memungkinkan  lembaga  keuangan menggunakan  teknologi  digital  dalam  mengidentifikasi  dan  memverifikasi  pelanggan tanpa  kehadiran  fisik  pelanggan.  Di  Indonesia,  industri  financial  technology  (fintech) berperan  sebagai  penyedia  akses  pelayanan  yang  lebih  baik  serta  dalam  rangka mempromosikan penggunaan yang lebih besar dan lebih mudah dari layanan keuangan yang  nyaman  dan  terjangkau.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  mengambil pendekatan  interaktif  dan  kolaboratif  dalam  menyediakan  lingkungan  regulasi  yang proporsional.  Dalam  usaha  penyediaan  pendekatan  yurisdiksi  yang  seimbang,  Dalam mendukung  pemberdayaan  sektor  ini,  OJK  berupaya  untuk  mengikuti  perkembangan teknologi  dengan  cermat  tanpa  menciptakan  hambatan  yang  dapat  memperlambat inovasi  yang  bertanggung  jawab,  dengan  berupaya  memastikan  industri  keuangan digital  yang  kompetitif  dengan  menegakkan  aturan  yang  menghindari  potensi  praktik monopoli  dan  memastikan  perlindungan  konsumen  yang  memadai.  Berdasarkan regulasi,  OJK  No.13/POJK.02/2018  tentang  inovasi  keuangan  digital  di  bidang keuangan,  OJK  telah  menetapkan  kerangka  peraturan  fintech  yang  sesuai  .  Hal  ini dirancang  sebagai  peraturan  yang  memayungi  industri  fintech  dan  bertujuan  untuk menciptakan tanggung jawab inovasi keuangan digital.
Dalam  hal  ini  emas  digital  sendiri  merupakan  salah  satu  dari  bentuk  model investasi  emas  menggunakan  industri  fintech  secara  digital  dengan  produk  yang ditawarkan berupa penjualan emas murni 24 karat, dimana emas tersebut dapat diakses oleh  penggunanya  melalui  berbagai  platform  digital  yang  tersedia,  dan  penyimpanan emas  tersebut  dilakukan  oleh  penjual  emas  tetapi  kepemilikannya  tetaplah  merupakan milik  dari  pemilik  emas  tersebut.  Berbeda  dengan  emas  biasa  yang  mudah  ditemui  di toko  emas,  emas  digital  ini  dapat  dibeli  mulai  dari  harga  yang  sangat  rendah,  dimana mungkin  belum  dapat  ditemukan  pada emas  fisik  yang  dijual  di  pasaran.  Emas  digital ini  juga  hadir  sebagai  solusi  dalam  menutupi  kekurangan  dari  investasi  menggunakan
emas  fisik  yang  dianggap  merupakan  instrumen  investasi  yang  kurang  tepat  akibat adanya biaya-biaya tambahan lain yang digunakan dalam pembelian emas fisik, seperti adanya biaya penyimpanan, sewa toko, dan biaya lain, sehingga menambah harga dari nilai pembelian emas tersebut .
Banyaknya  industri  fintech  layaknya  e-commerce  yang  menawarkan  jasa investasi  dalam  bentuk  jual  beli  emas  tanpa  adanya  bukti  fisik  banyak  menarik  para peminat  investasi  emas  tanpa  perlu  terbebani  terhadap  adanya  biaya  penanganan penyimpanan  emas  tersebut.  Misalnya,  dengan  menggunakan  fitur  Tokopedia  Emas yang  tersedia  di  layanan  aplikasi  Tokopedia,  pengguna  dapat  memulai  tabungan  emas tanpa adanya bentuk fisik dimulai dari harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Dijelaskan bahwa fitur Tokopedia Emas tersebut merupakan sebuah fitur yang mewadahi transaksi jual  beli  emas  dengan  tujuan  melakukan  investasi,  tabungan,  pembelian,  hingga penjualan  dengan  keamanan  yang  terjamin  sesuai  regulasi  yang  berlaku.  Bahkan  di dalam  penjelasan  fitur  tersebut  disebutkan  bahwa  proses  registrasi  yang  digunakan  di dalam transaksi emas digital tidak memerlukan langkah yang rumit, tetapi dapat dibeli dengan  cara  yang  sederhana  dan  mudah  sehingga  dapat  dilakukan  oleh  semua  orang tanpa adanya syarat dan ketentuan khusus tertentu .
Mengingat  hal  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  tersebut,  maka  terdapat beberapa problematikan yang selanjutnya akan dijabarkan di dalam penulisan ini, antara lain:
1. Bagaimana praktik investasi emas berbentuk digital di Indonesia ?
2. Bagaimana Legalitas Hukum terhadap Praktik Investasi Emas berbentuk digital di Indonesia ?
3. Bagaimana  peran  Pemerintah  Indonesia  terkait  dengan  pengawasan  dalam penyelenggaraan transaksi emas digital dalam perdagangan berjangka di Indonesia?

## Metode Penelitian
Penelitan  ini  menggunakan  jenis  metode  penedekatan  yang  merujuk  kepada konsep  metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  pengerjaan  konsep  penelitian  yang diadakan  dengan  tujuan  menemukan  serta  merangkum  argumentasi  hukum  melalui pengamatan  dan  analisa  atas  permasalahan  pokok  yang  ditemukan,    yang  kemudian diadakan  dengan  melakukan  kajian  berdasarkan  kaidah,  norma,  dan  asas  hukum  yang berlaku  .  Selain  itu,  penelitian  hukum  normatif  dapat  didefinisikan  pula  dengan pengertian  lainnya,  dimana  ia  merupakan  suatu  penelitian  yang  menempatkan  hukum dengan  proyeksi  sistem  bangunan,  hukum  berkaitan  dengan  asas,  kaidah,  maupun norma yang berasal dari sumber hukum (perjanjian, doktrin/pendapat para ahli, putusan pengadilan,  peraturan  perundang-undangan,  asas,  kaidah,  serta  norma  peraturan  yang berlaku) . Dalam pendekatannya, penelitian hukum normatif juga melibatkan penelitian terkait  dengan  sikronisasi  hukum  horizontal  dan  vertikal,  hubungannya  bagi  asas hukum, komparasi sejarah pembentukan hukum, serta sistematika hukum .
Di  dalam  pengerjaannya,  penelitian  ini  dilakukan  melalui  2  (dua)  metode pendekatan  yang  digunakan  untuk  merumuskan  jawaban  permasalahan  yaitu
pendekatan  perundang-undangan  (Statute  Approach)  dan  pendekatan  konseptual (Conceptual  Approach).  Pendekatan  perundang-undangan  diadakan  melalui  pengadaan atas  kajian  dan  telaah  peraturan    terkait  untuk  memecahkan  permasalahan  terkait  . Sedangkan  pendekatan  konseptual  merupakan  pendekatan  yang  diadakan  atas  tolak ukur  yang  berasal  dari  kajian  literatur-literatur  hukum  layaknya  buku,  makalah,  jurnal dan lainnya, yang kemudian dalam ranah ilmu hukum yang relevan berkembang dengan konteks permasalahan yang dihadapi (sebagai masalah nyata). Adapun bahan penelitian yang dipakai yaitu data sekunder bersumber dari sumber pustaka, dimana dalam bentuk yang  tertulis  kemudian  dikumpulkan  melalui  jenis  penelitian  kepustakaan  (Library Research)  dan  studi  dokumen  yang  tersedia.  Bentuk  dari  Data  Sekunder  selanjutnya diklasifikasi mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non-hukum . Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang bersumber dari pengumpulan  data  yang  memiliki  sifat  otoritatif  berasal  dari  perundang-undangan, putusan  hakim,  dan  peraturan  terkait  lainnya  yang  berhubungan  dengan  praktik investasi  emas  digital  di  Indonesia.  Selain  itu  juga  digunakan  bahan  hukum  sekunder yang  berasal  dari  teori  dengan  sumber  muatan  dari  berbagai  bahan  bacaan,  seperti jurnal/makalah,  buku,  karya  tulis  ilmiah,  serta  sumber  non-hukum  dalam  melakukan kajian atas suatu gejala atau isu hukum yang dihadapi, sehingga kedudukannya eksisten sebagai  bahan  yang  dipakai  dengan  tujuan  memvalidasi  bahan  hukum  primer  dan sekunder.

## Hasil dan Pembahasan
1. Praktik Investasi Emas Berbentuk Digital di Indonesia
Emas  merupakan  instrumen  investasi  yang  dominasinya  umum  digemari  oleh masyarakat akibat kisaran harganya yang cukup stabil apabila dibandingkan dengan instrumen lainnya. Kestabilan dari harga tersebut tidak terlepas dari faktor kebalnya harga  komoditi  tersebut  yang  cenderung  jarang  menurun  drastis  terlepas  dari pengaruh  harga  inflasi  yang  terus  terjadi  .  Saat  ini,  emas  tidak  hanya  bisa  dimiliki secara fisik tetapi juga dalam bentuk digital. Sejumlah regulasi yang telah ditetapkan dan  potensi  imbal  hasil  jangka  panjang  yang  optimal  menjadi  beberapa  faktor  yang menjadikan investasi aset emas fisik digital menjadi pilihan yang menarik.
Perkembangan  zaman  dan  teknologi  yang  terus  berkembang  juga  turut mempengaruhi praktik jual beli emas yang terjadi pada saat ini. Emas dalam bentuk fisik  dirasa  tidak  dapat  lagi  cukup  sesuai  sebagai  instrumen  investasi  mengingat banyaknya  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  emas  fisik.  Banyaknya  biaya  tambahan yang  dibebankan  seperti  adanya  biaya  toko  tempat  penjualan  emas  yang mempengaruhi  harga  penjualan,  biaya  penyimpanan,  hingga  biaya  perawatan  emas membuat  banyak  sekali  kelemahan  dalam  praktik  investasi  emas  fisik.  Mengingat kenaikan harga emas yang cenderung lambat dan tidak tetap, tentu saja biaya-biaya tambahan  tersebut  banyak  menghambat  penggunaan  dari  emas  fisik  sebagai instrumen investasi sebab akan berpengaruh kepada jangka waktu keuntungan yang diperoleh  dari  investasi  tersebut  .  Banyaknya  masalah  penggunaan  instrumen  emas
fisik  tersebut  akhirnya  merespon  kemajuan  teknologi  yang  kemudian  hadir  sebagai perkembangan ilmu pengetahuan untuk merespon kebutuhan masyarakat (hubungan timbal balik).
Hadirnya  emas  digital  sebagai  salah  satu  sarana  investasi  yang  ada  menjadi solusi dari kekurangan penggunaan instrumen emas fisik. Emas digital hadir dengan diwadahi  oleh  industri  fintech  yang  dilakukan  secara  digital  sebagai  perkembangan dari  bentuk  model  investasi  emas  konvensional.  Perbedaan  yang  mencolok  antara emas  fisik  dengan  emas  digital  sendiri  salah  satunya  terletak  di  dalam  kadar  yang terkandung di dalam emas tersebut, dimana emas digital merupakan emas murni 24 karat.  Emas  digital  ini  dapat  diakses  oleh  penggunanya  melalui  berbagai  platform digital  yang  tersedia,  dan  penyimpanan  emas  tersebut  dilakukan  oleh  penjual  emas tetapi  kepemilikannya  tetaplah  merupakan  milik  dari  pemilik  emas  tersebut. Kepemilikan tersebut  selanjutnya  akan  ditandai  dengan  adanya  pemberian  sertifikat sebagai bukti dari kepemilikan emas tersebut kepada pembeli dari emas digital yang bersangkutan.  Akibat  dari  perbedaan  pihak  yang  menyimpan,  maka  pembeli  dari emas  tidak  akan  mendapatkan  emas  fisik,  tetapi  terbatas  hanya  kepada  sertifikat kepemilikan emas tersebut saja.
Transaksi  jual  beli  pada  emas  digital  tersebut  dilakukan  secara  virtual  yang umumnya diadakan oleh berbagai layanan e-commerce yang ada, sebagai contohnya Tokopedia  yang  menghadirkan  fitur  Tokopedia  Emas.  Layanan  tersebut menghadirkan  pasar  untuk  dilakukannya  transaksi  jual  beli  emas  dengan  proses registrasi yang mudah, dapat dilakukan kapan saja tanpa adanya batasan waktu, serta tidak perlu secara langsung melakukan investasi dengan penjual emas. Bahkan dalam penjualannya, emas digital dapat dibeli mulai dari harga yang sangat murah sehingga terjangkau  bagi  semua  kalangan  dimana nominal terendah  dalam transaksi jual  beli emas yang tawarkan dimulai dari harga Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah). Emas yang dibeli tersebut kemudian masuk ke dalam kategori virtual property, yaitu pembuatan code  yang  ada  di  dalam  dunia  maya  (internet)  secara  sedemikian  rupa  dan perlakuannya  setara  dengan  keberadaan  benda  di  dalam  dunia  nyata  yang  dibentuk dengan  menggunakan  sistem  komputer  tertentu.  Menurut  pendapat  Brown  dan Raysman,  keberadaan  dari  (emas  digital)  virtual  property  tersebut  memiliki  nilai ekonomis  sehingga  kemudian  dapat  dijadikan  sebagai  alat  tukar  dalam  suatu transaksi  tukar  -menukar  maupun  jual  beli  yang  terjadi  .  Pada  contoh  Tokopedia Emas bekerjasama dengan pegadaian menyediakan beberapa fitur layanan layaknya jual  beli  emas,  cetak  emas,  dan  transfer  emas,  yang  mirip  dengan  sistem  transaksi emas  konvensional  dimana  konsumen  dapat  membeli,  menjual,  maupun  menabung emas  kapan  saja  sesuai  dengan  keinginan  mereka  dan  setiap  gram  emas  yang  telah dibeli tersebut akan diubah menjadi emas fisik yang dititipkan di pegadaian.
2. Legalitas Praktik Investasi Emas Digital Berdasarkan Hukum di Indonesia
Perkembangan  teknologi  dibuat  dalam  rangka  mewadahi  tuntutan  kebutuhan dalam kehidupan manusia. Terdapatnya inovasi dan kebutuhan baru tersebut menuntut adanya  pengembangan  dan  pembuatan  hukum  baru  sebagai  landasan  kepastian  dalam transaksi  yang  terjadi.  Hal  tersebut  juga  terjadi  kepada  emas  digital,  dimana  sebagai sebuah  produk  investasi  baru  yang  hadir  di  dalam  masyarakat,  keberadaannya memerlukan  dasar  hukum  yang  jelas  sehingga  terhadap  kepastian  landasan  terhadap aspek ruang lingkupnya. Jaminan akan adanya dasar hukum yang jelas dapat bermanfaat untuk  memberikan  rasa  aman,  nyaman  dan  perlindungan  yang  tepat  bagi  setiap  pihak yang  memanfaatkan  emas  digital  sebagai  aset  investasi  terutama  konsumen  daripada emas  digital  sendiri.  Dalam  hal  ini  konsumen  juga  memiliki  andil  kewajiban  dalam setiap  transaksi  dengan  melakukan  itikad  baik;  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan kesepakatan; dan juga menyelesaikan sengketa yang muncul dari sengketa perlindungan konsumen sesuai hukum yang berlaku.
Emas digital yang pada dasarnya diperoleh melalui layanan fintech e-commerce yang  apabila  ditinjau  secara  hukum  perdata  berupa  perjanjian  transaksi  jual  beli  suatu barang. Perjanjian tersebut kemudian akan menjadi sah apabila perjanjian tersebut dapat memenuhi  syarat  sah-nya  perjanjian  yang  diatur  di  dalam  klausula  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  KUH  Perdata).  Dimuat  di  dalam  Pasal 1320  KUH  Perdata,  bahwa  suatu  perjanjian  dapat  memenuhi  eksistensinya  sebagai sebuah  perjanjian  yang  sah  pada  saat  di  dalam  perjanjian  tersebut  telah  memauan kesepakatan  para  pihak  untuk  kemudian  mengikatkan  dirinya,  dimana  para  pihak tersebut  juga  memenuhi  unsur  kecapakan  dalam  membuat  tindakan  hukum (mengadakan  perikaran  tersebut),  mengatur  mengenai  persoalan  tertentu,  serta didasarkan atas suatu sebab yang halal.
Kesepakatan  sendiri  menurut  Pasal  1458  KUH  Perdata  yaitu  ketika  jual  beli tersebut  dianggap  telah  terjadi  antarpihak  setelah  pihak-pihak  tersebut  mencapai kesepakatan  tentang  barang  beserta  harganya,  walaupun  barang  tersebut  belum diserahkan  dan  belum  dibayar.  Dimana  unsur  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  sesuai dengan  pasal  1458  KUH  Perdata  tersebut  ialah:  terdapat  kewajiban  penjual  untuk memberikan  barang  yang  diperjanjikan  dan  kewajiban  dari  pembeli  untuk membayarkan  objek  yang  diperjanjikan  kepada  penjual.  Selanjutnya  syarat  cakap, berbeda  dengan  jual-beli  secara  langsung  dimana  penjual  dan  pembeli  dapat  bertemu secara  langsung  dan  mengetahui  kecakapan  antar  pihak,  pada  jual  beli  secara  digital akan  lebih  sulit  untuk  menentukan  kecakapan  penjual  dan  pembeli,  namun  walaupun tidak dapat dijamin kecakapannya secara hukum tetapi dalam jual beli digital biasanya telah  terdapat  profil  dari  para  pembeli  dan  penjual  yang  harus  dilengkapi  di  awal layaknya  data  diri  yang  didaftarkan  pada  aplikasi e-commerce  tempat  transaksi  terjadi nantinya sehingga syarat sah subjektif perjanjian cakap telah terpenuhi. Pada syarat sah perjanjian  mengenai  suatu  hal  tertentu  pada  pasal  1333  KUHPerdata  dikatakan  suatu perjanjian  harus  memiliki  pokok  baik  berupa  barang  yang  sekurangnya  ditentukan jenisnya. Suatu hal tertentu mengindikasikan adanya objek tertentu daripada perjanjian yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  pihak  pembeli  dan  penjual  dimana  pada  praktik
investasi jual  beli  emas  digital  yang menjadi  objek adalah  emas  digital  itu  sendiri  dan hak  kewajiban  pembeli  juga  penjual  dalam  transaksi  tersebut.  Syarat  yang  terakhir adalah suatu sebab yang halal pada investasi jual beli emas digital adalah sesuatu yang halal dikarenakan hal tersebut diperbolehkan dalam undang-undang.
Terutama emas digital  transaksi-nya secara elektronik telah diatur dalam Pasal 1  ayat  6  huruf  a  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Internet  dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya  disebut  UU  ITE).  Peraturan tersebut memuat  bahwa  Penyelenggar  Sistem Elektronik  didasarkan  atas  parameter  yang  merujuk  kepada  Orang,  Penyelenggara Negara,  Badan  Usaha,  serta  masayrakat,  dimana  mereka  selanjutnya  melakukan pengelolaan,  penyediaan,  dan/atau  pelaksanaan  operasi  dari  Sistem  Elektronik,  kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau pihak lain secara sendiri- sendiri maupun secara bersama-sama. Informasi elektronik di dalam pengaturan tersebut merujuk  kepada  Dokumen  Elektronik,  dimana  menurut  Pasal  1  ayat  4  UU  ITE dijelaskan  mengenai  pengertian  dari  dokumen  elektronik,  yaitu  setiap  informasi elektronik  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melakui  komputer  atau sistem  elektronik,  termasuk  (meskipun  tidak  terbatas)  kepada  kode  akses,  simbol, perforasi,  angka,  tanda,  huruf,  rancangan,  peta,  gambar,  suara,  tulisan,  foto,  ataupun sejenisnya  yang  mengandung  arti  atau  makna  yang  dapat  dipahami  oleh  orang  yang mampu  memahaminya  yang  kemudian  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau disimpan.
Sehingga jika kita tinjau dari adanya transaksi jual beli maupun investasi emas digital  telah  memenuhi  syarat  dari  perjanjian  tersebut  sesuai  dengan  KUH  Perdata dimana  pembeli  dan  penjual  yang  dianggap  cakap telah  sama-sama  sepakat atas  objek transaksi  emas  digital  yang  dilakukan  melalui  layanan  e-commerce  maupun  layanan fintech lainnya; dan kedua belah pihak penjual juga pembeli melakukan kewajibannya dengan  pembeli  membayar  emas  digital  yang  dibelinya  sesuai  dengan  platform pembayaran  yang  disetujui  pada  aplikasi  emas  digital  dan  penjual  berkewajiban memberikan  emas  yang  berbentuk  digital  nantinya  ke  akun  platform  aplikasi  digital milik  penjual  yang  nantinya  akan  dijadikan  sebagai  bukti  kepemilikan  emas  digital pembeli.
Terlepas dari pada diperbolehkan secara perdata dan transaksinya, namun sejauh ini  belum  ada  ketentuan  yang  pasti  terkait  keabsahan  atas  penyelenggaraan  investasi dari emas dalam bentuk digital. Namun memang emas digital telah banyak menjadikan pemilik toko maupun peadagang emas, dimana ia hadir sebagai sarana perdagangan dan investasi,  serta  tempat  untuk  menyimpan  kekayaannya  secara  lebih  praktis  dan  aman. Emas  digital  hadir  membuat  perdagangan  global  menjadi  lebih  multilateral  dengan pengaruh  harga  pasar  yang  real  time  (akan  berubah  bergantung  kepada  keadaan  pasar pada waktu tersebut).
Pada  kasus-kasus  transaksi  emas  digital  serupa  di  tanah  air,  seringnya  terjadi penipuan  dalam transaksi jual  beli emas digital  dimana  pihak  pembeli  menjadi  korban dari  penipuan  oleh  penjual  yaitu  pembeli  yang  telah  mentransfer  uangnya  kepada
penjual namun sang penjual tidak mengirimkan emas digital ke akun pembeli, sehingga dalam hal mengadakan transaksi jual beli maupun investasi emas digital harus terlebih dahulu  memeriksa  keabsahan    layanan  platform  emas  digital  apakah  telah  memenuhi prosedur  dan  telah  terdaftar  di  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi (Bappebti) ataupun otoritas jasa keuangan (OJK).
Berdasarkan  ketentuan  konstitusi  yang  berlaku  di  Indonesia,  cakupan  emas digital  di  bidang  perdagangan  diatur  oleh  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan  Berjangka  Komoditi.  Dijelaskan  di  dalam  Pasal  1  ayat  2  undang-undang tersebut  dimana  komoditi  merupakan  setiap  hak,  jasa,  barang,  maupun  kepentingan lainnya, ternasuk pula setiap derivatif dari komofiti, dimana bisa diperjualbelikan serta menjadi subjek dari perjanjian Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Berjangka, maupun Kontrak  Derivatif  lain..  Sehingga  dari  pengertian  tersebut  dapat  terlihat  posisi  emas digital  sebagai  sebuah  bagian  dari  komoditi,  yaitu  sebagai  objek  yang  dapat  dimuat  di dalam  Kontrak  Derivatif,  yaitu  kontrak  yang  nilai  harganya  bergantung  kepada  subjek Komoditi yang bersangkutan.
Terkait  daripada legalitas  praktik investasi  emas  digital  di  Indonesia  dapat  kita lihat  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  4 Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Emas  Digital  di Bursa Berjangka  (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No 4 Tahun 2019), terbitnya peraturan  tersebut  dijelaskan  oleh  Kepala  Bappebti,  Indrasari  Wisnu  Wardhana  dalam Siaran  Pers  18  Februari  2019  akan  menjadi  landasan  operasional  dan  secara  lebih khusus  menjelaskan  persyaratan  mekanisme  transaksi  daripada  lembaga  pasar  fisik emas  dan  juga  persyaratan  teknis  emas  berupa  tempat  penyimpan  dan  standar  mutu kemurnian  emas.  Dengan  keluarnya  peraturan  Bappebti  No  4  Tahun  2019  tersebut memberikan  suatu  bentuk  jaminan  berupa  payung  hukum  bagi  penyelenggaraan pelayanan perdagangangan di bursa Indonesia di bidang Fisik Emas Digital.  .
Peraturan tersebut merupakan  ketentuan yang  dikeluarkan  dengan tujuan  untuk memberikan  kepastian  hukum  dalam  mekanisme  transaksi  emas  digital  di  Pasar  Fisik Berjangka  Indonesia.  Menurut  peraturan  tersebut,  emas  yang  dimaksud  adalah  emas murni  yang  dapat  diperdagangkan  pada  Pasar  Fisik  Emas  Digital  dengan  kandungan kadar  Aurum  (Au)  paling  rendah  sebesar  99%  (sembilan  puluh  sembilan  persen). Dimana  emas  digital  sendiri  merupakan  emas  dengan  catatan  kepemilikan  yang dilakukan secara digital dimana penjual disini diwajibkan membuat tatacara ketenrtuan sesuai  dengan  Trading  Rules  yang  berlaku  serta  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu berupa  persetujuan  oleh  Bappebti.  Mengingat  perbedaan  tersebut,  maka  terdapat regulasi khusus yang ditetapkan dalam mengatur transaksi perdagangan emas digital di bursa berjangka di dalam Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019, yaitu :
1. Bahwa perdagangan emas digital wajib untuk mengikuti mekanisme yang diatur di dalam peraturan tersebut; dan
2. Bahwa  terdapat  persyaratan  teknis  terhadap  emas  digital,  yaitu  penyimpanan terhadap  emas  tersebut  dilakukan  di  tempat  penyimpanan  yang  dikelola  oleh
Pengelola  Tempat  Penyimpanan  Emas,  dengan  ketentuan  kadar  emas  minimum sebesar 99,9%, dengan bukti pengadaan berupa sertifikat mencakup kode seri, logo, dan berat emas, serta satuan emas dalam berat tertentu (1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1.000 gram) .
Selanjutnya  terdapat  juga  penjelasan  yang  harus  diketahui  mengenai  kedudukan hukum  oleh pembeli dan penjual dalam investasi jual beli emas digital dalam Pasal 8 yang menyebutkan :
1. Peserta  dari  Emas  Digital  baik  yang melakuakn  tindakan  sebagai  penggerak  pasar (market  maker)  ataupun  tidak  (non  market  maker)  perlu  terlebih  dahulu  memiliki dan  membuka  rekening  transaksi  di  Bursa  Berjangka  sebelum  dapat  melakukan transaksi di Bursa Berjangka.
2. Transaksi  yang  dirujuk  di  dalam  ayat  (1)  ketentuan  ini  hanya  dapat  dilakukan setelah  melalui  Perantara  Pedagang  Fisik  Emas  Digital,  membuka  rekening transaksi  pada  Bursa  Berjangka  dimana  melalui  Perantara  Pedagang  Fisik  Emas Digital kepada Peserta Emas Digital yang tidak bertindak sebagai penggerak pasar (non-market maker).
3. Bursa  Berjangka  dalam  hal  ini  wajib  mengimplementasikan  program  pencegahan terhadap pendanaan terorisme dan anti pencucian uang kepada Peserta Emas Digital yang bertindak sebagai market maker yang berlaku dalam Perdagangan Berjangka.
4. Pengaturan  penerapan  dalam  program  pencegahan  terhadap  pendanaan  terorisme dan  anti  pencucian  uang  kepada  Peserta  Emas  Digital  yang  bertindak  sebagai market  maker  yang  berlaku  di  dalam  Perdagangan  Berjangka  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  wajib  dilaksanakan  oleh  Perantara  Perdagangan  Fisik Emas  Digital  apabila  penerimaan  oleh  Peserta  Emas  Digital  yang  tidak  bertindak sebagai  penggerak  harga  (non-  market  maker)  diadakan  melalui  Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital.
Sehingga berdasarkan tinjauan secara hukum perdata dan peraturan lainnya yang terkait layaknya UU ITE dan Peraturan Bappebti No 4 Tahun 2019 yang telah menjadi landasan  prosedur  operasi  daripada  lembaga  pasar  fisik  emas  dan  juga  persyaratan teknis  emas  berupa  tempat  penyimpan  dan  standar  mutu  kemurnian  emas,  maka investasi emas digital adalah legal secara hukum di Indonesia.

## 3. Peran  Pemerintah  Dalam  Penyelenggaraan  dan  Pengawasan  Investasi  Emas Digital di Indonesia
Sebagai  sebuah  komoditi,  posisi  emas  digital  diatur  sebagai  sebuah  komoditi yang  dapat  diperdagangkan  di  dalam  Pasar  Fisik  Bursa  Berjangka  sebagaimana ditetapkan  di  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.  Melalui  peraturan  tersebut,  Kementerian  Perdagangan  menjelaskan wewenangnya  sebagai  sebuah  lembaga  yang  memiliki  tugas  dalam  rangka  melakukan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan membantu presiden melaksanakan tugasnya di dalam bidang perdagangan dengan adanya pengaturan emas berjangka sebagai salah satu  rincian  ruang  lingkup  di  bidang  perdagangan  nasional. Tugas  tersebut merupakan implementasi  dari  fungsi  Kementerian  Perdagangan  sebagai  sebuah  instrumen pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara melakukan penetapan serta  perumusan  atas  suatu  kebijakan  di  dalam  pengembangan  dan  konsolidasi perdagangan  nasional  Indonesia  .  Kebijakan  yang  jelas  di  dalam  pengaturan  emas digital merupakan salah satu cara bagi Menteri Perdagangan dalam membangun fondasi penataan perdagangan emas non-fisik di Indonesia sehingga memiliki dasar hukum dan pengaturan yang jelas sebagai pedoman dari transaksi terkait yang berlangsung.
Sebagai  pelaksanaan  dari  kebijakan  tersebut,  pengawasan  dari  kebijakan mengenai  emas  digital  selanjutnya  dilaksanakan  oleh  Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  sebagai  sebuah  lembaga  yang  bertanggung  jawab  dan berada  dibawah  naungan  dari  Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia.  Menurut Pasal  652  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  01/M- DAG/PER/3/2005 tentang Tupoksi dan Struktur Organisasi Bappebti, Depdag, Bappebti bertanggung  jawab  dalam  rangka  melaksanakan  tugas  baik  dalam  hal  pengawasan, pengaturan,  hingga  pembinaan  atas  proses  kegiatan  perdagangan  berjangka  serta  pasar fisik dan jasa. Hal tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam fungsi Bappebti di dalam Pasal 653, bahwa Bappebti berfungsi dalam menyelenggarakan:
1. Menyusun,  melaksanakan,  dan  memastikan  pelaksanaan  kebijakan    dan  penilaian teknis  di  bidang  pembinaan,  pengaturan  dan  pengawasan  perdagangan  berjangka komoditi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Merumuskan,  melaksanakan,  dan  memastikan  pelaksanaan  kebijakan  teknis  dan penilaian  di  bidang  pengembangan,  pengaturan  dan  pengawasan  pasar  fisik  dan jasa;
3. Menyusun  standar,  peraturan,  pedoman,  kriteria  dan  prosedur  serta  memberikan saran  dan  evaluasi  teknis  di  bidang  pembinaan,  pengaturan  dan  pengawasan  di bidang pasar fisik dan jasa; dan
4. Pelaksanaan Administrasi Badan.
Dimana  dalam  mengadakan  fungsi  tersebut,  Bappebti  melakukan  berbagai kebijakan sebagai pengaturan pelaksanaan perdagangan berjangka. Pengaturan tersebut kemudian diwujudkan di dalam Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 4  Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan  Pasar  Fisik Emas  Digital  di Bursa Berjangka yang kemudian terus dilakukan perubahan dalam rangka memberikan kepastian  hukum  dalam  mekanisme  pelaksanaan  transaksi  emas  digital  sebagai komoditi  di  bursa  berjangka.  Sebagai  sebuah  lembaga  yang  bertugas  melakukan pengaturan  dan  pengawasan  dari  Perdagangan  Berjangka,  Bappebti  melakukan intervensi  dengan  cara  memberikan  persetujuan  dari  Kepada  Bappebti  terhadap perdagangan  dari  emas  digital  yang  dapat  difasilitasi  oleh  Bursa  Berjangka  .  Untuk mendapatkan  persetujuan  tersebut,  Bappebti  menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa
syarat  dan  regulasi  yang  perlu  dipenuhi  dalam  rangka  menjamin  pembentukan  pasar berjangka yang efektif dan tepat sasaran.
Bappebti  hadir  sebagai  lembaga  yang  membantu  Menteri  Perdagangan  dalam melaksanakan  tugasnya.  Sebagaimana  di  dalam  pengaturan  emas  digital,  pengaturan Bappebti  dikeluarkan  sebagai  pelaksana  dari  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 119  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Umum  Perdagangan  pasar  Fisik  Emas  Digital  di Bursa  Berjangka  dan  Peraturan  Badan  pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Komoditi  di  Bursa Berjangka  .  Pembentukan  peraturan  tersebut  merupakan  salah  satu  kebijakan  Bappebti dalam  rangka  membentuk  sebuah  perdagangan  emas  digital  dengan  mekanisme  yang jelas  dan  terkelola  secara  seksama.  Oleh  sebab  itu  dalam  transaksinya,  Bappebti mewajibkan  bahwa  perdagangan  emas  digital  di  Indonesia  perlu  memperhatikan beberapa unsur, yaitu:
1. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan menempatkan kepentingan calon anggota bursa, pedagang emas digital fisik, peserta perdagangan emas digital, dan pelanggan yang menggunakan emas digital sebagai yang terdepan untuk penetapan harga yang adil dan jaminan kualitas emas yang sesuai peraturan;
2. Tujuan  Pendirian  Pasar  Fisik  sebagai  sarana  penetapan  harga  yang  transparan  dan penyediaan  sarana  fisik  rabat,  serta  untuk  digunakan  sebagai  acuan  harga  pada Bursa Komoditi hibrida;
3. Kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku ekonomi;
4. Perlindungan peserta emas digital dan nasabah emas digital;
5. Menciptakan basis investasi yang mudah, aman dan wajar bagi masyarakat; dan
6. Memfasilitasi ide inovasi, serta  pertumbuhan, dan pengembangan bisnis pertukaran fisik emas digital .
Bappebti  bertujuan  untuk  menciptakan  sebuah  pasar  yang  ideal  dengan  cara mewujudkan pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif,  transparan,  dan  memiliki  persaingan  yang  sehat  .  Mekanisme  pasar  yang  jelas dan tertata akan berdampak kepada lancarnya kegiatan perdagangan dan perkembangan perekonomian yang ada.

## Kesimpulan
Sebagai  sebuah  perkembangan  dari  bentuk  model  investasi  emas  konvensional, emas  digital  merupakan  bentuk  investasi  emas  yang  digerakkan  oleh  industri  fintech dengan  fitur  akses  secara  digital  yang  hadir  dalam  berbagai  platform  internet  yang bergerak  di  bidang  jasa  perdagangan  emas  digital  .  Perbedaan  daripada  emas  fisik dengan  emas  digital  sendiri  salah  satunya  terletak  dalam  kadar  yang  terkandung  pada emas  tersebut,  dimana  emas  digital  merupakan  emas  murni  24  karat.    Penyimpanan emas  tersebut  juga  dilakukan  oleh  penjual  emas  tetapi  kepemilikannya  tetaplah merupakan  milik  daripada  pemilik  emas  yang  ditandai  dengan  adanya  pemberian sertifikat  sebagai  bukti  dari  kepemilikan  emas  tersebut  kepada  pembeli  dari  emas digital.
Dari  kehadiran  emas  digital  telah  hadir  berbagai  platform  fintech  yang menawarkannya  dalam  bentuk  penawaran  e-commerce  dengan  fitur  khusus  yang menawarkan transaksi jual beli emas bentuk digital, seperti contohnya Tokopedia yang menghadirkan  fitur  Tokopedia  Emas.  Layanan  tersebut  menghadirkan  pasar  untuk dilakukannya  transaksi  jual  beli  emas  dengan  proses  registrasi  yang  mudah,  dapat dilakukan  kapan  saja  tanpa  adanya  batasan  waktu,  serta  tidak  perlu  secara  langsung melakukan investasi dengan penjual emas.
Di  Indonesia,  transaksi  jual  beli  emas  digital  belum  diatur  secara  jelas  dalam undnag-undang  namun  jika  kita  tinjau  secara  dari  segi  hukum  perdata  sebagai  bagian dari  sebuah  perjanjian  jual  beli  emas  digital  dalam    Pasal  1320  KUHPerdata  diatur tentang  syarat  sahnya  perjanjian  yaitu  kesepakatan  para  pihak  untuk  mengikatkan diri, kecakapan dalam membuat perikatan, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.  Transaksi  jual  beli  Emas  digital    telah  memenuhi  unsur-unsur  syarat  sah perjanjian tersebut sebagai bentuk dari kesediaan para pihak dalam melakukan transaksi emas  digital,  walaupun  dalam  kriteria  cakap  masih  belum  dapat  dijamin  secara  pasti tetapi  hal ini  masih  bisa  diakomodir  dengan    pendaftaran  profil  dari  para  pembeli  dan penjual yang harus dilengkapi di awal layaknya data diri yang didaftarkan pada aplikasi e-commerce.
Selanjutnya  Emas  Digital  sebagai  bagian  dari  komoditi  di  Indonesia  juga  diakui keberadaanya di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang  Nomor  32  Tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi. Pelaksanaan  khusus  dari  pengaturan  tersebut  kemudian  selanjutnya  diturunkan  dalam bentuk hadirnya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 tahun  2019  tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Emas  Digital  di Bursa  Berjangka.  Dalam  hal  ini,  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi (Bappebti)  juga  hadir  sebagai  sebuah  lembaga  yang  bertanggung  jawab  dan  berada dibawah  naungan  dari  Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia.  Menurut  Pasal 652 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-
DAG/PER/3/2005 tentang Tupoksi dan Struktur Organisasi Bappebti, Depdag, Bappebti bertanggung  jawab  dalam  rangka  melaksanakan  tugas  pembinaan,  pengaturan,  serta pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.

## BIBLIOGRAFI

## Philipus M. Hardjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, Yogyakarta: UGM
Press.
Roni  Hanitijo  Soemitro,  Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1994.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,
Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Livemint.com.  Digital  Gold  :  The  Unknown  Facts  That  Investors  Must  be  Aware  of.
Diakses dari https://www.livemint.com/market/commodities/digital-gold-the- unknown-facts-that-all-investors-must-be-aware-of-11633833818043.html
Tokopedia.com. Tokopedia Emas : Nabung Emas Mudah dan Aman, Mulai Rp. 5000. Diakses dari https://www.tokopedia.com/emas/
Muhajir, A. (2020). Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau Dari Teori Barang Ribawi). Al-‘Adl, 13,.
Konsiderans  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  119  Tahun 2018  tentang  Kebijakan  Umum  Perdagangan  Pasar  Fisik  Emas  Digital  di  Bursa Berjangka
Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di bidang keuangan.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen

## Copyright holder:
Tasya Patricia Winata, Valencia Gustin (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: