Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90

## URGENSI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM KEGIATAN PERBANKAN SYARIAH

## Rizayusmanda
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: ryusmanda@yahoo.com

## Abstract
Islamic  banks  are  financial  institutions  where  products  are  developed  based  on  the  Qur'an, Al-Hadith of the Prophet Muhammad. According to Act Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking,  Sharia  Banks  are  banks  that  carry  out  their  business  activities  based  on  Sharia Principles,  and  by  type  consist  of  Sharia  Commercial  Banks  and  Sharia  People  Financing Banks.  The  problem  discussed  is  how  is  the  effort  of  sharia  banking  in  implementing  its business  activities  based  on  Article  19  of  Law  Number  21  Year  2008  concerning  Sharia Banking,  and  whether  the  application  of  these  business  activities  requires  Good  Corporate Governance  of  sharia  banking.  This  paper  is  a  descriptive  normative  legal  research. Normative  legal  research  is  legal  research  based  on  secondary  data,  namely  data  that  has been  previously  available  in  the  form  of  legal  material.  Sharia  Banking  Efforts  in implementing  its  business  activities,  namely  preparing:  Human  Resources  who  are  ready  to use; organizational structure of the company; division of labor; job duties and authority; and other fields. Then Islamic banking in collaboration with MUI held socialization to the public, and  Islamic  banking  often  became  a  sponsor  of  religious  activities.  The  principle  of  Good Corporate  Governance  (GCG)  is  a  necessity  and  necessity  for  sharia  banking  business activities  and  sharia  business  units.  This  is  aimed  at  the  existence  of  public  responsibility related to bank operations so that they truly comply with Islamic banking regulations.
Keywords: Islamic Banking; Good Corporate Governance

## Abstrak
Bank Syariah adalah lembaga keuangan  dimana produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an, Al-Hadits Nabi  Muhammad SAW .    Menurut  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah,  Bank  Syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah.  Permasalahan  yang  dibahas  adalah  bagaimanakah upaya perbankan syariah dalam menerapkan kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 19 Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah,  serta  apakah  dalam  penerapan kegiatan  usaha  tersebut  dibutuhkan Good  Corporate Governance perbankan  syariah.  Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.  Penelitian hukum normatif merupakan  penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada  data  sekunder,  yakni  data  yang  telah tersedia  sebelumnya  dalam  bentuk  bahan  hukum.  Upaya  Perbankan  Syariah  dalam menerapkan kegiatan usahanya yaitu mempersiapkan: Sumber Daya Manusia yang siap pakai; struktur  organisasi  perusahaan;  pembagian  pekerjaan;    tugas  dan  wewenang  pekerjaan;  dan bidang-bidang  lain.  Kemudian  perbankan  syariah  bekerja  sama  dengan  MUI  mengadakan sosialisasi  ke  masyarakat,  serta  perbankan  syariah  sering  menjadi  sponsor  kegiatan keagamaan.  Prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan  bagi  kegiatan  usaha  perbankan  syariah  dan  unit  usaha  syariah.    Hal  ini  ditujukan dengan adanya tanggung jawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank agar benar- benar mematuhi ketentuan perbankan syariah.
Kata Kunci: Perbankan Syariah; Good Corporate Governance
Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90

## PENDAHULUAN
Ketentuan
perbankan di Indonesia  dengan  sistem  syariah  diatur Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal  1  angka  1,  bahwa  pengertian “Perbankan  Syariah  adalah  segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.
Bank  Islam  atau  selanjutnya disebut  dengan  Bank  Syariah  adalah bank  yang  beroperasi  dengan  tidak mengandalkan  pada  bunga.    Bank Syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa  bunga  adalah  lembaga  keuangan atau  perbankan  yang  operasional  atau produknya dikembangkan berlandaskan  pada Al-Qur’an dan Al- Hadits Nabi Muhammad SAW . Dengan  kata  lain,  menurut  ketentuan UU  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah,  Pasal  1  angka  7 mengenai pengertian dari “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan  usahanya  berdasarkan  Prinsip Syariah,  dan  menurut  jenisnya  terdiri atas  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.
Dalam perkembangannya sebagian  besar  Bank  Syariah  di Indonesia membagi produknya menjadi 3  (tiga),  yaitu  sifatnya  penyerapan dana,  sifatnya  penyaluran  dana,  dan sifatnya  pelayanan  jasa-jasa.    Produk Bank Syariah yang bersifat penyerapan dana  contohnya  ialah  giro,  tabungan, atau  deposito  yang  memakai  prinsip wadi’ah atau mudharabah ,  produk Bank Syariah yang bersifat pembiayaan contohnya ialah pembiayaan  dengan  prinsip ba’i (jual beli), ijarah (sewa), syirkah (bagi hasil), dan akad pelengkap, dan produk bank  syariah  yang  sifatnya  pelayanan jasa-jasa  contohnya  ialah sharf (jual beli valuta asing) dan Ijarah (sewa). 1
Kesadaran  umat  Islam  untuk menjalankan syariah di bidang muamalah  saat  ini  telah  mendorong lahirnya  industri  keuangan  syariah, diantaranya  adalah  perbankan  syariah, di antaranya adalah perbankan syariah. Banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan dan terus mengalami perkembangan adalah bukti bahwa  umat  Islam  mengharapkan aktivitasnya  di  bidang  ekonomi  sesuai dengan tuntutan syariah.
1 Adiwarman  A.Karim, Bank  Islam  Analisis Fiqih  dan  Keuangan (Jakarta:  Rajawali  Press, 2006).
Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90
Perkembangan perbankan syariah sendiri akhir-akhir ini cukup menggembirakan. 2
Pertumbuhan  bank  syariah  yang positif  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah bank  syariah  yang  terus  bertambah. Sampai  dengan  tahun  2017,  data Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
mencatat  ada  12  (Dua  Belas)  Bank Umum  Syariah  (BUS),  22  (Dua  Puluh Dua)  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  dan 165  (Seratus  Enam  Puluh  Lima)  Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 3
Perkembangan ini perlu mendapat  dukungan  dari  berbagai pihak,  salah  satunya  dari  perguruan tinggi  melalui output lulusan  atau sumber  daya  manusia  berkualitas  yang memahami ekonomi syariah dan berbagai  aspek  yang  mendukungnya. Untuk melahirkan sumber daya manusia  yang  berkualitas  tersebut, salah  satu  yang  dapat  dilakukan  oleh sivitas  akademika  adalah  lahirnya karya  tulis  ilmiah  berbentuk  penelitian dosen  yang  merupakan  pandangan pemikiran  jauh  ke  depan  akan  prospek
2 Neneng Nurhasanah, dan Panji Adam, Hukum Perbankan  Syariah:  Konsep  dan  Regulasi (Jakarta: Sinar Grafika,  2017).
3 Agus  Triyanta, Hukum  Perbankan  Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhannya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam (Malang: Setara Press, 2016).
dunia  perbankan  syariah.    Dengan demikian perguruan tinggi dapat menjadi  rujukan  masyarakat  dalam memahami  dan  mempraktekkan  ajaran Islam  di  bidang  hukum  perbankan syariah.
Berangkat dari anggapan masyarakat  yang  masih  berpandangan bahwa  perbankan  syariah  sama  saja dengan  bank  konvensional  merupakan fenomena  yang  memprihatinkan.    Hal ini perlu diluruskan dengan memberikan  pemahaman  yang  benar tentang  bagaimana  perbankan  yang berdasarkan  Islam.    Kesan  bahwa perbankan  syariah  adalah  perbankan konvensional  yang  berganti  baju,  dan hanya  dipoles  dengan  kerudung  para karyawatinya serta ucapan
Assalamualaikum  para  karyawannya harus dihilangkan dengan mengoptimalkan peran kampus melalui keterlibatannya dalam
mensosialisasikan  perbankan  syariah lewat tulisan, dan memberikan pencerahan kepada masyarakat termasuk  para  praktisi  perbankan syariah yang
seharusnya dioperasionalkan.
Praktek  perbankan  syariah  yang belum optimal, termasuk dalam melaksanakan Kepatuhan Syariah
Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90
( syariah  compliance) jangan  sampai menjadi  alasan  untuk  meninggalkan perbankan  syariah  dan  kembali  kepada bank konvensional. Hal ini memerlukan  peran  dari  berbagai  pihak untuk  mendukung  perbankan  syariah agar tetap dipercaya masyarakat sebagai  bank  yang  bukan  hanya  sesuai syariah  tetapi  juga  memiliki  kinerja yang lebih baik dari bank konvensional.
Dengan  demikian,  lahirnya  bank berdasarkan  prinsip  syariah  di  dalam sistem  perbankan  di  Indonesia    bukan saja  telah  menambah  semaraknya khazanah  hukum,  melainkan  sekaligus mempertegas  visi  tentang  kehidupan perbankan di Indonesia, bahwa sebagian besar bangsa Indonesia beragama  Islam,  oleh  karena  itu kehadiran  bank  yang  berdasarkan prinsip  syariah  benar-benar  mendapat tempat  yang  istimewa  di  masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa  sistem  perbankan  konvensional yang kegiatan usahanya hanya mengandalkan  pada  simpanan  atau kredit berdasarkan bunga oleh kelompok  tertentu  dalam  Islam  masih dipersamakan  dengan  bunga  yang dilarang  dalam  hukum  Islam,  atau
setidaknya ada keraguan terhadap halal atau haramnya bunga bank.
Aplikasi  prinsip  syariah  sebagai aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum Islam  dalam  kegiatan  usaha  ekonomi, pada dasarnya merupakan satu spesifikasi  atau ahkam  al-muamalah dalam  bingkai  hukum  Islam,  terutama seperangkat aturan ahkam al- iqtishadiyah  wa  al-maliyah .    Dalam lingkup  makro,  prinsip  syariah  pada hakekatnya  merupakan  satu  bentuk perwujudan  prinsip muamalah Islam dalam  kegiatan  usaha  ekonomi,  bisnis, dan perbankan.
Bertitik  tolak  dari  uraian  tersebut tulisan  ini  membahas  secara  yuridis tentang  penerapan  kegiatan  usaha Perbankan  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Permasalahan  yang  sekaligus merupakan  ruang  lingkup  pembahasan adalah  bagaimanakah upaya perbankan syariah  dalam  menerapkan  kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta apakah  dalam  penerapan  kegiatan usaha tersebut dibutuhkan Good
Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90
Corporate Governance
perbankan syariah.

## PEMBAHASAN
A. Upaya Perbankan Syariah Dalam    Menerapkan  Kegiatan Usahanya  Berdasarkan  Pasal  19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah Berangkat dari
anggapan masyarakat  yang  masih  berpandangan bahwa  perbankan  syariah  sama  saja dengan  bank  konvensional  merupakan fenomena  yang  memprihatinkan.    Hal ini perlu diluruskan dengan memberikan  pemahaman  yang  benar tentang  bagaimana  perbankan  yang berdasarkan  Islam.    Kesan  bahwa perbankan  syariah  adalah  perbankan konvensional  yang  berganti  baju,  dan hanya  dipoles  dengan  kerudung  para karyawatinya serta ucapan Assalamualaikum para  karyawannya harus dihilangkan dengan mengoptimalkan peran kampus melalui keterlibatannya dalam
mensosialisasikan  perbankan  syariah lewat tulisan, dan memberikan pencerahan kepada masyarakat
termasuk  para  praktisi  perbankan syariah yang
seharusnya dioperasionalkan.
Praktek  perbankan  syariah  yang belum optimal, termasuk dalam melaksanakan Kepatuhan Syariah
( Syariah  Compliance) jangan  sampai menjadi  alasan  untuk  meninggalkan perbankan  syariah  dan  kembali  kepada bank konvensional. Hal ini memerlukan  peran  dari  berbagai  pihak untuk  mendukung  perbankan  syariah agar tetap dipercaya masyarakat sebagai  bank  yang  bukan  hanya  sesuai syariah  tetapi  juga  memiliki  kinerja yang lebih baik dari bank konvensional.
Kesadaran  umat  Islam  untuk menjalankan syariah di bidang muamalah  saat  ini  telah  mendorong lahirnya  industri  keuangan  syariah, diantaranya  adalah  perbankan  syariah, di antaranya adalah perbankan syariah. Banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan dan terus mengalami perkembangan adalah bukti bahwa  umat  Islam  mengharapkan aktivitasnya  di  bidang  ekonomi  sesuai dengan tuntutan syariah.
Dengan  demikian,  lahirnya  bank berdasarkan  prinsip  syariah  di  dalam sistem  perbankan  di  Indonesia    bukan saja  telah  menambah  semaraknya khazanah  hukum,  melainkan  sekaligus mempertegas  visi  tentang  kehidupan
Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90
perbankan di Indonesia, bahwa sebagian besar bangsa Indonesia beragama  Islam,  oleh  karena  itu kehadiran  bank  yang  berdasarkan prinsip  syariah  benar-benar  mendapat tempat  yang  istimewa  di  masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa  sistem  perbankan  konvensional yang kegiatan usahanya hanya mengandalkan  pada  simpanan  atau kredit berdasarkan bunga oleh kelompok  tertentu  dalam  Islam  masih dipersamakan  dengan  bunga  yang dilarang  dalam  hukum  Islam,  atau setidaknya ada keraguan terhadap halal atau haramnya bunga bank.
Sebelum diuraikan upaya perbankan  syariah  dalam    menerapkan kegiatan  usahanya  berdasarkan  Pasal 19  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan  substansi  dari  Pasal  19 UUPS tersebut. Bahwa Pasal 19 UUPS tersebut  terdiri  dari  2  (dua)  ayat,  yaitu Ayat  (1),  dan  Ayat  (2).    Kemudian pada  Ayat  (1)  mengatur  tentang kegiatan  usaha  Bank  Umum  Syariah, mulai dari huruf a sampai dengan huruf q,  sedangkan  pada  Ayat  (2)  mengatur tentang  kegiatan  Unit  Usaha  Syariah,
mulai dari huruf a sampai dengan huruf o.
Pada  dasarnya  Bank  Umum Syariah  sebelum  memulai  usahanya, terlebih dahulu mempelajari dan memahami  semua  peraturan-peraturan mulai  dari  peraturan  yang  tertinggi sampai  dengan  peraturan  di  tingkat operasional.    Khusus  untuk  kegiatan usaha Bank Umum Syariah sebagaimana  yang  disyaratkan  oleh Pasal  19  Ayat  (1),  maka  pada umumnya  perbankan  yang  bergerak  di bidang syariah telah mempersiapkan:
1. sumber  daya  manusia  yang  siap pakai;
2. struktur organisasi perusahaan;
3. pembagian pekerjaan;
4. tugas  dan  wewenang  pekerjaan; dan
5. bidang-bidang  lain  sesuai  dengan kebutuhan perusahaan.
Dalam menerapkan usaha perbankan  syariah  berdasarkan  Pasal 19  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pihak perbankan syariah secara terus menerus dan  bekerja  sama  dengan  Majelis Ulama Indonesia (MUI) selalu mengadakan  sosialisasi  ke  masyarakat. Baik  itu  masyarakat  dalam  Instansi Pemerintah,  Instansi  Penegak  Hukum,
Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik  Indonesia,  Badan  Usaha Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik Daerah, Instansi Pendidikan (mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan  tinggi  terutama  pendidikan yang  berbasis  agama  Islam),  Swasta, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, dan lain sebagainya.
Sosialisasi ini di samping memperkenalkan tentang apa itu perbankan  syariah,  juga  memberikan pemahaman  tentang  produk-produk perbankan  syariah  sebanyak  17  (Tujuh Belas)  jenis  sesuai  dengan  Pasal  19 Ayat (1) UUPS, dan unit usaha syariah sebanyak  15  (Lima  Belas)  jenis  sesuai dengan  Pasal  19  Ayat  (2)  UUPS, beserta keunggulan-keunggulannya.
Di samping mengadakan sosialisasi  dengan  metode door  to door, perbankan  syariah  juga  sering menjadi  pihak yang mensponsori kegiatan-kegiatan  keagamaan  Islam khususnya, dan kegiatan-kegiatan masyarakat pada umumnya.
Dengan semakin seringnya
perbankan syariah mengadakan sosialisasi, sangat mempengaruhi pertumbuhan  bank  syariah  itu  sendiri, hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah  bank
syariah  yang terus bertambah.  Sampai dengan  tahun  2017,  data  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 12 (Dua Belas) Bank Umum Syariah (BUS), 22 (Dua  Puluh  Dua)  Unit  Usaha  Syariah (UUS),  dan  165  (Seratus  Enam  Puluh Lima) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
Pertumbuhan  bank  syariah  ini menggambarkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah sudah semakin baik, serta  keinginan  masyarakat  untuk menjadi  nasabah  bank  syariah  terus meningkat dari tahun ke tahun.
B. Kebutuhan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Penerapan Usaha Kegiatan Perbankan Syariah Good Corporate Governance (GCG) berarti suatu proses dan struktur yang  digunakan  untuk  mengarahkan dan  mengelola  bisnis  dan  akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak yang  terkait.    Dari  pengertian  ini, selanjutnya  dapat  dijelaskan  bahwa GCG adalah  permasalahan  mengenai proses  pengelolaan  perusahaan  yang secara konseptual mencakup
Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90
diaplikasikannya prinsip-prinsip transparancy,  accountability,  fairness, dan responsibility. 4
Corporate  Governance sendiri sebenarnya  merupakan  isu  yang  relatif baru  dalam  dunia  manajemen  bisnis. Secara  umum Corporate  Governance terkait  dengan  sistem  dan  mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang tepat diantara  para  pihak  yang  mempunyai kepentingan  pada  suatu  perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai  tujuan  usahanya  secara optimal.
Dalam konteks perbankan syariah,  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah  wajib  menerapkan  tata  kelola yang  baik  yang  meliputi  prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,  profesional,  dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.    Untuk  itu,  maka  Bank Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  wajib menyusun  prosedur  internal  mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud.
Istilah  “tata  kelola  usaha  yang sehat”,  “tata  kelola  yang  sehat”,  atau
4 Khatibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar- Dasar  dan  Dinamika  Perkembangannya  di Indonesia (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2016).
“tata  kelola  yang  baik”  merupakan terjemahan dari Good Corporate Governance  (GCG). Baik  istilah  “tata kelola yang sehat” maupun “tata kelola yang  baik”,  keduanya  dipergunakan sebagai  terjemahan  dari  istilah GCG dalam  UUPS  Nomor  21  Tahun  2008. Istilah  “tata  kelola  yang  sehat”  dapat dijumpai  dalam  Penjelasan  Paal  30 Ayat (1) UUPS Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan “Uji kemampuan dan kepatutan  bertujuan  untuk  menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan  tata  kelola  yang  sehat ( Good  Corporate  Governance) dari pemilik,  pengurus  bank,  dan  pengawas syariah”.    Sementara  itu  istilah  ““tata kelola  yang  baik”    dijumpai  dalam ketentuan  Pasal  34  Ayat  (1)  UUPS Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan  “Bank  Syariah  dan  Unit Usaha  Syariah  wajib  menerapkan  tata kelola  yang  baik  mencakup  prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,  profesionalisme, dan  kewajiban  dalam  menjalankan kegiatan usahanya”.
Perbankan  termasuk  Perbankan Syariah  wajib  melaksanakan GCG dalam  setiap  kegiatan  usahanya  pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan GCG
Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90
sebagaimana  dimaksud  paling  kurang harus  diwujudkan  sebagaimana  yang telah  ditentukan  dalam  Peraturan  Bank Indonesia   Nomor 8/4/PBI/2006, yaitu:
1. pelaksanaan  tugas  dan  tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. kelengkapan dan pelakasanaan tugas  komite-komite  dan  satuan kerja  yang  menjalankan  fungsi pengendalian intern bank;
3. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
4. penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern;
5. penyediaan  dana  kepada  pihak terkait dan penyediaan dana besar;
6. rencana strategis bank; dan
7. transparansi  kondisi  keuangan  dan non keuangan bank.
Governance pada lembaga keuangan,  khususnya  bank  memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan governance pada  lembaga keuangan  non  bank. Hal  ini  lebih disebabkan  oleh  kehadiran  deposan sebagai  suatu  kelompok  pemangku kepentingan  yang  kebutuhannya  harus diakomodir  dan  dijaga.    Namun, keberadaan  kelompok  deposan  pada
perbankan konvensional tidaklah terlalu  banyak  mempengaruhi  struktur governance bank.    Alasannya  adalah: pertama, secara  akad  bank  telah menetapkan  jaminan  untuk  membayar penuh simpanan nasabah; kedua, penerapan  skema  penjaminan,  baik oleh  lembaga  penjamin  simpanan maupun  pemerintah; ketiga, penerapan secara  ketat  sejumlah  rambu-rambu dalam  bentuk  ketentuan  kehati-hatian perbankan  oleh  otoritas  pengawasan perbankan.
Adapun  beberapa  prinsip  Islam yang  mendukung  bagi  terlaksananya GCG atau  tata  kelola  di  dunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah.    Prinsip  syariah  tersebut merupakan dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan  syariah  dapat  dilihat  dari  2 (dua) perspektif, yaitu perspektif mikro dan  makro.    Nilai-nilai  syariah  dalam persepektif  mikro  menghendaki  bahwa semua  dana  yang  diperoleh  dalam sistem  perbankan  syariah  dikelola dengan  integritas  tinggi  dan  sangat hati-hati,  antara  lain  meliputi  nilai- nilai:

## 1. Shiddiq
Memastikan  bahwa  pengelolaan bank  syariah  dilakukan  dengan
Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90
moralitas  yang  menjunjung  tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan  bahwa  pengelolaan dana  masyarakat  akan  dilakukan dengan  mengedepankan  cara-cara yang  diperkenankan  (halal)  serta menjauhi cara-cara yang meragukan (syubhat), terlebih  lagi yang bersifat dilarang (haram).
2. Tabligh
Secara
berkesinambungan melakukan  sosialisasi  dan  meng- edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip,  produk,  dan  jasa perbankan syariah. Dalam
melakukan  sosialisasi  sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinisip syariah semata, tetapi  juga  harus  mampu  meng- edukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
3. Amanah
Menjaga  dengan  ketat  prinsip kehati-hatian  dan  kejujuran  dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul mal) sehingga timbul rasa saling percaya antara  pihak  pemilik  dana  dan pihak  pengelola  dana  investasi (mudharib).
4. Fathanah
Memastikan  bahwa  pengelolaan bank  dilakukan  secara  profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum  dalam  tingkat  risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk didalamnya adalah pelayanan  yang  penuh  dengan kecermatan dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas’uliyah).
Dengan  demikian  prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan  suatu  keniscayaan  dan suatu  kebutuhan  bagi  kegiatan  usaha perbankan  syariah  dan  unit  usaha syariah.  Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik berkaitan  dengan  kegiatan  operasional bank  yang  diharapkan  benar-benar mematuhi  ketentuan-ketentuan  yang telah  ditetapkan  dalam  hukum  positif yang berkaitan dengan dunia perbankan syariah.
Secara yuridis bank  syariah bertanggung  jawab  kepada  pemangku kepentingan  yaitu  nasabah  penabung; pemegang  saham;  investor  obligasi; bank  koresponden;  regulator;  pegawai perseroan;  pemasok;  serta  masyarakat dan  lingkungan  sehingga  penerapan GCG merupakan  suatu  kebutuhan  bagi
Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90
setiap  bank  syariah.    Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu  bank  syariah  dikelola  dengan baik, profesional, dan hati-hati (prudent) dengan tetap berupaya meningkatkan  nilai  pemegang  saham
(shareholders value) tanpa mengabaikan  kepentingan  para  pihak lainnya. 5
Dalam  ajaran  Islam,  sebenarnya Islam telah jauh mendahului penerapan GCG yang  menjadi  acuan  bagi  tata kelola perusahaan yang baik.  Di dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim, Islam sangat intens mengajarkan  diterapkannya  prinsip- prinsip: ‘adalah (keadilan); tawazun (keseimbangan); mas’uliyah
(akuntabilitas); akhlaq (moral); shidiq (kejujuran); amanah (pemenuhan kepercayaan); fathanah (kecerdasan);
tabligh (transparansi/keterbukaan);
hurriyah (independensi  dan  kebebasan yang bertanggungjawab); hasan (profesional); wasathan (kewajaran), ghirah (militansi  syariah); idarah (pengelolaan); khilafah (kepemimpinan); ijabiyah (berpikir positif); raqabah (pengawasan);
5 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).
qira’ah dan ishlah (organisasi  yang terus  belajar  dan  selalu  melakukan perbaikan). Prinsip-prinsip ini diharapkan  dapat  menjaga  pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi  ekonomi,  bisnis,  dan  sosial berjalan sesuai dengan aturan main dan best practice yang berlaku. 6

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Dalam menerapkan usaha perbankan  syariah  berdasarkan  Pasal 19  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah,  di samping  mempersiapkan:  sumber  daya manusia  yang  siap  bekerja  setelah melalui  seleksi;  struktur  organisasi pekerjaan;  pembagian  pekerjaan;  dan tugas dan wewenang pekerjaan; bidang-bidang  lain  sesuai  dengan kebutuhan  perusahaan,  juga  pihak perbankan syariah secara terus menerus dan  bekerja  sama  dengan  Majelis Ulama Indonesia (MUI) selalu mengadakan  sosialisasi  ke  masyarakat. Baik  itu  masyarakat  dalam  Instansi Pemerintah,  Instansi  Penegak  Hukum,
6 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik  Indonesia,  Badan  Usaha Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik Daerah, Instansi Pendidikan (mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan  tinggi  terutama  pendidikan yang  berbasis  agama  Islam),  Swasta, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, dan lain sebagainya. Usaha lainnya yaitu perbankan  syariah  juga  sering  menjadi pihak  yang  mensponsori  kegiatan- kegiatan  keagamaan  Islam  khususnya, dan kegiatan-kegiatan masyarakat pada umumnya.
Prinsip
Good Corporate Governance  (GCG) merupakan  suatu keniscayaan  dan  suatu  kebutuhan  bagi kegiatan  usaha  perbankan  syariah  dan unit  usaha  syariah.    Hal  ini  lebih ditujukan  kepada  adanya  tanggung jawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan  dalam  hukum  positif  yang berkaitan  dengan  dunia  perbankan syariah.  Apalagi prinsip GCG ini telah diatur  dalam  Pasal  34  Ayat  (1)  UUPS Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan  “Bank  Syariah  dan  Unit Usaha  Syariah  wajib  menerapkan  tata
kelola  yang  baik  mencakup  prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,  profesionalisme, dan  kewajiban  dalam  menjalankan kegiatan usahanya”.

## B. Rekomendasi
Hendaknya secara teoritis, konsep pengenalan perbankan syariah khususnya kepada ummat Islam dimulai  sejak  usia  dini,  supaya  sejak anak-anak sudah mempunyai pemahaman  dan  sudah  tertanam  di dalam  jiwanya tentang pentingnya ikut berpartisipasi aktif dalam membesarkan  perbankan  syariah.    Hal ini      artinya  literatur-literatur  tentang perbankan syariah sudah harus semakin banyak dan semakin beragam.
Kemudian  dari  aspek  regulasi,  agar disetiap  tingkat  provinsi  di  Indonesia mendukung dan memperkuat peraturan-peraturan  tentang  perbankan syariah dengan cara menerbitkan Peraturan  Daerah  tentang  Perbankan Syariah.
Prinsip Good Corporate Governance  (GCG), yang  merupakan konsep  dari  barat  seharusnya  diganti dengan  konsep GCG yang  terdapat  di dalam Al-Qur’an, dan Sunnah, supaya generasi  yang  akan  datang  lebih
Rizayusmanda, Urgensi Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan Syariah, Halaman 78-90
mengenal GCG dari Al-Qur’an, dan
Sunnah daripada konsep GCG barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,  Abdul  Ghofur. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008. Karim,  Adiwarman  A. Bank  Islam Analisis  Fiqih  dan  Keuangan.
Jakarta: Rajawali Press, 2006.
Nurhasanah,  Neneng  dan  Panji  Adam.
Hukum Perbankan Syariah:
Konsep  dan  Regulasi. Jakarta:
Sinar Grafika,  2017.
Triyanta,  Agus. Hukum  Perbankan
Syariah:  Regulasi,  Implementasi dan  Formulasi  Kepatuhannya Terhadap  Prinsip-Prinsip  Islam.
Malang: Setara Press, 2016.
Umam,  Khatibul. Perbankan  Syariah:
Dasar-Dasar dan Dinamika
Perkembangannya  di  Indonesia.
Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2016.
Usman,  Rachmadi. Aspek  Hukum Perbankan  Syariah  di  Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika, 2015.