Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Arahan Pemanfaatan Ruang untuk Pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
Land Use Change and Direction of Land Utilization for Agriculture in Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan
Benadikta Widjayatnika 1* , Dwi Putro Tejo Baskoro 2 & Andrea Emma Pravitasari 2
1 Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680; 2 Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680;
* Penulis korespondensi. e-mail : benadikta10@yahoo.com (Diterima: 11 Oktober 2017; Disetujui 19 Desember 2017)

## ABSTRACT
Penajam Paser Utara was one of the youngest regency in East Kalimantan which focused to develop agriculture sector, especially food crops. Contribution agriculture sector to Gross Regional Domestic Product (PDRB) in 2015 was in second position accounted for 20.97%. This research was aimed to compile direction for agricultural land use based on actual land use, regional development index and land suitability. Land use change was obtained by overlay method  within two  land use map (2010 and 2016) from BPN, regional development was analyzed by skalogram method using PODES  data  (2011  and  2014)  from  BPS  and  land  suitability  was  evaluated  referred  to  FAO framework  using  matching  method  between  land  unit  mapping  based  on  soil  map  1:50,000  from BBSDLP  and  criteria  for  specific  commodities.  Actual  land  use  in  Penajam  Paser  Utara  (2016) consist of forest (32.92%), plantation (25.51%), industrial forest (17.09%), bush (8.76%) and other land use (15.72%). Land use change pattern from 2010 to 2016 showed increasing of plantation area (3.55%) due  to  forest  land  decreasing  (1.42%).  Regional  development  indicated  by  increasing  of average IPD from 21.72 (2011) to 32.04 (2014). Land suitability for agriculture was classified in S3 (marginally  suitable)-N2  (permanently  not  suitable).  Retention  factors  were  erosion  hazard  (e), rooting media (r), nutrion retention (n) and nutrient availability (n). Available land for agriculture using largely 162,493 Ha consist of (a) plantation area largely 113,796 Ha (b) wetland crop largely 24,258 (c) dry land crop largely 15,101 Ha and (d) not suitable for agriculture largely 6,027 Ha.
Keywords: agriculture, land use change, land suitability

## ABSTRAK
Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  merupakan  salah  satu  kabupaten  termuda  di  Provinsi Kalimantan  Timur  yang  sedang  berupaya  mengembangkan  sektor  pertanian  terutama  subsektor tanaman  pangan.  Kontribusi  sektor  pertanian  terhadap  PDRB  pada  tahun  2015  menempati  urutan kedua sebesar 20.97%. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pemanfaatan ruang untuk pertanian  dengan  pendekatan  penggunaan  lahan,  tingkat  perkembangan  wilayah  dan  kesesuaian lahan. Perubahan penggunaan lahan dianalisis dengan metode overlay antara peta penggunaan lahan 2010  dan  2016  dari  BPN,  tingkat  perkembangan  wilayah  dianalisis  menggunakan  skalogram berdasarkan  data  PODES  tahun  2011  dan  2014  dan  evaluasi  kesesuaian  lahan  dianalisis  dengan metode matching mengacu pada kerangka FAO antara satuan peta lahan (SPL) dari peta tanah skala
1:50,000 dengan kriteria untuk komoditas tertentu. Penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2016 terdiri dari hutan (32.92%), perkebunan (25.51%), Hutan Tanaman Industri (HTI) (17.09%),  semak  (8.76%)  dan  penggunaan  lainnya  (15.72%).  Pola  perubahan  penggunaan  lahan selama  tahun  2010-2016  mengarah  pada  penambahan  luas  perkebunan  (3.55%)  yang  diikuti pengurangan luas hutan (1.42%). Perkembangan wilayah ditandai dengan peningkatan nilai IPD rata- rata dari 21.72 (2011) menjadi 32.04 (2014). Kesesuaian untuk pertanian berada pada kelas S3-N2 (sesuai  marjinal-tidak  sesuai  permanen)  dengan  faktor  pembatas  bahaya  erosi  (e),  hambatan perakaran (r), retensi hara (f) dan hara tersedia (n). Luas wilayah yang tersedia untuk pertanian adalah 162,493 ha dengan rincian (a) seluas 113,796 ha diarahkan untuk perkebunan prioritas I (b) seluas 24,258 ha untuk tanaman pangan lahan basah prioritas I (c) seluas 15,101 ha untuk tanaman pangan lahan kering dan (d) seluas 6,037 ha tidak sesuai untuk penggunaan pertanian.
Kata kunci : pertanian, perubahan penggunaan lahan, kesesuaian lahan.

## PENDAHULUAN
Kabupaten Penajam Paser Utara
merupakan  salah  satu  kabupaten  termuda  di Provinsi  Kalimantan  Timur  yang  sedang berupaya  mengembangkan  sektor  pertanian terutama  pada  subsektor  tanaman  pangan. Kontribusi  sektor  pertanian  terhadap  PDRB Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  tahun  2015 menempati urutan kedua setelah sektor pertambangan  dan  penggalian  yaitu  sebesar 20.98%  (BPS  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara 2016). Hal tersebut didukung dengan ditetapkannya  lahan  seluas    12,534  Ha  sebagai lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B). Meski demikian, pengembangan sektor pertanian di kabupaten ini masih belum optimal yang  disebabkan  oleh  rendahnya  produktivitas dan  kualitas  produk,  terbatasnya  jaringan pemasaran  dan  besarnya  lahan  potensial  yang kurang  dimanfaatkan  (Purwantiningdyah  dan Hidayanto, 2015).
Meskipun  relatif  baru  berdiri,  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  mengalami  peningkatan jumlah penduduk (1.39% per tahun) yang diikuti oleh perkembangan perekonomian dan wilayahnya. Hal tersebut ditandai oleh perkembangan sektor pertambangan dan perkebunan khususnya kelapa sawit. Pada tahun 2016,  luas  areal  perkebunan  kelapa  sawit mencapai  47,162  ha  dengan  jumlah  produksi
sebesar  453,259  ton  (Disbun  Penajam  Paser Utara 2017).
Perubahan  penggunaan  lahan  tidak  dapat dipungkiri  merupakan  salah  satu  bentuk konsekuensi  dari  adanya  pertumbuhan  dan perkembangan  di  suatu  wilayah.  Penggunaan lahan  yang  tidak  sesuai  dengan  potensi  lahan akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan.  Bagi  sektor  pertanian,  penggunaan lahan  yang  tidak  sesuai  dengan  potensi  dapat menurunkan produktivitas hasil. Oleh karena itu diperlukan suatu arahan dalam penggunaan dan pemanfaatan  lahan  terutama  dalam  mendukung keberadaan  sektor  pertanian  dan  meningkatkan produktivitas pertanian di kabupaten ini. Arahan pemanfaatan ruang disusun berdasarkan konsep bahwa  penggunaan  lahan  yang  sesuai  dengan potensi  yang  dimilikinya  akan  berlangsung secara  lestari  tanpa  menimbulkan  kerusakan lingkungan.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah:
1. Menganalisis perubahan penggunaan lahan dari tahun 2010 sampai 2016
2. Menganalisis tingkat perkembangan wilayah tahun 2011sampai 2014
3. Menganalisis  kesesuaian  lahan  untuk pertanian
4. Merumuskan  arahan  pemanfaatan    ruang untuk pertanian

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Mei hingga  September  2017  di  Kabupaten  Penajam
Paser  Utara,  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Letak geografis wilayah penelitian adalah 116 o 19 ’ 30 ” - 116 o 56 ’ 35 ” Bujur Timur dan 00 o 48 ’ 29 ” -01 o 36 ’ 37 ” Lintang Selatan [Gambar 1].
Gambar 1. Peta administrasi wilayah penelitian
Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  terdiri atas 5 kecamatan dan 54 desa dengan Kecamatan Penajam  sebagai  pusat  pemerintahan  dan ibukota  kabupaten  memiliki  jumlah  penduduk terbanyak  yaitu  74,748  jiwa.  Sementara  itu Kecamatan Waru merupakan kecamatan dengan jumlah  penduduk  paling  sedikit  yaitu  17,485 jiwa.  Relief  wilayah  penelitian  bervariasi  dari datar  hingga  bergunung  di  mana  persentase terluas  (32.77%)  adalah  relief  bergelombang dengan  kemiringan  lereng  8-15%.  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  memiliki  lima  kelompok bentuk  lahan,  yaitu:  Aluvial  (A),  Marin  (M), Fluviomarine  (FM),  Gambut  (G)  dan  Tektonik (T).  Bentuk  lahan  tektonik  merupakan  bentuk lahan  dominan  yang  luasannya  mencapai 264,299  ha  atau  82.86%  dengan  sebaran  di bagian tengah hingga barat kabupaten.
Alat yang digunakan terdiri dari seperangkat  komputer, Global  Positioning System  (GPS) ,  bor  tanah, Soil  Munsell  Color
Chart dan  kamera  digital.  Perangkat  lunak ( software ) yang digunakan dalam mengolah data antara  lain: Arc  GIS 10.1 ,  Global  Mapper , Microsoft  Word, dan Microsoft  Excel. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Peta  Penggunaan  Tanah  dari  Kanwil  BPN Provinsi  Kalimantan  Timur  tahun  2011  dan 2016,  Peta  RTRW  Kabupaten  Penajam  Paser Utara  tahun  2011  hingga  2031,  Peta  Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, data PODES tahun 2011 dan 2014 dan Peta Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara  skala  1:50.000  dari  BBSDLP.  Teknik pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  melalui permohonan  kepada  instansi  terkait  dan  studi pustaka  sedangkan  pengumpulan  data  primer berupa  data  perubahan  penggunaan  lahan, penyebab perubahan serta karakteristik tanah di lapangan didapatkan melalui pengecekan lapang.  Bagan  alir  penelitian  disajikan  pada Gambar 2.

## Gambar 2. Bagan alir penelitian
Analisis  perubahan  penggunaan  lahan dilakukan  dengan  metode  tumpang  susun ( overlay )  antara  peta  penggunaan  lahan  tahun 2010 dan 2016 (Indrayani et al . 2017). Tahapan pertama  adalah  penyamaan  atau  koreksi koordinat  antara  dua  peta  yang  digunakan kemudian  dilanjutkan  dengan  proses overlay untuk mendapatkan data perubahan penggunaan lahan antara dua titik tahun. Pengecekan lapang dilakukan  untuk  memastikan  jenis  penggunaan lahan  dan  mengetahui  penyebab  perubahan penggunaan  lahan  melalui  wawancara  dengan masyarakat  sekitar.  Teknik  pengecekan  lapang dilakukan secara purposive sampling berdasarkan penggunaan lahan yang mengalami perubahan  dan  aksesibilitas  untuk  mencapai lokasi pengamatan. Keluaran akhir dari tahapan ini  berupa  matrik  perubahan  penggunaan  lahan dan peta perubahan penggunaan lahan (Kurnianty et al. 2015 ).
Tingkat perkembangan wilayah dianalisis dengan  teknik  skalogram  berbobot  untuk menentukan hierarki pusat-pusat wilayah penopang  yang  mendukung  wilayah  sebagai pusat pelayanan aktivitas (Ekosafitri et al . 2017).
Data yang digunakan berasal dari PODES tahun 2011  dan  2014  yang  terdiri  dari  jumlah penduduk,  variabel  jarak  terhadap  fasilitas tertentu  (aksesibilitas)  sebanyak  7  variabel  dan 23 variabel jenis fasilitas. Variabel jenis fasilitas terdiri  atas  5  fasilitas  pendidikan,  6  fasilitas kesehatan,  3  fasilitas  sosial  dan  9  fasilitas ekonomi.  Tahapan  analisis  skalogram  menurut
Panuju  dan  Rustiadi  (2013)  terdiri  dari penentuan invers jarak dengan rumus:

## 𝑩𝒊𝒋 = 𝟏 𝑿𝒊𝒋 ⁄
Bij= indeks invers data; Xij= nilai data wilayah ke-i, variabel ke-j
Setelah  didapatkan  invers  terhadap  jarak kemudian  dihitung  kapasitas  pelayanan  dari fasilitas tersebut dengan rumus:
𝑨𝒊𝒋 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝑭𝒊𝒋 𝑷𝒊 ⁄
Aij = indeks fasilitas ke-j pada wilayah ke-i Fij = jumlah fasilitas ke-j di wilayah ke-i Pi= Jumlah penduduk di wilayah ke-i
Tahapan  selanjutnya  adalah  penentuan  bobot masing-masing variabel dengan rumus:

## 𝑰𝒊𝒋 = 𝑿𝒊𝒋 𝒏 𝑿. 𝒋 𝒂𝒋
⁄ i= 1,2,....., n ; j= jumlah wilayah 1,2,....., n
Tahapan akhir dari analisis ini adalah menyusun nilai IPD dengan rumus:
𝑲𝒊𝒋 = 𝐈𝐢𝐣 − 𝐦𝐢𝐧(𝐈)𝐣
𝐒 𝐣
K ij = nilai baku indeks hierarki I ij = nilai bobot indeks penciri wilayah ke-1 dan ciri ke-j
Min (I) j = nilai minimum indeks pada ciri ke-j S j = nilai standar deviasi
Nilai  IPD  kemudian  diurutkan  menjadi hierarki  dari  nilai  tertinggi  sampai  terendah dengan  asumsi  penetapan  mengikuti  sebaran normal sebagai berikut:
Wilayah Hierarki I (berkembang) yaitu wilayah yang nilai jumlah indeks bakunya paling tidak sama dengan nilai rataan ditambah dengan standar deviasi
Wilayah Hierarki
II (cukup
berkembang) yaitu wilayah dengan nilai indeks hierarki  paling  tidak  sama  dengan  nilai  rataan indeksnya
Wilayah Hierarki
III (kurang
berkembang) yaitu wilayah dengan nilai indeks hierarki kurang dari nilai rataan indeks di seluruh wilayah.
Evaluasi  kesesuaian  lahan  dilakukan dengan  membandingkan  antara  karakteristik lahan  dengan  kriteria  berdasarkan  satuan  peta lahan  (SPL) ( Nowar et  al .  2015,  Singha and Swain 2016; Widiatmaka et al . 2016).  Kriteria yang  digunakan  terdiri  dari  tanaman  pangan lahan  basah,  tanaman  pangan  lahan  kering  dan tanaman  perkebunan  (Badan  Litbang  Pertanian 2012 dan Hardjowigeno dan Widiatmaka 2015) di mana kriteria tersebut mengacu pada kerangka evaluasi lahan FAO (2007). Karakteristik lahan yang  digunakan  antara  lain  media  perakaran (tekstur  dan  drainase),  retensi  hara  (KTK, kejenuhan basa, pH dan C-organik), ketersediaan  hara  (P2O5,  K2O  dan  N  total), bahaya erosi (kemiringan lereng) dan ketersediaan  air  (curah  hujan  dan  jumlah  bulan
kering). Dengan demikian  akan diperoleh kelas kesesuaian  lahan  untuk  pertanian  pada  setiap satuan lahan yaitu S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai),  S3  (sesuai  marginal)  dan  N1  (tidak sesuai saat ini) dan N2 (tidak sesuai permanen). Pengelompokan  kelas  kesesuaian  didasarkan pada  faktor  penghambat  terberat  ( minimum limiting  factor )  yang  dimiliki  oleh  masing- masing SPL  (Lukman et  al. 2017). Penyusunan arahan  pemanfaatan  ruang  untuk  pertanian dilakukan  secara  deskriptif  dengan  bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan didahului dengan analisis lahan tersedia (Sadesmesli et al . 2017; Nowar et al . 2015). Pemanfaatan ruang di kawasan  hutan  telah  diatur  oleh  Kementerian Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  berdasarkan peruntukan  masing-masing  kawasan  sehingga pengembangan  pertanian  tidak  diarahkan  pada kawasan  tersebut.  Arahan  pemanfaatan  ruang untuk pertanian disusun berdasarkan pertimbangan penggunaan lahan aktual, hierarki perkembangan  wilayah  dan  kesesuaian  lahan. Apabila  dalam  suatu  wilayah  terdapat  kelas kesesuaian  lahan  yang  sama  untuk  beberapa komoditas maka arahan pengembangan komoditas dilihat berdasarkan kebijakan prioritas  pengembangan  komoditas  daerah maupun nasional (Rahman et al . 2015) [Tabel 1].
Tabel 1. Matriks arahan pemanfaatan ruang untuk pertanian Status kawasan/ kepemilikan lahan Penggunaan lahan Kesesuaian lahan Hierarki wilayah Ketersediaan lahan Arahan pemanfaatan Kawasan hutan - - - Tidak tersedia Tidak diarahkan APL Kawasan terbangun  dan tubuh air - - Tidak tersedia Tidak diarahkan APL, Ijin lokasi, HGU Hutan,  semak, tanah terbuka S3 II, III Tersedia Ekstensifikasi prioritas I Hutan,  semak, tanah terbuka S3 I Tersedia Ekstensifikasi prioritas II Perkebunan, sawah, tegalan,  kebun campuran S3 I, II, III Tersedia Intensifikasi Semua jenis penggunaan lahan N1, N2 I, II, III Tersedia Tidak  diarahkan untuk pertanian
Keterangan : APL : Area Penggunaan Lain; HPK Hutan Produksi Konversi; HP : Hutan Produksi; HGU : Hak Guna Usaha. Sumber : Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (2012) dengan modifikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perubahan Penggunaan Lahan
Penggunaan  lahan  di  Kabupaten  Penajam Paser  Utara  selama  rentang  waktu  2010  hingga 2016 didominasi oleh hutan (32.92%), perkebunan  (25.51%),  hutan  tanaman  industri (HTI) (17.09%), semak (8.76%) dan penggunaan lahan lainnya (15.72%). Penggunaan lahan hutan dan  HTI  dominan  berada  di  Kecamatan  Sepaku, sementara penggunaan lahan perkebunan tersebar
di  seluruh  wilayah  kabupaten  dengan  jenis komoditas  antara  lain  adalah  kelapa  sawit,  karet dan  kelapa.  Sebagai  salah  satu  wilayah  yang ditetapkan  menjadi  lumbung  pangan  di  Provinsi Kalimantan  Timur,  penggunaan  lahan  sawah  di Kabupaten Penajam Paser Utara belum mendominasi  yaitu  hanya  12,237  ha  atau  3.85% dari luas wilayah. Sebagian besar sawah (70.28%) berada di Kecamatan Babulu seluas 8,601 ha. Peta penggunaan lahan tahun 2010 dan 2016 disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4.
Gambar 3. Peta penggunaan lahan tahun 2010
Penutupan/penggunaan  lahan  di  Pulau Kalimantan  khususnya  Provinsi  Kalimantan Timur  masih  didominasi  oleh  hutan  meski luasannya  telah  banyak  mengalami  pengurangan (Rusdiana et  al .  2017).  Hutan  mengalami pengurangan  luas  terbesar  seluas  4,528  ha (1.42%)  dengan  jenis  perubahan  menjadi  semak dan  perkebunan.  Salah  satu  faktor  yang  turut berperan dalam pengurangan luasan hutan adalah adanya  kebakaran  yang  melanda  Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Penajam Paser  Utara  pada  tahun  2015.  Penggunaan  lahan HTI  banyak  berubah  menjadi  semak  dan perkebunan  yang  salah  satunya  disebabkan berakhirnya  ijin  penguasaan  sehingga  areal tersebut  dibiarkan  tumbuh  menjadi  semak ataupun  diusahakan  oleh  masyarakat  untuk perkebunan.  Perubahan  penggunaan  lahan  dari pertanian  baik  lahan  basah  maupun  lahan  kering
ke  kawasan  terbangun  belum  nyata  terlihat  pada wilayah  penelitian.  Hal  ini  diduga  disebabkan Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  masih  memiliki lahan  yang  cukup  luas  sehingga  perubahan penggunaan  lahan  cenderung  terjadi  pada  hutan atau  semak  dibandingkan  sawah  ataupun  lahan pertanian  tanaman  kering  [Tabel  2].  Arah perubahan penggunaan lahan terpusat di Kecamatan  Penajam  seluas  13,487  ha  yang mengarah  pada  peningkatan  luas  perkebunan seluas  11,924  ha  (3.55%).  Pemusatan  perubahan penggunaan  lahan  di  Kecamatan  Penajam disebabkan  karena  kecamatan  ini  merupakan pusat  pemerintahan  dan  pusat  perekonomian  di kabupaten ini. Perubahan penggunaan lahan yang mengarah  pada  peningkatan  luas  perkebunan khususnya  perkebunan  kelapa  sawit  dapat berdampak pada semakin terdesaknya keberadaan lahan pertanian terutama tanaman pangan.
Tabel 2. Jenis dan luas penggunaan lahan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2010-2016
No Jenis penggunaan lahan Tahun 2010 Tahun 2016 Perubahan luas Ha % Ha % Ha % 1 Hutan 109,254    34.34 104,726 32.92 (4,528) (1.42) 2 Perkebunan 69,843 21.96 81,137 25.51 11,294 3.55 3 HTI 58,132 18.27 54,353 17.09 (3,780) (1.19) 4 Semak 32,205      10.12 27,868 8.76 (4,338) (1.36) 5 Mangrove 15,030         4.72 14,975 4.71 (55) (0.02) 6 Sawah 12,021         3.78 12,237 3.85 217 0.07 7 Tegalan 6,494         2.04 7,059 2.22 565 0.18 8 Tubuh air 6,235         1.96 6,287 1.98 52 0.02 9 Kawasan terbangun 6,037         1.90 6,572 2.07 535 0.17 10 Kebun campuran 1,513         0.48 1,510 0.47 (4) (0.00) 11 Tanah terbuka 827         0.26 600 0.19 (227) (0.07) 12 Pertambangan 516         0.16 776 0.24 260 0.08 13 Peternakan 1         0.00 10 0.00 10 0.00 Jumlah 318,108    100.00 318,108 100.00 0.00 -

## Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah
Hasil  analisis  skalogram  menunjukkan peningkatan rata-rata nilai IPD dari 21.72 (2011) dengan standar deviasi 7.58 menjadi 32.04 (2014) dengan  standar  deviasi  8.12.  Peningkatan  nilai rata-rata  IPD  ini  mengindikasikan  adanya perkembangan  wilayah  di  Kabupaten  Penajam Paser Utara. Nilai IPD tertinggi pada tahun 2011 dan  2014  berada  pada  Kelurahan  Nipah-nipah dengan nilai 53.18 dan 60.60. Sementara itu nilai IPD  terendah  pada  tahun  2011  berada  di Kelurahan Jenebora yaitu sebesar 8.4. Pada tahun
2014, Kelurahan Pantai Lango memiliki nilai IPD paling  rendah  yaitu  16.68.  Kelurahan  Jenebora dan  Pantai  Lango  memiliki  IPD  paling  rendah dikarenakan jaraknya yang cukup jauh dari pusat pelayanan  yaitu  ±  60  km.  Sebagian  besar desa/kelurahan yaitu 33 desa/kelurahan (61.11%) di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  termasuk dalam hierarki III (kurang berkembang). Sebanyak  8  desa/kelurahan  (14.81%)  termasuk dalam hierarki I (berkembang) dan 13 desa/kelurahan (24.07%) termasuk hierarki II.
Perkembangan wilayah juga dapat dilihat di Kecamatan  Waru,  di  mana  pada  tahun  2011, seluruh desa/kelurahan di kecamatan ini termasuk dalam  hierarki  III,  kemudian  pada  tahun  2014, Desa  Sesulu  mengalami  peningkatan  menjadi hierarki II [Tabel 3]. Meski demikian, terjadipenurunan  jumlah  desa  di  hierarki  II  yang
diikuti  penambahan  jumlah  desa  di  hierarki  III. Hal  ini  diduga  disebabkan  penambahan  jumlah penduduk lebih tinggi dibandingkan penambahan jumlah  dan  jenis  fasilitas.  Hierarki  wilayah bersifat relatif berdasarkan perbandingan dengan wilayah di sekitarnya.
Tabel 3. Perkembangan hierarki wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011-2014
Jumlah desa tahun 2011 Jumlah desa tahun 2014 Hierarki I Hierarki II Hierarki III Hierarki I Hierarki II Hierarki III Babulu 1 7 4 2 3 7 Waru 0 0 4 0 1 3 Penajam 2 6 15 2 6 15 Sepaku 4 9 2 4 3 8 Jumlah 7 22 25 8 13 33 Persentase 12.96 40.74 46.30 14.81 24.07 61.11

## Jenis Tanah dan Satuan Peta Lahan (SPL)
Wilayah penelitian dikelompokkan menjadi 32 satuan peta tanah (SPL) yaitu satuan peta dengan jenis tanah, bahan induk dan bentuk lahan  yang  sama.  Luasan  SPL  terbesar  adalah SPL 27 dengan jenis tanah Typic Hapludult dari bahan induk batu pasir dan batu liat pada bentuk lahan  dataran  tektonik/struktural  dengan  lereng bergelombang. Luasan SPL ini adalah 70,697 Ha atau 22.34% dengan sebaran di seluruh wilayah kabupaten.  Luasan  SPL  terkecil  adalah  SPL  9 seluas 231 Ha (0.07%) dengan jenis tanah Typic Sulfaquents dan bahan induk endapan liat marine pada kondisi lereng datar. Kondisi drainase baik sampai  sangat  baik  kecuali  pada  beberapa  SPL yang  tergenang  seperti  SPL  1,2  dan  3  yang memiliki  drainase  terhambat.  Tekstur  termasuk dalam kategori halus-sangat halus dengan kelas tekstur  dominan sandy  clay  loam-clay  loam . Terdapat  kelas  tektur  agak  kasar-kasar  yaitu sandy clay pada SPL 4 yang terbentuk dari bahan induk  endapan  pasir.  Tingkat  bahaya  erosi  (e) bervariasi  seiring  dengan  variasi  kemiringan lereng yaitu antara datar sampai bergunung.Secara  umum  nilai-nilai  KTK,  KB dan C-organik pada wilayah penelitian tergolong
rendah-sangat  rendah  disertai  dengan  nilai  pH yang  rendah-sangat  rendah.  Ketersediaan  hara (n)  atau nutrient  availability ditandai  dengan kandungan Nitrogen total, P 2 O 5 dan K 2 O. Secara umum,  kandungan  ketiga  unsur  ini  juga  berada pada kisaran rendah-sangat rendah.

## Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Pangan Lahan Basah
Wilayah yang dianalisis untuk kesesuaian lahan  pertanian  seluas  315,689  ha,  sementara wilayah seluas 2,419 Ha tidak dianalisis karena berupa  tubuh  air  pulau-pulau  kecil  [Tabel  4]. Kelas  kesesuaian  sangat  sesuai  (S1)  dan  cukup sesuai  (S2)  untuk  tanaman  pangan  lahan  basah tidak ditemukan pada wilayah penelitian.  Kelas kesesuaian tertinggi adalah sesuai marjinal (S3) yaitu  seluas  189,401  ha  atau  60%  dengan berbagai  jenis  dan  intensitas  faktor  pembatas. Wilayah  seluas  93,954  ha  (29.42%)  termasuk kelas  S3rfne  yaitu  sesuai  marginal  dengan hambatan  perakaran,  retensi  dan  ketersediaan hara  serta  bahaya  erosi.  Sementara  itu  wilayah seluas  126,288  Ha  atau  40%  dari  luas  wilayah tidak  sesuai  (N),  baik  tidak  sesuai  saat  ini maupun tidak sesuai permanen.

## Kecamatan
Tabel 4. Kesesuaian lahan untuk tanaman pangan lahan basah
Kelas kesesuaian SPL Luas (Ha) Persentase (%) S3rfne 13,16,25,27 93,594 29.42 N2e 19,20,21,30,31,32 64,384 20.24 N1e 14,17,18,29 59,122 18.59 S3rfn 6,8,15,23 39,478 12.41 S3fn 2,7,9,11,22 20,813 6.54 S3f 3,5,10 11,635 3.66 S3rne 26,28 10,907 3.43 S3rn 12,24 9,027 2.84 S3n 1 3,947 1.24 N1r 4 2,782 0.87 blank - 2,419 0.76 Jumlah 318,108 100.00
Gambar 5. Kesesuaian lahan untuk tanaman pangan lahan basah
Jenis  dan  intensitas  faktor  pembatas menentukan  tindakan  pengelolaan  pada  tiap kelas  kesesuaian.  Kecamatan  Babulu  yang merupakan  sentra  pertanaman  tanaman  pangan lahan  basah  di  kabupaten  ini  memiliki  lahan seluas 8,435 ha yang termasuk dalam kelas S3fn [Gambar  5].  Kelas  kesesuaian  dengan  faktor penghambat  retensi  maupun  ketersedian  hara dapat diperbaiki dengan pemberian kapur. Oleh karena  itu  wilayah-wilayah  dengan  kelas kesesuaian  ini  berpotensi  untuk  dipertahankan sebagai  lahan  pertanian  pangan  lahan  basah seperti Desa Sri Raharja dan Desa Gunung Intan. Wilayah-wilayah  di  Kecamatan  Sepaku  yang
memiliki  faktor  pembatas  berupa  bahaya  erosi (e)  relatif  lebih  sulit  untuk  dilakukan  tindakan perbaikan  karena  membutuhkan  biaya  yang cukup  besar.  Kecamatan  Sepaku  merupakan kecamatan  yang  memiliki  luas  wilayah  tidak sesuai untuk tanaman pangan lahan basah paling luas  yaitu  75,621  ha  atau  23.89%  dari keseluruhan  luas  wilayah  yang  dievaluasi. Wilayah yang termasuk dalam kelas kesesuaian N1e  dan  N2e  sebagian  besar  masuk  dalam kawasan  hutan.  Faktor  pembatas  utama  yang menyebabkan  ketidaksesuaian  di  kecamatan  ini adalah  kondisi  lereng  yang  berkisar  pada bergelombang-berbukit.

## Kesesuaian untuk Tanaman Pangan Lahan Kering
Sebagaimana  hasil  analisis  kesesuaian untuk  tanaman  pangan  lahan  basah,  kelas kesesuaian  untuk  tanaman  lahan  kering  juga berada pada kelas S3 sampai dengan N2. Kelas kesesuaian  lahan  S1  (sangat  sesuai)  dan  cukup
sesuai  (S2)  tidak  dijumpai  pada  wilayah penelitian.  Kelas  kesesuaian  tertinggi  untuk tanaman  pangan  lahan  kering  adalah  sesuai marjinal,  di  mana  S3fne  adalah  kelas  dengan wilayah  terluas  yaitu  93,594  ha  (50.08%  dari jumlah wilayah yang sesuai) yang disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Pangan Lahan Kering
Kelas kesesuaian SPL Luas (Ha) Persentase (%) S3fne 13,16,25,27 93,594 29.42 N2e 19,20,21,30,31,32 64,384 20.24 N1e 14,17,18,29 59,122 18.59 S3rfn 2,3,5,6,7,8,9,10,11 42,477 13.35 S3fn 15,22,23 29,450 9.26 S3ne 26,28 10,907 3.43 S3n 24 6,522 2.05 N1r 4,12 5,287 1.66 S3rn 1 3,947 1.24 ( blank ) 2,419 0.76 Jumlah 318,108 100.00

## Gambar 6. Kesesuaian lahan untuk tanaman lahan kering
Sebaran kelas S3fne berada pada keempat kecamatan  yang  ada  di  kabupaten  ini. Kecamatan  Sepaku  dan  Kecamatan  Penajam adalah  dua  kecamatan  dengan  proporsi  luasan kelas S3fne yang paling luas yaitu 39,484 ha dan 30,527  ha.  Kelas  kesesuaian  S3n  terdapat  di wilayah  ini seluas 6,522  ha dan tersebar di dua
kecamatan  yaitu  Kecamatan  Waru  dan  Sepaku. Desa  Sesulu,  Desa  Bangunmulyo  [Gambar  6] dan  Kelurahan  Waru  merupakan  wilayah- wilayah  di  Kecamatan  Waru  yang  memiliki kelas  S3n.    Meski  tidak  begitu  luas  namun wilayah  dengan  kelas  kesesuaian  S3n  lebih berpotensi untuk dikembangkan karena
intensitas faktor penghambat  yang lebih rendah dibandingkan kelas kesesuaian lainnya.

## Kesesuaian lahan untuk Tanaman Perkebunan
Sebagian  besar  wilayah  di  kabupaten  ini seluas  246,019  ha  (77.93%  dari  luas  wilayah) termasuk  dalam  kelas  kesesuaian  lahan  sesuai marjinal  (S3).  Kelas  kesesuaian  dengan  luasan
terbesar adalah S3fn seluas 119,075 ha (48.40%) dari  jumlah  wilayah  yang  sesuai).  Kelas kesesuaian  ini  memiliki  faktor  penghambat berupa retensi hara (f) dan ketersediaan hara (n). Kedua  faktor  penghambat  ini  tergolong  non permanen dan dapat diperbaiki dengan tindakan penambahan  kapur  maupun  pemupukan  serta penambahan  bahan  amelioran  seperti  bahan organik [Tabel 6].
Tabel 6. Kesesuaian lahan untuk tanaman perkebunan
Kelas kesesuaian SPL Luas (Ha) Persentase (%) S3fn 13,15,16,23,25,27 119,075 37.43 S3fne 14,17,18,29 59,122 18.59 N1e 19,20,21,30 44,097 13.86 S3rfn 2,3,6,7,8,9,11,22 38,399 12.07 N2e 31,32 20,287 6.38 S3n 24,26,28 17,429 5.48 S3rf 5,10 8,047 2.53 N1r 4,12 5,287 1.66 S3rn 1 3,947 1.24 blank - 2,419 0.76 jumlah 318,108 100.00
Gambar 7. Kesesuaian lahan untuk tanaman perkebunan
Kecamatan
Sepaku merupakan kecamatan  dengan  luas  wilayah  terbesar  yang memiliki kelas kesesuaian S3fn yaitu 49,947 ha diikuti  oleh  Kecamatan  Penajam  (38,438  ha), Kecamatan Babulu (16,766 ha) dan Kecamatan Waru  (13,925  ha).  Desa  Bumi  Harapan  dan Kelurahan  Pemaluan  merupakan  wilayah- wilayah  di  Kecamatan  Sepaku  dengan  kelas S3fn  yang  terluas  [Gambar  7].  Tanaman perkebunan  khususnya  tanaman  kelapa  sawit cenderung  dapat  beradaptasi    dengan  berbagai kondisi tanah. Faktor penting yang menentukan optimalisasi  pertumbuhan  kelapa  sawit  antara lain  kedalaman  solum  (>50  cm)  dan  kondisi drainase  (Rhebergen et  al .  2016).  Drainase buruk dapat menghambat pertumbuhan tanaman kelapa  sawit.  Karakteristik  fisik  tanah  lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman ini karena  relatif  lebih  sulit  diperbaiki  dengan tindakan pengelolaan.wilayah yang tidak sesuai (N) untuk tanaman perkebunan seluas 64,384 ha
dengan  faktor  pembatas  erosi  karena  berada pada kelas lereng berbukit-bergunung.

## Arahan Pemanfaatan Ruang untuk Pertanian
Proses  pemanfaatan  ruang  merupakan wujud  operasionalisasi  rencana  tata  ruang  atau pelaksanaan pembangunan.Arahan pemanfaatan ruang  untuk  pertanian  pada  kajian  ini  disusun secara  deskriptif  berdasarkan  pertimbangan penggunaan lahan aktual, hierarki perkembangan  wilayahdan  kesesuaian  lahan. Wilayah  yang  tidak  tersedia  untuk  pertanian sebagian  besar  berada  di  Kecamatan  Sepaku yaitu  seluas  100,616  ha.  Hal  ini  disebabkan sebagian  besar  wilayah  di  Kecamatan  Sepaku (94,995  ha)  termasuk  dalam  kawasan  hutan. Wilayah-wilayah  ini  tidak  diarahkan  untuk pertanian meskipun penggunaan lahan aktualnya  telah  berupa  pertanian  (perkebunan)
[Tabel 7].
Tabel 7. Arahan pemanfaatan ruang pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara
No Uraian Luas (ha) A Tersedia untuk pertanian (A1+A2) 162,479 A1 Sesuai untuk pertanian 156,466 A1.1.Perkebunan prioritas I 113,715 A1.2.Pangan lahan basah prioritas I 24,224 A1.3.Pangan lahan kering 15,201 A1.4.Perkebunan prioritas II 3,045 A1.5 Pangan lahan basah prioritas II 266 A2 Tidak sesuai untuk pertanian 6,027 B Tidak tersedia untuk pertanian 155,629 Jumlah (A+B) 318,108 Penggunaan lahan aktual menjadi
pertimbangan kedua dalam merumuskan arahan pemanfaatan  untuk  pertanian.  Wilayah  dengan penggunaan  lahan  aktual  berupa  kawasan terbangun  ( built  up  area )  dan  tubuh  air  tidak dimasukkan  dalam  arahan.  Wilayah-wilayah dengan  penggunaan  lahan  aktual  berupa pertanian  seperti  sawah,  tegalan,  perkebunan dan  kebun  campuran  tetap  dipertahankan apapun  jenis  kesesuaian  lahan  dan  tingkat perkembangan  wilayahnya.  Faktor  biaya  dan efisiensi menjadi pertimbangan dalam merumuskan  arahan  pemanfaatan  pertanian. Adapun  rekomendasi  yang  diberikan  pada
wilayah-wilayah ini adalah intensifikasi melalui sejumlah tindakan perbaikan.
Wilayah-wilayah  yang  dapat  diarahkan untuk ekstensifikasi atau pengembangan pertanian  adalah  penggunaan  lahan  semak, hutan  dan  tanah  terbuka.  Ketiga  jenis penggunaan lahan ini berpotensi untuk pengembangan lahan-lahan baru untuk pertanian  baik  untuk  tanaman  pangan  lahan basah,  tanaman  pangan  lahan  kering  maupun perkebunan mengacu pada hasil evaluasi lahan. Apabila terdapat tumpang tindih hasil kesesuaian lahan maka priortitas akan diarahkan pada  tanaman  pangan  sebagaimana  rencana
pengembangan  pertanian  Kabupaten  Penajam Paser  Utara  (Rahman et  al .  2015).Berdasarkan arahan  pemanfaatan  yang  disusun  didapatkan wilayah seluas 24,224 ha yang diarahkan untuk tanaman  pangan  lahan  basah  prioritas  I  [Tabel 7].  Potensi  pengembangan  lahan  pertanian tanaman  pangan  lahan  basah  berada  di  Desa Labangka dan Desa Sebakung Jaya Kecamatan Babulu.  Perkembangan  tanaman  pangan  lahan kering  cukup  menjanjikan  dan  termasuk  dalam arahan  pengembangan  komoditas  pertanian  di kabupaten ini. Arahan pemanfaatan
untuktanaman pangan kering seluruhnya dimasukkan  dalam  prioritas  I  seluas  15,201  ha mengingat  luasnya  yang  tidak  sebesar  tanaman lain.  Wilayah  seluas  6,308  ha  merupakan penggunaan  lahan  aktual  berupa  tegalan. Terdapat  wilayah  seluas  8,893  ha  yang berpotensi  untuk  pengembangan  kawasan pertanian  tanaman  pangan  lahan  kering  baru yaitu di Kelurahan Gunung  Steleng, Kelurahan Buluminung  di  Kecamatan  Penajam  dan  Desa Api-api di Kecamatan Waru [Gambar 8].
Gambar 8. Arahan pemanfaatan ruang untuk pertanian di KabupatenPenajam Paser Utara
Arahan  pemanfaatan  untuk  perkebunan tersebar  di  seluruh  wilayah  kabupaten  dengan proporsi  luasan  terbesar  berada  di  Kecamatan Penajam    (39,707  ha),  Kecamatan  Sepaku (30,273 ha), Kecamatan Babulu (23,337 ha) dan Kecamatan Waru (20,399 ha). Kelurahan Waru di  Kecamatan  Waru  merupakan  dua  wilayah yang  berpotensi  untuk  dikembangkan  menjadi perkebunan  prioritas  I.  Tingginya  tingkat perubahan  penggunaan  lahan  pada  wilayah berhierarki  tinggi menjadi pertimbangan dalam merumuskan prioritas arahan, sehingga wilayah-wilayah  tersebut  berada  pada  prioritas II.  Arahan  pemanfaatan  ruang  menjadikan pengembangan    sektor  pertanian  di  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  memudahkan  dalam pengelolaan dan diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas serta keuntungan di wilayah tersebut.  Pada akhirnya perkembangan sektor  pertanian  diharapkan  dapat  mendorong multiplier  effect atau  efek  berganda  di  suatu wilayah  (Nashiha et  al .  2015).  Berdasarkan arahan  yang  disusun  terlihat  bahwa  pertanian tanaman  pangan  dipusatkan  di  Kecamatan Babulu  dan  Waru,  sementara  untuk  tanaman perkebunan diarahkan pada Kecamatan Penajam dan Sepaku.
Penempatan arahan pertanian pada wilayah-wilayah cukup berkembang dan kurang berkembang  (hierarki  III)  diharapkan  dapat memacu  pertumbuhan  dan  perkembangan wilayah  tersebut.  Arahan  pengembangan  pada wilayah-wilayah  kurang  berkembang  (hierarki III)  menurut  Supriadi et  al .  (2014)  antara  lain
melalui  pengembangan  jumlah  dan  jenis  usaha rumahtangga dan industri kecil/mikro, pemberian modal usaha maupun pendampingan, sehingga  pembentukan  koperasi  menjadi  hal yang sangat pentinguntuk diwujudkan.
Peningkatan  jumlah  dan  akses  terhadap sarana/prasarana  pendidikan,  kesehatan  dan ekonomi serta penataan lingkungan kumuh.

## SIMPULAN
Penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2016 didominasi oleh hutan, perkebunan, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan semak.  Hutan  mengalami  pengurangan  luas terbesar  yaitu  seluas  4,528  ha  (1.42%) sementara perkebunan adalah penggunaan lahan yang  paling  banyak  mengalami  penambahan luas  sejumlah  11,924  ha  (3.55%).Perubahan penggunaan lahan yang menonjol selama tahun 2010 hingga 2016 di Kabupaten Penajam Paser Utara  adalah  perubahan  dari  hutan  menjadi semak  dan  perkebunan  serta  semak  menjadi perkebunan.  Perubahan  penggunaan  lahan  dari pertanian  lahan  basah  maupun  lahan  kering  ke kawasan terbangun belum nyata terlihat.
Perkembangan  wilayah  ditandai  dengan peningkatan  nilai  IPD  rata-rata  dari  21.72 (2011)  menjadi  32.04  (2014).  Sebagian    besar desa/kelurahan (33 desa/kelurahan) di Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  termasuk dalam  hierarki  III  (kurang  berkembang). Kesesuaian untuk tanaman pangan lahan basah, tanaman pangan lahan kering maupun tanaman perkebunan di kabupaten ini berada pada kelas S3-N2  (sesuai  marjinal-tidak  sesuai  permanen) dengan  faktor  pembatas  bahaya  erosi  (e), hambatan perakaran (r), retensi hara (f) dan hara tersedia  (n).  Luas  wilayah  yang  tersedia  untuk pertanian adalah 162,493  ha dengan rincian (a) seluas  113,796  ha  diarahkan  untuk  perkebunan prioritas  I  (b)  seluas  24,258  ha  untuk  tanaman pangan lahan basah prioritas I (c) seluas 15,101 ha  untuk  tanaman  pangan  lahan  kering  dan  (d) seluas  6,037  ha  tidak  sesuai  untuk  penggunaan pertanian.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pusat  Pembinaan,  Pendidikan  danPelatihan Perencanaan  (Pusbindiklatren)  –  Bappenas  RI selaku pemberi dana penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser
Utara. (2016). Statistik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2016 . Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
2012. Evaluasi  Lahan  untuk  Komoditas Pertanian .
Ekosafitri, K. H., Rustiadi, E. dan Yulianda, F.
(2017).  Pengembangan  Wilayah  Pesisir Pantai  Utara  Jawa  Tengah  Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten  Jepara. Journal  of  Regional and  Rural  Development  Planning,  1 (2),
145-157.
Food  and  Agriculture  Organization.  (2007).
Land  Evaluation  Towards  a  Revised Framework . Rome: FAO-UN.
Hardjowigeno,  S.  &    Widiatmaka.  (2015).
Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Tanah . Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Indrayani,  P.,  Mitani,  Y.,  Djamaluddin,  I.,  & Ikemi,  H.  (2017).  A  GIS  Based Evaluation  of  Land  Use  Changes  and Ecological Connectivity Index. Journal of Geomatics and Planning, 4 (1), 9-18.
Kurnianty, D.N., Rustiadi, E., & Baskoro D. P.
T. (2015). Land Use Projection for Spatial
Plan Consistency in Jabodetabek.
Indonesian Journal of Geography, 47 (2),
124-131.
Lukman, A., Sutandi, A., & Munibah, K. (2017). Arahan  Pengembangan  Perkebunan  Teh ( Camellia Sinensis ( L .) O. Kuntze ) Rakyat di  Kabupaten  Tasikmalaya. Journal  of
Regional and Rural Development Planning. 1 (2), 158-173.
Nashiha,  M.,  Turmudi,  &  Nahib,  I.  (2015).
Arahan  Peruntukan  Ruang  Kawasan Perkebunan dengan Menggunakan Pendekatan  Sistem  Lahan  Studi  Kasus:
Kabupaten  Lombok  Tengah. Globe,
17 (2), 181-188.
Nowar,  W.,  Baskoro,  D.  P.  T.,  &  Tjahjono,  B. (2015).  Analisis  Kesesuaian  Lahan Komoditas Unggulan dan Arahan Pengembangannya di Wilayah Kabupaten
Cianjur. Tataloka, 17 (2), 87-98.
Purwantiningdyah,  D.  N.&  Hidayanto  M.
(2015).  Kajian  Penerapan  Pengelolaan Tanaman  Terpadu  Padi  dan  Keragaan
Usaha  Tani  Padi  Sawah  di  Kalimantan Timur.  Prosiding.  Seminar  Nasional Masyarakat Biodiversiti Indonesia. Masyarakat  Biodiversitas  Indonesia , 1 , 306-313.
Rahman,  R.,  Baskoro,  D.  P.  T, &  Tjahjono, B.
(2015). Prospek Pengembangan Komoditas  Perkebunan  di  Wilayah Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.
Tataloka, 17 (4), 209-222.
Rhebergen,  T.,  Fairhurst,  T.,  Zingorea,  S., Fisherd, M., Oberthüre, T., & Whitbread, A.  (2016).  Climate,  soil  and  land-use based  land  suitability  evaluation  for oilpalm  production  in  Ghana. European Journal of Agronomy, 81 , 1-14.
Rusdiana,  O.,  Supijatno,  Ardiyanto,  Y.  &
Widodo, C. E. (2017). Potensi
Pengembangan Kehutanan dan Pertanian
Kabupaten  Mahakam  Ulu,  Provinsi Kalimantan  Timur. Journal  of  Regional and  Rural  Development  Planning , 1 (2), 114-131.
Panuju,  D.  R.  &  Rustiadi,  E.  (2013). Teknik Analisis  Perencanaan  Pengembangan Wilayah . Bogor: Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Institut Pertanian Bogor. Sadesmesli, I., Baskoro, D. P. T., & Pravitasari,
A. E. (2017). Daya Dukung Lahan dalam Perencanaan Tata Ruang dalam Perencanaan  Tata  Ruang  Wilayah  (Studi Kasus  Kabupaten  Blitar,  Jawa  Timur).
Tataloka, 19 (4), 1-12.
Singha,. & Swain, K. C. (2016). Land Suitability Evaluation Criteria for Agricultural Crop
Selection: A Review. Agricultural Reviews. 37 (2), 125-132.
Supriadi,  D.,  Purwoko,  A.  &  Mahalli,  K.
(2014).  Analisis  Potensi  dan  Arah
Pengembangan Desa Pesisir di Kabupaten  Batu  Bara. Jurnal  Ekonom,
17 (3), 1-14.
Widiatmaka, Ambarwulan, W., Setiawan, Y., &
Walter,  C.  (2016). Assessing  the Suitability  and  Availability  of  Land  for Agriculture in Tuban Regency, East Java, Indonesia. Applied  and  Environmental Soil Science, 1 , 1-13.