## INTEGRASI VALIDASI BERDASARKAN PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN YANG AKAN DIALIHKAN KEPADA SEBAGIAN AHLI WARIS
M. Rizky Eko Prasetyo a, Annalisa Yahanan a, Elmadiantini b a Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: muhammadrizkyekoprasetyo@gmail.com
a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: annalisa_yahanan@fh.unsri.ac.id
b Notaris dan PPAT Kota Palembang, Email: elmadiantini@gmail.com
Naskah diterima:11 September; revisi:21 November; disetujui: 30 November 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3330

## Abstrak:
Hukum waris memegang peran yang sangat penting atas peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yaitu terjadinya kematian. Perolehan hak kewarisan diakibatkan kematian otomatis beralih pewarisan hak  terhadap  ahli  waris  atas  Harta  Bersama.  Peralihan  Hak  pewaris  ke  ahli  waris,  ahli  waris  wajib membayarkan  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  untuk  menjadi  Harta Bersama.  Adanya  ketidak  sinkronisasi  dalam  peraturan  hukum  waris  yaitu  antara  Bapenda  Kota Palembang berupa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 dengan sistem peralihan hak  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Palembang  berupa  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021. Maka dari itu, adanya ketidakpastian hukum  tentang  peralihan  hak  waris.  Sistem  peralihan  hak  waris  tersebut  belum  terjadi  titik  temu mengenai aturan yang berlaku yang ada di Kantor Bapenda Kota Palembang dan aturan sistem yang berlaku  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Palembang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan menjelaskan mengenai Peraturan BPHTB dalam peralihan hak waris dan mengkaji serta menjelaskan urgensi  sinkronisasi  sistem  validasi  BPHTB  Waris.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah pada Peraturan BPHTB ahli waris membayar pajak 2 kali dan tidak ada sinkronisasi antara sistem validasi yang ada di Bapenda Kota Palembang yang sudah berstatus tervalidasi sedangkan di sistem Pertanahan Kota Palembang masih berstatus tidak tervalidasi.
Kata Kunci: Ahli Waris; Proses Peralihan Hak Waris; Notaris

## Abstract:
Inheritance law plays a vital role in legal events in human life, namely death. Acquisition of inheritance rights occurs when death transfers the heir's rights to the heirs over the Joint Property. Transferring the heir's rights to the heirs, the heirs must pay Tax on the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) to become Joint Assets. There is a lack of synchronization in inheritance law regulations, namely  between  the  Palembang  City  Bapenda  in  the  form  of  Palembang  City  Regional  Regulation Number 3 of 2021 and the existing rights preservation system at the Palembang City Land Office in the form of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 16 of 2021. Therefore, there is a law regarding the preservation of inheritance rights. The system for transferring inheritance rights has yet to reach a consensus regarding the applicable regulations at the Palembang City Bapenda Office and the system rules that apply at the Palembang City Land Office. This research aims to examine and explain the BPHTB Regulations in preserving
inheritance  rights  and  examine  and  explain  the  urgency  of  synchronizing  the  BPHTB  Inheritance validation system. This research is normative juridical research with a regulatory, conceptualization, and case approach. The results of this research are that in the BPHTB Regulations, heirs pay tax twice, and there is no synchronization between the validation system in the Palembang City Bapenda, which has  a  validated  status.  At  the  same  time,  the  Palembang  City  Land  System  still  has  an  unvalidated status.
Keywords: Heirs; Inheritance Right Transfer Process; Notary

## LATAR BELAKANG
Hukum waris memegang peran yang sangat penting. Sebab sangat keterkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, dan setiap manusia yang hidup mengalami peristiwa hukum yang disebut dengan kematian. 1 Dikemukakan Subekti bahwa hukum waris perdata didasarkan pada prinsip bahwa hanya Hak dan kewajiban yurisdiksi, dan hanya asset properti nyata, yang dapat di warisi”. 2 Hak dan kewajiban dalam bidang hukum keluarga dengan demikian pada dasarnya merupakan  Hak  individu.  Oleh  karena  itu  hak  dan  kewajiban  selaku  pewaris  yaitu  sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat di wariskan, begitu juga sebagai anggota suatu perkumpulan.
Keberadaan  anak  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  hukum  waris. Pengalihan  harta  warisan  dari  orang  tua  kepada  anak  harus  dilakukan  dengan  baik  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku,  dengan  mengutamakan  musyawarah  untuk  mencapai kesepakatan. 3 Berdasarkan ketentuan di atas kewarisan dikarenakan adanya kematian artinya harta yang di dapatkan oleh orang tua otomatis berpindah alih ke anaknya selaku ahli waris, Menurut  ketentuan  hukum  waris  dalam  perolehan  Hak  karena  waris  yang  masih  hubungan keluarga sedarah dalam segaris keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
Perolehan  hak  kewarisan  diakibatkan  kematian  otomatis  beralih  pewarisan  hak terhadap ahli waris atas Harta Bersama. Peralihan Hak pewaris ke ahli waris, ahli waris wajib membayarkan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk menjadi Harta  Bersama.  Kewarisan  memiliki  banyak  jenisnya  yaitu  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), Waris Adat, Waris Islam, Waris Perdata Barat. ketentuan umum mengenai kewarisan ini, yaitu: Hukum  Kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  Hak  pemilikan  harta peninggalan  (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan beberapa bagiannya masing-masing. Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis keturunan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. 4
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  mengenai  macam-macam  pewarisan  tersebut  maka penulisan ini menggunakan sistem Kewarisan Hukum Perdata Barat dikarenakan Hukum waris perdata menganut sistem individual dimana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.  Salah satu contoh  ahli waris ada 9 orang yaitu A,B,C,D,E,F,G,H,I, setiap masing-masing ahli waris mendapatkan pembagiannya sebesar 1/9 setiap ahli waris. Sebagian ahli waris melepaskan hak warisnya ada 6 orang yaitu A,B,C,D,E,F jadi mendapatkan pembagian masing-masing 6/9 akan melepaskan haknya ke G,H,I sehingga G,H,I dapatnya 9/9 jadinya 1/3 tapi ini dimiliki secara Bersama-sama, orang 6 ini melepaskan haknya jadi ikrarnya hak waris masing-masing kepada 3 orang ini, ikrar yaitu janji dibuat akta
1 Zeta Fadiah Inge Putri, “Kedudukan Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda Dalam Hukum Islam,” Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 8, no. 1 (2019): 66–80.
2 Elviana Sagala, 2018, “Hak Mewaris Menurut Hukum Waris Perdata” Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 06. No. 01 Maret: 1-9.
3 Muchtar  Anshary  Hamid  et.all,  “Implikasi  Hukum  Putusan  Pengadilan  Terhadap  Pembatalan Perkawinan", 2020, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, no. 4 Juni: 356-363.
4 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , Cetakan ke (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015).
tersendiri  yaitu  akta  kesepakatan  pembagian  waris  orang  9  ahli  waris.  Kemudian  atas kesepakatan bagian menurut ketentuan hukum waris islam misalnya ahli waris semuanya laki- laki telah sepakat, setiap masing-masing ahli waris 1/9 ketika Sebagian ahli waris melepaskan jadi tinggal 3/9, berarti yang 3 itu balik lagi ke 6 orang ahli waris. jadi 3 orang ini sepakat untuk membuat  dan  terhadap  Notaris  menandatangani  akta  kesepakatan  pembagian  harta  warisan terhadap harta peninggalan, kemudian ke 6 ahli waris yang  6 orang menyerahkan hak waris masing-masing  kepada  3  orang  ahli  waris  yaitu  G,H,I  akan  dibuatkan  akta  Pernyataan Pelepasan Hak waris.
Berdasarkan akta pernyataan dan pembagian akan mendapatkan hak waris berdasarkan ketentuan  Pasal  111  ayat  (4)  PMA  Nomor  16  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah, menjelaskan bahwa apabila ahli waris lebih dari satu orang dan belum pembagian harta waris maka untuk pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada semua ahli waris sebagai kepemilikan bersama.
Berdasarkan ketentuan dan ketetapan ketidakseragaman melaksanakan perubahan data pewaris pada buku tanah dalam bentuk pendaftaran hak atas nama ke 3 ahli waris, sebelum ini dengan  adanya  ketentuan  yang  sebelumnya  ada  kaitan  kewajiban  membayar  pajak,  teori  ini tidak segampang itu pada saat dibawak ke kantor Bapenda inilah terjadi ada kendala, kendala ini dikarenakan belum adanya keseragaman dalam menafsirkan Pasal 111, karena ketentuan ini  antara  Badan  Pendapatan  Daerah  dengan  ATR  BPN  ini  belum  selaras  sekarang,  nanti kedepanya  aturan  dari  Bapenda  Kota  Palembang  dengan  aturan  Kantor  Pertanahan  Kota Palembang  harus  di  selaraskan,  karena  selama  ini  yang  ditemukan  di  lapangan  khusus  dari pihak Verifikator Bapenda Kota Palembang menganjurkan bahwa peralihan hak waris harus disertakan peralihan tersebut  harus semua ahli waris, sedangkan di  dalam aturan ATR BPN boleh  melakukan  beberapa/sebagian  pemegang  hak  bersama  sesuai  bagian  masing-masing. maka  dilakukan  pemecahan/pemisahan  terlebih  dahulu  menjadi  atas  nama  masing-masing pemegang hak bersama. Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya asas keadilan Pasal 111 ini akan mengakomudir jika ahli waris hanya memiliki satu-satunya bagian ahli waris dari orang tuanya yang akan dilepaskan kepada sebagian ahli waris. Pembagian Hak Bersama karena waris, pembagian hak bisa dilakukan hanya sebagian waris saja, oleh karena itu di dalam pembagian tersebut harus disepakati seluruh ahli waris.
Berdasarkan  pengertian  tentang  peralihan  Hak  terhadap  ahli  waris.  ahli  waris berkewajiban untuk melakukan peralihan Hak terhadap atas harta peninggalan pewaris melalui sistem validasi BPHTB pada Bapenda Kota Palembang supaya terjadinya peralihan pewaris ke ahli  waris.  ahli  waris  wajib  membayar  pajak  yang  terhutang  supaya  pada  saat  melakukan peralihan Hak dari pewaris ke ahli waris dapat beralih Haknya dan setelah ahli waris beralih Haknya atas balik nama dari pewaris ke ahli waris supaya dapat validasi ke Kantor Pertanahan Kota  Palembang.  Pada  saat  sistem  BPHTB  dilakukan  dalam  manual  yang  diatur  untuk melakukan peralihan dapat dilakukan peralihan Hak dari pewaris ke ahli waris.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  1997  tentang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan menjelaskan  bahwa  Para  ahli  waris  tidak  perlu  2x  membayar  BPHTB  yang  terutang  atas perolehan Hak karena waris adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terhutang. Hal ini berarti 50% tersebut adalah pengenaan pajak dan bukan pengurangan pajak. Artinya para ahli  waris  hanya  membayar  pajak  BPHTB  itu  hanya  1x,  sedangkan  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kota  Palembang  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Pajak  Daerah.  Pada  saat  sistem  otomatis  yang  diatur  untuk melakukan peralihan dapat dilakukan peralihan Hak dari pewaris ke ahli waris. Para ahli waris berkewajiban  untuk  membayar  Pajak  BPHTB  2X  BPHTB,  yang  pertama  membayar  pajak
BPHTB  dari  pewaris  ke  seluruh  ahli  waris  dan  Sebagian  ahli  waris  masih  teguh  dengan warisannya wajib membayar BPHTB lagi yaitu Jual-Beli atau Hibah supaya peralihan Hak atas ahli waris Sebagian berkewajiban untuk membayar pajak BPHTB yang terutang atas perolehan Hak tarif yang ditetapkan sebesar 5% atas besar mengenaan pajak BPHTB yang terutang.
Menurut Pasal 6 yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang atas beralih peralihan hak melalui Bank yang ditunjuk dan Tarif yang dikenakan sesuai dengan  peraturan  dan  perundang-undangan  berlaku.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa atas perbandingan sistem BPHTB secara Manual dan secara Otomatis jika kalau  melihat  dengan  keadaan  sekarang  dalam  keadaan  pemulihan  ekonomi  dari  Covid-19, seharusnya  sistem  peralihan  hak  Pewaris  ke  Ahli  Waris  melalui  BPHTB,  di  dalam  sistem Peraturan  yang  mengenai  Peralihan  Hak  Ahli  Waris  berkewajiban  untuk  membayar  pajak BPHTB Waris hanya satu kali supaya Ahli Waris tidak merasakan terbebankan atas peralihan hak.
Sistem  Validasi  BPHTB  Kantor  Bapenda  Kota  Palembang  sudah  terintegrasi  data secara host to host dengan Kantor Pertanahan Kota Palembang. Dengan terintegrasinya data base antara Bapenda Kota Palembang dan Kantor Pertanahan Kota Palembang, maka setiap pengajuan validasi ataupun proses peralihan hak atas tanah dapat dipantau oleh kedua belah pihak  sehingga  akan  menyalahgunakan  NOP  SPPT,  NJOP,  serta  perbedaan  harga  transaksi perolehan tanah. Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Integrasi Host to Host antara Bapenda Kota Palembang dan Kantor Pertanahan Kota Palembang Keuntungan lain  dengan  pengintegrasian  data  tersebut  dapat  memudahkan  validasi  data  saat  proses pengurusan dokumen pertanahan.
Berdasarkan pengertian sistem peralihan hak waris tersebut terjadi ketidak sinkronisasi antara  Bapenda  Kota  Palembang  yang  diatur  berdasarkan  Pasal  50  Peraturan  Daerah  Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 dengaan sistem peralihan hak yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang yang diatur dengan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun  2021,  menurut  penjelasan  pada  Pasal  di  atas  tidak  terjadi  kepastian  hukum  tentang peralihan hak waris, dikarenakan  berdasarkan Pasal 50 mengatur dan menjelaskan bahwa di saat ahli waris ingin mengalihkan haknya pada sistem BPHTB ahli waris tersebut pada saat penginputan data ahli waris yang ingin peralihan hak dari pewaris ke ahli waris harus di tulis ke semua ahli waris maka di kenakan 1x pembayaran Pajak BPHTB dan jika ingin mengalihkan hak pada waris maka ahli waris harus membayar BPHTB yang ke 2x, kecuali pada saat sebelum menjadi harta bersama pewaris membagi haknya masing-masing ahli waris maka peralihan hak BPHTB  hanya  dikenakan  1x.  Sedangkan  berdasarkan  penjelasan  dari  Pasal  111,  mengatur bahwa peralihan hak waris boleh ke salah satu ahli waris atau beberapa ahli waris. Berdasarkan uraian di atas Penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem peralihan hak waris tersebut belum terjadi titik temu mengenai aturan yang berlaku yang ada di Bapenda Kota Palembang dan di aturan dan sistem yang berlaku di Kantor Pertanahan Kota Palembang.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 merumuskan bahwa Hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh. Hak milik dapat beralih  dan  dialihkan,  Beralih  adalah  pindahnya  Hak  milik  kepada  pihak  lain  bukan  karena perbuatan  hukum  yang  disengaja,  akan  tetapi  karena  hukum  dengan  sendirinya,  karena pewarisan. Pengalihan adalah pengalihan Hak milik kepada pihak lain sebagai akibat perbuatan hukum yang disengaja. Berdasarkan penulisan ini penulis mengilustrasikan dan menyimpulkan hal  dalam penelusuran  Kembali  subyek terjadi  peralihan secara dalam  Pasal  para ahli  waris akan  terjadi  peralihan  di  atur  dalam  Pasal  111  ayat  (4)  Perkaban  No.  16/2021  tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pengalihan  adalah  pengalihan  Hak  milik  kepada  pihak  lain  sebagai  akibat  perbuatan hukum yang disengaja. Berdasarkan penulisan ini penulis mengilustrasikan dan menyimpulkan hal  dalam penelusuran  Kembali  subyek terjadi  peralihan secara dalam  Pasal  para ahli  waris akan  terjadi  peralihan  di  atur  dalam  Pasal  111  ayat  (4)  Perkaban  No.  16/2021  tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  ketepatan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta  dan memberikan grosse , salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh  Undang-Undang.  Pasal  16  UUJN  ini  membuat  ketentuan  tentang  syarat-syarat  bagi Notaris dalam bentuk suatu akta, jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. 5 Sering  terjadi  yang  ditemukan  di  lapangan, atas  peralihan  hak  melalui  sistem administrasi  yang  ada di Badan pendapatan daerah Kota Palembang dan  Kantor Pertanahan Kota Palembang. Dan pihak Kantor Pertanahan Kota Palembang sering menemukan Validasi Pajak BPHTB Waris tidak sesuai dengan data Wajib Pajak yang dibayarkan sehingga data yang sudah di Validasikan BPHTB nya itu mentah dan tidak diterima oleh pihak Kantor Pertanahan Kota  Palembang  sehingga  Wajib  Pajak  harus  melakukan  Revisi  ulang  atas  data  di  Kantor Bapenda  Kota  Palembang.   ada  beberapa  kendala  di  BPHTB  dari  pihak  Bapenda  Kota Palembang yaitu kurangnya peta pemetaan lokasi belum diterapkan seperti yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang, sampai saat ini pihak Bapenda melakukan peta pemetaan untuk mengetahui letak posisi tanah wajib pajak tersebut melalui aplikasi Google Maps . Sering terjadi yang di temukan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang yaitu data wajib pajak yang sudah di validasi BPHTB pada Kantor Bapenda tidak langsung terkoneksi di Kantor Pertanahan Kota Palembang dikarenakan Sinyal Wi-Fi (Internet) kurang stabil, sehingga wajib pajak tersebut terhambat waktu yang terbuang.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat di pahami bahwa pentingnya kedudukan Notaris dalam proses Peralihan Hak Waris selaku penghubung bagi para pihak, juga sebagai bentuk perikatan yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pihak yang membuatnya. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2018  dan  Peraturan  Walikota Palembang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Persyaratan, Mekanisme, dan prosedur Pemungutan BPHTB. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai Integrasi Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Perolehan Hak Waris Berdasarkan  Akta  Pemisahan  Dan  Pembagian  Hak  Bersama  Yang  Akan  Dialihkan  Kepada Sebagian Ahli Waris. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai peraturan BPHTB dalam peralihan hak waris dan menjelaskan urgensi sinkronisasi sistem validasi BPHTB Waris.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  dignakan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis normatif. Pada Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif artinya permasalahan  yang  ada  diteliti  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas. Penelitian ini
5 Setya Qodar Al-Haolandi and Sukarmi Sukarmi, “Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan
Agama
Dalam Pembagian Waris BerdasarkanHakWarisIslam,” JurnalAkta 5,no.1(2018):117,https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2539
merujuk  pada  pendekatan  perundang-undangan (Statute  Approach), Pendekatan  Konseptual ( Conceptual Approach ), dan Pendekatan Kasus (Case Approach) . Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Pengaturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang masih menjadi Harta Bersama Para Ahli Waris
1. Aturan Pembagian BPHTB Hak Waris
BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual. Dengan demikian, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak.
Sesuai  dengan  peraturan  yang  ada,  tarif  BPHTB  sendiri  mencapai  5%  dari harga  jual  yang  dikurangi  dengan  Nilai  Perolehan  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak (NPOPTKP).  BPHTB  Waris  adalah  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang merupakan warisan.
BPHTB tetap dikenakan setiap terdapat pengalihan kepemilikan tak terkecuali wasiat/hibah. Alhasil, prinsip perhitungan BPHTB karena warisan sama saja dengan jual beli. Namun sering juga dijumpai kasus pemerintah daerah setempat melalui dinas pendapatan  daerah,  tidak  memperbolehkan  perhitungan  dasar  pengenaan  BPHTB karena waris ini berdasarkan NJOP karena menganggap bahwa nilai pasar dari objek waris jauh di atas NJOP. Terhadap kondisi ini perhitungan BPHTB waris berdasarkan taksiran  harga  pasar  yang  diperkenankan  oleh  pejabat  Badan  Pendapatan  Daerah tersebut.
2. Aturan peralihan hak waris Kantor Pertanahan Nasional Peralihan  hak  waris  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  16  Tahun  2021,  menjelaskan  bahwa  Ahli  waris  lebih  dari  1  (satu) orang  pendaftaran  peralihan  haknya  disertai  dengan  akta  waris  yang  memuat keterangan  tertentu  jatuh  kepada  1  (satu)  orang  penerima  maka  pencatatan  peralihan haknya  dilakukan  kepada  penerima  warisan  berdasarkan  akta  waris  tersebut.  Aturan dari Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 di  perjelas  dari  surat  dari  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional, Nomor surat: B/HR.02/1012/IV/2023, penjelasan pada angka 4 huruf (a) poin (2)  pembagian  waris  dapat  dibagi  kepada  seluruh  ahli  waris  atau  beberapa  penerima warisan  yang  berdasarkan  kepada  akta  pembagian  waris.  Mengenai  penjelasan peraturan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa peralihan hak waris bisa langsung di bagi seluruh ahli waris dan beberapa penerima ahli waris.
3. Aturan peralihan hak waris Kantor Pertanahan Nasional Peralihan  hak  waris  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  16  Tahun  2021,  menjelaskan  bahwa  Ahli  waris  lebih  dari  1  (satu) orang  pendaftaran  peralihan  haknya  disertai  dengan  akta  waris  yang  memuat keterangan  tertentu  jatuh  kepada  1  (satu)  orang  penerima  maka  pencatatan  peralihan haknya  dilakukan  kepada  penerima  warisan  berdasarkan  akta  waris  tersebut.  Aturan dari Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 di  perjelas  dari  surat  dari  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional, Nomor surat: B/HR.02/1012/IV/2023, penjelasan pada angka 4 huruf (a) poin (2)  pembagian  waris  dapat  dibagi  kepada  seluruh  ahli  waris  atau  beberapa  penerima warisan  yang  berdasarkan  kepada  akta  pembagian  waris.  Mengenai  penjelasan
peraturan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa peralihan hak waris bisa langsung di bagi seluruh ahli waris dan beberapa penerima ahli waris.
4. Syarat dan Ketentuan Dasar Hukum Pembagian Warisan. Berdasarkan  pewarisan  yang  menjadi  permasalahan  adalah  jika  orang  tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan, dengan cara apa kita hendak menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut, hukum apa yang  akan  kita  terapkan  dalam  penyelesaian  harta  warisan  itu  serta  bagaimana pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  seseorang  yang meninggal  dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan  kewajiban-kewajiban sebagai  akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.
5. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Terjadi Karena Pewarisan. Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  adalah  Hukum Agraria  yang  bersifat  dualisme  dan  mengadakan  perbedaan  antara  hak-hak  tanah menurut  hukum  adat  dan hak-hak tanah menurut  hukum  barat,  yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 6 Apabila  ahli  waris  lebih  dari  satu  orang  dan  belum  ada  pembagian  warisan, maka  pendaftaran  peralihan  haknya  dilakukan  kepada  para  ahli  waris  sebagai kepemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan akta pembagian warisan. Akta mengenai pembagian waris dapat dibuat dengan akta di bawah  tangan  oleh  semua  ahli  waris  dengan  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  atau dengan akta Notaris.
Apabila ahli waris lebih dari satu orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah tertentu jatuh kepada satu orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta pembagian waris tersebut.
Selanjutnya, Pasal 90 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa dalam hal pewarisan Hak Guna Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi terutang sejak tanggal ahli waris mendaftarkan peralihan haknya tersebut ke Kantor Pertanahan.

## Urgensi Sinkronisasi Sistem Validasi BPHTB Waris Pada Kantor Bapenda dan Kantor Pertanahan di Kota Palembang
A. Sistem  Validasi  Perhitungan  BPHTB  Pemindahan  Hak  Karena  Waris  di  Kota Palembang
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Pasal 2 ayat (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB)  digolongkan  menjadi  salah  satu  jenis  Pajak  Daerah,  berarti desentralisasi  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  kepada pemerintah kabupaten/kota telah terjadi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah, dibutuhkan suatu Peraturan Daerah yang mendasari tata cara pembayaran dan perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada masingmasing daerah untuk dapat melaksanakan suatu desentralisasi pajak yang ideal
6 Lembaran Negara, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” 1960, 17.
Berikut rumus cara perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Palembang adalah sebagai berikut: NJOP/harga transaksi/nilai pasar - Rp. 60.000.000,- x 5 %
Sedangkan,  dalam  hal  perolehan  hak  terjadi  karena  waris  atau  hibah  wasiat, maka rumus cara perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlaku adalah sebagai berikut: BPHTB = [ NJOP/nilai pasar - Rp. 300.000.000,-] x 5 %
B. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Pemindahan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris
Waris  merupakan  salah  satu  objek  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB) sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah Khusus Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  111  Tahun  2000 tentang  Pengenaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  Karena  Waris  dan Hibah  Wasiat  memberikan  pengertian  terhadap  perolehan  hak  karena  waris  sebagai perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli waris dan pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Kemudian, dalam pasal selanjutnya diatur bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah  dan  Bangunan  yang  seharusnya  terutang. 7 Secara  umum,  harta  warisan  yang berupa hak atas tanah, yaitu: 8
1. Harta waris yang belum bersertipikat. Perolehan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan,  yang  belum  bersertipikat,  karena adanya pewarisan, tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) baru dikenakan pada saat dibuat  dan  ditandatanganinya  Surat  Keterangan  Pendaftaran  Hak.  Hal  tersebut disebabkan karena Objek Pajak BPHTB hanya mencakup perolehan hak-hak atas tanah  dan/atau  bangunan  yang  telah  didaftarkan  dan  memiliki  sertipikat  sebagai tanda bukti haknya.
2. Harta waris yang bersertipikat. Terhadap  harta  warisan  berupa  hak  atas  tanah  yang  telah  disertipikatkan,  maka perolehan  hak  atas  tanah  melalui  pewarisan  dapat  dikelompokkan  berdasarkan kondisi perolehannya: 9
a. Sertipikat masih terdaftar atas nama pewaris akan dibalik nama ke seluruh ahli waris.
b. Sertipikat masih terdaftar atas nama pasangan pewaris (suami/isteri pewaris).
c. Sertipikat sudah terdaftar atas nama seluruh ahli waris, namun akan dilepaskan ke salah seorang ahli waris saja.
C. Peran Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 02 Tahun 2014, Notaris adalah Pejabat  Umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  mengenai  semua
7 BAPPENAS RI, “Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia,” Demographic Research , 2020, 4–7.
8 Bedi Jubaedi, “Pengenaan BPHTB Atas Peristiwa Waris,” word press, 2008.
9 Irma Devita, “Pemilikan Tanah Secara Warisan,” irmadevita, 2008.
perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan dalam  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta- akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Selain  itu,  seorang  Notaris  juga  berwenang  untuk  mengesahkan  tanda  tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,  membukukan  surat-surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku khusus,  membuat  kopi  dari  asli  surat-surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan  pengesahan  kecocokan  fotokopi  dengan  surat  aslinya,  memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta Risalah Lelang. 10
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengartikan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  atas  Satuan  Rumah . 11 Peralihan hak atas tanah, yang bertujuan untuk memindahkan hak dari suatu pihak ke  pihak  lain,  harus  dibuktikan  dengan  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  dan  di  hadapan PPAT  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional. Berdasarkan mengenai aturan menatur tentang peralihan hak atas tanah, diatur di Pasal 37 ayat (1) dan (2) dan Pasal 38 ayat (1) dan (2)  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Dengan  diselenggara  pelaksanaan  pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut, maka akan mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai  terjadinya  peralihan  hak  atas  tanah  karena  jual  beli,  hibah  dan  lain-lain. Selain itu juga akan mendapat  surat  tanda bukti hak yang sah dan kuat  yang disebut dengan  sertifikat  hak  atas  tanah. 12 Berdasarkan  penjelasan  dari  perolehan  hak  waris diatas, terdapat perbandingan dari Peraturan Daerah Kota Palembang dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional, seperti dapat dilihat pada tabel 1:

## Tabel 1
Perbandingan Peraturan Daerah Kota Palembang dengan Peraturan Menteri
ATR/Kepala BPN Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1/ 2011 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3/2021 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16/2021
10 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (n.d.).
11 UUD Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peratumn Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,” 2016, 16.
12 Agus Purwanto Dian Ekawati, Dwi Kusumo Wardhani, Dian Eka Prastiwi, Suko Prayitno, “Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia,” JAMAIKA: Jurnal Abdi Masyarakat Program Studi Teknik Informatika Universitas
Pamulang 2, no. 1 (2021):90–101, http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMAIKA/article/view/6891.
Berdasarkan  Pasal  4 ayat (5) “Perolehan Hak karena waris yang diterima masih hubungan keluarga sedarah  dalam  segaris keturunan  lurus  satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah”. Berdasarkan  Pasal  50 ayat (5) “Suatu pengenaan pajak kepada  para  ahli  waris, sehubungan dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan dari pewaris  kepada  ahli warisnya”. “Ahli  waris  lebih  dari  1 (satu)  orang  pendaftaran peralihan haknya disertai dengan  akta  waris  yang memuat keterangan tertentu  jatuh  kepada  1 (satu)  orang  penerima maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan berdasarkan  akta  waris tersebut”
Sumber: diolah Penulis
Berdasarkan  penjelasan  Tabel  1  mengenai  perbandingan  peralihan  hak  waris, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya perbedaan mengenai aturan dari Peraturan Daerah  Kota  Palembang  aturan  yang  lama  dan  aturan  yang  baru  dan  di  sistem menginput ahli waris tidak bisa kesalah satu ahli waris tetapi kesemua ahli waris yang sudah  tertulis,  dari  Kementerian  Agraria  menjelaskan  ahli  waris  lebih  dari  1  (satu) hanya  dialihkan  hak  kepada  1  (satu)  orang  ahli  waris,  terjadi  adanyanya  ketidak sinkronisasi mengenai peralihan hak waris. Mengenai Penjelasan tentang Peralihan Hak Waris menurut Pasal 111 dapat di perjelas dari surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  Nomor  Surat:  B/HR.02/1012/IV/2023  dengan adanya  ketidak  seragaman  penafsiran  mengenai  ketentuan  peralihan  hak  karena pewarisan, yaitu: 13
1.  Pemilikan  Bersama/Harta  Bersama  yang  di  daftar  secara  bersama,  baik  yang diperoleh  dari  pewarisan  atau  dengan  cara  lain,  dapat  dicatat  menjadi  atas  nama  :  a. salah  satu  pemegang  hak  bersama;  atau,  b.  seluruh  atau  beberapa  pemegang  hak bersama  sesuai  bagian  masing-masing.  Yang  disepakati  oleh  seluruh  pemegang  hak bersama dan dituangkan dalam Akta Pembagian Bersama yang dibuat oleh PPAT.
2. Apabila harta bersama akan dicatat atas nama seluruh atau beberapa pemegang hak bersama sebagaimana di jelaskan pada angka 1) huruf b berupa 1 (satu) bidang tanah maka  dilakukan  pemecahan/pemisahan  terlebih  dahulu  menjadi  atas  nama  masing- masing pemegang hak bersama.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  pembagian  hak bersama karena waris, pembagian hak bisa dilakukan hanya sebagian waris saja, oleh karena itu di dalam pembagian tersebut harus disepakati seluruh ahli waris.
Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak dapat merupakan harga transaksi atau nilai pasar. Namun, dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada
13 Sekretariat  Jenderal  Kementerian  ATR/BPN,  “Sekilas  Kementerian  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Badan Pertanahan  Nasional,” Https://Www.AtrPertanahan.Go.Id/?Menu=Sekilas 3,  no.  0741  (2021):  3–4, https://www.atrPertanahan.go.id/menu/detail/204/sekilas.
tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan. 14
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/Notaris  yang  tidak  meminta  bukti  pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut  di  atas,  berdasarkan  Pasal  93  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009, mengenai  sanksi administratif  berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,-  (tujuh juta lima ratus  ribu  rupiah)  untuk  setiap  pelanggaran.  Selain  kewajiban  untuk  meminta  bukti pembayaran  pajak,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/Notaris  juga  wajib  melaporkan pembuatan  akta  perolehan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  kepada  Kepala  Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah terjadi peralihan hak. Pelanggaran terhadap ketentuan pembuatan laporan ini dikenakan sanksi administratif berupa  denda  sebesar  Rp.  250.000,-  (dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  untuk  setiap laporan. 15

## KESIMPULAN
Para ahli waris melakukan peralihan hak BPHTB waris, perolehan hak waris diterima orang pribadi  yang  masih  dalam  hubungan  keluarga  sedarah  dalam  segaris  keturunan  lurus  satu derajat  ke  bawah.  Berdasarkan  hasil  penelitan  penulis  bahwa  pihak  Bapenda  beranggapan peralihan  hak  waris  hanya  dilakukan  satu  kali  atas  peralihan  seluruh  ahli  waris.  Untuk melakukan  peralihan  hak  waris  kepada  salah  satu  ahli  waris  berkewajiban  membayar  pajak BPHTB dilakukan secara jual beli atau hibah.
Urgensi sinkronisasi sistem validasi BPHTB waris di Kantor Bapenda Kota Palembang dan  Kantor  Pertanahan  Nasional  Kota  Palembang  agar  tidak  terjadinya  penafsiran  ganda mengenai  proses  pembayaran  pajak  BPHTB  dua  kali  yaitu  waris  dan  jual  beli  atau  hibah, karena  menurut  petugas  di  Bapenda  Kota  Palembang  peralihan  hak  atas  BPHTB  waris dilakukan keseluruh ahli waris, karena sistem peralihan hak waris atas hak dan kewajibannya sama.  Berdasarkan  praktek  dilapangan  jika  ingin  dialihkan  kesalah  satu  atau  beberapa  ahli waris  maka  harus  membayar  pajak  BPHTB  lagi  yaitu  jual  beli  atau  hibah.  Sistem  validasi BPHTB waris pada Bapenda Kota Palembang, jika syarat-syarat administrasi sudah terpenuhi maka  petugas  verifikator  Bapenda  akan  validasikan  BPHTB  warisnya.  Sistem  validasi  di Kantor Pertanahan Kota Palembang jika syarat-syarat administrasi termasuk sudah di validasi dari Bapenda Kota Palembang terpenuhi maka akan di proses lalu di terbitkan sertipikat yang sudah  dialihkan  kepada  ahli  waris.  kedua  instansi  antara  Bapenda  Kota  Palembang  dengan Kantor Pertanahan Kota Palembang sudah terjadi Host to host , terjadinya konektifitas sistem di  Kantor  Bapenda  Kota  Palembang  dengan  Kantor  Pertanahan  Kota  Palembang,  penulis mengamati  hal  tersebut  sering  terjadi  ketidak  sinkron  sistem  tersebut  dikarenakan  sistem  di Bapenda sudah validasi atas BPHTB warisnya tetapi di Kantor Pertanahan Kota Palembang tidak  ada  status  mengenai  validasi  tersebut.  maka  diperlukan  adanya  evaluasi  antar  sistem dalam bentuk sistem di server pusat induknya harus diperbarui dan sinyal internet yang stabil agar langsung terkoneksi dan tidak terulang kembali atas keterhambatan proses peralihan hak BPHTB waris.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Haolandi, Setya Qodar, and Sukarmi Sukarmi. “Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam.” Jurnal Akta 5, no. 1 (2018): 117. https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2539.
14 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah” (2022).
15 “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah” (2016).
Bedi Jubaedi. “Pengenaan BPHTB Atas Peristiwa Waris.” word press, 2008.
Dian Ekawati, Dwi Kusumo Wardhani, Dian Eka Prastiwi, Suko Prayitno, Agus Purwanto. “Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia.” JAMAIKA: Jurnal Abdi Masyarakat Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang 2, no. 1 (2021): 90–101.
Elviana Sagala.SH., M.Kn. “Hak Mewaris Menurut Hukum Waris Perdata,” 1386.
Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat . Cetakan ke. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
Irma Devita. “Pemilikan Tanah Secara Warisan.” irmadevita, 2008.
KEMENTERIAN ATR/BPN, SEKRETARIAT JENDERAL. “Sekilas Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.”
Https://Www.Atrbpn.Go.Id/?Menu=Sekilas 3, no. 0741 (2021): 3–4.
Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan.” Batulis Civil Law Review 1, no. 1 (2020): 54. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430.
Lembaran Negara. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” 1960, 17.
Putri, Zeta Fadiah Inge. “Kedudukan Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda Dalam Hukum Islam.” Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 8, no. 1 (2019): 66–80. RI, BAPPENAS. “Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia.” Demographic Research , 2020, 4–7.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (2022).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (n.d.).
UUD Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peratumn Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,” 2016, 16.