## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 04 | Nomor 02 | Desember 2020 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Keterbukaan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Kas  Baitul  Maal Hidayatullah  Perwakilan  D.I  Yogyakarta  sebagai  Entitas  Grass Root Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Era New Normal

## Mila Alim Bachri
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta │ milaalim46@gmail.com

## Abstrak
Baitul  Maal  Hidayatullah  Yogyakarta  dianggap  sebagai  entitas  grass  root  yang memiliki  kewajiban  untuk  turut  memberi  stimulus  pada  masa  pandemi  dan menggerakkan  kesejahteraan  anggotanya  di  masa  pandemi  Covid-19  Objek penelitian akan menspesifikan pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta yang memiliki keharusan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan keuangan dan  ekonomi  di  organisasi  nirlaba  dengan  membuat  laporan  keuangan  guna meningkatkan  kredibilitas  dan  harus  dimaksimalkan  perannya.  Penelitian  akan memiliki tujuan mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan  kas  dan  pengeluaran  kas  dan  mengidentifikasi  kelemahan  dan kelebihan  yang  telah  terimplementasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  faktadan  juga  jurnal sebagai litelatur dan melakukukan observasi serta analisis pada unit Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta dan dilakukan kajian secara kualitatif. Hasil penelitian mengukur 5 aspek penerapan pengendalian internal pada siklus penerimaan dan pengeluaran kas menurut COSO di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, yaitu 1)  lingkungan  pengendalian,  2)  penilaian  resiko,  3)  aktivitas  pengendalian,  4) informasi  dan  komunikasi  dan  5)  pemantauan.  Dari  hasil  tersebut  disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan kas dan pengeluaran kas Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta telah berjalan dengan baik, senada  dengan  teridentifikasi  beberapa  kelebihan  dan  kelemahan.  Poin kelemahan  seperti  pengelolaan  yang  menggunakan  aplikasi  dasar  dapat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.
Kata  Kunci :  kas,  laporan  keuangan  masjid,  pengendalian  internal,  sistem penerimaan kas, sistem pengeluaran kas.

## Abstract
Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta is considered a grass-root entity that has an obligation to provide stimulus during the pandemic and move the welfare of its members during the Covid-19 pandemic. financial reports in order to increase credibility  and  its  role  must  be  maximized.  The  research  will  have  the  aim  of knowing  the  application  of  the  internal  control  system  in  the  cash  receipt  and cash disbursement cycle and identifying the weaknesses and strengths that have been implemented. This study used a descriptive research method using a factual approach  and  also  journals  as  literature  and  conducting  observations  and analysis at the Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta and conducted a qualitative study. The results of the study measured 5 aspects of the application of internal control in the cycle of cash receipts and disbursements according to COSO at the Baitul  Maal  Hidayatullah  Yogyakarta,  namely  1)  control  environment,  2)  risk assessment,  3)  control  activities,  4)  information  and  communication  and  5) monitoring. . From  these  results  it  is  concluded  that  the  implementation  of  the internal  control  system  in  the  cash  receipt  and  cash disbursement  cycle  of  the Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta Mosque has been going well, in line with the identified strengths and weaknesses. Weakness points such as managing using basic applications can potentially be developed further.
Keywords:  Saving,  Mosque  Financial  Report,  Internal  Control,  Cash  Receipt System, Cash Withdrawal System.

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid  19  memunculkan rangkaian  dampak  terhadap  sektor ekonomi secara global, tidak terkecuali lingkungan  di  sekitar  penulis.  Oleh karenanya,  dibutuhkan  suatu  upaya yang muncul sebagai strategi yang dapat meminimalisir  keterpurukan  kondisi ekonomi  khususnya  dalam  wilayah yang  dapat  dijangkau  oleh  penulis. Peran strategi ekonomi dalam kelompok masyarakat  sendiri  dibutuhkan  dalam menstabilkan ekonomi anggotanya ataupun masyarakat di sekitar
lingkungan  semasa  pandemi  Covid-19 dan  mengadapi  penataan  kembali (restrukturisasi) sektor keuangan di era new normal. Hanya saja strategi-strategi tersebut  harus  efisien  dan  transparan untuk  menghindari  kecurangan  dari pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran kas. Hal tersebut tentu saja akan  mengarah  pada  bagaimana  suatu organisasi  mampu  melaporkan  siklus penerimaan dan pengeluaran kasnya. Berbicara mengenai siklus penerimaan dan pengeluaran kas, maka secara  organisasi  akan  mengarah  pada pengendalian  internal  dalam  pelaporan keuangan. Sebagai bagian dari pelaporan  keuangan,  maka  sesuai dengan  PSAK  No.45  2008  laporan keuangan  dapat  memanfaatkan  ilmu akuntansi yang mana dapat dimanfaatkan untuk membantu mengambil  keputusan    (Made  Aristia Prayudi,  2015).  Hal  tersebut  dapat diimplementasikan pada organisasi besar  hingga  organisasi  yang  berkaitan dengan  keuangan  syariah  dan ekonomi di  organisasi  nirlaba  berbasis  ekonomi pesantren, seperti Baitul Maal

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Hidayatullah di Yogyakarta (Andarsari, 2016). Penulis memilih objek  di Baitul Maal  Hidayatullah  Yogyakarta,  sebab dalam  masa  pandemi  sering  kali penguatan ekonomi berbasis keagamaan atau ekonomi pesantren jarang dipahami  sebagai  solusi  restrukturisasi sektor ekonomi. Penulis akan
melakukan  analisis  bagaimana  peran lembaga  dengan  entitas  keagamaan dapat  berusaha  untuk  menyampaikan informasi guna tetap menjaga kestabilan ekonomi  anggotanya  serta  kredibilitas organisasi,  nantinya  kredibilitas  inilah yang  bisa  memberikan  suatu  staretgi penguatan dalam masa pandemi (Wibowo, 2018).
Masjid  dianggap  sebagai  entitas grass  root ,  di  mana  dapat  langsung sampai  menyentuh  seluruh  lapisan masyarakat,  oleh  karena  itu  harus dimaksimalkan  perannya  (Astarani, 2019). Dilakukannya pengelolaan keuangan  masjid  yang  baik  oleh  para pengurus  merupakan  salah  satu  faktor utama  yang  digunakan  untuk  menjaga keberlangsungan hidup serta kemakmuran  suatu  masjid.  Hal  ini disebabkan karena masjid membutuhkan  adanya  dana  yang  tidak sedikit setiap bulannya untuk mendukung kegiatan ibadah, penyediaan  sarana  dan  prasarana,  serta pengembangan masjid.
Beberapa kasus yang dapat diamati dari penelitian terdahulu dan kondisi di lapangan  sebelum  pandemi  Covid-19 terdapat beberapa masjid yang memeiliki  Baitul  Maal  Hidayatullah Yogyakarta dengan dana yang berlebih
namun tumbuh tanpa kejelasan kegiatan dan pelaporan keuangannya, sementara di  sisi  lain  terdapat  masjid  yang progresif kegiatannya,
namun kekurangan  dana.  Oleh  karena  itu, pengendalian  internal  untuk  siklus penerimaan  dan  pengeluaran  kas  pada entitas keagamaan membutuhkan suatu sinergisitas agar tercapainya optimalisasi  dari  potensi  keuangan masjid-masjid yang ada sebagai penguatan  ekonomi  pesantren  di  masa pandemi. Selain itu tentang pengendalian  Internal  untuk  siklus penerimaan  dan  pengeluaran  kas  pada entitas  keagamaan,  terutama  untuk masjid masih jarang dijadikan perhatian khusus dalam penulisan kajian ilmiah.
Sehingga penelitian akan memiliki tujuan  mengetahui  penerapan  sistem pengendalian  internal  pada  siklus penerimaan  kas  dan  pengeluaran  kas Baitul  Maal  Hidayatullah  Yogyakarta dan  mengidentifikasi  kelemahan  dan kelebihan  sistem  pengendalian  internal pada  siklus  penerimaan  kas  dan pengeluaran kas yang
diimplementasikan  pada  kas  Baitul
Maal Hidayatullah Yogyakarta.

## Tinjauan Pustaka
Pengendalian internal sebagai suatu rencana  organisasi,  seluruh  metode yang  tersinkronisasi  dan  pengskalaan yang diterapkan pada perusahaan untuk menjaga  aktiva,  mengandalkan  dan mengakurasi
data
akuntansi,
meningkatkan efisiensi operasional dan memacu  kepatuahn  terhadap  peraturan manajerial  yang  telah  ditempatkan (Ompusunggu, 2020). COSO
menyatakan bahwa pengendalian internal  adalah  suatu  prosedur  karena pengendalian internal menerobos aktivitas  operasional  organisasi  dan juga menjadi salah satu bagian integral dari  manajemen  dasar.  Jaminan  secara wajar  diberikan  oleh  pengendalian internal,  karena  kemungkinan  adanya kolusi, kesalahan manusia, serta ketidakinginan manajemen atas pengendalian  dapat  menjadikan  proses atau  prosedur  ini  menjadi  kurang  baik (COSO, 2013). Menurut COSO
komponen- komponen  pengendalian  internal  dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. COSO Internal Control: Integrated Framework
Di mana dijelaskan bahwa komponen  pengendalian  internal  yang dapat dijelaskan meliputi:
a) Lingkungan pengendalian, di mana merupakan  salah  satu  hal  yang mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat  struktur  aktivitas  bisnis,
serta  mengidentifikasi,  menilai serta merespon resiko.
b) Penilaian resiko, yang mana merupakan kegiatan untuk melakukan pengidentifikasian,
analisis,  dan  pengelolaan  resiko yang  dapat  mempengaruhi  tujuan organisasi.  Organisasi  harus  bisa mengetahui dan menghindari resiko yang  mungkin  terjadi,  terutama pada saat penerimaan dan pengeluaran kas tentunya mempunyai banyak resiko (Sukadwilinda,  2013).  Manajemen juga  harus  dapat  mengidentifikasi dan menilai perubahan- perubahansecara  signifikan  yang dapat berdampak pada siste pengendalian internal. c) Aktivitas  pengendalian  merupakan kebijakan,  prosedur,  dan  aturan yang  dapat  memberikan  jaminan yang  mencukupi  dengan  tujuan mengendalikan  apa  yang  telah dicapai dan risiko kedepannya. Hal ini juga memberikan suatu kepercayaan  bahwa  kegiatan  yang dibutuhkan dapat terlaksana sehingga  dapat  mengurahi  risiko dalam mencapai tujuan perusahaan. d) Organisasi membutuhkan informasi  dan  komunikasi  yang sangat dibutuhkan dalam organisasi untuk menunjang aktivitasnya, melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal serta mendukung  pencapaian  tujuannya. Informasi  sendiri  harus  dapat diidentifikasi, diproses
dan dikomunikasikan  ke  pihak  yang tepat  sehingga  setiap  orang  dalam organisasi  dapat  melaksanakan

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
tanggung  jawab  mereka  dengan baik  (Tawaqal,  2016).  Sedangkan komunikasi merupakan proses pemahaman  peran  individu  dan pertanggungjawaban yang berhubungan  dengan  pengendalian internal terhadap laporan keuangan. e) Pemantauan merupakan suatu proses  yang  menentukan  kualitas kinerja pengendalian internalselama waktu kerja mereka (Steinbart, 2015). Dalam pemantauan ini meliputi penentuan desain  dan  pengendalian  operasi yang tepat waktu dan juga pengambilan  tindakan  perbaikan (Mulyadi, 2008).
Kas  merupakan  aset  paling  aktif dalam  komponen  aktiva  pada  semua jenis  organisasi,  termasuk  yang  terjadi di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Kas memiliki sifat yang liquid sehingga memberikan kemudahaan dalam penggunaannya,  namun  juga  dapat menjadi  celah  kecurangan  (Halim, 2010).  Selain  itu,  kas  memiliki  sifat yang  mudah  untuk  dipindah  tangankan sehinga  jika  tidak  akan  menjadi  bias dibuktikan  kepemiliknya dan  kas berpotensi disalahgunakan (Rahmawati, 2016).  Unsur-unsur  dari  pengendalian internal  yang  baik  dalam  pengelolaan kas  adalah:  1)  Organisasi,  2)  Sistem otorisasi  dan  prosedur  pencatatan,  3) Praktik  yang  sehat  dan  4)  Karyawan yang berpotensi (Hapsari, 2016).
Pengeluaran  kas  adalah  prosedur yang dirancang agar setiap pengeluaran dipastikan telah disetujui dan merupakan pengeluaran yang
bermanfaat  bagi  tujuan  Baitul  Maal Hidayatullah Yogyakarta. Sistem pengeluaran  kas  dapat  membantu perusahaan  agar  dapat  dengan  mudah mengatur  hal  hal  mengenai  rincian pengeluaran kas yang sudah dikeluarkan (Baridwan, 1993).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan faktadan juga jurnal sebagai litelatur dan melakukukan  observasi  serta  analisis pada  unit  Baitul  Maal  Hidayatullah Yogyakarta dan dilakukan kajian secara kualitatif.  Penelitian  Kualitatif  secara khusus  penting  dalam  ilmu  perilaku dimana tujuannya adalah untuk menemukan  mendasari  motif  perilaku manusia tersebut (Jusup, 2014). Melalui penelitian tersebut kita dapat menganalisis  berbagai  faktor  yang memotivasi  orang  untuk  berperilaku dalam cara tertentu atau yang membuat orang-orang seperti atau tidak suka hal tertentu  (Mardi,  2011).  Ini  dapat dinyatakan, bagaimanapun, bahwa untuk menerapkan penelitian kualitatif.
HASIL PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
Gambaran Umum Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta Baitul Maal Hidayatullah
Yogyakarta merupakan sebuah lembaga keuangan  berbasis  keagamaan  islam yang  mulai  tumbuh  secara  pesat  di beberapa  lingkungan  masyarakat  dan mulai  populer  di  tahun  1987an.  Baitul
Maal Hidayatullah Yogyakarta memiliki  tugas  utama  yaitu  sebagai pelaksana kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pengembangan kepribadian  anggotanya  dalam  bidang keagamaan  Islam.  Tugas  tersebut diimplementasikan  oleh  Baitul  Maal Hidayatullah Yogyakarta melalui berbagai  program  dan  kegiatan  yang dijalankan selama satu tahun kepengurusan.
Sebagai  salah  satu  bentuk  upaya untuk memberikan strategi ekonomi dan penguatan ekonomi di era new normal , penyelarasan  langkah  dan  menjalin persaudaraan, Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta  dituntut  adaptif  dengan sinergitas  bersama  beberapa  organisasi kemitraan dan pembiayaan yang bersifat  keagamaan  diantaranya  adalah
Forum  lembaga  pembiayaan  yang tersebar di beberapa daerah, lingkungan hingga  tingkat  kelurahan  serta  Forum Kerjasama Kerohanian antar agama pun yang  mana  berskala  regional  hingga nasional.  Baitul  Maal  Hidayatullah Yogyakarta bercita-cita menjadi rumah yang  dapat  memberikan  pelayanan terbaik dan menghidupkan syiar sebagai solusi  untuk  semua  aspek  keumatan bagi  anggotanya.  Peran  Baitul  Maal Hidayatullah
Yogyakarta
sendiri semakin  disorot  sebagai  salah  satu solusi  keuangan  di  masa  pandemi Covid-19 oleh wilayah sekitar.
Anggota  Baitul  Maal  Hidayatullah Yogyakarta  merupakan  semua  insan muslim  di  lingkungan  berdiri  dan sekitarnya  yang  terdiri  dari  pengurus dan  masyarakat.  Pengurus  Baitul  Maal
Hidayatullah  Yogyakarta  merupakan anggota  yang  terdaftar  secara  resmi melalui  proses  seleksi.  Masa  Bakti kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta umumnya adalah satu tahun periode kepengurusan. Sebagai lembaga keagamaan,  Baitul  Maal  Hidayatullah Yogyakarta  menjadi  penggerak  syi’ar dakwah  Islam  melalui  serangkaian kegiatan  yang  dilaksanakan.  Baitul Maal  Hidayatullah  Yogyakarta  adalah organisasi  formal  dan  legal  yang memiliki dua fungsi, yaitu:
a. sebagai  lembaga  keagamaan  Islam yang  menaungi  kegiatan  semua muslim di lingkungan berdirinya;
b. sebagai  lembaga  keuangan  yang berupaya  untuk  dapat  menaungi semua  masyarakat  muslim  di sekitar lingkungan berdirinya.
Visi  umum  dari  pengadaan  Baitul Maal  Hidayatullah  Yogyakarta  adalah menjadi  lembaga  keagamaan  yang dekat kepada semua lapisan masyarakat, bersahabat  untuk  semua  elemen  suku dan agama, serta senantiasa bermanfaat untuk  muslim  maupun  masyarakat umum.
Misi umum dari penyelenggaraan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta adalah sebagai berikut: a. Mengoptimalkan peran Baitul Maal Hidayatullah  Yogyakarta  dalam proses pembentukan karakter anggota  yang  sholeh,  cerdas  serta berwawasan global.
b. Menjadi  sebuah  organisasi  yang selalu  merangkul  semua  elemen

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
masyarakat dan siap untuk bekerja sama dalam kebaikan.
c. Mencetak  anggota  dan  pengurus serta  kader  yang  berperilaku  baik, tangguh, serta berani.
d. Menjadi  organisasi  yang  berfokus pada pelayanan umat. Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta  memiliki  struktur  umum yang terdiri atas:
a. Badan  Pengurus  Harian  yang selanjutnya disingkat BPH
b. Bidang Keuangan
c. Badan Amal Badan  Pengurus  Harian  (BPH)
merupakan  badan  yang  bertugas  untuk melakukan koordinasi, kontrol, pengembangan sistem menajemen administrasi dan keuangan serta komunikasi dalam membangun hubungan  internal  dan  eksternal  Baitul
Maal  Hidayatullah  Yogyakarta.  Badan Pengurus  Harian  beranggotakan  ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
Sedangkan untuk Bidang Keuangan sendiri, tugas pokok dan fungsinya yaitu:
a. Kepala  Bidang  Keuangan  selaku
Bendahara  Umum  Baitul  Maal Hidayatullah Yogyakarta, berperan untuk  menyusun  kebijakan  dan sistem  keuangan,  mengawasi  dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran, menguji dan mengotorisasi  SPM  yang  diajukan oleh Pengguna Anggaran, bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Baitul Maal Hidayatullah  Yogyakarta  terkait pengelolaan keuangan, bertanggung jawab atas
penyusunan  laporan  keuangan, menjalani  tugas  lainnya  terkait keuangan.
b. Wakil  Kepala  Bidang  Keuangan selaku  Kuasa  Bendahara  Umum, bertugas untuk menerima, menyimpan, mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan uang penerimaan Baitul Maal Hidayatullah  Yogyakarta  (fungsi penyimpanan), melakukan pencatatan  atas  penerimaan  kas, menerbitkan  BKK  dan  melakukan pencairan  dana,  dan  menjalani tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya. c. Verifikator bertugas untuk mengecek kewajaran Surat Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran dan menjalani tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya. d. Bendahara  Pengeluaran  memiliki tugas menerima, menyimpan, mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk  keperluan  belanja  bidang, menatausahakan  dokumen  terkait penggunaan dana, menyusun dokumen pertanggungjawaban penggunaan  dana  (misal  SPJ), melakukan pencatatan
atas pengeluaran  kas  berdasarkan  SPJ, menghitung  sisa  pagu  anggaran setiap  bidang,  dan  menjalani tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya. e. Terdapat enam Bendahara Pengeluaran,  tiap-tiap  Bendahara
Pengeluaran akan mengampu bidang-bidang  sebagai  Sekretariat Jenderal  dan  Keuangan,  Rumah
Tangga,  Pendidikan  dan  Informasi
Media,  Syiar,  Seni  Budaya  dan Pemuda Olahraga. Bendahara Pengeluaran untuk bidang Pengembangan Sumber Daya Insani dan Keputrian adalah Bendahara  Internal  Bidang.  Posisi Bendahara Pengeluaran akan disesuaikan secara langsung sesuai kebutuhan.
f. Kepala  Bidang  selaku  Pengguna Anggaran, bertanggungjawab utnuk menyusun dokumen rencana anggaran,  menunjuk  Bendahara Pengeluaran Pembantu, melaporkan  penerimaan  bidang, menerbitkan  dan  menandatangani SPM,  dan  menyampaikan  Surat Pertanggungjawaban dan Dokumen pertanggungjawaban lainnya terkait  penggunaan  dana  kepada Bendahara Umum.
g. Bendahara  Pengeluaran  Pembantu, bertugas menatausahakan dokumen terkait  penggunaan  dana  dan menjalani  tugas  lain  yang  menjadi tanggungjawabnya.
h. Bendahara Proyek adalah Bendahara  dalam  kegiatan  proyek yang berbentuk kepanitiaan. Bendahara  proyek  menjalankan tugasnya dengan berpedoman kepada SPI Keuangan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Bendahara proyek wajib menyerahkan  dokumen  laporan pertanggungjawaban keuangan dan uang sisa kegiatan kepada
Bendahara Pengeluaran. Proses Bisnis Penerimaan dan Pengeluaran Kas Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus, berikut uraian proses penerimaan  dan  pengeluaran  kas  yang ada  di  Baitul  Maal  Hidayatullah Yogyakarta
a. Penerimaan Kas
Sebelum adanya proses penerimaan kas,  dilakukan  terlebih  dahulu proses  penyusunan  dan  penetapan anggaran atau penganggaran. Penganggaran  merupakan  proses yang  penting  karena  anggaran berfungsi untuk mendukung perencanaan  kegiatan  yang  sudah disusun. Anggaran pada organisasi nirlaba  merupakan  gambaran  dari rencana suatu kegiatan atau program  organisasi  dan  sumber dana yang dibutuhkan. Oleh karena itu,  organisasi  nirlaba  seperti masjid  perlu  memfokuskan  diri pada  kegiatan  atau  program  yang dimiliki  dan  juga  dalam  mencari sumber pendanaan untuk membiayai programnya. Prosedur penyusunan dan
penetapan  anggaran  Baitul  Maal Hidayatullah Yogyakarta, yaitu:
1) Rancangan  APB  di  mana  tiap- tiap  bidang  membuat  program kerja  disertai  dengan  rencana anggaran yang dituangkan kedalam RAB dan RKA
2) Rencana  anggaran  tiap-tiap bidang  dihimpun  dan  dibahas

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
dalam pembicaraan pendahuluan  antara  BPH  dan Ketua bidang. 3) Penyusunan  Rancangan  APB
berdasarkan  rencana  anggaran yang telah disetujui oleh Ketua Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta.  Rancangan  APB harus  berdasarkan  pedoman penyusunan Rancangan APB 4) RKA  dan  RAPB  Baitul  Maal Hidayatullah Yogyakarta dibahas bersama dengan seluruh pengurus. 5) RAPB diajukan kepada lembaga pembiayaan. 6) Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta melakukan pembahasan Rancangan APB. 7) Kemudian  Rancangan  APB ditetapkan  menjadi  APB  oleh lembaga pembiayaan syariah.
8) Bendahara Umum akan memberitahukan  kepada  tiap- tiap  bidang  hasil  penetapan anggaran dan memutuskan besaran  pagu  anggaran  untuk setiap bidang.
9) Dalam jangka waktu maksimal
7 hari setelah keputusan anggaran itu diumumkan, setiap kepala bidang wajib menyesuaikan  RAB  dan  RKA yang  telah  dibuat,  kemudian menyerahkannya kepada Bendahara Umum untuk mendapatkan pengesahan. 10) Periode  anggaran  mengikuti ketetapan yang berlaku 11) Perubahan  APB  diatur  lebih lanjut melalui Kebijakan
Bidang Keuangan.
Penerimaan kas di Baitul Maal Hidayatullah  Yogyakarta  dimulai ketika kas diterima oleh bendahara bidang maupun oleh Kuasa Bendahara  Umum  atau  Bendahara Umum.  Kas  diterima  di  rekening kas umum Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, lalu dicatat dengan menggunakan Bukti Kas  Masuk  (BKM)  sebagai  dasar penjurnalan. Dokumen yang merupakan  bukti  penerimaan  kas seperti laporan Infaq, BKM, kuitansi, serta dokumen penerimaan  kas  lainnya,  dipakai sebagai  dasar  untuk  melakukan pencatatan  penerimaan  kas.  Tiap- tiap  bidang  dan  oleh  Kuasa
Bendahara Umum selanjutnya melakukan  pencatatan  penerimaan kas. Pencatatan ataupun penjurnalan  akan  dilakukan  saat telah  dibuatnya  dokumen  bukti penerimaan kas dan tanggal dicatat sesuai tanggal dilakukannya transaksi penerimaan kas. b. Pengeluaran Kas Sistem pengeluaran kas merupakan  suatu  sistem  yang dirancang agar kas yang dikeluaraan  oleh  lembaga  dapat dipertanggung  jawabkan.  Sistem pengeluaran kas yang baik diharapkan akan memberikan efisiensi dan efektivitas
penggunaan  dan  sumber  daya keuangan.  Dalam  hal  ini,  Baitul Maal  Hidayatullah  Yogyakarta sebagai  salah  satu  lembaga  yang diberikan kewenangan untuk mengelola kuangan secara mandiri diharapkan dapat menerapkan sistem  pengendalian  yang  ideal, terutama pengeluaran kas. Pengeluaran kas dimulai ketika adanya Surat Permintaan Pembayaran  (SPP)  oleh  Ketua Bidang. Selanjutnya SPP diverifikasi oleh verifikator kemudian diterbitkannya Surat Perintah  Membayar  (SPM).  SPM dapat  diterima  hanya  jika  dibantu dengan  dokumen  yang  lengkap didukung dengan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya berupa  Daftar  Nominatif,  Surat Pertanggungjawaban, dan dokumen  lain  yang  diperlukan.
Dokumen  bukti  pengeluaran  kas berupa  kuitansi,  nota,  faktur,  cek,
bukti transfer, dan dokumen pengeluaran kas lainnya yang dapat dipakai sebagai dasar untuk pencatatan pengeluaran kas. Selanjutnya  Kuasa  Bendahara Umum mengeluarkan Surat Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D) untuk  kemudian  diotorisasi  oleh
Bendahara  Umum.  Kas  kemudian dikeluarkan,  baik  melalui  mutasi rekening  maupun  secara  kas. Semua  barang  dan  jasa  yang didapat  dari  setiap  bidang  ditulis dalam daftar nominatif. Satu daftar
nominatif yang dibuat hanya dapat digunakan untuk satu jenis kegiatan dan pembelanjaan, yang di dalamnya  perlu  dilampirkan  bukti bukti  pengeluaran  kas  yang  telah digunakan. Pertanggungjawaban belanja tiap-tiap bidang
disampaikan  dalam  bentuk  SPJ yang  disusun  oleh  Bendahara
Pengeluaran.  SPJ  wajib  dilampiri daftar  nominatif  dan  bukti-bukti pengeluaran kas. Penjurnalan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.
Tinjauan  Lima  Aspek  Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan dan Pengeluaran Kas Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta  adalah  Lembaga  kauangan berbasis Keagamaan yang memfasilitasi kegiatan keagamaan dan dakwah Islami bagi  masyarakat  yang  mana  dituntut untuk memberikan strategi ekonomi dan penguatan ekonomi di era new normal . Ruang  lingkup  organisasi  Baitul  Maal Hidayatullah  Yogyakarta  sangat  luas, oleh karena itu diperlukan suatu kontrol internal terkait keuangan yang dirancang  untuk  mengelola  sumber daya keuangan. Maka, dibuatlah Sistem Pengendalian  Intenal  yang  diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan  dan  menjamin  kewajaran laporan keuangan Baitul Maal Hidayatullah  Yogyakarta.  Sistem  yang dibuat tetap berpedoman kepada
AD/ART dan Standar Akuntansi, yaitu :
a. Standar  Akuntansi,  merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan  dalam  menyusun  dan

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
menyajikan laporan keuangan
setiap elemen. b. Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta  berwenang  mengelola sumber  daya  yang  dimiliki  secara mandiri. c. Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta  berhak  menggunakan sumber daya dalam rangka
mencapai tujuan.
d. Hal yang tidak diatur dalam SPI ini, maka  mengikuti  ketentuan  yang diatur oleh SA.
Tinjauan atas penerapan pengendalian internal yang memungkinkan dilakukan sebagai strategi  ekonomi  di  era  n ew  normal pada siklus penerimaan dan pengeluaran  kas  menurut  COSO  di
Baitul  Maal  Hidayatullah  Yogyakarta akan  diidentifikasi  melalui  5  aspek, yaitu
a. lingkungan pengendalian,
b. penilaian resiko,
c. aktivitas pengendalian,
d. informasi dan komunikasi dan
e. pemantauan.
Hal tersebut dirinci sebagai berikut:
1) Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian merupakan komponen dasar terpenting bagi komponen pengendalian internal lainnya. Bagaimana  sikap  dan  tindakan pengurus menjadi cerminan sebuah organisasi. Lingkungan pengendalian  merupakan  pijakan untuk semua bagian dalam pengendalian internal untuk
membentuk  karakter  disiplin  dan terstruktur (Sabeni, 2010). Lingkungan pengendalian menetapkan  corak  organisasi  dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orang di sekitarnya, meliputi: a) Komitmen  atas  integritas  dan nilai-nilai etika Nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan sudah diterapkan pengurus Baitul Maal Hidayatullah
Yogyakarta  dengan  baik  sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Untuk mengatur sikap dan perilaku para  pengurus,  telah  dibuat  suatu kode  etik  yang  jelas  dan  ekplisit. Pemberian  reward  pun  diberikan bagi  bidang  dengan  rata-rata  yang memberikan pelayanan terbaik sesama anggota dan hukuman juga diberikan  bagi  yang  melanggar kode  etik.  Para  pengurus  juga saling mengingatkan dan memantau  jika  ada  anggota  yang tidak jujur atau melanggar kode etik. b) Filosofi  pihak  manajemen  dan gaya operasi Sebuah organisasi pasti mempunyai  sebuah  filosofi  atau kepercayaan dan sikap yang dianut bersama, tentang resiko-resiko yang  mempengaruhi  kebijakan, prosedur,  komunikasi  lisan  dan tulisan, serta keputusan (Singleton, 2010).
Terkait filosofi pihak manajemen,  para  pengurus  dan anggota  Baitul  Maal  Hidayatullah Yogyakarta mendasarkan
kepercayaan, sikap, keputusan serta pengambilan  kebijakan  pada  Al- Qur’an, hadis dan Kode Etik Baitul Maal  Hidayatullah  Yogyakarta. Selain  itu,  terkait  gaya  operasi, garis  wewenang  dan  tanggung jawab  para  pengurus  ditetapkan dengan  ketat  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsinya  masing- masing.  Hal  ini  menunjukkan bahwa pengurus memiliki perhatian yang cukup besar pada pengendalian internal dan manajemen resiko untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi. c) Komitmen terhadap kompetensi Perekrutan pengurus pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta  dilaksanakan  secara jujur,  adil  dan  terbuka.  Perekrutan pengurus  terbuka  bagi  siapa  saja tanpa adanya diskriminasi. Penempatan posisi jabatan pengurus  masjid  dilakukan  sesuai dengan  minat  dan  keahlian  dari para anggota.
Pelatihan  secara  umum  pun diadakan bagi para pengurus seperti kegiatan  orientasi  kader  (sejenis masa orientasi pengurus baru Baitul Maal  Hidayatullah  Yogyakarta) dan ada juga yang berupa pelatihan tertentu, tergantung bidang tertentu yang dipandang perlu mengadakan,
seperti Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal untuk anggota pengurus bidang Keuangan. Pelatihan ini diadakan agar mereka lebih mumpuni dalam menjalankan tugasnya sehingga seiring
berjalannya  waktu  mereka  akan terbiasa untuk melakukan pekerjaan yang sudah diamanahkan kepada mereka. d) Dewan  komisaris  dan  komite audit Pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta,  tugas  sebagai  dewan komisaris dan komite audit dilakukan oleh pihak yang
melakukan  pemantauan  internal dan eksternal. Pemantauan internal dilakukan  oleh  Ketua,  Inspektorat Jenderal dan Keuangan. Sedangkan pemantauan  eksternal  dilakukan oleh Lembaga Dakwah dari Organisasi Masyarakat serta Badan Audit Internal sebagai badan audit. Proses pemantauan dilakukan secara informal.
e) Struktur Organisasi
Struktur  organisasi  di  Baitul Maal  Hidayatullah  Yogyakarta sudah  dijelaskan  secara  rinci beserta  masing-masing  tugasnya.
Adanya struktur yang jelas memberikan sebuah kerangka bagi operasi  perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan organisasi.  Struktur  yang  jelas menunjukkan batas wewenang setiap pengurus melalui suatu garis komando  dan  menetapkan  garis otoritas  serta  tanggung  jawab
(Soemarso, 2009).
f) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab Penetapan  wewenang  serta
tanggung  jawab  di  Baitul  Maal Hidayatullah  Yogyakarta  sudah

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
jelas  sebagaimana  yang  dijelaskan dalam  prosedur  penerimaan  dan pengeluaran  kas.  Setiap  tahap sudah terbagi dan memiliki tanggung  jawab  kepada  setiap bagian-bagiannya. Dalam penjelasan  tersebut  sudah  cukup jelas  untuk  pembagian  tugas  dan fungsinya.  Namun,  tidak  ada keberadaan  bendahara  penerimaan dapat  menjadi  suatu  keganjilan. Meskipun  tugas  penerimaan  kas telah dilakukan oleh Wakil Kepala
Bidang Keuangan, diharapkan kedepannya ada Bendahara Penerimaan di dalam kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. g) Kebijakan  dan  praktik  sumber
daya manusia Pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta,  kebijakan-kebijakan yang dibuat dan praktik-pratik yang mengatur  kondisi  kerja  dibuat seadil  mungkin  untuk  menaungi semua  kepentingan  pengurus  dan anggota.  Semua  kebijakan  dibuat serinci  mungkin  untuk  setiap jabatan agar tidak ada diskriminasi yang terjadi. Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta merupakan  organisasi  nonprofit dan  para  pengurus  yang  terpilih bekerja  tanpa  adanya  pamrih  atau imbalan  sehingga  setiap  pekerjaan yang dilakukan selalu berlandaskan pada  semangat  pengabdian  serta kejujuran.  Adanya  pengurus  yang jujur menciptakan suatu lingkungan pengendalian yang baik.
2) Penilaian Resiko Salah satu pelaksanaan penerapan  penilaian  risiko  pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta adalah pemberian deadline  yang  diberikan  kepada panitia pelaksana untuk
menyerahkan Lembar Pertanggung Jawaban  (LPJ)  paling  lambat  dua minggu  setelah  kegiatan  selesai dilaksanakan  agar  kegiatan  yang dilakukan  dapat  segera  dievaluasi dan  tidak  berbenturan  dengan pelaksanaan  kegiatan  yang  lain. Laporan
Pertanggungjawaban minimal  berisi  keterangan  waktu, tempat, agenda/materi, peserta dan tanggal, dan rincian anggaran yang digunakan. Setiap tahun pengurus melakukan  perencanaan  anggaran. Perencanaan anggaran untuk organisasi  nonprofit  mempunyai peran yang berbeda dengan perencanaan anggaran pada perusahaan atau sektor bisnis. Pada perusahaan,  anggaran  ditetapkan dengan menitikberatkan pada target penerimaan. Produksi dan pemasaran  dilakukan  semaksimal mungkin  untuk  dapat  mencapai target penerimaan ini. Pada organisasi nonprofit, anggaran merupakan  suatu  terjemahan  dari rencana  kegiatan  atau  program organisasi  dan  sumber  dana  yang dibutuhkan. Untuk itulah perencanaan  anggaran  berperan seperti peta bagi pelaksana
kegiatan. Adanya perencanaan anggaran di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta memberikan kemudahan dan kejelasan bagi para pengurus untuk mencari sumber dana untuk membiayai  program  dan  kegiatan yang sudah direncanakan. Pengotorisasian dan persetujuan pihak yang berwenang atas  transaksi  yang  dilakukan merupakan sebuah kontrol sehingga bisa meminimalisir adanya  dana  yang  tidak  valid penggunaannya.  Tanpa  otorisasi, akan  banyak  manipulasi  atas transaksitransaksi  yang  terjadi. Pada  umumnya  persetujuan  dalam hal  ini  sudah  di  drop  kepada masing-masing  bidang,  dimana dalam  Surat  Perintah  Membayar (SPM
UP/GUP/GU/LS)
ditandatangani  oleh  Bendahara Bidang/Bendahara Event/Kepala Bidang).
Sedangkan  penyimpanan  kas fisik  di  brankas  dan  pemantauan secara  berkala  terhadap  rekening kas di bank dilakukan agar kas tetap aman dan terpantau. Akses brankas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang dan setiap pengambilan uang harus dilakukan minimal oleh dua  pihak.  Pemantauan  berkala terhadap  kas  dapat  meminimalisir adanya penyalahgunaan kas.
3) Aktifitas Pengendalian
Pada  Baitul  Maal  Hidayatullah Yogyakarta,  pengendalian  umum berupa  audit  teknologi  informasi
dijalankan oleh dewan pemantauan internal  yaitu  oleh  Ketua  dan Inspektorat Jenderal dan Keuangan. Sedangkan  pemantauan  eksternal dilakukan  oleh  Badan  Legislatif Masyarakat  serta  Badan  Audit Kemasyarakatan  sebagai  badan audit.  Sedangkan  pengendalian aplikasi dilakukan dengan pemasangan pengolahan data sistem komputer dan antivirus yang selalu  update  untuk  meminimalisir serta mencegah terjadinya kerusakan data elektronik. Untuk  pengendalian  fisik  sendiri dilakukan upaya
a) otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat,
b) spesialisasi tanggung jawab, c) format dan penggunaan dokumen pekerjaan, d) pengamanan  harta  kekayaan perusahaan, dan
e) independensi pemeriksaan
4) Informasi dan Komunikasi Melihat perkembangan zaman yang sudah  maju  seperti  sekarangi  ini, Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta telah melakukan
pencatatan  kas  masuk  dan  kas keluar menggunakan teknologi Ms. Excel  dan  mencocokan  dengan pencatatan  manual  apakah  terjadi kesalahan  dalam  pencatatannya atau  tidak.  Pencocokan  tersebut harus  balance  atau  sama.  Jika terjadi kesalahan pencatatan maka, bagian  keuangan  harus  segera memperbaiki pada saat itu juga.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## 5) Pemantauan
Pada  Baitul  Maal  Hidayatullah Yogyakarta  dibentuk  pengawas internal, yaitu dibentuknya Inspektorat  Jenderal  (Itjen)  Baitul Maal  Hidayatullah  Yogyakarta adalah agar dapat dilakukan pengawasan internal atas pelaksanaan  tugas  di  lingkungan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sesuai dengan ketentuan  peraturan  yang  berlaku.
Selalu  dilakukannya  pemantauan rutin  oleh  pihak  yang  berwenang berupa  pemantauan  internal  oleh Ketua dan Inspektorat Jenderal dan pemantauan  eksternal  oleh  BLM serta  BAK  yang  memiliki  fungsi untuk  dapat  menentukan  apakah pengendalian internal sudah
bekerja  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan, dan apakah diperlukan adanya perubahan perubahan akibat perubahan  situasi  atau  keadaan yang  berubah.  Pengurus  masjid juga  mengadakan  evaluasi  setiap bulannya  untuk  mengontrol  serta melihat kinerja setiap pengurus dan menanyakan kendala apa saja yang ada  serta  program  apa  yang  sudah terealisasi  dan  yang  belum.  Jika terdapat  kendala  maka  akan  dicari solusi  bersama-sama  dan  segera untuk dilakukannya perbaikan agar kendala tersebut terselesaikan.

## Generalisasi  10  Komponen  Sistem Pengendalian Internal
Hasil penelitian menyajikan suatu kajian  yang  tergeneralisasi  menjadi  10 (sepuluh) komponen sistem pengendalian  internal  menurut  COSO dan  menelaah  kesesuaian  antara  fakta dengan teori mengenai  situasi pandemi dari  peran  yang  telah  dijalankan  oleh Baitul Maal sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis agama, berupa: a. Adanya suatu strategi budaya yang dibentuk dalam kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta  sudah  menekankan pada  integritas  dan  nilai  etika. Nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan sudah diterapkan pengurus dengan baik.
b. Garis  wewenang  dan  tanggung jawab  para  pengurus  ditetapkan dengan  ketat  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsinya  masing- masing.  Hal  ini  menunjukkan bahwa pengurus memiliki perhatian yang cukup besar pada pengendalian internal dan manajemen resiko untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi.
c. Perekrutan  pengurus  pada  Baitul
Maal  Hidayatullah  Yogyakarta dilaksanakan  secara  jujur,  adil  dan terbuka. Perekrutan pengurus terbuka  bagi  siapa  saja  tanpa adanya diskriminasi. Ini merupakan contoh  yang  baik  dari  suatu lembaga  keagamaan  di  dalam masyarakat.
d. Telah  dilakukan  pengotorisasian dan persetujan transaksi oleh pihak
yang  berwenang  sehingga  dapat meminimalisir  adanya  dana  yang tidak  valid  penggunaannya.  Setiap akan  melakukan  kegiatan,  ketua/ koordinator pelaksana yang berasal dari masing-masing bidang mengajukan  ijin  kepada  Ketua Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta  secara  lisan  maupun tertulis  sehingga  Ketua  dapat mengetahui kegiatan apa saja yang akan  dilaksanakan  dan  seberapa banyak pengeluarannya.
e. Struktur  organisasi  Baitul  Maal Hidayatullah  Yogyakarta  sudah cukup  memadai  dan  pembagian tugas  serta  fungsi  masing-masing jabatan  sudah  cukup  jelas.  Hanya saja  ada  satu  kelemahan  dan kekurangan  yaitu  tidak  adanya Bendahara Penerimaan. Tugas sebagai  Bendahara  Penerimaan dilakukan  oleh  Wakil  Kepala Bidang Keuangan. Seharusnya Wakil  Kepala  memiliki  tugas  dan fungsi  untuk  membantu  Ketua dalam menjalankan tugasnya, bukan menjadi Bendahara Penerimaan. f. Dokumen-dokumen untuk pencatatan telah dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan setiap jenis transaksi yang terjadi sehingga memudahkan dalam pencatatan  setiap  transaksi  dan pembukuan.
g. Penyimpanan uang sudah menggunakan  rekening  tersendiri sehingga lebih mudah
pengelolaanya  dan  tidak  terjadi kecurangan. h. Sistem informasi akuntansi penerimaan  dan  pengeluaran  kas pada  Baitul  Maal  Hidayatullah Yogyakarta tergolong baik. Pencatatan telah dilakukan menggunakan  aplikasi  Ms.  Excel, sehingga memudahkan dalam pengecekan  dan  pengauditan  oleh pihak  yang  berwenang.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa sistem  pengendalian  internal  pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta sudah cukup memadai. Adanya  dewan  pengawas  internal dan eksternal yang rutin melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan  dan  kinerja  pengurus Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta  menunjukkan  bahwa pengendalian internal telah dijalankan dengan semestinya. i. Adanya sumber daya manusia yang kompeten  karena  berasal  dari masyarakat Yogyakarta yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi, dapat memudahkan proses pengelolaan penerimaan dan pengeluarkan  kas  sesuai  standar akuntansi yang berlaku. j. Adanya pencatatan dengan menggunakan  akuntansi  double entry mengindikasikan penggunaan sistem  pencatatan  akuntansi  yang sesuai standar, sehingga memudahkan  dalam  pengecekan laporan keuangan baik oleh pengurus sendiri atau dewan
pengawas.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
k. Kegiatan pemantauan pengendalian internal dilaksanakan dengan cukup baik.  Adanya  pengawasan  internal dan  eksternal  serta  independensi pihak  pengawas  membuat  fungsi pengawasan benar-benar dapat dilaksanakan secara maksimal.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan landasan teori mengenai  sistem  pengendalian  internal menurut  COSO  dengan  melakukan analisis atas komponen-komponen sistem  pengendalian  internal  menurut COSO dan menelaah kesesuaian antara fakta  dengan  teori  mengenai  sistem pengendalian internal menurut COSO.
Dari hasil tinjauan tersebut, penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  penerapan sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan  kas  dan  pengeluaran  kas Baitul  Maal  Hidayatullah  Yogyakarta telah  berjalan  dengan  baik  dengan teridentifikasi beberapa kelebihan berupa adanya 1) budaya yang dibentuk dalam kepengurusan, 2)
garis wewenang  dan  tanggung  jawab  para pengurus ditetapkan dengan ketat sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya,  3) perekrutan  pengurus  pada  Baitul  Maal Hidayatullah  Yogyakarta  dilaksanakan secara  jujur,  adil  dan  terbuka,  4)  telah dilakukan pengotorisasian dan persetujan  transaksi  oleh  pihak  yang berwenang sehingga dapat meminimalisir  adanya  dana  yang  tidak valid penggunaannya, 5) struktur organisasi  Baitul  Maal  Hidayatullah Yogyakarta  sudah cukup  memadai  dan pembagian  tugas  serta  fungsi  masing-
masing  jabatan  sudah  cukup  jelas,  6) penyesuaian dokumen, 7) penyimpanan uang  sudah  menggunakan  rekening tersendiri, 8) sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas terlaksana,  9)  adanya  sumber  daya manusia  yang  kompeten,  dan  10) menggunakan  akuntansi double  entry , serta kegiatan pemantauan pengendalian internal dilaksanakan dengan cukup baik. Adapun hasil identifikasi kelemahan sistem pengendalian internal pada  siklus  penerimaan  kas  dan pengeluaran kas yang diimplementasikan  pada  Baitul  Maal Hidayatullah Yogyakarta meliputi masih  kecilnya  organisasi  sehingga masih  terjadi  penugasan  secara  ganda pada bagian tertentu, kelemahan berikutnya  adalah  pengelolaan  masih menggunakan  aplikasi  dasar  dan  dapat berpotensi  untuk  dikembangkan  lebih lanjut. Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta  telah  menjalankan  sistem pengendalian  internal  yang  cukup memadai  sesuai  dengan  kerangka pengendalian  internal  COSO.  Lima komponen pengendalian menurut COSO telah dilaksanakan dengan baik, kecuali  untuk  satu  hal  terkait  tugas bendahara.  Di  dalam  kepengurusan Baitul  Maal  Hidayatullah  Yogyakarta hanya terdapat Bendahara Pengeluaran. Tugas  penerimaan  kas  dilakukan  oleh Wakil Kepala Bidang Keuangan. Meskipun  artinya  penerimaan  dan pengeluaran  kas  dilakukan  oleh  orang yang berbeda, namun di dalam
organisasi  yang  baik  harusnya terdapat Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara Pengeluaran.  Selain  itu  seorang  Wakil Kepala  seharusnya  memiliki  tugas  dan fungsi untuk membantu Kepala Bidang menjalankan  tugasnya,  bukan  menjadi
Bendahara  Penerimaan.  Orang  dapat mengira bahwa Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta tidak memiliki  pengurus  yang  bertugas melakukan penerimaan kas. Adapun  kemudian  yang  menjadi implikasinya adalah diperlukan penyesuaian kembali dan merekomendasikan menggunakan aplikasi  yang  lebih  sebagai  bentuk efisiensi dan transparansi dari pengelolaan organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andarsari, P. R. (2016). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri Vol 1 No 2 , 143-152.
Astarani,  J.  (2019).  Desain  Sistem  Pengendalian  Internal  Pengelolaan  Keuangan Masjid  Serta  Desain  Pola  Kerjasama  Ekonomi  Antar  Masjid  Di  Kota Pontianak. Konferensi  Akuntansi  Khatulisitiwa (pp.  43-60).  Pontianak:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungura.
Baridwan. (1993). Sistem Akuntansi. Jakarta: BPPK.
COSO.  (2013). What  is  COSO:  Background  and  Events  Leading  to  Internal Control-Integrated Framework. London: Treadway Commission.
Halim,  A.  (2010). Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik  (First  ed.). Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Hapsari, S. W. (2016). Evaluasi Sistem Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Dalam  Meningkatkan  Pengendalian  Intern  Yang  Efektif. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 30 No. 1 . Jusup, A. (2014). Auditing (Pengauditan Berbasis ISA). Yogyakarta: STIM YKPN. Made Aristia Prayudi, M. N. (2015). Penerapan Standar Akuntansi Nasional Pada Organisasi Nirlaba Bidang Sosial Kemanusiaan di Bali. Jurnal Akuntansi & Investasi Vol 16 No 2 , 110-120.
Mardi. (2011). Sistem Informasi Akuntansi. Bogor: Ghalia. Mulyadi.  (2008). Sistem  Akuntansi,  Edisi  ke-3,  Cetakan  ke-4. Jakarta:  Salemba Empat.
Ompusunggu,  S.  G.  (2020).  Analisis  Pelaksanaan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah Di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik Vol 11 No 1 . Rahmawati, M. S. (2016). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Untuk  Meningkatkan  Pengendalian  Intern  Perusahaan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Sabeni,  G.  (2010). Pokok-Pokok  Akuntansi  Pemerintahan  (Edisi  Keempat  ed.). Yogyakarta: BPFE.
Singleton. (2010). Fraud Auditing and Forensic Accounting Fourth Edition. Wiley Corporate Financial and Accounting.
Soemarso. (2009). Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Steinbart.  (2015). Sistem  Informasi  Akuntansi:  Accounting  Information  Systems 13th Edition. Prentice Hall.
Sukadwilinda, R. A. (2013). Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan. Jurnal Aset (Akuntansi Riset) Vol 5 no 1 , 11-21.
Tawaqal.  (2016).  Evaluasi  Sistem  Pengendalian  Intern  Atas  Prosedur  Pemberian Kredit, Pengeluaran Dan Penerimaan Kas. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 39 No. 2.
Wibowo, E. A. (2018). Persepsi Anggota Gereja Atas Pengendalian Internal. Gema Teologika Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian Vol 3 No 1 .