## INTERPRETASI HADIST TENTANG PERANAN WANITA DALAM DINAMIKA SOSIAL

## Ms. Udin
Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram

## Abstrack
Today,  Indonesia  is  experiencing  a  crisis  in  a  number  of fields.  In  addition  to  experiencing  the  economic  crisis, Indonesia is also being hit by a moral, mental and spiritual crisis.  Most  of  the  objects  which  at  the  same  time  cause the  crisis  are  women.  Starting  from  pornography  cases, showing  off  bodies,  erotic  dances,  and  many  more  being the  main  target  and  the  bait  is  women.  Women  can  be used as resources to improve society. Women can also be a means to destroy and destroy society.Throughout history, women  have  struggled  to  get  their  rights.  However,  now they are back in colonialism, namely in the form of modern occupation.  Women  consider  themselves  independent when they can show off their beautiful bodies to be enjoyed by masculine men. Women now have forgotten the nature of themselves, they tend to accentuate their facial beauty and beauty without noticing the beauty of their character.
Key Word : Interpretasi, Hadist, Peranan Wanita
Interpretasi Hadist Tentang Peranan Wanita.... 170

## Sophist : Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir

## A.  Pendahaluan
Dewasa  ini,  Indonesia  sedang  mengalami  krisis  di  sejumlah bidang.  Selain  mengalami  krisis  ekonomi,  Indonesia  juga  sedang dilanda krisis moral, mental, dan spiritual. Dalam sepanjang sejarah, perempuan telah berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Namun, sekarang mereka kembali terjerumus dalam penjajahan yaitu berupa penjajahan  modern.  Perempuan  menganggap  dirinya  merdeka  di saat dapat memamerkan tubuh moleknya untuk dinikmati laki-laki hidung belang. Perempuan sekarang telah lupa akan hakikat dirinya, mereka  cenderung  menonjolkan  kecantikan  wajah  dan  kemolekan tubuhnya tanpa memerhatikan kecantikan budi pekertinya.
Salah  satu  kendala  bagi  perempuan  Indonesia  adalah  adanya kontradiksi antara karir dan keluarga. Seolah-olah perempuan dipaksa memilih  karir  atau  keluarga.  Jika  memilih  karir,  pada  tahun-tahun pertama usianya, seorang anak sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan belaian dari seorang ibu. Dalam psikologi dijelaskan, tahun- tahun pertama kehidupan anak adalah masa-masa ketergantungan yang sangat besar dari seorang anak kepada ibunya. Jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, anak akan cenderung mengalami krisis kepercayaan diri. Sementara itu, jika perempuan mengambil pilihan kedua, yaitu memilih keluarga dan meninggalkan karirnya, dia akan merasa bahwa segala jerih payahnya selama ini, misalnya menuntut ilmu telah tersia- siakan.
Dengan kata lain, perempuan karir di Indonesia pada umumnya menghadapi dilema besar, yang hanya bisa terpecahkan bila pemerintah turun tangan untuk memberikan fasilitas yang member kesempatan kepada  perempuan  agar  tetap  bisa  berkarir  sekaligus  melaksanakan tugas sebagai seorang ibu.
Dengan  memperhatikan  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  di tanah  air,  maka  tidak  benar  jika  perempuan  hendak  diposisikan sebagai  manusia  kelas  dua.  Hal  yang  harus  dilakukan  adalah bagaimana  memposisikan  perempuan  secara  adil  dan  setara  dalam
politik, karena pada kenyataannya banyak laki-laki yang tidak lebih baik  dari  perempuan,  tetapi  sebagian  besar  perempuan  dipandang sebagai pihak yang lemah ketika masuk ranah politik. Pandangan ini tentu tidak adil terhadap perempuan, karena harus disingkirkan.
Dalam kondisi ini, perempuan yang sadar memiliki tugas untuk mencerahkan  dan  mengingatkan  saudara-saudaranya  akan  peran dan tugas yang harus dipikul perempuan, baik melalui pendekatan maupun pelatihan. Tugas ini akan berhasil jika dilakukan oleh sesama perempuan, karena persamaan perempuan yang memiliki kekuatan emosional, akal, dan karena perempuan yang mengetahui bagaimana perasaan yang dirasakan oleh sesamanya.
Umumnya,  perempuan  cenderung  peka  terhadap  lingkungan sekitarnya. Gerakan perempuan perlu mempertahankan keterbukaan pikiran,  siap  mendengarkan,  berdialog  serta  bernegoisasi  dengan berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat.
Posisi  dan  kedudukan  perempuan  dalam  bermasyarakat  dan bernegara yakni sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang  memiliki  sejumlah  hak  dan  kewajiban  (right  and  obligation), seperti  firman  Allah  dalam  Qur’an  surah  An-Nisa’  ayat  29-33, yang  menjelaskan  bahwa  Islam  melindungi  hak  milik  laki-laki  dan perempuan.  Tidak  ada  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan. Perintah Allah untuk berbuat adil dalam seluruh bidang kehidupan, baik  ranah  domestic  maupun  public  sangat  tegas,  keadilan  harus ditegakkan.  Keadilan  merupakan  prinsip  ajaran  Islam  yang  harus ditegakkan  dalam  menata  kehidupan  manusia,  prinsip  harus  selalu ada  dalam  setiap  norma,  tata  nilai,  dan  perilaku  umat  manusia  di manapun dan sampai kapanpun
Isu kesenjangan gender merupakan isu yang sangat kompleks dan  tidak  pernah  selesai  dianggap  sebagai  masalah.  Hingga  saat ini  perbedaan  kedudukan  perempuan  dan  laki-laki  masih  dapat ditemukan, tidak terkecuali dalam pemerintahan, dan juga di lembaga- lembaga swasta. Terlebih dalam hal kepemimpinan, perempuan masih
Interpretasi Hadist Tentang Peranan Wanita.... 172

## Sophist : Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir
berada  dibawah  jumlah  laki-laki  yang  berperan  sebagai  pemimpin. Hal  ini  terbukti  dengan  Indeks  Kesenjangan  Gender  (IKG)  yang diliput media cetak Kompas tanggal 31 agustus 2018 menunjukan bahwa Indonesia berada pada peringkat 105 dari 188 negara di dunia. Peringkat  tersebut  salah  satunya  dinilai  dari  jumlah  perempuan di  kursi  di  parlemen,  dan  partisipasi  angkatan  kerja  secara  formal maupun informal masih sangat sedikit.Fakta lain menunjukan bahwa jumlah perempuan sebagai pemimpin dalam birokrasi masih sangat rendah. Budaya patriarkhi masih kental dalam masyarakat indonesia. Perempuan hanya diperbolehkan memainkan peran domestik seperti urusan dalam internal rumah tangga. Kondisi seperti diatas ternyata tidak  hanya  ditemukan  di  daerah  pedesaan,  namun  juga  terjadi  di daerah perkotaan. Ditingkat kelurahan yang merupakan level terendah pemerintahan di daerah perkotaan seperti di DKI, jumlah perempuan juga sedikit. Data menunjukan bahwa jumlah Lurah perempuan di Provinsi  DKI  dari  seluruh  jumlah  Lurah  267  menunjukan  angka 20%, yang artinya bahwa masih rendah dibandingkan dengan jumlah Lurah  laki-laki  yang  berjumlah  80%. Pembedaan  fungsi  dan  peran antara  laki-laki  dan  perempuan  tidak  ditentukan  karena  keduanya terdapat  perbedaan  biologis  atau  kodrat,  melainkan  dibedakan menurut  kedudukan,  fungsi,  dan  peranan  masing-masing  dalam kehidupan sosial budaya. Perbedaan itu disebut gender, yang dapat diartikan secara umum sebagai perbedaan yang tampak antara laki- laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai tingkah laku. Aspek yang membedakan  perempuan  dan  laki-laki  tersebut  seringkali  menjadi patokan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. 1
Islam mengatur sistem dan pola kehidupan yang menyeluruh dari  semua  aspek  yang  menyentuh  seluruh  sendi-sendi  kehidupan. Berbicara  konteks  politik, Islam  juga  mengatur  peran  dan  posisi wanita dalam kaitannya dengan kepemimpinan Islam dan perannya dalam kancah perpolitikan.
1http ://data.jakarta.go.id/dataset/data-lurah-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-dki- jakarta,,,,,, diakses pada tanggal 07 November 2017 Pukul 14.50 WIB
Dalam ajaran Islam, ucapan kepribadian dan perbuatan nabi Muhammad SAW merupakan pegangan dan uswah (suri tauladan ) bagi kaum muslimin. Selain itu sejarah perjuangannyapun dijadikan motifasi bagi umat islam dalam melanjutkan dakwah menyebarkan amar makruf dan nahi mungkar. Oleh karena itu siapa saja yang ingin mengetahui metodologi keberhasilan perjuangan, karekateristik dan pokok-pokok ajaran nabi Muhamnmad SAW maka hal tersebut dapat dipelajari secara rinci dalam sunnah nabawiyah Hadist nabi Muhammad SAW selain sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur’an juga berfungsi sebagai sumber sejarah dakawah  dan  perjuangan  rasululloh  SAW,  hadist  juga  mempunyai fungsi  sebagai  penjelas  bagi  al-Qur’an,  menjelaskan  yang  global, menghususwkan yang umum dan memberikan interprestasi terhadap ayat-ayat al-Qur’an
Dalam interpretasi dengan corak tekstual ini, seorang penafsir dalam mengintrepretasikan Hadîts Nabi saw membatasi pandangannya hanya terhadap teksnya saja, yaitu tidak mempertimbangkan konteks historis Hadîts dan kaitannya dengan hal-hal kekinian yang sedang dihadapi umat Islam di mana dan kapan mereka berada. Para ulama’ tekstualis  pada  umumnya  dari  kalangan  ahli  Hadîts  yang  produk fiqihnya  diistilahkan  dengan  fiqh tradisional  dan  dipelopori  oleh Imam Mâlik Bin Anas.
Penafsiran  terhadap  Hadîts  dengan  melihat  konteks-historis yang  kongkrit  yakni  dalam  penafsiran  Hadîts  itu  didasarkan  atas analogi  historis-kontekstual  antara  dunia  Nabi  Muhammad  yang Arabik  pada  masa  lima  belas  abad  yang  lalu  dengan  dunia  umat Islam lain yang hidup di zaman serta wilayah yang berbeda, sehingga dapat  mengimplimentasikan  kandungan  Hadîts  Nabi  dalam konteks  perkembangan  kehidupan  yang  terus  berjalan.  Pandangan kontekstualisme selalu bersebrangan dan bahkan menolak terhadap setiap  interpretasi  tekstual  yang  memilah  dan  memutuskan  antara fakta dimana dan kapan Nabi Muhamad saw hidup dengan realitas
Interpretasi Hadist Tentang Peranan Wanita.... 174

## Sophist : Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir

## umat Islam sekarang.

## B.  Pembahasan

## 1.  Interpretasi Tentang Peranan Wanita Dalam Islam
Adanya  dua  bentuk  interpretasi  atau  lebih  terhadap  Hadîts tersebut menimbulkan konsekuensi dan ekses besar dalam pemikiran Islam,  utamanya  dalam  produk  hukum  fiqih,  misalnya  perbedaan produk hukum fiqih madzhab Syâfi’î dengan produk madzhab Mâlikî, hal itu karena terdapat  perbedaan manhaj dalam menginterpretasikan teks-teks agama (al Qur’an dan al-Sunnah). Imam Syâfi’î secara umum adalah kontekstualis sedangkan Imam Mâlik cendrung tekstualis. 2
Terjadinya perbedaan pandangan antara para pakar dan pemikir muslim klasik itu menimbulkan implikasi besar terhadap corak pola pikir para tokoh masyarakat di Indonesia dalam menyikapi beberapa permasalahan kontemporer yang menimpa bangsa ini, di antaranya adalah :
a. Wanita Sebagai Pemimpin
Dalam  pandangan  Islam,  kepemimpinan  merupakan  amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT Berkaitan dengan kepemimpinan, tidak ada batasan antara laki-laki  dan  perempuan,  keduanya  sama- sama  memiliki  hak untuk menjadi pemimpin. Perempuan dituntut untuk  terus  belajar  dan  meningkatkan  kualitas  diri  sehingga  dapat mempengaruhi orang  lain  dengan  argumentasi-argumentasi  ilmiah dan  logis. Kalau hal tersebut dapat diraih perempuan, maka perempuan memiliki  dua  “senjata”  yang  sangat  ampuh,  yakni  pertama perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu, dan kedua argument kuat yang menyentuh  nalar.      Kemampuan  menyentuh  rasa  tanpa  sentuhan nalar    tidak    cukup    untuk    mewujudkan    kepemimpinan  yang sehat Seorang pemimpin ideal harus memiliki kriteria kemampuan 2 Harun Nasution, Islam Rasional , (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 78.
memimpin, dapat dipercaya dan mempercayai orang lain, mencintai kebenaran dan mampu menegakkan hukum. Setidaknya  ada  dua pendapat  mengenai  kepemimpinan  wanitadalam Islam. Pendapat pertama mangatakan bahwa wanita dalam. Islam tidak bisa menjadi pemimpin  dalam  kehidupan  publik,  Sementara  pendapat  kedua menyatakan sebaliknya bahwa sejalan dengan  konsep  kemitrasejajaran yang  diajarkan  Islam  maka wanita boleh menjadi pemimpin dalam masyarakat  atau dalam kehidupan publik
Berkenaan dengan masalah jender ini baginda Rasul saw telah bersabda  dalam  sebuah  Hadîtsnya  yang  diriwayatkan  oleh  imam Bukhari 3 :
ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل
Artinya :  “ Tidak  akan  beruntung  suatu  kaum  jika  menyerahkan urusannya kepada  perempuan“ .
Dalam  menyikapi  hal  tersebut  muncul  dua  paradigma  yang sangat berbeda antara kelompok yang melihat Hadîts ini secara tekstual dengan  kelompok  lain  yang  memandang  dari  segi  konteksnya 4 .  Di mana  kelompok  pertama  yang  tekstualis  menyatakan  bahwa  sosok wanita sama sekali tidak boleh menempati posisi puncak kepemimpinan dalam  pemerintahan  pada  sebuah  negara,  sebagaimana  yang  terjadi di  Indonesia  misalnya,  dimana  perempuan  menempati  kedudukan sebagai Presiden. Maka menurut pandangan kelompok yang pertama yang tekstualis bahwa hal tersebut tidak boleh dan dianggap menyalahi agama,  karena  kedudukan  presiden  sebagai  posisi  nomor  satu  dalam sebuah negara, dan memang secara tekstual Hadîts tersebut menolak hal itu.
Dan dengan berlandaskan  Hadîts Nabi  di  atas  pula sebagian
3 Al-Bukhâri, Shahîh al-Bukhârî , Juz 2 (Kairo: Mathba’ah Salafîyah, 1990), hlm.
326. 4 Quraisy Syihab , Membumikan al-Qur ‘an (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 314,
Interpretasi Hadist Tentang Peranan Wanita.... 176

## Sophist : Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir
ulama memutuskan bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan sebagai penegak hukum ( al-hakim ) kecuali dalam kondisi mendesak dan terpaksa (li  al-dharûrah) , dan jabatan kepala desa termasuk dalam kategori al-hakim juga 5 . Maka dengan berdasarkan al-qiyâs al-awlâwî lebih tidak boleh bagi sosok wanita untuk menempati jabatan yang lebih tinggi seperti bupati, gubernur dan apalagi jabatan presiden.
Sedangkan  kelompok  yang  kedua  yang  kontekstualis  tidak mempermasalahkan  kepemimpinan  wanita  secara  mutlak,  baik pada  kepemimpinan  puncak  ataupun  kepemimpinan  pada  level di  bawahnya.  Kelompok  ini  memandang  Hadîts  tersebut  dari  segi konteksnya, di mana baginda Rasulullah dalam Hadîts ini menyoroti bangsa Persia  yang dianggap kurang tepat  dalam mengatur  sistem pemerintahannya,  karena  mereka  telah menempatkan  sosok wanita pada  posisi  kepemimpinan puncak dalam pemerintahan, padahal kaum wanita di kalangan mereka pada saat itu sangat tertinggal dan terbelakang utamanya dalam dunia politik dan pendidikan, dan oleh karena  itu  dianggap  tidak  layak  untuk  menduduki  posisi  puncak dalam  pemerintahan.  Itulah  sebabnya  sehingga  mendapat  sorotan dari baginda Rasulullah. Maka menurut kelompok yang kedua Hadîts ini merupakan suatu koreksi terhadap bangsa Persia yang telah keliru dalam memposisikan sosok wanita, dan bukan pelarangan terhadap kepemimpinan puncak bagi wanita dalam suatu negara.
Bertolak  dari  itu    menurut  kelompok  yang  kedua  ini,  tidak ada masalah bagi sosok wanita yang sudah memenuhi kreteria dan sudah  mempunyai  kelayakan,  untuk  menjabat  sebagai  seorang presiden  dimana  saja  dan  kapan  saja.  Di  samping  itu  pula  dalam konteks Indonesia bahwa presiden di negeri ini sebenarnya bukanlah pemimpin puncak, karena di atasnya masih ada kepemimpinan yang lebih tinggi sebagai pejabat tertinggi negara yaitu MPR 6 .
5  Sebenarnya  ini  adalah  masalah  kontrofersi  antara jumhur (  Madzhab  Hanafi, Mâlikî, Syâfi’î, Hanbalî) dengan Ibnu Jarir al-Thobari 6 ernyatan KH.  Hasyim  Muzadi dalam  sebuah  acara Temu    Kandidat Capres- Cawapres pada stasiun  Lativi tanggal  20 Juni 2004
b.  Pembagian Harta
Dalam  pembagian  harta  warisan  di  Indonesia  sudah  berlaku satu  sistem  pembagian  harta  warisan  ( tirkat )  yang  disebut  sistem gana-gini yang dianggap sebagai pengembangan dari sistem farâidh yang digariskan dengan berdasarkan nash (al-Qur’ân dan al-Hadîts). Pola  pembagian  harta  warisan  dengan  sistem gana-gini ini  sudah diterapkan dan bahkan sudah menjadi tradisi pada sebagian kawasan di Indonesia. Dan penerapan sistem ini merupakan satu bentuk ijtihâd dari  sebagian  tokoh  masyarakat  (kyai)  di  Indonesia  yang  terpaksa dilakukan  karena  munculnya  rasa  ketidak  puasan  dari  sebagian masyarakat awam terhadap sistem farâidh yang ada. Fenomena ini termasuk bagian dari penerapan sistem yang sudah mengarah  kepada  pandangan  yang  kontekstual,  yakni  penerapan terhadap teks keagamaan dengan mempertimbangkan sosio kultural masyarakat yang ada, di mana suami dan isteri sama-sama bekerja, misalnya sama-sama pegawai negeri, pedagang, atau petani, bahkan kadang-kadang  yang  bekerja  lebih  berat  justru  sang  isteri,  berbeda sama  sekali    dengan    sosio    kultural    masyarakat    Arab  pada  masa lima belas abad silam di mana peran sang isteri pada masa itu pada umumnya hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga saja.
Penulis  melihat  bahwa  tanpa  menggunakan  sistem gana-gini , sepertinya  sulit  sekali  sistem farâidh untuk    bisa  diterima    oleh masyarakat  (masyarakat  awam  tentunya)  pada  kawasan  tertentu  di Indonesia.
Sebagian ulama membolehkan pembagian harta warisan dengan menggunakan  sistem gana-gini tersebut,  namun  dengan  syarat mendapat  persetujuan  dari  para  ahli  waris 77 .  Artinya  jika  ada  salah satu  dari  ahli  waris  yang  mengadukan  penerapan  sistem  ini,  maka harus  kembali  kepada  aturan  pembagian  harta  warits  sebagaimana yang diatur oleh ilmu farâidh .
Sementara  kelompok  yang  berpandangan  tekstual  menolak
7 Lajnah Ta’lif, Ahkamul Fuqaha’, hlm , 38
Interpretasi Hadist Tentang Peranan Wanita.... 178

## Sophist : Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir
terhadap  penerapan gana-gini tersebut  sebab  dianggap  menyalahi aturan  yang  digariskan  oleh  nash.  Dalam  artian  tidak  membuka peluang untuk ijtihâd dan pengembangan, seperti apapun bentuknya dan  apapun  alasannya,  karena  anggapan  mereka  bahwa  aturan pembagian  harta  warisan  itu  sudah  baku  dan  sudah  paten  berlaku untuk umat Islam dimanapun mereka berada dan kapan pun mereka hidup.
Kaitannya  dengan  masalah  ini,  cukup  menarik  paparan  yang ditulis  oleh  Sjechul  Hadi  Permono,  di  mana  beliau  berpandangan bahwa  teks-teks  agama  dapat  dikategorikan  kepada  dua  bentuk. Pertama, teks  agama  yang  sifatnya  dogmatis,  yang  tidak  mungkin untuk  diinterpretasikan  secara  kontekstual,  sehingga  hukum  Islam yang  diistimbathkan  dari  teks-teks  semacam  itu  bersifat  dogmatis pula  yang  tidak  ada  jalan  bagi  para fuqaha’ untuk  manambah ataupun menguranginya, dan dalam kategori yang pertama ini pintu ijtihâd tertutup. Kedua, ada  pula  teks  agama  yang  terbuka  untuk diinterpretasikan secara kontekstual, dan produk hukum Islam yang diistinbathkannya  pun  masih  membuka  peluang  terhadap  upaya- upaya ijtihâd .
Dan  untuk  lebih  jelasnya  penulis  akan  memaparkan  dua  hal tersebut sebagai berikut:
a. Bagian-Bagian Hukum Islam
Hukum  Islam  yang  dibawa  oleh  Nabi  kita  sangat  luas  ruang lingkupnya karena mencakup berbagai sisi kehidupan orang mukallaf , dan  hukum  Islam  tersebut  dapat  dikategorikan  kepada  beberapa bidang :
1.  Hukum Islam yang mencakup hal-hal ibadah seperti shalat, puasa,  haji  dan  lain  sebagainya  yang  bersifat  dogmatis (unreasonable) merupakan bidang dimana kita tidak boleh menambah, merubah, mengurangi apa yang telah ada, dan tidak ada ruang ijtihâd di dalamnya. Bidang yang pertama
ini diistilahkan dengan “ syarî’ah”. 8
2.  Hukum Islam yang mencakup hal-hal sosial kemasyarakatan dan transaksi dan lain sebagainya yang diistilahkan dengan fiqh  mu’âmalah .  Hukum  Islam  bidang  kedua  ini  dibagi dua lagi yaitu :
a)  Bidang mu’âmalah khâss yang merupakan ketentuan- ketentuan yang bersandar  pada   nash-nash   agama dari  al-Qur’ân  Hadîts  yang qath’î (terinci,    tegas dan  pasti). Hukum mu’âmalah bidang ini termasuk kategori syarî’ah sama dengan bidang pertama yang sifatnya  dogmatis,  seperti  hukum-hukum      pidana yang berbentuk sangsi-sangsi syara’ ( hudud ) semacam qishâs ,    potong    tangan  dan jild (hukum  cambuk) yang  dalil  syar‘inya  sudah  jelas, shârih dan  tidak mungkin dita’wil lagi. Dalam hal ini kaum muslim, baik kapasitas kita sebagai umat atau sebagai bangsa, harus  menerima  ketentuan-ketentuan  tersebut menurut apa adanya, tidak perlu ditambah, dikurangi ataupun  dirubah  karena syara’ menganggap  bahwa itulah yang paling mashlahah untuk manusia.
b)  Bidang mu’âmalah  ‘âmm (muamalah  umum)  yang merupakan ketentuan-ketentuan dengan bersumber pada  nash-nash  agama  yang  bersifat kullî ,  semisal hukum-hukum  tata  negara  dan  pemerintahan, bentuk-bentuk  bertransaksi  dalam  dunia  bisnis dan  perekonomian  dan  lain  sebagainya.  Ruang ijtihâd dalam bidang ini sangat luas dan nalar akal pikiran  sangat  lincah  tapi  penuh  tanggung  jawab, dan tentunya ijtihâd melalui proses istinbath dengan metode dan sistematika yang shahîh (benar). Dalam
8 Sjechul Hadi Permono, Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi (Kudus: Pustaka  Firdaus, 1998), hlm:11
Interpretasi Hadist Tentang Peranan Wanita.... 180

## Sophist : Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir
hal ini al-‘âdah dan al-‘urf yang tidak bertentangan dengan nash-nash agama dapat dikukuhkan sebagai hukum  Islam  dalam  kategori  ini,  tentu  kita  bisa mengembangkan  sesuai  situasi  dan  tuntutan kebutuhan zaman. Produk hukum ini disebut “ fiqh “. 9
b.  Tajdid Sebuah Upaya Penggalian Hukum Islam Upaya-upaya tajdîd ini  tentunya  dilakukan  terhadap  hukum- hukum  Islam  yang  masih  bisa  memberi  peluang  terhadap  upaya ijtihâd. Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  untuk  memberikan  solusi terhadap  penyelesaian  masalah  umat  (bangsa),  karena  tanpa  upaya tajdîd dengan selalu mengembangkan ijtihâd tersebut, maka peluang umat  Islam  untuk  ikut  serta  berkiprah  dalam  upaya  penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain akan berkurang, akibat ketidakmampuan  menegejar  perkembangan  zaman  yang  berjalan cepat.
Kaitannya  dengan  masalah tajdîd tersebut,  mengutip Syarah Ihyâ’ Ulûm al-Dîn , Sjechul Hadi Permono mendefinisikan, yaitu: 10
” ديدجتلا  أدتبلاك اديدج ئيشلا لعج وه ”
Artinya: Bahwa tajdîd adalah mengembalikan sesuatu menjadi baru sebagaimana mula pertama. Jadi pengertian tajdid di sini mengembalikan sesuatu  kepada  aslinya  (orisinalnya)  dan  bukan  mengganti  dengan  yang lain yang baru.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tajdîd dalam konteks hukum Islam harus memenuhi tiga unsur:
1. Al-ibânah ( liberations ) dalam arti bahwa dalam melakukan tajdid, kita dalam proses berpikir harus lepas dari fanatisme mazhab.
9 Ibid 10  Sjechul  Hadi  Permono,  Pembaruan  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Kajian Islam di Indonesia Tahun 2004 di Banda Aceh, tidak diterbitkan.
2. Al-i’âdah ( reformations ) artinya kita harus kembali kepada al- Qur’ân dan al-Hadîts dengan menggunakan metode penggalian hukum yang benar.
3. Al-ihyâ’ menyesuaikan dengan pergeseran kemaslahatan sebagai refleksi dari kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi dan tentunya yang tercakup dalam kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’.
Berbicara  masalah  pembaruan  hukum  Islam,  dalam  Islam dikenal beberapa bentuk-bentuk hukuman pidana yang diistilahkan dengan ahkâm al-jarâ’im, yaitu hudud,  qishâs,  diyat, kaffarah , dan ta’zîr.
Dari bentuk-bentuk hukum pidana Islam tersebut, ada hukuman yang mengandung solidaritas sosial yaitu, diyat dan kaffarat . Hukum  pidana  Islam  yang  mempunyai  peluang  untuk dikembangkan baik materi maupun cara-cara penegakannya adalah hukuman  atas  kejahatan  yang  tidak  ditentukan  bentuk  dan  kadar hukumannnya oleh nash al-Qur’ân dan al-Hadîts.
Adapun bentuk-bentuk hukum pidana Islam yang sudah jelas ketentuannya dari syara’, hanya dapat diperbarui dari dua sisi :
a. Sisi  hukum  formalnya,  seperti  cara-cara  pembuktiannya, syarat-syarat   formal hukuman bagi orang yang berbuat zina, dan syarat-syarat formal hukuman potong tangan dalam kasus pencurian.
b.  Sisi  perluasan  makna  teks  sesuai  dengan  ilmu  bahasa  dan tujuan  syariah  seperti; pertama ,  kontekstualisasi  kalimat ةعبرأ ءادهش (empat saksi) kepada تارم عبرأ (empat kali tertangkap basah walaupun oleh  satu orang ). Kedua, perluasan makna ةقرس (pencurian) dengan tidak dibatasi pada pencurian secara sembunyi sebagaimana dalam pegertian klasik.
c. Respon atas Ragam Interpretasi  Hadîts Lepas  dari  menerima  ataupun  menolak,  penulis  memandang
Interpretasi Hadist Tentang Peranan Wanita.... 182

## Sophist : Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir
bahwa  adanya  dua paradigma dalam pola interpretasi (tekstualis dan kontekstualis) terhadap Hadîts Nabi,  di samping mengandung segi- segi  positif,  tentu  juga  ada  sisi  negatifnya.  Sisi  Positifnya; pertama, Bagi kalangan intelektual, dua paradigma tersebut justru menambah khazanah  pemikiran  Islam yang sangat berharga. Kedua, dualisme interpretasi yang merupakan warisan dari para pemikir terdahulu itu menjadi modal yang cukup segnifikan dalam rangka dinamisasi pola pikir umat. Dimana upaya-upaya yang mengarah kepada rekonsiliasi sering kali kita lihat, yang dikemas dalam bentuk seminar-seminar, bahts  al-masâil , simposium, dan sebagainya, sebagai upaya mencari titik  temu 11 . Ketiga, Penerapan  analogi  historis-kontekstual  dalam memberikan  interpretasi  terhadap  Hadîts  Nabi  akan  lebih  banyak memberikan peluang terhadap  Islam untuk dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer umat. 12
Sedangkan  sisi  negatifnya,  penerapan  teori  kontekstual sangat  sulit  untuk  dipertemukan  dengan  teori  tekstual 13 . Fakta menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi terhadap teks-teks agama itu  menimbulkan  perbedaan  pandangan  antar  umat  Islam  pada tingkat menengah keatas, namun dalam perkembangannya akhirnya muncul perbedaan dan bahkan perpecahan antar kelompok pada level tengah kebawah. Mungkin masih segar dalam ingatan kita bagaimana pro dan kontra antara para pemikir muslim yang pernah terjadi di Indonesia  pada  tahun  80-an  sehubungan  dengan  masalah  bunga bank, pembagian harta waris, dan lain-lain.
Perpecahan  pada  level  bawah  ini  sangat  rentan  terhadap munculnya  tindakan-tindakan  yang  anarkhis,  maka  dengan demikian  kesatuan  umat  yang  selama  ini  kita  dambakan  hanyalah menjadi  angan-angan  belaka,  mustahil  untuk  menjadi  kenyataan. Jangankan perbedaan penafsiran terhadap teks-teks agama tidak akan 11  Hal  semacam  itu  tidak  mungkin  akan  dilakukan  tanpa  muncul  keragaman interpretasi yang terjadi antara para para ulama’ dan para pemikir muslim.
12 Lakspesdam NU, Tashwirul Afkar
,  Jurnal,  edisi 8,  hlm, 125
13 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm, 489.
menimbulkan  masalah  dalam  tubuh  umat  ini,    munculnya  multi penafsiran terhadap teks proklamasi,  Piagam jakarta dan UUD 45 sudah  menimbulkan  masalah  dalam  tubuh  bangsa.  Dimana  setiap orang  menklaim  dirinya  berhak  memberikan  interpretasi  sesuai kehendaknya, maka yang terjadi adalah sangat sulit bagi bangsa ini untuk mencapai apa yang didambakannya.
Sebenarnya  jika  kita  melihat  jauh  ke  belakang,  maka  akan ditemukan bukti kongkrit yang menunjukkan bahwa pola interpretasi kontekstual terhadap Hadîts Nabi sebenarnya sudah pernah diterapkan oleh sebagian para shahabat justru pada masa Baginda Rasul masih hidup.  Dimana  mereka  dalam  sebuah  perjalanan  bersama  baginda Rasul,  yaitu   dalam peperangan al-Ahzab Beliau bersabda: ’’Jangan ada  yang  shalat  Ashar  kecuali  di  perkampungan  Bani  Quraizhah’’ . Dalam memahami dan menyikapi Hadîts ini, mereka yang ikut dalam perjalanan  tersebut  ada  yang  memahaminya  dari  segi tekstual nya, dan  konsekwensi  dari  pemahaman  tekstual  tersebut  mereka  tidak melakukan  sholat  Ashar  kecuali  sesudah  sampai  di  perkampungan Bani Quraizhah, karena teks Hadîts tersebut menunjukkan hal itu.
Sementara  yang  memahaminya  dari  segi  konteksnya  tetap melakukan  sholat  Ashar  di  tempat  sebelum  melakukan  perjalanan, dengan  pertimbangan  bahwa  jika  mereka  sholat  di  perkampungan Bani  Quraizhah  dapat  dipastikan  akan  terlambat  sebab  dipandang waktu tidak cukup melakukan sholat di perkampungan itu, sedangkan mengundur-undur sholat sampai keluar dari waktunya tanpa adanya ‘ udzur  syar’î tidak dibenarkan menurut syari’at Islam. Dan Rasulullah menyikapi kedua pemahaman tersebut dengan bijaksana, bahwa apa yang dilakukan kedua kelompok ini sama-sama benar, satu kelompok memahami secara tekstual dan kelompok lain memahaminya secara kontekstual. 14 14  Syihab, Membumikan  al-Qur’ân ,  hlm,  125.    Terdapat  perbedaan  lainnya, yaitu perbedaan antara Umar bin Khattab dengan para sahabat yang lain dalam sebuah perjalanan dikala mereka akan melintasi kawasan yang sedang dilanda penyakit menular ( thâ’ûn ). Mereka berbeda dalam memberikan interpretasi terhadap Hadîts Rasulullah yang mengatakan:  “ فر من الجذوم فرارك من الأسد “ (Jauhilah  orang  yang  terjangkit  penyakit  lepra
Interpretasi Hadist Tentang Peranan Wanita.... 184

## Sophist : Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir

## B.  Kesimpulan
Dalam  hal  kepimipinan  wanita  terdapat  dua  paradigma yang  sangat  berbeda  antara  kelompok  yang  melihat  Hadîts  ini secara  tekstual  dengan  kelompok  lain  yang  memandang  dari  segi konteksnya.  Di mana kelompok pertama yang tekstualis menyatakan bahwa sosok wanita sama sekali tidak boleh menempati posisi puncak kepemimpinan dalam pemerintahan pada sebuah negara, sebagaimana yang terjadi di Indonesia misalnya, dimana perempuan menempati kedudukan  sebagai  Presiden.  Maka  menurut  pandangan  kelompok yang  pertama  yang  tekstualis bahwa  hal  tersebut  tidak  boleh  dan dianggap menyalahi agama, karena kedudukan presiden sebagai posisi nomor satu dalam sebuah negara, dan memang secara tekstual Hadîts tersebut menolak hal itu.
Dan dengan berlandaskan  Hadîts Nabi  di  atas  pula sebagian ulama memutuskan bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan sebagai penegak hukum ( al-hakim ) kecuali dalam kondisi mendesak dan terpaksa (li  al-dharûrah) , dan jabatan kepala desa termasuk dalam kategori al-hakim juga Maka dengan berdasarkan al-qiyâs al-awlâwî lebih tidak boleh bagi sosok wanita untuk menempati jabatan yang lebih tinggi seperti bupati, gubernur dan apalagi jabatan presiden.
Sedangkan  kelompok  yang  kedua  yang  kontekstualis  tidak mempermasalahkan  kepemimpinan  wanita  secara  mutlak,  baik pada  kepemimpinan  puncak  ataupun  kepemimpinan  pada  level di  bawahnya.  Kelompok  ini  memandang  Hadîts  tersebut  dari  segi konteksnya, di mana baginda Rasulullah dalam Hadîts ini menyoroti sebagaimana kamu menjauhi singa) “ . Dan para Shahabat yang ikut dalam perjalanan pada saat itu memandang Hadîts ini secara tekstual, sehingga mereka berpanadangan bahwa jika mereka melintasi kawasan tersebut dianggap tidak mematuhi nasehat Rasul, menurut mereka harus mencari jalan lain agar  tidak terkena thâ’ûn tersebut. Sedangkan pihak Umar bepandangan kontekstual dengan memandang bahwa Hadîts itu hanyalah sebatas anjuran agar  manusia selalu berhati-hati dan waspada,  namun kewaspadaan tersebut tidak  akan merobah takdir  Allah. Maka dalam hal ini beliau lebih memilih tetap melintasi kawasan thâ’ûn tersebut.
bangsa Persia  yang dianggap kurang tepat  dalam mengatur  sistem pemerintahannya,  karena  mereka  telah menempatkan  sosok wanita pada  posisi  kepemimpinan puncak dalam pemerintahan, padahal kaum wanita di kalangan mereka pada saat itu sangat tertinggal dan terbelakang utamanya dalam dunia politik dan pendidikan, dan oleh karena  itu  dianggap  tidak  layak  untuk  menduduki  posisi  puncak dalam  pemerintahan.  Itulah  sebabnya  sehingga  mendapat  sorotan dari baginda Rasulullah. Maka menurut kelompok yang kedua Hadîts ini merupakan suatu koreksi terhadap bangsa Persia yang telah keliru dalam memposisikan sosok wanita, dan bukan pelarangan terhadap kepemimpinan puncak bagi wanita dalam suatu negara.
Bertolak  dari  itu    menurut  kelompok  yang  kedua  ini,  tidak ada masalah bagi sosok wanita yang sudah memenuhi kreteria dan sudah  mempunyai  kelayakan,  untuk  menjabat  sebagai  seorang presiden  dimana  saja  dan  kapan  saja.  Di  samping  itu  pula  dalam konteks Indonesia bahwa presiden di negeri ini sebenarnya bukanlah pemimpin puncak, karena di atasnya masih ada kepemimpinan yang lebih tinggi sebagai pejabat tertinggi negara yaitu MPR 15 . b. Pembagian Harta Dalam  pembagian  harta  warisan  di  Indonesia  sudah  berlaku satu  sistem  pembagian  harta  warisan  ( tirkat )  yang  disebut  sistem gana-gini yang dianggap sebagai pengembangan dari sistem farâidh yang digariskan dengan berdasarkan nash (al-Qur’ân dan al-Hadîts). Pola  pembagian  harta  warisan  dengan  sistem gana-gini ini  sudah diterapkan dan bahkan sudah menjadi tradisi pada sebagian kawasan di Indonesia. Dan penerapan sistem ini merupakan satu bentuk ijtihâd dari  sebagian  tokoh  masyarakat  (kyai)  di  Indonesia  yang  terpaksa dilakukan  karena  munculnya  rasa  ketidak  puasan  dari  sebagian masyarakat awam terhadap sistem farâidh yang ada.
Fenomena ini termasuk bagian dari penerapan sistem yang sudah mengarah  kepada  pandangan  yang  kontekstual,  yakni  penerapan 15  Pernyatan KH.  Hasyim  Muzadi dalam  sebuah  acara Temu    Kandidat Capres- Cawapres pada stasiun  Lativi tanggal  20 Juni 2004
Interpretasi Hadist Tentang Peranan Wanita.... 186

## Sophist : Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir
terhadap teks keagamaan dengan mempertimbangkan sosio kultural masyarakat yang ada, di mana suami dan isteri sama-sama bekerja, misalnya sama-sama pegawai negeri, pedagang, atau petani, bahkan kadang-kadang  yang  bekerja  lebih  berat  justru  sang  isteri,  berbeda sama  sekali    dengan    sosio    kultural    masyarakat    Arab  pada  masa lima belas abad silam di mana peran sang isteri pada masa itu pada umumnya hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga saja.

## Daftar Pustaka
Al-Bukhâri, Shahîh al-Bukhârî , Juz 2 (Kairo: Mathba’ah Salafîyah, 1990)
Harun Nasution, Islam Rasional , (Bandung: Mizan, 1995)
http ://data.jakarta.go.id/dataset/data-lurah-di-lingkungan- pemerintah-provinsi-dki-jakarta,,,,,,  diakses  pada  tanggal  07 November 2017 Pukul 14.50 WIB
Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002)
Quraisy Syihab , Membumikan al-Qur ‘an (Bandung: Mizan, 1998)
Sjechul Hadi Permono, Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi (Kudus: Pustaka  Firdaus, 1998)
Sjechul  Hadi  Permono, Pembaruan  Hukum  Islam  di  Indonesia , Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Kajian Islam di Indonesia Tahun 2004 di Banda Aceh