Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10. No. 1  April 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal  461 - 467
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2020) Oleh :
Atwal Arifin,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email :
Sinta Nur Azizah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : b200180331@student.ums.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  10 April - 2022 Accepted  24 April - 2022 Available Online 30 April - 2022 This  study  has  a  purpose,  namely  to  determine  the  effect  of  the  General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Profit Sharing Fund on the Human  Development  Index  with  Capital  Expenditure  as  an  Intervening Variable.  The  population  in  this  study  is  DAU,  DAK,  DBH,  Capital Expenditure,  and  HDI  in  the  Regency/City  of  Central  Java  Province  in 2017-2020. The samples used in this study were 124 samples. The method of  sample  collection  using  purposive  sampling  technique.  The  statistical method uses multiple linear regression  analysis model. The results of this study indicate that DAK has an effect on HDI, while DAU and DBH have no effect on HDI. Furthermore, DAU has an effect on HDI through Capital Expenditures, while DAK and DBH have no effect on HDI through Capital Expenditures. Keyword : General Allocation Fund (DAU),  Special  Allocation Fund (DAK), Revenue
Sharing,
Fund (DBH), Human  Development  Index
(IPM),  Capital  Expenditure (BM)

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  (2021), Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan indikator  penting  untuk  mengukur  keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Adanya  data  IPM  yang  terpublikasi  berguna sebagai  alat  perencanaan  dan  evaluasi  kebijakan pemerintah.  Maka  dari  itu,  upaya-upaya  untuk meningkatkan  kualitas  SDM  harus  ditingkatkan, sehingga  meningkatkan  daya  saing  yang  tinggi, dengan  ditandainya  dalam  Indeks  Pembangunan Manusia yang meningkat dari setiap tahunnya (UU No. 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional).
Untuk  meningkatkan  IPM  tidak  semata-mata hanya  pada  pertumbuhan  ekonomi,  namun pembangunan  dari  segala  aspek  (Ardiansyah  dan Widyaningsih, 2014). Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai  adanya  pembangunan  yang  merata.
Pembangunan  dapat  berupa  infrastruktur,  sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ekonomi, dan sarana transportasi yang akan memberikan dampak terpenuhinya  kebutuhan  dasar  masyarakat  untuk kesejahteraan  sehingga  jika  diukur  dengan  IPM maka akan meningkat.
Tentunya  dalam  pembangunan  memerlukan biaya,  sehingga  dalam  hal  ini  pemerintah  juga perlu  mendukung  adanya  biaya  yang  disalurkan yaitu  dengan  adanya  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  untuk  meningkatkan  Belanja  Modal  (BM) yang memiliki pengaruh penting untuk meningkatkan IPM.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen yang menjadi pusat perhatian peneliti adalah IPM. Sedangkan  variabel  independenya  yaitu  PAD, DAU,  DAK,  dan  DBH.  Variabel  BM  merupakan variabel intervening dalam penelitian ini.
Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari  penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari dan Rizki (2021). Perbedaan  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu pada variabel independen ada penggantian menjadi Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan Dana  Bagi  Hasil.  Serta  lokasi  penelitian  di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS
Pada  penelitian  ini  terdapat  dua  teori  yaitu teori keagenan ( agency theory) dan teori Peacock- Wiseman.

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Keterlibatan teori keagenan (agency theory) dalam penelitian  ini  dapat  dilihat  melalui  hubungan anatara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah  dalam  penyeluran  dana  perimbangan  dan juga hubungan anatara masyarakat yang diproksikan  oleh  DPRD  (prinsipal)  dengan pemerintah  daerah  (agen).  Pemerintah  pusat mendelegasikan  wewenang  kepada  pemerintah daerah  dalam  mengelola  rumah  tangga  daerahnya sendiri.  Oleh  karena  itu,  sebagai  konsekuensinya dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat  menurunkan  dana  perimbangan  yang tujuannya  adalah  membantu  pemerintah  daerah, baik  dalam  mendanai  kebutuhan  pemerintah sehari-hari  maupun  dalam  memberi  pelayanan publik  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat (Siswandi dkk, 2015).

## Teori Peacock-Wiseman
Teori Alan T. Peacock dan Jack Wiseman berdasarkan  analisis  penerimaan  pengeluaran pemerintah.  Pemerintah  berusaha  memperbesar pengeluaran dengan memperbesar penerimaan dari pajak,  sedangkan  masyarakat  tidak  menyukai pembayaran  pajak  yang  besar  untuk  membiayai pengeluaran  pemerintah  yang  semakin  besar. Meningkatnya  pembayaran  pajak  mengakibatkan pengeluaran  pemerintah  juga  meningkat.  Dalam keadaan  normal  meningkatya  GNP  menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga  dengan  pengeluaran  pemerintah  menjadi semakin besar (Priambodo, 2015).

## Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU)  merupakan  sumber  pendapatan  penting bagi  sebuah  daerah  dalam  memenuhi  belanja langsung  maupun  tidak  langsung.  Kemandirian suatu daerah ditunjukkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).    Apabila  semakin  sedikit  DAU  yang diperoleh  daerah  maka  dapat  disimpulkan  bahwa
ketergantungan  masyarakat  dalam  memenuhi belanja  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  tidak terlalu signifikan. Puji L., Sudati N. S., Panji K. P. (2019) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU)  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di  Kabupaten/Kota  Eks  Karesidenan  Kedu  Tahun 2012-2016.
H1 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  digunakan untuk  mendanai  pelayanan  publik  yang  ada  di daerah kabupaten/kota guna mengurangi kesenjangan  pelayanan  publik  antar  daerah.  Dana Alokasi Khusus sangat penting dalam pembangunan  daerah  karena  berdampak  pada pembangunan  nasional.  DAK  bersumber  dari APBN yang digunakan untuk  mendanai pelayanan publik yang bersifat khusus.
Pada penelitian lainnya yaitu Dara Estu S. (2019)  juga  menunjukkan  DAK  berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  hipotesisnya adalah :
H2 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004,  DBH merupakan  salah  satu  komponen  dari  dana perimbangan  dimana  dalam  pengalokasiannya mengutamakan  keadilan  dan  pemerataan  yang sejalan  pada  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah. Dana Bagi Hasil seharusnya digunakan  untuk  membiayai  belanja  langsung, yang  artinya  belanja  yang  berhubungan  dengan masyarakat  dan  berdampak  pada  kesejahteraan masyarakat.
Hal  tersebut  didukung  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh Nova Yurista Santi (2019)  menunjukkan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :
H3  :  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  merupakan dana  yang  berasal  dari  APBN  yang  dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dengan daerah, sudah sewajarnya menjadi konsekuensi adanya penyerahan kewenangan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah.
Setyowati  dan  Suparwati  (2012)  dalam penelitiannya  menunjukkan  hasil  bahwa  DAU
terbukti  berpengaruh  positif  pada  IPM  melalui pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal.  Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah: H4  :  DAU berpengaruh  terhadap  IPM dengan BM sebagai variabel intervening
Penggunaan  DAK  pada  dasarnya  adalah kewenangan pemerintah daerah karena bagian dari APBN.  Berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan antara  pusat  dan  daerah,  kegunaan  dana  alokasi khusus  sebenarnya  hanya  sebagai  penambahan atau  pelangkap  jenis  dana  perimbangan  lainnya. Namun,  seiring  perkembangannya  kebedadaan dana alokasi khusus menjadi semakin penting guna pembangunan daerah.
Berdasarkan  penelitian  Anny  Widiasmara (2019)  menjelaskan  bahwa  dana  alokasi  khusus berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal. Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  hipotesisnya adalah:

## H5 : DAK berpengaruh terhadap IPM dengan BM sebagai variabel intervening
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  bersumber  dari APBN  dibagihasikan  kepada  daerah  berdasarkan angka  presentase  tertentu  dengan  memperhatikan potensi  daerah  penghasil.  Siswandi,  dkk.  (2015), menyatkan  bahwa  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota, DBH ditunjukkan untuk memberikan  keadilan  bagi  daerah  atas  potensi yang  dimilikinya,  sehingga  pemerintah  daerah dapat menggunakan untuk penyediaan infrastruktur  yang  berkenaan  dengan  potensi tersebut melalui belanja modal.
Siswandi,  dkk  (2015)  menunjukkan  Dana Bagi  Hasil  (DBH)  berpengarih  positif  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  melalui Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesisnya adalah :
H6  :  DBH berpengaruh  terhadap  IPM dengan BM sebagai variabel intervening

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis penelitian  kuantitatif  dengan  melakukan  uji hipotesis untuk mengetaui hubungan variabel yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang diperoleh  dari  Badan  Pemeriksaan  Keuangan Provinsi  Jawa  Tengah  pada  Laporan  Realisasi Anggaran tahun 2017-2020 ( https://jateng- ppid.bpk.go.id )  dan Badan Pusat Statistik selama tahun 2017-2020 ( www.bps.go.id ).
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah pada tahun 2017-2020. Populasi ini terdiri dari  29 daerah  Kabupaten  dan  6  daerah  Kota  sehingga daerah  total  populasi  adalah  35  data.  Penentuan
sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan purposive  sampling  method.  Purposive  sampling adalah  sampel  atas  dasar  kesesuaian  karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Adapun kriteria  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah sebagai berikut :
1) Menerbitkan  Laporan  Realisasi  Anggaran secara beruturut-turut tahun 2017-2020.
2) Memiliki  data  IPM  yang  lengkap  dan konsisten tahun 2017-2020.
3) Memiliki  data  yang  relevan  dan  lengkap terkait  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi khusus, dan belanja daerah. Pengujian hipotesisi penelitian ini menggunakan  model  pengujian  regresi  berganda dengan  bantuan  software  SPSS  versi  25.    Dalam penelitian  ini  menggunakan path  analysis untuk menguji  pengaruh  dana  alokasi  umum,  dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan  manusia  dengan  belanja  modal sebagai  variabel  intervening.  (Nugroho,  Sigit. 2008. Statistika Multivarat Terapan).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel
Keterangan Jumlah Jumlah sampel awal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020 140 Yang tidak menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran secara beruturut-turut pada tahun 2017- 2020 (0) Yang tidak menerbitkan data IPM yang lengkap pada tahun 2017- 2020 (0) Yang tidak memiliki data yang relevan dan lengkap terkait dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja daerah (0) Jumlah outlier (16) Tahun Pengamatan 4 Jumlah sampel akhir dalam penelitian 124
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diperoleh  sampel secara  keseluruhan sebanyak 124 sampel dalam 4 tahun,  namun  setelah  proses  regresi  terdapat beberapa  data  yang  memiliki  nilai  ekstrim  atau outlier  yaitu  sebanyak  16  data  outlier  sehingga harus dikeluarkan dan sampel akhir yang diperoleh sebanyak 124 sampel.
Hasil  uji  asumsi  klasik  pada  penelitian  ini nyatakan  bahwa  uji  normalitas  menggunakan Kolmogorov-smirnov untuk  membuktikan  bahwa data  berdistribusi  normal , uji  multikolinieritas untuk  membuktikan  ada  tidaknya  korelasi  antar
variabel independen,
uji autokorelasi menggunakan Runs-test untuk mengetahui apakah terdapat  korelasi  antara  kesalahan  pengganggu pada  periode  t  dengan  kesalahan  t-1  dengan kesalahan  pengganggu  pada  periode  t-1,  uji heteroskadastisitas  menggunakan Rank  Spearman untuk  mengetahui  apakah  terjadi  ketidaksamaan varian  dan  residual  satu  dengan  yang  lain  atau tidak,  uji  F  untuk  mengetahui  kesesuaian  antara model  penelitian  dengan  penelitian,  uji  R 2 untuk mengukur proporsi dari seluruh variabel bebas dan variabel intervening, dan uji t untuk menunjukkan seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel  independen secara  individual  dalam  menerangkan  variabel independen.
Tabel 2. Hasil Analisis Jalur (Path Analysis)
Persamaan 1 Persamaan 2 Unstanda rdized Coefficien ts Std. Error Standar dized Coefficie nts Beta Sig. Unstanda rdized Coefficien ts Std. Error Standa rdized Coeffic ients Beta Sig. Konsta nta 37788927 762,136 0,748  136,269 0,000 DAU 0,062 0,563  0,000 0,000 -0,263  0,079 DAK 0,149 0,065  0,588 0,000 -0,286  0,039 DBH 0,305 0,170  0,017 0,000 -0,047  0,563 BM 0,000 0,049  0,636 Hasil analisis
jalur diatas berikut penjelasannya,  nilai  pengaruh  langsung  Dana Alokasi  Umum  adalah  sebesar  -0,263,  sedangkan pengaruh  tidak  langsung  Dana  Alokasi  Umum terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  harus dihitung  dengan  cara  mengalikan  koefisien  tidak langsungnya  yaitu  (0,563x0,049)  =  0,027587. Maka pengaruh total yang diberikan Dana Alokasi Khusus  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia adalah  pengaruh  langsung  ditambah  pengaruh tidak langsung ((-0,263)+0,027587) = -0,235413.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas,  nilai pengaruh  langsung  lebih  besar  dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung, berarti Dana Alokasi  Umum  secara  langsung  berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang tidak dimediasi oleh Belanja Modal.
Nilai  pengaruh  langsung  Dana  Alokasi Khusus pada Indeks Pembangunan Manusia adalah -0,286,  sedangkan  pengaruh  tidak  langsung  Dana Alokasi  Khusus  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  harus  dihitung  dengan  cara  mengalikan koefisien  tidak  langsungnya  (0,045x0,049)  =
0,002205.  Maka  pengaruh  total  yang  diberikan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah pengaruh langsung ditambah  dengan  pengaruh  tidak  langsung  ((- 0,286)+0,002205)= -0,283795.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas,  nilai pengaruh  langsung  lebih  besar  dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung, berarti Dana Alokasi  Khusus  secara  langsung  berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang tidak dimediasi oleh Belanja Modal.
Nilai  pengaruh  langsung  Dana  Bagi  Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia adalah -0,047, sedangkan  pengaruh  tidak  langsung  Dana  Bagi Hasil  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia harus  dihitung  dengan  cara  mengalikan  koefisien tidak langsungnya (0,170x0,049) = 0,00833. Maka pengaruh  total  yang  diberikan  Dana  Bagi  Hasil terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  adalah pengaruh  langsung  ditambah  dengan  pengaruh tidak langsung ((-0,047)+ 0,00833) = -0,03867.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas,  nilai pengaruh  langsung  lebih  besar  dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung, berarti Dana Bagi  Hasil  secara  langsung  berpengaruh  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  yang  tidak dimediasi oleh Belanja Modal.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  hasil model penelitian ini sebagai berikut:

## Pembahasan
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota  Jawa  Tengah  Tahun  2017- 2020
Hasil  uji  pengaruh  Dana  Alokasi  Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia diperoleh taraf  signifikansi  0,079.  Nilai  signifikansi  0,079 lebih  besar  dari  signifikansi  0,05  sehingga H1 ditolak .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  H1 menyatakan  Dana  Alokasi  Umum    tidak
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyansyah dan Widyaningsih  (2014)  menunjukkan  bahwa  DAU tidak  berpengaruh  terhadap  IPM.  Tidak  adanya pengaruh  DAU  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  karena  pengalokasian  DAU  lebih difokuskan pada tujuan lain, seperti meningkatkan kualitas perekonomian daerah tersebut. Selain itu, DAU  sebagian  besar  digunakan  untuk  belanja pegawai. Ini bisa dilihat dari formulasi DAU yang memasukkan  komponen  alokasi  dasar  sebagai komponen  utama  yang  mendominasi  keseluruhan DAU  yang  diterima  daerah.  Alokasi  dasar merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota  Jawa  Tengah  Tahun  2017- 2020
Hasil  uji  pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia diperoleh taraf  signifikansi  0,039.  Nilai  signifikansi  0,039 lebih  kecil  dari  signifikansi  0,05  sehingga H2 diterima .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  H2 menyatakan  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Dara Estu S. (2019) menunjukkan DAK berpengaruh signifikan terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Dengan adanya  pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  maka  penggunaan DAK sebagai dana infrastruktur untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan 12  prasarana  fisik  dilakukan  pemerintah  daerah dengan baik dan sesuai dengan prioritas. Sehingga kualitas  pelayanan  publik  berupa  pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan pembangunan manusia di daerah. Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota  Jawa  Tengah  Tahun  2017- 2020
Hasil  uji  pengaruh  Dana  Bagi  Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia diperoleh taraf  signifikansi  0,563.  Nilai  signifikansi  0,563 lebih  besar  dari  signifikansi  0,05  sehingga H3 ditolak .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  H3 menyatakan  Dana  Bagi  Hasil  tidak  berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Harahap  (2011) yang menyatakan bahwa secara parsial DBH tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu komponen dari Dana
Perimbangan,  DBH  yang  bersumber  dari  APBN dibagihasilkan  kepada  daerah  berdasarkan  angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah  penghasil.  Sebagai  salah  satu  sumber pendapatan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota, DBH ditunjukkan untuk memberikan  keadilan  bagi  daerah  atas  potensi yang  dimilikinya,  sehingga  pemerintah  daerah dapat menggunakannya untuk penyediaan infrastruktur  yang  berkenaan  dengan  potensi tersebut.  Oleh  karena  itu  DBH  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  IPM  karena  DBH  digunakan untuk membiaya objek tertentu yang menghasilkan bagi daerah bukan pada infrastruktur umum.
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening
Hasil  uji  pengaruh  Dana  Alokasi  Umum terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan diintervening  oleh  Belanja  Modal  diperoleh  tarif signifikansi  0,000.  Nilai  signifikansi  0,000  lebih kecil  dari  signifikansi  0,05.  Sedangkan  nilai pengaruh  langsung  -0,263  dan  pengaruh  tidak langsung 0,027587. Dengan membandingkan nilai beta  pengaruh  tidak  langsung  lebih  besar dibandingkan dengan pengaruh langsung. Dengan demikian, H4 diterima artinya DAU berpengaruh terhadap IPM melalui Belanja Modal.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Nindhita (2018) menunjukkan  bahwa  DAU  berpengaruh  terhadap IPM  melalui  BM.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) merupakan dana hibah yang kewenangan pengguna  diserahkan  penuh  kepada  Pemda penerima.  Dana  yang  didapat  pemerintah  daerah dari  DAU  akan  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  daerah,  melengkapi  serta  memperbaiki sarana  dan  prasarana  daerah.  Sehingga  besar kecilnya  DAU  mempengaruhi  seberapa  banyak perbaikan  serta  pengembangan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  dengan  menggunakan belanja modal.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui  Belanja  Modal  sebagai  Variabel Intervening
Hasil  uji  pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan diintervening  oleh  Belanja  Modal  diperoleh  tarif signifikansi  0,588.  Nilai  signifikansi  0,588  lebih besar  dari  signifikansi  0,05.  Sedangkan  nilai pengaruh  langsung  0,065  dan  pengaruh  tidak langsung 0,002205. Dengan membandingkan nilai beta  pengaruh  tidak  langsung  lebih  kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Dengan demikian, H5  ditolak artinya  DAK  tidak berpengaruh terhadap IPM melalui Belanja Modal.
Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian Nindhita  Maharditya  (2018)    yang  menunjukkan bahwa  DAK  tidak  berpengaruh  terhadap  IPM melalui  BM.  Penggunaan  DAK  pada  dasarnya merupakan kewenangan pemerintah daerah karena DAK  merupakan  bagian  dari  APBD.  Meskipun demikian,  dengan  alasan  agar  penggunaan  DAK oleh  pemda  sesuai  dengan  kepentingan  nasional, pemerintah  pusat  mengatur  penggunaan  DAK melalui  berbagai  regulasi,  seperti  peraturan menteri  keuangan  dan  peraturan  menteri  teknis berupa petunjuk teknis. Dalam penelitian ini DAK tidak berpengaruh terhadap IPM melalui BM dapat diasumsikan bahwa DAK yang tinggi belum tentu diikuti  IPM  yang  meningkat  melalui  BM  yang mningkat  pula.  Hal  ini  dikarenakan  penyaluran DAK tidak dialokasikan untuk belanja modal yang bertujuan  untuk  menigkatkan  IPM,  melainkan untuk belanja operasional lainnya Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening
Hasil  uji  pengaruh  Dana  Bagi  Hasil terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan diintervening  oleh  Belanja  Modal  diperoleh  tarif signifikansi  0,017.  Nilai  signifikansi  0,017  lebih kecil  dari  signifikansi  0,05.  Sedangkan  nilai pengaruh  langsung  0,170  dan  pengaruh  tidak langsung  0,00833.  Dengan  membandingkan  nilai beta  pengaruh  tidak  langsung  lebih  kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Dengan demikian, H6  ditolak artinya  DBH  tidak berpengaruh terhadap IPM melalui Belanja Modal.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Wiliantara  dan  Budiasih (2016)  bahwa  kemampuan  dana  bagi  hasil  dalam membiayai  belanja  modal  tidak  mempengaruhi capaian  indeks  pembangunan  manusia.  Hal  ini dapat  dikarenakan  prosentase  pengalokasian  dana bagi  hasil  daerah  kurang  berkontribusi  dalam menunjang  belanja  modal  yang  digunakan  untuk membiayai  pembangunan  sarana  dan  prasarana umum maupun menanggulangi ketimpangan fiskal yang  berdampak  pada  belum  meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Dana  Alokasi  Umum  tidak  berpengaruh terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia, sehingga H1 ditolak.
2) Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia,  sehingga H2 diterima.
3) Dana  Bagi  Hasil  tidak  berpengaruh  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia,  sehingga H3 ditolak.
4) Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  terhadap
Indeks Pembangunan Manusia yang diintervening  Belanja  Modal,  sehingga H4 diterima.
5) Dana  Alokasi  Khusus  tidak  berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang diintervening  Belanja  Modal,  sehingga H5 ditolak.
6) Dana  Bagi  Hasil  tidak  berpengaruh  terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang diintervening  Belanja  Modal,  sehingga H6 ditolak.

## 6. REFERENSI
Badan Pusat Statistik. ( www.bps.go.id .)
Badan  Pemeriksaan  Keuangan  Provinsi  Jawa Tengah ( https://jateng-ppid.bpk.go.id ) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2005  tentang RPJPN.
Maharditya, Nindhita., 2018, Pengaruh Pendapatan
Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. www.eprint,ums.ac.id . Ardiansyah dan Vitalis  Ari Widiyaningsih., 2014,
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Simposium Nasional Akuntansi XVII.
Dara  Estu  S.,  2019,  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus  Terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  Dengan  Belanja  Modal  Sebagai Variabel
Mediasi.(Skripsi).
www.eprint.ums.ac.id .
Anny  Widiasmara.,  2019,  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi  sebagai  Variabel  Moderating. Journal  of  Islamic  Finance  and  Accounting Vol.  2  No.  1.  P-ISSN:2615-1774.  E- ISSN:2615-1782.
Puji  L.,  Sudati  N.S.,  Panji  K.P.,  2019,  Analisis Pengaruh  DAU,  DAK,  dan  DBH  terhadap IPM  di  Kabupaten/Kota  Karesidenan  Kedu Tahun 2012-2016. DINAMIC:Directory Journal of Economic Volume 1 Nomor 1.
Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati., 2012, Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  DAU,
DAK,  dan  PAD  pada  Indeks  Pembangunan
Manusia  dengan  Pengalokasian  Anggaran Belanja  Modal  Sebagai  Variabel  Intervening (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Kabupaten dan Kota se- Jawa Tengah . Prestasi, 9(1), Juni 2012.
Siswadi,  dkk.,  2015,  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  PAD,  dan  Dana  Perimbangan Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia Melalui Belanja Modal. Assets, Vol. 5, No. 2,
Desember 2015 : 1-12.
Priambodo,  Anugrah.,  2015,  Analisis  Pengaruh Belanja  Pemerintah  Daerah  terhadap  Indeks
Pembangunan Manusia. Jurnal Ilmiah.
Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas
Brawijaya Malang.
Williantara,  G.  F.,  &  Budiasih,  I.  N.  (2016). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus, dan  Dana  Bagi  Hasil,  pada  Indeks
Pembangunan Manusia. E-Journal
Akuntansi  Universitas  Udayana ,  2044-
2070.
UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah
Daerah.
Sugiyono.,  (2017),  Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta Nugroho,  Sigit.,  2008,  Statistika  Multivarat Terapan. ISBN : 978-979-9431-36-3