Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012

## DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAMBI
Oleh : Bahtera Perangin-angin 
Bunyamin Alamsyah 
M. Zen Abdullah 

## ABSTRAK
Pada  proses  Persidangan  Anak  terdapat  ketentuan- ketentuan  khusus  yang  berbeda  dengan  layaknya  persidangan biasa bagi orang dewasa, dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik  serta  mental  anak.  Hakim,  Jaksa  Penuntut  Umum,
Penasihat  Hukum,  serta  petugas  lainnya  dalam  Sidang Anak tidak  memakai  toga  atau  pakaian  dinas  (Pasal  6  UU  No.  3
Tahun  1997  yang  diganti  dengan  Pasal  22  UU  No.  11  Tahun 2012).    Berbicara  mengenai  Hakim  Anak,  maka  tidak  dapat dilepaskan  dari  peranan  hakim  pada  umumnya.  Hakim mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat, terlebih lagi menyangkut putusan yang dijatuhkannya yang akan mempunyai akibat  begitu  besar  terhadap  kepentingan  publik  khususnya terhadap  pihak  yang  berperkara  atau  terkena  perkara. Begitu banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan  putusan.  Putusan  tersebut  harus  memperhatikan tujuan  pemidanaan,  dimana  agar  orang  yang  telah  dipidana menjadi  seorang  yang  baik  dan  dapat kembali  serta  diterima  di tengah-tengah masyarakat. Apabila seorang hakim keliru dalam menentukan  suatu  putusan  maka  keadilan  hukum  yang
 Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
diharapkan oleh masyarakat justu berbalik menjadi ketidakadilan.    Demikian  halnya  dengan  hakim  anak,  ternyata mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena disamping tugasnya  sebagai  hakim  biasa  juga  dibebani  tugas  khusus memeriksa  perkara-perkara  pidana  dimana  terdakwanya  adalah anak-anak.  Putusan  hakim  anak,  disamping  tindakan  dan  sikap perilaku  hakim  anak  tersebut  dalam  menghadapi  anak  selama proses  persidangan  mempunyai  pengaruh  baik  terhadap psikologi  anak  maupun  masa  depan  anak  yang  bersangkutan. Oleh  karena  itu,  dengan  kebebasannya  seorang  hakim  harus berani menjatuhkan putusan secara cermat, adil, penuh kearifan dan bermanfaat bagi anak
Kata Kunci: Peranan Hakim, Tindak Pidana Anak

## A. Latar Belakang Masalah
Negara  yang  maju  adalah  negara  yang  memberikan perhatian  serius  terhadap  anak,  sebagai  wujud  kepedulian akan generasi bangsa. Anak adalah karunia Tuhan yang harus dihargai  dengan  melindungi  dan  membimbing  mereka menjadi  pribadi  yang  mengagumkan.  Namun  dalam kenyataannya,  perhatian  terhadap  anak  seringkali  terabaikan oleh orang dewasa, dianggap sepele atau sebelah mata karena yang dihadapi hanya seorang anak kecil. Padahal sebenarnya, perhatian  terhadap  anak  sejak  dini  sangat  mempengaruhi masa depannya kelak.
Dalam  proses  pertumbuhan  dan  pencarian  jati  dirinya, tidak jarang kita jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di  kalangan  anak  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai dalam  masyarakat  dan  pola  pikir  mereka  yang  masih  labil. Bahkan lebih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
yang  melakukan  tindak  pidana  yang  merugikan  orang  lain bahkan  dirinya  sendiri.  Perilaku  buruk  anak  juga  bisa  jadi merupakan  cerminan  kelalaian  serta  ketidakmampuan  orang dewasa  dalam  mendidik  anak.  Hal  tersebut  tentunya  harus mendorong  kita  untuk  lebih  banyak  memberikan  perhatian akan penanggulangan serta penanganan atas masalah perilaku buruk  anak.  Anak-anak  nakal  perlu  ditangani  melalui  suatu Lembaga  Peradilan  khusus  karena  mereka  tidak  mungkin diperlakukan  sebagaimana  orang  dewasa.  Perhatian  terhadap anakpun  dari  hari  ke  hari  semakin  serius  dimana  untuk menjamin  perlindungan  terhadap  hak  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  maka  dikeluarkanalah  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun dalam
implementasinya  masih  memiliki  banyak  kelemahan,  namun kehadiran  UU  ini  merupakan  suatu  langkah  maju  bagi perlindungan  hak-hak  anak  dalam  Peradilan  Anak  di Indonesia.
Ide  tentang  lahirnya  Peradilan  Anak  di  Indonesia sendiri  sudah  ada  sejak  tahun  1970,  seperti  dimaksud  dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14  Tahun 1970 tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Kemudian dilanjutkan  dengan  Peraturan  Menteri  Kehakiman  RI.  No.: M.06-UM.01  Tahun  1983  dan  Surat  Edaran  Mahkamah
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah Agung RI tanggal 17 November 1987 No.: MA/KUMDIL/10348/XI/87. Untuk merealisir lahirnya
Undang-Undang  Peradilan  Anak,  maka  pada  tanggal  10 November  1995  pemerintah  dengan  Amanat  Presiden  No.: R.12/PU/XII/1995  mengajukan  Rancangan  Undang-Undang Peradilan  Anak  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk mendapat  pembahasan  dan  persetujuannya.  Malahan  dalam RUU Peradilan Anak ini tadinya ada rencana untuk mengatur Hukum  Anak  pada  umumnya,  mulai  dari  :  Sidang  Anak Nakal, Sidang Anak Terlantar, Sidang Perkara Perwalian dan Perkara  Anak  Sipil.  Akan  tetapi,  hal  ini  kemudian  berubah menjadi  UU  Pengadilan  Anak  yang  hanya  mengatur  tentang sidang  Anak  Nakal  saja.  Ini  sangat  disayangkan,  sebab masalah-masalah tersebut masih hidup dalam praktek hukum negara kita. 1
Perlindungan  terhadap  hak  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  ini  juga  ditegaskan  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, sebagaimana disebutkan pada Pasal 65 :
“Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya
berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari  kelompok
1 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT.Citra Aditya  Bhakti, Bandung, 2003, hal.11
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
minoritas  dan  terisolasi,  anak  tereksploitasi  secara  ekonomi dan/atau  seksual,  anak  yang  diperdagangkan,  anak  yang
menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol,
psikotropika,  zat  adiktif  lainnya  (NAPZA),  anak  korban penculikan,  penjualan  dan  perdagangan,  anak yang menyandang cacat  dan  anak  korban  perlakuan  salah  dan penelantaran.”  Pada  proses  Persidangan  Anak  terdapat ketentuan-ketentuan  khusus  yang  berbeda  dengan  layaknya persidangan  biasa  bagi  orang  dewasa,  dalam  rangka menjamin  pertumbuhan  fisik  serta  mental  anak.  Penyidik, Penuntut  Umum,  Hakim,  Pembimbing  Kemasyarakatan, Advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya,  dan  petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak  Saksi  tidak  memaki  toga  atau  atribut  kedinasan  (Pasal 22 UU No 11 Tahun 2012).
Berbicara  mengenai  Hakim  Anak,  maka  tidak  dapat dilepaskan  dari  peranan  hakim  pada  umumnya.  Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan keadilan  dan  ketertiban  dalam  dan  bagi  masyarakat,  terlebih lagi  menyangkut  putusan  yang  dijatuhkannya  yang  akan mempunyai  akibat  begitu  besar  terhadap  kepentingan  publik khususnya  terhadap  pihak  yang  berperkara  atau  terkena perkara. Begitu banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan.  Putusan  tersebut
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
harus memperhatikan tujuan pemidanaan, dimana agar orang yang  telah  dipidana  menjadi  seorang  yang  baik  dan  dapat kembali serta diterima di tengah-tengah masyarakat. Apabila seorang hakim keliru dalam menentukan suatu putusan maka keadilan  hukum  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  justu berbalik menjadi ketidakadilan. Yang lebih memprihatinkan, ternyata  hal  ini  terjadi  pada  praktik  peradilan  di  negara  kita. Menurut  Bagir  Manan,  usaha  menghadapi  sulitnya  akses publik  atas  putusan  hakim  dapat  terjadi  karena  hakim menyadari  putusannya  dibuat  asal-asalan,  tidak  bermutu, sehingga  ada  rasa  takut  atau  rendah  diri  kalau  menjadi wacana publik.
Putusan  hakim  itu  bisa  asal-asalan  karena  tidak mengetahui,  meskipun  mestinya  hal  itu  seharusnya  tidak terjadi  karena  Majelis  Hakim  berjumlah  tiga  orang.  Akan tetapi,  yang  lebih  berbahaya  adalah  putusan  itu  asal-asalan karena hakim kehilangan independensinya. 2
Demikian  halnya  dengan  hakim  anak,  ternyata mempunyai  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  karena disamping tugasnya sebagai hakim biasa juga dibebani tugas khusus memeriksa perkara-perkara pidana dimana terdakwanya  adalah  anak-anak.  Putusan  hakim  anak,
2 Soelidarmi, Kumpulan Putusan Kontroversial Dari Hakim/Majelis  Hakim  Kontroversial  Beserta  Polemik  Yang  Diberitakan
Atau Ditulis Media Cetak, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm.x-xi.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
disamping  tindakan  dan  sikap  perilaku  hakim  anak  tersebut dalam  menghadapi  anak  selama  proses  persidangan mempunyai  pengaruh  baik  terhadap  psikologi  anak  maupun masa depan anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, dengan kebebasannya  seorang  hakim  harus  berani  menjatuhkan putusan  secara  cermat,  adil,  penuh  kearifan  dan  bermanfaat bagi anak. Oleh karena itu pula, persyaratan menjadi Hakim Anak  haruslah  khusus  dan  ketat.  Apakah  dalam  realitas pelaksanaan  persidangan  anak  seorang  Hakim  Anak menjatuhkan  putusan  telah  benar-benar  mengacu  pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan jaminan perlindungan terhadap anak ?
Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah satu  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  potensi  dan penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  di  masa  yang  akan datang,  yang  memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai  ciri dan  sifat  khusus,  memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.
Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu  dibina  dan  dilindungi  agar  kelak  anak-anak  tersebut tumbuh  menjadi  manusia  pembangunan  yang  berkualitas tinggi.  Salah  satu  cara  pembinaan  dan  perlindungan  adalah
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
dengan  adanya  hukum 3 .  Peraturan  yang  telah  ada  yang diharapkan  mampu  memberikan  perlindungan  terhadap  anak pada  kenyataannya  masih  belum  menggembirakan.  Nasib anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  belum  seindah ungkapan  verbal  yang  seringkali  kerap  kita  dengar memposisikan  anak  bernilai,  penting,  penerus  masa  depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya.
Hak-hak  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  dokumen hukum  mengenai  perlindungan  hak-hak  anak  masih  belum cukup  ampuh  bisa  menyingkirkan  keadaan  yang  buruk  bagi anak.  Penegakan  hak-hak  anak  sebagai  manusia  dan  anak sebagai  anak  ternyata  masih  memprihatinkan,  problematika anak  sampai  saat  ini  belum  menarik  banyak  pihak  untuk membelanya.  Kenyataannya,  tatanan  dunia  dan  perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. 4
Dewasa  ini  kenakalan  dan  kejahatan  yang  dilakukan anak  terus  mengalami  peningkatan  seperti  penyalahgunaan narkotika, perampokan, pencurian dan pemerkosaan, perusakan  barang  dan  sebagainya.  Fakta-fakta  sosial  yang
3 Syafruddin  Hasibuan  (ed), Penerapan  Hukum  Pidana  Formal Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Oleh  Marlina  dalam  Bunga Rampai  Hukum  Pidana  Dan  Kriminologi  Serta  Kesan  Pesan  Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud, Medan, Pustaka Bangsa Press, hlm. 78.
4 Muhammad Joni dan zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak, Bandung , PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan  yang  terkait  anak,  dimana  dalam  kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, kita  dihadapkan  lagi  dengan  permasalahan  penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.
Anak-anak nakal perlu ditangani melalui suatu lembaga peradilan  khusus  karena  anak  tidak  mungkin  diperlakukan sama  sebagaimana  orang  dewasa.  Pasal  25  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman m enyebutkan bahwa : “Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang- undang”.
Peradilan Anak merupakan salah satu Peradilan Khusus yang menangani perkara pidana anak, disamping adanya beberapa Peradilan  Khusus  lain  yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu Peradilan  Lalu  Lintas  Jalan  dan  Peradilan  Ekonomi  (sesuai dengan  yang  tercantum  dalam  penjelasan  pasal  demi  pasal pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  yang  diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
Perhatian  terhadap  anakpun  dari  hari  ke  hari  semakin serius  dimana  untuk  menjamin  perlindungan  terhadap  hak- hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  perlu  adanya pengaturan  hukum  yang  lebih  pasti.  Adapun  Peraturan Perundang-undangan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara  lain  :  Undang-undang  No.  4  Tahun  1979  tentang
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana  secara  substansinya  Undang-Undang  tersebut mengatur  hak-hak  anak  yang  berupa,  hak  hidup,  hak  atas nama,  hak  pendidikan,  hak  kesehatan  dasar,  hak  untuk beribadah  menurut  agamanya,  hak  berekspresi,  berpikir, bermain,  berkreasi,  beristirahat,  bergaul  dan  hak  jaminan sosial.
Peraturan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  sudah  sangat  banyak mengatur  hak-hak  anak  dalam  memberikan  perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan kata lain anak pelaku tindak pidana. Secara khusus yang akan dibahas  dalam tulisan ini  adalah  bagaimana  Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak yang berkonflik sehingga anak sebagai generasi dan harapan penerus bangsa tetap terjamin hak-haknya sebagai anak yang sepantasnya mendapatkan perlindungan dari Negara.
Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat  tindak  pidana,  maka  hal  yang  pertama  yang  tidak boleh  dilupakan  adalah  melihat  kedudukannya  sebagai  anak dengan  semua  sifat  dan  ciri-cirinya  yang  khusus,  dengan
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
demikian orientasinya adalah bertolak dari konsep
perlindungan  terhadap  anak  dalam  proses  penangannya sehingga  hal  ini  akan  berpijak  pada  konsep  kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses  hukumnya  memerlukan  pendekatan,  pelayanan, perlakuan,  perawatan  serta  perlindungan  yang  khusus  bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Alasan  lain  bahwa  Indonesia  sebagai  Negara  Pihak dalam  Konvensi  Hak  Anak  yang  mengatur  prinsip perlindungan  hukum  terhadap  anak  mempunyai  kewajiban untuk  memberikan  perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat,  karena belum  secara  komprehensif  memberikan  perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. 5
Pemerintah  berupaya  untuk  memperbaiki  sistem perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia dengan  mengeluarkan  Undang-Undang  No.  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  kemudian
5 h ttp  ://www.google.com/undang-undnag  system  peradilan pidana  anak  perundang-undangan.  Diakses  pada  tanggal  6  September 2014.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
disingkat  dengan  SPPA  yang  disahkan  pada  tanggal  3  Juli tahun 2012.
Sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  secara  efektif  pada  tanggal  1  Agustus  2014,  jumlah perkara  anak  yang  masuk  ke  Pengadilan  Negeri  Jambi sebanyak  8  berkas  dengan  rincian  2  diselesaikan  melalui Diversi, 1 diputus secara biasa dan 5 berkas lagi dalam proses penyelesaian.
Selanjutnya dalam bidang hukum pidana, perlindungan terhadap  hak-hak  anak  serta  kepentingannya  dapat  dilihat  di dalam  Undang-Undang  Nomor  :  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak  diubah  dengan  Undang-Undang  No.11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Dengan lahirnya  Undang-Undang  tersebut  diharapkan  kinerja  dari aparat  penegak  hukum  khususnya  hakim  dalam  melakukan pemeriksaan  Terdakwa  di  sidang  pengadilan  berpedoman pada  aturan  yang  telah  ada.  Kalau  sebelumnya  perlakuan terhadap  anak  belum  maksimal  dilakukan,  dengan  lahirnya Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  serta Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia, hakim  lebih  maksimal lagi  memperhatikan  penegakan  hukum  dan  kesejahteraan  si anak.
Pentingnya  penegakan  hukum  terhadap  hak-hak  anak yang tersangkut dalam tindak pidana, mengingat anak adalah amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  dalam
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
dirinya  melekat  harkat  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya. Di  samping  itu  anak  merupakan  potensi  dan  generasi  muda penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  memiliki  peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksitensi bangsa dan negara pada masa depan.
Agar  setiap  anak  kelak  mampu  memikul  tanggung jawab  tersebut,  maka  ia  perlu  mendapat  kesempatan  yang seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial  dan  berakhlak mulia  serta  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  serta perlakuan tanpa diskriminasi.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapatlah  dipahami  betapa besarnya  perhatian  pemerintah  terhadap  hak-hak  anak Indonesia, bahkan negara dan pemerintah berkewajiban serta bertanggung  jawab  memberikan  dukungan  sarana  dan prasarana  kepada  mereka  yang  menjadi  korban  maupun pelaku  tindak  pidana  berhak  mendapatkan  bantuan  hukum dan bantuan lainnya.

## B. Peranan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang Undang
Nomor 11 Tahun 2012
Persidangan sebagai salah satu tahapan proses peradilan pidana  juga  dibebani  kewajiban  untuk  melakukan  diversi dalam  perkara  anak  ini.  Bahkan  Undang-Undang  sistem
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
peradilan pidana mengancamkan sanksi administrasi maupun sanksi  pidana  bagi  hakim  dan  pejabat  pengadilan  lainnya terkait  dengan  kewajiban  diversi  ini,  akan  tetapi  sebelum sempat  berlaku  pasal  mengenai  ancaman  pidana  tersebut telah  dinyatakan  bertentangan  dengan  konstitusi  oleh Mahkamah Konstitusi setelah diajukan judicial review.
Secara  singkat  proses  diversi  pada  tahap  persidangan (di pengadilan negeri) adalah hakim (dan/atau majelis hakim) paling lama tujuh hari setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan harus  sudah  melakukan  proses  diversi.  Proses  diversi  dapat dilakukan paling lama selama 30 hari. Apabila proses diversi tersebut  dapat  menghasilkan  kesepakatan  diversi  maka selanjutnya  berita  acara  sidang  dan  hasil  kesepkatan  diversi tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan.
Dalam  undang-undang  sistem  peradilan  anak,  hanya mengatur  mengenai  proses  diversi  pada  saat  pemeriksaan  di persidangan  pengadilan  negeri.  Sedangkan  untuk  proses banding  atau  kasasi,  tidak  ada  satupun  pasal  yang menyebutkan  kewajiban  untuk  melakukan  proses  diversi tersebut,  pun  sebaliknya  juga  tidak  ada  larangan  untuk melakukannya.  Hal  ini  tentu  dapat  menimbulkan  perbedatan dalam  praktek,  karena  meskipun  setelah  ada  putusan pengadilan  negeri,  telah  terstigma  bahwa  anak  telah  terbukti melakukan  tindak  pidana,  akan  tetapi  bukankah  dengan
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
dilakukan upaya hukum (biasa) maka putusan tersebut belum berkekuatan  hukum  tetap,  yang  juga  berarti  stigma  (negatif) atas kesalahan anak tersebut juga belum berkekuatan hukum tetap,  sehingga  seharusnya  kewajiban  untuk  melakukan diversi  tersebut  juga  seharusnya  tetap  melekat  pada pemeriksaan  tingkat  banding  maupun  kasasi.  Asumsi  bahwa pemeriksaan tingkat banding dan kasasi tidak lagi memeriksa secara  langsung  fakta  (berhadapan  langsung)  akan  tetapi hanya  memeriksa  berkas, seharusnya  tidak  boleh  menutup proses  diversi,  seandainya  di  luar  proses  pidana  yang berlangsung  tersebut  ternyata  ada  kesepakatan  yang  dapat dicapai,  bukankah  tujuan  pokok  diversi  adalah  mencari penyelesaian  diluar  proses  hukum  pidana.  Apabila  tidak dicapainya  kesepakatan  antara  korban  dengan  Terdakwa dalam  proses  diversi,  maka  Hakim  akan  melakukan melanjutkan  pemeriksaan  terhadap  Terdakwa  dengan  proses acara pidana biasa.
Seperangkat  peraturan  menunjukkan  bahwa  peradilan sebagai  subsistem  peradilan  pidana  baik  secara  fungsional dan  organisatoris  mengalami  perubahan  yang  cukup signifikan.
Akan  tetapi,  secara  fungsional  lembaga  peradilan berfungsi  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  setiap perkara  tindak  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
Adapun aktivitas maupun kerja dari lembaga peradilan dapat  terlihat  dari  lembaga  peradilan  setelah  adanya pelimpahan  perkara  ke  pengadilan  yang  dilakukan  oleh subsistem  kejaksaan.  Rangkaian  kegiatan  itu  dilanjutkan dengan  memeriksa  dan  diakhiri  dengan  putusan  perkara pidana berdasarkan keyakinan hakim, serta juga berlandaskan pada  asas  bebas,  jujur,  dan  tidak  memihak.  Dengan dijatuhkannya  putusan  kepada  terdakwa  berarti  bekerjanya subsistem peradilan telah selesai secara fungsional.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Penulis  dengan  Mansur diungkapkan  bahwa :
“Pidana  penjara  merupakan  ultimum  remedium  bagi siapapun.  Kalau tidak  dengan  sangat  terpaksa  pedang bermata  dua  itu  tidak  digunakan,  apalagi  terhadap anak.  Apabila  anaknya  masih  bisa  dibina,  maka diputuskan  untuk  dikembalikan  ke  orang  tua,  tetapi kalau anak itu kenakalannya sudah berkali-kali, berarti kita  putuskan  untuk  menyerahkan  ke  dinas  sosial sebagai anak negara”. 6
Jika undang-undang yang ada tidak mampu menangkap rasa  keadilan  masyarakat,  hakim  tidak  boleh  menjadi tawanan  undang-undang  dengan  bertindak  sebagai  terompet undang-undang  semata,  tetapi  hakim  perlu  secara  kreatif melakukan  terobosan  hukum  lewat  penciptaan  hukum melalui  putusan-putusannya  (judge  made  law).  Meskipun
6 Mansur, Hakim  Anak  Pengadilan  Negeri  Jambi,  Wawancara pada tanggal 15 September 2014.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
dengan itu mengorbankan kepastian hukum yang merupakan salah satu asas yang fundamental dalam hukum pidana.
Penegakan  hukum  pada  hakikatnya  mengandung supremasi  nilai  substansial,  yaitu  nilai  keadilan.  Seringkali publik  memberikan  komentar  yang  beragam  mengenai penegakan  hukum  dan  keadilan  yang  diasosiasikan  dengan apa  yang  dihasilkan  oleh  lembaga  peradilan,  sehingga peradilan  merupakan  simbolisasi  dari  upaya  melahirkan penegakan  hukum  yang  pro-keadilan,  sementara  perhatian yang  lebih  penting  terpusat pada  peran  aparatur  penegak hukum  yang  mengoperasikan  fungsi  peradilan  menjadi  lebih kongkret.
Sisi  lain  dari  proses  penegakan  hukum,  dimana  tidak asing bagi kita apa yang disebut dengan peradilan sesat, yaitu kegagalan  proses  mencari  keadilan  dalam  seluruh  aspeknya. Hal  ini  terjadi  karena  peradilan  gagal  memproses  pelaku kejahatan  secara  tepat  dan  benar  serta  gagal  menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya. Cikal bakal kegagalan peradilan  ini  sebagian  besar  dilakoni  oleh  perilaku  aparat penegak  hukum yang  tidak  mengabdi  kepada  nilai  keadilan. Aktualisasi dari kegagalan peradilan lembaga peradilan di era reformaasi  menunjukkan  suatu  cara  pandang  dari  aparat penegak  hukum  yang  menjadikan  hukum  sebagai  instrumen transaksional dalam memenuhi hasrat kepentingan
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
kekuasaan,  popularitas,  bahkan  sampai  pada  kepentingan bisnis semata.
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  Bismar  Siregar  termasuk tipe  penegak  hukum  yang  mengutamakan  suara  hati nuraninya  daripada  suara-suara  yang  lain.  Hal  ini  tercermin dalam pernyataan Bismar Siregar yang mengatakan:
“Aku  tidak  menghindari  caci,  cercaan,  dan  celaan sesama. Sepanjang hati nuraniku berucap bahwa itulah yang  adil  dan  tepat  menjadi  keputusan.  Aku  tidak mempertanggungjawabkan  keputusan  kepada  sesama, tetapi yang utama kepada Tuhanku, hati nuraniku, baru kepada yang lain.”
Pendapat di atas menunjukkan bahwa seorang penegak hukum  harus  memiliki  kemampuan  dan  kemandirian  untuk menggali  nilai-nilai  keadilan  yang  diterapkan  dalam  setiap putusan.
Pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  perkara Anak  dilakukan  oleh  Hakim  yang  ditetapkan  berdasarkan Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  atau  pejabat  lain  yang ditunjuk  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  atas  usul  ketua pengadilan  negeri  yang  bersangkutan  melalui  ketua pengadilan tinggi.
Syarat  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  Hakim sebagaimana dimaksud pada meliputi :
1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam
lingkungan peradilan umum.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak ; dan
3. Telah  mengikuti  pelatihan  teknis  tentang  peradilan Anak.
Ketua  pengadilan  wajib  menetapkan  Hakim  atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga)  hari  setelah  menerima  berkas  perkara  dari  Penuntut Umum.
Hakim  wajib  mengupayakan  Diversi  paling  lama  7
(tujuh)  hari  setelah  ditetapkan  oleh  ketua  pengadilan  negeri sebagai Hakim, Diversi
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, proses Diversi dapat  dilaksanakan  di  ruang  mediasi  pengadilan  negeri,
dalam  hal  proses  Diversi  berhasil  mencapai  kesepakatan,
Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta
kesepakatan  Diversi  kepada  ketua  pengadilan  negeri  untuk dibuat  penetapan,  dalam  hal  Diversi  tidak  berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
Dalam  sidang  Anak,  Hakim  wajib  memerintahkan orang  tua/Wali  atau  pendamping,  Advokat  atau  pemberi bantuan  hukum  lainnya,  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan untuk  mendampingi  Anak,  orang  tua/Wali  dan/atau pendamping  tidak  hadir,  sidang  tetap  dilanjutkan  dengan didampingi  Advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim tidak
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
melaksanakan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  di  atas, sidang Anak batal demi hukum.
Setelah  surat    dakwaan    dibacakan,    Hakim memerintahkan      Pembimbing      Kemasyarakatan membacakan    laporan    hasil    penelitian kemasyarakatan mengenai  Anak  yang  bersangkutan  tanpa  kehadiran  Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
Laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  mengenai anak berisi :
a. Data  pribadi  Anak,  keluarga,  pendidikan,  dan kehidupan sosial;
b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
d. Hal lain yang dianggap perlu;
e. Berita acara Diversi; dan
f. Kesimpulan  dan  rekomendasi  dari  Pembimbing
Kemasyarakatan. 7
Pada  saat  memeriksa  Anak  Korban  dan/atau  Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang  sidang,  pemeriksaan  Anak  Korban  dan/atau  Anak Saksi  sebagaimana  dimaksud  pada  poin  diatas,  orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
Anak  Korban  dan/atau  Anak  Saksi  tidak  dapat  hadir untuk  memberikan  keterangan  di  depan  sidang  pengadilan,
7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di Undangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
Hakim  dapat  memerintahkan  Anak  Korban  dan/atau  Anak Saksi didengar keterangannya :
a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman  elektronik yang  dilakukan oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  di daerah  hukum  setempat  dengan  dihadiri  oleh  Penyidik atau Penuntut Umum dan  Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya ; atau
b. Melalui  pemeriksaan  langsung  jarak  jauh  dengan  alat
komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh    orang tua/ Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau
pendamping lainnya.
Pembacaan  putusan  pengadilan  dilakukan  dalam  sidang yang  terbuka  untuk  umum  dan  dapat  tidak  dihadiri  oleh Anak, identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap  harus  dirahasiakan  oleh  media  massa  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  19  dengan  hanya  menggunakan inisial tanpa gambar.
Pengadilan  wajib  memberikan  petikan  putusan  pada hari  putusan  diucapkan  kepada  Anak  atau  Advokat  atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum, dan wajib
memberikan  salinan  putusan  paling  lama  5  (lima)  hari  sejak putusan  diucapkan  kepada  Anak  atau  Advokat  atau  pemberi bantuan  hukum  lainnya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan Penuntut Umum.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara  bertahap  dilakukan  dengan  proses  penyelidikan penyidikan,  proses  penuntutan,  proses  pemeriksaan  di pengadilan  dan  proses  pelaksanaan  putusan  hakim.  Adapun lembaga-lembaga  yang  terkait  dengan  proses  pemeriksaan pengadilan  anak  yaitu  :  Kepolisian,  Balai  Pemasyarakatan (Bapas),  Kejaksaan,  Pengadilan,  Penasehat  Hukum  dan Lembaga Pemasyarakatan Anak.
Sehubungan  dengan  tahapan  dan  lembaga  yang  terkait dengan proses peradilan pidana anak ini, maka uraian dalam sub  bab  ini  tentang implementasi  ide  diversi  dalam pelaksanaan  system  peradilan  pidana  anak  secara  berturut- turut  mulai  dari  tahap  penyidikan/penyelidikan,  tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan.
Di dalam Undang Undang tentang peradilan Anak telah disebutkan  ketentuan  mengenai  Diversi  yang  antara  lain disebutkan  :  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 :
“Keadilan  Restoratif  adalah  suatu  penyelesaian  secara adil  yang  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  mereka dan  pihak  lain  yang  terkait  dalam  suatu  tindak  pidana, secara  bersama-sama  mencari  penyelesaian  terhadap tindak  pidana  tersebut  dan  implikasinya,  dengan menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula dan  bukan  pembalasan, Sedangkan  dalam  angka  6 dinyatakan “Diversi adalah suatu pengalihan
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana” . 8
Pembahasan selanjutnya tercermin dalam ketentuan :
Pasal 5 : (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Undang-Undang ini; b. pemeriksaan  Anak  di  siding  pengadilan  yang  diadili dalam  sidang  Anak  yang  berada  di  lingkungan peradilan umum ; dan
c. pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana : Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a dan huruf b dapat dilakukan Diversi.
Pasal 6 : Diversi bertujuan untuk : a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak ;
b. menyelesaikan  perkara  Anak  di  luar  proses peradilan ; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan ; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
8 Suprabowo, Ketua  Pengadilan  Negeri  Jambi,  Wawancara  pada tanggal 15 September 2014.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
Pasal 7 : (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2)  Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan
:
a. diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  7 (tujuh) tahun ; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 8 : (1)  Proses  Diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  yang melibatkan  Anak  dan  orang  tua/walinya,  korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif. (2)  Dalam  hal  diperlukan,  musyawarah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  melibatkan  Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. (3) Proses Diversi wajib memperhatikan : a. kepentingan korban ; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak ; c. penghindaran stigma negatif ; d. penghindaran pembalasan ; e. keharmonisan masyarakat ; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 9 : (1) Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim  dalam melakukan Diversi harus  mempertimbangkan:
a. kategori tindak pidana ;
b. umur Anak ; c.  hasil  penelitian  kemasyarakatan  dari  Balai
Pemasyarakatan ;
d. kerugian yang ditimbulkan ;
e. tingkat perhatian masyarakat ; dan
f. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
(2)  Keputusan  Diversi  harus  mendapatkan  persetujuan korban  dan  keluarganya  serta  kesediaan  Anak  dan keluarganya. (3) Dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  Anak  tidak ada korban, syarat persetujuan korban dan keluarganya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) tidak diperlukan. Pasal 10 : Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk : a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian ;
b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali ;
c. keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial ; atau d. pelayanan masyarakat. Pasal 11: (1)  Kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10 dituangkan dalam suatu keputusan yang berlaku sejak dicapainya kesepakatan.
(2)  Keputusan Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1)  disampaikan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. (3)  Penetapan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2) dilakukan  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari terhitung sejak diterimanya keputusan Diversi.
(4)  Penetapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) disampaikan  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan,
Penyidik,  Penuntut  Umum,  atau  Hakim  dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
Pasal 12 : Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal : a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan ; atau
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.
Pasal 13 : Register  perkara  Anak  pada kepolisian,  kejaksaan, pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan  dibuat  secara khusus.
Pasal 14 : (1)  Pengawasan  atas  proses  Diversi  dan  pelaksanaan kesepakatan  yang  dihasilkan  berada  pada  atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan.
(2)  Selama  proses  Diversi  berlangsung  dan  setelah
Diversi  dilaksanakan,  Pembimbing  Kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan. (3)  Dalam  hal  kesepakatan  Diversi  tidak  dilaksanakan dalam  waktu  yang  ditentukan  dalam  kesepakatan,
Pembimbing  Kemasyarakatan  segera  melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4)  Pejabat  yang  bertanggung  jawab  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  wajib  menindaklanjuti laporan.
Pasal 15 : (1)  Anak  yang  keberadaan  orang  tua/walinya  tidak diketahui  maka  pengasuhannya  menjadi  tanggung jawab  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  sosial  dan  dinas/instansi sosial. (2)  Pengasuhan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  yang  direkomendasikan  oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  sosial  dan  dinas/instansi sosial.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengasuhan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 16 : Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pedoman  pelaksanaan proses  Diversi,  tata  cara  dan  koordinasi  pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penetapan Perkara Anak di Pengadilan Negeri Jambi yang berhasil dilakukan Diversi ada 2 (dua) perkara yaitu : 1. Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN Jmb :
 Identitas Terdakwa : Nama Lengkap :  SUGENG  SAPUTRA Als. PUTRA BIN   JIPRI. Tempat Lahir : Jambi. Umur/Tgl.Lahir : 14 Tahun / 09 September 1999. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal :  Jl.Widuri  I  RT.02 Kel.Pall V Kec.Kota Baru Kota Jambi. A g a m a : Islam. Pekerjaan : Swasta.  Kesepakatan Diversi :
Pada  hari  Jum’at  tanggal  22  Agustus 2014,  bertempat di  ruang  Diversi  Pengadilan Negeri Jambi, dihadapan Hakim Anak MANSUR,
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
Bc.Ip.,  SH.,  MHum.,  dan  pihak-pihak  terkait dalam  proses  diversi  perkara  Anak  Nomor  : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN  Jmb,  telah  tercapai kesepakatan  diversi  dengan  ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1
Bahwa  antara  korban  dan  orang  tua  korban dengan  Anak  (Terdakwa)  dan  orang  tua  Anak, telah  tercapai  kesepakatan  untuk  mengakhiri perkara ini.
Pasal 2
Bahwa  untuk  dicapainya  kesepakatan  damai dalam  Pasal  1,  pihak  korban  meminta  kerugian pihak  korban  akibat  perbuatan  Anak  (Terdakwa)
yaitu :
1. 1  (satu)  unit  handphone  Blackberry  Touch 9800 warna hitam.
2. 1 (satu) unit Iphone 5 warna putih.
3. Seuntai kalung emas seberat 1 (satu) suku dan cincin  emas  seberat  ½  (setengah)  suku  atau kalau  dihitung  dengan  uang  lebih  kurang senilai  Rp.4.500.000,- (empat  juta  lima  ratus ribu rupiah). 4. Uang  tunai  sebesar  Rp.1.000.000,- (satu  juta rupiah).
Dikembalikan  oleh  Anak  (Terdakwa)  dan orang tua Terdakwa kepada pihak korban. Pasal 3 Bahwa terhadap kerugian pihak korban sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  3,  telah dikembalikan  dan  dibayar  lunas  oleh  pihak  Anak (Terdakwa) dan orang tua Terdakwa, dengan cara
:
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
1. 1  (satu)  unit  handphone  Blackberry  Touch 9800  warna  hitam  dan  1  (satu)  uni  Iphone  5 warna  putih,  dikembalikan  kepada  pihak korban, dengan cara penyerahan dan Penuntut Umum  kepada  pihak  korban,  karena  kedua barang  tersebut  dijadikan  barang  bukti  dalam perkara ini. 2. Uang  sebesar  Rp.5.500.000,- (lima  juta  lima ratus  ribu  rupiah)  disserahkan  langsung  oleh Anak  (Terdakwa)  dan  orang  tua  Anak  dan diterima langsung oleh pihak korban,
sebagaimana kwitansi terlampir.

## Pasal 4
Bahwa  pihak  Anak  (Terdakwa)  dan  orang  tua
Anak  telah  meminta  maaf  kepada  pihak  korban dan  pihak  korban  telah  menyatakan  menerima permintaan maaf dari pihak Anak (Terdakwa) dan orang  tua  Anak  serta  pihak  korban  menyatakan tidak akan menuntut Anak (Terdakwa) lagi secara hukum.

## Pasal 5
Bahwa  apabila  kesepakatan  ini  tidak  dipenuhi para  pihak,  maka  proses  pemeriksaan  dilanjutkan dalam proses persidangan.

## Pasal 6
Bahwa  kesepakatan  ini  dibuat  oleh  para  pihak tanpa  adanya  unsur  paksaan,  kekeliruan  dan penipuan dari pihak manapun.
 Laporan Hasil Diversi :
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
Pada  tanggal  22  Agustus  2014  Hakim  Anak MANSUR, Bc.Ip, SH., MHum., melaporkan hasil diversi sesuai dengan Berita Acara dan Kesepakatan  Diversi,  dan  selanjutnya  mohon diterbitkan  Penetapan  Diversi  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  52  ayat  (5)  Undang-Undang  No. 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.

##  Penetapan Diversi :
Pada  tanggal 22  Agustus  2014  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  Jambi  SUPRABOWO,  SH., MH., menetapkan :
1. Mengabulkan  permohonan  Pemohon  Hakim
Anak. 2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. 3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan  penetapan  ini  kepada  Penyidik  Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak,
Pembimbing  Kemasyarakatan,  Anak/Orang
Tua Anak, korban dan para saksi.
 Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara :
Pada  tanggal  25  Agustus  2014  oleh  Hakim Anak  Pengadilan  Negeri  Jambi  MANSUR, Bc.Ip, SH., MHum., menetapkan :
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah 1. Menyatakan pemeriksaan persidangan perkara Nomor : 03/Pid.Susu-
Anak/2014/PN  Jmb,  atas  nama  Terdakwa SUGENG  SAPUTRA  ALS.  PUTRA  BIN JIPRI dihentikan.
2. Memerintahkan  supaya  Penuntut  Umum segera membebaskan Terdakwa SUGENG
SAPUTRA  ALS. PUTRA  BIN  JIPRI tersebut  dari  dalam  Rumah  Tahanan
Negara di Jambi.
2. Perkara Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2014/PN Jmb :
 Identitas Terdakwa :
1. Nama Lengkap :  HEDO  SUSANTO ALS. EDO BIN  MAAN. Tempat Lahir : Palembang. Umur/Tgl.Lahir :  15  Tahun  /  25  Mei 1999. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Jl.Slamet Riadi Lrg.Flamboyan  RT.15    No.39  Kel.Legok Kec.Telanaipura Kota   Jambi. A g a m a : Islam. Pekerjaan : Dagang. Pendidikan : SMP.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
2. Nama Lengkap :  RIEKE  RIKARDO ALS. RIKO BIN  RONI. Tempat Lahir : Teluk Kijing. Umur/Tgl.Lahir : 15 Tahun / 30 Oktober 1989. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Jl.Sulthan Thaha Pasar Angso  Duo  RT.03 Kel.Beringin  Kec.Pasar Kota Jambi. A g a m a : Islam. Pekerjaan : Dagang. Pendidikan : SMP.  Kesepakatan Diversi :
Pada  hari  Kamis  tangga  04  September 2014,  bertempat  diruang  Mediasi  Penggadilan Negeri Jambi, dihadapan Hakim Anak Pengadilan Negeri  Jambi  dan  pihak-pihak  terkait  dalam proses  diversi  perkara  anak  Nomor  :  06/Pid.Sus- Anak/2014/PN  Jmb,  telah  tercapai  kesepakatan diversi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa  Pihak  I  telah  memohon  maaf pada
Pihak II.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
2. Bahwa  Pihak  I  telah  mengganti  kerugian
Pihak II.
3. Bahwa  Pihak  II  telah  memaafkan  Para
Terdakwa/Pihak I.
Kesepakatan  ini  dibuat  oleh  para  pihak tanpa  adanya  unsur  paksaan,  kekeliruan  dan penipuan dari pihak manapun.
 Laporan Hasil Diversi :
Pada  tanggal  05  September  2014  Hakim  Anak MAHFUDIN, SH., MH., melaporkan hasil diversi sesuai  dengan  Berita  Acara  dan  Kesepakatan Diversi,  dan  selanjutnya  mohon  diterbitkan Penetapan  Diversi  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 52  ayat  (5)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 Penetapan Diversi :
Pada  tanggal  08  September  2014  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  Jambi  SUPRABOWO,  SH., MH., menetapkan :
1. Mengabulkan permohonan Hakim Anak. 2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. 3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan  penetapan  ini  kepada  Penyidik  Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak,
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
Pembimbing  Kemasyarakatan,  Anak/Orang Tua Anak korban dan para saksi.
 Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara :
Pada  tanggal  08  September  2014  oleh  Hakim Anak  Pengadilan  Negeri  Jambi  MAHFUDIN, SH., MH., menetapkan :
1. Menyatakan  pemeriksaan  perkara  pidana
Anak  Nomor  :  06/Pid.Sus-Anak/2014/PN JMb,  atas  nama  Terdakwa  :                        1. HEDO  SUSANTO  ALS.  EDO  BIN MAAN  dan  Terdakwa :  2.  RIKE
RIKARDO  ALS.  RIKO  BIN  RONI
dihentikan.
2. Memerintahkan  supaya  Penuntut  Umum segera  membebaskan  Terdakwa  :  1.
HEDO  SUSANTO  ALS.  EDO  BIN MAAN  dan  Terdakwa  :  2.  RIKE RIKARDO  ALS.  RIKO  BIN  RONI, tersebut  dari  dalam  Rumah  Tahanan Negara  di  Jambi  terhitung  mulai  tanggal penetapan ini.
Peranan Hakim Anak Dalam Diversi menurut penulis
:
Peranan Hakim Anak dalam diversi sangat sedikit karena prinsip  keadilan  restoratif  sejati  tidak  mengenal pengadilan  anak.  Penulis  menggunakan  istilah  keadilan
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah restoratif  sejati  karena  walaupun  banyak  pihak  telah berbicara  soal  keadilan  restoratif,  tetapi  masih  bisa dipilah  dalam  dua  pandangan  besar.  Yang  pertama restoratif sebagai salah satu metode dari berbagai metode pemidanaan  anak.  Pandangan  ini  menganggap  bahwa restorative  justice hanya  digunakan  dalam  hal-hal tertentu,  katakanlah  untuk  kasus-kasus  yang  sangat ringan.  Pandangan  dari  kelompok  ini  masih  bisa menerima pemidanaan terhadap anak, dengan persyaratan beratnya kenakalan yang dilakukan anak dan usia pelaku. Sedangkan  pandangan  kedua,  yang  penulis  istilahkan sebagai  keadilan  restoratif  sejati,  menampik  sama  sekali pemidanaan  terhadap  anak,  apapun  alasannya,  sepanjang ia belum berusia 18 tahun, ia tidak boleh dipidanakan, ia hanya  boleh  dikenai  tindakan.  Karena proses  peradilan restoratif  diakhiri  dengan  tindakan,  bukan  pemidanaan, maka  tidak  ada  pengadilan  anak  melalui  pengadilan  apa yang kita kenal selama ini. Pada masa transisi, hakim bisa berperan  secara  optimal  dengan  mempertimbangan perspektif  anak  sehingga  hukuman  yang  dijatuhkan sangat  ringan,  tidak  sampai  pemenjaraan.  Pada  saat keadilan  restoratif  sejati  telah  diterapkan, hakim  seperti halnya  jaksa,  bila  masih  akan  diperankan  sebatas peninjau,  fasilitator,  atau  pengawas  implementasi peradilan  anak.  Peran maksimalnya  sebatas  memberikan justifikasi  atas  keputusan  peradilan restorative sebagai pedoman semua pihak untuk menjaga keputusan tersebut
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum Dalam Perkara Pidana Yang Dilakukan Anak
Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi
Kasus pidana yang pelakunya anak-anak yang masuk di Pengadilan Negeri Jambi ditahun 2014 selama bulan Januari s/d September 2014, jumlah sebanyak 8 (delapan) kasus. Bila
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
dilihat  dari  kasusnya,  sudah  ada  yang  behasil  dilakukan dengan Diversi yang berakhir dengan kesepakatan.
Selanjutnya  sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam melakukan penegakan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus  diperhatikan,  yaitu  :      1.  kepastiasn  hukum,  bahwa terhadap  pelanggar  benar-benar  ditindak,    2.  kemanfaatan, dari  tindakan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  dapat memberikan  efek  prevensi,  dan  3.  keadilan,  apabila  dilihat dari  sisi  korban  masyarakat  dan  pelaku  merasakan  adanya kesebandingan  antara  perbuatan  dan  konsekuensi  yang diterima oleh pelaku dan korban.
Dilihat  dari  ketiga  prinsip  dalam  penegakan  hukum tersebut,  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan  anak  boleh  dikatakan  masih  jauh  dari  yang diharapkan.  Terbukti  dari  data  yang  telah  dipaparkan  pada bagian  sebelumnya,  yang  intinya  bahwa  dari  sisi kepastian hukum  tingkat  pengungkapan  terhadap  pelaku  tindak  pidana anak  masih  sangat  rendah.  Sementara  dari  sisi  kemanfaatan, tidak  banyak  efek  samping  dari  penegakaan  hukum  yang dilakukan  selama  ini.  Buktinya  ditengah-tengah  masyarakat masih  saja  banyak  terjadi  berbagai  bentuk  tindak  pidana anak.  Sedangkan  dari  sisi  keadilan  (kesebandingan)  juga masih  belum  banyak  dirasakan  adanya  putusan  hakim terhadap  pelaku  tindak  pidana  anak,  dirasakan  sebagai
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
perwujudan  rasa  keadilan,  baik  bagi  korban  maupun  bagi masyarakat umum.
Sehubungan  dengan  penegakan  hukum  ini, Soerjono  Soekanto  menyatakan  bahwa  masalah  pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor  yang  mempengaruhi.  Faktor-faktor  tersebut  yaitu  : a).  faktor  hukum,  b).  faktor  penegak  hukum, c).  faktor fasilitas  penegakan  hukum,  d.  faktor  masyarakat,  dan  e). faktor budaya. 9
a. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undang).
Mengenai  peraturan,  dari  beragam  jenis  tindak  pidana anak  sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya,  jika disimak  dalam  undang-undang,  ternyata  telah  didapati pengaturannya,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  20212  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang
Pengadilan  Anak  yang  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  20212  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20212  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (pasal  71) terdiri dari :
(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
a. pidana peringatan.
9 Seorejono Soekanto, Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Penerbit : Alumni Bandung, 1983, hal.130
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah b. Pidana dengan syarat :
1) pembinaan di luar lembaga,
2) Pelayanan masyarakat, atau
3) Pengawasan.
(2) Pidana tambahan terdiri atas :
a. perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari tindak pidana ; atau
b. pemenuhan kewajiban adat.
(3) Apabila  dalam  hukum  materiil  diancam  pidana kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,  pidana  denda diganti dengan pelatihan kerja.
(4) Pidana  yang  dijatuhkan  kepada  Anak  dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bentuk  dan  tata cara  pelaksanaan  pidana  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Sejumlah  ketentuan  yang  menyangkut  tindak  pidana anak,  secara  normatif  masih  ditemui  kelemahan-kelemahan. Pertama,  pasal  tentang  pidana  anak  semuanya  bersifat interperatif,  sehingga  dapat  mengakibatkan  disparitas  dalam penerapannya.  Kedua,  sanksi  pidana  yang  diancamkan kurang  berat,  sehingga  dianggap  tidak  responsif  terhadap reaksi masyarakat. Selain itu, konstruksi perumusannya dapat dipandang biasa, yang hanya menguntungkan pihak anak.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
Berkaitan  dengan  masalah  rendahnya  pidana  yang dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  anak  secara normatif  dapat  dijelaskan,  bahwa  pertama,  berkaitan  dengan maksimal pidana yang diancamkan memang relatif rendah.
Kedua,  dilihat  dari  konstruksi  pasal  dan  sistem pengancaman.  Seperti  dimaklmumi bersama,  sampai  saat  ini landasan hukum dalam menjaring pelaku tindak pidana anak masih  tergantung  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1997 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Selain  itu  masalah  yang ditemui  dalam  pengaturan tindak  pidana  terhadap  anak  di  dalam  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  yang  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah belum diaturnya secara khusus beragam tindak pidana yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat.
b. Faktor Penegak Hukum.
Faktor  yang  tidak  kalah  pentingnya  dalam  soal penegakan  hukum  terhadap  kasus-kasus  tindak  pidana  anak adalah menyangkut kecukupan kualitas dan kuantitas Hakim termasuk juga Paniteranya.
Dalam  kasus  tindak  pidana  anak,  jumlah  Hakim
perempuan di Pengadilan Negeri Jambi ternyata prosentasenya  cukup  rendah. Jumlah  Hakim  Pengadilan Negeri  Jambi  berjumlah  11  orang  yang  menangani  perkara
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
atau  Hakim  Anak  sebanyak  3  orang,  2  orang  laki-laki  dan 1 orang Hakim perempuan.
Dalam  pelaksanaan  tugas  Para  Hakim  tetap  dibatasi sikap  obyketif  dari  fakta-fakta  yang  terungkap  di  sidang  di pengadilan. Bagi Hakim dalam hal ini masih harus ditambah lagi  hasil  musyawarah  dengan  Majelis  Hakim.  Begitu  juga dengan  keberadaan Panitera  pada  Pengadilan  Negeri  Jambi juga berjumlah 11 orang , seperti terlihat pada table dibawah ini.
c. Faktor Fasilitas Penegakan Hukum.
Fasilitas  yang dibutuhkan bagi penegakan hukum pada kasus  tindak  pidana  anak  tidaklah  berbeda  dengan  kasus- kasus  lainnya.  Dari  sisi  fasilitas  penegakan  hukum  terhadap kasus  tindak  pidana  anak,  boleh  dibilang  dari  kondisi  obyek fasilitas  yang  dimiliki  oleh  seluruh  komponen  sistem peradilan  pidana  dari  sisi  standar  telah  memenuhi  bagi berjalannya penegakan hukum.
d. Faktor Masyarakat.
Kejahatan  yang  timbul  dan  berkembang  dalam masyarakat,  masyarakat  itu  sendirilah  yang  menjadi  pelaku dan  korbannya  sekaligus,  oleh  karena  itu  dalam  penegakan hukum  masyarakat  memiliki  peran  penting,  peran  tersebut diantaranya  adalah  bertindak  sebagai  saksi  dan  pelapor. Dalam  menanggapi  kasus-kasus  tindak  pidana  anak,  pada
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
umumnya  masyarakat  menunjukkan  reaksi  yang  keras. Terlihat  dari  berbagai  pernyataan  kelompok  masyarakat, terutama  adalah  aktifitas  anak  yang  menyerukan  agar  dalam kasus-kasus  tindak  pidana  anak  pelakunya  dijatuhi  hukuman yang adil, namun dalam soal partisipasinya dalam penegakan hukum terlihat masih rendah.
Keengangan untuk melapor sebenarnya tidak saja pada masyarakat  umum,  tapi  bagi  anggota  masyarakat  yang menjadi  korban maupun  keluarganya  juga  enggan  untuk melapor.  Terungkapnya  kasus  tindak  pidana  anak  karena  : Pertama, akibat dari kejahatan tersebut begitu serius. Kedua, kejahatan  yang  dilakukan  bersamaan  dengan  kejahatan lainnya. Ketiga,  kejahatan  tersebut  keburu  diketahui masyarakat  luas  atau  malah  cukup  menggemparkan masyarakat,  sehingga  korban  atau  keluarganya  tidak  ada pilihan lain, kecuali melaporkan kejadian tersebut.
Uraian  di  atas  kelihatannya  dalam  kasus  tindak  pidana anak  partisipasnya  masyarakat  tidak  spontan seperti  dalam tindak  pidana  lainnya,  tapi  lebih  mempertimbangkan  korban dan pelakunya, oleh karena itu ketika korban menutup-nutupi perkaranya,  maka  tidak  dapat  diharapkan  partisipasi masyarakat untuk mengungkapkan kejadian yang
sebelumnya.
e. Faktor Budaya.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
Secara  sistematik,  budaya  hukum  merupakan  elemen dari  suatu  sistem  hukum.  Lawrence  M.  Friedman  membagi elemen  sistem  hukum  atas  3  (tiga)  unsur  yaitu  :  struktur, substansi dan budaya hukum. 10
Struktur meliputi badan, kerangka kerja, bentuk sistem hukum yang  bertahan  lama  dan  jurisdiksi.  Subtansi  meliputi norma-norma  yang  dapat  digunakan  oleh  lembaga-lembaga, kenyataan, pola tingkah  laku  yang dapat diobservasi, sedang budaya hukum meliputi ide, sikap, kepercayaan dan pendapat terhadap hukum.
Kerangka  pemikiran  tersebut,  maka  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  anak  juga  tidak  akan  terlepas  dari pengaruh  yang kuat dari budaya masyarakat  yang berkenaan dengan masalah tersebut.
Pada masyarakat di Kota Jambi, masih dengan kuatnya dipegang  nilai- nilai  “ budaya  tabu ”dan  “ budaya  malu ”.
Namun  disisi  lain  juga  masih  kental  nilai- nilai  “ budaya kekeluargaan ”,  yang  memposisikan  anak  pada  struktur  sub ordinat  dengan  keluarga,  sehingga  menimbulkan  bias  dalam kedudukan  di  masyarakat.  Dalam  taraf  yang  paling  ekstrim imbas dari budaya semacam ini adalah munculnya anggapan bahwa  anak  memang  merupakan  generasi  penerus  bangsa.
10 Lawrence  M.  Friedman, Filsafat  dan  Teori  Hukum,  PT.Aneka Cipta, Jakarta, hal.17
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
Oleh  karena  itu  merupakan  harapan  orang  tua  dan keluarganya.
Eksistentsi  “ budaya  tabu ”  dan  “ budaya  malu ”,  disatu sisi  merupakan  nilai  budaya  yang  positif,  karena  dengan demikian    penghormatan  terhadap  hubungan  keluarga dijunjung  tinggi,  sehingga  orang  tidak  sembarangan  (seba bebas) dalam soal  yang  satu ini. Namun disisi lain, terhadap terjadinya  tindak  pidana  anak  dapat  menjadi  boomerang. Karena dengan nilai budaya tersebut, terjadinya tindak pidana anak menjadi aib, tidak saja bagi korban langsung, tapi secara tidak langsung juga bagi keluarga pelakunya. Akibatnya ada kevenderungan  bagi  korban  dan  pelaku  dan  keluarganya untuk  menutup  rapat-rapat  derita  yang  dialaminya,  demi menutup  aib.  Karena  dengan  diketahuinya  aib  tersebut  oleh masyarakat  luas,  korban  dan  pelakunyu  justru  akan  lebih menderita  lagi,  sehingga  dapat  menjadi  korban  dua  kali (multiple  victim).  Lebih  lagi  bagi  korban  dan  pelaku  yang masih  kecil,  karena  aib  tersebut  dapat  mempengaruhi perjalanan hidup korban selanjutnya.
Berbagai sumber yang digali, faktor budaya
sebagaimana  dijelaskan  di  atas  kelihatannya  menjadi  faktor penghambat  masuknya  laporan  kejadian  pada  Pengadilan Tinggi,  sehingga  menambah  daftar  jumlah  kejahatan  yang tidak dilaporkan (dark number) dalam statistic kriminal.
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah
Adapun  ” budaya  keluarga ”,  terhadap  penegakan hukum  pengaruhnya  lebih  kepada  motivasi  dilakukannya tindak pidana anak dan tahapan akhir dari penegakan hukum, yaitu pada fase pemidanaan. Karena nilai budaya yang kental akan  sulit  hanya  dirubah  dengan  menjatuhi  pidana,  tanpa merubah  nilai  dan  struktur  budaya  masyarakat  itu  sendiri. Konsekuensinya  efek  penjeraan  dan  perbaikan  dari pemidanaan  yang  dilakukan  menjadi kurang  atau  dalam kasus-kasus tertentu malah tidak ada sama sekali.
Rendahnya  tingkat  pengungkapan  perkara  tindak pidana  anak  disebabkan  oleh  faktor  yang  cukup  kompleks yang terdiri dari : a) aturan yang belum tegas meliputi seluruh aspek  dari  bentuk-bentuk  tindak  pidana  anak  yang  terjadi dalam masyarakat, b) keterbatasan jumlah Hakim khususnya yang  berjenis  kelamin  perempuan,  c)  fasilitas  yang  terbatas untuk mendukung optimalisasi tugas-tugas hakim, baik  yang menyangkut peralatan maupun dana, d) partisipasi
masyarakat  yang  masih  rendah  karena  pandangan  stereotip terhadap  aparat  penegak  hukum,  khususnya  Hakim  dan kaitannya  juga  dengan,  e)  pandangan  dan  nilai-nilai  budaya tabu  dalam  persoalan  tindak  pidana  anak  di  masyarakat, sehingga  memandang  persoalan  tindak  pidana  anak  juga bagian dari wilayah domestik
Peranan …. –Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, M. Zen Abdullah

## D. Daftar Pustaka
Darwan  Prinst, Hukum  Anak  Indonesia,  PT.Citra  Aditya Bhakti, Bandung, 2003 Muhammad  Joni  dan  zulchaina  Z  Tanamas,  1999, Aspek
Hukum  Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif  Konvensi  hak Anak, Bandung , PT Citra Aditya Bakti Soelidarmi, Kumpulan Putusan Kontroversial Dari Hakim/Majelis  Hakim  Kontroversial  Beserta  Polemik  Yang Diberitakan  Atau  Ditulis  Media  Cetak,  UII  Press,
Yogyakarta, 2002 Seorejono  Soekanto, Aspek  Sosio  Yuridis  Masyarakat, Penerbit : Alumni Bandung, 1983