INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2275-2285 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Dari Negosiasi ke Ajudikasi: Peta Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional
Emiel Salim Siregar 1 ✉ , Annisa Pratiwi 2 , Dina Melani Rambe 3 , Lily Alfionita 4 , Dwika Darmansyah 5
Universitas Asahan
Email: emielsalimsrg1988@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Sengketa internasional merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam hubungan antar negara. Sengketa ini bisa muncul dari berbagai sebab, mulai dari perbedaan interpretasi perjanjian, pelanggaran hak kedaulatan, hingga konflik ekonomi dan politik. Penyelesaian sengketa internasional menjadi aspek krusial  dalam  hukum  internasional  untuk  menjaga  perdamaian  dan  stabilitas  global.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa  dalam hukum internasional dengan fokus pada peran dan kontribusi Indonesia dalam proses tersebut. Metode penelitian menggunakan studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan. Dalam konteks penyelesaian sengketa  internasional,  pendekatan  ini  memungkinkan  para peneliti  untuk  mengeksplorasi  berbagai teori hukum, kasus-kasus hukum yang relevan, serta praktik-praktik yang telah terbukti efektif dalam menangani  konflik  antarnegara.  Hasil  penelitian  menyoroti  pentingnya  kepastian  hukum  dan transparansi dalam proses pengadilan atau arbitrase internasional untuk mencapai penyelesaian yang adil dan tuntas bagi semua pihak yang terlibat. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak hanya memberikan solusi konkret terhadap sengketa perbatasan dan masalah lainnya, tetapi juga memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas regional dan perdamaian internasional. Penyelesaian sengketa dalam  hukum  internasional  menunjukkan  bahwa  mekanisme  jalur  hukum,  seperti  pengadilan internasional  dan  arbitrase,  memainkan  peran  krusial  dalam  menyelesaikan  konflik  antar  negara. Dengan demikian, penerapan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani sengketa internasional secara adil dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Sengketa, Internasional, Hukum, Stabilitas
Abstract
International disputes are an unavoidable phenomenon in relations between countries. These disputes can arise from various reasons, ranging from differences in interpretation of agreements, violations of sovereign rights, to economic and political conflicts. International dispute resolution is a crucial aspect of international law to maintain global peace and stability. This study aims to analyze dispute resolution mechanisms in international law with a focus on Indonesia's role and contribution in the process. The research  method  using  literature  study  is  a  systematic  research  approach  to  collect,  evaluate,  and synthesize information from various relevant literature sources. In the context of international dispute resolution, this approach allows researchers to explore various legal theories, relevant legal cases, and practices that have proven effective in handling conflicts between countries. The results of the study highlight  the  importance  of  legal  certainty  and  transparency  in  international  court  or  arbitration proceedings to achieve a fair and complete settlement for all parties involved. The results show that this mechanism not only provides concrete solutions to border disputes and other problems, but also plays a  crucial  role  in  maintaining  regional  stability  and  international  peace.  .  Dispute  resolution  in international law shows that legal channel mechanisms, such as international courts and arbitration, play a  crucial  role  in  resolving  conflicts  between  countries.  Thus,  the  implementation  of  this  strategy  is expected  to  increase  efficiency  and  effectiveness  in  handling  international  disputes  in  a  fair  and sustainable manner.

## Keywords: Disputes, International, Law, Stability

## PENDAHULUAN
Sengketa  internasional  merupakan  fenomena  yang  tidak  dapat  dihindari  dalam hubungan  antar  negara.  Sengketa  ini  bisa  muncul  dari  berbagai  sebab,  mulai  dari perbedaan interpretasi perjanjian, pelanggaran hak kedaulatan, hingga konflik ekonomi dan politik.  Penyelesaian  sengketa  internasional  menjadi  aspek  krusial  dalam  hukum internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global.
Penyelesaian sengketa dalam konteks hukum internasional merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam mempertahankan kedamaian dan kestabilan di antara negara- negara  anggota  komunitas  internasional  (Nurlani,  2022).  Sengketa  antarnegara  bisa bermacam-macam  sifatnya,  mulai  dari  masalah  perbatasan,  klaim  teritorial,  perselisihan ekonomi,  hingga  konflik  politik  yang  kompleks.  Oleh  karena  itu,  terdapat  berbagai mekanisme dan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa ini tanpa harus mengarah pada konflik bersenjata.
Menurut International Court of Justice (ICJ), penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan  melalui  berbagai  cara,  seperti  negosiasi,  mediasi,  arbitrase,  dan  pengadilan
internasional. Setiap metode ini memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas sengketa yang dihadapi.
Penyelesaian sengketa dalam hukum internasional melibatkan berbagai mekanisme yang  diatur  oleh  berbagai  instrumen  hukum  dan  lembaga  internasional.  Mekanisme  ini dapat  berupa  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  arbitrasi,  dan  adjudikasi  melalui  pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Tribunal Arbitrase Permanen (PCA) (Effendi, 2018). Selain itu, terdapat pula peran penting dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memfasilitasi dan mengawasi proses penyelesaian sengketa.
Salah  satu  prinsip  dasar  dalam  penyelesaian  sengketa  internasional  adalah penyelesaian secara damai yang diatur dalam Piagam PBB. Pasal 2 ayat 3 dari Piagam PBB menyatakan bahwa semua anggota harus menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional  (Rahayu,  2019).  Implementasi  prinsip  ini  menjadi  tantangan  tersendiri mengingat kompleksitas dan sensitivitas yang sering kali menyertai sengketa internasional.
Di  Indonesia,  penyelesaian  sengketa  internasional  juga  menjadi  perhatian  khusus mengingat  posisi  strategis  negara  ini  dalam  berbagai  isu  internasional  seperti  sengketa maritim di Laut Cina Selatan. Indonesia telah berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa internasional  melalui  cara-cara  damai  dan  sesuai  dengan  hukum  internasional,  yang tercermin  dalam  berbagai  kebijakan  luar  negeri  dan  partisipasi  aktif  dalam  organisasi internasional (Widjaja, 2020).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum  internasional  dengan  fokus  pada  peran  dan  kontribusi  Indonesia  dalam  proses tersebut.  Melalui  pendekatan  analisis  deskriptif  dan  studi  kasus,  diharapkan  dapat memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  efektivitas  mekanisme penyelesaian sengketa dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

## METODE PENELITIAN
Penyelesaian sengketa dalam hukum internasional merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian antar negara-negara di dunia saat ini. Dalam konteks ini,  metode  penelitian  menggunakan  studi  literatur  memainkan  peran  krusial  dalam memahami berbagai pendekatan, teori, dan praktik yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa internasional.
Studi  literatur  merupakan  pendekatan  penelitian  yang  sistematis  untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur
yang  relevan  (Nasution,  2024.  Dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  internasional, pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk mengeksplorasi berbagai teori hukum, kasus-kasus  hukum  yang  relevan,  serta  praktik-praktik  yang  telah  terbukti  efektif  dalam menangani konflik antarnegara.
Metode  studi  literatur  memberikan  keleluasaan  untuk  menganalisis  perkembangan hukum  internasional  terkait  dengan  penyelesaian  sengketa,  baik  dari  perspektif  historis maupun kontemporer. Dengan menggali berbagai karya tulis, artikel jurnal, buku teks, dan keputusan  hukum,  para  peneliti  dapat  membangun  landasan  pengetahuan  yang  kokoh untuk memahami dinamika dan tantangan dalam domain ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Penyelesaian Sengketa Internasional
Hubungan-hubungan  internasional  yang  diadakan  antara  negara,  negara  dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional, tidak selamanya terjalin dengan baik. Acap kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari  berbagai  sumber  potensi  sengketa.  Sumber  potensi  sengketa  antar  negara  dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Manakala hal demikian itu terjadi, hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya (Adolf, 2018).
Penyelesaian sengketa internasional adalah proses yang melibatkan resolusi konflik atau  pertikaian  antara  negara-negara  atau  entitas  hukum  internasional  lainnya,  yang mungkin timbul dari berbagai masalah seperti perbatasan, perdagangan internasional, atau pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Menurut  Klabbers  (2017),  penyelesaian  sengketa internasional "merupakan serangkaian prosedur dan mekanisme yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan antara subjek hukum internasional".
Ruang lingkup dari penyelesaian sengketa internasional mencakup berbagai metode dan institusi yang digunakan untuk menangani konflik di tingkat global. Hal ini meliputi negosiasi  bilateral  antara  negara-negara,  mediasi  oleh  pihak  ketiga  yang  netral,  serta arbitrase di bawah naungan lembaga internasional seperti International Court of Justice (ICJ) atau Permanent Court of Arbitration (PCA). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus-kasus konkrit, tetapi juga pada pengembangan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa di tingkat global.
Dalam konteks hukum internasional, penyelesaian sengketa memiliki peran penting dalam memelihara stabilitas dan perdamaian antarnegara. Berbagai perjanjian internasional seperti  Konvensi  Wina  tentang  Hukum  Perjanjian  1969  dan  praktik-praktik  yang  terus
berkembang  dalam  forum-forum  internasional  menunjukkan  komitmen  global  untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil.
Penyelesaian  sengketa  internasional  telah  mengalami  evolusi  yang  signifikan sepanjang sejarahnya, dipengaruhi oleh  perubahan  politik, sosial, dan hukum di tingkat global.  Menurut  Rizki  &  Marpaung,  (2021)  "Sejarah  penyelesaian  sengketa  internasional dapat  ditelusuri  kembali  ke  zaman  kuno,  ketika  peradilan  antar-negara  dibahas  dalam konteks yang berbeda dari yang kita kenal saat ini.
Pada  awalnya,  penyelesaian  sengketa  antarnegara  sering  kali  bergantung  pada kekuatan  militer  atau  perjanjian  bilateral  yang  didasarkan  pada  kepentingan  politik dominan. Namun, dengan berkembangnya hukum internasional modern pada abad ke-20, terutama  setelah  Perang  Dunia  II,  muncul  kebutuhan  untuk  mekanisme  yang  lebih terstruktur dan terorganisir untuk menangani konflik antarnegara dengan cara yang lebih damai dan adil.
Perkembangan  teori  dan  praktik  penyelesaian  sengketa  internasional  mencakup pendekatan  hukum,  diplomatik,  dan  institusional.  Contohnya  adalah  pembentukan International Court of Justice (ICJ) pada tahun 1945 sebagai badan hukum utama PBB yang bertugas menyelesaikan sengketa antarnegara berdasarkan hukum internasional. Selain itu, perkembangan  dalam  arbitrase  internasional  juga  memainkan  peran  krusial  dalam memberikan alternatif penyelesaian yang netral dan terukur bagi pihak-pihak yang terlibat (Setiawati & Oktaviyani, 2023).
Di  Indonesia,  kontribusi  para  ahli  hukum  internasional  seperti  Hikmahanto  Juwana telah memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teori dan praktik penyelesaian sengketa internasional beradaptasi dengan konteks regional dan global. Indonesia sebagai negara  kepulauan  memiliki  kepentingan  khusus  dalam  memastikan  bahwa  mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang ada mempertimbangkan aspek-aspek geografis dan politik yang unik.

## B. Metode-Metode Penyelesaian Sengketa
Permasalahan  atau  sengketa  sering  terjadi  di  kehidupan  bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi.
Penyelesaian  sengketa  bisnis  kebanyakan  dilaksanakan  menggunakan  cara  litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan
hakim.  Namun  disamping  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  litigasi,  terdapat  pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi (Nurlani, 2022).
Penyelesaian  sengketa  internasional  melibatkan  berbagai  metode  yang  dirancang untuk mengatasi konflik antara negara atau entitas hukum internasional dengan cara yang damai  dan  adil.  Ada  beberapa  metode  utama  yang  sering  digunakan  dalam  praktik penyelesaian sengketa internasional, antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase, dan ajudikasi.
1. Negosiasi
Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiksusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa (Windradi et al., 2022)
Melalui  negosiasi  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  melakukan  suatu  proses penjajakan  kembali akan hak dan kewajiban  para  pihak yang bersengketa  dengan suatu  situasi  yang  sama-sama  menguntungkan,  dengan  melepaskan  atau memberikan  kelonggaran  atas  hak-hak  tertentu  berdasarkan  pada  asas  timbal balik. Kesepakatan  yang  telah  dicapai  kemudian  dituangkan  secara  tertulis  untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.
Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling dasar dan sering digunakan. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang bersengketa bertemu secara langsung untuk  mencapai  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan  tanpa  melibatkan  pihak ketiga. Menurut Zainal Arifin Mochtar (2014), "Negosiasi merupakan cara yang paling fleksibel  dan  memberikan  kontrol  penuh  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  untuk menyelesaikan sengketa mereka sesuai dengan kepentingan masing-masing.
2. Mediasi
Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator)
yang  dapat  diterima,  tidak  berpihak  dan  netral  serta  membantu  para  pihak  yang berselisih  mencapai  kesepakatan  secara  sukarela  terhadap  permasalahan  yang disengketakan.  Menurut  Rachmadi  Usman,  mediasi  adalah  cara  penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  melalui  perundingan  yang  melibatkan  pihak  ketiga (mediator)  yang  bersikap  netral  dan  tidak  berpihak  kepada  pihak-pihak  yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.
Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut mediator, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil sengketa, tetapi dapat memfasilitasi komunikasi dan  menawarkan  solusi  yang  mungkin.  Menurut  Kurniawati  (2017)  Mediasi
memberikan  kesempatan  bagi  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  mencapai penyelesaian  dengan  bantuan  pihak  ketiga  yang  netral,  yang  dapat  membantu mengatasi kebuntuan dalam negosiasi langsung" (Juwana, 2015, p. 78).
3. Arbitrase
Menurut  Abdul  Kadir,  arbitrase  adalah  penyerahan  sukarela  suatu  sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang- Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada  pasal  1,  Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Raffles, 2010).
Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa yang lebih formal dibandingkan negosiasi dan mediasi. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan  sengketa  mereka  kepada  satu  atau  lebih  arbitrator  yang  akan memutuskan  kasus  berdasarkan  bukti  dan  argumen  yang  diajukan.  Keputusan arbitrator, yang disebut putusan arbitrase, bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Arbiter biasanya dipilih berdasarkan kesepakatan kedua pihak atau ditunjuk  oleh  lembaga  arbitrase.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Suryono,  (2016) "Arbitrase memberikan keputusan yang mengikat berdasarkan proses yang terstruktur dan biasanya lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan".
4. Ajudikasi
Ajudikasi  merujuk  pada  penyelesaian  sengketa  melalui  badan  peradilan  atau pengadilan internasional, seperti International Court of Justice (ICJ). Dalam ajudikasi, pengadilan  yang  memiliki  yurisdiksi  atas  sengketa  tersebut  akan  mengeluarkan putusan yang mengikat berdasarkan hukum internasional. Proses ajudikasi  bersifat formal dan tunduk pada prosedur hukum yang ketat (Setiawati & Oktaviyani, 2023).

## C. Peran Institusi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa
Peran  organisasi  Internasional  berlaku  seperti  subyek  hukum  Internasional  saat  ini tidak  diragukan  lagi.  Organisasi  Internasional  mempunyai  kewenangan  serta  keharusan yang  ditentukan  didalam  konveksi  internasional  yang  bisa  dibilang  serupa  anggaran dasarnya.  Dengan  demikian  PBB  yang  menjadi  salah  satu  organisasi  internasional  jua mempunyai  wewenang  serta  keharusan  seperti  mana  yang  diartikan.  Pergantian  histori organisasi internasional tidak luput dari kemajuan hukum internasional (Lubis, 2023). Pada era hukum internasional klasik, disaat negara jadi satusatunya subyek hukum internasional,
serta perkembangan organisasi internasional juga tidak begitu mencolok didalam ikatan antarnegara,  dengan  demikian  maka  untuk  menangkal  terjadinya  instabilitas,  maka dibuatlah sebuah Kerjasama yang diberi nama Liga Bangsa-Bangsa yang mendasari dengan terdapatnya konflik.
Institusi  internasional  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam  penyelesaian sengketa  antarnegara.  Lembaga-lembaga  ini  menyediakan  mekanisme  yang  terstruktur dan terpercaya untuk menangani konflik yang mungkin muncul di antara entitas-entitas internasional.
Beberapa  institusi  internasional  utama  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa antara lain adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahkamah Internasional (ICJ), dan Pengadilan Arbitrase Internasional (Monica & Suarnata, 2023).
1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
PBB  memiliki  peran  penting  dalam  memelihara  perdamaian  dan  keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB, salah satu organ utama PBB, bertanggung jawab untuk mengambil tindakan kolektif dalam merespons ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. PBB, melalui Dewan Keamanan, dapat mengeluarkan resolusi yang mengikat bagi negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa dengan cara  damai.  Selain  itu,  PBB  juga  memiliki  berbagai  badan  khusus  seperti  Komisi Arbitrase dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) yang menangani sengketa spesifik.
2. Mahkamah Internasional (ICJ)
ICJ  adalah  badan  peradilan  utama  PBB  yang  bertugas  untuk  menyelesaikan sengketa hukum antarnegara dan memberikan opini hukum atas permintaan organ- organ PBB atau badan khusus. Keputusan ICJ bersifat mengikat bagi negara-negara yang  bersengketa.  Pengadilan  ini  berfungsi  sebagai  forum  yang  netral  di  mana negara-negara  dapat  menyelesaikan  sengketa  mereka  berdasarkan  hukum internasional.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh  B.  Suryono  (2016)  "ICJ  menyediakan platform yang terstruktur dan diakui secara internasional untuk penyelesaian sengketa yang kompleks di antara negara-negara.
3. Pengadilan Arbitrase Internasional
Pengadilan Arbitrase Internasional, seperti Permanent Court of Arbitration (PCA), memberikan  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  fleksibel  dibandingkan pengadilan  tradisional.  Arbitrase  internasional  memungkinkan  pihak-pihak  yang bersengketa untuk memilih arbitrator yang memiliki keahlian khusus dalam bidang sengketa  tersebut.  Proses  arbitrase  biasanya  lebih  cepat  dan  kurang  formal
dibandingkan ajudikasi di pengadilan. Arbitrase internasional menawarkan solusi yang lebih adaptif dan efisien untuk penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus yang memerlukan keahlian teknis (Raffles, 2010).
4. Organisasi Regional
Selain  lembaga-lembaga  internasional,  organisasi  regional  seperti  ASEAN
( Association of Southeast Asian Nations) juga berperan dalam penyelesaian sengketa di  kawasan  masing-masing.  ASEAN  memiliki  mekanisme  penyelesaian  sengketa sendiri  yang  dirancang  untuk  mengatasi  konflik  antaranggota  melalui  dialog  dan konsultasi.  Organisasi  regional  seperti  ASEAN  memainkan  peran  penting  dalam menyediakan  forum  untuk  penyelesaian  sengketa  yang  sesuai  dengan  konteks budaya dan politik regional.

## D. Penyelesaian Sengketa Jalur Hukum
Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum merupakan mekanisme formal yang sering ditempuh  untuk  mengatasi  konflik  yang  tidak  bisa  diselesaikan  melalui  negosiasi  atau mediasi.  Jalur  hukum  menyediakan  kerangka  kerja  yang  terstruktur  dan  diatur  oleh peraturan  perundang-undangan,  yang  memungkinkan  pihak-pihak  yang  bersengketa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks hukum internasional, penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  hukum  biasanya  dilakukan  melalui  pengadilan  atau tribunal internasional seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice) atau tribunal arbitrase yang dibentuk ad hoc berdasarkan kesepakatan para pihak.
Menurut  Hutabarat  (2017),  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  hukum  memiliki beberapa  keunggulan,  antara  lain  adanya  kepastian  hukum  dan  putusan  yang  bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, proses penyelesaian sengketa ini diatur  secara  ketat  oleh  prosedur  hukum  yang  memastikan  adanya  transparansi  dan keadilan. Dalam kasus sengketa internasional, mekanisme ini juga membantu mencegah eskalasi konflik yang bisa berdampak pada stabilitas regional atau global.
Namun, jalur hukum juga memiliki beberapa kelemahan. Proses yang panjang dan biaya yang tinggi sering kali menjadi kendala utama bagi pihak-pihak yang bersengketa, terutama  bagi  negara-negara  berkembang  yang  memiliki  sumber  daya  terbatas  (D. Suryono, 2018) Selain itu, proses hukum yang kaku dan formal sering kali tidak memberikan ruang untuk solusi kreatif yang bisa diterima oleh semua pihak.
Dalam praktek, banyak sengketa internasional yang berhasil diselesaikan melalui jalur hukum. Contohnya, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang diselesaikan melalui Mahkamah Internasional pada tahun 2002. Putusan Mahkamah Internasional dalam
kasus  ini  tidak  hanya  menyelesaikan  sengketa  secara  damai,  tetapi  juga  memberikan kepastian hukum mengenai batas-batas wilayah yang dipersengketakan (Simarmata, 2019).
Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum tetap menjadi salah satu  mekanisme  utama  dalam  penyelesaian  konflik  internasional.  Meski  memiliki kekurangan, keunggulan yang ditawarkan oleh mekanisme ini, seperti kepastian hukum dan putusan  yang  mengikat,  menjadikannya  sebagai  pilihan  yang  penting  dalam  upaya menjaga perdamaian dan stabilitas internasional

## SIMPULAN
Penyelesaian sengketa dalam hukum internasional menunjukkan bahwa mekanisme jalur  hukum,  seperti  pengadilan  internasional  dan  arbitrase,  memainkan  peran  krusial dalam  menyelesaikan  konflik  antar  negara.  Meskipun  prosesnya  sering  kompleks  dan memakan  biaya  tinggi,  keunggulan  seperti  kepastian  hukum  dan  penyelesaian  yang mengikat  membuatnya  tetap  relevan  dalam  menjaga  perdamaian  global  dan memfasilitasi  dialog  yang  adil  di  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Dengan perkembangan  teknologi  dan  aksesibilitas  yang  meningkat,  jalur  hukum  semakin mengintegrasikan solusi yang inovatif untuk mengatasi tantangan sengketa internasional yang semakin kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, H. (2018). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika.
Effendi, T. (2018). Hukum Internasional: Teori dan Praktik dalam Era Globalisasi. Rajawali Pers.
Hutabarat, A. (2017). Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Jalur Hukum. Pustaka Pelajar.
Klabbers, J. (2017). International Dispute Settlement. University Press.
Kurniawati,    putri.  (2017).  MEDIASI  SEBAGAI  ALTERNATIF  PENYELESAIAN  SENGKETA BISNIS DI INDONESIA Alda. Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01, 1 – 7.
Lubis, S. A. H. (2023). Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Lokal: Suatu Studi Kasus. Literacy Notes, 1(2), 1 – 12.
Monica,  D.  A.  A.,  &  Suarnata,  P.  A.  (2023).  Peran  Organisasi  Internasional  Dalam Pemeliharaan Perdamaian. Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 41 – 49.
Nurlani, M. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia.
Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, 3(1), 27.
https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519
Raffles. (2010). Pengaturan, Model Alternatif Dalam Perundang-Undangan Penyelesaian Sengketa. Fh Jambi. https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/206
Rahayu, S. (2019). Piagam PBB dan Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional. Pustaka Setia.
Rizki, M., & Marpaung, D. S. H. (2021). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang. University of Bengkulu Law Journal, 6(2), 163 – 177.
Setiawati,  J.  I.,  &  Oktaviyani,  R.  E.  N.  (2023).  Analisis  Penyelesaian  Sengketa  dalam Perspektif  Hukum  Internasional  (Studi  Kasus  Sengketa  Perbatasan  Wilayah  Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste).
Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(2), 130 – 154. https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.233
Simarmata, R. (2019). Mahkamah Internasional dan Penyelesaian Sengketa Perbatasan.
Kasinus.
Nasution, E. R. (2024). Mendesian Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum, Eureka Media Aksara..
Suryono, B. (2016). Arbitrase dalam Hukum Internasional. Gajah Mada University Press.
Suryono,  D.  (2018). Kendala  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Jalur  Hukum  di  Negara Berkembang. Alfabeta.
Widjaja, A. (2020). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan. Gramedia Pustaka Utama.
Windradi, F., Bramantyo, R. Y., Widayati, S. C., & Putra, R. A. (2022). Kedudukan Dan Peran Hukum  Penyelesaian  Sengketa  International  Dalam  Perspektif  Hubungan
Internasional. Transparansi Hukum, 5(2), 125 – 139.
https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i2.3062