## Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015

## ( Accountability Management Of Funds Allocated Villages In Rural Village Ledokombo District Ledokombo Jember 2015)
Alwan Sri Kustono, Putri Purnamasari dan Djoko Supatmoko Jurusan Akuntasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : alwan.sri@gmail.com

## Abstrak
Penerapan otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah   tangganya   sendiri   berdasarkan   prinsip   tranparansi   (keterbukaan)   dan   akuntabilitas   (pertanggungjawaban). Pertanggungjawaban tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan proses pengelolaan tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai batasan waktu yang telah   ditetapkan.   Namun   ada   permasalahan   baru   ketika   pertanggungjawaban   desa   yang   dituntut   untuk   dikelola   secara transparan, akuntabel dan partisipatif, tidak diimbangi dengan kesiapan pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan proses   tersebut.   Ketidaksiapan   tersebut   disebabkan   keterbatasan   kemampuan   dan   kualitas   sumber   daya   manusia   dalam mengelola   Alokasi   Dana   Desa.   Penelitian   ini   dilakukan   secara   analisa   deskriptif   dengan   pendekatan   kualitatif   untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo, dan faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung proses pengelolaan tersebut. Selain itu, pengumpulan data menggunakan teknik trianggulasi dengan   metode   wawancara,   observasi   dan   dokumentasi.   Hasil   penelitian   ini   menunjukkan   bahwa   tahap   perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban  sudah dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa prosedur yang belum atau tidak tepat waktu dalam pelaksaannya seperti Surat Pertanggung Jawaban dibuat dan disampaikan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.

## Abstract
The autonomy implementation for the village will be the village government is power to administer, regulate and to conduct their own household based on the principle of transparency (openness) and accountability (responsibility). The accountability includes planning, action, administration, reporting and responsibility. Each stage of the management process has rules that must be understood and implemented in a settled period of time. But there are new problems when the village accountability is required to be managed in a transparent, accountable and participatory way, the execution somehow does not coincide with the village functionaries and dwellers' preparedness in implementing the process. The unpreparedness is caused by the limited capacity and quality of the human resources in managing the Village Fund Allocation. This study was conducted by using descriptive analysis along with qualitative approach to determine the accountability in the management of the Village Fund Allocation in Ledokombo village, and the factors that can inhibit and support the management process. In addition, the data collection method that was applied was triangulation technique with interview, observation and documentation. The results of this study showed that the planning, implementation, reporting, and accountability had been implemented well although there were still some procedures that had not been apt in terms of time allocation in the implementation process such as some issues in writing accountability documents and overdue delivering system.
Keywords: Accountability, Village Fund Allocation, Financial Management village.

## Pendahuluan
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur   dan  mengurus   urusan  pemerintahan,   kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam   sistem   pemerintahan   Negara   Kesatuan   Republik Indonesia. Pembangunan desa menjadi sangat penting karena secara   langsung   bersentuhan   dengan   masyarakat   yang menjadi   permasalahan   utama   dalam   pembangunan pemerintahan. Desa mempunyai peran dan wewenang untuk mengurus,   mengelola   dan   mengatur   penyelenggaraan pemerintahan,   pembangunan,   pembinaan   kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa..
Otonomi   tersebut   diberikan   oleh   pemerintah   pusat   kepada daerah   dengan   tujuan   digunakan   secara   luas,   nyata   dan bertanggung   jawab,   berdasarkan   prinsip   transparansi (keterbukaan)   dan   akuntabilitas   (bertanggung   jawab). Diharapkan dengan konsep ini dapat menumbuhkan prakarsa dan   kreativitas   masyarakat   serta   dapat   mendorong peningkatan   partisipasi   masyarakat   dalam   pembangunan dengan   memanfaatkan   sumber   daya   dan   potensi   yang tersedia.   Implementasi   otonomi   bagi   desa   akan   menjadi kekuatan   bagi   pemerintah   desa   untuk   mengurus,   mengatur dan   menyelenggarakan   rumah   tangganya   sendiri,   sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun   demikian   penyelenggaraan   pemerintahan   tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban   yang   dimaksud   diantaranya   adalah pertanggungjawaban   dalam   pengelolaan   anggaran   desa. Siklus   pengelolaan   keuangan   desa   diatur   dalam   Peraturan Pemerintah   Nomor  47  Tahun   2015  Pasal   93  menyebutkan bahwa   pengelolaan   keuangan   desa   terdiri   dari   beberapa tahapan   meliputi  perencanaan,   pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,   dan   pertanggungjawaban.   Setiap   tahapan   proses pengelolaan memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan   sesuai   batasan   waktu   yang   telah   ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113   Tahun   2014   Pasal   2   yang   memuat   asas   pengelolaan keuangan   harus   mengandung   unsur   tranparan,   akuntabel, partipatif, yang dilakukan secara disiplin anggaran.
Salah satu unsur yang dikelola dalam keuangan desa yaitu pendapatan   asli   desa   diklasifikasikan   menjadi   tiga   yaitu Pendapatan   Asli   Desa   (PADesa),   transfer,   dan   pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya atau partisipasi dan gotong royong, dan lain- lain   Pendapatan   Asli   Desa   seperti   hasil   pungutan   desa. Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Desa, bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana   Desa,   Bantuan   Keuangan   dari   APBD   Provinsi   dan Kabupaten/Kota.   Sedangkan   untuk   pendapatan   lain-lain berupa  hibah dan sumbangan dari  pihak ketiga yang tidak mengikat   berupa   pemberian   uang,   hasil   kerjasama   atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
Pedoman Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah   Nomor   47   Tahun   2015,   Alokasi   Dana   Desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah kabupaten/kota   setelah   dikurangi   Dana   Alokasi   Khusus. Alokasi   Dana   Desa   diberikan   kepada   desa   berdasarkan perhitungan  Alokasi  Dana  Desa  Merata  dan  Alokasi  Dana Desa Proporsional.
Dari   beberapa   Kabupaten   yang   berada   di   Provinsi   Jawa Timur,   Kabupaten   Jember   merupakan   salah   satu   daerah otonom   yang   telah   melaksanakan   prinsip-prinsip   otonomi daerah   dengan   berusaha   mengoptimalkan   potensi-potensi desa   demi   terselenggaranya   pemerintahan   yang   bersih. Namun masih ada saja pihak-pihak yang menyalahgunakan dana   yang   telah   diberikan.   Pertengahan   tahun   2015   telah tercatat dua kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintah desa   terkait   dengan   penyalahgunaan   Alokasi   Dana   Desa. Mengutip   pernyataan   Kepala   Bagian   Pemerintahan   Desa Kabupaten   Jember,   Winardi   yang   dimuat   dalam   situs surabaya.bisnis.com Minggu,   30/11/2014   18:23   WIB,   dua kepala desa tersebut yaitu desa Paseban kecamatan Kencong, dan Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji. Untuk itu diperlukan adanya   peningkatan   kinerja   aparatur   Pemerintah   Desa   dan peran   dari   masyarakat   untuk   ikut   mengawasi   penggunaan anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.
Kecamatan   Ledokombo   menjadi   salah   satu   kecamatan dengan   jumlah   Alokasi   Dana   Desa   terbesar   di   Kabupaten Jember   yaitu   Rp   7.914.839.532.   Kecamatan   Ledokombo terdiri  dari 10 Desa yaitu Desa Ledokombo, Desa Sumber Lesung,   Desa   Sumber   Salak,   Desa   Suren,   Desa   Sumber Bulus, Desa Sukogidri, Desa Karang Paiton, Desa Slateng, Desa   Sumber   Anget,   dan   Desa   Lembengan.   Pembagian Alokasi   Dana   Desa   di   wilayah   Kecamatan   Ledokombo sebagai berikut:
Tabel   1.   Pembagian   Alokasi   Dana   Desa   di   Wilayah Kecamatan Ledokombo Tahun 2015
Desa Jumlah ADD Merata Jumlah ADD Proposional Suren Rp 694,247,902 Rp 125,232,662 Sumber Salak Rp 694,247,902 Rp 209,187,674 Sumber Bulus Rp 694,247,902 Rp 135,581,717 Sumber Lesung Rp 694,247,902 Rp 79,140,030 Lembengan Rp 694,247,902 Rp 102,292,789 Sumber Anget Rp 694,247,902 Rp 36,547,151 Ledokombo Rp 694,247,902 Rp 46,305,112 Slateng Rp 694,247,902 Rp 148,758,752 Sukogidri Rp 694,247,902 Rp 50,329,452 Karang Paiton Rp 694,247,902 Rp 38,985,173 Total Rp 6,942,479,020 Rp 972,360,512

## Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, 2015 (diolah)
Penelitian   ini   dilakukan   di   Desa   Ledokombo   yang   secara administratif   terletak   di   wilayah   Kecamatan   Ledokombo Kabupaten Jember dengan luas wilayah kurang lebih 656,5 Ha. Desa Ledokombo terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Krajan,   Dusun   Sumbernangka   dan   Dusun   Pasar   dengan jumlah   penduduk   sekitar   4.334   jiwa.   Sebagian   besar penduduk   Desa   Ledokombo   bermatapencaharian   sebagai petani,   peternak   dan   buruh   pabrik.   Desa   Ledokombo termasuk   wilayah   ideal   dengan   jumlah   penduduk   kurang lebih   647   orang   per   km².   Suatu   wilayah   dikatakan   ideal apabila jumlah penduduk diwilayah tersebut kurang dari 1000 jiwa   per   km².   Sehingga   hal   tersebut   dapat   menunjang pembangunan   secara   optimal   agar   teciptanya   masyarakat sejahtera.  Untuk  itu  peneliti  melakukan  penelitian  di  Desa Ledokombo   dengan   fokus   terhadap   sistem   pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui  akuntabilitas khusunya dalam  hal  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Alokasi Dana   Desa   di   Desa   Ledokombo,   Kecamatan   Ledokombo, kabupaten Jember Tahun 2015. Penelitian ini dimaksudkan untuk   mengetahui   pengelolaan   dan   pemanfaatan   Alokasi Dana   Desa   dalam   menunjang   pembangunan   di   Desa Ledokombo yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat.

## Metode

## Rancangan Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.   Menurut   Bogdan   dan   Taylor   (L.J.   Maleong, 2011:4)   metode   penelitian   kualitatif   merupakan   prosedur penelitian   yang   menghasilkan   data   deskriptif   berupa   kata- kata tertulis atau lisan dari  orang-orang dan perilaku yang dapat   diamati.   Menurut   Nawawi   (dalam   Soejono   dan Abdurrahman, 1999:24) jenis penelitian deskriptif merupakan langkah-langkah   melakukan   representasi   objektif   tentang gejala   pada   masalah   yang   diselidiki.   Metode   ini   menitik
Putri et al., Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo
beratkan   pada   observasi   dan   suasana   ilmiah.   Ditambahkan oleh   Husaini   dan   Purnomo   (2009:130)   bahwa   penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai  dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

## Jenis Dan Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang   diperoleh   langsung   dari   sumbernya   dengan   cara observasi   dan   interview   atau   wawancara   terstruktur.   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga atau literature, dokumentasi, tulisan-tulisan, sebagai pembanding dari data yang diperoleh yaitu buku-buku referensi, Undang- Undang, dan media elektronik.

## Informan Penelitian
Penentuan informan dalam  penelitin ini adalah orang yang terlibat langsung dalam mengelola Alokasi Dana Desa, yaitu tim pelaksana desa atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari Kepala desa sebagai penanggungjawab, PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari   sekretaris   desa,   bendahara,   dan   anggota   BPD   (Badan Permuyawaratan   Desa).   Selain   itu,   Bagian   Pemerintahan Desa   Kabupaten   Jember   yang   memiliki   wewenang melakukan   koordinasi   dengan   Tim   Koordinator   Kabupaten mengenai pengeleloaan keuangan desa di Kabupaten Jember.

## Pengujian Keabsahan Data Dengan Teknik Triangulasi
Definisi   triangulasi   adalah   teknik   pemeriksaan   keabsahan data   yang   memanfaatkan   sesuatu   yang   lain   dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2010:330). Apabila peneliti menggunakan teknik trianggulasi, maka sebenarnya  peneliti mengumpulkan data sekaligus   menguji   kredibilitas   data.   Triangulasi   dapat dilakukan   dengan   menggunakan   teknik   yang   berbeda (Nasution,   2003:115)   yaitu   wawancara,   observasi   dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran   data   juga   dilakukan   untuk   memperkaya   data. Menurut  Nasution  (2003),  selain  itu  triangulasi  juga  dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil
Penelitian   ini   dilakukan   di   Desa   Ledokombo,   Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Desa Ledokombo terletak di sentral Kecamatan Ledokombo yang penduduknya sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani atau buruh tani.   Secara   Geografis   Desa   Ledokombo   memiliki   curah hujan mencapai 15,89 mm berdasarkan data BPS Kabupaten Jember   Tahun   2010   sehingga   tanah   di   Desa   Ledokombo termasuk   dalam   kategori   subur   yang   cocok   digunakan sebagai lahan pertanian.

## Pembahasan
Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo
Akuntabilitas   Alokasi   Dana   Desa   di   Desa   Ledokombo diwujudkan   dalam   lima   tahap,   tahapan   tersebut   meliputi
tahap   perencanaan,   pelaksanaan,   penatausahaan,   pelaporan, dan   pertanggungjawaban   sebagaimana   dalam   ketentuan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun 2015.   Pertanggungjawaban   Alokasi   Dana   Desa   ini terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.

## Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa
Alokasi   Dana   Desa   (ADD)   menjadi   salah   satu   sumber pendapatan   yang   dikelola   desa   dan   penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahap Perencanaan ADD merupakan tahap awal dalam   perencanaan   penggunaan   dana   ADD.   Perencanaan ADD   perlu   dilakukan   agar   penggunaannya   dapat   berjalan efektif,   efisien,   ekonomis   dan   tepat   sasaran   sehingga pembangunan   dapat   berjalan   secara   optimal.   Perencanaan ADD   dimulai   dengan   Musyawarah   Dusun   yang   dilakukan disetiap dusun yaitu Dusun Sumber Nangka, Dusun Pasar dan Dusun   Krajan.   Musyawarah   Dusun   ini   melibatkan   unsur Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, RT/TW dan beberapa warga   yang   berada   di   dusun   tersebut.   Musyawarah   Dusun dilakukan   untuk   mengetahui   aspirasi   masyarakat   dan kebutuhan  masyarakat  disetiap  dusunnya  serta  menentukan prioritas untuk melakukan pembangunan.
Partisipasi   masyarakat   dalam   pembangunan   desa   dapat dilakukan dengan cara memberikan masukan, usulan, kritik dan saran terhadap pembangunan desa. Selain itu, diharapkan masyarakat   dapat   berperan   aktif   dalam   berbagai   forum musyawarah   desa   seperti   Musrembangdes.   Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrembangdes Desa Ledokombo   cukup   tinggi.   Tingkat   kehadiran   masyarakat Desa Ledokombo ditunjukkan dalam daftar hadir yang tertera pada Tabel 2.
Tabel   2.   Tingkat   Kehadiran   Masyarakat   dalam Musrembangdes 2015 Jabatan Undangan Kehadiran Presentase Kepala Desa 1 orang 1 orang 1% Perangkat Desa 11 orang 11 orang 11% BPD 9 orang 8 orang 8% LPMD 5 orang 4 orang 4% PKK 5 orang 2 orang 2% RT/RW 25 orang 25 orang 25.00% Bidang Kesehatan 5 orang 5 orang 5% Bidang Pendidikan 9 orang 8 orang 8% Warga 30 orang 30 orang 30% JUMLAH 100 orang     94 orang        94%

## Sumber: Laporan Hasil Musrembangdes Deesa Ledokombo Tahun 2015 (diolah)
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran masyarakat   Desa   Ledokombo   sangat   tinggi.   Hal   tersebut menandakan adanya kesadaran masyarakat  untuk ikut serta dalam   proses   pembangunan   demi   kemajuan   Desa Ledokombo.   Dengan   besarnya   antusias   masyarakat   dalam
proses pembangunan dapat berdapat positif terhadap kinerja Pemerintah   Desa   dalam   menyusun   rencana   pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain   peran   dari   masyarakat,   diperlukan   pula   kinerja Pemerintah   Desa   yang   baik   dalam   pengelolaan   dan pemanfaatan   dana   tersebut.   Seperti   dalam   menyusun peraturan   desa   berdasarkan   hasil   Musrembangdes   untuk membuat Rencana Peraturan Desa dan RPJMDes. RPJMDes memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa dan dituangkan dalam   rancangan   APBDesa   tahun   berkenaan   dan   dicatat dalam   pendapatan   dan   belanja   desa.   APBDesa   yang   telah disetujui   oleh   Kepala   Desa   dan   ketua   Badan Permusyawaratan  Desa  disampaikan kepada bupati melalui camat   untuk   diverifikasi.   Apabila   dalam   tahap   verifikasi ditemukan   adanya   kekurangan,   maka   Tim   Fasilitator Kecamatan akan mengembalikan APBDes kepada desa untuk segera   dilengkapi   dan   proses   pencairan   dapat   segera dilaksanakan.
Alokasi Dana Desa pada prinsipnya digunakan untuk biaya operasional  perangkat   desa  dan   pemberdayaan   masyarakat. Operasional   pemerintah   desa   terdiri   dari   penghasilan   tetap Kepala   Desa   dan  perangkat  desa,  tunjangan  BPD,  Insentif RT/RW,   operasional   LPMD,   Operasional   Karang   Taruna, Operasional   TP-PKK,   dan   lain-lain.   Untuk   besarnya penghasilan   tetap   Kepala   desa   dan   perangkat   desa   telah ditetapkan   oleh   Bupati   Jember   melalui   Peraturan   Bupati Nomor 13 Tahun 2013, sehingga Penghasilan Tetap Kepala Desa   dan   Perangkat   Desa   di   wilayah   Kabupaten   Jember besarnya sama. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada   kecemburuan   social   antar   desa   di   wilayah   Kabupaten Jember.   Sedangkan   pemberdayaan   masyarakat   terdiri   dari pembangunan   fisik,   honor   tim   pelaksana,   dan   sebagainya. Berdasarkan   Laporan   Rencana   Penggunaan   ADD   Desa Ledokombo,   Kecamatan   Ledokombo   Tahun   2015   secara terperinci digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
Tabel   3.   Rencana   Penggunaan   Dana   Alokasi   Dana   Desa (ADD) Tahun 2015 Uraian Pagu Anggaran Tahap I 50% Tahap II 50% Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya 210.000.000 140.000.000 70.000.000 Tunjangan BPD 57.300.000 38.800.000 23.500.000 Insentif RT/RW 58.800.000 39.200.000 19.600.000 Operasional LPMD 5.000.000 5.000.000 - Operasional Karang Taruna - - - Operasional TP- PKK 12.000.000 8.000.000 4.000.000 Operasional Pemerintah Desa 54.606.226 6.175.000 48.431.226 Operasional BPD 3.100.000 3.100.000 - Operasional RT/RW 1.255.000 1.225.000 -
Pemberdayaan Masyarakat 2.000.000 - 2.000.000 Belanja Modal/ Aset Tetap 57.750.000 - 57.750.000 Belanja Modal/ Bangunan 278.771.788 - 278.771.788 Jumlah 740.553.014 236.500.000 504.053.014
Sumber:   Laporan   Rencana   Penggunaan   Dana   ADD   Desa Ledokombo Tahun 2015
Laporan   perencanaan   disusun   berdasarkan   hasil Musrembangdes   yang   disesuaikan   dengan   besarnya   ADD yang   dihitung   berdasarkan   ADD   Merata   dan   ADD proposianal.   Selain   itu,   perencanaan   tersebut   disesuaikan dengan   peraturan   yang   telah   ditentukan   oleh   Pemerintah Kabupaten  Jember seperti  pada besarnya  penghasilan tetap Kepala   Desa   dan   perangkatnya.   Laporan   perencanaan   ini kemudian   disahkan   dengan   Peraturan   Desa   yang   menjadi dasar   penyelenggaraan   pemerintahan   desa   dalam   proses pembangunan   desa   dalam   waktu   satu   tahun.   Diharapkan dengan prosedur-prosedur tersebut, proses perencanaan ADD dapat   berjalan   secara   transparan   dan   akuntabel   kepada masyarakat   dengan   mengikutsertakan   masyarakat   dalam forum musyawarah dan menginformasikan hasil perencanaan tersebut   kepada   masyarakat   sehingga   dapat   mencerminkan akuntabilitas dalam proses perencanaan ADD.

## Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Pada   tahap   Pelaksanaan   ADD   diawali   dengan   proses pencairan ADD dengan mengajukan permohonan pencairan kepada   Camat   yang   dilampiri   dengan   Surat   Permohonan Pencairan dan Rencana Penggunaan Dana. Kemudian Camat merekomendasikan permohonan pencairan kepada Bank yang akan menyalurkan langsung Rekening Kas Pemerintah Desa. Pencairan   dana   Tunjangan   BPD,   Insentif   RT/RW, Operasional  TP  PKK Desa,  Operasional  LKD lainnya dan Operasional   Pemerintahan   Desa   serta   pemberdayaan fisik/infrastruktur direalisasikan tunai oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
Tahap pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK)   yang   diketuai   oleh   ketua   LPMD   dan   Kepala   Desa sebagai   penanggungjawab.   Pelaksanaan   ADD   disesuaikan dengan kondisi lokal dan potensi yang dimiliki oleh masing- masing   desa.   Pada   saat   pembangunan,   TPK   memiliki kewajiban untuk menginformasikan secara transparan kepada masyarakat   mengenai   proses   pembangunan   dengan memasang papan informasi di lokasi kegiatan tersebut. Papan informasi   tersebut  berisi  beberapa  hal  yang   terkait  dengan proses   pembangunan   tersebut   seperti   tanggal   dimulai kegiatan,   sumber   dana,   kontraktor   yang   melakukan pembangunan, dan prosentase penyelesaian. Selain itu, TPK juga berkewajiban melakukan dokumentasi dan melaporkan proses pembangunan mulai dari awal atau 0%, setengah jadi atau 50% sampai bangunan tersebut terselesaikan 100%.

## Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban   APBDes.   Dalam   pertanggungjawaban ADD,   Kepala   Desa   memiliki   peran   sebagai penanggungjawab   dalam   Tim   Pengelola   Kegiatan.
Pertanggungjawaban   tersebut   mencakup   semua   tahapan pengelolaan   ADD,   mulai   dari   tahap   perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan. Setiap kegiatan yang dilakukan   dalam   pengelolaan   ADD   dicatat   dan   dibuktikan secara   sistematis   dalam   bentuk   laporan.   Laporan   tersebut terdiri   dari   laporan   berkala   dan   laporan   akhir.   Menurut Peraturan   Bupati   Nomor   13   Tahun   2015,   laporan   berkala menjadi   tugas   bendahara   desa   yang   dilakukan   setiap bulannya   paling   lambat   tanggal   10   bulan   berikutnya. Bendahara   desa   wajib   mempertanggungjawabkan   uang melalui   laporan   pertanggungjawaban   kepada   Kepala   Desa. Untuk laporan akhir berisi laporan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana dan penyelesaiaan   akhir   penggunaan   dana.   Laporan   akhir   ini dilaporkan   paling   lambat   tanggal   31   Desember   tahun berkenaan dan disampaikan kepada Bupati.

## Pelaporan
Pelaporan   dilakukan   untuk   mengetahui   kagiatan   apa   saja yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, mulai dari   tahap   perencanaan,   pelaksanaan   dan   pengawasannya. Pelaporan   juga   dilakukan   sebagai   bentuk pertanggungjawaban   Pemerintah   Desa   kepada   masyarakat dan kepada pemerintah atasnya secara tranparan. Selain itu, pelaporan   digunakan   sebagai   bahan   evaluasi   apakah pengelolaan   keuangan   desa   telah   berjalan   secara   efektif, efisien   dan   ekonomis,   serta   untuk   mengetahui   proses pelaksanaan   ADD   sudah   berjalan   sesuai   dengan   peraturan yang berlaku.
Terdapat dua bentuk pelaporan, yaitu laporan secara berkala dan   laporan   akhir.   Laporan   secara   berkala   dilakukan   oleh bendahara   desa   kepada   kepala   desa   yang   dilakukan   setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan tersebut mencakup laporan penerimaan dana dan penggunaan dana. Sedangkan laporan akhir dilakukan pada akhir tahun anggaran dan paling lambat dilaporkan tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada bupati dalam hal ini   yaitu   Kepala   Bagian   Pemerintah   Desa   sekretariat Kabupaten   melalui   camat.   Bentuk   laporan   akhir   yaitu Laporan   Pertanggungjawaban   Realisasi   Dana   dan   Surat Pertanggungjawaban   (SPJ).   Laporan   pertanggungjawaban bendahara kepada Kepala Desa tidak dapat dilakukan apabila belum ada dana yang masuk ke rekening kas desa.
Desa   dapat   mengajukan   permohonan   penyaluran   ADD setelah   ada   sosialisasi   Peraturan   Bupati   dari   Pemerintah Kabupaten   Jember.   Sosialisasi   tersebut   mengenai   Bantuan Keuangan   Desa   yang   berkaitan   dengan   jumlah   dana   yang akan   diterima   oleh   masing-masing   desa   baik   dana   yang berasal  dari Alokasi Dana Desa. Dana Desa, maupun Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
Pelaporan   Alokasi   Dana   Desa   pada   tahap   perencanaan dengan menggunakan Laporan Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Rencana Penggunaan Dana yang nantinya dijadikan syarat untuk mengajukan permohonan penyaluran dana ADD kepada Bupati. ADD dicairkan kepada setiap desa dalam dua tahap yaitu tahap pertama sebesar 50% dan tahap kedua 50%. Pada   tahap   kedua,   untuk   pencairan   dana   ADD   harus menyertakan SPJ tahap pertama. Hal ini dilakukan sebagai bentuk   pertanggungjawaban   pemerintah   desa   kepada pemerintah diatasnya seperti kecamatan dan kabupaten, dan bertujuan   untuk   mempermudah   pengawasan   pengelolaan
ADD.   SPJ   pada   setiap   tahapan   dilaporkan   dan   dicetak sebanyak   3   kali   yang   nantinya   diserahkan   kepada   pihak kecamatan   dalam   hal   ini   Tim   Fasilitator   Kecamatan   dan kepada   pemerintah   kabupaten   sebagai   Tim   Koordinator Kabupaten.

## Pengawasan   Dan   Evaluasi   Pengelolaan   Alokasi   Dana Desa
Pengawasan   dalam   pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa dilakukan   oleh   aparat   pemerintah   mulai   dari   tingkat kabupaten,   tingkat   kecamatan   dan   tingkat   desa   bersama masyarakat.   Pengawasan   secara   fungsional   dilakukan   oleh Inspektorat Kabupaten, pengawasan secara teknis dilakukan oleh   Tim   Koordinasi   Kabupaten   dan   Tim   Fasilitator Kecamatan,   dan   pengawasan   secara   operasional   oleh   BPD dan MasyarakatEvaluasi dilakukan untuk mengetahui hal-hal apa   saja   yang   perlu   untuk   diperbaiki   dan   hambatan   atau kendala   yang   dihadapi   oleh   aparat   pemerintah   terutama pemerintah desa dalam pengelolaan ADD.
Di   tingkat   kabupaten,   pengawasan   dan   evaluasi   dilakukan oleh   Tim   Koordinator   Kabupaten   yang   terdiri   dari   Bupati sebagai   pengarah,   Sekretaris   Kabupaten   sebagai penanggungjawab,   Ketua   Asisten   Pemerintahan   Setkab, Wakil Ketua Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setkan dan Sekretaris   Kepala   Sub   Bagian   Pendapatan   dan   Kekayaan Desa   di   Bagian   Pemeritahan   Desa   dengan   anggota   yang terdiri   dari   Bappekab,   Inspektur   Kab,   Kepala   Dinas Pendapatan Kab, Kepala Dinas PU Cipta Karya Kab, Kepala Dinas   PU   Bina   Marga   Kab,   Kepala   Badan   Pemberdayaan Masyarakat   Kab,   Kepala   Dinas   Kesehatan   Kab,   Ketua   TP PKK Kab,  Kepala  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Kab,   Kepala   Bagian   Pembangunan   Setkab,   Kepala   Bagian Hukum   Setkab   dan   kepala   Bagian   Pemerintahan   Desa Setkab.
Pengawasan   di   tingkat   Kecamatan   dilakukan   oleh   Tim Fasilitator   Kecamatan   yang   terdiri   dari   Camat   dan   Kepala Seksi   Kecamatan   sebagai   pengawas   administratif   yang bertugas memverifikasi kelengakapan dokumen administrasi, dan   unsur   UPT   Dinas   PU   Bina   Marga   Kecamatan   selaku pengawasan   teknis   atau   pengawasan   kegiatan   fisik. Pengawasan pada tingkat desa dilakukan oleh BPD bersama masyarakat.

## Faktor Penghambat Dan Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa   dalam   setiap   tahapannya mulai   dari   perencanaan,   pelaksanaan   sampai   dengan pertanggungjawaban   masih   mengalami   beberapa   kendala dalam   pelaksanaannya.   Tetapi   kendala   tersebut   harus   bisa diminimalkan   agar   pelaksanaan   pengelolaan   ADD   dapat berjalan   lancar,   tepat   waktu   dan   tepat   sasaran.   Selain   itu, pelaksanaan   tersebut   harus   dapat   mencerminkan   prinsip transparansi, akuntabel, tertib serta disiplin.
Salah satu faktor yang dapat menghambat proses pelaksanaan ADD   yaitu   kualitas   SDM   (sumber   daya   manusia)   yang kurang   memadai   khususnya   pihak   pengelola   pelaksanaan ADD   tidak   dapat   tepat   waktu   pengumpulan   SPJ   (Surat Pertanggungjawaban) maupun LPJ (Laporan
Pertanggungjawaban). Untuk ADD, SPJ dibuat sebanyak dua kali   yaitu   SPJ   Pelaksanaan   ADD   Tahap   I   dan   SPJ Pelaksanaan ADD Tahap II. SPJ Pelaksanaan ADD Tahap I
Putri et al., Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo
menjadi syarat permohonan penyaluran ADD Tahap II. Hal ini   dilakukan   sebagai   bentuk   pertanggungjawaban   dan pengawasan   pelaksanaan   ADD   sehingga   apabila   terdapat masalah atau kendala dapat segera diatasi.
Apabila SPJ Tahap I tidak dapat selesai tepat waktu maka permohonan   penyaluran   dan   pencairan   ADD   Tahap   II tertunda. Akibatnya, pencairan ADD tertunda maka kegiatan- kegiatan yag didanai dengan ADD tidak dapat dilaksanakan dan   sudah   pasti   proses   pembangunan   juga   tidak   berjalan lancar. Penyampaian SPJ tepat waktu atau tidak tergantung dari Tim Pengelola Kegiatan yang membuat laporan tersebut.
Laporan   Pertanggungjawaban   disampaikan   kepada   Bupati melalui camat paling lambat Bulan Januari tahun berikutnya. Laporan   Pertanggungjawaban   nantinya   akan   digunakan sebagai   bahan   evaluasi   oleh   Tim   Koordinasi   Kabupaten mengenai   pengelolaan   kuangan   desa.   Apabila   terdapat kendala   ataupun   permasalahan   dapat   dicari   solusinya   dan dapat segera teratasi. Selain itu, hasil evaluasi ini menentukan peraturan  yang  dibuat   sebelumnya  masih dapat  digunakan, atau perlu perbaikan dan tambahan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.   Setelah   dilakukan   evaluasi   dan   penetapan   peraturan, Pemerintah Kabupaten akan mengadakan sosialisasi Perbup pada tahun yang berkenaan.

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang peneliti   lakukan   di   Desa   Ledokombo,   Kecamatan Ledokombo,   Kabupaten   Jember   Tahun   2015   dapat disimpulkan   bahwa   pada   tahap   perencanaan   dalam pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa   di   Desa   Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember telah berlangsung dengan   baik  sesuai   dengan   peraturan   yang   berlaku.   Tahap perencanaan  dimulai  dengan dilakukannya  Musrembangdes (Musyawarah   Rencana   Pembangunan   Desa)   yang   dihadiri oleh pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD   (Lembaga   Pemberdayaan   Masyarakat   Desa),   dan tokoh   masyarakat.   Hal   ini   dilakukan   dengan   tujuan menampung   aspirasi   masyarakat   dan   mengetahui   apa   saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan yang menjadi prioritas dalam pembangunan.
Pada   tahap   pelaksanaan   dalam   pengelolaan   Alokasi   Dana Desa   di   Desa   Ledokombo   diawali   dengan   pengajuan permohonan   penyaluran   ADD   dan   tahap   pencairan.   Pada tahap ini dilakukan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang berkewajiban   untuk   menginformasikan   secara   transparan kepada   masyarakat   mengenai   proses   pembangunan.   Untuk mendukung hal tersebut, digunakan papan informasi di lokasi kegiatan   yang  berisi   sumber   dana,   tanggal   pengerjaan   dan lain   sebagainya   yang   berkenaan   dengan   kegiatan   tersebut. TPK juga berkewajiban melakukan dokumentasi melakukan dokumentasi dan melaporkan proses pembangunan mulai 0%, 50% dan 100%.
Pada tahap pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo sudah berjalan dengan baik walaupun ada   beberapa   prosedur   yang   belu   atau   tidak   tepat   waktu dalam pelaksanaannya. Terdapat dua bentuk pelaporan yaitu laporan   berkala   dibuat   oleh   bendahara   yang   nantinya dipertanggungjawabkan kepada kepala desa setiap bulannya dan laporan akhir disampaikan kepada bupati paling lambat
31   Desember   tahun   berkenaan.   Selama   ini   apabila   ada keterlambatan   pencairan   ADD,   bendahara   tidak   dapat membuat   laporan   berkala   karena   tidak   ada   kegiatan   yang dilaksanakan.   Selain   itu,   kepala   desa   juga   menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir.
Dan   pada   tahap   pertanggungjawaban   dalam   pengelolaan Alokasi   Dana   Desa   di   desa   Ledokombo   sudah   berjalan dengan   baik   walaupun   masih   ada   beberapa   prosedur   yang belum   atau   tidak   tepat   waktu   dalam   pelaksanaannya. Prosedur   tersebut   yaitu   SPJ   dibuat   dan   disampaikan   tidak tepat   waktu,   dan   penyusunan   laporan   berkala   setiap   bulan yang dilakukan oleh bendahara belum atau tidak tepat waktu. Walaupun   terdapat   prosedur   yang   belum   atau   tidak   tepat waktu, prosedur yang lain seperti penyusunan laporan akhir dari penggunaan ADD sudah dilaporkan atau dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Referensi
Arifiyanto, Febri. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012. Jurnal Ilmiah.
Universitas Jember: Jember.
Dadang, Solihin. 2007. Penerapan Good Governance Di Sektor Publik Untuk Meningkatkan   Akuntabilitas   Kinerja   Lembaga   Publik.   (Online). Tersedia: http://www.slideshare.net/DadangSolihin/penerapan-good- governancedi-sektor-publik-untuk-meningkatkan-akuntabilitas-kinerja- lembaga-publik. (14 Maret 2016)
Haryanto.   2007.   Akuntansi   Sektor   Publik.   Semarang:   Badan   Penerbit Universitas Diponegoro.
Kurniawan,   Teguh.   2006.   “Perbaikan   Pelayanan   Publik   di   Era   Otonomi Daerah   Antara   Harapan   dan   Kenyataan”,   dalam Aliansi Vol.27, No.XXXI, Januari
Lalolo   krina,   Loina.   2003. Indikator   Alat   Ukur   Prinsip   Akuntabilitas, Transparansi dan   Partisipasi .   Jakarta:   Badan   Perencanaan PembangunanNasional.
Lembaga   Administrasi   Negara   dan   Badan   Pengawasan   Keuangan   dan Pembangunan RI 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1- 5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI, Jakarta.
Mardiasmo.   2002. Otonomi   Daerah   dan   Manajemen   Keuangan   Daerah . Andi: Yogyakarta.
Moleong,   Lexy.   J.   (2010).   Metodologi   Penelitian   Kualitatif.   rev.   ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nana Syaodih Sukmadinata. (2007). Metode Penelitian Tindakan. Bandung:
Remaja Rosda Karya
Nasution. 2003. Metode Research, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Nawawi,   Hadari.   1999. Metode   Penelitian   Bidang   Sosial .   Gajah   Mada University Press: Yogyakarta.
Nordiawan,   Deddi,   Iswahyudi   SP   dan   Maulidah   Rahmawati.   2007. Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat: Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan   Bupati   Nomor   13   Tahun   2015   Tentang   Pedoman   Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Rosalinda,   Okta.   2014 Pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa   (ADD)   Dalam Menunjang   Pembangunan   Desa.   (Studi  Kasus:   Desa  Segodorejo   dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya: Malang.
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2) : 141-147 ISSN : 2355-4665
Salim,   Peter   dan   Yenny   Salim, Kamus   Besar   Bahasa   Indonesia Kontemporer , Modern English Press, Jakarta, 1991.
Simbolon,   Anthon.   2006. Akuntabilitas   Birokrasi   Publik .   Edisi   Revisi. Yogyakarta: UGM
Soleh, Chabib dan Heru Rochansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Fokusmedia: Bandung.
Sugiyono.   2010. Metode   Penelitian   Kuantitatif   Kualitatif dan   R&D. Alfabeta: Bandung.
Sulistiyani,   Ambar   Teguh,   2004. Kemitraan   Dan   Model-Model Pemberdayaan. Gava Media: Yogyakarta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. Metodologi Penelitian Sosial . Jakarta: Bumi Aksara.