e-ISSN : 2621-4105

## REPOSISI ATAS PENGURANGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DENGAN MEMBAYAR ZAKAT

## Erik Dwi Nugroho, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, Soegianto Soegianto
Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang zaenal@usm.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  reposisi  zakat  atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  zakat.  Zakat  dan  pajak  bagi  umat  muslim merupakan  beban  ganda  yang  wajib  dipenuhi.  Untuk  meminimalisasi  dua  kewajiban tersebut  dibuat  kebijakan  dimana  zakat  yang  telah  dibayarkan  bisa  mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP). Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah  yuridis sosiologis,  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder,  teknik pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengaturan atas  pengurangan  penghasilan  kena  pajak  dengan  membayar    zakat  sebagai  upaya peningkatan  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  zakat  adalah  zakat  yang  telah dibayarkan  melalui  lembaga  zakat  yang  disahkan  oleh  pemerintah    dapat  digunakan sebagai  pengurang  panghasilan  kena  pajak  (PKP)  sehingga  pajak  yang  harus  dibayar menjadi berkurang. Reposisi atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat  sebagai  upaya  peningkatan  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  zakat  layak dilakukan  mengingat  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  zakat. Masyarakat  yang  awalnya  merasa  keberatan  atas  beban  ganda  yaitu  kewajiban  berupa pajak dan zakat, dapat menjalankan kewajiban membayar pajak dan zakat seiring sejalan.

## Kata kunci : Reposisi; Pengurangan Pajak; Zakat
e-ISSN : 2621-4105

## REPOSITION OF TAX INCOME REDUCTION BY PAYING ZAKAT

## Abstract
The purpose of this study is to examine and analyze the repositioning of the reduction in taxable income by paying zakat as an effort to increase public awareness in paying zakat. Zakat and taxes for Muslims are a double burden that must be fulfilled. To minimize these two  obligations,  a  policy  has  been  made  where  alms  that  has  been  paid  can  reduce taxable income (PKP). The approach method in this research is sociological juridical, the data used are primary data and secondary data, data collection techniques are field studies and literature studies, while data analysis techniques use qualitative analysis. The results showed that the regulation of reducing taxable income by paying alms as an effort to increase public awareness in paying zakat is that alms that has been paid through alms institutions which are legalized by the government can be used as a deduction for taxable income  (PKP)  so  that  the  tax  that  must be  paid  is  reduced. Repositioning  of  reducing taxable income by paying alms as an effort to increase public awareness in paying zakat is feasible given the low level of public awareness in paying alms. People who initially objected  to  the  double  burden,  namely  obligations in  the  form  of taxes  and  zakat,  can carry out the obligation to pay taxes and alms in line.

## Keywords: Reposition; Tax Reduction; Zakat
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat yang mana wajib dilaksanakan oleh  umat  Islam  sebagaimana  ketetapan Al-Qur’an df dan  Hadist.  Peraturan  hukum positif  di  Indonesia  membedakan  zakat  dengan  pajak  yang  menjadi salah df satu df sumber  penerimaan df negara.  Zakat  pada  sebuah  negara  bisa  berarti sarana df hubungan  antara  kelompok  masyarakat  yang  mampu  dengan  kelompok masyarakat  miskin.  Zakat  memainkan  peran  penting  dalam  mendistribusikan pendapatan dalam kehidupan sosial yang makmur, dan adil secara sosial.
Zakat  dan  pajak  adalah  dua  pungutan  wajib  yang  memiliki  karakteristik berbeda,  Zakat  merupakan  salah  satu  ibadah  yang  mengandung  dimensi  vertikal sekaligus  horisontal,  yaitu  hubungan  antara  manusia  dengan  Tuhan  dan  hubungan manusia  dengan  manusia.  Selain  adanya  persamaan  antara  zakat  dan  pajak,  zakat juga  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  mengentaskan  kemiskinan,  mengurangi pengangguran,  memperkecil  kesenjangan  antara  yang  miskin  dan  kaya,  berperan dalam pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan potensi pendapatan negara. Potensi tersebut cukup besar namun saat ini pengelolaannya belum maksimal. 1
Zakat dan pajak bagi wajib pajak merupakan beban ganda yang wajib dipenuhi secara bersamaan. “ Hal ini terjadi manakala “seseorang  yang menjadi wajib pajak ternyata  juga  adalah  seorang  wajib  zakat  ( Muzzaki ).  Dalam  hukum  positif,  kedua kewajiban  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang ff Pengelolaan ff Zakat  yang  mengatur  mengenai  zakat  dan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang ff Pajak ff Penghasilan (PPh) yang mengatur mengenai keajiban membayar pajak. Baik dalam UU No. 23 Tahun 2011 maupun UU Nomor 36  Tahun  2008.  Dalam  kedua  undang-undang  tersebut  sama-sama  menyatakan bahwa zakat dan pajak merupakan kewajiban atas penghasilan yang dikenakan PPh dan Zakat (Zakat Profesi). 2
Sebagian  besar  wajib  pajak  di  Indonesia  merupakan  orang  Islam,  yaitu sebanyak  87%  dari  keseluruhan  penduduk ff Indonesia.  Hal  ini  mengingat  bahwa Indonesia  sebagai  negara  muslim  terbesar  di  dunia.  Berdasarkan  alasan  tersebut
1 Ibnu  Fajarudin,  “ Kontribusi  Zakat  sebagai  Pendapatan  Negara dan Instrumen Penerimaan Pajak (Studi Interpretif)”, Jurnal Paradigma Accountancy 2 (1 ) 2019, hlm  25.
2 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 7.
e-ISSN : 2621-4105
pemerintah berupaya untuk meminimalisasi kewajiban ganda berupa zakat dan pajak yang dirasa memberatkan bagi wajib pajak kaum muslim di Indoneisa. Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, zakat atas penghasilan bisa mengurangi Penghasilan ff Kena ff Pajak  (PKP),  dengan  syarat  zakat  tersebut  harus  benar-benar dibayar  oleh  Wajib  Pajak  pribadi  atau  badan  yang  pemiliknya  beragama  Islam melalui BAZ atau LAZ yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2011, dimana disebutkan zakat yang telah  dibayar  melalui    BAZNAS/LAZ  bisa  mengurangi  PKP  dengan  menyertakan bukti setoran zakat. 3
Penelitian ini berkaitan dengan penelitian dari Iskandar (2019) yang berjudul Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak :adilkah bagi umat Islam?. Penelitian ini menganalisis sisi keadilan bagi umat Islam yang membayar zakat hanya dapat  mengurangi  kewajiban  membayar  pajak  dari  wajib  pajak.  Kebijakan pemerintah  tentang  pembayaran  zakat  yang  dapat  mengurangi  penghasilan  kena pajak  dari  seorang  wajib  pajak  masih  dirasakan  kurangnya  rasa  keadilan  oleh sebagian  masyarakat  yang  beragama  Islam  yang  ada  di  Negara  Indonesia,  dimana mereka  sebagai  warga  negara  Indonesia,  disamping  membayar  zakat,  juga diwajibkan membayar  pajak.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  adalah  zakat  dan  pajak menurut  sistem  pemerintahan  sekarang  adalah  dua  kewajiban  yang  dibebankan kepada masyarakat dan dikelola oleh daerah/negara. Namun antara kedua kewajiban tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok. 4
Penelitian oleh Iskandar (2019) permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut  adalah  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2008  atas  Pajak  Penghasilan menyatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi beban ganda kewajiban  yang harus dibayar oleh orang Muslim. Zakat  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  dinilai  cukup  maju  namun pelaksanaannya nampak belum begitu maksimal mengingat ada kelemahan yaitu dari
3 Thamrin Logawali, Sitti Aisyah, Kamaruddin dan Nurfiah Anwar, “Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa ”, Jurnal Laa Maysir 5 (1), 2018, hlm. 148.
4 Iskandar,  “ Zakat  sebagai  Pengurang  Kewajiban  Pembayaran  Pajak  :  adilkah  bagi  umat Islam?” , Jurnal Ius Civil 3 (1), 2019.
e-ISSN : 2621-4105
segi  sosialisasi.  Model  pemberlakuan  zakat  yang  mengurangi  PKP  tersebut merupakan  model  yang  sangat  baik  dalam  pengelolaan  zakat  dan  pajak. “ Hal  ini dikarenakan pada kenyataannya zakat dan pajak adalah sumber pengumpulan yang sama-sama dikumpulkan dari masyarakat. 5 Model tersebut akan berpengaruh positif pada  pembangunan df nasional  jika  upaya  dalam  mengelola  zakat  dan  pajak  dapat berjalan dengan baik. Membayar zakat nilainya bisa disamakan dengan membayar pajak  apabila  dilihat  dari  fungsi  dasarnya,  yaitu  sama-sama  sebagai  wujud pelaksanaan kewajiban dengan tujuan kemaslahatan umat dan bangsa. 6 ”
Sedangkan penelitian oleh Agus Budi Yuwono (2018) yang mengkaji tentang kedudukan potongan pajak pribadi terhadap zakat yang telah dibayarkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah bahwa zakat yang telah dibayarkan  akan  mengurangi  penghasilan  bruto  atas  pajak  pribadi.  Artinya,  zakat tidak mengurangi nominal pajak pribadi, tetapi dalam perhitungannya, zakan akan dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  sehinga  dalam  hal ini  zakan  akan  mengurangi penghasilan  kena  pajak  (PKP).  Dengan  adanya  ketentuan  bahwa  zakat  dapat mengurangi  pajak,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  umat  muslim  untuk membayar zakat sehingga potensi zakat  yang ada dapat terealisasi. Zakat nantinya akan  didistribusikan  kepada  8  asnaf  yang  tercantum  dalam  Al  Qur’an,  sedangkan pajak akan masuk kepada APBN yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat dan membangun fasilitas umum. 7
Ma’zumi  dkk  (2018)  dalam  penelitiannya  tentang  Kebijakan  Pengelolaan Zakat  dan  Dampaknya  Terhadap  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  lebih  fokus mengkaji  pengaruh  kebijakan  pengelolaan  zakat terhadap  pajak  penghasilan  orang pribadi  di  Kabupaten  Serang.  Hasil  penelitian  tersebut  adalah  membuktikan rendahnya  pemanfaatan  kebijakan  pengelolaan  zakat  dalam  penyampaian  laporan SPT  bagi  masyrakat  di  Kabupaten  Serang,  keadaan ini  setidaknya  dimotivasi  oleh beberapa  hal.  Pertama,  ketidak  inginan  menunjukkan  aktivitas  keagamaan  dalam
5 Sri Andriani dan Fitha Fathya, “ Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan pada Badan Amil Zakat” , JRAK 4 (1), 2013, hlm 15. DOI: https://doi.org/10.33558/jrak.v4i1.200
6 Nurjanah  Nurjanah,  “ Implementasi  Pemberdayaan  Zakat  Di  Masjid  Agung  Jawa  Tengah Dalam Kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ” Jurnal USM Law Review 1 (2), 2018, hlm 195. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2252 7 Agus  Budi  Yuwono,  “ Kedudukan  Potongan  Pajak  Pribadi  Terhadap  Zakat  Yang  Telah Dibayarkan” Jurnal USM Law Review 1 (1),  2018, hlm 85. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2233
e-ISSN : 2621-4105
aktivitas dunia. Kedua, ketidak tahuan dengan adanya kebijakan pengelolaan zakat. Ketiga, ada faktor-faktor lain untuk tidak memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat seperti yang sudah disebutkan dan dijelaskan dari uraian sebelumnya. 8
Pada  prakteknya,  kesadaran  membayar  zakat  masyarakat  Indonesia  masih sangat  rendah. “ Hal  ini  terlihat  dari  besarnya  potensi  zakat  di  Indonesia  terbilang sangat besar yaitu mencapai Rp 233,8 triliun, tetapi  hanya 3,5% (Rp 8 d triliun) saja yang  dapat  dikelola.  Seharusnya  distribusi  zakat  yang  diperoleh  adalah  sebesar 87,5%, tetapi hanya terlaksana sebanyak 83,7%. Potensi df zakat tersebut masih bisa dimaksimalkan,  sehingga  dapat  memberikan df solusi  untuk  mengembangkan ekonomi nasional. 9
Berdasarkan data Statistik Zakat Nasional, perolehan zakat di Indonesia pada tahun  2016  mencapai  Rp  5.017.293.126.950  (5,01  trilyun),  sedangkan  pada  tahun 2017 menjadi  Rp 6,224,371,269,471   (6,1 trilyun), dan pada tahun 2018 penerimaan zakat  sebesar  8,117,597,683,267  (8,1  trilyun).  Dari  data  tersebut  dapat  diketahui bahwa  pendapatan  zakat  masih  jauh  potensi  yang  ada  yaitu  sebesar  233,8  trilyun. Data di atas menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pengaturan Pasal 22 Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  tidak  berimplikasi terhadap  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  zakat.  Hal  ini  diperkuat  dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Thamrin  Logawali  (2018)  dengan  judul “Peranan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gowa”.
Penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya  dimana  penelitian  ini  lebih mengangkat  permasalahan  tentang  pengaturan  atas  pengurangan  penghasilan  kena pajak  dengan  membayar    zakat  sebagai  upaya  peningkatan  kesadaran  masyarakat dalam  membayar  zakat  dan  reposisi  implementasi  atas  pengurangan  penghasilan kena  pajak  dengan  membayar    zakat  sebagai  upaya  peningkatan  kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis  reposisi  zakat  atas  pengurangan  penghasilan  kena  pajak  dengan
8 Ma’zumi, Tenny Badina, Shoma Febriyani, “ Kebijakan Pengelolaan Zakat dan Dampaknya Terhadap  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi” ,  Jurnal  Syi’ar  Iqtishadi  2  (2), 2018. Http://Dx.Doi.Org/10.35448/Jiec.V2i2
9 Potensi  Zakat  di  Indonesia  Sangat  Besar,  ( https://money.kompas.com ,  diakses  29  Januari 2020).
e-ISSN : 2621-4105
membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

## B. PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  pengaturan  atas  pengurangan  penghasilan  kena  pajak  dengan membayar    zakat  sebagai  upaya  peningkatan  kesadaran  masyarakat  dalam membayar zakat ?
2. Bagaimana  reposisi  implementasi  atas  pengurangan  penghasilan  kena  pajak dengan  membayar    zakat  sebagai  upaya  peningkatan  kesadaran  masyarakat dalam membayar zakat ?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis  kualitatif.  Pendekatan  yuridis  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Spesifikasi penelitian  menggunakan  deskriptif  analitis,  yakni  menggambarkan  suatu  undang- undang berlaku dihubungkan dengan teori hukum serta pelaksanaannya. 10
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalahdfdata  sekunder,  yaitu cara memperoleh data dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh dasar teoretis dalam bentuk opini atau tulisan ahli hukum atau pihak lain yang berwenang, termasuk informasi resmi maupun data teks resmi. Data sekunder terdiri dari :” a. Data  primer  adalah  yang  berupa  fakta-fakta  dan  keteranganketerangan  yang diperoleh  secara  langsung  dari  objek  penelitian/lapangan.  Data  primer  diperoleh melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan beberapa pihak terkait yaitu : 1) Pihak  Laznas  Baiturrahman  Semarang  2)  Pihak  LAZ  Al  Azhar  Semarang  3) Masyarakat muslim Kota Semarang. b. Data sekunder, yaitu cara memperoleh data dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh dasar teoretis dalam bentuk opini atau tulisan ahli hukum atau pihak lain yang  berwenang, termasuk informasi
10 Ronny  Hanitijo  Soemitro ,  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta  :  Ghalia Indonesia, 1989, hlm 98.
e-ISSN : 2621-4105
resmi maupun data teks resmi. Data sekunder terdiri dari :” 1) Bahan hukum primer a) Al Qur’an b) Hadist.

## D. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  atas  Pengurangan  Penghasilan  Kena  Pajak  dengan  Membayar Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat
Pasal  9  ayat  (1)  huruf  g  UU  Pajak  Penghasilan  menyatakan  bahwa  “untuk menentukan besarnya PKP tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau  sumbangan,  dan  warisan,  kecuali  zakat  atas  penghasilan  yang  nyata-nyata dibayarkan  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  muslim  dan  atau  badan  milik  muslim kepada  BAZ  dan  LAZ  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah.”  Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat yang diakui oleh UU Perpajakan hanya zakat atas penghasilan. Zakat atas penghasilan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. 11
Pengaturan  atas  pengurangan  PKP  dengan  membayar  zakat  dalam  UU  Zakat maupun UU Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut : 12
1. Harta yang dibayar zakatnya merupakan objek pajak sebagaimana definisi objek pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan menyebutkan yang merupakan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia,  yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam zakat, ada beberapa syarat harta yang wajib dizakatkan antara lain : 13
a. Harta itu milik orang yang beragama Islam
b. Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang
c. Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan
d. Harta itu telah mencapai satu nishab(syarat perhitungan minimal suatu harta telah wajib untuk dizakatkan)
11 Op.Cit , Iskandar, hlm 244
12 Op.Cit, Gusfahmi , hlm 206.
13 Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasila n, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 17.
e-ISSN : 2621-4105
e. Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer.
f. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo, yang dapat mengurangi nishab minimal.
g. Khusus  harta  yang  berupa  emas,  perak,  peternakan,  pertambangan  dan perdagangan maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun
2. Harta/penghasilan dimiliki dan dibayar oleh pemeluk agama Islam
Ini  berarti  harta  atau  penghasilan  yang  dikeluarkan  zakatnya  merupakan  milik Wajib Pajak yang beragama Islam. 14
3. Dibayar kepada Amil Zakat yang disahkan sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berlaku.
Hal  ini  dapat  dilihat  pada  Pasal  9  ayat(1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2008  yang  menyatakan  bahwa  untuk  menentukan  besarnya  Penghasilan Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan  bentuk  usaha  tetap tidak  boleh dikurangkan kecuali zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
4. Harta atau penghasilan yang merupakan objek pajak tersebut tidak dikenai pajak yang bersifat final
5. Besarnya  persentase  yang  boleh  dikreditkan  adalah  sebesar  kadar  zakat  yang berlaku dalam peraturan agama Islam
Pada  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-6/PJ/2011  tidak  terdapat pasal yang mengatur bahwa zakat yang dapat dikurangkan atas Penghasilan Kena Pajak sebesar 2,5%. Jadi besarnya kadar zakat yang dapat dikurangkan dari PKP tergantung pada jenis zakat mal yang dibayar oleh Wajib Pajak sekaligus muzaki kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah. Dimana kadar zakatnya dari 2,5% (dua setengah persen) sampai 10% (sepuluh persen).
6. Harus ada bukti dari Amil Zakat
Pada Pasal 23 ayat(1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menyebutkan BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki dan bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
14 Ibid
e-ISSN : 2621-4105
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa zakat yang telah dibayarkan oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atas penghasilan yang  akan  dibayarkan  oleh  wajib  pajak.  Ketentuannya  ialah  zakat  yang  ditunaikan jadi  pengurang  penghasilan  kena  pajak  (PKP)  dengan  melampirkan  struk  bukti pembayaran zakat yang telah diserahkan ke lembaga zakat. Artinya, yang dikurangi oleh zakat bukanlah nominal pajaknya, namun yang dikurangi adalah objek pajaknya.
Pengaturan  atas  pengurangan  PKP  dengan  membayar  zakat  tersebut  telah meringankan  beban  pajak  yang  ditanggung  oleh  wajib  pajak  muslim  yang  juga memiliki kewajiban zakat. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat akan meningkat.
Dengan  adanya    pengaturan  atas  pengurangan  PKP  dengan  membayar  zakat, maka  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  sebagai  wajib  zakat untuk  membayar  zakat  di  badan/lembaga  yang  disahkan  oleh  pemerintah.  Dengan membayar zakat di lembaga yang telah disahkan oleh pemerintah, maka pengeloalan zakat dapat dilakukan oleh pemerintah. perlunya pengelolaan zakat perlu diatur oleh negara, karena adanya beberapa alasan, yaitu: 15
1. Zakat  bukanlah  bentuk charity biasa  atau  bentuk  kedermawanan  sebagaimana infaq, wakaf dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif), sementara charity atau  donasi  hukumnya  sunnah.  Pemungutan  zakat  dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Taubah : 103
2. Potensi zakat yang dapat dikumpulkan  dari masyarakat sangat besar
3. Zakat  mempunyai  potensi  unruk  membantu  pencapaian  sasaran  pembangunan nasional.  dana  zat  yang  sangat  besar  sebenarnya  cukup  berpotensi  untuk menngkatkan  taraf  hidup  masyarakat  jika  disalurkan  secara  terprogram  dalam rencana pembangunan nasional.
4. Agar  dana  zakat  dapat  disalurkan  secara  tepat,  efisien  dan  efektif  sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat
15 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, Malang : UIN-Maliki Press, 2010, hlm. 11.
e-ISSN : 2621-4105
5. Memberikan  kontrol  kepada  pengelola  negara.  Salah  satu  penyakit  yang  masih menggerogoti  keuangan  Indonesia  adalah  korupsi  atau  penyalahgunaan  uang negara. Padahal, sebagian besar pengelola negara ini mengaku beragama Islam.
Dengan  membayar  kepada  badan/lembaga  yang  disahkan  oleh  pemerintah,  maka pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola zakat untuk kemaslahatan umat.
2. Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar  Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Ketentuan Pasal 22 UU Pengelolaan Zakat tersebut diterjemahkan oleh Elis Teti Rusmiati dan Alan Hidayat dengan istilah “mereposisi”. Dalam penelitiannya tentang “Mereposisi Kesadaran Wajib Pajak Melalui Wajib Zakat di Indonesia”, berargumen bahwa kesadaran wajib zakat tumbuh secara signifikan, berbeda dengan wajib pajak. Dalam  masyarakat  religius  khususnya  di  Indonesia,  dorongan  menjalankan  aturan agama lebih kuat/lebih diutamakan dibandingkan aturan negara. Pada kondisi di mana jumlah  penduduk  Indonesia  mayoritas  beragama  Islam,  memasukkan  unsur  zakat sebagai  umpan  penyemangat  (pendorong)  wajib  pajak,  sangat  tepat  dilakukan. Dengan  demikian,  mereposisi  atau  menempatkan  kembali  kesadaran  wajib  pajak melalui wajib zakat, bisa efektif dilakukan. 16 Di sisi lain, dengan adanya ketentuan Pasal  22-23  UU  Pengelolaan  Zakat  diharapkan  dapat  mendorong  kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.
Reposisi zakat terhadap pajak yang terkandung dalam semangat UU Pengelolaan Zakat  tersebut,  pada  kenyataan  di  lapangan  tidak  terimplementasi  dengan  baik. Terbukti  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahuinya.  Masyarakat  yang sudah  paham  pun  banyak  yang  tidak  memanfaatkan  keringanan  dari  peraturan tersebut. Di antara beberapa masalah yang menjadi kendalanya antara lain sosialisasi tidak  maksimal;  pembayaran  zakat  sering  dilakukan  di  masjid-masjid  atau  bahkan diberikan langsung kepada mustahik (pihak penerima zakat) sehingga tidak memiliki bukti setoran resmi dari LAZ/BAZNAS untuk dilampirkan dalam SPT tahunan, nilai zakat  yang  dibayarkkan  tidak  signifikan  mengurangi  pajak  sehingga  menyebabkan masyarakat enggan melampirkan bukti setor zakat pada SPT tahunan mereka, serta
16 Alan Hidayati dan Elis Teti Rusmiati, Sinergi Zakat Dan Pajak Sebagai Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia , Prosiding Seminar Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019, hlm. 143.
e-ISSN : 2621-4105
efektivitas  dan  efisiensi  dalam  proses  pembayaran  zakat  sebagai  pengurang penghasilan kena pajak belum maksimal. 17
Pada penelitian ini, peneliti melakukan survei terhadap 10 orang responden, juga melakukan  penelitian  ke  Lazis  Baiturrahman  Semarang  dan  LAZ  Al-Azhar Semarang.  Hasil  Penelitian  di  Lazis  Baiturrahman  Semarang  menunjukkan  bahwa penerimaan  zakat  pada  tahun  2017  telah  mengumpulkan  dana  zakat  sebesar  Rp 158.426.719,00  sedangkan  pada  tahun  2018  terkumpul  sebesar  Rp  111.820.690,00 dan pada tahun 2019 zakat yang terkumpul sebesar Rp125.202.220,00. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak potensi zakat yang belum tergali dengan baik. 18
Ada  beberapa  penyebab  masyarakat  masih  enggan  membayar  zakat,  salah satunya menurut Bapak Mu’min adalah kurangnya edukasi terhadap masyarakat dan belum adanya intergrasi  yang jelas antara pembayaran zakat dan pajak. Kurangnya edukasi  terhadap  masyarakat  mengakibatkan  banyak  masyarakat  yang  tidak mengetahui  adanya  peraturan  atas  pengurangan  PKP  dengan  pembayaran  zakat. Masih  ada  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa  setelah  membayar  pajak  maka gugurlah kewajiban membayar zakat. Selain  itu, dengan membayar zakat dan pajak maka  beban  yang  ditanggung  juga  semakin  berat.  Penyebab  lainnya  adalah  bahwa masyarakat  belum  tidak  mengetahui  lembaga  mana  saja  yang  sudah  disahkan  oleh pemerintah sebagai penerima setoran zakat. 19
Meskipun dalam UU Pajak Penghasilan dan UU Wakaf telah disebutkan bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) dalam  penghitungan  pembayaran  pajak  penghasilan,  namun  hal  tersebut  belum mampu mendorong minat masyarakat untuk  membayar zakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan bapak Mu’min bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih  belum  mampu  menjadi  pendorong  utama  masyarakat  sadar  akan  membayar zakat,  sehingga  harus  ada  pembaharuan  sampai  kepada  zakat  sebagai  pengurang
17 Ibid., hlm. 143.
18 Hasil Wawancara dengan Lathifa Fahri selaku Direktur Program dan Pemberdayaan Lazis Baiturrahman Semarang, di Semarang tanggal 20 Agustus 2020.
19 Wawancara dengan Mu’min selaku Staff  Bagian Fundraising LAZ Al-Azhar, di Semarang, tanggal 18 Agustus 2020.
pajak.  Karena  secara  hitung-hitungan,  zakat  sebagai  pengurang  PKP  dengan  zakat sebagai pengurang pajak langsung hasilnya akan berbeda. 20
Konsep  reposisi  zakat  sebagai  pengurang  PKP  dalam  impelemtasinya  masih memunculkan  permasalahan,  dimana  salah  satunya  dirasa  kurang  memberikan manfaat  karena  tidak  terlalu    signifikan  dalam  mengurangi  pajak  yang  telah dibayarkan. Sudah selayaknya bahwa zakat bisa dijadikan sebagai pengurang pajak, bukan  sekadar  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak.  hal  ini  sebagiamana pandangan Ketua Umum Baznas 2004-2015 KH Didin Hafiduddin yang menyatakan bahwa  usulan  zakat  sebagai  pengurang  pajak  penting  direalisasikan,  sebab  kedua instrumen tersebut memiliki kesamaan yakni untuk kepentingan bersama. Karenanya bisa saling mendukung tanpa harus menjadi beban ganda bagi muslim di Indonesia. Seandainya potensi zakat digali secara maksimal dengan dorongan pemerintah, maka dalam  program  pengentasan  kemiskinan,  pemerintah  tidak  perlu  berhutang  ke  luar negeri karena hanya dari zakat saja dalam setahun bisa mencapai triliunan rupiah. 21
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya reposisi atas pengurangan  PKP  melalui pembayaran zakat, maka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Masyarakat yang awalnya merasa keberatan atas beban  ganda  yaitu  kewajiban  berupa  pajak  dan  zakat,  setelah  adanya  pengaturan tersebut dapat menjalankan kewajiban membayar pajak dan zakat seiring sejalan. Hal ini  karena  zakat  yang  telah  dibayarkan  dapat  dikurangkan  pada  PKP  dalam penghitungan  pembayaran  pajak  dengan  melampirkan  bukti  setoran  pajak.  Namun demikian  perlu  dingat  bahwa    masyarakat  harus  membayar  zakat  di  lembaga  yang sudah disahkan oleh pemerintah.

## E. PENUTUP
Pengaturan atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar  zakat adalah bahwa  zakat yang telah dibayarkan pada lembaga yang disahkan pemerintah dapat  mengurangi  nominal  PKP  sehingga  pajak  penghasilan  menjadi  berkurang. Reposisi atas pengurangan PKP dengan membayar  zakat layak dilakukan mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Dengan pengurangan
20 Wawancara dengan Mu’min selaku Staff  Bagian Fundraising LAZ Al-Azhar, di Semarang, tanggal 18 Agustus 2020.
21 Alan Hidayati dan Elis Teti Rusmiati, Op.Cit , hlm. 143.
e-ISSN : 2621-4105
pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sehingga pendapatan zakat meningkat dan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011. Gustian  Djuanda, Pelaporan  Zakat  Pengurang  Pajak  Penghasila n,  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2006.
Umrotul Khasanah, Manajemen  Zakat  Modern  :  Instrumen  Pemberdayaan  Ekonomi Umat, Malang : UIN-Maliki Press, 2010.

## Jurnal
Agus Budi Yuwono, “Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan” Jurnal USM Law Review 1 (1), 2018. DOI : 10.26623/julr.v1i1.2233 Alan Hidayati dan Elis Teti Rusmiati, Sinergi Zakat Dan Pajak Sebagai Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia , Prosiding Seminar Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019. Ibnu  Fajarudin, “Kontribusi  Zakat  Sebagai  Pendapatan  Negara  dan  Instrumen Penerimaan Pajak (Sutdi Interpretif), Jurnal Paradigma Accountancy 2 (1), 2019. Iskandar, “ Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak : Adilkah Bagi Umat Islam?”, Jurnal Ius Civile 3 (1), 2019. Ma’zumi,  Tenny  Badina,  Shoma  Febriyani, “Kebijakan  Pengelolaan  Zakat  dan Dampaknya Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi”, Jurnal Syi’ar Iqtishadi 2 (2). 2018.  http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v2i2
Nurjanah Nurjanah, “ Implementasi Pemberdayaan Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah Dalam Kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” Jurnal USM Law Review 1 (2), 2018. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2252 Sri Andriani dan Fitha Fathya, “ Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan pada Badan Amil Zakat” , JRAK 4 (1), 2013. Thamrin Logawali, Sitti Aisyah, Kamaruddin dan Nurfiah Anwar, “ Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa” ,  Jurnal Laa Maysir 5 (1), 2018.

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan
Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

## Internet
Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar, ( https://money.kompas.com , diakses 29 Januari 2020).