## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## AnAlisis Yuridis HAk ingkAr notAris terHAdAp kerAHAsiAAn isi MinutA AktA notAris BerdAsArkAn uujnp dAn kode etik notAris
Juridical analysis of the notary’s right of refusal to Maintain confidentiality of deed Minutes Based on uuJnP and the notary code of ethics
i gusti Made Ardianta Magister Kenotariuatan Universitas Mataram Email: ardiantagusti123@gmail.com

## Aris Munandar
Universitas Mataram Email: arismunandar@unram.ac.id

## djumardin
Univesitas Mataram Email: djumardin@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan hak ingkar Notaris terhadap kerahasiaan isi minuta akta yang dibuatnya berdasarkan UUJNP dan Kode Etik Notaris yaitu tentang pengaturan hak ingkar Notaris dalam perspektif hukum positif Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kewajiban merahasiakan isi minuta akta yang dibuatnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini pengaturan hak ingkar Notaris dalam Hukum Positif Indonesia yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 170 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang hak ingkar serta pada UUJNP Pasal 16 ayat (1) huruf (f) yang mewajibkan Notaris merahasiakan mengenai akta dan segala keterangan yang didapat Notaris dalam proses pembuatan akta dan kewajiban ingkar terdapat pada Pasal 322 ayat (1) KUHP. Undang-undang memberikan hak ingkar yang merupakan hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk meminta undur dari kesaksian, oleh karena itu hak ingkar Notaris yang diberikan oleh Undang- undang tidak hanya merupakan hak, melainkan suatu kewajiban. Perlindungan hukum bagi Notaris pada Pasal 66 UUJNP terkait hak ingkar Notaris dalam kewajiban merahasiakan isi minuta akta yang dibuatnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang, ada dua jenis bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Kata Kunci :  Notaris, Hak Ingkar, Kewajiban, Perlindungan Hukum.

## Abstract
this study aims to examine and analyze the regulation of the notary’s right of refusal to maintain the confidentiality of the deed minutes made by them based on uuJnP (law on notary Position) and the notary code of ethics, regarding the regulation of the notary’s right of refusal from the
perspective of positive law in indonesia, as well as the forms of legal protection for notaries in their obligation to keep the content of the deed minutes they create confidential. this research is a type of normative legal research based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles, and regulations related to this research. Based on the results of this research, the regulation of the notary’s right of refusal in indonesian Positive law is stipulated in article 1909 of the civil code, article 170 paragraph (1) of the criminal Procedure code (KuhaP), which regulates the right of refusal, and in uuJnP article 16 paragraph (1) letter (f), which obliges notaries to maintain confidentiality regarding deeds and all information obtained by notaries in the deed-making process, and the obligation of refusal is stipulated in article 322 paragraph (1) of the criminal code (KuhP). the law provides the right of refusal, which is the right to refuse to testify or the right to withdraw from testimony. therefore, the notary’s right of refusal granted by the law is not only a right but also an obligation. legal protection for notaries in article 66 of uuJnP related to the notary’s right of refusal in the obligation to keep the content of the deed minutes confidential is a form of legal protection provided by the law. there are two types of legal protection given: preventive legal protection and repressive legal protection. legal protection is a reflection of the functioning of the legal system to achieve legal goals, namely justice, utility, and legal certainty.
Keywords: notary, right of refusal, obligation, legal protection.

## A. pendAHuluAn
Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki peran sangat penting dalam mengakomodasi perbuatan hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Vereenigde oost ind. compagnie (VOC) di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) UUD 1945. Pada tanggal 13 November 1954, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-undang ini menegaskan berlakunya reglement op het notaris ambt in nederlands indie (Stbl.1860:3) sebagai reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia. 1
Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 (selanjutnya disebut UUJN).
Beberapa ketentuan dalam UUJN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peru bahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 (selanjutnya disebut UUJN Perubahan).
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
1 Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: Refika Aditama, hal.5.

## 810~822
Lembaga Kenotariatan Indonesia dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yakni bahwa:
“notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan me- miliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”
Peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sifatnya lebih preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penertiban akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. 2 Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris disebut dengan akta. Menurut Pasal 1 angka 7 UUJNP menentukan bahwa:
“akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang- undang ini”.
Akta otentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak (beserta para ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang- orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”
Menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, alat bukti bersifat oral, documentary , atau material. Alat bukti bersifat oral adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam proses persidangan sedangkan alat bukti yang memiliki sifat dokumentary , meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis dan alat bukti bersifat material meliputi alat bukti barang selain dokumen. 3 Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat publik dengan asas kepercayaan dalam melaksanakan jabatan sebagian tugas Negara. 4 Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah jabatan  Notaris menurut  agamanya,  adapun  bunyi salah  satu  sumpah  jabatan Notaris dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN bahwa seorang Notaris harus mampu memegang rahasia jabatannya dengan baik. Selanjutnya Pasal 54 UUJNP ayat (1) disebutkan bahwa :
“notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta dan Kutipan akta kepada orang yang berkepentingan lang- sung kepada akta, ahli waris atau orang yang meperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”
2 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Apek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 7.
3 Sudikno projhodikoro, Hukum acara perdata di Indonesia. Yogyakarta, liberty, 2003, hlm 120.
4 Abidin Murtama, 2012, Wewenang Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004, Surabaya: Mitra Ilmu, hlm. 18.
Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris dilarang memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kecuali kepada orang yang berkepentingan langsung. Notaris merupakan orang yang dipercaya oleh karena itu Notaris wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatan tersebut, kewajiban itu akan berakhir apabila ada suatu kewajiban menurut  hukum untuk bicara.
Pada Pasal 170 ayat (1) KUHAP diatur :
“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan meny- impan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan se- bagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”
Selanjutnya Pasal 322 ayat (1) KUHP  disebutkan :
“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”
Dari penjelasan ketentuan tersebut bahwa Notaris mempunyai hak dan kewajiban untuk tidak membuka, memberitahukan isi akta yang dibuatnya kepada pihak yang tidak berkepentingan agar dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada klien atau para pihak yang tercantum namanya dalam akta tersebut.
Secara yuridis hak ingkar diatur dalam ketentuan KUHPerdata Pasal 1909 menjelaskan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian, siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang- undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal- hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.
Hak ingkar merupakan hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk meminta undur dari kesaksian, hak ingkar Notaris yang diberikan oleh undang- undang tidak  hanya  merupakan  hak  ( verschoningsrecht ),  melainkan  suatu kewajiban ( verschoningsplicht ), artinya bahwa Notaris wajib untuk tidak bicara, bukan hanya hak untuk tidak bicara. 5
Selanjutnya Pasal 54 UUJNP disebutkan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang mememiliki hak, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris dilarang memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kecuali kepada orang yang berkepentingan langsung.
UUJN dan Kode Etik Notaris mengatur tentang Notaris dalam menjalankan jabatannya, Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) segala aturan yang telah ditentukan wajib untuk ditaati oleh Notaris, Kode Etik Notaris mengatur tentang kewajiban serta larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, Kode Etik Notaris menjadi pedoman dalam berprilaku Notaris sehari-hari.
Notaris dalam menjalankan tugasnya, sering terlibat dalam permasalahan perdata yang disebabkan oleh para pihak yang membuat akta dihadapannya, permasalahan tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik/polisi dan penuntut/jaksa, dan selanjutnya penyidik/polisi dan penuntut/jaksa langsung memanggil Notaris berdasarkan surat
5 GHS Lumban Tobing. Peraturan Jabatan Notaris, Didalam Laurensius, hlm. 122.

## 812~822
panggilan. Terkait hal tersebut pada Pasal 66 UUJNP menyebutkan bahwa mengambil fotocopy minuta akta Notaris serta pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau Hakim harus mendapatkan persertujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, jika ditolak oleh MKN maka Notaris tidak wajib untuk memberikan salinan dan memberikan keterangan sebagai saksi. Oleh karena itu jika Notaris dipanggil tapi belum mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, walaupun Notaris dipanggil berkali-kali, Notaris tidak wajib untuk datang untuk memenuhi pemanggilan tersebut. Namun sering terjadi Notaris tidak datang dan dianggap membangkang, karena tidak bersedia untuk memenuhi panggilan, lalu dipanggil secara paksa dan untuk sementara ditangkap atau ditahan, karena dianggap menghalang-halangi/mengganggu pemeriksaan oleh pihak yang berwajib. Para Notaris sering mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dengan hubungannya hak ingkar Notaris, ketika seorang Notaris untuk diminta keterangan mengenai akta yang dibuatnya atau dipanggil sebagai saksi terkait dengan akta yang dibuatnya, Notaris sering dianggap tidak mempunyai rahasia jabatan, yang diatur dalam UUJN, demikian juga hak ingkar Notaris.
Pada Pasal 66 UUJNP dan Permenhumkam Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, pada Pasal 33 ayat (1) dijelaskan terkait dengan pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris dalam hal adanya dugaan tindak pidana dan lain sebagainya, sedangkan pada ayat (2) menjelaskan tentang pemberian persetujuan atau penolakan yang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Namun belum ada Pasal-Pasal yang menjelaskan terkait dengan dasar-dasar di lakukan penolakan pemanggilan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan.
Selanjutnya pada Pasal 4 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJNP menyebutkan Notaris wajib untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang didapat Notaris dalam proses pembuatan akta, kecuali undang- undang menentukan lain. UUJN tidak mengatur secara khusus terkait penggunaan  hak ingkar Notaris,  Dalam hal ini terjadi kekaburan Norma akibat belum adanya pengaturan terkait batasan-batasan mana untuk Notaris memakai hak ingkar Notaris, sehingga kewajiban ingkar Notaris sering tidak dilaksanakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

## B. Metode
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan ( law in books ). 6 Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah dalam menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dalam perspektif internal dengan objek
6 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali- Pers, hlm. 118.
penelitiannya adalah norma- norma hukum. Disisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. 7
Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan Undang-Undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Yaitu:
1) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( statue approach ). Pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. 8
2) Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ).
Pendekatan konseptual yang dilakukan dalam peneliti ini tidak beranjak dari ketentuan hukum yang ada. Dalam pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum seperti misalnya pandangan sarjana dan doktrin-doktrin ilmu hukum. 9

## C. AnAlisis dAn peMBAHAsAn
1. pengaturan Hak ingkar notaris dalam perspektif Hukum positif indonesia dan uujnp serta kode etik notaris.
Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribae pada jaman Romawi kuno. scribae adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “ nota literaria ” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie ), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro. 10
Pada tanggal 13 November 1954, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-Undang ini menegaskan berlakunya reglement op het notaris ambt in nederlands indie (Stbl.1860:3) sebagai Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia untuk Notaris di Indonesia. 11 Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris ini yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum ( openbaar ambtenaar ) satu- satunya yang berwenang ( uitsluitend bevoegd ) untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpannya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya; semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum
7 Johny Ibrahim, Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 57.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013. hlm.
133. 9 ibid . hlm. 177.
10 Anke Dwi Saputro, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 40-41.
11 ibid . hal.5.

## 814~822
tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain ( ambtenaren of personen ). 12
Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 (selanjutnya disebut UUJN). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini. Dengan adanya UUJN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 13 Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi berbagai ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, peraturan tersebut antara lain:
1) reglement op het notaris ambt in nederlands indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
2) ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris. Dalam keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara 014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 ditegaskan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum baik bagi Notaris sendiri dan bagi masyarakat umum yang menggunakan jasa Notaris karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai satu-satunya pejabat yang membuat akta otentik yang pembuktiannya dan jaminan kepastian hukum tercapainya ketertiban umum sesuai pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. 14
Sejak berlakunya UUJN yang merupakan dasar hukum yang baru dan juga sebagai bahan untuk mengembangkan Hukum Notaris Indonesia, maka Hukum Notaris Indonesia hanya dapat maju dan berkembang dari dan oleh kalangan Notaris Indonesia sendiri. 15 Beberapa ketentuan dalam UUJN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
12 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberti, 1985, hal. 146.
13 Habib Adjie, Op.Cit.. hal.7.
14 ibid . hal.240.
Indonesia Nomor 5491, di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 (selanjutnya disebut UUJN Perubahan).
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN dan berdasarkan undang-undang lainnya, Notaris memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal (1) UUJNP menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib 15 :
a.  bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
b.  membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c.  melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d.  mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
e.  memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f.  merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g.  menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi  buku  yang  memuat  tidak lebih  dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h.  membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i.  membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j.  mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k.  mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l.  mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
n. menerima magang calon Notaris.
Kewenangan Notaris di atur dalam UUJN pada pasal 15 ayat (1) yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang- undang. Dalam ayat (2) Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku

## 816~822
khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang terkait jabatan sebagai Notaris yang membuat suatu akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna, seorang Notaris harus selalu mengacu pada ketentuan dalam UUJN, UUJNP dan kode etik profesi Notaris. Notaris mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum civil law untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/ mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Prinsip-prinsip kenotariatan yang menjadi ciri dari Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara, berwenang membuat akta autentik dan menjalankan jabatannya dengan mandiri ( independent ) dan tidak berpihak ( impartial ) serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh. Notaris menjalankan jabatan dan menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan Kode Etik Notaris.
Fungsi Notaris tidak sebatas membuat akta autentik tetapi dengan dasar dan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis maka Notaris dapat mendeteksi kemungkinan iktikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan serta melindungi pihak-pihak lemah kedudukan sosial ekonomi dan yuridis dengan demikian melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik. Notaris menjamin kecakapan serta kewenangan dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum di dalam akta yang dibuatnya. 16
Negara dengan sistem civil law adalah negara yang sistem hukumnya dikembangkan oleh para ilmuwan dan ditetapkan oleh negara. Hakim berperan sebagai pihak yang memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang ada. Hakim hanya berperan sebagai pihak yang menerapkan hukum, bukan sebagai pihak yang menetapkan hukum. Sistem civil law sangat mementingkan keberadaan peraturan perundang-undangan, dibandingkan keputusan-keputusan hakim sehingga hakim hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum. Hukum yang dibuat merupakan alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bahkan hubungan antar individu juga diatur di dalamnya. Selanjutnya Pengaturan hak ingkar Notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dijelaskan sebagai berikut:
a.  Pengaturan dalam KUHPerdata.
Dalam Pengaturan Hak Ingkar Notaris dalam Hukum Positif Indonesia Hak Ingkar terdapat pada Pasal 1909 KUHPerdata menyebutkan bahwa:
semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka hakim. namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;
1.  siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping de- rajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak:
2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
16 https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-fungsi-dan-keberadaan-Notaris-indo- nesia- lt5d89c363be3a9/?page=2 di akses pada tanggal 15/08/2023, Pukul 18:00 WITA.
3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.
KUHPerdata memberikan Hak Ingkar terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang di jelaskan pada Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata.
b.  Pengaturan dalam KUHAP.
Notaris merupakan orang yang dipercaya oleh karena itu Notaris wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatan tersebut, kewajiban itu akan berakhir apabila ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara. Hal tersebut juga di jelaskan pada Pasal 170 ayat (1) KUHAP yaitu Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
c.  Pengaturan dalam UUJN.
Pada Pasal 4 UUJN dalam sumpah/janji Jabatan Notaris wajib merahasiakan terkait dengan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pelaksanaan jabatan, dan selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada pasal 16 huruf (f) yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
“Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali un- dang-undang menentukan lain”.
Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali diperintahkan Undang-undang untuk membukanya. Oleh karena itu, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta dan ahli warisnya. Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi Notaris diatur melalui kode etik Notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi Notaris. Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang. d.  Pengaturan dalam Kode Etik Notaris.
Dalam melaksanakan tugasnya Notaris harus mentaati dan menjalankan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. Terdapat hubungan antara kode etik dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Adanya hubungan

## 818~822
antara kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi. Notaris itu sendiri. Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya. 17

## 2. Bentuk perlindungan Hukum Bagi notaris dalam kewajiban untuk Meraha- siakan isi Minuta Akta Yang dibuatnya.
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 18 Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan- tujuan hukum. Tujuan- tujuan hukum tersebut yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yaitu:
a) Keadilan
Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. 19
b) Kepastian Kepastian hukum (Belanda: rechtszekerheid, Inggris ( legal certainty ) adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh atau tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:
1) Soal dapat ditentukannya ( bepaalbaarheid ) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi predictability (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
2) Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada yang tidak tertulis. 20
c) Kemanfaatan
17 Anas, Mohammad. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Persetujuan Tinda- kan Kepolisian Terhadap Notaris. Vol.2.no. 1. (2014) Hal 17-18
18 Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum., hal. 74.
19 M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.
20 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. Pengantar Ilmu Hukum. Rajawali Pers. 2014. hlm.
Definisi dan Arti Kata Asas Kemanfaatan ialah prinsip yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari sudut pandang manfaatnya. Prinsip ini biasa digunakan dalam praktik peradilan ketika Pengadilan tidak dapat menemukan lagi konsep hukum yang akan diterapkan dalam suatu perkara. Asas kemanfaatan bukan instrumen murni yang muncul dalam kajian hukum. Kajian asas kemanfaatan baru muncul dalam kajian hukum melalui teori tiga substansi hukum yang dipopulerkan oleh Gustav Radbruch. Berdasarkan kajian teoritis, asas kemanfaatan memiliki hubungan dekat dengan ajaran utilitarianisme yang mengartikan persepektif kemanfaatan sebagai cara pandang yang bertujuan untuk membuat terciptanya kebahagiaan dalam jumlah kuantitas dan kualitas terbanyak. Merujuk pada hal-hal tersebut, penerapan asas kemanfaatan dalam hukum tidak dapat dikaitkan kepada para pihak yang bersengketa melainkan lebih mengarah kepada keberpihakan masyarakat luas termasuk terjaminnya ketertiban. Pada kondisi ideal, masyarakat luas cenderung akan bahagia ketika tertib hukum dijalankan. Artinya positivisme hukum dalam kondisi ideal merupakan hal terukur yang dicita-citakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penerapan asas kemanfaatan untuk menabrak positivisme hukum memerlukan kajian menyeluruh terhadap dampaknya di masyarakat dan bukan hanya terpaku pada kepentingan pihak yang bersengketa saja. 21
Perlindungan hukum merupakan perlindungan hak-hak subyek hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan). Muschin mengkategorikan perlindungan hukum ke dalam dua jenis, yaitu: 22
a) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak subyek hukum sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan di dalam undang-undang.
b) Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan terakhir terhadap suatu pelanggaran hak. Perlindungan ini berupa sanksi, seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris selain pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. MKNW memberikan peran penting dalam pemeriksaan dan perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana. MKN berwenang memberikan persetujuan atau penolakan kepada penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum, atau hakim yang hendak memanggil Notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan, hal ini merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif.
Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa:
21 https://kamushukum.web.id/arti-kata/asas-kemanfaatan/ di akses pada tanggal 10/09/2023, pukul 09:30 WITA.
22 Muchsin, Disertasi: Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

## 820~822
Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentin- gan proses peradilan dalam pemanggilan notaris, dilakukan dalam hal:
a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat- surat notaris dalam penyimpanan notaris;
b.  belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peratu- ran perundang- undangan di bidang hukum pidana;
c.  adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
d.  adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau e.  adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum). selanjutnya pada 33 ayat (2) menyebutkan bahwa :
“Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan notaris Wilayah.”
Pada pasal 33 ayat (1) dan (2) tersebut menjelaskan tentang pemberian persetujuan dan penolakan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, Pemberian persetujuan atau penolakan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yang bertujuan memberikan perlindungan bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya.

## 3. perlindungan Hukum terkait Hak ingkar notaris dalam Hal pemanggilan dan pemeriksaan notaris.
Perlindungan hukum terhadap Notaris, baik hal itu sebagai saksi, tersangka, maupun terdakwa berdasarkan UUJNP hal ini diatur secara khusus pada Pasal 66 ayat (3). Menjelaskan:
“Majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja ter- hitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetu- juan.” notaris mempunyai hak dan kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada no- taris,  bahwa notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta. Penerapan Pasal 66 uuJn merupakan koridor hukum dalam memberikan persetujuan untuk  dilakukan  tindakan  pro  justicia  terhadap  notaris dan  untuk  itu  MPd  dapat menggunakan dua tolak ukur, yaitu: 23
1) Persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi, dalam hal akta-akta Notaris merupakan alat bukti yang sangat relevan dengan peristiwa pidana yang diduga kuat terjadi.
2)  Persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai tersangka dan/atau terdakwa hanya dapat diberikan oleh MKN, sepanjang Notaris yang bersangkutan lebih dahulu telah terbukti melakukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatannya atau profesionalitasnya berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Daerah.
Dalam proses memberikan persetujuan, Majelis Kehormatan Notaris diharuskan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tujuan untuk pemeriksaan terhadap Notaris adalah untuk melindungi Notaris dari jabatannya yang mewajibkan untuk merahasiakan
23 Pieter E. Latumeten, Problematika Kenotariatan: Seputar Masalah Hukum Penerapan Pasal 66 UUJN, Renvoi No. 28, Th. 3, September 2005, hal. 27.
segala sesuatu mengenai akta yang dibuat olehnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, UUJN-P yang menyatakan bahwa seorang Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya, tujuan merahasiakan adalah melindungi kepentingan para pihak yang terkait di dalam akta yang dibuat oleh Notaris.

## 4. perlindungan hukum bagi notaris sebagai saksi dalam proses pengadilan terkait dengan kewajiban untuk merahasiakan isi minuta akta yang dibuatnya.
Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang diberikan oleh Undang-undang adalah hak ingkar. Notaris wajib untuk merahasiakan tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam minuta akta, tetapi juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kapasitasnya sebagai seorang Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya, walaupun hal tersebut tidak dicantumkan dalam minuta akta. Berdasarkan hak ingkar yang diberikan kepadanya, Notaris dapat juga mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan cara menuntut penggunaan hak ingkar.
Selanjutnya jika Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim akan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka Penyidik, Penutut Umum, atau Hakim tersebut juga harus memperoleh persetujuan MKNW, seperti yang di atur dalam Pasal 66 UUJNP dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Permenhumkam Nomor 17 Tahun 2021. Tujuan Pasal-pasal tersebut terhadap Notaris tidak lain ialah untuk melindungi Notaris dari jabatannya yang mewajibkannya untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya, hal tersebut telah di atur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tujuan dari seorang Notaris merahasiakan adalah selain untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta dan juga untuk memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan akta yang dibuatnya agar tidak terjadi kerugian atau suatu masalah di kemudian hari.

## d. kesiMpulAn
Pengaturan Hak Ingkar Notaris dalam Hukum Positif Indonesia yaitu diatur pada ketentuan KUHPerdata Pasal 1909, Pasal 170 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan tentang Hak Ingkar, Selanjutnya terkait kewajiban melaksanakan Hak ingkar terdapat pada Pasal 4 UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 66 UUJNP dan berikutnya kewajiban ingkar terdapat pada Pasal 322 ayat (1) KUHP. Hak ingkar Notaris yang diberikan oleh Undang- undang tidak hanya merupakan hak, melainkan suatu kewajiban. Hak ingkar Notaris tidak diatur secara khusus dalam UUJN sehingga belum ada pengaturan terkait dengan batasan- batasan untuk penggunaan hak ingkar Notaris di dalamnya.
Bentuk perlindungan hukum terkait hak ingkar Notaris dalam kewajiban merahasiakan isi minuta akta yang dibuatnya adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, Bentuk Perlindungan hukum bagi Notaris dalam peraturan perundang- undangan diatur pada Pasal 66 UUJNP dan pelaksanaannya diatur pada Permenhumkam Nomor 17 Tahun 2021 pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang pemberian persetujuan atau penolakan yang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pasal ini merupakan bagian dari bentuk perlindungan hukum preventif yang
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 822~822
bertujuan memberikan perlindungan bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya. Dalam UUJNP ataupun Permenhumkam Nomor 17 Tahun 2021, belum menjelaskan tentang dasar-dasar penolakan pemanggilan Notaris oleh MKN Wilayah, oleh karena itu masih di perlukan pengaturan yang lebih tegas agar Notaris mendapatkan perlindungan hukum yang nyata dan Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta autentik.

## dAFtAr pustAkA
Buku-buku:
Abidin Murtama, 2012, Wewenang tanggung Jawab notaris Berdasarkan uuJn no.
30 tahun 2004 , Surabaya: Mitra Ilmu.
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian hukum , Jakarta: Rajawali Pers.
Anas, Mohammad. Kewenangan Majelis Kehormatan notaris Memberikan Persetujuan tindakan Kepolisian terhadap notaris . Vol.2.no.  1. (2014).
Anke Dwi Saputro, 2008, Jati diri notaris indonesia dulu , Sekarang dan Di Masa Datang:  100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. Pengantar ilmu hukum . Rajawali Pers. 2014. GHS Lumban Tobing. Peraturan Jabatan notaris , Didalam Laurensius.
Habib Adjie, 2009, sanksi Perdata dan administratif terhadap notaris sebagai Pejabat Publik , Bandung: Refika Aditama.
Johny Ibrahim, teori dan Metedologi Penelitian hukum normatif , Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
Muhammad Sadi. Pengantar ilmu hukum . Prenadamedia Group. Jakarta. 2015.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum , Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013. Satjipto  Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah .
jurnal Masalah Hukum.
Sjaifurrachman dan Habib Adjie, apek Pertanggung Jawaban notaris dalam Pembuatan akta . Mandar Maju, Bandung, 2011.
Sudikno Mertokusumo, hukum acara Perdata indonesia, Yogyakarta, Liberti, 1985. Sudikno projhodikoro, hukum acara Perdata di indonesia . Yogyakarta, Liberty, 2003.
Pieter E. Latumeten, Problematika Kenotariatan: seputar Masalah hukum penerapan Pasal 66 uuJn ., Renvoi No. 28, Th. 3, September 2005.
sumber internet:
https://kamushukum.web.id/arti-kata/asas-kemanfaatan/ di akses pada tanggal 10/09/2023, pukul 09:30 WITA.
https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-fungsi-dan-keberadaan-Notaris- indonesia- lt5d89c363be3a9/?page=2 di akses pada tanggal 15/08/2023, Pukul 18:00 WITA.