Volume 2 Issue 2, August 2020: pp. 137-157.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kedudukan Hukum Pemangku Jabatan Sekretaris Desa yang Baru Tanpa Pemberhentian Sekretaris yang Lama
Legal Position of the New Village Secretary Position Without Termination of the Old Secretary
Moh. Iksanuddin Makmun Universtas Terbuka E-mail: iksand_84@yahoo.com

## La Sensu
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: lasensu18gmail.com

## Kamaruddin Jafar
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: kamaruddinjafar88@gmail.com
Abstract: The purpose of this research is to (1) find out and analyze the legal position of  the  new  Village  Secretary  position  holders  without  the  termination  of  the  old Village  Secretary,  (2)  analyzing  the  legal  settlement  of  the  existence  of  two stakeholders in the Village Secretary position in Labunti Village Government due to the absence of the termination of the old official. This research is a normative study which is based on reviewing the laws and regulations relating to issues, especially laws and regulations relating to villages. The results of this research indicate that (1)  The  legal  position  of  the  Village  Secretary  is  the  Village  Secretary  who  is appointed by the Village Head from a Non-PNS element because it is in accordance with  the  provisions  of  Law  Number  6  of  2014,  Article  49  paragraph  (2)  that  the Village Head in appointing The village apparatus first consults with the sub-district head  on  behalf  of  the  Regent/Mayor  and  the  appointed  village  apparatus  is  fully responsible  to  the  village  head.  The  old  Village  Secretary  who  came  from  a  civil servant element did not have a legal standing to hold the position of Village Secretary due  to  violations  of  Law  Number  6  of  2014  concerning  Villages.  (2)  The  legal settlement  of  the  existence  of  two  Dasa  Secretary  positions  in  the  village administration due to the absence of the termination of the old official, namely the principle of preference or priority, namely "lex posteriori derogat legi priori" is the new statutory regulation that overrides the old legislation . This understanding can be  explained  that  Government  Regulation  Number  78  of  2013  concerning Procurement  of  Civil  Servants,  is  a  new  statutory  regulation,  while  Government Regulation  Number  45  of  2007  concerning  Requirements  and  Procedures  for
Appointing  Village  Secretaries  to  Become  Civil  Servants,  is  a  statutory  regulation which is old.
Keywords: Legal Standing; Secretary; Villages
Abstrak: Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  (1)  mengetahui  dan menganalisis  kedudukan  Hukum  pemangku  Jabatan  Sekretaris  Desa  yang  baru tanpa  pemberhentian  Sekretaris  Desa  yang  lama,  (2)  menganalisis  penyelesaian hukum  terhadap  adanya  dua  pemangku  jabatan  Sekretaris  Dasa  dalam pemerintahan  Desa  Labunti  akibat  ketiadaan  pemberhentian  pejabat  lama. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yang  didasarkan  dengan  cara mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan permasalahan khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  (1)  Kedudukan  jabatan  Sekretaris Desa yang sah adalah Sekretaris Desa yang diangkat Kepala Desa dari unsur Non- PNS karena sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 49 ayat (2) bahwa Kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa terlebih dahulu berkonsultasi ke camat atas nama Bupati/Walikota dan terhadap perangkat Desa yang diangkat bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala Desa. Sekretaris Desa  yang  lama  berasal  dari  unsur  PNS  sudah  tidak  mempunyai legal  standing untuk  memangku  jabatan  sebagai  Sekretaris  Desa  karena  terjadi  pelanggaran Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  (2)  Penyelesaian  hukum terhadap adanya dua pemangku jabatan Sekretaris Dasa dalam pemerintahan desa akibat ketiadaan pemberhentian pejabat lama yaitu diberlakukan asas preferensi atau asas pengutamaan, yaitu “ lex posteriori derogat legi priori ” adalah peraturan perundang-undangan  yang  baru  mengesampingkan  peraturan  perundang- undangan  yang  lama.  Pengertian  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  Peraturan Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2013  tentang  Pengadaan  Pegawai  Negeri  Sipil, merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  baru,  sedangkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2007  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, merupakan peraturan perundang-undangan yang lama.
Kata kunci: Kedudukan Hukum; Sekretaris; Desa

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004,  pengaturan  mengenai  desa  hanya  dituangkan dalam  Pasal  200  sampai  dengan  Pasal  216.  Di  dalam  Pasal  202  disebutkan  bahwa Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Yang menjadi perhatian terkait pengaturan desa di dalam undang-undang ini adalah substansi Pasal 202 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan”. Dari pengaturan  terkait  pemerintahan  desa  sebelumnya,  tidak  pernah  terdapat  substansi pengaturan  yang  mensyaratkan  bahwa  di  dalam  Pemerintahan  Desa  diisi  dari  unsur
pegawai  negeri.  Terlebih  untuk  Sekretaris  Desa  yang  merupakan  perangkat  desa  dan bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.
Selama  ini,  pengangkatan  perangkat  desa  termasuk  di  dalamnya  adalah Sekretaris  Desa  menjadi  kewenangan  dari  Kepala  Desa.  Secara  hierarki  kepangkatan, perangkat  desa  berada  di  bawah  Kepala  Desa  untuk  membantu  kepala  desa,  sehingga pertanggung  jawaban  Sekretaris  Desa  adalah  terhadap  Kepala  Desa.  Sedangkan pengangkatan Sekretaris Desa PNS adalah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama  Bupati/Wali  Kota,  hal  tersebut  menyebabkan  para  Sekretaris  Desa  merasa  tidak perlu  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Desa.  Di  samping  itu  dengan  proses pengangkatan Sekretaris Desa yang tidak melalui uji kompetensi seperti tes penerimaan PNS  pada  umumnya  membuat  ketidakpercayaan  masyarakat  desa  akan  kualitas perangkat pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa 1 .
Perdebatan soal bentuk dan jenis kewenangan lokal desa berdasarkan hak asal- usul,  dan  kewenangan  desa  berskala  lokal  sampai  saat  ini  masih  terus  bergulir,  dan bahkan tidak sedikit kalangan pemerintahan desa masih bingung menerjemahkan secara substantif soal kewenangan tersebut. Hal ini disebabkan penafsiran terkait kewenangan tersebut memiliki konsekuensi langsung dan tidak langsung terhadap cakupan kekuasaan atas pengusulan, perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran negara di desa. Secara normatif kewenangan tersebut merupakan mandat dari ketentuan Pasal 33 huruf a  dan  b  dan  Pasal  34  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  pada  ketentuan umumnya  mendefinisikan  sekaligus  menjelaskan  bahwa  desa  adalah  kesatuan masyarakat hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
Lahirnya Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  termasuk  di dalamnya mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. Pada perjalanannya Kepala
1 M. Farid Ridha dan Sujianto, “ Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadai PNS ”, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 40.
Desa  Labunti  Kecamatan  Lasalepa  Kabupaten  Muna  melaksanakan  amanat  Undang- Undang tersebut dengan melakukan pemilihan Sekretaris Desa serta perangkat lainnya yang  mempunyai  pengaruh  dan  pembawaan  luar  biasa  bagi  masyarakat  desa  dan  dari kalangan  penduduk  desa  Labunti  setempat  yang  cakap  dan  berpengaruh  justru melahirkan  masalah  baru  yaitu  Kepala  Desa  Labunti  mengangkat  pemangku  jabatan Sekretaris  Desa  yang  baru  tanpa  memberhentikan  Sekretaris  Desa  yang  lama  terkait kewenangan terbatas yang dimiliki Kepala Desa sehingga terdapat dua Sekretaris Desa dalam satu pemerintahan desa dan kondisi ini tidak lazim sehingga akan mempengaruhi jalannya pemerintahan di Desa Labunti.
Secara  historis  pemilihan  dan  pengangkatan  Sekretaris  Desa  yang  baru  oleh kepala  desa  Labunti  telah  berjalan  lama.  Timbulnya  konflik  kepemimpinan  sekretaris yang  berkepanjangan  akibat  fanatisme  dan  kerasnya  konfrontasi  pendukung  antara sekretaris yang lama dalam hal ini sekretaris unsur PNS dan sekretaris baru dari unsur Non-PNS.  Konflik  diawali  dengan  ketidakpuasan  akan  adanya  kepentingan,  dan  reaksi sejumlah  pihak  yang  berkepentingan.  Sebagai  contoh  pengurusan  dalam  bidang administrasi pengambilan formulir KTP, Surat izin kegiatan hajatan sosial, pengurusan surat keterangan domisili dan lain-lain menimbulkan kerancuan administrasi dalam desa karena  dalam  prosesnya  atau  perjalanannya  tidak  melewati  satu  pintu  yaitu  bagi masyarakat  yang  mendukung  Sekretaris  Desa  lama  akan  mengurus  segalah  keperluan administrasi  kepada  Sekretaris  Desa  tersebut,  sebaliknya  bagi  masyarakat  yang mendukung sekretaris yang baru akan mengurus segalah keperluan administrasi kepada sekretaris yang baru. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya dualisme kepemimpinan Sekretaris Desa. Uraian tersebut di atas penulis menganggap sebagai adanya pengakuan secara  sepihak  dari  masyarakat  tentang  kedudukan  Sekretaris  Desa,  bahkan  secara radikal masyarakat tidak memberi pengakuan (bukan pemberian) tentang kewenangan salah  satu  Sekretaris  Desa.  Persoalan-persoalan  seperti  inilah  yang  banyak  menjadi polemik  yang  tidak  akan  terjawab  apabila  persoalan  tersebut  tidak  digali  secara mendalam melalui sebuah kajian ilmiah.
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan Hukum pemangku Jabatan Sekretaris Desa yang baru tanpa pemberhentian Sekretaris  Desa  yang  lama.  Selain  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis penyelesaian  hukum  terhadap  adanya  dua  pemangku  jabatan  Sekretaris  Dasa  dalam pemerintahan Desa Labunti akibat ketiadaan pemberhentian pejabat lama.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dimana penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai sebuah  bangunan  sistem  norma, 2 sehingga  metode  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  kualitatif,  yaitu  mencari  dan  mengumpulkan  data  yang  ada  hubungannya dengan  obyek  dan  permasalahan  yang  diteliti,  kemudian  diambil  dan  disusun  secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang  dibahas.  Sesuai  teori,  Peter  Mahmud  Marzuki  mengemukakan  suatu  penelitian menggunakan beberapa pendekatan sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ) 3 .  Penelitian  tersebut  menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep antara lain;
1) Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  digunakan  untuk mencari  dan  menemukan  kerangka  hukum  dalam  pemangku  jabatan Sekretaris Desa yang mengakibatkan adanya pengangkatan Sekretaris Desa yang  baru  tanpa  pemberhentian  sekretaris  yang  lama  dalam  ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2) Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  adalah  merupakan pendekatan  melalui  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  dalam  pendekatan  konsep  mal  administrasi,  wewenang, perizinan, serta konsep tanggung jawab dan gugat. Selanjutnya, penelitian ini menguji pemangku jabatan Sekretaris Desa yang mengakibatkan adanya pengangkatan Sekretaris Desa yang baru tanpa pemberhentian sekretaris yang  lama  khususnya  dalam.  Konsep  tersebut  juga  secara  universal menelaah pandangan-pandangan hukum dari berbagai negara 4 .
3) Pada  pendekatan  kasus  ( case  approach )  yang  mana  menganalisis  kasus khususnya pada Keputusan Kepala Desa Labunti Nomor 01 Tahun 2019 dan putusan Bupati Muna No. 754 Tahun 2019 yang bersifat preskriptif 5 dengan tujuan  menemukan ratio  decidendi yang  mempunyai  hubungan  dengan kasus yang diteliti.
2 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 33.
3 Ibid, hlm. 35.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Pradana Media Grup. 2007, hlm. 137.
5 Ibid, hlm. 119.
Untuk  sumber  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer antara lain; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Ketentuan  Pasal  81  dan  82 Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan  di  atas,  terdapat  juga  sumber  hukum  primer  lainnya  yaitu  Bupati  Muna. Adapun putusan Bupati Muna yang ditelaah dalam penelitian ini adalah Putusan No. 754 Tahun  2019  dan  Keputusan  Kepala  Desa  Labunti  Nomor  01  Tahun  2019  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijisde ).  Bahan  hukum  sekunder terdiri dari buku-buku hukum termasuk tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus  hukum  dan  komentar-komentar  atas  putusan  pengadilan  serta  hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan  Pemangku  Jabatan  Sekretaris  Desa  yang  Baru  Tanpa  Pemberhentian Sekretaris Desa yang Lama
Berbicara tentang negara, terutama di dalam konsep negara hukum dan demokrasi, maka kita akan menemukan persoalan yang menyangkut tentang kebijakan/politik hukum itu bagaimana  dibangun.  Karena  salah  satu  ciri  daripada  negara  yang  berdasarkan  atas hukum ( rechstaat ) dan bukan berlandaskan pada kekuasaan politik (machstaat ) belaka dalam menjalankan roda pemerintahan negara, ialah ditandai oleh bagaimana proses dari akumulasi politik yang menyangkut kepentingan negara sebagai lembaga yang memiliki otoritas  untuk  mengatur  kehidupan  sosial  masyarakat  itu  menjalankan  kepentingan negara atas nama rakyatnya dalam membentuk peraturan perundang-undangan. 6
Sebagai  Negara  yang  berdasarkan  hukum,  segala  aspek  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  termasuk  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  harus  berdasarkan  hukum.  Untuk  mewujudkan  negara  hukum  tersebut, diperlukan  tatanan  yang  tertib  dalam  bidang  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  dan  harus  dilaksanakan  sejak  tahap  perencanaan  sampai  dengan
6 Soimin, Pembentukan  Perundang-undangan  Negaradi  Indonesia  (Perspektif  Ketatanegaraan  Indonesia) , Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 1.
pengundangan. 7
Salah  satu  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  dimaksud  adalah peraturan desa. Keberadaan peraturan desa sudah diatur dalam undang-undang tentang Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  namun  belum memberikan  definisi  atau  batasan  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  peraturan  desa. Rumusan  tentang  peraturan  desa  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  yaitu  peraturan  perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Definisi ini juga yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang Desa.

## Sekretaris Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bagian kelima Perangkat Desa, Pasal 48 dan  Pasal  49  ayat  (1)  yaitu,  Perangkat  Desa  terdiri  dari:  Sekretaris  Desa,  Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Pasal 49 ayat (1), Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kemudian di jelaskan dalam Peraturan  Pemerintah  No.45  Tahun  2007  Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pengertian Sekretaris Desa adalah  Perangkat  Desa  yang  bertugas  membantu  Kepala  Desa  dalam  bidang  tertib administrasi  pemerintahan  dan  pembangunan  serta  pelayanan  dan  pemberdayaan masyarakat. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## Pengangkatan Perangkat Desa
Disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat Desa bertugas  membantu  Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  dan dalam  hal  pengangkatan  perangkat  Desa  oleh  Kepala  Desa  disebutkan  dalam  ayat  (2) bahwa Kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa terlebih dahulu berkonsultasi ke
7 Wahiduddin  Adams,  dalam  kata  pengantar  buku Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  92/PUU- X/2012  Tanggal  27  Maret  2013) ,  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, hlm. v.
Camat  atas  nama  Bupati/Walikota  dan  terhadap  perangkat  Desa  yang  diangkat bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Desa.
Pengangkatan  perangkat  Desa  di  samping  memilik  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  juga  terdapat  mekanisme  disebutkan  dalam  Pasal  66  Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa,  bahwa  mekanisme  pengangkatan  perangkat  Desa  adalah  dengan mekanisme sebagai berikut:
1) Kepala  Desa  melakukan  penjaringan  dan  penyaringan  atau  seleksi  calon perangkat Desa;
2) Kepala  Desa  melakukan  konsultasi  dengan  camat  atau  sebutan  lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
3) Camat  atau  sebutan  lain  memberikan  rekomendasi  tertulis  yang  memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa dan
4) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
Terhadap tim yang dimaksud pada poin (a) diberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur yang dituangkan dalam peraturan Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Dalam pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa bukanlah menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap kepala  Desa  dengan  kehendak  sendiri  tanpa  harus  mempertimbangkan  syarat-syarat sebagai  perangkat  Desa  dan  mekanisme  pengangkatan  perangkat  Desa,  proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang  baik  yaitu  perangkat  Desa  yang  diangkat  memiliki  etos  kerja  yang  baik  dan profesional. Kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa harus taat pada ketentuan- ketentuan  tentang  mekanisme  pengangkatan  perangkat  Desa,  kewenangan  dalam mengeluarkan  dan  menetapkan  perangkat  Desa  sangat  di  ikuti  dengan  syarat  dan mekanisme  salah  satunya  yang  paling  jelas  adalah  dengan  adanya  keterlibatan  camat untuk memberikan rekomendasi secara tertulis kepada kepala Desa untuk mengangkat perangkat Desa dengan demikian maka kepala Desa terhadap kewenangan mengangkat perangkat  Desa  terdapat  keterlibatan  camat  sebagai  jalur  konsultasi,  kepala  Desa  yang mengeluarkan  surat  keputusan  pengangkatan  perangkat  Desa  karena  kewenangan pengangkatan perangkat yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Untuk  melaksanakan  kewenangan  Kepada  Desa  mengangkat  perangkat  desa dalam hal ini Sekretaris Desa, maka Kepala Desa dengan melewati prosedur yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  untuk  mengeluarkan  Surat  Keputusan Pengangkatan  Sekretaris  Desa  dari  unsur  masyarakat  yang  berstatus  Non-PNS  karena dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut diprasyaratkan bahwa Sekretaris Desa adalah suatu jabatan perangkat dalam sistim pemerintahan desa yang pejabatnya berasal dari unsur Non-PNS.
Selanjutnya  disebutkan  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 bahwa perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan dalam hal pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa disebutkan dalam  ayat  (2)  bahwa  kepala  Desa  dalam  mengangkat  perangkat  Desa  terlebih  dahulu berkonsultasi ke  camat  atas  nama  Bupati/Walikota  dan  terhadap  perangkat  Desa  yang diangkat bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala Desa.
Terhadap  pengaturan  lebih  lanjut  tentang  perangkat  Desa  ini  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat syarat tambahan  secara  khusus  yang  diberikan  kewenangan  kepada  daerah  dengan memperhatikan  asal  usul  Desa  setempat,  syarat  perangkat  Desa  juga  berdasarkan Permendagri 83 Tahun 2015 menyebutkan adanya syarat administrasi dalam Pasal 3
Pengangkatan  perangkat  Desa  di  samping  memilik  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  juga  terdapat  mekanisme  disebutkan  dalam  Pasal  66  Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa,  bahwa  mekanisme  pengangkatan  perangkat  Desa  adalah  dengan mekanisme sebagai berikut:
(1) Kepala  Desa  melakukan  penjaringan  dan  penyaringan  atau  seleksi  calon perangkat Desa;
(2) Kepala  Desa  melakukan  konsultasi  dengan  camat  atau  sebutan  lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
(3) Camat  atau  sebutan  lain  memberikan  rekomendasi  tertulis  yang  memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa dan
(4) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
Kewenangan  kepala  Desa  dalam  mengangkat  perangkat  Desa  yang  diperoleh secara  atributif  dengan  kewenangan  mengeluarkan  surat  keputusan  pengangkatan perangkat Desa tidak boleh bertindak berdasarkan kepentingan pribadi maupun golongan tetapi  harus  tetap  didahului  dengan  mekanisme  yang  ada  dalam  aturan  perundang- undangan. Bahwa yang paling penting juga dalam penerapan kewenangannya tidak lepas dari prinsip pengembangan dan pengelolaan Desa secara mandiri sesuai dengan hajatan Undang-Undang Desa sehingga pemerintah pusat mengucurkan dana besar kepada Desa dengan  hajatan  pengelolaan  yang  baik  dipergunakan  untuk  membangun  Desa  dan terciptanya kesejahteraan masyarakat Desa.

## Pemberhentian Perangkat Desa
Pemberhentian  perangkat  Desa  tidak  hanya  dilakukan  pada  pemberhentian  permanen sebagai  perangkat  Desa,  tetapi  dapat  juga  diberhentikan  yang  bersifat  sementara sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 83 tahun 2015 yaitu: 1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan  Camat 8 .  2)  Pemberhentian  sementara  Perangkat  Desa  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  karena:  Ditetapkan  sebagai  tersangka  dan  ditahan;  Ditetapkan  sebagai terdakwa; Tertangkap tangan dan ditahan.
Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  diputus  bebas  atau  tidak  terbukti  bersalah  oleh  Pengadilan  dan  telah  berkekuatan hukum tetap atau incraht dikembalikan kepada jabatan semula. Pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa yang menjadi kewenangannya juga harus tetap mengacu kepada mekanisme  pemberhentian  perangkat  Desa  yang  telah  diatur,  sehingga  kewenangan tersebut  baru  dapat  melekat  kepada  kepala  Desa  apabila  syarat  pemberhentian  dan mekanisme pemberhentian telah tepat dalam penerapannya. Alasan pemberhentian harus sesuai  dengan  syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh  aturan  tidak  didasari  dengan  adanya kepentingan  politik  kepala  Desa  dan  penilaian  pribadi,  dengan  demikian  akan  dapat menciptakan  kerukunan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dengan  penuh  semangat kesatuan dan persaudaraan. Perangkat Desa yang profesional adalah menjadi kunci utama
8 M. Z. Abidin, “ Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa ” , Jurnal Ekonomi dan Kebijakan. Publik , Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 61-76.
pembangunan Desa dengan kualitas pelayanan yang memuaskan bagi segenap masyarakat Desa, keberadaan perangkat Desa yang kurang profesional harus tetap dibina dan dilatih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga pemberhentian berdasarkan kehendak penilaian kepala Desa bukanlah menjadi solusi namun justru akan menjadi awal kondisi masyarakat yang tidak stabil dan memicu konflik.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  terkait  Pengaturan  pengangkatan  dan pemberhentian  perangkat  Desa  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa, peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa dan pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa adalah menjadi  kewenangan  kepala  Desa  namun  kewenangan  tersebut  bukan  kewenangan mutlak  melainkan  terdapat  keterlibatan  camat  dalam  memberikan  persetujuan pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  Desa,  camat  akan  mempertimbangkan alasan pemberhentian yang diajukan oleh kepala Desa dengan melihat ketentuan syarat- syarat pemberhentian dan pengangkatan serta mengkaji dampak kemasyarakatan, kepala Desa  yang  dipilih  dalam  masa  6  tahun  masa  jabatan  sesuai  dengan ketentuan  Undang- Undang Desa akan menciptakan kondisi politik masyarakat yang tidak stabil dan memiliki dampak terhadap perombakan perangkat Desa.

## Kedudukan Sekretaris Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil  yang  memenuhi  persyaratan.  Pada  undang-undang  ini  juga  dijelaskan  bahwa Sekretaris  Desa  yang  selama  ini  bukan  Pegawai  Negeri  Sipil  namun  secara  bertahap diangkat  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  ada. Secara  konstitusional  dasar  hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia  terdapat  pada Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang organik  sebagai  penjabarannya  yang  paling  terakhir  yakni  Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan hasil reformasi Tahun 1998. Undang-undang Pemerintahan Daerah ini merupakan Undang-undang yang paling rinci mengatur  Pemerintahan  Daerah  secara  totalitas.  Otonomi  daerah  yang  dianut  Undang- undang  ini  merupakan  yang  paling  luas  dan  paling  mandiri  jika  dibandingkan  dengan Undang-undang  yang  mengatur  sistem  pemerintahan  daerah  sebelumnya.  Undang-
Undang ini pula merupakan Undang-undang yang tampil beda dengan memiliki karakter khusus  yang  menghargai  aneka  ragam  budaya  dan  corak  pemerintahan  sesuai  dengan aspirasi masyarakat daerah setempat.
Bila merujuk pada pendapat dan teori maka jelas bahwa di dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut konsep negara hukum, kedudukan undang-undang menjadi sangat  penting.  Terlebih  bahwa  Indonesia  menganut  sistem civil  law dimana  undang- undang  merupakan  sumber  hukum  yang  utama.  Dalam  setiap  Negara  Hukum, diprasyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya ( dueprocessoflaw ), yaitu bahwa  segala  tindakan  pemerintahan  harus  didasarkan  atas  peraturan  perundang- undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. 9
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  penulis  berpandangan  bahwa  Seharusnya perangkat desa dalam hal ini Sekretaris Desa tidak angkat menjadi PNS agar tidak terjadi gejolak  dalam  pemerintahan  desa  serta  dapat  murni  menjalankan  tugasnya  sebagai pamong desa tanpa terdoktrin kepentingan lain misalnya kepentingan politik dari kepala daerah selaku yang mengangkat Sekretaris Desa PNS tersebut

## Kedudukan Sekretaris Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  juga  memberikan  kewenangan tambahan  kepada  Pemerintahan  Desa  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Kewenangan ini membuat kepala desa dapat mengambil kebijakan secara mandiri dalam mengelola potensi dan pembangunan di desanya, tanpa campur tangan oleh kepala daerah atau pemerintah pusat. Konstruksi hukum yang ada pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memuat sesuatu  yang baru. Pertama, Undang-undang tentang desa ini lahir lebih dahulu  dibandingkan  Undang-undang  tentang  pemerintahan  daerah  (UU  No.  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kedua, lahirnya Undang-undang tentang desa yang baru  ini  merefleksikan  semangat  dan  penghargaan  terhadap  desa  atau  yang  disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan  Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari bahwa
9 Sri  Hartini,  Setiajeng  Kadarsih,  dan  Tedi  Sudrajat, Hukum  Kepegawaian  di  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2008, hlm. 65. Dikutip dari Philipus M. Hadjon, Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , Makalah Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, Makalah disampaikan pada dalam rangka Dies Natalis XL/Lustrum Universitas Airlangga 3 Nopember 1994, hlm.
5.
dalam  suatu  negara  kesatuan  perlu  terdapat  homogenitas,  tetapi  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  tetap  memberikan  pengakuan  dan  jaminan  terhadap  keberadaan kesatuan  masyarakat  hukum  dan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak tradisionalnya. (UU No. 6 Tahun 2014, bagian Penjelasan).
Menurut penuturan Kepala Desa Labunti La Ati, Sp. 10 Sejalan dengan pengisian Sekretaris Desa yang tidak lagi disyaratkan dari PNS, wacananya PNS yang mengisi jabatan Sekretaris  Desa  akan  ditarik  kembali  ke  daerah.  Sebagai  kepala  desa  pihaknya  telah melakukan  koordinasi  dengan  pihak  kecamatan  mengenai  status  pemangku  jabatan Sekretaris Desa yang berstatus PNS di desanya. Untuk dapat merealisasikan penjaringan calon Sekretaris Desa.
Sehubungan dengan hak tersebut dengan adanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan di usung oleh partai politik atau koalisi beberapa partai politik dapat meningkatkan  legitimasi  politiknya  dalam  memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan daerah, sekaligus menciptakan ( checks and balances ) dalam hubungannya dengan DPRD. Namun apabila DPRD terlalu lemah atau dikuasai oleh partai politik yang sama dengan kepala daerah akan menciptakan ( power shift ) ke arah ( executive heavy ). Oleh karena itu pemberdayaan DPRD dalam hal pengawasan bersama masyarakat sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara eksekutif daerah dengan DPRD. 11
Dari hasil penelitian terkait fakta empiris di Desa Labunti Kecamatan Lasalepa Kabupaten  Muna,  penulis  berpendapat  hukum  bahwa  Sekretaris  Desa  yang  sah  adalah sekretaris yang diangkat kepala Desa  dari unsur Non-PNS karena sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 49 ayat (2) bahwa kepala Desa dalam  mengangkat  perangkat  Desa  terlebih  dahulu  berkonsultasi  ke  camat  atas  nama Bupati/Walikota  dan  terhadap  perangkat  Desa  yang  diangkat  bertanggung  jawab sepenuhnya  kepada  kepala  Desa.  Selanjutnya  penulis  berpandangan  bahwa  Sekretaris Desa  yang  lama  berasal  dari  unsur  PNS  sudah  tidak  mempunyai legal  standing untuk memangku jabatan sebagai Sekretaris  Desa karena sudah tidak memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Penyelesaian  Hukum  Terhadap  Adanya  Dua  Pemangku  Jabatan  Sekretaris  Dasa Dalam Pemerintahan Desa Akibat Ketiadaan Pemberhentian Pejabat Lama
10 Wawancara dengan Kepala Desa Labunti, 25 Juni 2020 pukul 16.30 WITA.
11 Rahyunir Rauf, Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Yogyakarta: Nusamedia, 2018, hlm. 313.
Pembuatan keputusan tata usaha negara harus memerhatikan beberapa persyaratan agar keputusan  tersebut  menjadi  sah  menurut  hukum  ( rechtsgeldic )  dan  memiliki  kekuatan hukum  ( rechtskracht )  untuk  dilaksanakan.  Hakikat  dan  kepastian  hukum  dalam menentukan  adanya  inisiatif  suatu  pemerintah  adalah  memastikan  dalam  tindakan tersebut adanya suatu prinsip legalitas hukum. Tentunya pelaksanaan tersebut terdapat suatu akibat yang secara makna mengarah pada suatu kepastian hukum 12 .
Penyelenggaraan  pemerintahan  dan  peraturan  Desa  berdasarkan  asas  hukum yang mencakup:
1. Kepastian  hukum;  yaitu  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan landasan  peraturan  perundang-undangan,  kepatutan,  dan  keadilan  dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Tertib  penyelenggaraan  pemerintahan;  yaitu  asas  yang  menjadi  landasan keteraturan,  keserasian,  dan  keseimbangan  dalam  pengendalian penyelenggara pemerintahan desa.
3. Tertib  kepentingan  umum;  yaitu  asas  yang  mendahulukan  kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Keterbukaan; yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dengan  tetap  memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Proporsionalitas; yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Profesionalitas; yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa  sesuai  peraturan perundang-undangan.
8. Efektivitas dan efisiensi. Efektif berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisien
12 Oheo  K.  Haris,  “ Good  Governance  (Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik)  dalam  Pemberian  Izin  Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan ”, Jurnal Yuridika, Vol. 30 No. 1, Januari 2015, hlm. 58 -83, https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4879, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.
berarti  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  harus  tepat  sesuai  dengan rencana dan tujuan.
9. Kearifan lokal; mengandung arti bahwa dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
10. Keberagaman;  berarti  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tidak  boleh mendiskriminasi kelompok tertentu.
11. Partisipatif; berarti penyelenggaraan pemerintahan desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya bahwa adanya dualisme pemangku Sekretaris  Desa  yang  sudah  tidak  sejalan  dengan  undang-undang  yang  mana  dalam regulasi  terbaru  tentang  pemangku  jabatan  Sekretaris  Desa  harusnya  di  isi  oleh  unsur Non-PNS karena sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 49 ayat (2) bahwa kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa terlebih dahulu berkonsultasi ke  camat  atas  nama  Bupati/Walikota  dan  terhadap  perangkat  Desa  yang diangkat bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala Desa.
Eksistensi peraturan desa dalam perkembangannya tidak untuk melaksanakan otonomi, namun hanya sebagai instrumen untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di desa. Fungsi pemerintahan  tersebut berasal  dari  tugas-tugas  pembantuan  yang berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kabupaten/kota, sedangkan kedudukan peraturan desa menurut UU 12/2011 adalah di bawah peraturan yang lebih tinggi sesuai hierarki  Pasal  7  ayat  (1)  UU  12/2011,  atau  peraturan  desa  dapat  dibentuk  sepanjang diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  bisa  juga dibentuk berdasarkan kewenangan. 13
Seharusnya  penyelesaian  perselisihan  dalam  sistem  pemerintahan  Desa khususnya terkait dengan adanya dua pemangku jabatan sekretaris dasa diselesaikan oleh lembaga  eksekutif,  Pihak  pemda  harusnya  lebih  menyeluruh  dalam  mengkaji  setiap undang-undang atau regulasi yang keluar apalagi undang-undang tentang desa ini sangat krusial karena menyangkut pelaksanaan sistim pemerintahan dalam desa beserta segala turunannya  yang  terdapat  dalam  undang-undang  tersebut.  Merujuk  pada  hierarki peraturan  perundang-undangan  serta  Norma  Hukum  yang  ada,  penulis  berpandangan bahwa untuk penyelesaian sengketa pemangku jabatan Sekretaris Desa menjadi tanggung
13 Bagus  Oktafian  Abrianto,  “ Eksistensi  Peraturan  Desa  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  dan  Perundang- Undangan Di Indonesia ”, Yuridika, Volume 26, No. 3, September -Desember 2011, hlm. 245.
jawab  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  bupati  sebagai  pimpinan  tertinggi  di  daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Muna khususnya di Desa Labunti. Lebih lanjut penulis berpendapat  bahwa  harusnya  kepala  desa  sebelum  melakukan  penjaringan  untuk pemenuhan  pemangku  jabatan  Sekretaris  Desa  agar  berkonsultasi  dengan  pemerintah daerah  terkait  status  Pemangku  jabatan  Sekretaris  Desa  yang  berstatus  PNS  agar  di lakukan  mutasi  atau  rotasi  ke  jabatan  lain  di  luar  pemerintahan  Desa  hal  ini  harus  di respons cepat oleh pemerintah daerah Khususnya Bupati kepala daerah dan juga sebagai pembina Tertinggi Pegawai Negri sipil daerah hal ini penting guna terlaksananya sistim pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam Desa, Pemerintah daerah dalam hal ini harus memindahkan Sekretaris Desa yang PNS ke instansi lain karena sudah tidak  sejalan  dengan  Undang-Undang  Desa  dimana  di  sebutkan  dalam  undang-undang tersebut pemenuhan pemangku jabatan Sekretaris Desa harusnya dari unsur masyarakat yang berstatus Non-PNS, setelah Sekretaris Desa yang dari PNS di pindahkan maka Kepala desa  segera  melakukan  penjaringan  untuk  mengangkat  Sekretaris  Desa  Non-PNS  dari unsur  masyarakat  Desa,  dengan  melakukan  hal  yang  penulis  uraikan  maka  tidak  akan terjadi dua pemangku jabatan Sekretaris Desa dalam pemerintahan desa.
Sehubungan dengan itu, berdasarkan pada pengertian asas lex posteriori derogat legi  priori ,  maka  jika  pada  saat  ini  tetap  dilakukan  pengangkatan  bagi  Sekretaris  Desa menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil,  tentunya  tidak  sesuai  dengan  prinsip  hukum  tersebut, sehingga jika diuji materi dengan menggunakan asas ini, maka pengangkatan Sekretaris Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pega-wai Negeri Sipil, dapat  saja  dipandang  sebagai  tindakan  yang  bertentangan  dengan  asas lex  posteriori derogat legi priori , atau dengan kata lain bahwa pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut  bertentangan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini juga dapat diartikan bahwa pengangkatan  Sekretaris  Desa  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  dianggap  tidak  sah menurut hukum.
Penggunaan  asas  preferensi,  khususnya  asas lex  posteriori  derogat  legi  priori sebagai  dasar  pengujian  keabsahan  pengangkatan  Sekretaris  Desa  menjadi  Pegawai Negeri Sipil yang diduga terdapat konflik norma dalam pengaturannya, juga sesuai dengan pendapat Bagir Manan, yang mengatakan bahwa penggunaan asas preferensi dilakukan sepanjang ketentuan yang saling bertentangan tersebut berada dalam bidang hukum yang
sama. Sebagaimana diketahui bahwa konflik norma tersebut sama-sama terkait dengan persyaratan dan proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Kedua  Peraturan  Pemerintah  Nomor  98  Tahun  2000  tentang Pengadaan  Pegawai  Negeri  Sipil.  Pandangan  tersebut  yang  pada  pokoknya  dalam penelitian  telah  dijelaskan  dalam  Undang-undang No.  6  tahun  2014  tentang  Desa  yang tertuang pada penjelasan umum  angka 7 dinyatakan bahwa  penetapan Peraturan Desa merupakan  penjabaran  atas  berbagai  kewenangan  yang  dimiliki  Desa  mengacu  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Dengan  demikian  materi muatan  peraturan  desa  terdiri  atas:  (a)  penjabaran  atas  berbagai  kewenangan  yang dimiliki desa; dan (b) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  kemudian  dalam  konteks  negara  kesatuan penerapan  asas  sentralisasi  dan  desentralisasi  dalam  organisasi  negara  bangsa  tidak bersifat  dikotomi  melainkan  kontinum.  Artinya  pemerintah  pusat  tidak  mungkin menyelenggarakan  semua  urusan  pemerintahan  ditangannya  secara  sentralisasi  atau sebaliknya  pemerintah  daerah  sepenuhnya  menyelenggarakan  semua  urusan pemerintahan  yang  diserahkan.  Yang  bisa  dilakukan  adalah,  selalu  terdapat  sejumlah urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya  diselenggarakan  secara  sentralisasi  beserta penghalusannya, dekonsentrasi. Tidak pernah terdapat suatu urusan pemerintahan apa pun  yang  diselenggarakan  sepenuhnya  secara  desentralisasi.  Urusan  pemerintah  yang menyangkut  kepentingan  dan  kelangsungan  hidup  berbangsa  dan  bernegara  lazimnya diselenggarakan  secara  sentralisasi  dan  dekonsentrasi  sedangkan  urusan  yang mengandung dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan secara desentralisasi. 14
Diakuinya  keberadaan  peraturan  desa  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk berdasarkan  kewenangan  (formal),  dipertegas  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan peraturan desa sebagai suatu produk hukum. Konsekuensinya, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan
14 Sirajuddin dan Winardi, Hukum Tata Negara Indonesia , Malang: Setara Press, 2015, hlm 333. Lihat juga di Muhammad Junaidi, “ Reposisi Eksekutif Review Terhadap Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah ”, Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 1, March 2017
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2350, diakses 11 April 2019, hlm. 64-74.
peraturan  yang  lebih  tinggi.  Dalam  hal  ini  dalam  menyusun  peraturan  desa  harus memperhatikan  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  7  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Pembahasan hasil  penelitian tersebut,  tentunya tidak terlepas dari unsur teori hukum ketatanegaraan yang mana pada prinsipnya fungsi normatif lebih menunjukkan bahwa  hukum  administrasi  negara  berusaha  mengatur  norma-norma  dasar  mengenai kelembagaan  pemerintahan  ataupun  instrumen  hukum  yang  digunakan  oleh  lembaga pemerintah  dalam  menjalankan  fungsinya  di  roda  pemerintahan.  Sementara  itu,  fungsi hukum  administrasi  negara  juga  memiliki  fungsi  instrumental.  Hal  ini  lebih menitikberatkan  pada  fungsi  yang  mengatur  kewenangan  dari  lembaga  pemerintahan, baik  yang  bersifat  instrumental  aktif  maupun  yang  bersifat  instrumental  pasif. Instrumental aktif itu mengenai kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut, sedangkan instrumental pasif mengatur sisi pemberian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Secara  langsung  berarti  pembentukan  Peraturan  Desa  haruslah  sesuai  dengan kaidah dan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan tidak  boleh  bertentangan  dengan  aturan  yang  lebih  tinggi,  namun  di  sisi  lain  menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  desa  adalah  sub-ordinasi  dari  kabupaten  dan Peraturan  Desa  merupakan  aturan  pelaksana  dari  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota, sehingga  harus  mendapat  pengawasan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya, Peraturan Desa sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan yang pembentukan harus berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  apabila  materi  muatan  di  dalamnya  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  (Undang-Undang  sampai dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota)  dapat  dibatalkan  oleh  Kepala  Daerah Kabupaten/Kota  apabila  materi  muatannya  dinilai  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 15

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam kedudukan jabatan Sekretaris Desa yang sah adalah Sekretaris Desa yang diangkat kepala Desa dari unsur Non-PNS karena sudah
15 Lanang  Sakti,  “ Kewenangan  Pengawasan  Dan  Pengujian  Terhadap  Peraturan  Desa  Dari  Perspektif Peraturan Perundang- Undangan” , Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV, No. 2, Agustus 2016, hlm. 167.
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 49 ayat (2) bahwa kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa terlebih dahulu berkonsultasi ke camat atas  nama  Bupati/Walikota  dan  terhadap  perangkat  Desa  yang  diangkat  bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala Desa. Sekretaris Desa yang lama berasal dari unsur PNS sudah tidak mempunyai legal standing untuk memangku jabatan sebagai Sekretaris Desa karena terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain itu, penyelesaian  hukum  terhadap  adanya  dua  pemangku  jabatan  Sekretaris  Dasa  dalam pemerintahan desa akibat ketiadaan pemberhentian pejabat lama yaitu diberlakukan asas preferensi  atau  asas  pengutamaan,  yaitu  “ lex  posteriori  derogat  legi  priori ”  ada lah peraturan  perundang-undangan  yang  baru  mengesampingkan  peraturan  perundang- undangan yang lama. Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013  tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, merupakan peraturan perundang-undangan yang baru, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, merupakan peraturan perundang-undangan yang lama.

## Daftar Pustaka

## Buku
Adams, Wahiduddin, dalam kata pengantar buku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-X/2012 Tanggal 27 Maret 2013) , Direktorat Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI, Jakarta, 2013.
Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Hartini,  Sri,  Setiajeng  Kadarsih,  dan  Tedi  Sudrajat, Hukum  Kepegawaian  di  Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Pradana Media Grup. 2007. Rauf, Rahyunir, Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Yogyakarta: Nusamedia, 2018.
Sirajuddin dan Winardi, Hukum Tata Negara Indonesia , Malang: Setara Press, 2015.
Soimin, Pembentukan
Perundang-undangan Negaradi Indonesia (Perspektif
Ketatanegaraan Indonesia) , Yogyakarta: UII Press, 2010.

## Jurnal dan Makalah
Abidin,  M.  Z.,  “ Tinjauan  atas  Pelaksanaan  Keuangan  Desa  dalam  Mendukung  Kebijakan Dana Desa ”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan. Publik , Vol. 6, No. 1, 2015.
Abrianto, Bagus Oktafian, “ Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-Undangan  Di  Indonesia ”,  Yuridika,  Volume  26,  No.  3,  September -
Desember 2011.
Hadjon, Philipus M., Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , Makalah  Simposium  tentang  Politik,  Hak  Asasi  dan  Pembangunan  Hukum, Makalah disampaikan pada dalam rangka Dies Natalis XL/Lustrum Universitas Airlangga 3 Nopember 1994.
Haris, Oheo K., “ Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan ”, Jurnal Yuridika, Vol. 30 No.  1,  Januari  2015,  https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4879, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.
Junaidi,  Muhammad,  “ Reposisi  Eksekutif  Review  Terhadap  Peraturan  Daerah  dalam Kerangka Otonomi Daerah ”, Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 1, March 2017 http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2350,  diakses  11  April 2019.
Ridha,  M.  Farid  dan  Sujianto,  “ Kebijakan  Pengangkatan  Sekretaris  Desa  Menjadai  PNS ”,
Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Vol. 11, No. 1, 2013.
Sakti,  Lanang,  “ Kewenangan  Pengawasan  Dan  Pengujian  Terhadap  Peraturan  Desa  Dari Perspektif  Peraturan  Perundang- Undangan” ,  Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan Keadilan, Vol. IV, No. 2, Agustus 2016.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  6,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).