Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara Email : pibk@umj.ac.id

## PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DI KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT (RINTISAN PENYUSUNAN PEDOMAN)
Mochamad Isnaeni Ramdhan 1,*
1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
* Email: isnaeni_ramdhan@yahoo.com

## Abstrak
Pelaksanaan  Pemerintahan  yang  Baik  merupakan  salah  satu  tuntutan  mutakhir  bagi penyelenggaraan  otonomi  daerah,  sehingga  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tuntutan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan merupakan sebagai salah kabupaten yang sedang berkembang. Hal tersebut didukung oleh isu strategis bahwa Pelayanan publik oleh pemerintahan daerah belum  optimal  yang  dipengaruhi  oleh  kondisi  politik  yang  belum  mantap;  Kinerja  aparatur pemerintahan  daerah  kurang  produktif  yang  dipengaruhi  oleh  kualitas  SDM  aparatur  yang belum  profesional.  Penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  observasi  dan pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  dan  wawancara  menyimpulkan  perlu mencantumkan  kegiatan  perumusan  pedoman  pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik  bagi instansi dan aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
Kata Kunci: otonomi daerah, pemerintahan daerah, kepemerintahan yang baik.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik ( Good  Governance )  merupakan  salah  satu tuntutan mutakhir penyelenggaraan otonomi  daerah,  penyelenggaraan  otonomi daerah dan tuntutan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan suatu keniscayaan.
Good governance merupakan sebuah konsep  yang  akhir-akhir  ini  banyak diperkenalkan  sebagai  upaya  merumuskan pemerintahan  yang  baik.  Di  era  otonomi daerah  seperti  ini,  tuntutan  perbaikan kinerja  pemerintahan  semakin  dituntut, terutama  pemerintah  daerah,  sehingga
penyelenggaraan  otonomi  daerah  dapat diselenggarakan secara efektif.
Seperti  ditunjukkan  oleh  Meuthia- Ganie  Rachman  (2000),  bahwa good governance ditujukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang menjamin situasi keterbukaan  ( transparency ),  memberikan pertanggungjawaban publik ( public accountability ), dan mampu mengendalikan kontrol  dalam  proses  ekonomi  maupun politik
Konsep  ini  sendiri  sebenarnya  telah banyak  dikembangkan  oleh  berbagai  badan internasional.  Secara  umum,  konsep good governance cenderung mengundang keterlibatan  masyarakat  sebagai  pendorong
Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 1 No. 1 Bulan Oktober Tahun 2018
pemerintah untuk lebih menghargai sekaligus menempatkan masyarakat sebagai subjek  kebijakan,  bukan  hanya  objek  yang dapat diatur sesuai arah kebijakan dirumuskan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan  telah  merencanakan  penyusunan Pedoman Pelaksanaan
Prinsip-prinsip pemerintahan  yang  baik  dikaitkan  dengan upaya  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelayanan  yang berperspektif pemerintahan yang  baik  di  lingkungan  instansi  dan aparatur  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kuningan.
Dalam  pada  itu,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kuningan  mengajukan  visi  dan misi  yang  juga  perlu  didukung  dengan pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik.  Visi yang  akan  diajukan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Kuningan, yakni: “Dengan Iman dan  Taqwa  Kuningan  sebagai  Kabupaten Agropolitan  dan  Wisata  Termaju  di  Jawa Barat  Tahun  2027,”  sedangkan  salah  satu dari  enam  misi  yang  akan  dikembangkan, yakni  mewujudkan  sumberdaya  manusia yang berkualitas dan berakhlaq mulia.
Misi ini adalah membangun integritas dan kapasitas sumberdaya manusia  Kabupaten  Kuningan  dengan meningkatkan akhlaq dan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai agama dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara;
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; meningkatkan keterampilan untuk menopang penghidupan; dan membangun  sikap  menghargai  lingkungan. Dengan  memiliki  kualitas  yang  tinggi dalam  seluruh  aspek  tersebut  diharapkan sumberdaya  manusia  Kabupaten  Kuningan mampu bersaing dengan sumberdaya manusia dari wilayah lain yang telah maju.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelusuran  Data  melalui studi  kepustakaan  ( Library  Research ) berupa  penelusuran  data  sekunder  terkait dengan      profil  pemerintahan  Kabupaten Kuningan,  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  kegiatan melalui penelusuran manual maupun penelusuran data elektronik.
Metoda  analisis  data  yang  digunakan sesuai  dengan  tujuan  penelitian.    Analisis disajikan dengan menggunakan penggabungan metoda pengujian kuantitatif yang  dikualifikasikan.  Data  kuantitatif tersebut  dianalisis  berdasarkan  kualitatif mengacu pada ketentuan-ketentuan normatif yang dirumuskan dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Relasi Desentralisasi dan Good

## Governance
Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat  Dan  Pemerintahan  Daerah  telah mengantarkan  Indonesia  memasuki  proses pemerintahan  desentralisasi  setelah  lebih dari  30  tahun  berada  di  bawah  rezim  orde baru yang serba sentralistis.
Implementasi  kedua  undang-undang tersebut  menjadi  momentum  perpindahan pengawasan,  sumber  daya  fiskal,  otonomi politik  dan  tanggung  jawab  pelayanan publik  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah. Selama rentang perpindahan yang lebih dari satu dasawarsa tersebut,  berbagai  pengalaman  lokal  yang heterogen telah muncul ke permukaan.
Desentralisasi atau pendesentralisasian governance merujuk pada  suatu  upaya  restrukturisasi  atau

## Mochamad Isnaeni Ramdhan
Pelaksanaan  Pemerintahan  yang  Baik  dan  Bersih  di  Kabupaten  Kuningan  Jawa  Barat  (Rintisan  Penyusunan Pedoman)
reorganisasi  dari  kewenangan  yang  yang menciptakan  tanggung  jawab  bersama  di antara lembaga-lembaga di dalam governance  baik  di  tingkat  pusat,  regional maupun  lokal  sesuai  dengan  prinsip  saling menunjang  yang  diharapkan  pada  akhirnya adalah  suatu  kualitas  dan  efektifitas keseluruhan dari sistem governance tersebut termasuk peningkatan kewenangan dan kemampuan dari governance di tingkat lokal  (UNDP, 1997).
Desentralisasi
bukan sekedar memindahkan  sistem  politik  dan  ekonomi yang  lama  dari  pusat  ke  daerah,  tetapi pemindahan  tersebut  harus  pula  disertai oleh  perubahan  kultural  menuju  arah  yang lebih  demokratis  dan  beradab.  Melalui desentralisasi diharapkan akan meningkatkan  peluang  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan kebijakan  yang  terkait  dengan  masalah sosial, politik, ekonomi.
Hal  ini  sangat  dimungkinkan  karena lokus pengambilan keputusan menjadi lebih dekat denganmasyarakat. Melalui proses ini desentralisasi  diharapkan  akan  mampu meningkatkan penegakan hukum; meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas pemerintah  dan  sekaligus  meningkatkan daya tanggap, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Beberapa pengalaman empirik memang telah membuktikan bahwa desentralisasi  tidak  selalu  berbanding  lurus dengan  terwujudnya good  governance . Keberhasilan  beberapa  pemerintah  daerah dalam membangun kinerja pelayanan publiknya hingga saat ini masih sedikiti.
Namun demikian pilihan untuk kembali  ke  arah  sentralisasi  tentunya bukanlah pilihan  yang bijaksana dan hanya akan bersifat kontraproduktif belaka. Pilihan  pada  desentralisasi  sesungguhnya haruslah  disikapi  dengan  penuh  optimisme
dan menjadikannya sebagai sebuah tantangan.
Tentu  saja  perwujudan  desentralisasi yang  nyata  dan  bertanggung  jawab  serta keberhasilan good  governance di  daerah bukanlah  suatu  hal  yang  instan  semudah membalikan  telapak  tangan.  Diperlukan komitmen  yang  kuat,  proses  pembelajaran yang terus menerus serta kesabaran kolektif dari segenap pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

## Desentralisasi
Menurut  Undang-undang  Nomor  32 tahun 2004, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan  wewenang  pemerintah  oleh pemerintah  kepada  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dekonsentrasi  didefinisikan  sebagai pelimpahan  wewenang  pemerintahan  oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal  di  wilayah  tertentu.  Sementara Tugas  Pembantuan  adalah  penugasan  dari pemerintah  kepada  daerah  dan/atau  desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota  dan/atau  desa  serta  dari pemerintah  kabupaten  kota  kepada  desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Komparasi  ketiga  asas  pemerintahan daerah  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 dengan  Undang-Undang  Nomor  5  tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah tentunya ada perbedaan yang cukup mendasar,  khususnya  asas  dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.
Asas  dekonsentrasi  maupun  tugas pembantuan  bersama-sama  dengan  asas desentralisasi  menjadi  asas  pemerintahan daerah  khususnya  untuk  kabupaten  dan kotamadya ketika itu. Penggunaan
Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 1 No. 1 Bulan Oktober Tahun 2018
ketiganya  secara  bersamaan  tentu  saja menyebabkan  simpang  siurnya  kejelasan kewenangan  yang  dimiliki  kabupaten  dan kota.
Dalam  prakteknya  asas  dekonsentrasi dan tugas pembantuan justru lebih mendominasi  hubungan  pusat  dan  daerah daripada  asas  desentralisasi,  sehingga  tidak terjadi  praktek  otonomi  daerah  yang sesungguhnya  karena  kewenangan  masih dikendalikan oleh pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya.
Daerah  lebih  banyak  menerima  dan melaksanakan kebijakan  yang dibuat  pusat, bahkan  tidak  jarang  kewenangan  itupun dilaksanakan  oleh  wakil  pemerintah  pusat yang  ada  di  kabupaten/kotamadya  yakni melalui kantor-kantor departemennya.
Konsep Dasar Good Governance
Secara  sederhana,  sejumlah  pihak menerjemahkan  governance  sebagai  Tata Pemerintahan bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga  yang  disebut  eksekutif,  karena pemerintah  ( government )  hanyalah  salah satu  dari  tiga  aktor  besar  yang  membentuk lembaga yang disebut governance .
Dua  aktor  lain  adalah  private  sektor (sektor swasta) dan civil society (masyarakat  madani)  sehingga  memahami governance  terkait  dengan  integrasi  peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan  civil  society  dalam  suatu  aturan  main yang disepakati bersama.
Lembaga  pemerintah  harus  mampu menciptakan  lingkungan  ekonomi,  politik, sosial  budaya,  hukum  dan  keamanan  yang kondusif.  Sektor  swasta  berperan  aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian  yang  akan  memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan,  sedangkan civil  society harus
mampu  berinteraksi  secara  aktif  dengan berbagai  macam  aktifitas  perekonomian, sosial dan politik termasuk cara melakukan kontrol  terhadap  jalannya  aktifitas-aktifitas tersebut.
United National Development
Programme mendefinisikan  governance sebagai  “penggunaan  wewenang  ekonomi, politik  dan  administrasi  guna  mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.
Tata  pemerintahan  mencakup  seluruh mekanisme,  proses  dan  lembaga-lembaga ketika  warga  dan  kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, mematuhi  kewajiban  dan  menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka”.
Secara rinci World Bank memberikan 19  indikator good  governance ,  namun  para akademisi  umumnya  tidak  menggunakan kesemua indikator tersebut untuk mengukur good governance . Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM misalnya  hanya  menggunakan  sembilan indikator  yakni:  partisipasi,  penegakan hukum, transparansi, responsifitas, efektifitas,  efisiensi,  akuntabilitas,  keadilan dan manajemen konflik. Pemilihan indikator  secara  selektif  ini  biasanya didasarkan  pada  relalitas  empirik  yang objektif  yang  terjadi  selama  ini  dalam pengembangan governance di tingkat lokal.
Mengacu  pada  berbagai  literatur terdapat  sepuluh  prinsip  penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang secara umum mengacu  pada  gagasan-gagasan  dasar tentang  prinsip-prinisp  pemerintahan  yang baik,  sehingga  dapat  diajukan  sebagai pedoman  sementara  untuk  pemerintah daerah, kota maupun kabupaten di Indonesia.
(1) Partisipasi yakni  mendorong  setiap warga  untuk  mempergunakan  hak dalam menyampaikan pendapat dalam

## Mochamad Isnaeni Ramdhan
Pelaksanaan  Pemerintahan  yang  Baik  dan  Bersih  di  Kabupaten  Kuningan  Jawa  Barat  (Rintisan  Penyusunan Pedoman)
proses  pengambilan  keputusan,  yang menyangkut  kepentingan  masyarakat, baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
Partisipasi  masyarakat  mampu menjamin  agar  setiap  kebijakan  yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada,
pemerintah daerah menyediakan saluran  komunikasi  agar  masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.
Jalur  komunikasi  ini  meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi  dan penyampaian pendapat secara  tertulis.  Bentuk  lain  untuk merangsang  keterlibatan  masyarakat melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan  agenda  pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara  partisipatif  dan  mekanisme konsultasi  untuk  menyelesaikan  isu sektoral.
(2) Penegakan hukum
yakni mewujudkan adanya penegakan hukum  yang  adil  bagi  semua  pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan  demikian  berdasarkan kewenangannya,  pemerintah  daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum  dengan  melakukan  berbagai penyuluhan peraturan perundang-
undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai  dan  norma-norma  yang berlaku di masyarakat.
Pemerintah daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah  yang  bijaksana  dan  efektif, serta  didukung  penegakan  hukum yang  adil  dan  tepat.  Pemerintah daerah,  DRPD  maupun  masyarakat
perlu  menghilangkan  kebiasaan  yang dapat menimbulkan KKN.
(3) Transparansi guna menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah  dan  masyarakat  melalui penyediaan  informasi  dan  menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi  yang  akurat  dan  memadai.
Informasi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut pemerintah  daerah  perlu  proaktif memberikan informasi lengkap tentang  kebijakan  dan  layanan  yang disediakannya  kepada  masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi  seperti  melalui  brosur, leaflet,  pengumuman  melalui  koran, radio  serta  televisi  lokal.  Pemerintah daerah  perlu  menyiapkan  kebijakan yang  jelas  tentang  cara  mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas  bentuk  informasi  yang dapat  diakses  masyarakat  ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia,  bagaimana  cara  mendapatkan informasi,  lama  waktu  mendapatkan informasi  serta  prosedur  pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.
(4) Kesetaraan yakni  memberi  peluang yang  sama  bagi  setiap  anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Prinsip ini merupakan  jaminan  agar  kepentingan pihak-pihak  yang  kurang  beruntung, seperti  mereka  yang  miskin  dan lemah,  tetap  terakomodasi  dalam proses pengambilan keputusan. Perhatian  khusus  perlu  diberikan
Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 1 No. 1 Bulan Oktober Tahun 2018
kepada  kaum  minoritas  agar  mereka tidak tersingkir. Selanjutnya kebijakan khusus  akan  disusun  untuk  menjamin adanya  kesetaraan  terhadap  wanita dan  kaum  minoritas  baik  dalam lembaga eksekutif dan legislatif.
(5) Daya  tanggap guna  meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Pemerintah daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan  kebijakan.  Ini  dapat berupa  forum  masyarakat,  talk  show, layanan  hotline,  prosedur  complaint. Sebagai  fungsi  pelayan  masyarakat,
pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendekatan
kemasyarakatan  dan  secara  periodik mengumpulkan pendapat masyarakat.
(6) Wawasan  ke  depan merupakan prinsip  agar  pembangunan  daerah didasarkan visi dan strategi yang jelas dan  mengikutsertakan  warga  dalam seluruh proses pembangunan,
sehingga  warga  merasa  memiliki  dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Penyusunan visi dan strategi ditujukan sebagai pedoman  arah  pembangunan  secara umun  sehingga  dapat  membantu dalam penggunaan sumberdaya secara lebih efektif. Untuk menjadi visi yang dapat  diterima  secara  luas,  visi tersebut  perlu  disusun  secara  terbuka dan  transparan,  dengan  didukung dengan partisipasi masyarakat,
kelompok-kelompok masyarakat  yang peduli, serta kalangan dunia usaha.
(7) Akuntabilitas sebagai  prinsip  bagi peningkatan akuntabilitas para pengambil  keputusan  dalam  segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat  luas.  Dengan  demikian seluruh  pembuat  kebijakan  pada semua  tingkatan  harus  memahami bahwa mereka harus
mempertanggungja-wabkan hasil kerja  kepada  masyarakat.  Untuk mengukur  kinerja  mereka  secara obyektif  perlu  adanya  indikator  yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat  dan  hasil  audit  harus dipublikasikan,  dan  apabila  terdapat kesalahan harus diberi sanksi.
(8) Pengawasan merupakan  prinsip  bagi peningkatan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan  mengusahakan  keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh lembaga  berwenang  perlu  memberi peluang bagi masyarakat dan
organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan  kerja,  sesuai  bidangnya. Walaupun  demikian  tetap  diperlukan adanya  auditor  independen  dari  luar dan  hasil  audit  perlu  dipublikasikan kepada masyarakat.
(9) Efisiensi  dan  Efektivitas merupakan prinsip yang menjamin terselenggaranya  pelayanan  kepada masyarakat dengan mengunakan sumber  daya  yang  tersedia  secara optimal dan bertanggungjawab.
Pelayanan masyarakat harus mengutamakan  kepuasan  masyarakat, dan didukung mekanisme

## Mochamad Isnaeni Ramdhan
Pelaksanaan  Pemerintahan  yang  Baik  dan  Bersih  di  Kabupaten  Kuningan  Jawa  Barat  (Rintisan  Penyusunan Pedoman)
penganggaran  serta  pengawasan  yang rasional  dan  transparan.  Lembaga- lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan  tentang  biaya  dan jenis pelayananya. Untuk menciptakan efisiensi harus
digunakan  teknik  manajemen  modern untuk  administrasi  kecamatan  dan perlu  ada  desentralisasi  kewenangan layanan  masyarakat  sampai  tingkat keluruhan/desa.
(10) Profesionalitas sebagai prinsip peningkatan  kemampuan  dan  moral penyelenggara pemerintahan agar
mampu  memberi  pelayanan  yang mudah,  cepat,  tepat  dengan  biaya yang terjangkau. Prinsip profesionalitas  ini  ditujukan  untuk menciptakan  birokrasi profesional
yang dapat efektif memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Ini  perlu didukung dengan mekanisme penerimaan  staf  yang  efektif,  sistem pengembangan karir
dan pengembangan  staf  yang  efektif, penilaian,  promosi,  dan  penggajian staf yang wajar.
Dalam  kaitan  dengan  penyusunan pedoman  pelaksanaan  pemerintahan  yang
baik di Indonesia belum disepakati indikator  konkret  pelaksanaan  prinsip- prinsip tersebut.  Dengan demikian kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan pemerintahan  yang  baik  di  Kabupaten Kuningan  diharapkan  mampu  menjawab kebutuhan praktis bagi tersedianya pedoman,  mekanisme  dan  prosedur  serta indikator konkret pelaksanaan pemerintahan  yang  baik  sekaligus  menjadi model pelaksanaannya di kabupaten- kabupaten lain di Indonesia kelak.

## SIMPULAN
Kinerja instansi dan aparatur Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuningan harus  mengacu  pada  pemerintahan  yang baik secara optimal.
Beberapa indikator pedoman pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik  di lingkungan instansi dan aparatur Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuningan perlu disepakati. Belum  tersedianya  produk  hukum
Daerah Kabupaten Kuningan yang mengatur  secara  spesifik  tentang  pedoman pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik  di lingkungan instansi dan aparatur
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuningan.

## DAFTAR PUSTAKA
Irdam  Ahmad,  Laporan  Penelitian  Survei  Kepuasan  Pelanggan  Pelaku  Usaha  di  Kabupaten Kuningan (2009)
_______, Laporan Penelitian Survei Kepuasan Pelanggan Individual Di Kabupaten Kuningan (2009)
Kabupaten  Kuningan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Kabupaten  Kuningan Tahun 2008-2027. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Kuningan 2008
Volume 1 No. 1 Bulan Oktober Tahun 2018
_______,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten  Kuningan  Tahun 2009-2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Kuningan 2009
Keban, Yeremias, T. Good Governance dan Capacity Building sebagai  Indikator Utama dan Fokus  Penilaian  Kinerja  Pemerintahan  dalam  Naskah  Nomor  20  Juni-Juli  2000  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta, 2000.
Meuthia-Ganie  Rachman  Good  Governance,  Prinsip,  Komponen  dan  Penerapannya  dalam Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Penyelenggaraan  Negara  yang  Baik  dan Masyarakat Warga, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2000.
Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan  UGM,  Prinsip-prinsip  Pemerintahan  yang  Baik bagi Penyelenggaraan Otonomi Daerah (2009)
United National Development Programme Report (UNDP,1997)
World Bank,  The World Bank Report 1999 – 2000, Decentralization Rethinking Government (World Bank, 2000).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Penyusunan  Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintah  antara Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan, Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  21,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2005  –2025  (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45).
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kuningan  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Pembentukan Peraturan  Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kuningan  Tahun  2005  Nomor  24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 30).
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kuningan  Tahun  2008  Nomor  72  Seri  E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 74).

## Mochamad Isnaeni Ramdhan
Pelaksanaan  Pemerintahan  yang  Baik  dan  Bersih  di  Kabupaten  Kuningan  Jawa  Barat  (Rintisan  Penyusunan Pedoman)
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  Kabupaten  Kuningan  Tahun  2005-2025  (Lembaran  Daerah Kabupaten  Kuningan  Tahun  2009  Nomor  90  Seri  E,  Tambahan  Lembaran  Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4).
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4437).
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 1 No. 1 Bulan Oktober Tahun 2018