saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, p e n e t a p a n   p e d o m a n   n o m e n k l a t u r Perangkat  Daerah  dan  pelaksanaan p e m e t a a n   U r u s a n   P e m e r i n t a h a n diselesaikan  paling  lambat  2  (dua)  bulan terhitung  sejak  Peraturan  Pemerintah  ini diundangkan.  Pengisian  kepala  Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini  diundangkan.  Peraturan  Pemerintah  ini memberikan  arah  dan  pedoman  yang  jelas kepada  Daerah  dalam  menata  Perangkat Daerah  secara  efisien,  efektif,  dan  rasional sesuai  dengan  kebutuhan  nyata  dan kemampuan  Daerah  masing-masing  serta adanya  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi d a n   s i m p l i f i k a s i   s e r t a   k o m u n i k a s i kelembagaan  antara  Pusat  dan  Daerah. Semoga  peraturan  pemerintah  tentang perangkat  daerah  ini  dapat  membawa perubahan  dalam  mendukung  semangat otonomi  daerah  di  era  reformasi  birokrasi. (M.Ikhsan)

## STRATEGI

## PENGEMBANGAN MODEL INOVASI AKTA KELAHIRAN ONLINE DI KOTA BANDUNG 1

## STRATEGY MODEL DEVELOPMENT OF AKTA KELAHIRAN ONLINE IN BANDUNG
2

## Putri Wulandari dan Yunni Susanty
Email : putriwulandari37@gmail.com

## ABSTRACT
The innovation of the Birth Certificate Online is an innovation for birth certificates process through an online application. This innovation enables the public to submit the application of birth certificate through  the  website.  The  utilization  of  this  innovation  was  still  low  when  this  study  conducted comparing the number of manual application at Disdukcapil's office in Bandung. The low utilization of the Birth Certificate Online service was caused by many things, both internal and external conditions. This study suggests eight possible strategies that must be considered in order to increase the utilization of  this  innovation.  They  are  the  source  of  funds,  the  execution  time  of  service,  the  collaboration  / partnerships, the methods of dissemination, the implementation mechanism innovation, the executive, and the infrastructure.
Key words : innovation, service, akta kelahiran online

## ABSTRAK
Inovasi Akta Kelahiran Online adalah inovasi pemrosesan akta kelahiran yang dilakukan secara online. Melalui inovasi akta kelahiran online, masyarakat dapat mengajukan semua proses permohonan akta kelahiran melalui website yang telah disediakan. Hingga penelitian ini dilakukan, jumlah pemohon akta kelahiran online masih sangat sedikit dibandingkan dengan  jumlah  pemohon  akta  kelahiran  di  Disdukcapil  Kota  Bandung.  Rendahnya pemanfaatan inovasi pelayanan akta kelahiran online di Kota Bandung ini disebabkan oleh berbagai hal, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Disdukcapil Kota Bandung. Berdasarkan kelemahan yang teridentifikasi dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif,  penelitian  ini  akan  menawarkan  strategi  terhadap  kelemahan  model  inovasi pelayanan akta kelahiran online yang terdapat di Kota Bandung. Strategi yang ditawarkan tersebut  terdiri  dari  delapan  aspek  yaitu  sumber  dana,  waktu  pelaksanaan  pelayanan, kerjasama/kemitraan, metode sosialisasi, mekanisme pelaksanaan inovasi, SDM pelaksana, infrastruktur yang digunakan, serta aspek lainnya.
Kata kunci: inovasi, pelayanan, akta kelahiran online
1 Naskah diterima 1 November 2016. Direvisi 30 November 2016.
2 Peneliti pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A 1).
1042 1219 1218

## A.  PENDAHULUAN
kta kelahiran merupakan dokumen A r e s m i   k e p e n d u d u k a n   h a s i l pencatatan  identitas  terhadap peristiwa  kelahiran  seseorang.  Akta kelahiran  mempunyai  kekuatan  hukum sebagai alat bukti autentik yang menyangkut identitas  diri  dan  status  kewarganegaraan. Hal  ini  ditegaskan  pula  dalam  pasal  27 Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 t e n t a n g   P e r l i n d u n g a n   a n a k ,   y a n g menyebutkan  bahwa  akta  kelahiran merupakan  identitas  diri  yang  harus diberikan  sejak  anak  dilahirkan.  Tanpa adanya  akta  kelahiran,  seorang  anak  tidak dapat  memperoleh  hak-hak  dasarnya sebagai  warga  negara,  yaitu  mendapatkan perlindungan.
Berbagai  peraturan  yang  berkaitan dengan  perlindungan  hak  atas  identitas anak,  diantaranya  adalah  Undang-Undang Dasar  1945,  Undang-undang  No.  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang  Dasar  1945  menyebutkan b a h w a   s e t i a p   a n a k   b e r h a k   a t a s k e l a n g s u n g a n   h i d u p ,   t u m b u h   d a n berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap anak berhak  atas  perlindungan  oleh  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  dan  Negara.  Dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah  hak  asasi  manusia  dan  untuk kepentingannya  hak  anak  itu  diakui  dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.  Kemudian  dalam  Pasal  15 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa setiap a n a k   b e r h a k   u n t u k   m e m p e r o l e h perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan  politik,  pelibatan  dalam  sengketa bersenjata,  pelibatan  dalam  kerusuhan sosial,  pelibatan  dalam  peristiwa  yang
mengandung  unsur  kekerasan,  serta pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.
B e b e r a p a   p e r a t u r a n   d i   a t a s menegaskan  bahwa  negara  berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga  negaranya,  dengan  syarat  bahwa setiap  warga  memiliki  identitas  diri,  yaitu akta  kelahiran.  Namun,  hingga  saat  ini, pentingnya  kepemilikan  akta  kelahiran tersebut  belum  diimbangi  dengan  jumlah kepemilikan  akta  kelahiran  penduduk  di Indonesia.    Harian  Pos  Kota  (2016) menyebutkan  bahwa  hingga  Mei  2016, tercatat baru sebanyak 61% anak Indonesia yang  memiliki  akta  kelahiran.  Sementara 39%  sisanya  atau  sekitar  33.3  juta  anak Indonesia  belum  memiliki  akta  kelahiran. Secara  dejure  39%  anak  Indonesia  tersebut tidak diakui keberadaannya oleh negara.
Kondisi  demikian  mengharuskan pemerintah  melakukan  upaya  peningkatan jumlah  kepemilikan  akta  kelahiran  di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 24  tahun  2013  tentang  Administrasi Kependudukan,  Pemerintah  bersama D e w a n   P e r w a k i l a n   R a k y a t   ( D P R ) mengamanahkan  agar  setiap  pemerintah daerah  kabupaten/kota  bertanggungjawab u n t u k   m e n y e l e n g g a r a k a n   u r u s a n administrasi  kependudukan,  yang  salah satunya  adalah  akta  kelahiran.  Untuk menjawab  tantangan  yang  diberikan tersebut,  pemerintah  daerah  dapat melakukan berbagai inovasi pelayanan akta kelahiran.
Salah satu daerah yang telah berinovasi dalam hal pelayanan akta kelahiran adalah Kota Bandung. Dengan jumlah kepemilikan akta  kelahiran  yang  baru  mencapai  73,4% pada  Mei  2016,  Pemerintah  Kota  Bandung harus  menentukan  strategi  agar  cakupan penerbitan  kutipan  akta  kelahiran  seperti yang  diamanahkan  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  69  Tahun  2012 tentang  Standar  Pelayanan  Minimal,  yaitu
1042 1221 1220
90%  di  tahun  2020  dapat  tercapai. Pemerintah  Kota  Bandung  melalui  Dinas K e p e n d u d u k a n   d a n   C a t a t a n   S i p i l ( D i s d u k c a p i l )   m e l a k u k a n   u p a y a peningkatan  kepemilikan  akta  kelahiran melalui inovasi Akta Kelahiran online.
Inovasi Akta Kelahiran Online adalah inovasi  pemrosesan  akta  kelahiran  cukup d e n g a n   m e n g a k s e s   w e b s i t e   r e s m i d i s d u k c a p i l . b a n d u n g . g o . i d a t a u aktaonline.bandung.go.id untuk  mendaftar dan  mendapatkan  akta  kelahiran  secara online.  Adapun  tujuan  dari  inovasi pelayanan  akta  kelahiran  ini  adalah  untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran di Kota  Bandung  dengan  cara  mendekatkan pelayanan sehingga lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam  implementasinya  yang  masih seumur  jagung,  pemanfaatan  inovasi pelayanan  akta  kelahiran  online  oleh masyarakat  Kota  Bandung  ini  dapat dikatakan  belum  optimal.  Hal  ini  dapat terlihat  dari  jumlah  penerbitan  akta kelahiran  melalui  inovasi  pelayanan  akta kelahiran  online  bulan  Juli  –  Agustus  2016 yang  tidak  tercatat  akibat  jumlahnya  yang sangat  sedikit.  Rendahnya  pemanfaatan inovasi  pelayanan  akta  kelahiran  online  di Kota Bandung ini disebabkan oleh berbagai hal,  baik  yang  berasal  dari  dalam  maupun dari luar Disdukcapil Kota Bandung. Faktor yang berasal dari dalam Disdukcapil seperti terbatasnya  jumlah  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  terbatasnya  sarana  dan  prasarana, serta  sosialisasi  yang  belum  tepat  sasaran. Sementara  faktor  dari  luar  Disdukcapil adalah  kurang  terinformasikannya  ketiga inovasi  pengelolaan  akta  kelahiran  yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Bandung ke sebagian  masyarakat  kota  Bandung, karakteristik  sebagian  masyarakat  yang belum  familiar  dengan  teknologi,  tidak memiliki akses untuk memanfaatkan inovasi tersebut, dan lain sebagainya.
Melihat  berbagai  kendala/kelemahan
dalam implementasi inovasi pelayanan akta kelahiran  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kota Bandung, dibutuhkan berbagai macam strategi  untuk  pengembangan  inovasi pelayanan  akta  kelahiran  online  di  Kota Bandung ini. Berkaitan dengan hal tersebut, rumusan  permasalahan  dari  penelitian  ini adalah  Bagaimana  Strategi  Pengembangan Model  Inovasi  Pelayanan  Akta  Kelahiran Online di Kota Bandung.

## B. LANDASAN TEORI 1.  Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan  pada  dasarnya  adalah serangkaian  kegiatan  yang  dimaksudkan untuk  memenuhi  kebutuhan  baik  bagi perorangan, kelompok maupun masyarakat. Pasolong  (2010)  menyebutkan  bahwa pelayanan  didefinisikan  sebagai  aktivitas seseorang,  kelompok  dan/atau  organisasi baik  langsung  maupun  tidak  langsung untuk  memenuhi  kebutuhan.  Definisi serupa  diungkapkan  pula  oleh  Napitupulu (2007) yang menyatakan pelayanan sebagai suatu  proses  pemenuhan  kebutuhan  orang lain secara lebih memuaskan.
Sedangkan,  pelayanan  publik  secara umum  diartikan  sebagai  segala  kegiatan yang  dilakukan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  dasar  sesuai  dengan  hak  dasar setiap  warga  Negara  yang  terkait  dengan kepentingan  publik.  Sementara  Wasistiono (dalam Hardiyansyah 2011) mendefinisikan pelayanan  publik  sebagai  pemberian  jasa baik  oleh  pemerintah,  pihak  swasta  atas nama  pemerintah  ataupun  pihak  swasta kepada  masyarakat,  dengan  atau  tanpa pembayaran  guna  memenuhi  kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Undang-Undang  No  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  menyatakan pelayanan  publik  sebagai  suatu  kegiatan atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

## A.  PENDAHULUAN
kta kelahiran merupakan dokumen A r e s m i   k e p e n d u d u k a n   h a s i l pencatatan  identitas  terhadap peristiwa  kelahiran  seseorang.  Akta kelahiran  mempunyai  kekuatan  hukum sebagai alat bukti autentik yang menyangkut identitas  diri  dan  status  kewarganegaraan. Hal  ini  ditegaskan  pula  dalam  pasal  27 Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 t e n t a n g   P e r l i n d u n g a n   a n a k ,   y a n g menyebutkan  bahwa  akta  kelahiran merupakan  identitas  diri  yang  harus diberikan  sejak  anak  dilahirkan.  Tanpa adanya  akta  kelahiran,  seorang  anak  tidak dapat  memperoleh  hak-hak  dasarnya sebagai  warga  negara,  yaitu  mendapatkan perlindungan.
Berbagai  peraturan  yang  berkaitan dengan  perlindungan  hak  atas  identitas anak,  diantaranya  adalah  Undang-Undang Dasar  1945,  Undang-undang  No.  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang  Dasar  1945  menyebutkan b a h w a   s e t i a p   a n a k   b e r h a k   a t a s k e l a n g s u n g a n   h i d u p ,   t u m b u h   d a n berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap anak berhak  atas  perlindungan  oleh  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  dan  Negara.  Dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah  hak  asasi  manusia  dan  untuk kepentingannya  hak  anak  itu  diakui  dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.  Kemudian  dalam  Pasal  15 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa setiap a n a k   b e r h a k   u n t u k   m e m p e r o l e h perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan  politik,  pelibatan  dalam  sengketa bersenjata,  pelibatan  dalam  kerusuhan sosial,  pelibatan  dalam  peristiwa  yang
mengandung  unsur  kekerasan,  serta pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.
B e b e r a p a   p e r a t u r a n   d i   a t a s menegaskan  bahwa  negara  berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga  negaranya,  dengan  syarat  bahwa setiap  warga  memiliki  identitas  diri,  yaitu akta  kelahiran.  Namun,  hingga  saat  ini, pentingnya  kepemilikan  akta  kelahiran tersebut  belum  diimbangi  dengan  jumlah kepemilikan  akta  kelahiran  penduduk  di Indonesia.    Harian  Pos  Kota  (2016) menyebutkan  bahwa  hingga  Mei  2016, tercatat baru sebanyak 61% anak Indonesia yang  memiliki  akta  kelahiran.  Sementara 39%  sisanya  atau  sekitar  33.3  juta  anak Indonesia  belum  memiliki  akta  kelahiran. Secara  dejure  39%  anak  Indonesia  tersebut tidak diakui keberadaannya oleh negara.
Kondisi  demikian  mengharuskan pemerintah  melakukan  upaya  peningkatan jumlah  kepemilikan  akta  kelahiran  di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 24  tahun  2013  tentang  Administrasi Kependudukan,  Pemerintah  bersama D e w a n   P e r w a k i l a n   R a k y a t   ( D P R ) mengamanahkan  agar  setiap  pemerintah daerah  kabupaten/kota  bertanggungjawab u n t u k   m e n y e l e n g g a r a k a n   u r u s a n administrasi  kependudukan,  yang  salah satunya  adalah  akta  kelahiran.  Untuk menjawab  tantangan  yang  diberikan tersebut,  pemerintah  daerah  dapat melakukan berbagai inovasi pelayanan akta kelahiran.
Salah satu daerah yang telah berinovasi dalam hal pelayanan akta kelahiran adalah Kota Bandung. Dengan jumlah kepemilikan akta  kelahiran  yang  baru  mencapai  73,4% pada  Mei  2016,  Pemerintah  Kota  Bandung harus  menentukan  strategi  agar  cakupan penerbitan  kutipan  akta  kelahiran  seperti yang  diamanahkan  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  69  Tahun  2012 tentang  Standar  Pelayanan  Minimal,  yaitu
1042 1221 1220
90%  di  tahun  2020  dapat  tercapai. Pemerintah  Kota  Bandung  melalui  Dinas K e p e n d u d u k a n   d a n   C a t a t a n   S i p i l ( D i s d u k c a p i l )   m e l a k u k a n   u p a y a peningkatan  kepemilikan  akta  kelahiran melalui inovasi Akta Kelahiran online.
Inovasi Akta Kelahiran Online adalah inovasi  pemrosesan  akta  kelahiran  cukup d e n g a n   m e n g a k s e s   w e b s i t e   r e s m i d i s d u k c a p i l . b a n d u n g . g o . i d a t a u aktaonline.bandung.go.id untuk  mendaftar dan  mendapatkan  akta  kelahiran  secara online.  Adapun  tujuan  dari  inovasi pelayanan  akta  kelahiran  ini  adalah  untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran di Kota  Bandung  dengan  cara  mendekatkan pelayanan sehingga lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam  implementasinya  yang  masih seumur  jagung,  pemanfaatan  inovasi pelayanan  akta  kelahiran  online  oleh masyarakat  Kota  Bandung  ini  dapat dikatakan  belum  optimal.  Hal  ini  dapat terlihat  dari  jumlah  penerbitan  akta kelahiran  melalui  inovasi  pelayanan  akta kelahiran  online  bulan  Juli  –  Agustus  2016 yang  tidak  tercatat  akibat  jumlahnya  yang sangat  sedikit.  Rendahnya  pemanfaatan inovasi  pelayanan  akta  kelahiran  online  di Kota Bandung ini disebabkan oleh berbagai hal,  baik  yang  berasal  dari  dalam  maupun dari luar Disdukcapil Kota Bandung. Faktor yang berasal dari dalam Disdukcapil seperti terbatasnya  jumlah  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  terbatasnya  sarana  dan  prasarana, serta  sosialisasi  yang  belum  tepat  sasaran. Sementara  faktor  dari  luar  Disdukcapil adalah  kurang  terinformasikannya  ketiga inovasi  pengelolaan  akta  kelahiran  yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Bandung ke sebagian  masyarakat  kota  Bandung, karakteristik  sebagian  masyarakat  yang belum  familiar  dengan  teknologi,  tidak memiliki akses untuk memanfaatkan inovasi tersebut, dan lain sebagainya.
Melihat  berbagai  kendala/kelemahan
dalam implementasi inovasi pelayanan akta kelahiran  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kota Bandung, dibutuhkan berbagai macam strategi  untuk  pengembangan  inovasi pelayanan  akta  kelahiran  online  di  Kota Bandung ini. Berkaitan dengan hal tersebut, rumusan  permasalahan  dari  penelitian  ini adalah  Bagaimana  Strategi  Pengembangan Model  Inovasi  Pelayanan  Akta  Kelahiran Online di Kota Bandung.

## B. LANDASAN TEORI

## 1.  Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan  pada  dasarnya  adalah serangkaian  kegiatan  yang  dimaksudkan untuk  memenuhi  kebutuhan  baik  bagi perorangan, kelompok maupun masyarakat. Pasolong  (2010)  menyebutkan  bahwa pelayanan  didefinisikan  sebagai  aktivitas seseorang,  kelompok  dan/atau  organisasi baik  langsung  maupun  tidak  langsung untuk  memenuhi  kebutuhan.  Definisi serupa  diungkapkan  pula  oleh  Napitupulu (2007) yang menyatakan pelayanan sebagai suatu  proses  pemenuhan  kebutuhan  orang lain secara lebih memuaskan.
Sedangkan,  pelayanan  publik  secara umum  diartikan  sebagai  segala  kegiatan yang  dilakukan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  dasar  sesuai  dengan  hak  dasar setiap  warga  Negara  yang  terkait  dengan kepentingan  publik.  Sementara  Wasistiono (dalam Hardiyansyah 2011) mendefinisikan pelayanan  publik  sebagai  pemberian  jasa baik  oleh  pemerintah,  pihak  swasta  atas nama  pemerintah  ataupun  pihak  swasta kepada  masyarakat,  dengan  atau  tanpa pembayaran  guna  memenuhi  kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Undang-Undang  No  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  menyatakan pelayanan  publik  sebagai  suatu  kegiatan atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
b a r a n g ,   j a s a ,   d a n / a t a u   p e l a y a n a n administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Undang- Undang tersebut juga mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dapat melakukan percepatan  dalam  pemberian  pelayanan publik  yang  prima  untuk  memenuhi  hak- hak penerima pelayanan.
Berbicara mengenai pelayanan publik, setiap  institusi  pemerintah,  korporasi  dan lembaga  independen  yang  ditunjuk berdasarkan  Undang-Undang  sebagai penyelenggara  pelayanan  publik  tentunya d i t u n t u t   u n t u k   d a p a t   m e m b e r i k a n pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi  hak-hak  dasar  setiap  warga negara  yang  mencakup  tiga  hal  yaitu pelayanan  barang  publik,  pelayanan  jasa publik, dan pelayanan administratif.
Pelayanan barang publik meliputi tiga hal  yaitu  (1)  pengadaan  dan  penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah  yang  sebagian  atau  seluruh dananya  bersumber  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau anggaran  dan  pendapatan  belanja  daerah; (2)  pengadaan  dan  penyaluran  barang publik  yang  dilakukan  oleh  suatu  badan usaha  yang  modal  pendiriannya  sebagian atau  seluruhnya  bersumber  dari  kekayaan negara  dan/atau  kekayaan  daerah  yang dipisahkan;  dan  (3)  pengadaan  dan p e n y a l u r a n   b a r a n g   p u b l i k   y a n g pembiayaannya  tidak  bersumber  dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang  dipisahkan,  tetapi  ketersediannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pelayanan  jasa  publik  meliputi  (1) penyediaan  jasa  publik  oleh  instansi pemerintah  yang  sebagian  atau  seluruh dananya  bersumber  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah, (2) penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha  yang  modal  pendiriannya  sebagian
atau  seluruhnya  bersumber  dari  kekayaan negara  dan/atau  kekayaan  daerah  yang dipisahkan serta (3) penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran  pendapatan  belanja  negara  atau anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian  atau  seluruhnya  bersumber  dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang  dipisahkan,  tetapi  ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
P e l a y a n a n   a d m i n i s t r a t i f   y a n g dimaksud  dalam  Undang-Undang  adalah pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah dalam  mewujudkan  perlindungan  pribadi, keluarga,  kehormatan,  martabat  dan  harta benda  warga  negara  serta  tindakan administratif  yang  diberikan  oleh  instansi non  pemerintah  yang  diwajibkan  oleh negara  dan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  serta  diterapkan berdasarkan perjanjian penerima pelayanan.
D a l a m   p e n y e l e n g g a r a a n n y a , pelayanan  publik  harus  dilakukan  sesuai amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2009 dengan  berprinsip  pada  12  asas,  yaitu Kepentingan  umum,  Kepastian  hukum, Kesamaan  hak,  Keseimbangan  hak  dan kewajiban,  Keprofesionalan,  Partisipatif, Persamaan  perlakuan/tidak  diskriminatif, Keterbukaan,  Akuntabilitas,  Fasilitas  dan perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan, Ketepatan  waktu,  serta  Kecepatan, kemudahan,  dan  keterjangkauan.  Dengan konsistensi  penerapan  kedua  belas  asas tersebut,  diharapkan  penyelenggaraan pelayanan  publik  dapat  terwujud  sesuai h a r a p a n ,   d i m a n a   t e r p e n u h i n y a penyelenggaraan  pelayanan  publik  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan serta  terwujudnya  sistem  penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas  umum  pemerintahan  dan korporasi yang baik.
1042 1223 1222

## 2.  Konsep Inovasi dalam Pelayanan Publik
Menurut  Susanto  (2010),  inovasi memiliki  pengertian  yang  tidak  hanya sebatas  membangun  dan  memperbaharui namun juga dapat didefinisikan secara luas, dengan  memanfaatkan  ide-ide  baru  untuk menciptakan  produk,  proses  dan  layanan. Hamel  dalam  (Ancok,  2012)  menyebutkan inovasi  sebagai  proses  peralihan  dari prinsip-prinsip,  proses  dan  praktik-praktik manajemen tradisional atau pergeseran dari bentuk organisasi yang lama yang memberi pengaruh  signifikan  terhadap  cara  sebuah manajemen  dijalankan.  Lebih  lanjut,  Said (2007)  menyatakan  inovasi  sebagai  sebuah perubahan  teknologi  dan  penggunaan peralatan baru dalam lingkup kerja instansi. Sementara  Inovasi  menurut  Lembaga Administrasi  Negara  (LAN)  diartikan sebagai  suatu  proses  memikirkan  dan mengimplementasikan suatu gagasan yang m e m i l i k i   u n s u r   k e b a h a r u a n   s e r t a k e b e r m a n f a a t a n .   P e m a k n a a n   d a n interpretasi terkait definisi inovasi dari para ahli  di  atas  pada  dasarnya  merujuk  pada pemahaman yang sama bahwa inovasi dapat dikatakan sebagai suatu proses atau praktik baru yang berbeda dan atau modifikasi dari yang sudah ada.
Sedangkan  inovasi  pelayanan  publik menurut  Permenpan  RB  No  30  tahun  2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik diartikan  sebagai  terobosan  pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan atau adaptasi /modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Pembangunan  inovasi  dalam  pelayanan publik  merupakan  upaya  untuk  menjaring dan  menumbuhkan  pengetahuan  serta terobosan  dalam  rangka  percepatan peningkatan  kualitas  pelayanan.  Agar dorongan dalam mempercepat peningkatan kualitas  pelayanan  publik  lebih  kuat  maka dalam  Permenpan  RB  30  tahun  2014 mengamanatkan  setiap  Kementrian/
Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah  untuk membangun  budaya  minimal  satu  inovasi setiap tahunnya melalui kerjasama jaringan kerja  pengembangan  inovasi  pelayanan publik,  diantaranya  dengan  melakukan kompetisi  inovasi  pelayanan  publik  dan pemberian  penghargaan  inovasi  pelayanan publik.
Dalam  Permenpan  RB  30  tahun  2014, d i s e b u t k a n   p u l a   b a h w a   i n i s i a t i f Kementrian/Lembaga/Daerah  dikatakan sebagai inovasi apabila memenuhi kriteria : (1) memberikan manfaat nyata dan terukur minimal  satu  tahun  melalui  perbaikan pelayanan, proses, administrasi, sistem dan atau  konsep  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  atau  pemberian pelayanan  kepada  masyarakat  dan  dunia usaha, (2) sudah direplikasikan atau setidak- tidaknya  memberikan  jaminan  dapat direplikasi oleh unit lain, baik di lingkungan lembaga  yang  bersangkutan  maupun Kementrian/Lembaga/Daerah, serta (3) ada jaminan  berkelanjutan,  baik  dari  segi p e r a t u r a n   p e r u n d a n g - u n d a n g a n , kelembagaan  dan  alokasi  sumber  daya lainnya.
Inovasi  dalam  pelayanan  publik menjadi  suatu  keharusan  dalam  rangka peningkatan  kinerja  penyelenggaraan Pemerintahan. Pemikiran inovasi pelayanan publik  tidak  lepas  dari  masih  lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari  reformasi  birokrasi  yang  sekarang masih  sedang  berlangsung.  Hasil  Disertasi Muhammad Imanuddin (2015), yang saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Perumusan Kebijakan  Inovasi  dan  Sistem  Informasi Pelayanan  Publik  dituliskan  bahwa menciptakan inovasi bagi lembaga publik di Indonesia  sebenarnya  bukan  perkara  yang sulit,  karena  aspek  pendorong  dalam o r g a n i s a s i   p e m e r i n t a h   l e b i h   b e s a r dibandingkan  aspek  penghambatnya. Lembaga  publik  pada  dasarnya  memiliki kekuatan dan peluang yang lebih baik dalam
b a r a n g ,   j a s a ,   d a n / a t a u   p e l a y a n a n administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Undang- Undang tersebut juga mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dapat melakukan percepatan  dalam  pemberian  pelayanan publik  yang  prima  untuk  memenuhi  hak- hak penerima pelayanan.
Berbicara mengenai pelayanan publik, setiap  institusi  pemerintah,  korporasi  dan lembaga  independen  yang  ditunjuk berdasarkan  Undang-Undang  sebagai penyelenggara  pelayanan  publik  tentunya d i t u n t u t   u n t u k   d a p a t   m e m b e r i k a n pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi  hak-hak  dasar  setiap  warga negara  yang  mencakup  tiga  hal  yaitu pelayanan  barang  publik,  pelayanan  jasa publik, dan pelayanan administratif.
Pelayanan barang publik meliputi tiga hal  yaitu  (1)  pengadaan  dan  penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah  yang  sebagian  atau  seluruh dananya  bersumber  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau anggaran  dan  pendapatan  belanja  daerah;
(2)  pengadaan  dan  penyaluran  barang publik  yang  dilakukan  oleh  suatu  badan usaha  yang  modal  pendiriannya  sebagian atau  seluruhnya  bersumber  dari  kekayaan negara  dan/atau  kekayaan  daerah  yang dipisahkan;  dan  (3)  pengadaan  dan p e n y a l u r a n   b a r a n g   p u b l i k   y a n g pembiayaannya  tidak  bersumber  dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang  dipisahkan,  tetapi  ketersediannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pelayanan  jasa  publik  meliputi  (1) penyediaan  jasa  publik  oleh  instansi pemerintah  yang  sebagian  atau  seluruh dananya  bersumber  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah, (2) penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha  yang  modal  pendiriannya  sebagian
atau  seluruhnya  bersumber  dari  kekayaan negara  dan/atau  kekayaan  daerah  yang dipisahkan serta (3) penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran  pendapatan  belanja  negara  atau anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian  atau  seluruhnya  bersumber  dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang  dipisahkan,  tetapi  ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
P e l a y a n a n   a d m i n i s t r a t i f   y a n g dimaksud  dalam  Undang-Undang  adalah pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah dalam  mewujudkan  perlindungan  pribadi, keluarga,  kehormatan,  martabat  dan  harta benda  warga  negara  serta  tindakan administratif  yang  diberikan  oleh  instansi non  pemerintah  yang  diwajibkan  oleh negara  dan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  serta  diterapkan berdasarkan perjanjian penerima pelayanan.
D a l a m   p e n y e l e n g g a r a a n n y a , pelayanan  publik  harus  dilakukan  sesuai amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2009 dengan  berprinsip  pada  12  asas,  yaitu Kepentingan  umum,  Kepastian  hukum, Kesamaan  hak,  Keseimbangan  hak  dan kewajiban,  Keprofesionalan,  Partisipatif, Persamaan  perlakuan/tidak  diskriminatif, Keterbukaan,  Akuntabilitas,  Fasilitas  dan perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan, Ketepatan  waktu,  serta  Kecepatan, kemudahan,  dan  keterjangkauan.  Dengan konsistensi  penerapan  kedua  belas  asas tersebut,  diharapkan  penyelenggaraan pelayanan  publik  dapat  terwujud  sesuai h a r a p a n ,   d i m a n a   t e r p e n u h i n y a penyelenggaraan  pelayanan  publik  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan serta  terwujudnya  sistem  penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas  umum  pemerintahan  dan korporasi yang baik.
1042 1223
1222

## 2.  Konsep Inovasi dalam Pelayanan Publik
Menurut  Susanto  (2010),  inovasi memiliki  pengertian  yang  tidak  hanya sebatas  membangun  dan  memperbaharui namun juga dapat didefinisikan secara luas, dengan  memanfaatkan  ide-ide  baru  untuk menciptakan  produk,  proses  dan  layanan. Hamel  dalam  (Ancok,  2012)  menyebutkan inovasi  sebagai  proses  peralihan  dari prinsip-prinsip,  proses  dan  praktik-praktik manajemen tradisional atau pergeseran dari bentuk organisasi yang lama yang memberi pengaruh  signifikan  terhadap  cara  sebuah manajemen  dijalankan.  Lebih  lanjut,  Said (2007)  menyatakan  inovasi  sebagai  sebuah perubahan  teknologi  dan  penggunaan peralatan baru dalam lingkup kerja instansi. Sementara  Inovasi  menurut  Lembaga Administrasi  Negara  (LAN)  diartikan sebagai  suatu  proses  memikirkan  dan mengimplementasikan suatu gagasan yang m e m i l i k i   u n s u r   k e b a h a r u a n   s e r t a k e b e r m a n f a a t a n .   P e m a k n a a n   d a n interpretasi terkait definisi inovasi dari para ahli  di  atas  pada  dasarnya  merujuk  pada pemahaman yang sama bahwa inovasi dapat dikatakan sebagai suatu proses atau praktik baru yang berbeda dan atau modifikasi dari yang sudah ada.
Sedangkan  inovasi  pelayanan  publik menurut  Permenpan  RB  No  30  tahun  2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik diartikan  sebagai  terobosan  pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan atau adaptasi /modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Pembangunan  inovasi  dalam  pelayanan publik  merupakan  upaya  untuk  menjaring dan  menumbuhkan  pengetahuan  serta terobosan  dalam  rangka  percepatan peningkatan  kualitas  pelayanan.  Agar dorongan dalam mempercepat peningkatan kualitas  pelayanan  publik  lebih  kuat  maka dalam  Permenpan  RB  30  tahun  2014 mengamanatkan  setiap  Kementrian/
Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah  untuk membangun  budaya  minimal  satu  inovasi setiap tahunnya melalui kerjasama jaringan kerja  pengembangan  inovasi  pelayanan publik,  diantaranya  dengan  melakukan kompetisi  inovasi  pelayanan  publik  dan pemberian  penghargaan  inovasi  pelayanan publik.
Dalam  Permenpan  RB  30  tahun  2014, d i s e b u t k a n   p u l a   b a h w a   i n i s i a t i f Kementrian/Lembaga/Daerah  dikatakan sebagai inovasi apabila memenuhi kriteria : (1) memberikan manfaat nyata dan terukur minimal  satu  tahun  melalui  perbaikan pelayanan, proses, administrasi, sistem dan atau  konsep  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  atau  pemberian pelayanan  kepada  masyarakat  dan  dunia usaha, (2) sudah direplikasikan atau setidak- tidaknya  memberikan  jaminan  dapat direplikasi oleh unit lain, baik di lingkungan lembaga  yang  bersangkutan  maupun Kementrian/Lembaga/Daerah, serta (3) ada jaminan  berkelanjutan,  baik  dari  segi p e r a t u r a n   p e r u n d a n g - u n d a n g a n , kelembagaan  dan  alokasi  sumber  daya lainnya.
Inovasi  dalam  pelayanan  publik menjadi  suatu  keharusan  dalam  rangka peningkatan  kinerja  penyelenggaraan Pemerintahan. Pemikiran inovasi pelayanan publik  tidak  lepas  dari  masih  lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari  reformasi  birokrasi  yang  sekarang masih  sedang  berlangsung.  Hasil  Disertasi Muhammad Imanuddin (2015), yang saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Perumusan Kebijakan  Inovasi  dan  Sistem  Informasi Pelayanan  Publik  dituliskan  bahwa menciptakan inovasi bagi lembaga publik di Indonesia  sebenarnya  bukan  perkara  yang sulit,  karena  aspek  pendorong  dalam o r g a n i s a s i   p e m e r i n t a h   l e b i h   b e s a r dibandingkan  aspek  penghambatnya. Lembaga  publik  pada  dasarnya  memiliki kekuatan dan peluang yang lebih baik dalam
menciptakan inovasi karena didukung oleh SDM  dan  anggaran  yang  relatif  baik  dan n e t w o r k i n g   y a n g   m e m a d a i . Permasalahannya  justru  lebih  kepada k o m i t m e n   d a n   p e r a n a n   p i m p i n a n kementrian,  lembaga  maupun  pemerintah daerah  untuk  tidak  ragu-ragu  dalam berpikir  kreatif  dan  menciptakan  inovasi pelayanan publik.

## 3.  Implementasi Kebijakan Publik
Pada  prinsipnya,  implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai  tujuannya.  Purwanto  dan Sulistyastuti  (2012)  mendefinisikan Implementasi  Kebijakan  Publik  sebagai suatu  kegiatan  untuk  mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang  dilakukan  oleh  para  implementor kepada  kelompok  sasaran  (target  group) sebagai  upaya  unt uk  mewujudkan kebijakan.
Sementara, Ripley dan Franklin (dalam Winarno,  2014)  menyatakan  bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah u n d a n g - u n d a n g   d i t e t a p k a n   y a n g memberikan  otoritas  program,  kebijakan, keuntungan  (benefit),  atau  suatu  jenis keluaran  yang  nyata  (tangible  output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang  dimaksudkan  untuk  membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno, 2014)  memberikan  pandangannya  tentang implementasi  dengan  mengatakan  bahwa secara  umum,  tugas  implementasi  adalah membentuk  suatu  kaitan  (linkage)  yang memudahkan  tujuan-tujuan  kebijakan  bisa direalisasikan  sebagai  dampak  dari  suatu kegiatan pemerintah.
Sedangkan,  Edward  III  (dalam Subarsono,  2011)  berpandangan  bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh  empat  variable,  yaitu  komunikasi, sumberdaya,  disposisi,  serta  struktur birokrasi. Pertama ,  komunikasi  yaitu
keberhasilan  implementasi  kebijakan m e n s y a r a t k a n   a g a r   i m p l e m e n t o r mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan, dimana  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada kelompok  sasaran (target  group) ,  sehingga akan  mengurangi  distorsi  implementasi. Kedua , sumberdaya. Meskipun isi kebijakan telah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten,  tetapi  apabila  implementor k e k u r a n g a n   s u m b e r   d a y a   u n t u k melaksanakan,  maka  implementasi  tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat  berwujud  sumber  daya  manusia, misalnya  kompetensi  implementor  dan sumber daya finansial. Ketiga , disposisi yaitu watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran sifat  demokratis.  Apabila  implementor memiliki  disposisi  yang  baik,  maka implementator  tersebut  dapat  menjalankan kebijakan  dengan  baik  seperti  yang diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan, maka  proses  implementasi  kebijakan  juga menjadi  tidak  efektif. Keempat ,  struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan  kebijakan  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi  adalah Standard  Operating Procedures (SOP)  dan  fragmentasi.  Struktur organisasi  yang  terlalu  panjang  akan cenderung  melemahkan  pengawasan  dan menimbulkan red-tape, yakni  prosedur birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks,  yang menjadikan  aktivitas  organisasi  tidak fleksibel.
Berbagai  pemahaman  mengenai implementasi  kebijakan  publik  di  atas, mensyaratkan  bahwa  implementasi merupakan  salah  tahapan  penting  dalam sebuah  siklus  kebijakan  publik.  Pada prakteknya,  Tachjan  (2006)  mengatakan bahwa  implementasi  kebijakan  publik
1042 1225 1224
mutlak harus memiliki : 1.  U n s u r   P e l a k s a n a ,   m e r u p a k a n implementator kebijakan yaitu pelaksana kebijakan yang terdiri dari penentuan dan tujuan  dan  sasaran  organisasional, analisis  serta  perumusan  kebijakan  dan s t r a t e g i   o r g a n i s a s i ,   p e n g a m b i l a n keputusan,  perencanaan,  penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia,  pelaksanaan  operasional, pengawasan  serta  penilaian.  Dan  pihak yang  terlibat  penuh  adalah  unit-unit birokrasi.
2.  Adanya  program  yang  dilaksanakan, berarti  bahwa  suatu  kebijakan  publik, harus  diikuti  dengan  tindakan  nyata berupa  program-program  atau  kegiatan. Program  yang  dimaksud  merupakan rencana  yang  sifatnya  komprehensif menggambarkan keterlibatan dari semua sumber  daya  yang  tersedia  dan  juga termasuk  sasaran,  kebijakan,  prosedur, metode dan anggaran.
3.  Target  group (kelompok  sasaran),  yang diartikan sebagai sekelompok orang atau organisasi  dalam  masyarakat  yang  akan menerima  barang  atau  jasa  yang  akan dipengaruhi oleh kebijakan.
Pada  akhirnya,  berbagai  kebijakan publik  yang  telah  dibuat  oleh  Pemerintah harus  diimbangi  dengan  keberhasilan i m p l e m e n t a s i   k e b i j a k a n   t e r s e b u t . Implementor  harus  dapat  menyampaikan pesan  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran kebijakan  yang  harus  disampaikan  kepada kelompok sasaran, agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

## 4.  Fungsi  dan  Peran  Pemerintah  dalam Penyediaan Akta kelahiran
D a l a m   m e n j a l a n k a n   r o d a p e m e r i n t a h a n ,   p e m e r i n t a h   s e l a l u memainkan  peran  yang  sangat  penting. Adam  Smith  mengemukakan  bahwa pemerintah  memiliki  tiga  fungsi,  yaitu
fungsi  untuk  memelihara  pertahanan  dan k e a m a n a n   n e g a r a ,   f u n g s i   u n t u k menyelenggarakan  peradilan,  serta  fungsi untuk  menyediakan  barang-barang  yang tidak disediakan oleh pihak swasta.
Kemudian Rasyid (2000) menyebutkan bahwa terdapat beberapa tugas pokok yang harus  dijalani  oleh  pemerintah.  Pertama, menjamin  keamanan  negara  dari  segala kemungkinan  serangan  dari  luar,  dan menjaga  agar  tidak  terjadi  pemberontakan dari  dalam  yang  dapat  menggulingkan pemerintahan  yang  sah  melalui  cara-cara kekerasan.  Kedua,  memelihara  ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan  apapun  yang  terjadi  di  dalam masyarakat  dapat  berlangsung  secara damai.  Ketiga,  menjamin  diterapkannya keadilan terhadap setiap warga/masyarakat dengan  tidak  membedakan  status  apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
Keempat,  melakukan  pekerjaan  yang bersifat umum dan memberikan pelayanan dalam  bidang-bidang  tertentu  yang  tidak mungkin dapat dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan  oleh  pemerintah.  Kelima, m e l a k u k a n   u p a y a - u p a y a   u n t u k m e n i n g k a t k a n   k e s e j a h t e r a a n   s o s i a l masyarakat,  membantu  orang  miskin  dan memelihara  orang  cacat,  jompo  dan  anak terlantar,  menampung  serta  menyalurkan para  gelandangan  ke  sektor  kegiatan  yang produktif,  dan  semacamnya.  Keenam, menerapkan  kebijakan  ekonomi  yang menguntungkan  masyarakat  luas,  seperti mengendalikan  peningkatan  laju  inflasi, mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi  masyarakat,  memajukan  perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain  yang  secara  langsung  menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Ketujuh, menerapkan kebijakan yang  bertujuan  untuk  memelihara  sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air,
menciptakan inovasi karena didukung oleh SDM  dan  anggaran  yang  relatif  baik  dan n e t w o r k i n g   y a n g   m e m a d a i . Permasalahannya  justru  lebih  kepada k o m i t m e n   d a n   p e r a n a n   p i m p i n a n kementrian,  lembaga  maupun  pemerintah daerah  untuk  tidak  ragu-ragu  dalam berpikir  kreatif  dan  menciptakan  inovasi pelayanan publik.

## 3.  Implementasi Kebijakan Publik
Pada  prinsipnya,  implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai  tujuannya.  Purwanto  dan Sulistyastuti  (2012)  mendefinisikan Implementasi  Kebijakan  Publik  sebagai suatu  kegiatan  untuk  mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang  dilakukan  oleh  para  implementor kepada  kelompok  sasaran  (target  group) sebagai  upaya  unt uk  mewujudkan kebijakan.
Sementara, Ripley dan Franklin (dalam Winarno,  2014)  menyatakan  bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah u n d a n g - u n d a n g   d i t e t a p k a n   y a n g memberikan  otoritas  program,  kebijakan, keuntungan  (benefit),  atau  suatu  jenis keluaran  yang  nyata  (tangible  output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang  dimaksudkan  untuk  membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno, 2014)  memberikan  pandangannya  tentang implementasi  dengan  mengatakan  bahwa secara  umum,  tugas  implementasi  adalah membentuk  suatu  kaitan  (linkage)  yang memudahkan  tujuan-tujuan  kebijakan  bisa direalisasikan  sebagai  dampak  dari  suatu kegiatan pemerintah.
Sedangkan,  Edward  III  (dalam Subarsono,  2011)  berpandangan  bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh  empat  variable,  yaitu  komunikasi, sumberdaya,  disposisi,  serta  struktur birokrasi. Pertama ,  komunikasi  yaitu
keberhasilan  implementasi  kebijakan m e n s y a r a t k a n   a g a r   i m p l e m e n t o r mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan, dimana  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada kelompok  sasaran (target  group) ,  sehingga akan  mengurangi  distorsi  implementasi. Kedua , sumberdaya. Meskipun isi kebijakan telah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten,  tetapi  apabila  implementor k e k u r a n g a n   s u m b e r   d a y a   u n t u k melaksanakan,  maka  implementasi  tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat  berwujud  sumber  daya  manusia, misalnya  kompetensi  implementor  dan sumber daya finansial. Ketiga , disposisi yaitu watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran sifat  demokratis.  Apabila  implementor memiliki  disposisi  yang  baik,  maka implementator  tersebut  dapat  menjalankan kebijakan  dengan  baik  seperti  yang diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan, maka  proses  implementasi  kebijakan  juga menjadi  tidak  efektif. Keempat ,  struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan  kebijakan  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi  adalah Standard  Operating Procedures (SOP)  dan  fragmentasi.  Struktur organisasi  yang  terlalu  panjang  akan cenderung  melemahkan  pengawasan  dan menimbulkan red-tape, yakni  prosedur birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks,  yang menjadikan  aktivitas  organisasi  tidak fleksibel.
Berbagai  pemahaman  mengenai implementasi  kebijakan  publik  di  atas, mensyaratkan  bahwa  implementasi merupakan  salah  tahapan  penting  dalam sebuah  siklus  kebijakan  publik.  Pada prakteknya,  Tachjan  (2006)  mengatakan bahwa  implementasi  kebijakan  publik
1042 1225
1224
mutlak harus memiliki :
1.  U n s u r   P e l a k s a n a ,   m e r u p a k a n implementator kebijakan yaitu pelaksana kebijakan yang terdiri dari penentuan dan tujuan  dan  sasaran  organisasional, analisis  serta  perumusan  kebijakan  dan s t r a t e g i   o r g a n i s a s i ,   p e n g a m b i l a n keputusan,  perencanaan,  penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia,  pelaksanaan  operasional, pengawasan  serta  penilaian.  Dan  pihak yang  terlibat  penuh  adalah  unit-unit birokrasi.
2.  Adanya  program  yang  dilaksanakan, berarti  bahwa  suatu  kebijakan  publik, harus  diikuti  dengan  tindakan  nyata berupa  program-program  atau  kegiatan. Program  yang  dimaksud  merupakan rencana  yang  sifatnya  komprehensif menggambarkan keterlibatan dari semua sumber  daya  yang  tersedia  dan  juga termasuk  sasaran,  kebijakan,  prosedur, metode dan anggaran.
3.  Target  group (kelompok  sasaran),  yang diartikan sebagai sekelompok orang atau organisasi  dalam  masyarakat  yang  akan menerima  barang  atau  jasa  yang  akan dipengaruhi oleh kebijakan.
Pada  akhirnya,  berbagai  kebijakan publik  yang  telah  dibuat  oleh  Pemerintah harus  diimbangi  dengan  keberhasilan i m p l e m e n t a s i   k e b i j a k a n   t e r s e b u t . Implementor  harus  dapat  menyampaikan pesan  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran kebijakan  yang  harus  disampaikan  kepada kelompok sasaran, agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

## 4.  Fungsi  dan  Peran  Pemerintah  dalam Penyediaan Akta kelahiran
D a l a m   m e n j a l a n k a n   r o d a p e m e r i n t a h a n ,   p e m e r i n t a h   s e l a l u memainkan  peran  yang  sangat  penting. Adam  Smith  mengemukakan  bahwa pemerintah  memiliki  tiga  fungsi,  yaitu
fungsi  untuk  memelihara  pertahanan  dan k e a m a n a n   n e g a r a ,   f u n g s i   u n t u k menyelenggarakan  peradilan,  serta  fungsi untuk  menyediakan  barang-barang  yang tidak disediakan oleh pihak swasta.
Kemudian Rasyid (2000) menyebutkan bahwa terdapat beberapa tugas pokok yang harus  dijalani  oleh  pemerintah.  Pertama, menjamin  keamanan  negara  dari  segala kemungkinan  serangan  dari  luar,  dan menjaga  agar  tidak  terjadi  pemberontakan dari  dalam  yang  dapat  menggulingkan pemerintahan  yang  sah  melalui  cara-cara kekerasan.  Kedua,  memelihara  ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan  apapun  yang  terjadi  di  dalam masyarakat  dapat  berlangsung  secara damai.  Ketiga,  menjamin  diterapkannya keadilan terhadap setiap warga/masyarakat dengan  tidak  membedakan  status  apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
Keempat,  melakukan  pekerjaan  yang bersifat umum dan memberikan pelayanan dalam  bidang-bidang  tertentu  yang  tidak mungkin dapat dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan  oleh  pemerintah.  Kelima, m e l a k u k a n   u p a y a - u p a y a   u n t u k m e n i n g k a t k a n   k e s e j a h t e r a a n   s o s i a l masyarakat,  membantu  orang  miskin  dan memelihara  orang  cacat,  jompo  dan  anak terlantar,  menampung  serta  menyalurkan para  gelandangan  ke  sektor  kegiatan  yang produktif,  dan  semacamnya.  Keenam, menerapkan  kebijakan  ekonomi  yang menguntungkan  masyarakat  luas,  seperti mengendalikan  peningkatan  laju  inflasi, mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi  masyarakat,  memajukan  perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain  yang  secara  langsung  menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Ketujuh, menerapkan kebijakan yang  bertujuan  untuk  memelihara  sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air,
tanah dan hutan.
Lebih lanjut Rasyid (2000) menyatakan bahwa  tugas  pokok  pemerintah  tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fungsi yaitu  pelayanan  (services),  pemberdayaan (empowerment),  serta  pembangunan (development).  Fungsi  pelayanan  akan membuahkan  keadilan  dalam  masyarakat, fungsi  pemberdayaan  akan  mendorong kemandirian  masyarakat,  serta  fungsi p e m b a n g u n a n   a k a n   m e n c i p t a k a n kemakmuran dalam masyarakat.
Selanjutnya,  Ndraha  (2001)  membagi fungsi pemerintah ke dalam dua kelompok, yaitu fungsi primer (fungsi pelayanan) dan fungsi  sekunder  (fungsi  pemberdayaan). Dalam  menjalankan  fungsi  primer, pemerintah  berperan  sebagai provider jasa publik  yang  diprivatisasikan,  maupun layanan civil yang  termasuk  layanan birokrasi.  Sedangkan  dalam  menjalankan fungsi  sekunder,  pemerintah  berperan sebagai  penyelenggara  pembangunan  dan melakukan program pemberdayaan.
Berdasarkan  penjelasan  mengenai fungsi  dan  peran  pemerintah  tersebut, dalam  kaitannya  dengan  penyediaan  jasa pelayanan  akta  kelahiran,  pemerintah menjalankan  fungsi  primer,  yaitu  menjadi provider dalam pembuatan akta kelahiran.

## C. METODE PENELITIAN 1.  Objek Penelitian
Penelitian  yang  berjudul  Strategi Pengembangan  Model  Inovasi  Akta Kelahiran Online di  Kota  Bandung  ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menjawab
kebutuhan akan strategi yang efektif untuk pengembangan  inovasi  pelayanan  akta kelahiran  online  di  Kota  Bandung. Berdasarkan  tujuan  yang  hendak  dicapai tersebut,  objek  penelitian  yang  digunakan a d a l a h   D i n a s   K e p e n d u d u k a n   d a n Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  Kota Bandung.  Disdukcapil  Kota  Bandung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang  memiliki  tugas  pokok  melaksanakan u r u s a n   p e m e r i n t a h a n   d i   b i d a n g kependudukan  dan  pencatatan  sipil berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  (Peraturan  Walikota  Bandung No. 1338 Tahun 2014).

## 2.  Jenis  Data,  Sumber  Data,  dan  Teknik Pengumpulan
Jenis  data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  yang  diperoleh berasal  dari  narasumber  pada  Disdukcapil Kota  Bandung.  Teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data primer  tersebut  adalah  melalui  teknik wawancara ( interview ).
Sementara  itu,  data  sekunder  yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain berasal  dari  kebijakan  yang  terkait  dengan profil,  tugas  dan  fungsi  dari  Disdukcapil Kota  Bandung,  Rencana  Strategis  (Renstra) Disdukcapil  Kota  Bandung,  serta  beberapa data  teknis  lainnya  yang  berkaitan  dengan pelayanan akta kelahiran. Tabel 1 berikut ini menunjukkan  data  dan  sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 1. Data dan Sumber Data yang Digunakan 1042 1227 1226 3.  Teknik  Pengolahan  Data  dan  Analisis Data Telah  disebutkan  pada  subbab sebelumnya  bahwa  teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  teknik w a w a n c a r a .   P a d a   s a a t   m e l a k u k a n wawancara tersebut, peneliti membawa alat perekam  dengan  maksud  seluruh  hasil wawancara  dapat  terekam.  Setelah  proses pengumpulan  data  selesai,  peneliti melakukan transkrip rekaman (yaitu teknik penulisan  hasil  wawancara).  Selanjutnya transkrip  hasil  wawancara  tersebut digunakan untuk proses analisis data.
Sementara  metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif narrative  research .  Menurut Sugiyono  (2015)  penelitian  naratif  adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti  melakukan  studi  terhadap  satu o r a n g   i n d i v i d u   a t a u   l e b i h   u n t u k memperoleh data. Data tersebut selanjutnya disusun  menjadi  suatu  laporan  yang lengkap.  Terdapat  beberapa  karakteristik dari  metode  penelitian  ini,  yaitu  penelitian kualitatif  ini  dilakukan  pada  kondisi  yang alamiah,  langsung  ke  sumber  data,  dan peneliti  merupakan  instrumen  kunci,  data yang  terkumpul  berbentuk  kata-kata  atau gambar,  sehingga  tidak  menekankan  pada angka;  penelitian  kualitatif  lebih  menekan- kan  pada  proses  daripada  produk  atau outcome ,  penelitian  kualitatif  melakukan analisis data secara induktif; serta penelitian
kualitatif  lebih  menekankan  pada  makna (data yang teramati).

## D.  H A S I L   P E N E L I T I A N   D A N PEMBAHASAN 1.  Jenis Pelayanan Akta Kelahiran di Kota Bandung
S e b e l u m   b e r b i c a r a   m e n g e n a i pelayanan  akta  kelahiran  yang  dilakukan oleh  Disdukcapil  Kota  Bandung,  akan diuraikan  terlebih  dahulu  mengenai  visi, misi, serta maklumat pelayanan yang telah ditetapkan oleh Disdukcapil Kota bandung.
Dalam  melaksanakan  pelayanan kependudukan  dan  pencatatan  sipil,  visi yang  dirumuskan  oleh  Disdukcapil  Kota Bandung  adalah  “Terwujudnya  Pelayanan P r i m a   m e l a l u i   P e n y e l e n g g a r a a n Administrasi  Kependudukan  menuju Bandung  yang  Unggul,  Nyaman,  dan Sejahtera”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut,  misi  yang  ditetapkan  Disdukcapil Kota  Bandung  adalah  “Mewujudkan Pengelolaan  Administrasi  Kependudukan yang Akurat, Tertib, dan Aman”.
Untuk  mewujudkan  visi  dan  misi tersebut,  dan  untuk  memberikan  kepastian pelayanan  kepada  masyarakat  Kota Bandung,  Disdukcapil  Kota  Bandung  telah merumuskan  maklumat  pelayanan  yang ditempel  pada  dinding  kantor  Disdukcapil Kota  Bandung.  Maklumat  Pelayanan berdasarkan  Permenpan  RB  No  15  Tahun 2014  tentang  Pedoman  Standar  Pelayanan
tanah dan hutan.
Lebih lanjut Rasyid (2000) menyatakan bahwa  tugas  pokok  pemerintah  tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fungsi yaitu  pelayanan  (services),  pemberdayaan (empowerment),  serta  pembangunan (development).  Fungsi  pelayanan  akan membuahkan  keadilan  dalam  masyarakat, fungsi  pemberdayaan  akan  mendorong kemandirian  masyarakat,  serta  fungsi p e m b a n g u n a n   a k a n   m e n c i p t a k a n kemakmuran dalam masyarakat.
Selanjutnya,  Ndraha  (2001)  membagi fungsi pemerintah ke dalam dua kelompok, yaitu fungsi primer (fungsi pelayanan) dan fungsi  sekunder  (fungsi  pemberdayaan).
Dalam  menjalankan  fungsi  primer, pemerintah  berperan  sebagai provider jasa publik  yang  diprivatisasikan,  maupun layanan civil yang  termasuk  layanan birokrasi.  Sedangkan  dalam  menjalankan fungsi  sekunder,  pemerintah  berperan sebagai  penyelenggara  pembangunan  dan melakukan program pemberdayaan.
Berdasarkan  penjelasan  mengenai fungsi  dan  peran  pemerintah  tersebut, dalam  kaitannya  dengan  penyediaan  jasa pelayanan  akta  kelahiran,  pemerintah menjalankan  fungsi  primer,  yaitu  menjadi provider dalam pembuatan akta kelahiran.

## C. METODE PENELITIAN

## 1.  Objek Penelitian
Penelitian  yang  berjudul  Strategi Pengembangan  Model  Inovasi  Akta Kelahiran Online di  Kota  Bandung  ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menjawab
kebutuhan akan strategi yang efektif untuk pengembangan  inovasi  pelayanan  akta kelahiran  online  di  Kota  Bandung. Berdasarkan  tujuan  yang  hendak  dicapai tersebut,  objek  penelitian  yang  digunakan a d a l a h   D i n a s   K e p e n d u d u k a n   d a n Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  Kota Bandung.  Disdukcapil  Kota  Bandung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang  memiliki  tugas  pokok  melaksanakan u r u s a n   p e m e r i n t a h a n   d i   b i d a n g kependudukan  dan  pencatatan  sipil berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  (Peraturan  Walikota  Bandung No. 1338 Tahun 2014).

## 2.  Jenis  Data,  Sumber  Data,  dan  Teknik Pengumpulan
Jenis  data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  yang  diperoleh berasal  dari  narasumber  pada  Disdukcapil Kota  Bandung.  Teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data primer  tersebut  adalah  melalui  teknik wawancara ( interview ).
Sementara  itu,  data  sekunder  yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain berasal  dari  kebijakan  yang  terkait  dengan profil,  tugas  dan  fungsi  dari  Disdukcapil Kota  Bandung,  Rencana  Strategis  (Renstra) Disdukcapil  Kota  Bandung,  serta  beberapa data  teknis  lainnya  yang  berkaitan  dengan pelayanan akta kelahiran. Tabel 1 berikut ini menunjukkan  data  dan  sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 1. Data dan Sumber Data yang Digunakan
1042 1227 1226 3.  Teknik  Pengolahan  Data  dan  Analisis Data Telah  disebutkan  pada  subbab
sebelumnya  bahwa  teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  teknik w a w a n c a r a .   P a d a   s a a t   m e l a k u k a n wawancara tersebut, peneliti membawa alat perekam  dengan  maksud  seluruh  hasil wawancara  dapat  terekam.  Setelah  proses pengumpulan  data  selesai,  peneliti melakukan transkrip rekaman (yaitu teknik penulisan  hasil  wawancara).  Selanjutnya transkrip  hasil  wawancara  tersebut digunakan untuk proses analisis data.
Sementara  metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif narrative  research .  Menurut Sugiyono  (2015)  penelitian  naratif  adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti  melakukan  studi  terhadap  satu o r a n g   i n d i v i d u   a t a u   l e b i h   u n t u k memperoleh data. Data tersebut selanjutnya disusun  menjadi  suatu  laporan  yang lengkap.  Terdapat  beberapa  karakteristik dari  metode  penelitian  ini,  yaitu  penelitian kualitatif  ini  dilakukan  pada  kondisi  yang alamiah,  langsung  ke  sumber  data,  dan peneliti  merupakan  instrumen  kunci,  data yang  terkumpul  berbentuk  kata-kata  atau gambar,  sehingga  tidak  menekankan  pada angka;  penelitian  kualitatif  lebih  menekan- kan  pada  proses  daripada  produk  atau outcome ,  penelitian  kualitatif  melakukan analisis data secara induktif; serta penelitian
kualitatif  lebih  menekankan  pada  makna (data yang teramati).

## D.  H A S I L   P E N E L I T I A N   D A N PEMBAHASAN

## 1.  Jenis Pelayanan Akta Kelahiran di Kota Bandung
S e b e l u m   b e r b i c a r a   m e n g e n a i pelayanan  akta  kelahiran  yang  dilakukan oleh  Disdukcapil  Kota  Bandung,  akan diuraikan  terlebih  dahulu  mengenai  visi, misi, serta maklumat pelayanan yang telah ditetapkan oleh Disdukcapil Kota bandung.
Dalam  melaksanakan  pelayanan kependudukan  dan  pencatatan  sipil,  visi yang  dirumuskan  oleh  Disdukcapil  Kota Bandung  adalah  “Terwujudnya  Pelayanan P r i m a   m e l a l u i   P e n y e l e n g g a r a a n Administrasi  Kependudukan  menuju Bandung  yang  Unggul,  Nyaman,  dan Sejahtera”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut,  misi  yang  ditetapkan  Disdukcapil Kota  Bandung  adalah  “Mewujudkan Pengelolaan  Administrasi  Kependudukan yang Akurat, Tertib, dan Aman”.
Untuk  mewujudkan  visi  dan  misi tersebut,  dan  untuk  memberikan  kepastian pelayanan  kepada  masyarakat  Kota Bandung,  Disdukcapil  Kota  Bandung  telah merumuskan  maklumat  pelayanan  yang ditempel  pada  dinding  kantor  Disdukcapil Kota  Bandung.  Maklumat  Pelayanan berdasarkan  Permenpan  RB  No  15  Tahun 2014  tentang  Pedoman  Standar  Pelayanan
diartikan  sebagai  pernyataan  tertulis  yang berisi  keseluruhan  rincian  kewajiban  dan janji yang terdapat pada Standar Pelayanan (SP).  Maklumat  Pelayanan  ini  memuat kesanggupan  Disdukcapil  Kota  Bandung dalam  menyelenggarakan  pelayanan  di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan,  serta  kerelaan  untuk  ditegur apabila tidak menepati janji. Secara detail, isi maklumat  pelayanan  Disdukcapil  tertuang dalam Gambar 1 berikut ini.
Dengan  adanya  maklumat  pelayanan tersebut,  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan  Sipil  Kota  Bandung  dengan  ini menyatakan  kesanggupannya  untuk memberikan  pelayanan  sesuai  dengan Standar  Pelayanan.Berkaitan  dengan pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kota  Bandung.  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  62  Tahun  2008 tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM) Bidang  Pemerintahan  Dalam  Negeri  di Kabupaten/Kota,  Disdukcapil  Kota Bandung  melaksanakan  pelayanan  bidang kependudukan  dan  pencatatan  sipil  yang meliputi  penerbitan  Kartu  Keluarga, penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk, penerbitan  Kutipan  Akta  Kelahiran,  dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
Khusus untuk penerbitan kutipan akta kelahiran, target SPM yang telah ditetapkan adalah mencapai 90%. Hal ini berarti bahwa dari  100%  penduduk  Kota  Bandung, sebanyak  90%  nya  harus  memiliki  akta kelahiran.  Namun,  berdasarkan  Renstra Disdukcapil  Kota  Bandung  tahun  2013  – 2018, hingga tahun 2018, cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran belum mencapai 90%. Berikut ini adalah sasaran jangka menengah Disdukcapil  Kota  Bandung  yang  terdapat dalam Renstra Disdukcapil 2013 – 2018 yang berkaitan dengan pelayanan akta kelahiran.
Gambar 1: Maklumat Pelayanan Disdukcapil ota Bandung Sumber: Disdukcapil, 2016 1042 1229 1228
Tabel 2.
Sasaran dan Indikator Sasaran Pelayanan Akta Kelahiran Disdukcapil Kota Bandung
Data pada Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa  dari  tahun  2014  hingga  tahun  2018 Disdukcapil Kota Bandung selalu berusaha meningkatkan  pelayanannya,  khususnya pelayanan  akta  kelahiran.  Hal  ini  dapat terlihat  dari  dua  sasaran  yang  ingin dicapainya,  yaitu pertama ,  meningkatnya a k u n t a b i l i t a s   k i n e r j a ,   d a n k e d u a , m e n i n g k a t n y a   t e r t i b   a d m i n i s t r a s i kependudukan.
Terdapat  dua  indikator  yang  ingin dicapai dalam pencapaian sasaran pertama, yaitu  rata-rata  waktu  pengurusan  akta kelahiran,  dan  persentase  penyelesaian penerbitan  akta  kelahiran.  Pada  indikator yang  pertama,  rata-rata  waktu  pengurusan akta kelahiran, dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami percepatan. Tahun 2014 dan tahun  2015,  pengurusan  akta  kelahiran menghabiskan  waktu  8  hari,  sedangkan untuk  tahun  2016  hanya  menghabiskan waktu  7  hari.  Bahkan  pada  tahun  2017 p e n g u r u s a n   a k t a   k e l a h i r a n   a k a n menghabiskan waktu 6 hari, dan pada tahun 2018, pengurusan akta kelahiran hanya akan menghabiskan waktu sekitar 5 hari.
Kemudian dari indikator yang kedua, target  persentase  penyelesaian  penerbitan akta  kelahiran  meningkat  setiap  tahunnya. Tahun  2014  persentase  penyelesaian penerbitan  akta  kelahiran  ditargetkan mencapai 80%, pada tahun 2015 meningkat menjadi  85%.  Demikian  pula  selanjutnya, untuk  tahun  2016  ditargetkan  mencapai 90%,  tahun  2017  ditargetkan  95%,  dan persentase  penyelesaian  penerbitan  akta kelahiran mencapai 100% pada tahun 2018.
Selanjutnya, dari sasaran yang kedua, m e n i n g k a t n y a   t e r t i b   a d m i n i s t r a s i kependudukan, ditandai dengan persentase cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran. Dari  tahun  2014  hingga  tahun  2018 persentase cakupan penerbitan kutipan akta k e l a h i r a n   d i t a r g e t k a n   m e n g a l a m i peningkatan  setiap  tahunnya.  Cakupan penerbitan  kutipan  akta  kelahiran  pada
tahun  2014  mencapai  60%,  tahun  2015 meningkat hingga 65%, dan pada tahun 2016 meningkat hingga mencapai 70%. Walaupun belum  sesuai  dengan  apa  yang  telah ditargetkan dalam SPM, cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran untuk tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 75% dan 80%.
2.  Desain  Model  Inovasi  Pelayanan  Akta
Kelahiran Online di Kota Bandung Saat ini Inovasi  Akta  Kelahiran Online diluncurkan oleh Disdukcapil Kota Bandung di  pertengahan  tahun  2015.  Dengan komitmen  yang  kuat  dari  pimpinan,  Akta K e l a h i r a n   O n l i n e d i b a n g u n   m e l a l u i Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Kota Bandung. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari inovasi ini adalah untuk m e m b e r i k a n   k e m u d a h a n   k e p a d a masyarakat Kota Bandung dalam membuat akta  kelahiran.  Pemohon  tidak  perlu  lagi datang dan mengantri di Kantor Disdukcapil k o t a   B a n d u n g   k a r e n a   p e l a k s a n a a n pelayanan  akta  kelahiran online melalui website resmi disdukcapil.bandung.go.id atau aktaonline.bandung.go.id. yang dapat diakses 24 jam.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan narasumber  dari  Disdukcapil,  dalam pembuatan  aplikasi  akta  kelahiran online , Disdukcapil  melakukan  kerjasama  dengan Institut Teknologi Bandung. Setelah aplikasi selesai,  metode  sosialisasi  yang  digunakan u n t u k   m e n y e b a r l u a s k a n   i n f o r m a s i mengenai  inovasi  akta  kelahiran  online kepada  seluruh  masyarakat  Kota  Bandung adalah melalui berbagai macam media, baik audio,  visual,  maupun  audio  visual  seperti media  massa  (cetak),  media  elektronik (radio, televisi, internet).
B e r k a i t a n   d e n g a n   m e k a n i s m e , setidaknya  ada  empat  langkah  yang  harus dilalui  dalam  pembuatan  akta  kelahiran online. Pemohon  cukup  mengakses website resmi disdukcapil.bandung.go.id atau
diartikan  sebagai  pernyataan  tertulis  yang berisi  keseluruhan  rincian  kewajiban  dan janji yang terdapat pada Standar Pelayanan (SP).  Maklumat  Pelayanan  ini  memuat kesanggupan  Disdukcapil  Kota  Bandung dalam  menyelenggarakan  pelayanan  di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan,  serta  kerelaan  untuk  ditegur apabila tidak menepati janji. Secara detail, isi maklumat  pelayanan  Disdukcapil  tertuang dalam Gambar 1 berikut ini.
Dengan  adanya  maklumat  pelayanan tersebut,  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan  Sipil  Kota  Bandung  dengan  ini menyatakan  kesanggupannya  untuk memberikan  pelayanan  sesuai  dengan Standar  Pelayanan.Berkaitan  dengan pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kota  Bandung.  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  62  Tahun  2008 tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM) Bidang  Pemerintahan  Dalam  Negeri  di Kabupaten/Kota,  Disdukcapil  Kota Bandung  melaksanakan  pelayanan  bidang kependudukan  dan  pencatatan  sipil  yang meliputi  penerbitan  Kartu  Keluarga, penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk, penerbitan  Kutipan  Akta  Kelahiran,  dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
Khusus untuk penerbitan kutipan akta kelahiran, target SPM yang telah ditetapkan adalah mencapai 90%. Hal ini berarti bahwa dari  100%  penduduk  Kota  Bandung, sebanyak  90%  nya  harus  memiliki  akta kelahiran.  Namun,  berdasarkan  Renstra Disdukcapil  Kota  Bandung  tahun  2013  – 2018, hingga tahun 2018, cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran belum mencapai 90%. Berikut ini adalah sasaran jangka menengah Disdukcapil  Kota  Bandung  yang  terdapat dalam Renstra Disdukcapil 2013 – 2018 yang berkaitan dengan pelayanan akta kelahiran.
Gambar 1: Maklumat Pelayanan Disdukcapil ota Bandung Sumber: Disdukcapil, 2016 1042 1229 1228 Tabel 2.
Sasaran dan Indikator Sasaran Pelayanan Akta Kelahiran Disdukcapil Kota Bandung
Data pada Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa  dari  tahun  2014  hingga  tahun  2018 Disdukcapil Kota Bandung selalu berusaha meningkatkan  pelayanannya,  khususnya pelayanan  akta  kelahiran.  Hal  ini  dapat terlihat  dari  dua  sasaran  yang  ingin dicapainya,  yaitu pertama ,  meningkatnya a k u n t a b i l i t a s   k i n e r j a ,   d a n k e d u a , m e n i n g k a t n y a   t e r t i b   a d m i n i s t r a s i kependudukan.
Terdapat  dua  indikator  yang  ingin dicapai dalam pencapaian sasaran pertama, yaitu  rata-rata  waktu  pengurusan  akta kelahiran,  dan  persentase  penyelesaian penerbitan  akta  kelahiran.  Pada  indikator yang  pertama,  rata-rata  waktu  pengurusan akta kelahiran, dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami percepatan. Tahun 2014 dan tahun  2015,  pengurusan  akta  kelahiran menghabiskan  waktu  8  hari,  sedangkan untuk  tahun  2016  hanya  menghabiskan waktu  7  hari.  Bahkan  pada  tahun  2017 p e n g u r u s a n   a k t a   k e l a h i r a n   a k a n menghabiskan waktu 6 hari, dan pada tahun 2018, pengurusan akta kelahiran hanya akan menghabiskan waktu sekitar 5 hari.
Kemudian dari indikator yang kedua, target  persentase  penyelesaian  penerbitan akta  kelahiran  meningkat  setiap  tahunnya. Tahun  2014  persentase  penyelesaian penerbitan  akta  kelahiran  ditargetkan mencapai 80%, pada tahun 2015 meningkat menjadi  85%.  Demikian  pula  selanjutnya, untuk  tahun  2016  ditargetkan  mencapai 90%,  tahun  2017  ditargetkan  95%,  dan persentase  penyelesaian  penerbitan  akta kelahiran mencapai 100% pada tahun 2018.
Selanjutnya, dari sasaran yang kedua, m e n i n g k a t n y a   t e r t i b   a d m i n i s t r a s i kependudukan, ditandai dengan persentase cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran. Dari  tahun  2014  hingga  tahun  2018 persentase cakupan penerbitan kutipan akta k e l a h i r a n   d i t a r g e t k a n   m e n g a l a m i peningkatan  setiap  tahunnya.  Cakupan penerbitan  kutipan  akta  kelahiran  pada
tahun  2014  mencapai  60%,  tahun  2015 meningkat hingga 65%, dan pada tahun 2016 meningkat hingga mencapai 70%. Walaupun belum  sesuai  dengan  apa  yang  telah ditargetkan dalam SPM, cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran untuk tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 75% dan 80%.

## 2.  Desain  Model  Inovasi  Pelayanan  Akta Kelahiran Online di Kota Bandung Saat
ini
Inovasi  Akta  Kelahiran Online diluncurkan oleh Disdukcapil Kota Bandung di  pertengahan  tahun  2015.  Dengan komitmen  yang  kuat  dari  pimpinan,  Akta K e l a h i r a n   O n l i n e d i b a n g u n   m e l a l u i Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Kota Bandung. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari inovasi ini adalah untuk m e m b e r i k a n   k e m u d a h a n   k e p a d a masyarakat Kota Bandung dalam membuat akta  kelahiran.  Pemohon  tidak  perlu  lagi datang dan mengantri di Kantor Disdukcapil k o t a   B a n d u n g   k a r e n a   p e l a k s a n a a n pelayanan  akta  kelahiran online melalui website resmi disdukcapil.bandung.go.id atau aktaonline.bandung.go.id. yang dapat diakses 24 jam.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan narasumber  dari  Disdukcapil,  dalam pembuatan  aplikasi  akta  kelahiran online , Disdukcapil  melakukan  kerjasama  dengan Institut Teknologi Bandung. Setelah aplikasi selesai,  metode  sosialisasi  yang  digunakan u n t u k   m e n y e b a r l u a s k a n   i n f o r m a s i mengenai  inovasi  akta  kelahiran  online kepada  seluruh  masyarakat  Kota  Bandung adalah melalui berbagai macam media, baik audio,  visual,  maupun  audio  visual  seperti media  massa  (cetak),  media  elektronik (radio, televisi, internet).
B e r k a i t a n   d e n g a n   m e k a n i s m e , setidaknya  ada  empat  langkah  yang  harus dilalui  dalam  pembuatan  akta  kelahiran online. Pemohon  cukup  mengakses website resmi disdukcapil.bandung.go.id atau
aktaonline.bandung.go.id dan  mengikuti setiap  langkahnya.  Selanjutnya,  pemohon dapat  mengikuti  setiap  langkah  tersebut sesuai  dengan  petunjuk  yang  ada  pada setiap  tampilan website .  Berikut  ini  akan diuraikan  beberapa  langkah  proses pengajuan  akta  kelahiran  secara online beserta  tampilan websitenya untuk  setiap tahapan.
Langkah  pertama,  pemohon  dapat mengakses disdukcapil.bandung.go.id atau aktaonline.bandung.go.id untuk  memulai prosedur pengajuan akta online . Selanjutnya di  layar  komputer  atau smartphone akan muncul  tampilan  yang  mengharuskan pemohon untuk mengisi biodata (informasi tentang  anda)  terkait  nama,  alamat  email dan no telp untuk melakukan registrasi dan memperoleh  nomor  pendaftaran.  Namun, jika  pemohon  telah  pernah  registrasi sebelumnya,  maka  pemohon  cukup menekan  ( klik )  menu  akun  anda  dan memasukan  nomor  pendaftaran  beserta alamat emailnya.
Langkah  berikutnya,  pemohon  dapat melengkapi  persyaratan-persyaratan  yang d i p e r l u k a n .   P e m o h o n   d i w a j i b k a n mengupload Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/RS/Penolong  Kelahiran,  Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan, Kartu Tanda  Penduduk,  Kartu  Keluarga,  Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Ibu.
Setelah  persyaratan  yang  dibutuhkan selesai  di upload ,  maka  pemohon  dapat melanjutkan  ke  langkah  berikutnya,  yaitu mengisi  informasi  administrasi  yang memuat  nomor  pendaftaran,  kelurahan, kecamatan,  kode  wilayah,  dan  kota berdasarkan  domisili  pemohon,  serta mengisi  nama  kepala  keluarga  dan  nomor kartu keluarga. Pada langkah ini, pemohon juga harus memilih kategori akta kelahiran yang  akan  dibuat,  apakah  termasuk  ke dalam  kategori  lahir  umum  atau  lahir terlambat.  Setelah  semua  informasi administrasi  selesai  dilengkapi,  maka
pemohon  dapat  melanjutkan  ke  langkah berikutnya  yaitu  mengisi  informasi administrasi  terkait  data  bayi,  orang  tua, serta pelapor/pemohon.
Langkah  terakhir,  setelah  semua informasi  administrasi  yang  diperlukan berhasil dilengkapi, diupload dan dikirimkan ke server akta online , pemohon dapat mem- print out bukti pendaftaran untuk kemudian diserahkan  ke  petugas  Disdukcapil  untuk diverifikasi. Selanjutnya, proses pembuatan akta kelahiran online ini dapat selesai dalam jangka waktu 2-3 hari.
Karena  berbagai  keterbatasan  yang ada, proses pelayanan akta kelahiran secara online saat  ini  belum  mengikuti  prosedur seperti yang tertera di atas. Seorang petugas di bagian informasi Disdukcapil ysang tidak menyebutkan namanya menjelaskan bahwa karena sistem aplikasi akta kelahiran online belum  berjalan  sebagaimana  mestinya, proses pelayanan akta kelahiran online masih sebatas  melayani  pendaftaran  saja.  Untuk penyerahan berkas-berkas persyaratan akta kelahiran  tetap  dilakukan  oleh  pemohon ( m a s y a r a k a t )   l a n g s u n g   k e   k a n t o r Disdukcapil.
Demikian  pula  dengan  keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan infrastruktur  yang  digunakan  dalam memberikan  pelayanan  akta  kelahiran o n l i n e   k e p a d a   m a s y a r a k a t .   U n t u k memproses  permohonan  akta  kelahiran melalui  inovasi  akta  kelahiran online dibutuhkan  SDM  yang  mengerti  dan m e m a h a m i   b e r b a g a i   p e r m a s a l a h a n mengenai komputer dan internet. Salah satu p e g a w a i   D i s d u k c a p i l ,   I b u   D e w i , menyatakan  bahwa  dikarenakan  respon masyarakat  Kota  Bandung  yang  masih rendah  dalam  pemanfaatan  akta  kelahiran online ,  Disdukcapil  belum  menyediakan petugas  yang  secara  khusus  bertugas m e n a n g a n i   b e r b a g a i   p e r m a s a l a h a n pelayanan akta kelahiran online . Sementara, infrastruktur  yang  digunakan  dalam
1042 1231 1230
mendukung pelayanan akta kelahiran online dinilai masih belum optimal. Hal ini terbukti dari  belum  adanya  server  khusus  yang menampung database akta kelahiran online dan  jaringan  internet  yang  masih  kurang
memadai,  yaitu  masih  menggunakan  6 MBps. Tabel 3 berikut ini akan menjelaskan secara  detail  desain  model  inovasi  akta kelahiran  online  yang  digagas  oleh Pemerintah Kota Bandung.
Tabel 3 Desain Model Inovasi Akta Kelahiran Online di Kota Bandung Saat Ini
aktaonline.bandung.go.id dan  mengikuti setiap  langkahnya.  Selanjutnya,  pemohon dapat  mengikuti  setiap  langkah  tersebut sesuai  dengan  petunjuk  yang  ada  pada setiap  tampilan website .  Berikut  ini  akan diuraikan  beberapa  langkah  proses pengajuan  akta  kelahiran  secara online beserta  tampilan websitenya untuk  setiap tahapan.
Langkah  pertama,  pemohon  dapat mengakses disdukcapil.bandung.go.id atau aktaonline.bandung.go.id untuk  memulai prosedur pengajuan akta online . Selanjutnya di  layar  komputer  atau smartphone akan muncul  tampilan  yang  mengharuskan pemohon untuk mengisi biodata (informasi tentang  anda)  terkait  nama,  alamat  email dan no telp untuk melakukan registrasi dan memperoleh  nomor  pendaftaran.  Namun, jika  pemohon  telah  pernah  registrasi sebelumnya,  maka  pemohon  cukup menekan  ( klik )  menu  akun  anda  dan memasukan  nomor  pendaftaran  beserta alamat emailnya.
Langkah  berikutnya,  pemohon  dapat melengkapi  persyaratan-persyaratan  yang d i p e r l u k a n .   P e m o h o n   d i w a j i b k a n mengupload Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/RS/Penolong  Kelahiran,  Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan, Kartu Tanda  Penduduk,  Kartu  Keluarga,  Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Ibu.
Setelah  persyaratan  yang  dibutuhkan selesai  di upload ,  maka  pemohon  dapat melanjutkan  ke  langkah  berikutnya,  yaitu mengisi  informasi  administrasi  yang memuat  nomor  pendaftaran,  kelurahan, kecamatan,  kode  wilayah,  dan  kota berdasarkan  domisili  pemohon,  serta mengisi  nama  kepala  keluarga  dan  nomor kartu keluarga. Pada langkah ini, pemohon juga harus memilih kategori akta kelahiran yang  akan  dibuat,  apakah  termasuk  ke dalam  kategori  lahir  umum  atau  lahir terlambat.  Setelah  semua  informasi administrasi  selesai  dilengkapi,  maka
pemohon  dapat  melanjutkan  ke  langkah berikutnya  yaitu  mengisi  informasi administrasi  terkait  data  bayi,  orang  tua, serta pelapor/pemohon.
Langkah  terakhir,  setelah  semua informasi  administrasi  yang  diperlukan berhasil dilengkapi, diupload dan dikirimkan ke server akta online , pemohon dapat mem- print out bukti pendaftaran untuk kemudian diserahkan  ke  petugas  Disdukcapil  untuk diverifikasi. Selanjutnya, proses pembuatan akta kelahiran online ini dapat selesai dalam jangka waktu 2-3 hari.
Karena  berbagai  keterbatasan  yang ada, proses pelayanan akta kelahiran secara online saat  ini  belum  mengikuti  prosedur seperti yang tertera di atas. Seorang petugas di bagian informasi Disdukcapil ysang tidak menyebutkan namanya menjelaskan bahwa karena sistem aplikasi akta kelahiran online belum  berjalan  sebagaimana  mestinya, proses pelayanan akta kelahiran online masih sebatas  melayani  pendaftaran  saja.  Untuk penyerahan berkas-berkas persyaratan akta kelahiran  tetap  dilakukan  oleh  pemohon ( m a s y a r a k a t )   l a n g s u n g   k e   k a n t o r Disdukcapil.
Demikian  pula  dengan  keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan infrastruktur  yang  digunakan  dalam memberikan  pelayanan  akta  kelahiran o n l i n e   k e p a d a   m a s y a r a k a t .   U n t u k memproses  permohonan  akta  kelahiran melalui  inovasi  akta  kelahiran online dibutuhkan  SDM  yang  mengerti  dan m e m a h a m i   b e r b a g a i   p e r m a s a l a h a n mengenai komputer dan internet. Salah satu p e g a w a i   D i s d u k c a p i l ,   I b u   D e w i , menyatakan  bahwa  dikarenakan  respon masyarakat  Kota  Bandung  yang  masih rendah  dalam  pemanfaatan  akta  kelahiran online ,  Disdukcapil  belum  menyediakan petugas  yang  secara  khusus  bertugas m e n a n g a n i   b e r b a g a i   p e r m a s a l a h a n pelayanan akta kelahiran online . Sementara, infrastruktur  yang  digunakan  dalam
1042 1231 1230
mendukung pelayanan akta kelahiran online dinilai masih belum optimal. Hal ini terbukti dari  belum  adanya  server  khusus  yang menampung database akta kelahiran online dan  jaringan  internet  yang  masih  kurang
memadai,  yaitu  masih  menggunakan  6 MBps. Tabel 3 berikut ini akan menjelaskan secara  detail  desain  model  inovasi  akta kelahiran  online  yang  digagas  oleh Pemerintah Kota Bandung.
Tabel 3 Desain Model Inovasi Akta Kelahiran Online di Kota Bandung Saat Ini

## 3.  Strategi  Pengembangan  Model  Inovasi
Akta Kelahiran Online di Kota Bandung Dilihat  berdasarkan  keseluruhan masyarakat  yang  melakukan  permohonan akta  kelahiran,  inovasi  pelayanan  akta kelahiran online belum mendapatkan respon yang  signifikan  dari  masyarakat  Kota Bandung.  Jumlah  pemohon  akta  kelahiran melalui online jumlahnya  sedikit  sekali. Seperti  yang  disampaikan  oleh  Kepala Bidang  Pencatatan  Sipil,  Bapak  Sugiharto, bahwa dari sekitar 150 hingga 200 pemohon setiap  harinya,  jumlah  masyarakat  Kota Bandung yang menggunakan akta kelahiran online tidak mencapai sepuluh jari.
Sedikitnya  respon  masyarakat  Kota Bandung  yang  memanfaatkan  pelayanan akta  kelahiran online dikarenakan  belum seluruhnya  masyarakat  Kota  Bandung mengetahui  mengenai  adanya  inovasi  akta kelahiran online .  Hasil  wawancara  dengan beberapa  penduduk  Kota  Bandung m e n y a t a k a n   b a h w a   m e r e k a   b e l u m mengetahui  adanya  inovasi  akta  kelahiran online yang dilakukan oleh Disdukcapil. Menurut  Bapak  Sugiharto,  rendahnya respon  masyarakat  Kota  Bandung  untuk memanfaatkan  akta  kelahiran online ini karena  beberapa  alasan.    Alasan  pertama, pemohon  akta  kelahiran  berbeda  dengan pemohon  perijinan.  Pemohon  perijinan umumnya berasal dari masyarakat kalangan menengah  ke  atas,  sehingga  tidak  asing untuk menggunakan teknologi seperti smart phone , gadget atau  lainnya.  Sedikit  berbeda dengan masyarakat pemohon akta kelahiran yang berasal dari semua lapisan masyarakat. Tidak  semua  masyarakat  Kota  Bandung memiliki dan dapat menggunakan teknologi dengan  baik.  Sehingga  hal  tersebutdapat menjadi  salah  satu  permasalahan/kendala y a n g   d i h a d a p i   d a l a m   m e n e r a p k a n pelayanan  akta  kelahiran online .  Alasan kedua,  masyarakat  Kota  Bandung  masih memiliki  budaya  ketimuran  yang  cukup kuat, mereka senang berkelompok, bertemu
banyak  orang  dan  sebagainya.  Untuk melakukan permohonan akta kelahiran pun demikian,  pemohon  lebih  memilih  datang langsung  ke  kantor  Disdukcapil,  bertemu dan  bertanya  langsung  kepada  petugas daripada  harus  melakukan  permohonan melalui online .  Melalui  pelayanan  akta kelahiran online ,  semua  proses  harus dilakukan  melalui online (internet),  seperti mengisi formulir pendaftaran (registrasi) via internet,  serta  mengupload  berkas persyaratan  juga  melalui  internet.  Bagi sebagian orang, penggunaan teknologi bisa jadi  merupakan  hal  yang  memberatkan. Sehingga  walaupun  pelayanan  akta kelahiran  telah  berjalan,  masyarakat  Kota Bandung  masih  memilih  melakukan permohonan  akta  kelahiran  secara konvensional.
Selain  itu,  rendahnya  respon  dari masyarakat  Kota  Bandung  tersebut d i k a r e n a k a n   b e b e r a p a   k e l e m a h a n . Kelemahan  yang  teridentifikasi  ketika inovasi ini diaplikasikan diuraikan ke dalam delapan  aspek,  yaitu  sumber  dana,  waktu p e l a k s a n a a n   p e l a y a n a n , kerjasama/kemitraan,  metode  sosialisasi, mekanisme  pelaksanaan  inovasi,  SDM pelaksana,  infrastruktur  yang  digunakan, dan aspek lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan salah  satu  narasumber  dari  Disdukcapil menunjukkan  bahwa  sumber  anggaran untuk pelayanan akta kelahiran online hanya berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung saja. Dengan  terbatasnya  jumlah  APBD, menyebabkan  kurang  maksimalnya program  inovasi  yang  dilakukan,  terutama dalam hal penyediaan infrastruktur (sarana dan  prasarana)  pendukung  inovasi.  Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu strategi pembangunan  Kota  Bandung,  Disdukcapil dapat  melakukan  kolaborasi  dengan perusahaan-perusahaan  yang  terdapat  di Kota Bandung. Dengan mendapatkan dana
1042 1233
1232
CSR  ( Corporate  Social  Responsibility) dari p e r u s a h a a n - p e r u s a h a a n   t e r s e b u t diharapkan akan mengurangi beban APBD dan  tentunya  kemitraan  dengan stakeholder akan terbangun .
Berkaitan  dengan  sistem  aplikasi  akta kelahiran online yang  belum  berjalan sebagaimana  mestinya,  mengakibatkan beberapa mekanisme pelayanan inovasi ini terhambat.  Salah  seorang  warga  Kota Bandung  dari  Kelurahan  Mekarjaya menyatakan  bahwa  pada  saat  mengisi aplikasi  akta  kelahiran  online,  nama kelurahan tempat ia berdomisili tidak secara otomatis  terdeteksi  oleh  aplikasi.Dengan tidak  mengisi  nama  kelurahan  tersebut, pengisian  aplikasi  akta online tidak  dapat dilanjutkan.  Kemudian,  proses  pelayanan akta  kelahiran online yang  hanya  sebatas melayani  pendaftaran  saja  dan  untuk penyerahan  berkas  persyaratan  tetap d i l a k u k a n   o l e h   p e m o h o n   d e n g a n mengantarkannya  langsung  ke  kantor Disdukcapil  menyebabkan  tidak  efisiennya inovasi  ini.  Inovasi  yang  dirancang  untuk mengurangi  jumlah  antrian  menjadi  tidak efektif, karena pemohon tetap harus datang ke Disdukcapil pada hari dan jam kerja. Agar inovasi ini dapat berjalan efektif dan efisien dibutuhkan  beberapa  strategi  yang  harus dilakukan  diantaranya  adalah  tetap menjalin komunikasi dengan pihak pembuat aplikasi  akta  kelahiran online .  Hal  ini merupakan  upaya  yang  harus  dilakukan agar kelemahan/kendala dari yang terdapat pada aplikasi online ini dapat segera diatasi.
Berkaitan  dengan  rendahnya  respon m a s y a r a k a t   K o t a   B a n d u n g   d a l a m pemanfaatan  inovasi  akta  kelahiran online , terdapat  beberapa  strategi  yang  dapat dilakukan.  Disdukcapil  harus  dapat menentukan  lapisan  masyarakat  atau pemohon yang nantinya akan menjadi target utama  dalam  pelayanan  akta  kelahiran online .  Dikarenakan  inovasi  ini  sangat  erat h u b u n g a n n y a   d e n g a n   p e n g g u n a a n teknologi,  target  utama  pemanfaatan pelayanan  akta  kelahiran online ini  adalah masyarakat  yang melek internet  dan  tidak g a g a p   t e k n o l o g i   ( g a p t e k ) .   L a p i s a n masyarakat  yang  memiliki  karakteristik seperti  ini  adalah  lapisan  masyarakat menengah  ke  atas,  atau  masyarakat  yang berusia  muda,  seperti  mahasiswa/ mahasiswi dan para pelajar. Agar mencapai target  yang  ditentukan,  Disdukcapil  dapat melakukan  sosialisasi  ke  sekolah/kampus dengan  harapan  siswa  tersebut  akan menyampaikan kepada orang tua atau orang disekitar  mereka.  Alasan  lain  mengapa siswa/mahasiswa  yang  menjadi  salah  satu target sosialisasi akta kelahiran online adalah karena siswa/mahasiswa tersebut nantinya akan  berkeluarga  dan  memiliki  keturunan. Sehingga  dengan  mengetahui  adanya kemudahan  dalam  hal  pembuatan  akta kelahiran, pada saatnya nanti mereka akan memanfaatkan inovasi akta kelahiran online . Berdasarkan uraian di atas, secara lebih detail strategi pengembangan model inovasi akta  kelahiran online di  Kota  Bandung disajikan pada Tabel berikut ini.
Tabel 4. Strategi Pengembangan Model Inovasi Akta Kelahiran Online di Kota Bandung

## 3.  Strategi  Pengembangan  Model  Inovasi
Akta Kelahiran Online di Kota Bandung Dilihat  berdasarkan  keseluruhan masyarakat  yang  melakukan  permohonan akta  kelahiran,  inovasi  pelayanan  akta kelahiran online belum mendapatkan respon yang  signifikan  dari  masyarakat  Kota Bandung.  Jumlah  pemohon  akta  kelahiran melalui online jumlahnya  sedikit  sekali. Seperti  yang  disampaikan  oleh  Kepala Bidang  Pencatatan  Sipil,  Bapak  Sugiharto, bahwa dari sekitar 150 hingga 200 pemohon setiap  harinya,  jumlah  masyarakat  Kota Bandung yang menggunakan akta kelahiran online tidak mencapai sepuluh jari.
Sedikitnya  respon  masyarakat  Kota Bandung  yang  memanfaatkan  pelayanan akta  kelahiran online dikarenakan  belum seluruhnya  masyarakat  Kota  Bandung mengetahui  mengenai  adanya  inovasi  akta kelahiran online .  Hasil  wawancara  dengan beberapa  penduduk  Kota  Bandung m e n y a t a k a n   b a h w a   m e r e k a   b e l u m mengetahui  adanya  inovasi  akta  kelahiran online yang dilakukan oleh Disdukcapil.
Menurut  Bapak  Sugiharto,  rendahnya respon  masyarakat  Kota  Bandung  untuk memanfaatkan  akta  kelahiran online ini karena  beberapa  alasan.    Alasan  pertama, pemohon  akta  kelahiran  berbeda  dengan pemohon  perijinan.  Pemohon  perijinan umumnya berasal dari masyarakat kalangan menengah  ke  atas,  sehingga  tidak  asing untuk menggunakan teknologi seperti smart phone , gadget atau  lainnya.  Sedikit  berbeda dengan masyarakat pemohon akta kelahiran yang berasal dari semua lapisan masyarakat. Tidak  semua  masyarakat  Kota  Bandung memiliki dan dapat menggunakan teknologi dengan  baik.  Sehingga  hal  tersebutdapat menjadi  salah  satu  permasalahan/kendala y a n g   d i h a d a p i   d a l a m   m e n e r a p k a n pelayanan  akta  kelahiran online .  Alasan kedua,  masyarakat  Kota  Bandung  masih memiliki  budaya  ketimuran  yang  cukup kuat, mereka senang berkelompok, bertemu
banyak  orang  dan  sebagainya.  Untuk melakukan permohonan akta kelahiran pun demikian,  pemohon  lebih  memilih  datang langsung  ke  kantor  Disdukcapil,  bertemu dan  bertanya  langsung  kepada  petugas daripada  harus  melakukan  permohonan melalui online .  Melalui  pelayanan  akta kelahiran online ,  semua  proses  harus dilakukan  melalui online (internet),  seperti mengisi formulir pendaftaran (registrasi) via internet,  serta  mengupload  berkas persyaratan  juga  melalui  internet.  Bagi sebagian orang, penggunaan teknologi bisa jadi  merupakan  hal  yang  memberatkan. Sehingga  walaupun  pelayanan  akta kelahiran  telah  berjalan,  masyarakat  Kota Bandung  masih  memilih  melakukan permohonan  akta  kelahiran  secara konvensional.
Selain  itu,  rendahnya  respon  dari masyarakat  Kota  Bandung  tersebut d i k a r e n a k a n   b e b e r a p a   k e l e m a h a n . Kelemahan  yang  teridentifikasi  ketika inovasi ini diaplikasikan diuraikan ke dalam delapan  aspek,  yaitu  sumber  dana,  waktu p e l a k s a n a a n   p e l a y a n a n , kerjasama/kemitraan,  metode  sosialisasi, mekanisme  pelaksanaan  inovasi,  SDM pelaksana,  infrastruktur  yang  digunakan, dan aspek lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan salah  satu  narasumber  dari  Disdukcapil menunjukkan  bahwa  sumber  anggaran untuk pelayanan akta kelahiran online hanya berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung saja. Dengan  terbatasnya  jumlah  APBD, menyebabkan  kurang  maksimalnya program  inovasi  yang  dilakukan,  terutama dalam hal penyediaan infrastruktur (sarana dan  prasarana)  pendukung  inovasi.  Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu strategi pembangunan  Kota  Bandung,  Disdukcapil dapat  melakukan  kolaborasi  dengan perusahaan-perusahaan  yang  terdapat  di Kota Bandung. Dengan mendapatkan dana
1042 1233
1232
CSR  ( Corporate  Social  Responsibility) dari p e r u s a h a a n - p e r u s a h a a n   t e r s e b u t diharapkan akan mengurangi beban APBD dan  tentunya  kemitraan  dengan stakeholder akan terbangun .
Berkaitan  dengan  sistem  aplikasi  akta kelahiran online yang  belum  berjalan sebagaimana  mestinya,  mengakibatkan beberapa mekanisme pelayanan inovasi ini terhambat.  Salah  seorang  warga  Kota Bandung  dari  Kelurahan  Mekarjaya menyatakan  bahwa  pada  saat  mengisi aplikasi  akta  kelahiran  online,  nama kelurahan tempat ia berdomisili tidak secara otomatis  terdeteksi  oleh  aplikasi.Dengan tidak  mengisi  nama  kelurahan  tersebut, pengisian  aplikasi  akta online tidak  dapat dilanjutkan.  Kemudian,  proses  pelayanan akta  kelahiran online yang  hanya  sebatas melayani  pendaftaran  saja  dan  untuk penyerahan  berkas  persyaratan  tetap d i l a k u k a n   o l e h   p e m o h o n   d e n g a n mengantarkannya  langsung  ke  kantor Disdukcapil  menyebabkan  tidak  efisiennya inovasi  ini.  Inovasi  yang  dirancang  untuk mengurangi  jumlah  antrian  menjadi  tidak efektif, karena pemohon tetap harus datang ke Disdukcapil pada hari dan jam kerja. Agar inovasi ini dapat berjalan efektif dan efisien dibutuhkan  beberapa  strategi  yang  harus dilakukan  diantaranya  adalah  tetap menjalin komunikasi dengan pihak pembuat aplikasi  akta  kelahiran online .  Hal  ini merupakan  upaya  yang  harus  dilakukan agar kelemahan/kendala dari yang terdapat pada aplikasi online ini dapat segera diatasi.
Berkaitan  dengan  rendahnya  respon m a s y a r a k a t   K o t a   B a n d u n g   d a l a m pemanfaatan  inovasi  akta  kelahiran online , terdapat  beberapa  strategi  yang  dapat dilakukan.  Disdukcapil  harus  dapat menentukan  lapisan  masyarakat  atau pemohon yang nantinya akan menjadi target utama  dalam  pelayanan  akta  kelahiran online .  Dikarenakan  inovasi  ini  sangat  erat h u b u n g a n n y a   d e n g a n   p e n g g u n a a n teknologi,  target  utama  pemanfaatan pelayanan  akta  kelahiran online ini  adalah masyarakat  yang melek internet  dan  tidak g a g a p   t e k n o l o g i   ( g a p t e k ) .   L a p i s a n masyarakat  yang  memiliki  karakteristik seperti  ini  adalah  lapisan  masyarakat menengah  ke  atas,  atau  masyarakat  yang berusia  muda,  seperti  mahasiswa/ mahasiswi dan para pelajar. Agar mencapai target  yang  ditentukan,  Disdukcapil  dapat melakukan  sosialisasi  ke  sekolah/kampus dengan  harapan  siswa  tersebut  akan menyampaikan kepada orang tua atau orang disekitar  mereka.  Alasan  lain  mengapa siswa/mahasiswa  yang  menjadi  salah  satu target sosialisasi akta kelahiran online adalah karena siswa/mahasiswa tersebut nantinya akan  berkeluarga  dan  memiliki  keturunan. Sehingga  dengan  mengetahui  adanya kemudahan  dalam  hal  pembuatan  akta kelahiran, pada saatnya nanti mereka akan memanfaatkan inovasi akta kelahiran online .
Berdasarkan uraian di atas, secara lebih detail strategi pengembangan model inovasi akta  kelahiran online di  Kota  Bandung disajikan pada Tabel berikut ini.
Tabel 4. Strategi Pengembangan Model Inovasi Akta Kelahiran Online di Kota Bandung
1235

## E.  PENUTUP 1.   Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  telah dilakukan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai  berikut.  Inovasi  Akta  Kelahiran Online  adalah  inovasi  pemrosesan  akta kelahiran cukup dengan mengakses website resmi disdukcapil.bandung.go.id atau aktaonline.bandung.go.id .  untuk  mendaftar dan  mendapatkan  akta  kelahiran  secara online .  Berkaitan  dengan  pelaksanaannya,
penulis  menemukan  beberapa  kelemahan dari  model  inovasi  akta  kelahiran  di  Kota Bandung.
Untuk  itu  strategi  pengembangan model inovasi akta kelahiran online di Kota Bandung  sekaligus  rekomendasi  dari  hasil kajian ini adalah sebagai berikut.
2 .  Rekomendasi
Dilihat  dari  aspek  sumber  dana, inovasi  akta  kelahiran online dapat memanfaatkan  dana  CSR  perusahaan- perusahaan  yang  ada  di  Kota  Bandung. Dengan demikian dapat mengurangi beban APBD  Kota  Bandung.  Sedangkan  pada aspek waktu pelaksanaan pelayanan, sistem aplikasi  akta  kelahiran online dapat dilakukan  selama  24  jam  seharimulai  dari registrasi  permohonan  hingga  penyerahan berkas persyaratannya.
Dilihat  dari  aspek  kerjasama/ kemitraan,  Disdukcapil  harus  terus melakukan  koordinasi  dengan  pihak pembuat aplikasi akta kelahiran online. Hal ini  dilakukan  agar  kelemahan/kekurangan yang  terdapat  dalam  aplikasinya  dapat segera  ditangani.  Kemudian,  untuk mendukung  infrastruktur  akta  kelahiran online seperti  jaringan  internet  ataupun infrastruktur  lainnya,  selain  dengan  ITB, Disdukcapil  dapat  melakukan  kerjasama dengan  perusahaan-perusahaan  yang terdapat di Kota Bandung.
Dilihat  dari  aspek  metode  sosialisasi, Disdukcapil  harus  menentukan  lapisan
masyarakat mana yang akan menjadi target utama  dalam  pelayanan  akta  kelahiran online .  Dengan  adanya  target  tersebut, Disdukcapil  dapat  menentukan  langkah strategi dalam melakukan sosialisasi inovasi akta  kelahiran  online  tersebut.  Kemudian, target  masyarakat  yang  akan  dituju  untuk pelayanan  akta  kelahiran online adalah masyarakat yang 'melek' internet, dan 'tidak gaptek'.  lapisan  masyarakat  yang  masih muda,  seperti  mahasiswa/mahasiswi  dan para  pelajar  memiliki  kedua  karakter tersebut,  sehingga  Disdukcapil  dapat melakukan  sosialisasi  ke  sekolah  /kampus dengan  harapan  siswa  tersebut  akan menyampaikan informasi yang diperoleh di sekolahnya  kepada  orang  tua  atau  orang yang  berada  disekitar  mereka.  Alasan mengapa  siswa/mahasiswa  yang  menjadi salah  satu  target  sosialisasi  adalah  bahwa mereka  nantinya  akan  berkeluarga  dan memiliki keturunan, sehingga pada saatnya nanti  mereka  sudah  mengetahui  akan adanya  kemudahan  dalam  hal  pembuatan akta kelahiran.
Dilihat  dari  aspek  mekanisme pelaksanaan  inovasi,  segala  proses dilakukan  secara online ,  artinya  apabila ditemukan  kekurangan  data,  dapat diinformasikan  secara online (interaksi antara  petugas  dan  pemohon  dilakukan secara online ).  Disdukcapil  hendaknya menyediakan customer  care yang  berfungsi sebagai  admin/operator  yang  akan menampung  segala  macam  pertanyaan, s a r a n ,   m a s u k a n   d a n   k e l u h a n   d a r i masyarakat. Selain itu, Dengan adanya akta kelahiran  online,  Disdukcapil  dapat memberikan  pembatasan  (kuota)  untuk pelayanan  akta  kelahiran  langsung  ke Disdukcapil.
Dilihat  dari  aspek  SDM  Pelaksana, Disdukcapil  hendaknya  menyiapkan  SDM khusus  yang  bertugas  untuk  menangani pelayanan  akta  kelahiran  online,  tidak digabung  dengan  petugas  pelayanan  akte
1042 1235 1234

## E.  PENUTUP 1.   Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  telah dilakukan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai  berikut.  Inovasi  Akta  Kelahiran Online  adalah  inovasi  pemrosesan  akta kelahiran cukup dengan mengakses website resmi disdukcapil.bandung.go.id atau aktaonline.bandung.go.id .  untuk  mendaftar dan  mendapatkan  akta  kelahiran  secara online .  Berkaitan  dengan  pelaksanaannya, penulis  menemukan  beberapa  kelemahan dari  model  inovasi  akta  kelahiran  di  Kota Bandung.
Untuk  itu  strategi  pengembangan model inovasi akta kelahiran online di Kota Bandung  sekaligus  rekomendasi  dari  hasil kajian ini adalah sebagai berikut.
2 .  Rekomendasi
Dilihat  dari  aspek  sumber  dana, inovasi  akta  kelahiran online dapat memanfaatkan  dana  CSR  perusahaan- perusahaan  yang  ada  di  Kota  Bandung. Dengan demikian dapat mengurangi beban APBD  Kota  Bandung.  Sedangkan  pada aspek waktu pelaksanaan pelayanan, sistem aplikasi  akta  kelahiran online dapat dilakukan  selama  24  jam  seharimulai  dari registrasi  permohonan  hingga  penyerahan berkas persyaratannya.
Dilihat  dari  aspek  kerjasama/ kemitraan,  Disdukcapil  harus  terus melakukan  koordinasi  dengan  pihak pembuat aplikasi akta kelahiran online. Hal ini  dilakukan  agar  kelemahan/kekurangan yang  terdapat  dalam  aplikasinya  dapat segera  ditangani.  Kemudian,  untuk mendukung  infrastruktur  akta  kelahiran online seperti  jaringan  internet  ataupun infrastruktur  lainnya,  selain  dengan  ITB, Disdukcapil  dapat  melakukan  kerjasama dengan  perusahaan-perusahaan  yang terdapat di Kota Bandung.
Dilihat  dari  aspek  metode  sosialisasi, Disdukcapil  harus  menentukan  lapisan
masyarakat mana yang akan menjadi target utama  dalam  pelayanan  akta  kelahiran online .  Dengan  adanya  target  tersebut, Disdukcapil  dapat  menentukan  langkah strategi dalam melakukan sosialisasi inovasi akta  kelahiran  online  tersebut.  Kemudian, target  masyarakat  yang  akan  dituju  untuk pelayanan  akta  kelahiran online adalah masyarakat yang 'melek' internet, dan 'tidak gaptek'.  lapisan  masyarakat  yang  masih muda,  seperti  mahasiswa/mahasiswi  dan para  pelajar  memiliki  kedua  karakter tersebut,  sehingga  Disdukcapil  dapat melakukan  sosialisasi  ke  sekolah  /kampus dengan  harapan  siswa  tersebut  akan menyampaikan informasi yang diperoleh di sekolahnya  kepada  orang  tua  atau  orang yang  berada  disekitar  mereka.  Alasan mengapa  siswa/mahasiswa  yang  menjadi salah  satu  target  sosialisasi  adalah  bahwa mereka  nantinya  akan  berkeluarga  dan memiliki keturunan, sehingga pada saatnya nanti  mereka  sudah  mengetahui  akan adanya  kemudahan  dalam  hal  pembuatan akta kelahiran.
Dilihat  dari  aspek  mekanisme pelaksanaan  inovasi,  segala  proses dilakukan  secara online ,  artinya  apabila ditemukan  kekurangan  data,  dapat diinformasikan  secara online (interaksi antara  petugas  dan  pemohon  dilakukan secara online ).  Disdukcapil  hendaknya menyediakan customer  care yang  berfungsi sebagai  admin/operator  yang  akan menampung  segala  macam  pertanyaan, s a r a n ,   m a s u k a n   d a n   k e l u h a n   d a r i masyarakat. Selain itu, Dengan adanya akta kelahiran  online,  Disdukcapil  dapat memberikan  pembatasan  (kuota)  untuk pelayanan  akta  kelahiran  langsung  ke Disdukcapil.
Dilihat  dari  aspek  SDM  Pelaksana, Disdukcapil  hendaknya  menyiapkan  SDM khusus  yang  bertugas  untuk  menangani pelayanan  akta  kelahiran  online,  tidak digabung  dengan  petugas  pelayanan  akte
kelahiran konvensional.
Dilihat  dari  aspek  infrastruktur  yang digunakan, Disdukcapil harus menyediakan server  khusus  untuk  pelayanan  akta kelahiran online , atau kapasitas server harus diperbesar.  Jaringan  internet  yang diperlukan  oleh  Disdukcapil  adalah sebanyak  15  MBps.  Untuk  memperoleh dukungan internet yang lebih besar tersebut, Disdukcapil  dapat  menjalin  kemitraan dengan  dengan  perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA
Akta  Kelahiran  Online  di  Kota  Bandung , www.m.tempo.co  di  akses  pada tanggal 7 September 2016.
Ancok,  Djamaludin.  (2012). Kepemimpinan dan Inovasi . Penerbit Erlangga.
Fuadona,  Farah.  (2016). Maksimalkan Pelayanan  Disdukcapil  Kota  Bandung K i r i m   D o k u m e n   v i a   K u r i r , http://bandung.merdeka.com/halo- bandung/maksimalkan-pelayanan- disdukcapil-kota-bandung-kirim- dokumen-via-kurir-1604140.html, diakses pada tanggal 14 Juni 2016.
Hardiansyah.  (2011). Kualitas  Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gava Media.
Hidayat,  Feriawan.  (2015). Program  “Lahir
Procot  Pulang  Bawa  Akta”  Banyuwangi R a i h   P e n g h a r g a a n   d a r i   J K , http://www.beritasatu.com/nasional
/ 2 6 9 8 4 6 - p r o g r a m - l a h i r - p r o c o t - pulang-bawa-akta-banyuwangi-raih- penghargaan-dari-jk.html  diakses pada tanggal 29 September 2016.
Hukum  Online.  (2016). Terabaikan,  50  Juta Anak  Indonesia  Tidak  Memiliki  Akta Kelahiran, http://www.hukumonline.c om/berita/baca/lt5792447bd5551/ter
abaikan--50-juta-anak-indonesia- tidak-memiliki-akta-kelahirandiakses pada tanggal 2 Oktober 2016 .
Imanuddin,  Muhammad.  (2015). Disertasi  : Inovasi  Pelayanan  Publik  :Percepatan Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik . http://sinovik.menpan.go.id/index.p hp/site/article/223    diakses  pada tanggal 29 September 2016.
Inovasi  Jemput  Bola  di  Kota  Bandung, www.bedanews.com diakses  pada tanggal 7 September 2016
Inovasi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul http://dukcapil.gunungkidulkab.go.i d / i n o v a s i - p e l a y a n a n - d i - d i n a s - kependudukan-dan-pencatatan-sipil-
kabupaten-gunungkidul/,diakses pada tanggal 2 September 2016.
Miftah.  (2016). Bandung  Menjawab.
http://portal.bandung.go.id/bandun g-menjawab-disdukcspil diakses pada tanggal 14 juni 2016.
Napitupulu, Paimin. (2007). Pelayanan Publik dan  Customer  Statisfiction ,  Bandung: Alumni. N d r a h a . ( 2 0 0 0 ) . I l m u   P e m e r i n t a h a n (kybernology) , Rineka Cipta : Jakarta.
Nugroho.  (2012). Implementasi  Kebijakan P u b l i k h t t p : / / n u g r o h o d i d i k .
blogspot.co.id/2012/12/implementasi -kebijakan-publik.htmldiakses  pada tanggal 21 September 2016.
Pasolong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik , Bandung: Alfabeta.
P r a s e t y a ,   B o n n y .   ( 2 0 1 5 ) . W o r k s h o p Kepemimpinan  dan  Inovasi  Pemda 1042 1237 1236
P r o v i n s i   B a n g k a   B e l i t u n g . http://bkd.babelprov.go.id/content/ pejabat-eselon-ii-iii-pemprov-babel- i k u t i - w o r k s h o p - k e p e m i m p i n a n - translatediakses  pada  tanggal  29 September 2016.
Purwanto  dan  Sulistyastuti,  (2012). Implementasi  Kebijakan  Publik:  Konsep dan  Aplikasi  di  Indonesia ,  JKMP-MAP. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
Rasyid. (2000). Makna Pemerintahan , Jakarta : Yarsif Watampone. Rizki  Dwi  Satrio,  et  al  . Jurnal  Administrasi
Publik VOL 3 No 11 : Inovasi Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Publik ,  Malang  : Universitas Brawijaya. Said,  M.  Mas'ud.  (2007). Birokrasi  di  Negara Birokratus , Malang : UMM Press. Subarsono,  AG.  (2011). Analisis  kebijakan Publik  :  Konsep.  Teori  dan  Aplikasi ,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian Pendidikan(Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D), CV.  Alfabeta: Bandung. Susanto. (2010). 60 Management Gems , Jakarta : Kompas.
Tachjan.  (2006). Implementasi  Kebijakan
Publik , Bandung: AIPI.
Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses,  dan  Studi  Kasus ,  Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).

## Peraturan dan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang Undang No 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan.
Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.
Peraturan Walikota Bandung No. 001 Tahun 2010  tentang  Prosedur  dan  Tata  Cara P e n y e l e n g g a r a a n   A d m i n i s t r a s i Kependudukan.
Peraturan  Walikota  Bandung  No.  1338 Tahun  2014  tentang  Rincian  Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
Permendagri  No  9  tahun  2016  tentang P e r c e p a t a n   K e p e m i l i k a n   A k t a Kelahiran.
Permpenpan  RB  30  Tahun  2014  tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
kelahiran konvensional.
Dilihat  dari  aspek  infrastruktur  yang digunakan, Disdukcapil harus menyediakan server  khusus  untuk  pelayanan  akta kelahiran online , atau kapasitas server harus diperbesar.  Jaringan  internet  yang diperlukan  oleh  Disdukcapil  adalah sebanyak  15  MBps.  Untuk  memperoleh dukungan internet yang lebih besar tersebut, Disdukcapil  dapat  menjalin  kemitraan dengan  dengan  perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA
Akta  Kelahiran  Online  di  Kota  Bandung , www.m.tempo.co  di  akses  pada tanggal 7 September 2016.
Ancok,  Djamaludin.  (2012). Kepemimpinan dan Inovasi . Penerbit Erlangga.
Fuadona,  Farah.  (2016). Maksimalkan Pelayanan  Disdukcapil  Kota  Bandung K i r i m   D o k u m e n   v i a   K u r i r ,
http://bandung.merdeka.com/halo- bandung/maksimalkan-pelayanan- disdukcapil-kota-bandung-kirim- dokumen-via-kurir-1604140.html, diakses pada tanggal 14 Juni 2016.
Hardiansyah.  (2011). Kualitas  Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gava Media.
Hidayat,  Feriawan.  (2015). Program  “Lahir Procot  Pulang  Bawa  Akta”  Banyuwangi R a i h   P e n g h a r g a a n   d a r i   J K , http://www.beritasatu.com/nasional
/ 2 6 9 8 4 6 - p r o g r a m - l a h i r - p r o c o t - pulang-bawa-akta-banyuwangi-raih-
penghargaan-dari-jk.html  diakses pada tanggal 29 September 2016.
Hukum  Online.  (2016). Terabaikan,  50  Juta Anak  Indonesia  Tidak  Memiliki  Akta Kelahiran, http://www.hukumonline.c om/berita/baca/lt5792447bd5551/ter
abaikan--50-juta-anak-indonesia- tidak-memiliki-akta-kelahirandiakses pada tanggal 2 Oktober 2016 .
Imanuddin,  Muhammad.  (2015). Disertasi  : Inovasi  Pelayanan  Publik  :Percepatan Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik . http://sinovik.menpan.go.id/index.p hp/site/article/223    diakses  pada tanggal 29 September 2016.
Inovasi  Jemput  Bola  di  Kota  Bandung, www.bedanews.com diakses  pada tanggal 7 September 2016

## Inovasi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
http://dukcapil.gunungkidulkab.go.i d / i n o v a s i - p e l a y a n a n - d i - d i n a s - kependudukan-dan-pencatatan-sipil- kabupaten-gunungkidul/,diakses pada tanggal 2 September 2016.
Miftah.  (2016). Bandung  Menjawab.
http://portal.bandung.go.id/bandun g-menjawab-disdukcspil diakses pada tanggal 14 juni 2016.
Napitupulu, Paimin. (2007). Pelayanan Publik dan  Customer  Statisfiction ,  Bandung:
Alumni.
N d r a h a . ( 2 0 0 0 ) . I l m u   P e m e r i n t a h a n (kybernology) , Rineka Cipta : Jakarta.
Nugroho.  (2012). Implementasi  Kebijakan P u b l i k h t t p : / / n u g r o h o d i d i k . blogspot.co.id/2012/12/implementasi -kebijakan-publik.htmldiakses  pada tanggal 21 September 2016.
Pasolong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik , Bandung: Alfabeta.
P r a s e t y a ,   B o n n y .   ( 2 0 1 5 ) . W o r k s h o p
Kepemimpinan  dan  Inovasi  Pemda
1042 1237 1236
P r o v i n s i   B a n g k a   B e l i t u n g .
http://bkd.babelprov.go.id/content/ pejabat-eselon-ii-iii-pemprov-babel- i k u t i - w o r k s h o p - k e p e m i m p i n a n - translatediakses  pada  tanggal  29 September 2016.
Purwanto  dan  Sulistyastuti,  (2012). Implementasi  Kebijakan  Publik:  Konsep dan  Aplikasi  di  Indonesia ,  JKMP-MAP.
Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
Rasyid. (2000). Makna Pemerintahan , Jakarta : Yarsif Watampone.
Rizki  Dwi  Satrio,  et  al  . Jurnal  Administrasi Publik VOL 3 No 11 : Inovasi Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Publik ,  Malang  :
Universitas Brawijaya.
Said,  M.  Mas'ud.  (2007). Birokrasi  di  Negara Birokratus , Malang : UMM Press.
Subarsono,  AG.  (2011). Analisis  kebijakan Publik  :  Konsep.  Teori  dan  Aplikasi ,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian Pendidikan(Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D), CV.  Alfabeta:
Bandung.
Susanto. (2010). 60 Management Gems , Jakarta
: Kompas.
Tachjan.  (2006). Implementasi  Kebijakan Publik , Bandung: AIPI.
Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses,  dan  Studi  Kasus ,  Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).

## Peraturan dan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Walikota Bandung No. 001 Tahun 2010  tentang  Prosedur  dan  Tata  Cara P e n y e l e n g g a r a a n   A d m i n i s t r a s i Kependudukan.
Peraturan  Walikota  Bandung  No.  1338 Tahun  2014  tentang  Rincian  Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
Permendagri  No  9  tahun  2016  tentang P e r c e p a t a n   K e p e m i l i k a n   A k t a Kelahiran.
Permpenpan  RB  30  Tahun  2014  tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.