Yendra Erison 1 , Hendy Setiawan 2
1 Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, Indonesia
2 Universitas Selamat Sri Batang, Indonesia
Hak Cipta © 2023 Yendra Erison, Hendy Setiawan DOI: https://doi.org/10.55480/saluscultura.v3i2.119 Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 135-146| e-ISSN 2807-5447, p-ISSN 2807-5560

## ARTIKEL
Agile Governance : De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi
Cergas melalui Gerakan Bela-Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta
Agile Governance: De-escalation of Poverty Based on Agile Bureaucracy Through the Bela-Beli Movement in Kulon Progo Regency, D.I. Yogyakarta

## Penulis Korespondensi
Yenda Erison yendra@unisda.ac.id
Histori Artikel Diajukan: 14 Oktober 2023 Revisi Akhir: 4 Desember 2023 Disetujui: 5 Desember 2023 Terbit: 30 Desember 2023

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai Agile Governance : De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela-Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta. Salah satu fenomena yang menarik dari sekian banyak penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang agil , salah satunya ialah Kabupaten Kulon Progo melalui branding pengaturan Bela-Beli Kulon Progo. Pada awalnya Kabupaten Kulon Progo dikatakan sebagai Kabupaten yang mengalami kebocoran, karena Kelurahan Wates yang dalam hal ini sebagai ibukota kabupaten tidak mampu menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat antar kecamatannya. Sehingga diciptakanlah inovasi Bela-Beli Kulon Progo. Gerakan ini diciptakan sebagai bentuk dan upaya serta komitmen Pemerintah Kulon Progo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan mengangkat produk lokal yang bisa dinikmati semua unsur, baik itu bersifat lokal, nasional bahkan internasional. Maka filosofi yang tekandung dalam program ini yakni membela Kulon Progo dengan membeli produk lokalnya. Penelitian ini menggunakan metode historis-komparatif dengan pendekatan library research . Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita, ataupun data agregat yang berasal dari institusi formal di Kabupaten Kulon Progo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Luna terkait agile governance. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan kebijakan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang telah dilakukan Pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian terkait agile governance untuk melihat kemampuan organisasi dalam merespon secara cepat dan tepat atas perubahan yang tidak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

## Kata Kunci
Agile Governance ; De-eskalasi Kemiskinan; Gerakan Bela-Beli

## Abstract
This research aims to analyze Agile Governance: De-escalation of Poverty based on Smart Bureaucracy through the Bela-Beli Movement in Kulon Progo Regency, D.I. Yogyakarta. One of the interesting phenomena of the many agile regional government administrations, one of which is Kulon Progo Regency through the branding of the Bela-Beli Kulon Progo arrangement. Initially, Kulon Progo Regency was said to be a regency experiencing leaks, because Wates Village, which in this case is the regency capital, was unable to provide goods and services to meet the needs of the community between its sub-districts. So the Bela-Beli Kulon Progo innovation was created. This movement was created as a form of effort and commitment of the Kulon Progo Government to improve the welfare of the surrounding community by promoting local products that can be enjoyed by all elements, whether local, national or even international. So the philosophy underpinned in this program is to defend Kulon Progo by buying local products. This research uses a historical-comparative method with a library research approach. Researchers collected data from various sources such as books, journals, news, or aggregate data originating from formal institutions in Kulon Progo Regency. The theory used in this research uses Luna's theory regarding agile governance. The research results show that the implementation of the Kulon Progo Defense and Purchase Movement policy that has been carried out by the regional government can develop the potential that exists in the community and improve the welfare of the people in Kulon Progo Regency. Therefore, studies related to agile governance are needed to see the organization's ability to respond quickly and precisely to unexpected changes in meeting the demands and needs of society.

## Keywords
Agile Governance; Poverty De-escalation; Defense and Purchase Movement
Agile Governance : De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela-Beli di Kabupaten Kulon Progo... Agile Governance: De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela Beli di Kabupaten Kulon Progo...

## 1. Pendahuluan
Pengaturan desentralisasi dan kewenangan otonomi daerah yanag diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka dan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan setiap satuan pemerintahan daerah ( Setiawan, 2022a ; Setiawan, 2022b ). Adanya pembagian tugas pokok dan fungsi serta peran antar tingkatan pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadikan semakin jelas apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintahan subnasional sesuai dengan asas pelimpahan. Atas azaz otonomi tersebut juga mengharuskan setiap daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang mencukupi untuk memikul tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah subnasional. Kondisi tersebut membuka ruang sekaligus menjadikan setiap daerah lebih maju, mandiri dan berdaya saing dalam pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur di daerahnya masing-masing secara komprehensif dan berkelanjutan ( Fauzi, 2019 ).
Apalagi paradigma pembangunan manusia yang berkembang saat ini didasari akan pertumbuhan ekonomi yang barometernya bertumpuan pada tingkat kualitas hidup manusia itu sendiri. Aspek ukuran yang digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia biasanya mencakup nilai dari Human Development Index (HDI) di mana di dalamnya terdapat unsur kualitas tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat ekonomi. Semakin baik tingkat ketiga indikator tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk merumuskan kebijakan yang cergas dan adaptif yang sesuai keadaan dan mampu diterima oleh masyarakat, agar terwujudnya tatanan kehidupan yang lebih baik di masa sekarang dan masa yang akan datang ( Mirza, 2012 ). Kebijakan yang cergas ini hanya mampu diwujudkan oleh setiap organisasi pemerintahan yang agile di dalam penataan kelembagaanya. Adanya birokrasi yang berbasis agile governance inilah setiap penyelenggaraan pemerintahan di dalam merespon persoalan publik harus mengendepankan sifat flexibility kebijakan, bukan menjadikan semakin kaku dan mempersulit di dalam mengejawantahkan regulasi yang telah dibuat.
Upaya membangun tatanan kehidupan yang lebih baik tentu tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Membutuhkan waktu, pikiran dan tenaga untuk mewujudkannya. Atas keadaan inilah setiap pemerintah subnasional harus mampu menyelesaikan setiap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan basis organisasi publik yang berwatak agile governance . Salah satu fenomena yang menarik dari sekian banyak penyelenggaraan pemerintah subnasional yang agile, salah satunya ialah Kabupaten Kulon Progo melalui branding pengaturan Bela-Beli Kulon Progo.
Gambar 1. Komparasi Kemiskinan Kulon Progo terhadap Angka Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2023 (Sumber: diolah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun, 2022 ; Badan Pusat Statistik Kulon Progo, 2022 ).
Kabupaten Kulon Progo disebut sebagai kabupaten yang mengalami kebocoran. Dikatakan demikian, karena Kelurahan Wates yang dalam hal ini sebagai ibukota kabupaten tidak mampu menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat antar kecamatan lainnya. Atas kondisi tersebut mengharuskan masyarakat tempatan Kulon Progo lebih memilih melakukan transaksi belanja kebutuhan di luar Kulon Progo. Kondisi demikian secara ekonomi akan mendatangkan permasalahan lokal, karena produsen barang dan jasa yang ada di Kabupaten Kulon Progo akan kehilangan pasar di daerahnya sendiri ( Nugraha et al ., 2022 ). Realitas inilah yang menjadi masalah di Kulon Progo di mana tidak terbangun kemandirian lokal ekonomi yang pada akhirnya merambat secara luas. Selain mengalami permasalahan kehilangan pasar di daerahnya sendiri, para pedagang lokal Kulon Progo juga tidak dibekali dengan entrepreneurship yang mumpuni.
20,03 20,03 20,04
18,3 17,39 18,01 18,38 16,39 16 14,91 13,34 13,02 12,13 11,7 12,28 11,91 11,49 11,04 11,1 10,7 10,12 9,66 9,22 10,19 9,71 9,54 9,36
0 5 10 15 20 25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kulon Progo Prov. DIY Indonesia
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 135-146
Kondisi ini rentan terhadap persaingan bisnis dari luar wilayah Kulon Progo ( Retnandari, 2017 ). Keadaan yang demikian kritis tersebut mengakibatkan Kabupaten Kulon Progo mengalami tingginya tingkat kemiskinan yang cukup serius.
Berdasarkan Gambar 1 , terlihat persentase tingkat kesejahteraan di Kabupaten Kulon Progo kemiskinan tertinggi di tahun 2023 dengan persentase 16% dan persentase ini cukup jauh di atas rata-rata provinsi yakni sebesar 11,04% dan nasional berkisar 9,36%. Sementara itu, ada beberapa kapanewon yang diidentifikasi dengan tingkat kemiskinanannya. Tabel 1 berikut merupakan peta kondisi dan situasi kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan wilayah kapanewon dan kalurahan yang ada.
Tabel 1. Kondisi Kemiskinan di setia Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo 2021
Sumber: iNews.Yogya, 2021.
Berdasarkan peta kapanewon dan kalurahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo di atas, maka masih banyak titik-titik kalurahan yang tingkat kemiskinannya lebih dari 30%. Artinya dari 10 orang tiga diantaranya miskin.
Oleh karena itu, dengan realitas kritis kesejahteraan yang terjadi, maka birokasi publik dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus memberikan perhatian serius. Salah satunya ialah menciptakan satu gebrakan baru sebagai bentuk tata kelola birokrasi yang lincah dan gesit dalam menjawab sejkaligus menuntaskan isu kemiskinan yang cukup tinggi tersebut. Guna menghadirkan tata kelola pemerintahan berbasis agile governance Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membangun satu terobosan baru dengan program dinamakan gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Gerakan ini diciptakan sebagai bentuk upaya serta komitmen Pemerintah Kulon Progo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan mengangkat produk lokal yang bisa dinikmati semua unsur, baik itu bersifat lokal, nasional bahkan internasional ( Kurniawan, 2015 ).
Gerakan Bela-Beli Kulon Progo dimulai sejak tahun 2012 silam. Gerakan ini diinisiasi oleh Hasto Wardoyo selaku Bupati Kulon Progo pada masa itu. Pada dasarnya konsep gerakan Bela-Beli Kulon Progo muncul untuk menciptakan pasar lokal dan memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat tempatan. Masyarakat tempatan memiliki sikap kepedulian dan kecintaan terhadap produk lokal Kulon Progo. Maka filosofi yang terkandung dalam program ini yakni membela Kulon Progo dengan membeli produk lokalnya, dengan maksud dan tujuan selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menumbuhkan rasa ideologi agar mencitai produk sendiri ( Setiawan, 2019 ).
Setidaknya ada empat langkah jitu dalam pelaksanaan gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang dilakukan oleh Hasto Wardoyo selaku Bupati Kulon Progo. Pertama, beras untuk orang miskin atau raskin dirubah menjadi Beras Daerah atau Rasdah. Pengaturan ini sangat menguntungkan petani lokal yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Berdasarkan langkah ini yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali untuk membeli beras dari petani setempat minimal 10 kg setiap bulannya. Kemudian dilanjutkan semua bantuan sosial yang berbentuk raskin, yang mana sebelumnya didatangkan dari luar daerah diganti dengan beras produk lokal melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Badan Usaha Logitik (BULOG).
Kapanewon Tingkat Kemiskinan Kalurahan 2019 Tertinggi Terendah Temon Kaligintung (22,9%) Janten (14,71%) Wates Bendungan (14,91%) Wates (5,54%) Panjatan Panjatan (23,29%) Kanoman (8,28%) Galur Tirtorahayu (19,65%) Banaran (8,32%) Lendah Ngentakrejo (30,32%) Bumirejo (12,26%) Sentolo Kaliagung (25,25%) Sentolo (14,48) Pengasih Sidomulyo (31,65%) Pengasih (17,70%) Kokap Kalirejo (39,20%) Hargorejo (18,81%) Girimulyo Jatimulyo (26,44%) Pendoworejo (14,74%) Nanggulan Donomulyo (30,38%) Jatisarono (11,89%) Kalibawang Banjarharjo (24,40%) Banjarasri (19,82%) Samigaluh Purwoharjo (41,64%) Ngargosari (9,58%)
Kedua, mengembangkan produk air minum kemasan dengan merk Air-Ku yang dikelola langsung oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kulon Progo. Adanya produk air minum kemasan Air-Ku yang dikelola dalam bentuk ideologi Bela-Beli mengharuskan semua kalangan baik itu instansi pemerintah, sekolah, kantor-kantor, adanya kegiatan sosial bahkan Bandara New Yogyakarta International Airport harus menggunakan produk lokal Air-Ku. Ketiga, menggeliatkan industri Batik Gebleg Renteng, yang merupakan batik khas Kabupaten Kulon Progo. Batik Gebleg Renteng ini sudah di hak patenkan oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo. Kondisi itu menjadikan pertimbangan digeliatkannya industri batik ini agar memenuhi kebutuhan di bidang sandang di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta.
Keempat, yaitu melakukan transformasi terhadap toko-toko modern di Kulon Progo yang semula milik segelintir waralaba berjejaring di alihkan menjadi koperasi milik masyarakat setempat. Sehingga dinamakan dengan Toko Milik Rakyat atau disebut juga dengan Tomira. Selain merealisasikan empat langkah besar tersebut, Hasto Wardoyo di masa kepemimpinannya sebagai Bupati Kulon Progo juga membangun infrastruktur layanan internet dan mampu memproduksi pulsa sendiri dengan dinamakan Pulsaku ( Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2020 ).
Atas usaha dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sehingga Kabupaten Kulon Progo tidak lagi di sebut sebagai kabupaten yang mengalami kebocoran. Hal ini dikarenakan ada satu kecederungan di mana keadaan terpuruk membuat pengorganisasian pemerintahan setempat menjadi lebih responsif, di mana konsep Bela Beli Kulon Progo ini dinilai menjadi bagian dari implementasi birokrasi yang agile. Agile dalam menerapkan setiap regulasi dan responsif dalam menjawab setiap masalah yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Oleh karena itulah lahirnya gejala pemerintahan birokrasi yang lincah dan tangkas ini dalam Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dalam
menghadapi masalah kemiskinan yang tinggi menjadi menarik untuk ditelisik secara mendalam.
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan agile governance dalam merespon de-eskalasi kemiskinan berbasis birokrasi cergas melalui gerakan Bela-Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta. Kajian agile governance muncul di wilayah organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat atas perubahan yang tidak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat ( Vernanda, 2020 ). Terdapat enam prinsip dalam teori agile governance antara lain good enough governance , business driven , human focused , based quick wins , systemic and adaptive approach serta simple design and cintinuous refinement . Good enough governance merupakan tata kelola yang harus disesuaikan dengan konteks organisasi. Business driven yaitu bisnis yang dijadikan alasan untuk setiap hasil dari keputusan dan tindakan. Human focused yaitu memberikan penghargaan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Based on quick wins yaitu melakukan perayaan atas keberhasilan yang diraih sebagai bentuk motivasi atas hasil dari pencapaian tersebut. Systematic and adaptive approach dimaknai sebagai tim harus dapat mengembangkan kemampuan intrinsik agar mampu merespon perubahan secara cepat dan terstruktur. Terakhir simple design continuous refinement yang merupakan kemampuan tim yang memberikan hasil secara cepat dan meningkat dalam merespon setiap perubahan yang terjadi. Agile governance tidak hanya diartikan sebagai langkah untuk mencari jawaban yang cepat dan sistematis melainkan ampuh menciptakan efek keberlanjutan terhadap kondisi yang diharapkan ( Apriliyanti et al ., 2021 ).

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode historis-komparatif sebagai dasar analisisnya. Cara ini menjelaskan berbagai gejala dan perubahan sosial dalam penelitian terkait agile governance pada Gerakan Bela-Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta. Tidak menutup kemungkinan penulis untuk melakukan analisis mendalam terkait permasalahan isu sosial tersebut. Adapun isu yang penulis angkat dalam metode ini
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 135-146
memiliki keterkaitan terhadap pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan tatanan kehidupan manusia yang lebih baik di masa mendatang.
Secara historis komparatif metode ini akan selalu digunakan dalam penelitian untuk membangun pemaknaan yang komprehensif tentang suatu permasalahan sosial ( Herdiansah & Sumadinata, 2019: 381 ). Oleh karena itu, artikel ini didasari atas perkembangan dalam merespon perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Landasan teoritis yang penulis gunakan berdasarkan pendekatan teori dari Luna terkait Agile Governance , ada enam prinsip yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan tersebut, antara lain meliputi good enough governance, business driven, human focused, based quick wins, systemic and adaptive approach serta simple design and continuous refinement ( Luna, 2015: 131-133 ). Pendekatan ini menjelaskan bahwa setiap perubahan ataupun pembaharuan baik itu kebijakan atau regulasi yang diciptakan oleh pemerintah yakni sebagai bentuk responsifitas pemerintah dalam merespon perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal itu dilakukan agar setiap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat selalu di pantau dan diawasi oleh pemerintah untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik.
Studi yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan studi literature sebagai dasar penelitian dalam jurnal ini, dengan melakukan telaah mendalam terhadap jurnal nasional dan referensi yang sudah bereputasi dan dapat dipertanggung jawabkan ke akuratan informasi data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskripsi. Mengutamakan keati-hatian proses dan perspektif subjek. Landasan teoritis dalam riset ini digunakan sebagai panduan agar focus penelitian sesuai berdasarkan kondisi yang sebenarnya ( Creswell, 1991: 34 ).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Kemiskinan merupakan satu permasalahan klasik dan sampai saat ini masih menjadi tantangan bagi setiap pemerintah subnasional ( Irawan, 2020 ). Sulitnya menuntaskan tingkat kemiskinan salah satunya diakibatkan oleh karakter kemiskinan itu sendiri, di mana kemiskinan memiliki watak multidimensi yang dibawanya dan melekat sifat kekompleksitasan. Watak
multidimensi dan di dalamnya ada melekat kerumitan yang pelik menjadikan tidak mudah menyelesaikan masalah kemiskinan. Apalagi tanpa dukungan dan penguatan kelembagaan birokrasi publik yang mumpuni, maka kemiskinan akan menjadi siklus tahunan yang tidak akan pernah terselesaikan. Oleh karena itu ada hubungan menarik mengapa masalah kemiskinan dari dulu hingga hari ini masih menghantui penyelenggaraan pemerintahan. Ada kecenderungan bahwa selama ini praktik birokrasi cenderung kaku (rigid) dan struktur yang berjenjang birokrasi mengakibatkan munculnya hambatan respon pemerintah dalam menuntaskan masalah publik ( Amalia, 2020 ). Praktik birokrasi publik yang rigid nyatanya tidak berkontribusi terhadap pengurai masalah- masalah publik.
Sebaliknya, praktik birokrasi kaku akan menciptakan persoalan publik baru, sehingga harus ada transformasi pelembagaan birokrasi publik. Pelembagaan birokrasi itulah dari yang semula berwatak kaku kemudian difleksibilitaskan dalam setiap merespon isu publik, atau yang dikenal dengan agile governance . Penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada birokrasi yang bersifat agile merupakan satu terobosan alternatif di dalam menyederhanakan dan memangkas proseduralistik birokrasi dalam merespon isu publik. Sebagaimana dalam lahirnya konsep Bela-Beli Kulon Progo, di mana konsep ini menjadi satu tatanan dasar berbasis pada modalitas lokal yang didukung oleh pemerintah subnasional di dalam menyelesaikan persoalan publik, termasuk di dalamnya isu kemiskinan di Kulon Progo. Bela-Beli Kulon Progo merujuk pada kekuatan lokal dan pendayagunaan potensi lokal yang dinilai memiliki ruang kesempatan untuk menuntaskan persoalan internal daerah itu sendiri. Oleh karena itu Bela-Beli Kulon Progo akan dianalisis dalam beberapa prinsip agile governance .

## 3.1. Pelembagaan Birokrasi dan jejaring Institusi
Agile governance dalam birokrasi publik sebagai penyelenggara pemerintahan diidentikkan dengan tata kelola kelembagaan birokrasi yang lincah serta gesit di dalam merespon setiap isu publik yang bergulir dan dihadapi oleh masyarakat. Konsep agile ini sangat dibutuhkan bagi setiap birokrasi publik baik secara tata pamong kelembagaan sekaligus sebagai basis
pengambilan kebijakan yang kemudian melahirkan regulasi ( Luqmani & Tamrin, 2022 ). Kulon Progo sendiri sudah menyadari bahwa masalah ketidaksejahteraan masih mendominasi terjadi. Oleh karena itu gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang diinisiasi oleh Bupati Hasto Wardoyo pada 2013 silam telah menjadi modalitas sumber daya sosial. Model Bela-Beli Kulon Progo ini menjadi bentuk konkret bagaimana sektor publik membangun jejaring dalam institusi publik. Ada satu gagasan besar bahwa pembangunan jejaring dan kemitraan antar lembaga menjadi kunci dasar yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya satu interaksi intern atas terciptanya ide kreatif dan inovatif yang dibutuhkan daerah ( Nugraha et al ., 2022 ).
Berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi Nomor 888 Tahun 2022 menetapkan Kabupaten Kulon Progo sebagai model percontohan penerapan RB tematik dari sembilan wilayah yang terpilih. SK yang menetapkan Kulon Progo sebagai wilayah percontohan reformasi birokrasi tematik menjadi bukti bahwa secara pelembagaan birokrasi cukup teruji ( Putri, 2022 ). Sembilan wilayah itu yang dijadikan sebagai percontohan RB Tematik terbagi dalam wilayah provinsi dan kabupaten kota. Pada tingkat provinsi, percontohan birokrasi ini diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Sementara dalam tingkat kabupaten kota dilimpahkan kepadaa Pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Malang, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo ( Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2022 ; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2022 ).
Adanya penobatan percontohon reformasi birokrasi tematik tersebut di satu sisi sebagai titik pencapaian dari kinerja birokrasi publik di Kabupaten Kulon Progo yang ada kecenderungan memiliki sifat lincah dan gesit. Hal ini terlihat dari bagaimana birokrasi di Kulon Progo membangun konsep Bela-Beli dengan menjadikan kekuatan dan sumber daya potensi lokal sebagai potensi strategik. Namun, di sisi lain dipilihnya Kulon Progo sebagai percontohan RB tematik membawa satu tantangan baru yakni untuk terus meningkatkan
kapasitas birokrasi publik berbasis agile governance terlebih telah diciptakannya gerakan Bela-Beli Kulon Progo.
Menguatnya gerakan Bela-Beli Kulon Progo tidak lepas dari semangat kolaborasi berbagai institusi yang ada di kabupaten tersebut. Tidak hanya dilihat sebagai bentuk konkret dominasi sektor publik, namun sektor- sektor di luar publik pun menjadi bagian dalam menyukseskan gerakan cinta produk lokal. Oleh karena itu, terbangunnya kolaborasi ini secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa ada pergeseran di mana dari basis yang tradisional menjadi modern, dari yang bersifat rigit menjadi lebih luwes ( Yogar et al ., 2023 ). Hal inilah yang sebetulnya diharapkaan oleh public bagaimana birokrasi harus mampu berjalan luwes di dalam merespon berbagai isu termasuk isu kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Gerakan berbasis pada potensi lokal dengan mendayagunakan fungsi yang ada dalam menanggulngi kemiskinan ialah bentuk bahwa ekosistem birokrasi setempat ad satu kecenderungan untuk menuju titik fokus ( Suryawati, 2023 ). Apabila ada kesadaran yang seperti itu, maka posisi penyelenggaraan birokrasi yang agile akan mudah dicapai dalam percepatan penuntasan berbagai masalah publik, khususnya di Kulon Progo.
Transisi birokrasi berwatak agile dari konsep rule government menuju good government pada dasarnya menjiwai konsep birokrasi berkarakter agile ( Ristala & Rahmandika, 2022 ). Keadaan ini hanya akan mampu tercapai bila di dalam eksekusi di lapangan harus membangun kemitraan dan kolaboratif dari berbagai pihak. Sebagaimana Bela-Beli Kulon Progo, setidaknya terlibat lima sektor penting. Sektor ini meliputi pemerintah sebagai otoritas regulasi, sektor privat yang akan membantu dalam membangun pangsa pasar, media sebagai saluran masifikasi gerakan, perguruan tinggi sebagai elemen konsep, dan masyarakat sebagai unsur partisipasi yang menjadi objek untuk dilibatakan. Terbentuknya Bela-Beli Kulon Progo jelas diinisiatori oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di bawah kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo. Seiring dengan berjalannya waktu, konsep ini semakin membesar dan terjadi masifikasi yang cukup intensif dengan melibatkan berbagai lintas sektor yang ada di Kabupaten Kulon Progo.
Agile Governance : De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela-Beli di Kabupaten Kulon Progo...

## 3.2. Aktualisasi Pencapaian Kinerja Agile Governance
Semenjak dilaksanakannya program Bela-Beli Kulon Progo yang disemarakkan oleh Hasto Wardoyo. Menjadikan Kabupaten Kulon Progo menjadi kabupaten yang mandiri secara ekonomi, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya menurunkan angka kemiskinan. Atas keberhasilan tersebut, merupakan aktualisasi pencapaian kinerja atas diterapkannya agile governance dalam mengelola dan mengembangkan program Bela-Beli di Kabupaten Kulon Progo.
Setiap usaha dan upaya yang dilakukan dari berbagai stakeholder memiliki arah dan tujuan yang kuat pada sektor bisnis dan peningkatan ekonomi. Pemaknaan konteks agile governance menggambarkan bahwa dibutuhkan aspek dalam mengambil kebijakan yang dilandaskan pada pertimbangan bisnis. Prinsip business driven berdasarkan pada business value yang telah dijalankan secara berkesinambungan, memberikan kepercayaan kepada orang yang telah di tunjuk dalam menjalankan bisnis tersebut, dan meningkatkan komunikasi antar anggota tim ( Winata et al ., 2023 ).
Gambar 2. Beli Indonesia Award Panji Cakra Buana, 2016 (Apkasi, 2023).
Berlandaskan pada sistem tata kelola yang baik antara pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Kulon progo melalui program Bela-Beli Kulon Progo sudah banyak penghargaan yang di dapatkan mulai dari tingkat nasional bahkan internasional. Tahun 2016 program Bela-Beli Kulon Progo masuk nominasi Beli Indonesia Award Panji Cakra Buana yang digelar oleh Indonesia Islamic Business Forum (lihat Gambar 2 ).
Pada tahun 2017, melalui Program Bela-Beli dan Toko Milik Rakyat Bupati Kulon Progo raih penghargaan Kepala Daerah Teladan yang di selenggarakan oleh Tempo Media Grup. Tahun yang sama Bupati Hasto Wardoyo juga dinobatkan sebagai Kepala Daerah Entrepreneurial yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten se-Indonesia (APKASI) bersama Markplus In. Tahun 2018 Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menjadi pembicara di forum pertemuan International Council for Small Business (ICSB), dalam kesempatan ini Bupati Hasto Wardoyo mewakili Asia di markas PBB di New York, Amerika Serikat yang membahas tema asa depan UMKM demi memberikan dukungan pembangunan berkelanjutan oleh PBB (Afandi, 2018). Tidak hanya sampai di situ, pada kesempatan yang berbeda dalam masa kepemimpinan Sutedjo selaku Bupati Kulon Progo, Kembali mendapatkan penghargaan sebagai pembina BUMD Award 2021. Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memborong 3 penghargaan dalam ajang TOP BUMD Award 2021 (lihat Gambar 3 ).
Gambar 3. Penghargaan ajang TOP BUMD Award 2021 ( Putri, 2021 ).
Berdasarkan beragamnya penghargaan yang sudah didapatkan, program Bela-Beli Kabupaten Kulon Progo selain mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, program Bela-Beli Kulon progo juga bisa dikatakan sebagai kebijakan yang cepat tanggap dalam menghadapi dan merespon permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga apresiasi ini merupakan suatu kewajaran yang harus didapatkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal meningkatkan
Agile Governance : De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela-Beli di Kabupaten Kulon Progo...
kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.
Oleh karena itu, program yang diigadang-gadangkan tersebut tidak hanya eksis selama masa kepemimpinan yang sedang berjalan, apalagi satu atau dua tahun saja. Akan tetapi semenjak tahun 2012 hingga tahun 2023. Program Bela-Beli Kulon Progo sudah terbukti hasilnya. Walaupun sudah beralih kepemimpinan, program Bela- Bela Kulon Progo tetap menjadi program andalan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Inovasi semacam ini yang seharusnya dimiliki oleh kabupaten/ kota yang lain. Guna mengangkat perekonomian masyarakat. Program Bela-Beli Kulon Progo ini terfokus kepada beras miskin, air, batik, dan makanan yang ada di daerah itu sendiri. Pameran utamanya menjadikan masyarakat tempatan sebagai tenaga kerjanya. Tentu nilai dan kebermanfaatannya langsung dirasakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat secara berkelanjutan.
Berbagai realitas capaian tersebut menunjukkan bagaimana birokrasi publik di Kulon Progo benar-benar dijadikan sebagai sebuah sistem yang tidak hanya bersifat silent birokrasi. Sebaliknya, birokrasi Kulon Progo yang telah memelopori kelahiran gerakan Bela Beli Kulon Progo menunjukkan bahkan menegaskan ke publik sebagai birokrasi yang tangkas dalam merespon isu-isu publik (kemiskinan). Artinya Kulon Progo telah mampu membangun sistem organisasi publik yang bisa merespon dengan cepaat dan tepat. Hal ini dikarenakan semakin lambat organisasi publik mengambil keputusan atau tindakan maka akan cenderung menghadapi tantangan perubahan lingkungan yang muncul ( Malik & Wahid, 2023 ). Representasi dari kemampuan birokrasi Kulon Progo ini di dalam merespon isu kemiskinan ialah dengan menguatkan potensi lokal sehingga daya beli masyarakat tempatan menguat dengan dukungan birokrasi gesit sebagai institusi pelayanan publik.

## 3.3. Kapabilitas Intrinsik Organisasi Publik
Salah satu strategi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menjaga, merawat dan membentengi perekonomian masyarakatnya sendiri, supaya masyarakat tersebut tidak hanya sebatas objek dari pasar yang berkembang, melainkan mampu mengambil peran dari aktivitas pasar tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
memfasilitasi dengan menyediakan pasar tanpa subsidi bagi masyarakat tempatan. Salah satu tujuannya yakni meningkatkan produktivitas masyarakat, terciptanya kesejahteraan dan menurunnya angka kemiskinan. Untuk menjaga eksistensi dari pelaksanaan program Bela-Beli Kulon Progo ini. Selain mengharuskan masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk-produk lokal yang berdaya saing. Juga di butuhkan sosok pemimpin yang mampu mengayomi, menuntun dan mengarahkan baik itu masyarakat maupun birokrat agar tercapainya tujuan yang di inginkan ( Marjaya et al ., 2019 ).
Penerapan konsep agile governance , orientasi keterlibatan masyarakat dalam tata kelola ini dilaksanakan berdasarkan prinsip human focused . Menurut Luna (2015) , human focused memiliki makna bahwa tersedianya ruang yang bebas dan terbuka bagi masyarakat untuk turut andil dalam lingkup tata kelola yang sedang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, terutama pemerintah ( Amrulloh et al ., 2022 ). Oleh karena itu, di butuhkan sosok pemimpin yang institusional. Setiap pemimpin tidak akan selamanya mampu memimpin. Ada kalanya estafet kepemimpinan beralih fungsi kepada orang-orang tertentu. Keadaan demikian berakibat pada kebutuhaan akan pemimpin yang mampu meluaskan jejaring kolaboratif untuk menuju visi misi yang dikehendaki. Jejaaring yang dimaksud tersebut baik antar pemerintah maupun swasta. Kerjasama yang dijalin sebagai bentuk tindakan adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Adapun adaptasi yang dimaksud dalam penelitian ini seperti adaptasi pemasaran barang dan jasa terhadap perubahan pola konsumsi pasar agar perekonomian masyarakat di Kabupaten Kulon Progo konsisten meningkat dari masa ke masa.
Selain adanya pembangunan program nasional di Kabupaten Kulon Progo seperti pembangunan Bandar Udara Yogyakarta
Internasional Airport dan pembangunan penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Adanya peningkatan perekonomian Kabupaten Kulon Progo berdasarkan BPS mencapai 10,84 persen. Selain memanfaatkan dua pembangunan mega proyek besar tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga terus konsisten dan selalu berupaya untuk menggelorakan semangat kepada masyarakat
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 135-146
terhadap pelaksanaan program Bela-Beli Kulon Progo dengan jargon Nek Isa Nandur Ngapa Tuku Lan Nek Isa Gawe Ngapa Tuku . Upaya yang dilakukan Pemkab Kulon Progo seperti melakukan pembinaan-pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penerapan Peraturan Daerah terkait Penataan Toko Modern dan perlindungan pasar rakyat dan pasar tradisional ( Sani, 2019 ).
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga melakukan Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Era Digitalisasi terhadap pelaku-pelaku UMKM di balai Kelurahan Ngestiharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo. Tujuan dilakukannya kegiatan pelatihan ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan para pelaku UMKM dan peka terhadap perkembangan zaman. Agar para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo (lihat Gambar 4 ).
Gambar 4. Pelatihan Pengembangan UMKM di Era Digitalisasi (Admin, 2022).
Sementara itu, setelah beralihnya kepemimpinan Bupati Kulon Progo yang lama yaitu Hasto wardoyo, yang sekarang di nahkodai oleh Sutedjo selaku Bupati Kulon Progo tetap konsisten terhadap program Bela Beli Kulon Progo. Ini terlihat Bupati Setedjo meresmikan Toko Panganku di Pasar Mitra Tani. Toko Panganku ini Kelola oleh Asosiasi Kelompok Wanita Tani (KWT) Nyi Ageng Serang Kulon Progo (NYIASKU) dengan beranggotakan berjumlah 307 KWT se-Kabupaten Kulon Progo. Dasar diresmikan Toko Panganku untuk mewujdukan kemandirian dan ketahanan pangan yang diasumsikan dari petani oleh petani dan untuk petani. Sehingga implementasinya Toko Panganku ini mampu memberikan berkontribusi untuk mencukupi akan
kebutuhan pangan secara mandiri di Kabupaten Kulon Progo (lihat Gambar 5 ).
Gambar 5. Peresmian Toko Panganku oleh Bupati Drs.H. Sutedjo (Rani, 2021).
Berdasarkan penjelasan di atas merupakan bentuk nyata yang dihasilkan dari kinerja Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten kulon Progo. Dapat kita simpulkan bahwa Pemeritnah Daerah Kabupaten Kulon Progo sangat memikirkan nasib masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu berbagai usaha dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Tindakan semacam ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah subnasional yang ada di Indonesia. Realitas ini mampu membangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah dan masyarakat, sekaligus mampu mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Proses dalam menjembatani atas potensi yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan diakomodasi dalam berbagai kebutuhan publik melalui sektor-sektor swasta menjadi bentuk kerja kemitraan strategis. Keberhasilan keterhubungan masyarakat yang diikutsertakan dalam kepentingan bisnis sehingga yang dimiliki oleh masyarakat baik barang ataupun jasanya digunakan oleh sektor privat maka secara langsung atau tidak ini menjadi bentuk keberhasilan sektor publik dalam membangun kapaabilitas intrinsiknya. Berlandaskan pada legitimasi dan kekuataan legal formalnya maka sudah semestinya digunakan untuk merespon isu yang berpihak pada masyarakat. Oleh sebab itu mengikutsertakan potensi yang ada dalam setiap aktivitas sektor privat, maka titik kapabilitas intrinsik sebagai birokrasi publik sudah mulai nampak pada tataran yang cukup baik.
Agile Governance : De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela-Beli di Kabupaten Kulon Progo...

## 3.4. Kepekaan Birokrasi dalam Merespon Isu Publik
Berangkat dari kabupaten yang mengalami kebocoran yang berlokasi di D.I. Yogyakarta. Berbagai upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo seiring berjalannya waktu mampu meyakinkan masyarakat atas usaha dan upaya yang dilakukan. Ini terlihat banyak penghargaan dan penghormatan yang sudah di dapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, baik itu berskala nasional bahkan internasional. Salah satunya melalui program Bela-Beli Kulon Progo.
Langkah konkrit ini selaras dengan prinsip based on quick wins yang terdapat dalam konsep agile governance . Prinsip based on quick wins merupakan suatu prinsip yang menghasilkan solusi cepat untuk mendorong suatu keberhasilan guna meningkatkan motivasi dan moral setiap kelompok yang terlibat. Adanya solusi yang mampu diberikan oleh para pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik ( Luna, 2015 ).
Gambar 6. Kunjungan Studi Referensi Pemerintah Provinsi Papua ke Kabupaten Kulon Progo (Ajeng, 2019).
Oleh karena itu, berdasarkan atas keberhasilan tersebut, banyak daerah yang ada di Indonesia melakukan kunjungan, baik itu kunjungan kerja atau kunjungan studi referensi ke Kabupaten Kulon Progo untuk melihat secara langsung inovasi-inovasi yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Salah satunya Pemerintah Provinsi Papua melakukan kunjungan studi refernsi pada hari Senin tanggal 4 bulan 11 Tahun 2019. Adapun inovasi yang
dimaksud dalam rangka membangun dan mendorong perekonomian masyarakat antara lain, inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi ekonomi kerakyatan (lihat Gambar 6 ).
Selain Pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah Kota Malang juga melakukan studi banding terhadap keberhasilan program Bela-Beli Kulon Progo ( Nugraha, 2018 ). Atas keberhasilan tersebut Pemerintah Kulon Progo patut dijadikan sebagai daerah percontohan bagi daerah yang ada di Indonesia. Karena melalui program Bela-Beli Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selain mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Kabupaten Kulon Progo juga menciptakan kemandirian bagi masyarakatnya agar terus berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas bagus dan berdaya saing.
Gambar 7. Dokumentasi Pj. Bupati Kulon Progo Drs. Tri Saktiyana M.Si membuka forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD) 2024 ( Rara, 2023 ).
Kabupaten Kulon Progo selain memiliki program Bela-Bela Kulon Progo yang sudah dikenal oleh khalayak publik baik itu secara nasional bahkan internasional. Sebagai bentuk ikhtiar dan usaha Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang terus berbenah menciptakan tata kelola pemerintahan yang gesit dalam merespon permasalahan ditengah masyarakat sehingga terwujudnya kabupaten yang mandiri. Berdasarkan hal tersebut, pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Kabupaten Kulon Progo memiliki lima program prioritas pembangunan berkelanjutan, antara lain penanganan masalah kemiskinan ekstrim, perwujudan kawasan aerotropolis, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan tata Kelola pelayanan publik. Gambar 7 merupakan dokumentasi
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 135-146
Pj. Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana membuka forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD) 2024 yang di selenggarakan di Aula Adikarta Gedung Kaca pada hari Rabu tanggal 1 bulan 2 tahun 2023.

## 4. Kesimpulan
Lahirnya gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang didasari pada satu kepentingan dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo telah menjadi branding model birokrasi. Kemampuan setiap organisasi publik harus terukur dan terarah di dalam menjawab segala tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karenanya konsep gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang bertumpu pada kemandiran dan pendayagunaan potensi lokal menjadi ciri konkret bagaimana implementasi agile governance itu dijalankan secara kompreheensif. Alhasil kemapuan yang luwes inilah mampu mengantarkan Kulon Progo dalam nilai dan data ekonomi statistik sosial yang cukup baik. Misalnya saja dari sisi data kemiskinan saja, ada kecenderungan transisi positif dibandingan dengan tahun-tahun sebelum adanya gerakan Bela-Beli Kulon Progo.
Penerapan agile governance dalam pelaksanaan program Bela-Beli Kulon Progo diharapkan mampu menjadikan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat tanggap dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan ditengah masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang dinamis. Hal ini didasari dari empat langkah jitu yang dilakukan oleh Hasto Wardoyo, pertama, beras untuk orang miskin atau raskin dirubah menjadi Beras Daerah atau Rasdah. Kedua, mengembangkan produk air minum kemasan dengan merk Air-Ku yang dikelola oleh PDAM Kulon Progo. Ketiga, menggeliatkan insdustri batik Greblek Genteng. Dan keempat, melakukan transformasi terhadap toko- toko modern di Kulon Progo. Atas adanya faktor tersebut diharapkan adanya peningkatan kerja sama yang lebih intesif, baik antar kelompok kepentingan, pemerintah, masyarakat maupun swasta, karena sektor ini memiliki potensi yang potensial terhadap kemajuan dan keberlangsungan program Bela-Beli Kulon Progo di masa yang akan datang.
Di sisi yang lain, dengan adanya konsep agile governance di mana di dalamnya terdapat enam
barometer utama juga sudah dilakukan oleh birokrasi itu sendiri. Kemampuan dan responsifitas pemerintah setempat di dalam memberikan beberapa alternative solusi bagi setiap persoalan yang ada di Kulon Progo telah meminimalisir masalah yang selama ini di alami oleh publik. Oleh karena itu, maka gerakan Bela-Beli ini menjadi satu refleksi khusus sekaligus mendasar dalam mengorganisasikan organisasi publik yang handal serta memiliki kepekaan sosial terhadap masalah yang memang seharusnya bisa diselesaikan sehingga keadilan dan kesejahteraan ekonomi lokal di Kulon Progo dapat dicapai secara menyeluruh dan terjaga eksistensinya.

## Referensi
Afandi, H. (2018). Keren, Ekonomi Kerakyatan ala Kulon Progo Diakui Dunia. Liputan6.com . Retrieved from https://www.liputan6.com/ regional/read/3528723/keren-ekonomi-kerakyatan-ala-kulon- progo-diakui-dunia .
Ajeng. (2019). Papua Tertarik dengan Perkembangan Perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Infopublik.id . Retrieved from https:// infopublik.id/kategori/nusantara/384584/papua-tertarik-dengan- perkembangan-perekonomian-kabupaten-kulon-progo .
Amalia, S. (2020). Melalui Pandemi dengan Organisasi dan Kebijakan Publik yang Agile. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 23 (1), 2018–2020. Crossref | Google Scholar
Amrulloh, M. C., Nuriawati, F. P., Saputra, Y. E., S.L, S. R., Sari, G. N., Pangarso, D. D., Afifudin, M., Faizi, F. N., Haikal, A., Eflizar Julian, M. R., & Febrianita, R. (2022). Peran Agile Governance dalam Optimalisasi Potensi Wisata Berkelanjutan di Kelurahan Nyamplungan. Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3 (2), 1118–1122. Crossref | Google Scholar
Apriliyanti, K., Latif, M. D. I., & Mutiarin, D. (2021). Narasi Budaya Arek Suroboyo dan Pandemi Covid-19: Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya. Jurnal Transformative, 7 (1), 1–28. Crossref | Google Scholar
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. (2023). Program Bela-Beli Kulon Progo Diganjar Beli Indonesia Award Panji Cakra Buana 2016. Apkasi.org . Retrieved from https://apkasi.org/inovasi/ program-bela-beli-kulon-progo-diganjar-beli-indonesia-award- panji-cakra-buana-2016/ .
Badan Pusat Statistik Kulon Progo. (2022). Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Ribu Jiwa), 2019-2021. Badan Pusat Statistik Kulon Progo . Retrieved from https:/ /kulonprogokab.bps.go.id/indicator/23/454/1/jumlah-penduduk- miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-d-i-yogyakarta.html .
Creswell, J. (1991). Research Design qualitatif,quantitative, and mixed methods approaches. In Se. Connelly (Ed.), Muqarnas (3rd ed, Vol. 8) . SAGE Publications. Crossref | Google Scholar
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo. (2022). Kulon Progo Jadi Pilot Project Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Kemenpan RB. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo . Retrieved from https://kominfo.kulonprogokab.go.id/detil/1861/ kulon-progo-jadi-pilot-project-reformasi-birokrasi-rb-tematik- kemenpan-rb .
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk D.I. Yogyakarta. (2023). Tingkat Kemiskinan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk D.I. Yogyakarta . Retrieved from https:// dalduk.jogjaprov.go.id/program/peningkatan-kualitas-penduduk- ekonomi/tingkat-kemiskinan.html .
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. (2020). Bela Beli Kulon Progo Ala dr. Hasto. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo . Retrieved from https:// pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1217/bela-beli-kulon- progo-ala-dr-hasto .
Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Spektrum Hukum, 16 (1), 119-136. Crossref | Google Scholar
Herdiansah, A. G., & Sumadinata, W. S. (2019). Indonesia’s political culture in the new digital age: A preliminary discussion. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 32 (4), 378. Crossref | Google Scholar
Irawan, E. (2020). Potensi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. Nusantara Journal of Economics, 2 (1), 13–14. Google Scholar
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2022). Sembilan Pemda Ditetapkan Jadi Proyek Percontohan Pelaksanaan RB Tematik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . Retrieved from https:// www.menpan.go.id/site/berita-terkini/sembilan-pemda- ditetapkan-jadi-proyek-percontohan-pelaksanaan-rb-tematik .
Kuntadi. (2021). Angka Kemiskinan Kabupaten Kulonprogo Tertinggi di DIY, Begini Kondisinya. Inews Yogya . Retrieved from https:// yogya.inews.id/berita/angka-kemiskinan-kabupaten-kulonprogo- tertinggi-di-diy-begini-kondisinya/2 .
Kurniawan, B. (2015). “Bela Beli Kulonprogo”, Spirit dan Sukses Bupati Hasto Angkat Produk Lokal. Detik News . Retrieved from https:// news.detik.com/berita/d-3102031/bela-beli-kulonprogo-spirit-dan- sukses-bupati-hasto-angkat-produk-lokal .
Luna, A. J. D. O., Kruchten, P., & de Moura, H. P. (2015). Agile governance theory: conceptual development. Crossref | Google Scholar
Luqmani, S. I., & Tamrin, M. H. (2022). Pemanfaatan Aplikasi e-Master dalam Perspektif Agile Governance. Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi, 25 (2), 93–101. Crossref | Google Scholar
Malik, I., & Wahid, N. (2023). Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, XIX (1), 85–119. Crossref | Google Scholar
Marjaya, I., & Pasaribu, F. (2019). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 2 (1), 129–147. Crossref | Google Scholar
Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal, 1 (1), 2–15. Crossref | Google Scholar
Nugraha. (2018). Pemkot Malang Pelajari Program Bela Beli Kulon Progo. Tribun News Jogja . Retrieved from https://jogja.tribunnews.com/ 2018/12/14/pemkot-malang-pelajari-program-bela-beli-kulon- progo .
Nugraha, I. C., Siti Fatimah, Belia Fransiska, & Endriana Prasetyawati.
(2022). Bela Beli Kulon Progo Sebagai Sebuah Model Endogenous Development. Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan, 6 (1), 123–140. Crossref | Google Scholar
Pemerintah Desa Ngestiharjo. (2022). Pelatihan Pengembangan UMKM di Era Digitalisasi dengan Dana Desa. Pemerintah Desa Ngestiharjo Kabupaten Kulonprogo . Retrieved from http://hgestiharjo- kulonprogo.desa.id .
Putri, S. C. (2021). Pemkab Kulon Progo Borong 3 Penghargaan dalam Ajang TOP BUMD Awards 2021. Tribunews.com . https:// jogja.tribunnews.com/2021/09/13/pemkab-kulon-progo-borong-3- penghargaan-dalam-ajang-top-bumd-awards-2021 .
Putri, S. C. (2022). Menpan RB Jadikan Kulon Progo Sebagai Percontohan Program RB Tematik. Tribunews.com . Retrieved from https:// jogja.tribunnews.com/2022/10/21/menpan-rb-jadikan-kulon- progo-sebagai-percontohan-program-rb-tematik .
Rani. (2021). Mewujudkan Kemandirian Dan Ketahanan Pangan, Bupati Kulon Progo Resmikan Toko PanganKu. Infopublik.id . Retrieved from https://infopublik.id/kategori/nusantara/594283/ mewujudkan-kemandirian-dan-ketahanan-pangan-bupati-kulon- progo-resmikan-toko-panganku .
Rara. (2023). Kabupaten Kulon Progo Tetapkan Lima Program Prioritas Pembangunan Pada 2024. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo . Retrieved from https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/10634/ kabupaten-kulon-progo-tetapkan-lima-program-prioritas- pembangunan-pada-2024 .
Retnandari, N. D. (2017). Bela Beli Kulon Progo as A Policy for Strengthening The Capacity of Local Economy. Policy & Governance Review, 1 (2), 109. Crossref | Google Scholar
Ristala, H., & Rahmandika, M. A. (2022). Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan demi Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Academia Praja, 5 (1), 117–126. Crossref | Google Scholar
Sani, A. (2019). Dampak Positif BIY Mulai Terasa, Ekonomi Kulonprogo Tumbuh 10,84 Persen. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Yogyakarta . Retrieved from https://yogyakarta.bpk.go.id/ ekonomi-kulonprogo-tumbuh-1084-persen .
Setiawan, B. (2019). ”Bela Beli Kulon Progo” Perlawanan Ideologis Hasto Wardoyo (1). Kompas.id . Retrieved from https://www.kompas.id/ baca/utama/2019/05/14/bela-beli-kulon-progo-perlawanan- ideologis-hasto-wardoyo-1 .
Setiawan, H. (2022). Reviewing the Prosperity Tracks After Two Decades of Special Autonomy for Papua. SOSHUM Jurnal Sosial dan Humaniora [Journal of Social Sciences and Humanities], 12 (1), 13–23. Crossref | Google Scholar
Suryawati, D. (2023). Design of Quick Wins Based Policy for Facilitation and Assistance of Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs). JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 27 (May), 31–50. Crossref | Google Scholar
Vernanda, R. (2020). Kesiapan Indonesia Menuju Agile Governance.
Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0 (KNIA 4.0), 1–6. Google Scholar
Winata, T. P., Wulan, D. O., & Farhaturrahmah, T. A. (2023). Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur. POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2), 90-105. Crossref | Google Scholar
Yogar, B. N. A., Mutiarin, D., & Eko Saputro, M. N. C. (2023). Jogja Smart Service as a Digital Public Services: Based on Agile Governance Perspective. INFOTECH : Jurnal Informatika & Teknologi, 4 (1), 105–113. Crossref | Google Scholar