## PENERAPAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI YOGYAKARTA
Pupung Arifin
Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jalan Babarsari No.6, Yogyakarta pupung.arifin@uajy.ac.id
Nicolaus Nino Ardhiansyah
Prodi Arsitektur, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jalan Babarsari No.44, Yogyakarta

## Abstract
The  number  of  tourist  visiting  Special  Province  of  Yogyakarta  increases  in  positive  trend. Bantul Regency is one of the leading tourism regions in the Province of DIY due to its natural tourism, from beaches to mountain tourism. The focus of the research is on the concept of sustainable  development  communication  because  of  the  issue  of  collectivity  in  rural communities  that  is  still  thick.  This  qualitative  research  uses  the  method  of  exploring  the meaning  of  a  phenomenon.  Researchers  found  that  the  main  principle  in  sustainable development is humans. The training and discussion by Pinus Pengger tour operators aims as an ecological option in management. One way is to replace the raw material for photo spots with bamboo. Promotions that rely on social media also continue to be done to reduce the use of  plastic  and  paper  as  promotional  media.  The  local  culture  of  collectivism  and  mutual cooperation have long been in the village, becoming one of the pillars of social capital for the success of the principle of sustainable development in the tourist village.
Keywords: Tourism, Development Communication, Sustainable, Local Wisdom

## Abstrak
Perkembangan jumlah wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan tren yang positif. Kabupaten Bantul termasuk salah satu daerah unggulan pariwisata di Provinsi DIY karena kelengkapan wisata alamnya, mulai dari pantai hingga wisata pegunungan. Fokus penelitian  pada  konsep  komunikasi  pembangunan  berkelanjutan  karena  isu  kolektivitas masyarakat rural yang masih kental. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode eksplorasi makna dari sebuah fenomena. Peneliti menemukan bahwa prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan  adalah  manusia.  Pelatihan  dan  diskusi  oleh  pengelola  wisata  Pinus  Pengger bertujuan sebagai opsi ekologis dalam pengelolaan. Salah satunya adalah dengan mengganti bahan  baku  spot  foto  dengan  bambu.  Promosi  yang  mengandalkan  media  sosial  juga  terus dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik dan kertas sebagai media promosi. Budaya lokal kolektivisme dan gotong royong sudah sudah lama berada di desa tersebut, menjadi salah satu pilar modal sosial untuk suksesnya prinsip pembangunan berkelanjutan di desa wisata.
Kata kunci: Pariwisata, Komunikasi Pembangunan, Berkelanjutan, Kearifan Lokal

## PENDAHULUAN
Pemerintah, Indonesia sudah menetapkan  fokus  program  pembangunan pada  lima  sektor,  yaitu  infrastruktur, maritim,  energi,  pangan  dan  pariwisata (pikiranrakyat.com,  2017).  Dari  kelima sektor  tersebut,  pariwisata  dipilih  sebagai leading  sector pertumbuhan  ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan ada 20 juta  kunjungan  wisatawan  mancanegara pada  tahun  2019.  Pemilihan  sektor pariwisata  sebagai  ujung  tombak  karena dianggap  mampu  menjadi  mensinergikan perkembangan  setiap  sektor  dan  adanya jaminan  pertumbuhan  yang  positif  di  ini.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Bappenas juga sudah menetapkan target tersebut dalam publikasinya.  Secara  rinci  dapat  dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1.1. Sasaran Pembangunan Pariwisata 2015 – 2019

## Sasaran
1. Kontribusi terhadap PDB Nasional
2. Wisatawan Mancenegara (orang)
3. Wisatawan Nusantara (kunjungan)
4. Devisi (triliun rupiah) Sumber: (Bappenas, 2014)
Bersadasarkan  tabel  1.1.  dapat diketahui  bahwa  adanya  lompatan  target yang  cukup  eksoponensial  terkait  sasaran pembangunan pariwisata pada tahun 2014
dan  2019.  Pemerintah  menargetkan  8%
PDB nasional pada tahun 2019 dikontribusikan  oleh  sektor  pariwisata. Target  tersebut  terbilang  cukup  optimis bila dibandingkan tahun 2014 yang hanya 4,2 % saja. Jumlah masif juga terlihat pada target  kunjungan  wisatawan  mancanegara yang  mencapai  20  juta  orang.  Target  ini terbilang  cukup  optimis  juga  bila dibandingkan  dengan  fakta  tahun  2014
yang  hanya  mencapai  9  juta  orang wisatawan asing.
Pemerintah  Indonesia  juga  sudah menetapkan 10 Bali baru  yang digunakan sebagai  motor  dalam  mencapai  target kunjungan  tersebut  (cnnindonesia.com, 2018).  10  destinasi  baru  tersebut  adalah Danau  Toba,  Tanjung  Kelayang,  Tanjung Lesung,  Pulau  Seribu,  Candi  Borobudur, Mandalika,  Gunung  Bromo,  Wakatobi, Labuan  Bajo,  dan  Morotai.  Selain  10 destinasi  wisata  unggulan  tersebut, Indonesia juga memiliki beberapa wilayah yang  secara  tradisional  sudah  menjadi pilihan  wisatawan  untuk  berlibur.  Berikut data  terkait  provinsi  tujuan  wisata  pada tahun 2017.
Grafik 1.1. Provinsi Tujuan Perjalanan Wisatawan Nusantara Sumber: (Barudin, 2017)
Berdasarkan  tabel  tersebut,  Pulau Jawa  masih  menjadi  destinasi  favorit wisatawan  Nusantara  dengan  persentase lebih dari 50% total kunjungan wisatawan domestik  nasional.  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY)  mampu  menarik perhatian  5,08  %  turis  mancanegara  dari total kunjungan di seluruh Indonesia pada tahun  2017.  Perkembangan  jumlah wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  menunjukkan  tren  yang  positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan asing ke Yogyakarta pada tahun 2016 meningkat 41,89% dan termasuk peningkatan

## JURNAL NOMOSLECA
tertinggi  di  Indonesia  (Mujib,  2019).  Hal ini tidak terlepas dari perpaduan daya tarik potensi alam dan budaya yang dimiliki oleh DI  Yogyakarta. Selain obyek wisata  yang sudah terkenal seperti Kraton Yogyakarta,
Candi Prambanan dan Malioboro, Yogyakarta  juga  didukung  oleh  obyek wisata  baru  seperti  Gua  Pindul,  Pantai Nglambor dan Hutan Pinus Mangunan.
Kabupaten Bantul, sebagai satu dari lima  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  DIY merupakan  salah  satu  daerah  dengan kunjungan wisatawan tertinggi pada tahun 2017. Dinas Pariwisata DIY menyebutkan bahwa  pada  tahun  2017  terdapat  9  juta wisatawan  datang  ke  Bantul,  lalu  di peringkat  kedua  ada  Kabupaten  Sleman dengan  6,8  juta  wisatawan  (Dinas Pariwisata DIY, 2019). Kabupaten Bantul masih  menjadikan  wisata  alam  untuk menjadi tulang punggung destinasi wisata. Pantai  Parangtritis,  Pantai  Samas,  Pantai Pandansimo, Pantai Kuwaru, Goa Cemara, dan  Goa  Selarong  adalah  tujuh  destinasi dengan  kunjungan  tertinggi  pada  tahun 2017  (Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Bantul, 2019).
Kabupaten Bantul memang termasuk salah  satu  daerah  unggulan  pariwisata  di Provinsi  DIY  karena  kelengkapan  wisata alamnya,  mulai  dari  pantai  hingga  wisata pegunungan.  Salah  satu  spot  wisata  yang menjadi  primadona  wisatawan  adalah obyek  wisata  hutan  pinus,  antara  lain: Pinus  Pengger,  Becici,  Dahromo,  Pinus Asri,  Seribu  Batu  dan  lain-lain.  Kawasan hutan  pinus  di  Bantul  ini  termasuk  yang berkembang  pesat  karena  mengalami kenaikan  jumlah  wisatawan  hingga  400% pada  tahun  2017  (Dinas  Pariwisata  DIY, 2019).  Peningkatan  tersebut  adalah prosentase  tertinggi  dari  seluruh  obyek wisata di Kabupaten Bantul.
Salah satu lokasi yang menjadi daya tarik  baru  di  Bantul  adalah  wisata  Pinus
Pengger,  Kecamatan  Dlingo,  Bantul  yang resmi dibuka pada bulan April 2016. Daya tarik utama hutan pinus ini adalah spot-spot foto dengan instalasi seni kreasi pengelola dan  berlatar  belakang  pemandangan  kota Yogyakarta  dari  atas.  Wisata  hutan  Pinus Pengger  ini  dikelola  oleh  kelompok masyarakat  setempat  yang  bergabung dalam  Kelompok  Tani  Pinus  Asri,  Blok Terong.  Berdasarkan  observasi  awal peneliti,  ditemukan  bahwa  pengelola menghadapi berbagai kendala, antara lain: belum  ada  pengelolaan  sampah  yang terpadu,  rendahnya  kesadaran customer oriented dari pengelola, tingginya penggunaan  plastik,  terbatasnya  variasi aktivitas wisata, terbatasnya jumlah bahan baku  ranting  pohon  untuk  membuat  spot foto  dan  belum  adanya  zonasi  yang  jelas dalam  penataan  kawasan  hutan  pinus Pengger.
Gambar 1 Spot Foto di Hutan Wisata Pinus Pengger Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019
Penelitian  ini  berfokus  pada  konsep komunikasi  pembangunan  berkelanjutan karena  isu  kolektivitas  masyarakat  rural yang masih kental. Kolektivitas dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat desa menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan konsep pariwisata yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan  akan  ditentukan  oleh penerimaan  setiap  stakeholder  atas perubahan  yang  ditawarkan,  dan  sejauh mana keterlibatan mereka dalam penentuan
perubahan  yang  akan  dilakukan.  Prinsip komunikasi dalam pembangunan berkelanjutan  harus  menjamin  terjadinya partisipasi  dan  pemberdayaan  komunitas setempat  agar  budaya  lokal  tetap  dapat terjaga  untuk  mencapai  pariwisata  yang ramah lingkungan. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi penerapan komunikasi  pembangunan  berkelanjutan dalam  pengelolaan  pariwisata  oleh masyarakat lokal.
Komunikasi  pembangunan  yang menjadi  dasar  banyak  proyek  di  dunia, kerap  menggunakan  prinsip  komunikasi partisipatif dalam pelaksanaannya (Thomas,  2008).  Prinsip  ini  menekankan pada upaya secara sadar untuk melibatkan manusia/komunitas  untuk  pembangunan mereka  sendiri.  Model  ini  telah  berhasil dilakukan  di  banyak  negara  di  dunia. Sayangnya, keberhasilan komunikasi partisipatif  ini  kemudian  mendorong beberapa  lembaga  non  pemerintah  (LSM) maupun  pemerintah  untuk  membawa prinsip  partisipatif  ini  lepas  dari  tujuan utamanya. Partisipatif pada intinya terkait dengan  kata  kunci  akar  rumput,  berpusat pada  komunitas,  inklusif,  dan  adanya perubahan yang lebih baik bagi komunitas tersebut.  Masalah  utama  yang  muncul adalah definisi kebutuhan yang cenderung sudah  didesain  sejak  awal  oleh  LSM maupun  pemerintah.  Thomas  (2008) mengingatkan  kembali  bahwa  dengan terlibatnya Teknologi Informasi (TI) dalam sistem penyampaian, maka isu-isu kontekstual  semacam  politik,  ekonomi, relasi  kuasa,  dan  perubahan  sosial  kerap dilupakan.  Pentingnya  aspek  komunikasi partisipatif  dalam  pembangunan  ketika secara  demokratis  anggota  komunitas melakukan pendampingan atas perkembangan  dari  sebuah  proses  demi kepetingan  komunitas  mereka  sendiri (Gumucio-Dagron, 2008). Prinsip
partisipatif  inilah  yang  kemudian  juga
mendasari  pentingnya  aspek  komunikasi dalam pembangunan berkelanjutan.
Earth  Summit  di  Rio  de  Janeiro Brasil  pada  tahun  1992  (Keating,  1992), sudah  menegaskan  bahwa  pembangunan berkelanjutan  harus  menjamin  adanya pertemuan yang setara antara pembangunan  dan  lingkungan  yang dibutuhkan oleh generasi sekarang hingga generasi di masa depan. Dalam perkembangannya,  tidak  pernah  ada pedoman yang tunggal tentang pembangunan  berkelanjutan  sehingga setiap  organisasi  memiliki  definisinya masing-masing.  Pada  intinya  disepakati bahwa  aspek  lingkungan  hidup  dan pembangunan  daerah  pedesaan/pinggiran. Ada peralihan paradigma bahwa komunitas lokal  mulai  memiliki  tanggung  jawab terhadap  lingkungan  dan  sumber  daya alam,  yang  sebelumnya  dianggap  hanya menjadi  tanggung  jawab  pemerintah (Prasad, 2007).
Sutamihardja  (2004)  menegaskan beberapa  tujuan  dari  pembangunan berkelanjutan, antara lain:
a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi. Perlu ada batas  kewajaran  dalam  pemanfaatan sumberdaya  alam  berdasarkan  daya dukung  ekosistem  yang replaceable dan mengurangi eksploitasi sumberdaya yang unreplaceable .
b. Safegurading, atau pengamanan terhadap  sumber  daya  alam  untuk mencegah ketidakseimbangan ekosistem  untuk  menjamin  tingginya kualitas hidup di masa mendatang.
c. Mempertahankan  kesejahteraan  rakyat pada masa kini dan masa depan.
d. Mempertahankan  kesejahteraan  rakyat yang berkelanjutan.
e. Mempertahankan manfaat pembangunan  yang  dapat  dirasakan secara jangka panjang.

## JURNAL NOMOSLECA
f. Menjaga  mutu  kualitas  kehidupan anggota  komunitas  antar  generasi sesuai dengan habitatnya.
Keterlibatan  berbagai  stakeholder untuk menjamin terlaksananya komunikasi pembangunan berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan.  Bagan  berikut  nampaknya bisa  digunakan  untuk  melihat  sinergi tersebut:
Gambar 1.2
Framework Pembangunan Berkelanjutan Sumber: Rasul (2015, hlm. 13)
Gambar  1.2  tersebut  menunjukkan bahwa  kedamaian,  stabilitas,  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  kebijakan  dan support  institusi  menjadi  konteks  dalam keberhasilan program pembangunan berkelanjutan. Perkembangan pembangunan  berkelanjutan  memegang prinsip inklusif yang melibatkan keterlibatan berbagai sektor (Rasul, 2015).
Berkaca  pada  berbagai  persoalan dalam  pembangunan  yang  masih  bersifat top down , maka komunikasi pembangunan berkelanjutan  dapat  dipilih  sebagai alternatif  solusi.  Pada  skala  nasional, komunikasi  pembangunan  berkelanjutan adaah  suatu  proses  saling  mengerti  dan memahami  antara  pemerintah  dan  warga negaranya  menuju  suatu  masyarakat  yang terjamin masa depannya, dimana nilai-nilai
dan  norma-norma  keadilan  dijunjung (Cahyandito,  2006).  Komunikasi  dalam pembangunan  berkelanjutan  dapat  dilihat dari tiga dimensi tujuan, yaitu komunikasi untuk  perubahan  perilaku,  komunikasi untuk  perubahan  sosial  (komunikasi partisipatif),  dan  komunikasi  untuk advokasi (Mefalopulos, 2005).
Secara  khusus,  komunikasi  dalam pembangunan  berkelanjutan  harus  bisa memfasilitasi  pemahaman  bersama  dan saling  percaya  agar  tujuan  utama  dapat tercapai. Komunikasi pembangunan berkelanjutan  tidak  bisa  menempatkan masyarakat  lokal  sebagai  obyek,  namun pelaku utama. Praktek yang banyak terjadi lebih  bersifat  satu  arah  dari  pemerintah atau organisasi tertentu kepada masyarakat pedesaan  (Servaes,  2009).  Komunikasi untuk  pembangunan  berkelanjutan  harus bisa  lepas  dari  prinsip  “komunikasi”  dan “pesan”  untuk  “membangun  sebuah realitas”  dan  “makna  intersubjetivitas”. Komunikasi untuk pembangunan berkelanjutan  adalah  tentang  memahami, saling membandingkan, dan saling berbagi realitas  oleh  bermacam  stakeholder,  jauh sebelum  memikirkan  definisi  atau  konsep pesan yang akan disampaikan (Mefalopulos, 2005). Komunikasi pembangunan tradisional masih mengutamakan prinsip transmisi nilai/pesan, namun komunikasi pembangunan  berkelanjutan  menegaskan bahwa  proses  sosial  adalah  hal  pokok dalam  membangun  tujuan  dan  rencana pembangunan (Parahita, 2018).
Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mempraktekkan komunikasi  pembangunan  berkelanjutan. Hal  ini  karena  sudah  menjadi  kebiasaan bahwa  pihak  yang  lebih  berkuasa,  akan memberikan  informasi  satu  arah  kepada obyek  komunikannya.  Kuasa  ini  bisa berupa struktural, usia, pengalaman, kelas
ekonomi, kelas sosial, maupun pendidikan. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar karena komunikator tidak mencoba untuk menempatkan  komunikan  sebagai  mitra namun  target.  Komunikan  juga  dalam  hal ini  jarang  merasa  bahwa  mereka  bisa terlibat lebih dalam komunikasi pembangunan  karena  faktor  kultrural  dan budaya  sebagian  besar  wilayah  Indonesia yang  cenderung  lebih  mencoba  untuk menjaga harmoni komunitas.
Komunikasi pembangunan berkelanjutan juga perlu menjamin bahwa nilai-nilai  lokal  menjadi  pertimbangan utama  dalam  proses  dinamika  pada komunitas lokal. Rakib (2017) menegaskan bahwa pengembangan ekonomi  kreatif  bagi  masyarakat  lokal bukan  hanya  diukur  dari  unsur  ekonomi, namun juga dari aspek budaya. Pengelolaan wisata berkelanjutan di Pinus Pengger mengutamakan spot foto wisatawan  yang  menggunakan  sumber- sumber  alam,  seperti  bekas  akar/ranting pohon.  Pembuatan  spot  foto  ini  adalah buah  dari  hasil  kreasi  dan  kreativitas masyarakat  sekitar  sebagai  pengelola Hutan Wisata Pinus Pengger.
Indentitas kultural atau kearifan lokal ditegaskan oleh Eriksen (1993) merupakan identitas yang dikonstruksikan secara lokal dan  komunitas  yang  menjalankan  masih hidup  pada  tempat  tersebut.  Perlu  juga diperhatikan  bahwa  budaya  dan  identitas adalah sebuah proses yang terus bergerak, yang menempatkan setiap individu sebagai partisipan  aktif  dalam  mengkonsumsi informasi (Servaes, 2009). Tantangan yang dihadapi  kemudian  adalah  munculnya upaya  untuk  mengenalkan  kearifan  lokal tersebut  ke  tingkat  yang  lebih  global. Ketika  ini  dilakukan,  maka  akan  ada penyesuian  yang  mengakibatkan  kearifan lokal  tersebut  akan  berubah  demi kebutuhan  komunitas  global.  Produksi
sebuah kebudayaan populer dan percampuran kebudayan membuat keunikan  budaya  asli  akan  menjadi  tidak relevan (Iwabuchi, 2000). Model komunikasi  pariwisata  yang  berbasiskan kearifan  lokal  pada  prakteknya  mampu memberikan  tawaran  kebaruan,  sebagai oposisi  dari  model  modern  yang berbasiskan perkembangan teknologi informasi  dan  pengetahuan.  Model kearifan  lokal  ini,  akan  memberikan pengetahuan yang berharga bagi pengunjung  sebagai  alternatif  pemilihan tujuan  wisata  (Nugraha,  Perbawasari,  & Zubair, 2017). Liburd & Edwards (2010) menegaskan bahwa pariwisata di beberapa wilayah  hanya  menjadi  bentuk  baru  dari adanya dependensi dan akulturasi masyarakat lokal terhadap industri pariwisata.  Hal  ini  kemudian  berdampak pada praktek-praktek eksploitasi, ketimpangan relasi dan jurang antara yang kaya dan miskin semakin lebar. Berdasarkan  hal  ini  maka  pariwisata berkelanjutan menjadi salah satu pendekatan wajib yang digunakan pengelola  untuk  mengembangkan  Pinus Pengger saat ini dan masa mendatang.
Pariwisata Berkelanjutan menjadi hal penting  yang  harus  diperhatikan  di Indonesia karena sektor pariwisata negara ini  bergantung  pada  aspek  budaya  dan lingkungan  sebagai  daya  tarik.  Pariwisata berkelanjutan  dapat  terwujud  apabila komunitas  yang  tinggal  di  sekitar  obyek wisata  mampu  memahami  pentingnya menjamin keseimbangan lingkungan. Para pelaku  wisata  di  Indonesia  harus  paham bahwa  pertumbuhan  pariwisata  daya dukung  lingkungan  untuk  saat  ini  dan  di masa  depan.  Negara  wajib  menjamin keseimbangan kebahagiaan dalam berwisata. Kebahagiaan ini bukan semata- mata  milik  dari  wisatawan,  namun  juga

## JURNAL NOMOSLECA
masyarakat  setempat  yang  menjadi  ujung tombak terjaganya budaya setempat.
Gambar 1.3 Diagram Konsep Pariwisata Berkelanjutan S Pembangunan berkelanjutan berkaitan  erat  dengan  pertumbuhan ekonomi  dan  bagaimana  mencari  jalan untuk  memajukan  ekonomi  dalam  jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan  generasi  sekarang  tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat dan ekonomi untuk menaikan kesejahteraan  generasi  masa  depan.  Jadi, jika  generasi  saat  ini  bisa  maju  maka maksud  dari  diagram  konsep  pariwisata yang  berkelanjutan  adalah  keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan
sosial digambarkan sebagai lingkaran yang saling menutupi  sebagian  dengan  keberlanjutan (sustainability) sebagai keadaan di tengah- tengahnya.  Masyarakat  bisa  mencapai kesejahteraan,  sehingga  terdapat  alur ekonomi  yang  berjalan  terus  menerus, tanpa  mengurangi  tingkat  kesejahteraan dari generasi ke generasi. Pariwisata Hutan Pinus  Pengger  dalam  hal  ini  telah memberikan  dampak  ekonomi  yang  besar bagi warga sekitar, diantaranya pemasukan dari  tiket  masuk  lokasi,  spot  photo,  dan kuliner.
Jadi, jika generasi saat ini bisa maju maka  maksud  dari  diagram  konsep pariwisata  yang  berkelanjutan  adalah keberlanjutan  ekonomi,  lingkungan  dan
sosial digambarkan sebagai lingkaran yang saling menutupi sebagian dengan keberlanjutan (sustainability) sebagai keadaan  di tengah-tengahnya.  Masyarakat bisa  mencapai  kesejahteraan,  sehingga terdapat alur ekonomi  yang berjalan terus menerus,  tanpa  mengurangi  tingkat kesejahteraan  dari  generasi  ke  generasi. Pariwisata Hutan Pinus Pengger dalam hal ini  telah  memberikan  dampak  ekonomi yang besar bagi warga sekitar, diantaranya pemasukan  dari  tiket  masuk  lokasi,  spot photo, dan kuliner.
Aspek  sosial  dipengaruhi  oleh manusia  sebagai  pendukung  komunitas dalam  hal  interaksi,  interrelasi  dan interdependesi.  Hal-hal  yang  merupakan perhatian utama dalam aspek sosial adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman  budaya  dan  partisipasi masyarakat  lokal  dalam  pengambilan keputusan. Dampak pertumbuhan ekonomi pada nilai social dan budaya masih kurang. Perlu  adanya  pendekatan  budaya  pada konsep  pengelolaan  Pariwisata  Hutan Pinus  Pengger.  Konsep  Wana  Wisata Budaya  Mataram  merupakan  salah  satu pendekatan budaya yang diusulkan.
Aspek  ekologi  merupakan  factor lingkungan  yang  banyak  disorot  ketika membahas tentang sustainable design . Hal ini  disebabkan  karena  aspek  ini  terkait langsung dengan faktor faktor alami yang ada.  Sehingga  hal-hal  yang  menunjukkan degradasi  lingkungan  jelas  terlihat  dan terasa.  Aspek  lingkungan  mencakup meminimalkan  sampah  dan  kerusakan lingkungan  serta  meningkatkan  tanggung jawab  dan  kepedulian  terhadap  sumber daya alam  dan lingkungan. Wisata Hutan Pinus Pengger menggunakan spot foto sebagai daya tarik utama untuk menarik kunjungan wisata ke destinasi  tersebut.  Spot  foto  ini  pada
awalnya ada bantuan desain dari pihak lain di luar pengelola, namun saat ini, pengelola sudah mulai melakukan kreasi atas ide dan kreasi  sendiri.  Kreasi  spot  foto  menjadi sarana  interaksi  masyarakat  setempat sebagai  pengelola  dengan  wisatawan pengunjung. Maka harapannya ada konsep reciprocity yang  memiliki  pengertian bahwa  semua  aspek  dalam  rancangan desain  spot  foto  kan  terkait  dan  dapat diterapkan  ke  dalam  perancangan  yang adaptif,  harmonis  dengan  lingkungan, proses  berkelanjutan,  memiliki  kekhasan solusi  yang  kontekstual  dan  membangun ruang  interaksi  (Bislissin  &  Rachmawati, 2013)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berjenis kualitatif yang menekankan  pada  pengamatan  atas fenomena tertentu lalu dilakukan eksplorasi yang mendalam untuk menemukan  substansi  makna.  Kedalaman analisis dipengaruhi oleh ketersediaan data yang  dihimpun  selama  proses  lapangan. Independensi  peneliti  menjadi  penting untuk  menentukan  kecukupan  data  yang dimiliki. Basri  (2014) menegaskan bahwa fokus penelitian kualitatif ada pada proses dan interpretasi atas hasil. Jenis penelitian ini digunakan untuk memahami cara suatu komunitas  atau  individu  dalam  menerima sebuah  isu  tertentu  (Mccusker  & Gunaydin, 2014). Penelitian ini menggunakan  metode  eksploratif  yang bertujuan  untuk  menggali  secara  luas tentang sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Arikunto,  2005).  Peneliti  mencoba  untuk menginventarisir  berbagai  gejaka  yang berkaitan  dengan  praktek  kearifan  lokal yang  dilakukan  pengelola  Pinus  Pengger dalam  kesehariannya.  Pola  interaksi berbagai stakeholder dan saluran komunikasi yang digunakan oleh pengelola dan stakeholder di sekitarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wisata  Alam  Pinus  Pengger  resmi dibuka pada bulan April 2016 dengan total lahan  sekitar  5  hektar  dan  yang dimanfaatkan  untuk  wisata  sekitar  2,5 hektar  atau  setengahnya.  Hutan  yang berada di pinggir jalan antara Jalan Patuk – Dlingo  ini  di  bawah  kepengurusan Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)
Daerah Istimewa Yogyakarta. Hutan Pinus Pengger yang masih masuk dalam kawasan Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mangunan ini terletak di Dusun Sendangsari,  Desa  Terong,  Kecamatan Dlingo,  Kabupaten Bantul. Pinus Pengger berjarak kurang lebih 18 km dari pusat kota Yogyakarta.
Wisata alam Pinus Pengger memiliki kepengurusan  yang  disebut  Kelompok Tani  “Pinus  Asri”  Blok  Terong  yang diresmikan  tanggal  25  Januari  2016  yang sebagian  besar  anggotanya  (kurang  lebih 50  orang)  adalah  masyarakat  Dusun Sendangsari,  Terong,  Dlingo,  Bantul. Pengunjung  yang  datang  ke  wisata  alam Pinus Pengger ini tidak hanya disuguhkan pemandangan dan suasana hutan pinus saja tetapi juga dimanjakan dengan pemandangan kota Yogyakarta dan Pantai Parangtritis yang dapat dinikmati dari atas bukit Pinus Pengger. Pengunjung selanjutnya juga dapat menikmati matahari terbenam  (sunset)  atau  Gunung  Merapi yang juga terlihat jelas dan indah di lokasi tersebut.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan  pada  pra  penelitian,  diperoleh informasi  awal  bahwa  sebagian  besar kegiatan  yang  dilakukan  pengelola  hutan wisata Pinus Pengger atas dasar otodidak. Pengelola  tidak  atau  belum  pernah mendapatkan pendampingan secara khusus dalam  manajemen  pengelolaan  wisata. Secara  lebih  lanjut,  tantangan  yang dihadapi pengelola antara lain:

## JURNAL NOMOSLECA
1. Kurangnya  promosi.  Sebagai  wisata yang  baru  Pinus  Pengger  kurang mempromosikan  wisata  mulai  dari media  cetak  internet  atau  elektronik sehingga masih belum terlalu diketahui wisatawan.  Promosi  selama  ini  hanya dilakukan  dengan  metode word  of mouth (WoM). Promosi belum dilakukan  secara  menyeluruh  dan terpadu memanfaatkan teknologi seperti video  dan  fotografi.  Pengelola  terdiri dari  anak  muda  yang  berpotensi  besar untuk  membuat  brosur  atau  video promosi.  Popularitas  Pinus  Pengger masih kalah dengan Puncak Becici dan Pinus  Mangunan  yang  sudah  lebih dahulu ada.
2. Aktivitas  wisata  yang  dilakukan pengunjung  masih  berpusat  pada  spot foto saja, belum banyak aktivitas wisata lain  yang  ditawarkan  oleh  pengelola sebagai  variasi.  Padahal  daerah  sekitar dan  warga  memiliki  beberapa  potensi antara lain: seni alam, gambar, lukisan, pentas budaya dan lain-lain. Belum ada acara  tahunan  yang  menjadi  ciri  khas Pinus  Pengger  yang  menjadi  agenda rutin pengelola untuk merebut perhatian umum dan media massa.
3. Sampah  yang  dihasilkan  selama  ini hanya  menumpuk  di  tempat  terbuka, dan  terkadang  tidak  secara  rutin diambil/dibersihkan.  Hal  ini  cukup mengganggu  keindahan  dan  sanitasi lokasi wisata.
4. Limbah  yang dihasilkan dari toilet dan warung  makan  belum  dikelola  dengan baik  sehingga  berpotensi  menggangu sanitasi, kualitas tanah hutan pinus dan berpotensi  mencemari  sumber  air terdekat.
5. Pengelola kesulitan menyediakan bahan baku instalasi spot foto karena sebagian besar  ranting  pohon  yang  digunakan masih berasal dari luar wilayah Dlingo. Hal  ini  karena  untuk  perawatan  spot foto,  harus  menggunakan  ranting  dari pohon  khusus  yang  sifatnya  lentur sehingga  mudah  untuk  dibentuk. Ranting  yang  selama  ini  digunakan
cepat  rusak  oleh  cuaca  sehingga  harus rutin diganti dan diperbaiki.
6. Belum  adanya  kesadaran  pengelola tentang  kualitas  pelayanan  kepada pengujung. Sehingga tidak ada kesamaan standar pelayanan konsumen antar  anggota  pengelola.  Kualitas pelayanan  ini  terkait  dengan  etika berpakaian, etika dalam berkomunikasi dengan  tamu,  etika  bersikap  dan berperilaku  di  area  sekitar  hutan  pinus dan  rendahnya  kemampuan  berbahasa
Inggris pengelola. 7. Tidak  ada  pengaturan  zonasi  wilayah sehingga berdampak pada ketidakjelasan  konsep  pengembangan wisata hutan Pinus Pengger yang ramah lingkungan. Pengelola hutan Pinus Pengger yang berjumlah  sebanyak  sekitar  50  orang merupakan  pengurus  inti  dan  anggota. Pengelola ini kemudian memiliki wewenang untuk mengatur dan mengkoordinasikan  berbagai  kelompok yang bekerja di lokasi tersebut, mulai dari petugas  fotografer  di  spot  foto,  pemilik warung,  petugas  parkir,  kebersihan, perawatan,  penjaga  loket  dan  lain sebagainya.  Pengelola  memiliki  agenda pertemuan rutin setiap bulan yang menjadi forum  bertemunya  pengelola  inti  dengan warga  lainnya  yang  bekerja  di  Pinus Pengger ini.
Secara sekilas, partisipasi masyarakat  dalam  menjalankan  unsur bisnis di hutan wisata ini cukup baik karena tidak  ada  intervensi  pihak  luar  yang mengatur pola manajemen di kelompok ini. Partisipasi bottom-up selalu  digunakan sebagai  prinsip  utama  dalam  setiap  alih diskusi  dan  penentuan  keputusan  diantara para  anggota  pengelola.  Permasalahan terkait  pengelolaan  Pinus  Pengger  tidak hanya dibahas pada satu forum saja, namun juga  dalam  berbagai  forum  formal  lain pada  komunitas  masyarakat  setempat.
Forum  komunikasi  tersebut  antara  lain pertemuan dusun, pertemuan RT, dasawisma,  kelompok  tani,  dan  karang taruna.  Selain  pertemuan  formal,  saluran komunikasi  lainnya  yang  rutin  digunakan adalah getok  tular ( words  of  mouth )  dan aplikasi ponsel seperti whatsapp dan sms.
Secara  lebih  lanjut,  komunitas  ini masih terkesan memiliki kekurangterbukaan pada partisipasi. Beberapa anggota kelompok yang dianggap  lebih  senior  atau  lebih  pintar belum  menemukan  cara  agar  anggota lainnya  yang  merasa  inferior  dapat memiliki ruang dialog yang egaliter tanpa sungkan  atau  ragu  untuk  mengungkapkan pendapat. Selain itu, keterlibatan perempuan  dalam  pengelolaan  wisata Pinus  Pengger  masih  cukup  minim  dan terbatas.  Jumlah  perempuan  yang  tidak banyak  tersebut  lebih  mendapatkan  peran untuk  berjualan  makanan  dan  menjaga warung  di  dalam  maupun  di  sekitar kawasan wisata.
Partisipasi komunitas dalam pengelolaan  sebenarnya  memiliki  modal yang  kuat  karena  kuatnya  prinsip kolektivisme  diantara  mereka.  Mereka memiliki rasa memiliki yang tinggi ankan kelompok  tersebut.  Mereka  berpegang pada  prinsip  untuk  menjaga  kesatuan  dan harmoni  diantara  mereka.  Pada  diskusi- diskusi  yang  dilakukan,  jarang  ditemui adanya penolakan atau sanggahan atas ide- ide  yang  disampaikan  oleh  pengurus  inti. Anggota komunitas menganggap pengurus inti pengelola Pinus Pengger adalah pihak yang  paling  mampu.  Relasi  kuasa  yang nampak dalam hal ini adalah Kepala Resort Pengelolaan  Hutan  (RPH)  Mangunan, Lurah  Desa  Terong,  Kepala  Dusun Sedangsari,  tokoh  masyarakat  setempat, dan  pengurus  inti  kelompok  Pinus  Asri memiliki  posisi  sosial  dan  komunikasi yang  lebih  tinggi.  Prinsip  patriarki  yang
menjadi  karakter  masyarakat  Jawa  juga nampak.
Maka laki-laki memiliki kekuasaan  yang  lebih  tinggi  di  dalam perannya sebagai pemimpin.
Terkait  hal  tersebut,  secara  lebih lanjut  dapat  dilihat  bahwa  masih  ada  gap komunikasi  dan  cara  pandang  dari pengelola  dengan  pekerja  lain  yang mensupport  jalannya  wisata.  Pengelola beranggapan  bahwa  masih  ada  sebagian besar  anggota  yang  tidak  mau  mengikuti berbagai  peraturan  dan  kesepakatan. Contohnya  terkait  dengan  penggunaan seragam yang tidak dilakukan oleh seluruh anggota. Hal lain ialah penilaian pengurus kepada  beberapa  anggota  yang  tidak menggunakan  prinsip  pelayanan  prima kepada seluruh pengunjung wisata.
Beberapa gejala tersebut dapat diurai apabila  pengelola  mulai  mencoba  prinsip komunikasi  pembangunan  berkelanjutan. Prinsip dasar yang harus digunakan sebagai latar belakang adalah adanya suatu proses saling mengerti dan memahami antar para pihak  yang  berkepentingan  yang  tetap menjunjung  tinggi  nilai-nilai  dan  norma- norma keadilan (Cahyandito, 2006).
Komunikasi  dalam  pembangunan berkelanjutan  harus  bisa  memfasilitasi pemahaman  bersama  dan  saling  percaya agar  tujuan  utama  dapat  tercapai.
Komunikasi untuk pembangunan berkelanjutan  harus  bisa  lepas  dari  kotak definisi  tradisional  “komunikasi”  dan “pesan”. Prinsip komunikasi tradisional ini yang  secara  jelas  masih  nampak  terjadi diantara  para  pengelola  Pinus  Pengger karena  proses  sosial  adalah  hal  pokok dalam  membangun  tujuan  dan  rencana pembangunan  (Parahita,  2018).  Prinsip berkelanjutan  dapat  dikatakan  berhasil apabila seluruh elemen yang berkepentingan memiliki posisi yang setara dan  adil  dalam  proses  pembangunan.

## JURNAL NOMOSLECA
Relasi  kuasa  yang  masih  nampak  dalam komunikasi  diantara  pengelola  masih menjadi salah satu hambatan terwujudnya komunikasi pembangunan berkelanjutan.
Diskusi  komunitas  yang  diamati dalam penelitian ini masih mengarah pada tujuan  pembangunan  proses  sosial. Pariwisata  berkelanjutan  sendiri  dapat terwujud apabila komunitas yang tinggal di sekitar  obyek  wisata  mampu  memahami pentingnya menjamin keseimbangan lingkungan. Berdasarkan diskusi, pengelola  dan  anggota  mulai  menyadari bahwa bahan baku ranting yang digunakan sudah mulai susah ditemukan dan periode waktu  penggantian  cukup  dekat.  Sebagai alternatif,  bahan  baku  bambu  tersedia cukup  banyak  di  sekitar  hutan  pinus tersebut,  maka  saat  ini  menjadi  alternatif pilihan  baru  yang  kemudian  dieksekusi untuk  membangun  satu  spot  foto  baru dengan  bahan  baku  bambu.  Berikut beberapa dokumentasi pembuatan spot foto baru dengan bahan baku bambu.
Gambar 1.4
Pembuatan Spot Foto Berbahan Dasar Bambu di Pinus Pengger Sumber: dokumentasi peneliti, 2019 Peningkatan kapasitas anggota komunitas terkait pelayanan pelanggan dan tawaran  aktivitas  wisata  lain  selain  spot foto  dapat  menjadi  peluang  sekaligus tantangan dalam komunikasi pembangunan  (yang  dalam  hal  ini pariwisata) berkelanjutan. Misalnya pelatihan customer  relation ,  fotografi,
pemanfaatan  limbah/sampah  plastik  harus dilaksanakan  dalam  kerangka  untuk mengangkat  potensi  lokal  dengan  dialog yang berkeadilan, dan bukan semata untuk mengejar aspek ekonomi semata.

## PENUTUP

## Simpulan dan Saran
Pariwisata yang dikembangkan dengan  prinsip  komunikasi  pembangunan berkelanjutan  memiliki  peluang  besar untuk  diterapkan  di  Indonesia  khususnya Yogyakarta.  Ciri  khas  pariwisata  budaya dan  alam  di  Yogyakarta,  yang  salah satunya  adalah  Pinus  Pengger,  lebih banyak dikelola oleh kelompok masyarakat setempat.  Keterbukaan  diskusi  diantara para  pihak  memiliki  kendaraan  budaya yang kaya karena tingginya kolektivitas di masyarakat Jawa. Tantangan juga nampak karena  budaya  patriaki  dan  relasi  kuasa yang  cukup  kental  bagi  pimpinan pemerintahan, tokoh masyarakat dan warga senior.
Peluang  diangkatnya  kearifan  lokal oleh pengelola Pinus Pengger sudah mulai dilakukan  ketika  membuat  spot  foto  baru dengan  bahan  dasar  bambu.  Tentu  ada peluang  lain  yang  berupa  budaya  lokal seperti  kebiasaan,  ritual,  kuliner  dan karakter khas masyarakat setempat sebagai salah  satu  nilai  lebih  di  wisata  Pinus Pengger.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bantul. (2019). Kabupaten  Bantul  dalam Angka. Bantul: BPS Bantul.
Bappenas,  D.  B.  (2014). Pembangunan Pariwisata  2015  -  2019. Jakarta: Bappenas.
Barudin, I.  A. (2017). Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017. Jakarta: Kementerian Pariwisata. Basri,  H.  (2014).  Using  Qualitative Research  in  Accounting  and Management  Studies:  Not  a  New
Agenda. Journal  of  US-China Public  Administration,  11 (10), 831-838. doi:10.17265/1548- 6591/2014.10.003 Bislissin,  N.,  &  Rachmawati,  M.  (2013).
Trilogi  Simbiosis:  Seni  Rupa, Arsitektur  dan  Ruang  Publik.
Jurnal  Sains  dan  Seni  POMITS,
2 (2), 82-86. Cahyandito,  M.  F.  (2006).  Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi, Sustainability Communication  dan  Sutainability Reporting. cnnindonesia.com.  (2018,  Oktober  14). Indonesia Pamer '10 Bali Baru' di Pertemuan IMF-Bank Dunia . Diambil  kembali  dari  CNN Indonesia:
https://www.cnnindonesia.com/ga ya-hidup/20181014151703-269-
338377/indonesia-pamer-10-bali- baru-di-pertemuan-imf-bank-dunia
Dinas  Pariwisata  DIY.  (2019). Statistik Kepariwisataan 2018. Yogyakarta:
Dinas Pariwisata DIY. Eriksen,  T.  (1993). Ethnicity  and Nationalism, Antropological Perspectives. London: Pluto Pers. Gumucio-Dagron,  A.  (2008).  Vertical Minds  versus  Horizontal  Cultures: An  Overview  of  Participatory
Process and Experiences. Dalam J. Servaes, Communication for Development  and  Social  Change
(hal. 68 - 81). New Delhi: Sage.
Iwabuchi,  K.  (2000).  To  Globalise,
Regionalise or Localise Us, That is the  Question:  Japan’s  Response  to Media  Globalization.  Dalam  J.  S. G. Wang, The New Communications Landscape Demystifying Media Globalization. London and New York: Routledge.
Keating,  M.  (1992). The  Earth's  Summit Agenda  for  Change. Geneva: Centre for Our Common Future.
Liburd,  J.,  &  Edwards,  D.  (2010).
Understanding  the  Sustainable Development  of  Tourism. Oxford:
Goodfellow. Mccusker,  K.,  &  Gunaydin,  S.  (2014). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice  based  on  the  research. Perfusion, 30 (7).
Mefalopulos,  P.  (2005).  Communication for sustainable development: applications and challenges. Dalam Media  and  Glocal  Change: Rethinking  Communication  for
Development (hal.  247  -  259).
Buenos Aires: CLASCO. Mujib,  N.  (2019). Tingkat  Penghunian Kamar Hotel DIY 2018. Yogyakarta:  Badan  Pusat  Statistik DIY. Nugraha, A., Perbawasari, S., & Zubair, F. (2017). Model Komunikasi Pariwisata  yang  Berbasis  Kearifan

## JURNAL NOMOSLECA
Lokal. Jurnal The Messanger, 9 (2), 231 - 240.
Parahita,  G.  D.  (2018).  Shifts  and Challenges  of  Communication  for Sustainable Development in Indonesia.  Dalam  K.  Prasad, Communication, Culture and Ecology:  Rethinking  Sustainable Development  in  Asia (hal.  155  - 171). Singapore: Springer. pikiranrakyat.com.  (2017,  Desember  13). Optimis Jadikan Pariwisata sebagai Leading Sector Pertumbuhan  Ekonomi .  Diambil kembali  dari  https://www.pikiran- rakyat.com/advertorial/pr- 01290726/optimis-jadikan- pariwisata-sebagai-leading-sector- pertumbuhan-ekonomi-415783
Prasad,  K.  (2007).  From  Eco-religion  to Political Ecology in India: Feminist Interventions  in  Development. Women in Action Vol 2 , hal. 32 - 43.
Rakib, M. (2017). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal  sebagai  Penunjang  Daya Tarik Wisata. Jurnal Kepariwisataan Vol 1 No.2 , 54 - 69. Rasul,  G.  (2015). A  Strategic  Framework for Sustainable Development in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. Kathmandu: International  Centre  for  Integrated Mountain Development. Servaes,  J.  (2009).  Communication policies,  good  governance  and development journalism. Communicatio Vol 35 , 50 - 80. Sutamihardja. (2004). Perubahan Lingkungan Global. Bogor: Program Studi Pengelolaan Sumber Daya  Alam  dan  Lingkungan Sekolah Pascasarjana IPB. Thomas,  P.  (2008).  Communication  and the  Persistence  of  Poverty:  The Need for Return to Basics. Dalam J. Servaes, Communication for Development  and  Social  Change
(hal. 31 - 44). New Delhi: Sage.