doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4734
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KOTA MEDAN
1 Owen De Pinto Simanjuntak, 2 Heri Enjang Syahputra, 3 Idahwati, 4 Feberman Gaho 1,2,3,4 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indoneisa Email : depintojuntak@gmail.com,hensapura@gmail.com, idawatipurba63@gmail.com,febermangaho4@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban  perpajakannya  di  Kota  Medan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaruh  Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Medan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM  yang  terdaftar  di  Kantor  UMKM  Kota  Medan  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  95  responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan nyebar kuesioner secara langsung kepada responden  penelitian.  Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  regresi  linear  berganda dengan menggunakan bantuan program perangkat lunak SPSS ( Statistical Product and Service Solution ) versi 25. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: secara parsial kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Secara simultan  kualitas  pelayanan  petugas  pajak,  sanksi  perpajakan  dan  biaya  kepatuhan  pajak  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.
Kata  Kunci  :  Kualitas  Pelayanan  Petugas  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  Biaya  Kepatuhan  Pajak,

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## PENDAHULUAN
Semakin  meningkatnya  jumlah  Usaha
Mikro,  Kecil  dan  Menengah  menjadi  alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  46  tahun  2013,  yang diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor  23  tahun  2018  tentang  pajak penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki peredaran bruto ( omzet ) tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang mulanya dikenakan tarif 1% untuk seluruh  UMKM  diubah  menjadi  0,5%  untuk seluruh  UMKM.  Walaupun  peraturan  ini dibuat  untuk  mempermudah  Wajib  Pajak UMKM  untuk  melaksanakan  kewajiban pajaknya, ternyata masih ada beberapa Wajib Pajak  UMKM  yang  tidak  patuh  akan  aturan pemerintah  ini.  Hal  demikian  merupakan permasalahan  yang  harus  diselesaikan  oleh petugas pajak (Pratama & Mulyani, 2019).
Besarnya  penerimaan  pajak  di  suatu negara  akan  sangat  ditentukan  oleh  tingkat kepatuhan oleh Wajib Pajak di negara tersebut. Semakin besar tingkat kepatuhan pajak  maka semakin  besar  kemampuan  negara  dalam mengumpulkan  pendapatan  dari  pajak.  Teori kepatuhan  pajak  pertama  kali  diusulkan  oleh Allingham  dan  Sandmo  (1972)  yang menyatakan  bahwa  kepatuhan  pajak  adalah penghasilan  yang  dinyatakan  oleh  seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah  pendapatan,  tarif  pajak,  tingkat  audit, dan penalti. Sementara itu, menurut organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan menyatakan  perilaku  membayar  pajak  dapat disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  seperti: faktor  industri,  bisnis,  dan  sosiologi,  faktor ekonomi dan psikologis (Pratama & Mulyani, 2019).
ISSN: 2579-7611(Online)| http://u.lipi.go.id/1487661056
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4734
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Faktor  lain  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  adalah  kualitas pelayanan.  Menurut  (Astina  &  Setiawan, 2018)  yang  mengutip  dari  (Cronin,  1992) mengungkapkan  bahwa  kualitas  pelayanan dapat dinilai dari perbandingan antara harapan yang  diinginkan  oleh  pelanggan  dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu  penyediaan  layanan.  Dengan  demikian, untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya maka  kualitas  pelayanan  harus  diutamakan oleh  aparat  pajak,  sehingga  semakin  baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka  akan  memberikan  kepuasan  kepada wajib  pajak  yang  semakin  tinggi  dan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.
Tidak  hanya  itu,  sanksi  perpajakan yang sudah diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi menurut  (mardiasmo,  2018)  adalah  tindakan yang  berupa  sanksi  bagi  yang  melanggar peraturan  perundang-undangan  di  bidang perpajakan,  dimana  sanksi  tersebut  berupa sanksi  administrasi,  sanksi  pidana,  atau keduanya.
Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan untuk mendidik dan
menghukum, memberikan pelajaran bagi para pelanggar  pajak  dan  mencegah  wajib  pajak untuk tidak patuh.
Semakin  meningkatnya  jumlah  usaha mikro  kecil  dan  menengah  menjadi  alasan pemerintah
mengeluarkan Peraturan
Pemerintah  Nomor  46  tahun  2013,  yang diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor  23  tahun  2018  tentang  pajak penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto  ( omzet )  tidak  melebihi  Rp  4,8  miliar yang  mulanya  dikenakan  tarif  1%  untuk seluruh  UMKM  diubah  menjadi  0,5%  untuk seluruh  7  UMKM.  Walaupun  peraturan  ini dibuat  untuk  mempermudah  Wajib  Pajak UMKM  untuk  melaksanakan  kewajiban pajaknya, ternyata masih ada beberapa Wajib Pajak  UMKM  yang  tidak  patuh  akan  aturan
pemerintah  ini.  Dari  hal  tersebut  sangatlah penting bagi pemerintah untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajaknya.  Terdapat  faktor  yang  menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak diantaranya kualitas  pelayanan  yang  kurang  memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dan sistem yang sulit di jalankan oleh wajib pajak.
Rumusan Masalah
1. Apakah  kualitas  pelayanan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  usaha mikro  kecil  menengah  (UMKM)  dalam membayar pajak di Kota Medan?
2. Apakah  saksi  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  usaha mikro  kecil  menegah  (UMKM)  dalam membayar pajak di Kota Medan?
3. Apakah  biaya  kepatuhan  wajib  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuahan  wajib pajak  usaha  mikro  kecil  menengah (UMKM) dalam membayar pajak di Kota Medan?
4. Apakah  kualitas  pelayanan,  sanksi perpajakan  dan  biaya  kepatuhan  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM di Kota Medan?
Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  pengaruh  kualitas pelayanan  terhadap  keptatuhan  wajib pajak  usaha  mikro  kecil  menengah (UMKM) dalam membayar pajak
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  usaha  mikro  kecil  menengah (UMKM) dalam membayar pajak
3. Untuk  mengetahui  pengaruh  biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  usaha  mikro  kecil  menengah (UMKM) dalam membayar pajak
ISSN: 2579-7611(Online)| http://u.lipi.go.id/1487661056
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4734
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian dengan  pendekatan  kuantiatif  yang  mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguji secara empiris pengaruh variable bebas  yang  terdiri  atas  kualitas  pelayanan, sanksi  perpajakan  dan  biaya  kepatuhan  pajak dengan variabel terkait yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan penelitian ini dilakukan di kota Medan.

## Populasi dan Sampel Populasi
Populasinya dalam penelitian ini adalah 1.825 UMKM.

## Sampel Penelitian
Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  sebanyak  95  pelaku  UMKM  di  kota Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Uji Stastik Deskriptif
Tabel11 Hasil Uji Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximu m Mean Std. Deviation Kepatuhan Wajib Pajak 95 5 25 19,06 4,584 Kualitas Pelayanan Pajak 95 5 25 19,91 3,901 Sanksi Perpajakan 95 5 23 16,08 3,948 Biaya Kepatuhan Wajib Pajak 95 5 25 19,09 3.615 Valid N ( listwise ) 95
Sumber: Output SPSS 25.0 Data Diolah 2023
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:
1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari  95  responden  yang  diteliti  memiliki nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata ( mean ) sebesar 19,06 serta Standar Deviasi sebesar 4,584.
2. Kualitas  Pelayanan  Pajak  dari  95 responden  yang  diteliti  memiliki  nilai minimum  sebesar  5,  nilai  maksimum sebesar 25, nilai rata-rata ( mean ) sebesar 19,91 serta Standar Deviasi sebesar 3,901 . 3. Variabel  Sanksi  Perpajakan  dari  95 responden  yang  diteliti  memiliki  nilai minimum  sebesar  5,  nilai  maksimum sebesar 23, nilai rata-rata ( mean ) sebesar 16,04 serta Standar Deviasi sebesar 3.948.
4. Variabel  Biaya  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  dari  95  responden  yang  diteliti memiliki  nilai  minimum  sebesar  5,  nilai maksimum  sebesar  25,  nilai  rata-rata ( mean )  sebesar  19,09  serta  Standar Deviasi sebesar 3,615.

## Uji Validitas
Seluruh  pernyataan  untuk  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  memiliki  status  valid, karena nilai r hitung > r tabel.
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4734
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## Uji Reabilitas
Tabel 6 Hasil Uji Reabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Cut Off N of Item Keterangan Y 0,734 0,60 6 Reliabel X1 0,915 0,60 6 Reliabel X2 0,834 0,60 6 Reliabel X3 0,763 0,60 6 Reliabel Sumber: Output SPSS 25.0 Data Diolah 2023 Dengan
membandingkan hasil perhitungan yang
diperoleh dengan menggunakan Cronbach  Alpha ,  masing- masing  indikator  dengan  standar  alpha  yakni 0,600,  maka  diketahui  bahwa  masing-masing
indikator  memiliki nilai alpha yang (>) lebih besar  dari  0,600.  Berdasarkan  hasil  tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang  digunakan  dalam  penelitian  dinyatakan reliabel.

## Hasi Pengujian Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 7 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 95 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 3,14285455 Most Extreme Differences Absolute 0,062 Positive 0,049 Negative -0,062 Test Statistic 0,062 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 c,d
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: Output SPSS 25.0 Data Diolah 2023
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Asymp. 2 tailed adalah 0,200. Karena nilai signifikansi > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

## Uji Multikolonieritas
Tabel 8 Gambar Uji Multikolonieritas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients T
Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1 (Constant) 10.912 1.878 5.810 .000 kualitas pelayanan pajak .303 .110 .385  2.760 .007 .428 2.339 sanksi perpajakan .129 .130 .139 .990 .325 .419 2.386 biaya kepatuhan wajib pajak -.011 .091 -.012 -.117 .907 .848 1.179
a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
Sumber: Hasil Output SPSS. V 25,2023
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4734
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ketiga variabel bebas memiliki nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolonieritas, dan model regresi ini layak digunakan dalam penelitian.

## Uji Heteroskedastisitas
Gambar  1 Hasil Heteroskedastisitas Sumber: Hasil Output SPSS. V 25,2023
Berdasarkan  gambar  4.1  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  data  (titik-titik)  menyebar  secara merata diatas dan dibawah nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Tabel 9 Hasil Uji Autokolerasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .494 a .244 .219 3.194 1.334 a. Predictors: (Constant) , biaya kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan
b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
Sumber: Hasil Output SPSS. V 25,2023
Berdasarkan  tabel  diatas,  nilai  DW dapat  diketahui  sebesar  1.334,  nilai  ini  akan dibandingkan  dengan  nilai  tabel  signifikansi 5%,  dengan  jumlah  sampel  95  (n  =  95)  dan jumlah  variabel  independen  3  (k  =  3).  Maka diperoleh nilai du sebesar 1,731 dan nilai DW sebesar 1.334< dari batas atas (du) yakni 1,731
dan  <  dari  (4-du)  atau  4-1,731  =  2,269. Berdasarkan nilai yang telah ditentukan yaitu du < dw < 4-du (1,731 > 1.334 < 2,269), maka dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat autokorelasi sehingga uji autokorelasi terpenuhi.
Hasil Pengujian Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel  110 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 10.912 1.878 5.810 .000 kualitas pelayanan .303 .110 .385  2.760 .007 sanksi perpajakan .129 .130 .139 .990 .325 biaya kepatuhan wajib pajak -.011 .091 -.012  -.117 .907
a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak Sumber: Hasil Output SPSS. V 25,2023
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4734
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Berdasarkan  tabel  4.14  diatas,  maka persamaan  regresi  dapat  disusun  sebagai berikut ini :
1. Nilai konstanta 10,912, artinya jika X 1 , X 2 dan X 3 = 0, maka Y= 10,912
2. Nilai  koefisien  regresi  untuk  kualitas pelayanan  adalah  sebesar  0,303.  Ini menunjukkan  bahwa  variabel  kualitas pelanayanan  berpengaruh  secara  positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika variabel Kualitas Pelayanan meningkat  1  satuan,  maka  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  akan  cenderung meningkat  sebesar  0,303  dengan  asumsi variabel lainnya konstan.
3. Nilai  koefisien  regresi  untuk  Sanksi Perpajakam  adalah  sebesar  0,129.  Ini menunjukkan  bahwa  variabel  Sanksi Perpajakan  berpengaruh  secara  positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika variabel Sanksi Perpajakan meningkat 1  satuan,  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  akan  cenderung  meningkat sebesar  0,129  dengan  asumsi  variabel lainnya konstan.
4. Nilai  koefisien  regresi  untuk  Biaya
Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  sebesar  - 0,011.  Ini  menunjukkan  bahwa  variabel Biaya Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh  secara  Negatif  terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.
Uji Signifikansi Persial (Uji t)
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh secara  parsial  terhadap  variabel  dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan  uji  t  (t  test).  Apabila  nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen memiliki  pengaruh  yang  signifikan.  Dan sebaliknya  apabila  nilai  signifikansi  >  0,05 maka  variabel  independen  tidak  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel dependennya.  Uji  t  ini  dilakukan  dengan membandingkan  signifikan  t  hitung  dan  nilai sig. dengan ketentuan sebagai berikut:
• H 1 :  Variabel  bebas  (X)  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
a)   Jika nilai  t hitung < t tabel  atau jika nilai Sig. > 0,05, maka H 1 ditolak.
b)   Jika nilai  t hitung > t tabel  atau jika nilai Sig. < 0,05, maka H 1 diterima.
Hasil uji parsial dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tingkat  kepercayaan  yang  digunakan dalam peneltian ini adalah 95%, maka nilai α = 0,05. Nilai t tabel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Jadi  nilai  t  tabel  pada  α  =  0,025  pada df= 91 adalah sebesar 1,986. Nilai t  tabel ini berlaku  dalam  menguji  hipotesis  pertama, kedua dan ketiga.
Berdasarkan  tabel  4.14  diatas  maka hasil  pengujian  hipotesis  adalah  sebagai berikut:
1. Dari  hasil  pengujian  secara  parsial pengaruh  Kualitas  Pelayanan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 2,760 > t tabel  sebesar  1,986  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,007  <  0,05.
Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan,  dapat  disimpulkan  bahwa  H 1 diterima, yang artinya Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Dari  hasil  pengujian  secara  parsial pengaruh  Sanksi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 0,990 < t tabel  sebesar  1,986  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,325  >  0,05.
Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan,  dapat  disimpulkan  bahwa  H 2 ditolak,  yang  artinya  Sanksi  Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM.
3. Dari  hasil  pengujian  secara  parsial pengaruh  Biaya  Kepatuhan  Wajib  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar - 0,117 < t tabel  sebesar  1,986  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,907  >  0,05.
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4734
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Berdasarkan kriteria pengambilan
keputusan,  dapat  disimpulkan  bahwa  H 3 ditolak,  yang  artinya  Biaya  Kepatuhan Wajib  Pajak  secara  parsial  tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F ini dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  F hitung dengan F tabel. Hipotesis diterima jika
nilai signifikansi F < 0,05 dan nilai F hitung > F  tabel.  Uji  F  ini  dilakukan  dengan membandingkan signifikan F hitung dan nilai sig. dengan ketentuan sebagai berikut:
• H 1 :  Variabel  bebas  (X)  secara  simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
a) Jika nilai F hitung < F tabel dan nilai Sig. > 0,05, maka H 1 ditolak.
b) Jika nilai F hitung > F tabel dan nilai Sig. < 0,05, maka H 1 ditolak.
Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 21 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 299.659 3 99.886 9.790 .000 b Residual 928.488 91 10.203 Total 1228.147 94 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak b. Predictors: (Constant) , Biaya Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Sumber: Hasil Output SPSS. V 25,2023
Tingkat  kepercayaan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah 95%, maka nilai α =  0,05.  Nilai  dari  Ftabel  dapat  dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
F tabel = F(k-1; n-k) Keterangan: α : Tingkat kepercayaan n   : jumlah sampel/responden k   : jumlah variabel (bebas + terikat)
Dari rumus diatas, maka nilai F tabel dapat dihitung sebagai berikut:
F tabel   = F(k-1; n-k) F tabel   = F(4-1; 95-4) F tabel   = F(3; 91)
Jadi  nilai  F  tabel  pada  tingkat signifikansi 5% dan Degree of Freedom (df1) sebesar  k-1  (4-1  =  3)  dan  derajat  bebas penyebut (df2) sebesar n-k (95-4 = 91) adalah sebesar 2,705.
Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.15 diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 9,790 > F  tabel  sebesar  2,705  dan  nilai  signifikansi 0,00  <  0,05,  yang  artinya  H 4 diterima.  Dari hasil tersebut, dapat diambil keputusan bahwa Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  dan Biaya Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Uji Koefisien Korelasi dan Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel  12  Hasil Uji r dan R 2 Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .494 a .244 .219 3.194
a. Predictors: (Constant) , Biaya Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Sumber: Hasil Output SPSS. V 25,2023
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4734
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Berdasarkan  tabel  6,  nilai  R  Square adalah 0,244 atau 24,4%. Hal ini menunjukkan bahwa  24,4%  besaran  nilai  persentase  yang mempengaruhi variabel independent terhadap variabel  terikat.  Sedangkan  sisanya  75,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

## 1. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  (X1) terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM (Y)
Berdasarkan  pengujian  yang  sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  UMKM,  dapat  disimpulkan  bahwa Pengetahuan  Perpajakan  Secara  Parsial berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,00 serta nilai t hitung  sebesar 4,349 . Nilai signifikansi 0,007 < 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( 2,760 > 1,986). Hasil  ini  menyatakan  bahwa  Kualitas Pelayanan  berpengaruh  positif  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang  diakui  masyarakat  mengenai  pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak  puas.  Kualitas  jasa  /  pelayanan  sebagai ukuran  seberapa  bagus  tingkat  layanan  yang diberikan  mampu  sesuai  dengan  ekspektasi pelanggan.  Mutu  pelayanan  terbaik  yang diterima oleh Wajib Pajak dari petugas pajak akan  membuat  Wajib  Pajak  cenderung  patuh untuk  membayar  kewajiban  perpajakannya. Memberikan pelayanan yang berkualitas pada Wajib  Pajak  akan  membuat  Wajib  Pajak nyaman  dalam  membayar  pajak  dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.
Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rexy Anugerah Pratama  dan  Erly  (2019)  yang  menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 2. Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  (X2) terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM (Y)
Berdasarkan  pengujian  yang  sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  UMKM,  dapat  disimpulkan  bahwa Sanksi  Perpajakan  Secara  Parsial  tidak berpengaruh  dan  tidak  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,047 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,990 serta nilai t hitung sebesar 0,325 . Nilai signifikansi 0,325 > 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( 0,990 < 1,986). Hasil  ini  menyatakan  bahwa  Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Sanksi  administrasi  akan  diberikan apabila  Wajib  Pajak  melakukan  pelanggaran kewajiban  yang  telah  ditentukan  dalam Undang-Undang  No.28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (UU  KUP)  dan  dapat  dikenai  sanksi  berupa sanksi  bunga,  sanksi  berupa  kenaikan,  dan sanksi berupa denda. Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan dan hukuman penjara. Sanksi perpajakan  ini  diterapkan  karena  banyaknya terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan yang mana menunjukkan semakin besar  kesalahan  seorang  Wajib  Pajak  maka semakin besar pula denda yang didapatkannya (Resmi,  2008).  Wajib  Pajak  akan  memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa  sanksi  perpajakan  akan  lebih  banyak merugikannya  (Nugroho,  2006),  dengan demikian  semakin  tinggi  tingkat  sanksi perpajakan  yang  diterima  Wajib  Pajak  maka tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  juga  semakin meningkat.
Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Try  Putra Wijaya  (2022)  yang  menyatakan  bahwa terdapat  pengaruh  positif  antara  sanksi perpajakan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4734
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
3. Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak (X3)

## terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM (Y)
Berdasarkan  pengujian  yang  sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Biaya  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, diperoleh nilai koefisien  regresi  sebesar  0,000  dan  nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,907 serta nilai t hitung sebesar - ,117 . Nilai signifikansi 0,907 > 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t  tabel  ( -0,117 <  1,986),  yang  berarti  bahwa Sanksi  Perpajakan  secara  parsial  tidak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota Medan.
Biaya  kepatuhan  pajak  merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh wajib pajak terkait  dengan  pemenuhan  kewajiban  pajak. Karena  Wajib  Pajak  telah  berusaha  patuh untuk  membayar  pajak  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  yang  berlaku,  maka  Wajib  Pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal  mungkin  yang  terkait  dengan pemenuhan  kewajiban  pajaknya,  meliputi direct  money  cost maupun time  cost dan psychological  cost .  Namun,  apabila  jumlah biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan lebih besar  daripada  ekspektasi  wajib  pajak,  maka timbul  potensi  dalam  diri  Wajib  Pajak  untuk menjadi  tidak  patuh  dalam  melakukan pemenuhan kewajiban  pajaknya. Pada penelitian ini indikator untuk mengukur biaya kepatuhan pajak adalah direct money cost dan time cost . Psychological cost tidak digunakan sebagai  indikator  karena  memiliki  sifat berbanding terbalik dengan direct money cost dan time cost .
Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Denny Rahmawati  dan  Sri  Rustiyaningsih  (2019) yang  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh negatif  antara  biaya  kepatuhan  pajak  dengan kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakn Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis yang  telah  dilakukan  terdapat  pengaruh kualitas  pelayanan,  sanksi  perpajakan  dan biaya  kepatuhan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM, yang ditunjukkan dengan uji  t  memperoleh  nilai  signifikansi  sebesar 0,000 < 0,05.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  yang  telah  dilakukan  yaitu mengenai pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota  Medan,  maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat  pengaruh  positif  secara  parsial antara  kualitas  pelayanan  petugas  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Terdapat  pengaruh  positif  secara  parsial antara  sanksi  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Terdapat  pengaruh  negatif  secara  parsial antara  biaya  kepatuhan  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Terdapat pengaruh positif secara simultan (bersama-sama) antara kualitas pelayanan petugas  pajak,  sanksi  perpajakan  dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Nilai  R  Square  adalah  22,4%.  Hal  ini menunjukkan bahwa 22,4% besaran nilai persentase  yang  mempengaruhi  variabel independent  terhadap  variabel  terikat. Sedangkan  sisanya  75,6%  dipengaruhi oleh  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat  bermanfaat  bagi  instansi  maupun  bagi pihak-pihak lainnya, antara lainnya:
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4734
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
1. Bagi  Pemerintahan  Kota  Medan  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  petugas pajak dan memberlakukan sanksi pajak yang memaksa  agar  kesadaran  dan  kepatuhan wajib  pajak  UMKM  di  Kota  Medan  lebih baik lagi. Sedangkan dalam biaya kepatuhan pajak agar memasang tarif yang normal dan wajar  sesuai  dengan  aturan  dan  kondisi ekonomi  masyarakat  sekitar  sehingga kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  meningkat dan menjadi lebih baik lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya penulis mengharapkan agar menggunakan faktor- faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib  pajak  yang  ada  di  Kota  Medan,
karena  kemungkinan  masih  banyak faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  E.  (2020).  Hukum  Pajak  Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. Solusi , 18 (3), 407 – 418.
Aisyah, N. (2015). PENGARUH PPh PASAL
21  MASA  TERHADAP  JUMLAH PAJAK  YANG  DISETOR  PADA  PT. DETECON ASIA-PACIFIC

## LTD.
Moneter , II (1), 1 – 8.
Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021).  Model  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 21 (2), 379 – 389.
Dian, E. (2017). Pengaruh Kualitas pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Yang  Terdaftar  Di  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Kota Batam. Jurnal Akrab Juara , 2 (3), 49 – 62.
Hanum,  Z.  (2009).  Analisis  Faktor-faktor Yang  Mempengaruhi  Usaha  Kecil
Menengah  Dalam  Pelaporan  Kewajiban Perpajakan  Di  Kota  Medan. Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah  Sumatera  Utara , 10 (1),
1 – 6.
Listiyowati,  L.,  Indarti,  I.,  Setiawan,  F.  A.,
Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi  COVID-19. Jurnal  Akuntansi Indonesia , 10 (1), 41.
Lubis,  H.  Z.,  &  Hidayat,  M.  A.  (2019).
Pengaruh  Modernisasi  Administrasi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA  Medan  Petisah). Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen  Dan  Akuntansi) ,  65 – 73.
https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.18
Octovido,  I.,  Sudjana,  N.,  &  Azizah,  D.  F.
(2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu
Tahun  2009-2013). Jurnal  Administrasi Bisnis , 15 (1), 1 – 7.
Pratama,  R.  A.,  &  Mulyani,  E.  (2019). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Petugas Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  Dan  Biaya Kepatuhan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  Di  Kota  Padang. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (3), 1293 – 1306.
Rioni, Y. S., & Syauqi, T. R. (2020). Analisis Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada  Kecamatan  Hinai  Kabupaten Langkat. Jurnal Perpajakan , 1 (2), 28 – 37. Siti  kurnia  rahayu.  (2010). perpajakan indonesia konsep dan aspek (formal). graha ilmu.
Siti Kurnia Rahayu. (2017). perpajakan Konsep dan Aspek Formal (Rekayasa S).
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan Kombinasi(Mixed . Alfabeta.
Sugiyono.  (2017). metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (Alfabeta,).
Syahputra, H. E., Simanjuntak, O. D. P., Purba, R.,  &  Zega,  S.  (2022).  Pengaruh Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi Berbasis  Cloud  Computing  Terhadap
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4734
© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website:http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Kinerja  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan Menengah  (Umkm)  Di  Kota  Medan. Jurnal Mutiara Akuntansi , 7 (1), 58 – 69.
Waluyo,  T.  (2020).  Pemeriksaan  Terhadap
Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai
SE-15/PJ/2018.  In Simposium  Nasional Keuangan Negara 2020 (p. 677).