Vol. 06 No. 3, Desember 2015, Hal 148-159 ISSN: 2086-8227

## ANALISIS FINANSIAL DAN PENDAPATAN HUTAN RAKYAT PULAI ( Alstonia sp. ) DI KABUPATEN MUSI RAWAS, PROVINSI SUMATERA SELATAN
Financial and Income Analysis of Pulai (Alstonia sp. ) Private Forest in Musi Rawas Regency, South of Sumatera Province
Andestian Wijaya 1 , Hardjanto 2 dan Yulius Hero 3
Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB
1 adswjy@yahoo.co.id
2 hardjanto@gmail.com
3 yus_hero@yahoo.com

## ABSTRACT
Pulai  ( Alstonia sp.)  private  forests  have  became  an  alternative  source  of  raw  material  for  wood  based  industries. This research is located in  village of Sumber Harta and SP 5 Suka Makmur,  District of Musi Rawas, it was multistage sampling  for  80  respondents.  This  study  aims  to  analyze  the  financial  feasibility  of  Pulai  private  forest  and  its contribution to household income. Data was collected by field observation, interview and literature study. The business eligibility  and  its  sensitivity  were  measured  by  investment  criteria  i.e.  NPV,  Net  B/C,  and  IRR  for  monoculture  KUHR (credit  scheme  for  private  forest  business)  and  agroforestry  Pulai  with  Rubber  ( Hevea  brasiliensis )  with  the  30-years cutting cycle. The results showed that (1) Pulai plantation is feasible both for monoculture and  agroforestry Pulai with Rubber. The monoculture system of Pulai plantation showed some parameters of financial aspects NPV, BCR, and IRR are  Rp  67  130  372,  2.50  and  16.28%  respectively.  Agroforestry  Pulai  and  Rubber  showed  NPV,  BCR,  and  IRR respectively  are  Rp  70  978  82,  1.8  and  22.87%  (2)  The  contribution  of  Pulai  private  forest  for  household  income  in average is about 10.14% of total income. The incomed was dominated by rubber farming (61% in average).  Based on the  Sayogyo’s  poverty  criteria,  Pulai  farmers  in  Musi  Rawas  were  categorized  in  sufficient  55%,  almost  poor  17.5%, poor 3.8% and including decent life 22.5%.
Key words:  Agroforestry, financial analysis, income,  monoculture, private forest, pulai

## PENDAHULUAN
Kebutuhan bahan baku  kayu  bulat dari total  sebelas industri  di  Kabupaten  Musi  Rawas  sebesar  160  714 m 3 /tahun  (dihitung menggunakan nilai  terendah rendemen sesuai Perdirjen BUK No P.12/VI- BPPHH/2014).  Dishut  Kabupaten  Musi  Rawas  (2014) mencatat  bahwa  produksi  kayu  bulat  Kabupaten  Musi Rawas  sebesar  140  320  m 3 .  Berdasarkan  data  di  atas industri  mengalami  kekurangan  bahan  baku  sebesar  20 394  m 3 .  Guna  memenuhi  kapasitas  industri  tersebut diperlukan upaya untuk memanfaatkan dan mengefektifkan  potensi  sumber  bahan  baku  kayu semaksimal  mungkin  melalui  ekstensifikasi  Hutan Tanaman  antara  lain  pembangunan  Hutan  Tanaman Industri,  Hutan  Tanaman  Rakyat  dan  Hutan  Rakyat. Penelitian  Maryudi  (2005)  menunjukkan  bahwa  hutan rakyat mempunyai potensi cukup besar untuk menutupi kekurangan  pasokan  bahan  baku  industri.  Ditjen BPDAS-PS  (2011)  mencatat  potensi  luas  hutan  rakyat nasional  sebesar  3.6  juta  ha  dengan  perkiraan  potensi standing stock sebesar 125.6 juta  m 3 serta potensi kayu siap  panen  sebesar  20.9  juta  m 3 .  Kualitas  kayu  rakyat memang  masih  sangat  terbatas  jika  dibandingkan  kayu hutan alam,  namun faktanya  kayu rakyat dari  waktu  ke waktu cukup prospektif untuk dikembangkan. Awang et al. (2007)  menyebutkan  bahwa  kayu  rakyat  ber- kontribusi sebesar 30% dari ketersediaan kayu nasional.
Salah  satu  jenis  hutan  rakyat  yang  cukup  potensial untuk  dikembangkan  adalah  hutan  rakyat  Pulai ( Alstonia  sp. )  di  Kabupaten  Musi  Rawas.  Usahatani Pulai  mulai  mengalami  perkembangan  sejak  adanya program  Kredit  Usaha  Hutan  Rakyat  (KUHR)  tahun 1997. Pinjaman kredit dikelola industri slat pensil/pensil PT.  Xylo  Indah  Pratama  (PT.  XIP)  yang  melakukan kerjasama  penanaman  Pulai  dengan  1  729  petani  yang tergabung  dalam  47  kelompok  tani  pemilik  lahan (Mayers & Varmeulen 2002). Nawir dan Santoso (2005) dalam  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  motivasi petani  di  Musi  Rawas  bergabung  dengan  program KUHR  adalah  untuk  memanfaatkan  lahan  marjinal  dan menambah  pendapatan.  PT.  XIP  juga  melakukan kerjasama  penanaman  dengan  8  000  petani  dan  3 kelompok tani agroforestri Pulai-karet sejak tahun 2007 sampai  saat  ini.  Jenis  Pulai  yang  dikembangkan  yaitu Pulai  Gading  ( Alstonia  scholaris) dan  Pulai  Darat (Alstonia  angustiloba) .  Dishut  Kabupaten  Musi  Rawas (2014)  mencatat  bahwa  realisasi  program  penanaman hutan  seluas  3  815  ha.  Hasil  inventarisasi  PT.  XIP (2012)  menunjukkan  bahwa  potensi  hutan  rakyat  yang dikelola  dengan  pola  agroforestri  Pulai-karet  seluas  3 231 ha di 20 kecamatan dan  realisasi penanaman  hutan rakyat  Pulai  monokultur  program  KUHR  seluas  5  014 ha di 6 kecamatan.
Pulai  merupakan  jenis  tanaman  cepat  tumbuh, bernilai  ekonomis  dan  multifungsi  karena  hampir
seluruh  bagian  pohon  dapat  dimanfaatkan.  Kayu  Pulai dimanfaatkan sebagai bahan  baku  utama industri pensil di Musi Rawas. Penelitian Maimunah (2014) menyebutkan  bahwa  kayu  Pulai  adalah  kayu  kualitas terbaik untuk pensil dan menurut pendapat Arinana dan Diba (2009), kayu Pulai mudah dikerjakan, dikeringkan, diawetkan dan mempunyai daya kembang susut sedang.
Untuk mengetahui apakah pengusahaan hutan rakyat Pulai berjalan baik atau tidak, maka diperlukan analisis finansial.  Ying  (2014)  menyatakan  bahwa  analisis finansial  sangat  penting  untuk  mengetahui  kelayakan usaha  melalui  perhitungan  kriteria  investasi  hutan rakyat. Menurut Diniyati et al. (2013) umumnya  petani kurang  memperhatikan  aspek  finansial,  sehingga  usaha hutan rakyat belum benar-benar mampu menjadi bentuk investasi  yang  handal.  Analisis  ini  memberikan gambaran  positif  atau  negatif  terhadap  pilihan-pilihan tertentu  serta  menjadi  alat  pendekatan  rasional  dalam pengambilan  keputusan  secara  ekonomi.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis:  (1)  Kelayakan  usaha hutan rakyat Pulai monokultur (KUHR) dan agroforestri Pulai-karet  dan  (2)  Kontribusi  pendapatan  hutan  rakyat terhadap total pendapatan petani serta mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga petani.

## BAHAN DAN METODE

## Waktu, Lokasi Penelitian dan Sampel Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  selama  dua  bulan  (Januari– Februari  2015)  di  Kabupaten  Musi  Rawas,  Provinsi Sumatera  Selatan.  Pemilihan  lokasi  penelitian  ditentu- kan  secara purposive dengan  pertimbangan  yaitu:  (1) terdapat  petani  dan  kelompok  tani  yang  mengusahakan hutan rakyat jenis Pulai (2) terdapat industri  kayu  yang menggunakan  Pulai  sebagai  bahan  baku  industri. Penelitian  menggunakan  metode  survei  dan  pengam- bilan  contoh  menggunakan  pengambilan  contoh bertahap  ( multistage  sampling )  dengan  tiga  tahap (Soekartawi et  al .  1984)  yaitu  kecamatan,  desa  dan rumah  tangga  petani.  Dipilih  dua  kecamatan  yaitu Kecamatan  Bulang  Tengah  Suku  (BTS)  Ulu  dan Kecamatan  Sumber  Harta  dengan  kriteria  terdapat pengusahaan  Pulai  monokultur  dan  agroforestri.  Di setiap kecamatan dipilih masing-masing satu desa yaitu Desa  SP  5  Suka  Makmur  dan  Desa  Sumber  Harta dengan kriteria  sekurang-kurangnya 50% jumlah rumah tangga  mengusahakan  hutan  rakyat.  Di  masing-masing desa  dipilih  rumah  tangga  petani  secara  acak  sebanyak 40  petani.  Menurut  Mantra  dan  Kasto  (1989)  bahwa dalam  penelitian  survei  standar  jumlah  responden adalah minimal 30 responden.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara:  (1) observasi,  (2)  wawancara  atau  komunikasi  langsung dengan  responden  dan  informan  kunci  dengan  bantuan kuisioner, (3) studi literatur yaitu pengumpulan data dari jurnal,  buku,  hasil  penelitian,  karya  ilmiah,  hasil seminar.  Data  primer  yang  diambil  meliputi  identitas responden,  luas  kepemilikan  lahan,  jumlah  tanaman, cara  pengelolaan  lahan,  harga  jual  kayu,  biaya
pengusahaan  hutan  rakyat,  suku  bunga  pinjaman, pendapatan  petani  dari  berbagai  sumber.  Sedangkan data  sekunder  yaitu  monografi  desa,  luas  hutan  rakyat dan data lain yang mendukung kajian.

## Metode Analisis Data

## Analisis finansial
Perhitungan  analisis  finansial  menggunakan  tiga kriteria kelayakan (Gittinger 1972):
a. NPV ( Net Present Value ),  merupakan  nilai saat ini yang mencerminkan nilai keuntungan yang diperoleh  selama  jangka  waktu  pengusahaan  hutan rakyat:
NPV = ∑ (Bt – Ct) (1+i) n n t=0 ………………(1) b.   BCR ( Benefit Cost Ratio ), merupakan perbandingan  antara  pendapatan  dan  pengeluaran selama jangka waktu pengusahaan hutan rakyat:
BCR = ∑ Bt ( 1+i ) n n t=0 ∑ Ct ( 1+i ) n n t=0 ⁄ … ….(2)
c.   IRR  ( Internal  Rate  of  Return ),  merupakan  tingkat suku  bunga  maksimum  yang  dapat  dibayar  oleh usaha  hutan  rakyat  atau  kemampuan  memperoleh pendapatan  dari  uang  yang  diinvestasikan.  IRR adalah suatu nilai tingkat diskonto yang menghasilkan NPV=0:
IRR = ∑ (Bt – Ct)
(1+i) n n t=0 = 0 ………………(3) Keterangan :
Bt   =   Manfaat tahun t (Rp) Ct     =  Biaya pada tahun t (Rp) i     =  Tingkat suku bunga (dalam desimal) t     =  Tahun ke-t n    =  Lama waktu dalam tahun
Pengusahaan  hutan  rakyat  dianggap  layak  jika memenuhi  tiga  kriteria  yaitu:  (1)  Nilai  BCR  >1,  (2) Nilai  NPV  positif  (>  0)  dan  (3)  Nilai  IRR  >  Tingkat suku bunga yang digunakan.

## Analisis pendapatan
Pendapatan total petani dihitung dari seluruh bidang usaha menggunakan rumus berikut:
P tot = P a + P b + P c +  P d + P e ……….(4)
Keterangan : P tot =  Total pendapatan rumah tangga per tahun P a…e = Pendapatan petani dari: (a) Perkebunan karet, (b)  Pertanian    (c)  Peternakan,  (d)  Hutan rakyat dan (e) Usaha lain non pertanian.
Persentase  pendapatan  suatu  usaha  ke-i  terhadap total pendapatan petani dihitung sebagai berikut:
P i % = P i P tot x 100% …………..……(5)
Keterangan : P i %   =  Persentase pendapatan usaha ke-i P i
=  Pendapatan usaha ke-i (Rp/tahun)
P tot =  Pendapatan total petani (Rp/tahun).
Setelah  diperoleh  data  pendapatan  rumah  tangga petani,  kemudian  diukur  tingkat  kesejahteraan  rumah tangga  petani  berdasarkan  kriteria  garis  kemiskinan Sayogyo (1977).

## Asumsi-asumsi yang digunakan
Beberapa asumsi untuk melakukan analisis kelayakan finansial dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Analisis dilakukan menggunakan satuan Rp/ha/tahun.  Analisis  dilakukan  pada  usahatani Pulai  monokultur  program  KUHR  dan  usahatani agroforestri  Pulai  dan  karet  dengan  daur  masing- masing 30 tahun.
2. Perhitungan  kelayakan  menggunakan  konsep  nilai sekarang  yang  didiskontokan  dengan  tingkat  suku bunga.
3. Sewa  lahan  tidak  dimasukkan  dalam  perhitungan, karena semua lahan merupakan lahan milik petani.
4. Pada skema monokultur keuntungan kayu diperoleh pada akhir daur dengan sistem bagi hasil (50% untuk  industri dan 50% untuk petani). Jarak tanam  yang  digunakan  3  m  x  4.5  m.  Skema agroforestri  Pulai-karet  menggunakan  jarak  tanam digunakan 3 m x 3 m.
5. Hasil  analisis  diketahui  produksi  fisik  Pulai/ha rata-rata  adalah:  (1)  Pulai  monokultur  sebesar 114.19  m 3 /ha  dan  (2)  Pulai  agroforestri  karet sebesar 60.64 m 3 /ha.
6. Harga  input  dan  output  menggunakan  harga konstan  dengan  tahun  dasar  adalah  tahun  ketika studi ini dilakukan.
7. Biaya penyusutan peralatan diperhitungkan dengan membagi  harga  alat  dengan  umur  ekonomis  alat. Umur  ekonomis  alat  seperti  arit,  cangkul,  parang (5  tahun),  bangunan/pemondokan  (10  tahun), kendaraan  sepeda  motor  (10  tahun)  dan  harga sepeda  motor  diperhitungkan  sebesar  30%  dari harga  awal  karena  tidak  rutin  digunakan  untuk kegiatan usaha hutan rakyat.
8. Biaya  tenaga  kerja  yaitu  satu  Hari  Orang  Kerja (HOK)  dinilai  dengan  upah  minimum  provinsi Sumsel  Rp  78  974  /HOK  yang  berlaku  di Kabupaten  Musi  Rawas  (Keputusan  Gubernur Sumsel  No  675/Kpts  /Disnakertrans/2014  tanggal 31 Oktober 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Sumsel Tahun 2015)
9. Suku bunga yang digunakan 15%/tahun yaitu rata- rata suku bunga kredit dari Bank BRI 1 antara tahun 2014  dan  2015  (Februari)  dan  suku  bunga  kredit KUHR sebesar 6% /tahun.
10. Harga  kayu  bulat  Pulai  yang  diterima  di  pabrik sebesar  Rp  725  000/m 3 dan  harga  kayu  berdiri ( stumpage ) yang dijual petani sebesar Rp 150 000– 200 000/pohon. Harga getah karet di tingkat petani Rp 5 000/kg.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Biofisik dan Sosial Ekonomi Desa Penelitian Desa  SP  5  Suka  Makmur  memiliki  luas  wilayah  2 181 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 2 228 orang (863  KK).  Secara  geografis  Desa  SP  5  Suka  Makmur berada  di  ketinggian  sekitar  624  mdpl,  sebelah  Utara berbatasan  dengan  Desa  Kota  Baru,  sebelah  Timur dengan  areal  HTI  PT.  MHP,  sebelah  Selatan  dengan Desa  Mulyo  Harjo  dan  sebelah  Barat  dengan  Desa Reksa Budi. Kelerengan lahan Desa SP5 Suka Makmur berkisar  2–15%  dan  beriklim    tropis  dan  basah  dengan curah hujan rata-rata 1 110 mm/tahun atau termasuk tipe iklim A berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson , dengan kelembaban udara 87% dan rata-rata penyinaran matahari  61.9%,  suhu  minimum  19.6°C.  Jenis  tanah yang mendominasi lahan desa ini adalah podsolik merah kuning. Adapun fasilitas umum yang dimiliki Desa SP 5 Suka  Makmur  antara  lain  sekolahan  tingkat  SD  dan SLTP, pasar, masjid dan rumah sakit.
Desa Sumber Harta memiliki luas wilayah 1 153 Ha dan  secara  geografis  memiliki  ketinggian  relatif  sama dengan Desa SP 5 Suka Makmur. Sebelah Utara desa ini berbatasan  dengan  Kecamatan  Megang  Sakti,  sebelah Selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan  STL  ULU Terawas,  sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Kecamatan STL  ULU  Terawas  dan  Kecamatan  Karang  Jaya, sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kecamatan  Megang Sakti  dan  Purwodadi.  Penduduk  Desa  Sumber  Harta berjumlah  1  297  orang  dan  sebagian  besar  mata pencaharian  dibidang  pertanian  dan  perkebunan. Kegiatan  umum  yang  dilakukan  di  desa  meliputi kegiatan  gotong  royong  memelihara  kebersihan, usahatani  dan  kegiatan  sosial  seperti  membangun rumah,  khitanan,  melahirkan  dan  kematian.  Beberapa komoditas  utama  yang  diusahakan  adalah  karet,  padi, kedelai,  jagung  dan  kelapa.  Kepala  keluarga  hampir semua memiliki kebun karet sebagai sumber penerimaan  utama. Namun  untuk  memenuhi  kebutuhan akan  pangan  petani  menanam  sendiri  Padi  di  ladang atau sawah, tetapi hanya bersifat subsisten.

## Pola Penggunaan Lahan
Kegiatan  penggunaan  lahan  diawali  dengan  tebas bakar  kemudian  ditanami  dengan  Padi  serta  Palawija selama  3  tahun  pertama  secara  tradisional.  Penggunaan lahan  sebagian  besar  diperuntukkan  untuk  perkebunan karet,  sawah  dan  ladang.  Sedangkan  lahan  marjinal yang  terdapat  di  desa  SP  5  Suka  Makmur  umumnya tidak  dimanfaatkan  karena  kekurangan  sarana  dan prasarana. Nawir dan Santoso (2005) dalam penelitiannya  di  Musi  Rawas  menyatakan  lahan marjinal  merupakan  lahan    milik  masyarakat  yang didominasi  65%  alang-alang  dan  35%  semak  belukar. Lahan marjinal tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai lahan  kerjasama  penanaman  Pulai  monokultur  dengan industri. Hardjanto (2000) menyatakan bahwa hamparan hutan  rakyat  yang  seragam  biasanya  terdapat  pada petani  yang  memiliki  lahan  yang  cukup  luas,  lahan marjinal dan lahan terlantar. Yuwono (2006) menyebutkan  pula  bahwa  pada  lahan  marjinal  sulit untuk  mengusahakan  tanaman  pertanian  atau  tanaman semusim.  Sebagian  besar  rumah  tangga  di  lokasi
penelitian  adalah  masyarakat  transmigran  generasi pertama  dan  kedua  yang  memiliki  luas  lahan  2–3    ha. Satu  keluarga  rumah  tangga  memiliki  rata-rata  1–2  ha sawah  dan  2  ha  kebun    karet. Batas  kepemilikan  lahan menggunakan  tanda-tanda  alam  seperti  pohon  besar, sungai  dan  anak  sungai.  Seluruh  lahan  masyarakat merupakan  lahan  milik  dengan  legalitas  berupa Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  dan  Sertifikat  Pengakuan Hak  (SPH).  Penguasaan  lahan  oleh  masyarakat  desa Sumber  Harta  secara  umum  dicirikan  lahan  hutan  yang telah dibuka.

## Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat Pulai
Sistem penanaman Pulai  dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) Sistem cemplongan, dimana pengolahan tanah hanya dilakukan pada sekitar tempat penanaman dan (2) Sistem  tumpangsari,  yang  mana  tanaman  semusim  dan tanaman  sela  ditanam  diantara  larikan  tanaman  pokok. Sistem  cemplongan  dilakukan  pada  Pulai  monokultur, sedangkan sistem tumpangsari dilakukan pada agroforestri  Pulai-karet.  Hutan  rakyat  monokultur dikelola  bersama-sama  industri  dengan  luas  lahan kerjasama  rata-rata  2  ha/petani.  Petani  menyediakan lahan,  sedangkan  industri  menyediakan  bibit,  biaya operasional, bimbingan teknis, teknologi dan manajemen.  Hasil  panen  menggunakan  sistem  bagi hasil. Jarak tanam yang digunakan bervariasi, umumnya berukuran 3 x 4.5 m.
Pengelolaan  HR  di  Desa  SP  5  Suka  Makmur dilakukan  dengan  sistem  monokultur.  Hutan  rakyat dikelola  bersama-sama  antara  petani  pemilik  lahan dengan  industri  kayu  dengan  sistem  bagi  hasil.  Petani menyediakan  lahan  penanaman  dengan  luas  lahan  rata- rata 2 ha/petani, sedangkan industri  menyediakan biaya operasional,  sarana  produksi  dan  bimbingan  teknis. Pengelolaan hutan rakyat Desa Sumber Harta dilakukan secara agroforestri bersama tanaman karet. Hutan rakyat dikelola  pada  lahan  sempit  dengan  rata-rata  luas  lahan 0.5  ha/petani.  Pada  tahun  pertama  sampai  ketiga ditanam tanaman semusim seperti jagung, ketela pohon, ketala  rambat,  cabe,  padi  gogo,  empon-empon  seperti kunir,  jahe  dan  lain-lain.  Pola  tanam  yang  digunakan umumnya  pola  sekuensial  dimana  penanaman  karet terlebih dahulu kemudian baru diikuti penanaman Pulai. Jarak tanam yang digunakan umumnya berukuran 3 x 3 m (kombinasi karet 70% dan Pulai 30%). Pada tanaman Pulai tidak dilakukan perawatan secara khusus. Menurut pendapat  petani,  Pulai  mudah  tumbuh  karena  cocok dengan kondisi tanah dan iklim Musi Rawas. Pulai juga ditanam  pada  tepi  batas  kepemilikan  yang  sekaligus berfungsi  sebagai  pagar.  Petani  menebang  Pulai  pada saat  membutuhkan  (tebang  butuh)  dan  rata-rata  setiap petani  menebang  10–14  pohon  Pulai/tahun.  Bibit  Pulai diperoleh  dari  bantuan  industri,  setiap  bibit  Pulai  yang hidup  maka  setiap  petani  akan  diberikan  dana kompensasi oleh industri sebesar Rp 1 000/bibit hidup.

## Karakteristik Responden
Total responden sebanyak 80 responden, terdiri dari petani  hutan  rakyat  program  KUHR  (monokultur)  dan petani  sistem  agroforestri  Pulai-karet  (Tabel  1).  Petani responden pada kedua lokasi 75% tergolong dalam usia produktif  dengan  kisaran  usia  30–54  tahun.  Tingkat pendidikan  responden  yaitu  SD  sebanyak  50%  dan
hanya  3.75%  berpendidikan  sarjana.  Pekerjaan  pokok sebagai  petani  sebanyak  84%  dan  hanya  2%  menjadi PNS. Jumlah tanggungan keluarga rata-rata sebanyak 3– 6 orang/KK. (67.5%).

## Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat
Sistem  pengelolaan  hutan  rakyat  terdiri  dari  empat sub-sistem  yaitu;  (1)  Sub-sistem  produksi,  (2)  Sub- sistem  pengolahan,  (3)  Sub-sistem  pemasaran  dan  (4) Sub-sistem  kelembagaan  (Darusman  &  Hardjanto 2006).    Keempat  sub-sistem  saling  berhubungan,  jika terjadi  perubahan  di  salah  satu  sub-sistem  akan mempengaruhi  ketiga  sub-sistem  lainnya  (Hardjanto et al. 2012).  Sub-sistem    produksi  berhubungan  dengan struktur tegakan, potensi produksi, sistem budidaya dan kelestarian  hasil.  Sub-sistem  pengolahan  berhubungan dengan  tindakan  yang  mengubah  bahan  baku  menjadi barang setengah jadi/barang jadi. Sub-sistem pemasaran berhubungan  dengan    sistem  distribusi,  struktur  dan perilaku  pasar,  penentuan  harga  dan  kinerja  pasar    dan sub-sistem  kelembagaan  berhubungan  dengan  aturan main  dan  organisasi.  Keempat  sub-sistem    dalam pengelolaan  hutan  rakyat  Pulai  di  Kabupaten  Musi Rawas sebagai berikut :
1.   Sub-sistem produksi
a. Penyiapan lahan
Penyiapan  lahan  dimulai  dengan  penebasan semak  belukar,  gulma,  perdu  dan  penyemprotan alang-alang  dengan  herbisida.  Jika  kondisi  tanah padat  di  lakukan  pencangkulan  sedalam  20–25  cm kemudian digemburkan. Jika lahan dengan kelerengan  miring,  maka  tanah  diolah  pada  jarak  1 m dari lubang tanam agar tidak mudah terkena erosi.
b. Pembibitan Kegiatan  pembibitan  yaitu;  (1)  Perlakuan pendahuluan sebelum benih disemaikan, penjemuran buah  selama  2  hari  dan  pemisahan  antara  biji  dan kulit  buah,  (2)  Penyemaian  biji  dalam  bak  tabur selama  9–11  hari  sampai  biji  berkecambah,  (3) Penyapihan  benih,  dilakukan  setelah  bibit  berdaun 3–5 helai (umur 1.5 bulan), pemindahan ke polybag dengan menggunakan bambu, (4) Pemeliharaan bibit berupa  penyiraman  dan  penyulaman  serta  (5) Pengangkutan  dilakukan  setelah  bibit  berumur  6 bulan (tinggi 40–80 cm).
c. Penanaman
Diawali dengan pemasangan ajir dan pembuatan  lubang  tanam  berukuran  (30  x  30  x  30 cm)  dan  dibiarkan  selama  2  minggu  sebelum penanaman.  Kemudian  lubang  tanam  dicampur pupuk  kandang  dan  tanah  galian,  dibiarkan  lagi selama 2 minggu. Jarak tanam yang digunakan yaitu 3 x 4.5 m, 4 x 4 m dan 6 x 6 m. Jarak tanam 3 x 4.5 m  dengan  pola  tanam  baris  umumnya  digunakan untuk  penanaman  Pulai  monokultur  program KUHR.  Sedangkan  jarak  tanam  yang  lebih  lebar yaitu 4 x 4  m dan  6 x 6  m dengan pola tanam jalur digunakan  untuk  memberikan  ruang  bagi  tanaman tumpangsari  petani.  Bibit  Pulai  dimasukan  lubang dengan terlebih dahulu melepas polybag .
d. Pemeliharaan
Pemeliharaan  dilakukan  mulai  tahun  ke  satu sampai  tahun  ke  tiga.  Tahap-tahap  pemeliharaan yaitu: (1) Penyulaman yaitu mengganti anakan Pulai yang mati dan dilakukan pada awal musim hujan, (2) Penyiangan  yaitu  kegiatan  pembersihan  disekitar tanaman  pokok  dengan  tujuan    untuk  melindungi bibit  dari  persaingan  mendapatkan  unsur  hara,  air dan sinar matahari, (3) Pendangiran yaitu penggemburan  tanah  di  sekitar  tanaman  pokok,  (4) Pemupukan,  penentuan  jenis  dan  dosis  pupuk tergantung kondisi lapangan. Pupuk yang digunakan umumnya jenis pupuk kandang, urea dan ponska, (5) Pemangkasan  dilakukan  pada  tahun  kedua  dengan tujuan  memperoleh  tanaman  pokok  yang  silindris,
(6)  Penjarangan,  pengendalian  hama  dan  penyakit menggunakan herbisida.
e. Pemanenan hasil
Pemanenan  pulai  pada  pola  monokultur dilakukan  setelah  tanaman  berumur  10–11  tahun dengan  sistem  pemanenan  tebang  habis  saat  pulai mencapai diameter standar industri (≤ 20 cm). Petani agroforestri  Pulai-karet  melakukan  sistem  tebang butuh (daur butuh) yaitu ketika petani membutuhkan uang  maka  pohon  ditebang.  Kegiatan  pemanenan pohon  dilakukan  oleh  pembeli  (industri  atau supplier )  sehingga  petani  tidak  mengeluarkan  biaya pemanenan.  Petani  beralasan  bahwa  tebang  butuh dapat menghemat waktu dan dianggap lebih praktis.
Tabel 1 Karakteristik responden
No. Karakteristik a Desa Sumber Harta b Desa SP 5 Suka Makmur Keterangan N (%) N (%) a. Umur (tahun)  <43 15 37.50 11 37.50  43 – 54 16 40.00 18 40.00  >54 9 27.50 11 27.50 Jumlah 40 100.00 40 100.00 b. Tingkat pendidikan  SD/tidak tamat SD 20 50.00 20 50.00  SLTP/sederajat 11 27.50 14 35.50  SLTA/Sederajat 8 20.00 4 10.00  Diploma/Sarjana 1 2.50 2 05.00 Jumlah 40 100.00 40 100.00 c. Pekerjaan Pokok  Petani 35 87.50 32 80.00  Karyawan swasta 2 05.00 2 05.00  Buruh pabrik 2 05.00 1 02.50  PNS 1 02.50 1 02.50  Peternak/pedagang/jasa 0 00.00 4 10.00 Jumlah 40 100.00 40 100.00 d. Pekerjaan sampingan  Petani 8 20.00 6 15.00  Guru/honorer/perangkat desa 3 07.50 0 00.00  Pencari/penggosok batu 3 07.50 2 05.00  Pegawai swasta 1 02.50 0 00.00  Pedagang /jasa/pengrajin 0 00.00 9 22.50  Tidak ada 25 62.50 23 57.50 Jumlah 40 100.00 40 100.00 e. Luas perkebunan karet (ha) Sumber mata pencaharian utama  < 3 29 72.50 2 05.00  3 –5 11 27.50 29 72.50  >5 0 00.00 6 15.00  Tidak ada lahan perkebunan karet 0 00.00 3 07.50 Jumlah 40 100.00 40 100.00 f. Luas lahan hutan rakyat (ha)  <0.5 12 30.00 2 05.00  0.5 –1.99 22 55.00 10 25.00  2 –3.49 0 00.00 19 47.50  >3.49 0 00.00 6 15.00  Tidak ada hutan rakyat 6 15.00 3 07.50 Jumlah 40 100.00 40 100.00
g. Jumlah tanggungan keluarga  (orang)  <3 13 32.50 8 20.00  3– 6 25 62.50 29 72.50  >6 2 05.00 3 07.50 Jumlah 40 100.00 40 100.00
Keterangan : a Petani agroforestri Pulai-karet  dan b Petani monokultur program KUHR
2.   Sub-sistem pengolahan
Pengolahan  hasil  hutan  rakyat  yang  dilakukan  oleh petani  di  kedua  desa  dengan  tujuan  untuk    dipakai sendiri adalah dijadikan papan sebagai bahan bangunan, peralatan rumah tangga dan kayu bakar.  Sampai saat ini pengolahan  lebih  lanjut  untuk  meningkatkan  nilai tambah  belum  dilakukan  oleh  petani  disebabkan minimnya  pengetahuan  dan  keterampilan  petani  dalam proses  pengolahan  hasil.  Kayu  bulat  Pulai  di  industri diolah  menjadi  produk  slat  pensil  ( pencil  slate )  yang kemudian  diproses  lebih  lanjut  menjadi  produk  akhir berupa pensil yang berkualitas.
3.   Sub-sistem pemasaran
Menurut  Hardjanto  (2003)  permintaan  kayu  rakyat berasal dari : (1) Pasar lokal, (2) Industri menengah dan, (3)  Industri  besar.  Berdasarkan  kriteria  tersebut permintaan  kayu  Pulai  di  Kabupaten  Musi  Rawas berasal dari (1) industri besar yaitu PT. XIP. Kayu yang dijual ke PT. XIP dalam bentuk kayu bulat ( log ) dengan ukuran  panjang  per  sortimen  1.1  m,  dan  (2)  Pembeli dari  luar  kabupaten  yang  membeli  kayu  dalam  bentuk balok  ( square ).  Umumnya  petani  tidak  memasarkan secara  langsung  kayu  hasil  hutan,  tetapi  sebaliknya pembeli  datang  dan  melakukan  seluruh  kegiatan pemanenan  dengan  harga  kayu  yang  telah  disepakati (Tabel  2).  Petani  monokultur  program  KUHR diwajibkan  untuk  menjual  seluruh  hasil  panen  kayu  ke industri mitra, sedangkan Petani agroforestri Pulai-karet lebih  fleksibel  karena  petani  dapat  menjual  kayu  ke industri  mitra  atau  ke  non  industri  mitra  di  luar kabupaten (Gambar 1).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petani  dan supplier, faktor  yang  mempengaruhi  harga  kayu  antara lain  faktor  lokasi  dimana  pohon-pohon  yang  dijual berada.  Semakin  dekat  lokasinya  dengan  jalan  dan mudah  dijangkau  maka  harganya  akan  tinggi,  dan
sebaliknya  apabila  lokasi  pohon  tersebut  jauh  dan  sulit dijangkau  akan  semakin  rendah  harganya.  Faktor  lain yang  mempengaruhi  harga  kayu  adalah  ukuran  pohon dan keadaan fisik pohon.

## 4.   Subsistem kelembagaan
Kelembagaan berhubungan dengan aturan  main dan organisasi.  Usaha  hutan  rakyat  merupakan  usaha  yang melibatkan  banyak  pihak  mulai  dari  petani,  kelompok tani,  pengepul,  industri,  lembaga  sertifikasi,  jasa angkutan,  jasa  penebang  pohon,  pemerintah  desa, pemerintah daerah dan pusat.

## Potensi Tegakan dan Nilai Finansial Kayu Pulai
Berdasarkan  hasil  analisis  rendemen  tegakan  Pulai di  kedua  desa  penelitian,  dapat  diperoleh  harga  (nilai) per  pohon  menurut  kelas  diameter.  Tabel  3  menunjuk- kan  volume  dan  harga  per  pohon  menurut  kelas diameter  masing-masing  skema.  Hasil  Inventarisasi menunjukkan  bahwa  skema  monokultur  belum  meng- hasilkan  tegakan  yang  lebih  baik  dibandingkan  agro- forestri  (Gambar  3).  Siregar et  al. (2006)  menjelaskan bahwa  hutan  rakyat  yang  dibangun  melalui  program pinjaman  (KUHR)  memiliki  pertumbuhan  rendah dibandingkan  sistem  tradisional.  Dana  pinjaman dikelola  oleh  industri  dan  tidak  langsung  ke  petani sehingga  berdampak  pada  perilaku  petani  yang  kurang aktif merawat tegakan.
Sebaran  diameter  pohon  bervariasi  antar  kedua skema  pengelolaan  hutan  rakyat.  Seperti  yang dikemukakan  Hardjanto  (2003)  bahwa  bentuk  sebaran diameter pohon yang bervariasi menyebabkan kesulitan dalam pengaturan kelestarian hasil hutan rakyat. Secara umum  perbedaan  diameter  dan  tinggi  pohon  karena faktor  pola  tanam  dan  perlakuan  silvikultur  yang berbeda.
Tabel 2 Harga satu pohon di tingkat petani No. Jenis kayu Harga Berdasarkan Kelas Diameter (Rp/pohon) 15–20 cm 20–25 cm 25–30 cm 1. Pulai ( Alstonia sp. ) 100 000–150 000 150 000–200 000 200 000–250 000 2. Jabon ( Anthocepalus cadamba ) 125 000–175 000 175 000–225 000 225 000–300 000 Keterangan: Jalur pasar 1 :  Petani/kelompok tani – Supplier - Konsumen akhir Jalur pasar 2
:  Petani/kelompok tani –Konsumen akhir
Gambar 1 Tata niaga kayu Pulai di Kabupaten Musi Rawas
Petani/kelompok tani Industri PT. XIP
Industri luar Kabupaten
Supplier 1 2
Tabel 3  Potensi  tegakan    fisik  dan    nilai  finansial  kayu  Pulai  per  hektar  berdasarkan  pola  tanam  monokultur  dan agroforestry di lokasi penelitian
Kelas diameter (cm) Prosentase (%) Tinggi (cm) Volume/ pohon (m 3 ) Harga (Rp/pohon) Volume (m 3 /ha) Desa SP 5 Suka Makmur (Program KUHR Monokultur) a >29 0.81 12 0.55 404 825 3.33 25–29 19.19 10 0.34 250 709 48.77 20–24 25.68 9 0.20 144 409 37.59 15–19 28.38 5 0.09 63 179 18.17 10–14 25.95 4 0.03 24 068 6.33 <9 cm - - - - - Jumlah 100.00 𝑥̅ = 0.20 𝑥̅ = 147 865 114.19 Desa Sumber Harta ( Agroforestri Pulai-karet) b >29 2.40 14 0.65 425 713 3.88 25–29 26.00 12 0.45 293 306 28.97 20–24 31.20 10 0.27 175 000 20.74 15–19 18.40 7 0.11 73 146 5.11 10–14 11.20 6 0.05 31 240 1.33 <9 cm 10.80 5 0.02 14 644 0.60 Jumlah 100.00 𝑥̅ = 0.26 𝑥̅ = 168 841 60.64
Keterangan: a) Jumlah pohon 740 batang/ha dan b) Jumlah pohon 250 batang/ha
(a) (b)
Gambar 3  Hutan rakyat Pulai (a) pola monokultur di Desa  SP 5 Suka Makmur dan  (b) pola agroforestri di Desa Sumber Harta, Musi Rawas

## Biaya Pengusahaan Hutan Rakyat Pulai
Usaha  hutan  rakyat  dibangun  secara  bertahap  mulai dari  persiapan  lahan  hingga  panen  (Tabel  4) .  Menurut Soekartawi et  al .  (1984)  biaya  pengusahaan  hutan rakyat  terdiri:  (1)  Biaya  tetap  yaitu  biaya  yang  tidak berhubungan  dengan  volume  barang  yang  diproduksi (peralatan, perencanaan, pemondokan dan lain-lain) dan (2) Biaya variabel  yaitu biaya  yang  nilainya  tergantung dari  jumlah  barang  yang  dihasilkan  (penyiapan  lahan, penanaman, pemanenan dan lain-lain).
Kedua  skema  pengusahaan  hutan  rakyat  dilakukan melalui  kerjasama  kemitraan  antara  industri  kayu  dan petani.    Donie et  al. (2001)  berpendapat  bahwa  dengan kemitraan pasar akan terjamin dan meningkatkan minat
dan  kemampuan  petani.  Tabel  5  menunjukkan  bahwa pola  usahatani  agroforestri  lebih  banyak  memberikan keuntungan dibanding petani  monokultur. Hal ini dapat menjelaskan  bahwa  masyarakat  di  Musi  Rawas  lebih menyukai  pola  agroforestri.    Petani  pola  agroforestri dapat  memperoleh  pendapatan  dari  getah  karet  setiap bulan  selain  penjualan  kayu  dan  memperoleh  dana kompensasi  bibit  dari  industri.  Petani  monokultur memperoleh keuntungan hanya dari kayu dengan waktu yang  cukup  lama  yaitu  pada  akhir  daur.  Penelitian Siregar et  al .  (2006)  menunjukkan  bahwa  pola agroforestri  lebih  menguntungkan  karena  petani membutuhkan  arus  kas  langsung  untuk  memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan perhitungan manfaat dan
biaya  dapat  ditaksir  keuntungan  masing-masing  skema yaitu  Pulai  monokultur  sebesar  Rp  6  juta/tahun/ha  dan keutungan  yang diterima petani 50% atau  sebesar Rp 3 juta/tahun/ha.  Pola  agroforestri  Pulai  dan  karet
menghasilkan  keuntungan lebih tinggi  yaitu sebesar  Rp 19.8  juta/tahun/ha.  Pengusahaan  Pulai  pada  kedua skema  menguntungkan  dilihat  dari  aspek  finansial (nominal).
Tabel 4 Biaya pengusahaan hutan rakyat Pulai selama daur (30 tahun)/ha
No Kegiatan Petani Program KUHR a (Monokultur) Petani Agroforestri Pulai dan karet b Jumlah Volume Biaya (Rp)/ Volume (x 1000) Jumlah Volume Biaya (Rp)/ Volume (x 1000) Biaya tetap 1. Perizinan/Perencanaan 1 Paket 100.00 1 Paket 150.00 2. Pemondokan 1 unit 2.50 1 unit 2 . 500.00 3. Pembutan Jalan 2 HOK 78.97 2 HOK 78.97 4. Pajak Bumi Bangunan (PBB) 30 Tahun 25.00 30 Tahun 25.00 5. Peralatan Tani 1 Paket 950.00 1 Paket 950.00 6. Papan Nama 1 Buah 100.00 1 Buah 100.00 7. Obat-obatan 1 Paket 150.00 1 Paket 150.00 8. Sepeda Motor 1 Unit 3.60 1 unit 3 . 600.00 Biaya Variabel 1. Persiapan Lahan -Penebasan 2 HOK 78.97 2 HOK 78.97 -Penebangan 2 HOK 78.97 2 HOK 78.97 -Pembakaran 1 HOK 78.97 2 HOK 78.97 -Pemandukan 1 HOK 78.97 0 0 0.00 -Pemagaran Kebun 1 Paket 1 . 500.00 2 Penanaman -Bibit Pulai/karet* 740 bibit 1.00 800* bibit c 1.00 -Pengajiran 2 HOK 78.97 2 HOK 78.97 -Pembuatan Lubang Tanam 1 HOK 78.97 2 HOK 78.97 -Pengangkutan Bibit 1 HOK 78.97 1 HOK 78.97 -Penanaman 2 HOK 78.97 4 HOK 78.97 -Penyulaman 1 HOK 78.97 2 HOK 78.97 3 Pemeliharaan Tahun 1 -Pengadaan Herbisida 4 liter 6.00 5 liter 60.00 -Penyemprotan Herbisida 2 HOK 78.97 3 HOK 78.97 -Pemupukan 2 HOK 78.97 2 HOK 78.97 -Pengadaan Pupuk : •Urea /NPK * 150 Kg 2.00 150* Kg 2.67 •Ponska 50 Kg 1.20 0 0 0.00 • Kandang 300 Kg 0.50 300 * Kg 0.50 4 Pemeliharaan Tahun 2 -Pengadaan Herbisida 3 Liter 60.00 5 Liter 60.00 -Penyemprotan 2 HOK 78.97 3 HOK 78.97 -Pemupukan 2 HOK 78.97 2 HOK 78.97 -Pengadaan Pupuk •Urea / NPK* 50 Kg 2.00 150* Kg 2.67 •Ponska 25 Kg 1.20 0 0 0.00 •Kandang 100 Kg 0.50 300 * Kg 0.50 5 Pemeliharaan Tahun 3: 0 0 0.00 -Pemangkasan 2 HOK 78.97 2 HOK 78.97 6 Pemeliharaan Tahun 4: -Penjarangan 2 HOK 78.97 2 HOK 78.97 7 Pemanenan : -Tebang 2 HOK 78.97 0 0 0.00 -Pembagian Batang 1 HOK 78.97 0 0 0.00 -Pengumpulan ke Tepi Jalan 2 HOK 78.97 0 0 0.00 -Muat (loading ) 1 HOK 78.97 0 0 0.00 -Pengangkutan 20 Trip 800.00 0 0 0.00 8 Penyadapan Getah karet 0 0 0.00 240 * HOK 78.97
Keterangan : a Hasil panen pada akhir daur menggunakan bagi hasil 50:50 dengan petani pemilik lahan b Bibit Pulai diperoleh dari bantuan industri mitra, setiap bibit pulai yang tumbuh diberikan kompensasi sebesar Rp1000/bibit.

## Tabel 5  Nilai keuntungan (nominal) usaha hutan rakyat selama daur 30 tahun
No Kegiatan Program KUHR (Pulai Monokultur) x Rp 1000 Agroforestri Pulai-karet x Rp 1000 Manfaat (Rp) Biaya Pengusahaan (Rp) Keuntungan (Rp/m 3 /ha) Manfaat (Rp) Biaya Pengusahaan (Rp) Keuntungan (Rp/m 3 /ha) 1.  Penjualan kayu Pulai 249 762.50 91 934.58 183 092.72 41 000.00 541 293.90 595 441.10 2.  Penjarangan kayu Pulai 25 264.80 - - 2 970.00 - - 3.  Kompensasi bibit tumbuh - - - 765.00 - - 4.  Penjualan getah karet - - - 1 092 000.00 - - Jumlah 275 027.30 91 934.58 183 092.72 1 136 735.00 541 293.90 595 441.10
Tabel 6 Nilai NPV, BCR dan IRR pengusahaan hutan rakyat dengan daur 30 tahun
Nilai finansial a Usahatani Program KUHR (Pulai Monokultur)
Nilai Finansial b Usahatani Agroforestri Pulai-karet NPV (Rp/ha/daur) BCR IRR (%) NPV (Rp/ha/daur) BCR IRR (%) 67 130 372 2.50 16.28 70 978 988 1.8 22.87
Keterangan : a Digunakan suku bunga pinjaman KUHR sebesar 6% dan b digunakan suku bunga saat ini sebesar 15%

## Kelayakan Usaha Hutan Rakyat Pulai
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  kedua  skema pengusahaan hutan rakyat layak secara finansial dengan nilai  kelayakan  (NPV>0,  BCR>1,  IRR>suku  bunga). Nilai NPV usahatani agroforestri lebih tinggi dibandingkan  nilai  kelayakan  monokultur.  Hal  ini disebabkan  petani  agroforestri  mengelola  lahan  dengan luasan  terbatas,  sehingga  petani  ingin  memaksimalkan penggunaan  lahan  melalui  memanfaatkan  lantai  hutan dengan  tanaman  musiman  di  tahun  pertama  sampai tahun  ketiga,  mengoptimalkan  jarak  tanam  dan menanam  kayu-kayuan  pada  batas  kepemilikan  lahan yang sekaligus digunakan sebagai tanaman pagar. Nilai NPV pola agroforestry yang besar disumbang oleh hasil penyadapan  getah  karet.  Menurut  penelitian  Hardjanto (2001);  Achmad  dan  Purwanto  (2014)  bahwa  pola agroforestri menyebabkan petani lebih intensif mengelola  lahan  karena  petani  dapat  mengelola beragam jenis tanaman seperti Pulai, karet dan tanaman musiman. Siregar et al . (2006) dan Diniyati et al. (2013) menjelaskan  bahwa  petani  berlahan  sempit  cenderung menanam  kayu  dengan  pola  agroforestri,  sistem  ini lebih  menguntungkan  dibandingkan  monokultur.  Nilai BCR  monokultur yang  dihasilkan  lebih  tinggi dikarenakan  biaya  yang  dikeluarkan  lebih  sedikit dibanding  biaya  pola  agroforestri.  Nilai  IRR  sistem agroforestri  yang  dihasilkan  lebih  tinggi  dibandingkan monokultur.  Hal  ini  dapat  menjelaskan  bahwa  pola agroforestri memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan  dari  uang  yang  diinvestasikan  lebih  tinggi. Mangkusubroto  (1993)  menyatakan  bahwa  nilai  IRR yang  lebih  tinggi  menunjukkan  tingkat  pengembalian ( rate  of  return )  lebih  tinggi  dari  biaya  oportunitas penggunaan dana.
Untuk  mengatasi  ketidakstabilan  yang  disebabkan adanya  perubahan  biaya  dan  pendapatan  maka dilakukan analisis sensitivitas dengan beberapa simulasi yaitu penurunan pendapatan dan peningkatan biaya 10– 20%.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kedua  skema pengusahaan  hutan  rakyat  layak  diusahakan  meskipun terjadi  kenaikan  biaya  dan  penurunan  pendapatan hingga  20%.  Nilai  kelayakan  yang  diperoleh  lebih
sensitif  pada  pendapatan.  Apabila  dilakukan  penurunan pendapatan  hingga  20%  maka  penurunan  nilai  NVP rata-rata  38%,  sedangkan  apabila  dilakukan  kenaikan biaya  hingga  20%  penurunan  nilai  NPV  rata-rata sebesar  19%.  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  maka industri  dan  pemerintah  harus  menjamin  kelancaran pemasaran kayu pulai.

## Kontribusi  Pendapatan  Hutan  Rakyat  Terhadap Total Pendapatan Petani
Usaha  perkebunan  karet  memberikan  kontribusi terbesar  karena  hampir  seluruh  petani  responden mengandalkan  sumber  mata  pencaharian  dari  hasil karet.  Pengusahaan  hutan  rakyat  merupakan  usaha sampingan  yang  hasilnya  digunakan  sebagai  tabungan. Pendapatan  dari  pengusahaan  hutan  rakyat  diperoleh dari  penjualan  produk  kayu  rakyat  baik  berupa  kayu pertukangan maupun kayu bakar. Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani hutan rakyat di Desa SP  5  Suka  Makmur  lebih  tinggi  dibandingkan  Desa Sumber  Harta.  Hal  ini  dikarenakan  Desa  SP  5  Suka Makmur  terdapat  hutan  rakyat  monokultur  yang dikelola pada lahan yang lebih luas.
Pendapatan  yang  berasal  dari    kayu  rakyat  di  Desa Sumber Harta hanya  sebesar 6 %, hal  ini  menunjukkan bahwa  petani  tidak  menebang  kayu  rakyat  dalam  skala besar  dan  rutin. Pilihan  menebang  kayu  merupakan pilihan terakhir jika sumber pendapatan dari perkebunan atau  peternakan  belum  menghasilkan.  Cahyono  (2005) berpendapat  bahwa  pemilikan  lahan  yang  sempit cenderung  mengurangi  minat  untuk  membudidayakan pohon.    Gambar  4  menunjukkan  bahwa semakin  luas lahan  hutan  rakyat,  maka  semakin  tinggi  pendapatan yang  diperoleh.  Petani  dengan  lahan  hutan  rakyat  yang cukup  luas  mampu  memaksimalkan  seluruh  usaha- taninya.  Semakin  luas  lahan  maka  semakin  banyak jumlah  tanaman  yang  diusahakan.  Kecenderungan tersebut  hanya  terlihat  pada  pengelompokkan  lahan berdasarkan  lahan  hutan  rakyat  dan  tidak  mengelom- pokkan  berdasarkan  luas  lahan  perkebunan  karet  atau lahan pertanian.
Tabel 7 Kontribusi berbagai sumber pendapatan terhadap pendapatan total rumah tangga petani
Sumber Pendapatan Luas Rata- rata Kepemilikan lahan (ha) Pendapatan (Rp/tahun) Pendapatan Rata- rata (Rp/tahun) Persen (%) Desa Sumber Harta a. Perkebunan karet a 2.0 711 000 000 17 775 000 60.91 b. Pertanian 1.0 147 398 000 3 684 950 12.63 c. Peternakan 135 150 000 3 378 750 11.56 d. Hutan Rakyat Pulai (agroforestry) 0.5 71 825 000 1 795 625 6.15 e. Usaha Non Pertanian/Perkebunan 102 000 000 2 550 000 8.74 Jumlah 3.5 1 167 373 000 29 184 325 100.00 Desa SP 5 Suka Makmur a. Perkebunan karet 4.0 882 675 000 22 066 875 61.04 b. Pertanian 1.0 105 842 000 2 646 050 7.32 c. Peternakan 91 845 000 2 296 125 6.35 d. Hutan Rakyat Pulai (monokultur) 2.0 208 884 800 5 222 120 14.45 e. Usaha Non Pertanian/Perkebunan 156 810 000 3 920 250 10.84 Jumlah 7.0 1 446 056 800 36 151 420 100.00 Keterangan : a Harga getah karet di tingkat petani pada tahun 2015 sebesar Rp 5 000/kg
Gambar 4 Pendapatan rata-rata petani berdasarkan luas lahan hutan rakyat

## Pengeluaran Petani Hutan Rakyat
Pengeluaran  petani  terdiri  dari  pengeluaran  pangan dan non pangan. Pengeluaran pangan berupa beras, ubi- ubian,  minyak  dan  lemak,  pangan  hewani,  pangan nabati,  kacang-kacangan,  gula,  sayur-sayuran,  bumbu- bumbuan,  buah-buahan  dan  minuman.  Sedangkan pengeluaran  non  pangan  terdiri  dari  pendidikan, komunikasi,  perabotan  rumah,  perbaikan  rumah, pakaian dan lain-lain. Pengeluaran rumah tangga  petani terbesar  terdapat  pada  pengeluaran  pangan  (Tabel  8). Proporsi  digunakan  petani  untuk  mengetahui  tingkat keseimbangan  antara  pengeluaran  dan  pendapatan. Apabila  terdapat  selisih  positif  antara  pengeluaran  dan pendapatan,  petani  dapat  menggunakan  dana  untuk dijadikan  tabungan  dan  investasi  dagang. Proporsi pendapatan  rata-rata  terhadap  pengeluaran  konsumsi rumah tangga untuk setiap desa lebih dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan antara pendapatan  dan  pengeluaran  maka  petani  tergolong cukup mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (Tabel 1 9).

## Tingkat Kesejahteraan Petani Hutan Rakyat
Tingkat kemiskinan merupakan indikator yang dapat menggambarkan  taraf  kesejahteraan  petani  secara umum.  Mosher  (1987)  menyatakan  bahwa  pendapatan merupakan  variabel  penting  untuk  mengukur  tingkat
kesejahteraan, beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga  tergantung  pada  tingkat  pendapatan.  Sayogyo (1977)  mengukur    tingkat  kesejahteraan  rumah  tangga dengan  menghitung  pengeluaran  rumah  tangga  yang disetarakan  dengan  pengeluaran  beras  (180–960  kg)/ kapita/tahun  yaitu total pengeluaran rumah tangga yang terdiri  dari  pengeluaran  pangan  dan  non  pangan  dalam setahun  dibagi  dengan  jumlah  tanggungan  rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga/kapita/tahun kemudian  dibagi  dengan  harga  beras/kilogram  yang berlaku  di  lokasi  penelitian  yaitu  Rp  9500/kg. Pendapatan per kapita bila dikonversi setara beras maka pendapatan  per  kapita  petani  yaitu:  (1) Paling  miskin , bila  pendapatan  per  kapitanya  kurang  dari  Rp  1 710 . 000,  (2) Miskin  sekali ,  bila  pendapatan  per kapitanya Rp 1 718 500 – Rp 2 280 000, (3) Miskin , bila pendapatan per kapitanya Rp 2 289 500–Rp 3 040 000, (4) Nyaris  miskin ,  bila  pendapatan  per  kapitanya  Rp  3 049  500  –  Rp  4  560  000,  (5) Berkecukupan ,  bila pendapatan per kapitanya Rp 4 569 500 500 – Rp 9 120 000 dan (6) Hidup layak , bila pendapatan per kapitanya lebih  dari  Rp  9  129  500  (Tabel  10).  Hasil  penelitian menujukkan  bahwa  petani  hutan  rakyat  di  kedua  desa penelitian  sebagian  besar  berkecukupan  (55%)  yang berarti  petani  mampu  mencapai  kebutuhan  minimum pangan.
26.53 29.66 40.24 46.73 0 10 20 30 40 50 <0.5 0.5-1.99 2-3.49 >3.49 P en d ap atan R ata -r ata/tah u n
( x R p 1 j u ta)
Luas Hutan Rakyat (Ha)

## Tabel 8 Rata-rata pengeluaran per tahun rumah tangga petani di lokasi penelitian
No. Jenis Pengeluaran Desa Sumber Harta Desa SP 5 Suka Makmur Jumlah Pengeluaran (Rp/th) (%) Jumlah pengeluaran (Rp/th) (%) 1. Konsumsi Beras 329 145 940 33.17 335 457 300 29.43 2. Konsumsi Non Beras 330 436 000 33.30 402 680 000 35.32 3. Pendidikan 91 858 700 9.23 113 356 150 9.94 4. Rokok/Tembakau 38 250 000 3.85 49 559 100 4.35 5. Telekomunikasi 47 892 750 4.83 63 571 048 5.58 6. Lain-lain a 154 940 360 15.61 175 349 272 15.38 Jumlah 992 273 750 100.00 1 139 972 870 100.00
Keterangan  : a Pengeluaran  untuk  obat-obatan,  transportasi,  sarana  rumah  tangga,  pajak/iuran,  Bahan  Bakar  Minya(BBM), hajatan/zakat dan perbaikan rumah.

## Tabel 9 Proporsi pendapatan terhadap pengeluaran petani
No. Desa Rata-rata Pendapatan Total (Rp/th) Rata-rata Pengeluaran Total (Rp/th) Proporsi Pendapatan Terhadap Pengeluaran (%) 1. Sumber Harta 29 252 450 24 806 844 117.92 2. SP 5 Suka Makmur 36 258 270 28 499 322 127.23 Rata-rata 32 755 360 26 653 083 122.57

## Tabel 10  Tingkat kesejahteraan  petani
No. Tingkat Kesejahteraan Kriteria Berdasarkan Pendapatan Per Kapita Setara Nilai Tukar Beras (Kg/tahun) a Jumlah Responden Desa Sumber Harta Desa SP 5 Suka Makmur Total Persen % 1. Paling Miskin ≤180 0 0 0 0.00 2. Miskin Sekali 181–240 1 0 1 1.25 3. Miskin 241–320 1 2 3 3.75 4. Nyaris Miskin 321–480 5 9 14 17.50 5. Cukup 481–960 23 21 44 55.00 6. Hidup Layak >960 10 8 18 22.50 Jumlah 40 40 80 100.00 Keterangan : a Kriteria kemiskinan menurut Sayogyo (1977)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Hutan  rakyat  Pulai  layak  untuk  dikembangkan dengan  sistem  monokultur  maupun  dengan  sistem agroforestri.  Namun,  hutan  rakyat  yang  dikelola dengan  sistem  agroforestri  lebih  menguntungkan dibandingkan  monokultur.  Berdasarkan  analisis sensitivitas, kedua sistem pengusahaan hutan rakyat lebih  sensitif  terhadap  penurunan  pendapatan dibandingkan peningkatan biaya.
2. Peningkatan  luas  kepemilikan  hutan  rakyat  ber- korelasi  dengan  peningkatan  pendapatan  petani. Kontribusi  pendapatan  dari  hutan  rakyat  dikedua desa  penelitian  rata-rata  sebesar  10.3%  terhadap total pendapatan rumah tangga. Berdasarkan kriteria kemiskinan Sayogyo sebagian besar petani di lokasi penelitian dalam kategori taraf hidup berkecukupan.

## Saran
Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  agar lebih  intensif  mensosialisasikan  Peraturan  Menteri Kehutanan  Nomor  P.36/Menhut-II/2012  tentang  Tata Cara  Penyaluran  dan  Pengembalian  Dana  Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan perlu
dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  pada  sub-sistem pemasaran kayu Pulai.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  dan  penghargaan  penulis sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  yang  telah  membiayai  penelitian.  Ucapan terima  kasih  penulis  juga  sampaikan  kepada  Komisi Pembimbing  Departemen  Manajemen  Hutan  Fakultas Kehutanan  IPB  (Prof.  Hardjanto  dan  Dr.  Yulius  Hero), rekan-rekan  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Musi  Rawas dan industri PT. Xylo Indah Pratama.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad B, Purwanto RH. 2014. Peluang adopsi sistem agroforestri  dan  kontribusi  ekonomi  pada  berbagai pola  tanam  hutan  rakyat  di  Kabupaten  Ciamis. Jurnal Bumi Lestari 14 (1): 15–26.
Arinana dan Diba F. 2009. Kualitas kayu pulai ( Alstonia scholaris )  terdensifikasi  (sifat  fisis,  mekanis  dan keawetan). Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan 2 (2): 78–88.
Awang  SA,  Wiyono  EB,  Suryanto  S.  2007. Unit Manajemen Hutan Rakyat Proses Kontruksi
Pengetahuan  Lokal .  Yogyakarta.  Banyumili  Art Work.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2014. Musi  Rawas  dalam Angka 2014 . Musi Rawas. BPS Musi Rawas.
Cahyono SA, Nugroho NP,  Jariyah NA. 2005. Tinjauan faktor  kelayakan,  keuntungan  dan  kesinambungan pada  pengembangan  hutan  rakyat. Info  Sosial Ekonomi 5 (2): 99–107.
Darusman  D,  Hardjanto.  2006. Tinjauan  Ekonomi Hutan  Rakyat ;  2006;  Bogor,  Indonesia.  Prosiding Seminar  Hasil  Hutan.  Bogor.  Fakultas  Kehutanan IPB.
Diniyati  D,  Achmad  B,  Santoso  HB.  2013.  Analisis finansial  agroforestry  sengon  di  Kabupaten  Ciamis (Studi  kasus  di  Desa  Ciomas  Kecamatan  Panjalu). Jurnal Penelitian Agroforestry 1 (1): 13–30.
[Dishut]  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Musi  Rawas.
2014. Data  Strategis  Kehutanan  Tahun  2014 .  Musi Rawas. Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas
[Ditjen  BPDAS-PS]  Direktorat  Bina  Pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai  dan  Perhutanan  Sosial, Kementerian
Kehutanan. 2011. Prosiding
Pengembangan  Industri  Kehutanan  Berbasis  Hutan Rakyat ;  2011  Oct  13;  Jakarta,  Indonesia.  Jakarta. Kemenhut.
Donie, S, Mashudi, Irawan  E. 2001. Kemitraan dalam rangka  pengembangan  hutan  rakyat.  Kasus  di Kabupaten Klaten, Karanganyar dan Blitar. Buletin Teknologi Pengelolaan DAS 1 (7):  42–62. Gittinger  JP.  1972. Economic  Analysis  of  Agricultural Projects . Paperback Edition. The Economic Development Institute of the World Bank. Baltimore and London. The Johns Hopkins  University Press.
Hardjanto.  2000.    Beberapa  Ciri  Pengusahaan  Hutan Rakyat di Jawa. Suharjito,  Editor. Hutan Rakyat di Jawa  Peranannya  dalam  Perekonomian  Desa . Bogor. P3KM
Hardjanto.  2001.  Kontribusi  hutan  rakyat  terhadap pendapatan  rumah  tangga  di  Sub  DAS  Cimanuk Hulu. Jurnal  Manajemen  Hutan  Tropika 7(2):  47– 61
Hardjanto.  2003.  Keragaan  dan  Pengembangan  Usaha Kayu  Rakyat  di  Pulau  Jawa  [Disertasi].  Bogor:
Institut Pertanian Bogor
Hardjanto, Hero Y, Trison S. 2012. Desain kelembagaan usaha hutan rakyat untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kelestarian usaha dalam upaya pengentasan  kemiskinan  masyarakat  pedesaan. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia 17 (2):  103–107. [Kemenlinghut]  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan. 2012. Peraturan Menteri
No
P.36/Menhut-II/2012  tentang  Tata  Cara  Penyaluran dan  Pengembalian  Dana  Bergulir  untuk  Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Jakarta. Kementerian Kehutanan . [Kemenlinghut]  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan.  2014.  Peraturan  Direktur  Jenderal  BUK
No  P.12/VI-BPPHH/2014  tentang  Rendemen  Kayu Olahan  IPHHK.  Jakarta.  Direktorat  Jenderal  Bina Usaha Kehutanan.
Maimunah  S.  2014.  Uji  viabilitas  dan  skarifikasi  benih beberapa  pohon  endemik  hutan  rawa  gambut Kalimantan  Tengah. Jurnal  Hutan  Tropis 2(1):  71– 76.
Mangkusubroto G. 1993. Ekonomi  Publik . Edisi ketiga.
Yogyakarta. BPFE–Yogyakarta.
Mantra  IB,  Kasto.  1989.  Penentuan  Sampel.  Editor Singarimbun  M  dan  Efendi. Metode  Penelitian Survei . Jakarta. LP3S.
Maryudi  A.  2005.  Beberapa  kendala  bagi  sertifikasi hutan rakyat. Jurnal Hutan Rakyat 7 (3):25–39 Mayers  J,  Vermeulen  S.  2002. Company-community Forestry  Partnerships:  from  Raw  Deals  to  Mutual Gains?  Instruments  for  Sustainable  Private  Sector Forestry Series . London(UK): International Institute for Environment and Development (IIED). Mosher  AT.  1987. Menciptakan  Struktur  Pedesaan Progresif . Rochim W, editor. Jakarta. Yasaguna. Nawir  AA,  Santoso  L.  2005.  Mutually  beneficial company-community  partnerships  in  plantation development:  emerging  lessons  from  Indonesia. International Forestry Review 7 (3): 177–187.
[Pemprov  Sumsel]  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Selatan. Keputusan Gubernur No 675/Kpts/ Disnakertrans/2014  tanggal    31  Oktober  2014 tentang  Upah  Minimum  Provinsi  Sumsel  tahun 2015.
[PT. XIP] PT. Xylo Indah Pratama. 2012. Management Plan PT. XIP 2012–2017 . Musi Rawas. PT. XIP. Sayogyo.  1977. Dua  Puluh  Dua  Tahun  Studi Pembangunan Pengurangan Kemiskinan Pembangunan Agribisnis dan Revitalisasi
Pertanian .  Indaryanti  Y,  editor.  Bogor.  Pusat  Studi Pengembangan Pertanian dan Pedesaan-LPPM IPB. Siregar  UJ,  Rachmi  A,  Massijaya  MY,  Ishibashi  N,
Ando  K.  2006.  Economic  analysis  of  sengon ( Paraserianthes falcataria ) community forest plantation,  a  fast  growing  species  in  East  Java, Indonesia. Forest  Policy  and  Economics 9:  822  – 829.
Soekartawi, Dillon JL, Hardaker JB, Soeharjo A. 1984.
Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Perkembangan Petani Kecil . Edisi kesatu. Jakarta . UI-Press Yuwono  S.  2006.  Persepsi  dan  Partisipasi  Masyarakat
Terhadap Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan  di  Kabupaten  Musi  Rawas  Provinsi Sumatera  Selatan.  [Tesis].  Bogor.  Institut  Pertanian Bogor.
Ying  Z.  2014.  Responses  to  the  comments  on “plantation  development:  economic  analysis  of forest  management  in  Fujian  Province,  China”. Forest Policy and Economics Journal 43: 53–54. Yustika  AE.  2012. Ekonomi  dan  Kelembagaan. Paradigma, Teori dan Kebijakan . Jakarta. Erlangga.