## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMILIK MANFAAT ( BENEFICIAL OWNER) DI PERUSAHAAN INDONESIA
Aninta Sagitaria Universitas Indonesia Email: aninta.sagitaria28@gmail.com

## ABSTRACT
This research studies about the concepts of the  beneficial owner, their legal liabilities and  disclosure  according  Indonesia’s  law  and  regulations.  The  research  method  is using  normative  method that  examines  the  internal  aspects  of  the  law  and  bases  its analysis  on  the  prevailing  laws  and  regulations  and  is  relevant  to  the  problem  being studied. The data used is secondary data in the form of library data derived from basic regulations  and  laws  and  regulations  relevant  to  the  research  topic,  books,  and  legal journals  related  to  the  research  topic.  The  results  of  this  study  indicate  that  the beneficial  owners  are  the  parties  who  receive  the  benefits  and  are  able  to  exercise absolute  control  over  the  corporation  and  there  are  five  methods  used  to  identify  the beneficial  owners.  Legal  arrangements  related  to  the  introduction  and  disclosure  of beneficial  owner  are  regulated  in Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2018  about Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Tindak  Pidana Pendanaan Terorisme. The regulation contains the criteria for the beneficial owner and the mechanism for reporting the  beneficial owner to the parties concerned. In relation of their  legal  liabilities, there are  three parameters from  beneficial owners, which  are consist  of:  Ultimate  power,  economic  benefit,  and  control.  According  to  Indonesia’s Penal Code Article 55,  beneficial owners can  be held accountable  by  expanding  what they did and what their intentions were.

## Keywords: Beneficial Owner, Disclosure, Legal Liability

## A. PENDAHULUAN
Kepemilikan  Manfaat  ( Beneficial  Ownership )  merupakan  suatu  istilah  dalam hukum  yang  menunjukkan  pihak-pihak  yang  menikmati  manfaat  atas  suatu  aset, namun tidak tercatat sebagai pemilik aset tersebut 1 . Praktik ini menunjukkan adanya pemisahan kepemilikan dan manfaat suatu aset, dikarenakan kedua aktivitas tersebut dilakukan  oleh  kedua  pihak  yang  berbeda.  Praktik  ini  merupakan  praktik  yang berisiko  dan  bisa  mengarah  kepada  tindakan  kriminal,  seperti  contohnya  adalah penghindaran  pajak,  korupsi,  ataupun  pencucian  uang.  Contoh  nyata  praktik  ini adalah pada bulan  April 2016, masyarakat dan regulator diseluruh dunia dikejutkan oleh  adanya  pembocoran  lebih  dari  10  juta  dokumen  rahasia  yang  dilakukan  oleh
1 Detania  Sukarja , “Peranan Notaris dalam Pengungkapan Beneficial  Ownership di Indonesia”, Seminar Nasional Notariat 2018, hal 3.
Mossack  Fonseca,  sebuah  firma  hukum  yang  berbasis  di  Panama,  yang  dikenal dengan  peristiwa  “Panama  Papers”.  Peristiwa  ini  mengungkap  bagaimana  harta kekayaan disamarkan secara lintas negara oleh banyak orang dan banyak perusahaan multinasional 2 serta  menemukan  bahwa  negara-negara tax  heaven justru memfasilitasi pihak-pihak tertentu untuk mengambil sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi 3 .
Sebagai  respon  perhatian  masyarakat  terkait  dengan  kasus  Panama  Papers  ini, regulator  di  seluruh  dunia  mulai  membuat  kebijakan  yang  berkaitan  dengan transparansi  perusahaan  dalam  hal  pengungkapan  informasi  mengenai  pemilik manfaat. Menurut Financial Action Task Force (FATF) 4 , elemen yang paling penting dalam penentuan definisi pemilik manfaat adalah harus diketahuinya bahwa pemilik manfaat tidak hanya terbatas kepada kepemilikan secara hukum dan kontrol terhadap perusahaan  di  atas  kertas.  Fokus  dari  definisi  pemilik  manfaat  adalah  orang  yang secara  sifatnya  dan  pada  kenyataannya  mengambil  keuntungan  dari legal  person di atas  kertas, termasuk didalamnya adalah orang  yang  memiliki  kontrol  secara penuh terhadap  aset  perusahaan 5 . Organization  for  Economic  Cooperation  and Development (OECD)  juga  menegaskan  dalam  prinsip  tata  kelola  perusahaannya yang mendorong tiap-tiap perusahaan untuk memiliki definisi pemilik manfaat yang merupakan manusia secara natural yang memiliki atau mengontrol legal person atau legal  arrangement ,  memastikan  bahwa  informasi  mengenai  pemilik  manfaat  sudah diungkapkan  secara  akurat,  serta  memiliki legal  framework yang  memungkinkan otoritas  nasional  untuk  melakukan  pertukaran  informasi  mengenai  pemilik  manfaat secara domestik maupun internasional 6 .
Pengungkapan  kepemilikan  manfaat  dalam  suatu  perusahaan  merupakan  hal yang  penting  untuk  dilakukan,  karena  dapat  meningkatkan  transparansi  dan
2 John  Kong  San  Ho, Disclosure  of  Beneficial  Ownership  of  Companies  in  Hongkong, Common  Law World Review, 2017
3 M.  Fenwick  and  Erik  P.M.  Vermeulen, Disclosure  of  Beneficial  Ownership  after  Panama  Papers, International Finance Corporate Governance Group, 2016
4 FATF merupakan badan inter-governmental global independen yang membentuk, mengembangkan, dan menyebarkan  kebijakan-kebijakan  untuk  melindungi  sistem  keuangan  global  dari  tindakan-tindakan kejahatan  keuangan  seperti  pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme. FATF  Recommendations diakui sebagai standar anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.
5 FATF Guidance, Transparency and Beneficial Ownership , October 2014
6 OECD, Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Listed Companies in Asia, 2016
efektivitas  tata  kelola  perusahaan 7 .  Pengungkapan  kepemilikan  manfaat  juga merupakan  suatu  bentuk  perlindungan  kepada  pemilik  saham  minoritas  yang memiliki  jumlah  saham  terbatas  dalam  perusahaan  dan  membantu  pengambilan keputusan  investor baru  yang akan melakukan  investasi di perusahaan. Oleh  karena itu,  pemerintah  membentuk  dan  mengesahkan  peraturan  terkait  pengungkapan pemilik manfaat, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana  Pendanaan  Terorisme.  Namun,  Peraturan  Presiden  tersebut  belum menjelaskan tanggung jawab hukum pemilik manfaat atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Metode  penelitian  ini merupakan  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  mendasarkan  analisisnya  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  relevan  dengan  topik  penelitian. Pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  melakukan  penelitian  ini  adalah  dengan melalui metode studi kepustakaan, dengan data berupa data sekunder yang diperoleh dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Pengungkapan  dan Tanggung  Jawab  Hukum  Pemilik  Manfaat,  buku,  serta  jurnal-jurnal  dan  prosiding hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Umum Kepemilikan Manfaat
Kepemilikan  manfaat  merupakan  suatu  konsep  dimana  adanya  perbedaan  dan pemisahan  antara legal person yang  merupakan orang  yang  secara  legal dan di atas kertas  berhak  atas  suatu  aset  dengan  orang  yang  menerima  manfaat  atas  suatu  aset tanpa  perlu  memiliki  aset  tersebut.  Sejak  lama,  Indonesia  hanya  mengenal  konsep kepemilikan legal, dimana orang yang secara legal menandatangani perjanjian di atas kertas atas  suatu aset juga bertindak sebagai pemilik  dan memiliki  kontrol atas aset
7 F.H. Easterbrook and D.R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law , 1991, Cambridge,  MA: Harvard University Press.
tersebut 8 .  Namun,  pada  saat  ini,  semakin  berkembang  pemikiran  bahwa  tidak  perlu ada  tanda  kepemilikan  atas  suatu  aset  untuk  menikmati  manfaat  dari  aset  tersebut, sehingga  mendorong  semakin  berkembangnya  praktik-praktik  kepemilikan  manfaat dalam kegiatan bisnis perusahaan.
Istilah Beneficial  Owner mulai  dikenal  semenjak  sistem  hukum common  law , dimana  adanya  pemisahan  kepemilikan  menjadi  dua,  yaitu  secara legal dan beneficial 9 . Kepemilikan  secara legal artinya  kepemilikan  tersebut  dicatat  dengan atas  nama  pihak  tertentu,  sedangkan beneficial menggambarkan  kepemilikan  dari pihak yang menggunakan suatu aset, walaupun tidak terdaftar secara hukum. Konsep pemilik  manfaat  dikatakan  pertama  kali  muncul  pada  tahun  1966,  yaitu  dengan ditandatanganinya  Perjanjian  Pajak  Berganda  yang  dilakukan  oleh  Inggris  dan Amerika  Serikat,  dimana  didalamnya  mencakup  praktik-praktik  terkait  pemilik manfaat  seperti  saham  atas  nama  ( nominee ),  agen,  dan trusts 10 .  Tujuan ditandatanganinya  perjanjian  ini  adalah  untuk  menghindari  adanya  praktik penyalahgunaan oleh  badan  usaha  di  Inggris  untuk  menempatkan  aset  atau pendapatan  mereka  di  tangan  orang  lain  di  negara  lain  dengan  tingkat  pajak  yang lebih  rendah  sehingga  mereka  mendapatkan  manfaat  dari  rendahnya  pajak  negara tersebut.
Financial  Action  Task  Force (FATF)  mengartikan  apa  yang  dimaksud  dengan pemilik  manfaat ( beneficial owner ) adalah manusia secara  alami atau manusia  yang secara  pasti  memiliki  pengendalian  atas  orang  lain  yang  secara  legal  dan  tertulis menjadi  penanggung  jawab  atas  suatu  transaksi  atau  aset,  dimana  hal  ini  juga termasuk  orang  yang  bisa  menjalankan  pengendalian  final  dari  suatu legal  person atau  entitas  hukum 11 .  Sedangkan  Black  (1990) 12 dalam  Black’s  Law  Dictionary menyatakan  pemilik  manfaat  ( beneficial  owner )  sebagai  “ the  actual  owner  of securities and the rightful recipient of the benefits accorded; it often differs from the title holder.”
8 Detania Sukarja, Peranan Notaris dalam Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia , 2018
9 Anthony  Tiono dan R.  Arja  Sadjiarto, Penentuan  Beneficial  Owner  Untuk Mencegah  Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda , Tax and Accounting Review, 2013
10 John Avery Jones, The United Kingdom’s Influence on the OECD Model Tax Convention , British Tax Review, 2011
11 Financial Action Task Force, The FATF Recommendation, 2012
12 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, 1990
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Beberapa  ahli  hukum  lainnya  juga  mengidentifikasi  konsep-konsep  pemilik manfaat. Ada yang menyatakan karakteristik dari pemilik manfaat adalah orang yang menerima  suatu  materi  atau  pembayaran  (baik  dalam  bentuk  bunga,  royalty,  atau deviden)  dan  berhak  menggunakan  dan  menikmatinya,  namun  tidak  wajib  untuk meneruskan  materi  tersebut  kepada  orang  lain,  baik  berdasarkan  kontrak  ataupun hukum 13 .  Ada  pula  yang  menyatakan  bahwa  kepemilikan  manfaat  adalah  sebuah privilege dan memiliki satu ciri yang menonjol, yaitu orang yang secara hukum dan di atas kertas perjanjian tidak tercatat sebagai pemilik aset dari suatu perusahaan 14 .
Dalam  salah  satu  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  dikeluarkan  oleh  OECD, disebutkan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah pengungkapan dan  transparansi 15 .  Berkaitan  dengan  prinsip  ini,  maka  harus  dilakukan pengungkapan  atas  pemilik  manfaat  dari  suatu  perusahaan  kepada  publik  maupun regulator. Adapun tujuan dari dilakukannya hal ini adalah untuk mencegah tindakan- tindakan  melanggar  hukum,  seperti  penghindaran  pajak,  pencucian  uang,  dan pendanaan terorisme. Pengungkapan pemilik manfaat  ini juga merupakan  salah satu bentuk perlindungan kepada pemegang saham minoritas dengan jumlah saham yang terbatas  di  suatu  perusahaan 16 dikarenakan  adanya  risiko  penggelapan  aset perusahaan bagi pemilik perusahaan yang memiliki saham mayoritas dan kontrol atas perusahaan  tersebut  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadinya 17 .  Kegunaan pengungkapan  pemilik  manfaat  lainnya  adalah  memungkinkan  calon  investor  suatu perusahaan untuk membuat keputusan berinvestasi secara lebih baik.
Dalam  menyamarkan  pemilik  manfaat,  dikenal  lima  metode  yang  biasa digunakan oleh perusahaan 18 , sebagai berikut:
a. Pemegang saham atas nama ( nominee )
13 Bruno Da Silva, Evolution of Beneficial Ownership Concept: More than Half of Century of Uncertainty and What History Can Tell Us , 2017
14 Matthias Reinhard-DeRoo, Beneficial Ownership: Basic and Federal Indian Law Aspects of a Concept, 2013, hal.66-67.
15 OECD, Corporate Governance Principles , 2015
16 Fianna  Jurdant, Disclosure  of  Beneficial  Ownership  and  Control  in  Indonesia:  Legislative  and Regulatory  Policy  Options  for  Sustainable  Capital  Markets ,  OECD  Corporate  Governance  Working Paper, 2013
17 John  Kong  San  Ho, Disclosure  of  Beneficial  Ownership  of  Companies  in  Hongkong, Common  Law World Review, 2017
18 M.  Fenwick  and  Erik  P.M.  Vermeulen, Disclosure  of  Beneficial  Ownership  after  Panama  Papers, International Finance Corporate Governance Group, 2016

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Pemegang  saham  atas  nama  atau nominee pada  dasarnya  merupakan  perusahaan yang dibentuk atau individu yang ditunjuk untuk memegang saham dari satu atau lebih  pemilik  manfaat,  sehingga  secara  hukum  perusahaan  atau  orang  yang memegang  saham  itulah  yang  terdaftar  sebagai  pemilik  saham,  bukan  pemilik manfaatnya.
b. Akun Omnibus
Akun  Omnibus  merupakan  akun  sekuritas  yang  dibuka  atas  nama  penyedia  dan menjadi  akun  utama  yang  menampung  beberapa  akun  individu.  Tujuan  dari dibuatnya  akun  ini  biasanya  adalah  untuk  mengurangi  biaya  transaksi  prosedur kliring dan penyelesaian.
c. Derivatif
Derivatif merupakan instrument keuangan yang secara alaminya digunakan untuk melakukan  perlindungan  nilai  ekuitas.  Namun,  instrumen  ini  juga  sering digunakan  dalam  praktik hidden  ownership pemilik  manfaat,  terutama  yang berupa cash-settled equity derivative .
d. Struktur Piramida
Struktur  piramida  memungkinkan  pemegang  saham  untuk  memiliki  kendali dengan  besaran  investasi  yang  terbatas,  yaitu  dengan  melalui  beberapa  lapisan kepemilikan dan membagi investasi dengan pemegang saham lainnya.
e. Saham dengan hak suara yang banyak ( multiple voting rights shares )
Saham  ini  memberikan  kendali  kepada pemegang  saham melebihi jumlah  saham yang dimilikinya, terutama ketika pengambilan keputusan dalam RUPS.

## 2. Pengaturan Hukum Pemilik Manfaat
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal mengatur  mengenai  penanaman  modal  yang  dilakukan  oleh  penanam  modal domestik maupun asing. Dalam peeraturan ini memang tidak secara langsung membahas  mengenai  pengungkapan  pemilik  manfaat  di  perusahaan Indonesia, namun peraturan ini membahas mengenai salah satu metode yang digunakan  oleh  pemilik  manfaat  untuk  menyamarkan  status  kepemilikannya atas  aset  di  suatu  perusahaan  yaitu  melalui  saham  atas  nama  ( nominee ).
Dalam pasal 33 Undang-Undang ini menyebutkan larangan memegang saham atas nama dan konsekuensinya apabila hal tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang, yaitu:
1) Penanam  modal dalam negeri maupun  asing  yang melakukan penanaman modal  dalam  bentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  dilarang  untuk  membuat suatu  perjanjian  dan/atau  pernyataan  yang  menegaskan  adanya kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain 19 .
2) Apabila penanam modal dalam negeri dan asing membuat suatu perjanjian dan/atau  pernyataan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1),  perjanjian dan/atau pernyataan itu akan batal demi hukum.
Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa tidak adanya pemisahan antara kepemilikan  dengan  penerima  manfaat  dari  suatu  aset  dan  yang  menjadi pemilik dan penerima manfaat dari suatu aset adalah orang yang secara legal di  atas  kertas  perjanjian  diterangkan  sebagai  pemilik  dari  suatu  aset 20 . Sehingga  dalam  praktinya,  tidak  ada nominee  shareholder yang menandatangani  perjanjian  dan/atau  pernyataan  yang  menegaskan  bahwa sahamnya yang ada dalam suatu PT adalah atas nama orang lain.
b. Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2018  tentang  Penerapan  Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Pearturan  ini  merupakan  peraturan  yang  dibuat  dalam  rangka  untuk mengidentifikasi pemilik manfaat ( beneficial owner ) dari perusahaan sebagai upaya  pendeteksian  dan  pencegahan  tindakan-tindakan  yang  melanggar hukum  seperti  pencucian  uang,  pendanaan  terorisme,  dan  penghindaran pajak.  Peraturan  ini  dibuat  sebagai  bagian  dari  upaya  pemerintah  Indonesia untuk  menciptakan  transparansi  dalam  kepemilikan  korporasi  dan  untuk mencegah  dan  mengawasi  agar  entitas  tersebut  tidak  digunakan  untuk melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum. Korporasi yang termasuk
19 Tujuan dibentuknya ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya  perseroan yang secara normatif atau secara hukum dimiliki oleh seseorang, namun secara substansi dimiliki oleh orang lain. Penjelasan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
20 Detania Sukarja , Peranan Notaris dalam Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia , 2018
dalam peraturan  ini adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan bentuk Korporasi lainnya 21 .
Setiap  entitas  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  ini  diwajibkan untuk  menentukan  pemilik  manfaat  dari  entitas 22 yang  didefiniskan  sebagai pihak-pihak  yang  dapat  melakukan  penunjukan  atau  pemberhentian  Dewan Komisaris,  Direksi,  Pengurus,  Pembina,  atau  Pengawas  dari  suatu korporasi 23 . Jumlah pemilik manfaat dari korporasi adalah minimal berjumlah satu  orang  yang  memenuhi  kriteria  sesuai  dengan  bentuk  korporasi 24 . Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  pengaturan  pemilik  manfaat  dilakukan berdasarkan  bentuk  korporasinya  dan  memiliki  perbedaan  antara  yang  satu dengan  yang  lainnya.  Namun,  secara  umum  peraturan  ini  menetapkan pedoman  dan  parameter  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  pemilik manfaat dalam perusahaan, sebagai berikut:
1. Memiliki  saham/modal  usaha/penyertaan  dana  dalam  perusahaan  lebih dari 25% dan sudah dicantumkan dalam anggaran dasar.
2. Memiliki  hak  suara  dalam  perusahaan  lebih  dari  25%  dan  sudah dinyatakan dalam anggaran dasar.
3. Menerima  keuntungan  dari  perusahaan  lebih  dari  25%  dari  total keseluruhan keuntungan perusahaan.
4. Mempunyai  kewenangan  untuk  mengangkat  dan  memberhentikan, mengangkat, dan mengganti anggota direksi dan komisaris.
5. Mempunyai kewenangan untuk mengendalikan perusahaan tanpa otorisasi dari pihak manapun.
6. Menerima manfaat dari perusahaan.
7. Merupakan pemilik dari perusahaan tersebut.
21 Indonesia, Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun 2018 tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 2 angka 2
22 Indonesia, Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun 2018 tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  dan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme, Bab  II  Penetapan  Pemilik  Manfaat  Korporasi,  Pasal  3 angka 1
23 Indonesia, Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun 2018 tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2
24 Indonesia, Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun 2018 tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  dan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme, Bab  II  Penetapan  Pemilik  Manfaat  Korporasi,  Pasal  3 angka 2
Peraturan  ini  juga  menegaskan  kewajiban  korporasi  untuk  memberikan informasi  terkait  pemilik  manfaatnya  dengan  benar  kepada  otoritas  yang berwenang  dan  harus  disertai  oleh  surat  pernyataan  dari  korporasi  bahwa informasi  yang  diberikan  adalah  sepenuhnya  benar 25 .  Pihak  yang  dapat memberikan  informasi  mengenai  pemilik  manfaat  dari  Korporasi  adalah pendiri  atau  pengurus,  notaris,  atau  pihak  lain  yang  diberikan  kuasa  oleh korporasi  untuk  menyampaikan  informasi  tersebut 26 .  Peraturan  ini  juga mengatur kapan dilakukannya penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, yaitu  pada  saat  pendirian,  pendaftaran,  pengesahan,  persetujuan  atau perizinan usaha korporasi yang dilakukan melalui 27 :
1) Penyampaian  informasi  Pemilik  Manfaat  dalam  hal  korporasi  sudah menetapkan pemilik manfaat.
2) Menyampaikan surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan  informasi  pemilik  manfaat  kepada  instansi  yang berwenang, apabila korporasi belum menentukan pemilik manfaat.
Korporasi  juga  harus  menyampaikan  setiap  informasi  apabila  terjadi perubahan pemilik manfaat korporasi kepada instansi yang berwenang paling lama  tiga  hari  kerja  sejak  terjadinya  perubahan  informasi  pemilik  manfaat 28 dan  korporasi  juga  wajib  melakukan  pembaruan  atas  informasi  pemilik manfaat tiap tahunnya 29 .
25 Indonesia, Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun 2018 tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Bab III Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, Pasal 18 angka 1 dan 2 26 Indonesia, Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun 2018 tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Bab III Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, Pasal 18 angka 3
27 Indonesia, Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun 2018 tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Bab III Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, Pasal 19 angka 1
28 Indonesia, Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun 2018 tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Bab III Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, Pasal 20 angka 2
29 Indonesia, Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun 2018 tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian
3. Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat
a. Kedudukan Pemilik Manfaat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Pemberlakuan  Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2018  tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Tindak Pidana  Pendanaan  Terorisme  bertujuan  untuk  memperjelas  kedudukan pemilik  manfaat  secara  hukum.  Sebelum  peraturan  ini  diberlakukan, kedudukan  pemilik  manfaat  secara  hukum  belum  jelas  dan  belum  ada pedoman untuk mengenali pemilik manfaat suatu perusahaan.
Dalam  Peraturan  Presiden  ini,  dinyatakan  tiga  kriteria  atau  parameter yang digunakan dalam mengenali dan menentukan pemilik  manfaat, sebagai berikut:
1) Ultimate Power, yaitu penerima manfaat tidak selalu hanya individu yang terdaftar secara legal dalam anggaran dasar perusahaan.
2) Economic  Benefit, yaitu  penerima  manfaat  menerima  manfaat  langsung dari perusahaan. Tidak  selalu berperan  sebagai pemegang saham, pemilik manfaat  juga  memiliki  akses-akses  informasi  seperti cashflow keuangan perusahaan.
3) Control, yaitu penerima manfaat memiliki kekuatan untuk mengendalikan perusahaan.
b. Pengungkapan dan Tanggungjawab Hukum Pemilik Manfaat
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2018  tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Tindak Pidana  Pendanaan  Terorisme,  setiap  perusahaan  memiliki  kewajiban  untuk menerapkan  prinsip  mengenali  pemilik  manfaat,  yaitu  mengidentifikasi individu yang memiliki ultimate power, economic benefit, dan control dalam
Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Bab III Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, Pasal 21
suatu  perusahaan.  Selain  mengenali  pemilik  manfaatnya,  perusahaan  juga mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan  pelaporan  pemilik  manfaat  kepada Instansi  yang  berwenang.  Tetapi,  masih  ada  kendala  yang  dihadapi  dalam praktik ini karena kurangnya kesadaran beberapa perusahaan atas pentingnya pengungkapan  pemilik  manfaat.  Hal  ini  berakibat  kepada  sulitnya  penegak hukum untuk melacak dan menuntut tanggung jawab jika ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan.
Selain itu, pemilik manfaat juga memiliki tanggung jawab hukum kepada negara. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh pemilik  manfaat,  maka  proses  identifikasi  perbuatan  yang  menyebabkan kerugian perlu dilakukan 30 . Sebagai contoh, apabila pemilik manfaat terlibat dalam  tindak  pidana  pencucian  uang,  maka  tanggung  jawab  hukum  yang dilakukan oleh pemilik manfaat adalah berdasarkan kebenaran materiil, yaitu berdasarkan fakta hukum yang ada 31 .
Jika  melihat  dari  hukum  pidana  Indonesia,  pemilik  manfaat  dapat dimintai  pertanggungjawaban  hukum  atas  perbuatan  yang  memberikan kerugian  materiil  dengan  melakukan  perluasan  dari  apa  yang  dilakukan  dan apa  yang  menjadi  niatnya.  Hal  ini  dikenal  dengan  penyertaan  ( deelneming ). Terdapat  empat  jenis  penyertaan  yang  dinyatakan  dalam  pasal  55  KUHP, yaitu bagi mereka yang 32 :
1. Menyuruh melakukan
2. Turut melakukan
3. Menganjurkan untuk melakukan/menggerakkan untuk melakukan
4. Turut membantu/membantu melakukan
Keempat  bentuk  penyertaan  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan  pemilik manfaat.  Hal  ini  juga  didukung  dalam  pasal  10  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam
30 Adryan  Adisaputra,  Frisca  Yulita  Marscia,  &  Giraldin  Sarah  Margaretha, Pertanggungjawaban Beneficial Owner dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, 2019
31 Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., Pengantar Hukum Acara Pidana , http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf
32 Lobby Loeqman, Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana (Buku 2), (Jakarta:  Universitas Tarumanegara-UPT Penerbitan, 1996), hlm. 60
atau  di  luar  wilayah  Indonesia  yang  turut  serta  melakukan  percobaan, pembantuan,  atau  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  TPPU  dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal  5.  Dari  pernyataan  dalam  UU  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan KUHP, maka perluasan pertanggungjawaban pidana  kepada pemilik  manfaat juga merupakan hal yang mungkin untuk dilakukan dan pada dasarnya dapat digunakan  untuk  menjerat  pemilik  manfaat  yang  melakukan  perbuatan- perbuatan pidana yang memberikan kerugian bagi perusahaan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan-pembahasan  yang  sudah  dipaparkan  pada  bagian sebelumnya,  penulis  membuat  ikhtisar  bagi  pembahasan-pembahasan  tersebut sebagai berikut:
a. Pemilik  manfaat  ( beneficial  owner )  merupakan  pihak-pihak  yang  menerima manfaat  dan  mampu  menjalankan  kontrol  secara  mutlak  terhadap  perusahaan. Pemilik manfaat merupakan hal  yang harus dilaporkan dan diungkapkan  dengan tujuan pencegahan tindakan-tindakan yang melawan hukum, seperti penghindaran  pajak,  pencucian  uang,  dan  pendanaan  terorisme.  Selain  itu pengungkapan  pemilik  manfaat  juga  memiliki  tujuan  untuk  memberikan perlindungan  kepada  pemegang  saham  minoritas  yang  memiliki  saham  dengan jumlah  yang  terbatas  di  suatu  perusahaan.  Namun,  tidak  semua  perusahaan mengerti akan tujuan hal ini. Dalam praktiknya, terdapat lima metode yang dapat digunakan  oleh  pemilik  manfaat  untuk  menutupi  identitasnya  sebagai  pemilik manfaat  dari  suatu  perusahaan  yaitu  dengan  menggunakan  saham  atas  nama ( nominee ),  akun  omnibus,  derivatif,  struktur  piramida,  dan  saham  dengan  hak suara yang banyak.
b. Prinsip pengenalan dan pengungkapan pemilik  manfaat di perusahaan  Indonesia diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2018  tentang  Penerapan Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Tindak  Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam Perpres  ini, diatur mengenai pedoman pengenalan pemilik manfaat dan parameter untuk mengidentifikasi pemilik manfaat, yaitu: a) Memiliki  saham/modal usaha/penyertaan dana dalam perusahaan  lebih dari 25%
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dan  sudah  dicantumkan  dalam  anggaran  dasar,  b)  Memiliki  hak  suara  dalam perusahaan  lebih  dari  25%  dan  sudah  dinyatakan  dalam  anggaran  dasar,  c) Menerima  keuntungan  dari  perusahaan  lebih  dari  25%  dari  total  keseluruhan keuntungan  perusahaan,  d)  Mempunyai  kewenangan  untuk  mengangkat  dan memberhentikan, mengangkat, dan  mengganti anggota direksi dan  komisaris,  e) Mempunyai  kewenangan  untuk  mengendalikan  perusahaan  tanpa  otorisasi  dari pihak  manapun,  f)  Menerima  manfaat  dari  perusahaan,  dan  g)  Merupakan pemilik dari perusahaan tersebut.
c. Dalam  hal  kedudukan  dan  tanggung  jawab  hukum  pemilik  manfaat,  kedudukan pemilik  manfaat  secara  hukum  sudah  lebih  diperjelas  dalam  Perpres  13/2018, yaitu  seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  pemilik  manfaat  suatu  perusahaan apabila  memenuhi  tiga  parameter,  yaitu ultimate  power,  economic  benefit, dan control. Secara  tanggungjawab  hukum,  pemilik  manfaat  dapat  dimintai pertanggungjawaban  hukum  ketika  terdapat  suatu  tindakan  melawan  hukum seperti  contohnya  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  korporasi dengan melakukan penyertaan ( deelneming ).

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku dan Jurnal
Adisaputra,  A.,  Marscia,  F.  Y.,  &  Margaretha,  G.  S.  (2019,  March  1). Pertanggungjawaban  Beneficial  Owner  dalam  Praktik  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  di  Pasar  Modal. Retrieved  from  Himpunan  Konsultan  Hukum  Pasar  Modal: https://hkhpm.com/wp- content/uploads/2019/03/AILRC_UI_GIRALDIN_FRISCA_ADRYAN.pdf Black, H. C. (1990). Black's Law Dictionary. St. Paul Minn: West Publishing Co.
DeRoo, M. R. (2013). Beneficial Ownership: Basic and Federal Indian Law Aspects of a Concept. Springer.
OECD. (2015). Corporate Governance Principles.
Easterbrook,  F.,  &  Fischel,  D.  (1991).  The  Economic  Structure  or  Corporate  Law. Harvard University Press .
FATF. (2014). FATF Guidance: Transparency and Beneficial Ownership.
Fenwick, M., & Vermeulen, E. P. (2016). Disclosure of Beneficial Ownership after The Panama Papers. International Finance Corporate Governance Group .
Force, F. A. (2012). The FATF Recommendation.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Hiariej, E. O. (2016). Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta: Universitas Terbuka. Ho,  J.  (2017).  Disclosure  of  Beneficial  Ownership  of  Companies  in  Hongkong. Common Law World Review , 251-268.
Jones,  J.  A.  (2011).  The  United  Kingdom’s  Influence  on  the  OECD  Model  Tax Convention. British Tax Review .
Jurdant,  F.  (2013).  Disclosure  of  Beneficial  Ownership  and  Control  in  Indonesia: Legislative  and  Regulatory  Policy  Options  for  Sustainable  Capital  Markets. OECD Corporate Governance Working Paper .
Loeqman,  L.  (1996). Percobaan,  Penyertaan,  dan  Gabungan  Tindak  Pidana  (Buku
2). Jakarta: Universitas Tarumanegara.
OECD. (2016). Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Listed Company in Asia.
Silva, B. D. (2017). Evolution of the Beneficial Ownership Concept: More than Half of Century of Uncertainty and What History Can Tell Us. Frontiers of Law in China , 501-523.
Sukarja,  D.  (2018). Peranan  Notaris  dalam  Pengungkapan  Beneficial  Ownership  di Indonesia. Seminar Nasional Notariat , (pp. 1-23).
Tiono, A., & Sadjiarto, R. A. (2013). Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan  Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda. Tax  and  Accounting Review , 1-13.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2018  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali Pemilik  Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana