Volume 11 Nomor 1 (2021) 34-40

## JURNAL KEBIDANAN
p-ISSN: 2089-7669 ; e - ISSN: 2621-2870
http://dx.doi.org/10.31983/jkb.v11i1.6404
The Implementation of Integrated Antenatal Care In BEmNOC and non-BEmNOC Health Service In Semarang
Suryani Yuliyanti 1 , Putri Vinorica 2 , Ratnawati 3
1 Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3 Jl. Kaligawe Raya Km. 4, Terboyo Kulon, Genuk, Semarang City, Central Java 50112
Corresponding author: Suryani Yuliyanti Email: suryaniyuliyanti@unissula.ac.id
Received: October 12 th , 2020; Revised: October 27 th , 2020; Accepted: February 08 th , 2020

## ABSTRACT
The  maternal  mortality  rate  in  Central  Java  is  ranked  4th  in  Indonesia.  Implementation  of  quality Antenatal Care (ANC) can reduce maternal mortality (MMR) through early detection in pregnancy. ANC services can be carried out both at BEmNOC (Basic Emergency Obstetric Care) and non-BEmNOC primary health care services (PHC). All PHC are given the same authority in terms of early detection and services for  pregnant  women.  This  study  aims  to  determine  the  relationship  of  the  health  centers  status  and  the implementation of integrated antenatal care in the Semarang municipality. This was a cross sectional design carried  out  on  140  samples  taken  by  consecutive  sampling  divided  into  primary  health  care  services BEmNOC  and  non-BEmNOC  70  samples  each.  The  implementation  of  integrated  ANC  was  measured using 50 checklists consisting of 13, 12 and 25 checklist of first, second and third  trimester sequentially and divided in two value namely do and not do. The relationship between the health center status and the implementation of the integrated ANC was further analyzed by Chi-square test using SPSS 22 software. The study found that the number of samples implementing an integrated ANC in the BEmNOC PHC group was  81.4%  (57  samples)  while  the  non-BEmNOC PHC  group  was  32.9%  (23  samples).  Chi-square  test showed a significant difference between the status of the PHC and the implementation of the ANC (p = 0,000; PR value = 2.47). It was concluded that there was a significant correlation between the health center status and the implementation of ANC in Semarang municipality.

## Keyword: integrated antenatal care; BEmNOC; PHC

## Pendahuluan
Kematian ibu di negara berkembang (Afrika Sub-Sahara dan Asia Tenggara) termasuk Indonesia masih tinggi, berkontribusi sekitar 86 % dari seluruh kematian ibu yang ada di dunia [1]. Provinsi Jawa Tengah,  Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur  memiliki jumlah  kematian  ibu  lebih  banyak  dibandingkan provinsi lain di Indonesia selaras dengan banyaknya jumlah  penduduk  di  ketiga  provinsi  tersebut  [2]. Angka kematian ibu (AKI) di Semarang menduduki peringkat  ke-4  di  Jawa  Tengah  [3,4].  Berbagai strategi  telah  diterapkan  untuk  menurunkan  angka
kematian ibu, seperti pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan  melalui  penyediaan  puskesmas  PONED dan pengangkatan bidan komunitas untuk melakukan  pendampingan  ibu  hamil  [5].  Meski demikian  berbagai  kelainan  saat  kehamilan  perlu diketahui  melalui  pemeriksaan  antenatal  care terpadu(ANC).  ANC  terpadu  diperlukan  untuk menghindari missed  opportunity dalam  deteksi kelainan dalam kehamilan [6].
Antenatal  care (ANC)  yang  berkualitas dinilai dapat menurunkan AKI melalui deteksi dini kelainan dalam kehamilan. ANC terpadu
didefinisikan sebagai pelayanan antenatal komprehensif  dan  terpadu  yang  diberikan  kepada semua ibu hamil dan merupakan standar pelayanan kesehatan  yang  diberikan  minimal  4  kali  selama masa kehamilan untuk ibu hamil [7]. ANC terpadu bertujuan  untuk  memenuhi  hak  setiap  ibu  hamil memperoleh  pelayanan  antenatal  yang  terpadu sehingga  mampu  menjalani  kehamilan  dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang  sehat  [6,7].  Pemeriksaan  ANC  terpadu meliputi  pemeriksaan  kunjungan  pertama  sampai keempat,  dan  penatalaksanaan  komplikasi  dalam kehamilan.  Standar  pemeriksaan  terdiri  dari pemeriksaan  berat  badan,  lingkar  lengan  atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri,  denyut jantung janin, presentasi janin, imunisasi tetanus toxoid, dan pemberian tablet besi minimal 90 tablet. ANC juga termasuk pemeriksaan laboratorium darah meliputi golongan darah, hemoglobin, hepatitis antigen, gula darah, malaria, Tuberculosis, sifilis, selain itu juga diperiksa    BTA  sputum  dan  protein  urin.serta tatalaksana kasus [6,7]. Dalam pedoman pelayanan ANC terpadu disebutkan bahwa perlunya keterlibatan dokter umum, dokter gigi dan ahli gizi yang bersama-sama memberikan pelayanan antenatal di puskesmas (tabel 1) [8].
Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan menunjukan  bahwa  pemeriksaan  ANC  belum berkualitas  dan  tidak  lengkap meningkatkan risiko kematian  ibu  hingga  7,86  kali.  Ibu  yang  tidak pernah  atau  ≤  4  kali  memeriksakan  kehamilan berisiko kematian 3,5 kali lebih besar daripada ibu yang  memeriksakan  kehamilan  ≥  4  kali  [9]. Penelitian  di  Puskesmas  Bantul  Yogyakarta menyatakan  37,1  %  ANC  terpadu  belum dilaksanakan  secara  berkualitas  [10].  Pelayanan ANC  terpadu  seharusnya  dapat  dilaksanakan  di semua  fasilitas  kesehatan,  baik  tingkat  lanjut (rumah sakit) maupun tingkat pertama(puskesmas) termasuk  puskesmas  PONED  (Pelayanan  Obstetri Emergensi  Dasar)  dan  non-PONED  [11,12]. Puskesmas mampu PONED merupakan puskesmas yang  memiliki  kemampuan  menyelenggarakan pelayanan  kegawatan/komplikasi  obstetri  dan neonatal  dasar  dalam  24  jam  sehari  dan  7  hari seminggu  [13].  Secara  umum  sumber  daya  yang dimiliki oleh puskesmas PONED lebih lengkap bila dibandingkan  puskesmas  non-PONED.  Dalam  hal pelayanan ANC, baik puskesmas PONED maupun non-PONED  memiliki  sarana  prasarana,  maupun jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang tersedia secara  standar  sama  untuk  dapat  memenuhi pelayanan  ANC  terpadu  [14].  Meski  demikian, penelitian di Jawa Barat menyebutkan bahwa ANC
yang  dilakukan  di  Puskesmas  PONED  lebih lengkap bila dibandingkan puskesmas non-PONED [15].
Adanya  bukti  kesenjangan  antara  peraturan dan  implementasi,  dan  sedikitnya  penelitian  yang menganalisis  kelengkapan  prosedur  peneriksaan ANC  terpadu  di  Puskesmas  PONED  dan  non- PONED  memotivasi  peneliti  untuk  mengetahui lebih  lanjut  tentang  pelayanan  ANC  terpadu  di kedua  puskesmas  tersebut  yang  seharusnya  dapat diberikan dengan kualitas yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menilai ANC terpadu di puskesmas PONED dan non-PONED, sekaligus mengkorelasikan status puskesmas tersebut terhadap pelaksanaan ANC terpadu. Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait peningkatan  pelaksanan  ANC  terpadu  yang berkualitas di seluruh puskesmas, sehingga deteksi dini  kondisi  patologis  bisa  dilakukan  dengan  baik dan diharapkan angka kematian ibu akan turun.

## Metode Penelitian
Penelitian  observasional  analitik  dengan desain  cross  sectional  dilakukan  pada  Ibu  hamil yang memeriksakan kehamilan K1-K4 di Puskesmas.  Pengambilan sampel dilakukan secara consecutive sampling di 2 puskesmas PONED dan 2  Puskesmas  non-PONED  dengan  jumlah  masing- masing  35  sampel  setiap  puskesmas.  Data pelayanan ANC terpadu dinilai berdasarkan catatan medik pasien dengan pedoman chesklist pemeriksaan  ANC  terpadu  yang  ditetapkan  oleh Kementerian  Kesehatan  tahun  2012.  Cheklist penilaian  terdiri  dari  50  prosedur  pemeriksaan, meliputi:  13  pemeriksaan  yang  wajib  dilakukan  di trimester  1,  12  ceklist  pemeriksaan  di  trimester  2, dan 25 ceklist di trimester 3 [6,7]. Penilaian terdiri dari  2  pilihan  yaitu  dilakukan  (diberi  nilai  1)  dan tidak  dilakukan  (diberi  nilai  0).  Selanjutnya dilakukan  penjumlahan  terhadap  hasil  penilaian. ANC  terpadu  ditetapkan  bila  seluruh  prosedur berdasarkan usia kehamilan yang tercantum dalam checklist dilakukan, sedangkan ANC tidak terpadu ditetapkan  bila  terdapat  salah  satu  prosedur  yang tidak dilakukan. Hubungan antara status puskesmas dengan  pelaksanaan  ANC  terpadu  selanjutnya dianalisis  dengan  uji  Chi-square  menggunakan software SPSS 22. Penelitian ini telah memperoleh persetujuan  etik  dari  Komisi  Bioetik  Penelitian Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas  Islam  Sultan  Agung,  dengan  nomor 707/X/2019/Komisi Bioetik.

## Hasil dan Pembahasan

## Tabel 1.
Daftar prosedur pemeriksaan  yang wajib dilakukan pada setiap kunjungan ANC Jenis pemeriksaan Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3 0 1 0 1 0 1 0 1 Keadaan umum ✓ ✓ ✓ ✓ Suhu Tubuh ✓ ✓ ✓ ✓ Tekanan Darah ✓ ✓ ✓ ✓ Berat Badan ✓ ✓ ✓ ✓ LILA ✓ TFU ✓ ✓ ✓ Presentasi Janin ✓ ✓ ✓ DJJ ✓ ✓ ✓ Pemeriksaan Hb ✓ ✓ Golongan Darah ✓ Protein Urin ✓ ✓ ✓ Gula Darah / Reduksi ✓ ✓ ✓ ✓ Hepatitis ✓ Darah Malaria BTA Darah Sifilis ✓ * Serologi HIV ✓ USG Profesi Kesehatan yang melayani Bidan ✓ ✓ ✓ ✓ Dokter Umum ✓ ✓ ✓ ✓ Petugas Gizi ✓ ✓ ✓ ✓
*Prosedur pemeriksaan wajib di Kota Semarang.

## Tabel 2.
Karakteristik Ibu Hamil di Empat Puskesmas di Semarang Tahun 2019
Karateristik ANC terpadu ANC tidak terpadu P N Persentase (%)  N Persentase (%) Tingkat pendidikan (n) SMP SMA D2 S1 9 66 1 4 11,3 82,5 1,30 5 10 47 0 3 16,7 78,3 0 5 0,639 Usia (n) <20 tahun 20-35 tahun >35 tahun 1 71 8 1,3 88,8 10 0 52 8 0 86,7 13,3 0,48 Status Obstetri (n) Gravida (G) 1 2 3 4 31
29
18 2 38,8 36,3 22,5 2,5 18 29 12 1 30 48,3 20 1,7 0,740

## RP = Rasio Prevalence

## Tabel 3.

## Pemenuhan Kriteria Pemeriksaan ANC berdasarkan Status Puskesmas
Skor Pemeriksaan ANC Puskesmas PONED Puskesmas non-PONED Memenuhi Tidak memenuhi Memenuhi Tidak memenuhi Trimester 1 Pemeriksaan fisik Pemeriksaan Lab Darah Edukasi 61(87,19%) 70(100)% 70(100)% 9(12,9%) 0 0 23(32,9%) 70(100)% 70(100)% 47(67,1%) 0 0 Trimester 2 Pemeriksaan fisik Pemeriksaan Lab Darah Edukasi 57(81,4%) 57(81,4%) 70(100)% 13(18,6%) 13(18,6%) 0 47(67,1%) 23(32,9%) 70(100)% 23(32,9%) 47(67,1%) 0 Trimester 3 Pemeriksaan fisik Pemeriksaan Lab Darah Edukasi 57(81,4%) 27(38,6%) 70(100)% 13(18,6%) 43(61,4%) 0 28(40%) 11(15,7%) 70(100)% 42(60%) 59(84,3%) 0 Pemenuhan ANC per semester Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3 60(85,7%) 57(81,4%) 57(81,4%) 10(14,3%) 13(18,6%) 13(18,6%) 23(32,9%) 23(32,9%) 28(40%) 47(67,1%) 47(67,1%) 42(60%) Pelaksanaan ANC terpadu 57(81,4%) 13(18,6%) 23(32,9%) 47(67,1%) Skor Pemeriksaan ANC Nilai Maksimum Nilai Minimum Rata-Rata 54 43 50,3 - - - 54 43 47 - - -
Penelitian ini didapatkan total 140 ibu hamil yang  melakukan  pemeriksaan  ANC  di  puskesmas. Sebagian  besar  ibu  berpendidikan  SMA,  dengan usia termuda 19 tahun dan tertua berusia 39 tahun, rata-rata  usia  responden  adalah  27,59.  Sebagian besar responden dalam penelitian sedang mengalami  kehamilan  yang  pertama,  dan  tidak pernal mengalami keguguran. Didapatkan sebanyak 80  ibu  hamil  (57,1%)  telah  mendapatkan
pemeriksaan  ANC  terpadu.  Data  karakteristik responden penelitian dan performa layanan ANC
terpadu  tiap  puskesmas  selengkapnya  ditampilkan dalam  2Prosentase  kelengkapan  pelayanan  ANC terpadu  pada  puskesmas  PONED  (81,4%)  lebih tinggi  bila  dibandingkan  puskesmas  non-PONED (32,9%).  Informasi  lengkap  tentang  rincian pelaksanaan ANC terpadu pada seluruh puskesmas dapat dilihat pada tabel 3.
Paritas (P) 0
1 2 3 31 33 15
1 38,8 41,3 18,8 1,3 19 33 8 0 31,7 55 13,3 0 0,946 Abortus (A) 0 1 2
73 7 0
93,3 8,8 0 56 3 1 91,3 5 1,7 0,937 Tempat Pemeriksaan Puskesmas PONED Puskesmas non-PONED 57 23 81,4 32,9 13 60 18,6 42,9 0,000 RP= 2,47
Penelitian ini melaporkan bahwa pelaksanaan ANC  terpadu  tidak  terpenuhi  pada  prosedur pemeriksaan fisik, dan  laboratorium. Pemeriksaan fisik yang jarang dilakukan pada tiap
trimester adalah pemeriksaan kondisi umum, ketika dilakukan  klarifikasi  pada  bidan  pelaksana  di masing-masing  puskesmas  mengatakan  bahwa pemeriksaan kondisi umum selalu dilakukan hanya tidak  dituliskan  dalam  rekam  medis.  Sedangkan pemeriksaan  lab  darah  terdapat  kekurangan pemeriksaan yang bervariasi pada pemeriksaan gula darah dan protein urin pada pemeriksaan kunjungan ke 2, 3 dan 4. Serta beberapa pelayanan ANC tidak melakukan pemeriksaan hemoglobin pada kunjungan ke 3. prosedur edukasi dan pemeriksaan oleh  multi  profesi  telah  dilaksanakan  sesuai checklist penilaian ANC terpadu.   Pada trimester 2 salah satu dari pemeriksaan gula darah dan protein urin  tidak  dilakukan.  Berdasarkan  wawancara, alasan  tidak  dilakukannya  pemeriksaan  tersebut adalah  keterbatasan  reagen  dan  atau  pasien  datang saat  usia  kehamilan  dibawah  20  minggu  sehingga belum  ada  indikasi  pemeriksaan  protein  urin. Sedangkan alasan tidak dilakukannya pemeriksaan laboratorium  darah  pada  trimester  3  dan  4  adalah karena keterbatasan reagen.
Sebagian besar ibu hamil berada pada rentang usia  20  sampai  35  tahun,  sehingga  dapat disimpulkan  sebagian  besar  responden  berada dalam  usia  yang  aman  untuk  kehamilan.  Hasil  ini selaras  dengan  penelitian  Purboningsih  yang melaporkan  ibu  hamil  pada  kelompok  usia  20-30 tahun sebanyak 69,2% [16]. Selaras dengan temuan penelitian  ini,  Dewi  menyatakan  bahwa  tingkat pendidikan  paling  banyak  diantara  responden penelitiannya  adalah  lulusan  SMA  (53,5%)  [17]. Kedua  penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa pendidikan  dan  umur  sangat  berpengaruh  penting dalam  kepatuhan  memeriksakan  ANC  [16,17]. Kepatuhan  pemeriksaan  ANC  pada  penelitian  ini paling  banyak  pada  usia  20-35  tahun,  sedangkan untuk  usia  dibawah  20  tahun  sangat  tidak  patuh untuk  pemeriksaan  ANC,  hal  ini  dimungkinkan karena  usia  dibawah 20  tahun belum  ada kesiapan untuk  kehamilan  baik  secara  fisik  maupun  psikis [16,17].  Semakin  muda  usia  ibu,  kepatuhan memeriksakan ANC semakin rendah [16,17]. Pada penelitian ini, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap  pelayanan  ANC  terpadu,  hal  ini  berbeda dengan penelitian Dewi (2013) yang menunjukkan bahwa  tingkat  pendidikan  berpengaruh  terhadap pelayanan ANC terpadu [17]. Dalam penelitian ini, indikator ANC terpadu hanya ditetapkan berdasarkan  kriteria  pemberi  layanan  kesehatan sehingga  variabel  karakteristik  pasien  tidak  di analisis  lebih  lanjut.  Kusumo  2016  melaporkan bahwa Ibu dengan primigravida lebih patuh dalam memeriksakaan ANC karena kecemasan kehamilan
pertama sangat tinggi. Sedangkan, ibu hamil dengan multigravida lebih tidak patuh dalam memeriksakan ANC karena kecemasaan lebih rendah, dikarenakan sudah pernah hamil sebelumnya. Ibu hamil dengan paritas  0-2  merasa  bahwa  pemeriksaan  kehamilan merupakan suatu kewajiban dalam setiap kehamilan sehingga  merasa  perlu  untuk  rutin  dalam memeriksakan kehamilannya. Sedangkan ibu hamil dengan  paritas  tinggi  cenderung  menganggap bahwa  dirinya  telah  memiliki  pengalaman  dalam kehamilan  dan  persalinan,  sehingga  tidak  terlalu mengkhawatirkan  kehamilannya  saat  ini  [18]. Berbeda dengan penelitian tersebut, faktor gravida, paritas dan jumlah abortus pada penelitian ini tidak ada  hubungan  dengan  pelaksanaan  ANC  terpadu, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan ANC  terpadu  pada  kedua  kelompok  tidak dipengaruhi oleh karakteristik pasien.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa puskesmas  PONED  2,47  kali  melakukan  ANC terpadu  dibandingkan  dengan  puskesmas  non- PONED  dalam  memberikan  pelayanan  ANC terpadu.  Hasil  penelitian  ini  selaras  dengan  hasil penelitian  Joko  Irianto  (2015)  menyatakan  bahwa pelaksanaan ANC terpadu dilakukan lebih lengkap 68  %  di  Puskesmas  PONED  daripada  Puskesmas non-PONED [15]. Peraturan menteri kesehatan No 97  tahun  2014  mempertegas  ketentuan  dan kewenangan pemeriksaan ANC terpadu yang harus dilakukan secara lengkap dan multiprofesi dari K1 sampai  K4  baik  dilaksanakan  di  Puskesmas PONED  maupun  puskesmas  non-PONED  [19]. Meski  demikian  implementasi  peraturan  tersebut belum  dapat  dijalankan  karena  berbagai  faktor meliputi  keterbatasan  tenaga  kesehatan,  sarana prasarana  maupun  faktor  kepatuhan  pasien  yang seluruhnya memerlukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut.
Kekurangan  prosedur  pemeriksaan  fisik kondisi  umum  ibu  hamil pada  pelayanan  antenatal care  terpadu  lebih  disebabkan  oleh  kurangnya kedisiplinan  profesi  kesehatan  yang  memeriksa dalam pengisian rekam medik. Penelitian di sebuah rumah  sakit  di  Bogor  menyatakan  bahwa  sistem reward  and  punishment  yang  baik,  dan  dukungan dari  rekan  kerja  dapat  meningkatkan    kepatuhan pengisian  rekam  medik  oleh  profesi  medis  [20]. Penelitian  di  Lamongan  Jawa  Timur menyebutkan bahwa  tidak  lengkapnya  pengisian  rekam  medik disebabkan  oleh  kurangnya  monitoring  yan dilakukan  oleh  bagian  rekam  medik  terhadap pengisian rekam medis pasien [21].
Pemeriksaan  laboratorium  bagi  ibu  hamil pada kunjungan ke 2,3 dan 4 meliputi protein urin
dan  gula  darah,  serta  pemeriksaan  HB  pada kunjungan  ke  3  tidak  dilakukan  secara  lengkap dikarenakan  keterbatasan  analis  laboratorium  dan banyaknya  jumlah  pasien  yang  harus  diperiksa. Berdasarkan observasi rata-rata permintaan laboratorium per hari adalah sebanyak 20 sampai 35 sample  dengan  jumlah  1  analis  yang  bertugas  dan jam  kerja  selama  7-8  jam.  Temuan  penelitian  ini selaras  dengan  penelitian  Marlisman  (2017)  yang melaporkan  bahwa  pemeriksaan  ibu  hamil  pada trimester  kedua  kurang  lengkap  dikarenakan keterbatasan  waktu  petugas  laboratorium  untuk memeriksa  [22].  Sumber  Daya  manusia  seperti Bidan,  dokter  dan  petugas  laboratorium  dalam pemeriksaan ANC setiap trimester merupakan salah satu  faktor  yang  berpengaruh  dalam  pelaksanaan ANC  di  puskesmas,  keterbatasn  jumlah  pemberi layanan dan banyaknya tuas yang harus diselesaikan merupakan  hambatan  dalam  pelayanan  ANC terpadu.  Secara  umum,  puskesmas  PONED memiliki jumlah dokter dan bidan lebih banyak bila dibandingkan dengan puskesmas non-PONED, hal ini  terkait  dengan  jumlah  layanan  dan  tugas  yang harus  dilakukan  oleh  Puskesmas  PONED.  Meski demikian  dalam  hal  pelayanan  ANC  terpadu, Puskesmas  PONED  dan  non-PONED  telah dilengkapi  dengan  fasilitas  dan  tenaga  kesehatan yang  mampu  melakukan  pelayanan  ANC  secara terpadu.  Faktor  pembeda  puskesmas  PONED  dan non-PONED  adalah  kemampuan  memberikan tatalaksana pada kegawatan dasar bidang maternal, sehingga dalam pelayanan ANC terpadu seharusnya dapat dilaksanakan di seluruh puskesmas.

## Simpulan
Pelaksanaan  Antenatal  Care  terpadu  lebih banyak  dilakukan  di  Puskesmas  PONED  (57,1%) bila dibandingkan Puskesmas non-PONED (42,9%),  dan  secara  statistik,  status  puskesmas berhubungan  dengan  pelayanan  ANC  terpadu. Evaluasi pelaksanaan ANC seharusnya ditambahkan  dengan  menilai  kualitas  pelayanan menggunakan  checklist  pelayanan  ANC  terpadu untuk mengurangi miss opportunity  dalam
tatalaksana kehamilan. Perlunya dilakukan penelitian tentang berbagai faktor yang mempengaruhi  dari  Pelayanan  ANC  terpadu  di setiap  puskesmas,  meliputi  kuantitas  dan  kualitas petugas,  utilisasi  sarana  dan  prasarana,  kerjasama antar  tenaga  kesehatan,  dan  kepatuhan  ibu  hamil sebagai  hal  yang  penting  untuk  dipertimbankan dalam  perumusan  kebijakan  pelayanan  ANC  yang leih berkualitas.

## Ucapan Terimakasih
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada seluruh  staff  Puskesmas  Genuk,  Puskesmas Pandanaran,  Puskesmas  Bangetayu,  Puskesmas Halmahera.

## Daftar Pustaka
[1]  WHO,  UNICEF,  UNDFPA  WBG.  Trends  in maternal mortality: 2000 to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and  the  United  Nations  Population  Division. Geneva:  World  Health  Organization;  2019. 2019.
[2]  Ministry  of  health  Republic  of  Indonesia. Indonesia health profile 2017. 2018.
[3]  Semarang  Health  office.  Semarang  Health Profile  2017.  Semarang:  Semarang  Health office; 2018. https://doi.org/10.2307/1942600.
[4]  Buehler JW, Hopkins RS, Overhage JM, Sosin DM, Tong V. Framework for evaluating public health surveillance systems for early detection of outbreaks: recommendations from the CDC Working  Group.  MMWRRecommendations
Reports Morb Mortal Wkly ReportRecommendations  Reports  /  Centers Dis Control 2004;53:1. https://doi.org/rr5305a1 [pii]. [5]  Semarang  District  Health  Office.  Health Profile of Semarang 2018. 2018.
[6]  Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia  Nomor  97  Tahun  2014.  Pelayanan Kesehatan masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan,  dan  Masa  Sesudah  melahirkan,
Penyelengaraan  Kontrasepsi,  serta  Pelayanan Kesehatan  Seksual.  Kementrian  Kesehat Indones 2014. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324. 004. [7]  Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat KKRI. Pedoman Pelayanan Antenatal
Terpadu. 2010. [8]  Kementerian  Kesehatan  RI.  PMK  No.  97
Tahun  2014  Tentang  Pelayanan  Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan,  Dan  Masa  Sesudah  Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan  Kesehatan  Seksual  2014:1–119. https://doi.org/10.1300/J064v05n01_12.
[9]  Aeni N. Faktor Resiko Kematian Ibu. Kesmas,
J Kesehat Masy Nas 2011;7.
https://doi.org/10.21109/kesmas.v7i10.4.
[10] Norananda  W,  Mufdlilah.  Analisis  faktor tenaga kesehatan yang mempengaruhi pelaksanaan  pelayanan  antenatal  care(ANC) terpadu  di  Puskesmas  Sradakan  Bantul Yogyakarta  Tahun  2013.  STIKES  Aisyiyah Yogyakarta, 2013.
[11] Susyanty AL, Lestary H, Raharni. Pelaksanaan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi  Dasar  (Poned)  Di  Puskesmas Kabupaten  Karawang.  Bul  Penelit  Kesehat 2016;4:265–78. https://doi.org/10.22435/bpk.v44i4.5491.265- 278.
[12] Rahayu  LDP.  Tentang  Hubungan  Kualitas Pelayanan  Antenatal  Care  (ANC)  Dengan Tingkat  Kepuasan  Ibu  Hamil  Di  Puskesmas Karanganyar  Kabupaten  Purbalingga.  Bidan Prada  J Ilm Kebidanan 2015;6 No. 2:106–15. https://doi.org/10.1111/j.1751- 7893.2012.00388.x.
[13] Rahma A, Arso SP, Suparwati A. Implementasi Fungsi Pokok Pelayanan Primer Puskesmas Sebagai Gatekeeper Dalam
Program  Jkn  (Studi  Di  Puskesmas  Juwana Kabupaten Pati). J Kesehat Masy 2015;3:1–11.
[14] Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan  Masyarakat.  2014  2014:1–24. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324. 004.
[15] Irianto  J,  Suharjo  S.  Peranan  Puskesmas Mampu  PONED  dalam  Penurunan  Angka Kematian  Ibu  (The  Contribution  of  Public Health Center to Reducing Maternal Mortality). Bul Penelit Sist Kesehat
2016;19:1–9.
https://doi.org/10.22435/hsr.v19i1.4984.1-9.
[16] Purboningsih  T.  Hubungan  Pengetahuan  Ibu Hamil  Tentang  ANC  (Antenatal  care) Terhadap Perilaku Kunjungan ANC (Antenatal Care).  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta, 2014.
[17] Dewi  S,  Putri  K,  Christiani  N,  Nirmasari  C. Hubungan Usia Ibu Hamil dengan Kepatuhan ANC di Puskesmas Suruh Kabupaten Semarang. J Keperawatan Matern 2015;3:33– 41.
[18] Kusumo  bayu ardo. Hubungan antara tingkat pengetahuan  ibu  hamil  multigravida  dengan kepatuhan kunjungan antenatal care di wilayah kerja puskesmas kartasura 2016.
[19] Handayani  S,  Irine  Kartasurya  M,  Sriatmi  A, Akbid Estu Utomo Boyolali Jl Tentara Pelajar D,  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat  Universitas Diponegoro  M,  Kunci  K,  et  al.  Analisis Pelaksanaan  Pelayanan  Obstetri  Neonatal Emergensi  Dasar  (PONED)  di  Puskesmas Poned kabupaten Kendal. Pros Semin Ilm Nas Kesehat 2010:2338–694.
[20] Kencana G, Rumengan G, Hutapea F. Analisa Kepatuhan Pengisian Berkas Rekam Medis di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit X. J Manaj Kesehat  Yayasan  RSDr  Soetomo  2019;5:27. https://doi.org/10.29241/jmk.v5i1.127.
[21] Mawarni  D,  Wulandari  RD.  Identifikasi ketidaklengkapan  rekam  medis  pasien  rawat inap Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. J Adm Kesehat Indones 2013;1:192–9.
[22] Marlisman  DP.  Gambaran  Mutu  Pelayanan Antenatal  Care  di  Puskesmas  Ciputat  Timur Tahun  2017.  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.