## Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang
Pertiwi Dessi Utami
(Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: tiwi.utami@gmail.com)
Herlina Helmy
(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: : lynnherlin@gmail.com)

## Abstract
This research is aimed to examine and find out empirical evidence of the tax rate, information technology and taxationand  justice  system  of  taxation  on  tax  evasion.  Sampled  used  in  this  research  are  individual  taxpayers who do business at Padang City. The data are collected using simple random sampling method. The analysis of this  research  employs  multiple  regression.  Result  show  that  tax  rate  havesignificant  effect  on  tax  evasion, information  technology  and  taxationhave  significant  effect  on  tax  evasion,  and  justice  system  of  taxation  have positive significant effect on tax evasion.
Keyword: tax rate, information technology and taxation, justice system of taxation, tax evasion

## 1. Pendahuluan
Perekonomian  suatu  negara  khususnya negara  berkembang  tidak  dapat  dilepaskan  dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh  negara.Salah  satu  pemasukan  terbesar  adalah dari  sektor  pajak.  Pajak  memberikan  konstribusi yang cukup besar bagi negara karena dengan pajak yang  diterima  oleh  negara  dapat  digunakan  untuk meningkatkan  pembangunan  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Mengingat  pentingnya  pajak  bagi negara maka diharapkan penerimaan pajak meningkat  setiap  tahunnya.  Untuk  itu  Dirjen  Pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut.
Menurut Mardiasmo (2006:1) pajak merupakan  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  undang-undang  (dapat  dipaksakan) dengan  tidak  mendapatkan  jasa  timbal  (kontra prestasi)  secara  langsung  dapat  ditujukan  dan digunakan  untuk  pembiayaan  umum.  Penerimaan pajak  dapat  berasal  dari  Pajak  Penghasilan  (PPh) dari  sektor  migas  dan  non  migas,  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPn),  Pajak  Atas  Penjualan Barang  Mewah  (PPnBM),  Bea  Perolehan  Atas Tanah  Dan  Bangunan  (BPHTB),  penerimaan  bea cukai, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan pajak- pajak lainnya.
Dari  pengertian  pajak  di  atas  terlihat  jelas bahwa  pajak  mempunyai  kecenderungan  dan karakteristik  hubungan  yang  searah,  dimana  ada pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar (rakyat)  dan  pihak  satu  lagi  (negara)  yang  tidak mempunyai  kewajiban  apapun  untuk  memberikan jasa  timbal  balik  kepada  pembayar.  Tidak  adanya kontraprestasi atau jasa imbal balik dan pemerataan pembangunan  yang  belum  maksimal  menyebabkan
para  wajib  pajak  (pembayar  pajak)  mencari  cara untuk  mengurangi  beban  pajak  terutang  yang  akan dibayarkannya  kepada  negara.  Salah  satu  caranya adalah  dengan  melakukan  penggelapan  pajak  atau tax evasion .
Menurut  Siahaan  (2010)  penggelapan  pajak merupakan  perbuatan  yang  melanggar  undang– undang  pajak.  Misalnya  wajib  pajak  tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Penggelapan pajak juga dianggap sebagai penghindaran pajak secara illegal. Hal ini termasuk ke  dalam  perbuatan  kriminal  karena  menyalahi aturan yang  berlaku  dalam undang-undang. Menurut  Xynas  (2011)  penggelapan  pajak (tax evasion) adalah  usaha  untuk  mengurangi  hutang pajak yang bersifat tidak legal (Unlawful) . Penggelapan  pajak  secara  umum  bersifat melawan  hukum  dan  mencakup  perbuatan  tidak sengaja melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak.  Penggelapan  pajak  ini  terjadi  sebelum  SKP dikeluarkan.  Hal  ini  merupakan  pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan  diri  dari  pajak  atau  mengurangi  dasar penetapan  pajak  dengan  cara  menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.
Faktor  paling  utama  yang  menjadikan  para wajib  pajak  lebih  memilih  tindakan  penggelapan pajak (tax  evasion) daripada  penghindaran  pajak adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan  wawasan  dan  pengetahuan  yang  luas serta  berkompeten  di  bidangnya  dimana  mereka mengetahui  seluk  beluk  peraturan  perundang– undangan  tentang  perpajakan  sehingga  dapat menemukan  sejumlah  celah  ysng  digunakan  untuk mengurangi  beban  pajak  yang  dibayarkan  tanpa melanggar peraturan yang ada.
Beberapa  penelitian  terdahulu  seperti  Ayu (2009),  Suminarsasi  (2012),  Rahman  (2013),  Daan Permatasari (2013) telah  meneliti  mengenai  faktor- faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Atas dasar  ketidak  konsistennya  hasil  temuan  beberapa peneliti,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  kembali  mengenai  pengaruh  tarif  pajak, teknologi  dan  informasi  sistem  perpajakan,  dan keadilan  sistem  perpajakan  sebagai  faktor  yang mempengaruhi tax evasion .
2. Telaah Literatur Dan Perumusan Hipotesis 2.1 Penggelapan Pajak Mardiasmo
(2009)
mendefinisikan penggelapan pajak ( taxevasion ) sebagai usaha yang dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk  meringankan beban  pajak  dengan  cara  melanggar  undang- undang.  Dikarenakan  melanggar  undang-undang, karena  penggelapan  pajak  ini  dilakukan  para  wajib pajak  dengan  menggunakan  cara-cara  yang    tidak legal.  Para  wajib  pajak  sama  sekali  mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisidata dengan tidak lengkap dan tidak benar.
Siahaan  (2010:110)  mengatakan  bahwa penggelapan  pajak  sebagai  usaha-usaha  yang digunakan  oleh  wajib  pajak  untuk  mengelak  dari kewajiban pajak yang sesungguhnyadan merupakan perbuatan  yang  melanggar  undang-undang  pajak. Dampaknya menimbulkan sejumlah akibat serius di berbagai  bidang  kehidupan  masyarakat,  antara  lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.

## 2.2 Tarif Pajak
Pemungutan  pajak  tidak  dapat  terlepas  dari keadilan,  hanya  keadilan  yang  dapat  menciptakan keseimbangan  sosial,  yang  sangat  penting  untuk kesejahteraan  umum  dan  dapat  mencegah  segala macam  sengketa  dan  pertengkaran  (R.Santoso Brotodihardjo).
Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif-tarif  pajak  yang  proposional  atau  sebanding (Siti Kurnia Rahayu, 2010:86)
Menururt  Mardiasmo  (2009:9)  pajak  dipungut berdasarkan  tarif.  Ada  empat  macam  tariff  pajak, yaitu  tariff  proposional,  tarif  tetap,tarif  progresif, dan  tarif  degresif.  Tarif  proporsional  berupa  tarif persentase  yang  tetap  terhadap  berapa  pun  jumlah yang dikenakan pajak. Sehinggabesarnyapajak yang terutang  proposional  terhadap  besarnya  nilai  yang dikenai pajak. Tarif tetap berupa jumlah yang tetap (sama)  terhadap  berapapun  jumlah  yang  dikenai pajak,    sehinggabesarnyapajakyang  terutang  tetap. Tarif  progresif  berupa  persentase  tarif  yang digunakan  semakin  besar  bila  jumlah  yang  dikenai pajak  semakin  besar.  Tarif  degresif  berupa persentase  tarif  yang  digunakan  semakin  kecil  bila jumlah dikenai pajak semakin besar.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  adalah tarif  pajak  adalah  ketentuan  besar  kecilnya  pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak  yang  menjadi  tanggungannya.  Semua  jenis pajak  mempunyai  tarif  yang  berbeda-beda.  Tarif pajak  untuk  pajak  bumi  dan  bangunan  berbeda dengan tarif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perbedaan tarif pajak disebabkan  oleh  karena  sistem  pajak  Indonesia yang  menggunakan  sistem  tarif  pajak  progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan- kebijakan  yang  membedakan  tarif  pajak  sesuai dengan  keadaan  ekonomi  negara  dan  program pembangunan.

## 2.3 Teknologi dan Informasi Perpajakan
Ditjen  Pajak  telah  melakukan  beberapa reformasi  perpajakan  dan  modernisasi  administrasi perpajakan berlandaskan case management . Seiring dengan itu, Ditjen Pajak juga melakukan kampanye sadar  dan  peduli  pajak,  pengembangan  bank  data dan Single  Identification  Number serta  langkah- langkah lainnya yang sedang dan terus dikembangkan. Ke depan, Ditjen Pajak merencanakan mengimplementasikan program modernisasi  perpajakan  secara  komprehensif  yang mencakup  semua  lini  operasi  organisasi  secara nasional (Sadhani, 2005).
Konsep modernisasi administrasi perpajakan    pada      prinsipnya    adalah  perubahan pada  sistem  administrasi  perpajakan  yang  dapat mengubah  pola  pikir  dan  perilaku  aparat  serta  tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat  Jenderal  Pajak(DJP)  menjadi  suatu institusi  yang  profesional  dengan  citra  yang  baik  d imasyarakat.
Menurut  Rahayu  dan  Lingga  (2009), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan  dalam  penerapan  sistem  administrasi perpajakan  modern  yang  memiliki  ciri  khusus antara  lain  struktur  organisasi  yang  dirancang berdasarkan  fungsi,  tidak  lagi  menurut  seksi-seksi berdasarkan jenis  pajak.Perbaikan pelayanan   bagi setiap  wajib    pajak  melalui  pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung keberatan wajib pajak.
Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti  kemajuan  teknologi  dengan  pelayanan yang  berbasis e - system seperti e -SPT, e - Filing , e - Payment , dan e - Registration yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang  ditunjang  dengan  penerapan  Kode  Etik Pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  mengatur perilaku  pegawai dalam  melaksanakan  tugas  dan pelaksanaan good governance .

## 2.4 Pengertian Keadilan Sistem Perpajakan
Menurut  Adam  Smith  dalam  Zain  (2008), prinsip  yang    paling  utama  dalam    rangka pemungutan    pajak      adalah    keadilan    dalam
perpajakan    yang  dinyatakan  dengan  suatu pernyataan  bahwa  setiap  warga  negara  hendaklah berpartisipasi  dalam    pembiayaan  pemerintah, sedapat  mungkin  secara  proporsional    sesuai dengan  kemampuan  masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan  penghasilan  yang  diperoleh wajib  pajak  dengan    perlindungan    yang dinikmatinyadari negara.
Mardiasmo  (2009)  mengutarakan  bahwa sesuai    dengan  tujuan  hukum,  yakni  mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan  harus  adil.  Adil  dalam  perundang- undangan  diantaranya  mengenakan  pajak  secara umum  dan  merata,  serta  disesuaikan  dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan  adil  dalam  pelaksanaannya  dengan memberikan hak  kepada semua  wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran  dan  mengajukan  banding  kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

## 2.5 Pengembangan Hipotesis
2.5.1 Hubungan  Tarif  Pajak  terhadap Tax Evasion Menurut Inggrid dan Herry (2013) penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan.Tarif  pajak  adalah  presentase  untuk menghitung  besarnya  pajak  terutang  (pajak  yang harus  dibayar).  Pemberlakuan  tarif    pajak mempengaruhi  wajib  pajak  dalam  hal  pembayaran pajak. Sedangkan menurut Rahayu (2010) pemberlakuan  tarif  pajakyang  rendah  membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya.
Meskipun  masih  ingin  berkelit  dari  pajak, mereka  tidak  akan  terlalu  membangkang  terhad apaturan  perpajakan  karena  harta  yang  berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pemberlakuan tarif  pajak  yang  tinggi,  masyarakat  semakin  serius berusaha  untuk  terlepas  dari  jeratan  pajak  yang menghantuinya.  Wajib  pajak  ingin  mengamankan hartanya  sebanyak  mungkin  dengan  berbagai  cara karena  mereka  tengah  berusaha  untuk  mencukupi berbagai  kebutuhan  hidupnya.  Masyarakat  tidak ingin  apa  yang  telah  diperoleh  dengan  kerja  keras harus  hilang  begitu  saja  hanya  karena  pajak  yang tinggi.  Berdasarkan  uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1: Persepsi  terhadap  tarif  pajak  berpengaruh positif terhadap tax evasion . 2.5.2 Hubungan Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion . Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan  kepatuhan  wajib  pajak  bisa  meningkat seiring  dengan  dipermudahnya  cara  pembayaran dan  pelaporan  pajak.  Stephana  (2009)  mengatakan
bahwa  penggunaan  teknologi  dalam  pencarian informasi  maupun  pembayaran  pajak  oleh  orang pribadi  masih  sangat  rendah.  Sebagian  besar  wajib pajak  masih  menggunakan  sistem  pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak. Ditjen Pajak sebagai organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola perpajakan menyadari  sepenuhnya    bahwa    tanpa    adanya improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika  yang  berkembang  dimasyarakat  terutama dinamika bisnis tidak akan dapat diantisipasi. Yang lebih penting lagi, pemanfaatan teknologi informasi secara  maksimal  akan  mendukung  program transparansi dan keterbukaan, dimana kemungkinan terjadinya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN). Termasuk  di  dalamnya  penyalahgunaan  kekuasaan juga  dapat  diminimalisir.  Berdasarkan    uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H2: Persepsi  terhadap  teknologi  dan  informasi sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion .
2.5.3 Hubungan  Keadilan  Sistem  Perpajakan terhadap Tax Evasion Pemungutan  pajak  harus  bersifat  adil  dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang  harus  sebanding  dengan  kemampuannya untuk  membayar  pajak  ( ability  to  pay) dan  sesuai dengan  manfaat  yang  diterima  wajib  pajak.  Teori keadilan  (John  Rawls,1971)  menyatakan  bahwa pemungutan  pajak  harus  bersifat  final,  adil  dan merata.  Keadilan  sistem  perpajakan  akan  memicu seberapa besarnya kecenderungan untuk melakukan tax evasion . Menurut Permatasari (2013) semakin tidak adil sistem  perpajskan  yang  berlaku  menurut  wajib  pajak maka    kepatuhan    menurun  dan  akan  cenderung memicu  tindakan  penggelapan  pajak.  Berdasarkan uraian  tersebut  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut:
H3: Persepsi  terhadap  keadilan  sistem  perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion.

## 2.5.4 Model Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, model penelitian yang diusulkan adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Model Penelitian
3. Metode Penelitian
3.1 Jenis Penelitian Penelitian  ini  adalah  penelitian  kausalitas, yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen.  Penelitian  ini  akan  menguji  pengaruh tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan terhadap  penggelapan  pajak  (studi  empiris  pada wajib pajak orang pribadi di  kota Padang).

## 3.2 Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang terdiri  atas  objek/subjek  yang  mempunyai  kualitas dan  karakteristik  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulan (Sugiyono,  2011:90). Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  wajib  pajak  yang  melakukan kegiatan  usaha  yang  terdaftar  efektif  di  KPP Pratama kota Padang sebanyak 35.053 WPOP.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan metode simple random sampling. Untuk menentukan berapa sampel yang diambil, digunakan  rumus  dari Taro  Yamane (dalam Ridwan,  2008)  jumlah  populasi  di  dapat  data  dari KPP  Pratama  Padang  pada  tahun  2013  tercatat 35.053 wajib pajak orang pribadi. Sehingga didapat jumlah sampel 100.

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian adalah  menggunakan  data  primer.  Data  ini  berupa kuesioner  yang  telah  diisi  oleh  para  WP  yang menjadi  responden  terpilih  dalam  penelitian  ini. Kuesioner  merupakan  teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  dengan  memberikan  seperangkat pernyataan  tertulis  kepada  responden untuk menjawabnya.  Responden  penelitian  diharapkan mengembalikan kuesioner ini kepada peneliti dalam waktu yang ditentukan.

## 3.4 Variabel Penelitian
Menurut Mudrajad (2003:26) variabel terikat
( dependent  variable )  adalah  variabel  yang  menjadi perhatian  utama  dalam  sebuah  pengamatan. Pengamatan akan mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya  yang  terjadi  kemudian.  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tax evasion (Y). Menurut Mudrajad (2003:42) variabel bebas ( independent  variable )  adalah  variabel  yang  dapat mempengaruhi  perubahan  dalam  variabel  terikat dan  mempunyai  pengaruh  positif  atau  negatif  bagi variabel  terikat  lainnya.  Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  variabel  bebas  adalah  tarif  pajak  (X 1 ), teknologi  dan  informasi  perpajakan  (X 2 ),  dan keadilan sistem perpajakan (X 3 ).

## 3.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
3.5.1 Uji Validitas Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan  benar-benar telah mampu  mengkur  dan  mengungkapkan  data  yang diteliti  secara  tepat.  Sebelum  kuesioner  dibagikan kepada responden, peneliti terlebih dahulu melakukan  uji  pendahuluan  ( pilot  test )  yang dilakukan  dengan  menyebarkan  minimal  30 kuesioner  kepada  mahasiswa  jurusan  Akuntansi Fakultas Ekonomi  Universitas Negeri Padang  yang telah  lulus  mata  kuliah  Perpajakan  dan  Perpajakan Lanjutan.  Uji  validitas  ini  menggunakan  rumus korelasi product moment . Dari print  out SPSS  versi  16.0  dapat  dilihat dari Corrected  item-total  correlation .  Jika  nilai r hitung <  dari  r tabel ,  maka  nomor  item  tersebut  tidak valid,  sebaliknya  jika  nilai  r hitung >  dari  r tabel maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk  analisis  selanjutnya.  Bagi  item  yang  tidak valid,  maka  item  yang  memiliki  nilai  r hitung yang paling  kecil  dikeluarkan  dari  analisis,  kemudian dilakukan  analisis  yang  sama  sampai  semua  item dinyatakan valid.
3.5.2 Uji Reliabilitas Setelah dilakukan pengujian validitas penulis  akan  melakukan  uji  reliabilitas  yang dimaksudkan  untuk  mengetahui  sejauhmana  hasil pengukuran  tetap  konsisten.  Suatu  kuesioner dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban seseorang  terhadap  pernyataan  adalah  konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2007:41).

## 3.5.3 Tolak Ukur Coba Instrumen
Hasil  pengujian  ini  bertujuan  untuk  melihat seberapa  kuat  butir-butir  variabel  yang  ada  pada penelitian ini. Untuk  melihat  validitas dari  masing- masing  item  kuesioner  digunakan Corrected  Item- Total Correlation . Jika r hitung besar dari r tabel maka dapat  dikatakan  valid.  Uji  coba  instrumen dilakukan  pada  mahasiswa  Akuntansi  Fakultas Ekonomi UNP dengan syarat telah mengambil mata kuliah Perpajakan dan Perpajakan Lanjutan dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.
Untuk  melihat  validitas  dari  masing-masing item  kuesioner  digunakan Corrected  Item-Total Correlation .  Jika  r hitung besar  dari  r tabel maka  dapat dikatakan valid. Dimana r tabel untuk n = 30-2 = 28 adalah  0.306.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data didapat  nilai Corrected  Item-Total  Correlation untuk  masing-masing  item  variabel  X 1 ,  X 2 ,  X 3 dan Y  semuanya  di  atas  r tabel .Jadi  dapat  dikatakan bahwa  semua  item  pertanyaan  variabel  X 1 ,  X 2 ,  X 3 dan Y adalah valid.

## 3.6 Uji Asumsi Klasik
Pengujian  asumsi  klasik  bertujuan  untuk melihat  kelayakan  model  serta  untuk  mengetahui apakah  terdapat  pelanggaran  asumsi  klasik  dalam
model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik.
Terdapat  tiga  asumsi  dasar  yang  harus dipenuhi oleh model regresi pada penelitian ini agar parameter estimasi tidak bias, yaitu:
1.   Uji Normalitas
Sebelum  melakukan  pengujian  terhadap hipotesis,  terlebih  dahulu  dilakukan  uji  normalitas untuk  mengetahui  metode  statistik  yang  akan digunakan. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah  distribusi  sebuah  data  mengikuti  atau mendekati  nomal.  Uji  normalitas  dapat  dilakukan dengan  metode kolmogorov  smirnov ,  dengan melihat  signifikan  pada  0,05.  Jika  nilai  signifikan yang  dihasilkan  >0,05  maka  akan  berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolienaritas
Multikolienaritas  adalah  situasi  adanya korelasi  variabel-variabel  bebas  diantara  satu dengan  lainnya,  maka  salah  satu  variabel  bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflantion Factor (VIF) < 10 dan tolerance > 0.1.

## 3. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varians  dari  residual  atas  satu pengamatan  ke  pengamatan  lain  (nilai error nya). Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain  tetap  maka  disebut  homokedastisitas  dan  jika berbeda  maka  disebut  heterokedastisitas.  Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Glejser . Uji Glejser mengusulkan  untuk  meregres  nilai  absolut  residual terhadap  variabel  independen.  Pengujian  ini membandingkan  signifikansi  dari  uji  tersebut terhadap  α  sebesar  5%.  Apabila  signifikansi  lebih dari 5% berarti tidak mengandung heterokedastisitas.

## 3.7 Teknik Analisis Data
3.7.1 Analisis Deskriptif
Verifikasi  data  yaitu  dengan  memeriksa kembali  kuesioner  yang  telah  diisi  oleh  responden untuk  memastikan apakah  semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden.

## 3.7.2 Analisis Data
a. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Menurut Ghozali (2007:83), koefisien determinasi (R 2 ) mengukur seberapa jauh kemampuan  model  menerangkan  variasi  variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol  dan  satu.  Nilai  (R 2 )  yang  kecil  berarti kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam menjelaskan  variasi  variabel  dependen  amat
terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel- variabel  independen  memberikan  hampir  semua informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi variabel-variabel dependen.
b. Persamaan Regresi Berganda
Hipotesis  dalam  penelitian  ini  akan  diuji dengan  menggunakan  regresi  berganda.  Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji yang digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Y = a+b 1 X 1 +b 2 X 2+ b 3 X 3 +e Keterangan: Y  = penggelapan pajak A  = konstanta dari keputusan regresi b 1-3 = koefisien regresi variabel bebas ke-1 X 1 = tarif pajak X 2 = teknologi dan informasi perpajakan X 3 = keadilan sistem perpajakan e  = standar eror
c. Uji F-statistik Uji  F  dilakukan  untuk  menguji  apakah secara  serentak  variabel  independen  mampu menjelaskan  variabel  dependen  secara  baik  atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak. Nilai Sig < 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel dependen. Apabila nilai sig lebih kecil dari derajat  signifikasi,  maka  persamaan  regresi  yang diperoleh  dapat  diandalkan  (sudah fix ).  Dengan menggunakan rumus:
Keterangan: R 2 = koefisien determinasi berganda n  = banyaknya sampel
k  = jumlah variabel bebas
d. Uji t (Hipotesis) Uji  ini  digunakan  untuk  melihat  pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat.  Patokan  yang  digunakan  adalah  dengan membandingkan  nilai  signifikansi  yang  dihasilkan dengan  α  =  0,05  atau  nilai  t hitung >  t tabel. Kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut: 1. Jika  signifikan  <  0,05,  t hitung >  t tabel dan  nilai koefisien β positif, maka hipotesis diterima.
2. Jika  signifikan  <  0,05,  t hitung >  t tabel dan  nilai koefisien β negatif, maka hipotesis ditolak.
3. Jika  signifikan  >  0,05  dan  t hitung <  t tabel maka hipotesis ditolak.
4. Hasil Dan Pembahasan
4.1 Distribusi Variabel Penggelapan Pajak (Y)
Distribusi  frekuensi  skor  penggelapan  pajak dengan  6  item  pernyataan.  Berdasarkan  tabel distribusi  frekuensi  variabel  penggelapan  pajak  di atas dapat dilihat bahwa variabel penggelapan pajak memiliki tingkat capaian tertinggi pada item nomor 1, yaitu 79,18% dengan kategori baik.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak dapat menyampaikan SPT dengan benar pengisiannya,  lengkap  dan  memberikan  keterangan yang benar serta tepat waktunya,  sedangkan tingkat capaian terendah  yaitu item  nomor 3,  yaitu sebesar 73,87%  dengan  kategori  baik.  Untuk  rata-rata tingkat  capaian    responden  variabel  ini  adalah 736,12%.  Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa total  capaian  responden  untuk  variabel  kinerja organisasi pelayanan pablik adalah baik.
4.2 Distribusi Variabel Tarif Pajak (X 1 ) Distribusi frekuensi skor tarif  pajak dengan 7    item  pernyataan.  Berdasarkan  tabel  distribusi frekuensi  tarif  pajak  di  atas  dapat  dilihat  bahwa variabel  tarif  pajak  memiliki  tingkat  capaian tertinggi  pada  item  nomor  1,  yaitu  89,19%  dengan kategori  sangat  baik.  hal  ini  menunjukkan  bahwa wajib  pajak  dapat  memahami  dengan  baik penghitungan pajak yang terutang.
Sedangkan  tingkat  capaian  terendah  yaitu item  nomor  2,  yaitu  sebesar  80,20%  dengan kategori  baik.  Untuk  rata-rata  tingkat  capaian responden  variabel  ini  adalah  86,41%.  oleh  karena itu, dapat dipahami bahwa total capaian  responden untuk variabel tarif pajak adalah sangat  baik.
4.3 Distribusi  Sistem  Teknologi  dan  Informasi Perpajakan (X 2 ) Distribusi  frekuensi  skor  sistim  teknologi dan  informasi  perpajakan  dengan  9    item pernyataan.  Berdasarkan  tabel  distribusi  frekuensi sistem  teknologi  dan  informasi  perpajakan  di  atas dapat  dilihat  bahwa  variabel  teknologi  dan informasi  perpajakan  memiliki  tingkat  capaian tertinggi  pada  item  nomor  2,  yaitu  88,77%  dengan kategori sangat baik.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan  di  KPP  Pratama  Padang  sudah  berbasis online,    sedangkan  tingkat  capaian  terendah  yaitu item  nomor  6,  yaitu  sebesar  80,61%  dengan kategori  baik.  Untuk  rata-rata  tingkat  capaian responden variabel ini adalah 84,53%. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa total capaian  responden untuk  variabel  sistim  teknologi  dan  informasi perpajakan adalah sangat baik.
4.4 Distribusi Variabel Keadilan Sistem Perpajakan (X 3 )
Distribusi  frekuensi  skor  keadilan  sistem perpajakan dengan 6  item pernyataan. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi keadilan sistem
perpajakan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  variabel kedilan sistem perpajakan memiliki tingkat capaian tertinggi  pada  item  nomor,  yaitu  91,22%  dengan kategori sangat baik.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak dikenakan  pajak  setara  dengan  tingkat  penghasilan yang diperoleh, sedangkan tingkat capaian terendah yaitu  item  nomor  3,  yaitu  sebesar  63,88%  dengan kategori  sangat  baik.  Untuk  rata-rata  tingkat capaian    responden  variabel  ini  adalah  80,24%. Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa  total capaian    responden  untuk  variabel  keadilan  sistem perpajakan  adalah sangat  baik.

## 4.5 Statistik Deskriptif
Sebelum  dilakukan  pengujian  data  secara statistik  dengan  lebih  lanjut,  terlebih  dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  dapat memberikan  gambaran  tentang  masing-masing variabel  yang  akan  diteliti.  Dalam  penelitian  ini yang  menjadi  variabel  terikat  adalah  penggelapan pajak  dan  variabel  bebasnya  adalah    tarif  pajak, system  teknologi  dan  informasi  perpajakan  serta keadilan sistem perpajakan.
Dari  hasil  pengolahan  data  terlihat  bahwa variabel  penggelapan  pajak  (Y)  memiliki  nilai rata-rata  sebesar  22.8367  dengan  standar  deviasi 2.71951  dan  memiliki  skor  minimum  17  dan maksimum  30.  Untuk  variabel  Tarif  Pajak  (X1) memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  30.2449  dengan standar  deviasi  2.59683,  memiliki  skor  minimum 22  dan  maksimum  35.  Untuk  variabel  Sistim Teknologi  Dan  Informasi  Perpajakan  (X2) memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  38.0408  dengan standar  deviasi  3.10609,  memiliki  skor  minimum 31  dan  maksimum  45.  Dan  untuk  variabel keadilan sistim perpajakan (X3) memiliki rata-rata sebesar  24.0714  dengan  standar  deviasi  1.98058, memiliki skor minimum 19 dan maksimum 28.
4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian
4.6.1 Uji Validitas
Untuk  melihat  validitas  dari  masing-masing item  kuesioner,  digunakan Corrected  Item-Total Colleration. Jika  r hitung >  r tabel ,  maka  data  dikatakan valid,  dimana  r tabel untuk  N  =  98,  adalah  0,1654. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  didapatkan bahwa nilai Corrected Item-Total Colleration untuk masing-masing  item  variabel  X 1 ,  X 2 dan  Y semuanya di atas r tabel.
Untuk  instrumen  penggelapan  pajak  (y) diketahui  nilai corrected  item-total  correlation terkecil 0,415 untuk instrumen tarif pajak (x 1 ) nilai instrumen  terkecil  adalah  0,383  untuk  instrument teknologi  dan  informasi  perpajakan  (x 2 )  memiliki nilai  terkecil  0,378  dan  untuk  instrument  keadilan sistem perpajakan  (x 3 ) memiliki nilai terkecil 0,362
4.6.2 Uji Reliabilitas Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar- benar  bebas  dari  kesalahan,  sehingga  diharapkan dapat  menghasilkan  hasil  yang  konstan.  Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel, jika nilai cronbach’s alpha dari  masing-masing  instrumen  pernyataan lebih  besar  dari  0,6  (Ghozali,  2011).  Dari  nilai cronbach’s  alpha dapat  disimpulkan  bahwa instrumen  pertanyaan  adalah  reliabel  karena memiliki nilai Cronbach’s alpha lebih dari 0,6. Hasil  pengolahan  terdapat  nilai  keandalan Cronbach’sAlpha yaitu untuk instrumen penggelapan  pajak  adalah  0,817,  untuk  instrumen tarif  pajak  adalah  0,806  untuk  instrumen  teknologi dan  informasi  perpajakan  adalah  0,827  dan  untuk keadilan sistem perpajakan  adalah 0,729. Dari data ini  menunjukkan  bahwa  nilai Cronbach’s  Alpha berada pada kisaran diatas 0,60 ini mengindikasikan  bahwa  semua  instrumen  pada penelitian dapat dikatakan telah reliabel.

## 4.7 Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan  data  yang  telah  dikumpulkan, kemudian  dilakukan  analisis  untuk  pernyataan penelitian.  Dalam  melakukan  analisis  digunakan teknik regresi berganda (penelitian yang mempunyai variabel independen lebih dari dua).Kegiatan  perhitungan  statistik  menggunakan SPSS  16.  Sebelum  data  diolah  dengan  regresi berganda maka uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan  bahwa  data  yang  diperoleh  beserta variabel  penelitian  layak  untuk  diolah  lebih  lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:

## 4.7.1 Uji Normalitas Residual
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  sebuah  regresi,  variabel  pengganggu atau residual  memiliki distribusi  normal. Pengujian normalitas  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan One  Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test ,  dengan taraf  signifikan  0,05  atau  5%.  Jika  signifikan  yang dihasilkan > 0,05maka distribusi datanya dikatakan normal.  Sebaliknya  jika  signifikan  yang  dihasilkan < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal Setelah  dilakukan  pengolahan  data,  didapat hasil yang menunjukkan nilai signifikansi 0,977. Ini berarti  nilai  signifikansi  lebih  besar  0,05.  Ini mengindikasikan  bahwa  data  tersebut  sudah terdistribusi dengan normal.

## 4.7.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya kolerasi  antar  variabel  bebas  atau  independen. Untuk  menguji  adanya  multikolinearitas  dapat dilihat  melalui  nilai Variance  Inflantion  Factor (VIF) dan tolerance  value untuk  masing-masing variabel  independen.  Apabila tolerance  value di
atas  0,10  dan  VIF  kurang  dari  10  maka  dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.
Hasil  perhitungan  nilai  tolerance  dan  VIF. Nilai  tolerance  untuk  variabel  tarif  pajak  (X1) sebesar  0,890  dengan  nilai  VIF  sebesar  1,123. Untuk  variabel  sistem  teknologi  dan  informasi perpajakan (X2) mempunyai nilai tolerance sebesar 0,947  dengan  nilai  VIF  sebesar  1,056.  Sedangkan untuk  variabel  keadilan  sistim  perpajakan  (  X3) mempunyai  nilai  tolerance  sebesar  0,930  dengan nilai  VIF  sebesar  1,075.  Masing-masing  variabel independen  tersebut  memiliki  angka  tolerance  > 0,10  dan  VIF  <  10,  jadi  dapat  disimpulkan  bahwa tidak terdapat gejala multikolonieritas antar variabel independen.

## 4.7.3 U ji Heterokedastisitas
Uji  heterokedastisitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi terjadi  ketidaksamaan  varians  dari  residual  atas satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Jika varians  dari  residual  suatu  pengamatan  ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.  Pengujian  ini  membandingkan signifikan  dari  uji  ini,  jika  signifikan  di  atas  5% maka  disimpulkan  model  regresi  tidak  mengan- dung adanya heteroskedastisitas.
Setelah  dilakukan  pengolahan  data,  didapat hasil  yang  menyatakan  bahwa  hasil  perhitungan hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan  bahwa  level  sig  >  0,05  yaitu  untuk variabel tarif pajak (X1) senilai 0,072 > 0,05. Untuk variabel sistem teknologi dan informasi perpajakan (X2)  senilai  0,067  >  0,05.  Sedangkan  untuk keadilan  sistim  perpajakan  (X3)  adalah  senilai 0,052  >  0,05.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa penelitian  ini  bebas  dari  gejala  heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

## 4.8 Metode Analisis
4.8.1 Uji Regresi Berganda
Analisis  data  untuk  pengujian  hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda.Analisis  regresi  berganda  digunakan untuk  mengukur  pengaruh  antara  lebih  dari  satu variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.Dari  hasil pengolahan  data  SPSS,  didapat  nilai sig sebesar 0,001  <  0,05  sehingga  model  regresi  yang  dipakai dapat  digunakan.  Pada  tabel  18  dapat  dianalisis model estimasi sebagai berikut:
Y = 11,518 + 0,270X1 - 0,193X2 + 0,436X3
Angka  yang  dihasilkan  dari  pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:
a. Konstanta (α) Nilai  konstanta  yang  diperoleh  adalah 11,518.  Hal  ini  berarti  apabila  variabel-variabel independen tidak ada, maka besarnya penggelapan
pajak  yang terjadi adalah senilai 11,518 satuan.
b. Koefisien Regresi (X1) Tarif Pajak. Nilai  koefisien  regresi  variabel  tarif  pajak (X1)  adalah  sebesar  0,270.  Hal  ini  menunjukkan bahwa jika tarif pajak menurunt satu satuan, maka penggelapan  pajak    akan  menurun  sebesar  0,270 satuan.
c. Koefisien  regresi  (X2)  Sistim  Teknologi  Dan Informasi Perpajakan. Nilai  koefisien  regresi  variabel  Sistim Teknologi Dan Informasi Perpajakan (X2) sebesar -  0,193.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika  nilai
Sistim  Teknologi  Dan  Informasi  Perpajakan meningkat  satu  satuan,  maka  penggelapan  akan meningkat sebesar - 0,193.
d. Koefisien  regresi  (X3)  keadilan  sistem perpajakan.
Nilai  koefisien  regresi  variabel  keadilan sistim  perpajakan  (X3)  adalah  sebesar  0,436.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  jika  nilai  keadilan  sistim perpajakan menurun satu satuan, maka penggelapan pajak akan menurunt sebesar 0,436.
4.8.2 Adjusted R 2
Uji  ini  bertujuan  untuk  mengukur  seberapa jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan variabel-variabel terikat. Koefisien determinasi ( R 2 ) menunjukkan  proporsi  yang  diterangkan  oleh variabel independen dalam model terhadap variabel terikat,  sisanya  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang tidak dimasukkan dalam model.
Setelah  dilakukan  pengolahan  data,  didapat hasil  yang  menyatakan  bahwa  nilai Adjusted  R 2 yang diperoleh sebesar 0,119
Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen  terhadap  variabel  dependen  sebesar 11,9%.  dan  sisanya  sebesar  88,1%  ditentukan  oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model ini.

## 4.8.3 Uji F (F-test)
Uji  F-Test  dilakukan  untuk  menguji  secara keseluruhan  pengaruh  terhadap  variabel  terikat. Dengan  kriteria pengujian  adalah jika F hitung > F tabel atau  sig  <  α  (0,05),  maka  hal  ini  berarti  variabel bebas  mampu  menjelaskan  variabel  terikat  secara bersama-sama. Jika F hitung < F tabel atau sig > α, maka hal  ini  berarti  variabel  bebas  secara  bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikat.
Hasil  pengolahan  data  pada  tabel  22  diatas menunjukkan Fhitung yaitu sebesar 3,379 dan nilai signifikan  pada  0,002  (sig  0,002  <  0,05).  Hal  ini berarti menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh  dapat  diandalkan  atau  model  yang digunakan sudah fix.

## 4.8.4 Uji Hipotesis (t-test)
Uji  t  dilakukan  untuk  mencari  pengaruh variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  dalam persamaan regresi secara parsial dengan mengasumsikan variabel lain dianggap konstan. Uji t juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi  dan  melihat  apakah  koefisien  regresi  yang diperoleh  signifikan  atau  tidak.  Untuk  melihat adanya  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen,  diuji  pada  tingkat  signifikan 0,05. Apabila nilai sig. < 0,05 maka dapat dikatakan H1  diterima.  Sebaliknya  apabila  nilai  sig.  >  0,05 maka H1 ditolak.
Berdasarkan  hasil  olahan  data  statistik  pada tabel  20,  maka  dapat  dilihat  pengaruh  antara variabel  independen  terhadap  variabel  dependen secara parsial adalah sebagai berikut:
a. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah tarif  pajak  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  penggelapan  pajak.  Berdasarkan tabel 20 diketahui bahwa tarif pajak memiliki nilai  sig.  0,012  <  0,05  dengan  koefisien  β adalah  0,270.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa tarif  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap penggelapan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima . b. Hipotesis  kedua  dalam  penelitian  ini  adalah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap penggelapan  pajak.  Berdasarkan  tabel  20 diketahui  bahwa  teknologi  dan  informasi perpajakan  memiliki  nilai  sig.  0,027  <  0,05 dengan  koefisien  β  adalah  –0,193.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  teknologi  dan  informasi perpajakan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  penggelapan  pajak.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.
c. Hipotesis  ketiga  dalam  penelitian  ini  adalah keadilan  sistem  perpajakan  berpengaruh signifikan negatif penggelapan pajak. Berdasarkan  tabel  20  diketahui  bahwa keadilan sistem perpajakan memiliki nilai sig. 0,002 < 0,05 dengan koefisien β adalah 0,436 dengan  arah  positif.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  keadilan  sistem  perpajakan  tidak berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap penggelapan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3ditolak.

## 5. Kesimpulan
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Tarif  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap Penggelapan  Pajak  di  KPP  Pratama  Kota Padang.
b. Pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap  penggelapan  pajak  di  KPP  Pratama Kota Padang.
c. Keadilan  sistem  perpajakan  berpengaruh  tidak berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak  di KPP Pratama Kota Padang.

## Daftar Pustaka
Ayu,  Dyah  dan  Rini  Hastuti.  2009.” Persepsi  WP: Dampak  Pertentangan  Diametral  Pada  Tax Evasion  WP  Dalam  Aspek  Kemungkinan
Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan,
Ketepatan  Pengalokasian,  Teknologi  Sistem Perpajakan,  dan  Kecenderungan  Personal  ( Studi WP Orang Pribadi)”.Kajian Akuntansi Vol 1 No 1.
Djoezali, Sadhani. 2005. Menuju Good Governance Melalui Modernisasi
Pajak, [online],tersedia://www.bisnisindones ia.com[23 september 2014].
Mardiasmo. 2009. “Perpajakan Edisi Revisi 2009”. Yogyakarta, Penerbit Andi.
McGee,  R.W,  Simon  dan  Annie.  2008.  “ A comparative  Study  on  Perceived  Ethics  of Tax  Evasion:  Hongkong  VS  The  United Stated”,  Journal  of  Business  Ethics 2008, pp.147-158.
Permatasari,  Inggrid  dan  Herry  Laksito.  2013. “ Minimalisasi  Tax  Evasion  melalui  Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan,
Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)”.
Diponegoro
Journal of Accounting. Vol 2 no 2 Hal 1-10.
Permita, Audia Citra, Popi Fauziati, Resti Yulia M, dan Arie Frinola Minovia. 2014. “Pengaruh
Persepsi  WPOP  atas  Pelaksanaan  Self Assesment  System  terhadap  Tindakan  Tax Evasion  di  Kota  Padang” . Skripsi. Universitas Bung Hatta: Padang
Rahayu,  Siti  Kurnia.  2010. “Perpajakan Indonesia :  Konsep  dan  Aspek  Formal.Yogyakarta : Graha Ilmu.
Rahayu,  Sri  dan  Ita  Salsalina  Lingga.  2009. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Jurnal  Akuntansi  Vol  1  No  2 November 2009: 119-138.
Rahman, Irma Suryani. 2013. “ Pengaruh Keadilan, Sistem
Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi
Kecurangan terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Etika  Penggelapan  Pajak  (  Tax  Evasion)” .
Skripsi UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta. Siahaan, Marihot P.2010.Hukum Pajak Material.Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai  Penggelapan  Pajak”.  PPJK  15 Universitas Gajah Mada.Yogyakarta.
Waluyo.  2010. “Perpajakan  Indonesia ”.  Jakarta. Salemba Empat.
Zain.  2005. “Manajemen  Perpajakan” .  Jakarta. Salemba Empat.
.

## LAMPIRAN

## 1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 98 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.51308562 Most Extreme Differences Absolute .048 Positive .034 Negative -.048 Kolmogorov-Smirnov Z .477 Asymp. Sig. (2-tailed) .977
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

## 2. Uji Multikolinaritas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 11.518 5.508 2.091 .039 X1 .270 .106 .258 2.551 .012 .890  1.123 X2 -.193 .086 -.220 -2.250 .027 .947  1.056 X3 .436 .136 .318 3.213 .002 .930  1.075
a. Dependent Variable: Y

## 3. Uji Heterokedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 11.518 5.508 2.091 .059 X1 .470 .306 .577 4.551 .072 X2 -.193 .086 -.220 -2.250 .067 X3 .436 .136 .318 3.213 .052 a. Dependent Variable: abs_res

## 4. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .382 a .146 .119 2.55287 a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

## 5. Uji Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 11.518 5.508 2.091 .039 X1 .270 .106 .258 2.551 .012 X2 -.193 .086 -.220 -2.250 .027 X3 .436 .136 .318 3.213 .002 a. Dependent Variable: Y

## 6. Uji  F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 104.775 3 34.925 5.359 .002 b Residual 612.613 94 6.517 Total 717.388 97 a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
Halaman ini sengaja dikosongkan