Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 77-82| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA MUSIK SEBAGAI SUARA LATAR DI YOUTUBE
Komang Ariadarma Suputra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Penggunaan musik sebagai suara latar video saat ini marak terjadi di media sosial  Youtube. Hal ini tidak lepas dari  keuntungan  moral  dan  ekonomi  yang  didapat  penggunanya  melalui  fitur-fitur  yang  ditawarkan  Youtube. Oleh  karena  itu,  sebagai  negara  hukum,  Indonesia  sudah  sepantasnya  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  Pencipta  Musik  yang  karyanya  digunakan.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  menganalisis  perlindungan hukum terhadap Pencipta Musik sebagai suara latar di Youtube dan mengetahui sanksi yang diberikan terhadap channel Youtube yang melakukan pelanggaran hak cipta.  Metode penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musik  merupakan  hasil  ekspresi  manusia  yang  terdapat unsur  keindahan di  dalamnya.  Sehingga,  perlu  adanya perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  Penciptanya.  Perlindungan  hukum  bersifat  preventif,  ialah dirumuskannya hak eksklusif Pencipta Musik ke dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  dan  secara  represif,  Pencipta  Musik  dapat  memperjuangkan  haknya  yang  telah  dilanggar  melalui  jalur pengadilan  dan  di  luar  pengadilan.  Adapun  sanksi  terhadap  pelanggaran  hak  cipta  musik  sebagai  suara  latar video di Youtube, yaitu sanksi berupa ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UU No. 28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  berupa  pidana  penjara  maksimum  10  tahun  dan/atau  pidana  denda  maksimum Rp. 4.000.000.000.00.
Kata Kunci : Pencipta Musik; Perlindungan Hukum; Suara Latar

## Abstract
The use of music as video background sound is currently rife on social media Youtube. This is inseparable from the moral and economic benefits that users get through the features offered by Youtube. Therefore, as a state of law,  Indonesia  should  appropriately  provide  legal  protection  for  Music  Creators  whose  works  are  used.  The purpose of this study is to analyze the legal protection of Music Creators as a background voice on Youtube and find out the sanctions imposed on Youtube channels that commit copyright infringement. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results showed that music is the result of human expression that has an element of beauty in it. Thus, the need for legal protection is given to the Creator.  Legal  protection  is  preventive,  namely  the  formulation  of  the  exclusive  right  of  a  Music  Creator  to Article  5  and  Article  9  of  Law  no.  28  of 2014  concerning Copyright  and  repressively,  the  Music  Creator  can fight for his rights that have been violated through the courts and outside the court. As for the sanctions against violations of music copyright  as the background sound of videos on Youtube, namely sanctions in the form of compensation for damages that have been caused as stipulated in Article 99 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright.  Criminal  sanctions  are  regulated  in  Article  113  paragraph  (4)  of  Law  no.  28  of  2014  concerning Copyright  in  the  form  of  a  maximum  imprisonment  of  10  years  and  /  or  a  maximum  fine  of  Rp. 4,000,000,000.00.
Keywords: Music Creator; Legal Protection; Soundtrack

## I. PENDAHULUAN
Keinginan untuk melindungi dan mempertahankan hak atas suatu hasil karya dari ekspresi manusia, pada  akhirnya  telah  mendorong  terlahirnya  konsep  yang  saat  ini  dikenal  dengan  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI). Hak yang didapat setelah ide/gagasan manusia diwujudkan ke dalam bentuk nyata ( Banindro, 2015:13 ). Karya yang dihasilkan dari pemikiran manusia ini, merupakan objek yang diatur dalam HKI. Konsep HKI yang dahulu bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hak
terhadap  Pencipta  atas  hasil  karyanya,  kini telah  berkembang menjadi  suatu  alat  yang  dimanfaatkan oleh Pencipta untuk mengeksploitasi hasil ciptaannya demi mendapatkan keuntungan ekonomi.
Hak Cipta sendiri merupakan salah satu produk HKI yang mana didalamnya mengatur tentang hak eksklusif yang terdiri hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights) dari Pencipta. Hak  ekonomi  tersebut  memberi  kekuasaan  bagi  Pencipta  untuk  mengeksploitasi  karya  ciptanya sendiri  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  dari  pihak  lain  yang  ingin memanfaatkan  karya  ciptanya  tersebut.  Kebutuhan  terhadap  ketentuan  perundang-undangan  untuk mellindungi  Pencipta  dari  segala  bentuk  pelanggaran,  pada  akhirnya  menjadi  pendorong  bagi pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).
Salah satu hasil dari kreativitas manusia yang dilindungi oleh hak cipta adalah musik. Manusia menciptakan  musik  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  hiburan  dalam  hidupnya  dan musik  juga  dapat  menjadi  media  bagi  manusia  untuk  mengekspresikan  apa  yang  sedang  ia  rasakan sehingga  dapat  membangkitkan  gairah  dan  spirit  hidup.  Seiring  perkembangan  zaman,  musik  tidak hanya  bermanfaat  sebagai  hiburan,  tetapi  juga  memiliki  nilai  ekonomi  yang  dapat  menghasilkan keuntungan berupa materi.
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  canggih,  mengakibatkan  penggunaan  musik  untuk kepentingan  pribadi  dengan  tujuan  tertentu  menjadi  sulit  dikendalikan,  yang  berdampak  merugikan terhadap  Pencipta.  Salah  satu  pelanggaran  hak  cipta  yang  marak  terjadi  saat  ini  berupa  penggunaan musik  sebagai  suara  latar  di  Youtube.  Para  pihak  yang  mengunggah  video  atau  yang  sering  disebut content  creator/Youtuber  biasanya  memasukan  musik  ke  dalam  videonya  sebagai  suara  latar  guna memperkuat  suasana  yang  tercipta  saat  menonton  video  tersebut.  Suara  latar  sendiri  juga  biasa digunakan  oleh  Youtuber  guna  memperindah  videonya,  yang  bertujuan  menarik  minat  penonton untuk  melihat  video  yang  diunggahnya.  Belum  jelasnya  UUHC  dalam  memberikan  definisi  musik pada pasal 40 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks” memberikan  celah  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk membenarkan  tindakan  mereka  atas  penggunaan  musik  secara  ilegal  sehingga  dapat  menjadi penghalang dalam usaha perlindungan hukum bagi Pencipta Musik. Terkait dengan penelitian saat ini telah  banyak  diluncurkan  oleh  para  ahli  seperti Albar,  Rohaini2,  &  Rusmawati,  (2018) ; Rahma  & Nurhayati,  (2020) ; Salindeho,  (2017 ) membahas  tentang  perlindungan  tentang  hak  cipta.  Namun objek  penelitian  saat  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pencipta Musik sebagai suara latar di Youtube dan mengetahui sanksi yang diberikan terhadap channel Youtube yang melakukan pelanggaran hak cipta musik.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan  pengkajian  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  dari  literatur  dan  merupakan  suatu  proses untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-  prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  demi  menghasilkan  argumentasi,  teori  dan  konsep  baru  dalam menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach ) dan Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ).
Adapun  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yakni  bersumber  dari  penelitian,  kepustakaan, yaitu berupa: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa undang-undang, yakni:  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945),  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta (UUHC), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan membaca buku hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, dan internet yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Musik sebagai permasalahan yang dibahas.
Untuk memperoleh bahan-bahan hukum primer dan sekunder penulis menggunakan penelitian dengan  memakai  teknik  pengumpulan  bahan  dengan  menggunakan  teknik  pencatatan,  membaca buku-buku,  peraturan  perundang-  undanganserta  literatur  lainnya  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  penulis  bahas.  Semua  bahan-bahan  yang  sudah  di  dapat  dalam  penulisan  ini,
selanjutnya  disusun  dan  dianalisis  secara  sistematis  dengan  menggunakan  argumentasi  hukum berdasarkan logika hukum deduktif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analisis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Musik
Maraknya  penggunaan  karya  cipta  seperti  pembajakan,  pencurian  ide  atau  tidak  memberikan kompensasi  atas  penggunaan  Ciptaan  telah  mencedarai  hak  eksklusif  dari  Pencipta.  Dalam  filsafat teori  hukum  alam  hal tersebut tidaklah  dibenarkan  dimana  dari beberapa  isinya merumuskan  bahwa jangan  mencuri  atau  jangan  mengambil  yang  bukan  hakmu.  Sehingga  masyarakat  merasa  perlu mendapatkan  perlindungan  secara  hukum  untuk  melindungi  hak  mereka  dari  segala  pelanggaran. Salah  satu  undang-undang  di  Indonesia  yang  berlaku  saat  ini  dan  dibentuk  guna  melindungi  HKI, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hasil Ciptaan manusia dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Subjek dari perlindungan hukum terhadap hak cipta ialah Pencipta yang menghasilkan suatu karya cipta. Menurut Pasal 1 angka 2 dan 28 UUHC, Pencipta adalah orang perseorangan  maupun  badan  hukum  baik  sendiri  ataupun  bersama-sama  yang  menghasilkan  suatu karya cipta yang bersifat baru, orisinil dan beda dari pada yang lain.
Konsep  tentang  perlindungan  hukum  yang  tercantum  dalam  UUHC,  menjelaskan  tentang ciptaan yang dilindungi, salah satunya musik (Pasal 40 ayat (1) hurud d). Menurut Suhastjarja dalam ( Widyaswara & Tigita, 2018 ) musik adalah perwujudan dari isi hati, ide atau gagasan manusia yang terbentuk  dari  unsur  nada-  nada,  ritme  dan  harmoni  yang  disusun  dan  di  gabung  menjadi  satu, sehingga  dapat  dimengerti  dan  juga  dapat  dinikmati  oleh  orang-orang  yang  mendengarnya. Perlindungan  hukum  timbul  dan  diberikan  terhadap  subyek  hukum  dalam  bentuk  perangkat  hukum, bersifat preventif maupun yang bersifat refresif.
Dalam  hak  cipta  perlindungan  hukum  ditujukan  terhadap  hak  eksklusif  yang  dimiliki  oleh Pencipta  yang  menghasilkan  suatu  karya,  sehingga  yang  mendapat  perlindungan  hukum  dari  objek ciptaan musik adalah Pencipta Musik sendiri. Penulis mencoba merumuskan yang dimaksud Pencipta Musik  adalah  subjek  hukum  yang  menghasilkan  suatu  karya  di  mana  dalam  karyanya  tersebut terkandung unsur melodi, syair atau lirik, irama, tempo, dinamika, harmoni, timbre, tangga nada yang disusun sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang utuh.
Menurut  Pasal  4  UUHC  hak  eksklusif  Pencipta  Musik  yang  dilindungi  terdiri  atas  hak  moral dan  hak  ekonomi.  Hak  moral  melekat  pada  diri  Pencipta  atau  pelaku  yang  tidak  dapat  dihilangkan atau  dihapus  tanpa  alasan  apa  pun,  walaupun  hak  cipta  atau  hak  cipta  telah  dialihkan.  Lebih  lanjut, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC mengenai hak moral Pencipta Musik dapat dibagi menjadi dua, yaitu  ( Hidayah,  2017:40 )  hak  untuk  diakui  sebagai  Pencipta  (authorship  right  atau  paternity  right), bahwa identitas Pencipta harus dicantumkan dalam karya seorang  Pencipta dan Hak keutuhan karya (the  right  to  protect  the  integrity  of  the  work),  yaitu  melarang  tindakan  perubahan  terhadap  ciptaan yang berpotensi merusak reputasi Pencipta.
Masa berlaku Hak moral menurut Pasal 5 ayat (2) UUHC berlaku tanpa batas waktu dan tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat  atau  sebab  lainsetelah  Pencipta  meninggal  dunia.Berdasarkan  Pasal  9  UUHC,  bahwa  Hak ekonomi melarang pihak lain menggunakan karya cipta untuk tujuan komersil tanpa izin Pencipta.
Pada  kenyataannya,  sering  kali  ditemui  pelanggaran  terhadap  hak  eksklusif  Pencipta  Musik dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pemerintah  melalui  aturan  UUHC  memberikan  pilihan  bagi  Pencipta Musik  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  jalur  pengadilan  dan  di  liuar  pengadilan.  Berikut mekanisme penyelesaian bagi Pencipta yang ingin mempertahankan haknya ( Hidayah, 2017 ):
a. Gugatan  Perdata  diatur  dalam  Pasal  98  UUHC,  Pencipta  Musik  berhak  untuk  mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya.
b. Tuntutan Pidana yang diatur di dalam Pasal 112-118 UUHC, Pengajuan gugatan perdata tetap bisa  dilakukan  besama  tuntutan  pidana.  Sebelum  dilakukan  uapaya  pidana,  harus  dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan (Pasal 95 ayat 4 UUHC).
c. Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan  dapat  dilakukan  dalam  bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang- undang yang berlaku (Pasal 95 UUHC).
Salah  satu  media  sosial  yang  saat  ini  sering  digunakan  adalah  Youtube.  Youtube  menjadi wadah untuk mengekspresikan diri bagi penggunannya dengan cara mengunggah video yang mereka buat. Bahkan kini, Youtube juga dapat digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan uang. Youtuber dapat  mengirim  permintaan  kepada  phak  Youtube  agar  blog  Youtube  mereka  dapat  dilakukan monetisasi.  Permintaan  monetisasi  bertujuan  agar  video  yang  diunggah  oleh  Content Creator/Youtuber  dapat  dipasang  iklan  demi  mendapat  keuntungan  materi.  Hal  ini  tentu  memacu semangat  dari  pemilik  blog  Youtube  untuk  membuat  video  yang  lebih  menarik  lagi.  Salah  satu caranya  dengan  memasukan  unsur  musik  sebagai  suara  latar  ke  dalam  video  mereka.  Unsur  musik dimasukan  agar  penonton  ikut  merasakan  suasana  yang  terjadi  saat  menonton  video.  Sehingga penonton tanpa sadar ikut larut dalam momen yang sedang mereka saksikan di video tersebut.
Penggunaan  musik  demi  kepentingan  pribadi  saat  ini  sedang  marak  terjadi.  Pencipta  Musik yang sudah bersusah payah mengorbankan tenaga dan pikiran untuk menghasilkan suatu karya cipta, tidak  mendapatkan  kompensasi  apapun  atas  penggunaan  musiknya.  Untuk  mengantisipasi  suatu pelanggaran terhadap Hak Cipta, Pencipta Musik dan Pihak Youtube dapat membuat suatu perjanjian tertulis/lisensi yang mengatur mengenai penggunaan musik tersebut (Pasal 80 ayat (1) UUHC).
Melalui  Lisensi,  Pemegang  Hak  Cipta  dapat  membuat  sebuah  kesepakatan  dengan  Youtube yang mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal pengelolaan karya cipta musik  dalam  video  yang  dibuat  oleh  Content  Creator/Youtuber  yang  di  unggah  di  situs  Youtube. Melalui  perjanjian  yang  diadakan,  kedua  belah  pihak  dapat  menuangkan  apa  saja  keinginan  mereka atas  penggunaan  musik,  termasuk  mengatur  mengenai  sanksi  dan  cara  yang  dapat  digunakan  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  mungkin  terjadi  diantara  kedua  belah  pihak  dikemudian  hari.  Dengan adanya  lisensi,  Youtube  dapat menggunakan musik  dengan aman  di  situs  mereka  melalui  cara  yang benar  dan  Pemegang  Hak  Cipta  pun  mendapatkan  kompensasi  atas  pemanfaatan  musik  mereka  di situs Youtube.
Dalam  hal  membuat  perjanjian,  kedua  belah  pihak  harus  memperhatikan  syarat-syarat  yang diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  agar  perjanjian  yang  mereka  buat  sah  secara  hukum  dan mengikat bagi kedua belah pihak, adapun syaratnya yaitu kesepakatan, cakap secara hokum, suatu hal tertentudan, kausa yang halal ( Matompo & Harun, 2017:108 ).
Akibat dari perjanjian yang dibuat antara Pemegang Hak Cipta dan Youtube, kita dapat melihat dalam  video  yang  berisi  musik,  nantinya  akan  ditampilkan  informasi  tentang  lagu  yang  terdapat  di dalam video creator di kotak deskripsi. Sebagai ganti atas eksploitasi Ciptaan, Pencipta Musik berhak mendapatkan  Royaltiyang  ditentukan  oleh  kesepakatan  para  pihak  berdasarkan  kelaziman  praktik yang berlaku dan memenuhi harus unsur keadilan (Pasal 80 ayat (5) UUHC). Perjanjian Lisensi wajib didaftarkan  pada  Ditjen  HKI  agar  memiliki  akibat  hukum  terhadap  pihak  ketiga,  yakni  pembeli barang  cipta  maupun  pesaing  usaha  ( Supramono,  2010:53 ).  Perjanjian  lisensi  yang  tidak  dicatatkan tidak  memiliki  akibat  hukum  bagi  pihak  ketiga,  jika  ada  masalah  penerima  lisensi  tidak  dianggap keberadaannya  di  mata  hukum,  sehingga  berakibat  fatal  bagi  penerima  lisensi,  karena  bisa  dituding sebagai  pelanggar  hak  cipta  dan  harus  bertanggung  jawab  sendiri  atas  segala  kerugian  yang  terjadi (Pasal 83 ayat (1) dan (3) UUHC).
Liberalisasi  ekonomi  adalah  reformasi  ekonomi  yang  dilakukan  demi  menciptakan  ekonomi yang  berbasis  pasar  (Wikipedia).  Hal  ini  mengakibatkan  transisi  industrial  dalam  masyarakat Indonesia,  artinya  masyarakat  Indonesia  yang  dahulunya  merupakan  masyarakat  agraris  yang berbudaya  sosial  tradisional  saat  ini  sedang  dalam  proses  perubahan  menuju  masyarakat  yang individual modern. Perubahan ini berdampak pada kurangnya pemahaman mengenai konsep hak cipta yang  sebelumnya  belum  pernah  dikenal  oleh  masyarakat  tradisional,  mereka  berpendapat  bahwa karya  cipta  tidak  hanya  semata-mata  berorientasi  pada  materi,  tapi juga mempunyai  nilai  sosial  dan keagamaan. Hal ini secara tidak langsung telah memberi ruang untuk melegalkan segala pelanggaran hak cipta.
Pelanggaran  hak  cipta  pada  dasarnya  terjadi  pada  hak  moral  dan  hak  ekonomi  yang  dimiliki oleh Pencipta. Jika kita melihat Pasal 9 ayat (3) UUHC, seseorang dikatakan melakukan pelanggaran hak  cipta  jika  memenuhi  dengan  unsur:  1.  Orang,  yang  dimaksud  orang  dalam  UUHC  merupakan yaitu: orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 28 UUHC). 2. Tanpa izin Pemegang Hak Cipta,  yaitu  Izin  adalah  pernyataan  mengabulkan/membolehkan  (KBBI).  Jadi  tanpa  izin,  ialah seseorang  yang  menggunakan  suatu  ciptaan  tanpa  memiliki  pernyataan  mengabulkan/disetujui  dari Pemegang Hak Cipta, 3. Penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan, yaitu penggandaan adalah suatu
proses, cara yang digunakan untuk memperbanyak suatu ciptaan (KBBI). Penggunaan berarti proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian (KBBI), dan 4. Secara Komersil, menurut Pasal 1 angka  24  UUHC,  berarti  “memperoleh  keuntungan  ekonomi  dari  berbagai  sumber  atau  berbayar.” Jadi, segala penggunaan ciptaan demi kepentingan ekonomi tanpa adanya persetujuan dari Pemegang Hak Cipta dapat diartikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta.
Youtube merupakan media sosial yang memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Seperti menjadi wadah untuk mengekspresikan diri, tempat untuk bertukar informasi, bahkan menjadi tempat berbisnis yang dapat memberikan keuntungan tidak sedikit. Namun, dibalik manfaat yang diberikan, situs ini juga memiliki sisi negatif yang merugikan bagi beberapa pihak, khususnya di bidang HKI.
California-Ultra  Records,  sebuah  perusahaan  label  rekaman,  menggugat  oknum  yang menggunakan  musik-musik  produksi  mereka  secara  sembarangan  di  Youtube  sebagai  backsound video.  Michelle  Phan,  bintang  Youtube,  salah  satu  yang  digugat  karena  melakukan  hal  itu  kepada artis-artis  perusahaan  tersebut.  Menurut  perusahaan,  Phan  telah  mengambil  musik  dari  artis  mereka tanpa izin dan mendapatkan keuntungan dari hal itu (melalui iklan video di Youtube). Label rekaman itu juga mengklaim telah memperingatkan Phan beberapa kali, tetapi dia tidak menghiraukannya.
Berdasarkan  kasus,  di  atas  Penulis  mencoba  untuk  mengaitkannya  dengan  ketentuan  yang terdapat  dalam  Pasal  9  ayat  (3)  UUHC,  yang  mengatur  mengenai  unsur-unsur  dari  pelanggaran  hak cipta:  1.  Unsur  orang,  dalam  kasus  di  atas  ialah  Michelle  Phan  sebagai  orang  perseorangan  yang mempunyai  channel  dan  tampil  dalam  video  yang  diunggahnya  di  Youtube.  2.  Unsur  tanpa  izin Pemegang Hak Cipta, pernyataan yang dikeluarkan pihak perusahaan Ultra Records, dapat diketahui bahwa  Michelle  Phan belum memperoleh izin  untuk penggunaan karya  cipta  yang  diproduksi  pihak Ultra  Records.  3.  Unsur  penggandaan  dan/atau  penggunaan,  musik  yang  dimasukan  sebagai  suara latar ke dalam video merupakan suatu proses, cara, perbuatan yang telah dilakukan untuk memadukan musik dengan video yang awalnya terpisah sehingga menjadi satu. 4. Unsur komersil, tindakan Phan yang memasang iklan di dalam video yang berisi unsur musik tersebut merupakan satu langkah yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

## Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Sebagi Suara Latar Video Di Youtube
Banyaknya  pelanggaran  hak  cipta  yang  terjadi  menuntut  pemerintah  untuk  cepat  tanggap menyelesaikan  persoalan  tersebut.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  ialah  dengan  pemberian  sanksi terhadap  pelanggar  hak  cipta. Menurut  Sudikno  Mertokusumo  dalam  ( Ali, 2015 ),  sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial sanksi yang diberikan kepada Pelanggar hak cipta  memiliki  bobot  yang  berbeda-beda  disesuaikan  dengan  bentuk  dan  jenis  pelanggaran. Berdasarkan Pasal 113 UUHC sanksi yang dapat diberikan, sebagai berikut.
1. Pelanggaran  hak  cipta  berupa  menyewakan  ciptaan  demi  mendapat  keuntungan  materi  tanpa izin  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  pidana  penjara  maksimum  1  tahun  dan/atau  maksimum denda Rp. 100.000.000.00.
2. Pelanggaran  hak  cipta  berupa  penerjemahan,  pengadaptasian,  pengaransemenan  atau pentransformasian,  pertunjukan  ciptaan  dan/atau  komunikasi  suatu  ciptaan  dapat  dikenakan pidana penjara maksimum 3 tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp. 500.000.000.00.
3. Pelanggaran hak cipta berupa penerbitan, penggandaan, pendistribusian dan/atau pengumuman suatu ciptaan dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 4 tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp. 1.000.000.000.00.
4. Pelanggaran hak cipta yang memenuhi unsur pasal 9 ayat (3) UUHC dikenakan sanksi berupa pidana penjara maksimum 10 tahun dan/atau denda maksimum Rp. 4.000.000.000.00. Selain sanksi pidana, pelanggar hak cipta juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan. Gugatan ganti rugi berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau  sebagian  penghasilan  yang  diperoleh  si  pelanggar  atas  penggunaan  ciptaan  tersebut  (Pasal  99 UUHC).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  beberapa  simpulan,  yaitu  1)  Perlindungan  hukum terhadap  Pencipta  Musik  sebagai  suara  latar  di  Youtube  dibagi  menjadi  dua  bentuk,  yakni perlindungan  hukum  secara  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  secara  preventif,  yakni
dengan dirumuskannya hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta Musik ke dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur hak moral Pencipta Musik yang mengharuskan Pemilik Channel Youtube untuk mencantumkan identitas Pencipta Musik dan melarang tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi Pencipta Musik  dan hak ekonomi melarang pemilik channel Youtube menggunakan karya cipta untuk tujuan  komersil  dalam  bentuk  apapun  tanpa  izin  Pencipta  Musik  (Pasal  9  UU  No.  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta). Sedangkan, perlindungan hukum bersifat represif, penyelesaian sengketa melalui jalur  pengadilan  dan  di  luar  pengadilan  bagi  Pencipta  Musik  yang  merasa  haknya  telah  dilanggar. Melalui jalur pengadilan, Pencipta Musik dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pemilik channel Youtube sebagaimana diatur dalam Pasal 98  UU  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Melalui  jalur  di  luar  pengadilan/Alternative  Dispute Resolution  (ADR)  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  dan  cara  lain  yang dipilih  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku  (Pasal  95  UU No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta).  2)  Sanksi  yang  diberikan  terhadap  channel  Youtube  yang melakukan  pelanggaran  hak  cipta  musik,  berupa  sanksi  perdata  dan  sanksi  pidana.  Secara  perdata pemilik  channel  Youtube  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  telah ditimbulkan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  99  UU  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta. Sedangkan, sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pemilik channel Youtube diatur dalam Pasal 113  ayat  (4)  UU  No.  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta berupa pidana  penjara maksimum  10  tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp. 4.000.000.000.00.

## 2. Saran
Dari  pemaparan  hasil  analisis  di  atas,  peneliti  merekomendasikan  secara  khusus  kepada  pemerintah agar melakukan sosialisasi lebih giat lagi mengenai pemahaman tentang hak cipta dalam masyarakat, mengingat  transisi  masyarakat  yang  terjadi  menjadi  salah  satu  penyebab  maraknya  pelanggaran  hak cipta  di  Indonesia  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  paham  bahwa  suatu  karya  cipta adalah  hal  yang  eksklusif  dilindungi  oleh  hukum.  Selanjutnya,  dalam  penggunaan  suatu  karya  cipta diharapkan  masyarakat  agar  meminta  izin  terlebih  dahulu  terhadap  Pemegang  Hak  Cipta.  Izin merupakan suatu hal yang penting dalam bidang hak cipta. Selain untuk menghindari terjadinya suatu pelanggaran  hak  cipta,  izin  dapat  ditujukan  sebagai  bentuk  penghargaan  bagi  Pencipta  yang  telah mengorbankan tenaga dan waktunya untuk dapat menghasilkan suatu karya cipta.

## DAFTAR PUSTAKA
Albar, A. F., Rohaini2, & Rusmawati, D. E. (2018). Perlindungan Hukum Penggunaan Musik sebagai Latar  dalam  Youtube  Menurut  Undang-Undang  Hak  Cipta. Pactum  Law  Journal , 1 (04),  321– 335.
Ali, A. (2015). Menguak Tabir Hukum (2nd ed.). Jakarta: Kencana. Banindro,  B.  S.  (2015). Implementasi  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Hak  Cipta,  Merek,  Paten,  Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain . Yogyakarta: BP ISI. Hidayah, K. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Malang: Setara Press. Matompo, O. S., & Harun, N. (2017). Pengantar Hukum Perdata, . Malang: Setara Press.
Rahma,  H.,  &  Nurhayati,  Y.  (2020).  Legalitas  Cover  Song  Yang  Diunggah  Ke  Akun  Youtube. Al- Adl : Jurnal Hukum , 12 (1), 77–88.
Salindeho,  C.  C.  (2017).  Perlindungan  Musik  dan  Lagu  di  Era  Teknologi  Internet  dalam  Perspektif Undang- Undang Hak Cipta Indonesia. Lex et Societatis , v (5), 150–158. Supramono, G. (2010). Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya . Jakarta: Rineka Cipta. Widyaswara, & Tigita. (2018). Menulis Lagu Dari Hati . Jakarta: Widyaswara.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.