## KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Abdurrakhman Alhakim 1* , Eko Soponyono 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Abdurrakhmanalhakim31@gmail.com

## ABSTRACT
The development of science and technology and the current unstoppable stream of globalization not only has a positive impact but also often has a negative impact, for example by the existence of "crime globalization" and the development of quality (modus operandi) and quantity of criminal acts by corporations. The problem in this article is how the accountability of corporate criminal law is in the effort to tackle corporate crime at this time and how the corporate criminal law is responsible for efforts to tackle corruption in the future. The research method used in this article is normative juridical. The results of the study concluded that in the corporate criminal liability policy in the effort to tackle corporate crime in the effort to tackle corruption at the moment there are several weaknesses regarding when corporations commit criminal acts of corruption and criminal sanctions. Therefore for the future criminal responsibility policy of the corporation to explain the provisions and law enforcers can implement it
Keywords: Accountability; Corporation; Corruption.

## ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi yang sudah tidak terbendung dewasa ini,  tidak  hanya  menimbulkan  dampak  positif  tetapi  juga  seringkali  menimbulkan  dampak  negatif  misalnya dengan adanya “globalisasi kejahatan” dan berkembangnya kualitas (modus operandi) dan kuantitas tindak pidana oleh korporasi. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana korporasi  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  korporasi  pada  saat  ini  dan  bagaimana pertanggungjawaban  hukum  pidana  korporasi  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa  dalam  kebijakan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  upaya penanggulangan tindak pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada saat ini terdapat  beberapa  kelemahan  mengenai  kapan  korporasi  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  masalah sanksi pidana. Oleh karena itu untuk kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi pada masa yang akan datang menjelaskan ketentuan tersebut dan penegak hukum dapat menerapkannya.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Korporasi; Korupsi.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  hukum  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting  dalam  aspek  kehidupan  sebagai  pedoman tingkah  laku  manusia  dalam hubunganya  dengan manusia yang lain (Fatimah, & Arief, 2012).
Pancasila merupakan  landasan  demokrasi dalam  kehidupan berhukum  di  Indonesia,  Pancasila merupakan Grand  Design dari  konstitusi  itu  sendiri. Nilai-nilai  Pancasila  sebagai  landasan  Konstitusi termuat  secara  explicit  di  dalam  Pembukaan  UUD 1945.  Menurut  M.  Isnaeni  Ramdhan    mengenai hubungan  antara  Pancasila  dan  UUD  1945  dapat ditelaah  dalam  beberapa  paradigma  antara  lain, paradigma  Yuridis-Filosofis,  Pancasila  merupakan hasil kesepakatan luhur sebagai dasar Negara yang dirumuskan ke dalam UUD 1945, sedangkan dalam paradigma  Yuridis-Konstitutional,  UUD  1945 merupakan  cita-cita  perjuangan  para  pejuang  dan tokoh-tokoh  bangsa,  dan  dalam  Paradigma  Yuridis- Politis,  UUD  1945  merupakan  sarana  pembatasan bagi para penguasa (Saputra, 2015 ).
Sebagai  bagian  dari  kebijakan  perlindungan masyarakat, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk melindungi  terlaksananya  kebijakan  social  tersbut. Sedangkan  sebagai  bagian  dari  kebijakan  criminal, kebijakan  hukum  pidana  bertujuan  untuk menanggulangi  kejahatan  dengan  pendekatan pidana. Mengingat adanya saling keterkaitan antara tiap-tiap  kebijakan  tersebut  maka  tujuan  maupun
landasan  yang  dipergunakan  dalam  Kebijakan Hukum  Pidana  harus  selaras  dengan  Kebijakan Sosial itu sendiri. Oleh karena itu dalam melakukan pembaruan kebijakan hukum pidana harus dilandasi dengan  pertimbangan-pertimbangan  yang  cermat dan  ilmiah  dengan  dilandasi  oleh  keilmuan  yang tinggi (Fatimah, & Arief, 2012) .
Korupsi adalah salah satu penyakit (Ramdhan, 2009) masyarakat yang sama dengan jenis penyakit masyarakat lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Di Indonesia banyak sekali kasus-kasus korupsi yang telah terjadi, akan  tetapi  jika kita  melihat  sekarang  banyak  juga usaha-usaha  pemerintah  untuk  memberantas  para pelaku tindak pidana korupsi tersebut (Puspitawati, & Devintawati, 2018).
Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan  yang  sifatnya  global.  Tidak  lagi permasalahan  yang  sifatnya  regional  maupun nasional, karena korupsi merupakan ancaman yang dapat  mengakibatkan  rapuhnya  stabilitas  dan keamanan  masyarakat,  lembaga-lembaga  negara, nilai-nilai  demokrasi,  nilai-nilai  etika  dan  keadilan serta  menghambat  pembangunan  berkelanjutan serta penegakan hukum  (Hamzah, 2006).
Korupsi  itu  tidak  pernah  membawa  akibat positif (Gunnar Myrdal), oleh sebab itu tindak pidana korupsi  digolongkan  ke  dalam Extraordinary  Crime atau kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan usaha yang  extra  dalam  hal  pemberatasannya (Ibsaini, & Syahbandir,  2018) . Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  dipandang  dari  tata  aturan  perundang-
undangan (statutory rule’s) berfungsi sebagai aturan umum/general  rule.  Prinsip-prinsip dasar (Basic Principles) atau  yang  disebut  dengan  Asas-asas umum  dari  KUHP  tersebut  masih  mengacu  pada Asas-asas di dalam Code Penal berdasarkan Aturan Penutup pasal 103 KUHP atau dikenal dengan Asas Lex  Specialis  de  rogat  Lex  Generalis berlakulah ketentuan  Undang-undang  diluar  KUHP  khususnya Peraturan  Perundang-Undangan  tentang  Tindak Pidana Korupsi.
Sejalan  dengan  perkembangan  masyarakat Peraturan  Perundang-Undangan  tentang  Tindak Pidana  Korupsi terus  berubah  hingga  Undang- undang  terbaru  yaitu  Undang- undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Saputra, 2015).
Hal  inilah  yang  mendasari  motivasi  untuk menulis dan meneliti suatu penulisan hukum dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang  Nomor 20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui Pendekatan Yuridis Normatif” (Wibisana, 2016).
Tujuan artikel ini  yaitu untuk  mengetahui  dan mengalisis  bagaimana  Kebijakan  Hukum  Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-
Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.
Pertanggungjawaban pidana secara  harfiah, Pertanggungjawban  pidana  mengandung  asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang  didasarkan  pada  nilai  keadilan  harus disejajarkan  berpasangan  dengan  asas  legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.
Pertanggungjawaban  pidana  (criminal  responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindakan  pidana yang  terjadi  atau  tidak.  Untuk  dapat  dipidananya  si pelaku,disyaratkan  bahwa  tindak  pidana  yang dilakukanya  itu  memenuhi  unsur-unsur yang  telah ditentukan  dalam  undang-undang. Perbuatan  agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung  kesalahan.  Kesalahan  tersebut  terdiri dari  dua  jenis  yaitu  kesengajaan (opzet)  dan kelalaian  (culpa) (Toruan,  2014). Pertama Kesengajaan  (opzet) sesuai  teori  hukum  pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai: a). Kesengajaan yang bersifat tujuan yang berarti  si  pelaku  dapat  dipertanggungjawabkan  dan mudah  dapat  dimengerti  oleh  khalayak  ramai. Apabila sipelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena  dengan  adanya  kesengajaan  yang  bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakanya ancaman  hukuman  ini (Wibisana,  2016); b). Kesengajaan  secara  keinsyafan  kepastian  yang
berarti  si  pelaku  dengan  perbuatannya  tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti  perbuatan  itu; c).  Kesengajaan  secara keinsyafan  kemungkinan  yang  berarti  kesengajaan ini  terang-terangan  tidak  disertai  suatu  kepastian akan  terjadi  akibat  yang  bersangkutan,  melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu.
Kedua  kelalaian  (Culpa) yaitu  terletak  antara sengaja  dan  kebetulan,  bagaimanapun  juga  culpa dipandang  lebih  ringan  disbanding  dengan  sengaja oleh  karena  itu  delik  culpa  merupakan  delik  semu (quasideliet) sehingga  diadakan  pengurangan pidana.  Delik  culpa  mengandung dua  macam,  yaitu delik  kelalaian  yang  menimbulkan  akibat dan  tidak menimbulkan  akibat  dan  yang  tidak  menimbulkan akibat,  tapi  yang  diancam  dengan  pidana  ialah perbuatan  ketidak  hati-hatian  itu  sendiri,  perbedaan antara  keduanya  sangat  mudah  dipahami  yaitu kelalaian  yang  menimbulkan  akibat  dengan terjadinya  akibat  itu  maka  diciptalah  delik  kelalaian, bagi  yang  tidak  perlu  menimbulkan  akibat  dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.
Korporasi Black’s Law Dictionary mendefinisikan  korporasi  adalah  suatu  yang disahkan/tiruan  yang  diciptakan  oleh  atau  dibawah wewenang  hukum  suatu  negara  atau  bangsa,  yang terdiri, dalam hal berberapa kejadian, tentang orang tunggal  adalah  seorang  pengganti,  menjadi pejabat kantor  tertentu,  tetapi  biasanya  terdiri  dari  suatu asosiasi banyak individu (Toruan, 2014).
Di  Indonesia  korporasi  di  kenal  sebagai subyek  hukum  pidana.  Namun  saat  ini  terdapat ketidakjelasan  mengenai  konsep  korporasi  sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan  dalam  hukum  pidana. Disamping  itu,  pengaturan  mengenai  pembebanan pertanggungjawaban  pidana  bagi  korporasi  masih sangat  minim,  terutama  mengenai  pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi.
Tindak pidana korupsi Menurut “Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999” Setiap orang Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  Negara atau perekonomian Negara (Butarbutar, 2016).
Dalam  konteks  KUHP  yang  ada  saat  ini  dan masih  diberlakukan  di  Indonesia, asas universalitas delinguere  non  potest ini  dapat  mempengaruhi kemunculan  pasal  59 KUHP  yang  menggambarkan bahwa  subjek  tindak  pidana  yaitu  korporasi  belum dikenal  dan  diakui  sebagai  subjek  dalam  tindak pidana  secara  umum  adalah  orang.  Dalam  RKUHP korporasi telah ditempatkan sebagai pembuat tindak pidana  yang  dapat  diminta  pertanggungjawaban pidananya,  dalam  sistem  pemidanaan  di  Indonesia sulit  untuk  menentukan  sanksi  pidana  yang  tepat untuk  korporasi,  oleh  karena  itu  perlu  diadakan pengaturan  tersendiri  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  masa  yang  akan  datang  terhadap pidana korporasi.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas, maka  masalah-masalah  yang  dapat  dirumuskan adalah sebagai berikut :
a. Bagaimana  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada saat ini?
b. Bagaimana  kebijakan  Hukum  Pidana  dalam pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi pada masa yang akan datang?
Penelitian  yang  berfokus  pada penerapan sanksi  terhadap korporasi  menurut  peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dilakukanya sebelumnya oleh Agus Sularman dan Umar Ma’ruf di tahun 2017 (Sularman, & Ma’ruf, 2017) . Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Rully Trie Prasetyo, Umar Ma’ruf dan Anis Mashdurohatun yang berfokus pada  penerapan  atau  implementasi  penegakan hukum  pidana  selama  ini  terhadap  korporasi  yang melakukan  tindak  pidana (Prasetyo,  Ma’ruf,  & Mashdurohatun,  2017). Penelitian Ketiga yang dilakukan  oleh  Andri  G.  Wibisana. Penelitian  ini berfokus  pada penerapan  pertanggungjawaban korporasi  dalam  berberapa  putusan  terkait pencemaran  lingkungan  di  Indonesia (Wibisana, 2016). Penelitian keempat yang  dilakukan  Renata Blanc,  Muhamad  Azizul  Islam,  Dennis  M. Patten, & Manuel Castelo Branco. Penelitian ini berfokus pada hubungan  antara  paparan  media  tentang  korupsi perusahaan  dan  pengungkapan  anti-korupsi
perusahaan (Blanc, Islam, Patten, & Branco, 2017). Penelitian kelima yang  dilakukan oleh  Endi  Arofa, Ahsan Yunus,  Andi  Sofyan,&  Anwar  Borahima. Penelitian  ini  berfokus  pada Tanggung  jawab perusahaan  atas  kejahatan  telah  muncul  dalam agenda  di  banyak  yurisdiksi  sebagai  masalah internasional (Arofa,  Yunus, Sofyan,  & Borahima, 2015) .
Berdasarkan  tulisan  sebelumnya  terdapat perbedaan  fokus  penelitian  yang  akan diteliti yaitu perbandingan  pertanggungjawaban  korporasi  antara negara Indonesia dan inggris.

## B. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) atau penelitian hukum doktriner, serta dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian data sekunder (disamping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer), metode ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur - literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian (Suteki, & Taufani, 2018).
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisa permasalahan yang ada sekarang serta menggambarkan semua gejala dan fakta yang ada,
berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Kebijakan
Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Ini
Di  dalam  KUHP,  Korporasi  sebagai  subjek hukum  pidana  tidak  dikenal.  Hal  ini  dikarenakan KUHP  adalah  warisan  dari  Pemerintah  Belanda. Diterimanya  korporasi dalam  pengertian  badan hukum  atau  konsep  pelaku  fungsional  (functional daderschap)  dalam  hukum  pidana  merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin  yang  mewarnai Wetboek  van  strafrecht (KUHP)  yakni  “universitas  delinguere  non  potest” atau  “societas  delinguere  non  potest” yaitu  badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun perkembangan  hukum  di  luar  KUHP  yaitu  berupa Undang-Undang  Tindak  Pidana  Khusus  telah menganut  prinsip  korporasi  sebagai  salah  satu subjek tindak pidana. Dapat kita lihat dalam rumusan Pasal  20  ayat  2  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  “Apabila  Tindak  Pidana Korupsi  dilkakukan  oleh  orang-orang  yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
bertindak  dalam  korporasi  baik  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama. Dengan  hal  tersebut mempengaruhi  perkembangan  pertanggungjawaban tindak  pidana  korporasi  dalam  kejahatan  korporasi pada saat ini (Padil, 2016).
Terdapat  2  pandangan  mengenai  perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan pertama  yaitu  pandangan  monistis  yang menganggap  bahwa  keseluruhan  adanya  syarat pemidanaan  merupakan  sifat  dari  perbuatan,  dan tidak  ada  pemisahan  antara  perbuatan  pidana dengan  pertanggungjawaban  pidana (Syahrin, Mulyadi, &  Ekaputra, 2018). Salah  satu  penganut aliran ini adalah Simons. Simons merumuskan tindak pidana  (strafbaar  feit)  dalam  pengertian “een strafbaar  gestelde,  onrechtmatige  met  schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaat person”, yang unsurnya adalah: 1). Perbuatan manusia (positif atau persone; berbuat atau  tidak  berbuat  atau  membiarkan);  2).  Diancam dengan  pidana  (strafbaar  gesteld); 3).  Melawan hukum  (onrechmatig); 4).  Dilakukan  dengan kesalahan  (met  schuld  in  verband perso);  5).  Oleh orang  yang  mampu  bertanggung  jawab (toerekeningsvatbaar  person);.  Pandangan  kedua yaitu pandangan dualistis yang membedakan secara tegas  antara  perbuatan  pidana  dengan pertanggungjawaban  pidana.  Penganut  aliran dualistis memahami bahwa dalam pengertian tindak pidana  tidak  termasuk  di  dalamnya masalah pertanggunggjawaban,  karena  tindak  pidana  hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan.   Salah
seorang penganut dualistis ini adalah Moeljatno yang memisahkan  pengertian  perbuatan  pidana  (criminal act) dan  pertanggungjawaban  pidana  (criminal responsibility atau criminal liability) (Padil, 2016).
Adapun kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi  dalam  tindak  pidana  korupsi  di  dalam undang-undang yang berlaku saat ini akan di uraikan sebagai berikut : 1). Unsur Tindak Pidana di dalam Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi; 2). Tindak  Pidana  Korupsi  yang  Dilakukan Oleh  Korporasi; 3). Sistem  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan Kapan  Korporasi  Melakukan  Tindak Pidana Korupsi, Siapa yang Dipertanggungjawabkan dan Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam UUPTPK dibandingkan dengan Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  di  beberapa  Negara  lainnya;  4). Sistem  Pemidanaan yakni Jenis  sanksi  pidana terhadap  korporasi dan Jangka  waktu  dan  berat ringannya pidana (Sularman, & Ma’ruf , 2017).
2. Kebijakan Hukum Pidana dalam pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam per Undang-Undangan Tindak Pidana Korupsi pada masa yang akan datang
Korporasi sebagai badan hukum tentu sudah memiliki identitas hukum sendiri, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (corporate criminal liability) hingga saat ini masih mengundang perdebatan (Situmorang, Pujiono & Soemarmi, 2016).
Banyak pihak yang tidak mendukung
pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban pidana (Sularman, & Ma’ruf , 2017).
Dapat dipastikan sangat sulit untuk menghadirkan bentuk fisik dari suatu korporasi untuk menjalankan sidang di pengadilan, baik dalam sistem hukum civil law maupun common law, sangat sulit untuk dapat mendistribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (actus reus atau guilty act) serta membuktikan unsur mens rea (criminal intent atau guilty mind) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi.
Pengakuan korporasi (recht persoon) sebagai subjek hukum dalam hukum pidana penuh dengan hambatan-hambatan teoritis. Terdapat 2 (dua) alasan mengapa kondisi tersebut terjadi (Ramelan, 2019). Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (fiction theory) oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi- korporasi, ataupun lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia (Arofa, Yunus, Sofyan, & Borahima, 2015) .
Kedua, masih dominannya asas universalitas delinguere non potest yang berarti badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di banyak negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran dari abad ke-19, di mana
kejahatan menurut hukum pidana selalu diisyaratkan dan sesungguhnya hanya kejahatan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan individualisasi KUHP. Dalam konteks KUHP yang hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia, asas tersebut ternyata begitu mempengaruhi kemunculan Pasal 59 KUHP yang menyiratkan bahwa subjek tindak pidana yaitu korporasi belum dikenal dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah orang (Blanc, Islam, Patten, & Branco, 2017).
Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2018, korporasi telah ditempatkan sebagai pembuat tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Dalam Buku Pertama Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana paragraf keenam, diatur secara khusus mengenai korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 RKUHP Tahun 2018 yang berbunyi :
Pasal 47 menyebutkan “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”. Pasal 48 menyebutkan “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”.
Pasal 49 menyebutkan “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban
pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.
Pasal 50 menyebutkan “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.
Pasal 51 menyebutkan “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.
Pasal 52 menyebutkan “Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi”. Dan “Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim”.
Pasal 53 menyebutkan “Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi”.
Dalam Buku Pertama Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana paragraf keenam RUU KUHP 2018, mengenai pengaturan secara khusus mengenai korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dan
pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki kesamaan dengan RUU KUHP pada tahun tahun sebelumnya, yang tercantum dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 dengan bunyi yang sama.
Di setiap negara pasti memiliki peraturan per Undang-Undangan masing-masing, termasuk dalam hal pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Berikut adalah peraturan per Undang-Undangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Negara Inggris (Blanc, Islam, Patten, & Branco, 2017).
Inggris: Dalam praktek common law, Pengadilan Inggris pertama kali memberlakukan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya bagi kasus-kasus pelanggaran ketertiban umum, seiring berjalannya waktu semakin meningkatnya jumlah dan peranan korporasi, pengadilan memperluas pertanggungjawaban korporasi pada bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan yang tidak terlalu serius dan tidak memerlukan pembuktian mens rea, yang didasarkan pada doktrin vicarious liability (Wibowo, 2018).
Mala In Se: Tindakan yang dilakukan seseorang diduga melakukan kejahatan dapat diuji berdasarkan hukum yang dilanggar, apakah perbuatan yang telah dilanggar tersebut termasuk dalam mala in se atau perbuatan yang merupakan mala in prohibita. Tindakan mala in se adalah perbuatan melawan hukum, ada atau tidak ada peraturan yang melarang, sedangkan mala in prohibita adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum apabila ada aturan yang melarang
(Arofa, Yunus, Sofyan, & Borahima, 2015) .
Apabila ada suatu tindakan yang termasuk dalam kategori mala in se, seperti contohnya kasus obligor meskipun dananya telah dikembalikan, unsur pidananya tidak hilang, karena pengembalian dana tersebut hanya untuk meringankan hukuman. Maka dari itu perlu ditelusuri beberapa unsur seperti adanya unsur mens rea dan actus reus (Prasetyo, Ma’ruf, & Mashdurohatun, 2017) .
Mens Rea dan Actus Reus: Dalam common law, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan pertanggungjawaban korporasi antara lain:
Identification Tests / Directing Mind Theory. Berdasarkan teori identifikasi ini, kesalahan dari anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi yang tidak menerima perintah dari tingkatan yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan, dapat dibebankan kepada perusahaan/ korporasi. Teori ini diadopsi di Inggris pada tahun 1915, yaitu dalam kasus Lennard’s Carrying Co. Ltd v. Asiatic Petroleum Co., [1915] A.C. 705, at 713 (H.L.).
Suatu korporasi adalah sebuah abstraksi Ia tidak memiliki akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri; kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang memiliki tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen/perantara, yang benar-benar merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (directing mind and will) dari korporasi tersebut (Suhariyanto, 2016). Jika Tuan Lennard merupakan otak pengarah dari perusahaan, maka tindakannya pasti merupakan tindakan dari
perusahaan itu sendiri.
Dengan kata lain unsur mens rea dari pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi dengan dipenuhinya unsur mens rea pengurus korporasi atau perusahaan tersebut, begitu pula dengan actus reus yang diwujudkan oleh pengurus korporasi yang berarti merupakan actus reus perusahaan (Wibowo, 2018).
Doktrin Vicarious Liability. Doktrin yang pada mulanya diadopsi di Inggris ini sebagaimana disebutkan di penjelasan sebelumnya, menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggungjawab korporasi (Suwarni, 2018). Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi bisa dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol. Berdasarkan hal ini, teori ini dikritik karena tidak memperdulikan unsur mens rea (guilty mind) (Fatimah, & Arief, 2012).
The Corporate Culture Model. Pendekatan jenis ini digunakan di Australia. Istilah ini dapat kita temukan dalam Australian Criminal Code Act 1995 (Undang-Undang Pidana Australia).
Yaitu suatu sikap, kebijakan, aturan, rangkaian perbuatan atau praktek yang pada umumnya terdapat dalam tubuh korporasi atau dalam bagian tubuh korporasi dimana kegiatan-kegiatan berlangsung.
Menurut undang-undang ini, tanggungjawab pidana bisa dijatuhkan apabila terbukti bahwa : Pertama, dewan direksi korporasi dengan sengaja atau dengan tidak hati-hati melakukan tindakan- tindakan (conduct) yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (authorize) atau mengizinkan (permit) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. Kedua, agen manajerial korporasi tingkat tinggi (seperti direksi, komisaris, manajer) secara sengaja, mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan-tindakan yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (authorize) atau mengizinkan (permit) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. Ketiga, ada budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong, atau mengarahkan dilakukannya tindakan-tindakan pelanggaran (non compliance) terhadap peraturan-peraturan tertentu. Keempat, korporasi gagal membentuk dan mempertahankan budaya yang menuntut kepatuhan (compliance) terhadap peraturan-peraturan tertentu.
Agregation Test: Menurut teori ini, dengan cara menjumlahkan (aggregating) tindakan (acts) dan kelalaian (omission) dari dua atau lebih orang perorangan yang bertindak sebagai perusahaan, unsur actus reus dan mens rea dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (conduct) dan pengetahuan (knowledge) dari beberapa individu. Inilah yang disebut dengan Doctrine of Collective Knowledge atau Doktrin Pengetahuan Kolektif (Mardiya, 2012).
Blameworthiness Test: Gobert menyatakan bahwa jika suatu korporasi tidak melakukan tindakan pencegahan atau melakukan due diligence guna menghindari melakukan suatu tindak pidana, maka hal ini akan tampak dari budaya dan kepercayaannya yang tercermin dari struktur, kebijakan, praktek dan prosedur yang ditempuh oleh korporasi tersebut (Situmorang, Pujiono, & Soemarmi, 2016).
Teori ini menolak pemikiran bahwa korporasi harus diperlakukan sama seperti halnya orang perorangan dan mendukung bahwa harus ada konsep hukum lain untuk menyokong pertanggungjawaban subyek-subyek hukum fictitious (korporasi). Hal ini merefleksikan struktur korporasi- korporasi modern yang umumnya terdesentralisasi dan dimana kejahatan tidak terlalu dikaitkan dengan perbuatan jahat atau kelalaian individual, tetapi lebih kepada sistem yang gagal untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan pengaturan resiko (Mardiya, 2012).
Sebagaimana sudah dikemukan di atas bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 sudah diatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi yaitu : apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang : (1). Yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain; (2). Bertindak dalam lingkungan korporasi ; dan (3).Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
Bentuk perumusan seperti tersebut di atas sesuai dengan perumusan dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999. Namun sama halnya dengan
UUTPE, dalam perumusannya dalam UUPTPK menurut penulis masih belum jelas apa yang dimaksud dengan ”hubungan kerja” maupun ”hubungan lainnya” bertindak dalam lingkungan korporasi, sebab dalam penjelasan tidak ada penjelasannya (dikatakan ”cukup jelas”). Hal ini dapat berpengaruh dalam aplikasinya oleh karena akan muncul bermacam-macam penafsiran tentang hal ini.
Pendapat tersebut di atas khususnya tentang dalam ”hubungan kerja”, seperti diketahui bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang lain yang berada dalam hubungan kerja pada badan itu, mirip dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability).
Marcus Flatcher dalam Yesmil Anwar menyebutkan bahwa, dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu : 1). Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawainya. Dalam hubungannya dengan pembahasan ini maka hubungan tersebut adalah hubungan antara korporasi dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut;dan 2).Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut masih berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.
Permasalahan kedua adalah tentang ”hubungan lain”, hubungan lain ini harus dijelaskan lebih lanjut oleh karena jika hubungan lain ini diartikan sangat luas, maka akibat hukumnya adalah
orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum (korporasi) dapat menyeret badan hukum (korporasi) masuk dalam jaringan hukum pidana.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut A.Z.Abidin, jalan keluar untuk menghindari pengertian yang sangat luas yaitu terhadap ”orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan lain” perlu dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat oleh orang itu.
Australia, Inggris dan Amerika Serikat, negara yang paling maju dalam pemidanaan korporasi, tidak mengenal apa yang disebut ”hubungan lain-lain”.
Menurut Muladi bahwa dalam hukum pidana, sanksi-sanksi yang dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut: 1). Denda, 2).Pidana bersyarat atau pidana pengawasan, 3).Pidana kerja sosial 4).Pengawasan putusan hakim, 5).Ganti rugi, dan 6).Berbagai sistem tindakan tata tertib.
Sistem pemidanaan sulit untuk menentukan sanksi pidana yang tepat untuk korporasi, karena pidana mati dan pidana penjara sangat tidak mungkin diterapkan pada suatu korporasi. Oleh karena itu perlu di upayakan adanya pengaturan sendiri dalam peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang terhadap pidana korporasi.
Dalam pasal 20 ayat (7) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa : “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda,
dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) ”.
Ketentuan sanksi seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (7) di atas, mempunyai konsekuensi yang sama dengan sanksi pidana yang dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif lain seandainya denda tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini akan menimbulkan masalah pada saat implementasinya yaitu apa tindakan yang dapat diambil seandainya pidana denda ini tidak dibayar oleh korporasi. Apabila pidana denda ini dijatuhkan terhadap orang tidak menimbulkan masalah, oleh karena dalam pasal 30 KUHP diatur bagaimana jika denda tidak dibayar yaitu : “dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda”. Jadi jika undang-undang hukum pidana khusus tidak mengatur tentang hal ini, maka sesuai ketentuan pasal 103 KUHP, ketentuan KUHP lah yang dipakai. Masalah yang muncul bagaimana jika yang melakukan hal itu adalah korporasi jelas bahwa pidana kurungan pengganti denda ini tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Untuk mengatasi masalah ini maka UU PTPK harus membuat ketentuan khusus bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi misalnya dengan mencabut ijin usaha untuk jangka waktu tertentu, atau mungkin dengan penyitaan harta benda (Fatimah, & Arief, 2012).
Menurut Barda Nawawi Arief di samping pidana denda, sebenarnya beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999, dapat dijadikan pidana pokok untuk
korporasi atau setidak-tidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan mandiri. Kalau pidana penjara merupakan pidana pokok untuk “orang” , maka pidana pokok yang dapat diidentikkan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa “penutupan perusahan/korporasi untuk waktu tertentu” atau “pencabutan hak ijin usaha”.
Mengenai sulitnya penjatuhan pidana terhadap suatu korporasi, menurut Brickey bahwa sering dikatakan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap suatu korporasi hanyalah berupa pidana denda, namun apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh suatu korporasi, harta benda dapat disita dan dilelang, yaitu dengan penutupan korporasi atau pencabutan hak ijin usaha korporasi tersebut.
Dalam konsep KUHP Tahun 2018 terdapat aturan mengenai pelaksanaan pidana denda dalam Paragraf 6 Pasal 82 yang berbunyi: 1). Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim dan 2).Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.
Setelah pelaksanaan pidana denda, terdapat juga pengaturan mengenai pidana pengganti denda untuk korporasi yang terdapat dalam Paragraf 9 dalam Pasal 85 yang berbunyi: “Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka
untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.” Ketentuan ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan pidana korporasi di masa yang akan datang.

## D. SIMPULAN
Kebijakan
Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia saat ini, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 20 ayat 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi tidak dijelaskan didalam UU tersebut tentang yang dimaksud pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” sehingga mengakibatkan adanya kerancuan, inilah yang menjadi salah satu kelemahan dari UU Korupsi.
Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi di masa yang akan datang dengan melakukan kajian perbandingan kebijakan hukum pidana dengan negara lain, untuk membuat suatu formulasi kebijakan hukum pidana dan memperbaiki segala kekurangan pada kebijakan hukum pidana yang telah ada di Indonesia seperti di Inggris telah diatur dengan jelas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan menggunakan teori yang telah ada seperti: Vicarious Liability, Strict Liability, dan Identification. Dengan hal itu pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat dikonstruksikan dengan lebih akurat terhadap pelanggaran pidana yang merugikan negara,
terutama di Indonesia sebagai acuan atau pedoman untuk kebijakan hukum pidana dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Hamzah, A. (2006). Pemberantasan Korupsi Melalui
Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ramdhan, M. (2009). Kerangka Berpikir dalam Menentukan Model Pembentukan Suatu Konsep Nilai atau Norma. Jakarta : Rajawali
Pers.
Suteki., & Taufani, Galang. (2018). Metode Penelitian
Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## JURNAL
Arofa, Endi., Yunus, Ahsan., Sofyan, Andi., & Borahima, Anwar. (2015). Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Indonesian Criminal Justice System. International Journal of Advanced Research, Vol. 3, (No.8), pp. 246-250.
Blanc, Renata., Islam, Muhamad Azizul., Patten,
Dennis. M., & Branco, Manuel Castelo. (2017). Corporate anti-corruption disclosure .
Accounting, Auditing and Accountability
Journal, Vol.30, (No.8), pp.1746-1770.
Butarbutar, R. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum,Vol.3, (No.2), pp.351-371.
Fatimah, Fines., & Arief, Barda Nawawi. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Law Reform,
Vol.7, (No.2), pp.1-43.
Ibsaini.,
&
Syahbandir, Mahdi. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jurnal Cita Hukum Universitas
Islam Negeri Jakarta, Vol.2, (No.2), pp.67-89.
Mardiya, Nuzul Q. (2018). Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.7, (No.3),pp.483-502.
Padil. (2016). Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan,Vol.IV, (No.1), pp.48-59.
Prasetyo, Rully Trie., Ma'ruf, Umar., & Mashdurohatun, Anis. (2017). Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12,(No.4), pp.727-741.
Puspitasari, Ikka., Devintawati, Erdiana. (2018).
Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. Kanun Jurnal Ilmu Hukum,Vol.20,(No.2), pp.237-254.
Ramelan, Y. (2019). Penerapan Saksi Pidana Korporasi pada Bank dan Implikasinya. Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Vol.48, (No.1), pp.80-97.
Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Cita Hukum, Vol.II, (No.2), pp.269-288. Situmorang, Jegesson P., Pujiono., & Soemarmi Ameik. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan. Diponegoro Law Journal,
Vol.5, (No.3).pp.1-17.
Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar. (2017).
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, (No.2), pp. 387-396.
Suhariyanto, B. (2016). Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, Vol.16, (No.2),pp.201-213.
Suwarni, E. (2018). Penegakan Hukum atas Korupsi
Politik. Journal Unnes Seminar Nasional
Hukum, Vol.4, (No.3),pp.953-966.
Syahrin, Alvi., Mulyadi, Mahmud., & Ekaputra,
Muhamad. (2018). Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. USU Law Journal, Vol.6, (No.3),
pp.38-46.
Toruan,
Henry
Donald L.
(2014).
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jurnal
Rechtsvinding, Vol.3, (No.3), pp.397-416.
Wibowo, Muhtar H. (2018). Corporate Responsibility in Money Laundering Crime. Jurnal of Indonesian Legal Studies, Vol.3, (No.2), pp.
213-236.
Wibisana, Andri .G. (2016). Kejahatan Lingkungan
Oleh Korporasi Mencari Bentuk
Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin
/ Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Hukum &
Pembangunan, Vol.46 (No.2),pp.149-195.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang. Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undan- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.