Ilham Zainuddin Salle 1 , Amirah Kallabe 2 Sudirman Kati 3 ,
JURNAL Edueco
William Surya Limoa 4 , Josina Lawalata 5

## PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PADA BAPENDA KOTA MAKASSAR
Ilham Zainuddin Salle 1 , Amirah Kallabe 2 Sudirman Kati 3 , William Surya Limoa 4 , Josina Lawalata 5
STIE Indonesia Makassar 1 , STIE Indonesia Makassar 2 , STIE Nusantara Makassar ,3 , STIE Nusantara Makassar 4 , STIE Nusantara Makassar 5 pos-el: ilhamsalle33@gmail.com 1 , mirah.kallabe@gmail.com 2 , sudirmankati15@gmail.com 3 , limoawilliam@gmail.com 4 , inel310@yahoo.co.id 5

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  penerapan  sistem  pemungutan  pajak parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Bapenda Kota Makassar. Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif,  yaitu  mengumpulkan  data kemudian  melakukan  wawancara  dan  analisa  serta  diolah  dari  obyek  yang  diteliti  dengan kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kontribusi  Pajak  Parkir terhadap  PAD  Kota  Makassar  dikatakan  rendah  atau  tidak  melewati  target  yang  telah  di tentukan dikarenakan wajib pajak parkir tidak taat atau lalai membayar pajak

## Kata Kunci: Sistem Pemungutan Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT
This study aims to determine the level of application of the parking tax collection system in an  effort  to  increase  local  revenue  (PAD)  at  the  Makassar  City  Bapenda.  The  data  analysis method used is a qualitative method, which collects data then conducts interviews and analyzes and is processed from the object under study with predetermined criteria. The results show that the contribution of Parking Tax to PAD Makassar City is said to be low or does not exceed the predetermined target because the parking tax payer does not obey or neglect to pay taxes.
Keywords: Parking Tax Collection System Locally-generated revenue

## 1. PENDAHULUAN
Pembiayaan  pemerintah  daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan
sumber penerimaan  yang  dapat  diandalkan.
Pembangunan  daerah  didasarkan  atas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi  dimana  suatu  daerah  mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan  seminimal  mungkin  tergantung pada  bantuan  pemerintah,  sehingga pendapatan  asli  daerah  harus  menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan  keuangan  pusat  dan
daerah sesuai dalam UU No. 32 Tahun 2004. Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini tercermin dalam APBN dengan jumlah pendapatan dari pajak hingga triliunan rupiah.  Berdasarkan  UUD  1945  yang menempatkan perpajakan sebagai salah  satu  perwujudan  kenegaraan, ditugaskan  bahwa  penempatan  beban kepada  rakyat  seperti  pajak  dan  lain- lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, demikian pula
pendapatan daerah dan retribusi daerah  juga  harus  didasarkan  pada
Undang-Undang yang berlaku.
Ilham Zainuddin Salle 1 , Amirah Kallabe 2 Sudirman Kati 3 ,
JURNAL Edueco
William Surya Limoa 4 , Josina Lawalata 5
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yang  antara  lain  berupa  pajak  daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah  dan  pembangunan  daerah untuk  meningkatkan  dan  meratakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan  pemerintah  didaerah dan  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan  daerah,  maka  daerah membutuhkan sumber-sumber
penerimaan  yang  cukup  memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat  berasal  dari  bantuan  dan sumbangan  pemerintah  pusat  maupun penerimaan  yang  berasal  dari  daerah sendiri. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan  penerimaan  daerahnya. Otonomi  daerah  juga  diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolahan sumber daya yang
dimiliki setiap daerah. Sistem desentralisasi,  tidak  seharusnya  dapat menggantungkan  diri  pada  pasokan dana dari pemerintah pusat, sebaliknya daerah  didorong  untuk  lebih  mandiri dalam  membiayai  pembangunannya. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi  ini  adalah  melakukan supervise, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi  pelaksanaan  otonomi daerah.
Pengenaan dasar pajak parkir yaitu jasa  atau  jumlah  pembayaran  yang dibayarkan kepada penyelenggara tempat  parkir  yang  dimiliki  oleh perorangan atau badan. Dasar pengenaan  tersebut  ditetapkan  dengan peraturan  daerah  yang    didasarkan pada  klasifikasi  daya  tampung  tempat parkir  dan  banyaknya  kendaraan bermotor    yang  parkir  pada  tempat parkir.  Besarnya  tarif  pajak  parkir ditetapkan
sesuai peraturan
Perundang-Undangan Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi  Daerah  yaitu  paling  tinggi tiga  puluh  persen  (30%),  tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah  daerah  untuk  menetapkan tarif  pajak  parkir  karena  setiap  daerah kota atau kabupaten untuk menetapkan besarnya tarif pajak mungkin berbeda- beda,  asalkan  tidak  melebihi  dari target yang telah ditetapkan (30%).
Pajak  parkir  dipungut  untuk penertiban dan pengawasan pengusaha pengelola perparkiran agar masyarakat  pengguna  jasa  parkir merasa  aman,  juga  digunakan  untuk membantu  membangun  sarana  dan prasarana yang diperlukan oleh pengusaha pengelola parkir itu sendiri.  Sulitnya  memetakan  potensi parkir agar bisa mendongkrak Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), disebabkan karena sistem yang diterapkan  masih  sistem  target  per lokasi  sehingga  potensi  parkir  yang berada  di  tepi  jalan  atau  pertokoan banyak  yang  swakelola  dan  ilegal.
Pada kenyataanya
beberapa perusahaan  yang  juga  menyediakan jasa parkir masih ada yang kurang taat dalam  membayarkan  retribusi  yang harus di bayarkan .
Masalah di atas sebenarnya masih bisa  dioptimalkan,  Jadi  potensi  pajak parkir  bisa  mendongkrak  Pendapatan Asli Daerah apabila sistemnya berdasarkan  Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2009 dipenuhi, dengan cara mensosialisasikan  kepada  masyarakat solusi  solusi  dan  pengawasan  sebaik- baiknya  tentang  ketentuan-ketentuan pajak  parkir  agar  setiap  wajib  pajak mengerti  dan  tetap  taat  dalam membayar retribusi, menetapkan sanksi  apabila  parkir  dipinggir  jalan dan masih terbatasnya penyedia lahan parkir  dan  jika  perusahaan  atau pertokoan masih banyak yang swakelola dan ilegal diwajibkan harus menggunakan  tanda  karcis  yang
Ilham Zainuddin Salle 1 , Amirah Kallabe 2 Sudirman Kati 3 ,
JURNAL Edueco
William Surya Limoa 4 , Josina Lawalata 5
mencantum  harga  tanda  masuk  agar legal.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  sangat  diperlukan dalam  suatu  penelitian  ilmiah,  sebab metode  merupakan  cara  untuk  mencapai tujuan. Metode pada dasarnya berarti cara yang  dipergunakan  untuk  mencapai tujuan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  umum penelitian  adalah  untuk  mengungkap masalah,  maka  langkah-langkah  yang akan  ditempuh  harus  relevan  dengan masalah  yang  telah  dirumuskan.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif. Menurut Nazir (2014:43) metode deskriptif  adalah  suatu  metode  dalam meneliti  status  sekelompok  manusia, suatu  objek,  suatu  kondisi,  suatu  sistem pemikiran,  ataupun  suatu  kelas  peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat serta  hubungan  antar  fenomena  yang terselidiki.  (Nazir,  2014)  Sedangkan menurut  Sugiyono  (2019:18)  metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)  dimana  peneliti  adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara trianggulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna  dari  generalisasi.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  penelitian  deskriptif kualitatif  adalah  suatu  metode  yang menggambarkan  suatu  fenomena  melalui deskripsi  dalam  bentuk  kalimat  dan bahasa yang menggunakan metode alamiah Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai brikut: 1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.  Pada  saat  mengajukan pertanyaan,  peneliti  dapat  berbicara langsung  dengan  responden  tau  bila hal itu tidak memungkinkan, bisa juga melalui  alat  komunikasi,  wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan  data  apabila  peneliti ingin  melakukan  studi  pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden  yang  lebih  mendalam. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili yaitu kepada pengurus / karyawan  /  staff  /  Pegawai  yang mengurus  pajak  parkir  atau  retribusi di Kantor Bapenda Kota Makassar.
2. Studi dokumentasi merupakan pengumpulan  data  berupa  data-data sekunder  yang  berupa  dokumen- dokumen, laporan pertanggungj- awaban yang didalamnya mengandung laporan kekuangan, laporan program, jurnal, data transaksi dan sebagainya yang memuat
penjelasan  terkait  sistem  pemungutan pajak parkir.
3. Internet searching merupakan penelitian  yang  dilakukan  dengan mengumpulkan  berbagai  tambahan referensi  yang  brsumber  dari  internet guna  melengkapi  referensi  penulis serta  digunakan  untuk  menemukan fakta  dan  teori  berkaitan  masalah yang  diteliti  dari  sistem  pajak  parkir tersebut.
4. Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan  informasi  yang  benar terkait objek tersebut. Pengujian  yang diteliti  dan  diamati  bertujuan  untuk
Ilham Zainuddin Salle 1 , Amirah Kallabe 2 Sudirman Kati 3 ,
JURNAL Edueco
William Surya Limoa 4 , Josina Lawalata 5
mengumpulkan  data  atau  penilaian. Yang terkait tentang penelitian ini.
A. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian adalah data Kualitatif. Menurut Mukhtar (2017 : 100) sumber data dalam penelitian  kualitatif  berupa  kata-kata, tindakan  dan  tambahan  data  seperti dokumen dan lain-lain.
2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
a. Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  langsung  dari  sumber atau  dapat  disebut  sebagai  data utama.  Sedangkan  data  sekunder merupakan data yang dikumpulkan  oleh  peneliti  dari sumber yang telah tersedia
sehingga  peneliti  dapat  disebut sebagai  tangan  kedua  (Mulyadi, 2016:  144).  Pada  penelitian  ini data  primer  diperoleh  melalui wawancara  langsung  pada  pihak yang  berkompeten  di  Kantor BAPENDA Kota makassar.
b. Data  sekunder  merupakan  sumber tertulis  dapat  dibagi  menjadi sumber  buku  dan  majalah  ilmiah, sumber dari arsip, dokumen
pribadi dan dokumen resmi. Adapun sumber tertulis dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, observasi, laporan, data di Kantor BAPENDA Kota Makassar.

## Metode Analisis
Menurut  Miles  dan  Huberman  ;  2010 Metode  analisis  dapat  diartikan  sebagai cara  melaksanakan  analisis  terhadap  data dengan  tujuan  untuk  mengelolah  suatu data  menjadi  sebuah  informai  sehingga data  tersebut  dapat  bermanfaat  dalam menjawab masalah-masalah
yang
berkaitan dengan penelitian (dalam
Ariesto  dan  Adrianus;  2010).  Metode analisis  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif kualitatif. Adapun prosedur dari metode analisis adalah sebagai berikut:
1. Tahap  pengumpulan  data  melalui instrumen  pengumpulan  data  yaitu seperti  instrument  tes,  instrument interview, instrument observasi/pengamatan, dan instrument dokumentasi.
2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan  dan  kelengkapan  pengisian instrumen pengumpulan data.
3. Tahap  pengkodean,  yaitu  proses identifikasi  dan  klasifikasi  dari  tiap pertanyaan  yang  terdapat  dalam instrument pengumpulan data.
4. Tahap penyajian data dengan merangkai data menjadi satu kesatuan agar  dapat  dirumuskan  kesimpulan dengan  melakukan  tinjauan    ulang dilapangan  serta  mendapatkan  hasil yang valid.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem Pemungutan Pajak Parkir Di
Bapenda Kota Makassar.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada Kantor Bapenda Kota Makassar, Informan yang selaku staff pajak Parkir di Kantor  Yaitu  Pak  Adi  memberikan informasi  Sistem  Pemungutan  Pajak Parkir  sebagai berikut :
Pajak  Parkir  di  Pemerintah  Kota Makassar  dasar  hukumnya  yakni di Perda No.13  tahun 2002 disitu ada  pasal  terkait  pajak  parkir, pajak  parkir  itu  dikenakan  bagi setiap  orang  atau  badan  hukum atau tempat usaha yang menyelenggarakan  tempat  parkir dipungut atau tidak biaya parkirnya itu wajib untuk memilih  lokasi  untuk  bayarkan pajak parkir, kisaran pajak parkir yaitu  30%  dari  pungutan  yang dipungut  dari  kendaraan  parkir tersebut,  misalkan  yang  punya kendaraan yang dibayar 10 Rb, 3 Rb  nya  itu  wajib  disetorkan sebagai  pajak  parkir  seperti  itu penerapannya,  jadi  perlu  anda ketahui  pajak  parkir  itu  isi  perda no.  13  tahun  2002  tadi  hanya
Ilham Zainuddin Salle 1 , Amirah Kallabe 2 Sudirman Kati 3 ,
JURNAL Edueco
William Surya Limoa 4 , Josina Lawalata 5
dikenakan untuk didalam wilayah wajib pajak parkir tersebut  diluar  badan  jalan, artinya  kalau  sudah  dilokasih tanah pemerintah bukan termasuk  pajak  parkir,  jadi  sifat pajak  parkir  ini  self  asessment karena wajib pajak yang melaporkan sendiri berapa jumlah  omzet  pajak  parkirnya selama perhari tapi diakumulasikan  selama  sebulan,
jika  melanggar  tidak  membayar sanksinya sudah diatur di perwali no.  35  tentang  pencabutan  izin tempat usaha, masalah ilegal dan non  ilegalnya  ya  pastinya  siapa yang  menyetor  pajak  parkirnya disini  pasti  itu  legal,  jadi  setiap
wajib  pajak  melaporkan  sendiri ini  kan  yang  namanya  manusia kita  tidak  tau  yang  dilaporkan benar  atau  tidak,  nah  untuk mengurangi  hal  tersebut  atau kecurangan  maka  kami  turunkan petugas  yang  namanya  laskar peduli pajak disini untuk
mengawasi  disana  kita  bisa  cek berapa  trend  pembayaran  setiap hari  jadi  itu  nanti  bisa  kita bandingkan dengan laporan yang dia masukkan apakah sesuai atau tidak. (28 Juni 2022)
Analisa Pertumbuhan Target dan Realisasi Pajak Parkir
Berikut  tabel  Target  Penerimaan  dan Realisasi Pajak Parkir Anggaran Tahun 2019 sampai tahun 2021:

## Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Makassar Anggaran Tahun 2019 sampai Tahun 2021
Tahun Pajak Parkir Persentase Perolehan Pajak Parkir (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) 2019 60.750.000.000 20.071.410.111 33.04 2020 11.000.000.000 9.960.487.183 90.55 2021 80.000.000.000 10.940.173.709 13.68 Sumber: Data diolah 2022 Untuk mengetahui pertumbuhan
target dan realisasi Pajak Parkir, digunakan  rumus  perhitungan  sebagai berikut:
Pertumbuhan  Target  Pajak  Parkir  Tahun
2019 hingga 2021 Tahun 2019 Tahun 2020 % Tahun 2021 %
Pertumbuhan  Realisasi  Pajak  Parkir Tahun 2019 hingga 2021 Tahun 2019
Tahun 2020
Ilham Zainuddin Salle 1 , Amirah Kallabe 2 Sudirman Kati 3 ,
JURNAL Edueco
William Surya Limoa 4 , Josina Lawalata 5
Tahun 2021 Dari  hasil  perhitungan  diatas,  data  target dan realisasi Pajak Parkir dapat disimpulkan kedalam tabel berikut: Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Parkir dan Pertumbuhan Anggaran Tahun 2019 sampai Tahun 2021 Tahun Pajak Parkir Persentase Perolehan Pajak Parkir Pertumbuhan Target Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (%) (%) (%) 2019 60.750.000.000 20.071.410.111 33.04 2020 11.000.000.000 9.960.487.183 90.55 2021 80.000.000.000 10.940.173.709 13.68 Sumber: Data diolah 2022 Dengan memperhatikan tabel 2, dapat diketahui  bahwa  pada  tahun  2019  Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp. 60.750.000.000,-  dan  terealisasi  hanya sebesar  Rp.  20.071.410.111,-,  hanya 33.04%  persentase  perolehan  yang  di dapatkan.
Pertumbuhan  target  pada  tahun  2019 sebesar -33,88%  dengan  pertumbuhan  realisasi yang  tercapai  hanya  sebesar  18,71%. Pada tahun 2020 Pajak Parkir ditargetkan sebesar  Rp.  11.000.000.000,-  dan  yang terealisasi hanya sebesar Rp. 9.960.487.183,- dengan persentase perolehannya sebesar 90.55%. Pertumbuhan  target  pada  tahun  2020 sebesar  -81,89%  dengan  pertumbuhan realisasi  yang  tercapai  hanya  sebesar  - 50,37%.
Namun pada tahun 2021, Pajak Parkir ditargetkan  Rp.  80.000.000.000,-  Akan tetapi  yang  terealisasi  hanya  sebesar  Rp. 10.940.173.709,- dengan persentase perolehannya hanya 13,68%. Pertumbuhan  target  pada  tahun  2021 sebesar  627,27%,  namun  pertumbuhan realisasi yang tercapai hanya  9,83%. Bisa dilihat perbandingan persentase perolehan dari  tahun  2019  dan  tahun  2020,  terjadi peningkatan  persentase  sebesar  57,51%. Namun  perbandingan  tahun  2020  dengan tahun  2021  terjadi  penurunan  persentase, dari 90,55% turun menjadi 13,68%. Analisa Pertumbuhan Target dan Realisasi PAD
Berikut  adalah  tabel  data  yang memperlihatkan    nilai  target  dan  nilai realisasi penerimaan PAD Kota Makassar tahun Anggaran 2019 hingga tahun 2021:
Tabel 3

## Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar
Anggaran Tahun 2019 sampai Tahun 2021 Tahun Pendapatan Asli Daerah Persentase Perolehan PAD Target Realisasi (Rp) (Rp) (%) 2019 1,482.238.537.000 1.112.339.255.190 75,04 2020 1.286.067.656.000 971.859.753.605,8 75,57 2021 1.503.411.219.000 1.102.683.491.353 73,35 Sumber: Data diolah 2022 Untuk  mengetahui  pertumbuhan  target dan  realisasi  PAD  Kota  Makassar,
digunakan  rumus  perhitungan  sebagai berikut:
Ilham Zainuddin Salle 1 , Amirah Kallabe 2 Sudirman Kati 3 ,
JURNAL Edueco
William Surya Limoa 4 , Josina Lawalata 5
Pertumbuhan  Target  PAD  Tahun  2019 hingga 2021 Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Pertumbuhan  Realisasi  PAD  Tahun  2019 hingga 2021
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Dari  hasil  perhitungan  diatas,  data target  dan  realisasi  Pendapatan  Asli Daerah  dapat  disimpulkan  kedalam  tabel berikut:

## Tabel 4

## Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan
Anggaran Tahun 2019 sampai Tahun 2021 Tahun Pendapatan Asli Daerah Persentase Perolehan PAD Pertumbuhan Target Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (%) (%) (%) 2019 1,482.238.537.000 1.112.339.255.190 75,04 2020 1.286.067.656.000 971.859.753.605,8 75,57 2021 1.503.411.219.000 1.102.683.491.353 73,35
Sumber: Data diolah 2022
Dalam tabel 4, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah
Kota  Makassar  ditargetkan  sebesar  Rp. 1,482.238.537.000,- dan terealisasi sebesar  Rp.  1.112.339.255.1908,-  serta persentase  perolehan  Pendapatan  Asli Daerah  75,04%.  Pertumbuhan  target  dan realisasinya  sebesar  15,25%  dan  59,75%. Pada tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah Kota  Makassar  ditargetkan  sebesar  Rp. 1.286.067.656.000
,- dan hanya direalisasikan sebesar Rp. 971.859.753.605,8,-  dengan  persentase perolehan  sebesar  75,57%.  Pertumbuhan target dan realisasi sebesat -13,23% dan -
12,63%.  Namun  pada  tahun  2021, Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Makassar
ditargetkan
sebesar Rp. 1,503,411,219,000,- dan nilai yang terealisasi sebesar Rp. 1,102,683,491,353,- yakni persentase perolehannya    yakni  sebesar  73.35%  dan pertumbuhan  target  serta  realisasinya adalah 16,89% dan 13,46%.

## Kontribusi  Pendapatan  Pajak  Parkir Terhadap PAD Kota Makassar
Dalam  mencari  persentase  kontribusi pendapatan parkir terhadap PAD, digunakan rumus dibawah ini: Pn = 100%
Ilham Zainuddin Salle 1 , Amirah Kallabe 2 Sudirman Kati 3 ,
JURNAL Edueco
William Surya Limoa 4 , Josina Lawalata 5
Tabel 5
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021 Tahun Realisasi Penerimaan Kontribusi Pajak Parkir Pendapatan Asli Daerah PAD (%) 2019 20.071.410.111 1.112.339.255.190 1,80 2020 9.960.487.183 971.859.753.605,8 1,02 2021 10.940.173.709 1.102.683.491.353 0,99 Sumber: Data diolah 2022
Setelah  melihat  hasil  dari  Bapenda
Kota Makassar yang mengumpulkan data sekunder  pada  tahun  2019  hingga  tahun 2021,  dapat  dilihat  bahwa  kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih rendah.
Kendala-kendala dan Upaya

## Pemungutan Pajak Parkir
Meskipun dilandasi dengan Peraturan Daerah,  seringkali  wajib  pajak  lalai melaksakan  kewajibannya.  Inilah  yang dirasakan  oleh  Bidang  Pajak  I  dan Retribusi  Daerah,  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Pak  Adi  Sub-Bid Penetapan,  Pembukuan  dan  Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Kota Makassar Menyatakan Bahwa :
”Kendala  yang  dihadapi  oleh Bapenda Kota Makassar, khususnya  di  Bidang  Pajak  itu adalah  adanya  Wajib  Pajak  yang tidak membayar iuran wajib pajak. Hal ini membuat realisasi anggaran  tidak  mencapai  target yang  telah  di  tetapkan.  Namun,
walaupun pajak
itu sifatnya memaksa, Bapenda juga tidak bisa langsung  dengan  semena-mena memberhentikan  ijin  usaha  dari wajib  pajak  tersebut.  Dikarenakan ada tahap-tahap yang harus dilakukan, yakni memberikan Surat  Peringatan  Pertama  kepada wajib  pajak  yang  tidak  membayar minimal  1  bulan  tagihan  pajak parkir, yang apabila tidak
dihiraukan  akan  diberikan  Surat
Peringatan  Kedua  dengan  rentang waktu 1 minggu setelah dikeluarkannya  Surat  Peringatan Pertama.  Dan  jika  tetap  tidak merespon  setelah  dikeluarkannya Surat  Peringatan  Kedua,  maka tugas  diambil  alih  oleh  Sub
Bidang  Pembinaan,  Pengawasan dan  Penindakan  dalam  hal  ini Bapenda langsung terjun ke lapangan.” (28 Juni 2022)
Dari  informasi  yang  diberikan  diatas,
penulis  menyimpulkan  bahwa  diperlukan kesadaran  diri,  khususnya  wajib  pajak dalam melakukan
kewajibannya, kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam hal  pelaporan  dan  dan  pembayaran  pajak parkir itu sendiri.
4.  KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang
Penerapan
Sistem  Pemungutan  Pajak  Parkir Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota  Makassar,  kesimpulan  dapat ditarik sebagai berikut:
1. Kota  Makassar  memungut  Pajak Parkir  kepada  Wajib  Pajak  Parkir sesuai  dengan  yang  tertulis  dalam Perda  No.  13  Tahun  2002,  yakni sebesar  30%  dari  pendapatan pajak parkir yang ada.
2. Realisasi  penerimaan  pajak  parkir Dilihat  dari  penerimaan  pajak parkir  selama  3  tahun  terakhir pada  2019  dan  2020  cenderung menunjukkan
menurun
Ilham Zainuddin Salle 1 , Amirah Kallabe 2 Sudirman Kati 3 ,
JURNAL Edueco
William Surya Limoa 4 , Josina Lawalata 5
dikarenakan  pas  tahun  tersebut adanya  wabah  covid  19  yang menjadi penghambat naiknya pendapatan,    tapi  jika  dilihat  dari peningkatan  penerimaan  pajak parkir  dari  tahun  2021  sedikit menunjukkan peningkatan.
3. Kontribusi  Pajak  Parkir  terhadap PAD  Kota  Makassar  dikatakan rendah  atau  tidak  melewati  target yang telah di tentukan dikarenakan  wajib  pajak  parkir tidak  taat  atau  lalai  membayar pajak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Bastian.  2002.  Pajak  dan  Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press.
Kosasih,  Eva  Maria  S,  Abdul  Yusuf.
2018.  Pengaruh  Pungutan  Pajak Daerah Terhadap Keputusan Berinvestasi  (Survei  Pada  Industri Restoran Dan Hiburan DiKabupaten  Karawang). Jurnal Ilmiah Solusi . 1-6.
Mardiasmo.  2011.  Perpajakan  Edisi Revisi  2011.  Yogyakarta  :  Andi Offset. Marsyahrul. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Grasindo. Mulyadi. 2016. Akuntansi Biaya. Yogyakarya. STIE YPKPN. Pangerapan,  Herly,  dan  Heince  R.N. Wokas.  2016.  Analisa  Potensi  dan Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak  Parkirdan  Pajak  Air  Tanah Sebagai Sumber PedapatanAsli
Daerah  Kota  Makassar. Jurnal EMBA , 1-10.
Puspitasari, Rosalina Anggraeni, Wilopo,
dan  Prasetya,  Arik.2019.  Peran Pemungutan  Pajak  Parkir  Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Jurnal Perpajakan (JEJAK ), 1-6.
Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor 13  Tahun  2002  Tentang  Pajak Parkir.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sripradita,  Nio  Anggun,  Topowijono, dan Husaini, Achmad. 2019. Analisis  Efektivitas  Penerimaan Pajak parkir Dalam Upaya Peningk atan  Pendapatan  Asli  Daerah.
Jurnal e-Perpajakan. 1-10.
Sugiyono.  2019.  Sistematika  Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta Triski Intan Meylani Lengkong, VentjeIlat, Anneke Wangkar. 2018. Analisis  Potensi  Dan  Efektivitas Pemungutan  Pajak  parkir  Di  Kota
Bitung. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi, 1-11.
Undang-Undang  No  22  Tahun  1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang  No  25  Tahun  1999 tentang  pembangunan  keuangan antara  pemerintah    pusat  dan daerah.
Wahfar,  Rinaldi  Rakhmad.  Hamzah,
Abubakar.  Dan  Syechalad,  mohd. Nur. 2014. Analisis Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor. Jurnal Ilmu Ekonomi. 1-
10.
Waluyo.  2011.  Perpajakan  Indonesia.. Jakarta : Salemba Empat Yulaika, Ruslina. 2014. Pengaruh Sistem Pemungutan  Pajak  dan  Tarif  Pajak Terhadap  Efektifitas  Pajak  Parkir
Di Kabupaten Ngawi. Media
Prestasi, 1-8.