## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan

## Aji Titin Roswitha Nursanthy, Gunawan Hasibuan, Ni Kadek Dewi Ayu Lestarie
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia aji.titin@stih-awanglong.ac.id, gunawan@stih-awanglong.ac.id kdwlstr520@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: Oct 30, 2020 Accepted: Nov 30, 2020 Child molestation is a crime that violates morals, ethics and religion. The  impact  of  this  crime  on  children  is  that  it  causes  physical  and psychological  trauma  to  victims,  especially  those  who  are  children so that it can affect the victim's self-development when he grows up.
The  results  of  the  research  and  discussion  show:  Factors  that  can increase  and  influence  the  occurrence  of  criminal  acts  of  sexual abuse against minors, namely: low education and economic factors, environmental  or  residential  factors,  drinking  factors  (alcohol), technological  factors  and  victim  role  factors  in  the  realm  of criminological  etiology  can  be  categorized  in  the  theory  that  is  not oriented  to  social  class.  Efforts  to tackle  the  crime  of  sexual  abuse of  minors  can  be  done  in  two  ways,  namely  prevention  and mitigation  if  the  crime  of  sexual  abuse  of  minors  has  already occurred. In the context of protection for victims of crime, there are preventive  and  repressive  measures  taken,  both  by  the  community and  the  government  (through  law  enforcement  officers),  such  as providing  protection/supervision  from  various  threats  that  can endanger the lives of victims, providing adequate medical and legal assistance,  A  fair  examination  and  judicial  process  against perpetrators  of  crimes  is  basically  one  of  the  manifestations  and protections of human rights as well as a balancing instrument. Keywords: legal protection of children, obscenity, criminal acts

## Abstrak
Tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  merupakan  kejahatan yang melanggar moral, susila dan  agama.  Dampak  tindak  pidana  ini  terhadap  anak  adalah  menimbulkan  trauma  fisik  dan psikis  terhadap  korban  terutama  yang  berusia  anak-anak  sehingga  bisa  berpengaruh  pada perkembangan  diri  korban  ketika  dewasa  nanti.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan menunjukkan:  Faktor-faktor  yang  dapat  meningkatkan  dan  mempengaruhiterjadinya  tindak pidana  pencabulan  terhadap  anak  di  bawah  umur  yaitu:  faktor  rendahnya  pendidikan  dan ekonomi, faktorlingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktorteknologi dan faktor  peranan  korban  dalam  ranah  etiologi  kriminologidapat  di  dikategorikan  pada  teori  yang tidak  berorientasi  pada  kelas  sosial.Upaya  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak  di  bawah  umur  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  pencegahan  dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi. Dalam  konteks  perlindungan  terhadap  korban  kejahatan,  adanya  upaya  preventif  maupun revresif  yang  dilakukan,  baik  oleh  masyarakat  maupun  pemerintah  (melalui  aparat  penegak hukumnya),  seperti  pemberian  perlindungan/pengawasan  dari  berbagai  ancaman  yang  dapat membahayakan  nyawa  korban,  pemberian  bantuan  medis,  maupun  hukum  secara  memadai, proses  pemeriksaan  dan  peradilan  yang  fair  terhadap  pelaku  kejahatan,  pada  dasarnya merupakan  salah  satu  perwujudan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  serta  instrument penyeimbang.
Kata Kunci: perlindungan hukum anak, pencabulan, tindak pidana

## LATAR BELAKANG
Perlindungan  korban  tindak  pidana  dapat  diartikan  sebagai  perlindungan untuk  memperoleh  jaminan  hukum atas  penderitaan atau  kerugian  pihak  yang telah  menjadi  korban  tindak  pidana.1Segala  sesuatu  yang  dapat  meringankan penderitaan  yang  dialami  seseorang  akibat  menjadi  korban  itulah  yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  menegurangi  penderitaan  fisik  dan penderitaan mental korban.
Di  KUHP  Indonesia,  kejahatan  dalam  bentuk  pencabulan  ini  diatur  dalam pasal  289  KUHP.  Pasal  ini  diatur  dalam  BUKU  II  BAB  XIV  tentang  kejahatan terhadap kesusilaan. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena: 1. Disangka, dinyatakan atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum. 2.  Telah  menjadi  korban  akibat  perbuatan  pelanggaran  yang  dilakukan orang/kelompok terhadapnya.
3.  Telah  melihat,  mendengar,  merasakan  atau  mengetahui  suatu  peristiwa pelanggaran hukum.
Dalam hukum positif, undang-undang yang mengatur masalah perlindungan  saksi  dan  korban  adalah  Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik  Indonesia  No.  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.  Namun,  undang-undang  tersebut  belum  secara  keseluruhan membicarakan  masalah  bentuk-bentuk  perlindungan  korban  sehingga  harus dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang medukung adanya bentuk perlindungan  korban  secara  kongkrit.  Diantaranya  Undang-undang  Nomor  26 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia serta beberapa aturan lainnya.

## METODE
Penelitian  yang  dilakukan  digunakan  beberapa  metode  yang  digunakan  untuk mendapatkan  hasil  yang  subyektif  mungkin.  Untuk  mendapatkan  hasil penelitian  tersebut  diperlukan  informasi  yang  akurat  yang  mendukung. Sehubungan  degan  hak  tersebut,  metode  yng  digunakan  dalam  penelitian adalah sebagai berikut:

## Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau  data  sekunder  dengan  melakukan  inventarisasi  hukum  positif.  Secara deduktif  penelitian  ini  dimulai  dengan  menganalisis  data  sekunder  dibidang hukum dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014 Perubahan  Atas  Undang-Undang  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981, Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu  bahan-bahan  yang  erat  hubungannya  dengan  bahan-bahan  hukum primer  yang  dapat  menunjang  penulis  Jurnal  Ilmiah  ini  dapat  membantu melengkapi  bahan  hukum  primer,  misalnya  tulisan  para  ahli  dan  hasil  para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya ilmiah.
c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder,  misalnya  Majalah,  Koran,  Internet  dan  Media- media lainnya.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu menggambarkan  dan  menganalisis  permasalahan  berdasarkan  peraturan Perundang-undangan.
Sesuai  dengan  tahap-tahap  penelitian  di  atas,  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  penelitian  ke  perpustakaan  untuk  mendapatkan  data sekunder  dan  studi  dokumen  baik  melalui  media  cetak  maupun  media elektronik.
Metode analisis data yang  digunakan dalam penulisan Jurnal Ilmiah ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Tindak  Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur.
Dalam  hal  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  tindak pidana  pencabulan  terhadap  anak  di  bawah  umur,  dapat  dimulai  dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan  terhadap  anak  di  bawah  umur,  dalam  hal  ini  Komisi  Nasional Perlindungan  Anak  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  masalah  perlindungan anak,  menentukan  tiga  jenis  kekerasan  terhadap  anak  yang  diklasifikasikan sebagai  kejahatan  yang  meresahkan  anak  dan  mayarakat  yang  diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Modus-modus operandi pencabulan terhadap anak di bawah umur diatas, ialah sejumlah  modus  operandi  atau  cara  yang  digunakan  oleh  pelakupencabulan demi  mencapai  kepuasan  seksualnya  yang  dilampiaskan  kepadaanak-anak. Dari  beragam  bentuk modus  yang  dilakukan  oleh  para  pelakudisebabkan oleh suatu  faktor  yang  mendukung  perbuatan  tersebut.  Faktor  penyebab  tindak pidana pencabulan yang dimana memiliki motifberagam yaitu: a. Pengaruh perkembangan teknologi b. Pengaruh alkohol c. Situasi (adanya kesempatan) d. Peranan korban e. Lingkungan:
1). Keluarga: broken home, kesibukan orang tua
2). Masyarakat
f. Tingkat pendidikan rendah
g. Pekerjaan (pengangguran) h. Rasa ingin tahu (anak) Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  tindak  pidana  pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut:
1. Faktor Lingkungan
Faktor  lingkungan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
2. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi terjadinya  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan  dan  secara  terus-menerus  diperbaharui  oleh  sekelompok masyarakat  tertentu  atau  dengan  kata  lain  perkembangan  suatu  ciri  khas masyarakat  pada  suatu  daerah  seperti  gaya  hidup  manusia  atau masyarakat.
3. Faktor Ekonomi Dalam  hal  yang  dimaksud  tersebut  ialah  apabila  seseorang  mengalami himpitan  atau  kesusahan  dalam  bidang  perekonomian,  hal  tersebut  dapat menganggu  akal  pikirannya  dan  dapat  mengakibatkan  orang  tersebut  akan mengalami  stres  berat,  sehingga  dapat  membuat  orang  tersebut  dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri.
4. Faktor Media
Salah  satu  faktor  yang  turut  serta  mempengaruhi  terjadinya  tindak  pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media.
5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi. Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

## 2. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut  Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Berlaku  Di Indonesia.
Sebagaimana  pengaturan  bagi  pelaku  pencabulan  terhadap  anak  di  bawah umur menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut:
1.  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Pencabulan  Terhadap  Anak  Di  Bawah Umur  Menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  sebagai berikut:
a. Pada pasal 289 KUHP
Pengaturan  pada  pasal  ini  ialah  apabila  pelaku  pencabualan terhadap  anak  di  bawah  umur  melakukan  pemenuhan  hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan  dengan  cara  meminumkan  suatu  zat  atau  obat  yang membuat  korbannya  pingsan  atau  tidak  berdaya,  pelaku  dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
b. Pasal 290 ayat (2) KUHP yang berbunyi:
1). Barang  siapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2).  Barang  siapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seorang, padahal  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya,  bahwa umurnya  belum  lima  belas  tahun  atau  kalau  umurnya  tidak  jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.
3).  Barangsiapa  membujukseseorang  yang  diketahuinya  atau sepatutnya  diduganya,  bahwa  umurnya  belum  lima  belas  tahun
atau  kalau  umumnya  tidak  jelas  yang  bersangkutan  atau  belum waktunya  untuk  dikawinin,  untuk  melakukan  atau  membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul,  atau  bersetubuh  diluar  perkawinan dengan orang lain.
Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak  di  bawah  umur  dilakukan  dengan  memaksakan  kehendak  dari orang  dewasa  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  dilakukan  tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual.
2.  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Pencabulan  Terhadap  Anak  Di  Bawah Umur  Menurut  Undang-Undang  No  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak.
Sanksi  pidana  bagi  pelaku  pencabulan  terhadap  anak  di  bawah  umur menurut  undang-undang  perlindungan  anak  ialah  Pasal  82  ayat  (1) yang berbunyi:
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau membujuk anak  untuk  melakukan atau membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling  banyak  Rp.  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh rupiah).

## 3. Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur
Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika  tindak  pidana.  pencabulan  terhadap  anak  di  bawah  umur  terlanjur  terjadi, upaya tersebut dapat dilakukan yang antara lain sebagai berikut:

## 4. Langkah-Langkah Pencegahan
Anak  harus  mendapatkan  perlindungan  dari  gangguan-gangguan  berupa perlakuan  salah  kepada  anak.  Jika  tidak  dilindungi,  maka  anak  sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperihatinkan apabila anak-anak  sampai  menjadi  korban  tindak  pidana  pencabulan,  maka  hancurlah kreativitas,  kemauan,  dan  bakat  seorang  anak  dalam  mengembangkan pemikiran  dan  tumbuh  kembang  melalui  proses  coba-mencoba,  sehingga generasi  muda  akan  mengalami  hambatan  dan  pada  akhirnya  secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa. Usaha- usaha  yang  dapat  dilakukan  oleh  keluarga,  masyarakat  bersama  pemerintah dan  penegak  hukum  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut: a. Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar.
b. Membenahi  sarana  dan  fasilitas  di  lingkungan  sekitar,  misalnya  menambah atau memperbaiki penerang.
c.  Perbaikan  daerah-daerah  yang  relatif  dengan  tindak  kejahatan  khususnya pencabulan  seperti  rawa-rawa  dan  hutan  disekitar  lingkungan  perumahan dikarenakan  lingkungan  seperti  ini  sangat  potensial  menimbulkan
kriminalitas,  termasuk  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di  bawah umur.
d. Pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsure pornografi yang beredar secara luas di kalangan masyarakat.
e. Partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitarnya.
f.  Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing  atau  baru  yang  mengandung  unsur  negatif  dan  yang  dapat  merusak moral.
g.  Dalam hal  kehidupan  rumah  tangga atau  keluarga,  seperti hubungan orang tua  dan  anak  selayaknya  harus  tetap  efisien  terjalin,  seperti  memberikan perhatian,  nasehat,  bimbingan  dan  perlindungan  bagi  anak  demi kebaikannya  dan  menyelamatkannya  dari  perlakuan  salah  yang  dilakukan oleh pelaku.
Dari  rincian  usaha  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pencabulan  terhadap anak  di  bawah  umur  di  atas,  merupakan  suatu  bentuk  untuk  mencegah  agar perbuatan yang keji dan tidak bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak- anak  khususnya  kasus  pencabulan  yang  menimpa  anak  di  bawah  umur  atau dengan  kata  lain  mencegah  lebih  baik  daripada  menanggulangi.  Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi  korban  tindak  pidana.  Perlindungan  anak  merupakan  suatu  usaha yang mengadakan suatu kondisi, dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan  kewajibannya,  maka  dengan  demikian  kita  wajib  mengusahakan perlindungan  anak  sesuai  dengan  kemampuan  untuk  melindungi  anak  dari perlakuan  salah  yang  ditujukan  kepada  anak,  demi  kepentingan  tumbuh kembang anak serta kepentingan bangsa dan negara.

## KESIMPULAN
Faktor-faktor  yang  dapat  meningkatkan  dan  mempengaruhiterjadinya  tindak pidana  pencabulan  terhadap  anak  di  bawah  umur  yaitu:  faktor  rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktorlingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol),  faktorteknologi  dan  faktor  peranan  korban  dalam  ranah  etiologi kriminologidapat di dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial.
Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi. Korban  tindak  pidana  pencabulan  selain  mengalami  penderitaan  fisik  juga mengalami  penderitaan  mental  yang  membutuhkan  waktu  lama  untuk memulihkannya.  Mengingat  penderitaan  yang  dialami  korban  tindak  pidana pencabulan tidak singkat untuk bisa memulihkan, maka aparat penegak hukum berkewajiban  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana pencabulan  yang  diimplementasikan  dalam  peraturan  perundang-undangan sebagai  produk  hukum  untuk  memberikan  keadilan  bagi  korban.  Dari  sinilah dasar  filosofis  dibalik  pentingnya  korban  kejahatan  (keluarganya)  memperoleh perlindungan.

## REFERENSI
Arief, Barda Nawawi. (1996). Kebijakan Hukum Pidana (edisi 1). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Waluyo,  Bambang.  (2012). Viktimologi  Perlindungan  Korban  dan  Saksi . Jakarta: Sinar Grafika.
Elgar,  Edward. Undang-undang  Pornografi,  No.  4928,  pasal  1  ayat  (4) . Indonesia.
Koentjaraningrat. (1990). Pengantar Ilmu Antropologi (edisi 8). Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi.  (2012). Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Lamintang.P.A. Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandung:  Cita  Aditya Bakti.
Atmasasmita,  Romli.  (1995). Kapita  selekta  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi . Bandung: Mandar Maju.
Seokamto,  Soerjono.  (2008). Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  Acara Pidana, Acara Perdata (edisi 1). Jakarta: Visimedia. Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang-Undang  23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi