## ANALISIS LQ, dan PROYEKSI KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA KE KALIMANTAN

## Yahya Bugis
Yahya.albiruni@gmail.com
Abstract: This  research  aims  to  determine  the  influence  LQ  Analized  effect  of Public Policy  KN.  Kalimantan Timur  Province.  This  research  uses  the  anized  Location  Quationt  (LQ)  to  search  growth  economic  in Kalimantan Timur Province. Used data 2017 until 2021
Keywords: LQ,Policyt, Kalimantan Timur Province
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  LQ.  Analisis  pengaruh  Kebijakan  Publik  KN. Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode Location Quation (LQ) yang dianalisasi untuk mencari  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Data  yang  digunakan  tahun  2017  hingga  tahun 2021
Kata Kunci : LQ, Kebijakan, Provinsi Kalimantan Timur

## INTRODUCTION
Melalui Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agusutus 2019 pemerintah mengumumkan perpindahan ibu  kota  negara  (IKN)  ke  Propinsi  Kalimantan  Timur.  Perpindahan  ibu  kota  negara  merupakan  tujuan  awal pemerintah untuk memeratakan pendapatan ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah yang bukan hanya bertumpu  di  wilayah  Indonesia  bagian  barat  saja  namun  dengan  adanya  pemindahan  ibu  kota  negara  ke Kalimantan  Timur  diharapkan  mampu  membawa  perubahan  dalam  segala  hal  baik  itu  ekonomi,  sosial,  dan sebagainya.
Ketetapan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan mengundang banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat, meskipun begitu banyak negara di dunia yang telah berhasil memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai macam pertimbangan. Begitupun dengan Indonesia yang tentunya harus belajar dari negara- negara yang berhasil dalam memindahkan ibu kotanya.
Salah  satu  alasan  pemerintah  memindahkan  ibu  kota  negara  ke  Kalimantan  adalah  untuk  mengurangi kepadatan  penduduk  yang  menjadi  masalah  klasik  di  Jakarta  sebagai  ibu  kota  negara,  tercatat  kepadatan penduduk  di  Jakarta  (  Sekitar  57,4%  penduduk  Indonesia  terkonsentrasi  di  pulau  jawa  namun  di  lain  pihak sebaran  penduduk  di  Sumatera  sebesar  17,9%,  Bali  dan  Nusa  Tenggara  5,5%,  Kalimantan  5,81%,  Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sebanyak  270,20  juta  jiwa  bertambah  32,56  juta  jiwa  dibandingkan  pada  tahun  2010,  dan  laju  pertumbuhan penduduk per tahun 2010 sampai tahun 2020 sebesar 1,25 %, dimana penduduk dengan usia produktif di angka 70,72  %  2  yang  berarti  Indonesia  masih  dalam  masa  bonus  demografi,  sehingga  potensi  pemerintah  untuk memaksimalkan  laju  Angkatan  kerja  dengan  usia  produktif  tersbut  sebagai  salah  satu  bagian  yang  menopang kesejahteraan negara di masa depan dengan kebijakan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan namun kecenderungan pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi usia produktif Indonesia. (Pribadi & Utomo, 2021)
Tentu  saja,  pertimbangan  pemerintah  untuk  memindahkan  ibu  kota  negara  tersebut  di  ikuti  dengan indikasi  dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi  negara  dan  pemerataan  ekonomi  skala  nasional  tidak  lagi memiliki kendali di pulau jawa pada umumnya yang meninggalkan kesenjangan antar wilayah di jawa dan luar jawa. Maka kebijakan pemerintah ini diharapkan mampu menjawab kondisi yang sering menjadi permasalahan skala nasional. Secara nasional kesenjangan ekonomi yang terjadi Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 59 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi di pulau  Jawa  sebesar  5,52  persen.  Di  Sumatera,  kontribusi  ekonominya  sebesar  21,31  persen.  Adapun  di Kalimantan,  kontribusi  ekonominya  sebesar  8,05  persen  dengan  pertumbuhan  ekonomi  4,99  persen.  Di Sumatera,  kontribusi  ekonominya  sebesar  21,31  persen.  Adapun  Kalimantan  kontribusi  ekonominya  sebesar 8,05  persen  dengan  pertumbuhan  ekonomi  4,99  persen,  dan  di  Sulawesi  kontribusinya  6,33  persen  dengan pertumbuhan ekonomi  sebesar 6,65 persen di ikuti Bali dan Nusa Tenggara kontribusinya sebesar 3,06 persen dengan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,7 persen  dan  di  Maluku  dan  Papua  berkontribusi  sebesar  2,24  persen dengan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  7,40  persen.  sehingga  Langkah-langkah  pemerintah  tersebut  di  ikuti
dengan design policy yang tepat dalam rangka memberikan solusi bagi kondisi ekonomi dan kemudian dengan perpindahan  ibu  kota  negara  ke  Kalimantan  timur  ini  juga  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  pulau-pulau  di luar ibu kota negara baru yang meminimalkan rentang kendali antar-wilayah karena posisi strategis Kalimantan sebagai  pulau  yang  berada  di  tengah  gugusan  kepulauan  Indonesia  maka  perhatian  pemerintah  untuk memanfaatkan  Kalimantan  dalam  rangka  memberikan  kemudahan  dalam  hal  satu  kesatun  atau  integrated memanimaalisasi  kendali.  Sebab  rentang  kendali  antar-wilayah  juga  merupakan  bagian  yang  penting  dalam proses  menetapkan  ibukota  negara  di  Kalimantan  timur  tersebut.  Sehingga  pembangunan  infrastruktur  yang memadai juga perlu digenjoti agar pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara dapat terukur dengan pasti.  Pembangunan  infrastruktur  dasar  penting  dilakukan  agar  terciptanya  kebutuhan  akan  fasilitas  dasar  bagi masyarakat  dapat  dirasakan.  Terpenting  lagi,  pemerataan  yang  diharapkan  optimal  di  ikuti  oleh  pembangunan sumberdaya  manusia  di  pulau  Kalimantan,  sehingga  pembangunan  infrastruktur  berjalan  dengan  baik  dengan tidak  meninggalkan  masyarakatnya  dengan  pengelolaan  masyarakat  yang  mampu  menjadi  penopang  dalam perekonomian.
Penetapan  Kalimantan  Timur  sebagai  Ibu  kota  Negara  baru  merupakan  wewenang  oleh  pemerintah untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  yang  terjadi  di  Jakarta,  pemerintah  mmandang  penting  untuk memindahkan  ibu  kota  negara  ke  Kalimantan  tentu  saja  kebijakan  pemerintah  ini  telah  mempertimbangkan berabgai aspek baik itu ekonomi, sosial, infrastruktur,  serta keberlanjutan  hajt hidup orang banyak  merupakan langkah  tepat  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  yang  mendorong  pemerataan  ekonomi,  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dan  upaya  menyejahterakan  masyarakat,  kebijakan  pemerintah  yang  berdampak  publik ini sebagaimana  apa  yang disampaikan oleh Thomas R. Dye  dalam  “Understanding Public Policy”  1987, apa yang diinginkan dan apa yang tidak oleh pemerintah, secara teoritis kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang  dikerjakan  atau  tidak  dikerjakan  oleh  pemerintah,  mengapa  suatu  kebijakan  dilakukan  dan  memberikan manfaat  bagi  kehidupan  bersama,  pertimbangan  kebijakan  secara  keselurahan  yang  memberikan  mafaat  untuk masyarakat Kalimantan dan Indonesia oleh pemerintah (Thomas Dye, dalam Awan Y. Abdullah, Yudi Rusfian, 2016).  percepatan  pembangunan  infrastruktur,  pemeratan  ekonomi  dan  kebijakan  pembangunan  manusia merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan.
Pertumbuhan  dan  pembangunan  Ekonomi  Todaro,  1998  dalam  (Ekonomika  et  al.,  2019),  mengatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiganya adalah:
1. Akumulasi  Modal  Akumulasi  modal  (capital  accumulation)  terjadi  apabila  sebagian  dari  pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan  memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Akumulasi modal akan menambah sumber daya baru (contohnya, pembukaan tanah-tanah yang semula tidak digunakan)  atau  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  yang  sudah  ada  (misalnya  perbaikan  sistem  irigasi, pengadaan pupuk, pestisida). Hal penting yang harus dipahami adalah, bahwasanya untuk mencapai maksud investasi  tersebut  selalu  dituntut  adanya  pertukaran  antara  konsumsi  sekarang  dan  konsumsi  mendatang.
Artinya,  pelaku  investasi  harus  mengurangi  konsumsi  yang  sekarang  demi  mendapatkan  konsumsi  yang akan datang itu menjadi lebih baik dari sebelumnya.
2. Pertumbuhan  Penduduk  dan  Angkatan  Kerja  Pertumbuhan  penduduk  dan  pertumbuhan  angkatan  kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan jumlah tenaga  kerja  berarti  akan  menambah  tenaga  produktif,  sedangkan  pertumbuhan  penduduk  yang  lebih  besar berarti ukuran pasar domestiknya akan lebih besar pula.
3. Kemajuan  Teknologi  Pengertian  dari  kemajuan  teknologi  sendiri  yaitu  dimana  cara-cara  lama  yang  sudah digantikan dengan cara yang lebih modern, seperti kegiatan membuat pakaian sudah tidak banyak memakai cara yang manual melainkan menggunakan cara mesin yang sudah diprogram sedemikian rupa, contoh yang lain  seperti  membangun  rumah  dan  menanam  jagung.  Kemajuan  teknologi  diklasifikasikan  menjadi  3 bagian,  yaitu  (1) kemajuan teknologi  yang bersifat  netral, (2) kemajuan teknologi  yang hemat tenaga  kerja dan (3) kemajuan teknologi yang hemat modal. Sedangkan menurut solow dalam Mankiw (2007: 184-186) berpendapat  dalam  proses  produksi  diperlukan  kerjasama  antar  faktor-faktor  produksi.  Faktor-  faktor produksi  yang  dimaksud  meliputi:  pertumbuhan  angkatan  kerja,  kemajuan  teknologi,  dan  pertumbuhan modal. Secara fungsional pernyataan tersebut dapat ditulis:
Y = f(K,L) (1)
dimana:  Y  adalah  produksi;  K  adalah  modal  (Kapital);  dan  L  adalah  angkatan  kerja  (Labor)  dalam
teorinya  tidak  memasukkan  factor  teknologi  solow  beranggapan  bahwa  teknolgi  bersifat  eksogen.  Dan  asumsi yang  dipakai  merupakan  metode  return  to  scale  yang  berarti  setiap  input  dalam  produksi  akan  menghasilkan output yang sama.
Menurut (Lincolin, 1999) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan  masyarakat  mengelola  sumberdaya  yang  ada  dan  membentuk  suatu  pola  kemitraan  antara  pemerintah daerah dengan sektor swasta. Artinya pemerintah dalam proses pembangunan harus menjalin Kerjasama dengan pihak  eksternala  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  wilayahya.  Sebab  menurut  (Lincolin,  1999). Pembangunan  ekonomi  perlu  dipandang  sebagai  kenaikan  dalam  per  kapita,  karena  kenaikan  ini  merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam praktek, lajunya pembangunan  ekonomi  suatu  negara  ditunjukan  dengan  menggunakan  tingkat  pertambahan  Produk  Domestik Bruto.  Apabila  tingkat  Poduk  Domestik  Bruto  sama  dengan  atau  lebih  rendah  daripada  tingkat  pertambahan penduduk,  maka  pendapatan  per  kapita  akan  tetap  sama  atau  menurun.  Segala  kebijakan  pemerintah  mestinya bermuara kepada kesejahteraan  masyarakatnya  Menurut UN-Habitat (2012),  dalam (Rahayu, 2020), kota yang sejahtera  dikonseptualisasikan  sebagai  “The  Wheel  of  Urban  Prosperity”,  yang  menganalogikan  suatu kesejahteraan sebagai sebuah roda yang terdiri atas lima komponen, yang mana kesejahteraan ini akan tercapai jika  roda  terus  berputar  dengan  adanya  keseimbangan  antara  kelima  komponen  sumbu  penopangnya  atau dengan kata lain suatu  kota dikatakan  sejahtera jika  mampu  memenuhi lima aspek bagi  penduduknya. Kelima aspek tersebut meliputi:
1. Productivity:
Kota  yang  sejahtera  harus  mampu  memfasilitasi  terwujudnya  produktivitas  perkotaan  yang  diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi perkotaan;
2. Infrastructure:
Kota  yang  sejahtera  harus  memastikan  ketersediaan  infrastruktur  beserta  sarananya  bagi  seluruh penduduk, baik infrastruktur transportasi, air bersih, air limbah, drainase, maupun listrik dan telekomunikasi. 3. Quality of life:
Kota  yang  sejahtera  harus  mampu  memberikan  kehidupan  berkualitas  bagi  penduduknya,  menyediakan layanan  sosial  untuk  meningkatkan  standar  kehidupan  dan  menjamin  keselamatan  dan  keamanan,  seperti tersedianya sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan sebagainya.
4. Equity and social inclusion:
Kota  yang  sejahtera  harus  mampu  menjamin  tidak  adanya  disparitas/  ketimpangan  antar  penduduk  dan senantiasa mengikut sertakan seluruh penduduk tanpa ada yang termarginalkan.
5. Environmental sustainability:
Kota  yang  mampu  menjamin  terwujudnya  kesejahteraan  ekonomi  tanpa  mengorbankan  keberlanjutan kualitas  lingkungan.  Salah  satu  analisis  yang  dapat  dalam  melihat  pertumbuhan  suatu  wilayah  adalah  dengan analisis Location Quationt (LQ).
Analisis  Location  Quotient  (LQ)  adalah  perbandingan  peran  sektor/industri  di  suatu  daerah  terhadap besarnya  peran  sektor/industri  tersebut  secara  nasional  (Tarigan,  2014:  82).  Sektor/industri  yang diperbandingkan  di  daerah  harus  sama  dengan  sektor/industri  secara  nasional  dan  waktu  perbandingan  juga harus  sama.  Misalnya:  kita  membandingkan  sector  pertanian  di  tahun  2021  di  Kalimantan  Timur  yang  harus dibandingkan  dengan  sector  yang  sama  pada  tingkat  nasional.  Karena  dalam  analisis  Location  Quationt  kita membandingkan wilayah atau daerah kecil dengan daerah yang lebih besar.
Sedangkan Menurut Widodo (2006) dalam (Ekonomika et al., 2019), logika dasar LQ adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah karena industri basis menghasilkan barang- barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun  di  luar  daerah  yang  bersangkutan,  maka  penjualan  keluar  daerah  akan  menghasilkan  pendapatan  bagi daerah  tersebut.  Selanjutnya,  adanya  arus  pendapatan  dari  luar  daerah  ini  menyebabkan  terjadinya  kenaikan konsumsi  (consumption,  C)  dan  investasi  (investment,  I)  di  daerah  tersebut.  Hal  terebut  selanjutnya  akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hannya menaikkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri non basis (lokal). Kenaikan  permintaan  (demand)  ini  akan  mendorong  kenaikan  investasi  pada  industri  yang  bersangkutan  dan juga industri lain. (Tarigan, ) dalam (Adi, 2017).  Berikut adalah Formula Location Quotient (LQ)

## LQi
Keterangan :
VA  adalah  Nilai  Tambah;  PDRB  adalah  Product  Domestic  Regional  Bruto;  PDB  adalah  Product  Domestic Bruto; i adalah Sektor/industri; r adalah Daerah dan N adalah Nasional (wilayah yang lebih tinggi).
a). LQ > 1, artinya peranan sektor tersebut lebih besar di daerah daripada nasional. b). LQ < 1, artinya peranan sektor tersebut lebih kecil di daerah daripada nasional.
c). LQ = 1, artinya peranan sektor tersebut sama baik di daerah ataupun secara nasional.
Menurut  Widodo  (2006)  teknik  LQ  mengukur  konsentrasi  dari  suatu  kegiatan  (industri)  dalam  suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau sektor  sejenis  dalam  perekonomian  regional  atau  nasional.  Teknik  LQ  dapat  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  LQ statis  (static  Location  Quotient,  SLQ)  dan  LQ  dinamis  (Dynamic  Location  Quotient,  DLQ),  teknik  LQ  ini membantu untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat suatu sektor. Dalam metode ini kegiatan ekonomi  suatu daerah dibagi  menjadi dua golongan  yaitu: a. Kegiatan sektor  yang  melayani pasar di daerah sendiri maupun di luar daerah. Sektor ini dinamakan sektor basis b. Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah sendiri. Sektor ini dinamakan sektor non basis atau sektor lokal. Kelemahan dari  metode LQ adalah bahwa  kriteria  ini  bersifat  statis  karena  hanya  memberikan  gambaran  pada  satu  titik  waktu.  Artinya  bahwa sektor basis (unggulan) tahun ini belum tentu akan menjadi unggulan pada masa yang akan datang, sebaliknya sektor yang belum menjadi basis pada saat ini mungkin akan unggul pada masa yang akan datang.
Untuk  mengatasi  kelemahan  LQ  sehingga  dapat  diketahui  reposisi  atau  perubahan  sektoral  digunakan analisis varians dari LQ yang disebut DLQ (Dinamic Location Quotient) yaitu dengan mengintroduksikan laju pertumbuhan  dengan  asumsi  bahwa  setiap  nilai  tambah  sektoral  ataupun  PDRB  mempunyai  rata-rata  laju pertumbuhan  pertahun  sendiri  sendiri  selama  kurun  waktu  tahun  awal  dan  tahun  berjarak  (Sambodo  2002). Prinsip DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ, hanya untuk mengintroduksikan laju pertumbuhan digunakan asumsi  bahwa  nilai  tambah  sektoral  maupun  PDRB  mempunyai  rata-rata  laju  pertumbuhan  sendirisendiri selama  kurun  waktu  antara  tahun  (0)  dan  tahun  (t).  Notasi  gin  dan  Gi  digunakan  untuk  menyatakan  laju pertumbuhan sektor i di daerah n dan nasional. Maka persamaan DLQ yang terbentuk adalah : DLQ = (1+gi)/(1+GI) (1+gj)/(1+GJ) DLQ  sebenarnya  masih  sama  dengan  LQ,  kecuali  perbandingan  ini  lebih  menekankan  pada  laju pertumbuhan.  Jika  DLQ  =  1,  berarti  laju  pertumbuhan  sektor  i  terhadap  laju  pertumbuhan  PDRB  daerah  n sebanding dengan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDB nasional. Jika DLQ < 1, artinya proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan sektor  tersebut  terhadap  PDB  nasional.  Sebaliknya,  jika  DLQ  >  1,  berarti  proporsi  laju  pertumbuhan  sektor  i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDB  nasional.  Pada  masa  depan,  kalau  keadaan  masih  tetap  sebagaimana  adanya  saat  ini,  maka  dapat diharapkan bahwa sektor ini unggul pada masa mendatang
.METHOD
Penelitan  ini  menggunakan  metode  analisis  LQ  dengan  menghitung  sector  pertumbuhan  Kalimantan Timur  dengan  data  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dan  Produk  Domestik  Bruto  dengan membandingkan  laju  pertumbuhan  sector-sektor  lapangan  usaha  atas  dasar  harga  konstan  (ADHK)  pada Propinsi  Kalimantan  Timur  dengan  membandingkannya  dengan  Produk  Nasional  Bruto  Nasional  pada  tahun 2018 hingga tahun 2021, guna  mendapatkan sector unggulan juga  menjadi proyeksi  untuk  sector potensi  yang mestinya  didukung  oleh  kebijakan  –  kebijakan  pemerintah  agar  memberikan  perhatian  kepada  sector-  sektor unggul maupun sector yang berpotensi mampu meyejahterakan rakyat. Dalam penelitian
ini  juga  menggunakan  metode  Kuantitatif-kuantitatif,  artinya  menggunakan  metode  gabungan  agar melihat sejauhmana sector unggulan yang mampu menjadi prioritas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, namun  juga  pandangan-pandangan  atau  data  yang  bersifat  kualitatif  yang  digunakan  agar  menjadi  proyeksi pembangunan Ibu Kota Negara baru kedepan yang menggunakan studi kepustakaan maupun penelitian dengan data sekunder  yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik..
HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Location Quotiont (LQ)
Data  Produk  Domestik  Bruto  Indonesia  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Kalimantan  Timur  yang diambil  dari  Badan  Pusat  Statistik  kemudian  dianalisis  untuk  mendapatkan  nilai  LQ  setiap  sektor  tahun  2019, 2020 dan 2021. Hasil analisis penulis sajikan pada :
Table. 1 Location Quotient (LQ) Kalimantan Timur tahun 2019, 2020, dan Tahun 2021
Lapang an Usaha 2019 Nasional 2019 L Q 2 0 2 0 Nasional 2020 LQ 2021*) fix Nasional 2021 LQ A 33,355,188.9 0 2,012,742. 80 1,058. 53 33,048,688 .94 1,378,331. 40 0.54 32,963,902 .05 1403710 0.5 2 B 233,680,623. 64 1,149,913. 50 6.61  222,920,72 8.32 790,475.2 0 6.40 227,952,67 7.54 822099.5 6.11 C 96,802,393.7 1 3,119,593. 80 1.01  94,031,227 .95 2,209,920. 30 0.97 96,180,242 .84 2284821.7 0.9 3 D 284,711.33 185,115.3 0 0.05  317,362.53  108,826.4 0 0.07 324,785.35  114861.1 0.0 6 E 235,440.05 10,736.10 0.71  247,872.01  9,449.30 0.60 258,257.17 9919.2 0.5 7 F 35,911,993.0 9 1,701,741. 20 0.69  35,388,716 .30 1,072,334. 80 0.75 36,949,557 .14 1102517.7 0.7 4 G 26,915,570.4 1 2,060,268. 90 0.43  27,196,566 .86 1,385,747. 40 0.45 28,222,666 .20 1450226.3 0.4 3 H 14,216,472.0 5 881,505.4 0 0.52  13,373,270 .52 393,437.9 0 0.77 13,684,586 .51 406187.6 0.7 4 I 4,340,117.91  440,207.7 0 0.32 4,108,417. 69 299,122.4 0 0.31  4,184,891. 75 310754.7 0.3 0 J 7,752,537.41  626,532.6 0 0.40 8,338,484. 57 652,062.9 0 0.29  9,002,576. 49 696460.4 0.2 8 K 6,966,068.05  671,433.8 0 0.34 7,137,890. 70 457,482.9 0 0.35  7,320,020. 65 464638.6 0.3 5 L 4,291,689.94  439,455.9 0 0.32 4,321,113. 10 324,259.4 0 0.30  4,290,183. 43 333282.9 0.2 8 M,N 918,425.78 304,285.5 0 0.10  889,670.71  195,671.1 0 0.10 911,553.24  197106.7 0.1 0 O 8,267,790.65  571,584.1 0 0.47 7,951,298. 18 365,439.3 0 0.49  8,108,528. 36 364233.4 0.4 9 P 7,036,310.43  522,354.2 0 0.44 7,244,719. 93 350,264.6 0 0.47  7,420,373. 00 350655.3 0.4 7 Q 2,831,486.36  174,689.0 0 0.53 3,404,051. 18 142,228.4 0 0.54  3,858,131. 91 157104.7 0.5 4 R,S,T,U  2,716,362.51  309,002.0 0 0.29 2,634,737. 17 196,608.7 0 0.30 2,664,412.20 20 0772.9 0.2 9 PDRB 486,523,182.21  15,832,657.20 1.00  472,554,816.66 10,723,054.80 1.00  484,297,345.82
10,669,352.70       1.00 Sumber: www.Badan Pusat Statistik.go.id, diolah.
Dari  Tabel  diatas  tersebut  kita  ketahui  bahwa  tahun  2019,LQ>  1  terdapat  tiga  sector  yaitu  sector pertanian, kehutanan dan perikanan, sector pertambangan dan penggalian serta sector  industri  pengolahan.  Pada tahun  2020  dan  2021  LQ  >  1,  hanya  ada  satu  sector  yaitu sector pertambangan dan penggalian. Pada sector- sektor  ini  merupakan  sector  yang  disebut  dengan  sector  basis,  atau  sector  komoditas  utama  di  Propinsi Kalimantan Timur.
Pada tahun 2020 dan tahun 2021 LQ < 1, ada enam belas sector, enam belas sektor yaitu: sector- sector A.Pertanian,  Kehutanan,  Perikanan;  C.  Industri  Pengolahan  D  Pengadaan Listrik  dan  Gas;  F.  Kontruksi;  G. Perdagangan besar dan eceran. H. Transportasi dan Perdagangan; I. Penyediaan akomodasi dan Makan minum J.  informasi  dan  komuniaksi  K.  Jasa  Keuangan  dan  Asuransi;  L.  Real  Estate;  M,N.  Jasa  Perusahaan;  O. Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan,  Jaminan  Sosial;  P.  Jasa  Pendidikan;  Q.  Jasa  Kesehatan  dan  Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya. Sektor-sektor ini disebut sektor non-basis (non- base sector) atau sektor non-
komoditas.  Catatan  lain  tentang  nilai  LQ  untuk  tahun  2020  adalah sektor  yang  akan  menjadi  mandiri  adalah Industri Pengolahan dengan skor 0,97 dan 0,93 di  tahun 2021.yang artinya di tahun 2021 cenderung  menurun bila  dibandingan  dengan  tahun  2020 dan tahun 2019.  Sektor yang paling kecil adalah sektor Pengadaan listrik dan Gas dengan LQ= 0,7 Pada tahun 2021 yang cenderung mengalami penurunan. Dapat kita lihat bahwa sector pertambangan dan penggalian merupakan sector unggulan di Propinsi Kalimantan Timur yang terus memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di regional Kalimantan dan Indonesia.

## Static Location Quatient (SLQ)
Berdasarkan  analisis  Static  location  quotient  (SLQ),  jika  nilai  SLQ  >  1  maka  sektor  tersebut  potensial, yakni dapat melayani pasar baik di dalam maupun di luar Propinsi Kalimantan Timur. Semakin nilai SLQ lebih tinggi dari satu, semakin tinggi keunggulan komparatifnya. Sebaliknya jika nilai SLQ < 1, maka sektor tersebut bukan  potensial  di  mana  belum  mampu  memenuhi  permintaan  pasar  di  Propinsi.  Jika  nilai  SLQ  =  1,  sektor tersebut  hanya  mampu  melayani pasar Kalimantan Timur saja tanpa mampu  memasarkan hasil sektor tersebut ke  daerah.  Berikut  adalah  Tabel  2  yang  menunjukkan  hasil  perhitungan  Location  Quotient  (SLQ)  Propinsi Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017- 2021.
Tabel 2. Static Location Quationt (SLQ) Propinsi Kalimantan Timur Sektor SLQ Propinsi Kalimantan Timur Rata-Rata keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 A 0.58 0.62 1,058.53  0.54 0.52 212.16 Basis B 5.91 5.78 6.61 6.40 6.11 6.16 Basis C 0.90 0.91 1.01 0.97 0.93 0.94 non basis D 0.04 0.04 0.05 0.07 0.06 0.05 non basis E 0.64 0.67 0.71 0.60 0.57 0.64 non basis F 0.73 0.80 0.69 0.75 0.74 0.74 non basis G 0.40 0.43 0.43 0.45 0.43 0.42 non basis H 0.64 0.67 0.52 0.77 0.74 0.67 non basis I 0.31 0.35 0.32 0.31 0.30 0.32 non basis J 0.32 0.33 0.40 0.29 0.28 0.33 non basis K 0.35 0.37 0.34 0.35 0.35 0.35 non basis L 0.30 0.32 0.32 0.30 0.28 0.31 non basis M,N 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 non basis O 0.52 0.53 0.47 0.49 0.49 0.50 non basis P 0.45 0.49 0.44 0.47 0.47 0.46 non basis Q 0.53 0.58 0.53 0.54 0.54 0.54 non basis R,S,T,U  0.33 0.35 0.29 0.30 0.29 0.31 non basis Jumlah 13.07 13.35 1,071.75  13.71 13.20 225.01
Sumber : Badan Pusat statistic. diolah
Berdasarkan hasil analisis Static Location Quotient pada Tabel 2 diatas tersebut maka hanya ada 2 sektor yang menjadi basis selama lima tahun terakhir yang dominan terhadap pasar. Yaitu sector pertanian, perikanan dan perkebunan dan sector pertambangan yang memiliki nilai diatas satu >1, dan sector yang lainnya cenderung bukan  menjadi  basis  di  Propinsi Kalimantan Timur. Kita tahu bahwa dominsi tambang di beberapa wilayah di propinsi Kalimantan  Timur  mengakibatkan  sector  ini  menjadi  unggulan  begitu  juga  dengan  sector  pertanian, perikanan,  ini  merupakan  sector  dasar  dalam  kehidupan  sehari-  hari  yang  dibutuhkan.  Maka  sector  ini merupakan sector yang menjadi dominan dalam pertumbuhan, dan menopang pasar di wilayah Kalimantan timur dalam periode tahun 2017 hingga 2021. Berdasarkan perhitungan Static Location Quationt (SLQ).

## Analisis Dinamic Location Quotient (DLQ)
Analisis  Dynamic  Location  Quotient  (DLQ)  Perubahan  perekonomian  lokal  pada  kurun waktu  tertentu dapat  diuji  melalui  Dynamic  Location  Quotient  (DLQ)  sehingga  perubahan  sektoral  dapat  diketahui.  DLQ merupakan bentuk modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi besarnya PDRB dari nilai produksi sektor atau sub sektor dari waktu ke waktu. Naik turunnya LQ dapat dilihat untuk sektor tertentu pada dimensi waktu yang
berbeda. Nilai DLQ > 1 maka potensi perkembangan sektor i di suatu daerah lebih cepat jika dibanding dengan sektor  yang  sama  dalam  lingkup  nasional.  Sebaliknya,  jika  DLQ  <  1,  maka  potensi  perkembangan  sektor  i di daerah lebih rendah jika dibanding  nasional secara  keseluruhan. Tabel 3 Hasil Perhitungan  Dynamic Location Quotient (DLQ) Propinsi Kalimantan Timur (2018-2021)
Tabel 3. Data hitung DLQ Propinsi Kalimantan timur
DLQ Propinsi Kalimantan Timur 2018 2019 2020 2021 Rata-Rata Keterangan Sektor A 0.07 0.07 0.04 0.17 0.09 tidak berpotensi B 1.03 1.84 1.47 1.02 1.34 Potensi C 0.97 1.02 1.36 0.98 1.08 Potensi D 1.41 1.58 3.32 1.26 1.89 Potensi E 0.7 0.68 0.75 0.79 0.73 tidak berpotensi F 1.21 1.27 2.11 1.13 1.43 Potensi G 1.07 1.15 1.71 1.04 1.24 Potensi H 2.64 2.5 8.79 1.91 3.96 Potensi I 1.05 1.05 1.52 1.03 1.16 Potensi J 0.58 0.53 0.5 0.69 0.58 tidak berpotensi K 0.37 0.34 0.35 0.35 0.35 Tidak berpotensi L 0.91 0.86 1.23 0.94 0.99 tidak berpotensi M,N 1.16 1.11 1.91 1.1 1.32 Potensi O 1.17 1.27 1.94 1.11 1.37 Potensi P 1.07 1.05 1.77 1.05 1.24 Potensi Q 76 0.74 1.07 0.84 19.66 Potensi R,S,T,U 1.18 1.1 2 1.12 1.35 Potensi Jumalah 92.59 18.16 31.84 16.53 39.78
Sumber : Badan Pusat Statistik. diolah
Pada table 3 dapat kita simpulkan bahwa sektor yang memiliki DLQ > 1 yaitu sektor pertambangan dan penggalian (Rata rata DLQ = 1.34), sector industry pengolahan (Rata-rata DLQ = 1.08), Sektor pengadaan listrik dan gas (Rata-rata DLQ = 1.89) Sektor konstruksi (Rata- Rata DLQ = 1.43) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (Rata-rata DLQ = 1.24), sektor jasa perusahaan (Rata-rata DLQ = 1.32), sector administrasi pemerintahan,pertahana, dan jamina sossial wajib (rat-rata DLQ = 1.37 sektor jasa Pendidikan (rat- rata DLQ = 1.24 ) sector jasa Kesehatan dan kegiatan sosial (rata-rata DLQ = 19.6) sector jasa lainnya (rat-rata DLQ  =  1.35).  maka  daroi  sector  yang  berpotensi  tersebut  memiliki  prospektif  untuk  masa  depan,  yang nantinya  dapat  diupayakan  agar  dapat  bertumbuh  dan memberikan sumbangsi pada perekonomian di Propinsi Kalimantan Timur, dan juga beberapa sector lainnya yang tidak berpotensi untuk dikembangakan di masa yang akan datang.

## CONCLUSION
Pada  perhitungan  menggunakan  Analisis  Location  Quation  pada  pembahasan  maka  kita  dapat  kita ketahui  secara  rinci  kurun  waktu  dengan  data  yang  ada  menunjukan  seberapa  potensi  atau  tidaknya  sector perekonomian  di  Propinsi  Kalimantan  Timur,  dengan  adanya  perhitungan  ini  maka  dapat  kita  kembangkan sector-sektor  yang  memiliki  nilai  LQ  >  1.  ataupun  proyeksi  tentang  potensi  sector  perekonomian  lain  yang mampu  berkembang  dimasa  yang  akan  datang.  Tentunya  setiap  sector  mampu  memberikan  kontribusi  bagi pertumbuhan  ekonomi,  yang  pada  akhirnya  tercipta  kesejahteraan  bagi  masyarakat  di  Propinsi  Kalimantan Timur.
Perlunya  kebijakan  pemerintah  dalam  upaya  menyejahterakan  masyarakat,  maka  beberapa  sector- sektor  yang  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  di  masa  yang  akan  datang  membutuhkan  kebijakan  dari pemerintah  untuk  merealisasikannya,  begitu  juga  pengembangan  wilayah  Ibu  kota  Negara  Baru  dengan  tidak meninggalkan sector unggul di wilayah Kalimantan. Tentunya penelitian tentang Propinsi Kalimantan Timur ini yang  akan  dijadikan  Ibu  Kota  Negara  masih  banyak  kekurangan  dalam  pendataan  sehingga  adanya  perbaikan dan  pendalaman  dalam  melihat  potensi  unggul  perekonomian  di  wilayah  Kalimantan  Timur  perlu  ditelusuri lebih  mendalam  lagi,  sehingga  keberadaan  Kalimantan  Timur  sebagai  ibukota  penyangga  Indonesia  kedepan dapat terealisasikan segala kebijakan pemerintah.
Adi,  L.  (2017).  Analisis  Lq  ,  Shift  Share  ,  Dan  Proyeksi  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Jawa  Timur  2017. JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri, 2(1), 79– 90.
Ekonomika,  C.,  Ekonomi,  J.,  &  Tutupoho,  A.  (2019).  Analisis  Sektor  Basis  Dan  Sektor  Non  Basis  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota). XIII(1).
Pribadi, D. S., & Utomo, S. (2021). Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha. Jurnal Persaingan Usaha, 2, 27–42. https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.28 Rahayu,  L.  (2020).  Korelasi  Antara  Kesenjangan  Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  Dengan  Kesejahteraan Penduduk  Di  Indonesia.  Planners  Insight :  Urban  and  Regional  Planning  Journal,  3(1),  004–016. https://doi.org/10.36870/insight.v3i1.188
Thomas  Dye,  dalam  Awan  Y.  Abdullah,  Yudi  Rusfiana,  Teori  dan  Analisis  Kebijakan  Publik  (  Bandung  : Alfabeta CV, 2016 ) hal, 1