## PEMBANGUNAN KESATUAN DOGMA DAN POLITIK
DALAM PIAGAM MADINAH
Oleh : A. Miftahul Amin 1
Email : a.miftahulamin@gmail.com

## ABSTRAK
Perkembangan  suatu  masyarakat  tidak  terlepas  dari  sistem  norma  dalam masyarakat  itu,  seperti  Islam,  Kristen,  ataupun  Yahudi,    dari  awal  perjalanannya tidak terlepas dari sistem norma dalam instrumen wahyu  dan instrumen kerasulan yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip ajaran agama, sistem sosial, budaya dan politik  yang  terimplementasi  dalam  interaksi  sosial  yang    melekat  dalam    suatu wilayah,  dari  sistem  sosial  inilah  maka  akan  melahirkan  sistem  prilaku.  Dengan demikian  perbedaan  dogma  yang  menjadi  norma  dalam  suatu  masyarakat  akan melahirkan prilaku politik dan sosial yang berbeda-beda.
Berangkat  dari  pemikiran  diatas  memunculkan  suatu  asumsi  baru,  bahwa perbedaan  suatu  dogma  akan  melahirkan  perbedaan  dalam  sistem  sosial  dan sistem politik seperti yang disaksikan dalam perkembangan sosial dan politik dari berbagai negara. penelitian ini ingin menunjukkan bahwa perbedaan dogma dalam sistem sosial dan sistem politik mampu melahirkan kesatuan dalam praktek politik dalam  suatu  negara.  Hal  ini  yang  mengispirasi  penulis  untuk  mengkaji  Piagam Madinah  sebagai  suatu  konstitusi  bagi  masyarakat  yang  berbeda-beda  dalam dogma,  tetapi  mampu  membangun  suatu  sistem  politik  (negara)  dalam  kesatuan praktek-praktek politik. Bagaimana perbedaan dogma melahirkan kesatuan dalam Piagam  Madinah  ?,  Nilai-nilai  apa  saja  yang  menjadi  pijakan  masyarakat  dalam Piagam Madinah ?, Bagaimana proses pembangunan wawasan kebangsaan dalam Piagam Madinah ?.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka (library  research) .  Data dikumpulkan  dari  berbagai  literatur,  baik  yang  bersumber  dari  perpustakaan maupun  dari  internet (website) yang  berhubungan  dengan  Dogma  dan  Politik dalam Piagam Madinah.
1 Penulis  adalah  Dosen  Tetap  di  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  (STAI)  Taruna  Surabaya, Alumnus  dari  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  dan  Menjabat  sebagai Presiden Ikatan Penulis dan Peneliti Indonesia (IPPI).
Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis yakni  data  dogma  dan  politik dalam  Piagam  Madinah,  disusun  sesuai  dengan  fokus  penelitian  dan  dianalisa dengan  teori  yang  memiliki  korelasi.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah normatif-filosofis yakni  data  di  relevansikan  dengan  teks  teori  motif  dan  teori Maqasid Syariah.
Hasil  penelitian  ini  adalah, Pertama ,  Proses  Pembangunan  Kesatuan dalam  perbedaan  dogma  dan  politik  dalam  Piagam  Madinah  diawali  dari Muhammad  Rasulullah  untuk  pertama  kali  mendapat  pengakuan  sebagai pemimpin dan kelompok penduduk Madinah pada Baiat 'Aqabat Pertama (621 M) dan  Baiat  'Aqaba/  Kedua  (622  M).  Dalam  ikrar  baiat  itu,  selain  pengakuan tersebut dan keimanan kepada beliau sebagai Rasul Allah serta penerimaan Islam sebagai.  agama  mereka,  terdapat  juga  pernyataan  kesetiaan,  ketaatan,  dan penyerahan  kekuasaan  kepada  beliau.  Posisinya  ini  kemudian  menjadi  kuat setelah di Madinah. Ini tampak dalam langkah beliau yang mampu mengendalikan orang-orang  Islam  Muhajirin  dan  Ansar  secara  nyata  dan  efektif  dengan mempersaudarakan mereka dan membuat kesepatakan  dengan suku, agama yang ada di dalam Masyarakat Madinah yang  disebut Piagam Madinah. Langkah inilah sejalan  dalam  teori  motif  bahwa  Mihammad  Rasulullah  bergabung  dalam  suatu masyarakat,  kostruk  pemikiran    sejalan    dengan  Rasulullah  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip Islam untuk masa depan masarakat yang mempunyai satu kesatuan dengan pencapaian Piagam madinah, maka dari situlah  lahir prilaku yang sejalan dengan konstruk pemikiran yang dibawa oleh Muhammad SAW.
Kedua , Nilai-nilai  yang menjadi pijakan  masyarakat dalam pembentukan Piagam Madinah yang paling mendasar adalah hak atas kebebasan beragama, hak atas persamaan di depan hukum. hak untuk hidup, dan  hak memperoleh keadilan. Sedangkan  secara  keseluruhan  nilai-nilai  dalam  Piagam  Madinah  dalam pembangunan politik pemerintahan adalah pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan  seagama,  persatuan  segenap  warga  negara,  melindungi  golongan minoritas,  mengatur  warga  negara,  melindungi  negara,  pimpinan  negara,  politik perdamaian,  dan  kesepakatan  bersama.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  Maqasid Syariah  yang  bersifat  daruriyat  (keniscayaan)  yaitu  perlindungan  agama,
perlindungan  jiwa,  perlindungan  harta,  perlindungan  akal,  perlindungan keturunan.
Ketiga , Masyarakat Madinah merupakan komunitas heterogen yang terdiri atas berbagai suku, kepercayaan dan agama. Perselisihan dan perang saudara serta perang antarsuku menjadi pemandangan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya,  saat  itu  kota  Madinah  tengah  dilanda  kekacauan  sosial-politik.  Dalam konteks  demikianlah,  Piagam  Madinah  dibuat  dan  lahir  dari  tangan  Muhammad SAW  yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Piagam  ini menjadi  naskah bersama  suku-suku  yang  ada  dalam  kota  Madinah  yang  memuat  berbagai perjanjian  untuk  hidup  bersama,  berdampingan,  saling  menghormati  dan  juga saling  menjaga.  Dengan  naskah  Piagam  Madinah  tersebut,  realitas  sejarah menunjukkan  bahwa  Muhammad  SAW  berhasil  secara  gemilang  menyatukan berbagai  perbedaan  dalam  masyarakat  Madinah  sehingga  terbentuklah  wawasan kebangsaan dalam keberagaman agama.
Kata Kunci: Dogma dan Politik, Piagam Madinah, Teori Motif dan Teori Maqasid Syariah

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  suatu  masyarakat  tidak  terlepas  dari  sistem  norma  dalam masyarakat  itu,  seperti  Islam, 2 Kristen, 3 ataupun  Yahudi, 4 dari  awal
2 Kepercayaan  dasar  Islam  dapat  ditemukan  pada  dua  kalimah shahādatāin ("dua  kalimat persaksian"),  yaitu  " asyhadu  an-laa  ilaaha  illallaah,  wa  asyhadu  anna  muhammadan rasuulullaah "  -  yang  berarti  "Saya  bersaksi  bahwa  tiada  Tuhan  selain  Allah,  dan  saya  bersaksi bahwa  Muhammad  saw  adalah  utusan  Allah".  Esensinya  adalah  prinsip  keesaan  Tuhan  dan pengakuan  terhadap  kenabian  Muhammad.  Adapun  bila  seseorang  meyakini  dan  kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini, ia dapat dianggap telah menjadi seorang muslim dalam status  sebagai  mualaf  (orang  yang  baru  masuk  Islam  dari  kepercayaan  lamanya).  Kaum  Muslim percaya  bahwa  Allah  mengutus  Muhammad  sebagai  Nabi  terakhir  setelah  diutusnya  Nabi  Isa  6 abad sebelumnya. Agama Islam mempercayai bahwa  al-Qur'an dan Sunnah (setiap perkataan dan perbuatan Muhammad) sebagai sumber hukum dan peraturan hidup yang fundamental.
3 Pemeluk agama Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan  memegang  ajaran  yang  disampaikan  Yesus  Kristus.  Dalam  kepercayaan  Kristen,  Yesus Kristus adalah pendiri jemaat (gereja) dan kepemimpinan gereja yang abadi (Injil Matius 16: 18- 19)Umat Kristen juga percaya bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya sebagai Raja dan  Hakim  akan  dunia  ini.  Sebagaimana  agama  Yahudi,  mereka  menjunjung  ajaran  moral  yang tertulis  dalam  Sepuluh  Perintah  Tuhan.Kata  Kristen  sendiri  memiliki  arti  "pengikut  Kristus  atau "pengikut Yesus". Murid-murid Yesus Kristus untuk pertama kalinya disebut Kristen.
4 Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama, ras atau suku bangsa. Sebagai agama,  istilah  ini  merujuk  kepada  umat  yang  beragama  Yahudi.  Yahudi  diambil  menurut  salah
perjalanannya  tidak  terlepas  dari  sistem  norma  dalam  instrumen  wahyu    dan instrumen  kerasulan  yang  didalamnya  terdapat  prinsip-prinsip  ajaran  agama, sistem sosial, budaya dan politik yang terimplementasi dalam interaksi sosial yang melekat  dalam    suatu  wilayah,  dari  sistem  sosial  inilah  maka  akan  melahirkan sistem  prilaku.  Dengan  demikian  perbedaan  dogma  yang  menjadi  norma  dalam suatu masyarakat akan melahirkan prilaku politik dan sosial yang berbeda-beda.
Berangkat  dari  pemikiran  diatas  memunculkan  suatu  asumsi  baru,  bahwa perbedaan  suatu  dogma  akan  melahirkan  perbedaan  dalam  sistem  sosial  dan sistem politik seperti yang disaksikan dalam perkembangan sosial dan politik dari berbagai negara. penelitian ini ingin menunjukkan bahwa perbedaan dogma dalam sistem sosial dan sistem politik mampu melahirkan kesatuan dalam praktek politik dalam  suatu  negara.  Hal  ini  yang  mengispirasi  penulis  untuk  mengkaji  Piagam Madinah  sebagai  suatu  konstitusi  bagi  masyarakat  yang  berbeda-beda  dalam dogma,  tetapi  mampu  membangun  suatu  sistem  politik  (negara)  dalam  kesatuan praktek-praktek politik.
Masyarakat  Madinah  terdiri  dari  bermacam  suku,  golongan  dan  agama. Golongan-golongan  itu  antara  lain  para  sahabat  Rasulullah,  kaum  musyrikin Madinah,  dan  kaum  Yahudi.  Kaum  musyrikin  madinah  adalah  kabilah-kabilah asli  Madinah.  Diantara  mereka  ada  yang  masih  ragu-ragu  meninggalkan  agama nenek  moyang  merekea,  namun  mereka  tidak  memusuhi  Islam.  Sebagaian  kaum musyrikin  yang  lain  diam-diam  memusuhi  Islam.  Diantara  mereka  yang  diam- diam  memusuhi  Islam  adalah  Abdullah  bin  Ubay.  Ia  menampakkan  ke-Islaman pada  Rasulullah,  namun  dalam  hatinya  mereka  memusuhi  dan  merongrong  umat Islam.  Sebelumnya  Abdullah  bin  Ubay  akan  diangkat  raja  di  Madinah  untuk menyatuhkan suku Aus dan Khazraj. Namun dengan kedatangan Islam, Abdullah bin  Ubay  batal  diangkat  menjadi  raja.  Hal  ini  yang  menyebabkan  ia  membenci kedatangan Rasulullah dan diam-diam merongrong Islam. 5
satu  marga  dari  dua  belas  leluhur  Suku  Israel  yang  paling  banyak  keturunannya,  yakni  Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu dari 12 putera  Yakub, seorang nabi yang hidup sekitar abad 18 SM dan bergelar Israil. Seluruh turunan dari 12 putera Yakub (Israel) itu dikenal dengan sebutan Bani Israel (keturunan langsung Israel) yang kemudian berkembang menjadi besar dinamakan menjadi Suku Israel.
5 H. M. As’ad Bashori, Sejarah Kebudayaan Islam, (Surabaya: Prima Media, 2008), Hlm. 22.
Selain Abdullah bin Ubay satu orang lagi yang menampakkan permusuhan pada  Islam  adalah  Abu  Amir  dari  suku  Aws.  Dia  sampai  bergabung  dengan Quraisy Makkah untuk menyerang umat Islam. 6 Yahudi pun juga pada dasarnya tidak  senang  akan  kedatangan  Islam  yang  berdampak  pada  hilangnya  potensi mereka  untuk  merebutkan  dominasi  di  Madiah,  pada  awalnya  suku  Aws  dan Khazrah  bersatu  untuk  menyingkirkan  Yahudi  dari  Madinah  namun  dengan  tipu daya Yahudi dapat memecah bela kedua suku ini untuk perang, sehingga Yahudi dapat  legalitas  untuk  tinggal  di  Madinah  dan  mendapatkan  keutungan  dari perseteruan  diantara  mereka. 7 Untuk  itu  kaum  Yahudi  menerima  kedatangan Islam  hanya  karena  alasan  politik  yang  dengan  kedatangan  Islam  bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Yahudi.
Atas dasar itulah demi mewujudkan negara yang kokoh Nabi Muhammad SAW  mempersatukan  seluruh  lapisan  golongan  masyarakat  Madinah  dengan diikat  oleh  Perjanjian  yang  disebut  Piagam  Madinah  dan  diharapkan  dapat memperkuat posisi negara Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam.
Dimana  yang  menandatangi  Piagam  Madinah  adalah  tokoh  kaum Muhajirin dan Anshar, tokoh Yahudi dan Nasrani dari Bani Qainuqa, bani Nadir, dan  Bani  Quraidah.  Mereka  menyatakan  kesiapan  untuk  membangun  Madinah dan  menjaga  Madinah  dari  serangan  musuh-musuhnya. 8 Dari  segi  itulah, ketertarikan  penulis  atas  signifikasi  penelitian  ini  yang  menitik  tekankan    pada dogma dan politik dalam Piagam Madinah. dimana perbedaan dogma dan politik dalam  tatanan  negara  madinah  pada  waktu  itu  menjadi  satu  kesatuan  praktek politik  yang  di  bangun  atas  perbedaan  dogma  dan  politik  yang  ada  dalam  suatu sistem norma dan sistem sosial, sehingga membentuk sistem prilaku yang menjadi satu kesatuan.
6 Martin Lings, Muhammad, (Jakarta: Serambi, 2007), Hlm. 271.
7 H. M. As’ad Bashori, Sejarah Kebudayaan Islam, (Surabaya: Prima Media, 2008), Hlm. 19.
8 Budi Sudrajat, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Yudhistira, 2007), Hlm. 23.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Struktur Sosial Politik dalam Masyarakat Madinah
Mengkaji  keadaan,  peta  sosial  dan  budaya  suatu  masyarakat  adalah penting, karena ia akan menerangkan kepada kita tata cara, pandangan hidup dan organisasi  sosialnya  yang  mempengaruhi  pola  prilaku  kehidupan  anggota masyarakat dalam aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, seni, adat-istiadat, tata susila, agama dan keyakinan. Di dalamnya akan ditemukan pola-pola perilaku yang  normatif  baik  cara  berpikir  maupun  cara  merasa  dan  bertindak  yang  harus dipatuhi  oleh  seluruh  anggota  masyarakat.  Demikian  pula  masyarakat  Arab sebelum Islam, khususnya di tanah Hijaz, mempunyai struktur sosial dan kultural yang mengatur pola perilaku dan hubungan antarkeluarga maupun antarkelompok masyarakatnya. 9
Hijaz  tempat  Muhammad  diutus  adalah  bagian  dari  Jazirah  Arab  yang merupakan  suatu  daerah  tandus  yang  membentang  di  antara  daratan  tinggi  Nejd dan daerah Pantai Tihamah. 10 Di sini terdapat tiga kota utama, yaitu Ta'if dan dua kota  bersaudara  Mekah  dan  Yasrib 11 yang  kemudian  bernama  Madinah. Penduduknya terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arab tinggal di Mekah,  Madinah  dan  Ta'if,  sedangkan  bangsa  Yahudi  tinggal  di  Madinah  dan sekitarnya.
Kedua  bangsa  ini  pada  dasarnya  merupakan  satu  ras,  yaitu  ras  Semit 12 . Keduanya  berasal  dari  satu  leluhur,  yakni  Ibrahim  melalui  dua  putranya,  Ishaq
9 J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 25. 10 Musdah  Mulia, Negara  Islam;  Pemikiran  Politik  Husain  Haikal (Jakarta:  Paramadina, 2001), hlm. 177.
11 Ada  yang  berpendapat  bahwa  Yasrib  berasal  dari  bahasa  Ibrani  atau  Aram.  Pendapat yang lain menyatakan bahwa nama itu adalah sebutan bagi orang-orang Arab selatan. Ptolemaeus menyebutkan  daerah  ini  bernama  Iathrippe.  Stephen  juga  menggunakan  kata  yang  hampir  sama dalam kamus geografinya, Iathrippa Polis. Pendapat lain menyebutkan bahwa Yasrib berasal dari nama Yasrib ibn Qaniyah ibn Mihla'Il, orang pertama yang singgah dan menempati kota tersebut. Al-Balazri menyatakan bahwa Yasrib diambil dari nama salah seorang penguasa 'Amaliqah. Lihat, Yasln al-Gadban, Madinah Yasrib qablal-Islam (Jordan: Dar al-Basyir, 1993), hlm. 19 dan Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. 9,2011), jilid III, hlm. 101.
12 Leksikal 'semit' pertama sekali dikenalkan oleh Schlozer dalam penelitiannya Tarikh al- Umam  al-Gabirah tahun  1781.  Dia  mengambil  salah  satu  ayat  dalam  Perjanjian  Lama  tentang asal-usul  bangsa  Semit.  Dalam  simpulannya,  Schlozer  menyatakan  bahwa  bangsa  Semit  berasal dari  Sam  ibn  Nuh.  Dari  namanya  tersebut,  terkenal  dengan  istilah  Semit  atau al-Samiyah. Lihat, Israel Wolfenson, Tarikh al-Lugat al-Samiyah (Mesir: Matba'ah al-I'timad, 1929), hlm. 2.
dan  Isma'H.  Bangsa  Arab  adalah  turunan  Isma'Tl  dan  bangsa  Yahudi  turunan Ishaq. 13
Selama berabad-abad sebelum Islam, wilayah Hijaz tidak pernah memiliki kesatuan  politik  di  bawah  satu  bentuk  pemerintahan.  Hijaz  merupakan  satu- satunya  kawasan  di  Jazirah  Arab  yang  tidak  pernah  dijarah  oleh  kekuasaan manapun, termasuk dua kerajaan besar ketika itu, yakni Romawi dan Persia. 14
Mekah,  yang  terletak  di  dalam  lembah  yang  dikelilingi  oleh  bukit-bukit barisan yang hampir menutupinya, memiliki sejarah panjang sebagai pusat agama atau  kota  suci  dan  pusat  perdagangan.  Sebagai  pusat  agama,  yang  ketika  itu penyembah berhala, Mekah tempat letaknya Ka'bah selalu didatangi oleh berbagai suku  dari  berbagai  penjuru  Jazirah  Arab  sekali  dalam  setahun  pada  bulan-bulan suci untuk haji. Kehadiran para pengunjung ini memberikan keuntungan ekonomi bagi  penduduk  yang  mereka  peroleh  dari  pengunjung  tersebut.  Mekah  sebagai pusat  perdagangan  menjadi  kota  transit  perdagangan  Timur-Barat.  Jalan  keluar- masuk dari dan ke Mekah melalui tiga jalur, yaitu sebelah selatan menuju Yaman, sebelah  utara  menujuYasrib,  Palestina  dan  Syria  dan  sebelah  barat  menuju  Laut Merah dan Jeddah. Posisinya ini memberi pengaruh kepada keuntungan ekonomi dan  dengan  demikian  salah  satu  sumber  penghidupan  penduduk  adalah berdagang. 15 .
Situasi  Madinah  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  sangat  berbeda  dari Mekah. Penduduknya, menjelang hijrah Muhammad ke kota itu terdiri dari bangsa Arab  dan  bangsa  Yahudi  yang  terbagi  ke  dalam  beberapa  suku.  Suku-suku terkemuka  golongan  Arab  adalah  Aus  dan  Khazraj  yang  berimigrasi  dari  Arabia Selatan, 16 di samping suku-suku Arab lainnya yang lebih dahulu menetap di kota itu. 17 Semula  daerah  ini  ditempati  oleh  suku  Amaliqah 18 yang  merupakan  salah
13 Alfred Guillaume, Islam (London: Penguin Books, 1956), h.l 1.
14 Philip K. Hitti, History ofArabs (London: Macmillan, cet. 10, 1990), hlm. 102.
15 Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, hlm. 28.
16 Hitti, History ofArabs, hlm. 104. 17 Bangsa  Arab  yang  tinggal  di  Yasrib  terdiri  dari  penduduk  setempat  dan  pendatang  dari Arab  selatan  yang  pindah  ke  Yasrib  karena  pecahnya  Bendungan  Ma'rib.  Arab  pendatang  inilah yang  terkemuka  di  kalangan  Arab  dan  dikenal  dengan  suku  Aus  dan  Khazraj.  Lihat,  Yasln Gadban, Madinah  Yasrib  qablal-Islam,  hlm. 46  dan  Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam, Ensiklopedi Islam, hlm. 102.
18 Menurut Yasln Gadban, secara leksikal, ‘Amaliqah berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri dari dua kata 'Am dan Maliq. 'Am berarti rakyat dan Maliq merupakan salah satu suku Arab yang berdomisili di sekitar 'Aqabah. Lihat, Yasln Gadban, Madinah Yasrib qablal-Islam, hlm. 47.
satu  komunitas  Arab  Ba'idah  -bangsa  Arab  yang  sudah  punah-  dan  kemudian ditempati  suku-suku  Arab  lain.  Secara  bertahap  daerah  itu  berkembang  menjadi kota  terpenting  kedua  setelah  Mekah  di  tanah  Hijaz  setelah  kehadiran  bangsa Yahudi di sana. 19
Menurut Watt, di Yarib ada delapan suku utama Arab. 20 Adapun golongan Yahudi mempunyai lebih dari dua puluh suku yang menetap di wilayah itu. Suku- suku  yang  terkemuka  adalah  Bani  Quraizah,  Bani  Nadir,  Bani  Qainuqa',  Bani Sa'labah dll. 21 Mereka ini memiliki kitab suci, lebih terpelajar daripada penduduk Yasrib yang lain dan menguasai perdagangan. 22
Di Madinah tidak ada pemukiman padat. Dan pemukiman tersebut tersebar di sana-sini di antara semak belukar dan ladang. Setiap kabilah memiliki sejumlah benteng  atau  kubu  tempat  mereka  berlindung  ketika  diserang.  Sudah  menjadi pandangan  umum  di  Madinah  bahwa  benteng-benteng  ini  tidak  dapat  direbut dengan  serangan  yang  hebat.  Maka,  begitu  salah  satu  pihak  dalam  suatu peperangan berhasil merebut benteng mereka, pertempuranpun berhenti. 23
Madinah  yang  terletak  300  mil  atau  kurang  lebih  485  km  sebelah  utara Mekah  dan  275  km  dari  Laut  Merah  alamnya  lebih  menguntungkan  dari  kota dagang  itu.  Ia  berada  di  sebuah  lembah  yang  subur.  Di  sebelah  selatan,  kota  itu berbatasan dengan Bukit 'Ayir; di sebelah utara dengan Bukit Uhud dan ur; dan di sebelah timur dan barat dengan gurun pasir atau Harrah. Bila turun hujan, lembah tersebut menjadi tempat pertemuan aliran-aliran air yang berasal dari selatan dan Harrah sebelah timur. 24 Di samping terletak di jalan yang menghubungkan Yaman dan Syria, kota itu memiliki sejumlah oase yang dipergunakan untuk penanaman kurma,  biji-bijian  dan  sayur-mayur  untuk  dimakan. 25 Karena  itu,  mayoritas
19 Ibid.
20 W. Montgomery Watt, Muhammad Prophet and Statesman (London: Oxford University Press, 1969), hlm. 85.
21 Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, hlm. 29.
22 Nucholish Madjid, Islam Agama Peradaban; Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, cet. 3,2008), hlm. 36.
23 Watt, Muhammad Prophet and Statesman.
24 Lihat,  Ahmad  Sukardja, Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  1945;  Kajian Perbandingan  tentang  Dasar  Hidup  Beragama  dalam  Masyarakat  yang  Majemuk (Jakarta:  TJI- Press,  1995),  hlm.  20.  Lihat  juga,  Hitti, History  of  Arabs, Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam, Ensiklopedi Islam, hlm. 101, dan Yasln al-Gadban, Madinah Yasrib qablal-Islam, hlm. 24.
25 Hitti, History of Arabs.
penduduknya  hidup  dari  bercocok  tanam  di  samping  berdagang  dan  beternak. 26
Kedudukan kaum Yahudi di kota dipandang sebagai yang paling kuat di kalangan penduduk umumnya. 27
Hingga  awal  kedatangan  Islam  kaum  Yahudi  masih  mendominasi kehidupan  ekonomi  di  Hijaz.  Lahan  pertanian  terbaik  dan  oase-oase  Taima', Fadak  dan  Wadi  al-Qura  berada  di  bawah  penguasaan  mereka.  Kemakmuran kaum Yahudi disebabkan keunggulan pengetahuan di bidang pertanian, irigasi dan industri.  Dari  segi  populasi  mereka  telah  berkembang  tidak  kurang  dari  separuh penduduk  kota  itu. 28 Menurut  Barakat  Ahmad,  jumlah  orang-orang  Yahudi  yang menetap di Madinah ketika Muhammad tinggal di kota itu diperkirakan sekitar 36 ribu sampai 42 ribu jiwa. 29 Di samping mereka sebagai pedagang-pedagang kaya yang  menguasai  pasar,  mereka  juga  tukang-tukang  emas  dan  pembuat  senjata serta  mempunyai  kafilah  perdagangan  ke  Syria  sekalipun  tidak  menyamai  skala kafilah perdagangan dari Mekah. 30
Karena  itu,  menurut  Guillaume,  kaum  Yahudi  merupakan  tantangan  bagi orang-orang  Arab  baik  Quraisy  Mekah  maupun  Aus  dan  Khazraj  di  Madinah. 31
Sebab  kegiatan  dagang  dan  pasar  di  Madinah  yang  mereka  kuasai  di  samping memberikan  keuntungan  ekonomi  juga  memberikan  akses  dan  pengaruh  kepada kekuasaan  politik  mereka.  Oleh  karena  itu,  masalah  ekonomi  menjadi  salah  satu faktor timbulnya permusuhan antara kaum Arab dan kaum Yahudi. 32
Adapun  aspek  sosial  politik  antara  Mekah  dan  Madinah  terdapat  juga perbedaan  di  samping  persamaan.  Sejarah  menyebutkan  bahwa  sebelum  dan pascalahirnya  Islam  wilayah  Hijaz  tidak  memiliki  pemerintahan  dan  persatuan politik di bawah satu pemerintahan. Hijaz, memang satu-satunya daerah di Jazirah Arab yang menikmati kemerdekaan sejak lama tanpa dipengaruhi oleh pergolakan politik  yang  diperankan  oleh  sejumlah  kerajaan  Arab;  Arabia  Utara  dan  Selatan
26 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, hlm. 101-102.
27 Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, hlm. 31.
28 Guillaume, Islam, hlm. 12. 29 Barakat  Ahmad, Muhammad  and  the  Jews (New  Delhi:  Vikas  Publishing  House  PVT LTD, 1979), hlm. 43.
30 Watt, Muhammad Prophet and Statesman, hlm. 84 dan Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 15.
31 Guillaume, Islam.
32 Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, hlm. 33.
maupun  Kerajaan  Romawi  dan  Persia. 33 Perbedaannya,  jika  Mekah  diperintah oleh  aristokrat  Quraisy,  maka  di  Madinah  tidak  terdapat  persatuan  dan  kesatuan penduduk  di  bawah  satu  pemerintahan.  Situasi  yang  tidak  baik  ini  berasal  dari konflik  yang  terus-menerus  antara  dua  suku,  Aus  dan  Khazraj  yang  sama-sama berasal  dari  Arabia  Selatan.  Situasi  semakin  manjadi  rumit  dengan  kehadiran suku-suku Yahudi yang melibatkan diri dalam konflik itu. 34
Pemerintahan di Mekah ketika dijabat oleh Qusay ibn Kilab semakin baik dan  terstruktur.  Ini  terbukti  dengan  disusunnya  dewan  pemerintahan  untuk mengatur  dan  melayani  rakyat  dan  pemerintah.  Dewan  ini  terdiri  dari hijabah, liwa, siqayah dan rifadah serta nadwah. Hijabah adalah penjaga dan pemegang kunci Kabah.  Liwa' adalah  petugas  pembawa  panji  dalam  peperangan. Siqayah dan rifadah adalah petugas-petugas yang menyediakan makanan bagi jemaah haji.
Nadwah adalah  lembaga  musyawarah.  Semua  lembaga  ini  dipegang  oleh keturunan Quraisy, seperti Abd al-Mutallib, kakek Muhammad hingga datangnya Islam. 35 Di samping itu, Syed Amir Ali menambah lima dewan lagi dalam struktur pemerintahan Qusay, yaitu diyah, sifarah, khaimmah, khazinah dan azlam. Diyah adalah kekuasan hakim sipil dan kriminal. Sifarah adalah kuasa usaha negara atau duta. Khaimmah adalah  pengurus  balai  musyarawah. Khazinah adalah  jabatan administrasi  keuangan. Azlam adalah  penjaga  panah  peramal  untuk  mengetahui pendapat dewa-dewa. 36
Walaupun kota Mekah mempunyai pemerintahan yang relatif lebih teratur daripada Madinah, namun konflik antar suku tetap saja terjadi. Konflik bersumber pada  pola  struktur  masyarakat  Arab  yang  didasarkan  pada  organisasi  klan,  yang mengikat  semua  anggota  keluarga  di  dalam  suku  yang  disebut  dengan  pertalian darah. 37 Pertalian darah ini menimbulkan rasa solidaritas yang kuat di antara suku yang  melahirkan  sikap  loyalitas  penuh  terhadap  kesatuan  suku.  Sikap  ini membawa  kepada  timbulnya  kap  fanatisme  kelompok  yang  berlebihan,  yang dalam istilah .rab disebut 'asabiyyah. 38
33 Hitti, History ofArabs, hlm. 102. 34 Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, hlm. 38.
35 Hasan Ibrahim, Tarikh al-Islam, hlm. 45-47.
36 Syed Amir Ali, Api Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 97-99.
37 Ibid.,h. 39.
38 Ahmad Amin, Fajr al-Islam (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1979), hlm. 10.
Semangat ini dapat menimbulkan chauvinisme yang lendalam, yaitu sikap yang  menganggap  suku  lain  sebagai  lusuh  yang  harus  dibinasakan.  Setiap  suku yakin  mampu  erdiri  sendiri  tanpa  hidup  berdampingan  dengan  suku-suku  un, sehingga hampir tidak ada hubungan harmonis dan akrab ntara satu suku dengan lainnya. Karena itu, setiap anggota uku mempunyai  kewajiban membela anggota lain  yang  berada  lalam  keadaan  bahaya,  sekalipun  ia  sesungguhnya  bersalah. Dalam arti, ia harus dibela apakah ia menganiaya atau dianiaya uiggota suku lain. Sebagai  contoh,  seseorang  membunuh  mggota  suku  lain,  maka  setiap  anggota suku dari si pembunuh larus membelanya karena klan si terbunuh akan menuntut balas  pembunuhan  terhadap  si  pembunuh.  Sebab,  suatu  pembunuhan  harus diselesaikan  atau  dibalas  dengan  pembunuhan  pula  atau  bayar  denda. 39 Dendam pembunuhan  itu  bisa  berlangsung  selama  40  tahun  yang  mengakibatkan  sering terjadi permusuhan atau peperangan antarsuku. 40 Peperangan  yang termasyhur di kalangan  Arab Jahiliyyah 41 adalah  perang Busus antara  suku  Bakr  dan  Taglib di Timur Laut Arabia. Perang Dahis dan al-Gubra' antara dua pimpinan suku ini di Arabia  Tengah,  masing-masing  berlangsung  selama  40  tahun  karena  masalah kecil.  Perang Fijar, yaitu  perang  antara  suku-suku  di  Hijaz  yang  berlangsung selama  4  tahun.  Peperangan  antara  suku  ini  dikenal  dengan  istilah ayyam  al- 'Arab. 42
Namun,  menurut  Ibn  Khaldun, 'asabiyyah 43 di  kalangan  bangsa  Arab justru mengandung konotasi  positif,  yaitu rasa persatuan, kerja sama dan  tolong-
39 Ibid. 40 Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, hlm. 40. 41 Ibn Manzur mengartikan jahiliyyah dengan kondisi Arab pra-Islam yang tidak mengenal Allah, Rasul-Nya dan syiar agama. Namun, lebih suka membanggakan nasab atau keturunan dan arogansi.  Lihat,  Abu  al-Fadl  Jamal  al-DIn  Muhammad  bin  Mukram  ibn  Manzur, Lisan  al-'Arab (Beirut: Dar al-Sadir, 1992), jilid XI, hlm. 130. Menurut 'Abd al-Syaft jahiliyyah merupakan suatu gambaran  bagi  kaum  yang  sesat  dari  jalan  yang  benar;  mereka  keras  kepala  dan  arogan, permusuhan sengit dan sangat fanatik terhadap sukunya. Lihat, 'Abd al-Syafl Muhammad 'Abd al- Latif, Tarikh  al-Islam  fi  'asr  al-Nubuwwah (Kairo:  Al-Ma'had  al-'AH  lid-Dirasat  al-Islamiyyah, 2005), hlm. 24. Menurut Hitti, jahiliyyah adalah periode pada waktu di Jazirah Arab tidak berlaku petunjuk Tuhan, tidak ada nabi dan tidak mempunyai kitab. Maksud penggunaan istilah ini untuk menghentikan  orang  Arab  dari  ikatan  ide-ide  keagamaan  pra-Islam,  terutama  pemujaan  terhadap berhala. Lihat, Hitti, History ofthe Arabs, h, 87.
42 Hasan Ibrahim, Tarikh al-Islam, hlm. 57-61.
43 Secara epistemologis, 'asabiyyah berasal dari kata kerja 'asaba yang berarti sendi-sendi yang terikat erat satu sama lain. Ibn Manzur menvisualisasikan 'asabiyyah sebagai seorang lelaki yang  mengajak  para  pengikutnya  untuk  berkumpul  dan  bersepakat  melakukan  perlawanan terhadap  siapa  saja  yang  menentang  mereka,  baik  mereka  menganiaya  ataupun  teraniaya.  Lihat, Ibn Manzur, Lisan al- 'Arab, jilid I, hlm. 602 dan 606. S. Pulungan mengartikan 'asabiyyah dengan
menolong yang sangat kuat dalam suatu kelompok sehingga setiap anggota dalam kelompok  tersebut  bersedia  mengorbankan  jiwa  raganya  demi  kepentingan kelompok  dan  seluruh  anggotanya.  Karena  itu,  dalam  mendirikan  sebuah  negara peranan 'asabiyyah sangat  menentukan. 44 Dengan  demikian, 'asabiyyah yang dimiliki  oleh  bangsa  Arab  memiliki  dua  sisi:  dapat  membawa  kepada  konflik sekaligus persatuan, sebagai salah satu unsur yang diperlukan dalam pembentukan sebuah negara. 45
'Asabiyyah ini  timbul  karena  faktor-faktor  pertalian  darah  atau  pertalian kaum  dan  rasa  cinta  seseorang  terhadap  nasab  dan  golongannya.  Hal  ini  akan menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan serta melahirkan kerja sama dalam  berbagai  bidang. 'Asabiyyah juga  melahirkan  persatuan  dan  pergaulan  di antara  mereka.  Dengan 'asabiyyah ini  penguasa  akan  memilih  orang-orang  yang memiliki hubungan dengan penguasa ke dalam jajaran pemerintahannya. 46
Lain halnya kehidupan masyarakat di Yasrib. Kehidupan di kota ini dapat dikatakan  lebih  tidak  teratur,  karena  penduduknya  yang  heterogen  itu  tidak berhasil  mewujudkan  persatuan  dan  kesatuan  yang  berada  di  bawah  satu pemerintahan  dan  membawahi  semua  kabilah.  Dilihat  dari  segi  sosio-politik masyarakat yang bercorak demikian menyimpan potensi untuk timbulnya konflik antara kelompok. 47 Di Yairib tidak ada seorang pemimpin dan suatu pemerintahan atas  nama  penduduk;  yang  ada  adalah  pemimpim-pemimpin  suku  yang  selalu memikirkan  kepentingan  suku  masing-masing.  Mereka  saling  bersaing  atau berperang untuk menanamkan pengaruh di masyarakat. Akibatnya di antara suku- suku yang ada itu sering terjadi permusuhan, bahkan peperangan. 48
'perasaan satu kelompok' atau 'kesatuan kelompok' dan atau 'solidaritas sosial'. Lihat, S. Pulungan Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, hlm. 39. Musdah mengartikannya dengan 'solidaritas kelompok'. Lihat, Musdah, Negara Islam, hlm. 179. Senada dengan Musdah, M. Iqbal mengartikannya  dengan  'solidaritas  kelompok'.  Lihat,  M.  Iqbal  dan  Amin  Husein  Nasution, Pemikiran  Politik  Islam  dari  Masa  Klasik  hingga  Indonesia  Kontemporer (Jakarta:  Kencana, 2010),  hlm.  50.  Selain  itu, 'asabiyyah juga  dapat  dipahamai  sebagai  solidaritas  sosial,  dengan menekankan  pada  kesadaran,  kepaduan  dan  persatuan  kelompok.  Lihat,  Jhon  L.  Esposito  (ed)., Ensiklopedi Dunia Islam Modern (Bandung: Mizan, 2001), jilid I, hlm. 198.
44 Ibn Khaldun, Muqaddimah, (t.t.p.: Dar al-Fikri, t.t.), hlm. 128-130.
45 Musdah, Negara Islam.
46 M. Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam, hlm. 50-51.
47 Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, hlm. 44.
48 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, hlm. 102.
Menurut David E. Apter, kelompok-kelompok masyarakat yang berkonflik justru  semakin  memperkokoh  kekuasaan  dan  kesatuan  setiap  kelompok.  Bila suatu  saat,  satu  kelompok  bersekutu  dengan  kelompok  lain,  kemudiaan  di  saat yang  lain  bersekutu  pula  dengan  kelompok  lain  lagi,  sangat  tergantung  kepada situasi dan keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu. Sikap yang demikian semakin mempertajam konflik. 49
Dalam  teori  ilmu  politik,  suatu  komunitas  yang  terdiri  dari  berbagai kelompok  etnis,  tingkat  ekonomi,  agama  dan  keyakinan  serta  adat  istiadat mempunyai perbedaan kepentingan  yang menyolok. Perbedaan itu terlihat dalam berbagai  bidang  kehidupan  mereka,  seperti  bidang  sosial,  ekonomi  dan  politik sehingga  mereka  cenderung  untuk  saling  bermusuhan. 50 Karena  di  dalam  diri manusia,  sebagai  makhluk  sosial  dan  makhluk  politik,  terdapat  dua  sifat  yang saling bertentangan; di satu segi, ia ingin bekerja sama dengan sesamanya, namun di segi lain, ingin berkompetisi. 51
Demikianlah yang terjadi di Madinah, yaitu konflik antara dua suku utama Arab,  Aus  dan  Khazraj  di  satu  pihak  dan  konflik  di  antara  kedua  kelompok  itu dengan suku-suku  Yahudi  di  lain pihak. Mereka bersaing merebut  pengaruh atas masyarakat  Madinah  untuk  menjadi  penguasa  di  kota  itu.  Sehingga  tercatat  ada dua  belas  kali  peperangan  yang  terjadi  antara  Aus  dan  Khazraj. 52 Namun  kedua suku  ini  pernah  bersatu  menyerang  orang-orang  Yahudi.  Dalam  serangan  itu orang-orang  Yahudi  banyak  terbunuh  dan  kedudukan  mereka  sebagai  yang dipertuankan  berhasil  dijatuhkan.  Peristiwa  tersebut  mempertajam  permusuhan dan kebencian kaum Yahudi terhadap kaum Arab, demikian pula sebaliknya. 53
Belajar dari pengalaman itu, kaum Yahudi melihat bahwa melawan kaum Arab  dengan  kekerasan  kurang  menguntungkan.  Karena  itu,  mereka  melakukan siasat  memecah  belah  dengan  melakukan  intrik,  menyebarkan  provokasi permusuhan  dan  kebencian  di  tubuh  Aus  dan  Khazraj  agar  mereka  saling
49 David  E.  Apter, The  Politics  of  Modernization (Chicago:  The  University  of  Chicago Press, 1969), hlm. 98.
50 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 94.
51 Musdah, Negara Islam, hlm. 183.
52 Kedua belas peperangan tersebut adalah Samir, Surrah, al-Husain ibn al-Aslat, Rabi' al- Zufri,  F  ari',  Hatib,  Rabi',  BaqT',  Fijar,  Ma'bas  wa  Midras,  Fijar  II dan  terakhir Bu  'as. Lihat Mustafa Kamal Wasfi, Muhammad wa Banu Isra 'U (Kairo: Lajnah al-Khubara', 1967), hlm. 23.
53 Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, hlm. 44-45.
bermusuhan  sehingga  mereka  tidak  dapat  bersatu  dan  kekuatan  mereka  menjadi lemah. Siasat ini berhasil dengan baik dan mereka merebut kembali posisi semula terutama  di  bidang  ekonomi. 54 Di  samping  menimbulkan  permusuhan  di  antara kedua suku itu, juga menghasilkan persekutuan dengan kaum Yahudi. Kelompok Khazraj  bersekutu  dengan  Bani  Qainuqa,  sedangkan  kelompok  Aus  bersekutu dengan  Bani  Quraizah  dan  Bani  Nadir. 55 Persekutuan  ini  justru  melemahkan kekuatan dan kekuasaan dua suku Arab itu dan Yahudi selalu mencegahnya agar keduanya tidak mengkonsolidasikan kekuasaannya. 56
Politik adu domba ini mencapai klimaks permusuhan dua kelompok Arab itu,  yaitu  timbulnya  peperangan  dahsyat  antara  mereka  sekitar  tahun  618  M  di suatu  tempat  yang  bernama  Bu'as  dan  kemudian  terkenal  dengan  perang  Bu'as. Menurut Watt, sebagian besar kabilah Arab Madinah terlibat dalam pertempuran ini, dan juga sebagian sekutu mereka, kabilah-kabilah Yahudi dan beberapa suku badui  tetangga  mereka.  Terjadi  pembantaian  besar-besaran.  Peperangan  berhenti hanya  karena  kedua  belah  pihak  sudah  kehabisan  tenaga,  namun  belum  tercapai perdamaian. 57
Dalam perang itu pihak Aus menderita kekalahan. Tapi kemudian mereka membalas  dendam  dengan  menyerang  Khazraj  habis-habisan,  membakar  rumah- rumah  dan  kebun  kurma  mereka.  Sementara  Abu  Usaid  Hudair,  pemuka  Aus, berniat  mendatangi  rumah-rumah  Khazraj  untuk  menghabisi  mereka.  Niat  ini dicegah  oleh  Abu  Qais  ibn  al-Aslat  dan  berkata:  "Bertetangga  dengan  mereka lebih  baik  daripada  bertetangga  dengan  Yahudi." 58 Begitu  selesai  perang,  baik Aus  maupun  Khazraj  segera  menyadari  akibat  permusuhan  mereka,  sehingga mereka  berdamai  dan  sepakat  mengangkat  Abdullah  ibn  Muhammad,  orang Khazraj yang berperangai baik, untuk menjadi pemimpin mereka. Tetapi rencana ini tidak terlaksana, karena beberapa orang Khazraj pergi ke Mekah pada musim haji. 59
54 Haikal, Hayatu Muhammad, hlm. 21.
55 'AH  Husni  al-Khurbutuli, Al-Rasul  fd-Madinah (Mesir:  Lajnah  al-Ta'rif  bil-Islam.t.t.), hlm. 15-16.
56 Wasfi, Muhammad wa Banu Isra'il.
57 Watt, Muhammad Prophet and Statesman, hlm. 87.
58 Haikal, Hayatu Muhammad, hlm. 214.
59 Ibid.
Dalam  uraian  di  atas,  tampak  bahwa  corak  kehidupan  masyarakat  yang tinggal  menetap  di  kota-kota,  seperti  Mekah  dan  Madinah  tidak  berbeda  dari corak  kehidupan  masyarakat  yang  hidup  secara  nomaden.  Dalam  pola  hidup nomaden, masyarakatnya hanya mengenal kebebasan pribadi, kebebasan keluarga dan kebebasan kabilah tanpa terikat pada aturan dan norma sosial. Pola hidup ini terjadi pula di kalangan masyarakat Mekah dan Madinah. Demikian pula susunan suku,  perangai  hidup,  adat  istiadat  dan  ketidaksukannya  terhadap  segala  sesuatu yang membatasi kebebasan sehingga lebih dekat kepada pola kehidupan nomaden daripada pola hidup  di  kota. Sekalipun mereka hidup  menetap di  kota, tapi  tidak mencerminkan pola hidup  kota,  yaitu demi untuk tata tertib, masyarakatnya mau mengalah  dan  meninggalkan  sebagian  kemerdekaannya  untuk  kepentingan masyarakat umum dan penguasa sebagai imbalan atas keamanan dan kemewahan yang mereka peroleh. 60 Kondisi  ini tidak tercermin dalam kehidupan masyarakat Mekah  sekalipun  mempunyai  pemerintahan,  terlebih-lebih  Madinah,  karena  kota yang  penduduknya  heterogen  itu  tidak  memiliki  pemerintahan  yang mengintegrasikan  semua  kelompok  sosial.  Setiap  kelompok  sosial  hidup  dengan caranya sendiri dan memikirkan kepentingan kelompoknya sendiri. 61

## 2. Proses Pembangunan Kesatuan dalam Masyarakat Madinah
Muhammad  Rasulullah  untuk  pertama  kali  mendapat  pengakuan  sebagai pemimpin dan kelompok penduduk Madinah pada Baiat 'Aqabat Pertama (621 M) dan  Baiat  'Aqaba/  Kedua  (622  M).  Dalam  ikrar  baiat  itu,  selain  pengakuan tersebut dan keimanan kepada beliau sebagai Rasul Allah serta penerimaan Islam sebagai.  agama  mereka,  terdapat  juga  pernyataan  kesetiaan,  ketaatan,  dan penyerahan  kekuasaan  kepada  beliau.  Posisinya  ini  kemudian  menjadi  ku  at setelah di Madinah. Ini tampak dalam langkah beliau yang mampu mengendalikan orang-orang  Islam  Muhajirin  dan  Ansar  secara  nyata  dan  efektif  dengan mempersaudarakan mereka. Langkah inilah yang membawa kepada terbentuknya komunitas  Islam  untuk  pertama  kali.  Dilihat  dari  sudut  teori  politik,  ini menunjukkan bahwa beliau memiliki "kekuasaan sosial" di kalangan pengikutnya. Kekuasaan  sosial  adalah  "kemampuan  mengendalikan  tingkah  laku  orang  lain
60 Ibid., hlm. 14-16.
61 Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, hlm. 47.
baik  secara  langsung  dengan  memberi  perintah  maupun  secara  tidak  langsung dengan memanfaatkan segala alat dan cara yang tersedia". 62
Dalam  perkembangan  berikutnya,  pada  tahun  pertama  hijrah  beliau memperoleh  pengakuan  yang  lebih  luas  di  luar  interen  umat  Islam,  yaitu  dari suku-suku  Yahudi  dan  sekutunya  di  wilayah  Madinah.  Ini  ditandai  dengan lahirnya  perjanjian  tertulis  (Piagam  Madinah)  antara  orang-orang  muslim Muhajirin bersama Ansar dan kaum Yahudi bersama sekutunya  yang diprakarsai oleh  Nabi.  Dalam  perjanjian  tertulis  itu,  Nabi  diakui  sebagai  pemimpin  tertinggi dan  sebagai hakam bagi  penandatangan  Piagam  serta  siapa  saja  yang  bergabung dengan mereka.
Dengan  adanya  pengakuan  itu,  berarti  kekuatan  dan  kekuasaan  politik 63 benar-benar  telah  dimiliki  oleh  Nabi.  Ini  berarti  beliau  juga  telah  memperoleh keabsahan (legitimasi) sebagai pemimpin masyarakat Madinah.
Walaupun  dalam  Baiat  'Aqaba/  hanya  hadir  sekelompok  orang-orang  Arab Madinah,  danperjanjian  tertulis  mungkin  hanya  diikuti  oleh  beberapa  orang pemimpin  atau  pemuka  setiap  suku  dan  kalangan  orang-orang  muslim  dan  non- muslim  yang  mewakili  warga  sukunya,  namun  dapat  dikatakan  bahwa  mereka telah membawa aspirasi segenap penduduk Madinah, yang dalam istilah teknisnya disebut "kehendak rakyat". Setiap suku yang ada di Madinah waktu itu tercantum dalam  teks  Piagam.  Dalam  praktek  politik,  "kehendak  rakyat"  jarang  sekali  — itupun  jika  pemah  ada,  merupakan  kehendak  seluruh  rakyat.  Dalam  negara  dem olcrasi terang tidak ada, dan mungkin juga tidak dalam negara berbcntuk apapun, pemerintah  yang  sedang  berkuasa  merupakan  pilihan  semua  warga  negara. 64
Artinya,  walaupun  seluruh  rakyat  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  proses pemilihan pemerintah yang berkuasa sexing diklaim sebagai "kehendak rakyat."
Demikian  juga  halnya  pelalcsanaan  "kontrak  sosial"  (perjanjian masyarakat).  Peserta-pesertanya,  sebenamya,  bukan  seluruh  anggota  masyarakat
62 Lihat Maclver, op. cit ., hlm. 87. 63 ''Kekuasaan  politik  adalah  "kemampuan  untuk  mempengaruhi  kebijaksanaan  umum (pemerintah)  baik  terbentuknya  maupun  akibat-akibatnya  sesuai  dengan  tujuan-tujuan  pemegang kekuasaan  sendiri."  Kekuasaan  itu  disarnping  untuk  memperoleh  ketaatan  dan  warga  masyarakat juga  menyangkut pengendaBan orang lain dengan tujuan untuk  mempengaruhi tindakan  aktivitas negara di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif. Lihat Budiardjo, op. cit., him. 37.
64 MacIver, The Modern State, op. cit., hlm. 14.
yang menetap di suatu wilayah, tapi hanya antara individu-individu dari dua belah pihak  yang  saling  berhadapan,  yaitu  antara  anggota-anggota  masyarakat  yang sudah terbentuk dan seorang atau sekelompok orang dari kelompok sosial 65 .
Thomas  Hobbes  juga  berpendapat  bahwa  perjanjian  masyarakat  diadakan oleh  individu-individu  untuk  membentuk  suatu  masyarakat  politik  atau  negara. 66 Kesepalcatan yang diperoleh melalui perjanjian masyarakat, menurut John Locke, sekalipun  itu  kesepakatan  individu-individu  dapat  dianggap  sebagai  tindakan seluruh  warga  masyarakat,  dan  karenanya  mewajibkan  individu-individu  lain mentaati  persetujuan  tersebut. 67 Teori  ini  tampaknya  sejalan  dengan  konsep 'ashabiyyaLnya  Ibn  Klialdan  sekalipun  ia  tidak  berbicara  dalam  konteks  kontrak sosial. 68
Berdasarkan  teori-teori  tersebut,  maka  baik  peristiwa  Baiat  'Aqabat  yang diikuti  oleh  sekelompok  orang  Arab  Madinah  maupun  terwujudnya  perjanjian tertulis  yang  pesertanya  mungkin  hanya  wakil-wakil  dari  kelompok-kelompok sosial  (suku-suku), dapat disebut sebagai  "kontrak social."  Kontrak sosial adalah suatu  teori  yang  mengajarkan  bahwa  kekuasaan  politik  diperoleh  melalui perjanjian  masyarakat.  Artinya,  kekuasaan  politik  bersumber  dari  rakyat  dan legitimasinya  diperoleh  melalui  perjanjian  masyarakat.  Dengan  kata  lain  bahwa dalam  perjanjian  masyarakat  itu  terjadi  penyerahan  kekuasaan  oleh  anggota masyarakat kepada seseorang atau kepada lembaga. 69
Perjanjian  masyarakat  merupakan  salah  satu  teori  tentang  asal  mula terbentuknya  negara  yang  bersifat  universal,  karena  ia  terdapat  baik  dalam
65 F Isjwara, Pengantar Ilmu Politik , Bina Cipta, Bandung, 1980, hlrn. 140.
66 Lihat ibid ., hlm. 145.
67 Lihat ibid ., hlm. 146.
68 Ibn  Khaldiln  berpendapat  bahwa  suatu 'ashabiyyat (solidaritas  sosial)  yang  kuat  akan menguasai 'ashabiyyat-'ashabiyyat lain  yang  tidak  kuat  dengan  membuat  perjanjian  dan  runduk kepadanya,  sehingga  menjadi  suatu  koalisi  bagaikan 'ashabiyyat yang  besar.  Karena  jika  satu 'ashabiyyat telah memperoleh superioritas atas rakyat golongannya, maka ia akan mengendalikan rakyat 'ashabiyyat-' ashabiyyat lain yang tidak ada hubungan apa-apa dengannya untuk bergabung dengan ashabiyyat -nya  atas  dasar  perjanjian.  Lihat  Ibn  Khaldim, op.  cit.,  him .  139-140.  Hal  ini tarnpak  dalarn  tindakan  Nabi,  setelah  masyarakatIslam  menjadi  kuat  solidaritas  sosialnya (' ashabiyyat )  di  Madinah,  beliau  menarik  suku-suku  lain  untuk  bergabung  dengannya  atas  dasar perjanjian.
69 Deliar Noer, Pemikiran Politik di Barat , Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 79
masyarakat  Barat  maupun  dalam  masyarakat  Timur,  baik  dalam  agama  Nasrani maupun dalam agama Islam. 70
Dalam  sejarah  Islam  peristiwa  Baiat  'Aqabat  clan  perjanjian  tertulis  yang melahirkan  Piagam  Madinah,  sebagai  telah  disebut,  dapat  diidentifikasikan sebagai  praktek  kontrak  sosial.  Karena  dalam  peristiwa-peristiwa  itulah  Nabi memperolch  kekuasaan  politik  dan  keabsahan  untuk  mengatur  dan  memimpin penduduk  Madinah.  Menurut  Fazlur  Rahman,  suatu  negara  atau  pemerintahan dapat  dibentuk  apabila  sekelompok  orang  menyatakan  kesediaan  melaksanakan kehendak dari Allah sebagai  yang tercanturn dalam wahyu-Nya. 71 Pandangan ini sejalan dengan teori kontrak sosial tersebut, bahwa suatu negara terbentuk apabila terjadi perjanjian masyarakat sekalipun peserta-pesertanya sekelompok orang dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.
Dengan demikian, kekuasaan politik yang diperoleh Nabi berdasarkan nash dan  fakta-fakta  his  toris  tersebut,  bukan  menurut  teori  kekuatan, 72 karena kehadirannya  di  Madinah  bukan  dengan  jalan  kekuatan  dan  penaklukan melainkan  karena  diundang  oleh  golongan-golongan  Arab  di  kota  itu  dan  atas perintah  wahyu.  Hak  dan  kekuasaan  politik  itu  beliau  peroleh  dari  Allah  yang dalam ilmu politik disebut teori teokratis, 73 juga beliau peroleh melalui perjanjian masyarakat yang disebut teori kontrak sosial.
Perjanjian  masyarakat  yang  terjadi  antara  Nabi  dan  komunitas-komunitas penduduk  Madinah  membawa  mereka  kepada  kehidupan  social  yang  teratur  dan terorganisir,  atau  dari  "zaman  pra-negara  ke  zaman  bemegara"  di  bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan demikian, karena seperti telah disinggung di muka bahwa mereka tidak mempunyai pemerintahan dan pemimpin yang  dapat  rnempersatukan  mereka  dalam  kehidupan  yang  teratur  dan terorganisir.  Keadaan  tak  bemegara  (pra-negara)  yang  disebut  keadaan  alamiah
70 Isjwara, op. cit ., hlm. 136. 71 FazIur Rahman, "The Islamic Concept of State", dalam John J. Donohue and L. Esposito,
(eds.), Islam  inTransition,  Muslim  Perspective, Oxford  University  Press,  New  York,  1982,  hlm. 126
72 Kekuasaan politik atau negara terbentuk dengan jalan penaklukan dan pendudukan oleh suatu  kelompok  terhadap  kelompok  Maka  negara  dibentuk  oleh  kelompok  yang  menang  dan kckuatanlah yang membentuk kekuasaan dan membuat hukum. Lihat Isjwara, op. cit ., him. 153.
73 Menurut  teori  teokratis,  kekuasaan  berasal  dari  Tuhan,  yakni  penguasa  bertahta  atas kehendak  Tuhan  untuk  memerintah.  Isjwara,  op.  cit.,  hlm.  152  dan  Krenenburg  dan  TK Sabaruddin, Ilmu Negara , Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 9.
( state  of  nature,  status  naturalis )  adalah  masyarakat  yang  tanpa  organisasi pemerintahan  yang  mengatur  mereka. 74 Keadaan  hidup  alamiah  ini  menyerupai keadaan  di  laut  di  mana  "ikan  besar  makan  ikan  kecil"  atau  menurut  Hobbes keadaan  "perang  antara  semua  lawan  semua." 75 Keadaan  seperti  inilah  yang terjadi antara suku-suku Arab dan Yahudi yang tinggal di Madinah sebelum Nabi hijrah ke sana.
Adapun  peralihan  dari  zaman  pra-negara  ke  zaman  bemegara  ditandai dengan terlaksananya suatu perjanjian oleh semua golongan untuk hidup bersama di  suatu  wilayah  tertentu  pada  waktu  tertentu. 76 Situasi  seperti  ini  telah  berhasil diwujudkan  oleh  Nabi  bersama  semua  golongan  di  Madinah.  Artinya terlaksananya  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  Nabi  dan  disetujui  oleh  semua golongan  adalah  suatu  indikator  atau  pemyataan  terbentuknya  negara  dan pemerintahan di bawah pimpinan Nabi Muhammad di Madinah.

## 3. Pijakan Nilai dalam Pembangunan Kesatuan Dogma dan Politik dalam Piagam Madinah
Nilai-nilai  yang  manjadi  pijakan  dalam  pembangunan  politik  yang  ada dalam  Piagam  Madinah  yang  paling  mendasar,  ialah:  (1)  Hak  atas  kebebasan beragama; (2) Hak atas persamaan di depan hukum; (3) Hak untuk hidup; dan (4) Hak memperoleh keadilan. 77

## a. Pembangunan Nilai Melalui Teori Sistem Dogma dan Politik
Proses  pembangunan  nilai  melalui  teori  dogma  dan  politik  yang  penulis gagas ini adalah karena adanya asumsi baru bahwa perbedaan suatu dogma akan melahirkan  perbedaan  sistem  sosial  dan  sistem  politik,  maka  akan  melahirkan sistem prilaku yang berbeda.
Melalui  penelitian  ini  penulis  akan  menunjukkan  bahwa  perbedaaan dogma  dan  politik  dalam  masyarakat  madinah  untuk  mencapai  kesepakatan Piagam Madinah sebagai aturan dalam pemerintahan dengan proses pembangunan kesatuan Ummah yang  telah  disebut  dalam  Piagam  Madinah  untuk  dimasudkan
74 Lihat Isjwara, op. cit ., hlm. 139.
75 'Lihat ibid ., hlm. 138.
76 Lihat ibid ., hlm. 140.
77 Naskah  Piagam  Madinah  dimaksud  ialah  yang  didokumentasikan  dalam  Ibn  Hisyâm, Sîrah al-Nabiy , (t.tp.: Dar al-Fikr, 1981), Juz ke-2, hlm. 119.
bagi  seluruh  masyarakat  yang  meyepakati  aturan  tersebut,  dengan  tidak  melihat etnisitas,  agama,  status  sosial  ataupun  golongan  tertentu,  kecuali  kepada  orang- orang yang berkhianat ( Dhalim ) akan diberi hukuman sesuai dengan kesepakatan dalam  Piagam  Madinah.  maka  dari  sinilah  terbentuknya  konsep  pembangunan wawasan  kebangsaan  dalam  Piagam  Madinah.  hal  ini  penulis  telah mengambarkan  kerangka  kerja  teori  dogma  dan  politik  yang  penulis  gagas  pada gambar 1.
(Gambar 1) Kerangka Kerja Teori  Sistem Dogma dan Politik

## b. Pembangunan Nilai Melalui Teori Motif
Proses  pembangunan  nilai  melalui  teori  motif  dalam  Piagam  Madinah adalah  Dogma yang menjadi nilai-nilai  dalam sistem norma dan sosial sehingga membentuk  sistem  prilaku.  Sosial  (Lingkungan  dan  Masyarakat)  di  Madinah, kemudian  Konstruk  Pemikiran  (Muhammad  SAW),  Idealisme  (Prinsip),  Masa Depan  Masyarakat  (kesatuan  umat),  Tujuan  (satu  titik  tujuan  masyarakat), Pencapaian  (Piagam  Madinah),  maka  dari  situlah    munculnya  Prilaku  yang seirama  dengan  Konstruk  Pemikiran  yang  telah  dibawakan  oleh  Muhammad SAW.  hal  ini  telah  penulis  gambarkan  pada  kerangka  kerja  teori  motif  pada gambar 2.
(Gambar 2) Kerangka Kerja Teori Motif
Maka  dari  sinilah  dapat  mengetahui  Nilai-nilai  yang  menjadi  pijakan masyarakat dalam pembentukan Piagam Madinah menjadi suatu konstitusi dalam masyarakat  Madinah  yang  dibawakan  oleh  Muhammad  SAW  adalah  Nilai Humanism (kemanusiaan), Equality (persamaan) dan Justice (keadilan). Sehingga konstruk  pemikiran  berjalan  seirama  dengan  menghasilkan  prilaku  kesatuan praktek politik dalam masyarakat dan lingkungan yang diharapkan.
c. Pembangunan Nilai Melalui Teori Maqasid Syariah
Menurut Penulis, Relevansi Teori Maqashid Syariah pada proses pembangunan nilai dalam Piagam Madinah adalah :
1. Prinsip memelihara agama
merupakan  salah  satu  prinsip Maqasid  Syariah  yang  mempunyai  relevansi dengan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  yakni  hak  atas  kebebasan  beragama. Prinsip  ini  melandasi  ketentuan  bahwa  setiap  orang  bebas  memeluk  agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu.
2. Prinsip Memelihara Jiwa
Prinsip  memelihara  jiwa    merupakan  salah  satu  prinsip Maqasid  Syariah  yang berhubungan  dengan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  yakni  hak  untuk  hidup. Prinsip  ini  melandasi  ketentuan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup, mempertahankan  hidup  dan  meningkatkan  taraf  kehidupannya;  bahwa  setiap orang  berhak  hidup  tenteram,  aman,  damai,  bahagia,  sejahtera,  baik  lahiriah
maupun  batiniah;  dan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  rasa  aman  dan  tenteram serta berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan.
3. Prinsip Memelihara Akal
Prinsip  Memelihara  Akal merupakan  salah  satu  prinsip Maqasid  Syariah  yang berkait  erat  dengan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Prinsip  ini  melandasi ketentuan  bahwa  setiap  orang  berhak  memperoleh  pendidikan.  Prinsip  ini melandasi  ketentuan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  mengembangkan  dan memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni,  dan  budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia;  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh informasi  yang  diperlukan  untuk  mengembangkan  diri  pribadi  dan  lingkungan sosialnya.  Prinsip  ini  juga  melandasi  ketentuan  bahwa  setiap  orang  bebas  untuk memilih  dan  mempunyai  keyakinan  politiknya;  bahwa  setiap  orang  bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyerbarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan.
4. Prinsip Memelihara Keturunan
Prinsip  memelihara  keturunan merupakan  salah  satu  prinsip Maqasid  Syariah yang  relevan  dengan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Prinsip  ini  melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah;  bahwa  setiap  orang  berhak  atas perlindungan keluarganya dan kehormatannya.
5. Memelihara Harta
Prinsip  memelihara  harta   merupakan  salah  satu  prinsip Maqasid  Syariah yang terkait  dengan  perlindungan  juga  terkait  dalam  perlindungan  yang  menyangkut hak  asasi  manusia.  Prinsip  ini  melandasi  ketentuan  bahwa  setiap  orang  berhak mempunyai  milik,  baik  secara  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak  melanggar  hukum;  bahwa  tidak  seorangpun  boleh  dirampas  miliknya dengan  sewenang-wenang  dan  secara  melawan  hukum;  dan   bahwa  setiap  orang berhak atas perlindungan hak miliknya.
(Gambar 3) Kerangka Kerja Teori Maqasid Syariah
Gambar  diatas  tersebut  mengilustrasikan  bahwa  dalam  pembahasan  teori maqasid syariah mempunyai tiga sifat yaitu pertama, sifat Daruriat (keniscayaan), kedua, sifat Hajiat (kebutuhan), ketiga sifat Tahsiniyat (kelengkapan). Dalam hal ini  kebutuhan  yang  bersifat  Daruriat  itu  mutlak  harus  dilakukan  dalam menentukan  tindakan,  sedangkan  kebutuhan  yang  bersifat  Hajiat  itu  menjadi pelengkap serta kebutuhan Tahsiniyat menjadi  perisai untuk memperindah.
Dalam  proses  pembangunan  nilai  pada  Piagam  Madinah  menurut  penulis sejalan  dengan  teori  maqasid  syariah  yang  berkaitan  dengan  sifat  Daruriat (keniscayaan) dengan mengedepankan terhadap perlindungan mutlak kepada lima hal yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan  terhadap jiwa, perlindungan terhadap harta, perlindungan terhadap akal, dan perlindungan terhadap keturunan, sebagaimana penulis telah jelaskan diatas.

## C. KESIMPULAN
Penelitian  mengenai  Dogma  dan  Politik  dalam  Piagam  Madinah,  menyimpulkan beberapa hal :
1. Perbedaan  agama,  suku,  golongan,  etnisitas  dan  status  sosial  terlebur  dalam konsep Human  Equality (persamaan  hak  kemanusiaan)  yang  dibawakan  oleh Muhammad  SAW  dalam  suatu  kesatuan  yang  disebut Ummah (umat)  dengan prinsip   perlindungan terhadap agama (hifzuddin) , perlindungan terhadap jiwa
(hifzun-nafsi) , perlindungan terhadap harta (hifzulmali) , perlindungan terhadap akal (hifzul-aqli) , perlindungan terhadap keturunan (hifzun-nasli) .
2. Nilai-nilai  yang  menjadi  pijakan  masyarakat  dalam  pembentukan  Piagam Madinah menjadi suatu konstitusi dalam masyarakat Madinah yang dibawakan oleh  Muhammad  SAW  adalah  Nilai Humanism (kemanusiaan), Equality (persamaan) dan Justice (keadilan).
3. Masyarakat Madinah sebelum adanya Piagam Madinah merupakan masyarakat yang  heterogen  dengan  perbedaan  agama,  suku,  golongan,  dan  status  sosial yang dilanda kekacauan sosial politik dengan perselisihan, perang saudara atau perang  antar  suku  menjadi  pemandangan  yang  biasa  dalam  masayarakat Madinah. oleh karena itu Muhammad SAW membangun wawasan kebangsaan dalam Piagam Madinah  dengan konsep kesatuan Ummah , dimana masyarakat mempunyai  kepercayaan  ketuhanan,  dan  membangun  persamaan  berpolitik akan  kebersamaan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  disebut Ummah dalam Piagam Madinah.

## DAFTAR PUSTAKA
A. H. Maslow, "A Theory of Human Motivation," Phsychologicol Review , No. 50 .1943.
Abu Faris, Muhammad 'Abd Qadir. Al-Nizam al-Siyasiy fil-Islam, terj. Musthalah Maufur, Sistem Politik Islam. Jakarta: Robbani Press, 2000.
Ahmad, Barakat. Muhammad and the Jews. New Delhi: Vikas Publishing House PVT LTD, 1979.
al-Din  al-Rayis,  Muhammad  Dhiya'. al-Nazhariyyat  al-Siyasat  al-islamiyyatt , Maktabat al-Anjlu, Mesir, 1957
al-Din al-Tufi, Najm. al-Tayin fi Syarh al-Arba'in . Beirut: al-Rayyan, 1419 H. Ali Engineer, Asghar. Islam dan Pembebasan. Yogyakarta: LKiS, 1993. al-Jauziyyah,  Ibn  Qayyim. Zad  al-Ma  ad  fi  Hadyi  Khair  al-  'lbad. Kairo: Maktabah al-Qayyimah, 1989.
al-Juwaini,  Abdul-Malik. Ghiyas  al-Umam  fi  Iltiyas  al-Zulam .  ed.  'Abdul  'Azim al-Dib. Qatar: Wazarah al-Syu'un al-Diniyyah, 1400 H.
al-Maliki  ibn  al-'Arabi,  Abu  Bakr. Al-Mahsul  fi  Usul  al-Fiqh ,  ed.  Husayn  'Ali Alyadri dan Sa'id Fuda, edisi ke-I. 'Amman: Dar al-Bayariq, 1999.
al-Qaradawi, Yusuf. Kayfa Nata'amal Ma'a at-Qur'an al-'Azim? edisi ke-I. Kairo: Dar al-Syuruq, 1999.
al-Salih,  Subhi. 'Ulum  al-Hadls  wa  Mustalahuh. Beirut:  Dar  al-Tlm  lil- Malayin, cet. 9, 1977.
al-Tahir  ibn  Ashur,  Mohammad.  Ibn  Asyur, Treatise  on  Moqasid  al-Syari'ah , terjemahan  Muhammad  el-Tahir  el-Mesawi.  London,  Washington: International Institute of Islamic Thought (HIT), 2006.
Al-Tahir  ibn  Asyur,  Muhammad .  Usul  al-Nizam  aNjtimal  fi  al-Islam, ed.
Muhammad el-Tahir el-MeSaw.i 'Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.
Amin, Ahmad. Fajr al-Islam. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1979.
Auda,  Jasser. Membumikan  Maqasid  Syariah  Melalui  Hukum  Islam .  Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
Azhari, M. Tahir. Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Babcock,  Philip.  Gove, et.  al .,  (eds), Webster's  Third  New  International Dictionary  of  the  English  Language ,  G  &  G  Merriam  Company, Massachusets, 1961.
Bashori, H. M. As’ad. SejarahKebudayaan Islam. Surabaya: Prima Media, 2008.
Behn,  Wolfgang. Muhammad  and  The  Jewes  of  Medina, terjemahan  dari Mohamed en de Joden te Medina, oleh  Arent Jan Wensinck. Berlin: Klaus Schwarz Verlag-Freiburg Im Breisgou, 1975.
Budiardjo,    Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 1991.
Bulac,  Ali.  "Piagam  Madinah,"  dalam  Charles  Kurzman  (ed.), Liberal  Islam:  A Sourcebook.terj. Bahrul  Ulum  dan  Heri  Junaidi, Wacana  Islam  Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global. Jakarta: Paramadina, 2001.
Burkle, Howard R.  “ Theocracy ", dalam The World Book Encyclopaedia , Vol. 9,
World Book, Inc., London, 1986.
Chilcote,  Ronald  H. Teori  Perbandingan  Politik:  Penelusuran  Paradigma, alih bahasa Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
D. Wallace, Dewey. 'Theocracy", dalam Mircea Eliade, (ed.), The Encyclopaedia of Religion , Vol. 14, MacMillan Company, New York, 1987.
E.  Apter,  David .  The  Politics  of  Modernization. Chicago:  The  University  of Chicago Press, 1969.
Esposito (ed)., Jhon L. Ensiklopedi Dunia Islam Modern. Bandung: Mizan, 2001. Fowler  H.  W.  and  F.G.  Fowler. The  Concise  Oxford  Dictionary  of  Current English , Oxford at The Clarendon Press, London, 1952.
Gibb,  H.A.R. Muhammadanism  An  Historical  Survey ,  Oxford  University  Press, London, 1949.
Hamidullah,  M. The  First  Written-Constitution  in  the  World. India:  Hyderabad Deccan, 1983.
Harun, Tahzlb 'Abd  al-Salam. Sirah  ibn  Hisyam. Beirut:  Dar  al-Buhus  al- 'Ilmiyyah, 1979.
Hasan, Hasan Ibrahim. Tarikh al-Islam. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1979.
Hilmi,  Mahmud. Nizam  al-Hukm  al-Islamiy  Muqaranan  bin-Nuzum  al-Mu'sirah.
Kairo: Dar al-Huda, cet. 4, 1978.
Husain Haikal, Muhammad. Hayatu Muhammad. Kairo: Dar Ma'arif, cet. 14, t.t.
Husein  Nasution, Amin  dan M.  Iqbal. Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2010.
Ibn Hisyam, Muhammad. Sirah al-Nabiy. Kairo: Dar al-Sahabah lit-Turas, 1995.
Ibn  Ishaq,  Muhammad. Al-Sirah  al-Nabawiyyah. Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Tlmiyyah, 2004.
Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
Ismatullah,  Deddy  dan  Asep  A.  Sahid  Gatara, Ilmu  Negara  dalam  Multi Perspektif; Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama. Bandung: Pustaka Setia, cet. 2, 2007.
Isywara, F. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Bina Cipta, cet. 7, 1980.
Jalal  Syaraf,  Muhammad  dan'Ali'Abd  al-Mu'thi  Muhammad, al-Fikr  al-Siyasi  fi'
al-Islam , Dar al-Jami' al-Mishriyyat, Iskandariyyat, 1978.
Jamal al-DIn Muhammad bin Mukram ibn Manzur, Abu al-Fadl. Lisan al-'Arab.
Beirut: Dar al-Sadir, 1992.
Jugaym,  Nu'man. Truq  at-Kasyf  an  Maqasid  al-Syari'ah (International Islamic University, Malaysia. Dipublikasikan oleh Dar al-Nafa'is, 2002.
K. Hitti, Philip. History ofArabs. London: Macmillan, cet. 10, 1990.
Koenjaraningrat, Metode  Penelitian  Bidang  Masyarakat. Jakarta:    Gramedia, 1989.
Lambton, Ann K.S. State and Government in Medieval Islam ,  Oxford University Press, London, 1981.
Lings, Martin. Muhammad. Jakarta: Serambi, 2007.
Madjid, Nucholish. Islam Agama Peradaban; Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina, cet. 3,2008.
Madjid,  Nurcholish .  Islam  Agama  Peradaban;  Membangun  Makna  dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina, cet. 3, 2008. Madjid, Nurcholish.  "Cita-Cita Politik Kita" dalam Basco Carvallo dan Dasrizal, (eds.), Aspirasi Umat Islam Indonesia, Leppenas, Jakarta, 1983.
Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Peneitian  Kualitatif, cet.  ke-31.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
Mudzhar,  M.  Atho’. Membaca  Gelombang  Jihad:  antara  Tradisi  dan Liberalisasi. Yogyakarta: Titihan Ilahi Press. 1998.
Muhammad  ibn  Isma'Il  ibn  Ibrahim  ibn  al-Mugirah  ibn  Bardazbah  al-Bukharl, Abu Abdullah. Sahih al-Bukharl. Kairo: Dar al-Hadls, 2004.
Nasution, Harun. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: UI Press, cet. 5, 1985.
Noer, Deliar. Pemikiran Politik di Barat . Rajawali, Jakarta, 1982
Pohan,  Rahmd  Asril. Toleransi  Inklusif  :  Menapak  Jejak  Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah . Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik , PT Eresco, Bandung- Jakarta, 1981.
Pulungan,  J.  Suyuti. Prinsip-prinsip  Pemerintahan  dalam  Piagam  Madinah ditinjau dari pandangan al-Qur’an . Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.
Rahman, FazIur . "The Islamic Concept of State", dalam John J. Donohue and L. Esposito, (eds.), Islam inTransition, Muslim Perspective, Oxford University Press, New York, 1982.
Rasjidi,  M. Koreksi  Terhadap  Drs.  Nurcholish  Madjid  Teniang  Sekularisme , Bulan Bintang, Jakarta, 1972.
Ratna,  Nyoman  Kutha. Teori, Metode,  dan  Teknik  Penelitian  Sastra ,  cet.  Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006.
Rosid,  Muhammad. Strategi  Komunikasi  Politik  dalam  Pilkada  (Studi  Kasus Kemenangan  Pasangan  Kandidat    Ratu  Atut  dan  Rano  Karno. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
Sarankos, Satrios. Sosial Research. Melborn: Mac Milan Education Australia Pty Ltd, 1993.
Smylie,  James  H.    “Theocracy”  dalam The  Encyclopaedia  Americana ,  Vol.  26, Grolier Incorporated, Denburg, Connecticut USA, 1985.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali, 1982.
Sudrajat, Budi. Sejarah Kebudayaan Islam. Jakarta: Yudhistira, 2007.
Sukardja,  Ahmad. Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  1945:  Kajian Perbandingan  tentang  Dasar  Hidup  Bersama  dalam  Masyarakat  yang Majemuk . Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1995.
Syalabl,  Ahmad. Mausu  'ah  al-Tarlkh  al-Islamiy  wal-Hadarah  al-Islamiyah. Kairo: The Renaissance Bookshop, cet. 8. 1978.
Syihab al-Din al-Qarafi, al-Zakhirah (Beirut: Dar al-'Arab, 1994), vol. 5, hlm.
478
von  Jhering,  Rudolf. Law  as  a  Means  to  an  End  (Der  Zweck  im  Recht), terjemahan  Isaac  Husik,  edisi  ke-2  (New  Jersey  The  Lawbook Exchange (Pada mulanya dipublikasikan pada 1913 oleh Boston Book Co), 2001.
Watt, W. Montgomery. Muhammad at Medina. London: Oxford University Press, 1972.
Watt, W. Montgomery. Muhammad at Medina. London: Oxford University, 1956. Watt,  W.  Montgomery. Muhammad  Prophet  and  Statesman. London:  Oxford University Press, 1969.