This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Non-Proliferasi: Problematika Hukum Penggunaan Tenaga Nuklir pada Kapal Selam
Militer
Billy Mainaldi Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author: billymainaldi@gmail.com
Submission : 31 Oktober 2022 Revision : 01 Januari 2023 Publication : 20 Februari 2023

## Abstract
This  article  proves  that  the  AUKUS  pact  has  violated  the  1968  Non- Proliferation Treaty (NPT). The AUKUS Pact is a cooperation agreement between Australia, Britain and the United States in the development of technology in the defense sector, including the transfer of technology for powered submarines in it. This article uses a normative juridical method with the main source being legal materials containing normative legal rules, and uses statue approch which is Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) and Australia-United Kingdom-United States Partnership  (AUKUS).  In  the  discussion,  it  was  found  that  the  state parties to the AUKUS pact had violated the NPT, this was evidenced by the transfer of technology for powered submarines with the use of high- grade  uranium  in  the  range  of  93-97.3%.  While  the  use  of  uranium above 90% can be categorized as weapons grade. Therefore, the actions of the state parties to the AUKUS pact have violated articles 1 and 2 of the  NPT,  wherein  Nuclear  Weapon  States  (NWS)  and  Non-Nuclear Weapon States (NNWS) are prohibited from transferring or receiving transfers of nuclear weapons technology in any form. For this reason, this article suggests adding an additional sanction clause to the NPT as well as a revision to Article 10 of the NPT. the addition of sanctions and the revision of article 10 are needed to strengthen the joint commitment of  the  NPT  countries  in  carrying  out  the  proliferation  of  nuclear weapons.

## Keywords: AUKUS; non-proliferation; nuclear weapon

## Abstrak
Artikel ini membuktikan bahwa pakta AUKUS telah melanggar Non- Proliferation Treaty 1968 (NPT). Pakta AUKUS merupakan perjanjian kerjasama  antara  Australia,  Inggris,  dan  Amerika  Serikat  dalam pengembangan  teknologi  dalam  bidang  pertahanan,  termasuk didalamnya transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir.  Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber utama adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat hukum  normatif,  serta  menggunakan  pendekatan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  (statuta  approch),  yang  mana didalam  penelitian  ini  penulis  akan  mengkaji  Treaty  on  the  Non- Proliferation  of  Nuclear  Weapons  (NPT)  dan  Australia-United Kingdom-United  States  Partnership  (AUKUS).  Dalam  pembahasan, ditemukan  bahwa  negara  pihak  pakta  AUKUS  telah  melakukan pelanggaran  terhadap  NPT,  hal  ini  dibuktikan  adanya  transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir dengan penggunaan uranium tingkat  tinggi  pada  kisaran  93-97,3  %.  Sedangkan  penggunaan uranium diatas 90% dapat dikategorikan tingkat senjata. Oleh karena itu, tindakan negara pihak pakta AUKUS telah melanggar pasal 1 dan 2  NPT,  dimana  Nuclear  Weapon  States  (NWS)  dan  Non-Nuclear Weapon States (NNWS) dilarang untuk melakukan transfer maupun menerima  transfer  teknologi  senjata  nuklir  dalam  bentuk  apapun. Untuk  itu,  artikel  ini  menyarakan  untuk  memberikan  penambahan klausul  sanksi  pada  NPT  serta  revisi  terhadap  pasal  10  NPT. penambahan  sanksi  dan  revisi  pasal  10  diperlukan  untuk memperkuat  komitmen  bersama  negara-negera  pihak  NPT  dalam melakukan proliferasi senjata nuklir.
Kata Kunci: AUKUS; non-proliferasi; senjata nuklir

## A. Pendahuluan
Teknologi  nuklir  merupakan  penemuan  abad  modern yang  masih  banyak  menjadi  fokus  diskusi  berbagai  pihak. Karena  teknologi  ini  bagai  pisau  bermata  dua,  maka penggunaan teknologi nuklir sebagai salah satu senjata militer dibatasi dengan menggunakan instrumen hukum
internasional. Pengaturan tentang nuklir, diatur dalam Treaty
on  the  Non-Proliferation  of  Nuclear  Weapons  (selanjutnya disebut NPT). NPT merupakan perjanjian internasional yang melarang  transfer  senjata  nuklir  dari  negara  yang memproduksi  senjata  nuklir  ke  negara  yang  tidak  boleh memiliki senjata nuklir. 1
NPT  memiliki  3  poin  utama  yang  hendak  dicapai  yaitu, perlucutan senjata nuklir, non-proliferasi, serta penggunaan bahan nuklir dengan maksud damai. Membagi negara peserta menjadi 2 kelompok, yaitu nuclear weapon states (selanjutnya disebut  NWS)  dan  non-nuclear  weapon  states  (selanjutnya disebut  NNWS).  NWS  didefinisikan  sebagai  negara  yang memproduksi  dan  meledakan  senjata  nuklir  atau  alat  ledak nuklir lainnya sebelum tanggal 1 Januari 1967. 2 Negara yang termasuk kategori NWS ialah Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. 3
Akan tetapi, terdapat negara Australia yang bukan bagian dari  NWS,  diberikan  akses  untuk  mempelajari  dan  transfer teknologi  nuklir  berdasarkan  pada  sebuah  perjanjian
Australia–United Kingdom–United States Partnership
(selanjutnya  disebut  Pakta  AUKUS).  Kerja  sama  ini
1 Bryan  Garner.  Black's  Law  Dictionary  Deluxe  8th  Edition.  St. Paul: Thompson Reuters, 2004. hal. 4683.
2 Paul  K.Kerr,  dkk.  Non-Proliferation  Treaty  (NPT)  Review Conference:  Key  Issues  and  Implications.  Congresional  Research Service, 2010. hal. 1
3 NTI. NPT  -  The  Nuclear  Threat  Initiative .  Diakses  dari https://www.nti.org/education-center/treaties-  and-regimes/treaty-on-the- non-proliferation-of-nuclear-weapons/, diakses pada 10 Juni 2022.
menggabungkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia untuk berbagi  pengetahuan  teknologi  pertahanan  canggih  dan melengkapi  militer  Australia  dengan  kapal  selam  bertenaga nuklir. 4
Perjanjian trilateral ini diumumkan pada 15 September 2021  oleh  Presiden  Amerika  serikat,  PM  Australia,  dan  PM Inggris.    Selain  itu,  Pakta  AUKUS  ini  diikuti  dengan pengembangan  kecerdasan  buatan,  siber,  sistem  bawah  air, dan  pengembangan  kemampuan  serangan  jarak  jauh  yang dilaksanakan  selama  18  bulan. 5 Oleh  sebab  itu,  keberadaan Pakta  AUKUS  membuat  negara  Australia  menjadi  negara bukan kategori NWS yang mempunyai teknologi nuklir untuk keperluan militer.
Keberadaan Pakta AUKUS membuat wilayah Indo-Pasifik akan  mengalami  security  dilemma 6 dalam  aspek  kekuatan militer.  Selain  itu,  negara-negara  ASEAN  memandang  Pakta AUKUS memprovokasi kekuatan lain di kawasan Asia-Pasifik dan  berpotensi  melanggar  prinsip  menjaga  ASEAN  sebagai
4 Manqing  Cheng.  AUKUS:  The  Changing  Dynamic  and  Its Regional Implications. European Journal of Development Studies, Vol 2 No. 1, 2022. hal. 1
5 Tawakal  Akmal.  Dinamika  Keamanan  Indo-Pasifik  Dan  Uni Eropa Terkait Aliansi AUKUS. Global Insight Journal, Vol. 7, No. 1, 2022. hal. 20.
6 Konsep  security  dilemma  dapat  diartikan  sebagai  sebuah fenomena  aksi  dan  reaksi  antara  beberapa  negara  yang  mana tindakan sebuah negara tersebut untuk meningkatkan keamanannya akan berimbas atau dianggap melemahkan keamanan negara lainnya.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
zone  of  peace,  Freedom  and  Neutrality  (ZOPFAN). 7 Bahkan negara  Cina  memandang  AUKUS  akan  merusak  perdamaian dan  stabilitas  regional,  serta  membahayakan  upaya  untuk menghentikan proliferasi senjata nuklir. 8
Pakta  AUKUS  dianggap  sebagai  perjanjian  yang  tidak sejalan  dengan  prinsip    non-proliferasi  nuklir  dalam  NPT. 9
Pada  pasal  1  NPT  dijelaskan  bahwa  “negara  pihak  yang memiliki  senjata  nuklir  berjanji  untuk  tidak  mentransfer senjata  nuklir  atau  alat  peledak  nuklir  lainnya  kepada penerima mana pun”. Selain itu, dalam pasal 2 NPT dijelaskan bahwa “setiap negara pihak yang tidak memiliki senjata nuklir dalam  perjanjian  berjanji  untuk  tidak  menerima  transfer senjata nuklir atau alat peledak nuklir apa pun dari pihak yang mentransfer apa pun”.
Menurut  pendapat  PM  Inggris,  Boris  Johnson,  pakta  ini akan  membuat  dunia  menjadi  lebih  aman. 10 Akan  tetapi, berdasarkan pada pasal 1 dan 2 NPT, terdapat permasalahan hukum yang serius pada pakta AUKUS karena terdapat prinsip non-proliferasi  yang  dilanggar.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini
7 Tawakal Akmal. Op.Cit. hal 24
8 Delanova Mariane. Dampak Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik. Jurnal Dinamika Global. Vol 6, No. 2. 2021. hal. 260.
9 Shazia  Anwer  Cheema.  AUKUS:  Analysis  of  its  Claimed Objectives in Asia-Pacific. CISS Insight. Volume IX, No. 2. 2021. Hal. 86.
10 Hanoi Times. Vietnam spells out stance on AUKUS. Diakses dari https://hanoitimes.vn/vietnam-spells-out-stance-on-aukus- 318802.html , diakses pada 13 Juni 2022.
akan  membuktikan  apakah  pakta  AUKUS  ini  sudah  sejalan dengan prinsip non proliferasi pada NPT atau tidak.
Metode penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini  adalah  yuridis-normatif,  yakni  penelitian  hukum  yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang mana lebih berfokus pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum  yang  sifatnya  sekunder. 11 Dengan  menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta
approch),  yang  mana  didalam  penelitian  ini  penulis  akan mengkaji Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(NPT) dan Australia-United Kingdom-United States
Partnership (AUKUS).

## B. Pembahasan
Eksistensi  AUSKUS  ditinjau  dari  Treaty  on  the  Non-

## Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)
Perjanjian internasional merupakan sebuah instrumen hukum  internasional  yang  banyak  digunakan  untuk membawa  kepentingan  negara-negara.  Banyak  aspek  yang menggunakan  perjanjian  internasional  sebagai  instrumen hukum  supaya  jelas  dasar  atau  legitimasi  bagi  pihak-pihak untuk  melakukan  tindakannya.  Termasuk  pula  penggunaan nuklir  baik  untuk  tujuan  damai  ataupun  digunakan  untuk
11 Bachtiar. Modul  Penelitian  Hukum. Tanggerang  Selatan: Unpam Press, 2018. Hal. 57.
kepentingan  militer.  Akan  tetapi,  penggunaan  nuklir  untuk kepentingan  militer  sangat  dibatasi  karena  dianggap  sangat membahayakan,  dan  mengganggu  stabilitas  dunia.  Sehingga munculah  konsep denuklirisasi 12 yang  tercantum  maknanya dalam prinsip non-proliferasi. Prinsip ini tertuang dalam NPT yang mulai diberlakukan pada tahun 1970. 13
Tepat  sebelum  ada  instrumen  hukum  yang  mengatur penggunaan  teknologi  nuklir,  banyak  negara  di  dunia  yang tertarik bahkan telah mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan nasional mereka.  Terdapat sekitar  40%  negara yang mempunyai kemampuan ekonomi dan teknologi untuk memproduksi senjata nuklir memilih kebijakan
pengembangan  nuklir  dalam  rangka  pertahanan  nasional. 14
Namun,  Setelah  adanya  prinsip  non-proliferasi,  penurunan jumlah aktor nuklir terjadi secara signifikan, meskipun dalam perkembangan akhir-akhir ini telah muncul aktor baru dalam pengelolaan  teknologi  nuklir  untuk  kepentingan  militer.
Aktor-aktor tersebut meliputi negara-negara yang mengembangkan nuklir baik secara terang-terangan maupun
12 Denuklirisasi  ialah  penghapusan  penggunaan  senjata nuklir.
13 I Gede Wahyu Wicaksana, Efektifitas Rezim Non-proliferasi Nuklir Global: Teorisasi dan Implementasi. Jurnal Transformasi Global, Vol. 1 No. 2. 2014. Hal. 171.
14 Ibid.
diam-diam  seperti  Irak,  India,  Pakistan,  Israel  dan  Korea Utara. 15
Penegasan  mengenai  non-proliferasi  dapat  ditemukan pada pasal 1 NPT dijelaskan bahwa:
Each nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not  to  transfer  to  any  recipient  whatsoever  nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such  weapons  or  explosive  devices  directly,  or  indirectly; and not in any way to assist, encourage, or induce any non- nuclear-weapon  State  to  manufacture  or  otherwise acquire  nuclear  weapons  or  other  nuclear  explosive devices, or control over such weapons or explosive devices.
Dalam  pasal  1  NPT,  telah  dijelaskan  jika  NWS  dilarang untuk  melakukan  transfer  senjata  nuklir  atau  alat  peledak nuklir  lainnya  kepada  negara  penerima  manapun.  Serta dilarang  untuk  membantu,  mendorong,  atau  membujuk negara  yang  tidak  memiliki  senjata  nuklir  untuk memproduksi atau memperoleh senjata nuklir atau peledak nuklir lainnya. Klausul undertakes not to transfer sangat jelas telah  memberikan  keterangan  untuk  tidak  melakukan transfer teknologi ini dalam bentuk apapun.
Selain itu, dalam pasal 2 NPT dijelaskan bahwa:
Each  non-nuclear-weapon  State  Party  to  the  Treaty undertakes  not  to  receive  the  transfer  from  any transferor  whatsoever  of  nuclear  weapons  or  other
15 Tsutomu  Kono. The  Security  Council’s  role  in  addressing WMD  issues:  Assessment  and  outlook,  in  Arms  control  after  Iraq: Normative  and  operational  challenges.  Tokyo:  United  Nations University Press, 2016. Hal. 104.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
nuclear  explosive  devices  or  of  control  over  such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or  other  nuclear  explosive  devices;  and  not  to  seek  or receive  any  assistance  in  the  manufacture  of  nuclear weapons  or  other  nuclear  explosive  devices.
Dalam pasal tersebut, terdapat klausul Each non-nuclear- weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer  from  any  transferor  yang  dengan  jelas  melarang NNWS  untuk  menerima  segala  bentuk  transfer  teknologi senjata  nuklir.  Pasal  1  dan  2  NPT  menjadi  landasan  utama setiap  negara  pihak  untuk  berusaha  melaksanakan  prinsip non-proliferasi senjata nuklir.
Namun,  pakta  AUKUS  menjadi  landasan  bagi  negara Amerika  Serikat,  Inggirs,  dan  Australia  dalam  menjalin kerjasama  pengembangan  teknologi,  termasuk  didalamnya juga  terdapat  klausul  transfer  teknologi  kapal  selam bertenaga nuklir. Pembuatan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia membuat transfer teknologi ini merupakan langkah yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  dari  negara-negara bersenjata  nuklir  ke  negara-negara  non-bersenjata  nuklir. 16
Terdapat  perbedaan  antara  senjata  nuklir  dan  kapal  selam bertenaga  nuklir,  asal  usul  senjata  nuklir  yaitu,  dibuat  dari bahan  dasar  uranium  dan  plutonium  yang  dapat
16 Audry  Anjani  Danindra  Novita.  AUKUS  Alliance:  United States Strategic Interest in Indo-Pacific. Jurnal Diplomasi Pertahanan. Volume 8, Nomor 1. 2022. Hal. 5.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
menghasilkan  reaksi  nuklir. 17 Sedangkan  kapal  selam bertenaga  nuklir  maksudnya  ialah,  kapal  selam  tersebut digerakkan  karena  adanya  penggunaan  teknologi  nuklir dalam pengoperasiannya.
Kapal  selam  yang  menggunakan  tenaga  nuklir  belum tentu  merupakan  kapal  selam  yang  memiliki  senjata  nuklir. Akan  tetapi  sudah  pasti  bila  kapal  selam  tersebut  memiliki reaktor  nuklir  didalamnya,  yang  mana  reaktor  ini menghasilkan  energi  dengan  cara  membelah  atom  untuk menghasilkan  panas,  yang  kemudian  menghasilkan  uap sehingga  dapat  menggerakan  turbin  yang  menghasilkan listrik sebagai tenaga penggerak. 18
Berdasarkan  pada  pasal  1  dan  2  NPT,  pakta  AUKUS memiliki  bentuk  pelanggaran  terhadap  prinsip  non- proliferasi  yang  terdapat dalam pasal tersebut.  Pelanggaran tersebut dapat terlihat dari adanya klausul transfer teknologi kapal  selam  bertenaga  nuklir.  Teknologi  ini  dianggap berbahaya  karena  menggunakan  uranium  tingkat  tinggi (highly-enriched  uranium 19 atau  HEU)  pada  kisaran  93-97,3
17 Paulino  Saldanha.  Keefektifan  Konvensi  NPT  Alam Menangani  Negara  Pengguna  Senjata  Nuklir.  Islamic  World  and Politics. Vol. 1 No. 1. 2017. Hal. 129.
18 The  Guardian. What  are  nuclear-powered  submarines, anyway? A guide to  Australia’s looming military addition. Diakses  dari https://www.theguardian.com/australia-news/2021/sep/16/what-are- nuclear-powered-submarines-anyway-a-guide-to-australias-looming- military-addition , diakses pada 1 Januari 2023. 19 Highly  enriched  uranium (HEU)  adalah  uranium  yang memiliki  konsentrasi 235 U  atau 233 U  lebih  dari  20%.  Fisi  uranium
persen,  dan  kadar  uranium  diatas  90  persen  dianggap memiliki  kriteria  “tingkat  senjata”  dengan  implikasi  yang dianggap berbahaya. 20
Kadar uranium yang setara dengan senjata nuklir, yaitu lebih  dari  90  persen  membuat  teknologi  ini  dianggap memiliki  kekuatan  daya  ledak  setara  dengan  senjata  nuklir. Oleh  karena  itu,  dari  sudut  pandang  non  proliferasi  nuklir, risiko  akan  diminimalkan  jika  reaktor  nuklir  memiliki  low- enriched  uranium 21 (LEU)  yang  kandungan  uraniumnya kurang dari 10 persen sebagai bahan fisil nuklirnya. 22
Sebagai perbandingan, reaktor kapal selam nuklir Rusia menggunakan uranium yang diperkaya sebesar 20-40 persen,
di senjata  nuklir primer  biasanya  berisi  85%  atau  lebih 235 U  yang dikenal  sebagai  weapon(s)-grade.  Secara  teoretis  untuk desain implosi minimal 20% bisa (disebut weapon(s)-usable) walaupun hal itu  akan  memerlukan  ratusan  kilogram  bahan  lainnya.    Salah  satu contoh  penggunaan  HEU  adalah  Bom  atom  pertama  Little  Boy dijatuhkan  oleh  Amerika  Serikat  di  Hiroshima  pada  tahun  1945, menggunakan 64 kilogram uranium yang diperkaya 80%.
20 Magdi Ragheb. Nuclear Naval Propulsion, in Nuclear Power - Deployment, Operation and Sustainability. London, United Kingdom: IntechOpen, 2011. Hal. 28.
21 Low  enriched  uranium (LEU)  adalah  uranium  yang mempunyai konsentrasi 235 U semakin rendah dari 20%. LEU banyak digunakan dalam pemanfaatan reaktor cairan ringan komersial. Salah satu  contoh  dari  penggunaan  LEU  yang  banyak  ditemukan  adalah reaktor listrik tenaga nuklir. uranium pada pembangkit listrik tenaga nuklir diperkaya 3% sampai 5% 235 U. sedangkan pada LEU segar yang dipakai  di  reaktor  penelitian  kebanyakan  diperkaya  12%  sampai 19,75% 235 U. 22 Eugenio  Pacelli  Lazzarotti  Diniz  Costa,  Brazil’s  Nuclear Submarine:  A  Broader  Approach  to  the  Safeguards  Issue.  Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 60, no. 2. 2017. Hal. 2.
kapal selam nuklir China menggunakan 3-5 persen, dan kapal selam  nuklir  Perancis  7,5  persen.  Sementara  untuk pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri menggunakan bahan bakar yang diperkaya hanya 3-5 persen. 23 Berdasarkan pada perbandingan  tersebut,  kapal  selam  bertenaga  nuklir  milik Australia  yang  didasarkan  pada  pakta  AUKUS  hanyalah sebuah  pengalihan  atau  pemanfaatan  celah  hukum  untuk mencari  legitimasi,  supaya  mereka  dapat  dengan  leluasa menggunakan  nuklir  untuk  kepentingan  militer  tanpa memikirkan dampak dari kepemilikan kapal selam ini.
Berdasarkan pada pasal 4 ayat 1 NPT, dijelaskan bahwa:
Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all theParties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes  without  discrimination  and  in  conformity  with Articles I and II of this Treaty.
Pada  pasal  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa NPT  tidak  menghilangkan  hak  negara  pihak  dalam menggunakan  nuklir    untuk  tujuan  damai.  Akan  tetapi, penggunaan  nuklir  pada  kapal  selam  merupakan  sebuah pemanfaatan  nuklir  yang  salah,  karena  menyalahi  aturan pasal 4 NPT. Militer adalah unsur kombatan sebuah negara, dan dipersiapkan untuk kemungkinan terburuk yaitu perang atau  penggunaan  kekerasan.  Oleh  karena  itu,  pada  kasus pakta AUKUS keberadaan unsur “penggunaan teknologi nuklir
untuk  tujuan  damai”  dalam  pasal  4  NPT  tidak  terpenuhi.
Sehingga  dapat  dikatakan  jika  keberadaan  pakta  AUKUS adalah  sebuah  pelanggaran  dan  dipandang  tidak  sesuai dengan prinsip non proliferasi senjata nuklir.
Mengingat  Amerika  Serikat,  Inggirs,  dan  Australia merupakan  negara  pihak  dari  NPT,  hal  ini  membuktikan bahwa  tidak  adanya  kemauan  bersama  ataupun  kepatuhan negara  tersebut  dalam  menegakkan  prinsip  non-proliferasi. Selain faktor negara pihak yang  dianggap gagal melaksanakan prinsip  non-proliferasi,  faktor  lain  dari  kegagalan  ini  juga disebabkan  oleh  NPT  itu  sendiri.  Mekanisme  NPT  untuk mendeteksi pelanggaran sangat lemah dan harus diperkuat. 24
Di  bawah  pengaturan  saat  ini,  negara  anggota  NPT  akan mempertimbangkan perhitungan terkait ketahuan atau tidak jika  mereka  melakukan  pengembangan  senjata  nuklir. 25
Untuk  itu,  dibutuhkan  peningkatan  pemantauan  dan verifikasi,  jika  prinsip  non-proliferasi  nuklir  ingin mendapatkan  kembali  kemampuannya  untuk  mencegah proliferasi  sebagaimana  sudah  menjadi  tujuan  dari  NPT  itu sendiri.
Dengan  adanya  pakta  AUKUS,  maka  dapat  diambil kesimpulan bahwa ketiga negara yang tercantum dalam pakta
24 Orde  F.  Kittrie  &  Sandra  Day  O'Connor.  Averting Catastrophe:  Why  the  Nuclear  Nonproliferation  Treaty is  Losing  its Deterrence  Capacity  and  How  to  Restore  it.  Michigan  Journal  of International Law. Volume 20, issue 2. 2007. Hal. 415.
25 Ibid.
AUKUS tidak memiliki kepatuhan ataupun kemauan bersama untuk  terus  terikat  dan  menjunjung  tinggi    norma  yang terdapat dalam NPT. Padahal sudah terlihat jelas jika mereka sudah  terikat  dengan  perjanjian  ini  berdasarkan  itikad  baik dan  kehendak  negara  untuk  berkomitmen  melakukan proliferasi  senjata  nuklir.  Berbeda  lagi  dengan  Korea  Utara yang  telah  keluar  dari  NPT  pada tahun  2003,  sehingga  NPT tidak lagi mengikat Korea Utara. 26
Pakta AUKUS  merupakan cara atau metode baru untuk mendapatkan legalitas penggunaan nuklir untuk kepentingan militer. Berbeda dengan kasus Korea Utara yang secara jelas dan  gamblang  melakukan  pengembangan  senjata  nuklir. Berdasarkan pada pasal 6 NPT dijelaskan bahwa:
Each  of  the  Parties  to  the  Treaty  undertakes  to  pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear  disarmament,  and  on  a  treaty  on  general  and complete  disarmament  under  strict  and  effective international control.
berdasarkan  pada  pasal  tersebut,  keberadaan  kapal  selam bertenaga nuklir milik Australia harus dilakukan pelucutuan karena dinilai berbahaya dan mengancam stabilitas wilayah Asia-Pasifik.
Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  jika  pakta  AUKUS tidak  memiliki  eksistensi  jika  ditinjau  dari  NPT.  Hal  ini
26 Dwiky  Chandra  &  Teddy  Nurcahyawan.  Legalitas  dan Tanggung  Jawab  Korea  Utara  atas  uji  Coba  Senjata  Nuklir.  Jurnal Hukum Adigama. Vol. 1 No. 1. 2018. Hal. 9.
dikarenakan  pakta  AUKUS  telah  melanggar  ketentuan  pasal 1,2  dan  4  NPT.    Kapal  selam  milik  Australia  menggunakan kandungan  uranium  diatas  90  persen,  sedangkan  rata-rata penggunaan uranium untuk reaktor nuklir tenaga lisrik hanya sekitar  15-20  persen  saja.  Berdasarkan  pada  pendapat tersebut,  dapat  dikatakan  jika  kapal  selam  ini  memiliki kualifikasi  sebagai  senjata  nuklir.  Selain  itu,  pakta  AUKUS merupakan  bentuk  inkonsistensi  maupun  tidak  kepatuhan negara  Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  Australia  dalam menegakkan prinsip non-proliferasi senjata nuklir.
Mengingat  kembali  pada  pasal  6  NPT,  perlu  dilakukan pelucutan  terhadap  kapal  selam  bertenaga  nuklir  milik Australia.  Hal  ini  didasarkan  pada  pasal  6  NPT  yang mewajibkan negara pihak untuk melakukan pelucutan senjata nuklir  milik  NNWS  yang  dihasilkan  dari  tranfer  teknologi dengan  NWS.  Pelucutan  diperlukan  karena  ini  merupakan sebuah  bentuk  kepatuhan  dan  komitmen  bersama  dalam melaksanakan proliferasi senjata nuklir.
Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap pasal 10 NPT. Dalam  pasal  10  NPT  perlu  dilakukan  perubahan  untuk membuat penarikan diri suatu negara pihak dari NPT menjadi lebih  sulit. 27 Pada  pasal  10  NPT,  terlihat  jika  negara  dapat dengan  mudah  menarik  dirinya  atas  perjanjian  ini  dengan
27 Christopher Vail. The Legality of Nuclear Weapons For Use And Deterrence. Georgetown Journal Of International Law. Vol. 48, No. 3. 2017. Hal. 869.
alasan  kejadian  luar  biasa  yang  mengganggu  stabilitas negaranya.  Dalam  hal  ini,  Dewan  Keamanan  juga  harus memberikan  suaranya  apakah  penarikan  diri  suatu  negara telah sesuai dengan alasan kejadian luar biasa yang menimpa negara  tersebut. 28 Selain  itu,  penarikan  diri  tersebut  harus dilakukan  secara  sementara.  Artinya,  negara  yang  telah menarik dirinya dari NPT harus kembali menjadi pihak NPT lagi  ketika  kejadian  luar  biasa  tersebut  telah  selesai dihadapi. 29
Disisi  lain,  perlu  ditambahkan  pasal  yang  memuat tentang  pemberian  sanksi  terhadap  pelanggar  NPT.  Bentuk sanksi  hukum  internasional  dapat  dibagi  tiga,  yaitu  sanksi diplomatik,  sanksi  ekonomi  dan  sanksi  militer. 30 Sanksi diplomatik  dapat  dilakukan  dengan  cara  melakukan, pemutusan  hubungan  diplomatik,  penurunan  derajat hubungan diplomatik dari Kedutaan Besar menjadi Konsulat, penarikan Duta Besar, ataupun dengan melakukan penugasan charge  d’affairs  untuk  menggantikan  Duta  Besar.  Sanksi ekonomi mencakup embargo perdagangan atau pemboikotan, pembekuan  aset,  pelarangan  transfer  tunai,  pelarangan
28 Lihat  footnote  nomor  209  pada  artikel  Christopher  Vail. Ibid. hal. 870.
29 Ibid. 30 Dani  Budi  Satria,  Putu  Tuni  Cakabawa  Landra  &  I  Made Budi Arsika. Legalitas Pengancaman Dan Penggunaan Senjata Nuklir Oleh Negara Dalam Hukum Internasional. Kertha Negara. Vol. 04, No. 03. 2016. Hal. 4.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
pengiriman teknologi dan travel warning. 31 Sedangkan, sanksi militer  merupakan  sanksi  yang  paling  berat,  yakni  dalam bentuk  intervensi  militer,  misalnya  invasi  atau  agresi militer. 32 Bentuk-bentuk  sanksi  yang  telah  dijelaskan sebelumnya perlu ditegaskan dalam NPT supaya pelaksanaan prinsip non-proliferasi senjata nuklir dapat terlaksana dengan baik.

## Dampak AUKUS terhadap upaya non-proliferasi nuklir
Dalam setiap tindakan hukum maka akan terdapat akibat hukum  yang  akan  mengikutinya.  Begitu  pula  pada  pakta AUKUS yang secara jelas telah memberikan legitimasi kepada Australia  untuk  memperoleh  kapal  selam  bertenaga  nuklir. Pakta AUKUS secara jelas telah melanggar ketentuan pasal 1,2 dan 4 NPT. Hal ini dapat dikatakan bahwa negara pihak pakta AUKUS  yaitu,  Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  Australia  tidak berkomitmen dalam melaksanakan prinsip non-proliferasi.
Komitmen  non-proliferasi  senjata nuklir  telah  dibentuk sejak  tahun  1968,  dengan  ditandainya  pembentukan  NPT. Dalam  perkembangannya,  NPT  dianggap  berhasil  dalam melaksanakan  non-proliferasi  senjata  nuklir.  Dapat dibuktikan  pada  kasus  Pemerintah  Inggris  yang  melakukan pengurangan hulu ledak nuklir sebanyak 120 buah pada pada 2015 dari 160 buah di tahun 2010, dan Hulu Ledak yang siaga
31 Ibid. 32 Ibid.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
sebanyak  40  buah  dari  48  buah  di  tahun  2010. 33 Selain  itu,
NPT juga berhasil dalam membujuk negara bekas Uni Soviet untuk  meninggalkan  program  senjata  nuklir.    NPT,  dinilai berhasil  dalam  mencegah  Argentina  dan  Brazil  dalam mengembangkan senjata nuklir. 34 Berkaca pada kasus-kasus tersebut,  penggunaan  NPT  sebagai  cara  dalam  mencegah penyebaran senjata nuklir dapat dikatakan cara yang efektif dan  berhasil  dalam  melakukan  proliferasi  senjata  nuklir. Artinya, terdapat kemauan bersama negara pihak NPT untuk terus menjaga perdamaian dunia dengan tidak mengembangkan senjata nuklir.
Namun,  pakta  AUKUS  menjadi  ancaman  terhadap program proriferasi senjata nuklir yang telah dipertahankan dan dilaksanakan oleh negara pihak NPT. Perjanjian tersebut mewajibkan  semua  pihak,  termasuk  negara-negara  senjata nuklir, “untuk tidak menyediakan: (a) sumber atau bahan fisi khusus,  atau  (b)  peralatan  atau  bahan  yang  secara  khusus dirancang  atau  disiapkan  untuk  pemrosesan,  penggunaan atau  produksi  bahan  fisi  khusus. 35 Baik  Amerika  Serikat maupun  Inggris  menggunakan  uranium  yang  diperkaya
33 Taufik Rachmat Nugraha. Interpretasi International Court Of Justice (ICJ) Pada Pasal VJ Perjanjian Non-Proliferation Treaty 1968 (NPT). Arena Hukum. Volume 14, Nomor 2. 2021. Hal. 351.
34 I Gede Wahyu Wicaksana. Loc. Cit.
35 Erin  Camia,  Katrina  Meyer,  Mason  W.  Pazhwak,  Amanda Rutherford, Karli Wade, and Matthew Walchuck. Contemporary Practice Of The  United  States  Relating  To  International  Law.  The  American  Journal  of International Law. Volume. 11 Nomor 1. 2022. Hal. 167-168.
tingkat  senjata  untuk  menggerakkan  kapal  selam  nuklir mereka. 36 Berdasarkan  kualifikasi  tersebut,  pakta  AUKUS telah memiliki potensi akan pelanggaran terhadap komitmen proliferasi senjata nuklir.
Non-proliferasi  senjata  nuklir  merupakan  komitmen bersama negara pihak NPT dalam menjaga perdamaian dunia. Komitmen  ini  juga  merupakan  bentuk  kemauan  bersama dalam  mencegah  penyebaran  senjata  nuklir  di  dunia.  Akan tetapi,  komitmen  bersama  non-proliferasi  senjata  nuklir dapat  digoyahkan  oleh  anggota  NPT  sendiri.  Pembentukan pakta  AUKUS  akan membuat  hilangnya  kepercayaan  negara pihak NPT lainnya, dan juga akan berimbas pada kemunculan aktor  baru  dengan  pembentukan  pakta-pakta  lainnya. Tentunya  hal  ini  tidaklah  sejalan  dengan  tujuan  maupun semangat  yang  dibawa  oleh  NPT  dalam  usahanya  untuk mencegah peredaran senjata nuklir di dunia.
Dalam  hukum  internasional,  sebuah  perjanjian  akan mengikat  negara  pihak  yang  telah  bersedia  untuk menandatanganinya. Sehingga keberlakuan rezim hukumnya juga  merupakan  suatu  kehendak  negera  pihak  untuk mencapai ketertiban dunia. Akan tetapi, dalam pasal 10 NPT dijelaskan bahwa:
Each Party shall in exercising its national sovereignty have the  right  to  withdraw  fromthe  Treaty  if  it  decides  that
extraordinary  events,  related  to  the  subject  matter  of thisTreaty,  have  jeopardized  the  supreme  interests  of  its country. It shall give notice of suchwithdrawal to all other Parties  to  the  Treaty  and  to  the  United  Nations  Security Council three months in advance. Such notice shall include a  statement  of  the  extraordinary  events  it  regards  as having jeopardized its supreme interests.
Pada pasal tersebut, negara pihak dapat menarik dirinya dari NPT dengan alasan  kejadian luar biasa yang mengancam keamanan nasional. Menurut penulis, berdasarkan pada pasal 10, negara pihak dengan mudah bisa menarik diri dari NPT akan  menimbulkan multi  tafsir yang sangat  beragam.  Dapat saja  negara  pihak seperti  pada  pakta  AUKUS  dengan segera menarik dirinya dari keanggotaan NPT seperti yang dilakukan Korea Utara yang menjadi negara pihak NPT pada tahun 1985 namun mengundurkan diri pada tahun 2003. 37 Pada dasarnya, komitmen bersama dalam melaksanakan  non-proliferasi  senjata  nuklir  tidak  hanya dilakukan dengan menjadi negara pihak NPT, tapi dapat juga melakukan penegasan lain seperti yang dilakukan oleh negara- negara  di wilayah  regional  Asia Tenggara.  Negara-negara  ini berkomitmen untuk membangun Wilayah Asia Tenggara bebas
37 Dwiky Chandra & Teddy Nurcahyawan. Op.Cit. Hal. 3.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
senjata  nuklir 38 dengan  membentuk  Treaty  on  The  Southeast
Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (Bangkok Treaty) 1995.
Bangkok  Treaty  memiliki  semangat  dan  tujuan  yang selaras  dengan  NPT,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pembukaan atau  preamble 39 perjanjian  tersebut.  Dengan  adanya  pakta AUKUS, maka stabilitas wilayah regional di Asia Tenggara akan terganggu.  Penandatanganan  AUKUS  selain  menimbulkan masalah  keamanan  di  negara-negara  kawasan,  juga berimplikasi  pada  proliferasi  nuklir. 40 Beberapa  kelompok seperti ilmuan atom, The International Atomic Energy Agency (IAEA), dan kelompok anti nuklir lain juga menyebutkan pakta AUKUS  sangat  sensitif  dan  berbahaya.  Ketika  kapal  selam bertenaga  nuklir  mulai  dioperasikan,  hal  ini  akan  membuat Australia  sebagai  NNWS  pertama  yang  mengskploitasi  celah
38 Dapat juga disebut sebagai Southeast Asia Nuclear Weapon- Free  Zone.  hereinafter  referred  to  as  the  “Zone”,  means  the  area comprising the territories of all States in Southeast Asia, namely, Brunei Darussalam,  Cambodia,  Indonesia,  Laos,  Malaysia,  Myanmar, Philippines,  Singapore,  Thailand  and  Vietnam,  and  their  respective continental shelves and Ex-clusive Economic Zones (EEZ);  maksudnya ialah,  wilayah  Asia  Tenggara  meliputi  negara-negara  yang  telah disebutkan, adalah negara yang wilayahnya bebas dari segala macam bentuk  kepemilikan  senjata  nuklir.  Lihat  pasal  1  Treaty  on  The Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (Bangkok Treaty) 1995.
39 Dalam  pembukaan  atau  preamble  Bangkok  Treaty dijelaskan bahwa “Recalling Article VII of the NPT which recognizes the right  of  any  group  of  States to  conclude  regional  treaties in  order  to assure  the  total  absence  of  nuclear  weapons  in  their  respective territories”. Lihat pembukaan atau preamble Bangkok Treaty 1995
40 Shazia Anwer Cheema. Op.Cit. hal. 88.
yang memungkinkan bahan nuklir bergerak melewati sistem inspeksi IAEA. 41
Secara Geografis, letak wilayah Asia Tenggara sangatlah strategis  karena  dikelilingi  oleh  negara  yang  memiliki kemampuan  mengoperasikan  kapal  selam  bertenaga  nuklir, seperti  China,  India  dan  Australia.  Keberadaan  kapal  selam bertenaga  nuklir  akan  membuat  negara  lain  khususnya wilayah  regional  Asia  Tenggara  ikut  berkompetisi  dalam pengembangan  nuklir.  Mengingat  kondisi  pertikaian  di  laut Natuna  Utara  baik  Indonesia,  Malaysia,  Vietnam,  filipina  dan Cina  serta  adanya  pembentukan  aliansi    AUKUS,  membuat wilayah regional Asia Tenggara menjadi terdesak. Oleh karena itu,  memiliki  kapal  selam  dan  kapal  induk  bertenaga  nuklir oleh  negara  di  wilayah  Asia  Tenggara  sudah  menjadi keharusan karena mengancam keamanan wilayahnya. 42
Oleh karena itu, keberadaan pakta AUKUS berimplikasi pada  komitmen  proliferasi  senjata  nuklir  pada  NPT.  hal  ini dikarenakan  tidak  stabilnya  wilayah  indo-pasifik  dan mengundang negara lain untuk mengembangkan nuklir untuk kepentingan  militer  dalam  upaya  melindungi  pertahanan negara  khususnya  negara  di  wilayah  Asia  Tenggara.  Dengan begitu,  komitmen  bersama  negara-negara  pihak  NPT  dalam mencegah  penyebaran  senjata  nuklir  akan  sulit  terlaksana
41 Ibid. 42 Tiwi  Gustria  Ningsih.  Nuclear  Powered  Warship,  Does Indonesia  Need  It?.  Jurnal  Strategi  Pertahanan.  Volume  8  Nomor  1. 2022. Hal. 24.
karena  banyaknya  kepentingan  antar  satu  negara  dengan negara lain.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  pembahasan sebelumnya,  bahwa  pada  pasal  10  NPT  terdapat  ruang bergerak  bebas  bagi  negara  pihak  untuk  menarik  diri  dari bagian NPT. Pasal ini akan menjadi kelemahan, sekaligus celah bagi  negara  pihak  untuk  ikut  melakukan  apa  yang  telah Australia,  Inggris  dan  Amerika  Serikat  lakukan  dalam membentuk aliansi serta transfer teknologi  nuklir ke negara lain.  Untuk  itu,  diperlukan  pembenahan  terhadap  regulasi penarikan  diri  negara  pihak  dari  keanggotaan  NPT.  Hal  ini diperlukan  untuk  membuat  komitmen  bersama  dalam menekan  penyebaran  senjata  nuklir  dapat  dilaksanakan dengan baik.

## C. Penutup
Dalam  pembahasan  yang  telah  disampaikan,  dapat disimpulkan  bahwa  pakta  AUKUS  merupakan  sebuah perjanjian  kerjasama  antara  Australia,  Inggris,  dan  Amerika Serikat untuk memperkuat pertahanan dan transfer teknologi termasuk kapal selam bertenaga militer. Namun, kapal selam ini telah terbukti melanggar ketentuan non-proliferasi senjata nuklir  yang  diatur  dalam  NPT.  Kapal  selam  tersebut menggunakan uranium tingkat tinggi berkisar 93-97,3 persen, sedangkan  uranium  diatas  90  persen  merupakan  kriteria tingkat  senjata.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  pakta  AUKUS
telah melanggar pasal 1, 2 dan 4 NPT, dimana baik NWS tidak boleh  melakukan  transfer  teknologi  senjata  nuklir  dalam bentuk  apapun,  dan  NNWS  tidak  boleh  menerima  segala bentuk  transfer  teknologi  senjata  nuklir,  serta  penggunaan teknologi nuklir hanya ditujukan untuk tujuan damai bukan kepentingan  militer.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  pelucutan terhadap kapal selam milik Australia berdasarkan pada pasal 6 NPT, dan penambahan pasal tentang pemberian sanksi bagi negara  pihak  yang  telah  melanggar  ketentuan  dalam  NPT. disisi lain, juga perlu dilakukan revisi terhadap pasal 10 NPT, karena pada pasal ini terdapat ruang atau celah bagi negara pihak untuk keluar dari bagian NPT dengan mudah.

## Referensi
Akmal, Tawakal. Dinamika Keamanan Indo-Pasifik Dan Uni Eropa  Terkait  Aliansi  AUKUS.  Global  Insight  Journal, Vol. 7, No. 1, 2022.
Bachtiar.  Modul  Penelitian  Hukum.  Tanggerang  Selatan:
Unpam Press, 2018.
Camia,  Erin.  et.  al.  Contemporary  Practice  Of  The  United States  Relating  To  International  Law.  The  American Journal  of  International  Law.  Volume.  11  Nomor  1.
2022.
Chandra,  Dwiky  &  Teddy  Nurcahyawan.  Legalitas  dan Tanggung  Jawab  Korea  Utara  atas  uji  Coba  Senjata Nuklir. Jurnal Hukum Adigama. Vol. 1 No. 1. 2018.
Cheema,  Shazia  Anwer.  AUKUS:  Analysis  of  its  Claimed Objectives in Asia-Pacific. CISS Insight. Volume IX, No.
2. 2021.
Cheng,  Manqing.  AUKUS:  The  Changing  Dynamic  and  Its Regional Implications. European Journal of
Development Studies, Vol 2 No. 1, 2022.
Costa,  Eugenio  Pacelli  Lazzarotti  Diniz.  Brazil’s  Nuclear Submarine:  A  Broader  Approach  to  the  Safeguards Issue.  Revista  Brasileira  de  Política  Internacional,  vol.
60, no. 2, e005, 2017
Garner, Bryan. Black's Law Dictionary Deluxe 8th Edition. St. Paul: Thompson Reuters, 2004.
Guardian.  What  are  nuclear-powered  submarines,  anyway?  A guide to Australia’s looming military addition. Diakses dari https://www.theguardian.com/australia news/2021/sep/16/what-are-nuclear-powered- submarines-anyway-a-guide-to-australias-looming- military-addition, diakses pada 1 Januari 2023.
Kerr,  Paul  K,  dkk.  Non-Proliferation  Treaty  (NPT)  Review Conference: Key Issues and Implications. Congresional
Research Service, 2010.
Kittrie,  Orde  F.  &  Sandra  Day  O'Connor.  Averting Catastrophe: Why the Nuclear Nonproliferation Treaty is Losing its Deterrence Capacity and How to Restore it. Michigan  Journal  of  International  Law.  Volume  20, issue 2. 2007.
Kono,  Tsutomu.  The  Security  Council’s  role  in  addressing WMD issues: Assessment and outlook, in Arms control after  Iraq:  Normative  and  operational  challenges. Tokyo: United Nations University Press, 2016.
Mariane,  Delanova.  Dampak  Pakta  Pertahanan  Trilateral AUKUS Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik. Jurnal Dinamika Global. Vol 6, No. 2. 2021
Ningsih,  Tiwi  Gustria.  Nuclear  Powered  Warship,  Does Indonesia Need It?. Jurnal Strategi Pertahanan. Volume 8 Nomor 1. 2022.
Novita,  Audry  Anjani  Danindra.  AUKUS  Alliance:  United States  Strategic  Interest  in  Indo-Pacific.  Jurnal
Diplomasi Pertahanan. Volume 8, Nomor 1. 2022.
NTI.  NPT  -  The  Nuclear  Threat  Initiative.  Diakses  dari https://www.nti.org/education-center/treaties-and- regimes/treaty-on-the-non-proliferation-of-nuclear- weapons/, diakses pada 10 Juni 2022.
Nugraha, Taufik Rachmat. Interpretasi International Court Of Justice (ICJ) Pada Pasal VJ Perjanjian Non-Proliferation Treaty 1968 (NPT). Arena Hukum. Volume 14, Nomor 2. 2021.
Ragheb, Magdi. Nuclear Naval Propulsion, in Nuclear Power - Deployment,  Operation  and  Sustainability.  London, United Kingdom: IntechOpen, 2011.
Saldanha,  Paulino.  Keefektifan  Konvensi  NPT  Alam Menangani  Negara  Pengguna  Senjata  Nuklir.  Islamic
World and Politics. Vol. 1 No. 1. 2017.
Satria, Dani Budi, Putu Tuni Cakabawa Landra & I Made Budi Arsika.  Legalitas  Pengancaman  Dan  Penggunaan Senjata  Nuklir  Oleh  Negara  Dalam  Hukum Internasional. Kertha Negara. Vol. 04, No. 03. 2016.
Times, Hanoi. Vietnam spells out stance on AUKUS. Diakses dari https://hanoitimes.vn/vietnam-spells-out-stance-on- aukus-318802.html, diakses pada 13 Juni 2022
Vail,  Christopher. The Legality of Nuclear Weapons For Use And  Deterrence.  Georgetown  Journal  Of  International Law. Vol. 48, No. 3. 2017.

## Wicaksana,  I Gede Wahyu, Efektifitas Rezim Non-proliferasi Nuklir  Global:  Teorisasi  dan  Implementasi.  Jurnal
Transformasi Global. Vol. 1 No. 2. 2014.