## METODE PENEMUAN HUKUM (Interpretasi Dan Konstruksi) DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM

## Sitti Mawar
Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: siti_mawar71@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  hukum  sejatinya  mewujudkan  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan. Pertentangan antara sisi keadilan dan sisi kepastian hukum sering kali menjadi dilema bagi para  penegak  hukum. Sisi  kepastian  hukum  menjadi  lebih  mudah  diterapkan  sehingga kadang-kadang  mengabaikan  keadilan. Asas-asas  hukum  tidak  mengenal  hierarki  karena tidak  ada  satu  asas  yang  lebih  superior  sehingga  dapat  mengesampingkan  asas  hukum lainnya. Relevansi  penerapan  asas-asas  hukum  tersebut  didasarkan  pada  situasi  dalam permasalahan  hukum  yang  terjadi. Menjawab  tantangan  tersebut  berkembang  paradigma hukum  progresif  yang  menempatkan  hukum  bukanlah  satu  skema  yang  final,  namun  hukum terus  bergerak,  berubah,  mengikuti  dinamika  kehidupan  manusia. Hukum  tidak  dipandang sebagai  sesuatu  yang  hidup  pada  ruang  hampa. Hukum  lahir  dari  ketentuan  yang  hidup dalam masyarakat (ibi societas ibi ius). Atas dasar itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalu  upaya-upaya  yang  progresif  untuk  menggapai  kebenaran  hakiki demi  tegaknya keadilan.
Kata Kunci: Metode Penemuan Hukum,  Interprestasi, Konstruksi, Harmonisasi Hukum.

## I. PENDAHULUAN.
Hukum  sebagai  suatu  sistem  harus  diartikan  sebagai  suatu  tatanan  yang  memiliki karakter  yang  harmonis  dan  lengkap.  Sistem  hukum  adalah sistem  yang  harmonis  karena semua dan menghindarkan diri dari konflik-konflik di antara mereka. Apabila, karena sesuatu sebab yang tidak dikehendakinya, ternyata konflik itu tetap juga terjadi, maka sistem hukum telah  menyiapkan  instrument  penyelesaiannya (legal  remedies).  Ini  berarti  sistem  hukum telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas agar ia dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.
Di sisi lain, sistem hukum juga merupakan sistem yang terbuka untuk mempengaruhi dan  dipengaruhi  sistem-sistem  lain  di  luar dirinya.  Artinya,  sistem  hukum  itu  juga menghadapi perubahan-perubahan, sehingga apa yang semula di asumsikan sudah pasti, adil,
dan bermanfaat menurut hukum, ternyata mengalami pergeseran-pergeseran. Hukum dituntut untuk  menyesuaikan  dengan  perubahan-perubahan  tersebut.  Adakalanya  perubahan- perubahan  itu  menuntut  pergantian  secara  substansial  di  dalam  sistem  hukumitu,  misalnya dengan  cara  mencabut  sebuah  undang-undang  yang  baru.  Ada  kalanya  lagi,  undang-undang tersebut  tetap  dibiarkan  sepertiapa  adanya,  namun  harus  diberikan  pemaknaan  baru.  Dalam konteks  inilah  maka  tulisan  ini  akan  berbicara  tentang  pentingnya  pemahaman  terhadap berbagai metode penemuan hukum.

## II. Pendekatan dan Penemuan Hukum.
Penemuan  hukum  adalah  kegiatan  mencari  dan  memberi  makna terhadap  hukum. Kegiatan  ini  tidak  mudah,  mengingat  terminology  “hukum”  tidaklah  tunggal.  Dalam  ulasan di  bawah  ini,  makna  hukum  tersebut  akan  lebih  dipersempit  kepada  norma-norma  positif dalam sistem perundang-undangan.
Peraturan  perundang-undangan    pada dasarnya  menggeneralisasikan  peristiwa- peristiwa  hukum  yang  terjadi.  Sebagai  contoh,  Pasal  41  UU  No.  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menyatakan  bahwa  barang  siapa  yang  secara  melawan hukum  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak  Rp.  5000.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).  Pasal  ini  bersifat  umum  karena menunjuk  subjek  ‘Barang  siapa’  yang  berarti  siapapun  t erlepas  dari  jenis  kelamin  dan  asal usulnya.  Yang  bersangkutan  harus  secara  sengaja  melakukan  perbuatannya.  Kata  sengaja mengandung  arti  bahwa  perbuatan  itu  memang  sudah  direncanakan  sebelumnya.  Undang- undang sendiri tidak merumuskan seperti apa perencanaan tersebut. Untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menetapkannya dalam penuntutan sampai kepada putusannya di pengadilan.  Demikian  juga  dengan  kata- kata  “Perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”, juga tidak d irinci satu demi satu. Semua generalisasi ini terbuka untuk diberi arti bergantung peristiwa-peristiwa konkret yang akan terjadi.
Oleh  karena  peraturan  perundang-undangan  itu  bersifat  umum  dan  abstrak,  maka rumusaan  kalimatnya  sering  tidak  cukup  jelas  tatkala  berhadapan  dengan  peristiwa  konkret yang  terjadi.  Kata  “barangsiapa”  di  atas,  misalnya,  apakah  termasuk  juga  orang -orang  yang belum  dewasa,  ataukah  termasuk  badan  usaha.  Untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan seperti itu diperlukan penguasaan terhadap metode penemuan hukum.
Orang  yang  hendak  menjawab  pertanyaan  tadi  mungkin  harus  mencari  tahu  melalui ketentuan  penjelasan  Pasal  41  itu  atau  pasal-pasal  sebelumnya  (misalnya  Pasal  1  butir  24).
Jika  penemuan  ini  belum  memadai,  ia  harus  melihat  ketentuan  tentang  usia  dewasa  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  atau  memperhatikan  doktrin  yang berkembang  selama  ini,  atau  melalui  putusan-putusan  pengadilan  dan  lain  sebagainya. Bahkan  tidak  tertutup  kemungkinan,  ia  pun  akan  mencari  jawabannya  pada  kebiasaan  yang berlaku di masyarakat.
Dari  pencarian  itu  dapat  saja  menemukan  jawaban  bahwa  antara  satu  peraturan dengan  peraturan  lainnya  ternyata  tidak  sinkron.  Usia  dewasa  ternyata  berbeda-berbeda antara  KUHP,  Undang-undang  Perkawinan,  dan  kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata. Penemuan  ini  lalu  diarahkan  kepada  ketentuan  Pasal  41  tadi,  sehingga  dapat  disimpulkan oleh  yang  bersangkutan  bahwa  kata  “barangsiapa”  di  sini  mengacu  kepada  orang perseorangan,  dan/atau  kelompok  orang,  dan/atau  badan  hukum.  Jika  orang  perseorangan, maka  yang  bersangutan  itu  harus  berkategori  cakap  hukum,  baik  ditinjau  dari  usianya maupun kesehatan jiwanya. Demikianlah seterusnya, sehingga makna yang (relative) objektif dari suatu norma peraturan perundang-undangan dapat ditemukan.
Ilustrasi  di  atas  menunjukkan  secara  sekilas  betapa  tidak  mudah  memberi  arti  suatu ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  apalagi  untuk  melakukan  proses  harmonisasi peraturan  perundang-undangan  apalagi  untuk  melakukan  proses  harmonisasi  peraturan perundang-undangan  tersebut.  Pekerjaan  ini  membutuhkan  penguasaan  yang  mendalam tentang sistem hukum  Indonesia, sekaligus pemahaman substansial bagaimana peraturan itu diterapkan  di  lapangan.Harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  dengan  demikian  dapat dilakukan  dalam  dua  jurusan.Pertama,  dengan  hanya  mengharmonisasikan  secara  yuridis, yaitu antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.Kedua, ada yang memandang pola harmonisasi seperti itu tidak cukup karena seharusnya dilihat juga kaitan antara peraturan itu dengan  praktiknya  di  dalam  kehidupannya  masyarakat.Kedua  pendekatan  ini  menghasilkan aliran-aliran penemuan hukum.
Ada  banyak  aliran  penemuan  hukum.  Namun,  untuk  mudahnya  dapat  disebut  dua kelompok  besar,  yaitu  aliran  yang  mengunakan:  (1) the  textualist  approach  (focus  on  text) dan (2) the purposive approach
(focus on purpose).
1 Dalam  bidang  filsafat  hukum,  aliran-aliran  ini  membentuk  banyak  sekali  pola  penalaran hukum, seperti positivism hukum, Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, Realisme Hukum, dan lain- lain yang tidak akan dibahas di sini.
Aliran pertama yang berfokus pada teks akan mengandalakan proses harmonisasi semata- mata  dari  kekuatan  redaksional  peraturan.  Jadi  yang  dilihat  pertama-tama  adalah  bunyi  suatu peraturan  itu  secara  apa  adanya  menurut  susunan    tata  bahasa  (Gramatikal).  Jika  Pasal  50 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk  diuji  adalah  undang-undang  yang  diundangkan  setelah  perubahan  UUD  1945,  maka seharusnya  ditafsirkan  bahwa permohonan  pengujian  terhadap  undang-undang  yang diundangkan  tahun  1985  tidak  boleh  diterima.  Permohonan  atas  undang-undang  itu  sudah kadaluarsa.  Oleh  karena  itu,  jika  ada  yang  ingin  memohon  pengujian  ke  mahkamah  Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan atau Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi menolaknya karena sudah diluar kewenangan lembaga ini.
Namun terbukti aliran pertama ini tidak sepenuhnya diikuti. Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No.004/PUU-1/2003 ternyata melihat bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tetap  terbuka untuk ditafsirkan lain dan bersedia menerima pengujian atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 (khusunya Pasal 7 ayat 1 huruf g). Disini hakim Mahkamah Konstitusi tidak lagi  mengunakan pendekatan tekstual, melainkan pada pendekatan tujuan (focus on  purpose).  Ada  rasa  keadilan  yang  diperhitungkan  dalam  menafsirkan  Pasal  50  Undang- undang  Mahkamah  Konstitusi  itu,  tidak  lagi semata-mata  kepastian  hukum.  Ini  berarti,  ketika kita  ingin  memberi  arti  terhadap  Pasal  50  tersebut,  Pemaknaan  yang  diberikan  oleh  putusan Mahkamah  Konstitusi  ini  mau  tidak  mau  harus  dijadikan  acuan  pula.  Apabila  penafsiran Mahkamah Konstitusi ini diabaikan (karena kita terpaku hanya pada  bunyi teksnya), berarti kita mengabaikan kenyataan adanya pendekatan lain dalam mengartikan ketentuan pasal tersebut.
Berkenaan  dengan  dua  aliran  ini,  ketua  Mahkamah  Konstitusi  Jimly  Asshiddiqie menyatakan  bahwa  saat  ini Indonesia  sedang  berada  dalam  masa  transisi  konstitusional.  Oleh karena  itu  para  hakim  seyogjanya  mempertimbangkan  aspek-aspek  yang  menyangkut  prinsip-
1 Elias E. savelos & Richard F. Galvin, Reasoning and the law: the elements (Belmont: Wadsworth,2001), hlm.74.
prinsip  keadilan  transisional  (transitional  justice),  termasuk  dalam  menguji  materi  peraturan perundang-undangan.
Sistem hukum Indonesia yang telah berinteraksi dengan sekian banyak sistem nonhukum atau  sistem  hukum  asing,  pada  akhirnya  membawa  penyesuaian-penyesuaian  bergantung  pada tuntutan kebutuhan dalam kurun waktu tertentu. Penelitian sejumlah ahli hukum menyimpulkan bahwa  aliran  positivism  hukum  dan  utilitarianisme  sangat  mendominasi  perjalanan  sejarah sistem  hukum  di  Indonesia.  Dua  aliran  ini  memandang  hukum  sebagai  produk  politik.  Jika positivism  hukum  lebih  mengandalkan  kepastian  hukum  sebagai  satu-satunya  tujuan  hukum, maka  utilitarianisme  menambahkannya  dengan  tujuan  kemanfaatan. Dalam  rangka  mencapai tujuan-tujuan ini, dimensi keadilan dapat saja terabaikan.
Menyadari  adanya  kelemahan  dua  aliran  inilah,  maka  seorang  ahli  hukum  Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja  mengintroduksi  suatu  teori  yang  disebutnya  Teori  Hukum Pembangunan. Dalam Teori ini Mochtar mengakui keberadaan hukum-hukum Adat dan agama. Namun  ia  melihat  bahwa  hukum  tidak  boleh  sekadar  kondisi  riil  yang  hidup  di  masyarakat. Hukum juga ha rus menjadi sarana memperbaharui kehidupan (semacam konsep “law as a tool of social  engineering” -nya  Roscoe  Pound).  Pembaharuan  yang  dimaksud  oleh  muchtar  tidalk  lain adalah pembangunan mengikuti arahan Pemerintahan Orde Baru. Melalui pola pikir ini, Mochtar lalu memberi prioritas pada pembuatan peraturan perundangan-undangan di wilayah hukum yang netral  (dalam  arti  tidak  bersinggungan  terlalu  erat  dengan  adat  dan  agama),  sementara  untuk bidang  hukum  yang  nonnetral  tetap  dibiarkan  seperti  apa  adanya.  Cara  berpikir  Mochtar  ini kemudian diakomodasi ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1973. Pola berpikir ini secara  tanpa  disadari  menempatkan  hukum  di  bawah  kendali  kekuasaan  politik  (subordinasi) karena dengan dalih demi pembangunan (developmentalisme), maka hak-hak warga masyarakat dapat saja dikorbankan,  termasuk hak-hak  ekonomi, politik, sosial, dan budaya warga adat dan penganut agama.

## III. Asas-asas Penemuan Hukum.
Asas-asas  penemuan  Hukum  yang  dimaksud  di  sini  dikhususkan  pada  keperluan melakukan  harmonisasi  hukum.  Mengingat  demikian  banyaknya  asas-asas  hukum  itu,  maka pertama-tama perludibedakan antara asas-asas yang terkait dengan prosedur harmonisasi tersebut dan  asas-asas  yang  berhubungan  dengan  materi  peraturan  perundangan-undangan  yang  sedang
dikaji.  Asas-asas  yang  terkait  dengan  prosedur  harmonisasi  antara  lain  asas  bahwa  peraturan yang  terkait  dengan  prosedur  harmonisasi  antara  lain  asas  bahwa  peraturan  yang  lebih  rendah tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Sementara  itu,  contoh  dari  asas- asas  yang  terkait  dengan  materi  peraturan  misalnya  asas-asas  pemerintah  yang  baik  (good governance) asas-asas penemuan hukum yang dibicarakan di sini lebih mengacu pada pengertian yang pertama.
Tatkala  kita  melakukan  harmonisasi,  dapat terjadi  beberapa  kemungkinan  sebagai berikut:
1. Terjadi  inkonsistensi  secara  vertical  dari  segi  format  peraturan,  yakni  peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dan undang-undang.
2. Terjadi  inkonsistensi  secara  vertical  dari  segi  waktu,  yakni  beberapa  peraturan  yang secara  hirarkis  (misalnya  sesame  undang-undang)  tetapi  yang  satu  lebih  dulu  daripada yang lain).
3. Terjadi  inkonsistensi  secara  horosontal  dari  segi  substansi peraturan,  yakni  beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar (misalnya sesame undang-undang) tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan yang lainnya.
4. Terjadi  inkonsistensi  secara  horizontal  dari  segi  substansi  dalam  satu  peraturan  yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuan.
5. Terjadi  inkonsistensi  antara  sumber  formal  hukum  yang  berbeda  (misalnya  antara undang-undang dan putusan hakim, atau antara undang-undang dan kebiasaan).
Oleh  karena  hukum  merupakan suatu  sistem,  maka  asas-asas  hukum  ini  menjadi  penting untuk  diperhatikan.  Pada  uraian  tentang  pengertian  sistem  hukum  di  muka  telah  disinggung bahwa sistem hukum mengasumsikan dirinya sebagai suatu tatanan yang lengkap.Dalam tatanan ini tidak dikehendaki adanya kontradiksi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Apabila terjadi  kontradiksi  atau  disharmoni,  maka  sistem  hukum  sudah  mempunyai  mekanisme penyelesaian (legal remedies) terhadap disharmoni di dalam tatanan hukum itu. 2
Disharmoni biasanya terjadi dalam tataran normative. Norma atau kaedah  adalah aturan yang  memiliki  rumusan  yang  jelas  untuk  dijadikan  pedoman  perilaku.  Ada  aturan  yang  lebih
2 Ingat asas hukum “ lex rejicit superflua, pugnantia, incongrua ” .Mengenai pengertian asas -asas tersebut selanjutnya lihat Henry Campbell Black, Op.Cit.
abstrak dari norma, yaitu asas. Di atas asas terdapat aturan yang paling abstrak, yaitu nilai. Jika di susun secara hirarkis, maka asas sebenarnya lebih tinggi kedudukannya daripada norma. Itulah sebabnya,  apabila  terjadi  disharmonisasi  di  antara  norma-norma  hukum,  maka  dicari penyelesaiannya melalui asas-asas hukum 3 .
Asas-asas  hukum  ini  ada  yang  secara  eksplisit  dicantumkan  dalam  peraturan  perundang- undangan, namun lazimnya tidak demikian. Asas hukum yang diatur dalam rumusan normative misalnya  terdapat  dalam  Pasal  1  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Selebihnya  asas-asas hukum itu ditemukan dalam doktrin-doktrin ilmu hukum.
Disebutkan  di  muka  bahwa  dapat  terjadi  ada  lima  kemungkinan  yang  mengakibatkan disharmonidalam  sistem  hukum,  khususnya  yang  terkait  dengan  norma-norma  dalam  peraturan perundang-undangan. Apabila kelima inkonsistensi di atas ditabulasi ke dalam table, maka akan terlihat beberapa asas hukum sebagai instrument penyelesaiannya.
No Disharmoni karena: Asas hukum untuk menyelesaikannya : Pengertian asas hukum Tercantum antara lain dalam: 1 Terjadi inkonsistensi secara vertical dari
segi format peraturan, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dan undang-undang.
Lex superior derogate legi inferiore
Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengenyampingkan
peraturan yang lebih rendah.
Pasal 7 Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004. 2 Terjadi inkonsistensi secara vertical dari segi waktu, yakni beberapa peraturan Lex posterior derogate legi priori Peraturan yang lebih belakangan
akan mengenyampingkan
Doktrin
3 Baca pendapat paul scholten dan Bruggink, yang intinya menyatakan asas hukum memiliki daya kerja tidak langsung (indirect) sementara norma secara langsung (direct) dalam penyelesaian kasus.
yang secara hirarkis sejajar (misalnya sesame undang- undang) tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain.
peraturan yang sebelumnya.
3 Terjadi inkosistensi secara horizontal dari
segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar (misalnya sesame undang- undang) tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.
Lex specialis derogate legi generalis Peraturan yang
lebih khusus cakupannya akan mengenyampingkan
peraturan yang lebih umum
Pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum dagang. 4 Terjadi inkonsistensi secara horizontal dari
segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuan (misalnya Pasal 1 bertentangan
Lex posterior
derogate legi priori.
Peraturan yang lebih belakangan
akan mengenyampingkan peraturan yang sebelumnya (berarti Pasal 15 akan mengenyampingkan
Doktrin 4
4 Ahli ilmu perundang-undangan Maria F. Indrati Soeprapto pernah membahas pertentangan antara Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Menurutnya, kalau terjadi kontradiksi demikian, ayat yang di belakang akan mengeyampingkan ayat yang sebelumnya.
dengan Pasal 15 dari satu undang-undang yang sama).
Pasal 1). 5a Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda,
yaitu antara undang-
undang dan putusan
hakim.
Res judicata proveritate habetur .
Putusan hakim harus dianggap benar (sekalipun isinya bertentangan dengan UU, sampai ada putusan hakim
lain yang
mengoreksinya).
Doktrin. 5b Terjadi inkonsistensi antara sumber formal
hukum yang berbeda,
yaitu antara undang-
undang yang bersifat memaksa dan kebiasaan.
Legalitas; 5 Lex
dura, sedtamen scripta. 6
Perbuatan yang berulang-ulang
akan memberikan kekuatan berlaku
normative.
Pasal 28 ayat (1)
UU No. 4 Tahun 2004. 7

## IV. Metode Penafsiran.
Rumusan norma- norma itu adalah “Benda Mati” yang tidak bisa  menjelaskan (berbicara) sendiri,  sehingga  perlu  diberi  makna  oleh  subjek  pembacanya.  Dalam  hal  inilah  diperlukan metode penemuan hukum.
5 “ Lex dura , sed tamen scipta” secara  harfiah  berarti  “undang -undang  itu  keras  (memaksa),  akan  tetapi memang  demikian  bunyinya”.  Asas  ini  menujukkan  undang -undang  tidak  dapat  disampingi.Lihat  penjelasannya dalam L.J. Van Apeldoorn, Pengantar ilmu Hukum, tejemahan Ooetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 26
6 AB (S. 1847 No. 23) ini akan dicabut jika UU Pembentukan peraturan Perundang-undangan telah berlaku. Pasal  15  AB  berbunyi  (terjemahan  bebas),  “Selain  pengecualian -pengecualian  yang  ditetapkan  mengenai  orang- orang Indonesia asli dan orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang- undang  menetapkan  demikian.”  ini  berarti  kebiasaan  belum  menjadi  sumber  hukum  kecuali  ditetapkan dengan undang-undang. Dengan cara ini, sumber hukum yang diacu tetap undang-undang.
7 Pasal 28 ayat b(1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan, “Hakim wajib mengali, mengikuti,  dan  memahami  nilai- nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.”  Pasal  ini  diartikan bahwa hakim tidak perlu harus terikat kepada undang-undang (hukum tertulis) tetapi dapat mencari sumber hukum lain, misalnya kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat.
Secara umum dikenal ada dua jenis metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi dan  metode  konstruksi.  Ada  banyak  metode  interpretasi,  yang  sama  lain  bersifat  saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam sebuah kasus konkret. Menurut Burght dan  winkelman,  di  masa  lalu  memang  telah  ‘diperjuangkan”  suatu  pedoman  yang  kaku  pada pemilihan  metode-metode  interpretasi,  namun  perlawanan  dengan  harapan  itu,  yang  akhirnya diperoleh  sekadar  petunjuk-petunjuk  yang  kabur.hal  ini  karena  sulit  memperoleh  pemahaman tentang motif-motif sesungguhnya dari hakim dalam mengambil suatu keputusan tertentu karena yang terlihat hanya argument-argumen yang dikemukakan secara eksplisit dalam vonisnya. 8
Sekalipun  demikian,  para  penganut  legisme  (aliran  berpikir  yang  berpendapat  undang- undang  adalah  satu-satunya  sumber  hukum)  senang  mengemukakan  doktrin  yang  ada  dalam pasal 1342 KUHPerdata, yang lazim disebut doktrin sens-clair . Pasal tersebut menyatakan, “Jika kata-kata  suatu  persetujuan  jelas,  tidaklah  diperkenankan  untuk  menyimpang  dari  padanya dengan  jalan  penafsiran.” 9 Bunyi  Pasal  1342  ini  memang  tidak  ganjil,  mengingat  metode penemuan  hukum  barulah  dipersoalkan  keberadaannya  apabila  terjadi  perbedaan  penyusunan struktur  kasus  (fakta)  oleh  para  pihak  akibat  pemahaman  yang  berlainan  atas  suatu  rumusan sumber hukum. Doktrin sens-clair jelas tidak menutup pintu bagi penggunaan metode penafsiran, sebagaimana  tampak  dari  bunyi  Pasal  1343  KUH  Perdata,  “Jika  kata -kata  suatu  persetujuan dapat  diberikan  berbagai  macam  penafsiran,  harus  dipilihnya  menyelidiki  maksud  kedua  belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada memegang teguh  arti kata- kata menurut huruf.” 10
Jika  dalam  sengketa  kontrak  keperdataan,  lebih  mudah  untuk  menanyakan  kembali maksud  dari  pihak  suatu  atas  suatu  rumusan  yang  kabur  dalam  perjanjian  mereka,  tentu situasinya tidak demikian untuk peraturan perundang-undangan. Undang-undang adalah produk hukum yang dirumuskan secara umum-abstrak, sehingga spectrum keberlakuannnya sangat luas. Keluasan  ini  membuat  ia  rentan  untuk  dipahami  secara  berbeda  oleh  para  subjek  hukum  yang berkepentingan.  Akibatnya,  dalam  kasus  tertentu  masing-masing  akan  cenderung  memakai metode penafsiran yang paling menguntungkan posisi dirinya.
8 Gr. Van der Burght & J.D.C. Winkelman,  “Penyelesaian  Kasus, “ Terjemahan B. Ari ef Sidharta, Jurnal Pro Justisia, Tahun XII No. 1 Januari 1994, hlm. 44.
9 Kitab Undang-undang hukum Perdata , terjemahan R. Subekti & Tjitrosudibio, cet. 8 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 308
10 Ibid
Dalam table  berikut  dapat  dilihat  uraian  singkat  tentang  bermacam-macam  metode interpretasi  yang  dikenal  dalam  kegiatan  penemuan  hukum,  disertai  dengan  keterangan  dan contoh sekedar untuk memperluas uraian.
No Nama interpretasi Keterangan 01 Gramatikal (objektif) Penafsiran  menurut  bahasa,  antara  lain dengan  melihat  definisi  leksikalnya.  Contoh:
istilah “pesisir” diartikan sebagai “tanah datar berpasir di pantai (di tepi laut)”. (lihat:W.J.S.
Poerwadarminta, kamus Umum bahasa Indonesia. 02 Otentik Penafsiran menurut batasan yang dicantumkan  dalam  peraturan  itu  sendiri, yang  biasanya  diletakkan  pada  bagian penjelasan    (memorie  van  toelichting), rumusan  ketentuan  ketentuan  umumnya, maupun  dalam  salah  satu  rumusan  pasal lainnya.  Contoh:  “semua  kata  lingkungan hidu p”  yang  ada  dalam  UU  No.  23  Tahun 1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup harus ditafsirkan sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir  1    UU  tersebut,  yaitu  kesatuan  ruang dengan  semua  benda,  daya,  keadaan  dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan  manusia  serta  mahluk  hidup lain. 03 Teleologis (sosiologis) Penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Seringkali tujuan kemasyarakatan ini dimaknai secara
prakmatis. Contoh: kata- kata”diku asai oleh
negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 ditafsirkan bahwa negara tidak lagi harus menopoli sendiri penggelolaannya(fungsi besturen/beheren). Pemerintah sebagai repesentasi negara, cukup mengatur dan mengawasi (fungsi regelen dan tezichthouden) Oleh sebab itu untuk sumber daya air yang notabene sumber hidup masyarakat banyak, tidak perlu harus diusahakan oleh badan usaha milik negara/daerah. Hak guna usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 UU
No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air). 04 Sistematis (logis) Penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan
dengan peraturan lainnya. Contoh:Ketentuan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa. 05 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang). Contoh: Kata- kata “hukum agraria merupakan pelaksanaan dari Manifesto Politik Republic Indonesia” dalam konsiderans UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok- pokok Agraria, harus ditafsirkan menurut
pemikiran soekarno dalam pidatonya tanggal 17 agustus 1960. Ia menyatakan waktu itu, bahwa negara harus mengatur pemilikan tanah dan mempimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun secara gotong royong. 06 Komparatif Penafsiran dengan cara memperbandingkan peraturan pada suatu sistem hukum lain. Sistem hukum lain yang dimaksud di sini dapat saja peraturan hukum negara lain. 07 Fituristis (antisipatif) 11 Penafsiran dengan mengacu kepada rumusan
dalam rancangan undang-undangan atau rumusan yang di cita-citakan (ius constituendum). Contoh: rumusan “wilayah pesisir” ditafsirkan sebagai “Kawasan perairan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut, yang sangat rentan terhadap perubahan akibat aktivitas manusia di darat dan dilaut, secara geografis kea rah darat sejauh pengaruh dari darat, seperti air sungai, sedimen, dan pencemaran dari darat,”
Menurut Pasal 1 Butir 3 RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir. Apabila RUU ini sudah diundangkan, maka penafsirannnya tidak dapat lagi dikatakan futuristis. 08 Restriktif Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan. Contoh: istilah “ menteri yang
11 J.A. Pontier memberi nama penafsiran ini dengan sebutan “penafsiran antisipatif”. Lihat J.A. Pontier, Op. Cit ., hlm. 47.
ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup” dalam Pasal 1 Butir 25 UU No.  23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup,
hanya ditafsirkan sebagai Menteri Negara lingkungan Hidup. 09 Ekstensif Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu
ketentuan.
Contoh: istilah”menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup” dalam Pasal 1 Butir 25 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ditafsirkan secara luas mencakup semua mentri yang bidang tugasnya bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, yaitu Mentri Negara Lingkungan Hidup dan mentri-mentri teknis terkait pada cabinet tersebut (contoh Menteri Kehutanan, Mentri Pertambangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sebagaimana  telah  disinggung  di  muka,  metode-metode  penemuan  hukum  dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) the textualist approach (focus on text) dan (2)  the  purposive  approach  (focus  on  purpose).Interpretasi  gramatikal  dan  otentik  termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.Burght dan Winkelman mencatat, pendekatan dengan memperhitungkan keadaan-keadaan tertentu  (yang  dapat  disamakan  dengan  purposive  approach)  itu  baru  diterima  luas  sesudah Perang  Dunia  Kedua.  Itupun  setelah  melewati  proses  perdebatan  yang  panjang  di  kalangan ilmuan hukum. 12
12 Lihat  Gr.  Van  der  Burght  &  J.D.C.  Winkelman,  “Penyelesaian  Kasus,”  terjemahan  B.  Arief  Sidharta, Jurnal Pro Justitia. Tahun XII, No. 1, Januari 1994, hlm. 46.

## V. Metode Konstruksi.
Metode  penemuan  hukum  lainnya  adalah  konstruksi  hukum,  atau  disebut  juga  dengan metode argumentasi. Paul scholten menggambarkan metode konstruksi sebagai berikut: 13
Deskripsi  tentang  pola  penalaran  menurut  metode  kontruksi  adalah  seperti  ragaan  di bawah. 14
Analogi (argumentum per analogiam) hanyalah salah satu dari metode konstruksi. Diluar itu terdapat penghalusan hukum atau penyempitan hukum (rechtsverfijning) 15 dan argumentum a contrario.
No. Nama Konstruksi Keterangan 01 Analogi Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu  ketentuan  untuk  kemudian  prinsip  ini  diterapkan
dengan “seolah - olah” memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Contoh: Pasal 1576 KUH Perdata menyatakan jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Bagaimana  dengan  hibah?  Apakah  hibah  juga memutuskan hubungan sewa menyewa. Mengingat tidak ada  aturan  tentang  hibah  ini,  maka  Pasal  1576  KUH Perdataini  dikonstruksikan  secara  analogi,  sehingga berlaku  ketentuan  penghibahan  pun  tidak  memutuskan hubungan sewa menyewa. 02 Penghalusan hukum (penyempitan hukum) Pengkonstruksian  dengan  cara  mengabstraksi  prinsip suatu  ketentuan  untuk  kemudian  prinsip  itu  diterapkan
13 Paul Scholten, Scholte n, Mr.C. Asser’s  Handleiding ot de Beoefening van het Nederlandsch burgerlijk Recht:  Algemeen  Deel (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1934), hlm.63. Terjemahan bebasnya  kurang lebih:  “Oleh karena penerapan hukum merupakan subsumsi logis, maka kegiatan utama ilmu hukum adalah secara logis induktif mengumpulkan data, mereduksi data tersebut menjadi pengertian umum, lalu pengertian umum diduksikan kembali menjadi konklusi- konklusi baru”.
14 Dalam  ragaan  ini  diambil  contoh  peristiwa  konkret  penghibahan  dikaitkan  dengan  perjanjian  sewa menyewa.Apakah  penghibahan  ini  memutuskan  hubungan  sewa  menyewa?Pasal  1576  KUH  Perdata  hanya mengatur tentang jual beli, bukan penghibahan.
15 Mochtar  kusumaatmadja  &  arief  Sidharta  membedakan  antara  konstruksi  dan  penghalusan hukum.Keduanya  dituliskan  terpisah.Konstruksi  mencakup  analogi  dan  argumentum  a  contrario.Lihat  Mochtar Kusumatmadja & B. Arief Sidharta, pengantar Ilmu Hukum (Buku I) (Bandung: alumni, 1999), hlm 111-120.
dengan  “seolah - olah”  mempersempit  keberlakuann ya pada  suatu  peristiwa  konkret  yang  belum  ada pengaturannya.  Biasanya,  jika  diterapkan  sepenuhnya akan memunculkan ketidakadilan.
Contoh:  Pasal  1365  mengatur  tentang  kewajiban memberi  ganti  rugi  kepada  korban  atas  kesalahan  yang diperbuat dalam hal tejadi onrechtmatigedaad. Bagaimana  jika  si  korban  juga  mempunyai  andil  atas kesalahan sehingga menimbulkan kerugian itu? Mengingat hal ini tidak diatur, maka prinsip Pasal 1365 dapat dikonstruksikan menjadi ketentuan baru bahwa si korban juga berhak mendapatkan ganti rugi, tetapi tidak penuh. 16 Metode  penemuan  hukum  yang  sama  dapat diterapkan  untuk  memaknai  isi  Pasal  34  UU  No.23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 03 A Contrario Pengkonstruksian  dengan  cara  mengabstraksi  prinsip
stuatu  ketentuan  untuk  kemudian  prinsip  itu  diterapkan secara  berlawanan  arti  atau  tujuannya  pada  suatu peristiwwa  konkret  yang  belum  ada  pengaturannya. Contoh:  menurut  Pasal  38  UU  No.41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan,  pada  kawasan  hutan  lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Bagaimana jika bukan pertambangan  terbuka?  Undang-undang  ternyata  tidak eksplisit  menyatakannya.  Dengan  argumentum  a contrario  dapat  saja  disimpulkan  bahwa  karena  tidak diatur,  berarti  kawasan  hutan  lindung  dapat  dilakukan penambangan  asalkan  tidak  dengan  pola  pertambangan terbuka.
16 Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Op. Cit., hlm. 26.
Sangat  menarik  untuk  mengamati  bahwa  batas-batas  antara  metode  interpretasi  dan  konstruksi dalam  banyak  segi  demikian  tipis.  Interpretasi  ekstensif  dan  analogi,  misalnya,  sama-sama terkesan memperluas keberlakuan suatu rumusan norma. Walaupun demikian, garis batas kedua metode ini dapat ditarik  tegas, seperti dikemukakan Moeljatno. Menurutnya, perbedaanya terkait dengan  gradasi  semata.Interpretasi  ekstensif  masih  berpegang  pada  aturan  yang  ada, sementara pada  analogi,  peristiwa  yang  menjadi  persoalan  tidak  dapat  dimasukkan  kedalam  aturan  yang ada,  meskipun  diyakini  bahwa  peristiwa  itu  seharusnya  juga  diatur  atau  dijadikan  peristiwa hukum. 17 Itulah  sebabnya,  ada  pandangan  yang  masih  menerima  interpretasi  ekstensif  dalam hukum pidana, namun menolak analogi karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas.

## VI. Penutup
Pekerjaan  harmonisasi  hukum  pada  dasarnya  dapat  dipersempit  dan  diperluas.  Jika dipersempit,  pekerjaan  tersebut  menjadi  sekedar menganalisis  hukum,  yang  dalam  konteks  ini dibatasi  pada  peraturan  perundang-undangan.  Dan,  pekerjaan  tersebut  tidak  sekedar membutuhkan  pengetahuan  tentang  sistem  hukum  Indonesia,  melainkan  juga  penguasaan  cara bernalar hukum (legal reasoning) , sebagaimana diungkapkan oleh adigium, “Lex plus laudatur quando ratione probatur” (the law is the more praised, when it is approved by reason) ; “Lex non cogit ad impossibilia” (the law does not compel the impossible).
Alhasil,  setelah  mendapat  bekal  pemahaman  tentang  sistem  hukum  Indonesia  dengan segala  permasalahan  yang  mengitari  pekerjaan  analisis  menuju  harmonisasi  peraturan perundang-undangan ini, maka sampailah pada beberapa rekomendasi untuk digunakan sebagai kerangka berfikir.
Pertama-tama,  harus  disadari  kondisi  riil  yang  dihadapi  suatu  peraturan  perundang- undangan yang ingin diharmonisasi.Kondisi disharmonis itu dapat terjadi karena ada “masalah” secara vertical dan horizontal. Seperti terlihat dalam ragaan dibawah ini, UU-2 (peraturan  yang sedang  dikaji) dihadapkan  pada  kontradiksi  secara  vertical  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  (misalnya  UUD),  juga  dengan    peraturan  perundang- undangan yang lebih rendah (misalnya PP). Tidak tertutup kemungkinan jua pertentangan karena faktor kronologis berlaku. Artinya, walaupun sederajat (sama-sama UU), tetapi ternyata ada UU yang lebih dulu berlaku (UU-1) dan UU lain yang lebih belakangan (UU-3).
17 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Cet. 4 (Jakarta: Bina Aksarana, 1987), hlm. 27-28.

## DAFTAR PUSTAKA
Bruggink, J.J.H 1996. Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam teori Hukum. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Friedman, Lawrence M. 1986.American Law. New York: W.W. Norton University Press. Grassian, victor. 1981. Moral Reasoning: ethical Theory and some  Contemproray  Moral Problems. Engglewood Cliffs: Prantice Hall.
Hart, H.L.A.1978. The concept of law. Oxfrord: Oxford University Press.
Hazlitt,  Henry.  2003.  Dasar-dasar  Moralitas.  Terjemahan  Cuk  Ananta  Wijaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mertokusumo,Sudikno.  1991.  Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar).  Ed.  3.  Yogyakarta: Liberty.
Rachels. James. 2004. Filsafat Moral. Terjemahan a. sudiarja. Yogyakarta: kanisius.
Scholten,  Paul.  2003.  Struktur  Ilmu  Hukum.  Terjemahan  Arief  Sidharta  Bandung: alumni.
Shidarta.2005.”Penegakan  Hukum  dalam  Perspektif  Budaya  Hukum.”  PPH  Newletter, No. 62, September: 13-15.
_______.  2006.  Moralitas  Profesi  Hukum:  Suatu  tawaran  kerangka  Berpikir.  Bandung: Refika aditama.