## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERAN  MAHKAMAH  INTERNASIONAL  DALAM  PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN TERITORIAL

## Dewa Ayu Diah Ambarawati, Ni Putu Rai Yuliartini, Komang Febrinayanti Dantes
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : ayu.diah.ambarawati@undiksha.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: International Law, International  Court  of Justice, Territorial Territorial borders in a country is one proof that the country  is  already  independent  and  has  been recognized  internationally.  However,  from  direct observation as part of the international community, I feel that some are still experiencing disputes related to  this  territorial  issue,  especially  from  the  issue  of maritime territorial violations. So in resolving these disputes peacefully without any violence, especially in achieving  world  peace  and  order,  it  is  necessary  to have the role of courts run by the International Court of  Justice  under  the  auspices  of  the  United  Nations. This paper will explain further and in depth about the role of the International Court of Justice in resolving disputes over territorial violations.

## Abstrak
Kata kunci:
Hukum Internasional, Mahkamah Internasional, Teritorial.
Corresponding Author: Dewa Ayu Diah Ambarawati i, e-mail : ayu.diah.ambarawati@undiksh
a.ac.id Perbatasan  teritorial  di  suatu  negara  merupakan salah  satu  bukti  bahwa  negara  tersebut  sudah merdeka  dan  telah  diakui  secara  internasional. Namun,  dari  pengamatan  secara  langsung  sebagai bagian  dari  masyarakat  internasional  merasa bahwa beberapa negara masih mengalami sengketa terkait  permasalahan  perbatasan  teritorial  ini, terutama dari permasalahan pelanggaran teritorial laut.  Maka  dalam  menyelesaikan  permasalahan sengketa tersebut melalui jalur secara damai tanpa adanya  kekerasan,  terutama  dalam  mencapai kedamaian  dan  ketertiban  dunia,  perlu  adanya
peran pengadilan yang dijalankan oleh Mahkamah Internasional dibawah naungan PBB. Karya tulis ini akan  menjelaskan  lebih  lanjut  dan  mendalam mengenai  peran  Mahkamah  Internasional  dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran teritorial.

## @Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Dalam  suatu  negara  memiliki  batas  teritorial  secara  geografis  yang  dibagi menjadi  dua  klasifikasi,  yaitu  lautan  dan  daratan.  Batas  teritorial  suatu  negara menjadi salah satu bukti bahwa suatu negara telah merdeka untuk  mendapatkan pengakuan  dari  negara  lain  secara  internasional.  Batas  negara  secara  umum ditentukan  melalui  garis  pantai  yang  dimiliki  oleh  negara-negara  tertentu  secara geografis.  Seiring  dewasanya  zaman,  dimana  kebutuhan  beberapa  negara  dirasa semakin kompleks. Terdapat beberapa negara yang mencari cara lain yang sifatnya negatif dalam memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk dalam memperluas daerah kekuasaan sehingga menimbulkan sengketa antar dua negara.
Untuk  menghindari  sengketa  antar  negara  tersebut,  beberapa  negara menyelesaikan  sengketa  atau  permasalahan  tersebut  ke  meja  Mahkamah Internasional  yang  merupakan  salah  satu  organisasi  atau  lembaga  peradilan  di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mahkamah Internasional atau disebut dengan International Court of Justice ini berkedudukan di Den Haag, Belanda pada tahun 1945. Namun dalam catatan sejarah baru beroperasi dimulai pada tahun 1946.
Mahkamah  Internasional  ini  merupakan  lembaga  yang  sangat  melekat beriringan dengan tujuan utama dari PBB itu sendiri, terutama perannya sebagai lembaga  peradilan  di  tingkat  internasional.  Tujuan  utama  yang  dimaksud  adalah dalam tercapainya kemerdekaan dan ketertiban dunia untuk masyarakat dunia atau internasional, serta dapat menyelesaikan sengketa atau permasalahan dengan cara damai  tanpa  adanya  kekerasan  yang  menimbulkan  pertumpahan  darah,  seperti dengan cara perang yang pastinya menimbulkan dampak negatif untuk dunia dalam skala internasional.
Namun, saat ini banyak yang mengartikan bahwa Mahkamah Internasional dapat  ikut  campur  sepenuhnya  dalam  urusan  negara  lain.  Padahal  sebenarnya Mahkamah Internasional hanya dapat mengadili suatu sengketa kasus jika dirasa diperlukan nasihat atau pertimbangan hukumnya oleh negara terkait untuk menjadi solusi jalan tengah penyelesain sengketa. Perlu melewati tahap mediasi oleh kedua belah pihak negara tersebut dengan persetujuan kepala negara dua pihak negara yang sedang bersengketa.
Perlu  kita  ketahui  bahwa  tidak  semua  sengketa  yang  terjadi  dalam  suatu negara  dapat  dimintai  keadilan  ke  Mahkamah  Internasional,  harus  merupakan perbuatan  yang  pastinya  bersifat  melawan  hukum  baik  berdasarkan  hukum nasional yang dimiliki dua negara tersebut maupun hukum internasional yang harus dipatuhi  bagi  seluruh  anggota  negara  di  dunia.  Perbuatan  tersebut  bisa  berupa
perbuatan  yang  merupakan  bentuk  tidak  pertanggungjawaban  olek  pihak-pihak yang melakukan pengambilan keuntungan dari bukan wilayah kuasanya, contohnya melewati batas lautan untuk mengambil sumber daya alam laut yang dimiliki negara lain  untuk  kepentingan  negaranya,  sehingga  menimbulkan  suatu  reaksi  dari masyarakat  lokal  maupun  internasional. Sengketa  atau permasalahan  lingkungan hidup ini merupakan bentuk dari permasalahan antara dua pihak atau lebih yang berasal dari adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Terkait  masalah  tersebut  telah  diatur  secara  umum  pada  Pasal  2  ayat  (2) Piagam PBB mengenai bahwa seluruh anggota PBB harus menyelesaikan sengketa atau  permasalahan  internasional  dengan  jalan  damai  dan  mempergunakan  cara- cara  yang  disesuaikan  dengan  kemauan  dan  keadaan  masing-masing  dari  negara yang  bersengketa  sehingga  terjaganya  keamanan,  ketertiban  dan  kedamaian internasional,  tanpa  terancamnya  keadilan.  Mahkamah  Internasional  ini  akan menjalankan  tugasnya  dalam  mengadili  sengketa  tanpa  berpihak  ke  pihak manapun.
Seiring  berjalannya  waktu  agar  dapat  tercapainya  proses  penyelesaian hukum  secara  dewasa  dan  adil  dirasa  dalam  lingkup  internasional  sangat  tepat dijalankan  oleh Mahkamah  Internasional.  Berdasarkan  hal  tersebut, penulis  akan memaparkan peran dari Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran  teritorial,  dimulai  dari  deskripsi  terkait  Mahkamah  Internasional, tugas dan wewenang Mahakamah Internasional serta batasannya dalam mengadili suatu  kasus  internasional.  Serta  penjelasan  mengenai  dasar  terjadinya  sengketa perbatasan suatu negara.

## METODE
Pada  karya  tulis  ini  menggunakan  metode  penelitian  pustaka  ( library reseacrh ), dengan pemaparan pembahasan bersifat deskriptif yang menggunakan sumber dari artikel dan website pendidikan di internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mahkamah Internasional ( Intermational Court of Justice) Dalam mengawasi kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan dimana memiliki fungsi mengatur masyarakat dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat  dalam  skala  atau  ruang  lingkup  internasional,  diperlukannya  peran pengadilan  untuk  mengawasi  berlangsungnya  penerapan  peraturan  dan  hukum tersebut berlaku di masyarakat internasional. Salah satu lembaga kehakiman yang menangani  permasalahan  hukum  di  lingkup  internasional  adalah  Mahkamah Internasional  atau  yang  dikenal  dengan International  Court  of  Justice .  Mahkamah Internasional  itu  sendiri  merupakan  sebuah  lembaga  kehakiman  yang  dibentuk sebagai  suatu  organisasi  internasional  di  bawah  naungan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) yang berkedudukan di Den Haag , Belanda pada tahun 1945. Namun,  menurut  catatan  sejarah  Mahkamah  Internasional  ini  baru  mulai beroperasi sejak tahun 1946 sebagai pengganti Mahkamah Internasional Permanen ( Permanent Court of International Justice ) pada saat itu. Terdapat 5 (lima) peraturan terkait  dengan  Mahkamah  Internasional  dengan  kedudukan  sebagai  sebuah Organisasi Internasional, dijelaskan sebagai berikut:
a) Piagam PBB Tahun 1945;
b) Statuta Mahkamah Internasional Tahun 1945;
c) Rules of the Court Tahun 1970 yang telah mengalami amandemen pada 5 Desember 2000;
d) Practice Directions I-IX;
e) Resolution  Concerning  the  Internal  Judicial  Practice  of  the  Court yang diadopsi pada 12 April 1976 dari Pasal 19 Rules of the Court . Pada dasarnya tujuan dibentuknya Mahkamah Internasional ( International Court of Justice ) adalah untuk dapat menyelesaikan sengketa maupun permasalahan yang terjadi di lingkungan hukum internasional secara damai tanpa menggunakan kekerasan,  sehingga  negara-negara  yang  terlibat  dalam  sengketa  atau permasalahan  tersebut  tidak  melakukan  kekerasan  dalam  menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal tersebut diperkuat menurut pandangan oleh Dewa Gede Sudika Mangku (2011, 109) yang menyatakan: “Terkait dalam penyelesaian sengketa yang lebih mengutamakan solusi damai dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB dinyatakan, bahwa selain adanya kewajiban bagi semua negara untuk menyelesaikan  sengketa  dengan  menggunakan  solusi  damai  supaya  tidak membahayakan  perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Tuntutan  yang  sama untuk mengedepankan cara-cara atau solusi damai tanpa menggunakan kekerasan atau perang di dalam penyelesaian sengketa internasional dinyatakan kembali di dalam the Manila Declaration on Peacefull Suttlement of Internastional Dispute yang pada prinsipnya meminta semua negara untuk memenuhi prosedur ini.”
Namun,  karena  memiliki  kedudukan  yang  sejajar  dengan  organisasi- organisasi utama di PBB, Mahkamah Internasional bukan badan peradilan umum PBB yang sifatnya memaksa terhadap organisasi lainnya. Mahkamah Internasional hanya memiliki wewenang untuk memberikan nasihat yang bersifat tidak mengikat jika  diminta,  atau  bisa  dikatakan  bahwa  Mahkamah  Internasional  memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan Majelis Umum PBB.
Selain  itu  juga,  perihal  pemeriksaan  dalam  perkara  yang  diajukan  kepada Mahkamah  Internasional,  maka  organisasi-organisasi  yang  terdapat  di  PBB  tidak boleh turut mencampuri urusan Mahkamah. Mahkamah Internasional ini menjadi salah  satu  organisasi  utama  dalam  melopori  tujuan  PBB  untuk  tercapainya kedamaian  di  dunia.  Dalam  arti  lain  bahwa  Mahkamah  Internasional  yang merupakan salah satu organisasi utama PBB dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dalam tercapainya perdamaian internasional.

## Tugas dan Wewenang Mahkamah Internasional
Mahkamah  Internasional  terdiri  atas  15  (lima  belas)  orang  hakim  dengan masa  jabatan  selama  9  (sembilan)  tahun  dalam  menjalankan  tugasnya.  Prosedur kerja dari Mahkamah Internasional ini tidak terpisahkan dari Piagam PBB, dikarena Mahkamah Internasional ini merupakan lembaga hukum di bawah wewenang dan naungan  PBB.  Secara  umum,  tugas  utama  dari  Mahkamah  Internasional  adalah menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  oleh  antar  negara  yang  berada  atau  tidak berada  di  bawah  wewenang  PBB,  namun  bersedia  untuk  tunduk  atau  taat  pada aturan dan keputusan dari Mahkamah Internasional serta Piagam PBB. Negara yang dimaksud merupakan wewenang dari PBB adalah negara yang menjadi anggota dari PBB itu sendiri.
Perlu  digaris  bawahi  bahwa  Mahkamah  Internasional  hanya  dapat menyelesaikan sengketa atau permasalahan antar negara, sehingga sengketa atau permasalahan yang terjadi antar individu dengan negara, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan negara ataupun  kelompok  dengan  organisasi  dan  subjek  hukum  internasional  lainnya bukan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Internasional.
Keputusan  yang  diambil  oleh  Mahkamah  Internasioanl  merupakan keputusan  yang  sifatnya  mutlak  dan  bila  dilanggar  akan  mendapatkan  sanksi dikucilkan  dalam  pergaulan  dunia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional. Sebagai  salah  satu  lembaga  hukum  atau  organisasi  tertinggi,  maka  diperlukan keputusan  dengan  melakukan  pertimbangan  bijak  yang  mendalam  kedepannya sehingga  tidak  menimbulkan  kontroversi  dari  keputusan  tersebut.  Untuk mengetahui  lebih  mendalam  tugas  dari  Mahkamah  Internasional,  dijabarkan sebagai berikut:
a. Memeriksa  permasalahan  atau  sengketa  yang  terjadi  antar  negara- negara anggota PBB yang diajukan kepada Mahkamah Internasional.
b. Memberikan  pendapat  kepada  Majelis  Umum  mengenai  solusi  untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggota PBB.
c. Dapat  melakukan  anjuran  kepada  Dewan  Keamanan  dalam  bertindak kepada  salah  satu  pihak  yang  telah  melanggar  ataupun  tidak melaksanakan keputusan dari Mahkamah Internasional.
d. Dapat  memberikan nasehat  terhadap  persoalan  hukum  kepada  Majelis Umum dan Dewan Keamanan.
Selain  itu,  terdapat  wewenang  dari  Mahkamah  Internasional  yang diatur pada BAB II Statuta Mahkamah Internasional yang dipaparkan sebagai berikut:
1. Menyelesaikan  konflik  permasalahan  atau  sengketa  antar  negara berdasarkan permohonan yang telah diajukan oleh negara yang melapor.
2. Memberikan  nasehat  hukum  untuk  memberikan  solusi  dalam menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  telah  diajukan  oleh  badan yang memohon.
3. Wewenang Ratione  Personae merupakan  wewenang  yang  diperoleh Mahkamah  Internasional  untuk  menyatakan  negara-negara  yang diperbolehkan menjadi pihak dalam perkara.
4. Wewenang  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Internasional  pada  dasarnya bersifat  fakulatif  dimana  pihak  Mahkamah  Internasional  dapat  ikut campur  dalam  perkara  jika  negara  yang  bersangketa  memberikan persetujuan kepada Mahkamah Internasional untuk terlibat.

## Batasan Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional
Pada  dasarnya  sengketa  atau  permasalahan  yang  terjadi  dalam  ruang lingkup  internasional  selalu  terkait  permasalahan  pertanggungjawaban ( responsibility ) dan ganti rugi ( compensastion ). Untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan  dalam  lingkup  hidup  internasional,  Mahkamah  Internasional berperan  pasif,  berfungsi  hanya  bereaksi  dan  mengambil  atau  memutuskan tindakan-tindakan bila terdapat pihak berpekara yang mengajukan ke Mahkamah Internasional.  Dalam  arti  lain  Mahkamah  Internasional  tidak  dapat  mengambil
inisiatif  lebih  awal  dalam  memulai  suatu  perkara.  Ketika  mengajukan  perkara terdapat 2 (dua) tugas dari Mahkamah Internasional, yaitu:

## a) Contentious Jurisdiction
Pada  yuridiksi  mahkamah  ini  adalah  kewenangan  untuk  mengadili suatu  sengketa  atau  permasalahan  yang  terjadi  antara  2  (dua)  negara atau lebih ( Jurisdiction Ratione Personae ). Yuridiksi ini dapat dilakukan dengan tiga cara, sebagai berikut:
1. Berdasarkan  pada  Pasal  36  ayat  (1)  Statuta  Mahkamah Internasional,  dalam  yurisdiksi  pengadilan  meliputi  semua sengketa atau permasalahan oleh para pihak yang menyerahkan beserta semua persoalan yang telah ditetapkan dalam Piagam PBB dimana  secara  rinci  dituangkan  dalam  perjanjian-perjanjian ataupun konvensi-konvensi internasional.
2. Doktrin  Forum  Propogatum ,  berdasarkan  doktrin  ini  yurisdiksi propogated timbul ketika terdapat hanya satu negara menyatakan dengan  tegas  persetujuannya  atas  Yurisdiksi  Mahkamah,  dan kesepakatan  dari  pihak  lain  diberikan  secara  tersembunyi  atau diam-diam, tidak tegas atau hanya bersifat tersirat.
3. The  Optional  Clause pada  Pasal  36  ayat  (2)  dalam  Statuta Mahkamah  Internasional.  Berdasarkan  pada  aturan  ini  yaitu tepatnya pada Pasal 36 ayat (2) yaitu klausul pilihan, menyatakan bahwa  negara-negara  yang  merupakan  peserta  pada  Statute  ini dapat  setiap  waktu  menyatakan  penerimaan  wajib ipso  fakto yurisdiksi dari  Mahkamah  Internasional  dan  tanpa  melalui perjanjian  khusus  dengan  negara  yang  menerima  kewajiban serupa atas semua sengketa hukum.
b) Noncontentious (Advisory) Jurisdiction Noncontentious  (Advisory)  Jurisdiction merupakan  dasar  hukum yurisdiksi  Mahkamah  Internasional  dalam  memberikan  nasehat  atau pertimbangan  hukum  kepada  organisasi  utama  maupun  organisasi dalam  PBB  lainnya.  Nasihat  hukum  yang  dimaksud  tersebut  bersifat terbatas dan hanya terkait dengan ruang lingkup kegiatan atau aktifitas dari  5  (lima)  badan  atau organisasi  utama  dan  16  (enam belas) badan khusus PBB.
Dalam halnya ini hanya negara yang merupakan pihak pengaju dalam perkara  ke  Mahkamah  Internasional  yang  boleh  mengajukan.  Dengan demikian,  baik  perseorangan,  badan  hukum,  serta  organisasi internasional  tidak  bisa  menjadi  pihak  berperkara  ke  Mahkamah Internasional.  Sehingga,  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  atau permasalahan  ke  Mahkamah  Internasional  bukan  kewajiban  negara karena  sifatnya  fakulatif.  Dimana  memiliki  arti  negara  dapat  memilih cara-cara apa yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi, baik dengan cara diplomasi, mediasi, arbitrasi atau cara-cara lainnya yang dilakukan secara damai tanpa kekerasan. Dengan demikian  penyelesaian  perkara-perkara  yang  terjadi  dan  diajukan  ke Mahkamah Internasional merupakan pilihan dan atas dasar sukarela bagi pihak-pihak tersebut.
Walaupun  Mahkamah  Internasional  merupakan  organisasi  utama dari  PBB,  sehingga  anggota  PBB  otomatis  dapat  berpekara  melalui Mahkamah Internasional, sebaliknya memperhatikan realita yang terjadi bukanlah  suatu  kewajiban  untuk  menyelesaikan  perkara  melalui peradilan Mahkamah Internasional ini.

## Proses Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional
Terdapat  2  (dua)  cara  dalam  mengajukan  perkara  sengketa  kepada  pihak Mahkamah Internasional, sebagai berikut:
a. Melalui perjanjian khusus ( special agreement ) oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dengan memberitahukan kepana panitera Mahkamah.
b. Tanpa  melalui  perjanjian  atau  persetujuan  tertulis,  dimana  perkara  dapat diajukan secara sepihak.
Bila  melalui  perjanjian  khusus  ( special  agreement ),  surat  pengajuan permohonan perkara diwajibkan ditandatangani oleh wakil negara atau perwakilan diplomatik  (kedutaan)  yang  berada  di  tempat  Mahkamah  Internasional  berada. Setelah  diterima  melalui  panitera,  maka  salinan  surat  pengajuan  perkara sebelumnya disahkan dan selanjutnya dikirimkan kepada negara yang tergugat dan hakim-hakim Mahkamah Internasional. Pengajuan perkara yang telah disahkan juga akan  diinformasikan  kepada  angota-anggota  PBB  melalui  Sekretariat  Jenderal. Kemudian, dalam tahap acara pemeriksaan melalui sidang acara tertulis dan acara lisan.  Dalam  tahap  acara  tertulis  akan  dilakukan  sesi  tanya  jawab  dengan  cara tertulis  antara  pihak  tergugat  dan  pihak  penggugat.  Setelah  tahap  acara  tertulis telah  ditutup,  dilanjutkan  ke  tahap  acara  lisan  atau hearing .  Acara  ini  dipimpin secara  langsung  oleh  Presiden  atau  Wakil  Presiden  Mahkamah  Internasional dengan menanyakan para saksi-saksi yang ada maupun kepada saksi ahli atau juga wakil-wakil dari para pihak seperti penasihat hukum dan pengacara.
Setelah  usai  kedua  tahap  tersebut,  maka  dilanjutkan  dengan  pengambilan keputusan  yang  dipertimbangkan  berdasarkan  suara  terbanyak  para  hakim. Keputusan  hakim  dari  persidangan  ini  bersifat  final  yang  menyebabkan  tidak diterimanya banding, kecuali dalam hal-hal yang bersifat penafsiran dari putusan hakim tersebut.

## Sengketa Perbatasan Negara
Tata  cara  menetapkan  batas-batas  suatu  negara  kepulauan  diperlukan proses panjang secara legalitas dengan memerhatikan asas negara kepulauan dalam forum  internasional  yang  amat  perlu  dijadikan  landasan  pertimbangan.  Secara historis  perkembangan  hukum  internasional,  kaedah  hukum  negara  kepulauan telah  dikodifikasikan  nilai  dasarnya  dalam Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa pada  tahun  1982  mengenai  Hukum  Laut.  Dalam  Konvensi  Hukum  Laut  terdapat kaedah-kaedah  hukum  kebiasaan,  praktek-praktek  negara  maupun  ketentuan hukum laut yang baru. Hal tersebut dilandaskan bahwa bertahannya suatu Negara dinilai dari bertahannya batas negara yang mereka miliki. Serta secara umum lautan menjadi batas teritorial menjadi batas teritorial suatu negara. Hal ini dikarenakan semua  negara  yang  memiliki  garis  pantai  memiliki  hak  memiliki  jalur  laut  yang disebut  dengan  istilah  laut  teritorial  dalam  artian  negara  tersebut  mempunyai
yurisdiksi  khusus  atas  keamanan  negaranya,  termasuk  sumber  daya  alam  dan sekaligus menunjang kepentingan berkomunikasi.
Dari adanya batas teritorial tersebut tidak pernah lepas beriringan dengan masalah  teritorial  dengan  permasalahan  utama  masyarakat  internasional  adalah dalam menciptakan ketentuan hukum mengenai metode penarikan garis pangkal guna mengukur lebar laut teritorial untuk semua negara agar negara lain meskipun memiliki bentuk alamiah yang berbeda-beda tentunya, dapat memperoleh jalur laut teritorial yang wajar dan memenuhi keadilan yang bersifat universal.
Dalam menentukan batas teritorial, garis pangkal yang ditarik sesuai dengan lebar  lautan  teritorial  sebenarnya  dibagi  dengan  dua  bentuk  objek  hukum  yang berbeda, yaitu :
a. Objek hukum berupa daratan (pantai) suatu negara,
b. Objek hukum perairan dengan yurisdiksi tertentu.
Sebelum adanya putusan dari Mahkamah Internasional terkait kasus-kasus perikanan  di  Norwegia,  awalnya  hanya  dikenalkan  mengenai  pembentukan  garis pangkal  laut  teritorial  dengan  berlandaskan  dan  memerhatikan  objek  hukum daratan  suatu  negara  termasuk  daratan  suatu  pulau.  Untuk  garis  pangkal  laut teritorial diperuntukkan untuk objek hukum daratan suatu negara dengan landasan kriteria objektif, atau kriteria alamiah yang terdiri atas garis air rendah, sedangkan garis pangkal laut teritorial objek hukum perairan menggunakan kriteria subjektif yang berlawanan dengan kriteria objek hukum darat yang terdiri atas garis artifisial . Selain itu, garis pangkal normal dibentuk dengan berlandaskan kriteria objektif atau alamiah dalam bentuk garis pantai sepanjang pantai setiap negara dalam artian lain sesuai  dengan  keadaan  nyata  pantai  tersebut.  Kemudian,  dapat  dilihat  serta dihitung secara kuantitas.
Seiring  berjalannya  waktu,  dimana  hukum  dalam  lingkup  internasional mulai  mengalami  perkembangan  disesuaikan  dengan  permasalahan  sengketa teritorial, terutama sengketa teritorial laut  yang sering terjadi dan  menyebabkan perselisihan antar negara lainnya, menyebabkan terbitlah hukum mengenai garis pangkal lurus dalam suatu kepulauan yang diatur dalam Bab  II Pasal  7 Konvensi Hukum  Laut.  Dalam  konvensi  ini  sebenarnya  tidak mengatur  garis  pangkal  lurus tersebut  diperuntukkan  hanya  untuk  suatu  kasus  negara  kontinen  ( Continental State ) contohnya permasalahan geografis di Norwegia. Kaedah hukum internasional tersebut dapat dipergunakan kepada siapapun atau negara manapun sebagai dasar hukum dalam menetapkan batas laut teritorial negaranya sendiri.
Namun, keputusan Mahkamah Internasional yang terkait dengan penarikan garis pangkal lurus kemudian dilembagakan kedalam Pasal 4 Konvensi Geneva 1958 mengenai laut teritorial sebagai suatu kaedah hukum umum, sehingga tidak lagi ada sangkut  pautkan  secara  khusus  dengan  suatu  situasi  geografis.  Kemudian, ketentuan pada Pasal 4 Konvensi Geneva tersebut dilembagakan kedalam Konvensi Hukum  Laut  Tahun  1982  yang  menjadi  sebuah  ketentuan  yang  berlaku  secara umum.
Selanjutnya mengenai perbatasan dengan negara lain, bisa dari perbatasan geografis  melalui  perairan  maupun  juga  daratan.  Perbatasan  perairan  dapat berdasarkan perairan internal atau berdasarkan laut teritorial kedua negara yang letaknya  berdampingan.  Selain  itu,  perbatasan  perairan  laut  teritorial  dapat berdasarkan letak geografis negara yang saling berhadapan.

## PENUTUP Simpulan
Dapat  kita  simpulkan  bahwa  sengketa  terkait  pelanggaran  teritorial  antar dua  negara  atau  lebih  juga  termasuk  ranah  kasus  dari  Mahkamah  Internasional ( International  Court  of  Justice ),  walaupun  diperlukan  izin  dari  negara  yang bersengketa untuk dapat mengadili kasus perkara pelanggaran teritorial tersebut. Mahkamah  Internasional  merupakan  lembaga  peradilan  dibawah  naungan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  keputusannya  bersifat  mutlak,  dimana keputusan  hakim  tersebut  harus  ditaati  oleh  negara  naungannya  PBB  yang merupakan anggota dari PBB tersebut.
Mahkamah  Internasional  yang  terdiri  dari  15  (lima  belas)  anggota  hakim dengan masa jabatan selama 9 (sembilan) tahun, menjadi organisasi atau lembaga peradilan  dengan  keputusan  yang  tertinggi  dari  Majelis  Umum  PBB.  Tidak sembarang kasus dapat dilaporkan kepada pihak Mahkamah Internasional, kasus permasalahan  sengketa  ini  harus merupakan  perbuatan  yang  sifatnya  melanggar hukum, baik dari sisi hukum nasional yang dimiliki dua negara yang bersengketa serta dari sisi hukum internasional. Selanjutnya, merupakan perbuatan dari bentuk tidak  bertanggungjawaban  atas  perbuatan  pengambilan  Sumber  Daya  Alam  di wilayah bukan kuasa negara tersebut, sehingga menyebabkan respon negatif dari masyarakat lokal maupun internasional.
Mahkamah  Internasional  menjalankan  perannya  dalam  mengadili  kasus- kasus  yang  belum  tercapainya  solusi  penyelesaian  melalui  hukum  nasional  dan internasional,  guna  mencapai  tujuan  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  damai tanpa  melalui  cara  kekerasan  yang  sifatnya  merugikan  masyarakat  internasional untuk terciptanya kedamaian dan ketertiban dunia.

## Saran
Saran saya selaku menulis artikel ini adalah untuk memperkuat pemahaman yang  mendalam  terkait  hukum  internasional  yang  kedepannya  dapat  berguna dalam meminimalisir permasalahan atau sengketa internasional yang terjadi antara dua  negara  atau  lebih  dari  segi  ilmu  pengetahuan  dan  wawasan  terkait  hukum. Meningkatan  kepekaan  sosial  dengan  memantau  perkembangan  informasi mengenai sengketa teritorial antar negara sebagai bentuk kepedulian kita terhadap permasalahan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Larassati,  Melia.  2015.  Pelanggaran  Terhadap  Kedaulatan  Teritorial  Serta  Status Pendudukan Pasukan Asing di Ukraina di Tinjau Dari Hukum Internasional. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/13079/ 8755/ . Diakses pada 20 Juni 2022.
Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  2011.  Peluang  dan  Tantangan  ASEAN  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Kuil  Prech  Vihear  di  Perbetasan  Kamboja  dan Thailand.
file:///C:/Users/DIah/Dropbox/PC/Downloads/Bahan%20Hukum%20Int ernasional.pdf . Diakses pada 19 Juni 2022.
Nasser.  2018.  Peran  Mahkamah  Internasional  Dalam  Penyelesaian  Sengketa
Lingkungan Hidup Internasional.
https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/downl oad/302/277 . Diakses pada 20 Juni 2022.
Setyarini,  Ardini  Maharani  Dwi.  2019.  Harus  Tahu,  Ini  Tugas  dan  Wewenang Mahkamah  Internasional. https://www.genpi.co/polhukam/14478/harus- tahu-ini-tugas-dan-wewenang-mahkamah-internasional?page=3 .  Diakses pada 22 Juni 2022.
Sudarminan,  Adi.  2004.  Beberapa  Dasar  Tentang  Perbatasan  Negara.
https://media.neliti.com/media/publications/65668-ID-beberapa-dasar- tentang-perbatasan-negara.pdf . Diakses pada 21 Juni 2022.