## Wajah Hukum

## Peraturan Desa dan Otonomi Desa Potret Di Kecamatan Pemayung Jambi

## Elita Rahmi, Hartarti, Fitria
Fakultas Hukum Unja Correspondence: elita.rahmi66@unja.ac.id; hartati@unja.ac.id; fitria@unja.ac.id
Abstrak. Peraturan Desa (Perdes)  sering dibuat asal-asalan, karena persoalan sumber daya manusia yang sangat terbatas sehingga sulit diketahui keinginan desa dalam mewujudkan otonomi  desa. Pembuatan Peraturan Desa sebagai wujud otonomi desa banyak yang kurang dipahami oleh Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa maupun masyarakat desa.Peraturan Desa merupakan wujud dari desa sebagai kesatuan masyarakata hukum yang memiliki  hak  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya.    Keruwetan  pembuatan  Peraturan  Desa, disebabkan,  karena  sang  legislator  harus  menguasai  beberapa  ilmu  pengetahuan,  khususnya  ilmu  perundang- undangan,ilmu pemerintahan daerah dan ilmu tentang pemerintahan desa dan ilmu lainnya, sehingga Peraturan Desa tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  perangkat  desa,  Badan  Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa untuk dapat “melek Perdes” atau memiliki rasa keingintahuan terhadap Peraturan Desa, baik itu kewenangan, subtansi maupun prosedur pembuatan Peraturan Desa. Metode sosialisasi yang digunakan adalah, simulasi, Brainstorming, ceramah, tanya jawab. Kesimpulan, Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa harus dilakukan secara  berkesinambungan karena membutuhkan ilmu pengetahuan dan skill atau ketrampilan untuk memahami aspek filosofi, aspek sosiologis dan aspek yuridis dari suatu produk  hukum berupa Peraturan Desa. Kedua Pembuatan Peraturan Desa merupakan suatu kesatuan yang utuh dari penyelenggaraan pemerintahan desa, kecamatan dan pemerintahan kabupaten, sehingga perlu dibentuk Perda kabupaten Batanghari terkait mekanisme pembuatan Peraturan Desa sebagai pedoman bagi desa dalam menggali potensi desa  selanjutnya dibuat Peraturan Desa  terkait ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang pada pemerintahan desa.
Kata Kunci: Peraturan desa, Otonomi desa .
Abstract.  Village  regulations  (Perdes)  are  often  made  haphazardly  due  to  the  problem  of  minimal  human resources,  making  it  difficult  to  know  what  the  village  wants  in  realizing  village  autonomy.  Making  Village Regulations a form of village autonomy needs to be more understood by village officials, the Village Consultative Body, and the village community. Village regulations manifest the village as a legal community unit with the right to  regulate  and  manage  its  household.  The  difficulty  in  making  Perdes  is  because  the  legislator  must  master several sciences, particularly the science of legislation, knowledge of local government, and knowledge of village administration and other sciences so that Perdes do not conflict with higher regulations and not conflict with the public interest. This writing aims to provide knowledge to village officials, the Village Consultative Body, and village communities to "literate Perdes" or have a sense of curiosity about Perdes, both in terms of authority and substance  and  procedures  for  making  Village  Regulations.  The  socialization  method  used  is  a  simulation, Brainstorming,  lecture,  and  question.  In  conclusion,  Village  Regulation  Making  Training  must  be  carried  out continuously  because  it  requires  knowledge  and  skills  to  understand  the  legal  product's  philosophical, sociological, and juridical aspects in the form of a Perdes. Second, the drafting of Perdes is an integral part of the  administration  of  village,  sub-district,  and  district  government,  so  it  is  necessary  to  form  a  Perdes  of Batanghari district related to the mechanism for making Perdes as a guideline for villages in exploring village potential.
Keywords: Village regulations,Village autonomy.

## PENDAHULUAN
Hampir seluruh desa di Indonesia sangat minim jumlah peraturan Desa yang dihasilkan, demikian juga di Kecamatan  Pemayung dengan 18 (delapan belas) desa, hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan yang diadakan baik di tingkat kabupaten maupun Kecamatan dalam menambah pengetahuan bagi perangkat desa untuk membuat Peraturan Desa sebagai aspek legal framework khususnya policy content. Peraturan Desa sebagai perwujudan otonomi desa yang berbeda dengan otonomi daerah yang didahului dengan desentralisasi kewenangan dari pusat (otonomi pemberian) sedangkan otonomi desa bukan  hasil  pemberian  tetapi  nyata  sudah  ada,  sehingga rekognisi negara  atas  eksistensi  desa  perlu diwujudkan dalam Peraturan Desa.
Kemajuan  pembangunan  sebagai  wujud  otonomi  desa  (khas  desa)  sulit  terwujud.  Padahal pemerintahan desa merupakan pemerintahan terdepan dalam melayani masyarakat yang persoalannya sangat komplek mulai kelahiran manusia hingga wafatnya warga masyarakat semua  menjadi tanggung jawab  pemerintahan  desa  melalui  perangkat  desa  dan  organisasi  sosial  laiannya  yang  dibentuk  oleh masyarakat desa alias otonomi asli Indonesia. 1
Pengaturan  tentang  desa  dalam  hukum  positip  di  Indonesia  diatur    berdasarkan  UU  Nomor  6 Tahun 2014 tentang desa. Desa melaksankan pemerintahan, keuangan, penetapan Peraturan Desa  dan kewenangan  yang  ditetapkan  oleh  Peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Dengan  demikian    desa sebagai satuan pemerintahan terkecil  memiliki otonomi asli, yakni hak mengatur dan mengurus rumah tangganya,  sehingga  desa  diwajibkan  membuat  Peraturan  Desa  sesuai  dengan  kebutuhan  desa  guna menjalankan pemerintahan.
Kasus Pembatalan Peraturan  Desa  di Kabupaten Tebo  Jambi baru baru ini, menyadarkan kita bahwa  belum  tersistemnya  pembentukan  Peraturan  Desa  antara    pemerintahan  desa,  pemerintaha Kecamatan  dan  pemerintahan    Kabupaten.      Apakah  Peraturan  Desa  dapat  Dibatalkan?  Mengapa Peraturan    Desa  sampai  dibatalkan?.  Apabila  Peraturan  Desa  dibatalkan  apakah  dapat  diusulkan kembali?  Pertayaan  tersebut  penting  dipahami  bersama  oleh    pemerinatahan  desa,  pemerintahan kecamatan  dan  pemerintahan    kabupaten sebagai suatu  sistem  terpadu  yang  bertanggung jawab  atas terbitnya Peraturan Desa. Kasus pembatalan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pungutan Hasil  Tanah  kas  Desa  (TKD)  Desa  Wanarejo  Kecamatan  Rimbo  Ulu  oleh  Bupati  tebo  berdasarkan Keputusan  Bupati  Nomor  546  Tahun  2022  tanggal  26  Agustus  2022,  menjadi  catatan  sejarah  tidak hanya bagi   pemerintahan desa Wanarejo tetapi juga bagi pemerintahan Kecamatan Rimbo Ulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten  Tebo Provinsi Jambi. Pembentukan Peraturan Desa merupakan suatu sistem terpadu  dengan berlandaskan asas kehati-hatian.
Peraturan  Desa  ,  sekalipun  telah  ada  petunjuk    pembuatannya  bahkan  beberapa  daerah  telah menetapkan  Peraturan  Desa  tentang  Pedoman  Pembentukan  dan  Mekanisme  Penyusunan  Peraturan Desa, namun sebagian besar desa-desa di Indonesia jarang membuat Peraturan Desa, padahal sangat banyak  potensi  desa  yang  memerlukan  Perdes,  sehingga  pemerintah  desa    dapat  tertib  dalam menjalankan  pemerintahan.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  “Keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  dan ketrampilan Pemerintahan Desa/ perangkat desa dalam pembentukan peraturan perundang- undangan,  sehingga  perlu  adanya  pendampingan  bagi  desa  yang  ada,  dalam  pembuatan  Peraturan Desa.” 2
Perdes yang baik adalah peraturan Desa yang dipatuhi menjadi living law atau hukum yang hidup bagi  masyarakat  desa.  Sehingga  terwujud  ketertiban  masyarakat    yang  pada  akhirnya  meningkatkan pembangunan pedesaan
Untuk itu perlu dipersoalkan bagaimana pembuatan Peraturan Desa yang baik itu?  dan hal -hal apa  saja  yang  dapat  dibuatkan  Peraturan  Desa,  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dalam menjalankan otonomi desa dapat terwujud, serta bagaimana pula agar Peraturan Desa yang dibuat dapat dipatuhi oleh masyarakat. Tujuan penulisan adalah untuk penambah pengetahuan perangkat desa, badan permusyawaratan  desa  serta  masyarakat  dalam  membuat  Peraturan  Desa  di  Kecamatan  Pemayung Kabupaten Batanghari  Jambi dan untuk meningkatkan ketrampilan desa dalam pembuatan Peraturan Desa yang berwibawa dan disegani masyarakat dengan manfaat Kegiatan untuk menambah ketrampilan bagi anggota Badan Pemusyawaratan Desa di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Jambi dan untuk pemahaman bagi perangkat desa yang menjalankan Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Pemayung serta menambah daya kritis bagi Masyarakat Desa  di Desa  Kecamatan Pemayung, sehingga peraturan Desa bisa dipatuhi masyarakat desa
1 Otonomi  Desa:    Reposisi  Mencari  Jati  Diri., 22  November  2022.Otonomi  Desa  kppd.0rg.  Lihat  juga Peraturan  Desa  Sumberbening  Kecamatan  Dongko  Kabupaten    Trenggalek  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala sa. jdih.banyuwangikab.go.id.https:/jdih.banyuwangikab.go.id.  Lihat  juga  Peraturan  Desa  Binangun  Nomor  8 Tahun 2019 Tentang Kewenagan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenagan Lokal Berskala Desa
2 Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa Dan penetapan Peraturan Desa, Jurnal legislasi Indonesia Vol 13 nomor 2

## METODE
Tulisan  ini  adalah  refleksi  dari  suatu  kegiatan  ilmiah  berupa  pengabdian  masyarakat  dengan bentuk  kegiatannya  adalah    pengabdian  masyarakat  sebagai  wujud  Tridharma  Perguruan  Tinggi (Universitas Jambi), sehingga metode pelaksanaan pelatihan  ini mengunakan metode sebagai berikut: simulasi, Ceramah, tanya jawab  dan diskusi terbuka.
Metode  Simulasi,  yaitu  sebagai  model  pembelajaran  yang  membuat  suatu  peniruan  terhadap suatu yang nyata. Untuk metode ini akan diperlihatkan contoh Peraturan Desa yang sangat dibutuhkan pada suatu desa. Contohnya adalah Peraturan Desa tentang Lubuk Larangan. Peraturan Desa  tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan lainnya
Metode Braninstorming  (curah gagasan) atau dapat juga disebut dengan pengumpulan gagasan yaitu metode dengan melontarkan suatu masalah, satu diantara peserta menjawab, kemudian peserta yang  lain  memberi  komentar,  sehingga  memungkinkan  masalah  tersebut  berkembang  dalam  suatu masalah  baru.  Dengan  demikian  dapat  dikatakana  bahwa brainstorming adalah  metode  guna menemukan ide-ide baru, yang didasarkana pada spontanitas dan kreatifitass, metode penyuluhan ini digunakan agar dapat melatih otak  manusia untuk memicu munculnya ide dan meletakkan ide tersebut di atas kertas
Metode ceramah: metode ini digunakan sekedar untuk memberikana keyakinan kepada peserta akan arti penting Peraturan  Desa pada pemerintahan desa guna menggali potensui desa Tanya Jawab adalah metode yang dapat dijadikan pemantik diskusi agar peserta tidak monoton. Pada  kegiatan  Diskusi,  maka  diadakan  juga  konsultasi  terbuka  bagi  desa  yang  berkeinginan uantuk  melakukan  kosnultasi  terhadap  rencana  Peraturan  Desa  yang  akan  dibuat,  sehingga  desa  di kecamatan Pemayung dapat membuat Peraturan Desa yang inovatif terkait dengan kesejahteraan dan ketentraman  masyarakat desa yang diperlukan bagi  pembangunan desa

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  sebagai  wujud  dharma  ketiga  dari  Tridharma    Perguruan Tinggi menjadi penting dan strategis  guna mengetahui secara nyata persoalan masyarakat khususnya dalam  pembuatan  Peraturan  Desa  di  desa-desa  Kecamatan  Pemayung  yang  memiliki  18  desa. Pembuatan Peraturan Desa  di Lingkungan Desa Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Jambi tidak banyak dilakukan pemerintah, sementara perangkat desa senantiasa mengalami perubahan akibat perubahan  perangkat  desa  maupun  akibat  pergantian  lainnya.  Kegiatan  sosialisasi  ini    diikuti  oleh Kepala  Desa,Sekretaris  Desa  dan  Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Sebanyak  18  Desa  di Kecamatan Pemayung dan bersama Camat dan  Organisasi Perangkat Daerah Pembangunan Desa (OPD PMD) Setda Kabupaten Batanghari, menyatakan  hadir dalam kegiatan dimaksud. Camat Kecamatan Pemayung  Bapak  Mohd  Syaifuddin  SE  pada  saat  tim  pengabdian  melakukan  survey  lokasi  dan penetapan  tanggal  kegiatan  pengabdian  beberapa  hari  lalu  yang  diterima  oleh  Sekretaris  Camat  Pak Darwis menyambut gembira akan kedatangan tim pengabdian Unja di kecamatan tersebut.
Kecamatan Pemayung dengan total 36.945 jiwa dan luas 1.022.15 Km dengan 18 (delapan belas) Desa  dan 1 (satu) Kelurahan. Kecamatan Pemayung sebagai suatu kecamatan yang menjadi tetangga dekat Unja Kampus Mendalo sekaligus merupakan kecamatan yang cukup banyak desanya (18 desa 1 kelurahan) menjadi stategis bagi tim Pengabdian Masyarakat Unja Fakultas Hukum untuk memberikan ilmu pengetahuan terkait pembuatan Peraturan Desa yang menjadi ujung tombak bagi penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.
Adapun 18 desa di kecamatan Pemayung adalah Desa Awin,  Desa Bukit Sare. Desa Jembatan Emas. Desa Kaos. Desa Kuap. Desa Kubu Kandang. Desa Lopak Aur. Desa Lubuk Ruso. Desa Olak Rambahan. Desa Pulau Betung. Desa Pulau Raman. Desa Selat. Desa Senaning. Desa Serasah. Desa Kubu Kandang. Desa Tebing Tinggi. Desa Teluk. Desa Teluk Ketapang. Desa Ture. Dilihat dari nama desa tersebut sesungguhnya kecamatan Pemayung memiliki potensi desa yang luar biasa. Ada Taman wisata Payung. Ada potensi buah  Durian Selat yang sangat popuker di Jambi. Durian Ture dan potensi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian yang dulu dikenal dengan Sekolah Petanian Menengah Atas, sekolah pertanian tersebut  sangat populer tempo dulu di Jambi.Demikian juga Pulau Betung yang dulu populer dengan kayu Betung dalam pembuatan perabot rumah baik itu kursi, meja, asbak yang dibuat melalui akar kayu Betung yang sangat indah. Dengan demikian dapat dikatakan kecamatan Pemayung memiliki  potensi  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang  luar  biasa  untuk  dapat  dikembangkan  pada pembangunan desa di Kabupaten  Batanghari

## Arti Penting Peraturan Desa.
Peraturan  Desa  (Perdes)  adalah  kunci  pembangunan  desa,  hanya  dengan  Peraturan  Desa  yang baik  hak-hak  azasi  manusia,  hak-hak  dan  kewajiban  negara  serta  pembagian  kekuasaan  negara  dan wilayah  negara/pembagian  daerah,  serta  kewarganegaan  dan  penduduk  serta  keuangan  negara  bisa dihadirkan  sebagai  wujud  kehadiran  negara  pada  masyarakat  desa.  Materi  muatan  Peraturan  Desa tersebut  belum  banyak  dilakukan  pada  pemerintahan  desa  kebanyakan,  Padahal  pembangunan  desa adalah ujung tombak pemerintahan itu sendiri.
Peraturan  Desa  berupa    penjabaran  peraturan  yang  lebih  tinggi  sebagai  hirarkhi  perundang- undangan  dan  materi  segala  penyelenggaraan  urusan  desa  dapat  menjadi  materi  muatan  dalam pembuatan  peraturan  desa.  Untuk  itu  eksekutif  dan  legislating  desa  serta  masyarakat  desa  saatnya “ melek ” Peraturan Desa
Peraturan Desa asal-asalan alias   sembarangan harus diakhiri.Seluruh komponen desa baik itu Lembaga desa, organisasi masyarakat desa perlu bergairan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga Kepala Desa tidak lagi one man show dalam penyelenggaraan pemerintaan desa.
Kegiatan  pengabdian  ini  akan  menciptakan  hubungan  harmonis  antara  Perguruan  Tinggi Universitas  Jambi  sebagai  Perguruan  Tinggi  terbesar  di  Jambi  dapat  menyatu    dengan  masyarakat banyak khususnya 18 desa di Kecamatan Pemayung, kehadiran Universitas Jambi harus dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Universitas Jambi Membumi via Pelatihan Peraturan Desa.
Kecamatan Pemayung pada kegiatan Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa  Rabu 14 September 2022 bertempat di Aula Kantor Camat Kecamatan Pemayung berlokasi di Kelurahan Jembatan Emas yang  sekaligus merupakan  ibukota  Kecamatan  Pemayung  sekitar  35  Km  dari  pusat  kota  Jambi  atau pertengahan  kota  Jambi  dan  Muara  Bulian.  Suatu  Kantor  Camat  yang  terletak  di  Jalan  Lintas  dan strategis. Pelatihan sebagai wujud penyuluhan hukum  menjadikan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Pemayung semangat untuk membuat Peraturan Desa yang lebih inovatif Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai legislator desa , Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
Kegiatan  yang  berlangsung  di  Aula  Kantor  Camat  Kecamatan  Pemayung  tersebut  dihadiri sebanyak  50  (lima  puluh)  orang  peserta  dari  18  desa  yang  ada  di  kecamatan  Pemayung  terdiri  dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dihadiri juga Pendamping Desa Kecamatan Pemayung Ibu Selvia Hatta
Acara  dibuka  dan  ditutup  langsung  oleh  Bapak  Camat  Kecamatan  Pemayung Bapak  Mohd Syaifuddin SE . Sedangkan Kepala Bagian  Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah  Pembangunan Desa  Kabupaten  Batanghari  menyatakan  berhalangan  hadir  pada  acara  yang  semarak  tersebut.Tim Pengabdian/Penyuluh  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  Elita  Rahmi,  Hartarti  dan  Fitria  serta mahasiswa    Fakultas  Hukum    Universitas  Jambi  diantaranya Novia  Ayu  Tantri,  Oselan Kurmain, Yurita  Melani,  Kusheryadi  Tresnadi  dan  Thompi  Loho mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas Jambi  yang  berasal  dari  Irian  jaya.  Menjadikan  acara  semakin  menarik  dan  bergairah,  sehingga mahasiswa  dapat  juga memetik pengalaman  beharga,    baik  itu ilmu maupun  pengetahuan serta  skill yang harus miliki sebagai calon Sarjana Hukum yang siap pakai di tengah masyarakat.
Pelatihan  yang  sangat  dinanti  oleh  18  perangkat  desa    di  lingkungan      Kecamatan  Pemayung yakni    Desa  Awin,    Desa  Bukit  Sare.  Desa  Jembatan  Emas.  Desa  Kaos.  Desa  Kuap.  Desa  Kubu Kandang. Desa Lopak Aur. Desa Lubuk Ruso. Desa Olak Rambahan. Desa Pulau Betung. Desa Pulau Raman.  Desa  Selat.  Desa Senaning.  Desa  Serasah.  Desa  Kubu  Kandang.  Desa Tebing  Tinggi.  Desa Teluk. Desa Teluk Ketapang. DesaTure. Menjadikan Pelatihan tersebut tidak hanya berbagi cerita suka duka dalam pembuatan Peraturan  Desa tetapi juga menjadi ajang silaturahmi antara Tim Pengabdian Masyarakat  dan  Perangkat  Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Pemayung.  Terdapat  4  (empat)  desa  yang kepala  Desanya  sedang  stagnan,  namun  Sekdes    dan Badan  Permusyawaratan  Desa  tetap mengikuti acara  pelatihan  pembuatan  Peraturan  Desa  dalam  Rangka  Perwujudan   Otonomi  desa  di  Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Jambi.
Pemerintahan desa  sebagai garda terdepan pembangunan, karena berhadapan langsung dengan masyarakat  sejak  kelahiran  hingga  kematian  anggota  masyarakatnya  selalu  berhadapan      dengan problem  nyata masyarakat yang beragam, seperti persoalan melarikan anak gadis orang, kawin usia muda,, penertiban ternak, Penanganan konflik di desa.  Hukum Adat .  Lingkungan Hidup, dan lain lain menjadi harapan bagi pemerintahan desa untuk dapat mewujudkannya dalam bentuk Peraturan Desa, karena permasalahannya sangat banyak di desa.
Bapak  Lucky  Wijaya    selaku  Kapala  Desa  Tebing  Tinggi  berharap  berkeinginan  paling  tidak setahun ada satu Peraturan Desa yang lahir dari Pemerintahan Desa, sehingga dibutuhkan pengetahuan dan skill serta pendampingan yang serius dari pemerintah dalam pembuatan Peraturan Desa ini. Seperti pungutan terhadap mobil yang mengangkut hasil bumi seperti batu bara, sawit yang bertonasi  melebihi berat,  berakibat  jalan  di  desa  kami  sering  rusak,  apakah  hal  yang  semacam  ini  bisa  kami  buatkan peraturan desanya guna menjaga mutu jalan, sehingga jalan kabupaten yang melewati desa kami tidak gampang rusak.

## Materi Muatan Peraturan Desa
Materi  muatan  peraturan  desa  harus  mendapat  perhatian  dan  koordinasi  yang  baik  dari  tim pengusul,karena  subtansi  materi  muatan  sering  menyebabkan  Peraturan  Desa  dibatalkan,  namun demikian  ruang  lingkup  materi  muatan  ini  sangat  luas  yang  dapat  disesuaikan  dengan  kehidupan masyarakat desa.
Adapun  Materi Muatan Peraturan Desa (Perdes) berupa: 1. Hak-hak azasi manusia,
2. Hak-hak dan kewajiban negara
3. Pembagian kekuasaan negara dan wilayah negara/pembagian daerah,
4. Kewarganegaan dan penduduk
5. Keuangan negara dalam hal ini Anggaran Belanja Desa
Apabila materi muatan di atas ditelusuri lebih jauh,maka sesunggunhnya meteri muatan di atas terkait  dengan  perlindungan  hukum,kesejahteraana  masyarakat  dan  tanggung  jawab  negara  dan pemerintahan  dalam  bernegara,  dengan  demikian  pemerintahan  desa  sebagai  sub  sistem  dari pemerintaan  itu  sendiri  dapat  memaksimalkan  fungsi  pemerintahan  daerah  dalam  memproteksi masyarakatnya  sehingga  dapat  terwujud  pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  serta  pemerintahan yang baik
Adapun  pemerintahan  yang  baik  memberikan  solusi,  pelayanan,  kepastian  serta  melindungi masyarakat  dari  kesewenangan  kekuasaan    terhadap  masyarakat  pada  umumnya.  Subtansi  materi muatan  tersebut  seyogianya  berwujud  Peraturan  Desa  ditemui  pada  semua  desa  di  Kecamatan Pemayung, namun hampir Sebagian besar Peraturan Desa yang dibuat desa hanya terkait keuangan desa semata, hal ini mengindikasikan bahwa skill pembuatan Peraturan Desa dengan pembinaan Kecamatan serta pengawasan Pemerintahan Kabupaten masih sangat lemah.
Materi  muatan  Peraturan  Desa  seperti  halnya  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan harus berorientasi perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan dan pengayoman serta pelayanan kepada  masyarakat,  sehingga  kehadiran  pemerintahan  desa  tersebut  memberikan  solusi  atas permasalahaan yang dihadapi masyarakat.
Dalam  banyak  kasus  seringnya  Peraturan  Desa  dicabut,  disebabkan  materinya  melampaui wewenang atau terdapat kesewenangan pemerintahan desa sebagai suatu pemerintahan terendah yang harus  memperhatikan  kepentingan  umum  dan  tidak  bertentangan  dengan  perundang-undangan  yang lebih tinggi. Konsekwensi dari pertentangan tersebut dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dengan demikian peraturan Desa sekalipun  harus dibuat secara tertib 3
Pertayaan  umum  dari  peserta  adalah  apakah  pada  anggaran  desa  dapat  dicantumkan  kegiatan penyusunan Peraturan Desa. Pendamping desa di Kecamatan pemayung yakni ibu Selvia Hatta, juga memberikan pertayaan dan penjelasan bahwa pada umumnya, usulan Rancangan Peraturan desa di  desa pemayung  “belum serius” diusulkan  oleh pemerintahan desa hal ini sering ditemui, Teknik penulisan yang tidak mengikuti aturan yang ada, jenis huruf tata letak dan subtansi yang lemah, bahkan disinyalir seringkali” copy paste ” dari peraturan Desa yang ada, sehingga di Kecamatan Pemayung pembinaan Peraturan desa ini menjadi kesulitan,  dibutuhkan rancangan Peraturan Desa yang telah memenuhi unsur ketentuan  Teknik Perundang-undangan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintahan. Diharapkan juga di kabupaten Batanghari dapat membentuk Peraturan Desa tentang Teknik Pembuatan Peraturan Desa sebagai pedoman bagi desa dalam Pembuatan Peraturan Desa.
Kedudukan Sekretaris Desa yang mengundangkan Peraturan Desa sehingga pada Peraturan Desa ditemui adanya tempat tanda tangan Sekretaris desa  secara khusus sebagai perwujudan suatu Peraturan
3 Made Nurmawati,I Gde Marhaendra Wija Atmaja,Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan (Pengembangan Mata Kuliah Hukum Perundang-Undangan, FH Udayana bali 2017.
desa  dapat  mengikat masyarakat secara hukum sehingga berlaku fictie hukum (semua orang dianggap tahu hukum/Peraturan Desa) tahu Peraturan Desa dalam hal ini, menjadi penting agar Peraturan Desa disosialisasikan dengan baik pada masyarakat desa.
Kepala  Desa  yang  diwakili  oleh  Kades  Tebing  Tinggi  yang  juga  Alumni  Fakultas  Hukum Universitas  Jambi  Bapak  Lucky  Wijaya  SH,  menginginkan  Universitas  Jambi  dapat  sebagai pendamping dalam pembuatan Peraturan Desa di lingkungan Kecamatan Pemayung.  Suatu harapan besar  yang  menjadi  Pekerjaan  Rumah  karena  di  Kabupaten  Batanghari  terdapat  100    (Seratus)  desa yang nasibnya hampir sama dengan desa di Kecamatan Pemayung.

## Otonomi Desa  & Peraturan Desa
Peraturan Desa merupakan wujud nyata dari desa sebagai self community karena desa memilik sutau kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan sosial  budaya  yang  tumbuh  dan  berkembang,  pertumbuhan  otonomi  desa  yang  pesat  akan  langsung dapat mempengaruhi otonomi daerah.
Pertumbuhan  ekonomi  desa  sangat  tergantung  kepada  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dalam  hal  ini  pemerintahan  kabupaten  Baanghari  Provinsi  Jambi,diantaranya  demokrasi  derajat  dan kualitasnya, kapasitas kelembagaan, sumber daya dan organisasi pemerintahan pusat,daerah dan desa, tarik ulur kewenangan pada otonomi daerah antara pusat-daerah, kesadaran masyarakat sebagai aktor demokrasi (birokrasi, parlemen, civil sociaety, pers dan sebagainya, perspektif keterbukaan pemerintah dan relasi antara state,market dan civil society (negara, pasar dan masyarakat sipil) 4 .
Peraturan Desa yang  baik akan menciptakan kesadaran hukum serta iklim demokrasi yang baik pula,  karenanya  kuantitas  dan  kualitas  Peraturan  Desa  menjadi  tolok  ukur  bagi  penyelenggaraan otonomi desa plus otonomi daerah.
Peraturan desa akan dapat mengerakkan pemerintahan desa yang berpenduduk minimal  2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga, akan sangat menentukan otonomi desa sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan tujuan mulia yakni mewujudkan suatu masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera agar terciptanya suatu kehidupan yang tenang dan nyaman, harus diwujudkan dengan pembentukan peraturan Desa yang sesuai dengan kebutuhna masyarakat

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Pelatihan pembuatan Perdes di Kecamatan pemayung merupakan pelatihan yang sangat penting dan dinanti  oleh  perangkat  desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  sekretaris  desa,  karena  pada umumnya mereka belum pernah mengikuti pelatihan pembuatan Peraturan Desa, sementara tugas mereka menuntut harus dapat membuat Peraturan Desa
2. Pembuatan  Peraturan  Desa  merupakan  satu  kesatuan  sistem  terpadu  antara  pemerintahan  desa, pemerintahan  Kecamatan  dan  pemerintah  Daerah  kabupaten  Batanghari,  sehingga  perlu  adanya sistem yang terpadu untuk dapat merencanakan, membuat serta mengevaluasi dan mengklarifikasi Peraturan Desa, sehingga dapat mencapai tujuannya yakni pembangunan desa yang memadai
3. Materi muatan Peraturan Desa yang tidak boleh bertentangan dengan  peraturan yang lebih tinggi dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  harus  dapat  dipahami  sebagai  suatu pedoman  dalam  pembutan  peraturan  Desa  di  desa  yang    tidak  menutup  kemungkinan  kasus perkawinan  di  bawah  umur  akibat  adanya  hamil  diluar  nikah,  sehingga  dilakukan  perkawinan  di bawah  tangan  yang  sesungguhnya  merupakan  pelanggaran  terhadap  peraturan  yang  lebih  tinggi, sehingga perlu melapor ke pengadilan agama untuk mendapatkan izin perkawinan di bawah umuur, sehingga tidak terjadi perkawinan di bawah tangan.
4. Otonomi Desa sebagai ujung tombak dari pemaknaan pembangunan desa adalah upaya menggali potensi desa yang asli (khas) yang dapat membedakan desa tersebut dengan desa lainnya. Otonomi desa sebagai otonomi asli yang berasal dari masyarakat desa dengan kehasaannya merupakan potensi desa yang dapat diwujudkan dalam peraturan desa.
4 Zulman Barniat, Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal,2019 Nomor 1 volume 5, hlm 20-22.

## Rekomendasi
1. Kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Batanghari perlu membuat Perda tentang Teknik penyusunan Peraturan Desa, baik memalui usulan eksekutif atau usulan hak inisitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  legislator  desa  perlu  membuat  Peraturan  Desa inisiatif tentang pembangunan desa
3. Kepada  masyarakat  perlu  mengawasi  pelaksanaan  Peraturan  Desa  dan  mengusulkan  pembuatan Peraturan Desa melalui Kepala Desa.
4. Melibatkan  perangkat  kabupaten  dalam  pelatihan.  (Kepala  Bagian  Kabag  Hukum  dan  Organisasi Perangkat  Daerah    Pembangunan  Desa  kabupaten    Batang  hari).  Pelatihan  Pembuatan  Peraturan Desa  di  Kecamatan  Pemayung    tidak  hanya  mengundang  perangkat  desa  baik  itu  ketua  Badan Permusyawaratan  Desa,Kepala  Desa  dan    Sekretaris  Desa  serta  seluruh  staf  kecamatan  dan mengundang khusus Kepala Bagian Hukum kabupaten yakni bapak Safri dan Organisasi Perangkat Daerah  Pembangunan Desa. Kehadiran mereka sangat berpengaruh pasca pelatihan Peraturan Desa, karena terkait dengan evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa yang dibuat pemerintahan desa.
5. Pemerintah  desa  senantiasa  menggali  potensi  desa  melalui  otonomi  desa  yang  asli  untuk meningkatkan  rasa  kepercayaan  masyarakat  desa  sebagai  warga  setempat,  penggalian  otonomi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk Peraturan desa, sehingga dapat diukur optimalisasi otonomi asli desa yang membedakan desa tersebut dengan desa lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Shiddiqie, Jimly 2006 Hukum Acara Pengujian Undang undang ,Cetakan Kedua,  Jakarta Sekjen dan Kepaniteraan MK RI
Bagir Manan, Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum  Nasional, makalah  pada  pertemuan  ilmiah tentang  Kedudukan  Biro  Biro  Hukum/Unit Kerja  departemen/LPND  dalam    pembangunan  Hukum,  Badan  Pembinaan  Hukum  Naional Departemen Kehakiman.
Indrati S Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius Jakarta 2007
Kusnadi Agus, Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah Setelah berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Jurnal  Arena Hukum Volume 10 Nomor 1 Widjaja, HAW,  Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa, Gramedia,2013 Marjoko Saputra Iswan dan hasibuan Hawari. Rajawali ,2013
Made  Nurmawati,I  Gde  Marhaendra  Wija  Atmaja,  jenis,  Fungsi  dan  Materi  Muatan  Peraturan perundang-Undangan (Pengembangan Mata Kuliah Hukum perundang-Undangan, FH Udayana Bali 2017.
Zulman  Barniat,(2019)  Otonomi  Desa:  Konsepsi  Teoritis  Dan  Legal,  Jurnal  Analisis  Sosial  Politik Volume 5 Nomor 1 ,Juli 2019
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 PP nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan Atas PP UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perdes  Binangun  Nomor  8  Tahun  2019  Tentang  kewenagan  Desa  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  Dan Kewenagan Lokal Berskala Desa
Peraturan  Desa  Sumberbening  Kecamatan  Dongko  Kabupaten    Trenggalek  Nomor  2  Tahun  2018 Tentang Kewenangan  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  Dan  Kewenangan  Lokal  Berskala Desa. jdih.banyuwangikab.go.id.https:/jdih.banyuwangikab.go.id