Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Penerapan Omnibus Law dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## Nabila Zulfa Humaira
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia hi.nabs@outlook.com
Abstrak. Pada Juli 2020, World Bank mengubah indikator pengukuran  katagori pendapatan negara dan  mengklasifikasikannya  ke  dalam  4  kelompok  negara  yaitu, pendapatan  rendah  ( low  income ), pendapatan  rendah  menengah  ( lower-middle  income ),  pendapatan  menengah  keatas  ( upper-middle income ),  dan  pendapatan  tinggi  ( high-income ).  Dari  perubahan  indikator  tersebut  menempatkan Indonesia  pada  katagori upper-middle  income dari  yang  sebelumnya lower-middle  income . Peningkatan pendapatan Indonesia terus diupayakan dan didorong oleh pemerintah melalu regulasi- regulasi  yang  mendukung  salah  satunya  dengan  membentuk  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Pembentukan UU Cipta Kerja merupakan yang pertama kali  di  Indonesia  dengan  metode Omnibus  Law sehingga  membawa  dampak  bagi  peraturan perundang-undangan  lain  yang  terkait.  Pada  prinsipnya  penerapan  Omnibus  Law  sudah  banyak diterapkan di negara-negara dengan common law system sedangkan untuk penerapannya di Indonesia memiliki beberapa permasalahan mengenai pembentukan perundang-undangannya karena menganut civil law system .
Kata kunci : UU Cipta Kerja, Omnibus Law , Civil Law System

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dapat  dibentuk  dengan  tujuan  meningkatkan pendapatan nasional. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat pidato  pelantikan  presiden  2019  bahwa  pada tahun  2045  tepat  di  satu  abad  Indonesia merdeka,  seharusnya  Indonesia  sudah  bisa keluar  dari middle  income  trap dan  menjadi negara maju berpendapatan tinggi.
Untuk  menuju high  income  country , Indonesia  perlu  berhati-hati  dengan middle income  trap atau  jebakan  pendapatan  kelas menengah.  Untuk  meningkatkan  pendapatan, Indonesia perlu keluar dari middle income trap dengan  didukung  oleh  sinergi  dari  berbagai aspek kebijakan terutama peraturan perundang-undangan  sebagai  payung  hukum dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi.  Hal tersebut  menjadi  penting  dalam  menciptakan peluang  guna  meningkatkan  pendapatan  per kapita  Indonesia,  tidak  hanya  dari  segi kebijakan  ekonomi  namun  peluang-peluang baru  dapat  diciptakan  melalui  peraturan
perundang-undangan yang terkait seperti salah satunya UU Cipta Kerja.
Middle  income  trap atau  jebakan pendapatan  kelas  menengah  merupakan fenomena  yang  relatif  baru  dan  pertama  kali disebutkan  pada  tahun  2007  dalam  laporan World  Bank  yang  berjudul An  East  Asian Renaissance:  Ideas  for  Economic  Growth , istilah ini dipergunakan oleh Indermit Gill dan Homi  Kharas  dalam  membaca  fenomena pertumbuhan ekonomi dari negara berpenghasilan rendah menjadi negara berpenghasilan menengah. Hal tersebut didorong  oleh  tenaga  kerja  yang  murah, pemutakhiran teknologi,  dan  realokasi  tenaga kerja  dan  modal  dari  manufaktur  rendah sampai tinggi. Menurut seorang ahli ekonomi, Iwan  Jaya  Azis, middle  income  trap dimulai dari  seorang  guru  besar  di  University  of California  yang  pertama  kali  melihat  setelah Asian Financial Crisis (setelah tahun 1997) dia membagi  negara  menjadi  berpendapatan rendah,  menengah,  dan  tinggi.  Hal  tersebut dikarenakan  dia  mulai  melihat  tanda  setelah Asian Financial Krisis beberapa negara di Asia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi  (tidak  seperti  sebelum  terjadinya
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Asian  Financial  Crisis ).  Kemudian  tulisan tersebut diadaptasi oleh Gill dan Homi Kharas dengan  memunculkan  istilah Middle  Income Trap .
Mengacu pada klasifikasi yang ditetapkan oleh World Bank dengan menggunakan  metode  nilai  tukar  Atlas, terdapat 4 (empat) katagori pendapatan negara yang  diperbarui  setiap  tahunnya  berdasarkan Gross  National  Income (GNI)  per  kapita (dalam  dollar  amerika)  yaitu  pendapatan rendah  ( low  income ),  pendapatan  rendah menengah ( lower-middle income ), pendapatan menengah keatas ( upper-middle income ), dan pendapatan tinggi ( high-income ).
Tabel  1.  Katagori  negara  berdasarkan pendapatan
Berdasarkan  tabel  di  atas,  Indonesia berada  pada  katagori upper-middle  income dengan  pendapatan  per  kapita  sebesar  USD 4,050  dan  populasi  penduduk  sebanyak 269.603  juta  jiwa.  Klasifikasi  pendapatan negara  yang  ditetapkan  World  Bank  sudah beberapa kali diubah, terakhir pada 1 Juli 2020 yang menempatkan Indonesia pada klasifikasi pendapatan  menengah  keatas  ( upper-middle income )  dari  sebelumnya  pendapatan  rendah menengah  ( lower-middle  income ).  Perubahan klasifikasi  pendapatan  negara  tersebut  diubah dengan 2 alasan berikut, yaitu:
1. In each country, factors such as economic growth,  inflation,  exchange  rates,  and population  growth  influence  GNI  per capita.  Revisions  to  national  accounts methods and data can also influence GNI per capita. The updated data on GNI per capita data for 2019 can be accessed here.
2. To  keep  the  income  classification thresholds  fixed  in  real  terms,  they  are adjusted  annually  for  inflation.  The Special Drawing Rights (SDR) deflator is used  which  is  a  weighted  average  of  the GDP  deflators  of  China,  Japan,  the United  Kingdom,  the  United  States,  and
the  Euro  Area.  This  year,  the  thresholds have  moved  up  in  line  with  this  inflation measure.
Dari  uraian  di  atas,  maka  adanya perubahan  status  atau  katagori  Indonesia  dari pendapatan  rendah  menengah  ( lower-middle income )  tidak  murni  akibat  pertumbuhan ekonomi Indonesia, melainkan karena adanya perubahan threshold atau ambang batas Gross National  Income (GNI)  per  kapita  yang ditetapkan  oleh  World  Bank. Gross  National Income (GNI) dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Pendapatan Domestik Bruto (PNB)
Secara historis, Indonesia mulai tercatat  sebagai  kelompok  berpendapatan menengah  pada  tahun  1985.  Perekonomian Indonesia  pada  masa  pasca  kemerdekaan hingga  tahun  90-an  masih  sangat  rentan terhadap kondisi global. World Bank memperingatkan bahwa negara berkembang di Asia harus segera merubah struktur perekonomiannya  agar  dapat  bertransisi  dari middle  income  countries .  Hal  ini  yang dilakukan  oleh  Korea  Selatan,  sehingga mengalami  pemulihan  yang  lebih  cepat  dan mampu menyesuaikan dengan gejolak ekonomi  global.  Sedangkan  apabila  kita melihat  tren  pertumbuhan  yang  dialami  oleh Indonesia  setelah  tahun  2000  cenderung melambat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami growth slowdown .
Untuk menjadi negara dengan pendapatan  tinggi  ( high-income  country ) Indonesia perlu meningkatkan GNI per kapita dengan berbagai bauran kebijakan dari otoritas terkait  serta  penguatan  dalam  peraturan perundang-undangan  seperti  salah  satunya yaitu  dengan  disahkannya  UU  Cipta  Kerja. Pada  proses  pengesahannya,  UU  Cipta  Kerja menuai  banyak  kontroversi  mulai  dari  proses pembentukan  undang-undangnya,  isi  dari undang-undang, hingga pengesahannya, sehingga hal tersebut memicu unjuk rasa dari masyarakat khususnya kalangan pekerja yang merasa  dirugikan  dengan  adanya  UU  Cipta Kerja.
Selain melalui UU Cipta Kerja,
pemerintah juga berupaya dalam
pembangunan  Kawasan  Ekonomi  Khusus
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
melalui  Undang-Undang  Nomor  39  tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK)  yang  spesifik  mengatur  mengenai pengembangan  kawasan tertentu  di  Indonesia dalam fungsi penyelenggaraan fungsi perekonomian dan fasilitas tertentu.
Sejak  diberlakukan,  UU  Cipta  Kerja menuai berbagai kontroversi yang datang dari kalangan  pekerja.  Unjuk  rasa  dari  berbagai daerah di Indonesia dilancarkan  guna membatalkan  pemberlakuan  UU  Cipta  Kerja, banyak  isu  negatif  yang  diangkat  dalam  UU Cipta  Kerja,  mulai  dari  proses  pembuatan hingga  pengesahan.  Merespon  gejolak  dari masyarakat, Presiden
Joko
Widodo menyampaikan dalam pidatonya:
“Dalam  undang-undang  tersebut  terdapat 11  klaster  yang  secara  umum  bertujuan untuk  melakukan  reformasi  struktural  dan mempercepat transformasi ekonomi.
Adapun  klaster  tersebut  adalah  urusan penyederhanaan
perizinan, urusan
persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan  kemudahan  berusaha,  urusan dukungan  riset  dan  inovasi,  urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan  sanksi,  urusan  kemudahan pemberdayaan  dan  perlindungan  UMKM, urusan  investasi  dan  proyek  pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.”
Langkah  tersebut  di  ambil  oleh Presiden  Joko  Widodo  akibat  ada  banyak disinformasi  serta  hoaks  mengenai  substansi dari  UU  Cipta  Kerja  yang  menyebar  melalui media sosial.
UU  Cipta  Kerja  sendiri  dibentuk dengan  menggunakan  metode  Omnibus  yang baru pertama kali diterapkan dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan di indonesia, sehingga saat ini UU Cipta Kerja dikenal  juga  sebagai Omnibus  Law .  Konsep Omnibus  Law dikenal  juga  dengan  istilah Omnibus  Bill dalam Black’s  Law  Dictionary Ninth Edition didefiniskan sebagai berikut:
1. A  single  bill  containing  various  distinct matters, usu. drafted in this way to force the  executive  either  to  accept  all  the unrelated minor provisions or to veto the major provision.
2. A  bill  that  deals  with  all  proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus  judgeship  bill"  covering  all proposals  for  new  judgeships  or  an "omnibus  crime  bill"  dealing  with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.
Apabila  diterjemahkan  secara  bebas dari  definisi  diatas, Omnibus  Bill merupakan sebuah  produk  hukum  dalam  bentuk  undang- undang, yang dibentuk dengan menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan  yang  sudah  ada  dengan suatu  subjek  tertentu.  Praktik  penggunaan omnibus  law telah  banyak  diterapkan  oleh beberapa negara terutama negara-negara yang menganut common  law  system sedangkan untuk Indonesia sendiri menganut tradisi civil law  system .  Penerapan omnibus  law di Indonesia  memiliki  tantangan  tersendiri  dari sisi  teknik  perundang-undangan,  penerapan asas  peraturan  perundang-undangan,  dan potensi terjadinya resentralisasi kewenangan.
Berdasarkan  konsep Omnibus Law ,  UU  Cipta  Kerja  dibentuk  dari penggabungan beberapa peraturan perundang- undangan  seperti  mengenai  ketenagakerjaan, perpajakan,  UMKM,  dan  lain-lain.  Pada hakikatnya, konsep Omnibus Law merupakan upaya penyederhanaan regulasi yang dianggap berpotensi terjadinya tumpang tindih peraturan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  yang disampaikan pada bagian menimbang huruf e UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa UU Cipta  Kerja  dibuat  sebagai  terobosan  hukum untuk  menyelesaikan  berbagai  permasalahan dalam  beberapa  undang-undang  dengan membentuk satu undang-undang secara komperhensif. Kepala Biro Hukum,
Persidangan  dan  Hubungan  Masyarakat Kemenko Perekonomian, I Ketut Hadi Priatna melalui  keterangan  tertulis  menyampaikan bahwa sampai akhir bulan Januari 2020 sudah berupaya  mengidentifikasi  berbagai  undang- undang (UU) yang sekiranya bersentuhan atau beririsan dengan UU Cipta Kerja. Disebutkan bahwa ada sekitar 81 UU yang terdampak UU Cipta  Kerja.  Jumlah  UU  terdampak omnibus law bertambah  banyak  dari  pembahasan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
terdahulu  yang  semula  79  UU  dengan  1.244 Pasal menjadi 81 UU.
Dari latar belakang yang disampaikan, maka  penulis  melakukan  penilitian  mengenai “ Strategi  Indonesia  Menuju  High  Income Country Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” Pokok Permasalahan
Berdasarkan
latar belakang
sebagaimana disampaikan di atas, permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  penerapan Omnibus Law dalam UU Cipta Kerja?

## METODE PENELITIAN
Suatu  penelitian  hukum  normatif, dimana  metode  penelitian  hukum  normatif adalah  metode  penelitian  hukum  yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang  ada.Dengan  dikategorikannya  sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini merupakan  penelitian  terhadap  azas-azas hukum  karena  penelitian  ini  didasarkan  pada analisa norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mendapatkan  azas-azas  hukum  dari  hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.Walaupun penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian normatif yaitu penelitian yang hanya menggunakan  bahan  pustaka  yang  ada,  tetapi dalam penelitian ini penulis juga menggunakan  data  yang  diperoleh  dari kegiatan  wawancara  sebagai  data  pelengkap bukan sebagai data pokok.
Pada jenis penelitian, penulis menetukan  bahwa  jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif.  Dalam  penelitian ini hukum dipandang sebagai kehendak yuridis atas  kebijakan  yang  ditetapkan  atau  diambil oleh  suatu  negara.  Sehingga  perlu  dilakukan kajian hukum secara normatif untuk memahami  penerapan  norma-norma  hukum terhadap fakta.
Selanjutnya,  Metode  hukum  normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal yakni merupakan  suatu  penelitian  yang  mengacu pada  analisis  hukum, law  as  it  wtiten  in  the book and law as it is decide by judge though judicial  process. Selanjutnya  kajian  hukum
normatif  untuk  memahami  penerpaan  norma- norma hukum terhadap fakta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Omnibus Law di Indonesia
Untuk menjawab permasalahan mengenai konsep Omnibus law dapat disampaikan bahwa konsep Omnibus law atau omnibus  bill tidak  dapat  didefinisikan  secara sederhana  sebagai  satu  undang-undang  atau satu  RUU  yang  merevisi  puluhan  undang- undang. Omnibus  law bukan  undang-undang induk/payung/pokok dan bukan pula kodifikasi.  Konsep Omnibus  law terkait dengan  masalah  teknik  perundang-undangan, yaitu  suatu  bentuk  rancangan  undang-undang yang mengatur banyak hal yang disatukan dan terkait pula dengan tujuan, yaitu mengatur hal khusus  tertentu  (tematik)  dengan  mengubah beberapa  ketentuan  di  banyak  undangundang agar  di  badan  legislatif  dapat  dibahas  secara bersamaan  dan  dalam  satu  kali  pengambilan keputusan.
Terkait
masalah tantangan penerapannya  di  Indonesia,  konsep omnibus akan  dihadapkan  pada  beberapa  tantangan, yaitu  teknik  peraturan  perundang-undangan, penerapan asas peraturan perundang- undangan, dan potensi terjadinya resentralisasi.  Konsep  rancangan  undang- undang omnibus ( omnibus bill ) merupakan hal baru  yang  coba  diterapkan  dalam  sistem hukum  di  Indonesia,  khususnya  dalam pembentukan undang-undang. Untuk itu, perlu kesepakatan dan kesepahaman antara pembentuk  undang-undang,  baik  terkait dengan  format  dan  mekanisme  pembahasan. Apabila  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Undang-Undang tersebut perlu disesuaikan pula terlebih dahulu.
Permasalahan  transparansi  juga  perlu mendapatkan  perhatian,  karena  ada  asumsi penyusunan  RUU  ini  kurang  melibatkan partisipasi  banyak  pihak  untuk  menghindari penolakan  yang  masif  seperti  halnya  RUU KUHP. DPR perlu membahas RUU Omnibus law secara  berhati-hati  dengan  melibatkan partisipasi  seluruh  pemangku  kepentingan, agar  tujuan  penyederhanaan  regulasi  untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
menarik  investor,  mengembangkan  UMKM, dan  menciptakan  lapangan  kerja  tidak  kontra produktif dan tidak demokratis. DPD meskipun, bukan dalam konteks ikut mengambil  keputusan,  namun  perlu  untuk dilibatkan dalam pembahasan ini, karena akan menyangkut masalah kewenangan daerah.
Undang-Undang omnibus di  negara asalnya,  merupakan  negara  federal.  Dalam negara  kesatuan  dengan  dasar  otonomi, omnibus bill berpeluang mereduksi kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada  pemerintah  daerah  melalui  Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah,  termasuk daerah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  daerah khusus, memiliki otonomi khusus, atau daerah istimewa.  Misalnya  terkait  perizinan,  ada kemungkinan  RUU  Cipta  Kerja  ini  nantinya menarik  kewenangan  perizinan  yang  tadinya sudah diserahkan kepada daerah ke pemerintah pusat demi penyederhanaan perizinan. Hal ini dapat  dilihat  dalam  Pasal  166  RUU  tentang Cipta Kerja yang pada angka 3, Pasal 251 ayat (2) UU Pemda diubah menjadi: Perda Provinsi dan  peraturan  gubernur  dan/atau  Perda Kabupaten/Kota  dan  peraturan  bupati/wali kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  dengan Peraturan  Presiden.  Permasalahan  ini  perlu dicermati  secara  berhati-hati,  karena  akan menganulir sistem otonomi daerah yang telah diperjuangkan  pada  masa  reformasi.  Untuk mengatasi  hal  tersebut,  perlu  dipikirkan  agar RUU omnibus tidak sekedar “menghapus atau merevisi”,  namun  diberikan  klausul  sebagai “berlaku  khusus”.  Artinya,  sepanjang  tidak terkait  langsung  dengan  apa  yang  dituju dengan  RUU omnibus ,  ketentuan  undang- undang  lain  masih  berlaku  untuk  hal-hal tertentu, tidak dihapus secara keseluruhan.
Permasalahan yang sering dikemukakan,  termasuk  oleh  mantan  Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati (2020), adalah setiap  undang-undang  sederajat.  Indonesia tidak  lagi  mengenal  undang-undang  payung atau umbrella  act .  Pada  masa  lalu  dikenal adanya undang-undang pokok, seperti pokok- pokok  kekuasaan  kehakiman,  pokok-pokok kepegawaian,  dan  lain-lain,  namun  sekarang hal  tersebut  tidak  dikenal  lagi.  Artinya,  tidak
bisa diasumsikan undang-undang omnibus ini kedudukannya  lebih  tinggi  dari  undang- undang lain.
Permasalahan yang dikemukakan oleh mantan Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati berkaitan dengan salah satu asas hukum yang dikenal  adalah lex  specialis  derogat  legi generali . Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Menurut Bagir Manan (2004: 56) ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis :
a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan  hukum  umum  tetap  berlaku, kecuali  yang  diatur  khusus  dalam  aturan hukum khusus tersebut.
b. Ketentuan-ketentuan lex  specialis harus sederajat  dengan  ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang).
c. Ketentuan-ketentuan lex  specialis harus berada  dalam  lingkungan  hukum  (rezim) yang  sama  dengan lex  generalis .  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata sama-sama  termasuk  lingkungan  hukum keperdataan.
Beberapa  contoh  penerapan  asas  ini dapat dilihat antara KUHP dengan UU Tindak Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor  merupakan lex specialis dari  KUHP).  Hukum  acaranya  pun ada beberapa yang lex specialis dari KUHAP), UU  Pemerintahan  Daerah  dengan  UU  DKI, UU  Pemerintahan  Aceh,  UU  Keistimewaan Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  UU tentang  Otonomi  Khusus  Papua,  sebagai lex specialis -nya. UU Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota dengan UU Pemerintahan  Aceh,  dan  UU  Pemerintahan Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sebagai  lex specialis-nya, dan masih banyak lagi.
Contoh omnibus di  Kanada  tentang Criminal Law mudah dipahami karena dalam satu rezim, sama halnya dengan KUHP dengan pidana-pidana  khusus  di  beberapa  undang- undang. Dalam konteks omnibus di Indonesia, sulit  untuk  memutuskan  mana  yang  lebih khusus antara UU Cipta Kerja nantinya dengan UU Ketenagakerjaan, UU PT, UU Penanaman
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Modal  Asing.  Permasalahan  kekhususan, misalnya  UU  Kehutanan  di  dalamnya mengatur  juga  sumber  daya  alam,  misalnya ada  pertambangan  di  dalam  hutan.  Masing- masing pemangku kepentingan akan mengklaim  untuk  memberlakukan  undang- undang di bidangnya.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  undang- undang omnibus kemudian  akan  dihadapkan dengan  asas  hukum  peraturan  perundang- undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama ( lex posterior  derogat  legi  priori ).  Artinya,  tidak menutup  kemungkinan,  ketentuan  dalam undang-undang omnibus juga  dapat  dihapus atau  direvisi  oleh  undang-undang  yang  baru, meskipun  bukan omnibus .  Kekacauan  hukum akan  terjadi  apabila  undang-undang  tersebut saling hapus dan saling mengesampingkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:
a. Terkait  masalah  tantangan  penerapannya di  Indonesia,  konsep  omnibus  akan dihadapkan  pada  beberapa  tantangan, yaitu teknik peraturan perundang-
undangan,  penerapan  asas  peraturan perundang-undangan, dan potensi terjadinya resentralisasi. Konsep rancangan undang-undang omnibus (omnibus  bill)  merupakan  hal  baru  yang coba  diterapkan  dalam  sistem  hukum  di Indonesia, khususnya dalam pembentukan undang-undang.
Untuk itu, perlu kesepakatan  dan  kesepahaman  antara pembentuk  undang-undang,  baik  terkait dengan format dan mekanisme pembahasan. Apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, maka Undang- Undang  tersebut  perlu  disesuaikan  pula terlebih dahulu.
b. Permasalahan  transparansi  juga  perlu mendapatkan  perhatian,  karena  ada asumsi  penyusunan  RUU  ini  kurang melibatkan partisipasi banyak pihak untuk menghindari penolakan yang masif seperti halnya RUU KUHP.
DPR perlu
membahas  RUU  Omnibus  Law  secara berhati-hati dengan melibatkan partisipasi seluruh  pemangku  kepentingan,  agar tujuan  penyederhanaan  regulasi  untuk menarik investor, mengembangkan
UMKM, dan menciptakan lapangan kerja tidak kontra produktif dan tidak demokratis. DPD meskipun, bukan dalam konteks  ikut  mengambil  keputusan, namun  perlu  untuk  dilibatkan  dalam pembahasan ini, karena akan menyangkut masalah kewenangan daerah

## SARAN
a. Pemerintah  perlu  untuk  membentuk  tim analisis  khusus  melalui  lembaga  yang berwenang untuk menganalisis bagaimana penerapan omnibus law di Indonesia pasca diberlakukannya  UU  Cipta  Kerja.  Hal tersebut karena UU Cipta Kerja berdampak  kepada  banyak  regulasi  di Indonesia  sehingga  harus  dilakukan pemantauan terhadap undang-undang yang terdampak dan juga penerapannya.
b. Perlu  dilakukan  evaluasi  terhadp  proses pembentukan undang-undang dengan metode  omnibus  law  untuk  kedepannya agar tidak terjadi tumpeng tindih maupun kekosongan  pengaturan  pada  undang- undang  yang  terdampak  dengan  adanya undang-undang omnibus law .

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja. LN Presiden  Joko  Widodo,  Indonesia,  Pidato
Pelantikan Presiden Republik Indonesia 2019, diunduh dari website Kementrian Luar Negeri UU Terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja  Bertambah  Jadi  81,  Tempo, https://nasional.tempo.co/read/12993 82/uu-terdampak-omnibus-law-cipta- lapangan-kerja-bertambah-jadi-
81/full&view=ok Dworkin, Ronald,
Legal Research ,
Deadaus:Spring 1973.
Bryan  A.  Garner dan  Henry Campbell Black,
Black Law Dictionary Ninth Edition , West:2009
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
World Bank Blog, https://blogs.worldbank.org/opendata /new-world-bank-country-
classifications-income-level-2020- 2021 IMF
Journal, https://www.imf.org/en/Countries/IN