## MENILIK PERKEMBANGAN  PEMIKIRAN  POLITIK ISLAM MASA MODERN
(Sebuah Pembacaan Awal)
Oleh: Vita Fitria MKU UNY email: vitafitria08@gmail.com
Abstrak: Pembacaan  pemikiran  politik  Islam  masa  modern  berdasarkan  ijtihad tokoh-tokoh  pembaru  akan  mampu  meletakkan  dasar  historis  serta  pembacaan kritis  tentang  kondisi  politik  kekinian.  Melalui  pengkajian  terhadap  pemikiran beberapa tokoh, pemikiran politik Islam masa modern cenderung didominasi oleh gejala  fundamentalisme.  Namun,  setelah  para  sarjana  mengembangkan  beberapa aspek  kajian,  pemikiran  politik  Islam  masa  modern  seakan  menjadi  titik  pijak pilihan bernegara oleh umat Islam. Paradigma “simbiotik” antara guru dan murid ini kemudian menawarkan pencerahan untuk kondisi kontemporer saat ini.
Kata Kunci: Politik Modern, Reformasi Pemerintah, Pemikiran Tokoh

## Pendahuluan
Munawir  Sjadzali  (1993:  115),  menyebut  terdapat  tiga  hal  yang melatarbelakangi munculnya pemikiran politik modern (kontemporer) pada akhir abad  19  M. Pertama, kemunduran  dan  kerapuhan  dunia  Islam  yang  disebabkan oleh  faktor-faktor  internal,  yang  berakibat  munculnya  gerakan  pembaruan  dan pemurnian. Kedua, rongrongan  Barat  terhadap  keutuhan  kekuasaan  politik  dan wilayah  dunia  Islam  yang  berakhir  dengan  dominasi  atau  penjajahan  oleh  Dunia Barat atas sebagian besar wilayah Islam, dengan akibat rusaknya hubungan antara Islam  dan  Barat,  dan  berkembangnya  sikap  anti  Barat  dari  umat  Islam. Ketiga, keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.
Adanya  reformasi  pemerintahan  terutama  pada  abad  ke-19,  membawa dampak  pada  perubahan  bagi  hukum  dan  kelembagaan  Islam.  Perubahan  itu terlihat dari yang semula berdasarkan pada legitimasi Islam kini sudah mengalami interaksi  dengan  pola  pikir  Barat.  yang  disikapi  dengan  berbagai  corak  respon. Sebagian  pemikir  politik  Islam  menghargai  dan  akomodatif  terhadap  pemikiran
Barat. Namun, ada juga yang menentangnya, ataupun mengedepankan paradigma baru pemikiran politik Islam (M. Din Syamsuddin, 2000: 165).
Dalam  kaitannya  dengan  politik,  Jamaluddin  al-Afgani  menghendaki reformasi  dan  pembaruan  politik  Islam  dengan  mengganti  bentuk  khilafah menjadi  republik.  Namun,  dia  tidak  mengurai  lebih  jauh  tentang  kelanjutan  dari sistem pemerintahan yang ia tawarkan. Baginya, kebangkitan dan reformasi umat Islam  tergantung  pada  permasalahan  politik,  yakni  kebebasan  dari  kungkungan kolonial.  Afgani  menyatakan  bahwa  Islam  memberikan  ikatan  yang  umum  dan teramat  fundamental  dan  merupakan  basis  bagi  solidaritas  umat  Islam  (John  L. Esposito, 1990: 66).
Berbeda  dengan  Afgani,  Muhammad  Abduh (1849-1905),  salah  seorang muridnya, tidak terlalu memperdulikan bentuk bentuk pemerintahan. Menurut dia, jika  sistem  khalifah  masih  tetap  menjadi  pilihan  model  pemerintahan,  maka bentuk  ini  harus  bersifat  dinamis  yakni  mengikuti  perkembangan  masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan berpikir. Sebagai dampak positifnya, umat Islam mampu mengantisipasi dinamika zaman. (Muhammad Azhar, 1996: 108)
Menurutnya,  Islam  tidak  mengenal  adanya  kekuasaan  agama,  dalam  arti: a)  Islam  tidak  memberikan  mandat  kepada  siapapun  untuk  menindak  orang  lain atas  nama  agama  atau  Tuhan,  b).  Islam  tidak  membenarkan  campur  tangan penguasa  dalam  urusan  agama,  c).  Islam  tidak  mengakui  hak  seseorang  untuk memaksakan penafsirannya tentang agama.
Pada  taraf  ini  terjadi  pergeseran  pemikiran  dari  pola  pikir  para  pemikir politik Islam masa pramodern yang menyatakan bahwa kekuasaan atau khalifat itu mandat  dari  Allah.  Menurut  Abduh,  kekuasaan  politik  harus  didasarkan  pada kedaulatan  rakyat.  Dan  kedaulatan  rakyat  ini  dibangun  atas  prinsip-prinsip:    a. kebebasan, b. demokrasi dan c. konstitusi yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dalam pemerintahan. (M. Din Syamsuddin, 2000: 167).
Islam menurut Abduh dianggap memiliki unsur-unsur dinamis yang dapat disesuaikan  dengan  dinamika  zaman  lewat  jalan  ijtihad.  Pandangan  Abduh  ini sedikit  banyak  mempengaruhi  pemikiran  generasi  berikutnya  yang  cenderung  ke
arah  paham  nasionalisme  dan  sekularisme,  seperti  Ahmad  Lutfi  Sayyid,  Saad Zaghlul, Thaha Husein dan Ali Abd Raziq.
Adapun pemikiran politik Rasyid Ridha (1865-1935), justru cenderung ke arah  tradisionalisme  daripada  modernisme.  Dalam  bukunya al-Khilafah  au  al- Imamah  al-Uzhma Ridha  menegaskan  bahwa  jabatan  khalifah  perlu  dihidupkan kembali  melalui ahl  hall  wa  al-aqd. Baginya,  jabatan  khalifah  merupakan kewajiban  syara’  yang  eksistensinya  sangat  penting  dalam  rangka  penerapan hukum  Islam  yang  terjamin  dan  terhindar  dari  berbagai  bahaya,  karena  bentuk pemerintahan  yang  lain  menurutnya  tidak  mampu  menerapkan  syari’at  Islam (Muhammad Azhar, 1996: 110).
Rasyid  Ridha  menerapkan  prinsip  “delegation  of  authority”  yang  berarti hubungan antara rakyat dengan penguasa tidak dalam kerangka absolut tapi lebih kepada amanat. Nampaknya  ini  yang  membedakan  Ridha  dengan  para  pemikir masa  pramodern.  Menurut  Ridha,  hubungan  antara  ‘wakil’  dan  ‘yang  diwakili’ atau ahlul  hal  wal  aqd dan ummah ,  adalah  hubungan  yang  menunjukkan  bahwa kedaulatan  umat  telah  didelegasikan  kepada ahlul  hal  wal  aqd yang  tentunya adalah  wakil-wakil,  bukan  utusan-utusan  (M.  Din  Syamsuddin,  2001:  121). Dalam hal ini Ridha tidak memandang bahwa lembaga khilafah dan figur khalifah itu  kebal  terhadap  hukum  serta  tidak  dapat  dilakukan  impeachment  terhadapnya sebagaimana  pendapat  Sunni,  dalam  kondisi  dan  atas  dasar-dasar  tertentu impeachment  bisa  dilakukan.  Menurut  Ridha,  harus  diadakan  perlawanan terhadap  kezaliman  dan  ketidakadilan  khalifah,  dan  kalau  kepentingan  umat  di bahayakan, kekuasaan bisa digulingkan dengan perang atau kekerasan sekalipun. (Munawir Sjadzali, 1993: 134).
Dalam  kaitannya  dengan  menghidupkan  kembali  lembaga  kekhalifahan, Rasyid  Ridha  mengemukakan  gagasan-gagasan  program  pelaksanaannya    yaitu: a).  Tempat  kedudukan  khalifah  baru,  menurutnya  adalah  tempat  yang  strategis dan secara geografis berada di tengah dunia Islam, b). Cara mempersiapkan calon Khalifah,  salah  satu  syarat  utama bagi  seorang khalifah atau ahlul  halli wal aqdi adalah  berpengetahuan  luas  dan  mampu  berijtihad,  c).  Diadakannya  muktamar Islam  yang  dihadiri  oleh  wakil-wakil  negara  Islam  seluruh  dunia.  Muktamar
tersebut  pernah  diselenggarakan  di  Mesir  tahun  1926,  namun  gagal  karena  tidak dapat tercapai satu kesepakatan (Munawir Sjadzali, 1993: 13-136).
Kalau Ridha dengan obsesinya menghidupkan kembali kekhalifahan yang ideal  (Idealisme  Tradisional),  Abu  Kalam  Azad (1888-  1958)  di  India mempertahankan  “Realisme  Tradisional”,  dalam  arti  ingin  mendukung  bentuk tradisional pemerintahan Islam, yakni sebagaimana terwujud dalam pemerintahan aktual,  kekhalifahan  Turki  Usmani.  Abu  Kalam  Azad  menjelaskan  bahwa kekhalifahan  sebagai  pengganti  nabi  dalam  urusan  duniawi,  adalah  satu-satunya bentuk  pemerintahan  yang  sah.  Pentingnya  pembentukan  lembaga  ini  adalah untuk  mengarahkan  umat  Islam  pada  jalan  yang  lurus,  untuk  menegakkan keadilan, menciptakan perdamaian dan menyebarkan Firman Allah di muka bumi. Pandangan  ini  didasarkan  atas  suatu  keyakinan  bahwa  Islam  adalah  agama universal,  dan  kekhalifahan  adalah  lembaga  keagamaan  dan  politik  yang dengannya  umat  Islam  di  seluruh  dunia  dapat  mempertahankan  solidaritas universal (M. Din Syamsuddin, 2001: 123-125).
Menurut  Muhammad  Husein  Haikal (lahir  tahun  1888),  prinsip-prinsip dasar  kehidupan  kemasyrakatan  yang  diberikan  oleh  al-Quran  dan  Sunnah  tidak ada  yang  langsung  berkaitan  dengan  ketatanegaraan.  Kehidupan  bernegara  bagi umat  Islam  dimulai  pascanabi  hijrah  dan  menetap  di  Madinah.  Menurutnya, setelah kedudukan umat Islam di Madinah mapan, Nabi juga tidak merubah pola pemerintahan yang ada. Apa yang sering terjadi adalah apabila turun wahyu, maka Nabi  mengarahkan  umat  sesuai  dengan  petunjuk  wahyu  tersebut,  tanpa  bergeser dari prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang sudah ada.
Menurutnya,  di  dalam  Islam  tidak  ada  sistem  pemerintahan  yang  baku. Umat  Islam  bebas  menganut  sistem  pemerintahan  apapun  asal  sistem  tersebut menjamin persamaan antar warga negara, dengan berpegang pada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam bagi peradaban manusia (Munawir Sjadzali, 1993: 188).
Ali  Abd  Raziq  (1888-1966),  dalam  bukunya Al-Islam  wa  Ushul  al-Hukm memperkenalkan teori yang tidak hanya mengkritik keabsahan kekhalifahan, tapi juga  mempertanyakan  dasar-dasar  kekuasaan  Islam.  Pokok-pokok  pikirannya
adalah  sebagai  berikut: Pertama, bahwa  nabi  tidak  membangun  negara  dan otoritasnya  murni  bersifat  spiritual, Kedua, Islam  tidak  menentukan  sistem pemerintahan  yang  definitif.  Karena  itu  umat  Islam  bebas  memilih  bentuk pemerintahan  apapun  yang  mereka  rasakan  cocok. Ketiga, bahwa  tipe-tipe pemerintahan  pasca  wafatnya  nabi  tidak  memiliki  dasar  dalam  doktrin  Islam. Sistem  itu  semata-mata  diadopsi  oleh  orang-orang  Arab  yang  dinaikkan derajatnya  dengan  istilah  khilafah  untuk  memberi  legitimasi  religius. Keempat, bahwa sistem ini telah menjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam, karena ia digunakan untuk melegitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam. (Abdelwahab El-Affendi, 2001: 45).
Menurutnya, kekuasaan Nabi Muhammad atas kaumnya adalah kekuasaan spiritual  (ruhaniah),  sumbernya  adalah  keimanan  yang  ada  dalam  hati. Ketundukan terhadapnya adalah ketundukan sejati yang meliputi fisik dan ruhani. Sedang  kekuasaan  seorang  khalifah  adalah  kekuasaan  fisik  yang  bersifat jasmaniah  tanpa  ada  sedikitpun  hubungan  hati  nurani  (Yusdani,  1997:  91). Baginya,  mendirikan  kekhalifahan  adalah  tidak  wajib  bagi  umat  Islam,  karena pada  dasarnya  hanya  berdasarkan  pada  ijma’,  sedang  ijma’    sendiri  tidak disebutkan dalam al-Qur’an (Yusdani, 1997: 92).
Pendapat  Abd  Raziq  yang  sangat  sekuler  ini  banyak  dikecam  oleh  kaum intelektual  di  zamannya.  Rasyid  Ridha  adalah  tokoh  paling  keras  menentang pendapat sekuler Ali Abd Raziq. Konon antara lain disebabkan waktu penerbitan buku  tersebut  bersamaan  dengan  diadakannya  Muktamar  Akbar  Islam  di  Kairo dalam  rangka  cita-cita  menghidupkan  kembali  lembaga  kekhalifahan  (Munawir Sjadzali, 1993: 139).
Bertentangan  dengan  konsep  Ali  Abdur  Raziq  yang  memisahkan  agama dengan  negara,  Abul  A’la  al-Maududi  (1903–1979)  memunculkan  konsep “teodemokrasi”. Pokok-pokok pikirannya tentang negara dan pemerintahan Islam amat  lengkap  dan  rinci.  Keyakinan  dasar  yang  melandasi  pemikiran  Maududi tentang  pemerintahan  Islam  adalah,  pertama,  Islam  adalah  suatu  agama  yang lengkap  dan  paripurna,  mengatur  semua  aspek  kehidupan  termasuk  politik. Kedua,  kedaulatan/kekuasaan  tertinggi  ada  di  tangan  Allah,  untuk  itu    sebagai
manifestasinya  manusia  dan  negara  harus  tunduk  kepada  al-Qur’an  dan  Sunnah Nabi.  Ketiga,  sistem  politik  Islam  adalah  sistem  universal  serta  tidak  mengenal ikatan/batasan geografi,bahasa dan kebangsaan (Munawir Sjadzali, 1993: 168).
Dari  tiga  keyakinan  dasar  tersebut,  pokok-pokok  pikirannya  tentang konsep kenegaraan sebagai berikut, pertama, sistem kenegaraan Islam tidak dapat dikatakan  demokrasi  (sepenuhnya  di  tangan  rakyat),  melainkan  “teodemokrasi”. Artinya, umat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas pada ketentuan al- Qur’an  dan  Sunnah. Kedua, negara  harus  didasarkan  pada  sebuah  ideologi  yang bertujuan  untuk  menegakkan  ideologi  tersebut.  Sebagai  konsekuensinya,  bahwa badan  eksekutif  harus  dibentuk  oleh  umat  Islam  dan  merekalah  yang  berhak memecat  pemerintah  dari  jabatannya. Ketiga, kekuasaan  negara  dilakukan  oleh tiga  badan  yang  disebut  trias  politika,  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif (Muhammad Azhar, 1996: 134-139).
Idealisme  Maududi  mengenai  Islam  melahirkan  ‘totalitarisme  Islam’. Negara Islam menurutnya adalah betul-betul antithesis bagi demokrasi Barat yang sekuler.  (John  L.  Esposito,  1990:  66).  Di  sini  Maududi  juga  menerapkan  sistem syura bagi  umat  Islam  dalam  berbuat  dan  mengambil  keputusan.  Bentuk pemerintahan “teodemokratis” ini adalah pemerintahan demokrasi illahiyah yang mana  umat  Islam  diberi  kedaulatan  rakyat  terbatas  di  bawah  kemahakuasaan Allah (M. Din Syamsuddin, 2001: 142). Menurut Maududi,  Negara Islam bersifat universal  dan  Ideologis, universal  dalam arti  mencakup  seluruh aspek  kehidupan dan  pada  dasarnya  bersifat  totalitarian,  sedang  ideologis  dalam  arti  di  dasarkan pada  satu  ideologi  yaitu  ideologi  Islam.  Untuk  mendirikan  negara  Islam  juga perlu diadakan revolusi Islam. Dengan ini akan tercipta kesadaran sosial dan iklim moral yang sesuai dengan tuntutan ideologi Islam.
Pola  pemikiran  Maududi  merupakan  kombinasi  dari  pemahaman  Islam ortodoks,  sikap  politik  yang  fundamentalis  dan  tidak  mau  kompromi  terhadap Barat (Muhammad Azhar, 1996: 133). Paradigma politik ini biasa disebut dengan paradigma fundamentalis yang  menekankan  universalisme  dan  universalitas pandangan  dunia  Islam  yang  dapat  dikedepankan  seabagai  alternatif  dari kegagalan-kegagalan konsep ideologi modern.
Jika Maududi menekankan pada “Sistem Pemerintahan”, maka Sayid Qutb (1906–1966)  mengangkat  konsep  “Pandangan  Dunia  Islam”  sebagai  Ideologi Islam.  Pandangan  dunia  Islam  yang  dirumuskan  oleh  Qutb  mencakup  enam prinsip  yang  terstruktur  bagaikan  piramida.  Yang  berada  pada  bagian  dasar piramida  adalah  (a).Ketuhanan  dan  (b).  Doktrin  keesaan  Tuhan.  Empat  prinsip lainnya  adalah  (c).  Ketetapan  (d).  Kesempurnaan  (e).  Keseimbangan  (f). Kepastian  dan  pragmatisme.  Dalam  persepsi  Qutb,  karateristik  tersebut  secara alami bisa dikaitkan dengan asal usul pandangan dunia Islam ketika menghadapi atau berlawanan  dengan ideologi yang  bertentangan  (M.  Din  Syamsuddin: 2001: 145).
Idealisasi  Islam  Qutb  tampak  ditujukan  agar  Islam  menjadi  ideologi  bagi dunia modern. Pandangan dunia Islam atau ideologi Qutb diartikan sebagai dasar bagi  sebuah  negara  Islam.  Menurutnya,  tipe  pemerintahan  semacam  ini  harus didirikan  dengan  memperhatikan  kepentingan  umat  Islam  yang  harus merealisasikan pandangan dunia Islam (M. Din Syamsuddin, 2001: 146).

## Pemikiran Politik
Mencermati  perkembangan  pemikiran  politik  masa  modern,  gerakan pembaruan  pemikiran  Islam  mulai  terindikasi  pada  masa  Jamaluddin  al-Afgani, dan  oleh  Muhammad  Abduh,  pembaruan  tersebut  semakin  ditegaskan  dengan konsep rasionalismen ya.  Pendapat  Abduh  ini  dilatarbelakangi  oleh  mandegnya pemikiran masyarakat muslim waktu itu. Hal ini disebabkan sistem pemerintahan yang  absolut  dan  sewenang-wenang.  Menurut  Abduh,  syari’ah  Islam  itu mempunyai  dua  pengertian.  Dalam  arti  sempit  yaitu  berupa  ketetapan-ketetapan Allah  dan  Rasul  yang  tidak  bisa  diubah  lagi.  Sementara  dalam  pengertian  luas, adalah  kaidah-kaidah  atau  dasar-dasar  yang  mengatur  kehidupan  bermasyarakat yang  selalu  berkembang  untuk  kemaslahatan  umat  (Muhammad  Azhar,  1996: 109).
Nampaknya pemikiran Abduh ini juga akibat interaksinya dengan pemikiran Barat,  seperti  kita  tahu,  Abduh  pernah  beberapa  tahun  dibuang  dan  tinggal  di Perancis  bersama  gurunya,  Jamaluddin  al-Afgani.  Dia  yakin  bahwa  dengan
mengadakan  reformasi  bagi  umat  Islam,  serta  mengambil  apa  yang  bermanfaat dari negara Barat, akan memberi nuansa penafsiran baru terhadap cara pikir umat Islam.  Hal  ini  mengantarkannya  pada  kompleksitas  dunia  yang  semakin berkembang.  Ide-ide  Abduh  tentang  konsep  kenegaraan  menunjukkan kecenderungan  pada  demokrasi  yang  tidak  mengarah  pada  pengabaian  terhadap syari’ah ataupun pemisahan antara Islam dan negara. Reformasi politiknya masih dalam kerangka ajaran Islam.
Mengikuti pendapat Abduh, Rasyid Ridha--murid Abduh yang paling setia-- ,    menyatakan  bahwa  taqlid  buta  akan  melumpuhkan  kemampuan  Islam  dalam menjawab tantangan modernitas. Menurutnya, perkembangan sistem hukum Islam yang  modern  merupakan  prioritas  dan  titik  awal  yang  fundamental.  Akan  tetapi modernisme Ridha, terutama pasca meninggalnya Abduh, perlahan-lahan tercover dengan  sikap  konservatifnya.  Reaksinya  terhadap  pengaruh  yang  makin berkembang  dari  kultur  liberal ala Barat, menyebabkannya  makin  kritis terhadap Barat.  Pembaruan  Islam  menurut  Ridha  justru  memulihkan  kembali  kedudukan khalifah,  sebagaimana  yang  terjadi  pada  masa  khulafa  al-rasyidin  dulu. Pandangan Ridha yang demikian ini tidak lepas dari keterbatasannya mengadakan kontak  dengan  pola  pikir  dunia  Barat,  yang  antara  lain  disebabkan  tidak dikuasainya  bahasa  Eropa,  sementara  karya-karya  Barat  yang  diterjemahkan  ke dalam bahasa Arab masih relatif sedikit.
Berbeda dengan Ridha, Ali Abdur Raziq, juga salah seorang murid Abduh, justru  mengembangkan  pemikiran  gurunya  dalam  konteks  sekularisme.  Pokok- pokok  pikirannya  tentang  konsep  negara  dan  sistem  Pemerintahan,  banyak menimbulkan kontroversi di kalangan pemikir muslim waktu itu. Pendapat Abdur Raziq dianggap sebagai jiplakan sekularisme Barat yang berakibat mengorbankan sepenuhnya  pandangan  dunia  Islam  serta  melumpuhkan  kekuasaan  Islam  dalam menghadapi Barat.
Menurut  Munawir  Sjadzali,  Ali  Abdur  Raziq  juga  tidak  berhasil membuktikan  bahwa  Nabi  Muhammad  tidak  berbeda  dengan  para  nabi sebelumnya, bahwa otoritas yang dijalankan oleh nabi semasa hidupnya bukanlah otoritas seorang kepala negara. Dia tidak mencermati bahwa dalam Islam terdapat
seperangkat  hukum–syari’ah---yang  untuk  melaksanakannya  diperlukan  suatu otoritas  atau  kekuasaan  yang  mampu  menjamin  ditaatinya  hukum  tersebut (Munawir Sjadzali, 1993: 208).
Maududi  dan  Sayid  Qutb  adalah  dua  pemikir  pertama  abad  ke-20  yang menggunakan  pengertian  bahwa  umat  Islam  adalah  khalifah-khalifah  Allah  di bumi  sebagai  dasar  teori  negara.  Keduanya  menolak  prinsip  kedaulatan  rakyat, dan  bagi  mereka  umat  manusia  hanya  pelaksana  kedaulatan  dan  hukum  Tuhan serta  tidak  dibenarkan  menempuh  kebijaksanaan  politik,  hukum  dan  sebagainya yang  bertentangan  dengan  ajaran  dan  hukum  Tuhan.  Secara  implisit  maupun eksplisit, mereka berpendapat hanya orang Islam saja yang berhak menjadi kepala negara.  Sampai  di  sini  Qutb  tidak  memberikan  konsep  pengangkatan  kepala negara.
Menurut Qutb, berdasarkan universalisme Islam dalam negara Islam tidak dikenal perbedaan suku dan ras namun dibenarkan perlakuan diskriminasi politik berdasarkan  agama.    Di  antara  pemikir  lain,  Maududi  mungkin  yang  paling lengkap  memberikan  rincian  beserta  tata  aturan  dalam  sistem  pemerintahan. Termasuk keberadaan Majelis Syura yang berfungsi sebagai lembaga legislatif.
Namun demikian, sistem politik Islam yang paripurna tanpa harus melihat kepada  sistem  Barat  seperti  yang  dijanjikannya  juga  tidak  bisa  mengatasi problem-problem  politik  kekinian.  Sebagaimana  Qutb,  dalam  pengangkatan khalifah  diserahkan  sepenuhnya  kepada  umat  Islam.  Namun  tidak  ada  tawaran lebih  lanjut  tentang  mekanisme  seperti  apa  yang  harus  diterapkan.  Begitu  juga dalam  masalah  suksesi,  hanya  menyatakan  bahwa  umat  Islam  dapat  memecat kepala negara yang gagal melaksanakan amanat umat. Lagi-lagi hanya sampai sini – sebagaimana al-Mawardi-, mekanisme impeachment tidak di rinci lebih jauh.

## Penutup
Menurut  penulis,  pendapat  Qutb  maupun  Maududi  yang  mengharuskan umat Islam yang menjabat sebagai khalifah di muka bumi ini, rasanya amat sulit untuk  diterapkan  dalam situasi  dan kondisi  saat  ini. Dimana umat Islam  saat ini, dalam berbagai aspek  justru sedang sangat tergantung kepada bangsa non Islam.
Terutama dalam bidang ilmu dan teknologi, Islam selalu tertinggal jauh dari non Islam.  Apakah mungkin pemerintahan seperti itu bisa diterapkan di saat kondisi umat Islam terpuruk dalam minoritas ideologi maupun minoritas kualitasnya.
Menindaklanjuti  corak  respon  mereka  terhadap  perkembangan  pemikiran Barat, cara pandang para pemikir-pemikir di atas dapat diklasifikasikan dalam tiga paradigma  yaitu; Pertama, paradigma  tradisionalisme , yang  meneruskan  dan menghidupkan kembali prinsip-prinsip kenegaraan yang berkembang sebelumnya (terutama  masa  khulafa  al-rasyidin).  Paradigma  ini  tidak  mutlak  menolak pemikiran  Barat,namun  lebih  mengutamakan  penanaman  kembali  unsur-unsur Islam dalam sistem pemerintahan. Di antara tokoh-tokohnya adalah, Rasyid Ridha dan  Abu  Kalam  Azad. Kedua, paradigma  modernisme , akomodatif  terhadap pemikiran Barat, baik dengan melakukan justifikasi dari nilai-nilai Islam maupun melakukan  Islamisasi  terhadap  pemikiran  Barat.  Di  antara  tokoh-tokohnya, Muhammad  Abduh  dan  Ali  Abdur  Raziq. Ketiga, paradigma  fundamentalisme, menolak  pemikiran  Barat  bahkan  menganggapnya  sebagai  musuh  politik  dan budaya,  tidak  mengikuti  paradigma  tradisional,  namun  membuat  konsep  sendiri tentang pemikiran politik Islam. Di antara tokoh-tokohnya, Sayid Qutb dan Abul A’la al-Maududi.
Selain  dari  pendekatan  paradigma  di  atas,  penulis,  sependapat  dengan Munawir  Sjadzali  (1993:  204-208),  membagi  pola-pola  pemikir  politik  di  atas dalam  tiga  kelompok, pertama, kelompok  yang  mempertahankan  syari’at  Islam sebagai  landasan  negara,  sehingga  tidak  diperlukan  lagi  sistem  pemerintahan model  Barat.  Rasyid  Ridha  meskipun  tidak  sekeras    tokoh  fundamentalis  (Sayid Qutb  dan  Maududi)  dalam  menolak  Barat,  namun  mempunyai  pola  pikir  yang sama untuk tetap berpegang pada sistem pemerintahan yang berlandaskan syari’ah Islam. Mereka sepakat bahwa Islam adalah agama yang lengkap dengan petunjuk yang  mengatur  segala  aspek  kehidupan  termasuk  politik,  di  sini  ada  pola “integratif”    yang  mana  ada  unsur  unsur  penyatuan  dari  dua  komponen  yaitu agama dan negara.
Kedua, yang  berpendapat  bahwa  Islam  adalah  agama  yang  mengurusi hubungan  antar  manusia  dengan  Tuhan  semata.  Jadi  segala  sesuatu  yang
berhubungan  dengan  ketatanegaraan,  sepenuhnya  menjadi  hak  manusia  tanpa campur  tangan  tuhan  di  dalamnya.  Hal  ini  memunculkan  pola  “substantif  atau sekularisasi”,  di  mana  ada  pemisahan  yang  jelas  antara  negara  dan  Agama.  Ali Abd Raziq adalah tokoh yang paling terlihat mempertahankan pendapat ini.
Ketiga, tidak  sependapat  bahwa  Islam  adalah  agama  yang  lengkap mengatur segala aspek kehidupan, termasuk politik, namun juga tidak sependapat bila ada pemisahan antara agama dan negara. Di dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai moral dan etik bagi kesejahteraan hidup manusia, termasuk kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  yang  untuk  pelaksanaannya  umat  Islam bebas memilih sistem manapun (termasuk sistem Barat) (Munawir Sjadzali, 1993: 205). Nampaknya paradigma “simbiotik” ini lebih menawarkan pencerahan untuk kondisi  kontemporer  saat  ini.  Tokoh  penganutnya  adalah  Muhammad  Husain Haikal.  Meskipun  dalam  kerangka  berpikir  yang  berbeda  serta  tidak  mempunyai konsepsi politik yang utuh, Abduh bisa digolongkan dalam kelompok ini.

## Daftar Pustaka
Azhar, Muhammad. 1996. Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat, Jakarta: PT Raja Grofindo Persada.
El-Affendi,  Abdelwahab.  2001. Masyarakat  tak  Bernegara,  Kritik  Teori  Politik Islam, terj.Amiruddin Ar-Rani, Yogyakarta: LKiS.
Esposito,  John  L.  1990. Islam  dan  Politik, terj.  Joesoef  Sou’yb,  Jakarta:  Bulan Bintang.
Sjadzali, Munawir. 1993. Islam dan Tata Negara, ajaran sejarah  dan pemikiran, Jakarta: UI Press
Syamsuddin, M.  Din.  2000. “Antara  yang Berkuasa  dan  yang  Dikuasai, Refleksi Atas  Pemikiran  dan  Praktek  Politik  Islam  “, Jurnal  Al-Jami’ah, Vol.  39, No.1 Januari–Juni.
________________, 2001. Islam dan Politik Era Orde Baru, Jakarta: Logos.
Yusdani, 1997. “Pemikiran Politik Ali Abd Raziq”, Jurnal  Al-Mawarid edisi VI, Fakultas Syari’ah UII Yogyakarta