## GUGURNYA  HAK  MEWARIS  KARENA  NILAR SASANANING
AGAMA MENURUT HUKUM ADAT DI DESA PAKRAMAN BANJAR,

## KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Dewa Putu Donny Pradiptha 1 , Putu Sugi Ardana 2 , I Nyoman Surata 3
Abstrak: Salah satu hal yang dapat menyebabkan gugurnya hak mewaris adalah karena nilar  sasananing  agama. Sebagai  aturan  hukum,  apa  yang  dimaksud dengan nilar  sasananing  agama harus  jelas  bagi  warga  desa  pendukung  awig- awig  tersebut.  Gugurnya  hak  mewaris  ini  merupakan  hal  yang  menarik  untuk diteliti, karena berkaitan langsung dengan hak-hak ahli waris maupun kepentingan pewaris,  tidak  hanya  yang  bersifat  pribadi,  tetapi  juga  yang  ada  hubungannya dengan  kepentingan  umum/masyarakat.  Penelitian  ini  meneliti  pengaturan gugurnya hak mewaris karena nilar sasananing  agama di  Desa Pakraman banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan pelaksanaan  gugurnya hak mewaris karena  nilar  sasananing  agama  di  Desa  Pakraman  Banjar,  Kecamatan  Banjar, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara. Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Pengaturan  gugurnya  hak mewaris  karena nilar  sasananing  agama di  Desa  Pakraman  banjar,  Kecamatan Banjar,  Kabupaten  Buleleng,  diatur  Awig-Awig  Desa  Pakraman  Banjar. Nilar sasananing agama/ nilar kawitan diartikan sebagai berpindah agama dari Agama Hindu ke agama lain, yang mengakibatkan seorang ahli waris gugur haknya untuk mewaris.  Aturan  Hukum  Adat  tentang  gugurnya  hak  mewaris  karena nilar sasananing  agama di  Desa  Pakraman  Banjar,  Kecamatan  Banjar,  Kabupaten Buleleng  dapat  dilaksanakan.  Dalam  prakteknya,  meskipun  haknya  sebagai  ahli waris  gugur,  ahli  waris  yang  gugurnya  hak  mewaris  karena nilar  sasananing agama dapat diberikan bekal kawin berupa jiwa dana.
.
Kata-kata  Kunci:  Gugurnya  Hak  Mewaris, Nilar  Sasananing  Agama, Hukum Adat.

## PENDAHULUAN
Saat  ini  pengaturan  hukum  waris  (yang  merupakan  bagian  dari  hukum perdata) di Indonesia masih bersifat dualisme dan pluralisme. Hal demikian tidak terlepas  dari  sejarah  hukum  berlakunya  hukum  perdata  di  Indonesia.  Sebelum Indonesia  merdeka,  sebagai  akibat  penjajahan  kolonial  Belanda,  politik  hukum pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu yang dituangkan dalam Pasal 131 dan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
163 Indische Staatregeling (IS), terdapat penggolongan hukum dan penggolongan penduduk.  Penggolongan  ini  kemudian  berpengaruh  terhadap  adanya  pluralism sistem hukum waris yang berlaku: sistem hukum waris barat, sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris Islam (Komari, 2011).
Keanekaragaman  hukum  waris  tidak  semata-mata  sebagai  fenomena normatif  dan  politik  hukum,  melainkan  karena  faktor  sosiologis,  kultural, keyakinan  dan  lain  sebagainya.  Hukum  waris  adat  juga  beraneka  ragam,  seperti hukum  waris  menurut  susunan  masyarakat  patrilinial,  matrilineal  dan  parental yang  masing-masing  susunan  masyarakat  tersebut  dapat  dijumpai  perbedaan- perbedaan  dalam  hukum  kewarisannya,  baik  berkenaan  dengan  pengertian pewarisan,  obyek  pewarisan,  pewarisan,  penerima  waris,  cara-cara  pewarisan, kewajiban pembagian warisan, pelaksanaan pembagian warisan, hubungan antara pewarisan  dengan  hak-hak  pihak  ketiga,  hubungan  pewarisan  dengan  hak-hak perolehan  hak  lainnya  (seperti  hibah,  wasiat  dll),  asas-asas  yang  mengatur hubungan  antara  sistem  kewarisan  yang  berbeda  yang  meliputi  asas-asas  kalau ada  sengketa,  titik  taut  antara  sistem  hukum  kewarisan  dan  obyek  atau  subyek kewarisan yang tidak berada dalam yurisdiksinya (Soerojo Wignjodipoero, 1995: 162).
Adapun  fungsi  hukum  waris  menurut  Hukum  Adat  Waris  Bali  adalah mengatur  penerusan  dan  pemindahan  barang-barang  materiil  dan  immaterial pewaris kepada ahli warisnya.
Proses peralihan warisan sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga  keturunannya  itu  masing-masing  menjadi  keluarga-keluarga  baru  yang berdiri sendiri ( mentas dan mencar (Jawa))  yang kelak pada waktunya mendapat giliran  juga  untuk  meneruskan  proses  tersebut  kepada  generasi  berikutnya (keturunannya) juga ( Soerojo Wignjodipoero , 1995: 162).
Dalam  pengertian  warisan  ada  3  unsur  mutlak/  esensialia,  yaitu ( Soerojo Wignjodipoero , 1995: 163):
1. seorang  peninggal  warisan  yang  pada  wafatnya  meninggalkan  harta kekayaan;
2. seorang  atau  beberapa  orang  ahli  waris  yang  berhak  menerima  kekayaan yang ditinggalkan itu;
3. harta  warisan  atau  harta  peninggalan,  yaitu  kekayaan inconcreto yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli warisnya itu.
Di  dalam  hukum  adat  waris  Bali  seseorang  yang  menjadi  ahli  waris  harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris.
b. Seorang ahli waris harus anak laki-laki atau anak perempuan  yang berstatus laki-laki sebagai sentana rajeg .
c. Bila  tidak  ada  anak  kandung,  barulah  jatuh  pada  anak  yang  bukan  saudara, yang oleh karena hukum ia berhak menjadi ahli waris.
d. Bila tidak ada anak kandung dan anak angkat, hukum adat Bali memberikan adanya  pengoperan  harta  warisan  kepada  ahli  waris  yang  mempunyai kekeluargaan yang lebih jauh.
Seorang ahli waris gugur haknya untuk mewaris apabila:
a. diangkat oleh keluarga lain sebagai anak angkat;
b. anak laki-laki yang kawin nyeburin;
c. ahli  waris  yang  tidak  melakukan  dharmanya  sebagai  seorang  anak, misalnya  durhaka  terhadap  leluhurnya  atau  orang  tuanya.  Ahli  waris dapat  dikatakan  durhaka  terhadap  leluhur  apabila  tidak  melaksanakan kewajiban-kewajiban  terhadap  leluhur,  misalnya  tidak  melaksanakan pengabenan  orang  tuanya,  tidak  melaksanakan  kewajibankewajiban terhadap  pura  kawitan  yang  dianggap  sebagai  tempat  arwah  para leluhurnya.
Salah  satu  hal  yang  dapat  menyebabkan  gugurnya  hak  mewaris  adalah karena nilar  sasananing  agama. Sebagai  aturan  hukum,  apa  yang  dimaksud dengan nilar  sasananing  agama harus  jelas  bagi  warga  desa  pendukung  awig- awig  tersebut.  Secara  umum,  perihal  gugurnya  hak  mewaris  ini  merupakan  hal yang menarik untuk diteliti, karena berkaitan langsung dengan hak-hak ahli waris maupun kepentingan pewaris, tidak hanya  yang bersifat pribadi, tetapi juga  yang ada hubungannya dengan kepentingan umum/masyarakat.
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pengaturan  gugurnya  hak  mewaris  karena nilar  sasananing agama di Desa Pakraman banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?
2. Apakah  aturan  Hukum  Adat  tentang  gugurnya  hak  mewaris  karena nilar sasananing agama di Desa Pakraman Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dapat dilaksanakan?

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Hilman Hadikusuma Hukum Waris Adat adalah hukum adat  yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta  warisan,  pewaris  dan  ahli  waris  serta  cara  bagaimana  harta  warisan  itu dialihkan  penguasaan  dan  pemilikannya  dan  pewaris  kepada  ahli  waris,  dengan kata  lain  hukum  penerusan  harta  kekayaan  dari  suatu  generasi  kepada keturunannya  (Hilman Hadikusuma,  1999: 7).
Agama  Hindu  memberikan  pengertian  waris  dalam  Manu  Smerti  Pasal  X: 115  sebagai  berikut:  “  Ada  7  cara  yang  sah  memperoleh  hak,  yaitu  pewarisan, penjumpaan  atu  hadiah  persahabatan,  pembelian,  penaklukan,  peminjaman dengan  bunga,  melakukan  pekerjaan,  dan  penerima  hadiah-hadiah  dari  orang- orang saleh” ( Wiranata, 2005: 255).
Soeripto menyatakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang  mengatur  proses  meneruskan  dan  mengoperkan  barang-barang  yang  tidak berwujud dari satu angkatan manusia pada turunannya. (K.R.M.H. Soeripto, 1973: 43).
Dalam  Hukum  Adat  dibedakan  antara  proses  penerusan  dan  pengoperan harta  kekayaan  pada  masa  pemiliknya  masih  hidup  dengan  proses  pada  waktu pemiliknya  sudah  meninggal  dunia.  Proses  yang  pertama  lazim  disebut penghibahan  dan  yang  kedua  disebut  pewarisan.  di  Jawa  proses  pembagian warisan  pada  saat  pewaris  masih  hidup  dapat  berupa  (Soerojo  Wignjodipoero , 1995: 163):
1. Weling/ Wekasan.
Penunjukan dalam hibah wasiat tertulis atau tidak tertulis berupa pesan.
2. Cungan.
Pemberian  secara  penunjukan  dengan  menentukan  secara  khusus  barang warisan dan pewaris tertentu.
3. Perangan.
Pemberian secara penunjukan jenis barang.
4. Garisan.
Pemberian  secara  penunjukan  dengan  menentukan  batas-batas  tertentu, khususnya berupa tanah garapan.
5. Gantungan.
Pemberian secara penunjukan khusus apabila ahli waris masih belum cukup umur sehingga harus menunggu dewasa.
6. Parimirma/ welas asih.
Pemberian  secara  penunjukan  terhadap  seseorang  yang  sebenarnya  bukan ahli  waris,  oleh  karena  pertimbangan  kemanusiaan  dapat  diberikan  hak  sebagai ahli waris.
Penghibahan  dalam  keluarga  dengan  sifat  kekeluargaan  patriarkat merupakan  pelunakan  dari  ketentuan  bahwa  hanya  anak  laki-laki  saja  yang  akan mewarisi  harta  peninggalan  bapaknya.  Pada  masyarakat  Batak  Toba  barang- barang  yang  dihibahkan  disebut saba  bangunan, pauseang, atau indahan  arian.
Di  Ambon  seorang  bapak  lazim  melakukan  penghibahan  kepada  anak perempuannya  yang  kawin  yang  berwujud  kebun  buah-buahan  yang  disebut dusun lelepeelo (Soerojo Wignjodipoero , 1995: 163)
Hal  yang  sangat  penting  hubungannya  dengan  pewarisan  adalah  sistem kekerabatan/  penarikan  garis  keturunan.  Lazimnya  dibedakan  4  macam  prinsip garis keturunan, yakni  (Soerjono Soekanto, 2003: 49):
1. Prinsip  garis  keturunan  patrilineal  atau patrileneal  descent yang  secara sederhana  adalah  sistem  kekerabatan  yang  menghitung  hubungan kekerabatan  melalui  laki-laki  saja.  Contohnya  masyarakat  Batak.  Menurut Hazairin  selain  patrilineal  murni  ada  dikenal  patrilineal  beralih-alih  atau patrileneal alterend ,  yaitu  masyarakat  yang  menarik  garis  keturunan
memungmkinkan  penarikan  garis  melalui  seorang  perempuan  tergantung padabentuk perkawinan penyalur atau penghubung itu.
2. Prinsip  garis  keturunan  matrilineal  atau matrilineal  descent adalah penghitungan  hubungan  kekerabatan  melalui  pihak  wanita  saja,  karena  itu bagi  tiap-tiap  individu  masuk  dalam  kerabat  ibunya,  tidak  masuk  dalam kerabat bapaknya. Contohnya masyarakat Minagkabau.
3. Prinsip garis keturunan bilateral atau parental ( bilateral descent ), yaitu sistem penarikan  garis  keturunan  melalui  garis  ayah  maupun  garis  ibu.  Contohnya masyarakat Jawa.
4. Prinsip  garis  keturunan  bilineal  atau bilineal  descend ,  yaitu  penarikan hubungan  kekerabatan  melalui  pihak  laki-laki  saja  untuk  sejumlah  hak  dan kewajiban  tertentu,  dan  melalui  wanita  saja  untuk  sejumlah  hak  dan kewajiban yang lain. Contohnya masyarakat Aceh.
Masyarakat  Bali  merupakan  masyarakat  yang  berdasarkan  kepada kombinasi dari asas-asas ketunggalan darah, kesamaan-kesamaan lokalitas, agama dan  kepentingan  guna  kelangsungan  ekstensinya  baik  di  dunia  yang  fana  ini maupun  di  dalam  baka.  Asas-asas  ini  mengenai  dasar-dasar  kesatuan  ini  semua dinyatakan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam tatanan dan susunan masyarakat  Bali  menurut  kelompok-kelompok  geologis,  yang  masing-masing menempati sebidang tanah yang pada umumnya diperoleh dari peninggalan nenek moyangnya.  Selain  itu  juga  tetap  berusaha  bertahan  di  dalam  lingkungan  tanah tempat  kediaman  peninggalan  nenek  moyangnya  dengan  maksud  dapatnya memelihara  kelangsungan  hubungan  dengan  para  nenek  moyangnya ( Moh. Koesnoe, 1979: 15).
Beberapa  keputusan  Mahkamah  Agung  telah  menetapkan  mengubah ketentuan  ahli  waris  menurut  Hukum  Adat,  khususnya  ahli  waris  anak-anak  dan janda.  Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor  179/Sip/1961  tanggal  23  Oktober 1961  dan  menyatakan  bahwa  berdasarkan  selain  rasa  perikemanusiaan  dan keadilan  umum,  juga  atas  hakikat  persamaan  hak  antara  wanita  dan  pria,  dalam beberapa  keputusan  mengambil  sikap  dan  menganggap  sebagai  hukum  yang hidup diseluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang
peninggal  waris  bersama-sama  berhak  atas  harta  warisan  dalam  arti  bagian  anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.
Dalam  Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  100  K/  Sip/1967  tanggal  14 Juni  1967  di  antaranya  dinyatakan  bahwa  mengingat  pertumbuhan  masyarakat dewasa  ini  yang  menuju  ke  arah  persamaan  kedudukan  antara  pria  dan  wanita, dan  penetapan  janda  sebagai  ahli  waris  telah  merupakan  yurisprudensi  yang dianut oleh Mahkamah Agung. Jadi menurut Mahkamah Agung anak perempuan dan janda dinyatakan sebagai ahli waris.
Dalam kenyataannya tidak semua harta kekayaan merupakan harta warisan, karena  ada  pula  harta  kekayaan  yang  menurut  sifatnya  tidak  boleh  dibagi-bagi, seperti (Wirjono Projodikoro, 1980: 9) :
a. Harta  Pusaka  sering  disebut  dengan druwe  tengah (harta  bersama),  yaitu harta  yang berasal  dari dari warisan turun-temurun  yang tidak boleh dibagi- bagikan karena sifatnya religio magis.
b. Harta  guna  kaya merupakan  harta  yang  dibawa  oleh  masing-masing  suami istri  kedalam  perkawinan  yang  diperolehnya  sebelum  perkawinan,  termasuk juga dalam hal ini berupa hadiah-hadiah dalam perkawinan.
c. Harta jiwa dana adalah pemberian dengan tulus iklas dari orang tua kepada anaknya,  pemberian  mana  bersifat  mutlak  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat oleh  ahli  waris  lainnya. Jiwa  dana dapat  di  bawa  apabila  anaknya  tersebut memasuki jenjang perkawinan.
d. Harta  dhana adalah  harta  yang  telah  didermakan  untuk  kepentingan- kepentingan dharma atau keagamaan.
Setiap  orang  pada  dasarnya  adalah  ahli  waris  dari  orang  tua  kandungnya atau orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku baginya. Namun demikian,  ada  kalanya  seseorang  dapat  kehilangan  hak  mewaris  disebabkan perbuatan  yang  memungkinkan  hilangnya  hak  mewaris  terhadap  harta  warisan  , seperti:
1. Membunuh  atau  berusaha  menghilangkan  nyawa  pewaris  atau  anggota keluarga pewaris.
2. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris.
3. Melakukan  perbuatan  tidak  baik  atau  menjatuhkan  nama  baik  pewaris  atau kerabat pewaris karena perbuatan tercela.
4. Murtad dari agama atau berpindah agama dan kepercayaan.

## METODE PENELITIAN
Soerjono  Soekanto  membedakan  penelitian  hukum  dari  sudut  tujuannya menjadi  dua,  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  yang    bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan tentang salah satu sisi dari hukum waris adat Bali,  khususnya  mengenai  gugurnya  hak  mewaris  karena  ahli  waris  dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Pakraman  Banjar,  Kecamatan  Banjar, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive , jadi berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terutama  adalah  karena  tujuan  untuk memudahkan  pencarian  dan  pengumpulan  data.  Selama  penelitian,  peneliti berdomisili  di  wilayah  Desa  Pakraman  Banjar,  dan  sekaligus  merupakan  Krama Desa  Pakraman  Banjar,  sehingga  diharapkan  penelitian  dapat  dilakukan  secara efektif dan intensif.
Ada  dua  sumber  data  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum.  Dari  sumber  data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan
hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal, 2004).
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian  (Moleong,  L,  1999:  103).  Analisis  dilakukan  secara  kualitatif  dengan alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan  sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  tentang anggota warga desa di Desa Pakraman Banjar ternyata menganut  2  sistem  sekaligus,  yaitu  sistem karang  ayahan  desa dan  sistem mapikuren .  I  Wayan  Surpha  mengemukakan  sistem  keanggotaan  desa  pakraman yang  ada  di  Bali  bervariasi,  tetapi  dalam  garis  besarnya  dapat  dikelompokkan dalam dua garis besar yaitu ( Surpha, I Wayan, 2004: 63):
1. sistem pakraman berdasarkan atas menempati tanah desa yang disebut karang ayahan  desa, sistem  ini  pada  umumnya  dianut  pada  desa  pakraman  yang masih sangat kuat pengaruh dari tanah adatnya. Berdasarkan sistem ini maka status  keanggotaan  desa  pakraman  akan  dibedakan  menjadi  dua  kelompok yaitu,  pertama,  kelompok krama yang  menguasai  tanah  milik  desa  sehingga dikenakan  kewajiban  ( ayahan )  penuh  kepada  desa.  Kedua,  kelompok krama yang  tidak  menguasai  tanah  milik  desa  sehingga  tidak  dikenakan  kewajiban penuh  kepada  desa.  Kelompok krama yang  menguasai  tanah  desa  disebut krama  ngarep sedangkan  yang  tidak  menguasai  tanah  desa  disebut krama pengele, krama roban atau istilah lainnya sesuai dengan adat setempat.
2. sistem pakraman berdasarkan mapikuren. Mapikuren artinya berumah tangga.
Berdasarkan  sistem  ini  maka  keanggotaan  seseorang  menjadi krama desa dimulai setelah yang bersangkutan berumah tangga (kawin). Dalam sistem ini tidak ada perbedaan status krama desa seperti dalam sistem penguasaan tanah milik desa, sehingga semua krama desa mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap desa. Desa pakraman dengan sistem ini pada umumnya dianut oleh  desa  pakraman  yang  tidak  mempunyai  tanah  adat  atau  tidak  kuat pengaruh tanah adatnya.
Persyaratan  bersedia nyungsung kahyangan  desa  bagi krama  sampingan memang  merupakan  hal  yang  mendasar  karena  kahyangan  desa  merupakan  hal yang sangat penting bagi keberadaan desa pakraman di Bali.
Desa pakraman di Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat dengan ciri- ciri yang bersifat khusus yang tidak dijumpai dalam jenis masyarakat hukum adat lainnya.  Ciri  khusus  tersebut  berkaitan  dengan  landasan  filosofis  Hindu  yang menjiwai kehidupan masyarakat hukum adat di Bali, yang dikenal dengan Filosofi Tri  Hita  karana yang  secara  etimologi  berarti  tiga  ( tri )  penyebab  ( karana ) kebahagiaan  ( hita )  yaitu Ida  Sanghyang  Jagatkarana (Tuhan  Sang  Pencipta), bhuana (alam semesta) dan manusa (manusia). Dengan keyakinan umat Hindu di Bali,  kesejahteraan  akan  dapat  dicapai  apabila  terjadi  keharmonisan  hubungan antara unsur-unsur Tri Hita Karana tersebut, yaitu:
1. keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa,
2. keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesamanya,
3. keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam semesta.
Dewa  Made  Suputra,  Klian  Desa  Pakraman  Banjar,  menjelaskan  bahwa tamiu (tamu) yang dimaksud di Desa Pakraman Banjar adalah warga yang tinggal di  wilayah  Desa  Pakraman  Banjar,  tetapi  tidak  ikut nyungsung Tri  Kahyangan Desa.  Jadi  termasuk  di  dalamnya  warga  yang  beragama  bukan  Hindu,  dan  yang beragama  Hindu  tetapi  tidak  turut medesa di  Desa  Pakraman  Banjar. Tamiu memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  terbatas,  karena  tinggal  di  wilayah  Desa Pakraman Banjar. Kewajibannya lebih banyak bersifat sukarela, seperti dalam hal pemberian sumbangan pada saat desa sedang melaksanakan pembangunan.
Dalam Awig-Awig Desa Pakraman Banjar, perihal waris diatur dalam Pasal 56, sebagai berikut:
1. Warisan  adalah  peninggalan  harta  kekayaan  ( tatamian  arta brana)  termasuk kewajiban-kewajiban  ( ayahah-ayahan )  yang  ditujukan  untuk  kesejahteraan lahir batin dari leluhur kepada keturunannya.
2. Warisan baru ada, apabila:
a. Ada pewaris ( sang mapiturun ).
b. Ada ahli waris.
c. Ada  harta  kekayaan  dan  kewajiban-kewajiban  seperti ayah-ayahan dan utang-piutang.
3. Dapat menjadi ahli waris adalah:
a. Keturunan laki-laki ( purusa ).
b. Keturunan perempuan yang menjadi sentana rajeg.
c. Anak  angkat  laki-laki  yang  disahkan  dengan maperas (disahkan  secara Hukum Adat).
Jika tidak terdapat keturunan, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah:
a. Hubungan kekerabatan laki-laki ke atas, seperti orang tua, paman, paman sepupu.
b. Hubungan  kekerabatan  laki-laki  ke  samping,  seperti  keponakan  misan, keponakan sepupu.
4. Kewajiban ahli waris adalah menerima dan mengelolan warisan berupa harta maupun kewajiban, melaksanakan upacara ngaben pewaris sampai selesai.
5. Ahli waris yang tidak boleh mendapat warisan jika:
a. Nilar kawitan/ nilar sasananing agama.
b. Sentana rajeg yang kawin keluar atau ninggal kedaton.
6. Bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati warisan adalah:
a. Anak perempuan selama belum menikah.
b. Janda.
c. Anak  perempuan  yang mulih  daha (cerai  dan  kembali  ke  rumah  orang tuanya).
Dewa  Made  Suputra  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan nilar kawitan/ nilar sasananing agama adalah sebagai berikut:
a. Ninggal  kedaton, adalah  anak  anak  perempuan  yang  kawin  ke  luar,  ikut keluarga suaminya, atau anak laki-laki yang kawin nyentana yang berubah status menjadi predana.
b. Nilar  sasananing  agama, berarti  meninggalkan  kewajiban  ajaran  agama, terutama  berpindah  memeluk  agama  yang  lain.  Dengan  memeluk  agama lain, dianggap tidak akan dapat melaksanakan warisan hak dan kewajiban pewaris,  karena  hak  dan  kewajiban  tercebut  berkaitan  erat  dengan keyakinan/ agama yang dianut pewaris.
Pembedaan  antara nilar  sasananing  agama dengan ninggal  kedaton , sebagaimana  disebutkan  dalam  Awig-Awig  Desa  Pakraman  Banjar,  relatif berbeda  dengan  pengertian  yang  dikemukakan  oleh  Majelis  Desa  Pakraman (MDP) Bali dalam  Pasamuhan Agung III tanggal 15 Oktober 2010.
Dalam  Pasamuhan  tersebut,  berkenaan  dengan  masalah  waris,  disepakati hal-hal berikut:
1. Sistem  kekeluargaan  patrilineal  ( kapurusa )  yang  dianut  oleh  orang  Bali- Hindu  menyebabkan  hanya  keturunan  berstatus kapurusa yang  dianggap dapat  mengurus  dan  meneruskan swadharma (tanggung  jawab)  keluarga,
baik  dalam  hubungan  dengan parahyangan (keyakinan  Hindu), pawongan (umat  Hindu),  maupun  palemahan  (pelestarian  lingkungan  alam  sesuai dengan keyakinan Hindu). Konsekuensinya, hanya keturunan  yang berstatus kapurusa sajalah  yang  memiliki swadikara (hak)  terhadap  harta  warisan, sementara  keturunan  yang  berstatus pradana (perempuan),  tidak  mungkin dapat  meneruskan swadharma ,  sehingga  disamakan  dengan  orang  yang meninggalkan  tanggung  jawab  keluarga  ( ninggal  kadaton ),  dan  oleh  karena itu, dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.
2. Dalam perkembangannya, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa ada orang ninggal kadaton tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan swadharma sebagai  umat  Hindu  ( ninggal  kadaton terbatas), dan  ada  pula  kenyataan  orang  ninggal  kadaton  yang  sama  sekali  tidak
memungkinkan  lagi  baginya  melaksanakan swadharma sebagai  umat  Hindu (ninggal  kadaton penuh).  Dikategorikan ninggal  kadaton penuh,  tidak berhak  sama  sekali  atas  harta  warisan,  sedangkan  yang ninggal  kadaton terbatas  masih  dimungkinkan  mendapatkan  harta  warisan  didasarkan  atas asas ategen  asuwun (dua  berbanding  satu).  Tergolong  ninggal  kadaton terbatas adalah sebagai berikut.
a. Perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa.
b. Laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana/nyeburin .
c. Telah diangkat anak ( kaperas sentana ) oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali.
d. Menyerahkan diri ( makidihang raga ) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.
3. Suami  dan  istrinya  serta  saudara  laki-laki  suami  dan  istrinya,  mempunyai kedudukan  yang  sama  dalam  usaha  untuk  menjamin  bahwa  harta  pusaka dapat  diteruskan  kepada  anak  dan  cucunya  untuk  memelihara  atau melestarikan warisan immateriil.
4. Selama  dalam  perkawinan,  suami  dan  istrinya  mempunyai  kedudukan  yang sama  terhadap  harta gunakaya -nya    (harta  yang  diperoleh  selama  dalam status perkawinan).
5. Anak  kandung  (laki-laki  atau  perempuan)  serta  anak  angkat  (laki-laki  atau perempuan)  yang  belum  kawin,  pada  dasarnya  mempunyai  kedudukan  yang sama terhadap harta gunakaya orangtuanya.
6. Anak  kandung  (laki-laki  atau  perempuan)  serta  anak  angkat  (laki-laki  atau perempuan)  berhak  atas  harta  gunakaya  orangtuanya,  sesudah  dikurangi sepertiga  sebagai duwe  tengah (harta  bersama),  yang  dikuasai  (bukan dimiliki) oleh anak yang nguwubang (melanjutkan swadharma atau tanggung jawab) orangtuanya.
7. Anak  yang  berstatus kapurusa berhak  atas  satu  bagian  dari  harta  warisan, sedangkan  yang  berstatus pradana/ninggal  kadaton terbatas  berhak  atas sebagian  atau  setengah  dari  harta  warisan  yang  diterima  oleh  seorang  anak yang berstatus kapurusa .
8. Dalam  hal  pembagian  warisan,  anak  yang  masih  dalam  kandungan mempunyai  hak  yang  sama  dengan  anak  yang  sudah  lahir,  sepanjang  dia dilahirkan hidup.
9. Anak  yang ninggal  kadaton penuh  tidak  berhak  atas  harta  warisan,    tetapi dapat  diberikan  bekal  ( jiwa  dana )  oleh  orangtuanya  dari  harta guna  kaya tanpa merugikan ahli waris.
Di  depan  telah  disebutkan  bahwa  seorang  ahli  waris  gugur  haknya  untuk mewaris apabila:
d. diangkat oleh keluarga lain sebagai anak angkat;
e. anak laki-laki yang kawin nyeburin;
f. ahli waris yang tidak melakukan dharmanya sebagai seorang anak, misalnya durhaka terhadap leluhurnya atau orang tuanya. Ahli waris dapat dikatakan durhaka  terhadap  leluhur  apabila  tidak  melaksanakan  kewajiban-kewajiban terhadap  leluhur,  misalnya  tidak  melaksanakan  pengabenan  orang  tuanya, tidak  melaksanakan  kewajibankewajiban  terhadap  pura  kawitan  yang dianggap sebagai tempat arwah para leluhurnya.
Pengertian nilar sasananing agama , lebih mengarah kepada ahli waris yang tidak  melakukan dharma -nya  sebagai  seorang  anak  terhadap  orang  tua  atau leluhurnya.
Menurut  Dewa  Made  Suputra,  dalam  Awig-awig  Desa  Pakraman  Banjar, tidak  disebutkan  secara  tegas  apakah sang  mapiturun (pewaris)  harus  sudah meninggal  pada  saat  terjadinya  peralihan/  penerusan  harta  dan/atau  kewajiban kepada  keturunannya.  Dalam  kenyataannya  di  Desa  Pakraman  Banjar,  ada beberapa kewajiban  yang sudah beralih dari orang tua kepada anaknya pada saat orang tuanya masih hidup, di antaranya kewajiban untuk madesa (menjadi krama desa), dan hak untuk  menggunakan karang desa . Selain itu, ada pula penerusan/ perlaihan harta kekayaan dari orang tua kepada anak semasa orang tuanya masih hidup.
Menurut  Ida  Kade  Ngurah,  salah  seorang  Krama  Desa  Pakraman  Banjar dalam wawancara tanggal 2 Pebruari 2014, ketentuan Awig-awig Desa Pakraman Banjar  yang  menentukan  seseorang  yang nilar  sasananing  agama dalam
pengertian  berpindah  agama,  digugurkan  haknya  sebagai  ahli  waris  sangat  tepat, karena  yang  diwariskan  bukan  hanya  harta  kekayaan  tetapi  juga  kewajiban- kewajiban  yang  tak  terpisahkan  dari  harta  kekayaan  tersebut.  Kewajiban- kewajiban  ini  ada  yang  tidak  mungkin  dilaksanakan  oleh  seseorang  yang  telah berpindah  agama.  Kewajiban  yang  dimaksud  antara  lain,  kewajiban  untuk memelihara  tempat  sembahyang  ( merajan,  sanggah  dadia ),  kewajiban  untuk mengabenkan pewaris, serta kewajiban lain sebagai krama desa, dan sebagainya.
Pendapat  yang  sama  dikemukakan  oleh  I  Dewa  Putu  Oka,  yang  juga diwawancara  tanggal  2  Pebruari  2014.  Menurutnya,  ketentuan  ini,  tidak  banyak menimbulkan  masalah  di  Desa  Pakraman  Banjar  karena  umumnya  yang berpindah  agama  adalah  anak  perempuan,  yang  kawin  mengikuti  agama  suami. Tanpa  berpindah  agamapun,  karena  sudah  kawin  ke  luar,  pada  umumnya  tidak memiliki hak mewaris dari orang tuanya.
Menurut  Dewa  Made  Suputra,  apa  yang  diatur  dalam  Awig-Awig  Desa Pakraman  Banjar,  masih  tetap  dijadikan  pegangan  oleh  krama  desa  di  Desa Pakraman Banjar, meskipun dengan tidak menutup kemungkinan ada krama desa mengatur  pembagian  warisan  dengan  cara  lain.  Sepanjang  tidak  menimbulkan perselisihan di  antara seluruh ahli waris serta tidak merugikan kepentingan Desa Pakraman  serta  kepentingan  umum  yang  lain,  tidak  dianggap  sebagai permasalahan.
Dalam konteks hukum  hal  ini dapat  dipahami karena  Keputusan Pasamuan Agung MUDP Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010  tidak bersifat ‘undang- undang’  yang  tidak  bisa  ditawar-tawar.  Hukum  adat  yang  masih  hidup  di  Bali hanya  dapat  diubah  apabila  didukung  masyarakat.  Pasti  masih  ada  yang  tidak ingin  perubahan,  ada  yang  lain  yang  sangat  menginginkannya.  Diharapkan, keputusan MUDP dengan dukungan ratusan prajuru desa pakraman dapat dipakai sebagai  pedoman.  Setiap  kali  suatu  persoalan  muncul,  yaitu  dalam  keadaan terpaksa  atau  darurat  ( paksa ),  yang  bersangkutan  sebaiknya.  duduk  bersama  dan berunding  tentang  jalan  keluar  yang  tepat.  Semua  yang  terlibat  sebaiknya  tulus ikhlas  ( lasia )  mendukung  keputusan  yang  diambil  bersama  dan  kemudian  setia ( satia ) menjalankan kesepakatan bersama. Hanya dengan cara seperti itulah solusi
bisa  ditemukan  yang  dapat  memuaskan  semua  pihak.  Sebaiknya  kesepakatan bersama dituangkan dalam bentuk tertulis agar ada kekuatan hukum di kemudian hari (Budawati, Nengah, 2012: 6).
Sebagaimana disampaikan bahwa di Desa Pakraman Banjar apa yang diatur dalam Awig-Awig, masih dijadikan pegangan oleh krama desa di Desa Pakraman Banjar  dalam  hal  warisan,  sehingga  dengan  demikian  krama  desa  yang nilar sesana dengan  berpindah  agama,  tidak  dapat  mewarisi  warisan  orang  tuanya. Namun,  orang  tua  sering  memberikan  bekal  kepada  anaknya  yang  berpindah agama karena perkawinan (umumnya anak perempuan), berupa bekal kawin.
Bekal kawin ini, dalam Hukum Adat Bali dikenal dengan istilah jiwa dana , yang  diartikan  sebagai  nafkah  untuk  menghidupkan  dan  pemberian  oleh  pewaris pada waktu masih hidup. Seperti disebut di depan pemberian jiwa dana ini bersifat mutlak  dan  berlaku  seketika,  ini  berarti  bahwa  penerima  jiwa  dana  dapat memindah-tangankan harta tersebut  tanpa meminta izin  dari saudara-saudaranya. Begitu pula apabila anak wanita yang kawin keluar, istri yang cerai dari suaminya, tetap berhak membawa harta jiwa dana tersebut.
Orang tua yang hendak membekali anaknya dengan jiwa dana , hanya dapat melakukan  atas  harta  jerih  payahnya  sendiri,  bukan  dari  harta  yang  diperoleh secara turun-temurun. Jadi, yang dapat dijadikan jiwa dana adalah guna kaya.
Menurut  Dewa  Made  Suputra,  pemberian jiwa  dana ini  didasari  atas ketulusan  orang  tuanya,  sehingga  sangat  jarang  terjadi  anak  laki-laki  yang nilar sasana dengan berpindah agama, sangat jarang dibekali jiwa dana , karena proses perpindahan tersebut umumnya dilakukan tanpa izin dari orang tuanya.

## PENUTUP
Sebagai  jawaban  akhir  atas  permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  sesuai dengan hasil penelitian  dapat ditarik simpulan sebagai berikut.
1. Pengaturan  gugurnya  hak  mewaris  karena nilar  sasananing  agama di  Desa Pakraman banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, diatur dalam Sarga (Bab)    V  tentang Sukerta  Tata  Pawongan.  Palet (Bagian)  4 Indik  Warisan , Pawos (Pasal)  59  Awig-Awig  Desa  Pakraman  Banjar. Nilar  sasananing
agama/  nilar  kawitan diartikan  sebagai  berpindah  agama  dari  Agama  Hindu ke  agama  lain,  yang  mengakibatkan  seorang  ahli  waris  gugur  haknya  untuk mewaris.
2. Aturan  Hukum  Adat  tentang  gugurnya  hak  mewaris  karena nilar  sasananing agama di  Desa  Pakraman  Banjar,  Kecamatan  Banjar,  Kabupaten  Buleleng dapat  dilaksanakan.  Dalam  prakteknya,  meskipun  haknya  sebagai  ahli  waris gugur, ahli waris yang gugurnya hak mewaris karena nilar sasananing agama dapat diberikan bekal kawin berupa jiwa dana.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Budawati,  Nengah.  2012. Payung  Hukum  Adat  Untuk  Keluarga  Bali. Denpasar: Komunitas Untuk Indonesia Adil dan Setara dan LBH APIK Bali.
Hilman Hadikusuma. 1999. Hukum Waris Adat. Bandung: PT. Citra Aditya bakti. Komari.  2011. Laporan  Akhir  Kompidium  Hukum  Waris. Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
K.R.M.H.  Soeripto.  1973. Beberapa  Bab  Tentang  Hukum  Adat  Waris  Bali . Jember: Universitas Negeri Jember.
Pudja,  I  Gde.  1977. Pengantar  Tentang  Perkawinan  Menurut  Hukum  Hindu . Jakarta: Mayasari.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
Surpha, I Wayan. 2004. Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali . Denpasar : Pustaka Bali Post.
Wiranata, I Gede A. B..  2005. Hukum Adat Indonesia. Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Wirjono  Projodikuro.  1980. Hukum  Waris  di  Indonesia .  Cetakan  IV.  Bandung: Sumur.