## Efektivitas Komunikasi Politik PPP Dalam Menjalin Hubungan Dengan Konstituen Di Kota Medan
Ahmad Tamrin Sikumbang 1 , Muhammad Husni Ritonga 2 , Aja Syahri 3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara E-mail: ajasyahri.aja@gmail.com

## ABSTRAK
Hubungan  dengan  konstituen  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  tugas  seorang  legislator,  namun  ia  penting karena  alasan  dan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  konstituen,  legislator,  partai  politik  dan  masyarakat  secara keseluruhan.  Kontak  langsung  antara  legislator  dan  warga  negara  dapat  membangun  kepercayaan  publik  kepada legislator dan lembaga legislatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis komunikasi politik yang dilakukan PPP dalam menjalin hubungan dengan konstituen di kota Medan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Waktu  penelitian  dilakukan  selama  tiga  bulan  mulai  Desember  2019  hingga  Februari  2020  yang  berlokasi  di  kota Medan.  Sumber  data  diperoleh  dari  hasil  observasi  dan  wawancara  dan  dokumentasi.  Wawancara  dengan  informan penelitian  yaitu  terdiri  dari  anggota  DPRD Medan  periode  2014-2019, Ketua-Ketua  Pimpinan  Anak Cabang  (PAC), sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian juga sumber data dipilih secara purposive sampling dari para narasumber. Teknik analisis data dengan reduksi data dan verifikasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teori komunikasi interpersonal dalam menjalin hubungan dengan bentuk komunikasi  langsung  dan  tatap  muka.  Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  komunikasi  politik  yang  dilakukan  PPP diawali  dengan  bentuk  komunikasi  yang  terdiri  dari  identifikasi,  legitimasi,  partisipasi,  penetrasi  dan  distribusi kemudian  dengan  tahapan  perencanaan  komunikasi  yaitu  mengedepankan  nilai-nilai  Islam,  merangkul  tokoh-tokoh agama dan dengan marketing politik.
Kata Kunci: Komunikasi politik, PPP, konstituen.

## The Effectiveness of PPP Political Communication in Establishing Relations with Constituents in Medan City

## ABSTRACT
Constituent  relations  are  an  important  aspect  of  a  legislator's  job,  but  it  is  important  for  reasons  and  can  provide benefits  to  constituents,  legislators,  political  parties,  and society  as a whole. Direct  contact  between legislators  and citizens  can build public trust  in legislators and legislatures.  This study aims to analyze the political communication carried out by PPP in establishing relationships with constituents in the city of Medan. This research uses a qualitative descriptive approach. When the research was conducted for 3 months from December 2019 to February 2020, located in the city of Medan. Sources of data obtained from observations and interviews  and documentation. Interviews with research informants consisted of members of the Medan DPRD for the 2014-2019 period, the Chairperson of the Branch Child Leaders (PAC), the secretary  of the PPP Party Branch Leadership Council (DPC), then also the data sources were selected by purposive sampling from the speakers. Data analysis techniques with data reduction and verification. The theory used in this research is the theory of interpersonal communication in establishing relationships with direct and face-to-face forms of communication. The results showed that political communication carried out by PPP began with a form of communication consisting of identification, legitimacy, participation, penetration, and distribution, then with  the  communication  planning  stages,  namely  promoting  Islamic  values,  embracing  religious  leaders,  and  with political marketing.
Keywords: political communication, PPP, constituents..
Korespondensi: Ahmad  Tamrin  Sikumbang.  Jl.  William  Iskandar  Ps.  V,  Medan  Estate,  Kec.  Percut  Sei  Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. No. Hp/WhatsApp . ajasyahri.aja@gmail.com

## PENDAHULUAN
Konstituen  merupakan  warga  negara  yang diwakili oleh seorang legislator yang telah terpilih dalam  pemilu  atau  dengan  kata  lain  merupakan anggota  atau  masyarakat  yang  mendukung  partai saat  pemilu.  Bagian  dari  kerja  seorang  legislator dalam  demokrasi  adalah  melayani  konstituen  ini dengan  mewakili  kepentingan  mereka  dalam lembaga  legislatif  dan  dengan  menyediakan hubungan langsung dengan pemerintah.
Keterlibatan yang aktif konstituen memberikan sebuah wajah yang lebih jelas kepada sang  legislator,  lembaga  legislatif,  dan  partai politiknya.  Kendati  seorang  wakil  rakyat  terpilih tidak bisa memecahkan semua masalah konstituennya, membantu atau setidaknya mencoba membantu bisa membangun kepercayaan publik kepada legislator dan lembaga legislatif.
Legislator  yang  membangun  komunikasi  dua arah  dengan  konstituen  juga  dapat  memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga negara mengapa mereka membuat keputusan tertentu juga kesulitan-kesulitan  yang  mereka  hadapi,  seperti sumber  daya  keuangan  atau  yang  lain  yang  tidak memadai.  Warga  negara  yang  memiliki  kontak langsung dengan seorang wakil terpilih juga lebih cenderung  memilih  partai  legislator  tersebut sebagai  lembaga  yang  mereka  dukung,  sesuatu yang penting khususnya pada masa pemilu.
Komunikasi yang baik harus dibangun dalam membina hubungan dengan konstituen baik secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Apabila transaksi politik dilakukan atas dasar kesamaan visi
dan  misi,  maka  hubungan  pemilih  dengan  yang dipilih  akan  terikat  dalam  jangka  panjang.  Para konstituen bersama legislator pilihannya ikut serta dalam pemilihan umum dengan beragam  cara dan strategi untuk mendapatkan suara (Haris, 2005).
Hubungan  konstituen  merupakan  suatu  arena di  mana  ini  benar  adanya.  Lensa yang  digunakan setiap  aktor  untuk  melihat  representasi  dan hubungan dengan konstituen berbeda, namun peran yang mereka  mainkan  saling melengkapi. Legislator  bertanggung  jawab  untuk  mewakili keragaman dalam masyarakat dan untuk membawa keragaman  tersebut  ke  dalam  arena  pembuatan kebijakan.  Perbedaan-perbedaan  ini  mungkin berakar  dan  karakteristis,  geografis,  kesukuan, agama,  identifikasi  politik,  gender  atau  lainnya namun legislator untuk mewakili mereka di tingkat nasional.
Dalam artikel (Retnaningrum, 2014) Menurut Philips  J  Vermonte  selaku  pembicara  yang mewakili  Center  For  Strategic  and  International Studies  (CSIS)  menilai  bahwa  ada  kendala  yang terjadi  terkait  hubungan  antara  legislator  dengan konstituennya, yaitu:
1.  Kesulitan anggota DPR ketika berkomunikasi  dengan  konstituen  hal  ini  karena adanya  pandangan  transaksional  dari  konstituen yang  berharap  mereka  akan  diberi  imbalan  jika mereka  bertemu  dengan  anggota  legislatif  bukan karena faktor yang saling membutuhkan.
2.  Tidak  semua  anggota  DPR  mempunyai program  konkrit  terkait  dengan  yang  dibutuhkan masyarakat saat ini.
3.  Hubungan  antara  anggota  DPR  dan konstituen bersifat satu arah. Yaitu ketika anggota DPR memiliki sarana dan mekanisme saat mereka ingin  menemui  konstituen  lewat  kegiatan  yang diatur  oleh  orang-orang  disekitarnya.  Sedangkan, terkadang konstituen sulit menemui anggota DPR karena mereka tidak selalu ada di kantor.
4.  Persaingan sesama anggota DPR dari partai yang  sama.  Akibatnya  adalah  terkadang  mereka saling sibuk hingga lupa untuk lebih memperhatikan kepentingan konstituennya.
5.  Kendala  geografis,  kendala  ini  juga menjadi  salah  satu  penyebab  lebih  dari  tiga perempat  warga  tidak  pernah  dikunjungi  wakil rakyatnya.
Partai politik peserta pemilu pada tahun 2014 untuk  periode  2014-2019  telah  mempersiapkan calon  legislatif  yang  diusung  oleh  partai-partai yang  ada  di  kota  Medan,  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan jatah 5 kursi di daerah pemilihan (dapil) I, dapil II, dapil III, dapil IV,  dan  dapil  V.  Ini  dimaknai  bahwa  Partai Persatuan  Pembanguan  mampu  menghantarkan kadernya ke  parlemen dengan  mendapatkan kursi di  setiap  daerah  pemilihan  (dapil).  Dengan terpilihnya 5 legislator di setiap daerah pemilihan tidak menutup kemungkinan memerlukan bantuan dari  para  konstituen.  Dan  oleh  karena  itu  sudah pasti  hubungan  dengan  para  konstituen  telah dilakukan sejak awal, sebelum pemilihan umum.
Menurut Chumaidy  (2011:  18) Partai Persatuan  Pembangunan  dideklarasikan  pada tanggal  5  Januari  1973.  Deklarasi  pembentukan PPP  dilakukan  oleh  lima  deklarator  yang merupakan  pimpinan  empat  partai  Islam  peserta
pemilu  tahun  1971  dan  oleh  ketua  kelompok persatuan pembangunan (fraksi empat partai Islam di DPR), yaitu:
1.  K.H. Idham Chalid, Ketua umum Pengurus besar Nahdlatul Ulama
2.  H.  Mohammad  Syafaat  Mintaredja,  SH ketua umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
3.  Haji  Anwar  Tjokroaminoto,  ketua  umum PSII
4.  Haji Rusli Halil, ketua umum Partai Islam Perti
5.  Haji  Masykur,  ketua  kelompok  Persatuan Pembangunan di fraksi DPR
Latar  belakang  berdirinya  partai  Islam  PPP dapat dilihat beberapa dimensi. Dimensi Pertama, dimensi historis. PPP  lahir dari sebuah  kenyataan adanya  cita-cita  luhur  umat  Islam  untuk menyatukan  diri  dalam  satu  wadah  politik  Islam sebagai  perwujudan  dari  ukhuwah  Islamiyah  dan ukhuwah  siyasiyah.  Kebutuhan  adanya  wadah yang  dapat  menghimpun  politik  umat  semakin dirasakan  setelah  pada  pemilu  1971,  partai  Islam tidak memperoleh suara  yang  dignifikan  (NU  56, Parmusi  29,  PSII  10,  Perti  2),  sedangkan  partai Nasionalis Sekuler memperoleh suara yang cukup signifikan (Golkar 231, PNI  20)  sedangkan partai Kristen 7 Kursi dan partai Katolik 3 kursi.
Kenyataan  lain  yang  mendorong  berdirinya PPP  ialah  adanya  politik  pemerintahan  yang melakukan  restrukturisasi  partai  politik  dengan langkah penyederhanaan orsospol, yang dirumuskan/diamanatkan  dalam  TAP  MPRS  No: XXII/MPRS/1966  tentang  kepartaian,  keormasan dan kekaryaan.
Dimensi  ketiga,  yang  menjadi  latar  belakang lahirnya  PPP  adalah  dimensi  sosiologis.  Sebagai bagian dari umat Islam, PPP tidak bisa dipisahkan dengan  gerakkan  dakwah  dan  pembinaan  umat yang  selama  ini  kegiatan  tersebut  dilakukan  oleh ormas-ormas  Islam  yang  telah  tergabing  (fusi politik)  dengan  PPP.  Gerakan  dakwah  dan pembinaan umat pada hakikatnya adalah merupakan tanggung jawab partai.
Secara politik, Kota Medan juga menjanjikan bagi  partai-partai  politik  untuk  meraih  suara sebanyak-banyaknya  guna  menempatkan  wakil- wakilnya  untuk  menduduki  kursi  DPR,  DPRD tingkat  I,  maupun  DPRD  tingkat  II.  Oleh  karena itu, pemimpin partai politik di tingkat pusat secepat mungkin  akan  menugaskan  para  pimpinan  dan pengurus  wilayahnya  di  Sumatera  Utara,  agar berusaha  membentuk  organisasi  partai  politiknya di Kota Medan, guna meraih suara dari penduduk Kota  Medan  yang  multi  etnis.  Apabila  ditelusuri secara mendalam bahwa kehadiran partai politik di Kota Medan sama halnya dengan kehadirannya di tiingkat  pusat.  Sejak  Pemilu  tahun  1955  sampai Pemilu  tahun  2009,  partai-partai  politik  tetap menunjukkan  kiprahnya  dalam  meraup  suara penduduk Kota Medan. Seperti halnya PPP, sejak fusi  pada  tahun  1973,  sudah  berkiprah  di  Kota Medan,  dan  menunjukkan  eksistensi  organisasi yang tidak kalah pentingnya dengan partai politik lain.  Bahkan  sampai  saat  sekarang  ini  masih bertahan,  di  tengah  gempuran  kehadiran  partai politik, baik yang memiliki ideologi nasionalisme, maupun  ideologi  keagamaan,  seperti  ideologi Islam.
Sejak Orde Baru berkuasa, dan dimulai Pemilu dengan  tiga  peserta  partai  politik  pada  Pemilu 1977,  1982,  1987,  1992,  1997,  PPP  menduduki peringkat  pemenang  kedua  setelah  Golkar,  dan menyusul  yang  terakhir  adalah  PDI,  baik  untuk wilayah  Sumatera  Utara  secara  keseluruhan, maupun untuk tingkat Kota Medan. Golkar sebagai organisasi  peserta  pemilu  yang  di  dukung  secara penuh oleh pemerintahan Soeharto tentu berusaha untuk  memenangkan  secara  mutlak  Pemilu  yang dilangsungkan  setiap  lima  tahun  sekali.  Dan  ini terbukti  bahwa  setiap  diadakan  Pemilu,  Golkar yang  menjadi  pemenangnya  di  Kota  Medan. Sementara  itu,  PPP  tetap  membayang-bayangi kemenangan  Golkar  dengan  jumlah  perolehan suara yang bervariasi pada setiap diadakan Pemilu. Kadang-kadang  perolehan  suara  PPP  meningkat, kadang–kadang  mengalami  penurunan,  dan  ada kalanya  tidak  berbeda  hasilnya  dari  pemilu sebelumnya. Kemudian, di Kota Medan, ada basis- basis kantong suara PPP yang mutlak memenangkan  Pemilu  yang  diadakan,  seperti  di Kelurahan  Kota  Matsum,  yakni  di  sekitar  jalan Amaliun,  Puri,  Utama,  dan  sekitaran  wilayah Mesjid Raya Al-Maksum.
PPP Kota Medan mampu meraih 11 kursi di DPRD Kota Medan. Dua tahun kemudian, tepatnya pada Pemilu tahun 1999, PPP  Kota Medan hanya mampu meraih 4 kursi saja. Lima tahun berikutnya, yakni  pada  Pemilu  tahun 2004,  PPP  Kota  Medan tetap  meraih  4  kursi  saja  di  DPRD  Kota  Medan. Dan  lebih  ironis  lagi,  pada  Pemilu  tahun  2009, kursi PPP di DPRD Kota Medan menurun kembali, hanya  mampu  menempatkan  3  orang  wakilnya. Selama  5  tahun,  yakni  antara  hasil  pemilu  tahun
1999  sampai  pemilu  2004,  PPP  Kota  Medan mengalami  stagnasi  atau  tidak  mengalami perubahan  signifikan,  karena  jumlah  kursi  yang diperoleh  PPP  Kota  Medan  tetap,  yakni  sekitar  4 kursi  saja.  Kemudian  pada  lima  tahun  berikutnya PPP Kota Medan malah kehilangan satu kursi, dan menempatkan  wakilnya  di  DPRD  Kota  Medan hanya  3  orang.  Selain  itu,  anggota  DPRD  Kota Medan  yang  berasal  dari  PPP  Kota  Medan,  tidak mewakili  seluruh  dapil  (daerah  pemilihan)  yang ada. Dari data yang ada, hanya 3 sampai 4 dapil saja yang  diwakilinya,  dari  5  dapil  Kota  Medan.  Ini menunjukkan  bahwa  sebaran  pemilih  PPP  Kota Medan  tidak  merata,  hanya  pada  daerah-daerah pemilihan tertentu saja.
Berdasarkan  analisis  peneliti,  menunjukkan bahwa hanya daerah yang basis keagamaan (Islam) yang  banyak  saja  yang  mampu  dipengaruhi  oleh PPP  Kota  Medan  untuk  memilih. Sementara bagi pemilih  yang  sebaran  penduduknya  merata  dari segi agama dan suku, tidak mampu dikuasai oleh P PP  Kota  Medan.  Contoh  sederhana  adalah  pada dapil Medan 4 (kecamatan Medan Petisah, Medan Barat,  Medan  Baru  dan  Medan  Helvetia), selama 10 tahun terakhir, PPP  Kota Medan tidak mampu menempatkan wakilnya dari dapil ini untuk duduk di  DPRD  Kota  Medan.  Kemudian,  pada  Pemilu tahun  2009,  PPP  Kota  Medan  tidak  mampu menempatkan wakilnya dari dua dapil, yakni Dapil Medan  3  dan  Dapil  Medan  4.  Kondisi  ini  tentu menjadi  masalah  serius  yang  harus  dicari  akar permasalahannya oleh pengurus PPP Kota Medan dan  anggota  DPRD  Kota  Medan  yang  mewakili PPP  Kota  Medan.  Terjadinya  penurunan  drastis perolehan  suara  dan  kursi  PPP  di  DPRD  Kota
Medan selama 10 tahun terakhir juga diamini oleh H.M.  Yunus  Rasyid,  SH.  M.  Hum  ketika peneliti melakukan mewawancarainya. Selaku orang yang pernah memimpin organisasi partai politik berbasis Islam  ini  (PPP)  memang mengakui bahwa  terjadi stagnasi  pada  perkembangan dan  perolehan suara PPP di Kota Medan. Hal ini menurut beliau banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu internal PPP sendiri maupun oleh faktor eksternal PPP.
Dukungan  masyarakat  atau  umat  Islam terhadap  partai  yang  memakai  lambang  Islam, seperti PPP  yang  menggunakan lambang Ka’bah, sangat  berpengaruh  terhadap  eksistensi  dan elektabilitas  partai  tersebut  dalam  kancah  politik nasional  maupun  daerah.  Eksisnya  PPP  di  Kota Medan sebagai pemenang kedua pada pemilu di era Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari simbol-simbol atau  lambang  yang  dipergunakan  oleh  partai  ini dalam meraup suara masyarakat, khususnya  umat Islam. PPP disimbolkan sebagai partai umat Islam, dan  mampu  menyuarakan  aspirasi  umat  Islam  di DPRD  Kota  Medan.  PPP  menjadi  pilihan  bagi umat Islam di Kota Medan karena dianggap bahwa PPP merupakan partainya orang Islam. Sejak tahun 1977  sampai  1997,  di  tengah-tengah tekanan  dan intimidasi  yang  dilakukan  oleh  penguasa  Orde Baru  setiap  menjelang  Pemilu  melalui  lembaga pemenangan  partai  di  tingkat  lokal  untuk memenangkan  Golkar.Tetapi  bagi  orang-orang Islam yang ada di Kota Medan sebahagian memilih PPP,  dari  tiga  peserta  Pemilu  (PPP,  Golkar,  dan PDI).  Alasan  sederhana  dikemukakan  oleh masyarakat Kota Medan, karena PPP adalah simbol dari  partai  politik  Islam.  Dan  wakil-wakil  rakyat yang  duduk  di  DPR,  DPRD  Tingkat  I,  DPRD
Tingkat II, maupun kepengurusan PPP  mulai dari tingkat  pusat  sampai  ranting,  keseluruhan  adalah beragama Islam. Tidak ada anggota masyarakat di luar agama Islam yang masuk ke PPP, baik sebagai pengurus maupun wakil rakyat di DPR.
Pemilu tidak mampu menggoyahkan keinginan  sebahagian  masyarakat  Kota  Medan untuk memilih PPP. Setelah era reformasi di mulai, yakni  pada tahun  1999  sampai  sekarang, puluhan partai politik tumbuh bagaikan cendawan di musin hujan. Demikian juga partai-partai yang menyuarakan  aspirasi  umat  Islam  tumbuh  dan berkembang, berdampingan dengan PPP. Di Kota Medan,  tercatat  ada  Partai  Bulan  Bintang  (PBB), Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  dan  lain-lain. Kondisi  ini  mempengaruhi  dukungan  masyarakat atau  umat  Islam  terhadap  PPP,  karena  banyak pilihan  bagi  umat  Islam  untuk  menyalurkan aspirasi politiknya, tidak terbatas hanya pada satu partai politik semata.
Dari  tiga  partai  politik  yang  ada,  hanya  PPP yang  jelas-jelas  berbasiskan  ajaran  Islam  dan dianggap  mampu  membela  kepentingan  umat Islam di masa itu. Tetapi kepada partai-partai yang berasaskan Islam lainnya atau partai nasional yang memperjuangkan aspirasi umat Islam. Kondisi ini nyata-nyata mempengaruhi perolehan suara PPP di Kota  Medan.  Hal  ini  sudah  terasa  sejak  pemilu 1999,  2004  sampai  2009,  karena  mengalami penurunan  perolehan  suara  dan  kursi  di  DPRD Kota Medan.
Fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  ada banyak orang yang berpikiran sama dengan pikiran narasumber  yang  peneliti  wawancarai  dalam melihat  perkembangan  PPP  dewasa  ini.  Oleh
karenanya menjadi masalah yang cukup serius bagi kepengurusan PPP Kota Medan untuk mengembalikan dukungan masyarakat, khususnya umat Islam Kota Medan agar mau kembali memilih dan mendukung PPP Kota Medan.
Selain  karena  lemahnya  dukungan  yang diberikan  oleh  masyarakat  atau  umat  Islam,  juga didasarkan kepada program yang ditawarkan oleh PPP  Kota Medan yang tidak mampu memberikan pencerahan  kepada  masyarakat  atau  umat  Islam Kota  Medan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Semasa  Orde  Baru,  bagi  sebahagian masyarakat  atau  umat  Islam  tidak  terlalu  peduli terhadap program yang ditawarkan untuk disampaikan.  Hal  ini  dikarenakan  sebahagian masyarakat atau umat Islam menaruh harapan yang besar terhadap kehadiran PPP  sebagai sarana atau alat  memperjuangkan  kepentingan  umat  Islam  di DPRD  Kota  Medan  maupun  kepada  pemerintah yang  berkuasa,  baik  kepada  pemerintah  pusat, provinsi maupun pemerintahan Kota Medan.
Informasi  yang  didapatkan  oleh  sebahagian masyarakat  atau  umat  Islam  terhadap  PPP,  baik dari berbagai media atau dari berbagai diskusi dan perbincangan  dengan  berbagai  kalangan  maupun sanak  keluarga,  semakin  memperluas  cara pandangan sebahagian masyarakat atau umat Islam untuk  memilih  atau  tidak  memilih  PPP  dalam setiap  Pemilu.  Kondisi  ini  ikut  mempengaruhi perolehan  suara  dan  kursi  PPP  di  Kota  Medan. Program  yang  ditawarkan  baik  dalam  kegiatan sehari-hari  maupun  pada  saat  kampanye  tidak mampu  menyentuh  kepentingan  masyarakat, bahkan cenderung hanya bersifat ide atau gagasan semata,  sementara  masyarakat  atau  umat  Islam
butuh  action  atau  pelaksanaan  yang  dapat dirasakan oleh masyarakat atau umat Islam secara langsung.
Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dalam melakukan  kegiatan  pembinaan  umat  (sosial  dan dakwah) mengamanatkan dan mempercayakannya pada  ormas-ormas  Islam  pendukung  langsung partai, yaitu NU, MI/Muhamamdiyah, SI dan Perti. Dengan demikian sebagai partai politik, PPP masih tetap  bisa  membangun  jaringan dengan  umat  dan masyarakat melalui ormas-ormas tersebut, walaupun  pada  waktu  itu  ada  system  politik hegemonic dan floating mass, baik vertical maupun horizontal (Chumaidy, 2011).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) denganmenggunakan jenis pendekatan yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Lokasi  penelitian  di  kota  Medan  dengan  waktu penelitian  mulai  Desember  2019  hingga  Februari 2020. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Subjek dan objek penelitian terdiri dari para kader PPP  yang  terdiri  dari  Ketua  Pimpinan  Anak Cabang,  sekretaris  Dewan  Pimpinan  Cabang (DPC)  dan  sumber  data  dipilih  secara  purposive sampling.  Teknik  pengumpulan  data  dengan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Analisis  data  dengan  menggunakan  model Spradley, dimulai dengan reduksi data dan diakhiri dengan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi. Teknik  keabsahan  data  dilakukan  dengan  teknik triangulasi,  sehingga  data  yang  didapat  lebih konsisten dan valid.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  masyarakat  yang  mempunyai  hak  pilih (memilih dan dipilih) maka tidak dapat dilepaskan dengan  bentuk  komunikasi  politik,  mengingat segala  hal  yang  disampaikan  dalam  pendidikan politik  adalah  proses  penyampaian  pesan/ide-ide politik dari komunikator kepada komunikan (target audience). Strategi komunikasi politik yang dipilih akan  dapat  menentukan  tingkat  keberhasilan penyerapan pesan politik yang disampaikan. Oleh sebab itu pihak komunikator (baik dari suprastruktur politik maupun infrastruktur politik) harus emahami karakteristik dari target audiensnya sehingga dapat menentukan sarana yang digunakan. Ada beberapa bentuk komunikasi yaitu:
Gambar Bentuk-Bentuk Komunikasi
Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi  antara orang- orang  secara  tatap  muka,  yang  memungkinkan setiap  pesertanya  menangkap  reaksi  orang  lain secara  langsung,  baik  secara  verbal  ataupun nonverbal.  Bentuk  khusus  dari  komunikasi antarpribadi ini adalah komunikasi diadik (dyadic communication) yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid  dan  sebagainya.  Ciri-ciri  komunikasi diadik  adalah  komunikasi  diadik  adalah  pihak- pihak yang berkomunikasi dalam jarak yang dekat,
pihak-pihak  yang  berkomunikasi  berada  dalam jarak yang dekat, pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan  baik  secara  verbal  maupun  nonverbal. Menurut Joseph Devito dalam Wiryanto,
Komunikasi  antar  pribadi  merupakan  sebuah proses  pengiriman  dan  penerimaan  pesan-pesan antara  dua  orang  atau  atau  di  antara  sekelompok orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika (the process of sending and receiving messages between two persons, or among a small group  persons,  with  some  effect  and  some immediate feedback).
Komunikasi  antar  pribadi  pada  dasarnya merupakan  jalinan  hubungan  interaktif  antara seorang  individu  dan  individu  lain  di  mana lambang-lambang pesan secara efektif digunakan, terutama  lambang-lambang  bahasa.  Penggunaan lambang-lambang  bahasa  verbal,  terutama  yang bersifat lisan, di dalam kenyataan kerapkali disertai dengan bahasa isyarat terutama gerak atau bahasa tubuh  (body  language). Komunikasi  antar  pribadi pada  umumnya  dipahami  lebih  bersifat  pribadi (private) dan berlangsung secara tatap muka (face to  face).  Konsep  jalinan  hubungan  (relationship) sangat  penting  dalam  kajian  komunikasi  antar pribadi. Jalinan hubungan merupakan seperangkat harapan yang ada pada partisipan yang dengan itu mereka  menunjukkan  perilaku  tertentu  di  dalam berkomunikasi.
Keberhasilan  komunikasi  menjadi  tanggung jawab  para  peserta  komunikasi.  Kedekatan hubungan  pihak-pihak  yang  berkomunikasi  akan tercermin  pada  jenis-jenis  pesan  atau  respons nonverbal  mereka.  Sebagai  komunikasi  yang
paling  lengkap  dan  paling  sempurna,  komunikasi antar pribadi  berperan penting hingga  kapan  pun, selama  manusia  masih  mempunyai  emosi. Kenyataannya komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih akrab dengan sesamanya.
Dalam penelitian ini menggunakan komunikasi langsung (one step flow of communication) antara legislator dengan konstituen di kota Medan. Model ini menyatakan, saluran-saluran media massa berkomunikasi secara langsung kepada mass audience, dalam ari pesan- pesan media mengalir tanpa harus melalui opinion leader.  Namun  model  ini  mengakui,  pesan komunikasi  dimana para  penerimanya seluruhnya sama.  Efek  yang  ditimbulkan  selalu  sama  untuk masing-masing penerima.
Komunikasi  aliran  dua  tahap  (two  step  flow model). Konsep   komunikasi   dua   tahap   berasal dari  Lazarsfeld,  Berelson  dan Gaudet (1984) yang berdasarkan  penelitian  bahwa  ide-ide  sringkali datang  dari  radio  dan  surat  kabar  yang  ditangkap oleh pemuka pendapat (opinion leader) dan dari ini mereka berlalu menuju penduduk yang kurang giat. Tahap  pertama  adalah  dari  sumbernya  yakni komunikator  kepada  pemuka  pendapat  yang mengoper informasi, sedang tahap kedua ialah dari mencakup penyebaran pengaruh.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara yang  dilakukan  peneliti  ternyata  ditemukan informasi  mengenai  bentuk  komunikasi  yang dilakukan  oleh  partai  Persatuan  Pembangunan khususnya para Legislator di Kota Medan. Bentuk komunikasi  dalam  menjalin  hubungan  dengan konstituen  menurut  Rahmad  Hidayat  Matondang yaitu  dengan  cara  “Kita  harus  mengetahui  dulu
wilayah  konstituen  kita  yang  sudah  ditetapkan pemerintah  buat  partai.  Sepeti  contoh  dapil  1 medan  meliputi  4  wilayah,  lalu  kita  melihat  dan menjalin  komunikasi  dengan  kader  politik  tiap wilayahnya  contoh  ketua  cabang.  sekretaris. Bendahara,  anggota  maupun  ketua  kelurahan karena  mereka  banyak  sedikit  mengetahui  warga wilayah nya. Saat kampanye, kita minta informasi dari  yang  punya  wilayah  untuk  mengetahui kegiatan  warga  nya,  apa  yang  sering  dilakukan. Kita ambil beberapa kegiatan mereka yang sangat positive.  Seperti  pengajian  (wirid)  dan  kegiatan olahraga.  Kegiatan  ini  kita  ketahui  tidak  terlepas dari informasi rekan sejawat kita sesama elit politik 1  partai.  Dan  Saat  terpilih,  jalin  terus  dan  kita kembangkan  komunikasi  ke  wilayah  yang  bukan dapil kita karena kalau kita sudah terpilih pasti kita buat  dapil  yang  lain  hanya  kita  tidak  melupakan asal kita”.
Bentuk komunikasi diatas mengacu pada teori perkembangan lima tahap fungsional oleh  Larson (1993).  Tahap  kegiatan  meliputi  identifikasi, legitimasi,  partisipasi,  penetrasi  dan  distribus (Nimmo, 1993). Di dalam teori ini fokusnya pada tahapan  kegiatan  kampanye,  bukan  pada  proses pertukaran pesan.
1.  Tahap identifikasi Pada tahap ini para calon anggota dewan akan melakukan  penciptaan  identitas  kampanye  agar dengan  mudah  dapat  dikenali  khalayak.  Identitas tersebut  dengan  penggunaan  antara  lain:  warna, simbol/logo dan slogan. Warna akan memberi arti terhadap  suatu  objek.  Oleh  karena  itu  pada umumnya  warna  yang  dipergunakan  oleh  para calon  anggota  legislatif  untuk  alat  peraga
kampanye  disesuaikan  dengan  branding  masing- masing  partai  yang  diwakilinya.  Sebagai  contoh warna  hijau  adalah  calon  legislatif  dari  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP).  Warna  memang salah satu simbol yang partai yang menarik, mudah diingat  dan  dipahami  oleh  masyarakat  atau konstituen.  Saking  melekatnya  warna  sebagai simbol  partai,  maka  seseorang  akan  selalu mengaitkan  warna  yang  dipilih  atau  dipakai seseorang dengan  partai tertentu. Begitu besarnya pengaruh  penggunaan  warna,  seorang  calon anggota  legislatif  melakukan  “warnaisasi”  semua barang-barang  atau  benda-benda  miliknya  seperti cat  rumah,  genteng,  pagar,  mobil,  kendaraan, kemeja,  celana,  handphone,  dan  barang-barang lainnya.  Selain  warna,  simbol  atau  logo  juga memegang  peran  penting  dalam  penciptaan identitas  kampanye  agar  dengan  mudah  dapat dikenali  khalayak.  Dalam  hal  ini  simbol  yang sering dipergunakan caleg adalah nomor urut caleg di  partai  yang  diwakilinya  dalam  sebuah  daerah pemilihan (dapil). Sedangkan logo yang dipergunakan  seorang  caleg  adalah  berupa  logo partai. Hal ini sebagaimana yang dikemukan oleh salah  seorang  key  informan  berikut  ini  yaitu  Hj Hamidah  “Warna  yang  saya  pergunakan  sebagai identitas dalam alat-alat kampanye mengacu pada warna simbol dari partai yang saya wakili. Hal ini untuk mempermudah calon pemilih atau masyarakat dalam mengenali saya sebagai caleg”.
2.  Tahap Legitimasi
Tahap  legitimasi  akan  diperoleh  ketika seseorang  telah  masuk  dalam  daftar  calon  tetap (DCT) anggota legislatif. Pada tahap legitimasi ini seorang  calon  legislatif  harus  berjuang  secara
administratif  agar  terpenuhi  syarat-syaratnya sebagai seorang caleg sehingga dapat masuk dalam DCT.  Legitimasi  mereka  bisa  efektif  digunakan dan dipertahankan sejauh mereka dianggap kapabel dan tidak menyalahgunakan jabatan yang nantinya akan diraihnya.
3.  Tahap Partisipasi Partisipasi  adalah  keikutsertaan  para  caleg secara  nyata  atau  simbolik.  Partisipasi  nyata ditunjukkan  oleh  keterlibatan  orang-orang  dalam menyebarkan  pamflet,  kartu  nama,  brosur  atau poster, menghadiri kegiatankegiatan yang diselenggarakan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan partisipasi simbolik adalah dengan pemberian bantuan atau sumbangan kepada partai yang diwakilinya maupun masyarakat.
4.  Tahap Penetrasi
Pada  tahap  ini  seorang  caleg  telah  hadir  dan mendapat  tempat  di  hati  masyarakat  atau konstituen. Seorang  caleg telah menguasai sekian persen  dari  konstituen  yang  ada.  Seorang  juru kampanye telah berhasil menarik simpati masyarakat  dan  meyakinkan  mereka  bahwa  ia adalah  caleg  terbaik  dari  sekian  caleg  yang  ada. Sebuah kampanye yang ditujukan untuk menentang kebijakan pemerintah mendapat liputan media massa secara luas dan mendapat tanggapan serius  pemerintah dengan  membuka  dialog  untuk mencari jalan keluar terbaik.
5.  Tahap Distribusi
Tahap  ini  merupakan  tahap  pembuktian  para caleg. Pada tahap ini tujuan kampanye politik telah tercapai. Caleg telah mendapatkan kekuasaan atau jabatan  yang  mereka  cari  dengan  keluar  sebagai
pemenang atau terpilih untuk menjadi wakil rakyat. Selanjutnya,  caleg  harus  mampu  membuktikan janji-janjinya  pada  saat  melakukan  kampanye politik dahulu. Dan masyarakat akan terus menilai dan mengawasi gerak-gerik serta perjuangan para caleg.
Bentuk  komunikasi  atau  Kampanye  Politik agar dapat  berjalan baik  sesuai dan  efektif. Maka perlu  dilakukan  perencanaan  komunikasi  yang cermat.  Setidaknya  ada  enam  langkah  yang  bisa ditempuh  dalam  perencanaan  komunikasi  untuk kampanye,  yaitu  Analisis  khalayak  (audiens)  dan kebutuhannya,  Penetapan  sasaran  atau  tujuan komunikasi,  Rancangan  strategi  yang  mencakup; komunikator, saluran (media), pesan dan penerima, Penetapan  tujuan  pengelolaan  (management objectives),  Implementasi  perencanaan  yang mencakup; besarnya dana, sumber dana dan waktu dan Evaluasi yang mencakup, evaluasi formatif dan evaluasi summatif.
Selain  perencanaan  komunikasi,  langkah- langkah  yang  akan  dilakukan  untuk  sebuah kampanye adalah, sebagai berikut.
•  Penemuan dan penetapan masalah
•  Menetapkan tujuan yang ingin dicapai
•  Penetapan strategi (Penetapan juru kampanye (komunikator), Penetapan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, Menyusun pesan- pesan  kampanye,  Pemilihan  media  dan  saluran komunikasi, Produksi media, Pretesting Communication Material).
•  Penyebarluasan  pesan  melalui  media komunikasi
•  Pengaruh (effect) kampanye
•  Mobilisasi kelompok berpengaruh

## •  Penyusunan anggaran belanja
•  Penyusunan  jadwal  kegiatan  kampanye (time schedule)
•  Tim kerja
•  Evaluasi (post testing)
Perencanaan komunikasi yang telah dirancang di aplikasikan dalam bentuk komunikasi sosialisasi/silaturrahmi langsung dengan konstituen  sesuai  dengan  pendapat  Adam  Malik Rambe ia mengatakan bahwa “Komunikasi politik yang dibangun elit politik yang konstituen ataupun bukan  konstituen.  Dengan  masyarakat  nya  kita menjalin  silaturahmi  secara  kekeluargaan  dengan membawa  kader  internal  wilayah  tersebut. Membawa  ketua.  Sekertaris,  Bendahara  dan Anggota partai”.
Silaturahmi adalah merupakan satu dari akhlak seorang  muslim.  Allah  Ta’ala  telah  menyeru hambaNya  berkaitan  dengan  menyambung  tali silaturahmi di dalam kitab-Nya yang mulia. Firman Allah  swt:  Artinya:  “Hai  sekalian  manusia, bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang  telah menciptakan  kamu  dari  seorang  diri,  dan  dari padanya.  Allah  menciptakan  isterinya;  dan  dari pada  keduanya  Allah  memperkembang  biakkan laki-laki  dan  perempuan  yang  banyak.  dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta  satu  sama  lain,  dan  (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga  dan  mengawasi  kamu.”  Manfaat  yang diperoleh  melalui  silaturami  tersebut  dalam konteks  politik  para  calon  anggota  legislatif incumbent  telah  banyak  memanfaatkan  peluang
tersebut  dalam  rangka  pencitraan  diri  maupun penggalangan suara menghadapi pemilu 2019.
(Surbakti,  1999:  116)  Selain  silaturrahmi dilakukan  oleh  legislator,  sosialisasi  politik  juga diperlukan.  Sosialisasi  politik  ialah  proses pembentukan  sikap  dan  orientasi  politik  para anggota masyarakat, sehingga mereka memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Karena itu, metode penyampaian  pesan  sosialisasi  politik  dibagi  dua yaitu:
1.  Pendidikan politik, yaitu suatu suatu proses dialogis  antara  pemberi  dengan  penerima  pesan. Dengan  cara ini  dikenal dan  dipelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik.
2.  Indoktrinasi  politik,  yaitu  proses  sepihak ketika  penguasa  memobilisasi  dan  memanipulasi warga  masyarakat  untuk  menerima  nilai,  normal, symbol yang dianggap penguasa baik, dengan cara pengarahan dan latihan yang sangat disiplin.
Menurut  Michael  Rush  dan  Philip  Althoff (1997:  30)  Sosialisasi  politik  adalah  proses,  oleh pengaruh  mana  seorang  individu  bisa  mengenali system  politik  kemudian  menentukan  sifat persepsi-persepsinya  mengenai  politik,  serta reaksi-reaksinya  terhadap  gejala-gejala  politik. Pentingnya sosialisasi politik yaitu:
•  Sosialisasi  merupakan proses  hasil  belajar dari pengalaman.
•  Memberikan  indikasi  umum  hasil  belajar tingkah  laku  individu,  yang  berkenaan  dengan pengetahuan  atau  informasi,  motif-motif,  nilai- nilai dan sikap-sikap.
•  Sosialisasi  tidak  perlu  dibatasi  pada  usia anak-anak  dan remaja  saja, tetapi  harus berkelanjutan sepanjang hidup sebagai politisi.
Sosialisasi  yang  telah  dilakukan  dalam menjalin hubungan lebih dekat dengan masyarakat sesuai  pendapat  Hj  Hamidah  yang  mengatakan bahwa  “sosialisasi atau kedekatan yang dibangun dengan  konstituen  dapat  dilakukan  sebelum kampanye  guna  memperkenalkan  partai  dan memperkenalkan  calon  legislator,  saat  kampanye sosialisasi harus lebih lancar dan baik dan jangan lupa setelah terpilih komunikasi dengan konstituen harus  tetap dijaga. Kalau bisa  dibuat jadwal rutin untuk  bertemu  masyarakat  guna  mendengarkan keluh kesahnya”.
Strategi Pemenangan Pemilu yaitu:
•  Mempertahankan basis  kontituen partai di seluruh daerah pemilihan.
•  Memperluas  dukungan  masyarakat  dan memperkuat jaringan konstituen.
•  Meningkatkan  peran  dan  fungsi  struktur partai dari  Dewan Pimpinan  Pusat  (DPP),  Dewan Pimpinan  Wilayah  (DPW),  Dewan  Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Pimpinan  Ranting Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP).
•  Membangun citra partai yang modern dan dinamis, tanggap terhadap perubahan masyarakat, serta memiliki visi dan program perjuangan sesuai dengan kepentingan dalam Muslim (2012: 199 ).
Setelah Kampanye Komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan  (PPP)  mengedepankan  nilai-nilai keIslaman,  hal  ini  merupakan  pendapat  informan Syafaruddin S. Ag yang mengatakan bahwa “Islam
sebagai  asas  partai,  asas  Islam  yang  dimaksud merupakan sumber motivasi, inspirasi dan sumber nilai dalam kehidupan kemasyarakatan. Nilai-nilai keIslaman  yang  melandasi  bangunan  kehiduapan kemsyarakatan  berbangsa  dan  bernegara  pada gilirannya  akan  melahirkan  bangsa  yang  santun, beradab, ramah, penuh toleran dan mengedepankan kebersamaan”.
Hubungan  yang  dibangun  legislator  dengan konstituen  melalui komunikasi  politik merupakan hubungan  yang  sangat  penting  dan  tidak  bisa dilupakan begitu saja karena sebelum pemilu, saat pemilu  dan  pasca  pemilu  legislator  dengan konstituen  tidak  dapat  dipisahkan.  Legislator dianggap  sebagai  penyambung  lidah  rakyat, sebagai  partai  politik  PPP  telah  mengikuti pemilihan  umum  sebagai  salah  satu  kegiatan politik  untuk  mencari  atau  mendapatkan  mandat dari rakyat untuk memimpin bangsa, baik melalui lembaga eksekutif khususnya lembaga legislatif.
PPP  telah  mendapat  kepercayaan  rakyat dengan  memperoleh  suara  terbesar  kedua  pada masa  orde  baru  dan  terbesar  ketiga  pada  masa reformasi. Namun  PPP  pada pemilu 2009  sampai pemilu  2019  mengalami  penurunan.  Meski demikian dengan pencapaian yang besar PPP tetap dipercaya  oleh  rakyat  sebagai  salah  satu  partai politik  yang  diharapkan  dapat  menyalurkan  dan memperjuangkan  aspirasinya  secara  optimal. Kepercayaan rakyat bisa dikarenakan program dan kinerja  partai,  bisa  karena  identitas  dan  jati  diri partai dan kemungkinan juga karena kepemimpinan  dan  calon-calon  legislatif  yang ditampilkan oleh PPP.
Komunikasi politik Partai
Persatuan Pembangunan  (PPP)  mengedepankan  nilai-nilai keIslaman,  hal  ini  merupakan  pendapat  informan Syafaruddin S. Ag yang mengatakan bahwa “Islam sebagai  asas  partai,  asas  Islam  yang  dimaksud merupakan sumber motivasi, inspirasi dan sumber nilai dalam kehidupan kemasyarakatan. Nilai-nilai keIslaman  yang  melandasi  bangunan  kehiduapan kemsyarakatan  berbangsa  dan  bernegara  pada gilirannya  akan  melahirkan  bangsa  yang  santun, beradab, ramah, penuh toleran dan mengedepankan kebersamaan”.
Hubungan  yang  dibangun  legislator  dengan konstituen  melalui komunikasi  politik merupakan hubungan  yang  sangat  penting  dan  tidak  bisa dilupakan begitu saja karena sebelum pemilu, saat pemilu  dan  pasca  pemilu  legislator  dengan konstituen  tidak  dapat  dipisahkan.  Legislator dianggap  sebagai  penyambung  lidah  rakyat, sebagai  partai  politik  PPP  telah  mengikuti pemilihan  umum  sebagai  salah  satu  kegiatan politik  untuk  mencari  atau  mendapatkan  mandat dari rakyat untuk memimpin bangsa, baik melalui lembaga eksekutif khususnya lembaga legislatif.
PPP  telah  mendapat  kepercayaan  rakyat dengan  memperoleh  suara  terbesar  kedua  pada masa  orde  baru  dan  terbesar  ketiga  pada  masa reformasi. Namun  PPP  pada pemilu 2009  sampai pemilu  2019  mengalami  penurunan.  Meski demikian dengan pencapaian yang besar PPP tetap dipercaya  oleh  rakyat  sebagai  salah  satu  partai politik  yang  diharapkan  dapat  menyalurkan  dan memperjuangkan  aspirasinya  secara  optimal. Kepercayaan rakyat bisa dikarenakan program dan kinerja  partai,  bisa  karena  identitas  dan  jati  diri
partai dan kemungkinan juga karena kepemimpinan  dan  calon-calon  legislatif  yang ditampilkan oleh PPP.
Berdasarkan hasil wawancara, Syafaruddin S. Ag  mengatakan  bahwa  “partai  politik  atau legislator  harus  terus-menerus  memperhatikan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Membangun kepercayaan dari pemilih dan publik bukanlah pekerjaan yang hanya dan bisa dilakukan saat kampanye  saja”.  Tanggapan  tersebut sependapat  dengan  Butler  dan  Collins  (2001)  ia mengatakan  bahwa  diperlukan  komunkasi  politik yang dibangun berkaitan dengan marketing politik, marketing  politik  diperlukan  karena  memiliki tujuan utama yaitu bagaimana sebuah partai politik bisa  mendapatkan  dukungan  dari  publik  dengan mengaplikasikan  metode  dan  teknik  yang  ada  di marketing.  Marketing  politik  seharusnya  tidak hanya dibangun selama periode kampanye namun lebih dari itu aktivitas haruslah permanen dan terus menerus  dilakukan  oleh  partai  politik.  Karena produk  yang  dihasilkan  oleh  partai  politik  adalah ideologi, janji yang tertuang dalam platform partai dan  program  kerja.  Dimana  pemilih  bisa mengevaluasinya  dengan  melihat  apakah  partai politik  atau  calon  presiden  konsisten  dengan ideologi dan janji mereka atau tidak.
Marketing  politik  juga  dilihat  sebagai  cara untuk  mengurangi  ketidakpastian  (uncertainty) dalam  hubungan  antara  sebuah  partai  politik dengan  pemilih  atau  calon  pemilih.  Mereka menjelaskan  tigas  cara  dapat  dilakukan  partai politik dalam mengurangi ketidakpastian hubungan yaitu  information policy, certificates dan  credible commitment. Contoh dari information policy yaitu
pertemuan  rutin  partai,  simposium,  seminar  dan temu kader. Dimana dalam proses ini memungkinkan adanya proses dialog, komunikasi dan  transfer  informasi  tentang  ideologi  dan program  antara  partai  dengan  publiknya  secara langsung.  Menurut  Nazli  SH  “mendaftar  dan menjadi anggota resmi sebuah partai dan kemudian mendapatkan nomor identitas anggota adalah salah satu  cara  bagaimana  sebuah  partai  politik mengurangi ketidakpastian hubungan antara partai politik dan konstituen”.
Kehadiran marketing politik tidak terlepas dari polemik  yang  menyertainya.  Hal  ini  tercermin dalam  perdebatan  alam  relevan  tidaknya  dunia politik  menggunakan  cara-cara  marketing  dalam hubungan  dengan  publik (Lock,  A.,  &  Harris,  P., 1996). Sementara sisi lain tidak sedikit pihak yang melihat  betapa  pentingnya  para  politikus  belajar marketing guna mengefisiensikan metode penyampaian  ide,  program  kerja,  ideologi  dalam menjaga  hubungan  dengan  public  (O’cass,  1996: 45).

## Gambar Marketing Politik dan Preferensi
Pemilih
Marketing Politik Dalam Internal Organisasi Marketing  dalam  internal  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) yaitu untuk dapat memahami
apa yang dibutuhkan masyarakat dan  aspirasi apa yang  akan  diperjuangan,  partai  politik  perlu melakukan riset pasar. Penelitian yang menyangkut pasar  perlu  dilakukan  agar  bisa  terus-menerus mengumpulkan informasi tentang semua hal yang akan  terjadi  di  luar  organisasi  partai  politik. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perubahan yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Selain  itu penelitian  juga  dilakukan  guna  menganalisis  apa saja  yang  dilakukan  pesaing  politik,  perubahan peraturan  pemerintah  tentang  semua  kebijakan yang  menyangkut  kehidupan  berpoitik  juga  perlu dianalisis.  Tujuan  utama  dari  riset  pasar  adalah mempersiapkan organisasi politik untuk melakukan  langkah-langkah  adaptasi  terhadap semua perubahan yang terjadi.
Berdasarkan  hasil  wawancana  dengan  Adam Malik Rambe mengatakan bahwa “Partai Persatuan Pembangunan  (PPP)  dalam  merawat  konstituen dengan  cara  merangkul  ulama,  tuan  guru,  guru ngaji dan tokoh Islam. Mengingat Partai Persatuan Pembangunan  (PPP)  sejak  dulu  mengedepankan nilai-nilai keIslaman”.
Menurut  perspektif  Antonio  Gramci  sangat berkaitan  dengan  pendapat  informan  diatas,  ia mengatakan  bahwa  setiap  intelektual  yang perannya  berkaitan  dengan  struktur  produksi  dan politik  masyarakat  disebut  dengan  intelektual organik.  Kiai  dengan  intelektual  dan  moral kegamaan yang dimiliki mengorganisir masyarakat (santri dan alumni) melalui ideologi yang dibangun sehingga  masyarakat  secara  sadar  dan  suka  rela (consensus)  mengikuti  apa  yang  dilakukan  kiai (Zamahsyari, 1982: 56).
Pengakuan masyarakat terhadap peran keunggulan intelektual dan moral kiai secara teori disebut  dengan  justifikasi  dan  legitimasi.  Dalam istilah  Mosca  disebut  sebagai  political  formula (formula politik) yang berarti suatu keyakinan dan kepatuhan masyarakat terhadap figur tertentu yang di  dorong  oleh  adanya  tuntunan  moral  terhadap kepemimpinan  elit.  Beranjak  dari  pengertian formula  politik  ini,  maka  sosol  kiai  bagi  santri merupakan potret pemimpin religius dan kharismatik.  Kiai  diperlukan  sebagai  orang terhormat,  yang  dikaruniai  data  adikodrati  dan kekuatan-kekuatan  magis  yang  berada  di  atas kemampuan orang biasa.
Kenyataan  ini  menggambarkan  bahwa  posisi elite  kiai  dalam  masyarakat  patrimonial  menjadi sangat  penting  sehingga  nilai  kepatuhan  dan ketaatan mereka tetap terjamin. Inilah yang dalam pandangan  Weber  disebut  dengan  “legitimate domination”  yaitu  suatu  gambaran  yang menunjukkan  kondisi  seseorang  yang  mampu mendominasikan kelompok yang  lebih besar.  ada tiga macam bentuk  “legitimate domination” yaitu traditional  domination  (dominasi  tradisional), charismatic  domination  (dominasi  kharismatik) dan  legal  rational  domination  (dominasi  legal rasional).
Negara yang memiliki mayoritas penduduknya beragama  Islam,  maka  sebenarnya  keberadaan partai agama sangat penting dan tetap dibutuhkan. Kondisi  ini  seharusnya  mampu  dimanfaatkan secara maksimal oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). As’ad Said Ali
mengemukakan  tiga  posisi  penting  partai  agama dalam  konteks  negara  pancasila,  partai  agama
secara  kondusif  menjaga  prinsip-prinsip  etis  dan nilai-nilai keagamaan yang  menjadi isi  normative agama secara konstruktif dapat diimplementasikan, partai agama menajdi saluran penting bagi negara untuk mengalirkan dan menyerap gagasan-gagasan moralitas kegamaan masyarakat, dan partai agama dibutuhkan  untuk  melakukan  control  terhadap pelaksanaan  cita-cita  moral  negara.  Langkah pertama  yang  harus  dilakukan  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP)  adalah  merawat  secara berkelanjutan  basis-basis  konstituen  yang  masih loyak.  Dalam  hal  ini,  kiai  santri  harus  menajdi kekuatan utama PPP  karena langkah ketua umum DPP PPP Suryadharma Ali merangkul ulama, tuan guru,  guru  ngaji  dan  tokoh  Islam  sudah  tepat (Mulkhan, 2009).
Memang saat ini masih terlalu prematur utnuk melihat  hasil  dari  upaya  tersebut,  namun  paling tidak  PPP  sudah  mengikat  mereka  agar  tidak berpindah ke lain hati. Langkah ini cukup strategis, mengikat kiai santri sebagai basis utama PPP sering disebut  dari  berbagai  partai  politik,  tidak  hanya oleh partai berbasis Islam namun juga oleh partai nasionalis. Kedua adalah merebut dan memelihara kembali konstituen dan simpatisan lama yang dulu sangat  loyal  kepada  PPP  dan  sekarang  pindah rumah.  Jalinan  komunikasi  dan  intensitas  PPP dengan  kalangan  kiai  santri  perlu  terus  dirawat dengan baik (Nurcholish, 1997).
Faktor  Penghambat  Komunikasi  menurut Wursanto (2005) meringkas hambatan komunikasi terdiri dari tiga macam, yaitu: Pertama, Hambatan yang bersifat teknis Hambatan yang bersifat teknis adalah  hambatan  yang  disebabkan  oleh  berbagai faktor,  seperti  :  Kurangnya  sarana  dan  prasarana
yang  diperlukan  dalam  proses  komunikasi, Penguasaan  teknik  dan  metode  berkomunikasi yang  tidak  sesuai,  Kondisi  fisik  yang  tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang dibagi menjadi kondisi fisik manusia, kondisi fisik yang  berhubungan  dengan  waktu  atau  situasi/ keadaan, dan kondisi peralatan. Kedua, Hambatan semantik  Hambatan  yang  disebabkan  kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian  terhadap  bahasa  (kata-kata,  kalimat, kode-kode)  yang  dipergunakan  dalam  proses komunikasi.  Ketiga,  Hambatan  perilaku  disebut juga  hambatan  kemanusiaan.  Hambatan  yang disebabkan  berbagai  bentuk  sikap  atau  perilaku, baik  dari  komunikator  maupun  komunikan. Hambatan perilaku tampak dalam berbagai bentuk, seperti Pandangan yang sifatnya apriori, Prasangka yang  didasarkan  pada  emosi,  Suasana  otoriter, Ketidakmauan  untuk  berubah  dan  Sifat  yang egosentris.
Hj  Hamidah  mengatakan  “setiap  kali menghadiri  kegiatan  reses  yang  dilakukan legislator di daerah pemilihannya banyak pertanyaan yang dilontarkan masyarakat setempat atau  konstituen  dari  permintaan  pembuatan  jalan aspal,  disediakannya  sarana/prasarana  kesehatan seperti  Puskemas,  kurangnya  lapangan  pekejaan, dan  lain  sebagainya.  Namun  sayang  semua kebutuhan masyarakat tersebut tidak bisa langsung diwujudkan”.
Faktor Penghambat 1.  Keterbatasan Wewenang, Ada keterbatasan yang  dimiliki  oleh  legislator  dalam  mewujudkan kebutuhan masyarakat.
2.  Sistem  kerja  kolektif  kologial,  Dalam mewujudkan jalan menjadi kewenangan pemerintah  provinsi,  tidak  semata-mata  langsung bisa dikerjakan. Ada proses yang harus dilakukan di dalam penentuan anggaran dan sebagainya. Jadi akan  terkait dengan  Komisi  III  yang  membawahi bidang pembangunan dan  infrastruktur setelah itu akan  berhubungan  dengan  badan  anggaran  yang menentukan besarannya anggaran perbaikan jalan tersebut.  Dari  gambaran  di  atas  terlihat  dalam menentukan suatu program atau proyek perbaikan jalan  dibutuhkan  beberapa  pihak  terkait  sehingga penentuan  kebijakan  publik  menggunkan  sistem kerja kolektif kologial bukan atas nama pribadi.
3.  Waktu. Waktu reses seperti telah diuraikan di atas dilakukan dalam tiga masa sidang, biasanya dilakukan  pada  akhir  bulan  April,  Agustus,  dan Desember.  Biasanya  penganggaran  untuk  tahun berjalan  telah  dilakukan  perencanaannya  dan pembahasannya pada tahun sebelumnya oleh pihak legislatif bersama eksekutif pada tahun sebelumnya.  Contohnya,  permintaan  masyarakat untuk perbaikan jalan merupakan hasil reses pada bulan  Desember.  Alhasil  pembahasannya  telah lewat  maka  rencana  perbaikan  jalan  tersebut  bisa jadi  menunggu  dana  anggaran  perubahan  tahun yang  akan  datang  sehingga  perbaikannya  bisa terjadi pada akhir tahun depan.
4.  Kepentingan partai. Hambatan yang sering terjadi dalam proses pembahasan anggaran adalah adanya  kepentingan  partai  yang  terjadi  bukan kepentingan masyarakat sehingga pembangunan di daerah tidak merata.
Disamping  hambatan  yang  dialami,  tentu banyak juga keberhasilan yang di capai oleh Partai
Persatuan  Pembangunan.  Baik  di  skala  Nasional maupun  di  daerah-daerah.  Secara  Nasional  PPP memiliki sejarah dalam memperjuangkan kepentingan  umat  Islam  melalui  Undang-Undang maupun  Peraturan-Peraturan  Daerah.  Seperti Undang-Undang  Perkawinan  Tahun  1974,  yang dikenal dengan “ Buah Perjuangan Panjang PPP”
Parlemen atau yang saat itu disebut DPR- GR kembali  membahas  tentang  RUU  perkawinan. Masa  sidang  yang  berlangsung  pada  masa  1967- 1971  itu  membahas  dua  hal.  Pertama,  parlemen membahas mengenai RUU Perkawinan umat Islam yang diajukan oleh Departemen Agama pada Mei 1967.  Kedua,  parlemen  juga  membahas  RUU ketentuan-ketentuan  pokok perkawinan  dari Departemen  Kehakiman.  RUU  sendiri  diajukan pada DPR- GR pada September 1968.
Pembahasan kedua RUU mengalami kemacetan akibat penolakan Fraksi Katolik. Dalam harian  operasi  April  1969.  Fraksi  katolik mengemukakan  kedua  RUU  tersebut  tidak  sesuai dengan  hakikat  dan  asas  negara  Pancasila. Macetnya  masa  sidang pembahasan  RUU Perkawinan tak membuat Departemen Kehakiman menyerah.  Pada  Juli  1973,  pemerintah  melalui Departemen  Kehakiman  mengajukan  kembali RUU Perkawinan yang telah dirumuskan sebelumnya. RUU Perkawinan tersebut terdiri dari 15 bab dan 73 pasal.
Pengajuan  RUU  perkawinan  pada  1973 ternyata  mendapat  pertentangan  dari  kalangan Islam.  Perlawanan  datang  dari  Organisasi  dan tokoh  Islam  yang  lama  berkecimpung  dalam hal- hal  yang  menyangkut  bidang  agama.  Penolakan
tersebut disebabkan karena RUU perkawinan 1973 bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Mengutip  dari  Amak  FZ  dalam  bukunya proses Undang-Undang Perkawinan, dari komposisi  kekuatan  fraksi-fraksi  di  DPR,  Fraksi PPP  merupakan  satu-satunya  yang  menentang, Alasannya  karena  RUU  tersebut  bertentangan dengan  ajaran  Islam.Tak  lama,  gelombang penolakan  dan  reaksi  terhadap  RUU  perkawinan berdatangan dari berbagai komunitas. Baik itu dari masyarakat,  ulama  maupun  pemerintah  sendiri. Namun,  reaksi  yang  menjadi  sorotan  datang  dari Ketua Fraksi PPP KH. Yusuf Hasyim. Ia mencatat berbagai  kekeliruan  dalam  RUU  perkawinan. Bahkan, ia menganggap bertentangan dengan fikih perkawinan.Tak terkecuali dengan asas Pancasila. Bahwa,  sebagai  negara  yang  berke  Tuhanan, perkawinan  mestinya  sesuai  dengan  unsure-unsur keagamaan.
Buya  Hamka  sejalan  dengan  pendapat  Yusuf Hasyim.  ia  menolak  dengan  tegas  draf  RUU perkawinan  tersebut  yang  dinilai  bertentangan dengan ajaran Islam. Buya Hamka menilai pokok ajaran  Tasyriul  Islami  yang  dipelihara  dalam syariat  itu  ada  lima  perkara.  Yaitu,  memelihara agama, jiwa, aka, keturunan dan harta..
Menyikapi  draf  RUU  perkawinan  inisiatif pemerintah  tersebut,  para  ulama  pada  24  Rajab 1393 H atau 22 Agustus 1973 yang diprakarsai oleh KH  Bisri  Syamsuri  mengadakan  musyawarah bersama di Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Lembang.  Kesimpulan  forum  ini  memutuskan usulan  perubahan  RUU  perkawinan.  Penolakan umat  Islam  atas  RUU  tersebut  ternyata mendapat perhatian  dari  pemerintah.  Lobi  tingkat  tinggi
diupayakan  termasuk  dengan  fraksi  ABRI, Presiden Soeharto sendiri bertemu dengan delegasi partai atau Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) yang  dipimpin  oleh  KH  Bisri  Syamsuri  Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP-PPP)  dan Masykur ( F-PP).
Akhirnya,  dicapailah  suatu  konsensus  antara kedua fraksi tersebut. Pertama, hukum Islam dalam RUU  tidak  akan  dikurangi,  Kedua,  hal  yang bertentangan  dengan  Islam  dan  tidak  mungkin disesuaikan  dalam  RUU  akan  dihilangkan,  ini berarti, draf RUU perkawinan harus diubah dengan mengacu  kepada  hal-hal  yang  telah  disepakati dalam konsensus. Perjuangan tidak terhenti begitu saja. Penolakan kembali muncul, kali ini dari umat Kristen, mereka berpandangan hukum negara dan hukum  agama harus  bisa  dipisahkan. Mohammad Daud Ali dalam “Perkawinan Campuran” menilai, penolakan ini berangkat dari doktrin mereka bahwa negara  tak  berhak  mengatur  hukum  agama. Tetapi,setelah  adanya    kompromi  dan  dialog akhirnya  tercapai.  Hingga  akhirnya  setelah perjalanan panjang dan perjuangan yang alot, umat Islam bisa bernafas lega, hukum Islam telah masuk dalam  UU  No.  1  1974  tentang  Perkawinan  yang diundangkan pada 2 Desember 1974 dan Undang- Undang tersebut berlaku  sampai saat ini.
Selanjutnya  pada  Tahun  2013,  F-PPP mengusulkan RUU Pendidikan Madrasah Diniyah untuk  masuk  Prolegnas  (Program  Legislasi Nasional). Kemudian Tahun 2015 F-PPP mengajukan Naskah  Akademik  dan  RUU  dengan judul  “  RUU  Lembaga  Pendidikan  Diniyah  dan Pesantren”,” ujar Jafar di Jakarta, pada tahun 2015, Komisi  VIII  DPR  juga  mengusulkan  RUU
Pengelolaan Perguruan Tinggi Agama. Pembahasan di baleg berkembang bahwa usulan ini harus  mencakup semua pendidikan agama,  bukan hanya  khusus    Pendidikan  Islam.  Maka  semua usulan  digabung  menjadi  “  RUU  Lembaga Pendidikan  Keagamaan”  dan  masuk  Prolegnas 2015-2016 nomor 109.
RUU  ini  dianggap  sebagai  langkah  konkrit memperkuat  Peraturan  Menteri  nomor  18  Tahun 2014  tentang “Satuan  Pendidikan Muadalah pada Pondok  Pesantren,”  Pada  tahun  2017  juga, sambungnya,  F-PPP  mengadakan  FGD  (Forum Group Discussion) untuk mempertajam pemahaman tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Langkah ini membuahkan hasil  dan  draft  tersebut  masuk  dalam  daftar Prolegnas  Prioritas  Tahun  2017  nomor  urut  43. Sehingga,  lanjutnya,  pada  tahun  2018    di  baleg diputuskan  menjadi  Naskah  RUU  Pesantren    dan Pendidikan Keagamaan. Selanjutnya Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  Kota  Medan melalui anggota-anggota DPRD Kota Medan yang ada  di  Fraksi  PPP,  mendesak  Pemerintah  Kota Medan  untuk  membuat  Peraturan  Daerah  tentang Wajib  Belajar  Madrasah  Diniyah  Takmilyah Awaliyah  (MDTA).  dan  Pemerintah Kota  Medan akhirnya  megeluarkan  Peraturan  Daerah  (Perda) Kota  Medan  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA).

## SIMPULAN
Komunikasi  Politik  yang  dilakukan  dalam menjalin  hubungan  dengan  konstituen  di  kota Medan  mencakup  dua  tahapan.  Yang  pertama adalah  tahapan  sebelum  kampanye  dengan melakukan  analisis  khalayak  dengan  silaturrahim
dan  sosialisasi  kepada  basis  PPP  terutama daerah yang mayoritas beragama Islam, dan tahapan kedua adalah ketika selesai kampanye dengan pendekatan tokoh-tokoh agama dari kalangan kyai dan santri, kegiatan sosial dan juga dengan marketing politk.

## DAFTAR PUSTAKA
Butler,  P.,  &  Collins,  N.  (1994).  Political  Marketing:
Structure  and  Process.  European  Journal  of Marketing.
Chumaidy,  Chozin.  (2011).  Bangkitlah  Partaiku: Ideologi,  Strategi,  dan  Kepemimpinan  PPP. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
Dhofier,  Z.  (1982).  Tradisi  pesantren:  Studi  tentang pandangan  hidup  kyai.  Lembaga  Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
Haris,  S.  (2005).  Proses  Pencalonan  Legislatif  Lokal:
Pola,  Kecenderungan,  dan  Profil  Caleg.  Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Muslim,  Ermalena.  (2012).  Modul  Kaderisasi  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rumah Besar Umat Islam: Berkhidmat Melayani Umat. Jakarta: DPP.
Lock, A., & Harris, P. (1996). Political marketing‐vive la différence!. European Journal of marketing.
Mulkhan,  A.  M.  (2009).  Politik  santri:  cara  menang merebut hati rakyat. Kanisius.
Nimmo, Dan. (1993). Komunikasi Politik Khalayak dan Efek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nurcholish,  M.  (1997).  Bilik-Bilik  Pesantren  Sebuah
Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina.
O’cass,  A.  (1996).  Political  marketing  and  the marketing concept. European Journal of
Marketing.
Rush,  Michael,  dan  Althoff,  Philip.  (1997).  Pengantar
Sosiologi Politik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Surbakti,  Ramlan.  (1999).  Memahami  Ilmu  Politik.
Jakarta: Gramedia.
Wasono,  I.  (1997).  Etika,  Komunikasi  Kantor. Yogyakarta: Kanisius.

## Narasumber
Wawancara  dengan  Rahmad  Hidayat  Matondang,
Ketua Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Medan
Baru di Jl. Tri Darma No. 56 Komplek Universitas Islam  Sumatera  Utara,  pada  tanggal  11  februari 2020 Pukul 10.00 Wib.
Wawancara  dengan  Hj  Hamidah,  Sekretaris  Dewan Pimpinan  Cabang  PPP  2016-2021,  di  Jl  Beringin Komplek Wartawan pada tanggal 21 Februari 2020 Pukul 10.00 Wib.
Wawancara  dengan  Adam  Malik  Rambe,  Sekretaris Dewan  Pinpinan  Cabang  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP)  Medan  Denai di  Jl.  Selam  8 No.  22  B  Medan  pada  tanggal  24  Februari  2020 Pukul 10.00 Wib.
Wawancara dengan Syafaruddin, Ketua Pinpinan Anak Cabang  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP) Kecamatan Medan Timu, Wawancara di Jl. Jemadi NO:26/237 Pulo Brayan Darat II pada  tanggal 27 Februari 2020 Pukul 11.00 Wib.
Wawancara dengan Nazli SH, Selaku Ketua Pimpinan Anak  Cabang  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP) Kecamatan Medan Belawan, Wawancara di Lorong Dermawan No 20B pada tanggal 2 Maret 2020 Pukul 14.00 Wib.a