## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 12 (1) (2020): 80-96 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online)
Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia
Menggugat Hegemoni Demokrasi: Disciplinary Power Demokrasi di Negara Dunia Ketiga
Bagus Riadi*
Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Bandung, 45363, Indonesia
Submitted: 7 February 2020 Revision: 31 Mei 2020 Accepted : 13 July 2020

## Abstrak
Munculnya istilah Dunia Ketiga, Negara Berkembang, dan Utara-Selatan tampaknya menjadi konsep untuk memisahkan  negara  baik  dan  negara  jahat.  Istilah  ini  dikonsumsi  oleh  komunitas  Dunia  Ketiga  dan membangkitkan  tubuh  yang  kita  tinggali  di  negara  di  mana  kondisinya  tidak  seharusnya  seperti  ini. Keterbukaan  informasi  dan  komunikasi  melalui  globalisasi  membuat  Dunia  Ketiga  mulai  mengenal demokrasi. Kondisi ekonomi negara Dunia Ketiga yang buruk, akhir Perang Dingin, dan runtuhnya Tembok Berlin menjadi serangkaian peristiwa yang menjadikan demokrasi sah sebagai kebenaran. Sehingga tercipta kelompok pro-demokrasi di Dunia Ketiga yang memaksa negara menerapkan demokrasi. Ditambah dengan kehadiran  indikator  demokrasi  untuk  menilai  negara-negara  demokratis  dan  tidak  demokratis,  membuat negara-negara  Dunia  Ketiga  berlomba-lomba  untuk  mengambil  indikator  untuk  menjadi  negara  paling demokratis. Ini menunjukkan bahwa demokrasi sudah diyakini sebagai rezim kebenaran. Demokrasi di Dunia Ketiga  diikuti  oleh  kapitalisme  yang  pada  akhirnya  memperburuk  kondisi  di  negara-negara  Dunia  Ketiga, sehingga negara-negara Dunia Ketiga terperangkap dalam kapitalisme global. Menggunakan konsep Michel Foucault, hegemoni demokrasi akan digambarkan sebagai wacana yang menciptakan kekuatan disiplin bagi masyarakat Dunia Ketiga untuk dapat menerima demokrasi dan percaya pada demokrasi sebagai kebenaran. Kata Kunci: Kekuasaan Pendisiplinan, Demokrasi, Dunia Ketiga, Kapitalisme, Negara Berkembang

## Abstrak
The emergence of the terms Third World, Developing Countries, and North-South seemed to be a concept to separate the good country and the bad country. The term is consumed by the Third World community and awakens to the body that we live in a country where conditions are not supposed to be this way. Disclosure of information and communication through globalization makes the Third World begin to recognize democracy. The poor Third World state economic conditions, the end of the Cold War, and the collapse of the Berlin Wall became a series of events that made democracy legitimate as a truth. So as to create a pro-democracy group in the Third World that forces the state to implement democracy. Coupled with  the  presence  of  democratic  indicators  to  assess  democratic  and  undemocratic  countries,  making  Third  World countries  vying  to  take  the  indicator  to  become  the  most  democratic  country.  This  shows  that  democracy  is  already believed  to  be  a  truth  regime.  Democracy  in  the  Third  World  is  followed  by  capitalism  which  ultimately  exacerbates conditions in Third World countries, so that Third World coutries are caught in global capitalism. Using the concept of Michel Foucault, the hegemony of democracy will be described as a discourse that creates disciplinary power for Third World societies to be able to accept democracy and believe in democracy as a truth.
Keywords : Disciplinary Power, Democracy, Third World, Capitalism, Developing Countries
How to Cite: Riadi, B. (2020). Menggugat Hegemoni Demokrasi: Disciplinary Power Demokrasi di Negara Dunia Ketiga. Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 12 (1): 80-96. *Corresponding author: E-mail: bagusbr11@gmail.com

## PENDAHULUAN
Istilah “Dunia Ketiga”
digunakan  untuk  merujuk  negara- negara  yang  baru  muncul  setelah berakhirnya  Perang  Dunia  II  yang berakhir  pada  tahun  1945.  Secara akademis,  istilah  Dunia  Ketiga  baru ditemukan pada tahun 1950-an untuk menunjuk  sekelompok  negara-negara yang  secara  ekonomis  lemah  dan terbelakang, yaitu negara-negara yang didekolonisasikan di Afrika, Asia, dan Timur  Tengah,  dan  juga  negara- negara  Amerika  Latin,  yang  negara- negara
tersebut
kebanyakan memperoleh  kemerdekaanya  pada abad  ke-19  dan  abad  20  (Haynes, 1997).
World  Trade  Organization (WTO) memberi  rumusan  bila  menyebut negara  berkembang  diartikan  sebagai negara  yang  perekonomiannya  hanya mampu mendukung standar kehidupan  yang  rendah  dan  masih dalam  tahap  awal  pembangungunan.
Konsep ekonomi-politik negara berkembang  pada  umumnya  adalah Non-blok,  yakni  negara-negara  yang tidak  berpihak  dalam  persaingan Timur dan Barat. Negara dunia ketiga
adalah  negara  yang  dimana  kondisi ekonominya  kurang  menguntungkan atau  kurang  baik.  Sistem  ekonomi negara  dunia  ketiga  berada  diluar sistem ekonomi Barat (Kapitalis) yang disebut  negara  Dunia  Pertama,  dan diluar sistem ekonomi Timur (Sosialis)  yang  disebut  negara  dunia kedua (Rudy, 2004). Negara maju dan negara berkembang  sering  juga  diistilahkan dalam  konsep  Utara-Selatan.  Utara termasuk negara-negara yang berpenduduk ¼ dari jumlah penduduk  dunia  dan  menikmati  80% dari  penghasilan  penduduk  dunia. Selatan, yaitu
negara-negara berkembang yang juga negara dengan jumlah penduduk yang padat yakni ¾ dari  jumlah  penduduk  dunia,  tetapi hanya  menikmati  sekitar  20%  dari penghasilan penduduk dunia. Terdapat  kesenjangan  yang  besar antara  Utara  dan  Selatan.  Salah  satu penyebab  kesenjangan  ini  adalah ketika  dimulainya  imperialisme  dan kolonialisme  negara-negara  Eropa yang  masuk  ke  negara-negara  dunia ketiga  (Rudy,  2004).  Imperalisme  dan kolonialisme  Eropa  tersebut  pada akhirnya membawa kapitalisme Barat
untuk  menancapkan  akarnya  pada negara-negara jajahannya yang berada di Timur. Kapitalisme
kembali menguatkan akarnya pada saat terjadi Revolusi  Industi  yang  dimulai  di Inggris.  Berkat  penemuan  mesin- mesin produksi pada akhirnya tenaga manusia  mulai  ditinggalkan  karena dianggap tidak efisien. Istilah Revolusi  Industri  menggambarkan kemajuan  pesat  yang  terjadi  berkat pemanfaatan teknik produksi manufaktur sejak abad
XVII, khususnya  pada  tahun  1770  (Jessua, 2015).  Sejak  terjadi  revolusi  industri ini  maka  bangsa  Eropa  semakin gencar  menguatkan  cengkeramannya pada  negara  dunia  ketiga  yang  juga merupakan negara penghasil komoditas industri. Saat itu juga tejadi perlawanan oleh kaum buruh dikarenakan pemilik modal
memperkerjakan  manusia  sebagai tenaga-tenaga  kasar.  Wanita  dan anak-anak  kecil  dipekerjakan  dengan waktu  yang  lama  tetapi  dengan  gaji yang  kecil,  tentunya  ini  tidaklah sebanding.  Kondisi  ini  memunculkan perlawanan  buruh  terhadap  pemilik modal.
Sejak  terjadi  kesenjangan  antara negara maju dan negara berkembang, timbul  anggapan  bahwa  kesenjangan di  dunia  adalah  akibat  kapitalisme, tetapi bukan karena kapitalisme telah memiskinkan kelompok-kelompok tertentu,  tetapi  karena  mereka  yang menerapkan  kapitalisme  menjadi kaya.  Distribusi  kekayaan  yang  tidak merata di dunia disebabkan oleh tidak meratanya distribusi kapitalisme (Norberg,  2001).  Anggapan  tersebut memunculkan fenomena demokratisasi  di  berbagai  penjuru dunia, seolah-olah demokrasi mengklaim  bahwa  jika  negara  ingin maju  dan  ikut  bersaing  di  era globalisasi  maka  harus  menjadi negara  demokratis  yang  menjunjung tinggi  kebebasan  yang  didalamnya juga  terdapat  konsep  pasar  bebas. Akibatnya  negara-negara  di  dunia berlomba-lomba untuk menjadi negara  yang  demokratis.  Hal  ini diperkuat  pasca  perang  dingin dimana  terjadi  polarisasi  antara  blok barat  dan  blok  timur.  Blok  barat adalah  kapitalis,  dan  blok  timur adalah  sosialis.  Perang  dingin  ini berakhir  dengan  kemenangan  blok barat  yang  mengagungkan  konsep
demokrasi  liberal  diikuti  dengan kapitalismenya.
Pernyataan ini
diperkuat  dengan  tulisan  Francis Fukuyama  dalam  bukunya The  End History and The Last Man , yang dengan berani  menyatakan  bahwa  sejarah dunia telah berakhir dengan kemenangan demokrasi liberal
(Fukuyama, 2005). Seperti kita ketahui bahwa  demokrasi  liberal  diikuti dengan embel-embel kapitalisme.
Masalah  utama  yang  terjadi  di negara  berkembang  adalah  negara berkembang kekuarangan modal untuk melakukan pembangunan
ekonomi di negaranya. Pada umumnya, hutang dan beban cicilannya  dianggap  menyulitkan usaha  pembangunan  di  negara berkembang.  Negara  berkembang cenderung  untuk  memperoleh  dana dengan  menarik  masuknya  investasi asing. Hal ini merupakan pilihan yang setengah  terpaksa.  Walaupun  disisi lain fenomena ini disebut sebagai arah baru  dalam  perkembangan  dunia (Rudy, 2004).
Pada saat ini dapat kita lihat dan rasakan  semakin  banyak  perusahaan- perusahaan  asing  yang  bercokol  di negara-negara  berkembang.  Negara
berkembang  sudah  dikonstruksi  oleh demokratisasi,  konsep  kebebasan, pasar  bebas  dan  lain  sebagainya. Sehingga  memudahkan  perusahaan asing  untuk  dapat  masuk  ke Indonesia.
Negara berkembang merupakan  sasaran  investasi  negara maju dikarenakan harga komoditi dan upah tenaga kerja  di negara berkembang jauh lebih murah dibandingkan dengan di negara maju. Oleh  karenanya  negara-negara  maju mulai  mengekspansi  negara-negara berkembang dan dari sini kapitalisme mulai  bercokol  di  negara-negara berkembang.
Melalui  teori  diskursus  yang dikembangkan  oleh  Michel  Foucault, tulisan ini akan menjelaskan fenomena  demokratisasi  di  Dunia Ketiga sehingga demokratisasi tersebut dapat menyuburkan
hegemoni  kapitalisme  di  Dunia Ketiga. Fenomena demokratisasi yang menyebar  secara  luas  di  berbagai belahan dunia, khususnya pada akhir abad 20 yang kemudian di klaim oleh Francis  Fukuyama  bahwa  demokrasi liberal  adalah  akhir  dari  perjalanan panjang  umat  manusia  akan  dikupas melalui
pendekatan relasi
pengetahuan  dan  kekuasaan  yang dikemukakan  oleh  Michel  Foucault.
Dalam  tulisan  ini  akan  dijelaskan bagaimana proses beroperasinya kekuasaan melalui pengetahuan masyarakat  Dunia  Ketiga  akan demokrasi,  bahwa  demokrasi  adalah sebuah kebenaran
yang harus diyakini  dan  diterima,  sehingga demokrasi  dijadikan  sebagai  tujuan yang kemudian fenomena demokratisasi ini diikuti oleh kemuculan  kapitalisme  negara  maju di  negara  Dunia  Ketiga.  Dari pembahasan  tersebut  nantinya  akan didapat  kesimpulan  bahwa  apakah pengetahuan  manusia  selalu  bersifat politis  ataukah  tidak  selamanya bersifat politis.
Menurut  Foucault,  kekuasaan tersebar terdapat dalam setiap pikiran manusia.  Kekuasaan  dalam  pikiran kita tersebut adalah yang mendisiplinkan kita. Kekuasaan
dalam  pikiran  kita  didapat  dari pengetahuan  yang  kita  miliki.  Dari pengetahuan tersebut kita disiplinkan oleh  pengetahuan  untuk  menjadi normal.  Manusia  selalu  mencoba untuk  menjadi  normal,  ke-normalan tersebut tercipta dari sebuah
hegemoni.  Maka  menurut  Foucault hegemoni  adalah  mutlak,  manusia hidup  dalam  hegemoni,  dan  manusia menerima  hegemoni  tersebut  sebagai sebuah kenormalan. Sehingga hegemoni  tersebut  sering  dianggap sebuah kebenaran, dan kita menerima kebenaran tersebut (Foucault, 2012).
Dalam  hal  ini,  demokrasi  dalam perspektif  Foucault  adalah  bentuk pengetahuan yang kita miliki.
Masyarakat  abad  ke-21  melihat demokrasi  adalah  sebuah  hal  yang biasa,  demokrasi  sudah  menjadi hegemoni dalam benak setiap manusia  di  abad  ke-21.  Bahkan negara-negara yang sebelumnya “didakwa” tidak demokratis berlomba-lomba untuk menjadi
negara  yang  demokratis  melalui upaya  demokratisasi.  Negara-negara tersebut  tidak  lain  adalah  negara Dunia  Ketiga.  Melalui  perjalanan panjang  tersebut  masyarakat  Dunia Ketiga  ikut  mempercayai  bahwa demokrasi  adalah  sebuah  kebenaran. Namun,  belakangan  diketahui  bahwa upaya demokratisasi seolah-olah dijadikan kendaaraan bagi kapitalisme  untuk  dapat  memperluas cengkeramannya  memasuki  Dunia
Ketiga.  Menanggapi  fakta  tersebut masyarakat  Dunia  Ketiga  seakan
menerima
fakta tersebut dan kemudian  semakin  mempercayai bahwa  kapitalisme  yang  diboncengi oleh  demokratisasi  merupakan  jalan satu-satunya untuk
mencapai kesejahteraan  negara  Dunia  Ketiga.
Hegemoni  tersebut  akan  dibongkar menggunakan  teori  diskursus  oleh Michel  Foucault,  bahwa  bagaimana pengetahuan tersebut beroperasi menguasai  pikiran  masyarakat  Dunia Ketiga  sehingga  dapat  didisiplinkan oleh pengetahuan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan kualitatif-diskursus.
Melalui  metode  diskursus  penelitian ini akan mengupas makna kekuasaan yang  terdapat  dalam  pengetahuan “demokrasi”.  Makna-makna  tersebut akan digali menggunakan pendekatan genealogi  Michel  Foucault.  Data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur. Data yang  telah  diperoleh  kemudian diintrepretasikan oleh peneliti dengan berpegang  pada  teori  dan  metode
yang  dikembangkan  oleh  Michel Foucalt.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Label Negara Dunia Ketiga Istilah “Dunia Ketiga” ditemukan pada tahun 1950-an untuk menunjuk  pada  sekelompok  besar (negara) yang secara ekonomi terbelakang, yaitu negara-negara yang didekolonisasikan di Afrika, Asia, dan Timur Tengah dan, di pihak lain, pada negara-negara Amerika Latin, kebanyakan yang mendapatkan
kemerdekaanya  di  abad  ke-19,  tetapi secara ekonomi masih lemah (Haynes, 1997).
Namun  demikian  tidak  semua negara Dunia Ketiga memiliki tingkat ekonomi  yang  rendah.  Terdapat perbedaan  di  antara  negara  Dunia Ketiga  itu  sendiri  seperti  misalnya dalam aspek ekonomi terdapat negara yang  tingkat  ekonominya  cukup tinggi  seperti  Uni  Emirat  Arab  (PNB 1993  per  kapita  $21.430),  Korea Selatan  ($7.660),  berbeda  dengan Mozambique contohnya dengan pendapatan  perkapita  $90.  Selain perbedaan  di  pada  aspek  ekonomi, terdapat juga perbedaan aspek politis
antara  negara  Dunia  Ketiga  seperti Kuba  (negara  komunis  satu  partai),
Nigeria
(kediktatoran militer),
berbeda  dengan  India  contohnya dengan pemerintahan demokrasi multi  partai  (Haynes,  1997).  Namun bagi  sebagian  orang  perbedaan ekonomi dan politik tersebut mengaburkan  istilah  Dunia  Ketiga, sehingga istilah Dunia Ketiga digunakan untuk membuat
generalisasi  bahwa  negara  Dunia Ketiga  seluruhnya  adalah  negara- negara  yang  baru  merdeka  dan memiliki  tingkat  ekonomi  yang rendah.
Selain  penggunaan  istilah  Dunia Ketiga,  terdapat  juga  pengkaburan istilah  “Utara-Selatan”  atau  “negara berkembang”.  Istilah  Selatan  merujuk pada  negara-negara yang  terbelakang secara  ekonomi  dan  mayoritas  letak geografisnya  berada  di  Selatan  garis khatulistiwa. Namun
pada kenyataanya  bahwa  beberapa  negara yang tingkat ekonominya maju seperti Jepang dan Korea Selatan tidak benar- benar  berada  di  “Selatan”  secara geografis.
Istilah  negara  berkembang  juga merupakan  sebuah  label  Barat  untuk
menggolongkan  negara-negara  yang masih  berkembang  secara  ekonomi. Terdapat  sejumlah  indikator  yang menentukan  sebuah  negara  dapat dikatakan negara maju. Pada umumnya  negara  maju  adalah negara-negara  yang  memiliki  tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  dilihat  dari sejumlah indikator yang ditetapkannya. Seperti dijelaskan
sebelumnya  bahwa  konsep  ekonomi- politik  negara  berkembang  pada umumnya  adalah Non -Blok  yakni tidak  memihak  Barat  ataupun  Timur dalam  persaingan  hegemoni  antara Barat (kapitalis) dan Timur (Komunis). Istilah Barat juga
merepresentasikan  Amerika  Serikat, dan  Timur  merepresentasikan  Uni Soviet  selama  masa  Perang  Dingin. Persaingan  tersebut  pada  akhirnya dimenangkan  oleh  Barat  ditandai dengan  berakhirnya  Perang  Dingin dan  runtuhnya  tembok  Berlin  pada 1989  yang  memisahkan  antara  Berlin Barat (pro Amerika) dan Berlin Timur (pro Uni Soviet).
Istilah-istilah tersebut
dikonsumsi  oleh  pikiran  kita  sebagai masyarakat  Dunia  Ketiga,  sehingga
kita  dibuat  yakin  bahwa  kita  adalah masyarakat  Dunia  Ketiga  dengan segala  situasi  dan  kondisinya  seperti yang digambarkan. Selain itu, terciptanya indikator yang
membedakan negara maju dan negara berkembang  juga  membuat  negara- negara  berkembang  berlomba-lomba untuk  mencapai  indkator  terebut demi  mendapat  lebel  prestise  sebagai negara  maju.  Istilah-istilah  tersebut bekerja  sebagai  disiplinary  power yang  beroperasi  terhadap  tubuh untuk  mengendapkan  normalisasi kekuasaan sebagai proses pembiasaan dalam  tubuh  terhadap  perilakunya dan menempatkan tubuh kita sebagai kendaraan  bagi  kekuasaan  tersebut ( vehicle of power ).
Definisi-definisi  ilmiah  secara jelas juga menunjukkan efek
beroperasinya kekuasaan dalam bentuk  rezim  wacana.  Foucault menjelaskan  bahwa  definisi  psikiatri tentang  mental  mengubah  pratik penanganan  orang  gila.  Definisi kedokteran
tentang penyakit, menyebabkan  isolasi,  pengasingan, dan  mengubah  hubungan  sosial. Konsep tentang
kecantikan menghasilkan salon, diet, cara makan,
fitnes,  pakaian,  dan  kursus-kursus. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebuah definisi  ilmiah  dapat  menunjukkan pemaknaan  tentang  bagaimana  kita harus  menghadapi  realitas  tersebut. Seperti  definisi  tentang  Dunia  Ketiga atau negara berkembang memberikan pandangan demokrasi pada masyarakat Dunia Ketiga.

## Diskursus Demokrasi
Munculnya  demokratisasi  di Dunia  Ketiga  diawali  karena  adanya kesadaran  definisi  ilmiah  yang akhirnya
beroperasi sebagai kekuasaan  dalam  tubuh  masyarakat Dunia Ketiga, sehingga definisi ilmiah tersebut bertindak sebagai
disciplinary  power  dalam  tubuh. Pendisiplinan  demokratisasi  dalam tubuh masyarakat Dunia Ketiga tidak muncul  secara  tiba-tiba,  terdapat serangkaian  peristiwa  pembenaran terhadap demokratisasi sehingga masyarakat Dunia Ketiga benar-benar meyakini  bahwa  demokrasi  adalah sebuah  kebenaran.  Pada  akhirnya klaim  kebenaran  tentang  demokrasi beropeasi pada tubuh kita.
Seperti  yang  telah  dipaparkan sebelumnya,  negara  Dunia  Ketiga
merupakan  negara  yang  beru  saja mendapatkan
kemerdekannya,
sehingga  secara  ekonomi  masih lemah. Selama 1960-an dan awal 1970- an  angka  pertumbuhan  ekonomi  di seluruh wilayah Dunia Ketiga
seragam  sekitar  3  persen  setahun (Callaghy  1993,  dikutip  oleh  Jeff Haynes 1997).
Tabel 1 Pertumbuhan rata-rata tahunan PDB per kapita menurut wilayah, 1980-1993

## Haynes 1997).
Sumber: World Bank 1995: 163, tabel 1. DIkutip oleh Jeff Haynes 1997: 91
Selama  1980-an  seperti  yang digambarkan  pada  tabel  1.1,  terdapat ketimpangan  dalam  pertumbuhan ekonomi  pada  wilayah  negara-negara Dunia Ketiga seperti berikut: Wilayah Asia Timur dan Pasifik berjalan paling baik,  sedangkan  Timur  Tengah  dan Afrika  Utara  paling  buruk.  Namun data  tersebut  dapat  menjadi  kabur
karena  data  yang  dirilis  oleh  World Bank  merupakan  pertumbuhan  rata- rata,  tetapi  kecenderugannya  dapat dilihat  bahwa  negara  di  Asia  Timur ‘rata-rata’ berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan
perkapita  antara  1980  dan  1993 sebesar 8,8 persen, lebih baik daripada negara-negara  di  Timur  Tengah  dan Afrika Utara  (Callaghy  dan  Ravenhill 1993, dikutip oleh Jeff Haynes 1997).
Pertumbuhan  ekonomi  yang buruk tersebut kemudian
mendapatkan  desakan  dari  rakyat yang menuntut perbaikan kehidupan. Keadaan  ekonomi  yang  suram tersebut  memungkinkan  terbukanya ruang  demokrasi  bagi  masyarakat Dunia  Ketiga,  yang  menurut  Haynes (1997) demokrasi diawali oleh tekanan dari  kelompok  aksi  di  Dunia  Ketiga. Salah  satu  katalisator  kemunculan kelompok  aksi  tersebut  adalah kemunduran  makroekonomi  dan gerakan global ke arah demokrasi.
Menurut Haynes (1997),
sejumlah  pemerintah  Dunia  Ketiga tidak  demokratis.  Perubahan  sistem demokrasi  secara  formal  di  Amerika Latin  dan  sebagian  Asia  dan  Afrika sub-sahara adalah akibat dari tekanan
Wilayah % pertumbuhan Asia Timur dan Pasifik 6,4 Asia Selatan 3,0 Amerika Latin dan Karibia -0,1 Afrika Sub-Sahara -0,8 Timur Tengah dan Afrika Utara -2,4
internasional  maupun  dalam  negeri. Telah  diterima  secara  luas  bahwa tekanan internasional membantu meyakinkan  kebanyakan  pemerintah Dunia  Ketiga  yang  nondemokratis untuk  mengadakan  pemilihan  yang kompetitif  (Bratton,  1994;  Moore, 1995; Pridham, 1994; Samuel, 1991).
Pada  1996,  23  negara  Amerika Latin  secara  formal  beralih  menjadi demokratis,  sementara  7  (dari  20) yang  sebelumnya  adalah  negara otoriter  di  Asia  seperti  Bangladesh, Mongolia,  Nepal,  Pakistan,  Filipina, Korea  Selatan,  dan  Taiwan  juga menjadi  negara  demokrasi  (Potter, 1993).  Di  Afrika  sub-sahara  makin banyak  rezim  yang  dipilih:  lebih  dari separo  dari  48  negara  di  wilayah  tu mengadakan pemilihan umum selama 1989-1996  (Wiseman,  1995).  Hanya  di Timur  Tengah  yang  tampak  hanya sedikit  gerakan  demokrasi,  meskipun terdapat tanda-tanda yang menggembirakan: di Lebanon, demokrasi telah diperkenalkan
kembali  setelah  20  tahun,  Jordan melaksanakan pemilihan umum yang cukup  “bebas  dan  adil”  pada  tahun 1994,  dan  sejumlah  orang  Palestina mengalami gerakan-gerakan
sementara menuju otonomi di Daerah Pendudukan Israel (Haynes, 1997).
Persetujuan  Helsinski  menjadi faktor munculnya kelompok prodemokrasi  di  Eropa  Timur  yang pada  akhirnya  mendorong  jatuhnya rezim  komunis.  Menurut  pandangan Hutington, kemajuan demokrasi Dunia Ketiga didorong oleh gabungan perkembangan  dalam  negeri  dan global.  Dalam  kaitannya  dengan perkembangan  global,  yang  penting adalah runtuhnya pemerintahan komunis  di  Eropa  Timur,  sehingga menempatkan pemerintah non- demokratis di Dunia Ketiga di bawah tekanan yang kuat untuk mengadakan reformasi  dan  mendorong  kaum demokrat yang menginginkan hal itu. Chilton  (1995)  sebagaimana  dikutip oleh  Haynes  (1997)  menyatakan bahwa  kematian  politis  Uni  Soviet dan  sistem  komunis  beserta  sekutu- sekutunya  dalam  Pakta  Warsawa yang  tidak  terjadi  secara  tiba-tiba sangat  berpengaruh  untuk  menempa kaum
demokrat yang mendambakannya  di  Dunia  Ketiga. Maka muncul efek demokratisasi dari runtuhnya  Tembok  Berlin  pada  1989. Menurut
Fukuyama, hal ini
dikarenakan hilangnya tantangan dari kontrahegemoni, yaitu komunis, terhadap  demokrasi  liberal  dan kapitalisme  merupakan  faktor  pelicin untuk  meyakinkan  negara  Dunia Ketiga bahwa demokrasi adalah satu- satunya  jalan  yang  harus  dilalui,  dan oleh  karenanya  demokrasi  mulai mendapat  legitimasi  di  Dunia  Ketiga. Selain itu, Randall (1993) menyatakan bahwa kemampuan menembus komunikasi internasional adalah berpengaruh dalam mendorong kecenderungan demokratisasi di Dunia Ketiga.
Tiga  perkembangan  penting yakni:  runtuhnya  Tembok  Berlin  dan hancurnya  pemerintahan  komunis  di Eropa Timur; tekanan diplomatik dan ekonomi  oleh  pemerintah  negara- negara Barat dan organisasi pemerintahan internasional; dan diciptakannya  iklim  demokrasi  yang didukung  oleh  revolusi  komunikasi. Sehingga rangkaian tersebut memunculkan kelompok prodemokrasi di Dunia Ketiga (Haynes,  1997).  Kelompok-kelompok ini kemudian yang mendesak
pemerintahannya untuk beralih menjadi  demokratis  diawali  dengan
menghimbai negara
untuk menyelenggarakan  pemilihan  umum yang demokratis.
Serangkaian  peristwa  tersebut pada  akhirnya  meyakinkan  tubuh untuk  dapat  menerima  demokrasi yang  dianggap  sebagai  sebuah kebenaran.  Menurut  Michel  Foucault, suatu pengetahuan dari masa ke masa bukan  suatu  perkembangan  yang evolutif,
melainkan sebagai pergeseran dari satu bentuk pengetahuan  ke  bentuk  pengetahuan lain yang otoritatif pada masa tertentu sebagai sebuah rezim wacana
(Mudhoffir, 2013). Dalam Archeology of
Knowledge ,  Arkeologi  oleh  Foucault digunakan  untuk  menangkap  apa yang disebut Foucault sebagai episteme. Episteme merupakan
bentuk  pengetahuan  yang  telah dimantapkan  sebagai  pemaknaan terhadap  situasi  tertentu  pada  suatu zaman tertentu.
Demokrasi  sebagai  episteme adalah sebuah pengetahuan sekaligus kekuasaan yang legitimate mempengaruhi  praktik-praktik  sosial individu, baik cara berpikir, berbicara, maupun  bertindak  sebagai  sebuah rezim pengetahuan.
Demokrasi
hanyalah  sebuah  kebenaran  yang dapat  diterima  saat  ini  yang  mana pada  rezim  pengetahuan  saat  ini sedang  dipegang  oleh  demokrasi sebagai  sebuah  episteme.  Hal  ini berarti  demokrasi  telah  beroperasi
dalam tubuh sebagai sebuah kekuasaan. Melalui serangkaian peristiwa  yang  telah  dipaparkan,
demokrasi menjadi legitimate bertolak dari  suatu  bentuk  pengetahuan tentang  demokrasi  itu  sendiri,  yakni konsep-konsep atau pernyataan- pernyataan  yang  terorganisasi  secara sistematis  sehingga  menjadi  otoritatif dan legitimate.
Pemantapan  demokrasi  sebagai episteme  menjadi  legitimate  terjadi
pada level wacana ( discourse ).
Demokrasi  sebagai  sebuah  rezim wacana  merupakan  bentuk  dari kekuasaan.  Wacana  dapat  berwujud
sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan,  wacana  tersebut mengubah  konstelasi  sosial  dan  yang menghasilkan,  dan  wacana  sebagai yang memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan. Oleh karenanya, menurut  Foucault  tidak  ada  suatu
kebenaran  atau  pengetahuan  benar yang  final  dan  bersifat  universal.  Itu berarti  demokrasi  bukanlah  sebuah pengetahuan  yang  final  seperti  yang diklaim oleh Francis Fukuyama dalam The End History and The Last Man .
Klaim  kebenaran  demokrasi  itu merupakan  bentuk  beroperasinya kekuasaan sebagai suatu wacana yang mempengaruhi institusi-institusi sosial  dan  praktik-praktik  sosial.
Wujud  kekuasaan  yang  dalam  hal  ini adalah  demokrasi  adalah  tidak nampak, maka beroperasinya demokrasi  sebagai  sebuah  kekuasaan menjadi  tidak  disadari  dan  memang tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik  kekuasaan  yang  sebenarnya mengendalikan tubuh individu dalam masyarakat  Dunia  Ketiga.  Dengan demikian setiap masa memiliki watak pengetahuan  yang  khas  dan  definisi kebenaran yang khas pula.

## Demokratisasi dan Kapitalisme
Rezim  kebenaran  demokrasi tersebut pada akhirnya memunculkan fenomena  demokratisasi  di  berbagai penjuru  Dunia,  khususnya  negara Dunia  Ketiga.  Ditambah  lagi  dengan adanya revolusi komunikasi
sebagaimana  yang  telah  dipaparkan sebelumnya,  sehingga  memunculkan fenomena  globalisasi dengan  gagasan “dunia tanpa batas”. Sehingga masyarakat  dunia  dapat  bertukar informasi  dan  komunikasi  dengan sangat  mudahnya.  Maka  penguatan klaim kebenaran demokratisi semakin terbentuk.
Sumber: Freedom House, 2000, "Democracy's Century: A Survey of Global Political Change in the 20th Century: (New York: Freedom House, 2000), Dikutip oleh Johan Norberg 2001:24
Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa  trend  demokrasi  mengalami kenaikan dalam satu abad ini. Negara- negaa  dan  masyarakatnya  di  dunia semakin  yakin  bahwa  demokrasi adalah suatu tujuan dalam bernegara. Demokrasi  seakan  menjadi  akhir  dari tujuan  masyarakat  dunia.  Bahkan diciptakan ukuran demokratisasi untuk menilai sebuah negara
demokratis atau tidak dengan
sejumlah  indikator  tertentu.  Sehingga negara  Dunia  Ketiga  berlomba-lomba untuk  mencapai  indikator  tersebut demi mendapat gelar negara terdemokratis. Padahal apa masalahnya  jika  sebuah  negara  tidak demokratis  tetapi  dapat  menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Setidaknya  diklaim  oleh  Norberg (2001)  bahwa  jumlah  peperangan dalam  sepuluh  tahun  terakhir  telah berkurang hingga separuhnya. Menurutnya  hal  ini  dikarenakan bahwa negara-negara demokrasi tidak saling  berperang  satu  sama  lain. Selain itu, adanya pertukaran internasional membuat konflik kehilangan daya tariknya. Tambahnya lagi,  kesejahteraan  tidak  diperoleh dengan  cara mencaploki wilayah  milik bangsa  lain,  melainkan  melalui perdagangan  dengan  daerah  tersebut beserta sumber dayanya.
Benar bahwa demokrasi memungkinkan  adanya  pertukaran internasional sehingga dapat menjalin komunikasi  yang  cukup  erat  antar negara dalam dunia internasional. Hal ini  memang  membuat  negara-negara menjadi segan untuk memulai konflik, sehingga  peperangan  dan  konflik
internasional  menjadi  berkurang. Namun,  faktanya  masalah  yang terjadi bukan pada dunia internasional. Masalah yang ditimbulkan oleh demokratisasi berlangsung  pada  level  domestik terutama dalam negara Dunia Ketiga. Masyarakat Dunia Ketiga yang masih awam  terhadap  demokrasi  secara tidak  langsung  dipaksa  untuk  dapat menerima
demokrasi
dalam kehidupannya,  sehingga  hal  ini menimbulkan  masalah  sosial  baru  di
Dunia  Ketiga  yang  ditimbulkan  oleh demokrasi.
Seperti
kemiskinan, kriminalitas,  kesenjangan  sosial,  dan lain sebagainya.
Selain itu, demokrasi juga diikuti dengan  adanya  kepitalisme  dari negara-negara maju. Mereka berusaha men-demokratisasi  negara  Dunia
Ketiga  untuk  dapat  mencengkeram negara Dunia Ketiga melalui penanaman modalya di negara Dunia Ketiga, ini merupakan sebuah kolonialisme  gaya  baru.  Sehingga pernyataan  bahwa  antar  negara demokrasi  dapat  hidup  damai  dan makmur  karena  adanya  pertukaran internasional  nyatanya  tidak  benar- benar  terjadi.  Perusahaan  asing  yang
hendak  menanamkan  modalnya  di negara  Dunia  Ketiga  disambut  baik oleh negara berkembang tersebut. Hal ini  dikarenakan  salah  satu  masalah negara berkembang adalah kekuarangan modal untuk melaksanakan pembangunan di
negaranya.  Dengan  di  iming-imingi sejumlah  imbalan  akibatnya  negara berkembang  tidak  dapat  menolak investasi  asing.  Padahal,  hampir separuh  dari  profit  perusahaan  asing tersebut  dimiliki  oleh  mereka,  negara berkembang  hanya  mendapat  sedikit kompensasi untuk dapat melaksanakan pembangunan,
sementara  perusahaan  asing  dapat bercokol  puluhan  tahun  lamanya, bahkan lebih.
Masalah kesenjangan ekonomi di negara  berkembng  dalam  Dunia Ketiga  diklaim  oleh  Norberg  (2001) bahwa  hal  tersebut  dikarenakan kapitalisme yang tdak merata. “Kesenjangan  di  dunia  adalah  akibat kapitalisme. Bukan karena kapitalisme telah memiskinkan kelompok-kelompok  tertentu,  tetapi karena  mereka  yang  menerapkan kapitalisme  menjadi  kaya.  Distribusi kekayaan yang tidak merata di dunia
disebabkan  oleh  tidak  meratanya kapitalisme (Norberg, 2001).
Pernyataan  tersebut  menghipnotis masyarakat  dunia  untuk  menerima kapitalisme,  meyakinkan  bahwa  kita harus  menerima  kapitalisme  demi kemakmuran  bersama.  Namun  pada kenyataanya, semakin negara
berkembang  membuka  kapitalisme kepada  dunia  semakin  sumber  daya alam  negara  berkembang  habis dkeruk asing. Memang negara berkembang  mendapatkan  imbalan atas sambutannya
terhadap kapitalisme  global,  namun  imbalan tersebut  tidak  sebanding  dengan  apa yang  telah  dilepaskan  begitu  saja kepada perusahaan asing.
Pada akhirnya negara berkembang  tetap  saja  kekurangan modal untuk melaksanakan pembangunan.  Defisit  pada  negara berkembang memaksanya untuk mengajukan  utang  luar  negeri,  yang diajukan  kepada  IMF  ( International Monetary Fund ) dan Bank Dunia. IMF ( International  Monetary  Fund )  tidak begitu  saja  mencairkan  dana  bagi negara  berkembang.  Negara-negara yang hendak mengajukan utang harus memenuhi beberapa syarat. Salah satu
syaratnya  adalah  negara  harus menggunakan  sistem good  governance
dalam penyelenggaraan pemerintahannya.  Sistem  tersebut memungkinkan kelompok masyarakat  untuk  dapat  terlibat dalam  proses  kebijakan  yang  hendak dibuat oleh pemerintah. IMF memaksa  negara  debitur  untuk menerapkan  sistem  tersebut  sebagai jaminan  untuk  negara  debitur  agar dapat  membayar  utangnya  di  masa yang  akan  datang.  Namun  negara berkembang  tetap  saja  mengalami kekurangan  modal  karena  defisit, sehingga  terus  menerus  memaksanya mengajukan  utang  luar  negeri. Akibatnya  utang  yang  lama  belum terbayar  namun  terus  menambah utang baru, sehingga negara berkembang  lama  kelamaan  terlilit utang-utangnya. Masalah-masalah di negara berkembang  sedemian  banyaknya sehingga  hal  ini  menjadi  kesultian tersendiri  bagi  negara  berkembang untuk  menetapkan  prioritas  masalah mana  yang  akan  diselesaikan.  Ketika berusaha untuk menyelesaikan masalah  yang  satu  masalah  yang  lain akan  datang  dan  akan  memperburuk
keadaan  yang  lainnya.  Sehingga  hal ini  menjadi  dilematis  bagi  negara berkembang. Akibatnya negara berkembang  tidak  akan  mungkin menjadi  negara  maju,  karena  pada hakikatnya negara berkembang sudah dikonstruksi  oleh  negara  maju  dan berada  dalam  cengkeraman  negara maju.  Tidak  akan  mungkin  bagi negara  berkembang  memperbaiki nasibnya  sampai  rezim  pengetahuan demokrasi  runtuh  dan  berganti menjadi rezim yang baru.

## SIMPULAN
Demokrasi  hanyalah  sebuah rezim  kebenaran  pengetahuan  yang sedang  berjaya  pada  saat  ini.  Kita tidak  pernah  tahu  kapan  rezim kebenaran  tersebut  akan  runtuh digantikan dengan pengetahuan yang baru. Klaim Fukuyama bahwa demokrasi adalah akhir dari
perjalanan  panjang  umat  manusia sangat naif.
Kita tidak akan pernah tahu apa
yang  akan  terjadi  di  depan.  Memang demokrasi  pasca  Perang  Dingin kehilangan
kontra
hegemoni, sehingga  demokrasi  menjadi  rezim pengetahuan  yang  dipercaya  sebagai
kebenaran pada zaman ini. Fenomena demokratisasi  yang  terjadi  di  Dunia Ketiga menunjukkan bagaimana beroperasinya  pengetahuan  sebagai kekuasaan  dalam  tubuh,  sehingga mendisiplinkan  tubuh  untuk  menjadi normal dalam bayang-bayang demokrasi. Apalagi diciptakan serangkaian  indikator  untuk  menjadi negara  demokrasi,  akibatnya  negara berlomba-lomba untuk menjadi negara paling demokratis.
Indikator  tersebut  menciptakan suatu  standar  penormalan,  maka negara yang tidak mencapai indikator tersebut akan dianggap tidak normal. Fakta  selanjutnya  adalah  demokrasi sebetulnya  juga  digunakan  sebagai alat  bagi  negara  maju  untuk  dapat mencengkeram negara-negara berkembang demi kepentingan industri.  Usaha-usaha  kapitalisme untuk menancapkan cengekeramannya pada negara berkembang  tentunya  dapat  diteliti lebih lenjut.
Pemerintah  negara  berkembang melalui  serangkaian  kabijakannya tanpa  disadari  berpihak  kepada kapitalisme  global.  Maka  negara berkembang  akan  tetap  menjadi
negara  berkembang  selama  rezim
kebenaran demokrasi masih
beroperasi sebagai kuasa dalam setiap tubuh  masyarakat  dunia.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pengetahuan selalu bersifat politis.

## DAFTAR PUSTAKA
Bratton, M. (1994). Civil society and political transition  in  Africa .  Institute  for Development Research Boston, MA. Foucault, M. (2012). Arkeologi Pengetahuan. In IRCiSoD .
Yogyakarta.
Fukuyama, F. (2005). Akhir Sejarah. In G. Roose  (Ed.), Amerika  dan  Dunia (pp. 1–34). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Haynes,  J.  (1997). Demokrasi  &  Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga . Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia.
Jessua,  C.  (2015).  Kapitalisme. Terjemahan
Rosana Hariyanti, Yogyakarta, Jalasutra .
Moore,  M.  (1995).  Democracy  and
development in cross ‐ national perspective:  A  new  look  at  the statistics. Democratization , 2 (2), 1–19.
Mudhoffir, A. M. (2013). Teori kekuasaan
Michel  Foucault:  Tantangan  bagi sosiologi  politik. Jurnal  Sosiologi
Masyarakat , 75–100.
Norberg,  J.  (2001). Membela  Kapitalisme
Global .  Jakarta:  Friedrich-Naumann-
Stiftung fur die Frehiet.
Potter, D. (1993). Democratization in Asia.
Prospects  for  Democracy:  North,  South, East, West , 355–379. Pridham, G. (1994). Democratic Transitions  in  Theory  and  Practice.
Democratization in Eastern Europe , pp.
15–37. London: Routledge.
Randall,  V.  (1993).  The  media  and democratisation  in  the  Third  World. Third World Quarterly , 14 (3), 625–646.
Rudy,  T.  M.  (2004). Masalah  Negara
Berkembang:  Suatu  Kajian  Ekonomi- Politik Internasional . Bandung: Penerbit Bina Budhaya.
Samuel,  H.  (1991).  The  third  wave:
Democratization in the late twentieth century. Norman. University of Oklahoma .
Wiseman,  J.  A.  (1995). Democracy  and political  change  in  Sub-Saharan  Africa .
Psychology Press.