Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS
Pemberdayaan Perempuan Melalui Implementasi Strategi Program Peningkatan Kualitass Hidup Dan Perlindungan Perempuan Di Provinsi Riau
1 Puja Afwanda Mayako; 2 Zaili Rusli; 3 Adianto
1,2 Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya. Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam, Pekanbaru
Email: 1 Mayakopuja@gmail.com , 2 zaili.rusli@lecturer.unri.ac.id dan 3 adianto@lecturer.unri.ac.id

## Abstrak
Program  peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan  perempuan  di  provinsi  riau  merupakan  program  yang berfungsi  untuk  memberdayakan  perempuan  korban  kekerasan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui implementasi  strategi  program  peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan  perempuan  di  Provinsi  Riau  serta mengetahui faktor yang menghambat implementasi strategi program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif.  Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi strategi program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di Provinsi Riau adalah baik. Karena dari semua penilaian yang dilakukan terhadap program,  anggaran  dan  prosedur,  semuanya  menunjukan  hasil  yang  sudah  berjalan  baik.  Implementasi  strategi program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau melalui UPT P2TP2A yang ditinjau dari program telah berjalan lebih dari satu tahun dan manfaat program ini telah dirasakan oleh  korban  KDRT  yang  mendapat  penanganan.  Ditinjau  dari  anggaran  menunjukan  bahwa  anggaran  yang digunakan  sudah  teraudit  dan  dilakukan  pencatatan  dalam  dokumen  rencana  kerja  anggaran  sehingga  dapat dipertanggungjawabkan.  Kemudian  ditinjau  dari  prosedur  menunjukan  bahwa  dalam  pelaksanaannya  program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dijalankan sesuai standar operasional prosedur yang ada.
Kata kunci: Implementasi, Strategi, dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

## Abstract
The program to improve the quality of life and protection of women in Riau Province is a program that functions to empower  women  victims  of  domestic  violence.  This  study  aims  to  determine  the  strategy  implementation  of  life quality  improvement  and  protection  of  women  program  in  Riau  Province,  as  well  as  determining  the  inhibiting factors of the program. This study uses qualitative research with a descriptive case study approach. The research results found that the implementation of the strategy program improved quality of life and protection of women in Riau Province is good. Because of all the assessments done on the program, budgets and procedures, all of them show  the  results  that  are  already  good.  Implementation  of  the  strategy  of  the  program  conducted  by  the  Women Empowerment  Office  and  Child  protection  of  Riau  Province  through  UPT  P2TP2A  which  is  reviewed  from  the program has been running for more than a year and the benefits of this program has been perceived by victims of domestic violence that received treatment. A review from the budget indicates that the budget used has been audited and  recorded  in  the  document  of  the  budget  work  plan  so  that  it  can  be  accounted  for.  Then  reviewed  from  the procedure  shows  that  in  the  implementation  of  quality  of  life  improvement  program  and  women  protection  is executed according to the operational standards of the existing procedures.
Keywords: Implementation, Strategy, Program Improve Quality of Life and Protection Women
Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS

## Pemberdayaan Perempuan Melalui Implementasi Strategi Program Peningkatan Kualitass Hidup Dan Perlindungan Perempuan Di Provinsi Riau

## PENDAHULUAN
Kaum  perempuan  adalah  kaum  yang  sangat  sering  mendapat  perlakuan  tidak  adil  dan tidak wajar sehingga sebagian besar perempuan tidak merasakan kesejahteraan lahir dan batin. Kekerasan  perempuan  adalah  semua  yang  menimpa  kaum  perempuan,  seperti  pemukulan, penyiksaan, perlakuan kasar, atau pemaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak dia sukai.  Kekerasan  tersebut  mencakup  penyiksaan  terhadap  fisik,  mental,  pemerkosaaan, penghinaan,  pelecehan  seksual,  ancaman  dan  pemaksaan  untuk  menjadi  pelacur  baik  yang dilakukan  oleh  perorangan  maupun  organisasi.  Salah  satu  cara  yang  rasional  untuk membebaskan para perempuan dari masalah yang ada dengan memberdayakan perempuan untuk membebaskan  perempuan  dari  sejumlah  faktor  yang  menghambat  mereka  dalam mengembangkan diri. Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses yang memungkinkan setiap perempuan mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dan mampu menentukan pilihannya  sendiri  secara  bijaksana.  Sebab  pemberdayaan  perempuan  harus  berhasil memperbaiki  fungsi  dari  kemampuan  perempuan  sebagai  mitra  sejajar  bagi  kaum  laki-laki. Keberadaan  perempuan  yang  jumlahnya  lebih  besar  dari  laki-laki  membuat  pendekatan pemberdayaan  dianggap  suatu  strategi  yang  melihat  perempuan  bukan  sebagai  beban pembangunan  melainkan  potensi  yang  harus  dimanfaatkan  untuk  menunjang  proses pembangunan.
Pemerintah  Provinsi  Riau  menunjukan  satu  keseriuasan  dalam  upaya  mengatasi  kasus kekerasan  pada  perempuan  dengan  konsep  pemberdayaan  dengan  mengeluarkan  Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan. Kebijakan ini bertujuan untuk: a). Mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang. b). Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan. c) Melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan. d). Memberikan pelayanan kepada perempuan korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi. e). Memfasilitasi dan melakukan mediasi  terhadap  sengketa  rumah  tangga  untuk  mewujudkan  keutuhan  rumah  tangga  yang harmonis  dan  sejahtera.  f).  melakukan  pemberdayaan  kepada  perempuan  korbankekerasan. Selanjutnya  kebijakan  ini  juga  memiliki  asas  penghormatan  dan  pemenuhan  terhadap  hak- hakkorban, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, dan  pemberdayaan.  Pemberdayaan  merupakan  salah  satu  azas  yang  diutamakan  dalam  upaya memberikan  perlindungan  hak  perempuan  dari  tindakan  kekerasan.  Pemberdayaan  perempuan tidak  hanya  berbentuk  pemberdayaan  pengembangan  di  bidang  ekonomi  saja.  Namun pemberdayaan  perempuan  dapat  berbentuk  pemihakan,  penyiapan  serta  perlindungan  kepada perempuan  hingga  perempuan  yang  mendapat  tindakan  kekerasan  kembali  mendapat kepercayaan dirinya dalam melanjutkan hidup.
Kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Provinsi  Riau  menunjykkan  angka  yang fluktuatif, hal ini dapat ditunjukan dari data yang diperoleh sebagai berikut.
P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS
Grafik 1.

## Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Provinsi Riau
(Periode 2014 – 2019)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KDRT Kejahatan Seksual Hak Asuh Anak ABH
Penganiayaan Anak Hilang Trafficking Kekerasan Phisikis
Kekerasan Fisik
Kasus Pendidikan Anak

## Sumber: UPT.P2TP2A Provinsi Riau, Tahun 2020
Data  ini  menunjukkan  bahwa  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Provinsi  Riau masih  tinggi.  Kasus  yang  peling  sering  muncul  tentang  kekerasan  terhadap  perempuan  yaitu KDRT dan kejahatan seksual. Kasus KDRT umumnya terjadi disebabkan oleh pembelaan atas kekuasaan  laki-laki  dianggap  sebagai  superioritas  sumber  daya  dibandingkan  dengan  wanita. Sehingga  mampu  mengatur  dan  mengendalikan  wanita,  diskriminasi  dan  pembatasan kesempatan  bagi  wanita  untuk  bekerja  mengakibatkan  wanita  (istri)  ketergantungan  terhadap suami  dan  ketika  suami  kehilangan  pekerjaan  maka  istri  mengalami  tindakan  kekerasan. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  PKDRT  pada  pasal  1  butir  1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologis  dan  atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan  atau  perempasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup rumah tangga.
Implementasi  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2017  tentang Perlindungan  Hak  Perempuan  Dari  Tindak  Kekerasan  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bentuk program yang dilakukan dalam peraturan daerah ini salah satunya adalah program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Program ini merupakan wujud nyata dalam upaya memberdayakan perempuan korban tindak kekerasan. Kegiatan  yang  diimplementasikan  melalui  program  ini  salah  satunya  adalah  peningkatan perlindungan  perempuan  dan  anak  terhadap  tindak  kekerasan.  Kegiatan  ini  berisi  aktivitas konseling, pendampingan, penanganan serta rujukan bagi korban kekerasan perempuan dan anak se-Provinsi  Riau  melalui  UPT  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Provinsi  Riau.  Perempuan  sebagai  korban  kekerasan,  memang  sudah  seharusnya  mendapatkan
P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS
tindakan pemberdayaan  agar tetap bisa melanjutkan hidup terlepas dari  apa yang telah mereka alami.  Pemberdayaan  tersebut  merupakan  proses  untuk  memperoleh  daya,  kekuatan  atau kemampuan dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada  pihak  yang  kurang  atau  belum  berdaya.  Program  peningkatan  kualitas  hidup  dan perlindungan perempuan hadir sebagai salah satu program yang berperan dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan, maka perlu dilakukan implementasi strategi program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan guna memastikan program ini berjalan sebagaimana mestinya  dan  manfaat  pemberdayaan  dapat  dirasakan  oleh  para  wanita  yang  menjadi  korban tindak kekerasan.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  menjelaskan  bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Soeroso (2011)  berpendapat gender    based    violence atau    kekerasan    berbasis  gender  adalah  istilah yang  merujuk  kepada  kekerasan  yang  melibatkan  laki-laki  dan  perempuan,  biasanya  yang menjadi  korban  adalah  perempuan,  sebagai  akibat  adanya  distribusi  kekuasaan  yang  timpang antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dari makna tersebut bisa disimpulkan bahwa kekerasan terhadap  perempuan  adalah  setiap  perbuatan  yang  dikenakan  pada  seorang  perempuan  yang berakibat  atau  dapat  menyebabkan  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  psikologis  atau seksual,  termasuk  juga  ancaman  perbuatan  tertentu,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.
Suharto  (2014)  menjelaskan  bahwa  pemberdayaan  merupakan  serangkaian  kegiatan untuk  memperkuat  kekuasaan  atau  keberdayaan  kelompok  lemah  dalam  masyarakat,termasuk individu-individu  yang  mengalami  masalah  kemiskinan/kekerasan,  sebagai  tujuan  yang menunjuk  pada  keadaan  atau  hasil  yang  ingin  dicapai  oleh  sebuah  perubahan  sosial  yaitu masyarakat  yang  berdaya,  memiliki  kekuasaan  atau  mempunyai  pengetahuan  dan  kemampuan dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya baik  yang  bersifat  fisik,  ekonomi  maupun  sosial  seperti kepercayaan  diri,mampu  menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata  pencaharian,berpartisipasi dalam  kegiatan  sosial,  dan  mandiri  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  kehidupannya. Prijono.S.Onny  dan  Pranarka  (1996)  mengemukakan  pemberdayaan  adalah  proses  kepada masyarakat  agar  menjadi  berdaya,  mendorong  atau  memotivasi  individu  agar  mempunyai kemampuan  atau  keberdayaan  untuk    menentukan  pilihan  hidupnya  dan  pemberdayaan  harus ditujukan  pada  kelompok  atau  lapisan  masyarakat  tertinggal,  Oleh  karenanya,  pemberdayaan dapat disimpulkan sebagai proses mengembangkan potensi-potensi yang  dimiliki oleh individu atau kelompok untuk berkembang dan berdaya dalam upaya mengatasi permasalahan hidup yang dialami.
Amirullah  (2015)  mengungkapkan  implementasi  strategi  adalah  sebuah  tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan  pemanfaatan  sumber-sumber  daya  organisasi  melalui  strategi  yang  dipilih. Implementasi  strategi  diperlukan  untuk  memerinci  secara  lebih  tepat  dan  jelas  bagaimana sesungguhnya  pilihan  strategi  yang  telah  diambil  direalisasikan.  Implementasi  strategi  yang berhasil  sangat  tergantung  pada  keahlian  dan  kemampuan  serta  keterampilan  manajer.  Salusu (2006)  menjelaskan  implementasi  strategi  merupakan  seperangkat  kegiatan  yang  dilakukan berdasarkan suatu keputusan yang prosesnya terarah dan terkoordinasi  serta  melibatkan  sumber
P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS
daya.  Sifat  dari  suatu  implementasi  adalah tidak dapat beroperasi  tanpa adanya factor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.
Hunger  dan  Wheelen  (2003)  menyatakan  implementasi  strategi  adalah  sejumlah  total aktivitas  dan  pilihan  yang  dibutuhkan  untuk  dapat  menjalankan  sebuah  perencanaan  strategis. Implementasi  strategi  merupakan  proses  berbagai  strategi  dan  kebijakan  berubah  menjadi tindakan  melalui  pengembangan  program,  anggaran  dan  prosedur.  Implementasi  merupakan kunci sukses manajemen strategis, adapun tahapan implementasi strategi adalah sebagai berikut.
1. Program
Program    adalah    pernyataan    aktivitas-aktivitas    atau    langkah-langkah  yang  diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai.
2. Anggaran
Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan  secara  rinci  dalam  biaya,  yang  dapat  digunakan  oleh  manajemen  untuk merencanakan dan mengendalikan.
3. Prosedur
Prosedur  adalah  sistem  langkah-langkah  atau  teknik-teknik  yang  berurutan  yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  yang bersifat  deskriptif.  Alasan  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  adalah  untuk mengetahui  cara  pandang  obyek  penelitian  lebih  mendalam  yang  tidak  bisa  diwakili  dengan angka-angka  statistik.  Melalui  metode  kualitatif  peneliti  dapat  mengenal  orang  (informan penelitian) secara pribadi dan melihat mereka mengembangkan definisi  mereka sendiri tentang topik penelitian yang sedang dibahas. Pendekatan studi kasus juga dipilih karena pendekatan ini merupakan  salah  satu  gejala  sosial  yang  sedang trend dimasa  kini  sehingga  peneliti  dapat mengakses  peristiwa/gejala  sosial  yang  diteliti  melalui  pengamatan  dan  wawancara  mendalam dengan  informan  penelitian.  Selanjutnya  sifat  deskriptif  yang  dipilih  untuk  menggambarkan secara sistematis sebuah fakta dan karakteristik topik penelitian secara tepat.
Informan  penelitian  yang  dipilih  meliputi  Kepala  UPT  P2TP2A  Provinsi  Riau,  Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak Provinsi Riau, Kepala Seksi Penanganan dan  Pemulihan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Riau, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Provinsi Riau dan korban Kekerasan KDRT. Pengumpulan data penelitian  menggunakan  tehnik  pengamatan/observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Setelah data  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  model  Miles  and  Hubermen  yang memiliki tahapan: a). Pengumpulan data ( data collecting ), b). Reduksi data ( data reduction ), c). Penyajian data ( data display ) dan d). Penarikan kesimpulan ( verification ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi strategi program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan merupakan  proses  dimana  beberapa  strategi  dan  kebijakan  diubah  menjadi  tindakan  melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Suatu program dibuat tentu dengan tujuan agar program  tersebut  dapat  berjalan  dan  bermanfaat,  untuk  itu  implementasi  strategi  program
P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS
diperlukan  guna  memastikan  bahwa  program  peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan perempuan benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan program, anggaran dan prosedur yang ada.

## A. Program
Program  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting  di  dalam  sebuah  organisasi  karena dengan  adanya  program  maka  suatu  organisasi  dapat  menemukan  hasil  atau  perubahan  yang ingin dicapai. Program merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan  mendatangkan  hasil  atau  pengaruh  (Joan  L.  Herman  dalam  Farida,  2008).  Program  tentu tidak  dapat  dipastikan  akan  selalu  berhasil,  karena  terkadang  program  dapat  saja  gagal  karena disebabkan  oleh  berbagai  faktor.  Program  peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan perempuan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dilakukan  karena  program  ini  merupakan  salah satu  bentuk  nyata  dari  upaya  pemberdayaan  perempuan  korban  kekerasan  khususnya  korban kekerasan dalam rumah tangga.  Guna memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan  wawancara  dengan  informan  Kepala  UPT  P2TP2A  Provinsi  Riau,  Kepala  Seksi Perlindungan  Hak  Perempuan  dan  Khusus  Anak  Provinsi  Riau,  Kepala  Seksi  Penanganan  dan Pemulihan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Provinsi Riau dan korban Kekerasan KDRT, sebagai berikut.
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan ini sudah berjalan lebih dari  1  tahun,  sehingga  program  ini  sudah  dapat  dirasakan  manfaat  bagi  para  peserta  yang mengikutinya.  Berdasarkan  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan  diperoleh  informasi  bahwa dalam  pelaksanaannya,  program  ini  dijalankan  oleh  dua  unit  kerjayang  saling  berkaitan  yaitu Bidang  Perlindungan  Hak  Perempuan  dan  Khusus  Anak  Provinsi  Riau  berkolaborasi  atau bekerjasama  dengan  pihak  UPT  P2TP2A  Provinsi  Riau.  Bidang  Perlindungan  Hak  Perempuan dan  Khusus  Anak  Provinsi  Riau  bertugas  sebagai  pembinaan,pelatihan,workshop,  sedangkan untuk penanganan kasus merupakan tugas dari UPT P2TP2A. UPT P2TP2A pada dasarnya unit kerja yang mendukung dan membantu tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak  Provinsi  Riau  dalam  menghadapi  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dimana Bidang Perlindungan  Hak  Perempuan  dan  Khusus  Anak  Provinsi  Riau  fokus  dalam  hal  memberikan penyuluhan,  pembinaan,  pelatihan-pelatihan  seputar  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang bertujuan  agar  menambah  pengetahuan  bagi  para  perempuan  atau  peserta  pelatihan  tentang bagaimana  seharusnya  bertindak  bila  mendapatkan  perlakuan  kekerasan  dalam  rumah  tangga, serta  pengetahuan-pengetahuan  lainnya  yang  dapat  memperkecil  terjadinya  kasus  kekerasan dalam rumah tangga.
Pemberdayaan  perempuan  korban  kekerasan  yang  diberikan  melalui  kegiatan  pelatihan dan  penyuluhan  tentang  tindakan preventif (pencegahan)  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Walaupun  dalam  realitasnya tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga masih  saja  terjadi,  maka selanjutnya tugas UPT P2TP2A membantu dalam hal pelayanan penanganan serta bantuan bagi para  korban  KDRT  hingga  masalah  yang  mereka  hadapi  dapat  terselesaikan.  Suatu  program tentu  akan  berhasil  bila  didalamnya  terdapat  kegiatan-kegiatan  yang  mendukung  berjalannya suatu  program.  Sama  halnya  dengan  program  peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan perempuan ini yang juga di dukung oleh berbagai kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaanya, baik itu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Bidang  Perlindungan  Hak  Perempuan  dan  Khusus  Anak Provinsi Riau maupun kegiatan yang dilakukan oleh pihak UPT P2TP2A.
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak Provinsi Riau dan UPT P2TP2A telah  berupaya  dalam  mensukseskan  program  peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan
P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS
perempuan,  ini  dibuktikan  dengan  dilaksanakannya  kegiatan-kegiatan  dari  kedua  belah  pihak. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dapat memberikan pengetahuan bagi para perempuan yang belum  mendapat  tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  agar  lebih  bijak  dan  lebih  siap  jika sewaktu-waktu hal yang tidak diinginkan seperti tindakan kekerasan, pelecehan seksual maupun penelantaran  dalam  rumah  tangga  menimpa  dirinya.  Sosialisasi  ini  juga  dapat  memberikan pengetahuan bagi para perempuan baik yang sudah memiliki keluarga maupun para perempuan yang belum berkeluarga (belum menikah) agar jika nanti sudah berada dalam ikatan pernikahan bisa  lebih  bijak  untuk  meminimalisir  konflik  dari  pelajaran  dan  informasi  yang  didapatkan selama mengikuti sosialisasi.
Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  UPT  P2TP2A  juga  dirasa  dapat meringankan  beban  para  perempuan  dan  anak  yang  mendapat  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Program  peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan  perempuan  yang  dilaksanakan  dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut.
1. Pendampingan Korban
Kegiatan  pendampingan  korban  ini  dapat  menambah  kepercayaan  diri  bagi  korban  untuk menghadapi  rangkaian  proses  dalam  penyelesaian  kasus  KDRT  yang  ia  hadapi. Pendampingan yang dilakukan membuat korban tahu langkah apa yang harusnya ia tempuh. Seperti  kita  tahu,  tidak  semua  orang  dapat  beruntung  mengenyam  pendidikan  hingga  ke jenjang  yang  lebih  tinggi  serta  tidak  semua orang  berpengalaman  dalam  menghadapi  suatu kasus  KDRT.  Kegiatan  pendampingan  korban  ini  akan  menambah  rasa  percaya  diri  dan membuat korban yang tadinya merasa tidak berdaya menjadi lebih tenang karena ia tahu ada pihak-pihak  yang  bersedia  mendampinginya  hingga  permasalahan  yang  ia  hadapi  dapat terselesaikan.  Pendampingan  korban  juga  dirasa  memang  perlu  dan  dibutuhkan  mengingat dalam kasus KDRT tidaklah sama penanganan dan tingkat permasalahan yang terjadi. Bila korban mendapat tindakan KDRT dari segi kekerasan terhadap fisik, maka korban tersebut memerlukan pendampingan ke rumah sakit bahkan ke lembaga kepolisian guna menyelidiki dan  mengusut  kasus  yang  korban  tersebut  hadapi.  Namun  bila  tindakan  KDRT  yang  ia dapatkan  lebih  melukai  sisi  psikologis  korban,  tentu  pendampingan  yang  ia  terima  akan berbeda.
2. Penjangkauan Korban
Penjangkauan korban merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh UPT P2TP2A guna melihat dan mengunjungi korban yang mendapat tindak kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya  kegiatan  ini  dilakukan  untuk  melihat  dan  mendapatkan  informasi  lebih  lanjut tentang  permasalahan  serta  KDRT  yang  telah  korban  terima  khususnya  bagi  para  korban yang tidak dapat mendatangi kantor UPT P2TP2A. Penjangkauan korban ini terkadang juga dilakukan guna meninjau kembali bagaimana perkembangan kondisi korban setelah melewati rangkaian  proses  penyelesaian  kasusnya.  Bila  korban  baru  saja  menjalani  terapi  psikologis maka  akan  dilakukan  penjangkauan  korban  guna  mengamati  sejauh  mana  perekembangan kesembuhan psikologis korban.
3. Penanganan Korban
Kegiatan ini merupakan  rangkaian dari berbagai  aktivitas dalam menghadapi  permasalahan korban.  Maksudnya  setiap  korban  yang  datang  pada  pihak  UPT  P2TP2A  memiliki permasalahan  yang  tidak  sama,  setiap  kasus  memerlukan  penanganan  yang  berbeda-beda. Jika korban datang dengan luka fisik akibat kekerasan dalam rumah tangga maka penanganan
P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS
yang  tepat  setelah  menerima  berkas  pengaduan  adalah  dengan  merujuk  korban  ke  rumah sakit  atau  pusat  layanan  kesehatan  guna  mengobati  luka  fisik  yang  korban  terima.  Namun jika  korban  datang  dan  membuat  berkas  pengaduan  bahwa  korban  membutuhkan  bantuan hukum,  tentu  penanganan  yang  dilakukan  adalah  dengan  mendampingi  korban  agar mendapat bantuan hukum guna menghadapi permasalahan yang ia terima.
4. Mediasi
Kegiatan  ini  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  pihak  UPT  P2TP2A  guna  menengahi  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  dalam  suatu  keluarga.  Biasanya  kedua  pihak yang  bersengketa  akan  dipanggil  dan  dipertemukan  untuk  selanjutnya  akan  bersama-sama membicarakan  bagaimana  jalan  keluar  yang  diinginkan  oleh  kedua  belah  pihak  tanpa merugikan  salah  satu  pihak  yang  bersengketa.  Kebanyakan  kegiatan  mediasi  ini  dilakukan oleh korban yang mendapat tindakan penelantaran dari salah satu pasangan mereka. Sehingga dengan  adanya  mediasi  diharapkan  penelantaran  yang  menimpa  korban  segera  teratasi  dan korban dapat mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia terima kembali.
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  dilakukan  tentang  program  maka  dapat disimpulkan  telah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  terlaksananya  kolaborasi  yang dilakukan antara Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak Provinsi Riau dan UPT P2TP2A  dirasa  sudah  saling  melengkapi.  Sebab  program  ini  yang  diimplementasikan  sudah memiliki kegiatan pencegahan dan kegiatan penanganan. Sebelum tindakan KDRT terjadi upaya yang sangat tepat untuk mencegahnya adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi seputar KDRT agar orang-orang yang ikut serta  dalam sosialisasi tersebut  mendapat banyak informasi yang dapat ia gunakan untuk mencegah dirinya terhindar menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Apabila kegiatan pencegahan sudah dilaksanakan dan kasus KDRT masih tetap terjadi, maka kegiatan penanganan adalah kegiatan dan langkah yang sangat tepat untuk membantu para perempuan  yang  merasa  tidak  berdaya  untuk  dapat  merasa  percaya  diri  kembali.  Meskipun program ini tidak memberdayakan dari sisi pengembangan ekonomi perempuan korban KDRT, namun  dengan  memberikan  sosialisasi  dan  penanganan  serta  perlindungan  terhadap  korban KDRT  merupakan  suatu  langkah  yang  baik  untuk  memberikan  daya  pada  mereka  yang menghadapi  permasalahan  KDRT  tersebut.  Seorang  korban  yang  sedang  menghapi  suatu masalah biasanya akan cenderung merasa lemah dan tidak berdaya. Sebagian besar dari mereka bahkan  tidak  tahu  ingin  menceritakan  dan  meminta  bantuan  kepada  siapa  terkait permasalahannya.

## B. Anggaran
Anggaran merupakan pernyataan mengenai sistemasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pada organisasi sektor publik anggaran merupakan  instrument  akuntabilitas  dan  pengelolaaan  dana  publik  serta  pelaksanaan  program- program  yang  dibiayai  dengan  uang  publik.  Program  peningkatan  kualitas  hidup  dan perlindungan  perempuan  merupakan  program  yang  bertujuan  untuk  membantu  menyelesaikan salah  satu  permasalahan  publik  yakni  masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  menimpa kaum  perempuan  oleh  karenanya  program  ini  membutuhkan  anggaran  yang  bisa  digunakan untuk  mengimplementasikan  program  tersebut.  Guna  memperoleh  informasi  dan  data  yang dibutuhkan,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  informan  Kepala  UPT  P2TP2A  Provinsi Riau, Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak Provinsi Riau, Kepala Seksi
P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS
Penanganan  dan  Pemulihan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Provinsi  Riau,  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  Provinsi  Riau  dan  korban  Kekerasan  KDRT, sebagai berikut.
Program  peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan  perempuan  dijalankan menggunakan  anggaran  yang  bersumber  dari  APBD  Provinsi  Riau.  Untuk  memastikan  bahwa anggaran yang digunakan oleh Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak Provinsi Riau  dan  UPT  P2TP2A  sebagai  implementor  dalam  pelaksanaan  program  ini,  maka  audit dilakukan oleh pihak luar yang tidak berada dalam organisasi yang menjalankan program yakni badan  inspektorat  yang  akan  memeriksa  apakah  anggaran  yang  dikeluarkan  sesuai  dengan rencana kerja organisasi tersebut. Pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh pihak inspektorat membuat  pengauditan  berjalan  secara  objektif  karena  tidak  akan  ada  keberpihakan  terhadap penyalahgunaan  anggaran  yang  dapat  saja  sewaktu-waktu  terjadi  dalam  pelaksanaan  suatu program.
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak Provinsi Riau dan UPT P2TP2A menggunakan  anggaran  dengan  cukup  baik  dan  telah  melakukan  pencatatan  terhadap penggunaan anggaran dalam dokumen rencana kerja anggaran. Anggaran semuanya digunakan untuk  keperluan  kegiatan  demi  mensukseskan  terlaksananya  program  ini.  Hal  ini  dibuktikan dengan semua biaya yang dikeluarkan dalam menangani  kasus kekerasan dalam  rumah tangga yang dilaporkan oleh para korban kepada pihak UPT P2TP2A semuanya ditanggung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui UPT P2TP2A. Sehingga para korban tidak  perlu  mengeluarkan  uang  untuk  proses  penyelesaian  kasusnya.  Misalnya  apabila  korban memerlukan  psikolog,  maka  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  membayar  psikolog  semuanya ditanggung  oleh  pihak  UPT  P2TP2A,  begitu  juga  bila  korban  membutuhkan  pengacara  untuk membantunya dalam persidangan.
Selanjutnya pencatatan  terhadap  anggaran yang digunakan adalah salah  satu cara untuk menghindari  kecurangan-kecurangan  terhadap  dana  anggaran  yang  dipergunakan.  Pencatatan dapat  menjadi  tolak  ukur  seberapa  banyak  anggaran  telah  digunakan  dan  berapa  banyak  hasil yang  terlihat  dari  penggunaan  anggaran  tersebut.  Pencatatan  terhadap  dana  anggaran  yang dikeluarkan  juga  lebih  memudahkan  dalam  hal  akuntabiltas/pertanggungjawaban.  Bila ditemukan ketidaksesuaian maka dapat dilakukan pencarian terhadap kecurangan atau kesalahan yang terjadi. Pencatatan terhadap anggaran yang dikeluarkan juga berfungsi untuk menciptakan sifat transparansi kepada publik, karena publik berhak tahu untuk apa dan kemana anggaran itu dipergunakan.
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  dilakukan  tentang  anggaran  maka  dapat disimpulkan  telah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dikerenakan  anggaran  dalam  pemanfaatannya sudah  dilakukan  pencatatan  dan  pengauditan  oleh  badan  inspektorat  sehingga  anggaran  yang bersumber  dari  APBD  dan  merupakan  uang  yang  bersumber  dari  publik  ini  dapat  digunakan secara optimal serta bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang menggunakan  anggaran  dalam  menjalankan  program  peningkatan  kualitas  dan  perlindungan perempuan tersebut.

## C. Prosedur
Prosedur  merupakan  serangkaian  tahapan  yang  menjadi  pedoman  bagi  suatu  organisasi untuk  membantu  menjalankan  suatu  aktivitas  demi  mencapai  sasaran  yang  telah  ditargetkan. Prosedur  adalah  rangkaian  tindakan,  langkah,  atau  perbuatan  yang  harus  dilakukan  oleh seseorang, dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. Setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan
P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS
program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan semuanya memiliki prosedur dan  tahapan-tahapan  hingga  diputuskan  langkah  penanganan  apa  yang  sekiranya  dibutuhkan untuk  menyelesaikan  suatu  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dihadapi  oleh  korban. Guna memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara dengan informan Kepala UPT P2TP2A Provinsi Riau, Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak Provinsi Riau, Kepala Seksi Penanganan dan Pemulihan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Provinsi Riau dan korban Kekerasan KDRT, sebagai berikut.
Setiap  tindakan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  upaya  pelaksanaan  program peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan  perempuan  semuanya  memiliki  prosedur  dan tahapan-tahapan  hingga  diputuskan  langkah  penanganan  apa  yang  sekiranya  dibutuhkan  untuk menyelesaikan  suatu  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dihadapi  oleh  korban.  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Provinsi  Riau  melalui  UPT  P2TP2A  sudah melaksanakan  program  ini  dengan  berlandaskan  atas  prosedur  yang  tersedia,  dimana  sejak diterimanya  laporan  dari  korban  hingga  dilaksanakan  penanganan  telah  tercantum  di  dalam standar operasional prosedur. SOP sudah dilaksanakan dari mulai level bawah hingga atas dalam impelementasi program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Misalnya pada level  bahwa  seperti  petugas  layanan  atau resepsionis yang  melayani  dan  menanyakan  maksud dan keperluan setiap orang yang datang untuk selanjutnya diberikan pelayanan sesuai dengan apa yang  dibutuhkan.  Jika  yang  datang  adalah  korban  dan  ingin  melakukan  pengaduan  serta konsultasi, maka resepsionis akan menghubungi bagian administrasi atau pihak yang berkaitan dengan  pengaduan  dan  konsultasi  untuk  selanjutnya  ditangani  oleh  petugas  yang  berwenang menangani dibidangnya masing-masing.
Prosedur  yang  diterapkan  oleh  UPT  P2TP2A  mudah  untuk  diikuti  oleh  seluruh  korban maupun seluruh orang yang sekiranya memiliki keperluan dengan pihak UPT P2TP2A. Dalam hal ini korban tidak akan kesulitaan untuk mengetahui tata cara pelaporan atau pengaduan terkait permasalahan  yang  ia  hadapi.  Karena  pada  ruangan  tunggu  yang  berada  tepat  setelah  pintu masuk UPT P2TP2A Provinsi Riau telah ditampilkan petunjuk pelaporan berupa alur pelayanan yang dapat dilihat dan dibaca oleh siapa saja yang berkunjung ke UPT P2TP2A. Informasi yang mudah dipahami serta alur tahapan pelayanan yang tidak berbelit-belit akan membantu korban yang  mungkin  sudah  lelah  dengan  permasalahan  yang  ia  hadapi  untuk  merasa  lebih  ringan mengikuti proses demi proses serta tahapan-tahapan guna menyelesaikan kasus yang ia sedang jalani.
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  dilakukan  tentang  prosedur  maka  dapat disimpulkan  telah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  setiap  kegiatan  yang dilakukan dalam menjalankan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan semuanya  dilakukan  berdasarkan  standar  operasional  prosedur  yang  ada  sehingga  kegiatan apapun yang dilakukan menjadi terarah serta terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  mengenai  implementasi  strategi  program kualitas  hidup  dan  perlindungan  perempuan  di  Provinsi  Riau  disimpulkan  baik.  Karena  dari semua  penilaian  yang  dilakukan  terhadap  program,  anggaran  dan  prosedur,  semuanya menunjukan  hasil  yang  sudah  berjalan  baik.  Dimana  dari  sisi  program  sudah  dilaksanakan
P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS
dengan  optimal  dan  mendapat  respon  positif  dari  korban  yang  sudah  merasakan  manfaat  dari pelaksanaan  program  peningkatan kualitas  hidup  dan  perlindungan  perempuan.  Kemudian  dari sisi  anggaran  yang  dipergunakan  dalam  pelaksanaan  program  ini  juga  sudah  dilaksanakan pengauditan oleh pihak yang berwenang serta telah dilaksanakan pencatatan terhadap anggaran yang digunakan dalam bentuk dokumen rencana kerja anggaran yang terlampir pada bagian akhir tesis  ini.  Selanjutnya  dari  sisi  prosedur,  implementasi  strategi  program  sudah  dijalankan berdasarkan  standart  operasional  prosedur  yang  berlaku.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya program ini menjadi lebih terarah dan terstruktur.

## KESIMPULAN
Implementasi strategi program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di  Provinsi  Riau  adalah  baik.  Karena  dari  semua  penilaian  yang  dilakukan  terhadap  program, anggaran  dan  prosedur,  semuanya  menunjukan  hasil  yang  sudah  berjalan  baik.  Implementasi strategi program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi  Riau  melalui  UPT  P2TP2A  yang  ditinjau  dari  program  telah  berjalan  lebih  dari  satu tahun dan manfaat program ini telah dirasakan oleh korban KDRT yang mendapat penanganan. Ditinjau  dari  anggaran  menunjukan  bahwa  anggaran  yang  digunakan  sudah  teraudit  dan dilakukan  pencatatan  dalam  dokumen  rencana  kerja  anggaran  sehingga  dapat dipertanggungjawabkan.  Kemudian  ditinjau  dari  Prosedur  menunjukan  bahwa  dalam pelaksanaannya  program  peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan  perempuan  dijalankan sesuai standar operasional prosedur yang ada. Penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang menghambat  implementasi  strategi  program  peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan perempuan  di  Provinsi  Riau  adalah:  1)  Tidak  semua  daerah  kabupaten/kota  memiliki  UPT P2TP2A  dan  kelengkapan  ahli  (psikolog/pengacara)  2)  Adanya  perpindahan  SOTK  (struktur organisasi dan tata kerja) Pegawai dari jabatan satu ke jabatan lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirullah.  2015. Manajemen  Srategi  (Teori-Konsep-Kinerja) .  Jakarta:  Mitra Wacana Media Denzin dan Lincon. 2009. Hanbook Of Qualitative Research . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hunger,  J.   David   dan   Thomas   L.   Wheelen.   2003. Manajemen Strategi . Yogyakarta: Andi
J.  Salusu.  2006. Pengambilan  Keputusan  Strategik  Untuk  Organisasi  Publik  dan  Organisasi NonProfit . Jakarta: Grasindo Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru . Jakarta: UIP Moerti  Hadiati  Soeroso.  2011. Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Prespektif  Yuridis- Viktimologis . Jakarta: Sinar Grafika.
P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS
Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Hak  Perempuan Dari Tindak Kekerasan Prijono,O.S. dan Pranarka, A.M.W. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi . Jakarta: CSIS
Ranny  Rahmawati,  Sukidin,  dan  Pudjo  Suharso.  2018. Pemberdayaan  Perempuan  Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (  KDRT  )  Oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  , Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Berencana  (  DP3AKB  )  Kabupaten  Jember. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Volume 12 Nomor 2. Halaman 162-167 Siti Maimanah,DR.Paranoan,Jamal Amin.2015.Implementasi Program Pemberdayaan
Perempuan  dalam  Mewujudkan  Kesetaraan  Gender  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara.Volume 3 Nomor 1.Halaman 127-137
Suharto, Edi. 2014. Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial . Bandung: Mizan Tanu Tandon. 2016. Women Empowerment : Perspektives and Views. Jurnal The International Journal Of Indian Psychology . Volume 3 Nomor 8. Halaman 5-12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Zahoor  Ahmed  Watoo,  Sunia  Ayub,  Muhammad  Salman  Shabbir,  Uzma  Baloch,  dan  Humara Nasar.  2015. Strategies  For  Empowering  Women  and  Gender  Equality  Through  Micro Finance  In  Finance.  Jurnal  International Jurnal  of  Academic  Research  in  Accounting Finance and Management Sciences. Volume 5 Nomor 1. Halaman 171-178