## SYARI’AT ISLAM DALAM LINGKUP KEBERAGAMAN MASYARAKAT ACEH

## Ismawardi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh email. ismawardi@gmail.com

## Abstrak
Dalam catatan sejarah, masyarakat Aceh sudah mengenal syari’at Islam jauh sebelum Indonesia lahir dan bahkan mempunyai legalitas tertinggi dalam aturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena pergolakan yang berujung kepada peperangan dan konflik, nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan mulai terkikis namun tidak berarti menghilangkan pemahaman masyarakat Aceh tentang keislaman. Di keluarkannya UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001 menjadi modal bagi masyarakat Aceh untuk kembali menerapkan syari’at Islam dan juga menjadikan Aceh sebagai model bagi daerah lain dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh banyak mendapat berbagai tanggapan baik dari kalangan internal masyarakat Aceh sendiri maupun luar Aceh. Ada yang menilai positif dan tidak banyak pula yang melihatnya sebagai negatif dengan berbagai macam alasan kemanusiaan. Tulisan ini ingin menyampaikan dan menggambarkan kepada masyarakat luas terhadap pelaksanaan syari’at Islam dalam kontek keberagaman masyarakat yang ada di Aceh dengan data yang di himpun oleh penulis berdasarkan observasi, wawancara dengan para pemuka Agama dan masyarakat beragama di Aceh dan Banda Aceh khususnya. Berdasarkan dari hasil yang penulis temukan di lapangan, kemajemukan masyarakat Aceh yang beragam baik dari suku, bahasa dan agama sangat sedikit terjadi konflik ummat beragama, sosial kemasyarakatan ummat beragama yang di bangun dengan semangat kebersamaan  saling  membantu  dan  menghargai  hak-hak  sesama  serta  membangun komunikasi  yang  baik  dapat  meminimalisir  terjadinya  konflik  ummat  beragama,  hal ini juga di dorong dengan adanya regulasi dari pemerintah yang mengantur hak-hak dan kewajiban ummat beragama dengan tidak mendiskriminasi ummat minoritas dan menjunjung tinggi nilai kearifan lokal.
Kata Kunci : Syari’at Islam, Keberagaman, Toleransi dan Sosial Masyarakat

## A.  Pendahuluan
Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh 1 telah menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan. Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam masyarakat Aceh sudah menjadi bagian dari pada amalan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam sudah melahirkan suasana masyarakat, adat 2 dan budaya Aceh yang bercorak Islami, 3 adat
1  Aceh merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera bagian paling Barat yang berbatasan langsung dengan selat Malaka dan samudera Hindia.Sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 1956, Aceh ditetapkan sebagai wilayah otonom sebagai provinsi yang sebelumnya berada dalam wilayah keresidenan Sumatera Utara.
2  Adat dan Hukum Islam di Aceh mempunyai perbedaan, sebagaimana yang di katakan oleh Takeshi Ito dalam disertasinya tentang adat Aceh, yaitu “kebiasaan yang berlaku” bermakna praktik hukum setempat yang telah mentradisi (adat), sementara hukum yang dianut mengacu kepada hukum Islam.Pendapat ini adalah untuk menjelaskan perbedaan antara adat dan hukum Islam di Aceh yang sebagian pendapat mengkotomikan antara adat dan hukum yang berjalan di Aceh masa kerajaan. Lihat Takeshi Ito, “The World of the Adat Aceh: A Historical Study of the Sultanate of Aceh,” Disertasi Ph. D, (Australian: National University, 1984), hlm. 174. Dikutib dari Amirul Hadi, Aceh; Sejarah, Budaya dan Tradisi, (Jakarta: Yayasan Obor, 2010), hlm. 255
3  Adat dan budaya Aceh yang bercorak Islami tidak terlepas dari pengaruh masuknya Islam ke Aceh, dimana Islam pada masa itu diwarnai oleh budaya Arab dan Persia ketika masuk ke wilayah Aceh melakukan penyesesuaian (akulturasi) dengan budaya dan tradisi setempat sehingga terjadi variasi tradisi Islam dari suatu tempat ke tempat yang lain. Corak budaya dan adat serta tradisi masyarakat Aceh lebih  bersifat  sufistik,  yang  secara  kebetulan sesuai dengan budaya masyarakat yang cenderung mistik sebagai peninggalan budaya sebelumnya (pra Islam).Lihat Amirul Hadi, Aceh; Sejarah…, hlm. 245
dan budaya Aceh lahir dari pada renungan ulama yang bercorak Islam yang sudah melekat dalam masyarakat Aceh yang kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan sampai dengan sekarang. Dalam catatan sejarah, masyarakat Aceh sudah mulai berkenalan dengan Islam semenjak abad ke VII dan VIII 4 sehingga dalam prakteknnya masyarakat Aceh sangat bertumpu dengan syari’at Islam dan adat. Oleh sebab demikian masyarakat Aceh memandang bahwa syari’at Islam dengan adat bagaikan zat ngoen sifeut . 5
Dari latar belakang sejarah yang begitu panjang, masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai landasan dan pedoman dalam kehidupan. Islam sudah menjadi bagian dalam kehidupan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya masyarakat Aceh sangat tunduk dan patut terhadap ajaran Islam serta taat dan memperhatikan fatwa ulama, di mana ulama dalam pemahaman Islam adalah sebagai warasatul anbiya
4  Sejarah masuknya Islam ke Aceh karena perairan Aceh merupakan  pusat perdagangan lintas International yang disinggahi oleh banyak pedagang manca Negara. Dua abad sebelum masehi banyak pedagang dari Timur Tengah yang menjadikan perairan Aceh sebagai tempat singgahan sebelum menuju ke negeri Cina.Oleh sebab demikian ketika Islam lahir pada abad ke IV M, Aceh menjadi tempat pertama penyiaran/masuknya Islam di Nusantara oleh pedagang yang berdatangan dari Timur Tengah.Lihat penjelasan undang- undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan kepada Aceh. Lihat juga Siti Maryam, Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern , (Yogyakart: Lesfi, 2004), hlm. 16. 5  Abdul Majid, Syari’at Islam dalam Realitas Sosial, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 2
(pewaris para nabi). 6
Sementara itu sejak pertengahan abad ke-20, rakyat Aceh diliputi oleh berbagai macam pergolakan baik alasan internal maupun eksternal. Syari’at Islam yang sudah lama terpatri dalam jiwa masyarakat mulai ditinggalkan dalam kehidupan. Pergolakan yang terjadi di Aceh yang dilatar belakangi oleh faktor politik  pada  ujungnya  melahirkan  konflik dan perang bersaudara yang menewaskan ribuan nyawa di Aceh, namun semangat masyarakat Aceh dalam mengamalkan nilai-nilai agama (Islam) masih sangat kental. Peranan agama adalah modal utama bagi bangsa Aceh. Hal tersebut tercermin dalam sikap perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Belanda dan kependudukan Jepang pra kemerdekaan Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan, perjalanan politik Indonesia terus mengalami benturan dan dinamika, perubahan yang sarat kepentingan dan kekuasaan. Pasang surut perjalanan perpolitikan Indonesia pada akhirnya berujung kepada konflik, terutama Aceh.
Pemberlakuan syari’at Islam di Aceh pada dasarnya bukanlah hal yang asing, karena dalam catatan sejarah, Aceh masa
6  Keberadaan ulama pada masa itu dipandang sesuatu  yang  sangat  signifikan  dalam menjalankan syari’at Islam.Ulama pada masa itu juga sebagai pedamping setia dan utama sultan dalam mencetuskan syari’at
Islam.Ulama sebagai peranan utama dalam pelaksanaan syari’at Islam.Beberapa ulama yang mendampingi sultan pada masa itu adalah, Syekh Syamsuddin as-Sumatrani (w. 1630), Syekh Nuruddin ar-Raniry (w. 1658) dan syekh Abdur Rauf as-Singkili (w. 1693). Keterangan lebih lanjut baca buku Amirul Hadi. Aceh; Sejarah…, hlm. 253
kerajaan sudah memperlakukan syari’at Islam dalam kehidupan baik bermasyarakat maupun bernegara. Artinya syari’at Islam di Aceh sudah mengakar semenjak tempoe dulu, sehingga tidak asing pendengarannya bagi masyarakat Aceh terhadap penerapan syari’at Islam di awal abad ke 20 tersebut. Namun sejak tatanan sosial dan politik ( social and political order ) dicabik masa penjajahan dan perang, formalisasi syari’at Islam terkendala secara signifikan. Kebijakan pemerintah yang mengeluarkan undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan dikuatkan dengan undang-undang nomor 18 tahun 2001 di mana formalisasi syari’at Islam merupakan poin utama yang ditekankan  dalam  menyelesaikan  konflik, akan tetapi formalisasi syari’at Islam tidak secara langsung dapat menyelesaikan konflik  yang  berkepanjangan  di  Aceh, 7 karena konflik yang berkepanjangan yang dimulai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 1976, tidak menegaskan formalisasi syari’at Islam sebagai bagian dari agendanya. Namun formalisasi syari’at Islam tersebut diharapkan mampu menjadi solusi yang menyeluruh dan bermartabat bagi Aceh dimasa mendatang.
Pemberlakuan syari’at Islam di Aceh tidak semata-mata hanya dalam rangka proses penyelesaian konflik. Akan tetapi pada dasarnya adalah merupakan keinginan oleh masyarakat Islam Aceh sendiri dengan dilandasi berbagai aspek
7  Lihat Al Yasa’ Abubakar, Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam NAD, 2004), hlm. 96 - 99
nilai kehidupan yang terdapat dalam jiwa masyarakat, baik karena dilandasi oleh aspek sejarah maupun jiwa sosial masyarakat Aceh itu sendiri. Islam adalah filosofi  kehidupan  masyarakat Aceh  yang bermartabat dan berperadaban.
Di samping penerapan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, seiring dengan perjalanan masa dan waktu yang terus berlalu dan dinamika pemikiran manusia yang dinamis, begitu juga dengan dinamisasi di semua sektor, seperti pertumbuhan kependudukan, perkembangan ilmu pengetahuan menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Aceh khususnya pemerintah daerah dalam menerapkan syari’at Islam secara kaffah . Arus globalisasi yang berlangsung seiring dengan perkembangan zaman, penduduk Aceh saat ini tidak hanya saja yang beragama Islam, kendatipun mayoritas. Terdapat juga penduduk Aceh yang beragama selain agama Islam, seperti Kristen, Budha, dan Hindu. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya rumah ibadah masing-masing agama yang ada di Aceh, khususnya Banda Aceh. Menurut data statistis yang penulis peroleh dari website badan statistik Aceh (BPS) tahun 2010 yang lalu adalah, masyarakat Aceh yang menganut agama Islam sebesar 98,19%, yang beragama Kristen sebesar 1,12%, yang beragama Khatolik sebesar 0,07%, yang beragama Budha sebesar 0,16%, sedangkan yang beragama Hindu/ lainnya sebesar  0,01% 8 .
Pluralisasi dalam masyarakat
8 www.bps. go.id
sejatinya dapat di realisasikan dengan sikap kedewasaan, saling menghargai dan menghormati. Sehingga gesekan antar ummat beragama yang dapat menyebabkan konflik  dapat  dihindari.  Begitu  juga dengan pemahaman agama yang dimiliki seseorang juga sangat berpengaruh dalam mensikapi sikap pluralitas, pemahaman yang radikal cenderung akan melahirkan diskriminasi terhadap penganut beragama yang berbeda yang pada ujungnya melahirkan  kebencian  dan  konflik  fisik. Memahami agama secara komprehensif dan subtansial akan menjadikan ummat beragama saling mempercayai, menghormati dan menghargai. Kemudian peran dan keseriusan dari pemerintah sangat mempengaruhi kehidupan ummat beragama, keberlangsungan kehidupan ummat beragama yang harmonis di samping tanggung jawab ummat juga merupakan tanggung jawab pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam mengeksekusi kehidupan masyarakat disemua dimensi. Tidak sebagaimana yang telah terjadi belakangan ini di salah satu kabupaten di Aceh yang telah menghilangkan nyawa masyarakat  karena  konflik  keagamaan. Salah satu indikasinya adalah keseriusan pemerintah dalam mengurusi kehidupan ummat beragam tidak diperhatikan secara serius. Oleh sebab demikian dalam rangka menciptakan kehidupan ummat beragama yang plural, sejatinya diterapkan pola-pola yang dapat menghidupkan komunikasi yang baik dan instens sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama di daerah yang menerapkan syari’at Islam.

## B.  Kontruksi dan Ruang Lingkup Syari’at Islam
Terdapat beberapa istilah yang menyangkut dengan kata syari’at Islam yang digunakan dalam objek yang sama namun berbeda dalam pengertiannya, seperti halnya figh Islam atau hukum Islam. 9
Syari’at Islam mencakup hak-hak dan prinsip ajaran Islam, baik yang berhubugan dengan tuhan, manusia dan alam sekitar. Sementara fiqh hanya yang berkaitan dengan aturan hukum semata. Syari’at Islam terdiri dari dua kata, yaitu syari’at dan Islam. Kedua kata ini disebutkan secara terpisah antara satu dengan yang lain. Dalam al-Qur’an pada surah al-Jatsiyah ayat 18 Allah menyebutkan bahwa :
“Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari’at (peraturan) dari urusan (agama itu).Maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”
Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw diberi syari’at dengan keharusan untuk mengikutinya dan tidak sekali-kali mengikuti hawa nafsu
9 Fiqh , merupakan norma-norma hukum hasil intepretasi dari syari’ah oleh para ulama yang digali dari teks nas al-qur’an dan sunnah, kemudian dijadikan panduan bagi ummat Islam dalam pengamalan syari’at keseharian. Istilah fiqh terkadang mempunyai pengertian yang sama dengan syari’ah , sekalipun keduanya mempunyai perbedaan. Perbedaan antara fiqh dan syari’ah adalah; syari’ah mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia meliputi segala aspek kehidupan manusia, sedangkan ruang lingkup fiqh sempit, dan hanya menyangkut hal-hal yang pada umumya dipahami sebagai aturan-aturan hukum. Abdul Gani Isa, Formalisasi Syari’at Islam Di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum) , (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm. 1
orang yang tidak berilmu. Bila tidak ada syari’at maka akan bermunculan hawa nafsu yang diikuti oleh orang jahil . Oleh sebab itu Rasulullah harus mengikuti syari’at satu-satunya dan harus meningglkan hawa nafsu seluruhnya. 10
Syari’at merupakan ungkapan melayu yang berasal dari kata syari’ah dalam bahasa Arab yang berasal dari asal kata syara’a yang berarti jalan atau terang. 11 Secara bahasa syari’at adalah merancang atau menyediakan jalan terang menuju sumber air yaitu pandangan hidup yang paling mendasar menuju sumber air. 12
Dalam konteks agama, syari’at merupakan jalan menuju kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai untuk membimbing kehidupan yang lebih baik. Sementara Islam merupakan sebuah agama yang damai yang asal katanya adalah salima yang berarti selamat (dari bahaya) 13 yaitu sebuah agama yang diturunkan oleh Allah kepada RasulNya Muhammad saw untuk mengatur hubungan, baik hubungan vertikal terhadap Tuhannya maupun hubungan horizontal terhadap manusia dan alam sekitar. Oleh sebab demikian secara terminologi, syari’at Islam dimaknai dengan seperangkat aturan Allah swt yang tertuang dalam al-Qur’an dan Hadist untuk mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia
10  Sayid Qutub, FI Dhilalil Qur’an, (Beirut: Dar al – ‘Arabiyyah, tt), hlm. 137 11  Adib Bisri, Kamus Arab – Indonesia Al Bisri , (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 371 12  Fazlur Rahman, Islam , (Chicago: University of Chicago Press, 1979), hlm. 100 13  Adib Bisri, Kamus Arab – Indonesia…, hlm. 339
dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. 14
Dari  definisi  di  atas  jelas  bahwa syari’at merupakan peraturan yang berasal dan diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam segala bidang, baik privasi maupun publik. Syari’at Islam tidak hanya membicarakan masalah hukum semata, akan tetapi juga melingkupi masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan dan lain sebagainya dan bahkan menyangkut dengan perbedaan antar keyakinan ummat beragamapun dibicarakan dalam syari’at sesuai dengan ketetapan norma-norma agama yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadist.
Al-Mawdudi menyebutkan bahwa tujuan utama syari’at adalah untuk membangun kehidupan manusia atas dasar kebajikan dan membersihkannya dari kejahatan dan kemungkaran. 15 Syari’at memberikan suatu pandangan yang jelas tentang kebajikan dan kemungkaran dan menyatakannya sebagai norma-norma yang kepadanya tingkah laku seseorang manusia dan masyarakat harus disesuaikan. Syari’at juga tidak hanya mengatur kebajikan dan
14  Yusrizal, “Jurnal Bidayah” Pemberlakuan Syari’at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, vol 1 no. 1, Januari 2010 15  Lihat Abu al ‘Ala al Mawdudi, Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim , Terj. Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 32. Al Mawdudi menyebutkan, syari’at dalam membagi kebajikan berdasarkan tiga katagori, pertama wajib, yaitu bila dikerjakan mendapat pahala. Kedua sunat, bila dikerjakan mendapat pahala dan tidak dilakukan tidak apa-apa. Dan ketiga adalah mubah , yaitu tidak mendapat pahala bila dikerjakan dan juga tidak mendapat pahala bila tidak dikerjakan.
kemungkaran semata, akan tetapi juga mengatur seluruh program kehidupan sedemikian rupa sehingga tidak dapat mengotori dan menghancurkan kehidupan manusia. Syari’at berusaha menghapuskan kejahatan dari rencana sosialnya dengan melarang kejahatan dengan cara membuang sebab-sebab terjadinya dan kemunculannya, menutupi lobang-lobang yang melaluinya ia dapat masuk kedalam masyarakat dan dengan tindakan menakut- nakuti guna menghambat kejadiannya.
Syari’at Islam tidak seperti yang dipahami oleh sebagian kalangan, seperti hukuman cambuk bagi pelaku zina, judi dan pemabuk, hukuman potongan tangan bagi pencuri. Syari’at Islam juga tidak hanya semata membicarakan masalah akidah dan keyakinan, akan tetapi etika, adab dan akhlak juga merupakan bagian dari syari’at Islam. Etika, adab dan akhlak dalam arti luas, tidak sempit. Etika dalam bermasyarakat dan berkehidupan baik sesama agama maupun beda agama, etika dalam politik, etika dalam berbisnis, etika terhadap binatang dan lingkungan sekitar diatur dalam Islam dengan melihat dan mempertimbangkan sisi yang dapat memberi nilai kemaslahatan dan tidak justru menimbulkan kecurangan dan kerugian sepihak. Islam adalah agama yang dapat memberikan kesejukan disemua dimensi kehidupan, ramatan lil ‘alamin . Aktualisasi nilai-nilai keislaman dalam berkehidupan seyogianya memberikan kontribusi yang real dan positif terhadap keberlangsungan hidup, tidak justru menakutkan dan menimbulkan phobia
terhadap Islam.
Syari’ah merupakan nama lain dari syari’at yang merupakan term populer dewasa ini terutama di Aceh yang merupakan satu-satunya provinsi yang diberi izin oleh pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai provinsi penerapan syari’at Islam di Indonesia. Namun terkadang kata syari’ah sering dipahami dalam arti sempit, seperti ia sering dimaknai sebagai seperangkat hukum agama atau fiqh . Sesungguhnya ia meliputi pemahaman yang lebih luas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai ajaran yang berasal dari Allah mengenai setiap aktivitas dan kehidupan manusia dari berbagai dimensi berdasarkan al- Qur’an dan Hadist Rasulullah saw. Ahmad Sirhindi, seorang ulama terkemuka India (w. 1034/1624) menegaskan bahwa syari’ah adalah “peraturan dan perundangan dari al- Qur’an dan Sunnah mengenai ritual, moral, masyarakat, ekonomi dan kepemerintahan, beserta elaborasi dan aplikasi dari aturan ini yang diberikan oleh para ulama sesuai dengan tuntutan al-Qur’an dan Sunnah”. 16 Dengan kata lain, ia bermakna segala sesuatu yang telah disyari’atkan oleh Tuhan melalui RasulNya. Al Yasa’ Abubakar, menyebutkan bahwa konsep syari’ah yang beginilah yang dipahami di Aceh dan sejatinya manjadi grand design proyek syari’at Islam yang tengah berjalan
16  Muhammad Abdul Haq Anshari, Sufism  And Shari’ah :A Study of Shaykh Ahmad Sirhindi’s Effort to Reform Sufism , (London: The Islamic Foundation, 1986), hlm. 71. Dikutip dari Amirul Hadi, Aceh; Sejarah, Budaya dan Tradisi, (Jakarta: Yayasan Obor, 2010) , hlm. 247
di Aceh saat ini. 17 Masuk kedalam Islam harus secara totalitas, tidak boleh separuh- paruh atau sebagian-bagian.

## C.  Syari’at Islam di Aceh
Dalam sejarah kemerdekaan, Indonesia menempatkan masyarakat Aceh pada posisi yang khas, kekhasan masyarakat Aceh terutama pada persoalan agama. Syari’at Islam dalam masyarakat Aceh adalah bagian dari tidak terpisahkan dari tradisi, adat dan budayanya, dengan artian hampir seluruh tatanan kehidupan keseharian masyarakat diukur berdasarkan standar ajaran Islam yaitu merujuk pada keyakinan keagamaan, kendatipun mungkin terdapat pemahaman-pemahaman atau interpretasi masyarakat yang tidak selalu dan relevan. 18 Disinilah letak muatan psikologis pentingnya penerapan syari’at Islam bagi masyarakat muslim. Dan ini juga menjadi bagian penting dari alasan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh sangat menentukan masa depan Aceh.
Menurut Azumardi Azra 19 , Aceh
17  Baca Al Yasa’ Abubakar, Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, 2004), hlm. 1 - 21 18  Diantara tradisi yang sudah menjadi budaya dalam masyarakat Aceh yang bernafaskan Islam, dapat penulis sebutkan disini adalah seperti kegiatan membaca barzanzi pada bulan Maulid dan juga dalailul khairat disetiap gampong di Aceh. Masyarakat Aceh menganggap bahwa hal tersebutmerupakan kegiatan yang suci dan mendapat pahala disisi Allah bagi yang melakukannya.Praktek yang demikian sudah turun menurun dilakukan oleh masyarakat Aceh sejak sedari dulu hingga sekarang masing berlangsung. 19 Rusdi  Ali  Muhammad, Revitalisasi
merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia, kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah 20 (916-936 H/ 1511- 1530 M), adalah sebuah kerajaan yang ditegakkan atas asas-asas Islam. Dalam Adat Meukuta Alam yaitu UU kerajaan Aceh Darussalam yang diciptakan atas arahan Sultan Iskandar Muda, misalnya disebutkan bahwa sumber hukum yang dipakai dalam negara adalah al-Qur’an, Hadist, Ijma’ dan Qiyas. 21
Pada masa penjajahan Kolonial Belanda, Belanda menyerang Ibu Kota Kesultanan Aceh pada April 1873 dan berhasil menaklukkan kesultanan Aceh dengan pimpinan Sultan yang terakhir Muhammad Daud Syah (1874-1903) 22 . Dengan ditaklukkannya Kuta Raja sebagai pusat kekuasaan kesultanan Aceh, Belanda memandang kesultanan Aceh telah berakhir dan para administrasi ditempatkan untuk mengambil alih posisi dan hak-haknya. Akan tetapi dalam pandangan masyarakat Aceh, mereka belum ditaklukkan dan perang masih berlanjut. Dalam hal ini ulama
Syariat  Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi, Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, (Jakarta: Logos, 2003), hlm.  xix-xxvi.
20 Taufik  Adnan  Amal  dan  Samsu  Rizal
Panggabean, Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria, (Ciputat: Pustaka Alvabet 2004), hal. 13. 21  Darni M. Daud, Qanun Meukuta Alam Dalam Syarah  Tadhkirah  Tabaqat  Tgk.  Di  Mulek dan Komentarnya , (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press 2010), hlm. 1 22  Yuni Roslaili, Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia, Analisis Ksusus Terhadap Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, (Disertasi SPS UIN Jakarta: 2009), hlm. 116 .
menjadi inspirator nyata dalam perjuangan Aceh dan bersama masyarakat terus melakukan perlawanan dan berpergian keseluruh Aceh, kawasan pesisir Kedah dan Penang 23 untuk mendakwahkan Jihad fi sabilillah.
Setelah Indonesia merdeka tuntutan untuk menerapkan syariat Islam kembali muncul. Masyarakat Aceh yang sebelumnya telah menyatakan kepada Soekarno bahwa Aceh mau membantu dan bergabung dengan RI melawan penjajahan Belanda dengan catatan diberikan hak untuk melaksanakan syariat Islam menurut pelaksanaanya 24 . Tengku Daud Beureuh, tokoh pergerakan Aceh 25 berkali-kali menuntut penerapan syariat Islam kepada presiden Soekarno dan pihak presiden hanya memberi janji-janji. Kegagalan Jakarta dalam memenuhi janjinya tidak hanya mengenai syari’at. Pada tahun 1951, dalam upaya pemerintahan baru untuk merampingkan administrasi dan menghemat biaya, Aceh kehilangan statusnya sebagai sebuah provinsi yang berdiri sendiri dan dileburkan dalam provinsi Sumatra Utara 26 .
Pada masa Orde Baru, pemerintah
23 Antje  Missbach, Separatist Conflict In  Indonesia:  The  long-distance  of  the Acehnese Diaspra , (London ang Nouyork: Reutledge,2012), hlm.  48. 24  Crisis Group, S yari’at Islam dan Peradilan Pidana di Aceh, Asia Report N’11 , 31 Juli 2006, hlm.  3.
25 Human Right Watch, Menegakkan Moralitas , http://m.hrw.org/reports/2010/12/01/ menegakkan-moralitas (Diakses Pada tanggal 5 Mei 2016) 26  Muhammad Umar, Peradaban Aceh: Kilasan Sejarah Aceh dan Adat, Tamaddun I, (Banda Aceh, Yayasan Busafat, 2006), hlm.  63.
Soeharto mengeluarkan sebuah undang- undang tentang pemerintahan daerah. Lewat perundangan ini “keistimewaan” Aceh sebagai Daerah Istimewa terhapus dengan pemberlakuan sebuah struktur tunggal yang harus diadopsi oleh setiap tingkatan dalam pemerintahan setempat. Tak hanya itu, sumber wewenang tradisional pun runtuh karena struktur mereka terpaksa harus memberi jalan kepada sebuah birokrasi raksasa yang dijalankan oleh partai Golkar. Langkah ini yang menuju sebuah penyeragaman yang menindas kemudian dipertegas oleh undang-undang tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang mengambil seluruh sisa-sisa kekuasaan yang tadinya dimiliki oleh pemimpin adat. Setelah itu, isu syariat Islam seperti terkubur hingga undang-undang otonomi daerah disahkan tahun 1999.
Presiden Soeharto melanjutkan kebijakan pendahulunya untuk memberikan Aceh status daerah Istimewa dan penerapan syariat Islam. Namun begitu janji tersebut tidak pernah dilaksanakan dengan sepenuhnya. Bahkan disisi lain, Soeharto memberikan kesempatan kepada perusahaan multi nasional dari Amerika Serikat untuk membuka industri besar di Aceh di bidang eksplorasi minyak dan gas bumi di Arun pada tahun 1970an 27 .
Pada masa reformasi Aceh kembali menuntut pemberlakukan syariat Islam, tuntutan referendum kepada Aceh mendominasi tuntutan pemberlakuan
27  Muhammad Umar, Peradaban Aceh..., hlm. 65 .
syariat Islam. Pemeritah Pusat merespon tuntutan ini dengan mengundangkan Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistemewaan Provinsi Daerah Istimmewa Aceh. Pada Juli 2001 di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Undang-Undng No. 18 tahun 2001 tentang Provinsi NAD dan mengatur lebih jauh Otonomi Khusus bagi NAD seperti adanya Mahkamah Syraiyyah, Qanun, Lembaga Daerah, Zakat, Kepolisian Syariah, kepemimpinan adat dan lain-lain. Pada 9 Desember 2002 terjadi kesepakatan penghentian kekerasan ( Cessation on Hostilities Agreement, CoHA ) yang ditandatangani di Jenewa. Tapi karena ketidak efesienan CoHA dalam memberhentikan pembrontakan, presiden Megawati melalui keputusan presiden No. 18 tahun 2003 kembali menerapkan status Darurat militer di Aceh. Gempa bumi dan Tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 memberikan pintu hikmah bagi masyarakat Aceh, pada tanggal 17 Juli 2005 kedua belah pihak (GAM-RI) bersepakat mengenai subtansi dan redaksi yang tertuang pada MoU. Kesepakatan tersebut diikuti dengan penanda tanganan kesepakatan perdamaian antara pemerintahan RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 yang dikenal dengan MoU Helsinki. 28
Dari rentetan sejarah, secara periodesisasi Al-Yasa’ Abubakar membagikan tahapan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh kepada empat
28  Yuni Roslaili, Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 126.
periodesisasi. 29 Periode pertama  dimulai sejak awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1959, tahap ini disebut juga dengan tahap perjuangan dalam rangka mengupayakan pengakuan dari pemerintah pusat. Kemudian periode kedua mulai tahun 1959 sampai dengan 1999, tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap adanya pengakuan secara politis, namun tahap ini tidak dilanjutka dengan kebijakan dan pengaplikasikannya. Ketiga adalah mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 merupakan tahap pemberian izin pelaksanaan secara terbatas atau upaya mencari bentuk. Tahap yang terakhir adalah mulai tahun 2006 sampai dengan sekarang merupakan tahap peaksanaan secara relatif luas, pada tahap ini juga diberi pengakuan sebagai sub sistem  dalam sistem hukum nasional.
Ada beberapa hal yang menarik terhadap perjalanan dinamika syari’at Islam di Aceh antara waktu ke waktu, juga terdapat beberapa elemen yang menarik yang berkesinambungan, yaitu keacehan, keislaman dan kesadaran kawasan (nusantara dan/atau keindonesiaan). Unsur keacehan, dengan budaya dan tradisinya yang unik, senantiasa terdapat pada masyarakat sejak dari masa kerajaan hingga saat ini. Unsur etnisitas ini kemudian diperkaya oleh Islam yang telah menjadi fondasi budaya dan tradisi. Sebagai sebuah masyarakat Islam, Aceh memiliki kesadaran sebagai bagian dari
29  Al-Yasa’ Abubakar, Sejarah Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh , Makalah, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh, Oktober 2011).
dunia Islam yang lebih luas. Inilah yang menjadi dasar budaya “toleransi” dan “plural” dalam tatanan masyarakat Aceh. Dengan kata lain, Islam berperan sebagai perekat berbagai etnik dan budaya di Aceh.
Berdasarkan demikian, sejarah Aceh lebih didominasi oleh isu “keacehan” dan “keislaman”. Syari’at Islam memang sudah melekat ditelinga masyarakat Aceh dan merupakan bukan “barang asing” bagi masyarakat Aceh. Syari’at Islam dapat dijadikan patrol bebagai solusi persoalan daerah, dan juga isu sakral terhadap keberlangsungan pelaksanaan pemerintah daerah melalui pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Pola penerapan syari’at Islam di Aceh pada masa sekarang sangat konstektualis dan mengikuti perkembangan zaman dan masa sesuai dengan kebutuhan pasar dengan tidak meninggalkan nilai- nilai normatif.

## D.  Keberagaman Masyarakat Aceh
Indonesia merupakan Negara yang pluralis dan beragam, pluralitas negara Indonesia dapat dilihat dari keberagaman suku, ras, budaya, adat istiadat, bahasa dan bahkan agama. Keberagaman ini menjadi sebuah kekayaan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan Negara kesatuan dan republik. Pun, sebaliknya jika kekayaan ini tidak dikelola dengan sebaiknya akan berakibatkan fatal bagi Negara Indonesian sendiri dan dapat menjadi ancaman keutuhan Negara. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralis juga dalam beragama, artinya setiap masyarakat wajib meyakini dan memeluk agamanya
masing-masing dan menghormati serta menghargai pemeluk agama lain yang berbeda. Hal tersebut diatur dalam undang- undang Negara Indonesia pada pasal 29 ayat (2) yaitu, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga Negara memiliki agama dan kepercayaannya tersendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan tidak boleh melarang untuk memilih agama yang diyakininya.
Aceh merupakan salah satu provinsi di bagian ujung Barat Indonesia yang berbatasan langsung dengan selat Malaka dan samudera Hindia yang beribukotakan Banda Aceh. Provinsi Aceh terdapat beberapa kabupaten dan Kota sebanyak 23 kabupaten/kota dengan suku yang beragama. Aceh memiliki 13 suku bangsa Asli, yang paling mendominasi adalah suku Aceh yang terdapat disemua kabupaten/ kota mulai dari daerah pesisir wilayah kota Langsa sampai dengan Trumon dipesisir wilayah barat selatan. Selain suku Aceh juga terdapat suku Gayo yang mendiami wilayah pegunungan tengah Aceh. Selain suku Gayo juga terdapat suku Aneuk Jamee di Aceh Selatan, Singkil dan Pak-Pak di Subulussalam, Alas di Aceh Tenggara, Kluet di Aceh Selatan, Tamiang di Aceh Tamiang dan suku Sigulai di Pulau Simeulu. Keberagaman suku tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang pluralis. Tidak semua suku mempunyai leluhur yang
sama dan juga kepercayaan yang sama. Keberbedaan budaya suatu daerah yang berasal dari suku yang berbeda merupakan bukti adanya keberagaman. Keberagaman masyarakat Aceh juga dapat dikatakan sebagai pengaruh difusi budaya luar yang datang ke Aceh pada masa silam, terdapat beberapa sukee (keturunan) di Aceh yang langsung asal usulnya mengacu kepada keturunan yang berasal dari luar seperti dari karo, Hindu, Arab, Parsi dan Turki. Beberapa sukee tersebut misalnya sukee lhee reutoh , Cut ( Ja atau To Sandang ), Tok Bate e dan Imeum Peut . 30
Keberagaman di Aceh tidak hanya saja dapat dilihat dari sisi sejarah keturunan dan sukunya, akan tetapi juga dapat dilihat dari daerah yang terdapat beberapa suku lain yang tinggal dan menetap di Aceh yang kemudian daerah tempat tinggal tersebut dijadikan nama desa/ gampong yang didiami oleh mereka sebelumnya, seperti gampong Jawa, Keudah dan Klieng. 31
30 Rusdi  Sufi, Keanekaragaman Suku dan
Budaya di Aceh, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1998), hlm. 12
31  Menurut Denys Lombard, seorang sarjana berkebangsaan Perancis. Berdasarkan penelitiannya, pada abad ke XVII penduduk kota Bandar Darussalam berjumlah sekitar 50.000 jiwa. Kota ini sangat kosmopolitan, karena terdapat berbagai suku bangsa yang umumnya sebagai pedagang seperti Gujarat, Keling, Arab, Jawa, Pegu (Birma) dan Tiong Hoa. Selain itu juga banyak pengunjung  yang berasal dari Turki, Parsi, Belanda, Portugis, Inggris, Perancis, Sulawesi, Keudah dan Kalimatan. Pada umumnya para pedagang ini tinggal di Kota secara berkelompok dalam perkampungan-perkampungan yang dinamai sesuai dengan negeri asalnya.Misalnya pedagang yang berasal dari Jawa tinggal berkelompok dengan sesama orang Jawa. Demikian juga dengan pedagang lainnya,
Keberbedaan suku pendantang dan suku asli yang berdomisili di Aceh dapat dilihat sampai dengan sekarang, masyarakat Aceh disamping berbeda suku dan bahasa juga terdapat berbeda keyakinan dan agama, seperti didaerah perbatasan dengan provinsi Sumatera Utara, yaitu Aceh Tenggara, Aceh Singkil  dan Subulussalam terdapat masyarakat Aceh yang beragama Khatolik, Protestan. Di Banda Aceh sendiri dan beberapa kabaupaten/kota lainnya juga terdapat masyarakat yang beragama Budha dan Hindu.
Kendatipun Aceh telah ditetapkan sebagai daerah yang menerapkan syari’at Islam, namun dalam masyarakat Aceh sendiri juga terdapat keberagaman sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas, disamping keberagaman, suku, budaya dan bahasa, juga terdapat keberagaman agama, kendatipun minoritas. Menurut sejarah tidak dapat dibantahkan bahwa Aceh merupakan tempat pertama kalinya masuk dan penyebaran Islam di Nusantara, akan tetapi sejarah tersebut juga tidak menjadikan Aceh sebagai daerah yang radikal terhadap agama. Aceh banyak melahirkan ulama pada masa kerajaan dahulu, namun keberadaan ulama tidak
mereka juga membentuk koloni tersendiri. Hal tersebut berlangsung terus menerus sehingga bekas ibukota kerajaan Aceh dahulu yang sekarang bernama Banda Aceh, masih terdapat nama-nama kampung yang mungkin sebagai bekas tempat pemukiman pedagang-pedagang dari berbagai negeri, seperti kampung Jawa, kampung Keudah dan kampung Keling. Lihat Rusdi  Sufi, Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial Kehidupan Di Perkampungan Miskin Di Kota Banda Aceh , (Banda Aceh: Depdikbud, 1993), hlm. 6-8
menjadi suatu yang menghalangi bagi pemeluk agama lain yang berdatangan ke Aceh. Pondasi Islam telah memantapkan masyarakat Aceh terhadap kepercayaannya, tapi juga bersikap lemah lembut terhadap pendatang sekalipun itu berbeda agama merupakan ciri khas masyarakat Aceh.
Maka dari keterangan di atas yang penulis himpun, dapat diketahui tentang adanya keberlangsungan pluralitas di Aceh sudah berlangsung puluhan tahun dan tidak didapati adanya bentrokan antar sesama pemeluk agama, baik dalam hal perniagaan maupun hal lainnya. Begitu juga dengan peribadatan masing-masing masyarakat beragama, kendatipun pembangunan rumah beribadah harus terlebih dahulu mendapat perizinan pemerintah, dan itupun diatur dalam undang-undang, tidak berdasarkan perintah dan kesewenang- wenangan pemimpin yang berkuasa. Namum sebaliknya bisa terjadi, apabila suatu ummat beragama tidak mengindahkan peraturan yang ada, tidak tertutup kemungkinan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan dan akan berdampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan ummat beragama, sebagaimana yang terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat, baik masyarakat menengah maupun kalangan intelektual dan rohaniawan sangat dibutuhkan dalam menjalankan harmonisasi antar pemeluk agama, terutama di Aceh.
Keberagaman agama di Aceh dapat kita lihat berdasar data penduduk yang setiap lima tahun sekali dilakukan
oleh Badan Statistik. Data terakhir yang dihimpun oleh Badan Statistik pada tahun 2010. Sementara mengenai rumah ibadah penulis dapati dari kementerian agama provinsi melalui situs kementerian agama provinsi Aceh yang setiap tahun mengupdate data mengenai banyaknya rumah ibadah diseluruh wilayah Aceh.

## E.  Sosial Keagamaan dan Toleransi Masyarakat Aceh dalam Lingkup Penerapan Syari’at Islam
Lembaga sosial merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan dan membangun masyarakat ummat beragama yang kokoh, bersatu dan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan menghargai setiap hak ummat beragama merupakan anjuran setiap agama dalam membangun nilai-nilai kebaikan sesama manusia sebagai fitrah dan sunatullah yang telah menjadikan dan menciptakan manusia yang beragam. Peran aktif lembaga sosial dalam melakukan berbagai macam kegiatan akan melahirkan sikap toleransi ummat beragama yang tertata lebih baik, sehingga gesekan sosial dapat di hindari terutama dalam kehidupan ummat beragama. Isu agama sangat krusial  dalam  melahirkan  konflik  antar ummat beragama, oleh sebab demikian di butuhkan peran bersama dalam menjaga kedamaian ummat beragama.
Di Aceh terdapat beberapa lembaga sosial yang berperan aktif dalam menjamin kehidupan ummat beragama berlangsung dengan aman dan damai. Salah satu  faktor yang mendukung terjadinya hubungan baik
ummat beragama di Aceh adalah terjalin dan terciptanya kesadaran sosial atau hubungan kohesi sosial yang baik, seperti kepedulian etnis Cina yang terhimpun dalam Yayasan Hakka Aceh yang didalamnya terdapat beberapa agama yang setiap tahunnya menyediakan paket Ramadhan, kemudian adanya penggabungan budaya masyarakat Aceh dengan Cina dalam mengalaborasikan tarian Bongsai dengan Seudati dan Rapai dan masih banyak lainnya. Maka dari sini penulis menjadikan salah satu indikator keharmonisan ummat beragam di Aceh adalah adanya hubungan kohesi sosial diantara masyarakat yang beragam.
Kohesi sosial yang terjadi dalam tubuh masyarakat Aceh adalah merupakan salah satu upaya dalam terwujudnya keharmonisisasian dalam masyarakat yang plural. Hal ini menunjukan bahwa selama ini dalam mewujudkan kohesi sosial tersebut adalah dilakukan dengan pendekatan positif, dimana masyarakat saling berkomunikasi, berinteraksi dengan menunjukan sikap-sikap yang bijaksana dan yang paling penting adalah ummat minoritas memberi dukungan penuh kepada pemeritah dalam menjalankan syari’at Islam dan tidak mengkambinghitamkan syari’at Islam atas nama hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang digembor- gembor oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab diluar sana.
Perbedaan yang terdapat pada manusia sering diartikan suatu yang berbeda dan tidak harus mesti diikuti. Pemahaman yang seperti ini biasanya dijadikan bias oleh kelompok tertentu untuk tidak terciptanya
rasa stabilitas keadaan yang beragam. Rasa kecuriagaan yang berlebihan atas dasar perbedaan juga tidak akan menciptakan rasa ketenteraman, inteloransi, sehingga pada  ujungnya  menimbulkan  konflik, baik  konflik  sosial  maupun  konflik  fisik antar ummat beragama. Oleh karena itu dalam menciptakan kedamaian antar ummat beragama sangat diperlukan rasa saling menghormati, menghargai sesama masyarakat, kendatipun berbeda keyakinan. Toleransi ummat beragama adalah salah satunya upaya untuk mewujudkan tercapainya kedamaian diantara perbedaan. Toleransi tidaklah diartikan sebagai sesuatu untuk harus mempercayai keyakinan seseorang atau kelompok, namun toleransi adalah bagaimana cara mewujudkan kedamaian dalam bingkai keberagaman.
Toleransi biasa terdapat dalam kemajemukan komunitas yang beragam, di mana di dalamnya terdapat beberapa komunitas seperti komunitas yang menganut agama Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Dalam hal ini penulis ingin mengemukakan mengenai kondisi masyarakat Aceh dalam menjalani kehidupan yang berbeda keyakinan dibawah payung hukum Syari’at Islam. Kendatipun Aceh secara legal standing menerapkan perda Syari’at Islam tidak berarti ummat minoritas tidak mendapatkan tempat dan kenyamanan di Aceh.
Secara sederhana, tulisan ini mencoba meletakkan dasar-dasar pentingnya makna dan aplikasi kerukunan umat beragama, yang merupakan isu sentral yang tak pernah redup dalam konteks
kehidupan sosial yang plural. Secara khusus akan menyorot dinamika kehidupan antar agama di Aceh, Di daerah ini umat muslim hidup berdampingan dengan umat Budha, Hindu, Kristen Katholik dan Kristen Protestan. Di samping itu Mesjid, Vihara, Kuil dan Gereja juga terdapat di suatu desa yang sama dengan jarak yang tidak jauh. Keheterogenan kehidupan beragama ini kemudian menjadi keunikan tersendiri yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Mengingat daerah ini merupakan salah satu provinsi yang terkenal dengan penerapan dan kewajiban menajalankan syariat Islam bagi masyarakatnya. Sebagai contoh yang penulis temukan di Banda Aceh sebagai pusat kegiatan masyarakat Aceh praktek masyarakat Muslim gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dalam rangka membantu menyiapakan acara seremonial 32 perayaan hari raya ummat Hindu yang telah dilakukan oleh masyarakat Hindu kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2 tahun ini pasca musibah Tsunami. Begitu juga sebaliknya, pendeta Hindu Rada Krisna yang sudah menetap di Banda Aceh semenjak lahir yang umurnya sekarang mencapai 50 tahun, setiap tahun pada event agama Islam seperti acara Maulidan dan Qurban, selalu diantarkan daging qurban dan undangan khanduri Maulid. Tradisi seperti ini menurut warga setempat memang biasa dilakukan dalam
32  Sesuai dengan pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan Pendeta Kuil Palani Anderwar RK, wujud kepedulian warga adalah mendirikan teratak salaing kerja sama dan pengaturan lalu lintas di jalan, supaya tidak menimbulkan kemacetan.
rangka mewujudkan rasa toleransi dan rasa ketidakcuriagaan yang sifatnya negatif dalam kalangan masyarakat kota Banda Aceh.
Di samping ummat Hindu, ummat Kristen baik Kristen Protestan maupun Khatolik juga mendapati dan melakukan hal yang sama. Setiap minggunya para warga Kristen mendatangi Gereja, melakukan ritual ibadah tahunan seperti perayaan peringatan kenaikan Isa Al Masih yang bertepatan dengan hari Jum’at yang dinamai dengan Jum’at Agung, juga tidak terdapat ancaman baik dari warga sekitar maupun dari pemerintah. Hal unik lainya dapat kita saksikan adalah dalam bidang pendidikan, di mana lembaga pendidikan Kristen yaitu sekolah Methodist didalamnya juga terdapat guru dan murid yang Muslim dengan kebiasaan sehari- harinya yang perempuan menggunakan jilbab, tidak ada larangan dari pihak sekolah maupun Gereja. Interaksi antara murid dan guru terjalin sangat akrab dan bersahaja. Dalam upaya menciptakan toleransi antar ummat beragama, Geraja Methodist tidak membedakan para pekerjanya yang berasal dari keyakinan yang berbeda, pihak Gereja juga memperkerjakan warga Muslim Banda Aceh dalam beberapa bidang seperti keamanan dan kebersihan dengan tidak mengitervensi hak dan kewajiban mereka. Begitu juga dalam hal perniagaan dan bisnis, masyarakat Aceh banyak membangun relasi dengan masyarakat Budha, Hindu dan Kristen.

## F.  Kesimpulan
Dalam konteks keacehan yang menerapkan otonomi daerah, penerapan syari’at Islam merupakan sebuah proses penegakan hukum di tengah dinamika masyarakat Aceh yang senantiasa berkembang dan dinamis. Pemberlakuan ini sendiri tentunya merupakan sebuah akumulasi pergulatan intelektual yang telah melewati berbagai kajian yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Penerapan syari’at Islam di Aceh dilakukan secara sistimatis dengan mengacu kepada aturan dan qanun yang dibuat secara bersama dengan  berlandasakan  nilai-nilai  filosofis kemasyarakatan, historis dan sosiologis. Salah satu entitas yang dipandang perlu dalam implementasi syari’at Islam di Aceh adalah penerapan konstruksi keagamaan secara menyeluruh di tengah-tengah kehidupan sosial keagamaan, dengan arti kata bahwa semua komunitas harus mengambil bagian secara proposional bagi terciptanya tatanan masyarakat yang patut terhadap apa saja yang dianut yang menjadi pilihan bagi kehidupan keagamaan masing-masing. Potensialitas masyarakat atas perbuatan baik dan buruknya tetap ada dalam tatanan kehidupannya, oleh karena demikian diperlukan etika keagamaan untuk membangun ummat beragama yang berinteraktif, sehingga basis kehidupan sosial keagamaan kembali kepada wujud kedamaian sebagai tujuan yang universal dari agama yang pluralistik.

## Daftar Pustaka
Abdul Gani Isa, Formalisasi Syari’at Islam Di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum) , (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013).
Abdul Majid, Syari’at Islam dalam Realitas Sosial, (Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2007).
Abu al ‘Ala al Mawdudi, Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim , Terj. Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
Adib Bisri, Kamus Arab – Indonesia Al Bisri , (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999).
Al-Yasa’ Abubakar, Sejarah Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh , Makalah,
(Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh, Oktober 2011).
Al Yasa’ Abubakar, Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam NAD, 2004).
Amirul Hadi, Aceh; Sejarah, Budaya dan Tradisi, (Jakarta: Yayasan Obor, 2010).
Antje Missbach, Separatist  Conflict  In Indonesia: The long-distance of the Acehnese Diaspra , (London ang Nouyork: Reutledge,2012).
Darni M. Daud, Qanun Meukuta Alam Dalam  Syarah  Tadhkirah  Tabaqat Tgk. Di Mulek dan Komentarnya , (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press 2010).
Fazlur Rahman, Islam , (Chicago: University of Chicago Press, 1979).
Muhammad Abdul Haq Anshari, Sufism And Shari’ah :A Study of Shaykh Ahmad Sirhindi’s Effort to Reform Sufism , (London: The Islamic Foundation, 1986).
Muhammad Umar, Peradaban Aceh: Kilasan Sejarah Aceh dan Adat, Tamaddun I, (Banda Aceh, Yayasan Busafat, 2006).
Rusdi Ali Muhammad, Revitalisasi  Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi, Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, (Jakarta: Logos, 2003).
Rusdi  Sufi, Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1998).
Rusdi  Sufi, Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial Kehidupan Di Perkampungan Miskin Di Kota Banda Aceh , (Banda Aceh: Depdikbud, 1993).
Sayid Qutub, FI Dhilalil Qur’an, (Beirut: Dar al – ‘Arabiyyah, tt).
Siti Maryam, Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern , (Yogyakart: Lesfi, 2004).
Takeshi Ito, “The World of the Adat Aceh: A Historical Study of the Sultanate of Aceh,” Disertasi Ph. D, (Australian: National University, 1984).
Taufik  Adnan  Amal  dan  Samsu  Rizal Panggabean, Politik Syariat Islam:
Dari Indonesia Hingga Nigeria, (Ciputat: Pustaka Alvabet 2004).
Yuni Roslaili, Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia, Analisis Ksusus Terhadap Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam,

## (Disertasi SPS UIN Jakarta: 2009).
Yusrizal, “Jurnal Bidayah” Pemberlakuan Syari’at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, vol 1 no. 1,
Januari 2010
Crisis Group, S yari’at Islam dan Peradilan
Pidana di Aceh, Asia Report N’11 , 31 Juli 2006.
Human Right Watch, Menegakkan Moralitas ,  http://m.hrw.org/ reports/2010/12/01/menegakkan- moralitas
www.bps. go.id.