Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 7, Juli 2024

## DUA  SISI  MATA  UANG  YANG  HARUS  DIPERHATIKAN  DALAM PERJALANAN MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

## Chrisna Satya Wardhana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia Email: cswardhana75@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  "Dua  Sisi  Mata  Uang  Yang  Harus Diperhatikan Dalam Perjalanan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" dengan menggunakan pendekatan  kualitatif  melalui  studi  literatur.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah analisis  isi  dari  berbagai  sumber  tertulis  seperti  jurnal  ilmiah,  laporan  organisasi internasional, dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa untuk mencapai  pembangunan  berkelanjutan  yang  seimbang,  diperlukan  keseimbangan  antara pertumbuhan  ekonomi,  perlindungan  lingkungan,  dan  keadilan  sosial  secara  simultan. Konsep  ekonomi  hijau,  ekonomi  sirkular,  serta  upaya  mitigasi  dan  adaptasi  terhadap perubahan  iklim  merupakan  pendekatan  yang  menjanjikan  untuk  mewujudkan keseimbangan  tersebut.  Selain  itu,  partisipasi  aktif  dari  pemerintah,  sektor  swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat lokal sangat diperlukan dalam proses ini.
Kata  Kunci: ekonomi  hijau;  ekonomi  sirkular;  keadilan  sosial;  mitigasi  perubahan  iklim; pembangunan berkelanjutan

## Abstract
This  research  aims  to  explore  "Two  Sides  of  the  Coin  That  Must  Be  Considered  on  the Journey to Sustainable Development" using a qualitative approach through literature study. The  research  method  used  for  analysis  is  content  from  various  written  sources  such  as scientific  journals,  international  organization  reports,  and  other  related  documents.  The research  results  reveal  that  to  achieve  balanced  sustainable  development,  a  balance  is needed  between  economic  growth,  environmental  protection  and  social  justice simultaneously. The concept of a green economy, circular economy, as well as mitigation and adaptation efforts to climate change are promising approaches to realizing this balance. In addition, active participation from the government, private sector, civil society and local communities is very necessary in this process.
Keywords :  green  economy;  circular  economy;  social  justice;  climate  change  mitigation; sustainable development

## Pendahuluan
Pembangunan berkelanjutan telah menjadi salah satu isu sentral dalam diskursus global  pada  beberapa  dekade  terakhir.  Konsep  ini  muncul  sebagai  respon  terhadap keprihatinan  yang  meningkat  atas  dampak  negatif  dari  aktivitas  manusia  terhadap lingkungan, serta ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terus berkembang di berbagai belahan  dunia.  Konsep  pembangunan  berkelanjutan  berusaha  untuk  menyeimbangkan tiga  pilar  utama,  yaitu  pertumbuhan  ekonomi,  perlindungan  lingkungan,  dan  keadilan sosial  (Kusuma,  2021).  Dengan  demikian,  pendekatan  ini  menekankan  pentingnya memenuhi  kebutuhan  generasi  saat  ini  tanpa  mengorbankan  kemampuan  generasi mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Meskipun  telah  banyak  upaya  yang
dilakukan  oleh  negara-negara  di  seluruh  dunia  untuk  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan,  tantangan-tantangan  besar  masih  tetap  ada  dan  perlu  diatasi  dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.
Salah  satu  tantangan  utama  dalam  mencapai  pembangunan  berkelanjutan  adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Di satu sisi, pertumbuhan  ekonomi  dianggap  sebagai  kunci  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, di sisi lain, aktivitas ekonomi yang tidak terkendali  dapat  menimbulkan  dampak  lingkungan  yang  signifikan,  seperti  degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi gas rumah kaca (Nabila, 2023). Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah menjamin keadilan sosial dan  mengatasi  ketimpangan  yang  terus  meningkat,  baik  di  dalam  negara  maupun antarnegara.  Kesenjangan  antara  kaya  dan  miskin,  akses  yang  tidak  setara  terhadap pendidikan  dan  layanan  kesehatan,  serta  diskriminasi  berbasis  gender,  ras,  atau  etnis masih merupakan masalah yang harus diatasi.
Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, terdapat dua sisi mata uang yang  harus  diperhatikan  secara  seimbang  dan  komprehensif.  Sisi  pertama  adalah pertumbuhan ekonomi, yang merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dan  mengurangi  kemiskinan.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan membutuhkan investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi yang ramah lingkungan (Septiani, 2023). Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan atau keadilan sosial. Oleh karena itu, sisi kedua yang harus  diperhatikan  adalah  perlindungan  lingkungan  dan  keadilan  sosial.  Konsep pembangunan  berkelanjutan  menekankan  pentingnya  menjaga  kualitas  lingkungan, melestarikan  keanekaragaman  hayati,  dan  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  untuk mengatasi  perubahan  iklim.    Selain  itu,  keadilan  sosial  juga  harus  menjadi  prioritas, dengan  menjamin  akses  yang  setara  terhadap  pendidikan,  kesehatan,  dan  peluang ekonomi bagi semua kelompok masyarakat, terlepas dari latar belakang mereka.
Untuk  mencapai  keseimbangan  antara  pertumbuhan  ekonomi,  perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif. Salah  satu  konsep  teoretis  yang  sering  digunakan  dalam  konteks  ini  adalah  konsep ekonomi  hijau  (green  economy).  Ekonomi  hijau  mengacu  pada  sistem  ekonomi  yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan  dan  kelangkaan  ekologis  secara  signifikan.  Konsep  ini  menekankan pentingnya  investasi  dalam  teknologi  ramah  lingkungan,  pembangunan  infrastruktur berkelanjutan, dan transisi menuju sumber energi terbarukan. Selain itu, ekonomi hijau juga  mendorong  pola  konsumsi  dan  produksi  yang  berkelanjutan,  serta  menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs) (Auliya & Nurhadi, 2023). Dengan demikian, ekonomi hijau menawarkan jalan untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan secara holistik, dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, diperlukan juga pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara manusia dan lingkungan. Konsep ekonomi lingkungan  (environmental  economics)  dan  ekonomi  ekologi  (ecological  economics) memberikan kerangka teoretis yang berguna dalam menganalisis interaksi antara aktivitas ekonomi dan lingkungan. Ekonomi lingkungan berfokus pada bagaimana sumber daya alam dan lingkungan dapat dikelola secara efisien untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia.  Sementara  itu,  ekonomi  ekologi  memperluas  perspektif  ini  dengan mempertimbangkan keterbatasan dan kapasitas daya dukung dari ekosistem alam (Auliya & Nurhadi, 2023). Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertahankan integritas
ekosistem  dan  meminimalkan  dampak  negatif  dari  aktivitas  manusia  terhadap lingkungan. Dengan memadukan perspektif dari kedua bidang ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang kompleks antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.
Tantangan  besar  dalam  menyeimbangkan  dua  sisi  mata  uang  yang  saling bertentangan  namun  saling  terkait,  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  di  satu  sisi  dan perlindungan  lingkungan  serta  keadilan  sosial  di  sisi  lain.  Pertumbuhan  ekonomi dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan, namun  seringkali  dilakukan  dengan  mengorbankan  lingkungan  dan  sumber  daya  alam yang  terbatas.  Aktivitas  ekonomi  yang  tidak  terkendali  dapat  menyebabkan  kerusakan lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata juga dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, baik di dalam negara maupun antarnegara. Di sisi lain, upaya untuk melindungi lingkungan dan menjamin keadilan sosial seringkali dipandang sebagai hambatan bagi pertumbuhan  ekonomi  dan  daya  saing  suatu  negara  atau  perusahaan.  Terdapat kekhawatiran  bahwa  regulasi  lingkungan  yang  ketat  dan  kebijakan  redistribusi pendapatan dapat mengurangi insentif investasi dan menyebabkan perusahaan mencari lokasi yang lebih menguntungkan secara (Mies & Gold, 2021).
Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan telah diterima secara luas sebagai model  pembangunan  yang  ideal  (das  sollen),  terdapat  kesenjangan  yang  besar  antara aspirasi ini dan realita yang terjadi di lapangan (das sein). Banyak negara masih berjuang untuk  menyeimbangkan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  perlindungan  lingkungan  dan keadilan sosial. Menurut laporan Global Sustainable Development Report 2023, hanya sedikit  kemajuan  yang  dicapai  dalam  upaya  mencapai  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2022 (A. T. Firdaus & Anggara, 2023). Sebagian besar negara  masih  bergantung  pada  model  pembangunan  yang  berfokus  pada  pertumbuhan ekonomi  semata,  tanpa  mempertimbangkan  dampak  lingkungan  dan  sosial  secara memadai. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya emisi gas rumah kaca global, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang memburuk. Kesenjangan ini semakin diperburuk oleh krisis global seperti pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik, yang menyebabkan  banyak  negara  mengalami  kemunduran  dalam  upaya  mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Dalam  upaya  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan,  penelitian-penelitian terbaru  telah  mengeksplorasi  berbagai  pendekatan  inovatif  untuk  mengatasi  tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Salah satu area penelitian yang menjanjikan adalah pengembangan model ekonomi sirkular (circular economy), yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi sumber daya dan meminimalkan limbah serta emisi dengan mengadopsi prinsip-prinsip seperti desain produk  yang  mudah  digunakan  kembali,  perbaikan,  dan  daur  ulang  (Aziz,  2020). Beberapa  studi  telah  menunjukkan  bahwa  penerapan  model  ekonomi  sirkular  dapat memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, seperti penciptaan lapangan  kerja  baru,  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca,  dan  peningkatan  keamanan sumber daya.
Selain itu, penelitian-penelitian terbaru juga berfokus pada peran teknologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Misalnya, penggunaan teknologi pintar (smart technologies) seperti Internet of Things (IoT) dapat membantu meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam (Aisyah &  Pratama,  2023).  Teknologi  blockchain  juga  dieksplorasi  sebagai  alat  untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasokan global, memfasilitasi perdagangan produk yang diproduksi secara berkelanjutan, dan mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab (Chakim, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi "Dua Sisi Mata Uang Yang Harus Diperhatikan Dalam Perjalanan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literature.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  literatur (literature review) untuk mengeksplorasi secara mendalam "Dua Sisi Mata Uang Yang Harus  Diperhatikan  Dalam  Perjalanan  Menuju  Pembangunan  Berkelanjutan".  Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, laporan dari organisasi internasional, dan  dokumen-dokumen  terkait  lainnya  (Firmansyah,  2022).  Teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan melakukan pencarian sistematis melalui basis data akademik seperti Google  Scholar,  serta  sumber-sumber  online  lainnya  yang  relevan.  Kata  kunci  yang digunakan  dalam  pencarian  meliputi  "sustainable  development",  "economic  growth", "environmental protection", "social equity", "green economy", dan kombinasi dari kata kunci tersebut. Setelah mengumpulkan sumber-sumber literatur yang relevan, analisis isi (content  analysis)  akan  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  pendekatan  utama, rekomendasi kebijakan, praktik terbaik, serta peluang dan tantangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang seimbang (Paré & Kitsiou, 2017). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tematik (thematic analysis) untuk mengekstraksi tema- tema  utama  dan  pola-pola  yang  muncul  dari  berbagai  sumber  literatur.  Penelitian  ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang status terkini dari upaya- upaya global dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan,  dan  keadilan  sosial,  serta  merekomendasikan  langkah-langkah  strategis untuk masa depan.

## Hasil dan Pembahasan
Dua  Sisi  Mata  Uang  Yang  Harus  Diperhatikan  Dalam  Perjalanan  Menuju Pembangunan  Berkelanjutan  merupakan  sebuah  metafora  yang  menekankan  perlunya menyeimbangkan dua aspek utama dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Metafora ini mengibaratkan pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah mata uang yang memiliki dua sisi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sisi pertama dari mata uang  tersebut  adalah  pertumbuhan  ekonomi,  yang  merupakan  faktor  kunci  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  mengurangi  kemiskinan,  dan  menciptakan lapangan  kerja.  Namun,  pertumbuhan  ekonomi  seringkali  dilakukan  dengan mengeksploitasi  sumber  daya  alam  secara  berlebihan  dan  mengabaikan  dampak lingkungan,  seperti  deforestasi,  polusi,  dan  hilangnya  keanekaragaman  hayati.  Oleh karena  itu,  sisi  kedua  dari  mata  uang  yang  harus  diperhatikan  adalah  perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Aspek ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan,  melestarikan  keanekaragaman  hayati,  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca, serta menjamin akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Kedua sisi ini saling terkait dan harus  diseimbangkan,  karena  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  berkelanjutan  akan mengancam  kelestarian  lingkungan  dan  keadilan  sosial,  sementara  perlindungan lingkungan  dan  keadilan  sosial  yang  tidak  memadai  dapat  menghambat  pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Berdasarkan  analisis  literatur,  salah  satu  pendekatan  utama  yang  diidentifikasi dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial  adalah  konsep  ekonomi  hijau  (green  economy).  Ekonomi  hijau  mengacu  pada sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan (Ahmad et al., 2023). Konsep ini menekankan pentingnya investasi dalam teknologi ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan transisi menuju sumber energi terbarukan. Selain  itu,  ekonomi  hijau  juga  mendorong  pola  konsumsi  dan  produksi  yang berkelanjutan,  serta  menciptakan  lapangan  kerja  hijau  (green  jobs).  Dengan  demikian, ekonomi hijau menawarkan jalan untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan secara holistik, dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

## Gambar 1. Manfaat Ekonomi Hijau Sumber: Bappenas (2021)
Gambar 1 menunjukkan berbagai manfaat yang akan diperoleh jika ekonomi hijau (green economy) tercapai. Ekonomi hijau berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Dari perspektif ekonomi, ekonomi hijau diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan GDP sebesar 6,1%-6,5% per tahun sampai 2045 dan menciptakan 25-34% lapangan kerja hijau (green jobs) baru pada tahun yang sama. Selain itu, terdapat proyeksi terbentuknya 1,8 juta lapangan kerja hijau pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan. Dari sisi lingkungan, ekonomi hijau diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 87-96 miliar ton CO 2 selama periode 2021-2050, mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta mengurangi risiko polusi udara dengan melestarikan 40.000 hektar mangrove pada tahun 2045.
Pendekatan lain yang muncul dari analisis literatur adalah pengembangan model ekonomi sirkular (circular economy). Ekonomi sirkular bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi sumber daya dan meminimalkan limbah serta emisi dengan mengadopsi prinsip- prinsip seperti desain produk yang mudah digunakan kembali, perbaikan, dan daur ulang
8 .  Beberapa  studi  telah  menunjukkan  bahwa  penerapan  model  ekonomi  sirkular  dapat memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, seperti penciptaan lapangan  kerja  baru,  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca,  dan  peningkatan  keamanan sumber daya (Kurnia et al., 2023).

## Gambar 2. Bilbiometric co-occurent network visualization
Gambar 2 merupakan visualisasi kata kunci atau konsep-konsep utama yang terkait dengan ekonomi sirkular (circular economy) yang diperoleh dari analisis literatur atau studi-studi terkait. Visualisasi ini memberikan gambaran mengenai aspek-aspek penting yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  dan  pembahasan  tentang  ekonomi  sirkular.  Dari gambar  tersebut,  kita  dapat  melihat  bahwa  kata  kunci  atau  konsep  yang  paling  sering muncul  dan  memiliki  hubungan  erat  dengan  ekonomi  sirkular  adalah  sustainability (keberlanjutan),  recycling  (daur  ulang),  China,  management  (manajemen),  efficiency (efisiensi),  dan  waste  (limbah).  Konsep-konsep  ini  mencerminkan  bahwa  dalam penerapan ekonomi sirkular, aspek-aspek seperti daur ulang, pengelolaan yang efisien, dan  minimalisasi  limbah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  mewujudkan keberlanjutan.
Selain itu, gambar 2 juga menunjukkan bahwa studi-studi dengan kata kunci seperti waste  management  (pengelolaan  limbah),  resource  efficiency  (efisiensi  sumber  daya), recycling  (daur  ulang),  dan  China  memiliki  rata-rata  sitasi  yang  lebih  tinggi.  Hal  ini mengindikasikan bahwa aspek-aspek tersebut menjadi pusat perhatian dalam penelitian dan  memiliki  signifikansi  yang  tinggi  dalam  konteks  ekonomi  sirkular.  Gambar  2 memberikan perspektif bahwa ekonomi sirkular tidak hanya terbatas pada konsep daur ulang  dan  minimalisasi  limbah,  tetapi  juga  mencakup  aspek-aspek  lain  seperti pengelolaan  sumber  daya  yang  efisien,  ekologi  industri,  dan  keberlanjutan  secara keseluruhan.  Visualisasi  ini  membantu  memahami  fokus  utama  dan  keterkaitan  antara konsep-konsep penting dalam ekonomi sirkular berdasarkan kajian literatur yang ada.
Untuk  mencapai  keseimbangan  yang  diinginkan  dalam  pembangunan berkelanjutan,  pemerintah  perlu  mengadopsi  pendekatan  yang  holistik  dan  terpadu. Pertama, pemerintah harus memperkuat kerangka regulasi dan insentif yang mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung transisi menuju ekonomi sirkular. Regulasi yang ketat mengenai emisi karbon, pengelolaan limbah, dan efisiensi sumber daya  harus  dilengkapi  dengan  insentif  fiskal  seperti  kredit  pajak  atau  subsidi  untuk investasi  hijau.  Pemerintah  juga  harus  meningkatkan  investasi  dalam  infrastruktur berkelanjutan,  seperti  energi  terbarukan,  transportasi  publik,  dan  pengelolaan  air  yang efisien. Selain itu, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup berkelanjutan sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku yang diperlukan (S. Firdaus, 2022).
Sektor  swasta  juga  memiliki  peran  krusial  dalam  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan.  Perusahaan  harus  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  keberlanjutan  ke
dalam operasi dan strategi bisnisnya, dengan mengadopsi praktik terbaik seperti efisiensi energi, pengurangan limbah, dan pengelolaan rantai pasokan yang bertanggung jawab. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi hijau juga sangat penting untuk mendorong inovasi yang dapat membantu mengatasi tantangan lingkungan. Selain itu, sektor  swasta  harus  berkolaborasi  dengan  pemerintah  dan  masyarakat  sipil  dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal, juga memiliki peran penting dalam  mengawasi  dan  mendorong  praktik  pembangunan  berkelanjutan,  serta menyuarakan keprihatinan dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak (Rahman et al., 2023).
Praktik  terbaik  (best  practices)  dari  berbagai  negara  atau  organisasi  dalam mengimplementasikan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  yang  seimbang  seperti  di Islandia.  Islandia  telah  berhasil  menerapkan  strategi  energi  berkelanjutan  dengan memanfaatkan  sumber  daya  geotermalnaya  untuk  menghasilkan  listrik  dan  pemanas ruangan. Hampir 85% energi listrik di Islandia berasal dari sumber terbarukan, terutama energi panas bumi dan tenaga air (Mikhaylov, 2020). Selain itu, di Malaysia juga telah mengembangkan konsep "Ekonomi Doughnut" yang menekankan keseimbangan antara memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia  dan  menghormati  batas-batas  ekologis  planet. Konsep ini telah diadopsi oleh beberapa kota dan organisasi di seluruh dunia (Zainol & Au-Yong, 2016).
Gambar 3. Visual dari konsel ekonomi Doughnut
Gambar 3 merupakan representasi visual dari konsep "Ekonomi Doughnut" yang dikembangkan  oleh  ekonom  Inggris  Kate  Raworth.  Konsep  ini  menawarkan  kerangka kerja  alternatif  untuk  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  inklusif.  Bagian tengah  atau  "lubang"  doughnut  mewakili  "social  foundation"  atau  fondasi  sosial  yang terdiri dari kebutuhan dasar manusia seperti air, makanan, energi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan  layak,  kesetaraan  gender,  dan  perdamaian.  Tujuannya  adalah  memastikan bahwa setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan layak. Di luar lubang
tersebut,  terdapat  cincin  hijau  yang  mewakili  "ecological  ceiling"  atau  batas-batas ekologis planet seperti perubahan iklim, polusi udara, kehilangan keanekaragaman hayati, dan konversi lahan yang berlebihan. Ruang di antara fondasi sosial dan batas ekologis ini disebut sebagai "safe and just space for humanity", yaitu ruang di mana kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi tanpa melampaui batas-batas ekologis planet. Untuk mencapai pembangunan  berkelanjutan  yang  seimbang,  ekonomi  harus  beroperasi  dalam  ruang aman  dan  adil  ini,  dengan  memastikan  pemenuhan  kebutuhan  sosial  tanpa  merusak lingkungan alam (Dahlan, 2022).
Aspek perlindungan lingkungan dan keadilan sosial merupakan sisi lain dari "mata uang"  yang  harus  diperhatikan  dalam  perjalanan  menuju  pembangunan  berkelanjutan. Perlindungan  lingkungan  menekankan  pentingnya  menjaga  kelestarian  alam, melestarikan  keanekaragaman  hayati,  dan  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  yang menyebabkan  perubahan  iklim.  Menurut  laporan  Intergovernmental  Panel  on  Climate Change (IPCC), aktivitas manusia telah menyebabkan pemanasan global sekitar 1,1°C sejak era pra-industri, dan jika tidak ada tindakan signifikan, kenaikan suhu global dapat mencapai  1,5°C  pada  tahun  2030-an  (Dahlan,  2022)  .  Hal  ini  dapat  mengakibatkan dampak yang parah, seperti kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan kepunahan spesies.
Oleh  karena  itu,  upaya  mitigasi  dan  adaptasi  terhadap  perubahan  iklim  menjadi sangat  penting.  Mitigasi  dapat  dilakukan  dengan  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca melalui transisi energi terbarukan, efisiensi energi, dan praktik pertanian berkelanjutan. Adaptasi melibatkan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, seperti dengan  meningkatkan  infrastruktur  tahan  bencana,  mengembangkan  sistem  peringatan dini,  dan  mempromosikan  praktik  pertanian  yang  tahan  terhadap  perubahan  iklim (UNDP,  2019).  Selain  itu,  perlindungan  keanekaragaman  hayati  juga  sangat  penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan manusia.

## Gambar 4. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/5360/peningkatan-efektivitas-adaptasi- dan-mitigasi-perubahan-iklim/0/infografis
Gambar  4  secara  visual  mengilustrasikan  beberapa  upaya  mitigasi  dan  adaptasi terhadap  perubahan  iklim  yang  telah  Anda  sebutkan  sebelumnya.  Kita  dapat  melihat berbagai elemen penting yang terkait dengan hal ini. Pada bagian atas, terdapat informasi
tentang  penurunan  konsumsi  bahan  perusak  ozon  sebesar  30%  pada  tahun  2013 dibandingkan  tahun  1989  menurut  potensi  penipisan  ozon  (ODP).  Hal  ini  merupakan upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang merusak lapisan ozon dan berkontribusi  pada  perubahan  iklim.  Selanjutnya,  gambar  menunjukkan  sekitar  2.000 desa/kelurahan yang menerapkan konsep Program Kampung Iklim (Proklim) pada tahun 2015, dengan sekitar 100 desa telah bergabung. Program ini mendorong pengembangan inisiatif dan kerja sama masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti  yang  dapat  kita  lihat  dari  ilustrasi  pemukiman  dengan  praktik  pertanian berkelanjutan,  penghijauan,  dan  kegiatan  ramah  lingkungan  lainnya.  Gambar  4  juga menunjukkan pengembangan insentif dan kerjasama dalam penanganan perubahan iklim, yang  disimbolkan  dengan  tangan  bersama-sama  memegang  pohon.  Ini  dapat mencerminkan  kolaborasi  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  berbagai  pemangku kepentingan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terpadu.
Keadilan sosial menekankan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Menurut laporan World Social Report 2020 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketimpangan sosial dan  ekonomi  yang  tinggi  dapat  menghambat  pembangunan  berkelanjutan  dan meningkatkan  risiko  konflik  (Maulidyna,  2022).  Oleh  karena  itu,  penting  untuk mengatasi  kesenjangan  ini  dengan  mempromosikan  kebijakan  dan  program  yang mendukung  kesetaraan  gender,  memberikan  akses  pendidikan  yang  berkualitas, menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau, dan menciptakan peluang kerja yang layak bagi semua.

## Gambar 5. Upaya Koreksi sistem bernagara menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Gambar ini menunjukkan aktivitas masyarakat yang mendukung upaya mencapai keadilan sosial sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan. Terlihat sekelompok warga  berkumpul  di  suatu  ruangan  dengan  nuansa  budaya  Indonesia  yang  kental. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan masyarakat yang disebut La Nyalla untuk mendukung  koreksi  sistem  bernegara  menuju  tercapainya  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Mereka  menyuarakan  aspirasi  agar  pemerintah  segera  melakukan koreksi  atas  sistem  yang  ada  agar  lebih  mencerminkan  nilai-nilai  keadilan  dan
kesejahteraan  bagi  semua  lapisan  masyarakat  tanpa  diskriminasi.  Upaya  ini  sejalan dengan  prinsip  keadilan  sosial  dalam  konsep  pembangunan  berkelanjutan  yang menekankan  akses  yang  setara  terhadap  pendidikan,  kesehatan,  peluang  ekonomi,  dan kesejahteraan  bagi  semua  kelompok  masyarakat  tanpa  membedakan  latar  belakang. Partisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  seperti  ini  penting  untuk  memastikan  agar pembangunan  dapat  berlangsung  inklusif  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  serta kepentingan  seluruh  lapisan  masyarakat,  khususnya  kelompok-kelompok  rentan  dan terpinggirkan.
Untuk mencapai keadilan sosial yang sebenarnya, berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi  harus  diatasi,  termasuk  diskriminasi  berbasis  ras,  etnis,  agama,  kasta, disabilitas,  atau  status  sosial-ekonomi  lainnya.  Partisipasi  aktif  dan  pemberdayaan masyarakat  lokal,  khususnya  kelompok  yang  rentan  dan  terpinggirkan,  juga  sangat penting  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  program  pembangunan (Padilah  et  al.,  2023).  Dengan  menggabungkan  upaya  perlindungan  lingkungan  dan keadilan  sosial,  pembangunan  berkelanjutan  yang  sebenarnya  dapat  dicapai,  di  mana kesejahteraan manusia dan kelestarian alam saling mendukung satu sama lain.

## Kesimpulan
Pembangunan berkelanjutan yang seimbang memerlukan pendekatan komprehensif dan  kolaboratif.  Tantangan  utama  adalah  menyeimbangkan  pertumbuhan  ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial secara simultan. Konsep ekonomi hijau  dan  ekonomi  sirkular  merupakan  pendekatan  yang  menjanjikan  untuk  mencapai keseimbangan tersebut, dengan mendorong transisi menuju pola produksi dan konsumsi yang  ramah  lingkungan,  investasi  dalam  teknologi  hijau,  serta  menciptakan  lapangan kerja  berkelanjutan.  Selain  itu,  upaya  mitigasi  dan  adaptasi  terhadap  perubahan  iklim, serta  perlindungan  keanekaragaman  hayati,  juga  sangat  penting  untuk  menjaga kelestarian lingkungan. Di sisi lain, keadilan sosial harus diprioritaskan dengan menjamin akses  yang  setara  terhadap  pendidikan,  kesehatan,  dan  peluang  ekonomi  bagi  semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat  sipil,  dan  masyarakat  lokal  sangat  diperlukan  dalam  mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang seimbang dan inklusif.

## BIBLIOGRAFI
Ahmad,  A.,  Hartanto,  S.,  Harkat,  A.,  Kurniawan,  A.,  &  Mimi,  H.  A.  (2023).  Merapah Akuntansi  Hijau  Dalam  Harmoni  Pemikiran  Perintis  (Ala  “Prilly  Latuconsina”)  Dan Industri Pusaka Lingkungan Jember Menuju Green City. Jurnal Pendidikan Akuntansi (Jpak) , 11 (3), 299–309.
Aisyah, A., & Pratama, I. N. (2023). Kebijakan Strategis Dalam Merancang Dan Membangun Konsep  Smart  City  Yang  Berkelanjutan. Journal  Of  Environmental  Policy  And Technology , 1 (2), 79–89.
Auliya, F. N., & Nurhadi, N. (2023). Towards A Sustainable Green Economy: Challenges And Opportunities For Long-Term Environmental And Economic Stability. Pengabmas Nusantara , 5 (2), 97–102.
Aziz, A. (2020). Perdagangan Dan Kerjasama Ekonomi Dalam Ekonomi Sirkular. Ekonomi Sirkular Dan Pembangunan Berkelanjutan , 147 .
Chakim,  M.  H.  R.  (2023).  Kemajuan  Teknologi  Di  Abad  21:  Perubahan  Perspektif. Adi Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (1), 40–45.
Dahlan, R. (2022). Ekonomi Sirkular Dan Pembangunan Berkelanjutan . Jejak Pustaka.
Firdaus,  A.  T.,  &  Anggara,  A.  S.  (2023).  Perspektif  Intelijen:  Analasis  Menghadapi Tantangan  Mewujudkan  Sdgs  Pada  Sektor  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional , 6 (1), 1. Firdaus, S. (2022). Al-Qur’an Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia:
Analisis  Maqashid  Syariah  Untuk  Pencapaian  Sdgs. Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian Hukum Ekonomi Syariah , 7 (2), 120–138.
Firmansyah, D. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian:
Literature Review. Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (Jiph) , 1 (2), 85–114.
Kurnia, S., Alamsyahbana, M. I., Chartady, R., Arifin, S. V., & Sesaria, M. I. (2023). Circular Solutions  For  Decent  Work  And  Economic  Growth:  Lessons  From  Sustainable Development Goals (Sdg) 8. Academia Open , 8 (1), 10–21070.
Kusuma,  D.  (2021).  Konsep  Pembangunan  Berkelanjutan  Yang  Berwawasan  Lingkungan Dalam Penanaman Investasi Di Indonesia. Researchgate. Net, May . Maulidyna,  S.  A.  (2022).  Politik  Hukum  Lingkungan  Dalam  Kebijakan  Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia. Simbur Cahaya , 29 (2), 265–292. Mies,  A.,  &  Gold,  S.  (2021).  Mapping  The  Social  Dimension  Of  The  Circular  Economy.
Journal Of Cleaner Production , 321 , 128960.
Mikhaylov, A. (2020). Geothermal Energy Development In Iceland. International Journal Of Energy Economics And Policy , 10 (4), 31–35.
Nabila,  T.  (2023). Analisis  Hubungan  Kausalitas  Jumlah  Transportasi,  Pertumbuhan Ekonomi Dan Degradasi Lingkungan Di Indonesia. Fakultas Ekonomi. Padilah,  A.  H.,  Fayuni,  D.  F.,  &  Nurviyanti,  M.  D.  (2023).  Partisipasi  Politik  Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi. Journal Of Social And Policy Issues , 192–201.
Paré, G., & Kitsiou, S. (2017). Methods For Literature Reviews. In Handbook Of Ehealth Evaluation: An Evidence-Based Approach [Internet] . University Of Victoria. Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarat (Lsm) Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Ekonomis: Journal Of Economics And Business , 7 (2), 1461–1471. Septiani, F. D. (2023). Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan Apbn: Tantangan Dan Strategi  Khusus  Pada  Pajak  Penghasilan  (Pph)  Dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (Ppn). Jmbi  Unsrat  (Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Bisnis  Dan  Inovasi  Universitas  Sam Ratulangi). , 10 (3), 2180–2192.
Zainol, R., & Au-Yong, C. P. (2016). What Brings Youth To Recreational Parks? Planning Malaysia , 14 .
Copyright holder: Chrisna Satya Wardhana (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: