Armalina  dan  Ardiana  Hidayah,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Perkara  Isbat  Nikah, Halaman 20-32

## DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA ISBAT NIKAH
Armalina 1 dan Ardiana Hidayah 2
1 Pengadilan Agama Tais Bengkulu E-mail: lilinberuntung@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: dianahidayah083@gmail.com

## Abstract
Marriage isbat is a method by husband and wife who have been legally married according to religious  law  in  obtaining  state  recognition  of  the  marriage  so  that  it  is  legally  binding. Judges in carrying out their duties and authorities, especially judges under the environment of the  religious  court,  are  guided  by  the  principles  of  Islamic  personality  in  the  Judicial  Power Act,  namely  the  religious  court  is  one  of  the  executors  of  judicial  power  for  people  seeking justice  in  Islam  regarding  certain  cases. Courts  in  the  religious  court  environment  examine, decide and settle certain cases, one of which includes marital matters. Judge's considerations in  setting  a  case  specifically  on  marriage  isbat, the  judge  must  be  guided  by  the  Qur'an  and the  hadith  of  the  Prophet,  as  well  as  ijtihad  scholars  on  the  values  of  the  philosophy  of marriage  law  in  the  teachings  of  Islam.  Marriage  isbat  provides  legal  certainty  and usefulness.  The  existence  of the  determination of the  case  has its  benefits  and  provides  legal certainty  on  the  legality  of  marriage  both  in religious  law  and  in  state  law  so  that  the  legal objectives are achieved.
Keywords : marriage isbat

## Abstrak
Isbat  nikah  adalah  cara  yang  dilakukan  suami  istri  yang  telah  menikah  secara  sah  menurut hukum  agama  dalam  mendapatkan  pengakuan  negara  atas  pernikahan  tersebut  sehingga berkekuatan  hukum.  Hakim  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  khususnya  hakim dibawah  lingkungan  peradilan  agama  berpedoman  pada  prinsip-prinsip  asas  personalitas keislaman dalam  Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai  perkara  tertentu.  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang salah satunya meliputi perkara perkawinan. Pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  perkara  khususnya  pada  isbat  nikah,  hakim  harus berpedoman pada Al Quran dan hadist Nabi, serta ijtihad ulama pada nilai-nilai filsafat hukum perkawinan  dalam  ajaran  agama  Islam.  Isbat  nikah  memberikan  kepastian  dan  kemanfaatan hukum.  Adanya  penetapan  perkara  tersebut  ada  kemanfaatannya  dan  memberikan  kepastian hukum  pada  legalitas  perkawinan  baik  secara  hukum  agama  maupun  secara  hukum  negara sehingga tujuan hukum tercapai.
Kata Kunci: isbat nikah

## PENDAHULUAN
Isbat  Nikah  adalah  cara  yang dapat  ditempuh  oleh  pasangan  suami istri  yang  telah  menikah  secara  sah menurut hukum agama untuk mendapatkan  pengakuan  dari  negara
atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.
Peradilan  Agama  yang  berada dibawah  naungan  Mahkamah  Agung
Armalina  dan  Ardiana  Hidayah,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Perkara  Isbat  Nikah, Halaman 20-32
berwenang memeriksa, mengadili, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara antara  orang-orang  yang  beragama Islam dalam halperkawinan, kewarisan, wasiat,  hibah,  wakaf,  dan  shadaqah yang  dilakukan  berdasarkan  hukum Islam danketentuan peraturan perundang-undangan.  Diantara  perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama  adalah  perkara  di  bidang perkawinan.  Adapun  salah  satu  jenis perkara  yang  ada  dalam  bidang perkawinan  itu  adalah  perkara  isbat nikah.
Ikatan  perkawinan  sebagai  salah satu  bentuk  perjanjian  (suci)  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita, yang  mempunyai  segi-segi  perdata, berlaku  beberapa  asas  diantaranya adalah (1) kesukarelaan,
(2)
persetujuan  kedua  belah  pihak,  (3) kebebasan  memilih,  (4)  kemitraan suami-istri,  (5)  untuk  selama-lamanya, dan (6) monogami terbuka. 1 Sedangkan rukun  perkawinan  ada  lima,  yaitu  (1) calon  mempelai  laki-laki,  (2)  calon mempelai wanita, (3) wali dari mempelai wanita yang akan
mengakadkan  perkawinan,  (4)  dua
1 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam: Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum Islam  Di  Indonesia (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2015).
orang  saksi  dan  (5)    ijab  yang dilakukan  oleh  wali  dan  Kabul  yang dilakukan suami. 2
Perkawinan merupakan salah satu ibadah  dan  memiliki  syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. 3
Pencatatan  bukanlah  suatu  hal  yang menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu perkawinan.  Perkawinan  adalah  sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan  agamanya,  walaupun  tidak atau  belum  didaftarkan. 4 Secara  ajaran agama  Islam  apabila  telah  memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka sah secara  hukum  agama  tetapi  belum tercatat  dalam  hukum  Negara  yang disebut  dengan  perkawinan  di  bawah tangan.
Isbat  nikah  dapat  membantu masyarakat  dan  memberikan  kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkannnyaJika  kita  lihat  dari segi  ini,  maka  sangat  sesuai  dengan salah satu tujuan adanya pengadilan itu sendiri,  yaitu  memberikan  pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian dan  bantuan  hukum.  Apalagi
2 Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  Di Indonesia (Jakarta:  Prenada  Media  Grup, 2016).
3 Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
4 Abd.  Shomad, Hukum  Islam:  Penormaan Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
Armalina  dan  Ardiana  Hidayah,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Perkara  Isbat  Nikah, Halaman 20-32
di  zaman  sekarang  ini,  bukti  telah melakukan  pernikahan  di  mata  hukum menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan, misalnya  saja  untuk  mendapatkan warisan,  harta  gono-  gini,dan  lain sebagainya.
Kompilasi  Hukum  Islam  yang berkekuatan  sebagai  Instruksi  Presiden (Inpres) membatasi perkara yang dibolehkan  untuk  diisbatkan.  Oleh karena  itu  peneliti  tertarik  membahas dasar  pertimbangan hakim  dalam kedua putusan tersebut menjadi pembahasan  dalam  penelitian  ini, kajian putusan tersebut dikaitkan dengan  teori  maqasid  syariah  sehingga penulis  berharap  dapat  memberikan manfaat  ilmiah  dalam  menganalisis perkara isbat nikah, terutama mengenai penerapan  hukum  perkawinan  Islam  di Indonesia.
Permasalahan  dalam  penelitian ini  adalah    dasar  pertimbangan  hakim dalam  penetapan  perkara  isbat  nikah. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika  dan  pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Oleh karena itu, maka
juga  diadakan  pemeriksaan  mendalam terhadap  fakta  hukum  tersebut  untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan  atas  permasalahan  yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Secara etimologis metode  diartikan  sebagai  jalan  atau cara  melakukan  atau  mengerjakan sesuatu. 5 Metode penelitian merupakan cara  yang  dilakukan  pada  serangkaian kegiatan ilmiah, sehingga penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN
A. Istbat Nikah
Itsbat berasal  dari  bahasa  Arab yang  berarti  penetapan,  pengukuhan, pengiyaan. Itsbat nikah  sebenarnya sudah  menjadi  istilah  dalam  Bahasa Indonesia  dengan  sedikit  revisi  yaitu dengan  sebutan  isbat  nikah.  Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran  (keabsahan)  nikah.  Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan  yang  telah  dilangsungkan menurut  syariat  agama  Islam,  akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang  berwenang  (Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
5 Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008).
Armalina  dan  Ardiana  Hidayah,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Perkara  Isbat  Nikah, Halaman 20-32

## KMA/032/SK/2006  tentang  Pedoman
Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Pengadilan). 6
Isbat  Nikah  adalah  cara  yang dapat  ditempuh  oleh  pasangan  suami istriyang  telah  menikah  secara  sah menurut hukum agama untuk mendapatkanpengakuan  dari  negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan  olehkeduanya,  sehingga pernikahannya  tersebut  berkekuatan hukum.Itsbat  Nikah  sebagai  sebuah proses penetapan pernikahan dua orang yakni  suami  istri  yang  sebelumnya telah  melakukan  nikah  secara  Sirri. Tujuan  dari  itsbat  nikah  adalah  untuk mendapatkan  akta  nikah  sebagai  bukti sahnya  perkawinan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku di Indonesia.
Isbat  nikah  dalam  KHI  dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan:
1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya  keraguan  tentang  sah atau  tidaknya  salah  satu  syarat
6 Asasriwarni,  “Kepastian  Hukum  ‘Itsbat Nikah’ Terhadap Status Perkawinan, Anak Dan
Harta Perkawinan,”
http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian- hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status- perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan, 2017.
perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelumnya  berlaku  UU  No.  1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka  yang  tidak  mempunyai halangan  perkawinan  menurut  UU No. 1 Tahun 1974. 7
Itsbat  nikah  dilaksanakan  oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan  mashlahat  bagi  umat Islam.  Itsbat  nikah  sangat  bermanfaat bagi  umat  Islam  untuk  mengurus  dan mendapatkan  hak-haknya  yang  berupa surat-surat  atau  dokumen  pribadi  yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang  serta  memberikan  jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.
Permohonan  itsbat  nikah  yang diajukan ke Pengadilan  Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan  yang  dilaksanakan  pasca berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan  permohonan  itsbat  nikah
7 Enas  Nasrudin,  “Ihwal  Itsbat  Nikah (Tanggapan  Atas  Damsyi  Hanan),” Mimbar Hukum No.  33  Jul,  no.  Aktualisasi  Hukum Islam (1997): 88.
Armalina  dan  Ardiana  Hidayah,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Perkara  Isbat  Nikah, Halaman 20-32
terhadap
perkawinan yang
dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 -  kecuali  untuk  kepentingan  mengurus perceraian,  karena  akta  nikah  hilang, dan  sebagainya  –  menyimpang  dari ketentuan  perundang-undangan  (Pasal 49  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan  Agama  dan  penjelasannya). Namun oleh karena  itsbat nikah sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat,  maka hakim  Pengadilan  Agama  melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi tersebut, kemudian mengabulkan permohonan  itsbat  nikah  berdasarkan ketentuan  Pasal  7  Ayat  (3)  huruf  e Kompilasi Hukum Islam.

## B. Hakim dan Dasar Pertimbangan
Hakim
Hakim dalam menjalankan profesinya  memiliki  sistem  etika  yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan  menyediakan garis  batas tata  nilai yang  menjadi  pedoman  bagi  hakim dalam  menyelesaikan  tugasnya  yakni menjalankan  fungsi  dan  mengemban profesinya.
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim  sebagai  panduan  keutamaan moral  bagi  hakim,  baik  pada  saat dirinya  menjalankan  tugas  profesi maupun dalam hubungan kemasyarakatan  di  luar  kedinasan. Hakim  sebagai  insan  yang  memiliki kewajiban  moral  untuk  berinteraksi dengan  komunitas  sosialnya,  juga terikat dengan  norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.
Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran  martabat,  serta  perilaku hakim  sebagaimana  ditentukan  dalam peraturan  perundang-undangan  harus diimplementasikan  secara konkret dan konsisten  baik  dalam  menjalankan tugas  yudisialnya  maupun  di  luar tugas  yudisialnya,  sebab  hal  itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan  adalah  kemuliaan  atau nama  baik  yang  senantiasa  harus dijaga  dan  dipertahankan  dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat  pada  putusan  yang  dibuatnya dan  pertimbangan  yang  melandasi, atau  keseluruhan  proses  pengambilan
Armalina  dan  Ardiana  Hidayah,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Perkara  Isbat  Nikah, Halaman 20-32
keputusan yang bukan saja berlandaskan  peraturan  perundang- undangan,  tetapi  juga  rasa  keadilan dan kearifan dalam masyarakat.
Adapun  kode  etik  dan  pedoman perilaku hakim adalah sebagai berikut: 8
1. Berperilaku Adil
Adil adalah
menempatkan sesuatu  pada  tempatnya  dan memberikan
yang menjadi haknya,  yang  didasarkan  pada suatu prinsip  bahwa semua orang sama  kedudukannya  di  depan hukum.  Oleh  karena  itu,  tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan  yang  sama (equality and  fairness) terhadap  setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang  melaksanakan  tugas  atau profesi  di  bidang  peradilan  yang memikul tanggung jawab
menegakkan  hukum  yang  adil dan  benar  harus  selalu  berlaku adil  dengan  tidak  membeda- bedakan orang.
2. Berperilaku Jujur
Kejujuran  bermakna  dapat  dan berani  menyatakan  bahwa  yang benar  adalah  benar  dan  yang salah  adalah  salah.  Kejujuran mendorong  terbentuknya  pribadi yang  kuat  dan  membangkitkan kesadaran  akan  hakikat  yang  hak
8 Soeharto, “Peran IKAHI Dalam Mewujudkan Kode  Etik  Dan  Pedoman  Perilaku  Hakim,”
Varia Pengadilan XXV No. 29 (2010): 9–11.
dan yang batil. Dengan demikian, akan  terwujud sikap  pribadi  yang tidak  berpihak  terhadap  setiap orang  balk  dalam  persidangan maupun di luar persidangan.
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana
Arif  dan  bijaksana  bermakna bertindak  sesuai  dengan  norma- norma yang hidup dalam
masyarakat  baik  norma-norma hukum, norma-norma keagamaan,  kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memerhatikan situasi dan kondisi pada  saat  itu,  serta  mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.  Perilaku  yang  arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan  luas,  mempunyai tenggang rasa yang tinggi,
bersikap hati-hati dan santun.
4. Bersikap Mandiri
Mandiri bermakna mampu bertindak  sendiri  tanpa  bantuan pihak  lain,  bebas  dari  campur tangan  siapa  pun  dan  bebas  dari pengaruh  apa  pun.  Sikap  mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim  yang  tangguh,  berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas  kebenaran  sesuai  tuntutan moral dan ketentuan hukum  yang berlaku.
5. Berintegritas Tinggi
Integritas  bermakna  sikap  dan kepribadian
yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada  hakikatnya  terwujud  pada sikap setia dan tangguh berpegang  pada  nilai-nilai  atau
Armalina  dan  Ardiana  Hidayah,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Perkara  Isbat  Nikah, Halaman 20-32
norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan  tugas.  Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya  pribadi  yang  berani menolak  godaan  dan  segala bentuk
intervensi, dengan
mengedepankan tuntutan hati
nurani untuk menegakkan kebenaran  dan  keadilan  serta selalu  berusaha  melakukan  tugas dengan  cara-cara  terbaik  untuk mencapai tujuan terbaik.
6. Bertanggung Jawab Bertanggung  jawab  bermakna kesediaan  untuk  melaksanakan sebaik-baiknya  segala  sesuatu yang  menjadi  wewenang  dan tugasnya, serta memiliki keberanian  untuk  menanggung segala  akibat  atas  pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
7. Menjujung Tinggi Harga Diri Harga  diri  bermakna  bahwa  pada diri  manusia  melekat  martabat dan  kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung
tinggi  oleh  setiap  orang.  Prinsip menjunjung  tinggi  harga  diri,
khususnya hakim, akan
mendorong  dan  mem  hentuk pribadi  yang  kuat  dan  tangguh, sehingga  terbentuk  pribadi  yang senantiasa  menjaga  kehormatan dan  martabat  sebagai  aparatur peradilan.
8. Berdisiplin Tinggi Disiplin  bermakna  ketaatan  pada norma-norma  atau  kaidah-kaidah yang  diyakini  sebagai  panggilan luhur  untuk  mengemban  amanah serta  kepercayaan  masyarakat pencari  keadilan.  Disiplin  tinggi
akan  mendorong  terbentuknya pribadi  yang  tertib  di  dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian  dan  berusaha  untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan  amanat  yang dipercayakan kepadanya.
Penerapannya  antara  lain  hakim berkewajiban  mengetahui  dan mendalami  serta  melaksanakan tugas pokok sesuai. dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  khususnya  hukum acara,  agar  dapat  menegakkan hukum  secara  benar  dan  dapat memenuhi  rasa  keadilan  bagi setiap pencari keadilan.
9. Berperilaku Rendah Hati Rendah  hati  bermakna  kesadaran akan  keterbatasan  kemampuan diri,  jauh  dinkesempurnaan  dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.  Rendah  hati  akan mendorong  terbentuknya  sikap realistis,  mau  membuka  diri untuk  terus  btlalar,  menghargai pendapat
orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang  rasa,  serta  mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur,  dan  ikhlas  di  dalam mengemban tugas.
10. Bersikap Profesional
Profesional bermakna suatu sikap moral  yang  dilandasi  oleh  tekad untuk  tnelaksanakan  pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung nleh kcahlian atas dasar pengetahuan,  keterampilan  dan wawasan  luas.  Sikap  profesional
Armalina  dan  Ardiana  Hidayah,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Perkara  Isbat  Nikah, Halaman 20-32
akan  mendorong  terbentuknya
pribadi  yang  senantiasa  menjaga dan inempertahankan mutu pekerjaan,  serta  berusaha  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu basil pekerjaan, efektif, dan efisien. Hakim  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsinya,  hakim  wajib  menjaga kemandirian  peradilan.  Hakim  harus memiliki  integritas  dan  kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional  dan  berpengalaman  di bidang  hukum. 9 Dasar  pertimbangan hakim  merupakan  berbagai  hal  yang menjadi  dasar  dan  mempengaruhi hakim dalammemutuskan atau member penetapan suatu perkara.
Penetapan adalah keputusan pengadilan  atas  perkara  permohonan (volunter) ,  misalnya  penetapan  dalam perkara  dispensasi  nikah,  izin  nikah, wali adhal ,  poligami,  perwalian,  itsbat nikah,  dan  sebagainya.  Penetapan merupakan jurisdiction valuntaria (bukan  peradilan  yang  sesungguhnya). Karena  pada  penetapan  hanya  ada permohon  tidak  ada  lawan  hukum. Dalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun
9 H  M  Fauzan, Pokok-Pokok  Hukum  Acara Perdata  Peradilan  Agama  Dan  Mahkamah Syariah  Di  Indonesia (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2013).
cukup dengan menggunakan kata”menetapkan.”
Hakim  bertanggung  jawab  untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum  itu  yaitu  manusia.  Hukum untuk  manusia  sebagai  alat  untuk mewujudkan  kesejahteraan  manusia, bukan hukum untuk hukum  itu sendiri. Sehingga seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan  kebenaran  yuridis (hukum)  dengan  kebenaran  fisolofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat  keputusan-keputusan  yang adil dan bijaksana dengan mempeertimbangkan  implikasi  hukum dan  dampaknya  yang  terjadi  dalam masyarakat. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan  ditegakan  sebagaimana  yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. 10

## C. Dasar Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Isbat Nikah
Peradilan Agama merupakan salah  satu  badan  peradilan  dibawah naungan Mahkamah Agung RI sebagai badan  tertinggi  pelaksana  kekuasaan
10 Alfiah Yuliastuti, “Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum,” http://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/keyakin an-hakim-dalam-memutus-perkara.html, 2017.
Armalina  dan  Ardiana  Hidayah,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Perkara  Isbat  Nikah, Halaman 20-32
kehakiman.  Mahkamah  Agung  telah menentukan  bahwa  putusan  hakim harus  mempertimbangkan segala aspek yang  bersifat  yuridis,  filosofis  dan sosiologis,  sehingga  keadilan  yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan  dalam  putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi  pada  keadilan  hukum ( legal  justice ),  keadilan  moral  ( moral justice ) dan keadilan masyarakat ( sosial justice ).
Aspek  yuridis  merupakan  aspek yang  pertama  dan  utama  dengan berpatokan  pada  undang-undang  yang berlaku.  Hakim  sebagai  aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang  yang  berkaitan  dengan perkara  yang  sedang  dihadapi.  Hakim harus  menilai  apakah  undang-undang tersebut  adil,  ada  kemanfaatannya  atau memberikan  kepastian  hukum  jika ditegakkan,  sebab  salah  satu  tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. 11
Secara yuridis dalam pelaksanaan isbat  nikah  diatur  dalam  Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.
11 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam  Persfektif  Hukum  Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
Pasal  7  ayat  (2)  dan  (3) menyatakan bahwa:
(2)  Dalam  hal perkawinan tidak dapat dibuktikan  dengan  Akte  Nikah, dapat  diajukan  isbat  nikahnya  ke Pengadilan Agama.
(3) Isbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan:
a.  adanya  perkawinan  dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. hilangnya Akta Nikah;
c.  adanya  keraguan  tentang  sah atau tidaknya  salah  satu  syarat perkawinan;
d.  adanya perkawinan  yang terjadi sebelumnya  berlaku UU No. 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan  perkawinan  menurut
UU No. 1 Tahun 1974.
Oleh karena itu, hakim Pengadilan  Agama  bersandar  pada ketentuan  tersebut  di  atas  menerima perkara  isbat  nikah  serta  melakukan penetapannya  berpedoman  pada  aturan dalam Kompilasi Hukum Islam.
Aspek filosofis, merupakan aspek yang  berintikan  pada  kebenaran  dan keadilan,  sedangkan  aspek  sosiologis, mempertimbangkan  tata  nilai  budaya yang hidup dalam masyarakat. 12
Menurut  Ahmad  Rifai,  aspek  filosofis dan  sosiologis,  penerapannya  sangat
12 Rifai.
Armalina  dan  Ardiana  Hidayah,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Perkara  Isbat  Nikah, Halaman 20-32
memerlukan pengalaman dan
pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan  yang  mampu  mengikuti nilai-nilai  dalam  masyarakat.  Hal tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman dalam  Pasal  5  ayat  (1),  dinyatakan bahwa:”hakim  harus  menggali  nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”
Hakim  dalam  menjalankan  tugas dan  kewenangannya  khususnya  hakim dibawah  lingkungan  peradilan  agama berpedoman  pada  prinsip-prinsip  asas personalitas  keislaman  dalam  Undang- Undang  Kekuasaan  Kehakiman  yakni Peradilan  agama  merupakan  salah  satu pelaksana  kekuasaan  kehakiman  bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.
Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara  tertentu  yang salah satunya meliputi perkara perkawinan.
Hakim wajib menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki  integritas  dan  kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil,
professional  dan  berpengalaman  di bidang  hukum,  serta  hakim  wajib menaati  kode  etik  dan  pedoman perilaku hakim.
Dalam  hukum  beracara  perkara perdata khususnya di pengadilan agama maka dapat mengikuti asas-asas yang  terkandung  dalam  naskah  risalah Al Qadla, yakni: 13

## 1. Kedudukan Lembaga Peradilan
Keberadaan  lembaga peradilan di suatu negara hukumnya wajib dan
Sunnah yang harus dilestarikan.
2. Memahami Kasus Persoalan,
Baru Memutuskannya
Pahami  persoalan  suatu  kasus gugatan  yang  diajukan  kepada Anda,  dan  ambillah  keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar  dan  mana  yang  salah. Karena sesungguhnya suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia.
3. Samakan Pandangan Anda kepada  Kedua  Belah  Pihak,  dan Berlaku Adillah
Dudukkan  kedua  belah  pihak  di majelis secara sama, pandang me- reka  dengan  pandangan  yang sama,  agar  orang  yang  terhormat tidak  melecehkan  Anda,  dan orang  yang  lemah  tidak  merasa teraniaya.
4. Kewajiban Pembuktian Penggugat  wajib  membuktikan
13 Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan  Agama  Dan  Mahkamah  Syariah  Di Indonesia .
Armalina  dan  Ardiana  Hidayah,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Perkara  Isbat  Nikah, Halaman 20-32
gugatannya,  dan  Tergugat  wajib membuktikan bantahannya.
5. Lembaga Damai
Penyelesaian perkara secara
damai dibenarkan, sepanjang tidak  menghalalkan  yang  haram dan mengharamkan yang halal.
6. Penundaan Persidangan Barangsiapa menyatakan ada sesuatu  hal  yang  tidak  ada  di tempatnya atau sesuatu keterangan,  maka  berilah  tempo kepadanya untuk dilaluinya.
Kemudian  jika  dia  memberi keterangan hendaklah engkau memberikan  kepadanya  haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian,
maka  engkau  dapat  memutuskan perkara  yang  merugikan  haknya, karena  yang  demikian  itu  lebih mantap  bagi  keuzurannya  (tak ada jalan baginya untuk mengatakan  ini  dan  itu  lagi),  dan lebih  menampakkan  apa  yang tersembunyi.
7. Kebenaran dan Keadilan adalah Masalah Universal
Janganlah  engkau  dihalangi  oleh
suatu  putusan  yang  telah  Anda putuskan  pada  hari  ini,  kemudian
Anda  tinjau  kembali  putusan  itu lalu Anda ditunjuk pada kebenaran  untuk  kembali  kepada kebenaran,  karena  kebenaran  itu suatu  hal  yang Qadim yang  tidak dapat  dibatalkan  oleh  sesuatu. Kembali  kepada  yang  hak,  lebih baik  daripada  terns  bergelimang dalam kebatilan.
8. Kewajiban Menggali Hukum yang Hidup dan Melakukan
Penalaran Logis Gunakanlah  kekuatan  logis  pada suatu kasus perkara yang diajukan  kepada  Anda  dengan menggali  dan  memahami  hukum yang  hidup,  apabila  hukum  suatu perkara  kurang  jelas  dalam  Al- Qur'an  dan  Sunnah.  Kemudian bandingkanlah permasalahan tersebut  satu  sama  lain  dan ketahuilah (kenalilah) hukum yang  serupa,  kemudian  ambillah mana  yang  lebih  mirip  dengan kebenaran.
9. Orang Islam Haruslah Berlaku Adil
Orang  Islam  dengan  orang  Islam lainnya  haruslah  adil,  terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi  palsu  atau  sudah  pernah dijatuhi  hukuman  had  atas  orang yang  diragukan  tentang  asal usulnya,  karena  sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia  hamba  dan  menutupi hukuman  atas  mereka  terkecuali dengan ada keterangan dan sumpah.
10. Larangan Bersidang Ketika
Sedang Emosional
Jauhilah  diri  Anda  dari  marah, pikiran  kacau,  perasaan  tidak senang, dan berlaku kasar terhadap  para  pihak.  Karena kebenaran  itu  hanya  berada  di dalam  jiwa  yang  tenang  dan  niat yang bersih.
Pertimbangan hakim dalam menetapkan  perkara  khususnya  pada isbat  nikah,  hakim  harus  berpedoman pada  Al  Quran  dan  hadist  Nabi,  serta
Armalina  dan  Ardiana  Hidayah,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Perkara  Isbat  Nikah, Halaman 20-32
ijtihad  ulama  pada  nilai-nilai  filsafat hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam.
Nilai-nilai  dalam  filsafat  hukum Islam, yaitu: satu , nilai keimanan; dua , nilai  kepastian  hukum, tiga ,  nilai keadilan; empat ,  keseimbangan, lima , nilai  kemanfaatan  dan  kemaslahatan; enam ,  nilai  kebebasan  dan  sukarela, serta tujuh ,  nilai  musyawarah.  Nilai- nilai  ini  merupakan  ikatan  yang sangat kuat atau tali-temali yang kokoh dalam perkawinan Islam. 14
Dalam  perkara  isbat  nikah  dasar pertimbangan hakim adalah pada fakta- fakta dipersidangan  yang  menyakinkan hakim  bahwa  para  pemohon  telah melangsungkan  pernikahan  didukung bukti  administrasi  dan  keterangan  para saksi,  akan  tetapi  secara  pencatatan perkawinan  menurut  hukum  Negara belum dilaksanakan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pertimbangan hakim dalam penetapan perkara isbat nikah berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis  dan  sosiologis.  Secara  yuridis
14 Kaharuddin,
Nilai-Nilai
Filosofi Perkawinan,  Menurut  Hukum  Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan (Jakarta:  Mitra Wacana Media, 2015).
isbat  nikah  diatur  dalam  Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden  RI  Nomor  1  Tahun  1991. Penetapan perkara isbat nikah didukung  oleh  pembuktian  pada  fakta- fakta dipersidangan  yang  menyakinkan hakim  bahwa  para  pemohon  telah melangsungkan pernikahan juga dengan  adanya  bukti  administrasi  dan keterangan  para  saksi.  Aspek  filosofis, merupakan aspek  yang berintikan pada kebenaran  dan  keadilan,  sedangkan aspek  sosiologis,  mempertimbangkan tata  nilai  budaya  yang  hidup  dalam masyarakat.
Isbat nikah memberikan kepastian hukum negara yang bertujuan untuk tercatat legalitas status perkawinan, serta merupakan penyelesaian secara hukum  negara  bila terjadi  kesulitan  pada  kasus  dan sengketa  seperti  waris,  hak  asuh  anak, perceraian,  nafkah,  dan  permasalahan perkawinan lainnya. Adanya Penetapan perkara  tersebut  ada  kemanfaatannya dan memberikan kepastian hukum pada legalitas perkawinan baik secara hukum  agama  maupun  secara  hukum negara sehingga tujuan hukum tercapai.
Armalina  dan  Ardiana  Hidayah,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Perkara  Isbat  Nikah, Halaman 20-32

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Mohammad  Daud. Hukum  Islam: Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Ali,  Zainuddin. Hukum  Perdata  Islam Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Asasriwarni. “Kepastian Hukum ‘Itsbat Nikah’ Terhadap Status Perkawinan,  Anak  Dan  Harta
Perkawinan.” http://www.nu.or.id/post/read/381 46/kepastian-hukum-quotitsbat- nikahquot-terhadap-status- perkawinan-anak-dan-harta- perkawinan, 2017.
Fauzan,  H  M. Pokok-Pokok  Hukum Acara  Perdata  Peradilan  Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. Kaharuddin. Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan  Islam  Dan  Undang- Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan . Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
Mardani. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia . Jakarta: Prenada Media
Grup, 2016.
Nasrudin,  Enas.  “Ihwal  Itsbat  Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan).” Mimbar  Hukum No.  33
Jul,  no.  Aktualisasi  Hukum  Islam (1997): 88.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung:
Mandar Maju, 2008.
Rifai,  Ahmad. Penemuan  Hukum  Oleh Hakim  Dalam  Persfektif  Hukum Progresif, .  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2014. Shomad, Abd. Hukum Islam:
Penormaan Prinsip Syariah
Dalam  Hukum  Islam .  Jakarta:
Kencana  Prenada  Media  Group,
2012.
Soeharto.  “Peran  IKAHI  Dalam Mewujudkan  Kode  Etik  Dan Pedoman  Perilaku  Hakim.” Varia Pengadilan XXV  No.  29  (2010): 9–11.
Yuliastuti,  Alfiah.  “Keyakinan  Hakim Dalam  Memutus  Perkara  Ditinjau Dari  Aspek  Sosiologi  Hukum,.” http://s2hukum.blogspot.co.id/201 0/03/keyakinan-hakim-dalam- memutus-perkara.html, 2017.