Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]

## PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
Elza Qorina Pangestika ** ** Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,  E-mail: elza.phee@mail.ugm.ac.id
Info Artikel Abstract Masuk: 10/10/2018. Revisi: 18/10/2018.
Diterima: 28/10/2018. Terbit: 15/12/2018.

## Keywords:
Breast-Feeding  Rights,  Reproductive Rights, Female Workers.
The purpose of this writing is to find suitability of breast-feeding rights regulated in Act No. 13 of 2003 on Labour with the philosophy of woman’s reproductive rights. This writing is a writing normative laws. This writing is done by means of literature study to obtain secondary data in the field of law. From the result of study  it  can  be  concluded  that  first,  in  general  provisions  concerning  of  breast- feeding  rights  in  Act  No.  13  of  2003  on  Labour  was  already  conformed  the philosophy  of  woman’s  reproductive  rights.  Second,  in  specifically  provisions concerning  of  breast-feeding  rights  in  Article  83  of  Act  No.  13  of  2003  on Labour  still  has  not  been  entirely  conformed  with  the  philosophy  of  woman’s reproductive  rights,  because  it  has  not  guaranteed  full  rights  to  female  workers who breastfeed their babies.

## Abstrak
Kata Kunci: Hak  Menyusui,  Hak  Reproduksi, Pekerja Perempuan.
P-ISSN: 1412-310x
E-ISSN: xxxxxxx Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  adanya  kesesuaian  antara  hak menyusui yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  dengan  nilai-nilai  hak  reproduksi  perempuan. Penulisan  ini  merupakan  penulisan  hukum  yang  bersifat  normatif.  Penulisan ini dilakukan dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder di bidang  hukum.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa pertama,  secara  umum  ketentuan  mengenai  hak  menyusui  dalam  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan nilai-nilai  hak  reproduksi  perempuan.  Kedua,  secara  khusus  ketentuan mengenai hak menyusui dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai hak reproduksi  perempuan,  karena  belum  memberikan  jaminan  hak  sepenuhnya pada pekerja perempuan yang menyusui bayinya.

## PENDAHULUAN
Arus modernisasi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang  semula  dikenal  sebagai  masyarakat  agraris  pada  sektor  pertanian  kini  mulai  beralih  pada sektor  industri.  Kondisi  ini  mau  tidak  mau  turut  berpengaruh  pada  pola  kehidupan  masyarakat dari  sisi  sosial,  ekonomi,  dan  budaya.  Adanya  pengaruh  modernisasi  dalam  konteks  hubungan gender, tercermin dari adanya perluasan hak perempuan sebagai manusia merdeka, bermartabat dan  adanya  kesamaan  hak  yang  dimiliki  perempuan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  domestik dan  publik,  termasuk  hak  politik,  hak  pendidikan,  hak  memperoleh  pekerjaan,  hak  kesehatan reproduksi, dan lain lain. 1
Dewasa  ini  banyak  kaum  perempuan  yang  bekerja  di  luar  rumah.  Perempuan  tidak  lagi menunjukkan peran domestiknya saja sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga perannya sebagai
1 Muhadjir  Darwin  dan  Tukiran,  2001, Menggugat  Budaya  Patriarkhi ,  Yogyakarta:  Pusat  Penelitian  Kependudukan UGM, p. 25.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
pekerja  di  luar  rumah  terbukti  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  pekerja  perempuan  yang bekerja  dari  tahun  ke  tahun,  hal  ini  merupakan  dampak  dari  meningkatnya  permintaan  pekerja perempuan  di  berbagai  bidang  pekerjaan  terutama  di  sektor  industri.  Perempuan  harus  bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan perempuan yang bekerja, maka Pasal 5 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menentukan  bahwa,  “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang kepada para perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa ia mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut, selanjutnya para perempuan tersebut disebut sebagai pekerja perempuan.
Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945  yang selanjutnya disebut UUD 1945 menentukan bahwa, “Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, hal ini berarti tidak diperkenankan lagi adanya diskriminasi pada berbagai bidang pekerjaan atau penghidupan berdasarkan jenis kelamin. Tidak  adanya  diskriminasi  kesempatan  dalam  segala  aspek  kehidupan  baik  laki-laki  maupun perempuan,  khususnya  dalam  hak  memperoleh  pekerjaan  memunculkan  adanya  pertanyaan, bagaimana dengan perbedaan kondisi phisik dan  psikis antara laki-laki dan perempuan. Adanya perbedaan itu jelas berpengaruh terhadap kinerja dan kesehatan, dimana fisik perempuan secara kodrati  mempunyai  reproduksi,  meliputi  antara  lain  :  haid,  hamil,  melahirkan,  dan  menyusui. Setiap  pekerja  perempuan  wajib  diberi  perlindungan  hukum  oleh  pihak  pengusaha  dan pemerintah. Perlindungan hak-hak pekerja perempuan yang bekerja pada perusahaan-perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 38 ayat (3) sampai dengan ayat (4) menentukan bahwa :
(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;
(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.
Ketentuan  tersebut  ditentukan  lebih  lanjut  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (3), bahwa :
(1) Wanita  berhak  untuk  memilih,  dipilih,  diangkat  dalam  pekerjaan,  jabatan,  dan  profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan;
(2) Wanita  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  dalam  pelaksanaan  pekerjaan atau  profesinya  terhadap  hal-hal  yang  dapat  mengancam  keselamatan  dan  atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita;
(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.
Pekerja perempuan memiliki perbedaan yang bersifat kodrati alamiah dengan pekerja laki-laki yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah.  Berdasarkan kodrat itulah kemudian timbul hak- hak khusus bagi pekerja perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi. Hak khusus yang melekat  pada  diri  perempuan  dikarenakan  fungsi  reproduksinya  dijamin  dan  dilindungi  oleh hukum.  Hak  reproduksi  perempuan  adalah  perkembangan  dari  konsep  hak  asasi  manusia, menyangkut  hak  untuk  bisa  mengakses  pelayanan  kesehatan  reproduktif  dan  seksual,  dan merupakan  hak-hak  manusia  yang  bersifat  universal,  tidak  dapat  diabaikan.  Hak  reproduksi merupakan hak inti manusia, termasuk hak untuk hidup sehat, bebas dari diskriminasi, hak untuk tidak disakiti atau dianiaya, hak untuk menentukan jumlah dan jarak melahirkan, hak untuk bebas dari kekerasan seksual ( Article, USA, Amnesty International, Article Reproductive Rights , 2000). 2
2 Rena,  2008, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Pada  Istri  dengan  Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Reproduksi  di  Kabupaten Purworejo (Data Survei Sehati Tahun 1999-2000) , Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, p. 12-18.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
Perempuan sebagai bagian kelompok dalam masyarakat di suatu negara, mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Deklarasi Universal HAM (DUHAM 1948) memang tidak  menyatakan  secara  eksplisit  tentang  adanya  jaminan  hak  asasi  terhadap  kelompok perempuan  secara  khusus,  namun  Pasal  2  DUHAM  menentukan  bahwa,  “Hak  dan  kebebasan perlu  dimiliki  oleh  setiap  orang  tanpa  diskriminasi,  termasuk  tidak  melakukan  diskriminasi berdasarkan jenis kelamin”. 3 Jaminan yang diberikan oleh negara atas hak-hak tersebut tidak dapat diartikan  bahwa  hak-hak  tersebut  lahir  setelah  negara  meratifikasi  suatu  konvensi  internasional tentang  HAM  atau  mengeluarkan  peraturan apapun  yang  menjamin  hak  asasi  warga  negaranya, namun lebih merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap  warganya  secara  kodrati  dan  memperlihatkan  penghargaan  negara  atas  hak-hak  tersebut. 4 Hal  tersebut  mendasari  Pemerintah  mewujudkan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  perempuan dengan  membuat  berbagai  peraturan  perundang-undangan  terkait,  diantaranya  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  mengatur  mengenai perlindungan  hak-hak  bagi  pekerja,  yaitu  tentang  perlindungan  waktu  kerja  dan  waktu  lembur yang terdapat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 78, perlindungan waktu istirahat dan cuti yang terdapat dalam Pasal 79, perlindungan pengupahan yang terdapat dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 90, perlindungan jaminan ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 99, dan perlindungan terhadap  pekerja  perempuan  yang  bekerja  pada  malam  hari  yang  terdapat  dalam  Pasal  76. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  juga  mengatur  mengenai perlindungan hak-hak khusus bagi pekerja perempuan, yaitu tentang perlindungan terkait hak cuti haid yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1), hak cuti melahirkan dan cuti keguguran yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), hak menyusui anak pada waktu kerja yang terdapat dalam Pasal  83,  serta  larangan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  yang  terdapat  dalam  Pasal  153  ayat  (1). Dengan tertuangnya hak-hak yang memang khusus hanya diperuntukkan bagi pekerja perempuan sekilas  menunjukkan  adanya  kepedulian  dan  pemahaman  dari  pemerintah  mengenai  adanya perbedaan  kodrati  tersebut,  namun  implementasi  dari  isi  ketentuan  tersebut  tidak  mudah dilaksanakan  karena  adanya  perbedaan  faktor  kepentingan.  Dalam  hal  ini  berlakunya  hukum sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya setempat.
Perlindungan hak-hak khusus bagi pekerja perempuan yang berkaitan fungsi reproduksi telah menjadi salah satu isu yang cukup penting dalam gerakan serikat pekerja di Indonesia. 5 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai payung sekaligus hukum positif di  bidang  ketenagakerjaan  belum  menunjukkan  ketegasan  dan  konsistensi  di  dalam  pengaturan mengenai hak-hak khusus bagi pekerja perempuan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  menentukan  bahwa,  “Pekerja/buruh  perempuan  yang  anaknya masih  menyusu  harus  diberi  kesempatan  sepatutnya  untuk  menyusui  anaknya  jika  hal  itu  harus dilakukan selama waktu kerja.”
Pentingnya  pengaturan  terkait  hak  menyusui  anak  pada  waktu  kerja  dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  tidak  lain  adalah  untuk  melindungi  hak  anak sebagai calon generasi penerus bangsa agar tetap mendapatkan asupan gizi yang berkualitas yang tidak  tergantikan  oleh  produk  makanan  apapun,  sehingga  nantinya  dapat  menjadikan  generasi cerdas dan turut membangun bangsa dan negara di masa mendatang, meskipun dilakukan selama
3 Saparinah  Sadli,  2000, Hak  Asasi  Perempuan  adalah  Hak  Asasi  Manusia  dalam  pemahaman  Bentuk-Bentuk  Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya , Jakarta: Universitas Indonesia, p. 1.
4 Niken Savitri, 2008, HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP , Bandung: Refika Aditama, p.1.
5 Komite Perempuan Industrial Council, Laporan Hasil Survey Perlindungan Maternitas dan Hak-Hak Reproduksi Buruh Perempuan Pada 10 Afiliasi Industrial di Indonesia , diakses dari https://industriallindah.com/2015/02/04/lembar-info/ pada 07 November 2018 pukul 22.25 WIB.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
ibu bekerja. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam bagian penjelasan umumnya menentukan bahwa anak merupakan amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  senantiasa  harus  dijaga  karena  dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak  asasi  tersebut  sesuai  dengan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  hukum.  Dengan  demikian dalam  rangka  menyelenggarakan  perlindungan  anak,  negara  dan  pemerintah  harus  bertanggung jawab  dalam  menyediakan  fasilitas  dan  aksesbilitas  bagi  anak,  terutama  dalam  menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Dalam kaitan ini termasuk hak untuk mendapatkan ASI dari ibunya.
Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menentukan bahwa,  “Pekerja/buruh  perempuan  yang  anaknya  masih  menyusu  harus  diberi  kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.” Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut lebih lanjut diatur  dalam  Peraturan  Bersama  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan,  Menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  dan  Menteri  Kesehatan  Nomor  48/MEN.PP/XII/2008,  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  27/MEN/XII/2008    dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. Menurut Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu  Ibu  Selama Waktu Kerja  di  Tempat  Kerja,  tujuan  diaturnya  peraturan  Bersama  ini  adalah untuk memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh perempuan untuk meningkatkan kesehatan ibu  dan  anaknya,  memenuhi  hak  anak  untuk  mendapatkan  ASI  guna  meningkatkan  gizi  dan kekebalan anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak menyusui, pemerintah Indonesia telah mengesahkan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Keberadaan PP ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan ASI eksklusif bagi bayi. Menurut Pasal 30 PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif. Selanjutnya dalam  ayat  (2)  ditentukan  mengenai  dukungan  program  ASI  Eksklusif  di  tempat  kerja sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau melalui perjanjian kerja Bersama antara Serika Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha. Kemudian dalam ayat (3) menentukan bahwa pengurus tempat  kerja dan  penyelenggara  tempat  sarana  umum  harus  menyediakan  fasilitas  khusus  untuk  menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan. Lebih lanjut lagi dalam ketentuan peralihan Padal 41 menentukan bahwa saat PP ini mulai berlaku, pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun.
Namun,  prinsip-prinsip  objektif  dari  sistem  hukum  sering  dicemari  oleh  kepentingan- kepentingan  subjektif  penguasa  politik  untuk  memperkokoh  posisi  politiknya,  sehingga  prinsip- prinsip konstitusi jarang terwujud menjadi apa yang seharusnya, bahkan sering dimanipulasi dan diselewengkan. 6 Pentingnya pengaturan terkait hak menyusui bagi pekerja perempuan di tempat kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak lain adalah untuk melindungi hak anak sebagai calon generasi penerus bangsa, agar calon generasi penerus bangsa  tersebut  tetap  mendapatkan  asupan  gizi  yang  berkualitas  yang  tidak  tergantikan  oleh
6 Ahmad Muliadi, 2013, Politik Hukum , Padang: Akademia, p. 16.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
produk  makanan  apapun,  sehingga  nantinya  dapat  menjadikan  generasi  cerdas  dan  dapat  turut serta membangun banga dan negara di masa mendatang, meskipun dilakukan selama ibu bekerja. Hal  tersebut  sejalan  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  yang  dalam  bagian  Penjelasan  Umumnya  menyatakan  bahwa  anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh  karena  itu  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan memelihara  hak  asasi  tersebut  sesuai  dengan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  hukum.  Dengan demikian  dalam  rangka  menyelenggarakan  perlindungan  anak,  negara  dan  pemerintah  harus bertanggung  jawab  dalam  menyediakan  fasilitas  dan  aksesbilitas  bagi  anak,  terutama  dalam menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  secara  optimal  dan  terarah.  Dalam  kaitan  ini termasuk hak untuk mendapatkan ASI dari ibunya.
Menurut Sudikno, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum  adalah  menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  tertib,  menciptakan  ketertiban  dan keseimbangan.  Dengan  tercapainya  ketertiban  di  dalam  masyarakat  diharapkan  kepentingan manusia  akan  terlindungi. 7 Mendasarkan  pada  tujuan  hukum  tersebut  maka  hukum  harus proporsional, yaitu memenuhi kepastian hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigkeit ), dan keadilan  ( gerechtigkeit ). 8 Selanjutnya  yang  dijadikan  parameter  dalam  keberhasilan  keberlakuan hukum tidak lain adalah apabila maksud dan tujuan dibuatnya aturan hukum oleh negara sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya, sehingga keberadaan hukum tidak hanya untuk memenuhi  kepastian  dan  rasa  keadilan  masyarakatnya  tetapi  juga  bermanfaat  bagi  warga negaranya.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  fokus  tulisan  ini  adalah  bagaimana  pengaturan  hak menyusui anak pada waktu kerja dalam hukum ketenagakerjaan.

## PEMBAHASAN Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum
Manusia  sejak  dilahirkan  sampai  meninggal  akan  selalu  hidup  bersama  dengan  manusia  lain dalam masyarakat. Agar kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berjalan secara teratur dan damai,  maka  dibutuhkan  hukum  sebagai  alat  yang  dapat  mengatur  dan  melindungi  kehidupan bersama  tersebut  dari  suatu  tindakan  yang  semena-mena  atau  tindakan  yang  merendahkan martabat  manusia.  Hal  tersebut  semakin  menegaskan  bahwa  keberadaan  hukum  tidak  dapat dipisahkan  dari  kehidupan  manusia,  hukum  hanya  dan  selalu  terdapat  dalam  pergaulan  hidup manusia untuk mengatur dan melindungi kepentingan manusia itu sendiri. 9 Sehubungan dengan itu,  maka  dalam  setiap  masyarakat  selalu  ada  sistem  hukum,  sehingga  tepatlah  jika  dikatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum ( ubi societas ibi ius ). 10
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  diantaranya  untuk  meminimalisir,  mengintegrasi  dan mengkoordinasikan  kepentingan-kepentingan  yang  dapat  saling  bertentangan  satu  sama  lain, 11 untuk  mengatur  masyarakat  dan  melindungi  kepentingan  manusia, atau  dengan  kata  lain  tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat. 12 Keberadaan hukum dalam hal  ini  sebagai  otoritas  tertinggi  untuk  menentukan  kepentingan  manusia yang  perlu  diatur  dan
7 Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, p. 58.
8 Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Yogyakarta: Liberty, p. 87.
9 Francisca Romana Harjiyatni, 2015, Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan (Studi Pengujian Ijin Pemanfaatan Hutan) , Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, p. 15..
10 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit. , p. 28.
11 Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, p. 49.
12 Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum Edisi Revisi , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, p. 75.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
dilindungi. Salah satu hal yang dapat dipergunakan dalam memperjuangkan kepentingan tersebut adalah dengan suatu perlindungan hukum. 13
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung. Perlindungan adalah  1)  tempat  berlindung;   2)  hal  (perbuatan)  memperlindungi; 14 Berdasarkan  pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan mempunyai arti kegiatan memberikan rasa aman dan  terhindar  dari  hal  yang  buruk  terhadap  obyek  tertentu.  Di  dalam Black’s  Law  Dictionary , dijumpai istilah “ protected activity ” yang diartikan sebagai conduct that permitted or encouraged by a statute or constitutional provition, and for which the actor may not legally be retaliated against , sedangkan protection diartikan  sebagai the  act  of  protecting . 15 Dengan  demikian,  perlindungan  berarti  perbuatan  yang dibolehkan atau diperintahkan oleh undang-undang atau hukum, dan untuk itu pelaku (penegak hukum)  tidak  boleh  dituntut.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  hukum  adalah  1) peraturan atau adat  yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;   2)  undang-undang,  peraturan,  untuk  mengatur  pergaulan  hidup  masyarakat; 3) patokan  (kaidah,  ketentuan)  mengenai  peristiwa  (alam)  yang  tertentu; 4)  keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (pengadilan), vonis. 16
Mengenai pengertian hukum, tidak ada kesamaan pendapat yang diberikan oleh para sarjana. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan, bahwa hukum adalah sekumpulan aturan-aturan ( regels , rules ) mengenai sikap dan tingkah laku ( persoon, person, persona ) atau orang-orang di dalam menghadapi sesama  orang  mengenai  sesuatu  yang  menjadi  obyek  tata  hubungan  mereka. 17 Hukum  menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan  bersama;  keseluruhan  peraturan  tentang  tingkah  laku  yang  berlaku  dalam  suatu kehidupan  bersama,  yang  dapat  dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi. 18 Lebih  lanjut Prof. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari  ikatan-ikatan  antara  individu  masyarakat  dan  antara  individu  itu  sendiri.  Setiap  hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak berupa hak,  sedang  di  pihak  lain  berupa  kewajiban, 19 dimana  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
Tri Haryanto menguraikan mengenai pengertian perlindungan hukum. Menurut Tri Haryanto, perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  subjek  hukum  dalam bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat  represif,  baik  yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. 20
Menurut Abdul Kadir Muhammad, perlindungan hukum adalah hak-hak manusia. Hak adalah sesuatu  yang  diperoleh  dari  pihak  lain  dengan  kewenangan  menuntut  jika  tidak  dipenuhi  oleh
13 Agus  Baha’udin,  2016, Perlindungan  Hukum  Hak-Hak  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri ,  Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, p. 12.
14 Kamus Bahasa Indonesia Online, diakses dari http://kbbi.web.id/lindung pada 6 Desember 2018 pukul 00.11 WIB.
15 Bryan  A.  Garner,  1999, Black’s  Law  Dictionary ,  Seventh  Edition,  St.  Paul,  MN,  USA  :  West  Publishing  Co., p.1238.
16 Kamus Bahasa Indonesia Online, diakses dari http://kbbi.web.id/hukum pada 6 Desember 2018 pukul 00.15 WIB.
17 Prajudi Atmosudirdjo, 1986, Hukum Administrasi Negara , Cetakan kedelapan, Surabaya: Ghalia Indonesia, p. 33.
18 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit. , p. 38.
19 Ibid . p. 39. 20 Tri Haryanto, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Kebumen , Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto,  p. 12.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
pihak  lainnya. 21 Menurut  Satjipto  Raharjo,  perlindungan  hukum  memberikan  pengayoman terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 22 Menurut Azhar Usman, Perlindungan hukum adalah segala sesuatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum,  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  pihak-pihak  terkait,  selain  itu  perlindungan hukum  merupakan  suatu  perlindungan  yang  diberikan  pemerintah  guna  melindungi  dan menjamin  hak-hak  dan  kepentingan  para  pihak,  sehingga  akan  timbul  hak  dan  kewajiban  dari masing-masing pihak. 23 Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum ke dalam dua macam perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Perlindungan  hukum  dapat  dimaknai  sebagai  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum dalam  konteks  ini  di  dibentuk  agar  dapat  memberikan  perlindungan  kepada  semua  pihak mengingat semua orang memiliki kesetaraan kedudukan di hadapan hukum ( equality before the law ), dan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum mengingat berbagai aspek kehidupan manusia diatur  oleh  hukum,  salah  satunya  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  aspek  di  bidang ketenagakerjaan. 24
Berdasarkan  pengertian-pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap subjek tertentu, dalam hal  ini  pekerja  perempuan  yang  dijamin  pemenuhannya  oleh  peraturan  perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersifat mengikat baik di dalam maupun di luar proses pengadilan. Perlindungan hukum dari pengusaha dapat terlaksana, apabila semua hak dan kewajiban para pihak yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dalam  bidang  perburuhan  dilaksanakan  semua  pihak,  karena  berlakunya  hukum  tidak  dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. 25 Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap pekerja  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja  dan  menjamin  kesamaan kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  adanya  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha. 26 Dalam  teori  perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  dikemukakan  oleh  Aristoteles,  upaya perlindungan  secara  hukum  terhadap  hak-hak  seorang  pekerja  merupakan  bagian  dari pembangunan  di  bidang  hukum  yang  meliputi  3  (tiga)  hal,  yaitu  pembangunan  perangkat perundang-undangan;  pembangunan  aparat  penegak  hukum;  pembangunan  kesadaran  hukum masyarakat. Ketiga hal tersebut diatas menjadi penunjang pokok atas upaya perlindungan hukum terhadap  hak-hak  pekerja  perempuan. 27 Menurut  pendapat  Anwar  Rony  Fauzy  sebagaimana dikutip  oleh  Elza  Qorina  Pangestika,  pekerja  perempuan  perlu  mendapatkan  perhatian  dan
21 Abdul Kadir Muhammad, 1992, Perjanjian Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan , Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 11.
22 Satjipto Raharjo, 2000, Hukum Progresif, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 54.
23 Ibid.
24 Agus Baha’udin, Op.Cit. , p. 41. 25 Zaenal Asikin, et. al., 1993, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 5.
26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
27 Fauzie Radjal,  1993, Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia , Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, p. 45.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
perlindungan  khusus  karena  berkaitan  dengan  kodratnya  yang  memiliki  fungsi  khusus,  yaitu fungsi reproduksi serta tugasnya sebagai ibu dan isteri. 28
Membicarakan hak asasi dan nasib pekerja perempuan dapat diletakkan dalam dua kerangka perspektif  menyangkut  analisis  terhadap  nasib  pekerja  secara  keseluruhan  (pekerja  laki-laki  dan pekerja  perempuan)  baik  secara  fisik  yang  bersifat  jangka  pendek  seperti  upah  minimum, diskriminasi  upah  antara  pekerja  laki-laki  dan  perempuan,  kondisi  kerja  yang  menyangkut keselamatan kerja,  maupun  hak  untuk  berorganisasi.  Analisis  struktural  lebih  menekankan  pada posisi buruh perempuan dalam keseluruhan struktur formasi sosial yang ada. Pada dasarnya kedua analisis  tersebut  tidak  bisa,  artinya  analisis  terhadap  kondisi  buruh  perempuan  harus  diletakkan dalam perspektif struktural dalam kerangka jangka panjang. 29
Pengaturan Hak Menyusui Anak Pada Waktu Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Kesetaraan  gender  ( gender  equality )  atau  pandangan  bahwa  perempuan  dan  laki-laki  memiliki akses dan kesempatan yang sama di segala bidang, bukan berarti perempuan harus menjadi sama dengan laki-laki karena secara kodrati perempuan memang berbeda dengan laki-laki. Kesetaraan gender  lebih  berarti  negara  melakukan  tindakan  untuk  memberikan  kesempatan  dan  hak  yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut pada tahun 1981 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ( Convention on the Elimination of Diskrimination Agrarist Women disingkat  dengan CEDAW )  mengakui  perbedaan  biologis  atau  kodrati  antara  perempuan  dan laki-laki.  Dalam  konvensi  ini  dimuat  beberapa  kewajiban  negara  untuk  secara  umum mengeliminasi  diskriminasi  terhadap  perempuan,  memberdayakan  perempuan,  melakukan percepatan tercapainya gender, melakukan revisi dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang menundukkan perempuan secara sama di depan hukum, dalam ketenagakerjaan, dan dalam haknya sebagai warga negara. 30
Semakin  meningkatnya  jumlah  pekerja  perempuan  di  lingkungan  perusahaan  menuntut pemikiran  akan  perlunya  peningkatan  penyediaan  pelayanan  kesehatan  bagi  mereka  khususnya kesehatan reproduksi. Menurut rumusan Konferensi Kependudukan dan Pembangunan di Kairo pada tahun 1994, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat fisik, mental, sosial, dan tidak adanya penyakit atau  kelemahan dalam  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  sistem  reproduksi,  fungsi, serta prosesnya. 31
Sistem  reproduksi  adalah  proses  kehidupan  yang  berkemampuan  untuk  memproduksi keturunan  atau  generasi  berikutnya  dan  mempunyai  dua  komponen  terpisah  yaitu  laki-laki  dan perempuan. 32 Pada  umumnya  pekerja  perempuan  yang  sedang  mengalami  haid,  hamil,  dan menyusui  anaknya  menganggap  bahwa  permasalahan  yang  dialaminya  sudah  merupakan konsekuensi  menjadi  perempuan,  sehingga  apapun  yang  terjadi  mereka  tetap  diam  meskipun sebenarnya betul-betul mengalami masalah. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan reproduksi berkaitan erat dengan rendahnya status perempuan. Bagi golongan perempuan miskin, meskipun sedang hamil mereka tetap bekerja dan karena miskin mereka tidak bisa merubah pola kehidupannya hanya karena hamil. 33
28 Elza  Qorina  Pangestika,  “Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Perempuan  Pada  Malam  Hari  Di Liquid  Café  Next  Generation  Wilayah  Kabupaten  Sleman”, Tesis, Program  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017.
29 Mansour Fakih, 2005, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , Jakarta: Kompas Gramedia, p. 110.
30 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , Bandung: Refika Aditama, p. 73.
31 Pusat  Studi  Wanita  UGM,  2007, Pengembangan  Model  Sosialisasi  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  bagi  Orang  Tua , Yogyakarta: Gama Press, p. 2.
32 Ibid ., p. 27.
33 Fauzie Radjal, Op. Cit. , p. 58.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
Dalam  konsep  hak-hak  kesehatan  reproduksi  terdapat  dua  hak  mendasar  perempuan  yang harus dipenuhi, yakni hak untuk hamil serta kehendak menyusui. Sementara di Indonesia, dengan kultur  patriarki  yang  masih  mendominasi,  aktivitas  menyusui  masih  belum  lazim  dipandang sebagai hak bagi perempuan. Pandangan masyarakat bahkan lebih sering melihat fase menyusui adalah sebuah kewajiban yang menuntut tanggung jawab penuh dari perempuan. 34 Sementara bagi perempuan  yang  bekerja  di  sektor  publik,  kemampuan  untuk  dapat  menyusui  memiliki  lebih banyak  tantangan.  Aktivitas  menyusui  bukan  sekedar  persoalan  menyangkut  dirinya  maupun pandangan  masyarakat,  namun  juga  akan  berbenturan  dengan  berbagai  struktur  kebijakan,  baik secara  ekonomi  maupun  politik.  Pada  industri  yang  kebanyakan  pekerjanya  perempuan  tentu memiliki  berbagai  peraturan  yang  akan  berpengaruh  terhadap  pemenuhan  hak-hak  dasar perempuan tersebut, sehingga banyak perusahaan berpandangan bahwa kegiatan menyusui akan mengurangi  produktivitas  kerja  perempuan  dikarenakan  pelaksanaannya  membutuhkan  jeda waktu. 35
Adanya  ketidaksesuaian  ini  kerap  menjadikan  dilema  bagi  perempuan.  Pada  satu  sisi perempuan  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  mengalirkan  sumber  daya  ekonomi  yang membuatnya  tidak  dapat  keluar  dari  batas  peraturan,  namun  pada  sisi  lain  tanggung  jawab menyusui adalah otonomi tubuh perempuan yang tidak mungkin dapat tergantikan oleh laki-laki. Dengan  demikian  keberadaan  perempuan  dalam  menentukan  arah  nilai,  perilaku,  peran  dan idiologinya  secara  utuh  kembali  terancam.  Tubuh  perempuan  yang  seharusnya  sebagai  tempat mengalirnya air  susu  dan  menjadi  sumber  kekuasaan  atas  kehidupan  ternyata  harus  terkalahkan oleh sikap penguasa yang tidak konsisten dengan kepentingan perempuan. 36
Perempuan yang memasuki usia pubertas akan mengalami perubahan ciri-ciri fisik, diantaranya bentuk  payudara  yang  mulai  menonjol.  Bentuk  tersebut  akan  semakin  sempurna  tatkala perempuan sudah memasuki tahap kehamilan dan memasuki proses menuju persalinan. Payudara adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit, di atas otot dada. Fungsi dari payudara adalah untuk memproduksi ASI yang berguna untuk menutrisi bayi. 37
Menyusui merupakan kewajiban alamiah bagi ibu dan hak bagi bayi. Seorang perempuan telah diberikan  payudara  oleh  Tuhan.  Payudara  sebagai  tempat  memproduksi  dan  menyimpan  ASI secara alami. Laki-laki tidak mempunyai kelebihan tersebut. ASI yang terdapat di payudara harus dikeluarkan dan seharusnya diberikan kepada bayinya. Kandungan gizi yang terdapat dalam ASI akan memberikan dampak positif bagi bayi. ASI merupakan hak bayi yang hanya dapat diberikan oleh ibu menyusui. Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang ideal untuk bayi pada beberapa bulan pertama bayi dilahirkan. ASI adalah sumber gizi terbaik dan paling ideal dengan komposisi yang  seimbang  sesuai  dengan  kebutuhan  pada  masa  pertumbuhan  bayi. 38 ASI  selain  terdiri  atas berbagai  unsur  zat  gizi,  faktor  perkembangan,  faktor  kekebalan,  hormon,  faktor  pertumbuhan, dan faktor alergi juga enzim yang sangat proporsi  sesuai dengan kebutuhan bayi serta memiliki sistem pengamanan secara otomatis terhadap bayi. ASI perlu dipertahankan karena mengandung zat-zat makanan, zat-zat anti infeksi, jalinan hubungan mesra antara ibu dan anak pada saat itu dan untuk masa depan. 39
Secara kodrati, menyusui merupakan salah satu bagian dalam siklus hidup bagi perempuan. Di bidang kesehatan, pada tahapan di siklus tersebut ( across the life  cycle ) dikenal adanya pendekatan
34 Desintha  Dwi  Asriani,  2013, Gempita  ASI  Eksklusif  Bagaimana  Tubuh  Perempuan ,  Yogyakarta:  Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, p. 48.
35 Ibid ., p. 49.
36 Ibid., p. 3.
37 Dewi Martalia, 2012, Asuhan Kebidanan dan Menyusui , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p. 67.
38 Waryana, 2010, Gizi Reproduksi , Yogyakarta: Pustaka Rihama, p. 21.
39 Nani Suwondo, 1984, Kedudukan Wanita Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 285.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
“ continuum of care ” dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dimulai sejak masa pra hamil, kehamilan, persalinan dan nifas, bayi, balita, hingga remaja. 40 Menyusui  juga  berkenaan  dengan  fungsi  atau  tugas-tugas  reproduksi,  disamping  hamil, melahirkan,  dan  mengasuh  anak. 41 Menyusui  adalah  perbuatan  mulia,  sebab  dengan  menyusui seorang  ibu  dapat  memberikan  makanan  yang  terbaik  kepada  bayi  sehingga  dapat  tumbuh  dan berkembang  secara  optimal. 42 Menyusui  merupakan  tugas  seorang  ibu  setelah  tugas  melahirkan bayi  berhasil  dilaluinya.  Pemberian  ASI  ekslusif  selama  6  bulan  dianjurkan  oleh  pedoman internasional yang didasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaat ASI baik bagi bayi, ibu, keluarga, maupun  negara.  ASI  eksklusif  dikatakan  sebagai  pemberian  ASI  secara  eksklusif  saja  tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, papaya, bubur susu, biscuit, bubur nasi dan tim. 43
Menurut  data  World  Health  Organization  (WHO)  sebagaimana  dikutip  oleh  Faidah  Jenia Rangkuty,  sebelum  tahun  2001  World  Health  Organization  (WHO)  merekomendasikan  untuk memberikan  ASI  eksklusif  selama  4-6  bulan,  namun  pada  tahun  2001  WHO  merevisi rekomendasi  ASI  eksklusif  tersebut  dari  4-6  bulan  menjadi  6  bulan.  Hal  ini  karena  bayi  yang disusui  secara  eksklusif  sampai  6  bulan  umumnya  lebih  sedikit  mengalami  gangguan pertumbuhan. 44 Program  ASI  Eksklusif  adalah  Program  dari  pemerintah  dalam  pemberian  Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi sejak dilahirkan sampai usia enam bulan. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2012  tentang  Pemberian  Air  Susu  Ibu  Eksklusif  menentukan bahwa, “Air  Susu  Ibu  Eksklusif  yang  selanjutnya  disebut  ASI Eksklusif  adalah  ASI  yang diberikan    kepada    Bayi  sejak    dilahirkan    selama    6    (enam)    bulan,    tanpa  menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain”.
Penentuan  waktu  ASI  eksklusif  selama  6  bulan  tertuang  dalam  Surat  Keputusan  Menteri Kesehatan  Nomor  450/MENKES/SK/IV/2004  yang  menentukan  bahwa,  “Pemberian  ASI secara  eksklusif  pada  bayi  di  Indonesia  dilakukan  sejak  bayi  lahir  hingga  bayi  berusia  6  bulan”. Selain  itu,  Pemerintah  juga  telah  membuat  Peraturan  Menteri  Bersama  Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan yang mengatur  tentang  Peningkatan  Pemberian  Air  Susu  Ibu  Selama  Waktu  Kerja  di  Tempat  Kerja. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  dan  Menteri  Kesehatan  Nomor  48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008,  dan  1177/MENKES/PB/XII/2008  tentang  Peningkatan  Pemberian Air  Susu  Ibu  Selama  Waktu  Kerja  di  Tempat  Kerja  menentukan  bahwa,  “Air  Susu  Ibu  yang selanjutnya  disebut  ASI  adalah  cairan  hidup  yang  mengandung  sel-sel  darah  putih, immunoglobulin,  enzim,  dan  hormon  serta  protein  spesifik,  dan  zat-zat  gizi  lainnya  yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak”.
Pengaturan  tentang  hak  pekerja  perempuan  untuk  menyusui  bayi  pada  waktu  kerja  terdapat dalam Peraturan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Pasal 30 ayat (3)  Peraturan  Nomor  33  Tahun  2012  tentang  Pemberian  Air  Susu  Ibu  Eksklusif  menentukan bahwa,  “Pengurus  Tempat  Kerja  dan  penyelenggara  tempat  sarana  umum  harus  menyediakan fasilitas  khusus  untuk  menyusui  dan/atau  memerah  ASI  sesuai  dengan  kondisi  kemampuan perusahaan.”  Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  menjamin  agar  pekerja  perempuan  dapat
40 Faidah  Jenia  Rangkuty,  “Implementasi  Pembinaan  dan  Pengawasan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemberian  Air  Susu  Ibu  Eksklusif  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Yogyakarta”, Tesis, Program  Magister Kesehatan  Masyarakat,  Universitas  Gadjah  Mada,  2016,  diunduh  dari  www.lib.ugm.ac.id  pada  08  November  2018 pukul 00.22 WIB.
41 Achmad Charris Zubair, Wanita dalam Transformasi Sosial Budaya : Telaah Peranan Strategis dalam Konteks Global , diakses dari http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/artikel/wanita.pdf pada  08 November 2018 pukul 00.42 WIB.
42 B.J. Ebraahim, 1986, Air Susu Ibu , Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, p. 43.
43 Dewi Martalia, Op. Cit. , p. 87.
44 Faidah Jenia Rangkuty, Op. Cit ., p. 33.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
memenuhi  kewajibannya  sebagai  ibu  untuk  memberikan  ASI  walaupun  harus  bekerja.  Pasal  83 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menentukan  bahwa, “Pekerja/buruh  perempuan  yang  anaknya  masih  menyusu  harus  diberi  kesempatan  sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.” Kegiatan menyusui tidak perlu dihentikan bagi ibu yang bekerja. Ibu yang bekerja harus tetap memberikan  ASI,  jika  memungkinkan  bayi  dapat  dibawa  ke  tempat  kerja  namun  jika  tidak memungkinkan maka ASI dapat diperah kemudian disimpan. 45 Pemberian ASI selama ibu bekerja dapat  dilakukan  dengan  cara  langsung  ataupun  tidak  langsung.  Pemberian  secara  langsung dilakukan  dengan  cara  ibu  menyusui  ASI  kepada  bayinya  secara  langsung  dari  payudara  ibu. Sedangkan  pemberian  secara  tidak  langsung  dilakukan  dengan  cara  ibu  memerah  ASI  dari payudaranya, dibantu dengan alat pompa. Selanjutnya hasil perahan ASI tersebut dapat disimpan di tempat penyimpanan yang ada di ruang laktasi. Payudara yang tidak dikeluarkan ASInya dapat terjadi  peradangan  bagi  ibu,  dengan  demikian  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  ibu  bekerja  yaitu mengeluarkan  dan  memberikan  ASInya  sesuai  kebutuhan  bayinya.  Perusahaan  seharusnya memberikan  dispensasi  kepada  pekerja  perempuan  yang  mempunyai  bayi  untuk  minimal  dapat memerah  ASI  dari  payudaranya  dan/atau  menyusui  bayinya,  baik  pekerja  diberikan  ijin  untuk pulang  seperlunya atau  bayi  diperbolehkan  untuk diantar  ke  tempat  kerja,  atau  setidak-tidaknya disediakan fasilitas pendukung lainnya di lokasi kerja. Fasilitas tersebut berupa ruang laktasi dan perlengkapan di dalamnya termasuk alat pompa untuk memerah ASI, freezer khusus ASI untuk menyimpan sementara ASI hasil perahannya selama jam kerja, hingga botol atau plastik kantong ASI dan tas untuk membawa ASI perah.
Pemerintah juga telah menetapkan kriteria fasilitas yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu. Dalam peraturan tersebut ditentukan mengenai kriteria ruangan dan  peralatan  pendukungnya.  Ruang  laktasi  minimal  berukuran  3x4  m²  dan/atau  disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui, ada pintu yang dapat dikunci, memiliki lantai  keramik/semen/karpet,  memiliki  sirkulasi  udara  yang  baik,  memiliki  ventilasi  untuk pertukaran  udara,  bebas  polusi,  lingkungan  tenang,  terang,  sejuk,  dan  ada  wastafel.  Begitu pentingnya aktifitas menyusui bagi perempuan kepada bayinya tercermin pula dalam ajaran agama Islam  bahwa  perempuan  diperbolehkan  untuk  tidak  berpuasa  di  bulan  suci  Ramadhan  selama perempuan itu hamil maupun menyusui, apabila puasa itu dapat membahayakan kesehatan dirinya atau  bayinya,  meskipun  ia  wajib  mengganti  puasa yang  telah  ditinggalkan  di lain  waktu.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dalam  ajaran  Islam  meskipun  kedudukan  perempuan  dan  laki-laki  sama, namun tetap memperhatikan kondisi masing-masing. 46
Dengan  demikian  apabila  aktifitas  menyusui  itu  kemudian  dimaknai  sebagai  suatu  kewajiban bagi  ibu,  maka  ASI  merupakan  hak  anak  juga  harus  dipenuhi  oleh  ibunya,  sehingga  kewajiban untuk  memberikan  ASI  semestinya  tidak  dapat  tergantikan  oleh  apapun  juga,  termasuk  susu formula.  Pentingnya  pemberian  ASI  dikarenakan  ASI  merupakan  makanan  dasar  dan  cara memberikan kesehatan terbaik untuk memenuhi tumbuh kembang optimal bagi bayi, disamping juga sebagai interaksi psikologis terbaik antara ibu dan bayi untuk menjalin kasih sayang diantara keduanya.  Pada  dasarnya  proses  menyusui  itu  merupakan  stimulasi  bagi  pendidikan  bayi dikarenakan  ada  kontak  mata,  kehangatan  pelukan  ibu,  komunikasi  pada  saat  diajak  bicara  dan sentuhan pada saat dielus-elus oleh sang ibu. ASI bermanfaat untuk membentuk perkembangan intelegensia, rohani dan perkembangan emosional, karena selama disusui dalam dekapan ibu, bayi bersentuhan langsung dengan ibu dan mendapatkan kehangatan kasih sayang dan rasa aman. ASI
45 Dewi Martalia, Loc. Cit ., p. 87.
46 Uswatun  Hasanah,  2010, Perempuan  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Perspektif  Hukum  Islam, Jakarta: Universitas Indonesia, p. 448.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
sebagai  makanan  terbaik  bagi  bayi  karena  mengandung  zat  gizi  yang  paling  sesuai  dengan kebutuhan bayi dalam tahap percepatan tumbuh kembang, khususnya pada 2 tahun pertama. ASI dapat  pula  sebagai  perlindungan  bagi  bayi  terhadap  berbagai  penyakit  ataupun  bakteri  sebagai imunologi  atau  kekebalan  tubuh  bayi.  ASI  dapat  mempersiapkan  sistem  pencernaan  bayi.  Pada saat  bayi  lahir,  pencernaan  bayi  masih  belum  lengkap  dan  hanya  dapat  untuk  mencerna  ASI. Banyak  hasil  penelitian  yang  membuktikan  bahwa  anak  yang  disusui  ASI  akan  lebih  cepat berjalan,  nilai  IQ,  EQ,  dan  SQ  dapat  lebih  tinggi  daripada  tidak  minum  ASI.  ASI  selain bermanfaat bagi bayi, juga dapat memberikan manfaat bagi ibu. Ibu yang menyusui akan menjadi lebih  sehat,  menjarangkan  kehamilan  secara  alami,  menghindarkan  ibu  dari  penyakit  anemia, peradangan  payudara  yang  menyebabkan  payudara  membengkak  dan  nyeri,  menurunkan  resiko perdarahan setelah persalinan, menghindarkan ibu dari penyakit kanker payudara maupun indung telur.
Sampai saat ini, anugerah Tuhan dengan menciptakan adanya payudara bagi perempuan agar seorang  ibu  dapat  menghasilkan  ASI  disertai  dengan  dukungan  dari  pemerintah  terhadap pentingnya menyusui dengan ASI masih dirasa kurang. Hal ini masih terlihat dari ibu yang bekerja lebih  banyak  yang  tidak  memberikan  ASI  dan  lebih  memilih  untuk  memberikan  susu  formula. Pada  satu  sisi  kurangnya  informasi  dan  kesadaran  akan  pentingnya  ASI  merupakan  kendala terbesar bagi ibu, sehingga tidak menyusui ASI. Pada sisi lain informasi tentang susu formula jauh lebih  gencar  dan  meyakinkan  apabila  dibanding  dengan  informasi  keunggulan  ASI.  Ibu  yang sayang  terhadap  bayinya  sebaiknya  memahami  mengenai  bahaya  susu  formula  sebelum memberikan kepada bayi, yaitu dengan mencari informasi dan kooperatif terhadap informasi yang tepat mengenai susu formula dan ASI. Selain itu banyak pula faktor yang dapat mempengaruhi ibu,  sehingga  ibu  tidak  dapat  menyusui  anaknya. Faktor  tersebut  antara  lain  masalah  psikologis pada diri ibu pasca melahirkan, putting susu ibu yang tidak normal sehingga tidak mengeluarkan ASI yang melimpah, adanya infeksi payudara atau radang payudara, ketidak pedulian ibu terhadap pentingnya  perkembangan  bayi  sejak  lahir,  adanya  ketakutan  pada  diri  ibu  terhadap  bentuk payudara  yang  tidak  indah  lagi  setelah  menyusui  dan  ibu  yang  bekerja  setelah  melahirkan  tidak dapat menyusui dengan alasan pekerjaannya ataupun belum adanya fasilitas menyusui di tempat kerja.
Pada  jaman  yang  serba  maju  ini,  perlindungan  ibu  terhadap  hak-haknya  merupakan  kondisi awal dari kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Ibu yang bekerja perlu upah, disisi lain  tubuhnya  pasca  melahirkan  membutuhkan  waktu  untuk  istirahat.  Selain  itu  bayi  juga membutuhkan ibu khususnya produksi ASI dari ibunya. Hak menyusui bagi pekerja perempuan haruslah  diperjuangkan  demi  memenuhi  asas  keadilan,  karena  implikasi  dari  pemenuhan  hak menyusui ini tidak hanya bersifat biologis tetapi juga sosial. Menyusui atau pemberian ASI secara eksklusif akan berpengaruh kepada kualitas generasi masa depan yang unggul, untuk kelanjutan pembangunan  bangsa  ke  arah  yang  lebih  baik. 47 Dikarenakan  penting  bagi  seorang  ibu  untuk memberikan  ASI  eksklusif  kepada  bayinya  walaupun  dia  harus  tetap  bekerja,  maka  pihak pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menyusui anaknya selama waktu kerja dan menyediakan fasilitas khusus berupa ruang khusus untuk menyusui atau pojok laktasi di tempat kerja. 48
Filosofi  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan oleh pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan bagi warganya, khususnya pihak pekerja yang  berada  pada  posisi  yang  tidak  seimbang  apabila  dibandingkan  dengan  pihak  pengusaha.
47 Adhitya Kartika dan Nisha Ramadina, Dukungan Tempat Kerja Terhadap Hak Ibu Dalam Memberikan ASI Eksklusif , http://www.law.ui.ac.id/jhp/berkas/pdf/penelitian/penelitian2.pdf, diakses pada tanggal 08 November 2018 pukul 01.02 WIB.
48 Rachmat Trijono, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan , Jakarta: Papas Sinar Sinanti, p. 66.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
Sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa, “Setiap warga negara Indonesia berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”,  maka  adanya  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini supaya hak dan kewajiban pekerja dan  pengusaha  dapat  terlindungi,  sehingga  ada  kepastian  hukum.  Dengan  demikian  dalam kaitannya  dengan  diaturnya  hak  menyusui  dalam  Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  hak menyusui bagi ibu sekaligus memberikan dukungan bagi ibu bekerja untuk dapat melaksanakan kewajiban  menyusui  bayinya,  dan  juga  sebagai  bentuk  dukungan  untuk  mewujudkan  hak  anak terhadap bayinya.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan oleh penulis mengenai pengaturan hak menyusui anak pada waktu kerja  dalam  hukum ketenagakerjaan,  maka  dapat  disimpulkan  pertama,  secara  umum  ketentuan mengenai hak menyusui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah  sesuai  dengan  nilai-nilai  hak  reproduksi  perempuan.  Kedua,  secara  khusus  ketentuan mengenai  hak  menyusui  dalam  Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai hak reproduksi perempuan, karena belum memberikan jaminan hak sepenuhnya pada pekerja perempuan yang menyusui bayinya.

## REFERENCES
A.  Garner,  Bryan,  1999, Black’s  Law  Dictionary ,  Seventh  Edition,  St.  Paul,  MN,  USA  :  West Publishing Co.
Achmad  Charris  Zubair, Wanita  dalam  Transformasi  Sosial  Budaya  :  Telaah  Peranan  Strategis  dalam Konteks  Global ,  diakses  dari  http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/artikel/wanita.pdf  pada    08 November 2018 pukul 00.42 WIB.
Adhitya Kartika dan Nisha Ramadina, Dukungan Tempat Kerja Terhadap Hak Ibu Dalam Memberikan ASI  Eksklusif ,  http://www.law.ui.ac.id/jhp/berkas/pdf/penelitian/penelitian2.pdf,  diakses pada tanggal 08 November 2018 pukul 01.02 WIB.
Asikin, Zaenal, et. al., 1993, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , Jakarta: Raja Grafindo Persada. Asriani,  Desintha  Dwi,  2013, Gempita  ASI  Eksklusif  Bagaimana  Tubuh  Perempuan ,  Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Atmosudirdjo,  Prajudi,  1986, Hukum  Administrasi  Negara ,  Cetakan  kedelapan,  Surabaya:  Ghalia Indonesia.
B.J. Ebraahim, 1986, Air Susu Ibu , Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica. Baha’udin,  Agus,  2016, Perlindungan  Hukum  Hak-Hak  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri , Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Darwin,  Muhadjir  dan  Tukiran,  2001, Menggugat  Budaya  Patriarkhi ,  Yogyakarta:  Pusat  Penelitian Kependudukan UGM.
Elza  Qorina  Pangestika,  “Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Perempuan  Pada Malam  Hari  Di  Liquid  Café  Next  Generation  Wilayah  Kabupaten  Sleman”, Tesis, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017.
Faidah Jenia Rangkuty, “Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun  2014  tentang  Pemberian  Air  Susu  Ibu  Eksklusif  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota Yogyakarta”, Tesis, Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada, 2016, diunduh dari www.lib.ugm.ac.id pada 08 November 2018 pukul 00.22 WIB. Fakih, Mansour, 2005, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , Jakarta: Kompas Gramedia.
Wacana Hukum:
Gultom,  Maidin,  2012, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan ,  Bandung:  Refika Aditama.
Harjiyatni,  Francisca  Romana,  2015, Fungsi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  Memberikan Perlindungan  Hukum  Bagi  Pencari  Keadilan  (Studi  Pengujian  Ijin  Pemanfaatan  Hutan) ,  Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Haryanto, Tri, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Oleh Dinas Tenaga Kerja  Transmigrasi  dan  Sosial  (Disnakertransos)  Kabupaten  Kebumen ,  Purwokerto:  Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Hasanah, Uswatun, 2010, Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Universitas Indonesia.
Kamus Bahasa Indonesia Online, diakses dari http://kbbi.web.id/hukum pada 6 Desember 2018 pukul 00.15 WIB.
Komite Perempuan Industrial Council, Laporan Hasil Survey Perlindungan Maternitas dan Hak-Hak Reproduksi  Buruh  Perempuan  Pada  10  Afiliasi  Industrial  di  Indonesia ,  diakses  dari https://industriallindah.com/2015/02/04/lembar-info/ pada 07 November 2018 pukul 22.25 WIB.
Martalia, Dewi, 2012, Asuhan Kebidanan dan Menyusui , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mertokusumo, Sudikno, 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Yogyakarta: Liberty. __________________, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty.
__________________, 2012, Teori Hukum Edisi Revisi , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Muhammad, Abdul Kadir, 1992, Perjanjian Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muliadi, Ahmad, 2013, Politik Hukum , Padang: Akademia. Pusat  Studi  Wanita  UGM,  2007, Pengembangan  Model  Sosialisasi  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  bagi Orang Tua , Yogyakarta: Gama Press.
Radjal, Fauzie,  1993, Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia , Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. Raharjo, Satjipto, 2000, Hukum Progresif, Bandung: Citra Aditya Bakti. Rena, 2008, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Istri dengan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Purworejo (Data Survei Sehati Tahun 1999-2000) , Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Sadli,  Saparinah,  2000, Hak  Asasi  Perempuan  adalah  Hak  Asasi  Manusia  dalam  pemahaman  Bentuk- Bentuk  Tindak  Kekerasan  terhadap  Perempuan  dan  Alternatif  Pemecahannya ,  Jakarta:  Universitas Indonesia.
Savitri,  Niken,  2008, HAM  Perempuan,  Kritik  Teori  Hukum  Feminis  terhadap  KUHP ,  Bandung: Refika Aditama. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Suwondo, Nani, 1984, Kedudukan Wanita Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia. Trijono, Rachmat, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan , Jakarta: Papas Sinar Sinanti,. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Waryana, 2010, Gizi Reproduksi , Yogyakarta: Pustaka Rihama.