## PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI INDONESIA TAHUN 2017
Hendra Dwi Prasetyo STIE Mahardhika Surabaya

## ABSTRAK
Sistem Self  assessment ditetapkan  undang  undang  dalam  penghitungan, penyetoran  dan  pelaporan  kewajiban  perpajakan  untuk  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) dan  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Sedangkan Official  assessment digunakan  untuk menetapkan  besaran  pajak  terutang  jenis  PPN  dan  PPh  adalah  pajak  yang  dikelola  oleh pemerintah  pusat  yakni  dibawah  Kementerian  Keuangan  tepatnya  Direktorat  Jenderal Pajak  (DJP).  Sistem Self  assessment mengandung  makna  bahwa  sepanjang  tidak  ada pemeriksaan maka apa yang disampaikan Wajib Pajak (WP) dalam SPT  dianggap benar oleh DJP.
Jenis  penelitian  didalam  penelitian  ini  adalah  Eksplanasi  Penelitian,  yaitu penelitian  komparatif  ( comparative  research )  untuk  membandingkan  penerapan  atau implementasi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonsia Tahun 2017.
Kepatuhan yang dimaksud adalah pemenuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)  Tahunan  PPh  Wajib  Pajak  (WP)  Badan  dan  WP  Orang  Pribadi  (OP).  Kepatuhan yang diukur adalah rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan membandingkan antara  jumlah  penyampaian  SPT  Tahunan  PPh  Badan  Dan  OP  (tidak  termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
Kata kunci : E-filing dan kepatuhan wajib pajak.

## PENDAHULUAN
Mengutip dari kontan.co.id (2018),  dalam  kontennya  berisikan  : Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat,
pelaporan  SPT  Tahunan  tahun  pajak 2017  yang  masuk  sebanyak  10.589.648 sampai dengan batas akhir penyampaian SPT  WP  orang  pribadi,  yakni  31  Maret 2018.“Sampai  pukul  24.00  tadi  malam, SPT Tahunan yang masuk 10.589.648 di mana  80%  nya  adalah  e-filing,”  kata Direktur P2 Humas Ditjen Pajak kepada Kontan.co.id.  Jumlah  SPT  Tahunan yang  masuk  itu  mengalami  peningkatan karena  pada  tahun  lalu,  sampai  dengan 31  Maret  2017,  SPT  yang  masuk sebanyak  9.288.394  SPT.  Selain  itu, pihaknya juga mencatat bahwa penyampaian  SPT  melalui  e-filing meningkat  pada  tahun  ini.  Sementara, penyampaian SPT secara manual
menurun.  “Semakin  banyak  WP  yang memanfaatkan  saluran  online.  Tercatat, hanya  1.916.229  SPT  yang  diterima secara  manual”.  Tidak  seperti  tahun
sebelumnya,  di  mana  SPT  WP  orang pribadi  diperpanjang  hingga  21  April karena pada saat yang bersama pelaksanaan  program  tax  amnesty  juga berakhir, batas waktu penyampaian SPT Tahunan  WP  OP  sudah  berakhir  dan tidak diperpanjang. “WP OP tetap dapat menyampaikan SPT Tahunannya
walaupun terlambat”. Bagi WP OP yang terlambat  melaporkan  SPT  masih  bisa melaporkan  SPT-nya  dengan  membayar denda  keterlambatan  sebesar  Rp  100 ribu  untuk  orang  pribadi  dan  Rp  1  juta untuk  WP  badan.  Ditjen  Pajak  sendiri menargetkan  ada  sekitar  14  juta  WP yang  melapor  SPT  Tahunan  2017 hingga  akhir  tahun  2018.  Jumlah tersebut  juga  termasuk  WP  Badan. "Target 14 juta tidak hanya sampai akhir Maret.  Ini  target  WP  OP  dan  badan sampai  akhir  tahun.  Nanti  ada  SPT  PPh badan di April".
Pelaporan SPT merupakan sumber  data  utama  bagi  DJP  dalam menggali potensi perpajakan. Mengingat pentingnya keberadaan SPT maka dalam rangka modernisasi, DJP telah
berinovasi dari penyampaian SPT secara manual ( hardcopy ) menjadi penyampaian secara elektronik ( softcopy ).  Penyampaian  SPT  Tahunan Orang Pribadi sekarang tersedia e-filling yang  memudahkan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  menyampaikan  SPT  secara
online .  Wajib  Pajak  badan  dapat menyampaikan  SPT  Tahunan  dan  SPT masa Pasal 21 melalui e-SPT .
Sedangkan  untuk  SPT  masa  PPN sekarang  dapat  disampaikan  melalui e- faktur. Fasilitas  elektronik  lainnya adalah e-registration untuk  pendaftaran Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP) secara online ,  dan  fasilitas  elektronik terkini  yang  belum  lama  diperkenalkan adalah pembayaran pajak melalui pembuatan  kode  billing  yang  kemudian disebut e-billing .  Ibarat  dua  sisi  mata uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan, bahwa semua fasilitas perpajakan diperuntukkan  bagi  pihak  wajib  pajak adalah untuk kemudahan dan kenyamanan  sedangkan  bagi  pihak pemerintah  adalah  sebagai  sarana  dan prasarana  mencapai  target  penerimaan pajak. Kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakan  dipengaruhi  banyak  faktor. Salah satu faktornya adalah kenyamanan.  Jika  dalam  pemungutan terdapat  asas convenience  of  payment dimana  pajak  dipungut  pada  saat  yang tepat  yaitu  pada  saat  wajib  pajak mempunyai  uang  atau  kondisi  nyaman bagi wajib pajak. Begitupun dengan saat pelaporan,  bahwa  pelaporan  SPT  yang nyaman  identik  dengan  praktis,  mudah,
dan murah. Kepraktisan dalam pelaporan meliputi prosedur yang sederhana.  Kemudahan  berarti  semua kalangan  dapat  mengakses  dengan mudah atau user friendly . Murah bahwa pelaporan  pajak  secara  ekonomis  tidak boleh  membebani  pemerintah  maupun wajib  pajak.  Dengan  beralih  dari pelaporan  manual  menuju  pelaporan elektronik maka biaya pemungutan (cost collection) ,  dapat  ditekan  serendah mungkin.
Berdasarkan  uraian  diatas  dan sebagai  wajib  pajak,  peneliti  melakukan penelitian  mengenai  dampak  e-filing dengan  judul  :  “Penerapan  E-Filing Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di Indonesia Tahun 2017 ”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak
Berdasarkan Undang-Undang No.  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (pajak.go.id).  Pajak  adalah  kontribusi wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  undang-undang, dengan  tidak  mendapat  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jenis  Pajak  yang  dikelola  oleh DJP adalah  PPh, PPN, PPnBM dan Bea Meterai.  Sedangkan  yang  ada  kaitannya dengan  penelitian  ini  adalah  jenis  pajak PPh dan PPN. Pajak penghasilan dikenal sebagai  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal 25 /29 atau PPh 25/29 adalah pajak yang dibebankan pada
penghasilan perorangan,  perusahaan  atau  badan hukum  lainnya.  Pajak  penghasilan  bisa diberlakukan  progresif,  proporsional, atau  regresif.  Pajak  Penghasilan  diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  36  tahun  2008 Tentang Perubahan keempat atas undang-undang  Nomor  7  tahun  1983 tentang  Pajak  Penghasilan  (PPh).  Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transasksi.  PPN  dan  PPnBM  diatur dalam  Undang  undang  No.  8  Tahun 1983 Sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah Terakhir Dengan Undang undang No. 42 Tahun 2009 (pajak.go.id). Menurut  UU  No.28  tahun  2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
pasal 1 angka 3 (pajak.go.id),  Badan  adalah  sekumpulan orang  dan  atau  modal  yang  merupakan kesatuan  baik  yang  melakukan  usaha maupun  yang  tidak  melakukan  usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,  BUMN  atau  BUMD  dengan nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  firma, kongsi koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi  massa,  organisasi  sosial poltik,  atau  organisasi  lainnya,  lembaga dan  bentuk  badan  lainnya,  termasuk kontrak  investasi  kolektif  dan  bentuk usaha tetap.
Kepatuhan Pajak (Tax Complience) Rahayu (2009) mengatakan bahwa  “pada  prinsipnya  kepatuhan perpajakan  adalah  tindakan  wajib  pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan  pelaksanaan  perpajakan  yang berlaku dalam suatu negara”. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah kepatuhan wajib  pajak  dalam  memenuhi  semua peraturan perundang-undangan
perpajakan,  baik  kepatuhan  wajib  pajak dalam  mendaftarkan  diri,  kepatuhan untuk  melaporkan,  kepatuhan  dalam perhitungan  dan  pembayaran  pajak terutang  maupun  kepatuhan  wajib  pajak dalam  pembayaran  tunggakan  pajak terutangnya.
Kriteria  wajib  pajak  patuh menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan No.235/KMK.03/2003 (pajak.go.id) adalah: a. Tepat  waktu  dalam  menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
b. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak atau  untuk  semua  jenis  pajak, kecuali  telah  memperoleh  izin untuk  mengangsur  atau  menunda pembayaran pajak.
c. Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman karena  melakukan  tindak  pidana  di bagian  perpajakan  dalam  jangka waktu 10 tahun terakhir.
d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan  pembukuan  dan dalam  hal  terhadap  wajib  pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi  pada  pemeriksaan  yang
terakhir untuk masing- masing jenis pajak  yang  terutang  paling  banyak 5%.
e. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk  2  tahun  terakhir  diaudit  oleh akuntan  publik  dengan  pendapat wajar  tanpa  pengecualian,  atau pendapat dengan pengecualian sepanjang  tidak  memengaruhi  laba fiskal.
Media  Elektronik  Dalam  Administrasi Perpajakan
Administrasi  perpajakan  pada Direktorat  Jenderal  Pajak  terintegrasi pada Sistem Informasi Direktorat Jederal Pajak (SIDJP). SIDJP merupakan  suatu  sistem  informasi  yang menggunakan  perangkat  keras  dan perangkat  lunak  yang  dihubungkan dengan  suatu  jaringan  kerja  di  Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP)  yang  berada  di  Jl.  Gatot Soebroto  42  Jakarta.  Terdapat  empat komponen utama dalam SIDJP yaitu : 1. Core system 2. Trigger atau pembangkit kasus  yang  dapat  dilakukan  secara sistem, aplikasi administrasi, dan manajemen kasus 3. Workflow system 4. Profil wajib pajak.
Menurut  peraturan  DJP  Nomor:
PER-160/PJ/2006 (pajak.go.id), SIP adalah sistem informasi dalam administrasi  perpajakan  dilingkungan Kantor DJP dengan menggunkan perangkat  keras  dan  perangkat  lunak yang dihubungkan ddalam suatu jaringan kerja lokal. Dalam melaksanakan tugas dan kewenanganannya Kementerian Keuangan,  melalui  DJP  melaksanakan dan  memberikan  layanan  online  kepada masyarakat  wajib  pajak  dalam  tatacara pengadministrasian dan pembayaran pajak,  baik  untuk  perseorangan  maupun perusahaan dengan memanfaatkan teknologi elektronik, internet global.
Berikut  ini  merupakan  jenis- jenis  layanan  online  Direktorat  Jenderal Pajak  yang  dapat  diakses  melalui website.
1. Aplikasi e-Registration.
2. Aplikasi e-filling .
3. Aplikasi e-SPT.
4. Aplikasi e-Faktur,
Aplikasi E- Filing
E-Filing  adalah  salah  satu  cara penyampaian  SPT  secara  elektronik yang  dapat  dilakukan  melalui  website Direktorat  Jenderal  Pajak  (pajak.go.id) atau  website  Penyalur  SPT  Elektronik. Untuk menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan  menggunakan  e-Filing,  Wajib Pajak dapat mengunjungi website Direktorat Jenderal Pajak. Bagi  wajib  pajak  yang  hendak menyampaikan  laporan  SPT  Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan  Formulir  1770S  dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan  laporan  SPT-nya  secara langsung  pada  aplikasi  e-Filing  di  DJP
Online.  DJP  Online  berisi  tiga  aplikasi sekaligus (e-billing, e-filing dan e-form) sehingga  DJP  menyebutnya  sebagi website One-Stop Tax Services. Untuk penyampaian laporan SPT  pajak  lainnya,  e-Filing  di  DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e-SPT. Melalui  Loader  e-SPT  ini,  SPT  yang telah  dibuat  melalui  aplikasi  e-SPT dapat  disampaikan  secara  online  tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk saat ini (tahun 2017), SPT yang dapat diunggah pada Loader e-SPT DJP  Online  adalah  SPT  Tahunan  PPh Orang  Pribadi  Formulir  1770  dan Formulir  1770S,  SPT  Masa  PPh  Pasal 21/26,  SPT  Masa  PPh  Pasal  4  ayat  (2), SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 dan SPT Masa PPN dan PPnBM.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian didalam penelitian ini adalah Eksplanasi Penelitian,  yaitu  penelitian  komparatif ( comparative research ) untuk membandingkan penerapan atau implementasi e-filing terhadap kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonsia Tahun 2017. Definisi Opersional 1. Kepatuhan Wajib Pajak Rahayu (2009) mengatakan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan  perpajakan  adalah tindakan  wajib  pajak  dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan  perpajakan  yang berlaku dalam suatu negara”. 2. E-Filing Filing  adalah  salah  satu  cara penyampaian SPT secara elektronik  yang  dapat dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) atau website Penyalur SPT Elektronik.

## HASIL
DJP  merupakan  salah  satu instansi  pemerintah  yang  mempunyai peran penting dalam penerimaan negara. Organisasi  DJP  memiliki  jumlah  kantor operasional  lebih  dari  500  unit  kantor dan  jumlah  pegawai  lebih  dari  39.000 orang  yang  tersebar  di  seluruh  penjuru tanah air. DJP merupakan Unit Eselon I terbesar  di  Kementerian  Keuangan (pajak.go.id).
Laporan Kinerja DJP merupakan  perwujudan  tugas  sebagai perumus  dan  pelaksana  kebijakan  dan standardisasi teknis di bidang perpajakan, dalam penyelenggaraan fungsi (pajak.go.id)  :
1. perumusan  kebijakan  di  bidang perpajakan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur  dan  kriteria  di  bidang perpajakan;
4. emberian  bimbingan  teknis  dan supervisi di bidang perpajakan;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpajakan; 6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
7. pelaksanaan  fungsi  lain  yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Tugas dan fungsi DJP dilaksanakan dalam pencapaian visi DJP yang  ditetapkan,  yaitu:  “Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang  terbaik demi  menjamin kedaulatan dan  kemandirian  negara”  dengan memperhatikan misi DJP yaitu “Menjamin  penyelenggaraan  negara yang berdaulat dan mandiri dengan: a. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; b. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
c. aparatur  pajak  yang  berintegritas, kompeten, dan profesional; dan
d. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja Secara  rinci  data  target  dan realisasi IKU Kemenkeu-One DJP tahun 2017  dapat  disajikan  sebagaimana  tabel berikut (pajak.go.id):
Tabel 1. Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-One Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017
Sumber : Laporan Kinerja DJP, 2017.
Target  Indikator  Kinerja  Utama
(IKU)  DJP  Tahun  2017  sebagaimana tertuang  dalam  dokumen  Perjanjian Kinerja  Tahun  2017  sebagian  besar tercapai  dengan  baik.  Dari  24  IKU
Kemenkeu-One  DJP,  sebanyak  21  IKU (87,5  persen)  berstatus  hijau  dan  3  IKU (12,5  persen)  berstatus  kuning  serta tidak terdapat berstatus merah.
Tabel 2. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan wajib pajak yang tinggi
Sumber : Laporan Kinerja DJP, 2017.
3a-CP Persentase Tingkat Kepatuhan  Formal  Wajib  Pajak  Badan dan  Orang  Pribadi  Non  Karyawan Kepatuhan formal yang dimaksud
adalah  pemenuhan  penyampaian  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  PPh Wajib Pajak (WP) Badan dan WP Orang Pribadi  (OP)  Non  Karyawan.  Kinerja yang  diukur  adalah  rasio  kepatuhan penyampaian  SPT  Tahunan  dengan membandingkan antara jumlah penyampaian  SPT  Tahunan  PPh  Badan Dan OP Non Karyawan (tidak termasuk pembetulan  SPT  Tahunan  PPh)  dengan jumlah  WP  Badan  dan  OP  Non Karyawan terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Adapun tujuan dari IKU Persentase  Tingkat  Kepatuhan  Formal
WP  Badan  dan  OP  Non  Karyawan adalah  untuk  meningkatkan  kepatuhan dalam  penyampaian  SPT  Tahunan  PPh (kepatuhan  formal)  Wajib  Pajak  Badan dan  OP  Non  Karyawan  yang  pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Pada  tahun  2017,  target  rasio
kepatuhan  penyampaian  SPT  Tahunan WP  Badan  dan  OP  Non  Karyawan sebesar  50%.  Realisasi  rasio  kepatuhan penyampaian  SPT  Tahunan  PPh  Badan dan  OP  Non  Karyawan  sebesar  62,96% atau mencapai 125,92% dari target yang telah  ditetapkan.  Realisasi  SPT  PPh
Badan  dan  OP  Non  Karyawan  tumbuh 22,83%  yaitu  tahun  sebelumnya  sebesar 1.616.479 WP menjadi 1.985.503 WP di tahun 2017.
3b-N  Persentase  pertumbuhan jumlah  WP  Badan  dan  OP  Non Karyawan  yang  melakukan  pembayaran Pertumbuhan  WP  Badan  dan  OP  Non
Karyawan  yang  melakukan  pembayaran adalah perbandingan antara
selisih/penambahan  jumlah  WP  Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran pada tahun berjalan dengan jumlah  WP  Badan  dan  OP  Non Karyawan  yang  melakukan  pembayaran pada tahun sebelumnya.
Tujuan  dari  IKU  Persentase Pertumbuhan  WP  Badan  dan  OP  Non Karyawan  yang  melakukan  Pembayaran adalah  untuk  meningkatkan  kepatuhan WP  Badan  dan  OP  non  karyawan  yang melakukan  pembayaran.  Target  rasio pertumbuhan  WP  Badan  dan  OP  Non Karyawan  yang  melakukan  pembayaran pada tahun 2017 sebesar 25%. Realisasi rasio  pertumbuhan  jumlah  WP  Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran  sampai  dengan  Desember 2017  mencapai  34,52%  atau  mencapai 138,08% dari target yang ditetapkan.
Tabel 3. Sasaran Strategis 4: Pelayanan Prima
Sumber : Laporan Kinerja DJP, 2017.
4a-N  -  Persentase  penyampaian SPT melalui e-Filing SPT yang
disampaikan  melalui  e-Filing  adalah SPT  Tahunan  PPh  Formulir  1770, 1770S,  dan  1771  yang  disampaikan melalui  e-filing  atau  e-SPT  pada  tahun berjalan. Target dari IKU ini adalah WP sasaran  e-filing.  WP  sasaran  e-filing adalah  WP  yang  diproyeksikan  akan menyampaikan SPT Tahunan PPh
Formulir  1770,  1770S,  dan  1771,  yang jumlahnya ditentukan oleh Kantor Pusat.
Target  IKU tahun  2017 berbeda dengan  tahun  2016  yaitu  78%  yang mencerminkan  persentase  penyampaian
SPT  melalui  e-Filing.  Polarisasi  data ditetapkan menggunakan Maximize, dimana  semakin  banyak  WP  yang menyampaikan  SPT  melalui  e-Filing maka realisasi penyampaian SPT melalui  e-Filing  akan  semakin  tinggi sehingga diharapkan layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna  eksternal  yang  memiliki
tingkat  kritikalitas  sangat  tinggi  akan menjadi lebih baik. Persentase penyampaian  SPT  melalui  e-Filing dilaporkan  pada  setiap  triwulan  pada tahun  2017  dengan  jenis  konsolidasi periode  menggunakan take  last  known value (realisasi  yang  digunakan  adalah angka periode terakhir).
Jumlah penyampaian SPT Elektronik  sampai  dengan  tanggal  31
Maret  2017  sebanyak  3.490.635  SPT dari  Jumlah  sasaran  WP  yang  telah ditetapkan sebesar 5.555.816 WP. Maka realisasi  jumlah  penyampaian  SPT melalui  e-filing  sebesar  62,83%  dari target  Q1  tahun  2017  sebesar  70%. Sehingga  capaian  IKU  pada  Q1  sebesar 89,76.
Jumlah penyampaian SPT Elektronik  sampai  dengan  tanggal  31 Desember  2017  sebanyak  4.762.217 SPT dari Jumlah sasaran WP yang telah ditetapkan  sebesar  5.555.816.  Realisasi sampai  dengan  tahun  2017  berakhir adalah  sebesar  85,72%  penyampaian SPT  melalui  e-Filing  dari  target  s.d  31 Desember  2017  sebesar  78%.  Sehingga capaian  IKU  s.d  31  Desember  2017 sebesar 109,89.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  penerapan  e-filing  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia tahun  2017.  Berdasarkan  hasil  di  atas
bahwa  dengan  adanya  e-filing  dapat mempermudah wajib pajak dalam pelaporan pajak. Dimana dari kepatuhan pelaporan pajak melebihi target nasional dan bahkan 80% dari e-filing.

## SARAN
Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak, meliputi: 1. Memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 2. Memberikan pemahaman perpajakan  kepada  masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal Rahayu,  Sri  dan  Lingga,  Ita  Salsalina. 2009.  “Pengaruh  Modernisasi
Sistem  Administrasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,  Jurnal  Analisa  Akuntansi dan  Perpajakan,  Volome  1, Nomor 1, Maret 2009, Hlm. 97-
106
Internet https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen -pajak-pelaporan-spt-tahunan- capai-106-juta-hingga-batas- akhir (diakses 5 Mei 2018) http://www.pajak.go.id.  (diakses  5  Mei 2018)