## SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENGARUHNYA TERDADAP EFEKTIFITAS KERJA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE

## Ansar
Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke
ansar.hasyim@gmail.com

## Abstrak
Akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah daerah dalam implementasinya menjadi tujuan penting untuk membuat pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Proses antara penilaian kinerja  organisasi  yaitu  melalui  penerapan  sistem  pertanggungjawaban  laporan  kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Teknik data yang digunakan yaitu metode  statistik  dengan  SPSS  untuk  windows.  Analisis  data  menggunakan  regresi  linier berganda.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  pengaruh  sistem  akuntabilitas kinerja  dari  pemeritahan  terhadap  efektivitas  organisasi  dari  pemerintahan  Kabupaten Merauke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sebagai variabel independen sangat berarti  bagi  efektivitas  kinerja  organisasi  sebagai  variabel  dependen.  Dari  analisis  tujuh variabel  independen  terdapat  lima  variabel  yang  berpengaruh  terhadap  efektivitas  kinerja organisasi pemerintahan kabupaten Merauke dengan tingkat kepercayaan 95% (a=5%) serta ditunjukkan dengan nilai F hitung >F tabel, yaitu visi dan misi, rencana strategis, penganggaran, penilaian  dan  evaluasi  kinerja,  tetapi  terdapat  dua  variabel  yang  tidak  berpengaruh  yaitu program  dan  pelaksanaan  kegiatan.  Variabel  penganggaran  yang  paling  berpengaruh terhadap efektivitas kinerja organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,565 diikuti dengan evaluasi  kinerja  dengan  koefesien  regresi  sebesar  0,472  dan  visi  dan  misi  dengan  kofisien regresi sebesar 0, 410 dari variable independen lainnya.
Kata Kunci: Akuntabilitas; Kinerja; Pemerintah; Organisasi dan Efektifitas.

## PENDAHULUAN
Dalam
mewujudkan tata pemerintahan  yang  baik  dicirikan  dengan penataan kelembagaan dan pendayagunaan aparatur  di  daerah  secara  bertanggung jawab  dengan  tujuan  tercipta  sistem manajemen  pemerintahan  daerah  yang efektif.  Harapan  publik  untuk  terciptanya kinerja  birokrasi  yang  baik  merupakan prinsip  dasar  dari  tugas  dan  fungsi pemerintahan  di  daerah  kedepan. Dengan demikian terselenggaranya tata pemerintahan ang baik di daerah merupakan prasyarat utama untuk
mewujudkan  aspirasi  masyarakat  dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan di daerah.
Untuk  itu  diperlukan  akuntabilitas kinerja  aparatur  pemerintahan  pada  setiap organisasi perangkat daerah yang didukung oleh  akses  informasi  bagi  masyarakat. Ghartey  (dalam  Sedarmayanti,  2003:68) mengatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan  yang  berhubungan  dengan pelayanan  apa,  siapa,  kepada  siapa,  milik siapa, yang mana dan bagaimana? Pertanyaan  ini,  terkait  dengan  hal-hal  apa
yang  harus  dipertanggung  jawabkan, mengapa  dipertanggung  jawabkan  dan siapa  yang  mempertanggung  jawabkan serta apakah pertanggung jawaban berjalan seiring  dengan  kewenangan  yang  dimiliki oleh organisasi.
Pelayanan  publik  sebagai  salah  satu tugas  dan  fungsi  pemerintahan  di  daerah, menuntut aparatur birokrasi dalam melaksanakan  tugas  yang  diemban  untuk lebih  inovatif,  kreatif  dan  bertanggung jawab  dan  profesional  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  (Dwiyanto, 2002:55).  Untuk  membangun  birokrasi yang  akuntabilitas  dan  transparan  di lingkungan  pemerintah  daerah  kabupaten Merauke,  salah  satu  kebijakan  yang ditempuh  adalah  bagaimana  perbaikan aturan-aturan, sistem dan mekanisme yang birokratik  melalui  upaya  pemyederhanaan sistem  dan  simpul-simpul  administrasi pelayanan  publik  yang  berbelit-belit  dan rumit  bagi  masyarakat  dengan  didukung peningkatan  kinerja  aparatur.  Fungsi pemerintah lebih bersifat mengarahkan dari pada mengayuh (Osborne dan Gaebler,1999:41). Untuk itu sudah saatnya aparatur  birokrasi  di  kabupaten  Merauke untuk  merubah mind  set yang  lebih berorientasi pada kepentingan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan  secara  akuntabilitas  guna mewujudkan  pemerintahan  yang  efektif dan transparan.
Penerapan
Akuntabilitas

## Kinerja Instansi
Salah  satu  aspek  penting  yang  harus mendapatkan perhatian bagi penyelenggara pemerinatahan di daerah adalah bagaimana melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  (AKIP)  dengan  baik.  Sistem pertanggung  jawaban  yang  tepat,  jelas,
terukur  dan legitimate dalam  bentuk laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah (LAKIP) yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang  lebih  berdaya  guna,  berhasil  guna, bersih  dan  transparan  dalam  rangka mewujudkan  visi  dan  misi  serta  tujuan instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terutama untuk mendorong akuntabilitas sektor publik dan peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah, serta  meminimalisir  potensi  terjadinya korupsi,  terutama soft  corruption karena kesalahan manajemen.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Permerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan melalui  suatu  media  pertanggung  jawaban yang  dilaksanakan  secara  berkala.  AKIP menurut  Inpres  No.  7  Tahun  1999  adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban  atau  menjawab  atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan  hukum  dan  pimpinan suatu  organisasi  kepada  pihak  yang memiliki  hak  atau  kewenangan  untuk meminta  keterangan  atau  pertanggung jawaban.
Sistem  AKIP  terdiri  dari  beberapa komponen yang merupakan satu  kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja dan laporan. Untuk itu ada beberapa  langkah  yang  ditempuh  dalam meningkatkan  efektivitas  implementasi (LAN  &  BPKP,  2000)  antara  lain  : pertama, merancang  dan  menetapkan pedoman  akuntabilitas  kinerja  masing- masing  instansi  dengan  mengacu  pada pedoman  umum  yang  berlaku. Kedua , menyempurnakan  elemen-elemen  sistem AKIP  yang  meliputi  Renstra,  Rencana
Kerja  Tahunan,  Penganggaran  Berbasis Kinerja, Penetapan Kinerja, Sistem Pengukuran  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja, dan  Evaluasi  Kinerja. Ketiga, menetapkan target kinerja untuk masing-masing indikator kinerja pada awal periode sebagai bentuk komitmen  instansi. Keempat, memanfaatkan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja. Kelima , menyempurnakan  indikator  kinerja  dalam rencana strategis.
Pelaporan Akuntabilitas

## Kinerja Organisasi
Sebagai  masukan  bagi  pimpinan tentang  pelaksanaan  program  di  lapangan, LAKIP  harus  disampaikan  pada  pimpinan tingkat atas. LAKIP bertujuan antara lain : pertama, sebagai pertanggung jawaban dari unit  kerja  yang  lebih  rendah  ke  unit  kerja yang lebih tinggi, atau petanggung jawaban dari  bawahan  kepada  atasan. Kedua . pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan perubahan-perubahan  kearah  perbaikan dalam  mencapai  efisiensi  dan  efektivitas pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  serta ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  upaya pelaksanaan misi organisasi. Ketiga , perbaikan  dalam  perencanaan,  khususnya perencanaan  jangka  menengah  dan  jangka pendek (LAN & BPKP, 2000).
Dalam penyusunannya harus mengikuti  beberapa  prinsip  pokok  yaitu: pertama ,  prinsip  pertanggung  jawaban yaitu harus jelas hal-hal yang dikendalikan oleh  instansi  yang  melaporkan  sehingga dapat  di  mengerti  oleh  pembaca  laporan. Kedua prinsip  pengecualian  bahwa  yang dilaporkan  adalah  yang  penting  dan terdepan  bagi  pengambilan  kebijakan, keputusan  dengan  pertanggung  jawaban instansi yang bersangkutan seperti
keberhasilan  dan  kegagalan,  realisasi  dan target yang dicapai. Ketiga , prinsip manfaat yaitu  bahwa  manfaat  laporan  akuntabilitas harus  lebih  besar  dari  biaya  penyusunan (Sedarmayanti, 2004:18-19).
Sistem pelaporan akuntabilitas sebagai  proses  identifikasi  dan  klarifikasi indikator kinerja organisasi yang didasarkan  pada  beberapa  aspek  yaitu input, output, out come, benefit dan impact serta  proses  manajemen  dalam  kegiatan tersebut. Indikator-indikator tersebut digunakan  untuk  evaluasi  sejak  tahap perencanaan,  tahap  pelaksanaan  dan  tahap setelah  kegiatan  selesai  maupun  saat berfungsinya. Evaluasi yang dilakukan oleh instansi  pemerintah  itu  sendiri  sebagai kelanjutan  dari  pengukuran  mengenai keberhasilan  atau  kegagalan  atas  terget- target kinerja yang telah ditentukan.
Pelaksanaan  evaluasi  lebih  ditujukan kepada  : Pertama, memberikan  analisis kritis dan penilaian terhadap implementasi LAKIP. Kedua memberikan saran perbaikan  terhadap  implementasi  LAKIP. Ketiga memberikan saran ataupun rekomendasi yang penting guna peningkatan kinerja organisasi dan peningkatan  akuntabilitasnya  (LAN  & BPKP, 2000). Untuk mewujudkan penerapan sistem LAKIP kabupaten Merauke secara efektif, diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur pemerintah  pada  level  atas  dan  menengah untuk  menerapkan  sistem  AKIP  secara serius, konsisten dan berkelanjutan dengan bertitik tolak dari format penetapan kinerja sesuai Surat Edaran MENPAN RI Nomor: 31/Menpan/XII/2004  tentang  Penetapan Kinerja.

## Efektivitas Organisasi
Dalam penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah,    efektifitas
organisasi  menjadi  suatu  hal  yang  sangat penting  untuk  dapat  diwujudkan.  Hal  ini dapat  dipastikan,  sebab  suatu  organisasi yang  efektifitas  selalu  berupaya  mencapai tujuan  secara  baik  dan  berdaya  guna.  The Liang Gie (200:24) mengemukakan bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan kerja  yang  dilaksanakan  oleh  manusia untuk  memberikan  hasil  guna  yang dilaharapkan.
Pengertian efisiensi seringkali dikaitkan  dengan  efektivitas  meskipun sebenarnya  terdapat  perbedaan  keduanya. Efektivitas  lebih  menekankan    pada  hasil yang dicapai. Sedangkan efisiensi menekankan  pada  bagaimana  hasil  yang dicapai dibandingkan dengan output (Steers 1985:41).  Efektivitas  dan  efesiensi  dua konsep  yang  sulit  dipisahkan  dan  selalu ditemukan dalam suatu organisasi manakala ingin menilai kinerja organisasi.
Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa  efektifitas  merupakan  konsep  yang sangat penting karena mampu memberikan gabaran  mengenai  keberhasilan  suatu organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dari aktitifitas  yang  dilakukan.  Efektifitas adalah  adalah  tingkat  pencapaian  tujuan atau  sasaran  organisasi  sesuai  yang  telah ditetapkan. Oleh karena itu, organisasi yang efektif  dan  efisien  bisa  dicapai  dengan meminimalkan input dan mempertahankan output atau  dengan  mepertahankan input tetapi memaksimalkan output atau bersamaan meminimalkan input dan memaksimalkan out put (Sarwoto, 1994).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem akuntabilitas  kinerja  pemerintah  terhadap efektifitas  kerja  organisasi  di  lingkup pemerintah daerah kabupaten Merauke dan variabel-variabel  mana  yamg  memiliki pengaruh  lebih  dominan  terhadap  efektif
kerja  organisasi  dilingkungan  pemerintah daerah kabupaten Merauke.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian penjelasan  ( explanatory )  dengan  desain kausalitatif  yang    bertujuan  menganalisis bagaimana  hubungan  antara  variabel  satu dengan variabel lain atau bagaimana suatu variabel  mempengaruhi  variabel  lainnya (Hasan,  2002:33).  Populasi  penelitian adalah  pejabat  Eselon  II  dan  III  di lingkungan  pemerintah  daerah  kabupaten Merauke  sebanyak  30  orang,  sekaligus dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Teknik penentuan sampel adalah
Purposive Sampling .

## 2. Defenisi Operasional Variabel
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi variabel  bebas (independent  variable ) adalah sistem akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator :
Visi  dan  misi  (X 1 )  adalah  suatu gambaran yang ideal tentang keadaan masa depan  yang  diinginkan  oleh  organisasi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan  tujuan  organisasi  dan  sasaran yang  ingin  dicapai,  menjelaskan  mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.
Rencana strategis (X 2 )  adalah proses secara  sistematis  yang  berkelanjutan  dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan pengetahuan astisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalaui unpan balik yang terorganisir.
Program  kerja  (X 3 )    semua  program kerja  yang  disusun  ditetapkan  oleh organisasi  yang  mengacu  pada  rencana
strategis oragnisasi yang diharus dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Penganggaran  (X 4 )  adalah  pengalokasian biaya  yang  diusulkan  oleh  instansi  sesuai dengan  program kerja yang diusulkan yang dituangkan  dalam  rencana  kerja  anggaran (RKA) instansi pada tahun tahun anggaran berjalan.
Pelaksaaan  kegiatan  (X 5 )  adalah aktivitas  (tindakan  nyata)  di  lapangan dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan  oleh  instansi  sesuai  dengan kebijakan  dan  program  yang  ditetapkan untuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan  di lapangan.
Pengukuran  kinerja  (X 6 )  adalah dokumen  yang  memuat  suatu  penilaian yang  sistematik  dan  didasarkan  pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator masukan, keluaran, hasil manfaat dan dampak.
Evalusi  kinerja    (X 7 )  adalah  hasil- hasil  perhirtungan  untuk  mengetahui pencapaian realisasi setiap indikator kinerja kegiatan,  kemajuan  dan  kendala  yang dijumpai dalam mencapai visi dan misi dan tujuan  agar  dapat  dinilai  dan  dipelajari untuk perbaikan kinerja dalam program/kegiatan yang akan dilaksanakan.
Variabel terikat (dependent variable) adalah  efektfitas  kerja  organisasi  adalah suatu  ukuran  dan  kemampuan  organisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, progeram atau misi suatu organisasi sesuai dengan target

## 3. Teknik Analisis
Metode  pengumpulan  data  adalah studi  lapangan,  studi  kepustakaan  dengan teknik kuesioner, wawancara dan penelusuran dokumen-dukomen. Data yang digunakan adalah data primer dengan skala likert disamping data sekunder. Pengolahan data  adalah  metode  statistika  dengan menggunakan analisis perhitungan melalui SPSS  windows.  Teknik  analisis  data menggunakan regresi  linier berganda (Purbayu  &  Ashari,  2005:144) yaitu meregresikan variabel-variabel bebas dengan  variabel  terikat  dengan  model persamaan sebagai berikut:
Y= a + b1X 1 +b2X 2 +b3X 3 +b4X 4 +b5X 5 +b6X 6 +b7X 7 +e

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai analisis yang dilakukan dengan  teknik  regresi  linier  beranda diperoleh  hasil  sebagaimana  pada  tabel  1. Tabel  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa variabel  bebas  sistem  akuntabilitas  kinerja (X) meliputi variabel-variabel visi dan misi (X 1 ), rencana strategis (X 2 ), program kerja (X 3 ),  penganggaran  (X 4 ),  pelaksanaan kegiatan  (X 5 ),  pengukuran  kinerja  (X 6 ), evaluasi kinerja  (X 7 ) berpengaruh terhadap variabel  efektifitas  kerja  organisasi  (Y)  di lingkungan  pemerintah  daerah  kabupaten Merauke sebagaimana pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda Variabel Penelitian
Variabel bebas (X) Kofisien regresi t hitung Sig. t Visi dan misi Rencana strategis Program kerja Penganggaran Pelaksanaan kegiatan 0,410 0,375 0,207 0,565 0,183 3,078 0,869 0,941 4,815 0,279 0,000 0,552 0,341 0,000 0,235
Pengukuran kinerja Evalusi kinerja 0,314 0,472 3,150 4,681 0,004 0000 Konstanta F hitung R 2 Adjusted R 2 3,196 2,546 0,491 0,410
Variabel terikat (Y) efektifitas kerja
organisasi F tabel (@ = 0,05) 2,420 t tabel (@ = 0,05) 1,697
Dari  tabel  1  terlihat  nilai  koefisien  regresi dari  setiap  variabel  bebas  yang  dianalisis. Dalam  model  persamaan  regresi  linier berganda  dapat  dibuat  model  sebagai berikut:
Y=3,196+0,410X 1 +0,375X 2 +0,207X 3 +0,5 65X 4 +0,183X 5 +0,314X 6 +0,472X 7 +e Selanjutnya dari model persamaan tersebut dapat  diperoleh  informasi  tentang  nilai konstanta  dan  koefisien  regresi  variabel- variabel  bebas  yang  dapat  dijelaskan sebagai berikut :
Nilai  konstanta  sebesar  3,196  adalah bilangan  menunjukkan  bahwa  apabila veriabel bebas yang terdiri atas X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 5, X 6 dan X 7 sama dengan nol, maka efektifitas  kerja  organisasi  di  lingkungan Pemda kabupaten Merauke akan tetap ada. Nilai  koefisien  regresi  variabel  visi  dan misi  (X 1 )  sebesar  0,410  memiliki  makna, bahwa  setiap  kenaikan  (penambahan)  1 satuan variabel X 1 akan meningkatkan pula variabel  efektifitas  kerja  organisasi  (Y) sebesar 0,410 dengan asumsi variabel bebas lainnnya besarnya adalah konstan.
Nilai kofisien regresi variabel rencana strategis  (X 2 )  sebesar  0,375  memiliki makna bahwa setiap kenaikan (penambahan)  1  satuan  veriabel  X 2 akan meningkatkan  pula  variabel  efisiensi  kerja
organisasi (Y) sebesar 0,375 dengan asumsi variabel  bebas  lainnya  besarnya  adalah konstan. Nilai koefisien regresi variabel X 3 program kerja (X 3 ) sebesar 0,183 memiliki makna, bahwa setiap kenaikan (penambahan)  1  satuan  veriabel  X 3 akan meningkatkan  pula  variabel  efektifitas kerja  organisasi  (Y)  sebesar  0,283  dengan asumsi  variabel  bebas  lainnya  besarnya adalah  konstan.  Nilai  koefisien  variabel penganggaran (X 4 ) sebesar 0,565 memiliki makna, bahwa setiap kenaikan (penambahan)  1  satuan  veriabel  X 4 akan meningkatkan  pula  variabel  efektifitas kerja organisasi  (Y)  sebesar  0,565  dengan asumsi  variabel  bebas  lainnya  besarnya adalah konstan.
Nilai kofisien regresi variabel pelaksanaan  kegiatan  (X 5 )  sebesar  0,183 memiliki  makna,  bahwa  setiap  kenaikan (penambahan)  1  satuan  veriabel  X 5 akan meningkatkan  pula  variabel  efektifitas kerja  organisasi  (Y)  sebesar  0,183  dengan asumsi  variabel  bebas  lainnya  besarnya adalah  konstan.  Nilai  koefisien  regresi variabel  pengukuran  kinerja  (X 6 )  sebesar 0,314  memiliki  makna  bahwa  setiap kenaikan  (penambahan)  1  satuan  veriabel X 6 akan  meningkatkan  pula  variabel efektifitas  kerja    organisasi  (Y)  sebesar
0,314  dengan  asumsi  indikator-indikator variabel  bebas  lainnya  besarnya  adalah konstan. Selanjutnya nilai koefisien regresi variabel evaluasi kinerja (X 7 ) sebesar 0,472 memiliki  makna  bahwa  setiap  kenaikan (penambahan)  1  satuan  veriabel  X 7 akan meningkatkan  pula  variabel  efektifitas kerja  organisasi  (Y)  sebesar  0,472  dengan asumsi  indikator-indikator  variabel  bebas lainnya besarnya adalah konstan.
Selain itu dari tabel  1 di atas terlihat pula nilai koefisien determinasi  R 2 sebesar 0,491  menunjukkan  bahwa  variabel  bebas sistem akuntabilitas kinerja (X )
berpengaruh  terhadap  variabel  efektifitas
kerja  organisasi  (Y)  sebesar 49,1% dan sisanya  sebesar  50,9%  ditentukan  oleh variabel  lain  yang  tidak  dianalisis  dalam penelitian  ini.  Tingkat  kesesuain/keeratan hubungan  ( correlations )  antara  variabel- variabel  sistem  akuntabilitas  terhadap efektifias  kerja  organisasi  (Y)  ditunjukkan oleh adjusted regression sebesar 0,410 atau 41%,  artinya  keeratan  hubungan  variabel bebas  dan  variabel  terikat  berada  pada posisi sedang.
Untuk  mengetahui  tingkat  pengaruh variabel  bebas    terhadap  veriabel  terikat sebagaimana pada tebel 2 berikut :
Tabel 2. Hasil Uji F dengan Anova
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 51.834 6 7.807 2.546 .0,000 Residual 161.612 23 6.071 Total 215.457 29 a  Predictors: (Constant),  X 2 , X 3 , X 1 , X 4 , X 5 , X 6 dan X 7 b  Dependent Variable: Efektifitas kerja organisasi
Dari  tabel  2  dapat  dijelaskan  bahwa variabel  sistem  akuntabilitas  kinerja  (X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 5 , X 6 dan X 7 ) yang dianalisis menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut  mempunyai  pengaruh  terhadap variabel efektifitas kerja organisasi (Y). Hal ini  dibuktikan  dengan  analisis  uji  F  (uji simultan). Hasil  uji  F yang  dilakukan dengan  membandingkan  nilai  F hitung dengan nilai F tabel pada taraf nyata @ =0.05 dan df = 6 ; 23 diperoleh nilai F hitung 2.546 >  F tabel 2.42.  Nilai  ini  memberi  makna bahwa  pada  taraf  nyata    @=0.05,  variabel sistem  akuntabilitas  kinerja  (X)  secara
bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel efektifitas kerja organisasi (Y). Untuk mengetahui tingkat singnifikan secara  parsial  masing-masing variabel  bebas  sistem  akuntabilitas  kinerja (X)  terhadap  variabel  terikat  efektifitas kerja  organisasi  (Y),  dilakukan  analisis dengan  uji  t.  Hasil  uji  t  yang  dilakukan dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel pada taraf nyata @=0.05 dari  setiap  variabel  yang  dianalisis didapatkan hasil sebagaimana pada tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3.  Perbandingan t -hitung dengant -tabel pada taraf nyata @= 0,05 Variabel Nilai t hitung Nilai t tabel Probalitas Sig. t Keterangan X 1 3,078 1,697 0,000 Signifikan
X 2 X 3 X 4 X 5 X 6
X 7 2,150 0,941 4,815 0,279 3,150 4,681 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697 0,289 0,000 0,000 0,421 0,844 0,521 Signifikan Tidak signifikan Signifikan Tidak signifikan Signifikan Signifikan
Dari tabel 3 terlihat bahwa dari ketujuh variabel  bebas  (X 1 ,  X 2 ,  X 3 ,  X 4 ,  X 5, X 6 dan X 7 )  yang  dianalisis,  secara  parsial  variabel X 1 , X 4 , X 6 dan X 7 mempunyai nilai t hitung > t tabel, dan  variabel  X 2 ,  X 3 ,  dan  X 5 mempunyai  nilai  t hitung <  t balel. Nilai  ini menunjukkan bahwa pada taraf nyata  @ = 0.05    veriabel-variabel  X 1 ,  X 4 ,  X 6 dan  X 7
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel efektifitas kerja organisasi, sedangkan variabel X 2 , X 3 dan X 5 mempunyai pengaruh  positif  tetapi  tidak signifikan  terhadap  variabel  efetifitas  kerja organisasi.
Selain  itu  dari  tabel  1  dan  3  dapat dicermati pula bahwa dari tingkat signifikansi  masing-masing  variabel  bebas menunjukkan  bahwa  variabel  pengaggaran (X 4 )  memiliki  nilai  signifikan  t  =  0.000 merupakan  variabel  yang  mempunyai  nilai koofisien regresi paling besar yakni = 0.815. Nilai  tersebut  memberi  makna  bahwa  dari ketujuh  veriabel  bebas  yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  pengaggaran  (X 4 ) mempunyai    pengaruh  dominan  terhadap efektifitas kerja organisasi daerah kabupaten Merauke.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari hasil analisis dapat yang dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :
1.  Variabel-variabel  sistem  akuntabilitas kinerja  sebagai  variabel  bebas  memberi makna terhadap veribel terikat efektifitas kerja organisasi.yang dibuktikan dengan koefisien regresinya bertanda positif.
2.  Secara simultan variabel-variabel visi dan misi    (X 1 ),  rencana  strategis  (X 2 ), program kerja (X 3 ), penganggaran (X 4 ), pelaksanaan  kegiatan  (X 5 ),  pengukuran kinerja  (X 6 ), evaluasi  kinerja    (X 7 ) berpengaruh  positif  terhadap  efekfitas kerja  organisasi  sebagimana  dibuktikan dengan hasil uji F (F hitung = 2, 546 > F tabel =2,42) pada taraf nyata  @ =0.05 dan df = 6 ; 23.
3.    Hasil  analisis menunjukkan  pula  bahwa dari  tujuh  variabel  yang  dianalisis terdapat lima variabel X yang berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap variabel efektifitas kerja organisasi, sebagaimana dibuktikan dengan  nilai  t hitung >  t tabel .  Sisanya  dua variabel  yang  berpengaruh  positif  tapi tidak  dignifikan  terhadap  efektifitas kerja organisasi yang  ditunjukkan dengan t hitung < t tabel.
4.  Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan  adalah  variabel  penganggaran (X4)  dengan  koefisien  regresi  0,0565, diikuti  oleh  variabel  evaluasi  kinerja (X7) dengan koefisien sebesar 0,472 dan variabel  visi  dan  misi  dengan  koefisien regresi sebesar 0,410.

## Saran
Dalam  rangka  mewujudkan  sistem akuntabilitas  kinerja  pemerintah  (AKIP) dilngkungan  pemerintah  daerah    kabupaten Merauke secara berdaya guna, berhasil guna, perlu  sistem  laporan  akuntabilitas  kinerja pada  setiap  instansi  pemerintah  daerah  dan dilaksanakan  secara  baik  dilapangan.  Oleh
karena  sistem  laporan  akuntabilitas  kinerja (LAKIP)  menjadi  alat  untuk  menilai, mengevaluasi tingkat kinerja instansi pemerintah dalam mencapai  tujuan.  Untuk itu  variabel-variabel  sistem  akuntabilitas kinerja pemerintah  secara keseluruhan harus mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari semua pimpinan instansi untuk dilaksanakan secara  berkesinambungan  yang  dilakukan setiap triwulan pada tahun aggaran berjalan guna mewujudkan efektifitas kerja organisasi pada pemerintah daerah kabupaten  Merauke.  Namun  variabel- variabel  lain  yang  dianggap  berpengaruh terhadap  efektifitas  kerja organisasi  dan tidak  dianlisis  dalam  penelitian  ini  kiranya tetap  mendapatkan  perhatian  oleh  dari pimpinan instansi di lingkungan pemerintah daerah  kabupaten  Merauke  dalam  upaya efektifitas kerja organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,
D.1995. Penilaian Kinerja
Organisasi  Publik.  Makalah  Seminar Kinerja  Organisasi  Publik tanggal  20 Mei 1995. Yogyakarta : Fisipol UGM.
Agus, D. 2002. Reformasi Birokrasi Publik
di Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta :Universitas Gadjah
Mada. Hasan,  M.I.  2002. Pokok-Pokok  Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya . Jakarta: Ghalia Indonesia.
LAN  RI  dan  BPKP,  2000. Perencnaan Strategik Instansi Pemerintah. Jakarta.
LAN  RI.  1999. Pedoman  Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
Osborne,  D  dan  Gaebler,  T.  1999.
Mewirausahakan Birokrasi
(Reinventing Government) Mentransformasi Semangat
Wirausaha  Kedalam  Sektor  Publik. Jakarta: Pustaka Binawan Presseindo .
Peraturan  Daerah    Kabupaten  Merauke Nomor  8  Tahun  2003, Tentang Susunan  Organisasi  dan  Tatakerja Lembaga  Teknis    Daerah  Kabupaten Merauke .
Purbayu,  B.S  dan  Ashari.  2005. Analisis Statistik  dengan  Microsoft  Excel  & SPSS . Yogyakarta: Andi.
Sarwoto.1994. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen . Jakarta: Ghalia : Indonesia
Sedarmayanti.  2003, Good  Governance (Kepemerintahan  yang  Baik)  Dalam Rangka  Otonomi  daerah  Upaya Membangun  Organisasi  Efektif  dan Efisien  Melalui  Restrukturisasi  dan Pemberdayaan .  Bandung:  Mandar Maju.
Sedarmayanti.  2004. Good  Governance Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance . Bandung: Mandar Maju. The Liang Gie. 2004 ,Administrasi Perkantoran Modern, Liberty ,
Yogyakarta
Steers,  R.M.  1985, Efektivitas  Organisasi.
Jakarta: Erlangga.