## PELATIHAN IMPLEMENTASI PRAKTIK TRANSFER PRICING DARI SUDUT PANDANG
AKUNTANSI, PAJAK,

## DAN HUKUM
Amrie Firmansyah * , Ferry Irawan Wahyudi Febrian, Eta Fasita, Pramuji Handra Jadi, Deddy Sismanyudi, Riandi Satria Soekarno
*Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN
*Corresponding author Amrie Firmansyah Email : amrie@pknstan.ac.id

## Abstrak
Saat  ini,  informasi  atas  aktivitas transfer  pricing yang  dilakukan  oleh perusahaan  multinasional  menjadi  minat  praktisi  dan  akademisi.  Kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  memberikan  edukasi bagi praktisi dan akademisi dalam memahami lebih dalam aktivitas transfer pricing dari sudut pandang akuntansi, pajak dan hukum. Terdapat beberapa tahap  dalam  pelaksanaan  kegiatan  kepada  masyarakat  ini.  Tahapan pertama  diawali  dengan  tahap  perencanaan  melalui  diskusi  antara moderator dan narasumber terkait dengan konsep pelatihan yang dilakukan baik  secara  teknik  maupun  substansi.  Selain  itu,  di  tahap  ini  dilakukan koordinasi  untuk  semua  anggota  tim  terkait  dengan  penyelenggaraan kegiatan. Tahap kedua adalah diskusi materi oleh narasumber yang dipandu oleh  moderator  dan  tanya  jawab  dari  peserta  kepada  narasumber. Berdasarkan  umpan  balik  yang  diperoleh  dari  partisipan,  kegiatan  ini memberikan manfaat bagi partisipan dalam memperoleh pengetahuan atas aktivitas transfer  pricing yang  lebih  komprehensif  yang  berguna  dalam mempelajari transfer pricing lebih mendalam.
Kata kunci: Pengabdian Masyarakat, Pelatihan, Transfer Pricing

## Abstract
Currently, information on transfer pricing activities carried out by multinational companies  is  an  interesting  issue  for  both  practitioners  and  academics.  This community  service  activity  aims  to  provide  education  for  practitioners  and academics in a deeper understanding of transfer pricing movement from an accounting,  tax,  and  legal  point  of  view.  The  method  of  implementing community  service  activities  consists  of  several  stages.  The  first  stage  is  the planning stage through discussions with the moderator and resource person related  to  the  concept  of  training  carried  out  both  technically  and  in substance. In addition, at this stage, coordination was carried out for all team members related to the implementation of activities. The second stage is the resource person's discussion, guided by the moderator, and questions from the participants to the resource person. Based on the feedback obtained from the participants, this activity is beneficial for participants in gaining knowledge of more comprehensive transfer pricing issues, which helps study transfer pricing more deeply.
Keywords : Community Service, Training, Transfer Pricing
© 2021 Penerbit PKN STAN Press. Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Kondisi  ekonomi  menjadi  cukup  terpuruk akibat  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  adanya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Banyak aspek dalam kehidupan terdampak dengan kondisi  perekonomian  yang  belum  stabil,  tidak terkecuali  lingkungan  bisnis  (Caraka  et  al.,  2020). Selain itu, masyarakat juga terdampak dari sisi sosial dan psikologis yang masih ada rasa ketakutan akan bahaya COVID-19 dan ketidakpastian yang tinggi di masa depan. Pemerintah pun masih terus berusaha menekan  dampak-dampak  yang  diakibatkan pandemi  COVID-19  melalui  berbagai  kebijakan. Kondisi  ekonomi  dan  respons  kebijakan  dari
pemerintah di tengah pandemi COVID-19 menciptakan tantangan baru dalam praktik transfer pricing , khususnya dalam implementasi arm's length principle (ALP) dalam mengukur transaksi antar pihak berelasi.
Transfer  pricing bukan  merupakan  perilaku yang  ilegal  atau abusive (Borkowski,  1997).  Perilaku transfer pricing menjadi ilegal apabila terjadi transfer mispricing yang  mengakibatkan  manipulasi  atau penyimpangan  harga  transfer  (Beer  &  Loeprick, 2015). Perilaku transfer mispricing menjadi salah satu teknik  dalam  penghindaran  pajak  dengan mengalihkan  keuntungan  dari  negara  tempat beroperasi  ke  negara tax  havens. Pada  prinsipnya,
penetapan  harga  antar  perusahaan  berelasi diwajibkan  menerapkan  prinsip  kewajaran  ( arm’s length  principle )  sebagaimana  ketika  perusahaan bertransaksi  dengan  perusahaan  independen (Holtzman  &  Nagel,  2014).  Isu  kewajaran  dalam penetapan  harga  transfer  seringkali  menjadi sengketa  antara  wajib  pajak  dan  otoritas  pajak. Berdasarkan  uraian  tersebut,  kegiatan  pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan memberikan pelatihan implementasi praktik transfer pricing ini  menjadi  penting  untuk  memberikan pemahaman  lebih  mendalam  bagi  para  peserta khususnya  dalam  menghadapi  tantangan  baru yang muncul karena adanya pandemi COVID-19.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menerbitkan Guidance on the Transfer  Pricing  Implications  of  the  COVID-19 Pandemic untuk  membantu  wajib  pajak  dalam menyusun  laporan  keuangan  pada  periode pelaporan  yang  terdampak  pandemi.  Panduan  ini juga  bermanfaat  bagi  otoritas  pajak  untuk mengevaluasi  implementasi  kebijakan transfer pricing oleh  wajib  pajak.  Sesungguhnya,  sudah banyak  otoritas  pajak  yang  menerbitkan  panduan transfer pricing tersendiri guna mengatasi tantangan transfer  pricing di  tengah  pandemi.  Akan  tetapi, mengingat praktik transfer pricing bersifat dua arah, diperlukan suatu pendekatan yang dapat disepakati oleh  seluruh  otoritas  pajak  dari  berbagai  yurisdiksi guna  menciptakan  kepastian  pajak  bagi  korporasi multinasional.  Panduan  mengenai transfer  pricing yang  diterbitkan  oleh  OECD  berfokus  pada  4  isu prioritas,  yaitu comparability  analysis ,  alokasi kerugian dan biaya yang muncul karena COVID-19, program bantuan pemerintah, dan advance pricing agreement (APA) (Putra & Purwanti, 2021). Dalam  aspek comparability  analysis ,  OECD menekankan ketersediaan data pembanding yang merupakan aspek yang penting dalam penerapan transfer  pricing .  Pandemi  COVID-19  semakin menunjukkan  betapa  minimnya  data  pembanding yang  tersedia  (Pungkasan,  2020).  Oleh  karena  itu, panduan yang diterbitkan oleh OECD menawarkan pendekatan  pragmatis  untuk  mengatasi  masalah yang  timbul  akibat  minimnya  ketersediaan  data pembanding.  Terkait  dengan  kerugian  dan  alokasi biaya,  OECD  mencatat  banyak  bisnis  yang mengalami kerugian di tengah pandemi.
Indonesia  telah  mengadopsi  aturan transfer pricing sebagaimana  tercantum  dalam  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan  (UU  PPh).  Pasal  18  (3)  UU  PPh menyatakan  bahwa  untuk  wajib  pajak  yang mempunyai  hubungan  istimewa,  Direktur  Jenderal Pajak memiliki wewenang menetapkan kembali nilai penghasilan  dan  pendanaan  utang  dalam perhitungan  penghasilan  kena  pajak  wajib  pajak tersebut berdasarkan prinsip kewajaran sebagaimana  traksaksi  dengan  pihak-pihak  non
afiliasi.  Namun,  kondisi  ekonomi  dan  respons kebijakan  dari  pemerintah  di  tengah  pandemi Covid-19  menciptakan  tantangan  baru  dalam praktik transfer pricing . Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pengabdian kepada  masyarakat  adalah  untuk  memberikan manfaat kepada para masyarakat atas pengetahuan atau keahlian yang dimiliki oleh dosen. Peran  dan  kontribusi  perguruan  tinggi  melalui kolaborasi  dosen  dan  mahasiswa  dapat  diterima oleh masyarakat. Sudah lebih dari setahun pandemi terjadi  di  Indonesia,  sehingga  aktivitas  yang melibatkan  pertemuan  dengan  banyak  peserta dihindari.  Penerapan  protokol  kesehatan  dalam rangka  meminimialisasi  risiko  dan  memutus  mata rantai penyebaran Covid-19 mengakibatkan penyelenggaraan  dilaksanakan  secara  daring melalui aplikasi konferensi Zoom dan siaran langsung melalui  Youtube.  Salah  satu  yang  dilakukan  untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan  membagikan  pengetahuan  atas  diskusi transfer pricing saat ini menjadi salah satu topik yang banyak diulas dari berbagai sudut pandang.
OECD mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang dipilih dalam rangka tujuan pembukuan, yang  berguna  untuk  menilai  transaksi  antar  pihak berafiliasi  yang  terintegrasi  di  dalam  manajemen yang  sama  pada  level  atas  atau  bawah  secara artifisial  baik  dalam  transaksi  jual  beli  atau  transfer modal (stats.oecd.org) . Dari sisi akuntansi keuangan yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan, PSAK  7:  Pengungkapan  pihak-pihak  berelasi mengatur bahwa apabila terdapat potensi laporan keuangan  terpengaruh  oleh  transaksi  yang melibatkan  pihak-pihak  berelasi,  maka  perusahaan harus  mengungkapkan  fakta  tersebut  di  dalam laporan  keuangan  yang  disusun.  Dari  sisi  akuntansi manajemen  yang  berfokus  pada  kepentingan internal, transfer  pricing secara  objektif  dipandang sebagai  keputusan  manajemen  dalam  penetapan harga  transfer  yang  bertujuan  untuk  efisiensi produksi. Dari sisi hukum, KUHD tidak secara eksplisit mengatur  tentang transfer  pricing, namun  KUHD mengatur  terkait  kewajiban  menyelenggarakan pembukuan  yang  harus  mencerminkan  keadaan sebenarnya  yang  secara  substansi  selaras  dengan prinsip arm’s length principle. Dari sisi pajak, Direktur Jenderal  pajak  memiliki  wewenang  menetapkan nilai  transaksi  antar  perusahaan  yang  memiliki hubungan istimewa.
Ulasan atas aktivitas transfer pricing dari sudut pandang  akuntansi,  pajak  dan  hukum  bermanfaat bagi  masyarakat  baik  untuk  akademisi  maupun praktisi serta menjadi menarik untuk dibahas karena sering  menimbulkan  selisih  pendapat  antara perusahaan  dan  otoritas  perpajakan.  Arham  et  al. (2020)  telah  memetakan  penelitian  mengenai transfer  pricing dari  sudut  pandang  akuntansi  dan
pajak.  Dalam  penelitian  tersebut,  terdapat perbedaan dari metodologi yang digunakan, faktor- faktor  yang  diuji  dan  teori  yang  digunakan.    Dari sudut  pandang  hukum,  Tarigan  (2017)  mengulas bahwa transfer pricing merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh perusahaan. Hardiyanto (2019) membahas  kepastian  hukum  atas  implementasi transfer  pricing di  Indonesia  dari  sudut  pandang perusahaan  dan  otoritas  perpajakan  di  Indonesia. Tindakan transfer pricing yang dijalankan perusahaan multinasional bukan merupakan pelanggaran  hukum  (Firmansyah,  2020).  Adanya sengketa yang terjadi antara perusahaan multinasional  dan  otoritas  perpajakan  di  Indonesia akibat  adanya  perbedaan  persepsi  terkait  dengan teknis implementasi transfer pricing .
Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan  praktisi  dan  akademisi  melalui penyelenggaraan  seminar  daring  yang  meng- angkat topik tentang praktik transfer pricing di masa pandemi  dalam  sudut  pandang  akuntansi,  hukum, dan  pajak.  Pelatihan  Implementasi  Praktik Transfer Pricing dari  Sudut  Pandang  Akuntansi,  Pajak  dan Hukum  sebagai  salah  satu  bentuk  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ditujukan  untuk menambah  pengetahuan  bagi  praktisi  dan akademisi  untuk  dapat  memahami  fenomena transfer pricing dari berbagai sudut pandang. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana berbagai pihak dari  latar  belakang  yang  berbeda  untuk  berdiskusi membahas transfer  pricing dari  sudut  pandang masing-masing.  Beberapa  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat melalui webinar dilakukan oleh Firmansyah,  et  al.,  (2020a)  dengan  topik  pelatihan terkait dengan publikasi artikel jurnal menembus sinta 2 dan scopus, penulisan artikel berbasis bibliographical research method (Firmansyah, et al., 2020b),  kiat  dan  motivasi  penulisan  artikel  hasil penelitian  pada  Jurnal  Ilmiah  (Firmansyah,  et  al., 2020c),  dan  pelatihan  penelitian kualitatif  (Qadri  et al.,  2020).  Kegiatan  webinar  ini  diharapkan  dapat memberikan  pengetahuan  dan  meningkatkan pemahaman  terkait  fenomena transfer  pricing secara  komprehensif  bagi  berbagai  pihak  baik praktisi ataupun akademisi. Kegiatan ini diselenggarakan  oleh  Politeknik  Keuangan  Negara STAN. Partisipan yang bergabung dalam kegiatan ini berasal  dari  kalangan  praktisi  dan  akademisi  dari berbagai  provinsi  di  Indonesia  dari  Aceh  sampai Papua.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan  dalam  bentuk web  seminar (webinar) melalui  aplikasi video  conference dan  siaran langsung.  Metode  pelaksanaan  kegiatan  ini  terdiri dari  tiga  langkah.  Langkah  pertama  yaitu perencanaan. Langkah ini sangat penting dilakukan agar  Tim  dan  pihak  penyelenggara  dapat
mengidentifikasi permasalahan, output , dan sasaran kegiatan yang diinginkan sehingga hasil kegiatan ini dapat  memenuhi  harapan  berbagai  pihak.  Selain itu,  Tim  juga  melakukan  diskusi  internal  mengenai persiapan  materi  yang  akan  disampaikan  dalam webinar kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk menjamin kesesuaian materi dengan topik yang diulas.
Selanjutnya,  langkah  kedua  dalam  kegiatan ini  yaitu  pelaksanaan  kegiatan.  Kegiatan  ini dilaksanakan dalam bentuk acara talkshow berupa penyampaian  materi  dan  diskusi  yang  dilakukan oleh  anggota  Tim  sebagai  narasumber  dan moderator  (Gambar  1).  Narasumber  merupakan praktisi  dan  akademisi  yang  menguasai  pajak internasional, sehingga relevan dengan penyampaian  materi.  Adapun  materi-materi  yang disampaikan terkait dengan konsep transfer pricing dari  sudut  pandang  akuntansi,  pajak  dan  hukum. Kegiatan  dilaksanakan  dalam  bentuk  diskusi interaktif  sehingga  peserta  dapat  langsung menyampaikan  pertanyaan  kepada  anggota  tim yang bertugas sebagai narasumber dan moderator.
Gambar 1. Pemaparan materi transfer pricing Kemudian, langkah ketiga dalam kegiatan ini yaitu tidak lanjut atas pelaksanaan kegiatan berupa respon  peserta  atas  pengetahuan  yang  telah diterima  dari  acara  ini  (Gambar  2).  Sasaran  yang ingin  dicapai  dalam  rangkaian  kegiatan  ini  yaitu praktisi  dan  akademisi  memiliki  pemahaman  yang lebih  mendalam  dalam  memandang  aktivitas transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan.
Gambar 2. Diskusi tanya jawab terkait materi paparan
Amrie Firmansyah dkk, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 3 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2021 : Halaman 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Webinar  terkait  penerapan  praktik transfer pricing ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Keuangan Politeknik  Negeri  STAN  pada  tanggal  5  Maret  2021 pukul 13.30 - 16.00 WIB dengan menggunakan Zoom conference dan aplikasi Youtube Live. Adapun yang mengikuti kegiatan ini adalah mahasiswa PKN STAN, dosen PKN STAN, penasehat pajak, pegawai kantor pajak dan peserta dari instansi/lembaga pendidikan lain.  Pesertanya  tersebar  di  berbagai  daerah  di Indonesia.
Pada tahap pelaksanaan kegiatan, salah satu anggota  Tim  bertugas  sebagai  Narasumber. Kegiatan ini memiliki konsep talkshow yang dibagi ke dalam  tiga  sesi.  Pada  sesi  pertama,  hal-hal  yang disampaikan terkait dengan konsep transfer pricing dalam  perspektif  akuntansi,  hukum,  dan  pajak. Harga transfer adalah harga yang digunakan untuk tujuan akuntansi dan digunakan untuk mengevaluasi transaksi  antara  asosiasi  tingkat  tinggi  atau  tingkat rendah yang dikonsolidasikan di bawah manajemen yang  sama  yang  dibuat-buat  untuk  melakukan transfer  pendapatan  yang  tidak  ditentukan  atau transfer  modal  antara  perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam sudut pandang akuntansi, transaksi pihak berelasi dijelaskan dalam IAS 24, PSAK 7, SFAS 57  yang  disusun  untuk  memastikan  bahwa  laporan keuangan  suatu  entitas  berisi  informasi  yang diperlukan  untuk  dijadikan  perhatian  terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah  dipengaruhi  oleh  keberadaan  pihak-pihak berelasi  dan  oleh  transaksi  dan  saldo,  termasuk komitmen,  dengan  pihak-pihak  tersebut. Dalam akuntansi manajemen, harga transfer adalah harga yang  dikenakan  untuk  suatu  komponen  oleh  divisi penjualan  ke  divisi  pembelian  di  perusahaan  yang sama.  Sementara  dalam  perspektif  hukum,  pada Pasal  6  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD), kewajiban menyelenggarakan pembukuan harus  merepresentasikan  kondisi  yang  sebenarnya. Di  dalam  KUHD,  tidak  menyebut transfer  pricing secara tersurat. Akan tetapi, konsep transfer pricing secara tersirat terdapat dalam pernyataan tersebut yang  mencerminkan arm's-length  principle .  Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengungkapkan transfer  pricing dapat  dilihat sebagai  suatu  persetujuan  yang  sah  dimana merupakan  kesepakatan  antar  pihak,  kecakapan membuat perikatan, berisi pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Sementara itu, Pasal 263  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) mengatur bahwa barang siapa membuat dokumen palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan perikatan sebagai bukti yang seolah- olah  sah,  diancam  jika  pemakaian  tersebut  dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, konsep transfer pricing dari sudut pandang pajak dapat dilihat dari ketentuan  domestik  maupun  internasional.  Secara ketentuan  domestik,  pihak  afiliasi  dan  metode
menghitung  kewajaran  transaksi  antar  pihak  afiliasi ada  pada  UU  PPh  Pasal  18  ayat  3,  dengan mengutamakan arm's-length  principle .  Secara internasional,  terdapat  laporan  pedoman transfer pricing untuk  transaksi  keuangan  atau Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions; Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10 yang diterbitkan oleh OECD yang bertujuan meningkatkan konsistensi dalam  interpretasi arms-length  principle. Selaras dengan  itu,  UN  menerbitkan  pedoman  praktik transfer  pricing bagi  negara  berkembang  atau UN Practical  Manual  on  Transfer  Pricing  for  Developing Countries.
Pada  sesi  kedua,  beberapa  hal  yang disampaikan  terkait  dengan  latar  belakang perusahaan  melakukan transfer  pricing ,  alur sengketa transfer pricing yang mungkin terjadi, dan penyelesaian sengketa transfer pricing . Perusahaan yang  melakukan transfer  pricing dapat  dimotivasi oleh  keinginan  untuk  meminimalkan  pajak, meningkatkan  keunggulan  bersaing,  memaksimal- kan profit, dan repatriasi keuntungan ke perusahaan induk  (Aditya,  2015).  Pada  beberapa  kasus, setting price ditentukan  oleh head  office- nya  karena mengingat  prinsip economic  entity .  Adapun  alur sengketa transfer pricing yang mungkin terjadi dapat melalui  himbauan  oleh Account  Representative maupun pemeriksaan oleh auditor pajak. Sengketa ini  timbul  karena  beda  penafsiran  sebagai  akibat dari perbedaan kepentingan (Harsono, 2018). Dalam konsep arm's-length  principle membutuhkan  data pembanding.  Ketersediaan  data  pembanding  di Indonesia  sendiri  itu  menjadi  masalah. Cost  of compliance relatif  tinggi  sehingga  akhirnya menggunakan  jasa  konsultan  dan  sebagainya. Sementara  penyelesaian  sengketa  ini  dapat ditempuh  dengan  mengajukan  keberatan  kepada Dirjen  Pajak  dan  Banding  yang  diajukan  ke Pengadilan Pajak. Apabila terdapat sengketa, maka perlu  diselesaikan  baik  melalui  litigasi  (banding,  PK, MA)  atau  non  litigasi  (melalui  jalur  MAP). Mutual Agreement Procedures (MAP) sendiri tidak menjamin solusi  atau  penyelesaian.  Dalam  praktiknya,  wajib pajak  mungkin  sudah  dibantu  oleh  konsultan  untuk menentukan  sengketa  yang  kemungkinan  besar menang. Ada pula mekanisme arbitrase internasional, cost yang  ditimbulkan  kemungkinan cukup tinggi baik wajib pajak ataupun DJP, sehingga belum  menjadi  primadona  solusi  sengketa. Permintaan  pelaksanaan  MAP  dapat  diajukan dalam  rangka  menghindari  pengenaan  pajak berganda sebagai akibat koreksi penentuan harga transfer yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak  dengan  mengusulkan  penyesuaian  besarnya penghasilan kena pajak (corresponding adjustment ) wajib pajak dalam negeri mitra P3B.
Pada  sesi  ketiga,  hal-hal  yang  disampaikan terkait dengan cara mencegah timbulnya sengketa. Ditjen Pajak dapat mempertimbangkan pendekatan
Amrie Firmansyah dkk, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 3 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2021 : Halaman 5
Safe  Harbour di  mana  otoritas  pajak  menentukan profit seperti hedging .  Kelebihannya  adalah  dapat menurunkan  risiko  terjadinya  praktik transfer  pricing yang abusive (Solilová,  2013).    Akan  tetapi,  keku- rangannya  adalah  terkesan  mengatur  bisnis  wajib pajak.  Selain  itu,  agar  tidak  terjadi  sengketa  Wajib Pajak  dapat  menggunakan  mekanisme Advance Pricing Agreement (APA) yaitu tata cara pengajuan kesepakatan  harga  transfer  (Santoso,  2004).  APA adalah perjanjian tertulis antara DJP dengan otoritas pajak  mitra  P3B  atau  Wajib Pajak  agar  Wajib  Pajak menyepakati  kriteria-kriteria  dalam  penentuan harga  transfer  dan  harga  wajar  atau  laba  wajar  di muka.  Sebelum  bertransaksi,  APA  sudah  diajukan terlebih dahulu sehingga harga-harga sudah sesuai arm's-length  principle ,  yang  nantinya  apabila disetujui  oleh  DJP  maka  tidak  lagi  menimbulkan dispute .  Kebijakan  tersebut  merupakan  alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh tax authority . Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuka  oleh host dan cohost yang  membuka  dan menjembatani  acara.  Selama  pemaparan  ber- langsung,  narasumber  didampingi  oleh  moderator dalam  memandu  jalannya  penyampaian  materi dan diskusi. Di setiap sesinya, dibuka sesi tanya jawab bagi  seluruh  peserta  yang  berjalan  dengan  lancar dengan  dipandu  oleh  moderator.  Peserta  yang berasal  dari  berbagai  latar  belakang  profesi  dan pengalaman  menimbulkan  banyak  pertanyaan yang  muncul.  Meskipun  tidak  dapat  menanggapi seluruh  pertanyaan  karena  keterbatasan  waktu, namun  sebagian  besar  pertanyaan  peserta  telah terjawab  dan  memperoleh  tanggapan  positif  dari peserta yang ditunjukkan melalui hasil survei evaluasi.
Pada akhir kegiatan, seluruh peserta dihimbau untuk memberikan feedback berupa masukan atau saran terkait pelaksanaan kegiatan dengan mengisi kuisioner  secara  daring.    Berdasarkan feedback yang  telah  diperoleh  tersebut,  kegiatan  ini
memberikan manfaat yang besar bagi peserta dan memotivasi
peserta untuk meningkatkan pemahaman baik dari sisi akademik maupun praktik terkait transfer pricing. Selanjutnya,  dalam form yang  diisi  oleh peserta  juga  berisi  survei  evaluasi.  Penulis mendapatkan  800  responden  yang  mengisi  survei evaluasi  webinar transfer  pricing untuk  mengetahui seberapa  jauh  pemahaman  yang  dimiliki  sebelum dan  sesudah  mengikuti  kegiatan  ini.  Responden tersebut  terdiri  dari  6  orang  akuntan,  93  orang auditor,  116  orang  ASN,  4  orang  CPNS,  106  orang dosen,  17  orang  guru,  4  orang  pegawai  swasta,  4 orang konsultan, 437 mahasiswa, 1 orang manajer, 1 orang paralegal, 3 orang peneliti, 1 orang pensiunan PNS,  1  orang  pustakawan,  2  orang  siswa,  3  orang umum, dan 1 orang wiraswasta. Penulis menganalisis hasil  survei  dengan  menghitung  nilai  rata-rata  atas poin yang diisi oleh responden dari skala 1 sampai 5. Hasil  pengolahan  nilai  survei  evaluasi  dapat  dilihat dalam Tabel I. Dalam Tabel I, responden menilai topik transfer pricing sangat relevan dengan kondisi saat ini.  Hal  ini  dibuktikan  dari  skor  yang  diberikan  oleh responden  secara  rata-rata  yaitu  4,60  dari  nilai maksimal  yaitu  5,00.  Sementara  itu,  pemahaman responden  mengenai transfer  pricing dalam  sudut pandang  akuntansi,  hukum,  dan  pajak  sebelum mengikuti webinar berkisar 3,43 hingga 3,49. Setelah mengikuti  webinar,  pemahaman  responden  terkait topik yang disampaikan meningkat cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata yang  diberikan responden  berada  di  rentang  angka  4,08  hingga 4,29. Secara rata-rata terjadi peningkatan pemahaman sebesar 22%. Peningkatan
pemahaman  ini  terjadi  tentu  karena  adanya kontribusi dari penyampaian materi yang dilakukan oleh Keynote Speaker , Narasumber, dan Moderator yang dinilai cukup tinggi oleh para responden yang berada di rentang angka 4.59 hingga 4.69 (Tabel 1).
Tabel I. Hasil Evaluasi Kegiatan No.  Pertanyaan Nilai Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat 1 Topik webinar sangat relevan dengan kondisi saat ini 4.60 2 Bagaimana pendapat Anda mengenai waktu pelaksanaan webinar? 4.36 3 Bagaimana pendapat Anda mengenai penyampaian oleh Keynote Speaker ? 4.59 4 Bagaimana pendapat Anda mengenai penyampaian materi oleh Narasumber? 4.69 5 Bagaimana pendapat Anda mengenai penyampaian oleh Moderator? 4.64 Rata-rata 4,58 Pemahaman Peserta Sebelum  Setelah 1 Bagaimana pemahaman Anda mengenai Transfer Pricing dalam sudut pandang akuntansi? 3.49 4.26 2 Bagaimana pemahaman Anda mengenai Transfer Pricing dalam sudut pandang hukum? 3.46 4.08 3 Bagaimana pemahaman Anda mengenai Transfer Pricing dalam sudut pandang pajak? 3.43 4.29 Rata-rata 3.46 4.21
Amrie Firmansyah dkk, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 3 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2021 : Halaman 6
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## KESIMPULAN
Kegiatan  pelatihan  implementasi  praktik transfer pricing bertujuan untuk memberikan edukasi bagi praktisi dan akademisi dalam memahami lebih dalam  aktivitas transfer  pricing dari  sudut  pandang akuntansi,  pajak,  dan  hukum.  Berdasarkan  hasil feedback dari pada peserta, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meningkatkan pemahaman dari sisi akademik ataupun praktik peserta kegiatan sebesar 22%, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja  pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan aktivitas terkait transfer pricing. Kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  yang  selanjutnya dapat  dilakukan  dengan  pelatihan  secara  tatap muka.  Selain  itu,  frekuensi  pelatihan  dapat ditingkatkan  namun  dengan  jumlah  peserta  yang lebih  dibatasi  agar  diperoleh  pemahaman  yang lebih  baik  dari  setiap  peserta  atas  materi  yang diberikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang sebesar-besarnya  kepada  Jurusan  Akuntansi  PKN STAN dan seluruh panitia yang ikut berkontribusi dan memberikan dukungan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, K. L. S. 2015.  Analysis of transfer pricing as a tax  avoidance  and  proposed  suggestion  to prevent its disadvantages. Yuridika , 30 (1), 137–
150.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/ydk .v30i1.4902
Arham,  A.,  Firmansyah,  A.,  &  Nor,  A.  M.  E.  2020. Penelitian Transfer Pricing di Indonesia: Sebuah
Studi  Kepustakaan. Jurnal  Online  Insan Akuntan , 5 (1), 57–72. https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1318 Beer,  S.,  &  Loeprick,  J.  2015.  Profit  shifting:  drivers of transfer  (mis)pricing  and  the  potential  of countermeasures. International Tax and Public Finance , 22 (3), 426–451. https://doi.org/10.1007/s10797-014-9323-2
Borkowski, S. C. 1997. The transfer pricing concerns of developed  and  developing  countries. The International  Journal  of  Accounting , 32 (3),
321–336. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0020- 7063(97)90014-5
Caraka, R. E., Lee, Y., Kurniawan, R., Herliansyah, R.,
Kaban, P. A., Nasution, B. I., Gio, P. U., Chen, R. C.,  Toharudin,  T.,  &  Pardamean,  B.  2020. Impact of COVID-19 large scale restriction on environment  and  economy  in  Indonesia. Global Journal of Environmental Science and Management , 6 (Special Issue (Covid-19)), 65– 84. https://doi.org/10.22034/GJESM.2019.06.SI.07
Firmansyah,  A.  2020. Kajian  Yuridis  Atas  Praktek Transfer  Pricing  oleh  Korporasi .  Indramayu: Penerbit Adab.
Firmansyah,  A.,  Arham,  A.,  &  Qadri,  R.  A.  2020. Pelatihan  Melalui  Web  Seminar  Terkait Penulisan  Artikel  Berbasis  Bibliographical Research  Method  Dalam  Bidang  Akuntansi Untuk  Publikasi  Pada  Jurnal  Internasional Bereputasi. INTEGRITAS :  Jurnal  Pengabdian , 4 (1), 37–48. https://doi.org/10.36841/integritas.v4i1.564
Firmansyah,  A.,  Qadri,  R.  A.,  &  Arham,  A.  2020. Pelatihan  melalui  Web  Seminar  tentang  Kiat dan  Motivasi  Penulisan  Artikel  Hasil  Penelitian pada Jurnal Ilmiah. Intervensi Komunitas , 2 (1),
22–27. http://ojs.itb- ad.ac.id/index.php/IK/article/view/763 Firmansyah,  A.,  Qadri,  R.  A.,  &  Arham,  A.  2020. Pelatihan melalui Web Seminar terkait Publikasi Artikel  untuk  Menembus  Jurnal  Sinta  2  dan Scopus. Abdimas: Jurnal Pengabdian
Masyarakat Universitas Merdeka Malang , 5 (2),
131–138. https://doi.org/10.26905/abdimas.v5i2.4244 Hardiyanto,  I.  2019.  Permasalahan  Transfer  Pricing dalam  Undang-Undang  Pajak  di  Indonesia. Jurnal  Magister  Hukum  ARGUMENTUM , 6 (1),
1082–1103.
https://doi.org/10.24123/argu.v6i1.1859 Harsono, B. 2018. Tinjauan Sengketa  Atas Batu Bara
Sebagai Barang Kena Pajak Atau Non Barang Kena  Pajak. Simposium  Nasional  Keuangan Negara , 1 (1), 252–267. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/artic le/view/301
Holtzman,  Y.,  &  Nagel,  P.  2014.  An  introduction  to transfer  pricing. Journal  of  Management Development , 33 (1), 57–61. https://doi.org/10.1108/JMD-11-2013-0139 Pungkasan,  T.  P.  2020. Pandemi  COVID-19  dan
Transfer  Pricing .  Ddtc.  diakses  28  Maret  2021. https://news.ddtc.co.id/pandemi-covid-19- dan-transfer-pricing-20154
Putra,  B.  C.,  &  Purwanti,  L.  2021. Transaksi  Afiliasi
Terdampak  Pandemi,  Wajib  Pajak  Butuh Panduan  Transfer  Pricing .  mucglobal,  diakses 28 Maret 2021. https://mucglobal.com/id/news/2340/transak si-afiliasi-terdampak-pandemi-wajib-pajak- butuh-panduan-transfer-pricing Qadri, R. A., Firmansyah, A., Jadi, P. H., & Setiawan, T. A. 2020. Pelatihan Penelitian Kualitatif melalui Web Seminar. Abdi Laksana: Jurnal
Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1 (3),  325– 330.
http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.p hp/JAL/article/view/6865
Santoso,  I.  2004.  Advance  pricing  Agreement  dan problematika  transfer  pricing  dari  perspektif
Amrie Firmansyah dkk, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 3 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2021 : Halaman 7
© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
perpajakan  indonesia. Jurnal  Akuntansi  Dan
Keuangan ,
6 (2), 123–139. https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/
aku/article/view/16158
Solilová, V. 2013. Transfer pricing and safe harbours. Acta  Universitatis  Agriculturae  et  Silviculturae Mendelianae  Brunensis , 61 (7),  2757–2768. https://doi.org/10.11118/actaun201361072757
Tarigan,  A.  L.  2017.  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  Atas  Praktik  Transfer  Pricing  Bidang Perpajakan  di  Indonesia. USU  Law  Journal ,
5 (4),
85–95. https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/
view/19503
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan