PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PELATIHAN LIFE SKILL
(Studi kasus di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta)
Kiromim Baroroh 1

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  1)  Peran  Lembaga  Advokasi Pendidikan  Yogyakarta  (LAPY)  dalam  memberdayakan  perekonomian perempuan, 2) Faktor Pendukung dan Penghambat pemberdayaan perempuan program life skill menjahit.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di kantor LAPY, tempat pelatihan dan tempat usaha/rumah peserta pelatihan Life Skill . Waktu penelitian  dilaksanakan selama satu setengah tahun  yaitu Januari 2007 sampai Juni 2008. Informan Penelitian : Peserta pelatihan, tutor pelatihan, dan pengurus LAPY. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara, Pengamatan dan Dokumentasi  .  Teknik  analisis  data  yaitu  (1)  reduksi  data;  (2)  sajian  data;  dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan:    1).  Peran  LAPY  dalam  memberdayakan perekonomian  perempuan  melalui  life  skill    dilakukan  melalui  pelatihan  dan pendampingan  menjahit  sampai  permagangan  dan  pemberian  modal  usaha. Disini  peran  LAPY  adalah  sebagai  fasilitator  dan  motivator.  2).Faktor pendukung  pendampingan  program  pemberdayaan  perempuan:  Kerja  sama antara pengurus LSM dan masyarakat sasaran, serta adanya pihak ketiga yaitu BMT  Bringahrjo  yang  bersedia  memberikan  bantuan  modal.  b.  Faktor penghambat:  1).Faktor  penghambat  yang  berasal  dari  kelompok  sasaran program  adalah:  kurangnya  kesadaran  dan  kemauan  untuk  menerapkan pengetahuan tentang kewirausahaan, keterbatasan modal untuk meningkatkan penguasaan  teknologi,    kurangnya  kemampuan  untuk  memanfaatkan  dunia usaha karena keraguan UKM untuk meningkatkan usaha,dan kurangnya akses terhadap  sumber  teknologi  dan  pengetahuan.  2)Faktor  penghambat  yang berasal dari LSM: Sistem perekrutan peserta belum dilakukan konsisten sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, pengurus LSM yang mempunyai profesi lain  tidak  dapat  berkonsentrasi  memberikan  pendampingan,  kurangnya relawan yang bersedia melakukan pendampingan secara berkesinambungan.
Kata Kunci: LSM, Perempuan, Life Skill
1 Dosen S1 Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Ekonomi, FISE UNY
A. Pendahuluan Perempuan merupakan bagian
tak terpisahkan dalam sebuah masyarakat,  tak  terkecuali  dalam masyarakat miskin. Perempuan memiliki  potensi  yang  sama  dengan laki-laki untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat. Namun pada kenyataannya, perempuan  masih
belum  diberi  peran  yang  lebih, bahkan juga terpinggirkan.
Kiprah perempuan dalam perekonomian keluarga dan nasional menjadi  salah  satu  bagian  penting dalam pembangunan secara keseluruhan. Seiring dengan bertambahnya pendapatan perempuan  atau  akses  perempuan terhadap sumber-sumber
daya ekonomi  melalui  usaha  ini,  maka kemampuan dan kesempatan mereka bernegosiasi  dalam  rumah  tangga pun  meningkat.  Posisi  tawar  mereka berubah dan pendapat mereka mulai diperhitungkan  dalam  setiap  proses pengambilan keputusan
dalam rumah tangga. Partisipasi perempuan merupakan  hal  yang  sangat  penting untuk mencapai tujuan pembangunan. Upaya pengembangan  usaha  mikro  yang dilakukan oleh perempuan ini menjadi  penting,  karena  perempuan berhadapan  dengan  kendala-kendala tertentu  yang  dikenal  dengan  istilah “tripple burden of women”, yaitu ketika mereka ‘diminta’ menjalankan fungsi reproduksi, produksi, sekaligus fungsi sosial di masyarakat pada saat yang bersamaan. Hal tersebut menyebabkan
kesempatan perempuan  untuk  memanfaatkan
peluang  ekonomi  yang  ada  menjadi sangat terbatas.
Sebagian  besar  perempuan masih  berkiprah  di  sektor  informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan  kualitas  pengetahuan dan  ketrampilan  spesifik.  Pekerjaan- pekerjaan ini biasanya kurang memberikan  jaminan  perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, disamping kondisi kerja yang memprihatinkan  serta  pendapatan yang rendah. Beberapa studi mengindikasikan  upah  perempuan lebih rendah dari laki-laki. Salah satu studi  menunjukkan  bahwa  upah perempuan  sekitar  70%  dari  upah laki-laki.  Dilihat  dari  akses  terhadap kredit, pengusaha perempuan diperkirakan  mempunyai  akses  yang lebih  kecil,  11%  dibandingkan  laki- laki, 14%.7 Informasi dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan (Hastuti dkk, 2003). Budaya yang cenderung patriarki  mengakibatkan  perempuan sebagai  salah  satu  kelompok  yang termarjinalkan,  baik  dalam  akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Guna  meningkatkan  kesejahteraan perempuan  salah  satunya  adalah melalui pendidikan  non formal  yaitu pelatihan life skill.
Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai salah satu elemen  penting  dalam  masyarakat yang  dapat  membatu  terwujudnya pemberdayaan perempuan. Pada hakekatnya
kemiskinan dapat berawal dari rendahnya akses pendidikan. Rendahnya akses pendidikan menyebabkan rendahnya akses  ekonomi,  yang  pada  akhirnya menyebabkan kemiskinan.

## Peran Lembaga Swadaya Masyarakat
Salah  satu  LSM  yang  peduli
akan pemberdayaan perempuan adalah Lembaga Advokasi Pendidikan  Yogyakarta.  Lembaga (LAPY),  terutama  bergerak  dalam advokasi pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal. Salah satu bentuk pendidikan nonformal dalam pemberdayaan  masyarakat    adalah pelatihan  life  skill  menjahit  bagi perempuan tidak mampu.
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui:
1. Peran LAPY dalam memberdayakan perekonomian perempuan. 2. Faktor Pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan  program  life skill menjahit.
B. Tinjauan Pustaka
1. Lembaga Swadaya Masyarakat Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  berasal  dari  suatu seminar yang
diselenggarakan Sekretariat  Bina  Desa  (SBD)  di Ungaran,  Jawa  Tengah  1978.  Di kalangan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB),  kelompok,  lembaga  atau organisasi  tersebut  disebut  Non Government  Organization  (NGO) yang kemudian dalam suatu konferensi (1976) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) diterjemahkan  menjadi  Organisasi
Non Pemerintah (disingkat ORNOP). Namun  ada  kejanggalan    dengan istilah tersebut. Pengertian organisasi Non  Pemerintah  dapat  mencakup berbagai organisasi yang luas (semua organisai  yang  bukan  organisasi Pemerintah)  baik  organisasi  bisnis, kalangan  pers, paguyuban seni, olah
raga  dan  lain-lain,  padahal  dengan NGO  yang  dimaksud  lebih  khusus yaitu  yang  berhubungan  langsung dengan pembangunan.
Selanjutnya dalam sejarah pengerakan,  kita  mengenal  istilah ’’Non”  dan  ”Co”.  Pada  waktu pendudukan  Belanda  ada  kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan  Belanda  disebut  ”golongan
Co” dan ada kelompok yang menolak kerjasama disebut ”golongan  Non”.  Istilah  NGO  dapat diartikan atau dituduh sebagai kelompok  masyarakat  yang  tidak mau bekerjasama dengan Pemerintah. Padahal untuk mencapai tujuan  dari  kelompok,  lembaga  atau organisasi tersebut, yaitu meningkatkan keswadayaan dan kemandirian masyarakat yang dilayani, sering perlu banyak bekerjasama dengan Pemerintah. Dalam mencari istilah
Indonesia  bagi  NGO,  ditemukan istilah  yang  sering  dipakai  oleh Kementrian  Kerjasama  International Jerman  (Barat)  yaitu  Self  Help Promoting  Institute (SHPI)  dan  Self Help  Organization (SHO),  masing- masing dimaksudkan sebagai lembaga  yang  didirikan  dengan tujuan  menolong  yang  lain,  sedang yang  kedua  dimaksudkan  untuk menolong  diri  sendiri.  Prof.  Sayogyo (Bambang Ismawan, 2003), kemudian memperkenalkan  istilah  Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM)  untuk  SHPI  dan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  untuk SHO.
Istilah  LSM  lalu  didefinisikan secara  tegas  dalam  Instruksi  Menteri Dalam  Negeri  (Inmendagri)  No. 8/1990,  yang  ditujukan  kepada
gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya  Masyarakat.  Lampiran  II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik  Indonesia  yang  secara sukarela  atau  kehendak  sendiri berniat  serta  bergerak  di  bidang kegiatan  tertentu  yang  ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud  partisipasi  masyarakat  dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan  kepada  pengabdian secara swadaya.
Dalam Pilot Proyek Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat  (PPHBK)  istilah  LSM mencakup pengertian LPSM (Lembaga  Pengembangan  Swadaya Masyarakat)  dan  KSM  (Kelompok Swadaya  Masyarakat).  PPHBK  yang dikelola oleh Bank Indonesia
dimaksudkan  menghubungkan  Bank (formal)  dengan  KSM  (non  formal) dalam  bidang  permodalan.  Sejak diperkenalkan  Bank  Indonesia  tahun 1988,    skema  HBK  telah  berjalan sangat  baik,  hingga  September  2001, dilaksanakan  di 23  propinsi, mencakup  lebih  dari  1000  kantor bank  partisipan,  257    LPSM,  34.227 kelompok swadaya
masyarakat dengan anggota sekitar 1.026.810 KK, menyalurkan  kredit  (akumulasi)  Rp 331  milyar,  memobilisasi  tabungan beku (akumulasi) Rp 29,5 milyar, dan tingkat pengembalian kredit 97,3%.
Dari  uraian  diatas dapat disimpulkan  bahwa  pengertian  LSM mencakup  dua  kategori  yaitu  KSM dan  LPSM.  Disamping  itu  ada kategori  ketiga  yang  disebut  LSM
Jaringan, yaitu suatu bentuk kerjasama  antara  LSM  dalam  bidang kegiatan atau minat tertentu,
misalnya :
1) Sekretariat  Bina  Desa  (SBD), berdiri  1974,  merupakan  forum dari  LSM  yang  bekerja  di kawasan pedesaan 2) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), berdiri 1976, merupakan  wadah  kebersamaan LSM yang memusatkan perhatian pada upaya pelestarian lingkungan 3) Forum Indonesia untuk Keswadayaan Penduduk (FISKA), berdiri 1983, merupakan forum LSM yang bergerak dibidang kependudukan
4) Forum Kerjasama Pengembangan Koperasi  (FORMASI), berdiri 1986,  merupakan  forum  LSM yang  bekerja  mengembangkan koperasi 5) Forum Pengembangan Keswadayaan (Participatory Development  Forum -  PDF),  berdiri 1991,  merupakan  peningkatan dari  Forum  Kerjasama  LSM  – PBB  (NGO  –  UN  Cooperation Forum)  yang  didirikan  pada 1988.
PDF menggabungkan berbagai LSM berinteraksi dengan  Pemerintah,  dunia  usaha dan  badan-badan  Internasional dalam suatu forum untuk mengembangkan peran serta berbagai aktor dalam pembangunan 6) Forum  LSM  Yogyakarta,  salah satu  contoh  LSM  yang  bergerak di  dalamnya  adalah  Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta.
2. LSM, Pendidikan, dan Kemiskinan Pendidikan untuk penyadaran dapat tercipta apabila pendidikan itu dilangsungkan dengan semangat yang membebaskan. Pendidikan yang membebaskan
setidaknya memberi ruang bagi sosial pendidikan yang secara kritis mempertanyakan  struktur  ekonomi, politik,  perangkap  social,  gender, serta hak asasi manusia.
Ketika  pendidikan  dinggap sebagai  suatu  fondasi  yang  sangat subtansial dalam segala aspek kehidupan,  maka  pendidikan  dapat memainkan  peran  yang  penting untuk sebuah perubahan atau transformasi social politik menuju ke suatu  social  yang  lebih  demokratis dan adil. Sebaliknya pendidikan juga terkadang dapat dan sering digunakan sebaga alat untuk
melegitmasi  sosial  dan  struktur politik yang ada.
Satu  hal  yang  membuat  hal miris  adalah  bila  melihat  kenyataan kelas ekonomi rendah yang tidak bisa melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang yang  lebih  tinggi  padahal  mereka mempunyai kemampuan dan prestasi  yang  cukup.  Pada  dasarnya mereka  juga  berhak  mendapatkan pendidikan  yang  layak  dan  mereka merupakan  socia  bangsa  ke  depan untuk  membawa  bangsa  lebih  maju. Memperhatikan  hal  ini,  maka  peran dari  LSM  sangat  diperlukan  sebagai satu elemen masyarakat yang memberikan proses penyadaran dalam  dalam  upaya  pemberdayaan masyarakat.
Aspek  yang  dianggap  penting dalam  pendekatan  ini  antara  lain adalah adanya usaha untuk
mengurangi kesenjangan social dengan  meningkatkan  kapabilitas sumber daya manusia, terutama pada kelompok-kelompok masyarakat
yang  meupakan  penduduk  miskin.
Upaya-upaya  yang  ditempuh  di dalam pendekatan ini melalui pembangunan infrastruktur pedesaan,  distribusi  social  ekonomi dan modal usaha/kerja serta penguatan  kelembagaan  masyarakat. Beberapa  program  yang  mendukung pendekatan pemberdayan masyarakat dan cukup dikenal semenjak tahun 1994 adalah:
 Inpres Desa Tertinggal (IDT).
 Pembangunan prasarana
Pendukung  Desa  Tertinggal (P3DT)  Kecamatan Program Pembangunan (KPP)  Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
 Jaring Pengaman Sosial (JPS)
 Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS)
Dalam  kenyataannya  meski sering  tidak  optimal,  ternyata  juga tidak mengecewakan. Meski demikian  pada  saat  bersamaan, pendekatan  ini  juga  tidak  kedap terhadap berbagai kritik dan kecaman. Sifatnya yang top-down atau project  oriented adalah  salah  satu kritik  yang  dilontarkan  banyak pihak. (Hari Susanto, 2006: 25).
3.  Peran  LSM  Pendidikan  dalam Pemberdayaan masyarakat
Peran  LSM  sebenarnya  tidak terlepas  dari  sejarah  berdirinya bangsa  ini.  LSM  jaman  penjajahan didirikan dengan motivasi membebaskan diri daari kungkungan penjajahan dengan upaya pendidikan
dan  usaha  di  bidang  ekonomi  . mengapa  LSM  saat  konsen  pada masalah pendidikan? Pendidikan memegang peranan  yang  cukup penting  sebagai media penyadaran masyarakat.
Bermula dari kesadaran inilah kemudian  bisa  berlanjut  ke  kerja- kerja pemberdayaan seperti advokasi pendidikan  dan  pengorganisasian masyarakat.  Melihat  hal  tersebut masyarakat harus membangun komitmen bersama dalam menyelamatkan  pendidikan  yang sarat  dengan  kepentingan  dengan melakukan advokasi dalam lingkungan pendidikan dan melakukan  advokasi  pendidikan  di masyarakat. Asumsi yang mendasaari penggunaan  strategi  advokasi  adala bahwa  suatu  perubahan  social  yang lebih  besar  dan  luas  dapat  terjadi (atau  paling  tidak  dapat  dimulai) dengan  merubah  satu  per  satu kebijakan  publik  yang  memang strategis  atau  sangat  menentukan dalam kehidupan masyarakat luas. Rekonstruksi komitmen bersama dalam menyelamatkan “pendidikan”  dengan  melakukan advokasi  adalah  ada  beberapa  hal yang  perlu  dilakukan  yakni;  pertama adanya
transformasi wacana advokasi  pendidikan  di  masyarakat sebagai skill bagi masyarakat sebagai upaya  penyadaran  diri  dan  ikut memperjuangkan  hak-haknya  dalam pendidikan, kedua, pembentukan jaringan  sebagai  wadah  pendukung perjuangan dalam melakukan advokasi  di  lingkungan  pendidikan dan advokasi pendidikan di masyarakat dan ketiga , adalah pemberdayaan dan
penguatan
pendidikan  di  masyarakat  sebagai upaya advokasi yang perlu dilakukan.  Sehingga  sebagai  media penyadaran, pendidikan dapat berperan  sebagai  counter  hegemony dari  budaya  dan  social  dalam masyarakat. Dengan memahami rekonstruksi unsur-unsur pemberdayaan,  dapatlah  kemudian disusun program-program pengembangan yang merupakan peran LSM untuk mendorong keberhasilan penyelenggaraan kelompok swadaya. Bambang Ismawan  (2003)  mengemukakan  ada 5  (lima)  program  pengembangan yang dapat disusun untuk mendorong  keberhasilan  kelompok swadaya  yang  disalurkan  melalui tenaga-tenaga pendamping kelompok, yaitu : a. Program  Pengembangan  sumber daya  manusia,  meliputi  berbagai kegiatan  pendidikan  dan  latihan baik  pendidikan  dan  latihan untuk  anggota  maupun  untuk pengurus yang mencakup pendidikan  dan  latihan  tentang ketrampilan mengelola kelembagaan kelompok, ketrampilan teknik produksi, maupun  ketrampilan  mengelola usaha.
b. Program pengembangan kelembagaan  kelompok,  dengan membantu  menyusun  peraturan rumah tangga, mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi dan lain sebagainya.
c. Program pemupukan modal
swadaya,  dengan  membangun social tabungan dan kredit anggota  serta  menghubungkan kelompok swadaya tersebut
dengan lembaga-lembaga keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal lebih lanjut.
d. Program  pengembangan  usaha, baik produksi maupun pemasaran, dengan berbagai kegiatan studi kelayakan, informasi pasar, organisasi produksi  dan  pemasaran  dan lain-lain.
e. Program  penyediaan  informasi tepat guna, sesuai dengan kebutuhan  kelompok  swadaya dengan berbagai tingkat perkembangannya.  Informasi  ini dapat  berupa  eksposure  program, penerbitan  buku-buku  maupun majalah-majalah yang dapat memberikan  masukan-masukan yang  mendorong  inspirasi  ke arah inovasi usaha lebih lanjut.
Membawakan  peran  nyata dalam  pembangunan  pendidikan, dengan  menyelenggarakan  kegiatan- kegiatan tersebut di atas, keberadaan LSM  akan  berdampak  positif  seperti diuraikan dibawah ini:
Dampak  dalam  aspek  social diketahui  melalui  proses  pendidikan yang  diberikan  kepada  kelompok swadaya diharapkan wawasan pemikiran  mereka  pun  semakin meningkat;  sehingga  mempunyai kemampuan untuk
memikirkan banyak alternatif dalam usaha mencukupi kebutuhan hidup. Peningkatan  pendidikan  yang  terjadi pada  kelompok  swadaya  dapat melalui  dua  jalur,  yaitu  secara langsung dan tidak langsung.
Peningkatan pendidikan secara langsung  terjadi  apabila  kelompok swadaya  mendapatkan  penyuluhan, pelatihan,
konsultasi, dan
sebagainya.  Sedangkan,  peningkatan pendidikan  secara  tidak  langsung terjadi sejalan dengan terintegrasinya orang-orang desa dalam suatu kelompok swadaya. Melalui kelompok  tersebut  setiap  anggota berinteraksi menumbuhkan kesadaran akan posisi mereka. Penyadaran  diri  merupakan  langkah awal  untuk  memulai  memikirkan alternatif-alternatif baru yang mungkin  dapat  ditempuh  dalam usaha memperbaiki tingkat
kehidupan.  Di  samping  itu,  dengan adanya  kesadaran  akan  posisi  yang dimilikinya  menyebabkan  kelompok swadaya  berani  memperjuangkan hak-hak mereka dengan mengaktualkan  potensi  yang  ada pada mereka serta mengikis kelemahan-kelemahan yang ada. Melalui aktifitas yang dilakukan, intervensi pembinaan membantu pemecahan permasalahan-permasalahan sosial yang  terdapat  dalam  kelompok masyarakat. Melalui sistem pendekatan terlibat langsung dengan kelompok,  pola  pembinaan  bersama kelompok yang bersangkutan mampu mengidentifikasikan
permasalahan  yang  dihadapi  secara mendalam.  Akibatnya  penanganan terhadap  masalah  yang  dihadapi kelompok  dapat  dilakukan  secara tepat  sasaran  dan  lebih  tuntas.  Di Samping  itu,  berkat  interaksi  yang intens  antara  para  pembina  dengan kelompok,  sementara  para  pembina telah dilatih secara khusus dan selalu diberikan masukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam  membina  kelompok  dan menghubungkannya dengan
berbagai  pelayanan  setempat,  maka terjadilah proses transformasi sosial.
Adapun dampak dalam Aspek Kemasyarakatan  dinyatakan  bahwa proses  interaksi  didalam  kelompok dengan  sesama  anggota  maupun dengan  berbagai  sumber  pelayanan dan pembinaan semakin
meningkatkan  wawasan  berbangsa dan  bernegara.  Adanya  kelompok sebagai  wadah  mengaktualisasikan diri  warga  masyarakat  pedesaan menyebabkan mereka merasa terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan mereka dalam
pembangunan  tidak  lagi  pasif,  tetapi menjadi  aktif  karena  telah  turut berusaha  dalam  berbagai  kegiatan produktif  yang  memberikan  andil dalam  sistem  perekonomian  yang lebih luas.
Kesadaran untuk turut berperan serta dalam kegiatan kelompok tersebut mempunyai dampak  lebih  lanjut,  yaitu  adanya kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam program- program pembangunan yang ditawarkan pemerintah. Proses pengembangan kemandirian dan kesadaran
berpartisipasi telah menjembatani  kesenjangan  sosial  di tingkat lokal. Dengan menyempitnya kesenjangan  sosial  berarti  stabilitas sosial  politik  pun  dapat  terus berlanjut. Sementara itu, pengalaman lapangan LSM yang merupakan hasil kaji tindak (participatory action research ) dapat merupakan rekomendasi  bagi  perbaikan  dan peningkatan dari pendekatan pembangunan. Dampak dalam Aspek Ekonomi diketahui,
intervensi pembinaan akan  mampu mendorong
masyarakat  kecil  untuk  melakukan pemupukan modal. Selama ini faktor yang  selalu  dikemukakan  tentang penyebab tidak berhasilnya masyarakat miskin dalam memperbaiki kehidupan adalah karena  mereka  tidak  mampu  untuk melakukan  pemupukan  modal  yang dapat dipergunakan sebagai pengembangan usaha. Dengan sistem kelompok,  maka  modal  yang  kecil dari  setiap  warga  dapat  berkembang menjadi besar, sehingga dapat dipergunakan  sebagai  modal  usaha. Di  samping  itu,  dengan  adanya modal yang terkumpul dapat mengundang  partisipasi  dana  lebih besar  dari  pihak  ketiga.  Saat  ini terbuka kemungkinan Bank melayani kelompok-kelompok  swadaya  yang berstatus  non  formal.  Kemampuan permodalan kelompok yang semakin bertambah memberikan peluang semakin besar untuk mengembangkan usaha produktif. Usaha produktif yang
dilakukan  kelompok  menyebabkan terbukanya  kesempatan  kerja  atau usaha  bagi  kelompok  itu  sendiri maupun  masyarakat  luas.  Hal  ini berdasarkan  kenyataan  bahwa  satu usaha  produktif  yang  dilakukan, misalnya  peternakan  atau  industri kecil,  tentu  memerlukan  usaha  lain untuk menunjang keberhasilan usaha produktif  pokok.  Usaha-usaha  lain dari  usaha  pokok  inilah  yang membuka  kesempatan  kerja  baru (diversifikasi) dan peningkatan pendapatan warga masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan tingkat kemiskinan  dapat  ditekan  serendah mungkin.

## Peran Lembaga Swadaya Masyarakat
2. Life Skill Kecakapan  hidup  (life  skill) adalah  kecakapan  yang  dimiliki seseorang untuk berani meng- hadapi problema  hidup  dan  kehidupan secara  wajar  tanpa  merasa  tertekan, kemudian secara  proaktif dan kreatif mencari  serta  menemukan  solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Kecakapan hidup lebih  luas  dari  keterampilan  untuk bekerja, apalagi sekedar keterampilan manual. Orang yang sedang menempuh pendidikan juga memerlukan kecakapan hidup, karena  mereka  tentu  juga  memiliki permasalahan yang harus
dipecahkan.  Bukankah  dalam  hidup, dimanapun  dan  kapanpun  orang selalu  menemui  masalah  yang  harus dipecahkan.  Kecakapan  hidup  dapat dipilah menjadi lima, yaitu :
a. kecakapan  mengenal  diri  (self awarness ), yang juga sering disebut  kemampuan  personal (personal skill)
b. kecakapan berpikir rasional (thinking skill)
c. kecakapan sosial (social skill)
d. kecakapan  akademik  (academic skill ), dan
e. kecakapan  vokasional  (vocational skill )
Maka  pembekalan  kecakapan hidup  dan  8  penggalian  potensi  diri sangat  dibutuhkan  sebagai  dasar perancangan  kurikulum.  Adapun  8 penggalian  potensi  diri  tersebut adalah:
a. kemampuan matematis,
b. kemampuan bahasa,
c. kemampuan musikal,
d. kemampuan visual,
e. kemampuan intrapersonal,
f. kemampuan interpersonal,
g. kemampuan kinetis,
h. kemampuan  natural.  (Suranto,
2006) Dalam kecakapan hidup pelatihan  menjahit  ini  kemampuan utama  yang  harus  dilatih  adalah kemampuan  matematis,  visual,  dan kinetis.  Kemampuan  intrapersonal dan interpersonal juga perlu diperhatikan  karena  terkait  dengan kepuasan pelanggan.
C. Metode Penelitian 1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif di mana peneliti  menekankan  pada  manusia serta melihat secara langsung keadaan  yang  ada  tanpa  mengubah peristiwa  yang  terjadi  di  lapangan, dan  setelah  di  rumah  peneliti membuat  catatan  lapangan,  seperti yang  dikatakan  Lincoln  dan  Guba (1985 : 40) bahwa penelitian kualitatif digunakan  untuk  dapat  menjelaskan atau mengungkapkan secara langsung  atau  alamiah  apa  yang terjadi  di  lapangan.  Oleh  karena  itu peneliti dapat secara langsung menginventarisasi  data  dari  peserta pelatihan, tutor pelatihan, dan pengurus Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta.
2. Setting Penelitian Penelitian dilakukan di  kantor
LAPY,  tempat  pelatihan  dan  tempat usaha/rumah  peserta  pelatihan  Life Skill.
3. Waktu dan Lama Penelitian Waktu penelitian dilaksanakan  selama  satu  setengah tahun  yaitu Januari 2007 sampai Juni 2008.
4. Informan Penelitian Peserta pelatihan, tutor pelatihan  (ibu  Jilli),  Ibu  R  (penjahit tempat  magang),  dan  W,  Q,  dan  S, pengurus Lembaga Advokasi
Pendidikan Yogyakarta.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan adalah:
a. Wawancara
Wawancara  adalah  dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara
(interviewer) dan  yang  diwawancarai (intererviewee)  (Moleong,  2004:  135).
Wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan berdialog  dengan  informan.  Peneliti melakukan wawancara sehingga terjadi  hubungan  yang  akrab  antara peneliti dengan yang diwawancarai. Dengan keadaan yang demikian peneliti dapat mengembangkan  pertanyaan  agar dapat  memperoleh  informasi  yang rinci, jujur dan
mendalam.
Wawancara seperti ini dalam penelitian  kualitatif  dikenal  dengan wawancara mendalam (in-depth interview). Peneliti  menggunakan waancancaara informal.
Pada  penelitian  ini,  peneliti menggunakan pendekatan wawancara informal dan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara  (Patton,  1982:  197).  Pada pendekatan wawancara informal pertanyaan  yang  diajukan  sangat tergantung pada pewawancara sendiri (Moleong, 2004: 136). Sementara pendekatan dengan petunjuk umum wawancara digunakan atas anggapan bahwa ada
jawaban  yang  secara  umum  akan sama diberikan oleh para responsden,  tetapi  yang  jelas  tidak ada perangkat pertanyaan baku yang disiapkan  terlebih  dahulu  (Moleong, 2004:  136).      Dalam  penelitian kualitatif peneliti adalah alat pengumpul  data  yang  utama.  Oleh karena  itu  agar  informasi  yang diberikan  oleh  informasi  bisa  dicatat dengan  baik  akan  digunakan  catatan lapangan dan  tape recorder.
b. Pengamatan Pengamatan  adalah  teknik pengumpulan data dengan mengamati  objek  penelitian  secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, pengamatan  dimanfaatkan  untuk  (1) pengamatan didasarkan
atas pengalaman  secara  langsung;  (2) pengamatan  memungkinkan  melihat dan  mengamati  sendiri,  kemudian mencatat  perilaku  dan  kejadian dalam  keadaan  yang  sebenamya;  (3) pengamatan
memungkinkan
mencatat  peristiwa  dalam  situasi yang  berkaitan  dengan  pengetahuan proporsional; (4) ada keraguan jangan-jangan  data  yang  dijaring melenceng atau bias, dan perlu dicek dengan pengamatan; (5) memungkinkan peneliti mampu
memahami  situasi  yang  sulit;  (6) dalam  kasus-kasus  tertentu  di  mana teknik  lain  tidak  memungkinkan, maka  dapat  digunakan  pengamatan (Lincoln dan Guba, 1985: 125-126).
c. Dokumentasi Menurut  Lincoln  dan  Guba
(1985  :  228)  dokumentasi  adalah setiap  bahan  tertulis  ataupun  film. Sedangkan record adalah  setiap pernyataan  tertulis  yang  disusun oleh  seseorang  atau  lembaga  untuk keperluan  pengujian  suatu  peristiwa

## Peran Lembaga Swadaya Masyarakat
atau  menyajikan  akunting.  Teknik dokumentasi  dimanfaatkan  untuk mengadakan verifikasi dan triangulasi  data  yang  diperoleh melalui observasi dan wawancara.
6. Analisis Data
Teknik  analisis  data  adalah salah  satu  aspek  yang  dilakukan untuk  mendapatkan  makna  dari kumpulan  data.  Dalam  penelitian kualitatif  ada  tiga  langkah  dalam menganalisis  data,  yaitu  (1)  reduksi data;  (2)  sajian  data;  dan  (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles  dan  Huberman,  1994:  10-12). Ketiga komponen dalam analisis data tersebut  selalu  berkaitan  antara  satu dengan  yang  lain.  Dalam  penelitian ini  peneliti  menggunakan  analisis selama pengumpulan data.
7. Uji Keabsahan Data
Peneliti dalam memeriksa keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi data. Adapun triangulasi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1) Trianggulasi Sumber
Trianggulasi sumber atau data adalah membandingkan
dan mengecek  balik  derajat  kepercayaan suatu  informasi  yang  diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam  metode  kulaitatif.  Menurut Moleong  (2004:  178)  hal  ini  dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,  (2)  membandingkan  apa yang  dikatakan  orang  di  depan umum dengan apa yang
dikatakannya  secara  pribadi,  (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang
situasi
penelitian
dengan apa yang
dikatakannya  sepanjang  waktu,  (4)
membandingkan keadaan dan
perspektif seseorang dengan berbagai pendapat  dan  pandangan  orang sebagai  rakyat  biasa,  orang  yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang  berada,  orang  pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.
2) Triangulasi metode
Menurut  Patton  (1982:  329),
terdapat  dua  strategi  yaitu:  (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan  hasil  penelitian  beberapa teknik  pengumpulan  data  dan  (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Profil  LSM
Lembaga  ini  didirikan  pada tahun  1999  dengan  nama  Lembaga Advokasi  pendidikan  UNY  (LAP UNY). Diawal kiprahnya lembaga ini memberikan
advokasi pada
mahasiswa UNY. Seiring berjalannya waktu  pada  tahun  2000  LAP  UNY berganti  nama  menjadi  Lembaga Advokasi  Pendidikan  Yogyakarta (LAPY),  yang  menuntut  fungsi  dan tugas  lembaga  dapat  dimanfaatkan secara  lebih  luas  oleh  masyarakat. LAPY tercatat di notaris Muhammad Ikhwanul  Muslimin  dengan  nomer 01 tahun 2001, diketuai oleh  Adullah Syafii.
Saat ini ketua lembaga
dipegang  oleh  adalah W (27). Profesi keseharian  W  adalah  wirausaha.  W mempunyai  usaha  boga,laundry  dan sewa  kamar  kos.  W  sudah  menikah dan  mempunyai  seorang  anak  laki-
laki.  Pendidikan  terakhir  S1  Sastra Inggris.
Q(27)) sebagai bendahara.
Profesi kesehariannya adalah sebagai dosen  disebuah  PTN.  Masih  single. Pendidikan S2 PTN. Q juga termasuk pendiri LSM ini.
S  (26)  sebagai  koordinator program  profesi  utamanya  adalah pegiat  LSM  Lingkar.  Saat  ini  sedang menempuh S2, status masih lajang.
Ketiga  pengurus  ini  bekerja paruh  watu  secara  sukarela.  Mereka tidak mendapatkan gaji dari lembaga ini.  Ketika  peneliti  menanyakan
apakah perlu transport untuk kegiatan mereka, S menyatakan tidak perlu  LSM  ini  membayar  mereka meskipun  sekedar  transpor.  Hal  ini untuk  memberikan  motivasi  kepada pengurus  bahwasannya  di  LSM  ini,
mereka tidak bertujuan untuk mencari uang.
2. Pelaksanaan pendampingan
Kelompok  sasaran  pelatihan
ini adalah para ibu rumah tangga dan remaja  putus  sekolah  berjumlah  11 orang,  Berikut ini tabel tentang profil peserta pendampingan: Tabel 1. Profil Peserta Pendampingan Nama Usia Alamat A 45 Bantul B 25 Sleman C 18 Sleman D 19 Kulonprogo E 19 Kulonprogo F 25 Kulonprogo G 24 Sleman H 24 Sleman I 23 Sleman J 23 Sleman K 23 Sleman Pemberdayaan perempuan melalui  pelatihan  life  skill  dimulai pada  Januari  2007.  Pada  awalnya dengan  adanya  pelatihan  menjahit bagi perempuan peserta yang terdaftar  sebanyak  11  orang.  Dari awal  yaitu  kursus  menjahit  dan magang.  Anggota  penjahit  LAPY berasal  dari  Kulonprogo  (3  orang), Bantul  (1  orang)  dan  Sleman  (7 orang). Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan.
Mereka  direkrut  oleh  LAPY. Kegiatan  ini  bekerja  sama  dengan
BMT  Bringharjo.  BMT  Bringharjo memberikan  bantuan  modal  untuk kegiatan  life  skill.  Kegiatan  yang ditawarkan adalah menjahit. Perekrutan dengan melibatkan masyarakat dampingan LAPY. Peserta yang dilibatkan harus memenuhi  syarat:  perempuan,  usia produktif, tidak mampu, dan bersedia  mengikuti  pelatihan  secara aktif sampai akhir pelatihan. Kegiatan dimulai dengan kegiatan  menjahit  selama  satu  bulan di  penjahit  Jilli.  Masing-masing

## Peran Lembaga Swadaya Masyarakat
peserta  didampingi  secara  individu, mengingat  kemampuan peserta  yang berbeda.  Kegitan  kursus  dilakukan setiap  hari  senin  sampai  sabtu, dengan  waktu  yang  fleksibel  disiang hari. Setiap minggu dilakukan evaluasi oleh pengurus LAPY dengan penjahit Jilli. Menurut W ini dilakukan untuk melihat perkembangan para peserta.
Di  akhir  kursus  diadakan evaluasi.  Dalam  menjahit  ini  Ibu  A memperoleh  predikat  terbaik.  Ibu  A memang pernah  bekerja  di konveksi, namun belum lancar menjahit. Setelah  mendapat  pelatihan  selama sebulan  Ibu  A  sudah  mampu menjahit pakaian wanita/pria.
Diantara  peserta  hanya  Ibu  A  yang percaya diri untuk mendirikan usaha sendiri. Sepuluh  peserta  berhasil  lulus dari kursus Ibu Jilli dan mendapatkan  sertifikat  ketrampilan menjahit. Satu orang yaitu K mempunyai kelemahan dalam
menjahit.  Ini  diakui  oleh  Ibu  Jilli, apabila  peserta  yang  lain  cukup terampil  setelah  diberi  bimbingan  K selalu  mengeluh  dan  merasa  tidak mampu melakukan kegiatan menjahit.  Untuk  mengukur  dan menggunting masih perlu pendampingan yang intensif.
Sepuluh  peserta  yang  lain  sudah dapat  dilepaskan  oleh  Ibu  Jilli, namun  untuk  K  perlu  didampingi. Akhirnya  Ibu  Jilli  merasa  kewalahan mengajar K. Dan tidak merekomendasikan K untuk
mengikuti  permagangan  kecuali  dia mempunyai  kemauan  yang  keras.  K pun juga sudah merasa tidak mampu mengikuti  kegiatan  permagangan.  K memang  berada  di  bawah  rata-rata
teman-temannya. K diikutkan karena anak tokoh masyarakat. Orang tuanya  menyuruh  dia  untuk  ikut berkegiatan.  Orang  tuanya  juga berasal  dari  orang  yang  mampu, tidak seperti  peserta yang lain, yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Guna  menambah  wawasan peserta  dalam menjahit agar  tumbuh rasa  percaya  diri,  maka  LAPY mengadakan  kegiatan  permagangan. Permagangan ini diikuti oleh delapan peserta.  Kegiatan  permagangan  di tempat  yang  dekat  dengan  peserta. Permagangan ini dimaksudkan untuk  menambah  keterampilan  para peserta.
Ketika  peneliti  berkunjung ditempat  B  dan  C  magang.  Mereka diberi  kepercayaan  untuk  menjahit baju  yang  dipesan.  Awalnya  mereka belum  boleh  memotong  sendiri karena kegiatan memotong ini adalah kegiatan  yang  sangat  menentukan dalam  proses  menjahit  baju.  Apabila salah memotong maka proses selanjutnya akan terhambat. Menurut Ibu  R(penjahit)    B  sudah  dapat dipercaya.  B  juga  aktif  masuk, berbeda  dengan  C.  C  hanya  pernah masuk  dua  kali,  selanjutnya  tidak pernah masuk lagi.
Ketika dikonfirmasikan C merasa tempatnya magang  terlalu  jauh  (berjarak  10  km dari rumahnya).
Setelah  selesai  permagangan selama dua bulan para peserta diberi bantuan  empat  mesin  jahit.  Satu mesin  jahit  untuk  Ibu  A  (karena rumahnya  sendiri,  berjauhan  dari anggota  yang  lain),  B,C,F,G,H,K diberikan  dua  mesin  jahit,  dan  D,E satu  mesin  jahit.  Pengadaan  mesin jahit  tersebut  dilengkapi  dengan pengadaan bahan baku seperti
benang. Ini dilakukan dengan harapan para peserta mampu
mengaplikasikan    keterampilan  dari kursus.  Mereka  diaharapkan  dapat menjalankan  usaha  sendiri  atau bekerja  pada  orang  lain.  Mesin  jahit yang  diberikan  digunakan  sebagai dana bergulir. Dari empat mesin jahit yang  ada,  tiga  mesin  jahit  telah dilunasi  oleh  peserta.  Ada  satu peserta  yaitu  ibu  A  yang  tidak bersedia melunasi mesin jahit
tersebut.  Menurut  S,  ibu  A  selalu berkilah  apabila  diminta  membayar mesin jahit tersebut.
Setelah  satu  tahun  berjalan ternyata  dari  9  peserta  yang  masih tetap  menerima  jahitan  ada  3  yaitu Ibu  A,  B,  dan  I.  B  berani  menerima jahitan  karena  Ibu  R,  penjahit  yang menjadi  tempat  magang  bersedia memfasilitasi  apabila  ada  kesulitan dalam mengerjakan pesanan pelanggan.  Ibu  A  masih  bersedia menerima  jahitan,  namun  lebih  suka mengerjakan  membuat  sprei  dan cover  bantal  guling,  mukena,  dan jilbab  payet  dengan  cara  mengambil bahan baku dari pengepul.
Melihat hal ini memang diakui oleh  pengurus  LAPY  bahwasannya tidak sepenuhnya dapat mendampingi  para  penjahit  ini. Menurut  W,  keterbatasan  SDM
dalam  memberdayakan  perempuan ini memang masalah terbesar.
Mengingat  pengurus  mempunyai profesi di luar sebagai pegiat LAPY.
Ketika  selesai  magang  para peserta  pelatihan  diberi  kepercayaan untuk  memilih  usaha  sendiri  atau bekerja pada penjahit/usaha konveksi  yang  sudah  profesional.
Para  perempuan  peserta  pelatihan ternyata masih
mempunyai
hambatan  dalam  menjalankan  usaha ini antara lain:sebagian peserta kurang  memiliki  kesadaran  untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki  tentang  wirausaha  menjahit ini.  Mereka  masih  enggan  untuk menggunakan pengetahuan ini dalam  usaha  mereka.  F  mengaku belum  percaya  diri  untuk  memulai usaha ataupun bekerja pada perusahaan/penjahit.
Keterbatasan  modal  ternyata masih  diakui  oleh  peserta.  Ibu  A mengaku  modal  yang  didapat  habis untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari- hari.  Modal  yang  diberikan  oleh LAPY  berupa  bahan  baku  ketika habis  digunakan  untuk  menerima jahitan.  Uang  hasil  jahitan  tidak digunakan  untuk  modal  selanjutnya, namun untuk kegitan konsumsi.
Berbeda dengan Ibu A, E tidak terlalu  berani  untuk  mamanfaatkan peluang  usaha.  Di  daerah  D  dan  E tinggal  masih  jarang  yang  bekerja sebagai  penjahit.  Disana  juga  banyak anak  sekolah.    D  berusaha  sedikit demi  sedikit  menerima  jahitan.  Pada langkah  awal  E  menerima  jahitan yang  mudah.  Satu  jahitan  hem  D diberi  upah  Rp.  16.000.    Berbeda dengan  D,  E  merasa  kurang  percaya diri untuk menjalankan usaha menjahit.  E  merasa  ragu  untuk menerima jahitan.
B  setelah  magang,  selain menerima  jahitan  sendiri.  Dia  masih bekerja di Ibu R. B juga sudah berani menjahit  celana  panjang.  Kesulitan  B pada  permodalan  karena  belum memiliki  mesin  itik  dan  obras, sehingga  kalau  ada  pesanan  harus pergi ke rumah ibu R, dan mengantri mesin obras dan itik.

## Peran Lembaga Swadaya Masyarakat
Akses terhadap sumber pengetahuan ternyata juga
menyebabkan  E  tidak  percaya  diri untuk  membuka  usaha.  Meskipun Ibu  Jilli  selalu  menawrkan  memberi bantuan.  E  diminta  untuk  menerima jahitan  dari  tetangga  E.  Apabila  E mempunyai
kesulitan
dapat berkonsultasi dengan Ibu Jilli, namun
E  merasa  akses  informasi  yaitu  ke tempat Ibu Jilli terlalu jauh.
Dengan demikian faktor pengahambat  dalam  pemberdayaan perempuan khususnya dalam
pelatihan  life  skill  ini  adalah:  1) kurangnya  kesadaran  dan  kemauan untuk menerapkan pengetahuan tentang kewirausahaan, (2) keterbatasan modal untuk
meningkatkan penguasaan teknologi, (3)  kurangnya  kemampuan  untuk memanfaatkan peluang usaha karena keraguan  UKM  untuk  meningkatkan usaha  (4)  kurangnya  akses  terhadap sumber teknologi dan pengetahuan.
Hambatan  dari  pihak  LSM diketahui,
pengurus sekaligus sebagai pengelola program. Ini diakui  oleh  W  dirasa  kurang  efektif dalam menjalankan program pemberdayaan.  W  mengungkapkan seharusnya pengelola program pendampingan  ini  dibentuk  tim teknis  yang  dapat  bekerja  secara maksimal. Namun
karena keterbatasan  anggaran  hal  ini  dirasa tidak memungkinkan.
Kegiatan  pengurus  di  luar LSM yakni dengan profesi yang tidak berhubungan  langsung  dengan  LSM ini  juga  turut  menjadi  penghambat.
Waktu yang tersedia untuk melakukan  pendampingan  dirasa tidak mencukupi. E. Kesimpulan 1. Peran LAPY dalam memberdayakan perekonomian perempuan melalui life skill diketahui  melalui  pelatihan  dan pendampingan menjahit. Pendampingan  pemberdayaan  tidak hanya  berhenti  pada pelatihan.
Namun  sampai  permagangan  dan pemberian  modal  usaha.  Disisni peran LAPY adalah sebagai fasilitator dan  dinamisator.  Namun  masih  ada kekurangan  karena  ternyata  masih memerlukan pendamping yang intensif  untuk  dapat  mendampingi para perempuan yang menjadi sasaran program pemberdayaan perempuan. 2. Faktor Pendukung dan Penghambat pendampingan program pemberdayaan perempuan.
a.  Faktor  pendukung  pendampingan program pemberdayaan perempuan:
1) Kerja  sama  antara  pengurus
LSM dan masyarakat sasaran
2) Adanya pihak ketiga yaitu BMT Bringahrjo yang bersedia memberikan bantuan modal
b. Faktor penghambat
Faktor penghambat dibedakan antara faktor  pengahmbat  yang  berasal  dari LSM  selaku  penyelenggara  dan Kelompok masyarakat sasaran .
1).Faktor  penghambat  yang  berasal dari  kelompok  sasaran  program adalah:
a) kurangnya kesadaran dan kemauan  untuk  menerapkan pengetahuan tentang kewirausahaan, b) keterbatasan modal untuk meningkatkan penguasaan teknologi, c) kurangnya kemampuan untuk  memanfaatkan  dunia

## Kiromim Baroroh
usaha  karena  keraguan  UKM untuk meningkatkan usaha
d) kurangnya  akses  terhadap sumber teknologi dan pengetahuan. 2)  Faktor  pengambat  yang  berasal dari LSM a) Sistem perekrutan peserta belum dilakukan konsisten sesuai  dengan  kriteria  yang telah  ditentukan.  Sehingga  ada peserta yang tidak sesuai
dengan  kriteria  seperti  hanlnya K  yang  sebenarnya  tidak  layak untuk mengikuti pelatihan karena berasal dari orang mampu. b) pengurus LSM, yang mempunyai  profesi  lain  tidak dapat berkonsentrasi memberikan pendampingan c) Kurangnya relawan yang bersedia melakukan pendampingan secara berkesinambungan. c. Saran
1. sistem  perekrutan  hendaknya dilaksanakan  secara  konsisten sesuai  dengan  kriteria  yang ditentukan
2. hendaklah melibatkan relawan yang bersedia melakukan pendampingan secara berkesinambungan.  Tentunya perlu dialokasikan dana khusus untuk relawan ini. 3. peserta pendampingan (UMKM) hendaklah mempunyai  motivasi  tinggi untuk  melakukan  kegiatan, setiap ada permasalahan hendaklah dikomunikasikan dengan tutor, tidak perlu malu atau sungkan.
Daftar Pustaka Anonim  (2004).    Daerah  Istimewa Yogyakarta  dalam  Angka,  2004. Yogyakarta: BPS
Bambang  Ismawan  (2003).  Partisipasi dan  Dimensi  Keswadayaan:  Pengalaman LSM Membangun Keswadayaan Masyarakat . www.ekonomirakyat.org/edisi15. diambil tanggal 19 Juli 2006 Hari Susanto (2006). Dinamika Penanggulangan  Kemiskinan,  Tinjauan Historis  Era  Orde  Baru .  Jakarta:
Khanata Pustaka LP3S
Hastuti,  dkk  (2003).  Buku  II  Upaya Penguatan  Usaha  Mikro  dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan. Jakarta Lembaga Penelitian  Smeru  &  Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Lincoln, Y.S & Guba. (1985).
Naturalistic  inquiry. London:  Sage
Publication
Miles,  M.B.  &  Huberman.  A.M. (1994). Qualitative data analysis.
London: SAGE
Moleong,  L.J.  (2004).  Metodologi penelitian kualitatf Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Patton,  M.  Q.  (1982).  Qualitative evaluation  methods .  London:  Sage Publications Suranto  (2006).  Strategi  Pembelajaran Dengan Focused Based Education Jurnal Ilmiah Teknik Industri, Vol. 4, No. 3, April 2006, hal. 147 – 15
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat