## SANKSI TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Rostinah Dewi Latif 1 , Ade Darmawan Basri 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Rostinahdewi1998@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang Sanksi terhadap anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus perkara Nomor:27-7K/PM.III-16/AD/AD/II/2018 Tanggal 15 April 2018 ang Pelda Yudianto). Tujuan penelitian ini yaitu untuk  mengetahui bagaimana penerapan undang-undang Kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi terhadap anggota militer  yang melakukan Penelantaran dalam rumah tangga di Pengadilan Militer III-16 Makassar  apakah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sudah  ditangani  dengan  baik  sesuai  dengan  undang-undang  RI Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  dan  sosiologis,  Adapun  sumber data  penelitian  ini    adalah  sumber  data  primer,  sekunder  dan  tersier,  Selanjutnya    metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  wawancara,dokumentasi,  Instrumen  penelitian  yaitu  peneliti,  pedoman  wawancara,  daftar pertanyaan, alat tulis, alat perekam/handphone.
Kata Kunci : Kekerasan dalam rumah tangga, Sanksi, Militer

## Abstract
This  research  discusses  sanctions  against  military  personnel  who  commit  domestic  violence  (Case  study Number: 27-7K / PM.III-16 / AD / AD / II / 2018 April 15, 2018 ang Pelda Yudianto). The purpose of this study is to find  out  how  the  application  of  the  Domestic  Violence  Law  and  sanctions  against  military  members  who  commit domestic  neglect  at  Military  Court  III-16  Makassar  whether  domestic  violence  has  been  handled  properly  in accordance with Indonesian Law No. 2004 on domestic violence. This type of research is classified as empirical or field research with the research approach used is the statutory and sociological approach. The data sources of this research  are  primary,  secondary  and  tertiary  data  sources.  Furthermore,  the  data  collection  methods  used  are interviews,  documentation,  research  instruments  namely  researchers  interview  guide,  questionnaire,  stationery, recording device / handphone.
Keynote: domestic violence, sanctions, military

## PENDAHULUAN
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga  baik  oleh  suami,istri,  maupun  anak  yang  akan  berakibat  timbul  penderitaan  baik  secara fisik  psikis,  seksual,  maupun  psikologis,  pemaksaan,  perampasan  dan  keharmonisan  hubungan sesuai  yang  dalam  pasal  1  Undang-undang  nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT)  dengan  cara  melawan  hukum  dalam  lingkup rumah tangga. 1
1 Jurnal,  Mery  Ramadani ,  kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  sebagai  salah  satu  isu  kesehatan masyarakat secara global
Adapun  yang  termasuk  dalam  lingkup  rumah  tangga  dalam  Undang-undang  nomor  23 Tahun  2004  ini  yaitu  Suami  isteri  dan  Anak  termasuk  anak  angkat  dan  anak  tiri.  Orang-orang yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  suami,  menantu,  ipar,  besan  dan  juga  isteri  yang tinggal  menetap  dalam  rumah  tangga  seperti  mertua,  Pasal  2  UU  No  3  Tahun  2004  ini  terjadi kekerasan  yang  dilakukan  oleh  suami  kepada  anggotakeluarga  yang  sudah  jelas  ada pelanggarannya  terhadap  Hak  asasi  manusia  dan  martabat  kemanusiaan  serta  dalam  bentuk diskriminasi. 2
Anggota  militer  merupakan  anggota  bersenjata  dari  suatu  negara  yang  memenuhi persyaratan  yang  di  tentukan  dalam  ketentuan  perudang-undangan  dan  di  angkat  oleh  pejabat yang  berwenang  untuk  mengabdikan  diri  dalam  suatu  pembelaan  negara  yang  menyandang senjata,  serta  berkorban  jiwa  dan  raga,  dan  berperang  serta  dalam  pembangunan nasional  serta tunduk kepada hukum militer Undang-undang RI No 31 tahun 1997 tentang Pengadilan militer 1 (42).  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  apabila  melakukan  suatu  tindak  pidana  akan  di  proses sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  sampai  kemeja  hijau.  Dengan  kata  lain  berposes  di  meja hijau di lakukan oleh peradilan khusus seperti peradilan militer sama deigan peradilan negeri. Setiap anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia berpangkat tinggi maupun rendah wajib  menegakkan  kehormatan  militer  dan  menjauhi  perbuatan-perbuatan  atau  ucapan-ucapan yang  dapat  menodai  atau  merusak  nama  baik    kemiliteran. 3 Berdasarkan  segi  hukum,  anggota militer  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  warga  sipil,  tetapi  karena  adanya  beban kewajiban  anggota  militer  maka  di  perlukan  hukum  yang  khusus  dan  peradilannya  yang tersendiri, 4 Dan di bentuknya lembaga peradilan ini untuk menindak para anggiota militer yang melanggar atau melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota militer dalam  menjalankan  tugasnya.  Sehingga  dapat  membina  anggota  militer  yang  kuat  serta  taat hukum karena tugas anggota militer sangat besar menyelamatkan, mengawal negara dan bangsa dan menjadi prajurit profesional . 5
Khusus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di lingkungan prajurit banyak tidak sampai  di  Peradilan  umum  karena  masih  kentalnya  kekuasaan  hukum  Militer  dimana  ankum
2 Mohtar  Mas’oed,  et.al  (eds ),  Kekerasan  kolektif:  Kondisi  dan  pemicu ,  (Yogyakarta:  P3PK  UGM,2000), hlm.94.
3 Moerti Hadiati Soeroso,2012 , Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
4 Moch.  Faisal  salam,2002,  Hukum  Acara  Pidana  Militer  di  Indonesia,  Cetakan  I,  CV,  Mandar  Maju, Bandung, hlm.14.
5 F. Zsoegeng Istanto, Hukum Internasional,hlm.77
tersebut langsung  dari  prajurit  masih  memegang  kekuasaan  untuk memutuskan  suatu  persoalan tindak  pidana  prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI).  Prajurit  TNI  yang  melakukan pelanggaran hukum disiplin militer akan dikenakan sanksi disiplin.
Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Tetapi  kenyataan  dalam kehidupan para anggota militer banyak yang tetap melanggar aturan tersebut, baik itu disengaja mauupun tidak disengaja.
Kasus kekerasan memang berdampak sangat luas, dan ada juga kebanyakan kasus-kasus tidak dapat terselesaikan dengan baik oleh karena saksi atau korban tidak dapat berperan secara maksimal  dalam  hal  ini  LPSK  kehadirannya  menjadi  sebuah  keniscayaan  dalam  menjamin keberadaan  saksi  dan  korban  untuk  mengungkap  sebuah  kejahatan  dalam  arti  bahwa keberadaannya menjadi guna menunjang penegakan hukum di Indonesia di atur dalam Undang- undang  Nomor  13  Tahun  2006. 6 melihat  hal  tersebut  terjadi  dalam  kekerasan  rumah  tangga, maka  penghapusan  KDRT  sangat  penting  untuk  diimplementasikan  dengan  baik. Dengan  lebih melihat fakta maraknya kasus KDRT di tengah-tengah masyarakat , khususnya pada perempuan. Maka,  penghapusan  KDRT  sudah  tidak  dapat  di  tawar  lagi,  Telah  berbagai  upaya  dilakukan, Termasuk  upaya  dalam  tindak  pencegahan  diantaranya  yaitu  penyebaran  informasi  mengenai penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Ini  bukan  hanya  sekedar  tugas  pemerintah  saja, Tetapi  diperlukan  pula  peran  serta  masyarakat.  Hadirnya  UU  PKDRT  tentu  menjadi  harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan, untuk melawan segala tindak KDRT.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  atau  biasa  disebut  dengan  lapangan (feield  research)  haitu  penelitian  yang  dilakukan  secara  langsung  terhadap  objek  yang  ingin diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan  kemudian  menyimpulkan  sebuah  kesimpulan.  Dalam  mengumpulkan  data  dan  informasi
6 Jurnal, Ahkam Jayadi,2020, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi , (Universitas Islam Negeri Makassar)
yang dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. 7 .
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menerapkan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga dalam  lingkup  militer  Mengenai    kasus  Penelantaran  dalam  rumah  tangga  dalam  Pasal  5  UU KDRT  . 8
Pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan  nyata  yang  terjadi  di  tempat  (Pengadilan  Militer  III-16  Makassar).    Dengan  maksud untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan  terkumpul  kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada menuju pada penyelesaian masalah.
Sumber data dalam penelitian ini yaitu Data primer adalah data di dapat dari sumber utama baik dari  individu  atau  perseorangan  seperti  hasil  wawancara  atau  Tanya  jawab  langsung  sari responden. Data diambil dari hasil wawancara dengan Oditur Militer  mengenai kasus Kekerasan dalam rumah tangga  tersebut . karena dia  sebagai Oditur atau sebagai Pengacara dalam Kasus tersebut  di pengadilan Militer III-16 Makassar . 9 Data Sekunder adalah data bersifat normative sekaligus sebagai pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Sumber data Dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga dan  kitab  undang-undang  hukum  pidana  militer  (KUHPM). Data  Tersier adalah  Bahan-bahan yang  meberikan  penjelasan  pada  data  primer  dan  sekunder,  contohnya  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.
. Lokasi Penelitian
Untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  di  butuhkan  maka  lokasi  penelitian  ini  di laksanakan  di  Pengadilan  Militer  III-16  Makassar.  Memilih  lokasi  tersebut  karena  data-data kasusnya  hanya  ada  di  Pengadilan  Militer  III-16  Makassar  besrta  sudah  ada  hasil  putusan  dari Pengadilan  tersebut.  Jadi  penulis  menganggap  bahwa  lokasi  tersebut  sangat  tepat  untuk melakukan  penelitian  yang  menyangkut  tentang  “Sanksi  terhadap  anggota  militer  yang melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (Studi  kasus  perkara  Nomor:  27-K/PM.III- 16/AD/II/2018 Tanggal 15 April 2018 ang Pelda Yudianto).
7 SoerjonoSoekanto, Pengantar Penelitian Hukum(Jakarta:UI perss,1981),hal 296.
8 SoerjonoSoekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet.III; Jakarta: Ul Press,1996)
9 Amiruddin dan  Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet.II,Jakarta:RajaGrafindoPersada

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. penerapan  undang-undang  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  terhadap      anggota militer.
Tindak  kekerasan  sering  terjadi  di  dalam  rumah  tangga  dan  dapat  menimpa  siapa  saja. Pendidikan yang keras yang diberikan di dalam latihan kemiliterannya dapat berpengaruh besar terhadap  kehidupan  seorang  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI).  Oleh  sebab  itu  tindak pidana  KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  akan  dapat  dengan  mudah  dilakukan  oleh anggota  TNI.  Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  UU  RI  No.  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  yang  dimaksud  dengan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga adalah:  “Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah tanggatermasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga“.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  penerapan  dari  Undang-undang  Kekerasan  dalam rumah  tangga  Nomor  23  tahun  2004  yaitu  penerapannya  sudah  sesuai  dengan  isi  dari  undang- undang, termasuk dalam penerapan beberapa pasal yang telah diterapkan yaitu:
1. Pasal (5) Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
a. Kekerasan fisik
b. Kekerasan psikis
c. Kekerasan Seksual; atau
d. Penelantaran rumah tangga.
2. Pasal (9)
(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, Padahal menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (2)  Penelantaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  juga  berlaku  bagi  setiap  orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara mengatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
3. Pasal (10) Hak-Hak korban
Korban berhak mendapatkan:
a. Perlindungan  dari  pihak  keluarga,  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  advokat, Lembaga  social,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdsarkan  penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan  oleh  pekerja  social  dan  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat  proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
e. Pelayanan bimbingan rohani.
Jadi  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut  sudah  di  tangani  dengan  baik  berdasarkan Undang-undang. Peradilan yang dikenakan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  yaitu  :  Apabila  anggota  TNI  baik  TNI  Darat,  Udara, ataupun  Laut  yang  melakukan  suatu  kesalahan,  pelanggaran  atauapun  tindak  pidana  yang digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2014, Di  siplin  militer  adalah  kesadaran,  kepatuhan,  dan  ketaatan  untuk  melaksanakan  peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer . hukum disiplin Militer sangat di perlukan mengingat meluasnya kasus-kasu kekerasan yang melibatkan anggota  TNI  yang  telah  banyak  menarik  perhatian  masyarakat  pada  saat  ini.  Kasus-  kasus kekerasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum Disiplin Militer yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia.
Hasil  wawancara  mengenai  tindakan  atasan  dalam  menyikapi  anggota  yang  melakukan KDRT tidak serta merta langsung diadili begitu saja, banyak yang harus kami pelajari sebelum memutuskan untuk mengadili anggota TNI yang diduga mlakukan tindak pidana KDRT. Kalau dalam  kasus  KDRT  awalnya  anggota  TNI  diberikan  teguran  secara  lisan  maupun  tertulis  dari komandan  tertinggi  dimana  anggota  TNi  tersebut  bertugas.  Apabila  himbauan  tersebut  tidak diindahkan barulah Ankum atau Atasan yang berhak menghukum sesuai dengaan aturan Hukum Disiplin  Militer  yang  berlaku.  Ankum  akan  memberikan  sanksi  Administratif  kepada  yang bersangkutan, penundaan pangkat atau pemberhentian jabatan sekarang.
Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal penegakan Hukum Disiplin Militer bila ada salah satu  anggota  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana  dalam  hal  ini  adalah    tindak  pidana  KDRT
Maka  anggota  TNI  tersebut  dapat  di  jatuhi  Sanksi  pendisiplinan  oleh  atasannya  karena  pada dasarnya bagi anggota TNI baik anggota TNI Darat, Laut maupun Udara, bila melakukan tindak pidana  KDRT  dapat  dikenakan  hukuman  disiplin  militer  yaitu  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh atasan  yang  berhak  menghukum  (Ankum)  kepada  bawahan  yang  berada  dibawah  wewenang komandonya  karena  melakukan  pelanggaran  hukum  disiplin  militer  dengan  catatan  tidak mengurangi  atau  menghilangkan  hukuman  pidana  yang  di  jatuhkan  oleh  hakim  pengadilan Militer.  Dengan  demikian  anggota  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana  KDRT  dpat  dikenai hukuman disipin Militer tanpa mengurangi ataupun menghilangkan hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim pada putusan akhir sidang.
B.  Sanksi  hukum  terhadap  anggota  militer  yang  melakukan  penelantaran  dalam  rumah tangga di Pengadilan Militer III-16 Makassar
Penerapan  dalam  memberikan  sanksi-sanksi  terhadap  pelaku  anggota  yang  melakukan tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  lingkungan  TNI  sudah  ditindak  sesuai  dengan Undang-undang    RI  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Seperti pada  kasus  YUDIANTO,  Pelda  NRP  630604,  Terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak “Penelantaran dalam rumah tangga” Dan memidana Terdakwa dengan pidana penjara  selama  4  (empat)  bulan  adapun    secara  ringkas  hasil  putusan  dari  kasus  Penelantaran Dalam Rumah Tangga yaitu:
Mengingat:    Pasal  49    23  huruf  a  Jo  9  ayat  1  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  b  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan lain yang Bersangkutan.

## MENGADILI
a. Menyatakan  Terdakwa  tersebut  diatas  yaitu:  YUDIANTO,Pelda  NRP  630604,  terbukti nsecara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana: “penelantaran”
b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
1) 2  (dua)  lembar  foto  copy  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kec. Wonomulyo Kab. Polman Nomor: 405/29/IX/1993 tanggal 6 September 1993.
2) 1  (satu)  lembar  foto  copy  Kartu  Penunjukan  Isteri  (KPI)  Nomor  Reg 813/T/KSTD/1994 tanggal 5 agustus 1994; tetap Diletakkan dalam berkas perkara.
d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## Analisis Putusan
1. sesuai  Undang-Undang  RI  No,  25  Tahun  2014  tentang  Hukum  Disiplin  Militer perubahan  dari  Undang-Undang  RI  Nomor  26  tahun  1997  tentang  Hukum  Disiplin Prajurit  ABRI  sudah  sesuai  dengan  putusan  Hakim  dalam  pasal  8  terdapat  2  jenis pelanggaran yang terdiri dari:
a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer.
b. Perbuatan  yang  melanggar  peraturan  aturan  perundang-undangan  Pidana  yang sedemikian eingan sifatnya.
2. Tindak  Pidana  Penelantaran  dengan  Pidana  Penjara  4  bulan  sudah  sesuai  dengan dasar hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal Penelantaran pasal 49 huruf Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004.
“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib memberikan kehidupan, rawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”
Putusan Hakim terhadap Pelda Yudianto sudah sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan  tentang  Tindak  Pidana  Penelantaran,  instansi  atau  organisasi  militer  juga  merupakan manusia  biasa  yang  dalam  kehidupan  berumah  tangga  suami  harus  menafkahi  lahir  dan  batin seorang  isteri  karena  telah  diatur  dalam peraturan  dan  perundangan  baik  dalam  rana  organisasi atau instansi maupun umum.

## KESIMPULAN
Penelantaran  rumah  tangga  juga  dapat  disebut  sebagai  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT) yang meliputi kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Penelantaran rumah tangga sering dilakukan  seseorang  yang  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  anak,  istri  maupun  keluarganya dengan  cara    tidak  memberi  nafkah  dan  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagai  kepala  rumah tangga.
Peradilan yang dikenakan kepada anggota TNI yang melkukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu: Apabila anggota TNI baik Darat, Udara, ataupun Laut yang melakukan  suatu  kesalahan,  pelanggaran  ataupun  tindak  pidana  yang  digolongkan  sebagai pelanggaran  disiplin,  maka  anggota  TNI  tersebut  dapat  dijatuhi  sanksi  pendisiplinan  oleh
atasannya dalam hal ini dapat dikenai Hukum disiplin Militer yang dijaatuhkan oleh atasan yang berhak  menghukum  (Ankum)  kemudian  bila  dalam  tindak  pidana  terbukti  unsur  pidananya selanjutnya diselesaikan melalui peradilan Militer. Dalam penjatuhan Hukuman disiplin Militer tidak  dapat  mengurangi  atau  menghapuskan  sanksi  pidana  yang  nanti  dijatuhkan Hakim  dalam akhir putusan siding. Penyelesaiannya melalui Pegadilan Militer sesuai wilayah Hukum dimana mereka bertugas.
Proses  penyelesaian   Tindak  Pidana  KDRT  yang  dilakukan  oleh  Anggota TNI  yaitu  (1) Tahap penyidikan, Dilakukan oleh atasan yang berhak Menghukum (Ankum), Polisi militer dan Oditur  Militer  (2)  Tahap  penyerahan  perkara/penuntutan,  wewenang  dilakukan  oleh  Perwira Penyerah  Perkara  (Papera)  yang  sangat  berpengaruh  dalam  hal  kasus  yang  masuk  di  Oditur Militer  dapat  dilanjutkan  penyelesaiannya  ataukah  ditutup  demi  hukum  berdasarkan  Surat keputusan  Penyerahan  Perkara  dari  Papera.  (3)  Tahap  pemeriksaan  dalam  persidangan,  hakim bebas  menentukan  siapa  yang  akan  diperiksa  terlebih  dahulu,  pada  asasnya    siding  pengadilan terbuka untuk umum, Kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup, (4)  Tahap pelaksanaan putusan, Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh  Kepala  Pengadilan  pada  tingkat  pertama  dan  khusus  pengawasan  terhadap  pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan. Dalam hal penegakan hukum disiplin militer bila ada salah satu anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam hal ini  maka  anggota  TNI  tersebut  dapat  dijatuhi  sanksi  pendisiplinan  oleh  atasannya  karena  pada dasarnya  bagi  anggota  TNI  baik  anggota  Darat,  Laut,  maupun  Udara,  Bila  melakukan  tindak pidana  KDRT  dapat  dikenakan  hukuman  disiplin  militer  yaitu  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh atasan  yang  berhak  menghukum  (Ankum)  kepada  bawahan  yang  berada  dibawh  wewenang komandonya  karena  melakukan  melakukan  pelanggaran  hukum  disiplin  militer  dengan  catatan tidak  mengurangi  atau  menghilangkan  hukuman  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  Peradilan Militer.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin. Pengatar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta  Raja  Grafindo Persada.2009.
Chazami, Adami. Pelajaran Hukum Pidana . Jakarta: PT Grafindo Persada. 2002
Faisal Salam, Moch. Hukum Pidana Militer di Indonesia . Bandung: CV. Mandar Maju. 2006. Istanto, Zsoeging.F, Hukum Internasional Jurnal, Jayadi  Ahkam. Perlindungan Terhadap Saksi,
(Universitas Islam Negeri Makassar). 2020
Hamsir, H., Nurlaelah, N., Jayadi, A., & Fuady, M. I. N. (2022). Perceptions of Prospective Advocates Attaining Legal Education During the Covid-19 Pandemic. Academic Journal Of Interdisciplinary Studies , 11 (6), 103-115.
Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Nasir, A., Yunianto, A., & Akbar, R. (2022). Human Rights in Compliance of Health Services For Accidents Relating to Covid-19 Women's Prison. NeuroQuantology , 20 (11), 5133-5140.
Fuady, M. I. N. (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Tindak Kriminal di Kabupaten Gowa.
Mas’oed , Mochtar. Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu . Yogyakarta: P3PK UGM.2000
Ramadani, Mery. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global .Jurnal.2017.
Salam. Moch Faisal. Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia . Bandung: Mandar Maju.2002. Soekanto, Soerdjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : UI Press. 1996.
Soeroso Hadiati Moerti. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perspektif Yuridis – Viktimologis , Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.