DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1 Received: 11 Januari 2021 , Revised: 17 Februari 2021, Publish: 10 Maret 2021

## PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Sudarmono Sudarmono 1 , Lias Hasibuan 2 , Kasful Anwar Us 3
1) SMA Negeri 5 Kota Jambi, simono121212@gmail.com
2) UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, Lhas10@yahoo.co.id
3) UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, kasfulanwarus@gmail.com

## Corresponding Author: Sudarmono Sudarmono
Abstrak: Pendidikan  merupakan  salah  satu  kunci  kemajuan  bangsa  dan  negara.  Dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, hubungan antara pemerintah, masyarakat dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam perannya dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, baik dari segi pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas.  Pendidikan  yang  berkualitas  merupakan  investasi  yang  mahal.  Kesadaran masyarakat  untuk  menanggung  biaya  pendidikan  pada  hakikatnya  akan  memberikan kekuatan  kepada  masyarakat  untuk  bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  pendidikan. Pendidikan  dipandang  sebagai  sektor  publik  yang  dapat  melayani  masyarakat  dengan berbagai pengajaran, pembinaan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh siswa. Pelaksanaan PP No.  19/2005  berimplikasi  pada  kebutuhan  untuk  merumuskan  standar  pembiayaan  yang meliputi  standarisasi  komponen  biaya  pendidikan  yang  meliputi  biaya  operasional,  biaya investasi dan biaya pribadi. Lebih lanjut disebutkan bahwa standar satuan biaya pendidikan ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri  berdasarkan  usulan  dari  Badan  Standar  Nasional Pendidikan  (BSNP).  Standar  pembiayaan  pendidikan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  acuan dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  setiap  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP),  dan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  di  seluruh  Indonesia.  Karena manfaatnya yang begitu luas dan meresap di berbagai bidang, maka pembiayaan pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Mengacu pada konsep di atas, permasalahan pembiayaan sangat strategis untuk dikaji
Kata Kunci: pembiayaan, pendidikan

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  salah  satu  kunci  bagi  kemajuan  bangsa  dan  negara.  Karena pendidikan  merupakan  ujung  tombak  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  sumberdaya manusia supaya mampu bersaing di tengah kompetisi kehidupan berbangsa yang semakin maju dan modern. Pendidikan adalah investasi jangka panjang dan menjadi kunci utama untuk masa depan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya pendidikan
yang memadahi dan berkualitas, maka bangsa Indonesia akan semakin tertingal dengan Negara lain. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat ekonomi yang pesat.
Menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Dalam  peningkatan  kualitas  manusia  Indonesia,  pemerintah  tidak  merupakan  suatu sistem yang lepas dengan masyarakat dan pihak swasta. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan  swasta  merupakan  hubungan  yang  tidak  terpisahkan  dalam  peranannya  meningkatkan pemerataan  dan  mutu  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas.
Pada umumnya, pendidikan diakui sebagai  suatu investasi  sumberdaya manusia. Nilai ekonomi pendidikan dapat dilihat dari sumbangan atas manfaat terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas. Bagi masyarakat, pendidikan bermanfaat untuk memperkaya kehidupan ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Salah satu aspek penting untuk memajukan pendidikan adalah aspek pembiayaan pendidikan.
Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat  makro (negara) maupun di tingkat  mikro  (lembaga)  yang  dianggap  penting  adalah  masalah  tentang  pembiayaan, pembiayaan  merupakan  unsur  yang  multak  harus  tersedia.  Sebagai  contoh  pemerintah Republik  Indonesia  sesuai  amanat  Undang-Undang  setiap  tahunnya  telah  mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minima 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah.
Dalam  konteks  lembaga  atau  organisasi,  sekolah  setiap  tahun  menyusun  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah  (RAPBS)  yang  menunjukkan  bagaimana  perencanaan pendapatan  dan  penggunaan  biaya  untuk  keperluan  operasional  sekolah.  Penggunaan  biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya.
Pendidikan  yang  berkualitas  merupakan  suatu  investasi  yang  mahal.  Kesadaran masyarakat  untuk  menanggung  biaya  pendidikan  pada  hakekatnya  akan  memberikan  suatu kekuatan  pada  masyarakat  untuk  bertanggungjawab  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  No.  19  Tahun  2005  membawa  implikasi  terhadap  perlunya  disusun  standar pembiayaan  yang  meliputi  standarisasi  komponen  biaya  pendidikan  yang  meliputi  biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya- biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional  Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan  acuan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  setiap  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah Menengah Pertaman (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia. Secara  tersirat  Allah  SWT  telah  menyinggung  masalah  pembiayaan  dalam  pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Mujadilah ayat 12-13 sebagai berikut:
ٰٓ  ـ ٰٓ  ةَقَدَصٰٓ ۡمُك ٮ َو ۡجَنٰٓ ۡىَدَيٰٓ َنۡيَبْٰٓاوُمِ دَقَفَٰٓلوُس َّرلٱُٰٓمُتۡيَج ـَنٰٓاَذِإْٰٓا  وُنَماَءٰٓ َنيِذَّلٱٰٓاَہُّيَأ ٰۚٓ
ُٰٓرَه ۡطَأ َوٰٓ ۡمُكَّلٰٓ   رۡيَخٰٓ َكِلٲَذٰٓ ٰۚٓ ََّٰٓللّٱٰٓ َّنِإَفْٰٓاوُد ِجَتٰٓ ۡمَّلٰٓنِإَفٰٓ ٰٓ ٰٓ مي ِح َّرٰٓ   روُفَغ ( ١٢ ) ٰٓ
ٰٓ  ت ـَقَدَصٰٓ ۡمُك ٮ َو ۡجَنٰٓ ۡىَدَيٰٓ َنۡيَبْٰٓاوُمِ دَقُتٰٓنَأٰٓ ۡمُتۡقَف ۡشَأَء ٰۚٓ
َٰٓ َّللّٱْٰٓاوُعيِطَأ َوَٰٓة  وَك َّزلٱْٰٓاوُتاَء َوَٰٓة  وَلَّصلٱْٰٓاوُميِقَأَفٰٓ ۡمُكۡيَلَعُٰٓ َّللّٱٰٓ َباَت َوْٰٓاوُلَعۡفَتٰٓ ۡمَلٰٓ ۡذِإَفٰٓ
ُٰٓهَلوُس َر َو ٰٓۥٰۚٓ ِٰٓبٰٓ ُُۢريِبَخُٰٓ َّللّٱ َوٰٓ (ٰٓ َنوُلَمۡعَتٰٓاَم ١٣ )
Artinya : “ Wahai orang yang beriman apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul,  hendaklah  kamu  mengeluarkan  sedekah  (kepada  orang  miskin)  sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sungguh Allah Maha  Pengampun,  Maha  Penyayang.  Apakah  kamu  takut  akan  (menjadi  miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi  jika  kamu  tidak  melakukannya  dan  Allah  telah  memberi  ampun  kepadamu, maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul- Nya! Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.
Ayat (12) memberikan pelajaran kepada kita bahwa pendidikan itu tidak gratis, akan tetapi membutuhkan dukungan finansial, bahkan dalam sebuah riwayat berkaitan dengan ayat ini  menjelaskan  bahwa  pendidikan  itu  jangan  terlalu  murah  (Seperti  sabda  Rasulullah  saw kepada Ali bin Abi Thalib). Allah SWT dalam ayat ini memberikan persyaratan kepada kaum muslimin yang hendak bertanya (belajar) kepada Rasulullah saw untuk mengeluarkan sedekah kepada  fakir  miskin.  Mengeluarkan  sedekah  dalam  ayat  ini  bisa  diasumsikan  sebagai  biaya pendidikan yang harus dikeluarkan seseorang yang mencari ilmu.
Karena manfaatnya yang begitu luas dan meresap ke berbagai bidang, maka pembiayaan pendidikan  seyogyanya  harus  menjadi  perhatian  utama  bagi  pemerintah  dan  masyarakat. Mengacu pada konsep diatas, maka masalah pembiayaan menjadi sangat strategis untuk dikaji.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif-naturalistik.  Melalui pendekatan  kualitatif  ini,  diharapkan  gambaran  kualitas,  realitas  sosial  dan  persepsi  tujuan penelitian  akan  terangkat  tanpa  terkontaminasi  oleh  pengukuran  formal.  Pendekatan naturalistik menuntut pengumpulan data dalam suasana alami. Dengan konsep tersebut peneliti mengupayakan keberadaan peneliti agar tidak merubah situasi atau perilaku orang yang diteliti. Metode pengumpulan data di lapangan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Pembiayaan Pendidikan

## 1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan  pendidikan  merupakan  suatu  konsep  yang  seharusnya  ada  dan  tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan. Johns dan Morphet (1983) mengemukakan bahwa  "pendidikan  itu  mempunyai  peranan  vital  terhadap  ekonomi  dan  negara  modem". Secara urnum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro  (satuan  pendidikan)  hingga  yang  makro  (nasional),  yang  meliputi  sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam  penggunaanya,  akuntabilitas  hasilnya  yang  diukur  dari  perubahan-perubahan  yang terjadi  pada  semua  tataran,  khususnya  lembaga  pendidikan,  dan  permasalahan- pennasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifk mengenal pembiayaan pendidikan ini.
Pembiayaan  yaitu  pendanaan  yang  diberikan  oleh    satu    pihak    lain    untuk mendukung  investasi yang  telah  direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri maupun  lembaga. Dengan  kata  lain,  pembiayaan adalah  pendanaan  yang  dikeluarkan  untuk mendukung investasi  yang  telah  direncanakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan. Pembiayaan merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang  secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
Sementara  menurut  Supriyono  dalam  Dinda  (2019),  biaya  adalah  pengorbanan ekonomis  yang  dibuat  untuk  memperoleh  barang  atau  jasa.  Secara  bahasa,  biaya  dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya.  Menurut Levin dalam Dinda, pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan  lembaga  pendidikan  di  berbagai  wilayah  dengan  tingkat  pendidikan  yang berbeda-beda.
Biaya  pendidikan,  menurut  Supriyadi  (2003),  merupakan  salah  satu  komponen instrumental (instrumental-input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di  sekolah).  Biaya  dalam  pengertian  ini  memiliki  cakupan  yang  luas,  yakni  semua  jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.
Menurut  Nanang  Fattah  (2009) biaya  pendidikan merupakan  jumlah  uang  yang dihasilkan  dan dibelanjakan  untuk  berbagai  keperluan penyelenggaraan  pendidikan  yang mencakup    gaji  guru,  peningkatan  profesional  peralatan,  pengadaan  alat-alat  dan  buku pelajaran,  alat  tulis  kantor  (ATK),  kegiatan  ekstrakurikuler,  kegiatan  pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.
Jadi  dapat  kita  simpulkan  bahwa  pembiayaan  pendidikan  merupakan  salah  satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.

## 2. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan
UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945  (Amandemen  IV) menyatakan  bahwa setiap  warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan,  setiap  warga  negara  wajib  mengikuti pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya,  pemerintah  mengusahakan  dan menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional,  yang  meningkatkan  keimanan  dan ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  serta  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan    nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi  dengan menjunjung tinggi  nilai- nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan  peradaban  serta  kesejahteraan  umat manusia.
Secara  khusus  disebutkan  bahwa  dana  pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan  biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan  berbasis  masyarakat  adalah  dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen  dan  pendanaannya  sesuai  dengan  standar  nasional  pendidikan.  Dana penyelenggaraan  pendidikan  berbasis  masyarakat  dapat  bersumber  dari  penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 11 Ayat 2 :
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menjamin  tersedianya  dana  guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

## Pasal 12, Ayat 1
Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi  yang  orangtuanya  tidak  mampu  membiayai  pendidikannya  dan  mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap  peserta  didik  berkewajiban  ikut  menanggung  biaya  penyelenggaraan  pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34
Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.  Dana  pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan dialokasikan  minimal  20%  dari  APBN  pada  sektor  pendidikan  dan  minimal  20%  dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

## UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menyediakan  anggaran  untuk  peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  anggaran  untuk  peningkatan  kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar  yang  mengatur  komponen  dan  besarnya  “biaya  operasi”  satuan  pendidikan  yang berlaku  selama  satu  tahun.  Pada  Pasal  62  mencakup  “biaya  investasi,  biaya  operasi  dan biaya personal”. Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:
1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan  sarana  dan  prasarana,  pengembangan  sumberdaya  manusia,  dan  modal kerja tetap.
3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
a. Gaji  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  serta  segala  tunjangan  yang  melekat  pada gaji.
b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
c. Biaya  operasi  pendidikan  tak  langsung  berupa  daya,  air,  jasa  telekomunikasi, pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  uang  lembur,  transportasi,  konsumsi,  pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
(5)  Standar  biaya  operasi  satuan  pendidikan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri berdasarkan usulan BSNP

## Permendikbud RI Nomor  19  Tahun  2016 pasal 4 ayat 1 Tentang Program Indonesia Pintar
PIP diperuntukkan bagi  anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21  (dua puluh  satu) tahun dengan prioritas antara lain:
a. Peserta didik pemegang KIP;
b. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
2) Peserta didik dari keluarga pemegang KKS;
3) Peserta  didik  yang  berstatus  yatim  piatu/yatim/piatu  dari  sekolah/panti  sosial/panti asuhan;
4) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
5) Peserta didik yang tidak bersekolah ( drop-out ) yang diharapkan kembali bersekolah;
6) Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah;
7) Peserta pada lembaga  kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
c. Peserta  didik  SMK  yang  menempuh  studi  keahlian  kelompok  bidang:  Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

## B. Jenis Pembiayaan Pendidikan
Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis :
1. Biaya langsung (direct cost)
Menurut Anwar (1991), biaya langsung (direct cost) diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Biaya  langsung  juga  diartikan  sebagai  biaya  yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Sebagai contoh biaya untuk gaji guru  dan  pengadaan  fasilitas  belajar-mengajar.  Biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat- alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, dan gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah,  orang  tua,  maupun  peserta  didik  sendiri.  Berikut  ini  jenis-jenis  biaya  yang merupakan bagian dari biaya langsung (direct cost), yaitu: Biaya rutin (recurrent cost).
Biaya  rutin  (recurrent  cost)  merupakan  biaya  yang  digunakan  untuk  membiayai kegiatan  operasional  pendidikan  selama  satu  tahun  anggaran.  Biaya  ini  digunakan  untuk menunjang pelaksanan program  pengajaran, pembayaran  gaji  guru, dan personil  sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, dan lain-lain.
Untuk lebih jelasnya, Hallak (1985) menjelaskan beberapa komponen pembiayaan dalam pendidikan, komponen- komponen yang dimaksud adalah:
1. Peningkatan KBM
2. Peningkatan pembinaan kegiatan siswa
3. Pembinaan tenaga kependidikan
4. Rumah tangga sekolah
5. Pengadaan alat-alat belajar
6. Kesejahteraan
7. Pengadaan bahan pelajaran
8. Perawatan
9. Sarana kelas
10. Pengadaan alat-alat belajar
1 1. Sarana sekolah
12. Pembinaan tenaga kependidikan 13. Pembinaan siswa 14. Pengadaan bahan pelajaran 15. Pengelolaan sekolah, 16. Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana  pendidikan 17. Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan 18. Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan 19. Peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek.

## 2. Biaya tidak langsung (Indirect cost)
Biaya tidak langsung (indirect cost) dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (earning foregone by students), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba (cost  of  tax  exemption),  bebasnya  sewa  perangkat  sekolah  yang  tidak  dipakai  secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan (implicit rent and depreciation). Berikut ini jenis- jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya tidak langsung (indirect cost), yaitu:
a) Biaya pribadi (private cost), adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah  anaknya  dan  termasuk  di  dalamnya  forgone  opportunities.  Dengan  kata  lain, biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu;
b) Biaya  masyarakat  (social  cost),  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat  untuk membiayai  sekolah  (di  dalamnya  termasuk  biaya  pribadi).  Dengan  kata  lain,  biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat.
3. Monetary cost
Monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan.

## 4. Non monetary Cost
Non monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain.

## C. Sumber Pembiayaan
Dalam pengeluaran pembiyaan pendidikan, ada beberapa sumber sumber yang dapat di alokasi pada pembiyaan pendidikan, di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah,  biaya  yang  dikeluarkan  oleh masyarakat orang tua / wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua / wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah, berasal dari: a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundang- undangan  yang berlaku di  Indonesia. Pemerintah kita menegaskan mengenai pembiayaan pendidikan  melalui  Undang-Undang  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional.  Pembiayaan pendidikan  yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini pemeritah sudah mempunyai perundang undangan dalam hal pembiyaan pendidikan nasional, bantuan tersebut berupa:

## 1) Dana BOS
Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  adalah  dana  yang  dikeluarkan pemerintah  untuk  kepentingan  pendidikan  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  beban masyarakat,  khususnya  masyarakat  miskin  yaitu  yang  dalam  membiayai  pendidikan kurang memenuhi. Dana BOS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung  ke  lembaga  pendidikan  baik  Negeri  maupun  Swasta  dimana  besaran  dana bantuan  yang  diterima  sekolah  dihitung  berdasarkan  jumlah  siswa  masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. BOS memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah. Sebagai wujud perhatian terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana bantuan operasional tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan  (fee  waive)  dan/atau  membantu  (discount  fee)  siswa  miskin  dari kewajiban  membayar  iuran  sekolah  dan  biaya-biaya  untuk  kegiatan  ekstrakurikuler siswa. Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum.
Hal ini terjadi karena Program BOS memiliki cakupan yang luas dan merata, baik dilihat dari jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Sekolah yang menolak Program BOS ini hanya sebagian kecil saja dan umumnya sekolah yang relatif kaya. Keputusan untuk menolak Program BOS tersebut dilakukan secara sepihak oleh pengelola sekolah, tanpa bermusyawarah dengan orangtua siswa.
Dalam  Pasal  6  Permendikbud  Nomor  8  Tahun  2020  Tentang  Petunjuk  Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler disebutkan bahwa :
(1) Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
(2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
b. Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1  (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;
c. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
d.  Rp.  1.600.000,00  (satu  juta  enam  ratus  ribu  rupiah)  per  1  (satu)  orang  Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
e.  Rp.  2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  per  1  (satu)  orang  Peserta  Didik  SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.
(3) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Dapodik.

## 2) Dana BSM
Dana  Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM)  merupakan  wujud  kepedulian  pemerintah terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah dan juga memberi  peluang/kesempatan  yang  lebih  besar  kepada  siswa  miskin  untuk  terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Sasaran pemberian bantuan dana BSM ini dikhususkan bagi siswa yang kurang mampu/miskin saja.
b. Masyarakat
Sejalan  dengan  adanya  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS),  sekolah  dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun  secara  lembaga,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  sejalan  dengan  semangat globalisasi.  Dana  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  itu  perlu  digunakan  unhk kepentingan  sekolah,  khususnya  kegiatan  belajar  mengajar  secara  efektif  dan  efisien. Sehubungan  dengan  itu,  setiap  perolehan  dana,  pengeluarannya  harus  didasarkan  pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).

## c. Orang Tua/ Wali Siswa
Selain  pembiayaan  pendidikan  yang  bersumber  dari  pemerintah  pusat  atau pemerintah daerah dan masyarakat, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang  tua  /  wali  siswa  atau  yang  biasa  disebut  dengan  pengeluaran  keluarga  atau  bisa  di sebut  dengan  infak  dan  SPP  bulanan.  Pengeluaran  keluarga  untuk  pendidikan  dasar  dan menengah itu banyak sekali jenisnya. Berikut ini ditunjukkan komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh orang tua/wali siswa, meskipun tidak semua komponen berlaku untuk semua  sekolah,  namun  data  ini  mampu  memberikan  gambaran  tentang  banyaknya pengeluaran  orang  tua  siswa,  bahkan  untuk  hal-hal  yang  menurut  aturan  “tidak  lagi dibenarkan” dipungut di sekolah.
Jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan antara lain: 1) Uang Pangkal  2)  Uang  Sekolah  Bulanan  /  SPP  3)  Biaya  Ulangan  Tengah  Semester  4)  Biaya Ulangan Akhir Semester 5) Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler 6) Biaya Kegiatan Praktikum 5 7)  Pembelian  Buku  Pelajaran  /  LKS  8)  Pembelian  Pakaian  Seragam  Sekolah  9)  Biaya Karyawisata / Bina Mental / Retret 10) Sumbangan Sosial (APP dan AAP) 11) Biaya-biaya lainnya.
Peran  serta  orang  tua  /  wali  siswa  dalam  pendidikan  bertujuan  untuk  ikut  serta memelihara,  menumbuhkan,  meningkatkan,  dan  mengembangkan  pendidikan.  Dengan demikian terjalinya kerja sama yang baik antara orang tua murid/siswa dengan guru agar terlaksananya pendidikan sesuai yang di harapkan (W.P. Ferdi. 2013)

## D. Biaya Operasional
Biaya  Operasional  Pendidikan  (BOP)  adalah  bantuan  dari  Pemerintah  Pusat kepada   sekolah-sekolah  berdasarkan  jumlah  murid  yang  ada  di  sekolah  tersebut.  BOP diberikan  kepada  sekolah  untuk  dikelola  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan pemerintah  pusat.  Besarnya  BOP  digunakan  dalam  pembiayaan  yang  meliputi  biaya penyediaan  sarana  dan  prasarana,  pengembangan  sumber  daya  manusia,  dan  modalkerja tetap.
Biaya  Operasional  Pendidikan  (BOP)  merupakan  program  bantuan  Pemerintah Daerah  untuk  meringankan  beban  orang  tua  terhadap  pendidikan  anaknya.   BOP  ini diberikan  ke  sekolah-sekolah  dari  sekolah  tingkat  dasar  (SD  dan  SMP)  maupun  tingkat menengah  (SMA/SMK).   Pemerintah  Daerah  baik  di  tingkat  Propinsi  maupun Kabupaten/Kota  harus  tetap  menyediakan  Biaya  Operasional  Pendidikan  (BOP)  setiap tahun  sebagai  sumber  utama  pembiayaan  sekolah  yang  dianggarkan  melalui  APBD setempat.
Selain itu Pemerintah Daerah harus memperhatikan tentang kebutuhan dana BOP. termasuk kepekaan pemerintah daerah dalam memastikan dana BOP berjalan sesuai dengan panduan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Disamping  adanya  tanggungjawab
pemerintah untuk menindaklanjuti jika ada indikasi penyimpangan yang berasal dari laporan masyarakat.
Dalam Pasal 9 Permendikbud No 8 Tahun 2020 Tentang Juknis Bantuan Operasional sekolah  disebutkan  bahwa  Biaya  Operasional  penyelenggaran  pendidikan  di  Sekolah dilaksanakan untuk membiayai:
a) penerimaan Peserta Didik baru;
b) pengembangan perpustakaan;
c) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
d) kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
e) administrasi kegiatan sekolah;
f) pengembangan profesi guru dan tenaga  kependidikan;
g) langganan daya dan jasa;
h) pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
i) penyediaan alat multi media pembelajaran;
j) penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam  negeri,  pemantauan  kebekerjaan,  pemagangan  guru,  dan  lembaga  sertifikasi profesi pihak pertama;
k) penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji  kompetensi  kemampuan  bahasa  Inggris  berstandar  internasional  dan  bahasa  asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
l) pembayaran honor.

## E. Investasi Pendidikan
Pendidikan adalah awal dari kebangkitan semua aspek masyarakat misalnya bidang teknologi,  sosial,  ekonomi,  politik  dan  sebagainya.  Investasi  pendidikan  merupakan investasi jangka panjang yang sangat bermanfaat dan sudah seharusnya menjadi prioritas. Seseorang yang berhasil dalam dunia pendidikan akan sukses pula mengembangkan bidang- bidang di atas. Pendidikan yang baik sangat penting untuk masa depan anak dan orang tua.
Menurut  Jack  Clark  Francis  (1991),  investasi  adalah  penanaman  model  yang diharapkan  dapat  menghasilkan  tambahan  dana  di  masa  yang  akan  datang.  Selanjutnya menurut Farnk Reilly (2009), mengatakan investasi adalah komitmen satu dolar dalam satu periode  tertentu,  akan  mampu  memenuhi  kebutuhan  investor  di  masa  yang  akan  datang dengan  :  (1)  waktu  dana  tersebut  digunakan,  (2)  tingkat  inflasi  yang  terjadi,  (3) ketidakpastian kondisi ekonomi di masa yang akan datang.
Berdasarkan definisi-definis di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dengan tingkat resiko tertentu.
Sedangkan UU  RI  No  20  Tahun  2003  bahwa  Pendidikan  adalah usaha  sadar  dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Berdasarkan  pengertian  investasi  dan  pendidikan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa investasi pendidikan adalah menanam modal dalam lembaga pendidikan guna memperoleh dana pada masa mendatang sehingga sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan.
Profesor Toshiko Kinosita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena  pemerintah  selama  ini  tidak  pernah  menempatkan  pendidikan  sebagai  prioritas terpenting.  Tidak  ditempatkannya  pendidikan  sebagai  prioritas  terpenting  karena
masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir panjang (Editorial Kompas, 24 Mei 2002)
Pendapat  Guru  Besar  Universitas  Waseda  Jepang  tersebut  sangat  menarik  untuk dikaji mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang, setelah  selama ini pendidikan terabaikan. Salah satu  indikatornya adalah telah disetujuinya oleh  MPR untuk  memprioritaskan anggaran pendidikan minimal  20 % dari  APBN  atau  APBD.  Langkah  ini  merupakan  awal  kesadaran  pentingnya  pendidikan sebagai investasi jangka panjang.
Sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang.
1. Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi.
Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi  teknis-ekonomis  baik  pada tataran  individual hingga tataran global.  Fungsi teknis-ekonomis  merujuk  pada  kontribusi  pendidikan  untuk  perkembangan  ekonomi. Misalnya  pendidikan  dapat  membantu  siswa  untuk  mendapatkan  pengetahuan  dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi secara kompetitif.
Secara  umum  terbukti  bahwa  semakin  berpendidikan  seseorang  maka  tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif  bila  dibandingkan  dengan  yang  tidak  berpendidikan.  Produktivitas  seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena  itu  salah  satu  tujuan  yang  harus  dicapai  oleh  pendidikan  adalah  mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan life skill dan broad based education yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir ini. Para  penganut  teori human  capital berpendapat  bahwa  pendidikan  adalah  sebagai investasi  sumber  daya  manusia  yang  memberi  manfaat  moneter  ataupun  non-moneter. McMahon  da  Geske  dalam  Kasful  (2014)  mengatakan  bahwa  Manfaat  non-meneter  dari pendidikan  adalah  diperolehnya  kondisi  kerja  yang  lebih  baik,  kepuasan  kerja,  efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup  yang lebih lama karena peningkatan gizi  dan kesehatan. Manfaat  moneter adalah manfaat  ekonomis  yaitu berupa tambahan  pendapatan  seseorang  yang  telah  menyelesaikan  tingkat  pendidikan  tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya.
Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional,  terutama  untuk  perkembangan  ekonomi.  Semakin  banyak  orang  yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini  dikarenakan  telah  dikuasainya  keterampilan,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  oleh sumber  daya  manusianya  sehingga  pemerintah  lebih  mudah  dalam  menggerakkan pembangunan nasional.

## 2. Nilai Balik Pendidikan
Investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya  yang dikeluarkan untuk  membiayai  pendidikan dengan total  pendapatan  yang  akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja.
Di negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20 % dibanding 15  %.  Sementara  itu  di  negara-negara  maju  nilai  balik  investasi  pendidikan  lebih  rendah dibanding investasi  modal fisik  yaitu 9  % dibanding 13  %. Keadaan ini  dapat  dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang
relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi  dan  akan  menyebabkan  nilai  balik  terhadap  pendidikan  juga  tinggi.(Ace  Suryadi, 2006)
Pilihan investasi  pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Di Asia nilai balik sosial pendidikan dasar rata-rata sebesar 27 %, pendidikan menengah 15 %, dan pendidikan tinggi 13 %. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat  pendidikan  seseorang  maka  manfaat  sosialnya  semakin  kecil.  Jelas  sekali  bahwa pendidikan dasar memberikan manfaat sosial yang paling besar diantara tingkat pendidikan lainnya.  Melihat  kenyataan  ini  maka  struktur  alokasi  pembiayaan  pendidikan  harus direformasi.  Pada  tahun  1995/1996  misalnya,  alokasi  biaya  pendidikan  dari  pemerintah Indonesia untuk Sekolah Dasar Negeri per siswa paling kecil yaitu rata-rata hanya sekirat 18.000  rupiah  per  bulan,  sementara  itu  biaya  pendidikan  per  siswa  di  Perguruan  Tinggi Negeri  mendapat  alokasi  sebesar  66.000  rupiah  per  bulan.  Dirjen  Dikti,  Satrio  Sumantri Brojonegoro  suatu  ketika  mengemukakan  bahwa  alokasi  dana  untuk  pendidikan  tinggi negeri 25 kali lipat  dari  pendidikan dasar. Hal  ini  menunjukkan bahwa biaya pendidikan yang  lebih  banyak  dialokasikan  pada  pendidikan  tinggi  justru  terjadi  inefisiensi  karena hanya menguntungkan individu dan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Reformasi  alokasi  biaya  pendidikan  ini  penting  dilakukan  mengingat  beberapa kajian  yang  menunjukkan  bahwa  mayoritas  yang  menikmati  pendidikan  di  PTN  adalah berasal  dari  masyarakat  mampu.  Maka  model  pembiayaan  pendidikan  selain  didasarkan pada  jenjang  pendidikan  (dasar  vs  tinggi)  juga  didasarkan  pada  kekuatan  ekonomi  siswa (miskin vs kaya). Artinya siswa di PTN yang berasal dari keluarga kaya harus dikenakan biaya pendidikan yang lebih mahal dari pada yang berasal dari keluarga miskin. Model yang ditawarkan  ini  sesuai  dengan  kritetia  equity  dalam  pembiayaan  pendidikan  seperti  yang digariskan Unesco.
Itulah sebabnya Profesor Kinosita menyarankan bahwa yang diperlukan di Indonesia adalah  pendidikan  dasar  dan  bukan  pendidikan  yang  canggih.  Proses  pendidikan  pada pendidikan dasar setidaknnya bertumpu pada empat pilar yaitu learning to know, learning to  do,  leraning  to  be  dan  learning  live  together  yang  dapat  dicapai  melalui  delapan kompetensi  dasar  yaitu  membaca,  menulis,  mendengar,  menutur,  menghitung,  meneliti, menghafal dan menghayal. Anggaran pendidikan nasional seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 12 tahun. Selain itu pendidikan dasar seharusnya “benar- benar”  dibebaskan  dari  segala  beban  biaya.  Dikatakan  “benar-benar”  karena  selama  ini wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah tidaklah gratis. Apabila semua anak usia  pendidikan  dasar  sudah  terlayani  mendapatkan  pendidikan  tanpa  dipungut  biaya, barulah anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan tingkat selanjutnya.

## 3. Fungsi Non Ekonomi
Investasi  dalam  bidang  pendidikan  memiliki  banyak  fungsi  selain  fungsi  teknis- ekonomis  yaitu  fungsi  sosial-kemanusiaan,  fungsi  politis,  fungsi  budaya,  dan  fungsi kependidikan.
Fungsi  sosial-kemanusiaan  merujuk  pada  kontribusi  pendidikan  terhadap perkembangan  manusia  dan  hubungan  sosial  pada  berbagai  tingkat  sosial  yang  berbeda. Misalnya  pada  tingkat  individual  pendidikan  membantu  siswa  untuk  mengembangkan dirinya  secara  psikologis,  sosial,  fisik  dan  membantu  siswa  mengembangkan  potensinya semaksimal mungkin (Yin Cheong Cheng, 1996)
Fungsi politis merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada  tingkatan  sosial  yang  berbeda.  Misalnya  pada  tingkat  individual,  pendidikan membantu  siswa  untuk  mengembangkan  sikap  dan  keterampilan  kewarganegaraan  yang
positif  untuk  melatih  warganegara  yang  benar  dan  bertanggung  jawab.  Orang  yang berpendidikan  diharapkan  lebih  mengerti  hak  dan  kewajibannya  sehingga  wawasan  dan perilakunya semakin demoktratis. Selain itu orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.
Fungsi  budaya  merujuk  pada  sumbangan  pendidikan  pada  peralihan  dan perkembangan  budaya  pada  tingkatan  sosial  yang  berbeda.  Pada  tingkat  individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas  budaya  sehingga  memiliki  sikap  yang  lebih  terbuka  terhadap  keanekaragaman budaya. Dengan demikian semakin banyak orang yang berpendidikan diharapkan akan lebih mudah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional atau regional.
Fungsi kependidikan merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan  pemeliharaan  pendidikan  pada  tingkat  sosial  yang  berbeda.  Pada  tingkat  individual pendidikan membantu siswa belajar cara belajar dan membantu guru cara mengajar. Orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (life long learning), selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar.
Di  kalangan  masyarakat  luas  juga  berlaku  pendapat  umum  bahwa  semakin berpendidikan  maka  makin  baik  status  sosial  seseorang  dan  penghormatan  masyarakat terhadap orang yang berpendidikan lebih baik dari pada yang kurang berpendidikan. Orang yang  berpendidikan  diharapkan  bisa  menggunakan  pemikiran-pemikirannya  yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Orang yang berpendidikan diharapkan tidak memiliki kecenderungan orientasi materi/uang apalagi untuk memperkaya diri sendiri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## B. Kesimpulan
Atas dasar kajian secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau  barang  yang  secara  langsung  dapat  dan  tidak  langsung  menunjang  efektivitas  dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.
2. Komponen Pengeluaran dalam membiayai pendidikan meliputi : Peningkatan  KBM,  Peningkatan  pembinaan  kegiatan  siswa,  Pembinaan  tenaga kependidikan,  Rumah  tangga  sekolah,  Pengadaan  alat-alat  belajar,  Kesejahteraan, Pengadaan bahan pelajaran, Perawatan, Sarana kelas, Pengadaan alat-alat belajar,  Sarana sekolah,  Pembinaan  tenaga  kependidikan,  Pembinaan  siswa,  Pengadaan  bahan  pelajaran, Pengelolaan  sekolah,    Pemeliharaan  dan  penggantian  sarana  dan  prasarana    pendidikan, Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan, Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan,  Peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek.
3. Sumber–sumber pembiayaan pendidikan adalah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan  orang tua wali siswa.
4. Biaya Operasional penyelenggaran pendidikan meliputi : penerimaan  Peserta  Didik  baru,  pengembangan  perpustakaan,  kegiatan  pembelajaran  dan ekstrakurikuler,  kegiatan  asesmen/evaluasi  pembelajaran,  administrasi  kegiatan  sekolah, pengembangan  profesi  guru  dan  tenaga    kependidikan,  langganan  daya  dan  jasa, pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  sekolah,  penyediaan  alat  multi  media  pembelajaran,
penyelenggaraan bursa kerja khusus,  praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi  keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau, pembayaran honor.
5. Investasi pendidikan adalah menanam modal dalam lembaga pendidikan guna memperoleh jaminan  masa  depan  yang  lebih  baik    sesuai  tujuan  yang  diinginkan.  Tiga  alasan  untuk memprioritaskan  pendidikan  sebagai  investasi  jangka  panjang  :  Pendidikan  adalah  alat untuk perkembangan ekonomi, Nilai Balik Pendidikan, dan Fungsi Non Ekonomi

## B. Saran
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan sosialisasi kebijakan  pembiayaan  pendidikan  secara  bertahap    dan  berkelanjutan  bagi  seluruh pemangku  kepentingan  di  bidang  pendidikan  sehingga  dapat  dimengerti,  dipahami  dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Gubernur Jambi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi meningkatkan upaya bimbingan dan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  sehingan  penggunaannya lebih efektif dan efisien.
3. Masyarakat  harus  berpartisipasi  aktif  dalam  membantu  pembiayaan  pendidikan  sehingga lembaga  pendidikan  mampu  meningkatkan  mutu  pendidikannya  sesuai  dengan  harapan masyarakat.
.

## DAFTAR RUJUKAN
Ace Suryadi, 2006, Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan:  Isu. Teori, dan Aplikasi, Jakarta: Balai Pustaka
Dinda Fitri Monita, 2019, Pembiayaan dalam Pendidikan . Artikel. Universitas Negeri Padang.
Editorial Kompas, 24 Mei 2002
Frank  Reilly,  2009, Management  Analysis  and  Portfolio  Management .  Edisi  9,  Asutralia: South Western
Hallak,  J,  1985, Analisis  Biaya  dan  Pengeluaran  untuk  Pendidikan ,  Paris:  International Institute For Planning, UNESCO
Idochi Anwar, M, 1991, Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan , Dalam Mimbar Pendidikan No. 1 Tahun X – April 1991.
Jack Clark Francis, 1991, Management: Analysis and Management , New York: McGraw-Hill
Kasful., 2014, Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam IAIN STS Jambi , Neliti.com
Morphet Edgar C, 1983, The Economic & Financing of Education , New Jersey: Prentice Hall. Inc. Engetwood Cliffs
Nanang  Fatah,  2009, Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan ,  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2009
Permendikbud  No  8  Tahun  2020  Tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional  Sekolah Reguler
Supriyadi,  2003,  Satuan  Biaya  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah,  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya
Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
W,P.  Ferdi,  2013, Pembiayaan  Pendidikan:  Suatu  Kajian  Teoritis .  Jurnal  Pendidikan  dan Kebudayaan,
Yin Cheong Cheng, 1996, School Effectiveness and School-Based Management: A Mechanism for Development , Washington D.C: The Palmer Press