## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

## Zainudin Hasan
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung zainudinhasan@ubl.ac.id

## Maya Zulvi Astarida
Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung maya.18211048@student.ubl.ac.id

## ABSTRACT
The environment is a part that is tied to human life, the environment contains animal habitats and biodiversity  in  it,  if  the  environment  is  damaged  it  will  damage  animal  habitats  and  biodiversity around it so that in the end it will lead to the extinction of animals and biodiversity. Illegal logging results  in  direct  or  indirect  changes  to  the  physical  properties  and  damage  to  sources  of environmental biodiversity, resulting in environmental damage. The problem approach that will be used in this study is the normative juridical approach and the empirical approach. Law enforcement regarding environmental laws as an effort for sustainable development must be strictly implemented, especially  in  the  case  of  illegal  logging.  The  regulations  governing  this  matter  are  with  the promulgation of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry which repeals the enactment of Law Number 5 of 1967. Then it was changed to Law Number 19 of 2004 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law No.1 of 2004 concerning Amendments to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. In addition,  the government  has also  enacted Law Number 18 of  2013 concerning  Prevention  and  Eradication  of  Forest  Damage.  Law  enforcement  is  very  important, therefore it is hoped that law officials in reducing cases of illegal logging may be able to socialize about environmental damage if logging is illegal if it is carried out continuously to the community, or put up banners regarding prohibitions and sanctions obtained from illegal logging activities. As well as to the community is expected to be able to understand and understand the importance of the environment,  let's  protect  the  environment  in  order  to  achieve  sustainable  environmental development.
Keywords: Environment, Logging, Law Enforcement.

## ABSTRAK
Lingkungan  hidup  merupakan  suatu  bagian  yang  terikat  dengan  kehidupan  manusia,  lingkungan hidup memuat habitat hewan dan keragaman keragaman hayati di dalamnya, jika lingkungan hidup rusak  maka  hal  tersebut  akan  merusak  habitat  hewan  dan  keragaman  keragaman  hayati  di sekelilingnya  sehingga  pada  akhirnya  akan  menyebabkan  punahnya  hewan  dan  keragaman  hayati tersebut. Pembalakan hutan secara liar atau illegal logging mengakibatkan perubahan secara langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan kerusakan sumber keragaman hayati lingkungan hidup sehingga  mengakibatkan  terjadinya  kerusakan  lingkungan  hidup.  Pendekatan  masalah  yang  akan digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris. Penegakan  hukum  mengenai  hukum  lingkungan  sebagai  upaya  pembangunan  yang  berkelanjutan harus  dilaksanakan  secara  tegas,  terutama  dalam  kasus  pembalakan  hutan  secara  liar  atau illegal logging. Adapun  peraturan  yang  mengatur  hal  tersebut  yakni  dengan  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  yang  mencabut  berlakunya  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.1  Tahun  2004  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Disamping itu pemerintah juga telah
menetapkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Kerusakan Hutan. Penegakan hukum sangat penting dilakukan, maka dari itu diharapkan kepada para aparat  hukum  dalam  mengurangi  kasus  pembalakan  hutan  secara  liar  mungkin  bisa  dilakukan sosialisasi  mengenai  rusaknya  lingkungan  hidup  jika  pembalakan  hutan  secara  liar  jika  dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat, ataupun memasang spanduk mengenai larangan dan sanksi yang didapat dari kegiatan pembalakan hutan secara liar atau illegal logging. Serta kepada masyarakat diharapkan agar bisa memahami dan mengerti akan pentingnya lingkungan hidup, mari kita menjaga lingkungan hidup agar tercapainya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.
Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Pembalakan Hutan, Penegakan Hukum.

## I. PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  merupakan  suatu bagian  yang  terikat  dengan  kehidupan manusia,  lingkungan  hidup  memuat  habitat hewan dan keragaman hayati di dalamnya, jika lingkungan hidup rusak maka hal tersebut akan merusak habitat hewan dan keragaman hayati di sekelilingnya sehingga pada akhirnya akan menyebabkan punahnya hewan dan keragaman hayati tersebut. Pembalakan hutan secara liar atau illegal logging mengakibatkan perubahan secara langsung atau tidak langsung terhadap  sifat  fisik  dan  kerusakan  sumber keragaman  hayati  lingkungan  hidup  sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
Masalah  lingkungan  di  negara  Indonesia juga  selalu  menjadi  isu  yang  selalu  ada  di pemberitaan, terlebih dalam aspek governance yang  melibatkan  unsur  pemerintahan,  swasta dan  masyarakat  secara  luas.    Salah  satu permasalahan  yang  biasa  terjadi  dalam permasalahan  lingkungan  adalah  mengenai
1 Ramadya Rahardian, Ibnu Fath Zarkasi, 2021. “Jejaring  Aktor  dalam  Upaya  Perubahan  Kebijakan: Kasus  Advokasi  Kebijakan  dalam  Menolak  Izin Lingkungan Pengolahan LimbahBerbahaya dan
pembalakan  hutan  secara  liar  yang  dilakukan oleh  masyarakat  selain  itu  juga  adanya  peran dari pemegang kekuasaan kepada pihak swasta yang  dan  melibatkan  masyarakat  dalam pembuatannya, yang tentunya akan menimbulkan konflik antar aktor yang terlibat didalamnya. 1
Pada saat ini Sumber Daya Alam di Dunia mulai mengalami penurunan, sehingga hal ini sangat  mempengaruhi  manusia  yang  masih menggantungkan  hidupnya  dengan  sumber daya  alam.  Manusia  sendiri  menggunakan  50 persen  lebih  banyak  sumber  daya  alam  yang ada  di  Bumi,  dan  akan  terus  berlangsung sampai waktu yang tidak ditentukan. Permintaan  manusia  yang  terus  meningkat terhadap  sumber  daya  alam  sehingga  dapat memberikan tekanan terhadap keanekaragaman keragaman hayati dan tentunya  akan  mengancam  pada  wilayah keamanan,  kelestarian,  kesehatan,  kesetaraan dan kesejahteraan.
Negara  Indonesia  merupakan  negara
Beracun” Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas  Muhammadiyah  Bandung,  Vol  1,  No  2, hlm.27.
dengan  Kepulauan  terbesar  di  dunia,  negara Indonesia secara umum memiliki 5 pulau besar diantaranya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau  Irian,  Pulau  Sulawesi,  dan  Pulau Kalimantan.  Hal  tersebut  membuat  Indonesia memiliki  Sumber  Daya  Alam  yang  sangat besar, salah satunya yaitu hutan. Dimana hutan merupakan  salah  satu  bentuk  kekayaan  alam yang  sering  dijumpai  pada  daerah  tropis, subtropis, didataran rendah maupun pegunungan bahkan didaerah kering sekalipun.
Sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, hutan  merupakan  salah  satu  bentuk  kekayaan alam  dan  termasuk  ke  dalam  hukum lingkungan  yang  dikuasai  oleh  negara, memberikan  begitu  banyak  manfaat  bagi manusia, untuk itu harus disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan  secara  optimal  serta  dijaga kelestariannya. Hutan adalah sistem pengurusan  yang  bersangkut  paut  dengan kawasan  hutan,  dan  hasil  hutan  yang diselenggarakan  secara  terpadu.  Kawasan hutan  memiliki  pengertian  dimana  wilayah tertentu  yang  ditunjuk  atau  ditetapkan  oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya  sebagai  hutan  tetap.  Di Indonesia ada 3 (tiga) jenis hutan yaitu, hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Dan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19
2 Indra  Pasomba  Harahap.  2016.  Skripsi  : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Tahun  2004  tentang  Kehutanan  membedakan beberapa jenis hutan, yaitu negara, hutan hak, hutan  adat,  hutan  produksi,  hutan  lindung, hutan konservasi,  kawasan hutan suaka alam, kawasan  hutan  pelestarian  alam  dan  taman baru.
Hutan  di  Indonesia  memiliki  fungsi untuk  melindungi  ekosistem  lokal,  nasional, regional, dan global yang sudah diakui secara luas,  dimana  hutan  dapat  mencegah  serta mengurangi  erosi  maupun  tanah  longsor. Selain itu hutan memiliki fungsi dimana akar- akar  pohon  mampu  mengikat  butiran-butiran tanah,  menyimpan,  mengatur,  dan  menjaga persediaan  serta  keseimbangan  air  dimusim hujan  dan  musim  kemarau,  menyuburkan tanah,  karena  daun-daun  yang  gugur  akan terurai menjadi tanah humus. Hutan Indonesia juga memiliki fungsi sebagai sumber ekonomi dengan  memanfaatkan  hasil  hutan  sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk industri ataupun  bahan  bangunan.  Sebagai  contoh, rotan,  karet,  getah  perca  yang  dimanfaatkan untuk industri kerajinan dan bahan bangungan. Hingga  hutan  sebagai  sumber  plasma  nutfah keanekaragaman  ekosistem  memungkinkan untuk berkembangnya keanekaragaman keragaman hayati genetika. 2
Hutan merupakan Sumber Daya Alam yang  dapat  diperbaharui,  namun  penebangan hutan  tanpa  diiringi  oleh  reboisasi,  maka lambat  laun  akan  terjadi  kerusakan  lahan.
Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Kawasan Kab. Padang Lawas Utara , Medan, UMSU, hlm.2.
Selain itu hutan sendiri erat kaitannya dengan lingkungan  hidup.  Oleh  sebab  itu  dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  hasil  hutan, terkhususnya  pada  pemanfaatan  hasil  hutan yang  berupa  kayu  harus  sesuai  dengan peruntukan  dan  pemanfaatannya.  Sehingga nantinya  manusia  atau  masyarakat  dapat mengambil hasil hutan sesuai dengan kebutuhan dan sebagai imbalannya pembalakan  hutan  kayu  secara  besar-besaran tidak  terjadi,  dengan  begitu  ketertiban  dalam hidup masyarakat itu dapat terjaga pula.
Saat  ini  negara  Indonesia  memiliki permasalahan cukup serius mengenai pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  yang kian  hari  kian  meningkat.  Lingkungan  hidup yang  bermasalah  menjadi  tanggung  jawab besar  karena  mempengaruhi  kualitas  hidup mendatang. eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menyebabkan kerusakan lingkungan  yang  serius.  Maraknya  kerusakan ekosistem  lingkungan  baik  hutan  dan  laut menyebabkan  musibah  seperti  kenaikan  suhu bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami  dan  masih  banyak  lagi.  Kerusakan lingkungan  menjadi  sorotan  dunia,  seperti  di Indonesia  dimana  kasus  pembalakan  hutan secara  liar  yang  mengalami  peningkatan  tiap tahunnya,  sehingga  hal  ini  perlu  kita perhatikan  karena  menjadi  tanggung  jawab bersama demi tercapainya kualitas lingkungan hidup yang memadai untuk masa mendatang.
Kasus  pembalakan  liar  merupakan kejahatan  paling  tinggi  yang  ditangani  oleh
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama  di  daerah  Provinsi  Lampung  dan dalam  beberapa  tahun  ini  dimana  pada  tahun 2018 terdapat 13 kasus, tahun 2019 terdapat 13 kasus, dapat dilihat tahun 2018-2019 merupakan  tahun  terburuk  dalam  kasus pembalakan  liar.  Kemudian  tahun  2020 mengalami  penurunan dimana hanya terdapat 7  kasus  dan  selanjutnya  pada  tahun  2021 kembali  mengalami  peningkatan  yang  mana terdapat 8 kasus. Dan yang terakhir pada tahun 2022  kembali  mengalami  penurunan  dimana hanya terdapat 3 kasus dengan 5 tersangka.
Berdasarkan data yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut bisa kita lihat bahwa pembalakan hutan secara liar bisa terjadi  berdasarkan  beberapa  faktor  yaitu karena kepentingan individu ataupun kelompok  untuk  melakukan  pembangunan kawasan-kawasan  di  daerah  hutan  yang seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan  hidup  yang  ada  disekitar  ataupun kelompok tersebut biasanya melakukan penjualan terhadap hasil hutan tersebut karena mereka hanya terfokus terhadap keuntungannya saja yaitu ekonomi.
Perkembangan  hukum  di  Indonesia mengalami  pasang  surut,  seiring  dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan  dan  pendekatan  yang  berbeda mengenai  keberadaan  dan  fungsi  hukum
tersebut. 3 Selain itu seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam  mengahadapi  globalisasi  serta  adanya proses industrialisasi dan modernisasi saat ini membuat perubahan proses sosial dan prilaku dalam  tata  kehidupan  masyarakat.  Proses industrialisasi  dan  modernisasi  terutama industrialisasi bidang kehutanan telah berdampak  besar  terutama  pada  aktivitas pembalakan  liar. 4 Undang-undang  Nomor  18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah  hasil  hutan  berupa  kayu  bulat,  kayu bulat  kecil,  kayu  olahan,  atau  kayu  pacakan yang  berasal  dari  kawasan  hutan.  Dan  juga yang  dimaksud  dengan  pemanfaatan  hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa  kayu  melalui  kegiatan  penebangan, permudaan,  pengangkutan,  pengolahan  dan pemasaran  dengan  tidak  merusak  lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
Namun  pada  kenyataannya  sekarang sudah  banyak  kerusakan  hutan,  pemanfaatan hutan secara berlebihan hingga perburuan dan perdagangan  kayu  serta  satwa  secara  ilegal yang  disebabkan  oleh  berbagai  aktivitas manusia.  Selain  itu  kerusakan  hutan  juga sering    terjadi  karena  penyerobotan  kawasan, penebangan  liar,  pencurian  hasil  hutan  dan
3 Djisman Samosir. 2018. Hukum Acara Pidana, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, hlm.1.
4 Faqih Nur Iskandar. 2020. Skripsi :
Pertanggungjawaban Pidana Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Resmi (Studi Kasus Putusan Nomor
pembakaran  hutan. Illegal  logging atau pembalakan  liar  merupakan  penyumbang terbesar laju kerusakan hutan, yang melakukan pembalakan liar tidak hanya masyarakat akan tetapi  para  pengusaha  dan  para  pengusaha  di negeri ini juga ikut melakukan pembalakan liar atau illegal logging . 5
Aktifitas  pembalakan  liar  atau illegal logging sekarang lebih banyak dijumpai selain dilakukan  oleh  masyarakat  sekitar  serta  ada banyak  pihak  yang  terlibat  dan  memperoleh banyak  keuntungan  dari  aktifitas  pencurian kayu,  ada  beberapa  modus  yang  biasanya dilakukan  yaitu  dengan  melibatkan  banyak pihak  kemudian  dilakukan  secara  sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan  adalah  buruh/penebang,  pemodal (cukong),  penyedia  angkutan  dan  pengaman usaha  (pengaman  usaha  sendiri  seringkali terdapat oknum dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, dan TNI).
Pembalakan  liar  di  Indonesia  terjadi karena  adanya  kepentingan  individu  ataupun kelompok dan mengabaikan kelestarian lingkungan  hidup  yang  ada  disekitar  karena pada  kenyataannya  mereka  hanya  terfokus terhadap aspek keuntungan yang di dapat dari perbuatan tersebut yaitu keuntungan ekonomi. Pembalakan hutan secara liar menjadi masalah yang sering terjadi akibat ulah manusia, hal ini begitu  memprihatinkan  karena  manusia  yang
96/Pid.Sus/2019/PN.Bbs) , Tegal, Universitas Panca Sakti, hlm.1.
5 Alam  Setia  Zain.  2000. Hukum  Lingkungan Konservasi  Hutan  dan  Segisegi  Pidana ,  Jakarta  :  PT Rineka Cipta, hlm. 44.
senantiasa
berpengaruh terhadap perkembangan  lingkungan  dan  sumber  daya alam  justru  tidak  dapat  merawatnya.  Terkait permasalahan  tersebut  alangkah  baiknya  bila melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan harus ditanamkan sejak dini, guna dapat  melindungi  bumi  dan  melestarikan fungsi  lingkungan  serta  sebagai  upaya pencegahan  pencemaran  maupun  merusak lingkungan hidup.
Adapun  faktor  yang  mempengaruhi terjadinya  pembalakan  hutan  secara  liar terdapat faktor masalah ekonomi, kepentingan kelompok ataupun individu,  pola hidup,  serta kelemahan  dari  sistem  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  lemahnya  sistem pengawasan  terhadap  berbagai  pengelolaan dan  perlindungan  lingkungan.  Maka  dari  itu perlu  adanya  penegakan  hukum  untuk melindungi  lingkungan  hidup  terhadap  kasus pembalakan  hutan  secara  liar  di  Indonesia. Dimana  hukum  merupakan  salah  satu  cara refleksi  dari  suatu  tata  nilai  yang  dipercayai masyarakat  sebagai  pranata  dalam  kehidupan sehari-hari  baik  itu  kehidupan  pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus ditegakkan. 6
Tujuan dari adanya penegakan hukum adalah  agar  semua  kegiatan  yang  dilakukan dalam rangka melaksanakan semua ketentuan hukum,  baik  itu  yang  bersifat  pencegahan
6 Zainal  Arifin  Hoesein,  2012.  “Pembentukan Hukum  Dalam  Perspektif  Pembaruan  Hukum  (Law Making  on  the  Perspective  of  Legal  Reformation)”,
Jurnal  Rechts  Vinding  Media  Pembinaan  Hukum Nasional , Vol. 1, No. 3, hlm. 308.
ataupun  penindakan  dan  harus  mencakup seluruh  aspek  kegiatan  baik  secara  teknis maupun  administratif,  dimana  hal  ini  dapat dilaukan  oleh  aparat  hukum  dan  pemerintah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Konsep pertanggungjawaban atau penegakan  hukum  mutlak  diadopsi  Indonesia dari perkembangan tort pada negara Common Law  yang  terjadi  pasca  perkembangan masyarakat agraris ke masyarakat industri. 7
Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  dan Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2013  bisa dijadikan  sebagai  pedoman  agar  dapat  lebih bisa  memperhatikan  pentingnya  penegakan hukum dalam berbagai permasalahan lingkungan  hidup  khususnya  dalam  hal pembalakan  hutan  secara  liar.  Sehingga kesadaran dari masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sangat diperlukan  dalam  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan kedepannya.

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif  dan  pendekatan  empiris.  Dimana pendekatan  yuridis  normatif  merupakan  cara pendekatan  dengan  melihat  masalah  hukum sebagai  kaidah  yang  dianggap  sesuai  dengan
7 Rony  Andre  Christian  Naldo,  Mesdiana Purba.  2021. “Konsep  Pertanggungjawaban  Mutlak Korporasi  Sebab  Kebakaran  Lahan  Perkebunan”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 09.No. 02. hlm.91.
penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif  ini  dilakukan  studi  kepustakaan ( Library Research ) terhadap halaman-halaman yang  bersifat  teoritis  yaitu  suatu  pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum  dalam  teori/pendapat  sarjana  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara  langsung  terhadap  objek  penelitian dengan  cara  pengamatan (observation )  dan wawancara (interview )  yang  berhubungan dengan masalah penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  hidup  saat  ini  dapat  dikatakan sangat  memprihatinkan,  dimana  banyak kejadian kerusakan dan pencemaran lingkungan  hidup  seperti  kasus  pembalakan hutan  secara  liar  atau illegal  logging yang terjadi di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat,  hal  tersebut  diakibatkan  oleh akibat  ulah  manusia  itu  sendiri  karena kurangnya pengetahuan manusia terhadap arti dari pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan  hidup,  serta  masih  kurangnya penerapan  peraturan-peraturan  yang  memuat aturan  mengenai  lingkungan  hidup  khusunya pembalakan  hutan  secara  liar  sehingga penerapan  tersebut  belum  terlaksana  dengan baik dan semestinya.
Pembalakan  hutan  secara  liar  atau illegal logging merupakan suatu kegiatan yang
sampai sekarang masih sulit  untuk  diberantas bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan.  Akibat  dari  kegiatan  tersebut yaitu gundulnya hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, terjadinya pemanasan  global,  serta  punahnya  spesies tertentu.  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2009 menyebutkan bahwa dampak lingkungan hidup  adalah  pengaruh  dari  perubahan terhadap  lingkungan  hidup  yang  diakibatkan oleh  suatu  usaha  dan/atau  suatu  kegiatan. Adapun yang dimaksud dari Hukum lingkungan adalah salah satu instrumen yuridis yang memuat tentang kaidah-kaidah perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.  Makna  yang  dapat  terkandung  dan diamanatkan dalam Undang-Undang Lingkungan  Hidup  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  hidup  (UUPPLH)  adalah  upaya penegakan hukum yang terdiri dari :
1. Penegakan hukum secara administrasi
2. Penegakan hukum secara perdata
3. Penegakan hukum secara pidana
Penegakan  hukum  merupakan  seluruh kegiatan yang melaksanakan dan menerapkan hukum  terhadap  setiap  pelanggaran  dan penyimpangan  terhadap  hukum,  dimana penegakan  hukum  juga  merupakan  seluruh kegiatan  penindakan  terhadap  pelanggaran hukum kemudian melibatkan peran para aparat kepolisian, kejaksaan, pengacara, serta badan- badan peradilan.
Tujuan dari adanya penegakan hukum
lingkungan  yaitu  agar  tetap  terpeliharanya lingkungan  tempat  tinggal  manusia,  dan didalam  pelaksanannya  juga  berorientasi terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan penegakan  hukum  lingkungan  sebagai  upaya pembangunan  yang  berkelanjutan  harus memperhatikan  tingkat  kesadaran  dari  para masyarakat,  perkembangan  dari  lingkungan serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan  hidup,  kesadaran  dari  masyarakat erat  kaitannya  dengan  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan tersebut.
Pembangunan berkelanjutan merupakan  upaya  yang  sudah  terencana dengan  cara  memadukan  aspek  lingkungan hidup,  sosial  dan  ekonomi  ke  dalam  strategi pembangunan gunanya yaitu untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dimana lingkungan  hidup  yaitu  sebagai  sumber  daya yang  menjadi sarana  dalam  mencapai pembangunan  berkelanjutan  dan  sebagai jaminan peningkatan kesejahteraan bagi mutu hidup genersi masa mendatang. Pembangunan sejatinya  memiliki  tujuan  untuk  dapat memperbaiki kualitas hidup manusia menjadi baik, namun seiring dengan berjalannya waktu pembangunan yang dilakukan dengan mengabaikan berbagai peraturan akan
8 John Briggs & Andrew Waite, 2014. “Global Environmental Law Practice”, Natural Resources & Environment, Vol. 29, No. 1, hlm. 52-53.
berpengaruh  terhadap  lingkungan  hidup  yang buruk. 8 Adapun  aspek  hukum  dari  konsep Pembangunan  Berkelanjutan  itu  muncul  saat konsep  tersebut  dituangkan  dalam  sebuah deklarasi  yang  mana  deklarasi  merupakan salah satu sumber hukum internasional. 9
Penegakan  hukum  mengenai  hukum lingkungan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan secara tegas, terutama  dalam  kasus  pembalakan  hutan secara  liar  atau illegal  logging. Adapun peraturan yang mengatur tentang pembalakan liar  adalah  Kebijakan  terkait  pengelolaan hutan  awalnya  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor    5    Tahun  1967  tentang  Ketentuan Pokok  Kehutanan,  serta  dalam  peraturan  lain seperti  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970  tentang  Hak  Pengusahaan  Hutan  dan Hak  Pemungutan  Hasil  Hutan,  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1975  tentang perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  1970  tentang  Hak  Pengusahaan  Hutan dan  Hak Pemungutan Hasil Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Penguasahaan Tanaman Industri.
Kemudian  ada  pembaharuan  dalam peraturan tersebut yakni dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  41
Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut berlakunya Undang-undang Nomor 5  tahun  1967.  Kemudian  diubah  menjadi
9 Laila  Nurul  Jihan,  2022. “Pembangunan Berkelanjutan  Melalui  Penerapan  Produksi  Bersih Sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan”, Jurnal Juristic, Vol. 03, No.01. hlm.15.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.1  Tahun  2004 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan. Disamping itu pemerintah juga telah menetapkan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Kerusakan  Hutan.  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan ruang lingkup dari pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi:
a. pencegahan perusakan hutan; b. pemberantasan perusakan hutan; c. kelembagaan;
d. peran serta masyarakat;
e. kerja sama internasional;
f. pelindungan saksi, pelapor, dan informan; g. pembiayaan; dan
h. sanksi.
Selain itu juga terdapat peraturan yang mengatur  mengenai  lingkungan  hidup  yaitu dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Didalam Undang-Undang  tersebut  juga  terdapat  Pasal yang  mengatur  adanya  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan  hidup  sebagai  wadah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pasal 4 Undang-Undang Nomo 32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan
Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup meliputi:
a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan f. penegakan hukum.
Ketentuan pidana yang termuat  dalam Pasal  82  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
menyebutkan:
Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan  hutan  yang  tidak  sesuai  dengan izin      pemanfaatan  hutan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
b. melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan  hutan  tanpa  memiliki  izin  yang dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12 huruf b; dan/atau
c. melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12 huruf c
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta  pidana  denda  paling  sedikit  Rp 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp  2.500.000.000,00  (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 84 ayat 1 juga menyebutkan:
Orang  perseorangan  yang  dengan  sengaja membawa  alat-alat  yang  lazim  digunakan untuk  menebang,  memotong,  atau  membelah pohon  di  dalam  kawasan  hutan  tanpa  izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  12  huruf  f  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah).
Penegakan hukum terhadap permasalahan  lingkungan  hidup  terutama dalam kasus pembalakan hutan secara liar atau illegal  logging agar  terwujudnya  suatu pembangunan  berkelanjutan  yaitu  dapat dilakukan  dengan  cara  penataan,  pengawasan kemudian penindakan. Pertama yaitu penataan,  dimana  penataan  merupakan  suatu proses  yang  dilakukan  terhadap  masyarakat dengan cara memotivasi para masyarakat agar turut  berpartisipasi  dalam  melaksanakan penegakan  hukum.  Dalam  permasalahan pembalakaan  hutan  secara  liar  atau illegal logging bisa dilakukan dengan cara membuat pemberitahuan  ataupun  himbauan  mengenai sanksi  hukum  yang  didapat  dari  perbuatan pembalakan  hutan  secara  liar  atau illegal logging ,  seperti  contoh  memasang  spanduk sehingga  hal  tersebut  bisa  membuat  setiap masyarakat  yang  melihat  dan  membacanya menimbulkan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan pembalakan hutan secara
liar atau illegal logging tersebut.
Kedua yaitu pengawasan, yaitu melakukan  pengetatan  pengawasan  dan  bisa dilakukan  dengan  cara  melakukan  razia dadakan minimal 1 kali dalam satu bulan, baik itu  dari  masyarakat  setempat  maupun  dari pihak Polhut, peran aktif dari masyarakat serta Polhut  ataupun  Dinas  kehutanan  sangat penting  dan  diperlukan  guna  mengatasi terjadinya  pembalakan  hutan  secara  liar  atau illegal logging, karena jika dalam pengawasan tersebut hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja tidak menutup kemungkinan pembalakan hutan  secara  liar  atau illegal  logging akan tetap terus terjadi.
Ketiga  yaitu  penindakan,  dimana  penindakan merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh para aparat hukum yaitu dengan cara memberi sanksi  yang  tegas  kepada  pelaku,  dengan menindak  tegas  pelaku  pembalakan  hutan secara  lliar  atau illegal  logging sangat  perlu dilakukan  untuk  memberikan  efek  jera terhadap  pelaku.  Sanksi  yang  diberikan  bisa berupa  peringatan,  ancaman,  dan  hukuman kurungan penjara. Dengan begitu, pembalakan hutan secara liar atau illegal logging akan lebih mudah untuk diberantas.
Masyarakat  memiliki  peran  penting dalam proses pembangunan dan kesejahteraan, dimana  masyarakat  sebagai  kelompok  yang membawa  pengaruh lebih  baik dalam menanggulangi permasalahan lingkungan pembangunan  berkelanjutan,  adapun  peran masyarakat  terdapat  dalam  Undang-Undang
Nomor  32  tahun  2009  pada  Bab  XI  tentang Peran Masyarakat dalam Pasal 70. Penegakan hukum  sangat  diperlukan  demi  mewujudkan pembangunan  berkelanjutan  khususnya  pada kasus pembalakan hutan secaraliar atau illegal logging agar  lingkungan  tetap  terjaga  dan dapat  diperuntukan  serta  bermanfaat  bagi generasi  yang  akan  datang.  Selain  itu  juga peran dari aparat penegak hukum juga sangat diperlukan dalam menerapkan berbagai aturan yang  berlaku  agar  tujuan  dari  penegakan hukum  dalam  mewujudkan  pembangungan berkelanjutan tercapai.
Namun  sangat  disayangkan  di  Indonesia sendiri  sudah  banyak  peraturan  perundang- undangan  yang  melarang  pembalakan  hutan secara  liar  atau illegal  logging ,  maupun peraturan yang melarang perusakan lingkungan  hidup,  meskipun  begitu  pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi selain itu juga proses penegakan hukum tersebut  masih  sangat  minim  di  masyarakat. Adapun  yang  menjadi  hambatan  dalam penegakan  hukumnya  yaitu  adanya  orang perorang  ataupun  oknum  yang  mendanai kegiatan  tersebut  sehingga  dalam  penegakan hukumnya dan menghentikan kegiatan tersebut  masih  sangat  sulit  dikarenakan  hal kegiatan  tersebut  termasuk  sebagai  pencarian ekonomi masyarakat itu sendiri. Selain itu juga kurangnya  kesadaran  dari  diri  masyakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

## IV. KESIMPULAN
Penegakan hukum terhadap permasalahan  lingkungan  hidup  terutama dalam kasus pembalakan hutan secara liar atau illegal  logging agar  terwujudnya  suatu pembangunan  berkelanjutan  yaitu  dapat dilakukan  dengan  cara  penataan,  pengawasan kemudian  penindakan.  Penegakan  hukum mengenai  hukum  lingkungan  sebagai  upaya pembangunan  yang  berkelanjutan  harus dilaksanakan  secara  tegas,  terutama  dalam kasus pembalakan hutan secara liar atau illegal logging.
Adapun  peraturan  yang  mengatur tentang  pembalakan  liar  adalah  Kebijakan terkait  pengelolaan  hutan  awalnya  diatur dalam Undang-Undang Nomor  5  Tahun 1967 tentang  Ketentuan  Pokok  Kehutanan,  serta dalam  peraturan  lain  seperti    Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  1970  tentang Hak Pengusahaan Hutan dan  Hak Pemungutan Hasil Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun  1975  tentang  perubahan  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  1970  tentang Hak Pengusahaan Hutan dan  Hak Pemungutan Hasil  Hutan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun  1990  tentang  Hak  Penguasahaan Tanaman Industri.
Kemudian  ada  pembaharuan  dalam peraturan tersebut yakni dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut berlakunya Undang-undang Nomor 5  tahun  1967.  Kemudian    diubah  menjadi
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.1  Tahun  2004 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan. Disamping itu pemerintah juga telah menetapkan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Kerusakan  Hutan.  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan ruang lingkup dari pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi:
a. pencegahan perusakan hutan;
b. pemberantasan perusakan hutan;
c. kelembagaan;
d. peran serta masyarakat;
e. kerja sama internasional;
f. pelindungan saksi, pelapor, dan informan;
g. pembiayaan; dan
h. sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-Buku :
Alam  Setia  Zain.  2000. Hukum  Lingkungan Konservasi Hutan dan Segisegi Pidana , Jakarta : PT Rineka Cipta.
Djisman  Samosir.  2018. Hukum  Acara Pidana, Bandung,  Penerbit  Nuansa
Aulia.
2. Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  yang  mencabut berlakunya  Undang-undang  Nomor  5 tahun 1967.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  No.1  Tahun  2004  tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 32  tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
3. Jurnal
Faqih  Nur  Iskandar.  2020.  Skripsi  :
Pertanggungjawaban Pidana Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Resmi (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Bbs) , Tegal, Universitas Panca Sakti. Indra  Pasomba  Harahap.  2016.  Skripsi  : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Kawasan  Kab.  Padang  Lawas  Utara , Medan, UMSU.
John Briggs & Andrew Waite, 2014. “Global Environmental Law Practice”, Natural Resources  &  Environment ,  Vol.  29, No. 1.
Laila  Nurul  Jihan,  2022. “Pembangunan
Berkelanjutan Melalui Penerapan Produksi Bersih Sebagai Upaya
Penegakan Hukum Lingkungan”, Jurnal Juristic, Vol. 03, No.01. Ramadya Rahardian, Ibnu Fath Zarkasi, 2021. “Jejaring Aktor dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi Kebijakan dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan LimbahBerbahaya dan Beracun”
Jurnal  Identitas  Administrasi  Publik
Universitas Muhammadiyah Bandung, Vol 1, No 2.
Rony Andre Christian Naldo, Mesdiana Purba. 2021. “Konsep  Pertanggungjawaban Mutlak  Korporasi  Sebab  Kebakaran Lahan  Perkebunan”, Jurnal  Ilmiah “Advokasi” Vol 09.No. 02.
Zainal  Arifin  Hoesein,  2012.    “Pembentukan Hukum  Dalam  Perspektif  Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective  of  Legal  Reformation)”, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan  Hukum  Nasional ,  Vol.  1,
No. 3.