Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah

## Aloi Kamarasyid
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia aloi_alkam@yahoo.co.id

## Abstract
An attempt to embody a quality, government officials clean and authoritative; the government has  set  some  rules  that  must  be  implemented  by  all  the  elements  government  officials  who serves  as  the  man  of  the  country  and  the  man  of  the  community.  The  performance  of government  agencies  in  the  spotlight  from  various  parties,  especially  since  the  reform movement demanding structural change in various fields. In short, today is going on a change from  a  bad  administration  pattern  at  the  formation  of  a  good  administration.  An  effort  to reach  the  level  of  efficiency  work  organization  there  needs  to  be  improving  performance. There are some things owned by the administration in creating good, so as to be assessed as being  successful,  his  leadership  among  other:  intelligence  maturity  you,  social  relations motivation  and  encouragement,  performed  sikap-sikap,  humanitarian  relationship  oriented, duty  and  authority  honest  and  open,  demokrastis,  and  administrative  participate  and responsible. As for the principles of good governance at least some of the things that must be upheld  and  performed,  namely:  accountability,  transparency,  openness  certainty  hukum- legalitas,  insurance  participation,  partnership,  decentralization  professional  and proportionate, effective and efficient, productivity and quality of work.
Keywords ; good administration, good governance, leadership.

## Abstrak
Usaha  untuk  mewujudkan  aparatur  pemerintah  yang  berkualitas,  bersih  dan  berwibawa; pemerintah  telah  menetapkan  beberapa  peraturan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  semua unsur aparatur pemerintah yang berperan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kinerja instansi  pemerintah  menjadi  sorotan  dari  berbagai  pihak,  terutama  sejak  berkembangnya gerakan  reformasi  yang  menuntut  perubahan  struktural  di  berbagai  bidang.  Singkatnya dewasa  ini  sedang  terjadi  perubahan  dari  pola  kepemerintahan  yang  buruk  kearah terwujudnya  kepemerintahan  yang  baik.  Upaya  untuk  mencapai  tingkat  efisiensi  kerja organisasi  diperlukan  adanya  peningkatan  kinerja  pegawai.  Ada  beberapa  hal  yang dimiliki oleh  pemimpin  dalam  menciptakan  kepemerintahan  yang  baik,  sehingga  dapat  dikatakan berhasil  kepemimpinannya,  antara  lain:    Kecerdasan,  Kedewasaan  dan  keluasan  hubungan sosial,  Motivasi  dan  dorongan  berprestasi,  Sikap-sikap  hubungan  kemanusiaan,  Berorientasi tugas dan kewenangan, Jujur dan terbuka, Demokrastis dan administratif, berpartisipasi dan bertanggungjawab.  Sedangkan  untuk  prinsip-prinsip  good  governance  paling  tidak  ada beberapa  hal  yang  harus  ditegakkan  dan  dilakukan,  yaitu:  Akuntabilitas,  Transparansi, Keterbukaan,  Kepastian  hukum-legalitas,  Jaminan,  Partisipasi  (kemitraan),  Desentralisasi, Profesional dan proporsional,  Efektif dan efisien, Produktivitas dan kualitas kerja.
Kata Kunci ; administrasi yang baik, good governance, kepemimpinan.
accepted: 05-07-2019; published: 30-12-2019
Citation : Aloi Kamarasyid, ‘Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah’, Mawa’izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan , vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738

## A. Pendahuluan
aerah  memiliki  kedudukan  dan  peran  penting  sejak  diterapkannya  otonomi daerah  di  Indonesia  pada  era  reformasi.  Praktik  sentralisasi  dan  dominasi oleh  pemerintah  pusat  kini  telah  berganti  menjadi  desentralisasi  dan dekonsentrasi. Seiring dengan perkembangan pembangunan nasional di Indonesia saat ini telah membawa masyarakat kearah sikap, perilaku dan pola pikir yang lebih kritis, sehingga berdampak terhadap berbagai tuntutan pelayanan yang lebih baik dari waktu ke  waktu.  Konsekuensi  dari  kemajuan  pola  pikir  masyarakat  tersebut  hendaknya menjadi motivasi bagi aparat pemerintah untuk mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  yang  optimal  terhadap  berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat, baik pelayanan civil maupun pelayanan public .
Pelaksanaan tugas secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal  terhadap  berbagai  tuntutan  kebutuhan  masyarakat,  baik  pelayanan civil maupun  pelayanan public ,  seharusnya  pemberdayaan  aparat  pemerintah  lebih diarahkan  pada  peningkatan  kualitas,  produktivitas,  efektivitas  dan  efesiensi  seluruh tatanan  administrasi  pemerintah,  termasuk  peningkatan  kemampuan,  pengabdian, dedikasi serta loyalitas tinggi terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu  secara  keseluruhan  diharapkan  mampu  melaksanakan  tugas-tugas  administrasi pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
Berbagai  upaya  dalam  rangka  mewujudkan  aparatur  pemerintah  yang berkualitas,  bersih  dan  berwibawa  ( clean  and  good  government ),  pemerintah  telah menetapkan  beberapa  peraturan  kepegawaian  yang  harus  dilaksanakan  oleh  semua unsur  aparatur  pemerintah  yang  berperan  sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang menyatakan bahwa:
Dalam rangka mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang  taat  hukum,  berperadaban    modern,  demokratis,  makmur,  adil,  dan bermoral  tinggi,  diperlukan  Pegawai  Negeri  yang  merupakan  unsur  aparatur negara  yang  bertugas  sebagai  abdi  masyarakat  yang  menyelenggarakan pelayanan  secara  adil  dan  merata,  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1
1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian .
D
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Sesuai  dengan  semangat  otonomi  daerah,  sebagaimana  diamanatkan  oleh Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dikatakan bahwa
Efektivitas  dan  efesiensi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  perlu  untuk ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan  dan  antar  pemerintahan  daerah,  potensi  dan  keanekaragaman daerah,  peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dengan  memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk melaksanakan berbagai tugas  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah  tersebut  faktor  aparat  atau sumber daya manusia merupakan syarat yang perlu mendapat perhatian. 2
Suatu  organisasi  baik  itu  formal  maupun  nonformal  dibutuhkan  seorang pemimpin  yang  dapat  memberikan  semangat  kepada  bawahannya,  karena keberadaannya sangat penting untuk menjadi panutan bagi para bawahannya. Dengan adanya  kepemimpinan  akan  membedakan  karakteristik  suatu  organisasi  dengan organisasi lainnya. Setiap pemimpin harus memahami dan mengatahui bakat dan posisi yang  dimiliki  oleh  bawahannya  ataupun  yang  dimiliki  oleh  dirinya  sendiri.  Dalam organisasi dibutuhkan peran yang mutlak dari seorang pemimpin dan para pegawainya yang  masing-masing  mempunyai  tugas  untuk  mendukung  kegiatan  mencapai  tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara bersama-sama.
Seorang pemimpin yang baik itu pada dasarkan merupakan orang yang mampu membangkitkan  semangat  kerja  dan  menanamkan  rasa  percaya  diri  serta  tanggung jawab  pada  bawahannya  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Untuk  itu  seorang pemimpin  dituntut  bisa  fleksibel  dalam  menggunakan  kepemimpinannya  yang berorientasi  pada  tugas  dan  hubungan  antar  manusia  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kematangan bawahannya.
Semangat  kerja  pegawai  akan  muncul  dengan  adanya  kepemimpinan  yang diterapkan  seorang  pemimpin  dalam  suatu  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang maksimal,  sehingga  pemimpin  mampu  menggerakkan  orang  lain  yang  menjadi bawahannya.  Untuk  itulah  seorang  pemimpin  dituntut  harus  mampu  menciptakan suasana dinamis serta mampu meningkatkan semangat kerja bawahannya.
2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah .
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Seorang pemimpin haruslah mempunyai kemampuan memimpin yang baik agar tujuan  organisasi  dapat  mudah  tercapai.  Karena  itu,  seorang  pemimpin  harus  mampu untuk  memotivasi,  mempengaruhi,  mengarahkan  dan  berkomunikasi  dengan bawahannya.  Di  samping  itu  pemimpin  hendaknya  mempunyai  perilaku  atau kepemimpinan  yang  telah  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  organisasi  yang  ia pimpin.  Seorang  pemimpin  dapat  bersifat  fleksibel  sehingga  dapat  menyesuaikan dirinya  dengan  tujuan  organisasi  yang  hendak  dicapai.  Kefleksibelan  ini  sangat diperlukan  sebab  hal  ini  dapat  menumbuhkan  dan  memacu  semangat  kerja  para bawahannya.
Sekarang  ini  kinerja  instansi  pemerintah  menjadi  sorotan  dari  berbagai  pihak, terutama  sejak  berkembangnya  gerakan  reformasi  yang  menuntut  perubahan struktural  di  berbagai  bidang.  Perubahan  yang  paling  mendasar  adalah  untuk mewujudkan  karakter  pemerintahan  yang  demokratis,  transparan,  akuntabel,  bersih dan bebas korupsi, berorientasi kepada pasar dan peran serta aktif masyarakat dalam berbagai  bidang.  Singkatnya  dewasa  ini  sedang  terjadi  perubahan  dari  pola kepemerintahan  yang  buruk  ( bad  governance )  kearah  terwujudnya  kepemerintahan yang baik ( good governance ).
Setiap  permasalahan  harus  diatasi  agar  organisasi  dapat  mencapai  tingkat efektivitas  dan  efisiensi  terlebih  lagi  bagi  organisasi  pemerintahan  yang  mengemban beban sebagai birokrasi dalam melayani masyarakat yang terus maju dan berkembang. Salah satu upaya  untuk mencapai  tingkat  efisiensi kerja organisasi diperlukan adanya peningkatan kinerja pegawai. Tujuannya adalah dalam konteks meningkatkan kualitas, efektivitas  dan  efesiensi  kinerja  pegawai  termasuk  kemampuan,  disiplin,  pengabdian, keteladanan  dan  kesejahteraan  aparatnya  serta  untuk  meningkatkan  kemampuan dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam  pembangunan  dan  tanggap  terhadap  kepentingan  aspirasi  masyarakat.  Dengan kepemimpinan  yang  baik,  maka  akan  dapat  menerapkan  prinsip-prinsip good governance suatu organisasi atau instansi tertentu, seperti di kantor gubernur,bupati/ walikota, camat, lurah,bahkan sampai kantor desa.
Memang  banyak  faktor  yang  harus  diperhatikan  untuk  mewujudkan  suatu organisasi agar bisa berjalan efektif dan efisien, antara lain: faktor resources (pola pikir/
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
akal)  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  salah  satu  faktor  penunjang  dalam pencapaian tujuan dan keberhasilan organisasi atau instansi tersebut di samping faktor struktur, teknologi, motivasi dan kepemimpinan.
Semangat  reformasi  telah  mewarnai  pendayagunaan  aparatur  negara  dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan  pembangunan,  menuntut  pelaksanaan good  governance ini  berlaku  pada  setiap pemerintahan daerah yang sangat diperlukan dalam penyelenggaran otonomi daerah.
Good  Governance yakni  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  baik  atau kepemerintahan  yang  baik.  Penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  baik  adalah pemerintah  yang  dekat  dengan  masyarakat  dan  dalam  memberikan  pelayanan  harus sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Sedangkan  pemerintahan  yang  bersih  adalah pemerintahan  yang  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN).  Pemerintah sendiri  telah  ada  kebijakan  publik  yang  dijadikan  instrument  untuk  menuju pemerintahan  yang  amanah.  Oleh  karena  itu  pemerintah  di  daerah  dituntut  untuk menerapkan  prinsip-prinsip good  governance. Salah  satunya  dalam  menjalankan aktivitas  pemerintahannya  dituntut  untuk  selalu  transparan  dan  diperlukan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, nyata dihadapan publik.
Biasanya organisasi publik  yang  ada di setiap  pemerintah daerah memerlukan sumber  daya  manusia  yakni  aparatur  pemerintah  daerah  yang  mampu  mewujudkan karakteristik good  governance .  Pelaksanaan  otonomi  daerah  ini  bertujuan  untuk mewujudkan percepatan pembangunan disetiap daerah disemua bidang.
Pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah  adalah  salah  satu karakteristik  yang  merupakan  sistem  desentralisasi  daerah  yang  menjadi  impian masyarakat  seluruh  Indonesia.  Percepatan  otonomi  daerah  ini  diharapkan  mampu mengatasi  semua  permasalahan  yang  ada  di  daerah,  termasuk  pembangunan perekonomian, kesehatan, pendidikan, politik, hak asasi manusia, keadilan, hukum dan sebagainya  termasuk  juga  pembangunan  struktural  organisasi.  Dengan  tujuan,  baik sistem  pembangunan  maupun  pelayanan  publik  bisa  dilaksanakan  dengan  baik  serta mengikutsertakan masyarakat setempat.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  maka  pemerintah  daerah perlu  dibantu  oleh  perangkatnya.  Dalam  gubernur,  bupati/  wali  kota  sesuai  dengan wewenangnya  melimpah  sebagian  urusan  otonomi  daerrah  dan  tugas  umum pemerintah kepada camat dan lurah sebagai perangkat daerah yang memimpin wilayah kelurahan. 3
Misalnya,  ditingkat  kecamatan  adalah  wilayah  kerja  camat  sebagai  perangkat daerah  dalam  suatu  kabupaten.  Keberhasilan  dalam  melakukan  pembangunan kecamatan  itu sangat tergantung dari partisipasi masyarakat setempat, sektor swasta, lurah  dalam  perencanaan  pembangunan  di  kecamatan  tersebut.  Seorang  camat  harus mampu  berkerja  sama  dengan  semua  masyarakat  dan  mampu  menampung  masukan- masukan berupa sumbangan pemikiran, keluhan, kritikan serta saran. Masyarakat juga harus  mampu  mengelola  sumber  daya  atau  potensi  apapun  yang  ada  dalam lingkungannya  untuk  dapat  mewujudkan  kesejahteraannya.  Oleh  karena  itu,  semua permasalahan tidak terlepas dari dukungan seorang camat yang harus oleh lurah-lurah yang ada di wilayah serta arahan, bimbingan, dorongan dari bupati.
Kantor  kecamatan  merupakan  tempat  camat  bekerja  dibantu  oleh  para pegawainya  dalam  melayani  kepentingan  masyarakat  harus  menjadi  birokrasi  efektif dan efisien yang tercermin dalam pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan visi dan misi kantor  kecamatan  tersebut.  Misalnya,  Visi:  Terwujudnya  kecamatan  sebagai  instansi pemerintah  yang  bermartabat  dalam  pelayanan  masyarakat  sesuai  dengan  prinsip melayani,  profesionalisme,  transparansi,  dan  informatif.    Sedangkan,  Misi:  1) Mewujudkan  aparatur  kecamatan  yang  profesional  berdasarkan  iptek  dan    imtaq.  2) Mewujudkan pelayanan publik.
Karena  pelayanan  publik  yang  baik  akan  memperlancar  jalannya  proses pembangunan  atau  kepentingan  masyarakat  disemua  sektor  dan  subsektor,  jangan sampai  terhambat  semuanya.  Dapat  dikatakan  efektif  tidak  kepemimpinan  camat  dan kinerja  pegawainya  jika  berorientasi  pada  kepuasan  masyarakat.  Agar  dapat mewujudkan  kepuasan  masyarakat,  maka  pemimpinan  dan  para  pegawainya  tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip good governance untuk diterapkan .
3 Ibid , Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Berdasarkan  pengamatan  atau  observasi  dilapangan  yang  dilakukan  peneliti  di berbagai  kantor  kecamatan,  ternyata  masih  belum  optimalnya  prinsip-prinsip good governance diterapkan, seperti belum transparansinya masalah waktu pelayanan, biaya, penegakan disiplin kerja pegawai, pemberian punishment maupun reward bagi pegawai, lemahnya  kesadaran  hukum  dari  pegawai  dalam  menerapkan  keadilan  terhadap pelayanan, kurang tanggapnya terhadap keluhan masyarakat.

## B. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan
Kepemimpinan  dibutuhkan  manusia,  karena  adanya  suatu  keterbatasan  dan kelebihan-kelebihan  tertentu  pada  manusia.  Di  satu  pihak  manusia  memiliki kemampuan  terbatas  untuk  memimpin,  di  pihak  lain  ada  orang  yang  mempunyai kelebihan  kemampuan  untuk  memimpin.  Disinilah  timbulnya  kebutuhan  akan pemimpin dan kepemimpinan.
Kepemimpinan  merupakan  kemampuan  seseorang  secara  luas  meliputi  proses mempengaruhi  dalam  menentukan  tujuan  organisasi,  memotivasi  prilaku  pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain  itu  juga  mempengaruhi  interprestasi  mengenai  peristiwa-peristiwa  para pengikutnya,  pengorganisasian  dan  aktivitas-aktivitas  untuk  mencapai  sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok dan memperoleh dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi.
Sedangkan  pemimpin  adalah  orang  yang  diakui  dan  diterima  orang  lain  atau kelompok  atau  dalam  suatu  organisasi  baik  itu  organisasi  formal  maupun  organisasi informal.  Pemimpin  merupakan  figure  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam organisasi  yang  mampu  menggerakan,  mengarahkan  dan  memotivasi  seluruh komponen yang terlibat dalam berbagai kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam  kenyataannya  apapun  bentuk  suatu  organisasi,  pasti  memerlukan  seseorang untuk menempati posisi sebagai pimpinan ( leader ). Dengan adanya jabatan seseorang yang  menduduki  posisi  pemimpin  dalam  organisasi,  maka  ia  telah  mengemban  tugas melaksanakan kepemimpinan
Menurut  Ati  Cahyani  pemimpin  dapat  didefinisikan  sebagai  “individu  dalam kelompok  atau  organisasi  yang  bertugas  membimbing  dan  mengkoordinir  aktivitas
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
kelompok  atau  organisasi  tersebut”. 4 Menurut  Kartini  Kartono  pemimpin  adalah “seorang  pribadi  yang  memiliki  superioritas  tertentu,  sehingga  dia  memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu”. 5
Pemimpin adalah pemandu, sekaligus panutan bagi yang dipimpin. Dari berbagai literatur yang ada, dapat dicatat bahwa pemimpin yang merupakan sosok yang menjadi panutan, dan penggerakan orang lain untuk sadar dan suka rela berpartisipasi di dalam suatu  tujuan.  Sedangkan  kepemimpinan  merupakan  kemampuan  yang  harus  dimiliki seseorang guna mempengaruhi, memotivasi, mengaktiviasi aneka  potensi dan sumber daya  yang  ada  sehingga  organisasi  yang  dipimpinnya  mampu  berjalan  secara  efektif dalam rangka mengupayakan perwujudan cita-cita. 6
Menurut  Sondang  P.  Siagian  pemimpin  adalah:  Seorang  pribadi  yang  memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan di satu bidang sehingga dia mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi  pencapaian  satu  atau  beberapa  tujuan.  Jadi  pemimpin  itu  merupakan  seorang yang  memiliki  satu  atau  beberapa  kelebihan  sebagai  predisposisi  (bakat  yang  dibawa sejak  lahir)  dan  merupakan  kebutuhan  dari  satu  situasi,  sehingga  dia  mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu. 7
Menurut James A. Lee, bahwa pemimpin itu harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu:  1)  Kapasitas:  kecerdasan,  kewaspadaan,  kemampuan  berbicara  atau verbal facility , keaslian, kemampuan menilai. 2) Prestasi atau achievement : gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga dan lain sebagainya. 3) Tanggung jawab: mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif dan punya hasrat untuk unggul. 4) Partisipasi:  aktif,  memiliki  sosiabilitas  tinggi,  mampu  bergaul,  kooperatif  atau  suka bekerja  sama,  mudah  menyesuaikan  diri,  punya  rasa  humor.  6)  Status:  meliput kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, popular, tenar. 8
4 Ati Cahyani, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen , (Jakarta: Grasindo, 2003), p. 72.
5 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik , (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), p. 109.
6 A.W. Widjaja, Pola Kepemimpinan dan Kepemimpinan Pancasila, (Bandung: Armico, 2003), p. 87.
7 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi , (Yogyakarta: BPFE, 2006), p. 28.
8 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan , (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2006), p.36.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Selanjutnya  George  R.Terry  menuliskan  sepuluh  sifat  pemimpin  yang  unggul yaitu :
1. Kekuasaan
Syarat pokok bagi pemimpin yang harus bekerja lama dan berat pada waktu yang lama serta tidak teratur dan di tengah-tengah situasi yang sering tidak menentu.
2. Stabilitas emosi
Pemimpin  yang  baik  memiliki  emosi  yang  stabil  artinya  tidak  mudah  marah, tersinggung  perasaan  dan  tidak  meledak-ledak  secara  emosional.  Ia  menghormati martabat  orang  lain,  toleran  terhadap  kelemahan  orang  lain  dan  bisa  memaafkan kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu prinsipil.
3. Pengetahuan tentang relasi insane
Salah satu tugas  pokok pemimpin adalah memajukan dan mengembangkan semua bakat  serta  potensi  anak  buah  untuk  bias  bersama-sama  maju  dan  mengecap kesejahteraan.  Karena  itu  pemimpin  diharapkan  memiliki  pengetahuan  tentang sifat, watak dan perilaku anggota kelompoknya, agar ia bisa menilai kelebihan dan kelemahan/keterbatasan  pengikutnya  yang  disesuaikan  dengan  tugas-tugas  atau pekerjaan yang akan diberikan pada masing-masing individu.
4. Kejujuran
Pemimpin yang baik itu harus memiliki kejujuran yang tinggi yaitu jujur pada diri sendiri dan pada orang lain (terutama bawahannya). Dia selalu menepati janji, tidak munafik, dapat dipercaya dan berlaku adil terhadap semua orang.
5. Objektif
Pertimbangan pemimpin harus berdasarkan hati nurani yang bersih supaya objektif (tidak subjektif, berdasarkan prasangka sendiri). Dia akan mencari bukti-bukti nyata dan  sebab  musabab  setiap  kejadian  dan  memberikan  alasan  yang  rasional  atas penolakannya.
6. Dorongan pribadi
Keinginan dan kesediaan untuk menjadi pemimpin itu harus muncul dari dalam hati sanubari  sendiri.  Dukungan  dari  luar  akan  memperkuat  hasrat  sendiri  untuk memberikan pelayanan dan pengabdian diri kepada kepentingan orang banyak.
7. Ketrampilan berkomunikasi
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Pemimpin  diharapkan  mahir  menulis  dan  berbicara,  mudah  menangkap  maksud orang lain, cepat menangkap esensi  pernyataan orang luar dan mudah memahami maksud  para  anggotanya.  Juga  pandai  mengkoordinasikan  macam-macam  sumber tenaga  manusi  dan  mahir  mengintegrasikan  pelbagai  opini  serta  aliran  yang berbeda-beda untuk mencapai kerukunan dan keseimbangan.
8. Kemampuan mengajar
Pemimpin  yang  baik  diharapkan  dapat  menjadi  guru  yang  baik  bagi  pengikutnya, mau memberikan loyalitas dan partisipasinya.
9. Ketrampilan Sosial
Pemimpin juga diharapkan memiliki kemampuan untuk “mengelola” manusia, agar mereka  dapat  mengembangkan  bakat  dan  potensinya.  Pemimpin  dapat  mengenali segi-segi  kelemahan  dan  kekuatan  setiap  anggotanya,  agar  bisa  ditempatkan  pada tugas-tugas yang cocok dengan pembawaan masing-masing.

## 10. Kecakapan teknis atau kecakapan manajerial
Pemimpin harus superior dalam satu atau beberapa kemahiran teknis tertentu. Juga memiliki  kemahiran  manajerial  untuk  membuat  rencana,  mengelola,  menganalisis keadaan, membuat  keputusan,  mengarahkan, mengontrol dan memperbaiki situasi tidak  mapan.  Tujuannya  adalah  agar  tercapainya  efektivitas  kerja,  keuntungan maksimal dan kebahagiaan serta kesejahteraan anggota sebanyak-banyaknya. 9
Lebih lanjut, Stone dan Sachs mengemukakan, ada empat hal yang strategis bagi pimpinan  dalam  memimpin  organisasi,  yaitu:  a)  Memberdayakan  anggota  organisasi. Menciptakan lingkungan pelatihan, b) Mengupayakan agar visi, misi, dan menjadi nilai- nilai  organisasi  menjadi  milik  anggota  organisasi,  c)  Membuka  diri  terhadap perkembangan dan mudah menyesuaikan diri terhadap perkembangan. 10
Menurut Sondang P. Siagian mengatakan bahwa tipe kepemimpinan yang tepat bagi  seorang  pemimpin  adalah  tipe  yang  demokratik  dengan  karakteristik  :a) Kemampuan  pemimpin  mengintegrasikan  organisasi  pada  peranan  dan  porsi  yang tepat,  b)  Mempunyai  persepsi  yang  holistic,  c)  Menggunakan  pendekatan  yang integralistik,  d)  Organisasi  secara  keseluruhan,  e)  Menjunjung  tinggi  harkat  dan
9 Ibid., p. 3. 10 J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), p. 11.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
martabat  bawahan,  f)  Bawahan  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  g) Terbuka  terhadap  ide,  pandangan  dan  saran  dari  bawahannya,  h)  Teladan,  i)  Bersifat rasional dan obyektif, j) Memelihara kondisi kerja yang kondusif, inovatif dan kreatif. 11
Sedangkan  definisi  kepemimpinan  menurut  Sondang  P.  Siagian  adalah “kemampuan  seseorang  untuk  mempengaruhi  orang  lain  (dalam  hal  ini  para bawahannya)  sedemikian  rupa  sehingga  orang  lain  itu  mau  melakukan  kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya”. Jika definisi itu disimak dengan cermat akan terlihat paling sedikit ada tiga hal, yaitu: a) Dari seseorang yang  menduduki  jabatan  pemimpin  dituntut  kemampuan  tertentu  yang  tidak  dimiliki oleh sumber daya manusia lainnya dalam organisasi. b) Kepengikutan sebagai elemen penting  dalam  menjalankan  kepemimpinan.  c)  Kemampuan  mengubah  ‘egosentrisme’ para bawahan menjadi ‘organisasi-sentrisme’. 12
Menurut  Goetsch  dan  Davis,  kepemimpinan  merupakan  kemampuan  untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggungjawab total terhadap  usaha  mencapai  atau  melampaui  tujuan  organisasi.  Kepemimpinan merupakan  kemampuan  seseorang  dalam  membangkitkan  motivasi  atau  semangat orang lain dengan jalan memberikan inspirasi atau mengilhami. 13
Pengertian  kepemimpinan  menurut  Matondang  adalah  suatu  proses  dalam mempengaruhi orang lain agar mau atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan. Ada juga  yang  menyatakan  bahwa  kepemimpinan  ( leadership )  adalah  hubungan  interaksi antara pengikut ( follower ) dan pemimpin dalam mencapai tujuan bersama. 14
Menurut  Yulk  ada  beberapa  definisi  yang  dianggap  mewakili  kepemimpinan adalah  sebagai  berikut:  a)  Kepemimpinan  adalah  perilaku  dari  seorang  individu  yang memimpin  aktivitas-aktivitas  suatu  kelompok  ke  suatu  tujuan  yang  ingin  dicapai bersama ( share goal ); b) Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam  situasi  tertentu,  serta  diarahkan  melalui  proses  komunikasi  kearah  pencapaian tujuan; c) Kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam
11 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi , p. 136.
12 Sondang P.Siagian , Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2002), p.
62-63.
13 M.N Nasution, Manajemen Mutu Terpadu , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), p.149.
14 Matondang, Kepemimpinan  Budaya  Organisasi  dan  Manajemen  Stratejik. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), p. 5.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
harapan  dan  interaksi;  d)  Kepemimpinan  adalah  peningkatan  pengaruh  sedikit  demi sedikit, pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin  organisasi;  e)  Kepemimpinan  adalah  proses  mempengaruhi  aktivitas-aktivitas sebuah  kelompok  yang  diorganisasi  ke  arah  pencapaian  tujuan;  f)  Kepemimpinan adalah  sebuah  proses  pemberian  arti  (pengarahan  yang  berarti)  terhadap  asaha kolektif,  dan  yang  mengakibatkan  kesediaan  untuk  melakukan  usaha  yang  diinginkan untuk  mencapai  sasaran;  g)  Para  pemimpin  adalah  mereka  yang  secara  konsisten memberikan kontribusi yang efektif terhadap orde sosial, serta yang diharapakan dan dipersepsikan melakukannya. 15
Ralph  M.  Stogdill  menghimpun  sebelas  kelompok  dari  keseluruhan  definisi tentang  kepemimpinan,  yaitu  sebagai  berikut:  a)  Kepemimpinan  sebagai  pusat  proses kelompok;  b)  Kepemimpinan  sebagai  kepribadian  yag  berakibat;  c)  Kepemimpinan sebagai  seni  menciptakan  kesepakatan;  d)  Kepemimpinan  sebagai  kemampuan mempengaruhi; e) Kepemimpinan sebagai tindakan prilaku; f) Kepemimpinan sebagai suatu  bentuk  bujukan;  g)  Kepemimpinan  sebagai  suatu  hubungan  kekuasaan;  h) Kepemimpinan  sebagai  sarana  pencapaian  tujuan;  i)  Kepemimpinan  sebagai  hasil interaksi; j) Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan; k) Kepemimpinan sebagai awal struktur. 16
Berdasarkan pendapat George R. Terry, konsep kepemimpinan terdapat tiga hal pokok,  yaitu:  a)  Dalam  menduduki  jabatannya  seorang  pemimpin  harus  mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi atau mengajak bawahannya untuk bekerja sama; b) Kegiatan  mempengaruhi  itu  harus  menghasilkan  kerja  sama  secara  suka  rela  antara para  organisasi,  bukan  merupakan  kegiatan  individual;  c)  Kerjasama  yang  dilakukan untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  diinginkan  oleh  pemimpin  dalam  organisasi tersebut. 17
Berdasarkan  dari  beberapa  pengertian  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan: pemimpin menduduki posisi yang sangat penting dan utama karena merupakan pihak yang menentukan berbagai aspek dalam kehidupan organisasinya, seperti menetapkan
15 Husaini Usman, Manajamen, (Jakarta: Bumi Akshara, 2009), p. 279.
16 Inu Kencana Syafi`ie, Kepemimpinan Kepemerintahan Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), p. 3.
17 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi , p. 23.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
tujuan,  pembagian  dan  pembidangan  kerja,  struktur,  cara  kerja  dan  lain  sebagainya. Peranan-peranan  tersebut  dapat  dilaksanakan  seorang  pemimpin  dengan  atau  tanpa mempartisipasi  anggotanya,  namun  yang  terpenting  adalah  kemampuannya menetapkan  keputusan  mengenai  berbagai  aspek  kehidupan  organisasi  tersebut. Dengan  keputusan-keputusan  itu  pemimpin  harus  mampu  menggerakkan  dan mempengaruhi  anggotanya  agar  melaksanakan  tugas  pokok  masing-masing  secara efektif  dan  efisien.  Di  sisi  lain  adanya  persamaan  persepsi  tentang  kemampuan pemimpin  dalam  mempengaruhi  dan  memberikan  arahan  kepada  bawahannya  untuk melakukan kegiatan/aktivitas organisasi secara terintegrasi.

## C. Konsep Kepemimpinan
Sebenarnya  dalam  merumuskan  sebuah  definisi  yang  tepat  mengenai  konsep kepemimpinan atau leadership adalah merupakan sebuah upaya yang sulit karena akan timbul  sudut  pandang  yang  berbeda  antara  setiap  ahli  dalam  membuat  batasan  yang dikehendakinya. Kita akan menemukan sejumlah definisi yang sama banyaknya dengan orang atau para ahli yang memberikan batasan tentang kepemimpinan tersebut.
Menurut  Keith  Davis,  merumuskan  empat  sifat  umum  yang  mempengaruhi pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, yaitu:

## 1. Kecerdasan
Seorang pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi   dibandingkan dengan  yang  dipimpin.  Maksudnya  adalah  seorang  pemimpin  jika  mempunyai intelegensi  yang  rendah  (cenderung  bodoh),  jika  menjadi  pemimpin  akan  banyak mengalami  hambatan  untuk  mewujudkan  kepemimpinan  yang  efektif.    Namun sebaliknya  seorang  pemimpin  yang  mempunyai  tingkat  intelegensi/kecerdasan yang  relatif  tinggi  harus  mempunyai  kemampuan  berfikir  efektif  dan  memerlukan juga kemampuan menyaring informasi/data yang masuk, baik berupa umpan balik ( feed back ) hasil pengamatan, maupun yang bersumber dari orang lain.
2. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial
Seorang  pemimpincenderung  matang  dan  mempunyai  emosi  yang  stabil,  serta mempunyai  perhatian  yang  luas  terhadap  aktivitas-aktivitas  sosial.Seorang pemimpin  harus  mampu  mengendalikan  kepribadiannya  dengan  baik  dalam
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
mempengaruhi, mengarahkan, mengkomunikasikan serta melakukaninteraksi sosial dengan  orang-orang  yangdipimpinnya,  agar  orang-orang  yangdipimpinnya  dapat menerima dan menghargainya sepenuh hati.
3. Motivasi dan dorongan berprestasi
Seorang  pemimpin  secara  relatif  mempunyai  dorongan  motivasi  yang  kuat  untuk berprestasi.  Mereka  bekerja  berusaha  mendapatkan  penghargaan  yang  intrinsik dibandingkan  dari  yang  ekstrinsik.  Maksudnya  adalah  seorang  pemimpin  secara psikologis  melakukan  usaha/  perbuatan  untuk  menggerakan,  mengarahkan  dan meneguhkan tindakan yang berorientasi untuk mencapai tujuan sehingga kondisi ini dapat  berarti  dan  bermanfaat  baik  bagi  diri  sendiri  maupun  pada  anggota kelompok/organisasinya yang sifatnya tidak menggharapkan pamrih material atau non material.
4. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan
Pemimpin-pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya  dan  mampu  berpihak  kepadanya.  Seorang  pemimpin  harus  mampu mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya agar taat/ patuh, segan/hormat dan mempercayainya  sehingga  para  pengikutnya  secara  ikhlas  dan  rela  melaksanakan petunjuk, bimbingan, pengarahan,perintah, dan keputusan pimpinannya, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk kerjasama. 18
Sedangkan pendapat Griffin, terdapat 2 konsep kepemimpinan, yaitu : 1) Sebagai proses,  kepemimpinan  difokuskan  kepada  apa  yang  dilakukan  oleh  para  pemimpin, yaitu  proses  dimana  para  pemimpin  menggunakan  pengaruhnya  untuk  memperjelas tujuan  organisasi  bagi  para  pegawai,  bawahan,  atau  yang  dipimpinnya,  memotivasi mereka  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  serta  membantu  menciptakan  suatu  budaya produktif  dalam  organisasi.  2)  Sebagai  atribut,  kepemimpinan  adalah  kumpulan karakteristik  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin.  Oleh  karena  itu,  pemimpin dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku  orang  lain  tanpa  menggunakan  kekuatan,  sehingga  orang-orang  yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka. 19
18 Miftah Thoha, Perilaku Organisasi (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), p. 287-288.
19 Erni  Tisnawati  Sule  dan  Kurniawan  Saefullah, Pengantar  Manajemen (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2005), p. 255.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Secara  luas  dapat  dijelaskan  bahwa  kepemimpinan  adalah  menyangkut  sebuah proses  pengaruh  sosial  yang  dalam  hal  ini  pengaruh  yang  disengaja  dijalankan  oleh seseorang  terhadap  orang  lain  untuk  menstrukturkan  aktivitas-aktivitas  serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi.
Selanjutnya  menurut  Yukl,  ada  tiga  gaya  kepemimpinan  yang  dapat  dibedakan antara pemimpin yang efektif dan kepemimpinan yang tidak efektif, yaitu:

## a. Perilaku yang berorientasi pada tugas
Para  pemimpin  yang  efektif  tidak  akan  menggunakan  waktu  dan  energinya  untuk melakukan  pekerjaan  yang  sama  dengan  karyawannya.  Para  pemimpin  lebih berkonsentrasi  pada  fungsi  -  fungsi  yang  berorientasi  pada  tugas  misalnya merencanakan, mengelola pekerjaan, mengkoordinasi tugas karyawan, menyediakan  peralatan  dan  bantuan  teknis  yang  dibutuhkan.  Pemimpin  ini  juga memandu karyawannya dalam menetapkan sasaran kinerja yang tinggi.
b. Perilaku yang berorientasi pada hubungan
Para pemimpin lebih perhatian, mendukung, dan membantu para bawahan. Perilaku mendukung  ini  ditunjukan  oleh  pemimpin  dengan  memberikan  kepercayaan  dan rasa  percaya,  ramah,  berusaha  memahami  dan  memberikan  pengakuan  atas kontribusi bawahan.
c. Kepemimpinan partisipasif
Kepemimpinan  partisipasif  berkaitan  dengan  usaha  pemimpin  untuk  mendorong dan  memudahkan  partisipasi  orang  lain  dalam  pengambilan  keputusan. Kepemimpinan  ini  mencakup  konsultasi,  pengambilan  keputusan  bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan manajemen yang demokratis. 20
Berdasarkan  berbagai  pendapat  pengertian  kepemimpinan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  masing-masing  definisi  berbeda  menurut  sudut  pandang penulisnya,  namun  demikian  ada  kesamaan  dalam  mendefinisikan  kepemimpinan, yakni  pada  hakekatnya  kepemimpinan  adalah  kemampuan  mempengaruhi  perilaku orang  lain  di  mana  pemimpin  berusaha  untuk  mengubah  tindakan  atau  sikap  dari beberapa  kelompok  atau  subordinates,  apakah  dia  pegawai,  bawahan,  rekan  sekerja,
20 Danang Sunyoto dan Burhanudin, Perilaku Organisasional (Yogyakarta: CAPS, 2011), p. 95.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
atau  atasan.  Adanya  pengikut  ( followers )  yang  dapat  dipengaruhi  baik  oleh  ajakan, anjuran,  bujukan,  sugesti,  saran  atau  bentuk  lainnya  untuk  mencapai  tujuan  yang hendak  dicapai.  Adapun  kepemimpinan  mengandung  unsur-unsur  sebagai  berikut:  1) Ada  orang/kelompok  yang  dipengaruhi,  2)  Ada  tindakan  yang  diharapkan,  3)  Ada tujuan yang ingin dicapai, 4) Ada cara mencapainya yaitu efektif dan efisien.
Selanjutnya  untuk  mengukur  tinggi  rendahnya  tingkat  hasil  kepemimpinan efektif,  dengan  cara  membandingkan  nilai-nilai  aktual  dengan  standar  (normatif) tertentu.  H.  Malayu  S.P.  Hasibuan  mengatakan  bahwa:  seorang  pemimpin  dikatakan sukses  atau  efektif  dalam  kepemimpinannya,  jika  kontuinitas  organisasi  terjamin  dan semua  pihak  yang  terkait  memperoleh  kepuasan.  Dalam  hal  ini  tolak  ukurnya menggunakan  apakah  pemimpin  meningkatkan  produktivitas  organisasi,  kepuasan kerja karyawan dan kepuasan pihak terkait. 21

## D. Pengertian Good Governance
Secara etimologis governance diartikan sebagai “kepemerintahan sehingga masih banyak  orang  beranggapan  bahwa governance merupakan  sinonim  dari government” . Jika dipahami lebih dalam makna governance dan government memiliki pengertian dan pemahaman  yang  berbeda,  kalau government “mereka”  sedangkan governance adalah “kita”. 22
Istilah  kepemerintahan  ( governance) berarti  tindakan,  fakta,  dan  kegiatan  atau penyelenggaraan pemerintahan atau bisa juga diartikan suatu kegiatan (proses) sebagai mana  dikemukakan  oleh  Koiman  bahwa governence berarti  “serangkain  proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang  berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat  dan  interfensi  pemerintah  atas kepentingan-kepentingan  tersebut”.  Selanjutnya  Mardiasmo  mengartikan governance sebagai  “cara  mengelola  urusan-urusan  publik.  Rewansyah  mengatakan governance yang  merujut  pada  proses,  yaitu  “proses  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  suatu
21 Iskandar Putong dan Cecep Hidayat, Teori Kepemimpinan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), p. 81.
22 Widodo,  dalam  (https:// dasar-dasar-good-governance -( kepemerintahan-yang-baik ).html), 2001, p. 18. diakses tanggal 05 Juni 2019.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
negara dengan melibatkan bukan saja negara, tetepi juga semua stakeholder yang ada baik itu dunia usaha/bisnis dan masyarakat madani ( civisociety )”. 23
Pengertian governance diartikan  sebagai  mekanisme,  praktik,  dan  tata  cara pemerintah  dan  warga  mengatur  sumber  daya  serta  memecahkan  masalah-masalah publik. 24 Governance sebagai “the  way  state  power  is  used  in  managing  economic  and social  resources  for  development  of  society” yang  artinya  cara  pemerintah  mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. 25
Menurut United  Nation  Development  Program/ UNPD  (UNDP)  mendefinisikan governance sebagai  ” the  exercise  of  political,  economic,  and  administrative  authority  to manage  a  nation  affair  at  all  levels” yang  artinya  pelaksanaan  pada  aspek  politik, ekonomi, dan administratif dalam  pengelolaan  negara. 26 Political governance mengacu pada  proses  perumusan  kebijakan  dan  implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemegang  kekuasaan  negara  dengan  legitimasi  rakyat.  Dalam  pengertian  ini,  negara harus terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan pengadian yang merepresentasikan pluralitas  politik  dan  memberikan  peluang  bagi  warga  negara  untuk  secara  bebas memilih  wakil  mereka. Economic  governance mengacu  pada  proses  pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance mengacu pada sistem  implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  melalui  sektor  publik  dengan karakteristik efisien, independen, akuntabel, dan transparan.
Berdasarkan pengertian governance di atas, dapat disimpulkan bahwa orientasi pembangunan  sektor  publik  menurut  Mardiasmo  adalah  “untuk  menciptakan good governance atau  pemerintahan  yang  baik”.  Arti good dalam good  governance mengandung  pengertian  nilai-nilai  yang  menjunjung  tinggi  keinginan  rakyat, kemandirian,  pembangunan  berkelanjutan  dan  keadilan  sosial  serta  aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien. 27
23 (https:// impian-mahasiswa-manfaat-good-governance-bagi-kepentingan-negara - dan- pemerintahan . html), diakses tanggal 05 Juni 2019.
24 Hetifah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance ,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), p. 1.
25 Eddi  Wibowo, Memahami  Good  Government,  Governance,  dan  Good  Corporate  Governance (Yogyakarta: YPAPI, 2004), p. 9.
26 Ibid ., p. 9.
27 Nogi S.  Hessel Tangkilisan, Manajemen Publik (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), p. 114.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Good  governance adalah  diaplikasikannya  prinsip-prinsip  atau  nilai-nilai good governance terhadap  segala  tindakan  pemerintah  secara  luas  yang  meliputi  semua tindakan  pemerintah  secara  luas  yang  meliputi  semua  institusi  pemerintah  dalam semua  level  pemerintah. 28 Good  governance menurut  Bank  Dunia  ialah:  suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah  alokasi  dana  investasi  yang  langka,  dan  pencegahan  korupsi  secara  politik maupun  administratif,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan legal andpolitical framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 29
Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan good governance sebagai “hubungan sinergis  dan  konstruktif  diantara  negara,  sektor  publik,  dan  masyarakat”. 30 Menurut Taschereau dan Campos, tata pemerintahan yang baik merupakan “suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya  saling  mengontrol  yang  dilakukan  oleh  komponen  yakni  pemerintahan ( government ), rakyat ( citizen ) atau civil society dan usahawan (business ) yang berada di sektor swasta”. 31
Jelaslah bahwa good governance adalah suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola  hubungan  antara  pemerintah,  dunia  usaha  swasta,  dan  masyarakat  sehingga terjadi  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih,  demokratis,  dan  efektif  sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang makmur, sejahtera, dan mandiri. Menurut United Nation Development Program / UNDP mendefinisikan: goodgovernance sebagai  hubungan  yang  sinergis  dan  konstruktif  di  antara  negara,  sektor  swasta  dan masyarakat ( society ) di mana fungsi-fungsi governance eksis dan bekerja di dalamnya. Pada setiap ranah governance tersebut, terdapat peran-peran yang berbeda dan saling berkesinambungan dalam membentuk sebuah sistem governance . 32
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa good governance pada hakikatnya merupakan hubungan antara institusi negara, pasar dan masyarakat harus
28 Eddi Wibowo, Memahami Good Government, p. 54.
29 Ambar Teguh Sulistiyani, Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), p. 20.
30 Sofian  Effendi, Membangun  Budaya  Birokrasi  Untuk  Good  Governance .  Makalah  Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi (Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN, 2005), p. 47.
31 Ambar Teguh Sulistiyani, Memahami Good Governance, p. 21.
32 Eddi Wibowo, Memahami Good Government, p. 19.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
sederajat dan saling kontrol, untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu komponen  terhadap  komponen  lainnya.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik,  sektor  publik  atau  pemerintah  ditempatkan  sebagai  fasilitator  atau  katalisator, sementara  sektor  swasta  berperan  dalam  pembangunan  dan  masyarakat  memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri. Dengan demikian terjadi hubungan yang sinergis dan  kontruktif  di  antara  negara,  sektor  swasta  dan  masyarakat.  Sektor  swasta  akan berperan  dalam perubahan masyarakat dan akan semakin dominan, sedangkan peran institusi negara semakin mengecil.
Dasar  pemikiran  makin  kecilnya  peran  negara/pemerintah  adalah  adanya perubahan  manajemen  pembangunan  dengan  peninjauan  ulang  peran  pemerintah dalam  pembangunan,  yang  semula  bertindak  sebagai  regulator  dan  sekaligus  sebagai pelaku  pasar  menjadi  pihak  yang  mendukung  dunia  usaha.  Akan  tetapi  dari  ketiga domai n  tersebut,  tampaknya domain  state menjadi  domain  yang  terpenting  dalam mewujudkan good  governance. Alasannya  adalah Pertama ,  di  dalam domain  state melekat  fungsi  pengaturan,  penyediaan  layanan,  pembangunan,  koordinasi  dan perencanaan,  yang  memfasilitasi domain swasta  dan  masyarakat. Kedua, peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya  perubahan-perubahan  dalam domain swasta  dan  masyarakat. Ketiga, dibandingkan domain swasta dan masyarakat maka domain state adalah domain yang dapat diantisipasi perubahannya karena pola penyelengaraannya telah terstruktur.
Oleh  sebab  itu  upaya-upaya  ke  arah  terwujudnya good  governance dimulai dengan  membangun  sistem  yang  lebih  demokratis  (demokratisasi)  dalam penyelenggaraan negara atau  pemerintahan. 33 Sehingga dapat dikatakan bahwa good governance adalah  diaplikasikannya  prinsip-prinsip  atau  nilai-nilai good  governance terhadap  segala  tindakan  pemerintah  secara  luas  yang  meliputi  semua  institusi pemerintah dalam semua level pemerintah. 34

## E. Konsep Prinsip-Prinsip Good Governance
Menurut  Bintoro  Tjokroamidjojomengatakan  prinsip-prinsip good  governance antara  lain:  1)  Akuntabilitas,  yaitu  tanggung  gugat  dari  pengurusan/penyelenggaraan
33 Ibid ., p. 40.
34 Ibid ., p. 54.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
dari governance (pengelolaan)  yang  dilakukan.  2)  Transparansi,  yaitu  dapat diketahuinya  oleh  banyak  pihak  (yang  berkepentingan)  mengenai  rumusan kebijaksanaan politik  dari Pemerintah, organisasi, badan usaha. 3) Keterbukaan, yaitu pemberian informasi secara terbuka, untuk open free suggestion dan terbuka terhadap kritikyang  dilihat  sebagai  partisipasi  untuk  perbaikan.  4)  Kepastian  hukum,  legalitas ( rule of law ) artinya keputusan, kebijaksanaan Pemerintah, organisai, badan usaha yang menyangkut masyarakat. Pihak ketiga dilakukan berdasar hukum (peraturan yang sah). 5) Jaminan, adanya jaminan fairness a level playing field (perlakuan yang adil, perlakuan kesetaraan). Ini berlaku bagi  pemerintah kepada masyarakat  dalam  pelayanan publik, perusahaan kepada pelanggan. 35
Menurut  Gambir  Bhatta, good  governance antara  lain:  1) Accountability (Akuntabilitas), 2) Transparency (Transparansi), 3) Openness (Keterbukaan), 4) Rule of Law  (Kepastian  Hukum),  5) Management  of  Competency (Manajemen  Kompetensi),  6) Human  Right (Hak  Asasi  Manusia) 36 Sedangkan  menurut  Mustopadidjaja, good governance antara  lain:  1)  Demokrasi  dan  Pemberdayaan,  2)  Pelayanan,  3) Transparansi  dan  Akuntabilitas,  4)  Partisipasi,  5)  Kemitraan,  6)  Desentralisasi,  7) Konsistensi Kebijakan dan Kepastian Hukum. 37
Menurut United  Nation  Development  Program  ( UNDP)  dan  Bank  Dunia  tahun 1997  memberikan  pendapat  mengenai  prinsip-prinsip good  governance .  Kesamaan prinsip-prinsip  tersebut,  diantaranya  adalah  “partisipasi,  penegakan  hukum, transparansi,  responsivitas,  berorientasi  pada  konsensus,  keadilan,  efektivitas  dan efisiensi,  akuntabilitas,  profesionalisme.  Namun  pelaksanaan good  governance dapat diukur  dengan  empat  komponen,  yaitu:  akuntabilitas,  transparansi,  keadilan,  dan responsivitas”. 38
Prinsip-prinsip good  governance juga  dikemukakan  oleh  Tim  Pengembangan Kebijakan  Nasional  Tata  Kepemerintahan  yang  Baik,  Kementerian  Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2005 (Hasil Revisi) yakni diantaranya adalah: 1. Wawasan ke Depan ( Visionary ) , dengan indikator minimal:
35 Sedarmayanti, Good  Governance  “Kepemerintahan  Yang  Baik”  &  Good  Corporate  Governance “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ”. Bagian ketiga. Edisi Revisi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), p. 15.
36 Ibid. , p. 13.
37 Ibid ., p. 14.
38 Eddi Wibowo, Memahami Good Government, p. 55.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
- Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum.
- Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan.
- Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.
2. Keterbukaan  dan  Transparansi  ( Openess  and  Transparancy ),  dengan  indikator minimal:
- Tersedianya  informasi  yang  memadai  pada  setiap  proses  penyusunan  dan implementasi kebijakan publik.
- Adanya  akses  pada  informasi  yang  siap,  mudah  di  jangkau,  bebas  diperoleh  dan tepat waktu.
3. Partisipasi Masyarakat ( Participation ), dengan indikator minimal:
-  Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif.
-  Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.
4.  Tanggung Gugat ( Accountability ), dengan indikator minimal:
-  Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
-  Adanya  sanksi  yang  ditetapkan  pada  setiap  kesalahan  atau  kelalaian  dalam pelaksanaan kegiatan.
5.  Supremasi Hukum ( Rule of Law ), dengan indikator minimal:
-  Adanya kepastian dan penegakan hokum
-  Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum.
-  Adanya  pemahaman  mengenai  pentingnya  kepatuhan  terhadap  hukum  dan peraturan.
6.  Demokrasi ( Democracy ), dengan indikator minimal:
-  Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi.
-  Adanya  kesempatan  yang  sama  bagi  anggota  masyarakat  untuk  memilih  dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan public
7.    Profesionalisme  dan  Kompetensi  ( Profesionalism  &  Competency ),  dengan  indikator minimal:
-  Berkinerja tinggi.
-  Taat asas.
-  Kreatif dan inovatif.
-  Memiliki kualifikasi di bidangnya.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
8.  Daya Tanggap ( Responsiveness ) , dengan indikator minimal:
-  Tersedianya  layanan  pengaduan  dengan  prosedur  yang  mudah  dipahami  oleh masyarakat.
-  Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.
9.  Keefisienan dan Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness ), dengan indikator minimal:
-  Telaksananya  administrasi  penyelenggaraan  negara  yang  berkualitas  dan  tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
-  Adanya perbaikan berkelanjutan.
-  Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
10. Desentarlisasi ( Decentralization ), dengan indikator minimal:
-  Adanya  kejelasan  pembagian  tugas  dan  wewenang  dalam  berbagai  tingkatan jabatan.
11.  Kemitraan  dengan  Dunia  Usaha  Swasta  dan  Masyarakat  ( Private  Sector  &  Civil Society Partnership ), dengan indikator minimal:
-  Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan.
-  Adanya  lingkungan  yang  kondusif  bagi  masyarakat  kurang  mampu  ( powerless ) untuk berkarya.
-  Terbukanya  kesempatan  bagi  masyarakat  atau  dunia  usaha  swasta  untuk  turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum.
-  Adaya  pemberdayaan  institusi  ekonomi  lokal  atau  usaha  mikro,  kecil  dan menengah serta koperasi.
12.  Komitmen  pada  Pengurangan  Kesenjangan  ( Commitment  to  reduce  Inequality) , dengan indikator minimal:
-  Adanya  langkah-langkah  atau  kebijakan  yang  berorientasi  pada  pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu.
- Tersedianya layanan-layanan atau fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu.
-  Adanya kesetaraan dan keadilan gender.
-  Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.
13.  Komitmen  pada  Lingkungan  Hidup  ( Commitment  to  Environmental  Protection ), dengan indikator minimal:
- Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan atau konservasinya.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
-  Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
-  Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
-  Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.
14.  Komitmen  pada  Pasar  yang  Fair  ( Commitment  to  Fair  Market) ,  dengan  indikator minimal:
-  Tidak ada monopoli.
-  Berkembangnya ekonomi masyarakat.
-  Terjaminnya iklim kompetensi yang sehat. 39
Selanjutnya LAN (Lembaga Administrasi negara) tahun 2003 memberikan prinsip- prinsip good governance , antara lain sebagai berikut: 1) Akuntabilitas, 2) Transparansi, 3)  Kesetaraan,  4)  Supremasi  Hukum,  5)  Keadilan,  6)  Partisipasi,  7)  Desentralisasi,  8) Kebersamaan, 9) Profesionalitas, 10) Cepat tanggap, 11) Efektif dan Efisien, 12)Berdaya saing. 40
Senada dengan pendapat di atas , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9Tahun  2015  Tentang  Pemerintahan  Daerah, pasal  20  tentang  Asas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  menyatakan  bahwa  asas good governance diantaranya  adalah:  1)  Kepastian  hukum,  2)  Tertib  penyelenggaraan Negara, 3) Kepentingan umum, 4) Keterbukaan, 5) Proporsionalitas, 6) Profesionalitas, 7) Akuntabilitas, 8) Efisiensi, 9) Efektivitas. 41

## F. Tujuan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance
Menurut  Kementerian  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional  gambaran  situasi  dan  kondisi  yang  terjadi bilamana semua unsur prinsip-prinsip good governance diterapkan antara lain, sebagai berikut:
1. Berkurangnya  secara  nyata  praktik  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN)  di birokrasi  yang  antara  ditujukkan  adanya  beberapa  hal  berikut:  a)  Tidak  adanya manipulasi pajak,  b) Tidak adanya pungutan liar, c) Tidak adanya manipulasi tanah, d)  Tidak  adanya  manipulasi  kredit,  e)  Tidak  adanya  penggelapan  uang  Negara,  f)
39 Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”, p. 22-5.
40 Ibid., p. 20. 41 Ibid., p. 21.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Tidak  adanya  pemalsuan  dokumen,  g)  Tidak  adanya  pembayaran    fiktif,  h) Berjalannya  proses  pelelangan  ( tender )  dengan  fair,  i)  Tidak  adanya penggelembungan  nilai  kontrak  ( mark-up ),  j)  Tidak  adanya  uang  komisi,  k)  Tidak adanya  penundaan  pembayaran  kepada  rekanan,  l)  Tidak  adanya  kelebihan pembayaran, m) Tidak adanya defisit biaya, n) Adanya kepastian hukum.
2. Terciptanya  sistem  kelembagaan  dan  ketatalaksanaan  pemerintahan  yang  bersih, efisien,  efektif,  transparan,  professional  dan  akuntabel,  antara  lain  ditujukkan dengan  adanya  beberapa  hal  berikut:    a)  Lebih  efektif,  ramping,  dan  fleksibelnya sistem    kelembagaan/  organisasi,  b)  Lebih  baiknya  kualitas  tata  laksana  dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, c) Lebih efektif dan efisiennya sistem administrasi pendukung dan kearsipan,  d)  Dapat  dilakukannya  upaya  penyelamatan,  pelestarian,  dan pemeliharaan  dokumen/  arsip  Negara,  e)  Semakin  baiknya  hasil  kerja  organisasi/ institusi dan prestasi pegawai.
3. Terhapusnya  peraturan  perundang-undangan  dan  tindakan  yang  bersifat diskriminatif  terhadap  warga  negara,  kelompok,  atau  golongan  masyarakat. Beberapa  kondisi  yang  menunjukkan  hal  tersebut  diantaranya:  a)  Meningkatnya kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  dunia  usaha  swasta,  b)  Lebih  baiknya kualitas sumber daya manusia, prasarana, dan fasilitas pelayanan, c) Berkurangnya hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan public, d) Lebih baku dan jelasnya prosedur  dan  mekanisme  serta  biaya  yang  diperlukan  dalam  pelayanan  public,  e) Diterapkannya  sistem  merit  dalam  pelayanan,  f)  Adanya  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  pelayanan  public,  g)  Lebih  instensifnya penanganan pengaduan masyarakat.
4. Meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan  publik  yang ditunjukkan  dengan  berjalannya  mekanisme  dialog  dan  musyawarah  terbuka dengan  masyarakat  dalam  perumusan  program  dan  kebijakan  layanan  publik (seperti forum konsultasi publik).
5. Terjaminnya  konsistensi  dan  kepastian  hukum  seluruh  peraturan  perundang- undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, hukum menjadi landasan  bertindak  bagi  aparatur  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  mewujudkan
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
pelayanan publik prima. Disamping itu, kalangan dunia usaha swasta akan merasa lebih  aman  dan  terjamin  ketika  menanamkan  modal  dan  menjalankan  usahanya karena  ada  aturan  main (rule  of  the  game) yang  tegas,  jelas,  dan  mudah  dipahami oleh  masyarakat.  Aspek  positif  lainnya  adalah  tidak  akan  ada  kebingungan  di kalangan  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  tugasnya  serta  berkurangnya konflik antar pemerintah daerah serta antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 42

## G. Penutup
Berbagai  upaya  dalam  rangka  mewujudkan  aparatur  pemerintah  yang berkualitas, bersih dan berwibawa; pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan kepegawaian  yang  harus  dilaksanakan  oleh  semua  unsur  aparatur  pemerintah  yang berperan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian  dan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  dikatakan  bahwa  efektivitas  dan  efesiensi penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  perlu  untuk  ditingkatkan  dengan  lebih memperhatikan  aspek-aspek  hubungan  antar  susunan  pemerintahan  dan  antar pemerintahan  daerah,  potensi  dan  keanekaragaman  daerah,  peluang  dan  tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah.
Sekarang  ini  kinerja  instansi  pemerintah  menjadi  sorotan  dari  berbagai  pihak, terutama  sejak  berkembangnya  gerakan  reformasi  yang  menuntut  perubahan struktural  di  berbagai  bidang.  Perubahan  yang  paling  mendasar  adalah  untuk mewujudkan  karakter  pemerintahan  yang  demokratis,  transparan,  akuntabel,  bersih dan bebas korupsi, berorientasi kepada pasar dan peran serta aktif masyarakat dalam berbagai  bidang.  Singkatnya  dewasa  ini  sedang  terjadi  perubahan  dari  pola kepemerintahan  yang  buruk  ( bad  governance )  kearah  terwujudnya  kepemerintahan yang baik ( good governance ).
Salah  satu  upaya  untuk  mencapai  tingkat  efisiensi  kerja  organisasi  diperlukan adanya  peningkatan  kinerja  pegawai.  Tujuannya  adalah  dalam  konteks  meningkatkan kualitas,  efektivitas  dan  efesiensi  kinerja  pegawai  termasuk  kemampuan,  disiplin,
42 Kementerian  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, Penerapan  Tata  Kepemerintahan Yang Bai k (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, 2007).
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
pengabdian,  keteladanan  dan  kesejahteraan  aparatnya  serta  untuk  meningkatkan kemampuan dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat  dalam  pembangunan  dan  tanggap  terhadap  kepentingan  aspirasi masyarakat. Dengan  kepemimpinan yang baik, maka  akan dapat  menerapkan prinsip- prinsip good governance di semua organisasi atau instansi.
Untuk  mewujudkan  konsep  kepemimpinan  atau leadership adalah  merupakan sebuah upaya yang sulit karena akan timbul sudut pandang yang berbeda, tetapi paling tidak  ada  beberapa  hal  tentang  kepemimpinan  tersebut.  Ada  empat  sifat  umum  yang mempengaruhi  pengaruh  terhadap  keberhasilan  kepemimpinan  organisasi,  yaitu:  1) Kecerdasan.  2)  Kedewasaan  dan  keluasan  hubungan  sosial.  3)  Motivasi  dan  dorongan berprestasi.  4)  Sikap-sikap  hubungan  kemanusiaan.  5)  Berorientasi  tugas  dan kewenangan. 6) Jujur dan terbuka. 7) Demokrastis dan administratif. 8) Berpartisipasi dan bertanggungjawab.
Sedangkan untuk prinsip-prinsip good governance paling tidak ada beberapa hal yang  harus  ditegakkan  dan  dilakukan,  yaitu:  1)  Akuntabilitas.2)  Transparansi.  3) Keterbukaan.  4)  Kepastian  hukum-legalitas  ( rule  of  law ).  5)  Jaminan.  6)  Partisipasi (kemitraan).  7)  Desentralisasi.  8)  Profesional  dan  proporsional.  9)  Efektif  dan  efisien. 10) Produktivitas dan kualitas kerja.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738

## Daftar  Pustaka
Cahyani, Ati, 2003, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen . Jakarta: Grasindo.
Effendi,  Sofian,  2005, Membangun  Budaya  Birokrasi  Untuk  Good  Governance .  Makalah Seminar  Lokakarya  Nasional  Reformasi  Birokrasi.  Diselenggarakan  Kantor Menteri Negara PAN.
https://impian-mahasiswa-manfaat-good-governance-bagi-kepentingan-negara dan pemerintahan.html, diakses tanggal 05 Juni 2019.
Kaloh.  J.,  2009, Kepemimpinan  Kepala  Daerah:  Pola  Kegiatan,  Kekuasaan,  dan  Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah . Jakarta: Sinar Grafika.
Kartono, Kartini, 2006, Pemimpin dan Kepemimpinan . Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Kementerian  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  2007, Penerapan  Tata Kepemerintahan Yang Baik . Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Matondang,  2008, Kepemimpinan  Budaya  Organisasi  dan  Manajemen  Stratejik . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Nasution, M.N., 2001, Manajemen Mutu Terpadu . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nawawi, Hadari, 2006, Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi . Yogyakarta: BPFE.
Pasolong, Harbani, 2010, Teori Administrasi Publik . Bandung: CV. Alfabeta.
Putong, Iskandar dan Hidayat, Cecep, 2010, Teori Kepemimpinan . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Sedarmayanti,  2012, Good  Governance  “Kepemerintahan  Yang  Baik”  &  Good  Corporate Governance  “Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik”.  Bagian  ketiga.  Edisi  Revisi . Bandung: CV. Mandar Maju.
Siagian,  Sondang  P.,  2012, Kiat  Meningkatkan  Produktivitas  Kerja ,  Jakarta:  PT.  Renika Cipta.
Sule,  Erni  Trisnawati  dan  Saefullah,  Kurniawan,  2005, Pengantar  Manajemen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sulistiyani, Ambar Teguh. Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gaya Media, 2004.
Sumarto,  Hetifah  Sj.,  2003, Inovasi,  Partisipasi  dan  Good  Governance ,  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Sunyoto, Danang dan Burhanudin, 2011, Perilaku Organisasional , Yogyakarta: CAPS.
Syafi’ie,  Inu  Kencana,  2003, Kepemimpinan  Kepemerintahan  Indonesia. Bandung:  PT. Refika Aditama.
Tangkilisan, Nogi S. Hessel, 2005, Manajemen Publik , Jakarta: PT. Grasindo. Thoha, Miftah, 2008, Perilaku Organisasi , Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian .
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .
Usman, Husaini, 2009, Manajamen, Jakarta: Bumi Akshara.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Wibowo,  Eddi,  2004, Memahami  Good  Government,  Governance,  dan  Good  Corporate Governance , Yogyakarta: YPAPI.
Widjaja,  A.W.,  2003, Pola  Kepemimpinan  dan  Kepemimpinan  Pancasila, Bandung: Armico.
Widodo  dalam  ( https:// dasar-dasar-good-governance ( kepemerintahan-yang-baik ). html, diakses tanggal 05 Juni 2019.