## Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan dan Upaya Penanganannya Pada Bank Perkreditan Rakyat Financial Statement Fraud Detection and Prevention Measures in Rural Banks
Bayu Wicaksono 1 ,Bambang Haryadi 2
1,2 Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History : Received
Revised

## Publish
Keywords: Fraud detection, fraud prevention, fraud triangle, redflags, rural banks
DOI: 10.xxxx

## A B S T R A C T
This  study  was  conducted  with  the  aim  of  providing  an  overview  in  detecting fraudulent  financial  reports by paying  attention to  the fraud  red  flags  symptomps that appear and can be used as input when providing policies to minimize the occur- rence  of  fraud  in  Rural  Banks.  This  study  uses  a  qualitative  approach  and  data analysis technique using descriptive expressing variable characteristics or phenom- ena.    Informants  include  branch  leaders  and  each  related  unit  supervisor.  The  re- sults showed that the potential symptoms that arise include changes in behavior and lifestyle, ineffective monitoring implementation, lack of segregation of duties, dissat- isfaction with the current job. The findings of red flags were then correlated with the fraud  triangle  theory  and  concluded  that  the  opportunity  factor  is  the  factor  that most  needs  special  attention.  Efforts  that  are  used  to  minimize  the  occurrence  of fraud were done in 2 ways, preventive efforts such as creating an honest organiza- tional  culture  and  improving  the  quality  of  internal control  and  the  repressive  ef- forts be like giving punishment according to applicable regulations.

## A B S T R A K
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  gambaran  dalam mendeteksi  kecurangan  laporan  keuangan  dengan  memperhatikan  gejala-gejala (redflags)  kecurangan yang  muncul  serta dapat  menjadi  masukan  pada  saat  mem- berikan  kebijakan  untuk  meminimalisir  terjadinya  fraud  pada  Bank  Perkreditan Rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data menggunakan  deskriptif  yang  mengungkapkan  karakteristik  yang  ada  pada  situs penelitian.  Informan  meliputi  pimpinan  cabang  dan  masing-masing  penyelia  unit yang  berkaitan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  gejala-gejala  potensial  yang timbul  meliputi  adanya  tekanan  yang  berlebih  dari  pimpinan,  ketidakefektifan pelaksanaan  monitoring,  minimnya  pemisahan  tugas,  ketidakpuasaan  terhadap pekerjaan yang dimiliki saat ini, perubahan perilaku dan gaya hidup. Hasil temuan redflags kemudian dikeroleasikan dengan teori segitiga kecurangan dan disimpulkan bahwa  faktor  peluang  merupakan  faktor  yang  paling  butuh  perhatian  khusus. Upaya  yang  dilakukan  untuk  meminimalisir  terjadinya  kecurangan  dilakukan dengan 2 cara yakni upaya preventif (menjadikan budaya organisasi yang jujur dan meningkatkan  kualitas  pengendalian  internal)  serta  melakukan  upaya  represif (memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku) .

## 1. PENDAHULUAN
Saat ini fraud menjadi problematika utama yang menjadi perhatian khusus di seluruh dunia baik pada sektor publik  maupun pada sektor swasta.  Fenomena fraud yang kerap terjadi pada organisasi atau ling- kungan  kerja  dapat  dilakukan  oleh  semua  pihak  di  dalamnya,  baik  pegawai  itu  sendiri  sampai  dengan pemangku kebijakan atau manejemen puncak juga dapat melakukan fraud yang mana dapat menimbulkan * Corresponding author: bambang.haryadi@trunojoyo.ac.id
kerugian  bagi  organisasi. Fraud atau  kecurangan  yang  terjadi,  terutama  kecurangan  pada  laporan  keu- angan, pada umumnya dapat timbul akibat terdapatnya ambisi dari pelaku serta motivasi yang diberikan oleh  berbagai  pihak  baik  dari  dalam  ataupun  luar  perusahaan.  Dari  adanya  motivasi  dan  ambisi  itulah manajer akan berusaha untuk menyajikan laporan keuangan dengan berbagai cara agar laporan keuangan tersebut dapat terlihat baik dan menarik perhatian para investor meski terkadang cara yang dilakukan oleh manajer  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan.  Septriani  &  Handayani  (2018)  menjelaskan  bahwa  penerapan modus  kecurangan  yang  diaplikasikan  pun  juga  beragam,  mulai  dari  penyimpangan  dalam  penerapan prinsip akuntansi, melakukan tindakan earning manajement yang berlebihan, hingga menyembunyikan tin- dakan-tindakan yang dianggap illegal.
Di  dalam  teori fraud  triangle pun  sudah  banyak  dijelaskan  mengenai  alasan  mengapa  manajemen melakukan fraud .  Tekanan  ( pressure )  yang  dialami  dan  didapatkan  oleh  manejemen  ( agent )  terhadap tanggung jawabnya kepada investor ( principal) kerap dijadikan justifikasi/rasionalisasi ( rationalization) oleh manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan. Terlebih lagi jika terdapat peluang ( opportunity ) yang mendukung terjadinya kecurangan tersebut. Peluang akan menjadi pintu masuk fraud , sedangkan tekanan dan rasionalisasi mendorong agen melakukan fraud .
Salah  satu  jenis  perusahaan  yang  tidak  dapat  terhindar  dari  praktik  kecurangan  laporan  keuangan adalah Perbankan. Perbankan sendiri memiliki pengertian yakni segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan bank yang mana dapat meliputi kelembagaan, aktivitas usaha, serta proses saat kegiatan usahanya sedang  dilakukan.  Salah  satu  jasa  perbankan  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  indonesia adalah  pada  bidang  perkreditan  karena  dianggapa  memiliki  proporsi  aset  dan  keuntungan  yang  besar dengan  memanfaatkan  pendapatan  bunga.  Salah  satu  lembaga  perbankan  yang  memberikan  jasa  pada bidang perkreditan yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pemberian jasa kredit ini merupakan salah satu sumber  dana  yang  diterima  BPR  dengan  memanfaatkan  pendapatan  bungan  atas  kredit  yang  diberikan, yang mana mayoritas sumber dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan kredit lainnya. Namun, pem- berian kredit yang besar dan berlebihan berbanding lurus dengan risiko kredit yang dapat diterima oleh pihak manajemen.
Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Association of Certifed Fraud Examiners (ACFE) beberapa tahun terakhir, ditemukan bahwa industri perbankan paling banyak dilaporkan teridentifikasi melakukan kecurangan.  Pada  tahun  2020,  ACFE  mencatat  bahwa  terdapat  364  kasus  kecurangan  yang  terjadi  pada industri sektor perbankan yang mana BPR juga merupakan salah satu sub-sektor dari industri tersebut. Di Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  melakukan  pendataan,  bahwa  mayoritas  peristiwa  tindak pidana terjadi pada kasus kredit dan rekayasa pencatatan, kemudian penggelapan dana serta sisanya ada- lah manipulaasi transfer dana dan pengadaan aset.

## Gambar 1. Jumlah BPR di Indonesia tahun 2014-2019 Sumber: Katadata.co.id, 2019
Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa tiap tahunnya BPR selalu mengalami penurunan jumlah. Terdapat tiga  alasan  mendasar  BPR  mengalami  penurunan  secara  jumlah  menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan  yaitu karena faktor fraud , self-liquidation dan juga karena mismanagement (Ayahandayani, 2019). Dari jumlah ter- sebut sebagian besar ternyata pencabutan izin dikarenakan adanya masalah fraud . Sebagai konsekuensinya, maka BPR diharapkan memiliki internal audit yang makin bagus untuk memastikan tata kelola BPR secara
lebih  profesional  dan  transparan.  Berdasarkan  data  menunjukkan  bahwa  BPR  yang  berhenti  beroperasi pada tahun  2014 sebanyak 6 BPR, tahun 2015 terdapat 3 BPR, 2016 terdapat 8 BPR,  dan 2017 sebanyak 9 BPR, serta tahun 2018 sebanyak 7 BPR. Selain itu, pada tahun 2017 terdapat 7 BPR yang tutup operasional- nya karena faktor fraud dan pada tahun 2018 terdapat 7 BPR yang juga diberhentikan karena faktor fraud (Ayahandayani, 2019).
Banyaknya kasus fraud yang terjadi ini sudah seharusnya dilakukan sebuah strategi untuk mendeteksi dan  menangani  hal  tersebut.  Namun  tidak  semudah  yang  dibayangkan,  melakukan  pedeteksian kecurangan akan lebih sulit dideteksi karena berdasarkan SAS 82 kecurangan pada umumnya akan dipoles dan  akan  disembunyikan  dengan  baik  agar  salah  saji  yang  material  akan  sulit  ditemukan  oleh  auditor. Pendeteksian fraud dapat  diaplikasikan  dengan  memperhatikan  adanya  sinyal  atau  gejala  atau red  flags terhadap aktivitas yang diduga menyebabkan atau kemungkinan dapat menyebabkan kerugian pada enti- tas/perusahaan.  Menurut  Amrizal  (2004), red  flags itu  sendiri  bisa  saja  menjadi  sebuah  tanda  atau  gejala dan petunjuk terhadap adanya aktivitas yang tidak normal yang memerlukan penyelidikan lanjutan oleh otoritas internal perusahaan.
Menurut Eining (1997) dalam Koroy (2008), deteksi kecurangan perlu mempertimbangkan banyak pe- tunjuk inheren dan akan lebih sulit dilakukan apabila tidak menggunakan alat bantu lainnya. Alat bantu lainnya  merupakan  metode  yang  biasa  digunakan  oleh  auditor  dan  manajemen  untuk  melakukan pendeteksian  kecurangan,  seperti  menggunakan redflags dan  mengkorelasikannya  dengan fraud  triangle yang dikembangkan oleh Cressey pada tahun 1953. Hal tersebut dapat membantu pihak auditor dan mana- jemen  untuk  dapat  memahami  dan  memperoleh  bukti  awal  atau  mendeteksi  adanya  kecurangan  yang kemudian selanjutnya akan dilakukan analisis lebih lanjut.  Apabila telah dilakukannya pendeteksian ter- hadap fraud ,  maka  pihak  manajemen  pun  juga  dapat  mengantisipasi  dan  mengidentifikasi  sejumlah kecurangan  dan  kelemahan  yang  terjadi,  serta  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  nantinya  dapat  mem- perkecil peluang fraud untuk terjadi.
Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu masalah pendeteksian kecurangan yang keluar darikelaziman yang  biasanya  menggunakan  data  sekunder  dalam  laporan  keuangan.  Namun,  riset  ini  menggunakan pendekatan kualitatif melalui penggunaan redflags dan mengkorelasikannya dengan teori fraud triangle agar auditor dapat lebih mudah memahami gejala kecurangan yang terjadi. Pembahasan menarik lainnya dalam penelitian ini adalah tidak hanya membahas bagaimana mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan redflags ,  tetapi  juga  bagaimana  prosedur  penanganan  yang  ada  dapat  bekerja  untuk meminimalkan terjadinya kecurangan laporan keuangan di bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi  serta  bagaimana  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  meminimalisir  terjadinya  kecurangan  pada BPR.  Selain  itu,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  menjadi  saran  ataupun  masukan  bagi  BPR  yang  ingin menerapkan  kebijakan  dalam  menanggulangi fraud sehingga  peristiwa fraud ini  dapat  diminimalisir  ke- jadiannya.

## 2. TELAAH LITERATUR
Pada  bagian  ini  merangkum  literatur  yang  relevan  serta  mengemukakan  perihal  teori fraud  triangle serta penjelasan mengenai gejala-gejala redflags kecurangan. Gejala-gejaIa awal ( symptoms ) seringkali mun- cul pada kasus-kasus fraud , namum munculnya gejaIa tersebut belum tentu menandakan telah terjadinya fraud .  Tanda-tanda  atau  gejaIa  ini  disebut red  flags ,  dan  auditor  internal  diharuskan  untuk  dapat  me- mahami  dan  menggunakan  tanda-tanda  ini  dalam  analisis  dan  evaluasi  lebih  lanjut  untuk  melakukan pendeteksian  terhadap  penipuan  sebelum  melakukan  penyelidikan  (Amrizal  2004). Red  flags itu  sendiri biasanya  berhubungan  dengan  sinyal  kecurangan  ( fraud )  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  klien.  Dengan kata lain red flags merupakan sinyal yang harus dideteksi oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan (Prasetyo,  2015).  Selain  itu,  teori  segitiga  kecurangan  ( fraud  triangle )  itu  sendiri  merupakan  sebuah  teori yang  dikembangkan  oleh  Cressey  pada  tahun  1953  untuk  menjelaskan  mengenai  alasan  sesorangan melakukan kecurangan dan kemudian digolongkan menjadi 3 faktor yakni tekanan, peluang, dan rasional- isasi.  Banyak  penelitian  yang  telah  menggunakan  teori  segitiga  kecurangan  ini  untuk  mengungkap  per- ilaku  kecurangan,  hanya  saja  masih  sedikit  yang  menggabungkan redflags ke  dalam  teori  segitiga kecurangan.
Moyes et al., (2006) pernah melakukan penelitian yang kemudian dikembangkan oleh Sandhu pada tahun  2016,  kedua  peneliti  ini  sama-sama  menggunakan  alat  bantu redflags sebagai  alat  bantu  untuk
melakukan  pendeteksian  kecurangan,  yang  kemudian redflags tersebut  digolongkan  dan  diintegrasikan dengan salah satu prinsip teori kecurangan yakni teori segitiga kecurangan. Moyes et al., (2006) menyim- pulkan  bahwa  elemen  peluang  dan  rasionalisasi  lebih  efektif  mendeteksi  kecurangan  daripada  elemen tekanan. Sementara Sandhu (2016) menemukan redflags baru yang tidak dapat digolongkan kedalam ketiga elemen  tersebut,  namun  masih  tetap  efektif  untuk  dijadikan  alat  pendeteksian  kecurangan  yakni social aloofness .

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  mendeskripsikan  fenomena  berdasarkan sudut  pandang  dan  temuan  informan  dari  bermacam-macam  kejadian/fenomena  dan  pemahaman  yang komprehensif  tentang  fenomena  dalam  kondisi  tertentu  (Hilal  &  Alabri,  2013). Selain  itu,  teknik  analisis menggunakan deskriptif yaitu teknik analisis yang berupa mendiskripsikan atau mengungkapkan karak- teristik variabel-variabel yang menjadi fokus peneliti (Sugiyono, 2018).
Lokasi  objek  penelitian  kali  ini  terletak  pada  BPR  Jatim  Cabang  Jombang.  Informan  pada  penelitian kali ini meliputi Pemimpin Cabang (Informan 1), Pj Penyelia Akuntansi dan Umum (informan 2), Penyelia Dana dan Pelayanan Nasabah (Informan 3), dan Penyelia Kredit Wilayah (informan 4). Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.
Data diperoleh dengan studi lapangan ( fieldstudy ), dimana peneliti mengumpulkan data secara lang- sung dari obyek yang akan diteliti guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dan gambaran permasa- lahan  yang  sesungguhnya  terjadi  di  dalam  perusahaan.  Tahap  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini terdiri dari (1) wawancara dari informan secara lebih mendalam untuk mendapat data atau informasi serta (2)  observasi  yaitu  proses  pengujian  yang  memiliki  maksud  dan  tujuan  tertentu  dari  suatu  fenomena (Sugiyono, 2018).
Data yang telah diperoleh kemudian diproses dan dianalisis dengan menggunakan alat bantu untuk dapat  memperoleh  gambaran  bagaimana  mendeteksi  sebuah  kecurangan  dengan  memperhatikan  gejala- gejala  kecurangan  yang  terjadi  serta  bagaimana  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  meminimalisir  ter- jadinya  kecurangan.  Keabsahan  data  dilakukan  dengan  melakukan  triangulasi.  Pada  penelitian  ini,  alat bantu yang digunakan adalah dengan memasukkan dan mengkategorikan redflags itu sendiri kedalam teori yang dikembangkan oleh Cressey pada tahun 1953 yaitu fraud triangle theory . Pengkategorian ini dilakukan agar pihak manajemen bisa memahami redflags dengan baik. Pada BPR Jatim cabang Jombang, pihak inter- nal  seringkali  memperhatikan  beberapa  gejala  yang  efektif  digunakan  untuk  mendeteksi  kemungkinan terjadinya  kecurangan.  Alasan  digunakannya fraud  triangle  theory pada  penelitian  kali  ini  karena  secara konsep teori ini adalah teori awal yang mendasari daripada teori kecurangan yang lainnya. Cakupan teori ini  juga  lebih  luas  dan  lebih  teruji. Fraud  triangle  theory juga  merupakan  teori  yang  mengungkapkan mengenai alasan terjadinya aksi kecurangan di dalam perusahaan. Walaupun sudah puluhan tahun berla- lu,  teori  ini  masih  diyakini  sebagai  solusi  paling  efektif  untuk  mengungkapkan  aksi  kecurangan,  salah satunya pada perbankan.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Potret Pendeteksian Fraud
Dalam  upayanya  melakukan  pendeteksian  terhadap  kecurangan  yang  terjadi  terutama  pada kecurangan laporan keuangan seringkali tidak menemukan adanya titik terang. Hal ini disebabkan akibat banyaknya  dorongan/alasan  yang  yang  mendasari  pelaku dalam  melakukan  kecurangan.  Pihak  internal perusahaan sudah seharusnya melakukan berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi aktivitas kecurangan tersebut karena apabila kecurangan tersebut tidak dapat dideteksi lebih awal dikha- watirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan.
Salah  satu  metode  pendeteksian  yang  sangat  efektif  untuk  diterapkan  namun  cukup  mudah  dil- akukan  adalah  dengan  memperhatikan  kehadiran redflags. Metode  ini  dilakukan  dengan  memperhatikan gejala-gejala tidak biasa yang timbul dan berpotensi  untuk menimbulkan  kerugian bagi perusahaan. Na- mun, pada kenyataannya timbulnya gejala-gejala atau redflags ini tidak selalu menunjukkan indikasi bahwa kecurangan  telah  terjadi  akan  tetapi  aktivitas  kecurangan  ini  pastinya  menunjukkan  gejala-gejala  yang timbul  dan  dapat  diselidiki  dengan  alat  bantu  tertentu  karna  dalam  melakukan  deteksi  ini  memerlukan banyak sekali pertimbangan dan akan sulit apabila tidak menggunakan alat bantu.
Selain itu, struktural organisasi perusahaan juga mempengaruhi entitas dalam melakukan pendetek-
sian. Hierarki perusahaan berpengaruh dalam memberikan wewenang kepada masing-masing bagian pa- da internal organisasi dalam melakukan pendeteksian kecurangan.

## Gambar 2. Struktur Organisasi BPR Jatim Cabang Jombang
Sumber: Lembar Struktur Organisasi BPR Jatim Cabang Jombang, 2021
Berdasarkan tupoksinya, pemimpin cabang membawahi dan mengkoordinir langsung pemimpin bi- dang  operasional,  penyelia  kredit  support,  penyelia  kredit  wilayah  serta  bertanggung  jawab  langsung kepada direksi. Pemimpin  bidang operasional membawahi bagian umum&akuntansi dan bagian dana & pelayanan  nasabah.  Masing-masing  bagian  dipimpin  oleh  penyelia  yang  secara  jenjang  organisasi  ber- tanggung jawab langsung kepada Pemimpin Cabang dan Pemimpin Bidang Operasional. Oleh karena itu, dapat  dipahami  bahwa  informan  1  sebagai  pemimpin  cabang  melakukan  pendeteksian  kecurangannya kepada  para  penyelia  dan  staff  dibawahnya,  sedangkan  para  penyelia  yakni  informan  2,  3,  dan  4 berkewajiban pula untuk mendeteksi kecurangan staff masing-masing unit kerja.

## Pendeteksian Fraud

## Ketidakefektifan Pelaksanaan Monitoring
Informan  1  menjelaskan  bahwa  indikasi  terjadinya  kecurangan  yang  berikutnya  adalah  apabila kontrol atau pengawasan tidak dilakukan secara optimal, menurutnya akan terdapat perbedaan perilaku dan sikap para karyawanannya terhadap perilaku fraud dan menjadikan hal wajar apabila kurang adanya pengawasan yang tepat. Berikut pemaparannya oleh informan 1:
“Monitoring langsung ini memang salah satu yang sangat berpengaruh jadi kita kalo kerja ya namanya ada yang ngawasin dan gak ada yang ngawasin itu pasti beda jadi kalo kita curang dan gak ada yang ngawasin kan kita pasti biasa aja dan akan mengulangi hal tersebut”
Informan juga 1 menjelaskan terkait kondisi BPR pada saat masih terdapat keterbatasan anggota SPI dalam  melakukan  monitoring  rutin  ke  setiap  kantor  cabang  dan  dampaknya  terhadap  timbulnya kecurangan.  Menurutnya,  semakin  jarang  monitoring  itu  dilakukan  maka  semakin  mudah  pula  pelaku fraud untuk  melakukan  aksi  kecurangannya,  sehingga  minumbulkan  aktivitas  kecurangan  yang  semakin tidak terkontrol. Seperti yang dijelaskan oleh informan 1 sebagai berikut terkait kondisi pada saat BPR ini masih terdapat kekurangan dalam memonitoring tiap-tiap kantor cabangnya:
“BPR ini dulunya seperti itu masih jarang ada monitoring langsung dari SPI, logikanya ya semakin kita banyak  jaringannya  di  antar  wilayah  otomatis  kan  harus  ada  tenaga  ekstra  buat  mengawasi  seluruh cabang, kalo gak gitu ya fraudnya pasti ada dimana-mana. Dulu BPR ini di kantor cabang gak ada SPI nya, SPI masih terbatas di kantor pusat saja, kalau seperti itu otomatis rentan waktu kunjungan ke setiap cabang akan semakin lama sehingga bisa makin leluasa melakukan fraud. Beda dengan sekarang”
Informan  1  kemudian  menjelaskan  terkait  efektivitas  pelaksanaan  monitoring  yang  dilakukan  pada BPR  ini.  Adanya  monitoring  yang  rutin  memberikan  dampak  yang  sangat  positif  dalam  menekan  ter-
jadinya kecurangan. Berikut adalah penjelasan dari informan 1:
“Kalau skrng di setiap wilayah ada SPI dan jangka waktu kunjungan rutin kan kalopun kita mau ber- buat curang pasti akan  berfikir dua kali „wah SPI nya rutin kesini susah  buat manipulasi‟ jadi seperti itu.”
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  informan  2,  apabila  monitoring  yang  dilakukan  tidak  efektif dan tidak teratur, maka kecurangan tetap akan muncul dengan mudahnya terlebih lagi pada bagian poin utama pada bagian akuntansi ini ada pada kontrol atau verifikasi data transaksi. Seperti yang dijelaskan oleh informan 2 berikut:
“...poin utama di bidang ini ada pada kontrol dan verifikasi data transaksi, dan sudah seharusnya moni- toring dilakukan teratur setiap hari untuk meminimalisir kecurangan terutama pada bagian data”
Informan 3 yang merupakan penyelia dana & pelayanan nasabah juga menambahkan keterkaitan an- tara proses monitoring yang tidak efektif dengan timbulnya perilaku fraud. Pada bagian unit dana ini ter- dapat proses monitoring yang dinamakan saldering. Saldering merupakan upaya pencocokan saldo antara buku tabungan dengan program catatan pada bank. Jika saldering tidak dilakukan secara rutin terutama kepada nasabah yang dirasa telah terjadi penyalahgunaan, maka peluang kemungkinan terjadi fraud akan tidak dapat terdeteksi dan akan berdampak pada laporan keuangan serta reputasi bank itu sendiri. Berikut penjelasan dari informan 3:
“...jika  kita  tidak  melakukan  saldering  terutama  pada  nasabah  yang  kita  curigai,  bisa  saja  dilakukan fraudnya dan efek nya ke aset kita yang tidak bertambah kalau ada main di situ, tapi yang lebih penting sebenarnya ada di reputasi bank.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  dipahami  bahwa  ketidakefektifan  yang  terjadi  terhadap monitoring  merupakan  salah  satu  indikasi  untuk  mendeteksi  terjadinya fraud. Hal  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Buyse et al., (1999) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan monitoring ini merupakan salah satu pendekatan tradisional yang dapat dilakukan untuk mendeteksi terjadinya fraud dan pendekatan  ini  telah  banyak  ikut  andil  sebagai  perannya  dalam  mendeteksi  kecurangan  yang  terjadi. Bahkan, monitoring sudah sangat jelas dapat membantu mengungkap kasus kecurangan seperti kunjungan kerja mendadak hanya saja tipe monitoring yang seperti ini memerlukan biaya yang lebih besar dan pega- wai yang lebih banyak (Buyse et al., 1999).

## Minimnya Pemisahan Tugas
Kegiatan pengendalian internal ini dapat dijadikan indikasi awal timbulnya praktik kecurangan yang mana memiliki  hubungannya dengan kecurangan yang terjadi pada laporan  keuangan. Pemisahan tugas sudah seharusnya melibatkan seluruh elemen yang terdapat pada sebuah entitas mulai dari top level man- agement hingga  pegawai  level  terendah.  Selain  itu,  perbankan  wajib  melakukan  pemisahan  fungsi  untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan ( conflict of interest ) sehingga dapat meminimalisir adanya fraud . Semakin minim adanya pemisahan tugas atau semakin banyaknya karyawan yang merangkap tugas maka peluang terjadinya kecurangan akan semakin besar. Berikut penjelasan dari informan 1:
“Iya memang benar pemisahan tugas sangat penting, kalo gk ada pemisahan tugas bisa jadi seseorang te- resbut memanfaatkan peluang ini ….. salah satu contoh, dulu disini karena adanya keterbatasan karya- wan, saat ini, saat melakukan survey 1 debitur di datangi 2 surveyor yang memiliki tugas masing masing jadi bagian  survey jaminan sendiri dan survey kelayakan  usaha juga  sendiri dan  semuanya disertakan dokumentasi pendukung. karna kalau survey dilakukan 1 orang saja, objektivitasnya bakalan berkurang.”
Informan 4 yang merupakan penyelia kredit wilayah ini membenarkan penyataan yang diberikan oleh informan 1. Menurut informan 4, survey dilakukan lebih dari satu orang yakni selain untuk meminimalisir terjadinya fraud (surveyor  diberikan  sogokan  oleh  calon  debitur  untuk  menaikkan  plafon  pinjamannya), survey yang dilakukan lebih dari satu orang juga untuk dilakukannya crosscheck antar masing masing sur- veyor.  Terlebih  lagi  apalagi  plafon  pinjaman  yang  akan  diberikan  cukup  besar  dalam  hal  ini  plafon  pin- jaman sampai 50 juta maka penyelia akan ikut survey ke lapangan, sementara plafon pinjaman diatas 50 juta maka pimpinan cabang turut  melakukan survey kepada calon debitur yang mengajukan plafon pin- jaman diatas 50 juta. Berikut penjelasan informan 4:
“Survei gak boleh satu orang, karna ada risiko ketidakobjektifan surveyor dalam menilai plafon pinjaman. Kalau ada 2 orang kita  bisa tau bener atau tidaknya dalam menilai plafon pinjaman calon debitur  itu. Buat cek dan ricek lah intinya”… Kalo survey sampai 50 juta itu saya masih ikut, tetapi kalau sudah di- atasnya katakanlah 100 juta itu sudah langsung pimpinan cabang yang ikut turun langsung”
Salah satu bukti pemisahan tugas ini berjalan dengan baik adalah dengan terorganisirnya sistem pem- isahan  tugas,  sistem  otorisasi  dan  dokumentasi  yang  baik.  Fungsi  pemisahan  tugas  ini  bertujuan  agar dikemudian hari terdapat cek dan ricek antara masing-maisng bagian kepada tiap-tiap bagian yang lainnya serta  tentunya  untuk  meminimalisir  terjadinya  kecurangan.  Dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  nomor 5/22/DPNP tersebut dijelaskan bahwa fungsi pemisahan tugas ini dapat dikenal dengan sebutan “four eyes principle”. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa proses transaksi perbankan dilakukan lebih dari satu orang. Hal ini bertujuan agar masing-masing pegawai memiliki ruang gerak yang sempit untuk menyem- bunyikan kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam melaksanakan tugasnya.

## Ketidakpuasan terhadap Pekerjaan yang Dimiliki Saat Ini
Salah satu faktor rasionalisasi yang dapat dijadikan sebagai gejala-gejala yang memungkinkan terjadi fraud adalah terlihatnya ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh karyawan di tempat kerja (Lokanan, 2015). Penelitian yang dilakukan  oleh Hollinger dalam  Lokanan (2015) mencatat bahwa ketid- akpuasan karyawan menjadi indikator utama dalam mendeteksi dan memprediksi terjadinya kecurangan pada sebuah organisasi. Salah satu ketidakpuasan yang timbul seperti yang dijelaskan oleh informan ada- lah  ketika  gaji  yang  didapat  tidak  sebanding  dengan  banyaknya  pekerjaan  yang  diberikan.  Informan  1 memberikan  sebuah  penjelasan  yang  sama  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lokanan  (2015),  yang mana apabila dialam sebuah perusahaan ditemukan karyawan yang mengeluh dan tidak merasa puas pa- da pekerjaan yang dimilikinya saat ini dapat menjadi salah satau indikasi meskipun tidak  bisa langsung mencurigai orang tersebut melakukan sebuah fraud. Berikut penjelasan dari informan 1:
“...karyawan tidak puas itu rentannya kalo gajinya kecil, tapi ada faktor pendukung lain, sudah gajinya kecil masih ditambah pekerjaan dia yang diberikan secara overload. Yang seperti ini perlu kita perhatikan karena kalo tidak diperhatikan diam-diam bisa saja dia melakukan fraud”
Informan 2 menyatakan setuju atas pernyataan yang menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan kecurangan apabila karyawan tersebut merasa tidak puas terhadap pekerjaan yang dimiliki saat ini hanya saja faktor ini masih harus diikuti oleh faktor-faktor lainnya. Berikut penjelasan informan 2:
“Sudah kodratnya manusia dan wajar kalo manusia itu gak pernah puas, kalau sudah seperti itu mereka pasti menghalalkan segala cara, tapi biasanya pasti ada faktor lain yang mengikuti hal itu”
Para karyawan yang memiliki rasa tidak puas memiliki sedikit rasa loyalitas terhadap tempat kerjanya dan  biasanya  akan  melihat fraud sebagai  tindakan  balas  dendam  terhadap  perusahaan.  Seperti  yang  di- jelaskan  oleh  Ramamoorti  (2008)  bahwa  karyawan  yang  merasa  tidak  puas  dan  diperlakukan  tidak  adil kemungkinan akan melakukan 2 hal berikut yang berujung pada perilaku fraud yakni ― revenge motive ‖ un- tuk membuat perusahaan membayar atas sikap ketidakadilan yang diberikan kepada karyawan, atau kar- yawan  akan  bersikap  ― catch  me  if  you  can ‖  yang  mana  perilaku  ini  tidak  mudah  dideteksi  hanya menggunakan teori segitiga kecurangan.

## Perubahan Perilaku dan Gaya Hidup
Indikasi  terhadap  bukti-bukti  yang  memungkinkan  terjadinya  kecurangan  lainnya  yakni  dengan memperhatikan  indikasi  yang  sifatnya  tidak  langsung.  Sebagian  besar  petunjuk  yang  mengarah  kepada praktik kecurangan pada umumnya ditunjukkan dengan adanya gejala-gejala diantaranya perubahan gaya hidup dan perilaku seseorang, keluhan dari nasabah atau kecurigaan teman satu kantor (Amrizal, 2004). Perubahan perilaku secara drastis dari seseorang dapat dijadikan sebagai indikasi seperti perubahan sikap secara signifikan, seperti easy going dan tidak seperti biasanya. Baik informan 1 dan 3 memberikan penjela- san yang serupa bahwa sesorang yang memiliki perubahan sikap yang signifikan dapat dijadikan sebagai indikasi awal seseorang tersebut bisa saja melakukan fraud meskipun informan 1 menjelaskan bahwa hal tersebut dapat diikuti beberapa faktor lainnya . Seperti yang dijelaskan oleh informan 1:
“... saya memperhatikan karyawan saya juga, yang biasanya pendiam tiba-tiba banyak  omong atau se-
baliknya. Lha... itu yang perlu di perhatikan khusus meski gak selalu mengarah ke fraud karena bisa saja ada masalah dalam keluarganya atau yang lain”
Begitupula penjelasan dari informan 3
“Kalau orang fraud cenderung menutupi, kalo biasanya ceria pasti setelah itu jadi lebih ceria... karena ka- lo dia tiba-tiba murung justru tambah gampang dicurigai”
Berbeda dengan informan 1 & 3, informan 2 menyatakan perubahan sikap tidak dihubungkan dengan fraud karena menurutnya bahwa terlalu banyak faktor X yang menyebabkan seseorang tiba-tiba mengalami perubahan perilaku dan gaya hidup seperti ada masalah pribadi, sedang sakit atau mengalami perubahan gaya hidup dikarenakan baru saja mendapat warisan dan lain-lain. Berikut penjelasan dari informan 2:
“Saya sih gak setuju ya mas kalo ini dijadikan indikasi, banyak faktor penyebabbya soalnya gak Cuma ga- ra-gara fraud...kita lihat latar belakangnya dulu mas, bisa jadi dia tiba-tiba beli mobil karena dapat war- isan atau seharian diem di kantor karena lagi ada masalah atau sakit”
Berdasarkan  pernyataan  wawancara  diatas  secara  umum  perubahan  sikap  atau  gaya  hidup  dapat menjadi  indikasi  awal  seseorang  dapat  melakukan fraud meskipun  tetap  harus  diikuti  oleh  faktor-faktor lainnya bahwa seseorang telah melakukan kecurangan. Hal ini selaras dengan  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harjanti, A. E., & Mona, (2021) yang mengatakan bahwa perlu dilakukannya analisis kepe- kaan pekerjaan dengan mengidentifikasi semua posisi pekerjaan yang dapat dikatan rawan, mengidentifi- kasi gejala ( symptoms) atas perubahan gaya hidup dan perilaku karyawan yang dianggap tidak wajar. Berdasarkan uraian diatas masing-masing unit kerja mulai dari unit kerja yang tertinggi hingga penye- lia  telah  melakukan  proses  deteksi  kecurangan  dengan  memperhatikan redflags sebagai  gejala  awal  tim- bulnya  praktik  kecurangan. Redflags efektif  digunakan  sebagai  alat  untuk  mendeteksi  terjadinya kecurangan meskipun terkadang setiap gejala yang muncul belum tentu menunjukkan bahwa fraud telah terjadi,  begitupula  efektivitas  penggunaan redflags juga  berbeda-beda  tergantung  persepsi  dari  masing- masing unit yang melakukan pendeteksian.

## Upaya Penanganan Fraud
Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPR Jatim ini da- lam  meminimalisir  terjadinya  kecurangan.  Upaya  penanganan  dan  pencegahan  tindakan  kecurangan secara umum merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh manajemen dalam berbagai hal seper- ti menetapkan sebuah kebijakan, membentuk sebuah sistem dan prosedur yang dapat meyakinkan bahwa tindakan  yang  diperlukan  telah  dilakukan  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  (Amrizal,  Ak, MM, 2004). Untuk dapat menangani meminimalkan terjadinya kecurangan hendaknya pihak manajemen dalam hal ini adalah pimpinan cabang untuk tidak hanya melakukan pendeteksian terhadap gejala-gejala redflags yang muncul akan tetapi juga mengkombinasikannya dengan upaya pencegahan baik secara repre- sif atau preventif.
Upaya  preventif  dilakukan  sebagai  bentuk  antisipasi  manajemen  untuk  mencegah  terjadinya fraud sebelum hal tersebut benar-benar terjadi dengan meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi. Selain itu, upaya represif merupakan upaya yang dibuat dengan memberikan balasan yang setim- pal sehingga segala perbuatan kecurangan yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat dan pelakunya dapat segera mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Selain  itu,  pihak  manajemen  juga  harus  dapat  menilai  faktor  mana  yang  paling  membutuhkan  per- hatian khusus dalam upaya penanganannya, contohnya dengan melihat faktor apa yang paling sering atau faktor apa yang paling berpengaruh bagi pelaku untuk melakukan fraud. Penilaian faktor ini dimaksudkan agar faktor-faktor kecurangan yang  memiliki pengaruh lebih besar dapat diberikan upaya yang lebih in- tens. Pada BPR Jatim, beberapa upaya untuk meminimalisir praktik kecurangan telah dilakukan, baik itu upaya preventif  maupun represif. Upaya preventif  yang pertama dilakukan adalah dengan menciptakan budaya  organisasi  &  lingkungan  kerja  yang  positif  bagi  para  karyawannya,  kemudian  cara  yang  kedua adalah dengan meningkatkan kualitas pengendalian internalnya itu sendiri. Lalu, upaya represif yang dil- akukan  adalah  dengan  memberikan  sanksi  yang  konsisten  kepada  para  pelaku  kecurangan  baik  sanksi administratif maupun sanksi hukum yang berlaku.
Penanganan Fraud

## Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja yang Positif
Dalam  penelitian  ini  BPR  Jatim  berpendapat  bahwa  membentuk  budaya  organisasi  dan  lingkungan kerja  yang  positif  ini  efektif  untuk  membantu  meminimalisir  terjadinya fraud .  Dapat  dibuktikan  dengan sangat menurunnya kasus kecurangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal membentuk budaya  organisasi  ini  pemimpin  cabang  saat  ini  salah  satunya  dengan  selalu  memberikan  pembekalan kepada karyawannya mengani fraud awareness.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Urumsah  et  al.,  (2018)  menemukan  bahwa  lingkungan  kerja serta budaya organisasi yang positif memiliki pengaruh terhadap sering atau tidaknya sebuah kecurangan akan timbul. Dalam penelitian tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing perilaku individu nya dapat dipengaruhi dari budaya yang terbentuk didalam organisasi tersebut dan akan dibawa ke budaya etis atau tidaknya  sebuah  entitas.  Etis  atau  tidaknya  budaya  dalam  sebuah  entittas  sangat  erat  kaitannya  dengan budaya yang dibentuk oleh pimpinan itu sendiri. Berson dalam (Urumsah et al., 2018) juga membuktikan bahwa eksekutif organisasi memiliki peran fundamental dalam membentuk dan mengarahkan sebuah ga- gasan dan kebiasaan organisasi yang dapat diterima oleh para karyawannya. Informan 1 menyatakan:
“...budaya organisasi itu penting sekali dibentuk, karena kalau kita sudah punya karakter organisasi yang bagus dan intinya bisa mensejahterakan para pegawainya, otomatis nanti akan ada sinergi antar unit” “...ketika sinergi antar unit itu muncul, secara tidak langsung kita pun juga bisa saling mengawasi satu dengan yang lainnya, kalau tidak ada sinergi atau ada gap antar unit pasti setelah itu ada apa apa karna semua kerja sendiri-sendiri dan gak saling kontrol” “Kuncinya ada di sinergitas dan kenyamanan pegawai bekerja”
Informan 3 juga menyetujui pernyataan Berson bahwa memang pimpinanlah yang memberikan con- toh pertama kali dalam membentuk budaya itu sendiri. Apabila dari pimpinan sudah membentuk hal ter- sebut otomatis karyawan juga akan mengikuti hal tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh informan 3 sebagai berikut:
“Kalau kita kerja suasananya nyaman sudah pasti kita gak akan melakukan fraud apalagi kalau pimpi- nannya sendiri mencontohkan perilaku atau budaya kerja yang sangat nyaman”
Dalam  upayanya  membentuk  suatu  lingkungan  kerja  yang  positif  ini,  BPR  Jatim  juga  memberikan pelatihan mengenai anti fraud-awareness kepada karyawannya. Para karyawan biasa diberikan bekal pelati- han dasar mengenai anti fraud-awareness, sedangkan untuk para pimpinan mendapatkan pelatihan lanjutan mengenai hal tersebut. Informan 1 menyatakan:
“Kita ada pelatihan semacam anti-fraud, tapi kalau untuk karyawan sepertinya cuma dasarnya saja. Ka- lau seperti saya ada juga tapi bukan hanya dasarnya saja. Dan itu langsung diadakan oleh kantor pusat bukan cabang”
Informan  2  membenarkan  pernyataan  tersebut  bahwa  memang  kantor  pusat  sudah  rutin melaksanakan pelatihan kepada karyawannya, hanya saja untuk BPR jatim  ini  selama pandemi tidak di- adakan untuk sementara waktu. Hal tersebut disampaikan oleh informan 2 sebagai berikut:
“...biasanya  rutin  entah  1  tahun  sekali  atau  2  kali  itu  saya  dipanggil  kantor  pusat  untuk  mengikuti pelatihan, Cuma semasa pandemi ini seinget saya belum ada sama sekali”
Pelatihan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dan pentingnya pencegahan praktik kecurangan di semua pihak. Selama mereka mematuhi seluruh peraturan yang ada dan organisasi mendukungnya dengan pelatihan yang memadai bagi seluruh karyawan, mereka tidak akan melakukan fraud meski seseorang memiliki wewenang dalam mengatur keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Sudarma et al., (2019) yang mendukung teori yang dikemukakan  oleh  Arens  yakni  cara  yang  paling  efektif  untuk  menangani  dan  mecegah  praktik kecurangan  adalah  dengan  membentuk  suatu  budaya  kejujuran  dan  perilaku  etis  dalam  sebuah  perus- ahaan atau organisasi.

## Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal
Pengendalian  internal  merupakan  proses  monitoring  yang  dilakukan  baik  pada  sistem  akuntan- si/sistem  informasi  akuntansi  maupun  pada  praktik  pengelolaan  pada  perusahaan  atau  organisasi (Fernandhytia & Muslichah, 2020). Adhivinna & Aprilia (2021) menambahkan bahwa pengendalian inter-
nal mempunyai tujuan untuk menjauhkan perusahaan atau organisasi dari risiko dan ancaman yang mana dapat membahayakan atau membuat perusahaan mengalami kerugian. Informan 1 mengatakan:
―... kontrol intern itu sebenarnyakan untuk bagaimana kita bisa mengontrol atau apaya… ya intinya membuat sebuah sistem untuk melindungi operasioanal di bank ini. Kalau kontrol intern kita itu mampu dan mumpuni kan  minimal  fraud  yang  terjadi  kan  sangat  kecil  meskipun  fraud  memang  mustahil  untuk  dihilangkan  secara penuh”
Berdasarkan  hasil  wawancara,  terdapat  beberapa  cara  yang  sering  dilakukan  dan  dapat  efektif digunakan  pada  BPR  ini  yakni  rutin  melakukan  pengecekan  berkas-berkas  seperti  hasil  pencatatan transaksi  pada  BPR  tersebut  setiap  harinya  dan  adanya  kunjungan  mendadak  dari  dewan  direksi  yang mengutus  salah  satu  bagian  independennya  yakni  SPI  untuk  melakukan  kunjungan  ke  setiap  kantor cabang. Informan 1 menjelaskan:
“Kunjungan SPI biasanya dadakan dan kita gak tau kapan datengnya, paling biasanya cuma di telpon kalau  beberapa  hari  kedepan  mau  mampir  Cuma  kita  gak  tau  kapan  pastinya  SPI  dateng  ke  kantor cabang”
“Saya setiap hampir jam pulang kerja pasti selalu minta  ke bagian umum & akuntansi semua catatan transaksi hari ini, jadi sudah bisa langsung terlihat kalo ada yang tidak wajar, kalau saya  gak melakukan ini takutnya nanti masalah yang lebih besar akan timbul jika dibiarkan.”
Informan 2 juga membenarkan perkataan diatas bahwa memang setiap hari khususnya pada bagian akuntansi terdapat pencocokan bukti-bukti yang dilakukan oleh pimpinan cabang dan penyelia, jadi segala aktivitas atau transaksi yang tidak wajar pasti langsung terlihat. Sebagaimana dijelaskan oleh informan 2 sebagai berikut:
“Nanti setiap hari saya itukan pencocokan bukti-bukti transaksi kepada penyelia dan pimpinan apabila sudah dirasa aman maka saya bisa melanjutkan pekerjaan saya”
Salah satu pengawasan internal yang efektif digunakan adalah dengan  melakukan pemisahan tugas dan rotasi posisi baik antar bagian atau antar wilayah. Rotasi ini dilakukan agar tidak tidak terdapat kar- yawan atau penyelia yang dapat mengintervensi karyawan yang lainnya sehingga fraud pun akan semakin minim terjadi. Berikut penjelasan yang diberikan informan 1:
“Tugasnya dipisah pisah jadi satu orang gak megang banyak bagian biar gak bisa terlalu main disana, ka- lo dipisah pisah kan setidaknya membantu mempersempit ruang gerak buat melakukan fraud, sama ini juga kita rutin mengadakan rolling posisi antar bagian kayak teller contohnya itu biasanya maksimal 3 bulan dan untuk level penyelia minimal 6 bulan dan maksimal 2 tahun juga kita rolling begitupula bagi- an bagian yang lain termasuk saya pun juga gak akan selamanya menjadi kepala cabang disini, karena kantor pusat pun akan merolling saya agar tidak terjadi intervensi yang berlebihan sehingga fraud itu bisa muncul dengan mudahnya”
Salah  satu  cara  lain  yang  telah  digunakan  yakni  dengan  membentuk  sebuah  sistem  yang  bernama ― whistleblowing system ‖. Sistem ini memberikan akses kepada individu yang berada di dalam sebuah entitas untuk membantu mengungkapkan dan melaporkan segala tindak kecurangan yang terjadi yang diketahui oleh individu tersebut. Informan 1 menjelaskan:
“Whistleblowing itukan seperti mata-mata kita, dan itu perlu sekali karena saya sudah buktikan sendiri dan itu sangat membantu saya untuk bisa mengungkap penyalahgunaan ya dari situ.”
Salah  satu  penggambaran  sistem whistelblowing ini  dijelaskan  oleh  informan  3  yang  mewajibkan  se- luruh stafnya untuk melakukan pelaporan kepada dirinya atau pimpinan apabila menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada perilaku kecurangan. Berikut penjelasan dari informan 3:
“Contohnya seperti teller, teller itu saya briefing harus independen. Jangan sampai dia mau dipengaruhi dan diintervensi oleh unit yang lain. Saya suruh dia langsung telpon saya kalau sampai dia di intervensi oleh penyelia yang lain.”
Informan  juga  menyebutkan  bahwa whistleblowing ini  dapat  membantu  mempercepat  pengambilan tindakan lebih lanjut apabila terjadi sebuah tindakan kecurangan dan segera menyelesaikan masalah terse-

## but. Informan 1 menjelaskan:
“...setelah  kita  pahami  laporan  yang  masuk  itu  kita  jadikan  bahan,  dan  memang  kita  bisa  cepat  me- nyelesaikan masalah kalau ada whistleblowernya”
Berdasarkan  wawancara  diatas,  dapat  kita  pahami  bahwa  penerapan whistleblowing  system dapat membantu untuk mencegah terjadinya parktik kecurangan. Hal ini sebanding dengan penelitian yang dil- akukan (Naomi, 2015) yang menyatakan bahwa whistleblowing system memiliki pengaruh yang sangat sig- nifikan  terhadap  pencegahan fraud .  Namun,  dibalik  efektivitas  yang  diberikan  oleh  sistem  tersebut,  ter- dapat  beberapa  kekurangan.  Sistem  ini  harus  diiringi  oleh  budaya  organisasi  yang  baik.  Sistem  tersebut akan  sulit  dilaksanakan  apabila  budaya  organisasinya  tidak  terbentuk  dengan  baik  dan  akan  sulit  pula dilaksanakan apabila  kecurangan yang terjadi justru  melibatkan pimpinannya itu sendiri. Berbagai dam- pak  negatif  akan  dirasakan  apabila  terdapat  karyawan  yang  melaporkan  terjadinya  kecurangan  seperti dikucilkan oleh karyawan yang lain hingga dipindahkan atau dikeluarkan dari perusahaan.
Aktivitas  pengendalian  yang  baik  ditandai  dengan  adanya  monitoring  yang  rutin  baik  dari  pihak pimpinan maupun dari pihak dewan direksi, sistem pembagian tanggungjawab (tidak ada seseorang yang rangkap tugas/tanggaung  jawab), terdapatnya sistem otorisasi yang baik sehingga karyawan berwenang adalah berasal dari pegawai yang memang memiliki izin untuk melakukan dan meyelesaikan tugas-tugas tertentu,  adanya  dokumentasi  yang  baik,  dan  adanya  rotasi  pekerjaan  baik  antar  bagian  dan  sub-bagian maupun  wilayah.  Jika  pimpinan    tidak  segera  menentukan  alur  dari  kegiatan  bisnis  atau  usahanya  dan mengabaikan  pengendalian  internalnya,  maka  hal  ini  akan  memberikan  peluang  seseorang  untuk melakukan  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dan  menyimpang  (Wahyuni,  2019).  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan  bahwa  pengendalian  internal  yang  kuat  dan  ketat  merupakan  inti  dari  perusahaan  untuk menghindari dari kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

## Penerapan Sanksi dan Hukuman Bagi Pelaku Fraud
Upaya penangangan dengan menerapakan sanksi kepada para pelaku fraud dapat menjadi tindakan represif yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengurangi timbulnya kecurangan. Pada BPR ini, sanksi yang diberikan ada 2 yakni sanksi administratif hingga sanksi pidana  bagi  pelanggar  berat.  Seluruh  informan  sepakat  apabila  pemberian  sanksi  ini  sangat  efektif  dil- akukan dalam upayanya menekan terjadinya perilaku fraud karena memang bentuk pencegahan ini meru- pakan salah satu sikap tegas yang dapat diambil perusahaan agar para karyawannya tetap melakukan tu- gas sesuai dengan semestinya. Sebagaimana penjabaran yang telah dikatakan oeh informan 1 yakni:
“Pemberlakuan hukuman atau sanksi ini sangat efektif dalam menekan terjadinya fraud. Hukuman yang saya  maksud  disini  itu  penyelesaian  yang  dilakuan  sendiri  oleh  pihak  manajemen.  Kecuali  ada penyelesaian yang tidak bisa terselesaikan itu baru kita bawa ke ranah hukum.
Upaya  pemberian  sanksi  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  rasa  kewaspadaan  dalam melakukan  tugasnya  serta  pemberian  sanksi  ini  juga  dijadikan  sebagai  tindakan  represif  untuk  mem- berikan efek jera kepada setiap pelaku fraud. Infrorman 1 mengatakan
“Kita selalu wanti wanti biar karyawan tetap patuh dan waspada terhadap tugasnya, dan kita juga akan memberikan sanksi yang tegas kalau ada yang berani melakukan pelanggaran terutama kecurangan. Biar dia jera”
Dalam melakukan upaya meminimalisir terjadinya fraud , BPR Jatim telah melakukan berbagai macam upaya yakni  mulai dari upaya preventif dengan  meciptakan budaya organisasi  & lingkungan kerja yang positif  yang  didukung  dengan  adanya  pelatihan  anti- fraud hingga  meningkatkan  kembali  pengendalian internal  yang  terdapat  pada  BPR  ini.  Informan  1  sebagai  pemimpin  cabang  memiliki  wewenang  untuk membentuk sebuah sistem yang dapat melindungi entitas dari perilaku kecurangan. Seperti halnya yang dapat disimpulkan dari penjabaran diatas bahwa faktor peluang menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap faktor pelaku melakukan kecurangan sehingga pemimpin cabang dapat membentuk sebuah sis- tem tambahan yang dapat membantu mendukun proses pengendalian internal dapat berjalan dengan baik yakni menerapkan whistleblowing system kepada seluruh karyawannya. Sementara itu untuk para penyelia cukup melaksanakan sistem yang sudah dibentuk oleh pimpinan dan menerapkannya kepada staff di ba-
gian masing-masing unit.
Untuk  upaya  represif  dilakukan  dengan  cara  memberikan  sanksi  admisitratif  kepada  pelaku kecurangan  ringan  mulai  dari  pemotongan  tunjangan  hingga  pemberhentian  sebagai  seorang  karyawan. Tindakan sanksi hukum pun juga akan ditempuh apabila kecurangan yang terjadi terdapat sangkut paut nya terhadap nominal kerugian bank atau memperburuk reputasi bank. Dalam hal ini para penyelia mem- iliki  wewenang  untuk  melaporkan  kepada  pemimpin  cabang  apabila  terdapat  staff  nya  yang  melakukan kecurangan.  Selain  itu,  pemimpin  cabang  memiliki  wewenang  untuk  melaporkan  kecurangan  tersebut kepada kantor pusat memberikan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku fraud tersebut. Selain itu da- lam  wawancara  yang  dilakukan,  mayoritas  informan  menyatakan  bahwa  faktor  peluang  menjadi  faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang  dilakukan  oleh  Hidajat  (2020)  yang  berjudul  ― Rural  banks  fraud:  a  story  from  Indonesia”, dalam  hasil penelitian  tersebut  disebutkan  bahwa  faktor opportunity menjadi  faktor  yang  paling  signifikan  terhadap alasan melakukan kecurangan. Kecurangan pada faktor ini pada umumnya terjadi karena lemahnya moni- toring dan faktor lainnya pada pengendalian internal itu sendiri.
Selain itu, dalam upaya untuk meminimalisir kecurangan, dilakukan pula pengelompokan terhadap indikasi-indikasi yang ditemukan menggunakan alat bantu yakni fraud triangle theory . Pengelompokan atau penggolongan  teori  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk membantu  menunjukkan  seberapa  tinggi  tingkat keparahan yang terjadi pada masing-masing elemen sehingga pihak manajemen dapat melakukan sebuah langkah/antisipasi  dengan  lebih  efisien.  Berdasarkan  4  indikasi  yang  telah  ditemukan  diintegrasikan dengan fraud triangle maka perubahan gaya hidup dan perilaku yang disebabkan kemungkinan gaya hidup yang tidak mampu dipenuhi dan menyebabkan orang melakukan kecurangan atas dasar adanya tekanan (pressure)  dari  gaya  hidupnya.  Selain  itu,  indikasi  terhadap  ketidakefektifan  monitoring  dan  minimnya pemisahan  tugas  dapat  menimbulkan  peluang  ( opportunity )  yang  dibutuhkan  bagi  pelaku  untuk melakukan kecurangan. Lalu yang terakhir adalah ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dimiliki saat ini merupakan  sebuah  justifikasi/rasionalisasi/pembenaran  yang  mengindikasikan  seseorang  bisa  saja  be- rusaha untuk mewajarkan tindakan yang tidak etis.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Hasil  dari  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  indikator red  flags yang  ada  pada  BPR  Jatim  dapat digunakan untuk pendeteksian terjadinya kecurangan, dimana red flagsnya menurut informan antara lain berupa  perubahan  perilaku  &  gaya  hidup  menjadi  indikasi  seseorang  tersebut  melakukan  kecurangan akibat tekanan yang dimiliki, ketidakefektifan monitoring dan pemisahan tugas yang mana hal ini dapat memberikan  peluang/kesempatan  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  kecurangan,  ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dimiliki saat ini yang menunjukkan pelaku bisa saja merasionalisasikan tindakan yang tidak etis tersebut.  Dimensi fraud triangle yang memiliki faktor paling berpengaruh terhadap alasan seseorang  melakukan fraud adalah  dimensi  peluang  ( opportunity )  yang  pada  umumnya  dimensi  ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal.
Selain mengidentifikasi keefektifan indikator red flags dalam mendeteksi kecurangan, hasil penelitian juga menemukan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Secara garis besar terdapat 3 upaya yang dilakukan untuk meminimalisir fraud yang dibagi kedalam upaya pre- ventif  dan  upaya  represif  yakni  menciptakan  budaya  organisasi  yang  baik,  dan  meningkatkan  kualitas internal kontrol sebagai upaya preventif, serta memberlakukan pemberian sanksi kepada tiap-tiap pelaku kecurangan.  Adanya  pemahaman  yang  baik  dari  berbagai  pihak  tentunya  akan  mengoptimalkan  upaya pencegahan keurangan di BPR. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan BPR dalam jangkan panjang dan meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BPR.
Terdapat 4 indikasi gejala yang  muncul yakni: pelaksanaan monitoring yang kurang efektif, adanya rangkap  tugas/minim  pemisahan  tugas,  ketidakpuasan  terhadap  pekerjaan  yang  dimiliki  saat  ini,  dan adanya perubahan perilaku atau gaya hidup yang signifikan. Ketika gejala-gejala tersebut di integrasikan dengan fraud triangle maka perubahan gaya hidup dan perilaku yang disebabkan kemungkinan gaya hidup yang tidak mampu dipenuhi dan menyebabkan orang melakukan kecurangan atas dasar adanya tekanan ( pressure ).  Berikutnya  adalah  indikasi  ketidakefektifan  monitoring  dan  minimnya  pemisahan  tugas  yang dapat menimbulkan peluang ( opportunity ) yang dibutuhkan bagi pelaku untuk melakukan fraud . Kemudi- an, terakhir adalah ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dimiliki saat ini merupakan sebuah justifikasi
atau  rasionalisasi  yang  mengindikasikan  seseorang  bisa  saja  berusaha  untuk  mewajarkan  tindakan  yang tidak etis. Penggolongan indikasi ini dapat membantu menunjukkan tingkat keparahan yang terjadi pada masing-masing elemen.
Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan antara lain cakupan informasi dari informan yang belum luas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh cakupan informasi yang lebih luas seperti me- wawancarai SPI yang mana menjadi keterbatasan pada penelitian kali ini. Kekurangan lainnya adalah ma- salah  objek  penelitian  terbatas  pada  BPR  saja.  Oleh  karena  itu,  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat memperluas sektor perbankan lain baik bank konvensional atau bank perkreditan rakyat syariah sehingga dapat  semakin  banyak  menambah  literasi  dan  ilmu  pengetahuan  dalam  mendeteksi  kecurangan menggunakan redflags .

## DAFTAR PUSTAKA
Adhivinna,  V.  V.,  &  Aprilia,  I.  (2021).  Personal  culture  dan  integritas,  mana  yang  lebih  penting  untuk mengurangi  kecurangan  akuntansi? Journal  of  Business  and  Information  Systems  (e-ISSN:  2685-2543) , 3 (1), 23–33. https://doi.org/10.36067/jbis.v3i1.89
Amrizal,  Ak,  MM,  C.  (2004).  Pencegahan  Dan  Pendeteksian  Kecurangan  Oleh  Internal  Auditor. Diklat BPKP . http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/cegah_deteksi.pdf Ayahandayani.  (2019). Izin  Dicabut  &  Merger,  Jumlah  BPR  Menyusut  Dalam  8  Tahun . https://www.cnbcindonesia.com/news/20190503142407-4-70369/izin-dicabut-merger-jumlah-bpr- menyusut-dalam-8-tahun
Buyse, M., George, S. L., Evans, S., Geller, N. L., Ranstam, J., Scherrer, B., Lesaffre, E., Murray, G., Edler, L., Hutton,  J.,  Colton,  T.,  Lachenbruch,  P.,  &  Verma,  B.  L.  (1999).  The  role  of  biostatistics  in  the prevention, detection and treatment of fraud in clinical trials. Statistics in Medicine , 18 (24), 3435–3451. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0258(19991230)18:24<3435::AID-SIM365>3.0.CO;2-O
Fernandhytia, F., & Muslichah, M. (2020). The Effect of Internal Control, Individual Morality and Ethical Value  on  Accounting  Fraud  Tendency. Media  Ekonomi  Dan  Manajemen , 35 (1),  112. https://doi.org/10.24856/mem.v35i1.1343
Harjanti, A. E., & Mona, I. F. (2021). Analisis Peran Satuan Kerja Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan  Pendeteksian  Kecurangan  Pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  XYZ. Jurnal  Ekonomi  Syariah  Dan Akuntansi 1.1 , 1 (0291), 9900205.
Hidajat,  T.  (2020).  Rural  banks  fraud:  a  story  from  Indonesia. Journal  of  Financial  Crime , 27 (3),  933–943. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0010
Hilal,  &  Alabri.  (2013).  Using  NVIVO  for  Data  Analysis  in  Qualitative  Research. International Interdisciplinary Journal of Education, Vol 2, Issue 2, 2 (2), 181—186.
Katadata.co.id. (2019). Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Bakal Susut 40% . https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/5e9a51937b6aa/jumlah-bank-perkreditan-rakyat-bakal- susut-40
Koroy,  T.  R.  (2008).  Pendeteksian  Kecurangan  (Fraud)  Laporan  Keuangan  oleh  Auditor  Eksternal. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 10.1 , 22–23. https://doi.org/https://doi.org/10.9744/jak.10.1.PP.%2022-23 Lokanan,  M.  E.  (2015).  Challenges  to  the  fraud  triangle:  Questions  on  its  usefulness. Accounting  Forum , 39 (3), 201–224. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.05.002
Moyes, G. D., Lin, P., Landry, R. M., & Vicdan, H. (2006). Internal Auditors’ Perceptions of the Effectiveness of  Red  Flags  to  Detect  Fraudulent  Financial  Reporting. SSRN  Electronic  Journal ,  1–28. https://doi.org/10.2139/ssrn.961457
Naomi,  S.  (2015).  Penerapan  Whistleblowing  System  dan  Dampaknya  Terhadap  Fraud. Skripsi  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bandar Lampung . http://feb.unila.ac.id/wp-
content/uploads/2015/08/26012015-10110311132.pdf
Prasetyo,  S.  (2015).  Pengaruh  Red  Flags,  Skeptisme  Profesional  Auditor,  Kompetensi,  Independensi,  Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada KAP  di  Pekanbaru,Padang,  Dan  Medan  Yang  terdaftar  di  IAPI  2013). Jom  FEKON , 2 (1),  1–15. https://media.neliti.com/media/publications/33851-ID-pengaruh-red-flags-skeptisme-profesional- auditor-kompetensi-independensi-dan-pro.pdf Ramamoorti, S. (2008). The Psychology and Sociology of Fraud : Integrating the Behavioral Sciences. Issues
in Accounting Education , 23 (4), 521–533. http://ww.w.jthomasniu.org/class/781/Readings/psychoffraud.pdf
Sandhu,  N.  (2016).  Behavioural  Red  Flags  of  Fraud  -  A  Qualitative  Assessment. Journal  of  Human  Values ,
22 (3), 221–237. https://doi.org/10.1177/0971685816650579
Septriani, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud
Pentagon. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis , 11 (1), 11–23. https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/1701
Sudarma, K. A., Purnamawati, I. G. A., & Herawati, N. T. (2019). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Budaya  Kejujuran  Dan  Whistleblowing  System  Dalam  Pencegahan  Fraud  Pada  Pt.  BPR  Nusamba Kubutambahan. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi)  Undiksha , 10 (3),  435–446. https://doi.org/10.23887/JIMAT.V10I3.22815
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) . CV Alfabeta.
Urumsah,  D.,  Wicaksono,  A.  P.,  &  Hardinto,  W.  (2018).  Pentingkah  Nilai  Religiusitas  Dan  Budaya Organisasi  Untuk  Mengurangi  Kecurangan? Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 9 (1),  156–172. https://doi.org/10.18202/JAMAL.2018.04.9010
Wahyuni,  W.  (2019).  Deteksi  Kecurangan  Laporan  Keuangan  Oleh  Kantor  Akuntan  Publik. ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi , 2 (1), 41–50. https://doi.org/10.33096/ATESTASI.V2I1.191