Vol. 14. No. 1, Agustus 2014, 72-93

## JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (ANALISIS JAMINAN PEMBIAYAAN MUSY Ā RAKAH

## DAN MU ḌĀ RABAH)

## Muhammad Maulana
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar -Raniry Banda Aceh E-mail: maulana_mia@yahoo.com

## Abstrak
Agunan  diperlukan  untuk  melindungi  bank-bank  Islam  dari  risiko non-performing financing dan hilang keuangan lainnya yang mugkin disebabkan oleh perilaku curang (moral hazard) dari debitur . Harus ada jaminan dalam bentuk kontrak tabî'iyah baik dalam kafalah atau  bentuk rahn untuk  mengamankan  posisi  debitur  yang  curang. Bahkan bank syariah memiliki mandat untuk mengelola dana nasabah dengan prinsip kehati-hatian  bahwa  kreditor  dapat  menghasilkan  keuntungan  yang  bisa  dibagi dengan  kreditur.  Meskipun  penggunaan rahn dan  kontrak kafalah tidak  dikenal dalam  pelaksanaan  kontrak musyarakah dan mudarabah,  akan  tetapi  menggunakan teori  kebebasan  berkontrak  dimana  semua  pihak  masih  dapat  kontrak  di  diktum utama  karena  prinsip  dasar  kontrak  diperbolehkan  dalam  fikih  Muamalat  selama kontrak  atau  persyaratan  yang  dibuat  tidak  bertentangan  dengan  syariah.  Kehadiran sistem  keamanan  dalam  teori musyarakah dan mudarabah tidak  berarti  untuk melarang  penggunaan  jaminan,  karena  penggunaan  kontrak musyarakah dan mudarabah dalam perspektif fikih muamalat masih dilakukan atas dasar kepercayaan pribadi  antara  para  pihak.  Adanya  jaminan  dalam  kontrak mudarabah dan musyarakah adalah  upaya  yang  baik  untuk  mempromosikan  langkah-langkah pencegahan  menggunakan  pola sadd  al-dzarî'ah sehingga  dana  dari  kreditor  yang harus dilindungi sesuai dengan konsep maqasid syari'ah pada tingkat dharury.

## Kata Kunci: Agunan; Musyarakah; Mudarabah; Kontrak

## Abstract
The  collateral  is  required  to  protect  Islamic  banks  from  the  risk of  non-performing financing and other financial lost that maight be caused by moral hazard of debtors. There must be a collateral in the form of tabî'iyah contract whether in kafalah or rahn form  in  order  to  secure  the  position  of  debtors  losers  action.  In  fact,  Islamic  banks have a mandate to manage customer funds with the prudential principle that creditors are  able  to  generate  profits  that  can  be  shared  with  creditors.  Although  the  use  of rahn and kafalah contract are not well-known in the implementation of musyarakah and mudarabah  contract, using the theory  of freedom of contract all the  parties can still  contract  in  the  main  of  dictum  because  the  basic  principle  of  contract  is permitted in fikih muamalat during the contract or requirement that are made do not contradict with shari'a. The presence of security systems in the theory of musyarakah and m udarabah  doesn’t  mean  to  prohibit  using  the  guarantee,  because  the  use  of musyrakah and mudarabah contract in fikih muamalat is still carried out on the basis of personal trust between the parties. The existence of the guarantee in the contract of mudarabah  and  musyarakah  are  good  effort  to  promote  preventive  measures  using sadd  al-zarî'ah pattern  so  that  the  funds  of  creditors  which  should  be  protected  in
according  with  the  concept  of maq ā sid  syarîah should  be  protected  because  it  is  in dharūry level.
Keywords: Guarantee; Musyrakah; Mudarabah; Contract

## ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
ىﺮﺧﻷا لاﻮﻣﻷا تﺪﻘﻓو ﺔﻤﻈﺘﻨﳌا ﲑﻏ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺮﻃﺎﳐ ﻦﻣ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا كﻮﻨﺒﻟا ﺔﻳﺎﻤﳊ تﺎﻧﺎﻤﺿ بﻮﻠﻄﻣ نأ ﺚﺣﺎﺒﻟا لﻮﻘﻳ ﳋا ﻦﻋ ﺔﲨﺎﻧ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﱵﻟا ﲔﻨﻳﺪﳌا ﻦﻣ ﻲﻗﻼﺧﻷا ﺮﻄ .
ءاﻮﺳ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺪﻘﻋ ﻞﻜﺷ ﰲ تﺎﻧﺎﻤﺿ كﺎﻨﻫ نﻮﻜﻳ نأ ﺐﳚ ﻦﻳﺮﺳﺎﳋا ﲔﻨﻳﺪﳌا ﻞﻤﻌﻟا ﻒﻗﻮﻣ ﲔﻣﺄﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻦﻫﺮﻟا وأ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﰲ ﺖﻧﺎﻛأ . ﺎﻬﻳﺪﻟ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا كﻮﻨﺒﻟاو ،ﻊﻗاﻮﻟا ﰲ حﺎﺑرﻷا ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ﻲﻫ ﲔﻨﺋاﺪﻟا نأ ،ﺔﻄﻴﳊا أﺪﺒﻣ ﻊﻣ ءﻼﻤﻌﻟا لاﻮﻣأ ةرادﻹ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻊﻣ ﺔﻛﱰﺸﻣ نﻮﻜﺗ نأ ﻦﻜﳝ ﱵﻟا
ﲔﻨﺋاﺪﻟا .
ﻚﻟذو ،ﺔﺑرﺎﻀﳌا ﺪﻘﻋو ﺔﻛرﺎﺸﳌا ﺬﻴﻔﻨﺗ ﰲ اﺪﻴﺟ ﺔﻓوﺮﻌﻣ ﺖﺴﻴﻟ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺪﻘﻋو ﻦﻫر ماﺪﺨﺘﺳا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ أﺪﺒﳌا ﺢﻤﺴﻴﻟ رﻮﺛﺄﳌا لﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﻲﺴﻴﺋر ﻞﻜﺸﺑ ﺶﻤﻜﻨﻳ لاﺰﻳ ﻻ فاﺮﻃﻷا ﻊﻴﻤﳉ ﻦﻜﳝو ﺪﻗﺎﻌﺘﻟا ﺔﻳﺮﺣ ﺔﻳﺮﻈﻧ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻓ ﰲ ﺪﻘﻌﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﻊﻣ ضرﺎﻌﺘﺗ ﻻ ﻢﺘﺗ نأ طﺮﺷ وأ ﺪﻘﻋ لﻼﺧ تﻼﻣﺎﻌﻣ ﻪﻘ . ﺔﻳﺮﻈﻧ ﰲ ﻦﻣﻷا ﺔﻤﻈﻧأ دﻮﺟو ﺬﻔﻨﺗ لاﺰﺗ ﻻ تﻼﻣﺎﻌﳌا ﰲ ﺪﻘﻋ ﺔﺑرﺎﻀﳌاو ﺔﻛرﺎﺸﳌا ماﺪﺨﺘﺳا نﻷ ،نﺎﻤﻀﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺮﻈﳊ ﲏﻌﻳ ﻻ ﺔﺑرﺎﻀﳌاو ﺔﻛرﺎﺸﳌا ﲔﻓﺮﻄﻟا ﲔﺑ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا ﺔﻘﺜﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ . و ﺔﺑرﺎﻀﳌا ﺪﻘﻋ ﰲ نﺎﻤﻀﻟا دﻮﺟو ﲑﺑاﺪﺘﻟا ﺰﻳﺰﻌﺘﻟ اﺪﻴﺟ اﺪﻬﺟ ﻢﻫ ﺔﻛرﺎﺸﳌا ﺎﻘﻓو ﰲ ﺔﻴﻤﳏ نﻮﻜﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﱵﻟاو ﲔﻨﺋاﺪﻟا لاﻮﻣأ ﺔﻳﺎﲪ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺚﻴﲝ ،ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻂﳕ ﻊﺋارﺪﻟا ﺪﺳ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﻴﺋﺎﻗﻮﻟا يروﺮﺿ ىﻮﺘﺴﻣ ﰲ ﻪﻧﻷ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣ مﻮﻬﻔﻤﻠﻟ
. ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا تﺎﻤﻠﻛ : نﺎﻤﻀﻟا ; ﺔﻛرﺎﺸﳌا ; ﺔﺑرﺎﻀﳌاو ; ﺪﻘﻋو

## A. Pendahuluan
Pembiayaan  yang  didanai  oleh  bank syariah  merupakan  bentuk  investasi 1 yang  memerlukan  waktu  lama  dan  secara  berangsur-angsur  dana  yang  diinvestasi tersebut  akan  kembali  kepada  bank.  Secara  umum  bentuk-bentuk  pembiayaan  yang didanai  oleh  bank  syariah  adalah  jual  beli,  sewa,  bagi  hasil  dan  penyertaan  modal atau  kemitraan.  Jangka  waktu  pembiayaan  disepakati  oleh  pihak  bank  dengan nasabah  debiturnya  dengan  mempertimbangkan  kemampuan  pengembalian
1 UU  No.  21  Tahun  2008  membedakan  investasi  dengan  pembiayaan.  Pembiayaan  dalam Pasal  1  butir  25,  definisinya  “penyediaan  dana atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu...” Investasi  didefinisikan  dengan  “Dana  yang  dipercayakan  oleh  nasabah  kepada  bank  syariah berdasarkan  akad  mudarabah  atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Kedua istilah di atas secara operasionalnya berbeda, karena investasi sumber dananya dari nasabah sedangkan pembiayaan sumber dananya dari bank syariah. Menurut Syafi’i Antonio, investasi sama dengan pembi ayaan yaitu kegiatan  usaha  yang  mengandung  risiko  karena  berhadapan  dengan  unsur  ketidakpastian,  dengan demikian perolehan  laba dan  pendapatannya (return) tidak  tetap dan tidak pasti. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 2000), 86.
pembiayaan  tersebut.  Secara  umum  pembiayaan  dapat  disetujui  oleh  bank  bila nasabah  menyertai  permohonan  dengan  jaminan  (collateral)  yang  layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga  yang diikat sebagai alat pembayar  jika  terjadi  wanprestasi  terhadap  bank  syariah.  Jaminan  yang  diberikan oleh  debitur  kepada  bank  syariah  dibutuhkan  untuk  pembayaran  hutang  seandainya terjadi waprestasi terhadap pembiayaan  yang telah diberikan oleh bank dengan cara menguangkan  atau  menjual  jaminan  tersebut  melalui  mekanime  yang  telah ditetapkan.  Dengan  demikian  pada saat  proses  penilaian  terhadap  kelayakan pembiayaan  kepada  calon  nasabah  debiturnya,  jaminan  ini  menjadi indikator penentuan  yang  digunakan  oleh  bank  untuk  menilai  dan  kelaikan  nasabah  debitur memperoleh jumlah  pembiayaaan  yang  akan  diberikan  dan  juga  jangka  waktunya. Dengan adanya jaminan tersebut pihak bank syariah sebagai kreditur akan memiliki keyakinan  sebagai  syarat  yang  ditetapkan  oleh  ketentuan  perundang-undangan tentang prudential  standard 2 untuk  menimbulkan  keyakinan  bahwa  debitur  akan memenuhi  kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  yang  timbul  dari  suatu perikatan pembiayaan tersebut.
Untuk  mengantisipasi  kerugian  yang  mungkin  saja  timbul  dalam  kegiatan pembiayaan,  bank  harus  menetapkan  kebijakan  sebagai  langkah  antisipatif  sedini mungkin,  yaitu  sejak  mempertimbangkan  memberikan  pembiayaan  yaitu  dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah.
Ketentuan  jaminan  dalam  hukum  positif  Indonesia  tidak  dapat  diterapkan begitu  saja  pada  perbankan  syariah,  tanpa  mengkaji  dan  mengenalisis  ketentuan hukum  Islam,  karena  bank  syariah  tetap  harus  enerapkan  shariah  complient  dalam sistem  dan  operasionalnya.  Untuk  pembiayaan  musyrakah  dan  mudarabah,  konsep fikih  muamalat  tidak  mengenal  adanya  keharusan  penyertaan  jaminan  dari  para pihak,  dan  tidak  ada  pendapat  ulama  tentang  kebolehan  meminta  jaminan  dari peserta kongsi dan juga mu ḍārib . Akad mudarabah dan musyarakah bertujuan untuk bekerjasama  investasi  untuk  mendapatkan  keuntungan,  yang  seharusnya  sejak  dari awal  sudah  dilandasi  rasa  saling  percaya  dari  para  patner  dan juga  mitra  kerjanya. Dalam hal ini, bank syariah sebagai mitra kerja untuk pembiayaan musyarakah dan
2 Prudence  is  carefulness,  precaution  attentiveness  and  good  judgement  as  apllied  to  action or  conduct  that  degree  of  care  required  by  the  exigencies  or  circumstances  under  which  it  is  to  be exercised,  dikutip  dari  Abdul  Ghofur  Anshory, Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 196.
sebagai ṣāḥib al - māl dalam pembiayaan mudarabah harus memiliki penilaian tentang kepercayaan  dan  amanah  kepada  calon  nasabah  debiturnya.  Oleh  karena  itu  para pemilik  dana  sebagai  pihak  yang  memiliki  dana  dan  memberikan  pembiayaan  atau ikut  serta  mendanai  suatu  perkongsian  usaha  komersil  mengucurkan  dana pembiayaan untuk investasi harus didasarkan dari feasibilitas usaha  yang telah atau sedang  dijalankan  oleh  nasabah  debiturnya  untuk  memastikan  kembalinya  modal yang  telah  diinvestasi  pada  usaha  nasabah  debiturnya  dan  juga  porsi  keuntungan dengan cara bagi hasil dengan nasabah debiturnya.
Dalam rule fikih muamalat pemilik dana dan pihak perbankan syariah sebagai pihak intermediasi 3 tidak dapat menuntut calon nasabah debitur untuk menyerahkan barang  jaminan,  karena  hal  tersebut  bukan  prioritas  yang  harus  dipertimbangkan dalam  pemberian  dana  pembiayaan  baik  untuk  produk mudarabah maupun musyarakah. Ada  hal  lain  yang  lebih  penting  harus  dinilai  oleh  pemilik  dana  yaitu feasibilitas  dan  prospek  usaha  yang  dibiayai  oleh  pihak  penyandang  dana pembiayaan.  Namun  pihak  bank  syariah  tetap  harus  melindungi  dana  nasabah  yang dikelolanya  sehingga  tidak  mungkin  memberikan  pembiayaan  bila  tidak  disertai barang  jaminan.  Dengan  demikian  terjadi  kesenjangan  antara  konsep  fikih  dengan sistem operasional perbankan.
Adapun  permasalahan  yang  dikaji  adalah  mengapa  bank  syariah mengharuskan  adanya  agunan  sebagai  jaminan  untuk  pembiayaan  mudarabah  dan musyarakah  yang  diberikan  kepada  nasabah  debiturnya,  dan  bagaimana  tinjauan fikih  terhadap  praktek  jaminan  yang  diaplikasikan  oleh  perbankan  syariah  di Indonesia?
Penelitian  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  dan  empiris. Pendekatan  normatif  digunakan  untuk  riset  dari  perspektif  fikih  muamalat tentang kedudukan jaminan dalam perkongsian. Data diperoleh melalui penelusuran pustaka (library  research)  Analisis  data  yang  dilakukan  secara  kualitatif  terhadap  semua
3 Terdapat dua priode eksistensi intermediasi bank, pada priode awal, keberadaan bank berpusat pada  peran  sebagai  perantara  di  antara  pelbagai  pilihan  berbeda  yang  berkaitan  dengan  batas  waktu dan likuiditas para pemberi pinjaman dengan peminjam, serta kemampuan bank sebagai intermediator untuk  mendapatkan  keuntungan  dari economies  of  scale,  yaitu manajemen  investasi,  pengurangan risiko  melalui  diversifikasi  dan  kemampuan  bank  bertumpu  pada law  of  large  numbers.  Pada perkembangan terkini, muncul kecenderungan baru yang terus dikaji dan dianalisis alasan keberadaan bank,  seperti  kondisi  seperti  apa yang  diperlukan  agar  intermediasi  dapat  berjalan  dan  bagaimana bentuknya.  Kajian  ini  menghasilkan  teori  intermediasi  keuangan, Mervyn  K.  Lewis  dan  Latifa  M. Algaoud, Islamic Banking (Massachusetts: Edward Elgar, 2001), 90-92.
sumber  literatur,  Dengan  analisis  data  yang  objektif  dan  reliabel  diharapkan  akan diperoleh  pembahasan akurat  dan  valid  sebagai  jawaban  terhadap  semua  rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini.

## B. Pembahasan

## 1. Ketentuan Jaminan Menurut Konsep Fikih Muamalat.
Aturan dan ketentuan hukum dalam bidang muamalat cenderung tidak rigid, karena dinamisasi dalam fikih muamalat dibutuhkan oleh umat Islam untuk menjaga eksistensi  dan  kebutuhannya  sebagaimana  kodrat  yang  telah  Allah  bentuk.  Dalam aspek fikih muamalat dan iqti ṣhād ini, perkembangannya lebih cepat karena dengan resources dan  fasilitas  yang  dimiliki  manusia  dituntut  untuk  berkreasi  dan melakukan  inovasi  dalam  proses  produksi,  distribusi  dan  konsumsi. 4 Bila  dianalisis ternyata  memang  terdapat  korelasi  dan  relevansi  yang  sangat  kuat  antara perkembangan  pemikiran  dengan  prilaku  manusia  (scale  of  preference)  dan kebutuhan hidupnya.
Pembahasan tentang jaminan ini penulis lakukan dengan beranjak dari sistem akad rahn dan kafalah yang dibahas dalam fikih muamalat. Sebagaimana akad yang lainnya terutama dalam lingkup uqūd al -musamma, penjaminan, rahn dan kafalah ini dilakukan  didasarkan kesepakatan  yang  terjadi  antara  para  pihak  sebagai  syarat terbentuknya  akad  itu  sendiri.  Kesepakatan  tersebut  harus  dibentuk  sebagai  akad yang mendasari perjanjian penjaminan ini.

## 2. Konsekuensi Hukum dalam Akad Rahn
Akad  rahn  diklasifikasikan  sebagai  akad tabarru’ karena  objek  yang diserahkan oleh pihak rāhin kepada pihak murtahin adalah tanpa imbalan atau ganti rugi. 5 Para ulama telah sepakat pada rahn, barang (‘ ain) yang menjadi jaminan harus memiliki  nilai  menurut  pandangan  syara’  dan  berwujud  konkrit,  karena  barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang- utang si rāhin dan barang jaminan tersebut bukan yang wujud najis atau barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan. 6
4 Abdullah Abdul Husain at Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan (Yogyakarta: Magistra Insana Press, 2004), 3.
5 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Isl ā m Wa Adillatuh, Jilid 6, …, 108.
6 Ibid, 107.
Rahn dalam  tataran  konseptual  dapat  dikatagorikan  sebagai  akad  yang bersifat ainiyah,  sama  seperti  akad hibah,  ariyah,  wadi’ah dan qira ḍ ,  karena pelaksanaan akad ini baru terjadi secara sempurna bila para pihak telah menyerahkan objek  transaksinya.  Akad  rahn  ini  sebagai  akad tabārru ’  dapat  dikatakan  sempurna terjadinya bila pihak rāhin dan murtahin sama-sama telah memegang (al-qab ḍ ) 7 atau menguasai  objek  transaksinya. Al-qab ḍ ini  diformat  sehingga  menjadi  suatu keharusan  dalam  transaksi  gadai  ini  yaitu  “ la  yatimm  al- tabārru’  illa  bi  al -qab ḍ ” 8 artinya : tidak sempurna tabārru’ kecuali setelah saling pegang (objek transaksi).
Al-qab ḍ dimaksudkan pihak rāhin telah menerima uang yang dibutuhkannya dari murtahin untuk  memenuhi  kebutuhannya,  dan  uang  tersebut  telah  diterima seutuhnya  dalam  penguasaan rāhin .  Sedangkan al-qab ḍ dari  pihak murtahin diinterpretasikan bahwa ia telah menerima barang berharga dari pihak rāhin sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh murtahin sebagai bukti itikad baik dari rāhin dia akan  melakukan  kewajibannya  untuk  melunasi  hutang  yang  telah  diperoleh  dari murtahin. Dengan teori al-qab ḍ ini maka akad rahn belum dikatakan terjadi dengan sempurna bila  para  pihak  tidak  dapat  menguasai  objek  yang  semestinya  diserahkan dari pihak lainnya, karena pihak penerima hutang dapat menguasai marhūn sebagai jaminan hutang.
Jumhur  ulama  telah  sepakat  menyatakan  bahwa  kriteria marhū n (barang jaminan)  yaitu  barang  yang  memiliki  nilai  ekonomis  dan  mudah  dijual, diketahui dengan  jelas  dan  pasti,  bisa  untuk  diserahkan,  bisa  dipegang,  bisa  dikuasai,  tidak tercampur  dengan  sesuatu  yang  bukan marhūn ,  terpisah  dan  teridentifikasi  baik  itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik itu harta mithly maupun qîmy. 9
Menurut  Imam  Syafi’i  nilai  harta  yang  terdapat  pada  objek  agunan  tidak boleh  dimanfaatkan  oleh  pihak  kreditur  karena marhūn hanya  menjadi  objek  untuk merecovery  nilai  hutang  yang  telah  dipinjam  debitur, 10 kecuali  pemanfaatan  harta oleh kreditur tersebut tidak merugikan pihak debitur. 11
Pendapat  ulama Ḥanābilah  hampir  sama  dengan  pendapat  ulama  Syafi’iyah yaitu jaminan  utang  bisa  dijadikan  sebagai  alat  untuk  membayar  utang  tersebut
7 Al-Qab ḍ merupakan masdar dari wazan qaba ḍ a – yaqbi ḍ u diartikan sebagai menggenggam sesuatu, lihat dalam Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia ….  329.
8 Ibn ‘Âbidin, Radd al-Mukhtar, Juz V, .....  340.
9 Wahbah al-Zuhaili, Al- Fiqh Islām Wa Adillatuh, Jilid 6 …. 133.
10 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, jilid 12, … 190.
11 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Isl ā m Wa Adillatuh, Jilid 6, …107, 188 .
ketika pihak  debitur  tidak  mampu  untuk  membayar  utangnya,  tetapi  ulama Ḥanāb ilah tidak menetapkan dalam hal pemanfaatan barang jaminan. 12
Menurut  Ulama Mālikiyyah sistem  jaminan ar-rahn menyerahkan  barang yang  berbentuk  harta  dan  memiliki  nilai  sebagai  jaminan  utang  debitur  yang  sudah jelas  bentuk  utangnya  dan  sudah  mengikat  atau yang  akan  mengikat  kedua  belah pihak. 13 Dalam madhhab Mā likiyyah  pengaturan  tentang  jaminan  lebih  luas,  tidak hanya berupa harta yang bersifat konkrit atau harta yang berbentuk benda jelas, tetapi jaminan  bisa  juga  dalam  bentuk  kemanfaatan,  seperti  kemanfaatan  barang  atau kemanfaatan  tenaga  atau  keahlian  seseorang  namun  dengan  syarat  jaminan  tersebut harus jelas dalam hal penentuan waktu atau batas pekerjaan. 14
Menurut ulama Malikiyah akad rahn telah berlaku sejak akad ijab dan qabul dilakukan  oleh rāhin dan murtahin,  sedangkan al-qab ḍ u menurut  mereka  hanya syarat  penyempurna  akad  rahn.  Dengan  akad  rahn  secara  otomatis  telah  mengikat para  pihak  dengan  ketentuan  hukum  dalam  akad  rahn  dan  klausula  tertentu  yang mereka  sepakati,  dan  dengan  akad  rahn  pula rāhin harus  menyerahkan marhūn kepada si murtahin. 15
Menurut madhhab Malik,  murtahin  dapat  memaksa rāhin untuk menyerahkan marhūn saat ijab kabul dilakukan, namun ada beberapa hal yang dapat menghalangi  penyerahan marhūn di  antaranya  yaitu:  meninggalnya rāhin setelah akad  dilangsungkan  namun  sebelum rāhin menyerahkan marhūn kepada  murtahin. Para pihak yang berpiutang lainnya menuntut dan menagih rāhin untuk menyerahkan marhūn dan  meminta rāhin membayar  hutangnya  pada  mereka. Rāhin mengalami kepailitan  yang  bersifat  menyeluruh,  sehingga  semua  harta  yang  dimilikinya  disita untuk membayar hutang-hutangnya pada kreditur. Rāhin mengalami sakit keras atau gila sampai meninggal dunia. 16
Dalam  akad  rahn  penjaminan  dilakukan  dengan  menyerahkan  harta  benda atau barang-barang yang bernilai ekonomis (marhun) kepada pihak yang berpiutang (murtahin)  sebagai  jaminan  orang  yang  berhutang  ( rāhin )  tersebut,  dan  harta  yang dijadikan  jaminan  tersebut  dalam  tanggungan  si rāhin . 17 Berbeda  dengan  kafalah,
12 Ibid, 107.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid, 178.
16 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Isl ā m Wa Adillatuh, Jilid 6, …. 187
17 Ibid,187.
rahn  menjadikan  harta  sendiri sebagai  jaminan  utang,  dalam  rangka  memudahkan masalah utang piutang, sedangkan kafalah menjadikan pihak lain sebagai jaminan. 18

## 3. Konsekuensi Hukum dalam Akad Kafalah
Akad  kafalah  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  memiliki  relasi  hukum  dan konsekwensinya  yang berbeda-beda, karena hubungan hukum  yang terjadi di antara 3 pihak yaitu kāfil sebagai ashil, makfūl ‘anh dan makfūl bih . Hubungan hukum yang utama terjadi antara pihak pertama yaitu makfūl ʻanh dan pihak kedua sebagai makfūl lah .  Sedangkan  keberadaan  kāfil  terjadi  disebabkan  keinginan  untuk  menjamin perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab makfūl ʻanh kepada makful lah akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
Pada  dasarnya  akad  kafalah  dibolehkan  selama  pertanggungan  yang dilakukan  oleh  para  pihak  terkait  dengan  penjaminan  yang  berhubungan  dengan realitas  sosial  dan  ekonomi  masyarakat. Para  fukaha  menyatakan prinsip  akad kafalah  merupakan  perwujudan  suatu  kemaslahatan  bagi  masyarakat  terutama  yang membutuhkan  penjaminan  yang  mungkin  disebabkan  ketidakmampuannya menghadirkan  jaminan  yang  dibutuhkan  oleh  kreditur.  Keberadaan akad  kafalah akan semakin  penting  bila masyarakat  memiliki  rasa  solidaritas,  bahkan  dalam masyarakat  dari  generasi  muslim  pertama  selalu  menggunakan  akad  kafalah  untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan saling membantu sesama. 19
Dalam  pelaksanaan  akad kafālah  bi  al -nafs para  fukaha  memiliki  pendapat yang  berbeda  tentang  tanggung  jawab  seorang kāfil . Dalam kafālah  bi  al -nafs seorang kāfil bertanggung jawab untuk mendatangkan makfūl bih untuk menunaikan tanggung  jawabnya  terhadap makfūl ʻanh .  Bila kafil tidak  sanggup  menghadirkan makful  bih maka  kerugian  yang  dialami  oleh makfūl  ‘anh ditanggung  oleh kāfil. 20 Menurut ulama Hanafiyah bila secara materi tidak sanggup menanggungnya maka ia harus  dihukum  dengan  hukuman ta’zir sampai  kafil  sanggup  mendatangkan ma kfūl bih tetap  harus  menanggung  kerugiannya. Dalil  yang  digunakan  fukaha hadis Qubai ’ ah Ibn al-Makhariqi r.a. sebagai berikut:
18 Ibid, 110.
19 Ibnu Rusyd, Bidāyah al -Mujtahid, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, tth), 583.
20 Wahbah al-Zuhayli, Al-fiqh al-Islam wa Adillatuh , Jilid 6….  37.
َﺗ ــ َﺤ ﱠﻤ ــ ْﻠ ُﺖ ِﺣ َﻤ ـ َﻟﺎ ًﺔ َﻓ َﺎ َﺗ ْﯿ ُﺖ ﻨﻟا ﱠـ ِﺒ َﺻ  ﻲ ﱠﻠ ُﷲ  ﻰ َﻋ َﻠ ْﯿ ِﮫ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻓ َﺴ ــ َﺎ ْﻟ ُﺘ ُﮫ َﻋ ْﻨ ُﮫ َﻓ َﻘ ــ َلﺎ : َﻧ ْﺨ ِﺮ ُﺟ ُﮫ َﻋ ْﻨ َﻚ ِﻣ ْﻦ ِا ِﺑ ٍﻞ ﱠﺼﻟا ــ َﺪ َﻗ ـ ِﺔ َﯾ ُﻗﺎ ﺒ َـ ْﯿ ﺼ َـــ َﺔ َأ ﱠن َﻣ ْﺴ ـ َﺄ َﻟ َﺔ َﻻ َﺗ َﺤ ــ ﱡﻞ ِا ﱠﻻ ِﻓ َﺛ ﻰ ـ َﻼ ٍث , َو َذ َﻛ ــ َﺮ َر ُﺟ ـ ٍﻞ َﺗ ـ َﺤ ﱠﻤ َﻞ ِﺣ َﻤ ـ َﻟﺎ ًﺔ َر ُﺟ ـ ٍﻞ َﺣ ﱠﺘ ﻰ ُ◌ ﯾ ــ َﺆ ّد ْ◌ ِي ـــ ِﮫ . ) دواد اﻮــﺑا هاور ( 21
Artinya:"Aku  membawa  satu  tanggungan,  maka  aku  mendatangi  Nabi  SAW. kemudian aku  bertanya  kepada  beliau  tentang  (tanggungan  itu),  maka beliau bersabada: "Kami akan mengeluarkan tanggungan itu atas namamu dari  onta  sedekah.  Hai Qubai ṣah!  sesungguhnya  perkara  ini  tidak  halal, kecuali pada tiga hal". Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki- laki  yang  membawa  suatu  tanggungan  dari laki-laki  lain,  sehingga  ia melunasinya ". (HR. Abū Dāud) .
Hutang  yang  dijamin  telah  berada  dalam  tanggungan kāfil dan  pada  waktu yang  sama  hutang  tersebut  juga  masih  tetap  berada  dalam  tanggungan a ṣ il, artinya hutang tetap menjadi tanggungan kedua belah pihak  yaitu a ṣ il dan kafil, namun hal ini  tidak  serta  merta  berarti  hak  yang  ada  menjadi  bertambah  atau  dobel,  meskipun hutang  tersebut  berada  dalam  tanggungan kāfil, namun  orang  yang memiliki  hak hanya  berhak  menagih  dan  mendapatkan  haknya  sejumlah  yang  pernah  ia  berikan, adakalanya dari kāfil atau dari a ṣil. 22
Imam  Malik berpendapat bahwa  penanggung  harus  menanggung kerugian  atas orang yang ditanggung apabila ia pergi, didasarkan pada Hadis Ibnu 'Abbas r.a. sebagai berikut:
َر  ﱠنأ ُﺟ ــ ًﻼ َﺳ ــ َﺄ َل َﻏ ــ ِﺮ ْﯾ ﻤ َـ ُﮫ َأ ْن ﯾ ُـ َﺆ ﱢد ِإ ي َﻟـ ْﯿ ِﮫ َﻣ ـ َﻟﺎ ُﮫ َأ ْو ُﯾ ْﻌ ـ ِﻄ ﯿ ْـ ِﮫ َﺣ ـ ِﻤ ْﯿ ـ ًﻼ ﻓ َــ َﻠ ْﻢ َﯾ ْﻘ ِﺪ ْر َﺣ ﱠﺘ ﻰ َﺣ ـ َﻛﺎ ـ َﻤ ُﮫ ِإ َﻟ ﻨﻟا  ﻰ ﱠـ ِﺒ ﺼﻟا  ﮫﯿﻠﻋ  ﻲ ـ ﺴﻟاو  ةﻼ ـ َﻓ  مﻼ ﺘ َـ ﺤ َـ ﻤ ﱠـ َﻞ ﻋ َـ ْﻨ ـ ُﮫ ﺳر ـ ﺻ  ﷲ  لﻮ ـ ّﻠ ﷲ  ﻰ ﻋ ـ ﺴﻟاو ﮫﯿﻠ ـ ُﺛ مﻼ ﱠﻢ َأ َﺗ ْﻟا ﻰ َﻤ ــــ َلﺎ ِا َﻟ ــ ﯿ ْــ ِﮫ . 23
Artinya: "Sesungguhnya  seorang  laki-laki  meminta  kepada  debiturnya  agar memberikan hartanya  kepadanya,  lalu  ia  memberikan  penanggung kepadanya, tetapi ia tidak mampu, sehingga orang tersebut mengadukannya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW. pun menanggungnya, kemudian debitur memberikan harta kepadanya". (HR. Abu Daud).
Seandainya  ada  orang  menjamin  orang  lain,  lalu  ternyata kāfil tidak  bisa menghadirkan makfūl ‘anh atau meninggal dunia, maka menurut ulama Hanafiyyah kāfil wajib membayar utang makfūl ‘anh yang merupakan tanggungannya, dalam hal ini  berarti  ada  dua kafālah, yaitu kafālah jiwa  dan  harta.  Pada  dasarnya  penjamin
21 Mu ḥ ammad Na ṣ ir  al-din al-Abani, Sunan Abū Dāud , .... 126.
22 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al- Islām wa Adillatuh , Jilid 6, ...536.
23 Muhammad Nashiruddin al-Abani, Shahih Sunan Abu Daud.
telah  menjamin  jiwa  secara  mutlak dan menggantungkan  jaminan  harta apabila penanngung tidak  bisa  menghadirkan  orang  yang dujamin  tersebut. 24 Ulama Syafi’iyyah  berpendapat  sebaliknya  bahwa  penanggung  tidak  menanggung  dalam pembayaran. 25
Adapun  pendapat  kelompok  yang  ketiga  yang  menyatakan  bahwa penanggung  hanya  wajib  menghadirkan  orang  yang  ditanggungnya, bila menghadirkannya mungkin untuk dilakukan, maka penanggung harus ditahan hingga makfūl ‘anh hadir. Seandainya makfūl ‘anh meninggal dunia, maka kāfil tidak boleh dituntut atas hutang makfūl ‘anh , sebab penanggung tidak menjamin hutang. 26
Apabila kāfil telah berhasil menyerahkan diri makfūl ‘anhu maka penanggung telah  bebas  dari  tugasnya  sebagai  penjamin  dengan  syarat  bahwa  tidak  ada  yang menghalanginya  di  situ,  seperti  tidak  ada  orang  zalim  yang  menguasainya  dalam penyerahan  tertanggung  dan menahannya  secara  kekerasan. 27 Namun  seandainya orang  yang  ditanggung  datang  sendiri,  penanggung tidak  dapat  terbebas  dari tanggungannya,  sehingga  orang  yang  ditanggung  berkata:  aku  menyerahkan  diriku dari segi  kafalah  orang  yang  menanggungku. 28 Akan  tetapi,  penjamin  tidak  bebas dari  tugasnya  karena  meninggalnya makfūl  lah dalam kafālah  bi  al -dain, karena kedudukan makfūl  lah dalam  tuntutan  mendatangkan makfūl  ‘anh digantikan  oleh ahli warisnya. 29

## 4. Analisis
Pembentukan  akad  dalam  fikih  muamalah  relatif  terbuka  klausulanya, tergantung  dari  kebutuhan  para  pihak  yang melakukan  akad  itu  sendiri.  Ketentuan fikih  muamalat  tidak  membatasi  kemampuan  dan  keinginan  para  pihak  untuk menyepakati  suatu  perbuatan  hukum.  Dengan  adanya  ruang  yang  terbuka  untuk memenuhi kebutuhan tersebut para pihak membuat persyaratan yang memang secara suka  rela  dilakukan  untuk  kebutuhan  mereka  baik  dalam  tataran ḍarūriyyah 30 ,
24 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al- Islāmiy wa Adillatuhu, ... 44.
25 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, ....25.
26 Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Kifāyah al - Akhyār (Damsiq: Dar al-Fikr, t.th), 628.
27 Ibid, 627.
28 Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Kifayah al- Akhyār , ... 627.
29 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al- Islāmiy wa Adillatuhu, ... 286.
30 Kebutuhan  manusia  yang  distratifikasi  dalam  perspektif  syar’i  terdapat  3  tingkatan. Wahbah al-Zuhayli dalam bukunya Al- Wajiz fi Ushūl al -Fiqh menyebutkan bahwa tingkatan pertama tersebut: dharūriyyah yaitu  kemaslahatan  yang  menjadi  faktor  penentu  berlangsungnya  kehidupan
ḥajjiyyah maupun ta ḥsiniyyah .  Stratifikasi  kebutuhan  hidup  tersebut  juga  sudah dilakukan  oleh  Umar  Ibn  Khatab  dalam  masa  pemerintahannya,  sebagaimana dikemukakan oleh Jaribah Ibn Ahmad al-Haritsi dalam bukunya Al-Fiqh al- Iqtishādi li ‘Amîr al - Mukminîn ‘Umar Ibn al -Kha ṭāb.

## a. Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah
Dalam berinvestasi bank syariah memiliki prinsip untuk tidak pernah merugi, dan  kemungkinan  tersebut  tidak  akan  terjadi  selama  bank  tidak  ikut  menanggung kerugian yang dialami oleh nasabahnya (commanditeringsverbod). 31 Bila bank harus menghadapi kerugian ada beberapa masalah yang akan terjadi, yaitu nasabah kreditur berinvestasi  pada  bank  syariah  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan semaksimal  mungkin  dari  setiap  dana  yang  mereka  miliki  dan  telah  dipercayakan kepada bank syariah untuk dikelola.
Secara  garis  besar  akad  pada  bank  syariah  yaitu  NCC  dan  NUCC.  Risiko yang  muncul  dominan  pada  pembiayaan  dengan  menggunakan  pembentukan  akad dengan  menggunakan  pola  NUCC  seperti  musyarakah  dan  mudarabah  adalah mengidentifikasi,  menilai,  dan mengukur  risiko  dari  seluruh  risiko  yang memiliki kemungkinan  dilakukan nasabah  debiturnya.  Dengan  adanya penerapan  manajemen risiko  yang  baik  terhadap  pembiayaan  nasabah  debitur,  maka  manajemen  bank syariah  dapat  membuat  keputusan  yang  tepat  untuk  mengucurkan  pembiayaan  atau tidak.
Analisis  risiko  pada  setiap  aktivitas  pembiayaan  mudarabah  dan musyarakah  menjadi  suatu  kemestian  supaya  aktivitas  pembiayaan  memiliki feed back positif bagi  bank  dan  nasabahnya juga.  Analisis  risiko  yang  dilakukan  harus sistematis dan jeli dengan melingkupi 3 aspek penting yang melekat pada kedua jenis pembiayaan ini, yaitu:
manusia,  baik  menyangkut  kehidupan  dunia  maupun  kehidupan  akhirat.  Sekiranya  mashlahat  pada tingkat ini tidak terjaga maka akan menyebabkan kehidupan dunia menjadi kacau serta menyebabkan penderitaan di akhirat. Kebutuhan dharuriyah ini mencakup 5 tujuan pokok yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan  dan  ekonomi  (harta).  Lihat  lebih  lanjut  dalam  Wahbah  al-Zuhayli, Al-Wajiz  fi  Ush ūl  al - Fiqh (Beirūt: Dār al -Fikr al-Mu ʻaṣ ir, 1997), 92.
31 Commanditeringsverbod yaitu  adanya  larangan  bagi  bank  untuk  menanggung  risiko  dan kerugian dari usaha nasabah. Commanditeringsverbod ini merupakan ketentuan yang berlaku di bank umum  konvensional,  karena  bank  tidak  boleh  merugi,  sehingga  semua  risiko  bisnis  nasabah ditanggung  sendiri  dan  nasabah  itu  tetap  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  kredit  yang  telah diperoleh  dari  bank. Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum  Jaminan  di  Indonesia  Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cet. Ketiga (Yogyakarta: Liberty Offset, 2003), 46.
1. Business  risk yang  diberikan  pembiayaan  melalui  akad  musyarakah  dan mudarabah.  Risiko  yang  muncul  cenderung  berkaitan  dengan first  way  out, yang  dipengaruhi  oleh:  a.  risiko  industri,  b. market  risk,  c.  restrukturisasi pembiayaan, d. keadaan force majeure, dan lain-lain.
2. Shrinking  risk yang  muncul  dengan  berkurangnya  nilai  pembiayaan  yang terjadi  pada second  way  out yang  dipengaruhi  oleh: Unusual  business  risk dan siste bagi hasil yang dipilih.
3. Disaster risk

## b. Urgensi Jaminan pada Pembiayaan Perbankan Syariah
Dalam  menjalankan  operasional  pembiayaannya  bank  syariah  memiliki perbedaan yang sangat prinsipil dengan bank konvensional. Pada bank konvensional, penyaluran  kredit  tidak  dibedakan  antara  konsumtif  dan  produktif,  apalagi pembedaan  akad  sehingga  semua  penyaluran  kredit  pada  bank  konvensional menggunakan  manajemen  risiko  yang  sama  demikian  juga  sistem  pengambilan keuntungannya juga menggunakan sistem yang sama yaitu pengambilan keuntungan melalui  bunga  (interest).  Manajemen  bank  tidak  terlalu  menghabiskan  energi untuk membuat standard  operating  procedure terhadap  masing-masing  pembiayaan, karena  perlakuan  kredit  pada  bank  konvensional  hanya  satu  saja,  karena  kredit tersebut  merupakan  hutang  yang  harus  dibayar  oleh  debitur  dalam  jumlah  tertentu sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  dibuat  di  awal  kontrak.  Dengan  perjanjian kredit  seperti  tersebut  pihak  bang  tidak perlu  meneliti  dan  menganalisis  tujuan permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon, atau kelaikan usaha dan hal-hal lain yang  berkaitan  dengan  kredit  usaha  atau  kredit  produktif,  karena  yang  dibutuhkan oleh bank hanya sistem penjaminannya.
Pada  bank  syariah  unsur  riba, gharar dan tadlis harus  dihilangkan  dan operasionalnya disesuaikan dengan konsep fikih, bahwa hal-hal yang dilarang dalam transaksi bisnis seperti riba, tadlis dan gharar jelas keharamannya. Bank  syariah di Indonesia  menjadi  salah  satu  institusi  yang  eksis  dalam  masyarakat  harus menghindari  unsur  riba  dalam  sistemnya  maupun  operasionalnya,  apalagi menggunakan sistem pengambilan keuntungan dengan cara interest, meskipun masih terjadi debat di kalangan pemikir hukum Islam.
Diversifikasi  model pembiayaan  dapat  dilakukan  oleh  bank  syariah  selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehalalan transaksi keuangan, barang dan jasa.
Dengan  pola  transaksi  berbeda-beda  bank  syariah  dituntut  kehandalan  dalam membuat role  mode untuk  setiap  sistem  operasional  sebagai  bentuk  implementasi dari akad yang disepakati antara bank dengan debiturnya.
Kemampuan internal manajemen bank dalam menilai feasibilitas suatu usaha untuk  dibiayai  menjadi  langkah  awal  untuk  memprediksi  kualitas  suatu  usaha tersebut  mampu  mendatangkan  keuntungan  atau  tidak  bagi  bank  syariah.  Tidak semua  nasabah  debitur  memiliki  kemampuan  mengelola  usaha,  sehingga  bila penilaian dan analisi yang dilakukan oleh manajemen bank syariah tidak tepat maka memungkinnya  terbuka  peluang  terjadinya  NPF  bagi  bank. Namun  tidak  semua nasabah  debitur  menepati  akad  yang  telah  dibuat  untuk  membayar  kembali pembiayaan  yang  telah  diberikan  kepadanya  beserta  keuntungan  yang  menjadi  hak bank syariah. Sehingga bank syariah harus hati-hati terhadap berbagai kemungkinan, sehingga  cara  praktis  penanggulangannya  melalui  sistem  penjaminan  dan  agunan tambahan yang ditetapkan oleh manajemen bank syariah pada awal akad.
Perjanjian  penyaluran  pembiayaan  pada  bank  syariah  tetap  dengan mengedepankan  prinsip  tata  kelola  yang  baik,  mencakup  prinsip  transparansi, akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  profesional  dan  menerapkan  prinsip  kehati- hatian  bank  dalam  penyaluran  dananya  sebagaimana  ketentuan  UU  No.  21  Tahun 2008  Pasal  34  dan  Pasal  35.  Adapun  bunyi  Pasal  34  ayat  (1)  yaitu: “Ban k  syariah dan  UUS  wajib  menerapkan  tata  kelola  yang  baik  yang  mencakup  prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatannya.”
Bank syariah tidak mungkin menanggung risiko yang dilakukan oleh nasabah debiturnya,  karena  bank  syariah  sebagai  pengelola  dana  tabungan  dan  deposito berposisi  sebagai  mudharib  dalam  akad  mudarabah  paralel  harus  mampu mempertanggungjawabkan  semua  dana  nasabah  krediturnya.  Langkah-langkah pengamanan penyaluran pembiayaan pad a bank syari’ah ditetapkan sesuai ketentuan yuridis  formal  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  Indonesia,  karena  pemerintah sebagai penjamin tabungan masyarakat pada bank-bank yang beroperasi di Indonesia memiliki  kepentingan  untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi. Bahkan  pemerintah  juga menetapkan ketentuan pengelolaan keuangan  yang sehat pada perbankan agar tidak terjadi pengemplengan dana masyarakat oleh manajemen bank umum karena banyak juga  manajemen  bank  yang  mengunakan  dana  masyarakat  untuk  kepentingan
pribadi, seperti kasus terbaru terjadi di Bank Surabaya, direktur utamanya melarikan dana nasabah.
Risiko  yang dihadapi bank syariah dari penyaluran pembiayaan musyarakah dan  mudarabah  sangat  besar  karena  pembiayaan  NUCC  ini  sepenuhnya  tergantung dari  mekanisme  pasar  dan  kehandalan  nasabah  debitur  dalam  mengelola  investasi. Faktor risiko inilah yang menyebabkan bank syariah sangat hati-hati dan membatasi jumlah  dana  yang  bisa  dikucurkan  untuk  pembiayaan  NUCC  baik  musyarakah maupun  mudarabah.  Bank  syariah  juga  protektif  dalam  melakukan  investasi  untuk pembiayaan  ini,  sehingga  semua  pembiayaan  bank  syariah  yang  diklasifikasikan sebagai  pembiayaan natural  un-certainty  contract dilakukan  dalam  relatif  singkat (short term investment).
Jaminan sebagai ukuran kemampuan kekayaan yang dimiliki nasabah debitur dapat menjadi salah satu bentuk keyakinan bank. Dengan jaminan pada pembiayaan musyarakah  dan  mudarabah  bank  syariah  memperoleh  keyakinan  terhadap kemampuan  finansial  nasabah  debiturnya.  Baik  kemampuan  nasabah  debitur  untuk menghadirkan  jaminan  dalam  bentuk  cash  collateral  maupun  agunan  dalam  bentuk fidusia dan hak tanggungan.
Pada  Pasal  1  ayat  (26)  UU  No  21  Tahun  2008  pemerintah  menegaskan kembali bahwa jaminan dari nasabah debitur urgen bagi bank syariah. Jaminan yang dibutuhkan oleh bank bisa dalam bentuk jaminan pokok maupun jaminan tambahan. Bila bank tidak memiliki jaminan apa-apa dari nasabah debiturnya maka bank tidak dapat menagih hak nya ketika nasabah debitur melakukan salah satu tindakan moral hazard yang  mengakibatkan  NPF  bagi  bank  syariah,  bahkan  bisa  saja  nasabah debitur melarikan diri sehingga bank tidak memiliki aset untuk menuntut penunaian kewajiban debiturnya.
Dalam Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008, pada ayat (2) dijelaskan lebih lanjut tentang  prosedur  pengucuran  pembiayaan,  jaminan  perlu  dikuasai  oleh  bank  dan dinilai untuk mengukur kemampuan nasabah debiturnya, bank bukan hanya menilai jaminan  saja  karena  beberapa  aspek  lain  yang  terkait  dengan  pembiayaan  perlu dinilai seperti modal dan prospek usaha.
c. Penerapan  Jaminan  pada  Pembiayaan  Musyarakah  dan  Mudarabah dalam Perpsektif Fikih Muamalat.
Konsep  musyarakah  dan  mudarabah  dalam  rubuk  fikih  muamalat  memiliki beberapa  pergeseran  pada  beberapa  aspek  penting  ketika  konsep  tersebut diimplementasikan pada operasionalisasi bank syariah. Kenyataan ini terjadi karena beberapa prinsip dasar yang tidak sama antara konsep musyarakah dengan kenyataan empirik  pada  perkembangan  perbankan  syariah.  Dalam  hal  ini  posisi  bank  syariah pada  pembiayaan  musyarakah  dan  mudarabah  lebih  dilematis,  dan  keberadaannya lebih  rumit  bila  dilihat  dari  aspek shariah  complient karena  juga  harus  mematuhi hukum  positif. Berikut  ini  sebagai  gambaran  simpel  tentang  aspek  kepatuhan perbankan syariah untuk mereduksi risiko.
Begitu  banyak  risiko  yang  dihadapi  oleh  bank  syariah  dalam  penyaluran pembiayaan terutama musyarakah dan mudarabah, oleh karena itu pada pembiayaan musyarakah  dan  mudarabah,  pihak  manajemen  bank  syariah  harus  mensiasatinya agar  tidak  timbul  dilema  dalam  pengelolaan  pembiayaan.  Bank  syariah  harus memastikan  dengan  karakteristik  pembiayaan  musyarakah  dan  mudarabah,  nasabah akan mampu mendatangkan keuntungan.
Dalam pembiayaan mudarabah yang secara konseptual mengharuskan modal usaha dari ṣaḥib al - māl , hampir tidak mungkin pihak bank memberikan pembiayaan kepada  nasabah  debiturnya  yang  tidak  memiliki  modal  awal  dalam  menganalisis permohonan pembiayaan calon nasabah debiturnya telah memiliki usaha atau paling tidak  memiliki  modal  awal  untuk merintis  usaha,  sehingga  pihak  bank  dapat menganalisis kemampuan skill dan karakter usaha yang dimilikinya, meskipun track record ada melalui jaringan perbankan tanpa ada fakta empirik sebagai bentuk usaha yang  sedang  berjalan,  pihak  bank  syariah  akan  memngalami  kesulitan  mendanai nasabah debiturnya untuk merintis usaha dengan akad mudarabah.
Kenyataan  yang  berbeda  antara  konsep  mudarabah  dan  sistem  perbankan syariah bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debitur bukan bersumber dari modal  bank  sendiri  menyebabkan  pembiayaan  yang  diinvestasikan  pada  usaha nasabahnya  berbeda  dengan  teori  fikih  muamalah.  Jalan  satu-satunya  yang  praktis dan mudah diimplementasikan oleh manajemen bank syariah adalah melalui jaminan dan agunan. Dengan adanya jaminan yang diagunkan tersebut akan dijadikan sebagai pegangan bagi bank syariah bahwa nasabah debitur akan komit untuk melaksanakan janjinya.  Bila  kepatuhan  terhadap  akan  tidak  dilakukan  maka  dapat  dipastikan
sewaktu-waktu  dalam  kondisi  yang  telah  disepakati  dalam  kontrak,  pihak  bank syariah dapat mengeksekusi jaminan  yang telah diagunkan oleh nasabah debiturnya untuk  menutupi  semua  kerugian  yang  timbul  akibat  wanprestasi.  Harta  yang  telah diagunkan  oleh  debitur  kepada  bank  syariah  sebagai  penjamin  bahwa  dia  akan mematuhi dengan sepenuh hati seluruh isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.  Dengan  adanya  harta  debitur  yang  telah  diagunkan  pada  bank  syariah, maka  debitur  akan  terdorong  dan  termotivasi  untuk  bekerja  dengan  sebaik-baiknya dan  semaksimal  mungkin  untuk  mengelola  usahanya  dalam  rangka  memperoleh keuntungan  dan  mencegah  terjadinya  kerugian  yang  akan  mengancam  keberadaan hartanya yang telah diagunkan pada bank.
Sejalan  dengan  kenyataan  di  atas,  menurut  Imam  al-Kasany  bahwa  bila kreditur atau ṣāḥi b al- māl khawatir dengan keamanan dana yang telah diinvestasikan maka  jaminan  dapat  dipersyaratkan  dalam  perjanjian  pokok  investasi  musyarakah tersebut,  karena  realisasi  dari  akad  mudarabah  tersebut  juga  sepenuhnya  ada  di tangan si pemilik modal, artinya realisasi dari perjanjian baru bisa diwujudkan bila si pemilik  modal  telah  menyerahkan  dana  atau  modal  untuk  dikelola  oleh  mudarib. Adapun  alasan  yang  dikemukakan  oleh  Imam  al-Kasani  tentang  bolehnya  meminta dan menggunakan agunan sebagai pejamin dalam pembiayaan mudarabah, yaitu:
1. Akad  mudarabah yang  disepakati  para  pihak  awalnya  didasarkan  dari kerelaan ṣāḥib  al - māl untuk  menyerahkan  kekayaan  yang  dimilikinya untuk  dikelola  oleh mu ḍārib .  Kerelaan  tersebut  menjadi  tanggung  jawab bagi mu ḍārib untuk  memelihara  dan  menjaga  amanah  sehingga  realisasi investasi  mudarabah  akan  berjalan  dengan  baik.  Dengan  dasar  itu  pula wewenang  yang  akan  diberikan  kepada  mudarib  sangat  luas  demi  untuk memastikan keleluasaan dalam mengelola usaha.
2. Dalam  pengelolaan  usaha  bisnis  dengan  akad  mudarabah,  pengelola menempati  posisi  sebagai  wakil  dari  pemilik  modal.  Meskipun  tidak dilakukan  akad  wakalah  dalam  perjanjian  pokoknya,  mudarib  memiliki posisi  yang  kuat  sebagai  pemegang  amanah  dan  mengemban  mandat untuk mengelola harta pemodal dengan baik supaya dapat mendatangkan keuntungan  melalui  harta  yang  telah  dipercayakan  kepadanya.  Dalam akad  mudarabah  mengandung  nilai  amanah  dan  wakalah  yang mengharuskan  mudarib  secara  profesional  mengelola  usaha  dengan memperhitungkan risiko, dengan kesadaran  yang dimiliki mudarib akan merasakan  juga  dampak  dari  keruguan  tersebut  baik  secara  materil maupun non materil. 32
32 Imam al-Kasany, Badai’u al - Shana’i , Jilid VI ….  88.
Dalam  aplikasi  musyarakah,  pihak  manajemen  bank  syariah  harus memastikan  bahwa  usaha  tersebut  dikelola  dengan  baik  dan  taat  asas  berdasarkan perjanjian  yang  telah  disepakati.  Semua  aset  dalam  usaha  tersebut  dapat  digunakan oleh  bank  sebagai  jaminan  pokok,  yang  biasanya  digunakan  untuk  menyelesaikan masalah  kemacetan  pembiayaan  dengan  cara first  way  out.  Bila  jaminan  pokok tersebut  tidak  memadai  untuk  menutupi  semua  risiko  pembiayaan  yang  mungkin dihadapi bank, maka dalam operasionalnya pihak manajemen akan meminta nasabah debitur untuk menyediakan agunan tambahan.
Menurut  Wahbah  al-Zuhayli,  kebebasan  membuat  akad  merupakan  kajian tentang  kewenangan  kehendak  akad  dan  persyaratan  tertentu  yang  disepakati  harus ada  dalam  suatu  akad.  Setiap  pihak  memiliki  kebebasan  untuk  membuat  berbagai akad  dan  syarat-syarat  yang  terkandung  dalam  bentuk  klausul-klausula dalam shighat  akad selama  berada  dalam  koridor  yang  dibolehkan  yaitu  tidak menghalalkan  yang  haram  dan  mengharamkan  yang  halal  atau  tidak bertentangan dengan  kaidah-kaidah  umum  tentang qawaid  fiqhiyyah yang  merupakan  hasil analisis  dari  syariat. 33 Suatu  akad  yang  dibuat  termasuk  syarat  yang  dikandungnya harus  mampu  mewujudkan  keinginan  para  pihak  untuk  tujuan  kemaslahatan  baik bagi  individu, kelompok  maupun  masyarakat,  baik  dalam  aspek  sosial  maupun ekonomi  secara  menyeluruh.  Al-Zuhayli  melanjutkan  bahwa  kebebasan  yang dimiliki oleh para pihak untuk membuat suatu akad harus didasarkan pada kemauan dan  kerelaan  sendiri  serta  kemampuan  para  pihak  untuk  mematuhi  klausula perjanjian yang dibuat bahkan poin-poin tetentu yang diajabarkan dalam suatu akad. Para  pihak  yang  membuat  akad  memiliki  wewenang  mutlak  untuk  membuat  akad dan  membuat  klausula  tertentu  dalam  akad  tertentu  yang  disepakati  yang  dapat mengikat  para  pihak  atau  satu  pihak  saja  dengan  kewajiban  tertentu  demi terpenuhinya kebutuhan dan menjaga kepentingan masing-masing. Para pihak dalam membuat akad bisa saja merumuskan diktum perjanjian tertentu yang dapat menarik pihak  lainnya  untuk  mematuhi  ketentuan  yang  telah  dirumuskan  dan  kemudian disepakati bersama, tanpa perlu memperhatikan keseimbangan posisi atau efek dari akad tersebut dari sisi laba atau rugi atau ghaban fahisy yang mungkin akan dialami oleh salah satu dari para pihak. 34
33 Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Isl ā mi wa Adillatuhu, Jilid 4.....   511.
34 Ibid, 511.
Kesepakatan  yang  dibuat  dalam  suatu  perjanjian  harus  didasarkan  pada kerelaan  para  pihak  untuk  memenuhi  klausula  akad,  dan  menyadari  sepenuhnya bahwa  persyaratan  yang  dikandung  dalam  perjanjian  tersebut  sepenuhnya  dibuat untuk  menjaga  kepentingan  masing-masing pihak  bukan  untuk  mendhalimi  atau mendiskreditkan pihak lain, karena bila persyaratan dibuat untuk mendhalimi pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut akan batal demi hukum, karena bertentangan dengan syariat.
Kebutuhan  membuat  akad  baru  selain  dari  format  yang  telah  dimuat  dalam katagori ‘uqūd  al -musamma dan  juga  persyaratan  yang  dikandungnya  untuk kebutuhan masyarakat, hal ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar akad yang eksis dalam fikih muamalat dan rubuk lain keberadaannya telah ada sejak sebelum  Islam,  karena  eksistensi  akad  tersebut  terjadi  didasarkan  pada  aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat pada masa lalu. 35
Kebebasan  membuat  akad  baru  selain  akad  musamma  dapat  dilakukan  oleh para  pihak  selama  didasarkan  pada  kesepakatan  dan  kerelaan  tanpa  memaksa kehendak  kepada  pihak  lain  sehingga  bebas  dari  akad  yang  mengandung  unsur mendhalimi salah satu pihak oleh pihak lain. Di  kalangan  fukaha ada dua pendapat mengenai prinsip kebebasan membuat akad. Kelompok ulama pertama dari kalangan madhhab Zahiri  termasuk  Ibn  Hazm,  mereka  berpendapat  cukup  dengan  memilih akad yang telah ada dengan menambah aturan tertentu dalam syarat akad. Sedangkan kelompok  kedua  adalah  ulama madhhab Ḥanābilah dan  juga  fukaha  dari madhhab lainnya, mereka berpendapat membuat  akad baru dengan menselaraskannya  dengan akad-akad  lain  yan  telah  eksis  lebih  dahulu.  Menurut  mereka  prinsip  dasar pembuatan  akad  boleh  dilakukan  selama  tidak  dilarang  syara’  atau  tidak bertentangan dengan nash-nash syariat. 36
Adapun  dalil  yang  digunakan  oleh  ulama madhhab Ḥanābilah dan  ulama lainnya tentang boleh membuat akad baru dan juga klausula sebagai persyaratannya adalah keumuman ayat al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1.
Wahbah  al-Zuhayli  menginterpretasikan  ayat  tersebut  bahwa  setiap  akad yang dibuat dengan kerelaan mengikat para pihak yang telah menyetujuinya dengan segala konsekwensinya. Ayat ini juga menetapkan kewajiban untuk menepati setiap
35 Frank  E.  Vogel  dan  Samuel  L.  Hayes  III, Islamic  Law  and  Finance:  Relagion  Risk  and Return (Terjemahan M. Shabirin Asnawi, dkk), (Massachuset: Kluwe Law International, 1998), 125.
36 Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Isl ā mi wa Adillatuhu, Jilid 4,.....   511.
akad  yang  telah  dibuat  di  antara  para  pihak,  karena  keberadaan  akad  tersebut didasarkan  pada  keinginan  para  pihak  untuk  membentuknya  sehingga  wajib  pula para pihak untuk menunaikan setiap diktum dari akad tersebut. 37
Dasar  hukum  lainnya  yang  digunakan  oleh  fukaha  dan  dapat  dijadikan sebagai  dasar  pembolehan  penggunaan  jaminan  pada  pembiayaan  akad  mudarabah dan  musyarakah  yang  disalurkan  oleh  bank  syariah  dan  unit  usaha  syariah  lainnya sebagai  akad  yang  dimodifikasi  dengan  persyaratan  tertentu  yaitu kaidah  umum tentang  muamalah  yang  membolehkan  membuat  akad  meskipun  tidak  ada  syariat yang  menetapkan  hukum  atau  penjelasan  tentang  kebolehannya.  Selama  tidak  ada satupun  dalil  yang  mengharamkannya  maka  semua  aspek  muamalah  boleh dilakukan,  karena  tujuan  muamalah  dan  ketentuan  hukum  yang  digunakan  untuk legalitasnya adalah kemaslahatan umat.
Hadis Nabi Muhammad juga menyatakan kebolehan membuat syarat tertentu selama  persyaratan  yang  diformat  tersebut  tidak  menetapkan  sesuatu  yang bertentangan dengan syariat. Hadis tersebut yaitu:
ﻦـﻋ ﺮـﻤـﻋ ﻦﺑ فﻮــﻋ نا لﻮــﺳر ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ ﮫﯿـﻠﻋ ﻢـﻠـﺳو لﺎـﻗ ﺢـﻠـﺼﻟا ﻦـﯿــﺑ زءﺎﺟ ﻦﯿـﻤـﻠـﺴﻤﻟا ﻻا ﺢـﻠـﺻ مﺮــﺣ ﻻﻼـــﺣ وا ﺎـﻣﺮــﺣ ﻞـﺣا نﻮـﻤـﻠـﺴﻤﻟاو ﻢـﮭـطوﺮـﺷ ﻰﻠـﻋ ﻻﻼــﺣ مﺮــﺣ ﺎـطﺮـﺷ ﻻا وا ﻞــﺣا ﺎـﻣﺮﺣ ) هاور ىﺬﻣﺮﺘﻟاو ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑاو دواد ﻮﺑا ( 38
Artinya: Dari  ‘Umar  Ibn  ‘Auf  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda:  “Setiap perdamaian  dibolehkan  di  antara  umat  Islam  kecuali  perdamaian  yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan setiap umat Islam  terikat  terhadap  syarat  yang  dibuatnya,  kecuali  syarat  tersebut mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram. (HR.  Abū Dāud, Ibn Mājah dan Tarmizi).
Setiap  akad  yang  dibuat  oleh  para  pihak  harus  didasarkan  pada  kerelaan mereka sebagai wujud dari kebebasan, bukan kerelaan karena keterpaksaan terhadap
37 Ibid, 514.
38 Dalam  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Tarmizi,  kata ﻢـﮭـطوﺮـﺷ  ﻰﻠـﻋ    نﻮـﻤـﻠـﺴﻤﻟاو diganti dengan ﻖﺤﻟا  ﺔﻘﻓاو ﺎﻣ  ﻢـﮭـطوﺮـﺷ ﻰﻠﻋ  سﺎﻨﻟا sehingga  cakupan  teks  yang  dikandung  dalam  hadis  ini menjadi lebih luas, karena dalam persoalan muamalat umat Islam tidak dapat membatasi diri dengan hanya melakukan transaksi  di antara sesama muslim saja. Transaksi dalam masalah muamalat selalu melampaui  batasan  wilayah  teritorial,  bangsa  dan  juga  agama. Beberapa  hadis  yang  telah  penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, Nabi Muhammad SAW melakukan transaksi jual beli secara non tunai dengan Yahudi dan juga melakukan transaksi gadai sebagai bentuk jaminannya.
keadaan  atau  kondisi  sehingga  mereka  seperti  tidak  memiliki  pilihan  lain. Dalam kondisi  tertentu  ada  pihak juga  harus  menerima  kenyataan  dengan  merelakan kebebasan  dan  keinginan  mereka  teredam  karena  posisi  negosiasi  yang  tidak seimbang. Dalam kondisi seperti ini kebebasan membuat akad belum muncul dengan baik, sehingga keabsahan akad untuk diberlakukan dan dipatuhi oleh masing-masing pihak  belum  tercapai  sehingga  tidak  bisa  dipastikan  akad  tersebut  mengikat  para pihak.
Hanya akad yang telah memenuhi ketentuan kebebasan dalam membuat akad yang  bisa  membuat  para  pihak  tunduk  dan  mematuhi  sepenuhnya  secara  suka  rela terhadap  diktum  perjanjian  yang  telah  mereka  buat.  Bila  nantinya  dalam  proses implementasi  ternyata  kesepakatan  yang  telah  dibuat  tersebut  telah  menyulitkan salah  satu  pihak  maka  hal  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  konsekwensi  dari  akad, maka  keterpaksaan  tersebut  tidak  bisa  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  telah melanggar  prinsip  kebebasan  berkontrak.  Setiap  pihak  memiliki  kesempatan  dan kebebasan  sepenuhnya  untuk  menganalisis  terhadap  semua  kemungkinan  dan konsekwensi yang akan terjadi bila akad tersebut dibuat dan disepakati.

## C. Penutup
Pembiayaan  mudarabah  dan  musyarakah  secara  karakteristiknya  merupakan produk  investasi  murni  dan  pihak  bank  syariah  mewajibkan  nasabah  debitur  untuk menyerahkan jaminan dengan perjanjian konsensuil riil sebagai bentuk kemampuan debitur  mengembalikan  dana.  Jaminan  menjadi  salah  satu  bentuk  keyakinan dan kehati-hatian  bank  syariah dalam  menyalurkan  pembiayaan  dan  mengukur kemampuan  nasabah  debitur  melakukan  kewajibannya  untuk  mengelola  usaha  dan mendatangkan keuntungan  yang dibutuhkan bersama. Meskipun jaminan  pada akad mudarabah dan musyarakah tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik, namun tetap sah karena dana yang dikelola pihak bank bukan dana milik sendiri melainkan dana pihak  ketiga  sebagai  nasabah  kreditur  bank  syariah.  Untuk  menjadi  dasar penggunaan jaminan di  bank syariah,  akad  rahn  dan kafalah sebagai akad tabi’iyah yang  dikatagorikan  sebagai  sebagai  akad al-musamma,  dapat  digunakan  oleh manajemen  bank  syariah  sebagai  akad  jaminan  untuk  pembiayaan  musyarakah  dan mudarabah.  Pihak  bank  syariah  dengan  menggunakan  asas  kebebasan  berkontrak dapat  membuat  persyaratan-persyaratan  tertentu  yang  menjadi  bagian  strategi pengamanan  bank  dari business  risk dan shrinking  risk.  Jaminan  penting  sebagau
pegangan  untuk  mengurangi  risiko  dan  mewujudkan  maslahat  bersama  antara nasabah kreditur, Dalam hukum Islam harta menjadi salah satu aspek ḍarūry dalam maqāṣid  al -syarî ʻah yang  harus  diproteksi  sehingga  nasabah  kreditur  dan  bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Bakr, Imam Taqiyuddin. K ifāyah al - Akhyār . Damsiq: Dar al-Fikr, t.th.
Al-Abani, Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Abu Daud.
Al-Fat ḥ , A ḥmad  Abū. Kitāb  al - Muāmalat  fi  al -Syari ʻah  al - Islāmiyyah  wa  al - Qawānin al -Mi ṣriyyah , Jilid I. Mesir: Ma ṭba’ah al -Busfir, 1913.
Al-Kasani, Imam. Al- Bada’i’u al - Shana’i , Jilid VI. Mesir: Al-Muniriyyah, t.th.
Anshory, Abdul  Ghofur. Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Lembaga  Keuangan, Lembaga  Pembiayaan  dan  Perusahaan  Pembiayaan.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008.
Antonio, Muhammad  Syafi’i. Bank  Syariah  Suatu  Pengenalan  Umum.  Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 2000.
At-Tariqi, Abdullah  Abdul  Husain. Ekonomi  Islam  Prinsip,  Dasar,  dan  Tujuan. Yogyakarta: Magistra Insana Press, 2004.
Ḥasnain , ‘Adnān  Sayyid  Aḥmad. Al-Iqti ṣad  wa  Andhimatuh  wa  Qawā’iduh  wa Asāsuh fi Dhaui al - Islām : t.p, 1413 H.
Ibn  ‘Abidin. Radd  al- Mukhtar  ‘ala al-Dur  Mukhtar,  Jilid  II.  Mesir:  Al-Amiriyyah, t.th.
Ibnu Qudamah. Al-Mugni. Beirut: Lebanon: Dar al- Ma'rifat, t.th.
Ibnu Rusdy. Bidāyah al -Mujtahid, jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud. Islamic Banking. Massachusetts: Edward Elgar, 2001.
Sābiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

## Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum
Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cet. Ketiga. Yogyakarta: Liberty Offset, 2003.
Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes III. Islamic Law and Finance: Relagion Risk and  Return (Terj. M.  Shabirin  Asnawi,  dkk). Massachuset:  Kluwe  Law International, 1998.
Yunus, Mahmud. Kamus  Arab  Indonesia.  Jakarta:  PT  Mahmud  Yunus  wa Dzurriyyah, 1989.
Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Wajiz fi U ṣūl al -Fiqh . Beirūt: Dār al -Fikr al-Mu ʻaṣir, 1997.
_______. Al-Fiqh al- Islām wa Adillatuhu , Juz 9. Damaskus: D ār al -Fikr, 1989.