JIGE 5 (2) (2024) 789-802

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2619

## Perlindungan  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  bagi Pekerja Bukan Penerima Upah
Annisa Farras Tsabitah 1* , Siti Hajati Hoesin 1
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia * Corresponding author email: annisafarras20@gmail.com

## Article Info
Article history:
Received Marc 03, 2024 Approved May 04, 2024

## ABSTRACT
Non-wage workers are also included in the informal sector workers and are entitled  to  social  security  protection  which  is  carried  out  in  stages  in accordance  with  one  of  the  principles  of  social  security,  namely  that participation  is  mandatory.  As  is  known,  the  development  of  informal sector  workers,  especially  after  the  Covid  19  pandemic,  has  grown  very rapidly  over  time,  in  the  fields  of  culinary,  crafts,  household  equipment, animals, etc. So the purpose of this article is to discuss employment social security protection for non-wage earners as regulated in Law no. 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies. Using doctrinal research methods,  this  article  finds  that  there  is  a  lack  of  optimization  in  the absorption of participants in the labor social security protection program by  the  Employment  Social  Security  Administering  Agency  due  to constraints  on  the  age  limit  for  workers,  a  lack  of  understanding  by workers  in  the  informal  sector  of  the  importance  of  employment  social security and the benefits that can be obtained. accepted. So in this article the  ideal  social  security  protection  is  formulated,  namely  carrying  out comprehensive  and  gradual  socialization  by  the  Employment  Social Security  Administering  Body,  the  government's  role  in  adjusting  the  age limits for informal sector workers so that they can provide maximum social security protection, as well as the public's willingness to receive benefits. provided  by  the  Employment  Social  Security  Administering  Agency,  so that there is synergy and achievement of community welfare.

## ABSTRAK
Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  juga  termasuk  dalam  pekerja  sektor informal  dan  berhak  atas  perlindungan  jaminan  sosial  yang  dilakukan secara  bertahap  sesuai  dengan  salah  satu  prinsip  jaminan  sosial,  yaitu kepesertaan bersifat wajib. Sebagaimana diketahui dengan perkembangan pekerja  sektor  informal,  terlebih  setelah  adanya  pandemi  Covid  19,  dari waktu  ke  waktu  tumbuh  begitu  pesat,  di  bidang  kuliner,  kerajinan, perlengkapan  rumah  tangga,  hewan,  dsb.  Sehingga  tujuan  dari  artikel  ini membahas  perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  pada  peserta bukan  penerima  upah  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan metode penelitian  doktrinal,  artikel  ini  menemukan  bahwa  terdapat  kurangnya
Keywords:
Employment Law, Social Security for Workers, Non- Wage Recipient Workers
optimalisasi  dalam  penyerapan  peserta  program  perlindungan  jaminan sosial  tenaga  kerja  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan  akibat  terkendala  oleh  batas  usia  pekerja,  kurangnya pemahaman  para  pekerja  di  sektor  informal  akan  pentingnya  jaminan sosial  ketenagakerjaan dan  manfaat yang  dapat  diterima.  Sehingga dalam artikel  ini  diformulasikan  perlindungan  jaminan  sosial  yang  ideal,  yaitu dilakukannya  sosialisasi  secara  menyeluruh  dan  bertahap  oleh  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketengakerjaan,  peran  pemerintah  dalam menyesuaikan  batasan  usia  kepada  pekerja  sektor  informal  agar  dapat maksimal  dalam  melakukan  perlindungan  jaminan  sosial,  serta  kemauan masyarakat  dalam  menerima  manfaat  yang  diberikan  oleh  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan,  agar  terdapat  sinergitas dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Copyright © 2024, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license
How to cite: Tsabitah, A. F., & Hoesin, H. S. H. (2024). Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah. Jurnal Ilmiah Global Education, 5(2), 789–802. https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2619

## PENDAHULUAN
Pancasila merupakan dasar negara dan landasan filosofi bangsa Indonesia. Sebagaimana sila  kelima  dalam  Pancasila  menyatakan,  bahwa  ”Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”.  sangat  relevan  dengan  pembangunan  ketenagakerjaan.  Sebagai  tindak  lanjut  dari sila  kelima,  Pasal  28  D  ayat  (2),  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 mengamanatkan,  bahwa  ”setiap  orang  berhak  untuk  pekerjaan  serta  mendapat  imbalan  dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”..Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi landasan  pembangunan  ketenagakerjaan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  untuk  selanjutnya  disebut  UUK. Dalam penjelasan Pasal 2, dijelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya.  Oleh  sebab  itu,  pembangunan ketenagakerjaan  dilaksanakan  agar  terciptanya  masyarakat  Indonesia  yang  lebih  adil  dan sejahtera secara keseluruhan. Untuk memfokuskan pada pekerja, salah satu kesejahteraan yang bisa diterapkan terhadap tenaga kerja Indonesia yaitu jaminan sosial (Willy Farianto, 2019).
Jaminan sosial bagi tenaga kerja sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap resiko  yang  mungkin  timbul  dalam  menjalankan  pekerja  mereka.  Tenaga  kerja  dalam melaksanakan  pekerjaannya  tentu  punya  resiko  yang  kemuksngkinan  akan  terjadi  pada  diri pekerja, baik resiko penyakit yang ditimbulkan dari pekerjaanya, resiko kecelakaan kerja, resiko cacat, resiko kehilangan pekerjaan, bahkan resiko kematian.
Sebagaimana  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  (SJSN)  dibentuk  dalam  rangka  memberika  jaminan  kepada  seluruh  rakyat,  dan merupakan  perangkat  hukum  untuk  mengimplementasikan  amanat  Undang-Undang  Negera Republik  Indonesia  1945,  dimana  salah  satu  prinsipnya  adalah  Prinsip  kepesertaan  bersifat wajib.  Dimana  kepesertaan  wajib  dimaksudkan  agar  seluruh  rakyat  menjadi  peserta  sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan  wajib bagi seluruh rakyat, dalam penerapannya tetap disesuaikan  dengan  kemampuan  ekonomi  rakyat  dan  pemerintah  serta  kelayakan penyelenggaraan  program.  Dimana  tahapan  pertama  dimulai  dari  pekerja  di  sektor  formal, bersamaan dengan sektor informal yang menjadi peserta secara mandiri sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.
Perlindungan  terhadap  pekerja  dimaksudkan  untuk  melindungi  dan  menjamin  hak-hak pekerja tanpa adanya perlakuan diskriminasi demi mewujudkan kesejahteraan pekerja. Bentuk perlindungan  terhadap  hak-hak  pekerja  adalah  dengan  diberlakukannya  sistem  jaminan  sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Salah satu hak pekerja adalah diikutsertakan sebagai peserta dalam program Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  khusus  pada  sektor  informal pekerja  Bukan  Penerima  Upah.  Sebagaimana  diatur  dalam  UUD  NRI  1945.  Perlindungan tenaga  kerja  selain  wajib  dilaksanakan  oleh  pengusaha  atau  pemberi  kerja,  tapi  juga  harus memperhatikan  tenaga  kerja  disektor  informal.  Bentuk  pemeliharaan  dan  peningkatan kesejahteraan  yang  dimaksud  adalah  dalam  bentuk  jaminan  sosial  tenaga  kerja  yang  bersifat umum.  Sebagaimana  prinsip  dan  sifat  dasar  dalam  jaminan  sosial  yaitu  berasaskan  usaha bersama, kekeluargaanm dan gotong royong.
Jaminan  sosial  tenaga  kerja  adalah  upaya  kebijaksanaan  yang  ditujukan  kepada  tenaga kerja (Listyorini, 2016). Program jaminan sosial pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi penduduk  yang  mempengaruhi  pembangunan  kependudukan  (Sentanoe  Kertonegoro,  1984). Pada  umumnya,  situasi  demografi  dari  negara  berkembang  ditandai  dengan  adanya  tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya tingkat kelahiran, menurunnya angka kematian, dan  kenaikan  angka  harapan  hidup.  Faktor  ini  sangat  mempengaruhi  kebutuhan  akan perlindungan dan bekerjanya program jaminan sosial. Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan  keberadaan  manusia  adalah  hak  atas  jaminan  sosial.  Sebab  jaminan  sosial  adalah  suatu kebijakan  publik,  dengan  demikian  harus  jelas  tujuan  yang  ingin  dicapai  (Adillah,  S.  U.,  & Anik, S, 2015).
Sebelum tulisan ini, telah ada beberapa karya tulis ilmiah yang mengkaji tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Karya Tulis Ilmiah tersebut antara lain, ”Pelaksanaan Program Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan  Bagi  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  di  Wilayah  Kota  Semarang Ditinjau  Dari  Permenaker  nomor  1  Tahun  2016”,  yang  ditulis  oleh  Luhur  Sanitya  Pambudi. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa, pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  di  Kota  Semarang  dalam  sisi  kepesertaannya  sudah memenuhi  target,  kemudian,  untuk  pembayaran  iurannya  juga  terbilang  sangat  mudah, terjangkau, dan fleksibel. Dengan iuran yang murah dan fleksibel tetapi manfaat dari program Jaminan  Ketenagakerjaan  tersebut  sangat  banyak.  Namun  disamping  kemudahan  dalam menjalani  program  jaminan  sosial,  terdapat  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Semarang, antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program jaminan sosial khususnya pada pekerja bukan penerima upah, batasan usia  sebagai  peserta  BPJS  Tenaga  Kerja,  tingkat  pendidikan  dan  pengetahuan  yang  rendah terkait  program  Jaminan  Sosial  terutama  BPJS  Tenaga  Kerja,  tingkat  perekonomian  pada pekerja bukan penerima upah yang kurang mampu (Luhur Sanitya P, 2019).
Kemudian  dalam  literatur  lain,  ”beberapa  penulis  berpendapat  bahwa  efektivitas pelaksanaan  program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  pada  BPJS  Tenaga  Kerja  di  Kota  Padang relatif  kurang.  Waku  pencairan  jaminan  relatif  lama,  kemudian  biaya  pemulihan  masih ditanggung  oleh  pekerja,  dsb.  Sehingga  banyak  hal  yang  perlu  dievaluasi  dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja ini, khususnya oleh BPJS Tenaga Kerja itu sendiri selaku lembaga jaminan sosial” (Afrianita, D., & Eriyanti, F, 2021). Sehingga dalam artikel ini, kebaruan yang akan dianalisis adalah pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan objek yang akan diteliti adalah Pekerja Bukan Penerima Upah atau pekerja di sektor informal, yaitu
sektor perdagangan alias para pelaku usaha yang berjualan di Lokasi Sementara yang diwadahi oleh Pemerintah DKI Jakarta dibawah Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Jakarta Selatan. Melihat bahwa terdapat potensi para pelaku usaha ini sebagai  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  yang  menjadi  peserta  dalam  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan  dengan  beragam  karakteristik,  seperti  kepesertaan  yang  tidak  merata  dengan kategori usia mulai dari usis produktif sampai non produktif.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut,  maka  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam tulisan  ini  adalah  bagaimana  pengaturan  BPJS  Tenaga  Kerja  bagi  Pekerja  Bukan  Penerima Upah  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku?  Dan  bagaimana perlindungan Jaminan Sosial BPJS Tenaga Kerja terhadap Pekerja Informal atau Peserta Bukan Penerima  Upah  (PBPU)  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, atau menggunakan pendekatan  doktrinal,  dimana  penelitian  yang  dilakukan  berfokus  pada  analisis  terhadap dokumen-dokumen  hukum  tertulis.  Pendekatan  ini  mengedepankan  intrepretasi  norma-norma hukum  dan  teori  hukum  yang  mendasarinya  (Ediwarman,  2011).  Sumber  data  yang  akan digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian,  dan  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Adapun bahan sekunder yang  digunakan  adalah  pengumpulan  data  yang  berasal  dari  lembaga  penyelenggara  jaminan sosial atau Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Disamping itu bahan tersier yang digunakan berupa pengertian atau data-data yang mendukung penelitian. Yang kemudian data-data yang didapatkan diolah secara deskriptif (Adiyanta, F. S, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan  BPJS  Tenaga  Kerja  Bagi  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  Menurut  Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  atau  BPJS,  merupakan  badan  hukum  yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS sendiri adalah badan hukum yang  dibentuk  dengan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  dimana  tujuan  dibentuknya penyelenggaran  ini  untuk  menyelenggarakan  program  jaminan  sosial  (Jurnal  Institut  BPJS Tenaga  Kerja:2017).  Menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional,  BPJS  merupakan  transformasi  dari  badan  penyelenggara  jaminan sosial  yang  sekarang  telah  berjalan  dan  dimungkinkan  untuk  membentuk  badan penyelenggara baru sebagaimana dinamika dan perkembangan jaminan sosial di masyarakat. Menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS menyelenggarakan sistem jaminan nasional berdasarkan asas:
1. Kemanusiaan;
2. Manfaat;
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
Didalam  peraturan,  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  bertujuan  untuk mewujudkan  terselenggaranya  pemberian  jaminan  dan terpenuhinya  kebutuhan  dasar  hidup yang  layak  bagi  setiap  peserta  atau  anggota  keluarganya.  Kemudian  BPJS  mengatur  sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1. Kegotongroyongan;
2. Nirlaba;
3. Keterbukaan;
4. Kehati-hatian;
5. Akuntabilitas;
6. Portabilitas;
7. Kepesertaan bersifat wajib;
8. Dana amanat;
9. Hasil  pengelolaan  dana  jaminan  sosial  dipergunakan  seluruhnya  untuk  pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.
Berdasarkan pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.  Atau dalam  hal  ini  diatur  dalam  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  diatur  dalam  pasal  6 Undang-Undang  No.  24  tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial.  Seiring berjalannya  waktu  dan  berkembangnya  pengetahuan,  beberapa  program  pemerintah mengalami  penyesuaian,  termasuk  program  BPJS  yang  mengalami  perubahan.  Beberapa program BPJS di tahun sebelumnya, antara lain:
1. Askes;
2. Jamkesmas;
3. Jamkesda;
4. Jamsostek.
Dari  program-program  tersebut  lahirlah  BPJS  yang  dikategorikan  hanya  menjadi  2 (dua)  ruang  lingkup,  yaitu:  (1)  BPJS  Kesehatan,  yang  merupakan  peralihan  dari  jaminan sosial  askes,  jamkesda,  dan  jamkesmas;  dan  (2)  BPJS  Tenaga  Kerja,  yang  merupakan peralihan dari program jamsostek.
1. BPJS Kesehatan
BPJS  kesehatan  adalah  hasil  transformasi  dari  askes,  jamkesmas  atau  jamkesda. Faktor utama dari BPJS Kesehatan adalah memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga  faktor  usia  muda  bahkan  sampai  bayi,  dan  berlaku  juga  untuk  warga  asing  yang sudah tinggal di factor usia minimal selama 6 bulan. Sehingga semua warga wajib menjadi peserta BPJS kesehatan dengan cara melakukan pendaftaran di kantor-kantor cabang BPJS yang sudah banyak tersedia di setiap wilayah tempat tinggalnya.
2. BPJS Tenaga Kerja
BPJS  Tenaga  Kerja  adalah  program  pemerintah  yang  memberikan  jaminan  sosial ekonomi  untuk  setiap  pekerja  Indonesia,  dan  setiap  perusahaan  wajib  mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta dari BPJS Tenaga Kerja dengan iuran bulanan yang sebagian ditanggung oleh perusahaan.
Berdasarkan  Pasal  10  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur bahwa BPJS Tenaga Kerja memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta;
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah;
4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
6. Membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial;
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.
Berdasarkan uraian diatas maka tugas dan wewenang BPJS Tenaga Kerja sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menyelenggarakan beberapa program jaminan sosial tenaga kerja yang terdiri dari:
1. Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  yang  dimaksud  dengan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  yang selanjutnya  disingkat  JKK  adalah  manfaat  berupa  uang  tunai  dan/atau  pelayanan kesehatan  yang  diberikan  pada  saat  peserta  mengalami  kecelakaan  kerja  atau  penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
2. Jaminan Kematian (JKM), dimana manfaat uang tunai diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
3. Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  merupakan  salah  satu  komponen  yang  sangat  penting  bagi pekerja adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap;
4. Jaminan Pensiun (JP), dimana jaminan sosial ini bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan  yang  layak  bagi  peserta  dan/atau  ahli  warisnya  dengan  memberikan penghasilan  setelah  peserta  memasuki  usia  pensiun,  mengalami  cacat  total  tetap,  atau meninggal dunia.
Dalam BPJS Tenaga Kerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
1. Penerima Upah (PU)
Pekerja  penerima  upah  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  gaji,  upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Pekerja penerima upah biasanya selalu terikat  dengan  perjanjian  kontrak  kerja  mengenai  anggaran  gaji,  waktu  kerja,  dan  sarana prasarana selama bekerja.
2. Bukan Penerima Upah (BPU)
Pekerja  bukan  penerima  upah  adalah  pekerja  yang  melakukan  kegiatan  atau  usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Atau dalam  Permenaker  No.  1  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima  Upah,  yang  dimaksud  Peserta  Bukan  Penerima  Upah  (BPU)  adalah  orang- perorangan  yang  melakukan  kegiatan  usaha  secara  mandiri  untuk  memperoleh penghasilan.
Peserta  Bukan  Penerima  Upah  dalam  program  BPJS  Tenaga  Kerja  wajib  mengikuti  2 (dua)  program  jaminan  sosial,  yaitu  program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  dan
Jaminan  Kematian  (JKM).  Namun  di samping  itu,  peserta  Bukan  Penerima Upah  dapat juga mengikuti program JHT secara sukarela.
Dalam  kepesertaan  BPJS,  peserta  akan  diklasifikasikan  kedalam  Peserta  Penerima Upah  dan  Peserta  Bukan  Penerima  Upah.  BPJS  wajib  memberikan  No.  Identitas  Tunggal kepada  setiap  peserta  atau  anggota  keluarganya,  dan  memberikan  informasi  terkait  hak  dan kewajiban  kepada  peserta  untuk  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku,  selain  itu  Pemerintah secara bertahap akan mendaftarkan penerima bantuan iuran.

## B. Perlindungan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Terhadap  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial
Pada  masa  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  pengaturan  jaminan  sosial  tenaga  kerja terus  mengalami  pergeseran (perubahan)  (Agus  Dede,  2014).  Sebab  berkembangnya  zaman, juga menyebabkan banyak perubahan terhadap jenis pekerjaan dan jaminan sosial yang bisa diberikan kepada para peserta jaminan sosial.
Seperti  salah  satu  contohnya  di  Wilayah  Kebayoran  Baru,  dimana  Kebayoran  Baru merupakan wilayah pemukiman baru yang dirancang setelah kemerdekaan Indonesia dengan kebutuhan  pemukiman  cukup  mendesak  karena  Jakarta  memerlukan  banyak  fasilitas publik sebagai  pusat  pemerintahan  Indonesia.  Selain  itu,  Kebayoran  Baru  merupakan  salah  satu wilayah  yang  memiliki  cukup  banyak  pekerja  di  sektor  informal  atau  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  yang  dalam  hal  ini  dikhususkan  pedagang  UMKM  yang  terintegrasi  atau  dinaungi Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  PKL  adalah  pelaku  usaha  yang  melakukan  usaha perdagangan  dengan  menggunakan  sarana  usaha  bergerak  maupun  tidak  bergerak.  PKL tumbuh  begitu  cepat  karena  adanya  permintaan  dari  para  calon  konsumen  yang  umumnya merupakan pejalan kaki dan juga didorong oleh kesempatan yang tercipta pada ruang-ruang publik yang dekat dengan keberadaan para konsumennya.
Pedagang  liar  ini  pada  dasarnya  merupakan  kegiatan  usaha  sektor  informal,  sehingga keberadaannya  di  luar  sistem  perencanaan  perkotaan  yang  umum.  Sehingga  sebagai pemerintah  kota  DKI  Jakarta  harus  melakukan  suatu  terobosan  dalam  menertibkan  sistem berjualan  pada  pedagang  dengan  membangun  atau  menghimpun  para  pedagang  agar  dapat terkoordinir  dengan  baik  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta  (Allo,  E.  R.  R.,  Tangkudung,  A.,  & Gumelar,  A.  R,  2021).  Dan  biasanya,  pedagang  yang  berjualan  ialah  yang  bergerak  pada sektor informal,  usaha  yang  dijalankan biasanya  berskala  mikro  (Gaol,  D.  L.,  &  Rinny,  M, 2018).  Lokasi-lokasi  yang  ditetapkan  sebagai  tempat  berjualan  sementara  yang  legal  untuk para  PKL  binaan  disebut  Lokasi  Sementara  (Loksem),  dan  disesuaikan  kodenya  dengan pendataan lokasi usaha di sistem Pemprov DKI Jakarta.
Pedagang  yang  sudah  terdata  menjadi  PKL  binaan  di  Loksem  (Lokasi  Sementara), diwajibkan  mendaftarkan  diri  sebagai  peserta  BPJS  Tenaga  Kerja,  agar  dapat  menerima manfaat dari jaminan sosial yang diikutinya yang diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2021  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, antara lain:

## 1. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Peserta  yang  ikut  program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  ketika  mengalami kecelakaan kerja akibat kerja berhak mendapatkan manfaat dari program ini (Abdullah, J, 2018). Namun dalam tahapannya, BPJS Tenaga Kerja akan melakukan pemeriksaan dan membuat  kesimpulan  mengenai  kecelakaan  kerja  yang  dilaporkan  paling  lama  30  (tiga puluh) hari sejak laporan tahap 1 diterima.
Jika hasil kesimpulan menyatakan bahwa peserta merupakan Kecelakaan Kerja, maka BPJS Tenaga Kerja memberikan manfaat pelayanan kesehatan JKK di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja, dengan pelayanan sebagai berikut:
a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
1) Pemeriksaan dasar dan penunjang;
2) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
3) Rawat  inap  kelas  I  rumah  saki  pemerintah,  rumah  sakit  pemerintah  daerah,  atau rumah sakit swasta yang setara;
4) Perawatan intensif;
5) Penunjang diagnostic;
6) Pengobatan;
7) Pelayanan khusus;
8) Alat kesehatan dan implan;
9) Jasa dokter/ medis;
10) Operasi;
11) Transfusi darah;
12) Rehabilitasi medik
b. Santunan berupa uang meliputi:
1) Penggantian  biaya  pengangkutan  peserta  yang  mengalami  kecelakaan  kerja,  ke rumah  sakit  dan/atau  kerumahnya,  termasuk  biaya  pertolongan  pertama  pada kecelakaan;
2) Santunan sementara tidak mampu bekerja;
3) Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
4) Santunan kematian dan biaya pemakaman;
5) Santunan bekala  yang  dibayarkan  sekaligus  apabila  peserta  meninggal  dunia  atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja;
6) Biaya rehabilitas;
7) Penggantian biaya gigi tiruan;
8) Beasiswa  pendidikan  anak  bagi  setiap  peserta  yang  meninggal  dunia  atau  cacat total tetap akibat kecelakaan kerja;
2. Manfaat Jaminan Kematian (JKM) Manfaat  Jaminan  Kematian  (JKM)  dibayarkan  kepada  ahli  waris,  apabila  peserta Jaminan Kematian meninggal dunia dalam masa aktif, dengan manfaat yang diperoleh:
a. Santunan sekaligus Rp 16.200.000,-;
b. Santunan berkala 24 x Rp 200.000 = Rp 4.800.000,- yang dibayar sekaligus;
c. Biaya pemakaman sebesar Rp 3.000.000,-;
d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat  kecelakaan  kerja  dan  telah  memiliki  masa  iur  paling  singkat  5  (lima)  tahun. Beasiswa pendidikan diberikan sebanyak Rp 12.000.000 untuk setiap peserta.
3. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)
Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  merupakan  jaminan  yang  ditawarkan  kepada  pekerja penerima  upah  maupun  pekerja  bukan  penerima  upah  secara  opsional,  artinya  tidak diwajibkan  seperti  halnya  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  dan  Jaminan  Kematian (JKM).  Namun,  jika  peserta  ikut  dalam  program  Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  maka  ketika peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total, maka akan mendapatkan  manfaat  JHT  sebesar  nilai  akumulasi  seluruh  iuran  yang  telah  disetor ditambah  nilai  akumulasi  seluruh  iuran  yang  telah  disetor  ditambah  hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.
Pembayaran  manfaat  Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  dibayar  sekaligus.  Kecuali  dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua  (JHT)  dapat  diberikan  sebagian  sampai  batas tertentu  apabila  peserta  telah  memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Dengan presentase paling banyak 30% dari jumlah Jaminan Hari Tua (JHT) yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.
Apabila  peserta  Jaminan  Hari  Tua  meninggal  dunia,  maka  manfaatnya  diberikan kepada ahli waris yang sah, seperti:
a. Janda;
b. Duda;
c. Anak.
Jika  peserta  tidak  mempunyai  ahli  waris  tersebut  di  atas,  maka  JHT  diberikan  kepada ahli waris sesuai urutan:
a. Keturunan  sedarah  pekerja  menurut  garis  lurus  ke  atas  dan  ke  bawah  sampai  derajat kedua;
b. Saudara kandung;
c. Mertua;
d. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja. Disamping  mendapatkan  uang  tunai,  peserta  JHT  akan  mendapatkan  manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan.
Dalam implementasi program BPJS Tenaga Kerja pada pekerja bukan penerima upah atau pelaku usaha UMKM, terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu:
1. Pembentukan pola kemitraan pelaksanaan
Proses  pembentukan  pola  kemitraan  pelaksanaan  program  BPJS  Tenaga  Kerja  pada pedagang UMKM melewati alur yang cukup panjang. Dimulai dari pengajuan kerjasama BPJS  Tenaga  Kerja  di  wilayah  setempat  dengan  Pemerintah  DKI  khususnya  Sudin Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi,  dan  UKM  Jakarta  Selatan  dalam  hal  pedagang yang  berdagang  di  Lokasi  Sementara  yang  disediakan  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta.  Yang kemudian, setiap BPJS Tenaga Kerja diarahkan untuk menyesuaikan rencana programnya dengan  kecamatan-kecamatan  terdekat  sesuai  regionalnya  untuk  mensosialisasikan program BPJS Tenaga Kerja serta melakukan pendaftaran kepesertaan para pedagang.

## 2. Sosialisasi program BPJS Tenaga Kerja
Pelaksanaan  sosialisasi  program  BPJS  Tenaga  Kerja  memang  tidak  dilakukan  secara terus  menerus  sehingga  mengakibatkan  kurangnya  pemahaman.  Secara  teknis,  sosialisasi program BPJS Tenaga Kerja dibantu oleh Perisai, agen yang dibentuk untuk mendukung dalam  percepatan  pendaftaran  peserta  BPJS  Tenaga  Kerja,  yang  paling  mendominasi dalam mengupayakan kegiatan sosialisasi manfaat jaminan sosial dibandingkan pelaksana program  lainnya.  Perisai  melakukan  kegiatan  sosialisasi  dengan  pertimbangan  melihat peluang  kondisi  lingkungan  kebijakan  yang  cenderung  dilaksanakan  secara  personal  dari rumah  ke  rumah  atau  dari  kios  ke  kios.  Kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  BPJS Tenaga Kerja setempat sebagai mitra cenderung pasif, karena hanya menyesuaikan dengan program  yang  diadakan  oleh  Sudin  PPKUKM,  sehingga  pendaftaran  kepesertaan menyesuaikan kegiatan tersebut.
3. Penerapan program BPJS Tenaga Kerja
Hubungan  kemitraan  program  BPJS  Tenaga  Kerja  melibatkan  pihak  utama  dan pendukung.  Pihak  utama  terdiri  dari  pihak  BPJS  Tenaga  Kerja  Kantor  Cabang,  Sudin Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi,  dan  UKM  Jakarta  Selatan,  dan  Agen  Perisai. Dalam  hal  ini,  masyarakat  pekerja  informal  atau  pedagang  merupakan  sebagai  pihak pendukung  yang  menjadi  penerima  manfaat.  Dan  selama  pelaksanaan  hubungan kemitraan program BPJS Tenaga Kerja ada seperangkat pedoman SOP yang menjadi dasar dalam  mengatur  teknis  kegiatan,  sehingga  dalam  mensosialisasikan  program  tetap  sesuai koridor. Pembagian tugas dalam suatu pola kemitraan pelaksanaan program BPJS Tenaga Kerja  dibagi  berdasarkan  fungsi  pelayanan  setiap  bidang.  BPJS  Tenaga  Kerja  sebagai koordinator pemegang kuasa memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi jalannya program,  yang  secara  teknis  dibantu  oleh  Perisai  untuk  layanan  pendaftaran,  pengajuan klaim, pembayaran iuran rutin.
Dalam implementasi program  BPJS Tenaga  Kerja pada pekerja  sektor informal atau pelaku  usaha  UMKM  dapat  dilihat  tingkat  keefektifan  programnya  melalui  respon  para pekerjanya (Pristanti, S. N., Sukidin, S., & Hartanto, 2022), meliputi:
a. Tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta
Tingkat  kepatuhan  pembayaran  iuran  mengalami  penurunan.  Kemerosotan tingkat  kepatuhan  ini  disebabkan  proses  klaim  yang  menyulitkan  pedagang.  Untuk ketentuan terkait pembayaran iuran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah:
1) Iuran dibayar sendiri untuk semua program yang diikutinya;
2) Besarnya iuran untuk setiap program ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu (co: diambil skema upah 1 juta, sehingga iuran yang harus dibayarkan senilai 16.500 untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).
Pembayaran iuran kepesertaan dapat dilakukan dengan fleksibel setiap tanggal 5 pada bulan iuran yang dipilih (3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun). Namun dalam realita, pembayaran  iuran  dapat dilakukan  kapan  saja,  sedangkan  Perlindungan  dari  program jaminan sosial diberikan selama jangka waktu yang dipilih oleh peserta, kapan peserta melakukan pembayaran iuran sesuai periode maka mulai saat itu peserta mendapatkan perlindungan  jaminan  sosial  dan  perlindungan  akan  berakhir  sesuai  periode  yang dipilih.
Walaupun  dalam  Pasal  39  dan  42  Peraturan  Pemerintah  No.  44  Tahun  2015 dijelaskan  apabila  peserta  Bukan  Penerima  Upah  yang  menunggak  iuran  JKK  JKM
sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Tenaga Kerja wajib memberikan manfaat kepada peserta dan peserta  atau  ahli  warisnya  tidak  berhak  atas  manfaat  JKK  tersebut.  Dan  jika  peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Tenaga Kerja wajib memberikan manfaat JKM kepada ahli waris peserta.
b. Tingkat partisipasi pedagang dan kendala yang dihadapi Tingkat  partisipasi  pedagang  dalam  kepesertaan  BPJS  Tenaga  Kerja  terus  ada penambahan namun relatif kecil, masih terlalu jauh dari data yang tercatat atau tingkat partisipasi  pekerja  informal  pun  belum  mencapai  50%.  Kurangnya  antusias  dan pemahaman para Pekerja di sektor informal, Para  pekerja banyak menganggap remeh terhadap  kemungkinan  buruk  yang  terjadi  selama  bekerja  atau  melakukan  aktivitas usaha,  sehingga  banyak  dari  mereka  yang  belum  mendaftarkan  jaminan  sosial  selain jaminan  kesehatan.  Selain  itu,  realisasi  dari  jumlah  kepesertaan  aktif  BPJS  Tenaga Kerja  adalah  pekerja  dengan  penghasilan  tingkat  rendah  atau  kurang  dari  1  juta  dan tidak  mampu,  sehingga  mereka  lebih  mementingkan  kebutuhan  pokok  dibandingkan harus membayar iuran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan.
Disamping  itu,  batas  usia  juga  menjadi  kendala  pada  kepesertaan  Jaminan  Hari  Tua (JHT),  karena  beberapa  diantara  pekerja  bisa  berumur  lebih  dari  56  tahun,  yang  hal tersebut  tidak  termasuk  dalam  kualifikasi  pekerja  yang  dapat  mendaftar  kepesertaan. Sedangkan di lapangan banyak pedagang yang umurnya lebih dari 56 tahun, sehingga perlindungan  jaminan  sosial  kurang  optimal  dari  program  yang  dicanangkan  BPJS Tenaga Kerja. Dimana seharusnya peserta mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT).
c. Kualitas pelayanan pelaksana
Kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pihak  BPJS  Tenaga  Kerja  dan  Perisai sudah cukup baik dari sisi pengklaiman. Sinergitas dari pihak-pihak yang bersangkutan telah  memudahkan  dan  mempercepat  tahapan  pengajuan  klaim  peserta  mulai  dari pengurusan  kelengkapan  syarat  administrasi  sampai  pada  proses  pencairan  dana manfaat  jaminan  sosial.  Komitmen  layanan  dari  Perisai  dalam  menjaga  kestabilan sistem  pembayaran  iuran  peserta  juga  sangat  baik,  bahkan  Perisai  tidak  segan mengingatkan peserta yang lupa untuk menuntaskan kewajiban pembayaran iuran rutin ke Lokasi Sementara, tempat para pedagang berjualan.
Secara  teoritis  dikenal  ada  3  (tiga)  jenis  perlindungan  jaminan  sosial ketenagakerjaan,  yaitu  perlindungan  sosial,  perlindungan  teknis,  dan  perlindungan ekonomis (Zaeni Asyhadie, 2007). Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau  buruh  mengenyam  dan  mengembangkan  kehidupannya  sebagaimana  manusia pada  umumnya,  dan  khususnya  sebagai  anggota  masyarakat  dan  anggota  keluarga, perlindungan  sosial  disebut  juga  dengan  kesehatan  kerja.  Perlindungan  teknis  yaitu, jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh  terhindar  dari  bahaya  kecelakaan  yang  ditimbulkan  oleh  alat-alat  kerja  atau bahan yang dikerjakan, perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja. Perlindungan  ekonomis  yaitu,  suatu  jenis  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha- usaha  untuk  memberikan  kepada  pekerja  atau  buruh  suatu  penghasilan  yang  cukup guna  memenuhi  keperluan  sehari-hari  bagi  dirinya  dan  keluarganya.  Termasuk  dalam
hal  pekerja  atau  buruh  tidak  mampu  bekerja  karena  sesuatu  diluar  kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.
Kesejahteraan pekerja akan berpengaruh positif bagi terciptanya situasi hubungan industrial  yang  harmonis  (Hari  Supriyanto,  2013).  Dengan  adanya  hubungan  yang harmonis,  diharapkan  mampu  menciptakan  kondisi  yang  kondusif  untuk pengembangan industri dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada pekerja, sehingga  pengusaha  dapat  berusaha  dengan  tenang,  pekerja  dapat  bekerja  dengan tenteram dan menikmati kesejahteraan. Memperbaiki dan meningkatkan jaminan sosial merupakan bagian terpenting dari usaha pemerintah dan masyarakat di samping upah yang  cukup  serta  pekerjaan  yang  manusiawi.  Kesejahteraan  tenaga  kerja  tidak  hanya dilihat dari tingkat penghasilan yang didapat pekerja, tapi juga sebagai pekerja informal yang baik masih perlu diikutsertakan ke dalam kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.
Lembaga  penyelenggara  jaminan  sosial  (BPJS  Tenaga  Kerja)  di  Kantor  Cabang dalam  pelaksanaannya  sudah  semaksimal  mungkin,  dan  sosialisasi  sudah  dilakukan sebagaimana  amanat  pada  aturan  Pemerintah  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  atas perlindungan  jaminan  sosial,  termasuk  pada  pekerja  informal  atau  pedagang.  Namun dalam  perlindungannya,  penyerapan  pekerja  informal  sebagai  kepesertaan  aktif  masih kurang  optimal  dari  pendataan  yang  dilakukan.  Sehingga  BPJS  Tenaga  Kerja  belum mencapai  tujuan  awal  yaitu  memberikan  kepastian  perlindungan  dan  kesejahteraan sosial  bagi  seluruh  rakyat.  Selain  itu  penyerapan  dan  kemanfaatan  iuran  juga  tidak maksimal karena status kepesertaan yang sewaktu-waktu “non-aktif” akibat iuran yang tidak dibayarkan sesuai program yang diikutkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terkait  perlindungan  jaminan  sosial  tenaga kerja  terhadap  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  merupakan  badan  hukum  yang  dibentuk  untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan  hukum  yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011  yang  kemudian dikategorikan menjadi 2 (dua) ruang lingkup, yaitu BPJS Kesehatan (yang merupakan peralihan dari askes, jamkesda, dan jamkesmas) dan BPJS Tenaga Kerja (yang merupakan peralihan dari jamsostek).  Dalam  hal  kepesertaan  bagi  peserta  Bukan  Penerima  Upah  (BPU),  program  BPJS Tenaga Kerja yang wajib diikuti, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Namun di samping itu, peserta  Bukan Penerima Upah dapat juga mengikuti program JHT secara sukarela.
Dalam  implementasi  program  BPJS  Tenaga  Kerja  pada  pekerja  informal  atau  pedagang, terdapat  3  (tiga)  tahapan,  yaitu:  pembentukan  pola  kemitraan  pelaksanaan,  sosialisasi  program BPJS Tenaga Kerja, dan penerapan program BPJS Tenaga Kerja. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dapat dilihat melalui respon para pekerjanya, seperti: Tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta, bahwa dalam hal pembayaran iuran jaminan  sosial  ketenagakerjaan  mengalami  penurunan  yang  diakibatkan  oleh  beberapa  faktor salah  satunya  ekonomi  pedagang  yang  tidak  stabil  serta  minimnya  pengetahuan  tentang teknologi yang menyebabkan para peserta kesulitan untuk membayar iuran. Selanjutnya tingkat partisipasi pedagang dan kendala yang dihadapi, yaitu pendaftaran kepesertaan yang belum tidak mencapai  50%  dari  pendataan  pedagang.  Sebab  pekerja  banyak  menganggap  remeh  terhadap
kemungkinan  buruk  yang  terjadi  selama  bekerja  atau  melakukan  aktivitas  usaha,  sehingga banyak  dari  mereka  yang  belum  mendaftarkan  jaminan  sosial  selain  jaminan  kesehatan. Pendapatan yang tidak menentu juga menjadi patokan peserta yang tidak bisa melanjutkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaannya. Selain itu, batas usia juga menjadi kendala pada kepesertaan Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  karena  beberapa  diantara  pekerja  bisa  berumur  lebih  dari  56  tahun, yang hal tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi pekerja yang dapat mendaftar kepesertaan.
Sehingga,  upaya  yang  bisa  dilakukan  sebagai  bentuk  perlindungan  yang  ideal  yaitu diperlukan  kerja  sama  seluruh  pihak  serta  melakukan sosialisasi  melalui  berbagai platform  dan kesempatan  yang  ada  (kegiatan  yang  dilakukan  di  tingkat  lingkungan,  kelurahan,  atau kecamatan)  mengenai  pentingnya  program  jaminan  sosial  bagi  para  pekerja  khususnya  pekerja sektor informal Bukan Penerima Upah, agar masyarakat sadar akan pentingnya Jaminan sosial bagi diri mereka (pekerja itu sendiri). Disamping itu, Pemerintah dan BPJS Tenaga Kerja perlu mengevaluasi terhadap pengaturan batasan umur bagi jaminan sosial Jaminan Hari Tua (JHT), agar pekerja yang berumur lebih dari 56 tahun masih bisa merasakan manfaat program jaminan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, J. (2018). Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia. YUDISIA:  Jurnal  Pemikiran Hukum Dan  Hukum  Islam,
9 (1), 121-135. http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3676
Adillah, S., & Anik, S. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan  Sosial  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan. Yustisia,  4 (3),  558-580. doi:http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8688
Adiyanta,  F.  S.  (2019).  Hukum  dan  Studi  Penelitian  Empiris:  Penggunaan  Metode  Survey sebagai  Instrumen  Penelitian  Hukum  Empiris. Administrative  Law  and  Governance  Journal,
2 (4), 697-709. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709
Afrianita, D., & Eriyanti, F. (2021). Kendala Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  di  Kota  Padang. Jurnal  Manajemen  Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 3 (1), 63-71. https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.251 Agus,  Dede.  (2015).  Perkembangan  Pengaturan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Dalam  Rangka Perlindungan  Hukum  Buruh/Pekerja. Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  8 (1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.286
Allo, E. R. R., Tangkudung, A., & Gumelar, A. R. (2021). Menata Kelola Kelembagaan PKL Berdasarkan Hubungan Antar Stakeholder. Jurnal Syntax Transformation, 2 (01), 54-62. Ani,  S.,  &  Wulandari,  K.  (2023).  Intervensi  Higiene  Dan  Sanitasi  Lingkungan  Dengan Memberdayakan  Pedagang  Kaki  Lima  Untuk  Mewujudkan  Keamanan  Pangan  Yang Higienis  Di  Kelurahan  Gunung,  Kebayoran  Baru,  Jakarta  Selatan  Tahun  2022. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2 (1), 1-12. https://doi.org/10.26630/jpk.v4i1.9001 Jütting, J. (2000). Social security systems in low ‐ income countries: Concepts, constraints and the need for cooperation. International Social Security Review, 53 (4), 3-24.
https://doi.org/10.1111/1468-246X.00102
L.  Gaol,  D.,  &  Rinny,  M.  (2019).  Model  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  Dalam  Revitalisasi  Kampung  Tekstil. Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan Keuangan, 1 (1), 79–95. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v1i1.6
Listyorini,  T.  (2016).  Pelaksanaan  program  BPJS  Ketenagakerjaan  Bagi  Pekerja  di  sektor informal di Bidang Peternakan dan Pertanian Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2 (4), 73-81.
Pambudi,  Sanitya,  L.  (2019).  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Bagi Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  di  Wilayah  Kota  Semarang  Ditinjau  Dari  Permenaker nomor 1 Tahun 2016. Indonesian State Law Review (ISLRev), 1 (2), 205-228.
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2015  tentang  Penyelenggara  Program  Jaminan  Hari Tua
Pristanti,  S.  N.,  Sukidin,  S.,  &  Hartanto,  W.  (2022).  Implementasi  Program  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  Pada  Pekerja  Di  Sektor  Informal (Studi  Kasus  Di  Desa  Dukuhdempok,  Kecamatan  Wuluhan,  Kabupaten  Jember). Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, 16 (2), 297- 308.
Sentanoe  Kertonegoro.  (1984). Jaminan  Sosial  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia .  Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan
Publik. Administrative Law and Governance Journal, 2 (4), 686-696.
https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.686-696
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Wulandari,  K.,  Miftahul,  S.,  Ani,  S.,  Muntikah,  M.,  &  Soekatri,  M.  Y.  (2023).  Intervensi Higiene  Sanitasi  pada  Pedagang  Kaki  Lima  untuk  Mewujudkan  Keamanan  Pangan  di Kebayoran Baru, Jakarta. Jurnal Pengabdian Kesehatan Beguai Jejama, 4 (1), 29-34.
Yatmo,  Y.  A.  (2008).  Street  vendors  as  ‘out  of  place’urban  elements. Journal  of  Urban  Design, 13 (3), 387–402. https://doi.org/10.1080/13574800802320889
Zaeni  Asyhadie.  (2007).  Hukum  Kerja  (Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja).
Jakarta : Raja Grafindo Persada.