## Wajah Hukum, 3(1), 1-9
ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wjh.v3i1.46
Nella Octaviany Siregar

## Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara

## Nella Octaviany Siregar 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Email: nella.octaviany.siregar@unbari.ac.id
Abstrak.  Plea  Bargaining  System secara  luas  diartikan  sebagai  sebuah  pernyataan  bersalah  dari  seorang  tersangka maupun terdakwa. Plea Bargaining banyak dianut di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law . Plea Bargaining yang  dikembangkan  dalam  sistem  hukum  “ common  law ”  ini  telah  mengilhami  munculnya  “mediasi” dalam praktik peradilan berdasarkan  hukum  pidana di Belanda dan Prancis,  yang dikenal dengan  “ transactie ”. Plea Bargaining dikategorikan  sebagai  sebuah  upaya  penyelesaian  di  luar  sidang  dan  penggunanya  juga  didasari  oleh alasan-alasan  tertentu.  Bahkan  dalam  upaya  pembaharuan  hukum  acara  peradilan  pidana  di  Indonesia,  telah  juga mengambil konsep dasar plea bargaining yang diadopsi dalam RUU KUHAP dengan konsep “Jalur Khusus”. Bahwa dengan  hadirnya  konsep  “Jalur  Khusus”  ini,  juga  menjadi  perhatian  apabila  melihat  dapat  diberlakukannya  kembali pengakuan  bersalah  terdakwa  sebagai  dasar  hakim  menjatuhkan  putusan.  Tujuan  tulisan  ini  untuk  mengetahui, menganalisa plea bargaining di beberapa negara. Tipe penelitian yang digunakan adalah  penelitian yuridis  normatif, menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sejarah.
Kata kunci : Plea Bargain, Sistem Peradilan Pidana
Abstract.  Plea  Bargaining  System  is  widely  interpreted  as  a  statement  of  guilt  of  a  suspect  or  defendant.  Plea Bargaining practised in many countries that have embraced the Common Law legal system. Plea Bargaining that was developed  in  the  common  law  "legal  system"  has  inspired  the  emergence  of  "mediation"  in  the  practice  of  the judiciary  based  on  the  criminal  law  in  the  Netherlands  and  France,  known  as  "transactie".  Plea  Bargaining  is categorized as a settling outside the hearing and their users is also based on specific reasons. Even in the renewal of law criminal justice events in Indonesia, has also picked up the basic concept of plea bargaining that was adopted in the RUU KUHAP with the concept of "Jalur Khusus". That with the presence of the concept of "Jalur Khusus", is also a concern when viewed can enactment back recognition of guilt of the defendant as the basis of the judge's verdict is dropping. The purpose of this paper is to find out, analyze the plea bargaining in some countries. The type of research used is the juridical normative research, using a conceptual approach, comparative approach, historical approach. Keywords: Plea Bargain, Sistem Peradilan Pidana

## PENDAHULUAN
Di  dalam  perkara  tindak  pidana  dalam  menetapkan  seseorang  menjadi  tersangka  kemudian  menjadi terdakwa  dan  memperoleh  hukuman  sesuai  perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  melalui  proses  yang secara garis besar melibatkan tiga lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Proses secara umum yaitu penyidikan dilakukan kepolisian dan penuntutan dilakukan oleh kejaksaan.
Perkembangan system peradilan pidana di beberapa negara penganut sistem hukum Common Law dan Civil  Law masih  belum  banyak  mengalami  perubahan  dari  karakteristk  tradisional  yang  sering  dibedakan dalam  model  “ due  process ”  dan  “ crime  control ”. 2 Perubahan  signifikan  dalam  penerapan  kedua  model tersebut di beberapa negara maju baik yang menganut sistem hukum “ civil law ” dan “ common law ” terbatas pada deviasi terhadap proses peradilan pidana sistem mediasi sebagaimana dipraktikkan di dalam KUHAP Belanda dan KUHAP Perancis, dengan ketentuan mengenai “ transactie ” 3
Plea  Bargaining  System secara  luas  diartikan  sebagai  sebuah  pernyataan  bersalah  dari  seorang tersangka maupun terdakwa. Plea Bargaining banyak dianut di negara-negara yang menganut sistem hukum Common  Law . Plea  Bargaining yang  dikembangkan  dalam  sistem  hukum  “ common  law ”  ini  telah mengilhami  munculnya  “mediasi”  dalam  praktik  peradilan  berdasarkan  hukum  pidana  di  Belanda  dan
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
2 Herbert  Packer,  “ The  Limits  of  the  Criminal  Sanction ”  dalam  Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Kontemporer , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011., hal. ix
3 Dutch Penal Code (1818) dan KUHAP Perancis (2000) dalam Ibid
Prancis,  yang  dikenal  dengan  “ transactie ”. Plea  Bargaining dikategorikan  sebagai  sebuah  upaya penyelesaian di luar sidang dan penggunanya juga didasari oleh alasan-alasan tertentu.
Dalam praktek peradilan pidana yang berlaku di negara common law , khususnya di Amerika, bahwa dikenal Plea  bargaining, yang  diketahui sebagai  praktek  penanganan  perkara  pidana,  dimana  antara  pihak penuntut umum (jaksa) dan terdakwa atau penasehat hukumnya telah terjadi perundingan/negosiasi tentang jenis kejahatan yang akan didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut dimuka persidangan kelak. Pengakuan bersalah secara sukarela dari terdakwa menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman  pidana  yang  akan  diajukan  dimuka  sidang.  Maka  dengan  adanya  konsep  ini,  sebuah  peradilan pidana  yang  seharusnya  memerlukan  proses  yang  cukup  panjang,  menjadi  lebih  efisien  dan  cepat.  Hakim dalam  sistem  ini  hanya  menjatuhkan  pidana  sebagaimana  hasil  perundingan  yang  telah  disepakati  oleh penunut umum dan terdakwa.
Konsep Plea Bargaining juga diberlakukan di negara-negara civil law , seperti Jerman, Rusia, Georgia, Prancis, Belanda. Bahkan dalam upaya pembaharuan hukum acara peradilan pidana di Indonesia, telah juga mengambil  konsep  dasar plea  bargaining yang  diadopsi  dalam  RUU  KUHAP  dengan  konsep  “Jalur Khusus”. Bahwa dengan hadirnya konsep “Jalur Khusus” ini, juga menjadi perhatian apabila melihat dapat diberlakukannya kembali pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim menjatuhkan putusan. 4 Tidak diketahui secara tepat kapan sistem ini lahir. Hanya ada pendapat, bahwa sistem ini telah lahir dan  berkembang  sepanjang  sejarah  “ common  law  system ”  menguasai  Daratan  Amerika.  Akan  tetapi, kemudian  ada  pula  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  sistem  tersebut  tidak  dikenal  pada  saat  itu.  Dan akhirnya  dapat  diketahui,  bahwa  adanya  perbedaan  pendapat  di  atas  disebabkan  adanya  perbedaan penafsiran mengenai sistem tersebut dan adanya praktik penghapusan hukuman yang sangat kejam di masa lampau melalui tindakan sepihak serta kompromi dengan maksud memperoleh informasi lebih lanjut dari si tertuduh. 5
Alschuler mengemukakan bahwa semula “ plea bargaining ” ini muncul pada pertengahan abad ke-19, dan  kemudian  dikenal  dalam  bentuknya  seperti  sekarang  ini.  Pada  akhir  abad  ke-19  dan  awal abad  ke-20, sistem ini sangat berperan dalam mengatasi kesulitan menangani perkara pidana. Bahkan pada sekitar tahun 1930, pengadilan di Amerika Serikat sangat bergantung pada sistem ini.
Pada  tahun  1958,  Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  pernah  menyatakan  bahwa  praktik plea bargaining adalah  illegal.  Akan  tetapi  atas  keberatan  Dewan  Kehakiman  kehendak  tersebut  tidak dilaksanakan. Bahkan pada akhirnya  pada tahun 1970, Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya bahwa “ plea bargaining adalah melekat dalam hukum pidana dan merupakan administrasi”. 6 Hingga saat ini tidak ada  perhatian  yang  sungguh-sungguh  untuk  menghapuskan  sistem  ini,  oleh  karena  dengan  adanya  sistem tersebut tampaknya telah memperoleh suatu “ fair trial ” dan “ accuracy ” dalam penanganan perkara pidana. Pengertian Plea Bargaining dalam Black’s Law Dictionary adalah: 7
“Suatu  kesepakatan  perundingan  antara  penuntut  umum  dan  terdakwa  dimana  terdakwa  mengaku bersalah  atas  tindak  pidana  tertentu  atau  atas  lebih  dari  satu  tuntutan  dengan  imbalan  dari  penuntut umum untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya”
Timothy Lynch menyatakan pandangannya tentang Plea Bargaining , bahwa:
“ Plea  Bargaining terdiri  kesepakatan  (formal  maupun  informal)  antara  terdakwa  dan  jaksa  penuntut umum. Jaksa Penuntut umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara yang dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional non self in crimination dan hak diadili dari terdakwa. 8
4 Aby  Maulana,  “Konsep  Pengakuan  Bersalah  Terdakwa  Pada  “Jalur  Khusus”  Menurut  RUU  KUHAP  dan Perbandingannya dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara”, Jurnal Cita Hukum Vol 3 . (Juni 2015), hal 43.
5 Albert  Alschuler, Plea  Bargaining  and  Its  History ,  Columbia  Law  Review  (Vol.  79:1),  1979,  p.  4  dalam  Romli Atmasasmita, Op.Cit ,. Hal. 118
6 Brady v. United States, 397 US. 742 (1970) dalam Ibid
7 Black’s Law Dictionary With Pronounciations, Sixth Edition (Boston: St. Paul Minn West Group. 1990). P.1152
8 Timothi Lynch, The Case Againts Plea Bargaining (Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003), h. 1.
Dengan demikian, dalam mekanisme sistem plea bargaining , apabila telah terjadi kesepakatan antara penuntut umum dengan tersangka/terdakwa, maka akan dapat mengesampingkan hak terdakwa atas non self in crimination dan berimplikasi adanya pemberhentian proses peradilan selanjutnya.
Selain  itu,  menurut  Eko  Budi  S,  dalam  jurnalnya  tentang  kebijakan  hukum  terhadap  tindak  pidana penangkapan  ikan  secara  ilegal  di  perairan  Indonesia  menyatakan  bahwa  perumusan  hukum  pidana  itu antara lain: 9
a). Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara.
b). Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana.
c). Hukum pidana menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana.
d). Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana.
e). Hukum  pidana  mengatur  tentang  pertanggungjawaban  hukum  pidana  ( criminal  liability/  criminal responsibility ).
f). Beberapa pendapat tentang pengertian hukum pidana.
g). Hal-hal yang perlu ditegaskan sehubungan pengertian kita kepada hukum pidana.
Oleh  karena  itu,  apabila  melihat  dari  rumusan  pidana  di  atas,  maka  menggunakan  hukum  pidana sangat jelas bahwa siapa yang bersalah akan mendapat hukuman atas perbuatan yag dilakukannya.
Kemudian  menurut  Carolyn  E.  Demarest,  terdapat  hal  yang  menguntungkan  bagi  Penuntut  Umum maupun Terdakwa dalam mekanisme Plea Bargaining : 10 “Mekanisme Plea  Bargain diyakini  membawa  keuntungan,  baik  untuk  terdakwa  maupun  untuk masyarakat. Keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya. Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan  di  pengadilan,  dimana  terdakwa  mengakui  perbuatannya  dan  tetap  akan  mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional, namun disisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap  proses  peradilan  pidana  karena  penuntut  umum  mempunyai  waktu  lebih  banyak  dan  bisa menangani lebih banyak perkara.”
John  Wesley  Hall,  Jr.  memberikan  pemaparan  bahwa Plea  bargaining dilakukan  dalam  rangka menyelesaikan  perkara  pidana  tanpa  melalui  peradilan, bahwa  dalam Plea  Bargaining bukanlah  suatu negosiasi yang direkayasa melainkan harus mengutamakan kejujuran atas fakta-fakta yang terjadi: “Jika  sifat  dan  keadaan  dari  kasus  tersebut  menjamin  itu,  penuntut  umum  harus  mengeksplorasi kemungkinan  bahwa  kasus  tersebut  dapat  dialihkan  dari  proses  pidana.  Jaksa  juga  memiliki  sebuah tugas  dalam  menjalankan  kebijaksanaan  penuntutan  mereka.  Kedua  belah  pihak  untuk  diskusi pembelaan  memiliki  kewajiban  keterbukaan  dan  keterusterangan,  dan  penuntut  umum"  tidak  boleh secara  sadar  membuat  pernyataan  palsu  mengenai  bukti  dalam  proses  diskusi  pembelaan  dengan penasehat hukum lawan.
Beberapa batasan mengenai plea bargaining yaitu: 11
1. Bahwa “ plea  bargaining ” ini pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya;
2. Motivasi  negosiasi  tersebut  yang  paling  utama  ialah  untuk  mempercepat  proses  penanganan  perkara pidana;
3. Sifat  negosiasi  harus  dilandaskan  pada  “kesukarelaan”  tertuduh  untuk  mengakui  kesalahannya  dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya;
4. Keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.
9 Eko Budi S, Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Perairan Indonesia , Jurnal Wajah Hukum Volume 2 Nomor 2, (Oktober 2018) : hal 204.
10 Carolyn E. Damarest dikutip dalam Dimas Prasidi, Plea-Bargaining: Sebuah Jalan Permisif bagi Keadilan , diakses pada 20 Desember 2018
11 Romli Atmasasmita, Op.Cit ,.  Hal. 127-128

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  penelitian  ini  menggunakan ”pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sejarah”.
Bahan-bahan  hukum  yang  telah  diperoleh,  diinventarisasi  dan  diidentifikasi  untuk  digunakan  sebagai bahan  dalam  menganalisis  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Identifikasi  bahan  hukum  baik  primer, sekunder,  maupun  tertier  dilakukan  secara  kritis,  logis,  dan  sistematis,  hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah proses pengolahan data hukum tersebut, dengan demikian bahan hukum akan disusun dan digolongkan menurut bentuk, jenis dan tingkatnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Bahan hukum primer terdiri dari buku-buku tentang Plea Bargain .
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum baik berbentuk jurnal hukum, makalah dan lain-lain.
c. Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.Contohnya: kamus, ensiklopedia, dan lain-lain

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa  Negara  yang  telah  mengadopsi  dan  menerapkan plea  bargaining dalam  system  peradilan pidana di Negaranya masing-masing, adalah sebagai berikut:

## Plea Bargaining di Kanada
Selama bertahun-tahun, plea bargaining telah menjadi salah satu hal yang paling kontroversial dalam praktek  system  peradilan  pidana  di  Kanada. Plea  Bargaining adalah  prosedur  singkat  dan  lengkap  yang menggambarkan  berbagai  kemungkinan  adanya  tawar  menawar  atau  negosiasi  dalam  system  peradilan pidana  Kanada.  Polisi,  Jaksa,  dan  Penasehat  hukum  akan  terlibat  pada  diskusi  sederhana  dengan  cara negosiasi yang menghasilkan kesepakatan, yang dianggap akan mengikat para pihak. Bahkan Verdun-Jones dan Hatch menyatakan: 12
“Tidak  diragukan  lagi,  para  anggota  peradilan  Kanada  kini  telah  menerima  kenyataan  bahwa permohonan  tawar  ( plea  bargaining )  memainkan  peran  penting  dalam  administrasi  yang  efisien keadilan  dan  telah  dipertahankan  dengan  merangkul  kebijakan  hukuman  yang  secara  tidak  langsung membangun  pengaruh  terhadap  kesepakatan  yang  dibentuk  oleh  penuntut  umum  dan  penasehat hukum.”
Terdapat 3 kategori dalam plea bargaining pada system peradilan pidana Kanada, yaitu: a. Charge Bargaining (tawar menawar dakwaan)
1. Mengurangi dakwaan menjadi tindak pidana lebih ringan;
2. Menarik  atau  meninggalkan  dakwaan  yang  lain  atau  sepakat  untuk  tidak  menuntut  dengan  dakwaan lain yang memungkinkan;
3. Sepakat untuk tidak mendakwa teman atau keluarga yang terlibat sebagai tersangka;
4. Sepakat untuk menarik dakwaan dari tersangka dan mengarahkan pada perdamaian.
b. Sentence Bargaining (tawar menawar hukuman)
1. Sepakat untuk melanjutkan proses tanpa melalui pengadilan;
2. Sepakat untuk membuat rekomendasi hukuman tertentu;
3. Sepakat tidak akan menentang rekomendasi hukuman yang telah diajukan penasehat hukum;
4. Sepakat untuk menyetujui bersama-sama atas hukuman yang diajukan;
5. Sepakat untuk tidak mengajukan banding atas hukuman yang telah dijatuhkan;
6. Sepakat untuk tidak akan mengajukan hukuman yang lebih berat;
7. Sepakat  untuk  tidak  memberlakukan  pada  sidang  pengadilan  ketika  diketahui  bahwa  tersangka berbahaya;
8. Sepakat untuk membuat penjara menjadi tempat pengobatan/pemulihan, dan lain-lain;
9. Sepakat untuk mengatur hukuman tertentu sebelum hakim menjatuhkan putusan tertentu
c. Fact Bargaining (tawar menawar fakta/bukti)
12 http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3_3.html, diakses pada 22 Desember 2018
1. Sepakat untuk tidak mengemukakan informasi yang merugikan selama pemeriksaan sidang;
2. Berjanji untuk tidak menyebutkan keadaan dari pelanggaran yang dapat ditafsirkan oleh hakim sebagai faktor yang memberatkan. 13
Berbagai  bentuk  yang  dapat  disepakati  melalui plea  bargaining dalam  system  peradilan  pidana Kanada  tidak  hanya  berkenaan  dengan  kesepakatan  menentukan  banyak  atau  sedikitnya  hukuman,  tetapi juga  mencakup  ranah  pendakwaan/penuntutan  dan  juga  mengenai  bukti-bukti.  Richard  Hewson mengemukakan:
“Di Kanada, pengadilan selalu memiliki putusan akhir berkaitan dengan hukuman. Namun demikian, plea  bargaining telah  diterima  sebagai  bagian  dari  system  peradilan  pidana  meskipun  hakim  dan pengacara/penuntut umum kerajaan sering enggan menyebutkan seperti itu. Dalam kebanyakan proses pidana Kanada, pengacara/penuntut umum kerajaan memiliki kemampuan untuk merekomendasi-kan hukuman  yang  lebih  ringan  dari  itu  akan  mencari  menyusul  vonis  bersalah  dalam  pertukaran  untuk pengakuan bersalah. Seperti yurisdiksi common law lainnya, pengacara/penuntut umum kerajaan juga bias  menyetujui  untuk  menarik  beberapa  dakwaan  terhadap  terdakwa  dalam  pertukaran  untuk pengakuan  bersalah.  Hal  ini  telah  menjadi  prosedur  standar  untuk  pelanggaran  tertentu  seperti gangguan mengemudi. Perhatikan bahwa dalam kasus pelanggaran hybrid , pengacara/ penuntut umum kerajaan  harus  membuat  keputusan  yang  mengikat,  apakah  untuk melanjutkan  atau  dengan  dakwaan sebelum  terdakwa  membuat  permohonan.  Jika  pengacara/penuntut  umum  kerajaan  memilih  untuk melanjutkan dan terdakwa kemudian mengaku tidak bersalah, kerajaan tidak dapat mengubah putusan. Oleh  karena  itu,  pengacara/penuntut  umum  kerajaan  tidak  dalam  posisi  menawarkan  untuk melanjutkan pertukaran untuk pengakuan bersalah.
Praktek plea  bargaining yang  diterapkan  di  Kanada,  dapat  dikatakan  tidak  berbeda  dengan plea bargaining yang  diterapkan  di  Amerika  Serikat.  Satu  hal  yang  diatur  secara  komprehensif  dalam  system peradilan  pidana  Kanada  yakni  adanya  “partisipasi  korban”,  sehingga plea  bargaining dapat  diberlakukan tidak hanya semata-mata menguntungkan terdakwa, tetapi juga dapat memuaskan kepentingan korban.

## Plea Bargaining di Inggris dan Wales
Praktek plea  bargaining dalam  system  peradilan  pidana  di  Inggris  dan  Wales  telah  membawa pengaruh  yang  besar,  guna    meningkatkan    angka    penyelesaian  perkara  dengan  cepat  dan  efisien.  Hal lainnya,  adalah  menghindari  adanya case  load yang  seringkali mengganggu kinerja  jaksa maupun hakim dalam memutus perkara.
Plea  bargaining adalah  salah  satu  yang  terutama  digunakan  oleh  jaksa  untuk  mengamankan kesaksian  seseorang  dituduh  melakukan  kejahatan  terhadap  persekongkolan  yang  telah  didakwa  dengan kejahatan yang lebih serius. Dalam banyak keadaan seorang individu akan dapat menegosiasikan hukuman dikurangi  dengan  mengaku  bersalah  atas  tuduhan  yang  lebih  ringan  dalam  pertukaran  untuk  menyetujui kondisi  tertentu  yang  akan  kerap  beragam  tergantung  situasi  kasus. Plea  bargaining dalam    situasi    ini akan  sering  terjadi  ketika  bukti  terhadap  seorang individu yang sangat kuat. 14 “ Plea  bargaining dalam  Magistrates    Court    hanya    diperbolehkan    sejauh    bahwa    jaksa    dan terdakwa  dapat setuju bahwa terdakwa akan mengaku bersalah atas beberapa tuduhan dan jaksa akan turun  sisanya.  Namun,  meskipun  hal  ini  tidak  melakukan  tawar-menawar  pembelaan,  dalam  kasus- kasus  sebelum  Crown  Court,  terdakwa  dapat  meminta  indikasi  dari  hakim  hukuman  maksimal kemungkinan  yang  akan  dikenakan  harus  terdakwa  memutuskan  untuk  mengaku  bersalah.  Dalam kasus pelanggaran campuran di Inggris dan  Wales,  keputusan  apakah  akan  menangani  kasus  di Magistrates    Court    atau  Crown  Court  tidak  dibuat  oleh  hakim  sampai  setelah  permohonan  telah dimasukkan.  Seorang  terdakwa  dengan  demikian  tidak  dapat  mengaku  bersalah  dalam  pertukaran
13 http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3.html, diakses pada tanggal 22 Desember 2018
14 http://www.inbrief.co.uk/court-proceedings/plea-bargaining.htm diakses pada tanggal 23 Desember 2018
untuk  memiliki  kasus  ditangani  di  Magistrates  Court (yang  memiliki  kekuatan hukuman  yang lebih rendah” 15
Oleh karena itu, plea bargaining dengan sistem hukum yang serupa dengan Amerika Serikat, dapat dikatakan tidak terlalu sulit dalam penerapannya. Setidaknya terdapat dua (2) bentuk plea bargaining yang ada pada sistem peradilan pidana Inggris, yakni:
1. Tawar  menawar  pada  dakwaan, jika terdakwa  mengaku  maka  akan  dikurangi  dakwaan/tuduhan  pada suatu kejahatan, dalam kebanyakan kasus, akan dipilih satu dari dua dakwaan;
2. Tawar menawar hukuman, dimana ketika  hakim  menyampaikan  kepada  terdakwa  tentang  hukuman yang  akan  dijatuhkan  namun  terdakwa  mengajukan  pengakuan  bersalah,  maka  akan  diringankan dibandingkan  ia  menolak  untuk mengaku.

## Plea Bargaining di Perancis
Bahwa plea  bargaining di  Perancis  diperkenalkan  sejak  tahun  2004,  dan  telah  menuai  berbagai argumentasi  dan  perdebatan  karena  dianggap  dapat  mencederai asas  praduga  tak  bersalah  ( presumption of  innocence) dan  juga  hak  untuk  diadili  pada  peradilan  yang  adil  dan  wajar  ( due  process  of  law ). Wikipedia menjelaskan: 16
“Pengenalan   bentuk   terbatas   permohonan   tawar   ( comparation  sur reconnaissance  préalable  de culpabilité atau    CRPC,    sering    diringkas    sebagai plaider  coupable )  pada    tahun  2004  sangat kontroversial  di  Perancis.Dalam  sistem  ini,  jaksa  penuntut  umum  bisa  mengusulkan  kepada tersangka  kejahatan  yang  hukumannya  relatif  kecil  tidak  melebihi  satu  tahun  penjara,  kesepakatan, jika  diterima,  harus  diterima  oleh  hakim.  Lawan,  biasanya  pengacara  dan  partai  politik  sayap  kiri, berpendapat  bahwa  permohonan  tawar  akan  sangat  melanggar  hak  pembelaan,  hak  konstitusional lama    dari    praduga    tak    bersalah,    hak-hak    tersangka    dalam    tahanan  polisi,  dan  hak  untuk mendapatkan pengadilan yang adil”
Robert  Badinter  mengemukakan  resiko  apabila plea  bargaining di  berlakukan  di    Perancis,    yakni akan  berbahaya  apabila  sistem  ini  akan  dimanfaatkan  oleh terdakwa untuk menghindari hukumna yang lebih berat.
“Misalnya,  Robert  Badinter  berpendapat  bahwa permohonan tawar akan memberikan terlalu banyak kekuasaan  kepada  jaksa  penuntut  umum  dan  akan  mendorong  terdakwa  menerima  hukuman  hanya untuk  menghindari  risiko  hukuman  yang  lebih  besar  di  pengadilan,  bahkan  jika  mereka  tidak  benar- benar  layak  mendapatkannya.  Hanya    sebagian  kecil  kasus  pidana    diselesaikan  dengan  metode bahwa:  pada  tahun  2009,  77.500  keluar  dari  673.700  atau  11,5  %  dari  keputusan  oleh  pengadilan pemasyarakatan”
Stephen C.  Thaman menyatakan: Di  perancis,  Penuntut  umum akan membuat rekomendasi hukuman setelah adanya pengakuan bersalah terdakwa. 17 Tujuan  mempercepat  peradilan  menjadi  lebih  efisien  juga dapat  tercatat  pada  tahun  2009,  sekitar  77.500  kasus  (11,5%)  selesai  melalui plea  bargaining dari keseluruhan 673.700 kasus.

## Plea Bargaining di Georgia
Plea  bargaining mulai    masuk    pada    sistem    peradilan    pidana    Georgia    sejak  tahun  2004.  Pada prakteknya, plea  bargaining di  Georgia  mirip  dengan plea  bargaining yang  dipraktekkan  di  Amerika Serikat
15 R.V.  Goodyear, Code  for  Crown  Prosecutors  -  Accepting  Guilty  Pleas  At  the  Crown  Court-Court Stage- Enforcement  Guide  (England   &  Wales) ,  dalam  http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain,  diakses pada 23 Desember 2018
16 Les chiffres-clés de la Justice, French Ministry of  Justice, dalam http://en.wikipedia. org/wiki/Plea_ bargain diakses pada 24 Desember 2018
17 Stephen C. Thaman, Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases, h. 31
“Plea  bargaining  (Georgia: საპროცესოშეთანხმება ,  secara  harfiah  "kesepakatan  pembelaan") diperkenalkan  di  Georgia  pada  tahun  2004.  Substansi  permohonan  tawar  Georgia mirip dengan Amerika  Serikat  dan  yurisdiksi  hukum  umum  lainnya.  Sebuah  tawar-  menawar  pembelaan,  juga disebut  kesepakatan  pembelaan  atau  permohonan  dinegosiasikan,  adalah  cara  alternatif  dan konsensual  penyelesaian  kasus  pidana.  Sebuah  kesepakatan  pembelaan  berarti  penyelesaian  kasus tanpa sidang utama saat terdakwa setuju untuk mengaku bersalah dalam pertukaran untuk biaya yang lebih rendah atau  untuk hukuman  yang lebih ringan dan/atau pemberhentian  dakwaan tertentu.(Pasal 209 KUHAP Georgia)” 18
Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses plea bargaining mengharuskan  seorang tersangka/terdakwa  mengaku  bersalah,  dan  ditukar  dengan  peringanan  pidana.  Jaksa  sebagai  penegak hukum,  memiliki  tugas  mewakili  kepentingan  korban  dalam    melakukan  penuntutan.Dikaitkan  dengan berlakunya plea  bargaining ,    Jaksa  dalam  melakukan  negosiasi  dengan  terdakwa  dan  penasehat hukumnya,  diharuskan  memperhatikan  kepentingan  korban,  terlebih  lagi  bertujuan  memulihkan  kerugian yang telah diderita korban.
“Perjanjian  permohonan disimpulkan antara pihak jaksa dan terdakwa.Meskipun fakta bahwa korban bukan pihak  ke  kasus  pidana  dan  jaksa  bukan  merupakan  alat  bagi  korban  untuk  balas dendam kepada  pelaku,  sikap  korban  sehubungan  dengan  perjanjian  pembelaan masih penting. Menurut Pasal  217  dari  Kode  Prosedur  Pidana  Georgia,  jaksa  wajib  berkonsultasi  dengan  korban  sebelum menyimpulkan  kesepakatan    pembelaan  dan  memberitahukan  /  padanya  tentang  hal  ini.  Selain  itu, dalam Pedoman Kejaksaan Georgia, jaksa wajib mempertimbangkan kepentingan korban dan sebagai aturan menyimpulkan perjanjian pembelaan setelah kerugian dipulihkan” 19

## Plea Bargaining di Polandia
Polandia  mempraktekkan plea  bargaining yang  berbeda  dari  bentuk  aslinya  di  Amerika  Serikat, karena  dalam  negosiasi plea  bargaining mengharuskan  adanya  keterlibatan  korban.Persetujuan  korban menjadi salah satu unsur yang utama, dan sangat menentukan terjadinya kesepakatan. 20
Polandia  juga  mengadopsi  plea  bargaining,  yang  hanya  berlaku  untuk  kejahatan  kecil  (dengan ancaman tidak lebih dari 10 tahun penjara).Prosedur ini disebut "penyerahan sukarela untuk hukuman" dan  memungkinkan  pengadilan  untuk  menjatuhkan  putusandengan    menyetujui    tanpa    meninjau bukti,  secara  signifikan  dapat mewujudkan persidangan lebih cepat. Ada beberapa kondisi tertentu yang harus dipenuhi   secara   simultan:
1. terdakwa   mengaku   bersalah   dan   mengusulkan hukuman,
2 . jaksa   setuju,
3. korban   setuju,
4. pengadilan   setuju.
Namun,  pengadilan  dapat  menolak  ketentuan  perjanjian  permohonan  diajukan  (bahkan  jika  sudah disepakati  antara terdakwa, korban dan jaksa) dan menyarankan perubahan (tidak tertentu melainkan umum).  Jika  terdakwa  menerima  saran  ini  dan  mengubah  proposisi  hukumannya,  pengadilan menyetujuinya  dan  melewati  putusan  sesuai  dengan  kesepakatan  pembelaan.  Meskipun  perjanjian tersebut,  semua  pihak  pengadilan:  penuntutan,  terdakwa  dan  korban  sebagai  jaksa  tambahan  (di Polandia, korban dapat menyatakan bahwa ia ingin bertindak sebagai "jaksa tambahan" dan karenanya memperoleh  hak  yang  sama  dengan  resmi  JPU)  -  memiliki  hak  untuk mengajukan banding.
18 Department  Publications-Ministry  of  Justice  of  Georgia  dalam  http://en.wikipedia.org/  wiki/Plea_bargain,  diakses pada 24 Desember 2018
19 Ibid
20 Plea bargaining in Poland criminal procedures , dalam  http://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargain, diakses pada tanggal 25 Desember 2018

## Plea Bargaining di Italia
Di  Italia, plea  bargaining hanya  diperkenankan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  ancaman pidananya  tidak  lebih  dari  5  (lima)  tahun  penjara.  Apabila  tersangka  pengaku  bersalah,  maka  akan dikuranggi hukumannya 1/3. ItalianCriminal Trial dijabarkan bahwa: 21
Plea    bargaining  (patteggiamento )  ini  tidak  tentang  tawar  menawar  dakwaan,  tapi  tentang  putusan atau hukuman, dikurangi sepertiga. Ketika terdakwa menganggap bahwa hukuman yang akan konkret, ancamannya tidak lebih dari lima tahun penjara (atau bahwa itu hanya akan menjadi denda), terdakwa dapat  pembelaan  tawar-menawar  dengan  jaksa.  Terdakwa  dihargai  dengan  pengurangan  pada hukuman  dan  memiliki  kelebihan  lainnya  (seperti  bahwa  terdakwa  tidak  membayar  biaya  pada persidangan tersebut).Terdakwa  harus menerima  untuk mengaku bersalah atas dakwaan (bahkan jika plea  bargaining menghasilkan  putusan  yang  memiliki  beberapa  hal  tertentu  dalam  proses kompensasi lebih lanjut), tidak peduli seberapa serius dakwaan itu.Kadang- kadang, jaksa setuju untuk mengurangi  dakwaan  atau  untuk  menjatuhkan  beberapa  beberapa  dakwaan  dalam  pertukaran  untuk pengakuan bersalah terdakwa, sering untuk  pelanggaran  yang  lebih  rendah.Ketika  antara  jaksa  dan terdakwa    telah  mencapai  kesepakatan,  usulan  tersebut  diajukan  kepada  hakim,  selanjutnya  hakim dapat menolak atau menerima permohonan tawar.
Dengan    melihat  perbandingan plea  bargaining pada    negara-negara  di    atas,  dapat  diketahui bahwa, plea  bargaining yang  diadopsi  negara-negara  tersebut  tidak  selalu  sama  dengan  yang  berlaku  di Amerika.  Namun,  secara  mendasar  pelaksanaan  teknis  dalam plea  bargaining  system ini  menimbulkan beberapa masalah. Zimring dan Frase menyebutkan beberapa masalah tersebut sebagai berikut: 22 1. Sistem permintaan keringanan hukuman dalam prakteknya biasanya menjadikan laporan dan penyidikan lainnya pada latar belakang tertuduh tidak efektif
2. Informalitas  serta  berbagai  variasi  dalam  praktek  di  antara  para  jaksa  dan  Hakim  sidang  pengadilan mengenai permintaan keringanan hukuman menyebabkan kebingungan serta rasa ketidakadilan di antara terdakwa
3. Sistem  permintaan  keringanan  hukum  menjadikan  penjahat  professional  memanfaatkan  sepenuhnya untuk  rnernperoleh  keringanan  hukuman  daripada  terdakwa  yang  iniskin  yang tidak mampu membayar ahli hukum
4. Terdakwa  yang  tidak  bersalah  dapat  dijadikan  bersalah  karena  kekhawatiran  bahwa  dia  akan  dihukum lebih  berat  lagi  jika  dia  divonis  sesudah  sidang  peradilan  atau  dia  merusak  publisitas  karena  tuduhan yang sangat tidak menyenangkan

## SIMPULAN
Berikut beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis yaitu:
1. Di beberapa   negara   yang   mengatur   praktek plea   bargaining mengatur  batas  yang berbeda-beda , misalnya:
a. Amerika  Serikat,  Canada,  Inggris  dan    Wales:    dapat    digunakan  untuk  mengadili  jenis  tindak pidana apapun, tidak terbatas pada lamanya ancaman pidana;
b. Polandia:  tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 10 tahun penjara;
c. Italia: tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara;
2. Plea  bargaining dilakukan  di  luar  sidang  atau  sebelum  proses  perkara  masuk  ke  pengadilan,  yang dalam hal ini Jaksa diperkenankan melakukan negosiasi untuk menentukan berat ringannya pidana atau tuntutan  tindak  pidana  yang  akan  ditujukan  kepada  terdakwa.  Dalam  praktek plea  bargaining, kesepakatan  untuk  mengakui  kesalahan  yang  diperoleh  di  luar  sidang  itulah  yang  menjadi  dasar  bagi hakim memutus perkara.
21 How   does   the   italian   criminal   trial   work? Dalam http://en.wikipedia.org/wiki/ Plea_bargain, diakses pada 25 Desember 2018
22 Zimring   dan    R.    Frase    dalam   Romli    Atmasasmita, Sistem   Peradilan   Pidana   Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme (Bandung: Binacipta, 1996) , h. 113-114.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Jakarta: Prenada Media, 2011) Black’s Law Dictionary With Pronounciations, Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990) Charleton  SC,  Peter  dan  Paul  Anthony  McDermott  BL, Constitutional  Implicatons  of Plea Bargain (Bar Riview, 2000) Hamzah,  Andi,  et.al., Naskah  Akademik  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (Jakarta: 2011)
Eko Budi S, Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Perairan Indonesia , Jurnal Wajah Hukum Volume 2 Nomor 2, (Oktober 2018)
Lynch, Timothi The Case Againts Plea Bargaining (Cato Institute Project on Criminal Justice, 2003) Thaman,  Stephen  C. Plea-Bargaining,  Negotiating  Confessions  and  Consensual  Resolution  of  Criminal Cases
Peraturan Perundang-Undangan Dutch Penal Code (1818) KUHAP Perancis (2000)

## Jurnal
Aby Maulana, “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara”, Jurnal Cita Hukum Vol 3 . (Juni 2015) Internet http://en.wikipedia.org/wiki/ Plea_bargain http://www.inbrief.co.uk/court-proceedings/plea-bargaining.htm http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p3