## IMPLEMENTASI HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022 DI KELURAHAN NAMBO JAYA KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG
Sukirno 1 , Khikmawanto 2 1,2 Universitas Yuppentek Indonesia Email: ghalyramadhan86@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyze  the  implementation  of  the  results  of  the  Development  Plan Deliberation in Nambo Jaya Village, Karawaci District, Tangerang City. The theoretical concept used to carry  out  the  analysis  is  related  to  George  Edward's  implementation  theory  using  communication, resources, disposition and bureaucratic structure variables. As a result of this research, information was obtained that budget limitations were one of the causes of the failure to realize 75 proposals from the development planning deliberation. Determining the priority scale is not determined by the urgency and  needs  of  the  community  but  is  determined  by  budget  limitations,  so  that  the  results  of  the verification  carried  out  by  the  Public  Works  and  Spatial  Planning  Service  and  the  Tangerang  City Regional Development Planning Agency are only 2 proposals resulting from the Musrenbang which will be realized in 2023 for the construction of road infrastructure. environment and development of the Sabi  River  Retaining  Sheet.  The  budget  allocation  for  activities  resulting  from  development  plan deliberations  is  IDR.  3,000,000,000,-  for  the  realization  of  two  proposals,  namely  improving environmental roads and building sheet piles for Sabi River.
Keyword : implementation, Development Planning Deliberation.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  hasil  Musyawarah  Rencana Pembangunan  di  Kelurahan  Nambo  Jaya  Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang.  Konsep  teori  yang digunakan  untuk  melakukan  analisis  terkait  dengan  teori  implementasi  George  Edward  dengan menggunakan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini diperoleh  sebuah  informasi  bahwa  keterbatasan  anggaran  menjadi  salah  satu  penyebab  tidak terealisasinya 75 usulan dari musyawarah rencana pembangunan.  Penentuan skala prioritas bukan ditentukan  oleh  urgensi  dan  kebutuhan  masyarakat  akan  tetapi  ditentukan  dengan  keterbatasan anggaran, sehingga hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kota Tangerang  hanya 2  usulan  hasil  Musrenbang yang direalisasikan pada tahun 2023 untuk pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan pembangunan Turap  Kali  Sabi.  Alokasi  anggaran  untuk  kegiatan  hasil  musyawarah  rencana  pembangunan  yaitu sebesar  Rp.  3.000.000.000,-  untuk  realisasi  dua  usulan  yaitu  peningkatan  jalan  lingkungan  dan pembangunan turap kali sabi.
Kata Kunci : implementasi, Musyawarah Rencana Pembangunan

## PENDAHULUAN
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik dari tingkat Desa/Kelurahan sampai  Tingkat  Kabupaten/Kota  itu  semua  merupakan  forum  antar  pelaku  dalam  rangka penyusunan  Rencana  Pembangunan  Nasional  dan  Rencana  Pembangunan  Daerah.  (Farid, Sasongko  dan  Purwatiningsih,  2020).  Dengan  demikian  implementasi  dari  Musrenbang
Daerah  berpedoman  kepada  Surat  Edaran  Bersama  antara  Menteri  Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua
BAPPENAS
dan Menteri Dalam Negeri Nomor:1354/M.PPN/13/2014  Pedoman  Pelaksanaan  Tentang  Forum  Musrenbang  dan Perencanaan  Partisipatif  Daerah.  Dalam  pedoman  tersebut  dijelaskan  bahwa  Musyawarah Rencana  Pembangunan  (Musrenbang)  dimulai  dari  Musrenbang  tingkat  Desa/Kelurahan, Musrenbang  tingkat  Kecamatan,  Musrenbang  tingkat  Kabupaten/Kota  dan  Musrenbang tingkat Provinsi.
Kelurahan  Nambo  Jaya  Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang  menjadi  salah  satu cerminan  dan  gambaran  pembangunan  Kota  Tangerang.  Pelaksanaan  pembangunan  di Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang disusun atas dasar Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  atau  yang  selanjutnya  disingkat  dengan  Musrenbang  sebagai wujud untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih baik dan tepat guna.
Secara  umum  penyelenggaraan  Musrenbang  di  Kelurahan  Nambo  Jaya  Kecamatan Karawaci  Kota  Tangerang  ditujukan  untuk  menampung  aspirasi  dan  masukan  kegiatan pembangunan  dari  masyarakat  di  tingkat  Kelurahan.  Salah  satu  tujuan  Musrenbang Kelurahan ialah menyepakati prioritas program pembangunan diwilayah Kecamatan Karawaci yang  dituangkan  dalam  rencana  pembangunan  Kecamatan.  Didalam  pelaksanaannya Musrembang  di  Kelurahan  Nambo  Jaya  Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang  terdapat fenomena permasalahan yaitu pendekatan partisipatif melalui Musrenbang terlihat seperti sebuah retorika. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan program SKPD.
Selain  itu  Musrembang  pada  tahun  2022  terdapat  84  usulan  dari  tinkat  kelurahan, akan tetapi hasil Musrenbang pada tingkat Kota hanya ada 2 usulan hasil musrenbang yang akan direalisasikan yaitu peningkatan jalan lingkungan di RW 04 dan pembanguunan Turap di Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, hasil musrenbang tahun 2022 tersebut  berdampak  pada  partisipasi  masyarakat  untuk  ikut  dalam  kegiatan  Musrenbang. Kemudian  masalahnya  selanjutnya  yaitu  kurangnya  komunikasi  atau  sosialisasi  kepada masyarakat di tingkat RT dan RW mengenai program kerja yang dijalankan mengenai hasil Musrenbang  tahun  2022  yang  akan  direalisasikan  pada  tahun  2023.  Walaupun  sosialisasi dilakukan  akan  tetapi  belum  bisa  meyakinkan  masyarakat  tentang  partisipasi  dalam Musrenbang,  yaitu  adanya  komunikasi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  atau
sebaliknya.  Namun  dengan  kurangnya  partisipasi  atau  komunikasi  antara  keduanya menyebabkan  masyarakat  menjadi  apatis  dalam  pembangunan.  Adanya  fenomena permasalahan  tersebut  tentunya  bisa  menghambat  implementasi  hasil  Musrenbang khususnya di Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.
Musyawarah  Rencana  Pembangunan  (Musrenbang)  di  Kelurahan  Nambo  Jaya Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang  dilakukan  setiap  tahun  sebelum  memasuki  anggaran tahun  berikutnya.  Data  usulan  dari  Kelurahan  Nambo  Jaya  yang  telah  terkumpul,  dan dimusyawarahkan di tingkat kecamatan, hasil musyawarah kecamatan ini dituangkan dalam satu  dokumen  berupa  daftar  usulan  kegiatan  kecamatan  yang  selanjutnya  akan  diusulkan pada  Musrenbang  tingkat  Kota  Tangerang.  Adapun  pada  tahun  2022  usulan  dari  hasil Musrembang  tingkat  Kelurahan  Nambo  Jaya  yang  dapat  direalisasikan  terdapat  dua  jenis kegiatan  yaitu  peningkatan  jalan  lingkungan  dan  Pembangunan  Turap.  Hasil  Musrembang tersebut  tentunya  harus  bisa  diimplementasikan  oleh  Kelurahan  Nambo  Jaya  Kecamatan Karawaci  Kota  Tangerang  agar  masyarakat  mempunyai  kepercayaan  yang  tinggi  dan  tidak bersikap apatis terhadap program pembangunan yang telah di musyawarahkan di tingkat RT dan RW.
Dari  uraian  latar  belakang  ini  terkait  dengan  fenomena  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi motivasi peneliti untuk melakukan kajian lebih dalam lagi  dikaitkan  dengan  program  pembangunan  dari  hasil  Musrenbang  di  tingkat  Kelurahan, dimana peneliti ingin melihat sejauh mana implementasi hasil musrembang bisa dilaksanakan untuk  mendukung  program  pembangunan  di  Kota  Tangerang  melalui  judul  penelitian “ Implementasi  Hasil  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Tahun  2022  di  Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang ”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  karena  dilakukan  pada  kondisi alamiah  sesuai  dengan  kondisi  nyata  dilapangan  terkait  Implementasi  Hasil  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2022 di Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang yang tidak berdasarkan hipotesis.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  didalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  secara  deskriptif  karena  tujuan  dari  penelitian  ini  mendeskripsikan  secara
alamiah mengenai Implementasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2022 di  Kelurahan  Nambo  Jaya  Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang.  Penelitian  kualitatif merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  penelitian untuk  memperoleh  data  yang  bersifat  apa adanya  tanpa  ada  dalam  kondisi  tertentu  yang  hasilnya  lebih  menekankan  makna.  Pada penelitian ini yang menjadi suatu alasan untuk menggunakan pendekatan secara deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor fenomena permasalahan yang berkaitan dengan  Implementasi  Hasil  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Tahun  2022  di Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Komunikasi
Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  hasil  dari  kegiatan  Musrenbang  yang dilaksanakan di Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang yaitu terdapat 75  usulan  dalam  kegiatan  Musrenbang,  usulan  tersebut  dari  hasil  Musyawarah  di  tingkat kewilayahan  yaitu  di  5  RW  yang  ada  di  Kelurahan  Nambo  Jaya,  akan  tetapi  setelah  masuk kedalam tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Dinas teknis yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pembangunan infrastruktur yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota  Tangerang  hanya  dua  usulan  yang  disetujui  untuk  dilaksanakan  pada  kegiatan pembangunan tahun 2023 di Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, yaitu  usulan  pembangunan  jalan  lingkungan  di  RW  04  Kelurahan  Nambo  Jaya  dan Pembangunan Turap Kali Sabi.
Hasil  dari  kegiatan  Musrenbang  tersebut  perlu  dikomunikasikan  kepada  kelompok sasaran, kelompok sasaran yang dimaksud adalah masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Nambo Jaya yang berada di 5 RW, walaupun pelaksanaan pembangunan dilaksanakan di RW 04,  karena  kelima  5  RW  yang  ada di  Kelurahan Nambo  Jaya  merupakan  kelompok  sasaran yang juga mengusulkan pembangunan. Berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara yang dilakukan  kepada  informan  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi  hasil Musrenbang  hanya  dilakukan  secara  informal,  artinya  tidak  ada  forum  resmi  untuk mensosialisasikan  hasil  Musrenbang  kepada  kelompok  masyarakat  yang  dilakukan  oleh Implementor,  yang  dimaksud  dengan  implementor  disini  adalah  pihak  Kelurahan  Nambo
Jaya, pihak Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tangerang serta Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Tangerang.
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  lapangan  yang  dilakukan  bahwa  sosialisasi  tidak dilakukan  secara  formal  melalui  forum-forum  resmi  hanya  sebatas  koordinasi  dan pemberitahuan  secara  informal  oleh  para  implementor  kebijakan.  Seharusnya  kegiatan sosialisasi untuk mengkomunikasikan hasil Musrenbang di Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci  Kota  Tangerang  dilakukan  melalui  forum  resmi  karena  pelaksanaan  Musrenbang merupakan kegiatan yang dolakukan melalui forum-forum resmi yang dihadiri oleh Ketua RT RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan para implementor.
Menurut  George  Edward  dalam  (Nugroho,  2015)  mengatakan  syarat  pertama  untuk sebuah implementasi yang efektif adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan harus diteruskan ke personil yang tepat sebelum mereka dapat diikuti. Tentu, komunikasi ini harus akurat, dan mereka harus akurat dipersepsikan oleh pelaksana. Sehingga, komunikasi akan dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat komunikasi merupakan syarat utama dalam keberhasilan  implementasi.  George  Edward  membagi  komunikasi  dalam  3  dimensi  yaitu Dimensi Transmission (Transmisi/pemindahan/penyebaran  informasi),  Dimensi Clarity (Kejelasan) dan Dimensi Consistency (Kekonsistenan)
Pembangunan  jalan  lingkungan  dan  Turap  Kali  Sabi  di  Kelurahan  Nambo  Jaya merupakan hasil proyek dari kegiatan Musrenbang yang melalui berbagai macam tahapan. Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  merupakan  salah  satu  tahapan dalam  proses  perencanaan  pembangunan  yang  bertujuan  untuk  mengakomodir  usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas, atau bottom-up . Musrenbang adalah suatu forum  musyawarah  antar  pemangku  kepentingan  untuk  membahas  dan  menyepakati langkah-langkah  penanganan  program  kegiatan  prioritas  yang  tercantum  dalam  Daftar Usulan  Rencana  Kegiatan  Pembangunan  di  Kelurahan  Nambo  Jaya  yang  diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata  Ruang  Kota  Tangerang. Proses pelaksanaan  Musrenbang tingkat  Kelurahan  Kemudian dilanjutkan  dalam  forum  musrenbang  kecamatan,  tahapan  dilaksanakan  Forum  SKPD  dan Forum  Gabungan  SKPD,  kemudian  dilksanakan  Musrenbang  RKPD  yang  menghasilkan rancangan  akhir  RKPD  utuk  dikaji  bersama  kelayakannya  untuk  proses  penetapan.  Artinya
bahwa  kegiatan  Musrenbang  itu  merupakan  forum  resmi,  sehingga  sosialisasi  yang  harus dilakukan  terhadap  hasil  kegiatan  Musrenbang  pun  perlu  dilakukan  secara  formal,  tidak sebatas koordinasi dan pemberian surat edaran mengenai pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.
Dengan demikian merujuk pada teorinya Geroge Edward terkait dengan komunikasi pada  proses  implementasi  dan  hasil  temuan  lapangan  dan  wawancara  dengan  informan penelitian  bahwa  komunikasi  hasil  Musrenbang  di  Kelurahan  Nambo  Jaya  Kecamatan Karawaci  Kota  Tangerang  belum  memenuhi  kriteria  dimensi  transmisi,  karena  hasil musrenbang  tidak  disampaikan  kepada  kelompok  sasaran  yaitu  masyarakat  di  Kelurahan Nambo Jaya secara formal.
Kemudian komunikasi hasil pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Nambo Jaya tidak memenuhi kriteria kejelasan ( clarity ) karena hasil Musrenbang tidak ditrasnmisikan kepada kelompok  sasaran  yang  berkepentingan  secara  jelas  sehingga  diantara  mereka  tidak mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari pembangunan jalan  lingkungan,  seperti  berapa  panjang  jalan  yang  akan  dibangun  dan  berapa  jumlah anggaran  yang  dikeluarkan  serta  berapa  lama  pengerjaan  proyek.  Sedangkan  untuk pembangunan  Turap  Kali  Sabi  pun  masyarakat  hanya  mengetahui  subtansi  bahwa pembangunan Turap untuk mengantisipasi Banjir yang sering terjadi di Kelurahan Nambo Jaya pada  musim  penghujan,  akan  tetapi  masyarakat  tidak  mengetahui  terkait  waktu pelaksanaannya,  berapa  lama  pengerjaan  proyeknya  dan  berapa  besar  anggaran  yang dikeluarkan.

## B. Sumber Daya
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  dengan  sumber  daya  hasil  Musrenbang  di Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang berdasarkan kesimpulan yang diperoleh  dari  beberapa  informan  penelitian  bahwa  keterbatasan  anggaran  menjadi  salah satu penyebab tidak teralisasinya 75 usulan dari Musrenbang tingkat Kelurahan Nambo Jaya. Penentuan  skala  prioritas  bukan  ditentukan  oleh  urgensi  dan  kebutuhan  masyarakat  akan tetapi ditentukan dengan keterbatasan anggaran, sehingga hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  dan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda) Kota Tangerang di Kelurahan Nambo Jaya hanya 2 usulan hasil Musrenbang yang
akan direalisasikan pada tahun 2023 untuk pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan pembangunan Turap.
Berdasarkan temuan tersebut maka dapat diartikan bahwa sumber daya anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang belum dapat mengakomodir  usulan  dari  pelaksanaan  Musrenbang  khususnya  di  Kelurahan  Nambo  Jaya Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang.  Menurut  George  Edward  didalam  (Budi,  2018) mengatakan sumberdaya yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf dan keberadaan  anggaran  menunjukkan  bahwa  sumberdaya  manusia  memegang  peranan penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Mengenai  sumber  daya  implementasi  kebijakan George  Edward  dalam  (Budi,  2018)  mengatakan  tidak  peduli  seberapa  jelas  dan  konsisten perintah pelaksanaan berada dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika anggaran    untuk  melaksanakan  sebuah  proyek  hasik  kebijakan  kekurangan  sumber  daya anggaran untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif. Artinya sumber  daya  anggaran  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  menentukan  keberhasilan implementasi selain faktor komunikasi kebijakan.
Berdasarkan  temuan  penelitian  terkait  dengan  anggaran  yang  dianggarkan  dari Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kota  Tangerang  untuk  peningkatan  jalan lingkungan di RW 04 kelurahan Nambo Jaya dan Pembangunan Turap Kali Sabi di Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Rencana Umum Pengadaan Dinas PUPR Tahun 2023
No Nama Paket Pagu (Rp.) Metode Pemilihan Penyedia Sumber Dana Kode RUP Waktu Pemilihan 1 Pembangunan Turap Kali Sabi (Kelurahan Nambo) 1.000.000.000 Pengadaan Langsung APBD 40883288 Mar-23 2 Peningkatan Jl. Lingk. RW 04 dsk Kel. Nambo Jaya 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD 43617914 Mar-23
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  bahwa  pagu  anggaran  yang  digunakan  untuk pembangunan Turap Kali Sabi sebagai hasil usulan kegiatan Musrenbang di Kelurahan Nambo Jaya yang disetujukan dan direalisasikan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- melalui  pengadaan  langsung  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  Kota  Tangerang,  dengan  Kode  Rencana  Umum  Pengadaan  40883288,  waktu pemilihan pada bulan Maret tahun 2023. Adapun detail paket dari pembangunan Turap Kali Sabi Kelurahan Nambo Jaya yang diperoleh dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Kemudian  berdasarkan  data  yang  diperoleh  bahwa  pagu  anggaran  yang  digunakan untuk peningkatan jalan lingkungan di RW 04 sebagai hasil usulan kegiatan Musrenbang di Kelurahan Nambo Jaya yang disetujukan dan direalisasikan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 200.000.000,-  melalui  pengadaan  langsung  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang, dengan Kode Rencana Umum Pengadaan 43617914, waktu pemilihan pada bulan Maret tahun 2023. Adapun detail paket dari Peningkatan Jalan Lingkungan  Kelurahan  Nambo  Jaya  yang  diperoleh  dari  Sistem  Informasi  Rencana  Umum Pengadaan (SIRUP).
Dengan  demikian  alokasi  anggaran  untuk  kegiatan  hasil  Musrenbang  di  Kelurahan Nambo  Jaya  Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang  yaitu  sebesar  Rp.  1.200.000.000,-  untuk realisasi dua usulan Musrenbang yaitu peningkatan jalan lingkungan dan pembangunan turap kali  sabi.  Sumber  daya  memiliki  peran  penting  dalam  implementasi  kebijakan,  komando implementasi mungkin ditransmisikan  secara  akurat,  jelas,  dan  konsisten,  namun  jika  para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif.

## C. Disposisi
Berdasarkan hasil penelitian, temuan lapangan dan kesimpulan dari hasil wawancara dengan para informan penelitian bahwa disposisi pelaksanan implementasi hasil Musrenbang mempunyai  sikap  yang  berbeda-beda  antara  stakeholders  terkait  sesuai  dengan kewenangannya yaitu pihak Kelurahan Nambo Jaya dan Kecamatan Karawaci terhadap hasil Musrenbang  hanya  mendampingi  Dinas  teknis  dalam  melaksanakan  secara  teknis pembangunan  hasil  Musrenbang  yaitu  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kota Tangerang.  dimana  sikap  Kelurahan  Nambo  Jaya  dan  Kecamatan  Karawaci  melakukan
pengawasal hanya sebatas mendampingi dan memberikan inrformasi secara informal kepada kelompok sasaran dalam hal ini Masyarakat di Kelurahan Nambo Jaya.
Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tangerang mempunyai sikap untuk  konsisten  dengan  pelaksanaan  pembangunan  yang  sesuai  dengan  Rencana  Umum Pengadaan  yang  telah  dibuat  berdasarkan  alokasi  angaran,  akan  tetapi  tidak  melakukan sosialisasi secara formal kepada kelompok sasaran tidak dilakukan secara konsisten. Temuan dilapangan bawah pada saat ini baru peningkatan jalan lingkungan yang sudah dikerjakan oleh pihak  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kota  Tangerang,  untuk  pelaksanaan Pembangunan  Turap  Kali  Sabi  apabila  dilihat  berdasarkan  detail  paket  Rencana  Umum Pengadaan  (RPU)  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kota  Tangerang  sudah  mulai pengerjaan  pada  bulan  Mei  Tahun  2023  akan  tetapi  sampai  pada  bulan  Agustus  2023 pengerjaannya belum dimulai. Artinya bahwa sikap implementor dalam mengimplementasikan hasil Musrenbang di Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang  belum  memiliki  sikap  yang  baik  karena  belum  sesuai  dengan  rencana  awal pembangunan.
Sedangkan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Kota  Tangerang mempunyai  sikap  sebatas  mengakomidir  pelaksanaan  Musrenbang  secara  administrasi melalui  sistem  yang  telah  dibangun  yaitu  Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah  (SIPD), kemudian  kelompok  sasaran  yaitu  masyarakat  di  Kelurahan  Nambo  Jaya  yang  seharusnya melakukan  pengawalan  pelaksanaan  kegiatan  hasil  Musrenbang  bersama  pihak  Kelurahan Nambo  Jaya  dan  Kecamatan  Karawaci  tidak  melakukan  pengawasan  secara  efektif,  karena keterbatasan  informasi  yang  diperoleh  terkait  hasil  Musrenbang.  Kemudian  apabila  dilihat dari sikap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tangerang melakukan pengawasan anggaran belum sampai pada pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan..
Menurut George Edward dalam (Subarsono, 2017) mengatakan banyak implementasi kebijakan berada dalam "zona indiferensi". Kebijakan ini mungkin diimplementasikan dengan gagal  karena  implementor  tidak  memiliki  perasaan  yang  kuat  tentang  mereka.  Kebijakan, bagaimanapun, akan bertentangan langsung dengan pandangan kebijakan atau kepentingan pribadi atau organisasi pelaksana. Ketika orang dieksekusi perintah yang tidak mereka setujui, tak terhindarkan terjadi di antara keputusan kebijakan dan kinerja. Dalam kasus seperti itu,
pelaksana  akan  menggunakan  kebijaksanaan  mereka,  terkadang  dengan  cara  yang  halus, untuk menghalangi implementasi.
Lebih lanjut George Edward dalam (Nugroho, 2015) mengatakan disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting untuk mempelajari implementasi kebijakan publik. Jika implementasi ingin dilaksanakan secara efektif, tidak hanya harus pelaksana tahu apa yang harus  dilakukan  dan  memiliki  kemampuan  untuk  melakukannya,  tetapi  mereka  juga  harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan.
Jika  para  implementor  memperhatikan  terhadap  hasil  Musrenbang  di  Kelurahan Nambo  Jaya  Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang,  maka  dimungkinkan  bagi  implementor untuk  melakukan  sebagaimana  yang  dimaksudkan  usulan  dari  kelompok  sasaran  yaitu masyarakat di Kelurahan Nambo jaya. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda  dari  masyarakat,  proses  mengimplementasikan  sebuah  kebijakan  menjadi  secara pasti  lebih  sulit.  Meskipun  para  implementor  memiliki  kemampuan  untuk mengimplementasikan hasil Musrenbang di Kelurahan Nambo Jaya.

## D. Struktur Birokrasi
Standar  Operasional  Prosedur  merupakan  kegiatan  rutin  yang  dilakukan  untuk mempermudah  dalam  pembuatan  keputusan  yang  banyak  setiap  hari.  Kelebihan  dari penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  diantaranya  adalah  penghematan  waktu,  lebih mudah  untuk  mengantisipasi  kejadian  yang  berlangsung  diluar  dugaan  dan  untuk kepentingan keseragaman. Berdasarkan hasil penelitian struktur birokasi hasil Musrenbang masih  lebih  mengedepankan  sistem  yang  telah  dibangun  secara  aplikasi  belum mengdenpankan  proses  secara  teknis  pelaksanaan  hasil  Musrenbang.  Dalam  sistem  yang telah dibangun hasil Musrenbang di input ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) kemudian dimasukan ke Musrenbang Kecamatan Karawaci yang dirembugkan lagi di tingkat Kelurahan Nambo Jaya sehingga diperoleh list usulan dari wilayah, yang diverifikasi oleh oleh Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kota  Tangerang.  Kemudian  dilaporkan  ke  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  untuk  dijadikan  dokumen  Rencana  Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Berdasarkan  hal  tersebut  struktur  birokrasi  yang  dijalankan  antara  sistem  yang  telah dibuat  terjadi  gap  pada  pelaksanaan  secara  teknis  terkait  hasil  Musrenbang  di  Kelurahan Nambo  Jaya  Kceamatan  Karawaci  Kota  Tangerang.  secara  teknis  pelaksanaan  standar
operasional  prosedur  hasil  Musrenbang  mengenai  peningkatan  jalan  lingkungan  dan pembangunan Turap kali sabi perlu dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota  Tangerang.  Dimana  penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  tersebut  tidak  hanya untuk  lingkungan  internal  saja  tetapi  seharusnya  juga  terhadap  stakeholders  lainnya  yang mempunyai kepentingan pada hasil Musrenbang khususnya kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat  yang  berada  di  wilayah  Kelurahan  Nambo  Jaya  Kecamatan  Karawaci  Kota Tangerang.
Selain itu standar opetasional prosedur yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tangerang perlu juga berkaitan dengan  Standar Operasional Prosedur Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Kota  Tangerang  selaku  SKPD perencana, Standar Operasional Prosedur Kecamatan dan Kelurahan selaku kepala wilayah maupun dengan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.  Mengenai  struktur  birokrasi  implementasi  teori  George  Edward  dalam (Subarsono, 2017) mengatakan Bahkan dalam sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan  eksis  dan  pelaksana  tahu  apa  yang  harus  dilakukan  dan  ingin  melakukannya, implementasi  mungkin  masih  bisa  gagal  karena  kekurangan  dalam  struktur  birokrasi. Mengidentifikasi karakteristik yang paling menonjol dari birokrasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan Fragmentasi.
Kemudian mengenai fragmentasi Bila dialih bahasakan pengertian Fragmentasi adalah penyebaran/pembagian  tanggungjawab  untuk  area  kebijakan  antara  beberapa  unit organisasi.  Fragmentasi  menyiratkan  difusi  tanggung  jawab,  dan  ini  membuat  koordinasi kebijakan yang sulit. Sumber daya dan wewenang yang diperlukan untuk menyerang masalah komprehensif sering didistribusikan di antara banyak unit birokrasi, sehingga menjadi tidak fokus dan mengambang.

## E. Faktor Penghambat Implementasi Hasil Musrenbang Kelurahan Nambo Jaya
Hasil analisis terkait penghambat dalam Implementasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Tahun 2022 di  Kelurahan Nambo Jaya  Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang berdasarkan  sumber  data  dan  informasi  di  lapangan  melalui  pengamatan  dan  hasil wawancara  dilapangan  bahwa  yang  menjadi  penghambat  yaitu  adanya  keterbatasan anggaran  yang  dialokasikan  untuk  pembangunan  di  setiap  Kelurahan,  tidak  adanya  usulan musrenbang  selain  pembangunan  infrastruktur  atau  fisik,  sehinga  smeia  yang  diusulkan
bersifat  fisik  dan  adanya  usulan  fisik  di  lahan  yang  bukan  milik  pemerintah  daerah  Kota Tangerang.

## KESIMPULAN
Hasil  musrenbang  tidak  disampaikan  kepada  kelompok  sasaran  yaitu  masyarakat  di Kelurahan Nambo Jaya secara formal. Selain itu komunikasi hasil pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Nambo Jaya tidak memenuhi kriteria kejelasan ( clarity ) karena hasil Musrenbang tidak  ditrasnmisikan  kepada  kelompok  sasaran  yang  berkepentingan  secara  jelas  sehingga diantara  mereka  tidak  mengetahui  apa  yang  menjadi  maksud,  tujuan,  sasaran  hasil Musrenbang.  Penentuan  skala  prioritas  bukan  ditentukan  oleh  urgensi  dan  kebutuhan masyarakat akan tetapi ditentukan dengan keterbatasan anggaran, sehingga hasil verifikasi yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  dan  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang di Kelurahan Nambo Jaya hanya 2 usulan hasil  Musrenbang  yang  akan  direalisasikan  pada  tahun  2023  untuk  pembangunan infrastruktur  jalan  lingkungan  dan  pembangunan  Turap.  Alokasi  anggaran  untuk  kegiatan hasil  Musrenbang  di  Kelurahan  Nambo  Jaya  Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang  yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- untuk realisasi dua usulan Musrenbang yaitu peningkatan jalan lingkungan dan pembangunan turap kali sabi. Sikap implementor dalam mengimplementasikan  hasil  Musrenbang  di  Kelurahan  Nambo  Jaya  belum  memiliki  sikap yang baik karena belum sesuai dengan rencana awal pembangunan. Struktur birokrasi yang dijalankan antara sistem yang telah dibuat terjadi gap pada pelaksanaan secara teknis terkait hasil Musrenbang. Secara teknis pelaksanaan standar operasional prosedur hasil Musrenbang mengenai peningkatan jalan lingkungan dan pembangunan Turap kali sabi perlu dijalankan oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang.  Dimana  penerapan  Standar  Operasional Prosedur tersebut tidak hanya untuk lingkungan internal saja tetapi seharusnya juga terhadap stakeholders  lainnya  yang  mempunyai  kepentingan  pada  hasil  Musrenbang  khususnya kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Nambo Jaya.
Agar  hasil  musrenbang  dapat  benar-benar  dipahami  oleh  kelompok  sasaran  yaitu masyarakat  di  kelurahan  Nambo  Jaya  maka  disarankan  untuk  hasil  kegiatan  Musrenbang disosialisasikan  melalui  forum-forum  yang  menghadirkan  para  implementor  Kebijakan  dari
tingkat Kelurahan, Kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sampai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang.

## DAFTAR PUSTAKA
Alastyaningsih,  E.  (2022)  ‘ Implementasi program  Kegiatan  Infrastruktur hasil  Musrenbang ’, Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik , 8(1), pp. 16 – 20.
Budi, W. (2018) Teori dan Proses Kebijakan Publik dan Studi Kasus . Yogyakarta: Caps. Dedi, M. (2016) Administrasi Publik dan Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta.
Farid,  M.,  Sasongko,  T.  and  Purwatiningsih,  A.  (2020)  ‘Analisis  Kebijakan  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  (MUSRENBANG)  Kabupaten  Sumenep’, Madani  Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan , 12(03), pp. 249 – 257.
Hanafie,  H.  (2017) Efektivitas  Pelaksanaan  Musrenbang  Prespektif  Effective  Governance (Studi pada Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan) . Jakarta. Manullang, M. (2018) Dasar-dasar Manajemen Edisi Revisi . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nugroho,  R.  (2015) Public  Policy:  Teori,  Manajemen,  Dinamika,  Analisis,  Konvergensi,  dan Kinerja Kebijakan . Kelima. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nugroho, R. (2017) Manajemen Pelayanan Publik . Depok: Rajawali Pers.
Salim, K. A. (2020) ‘Implementasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa landau APIN  Kecamatan  Nanga  Mahap  Kabupaten  Sekadau’, Perahu  (Penerangan  Hukum) , 32 – 47(September 2020), pp. 1 – 75. Satori, A. K. dan D. (2017) Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Siagian, S. P. (2019) Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Solichin,  A.  W.  (2017) Analisa  Kebijakan  Dari  Formulasi  keImplementasi  Kebijaksanaan Negara . Malang: Bumi Aksara. Subarsono  (2017) Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi.  Pustaka  Pelajar . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono (2018) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Supriady Bratakusumah, D. dan D. S. (2012) Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah . Gramedia P. Jakarta.
Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:1354/M.PPN/13/2014  Pedoman  Pelaksanaan Tentang Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah
Suri, N. dan D. M. (2017) ‘Implementasi hasil Musrenbang di Kota Pekanbaru’, Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi , III(2), pp. 394 – 402.
Utami, D. F. (2021) ‘Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021’, JPASDEV: Journal of Public Administration 2(1), pp. 56 – 73.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik