licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Perbandingan Kewenangan Menyatakan Keadaan Darurat Antara
Indonesia, Prancis dan Malaysia
Yusriel Bachrie 1 , Jadmiko Anom H. 2 , Sri Wahyuni 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, email yusrielbachrie@student.uns.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

## ABSTRACT
The  state  is obliged  to  declare  a  state  of  emergency  if it  feels threatened  by  danger,  whether  coming from outside or within the country. Implementation of check and balance is necessary because executive authority in a  state  of  emergency  is too  broad  and  open.  Mechanism is needed  that  limits executive  authority  aimed  at reducing the potential for the executive to abuse power in the implementation of a state of emergency. This study aims to determine the dangers of a single executive authority in imposing a state of emergency  in the Indonesian Constitution by using legal arrangements and practices in France and Malaysia. This article uses normative  legal  research  that  based  on  library-based  source.  The  approach  used  by  researchers  is  a comparative  approach  that  compares  the  content  of  provisions  in  the  constitution  and  compares  the implementation and history of emergency regulations. The result of this study is that the implementation of check and balance for the executive in determining a state of emergency is really needed based on a comparison of regulations and legal practices in France and India. Therefore, Indonesia must implement the practice of check and balance in declaring a state of emergency in order to decrease any potential of abuse of power.
Keywords Check and Balance; Emergency Provision; Comparative Law
Cite This Paper Bachrie,  Y.,  H,  J.  A.,  &  Wahyuni,  S.  (2023).  Perbandingan  Kewenangan  Menyatakan Keadaan Darurat Antara Indonesia, Prancis dan Malaysia. Legal Spirit, 7 (1).

## PENDAHULUAN
Praktik  ketatanegaraan  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  negara  dalam  keadaan normal ( ordinary condition ) dan negara dalam keadaan darurat ( emergency condition ). 1 Tiap negara  memiliki  sistematika  pengaturan  keadaan  darurat.  Peraturan  darurat  dibuat  agar dapat mengatur tindakan negara jika negara tersebut sedang dalam keadaan bahaya baik itu berbentuk  bencana  alam  maupun  perang.  Peraturan  darurat  berfungsi  untuk  melakukan tindakan  kekuasaan  yang  luar  biasa  atau  tindakan  luar  biasa.  Peraturan  darurat  juga berfungsi sebagai perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang timbul dalam keadaan luar biasa seperti itu.
Ketatanegaraan  darurat  sangat  krusial  posisinya  ketika  negara  sedang  berada ancaman  yang  bisa  mengganggu  kedaulatan  negara  dan  mengancam  hak  asasi  manusia. Sederhananya,  keadaan  darurat  mempercepat  respon  pemerintah  dengan  memberikan kewenangan  untuk  mengatur  bagi  Presiden  sebagai  kepala  negara.  Namun  dalam
1 Agus Adhari, “Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 1 No. 11 (2019): 43-61.
keberjalanannya, kewenangan tunggal dari Presiden ini dapat berpotensi adanya abuse of power.
Peraturan Darurat diatur dalam Konstitusi Indonesia pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang berbunyi,  “Presiden  menyatakan  keadaan  bahaya.  Syarat -syarat  dan  akibatnya  keadaan bahaya ditetapkan undang- undang” Menurut Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Pasal 12 UUD  NRI  1945  bertujuan  untuk  menyatakan  negara  dalam  keadaan  darurat  jika  ada ancaman  terhadap  negara,  seperti  ancaman  keselamatan  rakyat  atau  keutuhan  wilayah negara. 2
Christian Bjørnskov dan Stefan Voigt berpendapat bahwa dalam peraturan  keadaan darurat  harus  ada  yang  bisa  memonitori  pemegang  kewenangan  selama  masa  darurat 3 . Namun, peraturan kedaruratan Indonesia belum mampu melaksanakan hal ini. Dalam Pasal 12 UUD NRI 1945, Presiden sendiri yang mampu melaksanakan deklarasi ketetapan darurat. Lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  mengawasi  deklarasi  keadaan  darurat  harus dari  lembaga  selain  eksekutif.  Ditambah  lagi,  Indonesia  merupakan  negara  demokratis, ketika  seorang  Presiden  ingin  mendeklarasikan  keadaan  darurat  yang  berpotensi mengancam  kedaulatan  negara  dan  hak  asasi  manusia,  maka  sangat  penting  untuk mendapat persetujuan dari rakyatnya terlebih dahulu. Persetujuan ini sangat penting karena keadaan darurat negara pastinya akan mencabut beberapa hak kebebasan dari rakyatnya demi menegakkan kedaulatan negara di tengah masalah.
Sebagai perbandingan, jika  kita melihat di negara lain,  kewenangan Presiden masih dibatasi  dalam  deklarasi  penetapan  keadaan  darurat.  Sebagai  contoh,  Legislatif  Negara Malaysia yang wajib memberikan saran legislatif sebelum Raja menetapkan keadaan darurat atau  Konstitusi  Prancis  yang  menghendaki  Presiden  untuk  berkonsultasi  terlebih  dahulu kepada  Perdana  Menteri,  Parlemen  dan  Dewan  Konstitusi  sebelum  menetapkan  state  of emergency.
Alasan peneliti memilih Prancis karena negara tersebut sudah memiliki aturan darurat yang sudah lama terbentuk dan jauh lebih baik daripada yang dimiliki Indonesia. Konsep stat de siège dari Perancis juga banyak dianggap oleh kalangan akademisi sebagai konsep yang paling dekat dengan konsep awal kediktatoran Romawi di Republik Romawi 4 .
Alasan bagi peneliti memilih Malaysia karena negara tersebut memiliki berada dalam rumpun yang sama membuat Indonesia memiliki kemiripan budaya dengan Malaysia. Tidak hanya budaya, Jika kita tarik ke belakang, maka kita juga akan menemukan persamaan yang sama  dalam  halnya  latar  belakang  sejarah.  Kedua  negara  tersebut  dijajah  negara  eropa selama bertahun-tahun. Penjajahan di  era yang sama membuat  perkembangan hukum  di kedua  negara  itu  menjadi  hampir  mirip.  Sistem  hukum  yang  terinspirasi  dari  negara penjajah mengakibatkan perkembangan kedua negara itu bisa dikatakan sama. Maka dari itu, Indonesia  dan Malaysia memiliki perkembangan hukum yang setara karena memiliki persamaan dalam latar belakang budaya dan sejarah yang menjadi perbedaan hanya pada sistem hukum yang dimiliki. Malaysia dengan sistem common law dan Indonesia bersistem civil law.
2 Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum”. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 4 no. 2 (2017)
3 Christian Bjørnskov dan Stefan Voigt, “The Architecture of Emergency Constitutions,” International Journal of Constitutional Law 16, no. 1 (2018): 101–127.
4 Muh. Yoppy A. dan Affandi H., “Limitation of The President’s Power to Declare a State of Emergency: a Comparison of France, India and Indonesia”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 2 no. 22 (2022)
Atma  Suganda  dan  Musa  Anthony  Siregar  berpendapat  bahwa  peraturan  darurat Indonesia terlalu terbuka dan banyak  peraturan yang memberikan  potensi bagi Presiden untuk melakukan penyalahgunaan wewenang 5 . Maka dari itu sangat penting bagi Indonesia untuk membatasi kewenangan Presiden dalam keadaan darurat. Pasal 12 UUD NRI 1945 memiliki  permasalahan  karena  kurangnya  praktik check  and  balance dengan  tidak mengikutsertakan cabang kekuasaan lain dalam penetapan keadaan darurat. Maka dari itu Peneliti  mengadakan  penelitian  komparasi  hukum  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas  peraturan  darurat  di  Indonesia.  Alasan  tersebut,  yang  membuat  Peneliti  tertarik dalam  mempelajari  secara  de  jure  dan  de  facto  peraturan  darurat  di  negara  Prancis  dan Malaysia, yang kemudian menjadi dasar perbandingan untuk Pasal 12 UUD NRI 1945.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  berdasar  pada  sumber penelitian  berupa  bahan  hukum  (library-based)  yang  dititikberatkan  pada  kajian  bahan- bahan  hukum  baik  primer  maupun  sekunder,  dengan  luaran  dalam  penelitian  hukum normative berupa teori, pendapat dan konsep baru dengan preskripsi dalam menyelesaikan isu hukum yang tengah diteliti 6 .
Peneliti  menggunakan  metode  pendekatan  komparatif  karena  sesuai  dengan  isu hukum  yang  dijadikan  sebagai  bahan  penelitian.  Pendekatan  perbandingan  yang  dipakai peneliti dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan mengenai  penetapan  keadaan  darurat  dalam  penetapan  ketatanegaraan  darurat. Pendekatan  komparatif  untuk  perkembangan  hukum  Indonesia  yang  lebih  baik  seperti bagaimana dijelaskan oleh Reimann dan Zimmermann, manfaat perbandingan hukum salah satunya adalah memahami lebih komprehensif dan untuk pengembangan hukum 7 .
Penulis memakai teknik analisa silogisme atau logika deduksi. Teknik ini didasarkan pada  premis  mayor  yang  kemudian  diajukan  menjadi  premis  minor.  Hasil  kedua  premis tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Namun, menurut Philipus M. Hadjon dalam buku  yang  ditulis  Peter  M.  Marzuki  menjelaskan  dalam  halnya  argumentasi  hukum, silogisme  hukum  tidak  sesederhana  dengan  memahami  silogisme  tradisional.  Penalaran hukum mengenai logika silogisme melihat premis mayor sebagai aturanahukum, sedangkan premis minor diperlihatkan sebagai fakta hukum 8 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Kewenangan  dalam  Penetapan  Keadaan  Darurat  Prancis,  Malaysia  dan Indonesia
Kewenangan terbentuk karena kenyataan adanya kekuasaan negara yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan dalam masyarakat. Kesepakatan inilah yang kemudian kita kenal sebagai  kontrak  sosial.  Hubungan  antara  negara  dan  masyarakat  diatur  oleh  konstitusi dalam  mengatur  dan  menjalankan  kekuasaan 9 .  Negara  menjamin  keselamatan  bagi warganya dalam kontrak sosial, baik itu dalam keadaan normal suatu negara ataupun dalam keadaan darurat. Penjaminan keselamatan warga di negara dalam keadaan darurat dijamin
5 Atma Suganda dan Musa Anthony Siregar, “The Meaning and Development of State Emergency Laws Based on Constitution in the Indonesian Legal System”. The 2 nd International Conference of Law, Government and Social Justice (2020): 544-553.
6 Marzuki, P.M., Penelitian Hukum (Revisi) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 55-56.
7 Reimann, M. dan Zimmermann, R. The Oxford Handbook of Comparative Law (Oxford:Oxford University Press, 2019), 6
8 Marzuki, Op.Cit, h. 89-90
9 Wijaya, D.N., “Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke”. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis 1 no. 2 (2016)
dalam aturan-aturan ketatanegaraan darurat. Negara mengatur kewenangan antar lembaga menjadi  lebih  ringkas  dan  efisien  dengan  memotong  beberapa  langkah  birokrasi  untuk mempercepat sikap dari pemerintah terhadap kedaan darurat tersebut. Namun pemotongan langkah birokrasi ini dapat menyebabkan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasan jika tidak  diawasi oleh  perangkat pemerintahan lain. Kewenangan antar lembaga  harus tetap diatur dengan seimbang dan hati-hati  dengan mempertimbangkan keamanan negara  dan rakyatnya. Pengaturan kewenangan ini dapat diterapkan dengan adanya check and balance dalam  ketatanegaraan  darurat.  Tujuan check  and  balance dalam  ketatanegaraan  darurat untuk  menghindari  abuse  of  power  sehingga  HAM  warga  negara  dapat  terjamin. Kewenangan penetapan hukum darurat harus adil dalam mengimbangi keamanan negara dan HAM warga negaranya. Contoh keseimbangan ini dijelaskan oleh Ralf Salam, Eksekutif memiliki peran dalam menjamin hak asasi manusia, derogasi HAM selama keadaan darurat, tetapi pembatasan tersebut membutuhkan jaminan konstitusional dalam peraturan hukum yang beragam 10 .
Kewenangan menyatakan keadaan darurat biasanya dilakukan oleh kepala negara atau pemerintahan, dengan persetujuan legislatif atau badan pengatur lainnya. Durasi keadaan darurat biasanya terbatas, dan dapat diakhiri oleh pemerintah atau legislatif jika keadaan darurat telah berlalu atau jika tidak diperlukan lagi. Kewenangan penetapan hukum darurat sangat  bergantung  pada  pemerintah  dan  perangkat  kekuasaannya  pada  saat  kritis.  Jika datang  dari  orang  yang  tidak  menghormati  hak  orang  lain,  dan  lebih  mementingkan kedudukannya,  maka  keadaan  genting  itu  akan  mempengaruhi  jiwanya  sehingga  tidak menghormati jiwa rakyat, kemerdekaan rakyat, dan dapat membahayakan jalannya negara dan  tidak  akan  sesuai  dengan  keadilan.  Jadi  hukum  darurat  harus  disesuaikan  dengan kesadaran  umum  tentang  keadilan.  Keadaan  darurat  tidak  boleh  dijadikan  alasan  untuk menegakkan peraturan dan tindakan yang sewenang-wenang. Jika undang-undang darurat dan  penerapannya  tidak  adil  dan  melanggar  hak-hak  rakyat,  maka  rakyat  pada  akhirnya akan  menyulut  perlawanan  terhadap  pemerintahan  darurat  tersebut  sehingga membahayakan kedudukan negara dan pemerintahan itu sendiri 11 .
Sumber  kewenangan  penetapan  darurat  diatur  pula  ke  dalam  konstitusi  negara modern pada saat ini, tercatat pula pada tahun 2013, ada 171 negara yang telah memiliki exceptional provision atau peraturan keadaan darurat. Menurut Zachary Elkins persentase negara yang memiliki ketentuan darurat selalu naik dari waktu ke waktu 12 .  Konstitusi dan hukum yang berbeda di tiap negara memengaruhi dalam bagaimana cara menangani situasi darurat, namun terdapat satu persamaan tujuan yakni untuk mengelola situasi bahaya akut dan kritis 13 .  Hal ini dapat dilihat bagaimana seperti contoh Negara Malaysia sebagai anggota commonwealth  yang  mengadopsi  ketentuan  dari  negara  Inggris  selaku  negara  bekas jajahannya menuntut dalam penetapan keadaan darurat diperlukan adanya pengesahan dari kepala negara yaitu raja/ratu melalui pertimbangan Perdana Menteri dalam kasus Covid-19. Contoh  lain  yaitu  negara  Indonesia  yang  hanya  memerlukan  Presiden  saja  untuk mendeklarasikan keadaan darurat negara
Kebutuhan  tiap  negara  untuk  memiliki  peraturan  keadaan  darurat  dijelaskan  oleh Thomas  Jefferson.  Ketika  negara  dalam  bahaya  maka  kewajiban  tertinggi  negara  adalah menegakkan hukum keharusan, yaitu hukum pertahanan diri, hukum untuk menyelamatkan negara. Hukum keharusan yang dimaksud adalah hukum darurat negara yang diberlakukan pada  saat  negara  dalam  keadaan  darurat  dengan  tujuan  untuk  mengembalikan  keadaan
10 Salam, R., “The Relationship Between States of Emergency, Politics and The Rule of Law”. Canterbury L. Rev. (2017)
11 Wajdi, F. dan Andryan, A. “Prerogative of the President in About the State of Emergency (Comparison of Indonesia with the United States)”. International Journal Reglement & Society (IJRS) 1 no. 2 (2020)
12 Elkins, Z., Ginsburg, T. dan Melton J., The Endurance of National Constitutions. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009)
13 Cornell, A.J. dan Salminen, J., “Emergency Laws in Comparative Constitutional Law-The Case of Sweden and Finland”. German Law Journal 19 no. 2 (2018)
negara menjadi normal kembali. Hukum darurat negara tentunya berbeda dengan hukum yang berlaku saat negara dalam keadaan normal 14 .
1. Retrospektif Penetapan Keadaan Darurat Negara Prancis
Pengaturan  hukum  darurat  di  Prancis  sudah  ada  sejak  masa  awal  Republik Prancis, sejak revolusi yang menggulingkan monarki absolut. Hukum darurat pada saat  itu  tertuang  dalam  keputusan  Majelis  Konstituante  Prancis  tahun  1789,  yang memiliki ketentuan bahwa hukum darurat memberikan semua fungsi yang semula melekat dari otoritas sipil kepada para pemimpin militer untuk menjaga keamanan negara. Setelah Revolusi Prancis kedua tahun 1848 dan pengalaman tirani di bawah Napoleon Bonaparte, Konstitusi Republik Prancis memasukkan pasal baru mengenai keadaan  tersebut.  Bentuk  dan  akibat  dari état  de  siege akan  dijabarkan  dalam undang-undang  agar  penguasa  tidak  mudah  menyalahgunakan  hukum  dalam keadaan darurat 15 . Pasal-pasal yang mengatur état de siege dalam Konstitusi Perancis Kedua tahun 1848  terdapat  dalam  pasal  106  yang  berbunyi  “Pasal  106. -  Undang-undang  akan menentukan  kasus-kasus  di  mana  keadaan  darurat  dapat  diumumkan,  dan  akan mengatur bentuk dan efek dari tindakan. ini". Berdasarkan pasal 106 Undang-Undang Dasar Negara Republik Perancis Tahun 1848 dapat dilihat bahwa ketentuan, bentuk, dan akibat keadaan darurat akan diatur dengan undang-undang. Bunyi dan kerangka pasal  ini  sangat  mirip  dengan  Pasal  12  UUD  NRI  saat  ini,  di  mana  tidak  ada kewenangan sama sekali untuk menyatakan keadaan darurat.
Keputusan Presiden pada 2 Agustus 1941 memberlakukan keadaan darurat di seluruh  Prancis.  Ini  terjadi  pada  saat  parlemen  sedang  reses  dan  disahkan  untuk menjaga  ketertiban  umum  saat  mobilisasi  umum  sedang  berlangsung.  Perintah presiden  ini  diikuti  tiga  hari  kemudian  dengan  undang-undang  yang  menyatakan bahwa  keadaan  darurat  akan  berlaku  "selama  perang".  Sebuah état  de  siege disediakan untuk keadaan yang paling luar biasa. Motif itu tetap konsisten sampai sekarang. Ketika keadaan darurat diumumkan dengan benar (oleh parlemen), semua kekuatan  yang  berkaitan  dengan  “pemeliharaan  ketertiban”  dialihkan,  secara keseluruhan,  kepada  militer.  Efek  hukum  utama  dari  deklarasi  keadaan  darurat adalah  untuk  mentransfer  polisi  dan  kekuatan  lain  yang  relevan  dengan pemeliharaan perdamaian dan ketertiban dari otoritas sipil ke otoritas militer. Dalam praktiknya, hal ini berarti, antara lain, bahwa pengadilan militer dapat mengambil yurisdiksi  atas  pelanggaran  apa  pun  yang  berkaitan  dengan  keamanan  Republik, terhadap  Konstitusi,  dan  terhadap  ketenteraman  dan  ketertiban  umum,  baik  yang dilakukan  oleh  personel  militer  maupun  warga  sipil.  Selain  itu,  militer  menikmati kekuasaan  untuk  melakukan  penggeledahan  di  tempat-tempat  pribadi,  untuk mendeportasi orang-orang tertentu dari daerah-daerah yang berada di bawah rezim darurat,  dan  untuk  melarang  publikasi  dan  pertemuan  yang  dinilai  bersifat menghasut atau mempertahankan kekacauan.
Kewenangan  untuk  menyatakan  keadaan  darurat  tidak  dilakukan  lagi  pada periode  antara  dua  Perang  Dunia.  Sebaliknya,  pemerintah  Prancis  beralih  ke mekanisme hukum lain, tindakan yang memungkinkan dan delegasi kekuasaan yang luas  dari  parlemen  Prancis,  sebagai  sumber  pembuatan  undang-undang  eksekutif dan sumber utama kekuasaan darurat di Prancis pasca-Perang I Prancis. Lambang penggunaan  daya  darurat  administratif  datang  dengan  administrasi  Daladier  pada April  1938  hingga  hari-hari  terakhir  Republik  Ketiga,  memerintah  Prancis  melalui keputusan  eksekutif  sesuai  dengan  empat  tindakan  yang  memungkinkan.  Ini termasuk tindakan yang memungkinkan 19 Maret 1939, yang memberi wewenang
14 Siwu, S.C. dan Rahman R.A., “The States of Emergency in Indonesia. A Great Lesson from the Covid-19 Pandemic”. 3 rd International Conference on Law Reform (2022)
15 Scott Sheeran, “Reconceptualizing States of Emergency Under International Human Rights Law: Theory, Legal Doctrine, and Politics”. Mich. J. Int'l L 34 (2017)
kepada pemerintah untuk mengeluarkan dekrit sehubungan dengan "semua tindakan yang  diperlukan  untuk  pertahanan  negara,"  dan  tindakan  8  Desember  1939,  yang menjadikan  keputusan  eksekutif  sebagai  lembaga  darurat  permanen.  selama peperangan, menjadikan keberadaan permusuhan sebagai syarat yang cukup untuk pembuatan undang-undang eksekutif tanpa otorisasi legislatif lebih lanjut 16 .
2. Kewenangan  Eksekutif  dan  Legislatif  dalam  Menyatakan  Keadaan  Darurat  Prancis Modern
Negara  Prancis  memiliki  dua  sistem  keadaan  darurat  yaitu état  de  siege dan l'état d'exception . Kedua sistem kedaruratan tersebut memiliki sejarah yang berbeda dari  satu  dengan  yang  lainnya.  Garis  besarnya, état  de  siege merupakan  sistem kedaruratan pertama yang dimiliki Prancis sejak zaman Napoleon Bonaparte. Lebih lanjut, état de siege merupakan perintis dari l'état d'exception.
État  de  siège merupakan  keadaan  pengepungan  dalam  rezim  darurat  yang paling utama di zaman modern, yang dimulai selama Revolusi Prancis. Ini berasal dari militer,  seperti  yang  ditunjukkan  namanya,  dalam  praktik  kuno  pemberian kekuasaan  penuh  pemerintahan  kepada  jenderal  yang  memimpin  benteng  yang terkepung.  Keadaan  pengepungan  dianggap  sebagai  model  untuk  instrumen kediktatoran  konstitusional  serupa  di  Kekaisaran  Jerman  dan  negara-negara anggotanya,  di  hampir  semua  negara  hukum  sipil  lainnya.  Sedangkan l'état d'exception merupakan  keadaan  pengecualian  yang  sudah  ada  sejak  di  bawah kepresidenan  Jenderal  de  Gaulle.  Seperti  yang  telah  diamati,  keadaan  historis lahirnya  rezim  darurat  ini  berbeda  dengan  keadaan  terkepung.  Sedangkan  yang terakhir  dikembangkan  selama  revolusi  Prancis  dan  diterapkan  terutama  selama Perang  Dunia  Pertama,  perkembangan  keadaan  pengecualian  sangat  dipengaruhi oleh  peristiwa  di  Prancis  pada  tahun  1940  tepatnya  pada  perang  dunia  dua. Kemudian diterapkan oleh otoritas Prancis di Aljazair 17 .
Sumber penetapan keadaan darurat Prancis diatur dalam Pasal 16 Konstitusi Prancis 1958 dengan Amandemen 2008 yang berbunyi,
“Di  mana  institusi  Republik,  kemerdekaan  Bangsa,  integritas  wilayahnya atau pemenuhan komitmen internasional berada di bawah ancaman serius dan langsung,  dan  di  mana  berfungsinya  otoritas  publik  konstitusional  terganggu, Presiden  Republik  akan  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  oleh keadaan ini, setelah berkonsultasi secara formal dengan Perdana Menteri, Ketua-

## Ketua Dewan Parlemen dan Dewan Konstitusi.”
Pasal tersebut mengatur bahwa Presiden dapat mengambil tindakan-tindakan yang  diperlukan  jika  terjadi  keadaan  ancaman  serius  terhadap  keberadaan  suatu republik,  kemerdekaan  bangsa,  keutuhan  wilayah,  atau  pemenuhan  komitmen internasional,  yang  mengakibatkan  terganggunya  fungsi  lembaga-lembaga  negara. Namun,  sebelum  mengambil  tindakan  itu,  Presiden  perlu  berkonsultasi  dengan Perdana Menteri, Parlemen, dan Dewan Konstitusi Prancis.
Lebih  jauh,  dalam  paragraf  berikutnya,  dalam  pasal  yang  sama,  dikatakan bahwa, “Presiden akan berbicara kepada Dunia Internasional dan menginformasikannya  tentang  tindakan  tersebut.” Paragraf  ini  mengatur  bahwa Presiden juga memiliki kewenangan keluar, yakni memberikan informasi mengenai negara prancis yang telah mengumumkan keadaan darurat ke negara-negara lain. Selanjutnya, dalam alinea ketiga, mengatur bahwa:
“Tindakan  harus  dirancang  untuk  menyediakan  otoritas  konstitusional publik secepat mungkin, sarana untuk melaksanakan tugasnya. Langkah-langkah tersebut harus dikonsultasikan kepada Dewan Konstitusi.”
16 https://www.justsecurity.org/27810/connecting-present-assessing-french-emergency-powers/, Diakses pada 2 Januari 2023 Pukul 0.22 WIB
17 Kamga, G.E.K., “L'Etat D'Exception and/or A State of Siege: What Is Really Wrong With Section 9 (2) of the Constitution of Cameroon?”. Fundamina: A Journal of Legal History (2013)
Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  langkah-langkah  yang  diperlukan  dalam menghadapi keadaan darurat harus dirancang secepat mungkin, terutama mengenai pembagian  tugas  di  antara  lembaga-lembaga  negara.  Langkah-langkah  ini  dan pembagian tugas harus dikonsultasikan dengan Dewan Konstitusi Prancis.
Persyaratan  dalam  mendeklarasikan  juga  diatur  dalam  Bagian  pertama  dari Undang-Undang Prancis tahun 1878 dan 1849 menetapkan deklarasi état de siege jika terjadi  invasi  asing,  pemberontakan  bersenjata,  atau  bahaya  yang  mengancam keamanan  internal  atau  eksternal.  Sebaliknya,  keadaan  pengecualian  hanya  dapat diberlakukan oleh Presiden Prancis “di mana institusi Republik, kemerdekaan Bangsa, integritas wilayahnya atau pemenuhan komitmen internasionalnya berada di bawah ancaman serius dan segera, dan di mana berfungsinya otoritas publik konstitusional terganggu” .  Carl  Schmitt  menggambarkan  kedaulatan  sebagai  orang  yang memutuskan pengecualian, sehingga dalam konteks ini kemiripan yang sangat dekat dapat diamati antara kedaulatan ini dan kepala negara sebagai satu-satunya otoritas yang kompeten untuk menyatakan keadaan pengecualian 18 .
Berdasarkan  kerangka  regulasi  dalam  Pasal  16  Konstitusi  Prancis,  terlihat pengaturan yang sangat komprehensif terkait keadaan darurat. Pasal 16 Konstitusi Prancis  menjadi  sumber  kewenangan  berupa  pelimpahan  atribusi  dalam  Undang- Undang  Dasar  bagi  eksekutif  (presiden),  Legislatif  (Perdana  Menteri,  Ketua-Ketua Dewan  Parlemen)  dan  Yudisial  (Dewan  Konstitusi).  Pengaturan  tersebut  sangat akomodatif terkait sumber kewenangan dan check and balance terkait kewenangan eksekutif  dan  legislatif  dalam  menghadapi  keadaan  darurat.  Pasal  16  Konstitusi Prancis  menghendaki  penetapan  kewenangan  darurat  yang  seimbang  antara eksekutif  (Presiden)  dan  legislatif  (Perdana  Menteri,  Dewan  Parlemen).  Hal  ini terbukti dengan pengaturan kewenangan yang jelas dan bersumber dari Konstitusi Prancis. Sumber kewenangan eksekutif dan legislatif memiliki kewenangan yang jelas tanpa  tumpang  tindih  satu  sama  lain.  Tidak  ada  salah  satu  lembaga  yang  berdiri sendiri. Penetapan keadaan darurat harus ditetapkan dengan persetujuan eksekutif dan legislatif. Prancis memiliki kerangka regulasi keadaan darurat ini tanpa catatan kewenangan berlebih di satu lembaga.
3. Retrospektif Penetapan Keadaan Darurat Negara Malaysia
Negara Malaysia telah mendeklarasikan lima  keadaan darurat. Pertama pada tahun  1948 untuk melemahkan Partai  Komunis Malaya. Kedua,  tahun 1964 akibat konflik dengan  Indonesia. Ketiga, pada tahun 1966  keadaan darurat dibatasi  pada Negara Bagian Sarawak untuk menangani kebuntuan konstitusional yang disebabkan oleh  pemecatan  Ketua  Menteri  Sarawak.  Keempat,  tahun  1969  untuk  menangani konflik  etnis.  Kelima,  tahun  1977  menjadi  Negara  Bagian  Kelantan,  akibat memburuknya hubungan Pusat dan Negara 19 .
Keadaan  darurat  paling  parah  dideklarasikan  pada  13  Mei  1969.  Hal  ini  ini menandai puncak dari ketidakpuasan kelompok sebagai kerusuhan dan dipicu oleh keuntungan  politik  Cina  di  daerah  perkotaan.  Ini  menempatkan  di  tengah-tengah wacana  nasionalis  Melayu  yang  menekankan  kelemahan  ekonomi  dan  budaya Melayu. Insiden itu  diakibatkan oleh kemarahan Melayu selama kampanye pemilu untuk pemilihan parlemen dan majelis negara bagian 1969 di Semenanjung Malaysia, ketika  para  pemimpin  oposisi  menunjukkan  sedikit  rasa  hormat  terhadap  status pemerintahan  dan  hak  prerogatif  Aliansi,  dan  Partai  Tindakan  Demokratik  atau Democratic  Action  Party  (DAP)  berbicara  tentang  isu-isu  yang  sengaja  untuk menyinggung orang Melayu. Masalah menjadi lebih buruk ketika baik partai koalisi maupun partai oposisi terlibat dalam debat terbuka dan berlangsung panas.
Orang  Melayu  terkejut  dengan  penurunan  kekayaan  Organisasi  Kebangsaan Melayu  Bersatu  atau  United  Malays  National  Organisation  (UMNO)  ini.  Namun
18 Ibid
19 Rizal Yaakop, “The Emergency Law in Malaysia–Political Security or Liability?” Available at SSRN 1695727 (2010)
kebalikannya,  orang  Tionghoa  justru  merayakan  dan  mengadakan  prosesi kemenangan  di  seluruh  Kuala  Lumpur.  Dalam  keadaan  ini,  geng  jalanan  Melayu bentrok dengan perkumpulan Cina, yang berpuncak pada kerusuhan 13 Mei 1969. Insiden itu juga merupakan akibat dari beberapa masalah sosial-politik. Sebagaimana dicatat oleh Laporan Pemerintah, Tragedi 13 Mei 1969 disebabkan oleh perbedaan interpretasi  struktur  konstitusional  oleh  berbagai  ras  di  negara  Malaysia,  dan tumbuhnya  perambahan  politik  ras  imigran  terhadap  ketentuan  tertentu  dalam Konstitusi yang berhubungan dengan bahasa Melayu. bahasa dan kedudukan orang Melayu,  penghasutan,  pernyataan  yang  melampaui  batas,  dan  perilaku  provokatif anggota  dan  pendukung  partai  tertentu  yang  rasis  selama  Pemilihan  Umum  1969 sebagai akibat dari penghinaan rasial dan ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka di masa depan di negara mereka 20 .
Status  darurat  terakhir  dideklarasikan  pada  1977  diumumkan  di  Kelantan untuk  menangani  krisis  politik  yang  disebabkan  oleh  perjuangan  partai  yang berkuasa di tingkat federal untuk memaksakan negara daerah dengan seorang Ketua Menteri pilihannya sendiri. Sebelum keadaan darurat, partai Partai Islam Malaysia (yang kemudian disebut PAS) setuju untuk bergabung dengan pemerintahan Aliansi pada tahun 1972 Ketentuan kesepakatan dicapai pada bulan September 1972 antara Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein dan pemimpin PAS, Datuk Mohamed Asri. Diakui  bahwa  Kelantan  akan  tetap  menjadi  kubu  PAS,  tetapi  Umno  akan  memiliki andil dalam pemerintahan negara bagian yang didominasi oleh PAS. PAS kemudian bergabung dengan pemerintah koalisi, dengan Asri sebagai menteri pengembangan lahan,  sementara  sejumlah  pemimpin  PAS  diangkat  ke  pos-pos  federal  yang  lebih rendah.  Partisipasi  dalam  koalisi  Partai  Sayap  Kanan  atau  Barisan  Nasional  (BN) tampaknya lebih menguntungkan para pemimpin PAS di tingkat federal daripada di tingkat  negara  bagian  karena  persaingan  Umno-PAS  semakin  intensif  di  Kelantan, yang  akhirnya  mengarah  pada  keputusan  PAS  untuk  mencopot  Menteri  Besar Mohamed Nasir yang sedang menjabat karena menentang instruksi partai pada tahun 1977. Mosi tidak percaya diajukan di majelis negara bagian Kelantan dan Mohamed Nasir  menyerukan  pembubaran  majelis  negara  bagian.  Pendukungnya berdemonstrasi  di  jalan-jalan,  dan  kekerasan  serta  penjarahan  meletus  yang membuat pemerintah Federal mengumumkan keadaan darurat 21 .
4. Kewenangan  Eksekutif  dan  Legislatif  dalam  Menyatkan  Keadaan  Darurat  Malaysia Modern
Kewenangan  penetapan  darurat  negara  Malaysia  diatur  dalam  Konstitusi Federal Malaysia Pasal 150 Ayat 1
Jika Yang di-Pertuan Agong yakin bahwa ada keadaan darurat yang serius di mana keamanan, atau kehidupan ekonomi, atau ketertiban umum di Federasi atau bagian mana pun darinya, ia dapat mengeluarkan Proklamasi Darurat yang membuat deklarasi di dalamnya untuk efek tersebut.
Ancaman  oleh  teroris  komunis  untuk  mengeksploitasi  situasi  yang  ada  di daerah  mana  pun  telah  diterima  sebagai  ancaman  keamanan.  Untuk  tujuan  ini, Pemerintah dapat mengandalkan laporan intelijen. 22 Sehubungan dengan ancaman terhadap kehidupan ekonomi, beberapa contoh dapat berupa bencana alam, contoh banjir  yang  sangat  buruk,  kekeringan  atau  bencana  lain  yang  menyebabkan  atau mengancam  kerusakan  pertanian,  kegagalan  panen  skala  besar,  atau  kerusakan industri. 23
20 Ibid, h. 6
21 Ibid, h. 6
22 Sinnadurai, V.,”Proclamation of Emergency—Reviewable? Stephen Kalong Ningkan v. Government of Malaysia”. Malaya Law Review (1968)
23 Azmi, Z., “Government’s Powers during an Emergency”. Journal of the Malaysian Parliament 1 (2021)
Mengenai persyaratan dalam mendeklarasikan keadaan darurat, Malaysia tidak mengaturnya  ke  dalam  Konstitusi.  Namun,  sebagai  gantinya  Malaysia  mengatur persyaratan  pengaktifan  peraturan  perundang-undangan  yang  disebut  Internal Securty  Act  (yang  selanjutnya  disebut  ISA).  Undang-Undang  ini  bertujuan  untuk mengatur keamanan internal Malaysia, penahanan preventif, pencegahan subversi, dan  penindasan  kekerasan  terorganisir  terhadap  orang  dan  property  di  wilayah tertentu  Malaysia,  dan  untuk  hal-hal  yang  terkait  lainnya.  ISA  merupakan  tindak lanjut dari Konstitusi Malaysia Pasal 150. Syarat yang harus dipenuhi agar undang- undang  ISA  dapat  diaktifkan  tercantum  dalam  preamble  undang-undang  ISA. Beberapa  poin  yang  bisa  dicatat  dalam  persyaratan  state  of  emergency  Malaysia mengatur  bahwa  syarat  pertama  adalah  sebuah  bahaya  yang  telah  menyebabkan ketakutan  terhadap  orang  dan  properti,  kedua  sebuah  bahaya  yang  merugikan keamanan  Malaysia  dan  ketiga  adanya  pandangan  bagi  parlemen  untuk menghentikan atau mencegah ancaman tersebut.
Kewenangan legislatif dalam penetapan keadaan darurat meletakkan lembaga legislatif  menjadi advisor atau  penasehat  bagi  raja  sebelum  melakukan  tindakan berlandaskan  konstitusi.  Hal  ini  diatur  pada  Pasal  4  Ayat  1  Konstitusi  Federal Malaysia yang berbunyi,
“Dalam pelaksanaan fungsinya di bawah Konstitusi ini atau undang-undang federal, Yang  di-Pertuan  Agong akan bertindak sesuai dengan nasihat Kabinet atau Menteri yang bertindak di bawah otoritas umum Kabinet, kecuali ditentukan lain oleh Konstitusi ini; tetapi berhak, atas permintaannya, atas setiap informasi mengenai pemerintahan Federasi yang tersedia untuk Kabinet.” Perdebatan muncul mengenai keturutsertaan legislatif dalam mendeklarasikan keadaan  darurat.  Perdebatan  yang  muncul  terkait  apakah  kewenangan  untuk mendeklarasikan  keadaan  darurat  sepenuhnya  milik  eksekutif  atau  harus  melalui pertimbangan  Perdana  Menteri  (legislatif)  seperti  pada  kasus  Stephen  Kalong Ningkan melawan Pemerintah Malaysia pada tahun 1967. Pada saat itu berdasarkan Pasal  40  Ayat  1  Perdana  Menteri  sebagai  kepala  pemerintahan  dan  legislatif memberikan  saran  bagi  Raja  sebelum  mendeklarasikan  keadaan  darurat. Bagaimanapun,  kewenangan  mendeklarasikan  keadaan  darurat  tidak  bisa  disebut sebagai  diskresi  personal  Raja.  Pasal  40  Ayat  1  memberikan  mandat  kepada  Raja untuk  bertindak  sesusai  dengan  saran  dari  Kabinet  atau  seorang  Menteri  yang bertindak  di  bawah  kewenangan  Kabinet  kecuali  jika  Konstitusi  menentukan  lain. Tugas  Raja  untuk  bertindak  atas  saran  lebih  lanjut  diperkuat  dengan  pengenalan Pasal 40 Ayat 1A. Disampaikan bahwa pelaksanaan kekuasaan darurat Raja tunduk pada Pasal 40(1) dan 40(1A) karena alasan berikut:
a. Pertama, Pasal 40 Ayat 1 dan 40 Ayat 1A berlaku untuk semua fungsi kerajaan di bawah Konstitusi dan undang-undang 'kecuali jika ditentukan lain'.
b. Kedua, Pasal 40 Ayat 2 memberikan empat pengecualian terhadap Pasal 40 Ayat 1, di  mana  Raja  dapat  bertindak  sendiri.  Empat  bidang  diskresi  adalah:  (i) penunjukan  Perdana  Menteri;  (ii)  pemotongan  persetujuan  atas  permintaan pembubaran Parlemen; (iii) permintaan pertemuan para Penguasa yang semata- mata berkaitan dengan keistimewaan, kehormatan posisi dan martabat Penguasa Malaysia; dan (iv) 'kasus lain yang disebutkan  dalam Konstitusi ini'. Kekuasaan darurat tidak disebutkan di mana pun dalam daftar kekuasaan  diskresi Pasal 40 Ayat 2. Penafsiran diskresi yang dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 40 Ayat 2 Butir  (a)  dan  ketentuan-ketentuan  yang  setara  dalam  Konstitusi  Negara  Bagian dalam banyak kasus telah diteliti dengan cermat oleh Pengadilan.
c. Ketiga, meskipun Pasal 40 Ayat 2 menyatakan bahwa Raja dapat bertindak atas kebijakannya 'dalam hal lain yang disebutkan dalam Konstitusi ini', yang dimaksud adalah 'setiap hal lain (secara eksplisit) disebutkan dalam Konstitusi ini' seperti pada butir (a) sampai (c) dalam Pasal  40 Ayat 2, hak untuk meminta informasi
apapun dari pemerintah berdasarkan Pasal 40 Ayat 1, menunda undang-undang selama  30  hari  berdasarkan  Pasal  66  Ayat  4A,  dan  beberapa  penunjukan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Ayat 4 dan 141A Ayat 2.
d. Keempat, Dewan Penasihat, dalam kasus Teh Cheng Poh, telah memastikan bahwa dalam pelaksanaan kekuasaan darurat, Raja bertindak atas saran.
Singkatnya,  kekuasaan  untuk  menyatakan  keadaan  darurat  dan  menyusun Undang-Undang  Darurat  adalah  kekuasaan  konstitusional  yang  dapat  dijalankan berdasarkan saran dan tidak sesuai dengan kebijaksanaan pribadi Yang Di-Pertuan Agong.  Namun,  dalam  bertindak  atas  saran  Kabinet  untuk  menyatakan  keadaan darurat, Yang di-Pertuan Agong tidak dilarang untuk berkonsultasi dengan siapapun, termasuk  saudaranya  Penguasa.  Raja  tidak  diharuskan  bertindak  secara  mekanis atau  sebagai  stempel  karet.  Dia  mungkin  'menasihati,  berhati-hati  dan memperingatkan'.  Dia  mungkin  menunda  keputusan  dan  meminta  PM  untuk mempertimbangkan  kembali.  PM  dapat  memperhatikan  nasihat  kerajaan  seperti yang tampaknya dilakukan PM baru-baru ini.
5. Retrospektif Penetapan Keadaan Darurat Negara Indonesia Indonesia  menerbitkan  UU  Keadaan  Bahaya  yang  pertama  dengan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya. Peraturan tersebut diadopsi oleh Staat can Oorlog en Beleg (SOB) dan disesuaikan berdasar kebutuhan negara. Pada saat itu, Presiden Soekarno dua kali mengumumkan keadaan darurat. Pertama pada 7 Juni 1946, presiden mengumumkan keadaan darurat untuk Jawa dan Madura, kemudian  yang  kedua  pada  28  Juni  1946  yang  berlaku  untuk  seluruh  daerah  di Indonesia.
Pada  tahun  1957,  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  Perppu  Nomor  74 Tahun  1957  tentang  Pencabutan Regeling  Po  De  Staat  Van  Oorlog  En  Beleg dan Penetapan  Keadaan  Bahaya,  namun  peraturan  tersebut  diubah  menjadi  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1948  tentang  Pemberian  Kekuasaan  Penuh  Kepada Presiden  dalam  Keadan  Bahaya.  Hal  ini  memberikan  kewenangan  penuh  kepada Presiden untuk mengatur negara dalam keadaan darurat. Bentuk keadaan darurat dengan format Post-World War II sangat merugikan, hal ini dikarenakan tidak adanya kewenangan legislatif di dalamnya. 24 Namun, Peraturan tersebut tidak berlaku lama, peninjauan kembali peraturan tersebut untuk disesuaikan dengan kebutuhan zaman, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 23 Tahun  1959  dengan  mencabut  Undang-Undang  Nomor  74  Tahun  1957  (yang selanjutnya disebut UUKB). 25
Dua  kejadian  genting  pada  1953  yang  sama  kritis  namun  pemerintah  tidak mengumumkan keadaan darurat yaitu ketika Pemerintah Indonesia mengumumkan gerakan “Ganyang Malaysia” yang muncul karena kegeraman pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap Malaysia dengan menyiapkan 20 juta relawan untuk menyerang Malaysia.  Kedua,  ketika  Pemerintah  memerangi  kelompok  pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua Barat yang didirikan oleh Mantan Tentara Belanda. 26
Peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965 yang digerakkan oleh Partai Komunis  Indonesia  (PKI).  Aksi  penculikan  Jenderal  TNI  yang  dilakukan  oleh  PKI menyulut kemarahan masyarakat dan juga pemerintah. Presiden Soekarno kemudian memberi mandat kepada Mayor Jendral Soeharto untuk menjaga situasi keamanan dengan  membentuk  suatu  tatanan  yang  disebut  Komando  Operasi  Pemulihan
24 Lassa, J.A., “Disaster Policy Change in Indonesia 1930-2010: from Government to Governance?” International Journal of Mass Emergencies & Disasters 31 no. 2 (2013)
25 Bima, M. R., “Implementation of State of Emergency Within the Constitutional Law System In Indonesia”
Diponegoro Law Review 4 no. 1 (2019)
26 Djohari, D., “Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Cerdas Sifa Pendidikan 2 no. 3 (2012)
Keamanan  dan  Ketertiban  (KOPKAMTIB).  Kondisi  demikian  dari  segi  hukum  tata negara harus diatur dengan Undang-Undang tentang Bahaya dan Bahaya. Lembaga KOPKAMTIB ada dan mulai berlaku hingga menjelang akhir masa jabatan Soeharto pada  bulan  Mei  1998,  dimana  lembaga  tersebut  pada  tahun  1989  berganti  nama menjadi  Badan  Koordinasi  Bantuan  Pemantapan  Keamanan  Nasional (BAKORSTANAS), dan pemerintahan BJ Habibie mengakhiri Badan tersebut. 27 Era  Orde  Baru  yang  terjadi  selama  tahun  1966 – 1998,  meskipun  banyak permasalahan  yang  terjadi  di  masa  itu,  namun  pemerintah  tidak  mengaktifkan Undang-Undang  Keadaan  Bahaya.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  anggapan implementasi UUKB dapat mengganggu perkembangan pembangunan. Kekhawatiran bahwa investor asing mungkin akan menarik bisnisnya dari Indonesia dan  menghasilkan  penurunan  kepercayaan  internasional  utamanya  dalam penyediaan bantuan keuangan ke Indonesia. 28
Tidak  ada  kritik  atau  penolakan  yang  ditujukan  kepada  pemerintah  terkait pelaksanaan  UUKB  di  awal  reformasi.  Ini  agak  aneh,  karena  usul  pemberlakuan keadaan darurat sipil diajukan oleh Lembaga Kehakiman pada masa pemerintahan Habibie,  dengan  dasar  hukum  yang  sama,  namun  banyak  dikritik  dan  kemudian ditolak. Lebih aneh lagi, mengingat dalam satu setengah tahun sebelumnya, debat dan protes  publik  terkait  Rancangan  Undang-Undang  Pencegahan  Bahaya  (RUU  PKB) begitu  keras,  menguras  tenaga,  bahkan  merenggut  nyawa  para  pendemo  yang menentangnya.
6. Kewenangan Eksekutif dan Legislatif dalam Menyatakan Keadaan Darurat Indonesia Modern Penetapan keadaan darurat di Indonesia secara konstitusi diatur ke dalam Pasal 12  UUD  NRI  1945  yang  berbunyi, “Presiden  menyatakan  keadaan  bahaya .  Syarat- syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang- undang.” Pasal ini menjelaskan  mengenai  kewenangan  tunggal  Presiden  sebagai  kepala  negara  dan kepala pemerintahan untuk menetapkan negara dalam keadaan bahaya. Penetapan adanya  suatu  keadaan  bahaya  atau  darurat  oleh  Presiden  dimaksudkan  untuk menentukan  langkah-langkah  lanjutan  yang  sifatnya  mampu  mengatasi  keadaaan yang dimaksud, termasuk melakukan pembatasan hak asasi manusia warga negara serta tindakan-tindakan pengecualian lainnya, dalam rangka penyelamatan negara, misalnya pengecualian atas fungsi kekuasaan legislatif. 29
Kemudian, di Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah sebagai  pengganti  undang- undang.”  Ketentuan  tersebut  memberikan  kewenangan lain  bagi  Presiden  untuk  melahirkan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang- undang yang juga sering dianggap dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang memiliki problem kedaruratan.
Menurut  Sonya  dan  Rofi,  Di  Indonesia,  dasar  hukum  darurat  negara  diatur dalam konstitusi, yaitu Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Berdasarkan  kedua  pasal  tersebut,  di  Indonesia  kita  tidak menggunakan  istilah  keadaan  darurat,  tetapi  ada  dua  terminologi  hukum,  yaitu keadaan bahaya dan hal-hal yang bersifat memaksa mendesak. Lebih lanjut, kedua pasal tersebut juga mengatur bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan darurat tertinggi yang memiliki kewenangan khusus yang disebut hak prerogatif dalam hal menilai dan kemudian menetapkan undang-undang darurat negara guna menghadapi ancaman dan mengatasi keadaan darurat negara. 30
27 Bima M.R., Op. Cit h.125
28 Bima M.R. Ibid. h. 127
29 Calvin Epafroditus, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lex et Societatis 7 no. 6 (2019)
30 Siwu, S.C. dan Rahman R.A., Op. Cit h. 126
Lebih lanjut, Indonesia membagi keadaan darurat menjadi tiga dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang  No.  74  Tahun  1957  (Lembaran  Negara  No.  160  Tahun  1957)  dan Penetapan Keadaan Bahaya yaitu Keadaan Darurat Sipil, Keadaan Darurat Militer dan Keadaan Darurat Perang. Syarat penetapan keadaan bahaya diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Perppu No. 23 Tahun 1957. Tiga syarat penetapan keadaan bahaya Ketiga unsur tersebut merupakan persyaratan logis untuk memberlakukan atau mengkategorikan hal ihwal kegentingan yang memaksa, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum guna  mengantisipasi  keadaan  yang  ada,  agar  fungsi-fungsi  kenegaraan  dapat berjalan. 31 Namun  pada  pasal  tersebut  tidak  mensyaratkan  bagi  legislatif  untuk memberikan suaranya, berbeda dengan negara Prancis yang mensyaratkan Presiden untuk  meminta  pendapat  legislatif  dahulu  sebelum  mendeklarasikan  keadaan darurat.
7. Analisa Persamaan dan Perbedaan Kewenangan dalam Menyatakan Keadaan Darurat di Negara Prancis, Malaysia dan Indonesia
Secara garis besar, persamaan dalam penetapan keadaan darurat yang dimiliki oleh  ketiga  negara  tersebut  adalah  kepala  negara  baik  itu  Presiden  atau  Raja, diberikan kewenangan dalam penetapan keadaan darurat. Namun, lembaga eksekutif di negara monarki dan republik berbeda, Indonesia dan Prancis menunjuk Presiden yang dipilih sah oleh rakyat sebagai kepala negara dan eksekutif. Sedangkan, negara kerajaan memiliki Raja yang dipilih secara sah oleh konstitusi.
Perbedaan  yang  mencolok  untuk  dicermati  adalah  absennya  kewenangan legislatif  di  negara  Indonesia.  Berdasarkan  penjelasan  sebelumya,  Prancis  dan Malaysia menempatkan legislatif sebagai advisor bagi eksekutif sebelum menyatakan keadaan  darurat.  Hal  ini  dilakukan  semata-mata  untuk  menerapkan check  and balance . Berbeda dengan Indonesia, melihat Pasal 12 UUD NRI 1945 tentunya sangat berbeda ihwalnya jika kita bandingkan dengan penetapan keadaan darurat di negara Prancis  dan  Malaysia.  Eksekutif  di  Indonesia  memiliki  kewenangan  tunggal  dalam menetapkan  keadaan  darurat.  Legislatif  tidak  memiliki  kewenangan  dalam penetapan  keadaan  darurat  dan  juga  pengawasannya.  Hemat  peneliti,  state  of emergency  merupakan  sistem  ketatanegaraan  yang  sangat  rentan  bagi  eksekutif untuk melakukan abuse of power karena pemotongan kewenangan bagi legislatif dan yudikatif. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat respon negara dalam menghadapi masalah  yang  sedang  dialami.  Namun,  meningkatkan  resiko abuse  of  power bagi eksekutif. Maka dari itu, penetapan keadaan darurat harus dilakukan dengan hati- hati karena deklarasi keadaan darurat merupakan pintu dari tata negara darurat yang rentan adanya abuse of power .

## Penetapan  Keadaan  Darurat  Ideal  yang  Dapat  Diterapkan  dalam  Sistem Ketatanegaraan Darurat di Indonesia
Menurut  Christian  Bjørnskov  komponen  penting  dalam  konstitusi  darurat  adalah kewenangan untuk mendeklarasikannya.  Tidak peduli seberapa tepatnya prasyarat yang ditentukan,  beberapa  pihak  perlu  memutuskan  apakah  mereka  berwenang  untuk mendeklarasikan  atau  tidak. 32 Di  satu  sisi,  ada  konstitusi  yang  memberikan  kewenangan untuk mendeklarasikan keadaan darurat kepada eksekutif tanpa adanya persetujuan pihak lain  dalam  keputusannya.  Hal  ini  akan  menyebabkan check  and  balance tidak  berjalan dengan baik. Di sisi lainnya, sebuah skenario alternatif yang menghendaki lebih dari satu pihak  harus  menyetujui  adanya  keadaan  darurat  dari  sebuah  negara.  Skenario  terakhir, terletak di antara dua skenario sebelumnya, bisa jadi beberapa cabang kekuasaan lain perlu
31 Didik Suhariyanto, “Problematika Penetapan Perpu Kondisi Negara dalam Keadaan Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Jurnal USM Law Review 4 no. 1 (2021)
32 Christian Bjørnskov dan Stefan Voigt. Op. Cit h. 108
dikonsultasikan;  jika  sarannya  tidak  diikuti,  ini  dapat  meningkatkan  resiko  politik  untuk menyatakan  keadaan  darurat  dalam  hal  berkurangnya  legitimasi  negara.  Idealnya,  suara mayoritas dari cabang kekuasaan yang diperlukan juga harus diperhitungkan.
Masing  negara  memiliki  sistem  penetapan  keadaan  daruratnya  sendiri.  Perbedaan sistem  tentu  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  dari  masing-masing  negara.  Idealnya, Indonesia  mampu  mengadaptasi  sistem  penetapan  keadaan  darurat  yang  memiliki kelebihan dan meminimalisir adanya kekurangan dalam sistem penetapan keadaan darurat yang baru. Kelebihan yang dimiliki sistem deklarasi seperti pada Prancis dan Malaysia yang membutuhkan  masukan  dari  lembaga  legislatif  tentunya  berdampak  pada  kematangan keputusan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  eksekutif.  Pertimbangan  yang  diberikan  oleh lembaga  lain  membuat  eksekutif  menjadi  lebih  matang  sebelum  mengaktifkan  keadaan darurat dalam sebuah negara. Juga, adanya deklarasi dua pintu ini membuat potensi adanya abuse of power semakin menurun  karena adanya pengawasan dalam bentuk  advisor dari lembaga legislatif atau yudikatif. Kebijakan deklarasi dua pintu ini tentu saja diperlukan oleh Konstitusi Indonesia, mengingat dalam UUD NRI 1945 Presiden diberikan kewenangan lebih tanpa adanya check and balance dari lembaga lain. Namun jika kita membahas persyaratan penetapan  keadaan  darurat,  Indonesia  memiliki  persyaratan  yang  lebih  detail  terhadap ancaman bagi negara. Peraturan keadaan bahaya di Indonesia menetapkan bahwa bencana alam  bisa  menjadi  salah  satu  syarat  bagi  negara  agar  bisa  menetapkan  keadaan  darurat mengingat keadaan geografi Indonesia yang sangat rentan dengan bencana alam. Berbeda dengan Prancis dan Malaysia yang tidak mengatur bencana alam syarat penetapan keadaan bahaya.  Intinya,  Prancis  dan  Malaysia  hanya  memasukkan  perang  dan  gerakan  separatis yang dapat mengancam kedaulatan negara.
Membahas  kekurangan,  pada  dasarnya  persyaratan  dua  kamar  dalam mendeklarasikan  keadaan  darurat  tentunya  akan  lebih  memakan  waktu  dalam mendeklarasikan  karena  adanya  pertimbangan  dari  kedua  lembaga  dan  akan  berpotensi tarik ulur keputusan jika dua lembaga tersebut berselisih paham tentang deklarasi darurat tersebut.  Namun  hal  itu  tampaknya  tidak  terjadi,  melihat  pandemi  Covid-19  pada  tahun 2020 memiliki sebuah fakta bahwa Negara Prancis dan Malaysia justru lebih responsif dalam menetapkan  keadaan  darurat  pandemi  dibandingkan  Indonesia  yang  memiliki  sistem deklarasi  darurat  satu  pintu.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dengan  Prancis  mengumumkan keadaan darurat pandemi pada 12 Maret 2020 dan Malaysia pada 18 Maret 2020, sedangkan Indonesia mendeklarasikan keadaan darurat pada 13 April 2020.
Prancis  memiliki  sistem  keadaan  darurat  yang  baik  dan  dapat  menjadi  sistem penetapan  yang  baik  untuk  diadaptasi.  Hal  ini  didukung  oleh  pendapat  Oren  Gross  dan Fionmala dalam jurnal yang ditulis oleh Muh. Yoppy, mereka berpendapat bahwa Prancis mengalami tujuh keadaan darurat dari tahun 1955 hingga 2020. Namun, kondisi tersebut tidak mengalami adanya penyalahgunaan wewenang akibat pembatasan kekuasaan. Banyak akademisi juga menganggap konsep Prancis tentang stat de siège sebagai konsep yang paling dekat dengan konsep asli kediktatoran Romawi di Republik Romawi. Model kediktatoran Romawi memengaruhi keadaan darurat modern. Praktik sistemik negara telah mengarah pada  pembentukan  berbagai  cara  menanggapi  keadaan  darurat,  dan  dengan  demikian pembentukan berbagai bentuk hukum dan tanggapan praktis dari otoritas publik yang dapat diterapkan  pada  situasi  yang  sangat  berbahaya. 33 Filip  G.  Bozinovic  juga  beranggapan bahwa  Prancis  merupakan  negara  yang  membentuk  formulasi  penetapan  negara  darurat modern  dan  menjadi  standar  untuk  keadaan  darurat  negara  lainnya. 34 Intinya,  harapan penulis memilih Prancis menjadi role model dalam reformasi peraturan darurat di Indonesia agar bisa menjadi lebih stabil seperti peraturan keadaan darurat Prancis.
33 Świrgoń-Skok, R. and Pięta-Szawara, “Senatus Consultum Ultimum-State of Emergency in Ancient Rome”. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 6 no. 64 (2021)
34 Filip G. Bozinovic, “Finding the Limits of France's State of Emergency”. Claremont-UC Undergraduate Research Conference on the European Union 2017 no. 1 (2017)
Tentang skenario penetapan keadaan darurat, negara modern saat ini secara perlahan mulai  beralih  ke  skenario  terakhir  yang  sudah  dijelaskan.  Data  menyebutkan  bahwa persentase implementasi check and balance yang menuntut deklarasi keadaan darurat untuk disetujui  oleh  cabang  kekuasaan  lain  itu  naik.  Pada  1950,  44  persen  dari  seluruh  aturan darurat mengatur persetujuan cabang kekuasaan lain sebelum deklarasi. Kemudian, tahun 2011 persentase tersebut naik menjadi 56 persen, kembali hal ini mengindikasikan adanya kesadaran  negara-negara  modern  pentingnya check  and  balance dalam  aturan  darurat. Dewasa  ini,  persetujuan  dari  badan-badan  berikut  ini  paling  sering  dibutuhkan:  (i)  satu lembaga  legislatif  (39  persen);  (ii)  dua  kembaga  legislatif  (19  persen)  dan  (iii) pemerintah/kabinet (14 persen). 35 Ketentuan persetujuan penting karena keadaan darurat sering disalahgunakan oleh politisi yang mementingkan diri sendiri. Besarnya kewenangan Presiden dalam menyatakan keadaan darurat maka diperlukan adanya check and balance utamanya  menjadi  advisor  atau  memberikan  persetujuan  untuk  Presiden  sebelum menyatakan keadaan darurat. Kewenangan tunggal Presiden dalam menetapkan keadaan darurat  tentunya  bisa  menjadi  boomerang  bagi  pemerintah  karena  tidak  adanya pengawasan  cenderung  menaikkan  resiko abuse  of  power dari  eksekutif.  Seperti  Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu  terjerat  kasus korupsi,  namun proses  persidangan kasus tersebut harus ditunda karena adanya keadaan darurat yang diterbitkan pemerintah terbit pada jam 1 pagi dan secara otomatis persidangan tersebut harus dihentikan. 36
Perbandingan  ketetapan  darurat  dengan  Prancis  dan  Malaysia  memiliki  sistem penetapan  yang  berbeda  dengan  masing-masing  lembaga.  Sistem  penetapan  Prancis  dan Malaysia  menghendaki  adanya check  and  balance .  Usaha  pengurangan abuse  of  power dilakukan dengan pelimpahan kewenangan bagi legislatif sebagai advisor atau lembaga yang mengesahkan penetapan  keadaan darurat negara. Berbeda dengan Indonesia yang hanya menitikberatkan  Presiden  sebagai  kepala  negara  untuk  menyatakan  dan  membuat peraturan berkaitan dengan keadaan darurat.
Dewasa  ini,  banyak  negara  yang  menyadari  pentingnya check  and  balance dalam keadaan  darurat.  Memberikan  proporsi  kewenangan  yang  seimbang  dan  masih  dapat dilakukan dengan cepat menjadi sifat peraturan keadaan darurat. Melihat keadaan darurat Indonesia  yang  masih  memberikan  kewenangan  tunggal  terhadap  Presiden  tentunya  ini menjadi  tugas  bagi  pemerintah  untuk  segera  mengganti  atau  merevisi  aturan  tersebut. Dalam  hal  ini,  revisi  peraturan  keadaan  darurat  dicanangkan  memiliki  sistem check  and balance .  Adanya  kewenangan  yang  seimbang  antara  eksekutif  dan  legislatif  dapat mengurangi potensi adanya abuse of power di lembaga eksekutif yang sebelumnya memiliki wewenang yang terlalu banyak. Namun, penetapan keadaan darurat antara eksekutif dan legislatif tidak meninggalkan asas responsifitas yang memerlukan respon cepat atas masalah yang  sedang  dihadapi  negara.  Penunjukan  Ketua  DPR  dan  Ketua  MPR  sebagai  advisor menjadi  pilihan  tepat  untuk  mewakili  legislatif  dalam  melaksanakan  prinsip check  and balance . Hal ini memungkinkan karena mengingat tidak mungkin untuk mengambil suara di seluruh legislatif karena banyaknya anggota yang ada di lembaga tersebut sehingga dapat memperlambat respon pemerintah karena itu. Jadi, Ketua DPR dan Ketua MPR merupakan pilihan  yang  tepat  untuk  kewenangan  sebagai  advisor  dan  pengesah  keadaan  darurat  di Indonesia tanpa mengurangi efektivitas pemerintah dalam menanggapi masalah tersebut.

## PENUTUP
Minimnya  implementasi check  and  balance dalam  penetapan  keadaan  darurat membuat pemerintah Indonesia selayaknya menguji ulang peraturan bahaya yang dimiliki oleh  negara.  Bentuk  ideal  pengaturan  penetapan  ketetapan  darurat  yang  dapat
35 Christian Bjornskov and Stefan Voigt, Op. Cit h. 109
36 Duri, J., Granjo, A. F., et al. “Institutional Checks And Balances. In J. Vrushi & M. Chêne (Eds.), Getting Ahead Of The Curve: Exploring Post-Covid-19 Trends And Their Impact On Anti-Corruption, Governance And Development“ . Transparency International. http://www.jstor.org/stable/resrep24924.6  (2018)
diimplementasikan di Indonesia adalah penambahan wewenang bagi legislatif untuk ikut serta dalam penetapan keadaan darurat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD NRI 1945. Presiden memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menetapkan keadaan darurat maka diperlukan praktik check and balance dengan penambahan kewenangan bagi legislatif untuk memberikan pendapatnya atau pengesahannya terhadap penetapan keadaan darurat. Hal  ini  dilakukan  karena  untuk  menghindari  potensi abuse  of  power oleh  eksekutif  yaitu Presiden. Oleh karena itu, adapun wewenang yang dimiliki oleh legislatif pada penetapan keadaan  bahaya  antara  lain  membertikan  konsultasi  kepada  Presiden  berupa  saran  dan nasihat  sebelum  menetapkan  keadaan  darurat  dan  menetapkan  pengesahan  penetapan keadaan darurat di suatu daerah tertentu atau di seluruh daerah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Elkins,  Z.,  Ginsburg,  T.,  &  Melton,  J.  (2009).  The  Endurance  of  National  Constitutions.  In
Cambridge University Press . Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511817595.002

## Artikel Jurnal
Adhari, A. (2019). Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  Dan  Investasi , 11 (1),  43 – 61. https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1960
Adhihernawan, M. Y., & Affandi, H. (2022). Limitation Of The President’s Power To Declare A  State  Of  Emergency:  A  Comparison  Of  France,  India,  And  Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 22 (2), 145 – 162. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.145-162
Azmi,  Z.  (2021).  Government’s  Powers During  an  Emergency. Journal  of  The  Malaysian Parliament , 1 (1), 18 – 38.
Bagir, M., & Harijanti, S. D. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif  Ajaran  Konstitusi  dan  Prinsip  Negara  Hukum. Padjajaran  Jurnal  Ilmu Hukum , 4 (2), 222 – 243. https://doi.org/h?ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a1 Bima, M. R. (2019). Implementation of State of Emergency Within the Constitusional Law
System in Indonesia. Diponegoro Law Review , 4 (1), 405. https://doi.org/10.14710/dilrev.4.1.2019.405-418 Bjørnskov, C., & Voigt, S. (2018). The architecture of emergency constitutions. International Journal of Constitutional Law , 16 (1), 101 – 127. https://doi.org/10.1093/icon/moy012
Bozinovic,  F.  (2017).  Finding  the  Limits  of  France’s  State  of  Emergency. Claremont-UC Undergraduate  Research  Conference  on  the  European  Union , 2017 (1),  13 – 32. https://doi.org/10.5642/urceu.201701.04
Claudia Siwu, S., & Aulia Rahman:, R. (2022). The State of Emergency in Indonesia. A Great Lesson from the Covid-19 Pandemic. 3rd International Conference on Law Reform (3rd INCLAR) , 2022 , 124 – 137. https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12082
Daya  Negeri  Wijaya.  (2016).  KONTRAK  SOSIAL  MENURUT  THOMAS  HOBBES  DAN  JOHN LOCKE Daya Negri Wijaya Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang Email: Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis , 1 (2), 183 – 193.
Djohari, D. (2012). Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya vdengan Penanggulangan Gangguan Kemanan dan Bencana Tsunami di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam. Cerdas Sifa Pendidikan , 2 (3). https://online- journal.unja.ac.id/csp/article/view/70
Elkins,  Z.,  Ginsburg,  T.,  &  Melton,  J.  (2009).  The  Endurance  of  National  Constitutions.  In
Cambridge University Press . Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/cbo9780511817595.002
Jacob,  C.  E.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penetapan  Keadaan  Darurat  Berdasarkan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Lex  Et  Societatis ,
7 (6), 7.
Kamga, G. E. K. (2013). L ’ État D ’ Exception and / or a State of Siege : What Is Really Wrong With Sect ion 9 ( 2 ) of the Constitution of Cameroon ? 9 (2), 333 – 351.
Lassa, J. A. (2013). Disaster Policy Change in Indonesia 1930 – 2010: From Government to Governance? International Journal of Mass Emergencies & Disasters , 31 (2), 130 – 159. https://doi.org/10.1177/028072701303100202
Salam, R. (2017). The Relationship Between States of Emergency, Politics and The Rule of Law. Canterbury Law Review .
Sheeran, S. P. (2017). Reconceptualizing States of Emergency Under International Human Rights Law: Theory, Legal Doctrine and Politics. Mich. J. Int’l , 34 .
Sinnadurai, V. (1968). Proclaimation of Emergency — Reviewable ? Stephen Kalong Ningkan v  .  Government  of  Malaysia. Malaya  Law  Review , 10 (1),  130 – 133. https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/24862507
Suganda, A., & Siregar, M. A. (2020). The Meaning and Development of State Emergency Laws Based on Constitution in the Indonesian Legal System. 2nd International Conference on  Law,  Governance  and  Social  Justice  (ICOLGAS  2020) , 499 (Icolgas),  544 – 553. https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.336
Suhariyanto,  D.  (2021).  Problematika  Penetapan  Perppu  Kondisi  Negara  Problems  of  the Determination of Country Conditions in Emergency in the Legal System in. Jurnal USM Law Review , 4 (1), 190 – 207.
Świrgoń - Skok,  R.,  &  Pięta -Szawara,  A.  (2021).  Senatus  Consultum  Ultimum  -  State  of Emergency  in  Ancient  Rome. Przegląd  Prawa  Konstytucyjnego , 64 (6),  543 – 553. https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.43
Wajdi, F., & Andryan. (2020). Prerogative of the President in About the State of Emergency (Comparison of Indonesia with the United States). International Journal Reglement & Society (IJRS , 1 (2), 138 – 150. https://doi.org/10.55357/ijrs.v1i2.170
Yaakop, R. (2020). The Emergency Law in Malaysia . 1 – 20. SSRN 1695727

## Website
Aoláin, F. N., & Gross, O. (2015). Connecting Past and Present: Assessing French Emergency Powers  in  Historical  Perspective.  Diambil  Januari  2,  2023,  Dari https://www.justsecurity.org/27810/connecting-present-assessing-french- emergency-powers/