## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Ihdad Suami Perspektif Maslahah Mursalah
Yudi Arianto, Muhammad Za’im Muhibbulloh, Rinwanto Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban E-mail: yudiarianto88@gmail.com, zaim19991@gmail.com, rinwanto808@gmail.com

## Pendahuluan
Ihdad atau  berkabung  merupakan  masa  berkabung  bagi  istri  yang ditinggal  mati  oleh  suaminya  dengan  meninggalkan  berhias  diri  atau segala  sesuatu  yang  bisa  menarik  perhatian  orang  laki-laki  lain  untuk menikahinya. 1 Hal  ini  dilakukan  demi  menjaga  kehormatan  keluarga suami  yang  mati  ataupun  demi  menjaga  istri  yang  ditinggal  mati  oleh
1 Sayyid Sabiq , Fikih Sunnah Vol. 8, Terj. Moh.Talib, (Bandung: al-Ma’arif, 1990), hlm. 140
Abstrak: Ihdad dalam istilah fikih yaitu masa berkabung bagi seorang  istri  yang  ditinggal  mati  suaminya  dengan  cara meninggalkan  berhias  atau  wewangian,  serta  bertujuan sebagai  simbol  berduka  cita  dan  menghindari  fitnah.  Dari keterangan  di  atas,  bisa  difahami  bahwa  yang  wajib berkabung  ialah  istri  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya. Namun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa suami  yang  ditinggal  mati  oleh  istrinya  juga  melakukan berkabung.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  pasal  170  ayat  2.  Hal  ini  menarik  untuk  ditela’ah penulis  menggunakan  analisis maslahah  mursalah guna mencari  nilai  kemaslahatan  dari  adanya  pasal  tersebut. Sehingga  dalam  penelitian  ini  permasalahan  yang  akan diteliti  adalah, pertama, bagaimana  konsep ihdad bagi  suami dalam  kompilasi  hukum  Islam, kedua, bagaimana  syara’ dalam  hal  ini  fikih  merumuskan  konsep ihdad itu  sendiri.
Manfaat  yang  ingin  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah,
pertrama, untuk mengetahui  konsep ihdad bagi suami dalam kompilasi hukum Islam. Kedua, mengetahui syara’ dalam hal ini  fikih  dalam  rumusannya  terkait  konsep ihdad. Jenis penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  ialah  penelitian kepustakaan  yaitu  studi  yang  semua  bahannya  dari  buku bacaan. Dalam menganalisis data kepustakaan menggunakan content analisis, induktif, yakni meneliti secara dalam bahan kepustakaan,  kemudian  menggambarkan  tentang ihdad
secara  umum  kemudian  ditarik  sebuah  kesimpulan  yang khusus  tentang  suami  ber- ihdad dalam  Kompilasi  Hukum Islam. Kata Kunci: Ihdad , fikih, maslahah mursalah .
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
suaminya. 2
Para ulama telah sepakat bahwa kewajiban ihdad atau berkabung ada hanya pada istri yang dicerai atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal  ini  dilakukan  dengan  alasan istibra’  urrahmi atau  Rahim  seorang perempuan terdapat calon anak atau tidak. Begitu pula dalam berhias diri, para  ulama  telah  sepakat  bahwa  istri  yang  ber ihdad atau  berkabung dilarang untuk berhias diri dengan  memakai perhiasan, intan dan celak. Namun yang menjadi perdebatan di kalangan fuqaha’ tentang   kadar dan batasan  berhias diri yang diperbolehkan. Lepas dari itu, kewajiban ihdad atau  berkabung  dilakukan  agar  tidak  ada  ketertarikan  dari  orang  lain untuk menikahinya juga menjaga dari timbulnya fitnah. 3
Hukum  Islam  di  Indonesia  juga  memperhatikan  masalah ihdad atau berkabung  bagi  istri.  Sebagaimana  yang  terdapat  di  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  yang  menjadi  kitab  rujukan  khususnya  bagi  para  hakim pengadilan agama di dalam memutus perkara. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melakukan ihdad atau  berkabung  selama  masa  iddahsebagai  tanda  turut berduka  cita.  Namun  yang  menarik  dari  Kompilasi  Hukum  Islam  ialah suami  yang  ditinggal  mati  oleh  istrinya  juga  melakukan ihdad atau berkabung Hal tersebut tertuang dalam pasal 170 ayat (2) dalam bab masa berkabung.  Berikut  pasalnya: pertama,  I steri  yang  ditinggalkan  mati  oleh suami,  wajib melaksanakan masa berkabung  selama masa  iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya  fitnah. Kedua, Suami  yang  ditinggal  mati  oleh  isterinya,  melakukan  masa  berkabung menurut kepatutan. 4
Dalam literatur fikih disebutkan bahwa yang wajib melakukkan ihdad atau  berkabung    ialah  istri  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya.  Namun dalam  buku  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  disebutkan  bahwa  yang melakukan ihdad atau  berkabung  bukan  istri  yang  ditinggal  mati  oleh suaminya   saja, akan tetapi suami yang ditinggal mati oleh  istrinya  juga melakukan ihdad atau  berkabung      Hal  ini  yang  menjadi  perdebatan  di kalangan ulama Indonesia . Perlu diketahui bahwa latar belakang dalam merumuskan  buku  Kompilasi  Hukum  Islam  ialah  keinginan  untuk
2 Sayyid Sabiq , Fikih Sunnah , hlm. 140
3 Slamet Abidin, Aminuddin , Fiqih Munakahat Vol. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.
121
4 Kumpulan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: ARKOLA, 2005), hlm. 132

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
membumikan  syari’at  Islam  di  Indonesia.  Tentunya,  dengan pembaharuan yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial masarakat Islam di  Indonesia    seperti  kewajiban  pencatatatan  nikah,  ikrar  talak  di Pengadilan Agama dan banyak lagi. 5 Dimana kesemuanya itu merupakan Institusi hokum Islam structural. 6 Ini sesuai dengan karakter hukum Islam itu  sendiri  yaitu  dinamisasi  hukum  Islam.  oleh  karena  itu,  dalam perkembangan  zaman  tentunya  butuh  pada  penyesuaian  kondisi  sosial yang  berlaku  di  masyarakat  muslim  Indonesia  .  Jadi,  meskipun  dalam literatur fikih tidak disebutkan mengenai suami ber ihdad atau berkabung.
Namun,  melihat  kondisi  sosial  yang  berbeda  dengan  kondisi  di  arab. Maka, perlu adanya hal demikian agar tidak timbul fitnah.
Karena  perbedaan  kondisi  sosial  dengan  bangsa  arab  dan ihdad atau berkabung  merupakan  tradisi  orang  arab  sebelum  lahirnya  Islam.  Maka adanya ihdad atau  berkabung  merupakan  proses  pelestarian  tradisi terdahulu  dan  itu  diakui  oleh  Islam  yang  tidak  semena-mena  dalam penghapusan  sebuah  tradisi  di  masa  lampau. 7 Dengan  analisis maslahah mursalah ,  penulis  mencoba  melegalkan  pasal  170  ayat  2  yang menyebutkan bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan ihdad atau  berkabung  sesuai  dengan kepatutan.  Penulis  meyakini  bahwa kondisi  sosial  atau  perubahan  zaman  dan  waktu  bisa  merubah  hukum.
Hal  ini  juga  pernah  dilakukan  pada  zaman  kekhalifahan  sahabat  Abu bakar  r.a,  ketika  mengkodifikasi  al-Qur’an  setelah  adanya  larangan  dari Rasul.  Hal  tersebut  didasari  karena  pada  masa  itu  para  penghafal  al- Qur’an banyak yang meninggal di medan perang.
Pembahasan Term Maslahah dan Maslahah Mursalah
Sebelum  masuk  dalam  pembahasan  tentang maslahah  mursalah, terlebih  dahulu  akan  diuraikan  definisi maslahah lebih  dahulu. Maslahah
secara bahasa adalah manfaat ( ) atau sebab yang mendatangkan kemanfaatan serta menjaga kemanfaatan ( ). 8 Menurut
5 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jendral Departemen Agama, 2000), hlm. 13 6 Yudi Arianto, “Peranan Institusi Hukum Islam Suprastruktur dan Infrastruktur dalam Penyelesaian Problematika Masyarakat”, Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 1, No. 2. (Oktober 2020), hlm. 89.
7 Daud  Ali ,  Hukum  Islam    Suatu  Pengantar  Dalam  Mengenal  Hukum ,  (Jakarta:  Cendana Media group, 2006), hlm. 36
8 Husayn  Hamid  Hassan, Nazarariyyat  al-Maslahah  Fi  al-Fiqh  al-Islamiy, (Beirut: Dar  al- Nahdah al-‘Arabiyyah , 1971), hlm. 3- 4

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
istilah umum Maslahah adalah: mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya manfaat adalah  ungkapan  dari  sebuah  kenikmatan  atau  segala  hal  yang m asih berhubungan  denganya,  sedangkan  kerusakan  adalah  hal-hal  yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan denganya. 9
Pandangan  terhadap Maslahah terbagi  men jadi dua  bagian,  salah satunya yaitu pandangan menurut syara’, dalam pembahasan pertama al- Syatibi mengatakan: “ Maslahah ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang  menguatkan  keberlangsungan  dan  Menyempurnakan  kehidupan  manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak ”. 10
Adapun Maslahah menurut  arti  secara  syara’  adalah  segala  sesuatu yang  menguatkan  kehidupan  di  dunia  tidak  dengan  cara  merusaknya serta  mampu  menuai  hasil  dan  beruntung  di  akhirat,  dalam  hal  ini al- Syatibi mengatakan:  “ Menarik kemaslahatan  dan  membuang  hal-hal  yang merusak  bisa  juga  disebut  dengan  melaksanakan  kehidupan  di  dunia  untuk kehidupan di akhirat”. 11
Adapun  menurut al-Ghazali, Maslahah adalah:
“memelihara tujuan daripada syari’at”. 12
Sedangkan  tujuan  syara’  meliputi  lima  dasar  pokok,  yaitu: pertama melindungi  agama  ( hifdzu  al-din ), kedua melindungi  jiwa  ( hifdzu  al-nafs ), ketiga melindungi  akal  ( hifdzu  al-aql ), keempat melindungi  kelestarian manusia  ( hifdzu  al-nasl ), kelima melindungi  harta  benda  ( hifdzu  al-mal ). 13 Dalam  definisi  diatas,  menurut  imam  al-Ghazali,  menyatakan  bahwa seluruh  bentuk  kemashlahatan  haruslah  seirama  dengan  tujuan syara’sekalipun  bertentangan  dengan  tujuan  manusia,  karena  sering  kali kemashlahatan manusia tidak selamanya didasarkan atas kehendak syara’ tetapi didasarkan atas kehendak hawa nafsu manusia sendiri. Oleh karena itu,  imam  al-Ghazali  berpendapat  bahwa  standar  penentuan kemashlahatan  ialah  kehendak  atau  tujuan  syara’ . Bukan  kehendak manusia itu sendiri. 14
9 Nasroen Haroen, Ushul Fiqh, ( Jakarta: Logos, 1996), hlm. 113
10 al-Syatiby, al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah, (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), hlm. 261 11 al-Syatiby, al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah, hlm. 261
12 Husayn  Hamid  Hassan, Nazarariyyat  al-Maslahah  Fi  al-Fiqh  al-Islamiy, (Beirut: Dar  al- Nahdah al-‘Arabiyyah , 1971), hlm. 9
13 Nasroen Haroen, Ushul Fiqh, hlm. 114
14 Nasroen Haroen, Ushul Fiqh , hlm. 122

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Adapun menurut Najm al-Din al-Tufiy, maslahah ialah
“ sebab  yang  mendatangkan  pada  tujuan  syara’  baik  berupa  ibadah atau kebiasaan.” 15
Bukan  hal  yang  diragukan  lagi  bahwa  lafadz -Maslahah dan al- Mafsadah adalah  berupa  bentuk  yang  masih  umum,  yang  menurut kesepakatan  ulama’  mengarah  pada  hal-hal  yang  berhubungan  dengan dunia  dan  akhirat,  al-Syatibi  menyatakan bahwa  tujuan  dari  diturunkanya Syari’at adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat secara bersamaan. 16
Dari beberapa definisi maslahah yang telah disebutkan, dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi penentu antara maslahah dan mafsadah adalah tujuan syara’ sebagai  pertimbangan  utama,  bukan  pada  pertimbanagan kepentingan  manusia. Sebab  syari’  telah  menentukan  nilai  maslahah  pada  lima  prinsip  pokok  di  atas yakni  ; 1.melindungi  agama  ( hifdzu  al-din ),  2.melindungi  jiwa  ( hifdzu    al- nafs ),  3.melindungi  akal  ( hifdzu  al-aql ),  4.melindungi  kelestarian  manusia ( hifdzu  al-nasl ),  5.melindungi  harta  benda  ( hifdzu    al-mal ). 17 Meskipun menurut Najm al-Din al-Tufiy berbeda.
Sedangkan kata mursalah merupakan bentuk derivasi dari kata arsala- yursilu-irsalan  wa  mursalan yang  bermaknan  lepas.  Dalam  artian  syara’ tidak  melarangnya  ataupun  memerintahkannya.  Jadi  bila  didefinisikan secara  bahasa maslahah  mursalah ialah  kemashlahatan  yang  syara’  tidak melarangnya ataupun mendukungnya.
Dalam  definisi  secara  terminologi, maslahah  mursalah mempunyai beberapa redaksi dalam mendefinisikannya, diantaranya Sa'id Ramadlan al-Butiy,  menurut  beliau maslahah ialah  setiap  manfaat  yang  selalu bertujuan pada maksud syari’ tanpa ada dalil yang menguatkan atau dalil yang  membatalkannya.  Dalam  definisi  ini,  al-Butiy  menjelaskan  bahwa manfaat  yang  masih  bersifat  prasangka  tidak  masuk  dalam  definisi  ini. Adapun  menurut  Abdul  Wahhab  Khallaf, maslahah  mursalah ialah kemashlahatan  yang  tidak  disyari’atkan  oleh syari’ hukum  untuk ditetapkan  dan  ditunjukkan  dalil  syar’iy  untuk  membatalkannya.  Lain halnya  Abdul  Karim  Zaydan,  beliau  dalam  mendefinisikan maslahah mursalah dengan kemashlahatan yang tidak disyari’atkan oleh syari’. 18
15 Husayn Hamid Hassan, Nazarariyyat al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islami, hlm. 9 16 al-Syatiby, al-Muwafaqat, (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), hlm. 267
17 Nasroen Haroen, hlm. 114 18 Syaiful Hidayat, “ Maslahah  Sebagai Metode Penggalian Hukum ” , Jurnal  Tafaqquh, Vol. 1,

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Pembagian Maslahah
Dilihat dari segi keberadaan Maslahah itu sendiri, syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu:
Pertama, Maslahah Mu’tabarah Maslahah mu’tabarah , yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya,  ada  dalil  khusus  yang  menjadi  bentuk  dan  jenis kemaslahatan tersebut. Dalam kasus peminum khamer misalnya, hukuman atas  orang  yang  meminum  minuman  keras  dalam  hadis  Nabi  dipahami secara  berlainan  oleh  para  ulama  fikih,  disebabkan  perbedaan  alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Maslahah menjaga agama, nyawa,  keturunan  dan  juga muru’ah ,  akal  dan  nyawa.  Syara’  telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, qisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada penzina dan penuduh untuk menjaga keturunan dan  juga muru’ah ,  hukuman  sebatan  kepada  peminum  arak  untuk menjaga  akal,  dan  hukuman  potong  tangan  ke  atas  pencuri  untuk menjaga harta. 19
Kedua, Maslahah  Mulghah
Maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan  dengan  hukum  syara’.ini bukanlah Maslahah yang  benar, bahkan  hanya  disangka  sebagai Maslahah atau  ia  adalah Maslahah yang kecil yang menghalang Maslahah yang lebih besar daripadanya. Misalnya, kemaslahatan  harta  riba  untuk  menambah  kakayaan,  kemaslahatan minum  khomr  untuk  menghilangkan  stress, Maslahah orang-  orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya. 20

## Ketiga, Maslahah  Mursalah
Maslahah mursalah , yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat  atau  nash  secara  rinci,  namun  ia  mendapat  dukungan  kuat  dari makna  implisit  sejumlah  nash  yang  ada.  Jadi, Maslahah ini  adalah  satu keadaan di mana tiada dalil khas daripada Syara’ yang mengi’tibarkannya dan  tidak  ada  hukum  yang  telah  dinashkan  oleh  Syara’  yang menyerupainya, yang mana boleh dihubungkan hukumnya melalui dalil Qiyas .  Tetapi  pada  perkara  tersebut  terdapat  satu  sifat  yang munasabah untuk  diletakkan  hukum  tertentu  kepadanya  kerana  ia  mendatangkan Maslahah atau  menolak  mafsadah.  Kemaslahatan  dalam  bentuk  ini
No. 1, Juni 2013, hlm. 12 19 Mustafa    Dib  al-Bugha, Athar  al-‘Adillah  al-Mukhtalaf  Fiha, (Damaskus: Dar  al-Qalam, 1993), hlm. 32
20 Mustafa  Dib al-Bugha, Athar al-‘Adillah al-Mukhtalaf Fiha, hlm. 33

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
menjadi dua, yaitu: (1). Maslahah Gharibah, yaitu kemaslahatan yang asing, atau  kemaslahatan  yang  tidak  ada  dukungan  dari  syara’,  baik  secara tererinci  atau  secara  umum(2). Maslahah  Ghayru  Gharibah atau Maslahah mursalah, yaitu  kemaslahatan  yang  tidak  didukung  dalil  syara’  atau nas yang rinci, tapi didukung oleh makna sekumpulan nas (ayat atau hadis). 21
Adapun  dalam  hal  pemberian  nama ma ṣ la ḥ ah  mursalah ,  ulama berbeda-beda  dalam  memberikan  istilah,  dimana  menurut  kalangan Malikiyah  menyebutnya  dengan ma ṣ la ḥ ah  mursalah , 22 al-Ghazaliy menamakannya isti ṣ la ḥ , 23 para  pakar  ushul  fiqh  mengistilahkannya dengan al-munasib al-mursal al-mulaim . 24
Contoh bagi Maslahah ini adalah yang telah dibincangkan oleh ulama’ ialah  seperti  membukukan  al-Qur’an,  hukum  qisas  terhadap  satu kumpulan yang membunuh seorang dan menulis buku-buku agama. 25 Syarat-Syarat Maslahah mursalah
Ulama’-ulama’  yang  mengambil Maslahah  mursalah sebagai  sumber hukum  terutamanya  ulama  Madzhab  Maliki  tidaklah  sewenang-wenang menganggap setiap sesuatu itu sebagai Maslahah mursalah . Bahkan mereka telah  meletakkan  beberapa  syarat  dalam  mengambil Maslahah  mursalah sebagai  sumber  hukum  agar  tidak  terjadi  penetapan  hukum  yang berdasarkan nafsu. Syarat- syarat tersebut adalah:
Pertama , Bentuk Maslahah tersebut harus selaras dengan tujuan-tujuan syari’at,  yakni  bahwa  kemaslahatan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  dasarnya,  dan  juga  tidak  menabrak  garis  ketentuan  nash atau dalil-dalil yang qat’i. dengan kata lain bahwa kemashlahatan tersebut sesuai  dengan  tujuan-tujuan  syari’at,  tujuan-tujuan  syara’  ialah  menjaga lima  hal  yaitu  menjaga  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Dan merupakan  bagian  keumumannya,  bukan  termasuk  kemashlahatan yang gharib, kendati  tidak  terdapat  dalil  yang  secara  spesifik mengukuhkannya. 26 Imam  al-Syatibiy,  membagi  tujuan syari’ kedalam empat bagian yaitu:
a. Qashdu al-Syari’ fi Wad’i al-Syari’ah (maksud Syari’ dalam menetapkan Syari’ah ).
21 Nasroen Haroen, hlm. 119
22 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Singapura: al-Haromain, 2004), hlm. 84
23 Husayn Hamid Hassan, Nazarariyyat al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islamiyhlm. 5
24 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, hlm. 87 25 Mustafa  Dib  al-Bugha, Athar  al-‘Adillah  al-Mukhtalaf  Fiha, (Damaskus: Dar  al-Qalam, 1993), hlm. 34 26 Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Us}ul Fiqh, hlm. 86

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Imam  al-Syatibiy  mengatakan  bahwa  tujuan  utama  Alloh menurunkan Syari’ah ialah  untuk  mengambil  kemashlahatan  dan menjauhi  kemadhorotan.  Dalam  artian  lain,  bahwa  hukum syari’ah hanya  bertujuan  untuk  kemashlahatan  manusia  itu  sendiri. Sedangkan kemashlahatan yang dimaksud dalam pembahasan ini ada tiga yakni dlaruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah. 27
b. Qasdu  al-Syari’  fi  Wad’i  al-Syari’ah  Li  al-ifham (maksud Syari’ dalam menetapkan Syari’ah adalah agar dapat dipahami ).
Dalam menetapakan Syari’ah, Syari’ bertujuan agar mukallaf dapat memahaminya. 28 Ada dua  pembagian  penting  dalam  pembagian  ini. Pertama, Syari’ah dalam bahasa Arab. Oleh karenanya siapapun orang yang  ingin  memahami Syari’ah maka  dia  harus  mempelajari  bahasa Arab. Kedua, Syari’ah ini bersifat ‘Ummiyah artinya dalam memahami Syari’ah tidak membutuhkan ilmu-ilmu lain. 29
c. Qasdu  al-Syari’fi  Wad’i  al-Syari’ah  Li  al-Taklif  bi  muqtadaha (maksud Shari’ dalam  menetapkan Syari’ah adalah  agar  dilaksanakan  sesuai tuntutanya ). 30
Dalam  pembahasan  ini,  ada  dua  poin  penting  dalam  pembagian ini. Pertama,  taklif di  luar  kemampuan  manusia.  Dalam  hal  ini,  al- Syatibiy  menjelaskan  bahwa taklif yang  di  luar  batas  kemampuan manusia  secara shar’iy tidak  sah  meskipun  akal  membolehkannya. 31 Kedua,  taklif yang  di  dalamnya  ada mashaqqah. Menurut  al-Syatibiy dengan  adanya taklif,  Syari’ tidak  bermaksud  memberikan mashaqqah kepada  mukallaf  akan  tetapi  dibalik  adanya taklif pasti  ada  unsur manfaat. 32
d. Qasdu al-Syari’fi dukhuli al-Mukallaf tahta al-Ahkam al-Syari’ah. Yang  dimaksud  dalam  pembahasan  dalam  pembagian  ini ialahsetiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  harus  sejalan dengan petunjuk Syari’ dan bukan mengikuti hawa nafsunya. 33
Kedua, Kem aslahatan  tersebut  adalah  kemaslahatan  yang  rasional, maksudnya  secara  rasional  terdapat  peruntutan  wujud  kemaslahatan
27 Abu ishaq al-Shatibiy, al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah, vol. 2 (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), hlm. 265 28 Abu ishaq al-Shatibiy, al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah, hlm. 305 29 Abu ishaq al-Shatibiy, al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah, hlm. 309 30 Abu ishaq al-Shatibiy, al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah, hlm. 309 31 Abu ishaq al-Shatibiy, al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah, hlm. 336 32 Abu ishaq al-Shatibiy, al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah, hlm. 344 33 Abu ishaq al-Shatibiy, al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah, hlm. 379

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
terhadap  penerapan  hukum.  Misalnya  pencatatan  administrasi  dalam berbagai  transaksi  akan  menetralisir  persengketaan  atau  persaksiaan palsu.  Dalam  kaitannya  dengan  konteks  syariat  hal  semacam  ini selayaknya  diterima.  Beda  halnya  dengan  pencabutan  hak  talak  dari suami  dan  menyerahkan  kewenangan  pada hakim,  keputusan kontroversial  semacam  ini  tidak  diperbolehkan  karena  bertentangan dengan garis ketentuan syariat. 34
Ketiga, Maslahah  yang  menjadi  acuan  penetapan  hukum  haruslah bersifat  universal,  bukan  kepentingan  individu  atau  kelompok  tertentu. Karena  hukum-hukum  syariat  diberlakukan  untuk  semua  manusia. Karenanya  penetapan  hukum  tidak  selayaknya  mengacu  secara  khusus pada kepentingan-kepentingansatu orang atau kelompok misalnya. 35 Al-Ghazali berbeda lagi dalam merumuskan syarat maslahah mursalah bisa  digunakan  sebagai  landasan  hukum,  beliau  mengatakan maslahah mursalah bisa  menjadi  cara  menggali  hukum  dengan  syarat,  antara  lain  :
Pertama, Maslahah itu  harus  sejalan  dengan  tujuan  syara’. Kedua , Maslahah itu  tidak  bertentangan  dengan nas syara’. Ketiga, Maslahah itu termasuk  kedalam maslahah daruriy, baik  menyangkut  kemaslahatan pribadi atau menyangkut kemaslahatan orang banyak. 36
Berbeda dengan imam al Ghazali, al-Butiy memberikan syarat kepada maslahah  mursalah agar  bisa  dijadikan  sumber  hukum,  yaitu: Pertama, Masuk  dalam  cakupan maqasid  al-Syari’ah. Kedua, Tidak  bertentangan dengan nas. Ketiga, Tak  bertentangan  dengan Qiyas dan  kemaslahatan yang lebih tinggi/penting. 37
Bahwa  dalam  hal  ini  ada  3  konsekuensi  : Pertama, Tidak  boleh mentafsirkan  atau  mentaqyid  sesuatu  dalam nas semata  dengan  dasar maslahah. Kedua , Adanya  pendapat  ulama,  yakni  perubahan  hukum disebabkan  karna  perubahan  zaman. Ketiga, Pesan  moral  untuk  ulama’ agar  berhati-hati  dalam  memahami  karakteristik maslahah ,  agar  tidak terjadi kerancauaan. 38
Lain halnya dengan Al-Munawwar, sebagaimana dikutip dari Husayn Hamid menyatakan bahwa maslahah haruslah  memiliki 2 syarat: Pertama, Adanya  kesesuaian  antara maslahah dengan  hukum  yang  ditetapkan syari’at. Kedua, Adanya kesesuaian atara maslahah dan jenis Tasarrufat al-
34 Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 86 35 Abdul  Wahhab  Khallaf, ‘Ilmu  Ushul  Fiqh, hlm.  87.  Lihat  juga  Nasroen  Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 122-123
36 Nasroen Haroen, Ushul Fiqh, hlm. 123
37 Dahlan Tamrin, Filsafat hukum Islam, (Malang: UIN malang Pers, 2007), hlm. 133 38 Dahlan Tamrin, Filsafat hukum Islam, hlm. 134
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Shar’iy . 39
Ihdad atau Berkabung dalam Fikih Empat Mazhab.
Ber ihdad atas  kematian  suami  wajib  dijalani  seorang  isteri  selama empat  bulan  sepuluh  hari.  Demikian  pendapat  mayoritas  ulama  bahkan hampir  seluruh  mereka  kecuali  Hasan  Basry  dan  Asy-Sya’bi  sepakat pendapatnya  mengatakan  bahwa ihdad hukumnya  sunnah  bagi  wanita muslimah yang merdeka, selama masa iddah kematian suami. 40 Adapun landasan hukum disyari’atkannya ihdad adalah sebagai berikut:
Al-Qur’an
“orang-orang  yang  meninggal  dunia  di  antaramu  dengan meninggalkan  isteri-isteri  (hendaklah  Para  isteri  itu)  menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis  'iddahnya,  Maka  tiada  dosa  bagimu  (para  wali)  membiarkan mereka  berbuat  terhadap  diri  mereka  menurut  yang  patut.  Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” 41
Hadis yang diriwayatkan oleh Zainab.
“Menceritakan  padaku  Muhammad  bin  al-Mutsanna  menceritakan padaku  Ja’far,  menceritakan  padaku  Syu’bah  dari  Humaid  bin  Nafi’ berkata  aku  mendengarkan  Zainab  binti  Umm  Salamah  berkata Hamim  (saudara  laki-lakinya)  meninggalkan  Ummi  Habibah, kemudian  Umi  Habibah  memakai  wangi-wangian  berwarna  kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata  sesungguhnya  aku  memakai  wangi-wangian  ini  karena  aku mendengarkan  Rasulullah  Saw  bersabda  “Tidak  boleh  seorang
39 Dahlan Tamrin, Filsafat hukum Islam, hlm. 134 40 Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid, Vol. 2, (Surabaya: al-Hidayah, 2000), hlm. 92
41 Al-Baqarah 2 : 234.
42 Malik bin anas bin malik, al-Muwatta’, ( t.t: t.tp, 2004), hlm. 252

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
perempuan  yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhir  berkabungdi atas  tiga  hari,  kecuali  untuk  suaminya  selama  empat  bulan  sepuluh hari.“(H.R. Muslim).
Hadis yang diriwayatkan oleh Zainab..
Dari Ummu Athiyyah bahwasannya Rosululloh bersabda tidak boleh berkabung perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam, kecuali atas  suami  selam  empat  bulan  seuluh  hari  dan  janganlah  ia  pakai pakaian  yang  dicelup  kecuali  pakaian  dari  ganggang  dan  janganlan bercelak, dan janganlah memakai bau-bauan, kecuali ia bersih sedikit dari qust dan azfar. (H.R. Muslim). 43
Ihdad dalam pandangan fikih empat mazhab.
a. Ihdad menurut mazhab Hanafiyyah ialah
Ihdad ialah  secara bahasa ialah menegah dari berhias sedangkan menurut  istilah  ialah  menjauhi  memakai  wangi-wangian  atau semacamnya, dan menjauhi memakai celak dan lain-lain . 44
Menurut  mereka, ihdad ialah  menjaga  dan  menjauhi  segala  hal yang  dapat  mendatangkan  atau  menarik  perhatian  orang  lain  untuk menikahinya. Hal tersebut tampak dalam pendefinisian apa itu ihdad , dalam definisi di atas semua hal  seperti memakai wewangian, celak, kemudian perhiasan adalah faktor yang bisa menarik perhatian orang lain untuk menikahinya. 45
Sebagaimana  telah  disebutkan,  dalam  hal  siapakah  yang  wajib ber ihdad . Mereka memberi syarat bagi orang yang berkewajiban ihdad , yaitu;  Baligh,  Berakal,  Beragama  Islam,  ia  ditinggalkan  dari  nikah yang  sah  baik  ia  ditinggal  mati  ataupun  ia  tertalak  bain.  Oleh  sebab itu  menurut  Hanafiyyah,  wanita  yang  masih  kecil,  wanita  yang  gila,
43 Muslim ibn al-Hajja.j al-Naysaburi, Sahih Muslim,Vol.2 (Beyrut: Dar Ihya’ al-Turath, t.th), hlm. 1127
44 Abu  Bakar  ibn  Mas’ud  al-Hasani, Bada’iu  as-Sana’i, Vol.  3.  (Kairo:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyyah, 1986), hlm. 208
45 Abu Bakar ibn Mas’ud al-Hasani, Bada’iu as-Sana’i, hlm. 208

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
wanita  Kitabiyyah  dan  wanita  yang  tertalak  raj’i  tidak  berkewajiban melakukan ihdad .  Mereka  berargumen  bahwa ihdad ialah  ibadah  dan ibadah itu legislasinya adalah baligh dan islam tampa itu ibadah akan sia-sia. Hal ini berbeda dengan imam Syafi’i yang mengatakan kedua orang  tersebut  yakni  anak  kecil,  dan  wanita  Kitabiyyah  wajib melakukan ihdad . Beliau berargumen bahwa ihdad adalah cabang dari iddah,  jika  kedua  orang  tersebut  wajib  beriddah  berarti  mereka  juga wajib  ber ihdad .  Sedangkan  sifat  merdeka,  menurut  Hanafiyyah  tidak menjadi  syarat  diwajibkan ihdad ,  karena ihdad pada  hakikatnya  ialah menampakkan  kesedihan  dan  menampakkan  kesedihan  tidak  harus merdeka.  Oleh  karena  itu,  budak  mukatab, Ummul  Walad, dan  lain- lain wajib melaksanakan ihdad . 46
b. Ihdad menurut mazhab Malikiyyah ialah
Ihdad secara  bahasa  mencegah,  sedangkan  menurut  ibn  Arafah ihdad ialah  meninggalkan  sesuatu  yang  digunakan  untuk berhias. 47
Menurut  mereka,  segala  hal  yang  bertujuan  digunakan  untuk berhias  wajib  ditinggalkan  meskipun  itu  adalah  cincin  besi.  Karena ihdad ialah  menampakkan  kesedihan  dan  menjauhi  dari  pandangan orang lain. Oleh karena itu, segala hal yang menarik pandangan orang lain wajib ditinggalkan. 48
Mengenai  siapakah  yang  wajib  melakukan ihdad , ihdad hanya wajib  bagi  wanita  dewasa  yang  beriddah  karena  ditinggal  mati  oleh suaminya,  bukan  wanita  yang  ditalak.  Oleh  sebab  itu,  menurut mereka,  wanita  yang  tertalak  baik  raj’iy  atau  ba’in  tidak  diwajibkan ihdad .  Mengenai  anak  kecil,  apakah  ia  wajib  ber ihdad atau  tidak, menurut  mereka  anak  kecil  tidak  wajib  melakukan ihdad .  Meskipun demikian,  seyogyanya  bagi  wali  untuk  menjauhkannya  dari  berhias diri. Ihdad juga  wajib  bagi  budak  dan  kafir  dzimmi  yang  bersuami muslim,  dikarenakan  hakikat ihdad ialah  mencegah  dari  pandangan laki-laki lain. 49
46 Abu Bakar ibn Mas’ud al-Hasani, Bada’iu as-Sana’i, hlm. 209 47 Muhammad ibn Abdu Allah, Sharakh Mukhtasar lil Sharkhasiy Vol.4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 147
48 Muhammad ibn Abdu Allah, Sharakh Mukhtasar lil Sharkhasiy , hlm. 147
49 Muhammad ibn Abdu Allah, Sharakh Mukhtasar lil Sharkhasiy, hlm. 148
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## c. Ihdad menurut mazhab Syafi’iyyah adalah
Ihdad secara bahasa ialah mencegah, sedangkan secara istilah ialah mencegah dari berhias diri . 50
Adapun  menurut  Al-Syafi’i  tidak  wajib ihdad atas  wanita kitabiyah, demikian juga pendapat Abu Hanifah. Alasan mereka ialah bahwa  hadits  Nabi:  “Tidak  boleh  bagi  wanita  yang  beriman  kepada Allah  dan  hari  kemudian  ber ihdad dan  seterusnya.”  Menunjukan bahwa syarat wanita yang ber ihdad adalah beriman,  tanpa keimanan berarti  tidak  berlaku  ketentuan-ketentuan  tentang ihdad pada  diri wanita  tersebut.  Karenanya  tidak  wajib ihdad atas  wanita  non muslimah termasuk kitabiyah. 51
Perbedaan   pendapat di antara fuqaha ’ yang mewajibkannya atas wanita  muslimah,  bukan  wanita  kafir,  disebabkan  oleh  persoalan, karena  bagi  fuqaha  yang  menganggap ihdad sebagai  suatu  ibadah (yang  tidak  dapat  dipahami  ma’nanya),  maka  mereka  tidak mewajibkan  atas  wanita  kafir,  sedangkan  bagi  fuqaha  yang menganggapnya suatu ibadah yang dapat dipahami ma’nanya, yaitu untuk  menghindarkan  pandangan  lelaki  kepadanya  dan  untuk mencegah  wanita    yang  ber ihdad memandang  kepada  lelaki,  maka mereka  mempersamakan  antar  wanita  kafir  dengan  wanita muslimah. 52
d. Ihdad menurut mazhab Hanabilah ialah
Ihdad ialah  menjauhi  berhias  diri  dan  segala  hal  yang mengundang untuk berbuat jima’.
Adapun  menurut  Abu  Hanifah  tidak  wajib ihdad atas  wanita kitabiyah,  demikian  juga  pendapat  Al-Shafi’i.  Alasan  mereka  ialah bahwa  hadits  Nabi:  “Tidak  boleh  bagi  wanita  yang  beriman  kepada Allah  dan  hari  kemudian  ber ihdad dan  seterusnya.”  Menunjukan bahwa syarat wanita yang ber ihdad adalah beriman,  tanpa keimanan berarti  tidak  berlaku  ketentuan-ketentuan  tentang ihdad pada  diri
50 Abu Bakar ibn Shata’ al-Dimyati, ‘I’anah al-Talibin Vol. 4 (t.t: Daar al-Fikr, 1997), hlm. 51 51 Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid, Vol. 2, (Surabaya: al-Hidayah, 2000), hlm. 93 52 Abdurrahman Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 307

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
wanita  tersebut.  Karenanya  tidak  wajib ihdad atas  wanita  non muslimah termasuk kitabiyah. 53
Menurut  mereka  pula ihdad adalah  ibadah.  Dan  ibadah membutuhkan syarat yaitu islam dan baligh. Oleh karena itu, mereka tidak  mewajibkan ihdad bagi  anak  kecil  dan  kafir  dzimmi.  Pendapat ini  berdasarkan  keumuman  hadis  yang  telah  disebutkan.  Selain  itu ada syarat lagi bagi orang yang diwajibkan ihdad , yaitu ia ditinggalkan dalam  pernikahan  yang  sah,  berarti  jika  ia  ditinggal  mati  dalam pernikahan  yang  rusak  maka  ia  tidak  diwajibkan  ber ihdad .  Syarat- syarat  yang  telah  disebutkan  di  atas  sama  dengan  syarat  yang  telah disebutkan menurut mazhab Hanafiyyah. 54
Akan  hal  silang  pendapat  fuqaha  mengenai hamba  mukatabah (hamba  perempuan  yang  menebus  kemerdekaannya  dengan  cara mencicil),  maka  hal  itu  terjadi  dari  segi  ketidak  jelasan  statusnya sebagai  orang  merdeka  atau  sebagai  budak.  Sedangkan  mengenai hamba  perempuan  yang  dimiliki  dan  hamba  perempuan  yang  telah memperoleh  anak  dari  tuannya  ( ummul  walad ),  maka  hal  yang mendorong  jumhur  ulama  menggugurkan  kewajiban ihdad dari keduanya. 55
Hikmah Ihdad Adapun  hikmah  ber- ihdad dalam  kajian  fikih  sendiri  yaitu, Pertama, Memberi  alokasi  waktu  yang  cukup  untuk  turut  berduka  cita  atau berkabung  dan  sekaligus  menjaga  fitnah. 56 Kedua ,  Untuk  memelihara keharmonisan  hubungan  keluarga  suami  yang  meninggal  dengan  pihak isteri  yang  ditinggalkan  dan  keluarga  besarnya. 57 Ketiga, Ihdad untuk menampakan  kesedihan  dan  kedukaan  atas  kematian  suaminya,  dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam  bentuk  apapun  tidak  membutuhkan  adanya ihdad .  Hal  ini  sesuai dengan  wanita-wanita  yang  hidup  pada  masa  Nabi  dan  Khulafa  al- Rasyidin tidak pernah melakukan ihdad selain cerai mati. 58
53 Abdurrahman Ghazaly, Fikih Munakahat , hlm. 93 54 Ibnu Qudamah, Al-Mughni , Vol. 42, hlm. 35-36
55 Abdurrahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: kencana,2003), hlm. 308
56 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2000), hlm. 319 57 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 319 58 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006), hlm. 372

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Ihdad atau Berkabung dalam Kompilasi Hukum Islam .
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  diatas,  bahwa  salah  satu  dari kewajiban wanita beriddah ialah adanya ihdad . Ihdad bila dilihat dari segi etimologiatau  bahasa  adalah al-man’u atau al-imtina’ yang  bermakna mencegah. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, perbedaan istilah secara bahasa tidak mengurangi esensi ihdad , seperti yahya zakariyya al- ansari  yang  mendefinisikan ihdad secara  etimologi  ialah  mencegah. Mengenai definisi ihdad secara terminologi, para ulama mendefinisikannya  dengan  definisi  yang  berbeda.  Seperti  wahbah zuhayly,  beliau  mendefinisikan ihdad ialah  meninggalkan  harum- haruman,  perhiasan,  celak  mata  dan  minyak,  baik  minyak  yang mengharumkan  maupun  yang  tidak.Selanjutnya,  sebagaimana  definisi kedua  di  atas,  Wahbah  al-  Zuhaili  menegaskan  maksud  meninggalkan harumharuman,  perhiasan,  celak  mata,  dan  minyak  adalah  khusus  yang berkaitan  dengan  anggota  badan  perempuan.  Karena  itu,  perempuan yang  sedang  dalam  keadaan ihdad tidak  dilarang  memperindah  tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya.Ia juga tidak dilarang duduk  di  atas  kain  sutera. 59 Agak  berbeda  dengan  yahya  zakariyya  al- ansari, Abu Bakar al-Dimyati, mendefinisikan ihdad dengan Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan. Perbedaan  definisi ihdad yang terjadi diatas,  hanyalah  perbedaan redaksional  saja,  sedangkan  secara  substansi ialah  sama  yakni  mencegah  dari  berhias  diri.    Sedangkan ihdad dalamm Kamus Besar Bahasa Indonesia  ialah menahan diri selam masa iddah dari berhias  diri  dan  memakai  wangi-wangian  bagi  istri  yang  ditinggal  mati oleh suaminya. 60
Setelah kita mengetahui tentang definisi ihdad dalam fikih, tentunya di Indonesia    juga  mengatur ihdad .  Karena  di  Indonesia    mayoritas  adalah masyarakat  muslim,  hal  tersebut  tertuang  dalam  pasal  170  ayat  2  KHI tentang masa berkabung yang berbunyi:
(1).  Isteri  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya  wajib  melaksanakan masa  berkabung  sebagai  tanda  turut berduka  cita  sekaligus  menjaga timbulnya fitnah. 61
Dalam  pasal  diatas,  disebutkan  kewajiban  istri  yang  ditinggal  mati oleh suaminya ialah melakukan berkabung atau dalam  bahasa  lain  ialah
59 Tihami  dan  Sohari  Sahrani  , Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 343
60 KBBI, Offline. 61 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 155

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
ihdad .  Mengenai  waktu  lamanya  berkabung  dalam  pasal  diatas dikembalikan  pada  kepatutan  daerah  masing-masing.KHI  dalam meredaksikan ihdad dengan  masa  berkabung,  sedangkan  dalam  KBBI makna  berkabung  ialah  memakai  kabung  (sejenis  kain  putih  yang diikatkan di kepala) sebagai tanda berduka cita karena kematian keluarga atau kerabat. 62
Setelah kita ketahui bahwa bila seorang suami yang meninggal, wajib bagi  isterinya untuk ber ihdad selama  empat bulan sepuluh hari. Namun, bila  si  isteri  meninggal  suami  berhak  melakukan ihdad atau  berkabung. Hal ini sesuai dengan Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :
Seorang    suami  yang  ditinggal  mati  oleh  isterinya,  melakukan  masa berkabung menurut kepatutan. 63
Dalam  literatur  fikih  memang  tidak  disebutkan,  suami  melakukan berkabung  namun  dalam  pasal  1  diatas  disebutkan  bahwa  hikmah berkabung  ialah  sebagai  rasa  turut  berduka  cita  dan  menghindari timbulnya  fitnah.  Jadi,  meskipun  dalam  fikih  tidak  diatur  mengenai berkabung bagi suami, namun melihat alasan yang tercantum dalam pasal 1, seyogyanya suami melakukan berkabung messkipun dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda. 64
Pasal  diatas  merupakan  pasal  baru,  yang  tidak  ada  dalam  litertur fikih.  Mengenai  demikian,  Yahya  Harahap  berpendapat  bahwa  metode pendekatan yang digunakan dalam meerumuskan KHI, selain pendekatan yang  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Hadis  juga  melalui  metode merumuskan hal yang  baru yang tidak terdapat dalam nash. Metode ini bukanlah  hal  yang  baru  dalam  Islam.Sebelum  adanya  KHI,  Islam membuka lebar-lebar pintu ijtihad, apabila ada hal yang baru yang tidak ada  sdalam  Al-Qur’an  dan  Hadis.Dalam  hal  ini,  syari’at  Islam  bisa dikembangkan  dan  tidak  terkungkung  dalam  perubahan  zaman.  Salah satu  metode  yang  dipakai  dalam  mengembangkan  Hukum  Islam  ialah dengan istislah. Dengan  metode  ini  apabila  ada  hukum  yang  berpotensi bisa  mendatangkan  kebaikan  atau  dalam  bahasa  lain nasara  fi  masalih al- Nas, bisa  dirumuskan  pasal  baru  sebagai  contoh  dalam  pasal  99  ayat  b Kompilasi Hukum Islam tentang pembuahan anak dengan teknologi dan pasal 185 mengenai kebolehan anak mengganti kedudukan keahliwarisan
62 KBBI Offline.
63 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 155 64 Supriatna, Fikih Munakahat II, (Jakarta: Teras, 2009), hlm. 114
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
orangtuanya. 65

## Penutup
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan,  yang pertama, bahwa alasan  KHI  merumuskan  pasal  170  ayat  2  ialah  prinsip  keadilan  dalam perkawinan, karena Kompilasi Hukum Islam adalah pelengkap Undang- Undang Perkawinan 1974, sudah barang tentu prinsip yang dianut dalam Kompilasi  Hukum  Islam  sama  dengan  UU.  Perkawinan.  Selain  itu  salah satu  alasan  adanya  perumusan  KHI  adalah  mereformasi  hukum  Islam, lebih  khusus  hukum  keluarga  serta  menjawab  tuntutan  zaman. Kedua, bagi  suami  yang  ditinggal  mati  istrinya  seyogyanya  melakukan berkabung  atau ihdad .  Meskipun  dalam  literatur  fikih  tidak  disebutkan adanya  berkabung  bagi  suami,  tapi  mengingat  hikmah ihdad atau berkabung,  seperti  menjaga  kehormatan  keluarga  yang  ditinggal  dan menghindari  timbulnya  fitnah  maka  adanya  berkabung  sangat  mungkin dilakukan  meskipun  dalam  waktu  yang  berbeda  dan  dengan  cara  yang berbeda.

## Daftar Pustaka
Kompilasi Hukum  Islam .  Jakarta:  Direktorat  Jendral  Departemen  Agama,
2000.
Kumpulan Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia .  Surabaya:  ARKOLA,
2005.
Abu Bakar ibn Shata’ al-Dimyati. ‘I’anah al-Talibin Vol. 4. t.t.: Daar al-Fikr,
1997.
Abu  Bakar  ibn  Mas’ud  al-Hasani. Bada’iu  as-Sana’i, Vol.  3. Kairo:  Dar  al- Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
Abu Ishaq al-Shatibiy. al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah, vol. 2. Kairo: Dar al- Hadith, 2005.
Abdurrahman Ghazaly. Fikih Munakahat . Jakarta: Kencana, 2003. Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Kencana,2000.
Abdul Wahhab Khalaf. Ilmu Ussul al-Fiqh. Singapura: al-Haromain, 2004. Ahmad  Rofiq. Hukum  Islam  Di  Indonesia. Jakarta:  PT  Raja  Garfindo Persada, 2000.
Dahlan Tamrin. Filsafat hukum Islam. Malang: UIN malang Pers, 2007. Daud Ali . Hukum Islam  Suatu Pengantar Dalam Mengenal Hukum . Jakarta: Cendana Media group, 2006.
65 Yahya harahap, Materi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Agustus, 1993, hlm. 72

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Husayn  Hamid  Hassan. Naz}arariyyat  al-Maslahah  Fi  al-Fiqh  al-Islamiy. Beirut: Dar al-Nahdlah al-‘Arabiyyah , 1971.
Ibnu Rushd. Bidayatul Mujtahid, Vol. 2. Surabaya: al-Hidayah, 2000. Malik bin Anas bin Malik. al-Muwatta’. t.t: t.tp, 2004.
Muhammad ibn Abdu Allah. Sharakh Mukhtasar lil Sharkhasiy Vol.4. Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi. Sahih Muslim,Vol.2. Beirut: Dar Ihya’ al- Turath, t.th.
Mustafa  Dib al-Bugha. Athar al-‘Adillah al-Mukhtalaf Fiha. Damaskus: Dar al-Qalam, 1993.
Nasroen Haroen. Ushul Fiqh. Jakarta: Logos, 1996. Sayyid  Sabiq .  Fikih  Sunnah Vol.  8,  Terj.  Moh.Talib.  Bandung:  al-Ma’arif,
1990.
Slamet  Abidin  Aminuddin .  Fiqih  Munakahat Vol.  2.  Bandung:  Pustaka Setia, 1999.
Supriatna. Fikih Munakahat II. Jakarta: Teras, 2009.
Syaiful Hidayat. “Maslahah  Sebagai Metode Penggalian Hukum”. Jurnal Tafaqquh, Vol. 1, No. 1. Juni 2013.
Syaikh Hasan Ayyub. Fikih Keluarga . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006.
Tihami  dan  Sohari  Sahrani. Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap . Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Yahya  harahap.  Materi  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Agustus, 1993.
Yudi  Arianto.  “Peranan  Institusi  Hukum  Islam  Suprastruktur  dan Infrastruktur  dalam  Penyelesaian  Problematika  Masyarakat,  Jaksya:
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 1, No. 2. Oktober 2020.