## KETAHANAN PANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA SAAT KONFLIK BERSENJATA: SEBUAH TINJAUAN HUKUM
( Food Security and State Responsibility During Armed
Conflict: A Legal Review)
Amalia Zuhra Fakultas Hukum, Universitas Trisakti amalia.z@trisakti.ac.id

## Abstract
The global food crisis in recent years has brought more than one hundred million people into poverty and can create human tragedies. The right to food is a basic human right that  is  recognized  in  international,  regional  and  national  instruments.  The  elements  of food security and food systems are Food Utilization, Food Availability, and Food Access. Food and access to food are often used as tools or "weapons" in the armed conflict itself. Problems in this article are how is the regulation of food security during armed conflict? And what is the responsibility of state in fulfilling the right to food during armed conflict? This  article  was  written  using  literature  research  methods  and  concluded  that  food, agricultural  land  and  other  vital  objects  related  to  food  and  food  production  were protected and should not be targeted by the military during the armed conflict. The state prioritize  the  principle  of  respecting,  protecting,  fulfilling,  advancing  efforts  to  the fulfillment of the right to food and interests of citizens over political interests.
Keywords : armed conflict, food security, the right to food

## Abstrak
Krisis  pangan  global  dalam  beberapa  tahun  terakhir  telah  membawa  lebih  dari  seratus juta  orang  ke  dalam  kemiskinan  dan  dapat  menciptakan  tragedi  manusia.Hak  atas makanan  adalah  hak  asasi  manusia  dasar  yang  diakui  dalam  instrumen  internasional, regional  dan  nasional.Unsur-unsur  ketahanan  pangan  dan  sistem  pangan  adalah Pemanfaatan  Pangan  ( Food  Utilization ),  Ketersediaan  Pangan  ( Food  Availability ),  dan Akses  Pangan  ( Food  Access ).Pangan  dan  akses  atas  pangan  sering  kali  dijadikan  alat atau  “senjata”  dalam  konflik  bersenjata  itu  sendiri.Permasalahan  dalam  artikel  i ni  ialah bagaimanakah  pengaturan  ketahanan  pangan  saat  konflik  bersenjata?  Dan  bagaimana tanggung  jawab  negara  dalam  pemenuhan  hak  atas  pangan  saat  konflik  bersenjata? Dalam  artikel  ini  disimpulkan  bahwa  pada  waktu  konflik  bersenjata,  pangan,  lahan pertanian  dan  objek-objek  vital  lain  yang  terkait  dengan  pangan  dan  produksi  pangan dilindungi  dan  tidak  boleh  menjadi  sasaran  militer.  Negara  harus  menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan upaya pemenuhan hak atas pangan setiap warga negaranya dan mendahulukan kepentingan warga negara di atas kepentingan politik.
Kata kunci : ketahanan pangan, konflik bersenjata, hak atas pangan

## Pendahuluan
Hal  terpenting  dalam  menunjang kehidupan  manusia  terletak  pada  tiga derajat  atau  tiga  unsur  utama  kehidupan yaitu  udara,  air  dan  makanan.  Derajat kepentingan  dari  tiga  hal  tersebut  dapat disimpulkan dari pernyataan bahwa seorang  manusia  dapat  bertahan  tiga minggu tanpa makanan, tiga hari tanpa air dan  tiga  menit  tanpa  udara. 1 Dari  tiga  hal tersebut,  udara  dan  air  adalah  pemberian alam,  namun  pangan  harus  diproduksi. Pangan  menjadi  salah  satu  kebutuhan utama  manusia.  Mengapa  ketahanan pangan  penting?  Ketahanan  pangan menurut  definisi  FAO 2 ialah  situasi  yang ada  ketika  semua  orang,  setiap  saat, memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi ke makanan  yang  cukup,  aman  dan  bergizi yang  memenuhi  kebutuhan  makanan mereka  dan  preferensi  makanan  untuk kehidupan  yang  aktif  dan  sehat.  Dari definisi  tersebut  jelas  bahwa  ketahanan
1 TSJ Editorial Staff, “Preparedness The Survival Rule of Threes”, The  Survival  Journal,  October  24,  2019, https://thesurvivaljournal.com/survival-rule-of-threes/
(diakses 10 Agustus, 2019).
2 Marion  Napoli,  “Towards  a  Food  Insecurity Mutidimensional  Index”  (Master’s  Thesis, Universita Degli Studi, 2011), 7.
pangan  tidak  hanya  mempersoalkan masalah  jumlah  namun  juga  kualitas pangan.
Dalam
Bahasa sederhana ketahanan  pangan  diartikan  sebagai ketercukupan  pangan  bagi  manusia  yang diperoleh dengan cara yang berkesinambungan.
Negara  memiliki  kewajiban  untuk menjamin  terpenuhinya  hak  atas  pangan bagi  warga  negaranya.  Dalam  memenuhi hak  atas  pangan  bagi  warga  negara, terdapat  empat  tipe  kewajiban  negara. Yang pertama ialah “ respect ”, yaitu negara harus  menghormati  hak  asasi  manusia dengan  mengurangi  kekuasaan  negara. Yang  kedua  ialah “ protect ”,  yaitu  negara harus  melaksanakan  kebijakan  yang mengatur keterlibatan pihak bukan negara. Kewajiban ketiga ialah “ fulfill ” ialah negara wajib melakukan realisasi yang menitikberatkan  pada  kelompok  yang paling  rentan.  Kewajiban  keempat  ialah “ promote ”  yang  berarti  pemerintah  harus membuat,  melaksanakan  dan  mengawasi
kebijakan-kebijakan  yang  memfasilitasi akses terhadap sumber produksi pangan. 3
Hak  atas  pangan  dalam  hukum internasional diatur dalam Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  yang  dibuat tahun  1948.  Deklarasi  ini  diratifikasi  oleh hampir  semua  negara  di  dunia.  Dalam pasal 25 disebutkan bahwa setiap manusia memiliki  hak  atas  kehidupan  yang  layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk pangan.
Ketentuan  tentang  hak  atas pangan  dan  kewajiban  negara  untuk memenuhinya diatur dalam banyak instrumen  hukum  internasional.  Tidak disebutkan  secara  spesifik  apakah  hak tersebut  harus  terpenuhi  pada  saat  terjadi konflik  bersenjata.  Kerawanan  pangan  dan kurang  gizi  meningkat  jumlahnya  di negara-negara  yang  mengalami  konflik sehingga  menimbulkan  dampak  yang merugikan  orang  dalam  jumlah  besar. Konflik bersenjata memperburuk kerawanan  pangan  dan  gizi.  Rusaknya infrastruktur dan sulitnya akses atas bahan
3 Redaksi,  “Kewajiban  Negara  dalam  Hak  Atas Pangan”, Bina Desa, 11 Januari 2016, https://binadesa.org/kewajiban-negara-dalam-hak- atas-pangan/ (diakses 11 Agustus, 2019).
baku  dan  pangan  menyebabkan  harga menjadi  tinggi  dan  sering  kali  tidak tersedia.  Sebagai  contoh,  seluruh  populasi di Gaza membutuhkan bantuan dan hampir separuh  penduduk  Suriah  dan  Yaman mengalami  keadaan  rawan  pangan  yang berat. 4
Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimanakah pengaturan ketahanan  pangan  saat  konflik  bersenjata dan  tanggung  jawab  negara  dalam pemenuhan  hak  atas  pangan  saat  konflik bersenjata.  Dalam  artikel  ini  akan dijabarkan  masalah  hak  atas  pangan menurut  hukum  internasional,  ketahanan pangan,  baik  pada  masa  damai  maupun saat  konflik  bersenjata,  serta  kewajiban negara  terhadap  hak  atas  pangan  saat konflik bersenjata.

## Hak Atas Pangan
Krisis pangan global dalam beberapa  tahun  terakhir  telah  membawa lebih  dari  seratus  juta  orang  ke  dalam
4 Tilman  Brück and  d’Errico,  Marco  &  Pietrelli, Rebecca, “The effects of violent conflict on household resilience  and  food  security:  Evidence  from  the  2014 Gaza Conflict”, World Development  119, (2019): 203- 223, doi:10.1016/j.worlddev.2018.05.008.
kemiskinan dan dapat menciptakan tragedi manusia.  World  Food  Programme  bahkan menggambarkan kondisi ini sebagai pelanggaran  besar  hak  asasi  manusia.  Di negara-negara  tertentu,  individu  dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  telah menyerukan  keadilan  dari  pemerintah untuk  memenuhi  kewajiban  mereka  untuk memastikan  hak  atas  makanan  rakyat mereka.  Hak  atas  makanan  adalah  hak asasi  manusia  dasar  yang  diakui  dalam instrumen  internasional,  regional  dan nasional.  Hak  asasi  manusia  diterima sebagai  konsep  universal,  tak  terpisahkan dan  saling  tergantung  antar  negara  dan menekankan kesetaraan serta non diskriminasi  antara  negara  dan  manusia. Konsep  hak  asasi  manusia  tidak  terkait dengan  satu  jenis  sistem  ekonomi,  politik atau sosial. Hak atas makanan adalah salah satu yang paling penting di antara hak-hak lainnya.  Tanpa  hak  atas  makanan,  semua hak  asasi  manusia  lainnya  memiliki  nilai yang  kecil.  Begitu  kelaparan  menimpa manusia, kehidupan manusia yang menjadi inti  dari  hak  asasi  dapat  punah, 5 karena
5 Baslar  K, The  Concept  of  the  Common
hak  asasi  manusia  dianggap  sebagai  nilai universal,  kewajiban  negara  tidak  terjadi hanya  dalam  yurisdiksinya,  tetapi  mungkin menjadi  kewajiban  internasional  atau  di luar wilayah yurisdiksinya.
Dalam Universal  Declaration  of Human  Rights (UDHR),  sebuah  instrumen yang dibuat oleh PBB pada bulan Desember 1948  dan  diratifikasi  oleh  hampir  semua negara,  hak  asasi  manusia  yang  sangat mendasar  diproklamasikan.  UDHR  diakui sebagai  standar  umum  pencapaian  untuk semua orang dan semua bangsa dalam hal hak  asasi  manusia.  UDHR  menyebutkan hak  atas  makanan  dalam  Pasal  25,  yakni bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  atas standar  kehidupan  yang  memadai  untuk kesehatan  dan  kesejahteraan  dirinya  dan keluarganya, termasuk makanan.
Dalam International  Covenant  of Economics  Social  and  Cultural  Rights (ICESCR) 1966, disebutkan dalam Pasal 11 bahwa  hak  setiap  orang  atas  standar kehidupan yang memadai untuk dirinya dan keluarganya,  termasuk  makanan,  pakaian Heritage  of  Mankind  in  International  Law  (Martinus Nijhoff Publishers: Netherland, 1998), 328.
dan  perumahan  yang  memadai  dan peningkatan  berkelanjutan  dari  kondisi hidup.  Di  samping  itu  Komentar  Umum  12
ICESCR lebih lanjut memperkuat penyediaan  hak  asasi  manusia  atas makanan  yang  memadai  menjadi  sangat penting  untuk  menikmati  semua  hak. Landasan  dasar  untuk  hak  atas  pangan yang  memadai,  seperti  yang  disusun  oleh ICESCR  mengatakan  bahwa  hak  atas pangan  yang  memadai  diwujudkan  ketika setiap  pria,  wanita  dan  anak-anak, sendirian  atau  dalam  komunitas  dengan orang lain memiliki akses fisik dan ekonomi setiap  saat  untuk  mendapatkan  makanan atau  sarana  untuk  pengadaannya  dengan cara  yang  konsisten  dengan  martabat manusia.
Unsur-unsur  dari  definisi  di  atas menggambarkan  beberapa  hal,  yakni:
pertama ,  ketersediaan  makanan  dalam jumlah  dan  kualitas  yang  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  makanan  individu, bebas  dari  zat-zat  berbahaya  dan  dapat diterima  dalam  budaya  tertentu; kedua , aksesibilitas  makanan  yang  berkelanjutan
dan  yang  tidak  mengganggu  kenikmatan hak asasi manusia lainnya. 6
Pada tahun 1974 PBB mengadakan

## Konferensi Pangan Dunia dan menghasilkan
Universal Declaration on the Eradication of Hunger  and  Malnutrition .  Deklarasi  ini menegaskan kembali bahwa setiap manusia memiliki  hak  yang  tidak  dapat  dicabut untuk bebas dari kelaparan dan kekurangan  gizi  agar  dapat  berkembang sepenuhnya dan mempertahankan kemampuan  fisik  dan  mental  mereka. Masyarakat internasional pada saat ini telah memiliki  sumber  daya  yang  cukup, kemampuan  manajemen  yang  baik  dan teknologi,  sehingga  memiliki  kompetensi untuk  mencapai  tujuan  ini.  Selain  itu, pemberantasan  kelaparan  adalah  tujuan bersama  di  negara-negara  dan  harus disadari terutama oleh negara-negara maju dan pihak lain yang dapat mendukung.
Dalam Convention on the Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against  Women (CEDAW),  dijelaskan  hak perempuan  untuk  memiliki  tindakan  yang
6 ICESCR General Comments no 12(8).
tepat  di  bidang  perawatan  kesehatan  dan nutrisi  yang  memadai,  terutama  selama kehamilan  dan  menyusui.  Ini  dijabarkan lebih lanjut dalam Universal Declaration on the Eradication  of  Hunger  and Malnutrition 1974, bahwa pemerintah  harus mengambil langkah-langkah tertentu seperti melibatkan  perempuan  sepenuhnya  dalam pengambilan  keputusan  untuk  produksi pangan  dan  kebijakan  gizi  sebagai  bagian dari strategi pembangunan, untuk menyediakan  akses  bagi  pengobatan.  dan layanan  sosial,  makanan  bergizi  khusus untuk  ibu  dan  juga  mendidik  mereka tentang  pengasuhan  dan  pertumbuhan anak-anak  yang  sehat  secara  mental  dan fisik, menempatkan perempuan pada dasar yang setara dengan laki-laki dalam produksi makanan,  teknologi  pertanian,  pemasaran dan  distribusi  dan  juga  menempatkan peran  perempuan  dalam  pertempuran melawan dunia kelaparan. 7
Dalam Convention  on  the  Right  of Child (CRC) 1959, dijelaskan pada Prinsip 4 bahwa  setiap  anak  akan  menikmati
7 CEDAW, Article 12.
manfaat jaminan sosial dan berhak tumbuh dan berkembang dalam kesehatan. Karena nutrisi yang memadai ini adalah salah satu aspek penting bersama dengan perumahan, rekreasi dan layanan medis.
Pada  tahun  1996,  Perserikatan Bangsa  Bangsa  mengadakan  Konferensi Tingkat  Tinggi  (KTT)  Pangan  Dunia  di Roma. Konferensi ini memperbarui komitmen global untuk memerangi kelaparan.  FAO  menyerukan  pertemuan puncak  itu  sebagai  tanggapan  terhadap kekurangan  gizi  yang  meluas  dan meningkatnya kekhawatiran tentang kapasitas  pertanian  untuk  memenuhi kebutuhan  pangan  di  masa  depan. Konferensi ini menghasilkan dua dokumen, Deklarasi Roma tentang Keamanan Pangan Dunia  dan  Rencana  Aksi  KTT  Pangan Dunia. Deklarasi Roma menyerukan kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membagi  dua  jumlah  orang yang kekurangan  gizi  di  seluruh  dunia  pada tahun 2015. Disetujui juga bahwa makanan tidak  boleh  digunakan  sebagai  instrumen untuk  tekanan  politik  dan  ekonomi,  oleh karena  ituditegaskan  kembali  pentingnya
kerja  sama  internasional  dan  solidaritas serta  perlunya  menahan  diri  dari  tindakan sepihak  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum internasional  dan  Piagam  PBB  dan  yang membahayakan  keamanan  pangan.  Selain itu, dibuat sebuah Rencana Aksi menetapkan sejumlah target bagi pemerintah  dan  organisasi  non-pemerintah untuk  mencapai  ketahanan  pangan  di tingkat  rumah  tangga,  nasional,  regional dan global. 8
Pada  tahun  2000,  dihasilkan deklarasi  solidaritas  untuk  menyingkirkan kemiskinan  dan  kelaparan  dunia,  yang dikenal  sebagai United  Nations  Millennium Declaration atau  Deklarasi  Milenium  PBB.
Deklarasi  ini  diadopsi  oleh  kepala  Negara dan  pemerintah  pada  KTT  Milenium  di Johannesburg.  Pada  KTT  ini,  para pemimpin dunia sepakat untuk menetapkan tujuan  dan  target  yang  terikat  waktu  dan terukur  yang  secara  luas  dikenal  sebagai Millenium  Development  Goals (MDGs)  atau Tujuan  Pembangunan  Milenium.  MDGs adalah  salah  satu  inisiatif  yang  bertujuan 88 Report  of  the  World  Food  Summit, World  Food Summit,  13-17  November  1996,  Rome,  Italy, http://www.fao.org/3/w3548e/w3548e00.htm (diakses 22 Agustus, 2019).
untuk  mencapai  ketahanan  pangan  di dunia.  Dalam  daftar  tujuannya,  Tujuan
Pembangunan
Milenium pertama menyatakan bahwa PBB akan memberantas kelaparan dan kemiskinan yang ekstrem. 9
Pada  tahun  2000,  Pelapor  Khusus PBB tentang Hak atas Pangan didirikan oleh Komisi  Hak  Asasi  Manusia  sebagai mekanisme hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Tugas  pelapor  khusus adalah  memastikan  bahwa  pemerintah memenuhi kewajiban mereka untuk menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi hak  atas  makanan  bagi  semua  orang. Dalam  Resolusi  Komisi  HAM  2000/10, Komisi  menjabarkan  mandat  Pelapor Khusus,  yakni  menerima  informasi  dan menyoroti  pelanggaran  atas  hak  atas pangan,  untuk  bekerja  sama  dengan badan-badan  PBB,  organisasi  internasional dan  LSM  untuk  menerapkan  hak  atas pangan dalam praktik di seluruh dunia dan untuk  mengidentifikasi  masalah  yang muncul  terkait  dengan  hak  atas  pangan. Pelapor  khusus  juga membuat misi  negara
9 UNGA  Resolution  55/2,  “United  Nations  Millennium Declaration”, 8 September 2000.
untuk  melihat  situasi  hak  atas  makanan  di berbagai  negara  di  berbagai  wilayah  di dunia. Namun, Pelapor Khusus hanya dapat melakukan  misi  ke  negara-negara  di  mana pemerintah  telah  secara  resmi  menerima kunjungannya. 10
Lima  tahun  kemudian,  yaitu  pada tahun  2002,  diadakan  konferensi  untuk meninjau  KTT  Pangan  Dunia  1996  yang disebut  KTT  Pangan  Dunia  +  5  dan menghasilkan Deklarasi KTT Pangan Dunia. KTT  ini  menyerukan  beberapa  tindakan, seperti  membangun  kelompok  kerja  antar pemerintah untuk mengembangkan pedoman sukarela untuk mencapai realisasi progresif  hak  atas  pangan,  membalikkan penurunan  pertanian  dan  pembangunan pedesaan  secara  keseluruhan  dalam anggaran nasional negara-negara berkembang  yang  dibantu  oleh  negara- negara  maju  dan  lembaga  keuangan internasional, dan pertimbangkan kontribusi sukarela  untuk  Dana  Perwalian  FAO
10 Office of the High Commissioner for Human Rights, “The Right to Food”, 17 April 2000 , ap.ohchr.org  ›  documents  ›  CHR  ›  resolutions  ›  E - CN_4-RES-2000-10 (diakses 23 September, 2019).
tentang  Keamanan  Pangan  dan  Keamanan Pangan. 11
Sebagai  implementasi  dari  KTT 2002,  pada  tahun  2004,  dewan  FAO menghasilkan  Pedoman  Sukarela  untuk Realisasi  Progresif Hak atas Makanan yang Memadai dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional  sebagai  langkah  praktis  tentang bagaimana  pemerintah  dapat  menerapkan hak atas pangan. 12
Pada  16-18  November  2009,  FAO mengadakan KTT Dunia tentang Keamanan Pangan  dan  menghasilkan  Deklarasi  KTT Dunia tentang Keamanan Pangan. Deklarasi menyatakan  bahwa  disadari  bahwa  upaya keseluruhan  dalam  mencapai  MDGs  dan komitmen KTT Pangan Dunia tidak berhasil, sehingga secara kolektif harus mempercepat langkah-langkah untuk membalikkan  tren  itu  dan  mengatur  dunia pada  jalur  untuk  mencapai  realisasi progresif dari MDGs atas hak atas makanan yang  memadai.  Untuk  memberi  makan
11 FAO Headquarters, World Food Summit: Five Years Later (10-13 June 2002), (Rome: Italy, 2002).
12 FAO  Council, Voluntary  Guidelines  to  Support  the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security, (FAO: Rome, 2005), http://www.fao.org/3/y7937e/y7937e00.htm (diakses 30 Juli, 2019).
populasi  dunia  yang  diperkirakan  akan mencapai  9  miliar  pada  tahun  2050, diperkirakan  bahwa  hasil  pertanian  harus meningkat  sebesar  70  persen  antara sekarang dan kemudian. 13
Hak atas makanan bersifat multidimensi.  Pengakuan  atau  realisasi  ini tergantung  banyak  faktor  yang  melibatkan kapasitas  pribadi  dan  faktor  eksternal. Umumnya aspek yang saling mempengaruhi  bersandar  pada  upaya individu untuk menghasilkan atau mendapatkan makanan yang dibutuhkan.
Untuk  mendapatkan  makanan, petani  khususnya  sangat  bergantung  pada aksesibilitas  mereka  ke  tanah  dan  sumber daya  produktif  lainnya.  Selain  itu,  pekerja yang mencari nafkah sebagai buruh upahan bergantung  pada  upah  mereka  untuk membeli  makanan.  Sayangnya,  akan  ada keadaan  di  mana  beberapa  orang  tidak dapat  memenuhi  kebutuhan  mereka sendiri,  karena  alasan  di  luar  kendali mereka.  Keadaan  ini  dapat  mencakup situasi  seperti  pengangguran,  usia  tua,
13 Declaration  of  the  World  Summit  on  Food Security, 2009, Strategic Objectives para (7).
sakit,  cacat,  bencana  alam,  dan  perang. Karena alasan ini, instrumen universal atau program  bantuan  nasional  atau  regional akan menjadi alternatif yang diharapkan. 14
Kualitas hak atas pangan termasuk hak  asasi  manusia  dasar  dan  juga mencakup  hak  untuk  menentukan  nasib sendiri,  hak  adat  atas  wilayah  dan  hak masyarakat  pedesaan  untuk  menghasilkan makanan  untuk  pasar  lokal  dan  nasional. Kebutuhan  pangan  rakyat,  peran  dan kontribusi  produsen  makanan,  dan  sistem pangan  yang  adil  secara  ekonomi  adalah fitur penting dari hak atas pangan ini.

## Ketahanan Pangan
Istilah ketahanan pangan digunakan  sebagai  istilah  umum  secara global.  Ini  digunakan  dalam  banyak instrumen  internasional  seperti  konvensi, perjanjian,  protokol  dan  perjanjian.  Secara sederhana  ketahanan  pangan  berarti makanan yang cukup untuk dimakan orang dan  dihasilkan  dari  sistem  pangan
14 Frankovits  A ,  Agricultural  Trade  Policy  and the Human Right to Food in Towards Sustainable Food Security for  All:  People’s  Resp onse  to  the  Food  Crisis in Asia (SEACON: Kuala Lumpur, 2008), 41.
berkelanjutan.
FAO
menggambarkan ketahanan pangan sebagai situasi yang ada ketika  semua  orang,  setiap  saat,  memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi ke makanan yang  cukup,  aman  dan  bergizi  yang memenuhi  kebutuhan  makanan  mereka dan  preferensi  makanan  untuk  kehidupan yang aktif dan sehat. 15
Dari  definisi  di  atas  dapat  dilihat bahwa  makanan  yang  cukup  tidak  secara otomatis berarti ketahanan pangan, karena aspeknya  tidak  hanya  tentang  kuantitas tetapi  juga  kualitas,  namun  harus  menjadi makanan  yang  aman  dan  bergizi  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  memastikan kesehatan  manusia.  Aspek  penting  lainnya adalah  sistem  pangan  berkelanjutan,  yang perlu diterapkan pada banyak tingkatan.
Dalam  laporan  Komisi  Dunia Lingkungan  dan  Pembangunan  (WCED) pada  tahun  1987,  yang  dikenal  sebagai "Masa  Depan  Bersama  Kita"  atau Laporan Brundtland ,  pembangunan  berkelanjutan digambarkan  sebagai  pembangunan  yang memenuhi  kebutuhan  saat  ini  tanpa mengurangi
kemampuan generasi
15 Ibid.
mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka  sendiri.  Laporan  Brundtland  juga menekankan dua elemen konsep. Pertama, ada pengakuan substantif bahwa pembangunan  harus  dilakukan  untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama  ialah  berupaya  untuk  mengakhiri kemiskinan, dimulai dengan kelompok yang paling  rentan  terlebih  dahulu.  Kedua, disadari  juga  bahwa  ada  batasan. Pembangunan  harus  memenuhi  kebutuhan manusia,  tetapi  dibatasi  oleh  pembatasan kemampuan  manusia  yang  berkembang, seperti  teknologi  dan  tata  kelola,  dan  juga oleh beragam keterbatasan lingkungan. 16
Pembangunan berkelanjutan berupaya  menciptakan  kondisi  untuk keberlanjutan  jangka  panjang  untuk generasi  sekarang  dan  mendatang  dan membutuhkan akomodasi antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial dan perlindungan  lingkungan.  Sebagai  contoh, pada  tahun  1987,  prioritas  global  terkait dengan  populasi  dan  sumber  daya manusia,  ketahanan  pangan,  spesies  dan
16 Annex to Document A/42/427, “Report of the World Commission  on  Environment  and  Development:  Our Common Future” (UN: 1987).
ekosistem,  energi,  industri  dan  urbanisasi. Pada  tahun  2004,  dengan  prioritas perubahan  iklim  dan  kesehatan  global, maka pembangunan berkelanjutan memiliki elemen  prosedural  yang  signifikan,  yaitu pemberdayaan, konsultasi, penilaian dampak  dan  risiko,  perluasan  peluang  dan kapasitas  dan  partisipasi  publik;  yang merupakan  suatu  proses  dan  bukan  hanya tujuan semata. 17
Unsur-unsur  ketahanan  pangan dan  sistem  pangan  adalah  Pemanfaatan Pangan  ( Food  Utilization ),  Ketersediaan
Pangan  ( Food  Availability ),  dan  Akses Pangan  ( Food  Access ). 18 Pemanfaatan Makanan  adalah  tentang  nilai  gizi,  nilai sosial dan keamanan pangan. Pemanfaatan makanan  memiliki  aspek  sosial  ekonomi dan biologis. Jika makanan yang cukup dan bergizi  tersedia  dan  dapat  diakses,  sebuah rumah  tangga  harus  membuat  keputusan tentang makanan apa yang akan dikonsumsi  dan  bagaimana  makanan
17 Tansey  G,  and  Rajotte  G ,  The  Future Control of Food: A Guide to International Negotiations and  Rules  on  Intellectual  Property,  Biodiversity  and Food Security (Earthsca: UK, 2008), 24.
18 Hermanto,  “Ke tahanan  Pangan  Indonesia  di Kawasan ASEAN”, Forum Penelitian Agro Ekonomi 33, no.1 (Juli, 2015): 19-31.
dialokasikan dalam rumah tangga tersebut. Asupan  makanan  yang  tepat  untuk  balita dan ibu sangat penting untuk status gizi.
Pemanfaatan tidak hanya membutuhkan  diet  yang  memadai,  tetapi juga lingkungan fisik yang sehat, termasuk air minum yang aman dan fasilitas sanitasi yang memadai (untuk menghindari penyakit)  serta  pemahaman  tentang perawatan kesehatan yang tepat, persiapan makanan  dan  proses  penyimpanan.  Selain itu, kapasitas, perilaku, dan praktik layanan kesehatan sama pentingnya.
Ketersediaan  pangan  terdiri  dari produksi, distribusi, dan pertukaran makanan. Ketersediaan pangan dimaksudkan oleh keberadaan fisik makanan  baik  dari  produksi  sendiri  atau dari pasar. Di tingkat nasional, ketersediaan pangan berasal dari kombinasi stok pangan domestik, impor pangan komersial, bantuan  pangan,  dan  produksi  pangan domestik. Akses Makanan berkaitan dengan keterjangkauan,  alokasi  dan  preferensi. Akses ke makanan dipastikan ketika semua rumah  tangga  dan  semua  individu  dalam rumah  tangga  tersebut  memiliki  sumber
daya  yang  cukup  untuk  mendapatkan makanan  yang  sesuai  untuk  diet  bergizi. Hal  ini  tergantung  pada  tingkat  sumber daya  rumah  tangga  (modal,  tenaga  kerja dan  pengetahuan),  harga  pangan  dan keberadaan  jaring  pengaman  sosial.  Oleh karena  itu,  akses  yang  memadai  terhadap makanan dapat dicapai tanpa swasembada dalam produksi pangan. Lebih penting lagi, adalah  kemampuan  rumah  tangga  untuk menghasilkan  pendapatan  yang  cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Indikator  ketahanan  pangan dapat  dilihat  da ri  pemenuhan  “daftar sensitif”  masing -masing  negara.  Daftar  ini biasanya  dibuat  oleh  otoritas  produksi pangan,  seperti  Kementrian  Pertanian sertaKementrian Perdagangan dan Industri, oleh karena itu pemerintah memutuskannya. Daftar ini biasanya terdiri dari  beberapa  komoditas  yang  dianggap paling  penting  bagi  negara.  Jika  negara dapat memenuhi kebutuhan semua komoditas  dalam  daftar,  maka  itu  dapat dianggap  memiliki  ketahanan  pangan  dan sebaliknya.  Misalnya  daftar  sensitif  di
Indonesia terdiri dari beras, kacang kedelai, jagung, gula dan sapi potong. 19
Untuk  menentukan  risiko  mana yang  mengancam  ketahanan  pangan  dan bagaimana  pengelolaannya,  maka  kondisi saat  ini  memiliki  peran  utama  yang  dapat dievaluasi  melalui  tiga  aspek,  yaitu pertama ,  status  ketahanan  pangan.  Status ketahanan pangan saat ini dapat menunjukkan  seberapa  jauh  orang  harus memanjat  atau  jatuh  sebelum  status ketahanan  pangan  mereka  berubah. Faktanya, perubahan  cepat dari  ketahanan pangan menjadi kerawanan pangan dimungkinkan;  namun,  mereka  yang berada jauh di  atas ambang  minimum dan mereka  yang  berada  di  bawah  ambang lebih kecil kemungkinannya untuk melewati ini dalam rentang waktu yang pendek. Bagi mereka  yang  tinggal  dekat  dengan  batas minimum,  bahkan  sedikit  permasalahan dapat mengubah status mereka.
Kedua, aset  dan  aktivitas  mata pencaharian. Aset dapat dari berbagai jenis
19 Sudaryanto T, Ensuring Self Sufficiency and Food  Security:  Indonesian  Food  Security  Policy  in Towards  Sustainable  Food  Security  for  All:  People’s Response  to  the  Food  Crisis  in  Asia  (SEACON:  Kuala Lumpur, 2008), 27.
seperti  sosial,  finansial,  fisik,  alami,  dan manusia.  Ini  juga  dapat  diadakan  secara pribadi  atau  publik.  Jenis-jenis  risiko  yang membentuk  ancaman  terhadap  ketahanan pangan masyarakat juga merupakan fungsi dari  mata  pencaharian  mereka.  Misalnya, masyarakat  yang  bergantung  pada  akses ke  hutan  akan  lebih  terpengaruh  oleh reformasi  kebijakan  yang  memengaruhi akses  hutan  atau  menipisnya  hutan daripada buruh pabrik di perkotaan.
Aspek ketiga adalah  kebijakan, institusi  dan  organisasi.  Akses  ke  aset, penggunaan  dan  alasan  yang  diharapkan untuk  ini  dipengaruhi  oleh  kebijakan, lingkungan  kelembagaan  dan  organisasi. Kebijakan memberikan kerangka kerja yang menghambat  atau  mendukung  peran  yang dimainkan  oleh  lembaga  atau  organisasi. Institusi merujuk pada perangkat peraturan,  perundang-undangan,  norma dan  pola  perilaku  pembentukan.  Lembaga bisa  formal  atau  informal.  Organisasi adalah  “pelaku”  atau  struktur  pemberian
layanan  dalam  masyarakat,  publik,  dan masyarakat sipil di semua tingkatan. 20
Ketahanan  pangan  melibatkan banyak  aspek  seperti  pertanian,  perikanan (baik  perairan  pedalaman  dan  perikanan laut),  ternak  dan  tanaman  perkebunan. Pertanian dibagi menjadi tanaman pangan, tanaman  perkebunan  dan  hortikultura. Stabilitas  mengacu  pada  dimensi  temporal ketahanan pangan. Perbedaan dapat ditarik antara kerawanan pangan kronis (permanen)  dan  kerawanan  pangan sementara  (karena  kekurangan  pangan yang  disebabkan  gangguan  siklus  selama musim  paceklik  atau  kekurangan  makanan sementara yang disebabkan oleh kondisi di luar  perkiraaan).  Konflik  sipil  dapat menyebabkan kerawanan pangan sementara tetapi mereka mungkin berdampak negatif pada ketahanan pangan dalam jangka waktu yang lama.
20 Lovendal  CR,  and  Knowles  M , Tomorrow’s Hunger:  A  Framework  for  Analyzing  Vulnerability  to Food Security inFood Security: Measurements and the Impact of Trade Openness, Basudeb Guha-Khasnobis, Shabd  S  Acharya,  Benjamin  Davis  (ed), UNU  Wider
Studies  in  Developing  Economics  (Oxford  University Press: Oxford, 2007).
Ketahanan  Pangan  dalam  Konflik Bersenjata
Pangan  dan  akses  atas  pangan sering  kali  dijadikan  alat  atau  “senjata” dalam  konflik  bersenjata  itu  sendiri. Pengepungan  daerah-daerah  di  Suriah 21
dan  pemblokadean  pelabuhan  Yaman menyebabkan  kerawanan  pangan  dan kekurangan gizi meningkat drastis.
Keadaan  ini  akan  menimbulkan  efek  yang merusak  dalam  jangka  pendek,  menengah dan  panjang.  Pihak  yang  paling  terancam ialah  kelompok  rentan  seperti  anak-anak, lansia,  wanita,  juga  wanita  hamil  dan menyusui. 22
Konflik  sipil  dan  militer  dengan pangan  saling  berhubungan. 23 Pada  satu ketika  konflik  sipil  terjadi  sebagai  akibat adanya  kerusuhan  dengan  kekerasan karena  adanya  guncangan  harga  pangan.
21 Susan  Power,  “Siege  Warfare  in  Syria: Prosecuting  the  Starvations  of  Civilians”, Amsterdam Law Forum 8, no. 2 (2016): 1-2.
22 Human Appeal Report, Hunger as a Weapon of War: How Food Insecurity has been Exacerbated in Syria and Yemen, 2018.
23 Stijn van Weezel, “Food Security and Armed Conflict:  A  Cross- country  Analysis”, FAO  Agricultural Development  Economics  Working  Paper  18-03, (August,  2018):  19;    Salvatore Zappalla,  “Conflict Related  Hunger,  ‘Starvation  Crimes’  a nd  UN  Security Council  Resolution  2417, Journal  of  International Criminal Justice, mqzo47, (2018): https://doi.org//10.1093/jicj/mqz047 (diakses 15 Agustus, 2019).
Di  saat  lain  terjadi  konflik  sipil  yang memperburuk  kerawanan  pangan  dan gizi. 24 Contohnya  ialah  yang  terjadi  di Nigeria  saat  terjadi  konflik  bersenjata antara  kelompok  Boko  Haram  dan  tentara Nigeria  yang  membuat  banyak  orang kekurangan  makanan. 25 Situasi  konflik  dan pemindahan massal menyebabkan berkurangnya  pasokan  makanan  dari daerah  dan  meningkatnya  permintaan pangan  di  perkotaan  yang  menyebabkan kenaikan harga pangan. 26
Pada  dasarnya  hukum  humaniter telah  memuat  norma-norma  hak  asasi manusia  tentang  hak  atas  pangan  dan melarang  hal-hal  tertentu  yang  bertujuan mencegah kekurangan makanan atau tidak adanya  akses  pada  makanan  saat  konflik bersenjata. 27 Prinsip dasar hukum humaniter menyebutkan pembedaan pihak-
24 Marc  J.  Cohen  and  Per  Pinstrup-Andersen, “Food  Security  and  Conflict”, Social  Research  66,  no.
1, Food, Nature and Culture (Spring, 1999): 375. 25 Internal  Displacement  Monitoring  Center, Nigeria: Fleeing Boko Haram’s Relentless Terror, IDMC Briefing Paper (Geneva: 2014).
26 Famine  Early  Warning  System  Network (FEWS  NET), Conflict  Related  Food  Insecurity Continues  in  the  Northeast,  April  2014  to  September 2014,  FEWS  NET  Nigeria  Food  Security  Outlook (2014).
27 C harles  A.  Allen,  “Civilian  Starvation  and Relief  During  Armed  Conflict:  The  Modern Huma nitarian  Law”, Georgia  Journal  of  International and Comparative Law 19, no. 1 (1989): 4-8.
pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata menjadi kombatan dan penduduk sipil juga objek sipil dan objek militer  di mana yang diperbolehkan  menjadi  sasaran  dalam pertempuran  hanya  objek  militer. 28 Oleh karena  itu  objek  sipil  termasuk  bahan makanan,  area  pertanian  untuk  produksi bahan  makanan,  ternak,  instalasi,  pasokan air  minum  dan  instalasi  bukan  merupakan sasaran militer.
Hal  yang  sama  juga  berlaku  bagi konflik  bersenjata  non  internasional  yang menyebutkan  bahwa  penduduk  sipil mendapat  perlindungan  atas  bahaya  yang disebabkan  oleh  kegiatan  militer  sehingga diberlakukan juga prinsip pembedaan. 29
Dalam konflik bersenjata, cara dan metode  berperang  adalah  tidak  tak terbatas.  Metode  berperang  dengan  cara menimbulkan  kelaparan  pada  penduduk sipil merupakan metode yang dilarang baik dalam  konflik  bersenjata  internasional maupun konflik bersenjata non internasional. 30 Hal yang termasuk
28 Protokol I, Article 48.
29 Protokol I, Article 13 (1).
30 Protokol  I,  Article  54  (1)  dan  Protokol  II, Article 14.
pelanggaran  bukan  saja  pada  saat  terjadi kekurangan  makanan  atau  saat  tidak adanya  akses  terhadap  makanan  yang menyebabkan  kematian,  namun  juga  pada waktu penduduk kelaparan karena kurangnya sumber makanan dan persediaan pangan.
Terkait  dengan  larangan  membuat kelaparan  ( starvation )  sebagai  metode perang  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam ketentuan  yang  menyebutkan  bahwa dilarang untuk menyerang, menghancurkan, menghapus atau merusak benda-benda  yang  diperlukan  untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan  makanan,  area  pertanian  untuk memproduksi  bahan  makanan,  tanaman, ternak,  instalasi  air  minum,  serta  pasokan dan pekerjaan irigasi. 31
Penjabaran  dari  larangan  tersebut di  atas  mencakup  semua  kemungkinan termasuk  merusak  persediaan  air  dengan bahan  kimia  atau  benda  lain  yang berbahaya  atau  merusak  lahan  pertanian
dengan  menggunakan  bahan  kimia. 32
Selain  itu,  penggunaan  ranjau  darat  di daerah  pertanian  atau  wilayah  irigasi  yang bertujuan  mengganggu  fungsinya  sebagai penunjang  kehidupan  penduduk  sipil  juga tidak diperbolehkan.
Beberapa  pengecualian  terhadap aturan-aturan  di  atas,  misalnya  pada  saat bahan  makanan  digunakan  semata-mata untuk  mendukung  angkatan  bersenjata musuh, 33 tidak berarti mengurangi perlindungan  terhadap  warga  sipil.  Benda- benda  yang  sangat  diperlukan  untuk kelangsungan  hidup  penduduk  sipil  tidak boleh menjadi sasaran tindakan balasan. 34
Statuta  Roma  ICC  menyebutkan bahwa  adanya  unsur  kesengajaan  dalam menggunakan  kelaparan  warga  sipil sebagai  metode  perang,  misalnya  yaitu merampas  benda-benda  yang  sangat penting  bagi  kelangsungan  hidup  mereka dan  dengan  sengaja  menghalangi  pasokan bantuan;  adalah  merupakan  kejahatan perang  apabila  dilakukan  dalam  konflik
32 Jelena  Pejic,  “ The  Right  to  Food  in Situ ations  of  Armed  Conflict:  The  Legal  Framework”, RICR 83,  no. 844 ( December 2001).
33 Protokol I, Article 54(3), (5).
34 Protokol I, Article 54(4).
bersenjata  internasional. 35 Pasal  ini  tidak menyebutkan  secara  spesifik  tentang pangan,  namun  makanan  jelas  merupakan benda  yang  dianggap  sangat  diperlukan bagi kelangsungan hidup warga sipil.
Mengingat  pentingnya  lingkungan alam bagi keberlangsungan hidup manusia, termasuk  kemampuan  mereka  untuk memproduksi dan mengkonsumsi makanan,  hukum  humaniter  internasional mengatur    agar  berhati-hati  dalam berperang dengan tujuan untuk melindungi lingkungan  alam  terhadap  kerusakan  yang menyebar  luas,  memiliki  dampak  jangka panjang  dan parah.  Perlindungan terhadap lingkungan mencakup larangan penggunaan metode atau cara perang yang dimaksudkan  atau  dapat  diperkirakan menyebabkan  kerusakan  luas,  jangka panjang,  dan  parah  pada  lingkungan  dan dengan  demikian  mengurangi  kesehatan atau  kelangsungan  hidup  populasi 36 , misalnya penggunaan senjata kimia.
Statuta ICC juga telah menetapkan bahwa  dalam  keadaan  tertentu,  adanya
35 Rome Statute ICC 1998, Article 8(b)(xxv).
36 Protokol I, Article 55(1) dan 35(3).
kesengajaan  untuk  melancarkan  serangan yang diketahui akan menyebabkan kerusakan yang meluas, berjangka panjang dan  parah  pada  lingkungan  alam,    adalah merupakan  suatu  kejahatan  perang  dalam konflik bersenjata internasional. 37
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di atas, maka ketahanan pangan juga berlaku dalam  suatu  konflik  bersenjata,  yang menimbulkan  empat  pemahaman  dasar, yaitu perlunya ketersediaan pangan walaupun tidak mencukupi untuk mengatasi  kelaparan  atau  akses  terhadap makanan;  adanya  ketahanan  pangan  pada tingkat nasional atau regional bukan berarti sekaligus  merupakan  ketahanan  pangan  di daerah  atau  untuk  tingkat  perorangan; akses permanen terhadap makanan menghendaki  situasi  yang  aman  dan  stabil sehingga  timbulnya  konflik  bersenjata dapat  mengganggu  adanya  produksi pangan, penjualan dan manajemen persediaan  pangan;  dan  tersedianya pangan  dalam  jumlah  dan  kualitas  yang baik  tidak  begitu  saja  dapat  menjamin adanya kesehatan dan kehidupan
37 Statuta Roma ICC, Article 8 (b)(iv).
masyarakat  yang  aktif.  Oleh  karena  itu, akses  atas  pelayanan  yang  mendasar seperti  kesehatan,  air  dan  makanan merupakan tulang pulang dalam ketahanan pangan dalam waktu konflik bersenjata. 38

## Kewajiban  Negara  atas  Hak  Atas Pangan saat Konflik Bersenjata
Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kebebasan dari kelaparan dan itu terutama difokuskan di bawah pasal 11 (2)  Kovenan  Internasional  tentang  Hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  1966,  yang menyatakan  bahwa  Negara-negara  Pihak pada  Kovenan  ini,  mengakui  hak  dasar setiap  orang  untuk  bebas  dari  kelaparan, harus  mengambil,  secara  individu  dan melalui  kerjasama  internasional,  langkah- langkah, termasuk program-program khusus, yang diperlukan yaitu:
a. Untuk  meningkatkan  metode produksi,  konservasi  dan  distribusi makanan  dengan  memanfaatkan penuh  pengetahuan  teknis  dan ilmiah,  dengan  menyebarluaskan pengetahuan  tentang  prinsip  gizi dan  dengan  mengembangkan  atau mereformasi sistem agraria sedemikian  rupa  untuk  mencapai pengembangan  dan  pemanfaatan
38 ICRC, “World Food Summit. Food Security in Armed  Conflicts:  The  ICRC’s  Approach  and Experience”, International  Review  of  the  Red  Cross 315, (December, 1996): 638-639.
paling  efisien  dari  sumber  daya alam;
b. Mempertimbangkan masalah kedua  negara  pengimpor  dan pengekspor pangan, untuk memastikan dan pemerataan pasokan pangan dunia sehubungan dengan kebutuhan.
Secara  umum,  karakteristik  hak atas  pangan  dalam  perumusan  hak  asasi manusia  dapat  digambarkan  sebagai berikut: Pertama, bersifat mengikat
Negara-negara  Pihak  mengenai  adanya pengakuan terhadap hak atas pangan serta kewajiban  untuk  mengadopsi  langkah- langkah umum tertentu  untuk realisasinya.
Kedua, hak  atas  pangan  bersifat  harus dapat  dinikmati  semua  orang. Ketiga,
formulasi  atas  hak  atas  pangan  bersifat tidak  lebih  penting  dan  juga  tidak  terlalu mendetail  dibandingkan  dengan  hak-hak lainnya.  Namun,  beberapa  perbedaan ditunjukkan  dalam  Pasal  11  ICESCR,  yang ditandai  sebagai  berikut:  Pertama,  hak untuk  bebas  dari  kelaparan  adalah  satu- satunya  hak  dalam  kedua  Kovenan  yang dinyatakan  mendasar.  Kedua,  peran penting  dari  terwujudnya  kerja  sama internasional  dalam  mencapai  realisasi  hak tersebut  tidak  ditekankan  berkenaan
dengan  hak  spesifik  lainnya  dalam perjanjian lainnya. Dapat dikatakan, bahwa alinea 2(a) ICESCR adalah pasal yang unik karena memasukkan konsep distribusi yang adil dalam kaitannya dengan kebutuhan.
Untuk  memastikan  bahwa  hak atas  pangan  terpenuhi,  dihormati  dan disediakan,  maka  bagian  3  dari  Komentar Umum  ICESCR  meletakkan  kewajiban Negara-negara Pihak sesuai dengan pasal 2 ICESCR,  termasuk  adopsi  langkah-langkah legislatif.  Lebih  lanjut  dinyatakan  bahwa orang  atau  kelompok  mana  pun  yang menjadi  korban  pelanggaran  hak  atas makanan  yang  memadai  harus  memiliki akses  ke  peradilan  yang  efektif  atau pemulihan  lain  yang  sesuai.  Kewajiban negara  untuk  memberantas  kelaparan  dan kekurangan  gizi  juga  dijelaskan  dalam Deklarasi Universal tentang Pemberantasan Kelaparan dan Malnutrisi 1974.  Dinyatakan bahwa  tanggung  jawab  mendasar  bagi pemerintah  untuk  bekerja  sama  untuk produksi  pangan  yang  lebih  tinggi  dan menciptakan  distribusi  yang  lebih  adil  dan efisien  antara  dan  di  dalam  negara. Pemerintah juga bertanggung  jawab  untuk
merumuskan  kebijakan  pangan  dan  gizi yang  tepat  yang  terintegrasi  di  semua tingkat sosial dan menaruh perhatian besar pada  malnutrisi  kronis  dan  penyakit defisiensi,  terutama  di  antara  kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

## Rome Declaration on World Food
Security 1996  menjabarkan  kewajiban negara  untuk  mencapai  ketahanan  pangan dalam  tujuh  komitmen  yang  terdiri  dari daftar  tindakan  yang  harus  diambil  oleh pemerintah.  Komitmen-komitmen  tersebut adalah:  memastikan  lingkungan  politik, sosial  dan  ekonomi  yang  dirancang  dan menciptakan kondisi terbaik untuk pengentasan kemiskinan, berdasarkan partisipasi  penuh  perempuan  dan  laki- laki; 39 melaksanakan  kebijakan  yang bertujuan  menghapus  kemiskinan  dan ketidaksetaraan  serta  meningkatkan  akses fisik  dan  ekonomi; 40 mengejar  kebijakan dan  partisipasi  dalam  hal  pangan, pertanian,  perikanan,  kehutanan  dan pembangunan pedesaan yang dan
39 Rome  Declaration  on  World  Food  Security 1996, commitment 1.
40 Rome  Declaration  on  World  Food  Security 1996, commitment 2.
berkelanjutan  di  daerah-daerah  yang berpotensi  tinggi  dan  rendah,  yang  sangat penting  bagi  pasokan  makanan  yang memadai  dan  andal  di  tingkat  rumah tangga, nasional, regional dan global, serta memerangi hama dan kekeringan. 41
Dalam The  World  Declaration and  Plan  of  Action  on  Nutrition 1992, dinyatakan  bahwa  kewajiban  negara sebagai  negara  dan  sebagai  komunitas internasional  adalah  untuk  memastikan bahwa program dan kebijakan pembangunan mengarah pada peningkatan berkelanjutan dalam kesejahteraan manusia,  memperhatikan  lingkungan  yang kondusif  untuk  nutrisi  dan  kesehatan  yang lebih  baik  untuk  generasi  sekarang  dan masa  depan.  Peran  multifungsi  pertanian, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan,  gizi,  pertanian  berkelanjutan  dan konservasi  sumber  daya  alam,  sangat penting khususnya dalam konteks ini.
Negara  harus  menerapkan  di tingkat keluarga, rumah tangga, masyarakat,  nasional  dan  internasional,
41 Rome  Declaration  on  World  Food  Security 1996, commitment 3.
pertanian  yang  koheren,  peternakan, perikanan,  makanan,  nutrisi,  kesehatan, pendidikan, populasi, kebijakan dan program  lingkungan,  ekonomi  dan  sosial untuk mencapai dan menjaga keseimbangan  antara populasi dan sumber daya  yang  tersedia  dan  antara  daerah pedesaan dan perkotaan. 42
Pada  saat  konflik  bersenjata, negara memiliki kewajiban untuk melindungi  dan  menghormati  kebutuhan makanan  yang  cukup  dan  pasokan  medis yang  bergizi  untuk  penduduk  sipil  yang berada  di  zona  konflik.  Khususnya  dalam situasi  berlakunya  hukum  pendudukan, maka  hak  untuk  menghormati  kebutuhan atas  hak  pangan  tersebut  merupakan kewajiban  pula  bagi  Negara  yang menduduki, guna menjamin kehidupan dan kelangsungan masyarakat. 43 Dalam konteks hukum  humaniter  internasional,  makanan tidak  boleh  digunakan  sebagai  alat  untuk tekanan  politik,  bahkan  tidak  boleh
42 The World Declaration and Plan of Action for Nutrition 1992, Article 6.
43 Syl vain Vite, “The interrelation of the law of occupation  and  economic,  social  and  cultural  rights: the  examples  of  food,  health  and  property”, International  Review  of  the  Red  Cross  90,  no.  871 (September, 2008): 651.
digunakan  sebagai  salah  satu  metoda berperang. 44 Bantuan makanan tidak boleh ditolak  karena  afiliasi  politik,  lokasi geografis,  jenis  kelamin,  usia,  etnis,  suku atau  identitas  agama. 45 Menurut  deklarasi ini, Negara memiliki tanggung jawab utama untuk  melindungi  dan  mempromosikan ketahanan  pangan  dan  kesejahteraan  gizi rakyatnya,  terutama  kelompok  rentan. Namun,  upaya  negara  berpendapatan rendah  seperti  itu  harus  didukung  oleh tindakan masyarakat internasional. 46
Konferensi Tingkat Tinggi
tentang  Ketahanan  Pangan  Dunia  yang membahas mengenai
Tantangan Perubahan  Iklim  dan  Bio-energi,  yang dilaksanakan di Roma pada bulan Juni 2008 diakhiri  dengan  adopsi  secara  aklamasi deklarasi yang menyerukan kepada komunitas internasional untuk meningkatkan bantuan bagi  negara-negara berkembang,  khususnya  negara-negara
44 Peter  Macalister- Smith,  “Protection  of  the Civilian Population and the Prohibition of Starvation as a  Method  of  Warfare.  Draft  Texts  on  International Humanitarian Assistance”, International Review of the Red Cross 284, (Oct. 1991): 443.
45 The World Declaration and Plan of Action for Nutrition 1992, Article 15.
46 The World Declaration and Plan of Action for Nutrition 1992, Article 16.
yang  paling  kurang  berkembang  dan negara  yang  paling  terpengaruh  secara negatif  oleh  harga  pangan  yang  tinggi. Disetujui  bahwa  ketahanan  pangan  adalah masalah  kebijakan  nasional  permanen. Negara-negara  sepakat  bahwa  masalah pangan,  energi  dan  perubahan  iklim semuanya  terkait  erat.  Juga  disepakati bahwa  pertanian  akan  tetap  memainkan peran  penting  dalam  agenda  internasional, dan bahwa peningkatan investasi pertanian dan  peningkatan  produktivitas  pertanian akan menjadi sangat penting.
Para Pihak pada Kovenan Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan Politik  (ICCPR)  berkewajiban  menyediakan tempat-tempat  untuk  memastikan  fasilitasi rakyat  atas  hak  menentukan  nasib  sendiri dalam  Pasal  1(3)  pasal  ini  menyatakan bahwa Negara-negara Pihak memiliki tugas untuk  mempromosikan  realisasi  hak  untuk menentukan  nasib  sendiri,  dan  akan menghormati  hak  itu,  sesuai  dengan ketentuan Piagam PBB. 47
Kewajiban negara untuk menghormati  sebagaimana  disebutkan dalam  instrumen  HAM  biasanya  dipahami sebagai  suatu  penghormatan  terhadap HAM.  Perlu  disadari  bahwa  hal  tersebut menggambarkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban  untuk  menghormati  tetapi juga  untuk  memastikan  hak-hak  itu. Kewajiban untuk memastikan menempatkan tugas afirmatif pada Negara- negara  sebagaimana  ditunjukkan  dalam Resolusi No. 421 (V) Majelis Umum. Untuk memastikan  cara  untuk  mempromosikan implementasi  hak  asasi  manusia  dan kebebasan  mendasar  yang  dicanangkan dalam  Kovenan,  dan  juga  mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk undang-undang  untuk  menjamin  semua orang menikmati hak-hak mereka. Kemudian,  Negara  memiliki  kewajiban untuk  mengadopsi  ketentuan-ketentuan yang  telah  diratifikasi  tersebut  ke  dalam hukum  domestik.  Namun,  tidak  ada persyaratan  untuk  membuat  instrumen internasional  dimasukkan  ke  dalam  hukum domestik.  Satu-satunya  persyaratan  dalam hal  ini  adalah  untuk  mengambil  langkah-
langkah yang diperlukan untuk mengadopsi undang-undang tersebut atau tindakan lain
yang
mungkin diperlukan untuk memberikan  efek  pada  hak-hak  dalam instrumen tersebut. 48
Untuk  memberi  efek  pada  hak, semua pelanggaran terhadap hak semacam itu  harus  dicegah.  Karena  itu,  langkah penting  pertama  adalah  penghindaran  dan pencegahan. Setelah itu, hak diberikan efek dengan memberikan solusi atas pelanggarannya. Pemulihan harus jelas dan spesifik,  dan  pemulihan  hukum  diperlukan untuk  memberikan  efek  pada  hak-hak  ini setiap  kali mereka dilanggar. Hal lain yang perlu  dipertimbangkan  adalah,  meskipun pemulihan yudisial adalah cara perlindungan  yang  paling  efektif  dalam sistem  nasional,  penentuan  hak  oleh otoritas  administratif  atau  legislatif  juga merupakan aspek penting dari perlindungan.  Jika  sulit  bagi  korban  untuk mendapatkan  penentuan  yang  obyektif tentang  haknya  berdasarkan  hukum,
48 Kabaalioglu HA, The Obligations to Respect and to Ensure the Right to Life in the Right to Life in International Law, B G Ramcharan (ed), International Studies in Human Rights (Martinus Nijhoff Publishers: Dordrecht, 1985), 164- 166.
negara  yang  terlibat  akan  dianggap melanggar  upayanya  untuk  menghormati dan memastikan hak-hak yang terlibat. 49
Untuk  memenuhi  hak  atas pangan,  diperlukan  lebih  dari  satu  aktor. Karena itu, sangat penting untuk membangun  kerja  sama  antara  para  aktor tersebut,  terutama  kerja  sama  antar pemerintah.  Prinsip-prinsip  seperti  prinsip partisipasi,  transparansi  dan  akuntabilitas harus diimplementasikan.
Untuk  melaksanakan  kewajiban negara  atas  hak  atas  pangan,  ada  empat macam  kewajiban  Negara  sebagaimana dinyatakan  dalam  rancangan  konvensi tentang  hak  atas  pangan  yang  memadai yang  dibuat  oleh International  Lawyers Association , yaitu: 50
a. Menghormati
Pemerintah  harus  menghormati  hak  asasi manusia  dengan  membatasi  kekuasaan negara. b. Melindungi
Pemerintah  harus  menegakkan  kebijakan yang mengatur perilaku aktor non-negara. c. Memenuhi
Pemerintah  harus  melakukan  realisasi progresif  dengan  menekankan  pada kelompok yang paling rentan.
49 Ibid.
50 Shue  H, The  Interdependence  of  Duties  in The  Right  To  Food,  Netherland  Institute  of  Human Rights, Philip  Alston  and  Katarina  Tomasevski  (eds)
(Martinus Nijhoff Publishers: Utrecht, 1984), 32.
d. Memajukan
Pemerintah  diperlukan  untuk  merancang, mengimplementasikan dan memantau kebijakan yang memfasilitasi akses mereka ke  sumber  daya  penghasil  makanan  atau pendapatan.
Kewajiban  ekstrateritorial  negara sangat penting untuk memberantas kelaparan  dan  kemiskinan.  Kewajiban negara  untuk  memberantas  kelaparan  dan memastikan  keamanan  pangan  dibagi menjadi bermacam-macam tugas sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## Tugas Internal Negara
ICESCR  menguraikan  sifat  tugas
negara-negara pihak untuk mempromosikan
realisasi hak atas makanan  di  dalam  wilayah  di  bawah yurisdiksi  mereka.  Tugas  negara  adalah internal  dan  eksternal.  Tugas  internal  atau domestik negara adalah: 51
a. Untuk menetapkan tingkat prioritas pada kepuasan  hak  atas  makanan  atas  tujuan lain yang tidak dicakup oleh Kovenan, b.
Mempertimbangkan pembuatan administrasi  dan  /  atau  prosedur  peradilan untuk mengkaji situasi dimana pelanggaran hak atas pangan dituduhkan, c. Untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin  kenikmatan  hak  atas  makanan tanpa diskriminasi,
51 Alston  P,  and  Katarina  Tomasevski, The
Right  to  Food  Netherland  Institute  of  Human  Rights (Martinus Nijhoff Publishers: Netherland, 1984).
d.  Untuk  mengadopsi  strategi  pangan nasional  yang  mencakup  tujuan  produksi dan distribusi jangka panjang dan tindakan intervensi  jangka  pendek  atau  menengah yang dirancang untuk mengurangi kelaparan yang ada secepat mungkin, e. Untuk memantau secara teratur, tingkat kelaparan  dan  kekurangan  gizi  di  dalam negara;
f.  Untuk  mengambil  tindakan  perbaikan yang sesuai jika perlu dan;
g.  Untuk  mengambil  tindakan  untuk memastikan bahwa orang-orangnya sendiri dalam  hal  apa  pun  tidak  memiliki  sarana penghidupannya sendiri, termasuk
makanan dan untuk menyelidiki situasi apa pun  di  mana  kasus  kelangkaan  pangan diduga terjadi.

## Tugas Eksternal Negara
Untuk sepenuhnya menjamin hak asasi  manusia  dan  martabat  pribadi,  perlu menjamin hak atas makanan melalui adopsi langkah-langkah  di  tingkat  nasional  dan internasional.  Tugas  eksternal  negara terjadi  sejak  Negara  menjadi  bagian  dari komunitas  internasional.  Harus  disadari bahwa  peran  negara-negara  lain  memiliki bagian yang besar bagi suatu Negara untuk mencapai ketahanan pangan.

## Tugas kerjasama internasional
Untuk  mencapai  realisasi  penuh dari hak atas pangan, Negara-negara Pihak pada  instrumen  internasional  berkewajiban
untuk  mengambil  langkah-langkah  melalui bantuan  dan  kerja  sama  internasional, terutama  ekonomi  dan  teknis,  semaksimal mungkin  dari  sumber  daya  yang  tersedia. Namun  demikian,  dinyatakan  bahwa kerjasama  internasional  itu  sendiri  harus berdasarkan pada persetujuan bebas.
Dalam hal ketahanan pangan, ini dapat  dipahami  sebagai  klausul  keamanan terhadap  asumsi  apa  pun  bahwa  negara surplus  pangan  memiliki  tanggung  jawab otomatis  untuk  melakukan  transfer  ke negara-negara  yang  kekurangan  pangan.
Namun demikian, “free consent”
(persetujuan  bebas)  tidak  dapat  secara wajar  ditafsirkan  sebagai  memberikan komitmen  untuk  kerjasama  internasional sepenuhnya.  Harus  dipahami  bahwa meskipun ada kewajiban untuk  kerja sama internasional; bentuk kerja sama seperti itu akan ditentukan sesuai dengan persetujuan bebas  dari  Negara  yang  bersangkutan. Bahkan,  instrumen  internasional,  di  sini merujuk  pada  ICESCR,  tidak  mengimpor kewajiban  yang  mengikat  secara  hukum untuk  bekerja  sama  secara  internasional dengan  Negara  lain  dalam  keadaan
tertentu  untuk  memastikan  realisasi  hak atas pangan.
Kewajiban  untuk  bekerja  sama secara  internasional  untuk  memastikan realisasi  hak  atas  makanan  tidak  terbatas pada kebutuhan dalam keadaan yang tepat untuk  memberikan  bantuan.  Bahkan, mengingat  sejauh  mana  swasembada pangan  sekarang  diakui  sebagai  tujuan mendasar dari sebagian besar negara.

## Tugas  untuk  memastikan  distribusi global yang adil
Di  bawah  ICESCR,  Negara- negara  Pihak  mengambil  langkah-langkah untuk  memastikan  distribusi  yang  adil  dari persediaan makanan dunia dalam kaitannya dengan  kebutuhan  dan  dengan  demikian untuk  memperhitungkan  masalah-masalah baik negara-negara pengimpor dan pengekspor  makanan.  Distribusi  pasokan makanan  tidak  hanya  didasarkan  pada kepentingan  negara  yang  terlibat  atau karena  alasan  ekonomi,  tetapi  juga  pada pertimbangan sosial dan kemanusiaan.
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan adalah faktor-faktor
yang harus
dipertimbangkan dalam memastikan distribusi  pasokan pangan  dunia  yang  adil. Istilah  “keadilan”  sendiri  mensyaratkan bahwa  azas  kewajaran  dan  itikad  baik harus dipertimbangkan. Meskipun
pandangan  Brownlie  tentang  konsep prinsip-prinsip  yang  adil  dalam  hukum internasional  hanya  menjelaskan  sedikit, konsep  keadilan  mampu  menawarkan panduan praktis karena memiliki titik acuan dasar  yang  merupakan  hak  setiap  orang untuk mendapatkan makanan yang memadai dan untuk bebas dari kelaparan.
Konsep "kebutuhan" dapat diberikan  makna  yang  cukup  spesifik sebagai  aplikasi  dalam  memberikan  situasi indikator  gizi.  Dengan  demikian,  negara dengan  populasi  kurang  gizi  yang  cukup besar akan membutuhkan asalkan masalahnya  bukan  sekadar  fungsi  dari distribusi persediaan makanan yang sangat tidak adil secara internal.
Referensi pasokan makanan
dunia  juga  signifikan  karena  istilah “persediaan”  melampaui  gagasan  surplus.
Kemudian,  ketentuan  tersebut  dapat melibatkan  kewajiban  untuk  mengurangi
konsumsi  pada  saat  kekurangan  pangan, sehingga  meskipun  tidak  ada  surplus  yang diproduksi, persediaan yang tersedia dapat didistribusikan lebih adil secara global.
Tugas untuk menghindari dan melindungi  dari kelangkaan makanan
Untuk  menghindari  kelangkaan pangan,  beberapa  tindakan  dapat  diambil, seperti  dengan  menghindari  kebijakan  dan praktik  internasional  yang  dapat  membuat suatu  Negara  gagal  mencapai  ketahanan pangan atau yang mempromosikan distribusi pasokan pangan dunia yang tidak merata,  dengan  memitigasi  kebijakan nasional yang memiliki efek mempromosikan distribusi pasokan
makanan  dunia  yang  tidak  merata,  dan dengan  tidak  menggunakan  makanan sebagai sanksi internasional.
Menggunakan  makanan  sebagai sanksi  internasional  ada  dalam  perdebatan internasional;  namun  beberapa  instrumen menyatakan  hal  ini,  seperti  dalam Declaration  on  the  Inadmissibility  of Intervention  and  Interference  in  the Internal  Affairs  of  State 1981,  disebutkan
bahwa  tugas  suatu  Negara  untuk  tidak menggunakan  program  bantuan  ekonomi eksternal  atau  mengadopsi  pembalasan atau  pemblokiran  ekonomi  unilateral  atau multilateral dan untuk mencegah penggunaan  korporasi  transnasional  dan multinasional  di  bawah  yurisdiksinya  dan kontrolnya  sebagai  instrumen  tekanan politik  atau  paksaan  terhadap  Negara  lain. Tugas lain adalah untuk memastikan bahwa perdagangan  internasional  dan  kebijakan bantuan  berkontribusi  sejauh  mungkin untuk  distribusi  pasokan  pangan  dunia yang adil, untuk mengatur kegiatan entitas berbasis  domestik  yang  memiliki  dampak signifikan  pada  distribusi  atau  pasokan pangan dunia.
Untuk membantu yang kehilangan,  Negara  harus  melakukan beberapa  tindakan,  seperti  berkontribusi pada  skema  penyangga  darurat  dan membantu  dalam  kasus  keadaan  darurat yang  dinyatakan  secara  internasional  dan bekerja  sama  sejauh  mungkin  dengan program  multilateral  yang  bertujuan  untuk memastikan  distribusi  pasokan  pangan dunia yang merata.

## Kesimpulan
Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan  bahwa  pengaturan  mengenai ketahanan pangan dalam hukum humaniter internasional  tidak  diatur  secara  spesifik. Ketahanan  pangan  memiliki  tiga  elemen, yaitu pemanfaatan, ketersediaan dan akses atas pangan. Dalam hukum humaniter yang berlaku  pada  waktu  konflik  bersenjata, disebutkan bahwa pangan, lahan pertanian dan  objek-objek  vital  lain  yang  terkait dengan  pangan  dan  produksi  pangan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran militer. Disebutkan pula bahwa keberadaan pangan  sebagai  benda  vital  tidak  dapat dijadikan  alat  maupun  metode  dalam mengalahkan musuh, sehingga menjadikan kelaparan  sebagai  metode  perang  dan menutup  akses  atas  pangan  sewaktu konflik  bersenjata  merupakan  pelanggaran hukum humaniter.
Tanggung  jawab  negara  terhadap hak  atas  pangan  dan  upaya  memenuhi ketahanan  pangan  saat  konflik  bersenjata tidak  berbeda  dengan  pada  saat  tidak terjadi konflik. Ini artinya negara mengedepankan  prinsip  menghormati,
melindungi,  memenuhi  dan  memajukan upaya-upaya  terkait  pemenuhan  hak  atas pangan  setiap  warga  negaranya  dan mendahulukan  kepentingan  warga  negara di  atas  kepentingan  politik.  Oleh  sebab  itu dilarang  menolak  menerima  bantuan pangan  dengan  alasan  politik,  letak geografis  dan  perbedaan  pandangan, agama, usia, ras, atau jenis kelamin.
Sangat  penting  bagi  masyarakat internasional untuk memahami dan sepakat bahwa  kesengajaan  memblokir  akses  pada makanan,  menghambat  bantuan  makanan dan  merusak  produksi  pangan  merupakan kejahatan internasional. Untuk itu diperlukan  tindakan  tegas  secara  hukum yaitu  dengan  menjadikan  hal  tersebut sebagai  kejahatan  perang  dan  membawa ke pengadilan internasional.
Hukum hak asasi manusia internasional  dapat  menjadi  alat  yang berguna  untuk  memerangi  kekuatan  yang merusak ketahanan pangan, baik berfungsi sebagai  tolok  ukur  tentang  adanya pelanggaran  maupun  sebagai  alat  guna meningkatkan  tanggung  jawab  sosial terhadap hak atas pangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
CR  Lovendal,  and  M  Knowles. Tomorrow’s Hunger:  A  Framework  for  Analyzing Vulnerability to Food Security inFood Security:  Measurements  and  the Impact of Trade Openness .  Basudeb Guha-Khasnobis,  Shabd  S.  Acharya, Benjamin  Davis,  eds. UNU  Wider
Studies  in  Developing  Economics .
Oxford  University  Press:  Oxford,
2007.
K.  Baslar. The  Concept  of  the  Common Heritage  of  Mankind  in  International Law. Martinus  Nijhoff  Publishers:
Netherland, 1998.
Alston,  P.  and  Tomasevski  Katarina. The
Right to Food. Netherland Institute of
Human  Rights. Martinus  Nijhoff Publishers: Netherland, 1984. HA Kabaalioglu. The Obligations to Respect and to Ensure the Right to Life in the Right to Life in International Law. In B  G  Ramcharan,  ed. International Studies  in  Human  Rights. Martinus Nijhoff Publishers: Dordrecht, 1985.
G.  Tansey,  and  G  Rajotte .  The  Future Control  of  Food:  A  Guide  to International  Negotiations  and  Rules on  Intellectual  Property,  Biodiversity and  Food  Security. Earthsca:  UK, 2008.
H. Shue. The Interdependence of Duties in The  Right  To  Food.
Netherland Institute  of  Human  Rights,  Philip Alston and Katarina Tomasevski, eds. Martinus  Nijhoff  Publishers:  Utrecht,
1984. T.  Sudaryanto. Ensuring  Self  Sufficiency and  Food  Security:  Indonesian  Food Security Policy in Towards Sustainable  Food  Security  for  All:
People’s Response to the Food Crisis in  Asia. SEACON:  Kuala  Lumpur, 2008.

## Terbitan Berkala
Allen,  Charles  A. “Civilian  Starvation  and Relief  During  Armed  Conflict:  The Modern  Humanitarian  Law. ” Georgia
Journal of International and Comparative  Law 19,  no.  1  (1989):
4-8. Brück, Tilman and  d’Errico,  Marco  &
Pietrelli,  Rebecca.  “The  effects  of violent conflict on household resilience and food security:
Evidence  from  the  2014  Gaza Conflict .” World  Development 119, (2019): 203-223. doi:10.1016/j.worlddev.2018.05.008. Cohen, Marc J.  and Per Pinstrup-Andersen.
“Food  Security  and  Conflict . ” Social Research 66,  no.  1,  Food,  Nature and Culture (Spring, 1999): 375.
ICRC. “World  Food  Summit.  Food  Security in  Armed  Conflicts:  The  ICRC’ s
Approach and Experience. ”
International  Review  of  the  Red Cross 315  (December,  1996):  638- 639.
Macalister-Smith,  Peter. “Protection  of  the Civilian Population and the Prohibition of Starvation as a Method of Warfare. Draft Texts on
International Humanitarian Assistance. ” International  Review  of the Red Cross 284 (Oct. 1991): 443. Pejic,  Jelena. “The  Right  to  Food  in Situations  of  Armed  Conflict:  The Legal  Framework .” RICR  83 no.844 (December 2001). Power,  Susan. “Siege  Warfare  in  Syria: Prosecuting  the  Starvations  of Civilians. ” Amsterdam  Law  Forum 8, no. 2 (2016): 1-2.
van  Weezel,  Stijn.  “Food  Security  and
Armed  Conflict:  A  Cross-country Analysis .” FAO Agricultural Development  Economics  Working Paper 18-03 (August, 2018): 19. Vite,  Sylvain. “The  interrela tion  of  the  law of  occupation  and  economic,  social and  cultural  rights:  the  examples  of food, health and property. ” International  Review  of  the  Red Cross 90,  no.  871  (September, 2008): 651.
Zappalla,  Salvatore.  “Conflict  Related Hunger,  ‘Starvation  Crimes’ and  UN Security  Council  Resolution  2417.”
Journal  of  International  Criminal
Justice , mqzo47. (2018).
https://doi.org//10.1093/jicj/mqz047 (diakses 15 Agustus, 2019).

## Dokumen Hukum
A. Frankovits . Agricultural Trade Policy and the  Human  Right  to  Food    in Towards  Sustainable  Food  Security for  All:  People’s  Response  to  the Food  Crisis  in  Asia  ( SEACON:  Kuala Lumpur, 2008).
Famine  Early  Warning  System  Network (FEWS  NET). Conflict  Related  Food Insecurity Continues in the Northeast.  April  2014  to  September 2014.  FEWS  NET  Nigeria  Food
Security Outlook (2014). FAO  Headquarters. World  Food  Summit: Five  Years  Later  (10-13  June  2002).
(Rome: Italy, 2002).
Human  Appeal  Report. Hunger  as  a Weapon  of  War:  How  Food Insecurity  has  been  Exacerbated  in Syria and Yemen (2018).
Rome  Declaration  on  World  Food  Security 1996.
The  World  Declaration  and  Plan  of  Action for Nutrition 1992.
UNGA  R esolution  55/2,  “United  Nations Millennium Declaration”, 8 September 2000.

## Situs Web
Report  of  the  World  Food  Summit. World Food  Summit ,  13-17  November 1996, Rome, Italy. http://www.fao.org/3/w3548e/w354 8e00.htm  (diakses  22  Agustus,
2019).
FAO  Council.
Voluntary  Guidelines  to Support  the  Progressive  Realization of the Right to Adequate Food in the Context  of  National  Food  Security . (FAO: Rome, 2005). http://www.fao.org/3/y7937e/y7937 e00.htm (diakses 30 Juli, 2019).
Redaksi.  “K ewajiban  Negara  dalam  Hak Atas Pangan”. Bina Desa , 11 Januari 2016. https://binadesa.org/kewajiban-
negara-dalam-hak-atas-pangan/ (diakses 11 Agustus, 2019). TSJ  Editorial  Staff. “ Preparedness  The Survival  Rule  of  Threes”, The
Survival  Journal ,  October  24,  2019, https://thesurvivaljournal.com/surviv al-rule-of-threes/
(diakses
10 Agustus, 2019).

## Sumber Lain
Internal  Displacement  Monitoring  Center. Nigeria:  Fleeing  Boko  Haram’s Relentless  Terror, IDMC  Briefing Paper (Geneva: 2014). Napoli, Marion. “Towards a Food Insecurit y M utidimensional  Index”  (Master’s Thesis, Universita Degli Studi, 2011). Office of the High Commissioner for Human Rights, “The Right to Food”, 17 April 2000.