PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DI DESA-DESA PESISIR
Studi di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti

## Abstract
This study examines the institutional strengthening Sokop village in the district of Meranti Islands. The village of institutional issues Sokop be a reflection of the condition of the villages are located in coastal areas and outer islands in Indonesia. Limitations accessibility of informa- tion, transport and communication are key issues faced by the region (read-Village Sokop) so that the development of institutional capacity and its derivatives is not as advanced and as fast as the accessibility of the region are within easy reach. By putting itself on the theoretical frame- work of institutional strengthening these studies focus to see phenomena institutional Village Sokop especially from the aspect of good governance and administrative capacity Sokop Vil- lage Government officials. This study used a qualitative approach and to optimize the study, the authors used the strategy phenomenology.
The results of this study indicate that the institutional capacity of the village government Sokop not support in efforts to achieve regional autonomy, it is characterized by weak institu- tional role Desa Sokop in building independence of the village, institutional structuring and management of village governance, weak financial management, and lack of community par- ticipation in development village (participatory development).
*MY Tiyas Tinov dan Tito Handoko
*Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

## PENDAHULUAN
Desa Sokop adalah salah satu desa di Kecamatan  Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Secara geografis Desa Sokop berbatasan langsung dengan Selat Malaka sehingga mayoritas penduduk Desa Sokop menggantungkan perekonomian dari laut (nelayan). Desa Sokop dapat dikategorikan sebagai representasi wajah desa-desa pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya. Keterbatasan infrastruktur serta minimnya akses masyarakat terhadap dunia luar menyebabkan Desa Sokop menjadi desa tertinggal, miskin dan sulit dijangkau oleh moda transportasi khususnya transportasi darat.
Situasi itu tentu saja berbanding terbalik dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah dimana kemandirian dan penguatan perekonomian masyarakat menjadi isue sentral yang mesti diakselerasi oleh pemerintah daerah. Kondisi empirik Desa Sokop yang minim infrastruktur (jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, air bersih, listrik, dan sarana umum lainnya) memberi gambaran bahwa wilayah pesisir masih tertinggal di bandingkan wilayah lainnya. Demikian halnya dengan tingkat perekonomian masyarakat, tercatat angka kemiskinan di Desa Sokop mencapai 65% dari keseluruhan jumlah penduduk (angka perhitungan dari BPS Kabupaten Kepulauan Meranti).

## Hasil Penelitian
Ketergantungan masyarakat pada sektor perikanan laut (nelayan) dengan model penangkapan tradisional semakin mempertegas penyebab sulitnya masyarakat Desa Sokop keluar dari zona kemiskinan. Selain itu, dengan adanya pelarangan aktivitas jual beli hasil tangkapan di tengah laut membuat masyarakat nelayan Desa Sokop mengalami kerugian dari hasil tangkapan karena ketiadaan pasar ikan dan port of fishing yang memadai khususnya di Kecamatan Rangsang Pesisir sehingga hasil tangkapan dari nelayan banyak yang “busuk” dan dihargai dengan harga yang rendah.
Demikian halnya dengan situasi kelembagaan desa Sokop. Dari penelusuran data sementara diketahui bahwa situasi kelembagaan Desa Sokop yang tampak berperan hanya aparatur pemerintah desa Sokop dan BPD Desa Sokop. Terkait dengan pelayanan publik di Desa Sokop, dari informasi yang ditelusuri diketahui bahwa aktivitas pelayanan publik di Desa belum dilakukan secara profesional dalam artian bahwa pelayanan publik sangat bergantung pada keberadaan Kepala Desa secara fisik baik di rumah maupun di kantor dan tempat informal (kedai atau kebun) sedangkan aparatur desa lainnya dapat dikatakan hanya sebagai pelengkap nama dalam struktur organisasi desa.
Lemahnya kelembagaan desa itu tentu berdampak pada berbagai sektor yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan secara umum (fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan). Oleh karena itu, tujuan terwujudnya otonomi daerah dan otonomi desa dalam konteks UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 masih samar-samar. Memang, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka mempercepat pembangunan daerahnya telah mengalokasikan anggaran dana desa (ADD) dari APBD Meranti sebesar 115 juta rupiah per tahun ditambah alokasi anggaran dari APBD Provinsi Riau sebesar 500 juta rupiah serta kucuran dana dari APBN yang nilainya bervariasi sehingga dikalkulasi Desa Sokop memiliki anggaran lebih dari 750 juta per tahun (terhitung sejak tahun 2015) ditambah dengan program-program baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari kementerian.
Sehingga tidak ada alasan dari sisi anggaran untuk mengatakan bahwa ketertinggalan Desa Sokop disebabkan oleh minimnya anggaran.
Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu, memperkuat Desa merupakan suatu keharusan yang tiak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi desa itu sendiri. Oleh karenanya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan desa memiliki arti yang strategi. Salah satu kegagalan peningkatan parsipasi yang terjadi selama ini disebabkan oleh : (1) ketidakmandirian pemerintahan desa dari struktur pemerintah diatasnya, (ii) praktik pemerintahan desa yang belum sepenuhnya bersih dan efisien oleh karena matinya kemampuan control masyarakat sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, (iii) ketidak berdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya sendiri oleh karena rancunya struktur dan mandulnya fungsi-fungsi kelembagaan desa.
Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal ini adalah mengatur dan mengurus Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai salah satu sumber anggaran penerimaan atau pendapatan desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan desa dan tentunya bagi pelaksanaan otonomi desa. permasalahan sebagaimana diuraikan di atas hanya sebagian dari berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di Indonesia terkait dengan pengelolaan desa. Dalam konteks ini adalah pemerintah dan masyarakat desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

## RUMUSAN MASALAH
Berangkat dari hal-hal di atas yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul; “ PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DI DESA- DESA PESISIR (Studi di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti) ”. Dengan merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu;
1. Apakah kondisi kelembagaan pemerintahan Desa Sokop mendukung dalam mewujudkan otonomi desa?
2. Bagaimanakah pola penguatan kelembagaan pemerintahan Desa Sokop dalam rangka mewujudkan otonomi desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti?

## MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bermaksud untuk melakukan edukasi kepada aparatur desa dan masyarakat desa Sokop dalam menghadapi perkembangan organisasi pemerintahan yang otonom, good governance di era desentralisasi dan globalisasi sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing atau setidaknya meningkatkan pemahaman aparatur desa dan masyarakat desa Sokop terhadap penataan kelembagaan desa baik secara administratif maupun kebijakan.
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam penataan kelembagaan desa khususnya desa-desa pesisir wilayah kepulauan dan menawarkan model penguatan kelembagaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa setempat.

## MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis berupa panduan dalam penguatan kelembagaan desa (baik secara administratif
maupun politik/kebijakan). Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam merumuskan kebijakan pembangunan khususnya bagi desa-desa yang ada di wilayah pesisir dan kepulauan.

## KERANGKA TEORI

## 1. Kelembagaan Desa
Konseptualisasi pembangunan dari desa berangkat dari pemahaman bahwa desa merupakan unit masyarakat yang terorganisir dan telah teruji dalam mengurusi dirinya sendiri. Konsep ini popular dengan istilah otonomi asli. Desa merupakan level pemerintah terendah dinegara kita dan memiliki ciri khas yang sangat unik. Bahkan seorang sosiolog ekonom Belanda yang bernama Boeke (1924) terinspirasi dengan kondisi dinamika masyarakat desa di Indonesia yang tidak ditemui di Negara lain sehingga melahirkan satu teori “dualisme ekonomi” suatu teori klasik yang menjelaskan bagaimana pranata social desa yang tradisional maupun menjalankan prinsip – prinsip ekonomi modern tanpa kehilangan jati diri. Ciri khas desa yang unik tersebut semakin menguatkan asumsi kita bahwa strategi pembangunan dari desa merupakan strategi pembangunan yang dapat menyelaraskan antara tujuan pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan tercapainya stabilisasi pemerintahan.
Tujuan analisis terhadap aspek kelembagaan desa baik pelayanan public aparatur desa dan juga tentang struktur sumber keuangan desa – APBDes / PADes adalah untuk mengetahui potensi desa dalam rangka mendapatkan data – data tentang apa saja yang diurus melalui desa. Selain dilakukannya analisis tentang apa saja yang diurus melalui desa, dalam hal ini juga dilakukan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pungutan desa selama ini (Julmansyah dan Moh. Taqiuddin. 2003).
Dalam rangka pemikiran inilah hendaknya dikembangkan gagasan mengenai perlunya devolusi kewenangan dan anggaran daerah – desa
sebagai suatu agenda yang urgen termasuk di dalamnya menyangkut dana perimbangan daerah – desa (Alokasi Dana Desa/ADD) merupakan salah satu unsurnya. Kiranya devolusi kewenangan dan anggaran sudah barang tentu bukan menyangkut gagasan ekonomis (semata) tetapi juga sebenarnya bermuatan politis sebagaimana dalam Juliantara (2002), karena selain menyangkut nilai financial juga dalam dinamika selanjutnya akan memberikan dukungan bagi proses politik dan upaya pembaharuan desa (Julmansyah dan Moh. Taqiuddin. 2003).
Destruksi politik masa lalu tentunya menumbuhkan sebuah proses rehabilitasi yang memadai dan untuk ini diperlukan support energi yang cukup besar untuk suatu perubahan sumber daya desa yang terkuras keluar perlu “dikembalikan” dan prinsip pemerataan yang hilang perlu juga segera diwujudkan agar tidak menjadi wacana politik semata. Dana perimbangan daerah – desa akan memungkinkan beberapa hal penting (Jimmi Mohammad Ibrahim, 1997.):
a. Meningkatkan kemampuan desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat yang demikian akan memicu kepercayaan masyarakat pada pemerintahan desa.
b. Meningkatkan kemampuan desa untuk memperbaiki infrastruktur desa yang memang menjadi tanggung jawab desa, sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai aspek termasuk akses informasi, dan ;
c. Memungkinkan desa untuk membuat perencanaan mandiri berdasarkan dana alokasi yang ada, sehingga lebih memungkinkan proses perencanaan dari bawah ; serta
d. Membuka kemungkinan yang lebih besar untuk masyarakat melakukan kontrol terhadap penyelenggaran pemerintahan sehingga bisa memberikan konstribusi bagi proses demokratisasi yang lebih luas.

## 2. Penguatan Kelembagaan
Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu alternatif yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan organisasi yang cerdas, lincah, gesit dalam menyikapi berbagai perubahan- perubahan. Agar organisasi birokrasi tersebut mampu eksis dan bertahan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab maka pilihan untuk selalu melakukan penyesuaian terhadap perubahan dalam pola kerja tidak dapat dihindarkan.Penguatan kelembagaan pembangunan di sektor lembaga publik didefinisikan sebagai seluruh perencanaan, pembuatan struktur dan petunjuk-petunjuk baru dalam penataan kembali haluan organisasi yang meliputi:
a. Membuat, mendukung dan memperkokoh hubungan normative dan pola-pola yang aktif.
b. Pembentukan fungsi-fungsi dan jasa yang dihargai oleh masyarakat.
c. Penciptaan fasilitas yang menghubungkan antara tehnologi baru dengan lingkungan sosial.
Freed W. Rigg memberikan beberapa konsep riset yang dihasilkan oleh Inter-University Riset program tentang pembangunan lembaga, yang menghasilkan 3 (tiga) katagori dasar analisa yaitu (Freed W. Rigg dalam Badrul Munir, 2001):
a. Istilah lembaga merupakan suatu variabel yang menerangkan prilaku lembaganya sendiri. Didalamnya terdapat sub katagori seperti kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya dan struktur internal.
b. Istlilah tersebut menerangkan transaksi yang terdapat dalam sub katagori seperti : kemampuan memperoleh dukungan untuk mengatasi hambatan yang akan datang dan pemindahan norma-norma serta nilai.
c. Analisa lingkaran atau mata rantai kelembagaan yang menunjukkan saling ketergantungan antara lembaga dan bagian- bagian yang relevan dalam masyarakat serta pendayagunaan dan memfungsikan dari segi normatif.

## Hasil Penelitian
Birokrasi sebagai organisasi (lembaga) pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendasarkan diri pada pengaturan dan wewenang sebagai berikut (Martin Albrow, 2001:30):
1. Kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin tiap-tiap organisasi ditetapkan sebagai “tugas-tugas resmi”.
2. Tugas-tugas relatif bersifat stabil artinya tidak mengalami perubahan-perubahan yang berarti dan wewenang untuk melaksanakan itu sepenuhnya terikat pada aturan yang berlaku.
3. Ada keteraturan baik dalam mekanisme maupun prosedur, cara-cara yang sudah baku untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas-tugas pegawai yang memenuhi kualifikasi menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Lembaga birokrasi pemerintah yang sekarang tampaknya tidak lagi sesuai dengan tuntutan reformasi yang menginginkan birokrasi pemerintah yang bersifat demokratis, menekankan pada kedaulatan rakyat, menekankan pada kontrol oleh rakyat, tidak sentralistis, melakukan perampingan dan mengutamakan kompetensi aparaturnya.
Secara singkat permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah antara lain:
1. Kelembagaan birokrasi pemerintah yang besar dan didukung oleh sumberdaya aparatur yang kurang profesional.
2. Mekanisme kerja yang sentralistik masih mewarnai kinerja birokrasi pemerintah.
3. Kontrol terhadap birokrasi pemerintah masih dilakukan oleh pemerintah.
4. Patron klien (KKN) dalam birokrasi pemerintah merupakan halangan terhadap upaya mewujudkan meritokrasi dalam birokrasi.
5. Tidak jelas bahkan tidak ada sense of accountability baik secara kelembagaan maupun individual.
6. Jabatan birokrasi yang hanya menampung jabatan struktural dan pengisian seringkali tidak berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan.
7. Penataan sumberdaya aparatur tidak disesuaikan dengan kebutuhan penataan kelembagaan birokrasi.

## KERANGKA PEMIKIRAN
Untuk melihat Penguatan Kelembagaan Desa Dalam Mewujudkan Otonomi di Desa-Desa Pesisir (Studi di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti), studi ini berpijak pada konsep penguatan kelembagaan yang sebagaimana tergambar dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 1.
Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber: Olahan Penelitian 2016

## METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini bersifat eksploratif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dengan demikian  laporan  penelitian akan berisi kutipan-kutipan data  untuk   memberi gambaran  penyajian  laporan  tersebut. Dalam penelitian ini tidak dijelaskan korelasi antar variabel, indikator maupun korelasi antar variabel dengan indikator karena masalah yang dimunculkan tidak mengarah pada pembahasan korelasi namun hanya sebatas deskripsi mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

## Hasil Penelitian

## B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Unit analisisnya berada pada level kelembagaan, yaitu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan instansi lainnya yang berkenaan dan utamanya Pemerintah dan masyarakat Desa Sokop. Studi lapangan dilakukan dengan menghimpun  informasi, dari sumber informasi yang merupakan stake holder yang terlibat.

## C.  Jenis Data
Jenis data yang dibutuhkan dan disajikan dalam studi ini dikelompokkan dalam dua jenis yaitu;
a. Jenis Data Primer
Data primer yang dibutuhkan dan disajikan dalam studi ini diperoleh langsung dalam kegiatan penelitian lapangan seperti hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil temuan ketika observasi lapangan. Berupa data-data APBDes, Kondisi Statistik Desa dll.
b. Jenis Data Sekunder
Data sekunder yang dibutuhkan dan disajikan dalam studi ini adalah data tentang kondisi geografis desa, data tentang kondisi sosio ekonomi desa, data tentang kondisi sarana dan prasarana desa, data tentang kondisi pemerintahan desa, data tentang tingkat pendidikan aparatur dan masyarakat desa dan data-data terkait lainnya.

## D.  Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data di lapangan atau di lokasi penelitian, digunakan teknik sebagai berikut.
1) Pengamatan (Observasi)
Merupakan suatu pengamatan yang sistematis, yang bersifat fisik maupun non fisik, dengan menggunakan indra atau nalar, terutama dalam mengamati dan menafsirkan gejala-gejala yang ada dan berhubungan dengan obyek penelitian.
2) Wawancara ( Interview )
Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden, yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara dan menanyakan sekitar hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan bersamaan dengan pengamatan langsung.
3) Studi Dokumentasi
Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, hasil pengamatan dan hasil wawancara, penulis mengumpulkan bahan- bahan lain berupa laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang mempunyai kaitannya dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yakni berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan. Penyajian data dengan deskriptif, hasil wawancara dan observasi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Profil Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir
Keadaan wilayah desa Sokop berada pada iklim dengan temperature 28 0 C dan curah hujan yang terjadi dalam setahun adalah 3000mm/tahun serta berada pada ketinggian 350m dari permukaan laut. Sedangkan keadaa wilayah desa Sokop berada pada dataran rendah 70%, dan dataran tinggi 30%. Jenis tanah pada desa Sokop yaitu tanah pensilid, alluvial dan tanah gambut. Wilayah desa Sokop secara administratif merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, Desa Sokop mempunyai luas 1469ha/m 2. Adapun batas- batas wilayah Desa Sokop adalah sebagai berikut; a. Sebelah Utara  berbatas dengan : Bungur b. Sebelah Selatan berbatas dengan : Beting

## Hasil Penelitian
c. Sebelah Barat berbatas dengan :  Kayu Ara d. Sebelah timur berbatas dengan : Tebun
Letak Wilayah Desa Antara a. 102 0 24’36"” Lintang Utara - 102 0 47’48" Lintang Utara
b. 0 0 45’7" Bujur Timur - 1 0 00’7" Bujur Timur
Jarak Desa Terjauh
a. Desa  / Dusun Terjauh dengan kantor desa
: 5 Km/75 Menit
b. Dengan Ibu kota kecamatan : 12 Km/
45 Menit
c. Dengan Ibu kota Kabupaten : 25 Km/
90 Menit
Penduduk desa Sokop pada akhir tahun 2016 berjumlah 1464 jiwa yang terdiri dari 364 kepala keluarga dengan tingkat kepadatan 0,88jiwa/Km. Jumlah mayoritas penduduk desa Sokop adalah laki-laki yaitu sebanyak 772 jiwa dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 692 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

## Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Sokop Menurut Jenis Kelamin

## Sumber: Kantor Desa Sokop 2016

## B. Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa Sokop Dalam Mewujudkan Otonomi Desa
Pengesahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa konsekuensi signifikan terhadap konfigurasi politik pemerintahan desa dan juga manajemen keuangan desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan desa mendapatkan hak kekuasaan untuk mengelola pemerintahan secara mandiri atau otonom.
Otonomi desa merupakan pencapaian besar dalam praktik politik lokal, karena sejak masa kemerdekaan hingga reformasi saat ini desa sebagai elemen pemerintahan seolah dianaktirikan. Pemerintah desa sepertinya tidak diberikan ruang untuk mengembangkan inovasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warganya.
Lahirnya otonomi desa ini membawa angin segar dalam dinamika pemerintahan dan masyarakat desa. Melalui otonomi desa ini diharapkan inovasi pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa tercipta. Harapan ini didasarkan dari kenyataan bahwa sampai dengan saat ini kemiskinan terbesar masih membelenggu masyarakat desa. Selain kemiskinan, ternyata masih banyak persoalan di tingkat desa yang membutuhkan sentuhan prakarsa lokal. Oleh karena itu, otonomi tersebut diharapkan dapat membuka ruang politik dan kapasitas desa untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan, perbaikan akses pelayanan, dan pemberdayaan warga.
Namun, meskipun otonomi yang ditawarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa berpeluang untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa, tidak serta merta hal tersebut akan terwujud dengan sendirinya. Dibutuhkan kesiapan dan kapasitas aparat pemerintah desa dalam mengimplementasikan ide-ide pokok dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut. Hal ini disebabkan tantangan-tantangan dalam implementasi pembangunan desa mandiri, pemberdayaan desa, penataan kelembagaan desa, manajemen pembangunan desa, pengelolaan Badan Usaha Desa (BUD), tata kelola keuangan desa, hingga peraturan desa relatif cukup berat bagi aparat pemerintah desa yang belum terbiasa dengan gagasan reformasi dan modernisasi desa.Secara makro, UU No 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur berbagai hal yang bertujuan untuk membuat desa menjadi desa yang maju dan sejahtera.

## 1) Kapasitas SDM Aparatur Kelembagaan Pemerintahan Desa Sokop
Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Peningkatan kapasitas dapat diartikan perlunya ditingkatkan standar kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standart yang telah ditetapkan. Demikian halnya dalam mewujudkan otonomi desa, banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan otonomi desa itu. Salah satu tantangannya adalah kesiapan perangkat kelembagaan pemerintahan desa sebagai motor penggerak pembangunan desa.
Desa Sokop sebagai salah satu desa yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka memang dihadapkan pada permasalahan kapasitas aparatur itu. Dari data agregat kependudukan Desa Sokop memang terlihat sudah ada masyarakat Desa Sokop yang berpendidikan tinggi (tamatan akademi dan sarjana), akan tetapi para sarjana itu tidak menetap di Sokop dan lebih memilih bekerja di Kota Selat Panjang. Hal itu yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur Desa Sokop
Untuk mengetahui kondisi sumber daya manusia aparatur Desa Sokop, berikut data aparatur dan tingkat pendidikannya;

## Tabel 2. Kondisi Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan Desa Sokop
Sumber: Kantor Desa Sokop Tahun 2016
Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas aparatur Pemerintahan Desa Sokop berpendidikan SMA, hal itu juga tidak lepas dari tuntutan Undang- Undang yang mengharuskan perangkat desa untuk berpendidikan minimal SMA. Oleh sebab itu, Kepala Desa Sokop mendorong perangkat desanya untuk melanjutkan pendidikan penyesuaian (Paket C).
Selain masalah kapasitas SDM aparatur Pemerintahan Desa Sokop itu, nyatanya program pendampingan desa (PSP3 dan sejenisnya) kurang efektif. Hal itu disebabkan para sarjana yang telah direkrut sebagai tenaga pendamping tidak berdomisili di Desa Sokop. Kondisi geografis Desa Sokop dan terbatasnya sarana transportasi dari dan ke Desa Sokop menjadi alasan para pendamping itu tidak berdomisili di Desa Sokop.
Permasalahan sumber daya manusia itu tentu berdampak pada proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sokop. Sebagaimana informasi yang dihimpun dari observasi penelitian terlihat bahwa mayoritas aparatur Pemerintahan Desa Sokop belum memahami proses perencanaan pembangunan desa, penyusunan APBDes, bahkan pada tataran pelaksanaan juga masih sulit dilakukan sehingga dari sisi hasil pembangunan (khususnya) infrastruktur belum banyak terjadi perubahan. Selain karena kurangnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa Sokop itu sendiri, kurangnya pembangunan infrastruktur desa juga disebabkan karena biaya yang dikeluarkan sangat besar sehingga pihak Pemerintah Desa lebih memilih pembangunan infrastruktur desa dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 2) Kapasitas Fiskal Kelembagaan Pemeritahan Desa Sokop
Sebelum berlaku UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan merupakan bagian dari keuangan daerah. Merujuk pada permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan Kementerian Keuangan, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa memunculkan keraguan. Berbagai

## Hasil Penelitian
permasalahan tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan dana desa, yaitu peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desadan aset desa dalam Bab VIII Pasal 71 sampai dengan Pasal 77. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa, Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, Pasal 72 ayat 2 menyatakan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.Penjelasan Pasal 72 menyebutkan alokasi dana desa dari APBN dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut, Pemerintah menindaklanjuti kebijakan dana desa dengan menerbitkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang mengatur alokasi dana desa yang bersumber dari APBN.
Terkait dengan kebijakan keuangan desa itu, Desa Sokop sebagai konsekuensi pelaksanaan UU Desa menerima kucuran dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2015 sebesar Rp. 385 Juta. Selain itu, sebagaimana dijabarkan pada bab pendahuluan, Desa Sokop juga mendapatkan kucuran dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp. 115 Juta dan dari APBD Provinsi Riau *tahun 2015 sebesar Rp. 500 Juta. Kapasitas anggaran yang ada itu, menurut Kepala Desa Sokop belum cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur Desa Sokop.

## 3)  Kapasitas Kebijakan
Pemerintah desa yang diberi kepercayaan masyarakat, tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk
organisasinya yang mendua (ambivalen) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Desa Sokop. Keterbatasan kemampuan Pemerintah Desa Sokop dalam menjalankan fungsi dan peranannya menyebabkan pertumbuhan dan perubahan sosial di Desa Sokop berjalan lambat. Masyarakat desa cenderung pasif dalam melakukan perubahan sosial. Situasi ini menyebabkan masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa.Sejauh ini, Pemerintah Desa Sokop hanya menerbitkan Peraturan Desa tentang APBDes. Hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sokop belum memiliki cukup kapasitas untuk membentuk kebijakan desa, padahal kebijakan-kebijakan desa bermanfaat untuk mengatur roda pemerintahan dan kehidupan masyarakat Desa Sokop.

## 4) Kapasitas Struktur Birokrasi Pemerintahan Desa Sokop
Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal ini adalah mengatur dan mengurus Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai salah satu sumber anggaran penerimaan atau pendapatan desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan desa dan tentunya bagi pelaksanaan otonomi desa. Otonomi telah melahirkan antuisme yang luar biasa di tingkat desa, bukan berarti tidak ada persoalan yang serius berasal dari internal desa. Pertama, kuatnya figur tokoh yang direpresentasikan oleh kepala desa sering kali menjadi hambatan serius penguatan demokratisasi desa. Tampilnya kepala desa sebagai penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa. Bersama-sama dengan pembantuannya ia merupakan Pamong Desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan pemerintah. Kedua,

## Hasil Penelitian
kehadiran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga perwakilan desa secara formal memang melahirkan harapan baru demokrasi desa. Masyarakat sangat berharap BPD menjadi lokomotif baru demokrasi desa yaitu sebagai sarana artikulasi, aspirasi, dan partisipasi, serta alat kontrol yang efektif terhadap pengelola pemerintah desa. Namun, tidak jarang kehadiran BPD ini menimbulkan masalah baru di tingkat desa. Terutama dalam kaitan relasi yang dibangun antara kepala desa dengan BPD. Dari sisi kepala desa, ada kepala desa yang tidak mau berbagi kekuasaan dengan BPD, ada kepala desa merasa takut kontrol yang dilakukan BPD akan merecoki kinerjanya, dan ada pula kepala desa yang berpandangan bahwa kekuasaan itu harus tunggal. Seperti matahari, mereka mengatakan, di manapun tidak ada kembarannya. Matahari selalu satu begitu juga dengan kekuasaan. Hadirnya BPD telah memunculkan “Matahari Kembar” di tingkat desa.
Di sisi lain para perangkat desa sering kali dikonstruksikan sebagai pamong desa yang diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat. Namun masih ada pengelolaan pemerintah desa dalam konteks ini yang masih lemah dalam akuntabilitas dan transparasi pemerintah desa. Hal yang paling mencolok di kalangan pemerintah desa adalah adanya fenomena bahwa seorang sekretaris desa (Sekdes) di isi dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Selain itu adanya batasan SMA atau sederajat bagi seorang aparat juga masih menjadi masalah terutama bagi desa- desa yang jauh dari akses transportasi dan komunikasi seperti Desa Sokop dan desa-desa yang berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar.
Pemerintahan desa diselenggarakan bersama oleh pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu, sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. Secara struktur memang kondisi perangkat kelembagaan Pemerintahan Desa Sokop telah terbangun dengan baik yang ditandai dengan terbentuknya struktur pemerintahan desa (lihat bab
IV bag-profil desa). Akan tetapi terbangunnya struktur kelembagaan itu belum sejalan dengan pelaksanaan fungsi dari struktur itu. Hal itu terlihat dari peran serta struktur kelembagaan itu dalam penyusunan RPJMDes, APBDes dan peraturan desa Sokop lainnya.

## C. Pola Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Sokop Dalam Upaya Mewujudkan Otonomi Desa
Uraian di atas menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa Sokop belum cukup mampu untuk mewujudkan otonomi desa. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila Desa Sokop masih sangat bergantung pada campur tangan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Terlepas dari kondisi itu, penelitian ini mencoba untuk memetakan model/ pola penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa Sokop itu dengan fokus pada penguatan sektor berikut ini;

## 1. Pengembangan Kapasitas Aparatur
Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan dipekenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efesien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.
Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama.

## Hasil Penelitian
Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara Pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas Kapasitas Pemerintahan Desa melalui pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efesien.
Kondisi lemahnya pemerintah desa saat ini salah satunya adalah adanya pembedaan Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dan memakin bertambah parah dengan Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, meskipun maksud pemerintah adalah adanya beberapa pertimbangan merubah pola adat masyarakat dalam perekrutan perangkat desa khususnya Sekdes. Akan tetapi disisi lain dengan pengangkatan Sekdes menjadi PNS itu juga menimbulkan kecemburuan sosial di antara perangkat desa lainnya, sehingga sampai saat ini posisi Sekretaris Desa Sokop belum di isi.
Terlepas dari hal itu, pengembangan kapasitas aparatur kelembagaan Pemerintahan Desa (khususnya Desa Sokop) harus dilakukan di Desa itu sendiri. Paradigma BIMTEK yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah dengan membawa Kepala Desa untuk studi banding ke daerah lain nyatanya belum efektif untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa itu. Dengan model BIMTEK yang demikian itu, informasi hanya terpusat pada sosok Kepala Desa sedangkan penyelenggaraan Pemeritahan Desa melibatkan banyak orang, banyak organisasi dan banyak perangkat.

## 2.  Penguatan Peran Perangkat Desa
Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional ( rational choice ). Salah satu agenda besar
menuju good governance dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa.Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, perlu diperhatikan: pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.
Untuk itu, aparatur pemerintah desa patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi ke depan, untuk dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.
1. Kewenangan Desa
· Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
· Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
· Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten / kota;
· Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
2. Dimensi Penguatan: Kewenangan
· Bila Desa disiapkan sebagai sub-sistem Negara, maka diperlukan Peraturan tentang Desa sebagai entitas otonom dengan bagian / porsi urusan Daerah Otonom 3 Tingkat.
· Bila Desa disiapkan sebagai sub-sistem Pemda, Disiapkan urusan apa yang diserahkan dan bagaimana pengaturannya..

## Hasil Penelitian
· Desa bukan entitas yang otonom.
· Identifikasi: urusan / kewenangan Desa harus rinci, konkrit & limitatif.
3. Dimensi Penguatan: Kelembagaan
· Penentuan elemen Perangkat Desa,
· Pengembangan jabatan struktural & peningkatan Eselonering.
· Penguatan BPD dengan fungsi penuh sbg lembaga perwakilan: legislasi, budgeting, kontrol kinerja pemdes, serta penyerapan aspirasi.
4. Dimensi Penguatan: Sumber Daya
· Transfer SDM, asset & keuangan darr Kab/ Kota kepada Desa.
· Desentralisasi fiskal: pajak & retribusi Desa, bukan sekedar persentase dari pajak Daerah.
· Penguatan sistem perencanaan melalui Musrenbangdes.
· Penguatan legal drafting.
· Pembinaan & penguatan lembaga kemasyarakatan.

## 3.  Pembangunan Partisipatif
Secara garis besar perencanaan partisipatif mengandung makna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mndapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi.Tiga alasan utama mengapa perencanaan partisipatif dibutuhkanyaitu :
1. Alasan pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhandan
sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal.
2. Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau proram pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
3. Alasan ketiga adalah karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.
Selain penguatan pada tiga sektor itu, untuk memperkuat kapasitas desa, setidaknya ada lima agenda penting yang mesti diperhatikan yaitu :
Pertama, Kapasitas regulasi (mengatur), yaitu kemampuan mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan dan penduduk) dengan peraturan desa.
Kedua , kapasitas ekstra yaitu kemampuan mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat desa. Aset yang dimiliki desa (a) aset fisik (kantor desa, balai dusun, jalan desa, sasaran irigasi, dll), (b) aset alam (tanah, sawah, hutan, perkebunan, ladang, kolam, dll), (c) aset manusia (manusia, SDM), (d) aset sosial (kerukunan warga, lembaga- lembaga sosial, gotongroyong, lumbung desa, arisan, dll), (e) aset keuangan (tanah kas desa, bantuan dari kabupaten, KUD, BUMDes, dll), dan (f) aset politis (lembaga-lembaga desa, kepemimpinan, forum warga, BPD, rencana strategi desa, peraturan desa, dll).
Ketiga, kapasitas distributif , yaitu kemampuan pemerintah desa membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Keempat, kapasitas responsif , yaitu kemampuan berupa daya peka dan daya tangkap terhadap aspirasi/kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa.

## Hasil Penelitian
Kelima, kapasitas jaringan dan kerjasama , yaitu kemampuan pemerintah dan warga masyarakat desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

## PENUTUP

## 1. Kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa
Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti belum mendukung dalam upaya mewujudkan otonomi desa. Hal itu disebabkan oleh
lemahnya kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa itu dari aspek sumber daya manusia, anggaran, kebijakan dan struktur birokrasi.
2. Pola penguatan kelembagaan Pemeritahan Desa Sokop dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas pada aparatur, peningkatan peran aparatur dan peningkatan pembangunan yang partisipatif. Selain itu, aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penguatan kelembagaan Pemeritahan Desa itu dapat dilihat dalam bagan berikut ini;

## DAFTAR RUJUKAN
Abdurahman (Editor), 2000. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Desa. Jakarta: Media Sarana Press
Fajar Surahman, 2004. Administrasi Pemerintahan Desa, Diktat Kuliah
Freed W. Rigg dalam Badrul Munir, 2001. Babak Baru Pembangunan Daerah, Gagasan Dilema dan Tantangan. Mataram, NTB : Lekass.
Jimmi Mohammad Ibrahim, 1997. Prospek Otonomi Desa. Semarang : Dahara Prize
Julmansyah dan Moh. Taqiuddin. 2003. Partisipasi dan Penguatan Desa : Obsesi atau Illusi. Mataram : Pustaka Konsepsi Nusa.

## Peraturan-Peraturan:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Dokumen Pendukung:
Profil Desa Sokop
Profil Kabupaten Kepulauan Meranti