## Bagaimana Mengelola Keuangan Sekolah yang Efektif dan Efisien?
Helin Destria Ananda 1 , Ana Sopanah 2* , Indah Dewi 3
1,2,3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama, Indonesia

## ARTICLE INFO
JEL Classification: B25, G23, I22
Korespondensi: Ana Sopanah (anasopanah@widyagama.ac.id)
Received : 13 - 09 - 2023 Revised : 26 - 10 - 2023 Accepted : 05 - 11 - 2023 Published : 15 - 11 - 2023
Keywords: Efficiency, Effectiveness, Financial Management
Sitasi: Ananda, H. D., Sopanah, A., & Dewi, I. (2023). Bagaimana Mengelola Keuangan Sekolah yang Efektif dan Efisien?. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 10 (2), 203 - 215. https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01 0.02.17
This work is licensed under a Creative Commons Attribution - ShareAlike 4.0 International License .

## ABSTRACT
The BOS Fund is a government program that basically provides funding for non - personnel  operating  costs  for  basic  education  units  as  implementers  of  the compulsory education program. There is a new change, namely the Regulation of the  Minister  of  Finance  of  the  Republic  of  Indonesia  number  119/PMK.07/2021 concerning  the  management  of  non - physical  special  allocation  funds,  where  the distribution  which  was  originally  through  RKUD  is  now  directly  to  the  school's account. The purpose of this study was to find out how effective and efficient the management of BOS funds was as well as the supporting and inhibiting factors and their  efforts  at  UPT  SDN  Ngadri  ,  Binangun  District.  The  method  used  in  this research  is  descriptive quantitative.  The research  data  are primary  and  secondary data. The data collection techniques of this research are observation, interviews and documentation.  The  data  analysis  technique  in  this  study  used  the  Mardiasmo theory,  namely  the  ratio  of  effectiveness  and  efficiency  ratio  to  measure  the effectiveness  and  efficiency  of  managing  BOS  funds.  The  results  of  this  study indicate that the management of BOS funds has been effective and efficient based on predetermined value classifications..

## ABSTRAK
Dana  BOS  adalah  program  pemerintah  yang  pada  dasarnya  untuk penyediaan  pendanaan  biaya  operasi  non  personalia  bagi  satuan pendidikan  dasar  sebagai  pelaksana  program  wajib  belajar.  Adadanya perubahan  baru  yakni  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia nomor  119/PMK.07/2021  tentang  pengelolaan  dana  alokasi  khusus  non fisik,  dimana  penyaluran  yang  awalnya  melalui  RKUD  kini  langsung  ke Rekening  sekolah.    Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui seberapa  efektifitas  dan  efisien  pengelolaan  dana  BOS  serta  faktor pendukung  dan  penghambat  serta  upayanya  di  UPT    SDN  Ngadri Kecamatan Binangun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif Data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara serta dokumentasi.  Teknis  analisis  data  dalam  penelitian  ini  ada  menggunakan teori Mardiasmo yakni rasio efektifitas dan rasio efisiensi untuk mengukur efektifitas  dan  efisiensi  pengelolaan  dana  BOS.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pengelolaan  dana  BOS  telah  efektif  dan  efisien berdasarkan klasifikasi nilai yang sudah ditetapkan.

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan  dapat  diartikan  sebagai usaha  sadar  dan  sistematis  guna  untuk mencapai  taraf  hidup  serta  kemajuan  yang lebih baik (Jusman & Iskak, 2023; Sulistyan et al.,  2017).  Taraf  hidup  adalah  tingkat kehidupan  yang  menjamin  kehidupan seseorang  dimasa  mendatang  (Anggreni, 2021; Ningrum et al., 2020). Konsekuensi dari
hal  tersebut  maka  pemerintah  wajib memberikan  layanan  pendidikan  bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan  dasar  (SD/MI  dan  SMP/Mts serta  satuan  pendidikan  yang  sederajat) tanpa memungut biaya apapun sesuai aturan yang  tertuang  dalam  pasal  11  ayat  (2) Undang - Undang Sisdiknas dan pasal 34 ayat (2)  (Santriati,  2020).  Untuk  mendukung
JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)
https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap E-ISSN: 2460-2132, P-ISSN: 2339-1545
Vol. 10, No. 2, Juli-Desember (2023), hal. 203-215
pendidikan tersebut, pemerintah
mengembangkan  program  berupa  Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS  di  berikan  demi  tercapainya  program Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  (Wajar Dikdas)  9  tahun.  Program  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  didirikan  oleh Departemen  Pendidikan  Nasional  dalam penyaluran, pelaksanaannya, dan pengelolaan  dana  BOS  wajib  berpedoman pada  Buku  Petunjuk  Teknis  Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan  Nasional  (Depdiknas)  dan Departemen Agama (Depag) sebagai departemen  teknis  yang  bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program tersebut.  Pada  tahun  2020  lalu  skema penyaluran  dana  bantuan  operasional sekolah  (BOS)  reguler  telah  mengalami perubahan  dibandingkan  dengan  tahun - tahun sebelumnya. Sebelum tahun 2020 dana BOS  ini  disalurkan  melalui  Rekening  Kas Umum  Daerah  (RKUD)  provinsi  dengan empat tahapan penyaluran, namun penyaluran  tersebut  dinilai  kurang  efektif dikarenakan  timbul  masalah  seperti  adanya keterlambatan  penyaluran  dana  BOS  ke sekolah  sehingga  beberapa  sekolah  ini terpaksa  untuk  menutup  biaya  operasional tersebut  secara  pribadi  dari  pihak  sekolah. Sehingga  keterlambatan  penyaluran  tersebut dapat  mengganggu  proses  belajar  mengajar pada  siswa  di  sekolah.  Oleh  karena  itu adanya perubahan kebijakan tentang penyaluran dana BOS.
Latar  belakang  perubahan  kebijakan penyaluran  dana  BOS  tersebut  dilihat  dari kondisi  penyaluran  dana  bos  ditahun  2019 hingga  tahun  2020,  adanya  keterlambatan penerimaan penyaluran dana bos dibandingkan  tanggal  pertama  tiap  tahap penyaluran. Terkait dengan masalah efektivitas  penyaluran  Dana  BOS  tersebut membuat  pemerintah  memutuskan  untuk membuat  perubahan  kebijakan  mekanisme penyaluran sejak tahun 2020 yaitu penyaluran  dana  BOS  secara  langsung  ke rekening  sekolah  melalui  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan tiga
tahapan  penyaluran.  Dana  BOS  disalurkan melalui  KPPN  di  seluruh  Indonesia  yang masing - masing  KPPN  meliputi  penyaluran sekolah  baik  negeri  dan  swasta  dari  jenjang SD,SMP,  SMA,  SLB  atau  yang  setara. Perubahan  penyaluran  tersebut  tertuang  di dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 9/PMK.07/2020  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana Alokasi  Khusus  Nonfisik.  Serta  petunjuk teknis  berdasarkan  Permendikbud  Nomor  6 Tahun 2021. Perubahan kebijakan penyaluran dana  BOS  tahun  anggaran  2020  dan  2021 adalah  meliputi  dimana  tahun  2019  melalui RKUD,  RKUN  lalu  ke  rekening  sekolah sedangan  tahun  2020  dan  2021  melalui RKUN ke rekening sekolah.
Pola  penyaluran  pada  tahun  2019  ini dibagi  menjadi  4  tahap  salur  dengan pembagian sebesar 20%, 40%, 20%, dan 20%. Sedangkan  setelah    tahun  2020  dibagi menjadi  3  tahap  salur  dengan  pembagian sebesar 30%, 40 %, dan 30%. Perbedaan tahap ini  juga  terletak  pada  syarat  penyalurannya, di  tahun  2019  ini  Pemerintah  Daerah menyampaikan  rekap  laporan  penyaluran dan  penggunaan  serta  SP2D  ke  Kemenkeu (DJPK),  sedangkan  setelah  tahun  2020 sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS ke Kemendikbud.
Berdasarkan  penelitian  Winaya  et  al. (2022),  pada  pelaksanaan  tahun  2020,  dana BOS  disalurkan  secara  langsung  dari Rekening  Kas  Umum  Negara  (RKUN)  ke rekening sekolah dalam 3 tahap. Mekanisme ini berbeda dibandingkan dengan mekanisme penyaluran  sebelumnya  dimana  dana  BOS disalurkan  dari  RKUN  ke  Rekening  Kas Umum  Daerah  (RKUD)  terlebih  dahulu sebelum  kemudian  disalurkan  ke  rekening sekolah  penerima.  Kebijakan  perubahan mekanisme  penyaluran  ini  merupakan terobosan  yang  diambil  pemerintah  untuk mengupayakan  penyaluran  dana  BOS  secara lebih  tepat  waktu.  Data  Kemendikbud menunjukan kebijakan BOS pada tahun 2020 untuk  menyalurkan  langsung  ke  rekening sekolah  berhasil  mengurangi  keterlambatan
dan  mendapatkan  tanggapan  positif.  Secara kuantitatif  penyaluran  BOS  langsung  ke rekening  sekolah  di  tahun  2020  mengurangi keterlambatan rata - rata 32% atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Selain  itu,  hasil  survei  yang  dilakukan Kemendikbud  terhadap  responden  sekolah dan  pemerintah  daerah  menunjukan  85,5% responden  sekolah  dan  96,1%  responden pemerintah  daerah  memandang  penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan.
Berdasarkan  webinar  yang  dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan  Teknologi  dengan  tema  “  Kebijakan Stadarisasi  Rekening  Satuan  Pendidikan dalam Penyaluran Dana BOS dan BOP” yang dilaksanakan tanggal 14 oktober 2021. Bapak Jumeri,S.TP.,  M.Si  yakni  selaku  Direktur jenderal  Paud,  Dikdas  (Bidang  Pendidikan Dasar  )  dan  Dikmen  (Satuan  Pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah) Kemdikbudristek  (Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi)  RI menjelaskan  bahwa  adanya  keterlambatan penyaluran  ini  dikarenakan  adanya  retur dana dimana hal ini menjadi hal negatif bagi kemendikbud dan kemenkeu karena penyaluran  dianggap  tidak  teliti.  Sehingga disini
kemendikbud, kemenristek, kemendagri  serta  kemenkeu  berkolaborasi untuk  mengupayakan  agar  penyaluran  dana bos  bisa  tepat  salur,  tepat  waktu  dan  tepat sasaran dengan perubahan kebijakan tentang penyaluran  dana  bos  langsung  ke  rekening satuan  pendidikan,  dimana  diberlakukan mulai januari 2022 ungkap bapak Jumeri.
Dalam webinar tersebut, ada juga bapak Dr.  Sutanti,  S.H.,  M.A.  selaku  sekretaris Direktorat  jendral,  paud,  dikdas,  dikmen kemendikbud  ristek  RI  bahwa  kebijakan penyaluran  dana  BOS  secara  langsung  ke rekening  sekolah  berhasil  mengurangi keterlambatan  dan  mendapatkan  tanggapan positif. Serta berhasil mengurangi keterlambatan  32%  atau  sekitar  tiga  minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Dengan adanya  perubahan  tersebut,  maka  berhasil memangkas  proses  birokrasi  penyaluran
dana  BOS  di  tingkat  Daerah,  mempercepat penerimaan  dana  BOS  di  tingkat  satuan pendidikan,  meningkatkan  akuntabilitas penyaluran.
Sebelumnya,  Peneliti  Litbang  Kompas yakni  Nila  Kirana  memaparkan  hasil  survei yang  dilaksanakan  pada  15 - 26  November 2021.  Sebesar  55,1  persen  menyatakan penyaluran  Dana  BOS  langsung  ke  sekolah paling  bermanfaat.  “Sosialisasi  penggunaan Dana BOS oleh dinas pendidikan juga sudah dipahami  dengan  jelas  oleh  83,7  persen responden,”  ungkap  Nila.  Selanjutnya, sebanyak  59,4  persen  responden  menilai transfer dana BOS ke rekening sekolah setiap bulan sudah tepat waktu. Selain itu, sebanyak 67,4  persen  responden  mengakui  tidak menemui  kendala  pada  proses  pencairan Dana BOS. Mayoritas responden (99,2 persen) juga  mengakui  tidak  ada  pemotongan  saat menerima  Dana  BOS  di  luar  biaya administratif.
Sehingga diharapkan pengelolaan dana BOS bisa terus dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien, dengan adanya peraturan tentang penyaluran  dana  bos  langsung  ke  rekening sekolah.
Fokus  penelitian  ini  adalah  analisis efektifitas  dan  efisiensi,  dalam  pengelolaan dana  BOS  di  UPT  SD  NEGERI  NGADRI Kecamatan Binangun setelah adanya perubahan  peraturan  yakni  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia nomor  119/PMK.07/2021.  Analisis  faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)  serta  bagaimana  penanganan yang  dilakukan  UPT  SD  Negeri  Ngadri Kecamatan Binangun.

## 2. TELAAH TEORI

## 2.1. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan dipandang dalam  pengertian  yang  luas  merupakan tahap  dari  proses  kebijakan  segera  setelah penetapan  undang - undang.  Implementasi dipandang  secara  luas  mempunyai  makna pelaksanaan  undang - undang  di  mana berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan
teknik bekerja bersama - sama untuk
menjalankan  kebijakan  dalam  upaya  untuk meraih tujuan - tujuan kebijakan atau program - program  (Anggreni  &  Subanda, 2020).  Implementasi  adalah  apa  yang  terjadi setelah  undang - undang  ditetapkan  yang memberikan  otoritas  program,  kebijakan, keuntungan  (benefit),  atau  suatu  jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi  menunjuk  pada  sejumlah kegiatan yang mengikuti persyaratan maksud tentang  tujuan - tujuan  program  dan  hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan - tindakan  (tanpa  tindakan - tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang  dimaksud  membuat  program  berjalan (Swadesi et al., 2020).

## 2.2. Konsep Efektifitas
Efektifitas didefinisikan sebagai ketepatan  kegunaan,  hasil  guna  atau menunjang  tujuan  (Pandi,  2022).  Efektifitas adalah  jangkauan  dari  sebuah  usaha  suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya  dan  sarana  tertentu  yang  digunakan untuk  memenuhi  tujuan  dan  sarana  nya tanpa  melumpuhkan  cara  dan  sumber  daya itu  serta  tanpa  memberi  tekanan  yang  tidak wajar  terhadap  pelaksana  program  tersebut. Menurut  keban  mengatakan  bahwa  suatu organisasi  dapat  dikatakan  efektif  kalau tujuan organisasi atau nilai - nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai (Anggraeni  et al., 2023).
Mardiasmo (2018b) mendefinisikan efektifitas  sebagai  tolak  ukur  yang  menjadi tingkat  keberhasilan  suatu  kejayaan  suatu organisasi  untuk  mencapai  tujuan,  maka organisasi telah berjalan dengan efektif. Maka semakin  besar  kontribusi  output  terhadap pencapaian  tujuan  ,maka  semakin  efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih  berfokus  pada  pencapaian  hasil (outcome).    Rumus  yang  digunakan  untuk menghitung  tingkat  efektifitas  pengelolaan dana bos meliputi (Effendi, 2021): Rasio  Efektifitas  =  Target  Anggaran/BOS Realisasi Penerimaan Dana BOS x 100%

## 2.3. Konsep Efisiensi
Efisensi  merupakan  pencapaian  output yang  maximum  dengan  input  tertentu  atau penggunaan  input  yang  terendah  untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang  telah  di  tetapkan.  Efisiensi  dipandang sebagai suatu cara yang dapat meminimalisir kerugian  atau  pemborosan  sumberdaya dalam  melaksanakan  atau  menghasilkan sesuatu,  dan  efisiensi  ini  bertindak  untuk membuat  pengorbanan  yang  paling  tepat  di bandingkan dengan hasil yang di kehendaki. Efisiensi  di  ukur  dengan  ratio  antara  output dengan  input,  semakin  besar  output  di banding  input,maka  semakin  tinggi  tingkat efisiensi  suatu  organisasi  (Mardiasmo, 2018b).  Dengan  demikian  efisiensi  dapat  di rumuskan sebagai berikut:
Rasio  Efisiensi  =  Anggaran  belanja  dana bos/Realisasi penerimaan dana BOS x 100%

## 2.4. Kerangka Pikir Penelitian
Dana  BOS ini merupakan program yang diusung  pemerintah  yang  digunakan  untuk membantu  sekolah  di  Indonesia  agar  dapat memberikan  pembelajaran  dengan  optimal. Pengelolaan dana BOS yang efektif ini adalah tujuan  utama  dari  pihak  sekolah  dalam mempermudah  kegiatan  operasional  di sekolah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  efektifitas  dan  efisiensi  dari pengelolaan  dana  BOS  di  UPT  SDN  Ngadri Kecamatan
Binangun setelah adanya perubahan aturan yaitu penyaluran dana bos langsung  ke  rekening  sekolah.  Proses penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode kuantitatif  yang  dilakukan  melalui  teknik wawancara, observasi dan dokumentasi serta metode  deskriptif  kuantitatif  yakni  dengan rasio  efektifitas.  Sehingga  berdasarkan penjelasan  diatas  dapat  dinyatakan  dalam kerangka berfikir sebagai berikut
Gambar 1. Kerangka Berpikir Sumber: Data Diolah (2022)
3. METODE PENELITIAN Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian deskriptif kuantitatif, yang nantinya berguna untuk menjelaskan fenomena  yang  ada  dengan  menggunakan angka - angka untuk menggambarkan karakteristik  tertentu  dan  dirancang  tidak untuk  menganalisis  hubungan  sebab  akibat variabel - variabel  yang  diteliti.  Pengumpulan data  ini  bersifat  kuantitatif  berupa  angka selanjutnya akan dilakukan perhitungan atau pengukuran  lalu  hasilnya  dianalisis,  selain itu itu data juga diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berupa  data  primer  dan sekunder.  Menurut  Sugiyono  and  Lestari (2021)  data  primer  yaitu  sumber  data  yang langsung memberikan data kepada pengumpul  data.  Data  dikumpulkan  sendiri oleh  peneliti  langsung  dari  sumber  pertama atau  tempat  objek  penelitian  dilakukan.
Dalam
pelaksanaannya
peneliti mengumpulkan  data  melalui  komunikasi langsung  dengan  para  informan.  Penentuan sampel dilakukan secara “purposive sampling”  yaitu  dari  keseluruhan  populasi maka  diambil  beberapa  responden  atau informan  yang  diperkirakan  bisa  mewakili keseluruhan populasi dan juga menggunakan alat  guna  membantu  dalam  penelitian
diantaranya adalah alat tulis, alat dokumentasi  dan  alat  perekam,  serta melakukan observasi yang dilakukan di UPT SDN Ngadri  Kecamatan Binangun.
Data  sekunder  menurut  Sugiyono  and Lestari  (2021)  adalah  data  yang  diterbitkan atau  digunakan  oleh  organisasi  yang  bukan pengolahnya. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan  yang  berupa  buku,  jurnal, artikel,  hasil  penelitian,  dokumen  atau laporan  anggaran  SD  Ngadri    serta  literatur lain  yang  dapat  memberikan  informasi terkait  Efektivitas  pengelolaan  Dana  BOS  di UPT SDN Ngadri  Kecamatan Binangun.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis data  di  lapangan  model  Miles  dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus  menerus  sampai tuntas.  Dalam  melakukan  teknik  analisis berikut  beberapa  hal  yang  harus  dilakukan yakni:
a. Data Collection (Pengumpulan Data) Merupakan  pengumpulan  data  awal  atau data  mentah  yang  belum  diolah  peneliti dari  hasil  wawancara,  dokumentasi  serta observasi yang dilakukan.
b. Data Reduction (Reduksi Data)

## UPT SDN
Ngadri  Kecamatan Binangun

## Sistem Pengelolaan Dana BOS
1. Indikator  efektifitas  yakni  semakin  besar  kontribusi output  terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin efektif organisasi,program atau kegiatan
2. Indikator  efisiensi di ukur dengan ratio antara output dengan  input.  Semakin  besar  output  di  banding input,maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi 3. Faktor penghambat dan pendukung serta
penanganan yang dilakukan UPT SDN Ngadri
Merupakan  semua  data  yang  diperoleh dari  lapangan  yang  akan  dianalisis sekaligus  dirangkum.  Rangkuman  ini berisi  tentang  pokok  permasalahan  yang bersifat  penting,  sehingga  dari  reduksi data  ini  dapat  memperlihatkan  gambaran yang  jelas  sehingga  mempermudah menemukan data selanjutnya.
c. Data Display (Penyajian Data)
Merupakan  penyajian  sekumpulan  data yang  bersifat  sementara  sehingga  adanya kemungkinan  perubahan  kesimpulan  dan tindakan  dalam  melakukan  penelitian. Serta Menghitung dan menganalisis Rasio
Efektifitas, yang di ukur dengan indikator efektifitas
d. Verifikasi Data Merupakan  teknik  analisa  data  yang dilakukan  untuk  mencari  makna  data dengan  mencoba  mengumpulkannya, kemudian data ni diolah sedemikian rupa sehingga  data-data  yang  pada  awalnya belum lengkap akan tertutupi.
Menurut Mardiasmo (2018a),
perhitungan  rasio  efisiensi  dan  rasio efektifitas:
a. Rasio Efektifitas Rasio  Efektifitas  =  Target  Anggaran/BOS
Realisasi Penerimaan Dana BOS x 100% Tabel 1. Klasifikasi Rasio Efektifitas No Presentase Kriteria 1 90%-100% Efektif 2 80%-90% Cukup Efektif 3 60%-80% Kurang Efektif 4 < 60% Tidak Efektif Sumber : Depdagri, Mendagri Perhitungan  tingkat  efektivitas  tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut :
1) Presentase yang dicapai sama dengan 90- 100% dinilai efektif.
2) Presentase  yang  dicapai  antara  80-90% dinilai cukup efektif.
3) Presentase  yang  dicapai  antara  60-80% dinilai kurang efektif.
4) Presentase yang dicapai kurang dari 60% dinilai tidak efektif.
b. Rasio Efisiensi
Rasio  Efisiensi  =  Anggaran  belanja  dana bos/Realisasi  penerimaan  dana  BOS  x 100%
Tabel 2. Klasifikasi Rasio Efisiensi No Presentase Kriteria 1 90%-100% Efektif 2 80%-90% Cukup Efektif 3 60%-80% Kurang Efektif 4 < 60% Tidak Efektif Sumber: Depdagri, Mendagri
Perhitungan  tingkat  efisiensi  tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut :
1) Presentase  yang  dicapai  sama  dengan  90- 100% dinilai efisien
2) Presentase  yang  dicapai  antara  80-90% dinilai cukup efisien
3) Presentase  yang  dicapai  antara  60-80% dinilai kurang efisien
4) Presentase  yang  dicapai  kurang  dari  60% dinilai tidak  efisien

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum UPT SDN NGADRI
UPT  SD  Negeri  Ngadri    Kecamatan Binangun  adalah  salah  satu  dari  27  sekolah dasar  di  kecamatan  binangun.    UPT  SD Negeri Ngadri  adalah sebuah sekolah negeri yang beralamat di Dusun Ngadri, Kab. Blitar. UPT  SD  Negeri  Ngadri    adalah  salah  satu satuan  pendidikan  dengan  jenjang  SD  di
Ngadri,  Kec.  Binangun,  Kab.  Blitar,  Jawa Timur. Dalam menjalankan kegiatannya, UPT SD  NEGERI  NGADRI    berada  di  bawah naungan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.  Sekolah  ini  menggunakan kurikulum  2013  dan  terakreditasi  B  serta berdiri  pada  01  Juli  1967,  dengan  motto “Berakhlak Mulia, Mencerdaskan, Berkualitas dan juga Menyenangkan.
Mulai  sekolah  berdiri  hingga  sekarang banyak terjadi pasang surut dalam perkembangan sekolah serta kegiatan belajar mengajar  yang  semakin  baik  dari  awal sekolah berdiri. SDN Ngadri  yang beralamat di  Dusun  Ngadri  Rt  02/Rw  04  Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Dalam pendirian sekolah  ini  memang  pemilihan  tempat menjadi hal yang utama, dulu kepala sekolah sebelum  saya  mengatakan  bahwa  dalam pendirian sekolah ini memang sengaja dipilih tempat  yang  tidak  dekat  dengan  jalan  raya sehingga aman untuk para peserta didik ujar Bu RHY yakni kepala sekolah saat ini. Selain itu,  kondisi  SDM  seperti  guru  serta  tenaga pendidik  ini  memang  mengalami  pasang surut  dalam  setiap  perkembangannya.  Kami hanya  memiliki  9  guru,  serta  merangkap sebagai tenaga pendidik dan 1 orang petugas kebersihan  serta  penjaga  sekolah.  Dalam penerimaan murid baru pun juga mengalami pasang  surut,  adakalanya  turun  drastis  dan meningkat namun selisih nya tidak banyak.
Berikut  visi  misi  dari  UPT  SD  Negeri Ngadri    kecamatan  Binangun.  Visinya  yaitu Membentuk  pribadi  yang  adaptif  dan Berketuhanan  Yang  Maha  Esa,  terwujudnya siswa  beriman  dan  bertaqwa,  berprestasi dalam  akademik  dan  non  akademik  berbudi
luhur  dan  berakhlak  mulia.  Misinya  berupa (1)  Membiasakan  budaya  tertib,  disiplin, santun  dalam  ucapan,  sopan  dalam  perilaku terhadap  sesama  berdasarkan  iman  dan taqwa, (2) Membiasakan sikap jujur, adil dan mandiri  dalam  tindakan.  Motto  yang digunakan berupa “Berakhlak Mulia, Mencerdaskan, Berkualitas dan juga
Menyenangkan”.

## 4.2.  Perhitungan  Rasio  Efektifitas  dan Efisiensi
Dapat  diketahui  bahwa  terdapat  aturan baru  yakni  penyaluran  dana  bos  langsung melalui  rekening  sekolah,  berdasarkan beberapa  webinar  sudah  menyebutkan bahwa  dengan  adanya  peraturan  tersebut pengelolaan  dana  bos  menjadi  efetif  dan efisien.  Oleh  karena  itu,  peneliti  ingin meneliti  apakah  itu  juga  terjadi  pada pengelolaan  dana  bos  di  UPT  SDN  Ngadri kecamatan  binangun.  Peneliti  akan  meneliti pengelolaan  dana  bos  periode  2021. Berdasarkan  kompas.com  besaran  dana  bos yang  diterima  pada  jenjang  sekolah  dasar adalah kisaran 900.000 – Rp 1.960.000/ siswa. Sedangkan  besaran  yang  diterima  UPT  SDN Ngadri    adalah  Rp.  1.100.000  dengan jumlah siswa 82 siswa,  sehingga total yang diterima adalah Rp. 90.200.000.
Sebelum
mengetahui apakah pengelolaan dana bos pada UPT SDN Ngadri ini  efektif  dan  efisian  tidaknya  maka perlunya  mengetahui  tentang  garis  besar RKAS dan berapa realisasi penggunaan dana bos  tersebut.  Berikut  ini  adalah  garis  besar RKAS dan Realisasi dalam pengelolaan dana bos dari UPT SDN Ngadri:
Tabel 3. RKAS per tahap tahun 2021 No Tahap Jumlah 1 Tahap I Januari-Mei Rp. 27.047.500 2 Tahap II Juni-Agustus Rp. 36.093.000 3 Tahap III September- Desember Rp. 27.075.500
Sumber: Data Diolah (2022)
Tabel 4. Realisasi Penggunaan Dana Bos Per tahap
No Tahap Jumlah 1 Tahap I Januari-Mei Rp. 27.020.000 2 Tahap II Juni-Agustus Rp. 36.150.000 3 Tahap III September- Desember Rp. 27.030.000

## Sumber: Data Diolah (2022)
Berdasarkan  dari  penuturan  bendahara sekolah  yakni  pak  AG  bahwa  “biaya  yang paling  banyak  dihabiskan  adalah  pada program  pengembangan  standar  proses seperti  PPDB  (Penerimaan  Peserta  Didik Baru)  serta  kegiatan  yang  menunjang kegiatan  belajar  belajar  peserta  didik. Sehingga  prioritas  utama  dalam  pengelolaan dana  bos  ini  untuk  peserta  didik,  setelah  itu baru  dimanfaatkan  pada  kegiatan/program yang  lainnya”.  Selain  itu,  hal  tersebut  juga diungkapkan oleh kepala sekolah “Sebenarnya  kita  mengusahakan  untuk  rata disemua  sektor  namun disisi lain  kebutuhan untuk pembelajaran peserta didik ini menjadi hal  yang  utama  bagi  sekolah  seperti pembelian buku pelajaran dan alat pendukung”.  Sejalan  dengan  operator sekolah  Bu    MDL  “Sekolah  disini memprioritaskan untuk pembelajaran peserta didik  mbak  seperti  buku  pelajaran  serta  alat pendukung  pembelajaran  peserta  didik  dan juga alat peraga saat pelajaran olahraga.”
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pengeluaran  paling  banyak  ini  adalah standart proses pembelajaran dimana keperluan  utama  diperuntukkan  untuk peserta  didik.  Namun  dari  pihak  sekolah sendiri, juga mengusahakan untuk memperhatikan  semua  sektor  sehingga pemanfaatan  nya  dapat  maksimal.  Tetapi tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  keperluan peserta didik menjadi hal yang utama dalam pemanfaatan  Dana  BOS.Berdasarkan  data diatas  maka  dapat  dilakukan  perhitungan rasio  untuk  mengetahui  apakah  pengelolaan dana  BOS  di  sekolah  tersebut  apakah  efektif dan  efisien.  Maka  perhitungan  rasio efektifitas  dan  rasio  efisiensi  dapat  dilihat sebagai berikut
Berikut  adalah  perhitungannya  rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Perhitungan Rasio Efektifitas
1. Tahap I  (Januari-Mei)
27.047.500 x 100% = 99,90% (Efektif)
27.020.000
2. Tahap II (Juni-Agustus) 36.093.000 x 100% = 99,84% (Efektif)
36.150.000
3. Tahap III (September-Desember) 27.075.500 x 100% = 99,83% (Efektif) 27.030.000
Berdasarkan  perhitungan  diatas  dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana bos pada tahun  2021  ini  sudah  efektif.  Hal  tersebut berdasarkan  dari  teori  Mahmudi  (2019:  86) bahwa  efektivitas  terkait  dengan  hubungan antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil yang  sesungguhnya  dicapai.  Tingkatan efektifitas tersebut berdasarkan pada standar efektivitas  menurut  Keputusan  Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 tentang penilaian  dan  pencapaian  kinerja  keuangan dapat  diketahui  efektif  atau  tidak  dengan memenuhi  kriteria  sesuai.  Sesuai  dengan hasil  wawancara  bahwa  UPT  SDN  Ngadri ini  sudah  menerapkan  peraturan  baru 119/PMK.07/2021  tentang  pengelolaan  dana alokasi  khusus  non  fisik  dimana  penyaluran dana  bos  ini  langsung  ke  rekening  sekolah serta tahap penyaluran menjadi 3 tahap. Hal tersebut  disampaikan  oleh  Bu  RHY  selaku kepala sekolah:
“Iya,  tentunya  sudah  mbak  sudah  hampir  2 tahun  ini  sekolah  sudah  mulai  beradaptasi dengan  adanya  aturan  baru  tersebut.  Pihak sekolah  ini  juga  bekerja  sama  agar pengelolaan dana bos ini efektif dan efisien.” Sependapat  dengan  bendahara  sekolah mengungkapkan bahwa sudah mulai
beradaptasi  dengan  aturan  baru  tersebut dalam hasil wawancara yakni:
“Sudah  mbak,  selama  tahun  berjalan  ini sekolah  sudah  menerapkan  peraturan tersebut.  Kami  semua  juga  berusaha  agar dengan peraturan baru ini dapat memanfaatakan  dana  bos  dengan  baik  serta dapat dikatakan efektif dan efisien ” .
Operator  sekolah  juga  mengatakan  hal  yang sama “Tentunya sudah mbak, dengan adanya peraturan  tersebut  pihak  sekolah  langsung menerapkan  aturan  tersebut  dan  dalam proses adaptasi ” .
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa, UPT  SDN  Ngadri  Kecamatan  Binangun  ini sudah  menerapkan  aturan  tersebut  dan masih  dalam  proses  adaptasi.  Seluruh  pihak sekolah  juga  berusaha  bekerja  sama  sebaik mungkin  agar  memanfaatkan  dana  BOS secara  maksimal  dengan  perubahan  aturan tersebut.  Sehingga  pemanfaatan  dana  BOS bisa  dikatakan  efektif  dan  efisien.  Hal tersebut terbukti pada hasil perhitungan yang menunjukkan  pengelolaan  dana  bos  yang efektif  dari  tiap  tahapnya  tahap  I  sebesar 99,9%, tahap II 99,84 % serta tahap III 99,83 % hampir  100%  sehingga  dapat  dikatakan efektif.  Pemanfaatan  paling  besar  yakni  ada pada  pengembangan  standar  proses  dimana untuk  keperluan  peserta  didik  seperti  untuk PPDB,  untuk  perlengkapan  kegiatan  belajar mengajar dan sebagainya.
Perhitungan Rasio Efisiensi 1. Tahap I  (Januari-Mei) 27.020.000 x 100% = 99,85% Efisien
27.060.000 2. Tahap II (Juni-Agustus) 36.150.000 x 100% = 99,81% Efisien 36.080.000 3. Tahap III (September-Desember) 27.030.000  x 100% = 99,89% Efisien 27.060.000
Analisis  efisiensi  pengelolaan  dana  bos pada  UPT  SDN  Ngadri    ini  dihitung berdasarkan dengan membandingkan realisasi  pengelolaan  dana  bos  dengan penerimaan  dana  bos  pada  tahun  anggaran 2021. Berdasarkan teori Menurut Mardiasmo (2009:  132),  efisiensi  dilakukan  dengan
menggunakan  perbandingan  antara  output yang  dihasilkan  terhadap  input  yang digunakan (cost  of  output) .  Sejalan  dengan menurut  Mardiasmo  (2018b),  efisiensi  yaitu rasio  yang  membandingkan  antara  input yang  digunakan  terhadap  output  yang dihasilkan.  Dimana  tingkat  efisiensi  ini berdasarkan standar efisiensi meurut Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 690.900.327 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria.
Selain  itu  dana  bos  yang  diterima sekolah  ini  yakni  Rp.  90.200.000  sesuai dengan  jumlah  murid.  Maka  dari  itu berdasarkan  dari  perhitungan  diatas  pada tahap I tingkat efisien sebesar 29,96 % (sangat efisien),  tahap  II  40,04  %  (sangat  efisien), Tahap 3 29,97% (sangat efisien). Berdasarkan tingkat efisien menunjukkan bahwa dibawah 60%  ini  menunjukkan  sangat  efisien.  Disini membuktikan  bahwa  UPT  SDN  Ngadri sudah  efisien  dalam  pengelolaan  dana  bos sesuai  dengan apa yang disampaikan kepala sekolah yakni bu RHY
4.3.  Faktor  pendukung  dan  Penghambat serta upaya dalam Pengelolaan Dana BOS Dalam  pengelolaan  dana  bos  ini  tidak terlepas  dari  faktor  pendukung  yang menunjang keberhasilan pengelolaan tersebut.  Faktor  pendukung  tersebut  bisa meliputi  kerja  sama  antar  tim  yang  baik, dukungan  kepala  sekolah  maupun  komite dan  lain  sebagainya.  Berdasarkan  hasil wawancara yakni kepala sekolah mengatakan bahwa:
“Tentunya  keberhasilan  pengelolaan dana  bos  tidak  terlepas  dari  peran pemerintah  dan  dewan  guru  semua  yang sudah saling membantu
dalam pengelolaannya.  Adanya  juknis  BOS  dapat dijadikan  acuan  pengelolaan  dana  bos, adanya  sosialisasi  dari  tim  bos  kabupaten dan  provinsi  juga  sangat  membantu  sekolah dalam  melaksanakan  pengelolaan  dana  bos. Selain itu terdapat juga dukungan dari semua dewan    guru  yang  telah  bersama - sama berjuang  membangun  sekolah  ini,  dan
tentunya  dukungan  itu  juga  kami  dapatkan dari  pihak  komite  sekolah  dan  orang  tua siswa  yang  telah  menyumbangkan  ide - ide dan  pikiran  mereka  untuk  membangun  dan meningkatkan sekolah ini”.
Sama  hal  nya  dengan  yang  dikatakan pak AG selaku bendahara sekolah;
“Tentu  saja  dukungan  ini  tidak  terlepas dari  kerja  sama  semua  dewan  guru  yang sudah  berusaha  melakukan  yang  terbaik demi pengelolaan dana bos ini berjalan lancar dan  meminimalisir  kendala  yang  ada,  serta dukungan  dari  tim  BOS  kabupaten,  peran komite  sekolah,  dan  para  wali  murid  yang telah berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran kepada sekolah ini”.
Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Bu MDL selaku operator sekolah:
“Dukungan  yang  kami  terima  demi lancarnya  pengelolaan  dana  BOS  ini  tidak terlepas  dari  pemerintah  terkait  juknis  bos yang  bisa  kami  jadikan  acuan,  serta  seluruh dewan  guru  yang  bekerja  sama  dalam pengelolaanya,  motivasi  yang  tinggi  dan kinerja  maksimal  dari  dewan  guru,  komite sekolah  juga  ikut  berperan  serta  para  wali murid  yang  memberikan  kritik  dan  saran yang sifatnya membangun”
Berdasarkan  pernyataan  informan bahwa  faktor  pendukung  dalam  mengelola dana  bos  adalah  adanya  juknis  bos  yang sangat  membantu  pengelolaan,  dengan adanya  juknis  inilah  pihak  sekolah  bisa terarah  dalam  pengelolaan  dana  BOS.  Selain itu  adanya  dukungan  dari  semua  dewan guru  yang  telah  bekerja  sama  dalam membangun sekolah yang lebih berkembang lagi.  Serta  para  orang  tua  murid  yang menyumbangkan ide - ide untuk turut membangun sekolah.
Jika  ada  faktor  pendukung  yang mendukung  jalannya  pengelolaan  dana  bos supaya  berhasil,  maka  tentu  ada  faktor penghampat  atupun  kendala  yang  di  alami sekolah  dalam  mengelola  dana  BOS.  Sama halnya  yang  dialami  oleh  UPT  SDN  Ngadri ini berdasarkan hasil wawancara bahwa:
“Untuk hambatan yang dihadapi  adalah selalu dikejar deadline pengumpulan
pelaporan mbak apalagi sekolah kami hanya memiliki  9  dewan  guru  termasuk  saya sebagai  kepala  sekolah  sehingga  kami  juga membagi tugas untuk merangkap sebagai tim manajemen  BOS,  serta  berkas  yang  diminta oleh pusat tentang pelaporan ini juga banyak sehingga  hal  tersebut  adalah  hambatan utama  yang  kami  hadapi.  Selain  itu,sistem pembagian anggaran dana bos yang dihitung berdasarkan  jumlah  siswa  ini  sebenarnya cukup bagus namun tentu terjadi kesenjangan, dimana sekolah yang terbelakang akan selalu terbelakang ketimbang  sekolah  yang  telah  maju.  Karena sekolah  yang  lebih  maju  akan  selalu mendapatkan  anggaran  yang  lebih  besar untuk  mengembangkan  kualitas  mereka sedangkan  sekolah  yang  tertinggal  dan memiliki siswa sedikit serta fasiltas tertinggal akan  mendapatkan  anggaran  yang  kecil untuk mengembangkan kualitas meraka, jadi sekolah terpencil/terbelakang akan mengalami  kesulitan  untuk  menyetarakan dengan sekolah - sekolah lainnya. Hal tersebut juga  termasuk  hambatan  yang”ujar  kepala sekolah
Berdasarkan pendapat par AG yakni “Iya selama  ini  hambatan  yang  dihadapi  sekolah ini  adalah  tentang  deadline  pengumpulan pelaporan  dana  bos  yang  terlalu  mepet, selain  itu  berkas  yang  diminta  ini  terlalu banyak  disisi  lain  kami  seperti  kewalahan karena  yang  mengelola  ini  adalah  dewan guru  tidak  ada  pengelola  khusus.  Jadi  para dewan  guru  ini  multifungsi,  bisa  jadi  guru dan  bisa  merangkap  menjadi  tim  pengelola bos.  Selain  itu  faktor  penghambat  dalam perencanaan  anggaran  BOS  adalah  jumlah siswa yang sedikit , mempengaruhi anggaran kecil  sedangkan  kebutuhan  sekolah  yang cukup banyak dan tidak didukung pengetahuan yang memadai”.
Lalu “Hambatan ada pada SDM sekolah, dimana  para  dewan  guru  ini  merangkap menjadi tim pengelola BOS dan itu membuat para  dewan  guru  cukup  kewalahan.  Serta deadline  yang  terlalu  mepet,  dan  belum  lagi merangkap menjadi guru bagi peserta didik”. Tambahan dari Bu MDL
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa hambatan  yang  dihadapi  adalah  tidak adanya petugas khusus yang mengelola dana bos  sehinga  semua  dewan  guru  merangkap menjadi  pengelola  dana  BOS.  Dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang belum memadai sehingga timbulnya kerumitan  pada  penyusunan  lapora,  hal  ini menyebabkan  semuga  guru  juga  terlibat dalam  pengelolaan.  Selain  itu  berkas  yang diminta  cukup  banyak  dan  selalu  dikejar deadline  belum  lagi  para  dewan  guru  yang harus  mengajar  peserta  didik.  Selain  itu jumlah siswa yang kecil juga mempengaruhi jumlah  anggaran  dana  BOS  yang  diterima, kurangnya  pengetahuan  dalam  pengelolaan dana bos.
Berdasarkan dari hambatan yang dihadapi,  maka  ada  beberapa  upaya  yang dilakukan  oleh  sekolah  dalam  mengatasi hambatan  tersebut  yakni  “Upaya  yang dilakukan  adalah  dengan  kerja  sama  antar dewan  guru.  Selain  itu  juga,  kami  membuat waktu khusus dalam menentukan perencanaan anggaran dana bos, tim bos juga berusaha  menggali  pengetahuan  tentang pengelolaan  dana  BOS  serta  mempelajari kembali  juknis  BOS  agar  tepat  realisasi  dan lebih  efektif,  penyusunan  anggaran  juga dengan  skala  prioritas  guna  mengatasi kebutuhan yang sangat banyak, adanya SDM yang  terbatas  dan  ada  yang  multitasking dalam  pengelolaan  dana  BOS  dapat ditingkatkan  dengan  kemampuan  atau ketrampilan  SDM  melalui  Bimtek  yang teratur  dan  rutin  dilaksanakan”.  Ujar  kepala sekolah
“Upaya  yang  dilakukan  yakni  seperti saling bekerja sama dalam pengelolaan dana bos,  dan  juga  membagi  tugas  dalam pembuatan  laporan  dan  semacamnya.  Selain itu kami juga membuat list prioritas apa saja yang  harus  didahulukan  dalam  penyusunan laporan dana BOS. Sehingga dapat melaporkan  sesuai  deadline”ujar  Pak  AG. Lanjut Bu  MDL menambahkan “Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan  yang  rutin  dari  komite  sekolah agar  tidak  ada  kesalahan  dan  sesuai  dengan
prosedure.  Pihak  sekolah  juga  selalu berusaha  bekerja  sama  dalam  pengelolaan dana  bos  dan  sudah  membuat  waktu tersendiri dalam membuat laporan dana BOS dan  itu  diluar  jam  mengajar,  serta  membuat skala prioritas pemanfaatan dana BOS” Berdasarkan pernyataan informan bahwa upaya  yang dilakukan pihak sekolah adalah  menggali  pengetahuan  tentang pengelolaan  dana  bos  melalui  juknis  BOS, dimana  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pengelolaan  dana  BOS  saling  mempelajari lebih  dalam  juknis  BOS  ini.  Selain  itu tentunya  saling  bekerja  sama  dalam menentukan  skala  prioritas  penyusunan anggaran dana BOS. Sekolah juga akan lebih meningkatkan  ketrampilan  SDM  agara  bisa maksimal  dalam  pengelolaan  dana  BOS  dan mengajar  peserta  didik.   Serta  pihak sekolah ini akan membuat waktu khusus penyusunan laporan anggaran dan tentunya meningkatkan pengawasan pengelolaan dana bos yang dilakukan oleh komite.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan  bahwa  perhitungan  efektifitas pada  tahun  anggara  2021  ini  sudah  efektif dari  tahap  I - tahap  III.  Menunjukkan  bahwa tahapnya  tahap  I  sebesar  99,9%,  tahap  II yakni    99,84  %  serta  tahap  III  yakni  99,83  % hampir  100%  sehingga  dapat  dikatakan efektif.  Perhitungan  efisiensi  ini  juga  efisien tahap  I  tingkat  efisien  sebesar  99,85  % (efisien),  tahap  II  yakni  99,81  %  (efisien), Tahap III yakni  99,89% (efisien). Berdasarkan tingkat efisien menunjukkan bahwa pengelolaan  dana  bos  efisien.  Namun  disisi lain,  memang  didalam  laporan  keuangan dana  bos  ini  antara  RKAS  dan  Realisasi penggunaan  dana  bos  ini  ada  beberapa perbedaan. Dimana perbedaan ini menyebabkan  adanya  penyimpangan  kecil seperti  adanya  loncatan  biaya  dimana terdapat  selisih  yang  digunakan  untuk pembelian  barang  diluar  yang  dianggarkan di  RKAS.  Adanya  selisih  tersebut  karena pembelian  barang  ini  mendapatkan  diskon dari penjual, selain itu ada harga barang yang
naik  sehingga  biaya  lebih  besar  dari  yang dianggarkan.  Maka  dari  itu  memang  biaya tersebut  tidak  dapat  dihindari  oleh  tim pengelola  bos,  meskipun  ada  beberapa perbedaan yang menyebabkan penyimpangan  kecil  tersebut  hasil  akhir pemanfaatan  dan  bos  ini  tetap  efektif  dan efisien berdasarkan perhitungan rasio.
Faktor  pendukung  dalam  mengelola dana  bos  adalah  adanya  juknis  bos  yang sangat  membantu  pengelolaan,  dukungan dari  semua  dewan  guru  yang  telah  bekerja sama  serta  para  orang  tua  murid  yang menyumbangkan ide - ide untuk turut membangun  sekolah  dengan  diadakannya rapat ataupun pertemuan antara dewan guru dan wali murid untuk membahas keberlanjutan  sekolah  serta  pemanfaatan dana  bos.  Faktor  hambatan  yang  dihadapi adalah  tidak  adanya  petugas  khusus  yang mengelola  dana  bos  sehinga  semua  dewan guru merangkap menjadi pengelola dana bos, dapat  dikatakan  bahwa  sumber  daya manusia  yang  belum  memadai  sehingga timbulnya  kerumitan  pada  penyusunan laporan.  Selain  itu  berkas  yang  diminta cukup  banyak  dan  selalu  dikejar  deadline belum  lagi  para  dewan  guru  yang  harus mengajar  peserta  didik.  Selain  itu  jumlah siswa yang kecil juga mempengaruhi jumlah anggaran dana bos yang diterima, kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana bos.
Upaya    yang  dilakukan  pihak  sekolah adalah  menggali  pengetahuan  tentang pengelolaan  dana  bos  melalui  juknis  bos, saling  bekerja  sama  antar  guru,  kepala sekolah,  komite  dan  para  wali  murid. Menentukan  skala  prioritas  penyusunan anggaran,  meningkatkan  ketrampilan  SDM, serta  membuat  waktu  khusus  penyusunan laporan
anggaran
dan tentunya meningkatkan pengawasan pengelolaan dana bos yang dilakukan oleh komite.

## REFERENSI
Anggraeni,  D.,  Ghofur,  R.  A.,  &  Hilal,  S.
(2023).  Efektivitas  Program  Kartu Prakerja  dalam  Membangun  Sumber Daya  Manusia  Pasca  Pandemi  Covid -
19. Jurnal  Informatika  Ekonomi  Bisnis , 5 (3), 890 - 893. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.61
1
Anggreni,  M.  (2021).  Pengaruh  Budaya Organisasi Terhadap Mutu Pendidikan. Jurnal  PTK  dan  Pendidikan , 6 (2),  49 - 56. https://doi.org/10.18592/ptk.v6i2.4101 Anggreni,  N.  O.,  &  Subanda,  I.  N.  (2020).
Implementasi  Kebijakan  Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen,  Ekonomi,  dan  Akuntansi) ,
4 (2), 1 - 18.
Effendi,  S.  (2021).  Pengaruh  Efektifitas  Dan Kontribusi  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Batam. Jurnal  Akuntansi Barelang , 5 (2), 67 - 73.
Jusman,  &  Iskak,  M.  (2023).  Efektifitas Model      Pembelajaran  Self - Organised Learning Environtment (Sole) TerhadapHasilBelajar Siswa Pada Mata Pelajaran Desain Komunikasi VisualKelasX SMKNegeri 2 BoneFaidah
Yusuf. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan ,
9 (19), 912 - 919. https://doi.org/10.5281/zenodo.10035
537
Mardiasmo,  M.  (2018a). Akuntansi  Sektor Publik . Andi. Mardiasmo,  M.  (2018b). Perpajakan  Edisi Terbaru . Penerbit Andi.
Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N.  (2020).  Pengaruh  Kemiskinan,
Tingkat  Pengangguran,  Pertumbuhan Ekonomi  dan  Pengeluaran  Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia  (IPM)  di  Indonesia  Tahun 2014 - 2018  dalam  Perspektif  Islam. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 6 (2). https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034 Pandi,  A.  (2022).  Efektivitas  Pelayanan Tenaga Administrasi Di Smaabdussalam Kabupaten Kubu Raya. Jurnal  Pendidikan  Dasar  Dan  Sosial Humanior , 1 (4), 1541 - 1556. https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i8.23 51
Santriati,  A.  T.  (2020).  Perlindungan  Hak
Pendidikan  Anak  Terlantar  Menurut
Undang  Undang  Perlindungan  Anak.
1 (1), 1 - 13.
https://doi.org/10.35888/elwahdah.v1 i1.4049 Sugiyono,  &  Lestari,  P.  (2021). Metode Penelitian Komunikasi . Alfabeta.
Sulistyan,  R.  B., Pradesa,  H. A.,  & Kasim,  K. T.  (2017).  Peran  Mediasi  Kepuasan dalam  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan dan  Citra  Institusi  terhadap  Retensi Mahasiswa  (Studi  Pada  Mahasiswa Perguruan  Tinggi  di  Lumajang). Jurnal Penelitian  Ilmu  Ekonomi  WIGA , 7 (2),  77 - 87. https://doi.org/10.30741/wiga.v7i2.33 7 Swadesi,  U.,  Rusli,  Z.,  &  Tantoro,  S.  (2020).
Implementasi  Kebijakan  Kota  Layak
Anak. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara ,
16 (1), 77 - 83. https://doi.org/10.46730/jiana.v18i2.7
932
Undang - Undang        Nomor        35        Tahun 2014    tentang    Perubahan    atas Undang - Undang  Nomor  23  Tahun  2003 tentang  Perlindungan  Anak,  Undang - Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  LN  No. 78, TLN 4301
Winaya, I. M. A., Wijaya, P. E. P., Sudiarta, I. N.,  &  Sutika,  I.  M.  (2022).  Analisis Prisip - Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan  Oprasional  Sekolah  (BOS) Reguler  dalam  Program  Merdeka Belajar. WIDYA  ACCARYA:  Jurnal Kajian  Pendidikan  FKIP  Universitas Dwijendra , 13 (2), 133 - 144.