## Refleksi Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial
REFLEKSI PARADIGMA ILMU-ILMU SOSIAL *
Oleh: Sindung Tjahyadi Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Jl. Olahraga Bulaksumur Yogyakarta 55281 E-mail: sindungtjahyadi@ugm.ac.id

## ABSTRACT
This article discusses about a paradigm shift in the social sciences based on "the history of science" perspective. The key question is how the recent development of the discourse about the paradigms of the social sciences. The paradigmatic and methodological development forward directed through a post-empirical approach to the exclusion of desire unification cause or structure as the objective theory of social action, and develop a multi-theoretical paradigms on the basis of variations in the structure that can be applied to the various regions and types of action. Furthermore, elaborated further needed is to develop methodological pluralism and theoretical unification in the social sciences are expected to confirm the two sides of the comprehensive-pluralistic approach in the philosophy of social sciences. The main thing about the legitimacy of the methodology underlying the study is to examine the criteria on what should have knowledge of it. Finally, that the dimensions of "ontological" social science should be "liberated" from the illusion of objectivism.
Keywords:  history of science perspective, post-empirical approach, multi-theoretical paradigms, comprehensive-pluralistic approach, philosophy of social sciences.

## I. PENDAHULUAN
Teori tertentu yang mendominasi suatu komunitas dapat disebut sebagai “paradigma”. Dari sudut pandang sosiologis, suatu paradigma menyediakan sebuah dasar yang diterima bersama yang menggabungkan loyalitas dan komitmen dari anggota-anggotanya. Pengertian “paradigma” itu sendiri adalah hasil ilmiah yang dihargai secara universal yang pada suatu waktu menyediakan model masalah dan pemecahan masalah bagi suatu komunitas praktisi (Wolin, 1980: 167). Dalam konteks yang lebih umum, sebagaimana awalnya dikemukakan oleh Thomas Kuhn, paradigma memiliki dua pengertian yang terkait dengan konteks sosiologis dan konteks filosofis .
Arti paradigma dalam konteks sosiologis adalah constellation of beliefs, values, techniques, and so shared by
members of a given community. Adapun dalam konteks filosofis, paradigma berarti one sort of element in that constellation, the concrete puzzle-solution which, employed as models or examples, can replace explicit rules as a basis for solution of remaining puzzles of normal science (Kuhn, 1970: 175). Sebuah ilmu yang dewasa terdiri atas sebuah paradigma yang diterima sedemikian rupa oleh komunitas ilmiah (Wolin, 1980: 167).
Persoalan yang kemudian meski dicermati lebih jauh adalah: Apakah “pergeseran” atau perubahan paradigmatis ilmu sosial merupakan suatu “kemajuan”, ataukah hanya sebuah “pergantian” antara suatu paradigma kepada paradigma lain? Bila pergeseran tersebut merupakan “kemajuan”, tolak ukur apa yang dapat dipakai untuk menyoroti persoalan tersebut?
* Pernah disampaikan di UIN Sunan Kalijaga pada 2010, telah diperluas dan diperkaya

## HUMANIKA Vol. 22 No. 2 (2015)  ISSN 1412-9418

## Refleksi Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial Sindung Thahyadi
Persoalan lain yang juga penting adalah: Dasar apakah yang dapat dipakai sebagai dasar legitimasi rasional sebuah paradigma ilmu sosial? Apakah  itu ditentukan oleh landasan “sosiologis”? Ataukah sesungguhnya terdapat landasan “logis” untuk diterima atau ditolaknya sebuah paradigma ilmu sosial?
Berikut, secara sangat singkat diurai persoalan tersebut di atas, dan baru dideskripsikan perkembangan mutakhir diskursus paradigma ilmu sosial dengan segala persoalan yang terbuka yang ada padanya. Sebagai titik pijak untuk menelaah pergeseran paradigmatis ilmu sosial, digunakan perspektif “sejarah ilmu”.

## II. PERSPEKTIF SEJARAH
ILMU: PERKEMBANGAN PARADIG-

## MATIK  MASYARAKAT  DAN  ILMU SOSIAL
History of science merupakan bidang kajian filsafat ilmu yang menganalisa hubungan antara sebuah teori tertentu dengan lingkungan sosial, politis, dan filosofis teori tersebut (Wolin, 1980: 164). Pengetahuan ilmiah ditinjau dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya. Pendekatan “sejarah ilmu” sendiri populer seiring dengan “hukum” perkembangan ilmu yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn yang meliputi rangkaian ilmu normal – krisis  –  revolusi  –  ilmu normal baru (Hacking, 1981: 2). Pertumbuhan kumulatif pengetahuan ilmiah dan proses teori ilmiah tertentu yang dimodifikasi sebagai sebuah hasil dari riset adalah bagian dari ciri apa yang oleh Kuhn disebut sebagai “ilmu normal” (Wolin, 1980: 166). Ilmu normal pada pokoknya merupakan aktivitas pemecahan teka-teki ( puzzle solving ), bersifat konservatif, dan ilmuwan yang bekerja di dalamnya hanya tertuju untuk mengerjakan hal yang kurang lebih sama secara lebih baik (Hacking, 1981: 2). Sebuah ilmu normal ditandai antara lain oleh kecilnya tujuan untuk menghasilkan kebaruan konseptual atau fenomenal yang besar (Wolin, 1980: 168). Tidak ada
kebaruan, yang ada hanyalah perluasan isi pengetahuan yang tidak keluar dari kerangka paradigma atau teori tertentu.
Dengan demikian bila sebuah ilmu secara paradigmatis belum mantap, terdapat dua kemungkinan. Pertama, ilmu tersebut memang belum dewasa, dalam arti baru dalam proses membentuk paradigmanya sendiri, sistem nilainya sendiri, terlepas dari “induk”-nya. Kemungkinan kedua, ilmu tersebut sedang menghadapi anomali dalam rangka mengarah pada konstelasi nilai atau sistem yang “baru”, menuju sebuah “paradigma baru”. Persoalan yang muncul adalah: adakah setiap perubahan selalu berarti “kemajuan”? Secara filosofis, adakah kategori yang dapat dipegang untuk menentukan “kemajuan” dalam ilmu?
Secara sederhana untuk adanya kemajuan ilmu ( scientific progress ) perlu adanya tekanan dari cara pandang lain yang menyaingi cara pandang lama (Wolin, 1980: 168). Secara minimum, sebuah paradigma baru harus mampu mengubah anomali yang lama ke dalam teka-teki baru.Ia juga harus mampu mengembangkan teka-teki baru untuk penelitian (Wolin, 1980: 173). Terkait dengan perkembangan ilmu , dalam filsafat ilmu muncul dua paradigma yang saling tidak bersesuaian , yakni sudut pandang sejarah logis dan sudut pandang sejarah psikologis (Stegmüller, 1980: 75). Sudut pandang logis mengandaikan bahwa perkembangan ilmu bersifat rasional, sedangkan sudut pandang psikologis melihat bahwa perkembangan ilmu bukanlah sebuah proses yang rasional, melainkan proses psikologis yang kompleks. Namun demikian, cara pandang yang berpijak pada aspek “subjek” tersebut bukannya tanpa masalah, karena dinilai mengabaikan proses sosiologis yang sesungguhnya juga berperan dalam perkembangan ilmu. Sebagai pembanding, ada baiknya disinggung juga pendapat Popper.
Menurut perspektif Karl R. Popper, kemajuan ilmu dapat ditilik dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang evolusioner dengan mengadopsi pendekatan biologis dan

## HUMANIKA Vol. 22 No. 2 (2015)  ISSN 1412-9418 Refleksi Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial
Sindung Thahyadi
sudut pandang logis (Popper, 1981: 80-81). Dari  sudut pandang evolusioner, kemajuan ilmu terjadi melalui dua proses yakni pembelajaran dan seleksi. Dalam cara pandang evolusioner, kemajuan ilmu merupakan suatu sarana yang digunakan oleh manusia untuk menyesuaikan dirinya sendiri dengan lingkungan, untuk mengatasi tantangan lingkungan baru, dan bahkan untuk menemukan lingkungan baru. Bagi Popper mekanisme adaptasi yang terjadi pada evolusi secara mendasar sama, walau dikenal adanya tiga taraf adaptasi: taraf genetik melalui mutasi dan rekombinasi; taraf perilaku melalui variasi-variasi dan rekombinasi tentatif dalam “cadangan referensi sikap-perilaku”; dan taraf ilmiah melalui teori-teori tentatif yang baru dan revolusioner (Popper, 1981: 82). Khusus pada taraf ilmiah, suatu adopsi tentatif dari sebuah pendugaan  ( conjecture ) atau teori baru mungkin saja menjawab satu atau dua masalah, namun teori baru tersebut juga dihadapkan pada banyak masalah baru. Jika kemajuan yang terjadi pada ilmu tersebut cukup berarti, maka masalah baru yang timbul akan berbeda dari masalah-masalah lama. Masalah baru secara radikal akan berbeda taraf kedalamannya. Dengan demikian kemajuan ilmu paling baik jika diukur dengan membandingkan rangkaian masalah lama dengan masalah-masalah baru .Semakin kita maju dalam pengetahuan, semakin  jelas kita dapat melihat keluasan dari ketidaktahuan kita (Popper, 1981: 83- 84).
Dari sudut pandang logis, Popper melihat bahwa kemajuan ilmu terjadi bila sebuah teori memuat suatu penemuan atau sebuah langkah ke depan dan bertentangan dengan pendahulunya,  atau dari sudut logika, teori yang baru meski kontradiksi dengan teori yang lama, dan “berakhir” dengan teori baru mampu melampaui yang lama (Popper, 1981: 93). Kemajuan dalam ilmu selalu bersifat revolusioner, dan bukan komulatif.  Kemajuan dalam ilmu juga terjadi bila dalam arti tertentu suatu teori mampu menjelaskan realitas secara lebih
baik, memberikan hasil yang lebih baik, dan dapat diterima secara rasional jika dibandingkan dengan pendahulunya (Popper, 1981: 94). Namun Popper mengingatkan bahwa sebuah revolusi ilmiah, seradikal apa pun, tidak dapat sungguh-sungguh terputus dari tradisi, karena teori revolusioner tersebut harus memelihara keberhasilan teori pendahulunya (Popper, 1981: 106). Inilah aspek “rasional” dari perkembangan ilmu, dan bukan hanya “proses psikis” saja.
Perspektif yang senada juga dikemukakan oleh Imre Lakatos.Namun Lakatos menolak bila perkembangan ilmu dilihat hanya dari perkembangan sebuah teori saja. Perkembangan ilmu hanya dapat dilihat pada sebuah “program riset” ( research  programm ) yang cakupannya lebih dari satu atau dua teori. Sebuah “program riset” dikatakan mengalami kemajuan sejauh pertumbuhan teoritisnya mampu mengantisipasi pertumbuhan empirisnya, yakni sejauh “program riset” tersebut mampu dan berhasil memprediksi fakta-fakta baru atau pun “ problemshift ” yang progresif (Lakatos, 1981: 117). “Kemajuan” dengan demikian ditandai dengan adanya pengujian atas akibat yang dihasilkan oleh “program riset”, bukan dengan memfalsifikasi teori yang secara sistemik terkandung dalam “program riset” tersebut (Lakatos, 1981: 118).
Berbeda dengan Popper dan Lakatos, Kuhn melihat suatu perubahan dari satu paradigma ke paradigma lain terjadi bukan karena paradigma baru dapat mengatasi persoalan lama secara lebih baik. Juga tidak terjadi karena terdapat bukti-bukti yang lebih baik yang dihubungkan dengan paradigma baru, namun perubahan paradigmatis terjadi karena disiplin ilmu yang lama tidak mampu lagi memecahkan tekanan anomali ilmu. Revolusi ilmu terjadi karena kesuksesan-kesuksesan baru menyajikan cara baru untuk melihat segala sesuatu, dan kemudian membuat masalah baru yang menyibukkan orang- orang yang terlibat di dalamnya, dan

## HUMANIKA Vol. 22 No. 2 (2015)  ISSN 1412-9418

## Refleksi Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial Sindung Thahyadi
masalah-masalah yang lama disisihkan atau dilupakan.  Perubahan paradigmatis bagi Kuhn merupakan “perubahan menyeluruh” ( Gestalt swicth ). Bangunan-bangunan pengetahuan yang saling menggantikan bagi Kuhn merupakan sesuatu yang tidak dapat diperbandingkan ( incommensure-able ), karena pergantian paradigmatis berurusan dengan tingkat masalah yang berbeda dan mungkin tidak terdapat ukuran umum untuk mengukur keberhasilan mereka (Hacking, 1981: 3). Bila tawaran konseptual Kuhn diterima, muncul persoalan: bagaimana “kemajuan ilmu” mesti diukur? Apakah “jangkar sosiologis”, yakni ada tidaknya komunitas ilmuwan yang mendukung sebuah paradigma dipakai sebagai dasar justifikasi bahwa paradigma tersebut survive atau gugur? Berangkat dari pemahaman Gestalt swicth sebagaimana dirintis oleh Kuhn , Model Gestalt hendak mencoba menjawab persoalan “kemajuan ilmu”, tanpa mengabaikan prinsip incommensureability.
Model Gestalt adalah model pembacaan “kemajuan ilmu” dengan berpegang bahwa teori-teori ilmiah merupakan konsep-konsep empiris atau predikat-predikat empiris yang diterapkan pada fenomena tertentu. Teori-teori ilmiah dipandang sebagai perspektif  konseptual (Dilworth, 1981: 77-79). Teori-teori ilmiah merupakan sebuah cara pandang intelektual , sebuah sistem atau kerangka konseptual yang menyediakan sebuah struktur yang memungkinkan pemikiran seseorang tentang beberapa aspek realitas dapat diorganisasi. “Kemajuan ilmu” kemudian dapat diartikan sebagai perubahan perspektif konseptual (Dilworth, 1981: 80). Model Gestalt sangat dikenal, terutama dengan pemakaian analogi “bebek-kelinci” sebagai model untuk menjelaskan pergantian dari satu teori dengan teori lainnya, atau hubungan aktual antara teori- teori ilmiah (Dilworth, 1981: 67-68). Model Gestalt menyajikan perspektif baru dalam memandang fungsi dan kedudukan teori pada satu pihak, dan “realitas’ atau “objek”
pada pihak lain. Model Gestalt memberi pemahaman bahwa “realitas” dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yang masing-masing sudut pandang tersebut merupakan penerapan konsep teoritis yang berbeda terhadap “realitas” (Dilworth, 1981: 69). Bila ilmuwan mampu melihat “realitas” dari berbagai “perspektif”, maka kemajuan sebuah konsep (atau teori, atau paradigma, atau ilmu) ditentukan oleh “perspektif konseptual mana yang lebih maju”. Kategori yang dapat dipakai untuk menentukan “kemajuan” adalah akurasi (konsep mana yang lebih akurat dalam menggambarkan objeknya); lingkup (konsep mana yang lebih luas lingkup atau cakupannya); dan kesederhanaan (konsep mana yang lebih sederhana dan lebih jelas mengungkap halnya)(Dilworth, 1981: 73-76). Dengan demikian model Gestalt menawarkan pemahaman kemajuan ilmu yang lebih longgar, dan semuanya terkait dengan konteks teori atau sudut pandang yang diperlukan (Dilworth, 1981: 81). Terkait dengan kebutuhan untuk pemahaman pergeseran paradigma ilmu-ilmu sosial, percikan gagasan Popper, Lakatos, Kuhn, dan Model Gestalt kiranya mampu memberikan  arah dan persepsi “baru” pengembangan paradigma dan metodologi yang tepat sesuai dengan sifat dasar objek ilmu sosial.

## III. PERGESERAN  PARADIGMA ILMU- ILMU SOSIAL
Dewasa ini sedang terjadi krisis dan rekonstruksi ilmu sosial positif.Dalam tigapuluh tahun terakhir telah terjadi sebuah perubahan fundamental terkait dengan dasar-dasar yang menopang filsafat ilmu sosial. Paradigma positivistis yang “tua” menjamin pengetahuan tentang “masyarakat“ dengan menghapuskan masalah-masalah yang timbul dari “hakikat masyarakat”, misalnya masalah-masalah tentang contingency (hal kebetulan), indeterminacy (ketidak-tentuan), atau masalah tentang keyakinan dan tindakan- tindakan intensional yang secara hakiki tidak

## HUMANIKA Vol. 22 No. 2 (2015)  ISSN 1412-9418 Refleksi Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial Sindung Thahyadi
dapat diramalkan. Paradigma positivistis mereduksi masalah-masalah tersebut ke dalam bentuk-bentuk non-intentional, determinisme naturalitis, biofisis, psikobiologis, atau sosiologisyang tampaknya bagus.Sebuah metodologi yang dikonsepsikan sesuai dengan tujuan itu, pijakan epistemologis melengkapi ilmu sosial yang dikonsepsikan secara naturalistis, dan kebutuhan adanya hukum- hukum sosial kehidupan dikembangkan dan diuji atas  dasar model-model yang diturunkan dari ilmu fisika, kimia, dan bio- kimia.  Durkheim, Hempel, Parson merupakan wakil dari cara pandang ilmu sosial yang demikian (Kamolnick, 1999: 118). Berikut pointers yang menggambarkan asumsi dasar dan genealogi filosofis yang mendasari paradigma- paradigma yang berkembang dalam ilmu sosial (lihat Lampiran).
Kecenderungan positivistik yang kuat pada tahun 1970 sampai 1980-an, kiranya merupakan jawaban atas sindiran sebagaimana yang dahulu pernah dikemukakan oleh Thomas Hobbes bahwa teori politik “tradisional” sama sekali tidak beranjak dari tingkat yang telah dicapai Aristoteles (Wolin, 1980: 162). Untuk menjawab tantangan tersebut muncul konsepsi baru bahwa studi politik merupakan disiplin empiris yang dibangun dari teori dan data yang relevan secara perlahan, sederhana, dan tersusun sedikit demi sedikit.Sebagaimana dipegang oleh Durkheim, tugas ilmu sosial “baru” adalah menyelidiki fakta-fakta sosial (Benhabib, 1986: 2).  Ilmu sosial secara paradigmatis dan metodologis kemudian diyakini tidak berbeda dengan ilmu alam. Namun terdapat unsur ilusif dalam pemahaman terhadap ilmu alam yang mendasari pandangan “reduktif” tersebut.
Apabila fisika (sebagai the master of natural sciences ) memang dijadikan kiblat paradigmatis-metodologis, sesungguhnya dewasa ini dalam fisika pun terdapat beberapa paradigma yang saling bersaing untuk memenangkan pertempuran. Sayap
scientism tetap bermimpi bahwa semua ilmu dapat direduksi dalam fisika, dan semua persoalan dapat dipecahkan bila “ the final theory ” telah digapai.Sebuah paradigma yang berpijak pada penelitian tentang partikel dasar dan diatasnya dibangun hukum-hukum yang koheren dan universal tentang semesta realitas (Weinberg, 1992: 243). Bahkan teori sosial yang berpijak pada model “fisika sosial” Comte, dengan menggunakan paradigma fisika partikel “Quantum” juga dikembangkan.  Sayap ini mengklaim bahwa semua kemungkinan- kemungkinan perubahan sosial dapat dijelaskan melalui “bahasa fisika” (Zohar & Marshall, 1994: 23).  Sayap lain, yang juga berbasis paradigma quantum , sampai pada pemahaman teoritis yang berbeda, yakni bahwa semakin dalam suatu teori tentang realitas, semakin teori tersebut terintegrasi dengan teori lain sebagai sebuah “teori tunggal” tentang realitas. Sehingga dipegang pula diktum bahwa fabric of reality tidak hanya terdiri dari unsur-unsur reduksionistis seperti ruang, waktu, dan partikel sub atomik, namun juga terdiri dari kehidupan, pemikiran dan komputasi (Deutsch, 1997: 30).Terdapat pula varian lain positivisme ilmu sosial sebagaimana terwakili oleh pandangan behaviorisme reduksionistis Homans yang menyatakan bahwa semua proposisi umum dalam ilmu sosial merupakan proposisi tentang perilaku individual (Homans, 1967: 103).
Sebagai reaksi atas positivisme dalam ilmu sosial muncul etnometodologi dan teori tindakan komunikasi sebagai komponen dari cara pandang post-empiris (Kamolnick, 1999: 119).  Selain Habermas, beberapa nama juga termasuk dalam corak pendekatan “post empiris” yang menekankan pendekatan pluralistis dalam ilmu sosial, seperti Karl-Otto Apel, Anthony Giddens, Brian Fay, Richard Bernstein, dan David Braybrooke (Ingram, 1997: 413). Dalam ilmu politik tercatat Ball (1987), Dallmayr (1987), Luke (1990), dan White (1987) (Morrow, 1994: 11). Issue-issue yang berkembang dalam ilmu-ilmu sosial dewasa

## HUMANIKA Vol. 22 No. 2 (2015)  ISSN 1412-9418

## Refleksi Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial Sindung Thahyadi
ini adalah: “pertempuran” antara metode naturalistik dengan metode hermeneutik ; eksplanasi pada taraf makro versus eksplanasi ilmiah pada taraf mikro , strategi penafsiran makna holistik versus anti- holistik , dan di atas semua itu adalah kontroversi tentang hubungan antara fakta dan nilai dan implikasinya pada perbedaan pemahaman tentang hubungan antara fakta dan nilai antara teori sosial tak-kritis pada satu pihak, dan teori sosial kritis di lain pihak (Kamolnick, 1999: 117). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: Adakah prinsip dasar yang dapat dipegang dalam menghadapi “polemik paradigmatis” baik yang muncul dalam ilmu alam (sebagai model dari sebagian teori sosial) maupun ilmu sosial? Apakah filsafat sebagai “induk segala ilmu” mampu menjawab persoalan tersebut?
Dewasa ini, filsafat dengan gaya post- Kantiannya tidak dapat lagi dipandang sebagai “ratu” segala ilmu, baik ilmu alamiah maupun sosial. Ilmu sosial sendiri telah kehilangan kredibilitasnya dan hanya tinggal sebagai bentuk behaviorisme positif (Kamolnick, 1999: 118). Namun filsafat sebagai a self-conciousness discipline tidak dapat disamakan dengan disiplin lain manapun (Ryan, 1970: 2). Filsafat tidak bergumul dengan persoalan-persoalan first- order atau persoalan-persoalan faktual, melainkan second-order or conceptual questions (Ryan, 1970: 4).  Persoalan- persoalan konseptual adalah persoalan yang tidak dapat diputuskan dengan pendekatan metode-metode untuk mendapatkan fakta yang telah dikenal (Ryan, 1970: 5). Persoalan-persoalan yang termasuk dalam kawasan meta-ilmiah , namun jawaban atas persoalan tersebut menentukan relevansi ilmu yang bersangkutan (Soeroso, 1985: 2). Dengan wataknya lebih inklusif dari pengetahuan ilmiah (Washburn, 1997: 4), filsafat dimungkinkan untuk melihat persoalan ilmiah maupun meta-ilmiah dalam perspektif yang lebih luas.Filsafat dapat memulainya dengan mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari
terbentuknya pengetahuan ilmiah, atau landasan epistemologis ilmu.
Habermas dalam kritiknya terhadap dasar-dasar epistemologis ilmu, melihat bahwa dari sudut pandang hubungan antara aturan-aturan logika metodologis ( logical-methodological rules ) dengan kepentingan yang membentuk penge- tahuan ( knowledge-constitutive  interest ), ilmu-ilmu dapat dipilah antara ilmu-ilmu empiris-analitis ( the empirical-analytic sciences ) yakni ilmu yang terkait dengan kepentingan teknis; ilmu-ilmu historis- hermeneutis ( the historical-hermeneutic sciences ) yakni ilmu-ilmu yag terkait dengan kepentingan praktis;  dan ilmu-ilmu sosial kritis ( the critical social sciences ) yakni ilmu yang terkait dengan kepentingan emansipatoris (Habermas, 1971: 308-310). Jenis pengetahuan yang dikelola pun berbeda-beda. Ilmu-ilmu empiris-analitis mengkaji informasi yang memperluas kekuasaan manusia atas kontrol teknis, yang dalam organisiasi sosial ditemukan dalam media “kerja”. Ilmu-ilmu historis hermeneutis bergumul dengan interpretasi yang memungkinkan adanya orientasi tindakan dalam tradisi umum, yang secara sosial ditemukan dalam media “bahasa”. Adapun Ilmu-ilmu sosial kritis menganalisis hal-hal yang membebaskan kesadaran dari ketergantungannya pada kekuasaan yang mendasarinya, yang secara sosial ditemukan dalam media “kekuasaan” (Habermas, 1971: 313).  Habermas berpijak pada suatu “ ontologi pengetahuan ” bahwa pengetahuan dan kepentingan manusia satu (Habermas, 1971: 314). Atas dasar titik pijak “ontologis” tersebut, Habermas menilai bahwa “objektivitas” dan “netralitas” pengetahuan sesungguhnya ilusif. Objektivisme sendiri sesungguhnya merupakan ilusi ontologis dari teori murni (Habermas, 1971: 307).  Dengan demikian mesti dipegang asumsi dasar bahwa “realitas” tidak pernah “telanjang”. Penampakan “realitas” berkorelasi dengan “kacamata” yang digunakan untuk “meneropong” “realitas”.  Demikian pula

## HUMANIKA Vol. 22 No. 2 (2015)  ISSN 1412-9418

## Sindung Thahyadi
mesti diakhiri “ilusi ontologis” pemisahan teori dan praksis .
“Pemilahan” ilmu di atas bersifat “normatif” dalam arti didasarkan pada perbedaan orientasi kepentingan atau, secara lebih luas: orientasi “nilai”, dari subjek pengetahuan. Sebagai contoh, ilmu tentang tindakan dapat saja berpegang pada cara pandang ilusif dengan membangun ilmu nomologis dan mereduksinya ke dalam kontrol teknologis. Demikian pula dapat saja cara pandang objektivis diterapkan dalam ilmu historis hermeneutis, yang pada akhirnya akan membangun pengetahuan yang tersterilisasi dan memenjarakan sejarah dalam museum. Bila “pemuseuman sejarah” membawa manusia berjarak dengan tradisinya, kecenderungan teknokratis dalam wilayah tindakan manusia akan membawa pada sistem behavioral tindakan instrumental yang membelenggu subjek dalam wilayah pilihan terbatas yang hanya berisi sistem-sistem nilai yang telah ter- reifikasi (terbendakan) dan kepercayaan- kepercayaan irrasional (Habermas, 1971: 316). Berpijak pada perspektif dasar yang demikian, muncul kebutuhan untuk adanya sebuah orientasi baru dalam ilmu sosial.Sebuah orientasi baru sebagaimana di antaranya ditawarkan oleh Teori Kritis.
Menentang pandangan positivistis dalam ilmu sosial, Teori Kritis sejak semula menolak pemisahan antara etika dan politik, dan juga gambaran ilmu sosial sebagaimana dikemukakan Durkheim (Benhabib, 1986: 2).  Teori Kritis juga menentang pemisahan antara pemahaman sosial dengan praksis karena keduanya berjangkar pada individu yang sama dan terkait dengan tindakan dan arah masa depan yang dituju oleh individu (Benhabib, 1986: 3-4). Orientasi dasar ilmu sosial yang kemudian mesti dibangun adalah tujuan politis komprehensif dari emansipasi kemanusiaan (Bohman, 1999: 460).Namun demikian, Teori Kritis dipandang memiliki “kelemahan” karena dinilai kurang mampu memberikan jawaban “positif” atas kebutuhan metodologi yang “rigit” dan “pasti”. Di samping itu, penekanan pada
relevansi sosial, aspek aplikatif, disinyalir akan mengorbankan “kedalaman ” ilmiah . Belum diterimanya critical theory sebagai sebuah metatheory yang hendak menengahi kebuntuan metodologis antara objektivisme-positivistis-empiristis dengan subjektivisme-hermeneutis terkait dengan kendala-kendala sosiologis dan kesalahan strategis. Hambatan sosiologis cukup besar, yakni masih dominannya paradigma positivistis dalam komunitas ilmuwan sosial, di samping beratnya hambatan psikologis dari budaya yang berorientasi pasar yang selalu mengkaitkan layak- jualnya keahlian dengan “teknik”  dan “metode” penelitian. Keadaan ini “diperparah” dengan adanya kesalahan strategis para pendukung critical theory yang lebihcenderung defensif dengan menyerang pendekatan metodologi lain daripada menaruh perhatian pada program risetnya sendiri, atau kerja-kerja penelitian yang konsisten dengan paradigma ilmu sosial “baru” yang mereka tawarkan (Morrow, 1994: 25).
Terlepas dari hambatan “ideologi pasar” dan strategi metodologis yang dikembangkan, Teori Kritis setidaknya membuka cakrawala metodologis yang lebih luas. Label yang diberikan untuk pendekatan baru yang bermaksud mengatasi “kebuntuan metodologis” tersebut adalah interpretive structuralism atau disebut pula hermeneutic structuralism . Asumsi-asumsi dasar yang dikembangkan dalam metodologi ini adalah: (1) bahwa hubungan-hubungan sosial dan analisis sosial selalu memiliki dimensi interpretatif (hermeneutis); (2) bahwa makna dan bahasa (yakni wacana-wacana) merupakan dasar dari konstruksi realitas yang sekaligus mengungkapkan dan menyembunyikan pengalaman-pengalaman subjek;  (3)  bahwa struktur merupakan spesies khusus atau terbentuk secara historis dan kadang-kadang secara sengaja diubah bahkan sekalipun struktur tersebut memiliki semacam faktisitas objektif yang nampaknya tidak tergantung pada aktor- aktor yang ada; (4) bahwa struktur-struktur

## HUMANIKA Vol. 22 No. 2 (2015)  ISSN 1412-9418

## Refleksi Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial Sindung Thahyadi
sosial dan kultural membatasi tindakan manusia sebagaimana berlaku sebagai sebuah gramatika bahasa, dan oleh sebab itu struktur-struktur tersebut tidaklah memiliki implikasi sebagaimana variabel-variabel dipahami sebagai faktor penentu probabilistis; dan (5) bahwa makna dan struktur-struktur secara tetap direproduksi dan diproduksi   melintasi ruang waktu (Morrow, 1994: 24).

## IV. PENUTUP
Dewasa ini paradigma ilmu sosial yang berpijak pada “ilmu alam” merupakan “minoritas” dalam diskursus paradigmatis ilmu sosial (Giddens & Turner, 1987: 7). Persoalan yang masih menghadang lebih terkait dengan jangkar sosiologis paradigma yang dikembangkan dan dilembagakan dalam komunitas-komunitas ilmiah, yang hingga dewasa ini (khususnya di Indonesia), masih berpijak pada paradigma positivistis. Namun demikian berpijak pada kajian ringkas di atas, terdapat beberapa butir pemikiran yang dapat dipegang. Arah pengembangan paradigmatik dan meto- dologis ke depan yang dapat dibangun adalah sebuah pendekatan post-empiris dengan mengesampingkan hasrat penyatuan cause ataupun structure sebagai tujuan teori tindakan sosial, dan mengembangkan paradigma multi-teori atas dasar variasi struktur yang dapat diterapkan pada berbagai wilayah dan tipe tindakan. Sebuah “holisme- lunak” yang mengatasi ekstrem holisme kuat dengan menawarkan suatu program lintas- budaya dan analisis komparatif tentang keberbedaan (Kamolnick, 1999: 119-120). Sebuah titik pijak yang sesuai dengan sifat dasar gejala sosial . Dapat dikatakan demikian karena fenomena sosial bersifat “tak pasti” dan “terbuka”, dan eksplanasi gejala sosial yang baik dalam program penelitian meski  menemukan jalan yang baik terkait dengan masalah-masalah yang timbul dari sifat fenomena sosial. Hanyalah pluralisme metodologi yang dinilai memuaskan untuk menanggapi sifat inheren “ketidakpastian” dan “keterbukaan” dari
fenomena sosial (Ingram, 1997: 414). Orientasi metodologis yang mesti dikembangkan adalah memperluas horizon penjelasan dan penafsiran kita dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan komparatif, lintas budaya , dan interparadigmatis . Perlu dilakukan rekonstruksi ukuran-ukuran normatif eksplanasi sosial yang memadai bagi pengujian atau pun falsifikasi empiris dengan tetap memperhatikan dua sisi penting pemahaman manusia, yakni: comprehensiveness dan comparativeness pada satu sisi, dan juga contextuality pada sisilain (Ingram, 1997: 415).
Adanya sifat “ketidakpastian” dan “keterbukaan” eksplanasi sosial, sesungguhnya terkait dengan tekstualitas bahasa yang secara hakiki selalu berganti makna dan open-ended .  Inilah yang mendasari lingkaran ontologis ( ontological circle ) dari makna setiap ungkapan. Lingkaran ontologis ini menjadikan “realitas sosial” dan si penafsir (ilmuwan sosial) secara terus-menerus berubah selama dalam proses interpretasi. Atas dasar ini pulalah diktum etnometodologi dan antropologi post-modernis memberikan peneguhan: bahwa memahami sebuah kebudayaan berarti pula mengungkapkan perubahan kebudayaan yang diakibatkan oleh pengaruh dari diri si penafsir dan kebudayaan si penafsir  (Ingram, 1997: 416). Dengan demikian diteguhkan bahwa ontologi sosial dan hermeneutika sosial tidak dapat dipisahkan. Yang satu mengandaikan yang lain, dan dengan demikian pijakan yang tepat dalam membangun paradigma ilmu sosial adalah dengan berangkat dari ontologi sosial.
Setiap teori interpretasi yang berbeda memiliki keterbatasan masing-masing, baik dalam tujuan dibangunnya teori tersebut maupun penerapan-penerapan dari teori tersebut (Ingram, 1997: 427). Setiap pilihan metodologis memiliki keterbatasan masing- masing.  Namun demikian bukan berarti bahwa harus ada usaha unifikasi metodologi

## HUMANIKA Vol. 22 No. 2 (2015)  ISSN 1412-9418

## Sindung Thahyadi
ilmu sosial. Dewasa ini justru saatnya untuk mengkonsepsikan kembali ilmu sosial , dan melupakan aspirasi ilusional tentang penyatuan metodologi ilmu sosial sebagaimana dilakukan Thomas Hobbes dengan meminjam paradigma mekanika klasik (Meehan, 1997: 429). Terdapat dua asumsi yang saling berhubungan terkait dengan pengembangan ilmu sosial, yakni pertama : bahwa ketidakpastian dalam tindakan sosial membatasi lingkup eksplanasi dalam ilmu-ilmu sosial; kedua , bahwa ketidakpastian ini meneguhkan pluralisme metodologi sebagai titik pijak awal yang paling baik untuk sebuah
rekonstruksi normatif pengetahuan ilmiah tentang masyarakat (Bohman, 1997: 441). Yang perlu dielaborasi lebih jauh adalah mengem-bangkan pluralisme metodologis dan unifikasi teoritis dalam ilmu sosial yang diharapkan dapat meneguhkan dua sisi pendekatan pluralistis-komprehensif dalam filsafat ilmu sosial (Bohman, 1999: 467- 468). Hal utama yang mendasari telaah tentang legitimasi metodologi adalah mengkaji kembali kriteria tentang apa seharusnya ilmu itu (Morrow, 1994: 36). Dimensi “ontologis” ilmu sosial mesti “dibebaskan” dari ilusi objektivisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Benhabib, Seyla, 1986, Critique, Norm, and Utopia, A study of Foundations of Critical Theory, New York
Columnia University Press.
Bohman, James, 1997, “ Pluralism, Indeterminacy and the Social Sciences: Reply to Ingram and Meehan”, in: Psatas, George,
Human Studies, Volume 20, No. 4,
October 1997, Netherland:  Kluwer Academic Publisher, , pp. 429-440
Bohman, James, 1999, “Theories, Practices, and Pluralism, A pragmatic interpretation of critical social science” in Philosophy of Social Science, Volume 29, No.4,
December 1999, Sage Publication Inc., London, pp. 459-480
Deutsch, David, 1997, The Fabric of Reality, London: Penguin Books.
Dilworth, Craig, 1981, Scientific Progress,
A study concerning the nature of the relation between successive
scientific theories, D.  Dordrecht: Reidel Publishing Company.
Giddens, Anthony, & Turner, Jonathan, ed.,
1987, Social Theory Today, Stanford: Stanford University Press.
Habermas, Jürgen, 1971, Knowledge and Human Interest (asli: 1968, Erkenntnis und Interesse, terj. J. Shapiro), Boston: Beacon Press.
Hacking, Ian, ed., Scientific Revolution, Oxford University Press.
Homan, George, 1967, The Nature of Social Science, Harcourt, New York: Brace & World Inc.
Ingram, David, 1997, “ Explanation and Understanding Revisited: Bohman and the New philosophy of Social Science” in : Psatas, George, Human Studies, Volume 20, No. 4, October 1997, Netherland: Kluwer Academic Publisher, pp. 413-428

## HUMANIKA Vol. 22 No. 2 (2015)  ISSN 1412-9418

## Refleksi Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial Sindung Thahyadi
Kamolnick, Paul, 1999, “ Habermasian Critical Social Theory as Antidote?“ Book Review: James Bohman (1991) New Philosophy of
Social Science: Problem of Inderterminacy,
MIT Press,
Cambridge, 266 pages in: Psatas, George, Human Studies, Volume 22, No. 1, January 1999, Netherland:
Kluwer Academic Publisher, pp. 117- 123
Kuhn, Thomas S., 1970, Structure of Scientific Revolution, Second Edition, Chicago:  University of Chicago Press.
Lakatos, Imre, 1981, “ History of Science and Its Rational  Reconstruction ” dalam: Hacking, Ian, ed., Scientific Revolution, Oxford: Oxford University Press, pp. 107-127 Meehan, Johanna, 1997, “ Interpretation and Social Science: A Review Essay of James Bohman’s New Philosophy of Social Science”, in: Psatas, George, Human Studies, Volume 20, No. 4, October 1997, Netherland: Kluwer Academic
Publisher, pp. 429-440
Morrow, Raymond A. & Brown, David D.,
1994, Critical Theory and
Methodology , London:
Sage
Publication.
Popper, Karl R., 1981, “ The Rationality of
Scientific Revolutions ” dalam: Hacking, Ian, ed., Scientific
Revolution, Oxford:
Oxford
University Press,  pp. 80-106
Ryan, Alan, 1970, The Philosophy of the Social Sciences, London: Macmillan Press Ltd.
Soeroso H. Prawirohardjo, 1986, Beberapa Masalah Metailmiah dalam Ilmu Politik sebagai Ilmu Sosial, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta
Stegmüller, Wolfgang, 1980,  “Accidental (‘non-substantial’) theory change and theory dislogment” dalam: Gutting, Gary, ed., Paradigms & Revolutions, Appraisals and aplications of Thomas Kuhn’s philosophy of science ,  Notre Dame:  University of
Notre Dame Press.
Washburn,  Phil, 1997, Philosophical Dilemmas, Building a worldview, Oxford: Oxford University Press.
Weinberg, Steven, 1992, Dreams of a Final Theory, The scientist’s search for the ultimate laws of nature, New York: Vintage Books
Wolin, Sheldon, 1980, “ Paradigms and Political Theories ” dalam: Gutting, Gary, ed., Paradigms & Revolutions, Appraisals and aplications of Thomas Kuhn’s philosophy of science ,  Notre Dame:  University of Notre Dame Press.
Zohar, Danah, & Marshall, Ian, 1994, The Quantum Society, Mind, physics, and a new social vision, New York: William Morrow and Company, Inc.

## HUMANIKA Vol. 22 No. 2 (2015)  ISSN 1412-9418 Refleksi Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial
Lampiran . Perkembangan Filsafat Ilmu Abad XX dan respon dalam

## Ilmu-ilmu Sosial
Sainteisme, Positivisme Logis, Empirisme Logis
• Mengutamakan pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah
• Menekankan metodologi empiris dan penalaran logis
• Metafisika: realisme (dari yang naïve sampai dengan yang sophisticated )
• Demarkasi Ilmu: marginalisasi ilmu/pengetahuan non empiris
• Bangunan ilmu: nomologis, reduksionistis
 Pengaruhnya 
Tendensi sikap terhadap Positivisme (lihat bagan di bawah)
Tendensi sikap terhadap Positivisme yang berkembang dalam Ilmu-ilmu  Sosial dapat dibedakan sebagai berikut:
Menerima paradigma Positivistis Menolak  Positivisme Logis Menolak  Humanistis
• Realitas: tunggal, atomis
• Metode: generalisasi empiris (kuantitatif)
• Ilmu:  bebas nilai
• Tidak ada ikatan pengamat dan subjek yang diamati
• Tubuh pengetahuan: nomo- tetik, bebas spasio-temporal
• Gejala diterangkan: sebagai hubungan kausal
• Sifat hasil penelitian: ramalan probalitistis
• Tujuan kajian: verifikasi
Karl R. Popper:
• Metode fisika tidak da-pat diadopsi untuk ilmu sosial: antinaturalis
• Realitas sosial berbeda dari realitas dunia fisik: tidak ada uniformitas yang bertahan lama.
• Anti-historisisme: tidak ada pengulangan dalam sejarah, dan prognosis tidak mungkin dilakukan.
• Dalam masyarakat selalu ada kebaruan, masyara kat memiliki ingatan dan proses pembelajaran.
• Kompleksitas realitas  sosial tidak mengijinkan isolasi eksperimentasi
• Fungsi peramalan sosial sangat
berbeda dengan fisika.
• Realitas: ganda, holistic
• Metode: kualitatif
• Ilmu: terikat nilai
• Pengamat dan subjek yang diamati: berinteraksi
• Tubuh pengetahuan: ideografis, thick discriptions
• Gejala dipahami secara simultan, dialektis
• Sifat hasil penelitian: deskripsi makna (norma, nilai)
• Tujuan kajian: ekspansif ( grounded research )
Pendukung :
Semua “sosiologi empiris /positif”
• Spencer
• Tradisi behaviorisme: Homans
• Durkheim: fakta sosial
(Sosiologi ‘Indonesia’)?
Pendukung :
Sosiologi humanistis, sosiologi fenomenologi, Sosiologi eksistensial, filsuf-filsuf ‘hermeneutis’:
• Dilthey: naturwissenshaften – geisteswissenshaften
• Alfred Schutz: sosiologi fenomenologi
• Gunnar Myrdal: pendekatan humanistis
• Peter L. Berger: sosiologi humanistis
• Durkheim, Weber: sosiologi eksistensial
• Habermas (Teori Kritis): teori tindakan komunikatif
• Feyerabend: gainst method (><nomologis ilmu)
• Giddens, Ritzer: sosiologi meta-teori