## ANDRAGOGI 2 (3), 2020, 147-162.
Article Type :  Research Article Date Received :  13.08.2020 Date Accepted :  18.08.2020 Date Published :  25.09.2020 DOI :  doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66

## PROBLEMATIKA,  PERANAN  DAN  FUNGSI  PERENCANAAN  PENDIDIKAN  DI INDONESIA

## Suhada
STAI Alhikmah Jakarta, Indonesia (suhada73@yahoo.com)
Kata Kunci : Abstrak Problematika, Peranan, Fungsi, Perencanaan Pendidikan Penelitian  ini  merupakan  studi  literatur  terkait  problematika,  peranan dan  fungsi  perencanaan  pendidikan  di  Indonesia.  Pengumpulan  data dilakukan melalui berbagai sumber yang dapat digunakan terkait dengan permasalahan  pendidikan  multikultural  Islam  di  Indonesia.  Dalam penelusuran  beberapa  literatur  menggunakan  mesin  cari  atau  mungkin lebih mudahnya adalah pengindeks jenis apa saja dokumen. Misalnya kita gunakan Google  Scholar dengan  kueri  mengandung  anak  kalimat Social Network ,  tentunya  akan  dihasilkan  jumlah  anak  kalimat  dengan  daftar dokumen terkait. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya masalah dalam pendidikan di Indonesia menyebabkan pula adanya kendala dalam perencanaan  pendidikan  di  Indonesia.  Sistem  pendidikan  di  Indonesia harus direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Perencanaan  adalah  suatu    kegiatan  melihat  masa  depan  dalam  hal menentukan  kebijakan,  prioritas  dan  biaya  pendidikan  dengan memprioritaskan  kenyataan  yang  ada  dalam  bidang  ekonomi,  sosial  dan politik  untuk  mengembangkan  sistem  pendidikan  negara  dan  peserta didik  yang  dilayani  oleh  sistem  tersebut    Artinya  dalam  merencanakan sistem  pendidikan  nasional  pun  harus  mempertimbangkan  faktor ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya.  Sistem  pendidikan  di  negara  kita telah  banyak  mengalami  perubahan,  hal  ini  mungkin  disebabkan  karena perencanaan  pendidikan yang tidak memahami aspek-aspek yang terkait didalamnya,  sehingga  sistem  pendidikan  nasional  kita  tidak  mampu sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia serta lulusan yang dihasilkan tidak relevan dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal tersebut menyebabkan sumber  daya  manusia  (SDM)  negara  kita  sulit  bersaing  dengan  SDM asing.  Adapun  fungsi  dan  peranan  perencanaan  pendidikan  adalah sebagai  berikut:  1)  Sebagai  pedoman  bagi  pelaksanaan  kegiatan pembangunan  pendidikan.  2)  Sebagai  alat  pengendalian  pelaksanaan pembangunan  pendidikan.  3)  Sebagai  alat  untuk  menjamin  mutu pembangunan pendidikan. 4) Sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara  efektif  dan  efisien.  5)  Sebagai  sarana  untuk  menjamin  kelancaran pencapaian  tujuan  pembangunan  pendidikan.  6)  Sebagai  sarana  untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan. 7) Sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik .
Key Words : Abstracts Problematics, Role, Function, Educational Planning This  research  is  a  literature  study  related  to  problems,  the  role  and function of education  planning in Indonesia.  Data collection was carried out through various sources that can be used in relation to the problems of  Islamic  multicultural  education  in  Indonesia.  In  searching  some literature using a search engine or maybe it is easier to index any type of document.  For  example,  we  use  Google  Scholar  with  a  query  containing Social Network clauses, of course the number of clauses will be generated with a list of related documents. The conclusion in this study is that the existence of problems in education in Indonesia also causes constraints in education planning in Indonesia. The education system in Indonesia must be  planned  by  considering  various  things.  Planning  is  an  activity  to  see the  future  in  terms  of  determining  policies,  priorities  and  costs  of education by prioritizing the existing realities in the economic, social and political fields to develop the state education system and students served by this system. This means that in planning the national education system must  consider  economic,  social,  political  and  cultural  factors.  The education system in our country has undergone many changes, this may be  due  to  educational  planning  that  does  not  understand  the  aspects involved  in  it,  so  that  our  national  education  system  is  unable  to  match the  conditions  of  Indonesian  society  and  the  resulting  graduates  are  not relevant  to  the  needs  of  the  workforce.  This  makes  it  difficult  for  our country's  human  resources  (HR)  to  compete  with  foreign  human resources. The functions and roles of educational planning are as follows: 1)  As  a  guide  for  the  implementation  of  educational  development activities.  2)  As  a  means  of  controlling  the  implementation  of  education development.  3)  As  a  tool  to  ensure  the  quality  of  educational development. 4) As a means of achieving educational goals effectively and efficiently.  5)  As  a  means  to  ensure  the  smooth  achievement  of educational  development  goals.  6)  As  a  means  of  clarifying  the  vision, mission  and  strategy  of  education  development.  7)  As  a  logical  and systematic tool to change the education system for the better.

## A. PENDAHULUAN
Secara + konseptual, + pendidikan + mencakup + ranah + perencanaan, pelaksanaan, + pengendalian, + dan + pengawasan + mengenai + (sumber + daya manusia, sumber + belajar, + kurikulum, + dana, + dan + fasilitas) + untuk + mencapai tujuan pendidikan + secara + efektif + dan + efisien. 1 + Dengan + demikian, + perencanaan pendidikan + mempunyai + peran + penting + dalam + mengawali + tahapan + yang harus ditempuh + dalam + proses + manajemen + pendidikan + sebagai + panduan + bagi pelaksanaan, + pengendalian, + dan + pengawasan + penyelenggaraan + pendidikan. Dalam + kacamata + Roger + A. + Kauffman + yang + dikutip + oleh + Nanang Fattah 2 dan + pandangan + Melayu + P. + Hasibuan, 3 + perencanaan + merupakan + suatu proyeksi tentang + apa + yang + harus + dilaksanakan + guna + mencapai + sasaran + dan + tujuan
1 Cucun Sunaengsih, Buku Ajar Pengelolaan Pendidikan (UPI Sumedang Press, 2017),  4; Slameto Slameto,  “PEMBARUAN  MANAJEMEN  PENDIDIKAN”  (Penerbit  Qiara  Media,  2020),  iv;  Muhammad Kristiawan, Dian Safitri, and Rena Lestari, “Manajemen Pendidikan,” Deepublish , 2017,  8.
2 Nanang  Fattah, Ekonomi  Dan  Pembiayaan  Pendidikan (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2000), 9.
3 S  P  Hasibuan  Melayu,  “Manajemen:  Dasar,”  Pengertian  Dan  Masalah  (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2001),  91.
yang + telah + ditetapkan. + Sebagai + suatu + proyeksi, perencanaan + memiliki + unsur kegiatan + mengidentifikasi, + menginventarisasi + dan + menyeleksi + kebutuhan berdasarkan + skala + prioritas, + mengadakan + spesifikasi + yang + lebih + rinci mengenai hasil + yang + akan + dicapai, + mengidentifikasi + persyaratan + atau + kriteria untuk memenuhi + setiap + kebutuhan, + serta + mengidentifikasi + kemungkinan alternatif, strategi, + dan + sasaran + bagi + pelaksanaannya. 4 + Lebih + lanjut, kebutuhan terhadap perencanaan
+ pendidikan + diakibatkan + oleh + adanya kompleksitas + masyarakat dewasa + ini, + seperti + masalah + jumlah + penduduk, kebutuhan + akan + tenaga + kerja, masalah + lingkungan, + dan + adanya + keterbatasan sumber + daya + alam. 5 + Hal tersebut, + secara + khusus + diulas + oleh + Banghart + dan Trull ++ bahwa: “The + need + for + planning + arose + with + the + intensified + complexcities + of modern + technological + society. + Problems + such + as + population, + manpower + needs, ecology, + decreasing + natural + resources + and + haphazard + aplication + of + scientific developments + all + place + demand + on + educational + institutions + for + solution” . 6
Sampai + saat + ini, + pendidikan + di + Indonesia + masih + mengalami + krisis besar karena + perkembangan + dan + kebutuhan + akan + pendidikan + tidak + dapat terpenuhi oleh + sumber-sumber + yang + tersedia, + turbulensi + keadaan + sosial politik dan krisis + kepemimpinan. 7 + Karenanya, + banyak + suara + kritis + yang muncul dari “lisan” + sarjana + pendidikan, + sebut + saja + Philip + H. + Coombs, 8
4 Henry Alexis Rudolf Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21 (IndonesiaTera, 1998),   120; H Andi Rasyid Pananrangi and M Pd SH, Manajemen Pendidikan , vol.  1  (Celebes  Media  Perkasa,  2017), 90;  Abdurahman  Abdurahman,  “Pengembangan  Desain  Dan Pendekatan  Perencanaan  (Planning)  Dalam  Manajemen  Pendidikan  Islam,” Al-Tanzim:  Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 2 (2017): 15 – 24.
5 K Nahdi, PENDIDIKAN DAN MODERNISASI PERADABAN , 2018, 117,
https://books.google.co.id/books?id=A9PQDwAAQBAJ;  V  R  Zainal,  H  Kamal,  and  M  Natsir, The Economics  of  Education:  Mengelola  Pendidikan  Secara  Profesional  Untuk  Meraih  Mutu  Dengan Pendekatan Bisnis (PT
Gramedia
Pustaka
Utama, 2014), 70,
https://books.google.co.id/books?id=rqJxwgEACAAJ; Akhmad Sugianto, “PERENCANAAN PENDIDIKAN  MELALUI  PROGRAM  INDIVIDUAL  LEARNING  PLAN  Di  SEKOLAH  MENENGAH PERTAMA,” PERENCANAAN  PENDIDIKAN  MELALUI  PROGRAM  INDIVIDUAL  LEARNING  PLAN  Di SEKOLAH  MENENGAH  PERTAMA ,  2016;  Heru  Juabdin  Sada,  “Kebutuhan  Dasar  Manusia  Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 2 (2017): 213 – 26.
6 F  W  Banghart  and  A  Trull, Educational  Planning (Macmillan,  1972),      5, https://books.google.co.id/books?id=lBEW7P35PM8C;  R  B  Kimbrough  and  M  Y  Nunnery, Educational Administration:
An Introduction (Macmillan, 1983), 49,
https://books.google.co.id/books?id=32goAAAAMAAJ;  A  Kumar, Human  Resource  Development:  An Interdisciplinary  Approach ,  Human  Resource  Development:  An  Interdisciplinary  Approach  (Anmol Publications, 1991),  336, https://books.google.co.id/books?id=XzntAAAAMAAJ.
7 J  Musfah, Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Mengurai  Krisis  Karakter  Bangsa (Prenada  Media, 2018),    53,  https://books.google.co.id/books?id=4pJeDwAAQBAJ;  M  A  Prof.  Dr.  HAL.  Samsul  NIzar, Kepemimpinan Pendidikan Dalam Perspektif Hadis (Prenada Media, 2019), 275, https://books.google.co.id/books?id=CdbFDwAAQBAJ; K Anwar, Potret Pendidikan Indonesia (Formaci, 2017),    24,  https://books.google.co.id/books?id=u23IDwAAQBAJ;  M  Joharis  Lubis  and  Indra  Jaya, “Komitmen  Membangun  Pendidikan  (Tinjauan  Krisis  Hingga  Perbaikan  Menurut  Teori)”  (Widya Puspita, 2019).
8 P  H  Coombs  et  al., Memerangi  Kemiskinan  Di  Pedesaan  Melalui  Pendidikan  Non-Formal (Rajawali, 1985), https://books.google.co.id/books?id=DB0YNQAACAAJ; G Kartasasmita and Universitas  Brawijaya.  Fakultas  Ilmu  Administrasi, Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Universitas Brawijaya Malang,
Fakultas Ilmu Administrasi, 1993), 76, https://books.google.co.id/books?id=a2Nz0Y4zljYC.
menghimbau agar pendidikan + direncanakan + secara + seksama, + matang + dan penuh kehati-hatian. + Hal + ini, + dapat + ditempuh + dengan + cara + melihat + pada keterbatasan yang + ada + dan + diarahkan + kepada + penyelenggaraan + pendidikan yang + lebih sesuai + dengan + kebutuhan + perkembangan + masyarakat. 9
Pengentasan + permasalahan + pendidikan + perlu + dilakukan + secara komprehensif. + Dalam + hal + ini, + Banghart + dan + Trull 10 merekomendasikan beberapa + hal + yang + harus + dicermati + dalam + merencanakan + pendidikan, + di antaranya: + 1) + mengidentifikasi + berbagai + kebijakan + terkait + dengan + sistem pendidikan; + 2) + mengevaluasi + dan + mempertimbangkan + berbagai + alternatif metode + pendidikan + dan + dalam + kaitannya + dengan + masalah-masalah + khusus pendidikan; + 3) + mencermati + masalah-masalah + kritis + yang + memerlukan perhatian, + penelitian, + dan + pengembangan; + (4) + mengevaluasi + keunggulan + dan kelemahan + sistem + pendidikan + yang + ada; + serta + (5) + melaksanakan + kajian terhadap + sistem + pendidikan + dan + komponen-komponennya. + Perencanaan berfungsi + sebagai + pemberi + arah + bagi + terlaksananya + aktivitas + yang + disusun secara + komprehensif, + sistematis, + dan + transparan. Perencanaan + yang + baik + adalah + perencanaan + yang + paling + realistis untuk dilaksanakan + dan + sesuai + dengan + yang + direncanakan. 11 + Melalui + perencanaan dapat + dijelaskan + tujuan + yang + akan + dicapai, + ruang + lingkup + pekerjaan + yang akan + dijalankan, + orang-orang + yang + terlibat + dalam + pekerjaan + itu, + berbagai sumber + daya + yang + diperlukan, + serta + langkah-langkah + dan + metode + kerja yang dipilih + berdasarkan + urgensi + dan + prioritasnya. 12 + Hal + tersebut, + menjadi + arah dan + panduan + dalam + mengorganisir + unsur + manusia + dalam + pendidikan, pengerahan, + dan + pemanfaatan + berbagai + sumber + daya + guna + menunjang proses pencapaian + tujuan + dan + dapat + dijadikan + sebagai + alat + pengendalian + tentang pencapaian + tujuan. 13
9 Toto  Suharto,  Pendidikan  Berbasis  Masyarakat ;  Relasi  Negara  Dan  Masyarakat  Dalam Pendidikan
(Penerbit &
distribusi,
LKiS, 2012), 117,
https://books.google.co.id/books?id=KKpoDwAAQBAJ;  M  P  I  Kompri,  Manajemen  &  Kepemimpinan Pondok
Pesantren
(Prenadamedia Group, Divisi Kencana,
2018), 106,
https://books.google.co.id/books?id=j6ZeDwAAQBAJ; M Lutfi and R Pramitha, Sisi-Sisi Lain Kebijakan Profesionalisme  Guru:  Optik  Hukum,  Implementasi,  Dan  Rekonsepsi  (UB  Press,  2013),    27, https://books.google.co.id/books?id=FZxjDwAAQBAJ; Nahrowi Nahrowi, “Perencanaan Strategis Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Madrasah,” FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman 8, no. 1 (2017) :  53 – 64. 10 Banghart  and  Trull, Educational  Planning , 120;  Andi  Leny  Susyanty  et  al.,  “Kondisi  Sumber Daya  Tenaga  Pengelola  Vaksin  Di  Dinas  Kesehatan  Provinsi,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  Dan Puskesmas,” Buletin Penelitian Sistem Kesehatan ,  2014; Abd. Aziz Saihu  Fatkhul Mubin,  Ahmad Zain Sarnoto,  “Design  Of  Islamic  Education  Based  On  Local  Wisdom :  (An  Analysis  of  Social  Learning Theo ries in Forming Character through Ngejot Tradition in Bali) ,” International  Journal of Advanced Science and Technology 29, no. 06 SE-Articles (April 26, 2020): 17, http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/11802.
11 Muhammad  Sahnan,  “Urgensi  Perencanaan  Pendidikan  Di  Sekolah  Dasar,” Pelita  Bangsa Pelestari Pancasila 12, no. 2 (2017): 142 – 59.
12 A.  Muri  Yusuf,  Asesmen  Dan  Evaluasi  Pendidikan  (Prenada  Media,  2017),    47, https://books.google.co.id/books?id=rlY_DwAAQBAJ; M P Dr. Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran (Kencana, 2015), 123, https://books.google.co.id/books?id=Y9xDDwAAQBAJ.
13 Annisa  Fitri,  Sri  Saparahayuningsih,  and  Nesna  Agustriana,  “Perencanaan  Pembelajaran Kurikulum  2013  Pendidikan  Anak  Usia  Dini,” Jurnal  Ilmiah  Potensia 2,  no.  1  (2017):  1 – 13;  Novan  Ardy Wiyani,  “Perencanaan  Strategik  Pemb entukan  Karakter  Anak  Usia  Dini  Di  TK  Islam  Al-Irsyad Purwokerto,” Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak 3, no. 2 (2017): 105 – 18.
Dengan + demikian, + kekeliruan + dan + kesalahan + semestinya + dapat dihindari + dengan + adanya + rencana + pendidikan + yang + komprehensif, terintergrasi, dan + berdasarkan + pada + pemilihan + strategi + yang + tepat. + Ketepatan + dan keberhasilan + dalam + perencanaan + menjadi + barometer + suksesnya + pelaksanaan kegiatan + dan + bermaknanya + proses + pengendalian + kegiatan + serta + menjadi kunci bagi + efisiensi + pemanfaatan + berbagai + sumber + daya + dan + efektivitas + dalam pencapaian + tujuan.

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  literatur.  Penelitian  literatur metode  penelitian  dengan  pengumpulan  data/informasi  dari  berbagai  sumber  yang dapat digunakan terkait masalah yang akan diteliti. Menurut Burhan Bugin penelitian literatur  merupakan  salah  satu  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam metodologi  penelitian  sosial  untuk  menelusuri  data  histories.  Sedangkan  Sugiono mengemukakan  bahwa  Literatur  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu yang  berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Selanjutnya,  jika  dilihat  dari  kedekatan  isi,  literatur  dapat  diklasifikasikan menjadi  dua. Pertama ,  sumber  primer (primary  source) dan  kedua  sumber  sekunder ( secondary source ).  Sumber    primer  adalah  karangan  asli  yang  ditulis  oleh  seorang yang  melihat,  mengalami,  atau  mengerjakan  sendiri.  Bahan  Literatur  semacam  ini dapat  berupa  buku  harian (autobiography) ,  tesis,  disertasi,  laporan  penelitian,  dan hasil  wawancara.  Selain  itu  sumber  primer  dapat  berupa  laporan  pandangan  mata suatu  pertandingan,  statistik  sensus  penduduk  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  sumber  sekunder (secondary  source) adalah  tulisan  tentang penelitian  orang  lain,  tinjauan,  ringkasan,  kritikan,  dan  tulisan-tulisan  serupa mengenai  hal-hal  yang  tidak  langsung  disaksikan  atau  dialami  sendiri  oleh  penulis. Bahan  Literatur  sekunder  terdapat  di  ensiklopedi,  kamus,  buku  pegangan,  abstrak, indeks, dan textbooks.
Dalam penelusuran beberapa literatur menggunakan mesin cari atau mungkin lebih  mudahnya  adalah  pengindeks  jenis  apa  saja  dokumen.  Misalnya  kita  gunakan Google  Scholar dengan  kueri  mengandung  anak  kalimat  Social  Network,  tentunya akan  dihasilkan  jumlah  anak  kalimat  dengan  daftar  dokumen  terkait.    Penelitian dengan  metode  literatur  masih  sangat  jarang  digunakan.  Penelitian  dengan  studi literatur juga sebuah penelitian dan dapat dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  sebuah  strategi  dalam  bentuk metodologi  penelitian.  Oleh  karena  itu  peneliti  mencoba  menggunakan  penelitian dengan metode literatur.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Problematika Perencanaan Pendidikan
Masalah  yang  terjadi  dalam  proses  perencanaan  pendidikan  di  Indonesia menjadi kendala tersendiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa masalah dalam perencananaan pendidikan yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu:
1. Aspek Sosiologis
Setiap  kebijakan  baru  yang  dilaksanakan  dalam  suatu  rencana  pendidikan, sedikit  banyak  akan  berpengaruh  terhadap  kehidupan  sosial  dan  perilaku
masyarakat. 14 Oleh  sebab  itu,  para  perencana,  pengambil  kebijakan  dan  pelaksana pendidikan  perlu  memerhatikan  aspek  sosiologis,  terlebih  lagi  aspek  sosiologis keagamaan yang berkaitan erat dengan gagasan-gagasan di bidang pendidikan, seperti aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, pengaruh perencanaan pendidikan terhadap masyarakat,  hal-hal  tabu  sanksi  sosial  yang  berhubungan  dengan  pendidikan,  serta pengaruh budaya dan tekanan-tekanan dari luar terhadap perencanaan pendidikan.
a) Aspirasi Masyarakat Terhadap Pendidikan
Pendidikan  merupakan  sarana  yang  efektif  dalam  melakukan  perubahan sosial. 15 Sekolah  sebagai  lembaga  sosial  pendidikan  berfungsi  mentransmisikan  nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat dan kebudayaan pada saat itu. 16 Dalam pendidikan transformatif,  peserta  didik  berperan  penting  dalam  perubahan  pada  diri  mereka sendiri. 17 Peran  guru  hanyalah  sebagai  fasilitator  yang  mendukung  terhadap perkembangan  dan  perubahan  positif  yang  diciptakan  oleh  peserta  didik.  Perubahan itu bergerak kepadasesuatu bentuk yang sudah ada didalam waktu yang lampau. 18 Pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendididkan  harus  terjamin,  karena pendidikan  diyakini  dapat  mengubah  dan  memperbaiki  taraf  hidup  dan  kehidupan seseorang. 19 Oleh  karenanya,  perencanaan  pendidikan  dihadapkan  pada  dua  kendala yaitu:
1) Permasalahan  individu  dan  masyarakat  belum  mendapatkan  pendidikan  secara mudah  dan  merata  dalam  kondisi  fasilitas  dan  biaya  pendidikan  yang  serba terbatas.
2) Masih ada perbedaan mutu dan fasilitas pendidikan antara pendidikan yang ada di desa  dan  kota  walaupun  kesempatannya  sama.  Keberhasilan  pendidikan  banyak ditentukan oleh mutu guru, fasilitas, ekonomi orang tua, dan sebagainya. 20
Dengan  demikian,  guna  menghadapi  kendala  di  atas,  para  perencana  harus dapat  memanfaatkan  fasilitas  dan  dana  yang  tersedia  atas  prinsip  pemerataan kesempatan  untuk  memperoleh  pendidikan,  dan  bekerjasama  dengan  unsur  lain
14 Sudarsana,  I.  K.  (2016).  Peningkatan  mutu  pendidikan  luar  sekolah  dalam upayapembangunan  sumber  daya  manusia. Jurnal  Penjaminan  Mutu , 1 (1),  1-14;  Wijaya,  E.  Y.,  Sudjimat, D.  A.,  Nyoto,  A.,  &  Malang,  U.  N.  (2016).  Transformasi  pendidikan  abad  21  sebagai  tuntutan pengembangan  sumber  daya  manusia  di  era  global.  In Prosiding  Seminar  Nasional  Pendidikan Matematika (Vol. 1, No. 26, pp. 263-278); Nasukah, B. (2017). Analisis Lingkungan Lembaga Pendidikan Islam. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah , 2 (1),  1-35.
15 Nanang  Martono, Sosiologi  Perubahan  Sosial:  Perspektif  Klasik,  Modern,  Posmodern  dan Poskolonial, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2012),    452;  HAL.  A.  R  Tilaar, Kekuasaan  dan Pendidikan: Suatu  Tinjauan  dari Perspektif  Studi Kultural (Magelang: Indonesia Tera, 2003),  44; Paulo Freire, Politics  of  Education:  Culture,  Power  and  Liberation (California:  Greenwood  Publishing  Group, 1985).
16 Warni  Tune  Sumar, Strategi  Pemimpin  dalam  Penguatan  Iklim  Sekolah  Berbasis  Budaya Kearifan  Lokal (Budaya Huyula) (Yogyakarta: Deepublish Publisher,  2018),  96.
17 Lihat  Sugeng  Fitri  Aji, Nalar  Pendidikan  Islam  Kritis Transformatif  Abad  21 (Wonosobo:  CV. Mangku Bumi Media, 2018).
18 Ella  Yulealawati, Kurikulum  dan  Pembelajaran:  Filosofi,  Teori  dan  Aplikasi (Bandung:  Pakar Ray, 2004),  2.
19 H. A. R Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural, 228; Efendi,  Y.  K.  (2017).  Pelaksanaan  Program  Pendidikan  Pelatihan  Di  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi Dan Kependudukan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Khazanah Pendidikan , 10 (2).
20 Abdul  Kadir, Dasar-dasar  Pendidikan, (Jakarta:  Kencana,  2012),  241.  Bandingkan  dengan Muhammad Ali, Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia (Malang: UB Press, 2017), 13.
memikirkan  batas-batas  kebutuhan  pasaran  tenaga  kerja,  berapa  banyak output pendidikan  yang  dapat  diserap  oleh  pranata  ekonomi  dan  sosial.  Di  sini  para perencana  pendidikan  dituntut  memiliki  kemampuan  untuk  menyusun  rencana, berapa yang diperlukan untuk mendapatkan kesempatan belajar sampai pada tingkat pendidikan  tertentu  sesuai  kebutuhan  setelah  melalui  seleksi  secara  terbuka  dan rasional.
b) Pengaruh Perencanaan Pendidikan Terhadap Masyarakat
Beberapa  pengaruh  pendidikan  yang  menimbulkan  pandangan  dan  anggapan ketidakadilan  dapat  dilihat  melalui  fenomena  berikut. Pertama ,  seleksi  yang  ketat untuk  memasuki  program  studi  tertentu  di  perguruan  tinggi  dalam  rangka menyediakan  tenaga  kerja  yang  bermutu  tinggi  tapi  tidak  melebihi  jumlah  yang dibutuhkan. 21 Kedua, pembangunan  sekolah  yang  belum  merata  karena  keberadaan biaya  yang  terbatas. 22 Ketiga, perbedaan  kemajuan  pendidikan  sebagai  akibat perbedaan  kemampuan  ekonomi  antara  daerah  yang  satu  dengan  yang  lain. 23 Keempat ,  terkadang  masyarakat  menentang  gagasan  penerapan  metode  mengajar yang baru. 24
Perencana  pendidikan  harus  menyadari  dan  menerima  sebagai  kenyataan dalam kehidupan, di mana pematangan kondisi selalu memerlukan pendekatan yang tepat waktu. 25 Dalam proses pelaksanaan perencanaan, perlu diciptakan suatu suasana yang  dapat  memperkecil  atau  menghilangkan  hambatan  yang  ada  dalam  kelompok masyarakat. 26 Oleh karena itu, setiap perencana, pengambil keputusan, atau pelaksana pendidikan  perlu  memanfaatkan  pengetahuannya  tentang  masyarakat,  adat  istiadat, kebiasaan, kebudayaan serta jenjang status yang berlaku.
c) Tabu dan Sanksi Sosial dalam Perencanaan
Setiap kebudayaan mempunyai norma-norma tertentu yang digunakan sebagai standar  sanksi  sosial  atau  hukuman  adat  dan  tabu  yang  berfungsi  mengatur  tingkah laku  kelompok  masyarakat. 27 Lebih  lanjut,  ada  dua  aspek  penting  tentang  diskursus kebudayaan,  yaitu:  kebudayaan  yang  mengarahkan  bekerjanya  pengaruh  masyarakat dalam  pembentukan  dan  perkembangan  kepribadian  individu. 28 Lebih  lanjut, kebudayaan  yang  menetapkan  apa-apa  yang  disetujui  atau  tidak  disetujui  oleh
21 Makkulasse, R., & Sari, N. I. (2018). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia (Msdm) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness , 1 (1).
22 Mohammad  Ali, Pendidikan  untuk  Pembangunan  Nasional:  Menuju  Bangsa  Indonesia  Yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), 19.
23 Tim  Pengembang  Ilmu  Pendidikan  FIP-UPI, Ilmu  dan  Aplikasi  Pendidikan  Bagian  I:  Ilmu Pendidikan Teoritis (Bandung: PT. Imperiah Bhakti Utama, 2007), 227.
24 Hilmy, M. (2012). Nomenklatur Baru Pendidikan Islam di Era Industrialisasi. TSAQAFAH , 8 (1), 1-26.
25 Agus  Irianto, Pendidikan  Sebagai  Investasi  dalam  Pembangunan  Suatu  Bangsa (Jakarta: Kencana, 2017), 187.
26 Robert J. Bensley, dkk, Metode Pendidikan Kesehatan Masyarakat, terj. Apriningsih dan Nova S. Indah Hippy (Jakarta: Penerbit Bukur Kedokteran EGC, 2003), 123.
27 Ali  Liliweri, Makna  Budaya  dalam  Komunikasi  Antarbudaya, (Yogyakarta:  LKiS  Yogyakarta, 2002), 53; Abdullah Idi, Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan  dalam Perubahan Sosial (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), 244.
28 Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 72.
masyarakat.  Tingkah  laku  yang  tidak  disetujui  akan  dikenakan  sanksi  sosial. 29 Oleh karena  itu,  perencana  pendidikan  harus  dapat  mengembangkan  nilai-nilai  budaya yang  diinginkan  dan  memperkecil  pengaruh  nilai-nilai  yang  tidak  diperlukan  serta memperkenalkan  unsur-unsur  baru  yang  berguna.  Gerakan  emansipasi  misalnya, dapat menggeser pandangan umum tentang kedudukan wanita dalam masyarakat.
Terkait elemen yang berkaitan dengan dimensi kebudayaan, Ada dua hal yang menyulitkan  perencana  pendidikan  untuk  menguasai  dan  memegang  nilai-nilai budaya, yaitu:
1) Terdapatnya nilai budaya yang heterogen pada sejumlah kelompok masyarakat. 30
2) Dibutuhkan  tindakan  menerobos  tradisi  yang  sudah  lama  berlangsung,  sehingga mungkin menimbulkan resistensi. 31
d) Pengaruh  Budaya  dan  Tekanan-tekanan  dari  Luar  Terhadap  Perencanaan Pendidikan
Tekanan-tekanan  dari  luar  yang  kadang-kadang  dapat  memngaruhi perencanaan  pendidikan  adalah  dapat  berasal  dari  para  politikus  (pengamat  politik), badan-badan  (organisasi),  dan  bantuan  luar  negeri. 32 Pendapat  pemimpin  organisasi atau politikus yang ada dalam masyarakat dan buah pikiran wakil rakyat di parlemen tentang  pembangunan  pendidikan  harus  menjadi  bahan  yang  sangat  berguna  untuk perencanaan  pendidikan  yang  optimal  dan  terarah. 33 Adakalanya  mereka  memiliki pandangan yang lebih realistis untuk diterapkan.
Jika  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  polisi  di  parlemen  menyebabkan  adanya pertentangan  dengan  perencana  pendidikan,  maka  pihak  perencanalah  yang  harus menyesuaikan  diri. 34 Apakah  melalui  jalur  kompromi,  tergantung  dari  banyak  faktor seperti  kepribadian,  cara  mengadakan  pendekatan,  dan  ketersediaanya  untuk  saling menukar  informasi.  Terkadang,  terjadi  persaingan  kurang  sehat  antar  daerah,  antar golongan  masyarakat,  antar  lembaga  pendidikan,  antara  orang-orang  yang vested interest .  Tugas  perencana  pendidikan  adalah  mempelajari  dan  mempertimbangkan keinginan-keinginan  yang  ada  dalam  masyarakat,  seperti:  keiinginan  tambahan gedung  sekolah  baru,  permintaan  supaya  mutu  pendidikan  di  daerah  pedesaan diperbaiki dalam rangka pembangunan masyarakat desa, biaya yang lebih banyak, dan lain sebagainya. 35
Lebih  lanjut,  perencana  pendidikan  perlu  jaga  memerhatikan  aspek  bantuan luar negeri, baik berupa bantuan teknis, bantuan peralatan, bantuan proyek, maupun beasiswa.  Bantuan  mungkin  berupa  pinjaman  atau  berupa  bantuan.  Bantuan  luar
29 Tod  Jones, Kebudayaan  dan  Kekuasaan  di  Indonesia:  Kebijakan  Budaya  Selama  Abad  Ke  20 Hingga Era Reformasi, terj. Edisisus Riyadi Tere (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 81.
30 Imam  Sibaweh, Pendidikan  Mental Menuju Karakter Bangsa: Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dari Masa Ke Masa (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015), 234.
31 Ayub  Ranoh, Kepemimpinan  Kharismatis:  Tinjauan  Teologis-Etis  atas  Kepemimpinan Kharismatis Soekarno (Jakarta: PT BPK Gunung Kidul, 2006), 54.
32 Mintarsih Danumiharja, Profesi Tenaga Kependidikan, 110.
33 Dini Irawati, The Miscellamea: Catatan Bunga Rampai Pendidikan, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indoesia, 2019), 120.
34 Us,  Kasful  Anwar.  "Dimensi  Hubungan  Negara,  Politik  Dan  Pendidikan." Ta’dib:  Journal  of Islamic Education (Jurnal Pendidikan Islam) 15, no. 02 (2010): 297-308.
35 Irjus  Indrawan, Pengantar  Manajemen  Sarana  dan  Prasarana  Sekolah, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015), 17.
negeri  yang  direncanakan  perlu  didasarkan  pada  kriteria  keterpaksaan,  melanjutkan kegiatan yang sudah ada, tidak mengikat, dan feasible untuk dilaksanakan.

## 2. Aspek Pedagogis
Aspek-aspek pedagogis yang harus diketahui oleh perencana pendidikan, yaitu: tujuan  pendidikan,  sistem  pendidikan,  isi  pendidikan,  metode  belajar  dan  mengajar, dan  inovasi  pendidikan. 36 Kelima  aspek  pedagogis  tadi  bersifat  kualitatif  dan  sangat penting bagi perencanaan pendidikan.
a) Dasar dan Tujuan Pendidikan
Pembangunan  pendidikan  didasarkan  atas  falsafah  Pancasila  bertujuan  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan  manusia  seutuhnya,  yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuahan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur,  miliki  pengetahuan  dan  keterampilan,  sehat  jasmani  dan  rohani,  kepribadian yang mantap, mandiri, rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 37
b) Sistem Pendidikan
Perencana  pendidikan  harus  mempunyai  pengetahun  yang  luas  tentang struktur  sistem  pendidikan,  bukan  hanya  mengenai  struktur  sistem  pendidikan Negara kita, tetapi juga  yang berlaku di Negara lain untuk bahan  perbandingan. Hal ini  harus  sungguh-sungguh  disadari  oleh  para  perencana  karena  setiap  usaha  untuk melakukan  pembaharuan  sistem  pendidikan,  langkah  pertama  yang  harus  ditempuh adalah  menelaah  struktur  sistem  pendidikan  itu  sendiri  secara  inovatif. 38 Jika  hasil percobaan  dapat  memperlihatkan  bahwa  kurikulum  SD  dapat  diselesaikan  selama  5 tahun,  maka  hal  ini  dapat  mengubah  struktur  sistem  pendidikan  kita.  Kemudian setiap  perubahan  di  dalam  struktur  sistem  pendidikan  akan  mempunyai  pengaruh langsung terhadap pekerjaan para perencana pendidikan.
c) Isi Pendidikan
Penting  bagi  perencana  pendidikan  untuk  mengetahui  relevansi  kurikulum dengan  tuntutan  pembangunan  di  segala  bidang.  Perencana  pendidikan  harus mengetahui  lebih  jauh  tentang  isi  pendidikan,  karena  prasarana  pendidikan  seperti gedung dan peralatan selama ini dipandang sebagai alat bantu bagi pengajaran benar- benar mempunyai hubungan yang erat dengan kurikulum. Dengan demikian, menjadi tugas perencana pendidikan untuk memikirkan persyaratan-persyaratan ruang belajar untuk setiap tingkat dan jenis pendidikan sesuai kurikulumnya.
d) Metode Belajar dan Mengajar
Perencanaan  kualitatif  dalam  rangka  peningkatan  mutu  pendidikan mengandung  unsur  pengembangan  kurikulum. 39 Pengembangan  kurikulum  selain menyempurnakan isinya berupa seperangkat pengalaman belajar, juga penyempurnaan  penggunaan  strategi  dan  metode  pembelajaran. 40 Metode pembelajaran  tradisional  seperti  ceramah,  latihan,  dan  menghapalkan  harus
36 Jusuf A. Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 218.
37 Pandji Setijo, Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa: Dilengkapi dengan Undang-undang  Dasar  1945  Hasil  Amandemen (Jakarta:  Grasindo,  t.t),  78;  Aliet  Noorhayati  Sutrisno, Telaah Filsafat Pendidikan (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2014), 162.
38 Asep Tapip Yani, Pembaharuan Pendidikan (T.pn: Humaniora, 2012), 14.
39 Aslan  dan  Wahyudin, Kurikulum  dalam  Tantangan  Perubahan (T.pn:  Bookies  Indonesia, 2012), 74.
40 Alhamuddin, Politik  Kebijakan  Pengembangan  Kurikulum  di  Indonesia  Sejak  Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi (1947-2013) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 32.
disempurnakan dengan metode yang lebih banyak memberikan inspirasi dan motivasi dalam belajar, 41 seperti:
1) Belajar sambil berbuat ( learning by doing ).
2) Belajar untuk menemukan sendiri ( discovery learning ).
3) Belajar memecahkan masalah ( problem solving method ). 42
e) Inovasi Pendidikan
Inovasi  dalam  pendidikan  memengaruhi  banyak  aspek  seperti:  pembaruan metode  pembelajaran,  perubahan  penyempurnaan  struktur  organisasi,  pembaruan kurikulum  (isi  dan  metode),  penyempurnaan  sistem  informasi  pengelolaan,  dan sebagainya. 43 Perencana  pendidikan  harus  mengetahui  peranan  dari  gagasan  inovasi pendidikan,  dan  memikirkan  bagaimana  rencana  peningkatan,  penyebaran,  dan pengelolaannya.  Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  perencana  pendidikan  harus mengetahui  secara  luas  apa  yang  terjadi  di  dalam  sistem  pendidikan.  Sebagai  motor penggerak,  perencana  pendidikan  harus  dapat  menghargai  peranan  inovasi  dalam pembinaan dan pembangunan pendidikan secara terintegrasi.

## 3. Aspek Demografis
a) Pengaruh Perkembangan Kependudukan
Pada beberapa Negara di Asia termasuk Indonesia, kesuburan penduduk tinggi. Usaha  penurunannya  terus  dilakukan  melalui  program  keluarga  berencana. Pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  cepat  ditunjang  oleh  perbaikan  kesehatan masyarakat  dan  kemajuan  ilmu  kedokteran.  Secara  umum  ada  empat  masalah kependudukan yang perlu diperhatikan oleh perencana pendidikan yaitu:
1) Laju pertambahan penduduk yang masih terlalau cepat.
2) Distribusi penduduk yang tidak merata.
3) Keadaan piramida penduduk usia muda
4) Mobilitas dinamika penduduk yang tinggi.
Berbagai  faktor  diatas,  mempunyai  pengaruh  yang  jelas  pada  bidang pendidikan dan bidang ekonomi. Makin besar jumlah penduduk yang umurnya di luar umur  angkatan  kerja,  maka  makin  berat  tanggungan  ekonomi  yang  dibebankan kepada  penduduk  yang  tergolong  ke  dalam  kelompok  angkatan  kerja.  Pertumbuhan penduduk yang cepat akan meningkatkan dengan cepat pula jumlah penduduk yang muda yang secara ekonomis tidak produktif dan hidup bergantung kepada penduduk yang  mempunyai  penghasilan.  Selain  itu,  jumlah  penduduk  usia  sekolah  yang  tinggi mengakibatkan  perlunya  disediakan  fasilitas  pendidikan  yang  mencukupi,  dan  ini menjadi persoalan.
b) Pengaruh Pertambahan Penduduk Secara Tidak Langsung Terhadap Pendidikan Pengaruh  tidak  langsung  pertambahan  pendudk  terhadap  perencanaan pendidikan adalah menyangkut pengaruh dinamika kependudukan menembus semua sektor perencaaan ekonomi dan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan,
41 Juita,  R.  (2011).  Optimalisasi  Pembelajaran  Dengan  Tugas  Ulangan  Harian  Dalam Meningkatkan  Hasil  Belajar  Matematika  Siswa  Kelas  III  Sd  Negeri  1  Rajabasa  Bandar  Lampung  Tahun Pelajaran  2010/2011;  Nurdyansyah,  N.,  &  Fahyuni,  E.  F.  (2016).  Inovasi  Model  Pembelajaran  Sesuai Kurikulum 2013.
42 Andi Rasyid Pananrangi, Manajemen Pendidikan, 209.
43 M, Taufiq Amir, Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning (Jakarta: Kencana, 2016), 92.
komunikasi pertanian, hukum, pertadan sebagainya. Sektor-sektor ini saling berkaitan dan  saling  memengaruhi  satu  dengan  yang  lainnya.  Karena  itu  di  belakang  data demografis  sebenarnya  terdapat  satu  mekanisme  perubahan  social  yang  perlu dipelajari oleh perencana pendidikan dalam merencanakan kurikulum setiap jenis dan tingkat pendididkan, pengadaan guru menurut spesialisasinya, pembinaan penduduk putus sekolah, dan sebagainya.
c) Pengaruh Perkembangan Penduduk Terhadap Pencapaian Sasaran Peserta Didik Sekitar tahun enam puluhan, perencanaan pendidikan di banyak Negara sibuk menghitung dan menetapkan sasaran mengenai persentasi penduduk yang bersekolah (SD  sampai  perguruan  tinggi)  dan  yang  melek  huruf,  perbandingan  siswa  dengan guru,  dengan  ruang  belajar,  dan  sebagainya.  Sepuluh  tahun  kemudian,  sasaran  tadi banyak yang tidak tercapai, perkembangan ekonomi yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan  penduduk.  Di  damping  itu,  perhitungan  mengenai  jumlah  isiwa  juga meleset karena kurang memerhatikan factor kependudukan.
Perencana  pendidikan  dalam  membuat  proyeksi  siswa  perlu  memerhatikan faktor  pertambahan  penduduk,  kemampuan  pemerintah  dalam  pengadaan  dana, tenaga  pengajar  yang  tersedia,  dan  sebagainya  karena  yang  terkait  dengan  tenaga pengajar khususnya, memerlukan waktu paling sedikit 4 tahun untuk pengadaannya.
d) Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Pertumbuhan penduduk yang cepat memperbesar arus kelompok usia sekolah yang memasuki sistem pendidikan. Kejadian seperti ini merupakan concern kuantitif perencanaan  pendidikan,  yaitu  lebih  banyak  perhatian  kepada  memperluas  daya tamping  dan  pemerataan  kesempatan  belajar  disbanding  kesempatan  untuk peningkatan  mutu,  penyempurnaaan  kurikulum,  inovasi  teknologi,  pembuatan gedung  sekolah  dengan  bentuk  yang  lebih  praktis  dan  menyenangkan,  dan sebagainya.
Meningkatnya  jumlah  penduduk  usai  sekolah  masuk  sistem  pendidikan mengakibatkan  meningkatnya  kebutuhan  dana  untuk  menyediakan  fasilitas pendidikan  (gedung,  perabotan,  dan  lain-lain),  pengangkatan  guru  dan  tenaga kependidikan  yang  baru,  tenaga  Pembina,  dan  sebagainya.  Perbaikan  mutu  dan relevansi  sistem  pendidikan  yang  sangat  lambat,  menjadikan  pendidikan  kurang menarik dan menyebabkan meingkatnya putus sekolah dan pemborosan dalam sistem pendidikan.  Hal  yang  demikian  memerlukan  perhatian  sungguh-sungguh  dari  para perencana  pendidikan  ketika  melakukan  aktivitasnya  dalam  membangun  sistem pendidikan.
e) Pemerataan Kesempatan Belajar
Hasil kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan yang merata dan baik  merupakan  salah  satu  persyaratan  untuk  sussesnya  suatu  usaha  pembatas pertambahan  penduduk.  Banyak  negara  mengalami  ledakan  penduduk  yang  begitu cepat  yang  oleh  karena  negara  tersebut  menghadapi  maslah  dalam  sistem pendidikannya  (tidak  merata  dan  tidak  bermutu).  Oleh  sebab  itu,  pemerataan kesempatan  belajar  kepada  setiap  warga  Negara  harus  menjadi  perhatian  para perencana  pendidikan.  Pemerataan  kesempatan  belajar  dapat  berupa  pemerataan menurut  pembagian  wilayah  (kota  dan  desa),  berdasarkan  jenis  kelamin  (anak  laki- laki  dan  anak  permpuan),  dan    berdasarkan  sara  seperti:  suku  (Jawa,  Sunda,  Dayak, Bugis, Banjar dan lain-lain), agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan lain-lain), dan ras (asli, blastteran, dan lain-lain).
f) Jawaban Perencana Terhadap Tantangan Dinamika Kependudukan
Setiap perencana pendidikan akan selalu menghadapi masalah demografi, oleh karena  itu  ia  harus  selalu  memikirkan  cara  baru  untuk  menyelesaikannya,  termasuk menyelesaikan  masalah  struktur  dan  isi  sistem  pendidikan.  Jawaban  atas permasalahan  ini  terletak  bukan  hanya  pada  ekspansi  atau  perluasan  kesempatan belajar semata, tetapi juga pada upaya melakukan berbagai inovasi sistem pendidikan.
Mengingat segi-segi yang kurang menguntungkan dari pertambahan penduduk yang  cepat  terhadap  sistem  pendidikan  dan  sector  ekonomi,  pemerintah  telah menjalankan berbagai usaha kea rah pengurangan maslah kependudukan yaitu:
1) Memindahkan penduduk (transmigrasi) ke daerah yang jarang penduduknya.
2) Mengendalikan arus urbanisasi dengan memperioritaskan pembangunan di bidang pertanian.
3) Mengendalikan  lajunya  pertambahan  penduduk  dengan  intensifikasi  dan eksistensifikasi program keluarga berencana.
Salah satu tugas penting bagi perencana pendidikan pada masa kini dan masa yang  akan  dating  adalah  mensukseskan  keluarga  berencana  melalui  pendidikan kependudukan di sekolah dan di luar sekolah.

## 4. Aspek Ekonomis
a) Permasalahan Ekonomi
Kebijakan ekonomi pemerintah mempunyai tujuan yaitu untuk: pertumbuhan produksi  nasional,  keseimbangan  moneter,  mempertahankan  kekuatan  nilai  uang, perbaikan  dan  pemerataan  pendapatan,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses produksi.  Instrument  yang  mungkin  digunakan  adalah  pengendalian  pajak  secara langsung dan partisipasi dalam produksi pada perusahaan-perusahaan umum. Setiap Negara  menggunakan  instrument  yang  berbeda-beda,  namun  unsur  yang  berlaku umum adalah bahwa setiap penggunaan instrument tadi selalu memerlukan biay baik biaya  materi  maupun  non  materi  seperti  peraturan  yang  membatasi  kebebasan individu.
b) Pendidikan sebagai Alat dan Kebijakan Ekonomi
Pengaruh  tidak  langsung  pertambahan  penduduk  terhadap  perencanaan pendidikan adalah menyangkut pengaruh dinamika kependudukan menembus semua sektor perencanaan ekonomi dan social, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, komunikasi, pertanian, hokum, pertahanan, dan sebagainya.
c) Pemilihan Alternatif Alat-alat Kebijakan Ekonomi
Ciri  khas  yang  dimiliki  oleh  alat  kebijakan  ekonomi  ialah  bahwa  semua memerlukan  pembiayaan  termasuk  untuk  pembangunan  sistem  pendidikan.  Karena pendidikan  memerlukan  uang,  dan  apabila  uang  itu  digunakan  untuk  membiayai pendidikan,  maka  tidak  dapat  digunakan  untuk  membiayai  alat  kebijakan  ekonomi lainnya yang juga menunjang tercapainya pembangunan.
d) Biaya dan Keuntungan
Karena  investasi  pendidikan  tidak  terlihat  secara  bebas,  tetapi  tersembunyi dalam diri peserta didik atau tenaga kerja, maka keuntungan pendidikan sangat sukar untuk  dilihat  secara  langsung.  Pendidikan  harus  dinilai  berdasarkan  alat  dan  tjuan kebijakan lainnya, termasuk membandingkan keberhasilan suatulembaga pendidikan tertentu dengan lembaga pendidikan yang lain.
e) Biaya Pendidikan
Pembiayaan  pendidikan  yang  dimaksudkan  pada  uraian  ini  terbatas  pada pembiayaan  untuk  jalur  pendidikan  formal  (sekolah).  Pembiayaan  pendidikan  untuk jalur  formal  pada  garis  besarnya  terbagi  dua  yaitu  biaya  langsung  dan  biaya  tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya pembangunan ( capital cost ), dan biaya rutin ( recurrent cost ).  Biaya  pembangunan  diperuntukkan  bagi  pembangunan  prasarana dan  sarana  pendidian,  pengadaan  laboratorium  dan  perlengkapannya,  pengadaan bengkel dan perlengkapannya, dan lain sebagainya.
f) Pendidikan,  Pertumbuhan  Ekonomi,  dan  Tujuan-Tujuan  lain  Pada  kebijakan Ekonomi.
Pendidikan  memberikan  sumbangan  bagi  peningkatan  produksi  yang  juga berarti membantu pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya ahli ekonomi dan pembuat kebijaksanaan  menganggap  pendidikan  sebagai  alat  kebijaksanaan  ekonomi. Perkembangan  tentang  ëkonomi  p endidikan”turut  memberikan  dasar -dasar  bagi perencanaanpendidikan yaitu: penggunaan sumber-sumber secara optimal memerlukan  proses  pengambilan  keputusan  secara  optimal  memerlukan  proses pengambilan  keputusan  secara  rasional  dalam  rangka  pengalokasian  sumber-sumber di  dalam  sistem  pendidikan  itu  sendiri  (diantara  berbagai  jenis  dan  tingkat pendidikan).

## b. Peranan dan Fungsi Perencanaan Pendidikan
Dari  beberapaLiteratur  yang  dipelajari  dan  diteliti  penulis,  tidak  ditemukan satu  sumber  pun  yang  secara  tegas  mendefinisikan  fungsi  dan  peranan  perencanaan pendidikan.  Namun  demikian,  ada  beberapa  yang  mengungkapkannya  secara implinsit dan terbatas seperti yang dikemukakan ole h Udin Syaifudin Sa’ud dan Abin Syamsuddin  Makmun  dalam  buku  yang  berjudul Perencanaan  Pendidikan  Suatu Pendekatan  Komprehensif , 44 oleh  M.  Djumberansyah  Indar  dalam  buku Perencanaan Pendidikan  Strategi  dan  Implementasinya , 45 dan  oleh  Endang  Sunarya  dalam  buku Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem . 46
Udin  Syaefudin  dan  Abin  Syamsuddin  Makmun  menjelaskan  fungsi  dan peranan perencanaan pendidikan yang dimodifikasi oleh penulis seperti berikut ini: 47 1. Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian suatu kegiatan.
2. Perencanaan  pendidikan  berfungsi  untuk  menghindari  terjadi  pemborosan  dalam penggunaan sumber daya pendidikan.
3. Perencanaan  pendidikan  berfungsi  sebagai  alat  bagi  pengembangan quality assurance bagi organisasi.
4. Perencanaan pendidikan berfungsi untuk memenuhi accountability kelembagaan.
5. Perencanaan  pendidikan  berfungsi  sebagai  perintis  atau  pelopor  kegiatan pembangunan pendidikan.
44 Udin  Syaefudin  Sa’ud, et.al , Perencanaan  Pendidikan  Suatu  Pendekatan  Komprehensif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).
45 M.  Djumberansyah  Indar, Perencanaan Pendidikan Strategi dan Implementasinya (Surabaya: Karya Abditama, 1995).
46 Endang  Sunarya, Pengantar  Teori  Perencanaan  Pendidikan  Berdasarkan  Pendekatan  Sistem (Yogyakarta: Adicipta Karya Nusa, 2000).
47 Udin  Syaefudin  Sa’ud, et.al , Perencanaan  Pendidikan  Suatu  Pendekatan  Komprehensif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 119-122.
6. Perencanaan  pendidikan  berfungsi  sebagai  alat  pengubah  (moderator)  dan  alat pengendali (kontrol) perubahan sistem pendidikan.
7. Perencanaan  pendidikan  mempunyai  peran  untuk  memecahkan  berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pendidikan.
8. Perencanaan  pendidikan  berfungsi  sebagai  pengikat  antara  aktivitas  pendidikan dengan aktifitas masyarakat yang lebih luas.
9. Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai alat untuk memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat yang lebih luas.
10. Perencanaan  pendidikan  berperan  untuk  menjadi  koordinat  perencana  dalam pencapaian keadaan yang diinginkan baik dari sisi sosial, budaya, maupun aktifitas lainnya bagi keseluruhan masyarakat.
11. Perencanaan  pendidikan  berfungsi  sebagai  alat  untuk  bekerja  lebih  dekat  dengan progam-progam  pelayanan  manusia  lainnya  seperti  perpustakaan,  sarana  rekreasi, museum, media masa dan yang lainnya
12. Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai alat yang berorientasi terhadap program siswa yang terstruktur dengan kondisi yang relevan dengan lingkungan sekitarnya.
Sementara  menurut  M.  Djumberansyah  Indar  dalam  bukunya  yang  berjudul Perencanaan Pendidikan Strategi dan Implementasinya dikemukakan bahwa fungsi dan peranan perencanaan pendidikan adalah: 48
1. Sebagai alat untuk mengarahkan kegiatan pendidikan.
2. Sebagai  pedoman  bagi  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  ditujukan  kepada pencapaian tujuan pembangunan pendidikan.
3. Sebagai  alat  untuk  memperkirakan  atau forecasting hal-hal  dalam  masa pelaksanaannya yang akan dilalui.
4. Memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif cara terbaik.
5. Sebagai  alat  untuk  menyusun  skala  prioritas  (memilih  urutan-urutan  dari  segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
Dari  beberapa  pendapat  tentang  fungsi  dan  peranan  perencanaan  pendidikan di  atas  dapat  disimpulkan  yang  merupakan  fungsi  dan  peranan  perencanaan pendidikan adalah sebagai berikut:
1. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan.
2. Sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan.
3. Sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan.
4. Sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
5. Sebagai  sarana  untuk  menjamin  kelancaran  pencapaian  tujuan  pembangunan pendidikan.
6. Sebagai  sarana  untuk  memperjelas  visi,  misi,  dan  strategi  pembangunan pendidikan.
7. Sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik.

## D. KESIMPULAN
Adanya  masalah  dalam  pendidikan  di  Indonesia  menyebabkan  pula  adanya kendala dalam perencanaan pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia harus  direncanakan  dengan  mempertimbangkan  berbagai  hal.  Perencanaan  adalah
48 M. Djumberansyah  Indar, Perencanaan Pendidikan Strategi dan  Implementasinya (Surabaya: Karya Abditama, 1995), 80-83.
suatu  kegiatan  melihat  masa  depan  dalam  hal  menentukan  kebijakan,  prioritas  dan biaya  pendidikan  dengan  memprioritaskan  kenyataan  yang  ada  dalam  bidang ekonomi,  sosial  dan  politik  untuk  mengembangkan  sistem  pendidikan  negara  dan peserta didik yang dilayani oleh sistem tersebut  Artinya dalam merencanakan sistem pendidikan nasional pun harus mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya. Sistem pendidikan di negara kita telah banyak mengalami perubahan, hal ini mungkin  disebabkan  karena  perencanaan  pendidikan  yang  tidak  memahami  aspek- aspek yang terkait didalamnya, sehingga sistem pendidikan nasional kita tidak mampu sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia  serta  lulusan  yang  dihasilkan  tidak relevan  dengan  kebutuhan  tenaga  kerja.  Hal  tersebut  menyebabkan  sumber  daya manusia (SDM) negara kita sulit bersaing dengan SDM asing.
Adapun fungsi dan peranan perencanaan pendidikan adalah sebagai berikut: 1) Sebagai  pedoman  bagi  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  pendidikan.  2)  Sebagai alat  pengendalian  pelaksanaan  pembangunan  pendidikan.  3)  Sebagai  alat  untuk menjamin  mutu  pembangunan  pendidikan.  4)  Sebagai  alat  pencapaian  tujuan pendidikan  secara  efektif  dan  efisien.  5)  Sebagai  sarana  untuk  menjamin  kelancaran pencapaian  tujuan  pembangunan  pendidikan.  6)  Sebagai  sarana  untuk  memperjelas visi,  misi,  dan  strategi  pembangunan  pendidikan.  7)  Sebagai  alat  yang  logis  dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman,  Abdurahman.  “Pengembangan  Desain  Dan  Pendekatan  Perencanaan (Planning)  Dalam  Manajemen  Pendidikan  Islam.” Al-Tanzim:  Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 2 (2017): 15 – 24.
Anwar,
K. Potret Pendidikan Indonesia . Formaci, 2017.
https://books.google.co.id/books?id=u23IDwAAQBAJ.
Banghart,  F  W,  and  A  Trull. Educational  Planning .  Macmillan,  1972. https://books.google.co.id/books?id=lBEW7P35PM8C.
Coombs,  P  H,  M  Ahmed,  World  Bank,  and  Yayasan  Ilmu-Ilmu  Sosial  (Indonesia). Memerangi  Kemiskinan  Di  Pedesaan  Melalui  Pendidikan  Non-Formal .  Rajawali, 1985. https://books.google.co.id/books?id=DB0YNQAACAAJ.
Dr.  Toto  Suharto,  M  A. Pendidikan  Berbasis  Masyarakat ;  Relasi  Negara  Dan Masyarakat Dalam Pendidikan . Penerbit & distribusi, LKiS, 2012. https://books.google.co.id/books?id=KKpoDwAAQBAJ.
Dr. Wina Sanjaya, M P. Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran . Kencana, 2015. https://books.google.co.id/books?id=Y9xDDwAAQBAJ.
Fattah,  Nanang.  “Ekonomi  Dan  Pembiayaan  Pendidikan.” Bandung:  Remaja Rosdakarya 78 (2000): 1.
Fitri,  Annisa,  Sri  Saparahayuningsih,  and  Nesna  Agustriana.  “Perencanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.” Jurnal Ilmiah Potensia 2, no. 1 (2017): 1 – 13.
Hasibuan Melayu, S P. “Manajemen: Dasar.” Pengertian Dan Masalah, Jakarta: Rineka Cipta , 2001.
Kartasasmita, G,  and Universitas Brawijaya. Fakultas Ilmu Administrasi. Perencanaan Pembangunan  Nasional .  Universitas  Brawijaya  Malang,  Fakultas  Ilmu Administrasi, 1993. https://books.google.co.id/books?id=a2Nz0Y4zljYC.
Kimbrough,  R  B,  and  M  Y  Nunnery. Educational  Administration:  An  Introduction . Macmillan, 1983. https://books.google.co.id/books?id=32goAAAAMAAJ.
Kompri, M P I. Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren . Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2018. https://books.google.co.id/books?id=j6ZeDwAAQBAJ.
Kristiawan,  Muhammad,  Dian  Safitri,  and  Rena  Lestari.  “Manajemen  Pendidikan.” Deepublish , 2017.
Kumar,  A. Human  Resource  Development:  An  Interdisciplinary  Approach .  Human Resource Development: An Interdisciplinary Approach. Anmol Publications, 1991. https://books.google.co.id/books?id=XzntAAAAMAAJ.
Lubis, M Joharis, and Indra Jaya. “Komitmen Membangun Pendidikan (Tinjauan Kr isis Hingga Perbaikan Menurut Teori).” Widya Puspita, 2019.
Lutfi, M, and R Pramitha. Sisi-Sisi Lain Kebijakan Profesionalisme Guru: Optik Hukum, Implementasi,
Dan Rekonsepsi . UB Press, 2013.
https://books.google.co.id/books?id=FZxjDwAAQBAJ.
Musfah,  J. Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Mengurai  Krisis  Karakter  Bangsa .  Prenada Media, 2018. https://books.google.co.id/books?id=4pJeDwAAQBAJ.

## Nahdi, K. PENDIDIKAN DAN
MODERNISASI PERADABAN , 2018. https://books.google.co.id/books?id=A9PQDwAAQBAJ.
Nahrowi,  Nahrowi.  “Pe rencanaan  Strategis  Dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan  Di Madrasah.” FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman 8, no. 1 (2017): 53 – 64.
Pananrangi,  H  Andi  Rasyid,  and  M  Pd  SH. Manajemen  Pendidikan .  Vol.  1.  Celebes Media Perkasa, 2017.
Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M P. Asesmen Dan Evaluasi Pendidikan . Prenada Media, 2017. https://books.google.co.id/books?id=rlY_DwAAQBAJ.
Prof.  Dr.  H.  Samsul  NIzar,  M  A. Kepemimpinan  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Hadis . Prenada Media, 2019. https://books.google.co.id/books?id=CdbFDwAAQBAJ.
Sada , Heru Juabdin. “Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 2 (2017): 213 – 26.
Sahnan,  Muhammad.  “Urgensi  Perencanaan  Pendidikan  Di  Sekolah  Dasar.” Pelita Bangsa Pelestari Pancasila 12, no. 2 (2017): 142 – 59.
Saihu,  Abd  Aziz,  Fatkhul  Mubin,  and  Ahmad  Zain  Sarnoto.  “Design  of  Islamic Education  Based  on  Local  Wisdom  (An  Analysis  of  Social  Learning  Theories  in Forming  Character  through  Ngejot  Tradition  in  Bali).” International  Journal  of Advanced Science and Technology 29, no. 06 SE-Articles (April 26, 2020): 1278 – 93. http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/11802.
Slameto,  Slameto.  “PEMBARUAN  MANAJEMEN  PENDIDIKAN.”  Penerbit  Qiara Media, 2020.

## Sugianto, Akhmad. “PERENCANAAN PENDIDIKAN ME LALUI PROGRAM
INDIVIDUAL  LEARNING  PLAN  Di  SEKOLAH  MENENGAH  PERTAMA.” PERENCANAAN  PENDIDIKAN  MELALUI  PROGRAM  INDIVIDUAL  LEARNING PLAN Di SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , 2016.
Sunaengsih, Cucun. Buku Ajar Pengelolaan Pendidikan . UPI Sumedang Press, 2017.
Susyanty, Andi Leny, Sudibyo Supardi, Max Joseph Herman, Heny Lestary, L Belakang, Keputusan Menteri, Gerakan Akselerasi, Imunisasi Nasional, and Universal Child. “Kondisi  Sumber  Daya  Tenaga  Pengelola  Vaksin  Di  Dinas  Kesehatan  Provinsi, Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Ko ta  Dan  Puskesmas.” Buletin  Penelitian  Sistem Kesehatan , 2014.
Tilaar,  Henry  Alexis  Rudolf. Beberapa  Agenda  Reformasi  Pendidikan  Nasional  Dalam Perspektif Abad 21 . IndonesiaTera, 1998.
Wiyani,  Novan  Ardy.  “Perencanaan  Strategik  Pembentukan  Karakter  Anak  Usia  Dini Di  TK  Islam  Al- Irsyad  Purwokerto.” Al-Athfal:  Jurnal  Pendidikan  Anak 3,  no.  2 (2017): 105 – 18.
Zainal,  V  R,  H  Kamal,  and  M  Natsir. The  Economics  of  Education:  Mengelola Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih Mutu Dengan Pendekatan Bisnis . PT
Gramedia Pustaka Utama, 2014.
https://books.google.co.id/books?id=rqJxwgEACAAJ.