Alamat Korespondensi email:  ranitiyasbudiyanti@gmail.com

## Rekam Medis Elektronik Berbasis Cloud dalam Perspektif Etika dan Hukum di Indonesia
Rani Tiyas Budiyanti, 1 Septo Pawelas Arso, 1 Penggalih Mahardika Herlambang 2
1 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro
2 Mahasiswa Pascasarjana Magister Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia

## ABSTRAK
Rekam medis elektronik (RME) berbasis cloud telah berkembang di Indonesia. Layanan tersebut memiliki berbagai keuntungan seperti biaya lebih rendah, fitur lebih mudah digunakan, potensi data sharing antar layanan kesehatan, serta mempermudah pengambilan keputusan klinis. Meskipun demikian, implementasi RME berbasis cloud berpotensi menimbulkan masalah etika dan hukum seperti masalah keamanan data dan jaringan, kepastian penyedia layanan cloud , prosedur data sharing , dan rahasia medis. Indonesia belum memiliki regulasi spesifik mengenai RME ataupun RME berbasis cloud . Regulasi diperlukan agar implementasinya tidak bertentangan dengan etika dan hukum yang berlaku di Indonesia.
Kata kunci : Etika, hukum, rekam medis elektronik, RME berbasis cloud

## ABSTRACT
Cloud based-electronic medical record (cloud based-EMR) has been developing in Indonesia. These services have some benefits such as lower costs, more user-friendly features, potential for data sharing, and support to clinical decision-making. Nevertheless, the implementation has implicationsin ethical and legal issues such as data and network security, cloud service provider, data sharing procedures, and medical privacy. Indonesia has no specific regulation on EMR or cloud-based EMR. EMR and cloud based-EMR regulation are needed so that its implementation does not contradict with Indonesian ethics and laws. Rani Tiyas Budiyanti, Septo Pawelas Arso, Penggalih Mahardika Herlambang. Cloud based-Electronic Medical Record (Cloud based-EMR) in Indonesian Ethics and Law Perspectives .
Keywords : Cloud based EMR, electronic medical record, ethics, law

## PENDAHULUAN
Rekam  medis  merupakan  hal  yang  krusial dalam pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis, rekam medis  adalah  berkas  yang  berisi  catatan dan  dokumen  antara  lain  identitas  pasien, hasil  pemeriksaan,  pengobatan  yang  telah diberikan,  serta  tindakan  dan  pelayanan lain  yang  telah  diberikan  kepada  pasien. 1 Pasal  46  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 29  tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran menyebutkan bahwa setiap dokter atau dokter gigi  dalam  menjalankan  praktik  kedokteran wajib  membuat  rekam  medis. 2 Kewajiban untuk  membuat  rekam  medis  juga  yang tercantum  dalam  Pasal  70  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  36  tahun  2014  tentang tenaga kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap  tenaga  kesehatan  yang  melaksanakan pelayanan  kesehatan  perseorangan  wajib membuat rekam medis. 3
Pada  awalnya,  rekam  medis  dilakukan  secara konvensional  yaitu  berbasis  kertas  ( paper- based ).  Namun,  seiring  perkembangan teknologi informasi, mulai muncul rekam medis berbasis elektronik atau dikenal dengan rekam medis elektronik (RME). RME merupakan suatu catatan  atau  rekaman  elektronik  mengenai informasi  kesehatan  seseorang  yang  dibuat, disimpan,  dan  dikelola  oleh  dokter  ataupun tenaga  kesehatan  yang  berhak  dalam  suatu organisasi  pelayanan  kesehatan. 4 RME memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan rekam medis manual berbasis kertas di  antaranya  mendukung  pengambilan keputusan  klinis  ( decision support system ) seperti  rencana  tindakan  medis,  perawatan, atau  pengobatan  pasien.  RME  juga mempermudah  monitoring  data  pasien, dan  mempermudah  pengumpulan  data penelitian. 5 Meskipun demikian, implementasi RME memiliki beberapa kendala seperti biaya infrastruktur  yang  cukup  besar,  keamanan
data  dan  jaringan,  serta  sumber  daya  yang kurang berpengalaman. 6
Layanan  rekam  medis  elektronik  berbasis cloud merupakan  salah  satu  model  bisnis baru  yang  menjembatani  permasalahan tersebut. 6 Dengan layanan tersebut, penyedia layanan  kesehatan  tidak  perlu  mengeluarkan biaya  besar  untuk  infrastruktur  seperti  biaya pengadaan server dan  biaya maintenance rekam medis elektronik. Selain itu, pengguna layanan tidak perlu lagi memikirkan fitur rekam medis  elektronik  karena  penyedia  layanan telah  menyediakan  fitur  yang  familiar  bagi penggunanya. Layanan rekam medis berbasis cloud juga mempermudah data sharing antar penyedia layanan kesehatan. 7 Sistem tersebut berguna bagi layanan kesehatan rujukan atau layanan kesehatan yang memiliki jejaring. 7
Akan  tetapi,  meskipun  memiliki  berbagai kelebihan,  layanan  rekam  medis  elektronik
berbasis cloud juga berpotensi menimbulkan masalah  etika  dan  hukum  jika  tidak diimplementasikan  dengan  bijaksana. 8 Hal tersebut juga karena belum adanya peraturan mengenai RME ataupun RME berbasis cloud.

## REKAM MEDIS ELEKTRONIK BERBASIS CLOUD
Layanan RME berbasis cloud merupakan suatu model  bisnis  baru  yang  menggabungkan layanan cloud computing dengan  dunia kesehatan. Dengan layanan tersebut, penyedia layanan kesehatan tidak memerlukan server karena  digantikan  oleh server virtual  yang  disebut  komputasi  awan ( cloud computing ). 9 Dengan layanan tersebut, biaya  infrastruktur  dapat  ditekan  dan data sharing dapat  dilakukan  dengan  mudah antar  fasilitas  kesehatan,  sehingga  dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 10 Data  pasien  yang  tersimpan  dalam  layanan cloud dapat diakses secara mobile , kapanpun, dan di manapun oleh pihak berwenang, serta jumlah data yang dapat tersimpan lebih besar dibandingkan rekam medis berbasis kertas. 11
Terdapat  berbagai  desain  layanan  RME berbasis cloud , sebagian besar terbagi menjadi 3  bagian,  yaitu central database sever , unifier interface middleware (UIM), dan authentication server . 7 Central database server merupakan pusat  penyimpanan  data  pasien  dan  rekam medis, unifier interface middleware (UIM) merupakan tampilan pengguna ( user interface ) untuk menginput atau  menampilkan  data yang  dibutuhkan,  sedangkan authentication server adalah server utama  agar  data  tetap dapat  di- input atau  diakses. Authentication server akan  menjamin  dan  meverifikasi user yang  dapat  mengakses  data  dalam central database melalui username dan password . 7

## ASPEK ETIKA DAN HUKUM
Dalam  implementasinya,  rekam  medis elektronik berbasis cloud berpotensi menimbulkan  permasalahan  etika  dan hukum.  Hal  ini  juga  karena  belum  adanya regulasi  khusus  mengenai  RME  ataupun RME  berbasis cloud di  Indonesia.  Meskipun demikian  terdapat  beberapa  regulasi  yang berhubungan dengan hal tersebut. 1,2,12-18
Beberapa  isu  etika  dan  hukum  yang  dapat terjadi  dalam  implementasi  RME  berbasis cloud antara lain:
1.  Keamanan dan Kestabilan Data Keamanan  data  merupakan  faktor penting  untuk  diperhatikan  penyedia layanan  rekam  medis  elektronik  berbasis cloud .  Hal  tersebut  karena  keamanan data  berhubungan  dengan  rekam  medis dan  kerahasiaan  data  pasien.  Keamanan data  dan  kerahasiaan  medis  pasien  telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  269  tahun  2008  tentang  Rekam Medis, 1 Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  36  tahun  2012  tentang  Rahasia Kedokteran, 12 Undang-Undang Nomor 29 tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran, 2 Pasal  332  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, 14 dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 13 Selain itu, dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012, rahasia dan data medis pasien merupakan hal yang sangat krusial untuk dijaga. 15
Menurut  Pasal  20  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  82  tahun  2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, penyedia  layanan  berbasis cloud atau yang  disebut  penyelenggara  sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem  elektronik  dalam  menghindari gangguan,  kegagalan,  dan  kerugian. 16 Dalam  pasal  20  ayat  (2)  peraturan pemerintah  tersebut  juga  disebutkan bahwa  penyelenggara  sistem  elektronik wajib  menyediakan  sistem  pengamanan yang  mencakup  prosedur  dan  sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap  ancaman  dan  serangan  yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. 16 Kejadian serangan siber ( cyber attack )  sebaiknya  diminimalisir  dengan peningkatan cyber security. Evaluasi dan uji keamanan jaringan dapat dilakukan untuk mengetahui dan memperkuat keamanan siber ( cyber security ) dan dilakukan secara berkala.
Keamanan  data  juga  dapat  dilakukan dengan membatasi akses untuk memperoleh  informasi  data  pasien.  Hal ini  berkaitan  dengan  siapa  saja  personel yang  boleh  mengakses  data  dan  rekam medis pasien tersebut. Makin sedikit pihak yang berhak mengakses layanan tersebut, makin  mengurangi  risiko  kebocoran
Gambar 1. Sistem rekam medis elektronik berbasis cloud 7
data.  Beberapa  pihak  yang  dapat berkaitan  dengan  privasi  data  pasien adalah  dokter  dan  tenaga  kesehatan  lain yang  memiliki  akses  terhadap  data  dan informasi pasien seperti pimpinan fasilitas kesehatan, tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan, tenaga lain  yang  memiliki  akses  terhadap  data dan  informasi  pasien,  badan  hukum, mahasiswa  dan  siswa  yang  bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan,
perawatan,
dan/atau manajemen informasi  di  faskes.  Untuk  memperkuat keamanan,  diperlukan  juga  nama user serta password yang  kuat  dan  dilakukan update password berkala.  Penguatan keamanan  juga  dapat  dilakukan  dengan teknik kriptografi. Riwayat pengguna dan pengakses  layanan  sebaiknya  tersimpan mulai dari tanggal, waktu, dan hubungan dengan pasien.
Selain keamanan data, stabilItas data juga perlu  diperhatikan.  Sedapat  mungkin data  rusak  atau  hilang  diminimalisir.  Hal ini  karena  penghilangan  rekam  medis pasien  memiliki  kedudukan  penting dalam  hukum  yaitu  dapat  digunakan sebagai alat bukti seperti yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  269  tahun 2008  tentang  Rekam  Medis. 1 Pasien  juga berhak  mendapatkan  resume  medis  dari pemeriksaan  kesehatan  yang  dilakukan. Untuk menghindari data hilang, sebaiknya penyedia  layanan  RME  berbasis cloud melakukan back-up data secara berkala.
2.  Kesepakatan Mengenai Data Sharing dan Privasi Data
Perlindungan  terhadap  data  pribadi atau  privasi  data  perlu  diperhatikan dalam  penyelenggaraan  layanan  RME berbasis cloud. Menurut  Pasal  2  ayat (1)  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  20  tahun  2016 tentang  Perlindungan  Data  Pribadi dalam  Sistem  Elektronik,  perlindungan
data  pribadi  dalam  sistem  elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan,  pengumpulan,  pengolahan, p e n g a n a l i s i s a n , p e n y i m p a n a n , penampilan,  pengumuman,  pengiriman, penyebarluasan,  dan  pemusnahan  data pribadi. 17 Data sharing dapat  dilakukan  untuk mempermudah
pasien menjalani pemeriksaan  kesehatan  di  beberapa layanan  kesehatan.  Meskipun  dapat memberikan kemudahan
kepada pasien, data sharing sebaiknya  dilakukan sepengetahuan pasien agar tidak menimbulkan  permasalahan,  hal  ini karena  rekam  medis  ditempatkan  di penyedia  layanan  kesehatan,  tetapi isi  dari  rekam  medis  tersebut  adalah milik  pasien.  Menurut  Pasal  26  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh  peraturan  perundang-undangan, penggunaan  setiap  informasi  melalui media  elektronik  yang  menyangkut  data pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas persetujuan orang yang bersangkutan. 18 Privasi  dan confidentiality data  pasien penting diperhatikan agar tidak bertentangan dengan etika yang berlaku di  Indonesia. Informed consent atau general consent untuk  mendapatkan persetujuan  pasien  mengenai data sharing dapat  dilakukan  ketika  pertama kali  mendapatkan  layanan  kesehatan. Pada tahap ini, pasien perlu mendapatkan penjelasan  secara  utuh  mengenai manfaat  positif  ataupun  dampak  negatif yang  dapat  terjadi  dengan  adanya data sharing tersebut. Dalam data sharing juga perlu diperhatikan mengenai data privasi. Hal  tersebut  meliputi  data  apa  sajakah yang  boleh  dan  kepada  siapa  saja  data tersebut dapat dibagikan.
3.  Layanan Cloud yang Terpercaya
Dalam  praktik  penggunaan  layanan  RME
berbasis cloud ,  sebaiknya  pengguna memperhatikan reputasi dan keberadaan penyedia  layanan.  Hal  tersebut  karena penyedia  layanan  RME  berbasis cloud yang  memegang  mengenai  data  pasien. Kehilangan  data  pasien  merupakan masalah serius. Penyedia layanan berbasis cloud yang  termasuk  dalam penyelenggara  sistem  elektronik  wajib memiliki  ijin  dan  tersertifikasi.  Menurut Pasal 59 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82  tahun  2012  tentang  Penyelenggara Sistem  Elektronik  untuk  penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki sertifikat elektronik. 16 Jangka  waktu  keberlanjutan  kerjasama atau layanan juga perlu dipertimbangkan dalam  kerjasama  antara  pengguna  dan penyedia  RME  berbasis cloud terlebih jika  layanan  tersebut  terhenti  nantinya. Layanan  RME  berbasis cloud juga  perlu bertanggung  jawab  mengenai  data pasien  termasuk  kehilangan  data  pasien ataupun terbukanya data pasien.
Hingga  saat  ini,  belum  ada  regulasi spesifik  mengenai  syarat  dan  prosedur kerjasama  antara  pengguna  layanan rekam medis berbasis cloud dan penyedia layanan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah sebaiknya  mengatur  regulasi  mengenai syarat  dan  prosedur  pelaksanaan  rekam medis  elektronik  ataupun  rekam  medis elektronik berbasis cloud di Indonesia.

## SIMPULAN
Rekam medis elektronik berbasis cloud memiliki berbagai  kelebihan  seperti  biaya  lebih  kecil, fitur mudah digunakan, dan kemudahan data sharing . Meskipun demikian, implementasinya dapat berpotensi menimbulkan masalah etika dan hukum. Regulasi mengenai implementasi rekam  medis  elektronik  dan  rekam  medis elektronik berbasis cloud diperlukan agar tidak bertentangan dengan etika dan hukum yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis [Internet]. 2008. Available from: http://www. apikes.com/files/permenkes-no-269-tahun-2008.pdf
2.  Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [Internet]. Available from: https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU29-2004PraktikKedokteran.pdf
3.  Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [Internet]. Available from: https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/ UU%20Nomor%2036%20Tahun%202014.pdf
4.  Saif S, Wani S, Khan SA. Network engineering solution for data sharing across healthcare providers and protecting patients’ health data privacy using EHR system. J Global Res in Computer Sci [Internet]. 2010;2(8). Available from: http://www.jgrcs.info/index.php/jgrcs/article/view/6
5.  Fraser HS, Biondich P, Moodley D, Choi S, Mamlin BW, Szovolits P. Implementing medical record system in developing countries. Informatics in Primary Care.
2005;13.83-95
6.  Lim CSE, Chennupati KR, Surya PG. Electronic medical records management systems: An overview. J Library Information Technol. 2009;29(6):3-12
7.  Abayomi-Alli AA, Ikuomola AJ, Robert IS, Abayomi-Alli OO. An enterprise cloud-based electronic health records system. J Comput Sci Information Technol. 2014;2(2): 21-36
8.  Ozair FF, Jamshed N, Sharma A, Aggarwal P. Ethical issues in electronic health records: A general overview. Perspect Clin Res. 2015;6(2):73-6
9.  Yao Q, Han X, Ma Y, Xue Y. Cloud-based hospital. Information system as a service for Grassroots Healthcare Institusions. J Med System. 2014;38:104
10.  Deng M, Nalin M, Schlehahn E, Abbadi I. Trust model for cloud applications and first application architecture. Seventh Framework Programme Techn rep D3.1.1/1.0.
2010; 1-152.
11.  Mencahemi Nir, Collum TH. Benefits and drawback of electronic health record systems. Risk Manag Health Policy 2011;4:47-55
12.  Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran [Internet]. Available from: http://www. pdgijogja.org/wp-content/uploads/2016/10/Peraturan-Menteri-Kesehatan-RI-No.36-Tahun-2012-tentang-Rahasia-Kedokteran.pdf
13.  Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit [Internet]. Available from: https://dinkes.bantenprov.go.id/upload/article_doc/UU_No._44_Th_2009_ ttg_Rumah_Sakit.pdf 14.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
15.  Ikatan Dokter Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 [Internet]. Available from: http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2013/06/KODEKI- Tahun-2012.pdf
16.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  tahun  2012  tentang  penyelenggara  sistem  elektronik  [Internet].  Available  from:  https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP82- 2012TransaksiElektronik.pdf
17.  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  nomor  20  tahun  2016  tentang perlindungan  data  pribadi  dalam  sistem  elektronik  [Internet].  2016.  Available  from:  https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/553/t/ peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+20+tahun+2016+tanggal+1+desember+2016
18.  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik [Internet]. 2015. Available from: http://referensi.elsam.or.id/2015/02/uu-nomor- 11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/