Open Government Dalam Bentuk Kemitraan Antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Cilegon dengan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan di Wilayah Kota Cilegon
Oleh : Rahmatullah 29

## Abstrak
Kajian  ini  membahas  model open  government dalam  bentuk  kemitraan  antara  RPJM  Kota Cilegon dengan program CSR perusahaan di wilayah Kota Cilegon melalui lembaga Cilegon Corporate  Social  Responsibility (CCSR).  Jenis  kajian  ini  adalah  deskriptif,  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Kajian  ini  menyarankan  agar  status  hukum  CCSR  ditingkatkan  dari Peraturan  Walikota  (Perwal)  menjadi  Peraturan  Daerah  (Perda),  lembaga  CCSR  perlu memaksimalkan  sosialisasi,  agar  bertambahnya  jumlah  perusahaan  yang  bersinergi  menjadi anggota  CCSR,  serta  CCSR  perlu  memiliki  basis  data  dan  program  prioritas  yang  bersifat mandiri.
Kata Kunci: Pemerintah daerah, perusahaan dan corporate social responsibility

## I. Pendahuluan
Dunia  usaha  di  Indonesia  saat  ini  mengalami  peningkatan  pertumbuhan  dibanding tahun-tahun  sebelumnya.  Berdasarkan  berita  resmi  statistik,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), selama triwulan pertama tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha meningkat 6,5 % dibanding kurun yang sama tahun sebelumnya. Semua jenis lapangan usaha mengalami  pertumbuhan,  terkecuali  sektor  kelistrikan,  gas  dan  air  bersih,  sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.
Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)
No Lapangan Usaha Triwulan I-2011 Terhadap Triwulan IV-2010 Triwulan I- 2011 Terhadap Triwulan I- 2010 Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2010 1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 18,1 3,4 0,5 2 Pertambangan dan Penggalian -2,0 4,6 0,4 3 Industri Pengolahan -1,2 5,0 1,3 4 Listrik, Gas dan Air Bersih -1,9 4,2 0,0 5 Konstruksi -3,6 5,3 0,3 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran -0,2 7,9 1,3
29 Rahmatullah, S.Sos, M.Kesos. Pengajar pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Serang Raya. Lahir di Pandeglang 14 Maret 1983, menyelesaikan SI di Jurusan Ilmu Kesejahteraan FISIP Unpad, S2 pada perminatan CSR, CD dan Kemiskinan FISIP UI. Menerbitkan Buku Membaca Banten, Membaca Indonesia –Gong Publishing 2010, Panduan Praktis Pengelolaan CSR – Samudra Biru 2011. Email: kk.mamato@gmail.com / 081808202364.
7 Pengangkutan dan Komunikasi -0,1 13,8 1,3 8 Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan 2,7 7,3 0,7 9 Jasa-Jasa -0,4 7,0 0,7 PDB 1,5 6,5 6,5 PDB Tanpa Migas 1,7 6,9

## Sumber: Berita Resmi Statistik
Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  menandakan  semakin  baiknya  iklim  usaha  di Indonesia,  yang  berdampak  pada  meningkatknya  keuntungan  bisnis.  Selain  juga bertambahnya  investasi  pada  berbagai  jenis  usaha,  baik  yang  dijalankan  oleh  perusahaan multinasional,  nasional,  maupun  lokal.  Keberadaan  dan  keterlibatan  dunia  usaha  dalam perekonomian  nasional  diharapkan  tidak  hanya  mencari  keuntungan  demi  kelangsungan bisnis,  tetapi  dapat  pula  memainkan  peranannya  dalam  menciptakan  hubungan  kerjasama yang serasi dengan pemerintah. Sebagai upaya mendukung proses pembangunan, perusahaan dapat  berpartisipasi  melalui  penciptaan  lapangan  kerja,  mematuhi  aturan  perpajakan, mendukung dan berkontribusi dalam mensukseskan program dan kebijakan pemerintah, serta melaksanakan tanggungjawab sosial pada wilayah operasinya.
Jika dunia usaha dapat menjalankan perannya dalam melakukan tanggungjawab sosial pada  wilayah  operasinya,  diharapkan  persoalan-persoalan  sosial  kemasyarakatan  yang menjadi tanggungjawab utama pemerintah secara berangsur-angsur dapat dikurangi, dan pada saat tertentu masyarakat dapat terlepas dari keterbelakangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan sebagai manfaat dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan.
Adanya  harapan  tersebut  menunjukkan  bahwa  dunia  usaha  tidak  semata-mata bertujuan  mendapatkan keuntungan  yang dapat dinikmati perusahaan semata, tetapi  mampu membagi  keuntungan  kepada  masyarakat  yang  lebih  luas.  Hal  tersebut  sebagaimana dikemukakan  Adi (2005:  h.86)  bahwa kesejahteraan sosial sebagai  suatu kondisi  kehidupan yang  diharapkan  masyarakat,  tidak  akan  terwujud  bila  tidak  dikembangkan  usaha-usaha kesejahteraan sosial, baik oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha. Terkait pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan dalam mendukung program pemerintah, dikemukakan  oleh  Supranoto  (2007,  hal.302),  bahwa  CSR  memiliki  pengaruh  yang  luas dalam  membantu  pemerintah  meringankan  upaya  penanggulangan  kemiskinan,  serta peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Alokasi  dana  pemerintah  untuk  penanggulangan kemiskinan  masih terbatas, dengan kondisi tersebut memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif dunia usaha. Kegiatan CSR tentunya dapat membidik kelompok masyarakat yang belum
tersentuh  program  penanggulangan  kemiskinan,  sehingga  kualitas  hidup  yang  lebih  baik dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Kelompok  masyarakat  atau  pihak  yang  terkait  dampak  operasional  perusahaan dikenal  dengan  istilah stakeholders .  Menurut  Freeman  (1984)  definisi stakeholders merupakan  individu  atau  kelompok  yang  bisa  mempengaruhi  dan/  atau  dipengaruhi  oleh organisasi  sebagai  dampak  dari  aktivitas-aktivitasnya.  Tanggung  jawab  perusahaan  tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja, tetapi juga terhadap stakeholders yang terkait  dan/atau  terkena  dampak  operasional  perusahaan  (Utama,  2010).  Keberadaan perusahaan  selain  untuk  memaksimumkan  kekayaan  pemilik  perusahaan/pemegang  saham, namun  juga  untuk  melayani  kepentingan stakeholders perusahaan,  seperti  karyawan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat.
Agar  terwujudnya  CSR  yang  terintegrasi,  diperlukan  komitmen  dalam  bentuk kemitraan  antar stakeholders ,  khususnya  antara  pemerintah  dan  perusahaan.  Sebagaimana diungkapkan  Tenyson  dalam  Utama  (2010),  kemitraan  merupakan  kesepakatan  antar  sektor dimana  individu,  kelompok  atau  organisasi  sepakat  bekerjasama  untuk  memenuhi  sebuah kewajiban  atau  melaksanakan  kegiatan  tertentu,  bersama-sama  menanggung  resiko  maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama.
Dalam proses kemitraan, terdapat prinsip dasar yang harus dilaksanakan, sebagaimana dikemukakan Wibisono (2007, hal.103), prinsip dalam proses kemitraan, meliputi:
Pertama, kesetaraan atau keseimbangan ( equity ). Pendekatannya bukan top down atau bottom up , bukan  juga  berdasarkan kekuasaan semata, namun  hubungan  yang saling menghormati,  saling  menghargai  dan  saling  percaya.  Kedua,  Transparansi,  hal  ini diperlukan  untuk  menghindari  rasa  saling  curiga  antar  mitra  kerja.  Ketiga,  saling menguntungkan,  suatu  kemitraan  harus  membawa  manfaat  bagi  semua  pihak  yang terlibat.
Di  Kabupaten  Kutai  Timur  (Kutim),  Provinsi  Kalimantan  Timur,  terdapat  contoh kemitraan  antar stakeholders yang  terlembagakan  dalam  forum  multi stakeholders , sebagaimana  penelitian  Suryani  (2010),  berdirinya  forum  multi stakeholders atas  prakarsa Lembaga Swadaya  Masyarakat (LSM) Center for Community Empowerment  and Economic (C-FORCE),  dengan  melibatkan  unsur  perusahaan,  pemerintah,  akademisi,  LSM  dan  tokoh masyarakat. Tujuan didirikannya forum tersebut sebagai wadah kemitraan antar stakeholders dalam  pengelolaan  dan  penghimpunan  dana  CSR  perusahaan , agar  program  dan  dana  CSR yang  terhimpun  dari  perusahaan  terdistribusikan  secara  merata  melalui  program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain  di  Kabupaten  Kutai  Timur,  berdasarkan  informasi  dari website http:// bekasisocialresponsibility.  blogspot.com  /2009/09/  pelembagaan-bekasisocial.html,  di  Kota Bekasi,  Provinsi  Jawa  Barat, terdapat  lembaga  pengelola  CSR,  dengan  nama  Bekasi Social Responsibility (BSR).  Kelembagaan  BSR  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Walikota  Nomor 26  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Manajemen  Institusi  Bekasi Social Responsibility . BSR merupakan lembaga non pemerintah yang berdiri sendiri, sebagai wadah komunikasi  dan  interaksi  antara  pemerintah,  perusahaan,  dan  masyarakat  di  Kota  Bekasi. Fungsi  BSR  sebagai  koordinator  dalam  menyelaraskan  program/kegiatan  tanggung  jawab sosial  perusahaan  dari  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Domestik (PMD) di Kota Bekasi.

## Permasalahan
Sinkronisasi  dalam  bentuk  kemitraan  antara  program  CSR  perusahaan  dengan program pembangunan pemerintah, telah dirintis di Kota Cilegon sejak bulan Oktober 2010. Kota Cilegon merupakan salah satu kota industri penting di Indonesia, karena terkategorikan kedalam kawasan andalan industri nasional. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal  Daerah  (BKPMD),  di    Kota  Cilegon,  terdapat  industri  berskala  besar  meliputi investasi  Penanaman  Modal  Asing  (PMA),  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Tabel 2 Klasifikasi Penanaman Modal di Kota Cilegon No Penanaman Modal Jumlah 1 Penanaman Modal Asing (PMA) 75 2 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 34 3 Badan Usaha Milik Swasta 4 4 Badan Usaha Milik Daerah 2
Sumber : BKPMD Kota Cilegon, 2010
Kota  Cilegon  juga  merupakan  simpul  sistem  jaringan  utilitas  dan  pergerakan jawa-sumatera,  melalui  posisi  ini  Kota  Cilegon  turut  menentukan  pertumbuhan  dan perkembangan  wilayah  di  kedua  pulau  besar  tersebut.   Selain  itu  Kota  Cilegon sebagai  potensi  inlet-outlet  terhadap  lokasi  pasar  dunia,  secara  geografis  Kota Cilegon  memiliki  akses  langsung terhadap  Alur Laut  Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang didukung oleh keberadaan 21 pelabuhan umum dan khusus.
Berbagai  potensi  diatas  belum  berkorelasi  langsung  pada  meningkatnya kesejahteraan  masyarakat,  karena  saat  ini  jumlah  keluarga  miskin  di  Kota  Cilegon mencapai  15.961  Kepala  Keluarga  (KK)    atau  14,38%,  dari  110.922  KK,  dan  angka pengangguran  mencapai  35.286  jiwa  atau  18,26%.  Memahami  besarnya  potensi  dan aneka  permasalahan  yang  ada,  Pemkot  Cilegon  berupaya  mensinkronisasikan  program peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  yang  beririsan  dengan  program  CSR  perusahaan, sehingga diharapkan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.
Sinkronisasi antara RPJM Kota Cilegon dengan program CSR perusahaan di wilayah Kota  cilegon  diwujudkan  dengan  memprakarsai  berdirinya  lembaga  Cilegon Corporate Social  Responsibility yang  disingkat  CCSR,  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan  Walikota Cilegon  Nomor  3  tahun  2011,  tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Cilegon Corporate  Social  Responsibility (CCSR)  di  Kota  Cilegon.  CCSR  merupakan  lembaga independen  non  pemerintah  yang  mensinkronisasikan  dan  mengintegrasikan  program  dan kegiatan  CSR  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kota Cilegon.  Maksud  pendirian  CCSR  adalah  sebagai  mitra  pemerintah  dan  dunia  usaha  dalam rangka  implementasi  CSR  dari  perusahaan-perusahaan  yang  terdapat  di  Kota  Cilegon. Terdapat  beberapa  perusahaan  yang  telah  mensinergikan  program  CSR  melalui  lembaga CCSR,  diantaranya:  PT.  Buana  Centra  Swakarsa  (BCS),  PT.  Krakatau  Steel  (KS),  PT. Chandra  Asri, PT. BNI 46, PT. Amoco Mitsui Indonesia, PD. Pelabuhan Cigading Mandiri (PCM),  PT.  Bayer  Indonesia,  PT.  Oil  Tanking  Merak,  PT.  Indonesia  Power,  dan  PT.  Bank Jabar Banten (BJB).
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  kajian  ini  mencoba  membahas  beberapa  aspek sebagai berikut:
1. Hal  yang  melatari  sinkronisasi  program  kemitraan  antara  Pemkot  Cilegon  dengan perusahaan di wilayah Kota Cilegon melalui lembaga CCSR.
2. Mendeskripsikan  proses  kemitraan  antara  Pemkot  Cilegon  dengan  perusahaan  dalam melaksanakan sinergi melalui lembaga CCSR.
3. Mendeskripsikan  faktor  pendorong  dan  penghambat  kemitraan  antara  pemerintah  dan perusahaan melalui lembaga Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR).
Kajian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  aspek-aspek  penting,  situasi-stuasi  dan hubungan  yang  tergambar  pada  hal  yang  melatari  proses  dan  pelaksanaan  sinkronisasi melalui kemitraan antara Pemerintah Kota Cilegon dengan perusahaan yang ada di Wilayah Kota Cilegon melalui lembaga CCSR.

## II. Tinjauan Kepustakaan

## Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate  Social  Responsibility (CSR)  merupakan  suatu  komitmen  berkelanjutan oleh  dunia  usaha  untuk  bertindak  etis  dan  memberikan  kontribusi  kepada  pengembangan ekonomi  dari  komunitas  setempat  ataupun  masyarakat  luas,  bersaman  dengan  peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya (Wibisono, 2007). Suharto (2006) menyatakan bahwa CSR  adalah  operasi  bisnis  yang  berkomitmen  tidak  hanya  untuk  meningkatkan  keuntungan perusahaan  secara  finansial,  melainkan  pula  untuk  membangun  sosial-ekonomi  kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan
Terdapat  manfaat  yang  didapatkan  dari  pelaksanaan  tanggunggjawab  sosial perusahaan,  baik  bagi  perusahaan,  masyarakat,  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan lainnya, sebagaimana dikemukakan Wibisono (2007, hal 99):
1. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan  perusahaan  dapat  tumbuh  dan  berkelanjutan,  serta mendapatkan  citra  positif  dari  masyarakat  luas. Kedua, perusahaan  lebih  mudah memperoleh  akses  terhadap  modal. Ketiga, perusahaan  dapat  mempertahankan  sumber daya  manusia  yang  berkualitas. Keempat, perusahaan  dapat  meningkatkan  pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko.
2. Bagi  masyarakat,  Keberadaan  perusahaan  di  suatu  daerah  akan  menyerap  tenaga  kerja, dan meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut.
3. Bagi  lingkungan,  praktik  CSR  akan  mencegah  eksploitasi  berlebihan  atas  sumber  daya alam, dan menjaga kualitas lingkungan.
4. Bagi  negara,  praktik  CSR  yang  baik  akan  mencegah  apa  yang  disebut corporate misconduct atau  malpraktik  bisnis  seperti  penyuapan  pada  aparat  negara  atau    aparat hukum yang memicu korupsi.
Keterlibatan perusahaan dalam program CSR dilatarbelakangi beberapa kepentingan. Menurut  Mulyadi  (2003,  hal  4),  setidaknya  bisa  diidentifikasi  tiga  motif  keterlibatan perusahaan,  yaitu:  motif  menjaga keamanan  fasilitas produksi,  motif  mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal.
Tabel 3 Motif Perusahaan dalam Menjalankan Program CSR
Motif Keamanan Motif memenuhi kewajiban kontraktual Komitmen Moral  Program dilakukan setelah ada tuntutan  masyarakat  yang  biasanya  Pertanggungjawaban program  CSR  kepada  Wacana CSR
 Propaganda
diwujudkan melalui demonstrasi
 Program  tidak  dilakukan  setelah kontrak ditandatangani. Kecendrungannya program dilakukan ketika  kebebasan  masyarakat  sipil semakin besar pasca desentralisasi
pemerintah daerah dan pemerintah pusat.  Propaganda  kegiatan CSR  melalui  media massa. kegiatan  CSR melakukan media massa
Sumber : Mulyadi (2003, hal 4)

## Peraturan Hukum Terkait CSR
Terdapat  4  (empat)  peraturan  yang  mewajibkan  perusahaan  tertentu  untuk menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan dan satu acuan ( guidance ) ISO 26000 sebagai referensi dalam menjalankan CSR, sebagaimana diuraikan Rahmatullah (2011, hal.14) 1. Keputusan Menteri BUMN tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara  BUMN,  Per-05/MBU/2007  Pasal  1  ayat  (6) dijelaskan  bahwa  Program  Kemitraan  BUMN  dengan  Usaha  Kecil,  yang  selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar  menjadi  tangguh  dan  mandiri  melalui  pemanfaatan  dana  dari  bagian  laba  BUMN. Sedangkan  pada  pasal  1  ayat  (7)  dijelaskan  bahwa  Program  Bina  Lingkungan,  yang selanjutnya  disebut  Program  BL,  adalah  program  pemberdayaan  kondisi  sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
2. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
Selain  BUMN,  saat  ini  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  mengelola  atau  operasionalnya terkait  dengan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  diwajibkan  melaksanakan  program  CSR, sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pasal 74.
3. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007
Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001
Khusus  bagi  perusahaan  yang  operasionalnya  mengelola  minyak  dan  gas  bumi,  terikat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan dalam Pasal 13 ayat 3 (p).

## 5. Guidance ISO 26000
ISO  26000  merupakan  standar  dan  panduan,  tidak  menggunakan  mekanisme  sertifikasi, dan tidak hanya diperuntukkan bagi Corporate (perusahaan) melainkan juga untuk semua sektor  publik  dan  privat.  Tanggung  jawab  sosial  dapat  dilakukan  oleh  institusi
pemerintah, Non  governmental  Organisation (NGO)  dan  tentunya  sektor  bisnis,  hal  itu dikarenakan  setiap  organisasi  dapat  memberikan  akibat  bagi  lingkungan  sosial  maupun alam. ISO 26000 membantu organisasi dalam pelaksanaan Social Responsibility , dengan cara memberikan pedoman praktis, serta memperluas pemahaman publik .

## Stakeholders
Stakeholders menurut Freeman (1984) merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi  dan/  atau  dipengaruhi  oleh  organisasi  sebagai  dampak  dari  aktivitas- aktivitasnya . Sedangkan  Chariri  dan  Ghazali  (2007,  hal.32)  mengatakan  bahwa  perusahaan bukanlah  entitas  yang  hanya  beroperasi  untuk  kepentingannya  sendiri  namun  harus memberikan  manfaat  bagi stakeholders- nya.  Mengacu  pada  pengertian  diatas,  maka  dapat ditarik  suatu  penjelasan  bahwa  dalam  suatu  aktivitas  perusahaan  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor  dari  luar  dan  dari  dalam,  yang  kesemuanya  dapat  disebut  sebagai stakeholders . Menurut  Hill  (1996,  hal  129), Stakeholders dalam  pelayanan  sosial  meliputi  negara,  sektor pivat, LSM, dan masyarakat, dalam kasus program CSR keseluruhan entitas tersebut terlibat secara bersama-sama.
Menurut  Utama  (2010),  tanggung  sosial  jawab  perusahaan  tidak  hanya  terhadap pemiliknya  atau  pemegang  saham  saja  tetapi  juga  terhadap  para stakeholders yang  terkait dan/atau  terkena  dampak  dari  keberadaan  perusahaan.  Dalam  menetapkan  dan  menjalankan strategi  bisnisnya,  perusahaan  yang  menjalankan  CSR  akan  memperhatikan  dampaknya terhadap kondisi sosial dan lingkungan, dan berupaya agar memberikan dampak positif.

## Kemitraan Pemerintah dan Perusahaan
Menurut  Tenyson  dalam  Utama  (2010),  kemitraan  adalah  kesepakatan  antar  sektor dimana  individu,  kelompok  atau  organisasi  sepakat  bekerjasama  untuk  memenuhi  sebuah kewajiban  atau  melaksanakan  kegiatan  tertentu,  bersama-sama  menanggung  resiko  maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama.
Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono (2007, hal. 103) merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:
1. Kesetaraan atau keseimbangan ( equity ). Pendekatannya bukan top down atau bottom up , bukan  juga  berdasarkan  kekuasaan  semata,  namun  hubungan  yang  saling  menghormati, saling menghargai dan saling percaya.
2. Transparansi.  Transparansi  diperlukan  untuk  menghindari  rasa  saling  curiga  antar  mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan pengelolaan keuangan.
3. Saling menguntungkan. Kemitraan harus bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Dalam  implementasinya,  kemitraan  yang  dijalankan  tidak  selamanya  ideal,  karena terkadang  didasarkan  pada  kepentingan  pihak  yang  bermitra.  Menurut  Wibisono  (2007, hal.104),  Kemitraan  yang  dilakukan  antara  perusahaan  dengan  pemerintah  maupun komunitas/ masyarakat dapat mengarah pada tiga sekenario, diantaranya:
1. Pola kemitraan kontra produktif. Hal ini terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional,  hanya  mengutamakan  kepentingan shareholders atau  mengejar  profit sebesar-besarnya.
2. Pola  Kemitraan  Semiproduktif.  Pemerintah  dan  komunitas  atau  masyarakat  dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan.
3. Pola  Kemitraan  Produktif.  Menempatkan  mitra  sebagai  subyek , dan  terlaksananya simbiosis  mutualisme.  Perusahaan  mempunyai  kepedulian  sosial  dan  lingkungan  yang tinggi,  pemerintah  memberikan  iklim  yang  kondusif  bagi  dunia  usaha  dan  masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan.

## III. Pembahasan
Latar Belakang Sinkronisasi RPJM Kota Cilegon Dengan Program CSR Perusahaan di Wilayah Kota Cilegon.
Sinkronisasi antara RPJM Kota Cilegon dengan program CSR perusahaan di wilayah Kota Cilegon melalui lembaga Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) berawal dari gagasan Walikota Cilegon pada saat memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD)  2010-2015  di  depan  pimpinan  perusahaan  se-Kota  Cilegon,  mengenai program prioritas pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, sesuai target MDG‟s sebesar 50% di akhir tahun 2015. Bila dikaitkan dengan konsep implementasi CSR yang dikemukakan Wibisono bahwa faktor yang mempengaruhi berjalannya CSR salah satunya  adalah  faktor  kepemimpinan . Faktor  kepemimpinan  dalam  hal  ini,  baik  dalam kepemimpinan  walikota  yang  memiliki  gagasan  sinkronisasi  program,  maupun  pemimpin perusahaan yang mendukung gagasan tersebut.
Pemerintah  mengakui  adanya  kendala  dalam  menangani  dua  masalah  tersebut,  yaitu keterbatasan  dalam  anggaran.  Dilain  pihak,  perusahaan  dinilai  memiliki  potensi  dalam membantu  pemerintah,  melalui  program  tanggungjawab  sosial  perusahaan  atau  CSR.  Bila dikaitkan  dengan  definisi  CSR  menurut  Suharto,  maka  perusahaan  diharapkan  dapat berkomitmen  tidak  hanya  untuk  meningkatkan  keuntungan  perusahaan  secara  finansial,
melainkan  juga  membangun  sosial  ekonomi  kawasan  secara  holistik,  melembaga  dan berkelanjutan.
Pemkot menganggap sinkronisasi program sebagai bagian penting, dikarenakan dalam melakukan pembangunan perlu adanya kerjasama dan partisipasi  berbagai pihak, khususnya swasta.  Pemerintah  selaku  penanggungjawab  pembangunan,  perlu  mengatur  bagaimana sinkronisasi  program  bisa  berjalan  dengan  baik,  tertib,  dikelola  profesional,  dan  berangkat dari  basis  data  yang  menggambarkan  kebutuhan  masyarakat.  Bila  dilaitkan  dengan  konsep stakeholders menurut  Chariri  dan  Ghazali,  bahwa  perusahaan  bukanlah  entitas  yang  hanya beroperasi  untuk  kepentingannya  sendiri  namun  harus  memberikan  manfaat  bagi stakeholders- nya ( shareholders, kreditor, konsumen, supplier , pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain) . Pemkot Cilegon memiliki harapan agar perusahaan yang ada di Kota Cilegon berpartisipasi  dalam  mensukseskan  program  pemerintah,  dengan  memberikan  manfaat kepada masyarakat melalui sinkronisasi program CSR.

## Gambar 1 Alur Proses Sinkronisasi Program
Sumber: Gambar diolah sendiri
Konsep kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah merupakan upaya pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan secara bersama  antara  pemerintah  dengan  perusahaan  melalui  sinergi  program  yang  beririsan. Sebagaimana  pandangan  Hill  bahwa Stakeholders dalam  pelayanan  sosial  meliputi  negara,
sektor privat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan  masyarakat, dalam kasus program CSR keseluruhan entitas tersebut terlibat secara bersama-sama.
Penetapan CCSR melalui Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 3 tahun 2011, menjadi tonggak  legalitas  kemitraan  pemerintah  Kota  Cilegon  dan  Perusahaan  di  wilayah  Kota Cilegon  melalui  wadah  CCSR.  Namun,  kedudukan  hukum  Perwal  memiliki  kelemahan, karena dianggap hanya mewakili kepentingan pemerintah dalam hal ini walikota, bukan atas mandat  masyarakat  yang  ditetapkan  DPRD  melalui  Peraturan  Daerah  (Perda).  Jika  periode pemerintahan  walikota  selesai,  Perwal  bisa  dibatalkan  oleh  Walikota  terpilih  berikutnya, kondisi tersebut bisa berpengaruh pada keberlanjutan lembaga CCSR itu sendiri.
Dalam  pembentukan  lembaga  CCSR  terdapat  perusahaan  yang  tidak  sepakat dibentuknya  lembaga  CCSR,  berdasarkan  data  sekretariat  CCSR  baru  10  perusahaan  yang menjadi  anggota  CCSR  dari  115  perusahaan  skala  besar  di  Kota  Cilegon.  Salah  satu alasannya, peraturan hukum CSR yang ada saat ini, baru wajib pada BUMN dan perusahaan pengelola  Sumber  Daya  Alam  (SDA).  Asumsi  tersebut  berdasarkan  pada  peraturan  hukum mengenai CSR di Indonesia yang wajib pada perusahaan tertentu, sebagaimana dikemukakan Rahmatullah , diantaranya: Pertama , bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Peraturan  Menteri  Negara  BUMN,  Per-05/MBU/2007  Pasal  1. Kedua ,  bagi  Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan Sumber Daya Alam, diatur dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  Nomor  40  Tahun  2007,  pasal  74. Ketiga ,  bagi perusahaan Penanaman  Modal, diatur dalam  Undang-Undang Penanaman  Modal  Nomor 25 Tahun 2007, pasal 15 (b). Keempat , bagi perusahaan pengelola minyak dan gas bumi, diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, Pasal 13 ayat 3 (p).
Dengan demikian, CSR tidak wajib pada perusahaan yang tidak terkategorikan dalam peraturan  diatas.  Wajar  jika  ada  perusahaan  di  Kota  Cilegon  menolak  berdirinya  lembaga CCSR.  Bagi  perusahaan  yang  tidak  terkategori  dalam  regulasi  pemerintah,  bisa  menjadikan ISO  26000  sebagai  acuan . ISO  26000  merupakan  standar  atau  panduan , yang tidak  hanya diperuntukkan bagi perusahaan  melainkan  juga untuk semua sektor publik dan privat dalam melaksanakan Social Responsibility .
Bagi  perusahaan  yang  telah  menjadi  anggota  CCSR,  memiliki  pandangan  berbeda, bahwa  perusahaan  mendukung  sinkronisasi  program,  karena  pihak  yang  mengetahui  dan memiliki  data  mengenai  kondisi  masyarakat  adalah  pemerintah,  serta  yang  mengetahui  apa yang  menjadi  prioritas  juga  pemerintah.  Dengan  sinkronisasi,  bantuan  yang  ada  di perusahaan  baik  dalam  bentuk  uang,  barang  maupun  program  bisa  tepat  sasaran  dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Perusahaan yang mensinkronisasikan program CSR-nya dengan program pemerintah, sejalan  dengan  definisi  CSR  menurut  Moseley,  yaitu  manajemen  perusahaan  menyusun kebijakan  dan  membuat  keputusan  mengikuti  atau  sejalan  dengan  hukum  serta  nilai  yang berlaku  dalam  suatu  masyarakat.  Sebagai  contoh,  Bank  Jabar  Banten  (BJB)  Cabang  Kota Cilegon yang memiliki fokus CSR dalam bidang pendidikan, membuat kebijakan mendukung program prioritas CCSR melalalui bantuan buku paket bagi pelajar SMP, dan SMA sederajat se-Kota  Cilegon  dengan  nilai  bantuan  Rp.475  juta.  Sedangkan  PT.  Krakatau  steel  (PT.KS) dan  PT.  Chandra  Asri,  memililki  kebijakan,  mensinkronkan  programnya  dengan  CCSR terkait program kesehatan, dengan  mendanai pembangunan 140  jamban keluarga  senilai Rp 350 juta. Sinkronisasi yang dilakukan merupakan upaya mengikuti aturan pemerintah dalam hal ini Perwal No.3 dan mewujudkan harapan masyarakat.
Peran  pemerintah  dan  perusahaan  dalam  mensinergikan  program  yang  beririsan, sesuai  dengan  pendapat  Utama,  bahwa  perlunya  pemerintah  duduk  bersama  dengan  pelaku usaha,  untuk  mengkomunikasikan  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat  secara  bersama, memberikan  gambaran  rencana  kerja  pemerintah  yang  terkait  dengan  kepentingan  publik. Dengan demikian ada komunikasi dua arah, sehingga kemungkinan adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan  menjadi  semakin terbuka, sehingga tidak terjadi overlapping program antara pemerintah dan perusahaan.
Tujuan  didirikannya  lembaga  CCSR  adalah  tercapainya  target  MDG‟s  pada  tahun 2015,  yaitu  berkurangnya  angka  keluarga  miskin  di  Kota  Cilegon  dari  15.961  Kepala Keluarga  (KK),  berkurang  setengahnya  menjadi  8.000  KK.  Upaya  mewujudkan  target tersebut  perlu  melibatkan  multi  pihak  khususnya  perusahaan  agar  akselerasi  pengurangan angka  kemiskinan  dapat  tercapai.  Pemerintah  memiliki  pertimbangan  tersendiri,  mengapa mengikutsertakan  pihak  perusahaan  untuk  bermitra,  karena  perusahaan  memiliki  program CSR,  yang  jika  disinergikan  dengan  program  pemerintah  akan  menjadi  potensi  yang  besar untuk mewujudkan tujuan tersebut.  Pandangan diatas menggambarkan pentingnya hubungan antara  perusahaan  dengan  pemerintah,  sebagaimana  dikemukakan  Wibisono,  bahwa  dunia usaha  merupakan  mitra  pemerintah  untuk  mengelola  sumber  daya  yang  mustahil  bila seluruhnya  bisa  dikelola  oleh  pemerintah.  Dunia  usaha  membantu  pemerintah  dalam memutar roda perekonomian dan menggerakkan pembangunan.
Bila  dikaitkan  dengan  motif  melaksanakan  CSR,  perusahaan  yang  mensinergikan programnya  dengan  pemerintah,  menginginkan  terwujudnya  harapan,  sebagaimana diungkapkan  Wibisono , diantaranya:  mempertahankan  dan  mendongkrak  reputasi perusahaan,  memperbaiki  hubungan  dengan stakeholders ,  dan  memperbaiki  hubungan
dengan  regulator.  Bank  Jabar  Banten  (BJB)  mengakui  bahwa  salah  satu  keuntungan  yang didapatkan dalam mensponsori penerbitan buku adalah digunakannya logo BJB dalam setiap eksemplar  buku,  menjadikan  BJB  lebih  dikenal  kepeduliannya  oleh  masyarakat. Sedangkan PT. KS  yang  memiliki aset perusahaan tersebar  mengharapkan adanya  hubungan  yang baik dengan masyarakat, agar aset perusahaan tetap aman dan terjaga.

## Proses Kemitraan Melalui Lembaga CCSR
Pembentukan  lembaga  CCSR  yang  diinisasi  pemerintah  Kota  Cilegon  merupakan penghargaan  atas  potensi  CSR  yang  dimiliki  perusahaan.  Pemerintah  berupaya  membuat koridor  agar  potensi  sosial  yang  dimiliki  perusahaan  bisa  dirasakan  manfaatnya  bagi masyarakat.  Bentuk  saling  menghargai  lainnya,  pemerintah  menjaga  independensi perusahaan,  dimana  kepengurusan  CCSR  sepenuhnya  berasal  dari  perwakilan  perusahaan. Sedangkan  bentuk  penghargaan  perusahaan  terhadap  pemerintah,  yaitu  dengan  mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon, turut aktif dalam pendirian lembaga CCSR dan mensinergikan program CSR melalui lembaga CCSR.

## Visi RPJMD Kota Cilegon : “Masyarakat Cilegon Sejahtera Melalui Daya Dukung
Industri, Perdagangan dan Jasa
Gambar 2 Sinkronisasi Agenda Pembangunan Pemerintah dengan Program CSR Perusahaan
Sumber: Gambar diolah sendiri

## Agenda Cilegon Sejahtera :
1. Pemenuhan  kebutuhan  perlindungan  sosial masyarakat
2. PENINGKATAN  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

## 3. PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU DAN
PEMBERDAYAAN  EKONOMI  RAKYAT  DENGAN MENGOPTIMALKAN INDUSTRI HULU

## 4. OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA CSR
UNTUK MENUNJANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
5. PEMENUHAN  KEBUTUHAN  PANGAN  DAN PERUMAHAN  LAYAK  HUNI  MASYARAKAT MISKIN
6. Penciptaan  proyek-proyek  padat  karya  guna mengurangi pengangguran
7. Pengembangan  sektor-sektor  ekonomi  selain industri  manufaktur  untuk  penyerapan  tenaga kerja (perdagangan, perhotelan dan jasa

## Agenda Cilegon Cerdas dan Sehat :
1. PERLUASAN  CAKUPAN  PENDIDIKAN  GRATIS  HINGGA MENYENTUH SEKOLAH SWASTA
2. PENYEDIAAN  BUKU  PAKET  PENDIDIKAN  DASAR  DAN MENENGAH
3. Penyediaan Pendamping BOS Kota Cilegon
4. Fasilitasi pembiayaan bagi peningkatan pendidikan guru
5. Pendidikan yang berkesetaraan gender
6. Pembangunan perpusatakaan daerah berskala nasional
7. Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar sesuai standar ideal
8. Pemenuhan  Sekolah  Kejuruan  di  8  kecamatan  sesuai kebutuhan industri, perdagangan dan jasa
9. Menjamin  ketersediaan  teknologi  informasi  di  sekolah dasar dan menengah
10. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan gratis RSUD dan Puskesmas serta perluasan cakupan Jamkesda
11. Mewujudkan 43 Kelurahan Siaga
12. Penyediaan anggaran responsif gender
13. Pemanfaatn  partisipasi  perempuan  dan pemuda,  serta pengembangan olahraga daerah
Walaupun  dalam  kepengurusan  CCSR  pemerintah  tidak  terlibat,  namun  pemerintah memiliki kewajiban dalam membiayai operasional lembaga CCSR melalui APBD sebesar Rp 197  juta.  Bentuk  kewajiban  ini  merupakan  salah  satu  jawaban  atas  skeptisme  beberapa perusahaan  yang  berasumsi  bahwa  pemkot  memanfaatkan  perusahaan  dengan  mengalihkan beban  tanggungjawabnya  dalam  mensejahterakan  masyarakat.  Sedangkan  perusahaan  yang telah  menjadi  anggota  CCSR  berkewajiban  dalam  mengintegrasikan  programnya.  Selama kurun  Bulan  Maret  hingga  November  Tahun  2011,  nilai  kontribusi  perusahaan  melalui program CSR yang dikelola lembaga CCSR mencapai Rp.9,8 miliar.
Baik  pemerintah  maupun  perusahaan  memiliki  komitmen  terhadap  lembaga  CCSR. Bentuk  komitmen  pemerintah  adalah  dengan  memberikan  kemudahan  dalam  perizinan kegiatan, fasilitasi tempat dan melakukan pengawasan jalannya kegiatan CCSR. Kedudukan pemerintah  sebagai  dewan  pengawas  berfungsi  menjalankan  monitoring  walaupun  tidak memiliki  hak  dalam  memberikan  hukuman  terhadap  pengurus  CCSR.  Pemerintah  hanya mengawal  agar  tujuan  ideal  dibentuknya  lembaga  CCSR  dapat  terwujud.  Perusahaan memiliki  komitmen  dengan  mensinergikan  program  yang  betul-betul  disesuaikan  dengan prioritas pemerintah, sehingga tujuan akselerasi berkurangnya keluarga miskin  di akhir tahun 2015 dapat tercapai.
Dalam  kurun  waktu  9  bulan  kepengurusan  CCSR  terbentuk,  telah  dilaksanakan  dua program  prioritas  yaitu  bantuan  buku  sebanyak  129.450  eksemplar  dan  pembangunan  140 unit  jamban  keluarga,  beserta  13  program  non  prioritas.  Implementasi  CSR  yang  dilakukan perusahaan  dipengaruhi  faktor  regulasi  dan  sistem  perpajakan.  Semakin  kondusif  regulasi, akan  lebih  berpotensi  memberi  semangat  kepada  perusahaan  untuk  berkontribusi  kepada masyarakat, hal tersebut dikemukakan Wibisono .
Dasar  ikatan  antara  pemerintah  dengan  perusahaan  adalah  diterbitkannya  Perwal nomor  3  tahun  2011,  tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Cilegon Corporate Social  Responsibility (CCSR).  Bentuk  ikatan  perusahaan,  dengan  manjadi  pengurus  CCSR yang  berwenang  dan  bertanggungjawab  penuh  atas  pengelolan  CCSR.  Sedangkan  ikatan pemerintah  adalah  menjadi  dewan  penasihat  bersama stakeholders lain  yaitu  tokoh masyarakat,  dan  akademisi  dalam  membantu  memberikan  arahan,  nasehat,  gagasan,  dan saran kepada CCSR.
Jika  dilihat  dalam  aspek  politik,  ditetapkannya  CCSR  melalui  Perwal,  pelantikan pengurus  oleh  walikota  dan  posisi  pemerintah  dalam  struktur  organisasi  CCSR  sebagai dewan  penasihat,  seakan  menunjukkan  kedudukan  CCSR  yang  tidak  independen  dimana pemerintah  berada  dalam  posisi  superordinat.  Kondisi  tersebut  terjadi  dikarenakan  belum
meningkatnya  status  peraturan  hukum  CCSR  dari  Perwal  menjadi  Perda  sehingga  dalam keputusan-keputusannya  ditetapkan  oleh  walikota.  Secara  operasional  dalam  kedudukannya sebagai  dewan  penasihat,  Pemda  tidak  memiliki  hak  dalam  memberikan  intervensi  dalam bentuk  apapun  terhadap  CCSR,  melainkan  sekedar  memberikan  saran  dan  masukan.  Hal tersebut dikemukakan oleh informan perusahaan anggota CCSR, bahwa masing-masing pihak menghargai  peran  dan  kedudukannya,  dan  selama  satu  tahun  berjalan  tidak  ada  intervensi antar kedua belah pihak, melainkan melakukan bekerjasama mensinergikan potensi yang ada.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Terdapat  beberapa  faktor  pendukung  dalam  melaksanakan  sinergi  program  antara pemerintah dengan perusahaan, diantaranya: komitmen pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang di dukung oleh perusahaan. Perusahaan diuntungkan dari adanya  kerjasama  dengan  pemerintah,  dimana  program  CSR  lebih  tepat  sasaran,  pencitraan juga didapatkan, selain itu perusahaan merasa terbantu dalam melaksanakan CSR-nya.
Kontribusi  masing-masing  pihak  yang  bermitra,  menjadi  pendorong  bagi berjalannya  roda  organisasi  dan  program-program  CCSR.  Pemerintah  memiliki  komitmen dalam  membiayai  operasional  lembaga  CCSR,  dengan  menganggarkan  melalui  APBD, sedangkan perusahaan membiayai program CSR yang disinergikan.
Faktor-faktor  pendukung  kemitraan  menunjukkan  pola  kemitraan  dalam  lembaga CCSR mengarah pada kemitraan produktif, dimana perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan  lingkungan  yang  tinggi,  sedangkan  pemerintah  memberikan  iklim  yang  kondusif  bagi berjalannya kerjasama.
Faktor-faktor penghambat  yang  muncul, diantaranya:  status CCSR  yang ditetapkan melalui Perwal, seharusnya ditingkatkan menjadi Perda, agar memiliki kekuatan hukum yang lebih  mengikat,  menjadi  dasar  bagi  perusahaan  lain  untuk  menjadi  anggota  CCSR,  serta kelembagaan CCSR tetap berkelanjutan walaupun kedepannya terjadi pergantian walikota.
Sedangkan  hambatan  menurut pandangan perusahaan  yang  belum  menjadi  anggota CCSR,  dikarenakan  asumsi  perusahaan  bahwa  tanggungjawab  pembangunan  dan peningkatan kesejahteraan merupakan tanggungjawab pemerintah, bukan perusahaan. Selain juga perusahaan merasa sudah berkontribusi kepada daerah melalui pajak dan retribusi.

## IV. Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Dari hasil kajian yang dilakukan mengenai latar belakang sinkronisasi antara Pemkot Cilegon  dengan  perusahaan  di  wilayah  Kota  Cilegon,  menunjukkan  bahwa  lembaga  CCSR lahir  atas  prakarsa  pemerintah  yang  menginginkan  adanya  sinergi  antara  RPJMD  dengan program  CSR perusahaan  yang ada di  Kota Cilegon, ditetapkan  melalui Peraturan  Walikota Nomor 3 tahun 2011. Perwal  menjadi tonggak  legalitas kemitraan pemerintah  Kota Cilegon dan  Perusahaan  di  wilayah  Kota  Cilegon  melalui  wadah  CCSR.  Dasar  keanggotaan  CCSR adalah  sukarela,  tidak  ada  paksaan  atau  intervensi  bagi  perusahaan  untuk  mensinergikan program.
Dalam  pembentukan  lembaga  CCSR  terdapat  dinamika  antara  perusahaan  yang sepakat  dan  tidak  sepakat.  Bagi  perusahaan  yang  tidak  sepakat  dibentuknya  lembaga pengelola CSR, dengan alasan peraturan hukum CSR yang ada, baru wajib pada perusahaan tertentu.  Bagi  perusahaan  yang  menjadi  anggota  CCSR,  memiliki  pandangan,  bahwa perusahaan  mendukung  sinkronisasi  program,  karena  yang  mengetahui  dan  memiliki  data mengenai kondisi masyarakat adalah pemerintah
Proses  kemitraan  yang  meliputi:  kesepakatan,  kerjasama,  kewajiban,  menanggung keuntungan/ resiko, dan mengevaluasi hubungan kerjasama telah dijalankan dengan baik oleh pemerintah maupun perusahaan dalam lembaga CCSR. Selain itu, kemitraan yang dijalankan lembaga  CCSR  sudah  memenuhi  tiga  prinsip,  dasar,  yaitu:  kesetaraan  atau  keseimbangan, transparansi  dan  saling  menguntungkan.  Dalam  aspek  kesetaraan,  meliputi  adanya  rasa menghargai  antara  pemerintah  dengan  perusahaan  sebagai  pihak  yang  bermitra,  adanya kewajiban  yang  dijalankan  baik  oleh  pemerintah  maupun  perusahaan.  Selain  itu  baik pemerintah  maupun perusahaan  memiliki komitmen dalam  mensukseskan program-program CCSR.  Aspek  lain  kesetaraan  adalah  adanya  ikatan  diantara  pemerintah  dengan  perusahaan dalam  mengawal  tercapainya  tujuan  CCSR  yaitu  menuju  terwujudnya  akselerasi kesejahteraan masyarakat cilegon.
Dalam  aspek  transparansi,  baik  pemerintah  maupun  perusahaan  memaparkan  secara terbuka  dana  yang  di  kelola  melalui  lembaga  CCSR  dan  mempublikasikan  kegiatan  yang akan,  sedang  dan  telah  dilaksanakan  melalui  media  massa  lokal.  Dalam  aspek  keuntungan, kedua  belah  pihak  mendapatkan  keuntungan  dari  kemitraan  melalui  lembaga  CCSR.  Bagi pemerintah  dari  kemitraan  adalah  berkurangnya  angka  kemiskinan  dan  pengangguran.  Bagi perusahaan,  adanya  lembaga  CCSR,  telah  memberikan  kemudahan,  karena  teknis pelaksanaan program sepenuhnya dikerjakan oleh lembaga CCSR.
Sinkronisasi  program  CSR,  secara  kuantitatif  telah  memberikan  hasil  signifikan, dalam  kurun  waktu  antara  Bulan  Maret  hingga  November  2011,  telah  terdistribusikan 129.450 eksemplar buku untuk pelajar SMP dan SMA sederajat se-Kota Cilegon bantuan dari Bank  Jabar  Banten  (BJB),  PT.  Krakatau  Steel,  PT.Chandra  Asri,  dan  Forum  BUMD. Dibangunnya  140  unit  jamban  keluarga  bantuan  dari  PT.  Krakatau  Steel  dan  PT.Chandra Asri, serta program lain senilai Rp.9,860 miliar.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak  terkait,  dalam  hal  ini  lembaga  CCSR,  Pemerintah  Kota  Cilegon,  dan  Perusahaan  di wilayah Kota Cilegon, diantaranya:
- Penetapan CCSR perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kedudukan Perda lebih  tinggi  dari  Perwal,  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD). Selain itu Perda menjadi dasar yang kuat bagi perusahaan lainnya untuk menjadi anggota CCSR.
- Mendorong  pemerintah  pusat  segera  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Tentang Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan.  Untuk  saat  ini  dasar  yang  bisa  digunakan  agar perusahaan mensinergikan program melalui ISO 26000.
- Perlu  dilaksanakan  sosialisasi  mengenai  kelembagaan  CCSR  yang  intensif  kepada perusahaan  dan  forum  perusahaan  yang  belum  menjadi  anggota  CCSR,  dengan memaparkan  program  CCSR,  aspek  transparansi,  dan  signifikasi  keberhasilan  melalui kemitraan CCSR.
- CCSR  perlu  melaksanakan  kajian  kebutuhan,  agar  CCSR  memiliki  dasar  dalam menentukan program prioritas.
- CCSR  perlu  memiliki  basis  data  sendiri,  tujuannya  sebagai  pembanding  dalam mengoreksi data pemerintah.

## Daftar Pustaka
Adi,  Isbandi  Rukminto.  (2008). Intervensi  Komunitas  Pengembangan  Masyarakat  Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta : Rajawali Press.
Chariri, A.,& Ghazali, I. (2007). Teori Akuntansi , Semarang: Badan Penerbit UNDIP
Freeman,  R.  E.,  (1984). Strategic  Management:  A  Stakeholder  Approach ,  Boston:  Pitman Publishing
Huda,  Miftachul.  (2009). Pekerjaan  Sosial  dan  Kesejahteraan  Sosial:  Sebuah  Pengantar . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Midgley,  James.  (1995). Social  Development  The  Development  Perspective  in  Social Welfare . London: Sage Publications .
Rahmatullah&  Kurniati,  Trianita.  (2011). Panduan  Praktis  Pengelolaan  CSR  (Corporate Social Responsibility). Yogyakarta: Samudra Biru.
Rudito,  Bambang&  Budimanta,  Arif  &  Prasetijo,  Adi  (2004). Corporate  Social Responsibility: Jawaban Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini . Jakarta: ICSD
Suharto,  Edi.  (2006). Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  Kajian  Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial . Bandung : Aditama.
Wibisono, Yusuf.(2007) Membedah Konsep dan Aplikasi CSR . Gresik: Fascho Publishing.
Makalah/ Karya Ilmiah:
Hikmat, Harry. (2011) Sistem Perncanaan dan Anggaran Pada Era Otonomi Daerah.
Khairandy,  Ridwan.(2008). Corporate  Social  Responsibility:  Dari  Shareholder  Ke Stakeholder, Dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum.
Mulyadi  (2003): Pengelolan  Program  Corporate  Social  Responsibility:  Pendekatan, Keberpihakan dan Keberlanjutannya . Center for Populaton Studies, UGM
Utama, Sidharta (2010). Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia .
Suryani,  Dini  (2010).  The  Politics  Of  Corporate  Social  Responsibility (Studi  tentang  Peran Forum  Multistakeholder  CSR  dalam  Melakukan  Kontrol  Terhadap  CSR  sebagai Co- Production dalam Penyediaan Public Goods di Kabupaten Kutai Timur)

## Dokumen:
Badan Pusat Statistik. (Mei, 2011). Berita Resmi Statistik .
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kota  Cilegon.  2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2011.
Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cilegon. (2011). Cilegon Dalam Angka.
Sekretaris Daerah Kota Cilegon (Januari 2011). Peraturan Walikota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011,  Tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Cilegon  Corporate  Social Responsibility (CCSR) di Kota Cilegon.

## Koran dan Majalah:
Supranoto. Semua Untung. Majalah Bisnis dan CSR. Edisi Oktober 2007

## Publikasi Elektronik:
Pelembagaan  Bekasi  Social  Responsibility  (BCSR), diakses  tanggal  2  Januari  2012 , dari: http://bekasisocialresponsibility.blogspot.com/2009/09/pelembagaan-bekasisocial.html