## [26]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. I Bulan Maret 2016

## Partisipasi Politik Perempuan Kota Baubau
Dalam Pemilu Legislatif 2014
(Studi Di Kecamatan Murhum Kota Baubau)

## Wa Ode Wati Nurbaena
Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan(BKKBn-PP) Kota Baubau

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  (1)  Untuk  mengetahui  partisipasi  politik perempuan  di  Kecamatan  Murhum  Kota  Baubau.  (2)  Untuk  mengetahui  bentuk-bentuk partisipasi  politik  yang  dilakukan  oleh  kaum  perempuan  dalam  Pemilu  Legislatif  2014  di Kecamatan Murhum Kota Baubau. (3) Untuk mengetahui faktor intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi partisipasi politik kaum perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Murhum Kota Baubau.
Bentuk  penelitian  yang  dipilih  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Sampel  ditentukan menggunakan  pendekatan  purposive  sampling.  Data  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi, telaah  dokumen  dan  dibantu  dengan  table  frekuensi.  Analisis  data  dilakukan  secara  interaktif dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif.
Hasil  penelitian  mengenai  Partisipasi  Politik  Perempuan  Kota  Baubau  dalam Pemilu  Legislatif 2014  (Studi  Di  Kecamatan  Murhum  Kota  Baubau),  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut  (1)  Partisipasi  politik  perempuan  di  Kecamatan  Murhum  masih  sangat  rendah.  (2) Peran  perempuan  dalam  partisipasi  politik  dalam  pemilu  legislatif  2014  belum  terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. (3) Kendala-Kendala  Yang  Menyebabkan   Representasi Perempuan  Di  Dewan Perwakilan Rakyat Sangatlah Rendah
Kata Kunci : Politik, Perempuan dan Pemilu

## [27]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016

## A. Pendahuluan
Penyelengaraan  Pemilihan  Umum  (Pemilu) merupakan salah satu kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan Negara yang demokratis.  Pemilu  merupakan  sarana untuk  perbaikan  lembaga  politik  yang akhirnya berdampak pada perbaikan kehidupan politik dan kesejahteraan rakyat. Namun  dalam  prakteknya  Pemilu  hanya merupakan  formalitas  yang  sarat  dengan kepentingan  kelompok  tertentu.  Selama  9 kali melaksanakan Pemilu, perempuan yang jumlahnya  separuh  dari  bangsa,  sangat kurang  terwakili  secara  meyakinkan  di lembaga  perwakilan  rakyat,  akibatnya kebijakan publik dan program
pembangunan kurang menyentuh kepentingan dan kebutuhan perempuan. Ditetapkannya
Intruksi Presiden Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Pengaruh utama  Gender  menjadi  dasar  pijakan  politis bagi perempuan untuk  berpatisipasi  di dalam pembangunan.    Salah    satu    hal    untuk mengeliminasi    segala    bentuk    diskriminasi terhadap perempuan adalah tindakan alternative yang diantaranya diimplementasikan  dalam    hal    keterwakilan perempuan   di   parlemen   dan   partai   politik dengan  diundangkan  secara  formal  dalam pasal  65  Undang-Undang  Pemilu  No.  12 tahun  2003.  Walaupun  ketentuan  pasal  65 Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003 ini tidak  senafas  dengan  ketentuan  yang  dianut dalam Pasal  27  ayat  (1),  Pasal  28  C  ayat  (2) Perubahan  Kedua,  dan  Pasal  28  D  ayat  (3) perubahan  Kedua  Undang-Undang  Dasar 1945,  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi di bidang politik  dan  pemerintahan  termasuk  untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan  data-data  diatas,  maka secara  kuantitatif  masih  sedikit  sekali perempuan yang secara aktif terlibat dalam bidang  politik.  Ini  berarti  keterlibatan
perempuan  dalam  pengambilan  keputusan sangat  dirasakan  belum  berimbang.  Oleh karena  itu  keputusan-keputusan  yang dibuat oleh kaum maskulin kurang berperspektif  gender,  sehingga  keputusan yang  dihasilkan  seringkali  bias  gender, tidak  memperhatikan  kepentingan  kaum perempuan,  tidak  membuat  perempuan semakin  berkembang.  Untuk  pemilu  yang berikutnya itulah kesempatan kita, termasuk  perempuan  untuk  bersama-sama dengan  seluruh  rakyat  Indonesia  memilih wakil  kita  yang  akan  menentukan  masa depan  bangsa  dan  merubah  kehidupan  kita menjadi lebih baik.
Di  dalam  upaya  memenuhi  kuota  30% perempuan  untuk  calon  anggota  legislative kota  Baubau  secara  empirik  dan  faktual terdapat kendala yang menyebabkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat sangat rendah yakni masih adanya  anggapan  bahwa  dunia  politik  adalah dunianya lakilaki, di mana sistem dan struktur sosial patriakhi telah menempatkan perempuan  pada  posisi  yang  tidak  sejajar dengan laki-laki,  masih  sedikitnya  perempuan yang  terjun  kedunia  politik  dan  rendahnya pengetahuan  perempuan  tentang  politik, serta  dukungan  partai  politik  yang  belum besungguh-sungguh terhadap perempuan.
Berdasarkan pengalaman di Pemilu di tahun  2013,  pendekatan  dialog  di  tingkat desa  seluruh  Indonesia  adalah  cara  yang cukup  efektif  dalam  melakukan  pendidikan politik.  Dengan  dialog-dialog  yang  intensif maka  rakyat  khususnya  perempuan  akan semakin  terdidik  dan  mengetahui  dengan baik nilai-nilai demokratis, dimana masyarakat bukan hanya mengenal demokrasi  yang  prosedural  (terpilih  wakil rakyat dan pemimpin, tidak memperhatikan kepentingan  rakyat)  tetapi  juga  demokrasi yang  substansial  (yang  kita  pilih  adalah orang yang berkualitas, memenuhi kebutuhan rakyat).

## [28]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. I Bulan Maret 2016
Fenomena yang dengan tajam disoroti adalah  tidak  sebandingnya  jumlah  wanita dunia dengan kekuatan suara memperjuangkan  kepentingannya  sehingga penulis  tertarik  untuk  meneliti  suatu masalah mengenai Partisipasi Politik Perempuan  Pemilu  Legislatif  Kota  Baubau dengan  focus  studi  di  Kecamatan  Murhum Kota Baubau.

## B. Metode Penelitian
Bentuk  penelitian  yang  dipilih  adalah penelitian  deskriptif  kualitatif.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pihak yang  berkaitan  dengan  partisipasi  partai politik khususnya perempuan dalam Pemilu Legislatif  di  Kecamatan  Murhum  yaitu  30 orang  dan  sampel  yang  akan  diteliti  yaitu sebanyak 30 orang. Analisis data menggunakan pendekatan interaktif.

## C. Hasil Dan Pembahasan

## a. Partisipasi Politik Perempuan
Partisipasi  politik  perempuan  adalah  bagian inheren  dalam  proses  demokratisasi  di Indonesia.  Keterwakilan  perempuan  menjadi kata  kunci  untuk  itu.  Partisipasi  bukan  saja sebagai  bagian  yang  didengar  suaranya namun  juga  aksesibilitas  perempuan  dalam struktur  politik.  Penelitian  ini  menemukan sejumlah pandangan terkait partisipasi politik perempuan yang dapat dilihat pada table 1.1.

## Tabel. 3.1 Indikator Partisipasi Perempuan
Tanggapan Responden Jumlah Persentase Tinggi Cukup Rendah 5 10 15 16,7 33,3 50 Jumlah 30 100%
Sumber : diolah dari data primer, 2014
Dari  data  tersebut  menjelaskan  bahwa, pendapat  mengenai  porsi  keterwakilan
politik  perempuan  masih  dianggap  lemah. Betatapun demikian, secara yuridis keterwakilan  perempuan  memiliki  corong aturan yang diberlakukan oleh pemerintah.
Dalam mengusung keterwakilan perempuan  di  parlemen dalam   platformnya menyatakan bahwa persamaan hak perempuan  mesti diwujudkan secara hukum, sosial, ekonomi dan politik. Kesempatan yang sama  mesti  diberikan  kepada  perempuan untuk  berkecimpung  di  segala  lapangan kehidupan,  dan  meyakini  perlunya  keadilan gender,  serta  memperjuangkan  peningkatan keterwakilan  perempuan  di  segala  lapangan kehidupan.
Secara kontekstual di Kecamatan murhum  Partai  politik  saat  ini  belum memainkan komunikasi politik mereka secara  jelas kepada publik  mengenai program-program mereka, terutama mengenai keterwakilan perempuan di parlemen.  Lemahnya  komunikasi  politik menjadi  barometer  eksistensi  partai  politik di   tengah   masyarakat   pemilihnya, demikian pula  para  aktivis  perempuan  belum  mampu mendorong  wacana-wacana  mereka  ke dalam  tahap  implementasi  dan  advokasi secara  menyeluruh.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya  sebuah  sinergi  antara  partai  politik dan  para  aktivis  perempuan,  untuk  secara bersama mengusung agenda-agenda perempuan  di  masa  depan,  terutama  akses mereka  di  parlemen,  menyediakan  dirinya untuk menggabungkan dengan  pada elemen- elemen  perjuangan  isu-isu  perempuan  dan representasi  perempuan  di  parlemen,  dan membuka diri untuk memperoleh masukan-masukan    dari    masyarakat khususnya berupa agenda politik perempuan untuk diperjuangkan bersama di Parlemen.
Publik  harus  mendorong  para  kader perempuan untuk masuk mengambil kesempatan  berpolitik.  Arus  utama  jender (gender  mainstream)  hampir  tidak memiliki strategi  dalam  mengusung  agenda  mereka secara  jelas,  siapa  yang  maju  dan  apa  yang

## [29]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. I Bulan Maret 2016
akan  diusung  atau  dititipkan  kepada  partai politik.  Hal  ini  terjadi  karena  tidak  adanya komunikasi politik yang bagus baik dari  para aktivis  perempuan  itu  sendiri.  Untuk  itu, perempuan  bisa  menitipkan  agenda-agenda mereka  kepada  partai politik, dengan stategi meningkatkan posisi tawar yang cukup.
Pada  dasarnya  perempuan  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  meraih  posisi strategis  di  parlemen  maupun  sebagai eksekutif,  namun  iklim  yang  ada  kurang kondusif untuk saat ini. Masih terdapat waktu yang  cukup  untuk  mempersiapkan  diri  bagi perempuan  agar  “lebih  matang”  memasuki dunia politik. Biasanya para aktivis perempuan  segera  mundur  dari  kancah politik,  ketika  hati  nurani  mereka  tidak  bisa memahami  intrik  internal  partai  politik  yang cenderung  tajam,  sehingga  pada  dasarnya menyadari  bahwa berpolitik itu bukan habitat mereka, dan cenderung menjauh dari kegiatan politik praktis.
Perempuan bukan berarti tidak memahami kegiatan politik, namun kematangan  yang  dimaksud  disini  adalah baru  dalam  kapasitas   keterwakilan   formal saja,    belum  merupakan  representasi  wajah perempuan  sesunguhnya.  Dengan  demikian dimulai  dari  isu-isu  strategis  sampai  dengan program-program  yang  mengikat  dalam sebuah  sinergi  memperjuangkan  masalah- masalah yang dihadapi perempuan dan akses mereka  pada  pengambilan  keputusan  di semua tingkat.

## b. Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik
Peran  perempuan  dalam  politik,  bisa diidentifikasi  dalam  jumlah  partisipasinya dalam  pemilu  maupun  pemilukada  dan jumlah  perwakilan  perempuan  sebagai kontestan  politik  baik  ditingkat  pusat maupun daerah.
Tabel. 3.1

## Indikator Peran Perempuan Dalam Partisipasi
Politik Tanggapan Responden Jumlah Persentase Tinggi Cukup Rendah 5 10 15 16,7 33,3 50 Jumlah 30 100%

## Sumber : diolah dari data primer, 2014
Dalam  prosesnya  sosialisasi  terkait peran perempuan dalam politik, dicantumkan dalam  Undang-undang  nomor  12  Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Hasil
sosialisasi ini secara nyata telah menumbuhkan  pemahaman  yang  cukup  baik terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan Umum.  Dengan  sifat    keterbukaan    Partai Demokrat    mendorong    para    perempuan dari  berbagai  profesi  untuk  turut  serta menjadi  calon  anggota  legislatif.    Ini  berarti bahwa  animo  perempuan  untuk  menjadi anggota  legislatif  cukup  baik  dan  direspons oleh  partai  untuk terlibat mengikuti  tahapan- tahapan  seleksi  pemahaman,  motivasi  dan psikologi  sehingga  dihasilkan  kualitas  yang baik sesuai dengan misi partai  kader.
Dalam  wawancara  dengan  masyarakat tingkat  kecamatan,  didapatkan  penjelasan bahwa Keterwakilan perempuan yang memadai  setidaknya  dapat  memberikan, melengkapi  dan  menyeimbangkan  visi,  misi dan  operasionalisasi  Indonesia  selanjutnya, yang  objektif,  namun  berempati  dan  adil gender  (tidak  mendiskriminasikan  salah  satu jenis kelamin).
Selain  itu,  banyak  program-program pembangunan  yang  biayanya  dari  anggaran keuangan  pemerintah  Indonesia  sendiri  atau dari  dana  bantuan  maupun  pinjaman  luar negri  yang  hasil  maupun  dampak  positifnya lebih memihak laki-laki, ketimbang perempuan.    Selain  itu  alokasi  dana  dan

## [30]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. I Bulan Maret 2016
sumber-sumber  untuk  sektor-sektor  yang akrab  dengan  perempuan  dan  menyentuh pada  kehidupan  privat  di  pelosok-pelosok indonesia sangat minim.
Penggambaran  ini,  menyiratkan  bahwa Perwakilan    perempuan    indonesia  dalam pengambilan  keputusan  diharapkan  akan membawa    perubahan    pada    kualitas legislasi berperspektif perempuan dan gender yang  adil;  perubahan  cara  pandang  dalam melihat dan menyelesaikan bebagai permasalahan  politik  dengan  mengutamakan perdamaian  dan  cara-cara  anti  kekerasan; perubahan  kebijakan  dan  peratura  undang- undang  yang  ikut  memasukan  kebutuhan kebutuhan  perempuan  sebagai  bagian  dari agenda  nasional  dan  membuat  perempuan berdaya  untuk  terlibat  dalam  berbagai permasalahan yang selama ini tidak mendapat perhatian di Indonesia, yang sensitif gender.
Betapapun  demikian  tidak  dapat dimungkiri bahwa dalam konteks Indonesia persoalan mengenai keterwakilan perempuan di parlemen masih menghadapi sejumlah  tantangan,  baik  internal  maupun eksternal.  Padahal  sebagai  warga  negara seluruh  hak  kaum  perempuan  dijamin konstitusi, termasuk hak untuk berpartisipasi  di  bidang  politik.  Bahkan, jaminan terhadap hak politik kaum perempuan tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat global seperti Konvensi Hak-hak  Politik  Wanita  dalam  Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women.
Peran partai sebagai pendidikan politik  menjadi  penting.  Dalam  melakukan pembinaan  kader dan  kepemimpinan sehingga  bisa  member  pengaruh  pada pengarusutamaan  gender  dan  advokasi tindak  kekerasan  perempuan.  Untuk  itu, peran  ini  mampu  terintegrasi  dengan politik  kultural  dan  formal  yang  dilakukan gerakan  perempuan  selama  ini.  Menjadi persoalan sekarang, sampai kapan
sebenarnya  keberanian  atau  ketegasan negara,  dalam  hal  ini  legislatif  akan meneguhkan  tindakan  khusus  sementara (afirmasi) ini dengan pasti.
Sebagai bagian dari bentuk affirmative action, untuk mendukung peningkatan partisipasi  politik  perempuan.  Sedangkan pandangan diskriminatif berawal dari penolakan  pandangan    bahwa    perempuan hanya dinilai dari sekedar jumlah
(kuantitatif)  dan  maka  dari  itu  berhak memperoleh kuota. Mereka juga menegaskan  agar  perempuan  dinilai  dari sudut pandang kualitas, bukan kuantitas.
Kedudukan  laki-laki  dan  perempuan adalah setara, dengan tentu saja memperhatikan fitrahnya masing-masing Keduanya mengemban  amanah  ibadah   dan juga  amanah  khilafah.    Maka    diharapkan keduanya  bekerjasama  dengan  solid  untuk saling  melengkapi,  karena  keduanya  memiliki kelebihan  dan  dan  kekurangan  masing- masing.  PK  Sejahtera  juga  mendorong kader-kader  wanitanya  untuk  berkiprah  di dunia  politik,  karena  kewajiban  menunaikan amar  ma’ruf  nahi  munkar  diembankan  pada kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan.

## c. Kendala-Kendala  Yang
Menyebabkan Representasi Perempuan  Di  Dewan Perwakilan Rakyat Sangat Rendah
Keterlibatan  dalam  politik  tentu  memerlukan kapabilitas  untuk  itu.  Kondisi  keterwakilan perempuan dalam politik saat ini, diperhadapkan oleh kapabilitas kaum perempuan  untuk  berkiprah  dalam  praktek politik.  Disaat  ruang  partisipasi  dalam kontestasi  politik  secara  kuantitatif  diperluas, namun  belum  diringi  dengan  kualitas  yang dimiliki oleh kaum perempuan.

## [31]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. I Bulan Maret 2016
Tabel. 3.3 Kendala-Kendala  Yang  Menyebabkan
Representasi  Perempuan  Di  Dewan Perwakilan Rakyat Sangat Rendah Tanggapan Responden Jumlah Persentase Tinggi Cukup Rendah 5 5 20 16,7 16,7 66,7 Jumlah 30 100%

## Sumber : diolah dari data primer, 2014
Dalam  undang-undang  Nomor  12  tahun 2003  tentang  Pemilu,  menyatakan  bahwa keterwakilan perempuan minimal adalah 30% dalam  alokasi  kontestan  pemilu  dan pemilukada.  Pertimbangan-pertimbangan  ini sangat  penting  dan  menentukan  dalam keberhasilan  dan  tidaknya,  karena  akan berkonsekuensi kepada tantangan dan kendala yang harus di hadapi.
Dalam  pasal  65  ayat  1  UU  no  12 Tahun  2003  tentang  Pemilu,  menyebutkan bahwa  Setiap  parpol  peserta  pemilu  dapat mengajukan  calon  anggota  DPR,  DPRD Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/kuota  untuk setuap daerah pemilihannya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya  30  persen  “.  Pasal  ini dianggap  sebagai  pasal  setengah  hati,  pasal karet,  bersifat  sukarela  karena  tidak  bersifat mengharuskan parpol melaksanakan ketentuan  tersebut  dan  tidak  ada  sanksi bagi  parpol yang tidak melaksanakannya. Hal ini membuka peluang bagi parpol-parpol yang selama  ini  didominasi laki-laki untuk mengabaikan    aturan    itu,    dan    pada akhirnya,    keterwakilan  perempuan  tetap tidak tercapai.
Dalam imlementasi dari UU No 12 Tahun 2003  Tentang  Pemilu,    banyak  tantangan dan kendala yang harus dihadapi perempuan legislatif  (caleg).  Setiap  partai  “harus” menyertakan  perempuan  caleg  sedikitnya 30% perempuan dalam  daftar  calon  anggota partainya atau non-partainya. Lalu konsekuensi  dari  sistem  pemilihan  umum
dengan sisitem proporsional terbuka membawa kunkuensi  yang  cukup  berat  bagi perempuan yang meskipun 30% perempuan    calag  dipenuhi,  namun  tentu perempuan  (dan  juga  laki-laki)  akan  terpilih karena  rakyat  memilih  langsung  nama  calon, bukan lagin partai. Tantangan pertama adalah dari sistem pemilu baru itu sendiri, yaitu dalam hal  bilangan  pembagi  pemilih  (BPP),  yakni angka  pendapatan  suara  disuatu  walayah dibagi kursi yang diperebutkan.
Kontestasi persaingan  Calon  Legislatif (caleg) Perempuan akan manghadapi dinamika yang cukup kontempaltif ketika  berhadapan  dengan  calon  dari kaum laki-laki. Perubahan wilayah pemilihan  dan  penempatan  calon  jadi  di partai adalah hal lain yang harus di perhatikan karena  tidak  ada  gunanya  kalau  perempuan calon  legislatif  berada  di  urutan  bawah bahwa  calon  jadi,  sementara  kursi  yang diperebutkan  di  suatu  daaerah  pemilihan hanya  tiga.  Misalnya  perempuan  caleg terutama  ditingkat  kabupaten/kota  harus mendekatkan  diri  langsung  dengan  masa pemilih.
Media  masa  cukup  signifikan  dalam membantu caleg memperkenalkan diri kepada  masyarakat.  Hal  ini  mengandung kendala  dana  kampanye  yang  cukup  besar bagi  perempuan  caleg  yang  membiayainya sendiri.  Sebelumnya  caleg  suatu  partai  di haruskan memberikan uang pendaftaran yang akan  digunakan  sebagai  dana  kampanye partainya,  sejumlah tertentu yang tidak boleh melebihi  jumlah  yang  di  tentukan  dalam  UU Pemilu  yaitu Seratus Juta Rupiah, yang bukan merupakan jumlah kecil.
Kompetisi  di  arena  kampanye  akan sangat  keras  antar  perempuan  sendiri mengingat hanya  30%, lalu dengan caleg laki- laki dalam pemilihan terbuka yang mana para laki-laki  tidak  asing  di  dunia  publik  /  politik bagi  masyarakat.  Di  sini  lah  kepiawaian perempuan  caleg  di  uji,  apalagi  banyak daerah-daerah  yang  budaya  patriarkhinya

## [32]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. I Bulan Maret 2016
sangat kuat  dan  daya  penerimaan  terhadap perempuan  yang  berkiprah  di  dunia  publik sangat rendah.
Namun, tantangan yang terberat adalah bagi  perempuan  caleg  dari  sesama  para perempuan  itu  sendiri  di  seluruh  Indonesia, dengan    beragam    budaya    politik  lokalnya, tingkatan  keterkungkungan  mereka  dalam budaya patriarkhi lokal, tingkat pendidikanya,  tingkat  pemahaman    dan kesadaran  akan   pentingnya   suara   mereka terwakili    dengan  memadai,    dan    tingkat pandangan    mengenai    politik    itu    sendiri. Yaitu    menghapus  keragu-raguan  diantara perempuan  sendiri  tentang  anggapan  bahwa politik itu buruk dan kotor.
Pemahaman  makna  dari  politik  yang berpresfektif  perempuan  harus  di  pahami terlebih  dahulu,  yang  menjadi  platform  bagi dirinya sendiri dalam memperjuangkan perbaikan  dan  perubahan  nasib  perempuan Indonesia. Sehingga bisa mengkritisi pandangan  umum/maskulin  bahwa    politik adalah   alat   untuk   memperoleh   kekuasaan, ketimbang  sebagai  prasarana/sarana  untuk memperbaiki  keadaan  Indonesia.  Sedangkan partai  politik  adalah  salah  satu  kendaraan arus  utama  (namun  kendaraanya  bukan milik  pribadi,  tetapi  milik  bersama  anggota partainya/partai)  yang  berlaku  di  sistem pemilu ini, yang mau tak mau harus diikuti oleh para perempuan Indonesia.
Selain  hal  tersebut,  seperti  telah dikemukakan  di  atas,  perempuan  telah tertinggal  dalam  mengendarai  kendaraan partai  politik.  Hampir  tidak  ada  (keduali Megawati)  yang  pernah  menjadi  pimpinan partai  politik,  padahal  menurut  aturan perundang-undangan  salah  satu  persyaratan sebagai    calon  legislatif  adalah    keaktifan calon  legislatif.    Kedudukan  mereka  dalam partai hanyalah menjadi anggota  biasa, selalu tidak pernah menjadi orang yang diunggulkan.
Memang
dalam kenyatannya perempuan  cerdik  cendikia  atau  perempuan
teknokrat telah menjabat kedudukan tertentu  di  lembaga  eksekutif  dan  yudikatif. Mereka  adalah  pegawai  negeri  sipil,  hal  yang tidak  memungkinkan  mereka  masuk  dalam lingkaran  legislatif.  Undang-undang    telah menetapkan    bahwa    pegawai    negeri    sipil tidak    boleh  menjadi  anggota  partai  politik. Tetapi  hal  ini  tidak  berarti  bahwa  tidak  ada perempuan  yang  dapat  memenuhi  kualifikasi sembagai calon legislative.
Kuota  perempuan  ini  menimbulkan polemik yang  cukup  menarik, yaitu mengenai setuju dan tidak setuju adanya kuota tersebut. Khususnya  yang  tidak  setuju,  menilai  bahwa dengan  adalah  kuota  tersebut  menunjukklan bahwa  perempuan  masih  perlu  mendapat “jatah”  yang  ditetapkan  undang-undang, bukan  karena  hasil  persaingan  dengan sesama  calon  legislatif  laki-laki.  Lebih  lanjut lagi  bahkan  ada  yang  berpendapat  bahwa kuota tersebut mengukuhkan ke-subordinasi- an kaum perempuan.
Dari kaum perempuan sendiri, walaupun menyambut dengan gembira  kuota ini, tetapi tetap merasakan bahwa perjuangan masih  panjang.  Partai  politik  sendiri  tidak terlalu merespon adanya kuota.
Faktor-faktor yang mempengaruhi partai politik perempuan yaitu : Kurangnya dukungan  secara  penuh  dari  partai  politik yang  bersangkutan,  Tuntutan  kualitas  pada caleg perempuan lebih ditonjolkan, Selama ini masyarakat  selalu  menyaksikan  prilaku politik  yang cenderung brutal,  kurang beradab,  serta  kotor,  Dengan    sistem proporsional    daftar    terbuka    setengah dalam   Pemilu   2004, perempuan bakal calon bukan  hanya  harus  berjuang  agar  namanya masuk  di  dalam  daftar  jadi  partainya,  tetapi harus  berada  pada  urutan  pertama  atau kedua  dalam  daftar  calon.  Alasannya,  Pasal 107  (2)  UU  Pemilu  2003  menyebutkan bahwa  “a)  nama  calon yang mencapai  angka Bilangan Pembagi Pemilih  (BPP,  jumlah suara dibagi  kursi  yang  diperebutkan)  ditetapkan sebagai calon terpilihl dan b) nama calon yang

## [33]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. I Bulan Maret 2016
tidak  mencapai  angka  BPP,  penetapan  calon terpilih  ditetapkan  berdasarkan  nomor  urut pada  daftar  calon  di  daerah  pemilihan bersangkutan  dan  Perempuan    menghadapi dua   tahap   yakni   tahap   penentuan   bakal caleg, merupakan titik kritis untuk
terpenuhinya  jumlah  30%  perempuan  di parlemen,  serta  tahap  pemilihan  yang notebene
dibutuhkan kemampuan berkompetensi dengan laki-laki.
Hambatan  besar  lain  akan  dihadapi perempuan  caleg  adalah  dana  kampanye. Untuk membantu perempuan caleg mengatasi hambatan  dana,  solusi  yang  ditawarkan atara  lain  menggalang  dana    masyarakat khusus     untuk  membantu perempuan caleg, sebut  saja  denga  pundi  dana  itu      sebagai Dana  Kuota  Perempuan.  Sebenarnya  untuk masalah  ini  menurut  Safinaz  Asari  dari Kantor Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan, kantor ini memiliki anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kampanye perempuan caleg.
Kendala  lain  yang  akan  dihadapi perempuan  setelah  lolos  menjadi  calon legislatif  partai  adalah  besarnya  daerah pemilihan. Semakin kecil kursi yang diperebutkan  di  suatu  daerah  pemilihan, semakin  kecil  perempuan  akan      terpilih. Sebaliknya,  semakin  besar daerah pemilihan, semakin  besar  peluang  perempuan  caleg untuk terpilih asalkan kandidat perempuan ini berada pada nomor urutan jadi.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisa maka  kesimpulan  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1. Partisipasi  politik  perempuan  di Kecamatan  Murhum  masih  sangat rendah.
2. Peran  perempuan  dalam  partisipasi politik  dalam  pemilu  legislatif  2014
belum  terlaksana  sesuai  dengan  apa yang kita harapkan.
3. Kendala-Kendala  Yang  Menyebabkan Representasi  Perempuan  Di   Dewan Perwakilan Rakyat Sangatlah Rendah.

## 2. Saran
Adapun saran penelitian ini adalah :
a. Masyarakat  hendaknya berperan aktif dalam  menggunakan  hal  politiknya. Misalnya  dalam  proses  pendataan Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT),  selama ini petugaslah  yang  mendatangi warga  untuk  di daftar  sebagai  daftar pemilih    sehingga  warga  terkesan pasif  kalau  tidak  didatangi  juga  tidak akan mendaftar.
b. Meningkatkan partisipasi politik dalam  Pemilu  Legislatif  yang  akan datang,  seperti  halnya  masyarakat jangan  membiasakan  Golput  dalam Pemilu yang sebenarnya akan merugikan diri sendiri dan bangsa.
c. Diharapkan  pastisipasi  masyarakat misalnya  perempuan  dalam  kegiatan politik setempat.

## [34]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. I Bulan Maret 2016

## E. DAFTAR PUSTAKA
Kartasapoetra,  Hartini,  G.1992. Kamus
Sosiologi  dan  Kependudukan .  Bumi
Aksara : Jakarta.
Miriam  Budiarjo.  1998. Partisipasi  dan Partai Politik. Yayasan Obor : Jakarta.
Moleong, Lexy.J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif , Cetakan Ke-13. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.
Prihatmoko,  Joko.  2003. Pemilu  2004  dan Konsolidasi  Demokrasi .  LP21  Press
Semarang. Ritzer, George. 2002. Sosiologi Ilmu
Pengetahuan  Berparadigma  Ganda . Rajawali : Jakarta. Slamet, Yulius. 1994.
Pembangunan

## Masyarakat  Berwawasan  Partisipasi.
Sebelas  Maret  University  Press  : Surakarta.
Suparno, Indriyati. 2005. Tingkat Partisipasi Politik Perempuan di Kota Surakarta. Pustaka Pelajar : Surakarta.
Sutopo.HB.  2002. Metodologi  Penelitian Kualitatif. UNS Press : Surakarta.
Tjokrowinoto,  Moeljarto.  1978.  Beberapa Teknik  di  Dalam  Hubungan  Kerja . BPA Gajah Mada : Yogyakarta.