## Tinjauan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Domestik dan Asing
Ronaldi Marbun 1 , Ning Rahayu 2
1,2) Universitas Indonesia ronaldi.marbun@gmail.com , ning.rahayu@yahoo.com ,
*Corresponding Author
Diajukan : 1 Januari 2023 Disetujui : 21 Februari 2023
Dipublikasi : 1 April 2023

## ABSTRACT
The rapid development of the globalization era demands that everyone and their environment create a breakthrough in the form of sophisticated technology to compete and survive in a fairly high economic competition. For entrepreneurs, technology can be used to innovate and advance their  businesses  to  survive  and  achieve  optimal  profits.  One  form  of  technological  innovation, especially the internet, is e-commerce. This activity is carried out online anywhere, borderless, and often called trading through electronic systems (Perdangangan Melalui Sistem Elektronik, PMSE).
The rise of transactions in the form of purchases of digital products and services from traders or trade organizers through electronic systems requires the government to issue tax regulations, namely the Regulation of the Minister of Finance number 48 / PMK.03 / 2020, which aims to save the economy by expanding the tax base and promoting equality in taxpayer treatment. This ruling is a derivative regulation of Article 6 paragraph 13a of the Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) number 1 of 2020.
The  regulation  of  the  Minister  of  Finance  number  48/PMK.03/2020  emphasizes  the implementation  of  VAT  on  PMSE  to  promote  tax  justice  and  accommodate  the  shift  from  a conventional  to  a  digital  economy.  However,  in  its  implementation,  there  are  certainly  many challenges faced by tax administrators, VAT collectors appointed to collect VAT on PMSE, and taxpayers as VAT bearers.
Keywords: PMSE, VAT on PMSE, Digital Tax, VAT Collectors

## PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  yang  sangat  cepat  menuntut  setiap  orang  dan  lingkungannya  untuk menciptakan suatu terobosan dan inovasi yang dapat diterjermahkan dalam teknologi yang canggih sebagai  bentuk  dari  kemajuan  yang  mempengaruhi  kehidupan.  Menurut  ahli  informatika  yang sangat  terkenal  di  Indonesia  yaitu  Onno  W.  Purbo mengatakan  bahwa  Internet dengan berbagai aplikasi  dan  kemudahan  yang  ditawarkan  mempunyai  tujuan  untuk  mengefektifkan  dan mengefesiensikan setiap proses komunikasi yang ada (Prihatna, 2005 ). Internet merupakan salah satu  bentuk  dari  kemajuan  teknologi  dalam  suatu  zaman  dimana  hal  ini  sudah  menjadi    suatu kebutuhan utama atau primer bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja bahkan sampai  lanjut  usia.  Adanya  fasilitas  untuk  mengakses  internet  ini  membuat  seseorang  semakin mudah untuk memantau perkembangan dunia.
Dalam  dunia  bisnis,  bisnis  yang  menguntungkan  tentunya  adalah  bisnis  yang  menawarkan produk  dan/atau  jasa  yang  dibutuhkan  banyak  orang  yang  mana  didalamnya  terdapat  aspek kemudahan dalam mendapatkannya. Adanya teknologi terutama internet yang berkembang dengan cepat  ini  seharusnya  bisa  dimanfaatkan  oleh  seluruh  pelaku  bisnis  untuk  mengembangkan usahanya. Dengan menggabungkan perpaduan antara bisnis dan internet secara tepat, kinerja suatu perusahaan yang menjalankan bisnis diyakini akan meningkat. Lebih dari itu, proses bisnis yang
terkesan  rumit  dan  menghabiskan  banyak  waktu  dapat  diubah  sehingga  menjadi  lebih  mudah dengan waktu yang semakin singkat serta dapat membantu mengurangi biaya untuk menjalankan bisnis yang ada.
E-commerce  merupakan  salah  satu inovasi  dari  adanya  globalisasi  dan  kemajuan  teknologi yang dapat diterapkan dalam suatu perusahaan. Tingginya angka pengguna internet dapat dijadikan alasan bagi suatu perusahaan untuk setidaknya mencoba menerapkan hal tersebut dalam bisnisnya. Penerapan e-commerce juga secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing perusahaan di dalam pasar.
Banyak perusahan asing menyediakan layanan berupa e-commerce yang tidak memiliki BUT di  Indonesia  seperti  contohnya  TikTok.  TikTok,  yang  diketahui  sebagaian  besar  orang  sebagai Douyin, adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming (Wikipedia: Tiktok, 2020).  Perangkat ini memfasilitasi dan memberikan keleluasaan kepada konsumennya untuk membuat video  pendek sekreatif mungkin dengan  durasi  15  detik  sampai  1  menit  disertai  dengan  musik,  filter,  dan  beberapa  fitur  kreatif lainnya.
Salah  satu  jenis  pajak  yang  erat  kaitannya  dengan  pelaku  bisnis  tersebut  adalah  pajak pertambahan  nilai  (PPN),  yang  mana  hal  ini  merupakan  pajak  konsumsi  atas  barang  dan  jasa. Dalam  pengenaannya,  PPN  sebagai  pajak  objektif  cenderung  tidak  memandang  kondisi  subjek yang  menanggung  beban  pajak  tersebut.  PPN  merupakan  salah  satu  penyumbang  penerimaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dibuktikan dengan publikasi APBN Kita  oleh  Kementerian  Keuangan,  dimana  PPN  Dalam  Negeri  merupakan  pos  penyumbang penerimaan pajak terbesar di tahun 2022 dengan nilai Rp 554,38 triliun.
Revolusi  Industri  4.0  membuat  bisnis  berupa  e-commerce  menjadi  banyak  diminati.  Oleh karena  itu,  terciptalah  kebijakan  berupa  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 210/PMK.10/2018  Tentang  Perlakuan  Perpajakan  atas  Transaksi  Perdagangan  melalui  Sistem Elektronik  (e-commerce).  Namun,  atas  banyak  pertimbangan,  peraturan  tersebut  dicabut  oleh Menteri  Keuangan,  Sri  Mulyani,  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 31/PMK.010/2019.  Melihat  dampak  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  pandemi  COVID-19, pemerintah  menerbitkan  Perpu  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan.  Dalam  pasal  4  ayat  1  huruf  (b)  dinyatakan  bahwa  usaha pemerintah  di bidang perpajakan  untuk menyelamatkan  perekonomian  adalah memperluas  basis pemajakan,  salah  satunya  dengan  menerapkan  perpajakan  dalam  kegiatan  Perdagangan  Melalui Sistem Elektronik (PMSE) (Perpu Nomor 1 Tahun 2020). Selanjutnya hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut,  Pemungutan,  dan  Penyetoran,  serta  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  dari  Luar  Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Dalam perlakuan PPN PMSE, pengenaan sanksi yang diberikan kepada pihak pemungut PPN PMSE luar negeri yang tidak patuh adalah berupa penerbitan surat teguran dan sanksi pemutusan akses, sementara bagi pemungut PPN PMSE dalam negeri akan dilakukan penagihan pajak secara paksa sehingga perlu adanya konsep level playing field di antara pelaku usaha digital dalam negeri dan  pelaku  usaha  digital  luar  negeri  sebagai  upaya  menciptakan  kesetaraan  antar  pelaku  usaha. Namun,  upaya  untuk  menciptakan  kesetaraan  ini  akan  menyebabkan  penyimpangan  terhadap vertical equity karena masing-masing pelaku ekonomi memiliki kondisi yang tidak sama sehingga memunculkan ketidakpastian hukum dalam pemungut PPN.
Berdasarkan beberapa alasan di atas, penulis ingin mengetahui apakah penerapan PPN PMSE cukup  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  sektor  e-commerce  mengingat  adanya  keraguan  pada asas equity (keadilan)  yang  memiliki  perbedaan  yang  mendasar  dalam  perlakuan  PPN  PMSE domestik dan asing.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Penelitian-penelitian  terdahulu  yang  dijadikan  pedoman  oleh  penulis  dalam  memperluas pemahaman dalam mendukung permasalahan yang akan dibahas dalam  penelitian ini. Penelitian terdahulu  digunakan  sebagai  acuan  serta  pembanding  agar  tidak  menimbulkan  kesamaan  dalam pemaparan yang disampaikan.
Pradana  (2015)  dimana  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pradana  pada  tahun  2019  adalah mengenai  klasifikasi  dan  proses  bisnis  dari  transaksi  e-commerce  pada  era  revolusi  industri  di Indonesia.  Pada  penelitian  ini  dijelaskan  bahwa  proses  bisnis  di  Indonesia  memiliki  4  (empat) model, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail.
Arimbhi, dkk (2019) dimana penelitian ini membahas mengenai aspek pemungutan pajak atau perlakuan perpajakan yang digunakan masih merujuk pada kebijakan pada peraturan perpajakan PPh dan PPN yang belum ada peraturan khususnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DJP  dalam  menerapkan  pemajakan  ekonomi  digital  diantaranya  terkait  dengan  data  pelaku  e- commerce  yang  tidak  dapat  diidentifikasi,  pendeteksian  data  transaksi  e-commerce  yang  terlalu rumit,  metode  pembayaran  atas  transaksi  yang  masih  belum  jelas,  serta  kemudahan  pelaku  e- commerce  dalam  menghapus  dan  memanipulasi  informasi  ataupun  memberikan  informasi  yang salah terkait transaksi.
Yang  membuat  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  pembahasan mengenai pemungutan PPN terhadap pelaku ekonomi yang menjalankan transaksi secara digital secara  spesifik  terhadap  pemungutan  PPN  atas  PMSE  domestik  dan  luar  negeri.  Selain  itu  juga akan dibahas mengenai proses bisnis dan model kebijakan administrasi perpajakan atas transaksi e-commerce terhadap media sosial ditinjau dari konsep level playing field , dimana equality dalam penerapan perpajakan belum di desain oleh pihak DJP

## Ekonomi Digital
Ekonomi  digital  pertama  kali  tercipta  pada  tahun  1995.  Don  Tapscott  (1995)  dalam  Dr. Meithiana  Indrasari,  S.T.,  M.M.  (2017)  menjelaskan  ekonomi  digital  diartikan  sebagai  sebuah sosiopolitik  dimana  terdapat  sebuah  sistem  ekonomi  dan  mempunyai  ciri  yang  melekat  berupa informasi, berbagai ruang komponen informasi, daya muat atau daya tampung sebuah informasi dan pengolohan informasi yang ada.Thomas Mesenbourg (2001) menyampaikan ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ekonomi secara digital, yaitu peralatan yang digunakan dalam bisnis ( hardware , software , telekomunikasi, jaringan, sumber daya manusia, dsb.); e-bisnis (bagaimana sebuah usaha dilaksanakan dan proses organisasi melalui jaringan computer); dan e- commerce ( transfer barang saat jual-beli online ).

## Perdagangan Secara Digital (E-commerce)
Distruptive technology merupakan istilah lain  yang kita kenal dalam masa revolusi industri 4.0, dimana pada masa ini pihak yang tidak tanggap dalam menghadapi kemajuan teknologi secara perlahan  akan  mengalami seleksi  alam  akibat  adanya  teknologi  terbaru yang lebih  canggih.  Hal tersebut berpengaruh terhadap tindakan para pelaku bisnis dan keadaan ekonomi dunia sehingga terciptalah ekonomi digital.
Ekonomi  digital  muncul  sejalan  dengan  maraknya  pertumbuhan  dan  perkembangan  dalam memanfaatkan dan memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam aspek ekonomi. Sistem ekomomi secara digital ini disebut sebagai ekonomi baru, yang mempunyai khas dengan memanfaatkan informasi secara online dengan cara eksklusif dimana hal tersebut telah memimpin selama dua dekade terakhir. Akibatnya adalah terjadi perubahan yang luar biasa serta menciptakan revolusi  sosial  yang  ditandai  dengan  munculnya  pasar  digital  (Budiarta,  Ginting,  &  Minarmata, 2020).
Perdagangan  secara  digital  didefinisikan  sebagai  suatu  transaksi  jual  beli  dengan memanfaatkan internet maupun jaringan lainnya yang biasa disebut e-commerce. Industri teknologi informasi mengembangkan berbagai aplikasi untuk mendukung e-commerce menjadi sebuah pasar
ekonomi yang baru, seperti adanya transaksi melalui internet ( internet banking ), pemasaran secara online ( online marketing ), dan sebagainya.

## Bentuk Interaksi Bisnis
Sandhusen (2008) dalam Pradana (2015) mengatakan ada tiga komponen yang terlibat dalam suatu ekonomi bisnis, yaitu pelaku usaha yang disimbolkan dengan huruf “B” ( business ), konsumen yang disimbolkan dalam huruf “C” ( consumer ), dan pemerintah selaku pihak yang berkepentingan yang  disimbolkan  dengan  huruf  “G”  ( government ).  Beberapa  perusahaan  dapat  menerapkan beberapa  model  secara  bersamaan.  Klasifikasi  mengenai  bentuk-bentuk  interaksi  bisnis  dibahas lebih lanjut pada tabel berikut.
Tabel 1. Bentuk-Bentuk Interaksi Bisnis Tabel
No Nama Penjelasan 1 B2B (Business to Business) Dalam sistem ekonomi ini berfokus pada pemenuhan produk antara seseorang pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. 2 B2C (Business to Consumer) Transaksi  ini  mengarah  pada  perdagangan  barang maupun jasa yang dilaksanakan oleh pencipta barang kepada  pembeli  secara  langsung  hanya  melalui platform  secara  online.  Model  ini  mengandalkan kepercayaan  dari  konsumen  melalui  reputasi,  harga,
banyaknya pilihan produk, promosi, dan sebagainya.
3 C2C (Consumer to Consumer) Transaksi  ini  berfokus  terhadap  aktivitas  jual  beli barang  yang  dilaksanakan  oleh  seseroang  pembeli kepada  seseorang  pembeli  lainnya  secara  tidak langsung. 4 C2B (Consumer to Business) Bentuk  bisnis  dimana  seseorang  membuat  dan membentuk nilai dari suatu siklus ekonomis bisnis. 5 B2G (Busines to Government) Merupakan  penerjemahan  dari  model  bisnis  B2B. perbedaan  dalam  proses  ini  terletak  pada  lawan interaksi yang terjadi, yaitu antara seseroang pelaku ekonomi  dan  pemerintah  baik  pemerintah  daerah maupun pemerintah pusat. 6 G2C (Government to Consumer) Bentuk transaksi ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat.
Sumber tabel : Pradana (2015) dengan beberapa perubahan

## Klasifikasi Bisnis E-commerce di Indonesia
Variasi bisnis e-commerce di Indonesia jika dihubungkan dengan karakteristik masyarakatnya dapat diklasifikasikan sebagaimana yang tercantum dalam tabel II berikut.
Tabel II. Klasifikasi Bisnis E-commerce di Indonesia No Jenis E-commerce Rincian Kelompok Interaksi Contoh 1 Classifieds/ Listing / Iklan Baris • Bentuk  yang  palinsg  sederhana, cocok untuk Negara berkembang; • Penjual cenderung menjual dagangan dengan jumlah kecil; • Seseorang diperbolehkan menjual barang tanpa pembayaran (gratis); • Situs e-commerce tidak memfasilitasi transaksi jual beli. B2C, C2C  1. OLX 2. Berniaga 2 Online Marketplace • Transaksi  difasilitasi  oleh  situs penjualan online yang bersangkutan; • Situs  e-commerce  bukan  hanya memfasilitasi dalam hal mempromosikan tetapi juga membantu transaksi uang melalui  jaringan  dan  rekening pihak  ketiga  perusahaan  e- commerce; C2C 1. Tokopedia 2. Bukalapak 3. Lamido 3 Shopping Mall • Mirip dengan online marketplace. Perbedaannya adalah  penjual  harus  diseleksi dengan verifikasi yang ketat; • Biasanya untuk brand ternama; • Keuntungan diperoleh dari komisi hasil penjualan. B2B, B2C 1. Blibli 2. Zalora 4 Toko Online • Penjual  adalah  pemilik  bisnis tanpa perantara situs sendiri; • Seluruh  keuntungan  dari  profit penjualan dapat dinikmati sendiri. B2C 1. Lazada 2. BerryBenka 5 Toko online di media sosial • Penjual  memanfaatkan  sosial media untuk menawarkan barang dagangannya; • Keuntungan berasal dari produk yang telah laku terjual; dan
• Kelemahan terletak pada tampilan  toko  online  yang terkesan  monoton  serta  tak dinamis. C2C Siapa saja yang berjualan di media sosial
6 Jenis-Jenis website crowdsourcing dan crowdfunding • digunakan dalam pengorganisasian individu dengan kemampuan dan ketrampilan  yang  sama  untuk mengumpulkan dana secara online. C2B 1. Kitabisa 2. Wujudkan
Sumber tabel : Lukman (2014) dengan beberapa perubahan

## Ekonomi Digital di Indonesia
Pandemi COVID-19 berperan besar dalam mendorong penetrasi pemakai internet di Indonesia dengan jumlah sekitar 40 juta pengguna baru pada tahun 2020. Pembatasan sosial  menyebabkan terbentuknya  suatu  budaya  baru  dalam  beraktivitas  seperti  bekerja  atau  sekolah  dari  rumah menyebabkan konsumsi terhadap layanan digital melonjak tajam.
Di  Indonesia,  jumlah  konsumen  layanan  digital  saat  ini  didominasi  oleh  masyarakat  yang berada  di  luar  daerah  jabodetabek,  yakni  sebesar  56%  dari  jumlah  keseluruhan  konsumen  dan sisanya  masih  dipegang  oleh  masyarakat  di  sekitar  jabodetabek.  Dari  survei  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa  perkembangan  digital  masih  dipegang  oleh  kawasan  jabodetabek  dikarenakan masih  adanya  kesenjangan  ( gap )  di  antara  wilayah  jabodetabek  dan  luar  jabodetabek  atas aksesibilititas dan infrastrukturnya.
Menurut  hasil  peninjuauan  yang  dilaksanakan  oleh  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet Indonesia  (APJII)  (2020),  pemakai  internet  di  Indonesia  pada  2020  menggapai  196,7  juta  atau sebesar  73,7  persen  dari  jumlah  populasi  di  Indonesia.  Dengan  kata  lain,  pengguna  internet  ini bertambah sebanyak 25 juta pengguna. Angka tersebut naik 8,9% dari tahun 2019 (Agung, 2020). Beberapa pengamat menilai bahwa Indonesia sudah ada pada jalan yang tepat dalam membangun ekonomi  digital.  Namun,  sebagian  lain  pengamat  juga  memaparkan  bahwa  ekonomi  digital  di Indonesia  masih  terlalu  dini  untuk  dikatakan  berhasil.  Kendati  demikian,  setidaknya  akar  dari perkembangan ekonomi digital telah muncul dengan baik.
Gross Merchandise Value (GMV) digunakan sebagai tolak ukur perkembangan ekonomi yang mengisyaratkan pada penjualan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi GMV ekonomi digital  di  Asia  Tenggara  diperkirakan  akan  melewati  $100  miliar  dan  Indonesia  memberikan kontrubusi ekonomi digitalnya melalui pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar $44 miliar atau setara dengan Rp621 triliun. GVM di Indonesia masih dipelopori oleh e-commerce , yaitu sebesar $32 miliar dengan transaksi barang atau jasa dari penjual ke pembeli, sebesar 68,95% dan sisanya sebesar 31,05% kepada agen ( reseller) untuk dijual kembali. (Badan Pusat Statistik, 2020).
Tabel III. Kendala pada E-Commerce di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)
Pandemi  COVID-19  menyebabkan  tingginya  angka  kendala  pada  jumlah  permintaan  akan barang  dan  jasa.  Akibatnya,  banyak  e-commerce  mengalami  penurunan  yang  drastis  dalam penjualannya.  Berdasarkan  survey  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  pada  tabel  II.3, sebesar  85,83%  pelaku  usaha  e-commerce  mengalami  penurunan  pendapatan  usaha,  sedangkan yang  mengalami  peningkatan  hanya  4,58%,  dan  9,59%  tidak  terpengaruh  (pendapatan  sama) pandemi COVID-19.

## Perlakuan Perpajakan terhadap Ekonomi Digital
Teknologi  informasi  masih  menjadi  daya  tarik  bagi  pemerintah  untuk  selanjutnya dikembangkan dalam pemanfaatan dan penggunaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya upaya  pemerintah  dalam  menentukan  regulasi  guna  menghadapi  berkembangnya  teknologi informasi yang semakin canggih.
Regulasi  terkait  teknologi  informasi  ini  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU  ITE).  Peraturan ini menjadi pedoman  dalam menjamin  kepastian  hukum  untuk masyarakat dalam melakukan  transaksi  secara  elektronik, juga  sebagai  upaya  pemerintah  untuk mengurangi terjadinya cyber crime .
Pada tahun 2021, tidak dapat dipungkiri bahwa dunia masih berada dalam tahap pemulihan akibat dampak yang ditimbulkan oleh Corona Virus Disease 19 (COVID-19). Dampak negatif dari pandemi COVID-19 sampai saat ini masih dirasakan di berbagai Negara, salah satunya Indonesia. Pandemi ini telah mengubah tatanan kehidupan, baik masyarakat dan pemerintah sehingga muncul kebijakan untuk mengatur stabilitas sistem keuangan yang dituangkan dalam Perpu No 1 Tahun 2020, dimana salah satu regulasinya di bidang perpajakan adalah meliputi perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan sudah ditetapkan melalui UU No 2 tahun 2020. Dengan adanya hal tersebut, maka Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 dicabut  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2020  tentang  Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

## METODE
Metode yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif  dengan  cara  pengumpulan  data  melalui  metode  penelitian  kepustakaan.  Metode pengambilan  data  ini  dilakukan  dengan  membaca  literatur  tentang  perpajakan  e-commerce, penerapan PPN e-commerce. Selain itu juga dapat memperoleh informasi dari peraturan, Undang- Undang, berbagai jurnal, skripsi, dan buku-buku tentang PPN yang mendukung permasalahan yang sedang diteliti.
Metode  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  merupakan  metode  pengumpulan  data  yang dilakukan  secara  tidak  langsung  yang  dibantu  dengan  teknologi  informasi  dikarenakan  kondisi yang  tidak  memungkinkan  untuk  memperoleh  secara  langsung.  Metode  ini  dilakukan  untuk mendapatkan  informasi  yang  sesuai  dengan  topik  yang  dijadikan  sebagai  bahasan.  Penelitian lapangan  dilakukan  dengan  cara  melakukan  wawancara  dengan  pegawai  DJP  yang  dapat memperkuat penjelasan pada penelitian ini.

## HASIL

## Perlakuan PPN terhadap Pelaku Usaha Luar Negeri
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  48/PMK.03.2020  tentang  Tata  Cara  Penunjukan Pemungut,  Pemungutan,  dan  Penyetoran,  serta  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  dari  Luar  Daerah Pabedan  di  Dalam  Daerah  Pabean  Melalui  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (yang selanjutnya akan disebut dengan PMK Nomor 48 Tahun 2020) ditetapkan pada tanggal 5 mei 2020 oleh  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia,  Sri  Mulyani  Indrawati.  Dengan  ditetapkannya peraturan tersebut, maka segala ketentuan mengenai PMSE ini akan berlaku mulai 1 Juli 2020.
Dalam aturan ini dijelaskan bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di  dalam Daerah Pabean melalui PMSE, selanjutnya atas PPN  tersebut  wajib  dipungut,  disetorkan,  dan  dilaporkan  oleh  pelaku  PMSE  yang  ditunjuk  oleh Menteri dan selanjutnya dilimpahkan kenapa DJP.
Untuk  memenuhi  PMSE,  beberapa  kriteria  yang  harus  dipenuhi  pelaku  usaha  adalah  nilai transaksi dengan pembeli di dalam negeri harus memenuhi nlai tertentu dalam 12 bulan  dan/atau jumlah pengakses melewati jumlah tertentu dalam dua belas bulan. Nilai traffic dalam ketentuan tersebut ditetapkan oleh DJP. Pembeli BKPTB dan/atau JKP merupakan wajib pajak baik orang pribadi  maupun  badan  dengan  syarat  tinggal  di  wilayah  NKRI,  dimana  alamat  korespondensi berlokasi  Indonesia  dan/atau  pemilihan  negara  saat  registrasi  di  laman  yang  disediakan  adalah Indonesia. Terkait tarif, PPN yang harus dipungut oleh Pemungut PPN PMSE adalah sama seperti tarif PPN pada umumnya, yakni 11% (sebelas persen) dari dasar pengenaan pajak.
Selanjutnya, pemungut PPN PMSE dapat menerbitkan bukti pungut PPN yang dapat berupa bukti tagihan, riwayat pemesanan, atau dokumen serupa yang mencantumkan  jumlah PPN yang diterima  dan  telah  dilakukan  pembayaran.  Bukti  pemungutan  atas  PPN  ini  dapat  diartikan  atau diperlakukan sebagai faktur pajak pada umumnya.
PPN yang telah dikumpulkan atau dipungut oleh pemungut wajib disetorkan setiap Masa Pajak paling  lama  akhir  bulan  berikutnya  setelah  Masa  Pajak  berakhir,  dilakukan  melalui  media elektronik  dengan  mata  uang  Rupiah  sesuai  kurs  pada  Keputusan  Menteri  Keuangan  pada  saat tanggal  penyetoran,  mata  uang  Dolar  Amerika  Serikat,  atau  mata  uang  asing  lainnya  yang ditetapkan oleh DJP.
Pelaporan  atas  PPN  PMSE  dilakukan  secara  berkala  yaitu  sekali  dalam  tiga  bulan.  Cara pelaporannya  sangat  mudah  karena  menggunakan  elekstronik  dan  disampaikan  melalui  aplikasi yang  disediakan  oleh  DJP,  dimana  laporan  tersebut  harus  memuat  sekurang-kurangnya  berisi jumlah  barang  yang  dibeli  oleh  konsumen,  berapa  uang  yang  dibayarkan,  berapa  PPN  yang dikenakan, serta berapa nilai PPN yang telah dibayarkan untuk setiap Masa Pajak.
Tujuan  adanya  penunjukan  pelaku  usaha  untuk  memnungut  PPN  yang  berasal  dari  pelaku usaha  luar  negeri  sejatinya  adalah  untuk  meningkatkan  efektivitas  serta  kesederhanaan  dari penggunaan  barang  atau  jasa  yang  berasal  dari  luar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang sebelumnya  kurang  efektif,  dikarenakan  dalam  penerapannya  menerapkan  pemungutan  serta pembayaran oleh konsumen itu sendiri.

## Masuknya Pelaku Usaha Asing di Indonesia
Perdagangan global mendorong pelaku usaha asing masuk ke Indonesia. Pelaku usaha asing ini tidak semerta-merta dapat memasuki pasar Indonesia sebab adanya regulasi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tahun 2016 yang didalamnya menjelaskan bahwa ada batasan bidang tertentu  yang  dapat  masuk  ke  Indonesia  yaitu  sebanyak  515  bidang,  Aturan  ini  menjadikan Indonesia sebagai Negara yang restriktif terhadap investasi dari luar (asing).
Beberapa hal positif yang dapat diambil dari masuknya pelaku usaha asing di Indonesia adalah sebagai berikut.
1.   Kesempatan kerja akan meningkat sehingga masalah pengangguran dapat diatasi;
2.  Barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  yang  kemudian  dipasarkan  akan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  karena  mereka  dapat  dengan  mudah  memperoleh  barang kebutuhannya; dan
3. Terlatihnya tenaga kerja Indonesia oleh  tenaga ahli dengan memanfaatkan teknologinya yang menyebabkan meningkatnya kualitas, baik dari produk yang dihasilkan maupun tenaga kerja itu sendiri, dimana sumber daya manusia merupakan aset yang berharga bagi Negara.
Di sisi lain, masuknya pelaku usaha asing ini juga akan memberi ancaman kepada pelaku usaha domestik. Ketika pelaku usaha domestik dikenakan pajak atas penjualannya, harga yang dikenakan pelaku  usaha  domestik  terhadap  barang  dan/atau  jasa  kepada  customernya  akan  lebih  tinggi,
sehingga  besar  kemungkinan  customer  akan  berpindah  kepada  pelaku  usaha  yang  menawarkan harga  yang  relatif  lebih  rendah,  salah  satunya  beralih  kepada  pelaku  usaha  asing  yang  atas penjualannya  tidak  dikenakan  pajak.  Hal  ini  akan  membuat  pelaku  usaha  domestik  kehilangan eksistensi serta mengalami penurunan pendapatan karena konsumsi pelanggan akan beralih ke luar negeri.
Menurut pendapat narasumber, permasalahan lain yang terjadi di bidang di bidang perpajakan adalah ketika pelaku usaha luar negeri mendapatkan kesempatan tersebut, para pelaku usaha akan memaksimalkan keuntungannya di Indonesia karena tidak dikenakan pajak sehingga keadilan tidak terealisasikan. Dapat terlihat bahwa memang tidak adil jika hanya pelaku usaha digital domestik saja  yang  dikenakan  pajak  karena  masuknya  pelaku  usaha  asing  ke  Indonesia  tentu  akan memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia juga.
Tingginya transaksi PMSE asing di Indonesia sudah sepantasnya dimanfaatkan untuk digali potensi  perpajakannya.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  sistem  pajak  penghasilan  di  Indonesia  yang menganut  prinsip worldwide  income .  Dalam  hal  mengenai  PPN,  tingginya  kemungkinan pengenaan pajak terutama PPN terhadap pelaku usaha asing ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Negara maupun devisa Negara.

## Asas Keadilan Dalam Pengenaan PPN PMSE
Konsep level  playing  field dalam  PPN  PMSE  mengindikasikan  bahwa  masih  ada ketidaksetaraan/keadilan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. International Bureau of Fiscal Documentati on (2005) dalam analisis yang dikemukakan oleh Andrianto (2020) menjelaskan bahwa keadilan ( equity ) terbagi menjadi dua:

## 1. Horizontal Equity
Horizontal equity mengisyaratkan bahwa individu yang memiliki kedudukan  ekonomi yang sama, maka juga harus mendapatkan perlakukan perpajakan yang sama juga.
2. Vertical Equity
Vertical equity mengisyaratkan bahwa individu yang memiliki kedudukan ekonomi yang tidak sama, maka harus mendapatan perlakukan perpajakan yang tidak sama juga.
Munculnya PPN PMSE menyebabkan permasalahan disaat konsep level playing field , yaitu asas  kesetaraan,  mulai  muncul  dalam  pemungutan  pajak.  Konsep  tersebut  bertujuan  demi menegakkan keadilan dalam penerapan beban administrasi pajak antara pelaku usaha domestik dan asing  dalam  pemungutan  PPN  PMSE.  Jika  merajuk  kepada  konsep level  playing  field ,  maka pemungut  PPN  PMSE  di  dalam  daerah  pabean  maupun  yang  berada  di  luar  daerah  pabean  akan dikenakan beban administrasi PPN PMSE yang sama.
Pada  kenyataannya  dengan  penyetaraan  tersebut,  DJP  menunjukkan  bahwa  pemungut  baik domestik maupun asing secara keseluruhan tidak ada di dalam kondisi yang setara. Tujuan adanya level  playing  field pada  PPN  PMSE  justru  melanggar vertical  equity dalam  pemungutan  PPN sehingga munculah ketidakpastian hukum terhadap pemungut PPN PMSE domestik.
Agenda utama DJP dalam penerapan PPN PMSE adalah memastikan bahwa PMK Nomor 48 Tahun 2020 berjalan secara efektif sehingga dapat menjangkau seluruh PMSE asing. Maka dari itu, perbedaan penerapan sanksi yang ada ini bukanlah suatu permasalahan yang material karena skema pemutusan akses dianggap lebih efektif dalam menjamin kepatuhan daripada diterapkan pemeriksaan sampai penagihan pajak menurut UU KUP. Selain itu, perbedaan domisili DJP dengan pemungut PPN PMSE asing serta tingginya biaya penagihan yang timbul jika dilakukan penagihan sesuai UU PPSP  menyebabkan  tindakan  penagihan itu  justru tidak  efektif,  dimana hal  tersebut tidak relevan dengan agenda utama DJP itu sendiri.
Untuk meminimalisir ketidaksetaraan yang terjadi dalam pengenaan sanksi antara asing dan domestik, narasumber menjelaskan 4 (empat) hal yang sedang diupayakan oleh DJP dalam mengatasi hal tersebut.
1.  Pelaksanaan pemutusan akses memang akan menghilangkan potensi pajak yang dapat dilakukan penagihan. Namun secara jangka panjang, hal tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi negara karena jika seumpama kepada PMSE asing dilakukan penagihan dengan UU PPSP, biaya dalam pelaksanaan penagihan kepada PMSE asing jauh lebih  besar jumlah potensi pajak yang hilang.  Skema  ini  memang  tergolong  cukup  berat  karena  membutuhkan  dukungan  serta  kerja sama dengan Kominfo sebagai pencetus kebijakan pengenai jaringan komunikasi di Indonesia, salah satunya pemutusan akses.
2.  Perbedaan domisili tidak menjadikan DJP lengah atas pengawasannya terhadap PMSE asing ini. Pengawasan  terhadap  PMSE  asing  dengan  domestik  pada  dasarnya  sama,  yaitu  tidak  hanya mengandalkan  kepercayaan  pelaku  usaha  atas  kepatuhan  perpajakannya,  namun  juga  harus memperhatikan secara penuh. Perbedaannya adalah dari sistem, dimana karena adanya perbedaan negara  sehingga  dibutuhkan  sistem  yang  pengaswasan  yang  terintegrasi  dengan  Kominfo.  Hal tersebut merupakan tantangan terbesar DJP yang sampai sekarang sedang diusahakan semaksimal mungkin.
3.  Pengawasan terhadap PMSE asing juga dibutuhkan kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi alur keuangan PMSE dengan konsumen yang berada di Indonesia.
4.  DJP masih dalam proses mempelajari beberapa hal untuk menjangkau seluruh perbedaan level playing  field tersebut,  salah  satunya  dengan  bercermin  terhadap  beberapa  Negara  yang  telah memiliki pengalaman terlebih dahulu.

## PEMBAHASAN

## Pemungutan PPN PMSE
Konsep level  playing  field dalam  PPN  PMSE  mengindikasikan  bahwa  masih  ada ketidaksetaraan/keadilan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. International Bureau of Fiscal Documentation (2005) dalam analisis yang dikemukakan oleh Andrianto (2020) menjelaskan bahwa keadilan (equity) terbagi menjadi dua:
1. Horizontal Equity
Horizontal  equity mengisyaratkan  bahwa  individu  yang  memiliki  kedudukan  ekonomi  yang sama, maka juga harus mendapatkan perlakukan perpajakan yang sama juga.
2. Vertical Equity
Vertical equity mengisyaratkan bahwa individu yang memiliki kedudukan ekonomi yang tidak sama, maka harus mendapatan perlakukan perpajakan yang tidak sama juga.
Munculnya PPN PMSE menyebabkan permasalahan disaat konsep level playing field , yaitu asas  kesetaraan,  mulai  muncul  dalam  pemungutan  pajak.  Konsep  tersebut  bertujuan  demi menegakkan keadilan dalam penerapan beban administrasi pajak antara pelaku usaha domestik dan asing  dalam  pemungutan  PPN  PMSE.  Jika  merajuk  kepada  konsep level  playing  field ,  maka pemungut PPN PMSE di dalam daerah pabean maupun yang berada di luar daerah pabean akan dikenakan beban administrasi PPN PMSE yang sama.
Pada  kenyataannya  dengan  penyetaraan  tersebut,  DJP  menunjukkan  bahwa  pemungut  baik domestik maupun asing secara keseluruhan tidak ada di dalam kondisi yang setara. Tujuan adanya level  playing  field pada  PPN  PMSE  justru  melanggar vertical  equity dalam  pemungutan  PPN sehingga munculah ketidakpastian hukum terhadap pemungut PPN PMSE domestik.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU  PPSP)  menyatakan  penagihan  pajak  akan  dilakukan  apabila  penanggung  pajak  tidak melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  diterbitkannya  surat  teguran  dan  dilanjutkan dengan  pemberian  surat  paksa.  Sementara  dalam  pasal  7  ayat  (3)  s.t.d.d.  ayat  (4)  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  menyatakan  bahwa  terhadap pemungut  PPN  PMSE  yang  tidak  memenihi  kewajiban  perpajakan  seperti  pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN PMSE yang terutang, maka kepada pemungut yang bersangkutan akan  diberi  teguran  sesuai  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan (UU KUP) dan dilakukan pemutusan akses dari para konsumen di Indonesia.
Akses  akan  dihentikan  jika  tidak  terpenuhinya  ketentuan  dengan  batas  waktu  yang  telah ditentukan  dalam  peringatan  yang  diberikan.  Ketentuan  mengenai  prosedur  penghentian  akses dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  informasi  dan transaksi elektronik.
Berpedoman kepada alur pemutusan akses, pemutusan akses dilaksanakan dengan cara DJP melalui Kementerian Keuangan mengajukan permohonan pemutusan akses kepada Kementerian Komunikasi Informasi dan Informatika (yang selanjutnya disingkat Kominfo) melalui Narahubung. Setelah  pengajuan  diserahkan,  maka  tahap  selanjutnya  adalah  diberikannya  perintah  dan dilaksanakan pemutusan akses ( access blocking ) oleh Kominfo.
Agenda utama DJP dalam penerapan PPN PMSE adalah memastikan bahwa PMK Nomor 48 Tahun 2020 berjalan secara efektif sehingga dapat menjangkau seluruh PMSE asing. Maka dari itu, perbedaan penerapan sanksi yang ada ini bukanlah suatu permasalahan yang material karena skema pemutusan  akses  dianggap  lebih  efektif  dalam  menjamin  kepatuhan  daripada  diterapkan pemeriksaan sampai penagihan pajak menurut UU KUP. Selain itu, perbedaan domisili DJP dengan pemungut PPN PMSE asing serta tingginya biaya penagihan yang timbul jika dilakukan penagihan sesuai UU PPSP menyebabkan tindakan penagihan itu justru tidak efektif, dimana hal tersebut tidak relevan dengan agenda utama DJP itu sendiri.
Untuk meminimalisir ketidaksetaraan yang terjadi dalam pengenaan sanksi antara asing dan domestik,  narasumber  menjelaskan  4  (empat)  hal  yang  sedang  diupayakan  oleh  DJP  dalam mengatasi hal tersebut.
1. Pelaksanaan pemutusan akses memang akan menghilangkan potensi pajak yang dapat dilakukan penagihan. Namun secara jangka panjang, hal tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi negara karena jika seumpama kepada PMSE asing dilakukan penagihan dengan UU PPSP, biaya dalam pelaksanaan penagihan kepada PMSE asing jauh lebih besar jumlah potensi pajak yang hilang. Skema ini memang tergolong cukup berat karena membutuhkan dukungan serta kerja sama dengan Kominfo sebagai pencetus kebijakan pengenai jaringan komunikasi di Indonesia, salah satunya pemutusan akses.
2. Perbedaan domisili tidak menjadikan DJP lengah atas pengawasannya terhadap PMSE asing ini. Pengawasan  terhadap  PMSE  asing  dengan  domestik  pada  dasarnya  sama,  yaitu  tidak  hanya mengandalkan  kepercayaan  pelaku  usaha  atas  kepatuhan  perpajakannya,  namun  juga  harus memperhatikan  secara  penuh.  Perbedaannya  adalah  dari  sistem,  dimana  karena  adanya perbedaan  negara  sehingga  dibutuhkan  sistem  yang  pengaswasan  yang  terintegrasi  dengan Kominfo.  Hal  tersebut  merupakan  tantangan  terbesar  DJP  yang  sampai  sekarang  sedang diusahakan semaksimal mungkin.
3. Pengawasan  terhadap  PMSE  asing  juga  dibutuhkan  kerja  sama  dengan  Bank  Indonesia  (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi alur keuangan PMSE dengan konsumen yang berada di Indonesia.
4. DJP masih dalam proses mempelajari beberapa hal untuk menjangkau seluruh perbedaan level playing  field tersebut,  salah  satunya  dengan  bercermin  terhadap  beberapa  Negara  yang  telah memiliki pengalaman terlebih dahulu.

## KESIMPULAN
Berlakunya PPN PMSE melalaui PMK Nomor 48 tahun 2020 menunjukkan bahwa semakin besar kesempatan asing untuk masuk pada pasar Indonesia dengan dorongan globalisasi. Tentunya hal  ini  memberi  dampak  positif  dan  negatif.  Dari  sekian  banyak  hal  positif  yang  timbul  akibat masuknya  pelaku  usaha  asing  di  Indonesia,  beberapa  hal  negatif  yang  perlu  diantisipasi  adalah dampak pada aspek perpajakan.
Masuknya  pelaku  usaha  asing  memberi  ancaman  kepada  pelaku  usaha  domestik  yang menyebabkan  konsumsi  pelanggan  akan  beralih  ke  pelaku  usaha  luar  negeri  karena  harga  yang dikenakan tidak setinggi harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam negeri, yang mana harga tersebut  di  dalamnya  juga  mengandung  PPN.  Selain  itu,  belum  adanya  peraturan  mengenai pemajakan atas pelaku usaha asing yang melakukan perdagangan secara digital ini tentunya akan
menimbulkan ketidakadilan karena sama seperti pelaku usaha di dalam negeri, pelaku usaha asing juga  memanfaatkan  keuntungannya  di  Indonesia  dengan  cara  memperoleh  penghasilan  dari Indonesia. Maka dari itu, munculnya PMK Nomor 48 tahun 2020 yang mengatur mengenai PPN PMSE ini dirasa sudah tepat untuk mengatasi permasalahan ini dan memang sudah sepantasnya untuk digali potensi perpajakan dari pelaku usaha asing tersebut.

## REFERENSI
Agung, B. (2020, November 10). Jumlah pengguna internet mencapai 196,7 juta . Diambil kembali dari Daily Social: https://dailysocial.id/post/survei-apjii-penetrasi-internet-indonesia-2020 Aulawi,  A.  (2020).  Penerbitan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-  Pajak  Pemerintah Indonesia  Dalam  Menghadapi  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Keuangan  Negara. Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan , 3(7037), 110–132. Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik E-Commerce 2020 . Jakarta: Badan Pusat Statistik. Basrowi, & Suwandi. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif. PT Rineka Cipa. Blacker, A. (2021, Januari 7). Worldwide & US Download Leaders 2020 . Diambil kembali dari Apptopia: https://blog.apptopia.com/worldwide-us-download-leaders-2020
Budiarta,  K.,  Ginting,  S.  O.,  &  Minarmata,  J.  (2020).  Ekonomi  dan  Bisnis  Digital.  Dalam  K. Budiarta, S. O. Ginting, & J. Minarmata, Ekonomi dan Bisnis Digital . Medan: Yayasan Kita Menulis. Chan, J. (2021, Maret 2021). Top Grossing Apps Worldwide for February 2021 . Diambil kembali dari  Sensor  Tower:  https://sensortower.com/blog/top-grossing-apps-worldwide-february- 2021
Direktorat Jenderal Pajak. (2020). PPN Impor Produk Digital . https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2021). Pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Direktorat  Jenderal Pajak . https://www.pajak.go.id/id/pemungutan-pajakpertambahan-nilai
Hariyana, T. D. (2020). Pengaturan Ritel di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Economic Analysys of Law . Uniska Law Review Volume 1 Nomer 2 Desember 2020, 12.
Ida  Rahayu  Rasthiti  Adnyani,  R.  H.  (2020,  September  28).  PMSE: Beleid  Prematur  Berkedok Covid-19 . Diambil kembali dari ortax.com:
https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=114&list=1 Indrasari,  M.  (2017).  Ekonomi  Digital,  Peran  Kampus  dan  Pencapaian  Target  Sustainable Development Goals. Orasi Ilmiah pada Wisuda STIENU Trate Gresik , 5. Kementerian Keuangan. (2020, May 5). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020. Jakarta, Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020, November 24). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Jakarta, Indonesia.
Lukman, E. (2014, January 20). 5 Model Bisnis E-commerce di Indonesia . Diambil kembali dari Techinasia: https://id.techinasia.com/5-model-bisnis-ecommerce-di-indonesia-2
Meithiana,  I.  (2017).  Kepuasan  Kerja  dan  Kinerja  Karyawan  Tinjauan  dari  Dimensi  Iklim Organisasi, Kreativitas Individu, dan Karakteristik Pekerjaan.
Mesenbourg,  T.  L.,  &  Atrostic,  B.  K.  (2001).  Measuring  the  US  digital  economy:  Theory  and practice. Bulletin  of  the  International  Statistical  Institute  53rd  Session  Proceedings, TomeLIX, Book , 1, 2001.
Morning  Consult.  (2020,  October  16). Morning  Consult .  Diambil  kembali  dari  The  Fastest  of Growing Brand 2020: https://morningconsult.com/fastest-growing-brands-2020/#section-20 Nugroho, A. D. (2020, September 10). Level playing field di Bidang Perpajakan . Diambil kembali dari KONTAN: https://analisis.kontan.co.id/news/level-playing-field-di-bidang-perpajakan
Org, I. (2021). Diambil kembali dari The Org: theorg.com/org/tiktok/team Pradana, M. (2015). Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-commerce di Indonesia. Jurnal Neo-bis , 36. Prihatna,  H.  (2005  ). Kiat  Praktis  Menjadi  Webmaster  Profesional .  Jakarta  :  PT  Elex  Media Komputindo.
Pohan,  C.  A.,  Rahmi,  N.,  Arimbhi,  P.,  Mawarni,  I.,  &  Tembaru,  M.  A.  J.  (2021).  Evaluasi efektivitas  kebijakan  tax  holiday  dalam  meningkatkan  investasi  di  Indonesia. Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 8(1), 85-96. Republik Indonesia. (2000, August 2). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000. Jakarta, Indonesia.
Republik Indonesia. (2020). Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau S. Jakarta, Indonesia.
Sari, D., Andrianto, D. E., & Rosmana, H. (2020). The Effect of Return on Asset and Institutional Ownership  on  Tax  Avoidance. PalArch's  Journal  of  Archaeology  of  Egypt/Egyptology , 17(4), 2968-2979.
Shadman Haider, T. &. (2017). A Study On The Influences of Advertisement on Consumer Buying Behavior. Business Studies Journal , 9.