## VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM

## PENERAPAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

## ISHARAWANA Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pertama, penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak- anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru yang tidak berjalan optimal, karena dalam melakukan Peran polisi belum maksimal dalam upaya pengalihan wewenang yang harus dilakukan pengamanan oleh polisi yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, isu penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru termasuk faktor internal, yaitu; Waktu penanganan kasus investigasi terlalu singkat, laboratorium forensik terbatas, proses pemeriksaan di BAPAS, kurangnya pengetahuan penyidik dan penyidik anak, faktor eksternal yaitu; Faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor kesadaran masyarakat, dan aktor itu sendiri. Ketiga, upaya penyelesaian masalah penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru.
From the results of research and discussion can be concluded that, first, the application of diversion in narcotic crime by children are associated with the protection of victims based on the principles of restorative justice in the City Police Pekanbaru not running optimally, because in doing the role of police is not maximized in the efforts diversion which police shall make diversion that has been regulated in Law No. 11 of 2012 on Child Criminal Justice System. Second, issues of implementing diversion in narcotic crime by children are associated with the protection of victims based on the principles of restorative justice in Pekanbaru City Police include internal factors, namely; investigation case handling time is too short, limited forensic laboratories, the inspection process at BAPAS, lack of knowledge of the investigator and the investigator children, external factors namely; Family factors, environmental factors, factors of public awareness, and the actor's own. Third, efforts to resolve the issues of implementing diversion in narcotic crime by children are associated with the protection of victims based on the principles of restorative justice in Pekanbaru City Police.
Kata kunci : Gratifikasi, Pertanggungjawaban, Pembuktian

## A. Pendahuluan
Dalam  sistem  peradilan  pidana  Kepolisian  Republik  Indonesia selanjutnya disebut dengan Polri merupakan gerbang pertama dalam  yang bersentuhan  dengan  sistem  peradilan  pidana  yang  menangani penyalahgunaan narkotika oleh anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa Polri sebagai  sub-sistem  dalam  mewujudkan  tujuan  sistem  peradilan  pidana khususnya  dalam  rangka  pengendalian  kejahatan.  Pengendalian  atau penanggulangan  kejahatan  adalah  menjadi  salah  satu  sasaran  yang mendapat perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana. 1
1 Rusli  Muhammad, Sistem  Peradilan  Pidana, UII  Press  Yogyakarta  (Anggota  IKAPI), Yogyakarta:  2011, hlm. 88.

## Isharawana
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Pengendalian  dan  penanggulangan  kejahatan  khususnya  tindak pidana  narkotika  oleh  anak  kepolisian  kepolisian  mempunyai  peran  yang snagat  sentral  dan  sekaligus  menjadi  penentu  apakah  akan  dilanjutkan  ke proses peradilan atau dengan tindakan informal lainnya. Kewenangan dalam menentukan  apakah  seorang  anak  akan  diselesaikan  melalui  proses  formal ke informal dalam hal ini aparat kepolisian telah dilengkapi suatu perangkat hukum  dalam  mengatasi  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang  disebut dengan diversi.
Upaya diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Hal  tersebut  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem  Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 yang berbunyi :
(1) Pada tingkat penyidikan, penuntuttan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
(2) Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal tindak pidana yang dilakukan :
a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Dengan  dilengkapi  kewenangan  diversi  tersebut  maka  aparat penegak  hukum  khususnya  kepolisian  seharusnya  menjadi  inisiator  dan fasilitator terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengimbau  semua  pihak  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  orang  tua mereka,  komunitas  setempat,  atau  pihak  sekolah  untuk  duduk  bersama- sama  dalam  satu  pertemuan  berbicara  proses  penyelesaian  dengan menggunakan pendekatan restorative justice.
Akan  tetapi  akhir-akhir  ini  semakin  terjadi  maraknya penyalahgunaan  narkotika    yang  dilakukan  oleh  anak,  khususnya  di  Kota Pekanbaru.  Berdasarkan  data  yang  penulis  dapatkan  dari  Kepolisian  Resor Kota Pekanbaru pada tahun 2015 terdapat1 (satu) kasus dan 3 (dtiga) orang anak  sebagai  tersangka  sedangkan  terhitung  dari  bulan  Januari  sampai bulan September tahun 2016 terdapat 1 (satu) kasus dan 2 (dua) orang anak sebagai tersangka dan semua kasus tersebut sudah P21 dan dilimpahkan ke sistem peradilan berikutnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.1
Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dari Tahun 2015 sampai dengan September 2016 No.  Tahun Jumlah Kasus Jumlah Tersangka Keteranga n 1 2015 1 3 P.21 2 2016 1 2 P.21 Jumlah 2 5
Sumber: Data Olahan dari SATRES NARKOBA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
Isharawana
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Selain  itu  juga  berdasarkan  data  yang  penulis  dapatkan  dari  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dari tahun 2015 sampai dengan tahun  2016  terjadi  peningkatan  jumlah  penyalahgunaan  narkotikan  oleh anak. Untuk lebih jelasnya  dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

## Tabel 1.2
Jumlah Nara Pidana Tindak Pidana Narkotika Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dari tahun 2015 sampai dengan Oktober 2016 No.  Tahun Jumlah Penyalahguna Pengguna  Pengedar 1 2015 2 - 2 2 2016 4 4 - Jumlah 6 4 2
Sumber:  Data  Olahan  dari  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Kelas II Pekanbaru
Hal  inilah  yang  kiranya  menjadi  dorongan  bagi  penulis  untuk mengetahui  penerapan  diversi  dalam  tindak  pidana  narkotika  oleh  anak dikaitkan  dengan  perlindungan  korban  berdasarkan  prinsip restorative justice Di kepolisian resor kota pekanbaru. Karena berdasarkan data di atas masihnya  banyak  anak  yang  melakukan  penyalahgunaan  tindak  pidana narkotika.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah  penerapan  diversi  dalam  tindak  pidana  narkotika  oleh anak  dikaitkan  dengan  perlindungan  korban  berdasarkan  prinsip restorative justice di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa  sajakah  permasalahan  penerapan  diversi  dalam  tindak  pidana narkotika  oleh  anak  dikaitkan  dengan  perlindungan  korban  berdasarkan prinsip restorative justice di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah  upaya  penyelesaian  permasalahan  penerapan  diversi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban  berdasarkan  prinsip restorative  justice di  Kepolisian  Resor  Kota Pekanbaru?

## C. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal  ini  adalah  khususnya  hukum  pidana  yang  mengatur  tentang  penerapan diversi  dalam  tindak  pidana  narkotika  oleh  anak  dikaitkan  dengan perlindungan  korban  berdasarkan  prinsip restorative  justice di  Kepolisian Resor  Kota  Pekanbaru.  Data  yang  terkumpul  selanjutnya  dianalisis  secara kualitatif  artinya  data  yang  berdasarkan  uraian  kalimat  atau  data  tidak
Isharawana
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
dianalisis  dengan  menggunakan  statistik  atau  matematika  ataupun sejenisnya,  yaitu  apa  yang  dinyatakan  responden  secara  tertulis  atau  lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh 2 .

## D. Pembahasan
1. Penerapan  Diversi  Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh  Anak Dikaitkan  Dengan  Perlindungan  Korban  Berdasarkan  Prinsip Restorative Justice Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam  menangani  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum, senantiasa  harus  memperhatikan  kondisi  anak  yang  berbeda  dari  orang dewasa.  Sifat  dasar  anak  sebagai  pribadi  yang  masih  labil,  masa  depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan  perlindungan  dapat  dijadikan  dasar  untuk  mencari  suatu solusi  alternatif  bagaimana  menghindarkan  anak  dari  suatu  sistem peradilan  pidana  formal,  penempatan  anak  dalam  penjara,  dan stigmatisasi  terhadap  kedudukan  anak  sebagai  narapidana.  Salah  satu solusinya adalah dengan menerapkan diversi.
Diversi  merupakan  sebuah  tindakan  atau  perlakuan  untuk mengalihkan  suatu  kasus  dari  proses  formal  ke  proses  informal  atau menempatkan  ke  luar  pelaku  tindak  pidana  anak  dari  sistem  peradilan anak.  atau  menempatkan  ke  luar  pelaku  tindak  pidana  anak  dari  sistem peradilan pidana. 3
Seperti yang telah dikemukakan oleh penulis pada latar belakang masalang    bahwa  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak sangat  menarik  perhatian  mengingat  yang  menjadi  korban  ataupun pelaku  tindak  pidana  narkotika  tidaklah  sedikit.  Hal  ini  menyebabkan sulitnya untuk menerapkan diversi oleh pihak kepolisian, dan jika melihat dari  keseluruhan  anak  yang  telah  menjalani  pemidanaan  tidak  satupun yang berhasil untuk dilakukan diversi.
Tabel 3.1
Jumlah Penerapan Diversi Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dari Tahun 2015 sampai dengan September 2016
No . Tahun Jumlah Kasus Jumlah Tersangka Keterangan Penerapan Diversi 1  2015 1 3 P.21 Tidak Berhasil 2  2016 1 2 P.21 Tidak Berhasil Jumlah 2 5
Sumber: Data Olahan dari SATRES NARKOBA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
Dari  data  tersebut  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  penerapan diversi dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak belum  maksimal  dalam  penerapannya.  Diversi  dilakukan  untuk
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta: 1982, hlm. 32.
3 Marlina, Peradilan Pidana Anak di di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 158.
Isharawana
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
memberikan  perlindungan  dan  rehabilitasi  kepada  pelaku  sebagai  upaya untuk  mencegah  anak  menjadi  pelaku  kriminal  dewasa.  Konsep  diversi yaitu  tindakan  persuasif  atau  pendekatan  dan  pemberian  kesempatan kepada  pelaku  untuk  berubah.  Selain  itu  juga  tidak  adanya  penyidik narkotika  yang  khusus  untuk  melakukan  pemeriksaan  perkara  anak, sehingga  pelaksanaan  diversi  dan restorative  justice tidak  berjalan maksimal
Konsepsi  perlindungan  anak  meliputi  ruang  lingkup  yang  sangat luas,  dalam  arti  dimana  perlindungan  anak  tidak  hanya  mengenai perlindungan  atas  jasmani  dan  rohani  anak,  tetapi  juga  mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya.
Selain  itu  juga  berdasarkan  data  yang  penulis  dapatkan  dari Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  Pekanbaru  dari  tahun  2015 sampai  dengan  tahun  2016  terjadi  peningkatan  jumlah  penyalahgunaan narkotikan  oleh  anak.  Untuk  lebih  jelasnya    dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini.
Tabel 3.2
Jumlah Narapidana Tindak Pidana Narkotika Anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II  Pekanbaru dari tahun 2015 sampai dengan Oktober 2016 N o Tahu n Jumla h Anak Penggu na Pengeda r Dikenaka n Pasal Vonis 1 2015 2 - 2 114 Maks. 3 Th 4 Bln 2  2016 4 4 - 112 Maks. 4 Th 8 Bln Jumlah 6 4 2
Sumber:  Data  Olahan  dari  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Kelas II Pekanbaru
Dampak  dari  tidak  berhasilnya  penerapan  diversi  pada  tingkat kepolisian mengakibat anak yang menjadi pelaku maupun korban dalam tindak  pidana  narkotika  harus  menjalani  masa  hukuman  dengan  vonis hakim yang cukup lama. Dapat kita lihat juga dalam penjatuhan hukuman ataupun  vonis  yang  diberikan  oleh  majelis  hakim  tidak  sesuai  dengan yang diharapkan. Karena dengan  dijatuhinya hukuman untuk anak-anak tersebut maka secara keseluruhan hak-hak anak menjadi terasingkan.
2. Permasalahan  Penerapan  Diversi  Dalam  Tindak  Pidana Narkotika Oleh Anak Dikaitkan Dengan Perlindungan Korban Perlindungan  Hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana telah diatur dan di dalam The United Nation Standart Minimum Rules  for  the  Administration  of  Juvenile  Justice  (Beijing  Rules) yang dikutip oleh Kusno Adi dalam Kutipan Made Sadhi Astuti bahwa terhadap
Isharawana
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
pelaku  kejahatan  anak  sejauh  mungkin  harus  dihindarkan  dari  Proses peradilan. 4
Akan tetapi dalam penerapan diversi dalam perkara tindak pidana narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak,  baik  anak  sebagai  pelaku  dalam tindak pidana narkotika maupun anak sebagai korban dari sebuah sistem kejahatan  narkotika  ditemui  beberapa  hambatan  dalam  penerapannya diantaranya  adalah  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  maupun  faktor external sebagai berikut :
a. Faktor Internal 1. Waktu Penanganan Perkara Penyidikan Terlalu Singkat Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  penyidik  narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Bapak Brigadir Apriadi, SH beliau memberikan penjelasan bahwa proses penangan perkara anak dalam tindak  pidana  narkotika  terlalu  singkat  sehingga  menjadi  kendala ataupun  hambatan  bagi  penyidik  untuk  melakukan  diversi. 5 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  bahwa  penyidik  wajib mengupayakan  diversi  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari setelah penyidikan dimulai. Dalam hal proses penyidikan Penahanan terhadap  Anak  tidak  boleh  dilakukan  dalam  hal  Anak  memperoleh jaminan  dari  orang  tua/Wali  dan/atau  lembaga  bahwa  Anak  tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. 6
2. Terbatasnya Laboratorium Forensik
Dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana  narkotika  yang  termasuk tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  penyidik melakukan uji tes untuk membuktikan pelaku positif menggunakan narkotika  atau  tidak.  Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan penyidik  Bapak  Aiptu  Dedi  Satria  bahwa  penyidik  harus mengirimkan sampel dari pelaku baik itu sampel darah, rambut dan urin  ke  laboratorium  forensik  untuk  dilakukan  pemeriksaan. Sementara itu laboratorium forensik untuk wilayah sumatera hanya terbagi  menjadi  2  (dua)  bagian  yaitu  hanya  ada  di  Medan  dan Palembang,  untuk  di  Pekanbaru  penyidik  harus  mengirimkan sampel  tersebut  ke  Medan  untuk  dilakukan  pemeriksaan. 7 Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut akan dikerimkan kembali ke
4 Beijing  Rules  Part,  Part  One  general  Principles dikutip  oleh  Made  Sadhi  Astuti  dikutip kembali dalam Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak , UMM PRESS, Malang, hlm 47.
5 Wawancara dengan Bapak Brigadir Apriadi, SH., Penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota    Pekanbaru,  Hari  selasa,  10  Januari  2017,    Pukul  12.10  WIB,  Bertempat  di  Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
6 Pasal  32  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
7 Wawancara dengan Bapak Aiptu Dedi Satria., Penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari selasa, 10 Januari 2017,  Pukul 12.10 WIB, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
Isharawana
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Pekanbaru.  Hal  inilah  salah  satu  yang  menjadi  hambatan  dalam pelaksaan  diversi  untuk  perkara  tindak  pidana  narkotika  yang dilakukan  oleh  anak  karena  membutuhkan  waktu  yang  lama sementara  dalam  penanganan  perkara  anak  berbeda  dengan  orang dewasa  yang  telah  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  dengan  ketentuan  bahwa untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan  atas  permintaan  penyidik  dapat  diperpanjang  oleh  Penuntut Umum paliing lama 8 (delapan) hari.
3. Proses Pemeriksaan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Balai  Pemasyarakatan  atau  biasa  disebut  dengan  BAPAS  memiliki peran  penting  dalam  hal  menentukan  pelaksanaan  diversi  dalam perkara  tindak  pidana  narkotika  oleh  anak,  karena  BAPAS  akan memberikan  pertimbangan  apakah  seorang  anak  yang  melakukan tindak  pidana  narkotika  akan  dilakukan  diversi  atau  tidak. Berdasarkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  pada  Pasal  27.  Menurut  pendapat  penulis dalam hal tindak pidana narkotika oleh anak sebaiknya upaya diversi lebih dimaksimalkan lagi agar dapat memberikan manfata yang baik bagi  anak-anak.  Selain  itu  juga  apabila  semua  kasus  anak  harus diproses  dalam  pengadilan  ini  akan  mengakibatkan  dampak  yang lebih buruk lagi bagi anak.
4. Kurangnya Pengetahuan Penyidik dan Penyidik Anak Tindak Pidana Narkotika
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  penyidik  yang  menangani perkara  tindak  pidana  narkotika  oleh  anak  yang  mana  dijelaskan bahwa  para  penyidik  yang  menangani  perkara  tindak  pidana narkotika  tidak  pernah  mendapatkan  pelatihan  khusus  untuk penanganan  perkara  tindak  pidana  narkotika  oleh  anak.  Selain  itu juga para penyidik yang menangani perkara anak bukanlah penyidik khusus  yang  mengerti  tentang  psikologis  dan  perkembangan  anak. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

## 2. Faktor Eksternal
a. Faktor Keluarga
Keluarga  merupakan  lingkungan  sosial  yang  terdekat  untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan  yang  pertama  kali.  Oleh  karena  itu,  keluarga  memiliki peranan  yang  penting  dalam  perkembangan  anak.  Keluarga  yang baik  akan  berpenaruh  positif  bagi  perkembangan  anak,  sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif.
Anak-anak yang tidak mampu menyerap norma-norma kebudayaan ke  dalam  kepribadiannya,  anak  tersebut  tidak  dapat  membedakan hal  yang  pantas  dan  tidak  pantas.  Keadaan  itu  terjadi  akibat  dari proses  sosialisasi  yang  tidak  sempurna,  seperti  hasil  wawancara penulis dengan penyidik yang menangani perkara anak menemukan bahwa  anak-anak  yang  berada  di  lingkungan  keluarga  yang  kurang
Isharawana
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
mampu  dalam  segi  ekonomi  dan  keluarga  yang  retak (broken home). 8
Selain itu juga orang tua yang mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan  anaknya,  sehingga  orang  tua  selalu  memberikan kebebasan  kepada  anaknya,  kurangnya  perhatian  dari  orang  tua, kurangnya  pendidikan  moral  dan  agama  di  dalam  keluarga  dan kontrol  dari  orang  tua  kepada  anaknya  yang  tidak  maksimal menyebabkan  seorang  anak  bebas  untuk  melakukan  hal  apapun yang dianggapnya benar walaupun sebenarnya adalah salah. Karena anak yang usia remaja ingin eksistensinya kelihatan dan diakui oleh orang banyak, dan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat ingin diakui 9 .
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  anak  pelaku  tindak  pidana narkotika  bahwa  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika dalam  hal  ini  menggunakan  narkoba  jenis  Shabu  awalnya  anak tersebut penasaran dan akhirnya mencoba memakai Shabu tersebut. Sebagaimana diketahu bahwa Shabu atau barang haram tersebut ia peroleh  dari  mencuri  barang  haram  yang  dimiliki  oleh  Abangnya. Karena  sudah  sering  memakai  dan  ia    berfikiran  takut  untuk  rugi akhirnya barang haram tersebut dijual kepada temannya. 10
b. Faktor Lingkungan
Harus  disadari  bahwa  betapa  besar  pengaruh  yang  dimainkan  oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kultural.  Adanya  dampak  negatif  dari  dari  perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta perubahan  gaya  dan  cara  hidup  sebagian  masyarakat  telah membawa  perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak.
Faktor  lingkungan  dimana  tempat  anak-anak  memperoleh pendidikan  atau  sekolah  juga  sebagai  media  atau  perantara  bagi pembinaan  jiwa  anak-anak,  atau  dengan  kata  lain,  sekolah  ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun  pendidikan  tingkah  laku.  Banyaknya  atau  bertambahnya kenakalan  anak  secara  tidak  langsung  menunjukkan  kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.
8 Wawancara  dengan Bapak  Brigadir  Feri  Manurung., Penyidik  Satres  Narkoba  Kepolisian Resor  Kota    Pekanbaru,  Hari  selasa,  10  Januari  2017,    Pukul  12.10  WIB,  Bertempat  di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
9 Wawancara dengan Bapak Bripka Budi Saputra., Penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota    Pekanbaru,  Hari  selasa,  10  Januari  2017,    Pukul  12.10  WIB,  Bertempat  di  Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
10 Wawancara  dengan Muhammad  Fauza  Azmi, Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika,  Hari Sabtu, 8 Januari 2017, Pukul 11.30 WIB, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II  Pekanbaru.
Isharawana
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Pengaruh  media  massa  tidak  kalah  besarnya  terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri  anak  untuk  berbua  jahat  kadang-kadang  timbul  karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Selain itu juga hal yang sama  juga  di  peroleh  dari  adegan-adegan  kekerasan  secara visualisasi, khususnya melalui media elektronik seperti televisi dan jaringan internet.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  anak  yang  melakukan tindak  pidana  narkotika,  anak  tersebut  mengahabiskan  waktunya berada di luar rumah dan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari orang  tua  yang  baik. 11 Selain  itu  juga  pengaruh  lingkungan  tempat mereka tinggal sepengetahuan penulis adalah sarangnya bandar dan jaringan narkoba yang cukup besar untuk wilayah pekanbaru.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  penyidik  perkara  tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak salah satu sulitnya untuk dilakukan  pembasmian  atau  pembersihan  narkotika  di  wilayah hukum  kepolisian  resor  Kota  Pekanbaru  adalah  faktor  lingkungan. Untuk di Pekanbaru salah satu wilayah atau daerah yang rawan dan sering  dipergunakan  untuk  transaksi  narkotika  adalah  Kelurahan Kampung dalam. 12
c. Faktor Kesadaran Masyarakat
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  dan  rendahnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  pihak  kepolisian  serta  kurang  terbukanya masyarakat  terhadap  pihak  kepolisian  dan  yang  menjadi permasalahan  besar  adalah  kurangnya  kesadaran  hukum masyarakat  dalam  mematuhi  peraturan  yang  berlaku. 13 Masyarakat masih tertutup untuk memberikan informasi kepada kepolisian dan tidak  mau  melaporkan  ketika  terjadi  suatu  kejahaan  atau  tindak pidana,  seperti  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Selain  itu juga, sulitnya mendapatkan saksi dan menemukan barang bukti. Masyarakat  masih  beranggapan  bahwa  pengendalian  dan penanggulangan  kejahatan  merupakan  kewajiban  dari  pihak kepolisian, sementara kejahatan atau tindak pidana bisa kapan saja dan dimana saja terjadi seperti tindak pidana narkotika.
d. Faktor Dari Pelaku
Salah  satu  hambatan  yang  ditemui  dari  pihak  kepolisian  dalam menanggulangi  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak adalah faktor dari pelaku atau anak itu sendiri.
11 Wawancara dengan Erlangga Putra, Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Hari Sabtu , 8 Januari  2017,  Pukul  11.30  WIB,  Bertempat  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  Kelas  II  B Pekanbaru.
12 Wawancara dengan Bapak Aiptu Yudi Antoni., Penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota    Pekanbaru,  Hari  selasa,  10  Januari  2017,    Pukul  12.10  WIB,  Bertempat  di  Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
13 Wawancara dengan Bapak Bripka Budi Saputra., Penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota    Pekanbaru,  Hari  selasa,  10  Januari  2017,    Pukul  12.10  WIB,  Bertempat  di  Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
Isharawana
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Penyidik  Satreskrim Kepolisian  Resort  Kota  Pekanbaru  menjelaskan  bahwa  dalam  hal pemeriksaan  tahap  penyidikan  yaitu  ketika  menghadapi  anak  yang akan  dimintai  keterangannya  harus  lebih  sabar  dan  memberikan batasan  pertanyaan  kepada  anak  yang  bersangkutan  karena  hal tersebut bersangkutan dengan keadaan mental atau psikis anak dan juga  perkembangan  jiwa  anak  tersebut.  Faktor  dari  pelaku  ini  juga sangat  menjadi  hambatan  bagi  penyidik  ketika  melakukan pemeriksaan  pada  tahap  penyidikan,  karena  anak  susah  untuk dimintai  keterangan  yang  sebenarnya  terjadi.  Hal  inilah  yang menyebabkan  habisnya  masa  ataupun  waktu  untuk  melakukan penyidikan di tingkat kepolisian. Dan anak bisa di dibebaskan demi hukum.

## 3. Upaya  Penyelesaian  Permasalahan  Penerapan  Diversi  Dalam Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  penyidik  yang menangani perkara tindak pidana anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika  yaitu  menyelesaikan  dengan  upaya  secara  internal  dan eksternal. Untuk upaya internal dalam dilakukan sebagai berikut : 14
1) Dalam  hambatan  dari  faktor internal yang  pada  dasarnya  berkenaan dengan kondisi dalam tubuh kepolisian dan juga beberapa lembaga lain seperti  di  BAPAS  dan  ketersediaan  laboratorium  forensik  untuk wilayah  Riau,  maka  upaya  yang  dapat  dilakukan  pihak  kepolisian dalam  menanggulangi  tindak  pidana  narkotika    yang  dilakukan  oleh anak  dalam  menerapkan  diversi  yang  telah  dinyatakan  sebelumnya wajib  dilakukan  melalui  pendekatan  Keadilan  Restoratif  yang  dimulai dari  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  Pengadilan Negeri.  Pada  tiap  tingkatan  tersebut  terdapat  beberapa  kelemahan dalam pengaturannya, antara lain adalah :
a. Pengaturan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum apabila tidak mengupayaan diversi di setiap tingkatan pemeriksaan;
b. Ketidakjelasan  pengaturan  tindak  pidana  yang  di  ancam  pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
c. Lemahnya  pengaturan  dalam  mengutamakan  prinsip  kepentingan terbaik bagi anak;
d. Terbukanya peluang menggunakan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim  yang  memeriksa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa.
Ada  pun  beberapa  kelemahan  pengaturan restorative  justice yang dapat mempengaruhi proses peradilan pidana anak, antara lain :
a. Berlakunya masa penahanan anak di tiap tingkatan pemeriksaan;
14 Wawancara dengan Bapak AKP Ridwanto, SH, Waka Satres Narkoba Kepolisian  Resor Kota    Pekanbaru,  Hari  selasa,  10  Januari  2017,    Pukul  12.10  WIB,  Bertempat  di  Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
Isharawana
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
b. Tidak  ada  pengaturan  secara  jelas  mengenai  perbedaan  antara LPKA dan lembaga Pemasyarakatan Anak;
c. Masa transisi pembaharuan Lembaga-Lembaga Anak;
d. Tidak  ada  pengaturan  secara  jelas  mengenai  anggaran  terhadap petugas kemasyarakatan.
Dari  beberapa  hambatan  tersebut  diharapakan  pemerintah  dalam  hal ini  sebagai  legislator  dalam  pembuatan  undang-undang  agar  lebih memperhatikan kembali atau meninjau kembali tentang pelaksaan dari pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak.  Selain  itu  juga  pemerintah  diharapkan  memberikan pengaturan  lebih  khusus  lagi  dalam  hal  tindak  pidana  narkotika  yang dilakukan  oleh  anak  untuk  lebih  melihat  pada  menitikberatkan  pada perlindungan  korban  dan  berdasarkan  prinsip restorative  justice sehinggal  pelaksanaan  diversi  dapat  berjalan  dengan  maksimal  dan perlindungan terhadap anak menjadi gagasan utama.
2) Sedangkan  dari  faktor eksternal langkah  yang  dilakukan  oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak  adalah:
a. Hambatan  yang  ditemui  oleh  pihak  kepolisian  dalam  penerapan diversi  lebih  kepada  upaya  menanggulangi  tindak  pidana  narkotika yang dilakukan oleh anak adalah dari faktor keluarga anak tersebut. Untuk itu upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yang dilakukan oleh  pihak  kepolisian  adalah  memberikan  penyuluhan  hukum kepada  masyarakat  dan  juga  penyuluhan  hukum  yang  dilakukan oleh pihak kepolisian ke lokasi atau daerah yang sering terjadi tindak pidana narkotika. Selain itu juga pihak kepolisian juga memberikan saran  kepada  seluruh  orang  tua  agar  lebih  memperhatikan  setiap aktifitas  dan  kegiatan  anaknya  dan  mengurangi  jam  anak  untuk bermain dan membatasi jam keluar malam anak dan juga termasuk mengetahui  teman-teman  sepermainan  anak.  Selain  itu  juga  faktor yang  sangat  terpenting  yang  dapat  dilakukan  oleh  keluarga khususnya  orang  tua  adalah  dengan  cara  mengajarkan  dan menanamkan  nilai-nilai  keagaman  dan  mendukung  setiap  kegiatan anak  yang  bersifat  positif  karena  tersebut  dalam  mencegah  anak untuk  dapat  terpengaruh  oleh  teman,  lingkungan  bahkan perkembangan zaman.
b. Hambatan  yang  ditemui  kepolisian  dalam  penerapan  diversi  yang dalam  hal  ini  pihak  kepolisian  lebih  kepada  upaya  preventif  atau menanggulangi  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan anak dalam pergaualan sehari-hari sangat mempengaruhi prilaku perbuatan anak, termasuk prilaku  menyimpang  yang  bahkan  berakhir  dengan  tindakan kriminal seperti tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Untuk  itu,  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  dalam mengatasi  hambatan  tersebut  adalah  dengan  dengan  cara  pihak kepolisian  telah  memberikan  himbauan  kepada  masyakat  untuk
Isharawana
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
terbuka  dan  mendukung  kinerja  kepolisian  untuk  memberantas tindak  pidana  narkotika  terutama  untuk  melindungi  anak  dari korban  tindak  pidana  narkotika  tersebut.  Untuk  faktor  lingkungan disekolah pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak guru dan  sekolah untuk lebih menekankan pada  peningkatan pindidikan agama dan memberikan jam ekstrakulikuler sekolah sehingga anak- anak dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
c. Hambatan  yang  ditemui  kepolisian  dalam  menanggulangi  tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak adalah faktor dari peran serta  masyarakat.  Dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian adalah  mengajak  kerjasama  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat untuk  bersama-sama  meminimalisir  kejahatan  khususnya  tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Pihak kepolisian bekerja sama  dengan  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  ketua  RT/RW  yang ada  di  Kota  Pekanbaru.  Selain  itu  juga  diharapkan  kepada  pihak kepolisian  kepada  seluruh  masyarakat  agar  mudah  untuk memberikan informasinya dan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila  terjadi  suatu  tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana narkotika  dan  terkait  masalah  kejahatan  lainnya  sehingga  dapat membantu dari pihak kepolisian untuk meminimalisir tindak pidana atau kejahatan seperti tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.
d. Selanjutnya  hambatan  yang  ditemui  oleh  kepolisian  dalam menanggulangi  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak adalah faktor dari anak itu sendiri. Beberapa upaya telah dilakukan oleh  pihak  kepolisian  dalam  mengatasi  hambatan  tersebut  tetapi pada  kenyataannya  itu  sangat  sulit  untuk  dilakukan.  Karena berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  anak  yang  melakukan tindak  pidana  narkotika  adalah  untuk  membantu  perekonomian orang  tua. 15 Hal  ini  yang  menjadi  pandangan  khusus  bagi  penulis adalah  faktor  ekonomi  sangat  memberikan  dampak  yang  sangat besar  untuk  anak-anak  melakukan  tindak  pidana  narotika  karena hasil  dari  kejahatan  narkotika  sangat  menjanjikan  dalam  hal pendapatan perharinya.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  penyidik  yang  menangani perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  menerangkan bahwa  anak-anak  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika  digaji dengan  Rp.  500,000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  per shift. Untuk setiap shiftnya itu dengan sistem kerja 3 shif, shif pertama dari jam 7.00  sampai  dengan  jam  12.00, shif kedua  dari  jam  12.00  sampai dengan jam 18.00 dan shif ketiga sari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00,  dan  mereka  melakukan  penjualan  di  loket  yang  sudah
15 Wawancara dengan Angga Pratama Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Hari Sabtu , 8  Januari  2017,  Pukul  11.30  WIB,  Bertempat  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  Kelas  II  B Pekanbaru.
Isharawana
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
disediakan  oleh  oknum  dari  pengedar  narkotika  tersebut. 16 Hal  ini dapat disimpulkan bahwa anak-anak tersebut telah menjadi korban dari pada sistem kejahatan narkotika yang terorganisir. Untuk itulah diharapkan  kepada  orang  tua    yang  memiliki  peran  besar  atas kelangsungan hidup anak dan memiliki peran untuk bertanggungjawab terhadap anaknya agar jangan sampai terjerumus ke dalam sistem kejahatan jaringan narkotika.
Selanjutnya  dalam  hal  ini  diperlukan  perhatian  yang  khusus  dari pemerintah  untuk  mengatasai  kejahatan  narkotika  dan  agar  anak- anak  tidak  menjadi  korban  dari  suatu  sistem  kejahatan  yang terorganisir dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan sehingga terjadi  pemerataan  ekonomi  hal  ini  menurut  penulis  dapat meminimalisir  terjadinya  tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

## E. Penutup
1. Penerapan  diversi  dalam  tindak  pidana  narkotika  oleh  anak  dikaitkan dengan  perlindungan  korban  berdasarkan  prinsip restorative  justice di Kepolisian  Resor  Kota  Pekanbaru  belum  maksimal  dalam  penerapannya. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku  sebagai  upaya  untuk  mencegah  anak  menjadi  pelaku  kriminal dewasa. Selain itu juga tidak adanya penyidik narkotika yang khusus untuk melakukan  pemeriksaan  perkara  anak,  sehingga  pelaksanaan  diversi  dan restorative justice tidak berjalan maksimal.
2. Permasalahan  penerapan  diversi  dalam  tindak  pidana  narkotika  oleh  anak dikaitkan  dengan  perlindungan  korban  berdasarkan  prinsip restorative justice di  Kepolisian  Resor  Kota  Pekanbaru  dipengaruhi  oleh  faktor eksternak  seperti  waktu  penanganan  perkara  penyidikan  terlalu  singkat, terbatasnya  laboratorium  forensik,  proses  pemeriksaan  di  Balai Pemasyarakatan  (BAPAS),  kurangnya  pengetahuan  penyidik  dan  penyidik anak  tindak  pidana  narkotika.  selanjutnya  faktor  eksternal  meliputi  faktor keluarga,  faktor  lingkungan,  faktor  kesadaran  masyarakat,  faktor  dari pelaku.
3. Upaya  penyelesaian  permasalahan  penerapan  diversi  dalam  tindak  pidana narkotika  oleh  anak  dikaitkan  dengan  perlindungan  korban  berdasarkan prinsip restorative  justice di  Kepolisian  Resor  Kota  Pekanbaru  adalah berdasarkan  dari  faktor  internal  pemerintah  diharapkan  memberikan pengaturan  lebih  khusus  lagi  dalam  hal  tindak  pidana  narkotika  yang dilakukan  oleh  anak  untuk  lebih  melihat  pada  menitikberatkan  pada perlindungan korban dan berdasarkan prinsip restorative justice sehinggal pelaksanaan  diversi  dapat  berjalan  dengan  maksimal  dan  perlindungan terhadap  anak  menjadi  gagasan  utama.  Selanjutnya  dari  faktor  eksternal adalah  Pihak  kepolisian  berupaya  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum
16 Wawancara  dengan Bapak  Brigadir  Apriadi,  SH, Penyidik  Satres  Narkoba  Kepolisian Resor  Kota    Pekanbaru,  Hari  selasa,  10  Januari  2017,    Pukul  12.10  WIB,  Bertempat  di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

## Isharawana
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
kepada masyarakat dan juga penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke daerah yang sering terjadi dan menjadi tempat bersarangnya tindak  pidana  narkotika.  Pihak  kepolisian  adalah  mengajak  kerjasama kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru  untuk bersama-sama meminimalisir kejahatan khususnya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Juga peran penting dari pemerintah untuk lebih memperhatikan  tindak  pidana  narkotika  karena  dapat  mengancam kelangsungan hidup dan menghancurkan bangsa.

## F. Daftar Pustaka
1. Buku
Erdianto, 2010, Pokok-Pokok Hukum Pidana ,  Alaf Riau, Pekanbaru. Gultom,  Maidin,  2010, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia, Refika  Aditama, Bandung.
Makarao,  Mohammad  Taufik,  Wenny  Bukamo,  dan    Syaiful  Azri,  2013, Hukum  Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ,  Rineka Cipta Jakarta. Marlina,  2009, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice ,  Refika  Aditama, Bandung.
Marpaung, Leden, 2009,
Asas-Teori-PraktekHukumPidana, SinarGrafika, Jakarta. Muhammad, Rusli, 2011, Sistem Peradilan Pidana, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI),  Yogyakarta.
Nashriana,  2011, Perlindungan    Hukum    Pidana    bagi    Anak    di Indonesia , Ed  1-1, Rajawali Pers, Jakarta.
Priyatno, Dwidja, 2009, SistemPelaksanaanPidanaPenjara Di Indonesia , PT. Rafika Aditama, Bandung. Priyanto,  Dwidja,  2006, Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. Prodjodikoro, Wirjono, 2008 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , PT. Refika Aditama, Bandung.
Rasjidi,  Lili  dan  Ira  Thania  Rasjidi,  2007, Pengantar  Filsafat  Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Rawls,  John,  2011, A  Theory  Of  Justice,  Teori  Keadilan,  Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Soekanto,  Soerjono,  2002, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
2. Jurnal Erdiansyah, Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Edisi  1  Nomor  1,  Agustus  2010, Pekanbaru. Zulkarnain, Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  April  2009, Pekanbaru.