Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## WACANA POLITIK PADA PIDATO ANGGOTA PARLEMEN INDONESIA TENTANG PENANGANAN COVID 19
Achmad Nashrudin Priatna 1 1 Universitas Bina Bangsa Email: nashrudin.achmad@gmail.com

## Abstrak
Komunikasi sebagai esensi dari interaksi antar manusia memegang peranan penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Adanya pandangan bahwa komunikasi itu mencakup politik, kiranya dapat dipahami, karena memang politik itu bersifat serba hadir ( ubiquitous ) dan multimakna. Komunikasi politik, dalam prakteknya dapat berwujud pidato, public speaking atau retorika. Dan bila membicarakan tentang komunikasi politik dengan aneka ragam bentuknya, perhatian kita akan tertuju pada aneka warna pidato anggota  legislatif  (dalam  tulisan  ini  penulis  menyebut  anggota  parlemen).  Ada  tiga  indikator  yang dianalisis,  dengan  menggubakan  teori  retorika  Aristoteles  yaitu  Etos,  pathos  dan  Logos.  Tulisan  ini menggunakan  metode    kualitatif  yang  dinilai  sebagai  sebuah  analisis  tulisan    terhadap  kata-kata  yang berkaitan dengan ide, gagasan, kepercayaan, perasaan, kebiasaan dan perilaku manusia Walliman dalam (Akbar,  2021).    Analisis  yang  digunakan  oleh  penulis  bersifat  deskriptif  analitis  untuk  memberikan gambaran bagaimana perspektif anggota parlemen (dengan istilah lain, anggota legislatif) memandang fungsi negara dan pemerintah didalam program vaksinasi covid 19. Sementara, teknik analisis data dalam penulisan artikel ini berangkat dari penjelasan (Creswell, 2014) yang memfokuskan analisa data melalui pengorganisasian  data,  pembacaan  dan  pencatatan,  serta  pendeskripsian,  pengklarifikasian,  serta penafsiran  (Agustino, 2020). Hasilnya adalah pidato anggota parlemen terhadap kebijakan penanganan Covid 19 di Indonesia sangat ditentukan oleh posisi mereka, apakah dari partai pendukung Pemerintah atau oposisi.
Kata kunci : parlemen, komunikasi politik, pidato, retorika, covid 19 .

## Abstract
Communication as the essence of interaction between people plays an important role in all aspects of life, including  politics.  The  view  that  communication  includes  politics,  presumably  understandable,  because politics is all-present (ubiquitous) and multi-dimensional. Political communication, in practice can take the form of speech, public speaking or rhetoric. And when it comes to political communication in its various forms, our attention will be drawn to the various colors of the speeches of legislators (in this paper the author mentions lawmakers). There are three indicators analyzed, by using Aristotle's rhetorical theory, namely Ethos, pathos and Logos. This paper uses a qualitative method which is considered as a written analysis  of words related  to  ideas,  ideas,  beliefs,  feelings,  habits  and  behaviors  of  human  Walliman  in (Akbar, 2021).  The analysis used by the authors is descriptive analytical to provide an overview of how the perspectives of lawmakers (in other terms, legislators) view the functioning of the state and government in the covid 19 vaccination program. Meanwhile, the data analysis technique in writing this article departs from an explanation (Creswell, 2014) which focuses on data analysis through data organization, reading and recording, as well as description, clarification, and interpretation (Agustino, 2020). The result is that MPs' speeches on Indonesia's Covid 19 handling policies are largely determined by their position, whether from government-supporting parties or the opposition.
Keywords : parliament, political communication, speech, rhetoric, covid 19 .
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## PENDAHULUAN
Komunikasi sebagai esensi dari interaksi antar manusia memegang peranan penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Adanya pandangan bahwa komunikasi itu mencakup politik, kiranya dapat dipahami, karena memang politik itu bersifat serba hadir (ubiquitous) dan multimakna.  Dalam  setiap  realitas  kehidupan  politik  bisa  dipastikan  akan  selalu  terjadi komunikasi  politik.  Komunikasi  politik  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  komunikasi  yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik (Cangara, 2011: 30). Komunikasi politik  berperan  menyambungkan  semua  bagian  dari  sistem  politik  sehingga  aspirasi  dan kepentingan tersebut dikonversikan menjadi kebijaksanaan. Karena itu komunikasi politik secara keseluruhan  tidak  dapat  dipahami,  kecuali  apabila  dihubungkan dengan dimensi  politik  dalam segala  aspek  dan  problematikanya.  Bila  komunikasi  berjalan  lancar,  wajar,  dan  sehat,  sistem politik akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan masyarakat  sesuai  dengan  tuntunan  zaman.  Komunikasi  politik  berkaitan  erat  dengan  system politik  yang  dianut  sebuah negara.  Komunikasi politik,  seperti halnya di  sisitem  politik  lainnya juga mutlak diperlukan dalam proses pembentukan pemerintahan (Fauzi, 2018).
Penanganan  covid  19  tidak  lepas  dari  hiruk  pikuk  komunikasi  politik.  Meski  dalam  hal penanganan  Covid 19  di  Indonesia  memasuki  situasi baru,  seiring dengan  kabar proses  vaksin covid 19 sudah mulai menemukan titik terang. Bahwa proses uji klinis (fase 3) masih berlangsung, sehingga belum dapat dipastikan khasiatnya, pemerintah beranggapan bahwa pengadaan vaksin covid 19 perlu dilakukan segera sebagai langkah preventif penyediaan vaksin. Upaya preventif ini juga  sebagai  respon  dimana  semua  negara  berlomba-lomba  memperebutkan  vaksin  ini  agar ekonomi bisa segera bangkit dan warga menjadi pulih kembali (Ihsanuddin, 2020). Dalam bahasa sederhana  tentang  pembelian  barang  sebelum  barang  ada  atau  sedang  berproses  ini  dikenal dengan istilaj ijon. Indonesia meng-ijon vaksin covid 19 dari China melalui tiga perusahaan, yakni Cansino,  G42/Sinopharm  dan  SinoVac  .  Konon,  vaksin  dari  ketiga  perusahaan  ini  sudah melakukan tes tahap tiga di berbagai negara. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di sidang umum  PBB  pada  23  September  2020  menyatakan  bahwa  vaksin  ini  bakal  menjadi  pengubah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
permainan (game changer) dalam upaya memerangi pandemi covid 19 (CNNIndonesia, 2020); (Tasnim, 2021).
Sikap  optimisme  kepala  negara  atas  jalan  yang  akan  ditempuh  dalam  memberantas penyebaran covid 19 yang tentu saja perlu dilihat bagaimana perwujudan kebijakan yang akan diambil  nantinya.  Soal  vaksin  covid  19  memang  menjadi  wacana  kekinian  yang  kurang  lebih ditunggu  banyak  orang,  setelah  dilanda  pandemi  covid  19.  Virus  ini  berhasil  memaksa  setiap orang  menahan  diri  dari  aktivitas  sosial.  Virus  ini  juga  berhasil  memaksa  pemerintah menggunakan kekuasaan negara yang dalam pengertian Max Weber, bahkan, bisa menggunakan kekerasan  fisik  secara  sah  Gerth  &  Mills  (Akbar,  2021).  Pemerintah  juga  mengatur  ketertiban terhadap masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan dan karenanya diberikan kekekuasaan memaksa MacIver (Akbar, 2021).
Meski ada kerangka pengamanan diri dan orang lain yang terus dikampanyekan, seperti menggunakan  masker,  menjaga  jarak,  mencuci  tangan,  dan  sebagainya,  tetapi  itu  bukan dianggap  solusi  untuk  menjalankan  aktivitas  sosial  secara  bebas.  Dalam  persoalan  inilah Indonesia bahkan diprediksi akan menjadi sentrum pandemi covid 19 setelah Wuhan (Sari, 2020) sebagai penilaian atas kelambanan pemerintah didalam menangani penyebaran.
Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat  besar.  Negara  ini  memiliki  sejarah  sistem  kepemimpinan  yang  dinamis.  Sistem pemerintahannya  pernah  menganut  sistem  demokrasi  liberal,  demokrasi  terpimpin,  dan pemerintahan otoriter hingga kembali ke demokrasi melalui proses reformasi yang bermula pada tahun 1998. Saat ini Indonesia diakui sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India (Indrayana dalam (Humaidi, 2016). Peringkat ini tentu tidak lepas dari jumlah  penduduk  Indonesia  yang  besar.  Indonesia  adalah  negara  terbesar  keempat  di  dunia. Menurut  perkiraan  jumlah  penduduk  Indonesia  sekitar  220  juta.  Masa  pascareformasi  tahun 1998  merupakan  masa  yang  benar-benar  berbeda.  Reformasi  menghadirkan  perubahan  UUD 1945 yang melahirkan konstitusi yang lebih demokratis (Humaidi, 2016). Sebagaimana dijelaskan Ghoffar  dalam  (Humaidi,  2016),  hasil  dari  perubahan  tersebut  kalau  dicermati  telah  terjadi pengurangan kekuasaan presiden. Namun, kekuasaan DPR sebaliknya semakin besar.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Kekuasaan Presiden dalam teori Trias politika adalah setara dengan Legislatif. Kedudukan antara Presiden sebagai kepala eksekutif dan DPR memiliki fungsi check and balance. Presiden adalah sebagai rule implementation (pelaksana undang) dan DPR sebagai rule making (pembuat undang-udang). Disamping Eksekutif dan Legislatif, terdapat Lembaga Ajudikasi atau disebut rule adjudication (Budiardjo, 2007); Syamsudin Haris dalam (Parlemen, 2011).
Salah satu pendukung keberhasilan dalam mempertahankan masa kepemimpinan pada era demokrasi ialah keahlian mengomunikasikan ide, gagasan, dan pikirannya kepada masyarakat. Tanpa komunikasi yang baik, berbagai tanggapan negatif dapat bermunculan terhadap kebijakan yang dibuat.
Namun demikian dalam penanggulangan pandemic Covid 19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah dengan program vaksinasi. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak semua mendukung. Ada beberapa pihak menyatakan kritikan, sehingga dalam  program  vaksinasi  menimbulkan  berbagai  kontroversi,  mulai  dari  halal  haram  vaksin, vaksin belum teruji, bisnis vaksin sampai vaksin palsu. Kritikan tersebut muncul dari mereka yang selama ini dikenal sebagai pihak oposisi (Achmad et al., 2021).
Pro dan kontra dalam sebuah entitas politik adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Pro dan kontra ditampilkan oleh anggota parlemen yang berada pada kubu yang berbeda. Penulis menyebutnya kubu pro pemerintah, atau partai pengusung presiden yang berkuasa, dan kubu yang  tidak  mendukung  pemerintah,  atau  biasa  disebut  oposan.  Oposan  adalah  kubu  atau kelompok yang berseberangan secara politik. Wacana yang dibentuk biasanya terjadi di dalam dan diluar parlemen. Berbagai pidato, atau pernyataan di olah sedemikian rupa dalam bentuk retorika (Martin, 2020).
Sebagaimana  disinggung  di  atas  bahwa  pidato  atau  public  speaking  atau  retorika merupakan kegiatan berkomunikasi  (Ayuningtias & Hartanto, 2014). Meski tidak semua orang bisa  melakukan  public  speang  (atau  bicara  didepan  public)  dengan  tanpa  kecemasan  atau kekhawatiran. Kecemasan secara psikologis akan mempengaruhi kualitas efek yang diharapkan (Gallego  et  al.,  2021).  Namun  Kegiatan  berkomunikasi  dapat  terlihat  dalam  wujud  kegiatan bertutur yang selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku bertutur dalam kehidupan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
mempunyai  maksud  dan  tujuan.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  perilaku  bertutur membutuhkan  bahasa.  Dilihat  dari  sudut  penutur,  maka  bahasa  itu  berfungsi  personal  atau pribadi.  Maksudnya,  penutur  menyatakan  sikap  terhadap  apa  yang  dituturkannya.  Penutur bukan  hanya  mengungkapkan  emosi  lewat  bahasa,  tetapi  juga  memperlihatkan  emosi  itu sewaktu menyampaikan tuturan. Pada lain hal, kegiatan bertutur ini juga bisa terlihat pada dunia politik khususnya acara kampanye, pemilihan pemimpin suatu organisasi, dan banyak lagi.
Bentuk komunikasi yang sering dilihat pada actor politik adalah pidato. Dalam berorasi atau berpidato, khususnya dalam pidato politik, seorang aktor politik mengemban tugas baik sebagai anggota parlemen atau ketika menjalankan fungsi dari partainya (Ayuningtias & Hartanto, 2014). Pemakaian bahasa dalam pidato politik juga berpengaruh dalam menjalankan fungsinya tesebut. Karena  bahasa  tidaklah  netral,  tetapi  tergantung  siapa  yang  menggunakan  atau menyampaikannya  maka  penulisan  tentang  penggunaan  bahasa  dalam  pidato  politik  menarik dan penting untuk dilakukan.
Persepsi dan opini umum biasanya tergambar saat aktor politik menjalankan fungsinya baik sebagai  anggota  parlemen  dari  partai  yang  diwakilinya  dan  secara  dominan  dibentuk  melalui pemakaian bahasa dalam suatu pidato atau orasi politik. Seperti yang telah disebutkan bahwa bahasa  tidaklah  netral,  maka  dari  pemakaian  bahasa  tersebut  dapat  dilihat  elemen-elemen ideologi  yang  dibawa.  Apabila  ideologi  didefinisikan  sebagai  konstruksi  atas  realitas  yang dibangun melalui berbagai bentuk diskursif praktis maka bahasa akan menjadi diskursif. Dengan demikian elemen-elemen pemakaian bahasa dalam kaitannya dengan ideologi yang dibawa dan fungsi  yang  diperankannya  serta  hubungan  kekuasaan  (power  relations)  yang  dibentuk  oleh tokoh politik di Indonesia dalam pidato politiknya penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut  Esbaugh  (Eshbaugh-Soha,  2010),  Pidato  yang  merupakan  pusat  dari  strategi pemerintahan  dalam  literatur  politik  Amerika.  Presiden  menggunakan  pidato  untuk mengomunikasikan  preferensi  kebijakan  mereka  kepada  legislator  dan  birokrat,  berbicara kepada publik pada saat perselisihan internasional atau domestik.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Pidato selain sebagai bagian dari telaah komunikasi juga merupakan salah satu Kecakapan yang    dibutuhkan  oleh  beberapa  profesi  demi  menunjang  karirnya.  Salah  satu  profesi  yang membutuhkan  kemampuan  komunikasi  adalah  anggota  parlemen,  atau  anggota  legislative kemampuan  pidato.  Pidato  menurut  KBBI  online  (2016)  adalah pengungkapan  pikiran  dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak; wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Dalam sebutan lain adalah public speaking.
Istilah  lainyang  sering  dipersamakan  dengan pidato  dan  public  speaking adalah  retorika. Pada  artikel  ini  penulis menyamakan  makna  pidato dengan  public  speaking,  atau  berbicara  di depan  khalayak.  Karena  pidatao  atau  public  speaking  adlah  kegiatan  (ber)komunikasi,  maka istilah lain yang bisa dipersamakan dengan orang yang melakukan aktifitsa pidato, atau public speaker  adalah  komunikator  politik.  Mirza  Shahreza  (Shahreza,  2017)  menyebutkan  bahwa komuniktor  politik  adalah  orang  yang  menyampaikan  pesan  politik.atau  dengan  kata  lain, komunikator pilitik adalah orang yang melakukanaktifitas komunikasi politik.
Menurut Menurut Gurevitch dan Blumler (Shahreza, 2017), menjelaskan bahwa dalam arti yang luas, komponen-komponen utama dari suatu sistem komunikasi politik ditemukan pada: (1) Lembaga-lembaga politik dalam aspek-aspek komunikasinya, (2) Institusi-institusi media dalam aspek-aspek  politiknya,  (3)  Orientasi  khalayak  terhadap  komunkasi  politik,  (4)  Aspek-aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi.
Setiap orang boleh dan berhak menyampaikan perihal politik. Tetapi sedikit hanya sedikit yang konsisten melakukannya. Walaupun sedikit para komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini public (Shahreza, 2017).
Selain istilah Pidato, Komunikasi politik, public speaking, istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut berbicara di depan public adalah retorika, sebagaimana dibahas dalam artikel yang  ditulis  James  Martin  (Martin,  2020)  (Sayu  Kadek  Jelantik,  2020).  Tindakan  atau  kegiatan berbicara di depan umum (public) merupakan hal yang biasa dilakukan oleh actor politik, seperti anggota parlemen atau senator.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Dalam  tulisan  ini,  penulis  mencoba  menganalisis  aktifitas  berbicara  di  depan  public (berpidato,  public  speaking,  beretorika  atau  komunikasi  politik)  dalam  bebebrapa  perspektif. Yaitu perspektif teori retorika, teori komunikasi dan teori public speaking.

## LITERATUR

## Parlemen
Tengoklah wajah parlemen kita dari hari ke hari kita disuguhi maraknya kasus korupsi yang melibatkan  para  anggota  Dewan  Kita  menyaksikan  pula  mengemukanya  atau  hilangnya  kasus kasus besar seperti kasus Century bukan didasarkan atas pertimbangan keadilan atau penegakan hukum melainkan lebih dilatarbelakangi pertimbangan bargaining politik dan kepentingan jangka pendek kalangan elite politik Di depan mata kita para politisi senantiasa sibuk berpikir tentang suksesi  kepemimpinan  Seakan  akan  politik  hanya  menjadi  ajang  untuk  memperkaya  diri  dan saling menjatuhkan Jauh dari etika dan moral politik yang sehat Nyata sudah bahwa energi politik kita dewasa ini nyatanya dihabiskan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok Di sisi lain pelbagai  persoalan  bangsa  mulai  dari  perampokan  kekayaan  negara  oleh  asing  meluasnya korupsi  dari  pusat  hingga  ke  daerah  masalah  kemiskinan  krisis  pangan  dan  lain  lain  menjadi terabaikan  padahal  segenap  itulah  yang  mestinya  menjadi  fokus  perhatian  yang  harus diselesaikan (Parlemen, 2011).
Pelbagai  kasus  yang  menambah  sisi  gelap  parlemen  kita  di  level  pusat  maupun  daerah seakan akan hendak menggugurkan tesis Max Weber bahwa politikus harus menyadari bahwa politik adalah tugas jabatan dan panggilan hidup Memang para anggota legislatif tentu bukanlah nabi  atau  malaikat  yang  luput  dari  dosa  dan  tidak  punya  hawa  nafsu  untuk  mendapatkan keuntungan  dari  setiap  tugas  yang  dilaksanakan  Akan  tetapi  para  politikus  sebagai  anggota dewan  harus  mampu  menjaga  kehormatan  dirinya  lewat  pelaksanaan  tugas  yang  menjadikan etika dan moralitas baik sebagai pijakan maupun sebagai tujuan Etik moral politik parlemen tak pelak menghadapi dilema Parlemen secara ideal laksana Academy nya Plato yaitu lembaga politik tempat  persemaian  dan  pertukaran  pemikiran  pemikiran  brilian  Mereka  juga  idealnya  adalah kumpulan  negarawan  yang  dengan  kebajikannya  mampu  melahirkan  gagasan  gagasan  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
memberi pencerahan kepada masyarakat Sementara sebagai legal drafter para politisi di Senayan idealnya dituntut membuat undang undang yang dapat menjamin keadilan sosial kesejahteraan rakyat  dan  keteraturan  hidup  bermasyarakat  Dan  sebagai  legislator  mereka  harus  menjadi tempat  rakyat  mengartikulasikan  aspirasi  kepentingan  Karena  itu  menjadi  aneh  jika  dalam pelaksanaan tugas tugas mereka justru mengabaikan etika dan moralitas politik Parlemen sebagi medan transaksi nyata dalam kasus koalisi Hiruk pikuk politik antarpar tai politik anggota koalisi kembali mengemuka

## Retorika
Teori  pertama  adalah  teori  retorika.  Indiarti  dalam  Rizki,  dkk  (Rizki  et  al.,  2019) menyebutkan  bahwa  Retorika  adalah  strategi  yang  digunakan  penulis  atau  orang  untuk menyampaikan  ide  melalui  lisan  dan  tertulis.  Ia  juga  digunakan  untuk  mengorganisasikan gagasan agar diterima oleh anggota masyarakat tertentu. Selain itu, dapat menjadi alat analisis lintas disiplin ilmu untuk mengungkap aspek-aspek tertentu dari wacana yang disampaikan. Wink dalam  Rizki,  dkk  (Rizki  et  al.,  2019)  menyebutkan  retorika  adalah  strategi  untuk  meyakinkan argumen dan juga untuk mengidentifikasi apa yang membuat argumen efektif atau tidak efektif.
Retorika  terbagi  menjadi  tiga,  ethos,  pathos,  dan  logos  (Sanjaya  et  al.,  2018);(Higgins  & Walker,  2012).  Menurut  pemikiran  Nimmo  (Nimmo,  2005)  retorika  politik  berbeda  dengan propaganda  dan  periklanan.  Retorika  adalah  komunikasi  dua  arah.  Dewasa  ini  istilah  retorika mengalami  perkembangan  dengan  hadirnya  istilah  baru  seperti  speech  communication  atau public speaking. Retorika dalam dunia politik menjadi penting karena apa- bila seseorang dapat menerapkan  dengan  baik  strategi  retorika,  maka  dapat  dipastikan  orang  tersebut  dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Retorika dapat juga digunakan dalam berbagai hal, misalnya retorika kampanye dan retorika dalam berpolitik (Hardiyanti, 2013). Strategi dalam arti luas dan sempit terdiri dari tiga unsur, yakni tujuan (ends), sarana (means), dan cara (ways). Ketiga unsur tersebut  menjelas-  kan  bahwa  strategi  adalah  cara  yang  digunakan  dengan  memanfaatkan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Nasution, 2006).
Ethos  mengacu  pada  personal  atau  proyeksi  karakter  dari  komunikator.  Ethos  meliputi kredibilitas  dan  kepercayaan  untuk  meyakinkan  orang-orang  yang  diajak  berkomunikasi.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Beberapa  karakter  yang  melekat  pada  ethos  adalah  similitude  (kesamaan  dengan  orang  lain), ingratiation (menjilat), deference (rasa hormat), expertise (keahlian), self-criticism (kritik pada diri sendiri), inclination to succeed (kecenderungan untuk sukses), dan consistency (konsistensi) (Higgins & Walker, 2012). Ethos mengacu pada karakter yang komunikator ingin untuk tampilkan. Pesan nonverbal seperti tampilan fisik, reputasi, cara menyampaikan pembicaraan masuk dalam strategi ethos (Sanjaya et al., 2018).
Pathos  mengacu  pada  perasaan  audiens  sebagai  efek  persuasif.  Pathos  membangkitkan emosi  khalayak,  semisal  kebahagiaan,  kesedihan,  kepuasan,  kasihan,  dan  ketakutan.  Untuk mempersuasif  khalayak,  komunikator  terkadang  menggunakan  bahasa  metafora  (Higgins  & Walker,  2012).  Pathos  dijelaskan  sebagai  suasana  dari  pidato  yang  menghidupkan  gairah atau kemauan khalayak. Komunikator menghidupkan emosi dan empati khalayak melalui kebaikan- kebaikan semisal keadilan, kejujuran, semangat, keramahan, dan kebijaksanaan (Sanjaya et al., 2018).
Logos  mengacu  pada  kejelasan  dan  integritas  argumen.  Logos  diidentifikasi  dengan beberapa  indikator  seperti  argumentation  (argumentasi),  logic  (logika),  warrants  (jaminan), justifications (kebenaran), claims (klaim), data, evidence (bukti), dan examples (contoh)  (Higgins & Walker, 2012).

## Public Speaking
Public Speaking adalah kegiatan di depan publik. Tampil di depan publik untuk sekarang ini tampaknya menjadi bagian dari cat dan gaya hidup. Dalam kerangka pikir Maslow, barangkali ini bisa  dikategorikan  sebagai  akhir  atau  puncak  dari  pengaktualisasian  diri.  Diakui  atau  tidak, kebutuhan akan aktualisasi diri ini menjadi kebutuhan semua orang. Semua orang ingin dirinya bisa  mengaktualisasi:  ingin  dirinya  diterima  oleh  publik.  Persoalannya,  walaupun  tiap  orang menginginkan  semua  itu,  namun  tidak  semua  orang  tahu  dan  paham,  bagaimana mengaktualisasikan dirinya melalui pidato (Fitri, 2016); (Pane, 2011)
Kajian  Konsep  dan  Teori  Public  Speaking  dan  Komunikasi  Politik  Public  Speaking  adalah kegiatan  berbicara  di  depan  umum.  Tujuannya  adalah  menyatakan  pikiran,pendapat,  ide  dan gagasan atau guna memberikan gambaran tentang satu hal. Public Speaking biasanya digunakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
oleh  seorang  pemimpin  untuk  membangun  opini,  mengkomunikasikan  kebijakan, memprovokasikan  massa,  menjual produk,  meyakinkan  klien,  memberikan  informasi  dan  lain- lain.  Pendapat  lama  mengatakan  bahwa  pidato  dianggap  sebagai  seni  yang  dapat  dilakukan dengan baik oleh orang yang berbakat saja. Orang yang dikaruniai bakat berpidato memang ada dan jumlahnya tidak banyak. Namun, bakat saja tanpa disertai upaya belajar dan berlatih tidak akan berkembang. Bahasa Public Speaking adalah Bahasa untuk berbicara kepada orang banyak. Bahasa yang tidak diperoleh sejak lahir. Bahasa yang dikuasai oleh sebagian besar dari kita. Itulah sebab  utama,  mengapa  banyak  sekali  orang  mengalami  rasa  gugup  dan  takut  saat  harus berbicara di depan orang banyak. Saat harus melakukan Public Speaking . Rasa gugup dan takut, yang  muncul  karena  tidak  terbiasa  dan  tidak  pernah  secara  secara  sengaja  memahami  dan mempelajari fenomena Public Speaking. Padahal hampir setiap orang akan tampil sebagai public speaker,  diberbagai  dalam  hidupnya.  Di  dalam  dunia  politik,  di  kantor  sebagai  pemimpin,  di sekolah sebagai aktivis, di organisasi sebagai aktivis dan pengelola, sebagai pebisnis, penjual dan sebagai profesional. Public Speaking atau berbicara di depan umum sudah sangat tua usianya. Dari dulu sampai sekarang Public Speaking masih menjadi salah satu bagian kebudayaan umat manusia  yang  cukup  dominan  dalam  menyampaikan  informasi,  menjelaskan  ideide, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya (Pane, 2011).
Paparan  diatas  menunjukkan  bahwa  Publik    Speaking  merupakan  unsur  penting  dalam komunikasi  politik disamping  aspek komunikator,  pesan,  media,  khalayak  dan  efek.  Selain  itu, bahasa  juga  menjadi  salah  satu  bagian  penting  dalam  kajian  komunikasi  politik  karena penggunaan  bahasa  komunikator  politik  memiliki  efek  domino  sampai  pada  unsur  tingkat keterpilihan seseorang di lembaga legislatif maupun lembaga kepresidenan.

## Komunikasi politik
Mirza Shahreza dan Korry Elyana (Syahreza & El-Yana, 2016) menyebutkan bahwa dalam praktiknya,  komunikasi  politik  secara  sengaja  atau  tidak  sering  menjadi  pembicaraan  atau obrolan  sehari-hari.  Dalam  kehidupan  sehari-hari,  manusia  kadang-kadang  terjebak  dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Pada masa menjelang pemilu, baik pileg, pilpres maupun pilkada, hampir semua media ramai membicarakan berbagai hal yang terkait dengan persoalan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
politik.  Komunikasi  politik  berbeda  dengan  politik  komunikasi;  penempatan  kata  yang dipindahkan  akan  bermakna  sangat  berbeda  dalam  memahaminya.  Komunikasi  politik  adalah penyampaian  pesan-pesan  (politik)  secara  sirkular  dari  pengirim  (komunikator  politik)  kepada penerima (komunikan), audience atau khayalak politik. Pesan-pesan yang disampaikan tersebut terkait  dengan  pengaruh,  kekuasaan,  kewenangan,  nilai,  ideologi,  kebijakan  umum,  distribusi kekuasaan dan lain sebagainya.
Mengomunikasikan politik tanpa aksi politik yang konkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: pedagang sayur, mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung dan lain sebagainya. Berbicara  tentang  komunikasi  politik  (political  communication),  perhatian  kita  akan  langsung tertuju  pada  konsep  komunikasi  dan  politik.  Dengan  demikian,  pengertian  utama  komunikasi politik  adalah  komunikasi  yang  melibatkan  pesan-pesan  politik  dan  aktor-  aktor  politik,  atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami  sebagai  komunikasi  organisasi  karena  dapat  terjadi  di  lembaga  resmi  atau  formal (antara  atasan  dan  bawahan  secara  vertikal  atau  antarsesama  politisi  di  dunia  politik  secara horizontal) (Syahreza & El-Yana, 2016).
Secara umum, tujuan komunikasi politik adalah menyampaikan pesan- pesan politik dalam suatu sistem politik tertentu (negara) oleh komunikator politik kepada komunikan politik. Secara khusus,  para  ilmuan  memberi  batasan  yang  eksplisit  tentang  tujuan  komunikasi  politik sebagaimana berikut ini.
1). Citra Politik
Komunikasi  tidak  secara  langsung  bisa  menimbulkan  pendapat  dan  perilaku  tertentu,  tetapi cenderung memengaruhi cara khalayak meng- organisasikan citranya tentang lingkungan. Citra (image) ialah gambaran seseorang (figure) yang tersusun melalui persepsi yang bermakna melalui kepercayaan, nilai dan pengharapan (Arifin, 1992). Menurut Nimmo (Nimmo, 2005) , citra politik terjalin  melalui  pikiran  dan  perasaan  secara  subjektif  yang  akan  memberi  penilaian  dan pemahaman terhadap peristiwa politik tertentu.
2). Pendapat Umum
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Dikenal  pada  awal  abad  ke-18,  pendapat  umum  adalah  hasil  interaksi  antara  orang-orang  di dalam  suatu  kelompok,  atau  sikap  rakyat  mengenai  sesuatu  masalah  yang  menyangkut kepentingan umum. Pendapat umum dicirikan: (a) pendapat, sikap, perasaan, ramalan, pendirian dan  harapan-  harapan  dari  individu,  kelompok  dalam  masyarakat  tentang  masalah  yang berhubungan dengan kepentingan umum atau persoalan sosial; (b) hasil interaksi, diskusi atau penilaian  sosial  antarindividu  berdasarkan  pertukaran  pikiran  secara  sadar  dan  rasional;  (c) pendapat umum dapat dikembangkan, diubah dan dibentuk media massa; dan (d) bisa dilakukan pada penganut paham demokrasi Varma dalam Shahreza dan Elyana (Syahreza & El-Yana, 2016). 3). Partisipasi Politik
Perhatian dari warga negara yang berupaya menyampaikan kepentingannya kepada penguasa. Budiardjo    dalam  (Syahreza  &  El-Yana,  2016)  mengartikan  partisipasi  politik  sebagai  kegiatan seseorang  atau  kelompok  untuk  ikut  aktif  dalam  memilih pimpinan  negara  dan  kegiatan  yang secara langsung atau tak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson  (Huntington,  1994),  partisipasi  politik  adalah  kegiatan  warga  negara  yang  bertindak secara pribadi/kolektif dengan tujuan memengaruhi pemerintah (pem- buatan keputusan), baik itu  dilakukan  secara  spontan  atau  terorganisir,  mantap  atau  sporadis,  secara  damai  atau kekerasan, legal atau ilegal maupun efektif atau tidak efektif. Tindakan tersebut dapat berupa: (a) agregasi kepentingan, yaitu sebuah penggabungan kepentingan untuk kemudian dirumuskan dan disalurkan pada pemegang kekuasaan atau pemerintah untuk dijadikan kebijakan publik; (b) artikulasi  kepentingan  (interest  articulation  function)  di  mana  terjadi  proses  sintesis  terhadap aspirasi individu-individu sebagai anggota kelompok berupa ide atau pendapat yang kemudian dijadikan pola dan program politik.

## METODE PENELITIAN
Tulisan    ini  menggunakan  tulisan    kualitatif  yang  oleh  Nicholas  Walliman  dinilai  sebagai sebuah  analisis  tulisan   terhadap  kata-kata  yang  berkaitan dengan  ide,  gagasan,  kepercayaan, perasaan,  kebiasaan  dan  perilaku  manusia  Walliman  dalam  (Akbar,  2021).    Analisis  yang digunakan  oleh  penulis  bersifat  deskriptif  analitis  untuk  memberikan  gambaran  bagaimana
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
perspektif angoota parlemen (dengan istilah lain, anggota legislaiif) memandang fungsi negara dan pemerintah didalam program vaksinasi covid 19. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur  (sekunder)  dengan  menelaah  sumber – sumber  dari  berbagai  literatur  seperti  jurnal, buku, dokumen, website, media, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Tracy dalam Rahayu (Eka  Sanhadi  Rahayu,  2018),  metode  deskriptif  kualitatif  dalam  melakukan  penulisan  karena datanya  berupa  kata-kata  bukan  angka.  Deskriptif  kualitatif  adalah  jenis  penulisan  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Dalam melakukan penulisan, penulis adalah instrumen kunci yang memiliki pengetahuan semua tentang studi.  Sebagai  instrumen  kunci  penulis  adalah  orang  yang  mengumpulkan  data,  kemudian mereduksi data tersebut agar lebih fokus dan lebih mudah untuk dianalisis.  Sementara, teknik analisis  data  dalam  penulisan  artikel  ini  berangkat  dari  penjelasan  Creswell  (2014)  yang memfokuskan  analisa  data  melalui  pengorganisasian  data,  pembacaan  dan  pencatatan,  serta pendeskripsian, pengklarifikasian, serta penafsiran (Agustino, 2020).
Penulis  menampilkan  data  yang  siap  untuk  disimpulkan  dan  diverifikasi  sebagai  langkah selanjutnya. Penulisan ini mencoba mendeskripsikan kekuatan persuasif yang dicerminkan oleh penggunaan  gaya  retorika  terjadi  dalam  pidato  (retorika,  public  speaking,  komunikasi  politik) anggota parlemen.
Selain  itu,  penulis  menggunakan  kritik  retoris  untuk  mengungkap  temuan  penulisan  ini. Kritik retoris adalah metode sistematis untuk menggambarkan, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi  kekuatan  persuasif  pesan  yang  tertanam  dalam  teks  (Frey  et  al.,  dalam  (Eka Sanhadi Rahayu, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pidato  yang  disampaikan  oleh  anggota  parlemen,  sebagai  sebuah  komunikasi  politik, dengan sendirinya bermuatan politik (Syahreza & El-Yana, 2016). Dalam pidato seorang anggota parlemen setidaknya menyebabkan atau sedang melakukan pencitraan, membentuk opini public dan sebagai bentuk partisipasi politik.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Disisi  lain  pidato  terutama  yang  mewacanakan  politik,  bisa  dilihat  dari  seni  beretorika. Suatu  retorika  setidaknya  memiliki  tiga  komponen  penting,  yaitu  pathos,  ethos  dan  logos (Sanjaya et al., 2018).
Baik  pidato,  retorika,  bisa  dipastikan  dilakukan  dan  disampaikan  ke  dan  untuk  halayak umum (public).dengan demikian aktifitas pidato, retorika adalah bentuk public speaking, karena disampaikan ke dan untuk public lihat (Fitri, 2016); (Pane, 2011).
Untuk  memudahkan  analisis  pada  artikel  ini,  penulis  membatasi  ruanglingkup  nya  pada aspek ethos, pathos, dan logos. Subjeknya adalah pandangan mereka tentang pandemic Covid 19, termasuk respons terhadap kebijakan Pemerintah.
Contoh pidato :
▪ Anggota  Komisi  IX  DPR  RI  Saleh  Partaonan  Daulay  meminta  pemerintah  memperhatikan temuan  Tim  LaporCovid-19  tentang    banyaknya  pasien  isolasi  mandiri  (Isoman)  yang meninggal dunia tanpa tersentuh layanan kesehatan.
Sumber
: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33899/t/Anggota+DPR+Desak+Pemerintah+Respon+ Temuan+Tim+LaporCovid-19
"Berdasarkan  temuan  Tim  LaporCovid-19  terdapat  2.313  pasien  isoman  Covid-19  yang meninggal  dunia  di  luar  rumah  sakit.  Ini  perlu  menjadi  perhatian  semua  pihak.  Pasalnya, temuan  ini  menunjukkan  berbagai  kelemahan  dalam  penanganan  orang  yang  terpapar. Apalagi,  data  yang  disampaikan  tersebut  bisa  saja  berbeda  dengan  data  yang  dimiliki pemerintah," kata Saleh melalui rilis yang diterima Parlemetaria, Jumat (23/7/2021).
Menurut  Saleh,  temuan  tersebut  menunjukkan  beberapa  titik  lemah  penanganan  Covid  di Indonesia.  Pertama,  rumah-rumah  sakit  dan  fasilitas  kesehatan  tidak  mampu  menampung semua yang terpapar. Terbukti, banyaknya yang dirawat di luar rumah sakit.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
"Yang meninggal saja kan jumlahnya mencapai 2.313. Pasti jumlah yang isoman berkali-kali lipat dari jumlah itu. Kebanyakan dari mereka itu memilih isoman karena tidak tertampung di rumah-rumah sakit dan faskes- faskes yang ada,”.
"Kita sangat sedih melihat fakta ini. Sebab, mereka yang mendapat perhatian dan pengobatan serius  pun  banyak  yang  tidak  bisa  tertolong.  Apalagi  yang  tidak  diperhatikan  dan  tidak menerima pengobatan yang memadai,".
Jika  memperhatikan  statement Anggota  Komisi  IX  DPR  RI  Saleh  Partaonan  Daulay, berdasarkan  indikator  Retorika,  aspek  Pathos  dan  logos  lebih  mengemuka.  Seperti  dalam kutipan  pidatong  “Berdasarkan  temuan  Tim  LaporCovid -19  terdapat  2.313  pasien  isoman Covid-19 yang meninggal dunia di luar rumah sakit. Ini perlu menjadi perhatian semua pihak ”. Konten  pidato  Saleh  Daulay  mengungkapkan  data-data  tentang  kondisi  korban  Covid  19. Meski ada juga bagian yang berusaha mempersuasi peserta rapat di Komisi IX DPR tersebut dalam  bentuk  Logos,  yang  berbentuk  justifications  (kebenaran),  dan  claims  (klaim),  seperti terlihat  pada  kutipan  “ temuan  ini  menunjukkan  berbagai  kelemahan  dalam  penanganan orang yang terpapar”.
▪ Wakil  Ketua  Komisi  IX  DPR  RI  Nihayatul  Wafiroh  mendesak  Kementerian  Kesehatan memperkuat  sistem  kesehatan  nasional  untuk  meningkatkan  respon  kedaruratan  pandemi Covid-19.
Sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33808/t/Respon+Kedaruratan+Covid- 19%2C+DPR+Minta+Pemerintah+Perkuat+Sistem+Kesehatan+Nasional
Hal itu diungkapkan Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh, saat memimpin rapat kerja Komisi IX  DPR  RI  dengan Menteri  Kesehatan  Budi  Gunadi  Sadikin  dan  RDP  dengan  Kepala  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (Badan  POM)  Penny  K.  Lukito  di  Gedung  DPR  RI,  Senayan, Jakarta, Selasa (13/7/2021).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
“Kami  minta  pemerin tah  memperkuat  sistem  kesehatan  nasional  di  tengah  kedaruratan pandemi Covid-19 dengan memastikan kecukupan tempat tidur sakit, tempat tidur isolasi dan tempat  tidur  intensif  (ICU),  ventilator,  oksigen,  HFNC,  obat  dan  alat  kesehatan  yang dibutuhkan, termasuk penyediaan rumah sakit lapangan/darurat, ".
Ninik  juga  meminta Kemenkes  segera  memperbaiki  kebijakan  penanganan  pasien  Covid-19 isolasi  mandiri  dengan  memperhatikan  seluruh  masukan  Anggota  DPR,  di  antaranya memperluas penyediaan layanan telemedicine ; membuat mekanisme bagi Isoman yang tidak bisa  menjangkau  telemedicine;  hingga  menyederhanakan  prosedur  dan  persyaratan  untuk mengakses bantuan obat pemerintah.
Pidato Ninik (politisi PKB )diatas berisi desakan atau persuasi agar Pemerintah dalam hal ini kementrian  Kesehatan  memperhatikan  aspek-aspek  penting  dalam  memperkuat  system kesehatan nasional di tengah kedaruratan pandemi Covid-19. Sebagaimana dapat terlihat dalam kutipan pernyataanya “Kami minta pemerintah memperkuat sistem kesehatan nasional di tengah kedaruratan pandemi Covid-19 dengan memastikan kecukupan tempat tidur sakit, tempat tidur isolasi dan tempat tidur intensif (ICU), ventilator, oksigen, HFNC, obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan, termasuk penyediaan rumah sakit lapangan/darurat,"
Teks pidato di atas menunjukkan bahwa aspek Pathos, yang berisi membangkitkan emosi khalayak,  menghidupkan  gairah  atau  kemauan  khalayak,  menghidupkan  emosi  dan  empati khalayak (Sanjaya et al., 2018).
▪ Contoh pidato lain berasal dari Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati menegaskan, kebijakan perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  hingga  9  Agustus mendatang, perlu mendapat dukungan publik. Pasalnya, angka kasus Covid-19 masih tinggi per 2 Agustus lalu yang mencapai 523.164 orang.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Sumber
:
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33993/t/Elva+Hartati%3A+Perpanjangan+PPKM+Perl u+Didukung
“Kami  terus  mendorong  seluruh  sistem  kesehatan  terus  bersiap  dengan  pemerintah memastikan  tenaga  kesehatan  kita  dijamin  kesejahteraan  dan  keselamatannya.  Pasokan obat,  alat  kesehatan  dan  oksigen  harus  dipastikan  tersedia,  sehingga  mereka  yang membutuhkan perawatan bisa sembuh,”
Dikemukakan  Elva,  laporan  di  daerah  yang  menerapkan  PPKM  Level  4, Bed  Occupancy Rate (BOR)  mengalami  penurunan  di  sejumlah  rumah  sakit.  Namun,  pemerintah  pusat  dan daerah masih harus diingatkan bahwa positivity rate masih sangat tinggi, yaitu masih di atas 20  persen.  Sementara rekomendasi  WHO, positivity  rate -nya harus  di bawah 5  persen agar pandemi ini bisa dikendalikan.
Pidato  yang  disampaikan  oleh Elva  Hartati,  dari  FPDI,  adalah  contoh  dari  retorika  yang menampilkan aspek Logos. Logos mengacu pada kejelasan dan integritas argumen., justifications (kebenaran), claims (klaim), data, evidence (bukti), dan examples (contoh)   (Higgins & Walker, 2012).
▪ Contoh  komunikasi  politik  lain  disampaikan  oleh Anggota  Komisi  IX  DPR  RI Kurniasih Mufidayati menyoroti perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus 2021 oleh pemerintah. Menurutnya, evaluasi PPKM Darurat berbasis level harus menggunakan indikator dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Sumber
: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34009/t/Kurniasih+Mufidayati%3A+Gunakan+Indikat or+WHO+pada+Perpanjangan+PPKM+Level+4
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
“ Per  1  Agustus  2021 positive  rate kita  masih  27,28  persen.  Masih  pada  kisaran  yang  sama pada  saat  pemberlakukan  PPKM  Darurat.  Dengan  angka positive  rate masih  tinggi, target testing juga harus naik menjadi 20:1000 per pekan. Semua indikator ini bisa jadi bahan evaluasi PPKM berbasis level".
"Sekarang  sudah  masuk  bulan  Agustus.  Kendala  terbesar  kita  masih  soal  ketersediaan. Pemerintah  harus  menggenjot  berbagai  skema  pengadaan  vaksin  jika  ingin  tercapai  target kekebalan kelompok sampai akhir tahun. Lalu apa kabar vaksin Merah Putih? Komisi IX sudah bulat berikan dukungan apapun yang dibutuhkan untuk vaksin Merah Putih guna membantu percepatan target vaksinasi nasional," papar Mufida.
Selain evaluasi berbasis data kesehatan dari WHO, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap  pemerataan  vaksinasi  menjadi  perhatian  serius  pemerintah.  Saat  ini  jumlah penduduk yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua sebanyak 20.534.823 orang atau 9,86 persen  dari  target  sasaran  vaksinasi  sebanyak 208.265.720.  Ia  mengingatkan  target tercapainya minimal 70 persen vaksinasi pada akhir 2021
Contoh retorika di atas memenuhi semua aspek baik etos, pathos maupun logos. Ciri bahwa pidato  itu  mengand ung  aspek  Etos,  dapat  dilihat  dari  kutipan  “ “ Per  1  Agustus  2021 positive rate kita  masih 27,28  persen.  Masih  pada  kisaran  yang  sama  pada  saat pemberlakukan  PPKM Darurat. Dengan angka positive rate masih tinggi, target testing juga harus naik menjadi 20:1000 per pekan. Semua indikator ini bisa jadi bahan evaluasi PPKM berbasis level".
Konten komunikasi politik ini mempertanyakan kredibilitas dan kepercayaan pada Pemerintah atas kebijakan perpanjangan PPKM darurat. Karena dianggap tidak ada perubahan yang berarti.
Aspek pathos terlihat pada kutipan “"Sekarang sudah masuk bulan Agustus. Kendala terbesar kita masih soal ketersediaan. Pemerintah harus menggenjot berbagai skema pengadaan vaksin jika ingin tercapai target kekebalan kelompok sampai akhir tahun. Lalu apa kabar vaksin Merah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Putih?  Komisi  IX  sudah  bulat  berikan  dukungan  apapun  yang  dibutuhkan  untuk  vaksin  Merah Putih guna membantu percepatan target vaksinasi nasional,".
Statement di atas mempertanyakan dan mempersuasi khalayak dan mengandung methapora “apa kabar vaksi Merah Putih?”.
Sedangkan  aspek  Logos  nya  dpat  dili hat  pada  kutipan  “ Berdasarkan  data  Kementerian Kesehatan  per  hari  ini,  masih  ada  20  persen  tenaga  kesehatan  yang  belum  mendapatkan vaksinasi Covid-19. Di Maluku, angkanya sekitar 15 persen. Padahal, papar dia, angka kenaikan kasus di luar Jawa cukup tinggi dalam dua pekan terakhir. "Kenaikan kasus di luar Jawa dari 1-26 Juli mencapai 216 persen. Ini sudah menjadi peringatan. Segera genjot pengadaan vaksin dan lakukan pemerataan vaksinasi secara nasional,"
Logos mengacu pada kejelasan dan integritas argumen (Higgins & Walker, 2012). Data yang dipaparkan  Mufidayati  mengandung  konten  mempertanyakan  kejelasan  program  pemerintah sekaligus memperkuat argumen program PPKM yang tidak banyak membuahkan hasil.
▪ Pidato lain dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung kemudahan birokrasi izin masuk  untuk  alat-alat  kesehatan  yang  masuk  ke  Indonesia.  Hal  tersebut  disampaikannya kepada Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani dan Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Dwi Teguh  dalam  lawatannya  ke  Kantor  Pelayanan  Utama  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai Tanjung  Priok,  Jakarta  Utara,  Selasa  (3/8/2021).  Dasco  sendiri  mengapresiasi  Bea  Cukai Tanjung Priok yang telah mengutamakan dan memudahkan izin produk-produk alkes masuk ke Indonesia.
Sumber:
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33990/t/Satgas+Lawan+Covid+DPR+Dukung+Kemud ahan+Izin+Masuk+Produk+Alkes
“Kami berupaya melakukan integrasi dan sinkronisasi mengenai barang -barang yang masuk. Sehingga  kami  apresiasi  kepada  pihak  bea  cukai  yang  telah  memberikan  kemudahan-
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
kemudahan  peraturan  untuk  memasukkan  barang  kebutuhan  untuk  Covid  seperti  alat kesehatan, obat- obatan, dan tabung gas,” .
Pidato yang disampaikan oleh Sufmi Dasco Ahmad dari FGerindra, adalah contoh dari retorika yang  menampilkan  aspek  Logos.  Logos  mengacu  pada  kejelasan  dan  integritas  argumen., justifications (kebenaran), claims (klaim), data, evidence (bukti), dan examples (contoh)  (Higgins & Walker, 2012). Semua ciri tersebut memenuhi aspek Logos. Salah satu ciri pentingnya adalah statement  Sufmi  Dasco  Ahmad  memberikan  justifikasi  keberhasilan  program  pemerintah sekaligus claim dan contoh yang memperkuat statementnya.
▪ Ketua  DPR  RI  Dr.  (H.C)  Puan  Maharani  mengapresiasi  kebijakan  pemerintah  yang  semakin mempermudah  warga  untuk  mendapat  vaksinasi  Covid-19.  Namun,  menurut  Puan, kemudahan  akses  ini  harus  dibarengi  dengan  pasokan  dan  distribusi  vaksin  yang  semakin lancar.
Sumber :
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34016/t/Ketua+DPR%3A+Sasaran+Makin+Luas%2C+ Pasokan+Vaksin+Harus+Makin+Lancar
“Kalau akses vaksin telah diperluas untuk warga yang belum punya NIK serta warga rentan dan sebelumnya juga anak di atas 12 tahun sudah boleh  divaksin berarti sasaran vaksinasi semakin  luas.  Karena  itu,  pasokan  dan  distribusinya  tidak  boleh  tersendat,  justru  harus semakin lancar” .
Pidato yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharami dari FPDI, adalah contoh dari retorika yang menampilkan aspek Logos. Logos mengacu pada kejelasan dan integritas argumen., justifications (kebenaran), claims (klaim), data, evidence (bukti), dan examples (contoh)  (Higgins & Walker, 2012). Semua ciri tersebut memenuhi aspek Logos. Salah satu ciri pentingnya adalah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
statement  Puan  Maharani  memberikan  justifikasi  keberhasilan  program  pemerintah  sekaligus claim dan dukungan.
▪ Indonesia  akhirnya  keluar  dari  jebakan  resesi  yang  membayangi  perekonomian  selama beberapa  kuartal  terakhir.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat  pertumbuhan  ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 telah berada pada zona positif yaitu 7,07 persen (yoy).  Atas capaian tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah untuk pacu pemulihan ekonomi.
Sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34015/t/Ekonomi+Triwulan+II- 2021+Tumbuh+Positif%2C+Puteri+Komarudin+Apresiasi+Kinerja+Pemerintah
“ Kita patut syukuri karena melalui kerja keras bersama antara pemerintah, DPR, industri, dan masyarakat, akhirnya kita bisa keluar dari resesi ekonomi. Bahkan capaian pertumbuhan pada kuartal ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2004 lalu. Hal ini tak hanya karena efek basis yang  rendah  (low  base  effect),  tetapi  memang  kondisi  ekonomi  yang  tengah  menuju  arah pembalikan  seiring  dukungan  stimulus  pemulihan  ekonomi  dan  upaya  pengendalian pandemi” .
Dijelaskan Puteri, sinyal positif perbaikan kinerja perekonomian ini tercermin dari sejumlah indikator. Diantaranya, Indeks Keyakinan Konsumen yang berada pada level optimis dengan skor 107,4 pada Juni 2021. Aktivitas manufaktur juga berada pada zona ekspansi ditunjukkan dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur di level 53,5 pada Juni lalu. Termasuk konsumsi listrik  bagi  industri  dan  bisnis  yang  tumbuh  positif  masing-masing  26,1  persen  (yoy)  dan  14,5 persen (yoy) pada bulan lalu.
Puteri juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga momentum ini agar tetap berlanjut pada kuartal- kuartal berikutnya. “Ke depan tentu akan penuh tantangan terutama dampak dari PPKM  yang  akan  tercermin  pada  kuartal  III  nanti.  Untuk  mengatasinya,  maka  kita  perlu optimalkan serapan anggaran PEN yang juga meningkat menjadi sebesar Rp744,75 triliun, guna
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
menjaga daya beli masyarakat, memacu pemulihan dunia usaha, serta mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid- 19 untuk mencapai herd immunity”.
Pidato yang disampaikan oleh Puteri Anetta Komarudin dari FPGolkar, merupakan contoh yang sarat akan aspek Etos dan Logos. Aspek Etos sesuai cirinya yaitu dapat dilihat Ethos mengacu pada personal proyeksi karakter dari komunikator. Ethos meliputi kredibilitas dan kepercayaan untuk  meyakinkan  orang-orang  yang  diajak  berkomunikasi,  inclination  to  succeed (kecenderungan untuk sukses) (Higgins & Walker, 2012). Ethos juga mengacu pada karakter yang komunikator  ingin  untuk  tampilkan.  Pesan  nonverbal  seperti  tampilan  fisik,  reputasi,  cara menyampaikan pembicaraan masuk dalam strategi ethos (Sanjaya et al., 2018).
Ciri- ciri aspek Etos dapat terlihat pada kalimat “Kita patut syukuri karena melalui kerja keras bersama antara pemerintah, DPR, industri, dan masyarakat, akhirnya kita bisa keluar dari resesi ekonomi. Bahkan capaian pertumbuhan pada kuartal ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2004 lalu. Hal ini tak hanya karena efek basis yang rendah (low base effect), tetapi memang kondisi ekonomi yang tengah menuju arah pembalikan seiring dukungan stimulus pemulihan ekonomi dan upaya pengendalian pandemi”.
Logos  mengacu  pada  kejelasan  dan  integritas  argumen.  Logos  diidentifikasi  dengan beberapa  indikator  seperti  argumentation  (argumentasi),  logic  (logika),  warrants  (jaminan), justifications (kebenaran), claims (klaim), data, evidence (bukti), dan examples (contoh)  (Higgins & Walker, 2012).
Aspek  logos dapat  diliat  dari  kalimat  “Ke  depan  tentu  akan  penuh tantangan  terutama dampak dari PPKM yang akan tercermin pada kuartal III nanti. Untuk mengatasinya, maka kita perlu optimalkan serapan anggaran PEN yang juga meningkat menjadi sebesar Rp744,75 triliun, guna  menjaga  daya  beli  masyarakat,  memacu  pemulihan  dunia  usaha,  serta  mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid- 19 untuk mencapai herd immunity”.
Kalimat  tersebut  menunjukkan  isi  pidato  yang  menyatakan  pembenaran  (justifikasi)  dan claim atas keberhasilan yang dicapai Pemerintah.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
▪ Anggota DPR A.S. Sukawijaya menolak rencana pemberian fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel berbintang bagi kalangan legislator yang terpapar COVID-19. Menurut dia, anggota DPR bisa membayar sendiri biaya perawatan Covid-19 atau menjalani isolasi di rumah pribadi dan dinas.
Sumber  :  https://www.merdeka.com/politik/demokrat-tolak-fasilitas-isoman-anggota-dpr- bisa-pakai-rumah-dinas.html
"Rencana ini kurang tepat karena rata-rata anggota DPR mampu membayar sendiri dan bisa isoman di rumah pribadi atau di rumah dinas. Situasi seperti ini ada fasilitas seperti itu kurang tepat," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang akrab disapa Yoyok Sukawi dilansir Antara, Rabu (28/7).
Menurut  dia,  sebaiknya  anggaran  untuk  fasilitas  isoman  diperuntukkan  yang  lebih bermanfaat, seperti membantu pengobatan masyarakat yang kurang mampu serta terdampak pandemi COVID-19.
"Lebih baik anggarannya untuk bantuan kepada rakyat yang isoman, saya ini kebetulan lagi di dapil dan memantau banyak yang kesulitan mengakses untuk membeli obat atau makanan pada saat isoman. Ini 'kan lebih urgent,"
Aturan  fasilitas  isolasi  mandiri  bagi  anggota  DPR  tersebut  tertuang  dalam  surat  nomor SJ/09596/Setjen  DPR  RI/DA/07/2021  yang  ditandatangani  Sekjen  DPR  RI  Indra  Iskandar tertanggal 26 Juli 2021.
Pernyataan  dari  A.S.  Sukawijaya  dari  FPDemokrat,  memiliki  ciri-ciri  aspek  retorika  mirip dengan pernyataan yang dikemukakan Kurniasih Mufidayati dari FPKS.
Contoh retorika di atas memenuhi aspek baik etos, dan logos.
Ciri bahwa pidato itu mengandung aspek Etos, dapat dilihat dari kutipan Konten komunikasi politik ini yang mempertanyakan fasilitas isolasi mandisi yang eksklusif bagi anggota DPR. Dapat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dilihat pada kalimat, "Rencana ini kurang tepat karena rata-rata anggota DPR mampu membayar sendiri  dan  bisa  isoman  di  rumah  pribadi  atau  di  rumah  dinas.  Situasi  seperti  ini  ada  fasilitas seperti itu kurang tepat,"
Konten  pidato  ini  mempertanyakan  komitmen  terhadap  rasa  emphatic  terhadap penderitaan rakyat. Rakyat atau masysarakt susah cari rumah sakit untuk isolasi dirawat, bahkan kalaupun harus isolasi mandiri (isoman), belum tentu ketersediaan obat dan oksigen terpenuhi, ditmbah  lagi  kemampuan  fianancial  masyarakt  yang  semakin  rendah  karena  ekonomi  sedang sulit.
Sedangkan aspek Aspek logos terlihat pada kutipan "Lebih baik anggarannya untuk bantuan kepada rakyat yang isoman, saya ini kebetulan lagi di dapil dan memantau banyak yang kesulitan mengakses untuk membeli obat atau makanan pada saat isoman. Ini 'kan lebih urgent,"
Statement  di  atas  mempertanyakan  dan  mempersuasi  khalayak  dan  mengandung methapora “ Ini 'kan lebih urgent ?”.
Logos mengacu pada kejelasan dan integritas argumen  (Higgins & Walker, 2012). Data yang dipaparkan  Sukawijaya  mengandung  konten  mempertanyakan  bahwa  uang  untuk  isoman anggota DPR lebih baik untuk membantu rakyat yang isoman, karena gahi anggota DPR cukup besar untuk membiayai sendiri isoman.

## KESIMPULAN
Dari  beberapa  contoh  cuplikan  pidato  yang  terpilih  berdasarkan  pertimbangan  tertentu ( purposive ) (Sugiyono, 2017), dapat disimpulkan:
1. Untuk memudahkan dentifikasi dan analisis, maka artikel ini  di analisis denganmenggunakan indikator retorika yang menganadung unusr Ethos, Pathos dan Logos.
2. Konten pidato yang dikemukakan oleh wakil rakyat terkait penanganan Covid 19, relative beragam, dari berbagai sumber, terutama dari web https://www.dpr.go.id dan dari koran merdeka https://www.merdeka.com/politik
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
3. Pemilihan pidato anggota parlemen berdasarkan wakil dari partai pengusung
Pemerintahan Jokowi Makruf Amin (PDI, Golkar, Gerindra, PKB) dan oposisi (PKS dan Demokrat)
4. Konten pidato dari partai pengusung bercorak ethos, memuji, menduung, mensupport. Pathos, dukungan dinuktikan dengan data dan mempersuasi masyasrakat untuk respek kepada pemerintah
5. Konten pidato dari partai non pengusung bercorak ethos, mempertanyakan komitmen dan kebijakan. Pathos, pertanyaan tersebut ditunjukkan dengan data / bukti dan mempersuasi masyarakat . sedangkan Logos, mempertanyaan kebijakan yang kurang tepat dari Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Sulistyanto,  A.,  &  Jamil.  (2021).  Narasi Kritis  Opinion  Leader  Dalam  Kebijakan  Vaksin Covid 19. Jurnal Riset Dan Komunikasi , 12 (1), 38 – 54. https://doi.org/DOI10.31506/JRK..V12i1.11601
Agustino,  L.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid- 19 :  Pengalaman  Indonesia Analysis Of Covid- 19 Outbreak Handling Policy : The Experience Of Indonesia. Junal Borneo Administrator , 16 (2), 253 – 270.
Akbar,  I.  (2021).  Vaksinasi  Covid-19  dan  Kebijakan  Negara:  Perspektif  Ekonomi  Politik. Jurnal Academia Praja , 4 (1), 244 – 254.
Ayuningtias, D. I., & Hartanto, E. Ci. S. (2014). Pidato Politik di Indonesia: Sebuah Kajian Wacana Kritis. Prosodi , VIII (1) (1), 25 – 38. Budiardjo, M. (2007). Dasar-dasar Ilmu Politik . Gramedia.
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative  and  Mixed  Methods Approaches: (Fourth edi). SAGE Publications. Eka  Sanhadi  Rahayu,  F.  (2018). Famala  Eka  Sanhadi  Rahayu-Persuasive  Power  as  Reflected  by Rhetorical Style in Political Speeches CaLLs . 4 , 115.
Eshbaugh-Soha, M. (2010). The politics of presidential speeches. Congress and the Presidency , 37 (1), 1 – 21. https://doi.org/10.1080/07343460903390679
Fauzi,  N.  (2018).  Political  Communication  of  Legislative  Candidate  in  Affecting  Political Participation  in  the  North  Aceh  District  (Komunikasi  Politik  Calon  Legislatif  dalam Memengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara). Journal Pekommas , 3 (1), 63. https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030107 Fitri, D. (2016). Analisis Kompetensi Public Speaking Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I.
Gallego,  A.,  McHugh,  L.,  Penttonen,  M.,  &  Lappalainen,  R.  (2021).  Measuring  Public  Speaking
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Anxiety: Self-report, behavioral, and physiological. Behavior Modification . https://doi.org/10.1177/0145445521994308
Hardiyanti.  (2013).  Analisis  Retorika  dalam  Kampanye  Pemilukada  DKI  Jakarta  2012:  Studi Kualitatif  Analisis  Retorika  Jokowi-Ahok  dalam  Debat  Kampanye  Pemilukada  DKI  Jakarta. 2012. FLOW , 2 (3), 1 – 11.
Higgins,  C.,  &  Walker,  R.  (2012).  Ethos,  logos,  pathos:  Strategies  of  persuasion  in social/environmental reports.
Accounting Forum , 36 (3), 194 – 208. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.02.003
Humaidi,  A.  (2016).  Struktur  Teks,  Kognisi  Sosial,  Dan  Dimensi  Sosial  Pidato  Susilo  Bambang Yudhoyono. Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajaranya , 2 , 115 – 127.
Huntington, S. P. (1994). Partisipasi Politik Di Negara Berkembang . Rineka Cipta.
Martin,  J.  (2020).  Rhetoric,  discourse  and  the  hermeneutics  of  public  speech. Politics . https://doi.org/10.1177/0263395720933779
Nasution, N. (2006). Bobolnya Kandang Benteng: Sebuah Otokritik . Suara Bebas.
Nimmo, D. (2005). Komunikasi politik : Komunikato r, Pesan, dan Media . Remaja Rosdakarya. Pane, I. (2011). Analisis Kemampuan Public Speaking Anggota Dprd Kota Makassar Masa Bakti 2009-2014.
Jurnal Komunikasi KAREBA , 1 (1), 43 – 65. http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/viewFile/369/226
Parlemen, P. (2011). Menggugat politik parlemen . 135 .
Rizki, I., Usman, B., Samad, I. A., Muslim, A., & Mahmud, M. (2019). Rhetorical pattern of political advertisement  in  Aceh. Studies  in  English  Language  and  Education , 6 (2),  212 – 227. https://doi.org/10.24815/siele.v6i2.13851
Sanjaya, A., Biyoga, S., & Alunaza, H. (2018). Pemimpin Minoritas dan Strategi Retorika Pathos dalam Kampanye: Analisis Isi Deskriptif Pesan Strategi Retorika dalam Facebook Kampanye Pemilihan Gubernur. Jurnal Komunikasi Indonesia , 6 (2), 149 – 156. https://doi.org/10.7454/jki.v6i2.8917
Sayu Kadek Jelantik. (2020). Retorika Politik Calon Legislatif Hindu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Dalam Pemilihan Umum 2014.
Human Relations , 3 (1), 1 – 8. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=bth&AN=929 48285&site=eds-
live&scope=site%0Ahttp://bimpactassessment.net/sites/all/themes/bcorp_impact/pdfs/e m_stakeholder_engagement.pdf%0Ahttps://www.glo-bus.com/help/helpFiles/CDJ-Pa Shahreza,  M.  (2017).  Komunikator  Politik  Berdasarkan  Teori  Generasi. Nyimak  (Journal  of Communication) , 1 (1), 33 – 48. https://doi.org/10.31000/nyimak.v1i1.273 Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta, CV.
Syahreza, M., & El-Yana, K. (2016). Etika dalm Komunikasi Politik . 5 , 1 – 62.
Tasnim.  (2021).  Persepsi  Masyarakat  Tentang  Vaksin  Covid-19  Di  Wilayah  Provinsi  Sulawesi Tenggara. In Yayasan Kita Menulis (Vol. 58, Issue 12).
Sari, H. P. (2020). Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Episentrum Baru Covid-19, Ini Respons Jubir
Pemerintah Artikel ini. Kompas.Com.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/20351811/indonesia-disebut-  berpotensi- jadi-episentrum-baru-covid-19-ini-respons-jubir
https://www.dpr.go.id https://www.merdeka.com/politik
CNN Indonesia. (2020, Maret 13). Banjir Hoaks Corona, Ahli Bicara Motif Politik hingga Sosial.
Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200313084056-185- 483058/banjir-hoaks- corona-ahli-bicara-motif-politik-hingga-sosial, diakses pada 21 Juli 2021
CNN Indonesia (2020, Juli 20), Jokowi Bubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Retrieved
from
CNNIndonesia.com:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200720212317-20-  526884/jokowi-bubarkan- gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19, diakses pada 21 Juli 2021.