licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Pemanfaatan Cyber Notary Terhadap Digitalisasi Akta erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Andi Dala Ulang 1 , Abdul Maasba Magassing 2 , Iin Karita Sakharina 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Ulandala@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO This research aims to analyze the use of digitizing authentic deeds by Notaries in  Makassar  City  and  to  analyze  the  legal  certainty  of  the  principles  of agreements between the parties in digitizing authentic deeds by Notaries. This research  is  empirical  research,  where  the  data  is  qualified  as  primary  and secondary  data.  Primary  data  was  obtained  through  interviews,  and secondary data was obtained through literature study. The data collected was then  processed  using  a  qualitative  analysis  approach.  The  research  results show that the use of digitalization of authentic deeds by Notaries in Makassar City will basically really help the work of Notaries and also the parties, namely it can save time and costs compared to conventionally making authentic deeds. However,  because  until  now  there  is  no  legal  umbrella  and  it  is  considered contradictory,  no Notary in  Makassar  has ever  digitized  an authentic deed. And then the legal certainty of the principle of agreement between the parties in digitizing an authentic deed by a Notary based on positive law in Indonesia is that it does not have perfect proof like an authentic deed, this is because the digitization  of  the  Notary's  deed  does  not  meet  the  requirements  for  the authenticity of a deed.
Manuscript History:
Received: 2023-04-07
Accepted: 2023-09-11
Corresponding Author: Andi Dala Ulang, Ulandala@gmail.com
Keywords : Notary; Utilization; Digitization; Authentic Deed
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Ulang, A. D., Magassing, A. M., & Sakharina, L. K. (2023). Pemanfaatan  Cyber  Notary  Terhadap  Digitalisasi  Akta. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(3).

## PENDAHULUAN
Kemajuan  pesat  teknologi  informasi  dan  elektronik  telah  mengubah  banyak  aspek kehidupan manusia, secara langsung mempengaruhi perubahan hukum. Karena kebutuhan untuk  mengisi  kekosongan  hukum,  produk  hukum  yang  dihasilkan  berkembang  seiring kemajuan teknologi. Cyber notary yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan  tugas  dan  fungsi  pejabat  pembuat  akta  asli  tidak  hanya  terbatas  pada  era revolusi  industri  dan  Notaris  juga  terpengaruh.  Selama  ini  yang  dimaksud  dengan cyber
notary adalah Notaris yang menjalankan kekuasaan, tugas, dan tanggung jawabnya melalui pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam pembuatan akta. 1
Cyber notary itu sendiri sebagai konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik  yang  semakin  pesat,  maka  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya sebagai  pejabat  umum  tentu  tidak  dapat  lepas  dari  kemajuan  teknologi  sebagai perkembangan  di  masyarakat.  Notaris  dituntut  untuk  bisa  dan  mampu  menggunakan konsep cyber  notary agar  tercipta  suatu  pelayanan  jasa  yang  cepat,  tepat  dan  efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. 2
Konsep cyber  notary merupakan  konsep  yang  mengadaptasi  penggunaan  komputer secara cyber/online oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penerapan konsep cyber notary ini berbeda antara negara satu dan negara lainnya. Secara garis besar perbedaan penerapan konsep cyber notary ini nampak antara negara penganut common law system dan civil law system . konsep cyber notary ini banyak digunakan oleh negara-negara common law . 3
Berkenaan  dengan  segala  perbuatan,  perjanjian,  atau  penetapan  yang  harus dicantumkan dalam akta otentik menurut undang-undang atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta otentik tersebut, tujuan cyber notary adalah untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan akta otentik tersebut. tugas dan wewenang Notaris. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum, Notaris tidak  lepas  dari  pesatnya  perkembangan  teknologi  sebagaimana  perkembangan  di masyarakat,  yang  juga  diiringi  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  pesatnya pertumbuhan transaksi elektronik. 4 Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Peraturan  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014), Notaris  termasuk  dalam  tugasnya.  Karena  adanya  kebutuhan  untuk  tindakan  cepat  dan kebutuhan untuk alasan hukum untuk tindakan cepat tersebut, akta Notaris elektronik, juga dikenal  sebagai cyber  notary ,  akhir-akhir  ini  menjadi  perbincangan  hangat.  Kesepakatan yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat yang bertugas membuat akta otentik mayoritas tidak tercapai akibat dari pembahasan yang dilakukan. 5
Jika  dicermati,  ketentuan  Pasal  1  Angka  7  UUJN  dan  Pasal  1868  KUH  Perdata  yang mengamanatkan  agar  akta  Notaris  dibuat  di  hadapan  Notaris  sangat  mirip  dari  segi substansinya.  Ketika  Notaris  menggunakan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk memberikan layanan Notaris, terutama ketika membuat akta secara elektronik, ketentuan ini menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, para pihak bertukar informasi secara elektronik melalui transaksi dan menggunakan tanda tangan digital, yang dilakukan tanpa kehadiran fisik  mereka.  Proses  pembuatan  akta  juga  diawali  dengan  kehadiran  fisik  mereka.
1 Suwantara,  I.  Putu,  dan  Putu  Angga  Pratama  Sukma.  " Konsep  Cyber  Notary  Dalam  Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik ." Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 6.01 (2021): hal. 173-184.
2 R.A.  Emma  Nurita,  2012, Cyber  Notary , Pemahaman  Awal  dalam  Konsep  Pemikiran ,  Refika Aditama, Bandung, hal. 17.
3 Wijanarko, Fahma Rahman, Mulyoto Mulyoto, and Supanto Supanto. Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 . Diss. Sebelas Maret University, 2015.hal. 43
4 Rositawati,  Desy,  et  al. Penyimpanan  Protokol  Notaris  secara  Elektronik  dalam  Kaitan  Cyber Notary . Diss. Udayana University, 2017. hal. 54.
5 Alwajdi,  Muhammad  Farid.  "Urgensi  Pengaturan  Cyber  Notary  Dalam  Mendukung  Kemudahan Berusaha Di Indonesia." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9.2 (2020): 257.
Sebaliknya,  dengan  mempertimbangkan  efektifitas  dan  efisiensi  waktu  serta  biaya, ketidakhadiran  para  pihak  dalam  pembuatan  akta  elektronik  menjadi  alasan  mendasar pembuatan akta elektronik.
Permasalahan  yang  sering  muncul  dalam  pembahasan  tentang cyber  notary adalah jenis dokumen yang dapat dan tidak dapat dibuat dengan menggunakan cyber notary . Asli akta  Notaris  adalah risalah akta  yang  disimpan  Notaris  sebagai  bagian  dari  Protokol  dan dibubuhi  tanda  tangan  para  saksi,  penghadap,  dan  Notaris.  Jika  Notaris  menggunakan digitalisasi akta, Notaris akan menyimpan informasi pribadi klien di komputer Notaris atau karyawan  Notaris,  termasuk  identitas  klien  seperti  yang  tertera  pada  kartu  identitasnya, tindakan hukum apa pun yang telah mereka lakukan, dan tanda tangan digitalnya, kecuali undang-undang  secara  khusus  menentukan  lain.  Notaris  wajib  merahasiakan  segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dan segala keterangan  yang  diperoleh  agar  akta  tersebut  sesuai  dengan  sumpah  jabatan  Notaris. 6 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  bagaimana  Notaris  Kota  Makassar menggunakan akta otentik yang telah didigitalkan serta kepastian hukum perjanjian para pihak  terkait  praktik  tersebut.  Oleh  karena  itu,  peneliti  memandang  perlu  untuk  terus meneliti penggunaan digitalisasi akta otentik oleh Notaris di Kota Makassar dan mengkaji keabsahan hukum dari kesepakatan para pihak terhadap praktik tersebut.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji data primer, yaitu data  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat. 7 Penelitian  ini  dilakukan  di  perwakilan Kantor-kantor  Notaris  di  Kota  Makassar  yang  telah  diberikan  izin  oleh  Pengurus  Daerah Kota  Makassar  untuk  peneliti  melakukan  wawancara.  Lokasi  ini  dipilih  peneliti  karena permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  dapat  dijawab  oleh  pihak-pihak terkait tersebut di atas. Ada dua jenis dan sumber data. Pertama, data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung berupa hasil wawancara. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini.
Dalam penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data, yaitu penelitian lapangan dengan  metode  wawancara  yang  melibatkan  beberapa  Notaris  Kota  Makassar  sebagai narasumber.  Selain  itu,  penelitian  kepustakaan  atau  library  juga  dilakukan  oleh  penulis dengan  melakukan  pengkajian  dan  mengolah  data-data  yang  terdapat  dalam  peraturan perundangan-undangan, jurnal, kajian-kajian ilmiah, serta buku-buku yang terkait dengan latar belakang permasalahan. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui media elektronik  dan  media-media  informasi  lainnya.  Seluruh  data  yang  telah  dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil analisis data digunakan untuk memberikan kesimpulan dan saran mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemanfaatan Digitalisasi Akta Otentik Oleh Notaris Di Kota Makassar
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  saat  ini  telah  terjadi  dengan  lebih efisien  dan  cepat,  yang  telah  mempengaruhi  berbagai  aspek kehidupan  manusia.  Ini juga telah  memengaruhi  pelaksanaan  tugas  Notaris  yang  bertanggung  jawab  memberikan layanan hukum kepada masyarakat, yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan
6 (Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
7 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel) , Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.
penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  melalui  media  elektronik  dalam pelaksanaan tugas Notaris yang sering disebut sebagai cyber notary . 8
Dimana  konsep cyber  notary berkaitan  dengan  pelaksanaan  kewenangan  Notaris berbasis teknologi informasi. 9 Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa esensi dari cyber notary adalah pemanfaatan kemajuan teknologi oleh para Notaris dalam menjalankan tugas sehari-hari.  Hal  ini  mencakup  digitalisasi  dokumen,  penandatanganan  akta  secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi, dan hal-hal serupa lainnya. Artinya, Notaris yang menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan tugas  atau  kewenangan  jabatannya.  Namun,  ini  tidak  termasuk  penggunaan  ponsel  atau faksimili untuk berkomunikasi antara Notaris dan klien. Namun, hal ini terkait dengan tugas dan fungsi Notaris, terutama dalam pembuatan akta. 10
Notaris adalah pejabat umum, artinya kewenangan yang menyertai jabatan itu tidak pernah dialihkan kepada pejabat lain selama kewenangan tersebut tidak berpindah kepada pejabat lain dalam rangka pembuatan akta otentik atau pemberian kuasa lain, maka Notaris tetap  memiliki  kewenangan  tersebut.  Kewenangan  lain  yang  disebutkan  dalam  pasal tersebut  telah  dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014, menurut penjelasan pasal tersebut, Notaris memiliki kuasa untuk menjamin transaksi online yang dilakukan melalui cyber  Notaris. Kata bahasa Inggris " certification " yang  menunjukkan  informasi  dan  validasi. 11 Proses  dimana  pihak  ketiga  mengeluarkan jaminan tertulis bahwa barang, proses, atau layanan telah memenuhi standar didefinisikan sebagai sertifikasi. Kepastian ini didasarkan pada audit yang dilakukan sesuai dengan proses yang telah ditetapkan. 12
Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan Notaris memiliki kewenangan  tambahan  yang  diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Klarifikasi Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 salah satunya tentang cyber notary . Dalam hal Notaris membuat akta dengan menggunakan cyber notary , hal ini sesuai dengan Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  yang  menyebutkan  bahwa kewenangan  tambahan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  adalah kewenangan untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik ( cyber notary ), membuat akta gadai wakaf, dan mengeksekusi hipotik atas pesawat terbang. Tidak demikian halnya  dengan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  yang mengamanatkan  Notaris  hadir  untuk  membacakan  dan  menandatangani  akta  tersebut. Selain itu, keaslian akta yang dibuat masih diragukan apakah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh KUH Perdata. 13 Pada dasarnya Pasal 15 ayat (3) UUJN dan juga pemberlakukan Undang-Undang No,11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gagasan lahirnya akta elektronik. 14
Berdasarkan  teori  kewenangan  dan  legitimasi  dalam  aspek  kewenangan,  Notaris mempunyai kuasa atribusi, sedangkan Notaris diberi kuasa secara langsung oleh undang- undang untuk membuat akta, termasuk membaca akta, dengan ketentuan obyek akta adalah
8 https://mediaNotaris.com/, diakses pada tanggal 20 Pebruari 2023
9 Edmon Makarim, Op.Cit., Hal. 133.
10 brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/diakses pada tanggal 16 Maret 2023
11 John M. Echols dan Hassan Shadily, 2012, Kamus Hukum Inggris Indonesia, Gramedia Utama, Jakarta, Hal. 110
12 Emma Nurita, Op. cit., Hal. 117.
13 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal.  475.
14 Qisthi Fauziyyah Sugianto, Widhi Handoko, 2019, Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Dirupsi Era Digital , Jurnal Notarius, volume 12, Nomor 2, 2019,  Hal. 661
masih  dalam  lingkup  Notaris.  lingkup  pekerjaannya,  Notaris  tetap  berwenang  untuk membuat  akta  meskipun  pembacaannya  menggunakan  konsep cyber  notary dan  akta tersebut tetap sah sepanjang bentuk aktanya memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUHPerdata.
Dalam KUHPerdata Pasal 1870 dan 1868, bisa dikatakan bahwa akta otentik adalah akta  yang  dibuat  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  serta  dapat  memberikan kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  dan  UUJN  Pasal  15  merumuskan  bahwa  Notaris memiliki  wewenang  dalam  pembuatan  akta  otentik. 15 Notaris  merupakan  perpanjangan tangan  dari  pemerintah  dalam  hal  ini  Negara,  dimana  Negara  telah  memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan urusan atau tugas Negara khususnya dalam bidang  hukum  perdata. 16 Secara  umum  kewenangan  Notaris  dibagi  menjadi  dua  macam sesuai  dengan  Pasal  15  UUJN.  Pertama,  kewenangan  itu  misalkan  untuk  membuat  akta, menyimpan  akta,  memberikan  grosse  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  UUJN. 17 Kedua,  kewenangan  lainnya  merupakan  kekuasaan  yang  telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain undang-undang jabatan Notaris, seperti  pembuatan  akta  koperasi,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  undang-undang koperasi. 18 Selain daripada itu, kewenangan lain dari profesi Notaris adalah sebagai kuasa masyarakat untuk pembentukan Perseroan Terbatas (PT), pengurusan fidusia, dan lainnya yang memerlukan tanda tangan atau peran dari Notaris agar sahnya suatu dokumen. 19
Penuturan  dari  Notaris  di  kota  Makassar  mengatakan  bahwa  bahwa  dengan menggunakan scan akta akan sangat membantu Notaris dalam mengoptimalkan waktu dan biaya  yang  diperlukan  dalam  pembuatan  akta,  meskipun  ia  mengaku  belum  pernah melakukan  scan  akta  akta  otentik.  Apalagi,  menurut  Hustam  Husain,  pendigitalan  akta otentik ini melanggar Pasal 1(7) UUJN. Sedangkan dalam pasal ini, akta Notaris dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang dipersyaratkan oleh undang- undang, sedangkan digitalisasi akta dengan media elektronik, tanda tangan elektronik, dsb. tidak  ada  sampai  sekarang  dalam  aturan.  mengatur  digitalisasi  dokumen  publik  oleh Notaris. 20 Sebagaimana diketahui bahwa era globalisasi merupakan suatu proses yang pada akhirnya  akan  membawa  seluruh  penduduk  planet  Bumi  ke  dalam  masyarakat  global. Selanjutnya, masyarakat global dipandang dan dipahami sebagai proses alamiah yang tidak dapat dihindari oleh peradaban manusia yang semakin maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu Notaris harus siap merangkul era elektronik dimana konsep cyber notary atau ada yang menyebutnya Notaris digital akan hadir di Indonesia. 21
Notaris lain mengatakan, meskipun belum pernah memindai akta sebelumnya, namun ternyata  berbagai  keuntungan  dapat  diperoleh  dengan  menggunakan cyber  notary ,  yaitu pengajuan  surat  kuasa  Notaris  dapat  diselesaikan  dengan  cukup  cepat  dan  menghemat
15 I Gusti Ngurah Wira Prabawa, dkk, 2020, Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah di Berlakukannya Online Single Submission, Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.2 Agustus 2020, Hal. 412
16 Rahma Putri Prana, 2019, Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasal Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor untuk  Menghindari Kerugian Akibat  Praktik  Manipulasi Pasal di Pasar Modal , Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium, Vol.8, No.1, Mei 2019, Hal. 43
17 Cita Yustia Sefriani, et. al. 2913, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka, Jakarta, Hal. 101
18 Ridwan HR. 2008 , Hukum Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.110
19 Supriadi, 2006, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 50
20 Wawancara  kepada  Hustam  Husain  selaku  Notaris  Kota  Makassar  pada  tanggal  22  Pebruari 2023
21 Alincia,  Devi,  and  Tundjung  Herning  Sitabuana,  2012,.  " Urgency  of  Law  Amendment  as Foundation of The Implementation of Cyber Notary ." LAW REFORM 17.2 (2021), Hal. 214-231.
waktu, permintaan transaksi , yaitu pembuatan akta atau perjanjian, terbatas pada dokumen elektronik,  tetapi  semua  pihak  dapat  melakukan  transaksi  komersial,  menghindari  biaya yang  dikeluarkan  karena  tidak  ada  batasan  transportasi  dan  biaya  dapat  dihitung,  atau membuat sesuatu yang vital terkait dengan utilitas dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien  menggunakan  layanan  tradisional.  Meskipun  belum  pernah  membuat  dokumen otentik secara digital, memanfaatkan cyber notary memiliki banyak keuntungan. Dalam hal mengeluarkan  surat  kuasa, cyber  notary dapat  menyelesaikan  tugas  dengan  cepat  dan menghemat waktu. Selain itu, penggunaan cyber notary memungkinkan untuk melakukan transaksi  komersial  secara  elektronik  tanpa  janji  temu  fisik,  sehingga  menghindari  biaya transportasi  dan  memudahkan  perhitungan  biaya,  selain  itu pelayanan  publik juga  dapat terselenggara secara efektif dan efisien. 22
Peran Notaris dalam transaksi elektronik disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 23
a. Transaksi konvensional yang menggunakan kertas nampaknya sudah berubah menjadi bentuk  transaksi  yang  menggunakan  sistem  elektronik.  Hal  ini  sejalan  dengan kesepakatan global dalam forum UNCITRAL yang telah lama memberikan rekomendasi mengenai perlunya pengakuan nilai hukum informasi dan/atau dokumen elektronik;
b. Sebuah  konvensi  internasional  tentang  e-commerce  lahir  dalam  lingkup  antar  pelaku bisnis  (B2B)  yaitu  United  Convention  on  the  use  of  e-communication  in  international contract  (2005).  Konvensi  ini  telah  diratifikasi  sebagai  standar  peraturan  dalam perdagangan elektronik lintas negara;
c. Dalam  perkembangannya,  beberapa  negara  telah  menerapkan  electronic  notary  atau cyber notary dalam sistem hukum nasionalnya, terutama dalam rangka kebutuhan akan jaminan  keaslian  informasi  elektronik,  khususnya  dalam mendukung  penerapan tanda tangan digital;
d. Indonesia  telah  memiliki  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan transaksi elektronik (UU ITE), yang diundangkan sejak 21 april 2008 lalu. Berdasarkan UU  ITE,  setiap  orang  dapat  menggunakan  tanda  tangan  elektronik  ( e-signature )  yang didukung oleh suatu layanan penyelenggara sertifikasi elektronik;
e. Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh positif pada peningkatan lalu lintas perdagangan, salah satu bukti dari kemajuan teknologi informasi yang sangat dirasakan manfaatnya  oleh  masyarakat  dalam  bidang  bisnis/perdagangan  adalah electronik commerce atau lazim dikenal dengan sebutan e-commerce ;
f. Notaris  sebagai  pejabat  umum  berdasarkan  UU  No.  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris  mempunyai  fungsi  dan  peran  yang  penting  dalam  legalisasi  transaksi  di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami menjadi pihak ketiga yang terpercaya ( Trusterd- Third-Party ) dalam kehidupan sehari-hari.
Notaris di era digital tidak hanya harus memahami hukum, tetapi juga pengetahuan di luar hukum ( beyond legal science ) yang dapat menunjang kesuksesan, seperti ilmu manajemen dan  kepemimpinan.  Notaris  juga  harus  dituntut  untuk  belajar  bagaimana  melayani  dan memuaskan klien serta belajar bagaimana memimpin orang lain dan dirinya sendiri.
22 Wawancara kepada Iwan Ampulembang selaku Notaris Kota Makassar pada tanggal 24 Pebruari 2023
23 Putri,  Chiska  Claudia,  Annalisa  Yahanan,  and  Agus  Trisaka. 2019, Penyimpanan  Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary . Diss. Sriwijaya University,  Hal. 65.
Pemanfaatan cyber  notary oleh  Notaris  menjadikan  Notaris  pada  pelaksanaan  tugas maupun  kewenangannya  dengan  mengacu  pada  teknologi  informasi  terlebih  pada penyusunan akta. Pada makna ini, adanya kehadiran dengan fisik maupun langsung terkait tak dibutuhkan lagi. Penerapannya bisa memakai sarana pandang dengar, dengan tak ada batasan kota ataupun provinsi hingga tak ada batasan wilayah negara ( borderless ). Melalui konsep ini, tak dibutuhkan menghadap langsung melalui mendatangi menuju kantor Notaris. Pada perkembangan kelanjutannya data diri penghadap tak dibutuhkan secara fisik, namun sebatas  melalui  unduhan.  Sehingga  sejenis  dokumen  yang  dibutuhkan  pada  penyusunan akta sebatas diunduh Notaris dari sebuah lembaga. Dalam sisi lain dalam para penghadap, saksi  serta  Notaris  memakai  tanda  tangan,  meterai  serta  stempel  dengan  digital.  Hingga diperlukan  adanya  sidik  jari  digital.  Hal  itu  termasuk  penggambaran  ideal  dalam  konsep cyber  notary .  Pada  konsep  ini,  tak  sebatas  tanda  tangan  yang  perlu  dilaksanakan  melalui elektronik, namun juga dokumen pada penyusunan akta dalam mendapatkan dasar hukum yang memadai adanya cyber notary .
Menurut  penulis,  era  c yber  notary lambat  laun  akan  menjadi  kebutuhan  dalam pekerjaan dan rutinitas sehari-hari, termasuk dalam menangani klien yang membutuhkan jasanya.  Notaris  perlu  dipersiapkan  jika  c yber  notary benar-benar  populer  di  Indonesia. Beberapa faktor penting urgensi pengaturan Cyber notary di Indonesia dalam penyediaan jasa oleh Notaris, yaitu : 24
a. Adanya sistem hukum modern memberikan peluang kepada konsep Cyber Notary untuk bisa berdampingan dengan sistem yang sudah biasa di pakai oleh  Notaris yaitu sistem konvensional dalam pembuatan akta;
b. Telah terwujudnya di dalam UUITE;
c. Telah masuknya sistem perdagangan e-commerce ke wilayah Indonesia;
d. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang modern, yang haus akan informasi dan rasa keingintahuan yang sangat besar;
e. Negara Indonesia adalah salah satu pengguan jasa internet terbesar dan termasuk salah satu negara dengan perkembangan bisnis yang sangat pesat di bidang e-commerce;
f. Adanya  penggunaan  media  elektronik  dalam  RUPS  Perseroan  Terbatas,  telah memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  bagi  terwujudnya  konsep cyber  notary di Indonesia;
g. Telah  ada  peraturan  perundang-undangan  sebagai  rujukan  untuk  terciptanya  aturan secara khusus yang mengatur mengenai C yber Notary;
h. Pemerintah berambisi agar Indonesia dapat meraih peringkat minimal 40 besar dalam Indeks  Kemudahan  Berbisnis  (EODB).  Dalam  kongres  internasional  Notaris,  Presiden Joko Widodo menegaskan keinginannya agar Notaris dapat merespons tuntutan zaman. Ranking  tersebut  penting  untuk  memberikan  kemudahan  dalam  berusaha  yang diselenggarakan oleh Bank Dunia. Joko Widodo berharap Indonesia akan menjadi negara yang menarik bagi investor asing untuk berbisnis dan berinvestasi.; 25
25 Muhammad  Farid  Alwadji,  2020, Urgensi  Pengaturan  Cyber  Notary  Dalam  Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia, Jurnal Rechtvinding, Vol 2, Nomor 2, Hal. 259
i. Bahwa  penggunaan  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  harus  terus  dikembangkan untuk  menjaga,  memelihara  dan  memperkokoh  persatuan  dan  kesatuan  nasional berdasarkan peraturan perundang- undangan demi kepentingan nasional;
j. Pemanfaatan Cyber  Notary berperan  penting  dalam  perdagangan  dan  pertumbuhan perekonomian nasional untuk mensejahterahkan masyarakat;
k. Adanya  keterbukan  terhadap  informasi  dan  teknogi  bagi  para  Notaris  di  jaman  digital agar fleksibel dan lebih berfikir kreatif, inovatif dalam menyikapi peruabahan era global.
Adapun menurut Edmon Makarim, manfaat dari c yber notary adalah : 26
1. Bagi  penyelenggara  jasa,  sertifikasi  elektronik  dapat  menjadi  ukuran  kualitatif  dalam menentukan  standar  penerapan  sistem  elektronik  yang  baik,  khususnya  dalam manajemen risiko hukum.
2. Notaris dapat menjadi penelaah ilmiah terhadap praktik penyelenggaraan jasa  Notaris dalam lingkup transaksi elektronik.
3. Masyarakat  dapat  mengetahui  kekuatan  alat  bukti  yang  sah  dari  penggunaan  akta elektronik yang didukung oleh Notaris.
4. Pemerintah dapat menjadi pedoman dalam menyelaraskan UU Kenotariatan dengan UU Informasi Transaksi Elektronik.
5. Pihak  atau  klien  yang  bertransaksi  dapat  mengetahui  kepastian  hukum  dalam bertransaksi.
6. Aparat  penegak  hukum  seperti  jaksa,  hakim,  pengacara,  arbiter  atau  mediator  dapat berguna  dalam  mengklarifikasi  validitas  dan  nilai  pembuktian  dari  bukti  digital  atau elektronik.
7. Mempermudah pekerjaan Notaris dalam hal penghematan waktu operasional.
8. Notaris dapat dengan mudah memastikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
9. Menjadi bukti sebagaimana tercatat dengan baik dan jelas sehingga tidak ada yang dapat mengingkarinya.
Pada  dasarnya  hukum  berkembang  secara  dinamis  mengikuti  perkembangan masyarakat, namun hukum dalam arti yang lebih sempit yaitu hukum seringkali tertinggal karena  menyesuaikan  dengan  perubahan  zaman  dan  perkembangan  teknologi.  Sebagai contoh, saat ini pola kehidupan sosial masyarakat di seluruh dunia terpaksa berubah akibat pandemi  Covid-19  yang  karena  kebutuhan  untuk  memastikan physical  distancing dengan menjaga  social  distancing  secara  fisik  pada  saat  istirahat,  memiliki  dampak  yang  besar. berdampak  pada  berbagai  daerah  memiliki  rantai  penularan  virus.  Pembatasan  Sosial Berskala Besar di berbagai daerah menekankan pembatasan interaksi fisik dan mendorong kegiatan usaha, pendidikan dan berbagai layanan melalui media digital dengan sistem kerja dari  rumah  dan  belajar  dari  jarak  jauh . 27 Terdapat  beberapa  kebutuhan  pekerjaan  yang
26 Edmon  Makarim, 2016, Notaris  dan  Transaksi  Elektronik,  Kajian  Hukum  Tentang Cybernotary atau Electronic Notary. Cetakan 3, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 8
27 Ranti  Fauza,  2021, Legalitas  Tanda  Tangan  Elektronik:  Posibilitas  dan  Tantangan  Notary Digitalition di Indonesia, l Acta Djurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 4, Nomor 2, Juli 2021, Hal 17
mendorong urgensi penerapan c yber notary yang tampaknya dapat dilakukan oleh Notaris Indonesia pada masa sekarang, yakni : 28
1. Jasa penitipan ataupun penyimpanan ( escrow ) terhadap kode sumber program komputer oleh para  pihak.  Dalam  konteks  jasa  ini  Notaris  dapat  memberdayakan  jasa  kustodian yang  diselenggarakan  oleh  bank  untuk  melakukan  penyimpanan  kode  sumber  ( source code ).
2. Jasa  pemeriksaan  identitas  subjek  hukum  penghadap  sebelum  diterbitkannya  suatu sertifikat elektronik kepada yang bersangkutan.
3. Pembuatan  salinan  akta  secara  elektronik  bagi  pihak-pihak  yang  ingin  mengrimkan dokumen  tersebut  secara  elektronik  dalam  proses  lelang  atau  tender  dalam  konteks pengadaan barang dan jasa secara elektronik ( e- procurement ).
4. Memberikan jasa time stamping berikut penggunaan materai secara elektronik kepada dokumen  elektronik  yang  dihadapkan  kepadanya.  Hal  tersebut  akan  mengakibatkan fungsi budgeter dan fungsi pembuktian dari materai menjadi efektif.
5. Mendukung sistem sertifikasi kendala terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk tindakan kontraktual secara elektronik.
6. Mendukung  penyaluran  program-program  bantuan  pemerintah,  khususnya  terkait dengan dukungan keautentikan data bagi penerima bantuan.
7. Notaris dapat saja menyediakan sarana semacam memberikan clinical data service atau legalisasi  dari  suatu  bukti  elektronik  yang  dicetak  melalui  sistem  yang  dikelolanya. Dengan kata lain, Notaris dapat menyediakan sarana sistem elektronik untuk mencetak secara valid dokumen-dokumen keperdataan yang dibutuhkan oleh para pihak sebagai salah satu kegiatan dalam memberikan pelayanan jasa.
Tentu  saja  model  kontrak online tidak  bertentangan  dengan  kontrak offline ,  yang membedakan  keduanya  hanyalah  media  penghubungnya.  Kontrak  atau  perjanjian  hanya suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 29
Sampai saat ini belum ada pengaturan secara khusus tentang mekanisme pelayanan jasa  oleh  Notaris  berbasis  digital,  sehingga  perlu  dilakukan  pendekatan  konseptual mengenai mekanisme pelayanan jasa oleh Notaris berbasis digital, sehingga perlu dilakukan pendekatan konseptual dengan kewenangan Notaris di bidang c yber notary. Dalam hal ini, Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  menyediakan  beberapa  fasilitas  dalam implememtasi sistem pelayanan cyber notary , yaitu : 30
a. Publikasi berita yang ditulis oleh Hubungan Masyarakat (HUMAS) Ditjen AHU. 31 Publikasi berita  yang  dimaksud  disini  adalah  mengenai  jurnal,  buletin  yang  dikeluarkan  secara resmi lalu di share , yang melibatkan Notaris sebagai penyambung lidah berita mengenai
28 Edmon  Makarim, Op.Cit., Hal. 8
29 Ahmadi  Miru,  2007, Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, Hal. 2
30 Indah  Aulia  Putri,  2021,  Urgensi  Penerapan  Cyber  Notary  Dalam  Pelayanan  Jasa  Notaris Berdasarkan UUJN, UII, Yogyakarta, Hal. 64
31 Erliyani  Rahmida  &  Siti  Rosydah  Hamdan,  2020, Akta  Notaris  Dalam  Pembuktian  Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary , Dialektika, Yogyakarta, Hal. 109
program-program  yang  telah  diperbuat  yaitu  perluasan  informasi  mengenai pengumuman baru, jurnal dan buletin yang sifatnya umum, kegiatan perdata, kegiatan kerjasama,  dan  aplikasi  terbaru  yang  sifatnya  memberikan  informasi  atau  seperti penyuluhan.
b. Pengajuan  permohonan  dan  pemakaian  nama  Perseroan  Terbatas,  Yayasan  dan perkumpulan yang dapat diakses oleh Notaris dan masyarakat umum.
c. Pengajuan  permohonan  pengesahan  pendirian  Perseroan  Terbatas,  yayasan,  dan Perkumpulan yang hanya dapat diakses oleh Notaris.
d. Perubahan,  pendaftaran,  dan  penghapusan  Fidusia  yang  hanya  dapat  diakses  oleh Notaris.
e. Pengajuan  adanya  permohonan  persetujuan  perubahan  anggaran  dasar  dan pemberitahuan  informasi  adanya  perubahan  anggaran  dasar  serta  perubatan  data Perseroan Terbatas, tanpa terkecuali permohonan perubahan pengurus.
f. Adanya  kegiatan  yang  dilakukan  setiap  bulan  yaitu  laporan  wasiat  yang  hanya  dapat diakses oleh Notaris.
g. Pendaftaran untuk calon Notaris, pengangkatan Notaris, Mutasi Notaris dan sertifikat cuti Notaris yang dapat diakses langsung di AHU online.
h. Terdapat adanya web untuk melakukan pengaduan oleh masyarakat umum dan Notaris diprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu siemon.kemenkumham.go.id.
i. Urusan partai politik (parpol) terkait informasi parpol berbadan hukum.
Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  menyediakan  beberapa  fasilitas  untuk menggunakan  sistem  pelayanan  c yber  notary hanya  sebagai  sarana  bagi  Notaris  untuk memasukan data-data atau dokumen-dokumen yang dapat diakses secara online. 32 Menurut penulis bahwa pada masa depan disaat pelaksanaan cyber notary dapat menciptakan sebuah konsep cyber  notary termasuk  konsep  dalam  era  digitalisasi  selaras  terhadap berkembangnya  teknologi  tentunya  membutuhkan  kebaharuan  hukum  sebagai  payung hukum.  Dan  untuk  mendapatkan  dasar  hukum  yang  memadai  adanya cyber  notary di Indonesia, perlunya segera diakomodir payung hukum yang jelas.
Pemanfaatan cyber notary mempunyai beragam manfaat, diantaranya penerapannya menjadi cukup efektif serta efisien daripada adanya cara konvensional, yakni dalam ranah penugasan,  waktu  serta  biaya.  Di  Indonesia  pun  sudah  mempunyai  digital  signature terpercaya,  dimana  dokumen  akta  elektronik  tak  harus  dicemaskan  keamanan  serta keabsahannya. Hubungan cyber notary terhadap nilai pokok digitalisasi birokrasi (inovasi, kolaborasi, serta pemakaian TIK) termasuk sebuah pendorong penerapan digitalisasi cyber notary dalam Indonesia, dikarenakan bisa menyebabkan terselenggaranya pemerintah yang meraih good governance . Makna Notaris dalam penerapan cyber notary menjadikan Notaris pada pelaksanaan tugas maupun kewenangannya dengan mengacu pada teknologi informasi terlebih  pada  penyusunan  akta.  Pada  makna  ini,  adanya  kehadiran  dengan  fisik  maupun langsung terkait tak dibutuhkan lagi.
Pemanfaatan cyber  notary bisa  memakai  sarana  pandang  dengar,  dengan  tak  ada batasan kota ataupun provinsi hingga tak ada batasan wilayah negara ( borderless ). Melalui konsep  ini,  tak  dibutuhkan  menghadap  langsung  melalui  mendatangi  kantor  Notaris.
32 Ibid.
Pemanfaatan cyber notary juga membuat data diri penghadap tak dibutuhkan secara fisik lagi, namun sebatas melalui unduhan saja. Sehingga pada dokumen yang dibutuhkan pada penyusunan akta dapat diunduh saja oleh Notaris dari sebuah lembaga. Dalam sisi lain dalam para penghadap, saksi serta Notaris memakai tanda tangan, meterai serta stempel dengan digital.  Hingga  diperlukan  adanya  sidik jari  digital.  Hal  itu  termasuk  penggambaran  ideal dalam  dari  konsep cyber  notary .  Pada  konsep  ini,  tak  sebatas  tanda  tangan  yang  perlu dilaksanakan  melalui  elektronik,  namun  dokumen  pada  penyusunan  akta.  Dalam mendapatkan  dasar  hukum  yang  memadai  adanya cyber  notary ,  di  Indonesia  perlu dilakukan perubahan berbagai peraturan, yakni Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1868 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  serta  Pasal  5  ayat  (4)  huruf  b  Undang-Undang Informasi  serta  Transaksi  Elektronik  untuk  menunjang  digitalisasi  menuju  pelayanan terbaik.

## Kepastian Hukum Prinsip Perjanjian Para Pihak Dalam Digitalisasi Akta Otentik Oleh Notaris
Praktek  kenotariatan  di  Indonesia  berbeda  dengan  di  negara-negara  Anglo  Saxon, misalnya  Amerika  serikat,  di  negara  tersebut  Notaris  adalah  tukang  membuat  akta, sedangkan  di  Indonesia  sebagai  penganut  civil  law  yang  Notarisnya  bertugas  melayani masyarakat umum dalam pembuatan akta. Pada negara common law dikenal sebagai Notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh undangundang seperti dalam sistem civil law . Tugas Notaris publik lebih banyak  menjalankan  proses  administrasi  yaitu  memberikan  cap/segel  pada  suatu perjanjian. Oleh karena itu, penerapan konsep cyber notary pada sistem common law tidak akan  berpengaruh  kepada  kekuatan  akta.  Sedangkan  Notaris  di  Indonesia  menggunakan sistem civil law yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris adalah akta yang otentik. Akta otentik berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata merupakan alat bukti yang sempurna.
Menurut Pasal 1866 KUHPerdata, terdapat lima jenis alat bukti yang berbeda, yakni: bukti  tertulis,  bukti  saksi,  asumsi,  pengakuan,  dan  sumpah.  Pasal  1867  KUHPerdata kemudian  menjelaskan  bahwa  ada  dua  jenis  akta  yang  berbeda,  yaitu:  akta  pribadi  yang dibuat  oleh  para  pihak  (private  deeds)  dan  akta  resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang (authentic deeds). Sementara itu supaya akta Notaris dapat menjadi akta otentik apabila  memenuhi  persyatana  perundang-undangan  terutama  pasal  1868  KUHPerdata. Berdasarkan pengertian akta otentik pada pasal 1868 KUHPerdata, maka ada 3 (tiga) syarat akta otentik, yaitu:
1. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta yang dibuat oleh ( door ) atau di hadapan ( ten overstaan ) seorang pejabat umum.
3. Pejabat harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu.
Sedangkan  untuk  tahapan  dalam  pembuatan  akta  secara  konvensional,  yakni  sebagai berikut:
1. Para penghadap/pihak yang memerlukan jasa Notaris akan mendatangi kantor Notaris untuk menyampaikan keinginan mereka yang akan dicatat dalam akta Notaris;
2. Setelah  mendengarkan  maksud  dan  tujuan  para  pihak,  Notaris  harus  menentukan tindakan hukum yang diinginkan oleh para pihak dan memberikan edukasi hukum terkait akta yang akan dibuat, apakah sudah sesuai dengan peraturan atau belum;
3. Setelah  Notaris  mengetahui  tindakan  hukum  yang  diinginkan  oleh  para  pihak,  Notaris akan  membuat  akta  dengan  format  dan  metode  yang  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Bentuk  dan  tata  cara  pembuatan  akta  Notaris  dapat  dikatakan  sah  apabila  telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 undangundang Nomor 2 Tahun 2014 di  atas,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kewenangan  Notaris  untuk  mensertifikasi transaksi dengan menggunakan cyber notary memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta otentik. UUJN telah menentukan suatu pengaturan mengenai degradasi akta karena beberapa sebab, salah satunya dikarenakan akta tidak memenuhi syarat dalam pembentukannya  berdasarkan  undang-undang.  Terlebih  dahulu  sebelum  menentukan bentuk akta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sebuah akta dapat dikatakan sah dengan menaati ketentuan syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW. Setelah terpenuhinya suatu kecakapan, kata sepakat, hal tertentu (objek perjanjian) serta sebab yang halal, maka Notaris sebagai pejabat umum yang membuatkan akta, dapat melalui prosedur selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 38 UUJN.
Permasalahan yang sering muncul dalam perbincangan tentang cyber notary ini adalah akta-akta  yang  bagaimana  yang  dimungkinkan  dan  yang  bagaimana  tidak dimungkinkan untuk dibuat dalam bentuk cyber notary . Kalau akta bawah tangan bisa saja, karena bentuk akta merupakan kesepakatan dari para pihak, alasannya adalah:
1. Aturan  menetapkan  bentuk  Akta  Otentik  dan  belum  ada  ketentuan  yang memperbolehkan Akta Otentik dalam format elektronik;
2. Akta  harus  ditandatangani  dan  belum  ada  peraturan  khusus  yang  secara  jelas mengizinkan penggunaan tanda tangan digital untuk menandatangani Akta Otentik;
3. Pembuatan dan penandatanganan Akta harus dihadiri dan disaksikan oleh  Notaris dan saksi-saksi,  dan  belum  ada  peraturan  yang  mengizinkan  Notaris  untuk  menyaksikan penandatanganan melalui telekonferensi atau metode serupa .
Masalah  lain  yang  timbul  dalam  pembuatan  akta  otentik  secara  elektronik  terkait dengan kewajiban Notaris terhadap akta yang dibuatnya, seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat  (1)  UUJN.  Notaris  memiliki  kewajiban  untuk  menandatangani  akta  dan  melekatkan sidik jari pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf  c  dan  m  sulit  diterapkan  dalam  pembuatan  akta  otentik  secara  elektronik.  Jika ketentuan  Pasal  16  ayat  (1) huruf  m tidak  dipenuhi,  maka  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sesuai dengan Pasal 16 ayat (9).
Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  44  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4) mengakibatkan  suatu  akta  hanya  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan, dan Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang diderita para pihak akibat tidak terpenuhinya unsur Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa dokumen elektronik dapat memiliki kekuatan pembuktian asli dan original jika menggunakan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab. Namun,  di  Indonesia,  akta  Notaris  yang  dibuat  dengan  menggunakan  cyber  notary  tidak diakui sebagai alat bukti elektronik karena Pasal 5 ayat (4) UU ITE melarangnya. Oleh karena itu,  kekuatan  akta  Notaris  yang  berbentuk  elektronik  (akta  elektronik)  tidak  memiliki pembuktian yang sempurna seperti akta otentik, karena tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta dan belum diakomodir.
Sedangkan  menurut  Iwan  Ampulembang 33 selaku  Notaris  di  Kota  Makassar menyatakan bahwa dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam  bentuk  yang  sudah  ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Bila  akta  Notaris  telah memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang ada  maka  akta  Notaris  tersebut  dapat  memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Begitupun sebaliknya, bila akta Notaris tidak memenuhi ketentuan yang ada di Undang-Undang tentu tidak akan bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.
Masih terdapat celah hukum mengenai pembuatan e-sertifikat yang belum sepenuhnya diatur oleh UUJN dan UU ITE, landasan hukum Notaris mengikuti perkembangan masyarakat modern  saat  ini.  Sekalipun  Notaris  tidak  dapat  membuat  akta  elektronik  sesuai  dengan UUJN, KUHPerdata dan UU ITE, kemungkinan tersebut tetap ada karena diatur dalam rapat pemegang  saham  melalui  media  video  conference, 34 namun  ketentuan  pasal  77  UU  PT merupakan penanda hukum yang menunjukkan kemungkinan Notaris membuat akta secara elektronik,  meskipun  ketentuan  ini  secara  hukum  sinkron  dengan  isi  UU  ITE  yang diterbitkan kemudian. Alih-alih mempertegas kewenangan Notaris dalam UU ITE, legislator justru  membatasi  kewenangan  Notaris  untuk  membuat  akta  secara  elektronik.  Meskipun membutuhkan pelayanan yang cepat dalam waktu singkat, namun merupakan kebutuhan dalam masyarakat modern. 35 Dalam kondisi yang mirip dengan pembahasan sebelumnya, R.B. Simatupang mengatakan, “Dalam situasi saat ini, segala sesuatu menjadi lebih mudah melalui  teknologi  informasi.  Kini,  batas  wilayah,  waktu  dan  jarak  semakin  sulit  dilihat dengan  kemajuan  teknologi  informasi.  Di  era  kesederhanaan  dan  kecanggihan  ini  juga dikenal kata dematerialisasi yang salah satunya ditunjukkan dengan ketentuan baru dalam Tata Tertib Perusahaan yang mengatur RUPS melalui media elektronik. 36
Menurut  penulis,  digitalisasi  akta  nyata  oleh  Notaris  dapat  diartikan  bahwa penyerahan alat elektronik atau Notaris hanya menegaskan akad yang tidak dibacakan dan ditandatangani  aktanya  di  depan  Notaris.  Transaksi  elektronik  adalah  kontrak  dimana dokumennya tidak dibaca dan ditandatangani di depan  Notaris. Oleh karena itu, menurut penulis,  pengesahan  undang-undang  tentang  kontrak  pihak  ketiga  dan  digitalisasi  karya nyata oleh Notaris tidak memiliki cukup bukti sebagai dokumen asli atau dokumen kontrak menjadi dokumen rahasia.
Seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  pengenalan cyber  notary tampaknya menimbulkan  konflik  prinsip.  Sertifikasi  usaha  dengan  menggunakan cyber  notary merupakan penafsiran Pasal 15 ayat (3) undang-undang nomor 2 tahun 2014 yang dinilai kurang  dipahami,  padahal  diartikan  sebagai  pengesahan  usaha  dari cyber  notary yang memiliki transaksi dianggap sebagai akta Notaris maka hal ini jelas bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf I undang-undang nomor 2 tahun 2014. Sedangkan cyber notary disini adalah keadaan mereka yang hadir tidak secara langsung di depan  Notaris tetapi melalui elektronik sarana seperti teleconference atau video call. Verifikasi registri yang dibuat oleh Notaris dunia maya dapat disalahgunakan oleh pihak jahat. Apabila timbul perselisihan, para pihak dapat menolak proses pembacaan yang tidak dilakukan di hadapan Notaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Notaris  secara  elektronik  berdasarkan  pendapat cyber  notary tersebut  belum  memiliki kekuatan hukum yang cukup, karena terdapat pembatasan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE.
33 Wawancara kepada Iwan Ampulembang selaku Notaris Kota Makassar pada tanggal 24 Pebruari 2023
34 Dwi Merlyani, 2019, Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap (Terkait Dengan Ciber Notary), Universitas Sriwijaya, Palembang, Hal 67
35 Ibid .
36 R. B Simatupang, 2009, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 76
Padahal,  pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE  menyatakan  bahwa  dokumen  elektronik  tidak  berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus ditulis dalam bentuk akta Notaris atau akta pejabat  pemerintah.  Jadi.  Konsep cyber  notary terkait  dengan  tanda  tangan  elektronik dokumen hukum tidak dapat diterapkan di Indonesia karena terkait dengan latar belakang sejarah,  masalah pembuktian  dan  konsep  yang  akan  bertentangan  dengan  peraturan  lain yang berlaku di Indonesia.

## PENUTUP
Pemanfaatan cyber notary terhadap digitalisasi akta Notaris di kota Makassar akan sangat memudahkan pekerjaan Notaris maupun lainnya, yang dapat menghemat waktu dan biaya  dibandingkan  dengan  pembuatan  akta  nyata.  Tapi  karena  sampai  saat  ini  payung hukumnya, maka belum ada Notaris di Makassar yang pernah mendigitalisasikan aktanya. Dari segi hukum yang jelas, asas kesepakatan pihak ketiga dan digitalisasi akta nyata oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  tidak  adanya  bukti  yang  cukup sebagai  suatu  dokumen  yang  nyata,  penting  agar  akta  Notaris  yang  didigitalkan  tidak memenuhi  syarat  keaslian  akta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1868  KUH  Perdata. Selain itu, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis menyarankan perlunya pemerintah menyiapkan alat berupa sistem dan payung hukum untuk digitalisasi akta Notaris yang nyata, karena seperti UUJN, hukum perdata dan undang-undang ITE tidak memberi wewenang kepada Notaris. Selain itu,  penting  bagi  INI  (Ikatan  Notaris  Indonesia)  untuk  menjadi  satu-satunya  wadah  bagi Notaris untuk memastikan bahwa saat ini belum ada digitalisasi tindakan Notaris sebelum adanya  payung  hukum  yang  jelas  sehingga  Notaris  tidak  menemui  permasalahan  di kemudian hari terkait cyber notary .

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Miru, Ahmadi. (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Yustia Sefriani, Cita. et. al . (2013). Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Gramedia Pustaka.
Rahmida, Erliyani. & Siti Rosydah Hamdan. (2020). Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary , Yogyakarta: Dialektika.
Makarim,  Edmon.  (2016). Notaris  dan  Transaksi  Elektronik,  Kajian  Hukum  Tentang Cybernotary atau Electronic Notary. Cetakan 3, Jakarta: Rajawali Pers.
Aulia Putri, Indah. (2021). Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN, Yogyakarta: UII Pers.
Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum  (Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel) , Yogyakarta: Topoffset Percetakan.
M.  Echols,  John.  dan  Hassan  Shadily.  (2012). Kamus  Hukum  Inggris  Indonesia, Jakarta: Gramedia Utama.
Rositawati, Desy. et.al . (2017). Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary . Diss. Udayana University.
Nurita,  R.A.  Emma.  (2012). Cyber  Notary , Pemahaman  Awal  dalam  Konsep  Pemikiran , Bandung: Refika Aditama.
Simatupang, R. B. (2009). Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta: Rineka Cipta.
Subekti,  R.  dan  R.  Tjitrosudibio.  (2009). Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.
HR., Ridwan. (2008). Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Supriadi. (2006). Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL dan KARYA ILMIAH
Alincia,  D.,  &  Sitabuana,  T.  H.  (2021).  Urgency  of  Law  Amendment  as  Foundation  of  The Implementation of Cyber Notary. LAW REFORM, 17 (2), 214-231.
https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41749
Alwajdi,  M.  (2020).  Urgensi  Pengaturan  Cyber  Notary  Dalam  Mendukung  Kemudahan Berusaha  Di  Indonesia. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional,
9 (2), 257. doi:http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.422
Merlyani,  Dwi.  (2019).  Kewajiban  Pembacaan  Akta  Otentik  Oleh  Notaris  Di  Hadapan Penghadap  (Terkait  Dengan  Ciber  Notary), Repertorium:  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan , 9(1), 36. http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358
Prabawa,  I.,  &  Rudy,  D.  (2020).  Peran  Notaris  Dalam  Pendirian  Koperasi  Setelah Diberlakukannya  Online  Single  Submission. Acta  Comitas:  Jurnal  Hukum Kenotariatan, 5 (2), 411-422. doi:10.24843/AC.2020.v05.i02.p17
Alwajdi,  M.  (2020).  Urgensi  Pengaturan  Cyber  Notary  Dalam  Mendukung  Kemudahan Berusaha  Di  Indonesia. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional,
9 (2), 257. doi: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.422
Arisaputra,  Muhammad  I.  (2012).  Kewajiban  Notaris  Dalam  Menjaga  Kerahasiaan  Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan , (17)3, 27 173. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.106
Putri,  C.  C.,  Yahanan,  A.,  &  Trisaka,  A.  (2019).  Penyimpanan  Protokol  Notaris  Secara Elektronik  dalam  Konsep  Cyber  Notary  (Doctoral  dissertation,  Sriwijaya University).
Fauziyyah  Sugianto,  Q. (2020).  Peluang Dan  Tantangan  Calon  Notaris  Dalam  Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. Notarius, 12 (2), 656-668.
https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29004
Prana, Rahma. (2019). Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Untuk  Menghindari  Kerugian  Akibat Praktik  Manipulasi  Pasar  Di  Pasar  Modal. Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum Kenotariatan . 7(1), 43.
http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v7i1.267
Mayana,  R.  F.,  &  Santika,  T.  (2021).  Legalitas  Tanda  Tangan  Elektronik:  Posibilitas  Dan Tantangan  Notary  Digitalization  Di  Indonesia. ACTA  DIURNAL  Jurnal Ilmu  Hukum Kenotariatan , 4 (2), 244-262.https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517
Suwantara,  I.,  &  Pratama  Sukma,  P.  (2021).  Konsep  Cyber  Notary  Dalam  Menjamin Keautentikan  Terhadap  Transaksi  Elektronik. Acta  Comitas  :  Jurnal  Hukum Kenotariatan, 6 (01), 173 – 184. doi:10.24843/AC.2021.v06.i01.p15
Wijanarko, Fahma R., et al. (2015). Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber  Notary  Di  Indonesia  Menurut  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2014." Repertorium , 2(2).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
KUHPerdata.

## INTERNET
https://mediaNotaris.com , diakses pada Februari 3, 2023.
brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia, diakses pada Februari 3, 2023.