## PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT
Anastasha Ruth Nugroho Fatma Ulfatun Najicha
Universitas Sebelas Maret
Email : ruthanastasha58@student.uns.ac.id, fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

## ABSTRACT
The environment is an accumulation of the interaction of various factors contained in the biotic  and  abiotic  environment.  Juridically,  it  is  constitutionally  stated  that  a  healthy environment  is  a  form  of  human  rights  that  must  be  fulfilled  by  the  state.  However,  it  is undeniable that currently there is a lot of damage to a healthy environment, which means that the state cannot fulfill its responsibilities. This paper will examine the definition of a healthy environment and how efforts to fulfill a healthy environment as part of human rights. This paper uses a normative juridical approach that refers to primary and secondary legal materials.  With  this  approach,  the  results  of  the  study  state  that  a  good  and  healthy environment  is  an environment  that can allow humans to  develop  optimally, in  harmony, harmony, and balance. Meanwhile, efforts to fulfill a healthy environment can be realized if the government and the community work together in realizing this right accompanied by law enforcement against a healthy environment.

## Keywords: healthy environment, human rights, law enforcement.

## I. PENDAHULUAN
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan  perikehidupan,  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup  lain 1 . Lingkungan  hidup  merupakan  akumulasi  dari  interaksi  berbagai  faktor  yang  terkandung dalam  lingkungan  biotik  dan  abiotik.  Pada  masa  sekarang,  lingkungan  masyarakat  di Indonesia  tentunya  mengalami  banyak  perubahan  dan  perkembangan  yang  memberikan tantangan serta harapan baru. Perubahan ini akan mengarah pada perubahan positif apabila
1 Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
masyarakat dapat menjaga, menghormati dan mengorganisir lingkungan. Karena sejatinya lingkungan adalah salah satu factor penting pembentuk kepribadian individu 2 .
Kebanyakan masyarakat masih tidak paham akan arti pentingnya lingkungan hidup, mereka  menganggap  lingkungan  hanyalah  objek  sederhana  yang  sekadar  terkait  dengan alam, tumbuhan, dan hewan. Padahal sesungguhnya, ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas daripada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada. Dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat mengenyampingkan eksistensi lingkungan pada titik dan  batas  tertentu.  Pembangunan  ekonomi  nasional  dilaksanakan  dengan  prinsip pembangunan  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan.  Eksistensi  prinsip  ini dilatarbelakangi karena adanya pemahaman dari masyarakat, jika semakin rendah kualitas lingkungan hidup maka semakin rendah pula tingkat keberlangsungan hidup makhluk hidup di  dalamnya 3 .  Oleh  karenanya,  pembangunan  dan  pemberdayaan  yang  tidak  memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti pembangunan dan anti- pemberdayaan.  Terlebih  lagi,  perlindungan  terhadap  lingkungan  juga  terkait  erat  dengan pemenuhan hak asasi manusia.
Menurut Mattias Finger, krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya, yaitu: kebijakan yang salah dan gagal; teknologi  yang  tidak  efisien  bahkan  cenderung  merusak;  rendahnya  komitmen  politik, gagasan,  dan  ideologi  yang  akhirnya  merugikan  lingkungan;  tindakan  dan  tingkah  laku menyimpang dari aktor-aktor negara; merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan  individualisme;  serta  individu-individu  yang  tidak  terbimbing  dengan  baik.  Beranjak dari hal tersebut, maka pada umumnya jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan  akan  dilakukan  melalui  pembuatan  kebijakan  yang  lebih  baik;  teknologi  baru dan  berbeda;  penguatan  komitmen  politik  dan  publik;  menciptakan  gagasan  dan  ideologi baru yang pro-lingkungan ( green thinking ); penanganan terhadap aktor-aktor yang dianggap menyimpang;  dan  mengubah  pola  kebudayaan,  tingkah  laku,  serta  kesadaran  tiap-tiap individu.
2 Iskandar  Abdul  Azis  Saputra,  Fatma  Ulfatun  Najicha,  Pengaruh  Lingkungan  Terhadap  Tumbuhnya  Jiwa Nasionalisme, Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 1, Januari, Tahun 2021, hlm. 1- 5
3 Fatma Ulfatun Najicha, 2022, Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan, Doktrina: Journal of Law, Volume 5 Nomor 1.
Kerusakan Lingkungan hidup, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan hidup dan kehidupan setiap makhluk hidup untuk saat ini maupun saat yang akan datang. Terdapat empat faktor utama terjadinya permasalahan lingkungan hidup, antara lain:  faktor teknologi, faktor pertumbuhan penduduk, faktor ekonomi, dan faktor politik 4 . Padahal, hakekat lingkungan hidup merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai- nilai  kehidupan  yang  ada  di  dalamnya.  Tata  dan  nilai  yang  menjaga  keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas HAL (Hak Atas Lingkungan) saat ini dan generasi yang akan datang.
Dalam Konstitusi dasar Indonesia yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1, menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  mendapatkan pelayanan  kesehatan”.  Hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  juga  ditegaskan dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Lingkungan yang telah rusak dan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya akan menjadi tidak sehat yang dapat membahayakan kesehatan bagi manusia. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dari manusia. Maka, apabila hak tersebut terganggu akan terjadi  pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  karena  lingkungan  yang  baik  dan  sehat merupakan  bagian  dari  HAM.  Permasalahan  yang  timbul  adalah  Bagaimana  upaya pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat? Dari latar belakang dan permasalahan  tersebut,  penulis  mengambil  judul  dalam  penulisan  ini  adalah  “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat”

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dalam pembahasan mengenai materi dan substansi tulisan ini selanjutnya akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa arti lingkungan hidup yang sehat?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat?
4 Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani,  Fatma Ulfatun Najicha, 2021. Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Tora, Volume 7 Nomor 2.

## III. METODE
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  hal  ini  adalah  metode  penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka serta hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap pantas. Penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian  yang  mengacu  pada  norma-norma  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Lingkungan Hidup yang Sehat
Lingkungan  sehat  merupakan  segala  sesuatu  disekitar  yang  dapat  mempengaruhi perkembangan  hidup  manusia  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Sebaliknya, lingkungan  yang  buruk  akan  berdampak  buruk  juga  bagi  kehidupan  manusia  yang  dapat mengakibatkan manusia tidak dapat menjalani kehidupan yang nyaman. Lingkungan yang baik  dan  sehat  mengandung  makna  lingkungan  yang  dapat  memungkinkan  manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang.  Pengelolaan lingkungan hidup  yang  kurang  arif  dan  bijaksana  tentunya  akan  memberikan  pengaruh  buruk  berupa penurunan  kualitas  lingkungan  hidup.  Akan  tetapi,  apabila  pengelolaan  lingkungan  hidup dilakukan  secara  baik  dan  bijaksana,  maka  akan  berdampak  pada  peningkatan  kualitas lingkungan  hidup.  Pentingnya  pengelolaan  lingkungan  hidup  secara  baik  dan  bijaksana adalah  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  yang  berkelanjutan  ( sustainable development ).
Dalam perwujudan pembangunan lingkungan harus diimbangi dengan pencegahan dan  penanggulangan  pencemaran.  Pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran  ini dilakukan  untuk  proteksi  atas  kerusakan  lingkungan,  sehingga  dalam  keberjalanannya memerlukan kerjasama para ahli lingkungan dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bahu membahu  meneliti  faktor-faktor  yang  menghambat  maupun  mendorong  pembinaan  dan pengembangan lingkungan negara kita. Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planologis,  teknologis,  teknik  lingkungan,  ekonomi  dan  hukum.  Segi-segi  pengelolaan
lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan lingkungan.
Negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri masih mengalami banyak sekali masalah lingkungan. Apabila melihat health.org dalam lamannya pernah menyatakan data bahwa terdapat lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia yang meninggal setiap tahun karena tinggal  atau  bekerja  di  lingkungan  yang  kotor  atau  tidak  sehat.  Dari  data  yang  disajikan terebut,  kebanyakan  masyarakat  yang  terkena  lingkungan  tidak  sehat  adalah  masyarakat dengan tinkat ekonomi rendah. Hal ini didukung oleh data jumlah kematian tertinggi terkait lingkungan  yang  kotor  dan  tidak  sehat  berasal  dari  negara  berpenghasilan  rendah  hingga menengah di Asia Tenggara, Pasifik Barat, dan Afrika. WHO juga melaporkan persentase kematian yang tinggi  terkait dengan penyakit kardiovaskular dan kanker.  Kasus-kasus  ini ditemukan di negara-negara berpenghasilan tinggi di Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara.
Secara umum, apabila lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka akan menimbulkan dampak lingkungan hidup yang tidak sehat yaitu:

## a. Menjadi sumber penyakit Demam Berdarah Dengue
DBD  atau  Demam  Berdarah  Dengue  merupakan  penyakit  diakibatkan  dampak lingkungan  tidak  sehat  oleh  gigitan  nyamuk Aedes  Aegypti yang  sudah  terjangkit virus dengue. Beberapa gejala yang timbul akibat infeksi dan virus tersebut adalah demam,  ruam,  nyeri  otot  &  sendi,  sakit  kepala  yang  berlebih,  hingga  dapat menyebabkan  kematian  jika  tidak  diobati  dengan  prosedur  yang  benar.  Biasanya nyamuk  DBD  menyukai  tempat  yang  lembab  atau  berair  seperti  bak  mandi,  pot tanaman,  tempat  sampah,  benda-benda  yang  dapat  digenangi  air,  dan  kayu  yang berlubang sebagai tempat berkembangbiaknya.
b. Banjir
Banjir pada musim hujan adalah tantangan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dataran rendah terutama pada tempat yang tidak memiliki saluran air yang baik dan banyaknya sampah yang menyumbat saluran-saluran air. Dampak adanya banjir
juga  dapat  mengganggu  aktivitas  sehari-hari  masyarakat,  seperti  sekolah,  bekerja, dan aktivitas di rumah dan yang paling ekstrem adalah hilangnya harta dan nyawa.
c. Pencemaran udara
Udara  yang  kotor  dan  tercemar  merupakan  ciri  lingkungan  yang  tidak  sehat,  hal tersebut  dapat  terjadi  jika banyak pohon yang ditebang padahal  pohon merupakan sarana pertukaran udara dan penghasil oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya banyak pohon dapat memberikan pasokan oksigen yang banyak dan suhu udara yang sejuk.
Jika dilihat pada faktor lingkungan sehat, diketahui bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan  sehat  lebih  banyak  yang  memiliki  status  kesehatan  yang  baik  dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di lingkungan tidak sehat. Hal ini tentunya berkaitan dengan kenyataan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat mengurangi resiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti diare, malaria, demam berdarah atau TBC. Secara keseluruhan ini  dapat  mendukung  untuk  peningkatan  kesehatan  masyarakat.  Pernyataan  ini  didukung dengan hasil analisis bahwa lingkungan tidak sehat berperan terhadap penyakit infeksi.
Sama  halnya  dengan  tingkat  pendidikan  dihubungkan  dengan  status  kesehatan. Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan SMA ke atas memiliki status kesehatan baik yang paling banyak jika  dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan SD-SMA atau pun  yang  tidak  lulus  SD.  Dapat  dikatakan,  penduduk  yang  tingkat  pendidikannya  rendah berpeluang 1,7 kali berstatus kesehatan buruk dibanding mereka yang berpendidikan tinggi, sedang  yang  berpendidikan  rata-rata  sedang  hanya  berpeluang  1,2  kali  memiliki  status kesehatan buruk daripada penduduk berpendidikan tinggi. Dapat disimpulkan, makin tinggi tingkat  pendidikan  maka  semakin  baik  status  kesehatannya.  Sebaliknya  semakin  rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin buruk status kesehatannya 5 .
Lingkungan  dapat  dikatakan  segmhat  apabila  memenuhi  persyaratan  lingkungan sehat  Persyaratan tersebut antara lain :
i. Keadaan Air
Keadaan  air  sehat  dicirikan  dengan  air  yang  tidak  berbau,  tidak  tercemar  dan dapat dilihat kejernihannya
5 Dwi  Hapsari,  Puti  Sari,  dan  Julianty  Pradono,  Pengaruh  Lingkungan  Sehat  dan  Perilaku  Hidup  Sehat Terhadap Status Kesehatan. 2009.

## ii. Keadaan Udara
Keaadan  udara  sehat  adalah  keadaan  dimana  udara  didalamnya  mengandung udara yang diperlukan,  misalnya oksigen dan di  dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh.
iii. Keadaan tanah
Keadaan  tanah  yang  sehat  dicirikan  dengan  lapisan  tanah  yang  baik  untuk penanaman suatu tumbuhan, dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat.

## B. Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat
Hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak  yang  dimiliki  manusia  semata-mata  karena  ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau  berdasarkan  hukum  positif  melainkan  semata-mata  berdasar  martabatnya  sebagai manusia 6 . Dalam Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa  “Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Hak asasi manusia melekat pada diri manusia itu, maka seburuk apapun perilaku dan perlakuan yang dialami seseorang ia akan tetap menjadi manusia dan hak-hak tersebut akan selalu melekat pada dirinya. Dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup  yang  berbunyi,  “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya.” Namun dalam Pasal 36 juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk  hak  untuk  hidup,  seperti  “Di  dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya  setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
Berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam lingkungan hidup yang sehat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, deklarasi hak asasi manusia internasional  serta  undang-undang  lingkungan  hidup  Republik  Indonesia  telah
6 Prof.  Philip  Alston  dan  Prof  Franz  Magnis-Suseno,  Hukum  Hak  Asasi  Manusia,  Pusat  Studi  Hak  Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2008.
mengamanahkan  hak  setiap  warga  negara  salah  satunya  adalah  hak  atas  lingkungan  yang baik dan sehat, disebutkan dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud.
Penegakkan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat 7 . Apabila melihat dari tujuan dari adanya hukum sendiria adalah untuk  kemanfaatan,  maka  adanya  hukum  dapat  memberikan  manfaat  pada  pelestarian lingkungan yang semakin lama semakin kurang diperhatikan 8 . Secara yuridis setiap warga negara  berhak  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  sehat,  maka  menjadi  tanggung jawab negara guna memenuhi hak tersebut. Hak yang telah diatur secara yuridis secara nyata harus  diimplementasikan,  maka  dari  itu  apabila  terjadi  kelalaian  dalam  pemenuhan  hak tersebut maka hukum harus ditegakkan.
Hukum  merupakan  salah  instrumen  lingkungan  hidup  yang  berfungsi  untuk pencegahan  kerusakan  lingkungan.  Instrumen  hukum  yang  diperlukan  dalam  bidang lingkungan  hidup,  yaitu  hukum  yang  mampu  memiliki  ketanggapan  sosial,  kepekaan terhadap kebijaksanaan negara yang dijadikan dasar bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Sesuai dengan Hak Asasi Manusia, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang  sama  dan  seluas-luasnya  untuk  berperan  aktif  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  dalam  kerangka  instrumen  hukum  tersebut.  Masyarakat  berhak  mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat  apabila mengalami  kerugian sebagai  akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana termaktub di dalam Pasal 91 UU PPLH.
Mengenai hukum lingkungan terdapat tindakan preventif dan represif guna menjaga kepatuhan terhadap pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat tersebut. Bagi pelaku yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, baik perorangan maupun badan hukum akan mendapatkan  tindakan  hukum.  Tindakan  hukum  bagi  pelaku  antara  lain:  sanksi
7 Farah  Nur  Laily  dan  Fatma  Ulfatun  Najicha,  2022,  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Sebagai  Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21 Nomor 2.
8 Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha, Penerapan Asas Pencemar Membayar, Jurnal Hukumto-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 8 Issue 2, 2022.
administratif,  sanksi  perdata,  dan  sanksi  pidana 9 .  Regulasi  terkait  sanksi  dimuat  dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (UU  PPLH) jo .  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,  3 instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan tersebut antara lain:

## 1) Administratif
Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan  kewajiban/perintah  dan/atau  penarikan  kembali  keputusan  tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas  dasar  ketidaktaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.  Sanksi  administratif  mempunyai  fungsi  instrumental,  yaitu pencegahan  dan  penanggulangan  perbuatan  terlarang  dan  terutama  ditujukan terhadap  perlindungan  kepentingan  yang  dijaga  oleh  ketentuan  hukum  yang dilanggar tersebut.  Ketentuan mengenai  sanksi  administratif berdasarkan  Pasal 76 ayat (2) UU PPLH, sanksi administratif terdiri atas:
a. Teguran tertulis;
b. Paksaan pemerintah;
c. Pembekuan izin lingkungan; atau
d. Pencabutan izin lingkungan.
Ketentuan  atau  pedoman  dalam  penerapan  sanksi  administratif  juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02  Tahun  2013  Tentang  Pedoman  Penerapan  Sanksi  Administratif  di  Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2) Sanksi Perdata
Sanksi  perdata  merupakan  tindakan  hukum  kedua  yang  diberikan  terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. UU PPLH mengatur  pula  mengenai  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  yang
9 Fatma Ulfatun Najicha, 2021 Legal Review of Policy Changes on Environmental Pollution in the Law on Environmental Protection and Management of the Job Creation Law in Indonesia, Atlantis Press, Volume 583).
diselesaikan  dengan  cara  menggugat  ganti  kerugian  dan  atau  biaya  pemulihan lingkungan hidup, yaitu:
a. Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  yang  diatur  di dalam  Pasal  85  dan  Pasal  86  UU  PPLH.  Penyelesaian  di  luar  pengadilan dilakukan  untuk  mencapai  kesepakatan  terkait  bentuk  dan  besarnya  ganti kerugian  dan/mengenai  tindakan  tertentu  guna  menjamin  tidak  terjadinya atau  terulangnya  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  hidup.  Akan  tetapi penyelesaian ini tidak dapat dilaksanakan dalam tindak pidana lingkungan.
b. Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  melalui  pengadilan.  Penyelesaian sengketa  melalui  peradilan  diatur  dalam  Pasal  87  –  Pasal  93  UU  PPLH, pelaksanaan  penyelesaian  ditujukan  untuk  menyelesaikan  ganti  rugi, pemulihan  lingkungan,  tanggung  jawab  mutlak,  Tenggang  kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan Pemerintah daerah, hak gugat  masyarakat,  hak  gugat  organisasi  lingkungan  hidup,  gugatan administratif.
3) Sanksi Pidana
Pemberlakuan  sanksi  pidana  merupakan  upaya  terakhir  yang  digunakan  untuk menegakkan  hukum  lingkungan (ultimum  remedium ).  Sanksi  pidana  diberikan terhadap setiap pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan  hidup.  Ketentuan  sanksi  pidana  diatur  di  dalam  Pasal  97-120  UU PPLH.
Pemberlakuan  sanksi  pidana  dibedakan  menjadi  2  kelompok,  yaitu,  pertama, delik  materiil,  yang  diatur  dalam  Pasal  98  dan  Pasal  99  UU  PPLH.  Hal  yang dilarang dalam delik ini adalah akibat dari perbuatannya. Sedangkan yang kedua, delik formil dimuat dalam Pasal 100 hingga Pasal 115 UU PPLH. Pada delik ini pembuktian  dititikberatkan  pada  perbuatannya  apakah  melanggar  ketentuan hukum atau tidak.
UU  PPLH  sangat  menegaskan  tentang  perlunya  partisipasi  masyarakat  dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pemerintah (negara) mempunyai kewajiban  untuk  meningkatkan  keperdulian  masyarakat  dalam  bidang  lingkungan  hidup. Berdasarkan  Pasal  2  huruf  k  UU  PPLH  ditegaskan  bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan
lingkungan hidup dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas partisipatif. Berbagai faktor dapat  mempengaruhi  perlibatan  masyarakat  di  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari internal, antara lain: kemauan atau  keinginan  masyarakat  serta  kemampuan  untuk  terlibat  dalam  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup; maupun faktor eksteral, antara lain: ruang yang disediakan oleh  undang-undang,  peran  aparat  lembaga  formal  dan  nonformal  yang  membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
UU PPLH mengembangkan konsep peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif dan pola hubungan kemitraan. Pola hubungan konsultatif menitikberatkan pada kelompok masyarakat yang berkepentingan mempunyai hak untuk didengar aspirasinya dan untuk diberitahu oleh pihak pengambil keputusan, meskipun keputusan terakhir tetap berada di  tangan  pembuat  keputusan  tersebut.  Pelibatan  masyarakat  dalam  konteks  kemitraan menurut  UU  PPLH,  bermakna  bahwa  pembuat  keputusan  dan  anggota  masyarakat merupakan  mitra  yang  sejajar  kedudukannya.  Para  pihak  membahas  masalah  secara bersama-sama, mencari berbagai alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Kedua  pola  hubungan  tesebut  akan  menempatkan  aspirasi  masyarakat  sebagai  informasi yang berharga bagi para pengambil keputusan serta akan mereduksi kemungkinan terjadinya penolakan masyarakat untuk menerima keputusan tersebut. Pemberian akses atau informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam aktivitas pengelolaan lingkungan hidup

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Lingkungan yang baik dan sehat mengandung makna bahwa lingkungan tersebut sudah  sepatutnya  berperan  dalam  berkembangnya  lingkungan  manusia  yang optimal,  selaras,  serasi,  dan  seimbang.  Penduduk  yang  tinggal  di  lingkungan sehat  atau  biasanya  pada  daerah  pedesaan  lebih  cenderung  banyak  yang memiliki status kesehatan baik dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di daerah atau lingkungan yang tidak sehat atau biasanya di daerah perkotaan. Hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia itu juga berpengaruh akan haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.”  Tetapi demi mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Adanya penegakan hukum yang dijalankan  oleh  pemerintah  dan  dilaksanakan  oleh  masyarakat  sangat  amat berpengaruh bagi  terciptanya lingkungan hidup yang baik  dan sehat.  Hak-hak yang  telah  tertuang  dan  diatur  secara  yuridis  harus  secara  nyata  dan  berhasil diimplementasikan dalam pemenuhan hak-hak dan dengan adanya hukum yang ditegakkan  diharapkan  mencegah  terjadinya  kelalaian  dalam  pemenuhan  hak tersebut.

## B. Saran
1. Penduduk yang tinggal di lingkungan sehat lebih banyak yang memiliki status kesehatan yang baik dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di lingkungan tidak sehat, oleh karenanya, sebagai masyarakat kita harus menjaga lingkungan untuk  Kesehatan  diri  sendiri  dan  orang  di  sekitar  agar  tidak  terjangkit  oleh penyakit.
2. Lingkungan  hidup  yang  sehat  merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia sehingga  perlu  adanya  peran  serta  pemerintah  yang  dapat  mendukung terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Dwi  Hapsari,  Puti  Sari,  dan  Julianty  Pradono,  Pengaruh  Lingkungan  Sehat  dan Perilaku Hidup Sehat Terhadap Status Kesehatan. 2009.
Prof Philip Alston dan Prof Franz Magnis-Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi  Hak  Asasi  Manusia  (PUSHAM)  Universitas  Islam  Indonesia: Yogyakarta, 2008.
2. Undang-Undang
▪ Undang-Undang Dasar 1945
▪ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 3. Jurnal
Aryanto  Renaldi  Sahala,  Fatma  Ulfatun  Najicha,  Penerapan  Asas  Pencemar Membayar, Jurnal Hukumto-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 8 Issue 2, 2022.
Fatma  Ulfatun  Najicha,  2022,  Penegakan  Hukum  Konservasi  Lingkungan  di Indonesia  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Berkelanjutan,  Doktrina  : Journal of Law, Volume 5 Nomor 1.
Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, 2021.  Peran  Hukum  Lingkungan  Dalam  Mencegah  Kerusakan  dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Tora, Volume 7 Nomor 2.
Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, 2022, Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia,
Wacana Paramarta : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21 Nomor 2.
Fatma  Ulfatun  Najicha,  2021  Legal  Review  of  Policy  Changes  on  Environmental Pollution in the Law on Environmental Protection and Management of the Job Creation Law in Indonesia, Atlantis Press, Volume 583.
Rochmani. 2015. Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Era Globalisasi. Masalah Hukum. Jilid 44, Nomor 1.
Rosmidah  Hasibuan.  2018.  Pengaturan  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Terhadap Kesehatan. Jurnal Ilmiah "Advokasi". Volume 6, Nomor 2.
Indah  Dwiprigitaningtias.  2019.  Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  Dalam  Menjaga
Pelestarian  Lingkungan  Hidup.  Jurnal  Dialektika  Hukum  Volume  1,
Nomor 2.
Muhammad  Ainurrasyid  Al  Fikri,  Fatma  Ulfatun  Najicha,  dan  I  Gusti  Ayu  Ketut Rachmi  Handayani.  2022.  Penerapan Strict  Liability Oleh  Perusahaan Dalam  Rangka  Konservasi  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia. Indonesian State Law Review . Volume 5, Nomor 2.
Himmatul  Izza  Nur  Fadhila  dan  Fatma  Ulfatun  Najicha.  2021.  Pentingnya Memahami  dan  Mengimplementasikan  Nilai-Nilai  Pancasila  di Lingkungan Masyarakat. PROPATRIA. Volume 4, Nomor 2.
Isya Anung Wicaksono dan Fatma Ulfatun Najicha. 2021. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam  Penegakan  Hukum  di  Bidang  Lingkungan  Hidup. Pagaruyuang Law Journal . Volume 5, Nomor 1.
Iskandar  Abdul  Azis  Saputra,  Fatma  Ulfatun  Najicha,  Pengaruh  Lingkungan Terhadap  Tumbuhnya  Jiwa  Nasionalisme,  Konstruksi  Sosial:Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 1, Januari, Tahun 2021, hlm. 1–5