## Jurnal

## Kajian Ekonomi dan Pembangunan
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index

## Pengaruh  Tata  Kelola  Pemerintahan,  Penerimaan  Pajak  dan Ekspor Terhadap Perekonomian di Asia Pasifik
Dwi Mahriun 1* , Dewi Zaini Putri 2
1,2 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
* Korespondensi: dwimahriun@gmail.com

## Abstract
This  Study  aims  to  examine  and  to  analysis  how  the  effect  of  governance,  tax revenue  and  export  on  economy  in  Asia  Pasific,  the  variables  that  used  are control of corruption (X1), political stability (X2), tax revenue (X3), expor (X4) and economy (Y). The data used is panel data during the period 2010-2017, and sourced by data documentation and review of literature obtained from relevant institutions and agencies. This study using the panel data regression approach with the object of several  developed and developing countries. The study found that: (i) control of corruption, tax revenue and export have a significant effect on economy, (ii) political stability have a insignificant effect on the economy, (iii) and  simultaneously  all  of  the  independent  variables  in  this  study  have  a significant effect on the economy.
Keywords:

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis bagaimana pengaruh tata kelola pemerintahan, penerimaan pajak dan ekspor terhadap perekonomian di  Asia  Pasifik.  Variabel  yang  digunakan  adalah  control  of  corruption  (X1), political  stability  (X2),  penerimaan  pajak  (X3),  ekspor  (X4)  dan  perekonomian (Y).  Data  yang  digunakan  merupakan  data  panel  dari  tahun  2010-2017,  dan dikumpulkan  melalui  dokumentasi  data  dan  studi  pustaka  yang  diperoleh  dari lembaga  dan  agensi  terkait.  Penelitian  ini    menggunakan  regresi  data  panel dengan objek beberapa negara maju dan negara berkembang.
Penelitian ini menemukan bahwa: (i) control of corruption, penerimaan pajak dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap perekonomian, (ii) political stability tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian, (iii) dan secara simultan semua variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  berpengaruh  signifikan  terhadap perekonomian.
Kata Kunci :
Kode Klasifikasi JEL: O16, E02

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  dan  perkembangan  perekonomian  suatu  negara,  secara  umum  diukur berdasarkan besaran atau tingkat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan GDP, baik GDP riil maupun GDP nominal dalam periode waktu tertentu serta kemampuan negara tersebut dalam  memenuhi  kebutuhan  barang  dan  jasa  pada  masyarakat.  Perekonomian  dengan peningkatan produksi barang dan jasa menjadi target pembangunan yang penting, sebab hal ini  dikarenakan  secara  implisit  mencakup  segala  kinerja  ekonomi,  diantaranya  tingkat investasi, penyerapan tenaga kerja, jumlah output serta pendapatan nasional. Perekonomian di kawasan Asia Pasifik memiliki kekuatan dan potensi ekonomi besar seperti Jepang, China, Korea  Selatan,  Singapura  dan  Thailand.  Serta  memiliki  prospek  ekonomi  yang  baik  dan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan paling dinamis dalam ekonomi global.
Tata kelola pemerintahan, Penerimaan Pajak, Perekonomian dan Regresi Data Panel.

## Info Artikel
Diterima: 11 Juli 2020 Disetujui: 25 Agustus 2020
Terbit daring: 01 September 2020

## Sitasi:
Mahriun, D, &, Putri, D, Z. (2020). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Penerimaan
Pajak dan Ekspor Terhadap
Perekonomian di Asia Pasifik. JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan, 2(3),
Governance, Tax Revenue, Economy, and Panel Data Regression
Data  terbaru  Grant  Thornton  (Asia-Pacific:  trading  and  thriving)  telah  mencatat  bahwa pergerakan ekonomi di negara ini tumbuh positif. Hal ini juga diperkuat dengan meningkatnya perdagangan  di  negara  tersebut  sehingga  memberikan  peluang  besar  dalam  meningkatkan perekonomiannya. Menurut IMF (2018), prospek ekonomi di kawasan Asia Pasifik cukup kuat dan kawasan ini merupakan kawasan paling dinamis dalam ekonomi global, prospek ekonomi yang Jepang, pertumbuhan ekonominya selama dua tahun terakhir terus meningkat hingga mencapai 1,2% pada  tahun  2018.  Artinya  kegiatan  perekonomian  di  negara  tersebut  dalam keadaan yang baik. Selain itu, ekonomi di kawasan Asia Pasifik mencapai titik tertinggi selama dua tahun terakhir (2017 dan 2018) yang tergambar dari level optimisme bisnis yaitu di angka 41%.  Kemudian  adanya  perang  dagang  yang  dilakukan  negara-negara  maju  untuk  merebut pasar  Asia  Pasifik  mengindikasikan  bahwa  kawasan  ini  sudah  mulai  menjadi  pusat perekonomian dunia.
Perekonomian sebagai wujud atas kegiatan ekonomi suatu negara selalu menjadi faktor utama yang menunjukkan apakah negara tersebut berhasil dalam menjalankan kegiatan ekonominya atau tidak. Dimana dalam kegiatan perekonomian tersebut dibutuhkan sumbangsih peran dari berbagai  pihak  terutama  pemerintah.  Pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi, maka dapat merancang dan menetapkan kebijakan yang mana nantinya akan meningkatkan perekonomian negaranya.
Menurut Kim (2018) governance dan government size berpengaruh terhadap perekonomian, artinya governance (tata kelola pemerintahan) dan government size (pengeluaran pemerintah dan  penerimaan  pajak)  memberikan  dampak  terhadap  menurun  atau  meningkatnya perekonomian suatu negara. Tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap perekonomian, artinya  tata  kelola  pemerintahan  akan  mempengaruhi  tingkat  perekonomian  suatu  negara tergantung seberapa baik atau buruk kualitas pemerintahannya (Gaol, 2016).
Stoilova  (2016)  bahwa  pajak  konsumsi,  pajak  perorangan  dan  pajak  properti  juga  dapat mendorong  peningkatan  perekonomian.  Perpajakan  suatu  negara  apabila  dikelola  dan diterapkan secara baik dan disiplin maka akan menjadi ladang pendapatan negara tersebut. Khususnya bagi negara yang berjumlah penduduk tinggi dan memiliki pendapatan perkapita yang  tinggi.  Sehingga  wajib  pajak  yang  diberlakukan  untuk  setiap  jenis  properti  maupun penghasilan perorangan dapat menunjang kegiatan perekonomian di suatu negara.
Perekonomian juga dapat didorong dengan peningkatan devisa negara, devisa negara dapat diperoleh dengan melakukan ekspor, yaitu menjual barang maupun jasa ke negara lain. Ekspor memiliki pengaruh yang positif terhadap perekonomian (Ginting, 2017). Artinya perdagangan internasional merupakan salah satu cara dalam meningkatkan perekonomian.
Campur  tangan  pemerintah  dalam  perekonomian  perlu  dilakukan  sebab  apabila perekonomian  tidak  dikendalikan  dengan  kebijakan  dan  peraturan  akan  menyebabkan timbulnya  berbagai  masalah  yang  akan  berakhir  pada  kerugian  negara.  Sebagai  contoh,  di Indonesia  sudah  banyak  isu  yang  berkaitan  mengenai  barang  yang  lolos  pajak,  artinya pemerintah  belum  melakukan  pengetatan  terhadap  barang  yang  masuk  atau  pendaftaran terhadap barang tersebut di perpajakan. Selain itu, juga masuknya barang ilegal yang tidak dikenakan  bea  cukai.  sehingga  apabila  hal  ini  semakin  dibiarkan  akan  menghambat perekonomian suatu negara.
Sebuah penelitian yang menemukan bahwa political stability memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap perekonomian, sementara control of corruption berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perekonomian (Omoteso & Mobolaji, 2014). Sementara bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya bahwa terdapat hubungan yang negatif antara political stability dan perekonomian (Kandil, 2009). Berdasarkan dua penelitian tersebut dapat dilihat bahwa indikator  good governance dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap perekonomian. Karena indikator good governance diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemerintah, dimana kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  melalui  peningkatan
produksi  barang  dan  jasa.  Sehingga  perlu  diketahui  sejauh  mana  dampak  yang  diberikan indikator good governance ini terhadap perekonomian. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pengaruh good governance terutama control of corruption dan political stability of absence and violence terhadap kondisi perekonomian di 11 negara Asia Pasifik, serta bagaimana pengaruh penerimaan pajak dan ekspor terhadap perekonomian.

## METODE PENELITIAN
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari World Bank dari  tahun  2010-2017.  Tata  Kelola  Pemerintahan  diukur  dengan  satuan  indeks, Penerimaan  Pajak  diukur  dengan  US  Dollar,  Ekspor  diukur  dengan  US  Dollar  dan Perekonomian diukur dengan US Dollar.
Metode yang digunakan adalah metode regresi panel yang memiliki 3 model yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model(FEM), dan Random Effect Model(REM) dan dipilih melalui 3 uji pemilihan model yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Langrange Multiplier. Pada Uji Chow, memilih antara FEM atau CEM (prob. < 0,05 = FEM), Uji Hausman, memilih antara FEM atau REM (prob. < 0,05 = FEM), dan Uji LM, memilih antara REM atau CEM (prob.  <  0,05  =  REM).  Apabila  pada  Uji  Chow  sudah  terpilih  FEM  maka  tidak  perlu dilanjutkan ke Uji LM dan dilanjutkan ke Uji Asumsi Klasik.
Berikut adalah model analisis regresi panel dalam penelitian ini:
Log_Y it = β o + β 1 X 1it + β 2 X 2it + Log_β 3 X 3it + Log_β 4 X 4it + U it (1)
Dimana,  Y it adalah  perekonomian,  X 1it adalah Control  of  Corruption ,  X 2it adalah Political Stability and Absence of Violence , X 3it adalah Penerimaan Pajak, X 4it adalah Ekspor, U it adalah Error term , I atau n adalah Cross-section , dan t adalah Time Series.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Control of Corruption terhadap Perekonomian di Asia Pasifik
Berdasarkan  hasil  estimasi  control  of  corruption  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap perekonomian di 11 negara Asia Pasifik. Artinya, ketika pengendalian korupsi oleh pemerintah  di  Asia  Pasifik  ditingkatkan  maka  perekonomian  akan  meningkat.  Korupsi merupakan  salah  salah  satu  faktor  yang  dapat  menghambat  perekonomian,  sehingga dibutuhkan lembaga untuk mengurangi dan menekan serta mengendalikan tindak korupsi. Selain  memberantas  dan  mengendalikan  korupsi,  suatu  lembaga  melakukan  pengawasan terhadap lembaga atau instansi negara, terutama terhadap bagian keuangannya. Pengawasan sebagai salah satu cara pengendalian korupsi akan meminimalisir tindakan korupsi yang dapat terjadi.  Semakin  ketatnya  pengawasan  maka  korupsi  juga  akan  semakin  berkurang. Berkurangnya korupsi tersebut akan berdampak baik terhadap kegiatan perekonomian. Secara teori, apabila indeks indikator ini meningkat maka akan meningkatan perekonomian. Sejalan  dengan  hasil  estimasi  dan  teori,  hal  serupa  juga  telah  ditemukan  oleh  oleh  Spiteri (2018)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  control  of  corruption  memiliki  pengaruh positif dan signifikan terhadap trust in government yang menggunakan variabel GDP sebagai salah  satu  variabel  determinannya.  Artinya  peningkatan  control  of  corruption  secara signifikan akan meningkatkan GDP atau perekonomian.
Hasil berbeda ditemukan Omoteso (2014) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara control of corruption dan real perkapita GDP namun secara signifikansi tidak signifikan mempengaruhi  GDP.  Artinya  peningkatan  control  of  corruption  akan  menyebabkan  tren positif terhadap real per capita GDP namun tidak signifikan. Hal ini juga berarti bahwa adanya isu korupsi tidak memberikan pengaruh terhadap perekonomian.
Pengendalian  korupsi  merupakan  salah  satu  kebijakan  fiskal  yang  dibuat  oleh  pemerintah. Berdasarkan  hasil  estimasi,  menunjukkan  bahwa  pengendalian  korupsi  berpengaruh signifikan,  artinya  pemerintah  telah  membuat  kebijakan  yang  tepat  dalam  pemberantasan korupsi.  Hal  ini  juga  berarti  pemerintah  di  Asia  Pasifik  dalam  pengendalian  korupsi  yang dilaksanakan  melalui  kebijakan  serta  lembaga  pemberantasan  korupsi  telah  memberikan pengaruh terhadap perekonomian.
Di Indonesia, salah satu lembaganya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini bertugas untuk memberantas korupsi serta memeriksa terhadap adanya kemungkinan korupsi oleh  individu  atau  instansi.  Lembaga  sejenis  ini  memiliki  andil  yang  besar  dalam perekonomian  dan  membantu  pemerintah  untuk  mengetahui  adanya  kebocoran  dana  yang dilakukan oknum tertentu. Semakin ketat dan cermat dalam pemeriksaan oleh lembaga ini, maka pengendalian korupsi akan semakin meningkat dan korupsi dapat ditekan jumlahnya sehingga  dapat  mengurangi  kerugian  negara  dan  berdampak  pada  meningkatnya perekonomian negara.
Selain Indonesia, negara-negara di Asia Pasifik juga memiliki lembaga pemberantas korupsi seperti Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB), Australia (Independent Commision  Against  Corruption  atau  ICAC),  Malaysia  (Badan  Pencegah  Rasuah  atau  BPR), Macau  (The  Commision  Against  Corruption  atau  CCAC),  dan  Thailand  (National  Counter Corruption  Commission  atau  NCCC).  Control  of  corruption  atau  pengendalian  korupsi merupakan otoritas pemerintah untuk mengawasi prevalensi korupsi dan penerapan sanksi secara transparan, sehingga warga negara memiliki hak hukum atas semua informasi tentang operasi pemerintah. Korupsi selalu menjadi momok yang menakutkan di berbagai negara dan dengan jumlah yang tak jarang sangat fantastis nominalnya. Apabila korupsi dapat ditekan, hal ini dapat menekan kerugian negara dan dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. oleh  karena  itu  peran  penting  dari  institusi  pemerintahan  sangatlah  diperlukan,  karena mereka merupakan otoritas yang berwenang dengan kekuasaan yang dimilikinya.

## Pengaruh Political Stability terhadap Perekonomian di Asia Pasifik
Berdasarkan hasil estimasi political stability and absence of violence memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap perekonomian di 11 negara Asia Pasifik. Artinya, semakin tinggi indeks  political  stability  and  absence  of  violence  atau  semakin  stabil  keadaan  politik  dan ketiadaan kekerasan akan meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil estimasi  political  stability  and  absence  of  violence  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap perekonomian di Asia Pasifik. Hal ini menunjukkan seberapa besar indeks political stability and absence of violence belum cukup signifikan dalam mempengaruhi perekonomian di Asia Pasifik.  Karena  wilayah  penelitian  masih  tergolong  dalam  wilayah  yang  bebas  konflik  dan perang,  seperti  dalam  pemilihan  pemimpin  pemerintahan,  hanya  terjadi  guncangan  politik pada masa pemilihan tersebut tidak menyebabkan konflik berkepanjangan sehingga keadaan perekonomian akan kembali stabil dalam jangka pendek. Kemudian selama terjadinya proses pergantian atau pemilihan pemerintah, meskipun terjadi kerusuhan atau demonstrasi tetapi kegiatan perekonomian dan bisnis masih tetap berlangsung.
Beberapa  peristiwa  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  (sebagai  contohnya)  yaitu  peristiwa pemboman (salah satu indikasi absence of violence) gedung di beberapa wilayah. pemboman tersebut  memang  berdampak  pada  ekonomi  dalam  skala  kecil  dan  sosial,  namun  untuk perekonomian  nasional  tidak  begitu  terlihat.  Karena  pemerintah  atau  pihak  berwenang mampu  mengendalikan  situasi  dengan  cepat  dan  tanggap  sehingga  keadaan  cepat  pulih. Artinya apabila keadaan political stability and absence of violence masih dapat dikendalikan maka perekonomian nasional masih dapat stabil.
Perekonomian  akan  dipengaruhi  political  stability  apabila  pemerintah  mencoba  untuk merubah  sistem  pemerintahan  dan  ekonomi  secara  sengaja.  Dimana  kesengajaan  ini  akan
memicu timbulnya konflik antara pihak yang pro dengan yang kontra terhadap pemerintah. Serta terjadi guncangan dari faktor eksternal, seperti perang dagang yang dilakukan AS-China juga  dapat  mengakibatkan  perekonomian  terguncang.  Jadi  selama  political  stability  and absence of violence terjadi dalam jangka pendek dan terjadi secara natural maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian. Karena stabilitas politik eksternal atau yang terjadi di luar negeri akan lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan stabilitas politik di dalam negeri, sebab jika ada guncangan politik dalam negeri pemerintah dapat dengan cepat menanganinya dengan membuat kebijakan untuk mengatasinya.
Sejalan  dengan  penelitian  Wibowo  (2013)  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  political stability and absence of violence tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian di ASEAN, artinya hal ini menunjukkan bahwa perekonomian juga tidak dipengaruhi secara signifikan  oleh  political  stability  and  absence  of  violence.  Menurut  penelitian  ini  political stability  and  absence  of  violence  dan  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  dua  sasaran  yang berdiri masing-masing dan kemajuan  yang diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan tidak selamanya berkaitan dengan kemajuan untuk mencapai tujuan yang lainnya.
Hasil  penelitian  berbeda  oleh  Omoteso  (2014)  menyatakan  bahwa  political  Stability  and absence  of  violence  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  real  GDP.  Artinya  semakin  kuat political  stability  and  absence  of  violence  maka  akan  meningkatkan  perekonomian.  Hal  ini juga berarti bahwa pemerintah harus memperkuat kestabilan politiknya agar perekonomian tidak mengalami guncangan yang disebabkan oleh kacaunya keadaan politik.
Kondisi ini dapat terjadi sebab stabilitas politik tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian dalam jangka pendek, namun apabila terjadi konflik berkepanjangan seperti perang maka akan mengguncang perekonomian. indikator ini juga diukur melalui sisi politik, dimana  didalamnya  terdapat  sejumlah  anggaran  yang  telah  dialokasikan  untuk  menjaga kestabilan  politik  disuatu  negara.  Meskipun  dalam  penerapannya  dapat  terjadi penyalahgunaan  wewenang  namun  penyimpangan  tersebut  hanya  berpengaruh  terhadap anggaran  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  menjaga  kestabilan  politik.  Sehingga  berapa pun  indeks  political  stability  and  absence  of  violence  tidak  akan  berpengaruh  terhadap perekonomian.
Political  stability  atau  kestabilan  politik  merupakan  suatu  kondisi  yang  menggambarkan keadaan politik yang stabil dan damai. Keadaan politik yang bebas dari isu dan motif kejahatan maupun  teroris,  serta  krisis  pemerintahan  adalah  salah  satu  tujuan  utama  suatu  negara. Secara teori, apabila indeks indikator ini meningkat maka akan meningkatan perekonomian. Oleh  karena  itu,  political  stability  and  absence  of  violence,  keadaan  politik  yang  stabil  dan bebas  dari  ancaman  kekerasan  merupakan  faktor  penting  dalam  aktivitas  ekonomi  karena dapat  meningkatkan  perekonomian  suatu  negara.  Hubungan  keduanya  yang  positif  maka dibutuhkan usaha yang lebih, sebab apabila political stability mengalami penurunan makan juga  akan  menurunkan  pertumbuhan  ekonomi.  Sehingga  pemerintah  harus  menjaga  dan memperkuat  keamanan  negaranya  sebagai  wujud  untuk  meningkatkan  kondisi perekonomian.

## Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Perekonomian di Asia Pasifik
Berdasarkan  hasil  estimasi  penerimaan  pajak  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan terhadap  perekonomian  di  11  negara  Asia  Pasifik.  Artinya,  ketika  terjadi  peningkatan  pada penerimaan pajak suatu negara maka perekonomiannya juga akan meningkat. Berdasarkan hasil  estimasi  penerimaan  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  perekonomian.  Hal  ini berarti  bahwa  besar  atau  kecil  perubahan  penerimaan  pajak  akan  memberikan  pengaruh terhadap perekonomian di kawasan ini.
Penerimaan pajak merupakan aliran dana dari warga negara yang diterima oleh pemerintah sebagai kas negara. Penerimaan pajak merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi negara. Sehingga penerimaan pajak yang meningkat maka akan memberikan negara pendapatan yang lebih besar, serta dapat digunakan untuk keperluan publik sesuai dengan alokasi yang tepat. Pada saat sekarang ini di beberapa negara menggunakan pajak sebagai salah satu instrumen pendapatan negara terbesar, sama halnya di kawasan Asia Pasifik. Di kawasan ini penerimaan pajak yang banyak menyumbang bagi negaranya bersumber dari pajak terhadap barang dan jasa, pajak penghasilan dan pajak jaminan sosial.
Secara  teori,  apabila penerimaan pajak  meningkat  maka  akan  meningkatan  perekonomian. Sejalan dengan hasil estimasi dan teori, sesuai dengan penelitian Wahyuni (2004) menyatakan bahwa  penerimaan  pajak  memberikan  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap perekonomian  yaitu  ketika  penerimaan  pajak  meningkat  maka  perekonomian  akan meningkat.  Maka  hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerimaan  pajak  memiliki  peran  dalam meningkatkan kegiatan perekonomian terutama dalam memproduksi barang dan jasa sebagai komoditi kebutuhan masyarakat.
Hasil  penelitian  yang  sama  juga  ditemukan  oleh  Saragih  (2018)  yang  menemukan  bahwa penerimaan  pajak  tingkat  provinsi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  PDRB  di Indonesia. Artinya penerimaan pajak memiliki pengaruh yang kuat terhadap perekonomian di Indonesia yang terlihat dari penerimaan pajak provinsi yang meningkatkan produk domestik regional bruto.

## Pengaruh Ekspor terhadap Perekonomian di Asia Pasifik
Berdasarkan  hasil  estimasi  ekspor  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap perekonomian di 11 negara Asia Pasifik. Artinya, ketika terjadi peningkatan pada ekspor suatu negara maka perekonomiannya juga akan meningkat. Ekspor merupakan salah satu bentuk dari  perdagangan  internasional,  dimana  dengan  adanya  perdagangan  internasional  akan saling  menguntungkan  bagi  negara  yang  terlibat.  Ekspor  merupakan  salah  satu  cara  untuk memindahkan kelebihan output dalam negeri ke negara lain dengan nilai tertentu sehingga dapat  memperoleh  pendapatan  negara.  Dengan  meningkatnya  ekspor  maka  devisa  negara dapat  meningkat,  devisa  negara  memiliki  banyak  manfaat  salah  satunya  untuk  membayar utang maupun mengimpor barang atau jasa dari negara lain. Apabila devisa negara semakin meningkat maka pemerintah tidak perlu khawatir dalam melakukan transaksi internasional, karena devisa sendiri sudah dalam berbentuk mata uang yang berlaku di dunia yaitu Dollar.
David  Ricardo  menyatakan  bahwa  perdagangan  bebas/internasional  merupakan  faktor penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara, hal ini berarti ekspor merupakan salah satu faktor  penting  dalam  perputaran  roda  perekonomian  suatu  negara.  Melalui  peningkatan ekspor maka dari devisa yang diperoleh dapat digunakan sebagai penunjang aktivitas ekonomi baik nasional maupun internasional. Sehingga ekspor perlu ditingkatkan agar perekonomian dapat berjalan dengan lancar, terutama ekspor barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sejalan dengan hasil penelitian ini, penelitian terdahulu menyatakan bahwa ekspor memiliki pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  perekonomian  (Ginting,  2017).  Hal  ini  berarti peningkatan pada ekspor maka akan meningkatkan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu  pemerintah  perlu  memperhatikan  produksi  yang  sedang  berlangsung  di  negaranya  dan dapat melihat potensi yang dapat digunakan sebagai komoditi ekspor yang bernilai ekonomi tinggi dan memberikan manfaat finansial yang baik bagi perekonomian negaranya.
Selanjutnya  hal  serupa  dengan  yang  telah  diteliti  oleh  Pridayanti  (2014)  yang  menemukan bahwa ekspor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Sebagai  negara  penganut  sistem  pasar  bebas/internasional  menyebabkan  perekonomian  di Indonesia dipengaruhi oleh seluruh kinerja perdagangan internasional. Dimana hal tersebut
sejalan dengan hasil penelitian tersebut dan hasil penelitian ini, berdasarkan hasil regresi yang berkoefisien  positif  signifikan.  Oleh  karena  itu,  perdagangan  internasional  tidak  dapat dikesampingkan  tetapi  harus  ditingkatkan  agar  dapat  mendorong  perekonomian  dengan melakukan kerja sama ekonomi atau meningkatkan ekspor barang maupun jasa ke negara lain.

## Pengaruh  Control  of  Corruption,  Political  Stability,  Penerimaan  Pajak  dan Ekspor terhadap Perekonomian di Asia Pasifik
Berdasarkan hasil penelitian control of corruption, political stability, penerimaan pajak dan ekspor  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  perekonomian  di  Asia  Pasifik  dengan angka sebesar 99%. Artinya secara bersama-sama variabel bebas memiliki pengaruh sebesar 99%  terhadap  perekonomian  di  wilayah  tersebut  dan  1%  dipengaruhi  variabel  lain  diluar penelitian. Dengan demikian, terjadinya peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi di  Asia  Pasifik  sebagian  besar  ditentukan  oleh  control  of  corruption,  political  stability, penerimaan pajak dan ekspor.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  didapatkan  kesimpulan  bahwa  secara  parsial  control  of corruption berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian, political stability and absence  of  violence  berpengaruh  positif    yang  tidak  signifikan  terhadap  perekonomian, penerimaan  pajak  berpengaruh positif  yang  signifikan  terhadap perekonomian,  dan  ekspor berpengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  perekonomian  di  11  negara  Asia  Pasifik. Sedangkan  secara  simultan  control  of  corruption,  political  stability  penerimaan  pajak  dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di 11 negara Asia Pasifik.

## DAFTAR RUJUKAN
Combey, D. A. (2017). Economic Growth and Political Institutions in the WAEMU: What Do We Know? European Journal of Business and Management , 31-35. Deliarnov. (2010). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Demarani,  F.  (2018).  The  Effect  of  Government  Governance  and  Tax  Ratio  to  Economic Growth. Jurnal Ekonomi Pembangunan .
Fraj, S. H. (2018). Governance and Economic Growth: The Role of The Exchange Rate Rezime. Gaol, M. L. (2016). Pengaruh Good Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN.
Skripsi . Ginting, A. m. (2017). Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 1-20.
Gujarati, D. N. (2010). Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga. Gulo,  A.  (2008).  Analisis  Pengaruh  Aspek  Fiskal  dan  Moneter  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
Handayani,  T.  (2016).  Good  Governance  dalam  Tata  Kelola  Perekonomian  Memacu  pada Pertumbuhan Ekonomi Rakyat. 1-21.
Jhingan, M. (2012). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Pers. Kandil,  M.  (2009).  Determinants  of  Institutional  Quality  and  Their  Impact  on  Economic Growth in The MENA Region. International Journal of Development , 134-167. Kaufman,  D.  (2010).  Governance  Indicator:  Where  Are  We  Should  We  Be  Going? Policy Research Working paper , 1-43. Kim,  D.-H.  (2017).  Heterogeneity  in  The  Effect  of  Government  Size  and  Governance  on Economic Growth. Economic Modelling . Mankiw, N. G. (2007). Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Omoteso, K. (2014). Corruption, Governance and Economic Growth in Sub-Saharan Africa: a need from the prioritisation of reform policies. Social Responsibility Journal , 316-330.
Pridayanti,  A.  (2014).  Pengaruh  Ekspor,  Impor  dan  Nilai  Tukar  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2002-2012. Jurnal Pendidikan Ekonomi . Resmi, S. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Rodrik, D. (2000). Institutions For High Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them.
Spiteri, J. ( 2018). Does Good Governance Foster Trust in Government? An Empirical Analysis
. Governance and Regulations' Contemporary Issues , 121-137.
Stoilova, D. (2016). Tax Structure and Economic Growth: Evidence from The European Union. Sukirno, S. (2000). Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Todaro, M. P. (2011). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Wahyuni, H. (2004). The Role of Government in Economic Growth: Evidence From Asia and Pacific Countries. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia , 71-81. Widarjono, A. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: Ekonisia. Winarno, W. W. (2009). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Yustika,  A.  E.  (2012). Ekonomi  Kelembagaan:  Paradigma,  Teori,  dan  Kebijakan. Jakarta: Penerbit Erlangga.