## ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
BERDASARKAN PASAL 263 KUHP (Putusan 876/Pid.B/2019/PN Rap )
Muhammad Rafi’i Abdillah Program Studi Hukum, Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara

## ABSTRACT
Falsification of signatures or stamps / stamps is one of the forms of letter forgery and the use of fake letters in question is someone who deliberately uses a letter  that he knows is fake. Using a forged  or  falsified  letter  is  one  of  the  criminal  acts  regulated  in  Chapter  XII  Book  II  Article  263 paragraph 2 of the Criminal Code (KUHP). Formulation of Article 263 of the Criminal Code.
The approach method used in this study is a normative method supported by empirical methods. In this article, it is emphasized that in its use, you must really know that the letter used is fake and can  cause  harm.  With  the  existence  of  legal  provisions  regulating  these  crimes,  according  to  the function of the law as a means of social control and punishment as a repressive effort to tackle crimes . Keywords: Letter forgery, Judge's Consideration, Article 263 of the Criminal Code

## ABSTRAK
Pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat dan Penggunaan surat palsu yang dimaksud ialah seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat  yang  diketahuinya  adalah  palsu.  Menggunakan  surat  palsu  atau  yang  dipalsukan  merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam Bab XII Buku II pasal 263 ayat 2 Kitab Undang  – Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan Pasal 263 KUHP.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  normatif  yang didukung oleh metode empiris. Pada pasal tersebut ditekankan bahwa dalam penggunaannya harus benar-benar  mengetahui  bahwa  surat  yang  di  gunakan  itu  adalah  palsu  dan  dapat  mendatangkan kerugian. Dengan adanya ketentuan hukum  yang mengatur kejahatan tersebut,maka sesuai dengan fungsinya hukum sebagai alat pengendali sosial dan pemidanaan sebagai suatu upaya represif untuk menanggulangi kejahatan..
Kata kunci : Pemalsuan Surat, Pertimbangan Hakim, Pasal 263 KUHP

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latarbelakang
Kebutuhan hidup dapat dipengaruhi oleh berbagai  aspek-aspek  sosial,  lingkungan,  dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga  modus  pelaku  tindak  kejahatan menyasar  objek  yang  linear  dengan  aspek- aspek yangmempengaruhinya.
Sesuai  dengan  ketentuan  Undang  – Undang Dasar NKRI tahun 1945
bahwa:“Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Merupakan Negara Hukum”. Ketentuan pasal tersebut  merupakan  landasan  konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan  atas  hukum,  hukum  ditempatkan sebagai  satu-  satunya  aturan  main  dalam
kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara ( supremacy of law ). Hukum tersebut diyakini  sebagai  alat  untuk  memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila.
Kita  ketahui  bahwa  hukum  ikut berkembang  seiring  dengan  permasalahan yang  terjadi  dimasyarakat.  Meskipun  hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat  tetapi  melihat  dewasa  ini  tidak dapat  menjadi  tolak  ukur  akan  minimalnya kejahatan  ,melihat  kehidupan  di  masyarakat cukup  banyak  permasalahan  yang  timbul akibat  kejahatan  baik  itu  yang  mendatangkan kerugian  pada  individu  ,  masyarakat  maupun negara.Sebagai  salah  satu  bentuk  kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat adalah  kejahatan  pemalsuan  atau  Tindak Pidana Pemalsuan.
Menurut  P.A.F  dan  Theo  Lamintang (2016.), dari sejarahnya dapat diketahui bahwa pengaturan  masalah  tindak  pidana  pemalsuan di  dalam Code  Penal ternyata  juga  mendapat pengaruh  dari  pengaturan  masalah  tindak pidana yang sama di dalam Hukum Romawi. Menurut  Hukum  Romawi,  yang  dipandang sebagai de  eigenlijke  falsum atau  sebagai tindak  pidana  pemalsuan  yang  sebenarnya ialah  pemalsuan  surat-surat  berharga  dan pemalsuan  mata  uang,  dan  baru  kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang  sebenarnya  tidak  dapat  dipandang
sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak  pidana  tersebut  di  dalam  doktrin  juga disebut quasi  falsum atau  pemalsuan  yang sifatnya semu.
Desi  Wulandari  berpendapat  bahwa “kejahatan  pemalsuan  sebagai  salah  satu tingkah laku yang menyimpang dan bertentangan  dengan  hukum  serta  merugikan masyarakat,  saat  ini  telah  berkembang  pesat baik modus operandi maupun pelakunya.
Pemalsuan  sendiri  diatur  dalam  BAB XII Buku II KUHP,buku tersebut mencantumkam bahwa yang termasuk pemalsuan  hanyalah  berupa  tulisan-tulisan saja,termasuk  di  dalamnya  pemalsuan  surat yang  diatur  dalam  Pasal  263  KUHPidana  s/d pasal  276  KUHPidana.  Tindak  pidana  yang sering  terjadi  adalah  berkaitan  dengan  Pasal 263  KUHP  (membuat  surat  palsu  atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP  menyuruh  memasukkan  keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).
Perbuatan  membuat  surat  palsu  adalah perbuatan  membuat  sebuah  surat  yang sebelumnya tidak ada/belum ada,yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan  memalsukan  adalah  segala  wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah  atau  mengganti  salah  satu  isinya surat  sehingga  berbeda  dengan  surat  semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Kejahatan  kedua  ini  merupakan  perbuatan yang  dianggap  sebagai  kejahatan  yang
bertentangan  kepentingan  pribadi  maupun kepentingan umum.
Pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel  merupakan  salah  satu  diantara bentuk pemalsuan surat dan Penggunaan surat palsu  yang  dimaksud  ialah  seseorang  yang dengan  sengaja  menggunakan  surat  yang diketahuinya adalah palsu. Menggunakan surat palsu  atau  yang  dipalsukan  merupakan  salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam Bab XII Buku II pasal 263 ayat 2 Kitab Undang – Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Rumusan Pasal 263 KUHP, sebagai berikut :
(1) Barang  siapa  membuat  surat  palsu  atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban)  atau  sesuatu  pembebasan utang,  atau  yang  boleh  dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan  atau  menyuruh  orang  lain menggunakan surat – surat itu seolah olah surat  itu  asli  dan  tidak  dipalsukan,  maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama – lamanya enam tahun.
(2) Dengan  hukuman  serupa  itu  juga dihukum,  barang  siapa  dengan  sengaja menggunakan  surat  palsu  atau  yang dipalsukan  itu  seolah-olah  surat  itu  asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan  dapat  mendatangkan sesuatu kerugian.
Pada  pasal  tersebut  ditekankan  bahwa dalam  penggunaannya  harus  benar-benar mengetahui  bahwa  surat  yang  di  gunakan  itu adalah  palsu  dan  dapat  mendatangkan kerugian.  Dengan  adanya  ketentuan  hukum yang mengatur kejahatan tersebut,maka sesuai dengan  fungsinya  hukum  sebagai  alat pengendali  sosial  dan  pemidanaan  sebagai suatu  upaya  represif  untuk  menanggulangi kejahatan.

## 1.2 PerumusanMasalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dapat diambil  rumusan  masalah  sebagai  bentuk pembatasan  terhadap  pembahasan.  Adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana pertimbangan  hukum  majelis  hakim  dalam penjatuhan  putusan  terhadap  pelaku  tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP (studi Putusan 876/Pid.B/2019/PN Rap)?.

## II. METODE PENELITIAN
2.1 Bahan dan Data Penelitian
1. Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh dari wawancara langsung, dalam hal ini berupa  data  yang  terhimpun  dari  pihak yang terkait.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh  dari  kajian  pustka,  berupa  buku  – buku, peraturan perundang  – undangan, seta literatur lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan
ensiklopedia.  Selain  itu  juga  buku mengenai metode penelitian dan penulisan  hukum  untuk  memberikan penjelasan mengenai teknik penulisan ( Soerjono Soekanto,  1986).

## 2.2 Cara Kerja Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  yuridis  normatif  dan  yuridis empiris.  Metode  penelitian  yuridis  normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis  normatif  yang  dipergunakan  adalah merujuk  pada  sumber  bahan  hukum,  yakni penelitian  yang  mengacu  pada  norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menganalisa  permasalahan  yang  dibahas 1 , sedangkan  yuridis  empiris  adalah  suatu metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi untuk  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di lingkungan  masyarakat.  Dikarenakan  dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup  di  masyarakat  artinya  dengan  cara wawancara  kepada  informan,  maka  metode penelitian  hukum  empiris  dapat  dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Cara-cara pengumpulan data sebagai berikut.
1. Penelitian kepustakaan (library research)
Pengumpulan  data  pustaka  diperoleh  dari sebagai  data  yang  berhubungan  dengan
1 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  1995 Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet.4, Jakarta: Rajawali Press
hal-hal  yang  diteliti,  berupa  buku  dan literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan penelitian.  Disamping  itu  juga  data  yang diambil  penulis  ada  yang  berasal  dari dokumen-dokumen  penting  maupun  dari peraturan-peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
2. Penelitian  lapangan (field  research) Untuk  mengumpulkan  data  penelitian lapangan Penulis menggunakan dua cara yaitu:
a. Wawancara,  yaitu  pengumpulan  data dalam  bentuk  tanya-jawab  yang dilakukan  secara  langsung  kepada responden.
b. Studi  dokumentasi  yaitu  mempelajari bahan-bahan  hukum  yang  tersedia sejak  dilakukan  proses  hokum  dalam perkara ini yaitu mulai dari mempelajari  dokumen  pada  tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka siding
pengadilan.

## 2.3 Analisis Data
Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik bahan hukum primer, bahan hokum sekunder maupun bahan hokum tersier maka  data  tersebut  diolah  terlebih  dahulu, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan dengan cara deskriptif  yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan
menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya  yang  berkaitan  erat  dengan penulisan ini.
Dalam  menganalis  data  berupa  peraturan perundang-undangan  maka  akan  dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Inventarisasi  aturan  hukum  yang  terkait dengan fakta hukum
b. Klasifikasi  aturan  hukum  dan  buat sistematika pengaturannya
c. Deskripsikan konsistensi, kontradiksi pada aturan hukum

## III. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
3.1 Alat Bukti Yang Dipergunakan Dalam Pembuktian
a. Keterangan  Saksi  dan  Terdakwa  Adapun keterangan saksi dan terdakwa
sebagaimana  termaksud  dalam  putusan adalah sebagai berikut:
1. Saksi  Drs.Ch,  dibawah  sumpah  pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa  yang  saksi  mengetahui
permasalahan atau kasus pemalsuan setelah saksi dipanggil  oleh  Penyidik  Polda. Sumut; - Bahwa kemudian saksi
diperlihatkan  mengenai  surat tersebut  didepan  persidangan yaitu : (1) Surat Keterangan No 593.3/198/1512/1989, yang
dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa Telaga  Suka  An.  Thamrin
Salak tanggal 16 Oktober1989 dan  diketahui  oleh  Camat Panai Tengah An. Drs: Chairuddin; (2) Surat Keterangan No
593.3/199/1512/1989, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga  Suka  An.  Thamrin Salak tanggal 16 Oktober1989 dan  diketahui  oleh  Camat
Panai Tengah An. Drs. Chairuddin (3) Surat Keterangan No
593.3/203/1512/1989, yang dikeluarkanoleh  Kepala  Desa Telaga  Suka  An.  Thamrin Salak  tanggal  16  Oktober 1989  dan  diketahui  oleh Camat Panai Tengah An. Dis. Ch;
(4) Surat Keterangan No
593.3/204/1512/1989, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga  Suka  An.  Th  Salak tanggal  16  Oktober1989  dan diketahui  oleh  Camat  Panai Tengah An Drs. Ch
(5) Surat Keterangan No 593.3/200/1512/1989. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Suka An, Th S tanggal
16 Oktober 1989 dan diketahui  oleh  Camat  Panai
Tengah  An.  Drs.  Ch:  Bahwa saksi  tidak  mengetahui  surat tersebut  dan  saksi  juga  tidak pernah menanda tangani surat itu saat saksi menjabat sebagai Camat  Panai  Tengah  :Bahwa tanda tangan didalam surat itu bukan  tanda  tangan  saksi karena  saksi  mengenal  tanda tangan saksi sendiri
- Bahwa  saksi  diperlihatkan  di persidangan mengenai surat
Penyerahan  Ganti  Rugi  atas nama  Terdakwa  Bahwa  saksi tidak mengetahui surat-surat bermeterai  6000  tersebut  diatas dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa  yang  bernama  Hj.  Nega Hasibuan adalah mertua
perempuan  dari  Terdakwa  dan Baital  adalah  mertua  laki-laki Terdakwa;  Bahwa  semua  arsip surat tanah ada di Kantor Camat bukan  di  Desa,  karena  Camat sebagai  PPAT,  surat  sebagai arsip dan semua surat yangdibuat oleh  Kepala  Desa  terkait  tanah wajib diketahui oleh Camat,
- Bahwa Desa Telaga Suka arah ke
Tengah  Kota  dan  Desa  Cabang arah  ke  Pantai  dan  kedua  Desa tersebut  masuk  dalam  daerah Panai Tengah Labuhan Bilik;
- Bahwa sepengetahuan saksi materai  6000  belum  Berlaku pada Januari-Februari 2000
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah membuka kebun bersama sama di Panai Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan
barang  di  persidangan  tersebut keterangan saksi tersebut. Terdakwa menyatakan keberatan karena  Terdakwa  dan  saksi pernah  bersama-sama  membuka kebun di Panai Tengah;
2. Saksi  MYS,  dibawa  sumpah  pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Telaga Suka:
- Bahwa  saksi  mengetahui  ada sengketa  tanah  antara  Terdakwa dengan PT. Hijau Pryan Perdana (HPP) terkait adanya surat palsu:
- Bahwa  lahan  yang  sengketa tersebut  berada  di  Dusun  VII
Desa  Telaga  Suka  Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu; - Bahwa kemudian saksi
diperlihatkan  surat  Keterangan tanah dipersengketakan
- Bahwa  atas  surat  tersebut  diatas saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi diperlihatkan di persidangan mengenai surat Penyerahan
Ganti Kerugian atas nama
terdakwa.
- Bahwa  saksi  kenal  dengan  SN yang  merupakan  mantan  Kepala Desa  Telaga  Suka;  Bahwa  saksi tidak  kenal  yang  bernama  M. Nasir,  Sofyan  dan  Muhyar karena bukan warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki lahan di Dusun  VII  Desa  Telaga  Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten  Labuhanbatu  namun
persisnya saksi tidak tahu;
Bahwa Terdakwa ada membayar Pajak  Bumi  Bangunan  untuk lahan seluas + 2 (dua) Ha selama saksi  menjabat  sebagai  Kepala Desa namun saksi tidak mengetahui  asal  usul  tanah tersebut;
- Bahwa di Kantor Desa
sebelumnya  tidak  ada  buku register tentang tanah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut,  Terdakwa  menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi  SP,  dibawah  janji  pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi bekerja  di  PT.  Hijau  Pryan  Perdana (HPP)  menjabat  sebagai  Senior Manager:
- Bahwa PT. Hijau Pryan Perdana
(HPP)  ada  mempunyai  sebidang
tanah  di  Desa  Telaga  Suka
Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu
kemudian  Terdakwa  mengklaim dia  sebagai  pemilik  tanah  yang dikuasai  oleh  PT.  Hijau  Pryan Perdana  (HPP)  tersebu  lalu Terdakwa  mengajukan  gugatan perdata  di  Pengadilan  Negeri Rantauprapat yang mana Terdakwa  selaku  Penggugat  dan PT.  Hijau  Pryan  Perdana  (HPP) sebagai  Tergugat:  Bahwa  ada pun hasil putusan gugatan perdata  pada  Pengadilan  Negeri Rantau  Prapat  adalah  menerima dan mengabulkan gugatan
Penggugat sesuai dengan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2011/PN  RAP  tanggal 2  Agustus  2012  lalu  Banding  di Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Rantau  Prapat  sesuai  dengan Putusan Nomor
120/PDT/2013/PT MDN tanggal
27  Juni  2013  dan  pada  tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan putusan  menolak  Kasasi  sesuai dengan Putusan Nomor 1010/K/PDT/2014,  tanggal  26 Agustus 2015
- Bahwa  kemudian  Tergugat  PT: Hijau  Pryan  Perdana  (HPP) mengajukan Peninjauan Kembali
(PK) yang  hasilnya  adalah mengabulkan permohonan Peninjauan  Kembali  (PK)  dari Tergugat PT. Hijau Pryan Perdana (HPP) dan membatalkan seluruh putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Pengadilan  Tinggi  Medan  dan Kasasi Mahkamah Agung sesuai dengan Putusan Nomor 135/PK/PDT/2016,  tanggal  18
Jul  2016;  Bahwa  setelah  adanya Putusan  Peninjauan  Kembali (PK)  tersebut  ternyata  di  dalam Putusan itu dicantumkan sebagai alas  hak  dari  Penggugat  yang digunakan Terdakwa untuk
persidangan  perdata  yaitu  ketiga buah  Surat  Penyerahan  Ganti Kerugian  yang  ada  materainya palsu;
- Bahwa  didalam  ketiga  Surat Penyerahan Ganti Kerugian
tertanggal 15 Februari 2000 yang ada  meterainya  tersebut  ternyata meterainya saat itu belum berlaku dan saksi tidak mengetahui siapa membuat surat tersebut;
- Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah
menguasai dan mengusahai tanah tersebut  karena  PT.  Hijau  Pryan
Perdana  (HPP)  dari  dulu  sampai sekarang menguasai dan
mengusahai dengan cara menanam kelapa sawit;
- Bahwa  kerugian  yang  dialami oleh  PT.  Hijau  Pryan  Perdana (HPP)  akibat  Terdakwa  tersebut adalah sebesar Rp. 1.260.000.000  (Satu  milyar  dua ratus  enam  puluh  juta  rupiah) karena  produksi  sawit  diatas lahan  seluas  30  (Tiga  puluh)  Ha dimaksud menjadi menurun selama  7  (tujuh)  tahun  terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2017  karena  selama  7  (tujuh) tahun  tanah  tersebut  berperkara di Pengadilan;
Terhadap keterangan saksi tersebut.  Terdakwa  menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi  AGB  dan  S  menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hijau Pryan  Perdana  (HPP)  menjabat sebagai Regional Manager:
- Ini  Bahwa  PT.  Hijau  Pryan Perdana  (HPP)  ada  mempunyai sebidang  tanah  di  Desa  Telaga Suka  Kecamatan  Panai  Tengah
Kabupaten Labuhanbatu kemudian  Terdakwa  mengklaim dia  sebagai  pemilik  tanah  yang dikuasai  oleh  PT.  Hijau  Pryan Perdana  (HPP)  tersebut  lalu Terdakwa  mengajukan  gugatan perdata  di  Pengadilan  Negeri
Rantauprapat yang mana Terdakwa  selaku  Penggugat  dan
PT.  Hijau  Pryan  Perdana  (HPP) sebagai Tergugat:
- Bahwa  ada  pun  hasil  putusan gugatan  perdata  pada  tingkat  di
Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai  dengan  Putusan  Nomor 25/Pdt.G/2011/PN  RAP  tanggal 2  Agustus  2012  lalu  Banding  di Pengadilan Tinggi Medan adalah menguatkan  Putusan  Pengadilan Negeri  Rantau  Prapat  sesuai dengan Putusan Nomor 120/PDT/2013/PT MDN tanggal 27  Juni  2013  dan  pada  tingkat kasasi Mahkamah Agung adalah menolak  Kasasi  sesuai  dengan Putusan Nomor 1010/K/PDT/2014,  tanggal  26 Agustus 2015: - Bahwa  kemudian  Tergugat  PT. Hijau Pryan Perdana (HPP)mengajukan Peninjauan Kembali  (PK)  yang  hasilnya adalah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK)  dari  Tergugat  PT.  Hijau Pryan Perdana (HPP) dan membatalkan  seluruh  putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Pengadilan Tinggi Medan
dan  Kasasi  Mahkamah  Agung
sesuai  dengan  Putusan  Nomor 135/PK/PDT/2016,  tanggal  18 Juli 2016; Bahwa setelah adanya Putusan  Peninjauan  Kembali (PK)  tersebut  ternyata  didalam Putusan itu dicantumkan sebagian alas hak dari Penggugat yang digunakan Terdakwa untuk persidangan  perdata  yaitu  ketiga buah  Surat  Penyerahan  Ganti Kerugian  yang  ada  meterainya diduga  palsu  Bahwa  didalam ketiga  Surat  Penyerahan  Ganti Kerugian  tertanggal  15  Februari 2000 yang ada meterainya tersebut ternyata meterainya saat itu belum berlaku dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surattersebut;  Bahwa  Terdakwa tidak  pernah  menguasai  dan mengusahai tanah tersebut karena  PT.  Hijau  Pryan  Perdana (HPP) dari dulu sampai sekarang menguasai dan menguasai dengan  cara  menanam  kelapa sawit:
- Bahwa  kerugian  yang  dialami oleh  PT.  Hijau  Pryan  Perdana (HPP)  akibat  Terdakwa  tersebut adalah sebesar Rp.
1.260.000.000  Satu  milyar  dua ratus  enam  puluh  juta  rupiah) karena  produksi  sawit  diatas lahan  seluas  30  (Tiga  puluh)  Ha dimaksud menjadi menurun
selama  7  (tujuh)  tahun  terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2017  karena  selama  7  (tujuh) tahun  tanah  tersebut  berperkara di Pengadilan:
Terhadap keterangan saksi tersebut,  terdakwa  menyatakan tidak keberatan
3.2 Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan  Terdakwa  telah  merugikan PT. Hijau Pryan Perdana (HPP)
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
3.3 Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa  tidak  berbeli-belit  dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar  proses  belum  prnah dihukum;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
3.4 Putusan
(1) Menyatakan Terdakwa Irham
Alias  Irham  Nasution  tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  sebagaimana  dalam Dakwaan Primair, Subsidair Serta Lebih Subsidair,
(2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair. Subsidair Serta
Lebih Subsider:
(3) Menyatakan Terdakwa Ilham
Alias  Irham  Nasution  tersebut diatas  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan
tindak  pidana  "Mempergunakan Surat  Palsu"  sebagaimana  dalam Dakwaan Lebih Subsidair lagi (4) Menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun, 6 (enam) bulan,
(5) Menetapkan  masa  penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan (6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
(7) Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 rangkap photocopy legalisir
- Putusan Mahkamah Agung
Republik  Indonesia  No.  135
PK/PDT/2016  Tanggal  18  Juli 2016:  -  rangkap  photocopy legalisir Putusan Mahkamah
Agung  RepublikIndonesia  No.
1010  PK/PDT  2014  Tanggal  26
Agustus 2014 - 1  rangkap  photocopy  legalisir
Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera  Utara  di  Medan  No. 120 PDT/2013/PT MDN Tanggal 27 Juni 2013 - 1  rangkap  fotocopy  legalisir Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 25/Pdt.G/2011/PN RAP Tanggal 02 Agustus 2012
- 1  rangkap  fotocopy  legalisir berita  acara  pembayaran  ganti rugi atas penyerahan dan pelepasan hak atas tanah garapan
Desa  Telaga  SukaKec.  Panai
Tengah  tanggal  05  Desember 2006; 1 rangkap fotocopy legalisir  perjanjian  pembayaran ganti  rugi  atas  penyerahan  dan pelepasan hak atas tanah garapan Desa  Telaga  Suka  Kec.Panai Tengah  tanggal  05  Desember 2006:
- 1  rangkap  fotocopy  legalisir berita  acara  pembayaran  ganti rugi atas penyerahan dan pelepasan hak atas tanah garapan
Desa  Telaga  Suka  Kec.  Panai Tengah tanggal 19 Juni 2019,
- 1  rangkap  fotocopy  legalisir perjanjian pembayaran ganti rugi atas  penyerahan  dan  pelepasan hak  atas  tanah  garapan  Desa Telaga  Suka  Kec.  Panai  Tengah tanggal  19  Juni  2019:  Tetap tertampil dalam berkas perkara:
- Surat  Penyerahan  Ganti
Kerugian atas tanah seluas
100.000  M 2 (10  Hektar),
yang  terletak  di  Desa Telaga  Suka  Kec.  Panai Tengah  Kab.Labuhanbatu dari pihak pertama
bernama H Nega Hasibuan kepada  pihak  kedua  atas
nama irham Nasution yang dikeluarkan  pada  tanggal 15 Februari 2000 bermaterai  6.000  (enam ribu)  yang  turut  diketahui oleh  Kepala  Desa  Telaga Suka Atas nama Solehuddin Nasution Surat Penyerahan Ganti Kerugian atas tanah seluas
100.000  M 2 (10  Hektar) yang  teracak  di  Desa Telaga  Suka  Kec  Panai tengah  Kab  Labuhan  batu dari pihak pertama bernama H. Baital Ritonga kepada  pihak  kedua  atas nama Irham Nasution yang dikeluarkan  pada  tanggal 15 Pebruari 2000 bermeterai  6.000  (enam ribu)  yang  turut  diketahui oleh  Kepala  Desa  Telaga Suka Atas nama Solehuddin Nasution Surat Penyerahan Ganti
Kerugian atas tanah seluas 100.000  M2  (10  Hektar), yang  terletak  di  Desa Telaga  Suka  Kec.  Panai Tengah  Kab.  Labuhanbatu dari pihak pertama bernama  Mukhyar  kepada pihak  kedua  atas  nama Irham Nasution yang
dikeluarkan  pada  tanggal 15 Pebruari 2000 bermeterai  6.000  (enam bu)  yang  turut  diketahui oleh  Kepala  Desa  Telaga Suka An. Solehuddin Nasution; Dimusnahkan - Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  diatas,  maka  penulis  menarik kesimpulan sebagai berikut: Terdakwa didakwa  dengan  dakwaan  alternatif  yaitu pertama  Pasal  263  ayat  (2)  KUHPidana  dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan  lain  yang  bersangkutan. Terdakwa  tersebut  diatas  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana “mempergunakan surat palsu” sebagaimana  dalam  dakwaan  lebih  subsidair lagi; tetapi terdakwa tidak terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  primair, subsidair  serta  lebih  subsidair.  Petimbangan Hukum  Majelis  Hakim  dalam  penjatuhan putusan  selain  berdasar  pada  alat  bukti  yang sah  yang  terungkap  di  persidangan  dan  juga terpenuhinya  unsur  dari  dakwaan  kesatu penuntut umum yaitu menurut pasal 263 ayat
(1)  KUHP  mengenai  membuat  surat  palsu, terdakwa juga membayar ganti kerugian.

## DAFTRAR PUSTAKA
Buku – buku :
Adami Chazawi I Ardi Ferdian, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan , PT Raja Grafindo Persada,
Adami  Chazawi,  Kejahatan  Terhadap  Tubuh
&  Nyawa,  Rajawali  Pers,  Jakarta,
2001 Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Pemalsuan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2001 Adami  Chazawi.  Pelajaran  Hukum  Pidana 1.PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.2001. Adami  Chazawi.  PelajaranHukumPidana1.
PT. RajaGrafindoPersada.2005 Amir  Ilyas.  Asas-Asas  Hukum  Pidana.
Rangkang  Education  dan  PuKap. Yoyakarta. 2012.
Andi  Hamzah,  Hukum  Acara  Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.2008 Andi Zainal Abidin Farid.Asas-
AsasHukumPidana  1.  Alumni. Bandung.1987.
Andi Zainal Abidin Farid. HukumPidana I.
Cetakan  Kedua.  Sinar  Grafika. Jakarta.2007
Rusli.  1978.  Asas-Asas  Hukum  Pidana.
LEPPEN-UMI, Ujung Pandang Hamzah,  Andi.  Asas-Asas  Hukum  Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.2008.
Ilham Gunawan. Kamus Hukum. CV. Restu
Agung. Jakarta. 2002.
Ismu  Gunadi  dan  Jonaedi  Efendi,  Cepat  dan Mudah  Memahami  Hukum  Pidana, Jakarta,  Kencana  Prenadamedia  Group,
2014
Jannah, M. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap  Pelaku  Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam  Rumah  Tangga  (Studi  Putusan No.  616  /  PID.B  /  2010  /  PN- RAP) . Jurnal Ilmiah Advokasi , 5 (2), 42-
65. doi: https://doi.org/10.36987/jiad.v5i2.3 05
Lamintang  dan  Theo  Lamintang,  Hukum Penitensier  Indonesia;  Edisi  Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Lamintang,  P.A.F.  dan  Lamintang  Theo, 2009, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan Membahayakan  Kepercayaan  Umum Terhadap  Surat,  Alat  Pembayaran, Alat  Bukti,  Dan  Peradilan ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Leden Marpaung, 2014, Asas Teori Praktik Hukum Pidana , Jakarta.
Marwan  dan  Jimmy  P.  “Kamus  Hukum: Dictionary  Of  Law  Complete  Edition”, Reality Publisher, Surabaya. 2009.
Moeljatno,  Asas-asas  Hukum  Pidana,  Rineka Cipta, Jakarta, 2009
________. Asas-Asas  Hukum Pidana. Rineka
Cipta, Jakarta, 2008.
Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir. Sistem
Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya  Menurut  Konsep  KUHP Baru. Medan: Usu Press.2010.
P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan
Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 R.  Soesilo,  1991, Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
serta Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal
Demi Pasal , Poleia, Bogor.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  1995 Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan  Singkat,  Cet.4,  Jakarta:
Rajawali Press Soerodibroto, Soenarto. Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Jakarta: Raja Grafindo. 1994.
Subekti.  Kamus  Hukum.  PT.  Pradnya Paramita. Jakarta.2005. Sudarto. Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro. 1990.
Topo  Santoso,  Kriminologi.  PT.  Raja GrafindoPersada. Jakarta.2001. Effendy,
Jurnal
Marpaung, Marudut. Pengaruh Kepemimpinan dan  Team  Work  terhadap  Kinerja
Karyawan di Koperasi Sekjen
Kemdikbud  Senayan  Jakarta.  Jurnal
Ilmiah Widya Vol.2, No.1. Jakarta: STIE
Dharma Bumiputra Jakarta. 2014.

## Peraturan Perundang-undangan :
KitabUndang-UndangHukumPidana (KUHP),
2010.CetakanKedua.  PT.  Buku  Kita. Jakarta  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia tahun 1945
Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) Undang  –  Undang  Nomor  8  tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana