## Jurnal Warta LPM
Vol. 25, No. 4, Oktober 2022, hlm. 566-575 p-ISSN: 1410-9344; e-ISSN: 2549-5631 homepage: http://journals.ums.ac.id/index.php/warta

## Literasi Media Publik untuk Pekerja Media melalui Akademi Media Publik

## Masduki
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta E-mail: masduki@uii.ac.id

## Article Info
Submitted: 7 May 2022 Revised: 17 August 2022 Accepted: 13 December 2022 Published: 15 December 2022
Keywords: Public Media
Academy, Public Service
Broadcasting, Public Media Literacy, Media Democracy, Community Development.

## Abstract
This paper reports a community development project, particulary an initiative to overcome the scarcity of public media advocacies with strong emphasis to the dissemination of public media knowledge. The advocacies to urge public media as a pillar of a democratized media in Indonesia has been going on since 2002. However, most movements are centered solely on academic forums, research or political lobby aspiring policy changes to Indonesian policymakers. This project fills the gab by establishing media academy, a model of public media course targeted public media professionals. This project was organized throughout August and September 2021, involved two institutions: the Communication Study Program of Universitas Islam Indonesia and Public Broadcast Clearing House (RPLPP) as the main partners of this social program. The course provides an interactive online course involving 15 participants and 8 mentors using Zoom meet application. In addition to lectures on public media system and its policies, participants of this course receive assistance in their creation as well as production of a public oriented content which are worthy of being displayed on their digital media channels. This activity succeeded in enriching the participants’ insight and analytical skills on public media issues. It also succeeded in designing a public media curriculum, which could be adopted by higher education institution of communication in Indonesia.
Kata Kunci: Akademi Media Publik, Lembaga Penyiaran Publik, Literasi Media Publik, Demokratisasi Media,
Pengabdian Masyarakat.

## Abstrak
Program pengabdian masyarakat ini bertujuan mengatasi kelangkaan pengetahuan dan sekaligus kesadaran pentingnya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di Indonesia. Bentuk kegiatan adalah pendirian dan pelaksanaan kursus Akademi Media Publik (AMP) sebagai inisiatif literasi media publik yang ditujukan pada pelaku dan aktivis media publik dan komunitas. Gerakan pengarusutamaan LPP sebagai pilar demokratisasi media di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2002. Namun, bentuk dan subtansi gerakan tersebut masih berupa forum akademik, riset atau lobi politik untuk perubahan kebijakan
ke DPR dan pemerintah. Pengabdian masyarakat ini mengisi kekosongan kegiatan advokasi LPP berbasis pendidikan literasi, digelar sepanjang bulan Agustus dan September 2021. Kegiatan melibatkan dua lembaga akademik dan lembaga advokasi: Pogram Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia dan Rumah Perubahan Penyiaran Publik sebagai mitra utama program. Metode kegiatan adalah kursus partisipatif secara daring yang melibatkan 15 orang peserta dan 8 orang mentor menggunakan aplikasi Zoom Meet. Selain ceramah tentang sejarah, sistem dan kebijakan media, peserta didampingi memproduksi konten kepublikan yang layak ditampilkan pada media digital. Kegiatan ini berhasil memperkaya pengetahuan dan kemampuan analisis peserta atas pentingnya media publik di Indonesia. Kegiatan juga berhasil merancang kurikulum atau lebih spesifik  mata  kuliah  media  publik  pada  tingkat  perguruan  tinggi disertai metode pembelajarannya, yang dapat diadopsi oleh program studi Ilmu Komunikasi sebagai mata kuliah khusus.

## 1.  PENDAHULUAN
Advokasi sosial pengarusutamaan media penyiaran publik telah menjadi agenda di masyarakat sipil sejak tahun 2002. Salah satu lembaga yang fokus melakukan kerja ini adalah Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik atau RPLPP.  RPLPP berkantor di Kota Yogyakarta dan merupakan lembaga nirlaba yang berdiri sejak Februari 2013 atau telah berusia hampir delapan tahun. Ia berfokus kepada produksi pengetahuan terkait penyiaran publik di Indonesia melalui penerbitan buku, advokasi kebijakan lembaga penyiaran publik dan aksi aksi kampanye sosial pengarusutamaan penyiaran publik. Problem muncul ketika konsolidasi pemerintahan pasca Suharto menguat dan kebijakan pemerintah lebih pro- penyiaran industri, advokasi penyiaran berbasis publik menjadi berat, apalagi di era digital (Astuti & Zulfrebriges, 2016). Pasca liberalisasi penyiaran, masa depan penyiaran publik di dunia memang sedang tidak pasti (Booth, 2020) termasuk di Indonesia (Wulandari, 2017).
Memasuki tahun 2010, kerja kerja sosial oleh berbagai lembaga nirlaba di Indonesia mengalami banyak perbedaan dibanding pada periode sebelumnya. Pada awal reformasi 1998, kerja NGO ( non-governmental organization ) didukung oleh lembaga donor internasional dan kegiatannya berpola advokasi kebijakan atau regulasi yang bersentuhan dengan pengambil keputusan. Pasca 2010 hingga 2021,
regulasi relatif banyak secara kuantitas dan kekuatan pengambil keputusan (pemerintah dan parlemen) jauh terkonsolidasi. Pendekatan advokasi yang berhadapan dengan struktur politik menjadi lebih sulit, sehingga peluang eksistensi dan peran NGO mengalami pergeseran, lebih ke sektor publik dan kultural. Situasi ini tidak hanya terjadi pada NGO besar yang berkantor di Jakarta, tetapi juga NGO berbasis komunitas dan skalanya mikro seperti Rumah Perubahan LPP di Yogyakarta.
Menyusul tiadanya dukungan lembaga donor internasional dan juga minimnya bahkan absennya dukungan pendanaan dari pemerintah, maka kolaborasi dengan sesama lembaga sosial menjadi kunci keberlangsungan NGO. Upaya pencapaian agenda yang sangat spesifik seperti an pengarusutamaan kesadaran tentang perlunya LPP bagi negara demokrasi harus bersifat kreatif, mengadopsi berbagai pola yang lazim dilakukan mitra strategis, seperti perguruan tinggi. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat ini diwujudkan untuk memastikan bahwa kerja advokasi tersebut tetap berjalan, tetapi dengan pendekatan yang kreatif. Rumah Perubahan LPP yang berdiri sejak 2013 pernah mengalami fase dukungan lembaga internasional dan telah mampu menghasilkan produk pengetahuan serta pengalaman advokasi kebijakan yang patut diapresiasi publik. Namun, sejak  2021  dan  selama  pandemi,  aktifitas lembaga ini nyaris terhenti, sehingga perlu terobosan menyambung kontribusi bagi publik.
Masduki - Literasi Media Publik untuk Pekerja Media ...
Berdasarkan titik berangkat dari pelaksana pengabdian ini, maka peluang aksi bersama yang dapat dimanfaatkan selama pandemi covid-19 adalah pembelajaran akademik terkait LP di perguruan tinggi ke dalam kerja NGO, dengan memanfaatkan basis data pengetahuan- pengalaman yang telah dimiliki RPLPP. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi inisiasi awal kerja kolaborasi yang tidak hanya menyambung peran sosial RPLPP tetapi merawat memori publik atas urgensi lembaga media publik di Indonesia.
Berdasarkan pemetaaan awal yang dilakukan selama Januari-Februari 2021, pelaksana menemukan sejumlah persoalan berkenaan kerja kerja pengarusutamaan penyiaran publik yang diselenggarakan Rumah Perubahan LPP (RPLPP). Telah tersedia dokumen publik berupa buku-buku (bahasa Indonesia dan Inggris) dan lembaga ini memiliki dokumen laporan riset, advokasi terkait transformasi RRI/TVRI menjadi lembaga media publik di Indonesia. Namun, berbagai dokumen ini belum teresktrak menjadi suatu modul pembelajaran yang sistimatik. Telah ada tim pengelola RPLPP yang merupakan akademisi, peneliti dan aktivis media yang memiliki pengalaman dan kemampuan teknis melakukan diseminasi pengetahuan penyiaran publik ke masyarakat luas. Namun demikian, asessmen awal oleh pelaksana menemukan tidak adanya suatu wadah atau formula kegiatan yang dapat memfasilitasi aktualisasi kompetensi ini. Telah ada infrastruktur pembelajaran digital dan jaringan internet di sekretariat RPLPP. Namun, fasilitas ini belum produktif bagi aksi publikisasi dan penyebarluasan pengetahuan seputar LPP. Jaringan peminat kajian media publik sebagai ruang publik cukup banyak di Indonesia. Mereka berpotensi menjadi aktivis penguatan LPP. Namun, belum ada suatu sekolah khusus atau kursus yang terjadwal, mengadopsi kurikulum pendidikan tinggi dengan konten yang terkait lembaga penyiaran publik (misi, struktur, konten, dll.) Indonesia (Intani, 2013).
Untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, gagasan pendirian Akademi Media Publik ini mengemuka dalam format pengabdian masyarakat, yang diharapkan berlanjut di masa depan dengan manajemen dan pembiayaan
mandiri dari RPLPP. Akademi Media Publik disini maksudnya adalah sekolah non-formal (Sulfemi, 2018), berpola kursus/pelatihan intensif untuk mengenali tipologi, sistem penyiaran publik dari segala dimensi sosial-ekonomi politiknya. Kurikulum media publik merujuk pada dua buku yang ditulis pelaksana (Masduki, 2017a, 2017b) dan buku UNESCO (Smith, 2012). Idealitas yang dituju dari kegiatan ini bukan hanya pada transfer pengetahun, tetapi kesadaran aksi akan perlunya lembaga media publik di Indonesia sebagai negara demokratis, dan inisiatif untuk terlibat advokasi lapangan memperjuangkan lembaga ini. Dari segi pengetahuan makro sistem media, buku Comparing Media System Beyond the Western World (Hallin & Mancini, 2011) juga menjadi rujukan bagi kegiatan kursus, sebagai bentuk kajian perbandingan media.
Berdasarkan uraian gambaran umum mitra dan permasalahan di atas, maka rumusan keterkaitan antara problem mitra, indikasi problem yang ditemukan di lapangan dan program kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai solusinya adalah sebagai berikut: Pertama, perlu upaya literasi media (Clurel, 2016) yang berbasis pada transfer pengetahuan dan pengalaman lapangan. Kedua, perlu ekstraksi pengetahuan RPLPP ke dalam kurikulum pembelajaran yang standar. Kedua, perlunya dibentuk lembaga kursus atau akademi yang khusus menggelar kuliah terstruktur terkait penyiaran publik untuk berbagai komunitas di Indonesia. Selama ini, kursus serupa hanya digelar secara ekslusif oleh RRI atau TVRI untuk kebutuhan internal kedua media. Ketiga, perlunya kurikulum program dan peserta yang berakar, berbasis layanan pendidikan non-formal untuk komunitas. Keempat, kursus media publik daring karena Covid-19 yang mengacu struktur pembelajaran akademik di perguruan tinggi.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian ada empat. Pertama, agar para pengelola RPLPP dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman advokasi LPP kepada para wakil media dan publik. Kedua , agar ada model pembelajaran terkait penyiaran publik yang kreatif, sistematik berbasis model kurikulum di perguruan tinggi. Ketiga, agar pengelola RPLPP memiliki pengalaman kerja akademik, dalam suatu kursus LPP non-
formal berbasis komunitas. Keempat, agar tersedia suatu database kurikulum pendidikan penyiaran publik yang bisa diakses diadopsi oleh perguruan tinggi Ilmu Komunikasi.  Mengacu Clurel (2016), bahwa media literasi merupakan gerakan memfasilitasi pemikiran kritis atas organisasi dan pesan dalam media, maka pilihan pendekatan AMP adalah kritikal, membangun sikap kritis peserta dalam memahami dan berposisi terhadap media publik.

## 2.  METODE
Secara umum metode pengabdian ini menggunakan pendekatan pemberdayaan warga partisipatif ( participatory rural appraisal ) (Hudayana et al., 2019). Pendekatan ini menekankan pada alih pengetahuan dari pelaksana (selaku dosen) kepada mitra (pengelola RPLPP) secara partisipatif dengan harapan aspek keberlanjutan pasca kegiatan terus berjalan.
Secara  spesifik  ada  empat  program  yang akan diselenggarakan: Pertama, koordinasi awal dan pemetaan potensi materi pembelajaran dan desain pembelajaran untuk akademi media publik yang realistis untuk dilaksanakan. Kedua,
pendampingan pengembangan Akademi Media Publik (AMP) yang berupa workshop kurikulum belajar, manajemen pembelajaran dan materi ajar. Ketiga, fasilitasi berbasis partisipasi dalam penyelenggaraan kursus daring media publik untuk peserta utusan media publik. Keempat, pendokumentasian kegiatan akademi media publik pada kanal digital yang tersedia. Seluruh kegiatan diakhiri dengan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan kursus, rencana tindak lanjut oleh RPLPP dan penulisan naskah publikasi serta pengirimannya ke jurnal khusus pengabdian masyarakat.
Kegiatan ini mengambil pendekatan kolaboratif dua lembaga publik: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia dan Rumah Perubahan LPP. Bagi Prodi Ilmu Komunikasi, kolaborasi ini adalah upaya mencari inovasi pembelajaran di perguruan tinggi ke dalam kerja advokasi, dengan memanfaatkan basis data pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki Rumah Perubahan LPP. Kegiatan ini menjadi inisiasi awal kerja kolaborasi jangka panjang yang tidak hanya untuk menyambung peran akademik tetapi merawat memori publik atas urgensi media publik di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, AMP menggabung dua lembaga
MITRA: melibatkan Rumah
Perubahan LPP sebagai mitra
Analisis Masalah:
-Ketersediaan sumber pengetahuan di RPLPP namun tidak dinikmati oleh publik. -Advokasi urgensi media publik masih berbasis kajian dan riset akademik, belum pendidikan -Adanya Sekolah Media Publik yang diikuti 15 peserta -Adanya kurikulum Sekolah Media Publik yang bisa diadopsi perguruan tinggi Komunikasi KEGIATAN: Pendirian Akademi Media Publik dan Kursus Media Publik (Daring) 2021 Melibatkan 15 peserta perwakilan lembaga Penyiaran Publik Nasional (RRI) dan lokal (LPPL) di Indonesia
Gambar 1. Alur Pikir Aktivitas dan Target Kegiatan
Masduki - Literasi Media Publik untuk Pekerja Media ...

## dalam bentuk pelibatan pegiat lembaga selaku
organizer maupun pemantik kursus yang melahirkan formula pembelajaran yang terbuka untuk umum.
Luaran seluruh kegiatan pengabdian merupakan gambaran hasil akhir dari pengabdian masyarakat dan mencerminkan suatu output kegiatan berbasis partisipatif, dan luaran ini belum pernah dilakukan mitra program sebelumnya. Gambaran alur pikir sejak analisis situasi, bentuk kegiatan, target aktifitas dan peserta diuraikan pada Gambar 1.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum, kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung lancar sejak perencanaan awal bulan Juli 2021 hingga pelaksanaan selesai bulan September 2021. Secara kronologis, program terdiri dari empat kegiatan. Pertama , workshop sehari para mentor kursus membahas kurikulum (mata kuliah) akademi media publik. Kedua, publikasi kursus sekaligus menandai pendirian Akademi Media Publik. Ketiga , penyelenggaraan kursus media publik sebagai implementasi kurikulum hasil workshop . Keempat, penggunaan berbagai aplikasi daring dan kanal online untuk AMP, misalnya portal: www.penyiaranpublik.org.
Kegiatan Pertama: workshop pengembangan model kurikulum telah digelar di Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta. Kegiatan ini melibatkan dua pihak: pelaksana pengabdian masyarakat ini dan sekaligus mewakili Program Studi Ilmu Komunikasi dan para aktivis media, dosen, jurnalis dan pekerja media di Yogyakarta yang berposisi sebagai mentor program nantinya. Kegiatan ini merupakan forum utama untuk pengembangan kurikulum terstandar, dan mengadopsi model perkuliahan di perguruan tinggi bernama kursus Akademi Media Publik (AMP). Kegiatan ini menghasilkan draf kurikulum akademik dasar (deskripsi mata ajar), tata acara penyampaian materi dan penilaian peserta. Peserta workshop juga menyepakati jadwal kegiatan dan strategi publikasi kepada target peserta. Para peserta berharap kurikulum dapat diadopsi oleh Program Studi Komunikasi di Indonesia sebaga mata kuliah pilihan di masa depan dan dikembangkan RPLPP sebagai alternatif advokasi baru.
Gambar 2. Tampilan Pengumuman Pendaftaran AMP
Workshop ini merupakan bentuk kanalisasi gagasan dan pendeskripsian muatan materi ajar yang berasal dari pengalaman terbaik ( best practice ) Rumah Perubahan LPP sebagai selaku lembaga advokasi LPP di Indonesia. Forum dikelola secara kolaboratif antara Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik dengan dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, berlangsung pada hari Sabtu, 19 Juni 2021 di Hotel Ibis Jl. Maliboro Yogyakarta. Workshop diikuti 10 orang dengan dua pemantik adalah Darmanto dan Masduki dan moderator (Anugerah Pambudi Wicaksono) dengan pendekatan blended . Kegiatan ini berhasil meramu kurikulum akademi penyiaran publik berperspektif advokasi. Berupa mata kuliah yang diberi Akademi Media Publik dengan bobot 3 SKS 14 x pertemuan. Adapun perumusan kurikulum ini telah mengacu pada pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi era 4.0 yang diterbitkan Dirjen Kemendikbud terkait Kampus Merdeka (2020).
Para peserta sepakat bahwa AMP atau Akademi Media Publik bukan suatu institusi, tapi ia nama program kursus untuk memberikan pembekalan kepada peserta yang sudah memiliki sejumlah kualifikasi dasar. Antara lain sudah menjalani pendidikan formal minimal S1/ DIV, sudah bekerja di lembaga penyiaran/media publik, atau yang berminat melakukan kerja- kerja advokasi di bidang penyiaran publik. Pada
tahap awal 2021 dirancang kursus eksekutif terkait lembaga media publik dan diharapkan sebagai embrio dari sekolah media publik yang terstruktur. Kurikulum kursus dirancang setara dengan satu mata kuliah dengan bobot 3 SKS, tetapi ke depannya akan dikembangkan sesuai kebutuhan. Memperhatikan kondisi Covid-19 yang memaksa semua orang belajar dari rumah, desain pembelajaran di AMP juga mencari inspirasi model home teaching (Nuroniyah, 2021).
Tujuan penyelenggaraan AMP adalah pengarusutamaan media publik dalam sistem demokrasi baik secara historis, konseptual, dan praktikal; transformasi kompetensi dari analog ke digital; dan membangun kesadaran kritis tentang urgensi media publik yang sesuai dengan kondisi Indonesia, posisinya sebagai model media alternatif (Fuchs, 2010) . dalam perspektif kontrol negara dan pasar yang makin kompleks (Dragomir, 2018). Indikator capaian: Peserta menguasai secara konseptual mengenai media penyiaran publik/ Media Layanan Publik dan arti pentingnya dalam sistem demokrasi. Peserta memiliki kemampuan teknis dalam memproduksi konten media yang memiliki nilai kepublikan tinggi. Peserta memiliki komitmen untuk mengembangkan media layanan publik dalam berbagai platform . Dalam jangka panjang, model kursus AMP diharapkan akan dapat melatih para profesional untuk dapat membuat program atau konten pada media publik yang tidak hanya berupa produk jurnalistik, tetapi juga konten pendidikan yang memiliki nilai kepublikan tinggi.  Akan tetapi, untuk tahap pertama, pelatihan baru akan difokuskan pada produksi program jurnalistik.
Seperti jamak dalam berbagai kursus yang ditujukan untuk publik, maka manajemen AMP menerapkan beberapa kriteria peserta, untuk menjamin agar transfer pengetahuan tidak dimulai dari awal, tetapi merupakan pengembangan. Mereka minimal sudah lulus S1 dari berbagai disiplin ilmu, pelaku media publik (pengalaman professional), dan/atau aktivis media publik (dengan pengalaman advokasi). Merujuk efektivitas kelas, maka disepakati jumlah peserta pada setiap angkatan sebanyak 15 orang mewakili berbagai tingkat LPP sejak nasional (RRI dan TVRI), lokal (LPPL) dan aktivis media
publik digital. Untuk menjadi peserta, calon harus melamar dengan surat resmi, membuat tulisan antara 700-1000 kata yang berisikan informasi mengenai: motivasi mengikuti kursus AMP, hasil yang diharapkan/rencana membuat liputan tentang apa untuk tugas kursus, rencana kerja yang akan dilakukan setelah mengikuti AMP, dan sebagainya. Para calon peserta juga diminta melampirkan portofolio (karya konten kepublikan dalam setahun terakhir) dari media setempat.
Seperti dalam perkuliahan di kampus, maka setiap peserta akan dinilai dari berbagai sisi: keaktifan di kelas, kehadiran dan karya produksi yang menjadi tugas produksi konten jurnalistik yang berorientasi pada nilai-nilai kepublikan. Unsur penilaian meliputi dimensi kemampuan mengartikulasikan gagasan, pemikiran, dan pendapat mengenai PSB/PSM, kemampuan dalam membuat konten jurnalistik yang memiliki nilai kepublikan tinggi, komitmen yang kuat untuk mengembangkan PSB/PSM yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut setelah mengikuti kursus. Kursus diampu oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dari Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP), Prodi Komunikasi UII, dan mitra RPLPP.
Kegiatan Kedua: perencanaan kegiatan kursus akademi yang dimulai pembentukan tim kerja, publikasi kegiatan secara daring, seleksi peserta, dll. Publikasi dilakukan tiga minggu, sejak 20 Juli 2021 hingga 9 Agustus 2021. Pelaksana dibantu seorang mahasiswa selaku asisten membuat poster digital publikasi yang kemudian disebarluaskan melalui grup WhatssApp khusus aktivis media publik bernama WAG Menuju RTRI, dan beberapa grup media percakapan lain. Poster digital ini memuat informasi terkait tujuan kursus, materi, kualifikasi peserta dan teknis registrasi kursus. Selain itu pelaksana pro-aktif menghubungi pimpinan media penyiaran publik RRI dan TVRI serta kantor berita ANTARA di Jakarta. Pada akhir masa pendaftaran, tercatat ada 15 calon peserta yang melakukan registrasi atau memenuhi target awal. Seleksi pendaftar dilakukan oleh pelaksana dan mentor melalui diskusi, meneliti berkas administrasi pelamar, memastikan kelengkapannya dengan tanpa ada yang digugurkan.
Masduki - Literasi Media Publik untuk Pekerja Media ...
Kegiatan Ketiga: yaitu penyelenggaraan kursus dengan metode daring mengingat kondisi Covid-19 yang masih beresiko tinggi. Manajemen kursus bersifat partisipatif dimana peserta, mentor dan pelaksana berbaur bersama. Sebelum kursus dilaksanakan, pelaksana melakukan penyamaan persepsi terkait manajemen kursus dengan para mentor. Melalui forum ini, pelaksana menegaskan bahwa AMP selama kursus dapat disebut dengan istilah Kursus, sedangkan kegiatan pembelajarannnya disebut “Kelas”. Adapun pihak pembelajar disebut “Peserta”, dan pihak pemateri disebut “Mentor”. Selama satu periode kursus, peserta akan mengikuti kegiatan sebanyak 14 kali secara online, dan setiap sesi akan berlangsung selama 120 menit (2 jam). Kegiatan kelas selalu berlangsung daring, antara pukul 19.30-21.30 WIB. Perubahan waktu bisa terjadi atas kesepakatan peserta dan mentor. Agar tidak otoriter, mentor tidak secara sepihak membuat jadwal, tetapi berbasis kesepakatan.
Pengabdian ini berhasil merancang dua aspek penting. Pertama, manajemen kursus itu sendiri dimana ada konsep kepala sekolah dan panitia memberlakukan aturan ketat kepada para peserta. Aturan ini didasarkan pada kesediaan peserta itu sendiri, dan konsekuensi dari kursus yang digelar gratis. Peraturan itu antara lain: peserta wajib mengikuti kelas daring minimal 11 kali. Jika pada waktu tertentu peserta tidak mengikuti kelas, yang bersangkutan wajib mempelajari materi kelas yang disampaikan pada waktu dia tidak bisa masuk kelas daring dan tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh mentor yang bersangkutan, tetapi dikategorikan tidak masuk kelas. Setiap mentor akan memberi nilai mata kursus yang diampunya. Untuk memperoleh nilai akhir, peserta harus mengerjakan tugas dari mentor terkait materi tertentu. Untuk bisa lulus memperoleh sertifikat, wajib mengikuti kegiatan kelas minimal 75% atau sebanyak 11 pertemuan. Tahapan kursus akhirnya dimulai pada hari Senin, 9 Agustus 2021, pukul 19.30 WIB-selesai. Kegiatan ini diawali acara perkenalan para mentor dengan peserta melalui link zoom, dipandu kepala sekolah, A. Darmanto.
Aspek penting kedua adalah format substansi kurikulum kursus. Produk kurikulum adalah mata kuliah bernama Akademi Media
Publik yang berpola deduktif. Urutan materi diawali dari aspek aspek yang bersifat makro, perspektif, konteks dan ekosistem ekonomi, politik dan sosial dibalik kehadiran media penyiaran publik di dunia dan Indonesia. Ada empat sesi pertemuan yang berkait aspek ini: (1) perbandingan sistem media, (2) perkembangan TIK dan pengaruhnya dalam pola komunikasi, (3) landasan konseptual tentang public service broadcasting /media, (4) sejarah sistem media dan sistem politik di Indonesia. Selanjutnya aspek jurnalisme media publik yang melingkupi materi: (1) hukum dan etika untuk jurnalis pembuat konten, (2) jurnalisme damai atau sensitif konflik, (3) teknik investigasi jurnalistik. Kurikulum sudah memuat model konvensional media publik dan model yang berkembang di era digital ketika teknologi dan manajemen siaran mengalami  disrupsi  (Horowitz,  2015;  Iosifidis, 2011).
Aspek ketiga bersifat teknis yang dikaitkan kompetensi peserta dan tugas yang akan mereka lakukan di akhir dan pasca kursus. Materi dalam  aspek  ini  terdiri  dari:  (1)  refleksi  kritis karya karya kepublikan dari peserta, (2) diskusi desain proposal produksi konten media publik, (3) presentasi dan evaluasi hasil karya. Terdapat jeda selama dua minggu, tidak ada kegiatan kelas setelah penyampaian aspek kedua sebelum memasuki ke pembelajaran aspek teknis. Jeda dimaksudkan untuk memberikan kesempatan peserta melakukan peliputan berita ke lapangan dan produksi untuk dipresentasikan pada pertemuan ke-12 dan 13.
Dapat disimpulkan, model kurikulum ini menggambarkan pendekatan pembelajaran dan alur materi yang berpola deduktif: diawali dari materi dasar (kognitif), kesadaran (afektif) dan praktek produksi (psikomotorik). Pendekatan ini mengikuti logika pembelajaran di perguruan tinggi dan memperhatikan fakta bahwa peserta telah memiliki pengetahuan dasar soal media publik dan bagaimana konteks makro sosial politik yang melingkupinya. Mengacu model problem based learning (Saputra, 2020) dan agar terjadi dinamika kelas, para mentor bersepakat membuat variasi metode penyampaian materi: ceramah singkat 15 menit; diskusi kelompok kecil pada break out room Zoom mengupas topik tertentu, dilanjut presentasi; penugasan
individual mengamati objek atau isu tertentu dan menuliskannya di chat room; diskusi interaktif antar peserta di WAG khusus; produksi karya audio visual dan presentasinya. Kajian makro ekonomi politik melengkapi kurikulum sebagai suatu perspektif kritis atas liberalisasi televisi di Indonesia dan posisi LPP (Sudibyo & Patria, 2013; Widyatama, 2018).
Dalam rentang waktu 12 Agustus hingga 15 September 2021, kegiatan kursus berjalan lancar. Antusiasme peserta tampak dari kehadiran mereka via Zoom Meet yang selalu lengkap 15 orang,  dari  awal  hingga  akhir  aktifitas  Zoom. Kenyamanan sepanjang 1,5 tahun menjalami pandemi Covid-19 membuat interaksi virtual ternyata lebih mudah dan akrab, peserta tetap bisa  melakukan  aktifitas  pribadi  lain  di  rumah masing-masing.
Proses evaluasi atas pelaksanaan kursus AMP dilakukan dengan dua metode. Pertama, panitia menggelar pre-test berupa soal soal wawasan terkait media publik. Pre- test dilakukan pada pertemuan kelas pertama. Pada pertemuan terakhir, dilakukan post-test dengan materi soal serupa. Pada post-test ada tambahan kolom komentar umum peserta untuk AMP. Para peserta tampak antusias mengisi form yang dibagikan secara daring via WAG dan juga chat room Zoom. Kedua, penyampaian kesan dan usulan peserta secara langsung via Zoom. Melalui forum ini pelaksana memperoleh data perubahan kondisi yang terjadi pasca
penyelenggaraan kursus. Perubahan itu terbagi menjadi dua. Pertama, peserta menyatakan memperoleh pengetahuan baru terkait tipologi dan problematika media publik di Indonesia. Mereka juga merasa sesi latihan produksi dan sesi  diskusi  refleksi  membantu  memperkaya pengalaman kerja dan pengalaman advokasi pentingnya lembaga media publik di Indonesia. Perubahan kedua dan paling tampak adalah ketersediaan dokumen kurikulum (mata kuliah) akademi media publik (3 SKS) yang bisa langsung diadopsi Jurusan Ilmu Komunikasi di Indonesia.

## 4.  SIMPULAN
Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kursus akademi media publik, yang berlangsung selama dua bulan: Agustus- September 2021. Ini suatu inisiasi model kerja advokasi pengarusutamaan keberadaan lembaga penyiaran publik, yang menyasar kalangan pekerja dan aktivis media. Pandemi Covid-19 memberi peluang pelaksanaan kursus lebih rileks, hemat dan praktis dari segi biaya dan tenaga, tetapi efektif dalam proses komunikasi ke peserta. Analisis kondisi awal pelaksana menemukan penyiaran publik selama 20 tahun ini masih relatif asing di Indonesia sehingga perlu dilakukan pengarusutamaan melalui penguatan kurikulum dan model kursus. Kegiatan kursus ini melahirkan perubahan kondisi, berupa produk mata kuliah pertama terkait media publik, dan dapat menjadi model perkuliahan kolaboratif
Gambar 3. Suasana Kelas Zoom AMP yang Interaktif
Masduki - Literasi Media Publik untuk Pekerja Media ...
dosen-aktivis media, bisa sebagai materi ajar baru di perguruan tinggi Ilmu Komunikasi.
Secara umum, kursus dan kurikulum akademi media publik menjawab problematika organisasi Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP) selaku mitra pengabdian, dalam melakukan advokasi melalui pendidikan kritis. Pertama, AMP memberi ruang bagi aktivis RPLPP untuk membagikan pengetahuan yang telah diproduksi dari program kerja tahun 2013-2020, membagi pengalaman advokasi isu LPP. Kedua , kursus ini menjadi alternatif model advokasi LPP itu sendiri di tengah kebuntuan advokasi legal dan politik. Ketiga, AMP berhasil memproduksi kurikulum berstandar satu mata kuliah, yang berguna untuk kursus yang sama dan untuk pengelola Program Studi Ilmu Komunikasi. Keempat dan yang lebih penting, AMP melahirkan generasi baru aktvis media publik.  Mereka memiliki latar belakang kondisi sosial dan interaksi selaku profesiobal media yang cukup beragam.
Kendala kegiatan ini adalah pada platform Zoom Meet yang hanya menyediakan akses tatap  wajah,  bukan  pertemuan  fisik  langsung antara mentor dan peserta. Peserta dengan latar belakang sosial dan media yang beragam: sudah dan sedang aktif sebagai broadcaster di RRI, TVRI, LPP Lokal dan LKBN Antara, berkiprah di media sosial dan ada peserta dari aktivis sosial non-media memberi warna, menantang mentor
memberikan materi yang mendalam tetapi dapat diserap peserta awam dan ahli. Tipologi peserta ini juga menegaskan bahwa minat pada isu lembaga media publik tidak hanya milik praktisi media publik. Pelaksana kegiatan pengabdian ini berkomitmen untuk menggelar kursus AMP angkatan ke-2 di tahun 2022 dengan melibatkan lebih banyak lembaga, diluar RPLPP. Memasuki masa normal baru dan ketika kuliah dengan model kelas luring kembali sudah bisa diadakan, maka kursus AMP diperkirakan lebih atraktif, diminati lebih banyak orang dan berdampak. Dampak jangka pendek, selalu perlu penguatan wawasan terkait media publik, sedangkan dampak jangka panjangnya kesadaran perlunya media publik sebagai pilar demokrasi di Indonesia.

## 5.  PERSANTUNAN
Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi UII yang telah memberikan dukungan dana kepada pelaksana untuk menggelar kegiatan pengabdian masyarakat ini. Selanjutnya, ucapan yang sama disampaikan kepada Rumah Perubahan LPP, khususnya A. Darmanto selaku kepala sekolah AMP angkatan pertama yang telah berkontribusi secara paripurna dalam kegiatan ini.

## REFERENSI
Astuti, S. I., & Zulfrebriges. (2016). Posisi Lembaga Penyiaran Publik Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Khalayak Digital Native . Jurnal Observasi , 14 (1), 13–25.
Booth, P. (2020). The future of Public Service Broadcasting and the Funding and Ownership of the BBC. Economic Affairs , 40 (3), 324–343. https://doi.org/10.1111/ecaf.12419
Clurel, D. (2016). Media Literacy: Concepts, Approaches and Competencies. Professional Communication and Translation Studies , 9 (1), 13–20.
Dragomir, M. (2018). Control the Money, Control the Media: How Government uses Funding to Keep Media in Line. Journalism , 19 (8), 1131–1148. https://doi.org/10.1177/1464884917724621
Fuchs, C. (2010). Alternative Media as Critical Media. European Journal of Social Theory , 13 (2), 173– 192. https://doi.org/10.1177/1368431010362294
Hallin, D. C., & Mancini, P. (2011). Comparing Media Systems Beyond the Western World (D. C. Hallin & P. Mancini (eds.)). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139005098 Horowitz, M. A. (2015). Public Service Media and Challenge of Crossing Borders: Assessing New Model.
Media Studies , 6 (12), 80–91. https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/medijske-studije/article/ view/6155
Hudayana, B., Kutanegara, P. M., Setiadi, S., Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Nugraheni, M. D. F., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. Bakti Budaya , 2 (2), 3. https://doi.org/10.22146/ bb.50890
Intani, R. (2013). Transformasi LPP TVRI di Tengah Pergolakan Politik dan Struktural. Jurnal Komunikasi , 7 (2), 141–162. https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/6411
Iosifidis,  P.  (2011).  The  public  sphere,  social  networks  and  public  service  media. Information, Communication & Society , 14 (5), 619–637. https://doi.org/10.1080/1369118X.2010.514356 Masduki, M. (2017a). Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia. In RPLPP .
Masduki, M. (2017b). Media and Politics: Re-thinking the Indonesian Broadcasting System. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 21 (1), 14. https://doi.org/10.22146/jsp.28680
Nuroniyah, A. (2021). Home Teaching Era Pandemi Covid-19 pada siswa SD sebagai Upaya Mengatasi Problematika Pembelajaran Daring. Warta LPM , 24 (3), 466–475. https://doi.org/10.23917/ warta.v24i3.14053
Saputra, H. (2020). Pembelajaran berbasis Masalah. In Perpustakaan IAI Agus Salim .
Smith, E. (2012). A road map to Public Service Broadcasting. In The Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) .
Sudibyo, A., & Patria, N. (2013). The television industry in post-authoritarian Indonesia. Journal of Contemporary Asia , 43 (2), 257–275. https://doi.org/10.1080/00472336.2012.757434 Sulfemi, W. B. (2018). Modul Manajemen Pendidikan Non-Formal. In Universitas Muhammadiyah Bogor . Universitas Muhammadiyah Bogor. https://osf.io/preprints/inarxiv/p9bez/
Widyatama, R. (2018). Television Business in Indonesia: A Comparative Study of the Old Regime, the New Order and the Reform Era. Oradea Journal of Business and Economics , 3 (1), 66–75. https:// doi.org/10.47535/1991ojbe036
Wulandari, N. A. D. (2017). Lembaga Penyiaran publik Indonesia dalam Persimpangan Idealisme Vs Ekonomi Politik Media. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi , 5 (1), 78–89. https://doi.org/10.14710/ interaksi.5.1.78-89