## Undang-Undang Antikorupsi dalam Bingkai Konstruksi Media
Rr. Ranti Ramandita dan Gati Dwi Yuliana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Email: radenrororantiramandita@gmail.com Email: gati_dwiyuliana@yahoo.com
Abstract News about Regulations of KPK revision were issued in February 2016 through a pretty high frequency. Every media shows many kind of informations about the discussion of Regulations of KPK revision from many angles. One of online media reported significantly from the side of news intensity than any other media, that media were Republika.co.id. Republika.co.id served 305 news articles in one month appointing two angle of view at once, either the rejecting side or the accepting side of the Regulations of KPK revision. Finally, that dominant exposure becomes an interesting case to know how the construction of news in Republika.co.id about Regulations of KPK issues in February. This research used a Social Media Reality Construction Theory. This research was looking the case through constructivize paradigm and qualitative approach. Republika.co.id news article were the data for this research which were collected with documentation technique. Those data were examined with Zhondang Pan and Gerald Kosicki framing model. The analysis showed that Republika.co.id news construction tend to contra at the Regulations of KPK revision supporter. Agenda setting and ideology take part in choosing the news construction that used by Republika.co.id.
Keywords : republika.co.id, construction of social reality, media ideology, framing
Abstrak Pemberitaan revisi Undang-Undang KPK mencuat pada bulan Februari 2016 melalui frekuensi yang  cukup  tinggi.  Seluruh  media  menampilkan  berbagai  informasi  terkait  pembahasan  revisi Undang-Undang KPK dari berbagai sudut pandang. Salah satu media online melakukan pemberitaan dengan signifikan dari segi intensitas pemberitaan dibandingkan media lain, media tersebut adalah Republika.co.id.  Republika.co.id  telah  menyajikan  305  artikel  berita  dalam  satu  bulan  dengan mengangkat dua sudut pandang sekaligus, baik pihak yang menolak maupun pihak yang mendukung revisi Undang-Undang KPK. Akhirnya, terpaan yang dominan tersebut menjadi hal yang menarik untuk mengetahui bagaimana konstruksi pemberitaan Republika.co.id mengenai isu revisi Undang- Undang KPK pada bulan Februari. Penelitian ini menggunakan teori Konstruksi Realitas Sosial Media sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini melihat permasalahan melalui paradigma konstruktivis dan dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif. Artikel  berita  Republika.co.id  merupakan  data  penelitian yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Data tersebut dikaji menggunalan analisis framing model  Zhongdang  Pan  dan  Gerald  Kosicki.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  konstruksi  berita Republika.co.id cenderung tidak berpihak terhadap pendukung revisi Undang-Undang KPK. Agenda setting dan ideologi turut berperan dalam menentukan konstruksi pemberitaan yang dilakukan oleh Republika.co.id.
Kata Kunci : republika.co.id, konstruksi realitas sosial, ideologi media, framing
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 1, Januari - April 2018, halaman 15-30
Pendahuluan Tindak  kejahatan  korupsi  di  Indonesia masih  terjadi  hingga  saat  ini.  Maraknya  kasus korupsi membuat pemerintah Indonesia bersikap lebih  tegas  dalam  menjunjung  tinggi  hukum, salah  satunya  ditandai  dengan  lahirnya  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (www.jurnalasia. com,  2016).  Terhitung  pada  tahun  2015,  KPK telah  melakukan  84  kegiatan  penyelidikan,  99 penyidikan,  dan  91  kegiatan  penuntutan,  baik kasus baru maupun perkara lanjutan dari tahun sebelumnya.  Selain  itu,  KPK  juga  melakukan eksekusi  terhadap  33  putusan  pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari 198 miliar  rupiah  telah  dimasukkan  ke  kas  negara. (www.kpk.go.id, 2015).
Upaya  memberantas  tindak  korupsi dilakukan  KPK  dengan  berpedoman  pada Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 30  Tahun  2002  tentang  komisi  pemberantasan korupsi.  Undang-undang  tersebut  berisikan pasal-pasal  yang  mengatur  kewajiban  dan kewenangan  lembaga  KPK  dalam  bertugas (www.acarapidana.bphn.go.id , 2011).  Undang- undang  korupsi  termasuk  dalam  Proyeksi Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  2015-2019. Artinya  Undang-Undang  KPK  dimasukan sebagai  daftar  pembahasan  dalam  sidang  DPR untuk  dilakukan  revisi  (www.antaranews .com, 2016). Undang-Undang KPK merupakan landasan  hukum  yang  mengatur  proses pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  sehingga tidak  jarang  KPK  dipandang  penting  oleh masyarakat.  Masyarakat  pun  tentu  berharap KPK  dapat  menuntaskan  tindak  korupsi  yang merugikan  perekonomian  Indonesia.  Oleh karena  itu,  media  akan  selalu  memperhatikan dunia seputar lembaga independen tersebut. Isu revisi  Undang-Undang  KPK  menjadi  perhatian media  karena  media  harus  berjalan  sesuai fungsinya  sebagai  pelapor.  Selain  itu,  media juga  perlu  memiliki  loyalitas  pada  warga  serta selalu  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan oleh  masyarakat,  terlebih  berkaitan  dengan kesejahteraan  publik  (Kovach,  2006).  Undang-
Undang KPK atau Antikorupsi dinilai memiliki hubungan  sebab  akibat  dengan  kehidupan masyarakat  luas,  karena  kewenangan  tersebut dapat  menentukan  keberhasilan  KPK  dalam menguak  kasus  korupsi  yang  turut  berdampak pada perekenomian negara.
Rencana  pembahasan  revisi  Undang- Undang  KPK  ini  melibatkan  jajaran  petinggi negara,  meliputi  presiden,  DPR  RI,  serta menteri-menteri  terkait.  Adapun  sebagian pihak  tidak  menyetujui  bila  Undang-Undang Nomor  30  tahun  2002  direvisi.  Pada  keadaan tersebut,  media  memainkan  peranannya  bukan hanya sebagai penyebar informasi berskala luas saja,  bahkan  sebagai  pembentuk  opini  publik. Media  menghasilkan  sebuah  berita  yang  dapat mempengaruhi  persepsi  khalayak  berdasarkan maksud ataupun kepentingan media itu sendiri.
Pada  pertengahan  tahun  2015,  wacana revisi Undang-Undang KPK menjadi perhatian di Indonesia. Isu mengenai revisi Undang-Undang KPK  diangkat  oleh  pemberitaan  media  untuk disajikan  kepada  khalayak  luas.  Pemberitaan tersebut  sebenarnya  sudah  muncul  dari  awal tahun  2015,  namun  sempat  teredam  yang kemudian mencuat kembali pada bulan Februari 2016 dengan frekuensi yang cukup tinggi. Pemberitaan  revisi  Undang-Undang KPK  tidak  hanya  dilakukan  oleh  media konvensional  tetapi  juga  oleh  media  online. Media online menyajikan berita revisi UU KPK secara  berkesinambungan  yang  diikuti  oleh berita-berita  perkembangan  dari  isu  tersebut. Pada  bulan  Februari  2016,  media  online yang  memberitakan  isu  tersebut  antara  lain Sindonews.com,  Vivanews.co.id,  Kompas.com, Antaranews.com,  Okezone.com,  Republika. co.id,  Detik.com,  Tribunnews.com,  BBC.com, Tempo.co, Liputan6.com.
Republika.co.id  mengangkat  isu  revisi Undang-Undang  KPK  dengan  menampilkan pihak yang menolak dan pihak yang mendukung upaya revisi. Penolakan terhadap revisi Undang- Undang  KPK  disajikan  dengan  judul  “Sikap PAN:  Cabut  Revisi  UU  KPK  dari  Prolegnas”, “Presiden  Diminta  Hentikan  Kelakuan  PDIP”,
“HNW:  Apa  yang  Perlu  Disosialisasikan  dari Revisi  UU  KPK?”,  “Datangi  Istana,  Forum Guru Besar Desak Revisi UU KPK Dibatalkan”, “Gerindra Minta Revisi UU KPK Dicabut dari Prolegnas Prioritas”, “Ketua MPR: Lebih Baik tak  Ada  Revisi  UU  KPK”,  “Penyadapan  oleh KPK tak Perlu Izin”, “Ibas: Demokrat Konsisten Tolak Revisi UU KPK”, “KPK Perlu Diperkuat, Bukan  Dikebiri”  (www.republika.co.id,  30 Maret 2016). Selain  itu,  Republika.co.id  turut memberitakan  pihak  yang  mendukung  revisi Undang-Undang  KPK  dengan  judul  “Sikap Plinplan  PDIP  Soal  UU  KPK”,  “Menkumham Minta Masyarakat tak Cepat Emosi Soal Revisi UU  KPK”,  “Pemerintah  tak  Berencana  Cabut Revisi  UU  KPK”,  “Fraksi  Hanura  Dukung Penundaan  Revisi  UU  KPK”,  “Fraksi  Nasdem Ikuti  Pemerintah  Terkait  Revisi  UU  KPK”, “Gerindra Ingin Pengambilan Keputusan Revisi UU KPK Lewat Voting”, “JK: Kenapa KPK tak Mau  Diawasi?”,  “Hanura  Konsisten  Dorong Revisi  UU  KPK”  (www.republika.co.id,  30 Maret 2016). Berdasarkan  frekuensi  pemberitaan  dari media  online  di  Indonesia  telah  membuktikan bahwa isu revisi Undang-Undang KPK memang menjadi  sorotan  media.  Tidak  jarang  berita muncul  dengan  judul  yang  bersifat  emosional, sehingga  dapat  memunculkan  pro-kontra  di masyarakat.  Hal  tersebut  juga  dipicu  dari terpaan  pemberitaan  yang  menampilkan  dua sudut  pandang,  antara  pihak  yang  mendukung dan pihak yang menolak revisi Undang-Undang KPK. Setiap  media  online  mengangkat  isu revisi  Undang-Undang  KPK  melalui  dua pandangan sekaligus,  baik  dari  pihak  yang  pro maupun pihak yang kontra terhadap upaya revisi tersebut. Namun, dari keseluruhan media online yang  mengangkat  isu  revisi  Undang-Undang KPK, media Republika.co.id merupakan media yang  memiliki  intensitas  pemberitaan  lebih tinggi dibandingkan intesitas media online lain. Apabila dihitung secara manual, maka diperoleh Republika.co.id  telah  menampilkan  lebih  dari
305 berita pada bulan Februari 2016, sedangkan Okezone.com menampilkan sekitar 80-an berita, Vivanews.com sebanyak 24 berita, Antaranews. com  sebanyak  74  berita,  Sindonews.com sebanyak 10.
Jumlah  pemberitaan  yang  dihasilkan oleh  Republika.co.id  dalam  satu  bulan  cukup signifikan  dibandingkan  dengan  media  online lain.  Hal  tersebut  memperlihatkan  bahwa Republika.co.id  memiliki  fokus  tersendiri terhadap  isu  revisi  Undang-Undang  KPK. Sebagai  media  online,  Republika.co.id  hadir tidak hanya untuk menyebarkan informasi, tetapi juga  untuk  mengedepankan  komunitas  muslim (Profil Republika.co.id, 2015).
Hal  itu  diduga  dapat  memberikan pengaruh  ketika  Republika.co.id  memaknai  isu revisi  Undang-Undang  KPK.  Sebagai  media online  yang  bernafaskan  agama  Islam,  tentu Republika.co.id  memiliki  pandangan  pribadi yang  berdampak  pada  pengemasan  bingkai berita  terhadap  isu  ini.  Hal  tersebut  berpotensi menciptakan  pemaknaan  tersendiri  dari pembaca Republika.co.id.Secara sederhana saja, perhatian penuh yang dilakukan Republika.co.id dalam  bulan  Februari  2016  dari  segi  frekuensi memperlihatkan  perbedaannya  dengan  media online lain.
Media  Republika.co.id  mengangkat  isu revisi  Undang-Undang  KPK  melalui  intensitas yang tinggi dengan dua sudut pandang sekaligus. Sorotan  khusus  dari  Republika.co.id  tersebut menghasilkan  sebuah  tanda  tanya  terkait pemahaman  dan  pandangan  Republika.co.id terhadap  isu  revisi  Undang-Undang  KPK.  Hal tersebut dapat terlihat saat mengetahui konstruksi pemberitaan revisi Undang-Undang KPK  yang dilakukan oleh Republika.co.id dalam satu bulan tersebut.  Dalam  perspektif  ilmu  komunikasi, konstruksi  pemberitaan  dapat  dijelaskan dengan analisis framing. Analisis framing dapat memungkinkan  seseorang  melihat  bagaimana suatu  realitas  dikonstruksi  oleh  sebuah  media. Analisis  framing  juga  dapat  menjelaskan  isu mana yang ditonjolkan dan yang disembunyikan.
Model  analisis  framing  yang  dianggap
Undang-Undang Antikorupsi dalam Bingkai Konstruksi Media        Rr. Ranti Ramandita dan Gati Dwi Yuliana
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 1, Januari - April 2018, halaman
mampu  menjelaskan  fenomena  pemberitaan revisi  Undang-Undang  KPK  oleh  Republika. co.id  adalah  analisis  model  Zhongdang  Pan dan  Gerald  M.  Kosicki.  Analisis  tersebut menjelaskan  bagaimana  media  memusatkan perhatian,  mengemas  dan  membingkai  berita. Analisis  framing  model  Zhongdang  dapat menjelaskan  mengenai  cara  media  membentuk konstruksi  atas  realitas,  menyajikannya  dan menyampaikannya  kepada  khalayak  melalui empat  perangkat  framingnya,  yakni  sintaksis, skrip, tematik, dan retoris.
Konstruksi realitas pertama kali dikenal saat dicetuskan oleh Peter L. Berger. Konstruksi tidak  hanya  berlaku  pada  sebuah  bangunan, tetapi  juga  pada  sebuah  realitas  yang  terjadi di  masyarakat.  Beberapa  realitas  yang  terjadi dapat  dikonstruksikan  untuk  memenuhi  sebuah kepentingan,  misalnya  realitas  politik  ataupun realitas sosial.
Konstruksi  realitas  politik  yang menjelaskan  terjadinya  proses  pengemasan terhadap isu-isu politik yang hidup di masyarakat. Proses  pengemasan  tersebut  melibatkan  aspek- aspek  yang  saling  berkaitan  guna  mencapai kepentingan  politik,  yaitu  penggunaan  bahasa dan simbol, pemilihan fakta, dan adanya agenda untuk  merilisnya  (Hamad  2004).  Ketiga  hal tersebut menjadi dasar dalam strategi pengemasan hingga menghasilkan sebuah konstruksi realitas politik. Konstruksi realitas politik cukup bersifat krusial  karena  menyangkut  kepentingan- kepentingan lain, seperti kepentingan ekonomi, ideologis,  dan  idealisme.  Hal  tersebut  tentu memiliki  sedikit  banyak  pengaruh  pada  proses pengemasan realitas politik.
Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  dapat dikatakan  bahwa  konstruksi  sendiri  merupakan strategi  penyusunan  dalam  menciptakan  segala sesuatu yang dapat dibangun, termasuk sebuah realitas.  Salah  satu  pelaku  konstruksi  realitas adalah media. Media mengolah realitas-realitas yang  terjadi  dan  dikonstruksikan  hingga mewujudkan  sebuah  berita  untuk  disajikan kepada  khalayak  (Sobur,  2012).  Dalam konstruksi  realitas  politik,  tidak  jarang  aktor
politik pun memanfaatkan kekuatan media untuk memenuhi  kepentingan  politik.  Selain  realitas politik,  realitas  sosial  juga  menjadi  salah  satu realitas yang dapat dikonstruksikan dan melalui beberapa  tahapan  yang  dijelaskan  oleh  Berger dan Luckmann.
Mulanya,  Berger  dan  Luckmann mejelaskan  realitas  sosial  dengan  memisahkan antara ‘realitas’ (kenyataan) dan ‘pengetahuan’. Apa  yang  dianggap  nyata  oleh  seseorang belum tentu dianggap nyata pula oleh individu lain,  dan  tiap  individu  memiliki  pengetahuan yang  berbeda-beda  (Berger,  1991).  Berger  dan Luckmann  membedakan  kedua  aspek  tersebut dengan  contoh  apa  yang  dianggap  nyata  oleh seorang  penjual  beras  akan  berbeda  dengan apa yang dianggap nyata oleh seorang manajer bank.  Selain  itu  contoh  lain,  pengetahuan seorang  dokter  dengan  pengetahuan  seorang hakim  berbeda.  Dalam  konteks  sosial,  ketika seseorang  mengartikan  sebuah  realitas  maka yang  membedakan  adalah  pengetahuan  sosial yang dimilikinya.
Proses  sosial  memandang  manusia sebagai  pencipta  realitas  sosial  yang  relatif bebas untuk bertindak di dalam dunia sosialnya. Terdapat  pengakuan  bahwa  kehadiran  setiap individu menjadi penentu dalam dunia sosialnya yang  dikonstruksi  berdasarkan  kehendaknya. Individu  manusia  tidak  hanya  memiliki ketergantuangan  dengan  lingkungan  alam tertentu  tetapi  juga  dengan  budaya  sosial  yang hidup didalamnya (Berger, 1991). Tiap individu memiliki  kemampuan  untuk  mengolah  diri dari  bebagai  stimulus  yang  masuk  ke  dalam dirinya,  khusunya  dalam  bentuk  informasi. Serta  individu  mampu  untuk  membangun  dan menghasilkan  konstruksi  sendiri  terhadap realitas di lingkunganya.
Konstruksi realitas dilakukan oleh  seorang  komunikator  dalam  upaya menyampaikan  sebuah  makna  yang  disusun berdasarkan  realitas  yang  terjadi.  Sadar  atau tidak,  faktor  yang  mempengaruhi  konstruksi tersebut  memungkinkan  makna  yang  diperoleh komunikan berbeda dengan makna dari realitas
sebenarnya.  Sehingga  konstruksi  realitas  yang tersampaikan bukanlah realitas kedua melainkan dapat  membentuk  realitas  lain  (Hamad,  2010). Setiap  komunikator  tidak  dapat  dipastikan memiliki pandangan yang sama terhadap suatu realitas  yang  terjadi,  sehingga  makna  yang terbentuk  dalam  kognitif  komunikan  belum tentu  sesuai  dengan  makna  yang  seharusnya pada realitas yang pertama.
Eksistensi  individu  mempengaruhi realitas  sosial  yang  terjadi.  Realitas  sosial akan  memiliki  makna  tersendiri  ketika  realitas tersebut  dikonstruksikan  secara  subyektif  oleh sebuah lembaga yang kemudian akan dipandang obyektif  oleh  individu  lain.  Objektivitasi dari  konstruksi  realitas  tersebut  akan  tetap diterima  oleh  individu    apabila  individu  tidak memahami  tujuan  atau  kepentingan  lain  yang ada di dalamnya (Berger, 1991). Lembaga disini digambarkan kepada sebuah media.
Oleh  karena  itu,  Berger  dan  Luckmann (1991) mengatakan bahwa masyarakat maupun institusi  sosial  pada  kenyataannya  diciptakan dari  pandangan  subyektif.  Melalui  proses interaksi sosial, suatu realitas akan didefinisikan secara obyektif apabila terjadi penegasan secara terus menerus dengan berbagai makna simbolis yang  bersifat  universal.  Berger  dan  Luckmann menyebut  proses  tersebut  sebagai  proses dialektika yang terjadi melalui tiga tahapan atau momen. Pertama ,  eksternalisasi  dalam  proses dialektis  merupakan  momen  dimana  seseorang mengakui  keberadaannya  dalam  sebuah lingkungan  manusia,  baik  secara  mental maupun  fisik.  Masyarakat  merupakan  produk manusia  yang  memiliki  perlaku  tak  terbatas terkadang memerlukan arah dan stabilitas untuk mengaturnya.  Individu  merupakan  bagian dari  produk  manusia  yang  selalu  berkembang setiap  harinya  sebagai  sesuatu  yang  berbeda dalam  formasi  sosiokultural  dan  psikologis (Berger,1991).  Produk  manusia  memiliki perilaku yang dinamis dan selalu terjadi dalam masyarakat. Manusia tidak dapat memaksa diri untuk  tertutup  terhadap  lingkungan,  sehingga
manusia  akan  menemukan  dirinya  di  dalam dunia ia berada.
Kedua ,  objektivasi  adalah  tahapan yang  dihasilkan  dari  eksternalisasi.  Hasil  dari eksternalisasi  tersebut  dipandang  secara  nyata dan  berbeda  dengan  anggapan  manusia.  Alat, bahasa,  pengalaman,  dan  makna  akan  menjadi objektif  ketika  dilihat  oleh  individu.  Bahasa sebagai hasil eksternalisasi yang bersifat objektif memiliki  kekuatan  untuk  membangun  sebuah realitas  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Bahasa akan  menciptakan  simbol-simbol  dimana maknanya dapat berbeda-beda (Berger, 1991).
Secara  sederhana,  setelah  seseorang beradaptasi dengan lingkungan dimana ia berada, ia akan menghadapi sebuah realitas yang dianggap fakta  namun  dipandang  secara  objektif.  Dalam hal ini pengetahuan akan menentukan pandangan objektif seseorang terhadap suatu realitas. Bagi individu yang memiliki pengetahuan yang sama maka realitas tersebut menjadi bersifat subjektif (proses institusionalisasi).
Kemudian  yang ketiga adalah  tahapan internalisasi.  Momen  ini  merupakan  tahapan ketika  seluruh  hasil  eksternalisasi  dan objektivasi  diserap  kembali  oleh  individu sehingga  pandangan  objektif  tersebut  diakui sebagai kebenaran yang valid dalam dunia sosial. Pandangan terhadap realitas secara tidak disadari akan  masuk  ke  dalam  sisi  kognitif  individu kemudian  disubjektifkan.  Dengan  internalisasi, dunia  sosial  terlihat  menjadi  realitas  yang subjektif nyata bagi individu (Berger, 1991).
Proses dialektika terjadi dalam kehidupan  masyarakat.  Melalui  tiga  tahapan yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann, seseorang  akan  mengalami  proses  pengakuan diri  (eksternalisasi)  sehingga  ia  akan  melihat berbagai  realitas  di  luar  (objektivasi). Berdasarkan  pengetahuan,  pemaknaan,  dan pengalaman,  seseorang  akan  menciptakan  atau membangun respon, baik dalam bentuk perilaku maupun fikiran. Kemudian hasil tersebut diserap kembali ke dalam diri (internalisasi). Setiap  inidvidu  merupakan  produk sosial yang mampu menciptakan produk budaya
Undang-Undang Antikorupsi dalam Bingkai Konstruksi Media        Rr. Ranti Ramandita dan Gati Dwi Yuliana
yang dapat dipandang subjektif oleh dunia. Hal tersebut  dibedakan  berdasarkan  pengalaman, pengetahuan, serta identitas sosial. Peran dalam identitas  sosial  memiliki  pengaruh  dalam mengkonstruksi suatu realitas, baik perorangan maupun lembaga. Peran sosial tersebut tergantung dari dasar pengetahuan dan pandangan objektif sebagai asal-usulnya (Berger, 1991).
Konstruksi  realitas  dilakukan  oleh seluruh media, baik media cetak, media penyiaran maupun  media  online.  Sebuah  informasi  yang disajikan menjadi sebuah berita dibentuk melalui sudut  pandang  penulis  yang  dapat  terlihat  dari pemilihan bahasa dan cara penyajiannya. Opini penulis yang bersifat subjektif tersebut dibentuk agar  berita  lebih  menarik  serta  komunikatif (Kuswandi, 2008).
Berdasarkan  sudut  pandang  politik, konstruksi  bertujuan  untuk  membentuk persepsi  publik  dengan  menerapkan  tiga  hal yaitu  pennggunaan  simbol,  pengemasan, dan  malakukan  fungsi  agenda  media.  Dalam proses  kegiatan  tersebut,  pengonstruksian turut  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  sebuah media  (Hamad,  2004).  Konstruksi  dapat mencerminkan  makna  yang  ingin  disampaikan bahkan  ditekankan  oleh  sebuah  media  massa. Makna  tersebut  awalnya  bersifat  objektif dari  suatu  media,  ketika  disampaikan  kepada khalayak  maka  diharapkan  dapat  menjadi persepsi subjektif. Konstruksi realitas dilakukan dengan menceritakan kembali sebuah fenomena, peristiwa, tokoh maupun benda meliputi hal-hal yang  berkaitan  dengan  politik.  Pemilihan  kata dan  gaya  penyajian  turut  menentukan  makna dari sebuah konstruksi realitas (Hamad, 2004).
Menurut pendapat di atas dapat diartikan bahwa  pemberitaan  yang  dilakukan  oleh media  tidak  dapat  dipastikan  menggambarkan realitas sebenarnya. Realitas yang terjadi dalam masyarakat  dikonstruksikan  oleh  media,  baik melalui bahasa maupun penyajiannya. Konstruksi tersebut menjadi berita yang disebarkan kepada khalayak  luas,  sehingga  masyarakat  memiliki pandangan  yang  subjektif  terhadap  berita tersebut.
Realitas  yang  terjadi  dalam  kehidupan sosial  dimasyarakat  tidak  semerta-merta turun  dari  langit,  melainkan  dibentuk  dan dikonstruksi.  Realitas  plural  yang  menerpa secara  terus  menerus  akan  menjadikan  realitas tersebut  bersifat  subjektif  padahal  asalnya  dari pemahaman objektif. Begitu pula yang dilakukan oleh  sebuah  lembaga  media  ketika  melakukan pemberitaan terhadap suatu realitas yang terjadi di  masyarakat,  dalam  konteks  ini  yaitu  media Republika.co.id  mengangkat  realitas  mengenai revisi  Undang-Undang  KPK  dalam  portal beritanya pada bulan Februari 2016.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma konstruktivis  yang  memandang  bahwa  dalam proses penulisan berita terdapat beberapa faktor yang berpengaruh atau berperan yang dianggap tidak  bersifat  general.  Paradigma  konstruktivis melihat  pengemasan  sebuah  berita  revisi Undang-Undang KPK sebagai suatu konstruksi yang  memang  diciptakan  oleh  media  online Republika. Penyajian melalui dua sudut pandang sekaligus  yang  dilakukan  Republika.co.id dianggap  memiliki  maksud  tertentu  melalui penekanan.  Penekanan  tersebut  ditunjukan dengan  seringnya  Republika.co.id  menyajikan berita  revisi  Undang-Undang  KPK  di  bulan Februari.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Miles  dan  Huberman  (1984) menjelaskan  bahwa  penelitian  kualitatif merupakan  suatu  proses  yang  bersifat investigasi.  Peneliti  memaknai  suatu  fenomena sosial  dengan  membandingkan,  membedakan, mengkategorikan,  mengklasifikasikan  objek penelitian.  Penelitian  kualitatif  mengeksplorasi dan menginterpretasikan makna yang dipandang objektif  oleh  seseorang  maupun  sekelompok orang  kemudian  dianggap  berangkat  dari masalah  sosial.  Penelitian  kualitatif  terfokus pada pemahaman bagaimana sesuatu itu muncul (Creswell, 2015). Berita revisi Undang-Undang KPK dianggap sebagai sebuah fenomena sosial yang  disajikan  oleh  seluruh  media  online.
Pendekatan kualitatif melihat bahwa pemberitaan Republika.co.id  pada  bulan  Februari  memiliki perbedaan  dari  segi  frekuensi  pemberitaan yang  lebih  tinggi  dibanding  media  online  lain. Fenomena pemberitaan tersebut dianggap bahwa media  Republika.co.id  ingin  menyampaikan makna  tertentu  melalui  kemasan  berita-berita yang  disajikannya  melalui  dua  sudut  pandang sekaligus.
Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan berita Republika.co.id sebagai objek penelitian, sehingga  yang  menjadi  unit  analisis  dalam penelitian ini adalah kosakata, gambar, dan lokasi kata yang terdapat dalam berita Republika.co.id mengenai  revisi  Undang-Undang  KPK  periode bulan Februari 2016.
Teknik  pengumpulan  data  yang akan  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini,  dokumen yang  dikumpulkan  berupa  berita  dari  sebuah media  online,  yaitu  Republika.co.id.  Dokumen berupa  berita-berita  tersebut  akan  dianalisis dan diidentifikasi oleh peneliti untuk menjawab rumusan  masalah  terkait  konstruksi  berita oleh  Republika.co.id.  Dokumentasi  dilakukan dengan  mengumpulkan  berita-berita  revisi Undang-Undang  KPK  yang  dimuat  di  portal media  Republika.co.id.  Berita  diambil  dari hasil  pencarian  dalam  beranda  Republika.co.id dengan tertanda #Revisi Uu Kpk. Jumlah berita di bulan Februari 2016 adalah 305 buah berita. Pada  satu  bulan  tersebut,  jumlah  penerbitan berita per harinya bervariasi dari skala 0 sampai 50  artikel  berita.  Guna  mempermudah  proses analisis, maka penelitian ini memilih tiga edisi tanggal  yang  memiliki  jumlah  tertinggi  dalam bulan Februari 2016, yaitu tanggal 17 Februari 2016 (26 berita), 22 Februari 2016 (50 berita), dan 23 Februari 2016 (28 berita). Selain  artikel  berita  Republika.co.id, penelitian  ini  turut  melibatkan  Republika Epaper sebagai  rujukan  dalam  pemilihan berita untuk dijadikan data analisis.  Republika Epaper merupakan  koran  harian  dalam  format digital  yang  isinya  sama  dengan  Republika dalam  format  surat  kabar.  Teknik  dokumentasi
artikel  berita  dilakukan  dengan  cara  memilih sejumlah berita di Republika.co.id yang dimuat pula dalam Republika Epaper edisi tanggal 17, 22, dan 23 Februari 2016. Epaper yang dimana sebagai  acuan  digunakan  untuk  mengetahui bingkai Republika.co.id seutuhnya, karena pada dasarnya  berita  Republika.co.id  merupakan bagian  dari  berita  Republika  Eapaper.  Hal  ini juga dapat berguna sebagai justifikasi agar dapat mendapatkan  frame  Republika.co.id  secara akurat.
Dalam  penelitian  analisis  framing terhadap konstruksi berita revisi Undang-Undang KPK  ini,  peneliti  secara  mandiri  melakukan seluruh  proses,  dari  tahap  perencanaan, penentuan,  pengumpulan  data,  penafsiran makna dari analisis data, hingga pembuat hasil penelitian  akhir.  Penelitian  ini  menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan & Gerald M.  Kosicki  yang  memiliki  empat  perangkat framing yang terdiri dari sintaksis, skrip, tematik, dan  retoris.  Sejumlah  unsur  tersebut  akan menunjukan framing dari suatu media (Eriyanto, 2012). Dalam proses analisisnya, model tersebut mengoperasionalkan  empat  struktur  yang muncul  dalam  teks  secara  keseluruhan  dengan menghubungkan suatu ide berita dengan elemen yang berbeda dalam teks, seperti kutipan, latar informasi,  pemakaian  kata  dalam  teks.  Dalam penelitian  ini,  empat  perangkat  framing  Pan dan  Kosicki  tersebut  akan  digunakan  dalam proses identifikasi yang dilakukan terhadap teks berita Republika.co.id terkait isu revisi Undang- Undang KPK di bulan Februari 2016.
Hasil dan Penelitian Pemberitaan  revisi  Undang-Undang KPK  yang  sempat  surut  dan  mencuat  kembali pada  Februari  2016  menjadi  isu  yang  cukup disorot  oleh  Republika.co.id.  Hal  tersebut terlihat  dengan  jumlah  pemberitaan  terkait revisi  Undang-Undang  KPK  yang  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  media  online lain.  Analisis  data  konstruksi  berita  media Republika.co.id  dilakukan  terhadap  sembilan artikel berita mengenai Revisi Undang-Undang
Undang-Undang Antikorupsi dalam Bingkai Konstruksi Media        Rr. Ranti Ramandita dan Gati Dwi Yuliana

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 1, Januari - April 2018, halaman 15-30
KPK yang disajikan pada bulan Februari 2016.
No Hari/Tanggal Terbit Epaper Judul Berita di Republika.co.id Potongan Berita di Lain Hari 1. Rabu, 17 Februari 2016 1. JK: Pemberian Kewenangan SP3 Malah Memperkuat KPK (03.01 WIB) 1. Ini Saran Mahfud Soal Kewenangan Penyadapan KPK (terbit 16/2/2016, 15.56 WIB) 2. Koalisi Masyarakat Sipil dan KPK
Sepakat Tolak Revisi UU KPK (terbit 16/2/2016, 15.30 WIB) 2. Senin, 22 Februari 2016 1. MUI Tolak Revisi UU KPK (07.24 WIB) 1. Ini Ancaman Ketua KPK Jika UU KPK Tetap Direvisi
(terbit 21/2/2016, 16.51 WIB)P
2. PDIP Yakin
Presiden Jokowi takkan Batalkan
Revisi UU KPK (terbit 21/2/2016,
09.45 WIB) 3. Selasa, 23 Februari 2016 1.  Pemerintah tak Berencana Cabut Revisi UU KPK (19.40 WIB) 1. DPR Sebut Gerakan Antirevisi UU KPK Bahayakan Sistem Ketatanegaraan
(terbit 22/2/2016,
17.56 WIB) 2. Tolak Revisi
UU, KPK: Sikap
Pimpinan tak Main-Main (terbit
22/2/2016, 14.07
WIB)

## Tabel 1.1 Berita Republika.co.id
Kesembilan  artikel  berita  Republika. co.id  mengenai  revisi  Undang-Undang  KPK memperlihatkan bahwa Republika.co.id melakukan  pembingkaian  dengan  menonjolkan keempat  struktur  penulisan  berita.  Pertama,
pada struktur sintaksis yang meliputi judul, lead ,
pernyataan  dan  kutipan;  kedua,  pada  struktur skrip  dengan  menekankan  unsur who dan what; ketiga,  pada  struktur  tematik  mencakup penonjolan tema berita dan koherensi; keempat, struktur retoris meliputi penonjolan foto. Bagian-
bagian  tersebut  mendominasi  pemberitaan Republika.co.id.
Framing  Republika.co.id  mengalami perubahan pada saat sebelum adanya keputusan presiden  dan  setelah  munculnya  hasil pembahasan  revisi  Undang-Undang  KPK  dari presiden. Perubahan tersebut khususnya terlihat pada  struktur  tematik  dan  struktur  skrip  pada pemberitaan.  Pada  struktur  tematik,  perubahan diperlihatkan  melalui  pengangangkatan  tema berita.  Sebelum  keputusan  presiden  disahkan, Republika.co.id  mengangkat  dua  tema  dalam pemberitaan tanpa koherensi. Sedangkan setelah munculnya  keputusan  presiden,  pemberitaan hanya  mengangkat  satu  tema  berita  saja  serta mencantumkan  koherensi  sebagai  hubungan antarkalimat  dalam  beritanya.  Misalnya pada  berita  yang  berjudul  “JK:  Pemberian Kewenangan  SP3  Malah  Memperkuat  KPK” dan  “DPR  Sebut  Gerakan Antirevisi  UU  KPK Bahayakan Sistem Ketatanegaraan”.
Pada  struktur  skrip,  perubahan  terletak pada cara penyajian keterangan unsur who dari narasumber.  Jauh  sebelum  adanya  keputusan presiden,  keterangan who ditampilkan  melalui identitas personal dari narasumber berupa nama serta  status  pejabatnya.  Contohnya  seperti dalam  pemberitaan  “Ini  Saran  Mahfud  Soal Kewenangan  Penyadapan  KPK”.  Sementara setelah  adanya  keputusan  dari  presiden, keterangan who dari narasumber tampil dengan mengedepankan  asal  institusi/lembaga  seperti dalam berita berjudul “Tolak Revisi UU, KPK: Sikap Pimpinan tak Main-Main”. Penyajian  berita  Republika.co.id  juga memiliki  perbedaan  ketika  menampilkan narasumber yang berasal dari kelompok agama. Perbedaan  diperlihatkan  pada  struktur  retoris. Republika.co.id  tidak  menampilkan  sosok narasumber  pada  foto  dan  menggunakan  gaya bahasa yang plural dalam berita.
Berdasarkan  hasil  analisis,  pemberitaan Republika.co.id  mengenai  revisi  Undang- Undang KPK memperlihatkan adanya kecenderungan  tidak  berpihak  kepada  sisi pendukung  revisi  Undang-Undang  KPK.  Saat
menampilkan  pihak  yang  mendukung  revisi Undang-Undang  KPK,  Republika.co.id  seolah menyiratkan  perlawanan  terhadap  narasumber. Hal itu diperoleh berdasarkan perangkat framing model Pan dan Kosicki, yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris.
Pada  struktur  sintaksis,  Republika. co.id lebih menonjolkan pernyataan narasumber dalam  berita.  Pernyataan  tersebut  merupakan bentuk kalimat tidak langsung dari narasumber yang  diparaphrasekan  oleh  Republika.co.id. Walaupun  inti  dari  pernyataan  tidak  hilang, namun  pemahaman  pembaca  dapat  berbeda ketika  cara  penyampaian  dari  isi  pernyataan berubah. Pernyataan yang lebih dominan dalam pemberitaan  tidak  mampu  menggeser  persepsi lain  dalam  pembahasan  revisi  Undang-Undang KPK,  khususnya  persepsi  yang  berseberangan dari  pandangan  narasumber.  Dapat  dikatakan bahwa  Republika.co.id  berupaya  menjaga persepsi  lain  dari  pihak  yang  menolak  revisi Undang-Undang KPK agar tetap diperhitungkan oleh khalayak.
Struktur skrip dalam pemberitaan muncul dengan menekankan unsur who dan unsur what . Kedua unsur ini ditampilkan pada bagian awal berita  yang  memperlihatkan  pemaknaan  dari Republika.co.id.  Unsur who memperlihatkan keterangan  identitas  secara  personal  dari narasumber  dan  unsur what muncul  dengan menggambarkan keberpihakan dari narasumber terhadap revisi Undang-Undang KPK.
Maka  dari  itu,  dapat  dikatakan  bahwa Republika.co.id  ingin  memfokuskan  pemikiran pembaca terbatas pada subjek dan bentuk sikap yang diambil dalam pembahasan revisi Undang- Undang KPK, baik mendukung maupun menolak revisi.  Republika.co.id  melakukan  penekanan pada  bagian-bagian  tertentu,  seperti  judul, foto, lead, agar  khalayak  lebih  mengingat  dan melupakan  aspek  lain  yang  tidak  diberitakan. Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  Republika. co.id  melakukan  seleksi,  menghubungkan,  dan menonjolkan  fakta-fakta  dalam  suatu  realitas sehingga  maknanya  lebih  tersampaikan  kepada pembaca (Eriyanto, 2012).
Undang-Undang Antikorupsi dalam Bingkai Konstruksi Media        Rr. Ranti Ramandita dan Gati Dwi Yuliana
Pada  pemberitaan  yang  menampilkan pihak  pendukung  revisi  Undang-Undang  KPK terdapat kesamaan dengan salah satu penelitian terdahulu  yang  terlihat  pada  struktur  sintaksis dan skrip dalam pemberitaan. Penelitian skripsi berjudul  “Konstruksi  Berita  Penyelenggaraan Ibadah  Haji  2015”  (Analisis  Framing  Robert Entman  di  Republika  online  dan  Kompas. com)  mengatakan  bahwa  narasumber  dipilih berdasarkan fakta yang ingin disampaikan dalam pemberitaan (Triyandari, 2016). Hal tersebut juga dilakukan  saat  Republika.co.id  menampilkan pihak  yang  mendukung  revisi  Undang-Undang KPK. Narasumber-narasumber terpilih disajikan untuk  menggambarkan  sikap  mereka  yang mendukung  Undang-Undang  KPK  untuk direvisi. Hal ini menunjukkan bahwa Republika. co.id  menganggap  cara  penyajian  narasumber dalam  pemberitaan  dapat  menentukan  persepsi yang dibentuk oleh pembaca.
Selanjutnya,  pemberitaan  Republika. co.id yang menampilkan pihak pendukung revisi Undang-Undang  KPK  juga  diperlihatkan  pada struktur tematik dalam pemberitaan. Republika. co.id  mengangkat  dua  tema  pemberitaan  yang terlihat  kurang  selaras  antara  satu  dengan yang  lain.  Hal  tersebut  mencerminkan  adanya pandangan  pro  dan  kontra  terhadap  revisi Undang-Undang  KPK.  Tema  pemberitaan kedua  yang  diangkat  seolah  menepis  pendapat dalam  tema  pertama.  Dapat  dikatakan  bahwa Republika.co.id  tidak  setuju  untuk  mendukung pembahasan  revisi  Undang-Undang  KPK. Bila  Republika.co.id  setuju,  kemungkinan pemberitaan akan mengangkat tema berita yang saling memperkuat. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai  pandangan  Republika.co.id  (Sobur, 2012). Pada  struktur  retoris,  Republika.co.id menojolkan  foto  sosok  narasumber  pada bagian  awal  berita.  Penonjolan  foto  tersebut memiliki  keterkaitan  dengan  struktur  skrip dalam berita, karena foto berperan sebagai aspek pendukung  struktur  skrip  dimana  Republika. co.id  menekankan  unsur who dari  narasumber. Artinya,  Republika.co.id  menampilkan  foto
untuk  menarik  perhatian  agar  sosok  yang ditampilkan  pada  berita  lebih  melekat  dalam memori pembaca.
Akan  tetapi,  hal  tersebut  tidak  berlaku kepada  seluruh  berita  Republika.co.id.  Pada pemberitaan  revisi  Undang-Undang  KPK terdapat perbedaan konstruksi ketika Republika. co.id  meyajikan  narasumber  yang  berasal  dari kelompok  agama.  Perbedaan  tersebut  terlihat pada  struktur  retoris  yang  menunjukkan Republika.co.id  tidak  menonjolkan  sosok narasumber  pada  foto.  Selain  itu,  Republika. co.id  cenderung  menggunakan  gaya  bahasa plural  dalam  pemberitaan  untuk  menemukan makna yang beragam.
Pembingkaian  seperti  hal  diatas  tidak terlepas  dari  ideologi  media  yang  dimiliki Republika.co.id. Hal ini dikarenakan Republika. co.id  merupakan  media  yang  lahir  dari komunitas Islam dan pada akhirnya menerapkan nilai-nilai keyakinannya saat memahami sebuah realitas  revisi  Undang-Undang  KPK.  Ideologi Republika.co.id dibangun dari pengalaman dan nilai-nilai yang berkembang ketika media mulai dibangun  (Rusadi,  2015). Aspek  agama  dalam Republika.co.id  cukup  melekat  sesuai  dengan asal-usul  Republika  dari  Ikatan  Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Hal tersebut ternyata memberikan  pengaruh  terhadap  pemberitaan yang dilakukan Republika.co.id ketika menyajikan  pendapat  narasumber  yang  berasal dari sebuah kelompok agama.
Pengaruh  terhadap  pemberitaan  sangat terlihat  ketika  mencantumkan  pendapat narasumber  yang  menyebutkan  kata  ‘jihad’ untuk  menentang  revisi  Undang-Undang  KPK. Narasumber  yang  ditampilkan  Republika.co.id berasal  dari  MUI.  Dapat  disimpulkan  bahwa Republika.co.id  sependapat  bila  tindakan korupsi dianggap sebagai hal yang diharamkan oleh  agama  Islam.  Jika  revisi  Undang-Undang KPK  membuat  KPK  menjadi  lemah  dalam memberantas  tindak  korupsi,  maka  Republika. co.id  turut  mengganggap  pendukung  revisi Undang-Undang KPK sebagai pihak kafir yang patut dilawan secara jihad.
Perbedaan konstruksi dalam hal ini dapat mencerminkan  bahwa  Republika.co.id  seolah ingin  tetap  menjaga  reputasi  narasumber  yang berasal dari kelompok agama, serta menekankan perspektif  yang  menjunjung  agama  Islam. Framing ini terlihat pada berita berjudul “MUI Tolak Revisi UU KPK” dan “Ini Ancaman Ketua KPK Jika UU KPK Tetap Direvisi”. Hal  ini  serupa  dengan  penelitian terdahulu  yang  berjudul  “Pembingkaian  Berita Mengenai  Pembekuan  PSSI  oleh  Menteri Pemuda  dan  Olahraga  yang  Berujung  Sanksi FIFA”. Republika.co.id memberikan citra positif kepada  kelompok  Islam,  dalam  penelitian tersebut  adalah  partai-partai  Islam.  Sedangkan PDIP cenderung dikonstruksikan secara negatif oleh  Republika.co.id  (Sari,  2015).  Terdapat kesamaan  dalam  penelitian  dimana  Republika. co.id menjaga citra dari narasumber yang berasal dari kelompok agama, serta tidak menunjukkan keberpihakkannya saat memberitakan PDIP. Dapat  dikatakan  bahwa  Republika.co.id ingin menggambarkan dan membentuk perspektif yang baik terhadap agama Islam. Siapapun dan apapun agamanya yang merepresentasikan agama Islam dengan baik dari segi ilmu ajaran maupun pemikiran  akan  diakomodasi  oleh  Republika. co.id  melalui  pemberitaannya.  Hal  ini  terbukti ketika  Republika.co.id  tetap  mengakomodasi opini  narasumber  yang  berasal  dari  kelompok non Islam yang sependapat untuk menolak revisi Undang-Undang  KPK.  Cara  penyajian  dalam pemberitaan Republika.co.id telah membuktikan bahwa  media  Republika  merupakan  sebuah apartus  yang  memiliki  kewenangan  privat sehingga  mampu  menjalankan  sebuah  ideologi tertentu (Althusser, 2008). Republika.co.id dapat senantiasa bertugas menjalani kegiatan produksi berita  sesuai  dengan  ideologi  tertentu  yang dimiliki. Hal  tersebut  memiliki  kaitan  dengan visi  dari  Republika.co.id  untuk  membangun umat Islam yang cerdas, moderat, dan berdaya. Penggambaran  agama  Islam  yang  baik merupakan  salah  satu  strategi  yang  dilakukan oleh  Republika.co.id  untuk  mencapai  visi
tersebut.  Ketika  agama  Islam  sudah  dipandang baik  secara  ilmu  ajaran,  maka  pemikiran  dan sikap  dari  umatnya  pun  turut  dipandang  baik sehingga  mampu  mewujudkan  umat  dengan karakteristik  yang  dimaksud  oleh  Republika. co.id.  Berdasarkan  ideologinya,  pemberitaan Republika.co.id  menunjukkan  tindak  korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan yang haram dan  perlu  dituntaskan  dengan  cara  berjihad untuk menentang pihak yang mendukung revisi Undang-Undang KPK.
Adapun  penelitian  terdahulu  yang menunjukkan  penggambaran  agama  Islam, yaitu  skripsi  berjudul  “Konstruksi  Berita Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  2015”  (Analisis Framing  Robert  Entman  di  Republika  online dan  Kompas.com).  Bila  dibandingkan  dengan penelitian  ini,  penelitian  karya  Gita  Agil Triyandari  tidak  melakukan  keberpihakkan dan  sebaliknya  mengkritisi  kementrian  agama selaku  penyelanggara  ibadah  haji.  Republika. co.id  memberikan  evaluasi  terhadap  pelayanan dari kementrian agama (Triyandari, 2016). Akan tetapi, maksud Republika.co.id sama halnya ingin agama islam dianggap baik oleh khalayak dengan cara  kritik  yang  berisi  pembenaran  pelayanan yang  seharusnya  dilakukan  kementrian  agama dalam  menyelenggarakan  ibadah  haji,  bukan ingin  mengangkat  atau  menurunkan  citra  dari kementrian agama . Dapat  disimpulkan  bahwa  demi membentuk  pandangan  yang  baik  terhadap agama  Islam,  Republika.co.id  tidak  harus memandang  sosok  dari  individu/kelompok. Tidak  menutup  kemungkinan  Republika.co.id menunjukkan  tidak  berpihak  pada  narasumber yang  berasal  dari  golongan  agama  Islam  jika dinilai tidak benar oleh Republika.co.id, karena hal yang terpenting adalah Islam sebagai agama dipandang baik oleh masyarakat.
Selain  adanya  perbedaan  berdasarkan ideologi,  konstruksi  berita  yang  menampilkan pihak  pendukung  revisi  Undang-Undang  KPK juga  mengalami  perubahan  setelah  pengesahan keputusan  presiden  mengenai  pembahasan revisi pada tanggal 22 Februari 2016. Sebelum
Undang-Undang Antikorupsi dalam Bingkai Konstruksi Media        Rr. Ranti Ramandita dan Gati Dwi Yuliana

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 1, Januari - April 2018, halaman 15-30
adanya keputusan presiden tersebut, Republika. co.id terlihat tidak segan untuk menggambarkan perspektif  pro  dan  kontra  dalam  pembahasan revisi.  Namun,  setelah  adanya  keputusan presiden, Republika.co.id menunjukkan perubahan yang diperlihatkan pada struktur skrip dan tematik.
Struktur  skrip  dalam  pemberitaan memperlihatkan keterangan who berubah dengan mengedepankan asal kelembagaan. Berdasarkan struktur  tematik,  Republika.co.id  mengangkat satu  tema  pemberitaan  serta  menggunakan koherensi pembeda sebagai hubungan antarkalimat. Misalnya pada berita berjudul “JK: Pemberian Kewenangan SP3 Malah Memperkuat KPK”  dan  “Pemerintah  tak  Berencana  Cabut Revisi  UU  KPK”.  Dapat  dikatakan  bahwa setelah  pembahasan  revisi  Undang-Undang KPK  mencapai  tahap  keputusan  dari  presiden, Republika.co.id  mengurangi  perspektif  yang mencolok  dari  sisi  pro  dan  kontra,  tetapi  tetap memperlihatkan kecenderungannya tidak berpihak dalam pemberitaan.
Penggambaran pro kontra yang mencolok sebelum  adanya  keputusan  presiden  terlihat sebagai agenda media Republika.co.id. Perspektif pro kontra menjadi isu dalam masyarakat yang disebut  agenda  publik.  Kemudian,  muncul kebijakan  baru  yang  disahkan  oleh  presiden untuk  menunda  pembahasan  revisi  Undang- Undang  KPK.  Perspektif  pro  kontra  sebagai agenda  Republika.co.id  berubah  menjadi  tidak terlihat secara jelas. Ternyata agenda Republik. co.id mendapatkan pengaruh besar dari sumber- sumber  luar  media  yang  berpengaruh  dalam kehidupan  sosial  (Littlejohn,  2008).  Dalam hal  ini,  sumber  luar  media  tersebut  adalah keputusan  presiden  sebagai  agenda  kebijakan. Sebagai  kepala  negara,  presiden  memiliki peran  yang  sangat  besar  dan  apapun  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  presiden  akan  dianggap penting.  Hal  tersebut  cukup  diperhatikan  oleh Republika.co.id  dan  menjadi  parameter  dalam melakukan pemberitaannya.
Setelah  adanya  keputusan  presiden, perspektif  pro  kontra  dalam  revisi  Undang-
Undang  KPK  tidak  lagi  secara  jelas  terlihat dalam  pemberitaan  Republika.co.id.  Maka dapat  disimpulkan  bahwa  keputusan  presiden yang  merupakan  agenda  kebijakan  memiliki pengaruh terhadap frame media Republika.co.id dalam  mengkonstruksi  realitas  mengenai  revisi Undang-Undang KPK.
Kebijakan  dari  presiden  tersebut merupakan kebijakan politik dari sebuah sistem yang  berlaku  di  Indonesia.  Ketika  kebijakan politik  berperan  dalam  sistem  media  massa dalam  sebuah  negara,  maka  hal  tersebut  dapat mencerminkan sistem politik yang berlaku pada negara tersebut (Hamad, 2012). Dapat dikatakan bahwa sistem politik yang berlaku di Indonesia menaruh  kekuasaan  yang  cukup  besar  pada presiden sebagai pimpinan tertinggi di Indonesia. Kekuasaan  tersebut  mampu  mempengaruhi sistem  agenda  media  yang  ada  di  Indonesia, termasuk Republika.co.id.
Di  samping  itu,  media  dan  sebuah kebijakan kerap memiliki hubungan yang saling membutuhkan.  Pihak  pemerintah  memerlukan media sebagai saluran komunikasi politik. Media pun  turut  membutuhkan  informasi  dari  pihak tersebut karena bobot nilai beritanya cukup tinggi menyangkut sebuah kebijakan. Pihak pemerintah sebagai  pembuat  kebijakan  memang  memiliki kekuatan  dalam  sebuah  negara,  akan  tetapi media massa mampu ikut serta dalam mengubah sistem politik melalui pemberitaannya (Hamad, 2012).  Dapat  dikatakan  bahwa  penegasan Republika.co.id melalui pemberitaannya adalah bentuk  partisipasi  Republika.co.id  dengan  cara membentuk opini yang bersifat umum mengenai upaya  memerangi  korupsi  serta  perlawanan terhadap  pendukung  revisi  Undang-Undang KPK.  Hal  tersebut  dianggap  sebagai  “ hidden agenda ” dari Republika.co.id. Realitas  revisi  Undang-Undang  KPK tidak  semerta-merta  ditampilkan  begitu  saja oleh  Republika.co.id,  melainkan  disajikan melalui proses konstruksi. Penggambaran yang diperoleh telah membuktikan bahwa Republika. co.id melakukan konstruksi dalam menampilkan berita  terkait  revisi  Undang-Undang  KPK.
Pengkonstruksian  berita  berdasarkan  keempat struktur  dalam  pemberitaan  sama  halnya dengan proses dialektika, dimana adanya tahap eksternalisasi,  objektivasi,  dan  internalisasi (Berger, 1991).
Republika.co.id menyoroti realitas revisi Undang-Undang  KPK  dan  menganggap  bahwa informasi dari realitas tersebut dibutuhkan oleh masyarakat  karena  dampaknya  menentukan kesejahteraan masyarakat, tahap ini menunjukkan terjadinya  tahap  eksternalisasi.  Realitas tersebut  diserap  dan  dipahami  oleh  Republika. co.id,  sehingga  melahirkan  representasi  sesuai dengan perspektifnya. Representasi ditunjukkan dengan adanya penekanan dan penonjolan pada struktur  sintaksis,  skrip,  tematik,  dan  retoris dalam  pemberitaan  yang  dilatarbelakangi  oleh cara  pandang  Republika.co.id  terhadap  realitas revisi Undang-Undang KPK. Hal tersebut telah memperlihatkan terjadinya tahap objektivasi. Pandangan Republika.co.id menghasilkan sebuah makna yang dapat disajikan melalui cara penyajian berita, sehingga hal tersebut memiliki peran  yang  besar  dalam  mengubah  pandangan objektif dari Republika.co.id menjadi pandangan subjektif  ketika  beritanya  dikonsumsi  oleh khalayak.  Tahap  internalisasi  sangat  terasa ketika  membaca  berita  Republika.co.id  yang terlihat memiliki kecenderungan tidak berpihak terhadap pihak yang mendukung revisi Undang- Undang KPK.
Konstruksi  dilakukan  oleh  Republika. co.id dalam upaya menyampaikan sebuah makna dari realitas revisi Undang-Undang KPK. Sadar atau tidak, faktor yang mempengaruhi konstruksi tersebut  memungkinkan  makna  yang  diperoleh komunikan berbeda dengan makna dari realitas sebenarnya.  Sehingga  konstruksi  realitas  yang tersampaikan bukanlah realitas kedua melainkan dapat  membentuk  realitas  lain  (Hamad,  2010). Republika.co.id  dan  media  lainnya  tidak  dapat dipastikan  memiliki  pandangan  yang  sama terhadap  suatu  realitas  yang  terjadi,  sehingga makna yang terbentuk dalam kognitif pembaca belum  tentu  sesuai  dengan  makna  yang seharusnya pada realitas yang pertama.
Bila  dilihat  dari  sudut  pandang  politik, konstruksi  yang  dilakukan  Republika.co.id mencakup  kegiatan  penggunaan  simbol, pengemasan,  serta  melakukan  fungsi  agenda media (Hamad, 2004). Konstruksi yang dilakukan oleh  Republika.co.id  cenderung  berfokus  pada strategi pengemasan berita. Berdasarkan tujuan, konstruksi  dibentuk  untuk  menghasilkan  opini publik  yang  sesuai  dengan  opini  Republika. co.id.  Artinya,  Republika.co.id  mengharapkan pemikiran pembaca turut menolak revisi Undang- Undang KPK seperti halnya yang dipahami oleh Republika itu sendiri.
Menurut teori konstruksi realitas sosial, Republika.co.id  sebagai  media  massa  dinilai memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk opini khalayak. Adapun kaitannya dengan fungsi agenda media, perubahan konstruksi merupakan upaya dari Republika.co.id untuk menanamkan gambaran  realitas  dalam  pemikiran  pembaca sebagaimana pengonstruksiannya.
Berdasarkan konstruksi pemberitaannya, Republika.co.id  tidak  melakukan  manipulasi total  terhadap  realitas  revisi  Undang-Undang KPK.  Akan  tetapi,  Republika.co.id  melakukan transfer  pemikiran  kepada  pembaca  melalui bahasa (teks) dan cara penyajian berita (Hamad, 2012).  Republika.co.id  menekankan  cara pengemasan berita sebagai bentuk pengendalian pola  pikir  pembaca  menjadi  sebuah  persepsi yang sesuai dengan pandangan Republika.co.id. Pada  konstruksi  yang  melibatkan  ideologi, Republika.co.id seolah memaksa pembaca untuk beranggapan bahwa tindak korupsi patut untuk dilawan  serta  menggunakan  pemberitaannya sebagai “senjata” melawan korupsi.
Pengonstruksian  dinilai  ampuh  dalam menyampaikan maksud Republika.co.id kepada  pembacanya.  Bahasa  dalam  teks  berita -baik  verbal  (kata  tertulis)  maupun  nonverbal (gambar, tabel, grafik, foto)- memiliki kekuatan untuk  menentukan  makna  yang  muncul  dalam pemikiran khalayak (Hamad, 2012). Republika. co.id  tidak  lagi  menceritakan  kembali  realitas mengenai revisi Undang-Undang KPK, bahkan Republika.comid  juga  menciptakan  sebuah
Undang-Undang Antikorupsi dalam Bingkai Konstruksi Media        Rr. Ranti Ramandita dan Gati Dwi Yuliana

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 1, Januari - April 2018, halaman 15-30
realitas bahwa tindak korupsi adalah haram dan wajib diperangi.
Simpulan Konstruksi berita Republika.co.id tentang  revisi  Undang-Undang  KPK  terlihat menunjukkan  kecenderungan  tidak  berpihak kepada  pendukung  revisi.  Republika.co.id memliki  ideologi  yang  berperan  pada  proses konstruksi  realitas  revisi  Undang-Undang KPK.  Ideologi  Republika.co.id  diterapkan pada  cara  penyajian  berita  ketika  Republika. co.id  ingin  menggambarkan  Islam  sebagai suatu ajaran agama yang baik kepada khalayak. Penggambaran  tersebut  dilakukan  tanpa  harus memandang  subjek  yang  diangkat,  sekalipun berasal dari golongan non Islam.
Selain  ideologi,  konstruksi  Republika. co.id juga turut dipengaruhi oleh agenda kebijakan berupa keputusan presiden yang mengakibatkan perubahan  frame  berita  Republika.co.id. Perubahan  tersebut  diperlihatkan  saat  sebelum dan  setelah  presiden  memutuskan  untuk menunda  pembahasan  revisi.  Pada  tanggal  22 Februari  2016.  Konstruksi  pemberitaan  yang dilakukan oleh Republika.co.id dianggap sebagai penerapan  teori  konstruksi  realitas  sosial  yang mencakup  tiga  tahap  dalam  proses  dialetika. Tiga  tahap  tersebut  terdiri  dari  eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Republika.co.id  merupakan  sebuah  media online  yang  memiliki  landasan  pemikiran tertentu  dalam  memahami  isu  revisi  Undang- Undang  KPK,  baik  dari  segi  ideologi  maupun agenda medianya. Landasan pemikiran tersebut akan  menghasilkan  sebuah  penafsiran  yang menetapkan  cara  penyajian  berita.  Republika. co.id  meyakini  bahwa  cara  penyajian  sebuah berita  dapat  membentuk  persepsi  pembaca sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh Republika.co.id.
Sebagai pihak yang menolak, Republika. co.id menentang seluruh pihak yang mendukung pembahasan revisi Undang-Undang KPK karena bagi  Republika.co.id  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2002 terkait KPK tidak perlu direvisi.
Berdasarkan cara pengemasan dalam konstruksi isu revisi Undang-Undang KPK, Republika.co.id berupaya  menegaskan  kepada  khalayak  untuk turut memerangi korupsi yang dinilai haram dari segi agama Islam. Secara terperinci, kesimpulan tersebut  diperlihatkan  pada  keempat  struktur dalam pemberitaan, yakni sebagai berikut:
1.  Struktur sintaksis menunjukkan Republika.co.id ingin persepsi dari pihak yang  menolak  revisi  Undang-Undang KPK tetap diperhitungkan oleh khalayak. Penonjolan  pernyataan  atau  kutipan dalam  pemberitaan  dianggap  penting oleh  Republika.co.id  untuk  membentuk sebuah perspektif kepada pembaca.
2.  Pada  struktur  skrip,  Republika.co.id memandang  unsur  subjek  ( who )  dan bentuk sikap yang diambil ( what ) dalam pemberitaan  cukup  berperan  untuk memfokuskan pemikiran pembaca.
3.  Berdasarkan struktur tematiknya, pengangkatan  tema  dalam  pemberitaan sangat diperhatikan oleh Republika.co.id untuk  memperlihatkan  keberpihakkan Republika  itu  sendiri.  Jika  Republika. co.id  cenderung  tidak  berpihak,  maka pemberitaan  akan  mengangkat  dua tema  berita  yang  terlihat  tidak  selaras. Sebaliknya  jika  Republika  cenderung berpihak,  maka  tema  pemberitaan  yang diangkat memperlihatkan keselarasan.
4.  Pada  struktur  retoris  terlihat  bahwa Republika.co.id  memanfaatkan  fungsi gambar/foto  dalam  pemberitaan  untuk memperkuat  ingatan  pembaca  terkait subjek  dalam  pemberitaan.  Republika. co.id menilai sebuah foto dapat menarik perhatian  pembaca  dan  mudah  terekam dalam memori pembaca.
Daftar Pustaka Althusser,  Louis.  2008. Tentang  Ideologi Marxisme  Strukturalis,  Psikoanalisis, Cultural Studies . Yogyakarta: Jalasutra.
Berger,  Peter  L.  Dan  Thomas  Luckmann.
1991. The  Social  Construction  of
Reality:  Treatise  in  the  Sociology of  Knowledge. London:  Penguin. Creswell,  Jhon  W.  2015. Reseacrh  Design: Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan Mixed. Pustaka  Pelajar.  Yogyakarta.
Eriyanto.  2012. Analisis  Framing:Konstruksi,
Ideologi,
dan Politik Media . Yogyakarta:
LKiS. Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam  Media  Massa .  Jakarta:  Granit. .  2010. Komunikasi  Sebagai Wacana. Jakarta:  La  Tofi  Enterprise Kuswandi, Wawan. 2008. Komunikasi Massa  (Analisis  Interaktif  Budaya Massa) .  Jakarta:  Rineka  Cipta. Kovach,  Bill  dan  Tom  Rosenstiel.  2006. Sembilan Elemen
Jurnalisme . Jakarta: Yayasan Pantau.
Littlejohn,  Stephen  W  &  Karen A  Foss.  2008.
Theory  of  Human  Communication,
9 th edition. Thomson  Wadsworth. . 2013. Komunikasi Dakwah (Pendekatan Praktis). Bandung. Rusadi, Udi. 2015. Kajian Media: Isu Ideologis dalam  Perspektif,  Teori  dan  Metode.
Jakarta: PT. RajagrafindoPersada. Sobur, Alex. 2012. Analisis Sari, Siska Nur Indah. 2015.  ”Pembingkaian  Berita  Mengenai Kasus  Pembekuan  PSSI  Oleh  Menteri Pemuda  dan  Olahraga  yang  Berujung Sanksi  FIFA”  (Analisis  Framing Robert  Entman  pada  Media  online Republika.co.id  periode  25  April-7 Juni  2015).  Fakultas  Ilmu  Komunikasi. Universitas Pancasila. Jakarta. Teks  Media:  Suatu  Pengantar  untuk  Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing . Bandung: Remaja Rosdakarya. Triyandari, Gita Agil. 2016. “Konstruksi Berita
Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  2015” (Analisis  Framing  Robert  Entman di  Republika  online  dan  Kompas. com).  Fakultas  Ilmu  Komunikasi.
Universitas
Pancasila. Jakarta.
Internet Antaranews.com. 2015. UU KPK: bukan revisi undang-undang  biasa .  Dalam  http://www. antaranews.com/berita/504032/uu-kpk-bukan- revisi-undang-undang-biasa,  akses  30  Maret 2016, pukul 18.44 WIB.
Antaranews.com.  2016. Maarif  Sarankan Presiden Jokowi Bujuk PDIP Tolak Revisi . Dalam http://www.antaranews.com/berita/545923/ maarif-sarankan-presiden-jokowi-bujuk-pdip- tolak-revisi, akses 30 Maret 2016, pukul 20.45 WIB.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  2011. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi  Pembarantasan  Korupsi .  Dalam http://acarapidana.bphn.go.id/2011/11/30/ undang-undang-nomor-30-tahun-2002-komisi- pemberantasan-korupsi-4/,  akses  3 April  2016, pukul 12.16 WIB.
Harian  Jurnal  Asia.  2016. Revisi  UU  KPK . Dalam  http://www.jurnalasia.com/2016/02/23/ revisi-uu-kpk-2/,  akses  30  Maret  2016,  pukul 18.44 WIB.
Kpk.go.id.  2015.  Capaian  dan  Kinerja  KPK  di Tahun  2015.  Dalam  http://www.kpk.go.id/id/ berita/siaran-pers/3132-capaian-dan-kinerja- kpk-di-tahun-2015,  akses  23  Agustus  2016, pukul 11.20 WIB.
Kompas.com.  2016. PAN  Juga  Minta Revisi  UU  KPK  Dicabut  dari  Prolegnas .
Dalam http://nasional.kompas.com/
read/2016/02/24/14352121/PAN.Juga.Minta. Revisi.UU.KPK.Dicabut.dari.Prolegnas,  akses 30 Maret 2016, pukul 20.45 WIB.
Okezone.com.  2016. Slank  Temui  Pimpinan dan  Gelar  Konser  di  KPK .  Dalam  http://news. okezone.com/read/2016/02/22/337/1317921/ slank-temui-pimpinan-dan-gelar-konser-di-kpk, akses 30 Maret 2016, pukul 20.45 WIB.
Undang-Undang Antikorupsi dalam Bingkai Konstruksi Media        Rr. Ranti Ramandita dan Gati Dwi Yuliana
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 1, Januari - April 2018, halaman
Profil Republika. 2013. Republika. Dalam http:// profil.merdeka.com/indonesia/r/republika/, akses 15 Juni 2016, pukul 24.10 WIB.
Profil  Republika.co.id.  2015. Profil .  Dalam http://www.republika.co.id/page/about, akses 15 Juni 2016, pukul 24.10 WIB.
Republika.co.id. 2016. Sikap KPK Tolak Revisi UU  tak  Perlu  Berlebihan .  Dalam  http://www. republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/02/19/ o2s9jc385-sikap-kpk-tolak-revisi-uu-tak-perlu- berlebihan,  akses  30  Maret  2016,  pukul  20.45 WIB.
Sindonews.com.  2016. Revisi  UU  Nomor 30  Tahun  2002  Dinilai  90%  Melemahkan KPK .  Dalam  http://nasional.sindonews.com/ read/1085004/13/revisi-uu-nomor-30-tahun- 2002-dinilai-90-melemahkan-kpk-1455347267, akses 30 Maret 2016, pukul 20.45 WIB.
Viva.co.id. 2016. Revisi UU KPK, DPR: Kenapa Takut Penyadapan Diatur? . Dalam http://politik. news.viva.co.id/news/read/736665-revisi-uu- kpk--dpr--kenapa-takut-penyadapan-diatur-, akses 30 Maret 2016, pukul 20.45 WIB.