## KONSTRUKSI SOSIAL DALAM GLOBALISASI; Independensi Kebijakan Pemerintah Diantara Korporasi dan Civil Society
Oleh Chandra Dinata
Pengajar di FISIPOL Universitas Merdeka Malang

## Abstrak
Globalisasi  mampu  untuk  merubah  mindshet  satu  negara  untuk  menganut  sistem  liberal dalam  perekonomian.  Kebijakan-kebijakan  negara  yang  dihasilkan  mengarah  pada kepentingan  korporasi  dengan  dalih  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Untuk  itu  guna memperlancar kepentingan korporasi, negara-negara maju baru berkembang di setting untuk menjadi  negara  ”bergantung”  dengan  setumpuk  hutang  untuk  percepatn  pembangunan dinegara  tersebut.  Ketergantungan  yang  diciptakan  mampu  memberikan  efek  kejut  bagi negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara tentunya  lebih  berpihak  pada  kepentingan  korporasi  (pemilik  modal).  Dengan  demikian, kesejahteraan  rakyat  yang  dicita-citakan  oleh  negara  sangat  sulit  diimplemenasikan.  Hal  ini harus  dikembalikan  kepada  jati  diri  bangsa  secara  kaffah  sebagaimana  dicita-citakan  oleh founding father bangsa dengan  jalan mengembalikan marwah yang terkoyak oleh globalisasi tanpa filter.
Kata Kunci : Globalisasi, Kebijakan, Ketergantungan, Kesejahteraan

## PENDAHULUAN
Dalam bagian-bagian paper ini penulis  akan  mendiskusikan  beberapa  hal terkait  dengan  perkembangan  globalisasi dan implikasinya terhadap perilaku tatakelola  pemerintahan  yang  dilihat  dari persepektif  implementasi  kebijakan.  Serta efek  negative  bagi  kehidupan  sosial masyarakat.  Apakah  kebijakan-kebijakan yang  ditelurkan  berpihak  kepada  rakyat ataupun  kepada  koorporasi?  Hal  ini menurut  hemat  penulis  menjadi  penting didiskusikan  terkait  dengan  perkembangan perubahan perilaku masyakat dalam kehidupan  sosial  serta  maraknya  isu-isu keberpihakan Negara terhadap korporasi di era  kekinian.  Untuk  itu  perlu  dicari  jalan
keluar  atas  kencangnya  arus  globalisasi yang  masuk  ke  Indonesia,  harus  ada filterisasi  atas  pengaruh  negatif  dari globalisasi  agar  karakter  dasar  bangsa Indonesia  tidak  tercerabut  dari  akarnya. Yakni  akar  sejarah  dalam  substansi  cita- cita faunding  father bangsa Indonesia  saat diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Sebagai  bahan kontemplasi dalam  kita memandang globalisasi di Indonesia, penulis  juga  mensajikan  beberapa  fakta perlawanan  atas  bergulirnya  globalisasi dibeberapa Negara berkembang. Selain itu beberapa  teori  modern  tentang  globalisasi juga  penulis  sajikan  agar  dapat  membuka cakrawala pemikiran kita untuk mendiskusikan permasalahan globalisasi.
Fenomena  globalisasi  di  Negara  kita menjadi  isu  “seksi”  yang  terkadang  kita sering  tidak  jeli  dalam  membaca  realitas atas  perubahan-perubahan  yang  terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Globalisasi  menjadi  momok yang menakutkan dalam kehidupan bermasyarakat.  Merubah  segala  sendi kehidupan  dari  pola  kehidupan  produktif menjadi  pola  hidup  konsumtif,  yang didorong  oleh  kekuatan  media  massa dalam mempromosikan produk-produk global  (Heru  Nugroho  dalam  Ritzer,  2006) mulai  dari fasion,  food, hingga facial .  Dari kebutuhan primer, sekunder hingga kebutuhan  tersier,  semua  menjadi  sasaran empuk bagi korporasi melancarkan strategi-strategi jitu untuk menguasai konsumen yang kian hari semakin konsumtif. Tanpa disadari bahwa
perubahan  perilaku  itu  membawa  dampak besar  terhadap  kehidupan  berbangsa  dan bernegara di Negara-negara baru berkembang  seperti  Indonesia  khususnya. Oleh Bahagijo (2006;19) Indonesia laksana kapal  yang  menempuh  lautan  globalisasi dengan  glombang    besar,  namun  gagal membuat peta dan gagal menemukan jalan yang aman bagi warga negaranya.
Ironisnya, pemerintah sebagai manifestasi  dari  Negara  seharusnya  hadir sebagai  fasilitator  masyarakat  dari  segala lapisan  diharapkan  „netral‟  guna  untuk mencapai  kesejahteraan  bersama.  Namun
harapan  itu  jauh  panggang  dari  api. Pemerintah  dengan  otoritasnya  memutar kemudi  dan  melirik  pada  kelompok  besar yang  memiliki  „modal‟  untuk  kepentingan pasar.  Oleh  karena  itu  masyarakat  hanya menjadi  objek  bagi  para  kapital  yang bersekongkol  dengan  Negara  agar  dapat meraup  keuntungan  dari  proses  pasar. Proses-proses  tersebut  mampu  untuk merubah mindset masyarakat  menjadi praktis di era globalisasi.
Pada  dasarnya  tak  dapat  dipungkiri bahwa  globalisasi  akan  terus  berkembang merambah  ke  Negara-negara  tujuan  dari globalisasi,  yakni  Negara  maju  baru berkembang.  Globalisasi  dengan setting internasionalisasi  segala  aspek  kehidupan masyarakat diharapkan oleh Negara pengendalinya  mampu  untuk  digerakkan bagaikan „boneka‟ agar segala kepentingan dapat  masuk  dengan  mudah  di  negara tujuannya  agar  muncul  ketergantungan. Semakin tinggi ketergantungan suatu Negara maka semakin mudah pula program-program globalisasi dilancarkan.

## GLOBALISASI; PENDEKATAN  PASAR DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA
Globalisasi,  bukanlah  hal  baru  yang kita jumpai dalam ilmu-ilmu sosial. Meskipun  demikian, globalisasi  merupakan sesuatu yang bersifat umum dalam konteks sosial  masyarakat  (Wolf,  2007).  Semenjak runtuhnya tembok berlin yang menandakan
berakhirnya  perang  dingin  serta  runtuhnya rezim Soviet sebagai  simbol  komunisme.
Sejak itupula upaya
untuk internasionalisasi  ide  ataupun  gagasan “pembangunan”  dilancarkan  oleh  Negara Barat  „berkuasa‟.  Globalisasi  dengan gagasan  perubahan  paradigma  dengan model kapitalisasi dalam kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat  diharapkan mampu  untuk  memberikan  keuntungan besar  bagi  Negara  pencetusnya.  Banyak literatur  sosial  yang  menjelaskan  tentang isu-isu  globalisasi  dari  arah  lokal  hingga arah global. Menurut Petras dan Veltmeyer (2001:1)  “globalisasi  merupakan  suatu gambaran  dan  resep,  dianggap  sebagi ideology  dalam  dominasi  cara  pikir  serta mempengaruhi decision  maker dalam pengambilan  keputusan  dan  merubah perilaku  politik.  Globalisasi  menunjukkan peluasan dan pendalaman aliran perdagangan, modal, teknologi dan informasi  internasional  dalam  satu  pasar dunia.  Globalisasi  mendefinisikan  suatu komplek  perubahan  yang  dihasilkan  oleh dinamika  pembangunan  kapitalis  maupun penyebaran nilai budaya dalam
pembangunan”.  oleh  Keynes  (Wangsa:
2011: 36) menyebutkan globalisasi merupakan  sebuah  peradaban  baru  yang hadir  setelah  perang  dunia  pertama, dengan  proses  panjang  merubah  tatanan dunia dengan ditandai ditemukannya mesin uap, telepon, telegrafh rel kereta api, mobil,
pesatnya pertumbuhan sistem perdagangan antar Negara, perkembangan perbankan, dan pasar modal. Perkembangan  ini  saling  mendukung  satu dengan lainnya. Selanjutnya Keynes menyebutkan proses itu merupakan proses internasionalisasi  yang  dalam  prakteknya hampir  komplek.  Merujuk  pada  pikiran Keynes tersebut, jelaslah bahwa globalisasi bersandarkan pada perkembangan teknologi.  Memanfaatkan  perkembangan teknologi untuk merubah paradigma masyarakat  untuk  lebih  mempermudah segala urusan terutama urusan
peningkatan ekonomi. Selanjutnya  kurniawan  (2009;  29) menyebutkan
bahwa globalisasi merupakan konstruksi structural dan cultural yang menjamin bekerjanya integrasi  pasar  kapital,  barang  dan  jasa diseluruh  dunia.  Menurut  Glatzer  dan Rueschemeyer  (Kurniawan,  2009:  29) sebagai  batasan  dalam  globalisasi  dapat dilihat  dari  lima  aspek  penting  yaitu:  [1] Meluasnya perdagangan internasional dalam  hal  barang  maupun  jasa;  [2] Meningkatnya  aliran  modal  internasional; [3] Meningkatnya internasionalisasi produksi  melalui  perusahaan-perusahaan transnasional dan rantai komoditi global; [4]
Meningkatnya peran organisasi internasional  seperti  WTO,  Bank  Dunia, dan  IMF;  [5]  Makin  meningkatnya  aliran
ide-ide ekonomi yang berkarakter transnasional.
Umumnya, secara sederhana globalisasi merupakan upaya untuk men diseminasi kan  gagasan  secara  global agar  gagasan  tersebut  menjadi  subsistem bagi  pembangunan  Negara  tujuannya. Dengan  demikian,  globalisasi  merupakan upaya  Negara  „kuat‟  menguasai  segala aspek kehidupan untuk meraih keuntungan besar dengan menggunakan isu-isu pembangunan, memanfaatkan
kecanggihan  teknologi  dan  mudahnya mendapatkan informasi. Menurut Kurniawan  (2009)  globalisasi  terletak  pada asumsi bahwa integrasi ekonomi dan politik telah  mentransformasikan  ideology  dan struktur  institusi  domestic,  terutama  pada hubungan kekuasaan serta orientasi normative dan kognitif.
Dengan demikian, globalisasi merupakan  upaya  dalam  penguasaan sumber-sumber  produktif  oleh  Negara berkuasa kepada Negara tujuannya. Upaya tersebut  dilancarkan  dengan  berbagai strategi-strategi agar usaha untuk menglobalisasikan ide dapat berjalan mulus. Ada dua dimensi menurut Kurniawan (2009) yang dilancarkan globalisasi  terhadap  Negara  yang  baru berkembang. Pertama, integrasi  ekonomi; merupakan  upaya  diseminasi  gagasan dalam  bidang  ekonomi  merujuk  kepada konsep global dengan tolok ukurnya adalah
tingkat investasi, volume perdagangan, dan keterbukaan  financial.  Tingkat  investasi lebih  pada    pergerakan  modal  lintas  batas Negara  dengan  cara  memberikan  hak kepada  para  investor  untuk  melakukan pengontrolan  atas  asset-aset  perusahaan di  suatu  Negara.  Kemudian  dilihat  dari  sisi volume perdagangan, volume perdagangan secara  global  yakni  perdagangan  lintas Negara  (ekspor-impor).  Dan  yang  terakhir adalah  keterbukaan  financial.  Keterbukaan financial diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara global. Kedua, Integrasi  politik;    yang  merupakan bentuk  perjanjian  kerjasama  antar  Negara (bilateral, multilateral) dalam hal pembangunan  basis  ekonomi  dalam  suatu Negara.  Perjanjian  inilah  yang  disebut sebagai  integrasi  politik,  karena  perjanjian ini  merupakan  bentuk  perjanjian  yang secara  politis  sangat  kuat.  Misalnya  suatu Negara bergabung dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) kemudian mengikuti  segala  persyaratan  maupun aturan-aturan yang ditetapkan oleh organisasi  tersebut.  Secara  politik,  dengan itegrasi  politik  tersebut  globalisasi  dapat merambah masuk melalui kebijakan- kebijakan  pemerintah.  Dengan  demikian pemerintah  mengamankan  kepentingan- kepentingan pasar dalam meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat.  Terlebih  pola  tingkah  laku masyarakat yang semakin konsumtif.
Berdasar pejelasan teoritik dari beberapa  ilmuan  diatas  menunjukkan bahwa  ada  korelasi  antara Negara,  Pasar, dan  Masyarakat  (civil  society) .  Negara sebagai organisasi yang mengatur sirkulasi kebijakan untuk di implementasikan kepada civil society berpandangan bahwa pengelolaan  Negara  menuju  masyarakat sejahtera  harus  ada  campurtangan  pasar didalamnya.  Pasar  selaku  penyedia  jasa
yang mampu memberikan serta menciptakan ruang-ruang baru bagi masyarakat  untuk  dapat  mendapatkan „nafkah‟ hidup. Bagi Negara, pasar mampu memberikan  keinginan  rakyat  serta  dapat pula  meringankan  beban  Negara  atas kewajiban-kewajibannya yakni menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang layak  bagi  warga  negaranya.  Dengan demikian, Negara  melalui pemerintah memberikan ruang yang luas kepada pasar sebagai bentuk kerjasama dalam mengelola  serta  menyediakan  fasilitas- fasilitas  public.  Fasilitas  public  yang disediakan  oleh  „pasar‟  disebut  juga privatisasi  (Petras  dan  Henri  Veltmeyer, 2001).
Berangkat  dari  logika  pasar,  Negara seakan  menutup  mata  atas  ketertindasan yang dilakukan oleh pasar dalam memberikan  layanan  jasa  ataupun  dalam ruang ketenagakerjaan kepada
masyarakat. Menurut hemat penulis sebagai
konsekuensi logis atas
terbentuknya  jalinan  kerjasama  antara Negara  dengan  pasar.  Pasar  dengan bebas  dapat  mengatur  Negara  karena proses seleksi dalam kepemimpinan dalam Negara  tidak  lepas  dari  campur  tangan pasar (pemilik modal) dalam mensukseskan serta mengantarkan pemimpin  Negara    kepada  singgasana kekuasaan.

## KEBENGISAN  GLOBALISASI;  BELAJAR DARI NEGARA LAIN
Perlawanan atas perkembangan globalisasi dibeberapa negara
Pengalaman dibeberapa Negara baru berkembang menunjukkan betapa rakusnya  Negara  maju  „menjarah‟  potensi- potensi  yang  dimiliki  oleh  Negara  tersebut (Negara tujuan dari globalisasi) oleh sebab itu perlawanan atas mengakarnya globalisasi  dilancarkan  oleh  kelompok  anti globalisasi karena dinilai berdampak negative atas kehidupan masyarakat, memperkaya kelompok kapital dan memiskinkan  kaum  marginal.  Beberapa Negara menentang atas tindakan globalisasi  dinegaranya  dengan  berbagai cara  structural    maupun  ekstraparlementer (aksi jalanan untuk penentangan globalisasi). Spertihalnya diulas oleh International Forum on Globalization (2004: 61-78)  penentangan  terjadi  di  beberapa negara dibawah ini:
1.  Afrika  Selatan  dengan  melancarkan aksi-aksi  masa  oleh  Kongres  Serikat- serikat  Buruh  Afrika  Selatan  yang menentang tingginya tingkat pengangguran  dan  pembaruan  pasar kerja  dikarenakan  oleh  penyesuaian dengan    aturan  IMF.  Selain  itu,  aksi masa  mengecam  atas  hutang-hutang Negara  kepada  IMF  yang  dimanfaatkan untuk  membeli  senjata  untuk  alasan keamanan dan ketahanan dalam memberangus  rakyat  (pemberlakuan politik  apartheid).  Menjual  aset-aset Negara  kepada  pihak  swasta  guna untuk menunjukkan kepada public dunia untuk  mendapatkan  belas  kasihan  IMF dalam  memberikan  hutang  kepada Negara  menjadi  isu  actual  dilkalangan penentang  globalisasi  di  Afrika  Selatan di tahun 2000-an.
2.  Di  Aljazair  pada  tahun  1988  terjadi tragedy kemanusiaan dengan terbunuhnya lebih dari 200 orang dalam aksi  protes  menentang  tingginya  angka pengangguran  semenjak  ada  program penyesuaian  structural  (SAP= Struktural Adjustment Program ) oleh Bank Dunia.
3.  Pada  tahun  2000  terjadi  pergolakan massa di Argentina memprotes pembaruan Undang-undang
ketenagakerjaan  yang  diwajibkan  oleh IMF.  Bagi  masa  aksi,  protes  yang dilakukan  dikarenakan  oleh  program
penghematan  oleh  IMF  dengan  cara memotong gaji-gaji karyawan.
4.  Perlawanan  dan  penolakan  terhadap kebijakan-kebijakan  IMF/Bank  Dunia terjadi di Bangladesh ditahun 2000 yang berlangsung di Praha.
5.  Upaya perlawanan-perlawanan atas kebijakan  IMF  dan  Bank  Dunia  untuk memberikan standarisasi kepada Negara  baru  berkembang  dengan  SAP serta  kebijakan-kebijakan  lain  untuk menguntungkan pihak pemodal (Negara Adi  Kuasa)  juga  terjadi  di  Brazil, Republik  Czechnya,  Ekuador,  Filipina, India,  Italia,  JamaikaJepang,  Jordania, Kamerun,  Kanada,  Kenya,  Kolombia, Korea  Selatan,  Kostarika,  Malawai, Meksiko, Nigeria, Papua Nugini, Paraguay,    Sudan,  Swedia,  Swiss, Thailand,  dan  Venezuella  (tahun  1989). Semua  aksi  protes  ditujukan  kepada kebijakan-kebijakan  IMF dan Bank
Dunia yang „mengkerangkeng‟ kebebasan  serta  mengkebiri  kearifan local  yang  dimiliki  oleh  negaranya.  Aksi protes  tersebut  berlangsung  dari  tahun 1987 hingga tahun 2001.
Dari  beberapa  kasus  perlawanan  di beberapa  negara  yang diungkapkan  diatas jelaslah  bahwa  ada  ketidak  beresan dengan  adanya  dua  lembaga  internasional tersebut. Dengan mnerapkan sistem (politik, ekonomi, sosial dan budaya)  untuk
diterapkan dinegara-negara tujuannya. Mengembangkan teknologi  informasi  untuk segala aspek agar menghasilkan
keuntungan bagi Negara pengendali globalisasi. Adanya agenda untuk
mengintegrasikan  ekonomi  local  menjadi ekonomi  global  dengan  cara  membuat aturan-aturan dibidang perdagangan/perdagangan  bebas  (dibuat oleh  WTO)  ataupun  aturan  penyesuaian standar  (SAP)  yang  dibuat  oleh  IMF/Bank Dunia.

## Sepenggal  perjalanan  globalisasi  di Indonesia
Semenjak
dimunculkan isu
development ,  di  era  pemerintahan  orde baru,  semenjak  itu  pula  banyak  kebijakan- kebijakan pemerintah yang berafiliasi dengan  pihak  korporasi.  Baik  korporasi local  maupun  korporasi  global.  Globalisasi membuat bangsa Indonesia menjadi Negara  konsumtif  dan  seakan  menjadi Negara dengan ketergantungan yang tinggi terhadap  Negara  adi  kuasa  (dalam  hal  ini Amerika Serikat).
Indonesia  dalam  kacamata  global merupakan  lahan  basah  bagi  korporasi global. Indonesia dengan tingkat pertumbuhan  penduduk  yang  cukup  tinggi, ditambah  dengan  iklim  potensi  bisnis  yang cukup  cemerlang  membuat  mata  para korporasi  “membiru”.  Untuk  itu,  para korporasi  melancarkan  “agresi”  ekonomi
dengan  metode  neo-kolonialisme  yang dibalut dengan globalisasi. Semenjak dihembuskannya „ruh‟ globalisasi di Indonesia,  semasa  rezim  Orde  Baru berkuasa  menelurkan  kebijakan-kebijakan pembangunan  yang  mengarah  kepada westerinisasi yang  berkiblat  ke  Amerika Serikat.  Memperkuat  basis-basis  ekonomi dengan  metode  hutang  dengan  IMF  untuk pembangunan (semasa itu ada
Repelita= Rencana Pembangunan Lima Tahun ).  Untuk  pertama  kalinya  Indonesia digelontorkan  pinjaman  di  tahun  1969 hingga  tahun  1973  untuk  mendanai penyusunan  repelita  melalui  IGGI (Inter Governmental  Group  on  Indonesia) yang disponsori oleh anggotanya seperti ADB/ Asian Development Bank , IMF, UNDP/ United  Nation  for  Development Program ,  Bank  Dunia,  dan  beberapa Negara  pengikutnya  (Australia,  Belgia, Britaniaraya,  Canada,  Prancis,  German, Italia,  Jepang,  Selandia  Baru,  Swis  dan Amerika  Serikat).  IGGI  ini  diebntuk  oleh Amerika  Serikat  dengan  tujuan  untuk mengkoordinasikan  bantuan  yang  bersifat multilateral  kepada  Indonesia  sejak  tahun 1961 (baca selengkapnya di http://id.wikipedia.org/wiki/kelompok_antarp emerintah_bagi_indonesia).
Melalui tangan IMF, Negara Adikuasa (Amerika  Serikat)  terus  menggelontorkan uang pinjaman kepada Pemerintah
Indonesia  dengan  imbalannya  adalah
memuluskan  jalannya  korporasi  global untuk  ikut  andil  memperkuat  ekonomi dengan cara menguasai aset-aset produktif dan  vital  seperti  perusahaan-perusahaan milik  Negara  yang  produktif,  misalnya perusahan  dalam  bidang  pertambangan. Dan lain sebagainya. Selain itu pemerintah memberikan  ruang  yang  selebar-lebarnya bagi para investor asing untuk berinvestasi serta melancarkan perdagangan di Indonesia,  termasuk  membangun  pusat industry pakaian (Levis), sepatu (Nike) dan lain  sebagainya  untuk  beroperasi  di Indonesia  yang  mempekerjakan  rakyat dengan  upah  yang  sangat  murah.  Inilah yang  menguntungkan  bagi  korporasi  untuk berinvestasi di Indonesia.
Kemudian  seiring  berjalannya  waktu, rezim  orde  baru  digoyang  oleh  kelompok reformis  di  tahun  1998  dengan  isu-isu penolakan  terhadap  IMF,  nasionalisasi aset-aset  yang  dikuasai  asing,  reformasi pemerintahan  (dari  otoriter  ke  sistem demokratis)  dan  lain  sebagainya.  Dari proses  ini,  konflik  antar  kelaspun  terjadi. Dengan demikian,  mulailah  para  „globalis‟ masuk  lagi  melancarkan  aksinya  untuk terus  menguasai  Indonesia  dengan  cara memberikan jalan keluar yakni memanfaatkan isu-isu HAM, gender, demokrasi, dan penegakan hukum. Seakan telah di seting sebelumnya. Isu-isu tersebut mengacu  pada  standarisasi  global.  Itulah yang  disebut  oleh  para  agen  reformis
sebagai  reformasi  total  bagi  Bangsa Indonesia.
Mengenai  hutang  luar  negeri,  karena kuatnya penolakan terhadap kehadiran IMF maka  diera  itu  IMF  angkat  kaki  dari  bumi NKRI/Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Meskipun  demikian,  dengan metode  baru  pula  para  agen  kapital  tak hilang  akal  untuk  mengatasinya  agar Indonesia terus bergantung dengan hutang karena  isu  pembangunan  yang  dilauncing oleh  globalisasi  tadi.  Semasa  itu  pula muncul  lebaga  IMF  dengan  wajah  baru yakni CGI (Consultative Group on Indonesia) sekaligus  sebagai  wajah  baru dari IGGI yang juga dimotori oleh kepentingan kapitalisme.  Dengan  demikian penulis  berpendapat  bahwa  keluarnya  IMF dan  masuknya  CGI  bagaikan  „keluar  dari kandang  macan  dan  masuk  ke  kandang singa‟.
Selanjutnya  agar  para  antek-antek globalisasi  (seperti  WTO)  dapat  dengan mudah masuk ke Indonesia maka semenjak  runtuhnya  orde  baru  perubahan- perubahan  terhadap  konstitusipun  terjadi. Konstitusi dirubah lebih cenderung berpihak kepada korporasi  global.  Sebagai contoh dampak terhadap perubahan konstitusi  adalah  maraknya  kebijakan impor  karena  perdagangan  bebas  ( free trade )  serta  penguasaan  aset  oleh  pihak asing.  Hingga  saat  ini  banyak  kebijakan- kebijakan pemerintah yang berpihak
kepada  korporasi.  Menurut  hemat  penulis, itulah  strategi  para  agen  globalisasi  untuk menguasai  Indonesia  melalui  birokrasi, politik, serta budaya.

## BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG TERSANDERA
Hutang merupakan solusi utama bagi Negara  yang  baru  berkembang  untuk keluar  dari  jeratan  krisis  ekonomi  yang membelitnya. Di Indonesia, sejak orde baru hingga  orde  reformasi,  fenomena  hutang bukan  hanya  semakin  menipis  melainkan sebaliknya. Hutang Negara semakin membengkak  menjadikan  Negara  semakin pragmatis dalam mewadahi rakyat mencapai  kesejahteraan  yang  diimpikan. Fenomena  hutang  seperti  yang  dilansir oleh Editorial Media Indonesia (25/11/2011) menyebutkan bahwa hutang Indonesia dari tahun  2001  hingga  tahun  2011  terus meningkat  kurang  lebih  Rp.  50  triliun pertahunnya.  Fakta  hutang  tahun  2001 sebesar  Rp.  1.273  Triliun  dan  tahun  2011 sebesar  Rp.  1.768  Triliun.  Tak  dapat dipungkiri dari data-data tersebut. Semakin tinggi  hutang  maka  semakin  tinggi  pula rasa  ketergantungan  terhadap  Negara pemberi  hutang.  Dan  para  pemberi  hutang akan  senantiasa  menghipnotis  pemerintah agar terus berhutang dengan cara membuat standarisasi pembangunan mulai dari pendidikan, kesehatan, gender, penegakan  hukum,  lingkungan,  kematian
bayi,  dan  lain  sebagainya.  Artinya,  dengan standarisasi  yang  dibuat  oleh  Negara “kuasa”  Negara  Indonesia  dapat  dinilai keberhasilannya dalam penerapan
program-program global. Untuk itu, berdasar  standarisasi  tersebut  Pemerintah Indonesia membutuhkan biaya lebih, dalam pencapaian  standar  tersebut.  Biaya  itu didapat  dari  proses  hutang  tadi.  Sungguh picik bukan? Logikanya, dengan membengkaknya  hutang,  maka  dengan mudah  pula  pihak  korporasi  megatur pemerintah  dalam  sirkulasi  kebijakan  yang berpihak  kepada  korporasi.  Disinilah  letak diseminasi  paham  globalisasi  terhadap NKRI (Kurniawan: 2009).
Selain  fenomena  hutang,  adapula fenomena  privatisasi  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN).  Hal  ini  merupakan konsekuensi  logis  atas  “akad  hutang” Negara terhadap Negara donor. Privatisasi atas  aset-aset  produktif  dengan  alasan modernisasi  system  kelembgaaan  dalam BUMN  yang  notabene  tidak  mendapat keuntungan  bagi  pemerintah  padah  hal tersebut  menurut  hemat  penulis  adalah akal-akalan pemerintah karena ketergantungan atas hutang tadi.
Upaya me-McDonaldisasi-kan,
Amerikanisasi,  dan  Kapitalisme  (Ritzer: 2006)  merambah  dari  pemerintah  hingga ke  masyarakat  sipil (civil  society). Dengan demikian kultur masyarakat produktif berubah  total  menjadi  konsumtif,  dan
pemerintah  seakan  menutup  mata  untuk perubahan  tersebut.  Oleh  Susetiawan (2009)  disebut  sebagai  ketidakberdayaan Negara dalam melawan konstruksi neoliberalisme.  Konstruksi  neoliberalisme yang  disebutkan  adalah  konstruksi  sosial dengan  diseminasi  ideology  pembangunan (free  market  ideology) secara  global  untuk diterapkan dinegara maju baru berkembang dengan cara menguasai aset- aset  produktif  melalui  lembaga  kapital neolib (TNC/MNC= Trans National Corporation/Multi national Corporation ) kemudian dijalankan oleh komprador ekonomi  seperti  WTO,  IMF  dan  Bank Dunia.  Mereka  menyerang  masuk  melalui Negara  (Pedagang,  Militer, Biroktrat). Dengan  logika  tersebut  Negara  menjadi lemah  karena  suntikan  dari komprador ekonomi  neolib  tadi.  Oleh  sebab  itu kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Negara  lebih  cenderung  memihak  kepada kelompok  kapital.  Bagi  penulis  ada  share hasil  dari  capital  kepada  para  birokrat pemerintahan  sebagi  imbalan  kelancaran dalam  bertransaksi  secara  aman  dan menguntungkan.
Untuk  kepentingan  korporasi,  rakyat menjadi  korban  atas  kebijakan  yang berpihak  kepada  korporasi  global  tersebut. Sebagai contoh sederhana adalan mencabut  subsidi  (listrik,  air,  dan  bahan bakar  minyak)  yang  seharusnya  menjadi tanggungjawab  Negara  untuk  memenuhi
kebutuhan  hidup  masyrakat  justru  berbalik arah,  sungguh  ironis!  Sejalan  dengan pemikirannya  Khor  (dalam  International Forum  on  Globalization,  2006:  163-172) menyebutkan  bahwa  Ada  tiga  isu  utama yang meresahkan Negara sedang berkembang  yaitu:  1] Investasi ;  yaitu memberikan  keleluasaan  kepada  investor asing untuk mengelola aset-aset, mempermudah  mereka  dalam  melakukan aksi investasinya melalui peraturan- peraturan Negara., 2] Kebijakan
persaingan ; yaitu menerapkan azas inti dari WTO,  menekan  perusahaan  local  untuk berkembang melalui otoritas Negara. Misalkan  kebijakan  impor  dan  distribusi., dan  3] Belanja  pemerintah ;  oleh  WTO, dalam  upaya  untuk  memenangkan  proyek- proyek  penyediaan  barang  public  maka diberikan  pasokan  persediaan  kepada pemerintah  yang  diambil  dari  keuntungan perusahaan  yang  sedang  berjalan.  Pada intinya  WTO  menempatkan  kebijakan keputusan  dan  prosedur  pembelanjaan sesuai  dengan  standar  WTO  agar  mudah untuk  memprivatisasi  aset-aset  Negara berkembang  tersebut.  Dengan  kata  lain, pemerintah  menyediakan  ruang  yang  luas kepada  investor  asing.  Atas  dasar  itulah negara  tidak  lagi  memandang  kepentingan rakyat sebagai motor penggerak keberhasilan dalam tatakelola
pemerintahan.

## MENGEMBALIKAN MARWAH YANG
TERKOYAK;  HARGA  MATI    UNTUK

## PERWUJUDAN KEMANDIRIAN BANGSA
Tingginya tingkat ketergantungan Negara  Indonesia  kepada  Negara  donor membuat  bangsa  Indonesia  seperti  singa tanpa  taring,  ayam  tanpa  taji.  Kondisi masyarakat  yang  semakin  pragmatis  dan praktis,  lebih  konsumtif  menggambarkan kondisi  miris  era  kekinian.  Kita  sering melupakan karakter bangsa sendiri dikarenakan oleh modernism yang diumbar oleh  globalisasi.  Padahal  bangsa  kita memliki social capital untuk bangkit menjadi berdikari dan mandiri sperti halnya ajaran Trisakti Bung Karno yakni berdaulat di bidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkepribadian yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan bangsa Indonesia (selengkapnya baca di http://www.marhaennews.com/534/bung-
karno-dan-hutang-negara.html). Ajaran trisakti  Bung  Karno  ini  merupakan  pondasi utama  dalam  membangun  perekonomian dan jati diri bangsa. Untuk menerapkannya maka  perlu  tindakan  ekstreem  yakni memutus mata rantai hutang dan menyelesaikan hutang-hutang dengan cara memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki  bangsa  Indonesia.  Globalisasi diganti  dengan  “domestikasi”  agar  tidak ada  ketergantungan  dengan  lembaga pencipta  keuangan  asing.  Mengembalikan
aset-aset  yang  telah  diprivatisasi  menjadi nasionalisasi.
Dengan  demikian,  penulis  meyakini bahwa  jati  diri  bangsa  sesuai  dengan  cita- cita  kemerdekaan  akan  terkabulkan.  Oleh sebab  itu  Indonesia  menjadi  Negara berwajah baru tanpa bayang-bayang kolonialisme  neoliberal  atas  ekonomi, politik dan budaya Indonesia.

## PENUTUP
Ketergantungan  bangsa  Indonesia akan  hutang  luar  negeri  membuat  bangsa ini  semakin  lekat  dengan  ketergantungan pada  Negara  Adikuasa.  Inilah  globalisasi yang dihembuskan  kepada Indonesia dalam  bungkusan  kedok  pembangunan ( developmentalisme ). Tanpa disadari bahwa Indonesia  diakali  dengan  „rayuan manis‟  dari  developmentalisme  untuk keluar  dari  keterpurukan  ekonomi.  Dengan ideology  globalism  kaum  pemilik  modal (investor)  dapat  masuk  ke  Indonesia  dan menguasai  birokrasi  pemerintahan  yang dilihat dari keberpihakan kebijakan pemerintah  pada  para  pemodal  asing. Spertihalnya  kebijakan  impor,  pencabutan subsidi,  privatisasi  air,  privatisasi  listrik, privatisasi  sumberdaya  alam,  dan  lain sebagainya.
Pemerintah, dengan sengaja membentuk  perilaku  hidup  masyarakat menjadi  pragmatis  dan  konsumtif  yang diiringi  dengan  berkembangnya  teknologi-
informasi.  Dengan  demikian  para  pihak korporasi  dengan  mudah  masuk  di  segala lini kehidupan masyarakat, termasuk merubah  perilaku  birokrasi  pemerintah yang  semakin  hedonis.  Dimotori  oleh komprador  globalisasi,  Negara  Indonesia dibiarkan menjadi Negara dengan ketergantungan tinggi. Mengikuti
standarisasi  internasional  atas  aspek-
aspek pembangunan. Untuk mengatasinya, perlu menginternalisasikan  nilai-nilai  Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan nilai-nilai Pancasila, globalisasi  dapat  difilter.  Nilai-nilai  yang terkandung dalam pancasila mampu meng - cuonter kebengisan  globalisasi.  Mengingat kembali  serta  menerapkan  ajaran  trisakti bung Karno sebagai landasan pengambilan keputusan  oleh  birokrasi  pemerintah  agar setiap kebijakan yang dikeluarkan berpihak kepada rakyat. Dengan demikian, kesenjangan  antara  kaum  borjuis  dan proletar tidak terlalu jauh.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahagijo,  Sugeng.  (ed.),  2006, Globalisasi Menghempas Indonesia , LP3ES, Jakarta International Forum on Globalization (terjemahan:  A.  Widyamartaya  dan AB.  Widyanta),  2004, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan , Cindelaras Pustaka Rakyat, Yogyakarta Khor, Martin, 2004, Negara-negara Sedang Berkembang Menjadi Tumbal Kebijakan WTO, Globalisasi Kemiskinan  dan  Ketimpangan ,  hal 163-172 Kurniawan, Nanang Indra, 2009, Globalisasi dan Negara Kesejahteraan: Perspektif Institusionalisme , Laboratorium Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  Fisipol UGM, Yogyakarta Petras, James dan Henry Veltmeyer, 2001, Kedok Globalisasi; Imperialisme Abad 21 , terjemahan, Ceraka
Nusantara
Wangsa,  Lalu  Mara  Satria,  2011, Merebut
Hati  Rakyat  Melalui  Nasionalisme,
Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi; Sumbangan Pemikiran Aburizal Bakri, PT. Primamedia Pustaka, Cetakan kedua, Jakarta Wolf,  Martin,  2007, Globalisasi  Jalan Menuju Kesejahteraan , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Ritzer,  George,  2006, The  Globalization  of Nothing;  Mengkonsumsi  Kehampaan di Era Globalisasi, Unversitas Atmajaya, Yogyakarta
Susetiawan,  2009, Pembangunan  dan kesejahteraan;
Ketidakberdayaan
Para  Pihak  Melawan  Konstruksi Neoliberalisme , Working Paper, Studi Pembangunan  dan  Kesejahteraan Fisipol UGM, Yogyakarta
Sumber lain:
1.  http://www.marhaennews.com/534/bun g-karno-dan-hutang-negara.html, diakses  pada  tanggal  15  Desember 2011
2.  http://id.wikipedia.org/wiki/kelompok_a
ntarpemerintah_bagi_indonesia ,
diakses  pada  tanggal  24  Desember 2011
3.  http://www.mediaindonesia.com/read/2
011/11/25/279035/70/13/Utang-kian- Menggunung- diakses pada tanggal 25 November 2011