## ANALISIS TERKAIT RENCANA PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2O24 DI INDONESIA
Rasji 1 , Clarissa Aurelia Susanto 2 , Liumenti 3
Faculty of Law, Tarumanagara University, Indonesia Email: rasji@fh.untar.ac.id, Clarissa.205210050@stu.untar.ac.id, liumenti.205210048@stu.untar.ac.id

## ABSTRAK
Kata kunci: Indonesia, Penundaan Pemilu, UU Pemilu Implementasi  nyata  kedaulatan  rakyat  dalam  penyelenggaraan  negara  adalah
Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan jujur.Di Indonesia Pemilu dilakukan setiao 5 tahun sekali. Mengingat Negara Indonesia menganut paham constitutional democracy .  Secara  historis  UU  Pemilu, mesti  dibentuk  dan  diundangkan maksimal  tahun  2023. Isu  terkait  penundaan  Pemilu  2024  banyak  mendapat penolakan  dari  masyarakat.  Mengingat  bahwa  Negara  Indonesia  merupakan negara demokerasi dan melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang menolak akan  gagasan  terkait  penundaan  Pemilu  sudah  harusnya  menjadi  bahan pertimbangan pemerintah untuk tetap melanjutkan Pemilu. Jika terjadi penundaan Pemilu, maka terjadi perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan itu jelas inkonstitusional. Belum lagi masa jabatan Anggota MPR, DPR dan DPD bahkan  juga  DPRD  semakin  menambah  kesemrawutan  kenegaraan  dan pemerintahan  serta  dapat  terjadi  kemungkinan  merembet  ke  jabatan  hirarki struktural ke bawah.

## ABSTRACT
Keywords: Indonesia,  Postponement of  Elections,  Election Law The  implementation  of  the  people's  representation  in  the  administration  of  the state is a free and honest general election. In Indonesia elections are held every 5 years.  Considering  that  the  State  of  Indonesia  adheres  to  the  notion  of constitutional democracy. Historically, the Election Law must be formulated and enacted  no  later  than  2023.  Issues  related  to  the  postponement  of  the  2024 Election  have  received  much opposition  from  the  public.  Bearing  in  mind  that Indonesia  is  a  democratic  country  and  seeing  the  large  number  of  Indonesian people  who  reject  the  idea  of  postponing  the  election,  the  government  should consider it to continue with the election. If there is a postponement of the election, then the term of office of the President and Vice President will be extended and that is clearly unconstitutional. Not to mention the term of office of members of the  MPR,  DPR  and  DPD  and  even  the  DPRD  will  further  add  to  state  and governmental chaos and there could be the possibility of spreading to positions in the structural hierarchy downwards.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  negara  dibutuhkan  bagi  bangsa  untuk  mencapai  cita-cita  nasional  dan mewujudkan tujuan nasional. Negara Indonesia sejak kelahirannya didambakan Bangsa Indonesia sebagai  wadah  menjalankan  aktivitas  bernegara  dengan  dasar  Pancasila.  Penyelenggara  negara (pemerintahan) dan rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ciri khas yang berbeda dengan

## Analisis Terkait Rencana Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia
mayoritas negara-negara di  dunia. Yuridis konstitusional  kehidupan bernegara rakyat  Indonesia dan pemerintahan Indonesia tercantum pada Alinea ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kedua dasar hukum tersebut secara tegas menyatakan, bahwa kekuasaan tertinggi Negara Indonesia ada pada rakyat dengan beridentitaskan kedaulatan rakyat.
Penegasan  itu  menjadikan  rakyat  Indonesia  dalam  posisi  sentral  penyelenggaraan  Negara Indonesia ( government or role by the people ). Pernyataan tersebut mengandung arti hakikat negara dengan kekuasaan di tangan rakyat (demokrasi) sebagai suatu sistem bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada kekuasaan di tangan rakyat (Harimurti, 2021). Kekuasaan berada di tangan rakyat mengandung 3 (tiga) hal mendasar, yaitu (Rosyada, 2003):
(1) government of the people (pemerintahan dari rakyat),
(2) government by the people (pemerintahan oleh rakyat), dan
(3) government for the people (pemerintahan untuk rakyat).
Implementasi  nyata  kedaulatan  rakyat  dalam  penyelenggaraan  negara  yaitu  Pemilihan Umum  (Pemilu)  yang  bebas  dan  jujur.  Pembuktian  pemilihan  tersebut  dengan  apakah  rakyat percaya,  bahwa  mereka  bebas  menjalankan  hak-hak  untuk  menyatakan  pendapat  politik, berserikat, berkumpul dan bergerak sebagai bagian dari suatu proses pemilihan (Merloe, 1994). 1 Pernyataan tersebut di atas sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berlaku untuk seluruh negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adapun isi Pasal 21 yaitu:
(1) “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
(2) Setiap  orang  berhak  atas  kesempatan  yang  sama  untuk  diangkat  dalam  jabatan pemerintahan negeranya.
(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan  hak  pilih  yang  bersifat  umum  dan  sederajat,  dengan  pemungutan  suara secara  rahasia  ataupun  dengan  prosedur  lain  yang  menjamin  kebebasan memberikan suara (Pbb, 2006).”
Pada  saat  ini  sudah  tidak  memungkinkan  keterlibatan  rakyat  secara  langsung  dalam penyelenggaraan  negara  (demokrasi  langsung),  sehingga  demokrasi  perwakilan  sebagai  sarana keterlibatan rakyat. Wujud konkrit demokrasi itu adalah Pemilu dengan cara pemungutan suara. Mayoritas  negara  demokrasi  modern  menyelenggarakan  Pemilu  dan  tanpa  ada  Pemilu,  maka hilanglah sifat demokratis suatu negara (Kartiko, 2009), meskipun realitanya tidak semua Pemilu demokratis. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi, sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 juga menyelenggarakan Pemilu. Telah banyak penelitian mengenai Pemilu Indonesia, salah satu

## Analisis Terkait Rencana Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia
yang perlu dipahami sebagaimana hasil penelitian, bahwa tingkat partisipasi rakyat tetap tinggi, karena  perilaku  memilih  rakyat  masih  dipengaruhi  oleh  persepsi  rakyat  terhadap  figur  yang dicalonkan oleh Parpol.  Demikian pula perilaku  politik uang terhadap perilaku memilih  rakyat. Politik uang hampir ada di semua celah, baik dari peserta Pemilu maupun dari rakyat pemilih. Hal yang  menarik  keberadaan  pemilih  pemula  yang  semula  tingkat  partisipasinya  dalam  Pemilu dikhawatirkan, namun sebaliknya sangat tinggi.
Monotonitas  Pemilu  Indonesia  mesti  butuh  dievaluasi,  mengingat  dengan  Pemilu-lah wewenang pemerintahan hanya diperoleh atas persetujuan dari yang diperintah (rakyat). Demikian juga  apakah  Pemilu  benar-benar  berjalan  secara  bebas  dan  jujur,  apakah  para  penyelenggara Pemilu  telah bekerja efektif dan tidak memihak ataukah para calon  dapat  berkampanye dengan bebas dan mendapat dukugan penuh dari rakyat. Hal-hal tersebut di atas mesti dilaksanakan, agar terbangun kepercayaan rakyat terhadap Pemilu. Mengingat selama ini rakyat disuguhi kampanye program Partai Politik (Parpol) hanya saat menjelang Pemilu, padahal durasi untuk membangun kepercayaan itu 5 (lima) tahun berjalan bukan H-sedikit akan coblosan. Selain itu rakyat hanya sekilas mengimplementasikan kedaulatan rakyat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), setelah itu tindak lanjut tidak pernah berkelanjutan. Padahal jelas-jelas rakyat pemegang kedaulatan.
Isu mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden jokowi hingga tiga periode  yang  terus  digaungkan  oleh  sejumlah  kalangan  elite  pemerintahan  menuai  polemik. Penundaan Pemilu 2024 dianggap akan mengancam proses demokrasi Indonesia dan berpotensi memunculkan  kepemimpinan  otoritarian.  Selain  itu,  usulan  tersebut  justru  mencederai  amanat reformasi  Indonesia  dan  memantik  kemarahan  publilk.  Usulan  itu  bermula  dari  Ketua  Umum Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Muhaimin  Iskandar  atau  Cak  Imin.  Selanjutnya  usulan menunda  pemilihan  umum  itu  mendapat  dukungan  dari  Ketua  Umum  Partai  Amanat  Nasional (PAN)  Zulkifli  Hasan  dan  Partai  Golkar,  Airlangga  Hartarto,  yang  juga  Menteri  Koordinator Bidang Perekonomian. Usulan penundaan Pemilu 2024 memakai narasi tentang pandemi Covid- 19 dan pemulihan ekonomi. Banyak alasan untuk menunda pemilu tak ada dasarnya. Itu sebabnya usulan itu sangat ditentang. Banyak berbagai kalangan yang menolak penundaan pemilihan umum (Dzikrie, 2022).
Secara  fundamental,  wacana  penundaan  Pemilu  2024  inkonstitusional,  melecehkan konstitusi ( contempt of the constitution ), dan merampas hak rakyat. Sebab Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah tegas membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif selama 5 (lima) tahun dan mengamanatkan bahwa Pemilu diselenggarakan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali. Gagasan penundaan Pemilu 2024 juga mencerminkan inkonsistensi partai atas keputusan politik yang sudah dibuat, mencerminkankan pragmatisme politik kepentingan partai, serta menunjukan rendahnya komitmen partai politik untuk menjaga dan menegakan prinsip-prinsip demokrasi.
Selain itu, jika, wacana penundaan pemilu ini terjadi akan sangat berbahaya apabila nantinya presiden dan wakil presiden mengalami krisis konstitusional. Yang dimana segala kebijakan dan perintah yang diambil akan rawan mendapatkan kecaman dan penolakan karena jabatan presiden

## Analisis Terkait Rencana Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia
yang  tidak  mempunyai  legitimasi  hukum  secara  kosntitusional.  Selanjutnya,  yang  perlu diperhatikan dan dipikirkan bersama yaitu ketika nantinya pelaksanaan pemilu 2024 ditunda tanpa alas an konstitusional yang jelas akan mengakibatkan kegaduhan dan kerusuhan di berbagai daerah sehingga Negara mengalami keadaan yang darurat. Dampak lain dari wacana penundaan pemilu yaitu terhadap identitas nasional Negara Indonesia. Identitas nasional Negara Indonesia yang telah dibangun dan dijaga sejak dahulu akan ternodai dengan adanya penundaan pemilu. Karena wacana ini melenceng dari hukum konstitusi yang ada di Indonesia yang sudah diatur dalam UUD 1945. Selain itu, hak kebebasan berpendapat rakyat dalam memilih juga akan mengalami penundaan.

## METODE
Metodologi  penelitian  yang  dipakai  adalah  normatif  hukum  untuk  mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup berbagai pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  ialah  pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang dipakai  oleh  penelitian  ini  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari peraturan  perundang-undangan,  serta  putusan  hakim,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yang terdiri dari kumpulan dari karya tulis dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu  penundaan  Pemilu.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan  melalui  studi kepustakaan  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berkaitan dengan penundaan Pemilu (Hamidi, 2006).
Data hasil penelitian yang telah diperoleh akan telaah menyeluruh secara kualitatif. Metode kualitatif  yakni  sebuah  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif-analitis  untuk rumusan kesimpulan untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan (Soekanto, 2012). Oleh karena itu, peneliti akan mempelajari dan memilah dokumen peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  saat  ini,  literatur  seperti  buku  dan  jurnal  yang  berkenaan  dengan  objek penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilu merupakan wujud nyata implementasi demokrasi, bahkan sebagai sesuatu hal yang pokok  dan  utama  dalam  pemerintahan  perwakilan  yang  demokratis.  Hal  itu  didasarkan  bahwa dalam negara yang cara penyelenggaraannya memilih demokrasi. Wewenang pemerintahan hanya diperoleh  dari  persetujuan  yang  diperintah  (rakyat)  dan  mekanisme  untuk  menerjemahkan persetujuan tersebut adalah Pemilu yang bebas dan jujur (Alamudi & Prayitno, 1991). Sementara itu  apakah  pemilihan  demokratis,  menurut  Jeane  Kirkpatrick  mengusulkan  batasan  pemilihan demokratis, yakni pemilihan demokratis bukan sekedar lambing, tetapi pemilihan yang kompetitif, berkala,  inklusif  dan  definitif.  Dimana  para  pengambil  keputusan  utama  dalam  pemerintahan dipilih  oleh  rakyat  yang  menikmati  kebebasan  luas  untuk  mengkritik  pemerintahan  dan menawarkan alternatif.
Pemilihan  demokratis  adalah  kompetitif  dimaksudkan  Partai  Politik  (Parpol)  harus menikmati kebebasan berbicara untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintahan serta yang pasti harus  ada  persaingan  diantara  para  calon.  Pemilu  sebenarnya  juga  dapat  menjadi  tolok  ukur mengenai  bagaimana  berbagai  institusi  berfungsi  dalam  suatu  negara  yang  demokratis  serta bagaimana pula penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak sipil dan hak politik. Agar Pemilu  terlihat  sangat  cukup  mencerminkan  kehendak  rakyat,  maka  rakyat  mesti  bebas menjalankan  hak-hak  mereka,  jelas  dan  pasti  mendapat  informasi  serta  percaya,  proses  Pemilu tersebut  secara  tepat  dan  benar  mencerminkan  pilihan  mereka.  Demokrasi  mensyaratkan  ada pembatasan pemerintahan, namun bukan berarti pemerintahan yang lemah. Negara dengan cara menyelenggarakan pemerintahan secara demokrasi, justru memperlihatkan komitmen yang tinggi dan kesadaran yang maksimal atas pengabdian rakyat kepada negara dan pemerintahan serta itu pulalah  yang  menjadikan  kesadaran  dan  keberlangsungan  negara  demokrasi.  Implementasi pemerintahan perwakilan sebagaimana negara-negara demokrasi ialah terselenggaranya Pemilu. Mengingat  Pemilu  merupakan  wujud  sirkulasi  pemberian  mandat  baru  oleh  rakyat  sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat kepada wakil-wakil rakyat (Ariviani et al., 2016). Sejak awal kemerdekaan  hingga  saat  ini  pemerintahan  dan  rakyat  Indonesia  secara  bersama-sama  memilih cara menyelenggarakan Negara Indonesia dengan demokrasi. Pernyataan tersebut sejalan dengan Sila IV Pancasila yang intinya adalah rakyat sebagai aktor utama dalam pemerintahan perwakilan Indonesia.
Pemilu  di  Indonesia  mulai  Indonesia  merdeka  hingga  tahun  2023  telah  terselenggara sebanyak 12 (dua belas) kali. Dapat dinyatakan Pemilu Indonesia bukti nyata perwujudan bentuk demokrasi. Hal itu menjadi alasan kuat yuridis formal serta yuridis historis tidak ada penundaan untuk  penyelenggaraan  Pemilu  tahun  2024  demi  memelihara  dan  menjaga  pemerintahan demokratis. Terlebih sejak Pemilu tahun 2019 secara serentak diselenggarakan Pemilu serentak dalam arti memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilihan Legiaslatif), sehingga “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak terpenjara hasil Pemilu  Legislatif”.  Alasan  yuridis  formal,  mengingat  setiap  penyelenggaraan  Pemilu  selain amanat konstitusi juga didasarkan pada UU tentang Pemilu.
Bukti nyata yakni diundangkan UU tentang Pemilu, diantaranya:
1. Pemilu  tahun  1955:  UU  Nomor  7  Tahun  1953  tentang  Pemilihan  Anggota Konstituante dan Anggota DPR.
2. Pemilu tahun 1971: UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
3. Pemilu tahun 1977: UU Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun
1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
4. Pemilu Tahun 1982: UU Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan

## Analisis Terkait Rencana Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975
5. Pemilu tahun 1987: UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15
Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
6. Pemilu tahun 1992: UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15
Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
7. Pemilu tahun 1997: UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15
Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
8. Pemilu Tahun 1999: UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
9. Pemilu tahun 2004: UU Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun  1999  tentang  Pemilihan  Umum  dan  UU  Nomor  12  Tahun  2003  tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
10. Pemilu  tahun  2009:  UU  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota DPR,  DPD  dan  DPRD  dan  UU  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden.
11. Pemilu tahun 2014: UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum,  UU  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden menjadi dasar hukum penyelenggaraan
12. Pemilu tahun 2019: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Mencermati dan memahami serentetan UU sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu, maka  semestinya  untuk  Pemilu  tahun  2024  sebagai  kelanjutan  estafet  Pemilu  5  (lima)  tahunan adalah membentuk dan mengundangkan UU Pemilu. Bahkan semestinya dapat melibatkan rakyat dalam pembentukan UU Pemilu, mengingat “Negara Indonesia menganut paham constitutional democracy ” (Junaidi et al., 2013). Secara historis UU Pemilu, mesti dibentuk dan diundangkan maksimal tahun 2023. Apabila sampai dengan tahun 2023 belum dibentuk dan diundangkan UU Pemilu  untuk  dasar  hukum  penyelenggaraan  Pemilu  tahun  2024,  maka  secara  konvensi ketatanegaraan menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal itu sejalan dan sinkron saat Pemilu tahun 1992 dan Pemilu tahun 1997 dengan menggunakan dasar hukum yang sama saat Pemilu tahun 1987.
Namun, hasil Pemilu tahun 1997 tidak berlangsung lama hanya kurang lebih 2 (dua) tahun, karena tahun 1999 diselenggarakan Pemilu lagi sebagai salah satu bentuk kekecewaan terhadap pemerintah.  Penulis  berharap  peristiwa  tersebut  tidak  terulang,  sehingga  Pemilu  tetap diselenggarakan pada tahun 2024 dan situasi serta kondisi saat ini jauh berbeda dengan tahun 1998. Rentang waktu Pemilu tahun 1955 ke Pemilu tahun 1971, lalu Pemilu tahun 1971 ke Pemilu tahun 1977 serta Pemilu tahun 1997 ke Pemilu tahun 1999 tidak menjadikan alasan penundaan Pemilu. Mengingat  rentang  waktu  tersebut  merupakan  fakta  nyata  kenegaraan  bahwa  penyelenggaraan negara dan pemerintahan saat itu memang secara realitas tidak normal bernegara.
Realitas bernegara saat ini sampai dengan tahun 2024 bukan fakta nyata kenegaraan, bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan saat ini tidak dalam normal bernegara. Pemerintahan Indonesia bersistem Presidensiil dalam arti penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu definitif, sehingga estafet reformasi kepemimpinan nasional itu sudah pasti. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan, bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan itu menegaskan, bahwa masa jabatan Presiden dan  Wakil  Presiden  sudah  pasti  dan  tidak  mengandung  makna  ambiguitas.  Justru  jika  terjadi penundaan Pemilu, maka terjadi perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan itu jelas inkonstitusional. Belum lagi masa jabatan Anggota MPR, DPR dan DPD bahkan juga DPRD semakin menambah kesemrawutan kenegaraan dan pemerintahan serta dapat terjadi kemungkinan merembet ke jabatan hirarki struktural ke bawah (seperti: Gubernur, Bupati / Walikota).
Dengan demikian, penundaan Pemilu tahun 2024 menjadi potret buruk pendidikan politik bagi para pemilih pemula yang notabene generasi muda penerus estafet kepemimpinan nasional. Selain itu, menjadi ancaman demokrasi dan ekonomi Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi tidak  terjadi  krisis  ekonomi  tahun  1998  dan  negara  kita  tidak  dalam  keadaan  darurat  baik staatsnoodrecht  atau  noodstaatrecht.  Bahkan  Nurliah  Nurdin  mengemukakan  6  (enam)  alasan untuk menolak penundaan pemilu; pertama, tidak rasional. Ia menilai alasan yang dikemukakan para  pengusung  ide  penundaan  Pemilu  tidak  rasional.  Pemilu  tahun  2024  tidak  dapat  ditunda, karena merupakan amanat konstitusi; kedua, bertentangan dengan amanat reformasi. Penolakan penundaan  Pemilu  Tahun  2024,  karena  penundaan  Pemilu  dianggap  tidak  produktif  dan kenyataannya banyak  rakyat  yang menolak penundaan Pemilu.  Kenyataan membuktikan waktu pelaksanaan Pemilu tahun 2024 telah ditetapkan. Hal ini sinkron dengan pendapat penulis bahwa negara kita tidak dalam keadaan darurat baik staatsnoodrecht atau noodstaatsrecht .
Berbagai  hasil  penelitian  juga  membuktikan  bahwa  public  menolak  wacana  penundaan Pemilu.  Sebagaimana  hasil  survey  terbaru  yang  dilakukan  lembaga  Saiful  Mujani  Research  & Consultan (SMRC). Direktur Riset SMRC, Deni Irvani menjelaskan pihaknya kembali mengukur publik mengenai wacana penundaan Pemilu tahun 2024, kali ini dengan alasan pandemi covid-19. Hasilnya  sebanyak  78,9%  publik  ingin  Pemilu  tetap  digelar  di  tahun  2024  dan  menolak  untuk ditunda. Dalam hasil survei menunjukkan bahwa 78,9 % publik mendukung Pemilu harus tetap dilaksanakan pada tahun 2024, walaupun pandemi covid-19 belum menentu akan berakhir dalam
waktu dekat. Menurutnya, angka penolakan publik terhadap penundaan Pemilu sama dan konsisten seperti  survei  yang  pernah  dilaksanakan  di  bulan  September  tahun  2021.  Adapun  publik  yang menilai Pemilu tahun 2024 harus diundur, karena alasan pandemi covid-19 hanya sebanyak 11,9%. Sedangkan  di  sisi  lain,  penundaan  Pemilu  tahun  2024  dengan  alasan  ekonomi  juga  disebut mendapatkan respons penolakan yang cukup besar dari masyarakat yang menjadi responden. Deni menyampaikan sebanyak 79,8% publik menginginkan Pemilu tahun 2024 tetap digelar, meskipun kondisi ekonomi akibat pandemi covid-19 belum pulih. Hanya ada 11,4% masyarakat yang setuju Pemilu tahun 2024 diundur, karena alasan pemulihan ekonomi. Kemudian jika dilihat dari alasan pembangunan  Ibu  Kota  Negara  (IKN),  publik  juga  menyatakan  penolakannya,  yakni  sebesar 78,5% menyatakan penolakan jika Pemilu tahun 2024 ditunda, karena alasan pembangunan IKN. Sedangkan yang mendukung penundaan Pemilu ke tahun 2027, karena alasan pembangunan IKN yang belum selesai hanya sekitar 10,9%. Adapun survei ini diselenggarakan pada Tanggal 13 - 20 Maret  2022. Sejumlah 1220 (seribu dua  ratus  dua puluh) responden dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

## KESIMPULAN
Mencermati  dan  memahami  serentetan  UU  sebagai  dasar  hukum  penyelenggaraan Pemilu, maka semestinya untuk Pemilu tahun 2024 sebagai kelanjutan estafet Pemilu 5 tahunan adalah membentuk dan mengundangkan UU Pemilu. Bahkan semestinya dapat melibatkan rakyat dalam  pembentukan  UU  Pemilu, mengingat  Negara  Indonesia  menganut  paham constitutional democracy .  Secara  historis  UU  Pemilu, mesti  dibentuk  dan  diundangkan  maksimal  tahun 2023. Apabila  sampai  dengan  tahun  2023  belum  dibentuk  dan  diundangkan  UU  Pemilu  untuk dasar  hukum  penyelenggaraan  Pemilu  tahun  2024, maka  secara  konvensi  ketatanegaraan menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berbagai  hasil  penelitian  juga  membuktikan  bahwa  public  menolak  wacana  penundaan Pemilu.  Sebagaimana  hasil  survey  terbaru  yang  dilakukan,  menjelaskan  pihaknya  kembali mengukur publik mengenai wacana penundaan Pemilu tahun 2024, kali ini dengan alasan pandemi covid-19. Hasilnya sebanyak 78,9% publik ingin Pemilu tetap digelar di tahun 2024 dan menolak untuk ditunda. Sedangkan di sisi lain, penundaan Pemilu tahun 2024 dengan alasan ekonomi juga disebut  mendapatkan  respons  penolakan  yang  cukup  besar  dari  masyarakat  yang  menjadi responden. Deni menyampaikan sebanyak 79,8% publik menginginkan Pemilu tahun 2024 tetap digelar,  meskipun  kondisi  ekonomi  akibat  pandemi  covid-19  belum  pulih.  Hanya  ada  11,4% masyarakat yang setuju Pemilu tahun 2024 diundur, karena alasan pemulihan ekonomi. Kemudian jika  dilihat  dari  alasan  pembangunan  Ibu  Kota  Negara  (IKN),  publik  juga  menyatakan penolakannya,  yakni  sebesar  78,5%  menyatakan  penolakan  jika  Pemilu  tahun  2024  ditunda, karena alasan pembangunan IKN.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamudi, A., & Prayitno, B. (1991). Apakah Demokrasi Itu. Jakarta: United States Information Agency .
Ariviani,  R.,  Asy’ari,  H.,  &  Hardjanto,  U.  S.  (2016).  Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  14/Puu-Xi/2013  Berkaitan  Dengan  Pemilihan  Umum  Serentak  Di  Indonesia. Diponegoro Law Journal , 5 (4), 1–11. Dzikrie, M. F. (2022). Wacana Penundaan Pemilu: Penistaan Konstitusi Dan Identitas Nasional . Hamidi, J. (2006). Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Risalah Hukum , 68–86. Harimurti, Y. W. (2021). Negara hukum dan demokrasi: konsep dan perkembangan kontemporer . Setara Press.
Junaidi,  V.,  Agustyati,  K.,  &  Hastomo,  I.  S.  (2013).  Politik  Hukum  Sistem  Pemilu:  Potret Partisipasi  Dan  Keterbukaan  Publik  Dalam  Penyusunan  UU  No.  8  Tahun  2012  Tentang Pemilu Anggota DPR. DPD Dan DPRD, Yayasan Perludem, Jakarta . Kartiko,  G.  (2009).  Sistem  Pemilu  dalam  Perspektif  Demokrasi  di  Indonesia. KONSTITUSI Jurnal , 2 (1), 37.
Merloe,  P.  (1994).  Pemilihan  Umum  Demokratis:  Hak  Asasi,  Kepercayaan  Masyarakat  dan Persaingan Yang Adil. Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat . Pbb,  M.  U.  (2006).  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia. Indonesian  Journal  of International Law , 4 (1), 133–168.
Rosyada, D. (2003). Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN .
Soekanto, D. P. B. S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015. Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika .