## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP CURANMOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR :
B/346/2016/RESKRIM)
Ni Made Ita Ariani 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3 .
Program Studi Ilmu Hukum Unversitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
email: (itaariani8@gmail.com, raiyuliartini@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  Implementasi  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  terhadap  kasus  curanmor  yang  dilakukan  oleh  anak  di Kabupaten  Buleleng,  (2)  Tindakan  yang  dilakukan  pihak  Kepolisian  Polres  Buleleng  untuk mengupayakan  diversi  terhadap  curanmor  yang  dilakukan  oleh  anak  di  Kabupaten  Buleleng  (perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng dan Balai Pemasyarakatan Denpasar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  adalah  teknik  observasi,  teknik  wawancara  dan  teknik  studi  dokumen.  Data  yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dan penentuan  subyeknya  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Hasil  penelitian  menunjukkan,  (1) Implementasi  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  terhadap kasus curanmor   yang  dilakukan oleh  anak di  Kabupaten  Buleleng dengan  batas umur anak  yang telah berumur  12,  tetapi  belum  berumur  18  tahun  sudah  berjalan  sesuai  dengan  peratuan  perundang- undangan  mengenai  pelaksanaan  sistem  peradilan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana curanmor,  dari  aparat  penegak  hukumnya  yaitu  Polres  Buleleng  selalu  mengupayakan  penyelesaian kasus tindak pidana yang diperoses dengan mengutamakan keadilan restoratif dan penerapanya melalui diversi  (2)  Tindakan  yang  dilakukan  pihak  Kepolisian  Polres  Buleleng  untuk  mengupayakan  diversi terhadap  curanmor  yang  dilakukan  oleh  anak  di  Kabupaten  Buleleng  (perkara  Nomor  : B/346/2016/Reskrim),    yaitu  bertindak  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  pihak  Polres  Buleleng  melakukan  tindakan  penyelidikan,  penyidikan, pemanggilan  saksi-saksi  untuk  dimintai  keterangan,  mewajibkan  mendaptkan  bantuan  hukum,  pada tahap  penyidikan  pihak  Polres  Buleleng  yaitu  penyidik  mengeluarkan  surat  kepada  Balai Pemasyarakatan perihal permintaan penelitian dan diversi terhadap pelaku .
Kata Kunci : Anak, Curanmor, Diversi,  Tindak Pidana .

## Abstract
This study aims to find out (1) the implementation of Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice  System  of  Children  against  cases  of  carelessness  carried  out  by  children  in  Buleleng  Regency, (2)  Actions  taken  by  the  Buleleng  Regional  Police  to  seek  diversion  against  the  theft  carried  out  by children in Buleleng Regency (case Number: B / 346/2016 / Reskrim. This type of research uses empirical juridical methods. The location of the research was in Buleleng Police and Denpasar Correctional Center. Data  collection  techniques  in  this  study  were  observation  techniques,  interview  techniques  and  study
techniques. documents collected data are analyzed qualitatively, this study uses non-probability sampling techniques  and  the  determination  of  the  subject  using  purposive  sampling  technique.The  results  of  the study  show,  (1)  Implementation  of  Law  No.  11  of  2012  concerning  the  Child  Criminal  Justice  System against cases of immorality committed by child in Kabupaten Buleleng with the age limit of children who are  12  years  old, but  not  yet 18  years  old  has  walked  in  accordance  with the  legislation  concerning  the implementation  of  the  judicial  system  for  children  who  commit  criminal  acts  of  curanmor,  from  the  law enforcement  officers,  namely  Buleleng  Police,  who  always  try  to  resolve  criminal  cases  Processed  by prioritizing restorative justice and its implementation through diversion (2) Actions taken by the Buleleng Police Department to seek diversion against caring done by children in Buleleng Regency (case Number: B / 346/2016 / Reskrim), namely acting in accordance with the Law- law Number 11 of 2012 concerning the  Criminal  Justice  System  of  the  Child,  the  Buleleng  Police  conduct  investigations,  investigations, summons  of  witnesses  for  questioning,  require  legal  assistance,  at  the  stage  of  investigation  of  the Buleleng  Regional  Police  namely  investigators  issue  a  letter  to  the  Correctional  Center  regarding  the request research and diversion against perpetrators.
Keywords: Childre, Criminal Actions, Diversion.

## PENDAHULUAN
Setiap  orang  khususnya  seorang suami  isteri  di  dalam  pernikahannya  pasti menginginkan  kehadiran  seorang  anak, dimana  kehadiran  seorang  anak  dapat memberikan rasa bahagia di dalam keluarga namun terkadang setelah seorang suami  isteri  telah  di  karunia  seorang  anak, mereka  lalai  terhadap  anaknya  sendiri  baik lalai  terhadap  pengawasan  dan  bimbingan yang  diberikan  oleh  orang  tuanya  sehingga anak  tersebut  kadang  tidak  mengerti  akan hal apa yang mereka anggap baik dan tidak baik.
Melihat perkembangan anak dewasa ini  yang  banyak  berkonflik  dengan  hukum hal tersebut dikarenakan minimnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua, peran  orang  tua  dalam  keluarga  sangatlah penting  untuk  mendidik  dan  mengawasi perkembangan anaknya, di mana perkembangan anak memiliki kondisi kejiwaan  yang  labil  sehingga  cenderung melakukan  tindakan  yang  agresif  di  luar kesadarannya. Seorang anak apabila melakukan  tindakan  pidana  kejahatan  hal tersebut  merupakan  hal  yang  ekstrim, karena  pada  dasarnya  anak-anak  memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan  pisikis  menghasilkan  hal  yang keritis,  agresif  dan  menunjukkan  tingkah laku  yang  cendrung  bertindak  menganggu ketertiban umum (Djamil:2013:33).
Dewasa  ini  kasus  kriminalitas  yang dilakukan  oleh  anak  sering  kita  jumpai, maka  dari  itu  lahirnya  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang selebihnya  disebut  UU  SPPA,  melalui  UU SPPA  ini  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan  kebijakan  hukum  pidana  yaitu sebagai  wujud  dari  pembaharuan  hukum terhadap  sistem  peradilan  pidana  anak  di Indonesia.  Dalam  penjelasan  umum  UU SPPA menyebutkan bahwa anak merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan Yang  Maha  Esa  yang  memiliki  harkat  dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
Ada  2  (dua)  katagori  perilaku  anak yang  membuat  ia  berhadapan  dengan hukum yaitu:
1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak  yang  apabila  dilakukan  oleh  orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos  sekolah  atau  kabur  dari rumah;
2. Juvenile Deliquency adalah perlaku kenakalan  yang  apabila  dilakukan  oleh oarang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum (Djamil: 2013:33).
Sementara itu, dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  yang  selebihnya disebut KUHP, ditegaskan bahwa seseorang  dapat  dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)
dari  yang  bersangkutan  dan  ia  juga  telah mengerti  bahwa  perbuatan  itu  terlarang menurut  hukum  yang  berlaku.  Hal  tersebut terlihat  jelas  dalam  KUHP  di  Indonesia, bahwa  suatu  perbuatan  pidana  (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur: (Soetodjo,2005:12) a.  Adanya perbuatan manusia;
b.  Perbuatan  tersebut  harus  sesuai dengan ketentuan hukum;
c.  Adanya kesalahan;
d.  Orang  yang  berbuat  harus  dapat dipertanggungjawabkan.
Kenakalan anak setiap tahun mengalami  peningkatan,  apabila  dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini baik dari kualitas maupun  modus  yang  dilakukan,  kadang- kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dirasakan telah meresahkan  semua  pihak  khususnya  para orang  tua  (Marlina,2010:1).  Banyaknya kasus  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum sangatlah  merisaukan  hal  ini  terjadi  di Kabupaten Buleleng.
Kabupaten Buleleng merupakan wilayah  Bali  Utara  yang  memiliki  9 (sembilan)  kecamatan  yaitu  kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Busungbiu, Sukasada, Buleleng, Sawan,
Kubutambahan,  dan  Tejakula.  dimana  saat ini Kabupaten Buleleng berada dalam tahap perkembangan,  bila  dilihat  dari  jumlah penduduk  yang  berada  di  Kabupaten Buleleng  berdasarkan  dari  data  statistik Kabupaten  Buleleng  yaitu  tercatat  bahwa jumlah  kepala  keluarga  sebanyak  235.171 dengan  ratio  Laki-laki  sebanyak  408.788 jiwa  atau  50,05%,  Perempuan  sebanyak 407.866 dilihat dari perkembangan ekonomi saat ini sudah mulai mengalami perkembangan  yang  cukup  baik.  (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2018,
https://bulelengkab.bps.go.id)
Melihat  dari  kemajemukan  jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Buleleng, tidak  terlepas  juga  dari  yang  namanya tindak  kriminalitas  yang  dilakukan  oleh orang-orang yang sudah tertutup hati nurani serta  akal  sehatnya  sehingga  melakukan
tindak  kriminalitas,  dan  tidak  jarang  tindak kriminalitas  ini  dilakukan  oleh  anak  yang masih dibawah umur, faktor yang menyebabkan  mereka  melakukan  tindakan kriminalitas  tersebut  karena  faktor  ekonomi yang  kurang  memadai  dari  orang  tua, pengawasan  yang  kurang  dari  orang  tua ataupun  minimnya  pendidikan  akhlak  yang di  dapat  anak  tersebut  sehingga  cendrung melakukan  tindakan  yang  menyimpang. Tindakan  kriminalitas  yang  dilakukan  oleh anak  begitu  beragam  mulai  dari  kasus pengeroyokan, pengerusakan, penganiayaan ringan maupun berat, sampai dengan kasus pencurian pencurian tersebut biasanya pencurian biasa, pencurian ringan dan  curanmor,  khususnya  pada  penulisan ini  penulis  akan  membahas  tentang  tindak curanmor  yang  dilakukan  oleh  anak  yang dikaji  melalui  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Pencurian yang dilakukan oleh anak sering  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng khususnya, dari tahun 2013 sampai dengan 2016  banyak  terjadinya  tindak  pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan  oleh  anak,  hal  ini  bisa  dilihat  dari data sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Peningkatan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng dari tahun 2013-2016.
Sumber:  Data  Kasus  Curanmor  yang dilakukan oleh anak Sebagai Pelaku di Unit PPA Polres Buleleng
Dari  data  tersebut  anak  yang melakukan  tindak  pidana  curanmor,  dalam hal  penindakan  pertama  yaitu  dilakukan
No . Tahun Jumlah Tindak Pidana Curanmor 1. 2013 1 2. 2014 2 3. 2015 3 4. 2016 9

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)
dengan  cara  pendakatan  untuk  mengkaji tindakan  kriminalitas  yang  dilakukan  oleh anak  tersebut  agar  bisa  diupayakan  proses penyelesaian  melalui restoratif  justice atau keadilan  restoratif,  dan  diversi,  sehingga kasus  tersebut  bisa  ditentukan  untuk dialanjutkan ke pengadilan ataupun tidak.
Khususnya  di  Kabupaten  Buleleng ada sebuah kasus curanmor yang dilakukan oleh  anak  yang  dibawah  umur  dan sebelumya pernah melakukan tindak pencurian namun dapat diselesaikan melalui sistem kekeluargaan di masyarakat, tetapi  anak  tersebut  mengulangi  tindak pencurian  yaitu  mencuri  sebuah  sepeda motor  yang  membuat  anak  tersebut  harus berhadapan  dengan  hukum,  namun  sudah diupayakan  tindakan  diversi  sehingga  anak tersebut  bisa  dibebaskan,  pada  selang beberapa tahun anak tersebut lagi mengulangi  tindak  pidana  pencurian.  Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji  implementasi  dari  UU  SPPA apakah  sudah  berjalan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  ataupun sudah  mampu  memberi  efek  jera  kepada seorang  anak  yang  melakukan  tindak pidana  sehingga  anak  tersebut  tidak  terus melakukan pengulangan tindak pidana.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  12 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak terhadap  kasus  curanmor  yang  dilakukan oleh  anak  di  Kabupaten  Buleleng,  serta untuk  menganalisis  tentang  tindakan  yang dilakukan  pihak  kepolisian  Polres  Buleleng untuk  mengupayakan  diversi  terhadap curanmor  yang  dilakukan  oleh  anak  di Kabupaten Buleleng (perkara Nomor:
B/346/2016/Reskrim).

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka dapat diketahui adanya beberapa permasalahan yaitui :
1.  Bagaimanakah  implementasi  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  12  tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
terhadap kasus curanmor yang dilakukan  oleh  anak  di  Kabupaten Buleleng?
2.  Bagaimanakah tindakan yang dilakukan pihak  Kepolisian  Polres  Buleleng  untuk mengupayakan diversi terhadap curanmor  yang  dilakukan  oleh  anak  di Kabupaten  Buleleng  (perkara  Nomor: B/346/2016/Reskrim)?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  ini  adalah penelitian  hukum  empiris,  dengan  sifat penelitian  yaitu  deskriptif.  Adapun  data  dan sumber  data  itu  adalah  memakai  data primer  dan  data  sekunder,  yang  nantinya akan  mempergunakan  teknik  pengumpulan data  yang  berupa  teknik  studi  dokumen, wawancara, dan observasi. Sehingga nantinya  data  yang  diperoleh  itu  akan  di analisis secara kualitatif dengan mempergunakan  teknik  pengumpulan  data non  probability sampling dan  penentuan subyeknya  menggunakan  teknik purposive sampling .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  terhadap  kasus  curanmor yang  dilakukan  oleh  anak  di  Kabupaten Buleleng
Dewasa  ini  banyak  kasus-kasus yang  dilakukan  oleh  anak  dimana  hal tersebut  adalah  tindakan  kenakalan  yang dilakukan  oleh  anak  yang  merupakan manisfestasi  dari  tumbuh  kembang  anak menuju dewasa tanpa ada maksud merugikan  orang  lain.  Kenakalan  anak disebut  juga  dengan Juvenile  Delinquency. Juvenile (dalam  bahasa  Inggris)  atau  yang dalam Bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak  muda,  sedangkan Deliquency artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian  diperluas  menjadi  jahat,  criminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)
Sedangkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Deliquency diartikan  sebagai tingkah  laku  yang  menyalahi  secara  ringan norma  dan  hukum  yang  berlaku  di masyarakat (Djamil,2013:35).
Melihat perkembangan kasus curanmor  di  Kabupaten  Buleleng  maka perlu dikaji mengenai implementasi dari UU SPPA apakah sudah terimplementasi dengan  baik  di  masyarakat  dengan  melihat kasus-kasus  curanmor  yang  dilakukan  oleh anak  di  Kabupaten  Buleleng.    Dalam  hal pengimplementasian  UU  SPPA  kepada anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dalam hal  ini  tindak  pidana  curanmor  dari  pihak Kepolisian  Polres  Buleleng  juga  selalu mengupayakan  diversi  kepada  anak  yang melakukan  tindak  pidana,  dengan  melihat jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak  tersebut  apabila  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  tergolong  berat  seperti dengan  pidana  lebih  dari  tujuh  tahun  dan melakukan  pengulangan  tindak  pidana maka  anak  tersebut  tidak  mendapatkan upaya diversi. Dalam pengupayakan diversi yaitu  batas  umur  yang  ditentukan  menurut UU  SPPA  yang  telah  berumur  12  tahun, tetapi belum berumur 18 tahun.
Jika  kita  lihat  dari  tempat  penelitian, banyaknya  kasus  pencurian  tindak  pidana curanmor  yang  dilakukan  oleh  anak  yang ada di Kabupaten Buleleng diakibatkan oleh beberapa  faktor.  Adapun  faktor-faktor  anak yang  melakukan  tindak  pidana  curanmor ada  5  (lima)  yaitu  faktor  ekonomi,  faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor kurangnya sosialisasi tentang hukum (Bhayangkara,2018:5). 1.  Faktor  ekonomi,  ekonomi  merupakan faktor yang dominan seseorang melakukan  tindak  pidana  pencurian kususnya pada tindak pidana curanmor yang  dilakukan  oleh  anak.  Hal  ini dikarenakan seorang anak yang tumbuh dan berkembang di era globalisasi sebagian besar ingin mengikuti  kemajuan  teknologi,  maka muncul  suatu  konflik  yang  menjadi penyebab  dimana  uang  menjadi  salah
satu  cara  untuk  memenuhi  keinginan setiap orang.
2.  Faktor  keluarga,  keluarga  merupakan salah satu tempat yang sangat berpengaruh  terhadap  perkembangan dan  pertumbuhan  anak.  Orang  tua dalam  hal  ini  sudah  memberikan  suatu pembelajaran  yang  baik  bagi  anak sehingga  mereka  tahu  mana  yang termasuk perbuatan yang baik dilakukan,  maupun  perbuatan  yang tidak  baik  untuk mereka  lakukan. Inilah yang  menjadi  salah  satu  tugas  utama orang tua dalam hal membimbing anak ke  arah  yang  lebih  baik  bagi  masa depan mereka nantinya. Apabila dalam keluarga  tersebut  orang  tua  sering melakukan  yang  tidak  baik  di  contoh oleh  anak  sehingga  anak  terkadang meniru apa yang mereka lihat, begitupun  sebaliknya.  Anak  bisa  saja melakukan  perbuatan  kriminal  ataupun melanggar  hukum  yang  dilakukan tergantung  dari  apa  yang  mereka dapatkan dan mereka lihat.
3.  Faktor lingkungan, lingkungan merupakan tempat yang sangat memberikan  pengaruh  besar  bagi perkembangan karakter
anak.
Lingkungan  sekitar  menjadi  salah  satu faktor  mempengaruhi  cara  berinteraksi anak. Apabila dalam lingkungan keluarga  sudah  baik,  akan  tetapi lingkungan  sekitar  tidak  mendukung atau tidak kondusif, maka anak terkadang  dapat  terjerumus  ke  dalam lingkungan yang tidak baik tersebut.
4.  Faktor  pendidikan,  pendidikan  sangat memiliki  peranan  yang  sangat  penting terhadap prilaku anak di jaman sekarang  ini.  Pendidikan  merupakan salah  satu  dasar  manusia  untuk menjalani  kehidupannya.  Dilihat  dari tingkat pendidikan khususnya di Kabupaten  Buleleng  bahwa  anak-anak lebih banyak tidak mendapatkan fasilitas pendidikan. Tidak mendapatkan fasilitas berupa beasiswa terkadang,  membuat  anak  menjadi putus  sekolah,  karena  tidakmampuan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)
membayar  iuran  sekolahnya.  Sehingga terkadang  anak  yang  tidak  mampu  ini putus  sekolah  karena  kekurangan biaya.  Salah  satunya  terjadi  terhadap anak yang kurang mendapat pendidikan  dalam  hal  ini,  anak  tidak ada  pengetahuan  dan  juga  kurangnya arahan  maupun  bimbingan  dari  anak yang  putus  sekolah,  sehingga  ini  yang menyebabkan  anak  melakukan  tindak pidana curanmor.
5.  Faktor  kurangnya  sosialisasi  terkait dengan  hukum,  kurangnya  sosialisasi terkait  tentang  hukum  ini  sangat penting bagi anak yang kurang memahami  hukum  itu  apa,  dan  apa akibat  yang  ditimbulkan  jika  melanggar hukum.  Dari  kurangnya  sosialisasi tentang  hukum  yang  diberikan  oleh penegak  hukum  yaitu  kepolisian,  untuk membentuk  karakter  anak  menjadi lebih baik. Dan dengan adanya
sosialisasi terkadang anak mendapatkan  suatu  pemahaman  yang lebih  sehingga,  dari  pemahaman  itu diharapkan
mampu mengurangi
kriminalitas  yang  terjadi  di  kalangan masyarakat. Hal ini sama dengan yang dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto dalam teorinya bahwa
faktor penegakan  hukum  yakni  pihak-pihak yang  membentuk  atau  menerapkan hukum.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dengan adanya  UU  SPPA,  maka  peran  pemerintah ataupun  aparat  penegak  hukum  seperti pihak kepolisian untuk dapat mengimplementasikan UU SPPA baik dalam  penyelesaian  perkara  anak.  Dalam implementasi terhadap kasus-kasus curanmor  yang  dilakukan  oleh  anak  di Kabupaten Buleleng yaitu dari semua kasus sudah  berhasl  diproses  secara  diversi berdasarkan UU SPPA pada Bab II Pasal 6- 15. Dimana anak yang melakukan tindakan pidana  curanmor  akan  diproses  dengan mengutamakan  kedadilan  restoratif,  hal  ini dijelaskan  pada  pasal  1  ayat  (6)  yang menyatakan  bahwa,  “penyelesian  perkara tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,
korban,  keluarga  pelaku  atau  korban,  dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan”. Penerapan keadilan restorative dapat melalui  diversi,  dimana  tujuan  diversi merupakan  implementasi  dari  keadilan restoratif.
Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami  motif  pelaku  melakukan  tindak pidana  tersebut,  sehingga  penyidik  lebih mudah untuk mengupayakan diversi berhasil  mencapai  kesepakatan.  Tahap wawancara  dan  penyidikan  polisi  penting untuk  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak.  Wawancara  terhadap  anak tersangka  pelaku  tindak  pidana  dilakukan secara  berkesinambungan  antara  orang tua,  saksi,  dan  orang-orang  lain  yang diperlukan  atau  berkaitan  dengan  kasus tersebut.  Anak  yang  sedang  diperiksa  saat wawancara  dilakukan  harus  didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan  atau  orang  yang  paling  dipercaya  oleh anak  seperti  orang  tua  angkat,  saudara, pengasuh,  pekerja  sosial,  dan  sebagainya. Untuk  melakukan  penyidikan  terhadap perkara anak, pihak penyidik Polres Buleleng  wajib  meminta  pertimbangan  atau saran  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan setelah  tindak  pidana  dilaporkan  atau diadukan.
Kemudian
pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan,  sehingga  mendapatkan hasil  untuk  anak  tersebut  diupayakan diversi.
Pelaksanaan  diversi  dalam  tahap penyidikan  dapat  dilakukan  dengan  cara musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang tua/walinya,  pembimbing  kemasyarakatan, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif . Selain itu juga, dalam hal diperlukan,  musyawarah  tersebut  juga dapat  melibatkan  Tenaga  Kesejahteraan Sosial,  dan/atau  masyarakat.  Dalam  hal proses diversi berhasil mencapai
kesepakatan, penyidik menyampaikan berita  acara  diversi  berserta  kesepakatan diversi  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri untuk  dibuat  surat  penetapan  diversi. Apabila  diversi  gagal,  penyidik  wajib melanjutkan  penyidikan  dan  melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan  berita  acara  diversi  dan laporan Penelitian Kemasyarakatan.
Jika dikaitkan
dengan teori
penegakan  hukum  yang  dikemukakan  oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa  berhasil  atau  tidaknya  penegakan hukum tergantung pada :
a.  Faktor hukum, praktik penyelenggaraan hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi pertentangan  antara  kepastian  hukum dan  keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh konsepsi keadilanmerupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum
merupakan  suatu  prosedur  yang  telah ditentukan secara normative. Justru itu, suatu  kebijakan  atau  tindakan  yang tidak  sepenuhnya  berdasar  hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan  sepanjang  kebijakan  atau tindakan  itu  tidak  bertentangan  dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan  hukum  bukan  hanya mencakup law  enforcement ,  namun juga peace maintenance , karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian  antara  nilai  kaedah  dan pola  perilaku  nyata  yang  bertujuan untuk mencapai kedamaian.
b.  Faktor  penegakan  hukum,  mentalitas atau  kepribadian  petugas  penegak hukum  memainkan  peranan  penting, kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi kualitas  petugas  kurang  baik,  ada masalah.  Oleh  karena  itu,  salah  satu kunci  keberhasilan  dalam  penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian  penegak  hukum,  adapun pelaksana atau aparat penegak hukumnya yaitu aparat kepolisian yakni penyidik, pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesiaonal. Dilihat dari
implementasi  dari  UU  SPPA  tersebut, sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  oleh aparat kepolisian dalam hal penegakan hukum terhadap kasus pidana terutamanya  kasus  curanmor  yang dilakukan oleh anak, namun masih ada kendala di masyarakat. Sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui  tentang  kebaradaan  UU SPPA.
c.  Faktor sarana atau fasilitas pendukung, mencakup perangkat lunak dan perangkat  keras,  salah  satu  contoh perangkat  lunak  adalah  pendidikan. Pendidikan  yang  diterima  oleh  polisi dewasa  ini  cenderung  pada  hal-hal yang  praktis  konvensional,  sehingga dalam  banyak  hal  polisi  mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang  kejahatan  computer,  dalam tindak  pidana  khusus  yang  selama  ini masih  diberikan  wewenang  kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis  polisi  dianggap  belum  mampu dan  belum  siap.  Walaupun  disadari pula  bahwa  tugas  yang  harus  diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
d.  Faktor  masyarakat,  penegak  hukum berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam masyarakat.  Setiap  warga  masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan  yang  timbul  adalah  taraf kepatuhan  hukum,  yaitu  kepatuhan hukum  yang  tinggi,  sedang,  atau kurang.  Adanya  derajat  kepatuhan hukum  masyarakat  terhadap  hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. e.  Faktor kebudayaan, berdasarkan konsep  kebudayaan  sehari-hari,  orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono  Soekanto,  mempunyai  fungsi yang  sangat  besar  bagi  manusia  dan masyarakat, yaitu mengatur agar

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)
manusia  dapat  mengerti  bagaimana seharusnya  bertindak,  berbuat,  dan menentukan  sikapnya  kalau  mereka berhubungan dengan orang lain.
Terkait faktor kebudayaaan masyarakat khusunya UU SPPA banyak masyarakat  belum  mengetahui  tentang kebaradaan UU SPPA seperti halnya :
1.  Banyak masyarakat beranggapan bahwa  anak  yang  melakukan  tindak pidana bisa diselesaikan secara musyawarah,  dimana  hal  ini  diatur dalam UU SPPA pada Bab II mengenai diversi.  Karena  di  dalam  perundang- undangan  diversi  wajib  dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat diversi dalam  tahap  penyidikan.  Disini  terlihat budaya masyarakat banyak yang beranggapan  walaupun  anak  kembali melakukan  tindak  pidananya,  pada akhirnya penyelesaiannya adalah musyawarah.  Disamping  hal  tersebut, anak  juga  akan  beranggapan  jika melakukan  pengulangan  tindak  pidana ia  berpikir  akan  mendapatkan  diversi lagi.  Sehingga  hal  ini  merupakan sebuah kebiasaan bagi masyarakat jika tidak  menyadari  tentang  keberadaan dan maksud dari UU SPPA, begitu juga anak sebagai pelaku harus mendapatkan
pengawasan dan
bimbingan  dilingkungan  keluarga  dan masyarakat  agar  anak  tersebut  tidak mengulangi  tindak  pidananya  dan benar-benar mendapatkan efek jera.
2.  Kebiasaan  kedua  yang  terjadi  di masyarakat  yaitu  anak  yang  pernah melakukan  tindak  pidana  dan  diproses secara  hukum  kemudian,  kembali  ke lingkungan masyarakat cenderung terkucilkan,  sebenarnya  disini  peran masayarakat  berperan  penting  dalam hal memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anak yang melakukan  tindak  pidana,  agar  anak tersebut  sadar  akan  perbuatan  yang salah, sehingga tidak melakukan pengulangan tindak pidana dan sebaliknya  tidak  mendiskriminasi  anak tersebut. Disamping itu, anak juga akan
menghadapi kemungkinan kurang berhasilnya untuk masuk dalam kehidupan  bermasyarakat  mengingat bahwa  anak  yang  pernah  melakukan tindak pidana kadang akan tersudutkan atas  kejahatannya.  Sehingga  anak belum  mendapatkan  penerimaan  dan dukungan  sosial  secara  penuh  dari masyarakat terhadap keberadaannya.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa  implementasi  dari  UU SPPA  jika  dilihat  dari  substansi  hukum sudah tepat adanya dimana secara keseluruhan  UU  SPPA  sudah  mengatur mengenai  pelaksanaan  sistem  peradilan terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana curanmor, baik dari proses penyelidikan,  penyidikan  hingga  upaya- upaya  yang  harus  ditempuh  untuk  tetap mempertimbangkan hak-hak dari anak yang melakukan  tindak  pidana.  Dari  struktur hukumnya  mengenai  implementasi  sudah berjalan dengan baik dimana dalam penanganan  kasus  yang  dilakukan  oleh anak  pihak  kepolisian  (struktur  hukum) selalu  berpedoman  pada  UU  SPPA  dan menjalankan  sesuai  dengan  prosedur  dari UU  SPPA  yang  sepertihalnya  setiap  anak yang  melakukan  tindak  pidana  wajib diupayakan  diversi  sesuai  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut,  dan selalu  berkordinasi  dengan  pihak-pihak terkait  seperti  Bapas  dan  Pekerja  Sosial Profesional  dalam  hal  menangani  kasus anak  untuk  diupayakan  diversi.  Dalam implementasi  dari  suatu  undang-undang atau  peraturan  tidak  lepas  dari  namanya masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan atau  implementasi  agar  berjalan  dengan baik  maka  peran  masyarakat  sangatlah penting, namun kebiasaan dalam masyarakat  tentang  kesadaran  hukum masih sangat kurang, khususnya mengenai keberadaan  dari  UU  SPPA,  maka  sangat diperlukan  sosialisasi  terhadap  masyarakat oleh  aparat  penegak  hukum  mengenai keberadaan  UU  SPPA,  agar  masyarakat sadar  dan  paham  mengenai  UU  SPPA. Dimana  dalam  UU  SPPA  telah  tercantum
mengenai  peran  serta  masyarakat  yaitu pada Pasal 93.
Tindakan yang dilakukan pihak
Kepolisian Polres Buleleng untuk mengupayakan diversi terhadap
curanmor  yang  dilakukan  oleh  anak  di Kabupaten  Buleleng  (perkara  Nomor: B/346/2016/Reskrim )
Kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali dalam melakukan proses  peradilan  terhadap  pelaku  maupun korban  dalam  penegakan  hukum  baik terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan merupakan kewenangan kepolisian  dalam  pelaksanaan sistem  peradilan  pidana  anak.  Dalam menjalankan  proses  penerapan  diversi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan  yang  disebut  dengan  diskresi. Kewenangan  diskresi  adalah  kewenangan legal yang diberikan oleh Undang-undang di mana  kepolisian  berhak  untuk  meneruskan atau  tidak  meneruskan  suatu  perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian  dapat  mengalihkan (diversion) terhadap  suatu  perkara  pidana  yang dilakuka  oleh  anak  sehingga  anak  tidak perlu  berhadapan  dengan  penyelesaian peradilan pidana secara formal (Riadi,2016:6).
Diversi  adalah  suatu  pengalihan penyeselesaian  kasus-kasus  anak  yang diduga  melakukan  tindak  pidana  tertentu dari  proses  pidana  formal  ke  penelesaian damai  antara  tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat,  Pembimbing  Kemasyarakatan, Anak,  Polisi,  Jaksa  atau  Hakim.  Maka  dari itu  tidak  semua  perkara  anak  yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.
Penyidikan  dalam  perkara  anak adalah  kegiatan  penyidik  anak  untuk mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa yang dianggap atau diduga sebagi tindakan
pidana yang dilakukan anak. Tindakan yang dilakukan  pihak  penyidik  dalam  acuan pelaksanaan  mengupayakan  diversi  yaitu berdasarkan  UU  SPPA  pada  Pasal  7  ayat (1)  menyatakan  bahwa,  pada  tingakat penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan perkara  anak  di  pengadilan  negeri  wajib diupayakan  diversi.  Selain  hal  di  atas, merujuk  juga  pada  Surat  Edaran  Kapolri Nomor:  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan Keadilan (Restorative Justice) dalam
Penyelesaian Perkara Pidana bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan dan/atau  penyidikan  tindak  pidana  oleh Penyidik  Polri  yang  menerapkan  perinsip keadilaan restoratif dalam metode penyidikan.
Jika  dikaitkan  dengan  suatu  kasus curanmor  yang  dilakukan  oleh  seorang anak  yaitu  kasus  (perkara  nomor  : B/346/2016/Reskrim), dapat dikaji mengenai berhasil atau tidaknya implementasi dari UU SPPA, dimana kasus tersebut  merupakan  kasus  curanmor  yang dilakukan  oleh  anak  yang  berinisial  AJ, dalam  kronologi  singkatnya  AJ  melakukan tindak  pidana  curanmor  di  daerah  Kota Singaraja,  atas  perbuatannya  AJ  harus berurusan dengan pihak Kepolisian untuk di proses  secara  hukum.  Setelah  dilakukan penyidikan  oleh  pihak  penyidik  Polres Buleleng  AJ  diupayakan  diversi  dengan berkoordinasi  dengan  pihak  Bapas  untuk melakukan penelitian kemasyarakatan tehadap  AJ  agar  dapat  diupayakan  diversi. Setelah mendapatkan hasil penelitian kemasyarakat, akhirnya
AJ dapat
diupayakan  diversi  dengan  melakukan mediasi terhadap korban dengan melibatkan  anak,  orang  tua/wali,  korban dan/atau  orang  tua/walinya,  Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.  Sehingga  pada  akhirnya  AJ mendapatkan
kesepakatan diversi. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15  Februari  2019  dengan  Bapak  Ana  Yasa selaku  Penyidik  unit  PPA  Polres  Buleleng, yang  menyatakan  bahwa  selang  bebreapa tahun  AJ  kembali  mengulangi  suatu  tindak pidana  yaitu  tindak  pidana  curanmor  di

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)
Kabupaten Gianyar,namun AJ tindak mendapatakan upaya diversi karena mengingat  syarat-syarat  diversi  pada  Pasal 7  UU  SPPA,  ketentuan  ini  mejelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang  ancamannya  lebih  dari  7  tahun  dan merupakan  sebuah  pengulangan  maka tidak wajib diupayakan diversi.
Untuk melakukan penyidikan terhadap  perkara  anak  dimulai  setelah menerima  laporan  polisi.  Penyidik  wajib meminta  pertimbangan  atau  saran  dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak  pidana  dilaporkan  atau  diadukan. Dalam  hal  dianggap  perlu,  penyidik  dapat meminta  pertimbangan  atau  saran  dari  ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama,  Pekersa  Sosial  Profesioanl  atau Tenaga  Kesejahteraan  Sosial,  dan  tenaga ahli  lainnya,  bahkan  dalam  hal  melakukan pemeriksaan  tehadap  anak  korban  dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesioanal atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak Pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga, hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  wajib diserahkan  oleh  Bapas  Kepada  penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh  empat)  jam  setelah  permintaan penyidik diterima (Djamil, 2013:155).
Penyidik wajib mengupayakan diversi  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dan Proses diversi  sebagaiaman  maksud  di  atas dilaksanakan  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari  setelah  dimulainya  diversi.  Dalam  hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita  acara  diversi  berserta  kesepakatan diversi  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri untuk  dibuat  penetapan.  Apabila  diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan  dan  melimpahkan  perkara  ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan Penelitian Kemsayarakatan (Djmail,2013:156).
Jika dikaitkan dengan kasus curanmor  yang  dilakukan  oleh  anak  yang diupayakan diversi  (perkara nomor  :
B/346/2016/Reskrim)  upaya  yang  dilakukan pihak penyidik Polres Buleleng yaitu : 1.  Pihak  penyidik  menerima  laporan  dari korban untuk kemudian dilakukan penyelidikan. 2.  Setelah penyelidikan dilakukan ditemukan suatu tindak pidana pencurian, sehingga masuk pada tahap penyidikan.
3.  Pada tahap penyidikan, penyidik memanggil  saksi-saksi  untuk  dimintai keterangan.
4.  Guna untuk kepentingan hak tersangka dan pembelaan, maka tersangka berhak  mendapatkan  bantuan  hukum selama waktu dan pada setiap pemeriksaan.
5.  Pada tingkat penyidikan, penyidik mengeluarkan  surat  kepada  Bapas perihal permintaan penelitian dan diversi terhadap pelaku. Pelaksanaan upaya diversi berdasarkan hasil penelitian
kemasyarakatan  yang  direkomendasikan oleh  pembimbing  kemasyarakatan  (perkara nomor : B/346/2016/Reskrim) dengan inisial AJ yang melakukan tindak pidana curanmor.  Berikut  adalah  hasil  analisis peneliti kemasyarakatan
lakukan berdasarkan  kondisi  pelaku  dalam  kasus tersebut.
1.  AJ merupakan anak yatim, sehingga AJ hanya  dibersarkan  oleh  ibunya  dengan sepenuh  hati.  Status  ekonomi  keluarga AJ  masuk  dalam  katagori  keluarga kurang mampu. Sebelum terlibat dengan  tindak  pidana  curanmor  dan  di proses secara hukum, riwayat pelangaran hukum yang pernah dilakukan AJ sebelum melakukan tindak pidana curanmor yaitu AJ pernah melakukan  pelanggran  hukum  yaitu melakukan  pencurian  seekor  burung dan ikan dilingkungan Desanya, namun permasalahan
tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah
kekeluargaan  di  tingkat  Desa  sehingga tidak  sampai  diproses  oleh  pihak Kepolisian.  Dilihat  dari  pendidikan formal,  AJ  berhenti  sekolah  pada  saat

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)
menginjak  kelas  5  SD  dikarenakan ketiadaan biaya orang tuanya dan sejak saat itu AJ lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah dan bersama teman- temannya.  AJ  sering  keluar  rumah tanpa  sepengetahuan  orang  tuanya ataupun  kakak-kakaknya  dan  kumpul- kumpul  tidak  jelas  bersama  teman temannya  dilingkungan  diwarung  dekat rumah  AJ  ataupun  kumpul-kumpul dirumah  teman-temannya  hingga  larut malam.
2.  Faktor  utama  penyebab  AJ  terlibat dalam  tindak  pidana  curanmor  adalah faktor  ekonomi  yang  kurang  mampu, faktor keluarga yang kurang meberikan perhatian  dan  mengontrol  waktu  AJ saat  bersama  teman-temannya  dan kurangnya kontrol sosial yang didapatkan AJ. Sehingga saat kejadian, AJ  lewat  di  tempat  kejadian  perkara pada  saat  itu  AJ  melihat  sepeda  motor terpakir  dengan  kunci  yang  masih tertinggal,  ma  timbulah  keinginan  AJ untuk mencuri tersebut. Disamping juga karena  adanya  keinginan  AJ  memiliki sepeda  motor  namun  orang  tua  AJ tidak sanggup membelikannya.
3.  AJ telah mengakui dengan terus terang perbuatannya  dan  meanggapai  bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah  benar,  AJ  juga  memahami bahwa  tindakannya  adalah  perbuatan yang  melawan  hukum  dan  bisa  dijatuhi sanksi  pidana.  AJ  telah  menyesali perbuatannya, merasa bersalah karena telah merugikan oarng lain. AJ
berharap  dapat  dimaafkan  oleh  pihak korban
serta ingin agar permasalahannya segera selesai. 4.  Orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat mendukung untuk dilaksanakanya  musyawarah  secara kekeluargaan untuk permasalahan korban.
Dari hasil penelitian Bapas terhadap kasus  AJ  tersebut  di  atas  pihak  Bapas menyetujui untuk memberikan diversi terhadap AJ. Kemudian, pelaksanaan proses  diversi  dapat  dilakukan  melalui
musyawarah antara korban dengan melibatkan  pelaku  dan  orang  tuanya, pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja profesional,  tenaga  kesejahteraan  sosial dan  masyarakat.  Setelah  mendapatkan hasil kesepakatan, dan mendapatkan persetujuan dari pihak korban maka selanjutnya  dalam  hal  proses  diversi berhasil  mencapai  kesepakatan,  penyidik menyampaikan berita acara diversi berserta kesepakatan diversi kepada Ketua
Pengadilan  Negeri  untuk  dibuat  surat penetapan diversi. Pelaksanaan  upaya  diversi  tersebut dianggap sangat modern dalam pemidanaan  anak  dan  lebih  manusiawi karena  sebagai  pemidanaan  yang  lebih mengedepankan penggantian kerugian yang  dialami  korban  daripada  menghukum pelaku.  Dalam  pemidanaan  anak  bukan hanya  semata-mata  menghukum  namun harus lebih bersifat mendidik (Prakoso,2013:167).  Upaya  diversi  ini  di dasari  karena  anak-anak  yang  melakukan tindak  pidana  masih  dianggap  belum mengerti  benar  kesalahan  yang  diperbuat, jika  dibandingkan  dengan  orang  dewasa maka  anak-anak  akan  lebih  mudah  untuk dibina dan disadarkan. Upaya diversi dalam kasus  peradilan  pidana  anak  mampu menawarkan soslusi yang tepat dan efektif, sehingga  ukuran  keadilan  tidak  hanya berdasarkan balasan setimpal atas perbuatannya  terhadap  korban  baik  secara psikis  atau  fisik  namun  melihat  pada tindakan  pelaku  yang  membantu  untuk memberikan  dukungan  kepada  korban  dan masyarakat  agar  anak  yang  melakukan tindak pidana dapat bertanggung jawab.

## SIMPULAN DAN SARAN
Implementasi Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  terhadap  kasus curanmor    yang  dilakukan  oleh  anak  di Kabupaten  Buleleng  dengan  batas  umur anak  yang  telah  berumur  12,  tetapi  belum berumur  18  tahun  sudah  berjalan  sesuai dengan  peraturan  perundang  undangan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)
mengenai  pelaksanaan  sistem  peradilan terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana  curanmor,  dari  aparat  penegak hukumnya  yaitu  Polres  Bueleng  selalu mengupayakan  penyelesaian  kasus  tindak pidana yang diproses dengan mengutamakan  keadilan  restoratif  dan penerapanya  melalui  diversi,  namun  masih ada  kendala  di  dalam  masyarakat,  dimana masyarakat masih ada yang belum mengetahui tentang keberadaan dari Undang-undang  Nomor    11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana. Dan tindakan  yang  dilakukan  pihak  Kepolisian Polres Buleleng untuk mengupayakan diversi  terhadap  Curanmor  yang  dilakukan oleh  anak  di  Kabupaten  Buleleng  (perkara Nomor:  B/346/2016/Reskrim)  yaitu  pihak Polres buleleng melakukan tindakan seperti penyelidikan,  penyidikan,  membuat  surat permintaan  untuk  diupayakan  diversi  pada pihak  Bapas,  Bapas  melakukan  penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, upaya musyawarah  dari  pelaku  yang  melibatkan anak  dan  orang  tua/wali,  korban  dan/atau orang tua/walinya,
Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan
keadilan restoratif, sehingga dapat diupayakan  diversi.  Dalam  proses  diversi atas kasus (perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim) berhasil mencapai
kesepakatan,  maka  selanjutnya  penyidik menyampaikan berita acara diversi berserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan  Negeri  untuk  dibuat  penetapan. Setelah  menerima  penetapan,  penyidik menerbitkan penetepan
penghentian
penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan . Saran
yang dapat penulis sampaikan  yaitu  kepada  pihak  Kepolisian
Polres  Buleleng  selaku  aparat  penegak hukum yang pertama dalam pengimplementasian  dari  UU  SPPA  agar tidak  hanya  berfokus  pada  penerapan terhadap kasus-kasus anak yang ditangani, tetapi juga harus lebih berperan aktif dalam
mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai  keberadaan  UU  SPPA,  agar Pasal  93  dalam  UU  SPPA  bisa  terwujud atau diterapkan karena didalamnya menjelaskan mengenai peran serta masyarakat  dalam  perlindungan  anak  dari pencegahan  sampai  dengan  reintegrasi soial anak. Dan kepada masyarakat Kabupaten  Buleleng  agar  lebih  sadar hukum, dimana peran masyarakat sangatlah  penting  dalam  hal  berjalannya suatu  aturan  hukum  terutamanya  dalam membantu penerapan upaya diversi dengan ikut  serta  memahami  bagaimana  konsep upaya  diversi  yang  dapat  memberikan dampak  positif  bagi  anak  yang  berhadapan dengan  hukum.  Sehingga  anak  yang berhadapan dengan hukum dihindarkan dari proses  peradilan  yang  menakutkan  bagi anak.  Selain  itu,  masyarakat  Buleleng diharapkan mampu berperan aktif, baik dari pelapor tentang ada pelanggaran hak anak, berkontribusi  terhadap  rehabilitasi  kepada anak  yang  melakukan  tindak  pidana  seerti halnya  ikut  memeberikan  bimbingan  dan pembinaan  terhadpa  anak  yang  melakukan tindak pidana dan ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara, sehingga proses dari penyelesaian perkara dapat berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Djamil,  M.  Nasir.  2013. Anak  Bukan  Untuk Dihukum.
Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Badan  Statistik  Buleleng.  Tersedia  pada https://bulelengkab.bps.go.id .  Diakses pada tanggal 8 Oktober 2018.
2018.
Balai  Pemasyarakatan  Denpasar.  Tersedia pada  https://bapasdenpasarbali.com. Diakses pada tanggal 18 Mei 2019.
Bhayangkara,  Yuliartini  dan  Windari.  2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian  (Studi  Kasus  Di  Polres
Buleleng) ”. Volume 1 No. 2:5-6.
Efendi, Erdianto.2011. Hukum Pidana
Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT. Rafika Aditama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Marlina.  2010. Pengantar  Konsep  Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana. Medan: USU. Press . Prakoso,  Abintoro.  2013. Pembaharuan
Sistem Peradilan Pidana Anak .
Yogyakarta: Laksbang Grafika.
Riadi,  Selamat,  2016. Peran  Penyidik  Polri
Dalam  Penerapan  Diversi  Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
(Studi  Di  Ppa  Polres  Lombok  Barat) (Tesis). Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Mataram .
Soetodjo,  Wagiat.  2005. Hukum  pidana Anak. Bandung: Refika Aditama .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012  Nomor  153  52  dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5332 .
Teori  Implementasi  Hukum.  Tersedia  pada http://eprints.ung.ac.id.  Diakses  pada tanggal 10 April 2019.