## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 January 2024, Reviewed 20 January 2024, Publish 26 February 2024 (21-34)

## EFEKTIVITAS PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DIGITAL ( Studi Kasus di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul )
Happy Susanto 1 , Mohammad Kus Yunanto 2 , Suryo Ediyono 3
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) “AAN” Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia 1,2 Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, Indonesia 3 E-mail: hypsusanto@gmail.com

## ABSTRAK
Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menjadi dasar jika pemerintah  desa  harus  mampu  merespon  tuntutan  dan  aspirasi  yang  ada  untuk kepentingan  masyarakat  desa.  Salah  satu  persoalan  penting  dalam  musyawarah dan pembangunan desa yaitu aspek perencanaan. Sesuai amanat undang-undang, perencanaan  pembangunan  desa  memerlukan  partisipasi  aktif  seluruh  kelompok masyarakat.  Seiring  dengan  perkembangan  dan  tuntutan  Revolusi  Industri  4.0, pemerintah  desa  perlu  melakukan  inovasi  kebijakan,  yaitu  dengan  melakukan digitalisasi perencanaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat akan dapat berpartisipasi secara  langsung dan aktif  membangun desa. Untuk itu, penelitian ini  berupaya  mengetahui  seberapa  efektif  pelaksanaan  program  perencanaan pembangunan  di  desa-desa  yang  terkenal  dengan  digitalisasinya.  Peneliti mengambil kasus Desa Dlingo sebagai desa digital yang kini berubah dari daerah tertinggal menjadi desa berkembang pesat. Penelitian ini mempunyai paradigma kualitatif yang digunakan sebagai metode untuk menggali dan memahami makna yang  terkandung  dalam  kasus  perencanaan  pembangunan  di  Desa  Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY.
Kata Kunci: Efektivitas Program, Perencanaan Pembangunan, Desa Digital

## ABSTRACT
The presence of Law Number 6 of 2014 about Village provides the basis that the village  government  is  required  to  be  able  to  respond  to  local  demands  and aspirations of the interests of the community in the village. One of the important issues  in  village  deliberation  and  development  is  the  planning  aspect.  In accordance with the mandate of the law, village development planning requires the active participation of all community groups. Along with the development and demands  of  the  Industrial  Revolution  4.0,  the  village  government  needs  to innovate  policies,  namely  by  digitizing  development  planning.  Thus,  the community will be able to participate directly and be more active in participating in developing the village. For this reason, this study seeks to find out how effective the  implementation  of  development  planning  programs  is  in  villages  that  are famous for their digitalization. The researcher took the case of Dlingo Village as

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 January 2024, Reviewed 20 January 2024, Publish 26 February 2024 (21-34)
a digital village which has now changed from an underdeveloped area to a rapidly developing  village.  This  study  has  a  qualitative  paradigm,  which  is  used  as  a method  to  explore  and  understand  the  meaning  that  comes  from  the  case  of development planning in Dlingo Village, Dlingo District, Bantul Regency, DIY.
Keywords : Program Effectiveness, Development Planning, Digital Village

## PENDAHULUAN
Perubahan kerangka regulasi tentang  desa,  setelah  disahkannya Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  memberi  implikasi  pada perubahan  tata  kelola  pemerintahan desa.    Pemerintahan  desa  dituntut mampu  merespons  tuntutan  lokal  demi tercapainya pembangunan yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal di desa. Saat ini, pemerintah desa memegang  kendali  atas  pengelolaan pembangunan di wilayahnya, termasuk penerimaan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau yang dikenal sebagai Dana
Desa.  Sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) sub-b dan Pasal 95 ayat (1), disebutkan bahwa pemerintah menganggarkan dana desa  dalam  APBN  setiap  tahun anggaran,  yang  kemudian  dialokasikan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota.  Dengan  peningkatan sumber dana ini, diperlukan manajemen anggaran  desa  yang  transparan  dan akuntabel guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
UU  No.  6  Tahun  2014  juga mencerminkan  adanya  desentralisasi kekuasaan  di  tingkat  desa.  Sistem
kekuasaan yang sebelumnya terpusat di tangan  kepala  desa,  kini  tersebar  ke dalam relasi kekuasaan yang seimbang. Selain  itu,  terdapat  kewajiban  untuk melibatkan  masyarakat  dalam  berbagai aspek pemerintahan, seperti perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Konsep berbagi kekuasaan  ini  yaitu  implementasi  tata kelola  yang  memberikan  ruang  bagi partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa.
Sebagai  unit  pemerintahan  yang langsung  berhadap-hadapan  dengan masyarakat,  maka  pemerintah  desa memiliki posisi dan peran yang strategis untuk menyelenggarakan program- program  pembangunan  dan  pelayanan publik  di  desa.  Untuk  itu,  pemerintah desa perlu memiliki administrasi pemerintahan yang tertib, rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
Salah  satu  isu  penting  di  dalam pembangunan  desa  yaitu  dari  aspek perencanaannya  atau  disebut  dengan perencanaan pembangunan desa.
Dengan kewenangan yang begitu besar, desa dituntut untuk membuat perencanaan pembangunan dalam
bentuk  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  (RPJMDes)  yang dioperasionalisasikan  dalam  kegiatan tahunan  dalam  bentuk  Rencana  Kerja

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 January 2024, Reviewed 20 January 2024, Publish 26 February 2024 (21-34)
Pembangunan  Tahunan  (RKP)  Desa.
Perencanaan yang baik akan berpengaruh terhadap bagaimana pelaksanaan  dan  pengawasannya  di kemudian hari. Perencanaan pembangunan  desa,  sesuai  dengan amanat  UU  No.  6  Tahun  2014,
mensyaratkan  partisipasi  aktif  dari semua  kelompok  masyarakat  desa. Masyarakat  mendapat  ruang  aspirasi dan pendapat untuk menyampaikan apa saja kebutuhan yang menjadi prioritas di desa  dan  bagaimana  mewujudkannya melalui pemerintahan desa.
Seiring  dengan  perkembangan dan  tuntutan  Revolusi  Industri  4.0, perencanaan  pembangunan  pastinya memerlukan  inovasi,  yakni  dengan pemanfaatan internet, Sistem Informasi Desa  (SID),  dan  jaringan  komunikasi secara online, agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi  secara  langsung  dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya. Masyarakat dan pemerintah  desa  yang  “melek  digital”
memiliki visi ke depan untuk
membangun  desa  menjadi  lebih  maju dan  sejahtera.  Desa  Dlingo  Kecamatan
Dlingo  Kabupaten  Bantul  yaitu  ”desa cerdas”  yang  terkenal  dengan  inovasi kebijakan  dan  pelayanan  publiknya. Desa  yang  pada  awalnya  sunyi  senyap dan disebut sebagai daerah tertinggal ini kini justru menjadi desa terdepan dalam soal inovasi teknologi sistem pemerintahan. Desa Dlingo sangat intens menciptakan transparansi berbagai kegiatan desa, yakni dengan mengundang semua kompenen masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam membangun desa melalui komunikasi di media  sosial,  website,  dan  sebagainya. Potensi  Desa  Dlingo  kini  berkembang sangat  pesat,  salah  satunya  yaitu  di sektor  pariwisata.  Melalui  inisiasi mantan  kepala  desa,  Bahrun  Wardoyo, Desa  Dlingo  terkenal  sebagai  desa digital,  dengan  salah  satu  terobosan pentingnya yaitu perencanaan pembangunan desa yang tersistematisasi  dan  tergitalisasi.  Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Dlingo.

## KAJIAN PUSTAKA Efektivitas Program
Istilah  "efektif"  berasal  dari bahasa  Inggris,  yakni  "effective,"  yang merujuk  pada  pencapaian  tujuan  atau pelaksanaan  tugas  dengan  berhasil  dan baik.  Pasolong  (2007:4)  menyatakan bahwa  konsep  efektivitas  terkait  erat dengan  istilah  "efek,"  yang  digunakan untuk  menjelaskan  hubungan  sebab-
akibat.  Oleh  karena  itu,  efektivitas dilihat  sebagai  pencapaian  tujuan  yang telah  direncanakan  sebelumnya  atau mencapai sasaran karena proses kegiatan yang dilakukan.
Menurut  Robbins  dalam  Tika (2008:  129),  efektivitas  didefinisikan selaku  tingkatan  pencapaian  organisasi dalam  kondisi  jangka  pendek  ataupun jangka  panjang.  Dengan  tutur  lain,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 January 2024, Reviewed 20 January 2024, Publish 26 February 2024 (21-34)
efektivitas  dipakai  selaku  dimensi standar buat
memperhitungkan sepanjang  mana  suksesnya  sesuatu organisasi  dalam  menggapai  tujuan yang sudah diresmikan lebih dahulu.
Efektivitas  penerapan  program tidak  bebas  dari  efektivitas  hukum. Efektivitas  hukum,  bagi  Soerjono Soekanto  (1983:  98),  bisa  diamati  4 perihal.  Pertama,  peraturan.  Sesuatu peraturan perundang- undangan diberlakukan supaya tujuan pembentukannya  bisa  berhasil  dengan cara  efisien.  Sebab  itu,  peratuan  wajib
terbuat  dengan  cara  nyata,  gampang, tidak  membingungkan,  tapi  juga  tegas. Kedua,  aparatur.  Aparatur  dituntut melakukan  tugas  dengan  tegas,  namun juga  memiliki  sikap  yang  positif  dan baik  dalam  berkomunikasi  dengan masyarakat.  Ketiga,  pelaksanaan.  Agar hukum  atau  kebijakan  bisa  berjalan secara efektif, maka pelaksanaan menjadi sebuah kata kunci. Karenanya, dalam pelaksanaan program atau peraturan, tujuannya yaitu agar masyarakat  bisa  mematuhi  apa  yang tertuang  di  dalam  hukum  tersebut. Keempat, kondisi masyarakat.
Penetapan  program  dan  peraturan tentunya  disesuaikan  dengan  keadaaan masyarakat.  Peraturan  itu  akan  bisa berjalan  secara  efektif  jika  masyarakat memang mampu melakukannya.
Untuk  mengukur  efektivitas program, ada empat aspek penting yang dapat dilihat. Pertama, aspek tugas atau fungsi. Sebuah program akan dikatakan efektif  apabila  lembaga  menjalankan
tugas  atau  fungsinya  dengan  baik. Kedua,  aspek  rencana  atau  program. Jika  semua  rencana  bisa  dilaksanakan, maka  rencana  atau  program  bisa dianggap efektif. Ketiga, aspek ketentuan  atau  peraturan.  Efektivitas suatu program akan tercipta jika aturan yang telah dibuat telah berfungsi dengan baik atau tidak. Keempat, aspek tujuan atau  kondisi  ideal.  Suatu  program dikatakan  efektif  jika  tujuan  atau kondisi idealnya bisa tercapai (Muasaroh, 2010:13).

## Perencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan pembangunan desa setelah munculnya Undang-undang No. 6  Tahun  2014  tentang  Desa  menarik untuk dianalisis.
Perencanaan pembangunan desa berdasarkan UU ini mensyaratkan  adanya  musyawarah  di tingkat  desa  dengan  melibatkan,  tidak hanya  aparatur  desa,  tetapi  juga  semua lembaga desa yang terkait dan perwakilan dari semua unsur masyarakat. Sesuai  dengan  ketentuan  yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor.  114  Tahun  2014  hal Prinsip Pembangunan Desa, pemograman pembangunan dusun ialah serangkaian  jenjang  aktivitas  yang diorganisir  oleh  Pemerintah  Desa dengan mengaitkan Badan Permusyawaratan  Desa  serta  bagian warga dengan cara partisipatif. Tujuannya  ialah  buat  efisien  memakai serta  membagikan  sumber  daya  desa

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 January 2024, Reviewed 20 January 2024, Publish 26 February 2024 (21-34)
untuk menggapai sasaran pembangunan desa.
Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa  perencanaan  pembangunan  di desa  perlu  menekankan  pada  konsep pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan mereka. Pembangunan partisipatif  yaitu  suatu  pendekatan pengelolaan  pembangunan  di  desa  dan wilayah  perdesaan  yang  dikendalikan oleh  kepala  desa  dengan  menonjolkan nilai-nilai  kebersamaan,  kekeluargaan, dan  gotong-royong,  dengan  tujuan mencapai  perdamaian  dan  keadilan sosial di desa. Sementara itu, pemberdayaan  masyarakat  desa  yaitu usaha untuk meningkatkan kemandirian dan  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan,
kesadaran,  dan  pemanfaatan  sumber daya, yang diwujudkan melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,  dan  pendampingan  sesuai dengan esensi permasalahan dan prioritas  kebutuhan  masyarakat  desa (Kessa, 2015:19). Bersumber pada Undang- Undang No 6 Tahun 2014, pembangunan desa melingkupi pandangan penyelenggaraan pemerintahan desa, aplikasi pembangunan dusun, pembinaan kemasyarakatan dusun, serta pemberdayaan  warga  dusun.  Cara pembangunan  dusun  dipecah  jadi  3 langkah  penting,  ialah  perencanaan, penerapan,  serta  pengawasan  (pasal  78
ayat  2),  serta  langkah  perencanaan mempunyai kedudukan yang krusial.
Perencanaan pembangunan desa disusun  dalam  jangka  waktu  tertentu,
mencakup Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes) untuk  periode  6  (enam)  tahun,  dan Rencana  Pembangunan  Tahunan  Desa atau  yang  dikenal  sebagai  Rencana Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP  Desa), yang yaitu rinciannya untuk satu tahun. RPJMDes dan RKP Desa diatur melalui Peraturan  Desa  (pasal  79).  RPJMDes harus ditetapkan dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak kepala desa dilantik, sementara  RKP  Desa  mulai  disusun oleh  pemerintah  desa  pada  bulan  Juli setiap tahunnya.
Penyusunan RPJMDes memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan,  antara  lain:  (a)  menjamin kelangsungan pembangunan secara berkesinambungan; (b) menjadi
landasan  utama  untuk  pembangunan desa;  (c)  memberikan  arahan  bagi seluruh  aktivitas  pembangunan  di tingkat  desa;  (d)  menjadi  wadah  untuk merangkum  aspirasi  dan  kebutuhan masyarakat yang diintegrasikan dengan program pembangunan pemerintah; dan (e) mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan
mandiri.
Pasal  80  dari  UU  No.  6  Tahun 2014  menegaskan  bahwa  perencanaan pembangunan,  sebagaimana  dijelaskan dalam  pasal  79,  harus  melibatkan masyarakat  desa.  Pemerintah  Desa diwajibkan untuk mengadakan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 January 2024, Reviewed 20 January 2024, Publish 26 February 2024 (21-34)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang lebih dikenal sebagai Musrembangdesa, sesuai dengan ketentuan tersebut. Musrembangdesa  ini  bertujuan  untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, serta kebutuhan pembangunan desa  yang  akan  didanai  melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),  swadaya  masyarakat  desa, dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

## METODE
Penelitian  ini  ialah  analisa
mendalam yang berpusat pada efektivitas program perencanaan pembangunan  desa  digital  di  Dusun Dlingo,  Kecamatan  Dlingo,  Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang diaplikasikan  ialah  tata  cara  deskriptif,
sesuatu pendekatan jalan keluar permasalahan  yang  menggambarkan kondisi  subyek  serta  objek  riset bersumber  pada  fakta-  fakta  yang terlihat  serta  jelas  (Nawawi,  1991). Dengan  memakai  tata  cara  deskriptif, riset  ini  bermaksud  buat  menguasai serta  menggambarkan  subyek,  objek penelitian, dan permasalahannya dengan pemahaman yang cermat.
Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan kualitatif.  Sesuai  dengan  John  W. Cresswell  (2012),  penelitian  kualitatif yaitu serangkaian metode untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna yang  dianggap  berasal  dari  masalah sosial  atau  kemanusiaan  oleh  individu
atau  kelompok  tertentu.  Lebih  lanjut, proses  penelitian  kualitatif  melibatkan langkah-langkah penting seperti pengajuan  pertanyaan  dan  prosedur, pengumpulan  data  yang  spesifik  dari partisipan,  analisis  data  secara  induktif dari  tema-tema  spesifik  ke  tema-tema umum, serta interpretasi makna data.
Riset ini mempraktikkan strategi studi kasus. Stake (2005) menyuguhkan riset  permasalahan  sebagai  strategi penelitian  di  mana  periset  dengan  cara teliti  menyelidiki  sesuatu  program, insiden, kegiatan, cara, ataupun golongan  orang  khusus.  Kasus-  kasus ini  mempunyai  batas  durasi  serta aktivitas, serta periset mengakulasi data dengan  cara  global  dengan  memakai bermacam  tata  cara  pengumpulan informasi  yang  sesuai  dengan  agenda yang sudah ditetapkan.
Penelitian ini dilakukan di Desa Dlingo,  Kecamatan  Dlingo,  Kabupaten Bantul,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Responden  dalam  penelitian  ini  yaitu perwakilan dari aparat Pemerintah Desa Dlingo, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan  pembangunan. Selain  itu,  melibatkan  juga  kepala Badan  Perwakilan  Desa  (BPD),  kepala Badan  Kemasyarakatan  Desa  (BKM), serta  sejumlah  tokoh  masyarakat  desa seperti  kepala  dukuh,  ketua  RT,  dan warga masyarakat umum. Pengambilan informasi dari responden tidak terbatas, dan  dihentikan  ketika  data  yang diperlukan telah mencukupi.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 January 2024, Reviewed 20 January 2024, Publish 26 February 2024 (21-34)
HASIL DAN PEMBAHASAN a. Desa Dlingo yang Membangun Desa  Dlingo  dikenal  sebagai “desa  yang  mati  suri”,  namun  sejak 2012, desa  yang terletak di  Kecamatan Dlinggo Kabupaten Bantul itu mengalami  perkembangan  yang  sangat pesat. Pemanfaatan teknologi informasi dan  komunkasi  (TIK)  dan  kehadiran dana desa (DD) membawa Desa Dlingo
menjadi  desa  percontohan  yang  baik dan  sering  dijadikan  sebagai  tempat studi  banding  dari  desa-desa  lain, bahkan dari luar Jawa. Seiring perkembangan  yang  terjadi  di  Dlingo, masyarakat  semakin  sadar  akan  hak sosial, ekonomi, dan politiknya sehingga  mereka  bisa  meningkatkan partisipasi  dalam  proses  pembangunan dan tata kelola pemerintahan di desa.
Gambar 1. Peta Desa Dlingo
Sumber: dlingo-bantul.desa.id/first
Berdasarkan  hasil  penelitian
Anang Dwi Santoso dkk (2019: 62-63),
Desa  Dlingo  masuk  dalam  kategori Desa  Cerdas  karena  menerapkan  smart governance karena mampu memaksimalkan  potensi-potensi  desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sistem Informasi  Desa  (SID)  yaitu  program unggulan  mereka.  Pada  tahapan  awal penerapan smart
governance,
Pemerintah  Desa  Dlingo  fokus  pada pemanfaatan perangkat TIK bagi perangkat  desa  dan  mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis digital.
Kepala  Desa  periode  2012- 2018, Bahrun Wardoyo, dikenal sebagai lurah  yang  mempelopori  digitalisasi Desa  Dlingo  sehingga  kini  mengalami kemajuan yang pesat. Di awal pemerintahannya, Lurah Bahrun

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 January 2024, Reviewed 20 January 2024, Publish 26 February 2024 (21-34)
memfasilitasi  laptop  untuk  semua perangkat  dengan  maksud  munculnya kepercayaan  diri  dan  meningkatnya kinerja pelayanan mereka. Selain itu, ia juga  melakukan  rekruitmen  staf  baru yang  bisa  mengoperasikan  komputer dan  IT.  Pemerintah  Desa  Dlingo  di bawah  kepemimpinan  Lurah  Bahrun juga memprakarsai pembangunan tower internet desa, meski ketika itu baru satu titik. Setelah menyediakan infrastruktur,  ia  kemudian  melakukan langkah  selanjutnya  pada  tahun  2014 berupa  pengembangan  program  SID dan  pembentukan  Sasana  Anak  Muda Dlingo  Giriloji  Pecinta  Teknologi (Sadigita). Komunitas yang berisi anak- anak muda ini berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat  tentang  TIK,  di  samping mereka bersama perangkat desa melakukan  beberapa  kegiatan  berupa pembuatan  website,  pemasangan  wifi, pendirian radio komunitas, dan pembangunan perpustakaan desa Anang Dwi Santoso dkk (2019: 66).
Kepala  Desa  saat  ini,  Lurah
Agus  Purnomo,  memiliki  visi  sesuai dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  Dlingo  (RPJMDes) tahun 2018-2014 yaitu “Terselenggaranya  pemerintah  yang bersih,  transparan,  dan  bertanggung jawab  untuk  mewujudkan  masyarakat
Dlingo yang  demokratis,  agamis, mandiri, dan sejahtera”. Salah satu misi Desa  Dlingo  yaitu  sebagai  “Desa Merdeka  Internet”  dalam  peningkatan digitalisasi  tata  kelola  pemerintahan,
pembangunan,  dan  pelayanan  publik. Untuk menuju pada akses internet yang merata  di  semua  titik  di  wilayah  desa, pihaknya  memiliki  rencana  untuk menambah lima titik tower pemancar IT lagi pada tahun 2022. Menurut penuturan Lurah Agus, untuk peningkatan  pelayanan  ke  depannya, Pemerintah  Desa  akan  menyediakan wifi  gratis  untuk  semua  kepala  dukuh (pamong), bahkan jika diperlukan untuk kepala-kepala  rukun  tetangga  (RT). Program wifi gratis saat ini sebenarnya sudah  berjalan,  namun  baru  setengah jalan  mengingat  keterbatasan  anggaran dan  perlu  adanya  tahapan  pelaksanaan program menuju misi tersebut.
Lurah Agus menambahkan bahwa rencana pengembangan digitalisasi desa ke depannya dilakukan secara  bertahap.  Tahap  pertama  yaitu peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat  sehingga  para  pamong, termasuk kepala dukuh dan kepala RT, difasilitasi  untuk  mendapat  akses  wifi secara  gratis.  Pada  tahun  2021, Pemerintah  Desa  Dlingo  berencana akan membuat aplikasi khusus bernama “Whatsapp  Auto-Response  Channel Excel”  sehingga  masyarakat  bisa mengakses  dan  meminta  surat-surat atau kebutuhan lainnya melalui fasilitas ini. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Tahap berikutnya yaitu program pelatihan digitalisasi kepada masyarakat, terutama kelompok UMKM, agar mereka bisa

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 January 2024, Reviewed 20 January 2024, Publish 26 February 2024 (21-34)
meningkatkan  kapasitas  kemampuan dan kesejahteraan ekonomi.
b. Tahapan Perencanaan Pembangunan di Desa Dlingo Proses perencanaan pembangunan di Desa Dlingo dilakukan dengan  beberapa  tahapan.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Sukandar, Kepala  Urusan  (Kaur)  Perencanaan  di Desa  Dlingo,  tahap  pertama  yaitu Musyawarah Dusun (Musdus). Musdus ini  dilakukan  dalam  rangka  untuk menjaring masukan-masukan dari
masyarakat  di  tingkat  dusun  ketika kepala desa baru saja dipilih atau ketika perlu ada pembahasan atau musyawarah di setiap tahunnya. Musdus ini menjadi bahan  untuk  penyusunan  Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes)  untuk  periode  2018-2024. Musdus  biasanya  membahas  tentang potensi di dusun, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta isu- isu  yang  perlu  ditingkatkan  di  dusun dalam  kaitannya  dengan  pembangunan fisik  dan  non-fisik.  Musdus  biasanya diikuti  oleh  tokoh-tokoh  masyarakat, pokgiat, kepala-kepala RT, dan ibu-ibu ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tahap berikutnya yaitu Musyawarah Desa (Musdes). Musdes di Desa  Dlingo,  yang  biasanya  dilakukan pada  bulan  Mei  atau  Juni  di  setiap tahunnya  dengan  bertindak  sebagai penyelenggara yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
bertujuan  untuk  menampung  usulan-
usulan  dan  merencanakan  program- program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Sumber musdes yaitu hasil dari musdus di setiap dusun  dan  dalam  pelaksanaannya  juga membuka masukan-masukan dari peserta  yang  hadir.  Sebelum  musdes, ada  pramusdes  yang  dilakukan  secara reguler.  Hasil  dari  mudes  kemudian diserahkan kepada kepala desa.
Kepala  desa  membentuk  tim
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)  setelah  meninjau  hasil  dari berita  acara  musyawarah  desa.  Tim RKPDes  bertugas  melaksanakan  hasil musyawarah desa yang mencakup lima bidang  utama.  Menurut  Pasal  6 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor  20  Tahun  2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, kelima  bidang  tersebut  mencakup: penyelenggaraan  pemerintahan  desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan masyarakat desa; pemberdayaan  masyarakat  desa;  serta penanggulangan bencana, keadaan darurat,  dan  kondisi  mendesak  desa. RKPDes  juga  mencakup  lampiran Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  dari masing-masing bidang tersebut. Setelah itu,  hasil  dari  tim  RKPDes  diserahkan kepada  Tim  Verifikasi  RKPDes  yang terdiri dari unsur pendamping desa, tim dari kecamatan, dan tokoh masyarakat.
Setelah hasil dari Tim Verifikasi RKPDes  selesai,  langkah  selanjutnya yaitu melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Musrembangdes

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 January 2024, Reviewed 20 January 2024, Publish 26 February 2024 (21-34)
mengevaluasi  hasil  dari  musdes  yang kemudian dibuat RKPDes dan disampaikan  oleh  masyarakat  melalui tokoh masyarakat. Pelaksanaan musrembangdes di Desa Dlingo biasanya  jatuh  pada  bulan  September atau  Oktober  setiap  tahunnya.  Tujuan dari  musrembangdes yaitu dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).  APBDes  yaitu  penjabaran dari  RKPDes  yang  sudah  disusun sebelumnya.
Hasil dari  APBDes,  pemerintah desa  kemudian  mengajukan  draf  dan melakukan rapat (sidang) dengan BPD. Jika  sudah  diraih  kesepakatan  antara kepala  desa  dan  BPD,  APBDes diserahkan  kepada  kecamatan  menjadi Rancangan  Peraturan  Desa  (Raperdes). Masa  evaluasi  di  tingkat  kecamatan yaitu  20 hari kerja. Jika ada revisi dari camat,  tiga  hari  setelah  pengembalian dari  kecamatan  itu  dilakukan  proses perbaikan, namun jika tidak ada revisi, kemudian  muncul  nomor  registrasi penetapan  APBDes  sehingga  Raperdes berubah menjadi Peraturan Desa
(Perdes).  Semua  bidang  dan  kegiatan
yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa harus ada Perdesnya.
c. Efektivitas Program Perencanaan Pembangunan di Desa Dlingo Untuk  mengevaluasi  efektivitas program  perencanaan  pembangunan desa  digital  dalam  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  tiga  indikator
yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers,  1985:53).  Pertama,  indikator pencapaian  tujuan.  Agar  terjamin pencapaian  tujuan  akhir,  diperlukan tahapan  pencapaian  yang  melibatkan bagian-bagian  spesifik  serta  tahapan dalam  konteks  periodisasinya.  Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pencapaian tujuan melibatkan kurun waktu pencapaian,  penetapan  sasaran  sebagai target  konkret,  dan  dasar  hukumnya. Kedua,  indikator  adaptasi.  Adaptasi didefinisikan  sebagai  penyesuaian  diri untuk  menyelaraskan  individu  dengan perubahan  yang  terjadi  di  lingkungan sekitarnya.  Dua  faktor  yang  menjadi perhatian  dalam  indikator  ini  yaitu peningkatan  kemampuan  individu  dan penyediaan  sarana-prasarana.  Ketiga, indikator
integrasi. Integrasi mencerminkan  kemampuan  organisasi untuk melakukan sosialisasi, membangun konsensus, dan berkomunikasi dengan berbagai
organisasi  atau  pihak  terkait.  Prosedur dan  proses  sosialisasi  memiliki  peran penting  dalam  memengaruhi  integrasi organisasi dalam indikator ini.

## 1. Pencapaian Tujuan
Sesuai  dengan  ketentuan  yang terdapat  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  114  Tahun  2014 mengenai Pedoman Pembangunan
Desa,  perencanaan  pembangunan  desa diatur  sebagai  sebuah  proses  yang melibatkan  tahapan  kegiatan  yang diorganisir  oleh  Pemerintah  Desa. Proses ini melibatkan Badan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 January 2024, Reviewed 20 January 2024, Publish 26 February 2024 (21-34)
Permusyawaratan  Desa  dan  elemen masyarakat  secara  partisipatif,  dengan tujuan  untuk  optimalisasi  pemanfaatan dan  alokasi  sumber  daya  desa  guna mencapai target pembangunan desa.
Untuk  mencapai  tujuan  dari perencanaan  pembangunan  di  Desa Dlingo,  tahapannya  melibatkan  kurun waktu  pencapaian,  penetapan  sasaran,
dan dasar hukum. Pelaksanaan perencanaan  pembangunan,  mulai  dari
Musdus  hingga  terbitnya  Peraturan Desa,  dilakukan  dengan  jadwal  waktu yang  terencana  secara  rinci.  Sasaran dari  perencanaan  pembangunan  ini melibatkan  Pemerintah  Desa,  Badan
Perwakilan Desa (BPD), dan masyarakat.  Dasar  hukum  perencanaan pembangunan di Desa Dlingo mencakup  Peraturan  Bupati  Bantul Nomor  71  Tahun 2020  tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Bantul Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Tata  Cara  Pembagian  dan  Penetapan
Rincian  Dana  Desa  Setiap  Desa  di Kabupaten  Bantul  Tahun  Anggaran
2020  serta  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  mengenai
Musyawarah Desa.

## 2. Adaptasi

## Peningkatan Kemampuan
Dalam  pandangan  Lurah  Agus Purnomo, masyarakat di Indonesia pada umumnya,  termasuk  di  Desa  Dlingo, sudah  memiliki  kesadaran  terkait pentingnya  pemanfaatan  IT  dalam
kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, menurutnya, saat ini tugas pemerintahannya yaitu bagaimana mempersiapkan Pemerintah Desa Dlingo dalam merespons perkembangan  zaman  sehingga  perlu memfasilitasi dengan memberikan sarana  prasarana  IT  yang  bisa  diakses oleh sebagian besar masyarakat,
terutama oleh kelompok sasaran program, seperti pamong, anak sekolah (untuk  belajar),  dan  pelaku  UMKM. Pemerintah  Desa  memiliki  beberapa program untuk meningkatkan kapasitas sumber  daya  manusia  (SDM),  baik untuk aparatur desa maupun masyarakat secara umum. Pemerintah Desa Dlingo meningkatkan  kemampuan  aparatur dalam  pelaksanaan  pelayanan  dan pembangunan dengan membiayai sejumlah  staf  untuk  mengikuti  jenjang pendidikan  tinggi  di  tingkat  sarjana. Pemerintah  desa  telah  meluluskan  dua staf dan saat  ini ada dua staf lagi  yang sedang  dalam  proses  penyelesaikan tingkat  akhir  pendidikan.  Hal  ini dilakukan  oleh  pemerintah  desa  agar seluruh  aparaturnya  bisa  mengikuti perkembangan  zaman  yang  menuntut banyak  kemampuan,  termasuk  dalam hal digitalisasi pemerintahan dan pelayanan.

## Sarana Prasarana
Sebagai bentuk komitmen untuk mempercepat proses adaptasi digitalisasi program perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa Dlingo

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 January 2024, Reviewed 20 January 2024, Publish 26 February 2024 (21-34)
telah memasukkan dalam APBDes 2020 berupa perda terkait peningkatan untuk masalah  digital.  Untuk  rencana  2021, terdapat  peningkatan  program  untuk pemasangan wifi di wilayah desa.
Selain peningkatan sarana prasarana  IT  berupa  akses  wifi  gratis, Pemerintah  Desa  Dlingo  juga  sudah membuat website agar bisa dimanfaatkan masyarakat terkait dengan pembangunan desa dan pelayanan  publik.  Pemerintah  Desa
Dlingo  bisa  memaparkan  informasi tentang SID melalui website ini.
Gambar 2. Website Desa
Sumber: dlingo-bantul.desa.id/first
3. Integrasi Sosialisasi Pemerintah Desa Dlingo melakukan sosialisasi kepada masyarakat  terkait  tahapan  proses pelaksanaan perencanaan pembangunan.  Melalui  informasi  yang terpampang di website desa, masyarakat bisa  mendapatkan  kejelasan  terkait pelaksanaan musdes dan musrembangdes  sehingga  mereka  bisa ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan  tersebut.  Akuntabilitas  publik yang  dikembangkan  Desa  Dlingo  bisa tergambar dengan jelas melalui website ini,  di  samping  lewat  baner  di  depan
kantor  desa.  Di  website,  masyarakat bisa  mengakses  informasi  terkait  desa secara  transparan,  mulai  dari  program dan kegiatan
pembangunan, perencanaan  anggaran  dan  belanja, pelayanan publik, dan hal-hal lain.
Sosialisasi juga dilakukan lewat radio  komunitas  Sadigita.  Masyarakat bisa mendapatkan sosialisasi terkait apa pun  program  dan  kegiatan  yang  akan, sedang,  dan  sudah  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa.  Sosialisasi  juga disampaikan  oleh  Pemerintah  Desa melalui media-media sosial yang dimilikinya,  seperti  Facebook  dan Instagram.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 January 2024, Reviewed 20 January 2024, Publish 26 February 2024 (21-34)
Gambar 3. Facebook Desa Dlingo
Sumber: https://web.facebook.com/pemdesdlingo

## Pengembangan Konsensus
Perencanaan  pembangunan  di Desa  Dlingo  yaitu  hasil  dari  forum musyawarah yang melibatkan Pemerintah  Desa,  Badan  Perwakilan Desa (BPD), dan masyarakat, sehingga dapat  terbentuk  konsensus  mengenai prioritas dan isu strategis dalam proses pembangunan desa. Keberhasilan mencapai konsensus ini sejalan dengan prinsip  partisipasi  masyarakat  dan transparansi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## Komunikasi
Menurut penuturan Lurah Agus, komunikasi  yang  bisa  dilakukan  oleh masyarakat  desa  dalam  kaitannya dengan partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan secara digital yaitu dengan mengikuti informasi  dan  dialog  melalui  Radio Sadigita,  selain  masyarakat  juga  bisa ikut partisipasi di forum atau musyawarah perencanaan pembangunan di kantor, namun
biasanya  diwakilkan  melalui  tokoh masyarakat,  agama,  atau  pemuda.
Keberadaan Radio Sadigita dimanfaatkan  betul  oleh  masyarakat untuk  berkomunikasi,  termasuk  dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan. Demikian halnya dengan pemanfaatan media sosial dalam komunikasi ini. Keterlibatan  masyarakat  dalam forum-forum perencanaan pembangunan meningkat secara drastis sejak  era  Lurah  Bahrun.  Setiap  forum musrembangdes  bahkan  dihadiri  oleh sekitar  110-120  peserta  yang  berasal dari dusun-dusun. Setiap dusun biasanya  mengirimkan  wakil  sebanyak sepuluh orang. Yang menarik, partisipasi  perempuan  dalam  setiap forum Musrembangdes mencapai angka 30 persen.

## KESIMPULAN
Peneliti menggunakan tiga indikator  untuk  mengukur  efektivitas program  perencanaan  pembangunan desa  digital  di  Desa  Dlingo,  yaitu pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi. Untuk mencapai tujuan, perlu melalui  tahapan-tahapan  yang  terdiri dari  kurun  waktu  pencapaian,  sasaran,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 January 2024, Reviewed 20 January 2024, Publish 26 February 2024 (21-34)
dan dasar hukum. Untuk meningkatkan adaptasi, Desa Dlingo telah memberikan peningkatan kapasitas dan sarana  prasarana  dengan  cukup  baik. Sementara  itu,  integrasi  dilakukan melalui sosialisasi, pembangunan konsensus, dan komunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiani, Ni Wayan. 2007. “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran  Karang  Taruna ‘Eka  Taruna  Bhakti’  Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”, in Jurnal  Ekonomi  dan  Sosial , Vol. 2, No. 1.
Creswell,  John  W.  2012. Research Design:  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif,  dan  Mixed ,  trans.
Achmad  Fawaid.  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Lazuardi,  A.  L.  2014. Penelitian Kualitatif  dan  Desain  Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan ,  trans.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kessa,  Wahyuddin.  2015. Perencanaan  Pembangunan Desa:  Buku  6 . Jakarta: Kementerian  Desa,  Pembanguan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. Muasaroh, Latifatul. 2010. Aspek-Aspek
Efektivitas . Yogyakarta:  Literatur Buku.
Nawawi, Hadari. 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi  Publik .  Bandung: Alfabeta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan
Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa.
Soekanto,  Soerjono.  1983. Kamus
Sosiologi . Jakarta: Rajawali Press.
Siagian,  Sondang  P.  1986.  Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Penerbit Gunung Agung. Steers,  M.  Richard.  1985. Efektivitas Organisasi . Jakarta: Erlangga. Tika, Pabumdu. 2008. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan . Jakarta: Bumi Aksara. Tinbergen, Jan. 1973. Rencana Pembangunan .  Jakarta:  Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. Pengantar Administrasi Pembangunan . Jakarta: LP3ES. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1977. Perencanaan Pembangunan . Jakarta: Gunung Agung. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Desa.