Vol. 2, No. 2,  July 2019 P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4 DOI: https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.64
al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP INDRAMAYU

## Ahmad Syathori
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu E-Mail: Ahmadsythori98@gmail.com
Received Revised Accepted 3 Juny 2019 20 Juny 2019 1 July 2019

## THE IMPLEMENTATION OF SYARIAH CONCEPT IN MUDHARABAH FUNDING TO MANDIRI SYARIAH BANK IN KCP INDRAMAYU

## Abstract
The research aims to explore the implementation of syariah concept to mudharabah funding  Mandiri  Syariah  Bank  in  KCP  Indramayu.  The  research  was  conducted qualitative  approach.  The  data  were  collected  by  interview,  observation,  and documentation. The result showed that the Bank is one financial institution that has an  important  role  in  the  economy  of  a  country.  Global  economic  developments  so rapidly makes the banks could move the economy of a country. One of the Islamic financial  institutions  are  growing  rapidly  in  Indonesia  is  Islamic  banking. Permasalahnya  is  What  in  the  implementation  at  Bank  Mandiri  Syariah  Branch Indramayu in accordance with the existing concept in Islamic economics?
Keywords : islamic financial institution, syariah banking
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelusiri  implementasi  prinsip  syariah  terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri di KCP Indramayu. Penelitian ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  dikumpulkan  dengan  metode wawancara, observasi,  dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  mempunyai  peranan  penting  di dalam perekonomian suatu negara. Perkembangan perekonomian global yang begitu pesat  menjadikan  perbankan  dapat  menggerakkan  perekonomian  suatu  negara. Salah  satu  lembaga  keuangan  berbasis  syariah  yang  tengah  berkembang  pesat  di Indonesia  adalah  perbankan  syariah.  Permasalahnya  adalah  Apakah  dalam  praktik pelaksanaan  di  Bank  Mandiri  Syariah  KCP  Indramayu  sesuai  dengan  konsep  yang ada pada ekonomi Islam?
Kata kunci : bank syariah, lembaga keuangan islam

## Pendahuluan
Islam  sebagai  agama  samawi  yang  universal  datang  dengan  sifatnya menangani  kehidupan  manusia  dalam  berbagai  aspek  baik  itu  dalam  aspek spiritual  maupun aspek materil. Dalam hal ini Islam berarti agama yang mencakup seluruh  hal  baik  itu  sosial,  budaya,  politik  dan  ekonomi.  Islam  sebagai  agama universal  mencakup  tiga  pokok  utama  yaitu  akidah,  syariah,  dan  akhlak. Syariah  mencakup  ibadah mahdhah dan  ibadah ghoiru  mahdhoh diantara  ibadah ﺔﻀﺤﻣ ﺮﯿﻏ yang tidak pernah lepas  dari  setiap  kegiatan  manusia  yaitu  dalam  aspek ekonomi. Ekonomi  adalah  kegiatan  manusia dalam memenuhi kebutuhannya baik dalam mengkonsumsi maupun  memproduksi dengan sumber daya yang ada. 1
Perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  ditandai  dengan  hadirnya Bank  Muamalat  Indonesia  yang  resmi  beroperasi  tahun  1992.  Pada  saat  krisis 1998,  bank  muamalat  sebagai  bank  syariah  pertama  bebas  bunga  mampu bertahan  menghadapi  krisis  yang  menimpa  Indonesia,  dan  sejak  saat  itu  bank syariah  terus  mengalami  pertumbuhan  yang  relatif  cepat.  Kemudian  pada  krisis global  2008,  bank  syariah  kembali  menunjukkan  ketahanannya  dengan  tidak terlalu  terpengaruh  imbas  krisis  tersebut.  Pembiayaan  yang  masih  di  dominasi pada aktivitas ekonomi domestik dan
tingkat  sofistikasi  transaksi  yang  rendah  merupakan  dua  faktor  yang  dinilai menyelamatkan  bank  syariah  dari  krisis. 2 Hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu penyebab berkembangnya lembaga keuangan syariah hingga sampai saat ini.
Sejak berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank yang menggunakan  sistem  syariah  pada  tahun  1991,  kini  banyak  bermunculan  bank- bank  syariah,  baik  yang  murni  menggunakan  sistem  tersebut  maupun  baru  pada tahap  membuka  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  atau  divisi  usaha  syariah.  Namun
1 Ekonomi Islam Rozalinda, “Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi Jakarta” (Rajawali Press, 2016).
2 Sofiniyah Ghufron, “Konsep Dan Implementasi Bank Syari’ah,” Jakarta: Renaisan , 2005.
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......
keberadaan  lembaga  keuangan  syariah  terkhusus  bank  syariah  dalam  perbankan nasional  baru  dikembangkan  sejak  tahun  1992  yang  ditandai  dengan  berlakunya Undang-Undang RI  No.  7  tahun  1992  Tentang  Perbankan,  yang  mulai mengakomodir  keberadaan  bank  syariah.  Namun  Undang-Undang  ini  belum memberikan  landasan  hukum  yang  cukup  kuat  terhadap  pengembangan  bank syariah, karena belum secara tegas mencantumkan  prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. 3
Undang-Undang  RI  No.  21  Tahun  2008  pasal  2  Tentang  Perbankan  Syariah menyebutkan  bahwa  Perbankan  Syariah  dalam    melakukan  kegiatan  usahanya berasaskan  Prinsip  Syariah,  demokrasi  ekonomi,  dan  prinsip  kehati-hatian. 4 Lalu dalam  pasal  1  ayat  12  disebutkan  prinsip  syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam dalam  kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syariah.  Undang- Undang  RI  No.10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  juga  menyebutkan  mengenai Prinsip  Syariah  yaitu  aturan   perjanjian   berdasarkan   hukum   Islam   antara   bank dan   pihak   lain   untuk
penyimpanan  dana  dan  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah,  antara  lain  pembiayaan  berdasarkan prinsip  bagi  hasil  ( mudharabah) ,  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan modal  ( musyarakah ),  prinsip  jual  beli  barang  dengan  memperoleh  keuntungan (murabahah), atau    pembiayaan    barang    modal    berdasarkan    prinsip    sewa murni    tanpa    pilihan (ijarah), atau  dengan  adanya  pilihan  pemindahan kepemilikan  atas  barang  yang  disewa  dari  pihak  bank  oleh  pihak  lain  ( ijarah  wa iqtina ). 5
Nilai-nilai  Prinsip  Syariah  berlandaskan  pada  nilai-nilai  keadilan, kemanfaatan,  keseimbangan,  dan  keuniversalan (rahmatan  lil  „alamin). diterapkan  dalam  pengaturan  perbankan  yang  didasarkan  pada  Prinsip  Syariah yang  disebut  Prinsip  Perbankan  Syariah.  Prinsip  Perbankan  Syariah  merupakan bagian  dari  ajaran  Islam  yang  berkaitan  dengan  ekonomi.  Salah  satu  prinsip dalam  perbankan  syariah  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  adalah larangan riba,  gharar,  maisir,  haram dan zalim dalam  berbagai  bentuknya,  dan menggunakan  sistem  antara  lain  prinsip  bagi  hasil.  Salah  satunya mudharabah Dengan  prinsip  bagi  hasil,  Bank  Syariah  dapat  menciptakan  iklim  investasi  yang sehat  dan  adil  karena  semua  pihak  dapat  saling  berbagi  baik  keuntungan maupun  potensi  risiko  yang  timbul  sehingga  akan  menciptakan  posisi  yang berimbang  antara  bank  dan  nasabahnya.  Dalam  jangka  panjang,  hal  ini  akan mendorong  pemerataan  ekonomi  nasional  karena  hasil  keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola  modal.
3 Ghufron.
4 Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 21 Tahun 2008,” Tentang Perbankan Syariah. Jakarta , 2008.
5 Bank Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” Undang- Undang Republik , 1998.
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......
Manajemen  Bank  konvensional  dan  Bank  Syariah  pada  umumnya  memiliki persamaan  terutama  dalam  sisi  teknis  penerimaan  uang,  mekanisme  transfer, tehnologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan,  proposal,  laporan  keuangan  dan  sebagainya.  Namun  dengan  adanya landasan  syariah  serta  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  menyangkut  Bank Syariah  antara  lain  UU  No.  7  tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah diubah  dengan  UU  No . 10  tahun  1998  juga  terdapat  beberapa  hal  perbedaan diantaranya  yang  menyangkut  aspek  legal,  struktur  organisasi,  usaha  yang dibiayai,  dan  lingkungan  kerja  serta  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam struktur organisasi serta adanya sistem bagi hasil.
Sistem  pemasaran  syariah  merupakan  suatu  rangkaian  aktivitas  produksi barang/jasa  dan  proses  pemesanan  produk/jasa  kepada  konsumen  yang  sesuai dengan  prinsip  syariah. 6 Jadi setiap  kegiatan Bank  syariah  harus  tetap  mengikuti prinsip  syariah  yang  telah  ditetapkan  bukan  hanya  ditetapkan  pada  produk bank  syariah  namun  juga  pada  sistem  pemasarannya.  Dalam  dunia  pemasaran ada  slogan  yang  menyebutkan  tidak  ada  sesuatu  sampai  suatu  penjualan  itu dibuat ‖ hal  ini  benar  adanya  karena  pentingnya  pemasaran  itu  untuk  melakukan aktivitas sesuai target.
Oleh  karena  itu  dalam  suatu  usaha  perlu  adanya  para  pemasar  yang  andal yang  memiliki  sikap  dan  mental  yang  jujur,  kreatif,  inovatif,  bertanggung  jawab, sopan,  tenang  dan  berpikir  positif  secara  konsep  tidak  ada  perbedaan  khusus antara  konsep  pemasaran  konvensional  dengan  syariah  namun  dalam  pemasaran syariah  lebih  menitikberatkan  pada  nilai  dan  norma  dari  segala  serangakaian aktivitas  pemasaran.  Kegiatan  promosi  produk  dan  jasa  bank  lebih  banyak dilakukan  melalui  media  massa  cetak  dan  audiovisual  seperti  majalah,  surat  kabar dan  televisi  yang  berupa  pengadaan  pelatihan,  promosi  penjualan  serta  penelitian terhadap pengembangan produk 7 Jadi dalam pengenalan pengelolaan dan pada bank syariah mereka lebih  menitikberatkan  pada  nilai  dan  norma  pelaku  pemasaran  itu sendiri  melaui  ucapan  atau  dalam  istilah  disebut word  of  mouth untuk mengambil  kepercayaan  dari  pihak nasabah,  atau  pihak  bank  syariah memberdayakan suatu kelompok tertentu yang telah  dibekali pengetahuan  tentang bank syariah untuk melakukan  penetrasi pasar  dikalangan mereka sendiri.
Hermawan  kertajaya  dalam  buku  strategi  bisnis  bank  syariah  mengatakan bahwa  model  pemasaran  yang  ideal  untuk  perbankan  syariah  adalah consultative selling dengan  tahapan  melakukan  identifikasi  terhadap  kebutuhan  nasabah, membangun  komunikasi  yang  interaktif  dengan  semua  pihak  potensial, memahami  produk  dan  jasa  yang  ditawarkan  berdasarkan  sudut  pandang nasabah,  mendukung  bisnis  nasabah  dalam  berbagai  situasi  serta  membina
6 Ikatan Bankir Indonesia, Strategi Bisnis Bank Syariah (Gramedia Pustaka Utama, 2015).
7 Indonesia.
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......
hubungan baik yang berorientasi  jangka panjang 8 .
Adanya  ketidakpercayaan  sebagian  masyarakat  terhadap  sistem  keuangan syariah  untuk  mengelola  keuangan  mereka  menjadi  salah  satu  penyebab mengapa  masih  kurangnya  peminat  masyarakat  terhadap  lembaga  keuangan syariah  dan  juga  selain  itu  Selama  ini  industri  perbankan  kurang  fokus  terhadap persoalan  manajemen  risiko 9 ,  seperti  risiko  operasional  yang muncul  akibat tidak ketatnya pengawasan  mengawal prosedur standar operasional. BI telah melakukan peninjauan kembali  berbagai  kebijakan  perbankan  karena  selama  ini  hanya  fokus pada  kesehatan  bank  namun melupakan masalah-masalah operasional.
Oleh  karena  itu  perlu  pengetahuan  yang  lebih  mendalam  mengenai bagaimanakah  penerapan  prinsip  ekonomi  Islam  terhadap  lembaga  keuangan syariah  terkhusus  pada  Bank-Bank  Syariah  sebagai  lembaga  keuangan  pertama yang  menerapkan  sistem  Prinsip  syariah  apakah  penerapannya  sudah  sesuai dengan  peraturan  dan  ketentuan  yang  ada  atau  tidak,  karena  masih  kurangnya representasi  bank-bank  syariah terhadap  penerapan  prinsip ekonomi Islam dalam produk  pengelolaan  dana  bank-bank  syariah  kepada  masyarakat  menjadikan masih  banyaknya masyarakat yang  belum bisa  dan masih meragukan pengelolaan dana  mereka  kepada  lembaga  keuangan  syariah  terkhusus  bank-bank  syariah. Selain  itu  keraguan  masyarakat  terhadap  bank-bank  syariah  dalam  menghadapi resiko keuangan  yang besar masih belum bisa diminimalisir. Permasalahan dalam suatu  lembaga  keuangan  tidak  akan  timbul  jika  tidak  dari  penerapan pengelolaan  kebijakan  yang  tidak sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan.

## Metode Penelitian

## Lokasi dan Jenis Penelitian
Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Indramayu dengan objek penelitian  Bank  Syariah  Mandiri,  untuk  memperoleh  informasi  dan  data mengenai  pelaksanaan  prinsip  syariah  yang  terdapat  di  bank  syariah  dan  faktor- faktor  apa  saja  yang  menjadi  kelemahan  bank  syariah  sehingga  menyebabkan kurangnya  peminat  masyarakat terhadap  perbankan syariah dan yang  terpenting adalah  mendapatkan  informasi  atau  data  yang  akurat  mengenai  pelaksanaan prinsip syariah terhadap  perbankan syariah di Indramayu.
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  Jenis  studi  kasus  yang diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang  menyeluruh  dan  sistematis tentang  fakta  yang  berhubungan  dengan  prinsip  syariah  terhadap  perbankan syariah Mandiri di Indramayu. Proses  penelitian  dilakukan  secara  intensif,  terinci dan  memberikan  gambaran  mendalam  terhadap  seseorang,  kelompok,  suatu
8 Ibnudin Ibnudin, “PRINSIP PENGELOLAAN LIKUIDITAS BANK SYARIAH,” Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 3, no. 1 (2016): 70–77.
9 Abd Muin and Ahmad Khotibul Umam, “EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM POSITIF,” Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 3, no. 1 (2016): 63–77.
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......
organisasi  atau  lembaga  terhadap  fenomena-fenomena  tertentu  yang  bertujuan untuk  memberikan  pandangan  yang  lengkap  dan  mendalam  mengenai  subyek yang  diteliti.  Dengan  demikian  Penelitian  studi  kasus,  lebih  mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

## Jenis Data
Penelitian  ini  bercorak  field  research,  oleh  karena  itu  jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat  kualitatif.  Pengumpulan  data  ini dilakukan  dengan  cara  wawancara  terhadap  beberapa  responden  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti  dengan  cara  mengajukan beberapa  pertanyaan  kepada responden  yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
Sumber Data
Adapun  sumber  data  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  dalam penelitian ini yaitu:
a. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  pihak  yang terkait.  Data  ini  penulis  peroleh  dari  dengan  mendatangi  sumber-sumber data yang relevan dengan masalaha penelitian.
b. Data Sekunder
Data  ini  diperoleh  dengan  cara  membaca  beberapa  literatur  atau  bahan bacaan  yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian,  dalam  hal  ini  bahan-bahan penelitian yang terkait dengan kepustakaan adalah:
1) Undang-Undang  nomor  10  tahun  1998  tentang  Perbankan  (perubahan pertama Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang  Perbankan
2) Undang-Undang  RI nomor  21  tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah
3) Fatwa Dewan Syariah Nasional
Metode Pengumpulan Data
Wawancara
Wawancara  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  apabila  peneliti ingin  melakukan  studi  pendahuluan  untuk  menemukan  permasalahan yang  akan  diteliti  dan  jika  peneliti  ingin  mengetahui  hal-hal  yang  lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan  yang “Open  ended” (wawancara  yang  jawabannya  tidak terbatas   pada   satu   tanggapan   saja)   dan   mengarah   pada   pedalaman informasi  serta  dilakukan  tidak  secara  formal  terstruktur. 10 Dalam  hal  ini
10 Dedi  Mulyana, Metode  Penelitian  Kualitatif (Cet.  I;Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya,  2002) ,
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......
peneliti  akan  melakukan  wawancara  dengan  para  pegawai  dilingkungan Bank  Syariah  M a n d i r i   d i   I n d r a m a y u   guna  memperoleh  informasi mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  prinsip  syariah terhadap perbankan  syariah di Indramayu.
Dokumentasi
Tehnik  pengumpulan  data  menggunakan  dokumentasi  dengan  cara mengumpulkan  bahan-bahan  pustaka  baik  yang  berupa    buku-buku literatur  maupun  dokumen-dokumen.  Disini  yang  penulis  maksud  adalah data-data  yang  didapatkan  dari  Bank  Syariah  Mandiri  di  Indramayu. Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu,  baik  dalam bentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  yang  monumental.  Dokumen yang  berbentuk  tulisan  seperti  Akte,  peraturan,  kebijakan,  dan  lain-lain. Dokumen  yang  berbentuk  gambar  seperti  foto,  video  dan  lain sebagainya.Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap  dari  penggunaan  metode  observasi  dan  wawancara  dalam penelitian kualitatif 11 .

## Hasil dan Pembahasan

## Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‘ah disebutkan bahwa Mudharabah adalah  kerjasama  antara  pemilik  dana  atau  penanam  modal  dengan  pengelola modal  untuk  melakukan  usaha  tertentu  dengan  pembagian  keuntungan berdasarkan nisbah. 12
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas  bahwa  perjanjian  pembiayaan mudharabah  merupakan  perjanjian  kerjasama  antara  pemilik  modal  dengan pengelola  usaha,  yang  mana  di  dalam  akad  tersebut  dinyatakan  akan  membagi keuntungan di antara mereka, atau perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak  pertama  menyediakan  dana  dan  pihak  kedua  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  usaha 13 .  Maka  dapat  dipahami  bahwa  perjanjian  mudharabah didasarkan  kepada  kepercayaan  dengan  pengertian  lain  bahwa  pemodal  akan menyerahkan  dananya  kepada  pihak  pengelola  dana  setelah  pemodal  merasa yakin bahwa peminjam modal tersebut baik secara keahlian maupun moral dapat dipercaya  untuk  mengelola  modal  yang  diberikan  dengan  keahliannya  dan  tidak akan memanipulasi modal tersebut.
Pembiayaan  mudharabah  di  Bank  Syariah  Watampone  tidak  terlepas  dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan
11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D) (Alfabeta, 2008).
12 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah, Buku II, BAB I, Pasal 20.
13 Sasa Sunarsa, “TAFSIR THEORY; STUDY ON AL-QURAN METHODS AND RECORDS.(TEORI TAFSIR; KAJIAN TENTANG METODE DAN CORAK TAFSIR AL-QURAN),” Al-Afkar, Journal For Islamic Studies 3, no. 1 (2019): 247–59.
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......
rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama fiqhiyah dan juga Dewan  Syariah  Nasional  MUI  tentang  mudharabah.  Oleh  karena  itu  keabsahan suatu  perjanjian  pembiayaan  mudharabah  tidak  terlepas  dari  pada  pemenuhan syarat  dan  rukun  mudharabah  itu  sendiri.  Tahapan  proses  pembiayaan  diawali dengan:
1. Pemenuhan syarat dan rukun
a. Ada pemilik dana yang cakap hukum
b. Ada pengelola yang cakap hukum
c. Ada modal (uang/barang) yang dibayar tunai yang jelas jumlah dan jenisnya
d. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung
e. Ada akad
f. Ada kesepakatan bagi hasil
g. Ada usaha yang dibiayai halal
2. Proses pembiayaan
a. Identitas diri dan pasangan
b. Kartu keluarga dan surat nikah
c. Copy rekening bank 3 bulan terakhir
d. Akte pendirian usaha
e. Identitas pengurus
f. Legalitas usaha
g. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
h. Past performance 2 tahun terakhir
i. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang
j. Data obyek pembiayaan
3. Analisa pejabat bank
a. Wawancara
b. Kunjungan lapangan ( call visit )
c. Laporan kunjungan ( call report )
4. Persetujuan pembiayaan
5. Bila pihak bank setuju maka pihak pejabat bank membuat persetujuan prinsip bersyarat (officer letter)
6. Bila nasabah setuju terhadap officer letter maka akan dilanjutkan dengan pengikatan pembiayaan dan jaminan
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......

## 7. Pencairan pembiayaan
8. Monitoring
9. Pelunasan
Dilihat  dari  banyaknya  proses  yang  harus  ditempuh  untuk  mendapatkan pembiayaan  ini  dapat  membuktikan  bahwa  cukup  untuk  diberikan  dan dilanjutkan  melakukan  Namun  pada  satu  sisi,  sangat  sulit  untuk  menentukan amanah  atau  tidaknya  calon  nasabah/mudharib  tersebut  sebagaimana 14 yang dikriteriakan  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Medan  sebab  amanah  itu  tidak  bisa diukur dengan bagus dan aktifnya pelaporan yang diberikan nasabah/mudharib.
Dalam pelaksanaannya Bank syariah menerapkan beberapa prinsip sebagai landasan dalam kegiatan perbankan yaitu:
a. Pembayaran  terhadap  pinjaman  dengan  nilai  yang  berbeda  dari  nilai pinjaman dan ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
b. Pemberi  dana  harus  turut  berbagi  keuntungan  dan  kerugian  sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana
c. Islam  tidak  membolehkan  ―menghasilkan  uang  dari  uang ‖ uang  hanya sebagai  media  pertukaran  dan  bukan  komoditas  karena  tidak  memiliki nilai intrinsik
d. Unsur ghrarar (ketidakpastian,  ketidakjelasan)  tidak  diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
e. Investasi  hanya  boleh  diberikan  pada  usaha-usaha  yang  tidak diaharamkan dalam Islam. Seperti usaha minuman keras yang tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.
Dalam  pembagian  keuntungan  atau nisbah dari  pihak  bank  telah menentukan besar kecil pembagian keuntungan atau proporsi keuntungannya dan jelas persentasenya sebagai berikut:
NASABAH BANK 51% 48% 50% 46% 60% 40%
Untuk lebih jelas berikut bagan mengenai transaksi Pembiayaan Mudharabah Keuntungan  harus  dibagi  untuk  kedua  belah  pihak,  yaitu  investor  (pemilik  modal)
14 Asep Arsyul Munir, “AGAMA, POLITIK DAN FUNDAMENTALISME,” Al-Afkar, Journal For Islamic Studies 1, no. 1 (2018): 149–69.
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......
dan pengelola (mudharib). Selain itu Break Even Point (BEP) harus jelas, karena BEP menggunakan sistem revenue sharing dengan profit sharing berbeda.
Dari  hasil  wawancara  dari  salah  satu  pegawai  Bank  Syariah  mereka mengatakan bahwa perbedaan mendasar antara revenue sharing dan profit sharing ialah Revenue  sharing adalah  pembagian  keuntungan  yang  dilakukan  sebelum dipotong  biaya  operasional,  sehingga  bagi  hasil  dihitung  dari  keuntungan  kotor/ pendapatan.  Sedangkan profit  sharing adalah  pembagian  keuntungan  dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih. 15
Jadi untuk pembagian keuntungan pada bank syariah belum ada kepastian apakah  akan  memakai Revenue  sharing atau profit  sharing dalam  hal  pembagian keuntungan hal ini akan diputuskan dilihat seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh terhadap hasil usaha tersebut.

## Analisis Implementasi Keadilan Yang Diharapkan
Keadilan  adalah  salah  satu  prinsip  yang  penting  dalam  mekanisme perekonomian  Islam.  Bersikap  adil  dalam  ekonomi  tidak  hanya  didasarkan  pada ayat-  ayat  Al-Qur‘an  atau  Sunnah  Rasul,  tetapi  juga  berdasarkan  pada pertimbangan  hukum  alam,  dimana  alam  diciptakan  berdasarkan  atas  prinsip keseimbangan  dan  keadilan.  Adil  dalam  ekonomi  bisa  diterapkan  dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.
Berdasarkan  nilai  prinsip  syariah  yang  sangat  ditekankan  dalam pelaksanaan  kegiatan  muamalah  pada  bank  syariah,  merupakan  titik  acuan  yang menjadi  perbedaan  yang  sangat  urgen  antara  Bank  Syariah  dan  Bank Konvensional. Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam kehidupan bermuamalah, keadilan sebagai salah satu nilai dasar kekuatan hukum merupakan landasan  dalam  membuat  kesepakatan  yang  akan  dituangkan  dalam  suatu  akad atau  perjanjian,  kesepakatan  yang  harus  dibuat  oleh  bank  haruslah  kesepakatan yang seimbangnya hak setiap pihak sebagai bentuk keadilan.
Keadilan bukanlah sesuatu yang hanya dianggap sebagai sebuah nilai belaka akan  tetapi  keadilan  itu  haruslah  diimplementasikan  sehingga  menjadi  sebuah bentuk yang nyata pada pembiayaan mudharabah sebagai bentuk bagi hasil yang seimbang, dengan segala hal baik keuntungan maupun tanggungan kerugian yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
Keadilan  yang  diterapkan  terlihat  sangat  mencolok  ketika  penentuan perjanjian bagi hasil yang disepakati pada awal perjanjian, pada bagian syarat dan rukun akad, akan tetapi kesepakatan tersebut harus dilihat dan dianalisis terlebih
15 Ana (25 tahun), Customer Service, wawancara, Watampone, 11 Maret 2017.
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......
dulu oleh bank dari segi bisnis yang diajukan dan manajemen resikonya sehingga pihak bank dapat memperhitungkan segala  resiko yang akan terjadi kedepannya. Penetapan mengenai bagi hasil ini sudah berdasarkan perhitungan sebelah pihak saja  dari  hal  ini  saja  sudah  nampak  ketidakseimbangan  dalam  pembuatan kesepakatan  karena  adanya  unsur  satu  pihak  saja  sudah  membuat  nilai  keadilan itu berkurang yang seharusnya diterapkan dalam suatu akad atau perjanjian.
Pada  konsep  keadilan  memberikan  gambaran  titik  awalnya  dari  format akad  yang  dibuat  harus  memberikan  rasa  keadilan  dengan  adanya  proses  tawar- menawar  yang  artinya  ada  proses  transparansi  pada  akad  kontrak  yang  dibuat hingga  kedua  belah  pihak  lebih  mengetahui  proporsi  hitungan  bagian  yang  akan dibagikan  dengan  menggunakan  sistem profit  sharing atau revenue  sharing .  Jika ditelaah  lebih  jauh  dalam  praktiknya  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya bahwa  penentuan  bagi  hasil  yang  telah  jelas  ditentukan  oleh  pihak  bank  diawal perjanjian  membuat  nasabah  tidak  memiliki  kekuasaan  lebih  dalam  menentukan keuntungan yang akan dibagi pada akhirnya nasabah secara mau tidak mau akan mengikuti  prosedur  yang  telah  dicantumkan  terlebih  dahulu,  selain  itu  faktor kurang  pahamnya  nasabah  mengenai  pengetahuan  tentang  proses  bermuamalah menjadi  tambahan  poin  bahwa  masih  adanya  pihak  yang  belum  mendapat keadilan secara merata.
Secara  hukum  syar‘i,  akad  yang  tertuang  dalam  formulir  yang  disediakan pihak  bank  cukup  transparan  dan  lahiriahnya  tidak  ada  masalah  karena  Bank Syariah  sangat  terkait  dengan  akad-akad  muamalah  syari‘ah.  Bank  konvensional tidak terikat dengan aturan manapun. Selain itu karena Bank syariah menerapkan prinsip mudharabah, sehingga bagi hasil tergantung pada:
1. Pendapatan bank (hasil/laba usaha)
2. Nominal deposito nasabah
3. Nisbah (persentase) bagi hasil antara nasabah dan bank
4. Jangka waktu deposito
Dengan  pembagian profit  sharing dan revenue  sharing maka  terpampang jelas  bahwa  dalam  Bank  Syariah  terkandung  dimensi  keadilan  dan  pemerataan, lain  halnya  dengan  Bank  Konvensional  dengan  sistem  bunga  memandang  dan memberlakukan  bahwa  kekayaan  yang  dimiliki  peminjam  menjadi  jaminan  atas pinjamannya  apabila  terjadi  kerugian  terhadap  usaha  yang  didanai,  maka kekayaan  peminjam  modal  akan  disita  menjadi  hak  milik  pemodal  (Bank), sementara  dalam  bank  syariah  kelayakan  usaha  yang  akan  didanai  menjadi jaminan  oleh  karena  hal  itulah  mengapa  keuntungan  dan  kerugian  akan ditanggung bersama.
Namun  jika  pada  kenyataannya  berdasarkan  narasumber  yang  saya wawancarai  sebagai  salah  satu  nasabah  pada  bank  syariah  pak  Salim  Said mengatakan bahwa sulit untuk mengajukan pembiayaan mudharabah kepada bank syariah  secara  fakta  beliau  pernah  mengajukan  namun  tidak  diterima  oleh  pihak
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......
bank  syariah  karena  terlalu  sulitnya  proses  yang  dilalui  dan  beliau  bukan  nasabah pada  bank  yang  bersangkutan 16 hal  ini  mengindikasikan  bahwa  ada  unsur ketidakadilan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  orang  yang  meminta pembiayaan.
Dari  wawancara  dengan  salah  satu  customer  service  Secara  prinsip mudharabah  yang  syar‘i,  kerugian  yang  terjadi  selama  bukan  karena  kelalaian  dan kecerobohan mudharib maka murni ditanggung pemodal, dalam hal ini adalah bank. mudharib  tidak  dibebani  apapun  kecuali  dia  rugi  tidak  dapat  laba  dari  usaha tersebut.  Praktik  yang  terjadi  di  dunia  bank  syariah  cukup  beragam. 17 Perlu diketahui, bahwa
ternyata hampir  semua  bank  mempersyaratkan  pada akad  mudharabah  semua asset nasabah yang digunakan untuk usaha harus diasuransikan terlebih dahulu. Ini sebagai  upaya  pengamanan  bilamana  terjadi  sesuatu  di  luar  prediksi  semua pihak.Melihat hal ini ini tidak dapat dikatakan sebagai mudharabah karena tidak ada keadilan  dalam  menanggung  kerugian,  sama  halnya  ialah  pihak  nasabah  hanya meminjam dari bank dengan memberikan jaminan berupa aset yang dapat diambil jika  menasabah  mengambil  kerugian.  Hal  ini  tidak  lagi  sejalan  dengan  konsep syari‘ah  karena  konsep  syariah  mengajarkan  menyangga  usaha  secara  bersama baik- baik dalam mebagi keuntungan atau sebaliknya, hal ini dapat dimulai dengan transparansi  dalam  membuat  kontrak,  penghargaan  terhadap  waktu,  amanah,  bila semua  hal  itu  terpenuhi  maka  akan  menghasilkan  perjanjian  dengan  kualitas terbaik.

## Langkah-langkah Pengenalan Sistem Prinsip Syariah Kepada Nasabah
Dalam  pelaksanaannya  Bank  Syariah  untuk  mempersentasikan  prinsip syariahnya  pihak  bank  hanya  melakukan  dalam  lingkup  internal,  berikut  langkah sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  dalam  mengenalkan  sistem  prinsip syariah:
1. Melakukan pembukaan forum antara nasabah dan bank
2. Memperkenalkan produk –produk yang ada dalam bank itu sendiri
3. Memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan umpan balik.
Dapat  dilihat  jelas  bahwa  untuk  langkah  sosialisasi  yang  diambil  oleh  pihak  bank masih sekedar lingkup internal saja, pihak bank akan memberikan sosialisasi hanya kepada nasabah dan calon nasabah pihak bank belum melakukan kegiatan eksternal guna  mensosialisasikan  sistem  syariahnya  berupa  pengadaan  seminar,  ataupun
16 Salim Said (53 tahun), Pemilik Percetakan Offset, wawancara, Watampone, 10 Maret 2017.
17 Efi Hardianti (25 tahun), Teller, wawancara, Watampone, 11 Maret 2017.
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......
promosi  secara  langsung  dan  masih  kurangnya  promosi  melalui  media  cetak ataupun  media  online.  Oleh  karena  itulah  mengapa  bank  syariah  masih  belum mampu  menarik  nasabah  secara  massal  untuk  beralih  dari  bank  konvensional  ke bank  syariah  meski  pada  kenyataannya  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  peningkatan nasabah masih ada meski tidak terlalu signifikan.

## Langkah-langkah Dalam Mengurangi Resiko Yang Terjadi
Pada prinsipnya kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang tidak dapat dihindari karena di luar kekuasaan manusia (over macht), sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal ) dalam hal ini Bank, sedangkan kerugian yang disebabkan  oleh  kelalaian  nasabah  atau mudharib dalam  mengelola  usaha, penyelewengan  penyalah-gunaan  modal  atau  menunda-nunda  pembayaran  maka kerugian ditanggung oleh nasabah/ mudharib.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  setiap  muamalah  apalagi  terhadap muamalah  bank  yang  menyangkut  tentang  uang  pasti  akan  menghadapi  yang namanya  resiko.  Undang-Undang  No.21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah Pasal  1  angka  (26)  menyebutkan  bahwa  agunan  adalah  jaminan  tambahan,  baik berupa  benda  bergerak  maupun  benda  tidak  bergerak  yang  diserahkan  oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan atau unit usaha syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah yang difasilitasi 18
Dalam  fiqh  Islam  tidak  dituntut  untuk  meminta  jaminan  kepada nasabah/mudharib,  akan  tetapi  bank-bank  syariah  pada  umumnya  meminta berupa  bentuk  jaminan,  hal  ini  dilakukan  pihak  bank  syariah  untuk  menegaskan jaminan  tersebut  ada  hanya  untuk  memastikan  kembalinya  modal,  sebab  dana yang  diberikan  kepada  nasabah/mudharib  itu  adalah  pada  umumnya  dana  yang dihimpun dari masyarakat luas.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Keputusan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan  Mudharabah  dinyatakan  bahwa pada  prinsipnya  dalam  pembiayaan  Mudharabah  tidak  ada  jaminan,  namun  agar mudharib  tidak  melakukan  penyimpangan,  Lembaga  Keuangan  Syariah  dapat meminta  Jaminan  dari  Mudharib  atau  pihak  ketiga.  Jaminan  ini  hanya  dapat dicairkan  apabila  mudharib  terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap  hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad 19
Berdasarkan  dari  kedua  aturan  diatas  yang  telah  disebutkan  jelas  bahwa jaminan  atau  agunan  hanya  sebagai  langkah  antisipasi  akan  tetapi  dalam prakteknya  pada  Bank  Syariah  ketika  terjadi  resiko  yang  tidak  diinginkan  maka jaminan  atau  agunan  yang  menjadi  jaminan  pada  saat  akad  akan  menjadi  milik
18 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari‘ah BAB I Pasal 1.
19 Dewan  Syariah  Nasional,  Keputusan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.07/DSN-  MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......
bank  hal  ini  tidak  lagi  menjadi  adil  bagi  pihak  yang  rugi  karena  pada  praktiknya akan  sulit  menemukan  solusi  terbaik  dalam  memecahkan  permasalahan  resiko dan  pada  akhirnya  jaminan  yang  dijaminkan  akan  berpindah  hak  kepemilikan dalam  menebus  modal  biaya  yang  telah  dipakai  dan  ini  tidak  lagi  sesuai  dengan langkah yang ditempuh agar resiko yang terjadi tidak menimbulkan dampak besar atau istilah lain langkah antisipasi yang diambil ialah:
1. Melakukan  kembali  sistem  sosialisasi  dalam  peninjauan  terhadap permasalahan yang dihadapi
2. Menyampaikan peringatan berupa peringatan lisan kepada nasabah
3. Memberikan solusi yang terbaik kepada nasabah
4. Memberikan keputusan dan melanjutkan transaksi dalam pelelangan barang jaminan.
Untuk  nasabah  yang  mengalami  kerugian  pada  poin  ketiga  diatas menunjukkan  bahwa  pihak  bank  akan  memberikan  solusi  yang  terbaik  namun pada ahirnya ketika tidak tercapai kesepakatan maka keputusan selanjutnya ialah melakukan pelelangan pada barang jaminan, secara tidak langsung pada teorinya mengatakan  jaminan  merupakan  sesuatu  yang  dijaminkan  agar  pengelola  usaha yang  mengalami  resiko  tidak  lari  dari  pembayaran  utang  bukan  untuk membayarkan utang ganti rugi.

## Simpulan
Setelah  penyusun  menjabarkan  dan  menganalisis  skripsi  ini,  maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  pembiayaan  mudharabah  di  bank  syariah  dilakukan  dengan  cara teratur  dan  berkekuatan  hukum  sehinnga  dapat  memberikan  rasa  aman kepada kedua belah pihak itu sudah sesuai dengan prinsip syariah
2. Dalam  penerapan  prinsip  syariahnya  terhadap  kegiatan  perbankan  bank syariah  belum  mampu  menerapakan  secara  keseluruhan  dari  segi  teori  bank syariah  sangat  menarik  minat  namun  dalam  praktiknya  banyak  yang  belum dapat terealisasi
3. Masih belum transparansinya pihak bank syariah dalam memberikan informasi kepada  masyarakat  akibat  masih  kurangnya  SDM  yang  mumpuni  dan profesional  di  bidangnya.  Sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang  belum mengetahui mengenai mudharabah ini
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......

## DAFTAR PUSTAKA
Ghufron,  Sofiniyah.  “Konsep  Dan  Implementasi  Bank  Syari’ah.” Jakarta:  Renaisan ,
2005.
Ibnudin,  Ibnudin.  “PRINSIP  PENGELOLAAN  LIKUIDITAS  BANK  SYARIAH.” Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 3, no. 1 (2016): 70–77.
Indonesia,  Bank.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan.” Undang-Undang Republik , 1998.
Indonesia,  Ikatan  Bankir. Strategi  Bisnis  Bank  Syariah .  Gramedia  Pustaka  Utama, 2015.
Indonesia,  Republik.  “Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008.” Tentang  Perbankan Syariah. Jakarta , 2008.
Muin, Abd, and Ahmad Khotibul Umam. “EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM POSITIF.” Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 3, no. 1 (2016): 63–77.
Munir,  Asep  Arsyul.  “AGAMA,  POLITIK  DAN  FUNDAMENTALISME.” Al-Afkar, Journal For Islamic Studies 1, no. 1 (2018): 149–69.
Rozalinda, Ekonomi Islam. “Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi Jakarta.” Rajawali Press, 2016.
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D) . Alfabeta, 2008.
Sunarsa,  Sasa.  “TAFSIR  THEORY;  STUDY  ON  AL-QURAN  METHODS  AND RECORDS.(TEORI TAFSIR; KAJIAN TENTANG METODE DAN CORAK TAFSIR AL-QURAN).” Al-Afkar, Journal For Islamic Studies 3, no. 1 (2019): 247–59.
Antonio, Muhammad Syafi‘i. Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan.
Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan  Perasuransian  Syariah di  Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
Departemen  Agama. Al-Qur ‟ an  dan  Terjemahnya. Bekasi:  Dua  Sukses  Mandiri,
2002.
Ekonomi Islam , Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas ekonomi
Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional. Ed.  2.  Cet.  2.  Jakarta:  DSN-MUI  dan Bank Indonesia, 2003.
http://www.ruangdiskusi.com.pdf.
Harahap, Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian . Bandung:1986.
https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue
/view/4

## Ahmad Syathori
Implementasi Prinsip Syariah terhadap......
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ekosiana, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta: 2007.
K,  Amirudin. Dasar-Dasar  Ekonomi  Islam .  Makassar:  Alaudiin  University  Press, 2014.
Manan,  Abdul. Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama. Jakarta: 2016.
Mulyana, Dedi, Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya,2002