## EVALUASI TERHADAP RUMUSAN RUU PERMUSIKAN

## Binsar A. Hutabarat
Reformed Center for Religion and Society
ABSTRACT: This  article  entitled  "Evaluation  of  the  Draft  Music  Bill" focuses on the substance of the problem set out in the Music Bill, and the procedural side of drafting the Music Bill as an alternative policy, namely “ the process of drafting a policy  as seen from the parties involved in its formulation  (policies  stakeholders).  This  policy  research  is  a  type  of research  on  the  evaluation  of  policy  formulation.  The  findings  of  this paper  are  that  the  Music  Bill,  specifically  related  to  the  process  of  its formulation,  does  not  involve  adequate  stakeholders,  and  the  substance of the policy formulation, specifically regarding the rules of the creative process, has been limiting individual freedom. The drafting of the Music Bill lacks proper attention to the boundaries of private space and public space. The author's recommendation is that the discussion on the  Music Bill as an alternative public policy program should be stopped.
KEYWORDS: policy, public policy, policy evaluation, music bill.
ABSTRAK: Artikel  yang  berjudul  “Evaluasi  terhadap  Rancangan Undang-Undang  Permusikan ” ini  fokus  pada  substansi  masalah  yang dituangkan  dalam  RUU  Permusikan,  serta  sisi  prosedural  perumusan RUU Permusikan sebagai alternatif kebijakan, yakni proses penyusunan suatu  kebijakan  dilihat  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam perumusannya  ( policies  stakeholders ).  Penelitian  kebijakan  ini  merupakan jenis  penelitian  evaluasi  rumusan  kebijakan.    Temuan  tulisan  ini  adalah RUU  Permusikan,  secara  khusus  terkait  proses  perumusannya  tidak melibatkan stakeholder yang  memadai,  dan  substansi  rumusan  kebijakan itu,  secara  khusus  tentang  aturan  proses  kreatif  terindikasi  telah membatasi  kebebasan  individu.  Perumusan  RUU  Permusikan  kurang
memerhatikan  batasan  ruang  privat  dan  ruang  publik  secara  tepat. Rekomendasi  penulis  adalah  RUU  Permusikan  sebagai  alternatif kebijakan  publik  permusikan  harus  dihentikan  pembahasannya  sebagai alternatif kebijakan publik permusikan.
KATA-KATA  KUNCI: kebijakan,  kebijakan  publik,  evaluasi  kebijakan, undang-undang permusikan .

## Pendahuluan
Kebijakan  publik  yang  unggul  sejatinya  dapat  diimplementasikan dengan  baik  untuk  menghadirkan  kehidupan  publik  yang  sehat,  damai dan  sejahtera.  Implementasi  kebijakan  dapat  dilaksanakan  karena mereka  yang  menjadi  sasaran  kebijakan  tersebut  bergairah  untuk melaksanakannya.  Gairah  masyarakat  untuk  mengimplementasikan kebijakan  yang  unggul  dapat  dipahami  karena  kebijakan  tersebut disambut  oleh  mereka  yang  menjadi  sasaran  kebijakan  sebagai  jawaban terhadap  persoalan  mereka.  Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa hadirnya  kebijakan  publik  yang  unggul  haruslah  melalui  proses  yang benar dan melibatkan stakeholder yang memadai.
Hadirnya  kebijakan-kebijakan  yang  menuai  protes  masyarakat luas  di  Indonesia  seharusnya  memberi  kesadaran  pada  elite  politik penyusun  kebijakan  bahwa ada yang salah dalam perumusan kebijakan publik tersebut. Hal ini juga terjadi pada RUU Permusikan.
Kehadiran  RUU  Permusikan  yang  telah masuk  dalam  daftar Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  tahun  2019  bukannya  disambut gembira,  sebaliknya  telah  menuai  demonstrasi  dari  berbagai  kelompok yang  merasa  dirugikan.  Koalisi  Nasional  Tolak  Rancangan  Undang- Undang  Permusikan  mengumumkan  bahwa  RUU  Permusikan  itu memiliki  sejumlah  permasalahan  terkait  dengan  substansi  kebijakan serta  adanya  disharmoni  dengan  perundang-undangan  lain.  Selain substansi  kebijakan  yang  menjadi  dasar  penolakan,  terindikasi  bahwa
perumusan kebijakan tersebut tidak menyertakan para pekerja musik. 1
Mengingat kehadiran sebuah kebijakan publik sangat strategis dan berdampak luas, dan belum banyak yang menyorotinya secara akademis, maka k ajian ini akan mengevaluasi proses perumusan agenda kebijakan sebagaimana  tertuang  dalam  RUU  Permusikan  dan  substansi  dari  RUU Permusikan. Penelitian  kebijakan  ini  merupakan  jenis  penelitian kebijakan  substantif  dengan  fokus  pada  substansi  masalah  yang dituangkan  dalam  RUU  Permusikan,  serta  sisi  prosedural  perumusan RUU Permusikan sebagai alternatif kebijakan, yakni proses penyusunan suatu  kebijakan  dilihat  dari  pihak-pihak  yang  terlihat  dalam perumusannya ( policies stakeholders ).

## Publik dan Privat
Ide tentang kebijakan publik sesungguhnya menyiratkan adanya domain publik,  suatu  ruang  yang  bukan  privat,  tetapi  milik  umum  atau  milik bersama.  Pemisahan  domain  publik  dan  domain  privat  terus  menjadi perdebatan  hingga  saat  ini.  Perdebatan  itu  wajar  terjadi  karena  batasan mana  yang  menjadi  domain  privat  dan  domain  publik  tidaklah sederhana.  Batasan  mana  domain  privat  dan  domain  publik sesungguhnya  merupakan  tema  abadi  yang  terus  menjadi  perdebatan hingga  saat  ini.  Saxonhouse  tepat  ketika  menjelaskan  bahwa  tidak  ada konsepsi yang seragam tentang hubungan antara kedua ruang tersebut. 2
Wayne  Parsons  menjelaskan  bahwa  ruang  publik  adalah  ruang aktivitas  manusia  yang  dipandang  perlu  diatur  atau  diintervensi  oleh pemerintah  atau  aturan  sosial,  atau  setidaknya  aturan  bersama  yang dihasilkan  dari  konsensus  bersama. 3 Hal  ini  berarti  bahwa  sebuah kebijakan  publik  yang  unggul  hanya  mungkin  hadir  jika  semua  elemen publik  yang  menjadi  sasaran  kebijakan  dilibatkan  dan  penyusun
1 “ RUU Permusikan Prematur ”, Kompas , Kamis, 7 Februari 2019.
2 Wayne Parsons, Public Policy (Jakarta: Prenadia Group, 2014), 4-5.
3 Ibid.
kebijakan  memiliki  pemahaman  ruang  publik  dan  privat  yang  jelas. Karena  itu,  perumusan  kebijakan  publik  yang  tidak  dilakukan  dengan hati-hati  bukannya  memberikan  jalan  keluar  terhadap  persoalan  publik, sebaliknya akan menimbulkan masalah baru.
Resolusi  konflik  ruang  privat  dan  publik  pada  awalnya  terdapat dalam  gagasan  Aristoteles  mengenai  “polis”  sebagai  bentuk  tertinggi dari asosiasi manusia. Usaha untuk menengahi ketegangan antara publik dan  privat  terus  berlanjut  hingga  saat  ini.  Pandangan  yang  menetapkan perbedaan  yang  jelas  antara  kekuasaan  publik  dan  dunia  privat berpendapat  bahwa  peran  negara  adalah  menciptakan  kondisi  di  mana kepentingan  publik  dapat  terjamin.  Pemerintah  dalam  hal  ini  lebih  baik tidak  terlalu  campur  tangan  dalam  ruang  publik.  Menurut  pandangan ini, kepentingan publik akan terlayani dengan baik apabila kepentingan kebebasan ekonomi dan pasar difasilitasi oleh negara, bukannya dibatasi atau  diatur  oleh  negara.  Mekanisme  pasar  dalam  hal  ini  menjadi pengatur ruang publik. 4
Gagasan mengenai perbedaan yang tegas antara ruang publik dan privat ternyata mulai runtuh sejak abad ke-19. Penetrasi kebijakan publik ke  dalam  ruang  yang  oleh  para  ahli  ekonomi  disebut  sebagai  ruang privat  mulai  terjadi  di  hampir  semua  bidang  kehidupan  sosial. Perumusan kebijakan publik pada saat ini memerlukan keterlibatan yang lebih  luas  dari  sebelumnya,  dan  tidak  hanya  terbatas  pada  lembaga eksekutif  dan  legislatif.  Perumusan  kebijakan  publik  memerlukan keikutsertaan  semua  pihak  agar  kebijakan  yang  dilahirkan  adalah kebijakan  yang  baik  untuk  semua,  dalam  hal  ini  ahli-ahli  kebijakan memainkan peran strategis.

## Kebijakan Publik
Istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani “polis” (negara -kota) dan  bahasa Sansekerta “pur” (kota), dikembangkan dalam  bahasa Latin
menjadi  “politia”  (negara),  dalam  bahas a  Inggris “policie”,  yang  berarti menangani  masalah-masalah  publik  atau  administrasi  pemerintahan. Asal-usul  etimologis  kata policy sama  dengan  dua  kata  penting  lainnya: police dan politics .  Inilah  salah  satu  alasan  mengapa  banyak  bahasa modern,  misalnya  Jerman  dan  Rusia  hanya  mempunyai  kata  (politik, politika)  untuk  dua  pengertian  ( policy dan politics) Ini  juga  merupakan salah satu faktor yang saat ini menimbulkan kebingungan seputar batas disiplin ilmu politik, administrasi negara, dan ilmu kebijakan, semuanya menaruh  perhatian  besar  pada  studi  politik  ( politics )  dan  kebijakan ( policy ). 5
Menurut Harold  Lasswell:  “Kata  “kebijakan”  ( policy )  umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan  organisasi  atau  privat.” 6 Berdasarkan  penjelasan  Lasswell dapat  dipahami,  bahwa  Lasswell  tidak  membatasi  penggunaan  istilah kebijakan hanya dalam area politik saja, menurutnya, ”Kebijakan” bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis ( political ) yang sering kali diyakini mengandu ng makna “k e berpihakan” dan "korupsi". 7
Meski  istilah  kebijakan  ( polic y)  adalah  istilah  yang  digunakan secara  luas,  namun  Parsons berpendapat  bahwa,  “istilah  kebijakan tepatnya  digunakan  untuk  sesuatu  yang  ‘lebih  besar’  ketimbang keputusan tertentu, tetapi lebih keci l ketimbang gerakan sosial.” 8 Sejalan dengan  Parsons,  Budi  Winarno  menerangkan,  secara  umum  istilah “kebijakan”  atau  “ policy ”  digunakan  untuk  menunjuk  perilaku  seorang aktor  atau  sejumlah  aktor  dalam  suatu  bidang  tertentu. 9 Selanjutnya Winarno  sejalan  dengan  Parsons  menjelaskan,  pengertian  kebijakan hanya memadai untuk keperluan pembicaraan biasa atau umum, namun
5 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), 51.
6 Ibid., 17.
7 Ibid.
8 Wayne Parsons, Public Policy (Jakarta: Kencana, 2006), 14.
9 Budi Winarno , Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Jakarta: Center of
Academic Publishing Service, 2007), 19.
menjadi  kurang  memadai  untuk  pembicaraan-pembicaraan  yang  lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. 10
Wayne  Parsons  lebih  jauh  menerangkan  makna  modern  dari gagasan “kebijakan” dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana  yang  mengandung  tujuan  politik  yang  berbeda  dengan  makna “ administration ”.  Yang  lebih  penting  khususnya  sejak  periode  pasca - Perang  Dunia  II,  kata policy mengandung  makna  kebijakan  sebagai sebuah rationale ,  sebuah  manifestasi  dari  penilaian  yang  penuh pertimbangan. Singkatnya, sebuah kebijakan adalah usaha
mendefinisikan  dan  menyusun  basis rationale untuk  melakukan  atau tidak melakukan sesuatu. 11
Makna  kata  kebijakan  secara  lebih  mendalam  dapat  lebih dipahami  dengan  memahami  konteks  historis  istilah  kebijakan,  makna kebijakan  yang  senantiasa  berubah  menunjukkan  perubahan-perubahan dalam  praktik  kebijakan.  Parsons  lebih  lanjut  mengungkapkan,  di Inggris,  ( policy) mengandung  makna  yang  kompleks  dan  beragam. Dalam karya Shakespeare, misalnya kita menjumpai empat makna yang berbeda: kehati-hatian,  sebentuk pemerintahan,  tugas, dan administrasi, serta sebagai ‘‘m achiavellianisme ” . Kebijakan mencakup seni ilusi politik dan  duplikasi.  Penonjolan,  penampilan  luar  dan  tipuan  ( illusion )  adalah beberapa  unsur  yang  membentuk  kekuasaan  ( power ).  Shakespeare menggunakan  istilah  filsafat  Machiavellian;  dan policy menunggangi kesadaran, demikian dikatakan sang penyair dalam Timon of Athens. 12
Pada  awalnya  istilah  “kebijakan”  atau  pokok -pokok  platform menjadi  rasionalitas  politik.  Mempunyai  kebijakan  berarti  memiliki alasan atau argumen yang mengandung klaim bahwa pemilik kebijakan memahami persoalan beserta solusinya. Kebijakan memberikan semacam teori yang mendasari klaim legitimasi. Selanjutnya, dengan
10 Ibid., 19.
11 Wayne Parsons, op. cit ., 15.
12 Ibid., 16.
berkembangnya  sistem  partai  dan  pemilu  modern  di  masyarakat industri,  diskursus  kebijakan  kemudian  menjadi  sarana  utama  bagi elektorat  untuk  terlibat  dalam  kegiat an  “politik”  dan  persaingan  elite politik.  Dalam  konteks  tersebut  di  atas,  politisi  dituntut  memiliki “kebijakan”  sebagaimana  halnya  sebuah  toko  mesti mempunyai  barang dagangan.  Dalam  area  itu,  kebijakan  merupakan  “mata  uang”  penting dalam perdagangan demokratik. 13
Berdasarkan  paparan  di  atas  jelaslah  bahwa  sebuah  kebijakan publik  sejatinya  menjadi  jawaban  bagi  persoalan  masyarakat,  sebuah strategi  pemerintah  untuk  membawa  masyarakat  pada  cita-cita kemerdekaan  yang  telah  disepakati  bersama.  Kebijakan  publik merupakan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  menyelesaikan permasalahan  publik.  Thomas  R.  Dye  merangkum  dari  definisi-definisi mengenai  kebijakan  publik  demikian:  “ Public  policy is  whatever governments choose to do or not to do” 14 . Kebijakan publik tidak hanya pada apa yang dilakukan pemerintah (misalnya melalui penyusunan undang- undang)  melainkan  termasuk  juga  apa  saja  yang  tidak  dilakukan  oleh pemerintah.  Karena  hal-hal  yang  tidak  dilakukan  pemerintah menurutnya  juga  mempunyai  dampak  yang  cukup  besar  terhadap masyarakat  seperti  halnya  dengan  tindakan-tindakan  yang  tidak dilakukan oleh pemerintah. 15
Tindakan  pemerintah  untuk  tidak  intervensi  di  ruang  publik untuk  terjaganya  kehidupan  publik  yang  sehat  juga  merupakan kebijakan  pemerintah,  karena  keputusan  untuk  tidak  intervensi  pada ruang  publik  adalah  sebuah  kebijakan  pemerintah.  Untuk  menciptakan ruang  publik  yang  sehat  pemerintah  tidak  harus  melahirkan  sebuah undang-undang,  apalagi  jika  intervensi  pemerintah  melalui  kebijakan publik  itu  dapat  membelenggu  kebebasan  individu-individu  dalam
13 Ibid., 16.
14 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy (United States: Prentice Hall, 1978), 1.
15 Irawan Suntoro dan Hasan Hariri, Kebijakan Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 3.
ruang publik.
Kebijakan publik sebagai sesuatu yang dikerjakan pemerintah juga ditegaskan  oleh  James  E.  Anderson, “Public  policies  are  those  policies develop ed  by  governmental  bodies  and  officials.” 16 Menurut  Anderson kebijakan  merupakan  arah  tindakan  yang  mempunyai  maksud  yang ditetapkan  oleh  seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor  dalam  mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. 17
Berdasarkan  definisi-definisi  di  atas  dapat  dipahami,  bahwa kebijakan  publik  mempunyai  beberapa  implikasi  sebagaimana ditegaskan  Anderson,  kebijakan  publik  berorientasi  pada  maksud  atau tujuan,  bukan  perilaku  serampangan.  Kebijakan  publik  bukan  sesuatu yang  berlaku  begitu  saja,  melainkan  direncanakan  oleh  aktor-aktor politik  yang  terlibat  dalam  sistem  politik.  Kebijakan  merupakan  arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri.
Suatu  kebijakan  mencakup  tidak  hanya  keputusan  untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan- keputusan  beserta  dengan  pelaksanaannya.  Kebijakan  publik  dalam bentuknya  dapat  bersifat  positif  dan  negatif.  Secara  positif,  kebijakan, mungkin  mencakup  bentuk  tindakan  pemerintah  yang  jelas  untuk memengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk  mengambil  keputusan  tindakan  dan  tidak  untuk  melakukan sesuatu  mengenai  suatu  persoalan  yang  memerlukan  keterlibatan pemerintah.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  dapat  mengambil  kebijakan untuk  tidak  melakukan  campur  tangan  dalam  bidang-bidang  umum maupun  khusus.  Kebijakan  tidak  campur  tangan  mungkin  mempunyai konsekuensi-konsekuensi  besar  terhadap  masyarakat  atau  kelompok- kelompok  masyarakat.  Dalam  bentuknya  yang  positif,  kebijakan  publik
16 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 35.
17 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Alfa Beta, 2005), 21.
didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif. 18
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  kebijakan  publik  adalah  jalan bagi pemerintah untuk mencapai apa yang dicita-citakan seluruh rakyat. Kebijakan  publik  adalah  pedoman  bagi  sebuah  negara  untuk  mencapai apa yang diperintahkan konstitusi. 19
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor:  Per/04/M.PAN/4/2007  tentang  Pedoman  Umum  Formulasi, Implementasi,  Evaluasi  Kinerja,  dan  Revisi  Kebijakan  Publik  di Lingkungan  Lembaga  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  mendefinisikan kebijakan  publik  adalah  keputusan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  atau lembaga  pemerintahan  untuk  mengatasi  masalah  tertentu,  untuk melakukan  kegiatan  tertentu  atau  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

## Proses Kebijakan Publik
Orang  pertama  yang  menggambarkan  ide public  policy dapat  dipelajari secara sistematik adalah John Dewey. Di dalam bukunya Logic: The Theory of Inquiry , Dewey  memberikan perhatian terhadap sifat eksperimen dari cara  mengukur  kebijaksanaan  ( policy ).  Digambarkan  pula  bagaimana rencana-rencana  tindakan  harus  dipilih  dari  alternatif-alternatif  dan bagaimana  mengamati  akibat-akibat  yang  dapat  dipergunakan  sebagai uji coba yang tepat. 20
Buah  pikiran  Dewey  tersebut  diambil  oleh  Harold  Lasswell, seorang eksperimentalis ilmu politik yang pertama kali mempertajam ide ilmu policy sebagai  suatu  disiplin  yang  tidak  terpisahkan  dari  disiplin- disiplin  ilmu  lainnya.  Menurutnya,  ilmu  kebijakan  adalah  studi  tentang proses  pembuatan  keputusan  atau  proses  memilih  dan  mengevaluasi informasi  yang  tersedia  dan  bergayutan  untuk  memecahkan  masalah-
18 Budi Winarno, op. cit ., 23-4.
19 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 121.
20 Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer (Jakarta: Prenadamedia Group,
2015), 104.
masalah  tertentu.  Ilmu  seperti  ini  adalah  memusatkan  pada  lima  tugas intelektual  di  dalam  memecahkan  persoalan.  Lima  tugas  intelektual tersebut antara lain: penjelasan tujuan-tujuan, penguraian kecenderungan-kecenderungan,  penganalisisan  keadaan,  proyeksi  dari pengembangan  masa  depan,  dan  penelitian,  evaluasi  dan  penelitian, evaluasi dan pemilihan alternatif. 21
Proses  pembuatan  kebijakan  publik  merupakan  proses  yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji  kebijakan  publik  membagi  proses-proses  penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah  untuk  memudahkan  mengkaji  kebijakan  publik. 22 Pembuatan putusan  kebijakan  ( policy  decision  making )  adalah  hasil  sebuah  proses pemilihan  alternatif  terbaik  dari  sejumlah  alternatif  yang  tersedia. Sebagai  bagian  dari  pembuatan,  maka  pembuatan  keputusan  adalah hasil  tindakan  yang  dapat  terlihat  pada  tujuan  tertentu,  yang  dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang dapat terlihat dalam setiap tahapan  dan  proses  kebijakan  publik  yang  dilakukan.  Karenanya pembuatan  keputusan  haruslah  merupakan  tindakan  terpola  dari  aktor, menggunakan  model  dan  teknik  yang  tepat,  dan  dilakukan  sepanjang waktu  dan  melibatkan  banyak  keputusan  sehingga  hasilnya  adalah lahirnya  kebijakan  yang  berdimensi  rasional  yang  substantif,  dan diharapkan  dapat  menyelesaikan  persoalan  kepublikan  secara  cerdas, bijaksana, dan memberikan harapan. 23
Lokus  pembuatan  keputusan  kebijakan  ( policy  decision  making ) berada  di  antara  fase  perumusan  kebijakan  dan  implementasi,  di  mana kedua  hal  tersebut  saling  terkait  satu  sama  lain.  Keputusan memengaruhi  implementasi,  dan  implementasi  tahap  awal  akan
21 Ibid., 104.
22 Budi Winarno, Kebijakan Publik, 35.
23 Novita Tresina, Rasionalitas dan Pembuatan Keputusan Kebijakan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 15.
memengaruhi implementasi berikutnya. Pembuatan keputusan bukanlah proses  pasif,  melainkan  sebuah  proses,  dan  keputusan  awal  sering  kali hanya  merupakan  sinyal  petunjuk  arah  atau  dorongan  awal,  atau percobaan  awal,  yang  nantinya  akan  mengalami  revisi  dan  diberi spesifikasi.

## Rumusan RUU Permusikan
Berdasarkan  naskah  akademik  RUU  Permusikan  dan  RUU  Permusikan dapat dipahami bahwa yang menjadi tujuan dari hadirnya RUU tersebut adalah:  a.  bahwa  musik  sebagai  bagian  dari  budaya  berfungsi  sebagai perekam  nilai  kehidupan  dan  jejak  sejarah  peradaban  bangsa  Indonesia serta menjadi aset penting dalam pemajuan kebudayaan perlu dipelihara, dilestarikan,  dan  dikembangkan;  b.  bahwa  saat  ini  masih  terdapat permasalahan dalam permusikan yang terkait dengan penyelenggaraan, perlindungan,  dan  pendataan  serta  pengarsipan  sehingga  perlu dilakukan  penataan  yang  komprehensif  agar  permusikan  dapat berkembang  secara  berkesinambungan  dan  memberikan  manfaat  bagi kemajuan  bangsa;  c.  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  ada belum  mampu  memenuhi  perkembangan  hukum  dan  dinamika masyarakat  sehingga  diperlukan  payung  hukum  yang  dapat mewujudkan  penyelenggaraan  permusikan  yang  baik  dan  memberikan kepastian  hukum;  d.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana RUU  Permusikan  dimaksud  dalam  huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf  c,  perlu membentuk Undang-Undang tentang Permusikan; 24
Dasar  hukum  dari  penyusunan  Undang-Undang  Permusikan adalah  Pasal  20,  Pasal  21,  dan  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Artinya,  RUU  permusikan  ini adalah usulan dari Badan Perwakilan Rakyat yang memang memiliki hak
24 Naskah Akademik RUU Permusikan (Tim Penyusun RUU tentang Permusikan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2018).
dalam  penyusunan  undang-undang.  Sedangkan  Pasal  32  ayat  (1) berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memeroleh manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  demi meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  umat manusia. 25
Kronologis  hadirnya  RUU  Permusikan  dalam  Program  Legislasi Nasional  2019  adalah  seperti  berikut;  Pada  7  Juni  2017  para  musisi  dan pemangku  kepentingan  industri  musik  secara  resmi  menyampaikan usulan RUU tentang Permusikan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Naskah  akademik  RUU  Permusikan  melaporkan  bahwa  usulan dihadirkannya  UU  Permusikan  adalah  untuk  memajukan  dunia permusikan  Indonesia,  sekaligus  juga  memajukan  kebudayaan  nasional Indonesia.  Pada  15  Agustus  2018  RUU  Permusikan  ini  dianggap  perlu oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengakomodasi kebutuhan dunia permusikan  di  Indonesia.  Baleg  DPR  menyatakan  komitmennya  untuk mendorong agar RUU ini dapat dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). DPR RI melalui Komisi X kemudian merencanakan untuk menyusun RUU tentang Permusikan, dengan menugaskan Badan Keahlian  DPR  RI  untuk  menyusun  konsep  naskah  akademik  dan  RUU tentang Permusikan. 26
Naskah  Akademik  RUU  Permusikan  menerangkan  bahwa  Tim Penyusun  telah  mendapatkan  pandangan  dan  masukan  dari  pemangku kepentingan  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  permusikan. Penyusunan  Naskah  Akademik  RUU  tentang  Permusikan  dilakukan melalui  studi  kepustakaan/literatur  dengan  menelaah  berbagai  data  15 Agustus  2018  sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan  terkait, baik  di  tingkat  undang-undang  maupun  peraturan  pelaksanaan  dan berbagai  dokumen  hukum  terkait.  Guna  melengkapi  studi  kepustakaan
dan  literatur  dilakukan  pula  diskusi  melalui  Focus  Group Discussion/FGD  dan  wawancara  serta  kegiatan  uji  konsep  dengan berbagai  pihak  berkepentingan  atau stakeholders terkait  permusikan  dan para pakar atau akademisi.
Substansi  RUU  Permusikan  diyakini  sebagai  solusi  terhadap permasalahan  kurangnya  keseimbangan/ balancing antara  perkembangan musik  tradisional  dan  musik  modern.  Perkembangan  musik  tradisional cenderung  menurun  sebagai  akibat  kurangnya  perhatian  dari pemerintah,  khususnya  pemerintah  daerah.  Padahal,  menurut  naskah akademik  RUU  tersebut,  idealnya  musik  tradisional  yang  merupakan local  genus harus  dilestarikan  dan  dikembangkan,  termasuk  mendapat advokasi dari pemerintah. Selanjutnya juga dijelaskan, tata kelola musik Indonesia  saat  ini  masih  tergantung  sepenuhnya  kepada  mekanisme pasar  dan  menitikberatkan  pada pop  culture ,  sehingga  jenis  musik lainnya,  terutama  musik  tradisional,  kurang  mendapatkan  perhatian. Idealnya perlu dibedakan antara tata kelola industri musik dengan musik tradisional.  Artinya  RUU  Permusikan  menginginkan  adanya  intervensi pemerintah berupa undang-undang untuk memajukan musik tradisonal dan tata kelola industri musik.
RUU  tentang  Permusikan  itu  memiliki  cakupan  yang  luas mengenai  penyelenggaraan  permusikan,  mulai  dari  proses  kreasi, reproduksi,  distribusi,  dan  konsumsi.  Selain  itu,  diatur  pula  mengenai perlindungan  terhadap  karya  musik  dan  pelaku  musik,  pengembangan pelaku  musik  melalui  pendidikan  dan  apresiasi,  sistem  pendataan  dan pengarsipan,  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan permusikan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perumusan RUU  Permusikan  merupakan  inisiatif  DPR,  dan  diakui  bahwa perumusan  tersebut  lebih  kepada  ide-ide  yang  lahir  dari  Dewan Perwakilan  Rakyat,  dan  tidak  didasarkan  atas  riset  yang  mendalam tentang persoalan terkait dengan permusikan, apalagi cakupan RUU itu sangat luas.
Pasal kontroversial yang mendapat penolakan luas tertuang dalam pasal  50  yang  menjelaskan  bahwa  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan  Proses  Kreasi  yang  mengandung  unsur:  a.  mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan  narkotika,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya;  b. memuat  konten  pornografi,  kekerasan  seksual,  dan  eksploitasi  anak;  c. memprovokasi  terjadinya  pertentangan  antarkelompok,  antarsuku, antarras,  dan/atau  antargolongan;  d.  menistakan,  melecehkan,  dan/atau menodai  nilai  agama;  e.  mendorong  khalayak  umum  melakukan tindakan melawan hukum; f. membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau  RUU  Permusikan  g.  merendahkan  harkat  dan  martabat manusia. 27

## Evaluasi Proses Perumusan RUU Permusikan
Berdasarkan  kronologis  penyusunan  RUU  Permusikan  yang  telah dipaparkan  dalam  naskah  akademiknya  dapat  diketahui  bahwa  RUU tersebut  merupakan  usulan  DPR.  Adapun  yang  mendasari  usulan tersebut  adalah  belum  adanya  undang-undang  yang  mengatur  tentang permusikan. Kenyataan tersebut menjadi dasar bagi anggota DPR untuk merumuskan  undang-undang  yang  mengatur  permusikan.  Tujuannya adalah  agar  dengan  adanya  undang-undang  permusikan  itu  ada kepastian hukum  bagi pemerintah untuk  mengatur tentang permusikan untuk kemudian mengembangkan dunia permusikan  di Indonesia yang dijelaskan  dalam  RUU  tersebut  bahwa  musik  tradisional  tertinggal  dari musik-musik lain yang berasal dari luar negeri. Dengan demikian dapat dipahami  bahwa  penyusun  undang-undang  beranggapan  intervensi pemerintah  untuk  memajukan  permusikan  harus  didasari  dengan adanya undang-undang. Dengan kata lain, RUU Permusikan merupakan produk DPR untuk memajukan permusikan Indonesia.
Pemikiran  bahwa  pemerintah  hanya  dapat  intervensi  untuk memajukan  permusikan  di  Indonesia  dengan  menghadirkan  RUU Permusikan  menunjukkan  kurang  pahamnya  pemerintah  mengenai kebijakan  publik.  Karena  apapun  yang  pemerintah  lakukan  terhadap dunia permusikan, baik secara positif yakni dengan menghadirkan RUU Permusikan  atau  secara  negatif  dengan  tidak  menghadirkan  undang- undang,  keduanya  merupakan  kebijakan.  DPR  harus  memahami  bahwa adakah  problem  khusus  yang  mengharuskan  hadirnya  sebuah  undang- undang  untuk  mengatur  kehidupan  publik  terkait  permusikan?  Pada saat yang sama juga DPR harus memahami apakah kebijakan publik itu telah bergerak jauh pada dunia privat atau tidak. Maraknya demonstrasi terkait  kebijakan  tersebut  menjelaskan  bahwa  ada  ruang  privat  yang telah  diintervensi  kebijakan  publik  itu.  Kebijakan  DPR  bisa  juga mencakup  suatu  keputusan  untuk  mengambil  keputusan  untuk melakukan  sesuatu  mengenai  suatu  persoalan  yang  memerlukan keterlibatan  pemerintah.  Dengan  kata  lain,  DPR  dapat  mengambil kebijakan  untuk  tidak  melakukan  campur  tangan  dalam  bidang-bidang umum  maupun  khusus.  Kebijakan  tidak  campur  tangan  DPR  mungkin mempunyai konsekuensi-konsekuensi besar untuk memajukan permusikan  di  Indonesia.  DPR  harusnya  memerhatikan  apa  yang dikatakan  Thomas  R.  Dye,  kebijakan  publik  adalah  apa  yang  dilakukan pemerintah  dan  apa  yang  tidak  dilakukan  pemerintah.  Intervensi pemerintah  dalam  ruang  publik  tidak  harus  berupa  undang-undang, menjaga kebebasan individu agar tercipta ruang publik yang sehat tidak harus dilakukan dengan undang-undang.
Mengamati  agenda  permasalahan  yang  tertuang  dalam  RUU Permusikan terlihat adanya ketidakjelasan mengenai agenda permasalahan.  Ketidakjelasan  ini  dapat  dipahami  bahwa  RUU permusikan  tidak  didasarkan  pada  riset  mendalam  sebagaimana seharusnya sebuah kebijakan publik. Riset kepustakaan dan penggunaan Focus  Goup  Discussion  (FGD)  yang  melibatkan  lembaga-lembaga permusikan hanya sebatas sosialisasi dari rumusan akademik. Lemahnya
perumusan agenda permasalahan tentang permusikan dapat terlihat juga dari  waktu  penelitian  yang  sangat  singkat,  sekitar  satu  tahun,  termasuk sosialisasi  yang  melibatkan  lembaga-lembaga  permusikan.  Padahal, sebuah proses penyusunan agenda publik permusikan tidak terlepas dari kepentingan  politik  yang  saling  bertarung,  sebagaimana  dijelaskan William  N.  Dunn,  tahapan  proses  kebijakan  publik  haruslah  didahului sebuah  fase  dan  proses  yang  sangat  strategis  dalam  realitas  kebijakan publik.  Dalam  proses  inilah  pembuat  keputusan  memiliki  ruang  untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda  publik  yang  dipertarungkan.  Jika  sebuah  isu  berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam  agenda  publik,  maka  isu  tersebut  berhak  mendapatkan  alokasi sumber  daya  publik  yang  lebih  daripada  isu  lain.  Selanjutnya,  masih menurut  William  N.  Dunn,  masalah  yang  sudah  masuk  dalam  agenda kebijakan  kemudian  dibahas  oleh  para  pembuat  kebijakan.  Masalah- masalah  tadi  didefinisikan  untuk  kemudian  dicari  pemecahan  masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan  yang  diambil  untuk  memecahkan  masalah.  Perumusan kebijakan unggul ini perlu kehati-hatian.
Demonstrasi  yang  marak  terhadap  RUU  tersebut  membuktikan bahwa  agenda  permasalahan  permusikan  belum  dapat  ditangkap penyusun  kebijakan  dengan  baik.  Sebaliknya,  bagi  pekerja  musik permasalahan  yang  dijabarkan  dalam  RUU  Permusikan  bukan  masalah penting  bagi  mereka,  sehingga  jawaban  yang  diberikan  lewat  RUU Permusikan  tidak  dianggap  sebagai  solusi  dalam  mengembangkan permusikan  di  Indonesia.  RUU  Permusikan  mungkin  merupakan  hal yang  amat  penting  bagi  pemimpin-pemimpin  politik,  penasihat- penasihatnya, kelompok-kelompok berkepentingan, dan birokrasi karena merupakan produk yang penting untuk menunjukkan kinerja DPR yang
terkenal  rendah,  namun  para  elite  juga  harus  menyadari  bahwa  bukan rahasia  bahwa  tidak  banyak  dari  para  elite  tersebut  yang  mempunyai kemampuan  untuk  memutuskan  semua  isu  yang  timbul,  demikian  juga terkait  permusikan.  Itulah  sebabnya  ada  indikasi  RUU  tersebut  bersifat inkrementalis,  atau  RUU  Permusikan  hanya  berisi  pengembangan  kecil dari  formula-formula  yang  dibuat  di  masa  lalu  yang  menunjukkan keberhasilan  untuk  mendapatkan  alternatif-alternatif  pemecahan masalah.
Para pejabat publik harus menyadari bahwa mereka membutuhkan  pertolongan,  saran,  kritik  dari  semua  pihak  yang  ada dalam  masyarakat  karena  proses  penyusunan  kebijakan  publik  yang menjadi  kebutuhan  masyarakat  membutuhkan  proses  yang  berat  dan keterlibatan semua pihak.  Kebijakan publik di Indonesia sebagai negara demokrasi  sejatinya  juga  merupakan  bidang  yang  harus  dipikirkan semua  orang,  setiap  warga  negara  sepatutnya  diberikan  kesempatan memberikan  sesuatu  yang  berharga  yang  patut  disumbangkan  untuk kebaikan  bersama.  Pelibatan  masyarakat  dalam  penyusunan  kebijakan publik  sangat  penting  khususnya  para  ahli  kebijakan  publik,  dan sumbangan  masyarakat  yang  tanpa  interes  politik  itu  penting  untuk menghadirkan  kebijakan  yang  unggul  dan  dapat  diimplementasikan. Ruang  lingkup  kebijakan  publik  yang  pertama  itu  adalah  adanya partisipasi  masyarakat  untuk  bersama-sama  memikirkan  cara-cara  yang baik  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  masyarakat.  Tanpa  adanya partisipasi masyarakat dan rakyat banyak, maka kebijakan publik kurang bermakna dan sulit untuk dilaksanakan.
Dalam  masyarakat  Indonesia  yang  modern,  demokratis,  dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, partisipasi dari masyarakat sangat  penting  sekali  dalam  urusan-urusan  pemerintahan  termasuk  di dalam  urusan  kebijakan  publik.  Apabila  RUU  Permusikan  dalam penyusunan  agenda  dan  masalahnya  melibatkan stakeholder yang  luas, maka  penolakan  atas  substansi  RUU  itu  tidak  perlu  terjadi,  karena masyarakat tentunya akan menyambut gembira sebuah kebijakan publik
yang  unggul  yang  akan  membawa  penyelesaian  terhadap  konflik  yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Hal  lain  yang  dilanggar  dalam  proses  perumusan  RUU Permusikan  adalah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan yang menjelaskan  bahwa  perundang-undangan  harus  didasarkan  pada  asas keterbukaan. Yang  dimaksud  dengan  “asas  keterbukaan”  adalah  bahwa dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  mulai  dari perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan, dan  pengundangan  bersifat  transparan  dan  terbuka.  Dengan  demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.  Hadirnya  RUU  Permusikan  yang  merupakan  usulan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Indonesia  seharusnya  tidak  boleh  diartikan  bahwa DPR adalah badan yang paling memahami permasalahan permusikan di Indonesia.  Kebijakan  publik  permusikan  seharusnya  melibatkan  semua pihak, sehingga kebijakan publik tersebut diyakini para pegiat musik dan seluruh  masyarakat  Indonesia  sebagai  jalan  untuk  menuju  kehidupan yang dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia.

## Evaluasi Materi RUU Permusikan
Pasal  50  RUU  Permusikan  adalah  salah  satu  pasal  yang  banyak menimbulkan  kontroversi. Alasannya,  pasal  tersebut  adalah  pasal  karet yang  justru  bisa  membelenggu  proses  kreatif  pekerja  musik.  Substansi proses  kreatif  menimbulkan  perdebatan  karena  proses  kreasi  adalah domain  individu  menurut  pekerja  musik,  tapi  dalam  RUU  Permusikan proses  kreatif  yang  adalah  domain  privat  itu  dapat  diintervensi  oleh pemerintah.  Alasannya  adalah  apabila  proses  kreatif  tersebut mengandung  unsur:  a.  mendorong  khalayak  umum  melakukan kekerasan  dan  perjudian  serta  penyalahgunaan  narkotika,  psikotropika, dan zat adiktif lainnya; b. memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan  eksploitasi  anak;  c.  memprovokasi  terjadinya  pertentangan
antarkelompok,  antarsuku,  antarras,  dan/atau  antargolongan;  d. menistakan,  melecehkan,  dan/atau  menodai  nilai  agama;  e.  mendorong khalayak  umum  melakukan  tindakan  melawan  hukum;  f.  membawa pengaruh  negatif  budaya  asing;  dan/atau  RUU  Permusikan  g. merendahkan harkat dan martabat manusia. 28
RUU  Permusikan  terkait  materi  proses  kreatif  terindikasi  tidak mampu  membedakan  domain  publik  dan  domain  privat.  Harus  diakui bahwa membedakan secara tegas ruang publik dan privat tidak mudah. Tetapi dengan kehati-hatian, penyusunan agenda masalah yang menjadi dasar  perumusan  undang-undang  permusikan  dapat  terbebas  dari kontroversi  yang  mungkin  ditimbulkan.  Apabila  penyusunan  agenda masalah  dilakukan  dengan  hati-hati,  maka  aturan  proses  kreatif  yang mengijinkan  pemerintah  intervensi  dalam  ruang  individu  atau  privat tentu  tidak  akan  terjadi. Klaim  bahwa  hadirnya sebuah undang-undang untuk  menata  permusikan  adalah  sebuah  keharusan  sebagaimana dituangkan  dalam  naskah  akademik  RUU  Permusikan,  sesungguhnya tidak  memiliki  pijakan  yang  kuat,  apalagi  sampai  memasuki  domain individu atau privat yang seharusnya dihindari oleh pemerintah.
Penetapan  aturan  proses  kreatif  dalam  RUU  Permusikan  jelas tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan yang menjelaskan  bahwa  materi  muatan  Peraturan  Perundang-undangan harus  mencerminkan  asas: 29 a.  pengayoman;  Yang  dimaksud  dengan “asas  pengayoman”  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan Perundang-undangan  harus  berfungsi  memberikan  pelindungan  untuk menciptakan  ketentraman  masyarakat.  b.  kemanusiaan;  Yang  dimaksud dengan  “asas  kemanusiaan”  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan
28 Naskah Akademik RUU Permusikan.
29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6, dan lihat penjelasannya.
penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara  dan  penduduk  Indonesia  secara  proporsional.  c.  kebangsaan;

## Yang  dimaksud  dengan  “asas  kebangsaan”  adalah  bahwa  setiap  Materi
Muatan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  mencerminkan  sifat  dan watak  bangsa  Indonesia  yang  majemuk  dengan  tetap  menjaga  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  d.  kekeluargaan;  Yang  dimaksud dengan  “asas  kekeluargaan”  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan Peraturan  Perundang-undangan  harus  mencerminkan  musyawarah untuk  mencapai  mufakat  dalam  setiap  pengambilan  keputusan.  e. kenusantaraan;  Yang  di maksud  dengan  “asas  kenusantaraan”  adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memerhatikan  kepentingan  seluruh  wilayah  Indonesia  dan  Materi Muatan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibuat  di  daerah merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  nasional  yang  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  f.  bhinneka  tunggal  ika; Yang  dimaksud  dengan  “asas  bhinneka tunggal  ika” adalah  bahwa  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang- undangan harus memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,  kondisi  khusus  daerah  serta  budaya  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  g.  keadilan;  Yang  dimaksud dengan  “asas  keadilan”  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi  setiap  warga  negara.  h.  kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan pemerintahan; Yang  dimaksud  dengan  “asas  kesamaan  kedudukan dalam  hukum  dan  pemerintahan”  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan Peraturan  Perundang-undangan  tidak  boleh  memuat  hal  yang  bersifat membedakan  berdasarkan  latar  belakang,  antara  lain,  agama,  suku,  ras, golongan, gender, atau  status sosial.  i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian  hukum.  j.  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan;  Yang
dimaksud  dengan  “asas  keseimbangan,  kesera sian,  dan  keselarasan ” adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Melihat isi materi RUU Permusikan sebagaimana dijelaskan di atas dapat  dipahami  bahwa  materi  RUU  Permusikan  tidak  memenuhi kebutuhan  mereka  yang  terlibat  dalam  dunia  permusikan,  itulah sebabnya materi RUU Permusikan mendapat penolakan yang luas.

## Kesimpulan
Agenda permasalahan permusikan di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam RUU Permusikan yang merupakan inisiatif DPR dapat disimpulkan  belum  menjadi  kebutuhan  pekerja  musik  Indonesia.  Itulah sebabnya  kehadiran  RUU  Permusikan  menimbulkan  penolakan  dari banyak pekerja musik di Indonesia.
RUU Permusikan belum dianggap sebagai kebutuhan permusikan di  Indonesia  karena  penyusunan  agenda  persoalan  permusikan  di Indonesia  tidak  dilakukan  dengan  kehati-hatian,  yakni  dengan melibatkan stakeholder permusikan  secara  luas,  selain  itu  waktu  yang singkat  dalam  proses  penyusunannya  membuat  isi  materi  RUU Permusikan menimbulkan kontroversi.
Materi  RUU  Permusikan  secara  khusus  terkait  aturan  proses kreatif  tidak  mampu  memisahkan  domain  privat  dan  domain  publik secara  bijak.  Pasal  yang  berisi  aturan  proses  kreatif  ditolak  oleh  banyak pekerja  musik  sebagai  instrumen  yang  dapat  membelenggu  kebebasan insan  permusikan.  Substansi  RUU  Permusikan  tidak  menjawab kebutuhan mereka yang menjadi sasaran kebijakan, karena kebijakan ini lebih  merupakan  ide  elite,  bukan  permasalahan  yang  diangkat  dari kehidupan masyarakat.

## Rekomendasi
RUU  Permusikan  sebagai  alternatif  kebijakan  direkomendasikan  tidak
dimasukkan  dalam  Program  Legislasi  Nasional  karena  penyusunan agenda  permasalahan  yang  tertuang  dalam  RUU  Permusikan  kurang melibatkan  mereka  yang  merupakan  sasaran  kebijakan.  Cakupan  RUU Permusikan yang amat luas membutuhkan peran serta masyarakat yang luas  untuk  merumuskan  sebuah  alternatif  kebijakan  sebagai  jawaban terhadap  persoalan  masyarakat.  Penolakan  yang  luas  terhadap  RUU Permusikan  menunjukkan  bahwa  kebijakan  itu  bukanlah  kebijakan unggul yang dapat diimplementasikan dengan baik.