ISSN: 0215-837X (p); 2460-7606 (e), Vol. 17 (2), 2019, pp. 283-296 DOI: 10.18592/khazanah.v17i2.3214 Submit : 15/08/2019 Review : 30/08/2019 Publish : 31/12/2019

## PERSPEKTIF SOSIOLOGIS TERHADAP TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SINGKAWANG

## Sri Sudono Saliro
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas srisudonosalirofh@gmail.com
Abstract: The purpose of this study is to analyze the religious tolerance among different communities in the city of Singkawang. It focuses on the forms of tolerance as well as the supporting and challenging factors toward tolerance  among  religious  people  in  the  city.  This  is  an  empirical  research  in  which  it  employs  descriptive qualitative methods that were used to obtain data through observation and interviews. Among the results of the field  research  is  a  finding  that  in  Singkawang  City,  inter-religious  relationships  have  been  facilitated  by collaborated  forums  namely  FKUB  (Forum  Komunikasi  Umat  Beragama)  and  FKPELA  (Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama). Special for FKPELA, this forum has been claimed as the only interfaith youth communication forums found in Indonesia. Among the supporting factors for the interfaith cooperations are the emotional ties and environmental conditions. In this context, the community grows and develops in an environment surrounded by people of different religions. Regarding the challenging factors, it was found that the socio-political situation and traumatic memory of conflict in the city’s history could constitute as inhibiting factors.

## Keywords: Tolerance; Interfaith Collaboration; Singkawang City
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa toleransi beragama di antara komunitas yang berbeda di kota Singkawang. Penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk toleransi, serta faktor pendukung dan  penghambat  toleransi  antar  umat  beragama  di  kota  ini.  Penelitian  ini  bersifat  empiris  dengan menggunakan  metode kualitatif deskriptif, yang  digunakan  untuk  memperoleh data  melalui  observasi  dan wawancara. Di antar hasil dari penelitian lapangan tersebut adalah temuan bahwa hubungan keagaman di kota Singkawang diafasilitasi dalam sebuah  wadah kolaboratif yakni FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) dan FKPELA (Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama). Khusus FKPELA, lembaga ini diklaim  sebagai  satu-satunya  forum  komunikasi  pemuda  lintas  agama  yang  ada  di  Indonesia. Di  antara faktor  pendukung  toleransi  dimaksud  adalah  ikatan  emosional  dan  kondisi  lingkungan.  Dalam  hal  ini, masyarakatnya tumbuh dan berkembang di lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang yang berbeda agama. Di sisi lain, faktor sosial politik dan beban ingatan traumatis terkait konflik dalam sejarah masyarakat di kota ini menjadi faktor penghambat.
Kata kunci: Toleransi; Kerjasama Lintas Agama; Kota Singkawang

## Pendahuluan
Toleransi dalam bahasa Latin yakni “tolerare” yang memiliki arti sabar terhadap sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi merupakan 1 suatu sikap atau perilaku manusia  yang  mengikuti  aturan,  dimana  seseorang  dapat  menghargai,  menghormati terhadap  perilaku  orang  lain.  Toleransi  menunjukan  adanya  suatu  kerelaan  untuk
1 Abu Bakar, “Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama,” TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama Vol.7 Juli-Desember (2015): 123–31.
menerima kenyataan adanya orang lain disekitar dan disamping kita. Sikap toleransi diwujudkan dalam bentuk interaksi dan kerjasama diberbagai golongan. Interaksi yang terjadi  di  masyarakat  merupakan  jaringan  relasi  timbal  balik  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Pada  konteks  ini,  interaksi  sosial  menjadi  kebutuhan  dasar  manusia yang  bersifat  universal  dan  tidak  dapat  dibatasi  oleh  kelompok  masyarakat  tertentu sehingga perbedaan bukanlah hambatan bagi masyarakat dalam melakukan interaksi sosial.Agama  yang  menjadi  faktor  pendorong  terjadinya  dinamika  interaksi  sosial memungkinkan  untuk  mempengaruhi  pola  interaksi  sosial  antara  umat  beragama. 2 Bahkan pembangunan nasional negara Indonesia memposisikan agama pada  urutan teratas  sebagai  asas  pembangunan,  begitu  pula  dengan  dasar  Negara  Indonesia,  sila pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Mahaesa. 3
Tjahjo Kumolo yang menjadi menteri dalam negeri pada periode 2014-2019 4 mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Menurut beliau, kondisi  ini  menjadi  tantangan  untuk  para  kepala  daerah  yang  harus mengimplementasikan  berbagai  kebijakan  di  masing-masing  daerah  dengan mengedepankan  nilai-nilai  Pancasila.  Menyusun  perencanaan  dalam  program  kerja, menyusun  Perda,  mengambil  sebuah  kebijakan  politik  sekecil  apapun,  membuat peraturan apapun, menggerakan, mengorganisir masyarakat dimana pun berada, jika kepala  daerah  menjabarkan  sila-sila  Pancasila  maka  bisa  terwujud  dengan  baik. Pernyataan ini dia ungkapkan dalam acara penghargaan oleh SETARA Institute yang menobatkan Kota Singkawang, Kalimantan Barat berada pada urutan pertama dalam penghargaan “Kota Toleran 2018” dengan skor tertinggi 6,513 dari skala penilaian 1- 7.
Hal ini menunjukan betapa dominannya faktor agama dalam tata kehidupan sosial  yang  seakan-akan  agama  tidak  bisa  dilepaskan  dari  konteks  hubungan  antar manusia dan pembangunan. Keharmonisan dan toleransi antar pemeluk agama akan memberikan  dampak  bagi  semua  aspek  kehidupan,  baik  itu  stabilitas  politik, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial dan budaya yang semakin meningkat dan  berkembang  pesat,  begitu  juga  hal  sebaliknya  jika  itu  terjadi  konflik, ketidakharmonisan, intoleran antar pemeluk agama.
Kota Singkawang memiliki keseluruhan keanekaragaman umat beragama yang diakui  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Agama  Kota  Singkawang terhitung  sampai  bulan  Mei  2019  penduduk  Kota  Singkawang  beragama  Islam sebanyak 51,20%, beragama Protestan sebanyak 5,35%, beragama Katholik sebanyak 7,44%,  beragama  Hindu  sebanyak  0,03%,  beragama  Budha  sebanyak  35,49%,  dan Kong Hu Chu sebanyak 0,50%.
Realitas  diatas  menunjukan  bahwa  kota  Singkawang  memiliki  kemajemukan masyarakat  beragama  dan  memiliki  potensi  keunggulan  yang  merupakan  perpaduan
2 Abu Bakar HM, Mualimin, dan Nurliana, “Elit Agama dan Harmonisasi Sosial Di Palangka Raya,” Khazanah : Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 16 (2) (2018): 277–96.
3 Rina Rehayati, “KERUKUNAN  HORIZONTAL (Mengembangkan Potensi Positif dalam Beragama),” Toleransi 1, no. 1 (2009): 55–64.
4 Ghita Intan, “SETARA Institute: Singkawang, Kota Paling Toleran Se-Indonesia,” 2018.
dari  berbagai  macam  latar  belakang  budaya  yang  saling  melengkapi  dan  hidup berdampingan secara harmonis dan toleransi antar umat beragama guna mendukung pembangunan  di  Kota  Singkawang.  Hubungan  harmonis  antar  umat  beragama berpengaruh pada umat masing-masing agama
Dari  ungkapan  Hendardi  (Ketua  SETARA  Institute) 5 ,  Kota  Singkawang merupakan  kota  dengan  penilaian  indeks  kota  toleran  tertinggi  pada  tahun  2018 berdasarkan  penilaian  yang  menunjukkan  bahwa  kota  ini  paling  sukses  dalam menerapkan  toleransi  melalui  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD) dan produk hukum lainnya yang dibuat Kota Singkawang.
Sesuai  dengan  penjelasan  diatas  yang  mengenai  toleransi  umat  beragama sebagai landasan dalam melaksanakan sikap dan perilaku umat beragama, makalah ini ditulis  untuk  mengangkat  permasalahan  toleransi  antar  umat  beragama  di  kota Singkawang dalam perspektif sosial. Dengan topik ini, fokus permasalahan yang akan dikaji  adalah:  1)  apa  saja  bentuk  kerjasama  antar  umat  beragama;  dan  2)  apa  faktor pendukung dan penghambat toleransi umat beragama di Kota Singkawang.
Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  menekankan  pada kedalaman nilai. 6 Metode ini digunakan untuk mencoba menjawab secara keseluruhan mengenai  toleransi  antar  umat  beragama  di  Kota  Singkawang  dalam  perspektif sosiologis. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menguraikan  permasalahan  secara  deskriptif  dengan  melihat  konteks  permasalahan dan  tindakan  individu  dalam  suatu  rangkaian  sosial  di  masyarakat.  Pendekatan deskriptif ini dipakai karena untuk mengungkap realita sosial agar tergambarkan bentuk kerjasama  antar  umat  beragama  dan  penerapannya  terhadap  sikap  dan  perilaku masyarakat  beragama  di  Kota  Singkawang.  Namun  demikian  penelitian  ini  tetap memanfaatkan  data  statistik  umat  beragama  yang  dikumpulkan  dari  data  lapangan. Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  data  primer  yaitu  masyarakat  Kota  Singkawang, tokoh  agama,  dan  pemerintah.  Adapun  dari  keseluruhan  populasi  diatas,  peneliti menetapkan sampel yang menjadi sumber data menggunakan  purposive  sampling yaitu berdasarkan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini. 7 Adapun  sebagai  data sekunder  diantaranya:  buku,  surat  kabar,  jurnal  dan  peraturan  perundang-undangan yang  relevan  dengan  fokus  kajian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan pengamatan,  wawancara  berpedoman  (guided  interview)  dan  wawancara  mendalam (indepth  interview)  dan  teknik  dokumentasi.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan pengamatan  maksudnya  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  peneliti melakukan  pengamatan  secara  langsung  di  lapangan  dan  mencatat  secara  sistematis gejala  yang  diselidiki. 8 Sedangkan  wawancara  berpedoman  dimaksudkan  agar
5 Ninis Chairunnisa, “Indeks Kota Toleran: Singkawang Tertinggi, Tanjung Balai Terendah,” 2018.
6 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), 11.
7 M Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 70.
8 Arikunto, Suhardjono, dan Supardi, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 88.
mendapatkan data dan informasi terarah sehingga memungkinkan untuk melakukan pengembangan  pertanyaan  berdasarkan  jawaban  informan.  Selain  itu  wawancara mendalam  dilakukan  kepada  pihak  terkait  masyarakat  kota  Singkawang  dalam melaksanakan  toleransi  umat  beragama. 9 Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis deskriptif,  yang  menurut  Sutrisno  Hadi  analisis  deskriptif  ini  bertujuan  agar  dapat menggambarkan keadaan dan status fenomena. 10 Setelah menemukan data kualitatif dari  lapangan  yang  tentunya  tetap  memperhatikan  prinsip  validitas  dan  objektifitas data, kemudian dianalisis dengan instrumen deduktif dan induktif baik itu data yang bersifat  primer  dan  sekunder  sehingga  dapat  mengetahui  secara  mendalam  terkait penelitian ini.

## Pembahasan Singkawang Kota Toleran 2018
Toleransi  merupakan  salah  satu  variabel  kunci  dalam  membina  dan mewujudkan kerukunan dan inklusi sosial, serta membangun Negara Pancasila yang bersendikan  kemerdekaan  beragama  sebagaimana  termuat  didalam  sila  pertama Pancasila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,  terutama  Pasal  29  Ayat  (2)  yaitu  “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Selain itu Pemerintah daerah khususnya kota yang heterogenitas  sosio-kulturalnya  lebih  tinggi  daripada  kabupaten,  merupakan  organ masyarakat dituntut untuk memainkan peran positif sebagai representasi Negara dalam sisi yang lebih spesifik dan partikular.
Dalam  konteks  itu,  dan  dalam  rangka  memperingati  Hari  Toleransi Internasional  yang  diperingati  setiap  tanggal  16  Nopember  setiap  tahun,  SETARA Institute melakukan kajian dan  indexing terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi  dan  praktik  toleransi.  SETARA  Institute  mengungkapkan  tujuan  dari pengindeksan ini antara lain untuk mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun  dan  mengembangkan  toleransi  di  wilayahnya  masing-masing  sehingga menjadi pemicu bagi kota-kota lain untuk turut bergegas mengikuti, membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya. 11
Laporan tentang Indeks Kota Toleran tahun 2018 adalah laporan yang disusun dengan mengutamakan praktik-praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi melalui  regulasi  dan  tindakan  di  satu  sisi  serta  menyandingkannya  dengan  realitas perilaku sosial kemasyarakatan dalam tata kelola keberagaman kota, khususnya dalam isu  agama/keyakinan.  Pengukuran  yang  dilakukan  SETARA  Institute  menggunakan
9 H  Noeng  Muhadjir,  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Pendekatan  Positifistik,  Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphistik, telaah studi teks dan penelitian  agama (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 39.
10 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 36.
11 Ghita  Intan,  “SETARA  Institute:  Singkawang,  Kota  Paling  Toleran  Se-Indonesia,”  VOA Indonesia,  2018,  https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-singkawang-kota-paling-toleran- se-indonesia/4690956.html.
paradigma  negative  rights,  sesuai  dengan  karakter  kebebasan  beragama/  berkeyakinan yang  merupakan  rumpun  kebebasan  sipil  politik,  yang  diukur  secara  negatif.  Selain pendekatan  negative  rights,  Indeks  Kota  Toleran  juga  memeriksa  tindakan  positif pemerintah kota dalam mempromosikan toleransi, baik yang tertuang dalam kebijakan, pernyataan  resmi,  respons  atas  peristiwa,  maupun  membangun  budaya  toleransi  di masyarakat. 12
Secara  operasional  SETARA  Institute  menurunkan  konsep  toleransi  pada beberapa variabel sistemik di kota yang mempengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga kota, yaitu meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah kota, tindakan- tindakan aparatur pemerintah kota, perilaku antar entitas di kota – warga dengan warga, pemerintah dengan warga, dan relasi-relasi dalam heterogenitas demografis warga kota.
Dengan demikian yang dimaksud dengan kota toleran dalam studi SETARA Institute  adalah  kota  yang  memiliki  beberapa  atribut  berikut:  1)  Pemerintah  kota tersebut memiliki regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, baik dalam bentuk  perencanaan  maupun  pelaksanaan;  2)  Pernyataan  dan  tindakan  aparatur pemerintah  kota  tersebut  kondusif  bagi  praktik  dan  promosi  toleransi;  3)  Di  kota tersebut,
tingkat peristiwa dan tindakan
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan  rendah  atau  tidak  ada  sama  sekali;  4)  Kota  tersebut menunjukan  upaya  yang  cukup  dalam  tata  kelola  keberagaman  identitas  keagamaan warganya. 13
Pengukuran toleransi yang dilakukan oleh SETARA Institute dalam mengukur Indeks  Kota  Toleran  (IKT)  tahun  2018  menggunakan  pendapat  Brian  J.  Grim  dan Roger  Finke 14 menyusun  3  indikator  utama  untuk  mengukur  tingkat  kebebasan beragama/derajat toleransi sebuah negara.  Pertama, favoritisme atau pengistimewaan pemerintah  terhadap  kelompok-kelompok  agama  tertentu.  Kedua,  peraturan pemerintah  yang  membatasi  kebebasan  beragama.  Ketiga,  regulasi  sosial  yang membatasi kebebasan beragama. 15 Ketiganya kemudian ditambah lagi dengan satu lagi variabel lain, yaitu komposisi penduduk berdasarkan agama. Komposisi penduduk menjadi salah satu parameter dalam mengukur indikator toleransi dalam tata kelola kota karena objek studi ini adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. Penggabungan kota-kota administrasi di DKI Jakarta menjadi Kota  DKI  Jakarta  karena  kota-kota  tersebut  tidak  memiliki  kewenangan  untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah. Pemilihan kota sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa komposisi  penduduk  di  perkotaan  seharusnya  lebih  heterogen  jika  dibandingkan dengan  kabupaten.  Kondisi  heterogenitas  dan  kosmopolitanisme  ini  seharusnya
12 Titin  Nuryani  dan  Ahmad  Taufiq,  “Peran  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018,” Journal of Politic and Government Studies 8, no. 03 (2019): 381–390.
13 SETARA Institute, “Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018,” 2018, 3.
14 “Measuring international socio-religious values and conflict by coding US State Department reports,” JMS Proceedings, AAPOR-Section on Survey Research Methods [CD-ROM]. Alexandria, VA: American Statistical Association, 2006, 4120–27.
15 SETARA Institute, “Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018,” 2.
menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi. Pemilihan 94 kota ini juga didasarkan pada kepentingan praktis memudahkan kegiatan penelitian, dibandingkan dengan meneliti seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 514. 16
Berdasarkan  pada  definisi  operasional  diatas  ditambah  dengan  kerangka indexing, para ahli menetapkan 4 (empat) variabel sebagai alat ukur dengan mengutip kerangka  pengukuran  yang  dikemukakan  oleh  Grim  dan  Finke, 17 yaitu:  a)  Regulasi Pemerintah  Kota  dengan  indikator  (1)  Rencana  pembangunan  dalam  bentuk  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  dan  produk  hukum  pendukung lainnya dan (2) Kebijakan diskriminatif; b) Tindakan Pemerintah dengan indikator: (1) Pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi dan (2) Tindakan nyata terkait peristiwa]; c) Regulasi Sosial dengan indikator: (1) Peristiwa intoleransi dan (2) Dinamika masyarakat sipil  terkait  peristiwa  intoleransi);  d)  Demografi  Agama  dengan  indikator:  (1) Heteregonitas  keagamaan  penduduk,  dan  (2)  Inklusi  sosial  keagamaan.  Dengan  demikian, dibandingkan dengan indikator pada  tahun sebelumnya, terdapat penambahan  pada variabel  Regulasi  Sosial,  yaitu  berupa  indikator  Dinamika  Masyarakat  Sipil,  dan  pada variabel Demografi Agama, yaitu berupa Inklusi Sosial Keagamaan.
Berdasarkan hasil observasi yang didapat di Kantor Walikota Singkawang pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 10.00 Wib, menjelaskan bahwa yang menjadi sumber data penelitian  untuk  menentukan  indikator  tolak  ukur  tingkat  toleransi  berdasarkan sumber yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, data Biro Pusat Statistik (BPS), data Komnas Perempuan, data SETARA Institute, dan referensi media terpilih. Data tersebut dalam bentuk:
1. RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah)  kota.  Data  ini  bisa diakses siapa saja, sehingga memudahkan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pemeriksaan terhadap rencana daerah (dalam penelitian ini adalah RPJMD Kota Singkawang).  RPJMD  dikeluarkan  oleh  masing-masing  daerah  untuk  rentang waktu  lima  tahun  sekali,  sehingga  terjadi  perbedaan  rentang  waktu  mulai  dan selesainya sebuah RPJMD.
2. Dalam  implementasinya  dokumen  RPJMD  kota  Singkawang  tahun  2018-2022 yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang RPJMD kota Singkawang menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan antara lain, seluruh perangkat daerah, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pakar  dan  akademisi  serta  kalangan  dunia  dalam  perumusan  kebijakan perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian  serta  pemantauan  dalam  upaya terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang transparan, adil, demokratis, efektif dan  akuntabel.  Visi  misi  kota  Singkawang  2018-2022  juga  tertuang  didalam dokumen  RPJMD,  yang  merupakan  bentuk  dukungan  terhadap  toleransi  antar umat  beragama  yaitu  mewujudkan  dan  memelihara  harmonisasi  dalam keberagaman agama, etnis dan budaya.
3. Peraturan  Daerah/Kebijakan  Kota  Lainnya.  Sumber  data  ini  diperoleh  dari Komnas  Perempuan  yang  telah  menghimpun  peraturan-peraturan  daerah  yang
16 SETARA Institute, 2–3.
17 SETARA Institute, 3.
bermuatan diskriminatif antara tahun 2009 hingga tahun 2017 dan data kebijakan diskriminatif  yang  dicatat  SETARA  sejak  tahun  2017  hingga  2018.  Selama peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  masih  berlaku  atau  belum dicabut,  maka  peraturan  perundang-undangan  tersebut  masih  valid  digunakan sebagai alat ukur.
4. Peristiwa yang menggambarkan terjadinya intoleransi. Data ini diambil dari data peristiwa  dan  tindakan  pelanggaran  kebebasan  beragama/  berkeyakinan  yang dikumpulkan melalui riset pemantauan SETARA Institute, yang sudah sejak 2007 didokumentasikan dan dilaporkan dilaporkan kepada publik setiap tahun. Untuk pengukuran  tahun  berjalan  (2018)  dilakukan  atas  peristiwa  dan  tindakan  dalam rentang waktu antara November 2017 hingga Oktober 2018. Di kota Singkawang tercatat tidak ada peristiwa yang terjadi berkaitan dengan intoleran.
5. Tindakan  Nyata  Pemerintah  Kota.  Tindakan  pemerintah  diukur  berdasarkan tindakan  atau  aksi  yang  diambil  oleh  pemerintah  kota  dalam  menyikapi  sebuah kasus atau peristiwa. Untuk mengumpulkan informasi tindakan pemerintah studi indexing ini menggunakan data sekunder melalui penelusuran informasi  di media massa  dalam  rentang  waktu  pemberitaan  adalah  sejak  November  2017  hingga Oktober  2018  dan  data  pemantauan  SETARA  Institute  tentang  kebebasan beragama/berkeyakinan.
6. Pernyataan  Pemerintah,  yang  dimaksud  adalah  respons  pemerintah  kota  dalam menyikapi  peristiwa  atau  kejadian  yang  mengandung  intoleransi  berbasis agama/keyakinan.  Data  untuk  variabel  ini  juga  dirujuk  dari  pemberitaan  media menggunakan  beberapa  beberapa  kata  kunci  generik,  yaitu  toleransi,  kebebasan beragama, kesetaraan jender, kerukunan umat beragama, kebinekaan, dan Pancasila dikaitkan  dengan  kata  kunci  masing-masing  kota.  Rentang  waktu  pemberitaan adalah sejak November 2017 hingga Oktober 2018. Selain itu, data juga dihimpun dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh para peneliti SETARA  Institute  atas peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.
7. Dinamika  masyarakat  sipil.  Data  mengenai  partisipasi  dan  dinamika  masyarakat sipil dalam praktik dan pemajuan toleransi dikumpulkan melalui penelusuran data sekunder  yang  dilakukan  oleh  para  peneliti  SETARA  Institute  yang  dikuatkan dengan  data  self-assessment  yang  dihimpun  oleh  SETARA  Institute  melalui kuesioner.
8. Demografi Penduduk Berdasarkan Agama. Data ini tersedia di website BPS (Badan Pusat  Statistik)  dan  bisa  diakses  oleh  siapa  saja  yang  membutuhkan.  Data  yang tersedia  di  BPS  adalah  komposisi  penduduk  kabupaten/kota,  salah  satunya berdasarkan agama/ keyakinan yang masih dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, data angka kemudian dikonversi ke dalam persentase.  Berdasarkan data dari Kementrian Agama Kota Singkawang terhitung sampai bulan Mei 2019 penduduk Kota Singkawang beragama Islam sebanyak 51,20%, beragama Protestan sebanyak 5,35%,  beragama  Katholik  sebanyak  7,44%,  beragama  Hindu  sebanyak  0,03%, beragama Budha sebanyak 35,49%, dan Konghucu sebanyak 0,50%.
9. Inklusi sosial keagamaan. Data ini dalam bentuk data sekunder melalui penelusuran pemberitaan  media  massa  yang  terpercaya  mengenai  kerukunan  antar  umat
beragama dan harmoni sosial keagamaan di masing-masing kota. Rentang waktu pemberitaan adalah sejak November 2017 hingga Oktober 2018.
Scoring dalam studi SETARA Institute menggunakan skala dengan rentang nilai 1-7,  yang  menggambarkan  rentang  gradatif  dari  kualitas  buruk  ke  baik.  Artinya,  1 merupakan  scoring  untuk  situasi  paling  buruk  pada  masing-masing  indikator  untuk mewujudkan kota toleran, sedangkan 7 adalah scoring untuk situasi paling baik pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran di kota-kota dimaksud. SETARA Institute menetapkan 10 (sepuluh) kota dengan skor toleran tertinggi adalah sebagai berikut:
1. Kota Singkawang Skor 6.513
2. Kota Salatiga Skor 6.477
3. Kota Pematang Siantar Skor 6.280
4. Kota Manado Skor 6.030
5. Kota Ambon Skor 5.960
6. Kota Bekasi Skor 5.890
7. Kota Kupang Skor 5.857
8. Kota Tomohon Skor 5.833
9. Kota Binjai Skor 5.830
10. Kota Surabaya Skor 5.823. 18
Bentuk Kerjasama Antar Umat Beragama di Kota Singkawang Sesuatu  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  kehidupan  masyarakat  adalah adanya kerjasama dan interaksi sosial. Menurut Soejono Soekanto di dalam bukunya tentang  pengantar  sosiologi,  interaksi  sosial  adalah  faktor  utama  dalam  kehidupan sosial. 19 Dengan adanya kerjasama dan interaksi sosial sesama manusia atau pemeluk agama  akan  lebih  mempererat  hubungan  bersama,  hal  sebaliknya  apabila  tidak  ada komunikasi  atau  interaksi  antar  satu  sama  lain  maka  tidak  ada  kehidupan  bersama. Mencapai  sebuah  kerukunan  salah  satunya  adalah  toleransi,  untuk  mewujudkan toleransi diperlukan kerjasama. Terbentuknya suatu kesepahaman untuk bekerjasama tidak  lah  mudah,  bahkan  dalam  satu  kelompok  terjadi  perbedaan  pendapat  apalagi kerjasama disini dimaksudkan adalah kerjasama antar umat beragama yang notabene di kota  Singkawang  memiliki  6  (enam)  agama  dan  kepercayaan  antara  lain:  Islam, Protestan, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu. Kerjasama untuk mewujudkan suatu kerukunan umat beragama  melalui  unsur toleransi diperlukan suatu model toleransi terbaik, menurut Atho’ sebagaimana dikutip oleh Rina bahwa salah satu model terbaik menyelesaikan  benturan  agama  adalah  melalui  dialog  pengembangan  wawasan multikultural  antar  pemuka  agama.  Dengan  dialog  diharapkan  tercapai  pemahaman yang lebih baik disamping mewaspadai berbagai faktor yang terkait hubungan antar umat  beragama,  baik  yang  mendorong  konflik  maupun  memiliki  potensi  integrasi.
18 SETARA Institute, 5.
19 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 68.
Melalui  sarana  dialog  akan  mengidentifikasi  kearifan  lokal  guna  merajut  kerukunan beragama. 20
Kondisi  keagamaan  dan  budaya  di  kota  Singkawang  yang  majemuk  perlu dikembangkan melalui sarana komunikasi yang efektif di daerah guna meredam potensi konflik.  Kemajemukan  yanga  ada  tersebut  menciptakan  polarisasi  dalam pengelompokan atau kelas sosial masyarakat. Keberagaman jenis suku, ras dan agama di Kota Singkawang maka tidak terhindarkan munculnya permasalahan sosial terutama kaitannya  dalam  kehidupan  beragama.  Kondisi  kota  yang  sedang berkembang  tidak terhindarkan banyaknya potensi konflik yang terjadi. Tidak jarang terjadi perselisihan di masyarakat yang mengetengahkan isu agama seperti pendirian rumah ibadah, unsur politik. Permasalahan itu muncul antara lain adanya pendirian rumah ibadah yang tidak mempunyai  izin,  penggunaan  fasilitas  umum  sebagai  tempat  ibadah  dan  munculnya protes warga terhadap keberadaan suatu rumah ibadah, serta unsur politik pemilihan kepala daerah.
Salah  satu  kebijakan  yang  ditetapkan  pemerintah  pada  tahun  2006  terkait masalah kehidupan beragama adalah ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  dalam  pemeliharaan  kerukunan  umat beragama,  pemberdayaan  forum  kerukunan  umat  beragama  dan  pendirian  rumah ibadat,  berlandaskan  peraturan  tersebut  maka  perlu  kebijakan  pemerintah  daerah dalam  mewujudkan  toleransi  kehidupan  beragama  di  kota  Singkawang  dengan mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Singkawang. Berdasarkan hasil observasi yang didapat di kantor Kemenag kota Singkawang tentang  peran  pemerintah  terhadap  praktik  dan  promosi  toleransi,  baik  itu  dalam bentuk  perencanaan  maupun  pelaksanaannya,  sudah  termuat  di  dalam  visi  kota Singkawang yaitu harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya dan misi kota Singkawang  yakni  mewujudkan  dan  memelihara  harmonisasi  dalam  keberagaman agama, etnis dan budaya. Tidak hanya itu, pernyataan dan tindakan pemerintah kota Singkawang bagi praktik dan promosi toleransi ditunjukan dengan adanya FKUB kota Singkawang yang dibentuk oleh masyarakat dan di tetapkan melalui surat keputusan Walikota  Singkawang  dalam  rangka  membangun,  memelihara  dan  memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Di samping itu juga ada Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (FKPELA) yang menaungi pemuda-pemuda dari berbagai  umat  beragama  di  Kota  Singkawang  yang  dibentuk  oleh  pemuda  Kota Singkawang dan ditetapkan melalui surat keputusan Walikota Singkawang.
Dari pernyataan diatas dan hasil observasi menunjukan bahwa pemerintah kota Singkawang  menggali  dan  menjabarkan  nilai-nilai  yang  tertuang  di  dalam  Pancasila melalui  asas  otonomi  daerah  desentralisasi  yang  merupakan  semangat  pemerintah daerah  kota  Singkawang  untuk  mewujudkan  dan  melaksanakan  visi  dan  misinya. Artinya  ketika  bicara  tentang  toleransi,  pemerintah  daerah  sudah  menaungi  hal tersebut.
20 Rehayati, “Kerukunan Horizontal (Mengembangkan Potensi Positif dalam Beragama).”
Adapun  peran  FKUB  Kota  Singkawang  antara  lain:  1)  melakukan  dialog dengan  pemuka  agama  dan  tokoh  masyarakat;  2)  menampung  aspirasi  ormas keagamaan  dan  aspirasi  masyarakat;  3)  menyalurkan  aspirasi  ormas  keagamaan  dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan walikota; 4) melakukan sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  dibidang  keagamaan  yang berkaitan  dengan  kerukunan  umat  beragama  dan  pemberdayaan  masyarakat;  dan  5) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketua  FKUB  Kota  Singkawang,  bapak Baharuddin  mengatakan  bahwa  FKUB  Kota  Singkawang  yang  sudah  berdiri  pada tahun 2007 itu diadakan untuk  menanggapi permasalahan isu agama yang terangkat kepermukaan pada Pilkada Walikota/Wakil Walikota Singkawang. Kegiatan FKUB di antaranya adalah dialog antar tokoh agama yang dihadiri oleh setiap umat beragama pada masing-masng agama yang ada di kota Singkawang. Dialog tersebut bertemakan Pilkada damai, semua tokoh agama baik itu agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu sepakat dalam pelaksanaan Pilkada secara damai. Hasil kesepakatan tokoh masing-masing agama tersebut dituangkan dalam pakta integritas.
Selanjutnya,  bapak  Baharuddin  juga  menerangkan  bahwa  upaya  untuk memperkuat  toleransi  antar  umat  beragama  di  kota  Singkawang  adalah  dengan membangun dialog antar umat beragama yang merupakan suatu hal yang prinsipil dan utama  yang  harus  diperhatikan  ketika  berbicara  tentang  dialog  antar  agama  adalah bahwa dialog hendaknya memiliki batasan-batasan dan ruang lingkup didalam dialog antara lain: Pertama, dialog teologis yang bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa diluar keyakinan dan keimanan diri ternyata ada banyak sekali keyakinan dan iman dari tradisi  dan  budaya  agama  lain.  Dialog  teologis  dapat  memposisikan  iman  seseorang ditengah-tengah iman orang lain. 21 Batasan dialog teologis yaitu dialog antar kitab suci misalnya harus berbuat baik dengan sesama manusia, harus hidup saling bertoleransi, dan damai, yang mana hal tersebut secara umum terdapat di dalam semua kitab suci. Kedua,  dialog  non-teologis,  menurut  Swidler  sebagaimana  dikutip  oleh  Zakiyudin, dialog  ini  merupakan  wilayah  praktis  dimana  kita  berkolaborasi  untuk  menolong sesama  manusia. 22 Dialog  non  teologis  ini mencakup  segala  bentuk  baik  kehidupan sebagai  interaksi  antar  umat  beragama  dalam  suatu  komunitas,  kerjasama  dan hubungan sosial antar agama, hal ini sudah dilaksanakan di dalam FKUB itu sendiri. Peran  pemuda  mengambil  bagian  penting  dalam  toleransi  umat  beragama, melalui FKPELA kota Singkawang yang mulai berdiri sejak tahun 2017, peran pemuda yang harus siap mengahadapi ancaman dan siap pula manjawab tantangan yang ada. Salah satu nilai yang harus ada pada pemuda adalah jiwa kepemimpinan. Yang mana kepemimpinan  sebagai  salah  satu  soft  skill,  menjadi  salah  satu  syarat  eksistensi  dan resistensi pemuda dalam menghadapi tantangan global. Hal ini menjadi sebuah agenda penting  bagi  kita  bersama  untuk  kembali  memupuk  jiwa  kepemimpinan  pemuda mengingat arus globalisasi yang ditandai dengan keterbukaan informasi dan berbagai
21 Mun’im A Sirry, Fiqih Lintas Agama (Jakarta: Yayasan Wakaf Para Madina, 2003), 224.
22 Zakiyuddin  Bhaidawy,  Dialog  Global  dan  Masa  Depan  Agama  (Surakarta:  Muhammadiyah University Press, 2001), 29.
kesempatan  kadang  tidak  disertai  dengan  kesiapan  penyaringan  informasi  yang diterima oleh masyarakat, baik itu ideologi, berita hoax yang bisa merusak moral dan persatuan bangsa.
FKPELA  kota  Singkawang  yang  beranggotakan  masing-masing  umat beragama tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab menjaga kerukunan dengan cara menjaring  pemuda-pemuda  umat  beragama.  Penjaringan  dan  upaya  merangkul pemuda umat beragama di mulai dari tiap-tiap anggotanya yang membina kelompok agamanya  masing-masing,  sebagai  contoh,  anggota  FKPELA  yang  beragama  Islam akan  merangkul  kelompok-kelompok  pemuda  yang  beragama  Islam  melalui  majelis taklim, pengajian dll, begitu juga dengan agama lain.
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB dengan  ketua  FKPELA  kota  Singkawang,  Bapak  Rabuansyah  mengatakan  bahwa dalam menjaga toleransi umat beragama selalu memberikan respon terkait isu terkini baik itu dalam bentuk media sosial maupun media cetak, selain itu juga FKPELA pada berbagai  kegiatan  ceremonial  keagamaan  selalu  hadir  pada  acara  tersebut,  misalnya kegiatan  Cap  Go  Meh,  anggota  FKPELA  ikut  terlibat  dalam  kepanitiaan  sebagai bentuk  dukungan  kelancaran  acara  tersebut,  begitu  juga  dengan  acara  keagamaan lainnya.  Dalam  rangka  peningkatan  kualitas  dan  kapasitas  anggota  FKPELA, diadakanlah  dialog,  pelatihan  dan  workshop  terkait  isu  toleransi  yang  diadakan  oleh pemerintah daerah maupun Kanwil Kemenag Provinsi.
Dari  observasi  diatas  setidaknya  ada  lima  unsur  kualitas  kerukunan  umat beragama  di  Kota  Singkawang  terpenuhi,  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Ridwan Lubis 23 antara lain: Pertama, nilai religiusitas, kualitas kerukunan hidup umat beragama harus  merepresentasikan  sikap  religius  umatnya.  Toleransi  terbangun  hendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, toleransi benar-benar dilandaskan  pada  nilai  kesucian,  kebenaran,  kebaikan  dalam  rangka  mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat.  Kedua, kualitas toleransi hidup umat beragama harus  mencerminkan  pola  interaksi  antar  umat  beragama  yang  harmonis,  yakni hubungan serasi, senada dan seirama, sikap  tenggang rasa, dan saling menghormati, saling mengasihi saling peduli berdasarkan nilai persahabatan. Menurut pengamatan penulis,  di  café-café,  warung  kopi  maupun  di  tempat  komunitas,  pemuda  kota Singkawang bersikap baik terhadap sesama umat beragama, berbaur tanpa memandang sisi agama apa yang dianut oleh rekannya. Hal ini menunjukan bahwa ikatan emosional pemuda  kota  Singkawang  sangat  mempengaruhi  sikap  dan  perilaku  toleransi  antar umat  beragama.  Ikatan  emosional  artinya  meliputi  ikatan  tali  persahabatan,  ikatan persaudaraan, kekeluargaan dan rasa sepenanggungan baik itu sisi ekonomi maupun sosial,  faktor  tambahan  lainnya  adalah  karena  faktor  lingkungan,  yang  notabene pemeluk agama baik itu, Islam, Protestan, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu ditiap- tiap kecamatan selalu ada. Ketiga, kualitas toleransi umat beragama harus diarahkn pada pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif,  bergerak  kedepan,  bersemangat  dalam  mengembangkan  nilai  kepedulian,
23 Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama (Jakarta: Puslitbang, 2005), 12–13.
keaktifan dan kebajikan bersama. Keempat, kualitas kerukunan hidup umat beragama harus  diorientasikan  pada  pengembangan  suasana  kreatif,  sebagai  contoh, terbentuknya  FKPELA  kota  Singkawang  dalam  konteks  kreatifitas  interaktif,  yang mana segala aspirasi pemuda lintas agama akan mengembangkan gagasan, upaya untuk meningkatkan nilai-nilai sosial dalam bertoleransi antar umat beragama. Kelima, kualitas toleransi  ditekankan  pada  pembentukan  suasana  nilai  produktivitas  umat,  seperti mengembangkan  amal  kebajikan,  bakti  sosial,  kerjasama  sosial  ekonomi  yang mensejahterakan umat.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Toleransi Umat Beragama
Adapun  yang  menjadi  faktor  pendorong  toleransi  umat  beragama  di  kota Singkawang  berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  kepada  tokoh  agama, pemerintah  daerah,  Kemenag  Kota  Singkawang  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut adalah:
1. Faktor  tokoh.  Artinya  faktor  ini  memiliki  peran  dan  pengaruh  penting  dalam kehidupan bersosial di masyarakat seperti Ulama, Kyai, Ustadz, Bhiksu, Pedanda, Romo, Paus, Pendeta, Jiao Sheng (penebar agama Konghucu), tokoh masyarakat adat dan tokoh etnis. Peran tokoh ini dihadirkan pada acara seminar kebangsaan ataupun acara deklarasi perdamaian. Misalnya pada saat Pilkada Kota Singkawang dan Pilkada Gubernur Kalimantan Barat, dalam acara tersebut para tokoh agama dan  tokoh  masyarakat  adat,  maupun  tokoh  etnis  dihadirkan  untuk  menjadi pembicara dalam rangka mendeklarasikan Pemilu Damai.
2. Faktor  pemerintah.  Adapun  peran  pemerintah  daerah  Kota  Singkawang  selalu memprioritaskan keharmonisan umat beragama, hal ini tercermin pada Perda Kota Singkawang  No.  3  Tahun  2018  tentang  RPJMD,  termuat  didalam  Visi  dan  Misi Walikota  dan  Wakil  walikota  Singkawang,  dan  ditetapkannya  Surat  Keputusan walikota tentang FKUB dan FKPELA.
3. Faktor  lingkungan.  Secara  demografi,  penyebaran  agama  di  kota  Singkawang terbilang  merata  di  berbagai  kecamatan.  (1)  Kecamatan  Singkawang  Tengah beragama Islam sebanyak 76,90%, beragama Protestan sebanyak 3,48%, beragama Katholik  sebanyak  1,70%,  beragama  Hindu  sebanyak  0,02%,  Beragama  Budha sebanyak  14,  10,  dan  beragama  Konghucu  sebanyak  0,8%.  (2)  Kecamatan Singkawang Barat beragama Islam sebanyak 30,64%, beragama Protestan sebanyak 9,24%,  beragama  Katholik  sebanyak  3,57%,  beragama  Hindu  sebanyak  0,92%, beragama Budha sebanyak 55,03%, dan Konghucu sebanyak 0,60%. (3) Kecamatan Singkawang  Timur,  beragama  Islam  sebanyak  19,26%,  beragama  Protestan sebanyak 11,58%, beragama Katholik sebanyak 45,56%, beragama Hindu sebanyak 0,09%,  beragama  Budha  sebanyak  23,34%,  dan  beragama  Konghucu  sebanyak 0,17%.  (4)  Kecamatan  Singkawang  Utara  beragama  Islam  sebanyak  74,68%, beragama  Protestan  sebanyak  3,79%,  beragama  Katholik  sebanyak  4,80%, beragama  Budha  sebanyak  16,42%,  beragama  Hindu  sebanyak  0,01%,  beragama Konghucu  sebanyak  0,31%.  (5)  Kecamatan  Singkawang  Selatan  beragama  Islam sebanyak  42,89%,  beragama  Protestan  sebanyak  4,96%,  beragama  Katholik sebanyak  4,52%,  beragama  Budha  sebanyak  47,51%,  beragama  Hindu  sebanyak

## 0,08% dan beragama Konghucu sebanyak 0,04%.
4. Faktor Pemuda. Pemuda kota Singkawang yang notabene sejak kecil sudah memiliki ikatan emosional antar umat beragama yang dikarenakan faktor lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang yang sudah di kelilingi oleh orang-orang yang berbeda agama.
Faktor  penghambatnya  antara  lain  adalah  tidak  cukupnya  pemahaman  dan pengetahuan  tentang  agama-agama  lain  secara  seimbang  yang  akan  menyebabkan kurangnya  penghargaan  dan  munculnya  sikap  curiga  yang  berlebihan,  perbedaan kebudayaan  karena  tingkat  pendidikan  yang  tidak  sama,  juga  masalah  bahasa  yang sangat  peka  dengan  kelompok-kelompok  tertentu.  Faktor  sosial  politik  dan  beban ingatan traumatis akan konflik-konflik dalam sejarah.
Simpulan
Berdasarkan analisis terhadap data dan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa  bentuk  kerjasama  dalam  toleransi  umat  beragama  di  Kota  Singkawang dilaksanakan melalui wadah FKUB Kota Singkawang dan FKPELA Kota Singkawang yang  merupakan  satu-satunya  forum  komunikasi  pemuda  lintas  agama  yang  ada  se- Indonesia.  Melalui  wadah  ini,  akan  berperan  memberikan  nasehat,  memberikan penyuluhan kepada umat beragama tentang hidup rukun dan toleran. Pengaruh ikatan emosional  baik  itu  ikatan  persaudaraan,  persahabatan,  keluarga  dan  rasa sepenanggungan dibidang sosial dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku umat beragama untuk saling menghargai dan menghormati antara agama yang satu  dengan  agama  yang  lainnya.  Faktor  lain  yang  juga  berpengaruh  adalah  karena faktor lingkungan, yang notabene pemeluk agama baik itu Islam, Protestan, Katholik, Budha,  Hindu, Konghucu selalu  ada  ditiap-tiap  kecamatan.  Faktor-faktor  tersebut merupakan  faktor  utama  terwujudnya  toleransi  antar  umat  beragama  di  kota Singkawang. Selain faktor pendukung diatas, tentunya ada beberapa hal yang menjadi faktor  penghambat  toleransi  antar  umat  beragama,  antara  lain  faktor  historis  yang merupakan beban ingatan terhadap konflik bersejarah, beragam kebudayaan di Kota Singkawang yang karena tingkat pendidikan dan pengetahuan tidak sama

## Daftar Pustaka
Abu  Bakar.  “Konsep  Toleransi  dan  Kebebasan  Beragama.”  TOLERANSI:  Media Komunikasi Umat Beragama Vol.7 Juli-Desember (2015).
Abu  Bakar  HM,  Mualimin,  dan  Nurliana.  “Elit  Agama  dan  Harmonisasi  Sosial  Di Palangka Raya.” Khazanah : Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 16 (2) (2018).
Agus Salim. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001.
Arikunto,  Suhardjono,  dan  Supardi.  Penelitian  Tindakan  Kelas.  Jakarta:  Bumi  Aksara, 2012.
Ghita  Intan.  “SETARA  Institute:  Singkawang,  Kota  Paling  Toleran  Se-Indonesia,” 2018.
Grim, Brian J., Roger  Finke, Jaime Harris, Catherine Meyers, dan Julie VanEerden. “Measuring international socio-religious values and conflict by coding US State Department reports.” JMS Proceedings, AAPOR-Section on Survey Research Methods [CD-ROM]. Alexandria, VA: American Statistical Association, 2006, 4120–27.
H  Noeng  Muhadjir.  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Pendekatan  Positifistik,  Rasionalistik, Phenomenologik,  dan  Realisme  Metaphistik,  telaah  studi  teks  dan  penelitian  agama. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
Intan,  Ghita.  “SETARA  Institute:  Singkawang,  Kota  Paling  Toleran  Se-Indonesia.” VOA  Indonesia,  2018.  https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute- singkawang-kota-paling-toleran-se-indonesia/4690956.html.
M Atho Mudzhar. Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Mun’im A Sirry. Fiqih Lintas Agama. Jakarta: Yayasan Wakaf Para Madina, 2003.
Ninis  Chairunnisa.  “Indeks  Kota  Toleran:  Singkawang  Tertinggi,  Tanjung  Balai Terendah,” 2018.
Nuryani, Titin, dan Ahmad Taufiq. “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018.”  Journal of Politic and Government Studies 8, no. 03 (2019): 381–390.
Rehayati,  Rina.  “Kerukunan  Horizontal  (Mengembangkan  Potensi  Positif  dalam Beragama).” Toleransi 1, no. 1 (2009): 55–64.
Ridwan Lubis. Cetak Biru Peran Agama. Jakarta: Puslitbang, 2005.
SETARA Institute. “Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018,” 2018.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi: suatu pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Sutrisno Hadi. Metodologi Research Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
Zakiyuddin Bhaidawy. Dialog Global dan Masa Depan Agama. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.