Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2458 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 394 – 404

## Pertangungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menjual Atau Menyediakan Rokok Kena Cukai Yang Tidak Terdaftar

## Irsyadul Ikhsan
E-mail: IrsyadulIkhsan007@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Zainab Ompu Jainah E-mail: zainab@ubl.ac.id Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Melisa Safitri E-mail: melisa.safitri@ubl.ac.id
Fakulas Hukum Universitas Bandar Lampung Naskah Diterima : 18 September 2023 Naskah Revisi : 25 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
Cigarettes without excise duty or cigarettes with a hammer excise stamp on them can  also  be  said  to  be  illegal  cigarettes  with  the  characteristics  of  the  original excise stamps including that the original excise stamps can be detected by naked eye,  the  hologram  paper  is  usually  green  with  the  Indonesian  symbol  but  the color  can  change  every  year,  and  Original  excise  tape  paper  has  worm-like fibers  and  watermarks.  Cigarettes  that  are  mandatory  for  distribution  in Indonesia  can  be  achieved  with  business  legality,  production  legality,  and promotion legality as the bureaucracy of cigarette distribution in Indonesia. And as  explained  above,  that  smoking  is  a  product  of  processed  tobacco,  in accordance with Law Number 39 of 2007 concerning Excise, cigarette packages must be affixed with and attached with excise tape as proof of excise payment so that cigarettes can be said to be legal to offer, hand over, provided for sale. Law Number  39  of  2007  concerning  Excise  also  regulates  that  cigarettes  that circulate  without  excise  bands  and  do  not  comply  with  the  applicable  laws  are said  to  be  illegal  cigarettes,  anyone  who  distributes  them  can  be  said  to  be against the law and can be subject to imprisonment and fines.
Keywords: Accountability; Criminal Offenders; Cigarettes Subject to Excise.

## Abstrak
Rokok  tanpa  cukai  atau  rokok  yang  dibubuhi  pita  cukai  palu  dapat  juga dikatakan  sebagai  rokok  ilegal  dengan  ciri-ciri  pita  cukai  asli  diantaranya  yaitu pita  cukai  asli  dapat  dideteksi  secara  kasat  mata,  kertas  hologram  biasanya berwarna  hijau  dengan  lambang  Indonesia  namun  warna  dapat  berubah  setiap tahunnya, serta kertas pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark. Rokok  yang  wajib  edar  di  Indonesia  dapat  ditempuh  dengan  legalitas  usaha, legalitas produksi, serta legalitas promosi sebagai birokrasi dari peredaran rokok
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2458 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 394 – 404
di  Indonesia.  Serta  seperti  yang  telah  diuraikan  diatas,  bahwa  merokok merupakan  hasil  olahan  tembakau,  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  39 Tahun  2007  tentang  Cukai  maka  pada  kemasan  rokok  wajib  dibubuhi  dan dilekati  pita  cukai  sebagai  bukti  pelunasan  cukai  sehingga  rokok  tersebut  dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, disediakan untuk dijual.  Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan Undang-ndang yang telah berlaku dikatakan  sebagai  rokok  ilegal,  setiap  orang  yang  mengedarkannya  dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Kata  Kunci:  Pertangungjawaban;  Pelaku  Tindak  Pidana;  Rokok  Kena Cukai.

## I. PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  secara  normatif  telah  mengakui  sebagai  Negara berdasarkan  atas  hukum. 1 hal  ini  sesuai  pada  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  atau  yang disingkat  dengan (UUD) menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana  hukum  diwajibkan  menjadi  landasan  dan  sandaran  dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, hukum merupakan seluruh bentuk rangkaian peraturan yang mengatur kehidupan dan perbuatan tertentu dari tingkah laku manusia dalam menjalankan hidup bermasyarakat. Negara  Indonesia  yang  sudah  menjelaskan  dirinya  menjadi  negara  Hukum, menjadikan juga hukum mengatur hal-hal lain yang menyangkut akan urusan terhadap  negara,  salah  satunya  ialah  Cukai,  terhadap  suatu  produk  atau barang  yang  akan  di  pasarkan  di  Indonesia,  Cukai  sendiri  merupakan  salah satu  andalan  penerimaan  negara  yang  sangat  penting.  Hal  ini  disebabkan jumlah  penerimaan  negara  yang  berasal  dari  cukai  cukup  tinggi  jumlahnya, Cukai  juga  salah  satu  pemasukan  terhadap  negara  hal  ini  terlihat  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  atau (APBN), dimana cukai telah memberikan kontribusi yang terus meningkat.
1 Zainab Ompu Jainah. 2018. Pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan  pidana  di  indonesia. Keadilan  progresif  Volume  9  Nomor  1,  Universitas  Bandar Lampung. hlm. 8.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2458 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 394 – 404
Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2007  tentang Cukai  mengartikan  bahwa  cukai  adalah  pungutan  negara  yang  dikenakan terhadap  barang-barang  tertentu  yang  mempunyai  sifat  atau  karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2007  tentang Cukai menjelaskan bahwa Cukai merupakan suatu pungutan yang dikenakan pada  barang-barang  tertentu  yang  mempunyai  karakteristik  khusus  sesuai dengan  undang-undang  cukai,  dalam  hal  tersebut  ada  beberapa  karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai diantaranya adalah :
1. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi;
2. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi;
3. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;
4. Sebagai  sarana  untuk  memenuhi  rasa  kebersamaan  dan  keadilan dimasyarakat.
Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya. 2 Dari  uraian  undang-undang  di  atas  bisa  dilihat  kalau  cukai bakal  dikenakan  pada  barang  yang  butuh  dikendalikan  tingkatan konsumsinya. melainkan itu, cukai pula butuh dikenakan pada materi dengan peredaran  yang  butuh  pengawasan  muatan  itu  serta  butuh  dikenai  cukai apabila  pemanfaatan  materi    itu  akan  menimbulkan  akibat  buruk  buat lingkungan hidup ataupun publik, cukai  akan dikenakan pada barang  yang penggunaannya  membutuhkan  pembebanan  iuran  negara    buat  menciptakan penyeimbang dan keadilan.
Salah  satu  jenis  barang  yang  kena  cukai  di  Indonesia  adalah  produk  hasil tembakau,  berupa Cigarette yang  dalam  terminologi  sehari-hari  dikenal
2 Charles  Jhonson  Panjaitan  dkk.  2022. Tindak  Pidana  Menjual  Barang  Kena  Cukai  Yang  Tidak Dilekati  Pita  Cukai  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2007  Tentang  Cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn). Jurnal Hukum Kaidah, Volume : 21, Nomor : 2, hlm. 280.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2458 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 394 – 404
dengan  istilah  rokok,  rokok merupakan  sebuah  produk  hasil  tembakau  yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. 3
Permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat indonesia ini  bisa  terlihat  selama  kurun  waktu  10  Tahun  terakhir  terjadi peningkatan signifikan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu  dari  60,3  juta  pada  tahun  2011  menjadi  69,1  juta  perokok  pada tahun  2021  dimana  rincian  65,5  persen  perokok  adalah  lelaki  dan 3,3 persen perokok perempuan dewasa. 4
Karena tingginya minat masyarakat dan diikuti dengan tingginya cukai rokok yang  diwajibkan  oleh  pemerintah,  oleh  karena  itu  menjadikan  banyak masyarakat  yang  tidak  bertanggungjawab  berusaha  untuk  tidak  membayar atau menghindari cukai rokok, dengan cara mengedarkan atau menjual rokok tanpa  adanya  pita  cukai,  agar  mendapat  keuntungan  yang  banyak  menjadi alasan  para  oknum  tersebut  enggan  untuk  melaksanakan  kewajiban  yang sudah  diharuskan  oleh  Undang-Undang.  dimana  perbuatan  tersebut  jelas telah merugikan negara, sebab cukai  rokok dan tembakau salah satu produk yang  sudah  memberikan  kontribusi  yang  sangat  signifikan  bagi  keuntungan negara.
Salah satu kasus tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita  cukai  dapat  dilihat  dalam  Putusan  Nomor  412/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk) dimana  pada  kronologis  nya  yaitu.  Pada  hari  Minggu  tanggal  6  Maret  2022 sekira  pukul  19.09  WIB  Terdakwa  Mustofa  Alias  Tofa  Bin  Khainur  Anwar menghubungi  Rudi  Daftar  Pencarian  Orang  atau  (DPO)  untuk  memesan Rokok  yang  tidak  dilekati  pita  cukai  dengan  jumlah  satu  karton  merk  SBR dengan  kesepakatan  harga  sebesar  Enam  ribu  seratus  rupiah  per  bungkus dengan  pembayarannya  akan  dilakukan  setelah  Terdakwa  berhasil  menjual seluruh  rokok  tersebut,  dalam  kesempatan  itu  juga  Rudi  (DPO) menyampaikan  kepada  Terdakwa  akan  menitip  jualkan  65  Karton  rokok merk  New  Unggul  dan  4  karton  rokok  merk  SBR  yang  seluruhnya  tidak
3 Dian  Jusriati.  2018. Apa  Itu  Barang  Kerna  Cukai Artikel  pada Warta  Bea  CukaI ,  Edisi  406. September 2018, hlm. 46.
4 https://sehatnegeriku.kemkes.go.id di akses pada Tanggal 29 Agustus 2022 Jam 8:15 WIB
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2458 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 394 – 404
dilekati  pita  cukai  kepada  Terdakwa,  untuk  dijualkan  kepada  pembeli  yang ada  di  Bangka,  dengan  kesepakatan  Rudi  (DPO)  akan  memberikan  komisi kepada Terdakwa sebesar Delapan juta rupiah.
Selanjutnya setelah kesepakatan tersebut Rudi (DPO) mengirimkan 65 karton rokok  merk  New  Unggul  dan  5  karton  merk  SBR  yang  seluruhnya  tidak dilekati  pita  cukai  kepada  Terdakwa  melalui  Edi  (DPO)  selaku  Supir  yang mengangkut dan mengantarkan rokok tersebut kepada Terdakwa dari Malang Ke Jakarta. Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa    Mustofa  Alias  Tofa  Bin  Khainur  Anwar  menyuruh  saksi  Afrian Haristo  (selaku  supir)  dan  saksi  Irfan  Syahputra  (selaku  kenek)  untuk berangkat ke Jakarta menjemput rokok pesanan Terdakwa yang diangkut Edi, setelah saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra memindahkan muatan rokok  dari  mobil  yang  dikendarai  Edi  ke  mobil  yang  mereka  kendarai, kemudian saksi Afrian Haristo dan saksi Irfan Syahputra mengangkut rokok pesanan  Terdakwa  tersebut  menuju  ke  Lampung  untuk  diserahkan  kepada Terdakwa.
Pada  hari  Jumat  tanggal  18  Maret  2022  sekira  pukul  05.00  WIB  Terdakwa menunggu  kedatangan  saksi  Afrian  Haristo  dan  Saksi  Irfan  Syahputra  yang membawa  rokok  pesanan  Terdakwa  di  Jalan  Bukit  Kemiling  Permai, Kelurahan  Kemiling  Permai,  Kecamatan  Kemiling  Kota  Bandar  Lampung, tidak  lama  kemudian  mobil  yang  dikendarai  Saksi  Afrian  Haristo  dan  saksi Irfan  Syahputra  tiba  dan  menghampiri  Terdakwa,  setelah  itu  Terdakwa  naik ke  dalam  mobil  yang  dikendarai  saksi  Afrian  Haristo  dan  saksi  Irfan Syahputra  dan  Terdakwa  mengarahkan  saksi  Afrian  Haristo  untuk melanjutkan laju mobil yang dikendarainya.
Namun  ketika  mobil  tersebut  melaju  beberapa  saat  kemudian  ada  yang mengikuti  dan  memberhentikan  kendaraan  tersebut  yaitu  saksi  Oki  Setia Permadi Sigit dan saksi Dimas Narendra Anwar dimana sebagai petugas bea dan  cukai  meminta  Terdakwa  bersama  saksi  Afrian  Haristo  dan  saksi  Irfan Syahputra menghentikan laju mobil yang mereka kendarai, dan setelah mobil
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2458 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 394 – 404
tersebut  berhenti  saksi  Oki  Setia  Permadi  dan  saksi  Dimas  Narendra  Anwar melakukan  penindakan  dan  pemeriksaan  terhadap  muatan  yang  terdapat didalam  mobil  yang  dikendarai  Terdakwa  bersama  saksi  Afrian  Haristo  dan saksi  Irfan  Syahputra,  dan  setelah  diperiksa,  ditemukan  rokok  yang  tidak dilekati pita cukai sebanyak 65 Karton rokok merk New Unggul dan 5 karton rokok  merk  SBR  yang  merupakan  rokok  yang  terdakwa  peroleh  dari memesan  kepada  Rudi  dengan  tujuan  untuk  dijual  kembali  oleh  Terdakwa, selanjutnya  saksi  Oki  Setia  Permadi  Sigit dan  saksi  Dimas  Narendra  Anwar meminta  Terdakwa,  Afrian  Haristo  dan  Irfan  Syahputra  beserta  barang buktinya  untuk  diamankan  ke  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung.
Berdasarkan  perhitungan  Ahli  Kepabeanan  dan  Cukai  Tri  Condro Jaluningtyas, terdapat potensi kerugian Negara berupa Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok atas satu juta empat puluh ribu batang rokok merk New Unggul dan enam puluh ribu batang rokok merk SBR yang seluruhnya  tidak  dilekati  pita  cukai  yang  dipesan  oleh  Terdakwa  dari  Rudi (DPO) yakni sebesar Delapan ratus empat puluh juta seratus empat belas ribu rupiah.

## II. METODE PENILITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendeketan  yuridis  normatif  dan empiris.  Sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan sekunder.  Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  ( Library Research )  dan  penelitian  lapangan  ( Field  Research ). 5 Pengolahan  data dilakukan  dengan  menyeleksi  dan  memeriksa  data  yang  diperoleh  melalui kelengkapannya,  serta  mengklasifikasi  atau  mengelompokkan  data  secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.
5 Fathori, A. (2016). Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi . Rineka Cipta, Jakarta.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2458 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 394 – 404

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Suatu produk dapat dikatakan legal edar di Indonesia diukur salah satunya melalui  legalitas  usaha  sebagai  pencerminan  jati  diri  dari  produk  tersebut. Pada  sebuah  usaha,  legalitas  ini  berbentuk  izin  usaha  sebagai  syarat  dari penyelenggaraan  sebuah  kegiatan  usaha,  seperti  usaha  produk.  Legalitas usaha juga sebagai simbol dari kualitas suatu produk yang akan diedarkan secara  luas,  sebab  usaha  yang  baik  adalah  usaha  yang  tidak  merugikan orang  lain,  dapat  bermanfaat,  dan  menjamin  konsumen  dari  hal-hal  yang merugikan. 6 Legalitas  usaha  di  Indonesia  diklasifikasikan  dalam  bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  diberikan kepada  pengusaha  sebagai  dasar  untuk  melaksanakan  kegiatan  usaha perdagangan  secara  sah  terhadap  sektor  usaha  kecil  sampai  sektor  usaha besar  kecuali  sektor  usaha  kecil  perorangan.  Syarat  untuk  mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), perusahaan diwajibkan mengajukan Surat  Permohonan  Izin  serta  dikenakan  biaya  administrasi.  Selanjutnya, Surat Izin Tempat Usaha merupakan perizinan mengenai lokasi yang akan digunakan  sebagai  tempat  usaha  yang  layak  digunakan  sebagai  tempat produksi  serta  tidak  menimbulkan  dampak  negatif  kepada  beberapa  pihak dengan  dasar  hukum  yaitu  peraturan  dari  setiap  daerah  pada  tingkatan kabupaten atau kota.
Selain legalitas usaha, produksi terhadap rokok yang legal edar di Indonesia harus  sebanding  dengan  aturan  dalam  Undang-undang  yang  legal  seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan  yang  mengatur  mengenai  kandungan  rokok  yakni  bahwa  rokok yang  diproduksi  wajib  melakukan  pemeriksaan  dan  pengujian  di laboratorium yang sudah terakreditasi terhadap kandungan nikotin serta tar
6 Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis.
Jurnal Hukum Samudra Keadilan , Vol. 12 No. 1, 136–145.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2458 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 394 – 404
pada  setiap  varian  batang  rokok  yang  diproduksi.  Selanjutnya,  setelah diperiksa dan diuji, kandungan nikotin serta tar tersebut wajib tertera pada label  kemasan  produk  rokok  dengan  penempatan  yang  kasat  mata  dan mudah dibaca, dengan ketentuan yakni kandungan nikotin dan tar tersebut diletakkan  pada  salah  satu  sisi  kecil  bungkus  rokok,  tertulis  dalam  bentuk persegi dengan tepian garis 1 (satu) mm, berwarna yang bertolak belakang antara pondasi kemasan dan tulisan, dengan standar tulisan minimal 3 (tiga) mm. Ketentuan lain mengenai label pada kemasan rokok agar layak edar di Indonesia  juga  tertera  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2003  yang  tertulis  bahwa  selain  kadar  nikotin  serta  tar yang  dicantumkan  pada  label  bungkus  rokok,  kode  produksi  serta  tulisan mengenai  peringatan  terhadap  kesehatan  juga  wajib  dicantumkan.  Tulisan tentang peringatan terhadap kesehatan harus mudah dilihat dan jelas dibaca yakni  berupa  “merokok  dapat  menyebabkan  kanker,  serangan  jantung, impotensi dan gangguan kehamilan.
Selain  mengenai  legalitas  usaha  dan  legalitas  produksi,  rokok  yang  layak edar  di  Indonesia  juga  harus  legal  dalam  iklan  dan  promosi  nya  sesuai dengan aturan yang turut serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2003  yakni  bahwa  iklan  dan  promosi  rokok dapat dilakukan di media elektronik, cetak atau luar ruang dengan larangan terhadap materi muatan seperti iklan yang memicu atau merekomendasikan setiap orang untuk merokok, iklan yang menggambarkan atau menyatakan bahwa rokok bermanfaat terhadap kesehatan, menggambarkan iklan dalam bentuk  tulisan  atau  gambar  yang  mengarah  pada  seseorang  yang  sedang merokok,  serta  iklan  yang  ditujukan  atau  menggambarkan  terhadap  anak, remaja, atau wanita hamil. Materi muatan iklan juga turut memperingatkan bahaya merokok bagi kesehatan yang dicantumkan secara jelas dan mudah dibaca  dengan  ukuran  yang  proporsional.  Iklan  terhadap  rokok  yang  legal edar  di  Indonesia  juga  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  109  Tahun  2012  Tentang  Pengamanan  Bahan  yang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2458 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 394 – 404
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yakni iklan produk tembakau wajib mencantumkan.
Peringatan tentang kesehatan yang diimplementasikan dalam bentuk tulisan maupun  gambar  dengan  ukuran  paling  sedikit  10%  (sepuluh  persen)  dari total durasi iklan atau 15% (lima belas persen) dari total luasnya iklan, serta mencantumkan  dan  menerapkan  verifikasi  umur  untuk  membatasi  akses dalam bentuk penandaan atau tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau tersebut.  Kemudian,  terhadap  iklan  yang  dipromosikan  di  media  luar ruangan  tidak  diperkenankan  meletakkan  iklan  di  kawasan  tanpa  rokok, tidak  diletakkan di  jalan utama  atau  protokol,  tidak  memotong bahu  jalan, dan ukuran tidak melebihi 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.
Rokok  tanpa  cukai  atau  rokok  yang  dibubuhi  pita  cukai  palu  dapat  juga dikatakan  sebagai  rokok  ilegal  dengan  ciri-ciri  pita  cukai  asli  diantaranya yaitu  pita  cukai  asli  dapat  dideteksi  secara  kasat  mata,  kertas  hologram biasanya  berwarna  hijau  dengan  lambang  Indonesia  namun  warna  dapat berubah  setiap  tahunnya,  serta  kertas  pita  cukai  asli  memiliki  serat  seperti cacing dan watermark. Rokok yang wajib edar di Indonesia dapat ditempuh dengan  legalitas  usaha,  legalitas  produksi,  serta  legalitas  promosi  sebagai birokrasi  dari  peredaran  rokok  di  Indonesia.  Serta  seperti  yang  telah diuraikan diatas, bahwa merokok merupakan hasil olahan tembakau, sesuai dengan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  Cukai  maka  pada kemasan  rokok  wajib  dibubuhi  dan  dilekati  pita  cukai  sebagai  bukti pelunasan  cukai  sehingga  rokok  tersebut  dapat  dikatakan  legal  untuk ditawarkan, diserahkan, disediakan untuk dijual. Undang-undang Nomor 39 Tahun  2007  tentang  Cukai  juga  mengatur  rokok  yang  beredar  tanpa  pita cukai  serta  tidak  memenuhi  aturan  Undang-ndang  yang  telah  berlaku dikatakan  sebagai  rokok  ilegal,  setiap  orang  yang  mengedarkannya  dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2458 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 394 – 404

## IV. PENUTUP
Rokok  yang  legal  edar  di  Indonesia  dapat  diukur  melalui  legalitas  usaha, legalitas  produk,  serta  legalitas  iklan  dan  promosi  sebagai  sarana peredarannya.  Mengenai  pengaturan  hukum  terhadap  peredaran  rokok tanpa  cukai  di  Indonesia  yaitu  bahwa  karena  rokok  termasuk  ke  dalam karakteristik barang kena cukai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39  Tahun  2007 yaitu bahwa karakteristik  barang  kena  cukai  salah  satunya dikenakan  terhadap  hasil  tembakau,  maka  pada  kemasan  rokok  wajib dilekati  pita  cukai  sehingga  rokok  tersebut  dapat  dikatakan  legal  untuk ditawarkan,  diserahkan,  dijual,  atau  disediakan  untuk  dijual  sesuai  dengan ketentuan dalam Undang-undang Cukai. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia meliputi upaya penegakan hukum secara  preventif  (pencegahan)  yaitu  dengan  peningkatan  sinergi  internal Bea  Cukai  (Kantor  Pusat,  Kantor  Wilayah,  dan  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan  Bea  dan  Cukai),  Pengawasan  pendistribusian  dan  penggunaan pita  cukai  secara  elektronis,  Pengawasan  produksi  BKC  secara  elektronik, serta  dengan  upaya  represif  (penindakan)  yaitu  pengawasan  lapangan  di wilayah produksi, pengangkutan dan pemasaran, pertukaran data Bea Cukai dengan Ditjen Pajak, operasi pasar, penyitaan, dan pemusnahan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2458 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 394 – 404

## DAFTAR PUSTAKA
Charles  Jhonson  Panjaitan  dkk.  2022.  Tindak  Pidana  Menjual  Barang  Kena Cukai  Yang  Tidak  Dilekati  Pita  Cukai  Dalam  Perspektif  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2007  Tentang  Cukai  (Analisis  Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn). Jurnal Hukum Kaidah , Vol. 21, No. 2.
Dian Jusriati. 2018. Apa Itu Barang Kerna Cukai Artikel pada Warta Bea CukaI , Edisi 406. Fathori,  A.  (2016). Metode  Penelitian  dan  Teknik  Penyusunan  Skripsi .  Rineka
Cipta, Jakarta.
Fitriani,  R.  (2017).  Aspek  Hukum  Legalitas  Perusahaan  Atau  Badan  Usaha dalam Kegiatan Bisnis. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , Vol. 12 No. 1,
136–145.
Zainab  Ompu  Jainah.  2018.  Pengaturan  interaksi  proses  penyidikan  dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di indonesia . Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 9 No. 1, Universitas Bandar Lampung.