Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi
Kusnianti Sampulawa 1 , Avininda Dewi Nindiasari 2
1˒2 Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora, Universitas Aisyiyah, Yogyakarta E-mail: antisampulawa8@gmail.com 1 , avinindadn@unisayogya.ac.id 2
Article History:
Received: 15 Juni 2023 Revised: 30 Juni 2023 Accepted: 02 Juli 2023 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek pada penelitian ini yaitu, Lurah dan aparatur kalurahan (Sekretaris Kalurahan, Kaur Keuangan, Perwakilan BPKal) dan satu perwakilan masyarakat dalam hal ini peneliti mengambil ketua RT Soprayan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan hasil bahwa pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di Kalurahan Girikerto sudah sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini terlihat dari proses pertanggungjawaban ke pemerintah daerah yang tepat waktu. Pelaporan realisasi ADD sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga tidak pernah menyebabkan keterlambatan untuk pencairan dana untuk tahapan selanjutnya. Pemerintah Kalurahan Girikerto juga sudah menerapkan 3 prinsip dari good corporate governance dengan baik.
Keywords: Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Transparansi, Good corporate governance
PENDAHULUAN Dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, desa memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pembangunan, khususnya peningkatan ekonomi. Pentingnya peran desa sebagai langkah awal pembentukan kemandirian masyarakat, mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ketentuan UndangUndang No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 (5) otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah, daerah, dan kepentingan masyarakat setempat
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
sesuai dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah harus mampu mengelola apa yang menjadi milik daerah untuk menjamin kehidupan masyarakat. Keuangan desa harus dikelola secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peratutan perundang-undangan yang berlaku. Desa di seluruh Indonesia desa tidak lagi sebagai wilayah yang terbelakang, namun desa mampu menjadi pusat perkembangan wilayah melalui penyaluran dana desa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Hardiani & Rifandi, 2023).
Desa dapat menjalankan otonomi yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugasnya. Pemberian otonomi yang lebih luas untuk desa ini memiliki alasan, pertama karena rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah desa masih lemah dalam memajukan pembangunan dan kehidupan demokrasi di desa. Kedua, perlunya perluasan otonomi juga muncul sebagai jawaban memasuki era baru yang akan membawa aturan baru ke semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002). Pengelolaan dana desa tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa (Mustikawati & Segarawasesa, 2023). Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Anggaran dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota, dimana kebijakan ini diambil sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. Adanya dana-dana perimbangan melalui ADD, harus menjadikan desa benar-benar sejahtera (Fathah, 2017). Untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan dari segi fisik (sarana-prasarana) maupun sumber daya manusia merupakan tujuan ADD (Safitri & Fathah, 2018).
Alokasi dana desa pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik (good village governance) (Oktaresa, 2015). Penetapan besaran ADD disesuaikan dengan kebutuhan desa yang sesuai dengan Peraturan Bupati. Asas pengelolaan keuangan desa dalam peraturan ini terdiri dari transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran (Hartati & Fathah, 2022). Besarnya anggaran dana desa setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 anggaran dana desa mencapai 20,7 trilliun rupiah. Pada tahun 2016 mencapai angka 47,6 trilliun rupiah, dan pada tahun 2017 anggaran dana desa mencapai 81 trilliun rupiah. Hal ini menyebabkan alokasi dana desa pada tiap desa ikut mengalami kenaikan. Bila pada tahun 2015 ADD tiap desa menerima sebesar 280 juta rupiah, pada tahun 2016 ADD tiap desa meningkat menjadi 643 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 besaran ADD untuk setiap desa mencapai 1.095 juta rupiah2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19.1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Pasal 20 yang menyatakan bahwa:
1. Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Kewenangan kepada Pemerintah Desa sebanyak 3 (tiga) tahap dalam 1 (satu) tahun.
2. Penyaluran ADD kewenangan dalam 3 (tiga) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
a. Tahap I disalurkan pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) b. Tahap II disalurkan pada bulan Juli sebesar 30% (tiga puluh persen) c. Tahap III disalurkan pada bulan Oktober sebesar 30% (tiga puluh persen). Proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan 2 Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2015 keuangan desa yang baik dan bersih, masih didapati beberapa isu strategis dalam sebuah tata kelola keuangan, apabila dilihat dari beberapa media informasi. Sektor keuangan pemerintahan desa dinilai masyarakat belum mampu untuk menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang sesuai dengan harapan (Irawan, 2017). Dalam tata kelola organisasi pemerintahan, masih terdapat permasalahan yang hingga saat ini belum mampu menerapkan konsep yang kuat dalam kinerja penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kegiatan yang dilakukan. Sedangkan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen organisasi yang baik, diperlukan suatu konsep yang mampu membantu untuk meningkatkan salah satunyaa yaitu konsep Governance . Tata kelola dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa yang baik (good governance) memiliki karakteristik yang akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, tertib hukum, adil, efisiensi, dan efektivitas serta memiliki visi yang strategis. Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, masih banyak ditemukan beberapa kendala-kendala yang dialami beberapa desa, seperti penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa yang masih belum optimal yang keseluruhan kebanyakan hanya mencakup aspek fisik yang dampaknya berpengaruh pada berkurangnya pemberdayaan kepada masyarakat seperti pengadaan ketahanan pangan dan pengembangan sosial budaya yang harusnya dapat mencakup belanja fisik dan belanja non fisik (Irma, 2015). Jika dilhat dari penelitian terdahulu lainnya, pemerintah seharusnya mampu untuk memberikan kewenangan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dana untuk memberikan faslitas yang dibutuhkan masyarakatnya dan juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa yang mana merupaka salah satu aspek penting dalam mewujudkan good corporate governance dalam pengelolaan keuangan desa (Rifandi, 2018). Penelitian lainnya juga menjelaskan terkait dimensi daya tanggap yang dimiliki pemerintah desa yang masih kurang dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, fenomena itu terjadi akibat dari kurangnya dorongan pemerintah ke pada masyarakat supaya mau berpartisipasi dalam pengawasan dana desa (Ramdhan, 2015). Menurut Efendi (2009) akuntabilitas adalah sebuah tindakan kewajiban yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait kejelasan dari sebuah fungsi, pelaksanaan dan pngelolaan organisasi yang telah terlaksana. Sedangkan transparansi sendiri diartikan sebagai sebuah prinsip keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaaan dalam mengemukakan informasi materiil serta relevan mengenai apa yang bisa diartikan sebagai respon sebuah organisasi. Serta responsiveness yang bisa diartikan sebagai respon sebuah organisasi dalam membantu memberikan pelayanan yang cepat yang meliputi; kesigapan organisasi dalam melayani masyarakat, kecepatan pegawai dalam menangani kebutuhan masyarakat dan penanganan terhadap keluhan yang diberikan masyarakat.
Berkembangannya organisasi pemerintah di Indonesia baik pemerintah pusat maupun daerah,senantiasa juga akan meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap tata Kelola pemerintah yang baik (Pirani et al., 2023). Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip good coorporate governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Penelitian ini dilangsungkan di kantor Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi dengan meneliti penerapan good corporate governance dalam pengelolaan alokasi dana desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Teknik pengamatan langsung (observasi), Teknik wawancara, dan Teknik dokumentasi. Peneliti mengambil subjek dalam penelitian ini yaitu Bapak Lurah dan atau Aparatur Kalurahan (Sekretaris Kalurahan, Kaur Keuangan, Perwakilan BPD, dan Satu Perwakilan Masyarakat Kalurahan Girikerto). Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pertimbangan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan sampel yang digunakan (Responden) sebagai data primer dan sekunder.
1. Data Primer Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama. Data primer penelitian ini antara lain:
a. Catatan hasil wawancara b. Hasil observasi lapangan
c. Data-data mengenai informan
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dari pihak lain atau tersedia bagi peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dengan melalui pengumpulan dokumen-dokumen dan arsip bagian pemerintahan berupa laporan RPJMKal yang diperoleh dari bendahara Kalurahan Girikerto maupun data yang diperoleh dari website.
Untuk menguji validitas data pada penelitian ini, maka digunakan metode trianggulasi yaitu mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan sering dengan menggunakan metode yang berlainan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:
1. Reduksi Data Reduksi data merupakan penyederhanaan dan penggolongan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
2. Display Data Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.
3. Kesimpulan dan Verifikasi Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap yang bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kalurahan Girikerto Alokasi dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan juga pemberdayaan
masyarakat yang mana ditujukan untuk meningkatkan kesejahterakan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan alokasi dana desa harus dipergunakan dengan baik dan sesuai sasaran. Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi: 1) Penyiapan Rencana; 2) Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa; 3) Penetapan Rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa; 4) Penetapan APB Desa; 5) Pelaksanaan Pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola; 6) Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa; 7) Pemanfaatan dan Pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014).
Kalurahan Girikerto dalam mewujudkan hal tersebut sehingga dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:
a. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa
Perencanaan adalah tahap awal dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pada tahap perencanaan alokasi dana desa didahului dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dengan melibatkan badan permusyawaratan kalurahan (BPKal), LPMD dan unsur masyarakat lainya seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Selanjutnya berdasarkan hasil musrenbangdes lurah menyusun peraturan desa tentang pembangunan jangka menengah kalurahan (RPJMKal). Proses perencanaan alokasi dana desa di Kalurahan Girikerto diawali dengan musyawarah dusun (musdus), kemudian muyawarah kalurahan (muskal), RPJMKal, kemudian rencana kerja pemerintah kalurahan (RKPkal) setelah semua dilakukan dan disetujui langkah selanjutnya pembentukan tim rencana kerja pemerintah kalurahan (RKPKal).
b. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Peraturan Bupati Sleman No. 35 tahun 2016 pasal 1 ayat 18 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus. Kabupaten Sleman mempertimbangkan pengalokasian penerimaan alokasi dana desa yaitu sesuai kebutuhan penghasilan kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Pendapatan alokasi dana desa kalurahan Girikerto pada tahun 2020 sebesar Rp 1.283.827.915 sedangkan untuk anggaran yang terealisasi sebesar Rp1.281.299.415 dengan anggaran yang tersisa sebesar Rp2.528.500. Pada tahun 2021 Kalurahan Girikerto pendapatan alokasi dana desa sebesar Rp1.274.289.247 dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 1.270.163.497. Selisih ini terjadi karena adanya kebijakan Bupati Sleman untuk memotong anggaran tersebut yang mana digunakan untuk pembayaran BPJS kesehatan.
Penerimaan alokasi dana desa di Kalurahan Girikerto meliputi tiga tahap. Tahap I dipergunakan untuk SILTAP staf dan tunjangan, sedangkan untuk tahap II dan tahap III dipergunakan untuk SILTAP staf, tunjangan dan kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan, papan informasi tersebut memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari alokasi dana desa dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama kegiatan,
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
informasi tentang seluruh program alokasi dana desa wajib disajikan di kantor kalurahan dapat berupa banner atau ditampilkan di media sosial kalurahan yang dapat diakses oleh masyarakat desa.
c. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan Girikerto khususnya sekretaris dan bendahara Kalurahan Girikerto menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berbasis online . Pertanggung jawaban program alokasi dana desa kepada pemerintah tingkat atasanya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) merupakan laporan mengenai penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran mulai dari dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan lainnya. Komponen yang disajikan dalam laporan realisasi APBKal yaitu pendapatan termasuk dana desa, alokasi dana desa, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut.
Setelah semua laporan selesai dibuat, perangkat desa akan melakukan musyawarah bersama dengan BPKal dan juga perwakilan dari masyarakat. Dalam musyawarah tersebut akan dibahas program-program kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun. Hal ini merupakan salah satu bentuk transparansi dari pemerintah kalurahan kepada masyarakat Girikerto. Laporan realisasi yang sudah selesai dibuat dan dimusyawarahkan kemudian dicetak dalam bentuk banner dan dipasang dititik-titik yang sudah ditentukan serta di upload ke media sosial milik kalurahan.
2. Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Good corporate governance merupakan suatu proses tata kelola pemerintah yang baik, dengan melibatkan para stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
a. Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengaharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (kepada otoritas yang lebih tinggi) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (kepada masyarakat luas). Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban menurut Kaur Danarta Kalurahan Girikerto, pemerintah kalurahan belum mengalami kesulitan karena proses pelaporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada. Prinsip akuntabilitas harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat desa sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tetapi dalam hal pelaporan kepada atasan, menjadi tugas sekretaris desa.
b. Pelaksanaan Prinsip Transparansi Kalurahan Girikerto selalu mengadakan musyawarah sebagai salah satu bentuk transparansi kepada masyarakat. Bentuk transparansi lainnya kepada masyarakat yaitu dengan memasang banner APBKal di titik-titik yang sudah ditentukan seperti di Kantor Kelurahan dan juga ada beberapa yang diletakkan di pinggiran jalan serta di upload ke media sosial milik kalurahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya transparansi pengelolaan
dana desa maupun alokasi dana desa pemerintah kalurahan kepada masyarakatnya. c. Pelaksanaan Prinsip Partisipasi Masyarakat Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab untuk saling membantu untuk membangun pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting keterkaitannya dengan good governance karena negara indonesia ini merupakan negara yang demokrasi dimana masyarakat mempunyai hak-hak sebagai warga negara, terutama untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Pemerintah kalurahan Girikerto melakukan musyawarah dusun sebagai wadah bagi masyarakat Girikerto untuk menyampaikan ususlan-usulan demi kemajuan desa serta sebagai upaya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yaitu pada tahap perencanaan. Usulan-usulan yang dibahas saat musyawarah, ketika sudah menghasilkan hasil, kemudian pengambilan keputusan dilakukan oleh lurah.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan hasil bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Kalurahan Girikerto meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di Kalurahan Girikerto sudah sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dan pemerintah kalurahan Girikerto dalam pemerintahannya sudah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan baik.
Pemerintah Kalurahan Girikerto sebaiknya memperbaharui profil desa di website untuk mengetahui perkembangan desa oleh masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di Kalurahan Girikerto diharapkan bisa menambah beberapa prinsip good corporate governance yang lebih lengkap. Serta bisa menambahkan informan yang lebih banyak lagi untuk menggali informasi yang akan mereka cari.

## DAFTAR REFERENSI
Fathah, R. N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak -Kabupaten Bantul Tahun 2016/2017). JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia) , 87 (1,2), 149–200. Hardiani, M., & Rifandi, M. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, D.I Yogyakarta. Jurnal Maneksi , 12 (1), 211–221.
Hartati, S., & Fathah, R. N. (2022). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi Dan Governance , 2 (2), 119. https://doi.org/10.24853/jago.2.2.119-129
Mustikawati, M., & Segarawasesa, F. S. (2023). Analisis Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo. Journal Scientific of Mandalika (JSM) ,
4 (5), 76–88.
Pirani, F., Rifandi, M., & Anam, C. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual , Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah ,
2 (6), 485–497.
Rifandi, M. . 2018. (2018). Pengaruh Etika, Pengalaman dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit. Jurnal EBBANK , 9 (2), 19–26.
Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Governance. Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan , 2 (1), 89–105. https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49
Adrian, dan Soekarno. 2019. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang”. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 4(4), 55–64.
Efendi, Arif. (2009). The Power Of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.
Irawan, Nata. 2017. “Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa”. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Irma, Ade. (2015). Akuntabiltas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Selatan Kabupaten Sigi. e-Jurnal Katalogis, 3(1), 121-137.
Irma, Ade. (2015). Akuntabiltas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Selatan Kabupaten Sigi. e-Jurnal Katalogis, 3(1), 121-137.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:ANDI. Oktaresa, B. (2015). Analisis Hubungan Penglaaman, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan, dan Skeptisme Profesional Dengan Kemampuan Pendeteksian Kecurangan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Negara Tangerang Selatan.
Peraturan Bupati Sleman No. 35 Tahun 2016 pasal 1 ayat 18 tentang pedoman penyusunan anggaran
pendapatan
dan belanja desa. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39506/perbup-kab-sleman-no-35-tahun-2016. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49852/pp-no-72-tahun-2005. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6
Tahun 2014, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014. Permendagri No. 113. 2014. “Tentang Pengelolaan Keuangan Desa”. Diakses pada 20 Oktober 2021. https://peraturan.bpk..go.id.Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014. Ramdhan. 2015. Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Alokasi Dana Desa di Desa Tembeleng Kecamatan Teluk Bintang Kepulauan Bintan Tahun 2015. Naskah Publikasi. Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Setiawan, A. 2019. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance: Among Makarti, 11(2). Sugiyono. 2012. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RdanD”. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Wardani, Marita Kusuma & Fauzi, Ahmad Shofwan. 2018. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karang Anyar”. Among Makarti, 11(43), 108– 127