Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Potensi Lokal Non-Perikanan  Di Pulau Giligenting, Sumenep, Madura
Anif Fatma Chawa 1 , Ahmad Imron Rozuli 2 , Rahmi Nurdiani 3
1 Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
2 Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Brawijaya, Malang Indonesia
Email Korespodensi : anif_chawa@ub.ac.id
Abstrak. Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa program pengembangan masyarakat untuk  mencapai  kemajuan  ekonomi  masyarakat  pesisir,  khususnya  kelompok  nelayan.  Sementara  itu, kelompok  masyarakat  lain  yang  bermata  pencaharian  non-perikanan  kurang  mendapat  perhatian. Menyikapi  hal  tersebut,  artikel  ini  merupakan  program  intervensi  berupa  penguatan  kelembagaan ekonomi non-perikanan yang telah dilakukan kepada masyarakat Pulau Giligenting, Desa Aenganyar, Kabupaten Sumenep, Madura. Sebagian besar dari mereka hidup dari mata pencaharian non-perikanan dengan membuat kue wafel dan gula aren. Dengan menggunakan Participatori Rural Apraisal (PRA), penelitian  ini  telah  melibatkan  masyarakat  dalam  program-program  intervensi,  mulai  dari mengidentifikasi  masalah,  merancang  program  pembangunan  hingga  melaksanakan  program-program tersebut. Untuk lebih jelasnya, program-program tersebut telah dilakukan dalam tiga langkah: pertama, mengidentifikasi potensi ekonomi lokal Pulau Giligenting dari mata pencaharian non-perikanan; kedua, mengenali berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang hidup dari mata pencaharian semacam ini  serta  menemukan  strategi  untuk  mengatasi  masalah  tersebut;  ketiga,  implementasi  dari  strategi- strategi  tersebut,  salah  satunya  dengan  melakukan  program  penguatan  kelembagaan.  Pelaksanaan program ini telah menghasilkan tujuan atau keluaran yang diharapkan antara lain peningkatan kapasitas dan produktivitas, serta pendapatan masyarakat yang hidup dari mata pencaharian non-perikanan.

## Kata  kunci:  Masyarakat  Pesisir,  Participatory  Rural  Appraisal,  Penguatan  Kelembagaan, Potensi Lokal Non-Perikanan
Abstract. Indonesia government has established several community developments programs to achieve economic betterment of coastal society, especially the groups of fishermen. Meanwhile, other groups  of  people  who  live from  non-fisheries  livelihood  have  received  less  attention.  Addressing  this issue, an intervention program, which is the institutional strengthening program has been delivered to these people which live in Pulau Gili Pulau Giligenting, Desa Aenganyar, Kabupaten Sumenep, Madura. Most of these people have lived from non-fisheries livelihood by making waffle cake and palm sugar. By employing Participatori Rural Apraisal (PRA), they have been involved in the intervention programs, from identifying problems, designing development programs as well as conducting these programs. To be clear, these programs have been conducted in three steps: first, identifying potential local economic of Pulau Giligenting from non-fisheries livelihood; second, recognizing various problems which have been faced by people who live from this kind of livelihood as well as finding the strategies to address those  problems;  third,  the  implementation  of  these  strategies,  one  of  those  is  by  conducting  the institutional  strengthening  program.  The  implementation  of  this  program  has  resulted  on  intended objectives or outputs including increasing capacity and productivity, as well as income of people who live from non-fishery livelihood.
Keywords:  Coastal  Communities,  Institutional  Strengthening,  non-fisheries  livelihood,
Participatory Rural Appraisal.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## PENDAHULUAN
Indonesia  masih  mempunyai  masalah besar  dalam  mengatasi  isu  kemiskinan  di wilayah  pesisir.  Tahun  2015  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  melaporkan  sebanyak  7,87  juta rumah  tangga  miskin  di  Indonesia  merupakan masyarakat  pesisir.  Angka  tersebut  telah berkontribusi  sebesar  25%  pada  presentase jumlah  total  penduduk  miskin  di  Indonesia. Pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya untuk  merespon  permasalahan  tersebut,  salah satunya  dengan  menyusun  beberapa  program pemberdayaan  di  wilayah  pesisir,  seperti program  pemberian  kartu  nelayan  dan  asuransi nelayan. Akan tetapi, program-program tersebut nampaknya belum dilaksanakan secara total dan menyentuh  seluruh  nelayan.  Sebagai  contoh pada  program  kartu  nelayan,  hingga  saat  ini pemerintah hanya menyediakan 1.108.852 kartu nelayan  dari  total  8.077.719  rumah  tangga nelayan.  Pada  akhir  tahun  2019,  Kementerian Kelautan  Dan  Perikanan  (KKP)  Republik Indonesia  melaporkan  bahwa  pemberian  kartu asuransi  nelayan  masih  menyentuh  angka 1.152.177 (Susanto, 2019). Hal ini menunjukan bahwa  masih  banyak  rumah  tangga  nelayan yang  belum  dapat  menerima  manfaat dari kebijakan  tersebut.  Di  samping  itu,  pada  tahun 2017 pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan  Perikanan  juga  telah  menerbitkan  kartu KUSUKA  (Kartu  Pelaku  Usaha  Kelautan  dan Perikanan)  sebagai  salah  satu  program  bantuan untuk pelaku usuha dalam mengakses pemodalan.  Namun  dalam  beberapa  penelitian menunjukan  bahwa  manfaat  kartu  ini  masih belum  bisa  dirasakan  oleh  para  pelaku  usuha. Hal ini disebabkan waktu proses dan penerbitan kartu  tersebut  dirasa  rumit  dan  lama,  sehingga membuat  para  banyak  pelaku  usaha  putus  asa (Daniarsyah,  2019;  Tiven,  Huliselan, Lopulalan, 2018).
Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat pesisir tidak dapat dilakukan hanya dengan  pemberian  bantuan-bantuan  tunai.  Hal ini disebabkan karena kultur masyarakat pesisir masih  sangat  identik  dengan  gaya  hidup  yang
tidak produktif dan tidak efisien, sebagai akibat rendahnya tingkat Pendidikan (Zamzami, 2011). Disisi lain, penggunaan uang bantuan tunai juga hanya  akan  digunakan  oleh  sebagian  nelayan miskin  untuk  melunasi  bunga  hutang  pada tengkulak  ikan.  Penyebabnya  tak  lain  ialah kultur  rantai  ekonomi  nelayan  pesisir  yang masih  identik  dengan  rantai  ekonomi  patron- klien  dengan  tengkulak  ikan,  dimana  ini  pada akhirnya  membuat  kehidupan  nelayan  terjerat oleh ‘lingkaran setan’ dari kompensasi pinjaman yang  sering  diberikan  oleh  seorang  tengkulak (Amanah,  2010;  Heriyanto,  2013;  Indarti Wardana,  2013).  Kedekatan masyarakat  pesisir dengan  model  kultur  ekonomi  yang  demikian menjadi  hambatan  tersendiri  pada  efektifitas program  pengentasan  kemiskinan  yang  hanya mengandalkan bantuan-bantuan tunai.
Dengan  melihat  masalah  kultural  yang terjadi  pada  masyarakat  pesisir,  pada  akhirnya beberapa  ahli  sepakat  bahwa  pengentasan kemiskinan  di  wilayah  pesisir  sebisa  mungkin dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir  yang  menciptakan  kegiatan-kegiatan ekonomi  produktif  di  daerah  yang  berbasis potensi  dan  sumberdaya  lokal,  serta  memiliki pasar  yang  jelas,  sehingga  dapat  dilakukan secara  berkelanjutan  serta  berdampak  bagi masyarakat  lokal.  Dengan  begitu  diharapakan dapat tercipta hubungan ekonomi antar kawasan pesisir  serta  antara  pesisir  dan  perkotaan (Nikijuluw,  2001).  Pemberdayaan  masyarakat pesisir  ini  dapat  dicapai  dengan  program pengembangan masyarakat pesisir. Ada banyak penelitian  yang  telah  dilakukan  untuk  meneliti pelaksanaan  program  pembangunan  ini  dalam berbagai perspektif sosiologi, ekonomi, komunikasi pembangunan hingga gender (Amanah,  2010;  Daniarsyah,  2019;  Heriyanto, 2013;  Indarti    Wardana,  2013;  Kurniasari Reswati,  2011;  Nikijuluw,  2001;  Rahim, 2018; Sakinah, Adiputra,  Outri, 2018; Tampubolon, 2013; Zamzami, 2011). Penelitian ini juga telah menghasilkan output rumusan model dan solusi untuk masalah di mana program pengembangan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dapat  diimplementasikan  secara  efektif  untuk mencapai tujuan pemberdayaan mereka.
Namun,  kelemahan  dari  kebanyakan penelitian  pemberdayaan  tersebut  ialah  mereka masih  terlalu  memfokuskan  subjek  penelitian kepada nelayan, sehingga output model program pemberdayaan  hanya  berupa  pengembangan usaha  perikanan  yang  menyasar  pada  nelayan sebagai pelaku ekonomi utamanya. Hal ini tentu mengindahkan  kenyataan  bahwa  sebenarnya pelaku ekonomi masyarakat pesisir bukan hanya terdiri  dari  seorang  nelayan,  terdapat  banyak pelaku  ekonomi  laiinya.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  berusaha  mengisi  kekosongan studi sebelumnya  yaitu mengkaji potensi usaha lokal  serta  menyusun  model  pemberdayaan melalui  pengembangan  peran  pemuda  di wilayah  pesisir,  tepatnya  di  desa  Aenganyar, pulau Giligenting, Sumenep, Madura. Penelitian ini  juga  telah  melampaui  studi  sebelumnya dengan  memberikan  kontribusi  atau  intervensi langsung atas permasalahan masyarakat dengan mengoptimalkan  potensi  non-perikanan  di wilayah  tersebut.  Dengan  begitu,  penelitian  ini berusaha  melaksanakan  salah  satu  pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu, penciptaan  lapangan  kerja  alternatif  non- perikanan.
Penelitian  ini  menggambarkan  program pengembangan  masyarakat  pesisir  yang  telah dilakukan secara partisipatori. Penelitian menunjukan beberapa tahapan dalam melakukan penguatan kelembagaan ekonomi lokal masyarakat pesisir. Dalam mengurai hal tersebut artikel  ini  akan  dibagi  menjadi  3  tujutan; Pertama , melakukan identifikasi potensi ekonomi lokal non-perikanan. Kedua, melakukan  pemetaan  permasalahan  pelaku usaha  ekonomi  lokal  dan  menyusun  strategi penyelesaian  masalah. Ketiga ,  menerapkan strategi penyelesaian masalah pelaku usaha lokal melalui penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Penguatan  kelembagaan  ekonomi  lokal  ini bermaksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal lewat  lembaga ekonomi lokal
dengan  tujuan  untuk  menopang  perekonomian masyarakat lokal itu sendiri.

## Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal
Secara  harfiah  istilah  “penguatan kelembagaan”  mencakup  berbagai  kegiatan yang  bertujuan  untuk  mengatur  kembali  atau mereorientasi  lembaga  agar  dapat  berfungsi lebih  efektif  (Jacobs,  1998;  Taylor Cowiconsult, 1998). Pemberdayaan masyarakat melalui  penguatan  kelembagaaan  ekonomi lokal,  adalah  salah  satu  upaya  penyederhanaan dan  peningkatan  ektifitas  lembaga  ekonomi lokal dengan melibatkan peran masyarakat lokal terhadap  lembaga  ekonomi.  Namun  harus digarisbawahi  bahwa  Lembaga  ekonomi  lokal yang  dimaksud  dalam  definisi  tersebut  ialah ikatan  sosial  yang  dibangun  berdasarkan “jejaring sosial” (social networking) dari modal sosial  masyarakat  yang  digunakan  untuk melakukan pengembangan masyarakat. Menurut Syaukat  dan  Hendrakusumaatmaja  (2004), Penguatan  Kelembagaan  Ekonomi  Lokal  ini merupakan  hasil  dari  penguatan  modal  sosial masyarakat  di  suatu  daerah  (lokal)  untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang  akan  berdampak  pada  meningkatnya kesejahteraan  ekonomi  dan  kualitas  hidup seluruh masyarakat sekitar. Hal ini secara tidak langsung  merupakan  upaya  peningkatan  peran pemerintah  lokal,  swasta,  Lembaga  Swadaya Masyarakat,  dan  masyarakat  lokal  dalam pengembangan  potensi  lingkungan  sekitar, sehingga  mampu  digunakan  sebagai  sarana penunjang  peningkatan  ekonomi  lokal.  Oleh karena  itu,  penguatan  kelembagaan  ekonomi lokal  difokuskan  pada  upaya  peningkatan  daya saing (competitiveness) , peningkatan pertumbuhan,  dan  restribusi  pertumbuhan tersebut  melalui  pembentukan  usaha  kecil  dan menengah (SME: small and medium enterprises) dan penciptaan lapangan kerja (Kurniyati, 2013; Yusman    Atmaja,  2004).  Oleh  karena  itu penguatan  kelembagaan  juga  membutuhkan perhatian pada organisasi serta keterampilan dan sikap  anggotanya.  Proses  ini  biasanya  disebut dengan pengembangan kapasitas dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pengetahuan  sumber  daya  manusia  (Alaerts, 2009).
Menurut  Eade  (2007)  pengembangan kapasitas  awalnya  didasarkan  pada  berbagai tradisi  intelektual  dan  politik  yang  umumnya condong  ke  kiri,  tetapi  saat  ini  umumnya digunakan  untuk  memajukan  ekonomi.  Bagi Eade  (1997)  pembangunan  adalah  proses  di mana  kerentanan  dikurangi  dan  kapasitas ditingkatkan. Pendekatan pembangunan kapasitas  untuk  pemberdayaan  melibatkan pengidentifikasian kendala yang dialami masyarakat  dalam  mewujudkan  hak-hak  dasar mereka,  dan  menemukan  sarana  yang  tepat untuk memperkuat kemampuan mereka mengatasi penyebab pengucilan dan penderitaan mereka. Dengan demikian, pembedayaan masayarakat  melalui  penguatan  kelembagaan ekonomi lokal harus dimulai melalui pengembangan  kapasitas  dan  pengetahuan terhadap  agen  yang  akan  terlibat  dalam Lembaga  tersebut.  Hal  ini  juga  berarti  pada upaya menigkatkan kemampuan, skill,
pengetahuan
masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi  yang  dapat  menghasilkan  kemandirian dan  keswadayaan  masyarakat  (Eade,  2007). Rubin dan Irene (1992) mendefinisikan kegiatan ini  sebagai  upaya  mengidentifikasi  kekurangan yang  ada  pada  diri  seseorang  dan  upaya meningkatkan  kekurangan  tersebut  menjadi sebuah kelebihan.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan pendekatan  Participatory  Rural Appraisal (PRA),  dimana  melalui  pendekatan  ini  peneliti memberi  kesempatan  kepada  masyarakat  lokal untuk mengekspresikan, meningkatkan, berbagi serta menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi  kehidupan  mereka  sendiri  yang kemudian  digunakan  untuk  bahan  diskusi mereka dalam menyusun perencanaan.
Pendekatan  ini  memiliki  kelebihan  untuk memunculkan  analisis  yang  tidak  terduga  dari masyarakat  lokal,  karena  asumsi  dalam
pendekatan ini ialah “masyarakat lokal sebagai peneliti  dirinya  sendiri”  (Chambers,  1994c).
Melalui  pendekatan  ini  masyarakat  lokal  akan menikmati  pembelajaran  kreatif  yang  muncul dari  penyampaian  pengetahuan  dan  realitas mereka  sendiri.  Masyarakat  lokal  tidak  hanya berbagi pengetahuan dengan orang luar. Mereka sendiri  belajar  lebih  banyak  tentang  apa  yang mereka ketahui, dan bersama-sama membangun pengetahuan  lebih  dari  yang  diketahui  oleh mereka  sendiri  (Bar-on    Prinsen,  1999; Chambers,  1994b,  1994a;  Herbert    Irene, 1992; Solano Lara, Fernández Crispín,  López Téllez,  2018).  Proses  tersebut  secara  tidak langsung dapat memberdayakan mereka, dimana ini  dengan  meningkatkan  kemampuan  mereka melakukan  analisis  pada  dunia  mereka  sendiri dan mengarahkan ke perencanaan serta tindakan mereka  selanjutnya.  Dengan  demikian  bukan realitas  orang  luar  yang  ditransfer  dan dipaksakan  kepada  masyarakat  lokal,  tetapi realitas  masyarakat  lokal  yang  diungkapkan, dibagikan, dan diperkuat oleh mereka sendiri(Chambers,  1994b).  Dalam  pembalikan terakhir ini, yang diperhitungkan adalah realitas masyarakat lokal daripada profesional luar.
Meski  pendekatan  PRA  sangat  terfokus pada  masyarakat  lokal  itu  sendiri,  akan  tetapi PRA telah menunjukan validitas dan reliabilitas yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  data  dari metode yang lebih tradisional. Dalam pendekatan  PRA,  validitas  mengacu  pada kedekatan suatu temuan dengan kenyataan, dan reliabilitas  mengacu  pada  keteguhan  temuan (Chambers,  1994c).  Sebab  proses  validitas  dan reliabilitas  telah  muncul  secara  satu  kesatuan pada  saat  pengumpulan  data  melalui Forum Group  Discussion (FGD).  FGD  adalah  suatu proses  pengumpulan  informasi  suatu  masalah tertentu  yang  sangat  spesifik  melalui  diskusi kelompok  yang  melibatkan  minimal  6  orang. Melalui  teknik  pengumpulan  data  ini,  proses pengecekatan  validitas  dan  reliabilitas  data berjalan  secara  mandiri  melalui  diskusi  antar masyarakat  lokal  (Chambers,  1994a;  Irwanto, 1998). Oleh karena itu, dalam penelitian ini FGD
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dilakukan  beberapa  kali  dengan  melibatkan masyarakat  lokal  dari  beberapa  elemen  seperti; Perangkat  Desa,  Pelaku  Usaha  non-perikanan, serta  Pemuda  di  pulau  Giligenting.  Pemilihan subjek yang terlibat dalam FGD tersebut diambil melalui  teknik purposive yang  memungkinkan peneliti  memilih  berdasarakn  pertimbangan pengetahuan  atau  keahlian  spesifik  mereka dalam bidang penelitian.
Dalam  pelaksanaan  FGD  ini  peneliti mengajak  masyarakat  lokal  Giligenting  untuk membuat tabel analisis SWOT. Analisis SWOT ini berguna untuk memetakan Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threats (ancaman) yang ada pada lingkungan  masyarakat  serta  menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam strategi perencanaan  yang  dipakai  sebagai  dasar  untuk menentukan  langkah-langkah  perbaikan  yang diperlukan dalam pengembangan (Yoeti, 1996). Kemudian  dari  tabel  tersebut  peneliti  akan membantu  untuk  membuatkan  matriks  dan kuadran SWOT untuk mengetahui strategi dasar pemecahan  masalah  yang  dapat  diterapkan secara kualitatif. Strategi inilah yang kemudian dijadikan dasar tindak lanjut untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir di  pulau  Giligenting,  sehingga  program pemberdayaan disini dilaksanakan  secara Bottom-up melalui  ekstraksi  hasil  pengetahuan dan analisis masyarakat lokal itu sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Identifikasi  Potensi  Ekonomi  Lokal  Non- perikanan.
Hal  pertama  yang  dilakukan  dalam penelitian  pemberdayaan  ini  adalah  melakukan identifikasi  potensi  ekonomi  lokal  non- perikanan. Dalam membangun program pemberdayaan kegiatan identifikasi ini menjadi penting  sebagai  salah  satu  pendekatan  yang membantu  dalam  membentuk  klaster  lembaga ekonomi  spasial  yang  mapan  (Nowakowska- Grunt    Wiśniewska-Sałek,  2014;  Taranova, Gunko,  Alekseeva,  Bunchikov,    Kurennaya, 2015).  Dalam  hal  ini  metodologi  PRA  dapat
berperan sebagai metode yang dapat melakukan perbandingan potensi berbagai sektor perekonomian secara partisipatif melalui beberapa tools, salah  satunya  ialah social mapping .  Dalam  beberapa  kasus, Social Mapping telah  menjadi  alat  partisipatif  yang efektif  digunakan  untuk  mendokumentasikan dan  memberi  umpan  balik  pengetahuan  dan aspirasi  masyarakat  lokal  ataupun  pemangku kepentingan.  Selain  itu, social  mapping juga terbukti efektif digunakan sebagai participatory tools dalam  penelitian  di  wilayah  pesisir. Klarifikasi  nilai-nilai  menggunakan social mapping telah memberikan wawasan yang lebih baik  untuk  memahami  masyarakat  lokal  dalam mengidentifikasi  nilai-nilai  penting  di  wilayah pesisir seperti pariwisata, estetika, aspek budaya dan potensi ekonomi (Rockloff  Lockie, 2004).
Identifikasi  potensi  ekonomi  lokal  non- perikanan  ini  dilakukan  melalui  FGD  yang melibatkan  aparat  desa  dan  pemuda  desa Aenganyar  dengan  menggunakan tools Social Mapping . Social  Mapping ini  bertujuan  untuk memetakan  persebaran  produsen  atau  pelaku ekonomi  produk  lokal  yang  masih  aktif  hingga saat  ini.  Selain  itu, Social  Mapping ini  juga berfungsi untuk mengetahui tempat-tempat yang selama  ini  menjadi  tempat  pemasaran  bagi produk  lokal  tersebut.  Dengan  PRA, social mapping dalam penelitian ini dilakukan dengan menyediakan  kertas  karton  kosong  beserta peralatan alat tulis, kemudian masyarakat lokal diajak  untuk  membuat  peta  buta  dan  mulai memetakan persebaran pelaku ekonomi produk lokal  non-perikanan  yang  memiliki  potensi untuk  diberdayakan.  Berikut  merupakan  hasil Social  Mapping yang  telah  dibuat  oleh masyarakat pesisir pulau Giligenting;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Gambar 1 Hasil Social Mapping yang dilakukan oleh Masyarakat
(Sumber: Data PRA Peneliti, 2020) Gambar di atas merupakan hasil mentah social  mapping  yang  dilakukan  oleh  para pemuda  dan  aparat  desa  Aenganyar,  Pulau Giligenting. Dari hasil di atas peneliti kemudian mensimulasikannya  melalui  Google  Earth, berikut hasil simulasi pemetaan melalui google earth.

## Gambar 2 Hasil Simulasi Social Mapping via Google Earth
(Sumber: Data PRA Peneliti, 2020) Hasil  di  atas  menunjukan  bahwa  saat  ini terdapat 3 jenis usaha non-perikanan yang telah berkembang  di  pulau  giligenting  yaitu  Kue Bapel,  Gula  Jawa  dan  Abon  Ikan.  Dari  hasil social  mapping juga  diketahui  bahwa  terdapat 10  pelaku  produsen  kue  bapel,  4  pelaku produsen gula jawa dan 1 pelaku produsen abon ikan  yang  masih  aktif.  Keseluruhan  pelaku produsen  produk  lokal  non-perikanan  tersebut tersebar secara merata di seluruh dusun yang ada di  desa  Aenganyar,  hanya  abon  ikan  yang bertempat  di  satu  dusun  yaitu  di  dusun Aenganyar. Jangkauan tempat penjualan produk lokal  selama  ini  juga  masih  mengandalkan  2 pasar  serta  tempat  kerumunan  seperti  Sekolah
dan  Puskesmas.  Keberadaan  pantai  juga  belum dioptimalkan sebagai tempat pemasaran produk, hal ini disebabkan karena desa belum membuka pantai sebagai tempat umum.
Disamping itu hasil social mapping juga menunjukan  karakteristik  lokasi  persebaran pelaku  produk  lokal,  sebagaimana  pelaku ekonomi  kue  bapel  berpusat  di  bagian  selatan dan  gula  jawa  berpusat  di  bagian  utara  desa Aenganyar.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pelaku produk lokal juga terbagi berdasarkan karakteristik lokasi. Bagian utara desa merupakan lokasi yang masih dipadati hutan dan perkebuanan  masyarakat,  sehingga  lokasi persebaran  produsen  gula  jawa  juga  mengikuti karateristik tersebut, sebab gula jawa terbuat dari bahan  baku  buah  siwalan  yang  ditanam diperkebunan. Sedangkan bagian selatan merupakan  lokasi  pemukiman  masyarakat  dan pertokoan, sehingga lokasi persebaran produsen kue  bapel  berada  di  daerah  tersebut.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  persebaran pelaku  produsen  produk  lokal  berkerumun sesuai  dengan  kedekatan  dalam  mendapatkan sumber  daya  bahan  baku  pembuatan  produk lokal tersebut.
Pemetaan  Permasalahan  Pelaku  Usaha Ekonomi  Lokal  dan  Penyusunan  Strategi Penyelesaian Masalah
Dari  temuan  3  potensi  ekonomi  non perikanan di atas, hasil FGD menunjukan bahwa hanya  kue  bapel  yang  memiliki  potensi  untuk lebih mudah dikembangkan. Hal ini dikarenakan kue  bapel  memiliki  bahan  baku  sumber  daya yang lebih mudah dijangkau daripada Gula Jawa dan  Abon  ikan.  Bahan  baku  gula  jawa  berasal dari  pohon  buah  siwalan  yang  hanya  berbuah saat  musim  kemarau,  begitupula  dengan  abon ikan  yang  sangat  bergantung  pada  hasil penangkapan  ikan  yang  tidak  menentu.  Oleh karena itu,  bapel lebih memiliki  peluang  untuk dikembangkan  sebagai  penghasilan  ekonomi lokal  alternatif.  Namun  sebelum  itu,  perlu dilakukan pemetaan permasalahan terkait usaha kue  bapel  yang  selama  ini  berjalan.  Karena bagaimanapun  jika  kesetaraan  adalah  tujuan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pembangunan, maka intervensi harus mengatasi penyebab kelemahan masyarakat dan mengenali sumber  kekuatan  mereka,  dan  memahami hubungan  dinamisnya  (Eade,  1997).  Peneliti disini  mengundang  para  pelaku  ekonomi  kue bapel, pemuda dan aparat desa untuk melakukan pemetaan  permasalahan  dengan  menggunakan tools tabel SWOT secara mandiri, sebagaimana PRA  melihat  masyarakat  sebagai  komunitas mampu memetakan, membuat model, peringkat, skor,  diagram  dan  menganalisis  lebih  banyak dan lebih baik dari yang diharapkan (Chambers, 1994b;  Eade,  2007).  Berikut  hasil  pemetaan yang telah dilakukan oleh masyarakat;
Tabel 1 Analisis SWOT Produk Kue Bapel
(Sumber: Analisis Data PRA Peneliti, 2020)
Hasil  pemetaan  permasalahan  melalui tabel  SWOT  di  atas  digunakan  untuk  konsep dasar  pengembangan  produksi  kue  buffel. Dengan  begitu  dapat  disusun  berbagai  strategi untuk  mengembangkan  atau  memperbaiki permasalahan, misalnya, strategi yang memanfaatkan kekuatan dan kesempatan secara terbuka; strategi yang mengatasi ancaman yang muncul;  atau  strategi  memperbaiki  kelemahan. Dalam tabel SWOT di atas yang meliputi aspek kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T), keempatnya memiliki keterkaitan satu  dengan  yang  lain.  Dengan  adanya keterkaitan  tersebut  maka  akan  diperoleh beberapa strategi atau konsep dasar pengembangan  yang  dapat  digunakan  dalam pengembangan  dalam  produksi  kue  buffel  baik fisik maupun non fisik. Penentuan konsep dasar pengembangan  dilakuan  berdasarkan  analisis SWOT dengan melakukan penilaian (pembobotan)  menggunakan  analisis  faktor internal  (IFAS/ Internal  Factor  Analysis Summary )  yang  terdiri  dari  kekuatan  dan kelemahan  serta  faktor  eksternal  (EFAS/ External Factor Analysis Summary ) yang terdiri dari peluang dan ancaman. Hasil dari penilaian (pembobotan)  tersebut  kemudian  ditampilkan dalam  bentuk  kuadran  yang  akan  menentukan strategi  pengembangan  selanjutnya  (Yoeti, 1996).
Penilaian  dilakukan  pada  setiap  aspek SWOT  dengan  memberi  bobot  antara  0,00 hingga  1,00,  dimana  jika  aspek-aspek  masing- masing  faktor  (internal/eksternal)  dijumlahkan akan menghasilkan bobot 1. Setelah melakukan pembobotan, diberikan rating dimana rating ini menunjukkan  tingkat  kepentingan  masing- masing  aspek.  Rating  yang  diberikan  yaitu berdasarkan  kriteria  yang  telah  dibuat  dimana masing-masing  aspek  memiliki  3  kriteria, kriteria pertama memiliki rating 1; kriteria kedua memiliki rating 2; kriteria ketiga memiliki rating 3. Berikut hasil matrik kriteria dari hasil SWOT yang  telah  dibuat  oleh  masyarakat  pulau giligenting;
Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman - Kapasistas penjualan  per- hari dari masing- masing
produsen lumayan tinggi; Ibu  S , umur 40 tahun sebagai produsen baffel  lessan selama tiga tahun lamanya, dalam satu hari  ia  hanya bisa  menjual baffel sebanyak delapan (8) bungkus baffel; Ibu  K , umur 50 tahun sebagai produsen baffel dan silon.  Kurang lebih tiga tahun telah
menekuni,
setiap  harinya mampu menjual sembilan belas (19)  bungkus kue baffel; Ibu H ,  umur  50 tahun  selama kurang  lebih sepuluh  tahun menekuni produksi baffel. Saat ini ia mampu
- Cita rasa buffel tidak mampu bertahan dalam jangka waktu lama. - Cita rasa buffel yang diandalkan sebagai produk oleh-oleh khas lokal belum mempunyai cita rasa yang paten, artinya antara penjual buffel satu dengan lainnya memiliki cita rasa yang berbeda. - Selama ini produk buffel belum pernah mengalami inovasi produk. - Kemasan yang hanya dibungkus dengan kresek atau mika membuat kue buffel terkesan biasa aja sebagai produk oleh- oleh.
- Pemasaran yang kurang massif dan tidak ada bantuan dari desa untuk mempromosikan lebih luas. - Sudah ada BUMDes yang seharunya mampu memfasilitasi aktifitas ekonomi yang melibatkan produk lokal
- Banyaknya para pemuda yang bisa dimanfaatkan untuk melakuakan inovasi produk - Banyaknya para penduduk yang merantau dapat dimaksimalkan untuk mempromosikan produk lokal lebih jauh. - Banyaknya tempat wisata yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pemasaran. - Pengoptimalan pemasaran melalui media sosial. - Harga bahan baku yang dapat melambung tinggi sewaktu- waktu dapat mengurangi laba para produsen buffel. - Belum adanya kelembagaan ekonomi yang terpusat membuat produsen buffel bersaing secara bebas antara satu dan lainnya. - Belum adanya SOP atau penyatuan resep membuat cita rasa buffel yang dapat berubah tiap produksi. - Tidak adanya kesatuan cita rasa yang tetap, dapat membuat wisatawan kecewa ketika membeli kue buffel sebagai produk oleh-
oleh. Hal ini dapat mempengaruhi penjualan ke
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Tabel 2 Matriks Kriteria Analisis IFAS Produksi Kue Baffel

## (Sumber: Analisis Data PRA Peneliti, 2020)
Tabel 3 Matriks Kriteria Analisis EFAS
Produksi Kue Baffel
(Sumber: Hasil Analisis data PRA Peneliti, 2020)
Dari  hasil  pembobotan  di  atas,  maka dapat  dilihat  posisi  dalam  kuadran  strategi analisis  FAS-EFAS  yang  dihitung  berdasarkan perhitungan di bawah ini:
X= POTENSI – MASALAH = 2,85-3 = -0,15 Y= PELUANG – ANCAMAN = 2,79 – 2,20 = 0,58

## Gambar 3. Diagram Kuadran Analisis IFAS EFAS Produksi Kue Buffel
(Sumber: Hasil Analisis Data PRA Peneliti,
2020)
Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang dihasilkan  berada  pada  kuadran  II  C,  yaitu Agresive  Maintanance  Strategy .  Hal  ini  berarti strategi pengembangan disusun dengan melaksanakan pengembangan secara agresif dan aktif.
Ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan  peluang  untuk  mengatasi pemasalahan  internal.  Sesuai  dengan  kendala yang dihadapi pada produksi kue buffel, strategi ini  cocok  karena  bergerak  secara  aktif  dan agresif. Strategi yang dapat dilakukan yaitu:
1. Pembentukan  kelembagaan  satu  pintu pelaku usaha kue bapel.
2. Pemanfaatan  SDM  pemuda  dalam pengembangan inovasi produk kue bapel
Faktor Kriteria Bobot Rating Bobot X Rating Kekuatan Kapasistas penjualan per-hari dari masing-masing produsen lumayan tinggi 0,23 3 0,69 Baffel telah dijual dibeberapa tempat seperti pasar, pinggir jalan,
dan dititipkan di warung. 0,15 2 0,31 Baffel banyak terjual ketika ada pendatang dari luar pulau dan menjadikan baffel sebagai produk oleh-oleh. 0,23 3 0,69
Saat sebelum puasa, puasa, dan
pasca puasa penjualan beffel meningkat hampir tiga kali lipat. 0,23 3 0,69 keuntungan yang didapat satu
bungkus baffel sebesar lima ribu rupiah (baffel merah) dan tiga ribu rupiah (baffel lessan) 0,15 3 0,46
1 2,85 Kelemahan
Cita rasa buffel tidak mampu bertahan dalam jangka waktu lama. 0,23 3 0,69 Cita rasa buffel yang diandalkan sebagai produk oleh-oleh khas lokal belum mempunyai cita rasa yang paten, antara penjual buffel satu dengan lainnya memiliki 3cita rasa
yang berbeda. 0,15 3 0,46 Selama ini produk buffel belum pernah mengalami inovasi produk. 0,23 3 0,69 Kemasan yang hanya dibungkus dengan kresek atau mika membuat kue buffel terkesan biasa aja sebagai produk oleh-oleh yang murah.
0,15 3 0,46
Pemasaran yang kurang massif dan tidak ada bantuan dari desa untuk mempromosikan lebih luas. 0,23 3 0,69
1 3
Faktor Kriteria Bobot Rating Bobot X Rating Peluang
Sudah ada BUMDes yang seharunya mampu memfasilitasi aktifitas ekonomi yang melibatkan produk lokal 0,21 3 0,64 Banyaknya para pemuda yang bisa dimanfaatkan untuk melakuakan inovasi produk 0,14 3 0,43 Banyaknya para penduduk yang merantau dapat dimaksimalkan untuk mempromosikan produk lokal lebih jauh. 0,21 2 0,43 Banyaknya tempat wisata yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pemasaran. 0,21 3 0,64 Pengoptimalan pemasaran melalui media sosial. 0,21 3 0,64
1
2,79
Ancaman Harga bahan baku yang dapat melambung tinggi sewaktu-waktu dapat mengurangi laba para produsen buffel.
0,30 3 0,90 Belum adanya kelembagaan ekonomi yang terpusat membuat produsen buffel bersaing secara bebas antara satu dan lainnya. 0,30 3 0,90 Belum adanya SOP atau penyatuan resep membuat cita rasa buffel yang dapat berubah tiap produksi. 0,20 2 0,40 Tidak adanya kesatuan cita rasa yang tetap, dapat membuat wisatawan kecewa ketika membeli kue buffel sebagai produk oleh-oleh. Hal ini dapat mempengaruhi penjualan ke wisatawan selanjutnya. 0,20 2 0,40 1 2,20
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dari  segi  cita  rasa,  pengemasan  hingga pemasaran.
3. Pengoptimalan BUMDes dalam program pendukung produk lokal melalui bantuan dan penyediaan baha baku.
4. Peningkatan penjualan kue baffel hingga ke  luar  pulau  dengan  media  promosi online
5. Pengoptimalan  cita  rasa  antara  pelaku usaha kue bapel.

## Penerapan  Strategi  Penyelesaian  Masalah melalui Program PERTIWI
Setelah  tersusun  rencana  strategi  untuk mengatasi  permasalahan,  maka  peneliti  mulai menerapkan  strategi  tersebut  sebagai  bentuk intervensi penyelesaian masalah. Ini merupakan ide utama Participatory Rural Appraisal (PRA) yang  berupaya  menawarkan  cara  untuk memahami pembangunan dan intervensi bantuan  dengan  cara  yang  lebih  dinamis, terpilah,  dan  sistemik,  sehingga  mampu berimplikasi  jangka  panjang  bagi  masyarakat secara  keseluruhan  (Chambers,  1994c;  Eade, 1997). Program PERTIWI merupakan kepanjangan  dari  Penguatan  Ekonomi  Rakyat Tetap  Ingat  Wilayah  Induk.  Program  ini merupakan respon intervensi dari hasil pemetaan masalah yang sudah dilakukan oleh masyarakat lokal.  Sebagaimana  dari  hasil  penyusunan strategi  yang  telah  dianalisis  mmenunjukan bahwa penyelesaian permasalahan dapat dilakukan  melalui  pembentukan  kelembagaan yang  mengatur  dan  mengembangkan  kegiatan ekonomi produk kue bapel agar lebih efektif dan efisien.  Oleh  karena  itu,  program  PERTIWI adalan  program  yang  berfungsi  sebagai  tempat untuk  menerapkan  strategi  tersebut.  PERTIWI dibangun  berdasarkan  hasil  analisis  strategi, sehingga  ia  beroperasi  dengan  memanfaatkan dan  mengkolaborasikan  potensi  pemuda  dan pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi porduk  lokal  non-perikanan,  sebagaimana rekomendasi dari analisis strategi.
Program PERTIWI ini dijalankan dengan  bentuk  organisasi  bernama  PERTIWI.
Melalui organisasi ini kemudian akan dilakukan pengauatan  kelembagaan  ekonomi  dengan memusatkan  rantai  ekonomi  produk  lokal menjadi tersentral. Pada model kelembagaan ini pelaku  ekonomi  khususnya  kue  bapel  akan mendapatkan  bahan  baku  dari  BUMDes. BUMDes  sebagai  penyedia  bahan  baku kemudian  membeli  hasil  produk  lokal  tersebut dengan  harga  yang  telah  disepakati  bersama. Kemudian hasil produk lokal ini akan diteruskan oleh BUMDes ke PERTIWI untuk dikemas dan di  inovasi  kembali,  yang  selanjutnya  akan didistribusikan ke jaringan pasar yang lebih luas. Hasil  dari  penjualan  akan  dibagi  berdasarkan kesepakatan  profit  share  antara  BUMDes, Produsen, dan PERTIWI.  Berikut bagan  model kelembagaan ekonomi sentral berbasis organisasi pemuda PERTIWI.

## Gambar 4. Bagan Model Kelembagaan Ekonomi PERTIWI
(Sumber: Data PRA Peneliti, 2020) Dalam menerapkan kelembagaan di atas terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahap  pertama  adalah  mempersiapkan  SDM yang  akan  terlibat  dalam  kelembagaan.  Seperti dijelaskan  sebelumnya,  salah  satu  yang  SDM yang dipersiapkan dalam pembentukan kelembagaan  ini  adalah  pemuda  di  Desa Aenganyar,  Kecamatan  Giligenting.  Dalam tahap  pertama  ini  peneliti  melakukan  kegiatan capacity  building kepada  15  pemuda  yang terlibat  dalam  kelembagaan.  Program  c apacity building ini  bertujuan  untuk  memperkuat kapasitas  masyarakat  agar  mampu  menentukan nilai  dan  prioritas  mereka  sendiri  serta  untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
mengatur  tindakan  diri  mereka  sendiri  (Eade, 1997).
Terdapat  beberapa  3  program capacity building yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini.
Pertama ,  program capacity  building pelatihan Kepemimpinan  dan  Keorganisasian.  Pelatihan keorganisasian ini bertujuan untuk meningkatkan skill keorganisasian para pemuda. Dalam  kegiatan  ini  peneliti  juga  melakukan pelatihan  dengan  model  partisipatori.  Sesi pertama, peserta  yang merupakan para pemuda Desa  Aenganyar  diajak  berdiskusi  mengenai pendapat mereka tentang definisi organisasi dan bagaimana cara menjalankan organsasi. Peneliti mengajak para peserta untuk melihat organisasi dilingkungan  mereka  seperti  Karang  Taruna, Tim  Sepak  Bola,  Tim  Voli  dsb.  Dari  contoh tersebut  peneliti  mengajak  peserta  untuk memahami esensi organisasi. Kemudian setelahnya  peserta  diajak  untuk  memahami kepanjangan  dari  PERTIWI,  serta  diajak untuk memikirkan  kira-kira  apa  maksud  dan  tujuan organisasi PERTIWI jika dilihat dari kepanjangan  tersebut.  Setelah  peserta  dapat menyusun  maksud  dan  tujuan,  peserta  diajak untuk memadatkan maksud dan tujuan kelembagaan untuk digunakan sebagai visi dan misi organisasi. Gambar 3 merupakan akumulasi opini  yang  ditulis  oleh  para  peserta  mengenai maksud dan tujuan serta visi dan misi;

## Gambar 5. Hasil Diskusi Visi dan Misi Organiasi yang dilakukan oleh Masyarakat
(Sumber: Data PRA Peneliti, 2020) Dengan  demikian,  kegiatan  pelatihan keorganisasian  ini  setidaknya  menghasilkan beberapa output:
1. Para pemuda mampu menyatukan pendapat untuk dijadikan rumusan maksud dan tujuan organisasi  PERTIWI  secara  mandiri  dan kolektif sebagai berikut:
• Untuk  mendongkrak  perekonomian  dan membuka lapangan pekerjaan
• Untuk mengenalkan produk kuliner lokal ke luar pulau Giligenting
• Untuk Meningkatkan kreatifitas pemuda
• Untuk  meningkatkan  kolaborasi  serta kerja sama antar pemuda
• Untuk menjaga silaturahmi dan solidaritan antar pemuda
2. Para  pemuda  mampu  merumuskan  visi  dan misi  organisasi  PERTIWI  secara  mandiri, sebagai berikut;
• Visi  :  Meningkatkan  perekenomian masyarakat  dengan  penguatan  identitas kuliner khas Giligenting melalui kreativitas pemuda
• Misi :  1. Memperkuat pondasi solidaritas pemuda-pemudi Giligenting
2.  Memperluas  pemasaran  produk  khas Giligenting
3.  Memanfaatkan  sosial  media  sebagai alat promosi
Kedua ,  peneliti  melakukan  program capacity  building pelatihan  strategi  semasaran dan  pemetaan  pasar.  Pelatihan  ini  secara  garis besar ialah program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan anggota organisasi PERTIWI tentang pemasaran produk  dan  pemetaan  pasar  untuk  menunjuang pengembangan  produk  kue  bapel.  Secara subtantif  pelatihan  dilakukan  dengan  memberi materi  mengenai  cara  melihat  peluang  pasar. Disini  peneliti  memberikan  intervensi  dengan mengajak  peserta  untuk  menganalisa  seberapa besar jaringan yang saat ini telah mereka miliki. Materi selanjutnya membahas cara memasarkan suatu  produk.  Pada  sesi  ini  peserta  diberi  skill untuk  mengembangkan  kemasan  dan  merk produk,  skill  promosi  dan  skill  berkomunikasi dengan  konsumen  atau  menawarkan  suatu produk,  pembuatan  tagline  produk,  pemetaan profil konsumen dan distribusi produk. Tabel 4
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
adalah  output  dari  kegiatan  pelatihan  yang berupa  hasil  pemetaan  pasar  yang  dilakukan secara mandiri oleh para peserta pelatihan

## Tabel 4 Hasil Identifikasi dan Pemetaan Pasar Anggota PERTIWI
Keterangan/nama Produk KUE BAPEL Profil Konsumen 1. Penduduk lokal usia 15-35 semua kelas sosial. 2. Pelajar dan pemuda/i 3. Pekerja kantoran 4. Wisatawan Potensi lokasi distribusi 1. Institusi Pendidikan (SD, SMP, SMA) 2. Perkantoran 3. Puskesmas 4. Pantai Sembilan (lokasi wisata) 5. Luar Pulau Tagline “Makan  Bapel,  biar gak baper” (Sumber: Data PRA Peneliti, 2020) Ketiga , program capacity building simulasi inovasi kue bapel dan perumusan SOP kue  bapel.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan menghadirkan  seluruh  produsen  kue  bapel beserta  anggota  organisasi  PERTIWI.  Simulasi inovasi kue bapel bertujuan agar kue bapel dapat mengakses  atau  menjangkau  konsumen  yang lebih  luas  serta  menaikkan  harga  produk menjadi  lebih  mahal.  Sedangkan  perumusan SOP  Kue  Bapel  bertujuan  untuk  menciptakan standart cita rasa dari kue bapel, sehingga antar pelaku ekonomi bapel satu dengan yang lainnya dapat  membuat  bapel  dengan  cita  rasa  yang sama.  Gambar  3  adalah  hasil  dari  inovasi  kue bapel,  dimana  para  pemuda  sebagai  anggota kelembagaan  dan  pelaku  usaha  bapel  sepakat untuk  memberikan  inovasi  toping  dalam  setiap
penyajian  kue  bapel.  Berbagai  toping  yang dicoba dalam agenda simulasi ini berupa toping coklat  milo,  orep,  susu,  keju  serta  campuran. Dengan  adanya  berbagai  toping  diharapakan dapat meningkatkan harga jual serta memperluas jaringan konsumen kue bapel.

## Gambar 6. Hasil Inovasi Produk Bapel
(Sumber: Data PRA Peneliti, 2020) Selain  itu,  peneliti  juga  terlibat  dalam inovasi  produk,  misalnya  dengan  memberikan bantuan  kepada  anggota  komunitas  untuk membuat  merk  produk,  poster  promosi  dan kemasan  baru.  Karena  sebelumnya  produk  kue bapel hanya dikemas dengan plastik biasa tanpa merk,  sedangkan  bapel  yang  telah  diinovasi tidak  bisa  jika  hanya  dikemas  dengan  palstik. Pembuatan  poster  promosi,  merk  dan  kemasan baru  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  daya tawar terhadap kualitas produk, sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk bapel. Gambar 4 menunjukkan beberapa contoh poster pemasaran yang  sudah  disertai  merk  logo  ‘PERTIWI’ sebagai berikut;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Gambar 7. Poster Pemasaran Produk Bapel
(Sumber: Data PRA Peneliti, 2020) Setelah  SDM  sudah  dirasa  mempunyai kapasitas  yang  untuk  menjalankan  sistem kelembagaan dan kualitas produk telah meningkat, kepala desa Aenganyar mengukuhkan  organisasi  PERTIWI  sebagai salah  satu  program  penguatan  kelembagaan ekonomi yang bergerak dibidang pengembangan produk  lokal  non-perikanan  dengan  penerbitan Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Aenganyar Nomor: 188/05/KEP/435.309.104/2020 Tentang Pembentukan Pengurus PERTIWI Desa Aenganyar  dengan  masa  bakti  2020-2023. Melalui  SK  ini  telah  ditetapkan  struktur pengurus serta tugas, pokok dan fungi Lembaga PERTIWI. Selain itu SK ini juga sebagai wujud nyata  kehadiran  pemerintah  desa  dalam pengembangan ekonomi lokal non-perikanan di pulau  Giligenting.  Sebagaimana  dalam  SK  ini juga  telah  dicantumkan  bahwa  seluruh  biaya yang  berkaitan  dengan  Lembaga  PERTIWI dibeban kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).
Penerbitan  SK  tersebut  telah  menjadi pondasi  komitmen  pemerintah  setempat  dalam melaksanakan  program  pembangunan  ekonomi lokal. Karena membangun ekonomi lokal dalam kaitannya  dengan  struktur  dan  hubungannya
dengan pemerintah setempat adalah kunci utama dalam  keberhasilan  pembangunan  ekonomi lokal.  Pemerintah  setempat  penting  untuk mengelola  secara  tepat  sumber  daya  dan kemampuan produksi ekonomi lokal, yang dapat membawa  manfaat  baik  bagi  wilayah  dan masayarakat  lokal  di  wilayah  tersebut.  Dengan demikian,  pengembangan  ekonomi  lokal  non- perikanan  diharapkan  dapat  berkembang  pesat dan  menjadi  lapangan  pekerjaan  alternatif  bagi masyarakat pesisir di wilayah tersebut.

## Hasil Penerapan Program PERTIWI
Tabel  5  merupakan  gambaran  output  dari Penerapan  Model  Kelembagaan  Ekonomi Sentral  melalui  Organisasi  Pemuda  PERTIWI yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini, sebagai berikut;
Tabel 5 Output Penerapan Program PERTIWI
(Sumber: Data PRA Peneliti, 2020)
Tabel 5 merupakan gambaran output dari program penguatan kelembagaan ekonomi lokal di  Desa  Aenganyar,  Giligenting,  Sumenep. Penelitian  ini  telah  menjadi  fasilitator  dan
pendamping secara partisipatif untuk mengidentifikasi  potensi,  permasalahan  hingga penyusunan strategi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal
No Keterangan
Output Sebelum Penerapan
Program Setelah Penerapan Program 1. Efektifitas Kegiatan Ekonomi - Penjualan bapel belum tersentral satu merk dan satu cita rasa. - Pelaku usaha satu dan laiinya masih menerapkan ekonomi bebas yang dapat menciptakan persaingan antar penjual. - Penjualan bapel telah tersentral satu merk dan satu cita rasa. - Meminimalisir persaingan dengan menerapkan sistem ekonomi kolektif atau komunal.
2. Perkembangan kualitas produk - Belum mempunyai SOP
pembuatan kue bapel - Belum ada inovasi terhadap produk kue Bapel
- Pengemasan produk hanya dengan menggunakan plastik biasa tanpa merk
- Nilai jual rendah Rp 10.000 /10 buah
- Sudah terdapat SOP pembuatan bapel, sehingga terdapat quality control pada produk bapel - Sudah dilakukan inovasi pada kue bapel - Pengemasan produk sudah menggunakan kardus dengan disertai merk - Nilai Jual bertambah, Rp. 10.000/7 buah dan Rp
12.500/10 buah 3. Pemasaran Produk - Pemasaran hanya dijual offline di pasar dsb. - Pemasaran hanya menjangkau wilayah sekitar atau dalam pulau. - Pemasaran sudah dalam bentuk online melalui proses Pre-order di Media Massa.
- Pemasaran sudah
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
non-perikanan.  Beberapa  output  yang  dapat dirasakan secara nyata dalam program ini ialah efektifitas  kegiatan  ekonomi,  meningkatnya kualitas produk kue bapel, meluasnya pemasaran dan jaringan konsumen, meningkatnya  partisipasi  masyarakat  yang  ikut serta  dalam  pengembangan  produk  lokal, meningkatnya omset pelaku usaha dan terbentuknya jaminan bahan baku untuk produk lokal.
Penelitian  ini  juga  telah  menunjukan bahwa metode PRA telah berperan secara efektif untuk meningkatkan solidaritas kolektif komunitas masyarakat. Selain itu, metode PRA juga  sangat  efektif  sebagai  alat  bantu  untuk mengeluarkan  pengetahuan  masyarakat  sekitar, ini  sebabkan  karena  PRA  menuntuk  partisipasi aktif  masyarakat  untuk  mengeluarkan  lebih banyak  pengetahuan  tentang  apa  yang  mereka ketahui, dan bersama-sama membangun pengetahuan  lebih  dari  yang  diketahui  oleh mereka  sendiri  secara  kolektif  (Chambers, 1994b, 1994a). Studi ini menggambarkan bahwa masyarakat  lokal  dapat  berperan  secara  aktif dalam  perumusan  program  pemberdayaan masyarakat yang akan diterapkan untuk dirinya sendiri.  Hal  ini  hanya  bisa  terjadi  jika  peneliti memberi  kesempatan  kepada  masyarakat  lokal untuk mengekspresikan, meningkatkan, berbagi serta menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi  kehidupan  mereka  sendiri.  Model  ini telah meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat  untuk  melakukan  penyusunan program pembangunan termasuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat keputusan untuk  menentukan,  melakukan  dan  mencari solusi sehubungan dengan program pemberdayaan mereka sendiri.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa berbagai  program  pembangunan  diperlukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir, akan tetapi  penelitian  tidak  boleh  menolak  fakta bahwa  masyarakat  pesisir  tidak  hanya  terdiri dari seorang nelayan. Pemberdayaan masyarakat
pesisir  yang  selama  ini  kebanyakan  berbentuk pemberdayaan pada nelayan, sehingga mengabaikan keberadaan komunitas masyarakat lainnya.  Selain  itu  hal  ini  juga  merediksi keberadaan potensi non-perikanan yang dimiliki wilayah  pesisir.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini menunjukan  bahwa  banyak  potensi  ekonomi non-perikanan yang dapat dikembangkan sebagai  ekonomi  alternatif  jika  itu  mampu menghasilkan  pendapatan  yang  besar.  Dengan begitu  diharapkan  mampu  menaikan  tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.
Penelitian  ini  dibangun  dengan  metode Participatory  Rural  Appraisal yang  memberi kesempatan  masyarakat  untuk  mengekplorasi pengetahuannya terhadap kondisi lingkungannya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  masyarakat  pulau  giligenting  mampu mengidentifikasi potensi non-perikanan sekaligus  permasalahan  yang  meliputinya hingga  pengembangan  potensi  sebagai  langkah selanjutnya. Masyarakat lokal Giligenting secara efektif  juga  telah  mampu  mengoperasionalkan tools social  mapping dan  tabel  analsis  SWOT. Dari  hasil  eksplorasi  pengethauan  masyarakat tersebut kemudian disusun analisis IFAS-EFAS untuk menentukan strategi progam pengembangan  ekonomi  lokal  non-perikanan. Dari  hasil  analisi  IFAS-EFAS  kemudian ditemukan strategi untuk mengatasi permasalahan  terkait  pengembangan  usaha bapel  sebagai  slaah  satu  produk  non-perikanan yang  ada  di  Giligenting.  PERTIWI  merupakan organisasi  pemuda  yang  telah  didirikan  untuk menjawab  permasalahan  terkait  pengembangan ekonomi  lokal  non-perikanan.  Tujuan  utama organisasi ini adalah untuk melakukan penguatan kelembagaan ekonomi non-perikanan dengan cara mengoptimalkan efektifitas ekonomi  serta  kualitas  dan  pemasaran  produk ekonomi  lokal.  Penerapan  model  kelembagaan PERTIWI telah menghasilkan beberapa output, diantaranya  meningkatkan  efektifitas  kegiatan ekonomi,  meningkatkan  kualitas  produk  kue bapel,  memperluas  pemasaran  dan  jaringan konsumen, meningkatkan partisipasi masyarakat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  ikut  serta  dalam  pengembangan  produk lokal,  meningkatkan  omset  pelaku  usaha  dan terbentuknya jaminan bahan baku untuk produk lokal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Secara  khusus  peneliti  mengucapkan  terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya  yang  telah  mendanai  kegiatan pengabdian  ini  melalui  Skema  Program  Hibah Doktor Mengabdi Tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Alaerts,  G.  J.  (2009).  Knowledge  and  capacity development (KCD) as tool for institutional strengthening  and  change. Water  for  a Changing  World  -  Developing  Local Knowledge and Capacity - Proceedings of the International Symposium on Water for a Changing World , 5–26. https://doi.org/10.1201/9780203878057.ch 2 Amanah, S. (2010). Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat  Pesisir. Jurnal  Komunikasi Pembangunan , 8 (1), 245896. https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.8.1.%p
Bar-on,  A.  A.,  Prinsen,  G. (1999).  Planning, communities  and  empowerment: An introduction to participatory rural appraisal.
International Social Work , 42 (3), 277–294. https://doi.org/10.1177/002087289904200 303
Chambers,  R.  (1994a).  Participatory  rural appraisal  (PRA):  Analysis  of  experience. World  Development , 22 (9),  1253–1268. https://doi.org/10.1016/0305- 750X(94)90003-5
Chambers,  R.  (1994b).  Participatory  rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm. World  Development , 22 (10),
1437–1454.  https://doi.org/10.1016/0305- 750X(94)90030-2
Chambers, R. (1994c). The Origins and Practice of  Participatory  Rural  Appraisal. World
Development , 22 (7), 953–969.
Daniarsyah, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan  Program  Kartu  KUSUKA  pada Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan. Journal of Indonesian Public Administration  and  Governance  Studies , 628–643. Eade,  D.  (1997). Capacity  Building:  An approach to people centered development . Oxford: Oxfam.
Eade,  D.  (2007).  Development  in  Practice Capacity  building :  who  builds  whose capacity ? Development in Practice , 17 (4– 5), 630–639.
Herbert,  R.,    Irene,  S.  R.  (1992). Community Organizing  and  Developmen .  New  York:
Macmillan. Heriyanto,  M.  (2013).  Evaluasi  Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir. Kebikanan Publik , 4 (1), 1–118. Indarti, I.,  Wardana, D. S. (2013). METODE
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN DI WILAYAH
PESISIR  KOTA  SEMARANG. BENEFIT
Jurnal Manajemen Dan Bisnis , 17 (1), 75–
88.
Irwanto.  (1998). Focus  Group  Discussion (FGD) Sebuah Pengantar Praktis . Jakarta: Pusat  Kajian  Pembangan  Masyarakat Universitas Atmajaya.
Jacobs,  C.  (1998).  Institutional  strengthening and  technical  co-operation:  developing  a best practice model. Journal of International  Development , 10 (3),  397–
406. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-
1328(199805/06)10:3397::AID- JID5153.0.CO;2-H Kurniasari, N.,  Reswati, E. (2011). Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir. Buletin Ilmiah Marina Sosial  Ekonomi  Kelautan  Dan  Perikanan , 6 (1), 7. https://doi.org/10.15578/marina.v6i1.5805
Kurniyati,  Y.  (2013).  Penguatan  Kapasitas Kelembagaan  Kelompok  PEW  untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pengembangan  Ekonomi  Lokal  Kota Yogyakarta. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship , 3 (1), 91. https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.90
Nikijuluw, V. P. H. (2001). Populasi dan Sosial
Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  Serta  Stategi
Pemberdayaan  Mereka  Dalam  Konteks Pengelolaan  sumberdaya  Pesisir  Secara
Terpadu. In Makalah Pelatihan
Pengelolaan  Pesisir  Terpadu,  Institut
Pertanian Bogor (Vol. 1).
Nowakowska-Grunt,  J.,    Wiśniewska-Sałek, A. (2014). Managing the local economy on the  example  of  the  construction  sector companies. Advanced Materials Research ,
1020 , 783–788. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net
/AMR.1020.783
Rahim, A. (2018). The Empowerment Strategy of  the  Traditional  Fisherman’S  Wives  in the Coastal Area of Barru Regency, South Sulawesi. Journal  of  Socioeconomics  and
Development ,
1 (1), 1–6. https://doi.org/10.31328/jsed.v1i1.515
Rockloff, S.,  Lockie, S. (2004). Participatory tools for coastal zone management. Journal of Coastal Conservation , 10 , 81–92.
Sakinah, N., Adiputra, Y. S.,  Outri, N. A. D. (2018). EVALUASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN  (BPAN)  DI  KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN  TAHUN  2018. Gastrointestinal Endoscopy , 10 (1),  279–288.  Retrieved from http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2014.05.
023%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gie.2018. 04.013%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/29451164%0Ahttp://www.pubmed central.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=P MC5838726%250Ahttp://dx.doi.org/10.10 16/j.gie.2013.07.022
Solano Lara, C., Fernández Crispín, A.,  López Téllez,  M.  C.  (2018).  Participatory  rural appraisal as an educational tool to empower
sustainable  community  processes. Journal of  Cleaner  Production , 172 ,  4254–4262. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.0 72
Susanto,  V.  Y.  (2019,  September  12).  Hingga
Agustus  2019,  KKP  salurkan  asuransi nelayan sebanyak Rp 388 miliar. Kontan.Co.Id . Retrieved from https://nasional.kontan.co.id/news/hingga- agustus-2019-kkp-salurkan-asuransi- nelayan-sebanyak-rp-388-miliar
Tampubolon, D. (2013). Strategi Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir Di Kabupaten
Kepulauan  Meranti. Sorot , 8 (2),  153. https://doi.org/10.31258/sorot.8.2.2358
Taranova,  I.  V.,  Gunko,  A.  Y.  yevich, Alekseeva, O. A. evna, Bunchikov, O. N., Kurennaya,  V.  V.  evna.  (2015). Development  of  methodical  approach  on identification  of  cluster  forms  of  the organization of economy of the traditional and agrarian region. Asian Social Science ,
11 (14), 95–103.
https://doi.org/10.5539/ass.v11n14p95
Taylor,  P.  S.,    Cowiconsult.  (1998).
Institutional strengthening. In Highway and Traffic Engineering in Developing
Countries .
https://doi.org/10.4324/9780203223673_c hapter_24
Tiven, M., Huliselan, N. V,  Lopulalan, Y. (2018). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KARTU NELAYAN KOTA AMBON ( Effectiveness of Fisfermen Card Policies in Ambon City ) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Jurnal TRITON , 14 (2), 76–
87.
Yoeti, O. (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata .
Bandung: Angkasa.
Yusman, S.,  Atmaja, H. kusuma. (2004). Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Lokal . Bogor: MPPM IPB.
Zamzami, L. (2011). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. MIMBBAR ,
XXVII (1), 113–125.