P-ISSN. 2613-9243
Pasar Perkapalan di Indonesia dan Negara-negara ASEAN
Firmansyah Kusasi 1* , Bunga Paramita 2 Akhirman 3
1 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, 29111
2,3 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, 29111 Email Address : fkusasi@umrah.ac.id 1* , bungaparamita1@umrah.ac.id 2 , akhirman@umrah.ac.id 3
ABSTRAK : Penelitian ini berfokus pada pasar maritim Indonesia dan ASEAN. Jaringan pulau Indonesia yang luas dan  lokasi  utama  di  Asia  Tenggara  memiliki  dampak  yang  cukup  besar  pada  sistem  transportasi,  ekonomi,  dan perdagangannya.  Industri  perkapalan  berkontribusi  signifikan  terhadap  ekspansi  ekonomi  global.  ASEAN menekankan  pentingnya  industri  maritim  dalam  mendorong  kemajuan  ekonomi  dan  integrasi  regional.  Diskusi terbaru  di  Forum  Maritim  ASEAN  termasuk  masalah  lingkungan,  keamanan  kapal,  serangan  siber  terhadap infrastruktur maritim, dan kolaborasi regional dalam kaitannya dengan transportasi laut. Penelitian sebelumnya telah menekankan upaya yang dilakukan  oleh negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Indonesia,  Thailand,  dan  Filipina  untuk  meningkatkan sektor  maritim  mereka.  Tujuan  dari  artikel  ini  adalah  untuk menganalisis  situasi  pasar  perkapalan  saat  ini  di  Indonesia  dan  negara-negara  ASEAN  lainnya,  serta  masalah  dan peluang yang timbul.
Kata kunci : pasar perkapalan, Indonesia, ASEAN
ABSTRACT : This  report  focuses  on  the  Indonesian  and  ASEAN  maritime  markets.  Indonesia's  wide  network  of islands and key location in Southeast Asia have a considerable impact on its transportation system, economy, and trade. The shipping industry contributes significantly to the expansion of the global economy. ASEAN emphasizes the importance of the maritime industry in fostering economic progress and regional integration. Recent discussions at the  ASEAN  Maritime  Forum  included  environmental  concerns,  vessel  security,  cyberattacks  on  maritime infrastructure, and regional collaboration in relation to maritime transport. Previous research has emphasized the efforts made by nations such as Malaysia, Singapore, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Indonesia, Thailand, and the Philippines to enhance their maritime sectors. The purpose of this paper is to examine the current situation of the shipping market in Indonesia and other ASEAN nations, as well as the problems and opportunities it brings.
Keywords : shipping market, Indonesia, ASEAN
Jurnal Bahtera Inovasi Vol. 7  No.1  Tahun 2023
P-ISSN. 2613-9243
1. Pendahuluan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, membentang lebih dari 5.000 kilometer  dari  timur  ke  barat  dan  1.700 kilometer dari utara ke selatan, dan terdiri dari lebih  dari  17.000  pulau  (Cribb  &  Ford,  2009).
Jaringan  pulau  yang  luas  ini,  dikombinasikan dengan  lokasinya  yang  strategis  di  sepanjang jalur laut utama dan di kawasan Asia Tenggara, telah  berdampak  signifikan  pada  sistem transportasi, ekonomi, dan perdagangan negara.  Hal  ini  membuat  transportasi  laut menjadi  tumpuan  perdagangan  baik  domestik maupun  internasional  di  wilayah  tersebut. Industri perkapalan 1 dengan demikian,
memainkan  peran  penting  dalam  berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia
Tenggara  (ASEAN)  mengakui  pentingnya industri  perkapalan  dan  dalam  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  integrasi  regional.
Pada forum 13th ASEAN Maritime Forum pada awal  Agustus  2023  telah  merumuskan  laporan dalam ASEAN Maritime Outlook 2023 .  Forum ini  mengeksplorasi  banyak  masalah  seperti lingkungan,  ekosistem  laut,  jalur  keamanan kapal,  serangan  siber  terhadap  infrastruktur maritim,  dan  kerja  sama  regional  untuk meningkatkan  transportasi  laut.  Yang  terakhir membahas inisiatif Transportasi Maritim Terintegrasi  dan  Kompetitif  di  ASEAN  untuk
Near  Coastal  Voyages (NCV)  atau  perkapalan di  pesisir  berhampiran  dan  untuk  sirkulasi kontainer di ASEAN.
Studi sebelumnya menunjukkan beberapa perspektif  tentang  masalah  ini.    Salim  et  al.
(2017)  misalnya,  menemukan  bahwa  negara- negara  seperti  Malaysia,  Singapura,  dan Vietnam  memaksa  inisiatif  pemerintah  dan rencana  induk  untuk  lebih  meningkatkan
1 Industri perkapalan dalam hal ini meliputi semua sektor barang dan jasa dalam transportasi laut dan produksi kapal.
transportasi  laut.  Sementara  itu,  negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Indonesia, Thailand,  dan  Filipina  memanfaatkan  lokasi geografis  strategis  mereka  dan  reformasi kebijakan untuk memperkuat sektor perkapalan mereka.  Dang  &  Yeo  (2017)  menemukan bahwa pelabuhan menghadapi persaingan ketat sebagai  akibat  dari  globalisasi,  kontainerisasi, dan  integrasi  pasar.  Mereka  mengakui,  secara umum, lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat dan sangat kompetitif di pasar pengiriman.    Ezeoke,  (2022)  memberikan pemeriksaan menyeluruh terhadap Pasar Pengiriman  Tunggal  ASEAN  (ASEAN Single Shipping Market atau ASSM), dan berpendapat bahwa  ASSM,  ketika  diterapkan  sepenuhnya, menghasilkan  peningkatan  produktivitas  dan kelayakan  finansial  untuk  layanan  pengiriman di kawasan ini.
Organisasi  untuk  Kerjasama  Ekonomi dan Pembangunan ( Organisation for Economic Co-operation  and  Development atau  OECD), sebuah  organisasi  antar  pemerintah,  menyoroti pentingnya  logistik  yang  efisien  di  Indonesia dan  negara-negara  ASEAN  (OECD,  2021b). Evaluasi mengidentifikasi 475 hambatan peraturan
yang dapat menghambat pertumbuhan  ekonomi,  terutama  di  pasar perkapalan. Laporan ini menekankan pentingnya  reformasi  dalam  meningkatkan daya  saing  dan  memfasilitasi  pertumbuhan  di sektor perkapalan dan logistik di kawasan ini.
Tujuan  dari  artikel  ini  adalah  untuk memberikan  gambaran  yang  komprehensif tentang  dinamika  pasar  perkapalan  Indonesia dan  ASEAN.  Artikel  ini  akan  membahas lanskap  kompetitif  pasar  perkapalan,  diikuti oleh  inisiatif  dan  investasi  pemerintah. Sebagai  penutup,  artikel  ini  membahas tantangan dan peluang yang ada di depan untuk pasar perkapalan dan industri maritim regional di masa depan.
Jurnal Bahtera Inovasi Vol.7  No.1  Tahun 2023
P-ISSN. 2613-9243
2. Lanskap Kompetitif Pasar Perkapalan Beragam pemain domestik dan
internasional  hidup  berdampingan  di  pasar perkapalan  Indonesia,  berkontribusi  pada pertumbuhan sektor yang beragam. Perusahaan milik  negara,  seperti  PT  Pelabuhan  Indonesia (Pelindo) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI),  bergerak  berdampingan  dengan perusahaan  swasta,  seperti  PT  Samudera Indonesia  Tbk.,  dan  PT  Meratus  Line.
Organisasi  domestik  ini  dilengkapi  oleh perusahaan  multinasional  seperti  Maersk  Line,
Mediterranean Shipping Company (MSC), dan CMA  CGM,  yang  membawa  keahlian  dan sumber daya global. Perusahaan perkapalan ini menyediakan  berbagai  layanan  yang  penting untuk perdagangan regional. Mereka menawarkan pengiriman kontainer ke pelabuhan  utama,  sehingga  memfasilitasi transportasi  barang  yang  efisien.  Selain  itu, layanan  pengiriman  curah  ditawarkan  untuk pengiriman  komoditas  yang  tidak  dikemas seperti  batu  bara,  biji-bijian,  dan  mineral. Layanan pengiriman kapal tanker menyediakan transportasi kargo cair seperti minyak, gas, dan bahan kimia, sehingga mendiversifikasi portofolio. 2
Menurut  laporan  BPS  (Pusat  Statistik Bereau  Indonesia)  baru-baru  ini,  gabungan bongkar muat kargo untuk perjalanan domestik di pelabuhan Indonesia menyaksikan serangkaian  pasang  surut  antara  2017  dan 2021. Dimulai dengan 747.181-ton pada tahun 2017,  total  volume  angkutan  meningkat sebesar  3,48%  pada  tahun  2018,  mencapai 773.179  ton.  Peningkatan  ini  mencerminkan tren  positif  dalam  aktivitas  maritim  domestik untuk  tahun  itu.  Namun,  momentum  itu  tidak berlangsung  lama.  Pada  2019,  volume  kargo
2 Maritime Sector Developments in ASEAN, by H.R.
Vitasa and Nararya Soeprapto, 1999
*https://asean.org/maritime-sector-developments-in- asean-by-h-r-vitasa-and-nararya-soeprapto/+
total  turun  1,82%  menjadi  759.093  ton. Penurunan  berlanjut  hingga  tahun  2020,  yang merupakan  tahun  yang  sulit  bagi  beberapa industri  karena  pandemi  COVID-19.  Total volume  angkutan  turun  3,76%  menjadi 730.522  ton.  Pasang  surut  berubah  pada  tahun 2021,  dengan  peningkatan  yang  cukup  besar dalam  total  volume  pengiriman.  Ini  tumbuh sebesar 7,28% menjadi 783.741 ton,
menunjukkan kebangkitan dan bahkan mungkin pertumbuhan dalam kegiatan maritim domestik. 3
Dari  2017  hingga  2021,  perjalanan  luar negeri telah mengikuti tren yang dinamis. Pada 2018,  volume  kargo  meningkat  7,2%,  dari 377.895-ton  pada  2017  menjadi  405.285-ton pada  2018.  Pada  2019,  total  volume  kargo meningkat  11,92%,  mencapai  453.616  ton. Namun,  tahun  2020  menandai  jeda  kecil terhadap  tren  pertumbuhan  ini.  Total  volume angkutan  turun  0,63%  menjadi  450.774  ton. Meskipun mengalami kemunduran yang moderat,  volume  pengiriman  pada  tahun  2021 meningkat  sebesar  11,19%  menjadi  501.177 ton,  menandakan  pantulan  yang  signifikan. Pola yang berubah ini menandakan terdapatnya interaksi yang kompleks dari unsur-unsur yang mempengaruhi  aktivitas  maritim  asing  di pelabuhan  Indonesia.  Namun  demikian,  tren secara    keseluruhan  memperlihatkan  suatu ekspansi,  dengan  pantulan  yang  signifikan pada  tahun  2021  (BPS-Statistics  Indonesia, 2021).    Tingkat  pertumbuhan  gabungan bongkar muat kargo di Indonesia menunjukkan tren  kembali  naik  pada  perkapalan  domestik dan  internasional.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa pasar perkapalan Indonesia
mendapatkan momentum pasca bencana global COVID-19.
Persaingan  domestik  dan  internasional
3 BPS-Statistics Indonesia. (2021). Sea Transportation Statistics 2021. Retrieved from https://www.bps.go.id
Jurnal Bahtera Inovasi Vol. 7  No.1  Tahun 2023
P-ISSN. 2613-9243
untuk  pangsa  pasar  di  pasar  perkapalan  di Indonesia  dan  negara-negara  ASEAN  lainnya. Persaingan  ini  telah  memaksa  perusahaan untuk terus meningkatkan penawaran, efisiensi, dan  efektivitas  biaya  mereka  untuk  menarik klien  dan  mencapai  keunggulan  kompetitif. Aksesibilitas  pasar  di  kawasan  ini  telah ditingkatkan  oleh  reformasi  legislatif  dan upaya  untuk  memperkuat  konektivitas  dan perdagangan  maritim.  Kebijakan  ini  telah membawa pesaing tambahan ke dalam industri perkapalan, merangsang persaingan dan
menghasilkan peningkatan layanan dan memenuhi permintaan konsumen.(OECD,
2021a; dan OECD, 2021b).
Menurut Buku Tahunan Statistik ASEAN 2022,  bongkar-muat  kargo  laut  internasional dari  beberapa  negara  ASEAN  menunjukkan tren  yang  berbeda  pada  tahun  2019  dan  2020. Hasilnya menyiratkan bahwa sektor perkapalan negara-negara ASEAN dinamis dan kompetitif. Indonesia  menangani  564.329,0  ribu  ton angkutan  maritim  internasional  pada  tahun 2020.  Ini  menunjukkan  penurunan  yang moderat  dibandingkan  dengan  total  tahun sebelumnya  sebesar  595.478,0  ribu  ton. Sementara itu, Malaysia mengalami penurunan dramatis  dalam  nilai  bongkar-muat  kargo  laut internasional, dengan nilai anjlok dari 34.301,0 ribu  ton  pada  2019  menjadi  10.952,0  ribu  ton pada 2020 (ASEAN Secretariat, 2022).
Sebaliknya,  bongkar-muat  kargo  laut internasional  Singapura  sedikit  meningkat  dari 163.01,1 ribu ton pada 2019 menjadi 164.403,7 ribu  ton  pada  2020.  Nilai  kargo  laut internasional  yang  diangkut  melalui  Filipina menurun  dari  625.521,2  ribu  ton  pada  2019 menjadi  590.738,0  ribu  ton  pada  2020. Bongkar-muat  kargo  maritim  internasional Vietnam sedikit meningkat dari 238.013,3 ribu ton pada 2019 menjadi 239.829,0 ribu ton pada 2020.  Nilai  bongkar-muat  kargo  maritim internasional  Thailand  meningkat  signifikan dari  364.000,0  ribu  ton  pada  2019  menjadi
433.060,0  ribu  ton  pada  2020  (ASEAN Secretariat, 2022).
Namun demikian, menurut United Nations' Handbook of Statistics 2022 (UNCTAD,  2022),  Singapura  terdaftar  di antara  lima  ekonomi  paling  terhubung  ke jaringan  perkapalan  global,  menunjukkan bahwa  industri  perkapalan  dan  pelabuhannya berkembang  dengan  baik.  Ini  mungkin merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dan investasi  di  pelabuhan  dan  infrastruktur maritim  dari  waktu  ke  waktu.  Malaysia  juga ditempatkan  di  antara  dua  puluh  ekonomi teratas  dengan  koneksi  terbanyak.  Seperti Singapura, koneksi kuat Malaysia kemungkinan  merupakan  hasil  dari  langkah- langkah  pemerintah  untuk  memperluas  sektor pelabuhan  dan  pengirimannya.  Negara-negara ASEAN  lainnya,  seperti  Indonesia,  Thailand, dan Vietnam, adalah negara-negara berkembang  utama  di  Asia  dan  berkontribusi besar  terhadap  muatan  dan  pembuangan perdagangan  lintas  laut  global.  Keterlibatan mereka  dalam  perkapalan  internasional  akan mendapat  manfaat  dari  integrasi  ekonomi ASEAN  dan  kebijakan  transportasi  dan perdagangan pemerintah yang akan menghubungkan mereka dengan rantai pasokan global.
Secara  keseluruhan,  keberagaman  kinerja dalam  kargo  laut  internasional  di  antara negara-negara  ASEAN  ini  mencerminkan dinamika  perdagangan,  kondisi  ekonomi,  dan kemampuan  logistik  yang  kompleks  di kawasan  ini.  Untuk  mengatasi  masalah  ini, OECD  dan  ASEAN  mengusulkan  bahwa program-program inisiatif yang sedang berlangsung untuk mempromosikan persaingan yang  adil,  meningkatkan  kerangka  peraturan, dan mempromosikan kerja sama regional akan memajukan  pasar  perkapalan  regional,  dan selanjutnya  akan,  membantu  pertumbuhan ekonomi (OECD, 2021b; dan ASEAN Secretariat, 2010).
Jurnal Bahtera Inovasi Vol.7  No.1  Tahun 2023
P-ISSN. 2613-9243

## 3. Agenda Inisiatif Pemerintah dan Investasi
Pasar  perkapalan  Indonesia  dan  ASEAN telah  menjadi  fokus  dari  berbagai  agenda inisiatif dan investasi pemerintah yang
bertujuan  untuk  mengatasi  tantangan  dan mendorong pertumbuhan. Bagian ini
memberikan  analisis  inisiatif  dan  investasi pemerintah baru-baru ini di industri perkapalan,  dengan  fokus  pada  rencana  dan proyek pembangunan infrastruktur, harmonisasi  peraturan  dan  prosedur,  dan dukungan pemerintah untuk industri
perkapalan. Melalui berbagai inisiatif, insentif, undang-undang,  dan  investasi,  pemerintah Indonesia  telah  mengambil  langkah  untuk mendukung  sektor  maritim  negara.  Negara telah memulai " Sea Toll Programme " (Program  Tol  Laut)  sebagai  bagian  dari Rencana  Induk  Pelabuhan  Nasional,  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  konektivitas maritim di dalam Indonesia dengan mengembangkan  pelabuhan  dan  memenuhi permintaan  transportasi  laut  yang  meningkat (Salim et al., 2017). Selain itu, Indonesia telah mengadopsi  proyek  International National Single  Window (INSW)  untuk  mempercepat proses  pengiriman  dan  menghemat  biaya dengan menyederhanakan prosedur pengurusan perdagangan dan muatan (OECD, 2012b).
Indonesia  didorong  untuk  secara  proaktif mematuhi Roadmap  Towards  An  Integrated and  Competitive  Maritime  Transport  in ASEAN atau  Peta  Jalan  ASEAN  untuk Transportasi Maritim Terintegrasi dan Kompetitif  (OECD,  2012a).    Keselarasan  dan keterlibatan  ini  akan  memudahkan  integrasi sektor  perkapalan  Indonesia  dengan  pasar ASEAN  lainnya.  Melalui  langkah-langkah seperti  mengatur  permintaan  kapal  langsung dari  negara-negara  seperti  AS,  Korea,  dan
Cina, Indonesia berupaya meningkatkan konektivitas  maritim  dalam  rangka  mencapai ambisinya  menjadi  pusat  maritim  global (World  Trade  Organization,  2021).  Selain  itu, subsidi  yang  diberikan  Indonesia  kepada perusahaan perkapalan "perintis" untuk meningkatkan  aksesibilitas  ke  daerah  terpencil telah  memberikan  dampak  positif  yang  besar pada  pengembangan  dan  pengaruh  sektor perkapalan Indonesia (UNCTAD, 2022)
Indonesia  sedang  melakukan  investasi dalam  pengembangan  infrastruktur  untuk meningkatkan konektivitas, yang dapat
memfasilitasi pergerakan barang dan
memberikan manfaat bagi pengiriman domestik maupun internasional (OECD, 2023). Pemerintah  Indonesia  telah  mengidentifikasi industri  maritim  sebagai  sektor  kunci  untuk pengembangan  ekonomi,  dengan  rencana untuk  menginvestasikan  hingga  USD  100 miliar  dalam  industri  tersebut  dalam  sepuluh tahun  ke  depan.  Investasi  ini  akan  difokuskan pada  pengembangan  pelabuhan,  galangan kapal, dan infrastruktur lainnya untuk mendukung sektor maritim yang terus berkembang di negara ini. 4
Pada  2  Februari  2021,  pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan no. 31 Tahun 2021,  yang  memodifikasi  bagian-bagian  kunci dari  undang-undang  perkapalan  negara  dalam upaya untuk menarik investasi internasional di sektor  maritim.  Peraturan  ini  menggantikan sejumlah  kategori  lisensi  perusahaan  dengan skema  lisensi  berbasis  risiko  (Qolbi,  2021). Untuk  mencapai  tujuan  ini,  pemerintah Indonesia  meningkatkan  konektivitas  antar- pulau dan memodernisasi infrastruktur pelabuhan  dengan  harapan  bahwa  regulasi perkapalan baru ini akan menarik lebih banyak investor  asing  ke  industri  perkapalan  negara.
4 The prospects of Indonesia's Maritime Sector in 2023. Retrieved from:  https://inamarine-exhibition.net/why- indonesia/
Jurnal Bahtera Inovasi Vol. 7  No.1  Tahun 2023
P-ISSN. 2613-9243
Omnibus Law mempertahankan norma
cabotage sambil  menambahkan  klausa  yang memungkinkan  kapal  berbendera  asing  untuk melakukan  sebarang  operasi  di  perairan Indonesia hanya jika terdapat ketidaktersediaan kapal  berbendera  Indonesia  atau  apabila jumlahnya tidak mencukupi.
ASEAN,  di  sisi  lain,  telah  meluncurkan beberapa  upaya  strategis  untuk  mendukung perluasan  industri  pengiriman  laut.  Di  antara inisiatif-inisiatif  ini, ASEAN  Free  Trade  Area (AFTA)  dan Common  Effective  Preferential Tariff (CEPT)  telah  didirikan  dengan  tujuan mengurangi  tarif  menjadi  0-5%  untuk  barang- barang  yang  menunjukkan  konten  ASEAN sebesar  40%,  langkah  ini  dimaksudkan  untuk memfasilitasi  perdagangan  dan  meningkatkan aktivitas  pengiriman  di  wilayah  ASEAN (OECD,  2012).  Implementasi  ASEAN  Single Window  bertujuan  untuk  menyederhanakan prosedur  bea  cukai  dan  mengurangi  tuntutan dokumentasi  untuk  operasi  pengiriman  di antara  negara-negara  ASEAN  ((Secretariat ASEAN  &  UNCTAD,  2021).  Meskipun awalnya  berfokus  pada  transportasi  darat,
ASEAN  Customs  Transit  System atau  Sistem Transit  Kepabeanan  ASEAN  memiliki  potensi untuk berkembang ke ranah maritim,
menawarkan  manfaat  yang  lebih  luas  bagi operasi  pengiriman  operations  (Secretariat ASEAN & UNCTAD, 2021). Operasionalisasi rute pengiriman roll-on/roll-off (Ro-Ro)
merupakan  langkah  yang  mencolok  untuk merangsang perdagangan intra-ASEAN sambil memperkuat konektivitasnya (Secretariat ASEAN, 2023).
Selain  upaya-upaya  tersebut,  pemerintah
telah  mengembangkan  kebijakan  yang  kuat untuk  memperkuat  sektor  maritim.  Rencana Aksi Persaingan ASEAN 2016-2025
menetapkan  tujuan  strategis  untuk  mencapai visi  terkait  persaingan  yang  terungkap  dalam Rencana  Pembangunan  Masyarakat  Ekonomi ASEAN  2025.  Ini  termasuk  menilai  dampak
hambatan  non-tarif  terhadap  daya  saing  di berbagai  sektor,  termasuk  logistik  (OECD, 2021c).  Selaras  dengan  hal  ini,  Kesepakatan Kerangka  Kerja  ASEAN  tentang  Jasa  (AFAS) bertujuan  untuk  mempromosikan  liberalisasi perdagangan  jasa,  termasuk  jasa  transportasi, di  antara  anggota  ASEAN  (OECD,  2012).
ASEAN  Transport  Strategic  Plan (KLTSP,
2016-2025)
atau
Rencana
Strategis Transportasi  ASEAN  menetapkan  rute  yang ambisius yang mencakup peningkatan jaringan transportasi  jalur  air  darat  yang  efisien  dan pengembangan upaya regulasi untuk mendorong logistik transportasi maritim strategis  (OECD,  2021c).  Blueprint  untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) menguraikan visi komprehensif yang bertujuan untuk  membentuk  pasar  bersatu  dan  basis manufaktur  di  dalam  ASEAN,  serta  inisiatif untuk  mengurangi  hambatan  non-tarif  dan membebaskan  perdagangan  jasa,  termasuk transportasi (OECD, 2012).
Seiring  dengan  upaya  ini,  pemerintah telah  mengembangkan  kebijakan  yang  kuat untuk  memperkuat  sektor  maritim.  Cetak  Biru untuk  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA) menguraikan visi komprehensif yang bertujuan untuk  membangun  pasar  bersama  dan  basis manufaktur  di  ASEAN,  serta  inisiatif  untuk mengurangi hambatan non-tarif dan meliberalisasi  perdagangan  jasa,  termasuk transportasi (OECD, 2012). Sejalan dengan ini, ASEAN  Framework  Agreement  on  Services (AFAS)  atau  Perjanjian  Kerangka  Kerja ASEAN  tentang  Jasa    bertujuan  untuk mempromosikan  liberalisasi  perdagangan  jasa, termasuk  layanan  transportasi,  di  antara anggota  ASEAN  (OECD,  2012). ASEAN Transport Strategic Plan (KLTSP, 2016-2025) juga  mendefinisikan  rute  ambisius  yang mencakup  peningkatan  jaringan  transportasi jalur air darat yang efisien dan mengembangkan  upaya  pengaturan  untuk mendorong logistik transportasi maritim
Jurnal Bahtera Inovasi Vol.7  No.1  Tahun 2023
P-ISSN. 2613-9243
strategis (OECD, 2021c).  Selanjutnya, ASEAN Competition  Action  Plan  (2016-2025) atau
Rencana Aksi Persaingan ASEAN menetapkan tujuan  strategis  untuk  mencapai  visi  terkait persaingan  yang  dinyatakan  dalam ASEAN Economic  Community  Blueprint  2025 .    Dalam hal  ini  termasuk  menilai  dampak  hambatan non-tarif  terhadap  daya  saing  di  berbagai sektor,  termasuk  sektor  logistik  (OECD, 2021c).
Dalam  hal  investasi,  beberapa  negara ASEAN  memfokuskan  upaya  mereka  pada pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan,  dan  peningkatan  pelabuhan, dermaga,  jalan,  dan  rel  kereta  api,  semuanya dengan  tujuan  memungkinkan  perdagangan internasional  dan  operasi  maritim  yang  mulus (World  Bank,  2021).  Contoh  penting  adalah upaya  Malaysia  untuk  memperluas  Port  Klang dan inisiatif ambisius Singapura untuk menciptakan  mega  pelabuhan  Tuas  (World Bank, 2021).
Negara-negara secara agresif memberikan keringanan  pajak,  subsidi,  dan  bantuan keuangan  untuk  mendorong  pembuatan  kapal, pendaftaran  kapal,  dan  pelatihan  awak  kapal, sehingga merevitalisasi sektor maritim nasional mereka  (World  Bank,  2021).  Selain  itu,  ada upaya  terkonsentrasi  untuk  mempromosikan perkapalan  ramah  lingkungan,  dengan  aturan dan  insentif  yang  ditujukan  untuk  mendukung penelitian  dan  pengembangan  teknologi  hijau, seperti  area  kontrol  emisi  dan  penggunaan bahan  bakar  yang  lebih  bersih  (World  Bank, 2021).  Ini  adalah  upaya  untuk  memastikan kelangsungan hidup jangka panjang industri.
Singkatnya, negara-negara ASEAN memiliki  beragam  program,  peraturan,  dan investasi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan sektor  maritim  mereka.  Di  antaranya  fasilitasi perdagangan, integrasi ekonomi, pembangunan infrastruktur,  dan  kelestarian  lingkungan.
Selain  itu,  ada  beberapa  insentif  untuk
mendorong ekspansi dan persaingan di industri perkapalan.

## 4. Tantangan di Industri Perkapalan Indonesia
Industri  perkapalan  Indonesia  memiliki banyak  kendala  yang  menghambat  ekspansi dan  produktivitasnya.  Infrastruktur  pelabuhan yang tidak memadai, biaya logistik yang tinggi, kurangnya  ahli  maritim  yang  berkualitas, kemungkinan pembajakan, dan persaingan dari pelabuhan  terdekat  adalah  beberapa  kendala ini.  Sangat  penting  untuk  mengatasi  kesulitan- kesulitan  ini  untuk  pertumbuhan  industri  dan untuk  memastikan  pergerakan  bebas  barang dan perdagangan di wilayah tersebut (UNCTAD,  2022b).    Berikut  ini  adalah beberapa masalah yang perlu diperhatikan:

## Isu  1:  Infrastruktur  Pelabuhan  yang Tidak Memadai
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh  industri  perkapalan  Indonesia  adalah infrastruktur  pelabuhan  yang  belum  memadai. Banyak  daerah  di  negara  ini  menderita kemacetan  dan  inefisiensi  karena  kurangnya pelabuhan  yang  dimodernisasi  dan  diperluas. Hal  ini  tidak  hanya  menghambat  kelancaran arus barang tetapi juga menyebabkan keterlambatan  dan  peningkatan  biaya  bagi perusahaan  perkapalan.  Untuk  mengatasi tantangan  ini,  sangat  penting  bagi  pemerintah dan  pemangku  kepentingan  terkait  untuk berinvestasi  dalam  perluasan  dan  modernisasi pelabuhan, meningkatkan kapasitas dan efisiensinya (UNCTAD, 2022b).

## Isu 2: Biaya Logistik Tinggi
Biaya  logistik  yang  tinggi  menjadi perhatian penting lainnya bagi industri perkapalan  Indonesia.  Proses  pelabuhan  dan prosedur  bea  cukai  yang  tidak  efisien berkontribusi pada peningkatan biaya pengiriman dan perdagangan. Ketika dievaluasi  sebagai  proporsi  dari  PDB,  biaya tinggi ini merupakan beban bagi perekonomian
Jurnal Bahtera Inovasi Vol. 7  No.1  Tahun 2023
P-ISSN. 2613-9243
dan  hambatan  bagi  daya  saing  perusahaan
Indonesia.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  ada kebutuhan untuk
merampingkan dan
meningkatkan  operasi  logistik,  mengurangi birokrasi,  dan  meningkatkan  koordinasi  di antara  berbagai  pemangku  kepentingan  dalam ekosistem perkapalan dan perdagangan (UNCTAD, 2022b).

## Isu 3: Kekurangan Tenaga Terampil
Perhatian  kritis  bagi  industri  perkapalan Indonesia  adalah  kelangkaan  profesional  di bidang  kelautan  yang  terdidik  seperti  pelaut dan insinyur. Kurangnya tenaga kerja terampil berdampak pada keselamatan industri, efisiensi, dan adopsi teknologi. Untuk mengatasi  kesenjangan  keterampilan,  sangat penting  untuk  berinvestasi  dalam  program pelatihan  dan  pendidikan  yang  berfokus  pada membangun  keterampilan  dan  pengetahuan yang  diperlukan  untuk  industri  kelautan. Kolaborasi  dengan  lembaga  pendidikan  dan organisasi industri dapat membantu
menjembatani kesenjangan ini dan memastikan pasokan  profesional  terampil  yang  konsisten (UNCTAD, 2022b).

## Isu 4: Ancaman Bajak Laut
Kekhawatiran  tentang  keamanan  di  jalur pelayaran  penting,  khususnya  Selat  Malaka, menimbulkan  tantangan  serius  bagi  industri maritim  Indonesia.  Kekhawatiran  pembajakan tidak  hanya  mempengaruhi  keselamatan  awak kapal  dan  kapal,  tetapi  juga  meningkatkan biaya  operasional  perusahaan  maritim.  Untuk mengatasi  masalah  ini,  pemerintah  dan lembaga  terkait  harus  memperkuat  langkah- langkah keamanan laut, bekerja dengan negara- negara  tetangga,  dan  mengadopsi  kebijakan anti-pembajakan  yang  efektif.  Memastikan operasi  navigasi  dan  pengiriman  yang  aman sangat  penting  untuk  pertumbuhan  dan keberlanjutan industri (UNCTAD, 2022b).
Isu  5:  Persaingan  dari  Pelabuhan Tetangga
Industri  maritim  Indonesia  menghadapi persaingan ketat dari pelabuhan hub (pelabuhan  penghubung)  tetangga  dengan fasilitas  dan  infrastruktur  yang  lebih  maju, seperti  Singapura  dan  Malaysia.  Pelabuhan- pelabuhan ini memberikan peningkatan efisiensi,  koneksi,  dan  layanan,  yang  menarik perusahaan perkapalan dan mengalihkan perdagangan  dari  pelabuhan  Indonesia.  Agar tetap kompetitif, Indonesia
harus mengeluarkan biaya untuk memperkuat infrastruktur pelabuhan, meningkatkan konektivitas,  dan  meningkatkan  daya  saing bisnis  perkapalan-nya  secara  keseluruhan. Kolaborasi dengan negara-negara tetangga dan penggunaan  aliansi  regional  juga  dapat membantu  mengurangi  hambatan  kompetitif yang  ditawarkan  oleh  pelabuhan  tetangga (UNCTAD, 2022b).
Sangat penting bahwa pemerintah, pemangku  kepentingan  industri,  dan  otoritas terkait terlibat dalam pembangunan infrastruktur,  merampingkan  operasi  logistik, meningkatkan pelatihan
keterampilan, meningkatkan langkah-langkah keamanan maritim, dan meningkatkan daya saing industri perkapalan.  Dengan  mengatasi  masalah  ini, Indonesia  akan  dapat  mengamankan  aliran komoditas yang mulus, memangkas biaya, dan meningkatkan posisinya di lingkungan perdagangan  regional  dan  global  (UNCTAD, 2022b).
5. Peluang di Industri Perkapalan Indonesia Alih-alih  hambatan  yang  diuraikan  di bagian  sebelumnya,  industri  perkapalan  di Indonesia  prima  untuk  pertumbuhan  dan perkembangan  karena  sejumlah  aspek  yang menguntungkan. Ekspansi perdagangan regional  yang  cepat  di  ASEAN  dan  dengan negara-negara lain telah meningkatkan permintaan  untuk  pengiriman  dan  layanan logistik,  membuka  potensi  baru  untuk  bisnis (UNCTAD, 2022b). Selain itu, karena lokasinya  yang  strategis,  Indonesia  berpotensi
Jurnal Bahtera Inovasi Vol.7  No.1  Tahun 2023
P-ISSN. 2613-9243
menjadi  pusat  transit  penting  bagi  arus ekonomi  global  (UNCTAD,  2022b).  Hal  ini, dikombinasikan dengan program pembangunan infrastruktur  yang  masif,  keinginan  untuk menjadi  nexus  (koneksi)  maritim  global, memperluas  konsumsi  domestik,  digitalisasi, inisiatif  perkapalan  hijau,  menyelesaikan kesenjangan keterampilan, dan integrasi
ASEAN,  menghadirkan  iklim  yang  baik  bagi industri  perkapalan  Indonesia  (UNCTAD, 2022b).    Berikut  adalah  beberapa  peluang untuk dipertimbangkan.
Pertumbuhan
Perdagangan dan

## Peluang Regional
Ekspansi  cepat  perdagangan  regional  di ASEAN  dan  dengan  negara-negara  lain menawarkan  prospek  besar  bagi  industri maritim  Indonesia.  Layanan  pengiriman  dan logistik  untuk  membantu  transfer  komoditas sangat  diminati  karena  volume  perdagangan meningkat.  Ini  menciptakan  lingkungan  yang menguntungkan  bagi  bisnis  perkapalan  dan pemasok  untuk  memperluas  operasi  mereka dan memenuhi permintaan sektor perdagangan yang berkembang (UNCTAD, 2022b).

## Lokasi Strategis sebagai Hub Transit
Karena  letak  geografisnya,  Indonesia memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk menjadi  pusat  transit  penting  bagi  arus ekonomi  global.  Indonesia,  yang  terletak  di persimpangan  rute  pelayaran  utama,  memiliki potensi  untuk  bertindak  sebagai  penghubung penting antara berbagai wilayah,
menghubungkan  Asia,  Eropa,  dan  Amerika. Keunggulan strategis ini memungkinkan industri  maritim  memainkan  peran  penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan  menjadi  pusat  transit  yang  disukai  bagi perusahaan  di  seluruh  dunia  (UNCTAD, 2022b).
Pembangunan
Infrastruktur dan

## Pertumbuhan Industri
Upaya  pembangunan  infrastruktur  skala
besar  yang  terus  berlanjut  di  Indonesia berupaya  meningkatkan  pelabuhan,  jalan  raya, dan  rantai  logistik.  Upaya  ini  menghadirkan potensi  besar  bagi  bisnis  pengiriman  dan pemasok untuk terlibat dalam proyek infrastruktur dan menuai manfaat dari peningkatan efisiensi dan koneksi.
Infrastruktur modern tidak hanya akan meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia, tetapi  juga  akan  menarik  lebih  banyak perusahaan  perkapalan  dan  meningkatkan volume perdagangan, menghasilkan pertumbuhan  industri  secara  keseluruhan (UNCTAD, 2022b).

## Ambisi Menjadi Poros Maritim Global
Keinginan Indonesia untuk menjadi nexus maritim  global  meningkatkan  kemungkinan bagi  industri perkapalan.  Indonesia  bermaksud untuk  memantapkan  dirinya  sebagai  pemain penting  di  sektor  perkapalan  dan  manufaktur global  dengan  mengembangkan  pelabuhan canggih  dan  pusat  pembuatan  /  perbaikan kapal.  Tujuan  ini  memberikan  peluang  bagi perusahaan  perkapalan,  pemasok,  dan  bisnis yang  berdekatan  untuk  berkontribusi  pada pertumbuhan dan perkembangan sektor kelautan Indonesia (UNCTAD, 2022b).
Singkatnya, industri perkapalan Indonesia siap  untuk  pertumbuhan  dan  perkembangan karena  faktor-faktor  yang  menguntungkan seperti  pertumbuhan  perdagangan  yang  cepat, lokasi  strategis,  pembangunan  infrastruktur, ambisi  untuk  menjadi  poros  maritim  global, meningkatnya  konsumsi  domestik,  digitalisasi, inisiatif perkapalan hijau, mengatasi kesenjangan keterampilan, dan integrasi ASEAN.  Dengan  memanfaatkan  peluang  ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam lanskap perkapalan global dan  berkontribusi  pada  kemajuan  perdagangan regional dan internasional (UNCTAD, 2022b).
6. Ringkasan dan Kesimpulan Ringkasan
Jurnal Bahtera Inovasi Vol. 7  No.1  Tahun 2023
P-ISSN. 2613-9243
Pasar  perkapalan  di  Indonesia  dan negara-negara  ASEAN  lainnya  merupakan komponen  yang  dinamis  dan  penting  dari ekonomi  global,  dibantu  oleh  lokasi  strategis negara  dan  wilayah  pulau  yang  besar. Menyadari pentingnya transportasi laut,
ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan  pembangunan  ekonomi  dan integrasi  regional.  Studi  ini  mengkaji  lanskap kompetitif,  agenda  inisiatif  dan  investasi pemerintah,  hambatan,  dan  prospek  di  sektor perkapalan Indonesia dan ASEAN.

## Kesimpulan
Kesimpulannya,  industri  perkapalan  di Indonesia  dan  negara-negara  ASEAN  lainnya memiliki
potensi pertumbuhan dan pengembangan  yang  sangat  besar  karena perpaduan keunggulan strategis, inisiatif pemerintah,  dan  prospek  regional.  Meskipun ada  hambatan  seperti  infrastruktur  pelabuhan yang tidak memadai, biaya logistik yang tinggi, kekurangan tenaga terampil, ancaman pembajakan,  dan  persaingan  dari  pelabuhan yang  berdekatan,  secara  keseluruhannya  ia merupakan  industri  yang  positif.  Upaya bersama  pemerintah,  pemangku  kepentingan, dan  pelaku  industri  sangat  penting  untuk mengatasi  hambatan  ini  dan  memanfaatkan potensi yang diberikan oleh ekspansi perdagangan,  lokasi  strategis,  pembangunan infrastruktur, konektivitas global, dan keinginan  untuk  menjadi  nexus  jalur  laut. Dengan  mendorong  kolaborasi,  berinvestasi dalam  infrastruktur,  mengatasi  kesenjangan keterampilan,  memperkuat  keamanan  maritim, dan  merangkul  kemajuan  teknologi,  Indonesia dan negara-negara ASEAN dapat memposisikan  diri  mereka  sebagai  pemain kunci dalam lanskap pelayaran global, mendorong pertumbuhan ekonomi dan
berkontribusi  pada  industri  maritim  yang berkembang di regional ini dan sekitarnya.
Daftar Pustaka
ASEAN Secretariat. (2010). ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy . ASEAN Main Portal. https://asean.org/book/asean- regional-guidelines-on-competition-policy/ ASEAN Secretariat. (2022). ASEAN Statistical Year Book 2022 | ASEANstats Official Web Portal . https://www.aseanstats.org/publication/asyb 2022/
BPS-Statistics Indonesia. (2021). Sea Transportation Statistics 2021 . https://www.bps.go.id
Cribb, R., & Ford, M. (2009). Indonesia as an Archipelago: Managing Islands, Managing the Seas. In R. Cribb & M. Ford (Eds.), Indonesia Beyond the Water’s Edge:
Managing an Archipelagic State (pp. 1–27). ISEAS Publishing (Institute of Southeast Asian Studies). https://core.ac.uk/download/pdf/212688296. pdf
Dang, V. L., & Yeo, G. T. (2017). A Competitive Strategic Position Analysis of Major Container Ports in Southeast Asia.
The Asian Journal of Shipping and Logistics , 33 (1), 19–25. https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.03.003
Ezeoke, C. (2022). The ASEAN Single Shipping Market: Towards a Regional Cabotage Regime. In E. Y. J. Lee (Ed.), ASEAN International Law (pp. 193–216). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-3195- 5_12 OECD. (2012a). OECD Reviews of Regulatory Reform: Indonesia Market Openness . www.oecd.org/regreform/backgroundreports OECD. (2012b). Regulatory and competition issues in ports, rail and shipping . https://doi.org/10.1787/9789264173637-9-en OECD. (2021a). Promoting the Productivity of SMEs in ASEAN Countries: Strengthening Capabilities, Enabling Business Dynamics . OECD. (2021b). Fostering Competition in ASEAN: OECD Competition Assessment Reviews: Logistics Sector in ASEAN . https://www.oecd.org/competition/fostering- competition-in-asean.htm
OECD. (2021c). Fostering Competition in
Jurnal Bahtera Inovasi Vol.7  No.1  Tahun 2023
P-ISSN. 2613-9243
ASEAN: OECD Competition Assessment Reviews: Logistics Sector in ASEAN . https://www.oecd.org/competition/fostering- competition-in-asean.htm Qolbi, T. (2021). Indonesia’s Omnibus Law: New Provisions for the Shipping Sector— Indonesia Guide . https://app.wordtune.com/read Salim, Z., Pranata, N., & Tobing, A. L. (2017). Maritime Logistics in Asean: An Investment Guidebook . The Habibie Center. https://aipdf.app/p9HNL3xSwXHL/4MA8.p df Secretariat ASEAN. (2023). ASEAN Maritime Outlook (1st ed.). ASEAN Secretariat. https://asean.org/wp- content/uploads/2023/08/AMO-1.pdf Secretariat ASEAN & UNCTAD. (2021). ASEAN Investment Report 2020–2021 – Investing in Industry 4.0 . ASEAN Secretariat. https://asean.org/wp- content/uploads/2021/09/AIR-2020-2021.pdf UNCTAD. (2022). Handbook of Statistics 2022 | UNCTAD . https://unctad.org/publication/handbook- statistics-2022 World Trade Organization. (2021). Trade Policy Review: Indonesia (Report WT/TPR/S/401/Rev.1). World Trade Organization. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s 401_e.pdf