## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3639/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERANTAS INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA

## (The Role Of The Financial Services Authority In Supervisor Lying Illegal
Investment In Indonesia)

## Adhitya Wira Immanuel
Mahasiswa Magister Hukum Imu Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received 15 Juli 2022 Publish 6 November 2022 The Financial Services Authority is an institution that has the duty and responsibility to supervise and  prevent corruption in the financial services sector  as  regulated in  Law Number  21  of  2001  concerning  the  Financial  Services  Authority.  The  role  of  OJK  in supervising the financial services sector is very important but there are still many illegal investment  companies  or  illegal  investment  activities  that  are  still  running,  this  is important for the Financial Services Authority to provide legal protection for the wider community, especially those who are and will invest in the service sector. finance and also provide education and literacy about investment in Indonesia.
Keywords:
Peranan, OJK
Pengawasan, dan Investasi Ilegal Role, OJK, Supervision, and Illegal Investment
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 15 Juli 2022 Publish 6 November 2022 Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan  pengawasan  dan  pencegahan  di  sektor  jasa  keuangan  yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otoritas Jasa  Keuangan. Peranan yang dilakukan  OJK  dalam  mengawasi  investasi  ilegal  secara  Preventif  dan  Represif,  akan tetapi masih banyak perusahaan investasi ilegal atau kegiatan investasi ilegal yang masih berjalan,  hal  ini  menjadi  penting  bagi  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat luas terutama kepada mereka yang berinvestasi dan akan berinvestasi dalam bidang jasa keuangan sekaligus memberikan pengetahuan tentang investasi di Indonesia.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Adhitya Wira Immanuel Mahasiswa Magister Hukum Imu Hukum Universitas Indonesia Adhitya.wira@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Faktor  yang  menjadi  penting  dalam  kondisi  perekonomian  sebuah  negara  yaitu  sistem keuangan dalam kegiatan industri pada bidang jasa keuangan, pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi  sudah       mengakibatkan  kompleksitas  perekonomian  sistem  keuangan.  Untuk  itu dibentuklah  lembaga negara  yang  mandiri  dan  bebas  dari  campur tangan pihak manapun, diberi nama  OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan). Berdasarkan  Undang-Undang  No.  21 tahun  2011  Tentang OJK  dan  berlaku secara  efektif  sejak  tanggal  1  Januari  2013  memiliki  tugas  dan  fungsi  dalam melaksanakan  metode  pengelolaan juga pengawasan terpadu bagi  seluruh  fungsi  industri  dalam bidang jasa keuangan Indonesia, berperan penting dalam penyelesaian permasalahan yang diduga kasus  investasi  gelap  yang  sedang berkembang.  OJK  sendiri bertanggung  jawab  melakukan pengawasan  terhadap  lembaga  perbankan  dan  non-perbankan  sesuai dengan  ketentuan  pasal  34 Undang-  Undang  No  23  tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia,  yaitu  untuk  mengatur  fungsi pengawasan  dari OJK,  dengan  berlakunya  Undang-  Undang  OJK  tersebut,  mandat  pengaturan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Secara historis, kehadiran OJK menjadi penyebab kekhawatiran saat ini bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dinilai telah gagal
melakukan  pengawasan  terhadap  sektor  perbankan.  Hal  ini  terlihat  dari banyaknya  bank  yang dilikuidasi pada saat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Dengan demikian pemerintahan  Presiden  B.J.  Habibie  telah  mengusulkan  rancangan  Undang- Undang  yang memberikan  independensi  pada  Bank  Sentral.  Asal  kata  investasi  yaitu  dari kata  invest  yang artinya  menanamkan,menginvestasikan  uang  atau  modal.  Investasi  dapat didefinisikan  sebagai aktivitas yang dilakukan oleh orang ( natural person ) maupun badan hukum ( legal person ), dengan tujuan meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik  dalam  bentuk  uang  tunai  ( cash money ), peralatan ( equipment ), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian. Investasi ilegal dalam industri investasi dapat digolongkan sebagai permodalan bawah tangan atau lebih  dikenal  sebagai  permodalan  fiktif atau  bodong,  yang  menjanjikan  keuntungan  tetap  atau dalam  bentuk  imbalan  bagi  hasil  kepada  masing- masing  individu  setiap  bulannya  bahkan  jika bisnis mengalami kerugian dalam pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan.  Penanaman modal ilegal merupakan praktik baru dalam kejahatan ekonomi atau komersial, di mana pola ini tidak  bisa  masuk  dalam kategori  kejahatan  korporasi  namun  digunakan  sebagai  tempat  untuk mewadahi  hasil  kriminalitas.  Kompleksitas  industri  keuangan  seringkali  dinilai  dapat menimbulkan  berbagai  masalah  seperti  menjamurnya  organisasi  bisnis  yang  memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan investasi namun tanpa izin resmi dari otoritas berwenang, dalam hal ini adalah OJK. Hal ini dianggap membuat penggalangan dana oleh lembaga jasa keuangan menjadi ilegal. Tanpa izin terlebih dahulu dari OJK sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas  pengelolaan  dan  pengawasan  industri  jasa  keuangan  kegiatan  investasi  ilegal  dilakukan dengan  mengumpulkan  uang  rakyat  dengan  tidak  mentaati  peraturan,  memakai  fasilitas  publik dengan  maksud  untuk  melakukan kegiatan  usahanya.  Sehingga  yang  menjadi  perlu  untuk diperhatikan adalah  kekuasaan  OJK  untuk  menjamin  perlindungan  kepada  masyarakat  terhadap kegiatan investasi  ilegal  yang  dapat  diakibatkan  oleh  lemahnya  sistem  pengawasan  disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
a. Sistem arsitektur yang lemah dalam pengawasan keuangan di Indonesia;
b. Lembaga pengawas keuangan tidak melakukan pertukaran informasi antar lembaga;
c. Egosentris yang tinggi dalam lembaga pengawas di sektor keuangan.
Pemberlakuan UU OJK sebagai bentuk dari kebijakan politik hukum nasional untuk mulai memperkenalkan  paradigma  baru dalam  menerapkan  model  pengaturan dan  pengawasan  pada sektor  keuangan  di  Indonesia.  Berdasarkan  UU  OJK  tersebut,  pengelolaan  dan pengawasan lembaga  keuangan  berada  di  bawah  kewenangan  OJK.  Termasuk  pengaturan  dan pengawasan sektor  perbankan  yang semula  milik  Bank  Indonesia  sebagai bank  sentral  kini  dialihkan  kepada OJK. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu, bagaimana peranan OJK dalam mengawasi investasi ilegal yang ada di Indonesia?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode ini merupakan metode penelitian kepustakaan hukum, di mana metode atau cara yang digunakan dalam studi hukum dilakukan dengan  cara  meneliti  dokumen-dokumen  pustaka  yang  ada. Tahap  pertama  penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  yang bertujuan  untuk  memperoleh  hukum  yang  objektif  (norma  hukum),  khususnya dengan  melakukan penelitian  tentang  masalah  hukum.  Tahapan  kedua  penelitian  hukum normatif  adalah penelitian  yang bertujuan  untuk  mencapai  hukum yang  subjektif  (hak  dan  kewajiban).  Jenis  dan  sumber bahan  hukum  penelitian  ini  yaitu  bahan  hukum  primer  yang  merupakan  peraturan  perundang-undangan terutama terkait tentang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Investasi Ilegal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  juga  mengenai  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  No.1/D.07/2013  tentang perlindungan  konsumen  sektor  jasa keuangan.  Bahan Hukum  Sekunder berupa  bahan  hukum  bersifat  pribadi  terkait  dengan  sumber  bahan  hukum  primer  dan terkait mengenai sumber hukum primer termasuk buku dan jurnal mengenai investasi ilegal.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menurut pasal 5 Undang- Undang OJK, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi mengatur sistem pengelolaan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan  secara menyeluruh,  sehingga  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  dalam  industri  keuangan  masih  berjalan  pada
Bank Indonesia dan Bapepam-LK dan akan berintergrasi kepada OJK. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki fungsi, yaitu:
a. Melakukan pengawasan terhadap semua peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah berlaku pada Forum Stabilitas Keuangan;
b. Memelihara juga menjamin stabilnya sistem keuangan;
c. Melakukan tugas dan fungsi pengawasan kepada lembaga keuangan bukan bank;
d. Melakukan  pengawasan perbankan  yang  tidak  berada  di bawah  kewenangan  kompetensi BI sebagai bank sentral dipegang oleh OJK.
Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan  jasa  keuangan  di  bidang  perbankan,  pasar  modal,  zona perasuransian, anggaran pensiun, badan finansial, serta zona pelayanan finansial yang lain. Fungsi lain dari OJK sendiri  juga  terdapat  dalam  penetapan  pasal  69  ayat  (1)  huruf  (A) Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011, yaitu menjelaskan bahwa kewajiban Bank Indonesia untuk mengurus dan mengawasi bank  yang  hendak dialihkan  ke  OJK  adalah  kewajiban  kepatuhan  terhadap  peraturan  dan pengawasan  kehati-hatian  kredensial, sebaliknya  Bank  Indonesia  tetap  memiliki  kewajiban pengelolaan  perbankan  terkait  dengan  total  persediaan.  Konsumen  memiliki  kewajiban berdasarkan  pasal  5  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Disebutkan  bahwa  kewajiban  konsumen  adalah membaca  atau  mengikuti  petunjuk informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa,  demi  memastikan keamanan dan  keselamatan.  Di  sisi  lain, Ketua  Komisi  Komunikasi  dan  Edukasi BPKN  Johan Efendi  juga  menambahkan  bahwa  BPKN  telah  mengambil  langkah-langkah  untuk mengambil tindakan  jika  ada  pengaduan  terkait  penipuan  dalam  investasi  yaitu  mengirim  surat  sebagai undangan kepada pelaku usaha juga kepada OJK. Pada kesempatan lain, Ketua Satgas Waspada Investasi  Tongam  L  Tobing  menegaskan  maraknya  investasi  ilegal  saat  ini  dijadikan  indikasi lemahnya kondisi ekonomi masyarakat di tanah air akibat pandemi Covid-19. Para pelaku penipuan investasi  ini  mengincar  masyarakat  yang  saat  ini  sedang mengalami  kesulitan  ekonomi  dan membutuhkan  uang  untuk  memenuhi kebutuhan  pokok  atau  perilaku  konsumtifnya.  Tongam memberikan  imbauan  kepada  masyarakat  untuk  tetap  waspada terhadap tawaran fintech dan investasi  ilegal  sebelum  melakukan investasi.  Ia  menambahkan  bahwa  masyarakat  harus  lebih memastikan apakah pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki izin dari otoritas terkait atau tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan karena bentuk investasi ini sangat tidak jelas  serta  tidak  rasional  serta  terkesan  spekulatif,  sehingga  para  pelaku  berusaha  untuk menghindari  segala  peraturan perbankan  dalam  mengumpulkan dana  dari  masyarakat  dalam bentuk deposito.
Wewenang OJK dalam menangani perusahaan yang diduga melakukan kegiatan investasi illegal sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang OJK. Sebagaimana yang tertulis, pasal tersebut  disusun  oleh  Dewan  Komisioner  selaku lembaga  yang  mengedukasi  masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat selaku konsumen jasa keuangan memakai konsep Twin Peak Concept . Twin Peak Concept merupakan langkah pencegahan dan represif yang dapat dilakukan  dalam  rangka  untuk menjaga stabilitas keuangan melalui pengaturan dan pengawasan berbasis pencegahan.  Hal  ini  untuk  menjamin keamanan  bagi  masyarakat  selaku  konsumen, mengingat mahalnya biaya proses penyelesaian sengketa di pengadilan. OJK dalam hal melakukan tindakan preventif/pencegahan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Melakukan  sosialisasi  dan kegiatan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  ciri-ciri kegiatan fundraising tentang karakteristik kegiatan peng himpunan dana dan manajemen investasi;
b. OJK  memberikan  izin kepada lembaga  yang  melakukan  investasi  dengan  membuat peraturan pelaksanaan pengawasan atau layanan jasa keuangan dalam bentuk surat edaran yang tertuang dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  6/POJK.07/2022  tanggal  18  April  2022 tentang perlindungan konsumen, hal ini mengatur regulasi mengenai validasi data persetujuan konsumen, dengan kata lain masyarakat bersedia dihubungi melalui sms, telepon, maupun surel sebelum melakukan investasi;
c. Meningkatkan minat baca atau literasi yang berhubungan dengan keuangan dalam masyarakat
yang  bertujuan  untuk  membantu  menggali  informasi  dan  pemahaman masyarakat  dengan membaca pengetahuan yang bermanfaat.
Selanjutnya  OJK  dapat  melakukan penindakan apabila terjadi peristiwa  penanaman  modal yang tidak  sah,  OJK  berhak menindaklanjuti  keadaan  yang  telah  terjadi  dengan  melakukan beberapa tindakan antara lain:
a. Dengan menyediakan sarana pengaduan konsumen sesuai dengan Pasal 29 Undang- Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas  Jasa Keuangan;
b. Tindakan  yang  menghentikan  aktivitas  atau  tindakan  lain.  Hal ini  tercakup  dalah  penjelasan Undang-Undang  No.  21  Tahun 2011  pasal  6  tentang  pengaturan  dan  pengawasan  lembaga keuangan;
c. Alternative  Dispute  Solution atau  pembela  hukum  di  mana  OJK  memerintahkan  atau mengambil tindakan tertentu terhadap perusahaan yang bergerak di industri jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan  konsumen  yang  telah  dirugikan  dengan menggugat  atau  menuntut ganti rugi.
Terkait  Investasi  Illegal  yang  ada  di  Indonesia,  OJK  melalui  Direktorat  Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3FT), sosialisasi edukasi yang dilakukan oleh OJK belum memenuhi syarat-syarat  yang  tepat  sasaran,  oleh karena  banyak  korban-korban  dari praktek investasi illegal masih belum mengetahui akses website OJK dan masih kurang menguasai teknologi.  Sedangkan  terkait  dengan memberantas  investasi  illegal,  OJK tidak  berjalan  sendiri, melainkan juga bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) dan Asosiasi Fintech Pendanaan (AFPI).
Mengenai  keberadaan investasi illegal,  OJK  kesulitan  dalam menemukan  keberadaan  para pelaku investasi illegal, oleh karena alamat tidak diketahui keberadaannya, serta nama yang sering berubah-ubah. Bahwa dalam hal sanksi yang ada, OJK berharap agar segera disahkan  RUU  P2SK yang  saat  ini sedang  dibahas  di  DPR  agar  terdapat  aturan  yang  setara  Undang-Undang terkait Investasi Illegal, OJK berharap melalui RUU yang akan menjadi Undang-Undang tersebut, OJK akan dapat melaksanakan tindakan untuk sanksi pidana terhadap pelaku Investasi Illegal.

## Kelemah  Dan Kendala Yang Dihadapi Ojk Dalam Mengawasi Investasi Illegal
Mengacu  pada  otoritas pengawas  keuangan  di  Australia,  yaitu  Australian  Prudential Regulations, yang selanjutnya disebut APRA yaitu badan yang mengawasi dalam sektor keuangan di  Australia  dan  menjalankan  fungsi  Reserve  Bank  of  Australia  (RBA)  dan  Insurance  and Superannuation  Committee  (ISC).  Lembaga  yang berdiri  pada  tanggal  1  Juli  1998  ini  juga memiliki tugas melakukan fungsi pengawasan micro-prudential pada APRA menghadapi risiko kegagalan pengawasan dalam proses restrukturisasi organisasi. Pada tahun pertama, APRA harus menyerap sumber daya manusia dari RBA dan ISC. Hingga tahun 2002, APRA menyerap sumber daya  manusia  dari  sembilan  dinas  pemerintah  Australia  beserta  misi  inti  (tupoksi) dan  sistem informasi  dan  teknologi.  Selain  itu,  APRA  kehilangan  supervisor  senior  selama  proses restrukturisasi. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia sendiri, kantor OJK  jumlahnya  harus  sesuai  dengan  wilayah  Indonesia yakni  33  kantor,  dengan  perkiraan minimal  1  kantor  di  33  provinsi  (5,5 kali lebih banyak dari kantor APRA). Dalam wawancara pada Liputan Khusus Kontan, Triyono Gani selaku Kepala Eksekutif Group Inovasi Keuangan Digital OJK memastikan bahwa OJK mempunyai cabang di tiap daerah. “Transisi kami termasuk SDM  akan dimulai  hingga  daerah.  Soal  infrastruktur, sudah kami  siapkan dan mulai ada sekat dengan  BI,” tuturnya. Menanggapi  hal  tersebut,  kru  transisi  OJK  Triyono  menyadari bahwa metode  dari  Australia  terlalu kompleks  seperti  yang  dijalankan Indonesia. “Tapi ya itu, tidak ada  yang  sederhana  memang.  Untuk  mengawasi  hal  kompleks,  kami  harus bisa  masuk  lebih dalam,”  ujarnya.  Triyono  kemudian  mengemukakan bahwa  kelemahan  metode pengawasan sebagian besar negara juga menimbulkan masalah serupa. “Komunikasi antar lembaga lain akan sulit.  Terlebih  sebelumnya  Bank  Indonesia  (BI)  memegang  kendali  pengawasan  bank  selama puluhan tahun,” ungkapnya. Triyono berharap komunikasi ini berjalan dengan baik. “Toh orang- orang OJK berasal dari kedua lembaga tersebut. Jadi diharapkan tidak terlalu kaku saat transisi. Kami  sedang  persiapkan  semuanya.  Tim  OJK sedang menggiatkan komunikasi dengan  pelaku industri  keuangan. Kami  juga  melihat  penerapan  best  practice  di  negara-negara  lain,"  jelas
Triyono. Menurutnya, dana yang telah diasosiasikan belum pasti. “OJK masih menerima masukan dan saran, kami menyerap dari negara lain dengan potensi yang paling pas untuk diterapkan di sini,”  tuturnya.  Jadi,  tumpukan  pekerjaan  sudah  menanti OJK  tapi  masih  banyak  perbedaan kontroversial  di  kalangan  masyarakat.  Akankah  OJK  dalam menjalani  tugasnya  akan  berhasil tahun depan? Kita nantikan aksinya.
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai otoritas pengawas yang meliputi  perlindungan  keuangan,  peraturan  dan  perundang-undangan  dalam  sektor  jasa keuangan  yang  berkaitan  dengan  investasi  ilegal  kepada  masyarakat  berdasarkan  ketentuan Pasal    28,    29    dan    30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan  memberikan  informasi, edukasi  dan  literasi  kepada  masyarakat,  memberikan  fasilitas tentang pengaduan nasabah dan mengelola investasi ilegal melalui pencabutan izin usaha, ganti rugi atau mengajukan gugatan. Selain itu, dalam rangka pencegahan investasi ilegal, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan mengenai penghapusan investasi ilegal seperti yang    tertuang dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  6/POJK.07/2022  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan juga membentuk satgas waspada investasi untuk membantu mengawasi atau memantau Investasi Ilegal.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Arsil.  (2013).  Menjerat  Investasi  Bodong  dengan  Tindak  Pidana  Perbankan.  Jakarta:  Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan.
Conny  Tjandra  dan  Tri  Hendro  2014.  Bank  &  Institusi  Keuangan  NonBank  Di  Indonesia.: Yogyakarta UPP STIM YKPN. Cet-,
Dwiki Nurhuda, 2017 , “Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat secara Ilegal Melalui Koperasi Usaha bersama Profit Barokah Dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan”, Thesis (Bandung: Fakultas Hukum  Unpas)
Harjono Dhaniswara K, 2007, Hukum Penanaman Modal, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, Hasan Shadily, dalam, Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, 2011, Hukum, Investasi dan Pasar Modal,:Sinar Grafika,. Jakarta
Hermansyah,  2005.  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia.  Jakarta  Kencana  Prenada  Media Group.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Siaran Pers OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi, Jakarta, 21 Juni 2020.
Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Booklet Perbankan Indonesia 2014. Jakarta: Departemen Perizinan & Informasi Perbankan.
Peraturan OJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Romli Atmasasmita, 2010. Globalisasi & Kejahatan Bisnis, Jakarta Prenamedia Grup. Cet- 1. Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2003 Penelitian Hukum Normatif Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
Surat  Edaran  OJK  No  2/SEOJK.07/2014  Tentang  Pelayanan  &  Penyelesaian  Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan