## Jurnal Qisthosia
: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 1 Nomor  2, Desember 2020

## DAMPAK PRIVATISASI TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## IMPACT OF PRIVATIZATION ON THE MANAGEMENT AND UTILIZATION OF WATER RESOURCES IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

## Ardiansyah Ardiansyah
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ardilaise@gmail.com

## Aminuddin Aminuddin
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene aminuddin@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mnegetaahui  dampak  privatisasi  terhadap  pengelolaan  dan pemnafaatan Sumber Daya Air di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang ( statute  approach )  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  serta  hukum  islam  yang bersangkut paut dengan isu hukum dengan penelitian ini, Dalam Islam komersialisasi jelas dilarang, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam merupakan agama yang lebih mengutamakan orang lain dan sangat menjunjung tinggi kekeluargaan sehingga ketika seseorang hendak melakukan suatu  perbuatan  selalu  melihat  Al-Qur‟an  dan  As-Sunnah  sebagai  pedomannyaPrivatisasi  yang terjadi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  air  di  Indonesia  masih  terbuka  besar,  selama  privatisasi tersebut masih dalam pengawasan pemerintah. Menjadi menarik jika kita lihat pemerintah sekarang yang  dengan  di  berikan  kewenangan  tersebut  maka  bisa  saja  yang  terjadi  adalah  pemerintah menjadikan sumber daya air sebagai komoditi karena bekerjasama dengan swasta yang memberikan kesejahteraan air bersih kepada pelanggannya saja.
Kata Kunci : Sumber daya air; Privatisasi; Hukum Islam.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  impact  of  privatization  on  the  management  and utilization of water resources in Indonesia. This study uses a statute approach by examining all laws and  regulations  as  well  as  Islamic  law  related  to  legal  issues  with  this  research.  In  Islam
commercialization  is  clearly  prohibited,  because  it  is  not  in  accordance  with  Islamic  teachings. Because Islam is a religion that prioritizes other people and highly respects kinship, so when someone wants to do an action, always look at the Qur'an and As-Sunnah as guidelines. still under government control. It will be interesting if we look at the current government, which is given this authority, what could happen is that the government makes water resources a commodity because it cooperates with the private sector which provides only clean water welfare to its customers. Keywords: water resources; Privatization; Islamic Law.

## I. Pendahuluan
Sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  merupakan  sumber  yang  penting  bagi kehidupan  umat  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya.  Sumber  daya  alam  menyediakan sesuatu  yang  diperoleh  dari  lingkungan  fisik  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan manusia,  sedangkan  lingkungan  merupakan  tempat  dalam  arti  luas  bagi  manusia  dalam melakukan  aktifitasnya.Untuk  itu,  pengelolaan  sumber  daya  alam  seharusnya  mengacu kepada  aspek  konservasi  dan  pelestarian  lingkungan.  Eksploitasi  sumber  daya  alam  yang hanya  berorientasi  ekonomi  hanya  membawa  efek  positif  secara  ekonomi  tetapi menimbulkan  efek  negatif  bagi  kelangsungan  kehidupan  umat  manusia.  Oleh  karena  itu pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek etika  dan  sosial  yang  berkaitan  dengan  kelestarian  serta  kemampuan  dan  daya  dukung sumber daya alam. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi acuan bagi  kegiatan  berbagai  sector  pembangunan  agar  tercipta  keseimbangan  dan  kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pemanfaatan sumber daya alam seharusnya memberi kesempatan dan ruang bagi peranserta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Air  adalah  hal  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat.  Setiap  hari  kita  membutuhkan kurang lebih 5 liter air minum serta 30 liter untuk sanitasi. Air minum sangat penting bagi manusia karena air menyangga cairan tubuh  yang memiliki banyak fungsi.  Air digunakan untuk  transportasi  makanan  dalam  sistem  pencernaan,  transportasi  nutrisi  dan  oksigen, pergerakan  karbondioksida  ke  paru-paru  serta  mengatur  suhu  tubuh.  Jika  kita  tidak  dapat menyediakan air secara layak, maka tubuh akan kehilangan 12 % dari 5 liter air dan hal ini sangat  membahayakan  karena  membuat  kita  kering  serta  dapat  menimbulkan  kematian. 1 Pentingnya air bagi kehidupan manusia yang menjadikan air juga di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Negara yang di wakili oleh pemerintah membuat suatu regulasi untuk mencapai tujuan tersebut.
Dewasa ini diskusi mengenai air tidak hanya bertumpu kepada dimensi-dimensi fisik atau  kimia,  namun  juga  hal-hal  yang  lebih  luas  seperti  lingkungan,  ekonomi,  budaya,
1 Dzunuwanus Ghulam Manar, Krisis Kekuasaan Negara di Balik Privatisasi Air. Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro
kesehatan dan juga politik. Dalam dimensi ekonomi misalnya, beberapa orang berpendapat bahwa  air  adalah  komoditas,  yang  secara  jelas  dapat  diperjualbelikan,  dipertukarkan  dan mencetak  keuntungan.  Pertumbuhan  kapitalisme  global  hari  ini  telah  menciptakan komodifikasi  pada  barang-barang  yang  digunakan  oleh  orang  banyak  seperti  bibit,  gen, budaya,  kesehatan,  pendidikan,  bahkan  udara  dan  air.  Komodifikasi  adalah  transformasi status  dari  barang  milik  bersama  yang  mana  alokasi  dan  penggunaannya  ditentukan  oleh prinsip-prinsip  kebersamaan,  keputusan  demokrasi  serta  hak-hak  publik,  menjadi  barang- barang yang dimiliki oleh perorangan atau badan swasta, yang digunakan untuk menciptakan keuntungan daripada nilai manfaatnya. Ini bermula dari pendapat bahwa air, misalnya, harus dikelola  untuk  kesinambungannya  serta  ketercukupannya  bagi  orang  miskin  berdasar prinsip-prinsip New Public Management (NPM). Hal ini terjadi karena air menjadi langka disebabkan  oleh  tata  kelola  masyarakat  yang  memandang  air  sebagai  bukan  hal  yang berharga.  Air  digunakan  secara  melimpah  dan  tanpa  pengaturan  yang  dapat  menjamin ketersediaannya untuk masa yang akan datang. Melalui logika yang sederhana dari NPM, air adalah sumber konflik kepentingan bagi negara untuk mengatur dan menyediakan pelayanan air  karena  sebenarnya  negara  tidak  dapat  memonitor  dirinya  sendiri.  Hal  ini  diikuti  oleh alasan bahwa orang miskin tidak dapat menikmati air karena administrasi pemerintah yang buruk. Dan sudah tentu privatisasi adalah solusi tepat untuk masalah ini. 2
Dari dimensi hukum, sejak air dipandang sebagai barang ekonomi, muncul mekanisme pasar yang menentukan dan menciptakan keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Hukumlah  yang  akan  menentukan  apakah  dibolehkan  mengelola  air  untuk  kepentingan keuntungan serta menentukan label harga di pasar air. Sejalan dengan era kapitalisme global, muncul  gerakan  masif  dari  sektor  swasta  untuk  melakukan  hubungan  dengan  pemerintah baik  di  level  nasional  maupun  local  dalam  rangka  provatisasi  air.  Atas  nama  efisiensi, manajemen  publik  dan  era  keterbukaan,  para  penganut  faham  NPM  ini  menantang pemerintah  melalui  tata  kelola  air  untuk  mencukupi  kebutuhan  masyarakat  serta  sebagai komoditas ekonomi. Mereka berdalih bahwa air dengan harga terjangkau bagi rakyat serta kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta akan memberikan banyak manfaat. 3
Sektor  sumber  daya  air  di  Indonesia,  saat  ini  sedang  mengalami  perubahan  yang mendasar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Perubahan tersebut terkait dengan reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dimulai sejak Tahun 1993, namun secara efektif baru dilaksanakan Tahun 1999. Pada Tahun 1993 telah tersusun  draft  Rencana  Aksi  tentang  Kebijakan  Nasional  perihal  Sumberdaya  Air  (1994- 2020)  yang  merupakan  hasil  dari  studi  tentang National  Water  Resources  Policy yang disponsori  oleh  UNDP  dan  FAO.  Kemudian  pada  Tahun  1997  BAPPENAS  menginisiasi berbagai diskusi dan seminar yang bertema Agenda for Water Resources Policy and Program Reform yang  bertujuan  untuk  memberikan  masukan  bagi  REPELITA  VII.  Dari  beberapa
2 ibid
3 ibid
diskusi  dan  seminar  tersebut  dihasilkan  beberapa  visi  bagi  pengelolaan  sumberdaya  air  di Indonesia yang terkait dengan pendekatan pengelolaan dari pendekatan penyediaan ( supply side  approach )  menjadi  pendekatan  permintaan  ( demand  side  approach ),  kemudian  cara pandang  terhadap  air  dimana  air  tidak  hanya  dipandang  sebagai  barang  publik  tetapi  juga sebagai  barang  ekonomi,  dan  pelaksanaan  pengelolaan  air  dengan  menerapkan  kebijakan insentif dan disinsentif. 4
Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumberdaya  Air, penyelenggaraan  oleh  swasta  dapat  dilakukan  jika  pada  daerah  tersebut  belum  ada BUMN/BUMD  yang  menyelenggarakan  layanan  pemenuhan  kebutuhan  air  bagi masyarakatnya. Dengan aturan tersebut jelas bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 membuka kesempatan bagi keterlibatan sektor swasta (privatisasi) dalam penyediaan air bagi masyarakatnya.  Pemberian  kesempatan  kepada  badan  usaha  swasta  dalam  penyediaan  air baku  bagi  masyarakat  jelas  akan  menghilangkan  penguasaan  negara  atas  sumberdaya  air. Sebagai  sebuah  institusi  yang  berorientasi  pada  keuntungan,  badan  usaha  swasta  tentunya hanya  akan  mau  menanamkan  investasinya  jika  ada  jaminan  bahwa  investasi  yang ditanamkan dapt kembali. Untuk itu badan usaha membutuhkan jaminan baik itu terhadap resiko  politik  maupun  resiko  kinerja,  dan  permasalahannya  jaminan  tersebut  dibebankan kepada masyarakat melalui pembayaran kompensasi dari pemerintah dan penyesuaian tariff. Penyesuaian  tariff  dilakukan  dengan  menerapkan full  cost  recovery (tariff  biaya  penuh), untuk  menjamin  tingkat  pengembalian  yang  tetap  ( steady  rate  of  return )  bagi  pemegang kontrak. Lebih lanjut, dalam penyediaan air baku bagi masyarakat badan usaha swasta tidak akan  mau  menanamkan  investasinya  jika  pendapatan  masyarakatnya  rendah  dan  secara topografis sulit karena kesemuanya membuat investasi yang mereka tanamkan sangat sulit untuk kembali, sehingga penyediaan air baku untuk masyarakat di daerah terpencil menjadi terbengkalai. 5
Perkembangan pengelolaan sumber daya air saat ini adalah dengan adanya UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dalam penjelasan UU tersebut menerangkan bahwa Air  merupakan  kebutuhan  yang  amat  penting  bagi  kehidupan.  Dengan  adanya ketidakseimbangan  antara  ketersediaan  Air  yang  cenderung  menurun  dan  kebutuhan  Air yang  semakin  meningkat,  sumber  daya  Air  perlu  dikelola  dengan  memperhatikan  fungsi sosial,  lingkungan  hidup,  dan  ekonomi  secara  selaras  untuk  mewujudkan  sinergi  dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air. Ini berarti pengelolaan sumber daya air harus mementingkan dan memperhatikan fungsi sosialnya bukan fungsi pengelolaan kepada swasta.
Dalam  Islam  komersialisasi  jelas  dilarang,  karena  tidak  sesuai  dengan  ajaran  Islam. Karena  Islam  merupakan  agama  yang  lebih  mengutamakan  orang  lain  dan  sangat
4 Kesimpulan Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Diajukan oleh: Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Maret 2005
5 ibid
menjunjung  tinggi  kekeluargaan  sehingga  ketika  seseorang  hendak  melakukan  suatu perbuatan  selalu  melihat  Al-Qur‟an  dan  As-Sunnah  sebagai  pedomannya.  Pengertian  lain komersialisasi yaitu mengambil keuntungan dari benda yang bersifat umum, yang akan di bahas  pada  skripsi  ini  mengenai  komersialisasi  air  atau  disebut  dengan  istilah  menjual belikan  air  bersih  kepada  orang  yang  membutuhkan.  Dalam  Islam  terdapat  aturan-aturan yang harus dilakukan ketika hendak melakukan jual beli, terdapat rukun-rukun, syarat sah atau  tidaknya  jual  beli.  Sehingga  tidak  semua  jenis  jual  beli  yang  hendak  kita  lakukan hukumnya sah, terdapat berbagai pertimbangan sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur‟an. Masalah komersialisasi air terlihat dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. UU tersebut telah menyalahgunakan izin yang diberikan oleh Negara, sehingga UU tersebut dinyatakan dicabut atau dibatalkan.
Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimanakah  dampak privatisasi pemanfaatan dan pengelolahan sumber daya air dalam kehidupan masyarakat di Indonesia  dalam  perspektif  hukum  islam?  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui keberadaan privatisasi terhadap sumber daya air di Indonesia dan dampak yang terjadi jika privatisasi terhadap pemanfaatan dan pengelolahan sumber daya air itu terus terjadi.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum dengan  penelitian  ini. 6 Penelitian  ini  juga  meneliti  kajian  tentang  hukum  islam.  Karena bersifat normatif, maka penelitian ini tidak menggunakan kasus hukum yang bersifat spesifik untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

## III. PEMBAHASAN
Pemerintah  di  negara  manapun  percaya  bahwa  mereka  memiliki  otoritas  untuk mengelola  barang-barang  publik.  Hal  ini  berangkat  dari  hal  yang  fundamental  bahwa pemerintah  adalah  perwakilan  dari  rakyatnya  untuk  mengelola  negara.  Rakyat  memilih seseorang yang memiliki kualitas pekerjaan publik melalui pemilihan umum atau mekanisme rekrutmen  yang  lain.  Orang  tersebut  kemudian  berhak  menduduki  jabatan  tertentu  dan menjalankan  tugas-tugas  administrasi  pemerintahan  termasuk  mengelola  air  dan  sumber daya lain untuk kepentingan rakyat. Hal ini tercantum di dalam konstitusi di hampir semua negara di dunia dan inilah yang harus dilakukan oleh sebuah pemerintahan.
Negara, sebagai penerima kewenangan dari masyarakat untuk mengatur sumber daya agraria bagi kepentingan masyarakat, dan dengan demikian wajib mempertanggungjawabkannya  kepada  masyarakat,  seringkali  tidak  melakukan  perannya sebagai  fasilitator  atau  bila  diperlukan,  sebagai  wasit  yang  adil.  Dalam  tataran  normative,
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Pertama. Ctk. 5. (Jakarta : Kencana Prenada Media. 2009). Hal. 93.
pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  diberi  tafsiran  yang  longgar  berkenaan  dengan  konsep  “hak menguasai  Negara”  dan  “sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”,  yang  dalam operasionalisasinya  diwujudkan  dalam  berbagai  undang-undang  organic  (UUPA,  UU kehutanan, UU pertambngan, dan lain-lain), yang dengan mengatasnamakan tanah Negara, hutan  Negara,  dan  sebagainya,  secara  langsung  atau  tidak  langsung  mengurangi  hak masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya agraria yang bersangkutan. 7
Hal tersebut di atas masih diperparah dengan ketidaksinkronan antara berbagai undang- undang yang mengatur tentang sumber daya agraria tersebut. Walaupun sama-sama berpijak pada  pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945,  namun  karena  egoisme  sektoral  yang  begitu  tinggi, masing-masing  sector  merasa  yang  paling  berkompeten  mengatur  tentang  sumber  daya agraria.
Hal ini juga terjadi pada UU SDA (sumber daya air), dimana UU tersebut sama sekali tidak ada menyingung tentang UUPA tapi berpijak pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945,padahal sudah di  jelaskan dalam  UUPA bahwa air merupakan salah satu  sumber  daya agraria dan UUPA merupakan peraturan pokok yang mendasari sumber daya agraria tersebut.
UUD 1945 memandang bahwa air sebagai bagian dari ha sumber daya alam yang harus dikuasai oleh negara. Dengan demikian, konstitusi mengadopsi pendekatan sosialis terhadap ekonomi dengan mempersyaratkan air diperlakukan sebagai “sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Para pendiri bangsa bersepakat untuk melakukan restrukturisasi ekonomi Indonesia dari system ekonomi kolonial kepada sistem ekonomi berbasis kolektivisme. Atas dasar itu, konstitusi menyatakan bahwa sektor-sektor produksi yang penting bagi negara dan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat secara luas dikuasai oleh negara. Minyak, gas, panas bumi, tambang dan air masuk dalam kategori ini. Sektor-sektor yang masuk dalam kategori “dikuasai oleh negara” maka tidak terbuka peluang campur  tangan  dari  sektor  swasta.  Sumber  daya  air  yang  masuk  dalam  kategori  ini merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  di  mana  negara  harus  mengupayakan pengelolaannya  yang  telah  ditetapkan  berbasis  prinsip-prinsip  kekeluargaan.  Rakyat menaruh  harapan  yang  sangat  besar  kepada  pemerintah  dan  konstitusi  untuk  menjamin ketersediaan  dan  pengelolaan  air.  Jika  tidak,  rakyat  akan  kehilangan  kesempatan  untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara di Negara demokrasi yang berdaulat. 8 Hal sebaliknya  terjadi  pada  pengelolaan  sumber  daya  air  yang  memberikan  peluang  besar terjadinya  privatisasi  di  sector  sumber  daya  air  ini.  Dengan  dalih  pemerintah  kekurangan dana  untuk  mengelola  air,  jadi  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  swasta,  akan  tetapi
7 Maria SW Soemardjono, Tanah dalam perspektif hak ekonomi, social, dan budaya , kompas, Jakarta, 2008, 89
8 Dzunuwanus Ghulam Manar, Krisis Kekuasaan Negara di Balik Privatisasi Air. Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro
kerjasama yang terjadi malah lebih menguntungkan pihak swasta, ini lah membuat sumber daya air seharusnya untuik rakyat  tapi menjadi komoditi oleh pemerintah dan swasta.
Secara  teoritis,  ada  banyak  definisi  tentang  privatisasi.  Definisi  privatisasi  menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 1 angka 12 adalah penjualan saham persero, baik sebagian mau pun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Definisi menurut peraturan perundangan ini hanya merupakan salah satu bentuk privatisasi menurut banyak ahli. Sebagai contohnya Diana Carney dan John Farrington menyatakan bahwa privatisasi bisa diartikan secara luas sebagai proses perubahan yang melibatkan sektor privat untuk ikut bertanggung jawab  terhadap  kegiatan  yang  semula  dikontrol  secara  eksklusif  oleh  sektor  publik. Privatisasi termasuk di dalamnya pengalihan kepemilikan aset produktif dari sektor publik ke  swasta  atau  hanya  sekedar  memberikan  ruang  kepada  sektor  privat  untuk  ikut  terlibat dalam kegiatan operasional seperti contracting out dan internal markets ). 9
Adanya privatisasi ini tidak lepas dari pengaruh berubahnya orientasi kepentingan dari instrument hukum pertanahan pada periode 1967 sampai sekarang yaitu ke arah pemberian dukungan  bagi  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  yang  diikuti  dengan  penempatan  nilai universalistic, pencapaian prestasi, dan individualistic sebagai dasar pengembangan subtansi hukumnya yang telah menyebabkan terjadinya perubahan kelompok yang diuntungkan.
Perusahaan  swasta  yang  besar  jelas  lebih  mampu  memenuhi  persyaratan  tersebut, karena  mereka  melakukan  kegiatan  usaha  dalam  suatu  wadah  badan  hukum  terutama berbentuk perseroan terbatas dengan dukungan modal yang relative besar. Oleh karenanya, secara  lebih  tegas,  pihak  yang  diuntungkan  adalah  perusahaan  swasta  yang  besar  bukan karena  adanya  perhatian  atau  perlakuan  khusus  yang  sengaja  diberikan  oleh  pemerintah namun disebabkan oleh kemampuan mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan. Bentuk keuntungan yang mereka terima bukan hanya berupa kesempatan untuk menjalankan usaha namun juga berupa berbagai fasilitas yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan pertanahan sebagai bagian dari daya tarik bagi untuk menjalankan usaha di Indonesia. 10 Privatisasi  bentuknya  bisa  bermacam-macam,  dari  yang  sifatnya  hanya  sebagian dialihkan ke swasta, sampai pada bentuk privatisasi dimana peran, tanggung jawab, bahkan kepemilikan  pemerintah  sama  sekali  dihilangkan.  Cara  memilah-milahnyapun  bemacam- macam,  tergantung  pada  bagaimana  pengaturannya,  bentuk  kontrak  dan  modelnya.  Perlu
9 Kesimpulan Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Diajukan oleh: Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Maret 2005
10 Nurhasan Ismail, Perkembangan Hukum Agraria, Pendekatan Ekonomi-Politik , HuMa, Jakarta, 2007, hlm. 247
ditekankan disini, bahwa bagaimanapun bentuknya, bahkan jika kepemilikan masih ditangan pemerintah dan swasta hanya mengelola saja, semuanya adalah bentuk Privatisasi. 11
Pengelolaan sumber daya air secara privatisasi ini sendiri banyak Negara menimbulkan perdebatan  pro-kontra,  tidak  hanya  dinegara  sedang  berkembang  di  negara  majupun  tidak sedikit perdebatan muncul privatisasi yang merupakan pengalihan hak wewenang dari public sector ke privat sector , mengandung permasalahan yang besar baik secara terbuka maupun terselubung. Oleh karena itu, kajian dari sudut positif dan negatifnya dari privatisasi perlu dilakukan. Dampak positif dari privatisasi pengelolaan sumberdaya air, adalah : 12
a. Efisiensi dari sisi pengelolaan sumberdaya air dan peningkatan kualitassumberdaya air.  Adanya  privatisasi,  pengadaan  air  bersih  untuk  kebutuhan  hidupsehari-hari terjamin.
b. Dengan adanya privatisasi pengelolaan sumberdaya air memungkinkan kawasanyang belum  tersentuh  jaringan  air  tebuka  untuk  pembangunan  sarana  dan  prasanaair sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapat kemudahan terhadap akses air bersih.
c. Ketersediaan  modal  atau  dana  yang  besar  yang  disediakan  oleh  investor  (dalam negeri maupun asing) memungkinkan untuk dilakukan tidak hanya pembangunansarana  dan  prasarana  tetaoi  juga  pemeliharaan  dan  berkelanjutannya, karenaseluruh  biaya  pengelolaan  dan  perawatan  jaringan  air  dan  sumberdaya  air leinyatelah disediakan oleh investor.
d. Menjamin  akses  yang  adil  dan  merata  pada  sumberdaya  air,  penggunaan  semena- mena air yang merupakan anugerah Tuhan akan dibatasi. Penggunaan ini akanhemat dan pemakaian sesuai dengan kebutuhan.
e. Desentralisasi  menurut  UU  No.22  tahun  1999  Jo.  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan daerah menunjukan adanya paradigm pemikiran atau perspektif etika lingkungan yang menyatakan bahwa konsep “hak atas air” tidak dapat diterima dan tidak dapat diklaim sebagai milik siapapun. Air sebagai ‘common resources’ dan ‘public  goods’ tidak  dikelola  secara  bersama  –sama  sehingga membuka ‘peluang’ pengelolaan kepada kelompok tertentu.
Disamping aspek positif, privatisasi pengelolaan sumber daya air juga mengandung aspek negative, yaitu : 13
a. Mengurangi dan menutup akses masyarakat kelas bawah akan air bersih. Privatisasi mengharuskan  air  yang  digunakan  memiliki  ‘harga’  yang  tidak  mudah  bagi masyarakat miskin untuk menyediakan dana sejumlah ‘harga’ air tersebut.
11 PRIVATISASI SUMBERDAYA AIR DI INDONESIA : Peralihan Hak dan Wewenang dari Public Sector ke Privat Sector Oleh Fikriyah
12 ibid
13 Ibid
b. Tarif  air  menjadi  mahal  karena  perusahan  menetapkan  keuntungan  sebagai  tujuan pertama ( profit  first ). Privatisasi  ini  akan  membuat  akses  masyarakat  terhadap  air terbatas dan mahal, dengan membebankan pertambahan tarif air pada konsumen.
c. Ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  investor  sehingga  dibeberapa  Negara menunjukan  fenomena  monopoli  baru,  yang  berdampak  pada  peningkatan  air beberapa kali lipat.
d. Dari  beberapa  contoh  Negara  yang  telah  mem-privatisasi-kan  sumber  daya airnya,menunjukan bahwa dalam penyediaan air bersih investor akan memilih untuk lebih  melayani  daerah-daerah  yang  menguntungkan,  seperti  di  Pulau  Jawa. Sebaliknya,  daerah-daerah  di  luar  Jawa  yang  terpencil  yang  membutuhkan  biaya pembangunan  jaringan  air  yang  besar,  kecuali  dengan  pengenaan  tarif  tinggi.  Hak penguasaan air yang dapat dipindahkan-tangankan dari public sector ke privat sector . Di satu sisi, air merupakan bagian dari hak asasi karena memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan. Disisi lain, adanya privatisasi dengan skema WATSAL melalui hutang bersyarat 300 juta dollar AS adalah satu fenomena ancaman hilangnya hak- hak hidup masyarakat dalam mengakses air bersih, baik di hulu dan hilir.
e. Ketidaksertaan  penggunaan  air  bersih,  jika  kuat  posisi  ekonomi  maka  lebih besarakses  pada  air  bersih;  dan  kelompok  miskin  harus  mengeluarkan  dana  lebih besaruntuk memenuhi air bersih, sebagai contoh kasus di Bolivia setelah di privatisasi oleh  Bechtel  maka  kaum  miskin  mengeluarhan  35  %  dari  penghasilannya  untuk airdan yang lebih miskin mengeluarkan 75%.
f. Ketidakadilan  penggunaan  air. Manusia  membutuhkan  50  liter  air  per  hari untukkehidupannya  ;  warga  USA  rata-rata  menggunakan  250-300  liter  air  per harisementara warga Somalia hanya menggunakan 9 liter air per hari.
g. Bagi  kaum  kapitalis  dan  investor  asing,  kebutuhan  akan  air  bersih  yang  semakin meningkat  dari  tahun  ke  tahun  merupakan  ‘peluang  emas’  dari  bisnis  yang menggiurkan. Hingga saat ini, dikenal beberapa transnasional company perusahaan air  raksasa  dunia  utnuk  menjalin  kerja  sama  dalam  pengelolaan  airbersih  dengan Negara  sedang  berkembang,  antara  lain  Themes  Water,  Suez,  Vivendi  Universal, United Utilities, Betchel Group, Saur dan RWE AG.
Dalam kesimpulan akhir yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 058/PUU-I/VI/2004 14 , Pasal 91 serta 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-
14 Kesimpulan  Pengujian  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air  terhadap  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Diajukan oleh: Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Maret 2005
undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ini membatasi upaya hukum warga negara dan bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan pasal 28A, pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28F, pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 91 dirumuskan dengan paradigma pengelolaan sumber daya air ditangan Swasta, dengan pengandaian sumber air telah dikuasasi dan dikelola oleh perseorangan atau badan hukum  swasta,  sehingga  Pemerintah  tidak  lagi  bertindak  sebagai  pemegang  otoritas  yang bertanggungjawab  secara  langsung  untuk  mencegah  pencemaran  air  dan/atau  kerusakan sumber  daya  air.  Demikian  juga  pasal  92,  Pasal  ini  merupakan  kelanjutan  dari  paradigma Undang-undang Sumber Daya Air yang memandang air sebagai barang ekonomi. Paradigma ini  bertentangan  dengan  Undang-undang  Dasar  1945.  Air  merupakan  hak  asasi  manusia, sehingga organisasi yang berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi dan sumber daya air tidak boleh dibatasi dengan lingkup “organisasi  yang  bergerak  dibidang  sumber  daya  air” ,  melainkan  dapat  diajukan  oleh organisasi-organisasi yang bergerak dibidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan  kata  lain,  Pasal  92  telah  melimitasi  dan  membatasi  peran  serta  masyarakat  dan organisasi masyakarat dalam memperjuangkan hak atas air.
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tentang judicial review UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945, menolak permohonan para pemohon dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 15
a. Peran negara khususnya dalam hubungannya dengan air adalah tidak terlepas dari karakteristik air yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, oleh karenanya negara  akan  memiliki  peran  dalam  rangka  melindungi,  mengormati  dan memenuhinya;
b. Berdasarkan hal tersebut, maka negara dapat turut campur di dalam melakukan pengaturan  terhadap  air.  Sehingga  Pasal  33  ayat  (3)  harus  diletakan  di  dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan bagian dari Pasal 28H UUD 1945;
c. Bahwa  air  merupakan  sebagai  benda res  commune 16 ,  sehingga  tidak  dapat dihitung hanya berdasarkan pertimbangan nilai secara ekonomi. Hak guna pakai air merupakan turunan dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945 dan masuk
15 Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik Tafsir MK Atas Pasal 33  UUd 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010
16 Konsep res commune, berimplikasi pada prinsip pemanfaat air harus membayar Iebih murah.
ke dalam wilayah hukum publik yang berbeda dengan hukum privat yang bersifat kebendaan;
d. Hak guna usaha air bukan merupakan hak kepemilikan atas air, namun hak untuk memperoleh air dan memakai atau mengusahakan air dengan kuota sesuai dengan alokasi  yang ditetapkan oleh pemerintah. Hak guna  usaha air mengandung dua karakteristik, pertama merupakan hak in persona yang merupakan pencerminan hak asasi manusia dan kedua, hak yang timbul semata-mata izin dari pemerintah;
e. peran  swasta  masih  dapat  dilakukan  di  dalam  pengelolaan  sumber  daya  air, selama peran negara masih ditunjukkan dengan (1) merumuskan kebijaksanaan ( beleid ),  (2)  melakukan  tindakan  pengurusan  ( bestuursdaad ),  (3)  melakukan pengaturan  ( regelendaad ),  (4)  melakukan  pengelolaan  ( beheersdaad ),  dan  (5) melakukan pengawasan ( toezichthoudendaad ) dan hal ini ditunjukkan di dalam pasal-pasal UU Nomor 7 Tahun 2004;
f. Berdasarkan  pokok  pertimbangan  di  atas,  maka  substansi  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
UU  No.  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air  juga  mencantumkan  pengakuan terhadap masyarakat adat atas hak ulayat. Pasal 6 ayat (2) UU Sumber Daya Air pada intinya mengatur  bahwa  penguasaan  sumber  daya  air  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang ‐ undangan. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan  hak  yang  serupa  dengan  hak  ulayat  adalah  hak  yang  sebelumnya  diakui  dengan berbagai sebutan dari masing ‐ masing daerah yang pengertiannya sama dengan hak ulayat, misalnya: tanah wilayah pertuanan di Ambon; panyam peto atau pewatasan di Kalimantan; wewengkon di Jawa, prabumian dan payar di Bali; totabuan diBolaang ‐ Mangondouw, torluk di Angkola, limpo di Sulawesi Selatan, muru di Pulau Buru, paer di Lombok, dan panjaean di Tanah Batak. 17
Sedangkan Pasal 6 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat. Penjelasan ketentuan ini menyebutkan bahwa pengakuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang serupa dengan itu hendaknya  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan  masyarakat  hukum  adat  adalah sekelompok  orang  yang  terikat  oleh  tatanan  hukum  adatnya  sebagai  warga  bersama  suatu persekutuan  hukum  adat  yang  didasarkan  atas  kesamaan  tempat  tinggal  atau  atas  dasar
17 Arizona Yance,. Satu Dekade… Op. Cit , Hlm. 20
keturunan. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu : 18
a. unsur  masyarakat  adat,  yaitu  terdapatnya  sekelompok  orang  yang  masih  merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan ‐ ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari ‐ hari;
b. unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para  warga  persekutuan  hukum  tersebut  dan  tempatnya  mengambil  keperluan hidupnya seharihari; dan
c. unsur  hubungan  antara  masyarakat  tersebut  dengan  wilayahnya,  yaitu  terdapatnya tatanan  hukum  adat  mengenai  pengurusan,  penguasaan,  dan  penggunaan  tanah ulayatnya  yang  masih  berlaku  dan  ditaati  oleh  para  warga  persekutuan  hukum tersebut.
Pengaturan  masyarakat  adat  dalam  UU  Sumber  Daya  Air  menjabarkan  pola pengakuan  bersyarat  dari  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945.  UU  ini  dapat  dikatakan  sebagai undang ‐ undang pertama setelah amandemen UUD 1945 yang memuat rumusan pengaturan sebagai  penjabaran  dari  norma  konstitusi  berkaitan  dengan  masyarakat  hukum  adat. Sehingga  mudah  dipahami  bahwa  rumusan  pengaturannya  sudah  mulai  mengikuti  trend norma konstitusi berkaitan dengan keberadaan dan hak ‐ hak masyarakat adat. 19
Dalam  prinsip  “negara  menguasai”,  maka  dalam  hubungan  antara  Negara  dan masyarakat,  masyarakat  tidak  dapat  di  subordinasikan  kedudukannya  di  bawah  Negara, karena Negara justru menerima kuasa dari masyarakat untuk mengatur tentang peruntukkan, persediaan,  dan  penggunaan  tanah,  serta  hubungan  hukum  dan  perbuatan  hukum  yang bersangkutan  dengan  agraria.  Kewenangan  mengatur  oleh  Negara  pun  dibatasi,  baik  oleh UUD maupun relevansinya dengan tujuan yang hendak dicapai, dan pengawasan terhadap peran Negara oleh masyarakt  dilakukan melalui  kemungkinan untuk  berperan serta dalam proses  pembuatan  kebijakan,  serta  pemberian  hak  untuk  memperoleh  informasi  dalam permasalahn  agraria.  Diluar  hal-hal  yang  telah  diatur,  campur  tangan  Negara  diperlukan ketika terdapat gejala ketidakadilan dalam mekanisme pasar. Kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam arti luas juga dimaksudkan untuk membatasi peran pemerintah. 20 Permasalahan  privatisasi  terhadap  sumber  daya  air  tak  lepas  dari  hak  menguasai Negara,  dimana  dalam  pasal  33  UUD  1945  memberikan  kewenangan  oleh  Negara  untuk menguasai  cabang-cabang  penting  termasuk  pengelolaan  air  yang  dipergunakan  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Jadi  semua  tergantung  dari  pemerintah  bagaimana
18 Ibid, hlm. 21
19 Ibid
20 Maria SW Soemardjono, kebijakan pertanahan dalam regulasi dan implementasi, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 47
menafsirkan  hak  menguasai  Negara  tersebut  karena  pemerintah  adalah  penyelenggara Negara.
Pengakuan  hak  masyarakat  hukum  adat  terhadap  privatisasi  sumber  daya  air  juga terbatas  jika  pemerintah  mempunyai  keinginan  untuk  mengelola  sumber  daya  air  di  suatu wilayah masyarakat hukum adat dan diberikan kepada swasta. Hal ini terjadi, karena masih banyak  daerah-daerah  yang  belum  melakukan  penelitian  di  masing-masing  daerahnya tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan dikukuhkan dengan peraturan daerah.
Pada prinsipnya, setiap individu atau komunitas kecil masyarakat dibolehkan untuk memenuhi  kebutuhan  airnya  secara  mandiri  selama  perkara  tersebut  tidak  mengganggu kepentingan  umum  dan  tidak  menimbulkan  perpecahan/persengketaan  dengan  masyarakat lainnya. 21 Pengelolaan  sumberdaya  air  oleh  swasta  yang  dilakukan  saat  ini  cenderung mengganggu  kepentingan  umum  karena  pengeksploitasian  air  dilakukan  besar-besaran  di tempat sumberdaya air yang melimpah. Larangan pemberian izin pengelolaan sumberdaya air melimpah didasarkan pada hadis:
Perawi berkata, aku mengatakan kepada Quthaibah bin Sa’id, Muhammad bin Yahya bin  Qais  al-Ma’ribi  menyampaikan  kepada  kalian  dari  ayahnya,  dari  Tsumamah  bin Syarahil,  dari  Sumay  bin  Qais,  dari  Syumair  bahwa  Abyadh  bin  Hammal  datang  kepada Rasulullah saw. lalu dia meminta beliau untuk menetapkan kepemilikan sebidang tambang garam untuknya. Beliau pun menetapkan hal  itu untuknya. Ketika hendak beranjak pergi, seseorang  yang  berada  di  majelis  berkata,  “Tahukah  engkau  apa  yang  engkau  tetapkan untuknya?  Sungguh,  engkau  telah  menetapkan  untuknya  (sumber  kekayaan  yang  penting seperti) mata air yang tak pernah kering.” Perawi berkata, “Beliau pun membatalkannya.” (HR. At-Tirmidzi)
lslam  mengajarkan  bahwa  manusia  sebagai  bagian  dari  makhluk  hidup  diberikan amanah  dan  tanggungjawab  sebagai  khalifah  (wakil)  Allah  di  permukaan  bumi  (Q.S.  Al- Baqarah :30). Hal  ini berarti  bahwa manusia antara lain dituntut tanggungjawabnya untuk senantiasa mengelola lingkungan hidup atau sumber daya alam dengan benar yang meliputi tanah, air dan udara, sehingga sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secarar maksimal untuk keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. 22
Komersialisasi  merupakan  kegiatan  jual  beli  air  yang  di  dalamnya  tentu  saja membutuhkan  sistem  ekonomi.  Islam  dalam  melakukan  peraktek  ekonomi  terdapat  etika- etika  yang  mengaturnya  dengan  tujuan  agar  terciptanya  sistem  keadilan  serta  dapat memperlakukan lingkungan hidup secara baik dan benar agar tetap terjaga kualitasnya dan dapat dimanfaatkan untuk era yang akan datang. Ketika berbicara tentang air yang dijadikan suatu komoditas yang dijual belikan Islam secara tegas melarangnya karena air merupakan barang publik yang harus dimanfaatkan oleh siapa saja serta mempunyai peran yang sangat
21 KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air), Runtuhnya Mitos Negara Budiman, melalui:
(http://www.kruha.org/page/id/document_list/2/paper.html), pada tanggal 24 Mei 2016.
22 Norwili, SWASTANISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (Tinjauan dari sisi hukum lslam), Anterior Jumal , Edisi Khusus, Maret 2010, Hal l04
penting  untuk  keberlangsungan  kehidupan  semua  makhluk  di  bumi  ini.  Karena  air merupakan  kebutuhan  pokok  semua  makhluk  hidup,  sehingga  apabila  terjadi  suatu permasalan di  dalamnya  apalagi dikomersialkan,  maka hal  tersebut  menjadi  permasalahan yang akan di bahas dalam Hukum Islam, sesuai dengan sabda rasulullah saw yang berbunyi:
ِ و َ ا َ نل َ سا ُ رشُ َ ءاكَ ُ ف ِِ ِِ:     لما َ ءا ِ نلاو ةَث {دوادوبأ و دحأ هاور} . َلاَث رِا  ٍ ءَلاكَ لا ف “Manusia bersekutu pada tiga macam benda yaitu rumput, air dan Api”. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)”  Namun,  hal  inilah yang kerap kali menjadi  pokok permasalahan kita yaitu umat  manusia.  Pada  sekarang  ini,  air  menjadi  salah  satu  sumber  daya  yang  keberadaanya dianggap langka. 23
Sehingga sangat tepat jika pemerintah sudah melakukan upaya untuk memperhatikan usmber daya air demi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU N0mor 17 Tahun 2019  Tentang  Sumber  Daya  Air  dimana  dalam  Penjelasan  bagian  umunya  menjelaskan bahwa  Pengaturan  mengenai  Sumber  Daya  Air  dilakukan  agar  Pengelolaan  Sumber  Daya Air  diselenggarakan  berdasarkan  asas  kemanfaatan  umum,  keterjangkauan,  keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersedian Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara  adil  bagi  masyarakat;  menjamin  pelestarian  fungsi  Air  dan  Sumber  Air  untuk menunjang  keberlanjutan  pembangunan;  menjamin  terciptanya  kepastian  hukum  bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai “dikuasai negara” atas bumi, air, dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  Lahirnya  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945 menjadi  tonggak  politik  hukum  pengelolaan  sumber  daya  alam  Indonesia  termasuk  SDA. Penguasaan sumber daya alam oleh negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dipisahkan  dengan  tujuan  dari  penguasaan  tersebut  yaitu  guna  mewujudkan  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Maka  air  sebagai  bagian  dari  Sumber  Daya  Air  merupakan  cabang produksi  yang  penting  dan  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  sudah  sejatinya  harus dikuasai  oleh  negara  untuk  dipergunakan  bagi  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  sesuai dengan  amanat  Pasal  33  ayat  (21  dan  ayat  (3)  UUD  1945.  Dengan  memberikan  porsi kewenangan  yang  besar  bagi  Pemerintah  Pusat  sebagai  representasi  negara  dalam membentuk  Pengelola  Sumber  Daya  Air  maka  menunjukkan  eksistensi  negara  untuk menguasai SDA dan harus benar-benar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan
23 Anjarsari Septiarini, KOMERSIALISASI AIR MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis terhadap Dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), Skripsi, Program Studi Ahwal Al- Syakshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Hlm. 76
dalam UU SDA yang dirubah dengan UU Cipta Kerja, penggunaan sumber daya air harus mendapatkan izin dari pemerintah apabila dipergunakan untuk kepentingan usaha. 24
Penulis  sependapat  dengan  pandangan  Dimas  Putra  Pradhyksa 25 ,  yang  menyatakan Penerapan UU Cipta Kerja seharusnya dapat dijadikan sebagai terobosan hukum yang dapat diambil  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  menjalankan  pengelolaan  SDA  sesuai  dengan amanat  Pasal  33  UUD  1945.  Di  sisi  lain,  sesuai  tujuan  pemerintah  untuk  memudahkan investor dengan dibentuknya UU Cipta Kerja, Pemerintah mesti harus tetap mengutamakan kepentingan rakyat atas SDA. Air yang memiliki sifat kepemilikan publik tidak relevan jika dikuasai  pihak  swasta  begitu  saja.  Peran  negara  adalah  untuk  menguasai  SDA  yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## IV. Penutup
Dari penjelasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut : Privatisasi yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia masih terbuka besar, selama privatisasi tersebut masih dalam pengawasan pemerintah. Menjadi menarik jika kita lihat pemerintah sekarang yang dengan di berikan kewenangan tersebut maka bisa saja yang terjadi adalah pemerintah menjadikan sumber daya air sebagai komoditi karena bekerjasama dengan  swasta  yang  memberikan  kesejahteraan  air  bersih  kepada  pelanggannya  saja. Privatisasi atau pelibatan swasta dalam pengelolaan sumber daya air merupakan sebuah opsi yang tidak disarankan,  mengingat  banyak sekali kejadian, bukti-bukti dan analisa dampak privatisasi  yang merugikan rakyat  dan keberlanjutan lingkungan.  Menganggap air sebagai barang  ekonomi  dan  memperlakukan  air  sebagai  komoditi  juga  menimbulkan  banyak implikasi yang menyangkut fair pricing , akuntabilitas publik, dampak lingkungan, efisiensi penggunaan  air,  marjinalisasi  kaum  miskin  dan  petani,  sampai  pada  dampak  kultural terhadap pengalihan system pengeloaan air tradisional ke yang baru. Namun, melihat trend yang terjadi di seluruh dunia dan kenyataan yang kitahadapi di Indonesia dimana privatisasi sudah terjadi dan kemungkinan besar akan bertambah dan terus terjadi, maka ada beberapa prinsip  mengenai  pengelolaan  sumber  daya  air  yang  harusnya  tidak  boleh  dilanggar.Pada prinsipnya,  kami  percaya  bahwa  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  sumberdaya  air  dan penyediaan air bersih harus tetap berada ditangan negara/publik, dan harus ada usaha-usaha untuk  memperkuat  kemampuan  pemerintah  dalampenyediaan  kebutuhan  dasar  rakyatnya akan air bersih.
Sungguhpun  secara  masif  privatisasi  dihembuskan  oleh  kekuatan  modal  yang  kuat, namun  sebenarnya  rakyat  dan  pemerintah  dapat  belajar  dari  kasus-kasus  privatisasi  di belahan dunia yang lain. Di sana, privatisasi yang semula diagung-agungkan sebagai sebuah konsep ideal pengelolaan sumber daya telah mengubah kehidupan rakyat menjadi menderita.
24 Dimas Putra Pradhyksa, PENGATURAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN KORELASINYA DENGAN PASAL 33 UUD 1945, ASCARYA , Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies, Hlm. 90
25 Ibid.
Privatisasi air di berbagai negara di dunia di satu sisi memberikan pelayanan yang baik dan menjanjikan serta menambah keuntungan bagi perusahaan swasta, namun di sisi lain hal ini berdampak kepada pengurangan tenaga kerja, monopoli aset negara yang dipindahtangankan kepada swasta, harga air yang semakin mahal, kualitas layanan berdasarkan permintaan dan ketersediaan serta terputusnya akses rakyat atas sumber daya air yang menjadi bagian dari hak asasinya. Sangat baik bagi rakyat dan pemerintah untuk mewaspadai privatisasi sumber daya dengan membawa dalih apapun, termasuk modernitas dan globalisasi.
Penafsiran  mengenai  konsep  penguasaan  negara  terhadap  Pasal  33  UUD  1945  juga dapat  kita  cermati  dalam  Putusan  MK  mengenai  kasus-kasus  pengujian  undang-undang terkait dengan sumber daya alam. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara UU Sumber Daya Air (UU SDA) menafsirkan mengenai “hak menguasai negara (HMN)” bukan  dalam  makna  negara  memiliki,  tetapi  dalam  pengertian  bahwa  negara  hanya merumuskan  kebijakan  ( beleid ),  melakukan  pengaturan  ( regelendaad ),  melakukan pengurusan  ( bestuursdaad ),  melakukan  pengelolaan  ( beheersdaad ),  dan  melakukan pengawasan  ( toezichthoundendaad ).  Dengan  demikian,  makna  HMN  terhadap  cabang- cabang  produksi  yang  penting  dan  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak,  serta  terhadap sumber daya alam, tidak menafikan kemungkinan perorangan atau swasta berperan, asalkan lima  peranan  negara/pemerintah  sebagaimana  tersebut  di  atas  masih  tetap  dipenuhi  dan sepanjang  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  memang  tidak  atau  belum  mampu melaksanakannya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Arie  Sukanti  Hutagalung  dan  Markus  Gunawan, Kewenangan  Pemerintah  di  Bidang Pertanahan, Rajawali Press, Jakarta, 2008
Dzunuwanus  Ghulam  Manar, Krisis  Kekuasaan  Negara  di  Balik  Privatisasi  Air. Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro. 2006
Husen  Alting, Dinamika  Hukum  dalam  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011
Maria  SW  Soemardjono, Tanah  Dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,  Social,  Dan  Budaya , Kompas, Jakarta, 2008
, Kebijakan  Pertanahan  Dalam  Regulasi  Dan  Implementasi , Kompas, Jakarta, 2007
_________________, Nurhasan Ismail, dkk, Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara Yang Tersurat dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011 Nurhasan  ismail, Perkembangan  Hukum  Agraria,  Pendekatan  Ekonomi-Politik ,  HuMa, Jakarta, 2007
Sanim,  Bunasor. Ekonomi  Sumberdaya  Air  dan  Manajemen  Pengembangan  Sektor  Air Bersih  Bagi  Kesejahteraan  Publik. Bogor  :  Pusat  Pengembangan  Sumberdaya Regional dan Pemberdayaan Masyarat. 2003.

## Jurnal
Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik Tafsir MK Atas Pasal 33  UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010
Dimas  Putra  Pradhyksa,  PENGATURAN  PENDAYAGUNAAN  SUMBER  DAYA  AIR DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN KORELASINYA DENGAN PASAL 33 UUD 1945, ASCARYA , Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies

## Artikel
Kesimpulan  Pengujian  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air terhadap  Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Diajukan oleh:  Tim  Advokasi  Koalisi  Rakyat  untuk  Hak  atas  Air  Di  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia Maret 2005
PRIVATISASI  SUMBERDAYA  AIR  DI  INDONESIA  :  Peralihan  Hak  dan  Wewenang dari Public Sector ke Privat Sector Oleh Fikriyah
PENAFSIRAN KONSEP PENGUASAAN NEGARA BERDASARKAN PASAL 33 UUD 1945 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Oleh: Pan Mohamad Faiz

## Skripsi
Anjarsari  Septiarini,  KOMERSIALISASI  AIR  MENURUT  HUKUM  ISLAM  (Analisis terhadap Dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia