## MAGISTRA Law Review
Volume 04 Nomor 01, Januari 2023 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DAN FASILITAS KESEHATAN DI PEDESAAN TERKAIT UNDANG-UNDANG KESEHATAN
Hadrianus Diosko Paska Universitas Diponegoro, Indonesia *hadrianusdiosko2@gmail.com

## ABSTRAK
Pasal  34  ayat  (3)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  sarana layanan  kesehatan  dan  fasilitas  layanan  umum  yang  memadai.  Kenyataannya  daerah  pedesaan cenderung  memiliki  pelayanan  dan  fasilitas  kesehatan  yang  tidak  memadai  dan  akses  pelayanan kesehatannya  terbatas.  Dengan menggunakan metode  artikel review dari artikel sebelumnya  atau data sekunder  dan  literatur,  pada  penelitian  ini  diketahui  bahwa  kapasitas  manajemen  yang  bervariasi  dari pemerintah  daerah  telah  berkontribusi  terhadap  buruknya  kinerja  sistem  kesehatan  secara  umum.  Hal ini  diperparah  dengan  ketidakjelasan  peran  dan  tanggung  jawab  di  berbagai  tingkatan  pemerintahan. Standar kualifikasi tenaga kesehatan, termasuk kompetensi teknis, belum ditetapkan. Bimbingan teknis dan  pemantauan  belum  optimal.  Kondisi  jalan  yang  tidak  layak,  distribusi  dokter,  perawat,  dan  bidan yang tidak merata di daerah berdampak pada mereka dan juga yang disorot adalah fasilitas yang kurang memadai.  Pemerintah  harus  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  di  pedesaan  agar  sesuai  dengan undang - undang  kesehatan  yang  berlaku  dengan  mengeluarkan  kebijakan  dan  pedoman  pelayanan kesehatan,  meningkatkan  kerjasama  lintas  program  atau  sektor  terkait,  peningkatan  infrastruktur puskesmas  sesuai  dengan  undang - undang  yang  berlaku  dan  melakukan  berbagai  inovasi  pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat pedesaan.

## Kata kunci: Fasilitas kesehatan; Hukum Kesehatan; Pelayanan Kesehatan

## ABSTRACT
Article  34  paragraph  (3)  of  the  1945  Constitution  states  that  the  state  is  responsible  for  providing adequate health service facilities and public service facilities. In fact, rural areas tend to have inadequate health  services  and  facilities  and  limited  access  to  health  services.  By  using  the  review  article  method from  previous  articles  or  secondary  data  and  literature,  it  is  known  in  this  study  that  the  varying management capacities  of  local  governments  have  contributed  to  the  poor  performance  of  the  health system  in  general.  This  is  exacerbated  by  the  unclear  roles  and  responsibilities  at  various  levels  of government. Qualification standards for health workers, including technical competence, have not been established.  Technical  guidance  and  monitoring  are  not  optimal.  Inadequate  road  conditions,  and  the uneven  distribution  of  doctors,  nurses  and  midwives  in  the  regions  had  an  impact  on  them  and  also highlighted  the  inadequate  facilities.  The  government  must  improve  health  services  in  rural  areas  to comply with applicable health laws by issuing policies and guidelines for health services, increasing cross- program  collaboration  or  related  sectors,  improving  health  centre  infrastructure  in  accordance  with applicable laws and carrying out various health service innovations that can reach all rural communities.
Keywords: Health Facilities; Health Law; Health Services

## A. PENDAHULUAN
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Kesehatan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Layanan kesehatan  dapat  dikatakan  sebagai  kompenen  dari  sistem  kesehatan  nasional  yang  langsung berhubungan dengan masyarakat. Pada Undang-Undang No 36 tahun 2009 terkait kesehatan dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  tentang  sarana  layanan  kesehatan  adalah  lokasi  dimana pelayanan kesehatan promotif, kuratif, preventif dan rehabilitative dilakukan oleh masyarakat, pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat  itu  dilakukan. 1 Undang-Undang  Nomor  36  tahun 2009  juga  menjelaskan  jika  layanan  kesehatan  promotif  dan  preventif  mempunyai  tujuan untuk  memberikan  informasi  terhadap  masyarakat  terkait  pola  hidup  yang  sehat  sehingga dapat mencegah berbagai macam penyakit.
Akses pada layanan kesehatan ini lebih banyak dilihat berdasarkan sudut pandang dari penyedia  layanan.  Sehingga  sudut  pandang  terhadap  masyarakat  yang  menjadi  pengguna malah    diabaikan. 2 Peningkatan  terhadap  kualitas  layanan  kesehatan  dari  segi  akses membutuhkan perspektif yang utuh dari dua sisi yang berbeda tersebut. 3 Kondisi geografis di negara  Indonesia  memiliki  berbagai  wilayah  yang  mempunyai  karakteristik  beraneka  ragam dengan berbagai tantangan dalam hal layanan kesehatan. 4 Tantangan ini terutama berlaku di daerah  pedesaan.  Sesuai  dengan  kutipan Encyclopaedia  Britannica (2015),  desa  merupakan masyarakat  yang  lebih  sedikit  penduduknya  dari  pada  perkotaan,  dengan  kegiatan  ekonomi yang menghasilkan olahan makanan maupun bahan baku. Dikutip dari Geografi Kota dan Desa (2014) oleh Daldjoeni, ada tiga ciri desa yang dapat membedakannya dengan kota, yaitu desa dan  masyarakatnya  yang  sangat  dekat  dengan  alam.  Kemudian,  aktivitas  mereka  sangat bergantung  pada  iklim  dan  cuaca.  Masyarakat  desa  merupakan  unit  kerja  dan  unit  sosial. 5 Terakhir, dengan jumlah yang sedikit, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Ikatan kekeluargaan warga desa lebih kuat dengan warga lainnya.
Daerah  perdesaan  cenderung  memiliki  pelayanan  dan  fasilitas  kesehatan  yang  tidak memadai. 6 Masih  terdapat  masyarakat  dan  daerah  yang  akses  pelayanan  kesehatannya terbatas.  Pertama,  faktor  non  kesehatan  yaitu  1)  keterbatasan  kemampuan  ekonomi;  2) geografis, transportasi, komunikasi sulit; 3) pendidikan, pengetahuan terbatas; 4) biaya hidup yang  tinggi;  5)  kapasitas  manajemen  pembangunan  yang  terbatas,  dan  6)  sumber  daya pendukung  yang  terbatas. Sedangkan  untuk  faktor kesehatan yaitu 1)  status kesehatan yang rendah;  2)  jumlah  fasilitas  kesehatan  yang  terbatas;  3)  kualitas  dan  jangkauan  layanan  yang terbatas;  4)  jumlah  dan  jenis  tenaga  kesehatan  yang  tidak  mencukupi;  5)  keterbatasan anggaran  dan  sumber  daya  pendukung;  6)  kurangnya  sarana  dan  prasarana  khusus;  7) kurangnya  perilaku  dan  peran;  8)  program  belum  terorganisir;  8)  keterbatasan  kemampuan dan pelayanan kesehatan, dan 9) keterbatasan dukungan anggaran dan sumber daya lainnya.
1 Lely Indrawati, et al., “Peran indikator pelayanan kesehatan untuk meningkatkan nilai sub indeks ke sehatan reproduksi dalam Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM).”
2 B Jacobs, et al, . “. Mengatasi hambatan akses ke layanan kesehatan: kerangka kerja analitis untuk memilih intervensi yang tepat di negara- negara Asia berpenghasilan rendah.”
3 S Suharmiati, et al, “Faktor yang mempengaruhi keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas daerah terpencil perbatasan di Kabupaten Sambas (Studi kasus di Puskesmas Sajingan Besar).”
4 T Radito, “Analisis pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan terhadap kepuasan pasien Puskesmas.”
5 Septie & Aningrum, “Analisis Penerapan Etika Dan Hukum Kesehatan Pada Pemberian Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rap pang.”
6 R Tumiwa, et al ., “Efektivitas Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Puskesmas Di Kecamatan Dumoga.”
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Kondisi kesehatan di desa tersebut tentu tidak sesuai dengan hukuman yang berlaku. Urgensi yang muncul terkait dengan pemenuhan hak dasar  masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan pembangunan kesehatan. 7 Oleh karena itu, penelitian ini  akan  menganalisis  pelayanan  kesehatan  di  pedesaan  terkait  dengan  undang-undang kesehatan dan cara pemerintah menangani masalah tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Makalah ini merupakan artikel review dari artikel sebelumnya atau menggunakan data sekunder.  Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  dari  sumbernya, tetapi  telah  diolah  oleh  pihak  lain  dan  digunakan  untuk  mendukung  data  primer.  Hasil  ini diperoleh melalui metode literatur. Metode perpustakaan adalah metode yang dipilih sebagai cara untuk mencari informasi dan pengumpulan data-data pendukung dalam penyusunan ini. Kemudian pendapat dari para ahli menjadi bahan kajian teoritis referensi dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui berita, artikel, dan jurnal.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
DPR  RI  mengesahkan  Undang-Undang  nomor  24  Tahun  2011  terkait  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  pada  tanggal 25  November 2011  untuk menyesuaikan  amanat Undang-Undang  nomor  40  Tahun  2004.  Dengan  disahkannya  undang-undang  ini  membawa kita  pada  era  baru  jaminan  sosial  nasional.  Pengesahan  undang-undang  ini  bertujuan  untuk mewujudkan derajat kesehatan warga negara Indonesia. 8
Undang-Undang  Kesehatan  nomor  36  tahun  2009  juga  mengatur  bahwa  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  harus  mengalokasikan masing-masing minimal 5% dari APBN dan 10% dari APBD, tidak termasuk gaji pejabat publik, untuk  program  kesehatan.  Undang-undang  mengatur  bahwa  2/3  dari  total  anggaran  harus digunakan  untuk  membiayai  pelayanan  publik  untuk  meningkatkan  standar  kesehatan masyarakat. 9 Undang-undang  memberikan  dasar  hukum  bagi  pemerintah  pusat  dan  daerah untuk  mengalokasikan  anggaran  yang  cukup  untuk  mengembangkan  program  penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).
Alokasi dana untuk kesehatan di tingkat pusat ditentukan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN untuk kesehatan ditentukan oleh BAPPENAS melalui konsultasi  dengan  Kemenkeu  dan  Kemenkes,  dan  disetujui  oleh  DPR.  Sementara  Undang- undang  Kesehatan  No.  36  Tahun  2009  mengamanatkan  alokasi  minimal  5%  dari  total  APBN untuk kesehatan, hal ini belum tercapai, meskipun diusulkan untuk anggaran 2016.
Kapasitas  manajemen  yang  bervariasi  dari  pemerintah  daerah  telah  berkontribusi terhadap  buruknya  kinerja  sistem  kesehatan  secara  umum.  Kondisi  ini  diperparah  dengan ketidakjelasan  peran  dan  tanggung  jawab  di  berbagai  tingkatan  pemerintahan.  Standar
7 Kusnatalia et al, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Keluarga Pasien Nicu Care Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon.”
8 A Shihab, “Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang -Undang Nomor  24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (The Presence Of The State Among People After The Declaration Of Law Number 24 Year 2011 Concerning Social Security Administeri.”
9 Hadi Prayitno, Mengurai Komitmen dan Efektifitas Anggaran Kesehatan" (Analysis on the Commitment and Effectiveness of Health Budget) .
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
kualifikasi tenaga kesehatan, termasuk kompetensi teknis, belum ditetapkan. Bimbingan teknis dan  pemantauan  belum  optimal.  Selain  itu,  pelaksanaan  pembangunan  kesehatan  tidak sepenuhnya didukung oleh regulasi yang memadai sehingga kurang efektif pelaksanaannya di tingkat daerah.
Data  Kementerian  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  menyebutkan,  199  Kabupaten mendapat  perhatian  khusus  yang  diberikan  pada  daerah  terpencil  yang  luas.  Daerah-daerah tersebut  juga  cenderung  memiliki  pelayanan  dan  fasilitas  kesehatan  yang  kurang  memadai. Pelayanan  dan  fasilitas  kesehatan  yang  ada  di  pedesaan  cenderung  belum memadai.  Banyak penelitian  telah  menganalisis  hal  ini  atau  misalnya  penelitian  yang  dilakukan  di  Puskesmas Sajingan Besar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari segi faktor pelayanan masih perlu dilakukan  peningkatan  sumber  daya  puskesmas  terutama  untuk  keseimbangan  antara  lama kerja, beban kerja dan remunerasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT). 10
Kelengkapan  perihal  alat-alat  kesehatan  hingga  obat-obat  menjadi  suatu  kebutuhan yang harus di tingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing abses. Seringkali mereka  mengalami  gangguan  kesehatan  yang  memerlukan  penanganan  segera,  seperti kecelakaan dan persalinan; di sisi lain, mereka masih kekurangan keterampilan peralatan dan staf  darurat.  Tingkat  pemanfaatan  Usaha  Kesehatan  Bersumberdaya  Masyarakat  (UKBM) sangat  tinggi  terutama  untuk  bidan  dan  perawat  di  desa  karena  masyarakat  dekat  dengan tempat  tinggal  masyarakat.  Posyandu  banyak  digunakan,  tetapi  tidak  dapat  memenuhi persyaratan  Pemberian  Makanan  Tambahan (PMT)  konvensional.  Penggunaan  pengobat tradisional  sebagai  pengobatan  pilihan  pertama  oleh  masyarakat  sangat  tinggi,  meskipun belum  semua  pengobat  tradisional  telah  menerapkan  operasi  yang  aman  karena  sebagian besar masyarakat belum mendapatkan petunjuk untuk melakukan operasi abses.
Selain  itu,  masih  banyak  penelitian  yang  meneliti  keadaan  pelayanan  dan  fasilitas kesehatan di pedesaan. Hasil yang diperoleh cenderung banyak daerah pedesaan yang kurang dalam  hal  pelayanan  dan  fasilitas  kesehatan.  Misalnya  yang  terjadi  di  daerah  Kutai  Timur. Kondisi  jalan  yang  tidak  layak,  distribusi  dokter,  perawat,  dan  bidan  yang  tidak  merata  di daerah berdampak pada mereka dan juga yang disorot adalah fasilitas yang kurang memadai. Namun berbanding terbalik  dengan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Nene Mallomo Kab. Sidrab yang memperoleh hasil bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit ini termasuk dalam kategori memuaskan pasien, penerapan etika dalam memberikan pelayanan kesehatan  sudah  baik  dan  sesuai  dengan  kaidah  kode  etik  dan  penerapan  hukum  kesehatan dalam memberikan pelayanan. pelayanan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pernyataan di atas tentu membuktikan bahwa pelayanan dan fasilitas kesehatan tidak merata. Padahal, setiap orang dan setiap daerah berhak memperoleh pelayanan dan fasilitas kesehatan  yang  sama.  Hal  ini  tentu  saja  bertentangan  dengan  hukum,  peraturan  dan perundang-undangan  yang  berlaku.  Pelayanan  dan  fasilitas  kesehatan  yang  diperoleh masyarakat pedesaan tentu tidak adil jika dibandingkan dengan yang ada di perkotaan. Hukum kesehatan  didefinisikan  sebagai  seluruh  aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pelayanan
10 Suharmiati, dkk, “Faktor yang memp engaruhi keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas daerah terpencil perbatasan di Kabupaten Sambas (Studi kasus di Puskesmas Sajingan Besar).”
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
kesehatan  dan  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas.  Dalam  hal  ini  yang  termasuk  dalam pelayanan  kesehatan  adalah  pengobatan  dan  perawatan  pasien.  Hukum  yang  mengatur kesehatan selain Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara adalah hukum pidana.
Pelayanan kesehatan memang menjadi perhatian negara Indonesia. Pasal 34 ayat  (3) UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjelaskan  jika  Negara  mempunyai  tanggung jawab atas penyediaan sarana layanan kesehatan dan fasilitas-fasilitas yang bersifat pelayanan umum  yang  memadai.  Ketentuan  ini  menjelaskan  bahwa  negara  tidak  hanya  bertanggung jawab  untuk menyediakan  fasilitas  kesehatan  yang  sederhana, tetapi  juga  fasilitas  kesehatan dengan  standar  tertentu  yang  dianggap  layak.  Pasal  22  ayat  (1)  UU  SJSN  yang  menyatakan bahwa  jaminan  kesehatan  adalah  pelayanan  perorangan  berupa  pelayanan  kesehatan  yang meliputi  pelayanan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif,  termasuk  obat-obatan  dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan perorangan tetapi juga berkaitan dengan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.  Konstitusi  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  bertujuan  untuk  menjamin akses pelayanan  kesehatan. 11
Peraturan  pemerintah  dalam  mengembangkan  system  yang  bersifat  jaminan  social harus  berdasarkan  pada  peraturan  UU  yang  diarahkan  pada  sistem  perlindungan  sosial. Konstitusi  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  telah  menyusun  model  jaminan  sosial  yang terkoordinasi  dan  terintegrasi.  Konstitusi  ini  ditandai  dengan  kenyataan  bahwa  setiap  warga negara Indonesia wajib menjadi peserta dan memberikan bantuan iuran bagi setiap orang yang tidak  mampu.  Padahal  masyarakat  miskin  yang  tidak  mampu  membayar  iuran  tetap  akan mendapatkan  jaminan  sosial  karena  pemerintah  memberikan  iuran  subsidi  bagi  masyarakat miskin.  Model  ini  dapat  menimbulkan  masalah  ketika  pemerintah  tidak  memiliki  data penduduk miskin yang harus diberikan retribusi bersubsidi. 12
Pada bagian lain, konstitusi Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial bertindak sebagai perusahaan  asuransi.  Model  jaminan  sosial  yang  diterapkan  di  seluruh  Indonesia  didasarkan pada  prinsip  pemerataan dan  asuransi  sosial.  Lembaga  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  berhak menghimpun, mengelola dana, dan memberikan sanksi kepada peserta yang tidak membayar iuran.  Selain  itu,  Lembaga  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  memiliki  kewenangan  untuk mengelola  dana  jaminan  sosial  untuk  kepentingan  penanaman  modal. 13 Konsep  ini menunjukkan kuatnya pengaruh neoliberalisme dalam pembentukan hukum di Indonesia.
Padahal, sistem jaminan sosial nasional yang didasarkan pada pembayaran iuran wajib digugat  konstitusionalitasnya.  Pasalnya,  pembayaran  iuran  wajib  bagi  seluruh  rakyat  untuk memperoleh  jaminan  sosial  dikritik  karena  melanggar  hak  konstitusional  rakyat  Indonesia. Masyarakat yang keberatan dengan model asuransi sosial bisa mengajukan uji materi UU SJSN ke  Mahkamah  Konstitusi.  Penyelenggara  jaminan  sosial  telah  mengeksploitasi  masyarakat dengan  kewajiban  membayar  iuran  jaminan  sosial.  Program  jaminan  sosial  telah  mengubah arti jaminan sosial dengan asuransi sosial. Kedua konsep tersebut jelas berbeda. Jaminan sosial
11 Fsry Isriawaty, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .”
12 M Kadarisman, “Analisis tentang Pelaksanaan Sistem, Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07/PUU- III/2005.”
13 Alfitri, “Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial N asional.”
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
merupakan  perlindungan  negara  bagi  rakyatnya  untuk  mewujudkan  kebutuhan  hidup  yang layak.  Sedangkan  asuransi  sosial  adalah  asuransi  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk melayani jaminan sosial bagi setiap warga negara.
Peran  sebagai  perusahaan  asuransi  mulai  dilaksanakan  setelah  diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial melaksanakan pembayaran  iuran  dan  memberikan  sanksi  kepada  peserta  yang  membayar  iuran  jaminan sosial. Banyak masyarakat yang keberatan dengan pembayaran iuran jaminan sosial, padahal BPJS membuat pembayaran iuran tidak terlalu mahal. Menurut Max Boli Sabon, pemberlakuan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 menunjukkan  bahwa  pemerintah  belum  sepenuhnya melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang jaminan kesehatan. Penyelenggaraan jaminan sosial tidak boleh berorientasi pada  keuntungan.
Hukum  kesehatan  seperti menggabungkan  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Tata  Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang mengatur tentang kesehatan. Sumber utama Hukum Kesehatan di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan utama kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Kebidanan.  Selain  itu,  beberapa  peraturan perundang-undangan  berfungsi  sebagai  peraturan  pelaksana.  Peraturan  tersebut  dapat berbentuk  Undang-Undang  (UU),  Peraturan  Pemerintah  (PP),  Peraturan  Menteri  Kesehatan, Peraturan Daerah, dan Peraturan Rumah Sakit (Perda Rumah Sakit).
Pemerintah  telah  berusaha  memperbaikinya  dengan  mengintensifkan  pembangunan kesehatan  yang  terdiri  dari  empat  hal  yaitu  pertama  menggerakkan  dan  memberdayakan masyarakat  untuk  hidup  sehat,  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan  dan fasilitas  kesehatan  yang  bermutu,  meningkatkan  sistem  pengawasan  informasi  pemantauan kesehatan, dan meningkatkan pembiayaan kesehatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan, Nila Moeloek,  juga  menyelenggarakan  Program  Indonesia  Sehat  untuk  mewujudkan  masyarakat Indonesia  yang  berperilaku  sehat,  hidup  dalam  lingkungan  yang  sehat,  dan  menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan setinggi- tingginya.
Upaya  juga  dilakukan  dengan  menyusun  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran Prasarana Penunjang Kesehatan. Subbidang sarana, khususnya pada bab keempat  tentang  bantuan  operasi  kesehatan,  menekankan  pada  promosi  dan  pencegahan abses.  Dana  BOK  digunakan  untuk  menunjang  pelayanan  kesehatan  di  luar  gedung  melalui kegiatan promotif dan preventif kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kinerja Puskesmas.
Namun upaya tersebut belum merata dan terlihat signifikan terhadap perubahan yang terjadi  di  pedesaan.  Hal  ini  juga  disebabkan  kecilnya  alokasi  belanja  kesehatan  Indonesia. Pengeluaran kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, tidak pernah melebihi angka di atas 3,1 persen dari PDB. Rata-rata total belanja kesehatan selama tujuh tahun (2005 hingga 2011) hanya  sebesar  2,9  persen  dari  PDB.  Pengeluaran  kesehatan  per  kapita  Indonesia  per  tahun 2011 (US$95) jauh lebih kecil dibandingkan Malaysia dan Thailand yang menghabiskan tahun yang sama US$346 dan US$201 per kapita. Hasilnya, Indonesia berada di peringkat 14 dari 15 negara  Asia  Tenggara  yang  difoto  dalam  hal  pengeluaran  kesehatan.  Oleh  karena  itu,
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
pemerintah  desa,  daerah,  dan  pusat  harus  bekerja  sama  untuk  fokus  pada  pelayanan  dan fasilitas kesehatan agar sesuai dengan standar undang-undang kesehatan yang berlaku.
Memperoleh pelayanan dan fasilitas kesehatan yang memadai merupakan hak setiap orang  Indonesia,  baik  di  pedesaan  maupun  di  perkotaan.  Dari  hasil  dan  analisis  yang  telah dilakukan  terlihat  bahwa  masih  banyak  daerah  yang  belum  mendapatkan  pelayanan  dan fasilitas kesehatan yang memadai. Selama ini pemerintah telah melakukan upaya peningkatan pelayanan  dan  fasilitas  kesehatan  tersebut,  hanya  saja  belum  optimal  dan  perlu  upaya  lebih agar seluruh masyarakat pedesaan dapat merasakan hasil yang diperoleh.

## D. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  pemerintah  harus  meningkatkan  pelayanan kesehatan di pedesaan agar sesuai dengan undang-undang kesehatan yang berlaku. Hal yang bisa  dilakukan  pemerintah  adalah  pertama  fokus  pada  kebijakan  dan  pedoman  pelayanan kesehatan.  Pemerintah  desa  setempat  juga  harus  meningkatkan  koordinasi  pengelolaan program  di  tingkat  administrasi.  Kedua,  pemerintah  dapat  meningkatkan  kerjasama  lintas program  atau  sektor  terkait.  Ketiga,  pemerintah  harus  fokus  pada  peningkatan  infrastruktur puskesmas  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Pemerintah  juga  dapat  melakukan berbagai inovasi pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat pedesaan. Dalam  hal  ini,  pemerintah  juga  harus  bersinergi  dengan  masyarakat  desa  sekitar  untuk meningkatkan  pelayanan  kesehatan  desa.  Dana  dapat  difokuskan  untuk  pengembangan pelayanan  kesehatan  dari  APBD  Kabupaten  atau  Kota,  APBN,  dan  dana  lainnya.  Pemerintah harus  menjamin  pemerataan  akses  pelayanan  kesehatan,  memperkecil  disparitas  yang  ada antara perkotaan dan perdesaan.  Peran pemerintah dalam menutup belanja kesehatan tidak boleh  berkurang,  mengingat  kebutuhan  akan  hal  itu  justru  semakin  meningkat.  Pemerintah berkomitmen  untuk  mensubsidi  iuran  kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  melalui  skema  JKN. Realitas  saat  ini  menunjukkan  peran  dominan  pemerintah  dalam  penyediaan  fasilitas kesehatan,  pengelolaan  tenaga  kesehatan,  dan  pengelolaan  obat/alat  kesehatan.  Artinya, pemerintah  harus  melanjutkan  memikul  tanggung  jawabnya  untuk  menutupi  unsur-unsur biaya tersebut dalam sistem kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitri.  2012. Ideologi  Welfare  State  Dalam  Dasar  Negara  Indonesia:  Analisis  Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Konstitusi 9, No. 3 (2012): 453.
A Shihab. 2018. Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (The  Presence  Of  The  State Among People After The Declaration Of Law Number 24 Year 2011 Concerning Social Security Administeri ). Jurnal Legislasi Indonesia 9, No. 2: 175.
B  Jacobs,  M  Bigdeli,    P  L  Annear,  &  W  Van  Damme.  2012. Mengatasi  hambatan  akses  ke layanan  kesehatan:  kerangka  kerja  analitis  untuk  memilih  intervensi  yang  tepat  di  negara- negara Asia berpenghasilan rendah . Kebijakan dan perencanaan kesehatan, 27(4), 288-300.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Fsry  Isriawaty.  2015. Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan Masyarakat  Berdasarkan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 3, No. 2: 2.
Hadi Prayitno. 2014. Mengurai Komitmen dan Efektifitas Anggaran Kesehatan (Analysis on the Commitment and Effectiveness of Health Budget) . Women Research Institute. Jakarta.
Kusnatalia  K,  A.  D  Fitriani,    &  A.  Amirah.  2020. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Kepuasan Keluarga Pasien Nicu Care Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon . Jurnal La Medihealtico, 1(5), 22-29.
K  Saramunee,  J  Krska,  A  Mackridge,  J  Richards,  S  Suttajit,  &  P  Phillips-Howard.  2014. Bagaimana meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan masyarakat di apotek komunitas?: perspektif  masyarakat  umum  dan  penyedia  layanan  kesehatan .  Penelitian  di  Farmasi  Sosial dan Administrasi, 10(2), 272-284.
Lely  Indrawati  &  D.H  Tjandrarini.  2018. Peran  indikator  pelayanan  kesehatan  untuk meningkatkan  nilai  sub  indeks  kesehatan  reproduksi  dalam  Indeks  Pembangunan  Kesehatan Masyarakat (IPKM) . Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 28(2), 95-102.
M  Kadarisman.  2015. Analisis  tentang  Pelaksanaan  Sistem,  Sistem  Jaminan  Sosial  Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07/PUU-III/2005 . Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22, No. 3: 475.
R  Tumiwa,  S  Pangemanan,  &  E  Sondakh.  2018. Efektivitas  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan Masyarakat Pada Puskesmas Di Kecamatan Dumoga . Jurnal eksekutif, 1(1).
Septie, A.S.A.A.A., & AN Aningrum. 2018. Analisis Penerapan Etika Dan Hukum Kesehatan Pada Pemberian  Pelayanan  Kesehatan  Di  Rumah  Sakit  Nene  Mallomo  Kabupaten  Sidenreng Rappang . Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan, 1(3), 189-200.
Suharmiati,  L  Handayani,  &  L  Kristiana.  2012. Faktor  yang  mempengaruhi  keterjangkauan pelayanan  kesehatan  di  puskesmas  daerah  terpencil  perbatasan  di  Kabupaten Sambas  (Studi kasus di Puskesmas Sajingan Besar) . Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 15(3), 21346.
S  Konli.  2014. Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat  di  Puskesmas  Desa  Gunawan  Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung . Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1), 1925-1936.
T  Radito.  2014. Analisis  pengaruh  kualitas  pelayanan  dan  fasilitas  kesehatan  terhadap kepuasan pasien Puskesmas . Jurnal Ilmu Manajemen, 11(2), 1-25.