PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
DIKENAKAN TINDAKAN PENYITAAN SEPEDA MOTOR OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

## KONSUMEN
Ujang Suratno Universitas Wiralodra, Indramayu Email : faujura_1804@yahoo.com

## ABSTRAK
The limitations of public transportation make some people prefer to bring private vehicles  to  carry  out  daily  activities  such  as  motorbikes.  Easy  purchase  of motorbikes  is  supported  by  the  presence  of  consumer  financing  institutions  with fiduciary guarantees  as a process, making it easy for people to make agreements with financial institutions. Although the agreement made is a standard agreement that has been made by a consumer financing institution in the form of a form where consumers only have to sign the agreement without knowing the consequences of defaulting, such as  late installment payments.  In  this case, it becomes a problem when  consumer  finance  institutions  often  carry  out  seizures  of  motorbikes  in installments by consumers, which are usually carried out by third parties who are authorized  by  consumer  financing  institutions,  namely  through  debt  collector services.
This study is a legal research using a normative juridical approach and descriptive analytical  research specifications. The data used  in  this study are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data obtained through library  studies  and  field  research  in  the  form  of  legislation,  books,  journals,  and electronic media.
This  study  consists  of  2  (two)  results,  namely  First,  The  actions  of  consumer financing institutions that carry out motorcycle seizures, are illegal actions because the clause stating the rights of financial institutions to carry out such actions is null and  void  as  provided  for  in  Article  18  Paragraph  (3)  of  Law  8/1999  concerning Consumer Protection. Second, the execution process must be carried out the only way,  namely  by  filing  a  civil  suit  with  the  District  Court  through  a  normal procedural process until the court ruling is dropped. This is a procedural choice of formal  law  in  order  to  maintain  justice  and  enforcement  of  the  material  law  it contains.
Keywords : Consumer Financing Institution, Fiduciary, Execution

## I. PENDAHULUAN
Transportasi memegang peranan penting dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia. Berbagai aktifivas terkait dengan perekonomian mulai dari produksi,  konsumsi  dan distribusi.  Tidak hanya berperan penting dalam  aktivitas ekonomi masyarakat, bahkan tranportasi juga berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan  dasar  manusia.  Kebutuhan  masyarakat  akan  transportasi  umum  pun semakin meningkat, sayangnya tidak setiap daerah mempunyai fasilitas transportasi umum yang memadai. Keterbatasan transportasi umum mulai dari rute yang tidak lengkap, perjalanan yang lebih jauh, armada angkutan yang tidak nyaman hingga maraknya tingkat kriminalitas dalam transportasi umum mengakibatkan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.
Keterbatasan transportasi umum membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk membawa kendaraan masing-masing. Kendaraan yang sering digunakan oleh masyarakat  dewasa  ini  adalah  sepeda  motor.  Penggunaan  sepeda  motor  banyak disukai  masyarakat  karena  dianggap  lebih  cepat,  praktis  dan  murah.  Tren penggunaan  sepeda  motor  tidak  hanya  berkembang  di  perkotaan  namun  juga  di pedesaan hingga daerah-daerah yang belum terjangkau transportasi umum. Saat ini tren penggunaan sepeda  motor oleh masyarakat  Indonesia bahkan tidak hanya di dasari oleh kebutuhan namun juga di dasari oleh tingkat konsumerisme yang tinggi. Produsen  sepeda  motor  berlomba-lomba  untuk  membuat  sepeda  motor  dengan spesifikasi dan desain yang menarik.
Dewasa  ini  telah  hadir  sebuah  lembaga  pembiayaan  konsumen,  yang membantu  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  cukup  uang  untuk  melakukan pembelian sepeda motor secara tunai sehingga dapat melakukan pembelian dengan cara  membeli  barang  secara  mencicil.  Banyak  lembaga  pembiayaan  konsumen yang memberikan beragam tawaran untuk menarik konsumen di Indonesia, bahkan dengan uang mukayang rendah, seorang konsumen bisa mendapatkan sepeda motor yang langsung di antar ke rumah dalam waktu singkat.
Pembelian sepeda motor melalui lembaga pembiayaan konsumen pun relatif mudah dilakukan dengan adanya perjanjian baku yang telah dibuat oleh lembaga
pembiayaan  konsumen.  Perjanjian  baku  umumnya  telah  dibuat  dalam  bentuk formulir.Apabila konsumen menyetujui hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian baku  tersebut,  konsumen  hanya  tinggal  menandatangani  perjanjian  tersebut  dan membayar  uang  muka  sebagaimana  diperjanjikan.  Apabila  konsumen  tidak menyetujui isi dari perjanjian tersebut, konsumen dapat menarik diri dari perjanjian tersebut, sehingga dalam hal ini berlaku “ take it or leave it ”. Kepraktisan tersebut semakin  menarik  minat  konsumen  untuk  melakukan  pembelian  sepeda motor.Keberadaan perjanjian baku dalam pembiayaan sepeda motor pada satu sisi memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu dan biaya, namun pada sisi yang lain perjanjian baku menghilangkan kesempatan bagi konsumen untuk melakukan penawaran.
Kemudahan dalam pembelian sepeda motor mendatangkan banyak konsumen bagi  lembaga  pembiayaan  konsumen,  namun  dalam  praktiknya  tidak  semua konsumen  dapat  membayar  cicilan  dengan  lancar.  Ada  kalanya  setelah  beberapa lama membayar cicilan, karena satu dan lain hal, konsumen mengalami hambatan finansial  sehingga  terlambat  bahkan  tidak  membayar  cicilan.  Hambatan  tersebut tentu  saja  merugikan  lembaga  perlindungan  konsumen.  Lembaga  pembiayaan konsumen memerlukan suatu mekanisme yang dapat menghindarinya dari kerugian tersebut, di antaranya dengan melakukan pembebanan jaminan. Jaminan yang kerap digunakan  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  adalah  jaminan  fidusia. Beberapa  lembaga  pembiayaan  konsumen  membebankan  jaminan  fidusia  pada sepeda motor yang diangsur oleh konsumen yang mencakup pemberian hak kepada lembaga pembiayaan untuk mengambil sepeda motor yang telah dibelinya tersebut apabila konsumen wanprestasi.
Berdasarkan perjanjian tersebut, lembaga pembiayaan konsumen kerap kali melakukan tindakan penyitaan atas sepeda motor yang di angsur oleh konsumen. Penyitaan  sepeda  motor  tersebut  biasanya  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yang diberikan  kuasa  oleh  lembaga  pembiayaan  konsumen,  yaitu  melalui  jasa debt collector . Kasus penyitaan oleh debt collector diantaranya baru saja terjadi pada 14 November 2016 yang lalu. Berbekal surat tugas dari sebuah lembaga pembiayaan
konsumen, Abdul Rosyid yang pada saat itu sedang meminjam sepeda motor milik Andi Susanto yang masih mengangsur dari suatu lembaga pembiayaan konsumen, diberhentikan oleh tujuh orang debt collector . Abdul Rosyid yang bukan pemilik kemudian  menjelaskan  kepada  para  debt  collector  tersebut  bukan  miliknya melainkan  milik  Andi  Susanto  sehingga  tidak  mau  menyerahkan  sepeda  motor tersebut. Penjelasan dari Abdul Rosyid tidak digubris oleh debt collector , bahkan para debt collector tersebut melakukan pengeroyokan terhadap Abdul Rosyid.
Kejadian  penyitaan  sepeda  motor  oleh  debt  collector  juga  dialami  oleh Fatahillah alias Indra (36), warga Kampung Kedung Waringin, RT 3 RW 4, Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat. Saat itu, Indra mengendarai motor Honda Beat B 3462 SNJ diberhentikan oleh beberapa orang debt collector di depan Sekolah Tarakanita, Petogogan,  Kebayoran  Baru  karena  Indra  belum  membayarkan  cicilan  dan menunggak  pembayaran  motor  selama  3  bulan.  Indra  diancam  dengan  tindak kekerasan  pada  saat  penyitaan  tersebut  terjadi,  namun  para debt  collector tidak menunjukkan  surat  penyitaan  dari  leasing  dan  diberi  uang  sejumlah  Rp  50.000 untuk ongkos pulang.
Berdasarkan  kasus-kasus  di  atas,  Peneliti  tertarik  untuk  menganalisis tindakan lembaga pembiayaan konsumen yang melakukan penyitaan secara sepihak atas  sepeda  motor  konsumen  ditinjau  dari  UU  Perlindungan  Konsumen  dan  UU Fidusia.
1. Bagaimana  tindakan  lembaga  pembiayaan  konsumen  yang  melakukan penyitaan  sepeda  motor  berdasarkan  perjanjian  pembiayaan  sepeda  motor ditinjau dari UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah  seharusnya  tindakan  yang  dilakukan  lembaga  pembiayaan konsumen  yang  melakukan  fidusia  di  bawah  tangan    dalam  menghadapi konsumen yang wanprestasi ditinjau dari uu fidusia?

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan Yuridis  Normatif ,  yaitu penelitian  dengan  pendekatan  yang  lebih  ditekankan  pada  data-data  sekunder berupa  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier.  Pada  penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian yang digolongkan  sebagai  data  sekunder. 1 Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif analitis ,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  menggambarkan  mengenai  fakta-fakta disertai  analisis  yang  akurat  mengenai  peraturan  perundang-undangan    yang berlaku baik nasional maupun internasional dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pembangunan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala - gejalan lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa - hipoesa supaya dapat membantu dalam memperkuat teori - teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru. 2
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  Penelitian  kepustakaan  dan Penelitian di lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan- bahan  hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan  yang  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  konvensi internasional, perjanjian internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari doktrin-doktrin, pendapat para ahli yang dapat terlihat dalam buku-buku hukum dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan  hukum,  hasil  penelitian  hukum,  RUU  dan  lain-lain  yang  dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di samping itu dikaji pula bahan  hukum   tersier,   yakni   berupa   pendapat-pendapat   atau   opini masyarakat yang  ada  di  dalam  majalah-majalah  dan  surat  kabar,  kamus,  ensiklospedi,  yang dapat  memberikan  petujuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer maupun sekunder.
1 Soerjono  Soekanto dan  Sri  Maudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm 24
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm 10.
Teknis  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif analisis  normatif ,  yakni  pemaparan  dan  penggambaran  peraturan  perundang- undangan  yang berkitan dengan pembentukan hukum  yang dianalsis berdasarkan teori-teori hukum.

## III. PEMBAHASAN
3.1. Tindakan Lembaga Pembiayaan Konsumen yang Melakukan Penyitaan Sepeda  Motor  Berdasarkan  Perjanjian  Pembiayaan  Sepeda  Motor Ditinjau dari UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
Masyarakat  Indonesia  kini  mendapatkan  banyak  kemudahan  dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Dewasa ini telah  hadir  sebuah  lembaga  pembiayaan  konsumen,  yang  membantu masyarakat  yang  tidak  mempunyai  cukup  uang  untuk  melakukan  pembelian sepeda motor secara tunai sehingga dapat melakukan pembelian dengan cara membeli barang secara mengangsur. Banyak lembaga pembiayaan konsumen yang  memberikan  beragam  tawaran  untuk  menarik  konsumen  di  Indonesia, bahkan dengan uang muka yang rendah, seorang konsumen bisa mendapatkan sepeda motor yang langsung di antar ke rumah dalam waktu singkat.
Pembelian  sepeda  motor  melalui  lembaga  pembiayaan  konsumen  pun relatif mudah dilakukan dengan adanya perjanjian baku yang telah dibuat oleh lembaga pembiayaan konsumen. Perjanjian baku umumnya telah dibuat dalam bentuk  formulir.  Apabila  konsumen  menyetujui  hal-hal  yang  dicantumkan dalam  perjanjian  baku  tersebut,  konsumen  hanya  tinggal  menandatangani perjanjian  tersebut  dan  membayar  uang  muka  sebagaimana  diperjanjikan. Apabila  konsumen  tidak  menyetujui  isi  dari  perjanjian  tersebut,  konsumen dapat  menarik  diri  dari  perjanjian  tersebut,  sehingga  dalam  hal  ini  berlaku “ take  it  or  leave  it ”. Keberadaan perjanjian baku dalam pembiayaan sepeda motor pada satu sisi memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu dan biaya,
namun  pada  sisi  yang  lain  perjanjian  baku  menghilangkan  kesempatan  bagi konsumen untuk melakukan penawaran.
Perjanjian  baku  yang  telah  dibuat  secara  sepihak  oleh  lembaga pembiayaan konsumen biasanya akan lebih melindungi hak dan kepentingan lembaga  tersebut  sebagai  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  akan  mencantumkan klausula-klausula  yang  dapat  mengamankan  hak  dan  kepentingannya. Sebenarnya  hal  ini  tidak  dilarang  asalkan  tetap  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UU 8/1999 pun telah mengatur mengenai hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:
“Hak pelaku usaha adalah:
a. hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
b. hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen yang beritikad tidak baik;
c. hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”
Lembaga  pembiayaan  konsumen  sebagai  pelaku  usaha  dalam  membuat perjanjian  pembiayaan  konsumen  tentu  akan  memasukan  klausula-klausula yang  akan  memastikan  haknya  untuk  menerima  pembayaran  sesuai  dengan kesepakatan  antara  konsumen  dan  lembaga  pembiayaan  konsumen  tersebut. Pembayaran dari konsumen juga tidak selamanya lancar, bahkan banyak kasus yang terjadi ketika konsumen terlambat bahkan tidak membayar angsuran, hal ini merugikan lembaga pembiayaan konsumen. Mengurangi potensi kerugian tersebut,  lembaga  pembiayaan  konsumen  biasanya  membebankan  jaminan terhadap  kendaraan  bermotor  yang  dibiayainya  dengan  jaminan  fidusia. Jaminan fidusia dipilih oleh pelaku usaha ini karena mengakomodir kebutuhan pelaku  usaha  dalam  mengamankan  asetnya  juga  memberikan  hak  untuk melakukan parate eksekusi jika terjadi wanprestasi oleh konsumen. Konsumen,
di sisi lain juga masih dapat menggunakan kendaraan tersebut meskipun telah dibebankan jaminan fidusia selama membayar sesuai jadwal.
Keterbatasan  perjanjian  baku  yang  dibuat  secara  sepihak  oleh  lembaga pembiayaan  konsumen  tidak  lantas  menghilangkan  hak-hak  konsumen  yang telah diatur dalam Pasal 4 UU 8/1999, yang berbunyi:
“Hak konsumen adalah:
a. hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak  untuk  didengan  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”
Hak-hak  konsumen  ini  sudah  selayaknya  diketahui  oleh  konsumen  dan pelaku usaha sehingga tercipta suatu perjanjian baku yang seimbang.
Tindakan  lembaga  pembiayaan  konsumen  yang  melakukan  penyitaan sepeda  motor  seperti  yang  terjadi  di  Surabaya  dan  Jakarta  melalui  perantara debt  collector merupakan  tindakan  yang  menyalahi  hukum.  Apalagi  dalam kasus  tersebut  penyitaan  disertai  dengan  ancaman  kekerasan  dan  kekerasan dari debt  collector kepada pemegang sepeda motor. Tindakan debt  collector dalam  melakukan  penyitaan  terhadap  sepeda  motor  didasarkan  dari  adanya perjanjian  pembiayaan  sepeda  motor  antara  konsumen  dengan  lembaga pembiayaan  konsumen.  Perjanjian  pembiayaan  konsumen  tersebut  di dalamnya berisi klausula yang memberikan pelaku usaha hak untuk melakukan tindakan-tindakan  yang  diperlukan  apabila  konsumen  wanprestasi  dengan
tidak membayar angsuran kepada lembaga pembiayaan konsumen, termasuk melakukan penyitaan sepeda motor tersebut.
Pencantuman klausula baku tersebut berdasarkan UU 8/1999 termasuk ke dalam klausula baku yang dilarang pencantumannya, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d, yang berbunyi sebagai berikut:
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat  atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
d.  Menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen  kepada  pelaku  usaha  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”
Pencantuman klausula baku yang dilarang sebagaimana pasal tersebut di atas,  menimbulkan  akibat  hukum.  Pasal  18  Ayat  (3)  UU  8/1999  mengatur bahwa pencantuman klausula baku  yang dilarang oleh Pasal  18 ayat  (1)  UU 8/1999 mengakibatkan klausula tersebut batal demi hukum. Apabila klausula baku  tersebut  dinyatakan  batal  demi  hukum,  maka  sedari  awal  klausula tersebut dianggap tidak ada. Tindakan lembaga pembiayaan yang melakukan penyitaan terhadap sepeda motor yang terlambat membayar angsuran dengan didasarkan pada klausula pada perjanjian pembiayaan sepeda motor tersebut tidak  memiliki  dasar  hukum.  Sedari  awal  pun  klausula  yang  memberikan lembaga  pembiayaan  konsumen  hak  untuk  melakukan  tindakan  yang diperlukan  dalam  hal  konsumen  terlambat  membayar  angsuran,  termasuk tindakan penyitaan adalah batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada.
Meskipun klausula tersebut sedari awal dianggap tidak ada, namun hal ini tidak turut membatalkan perjanjian pembiayaan sepeda motor yang dilakukan antara  lembaga  pembiayaan  konsumen  dan  konsumen,  melainkan  hanya klausulanya saja.
3.2. Tindakan  yang  dilakukan  lembaga  pembiayaan  konsumen  yang melakukan fidusia di bawah tangan  dalam menghadapi konsumen yang wanprestasi ditinjau dari uu fidusia
Kemudahan  yang  diberikan  oleh  pihak  lembaga  pembiayaan  dalam memberikan cicilan terhadap pembelian kendaraan bermotor saat ini, bukanlah suatu  hal  yang  dianggap  baik  terhadap  kondisi  masyarakat  Indonesia. Mengingat  dampak  yang  terjadi  dari  adanya  kemudahan  tersebut  adalah semakin meningkatnya pula tingkat konsumtif masyarakat Indonesia dalam hal yang  dianggap  bukan  kebutuhan  primer  melainkan  sekunder  atau  barang mewah.Tingkat konsumtif yang tinggi pun menjadi suatu hal yang  beriringan dengan seiring meningkatnya pula harga  – harga yang menjadi bahan pokok utama yang dibutuhkan masyarakat..
Perlu diketahui bahwa dalam setiap pengambialn motor melalui lembaga pembiayaan  konsumen  ,  pasti  setelahnya  akan  diadakannya  suatu  pejanjian antara kedua belah pihak supaya teratur antara hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut .
Dalam  hal  ini    perjanjian  yang  dilakukan  adalah  perjanjian  lembaga pembiayaan  kendaraan bermotor yang dilakukan antara 2 subjek yaitu pihak lembaga  pembiayaan  atau  yang  dalam  perjanjian  tersebut  disebut  sebagai kreditur  dengan  pihak  orang  yang  mengambil  cicilan    kendaraan  bermotor yang disebut sebagai debitur, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rilda Murniati telah  merinci  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  pengertian  pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut : 3
“  Subjek  adalah  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  hubungan  hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok/supplier) “
Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor  yang biasa  dilakukan selama ini  ,  sudah  dapat  dipastikan  bahwa  di  dalam  perjanjian  tersebut    akan mermuat  suatu  klausul  yang  berisikan  mengenai  jaminan  fidusia  atas kendaraan bermotor tersebut,  sebagai salah satu perlindungan terhadap para lembaga  pembiayaan  konsumen  ,  jika  suatu  saat  pihak  debitur  tidak menjalankan  kewajibannya  yaitu  membayar  cicilan  kendaraan  bermotor
3 Abdulkadir  Muhammad  dan  Rilda  Murniati, Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  dan Pembiayaan ,Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 246
tersebut  sesuai  dengan  yang  tertera  dalam  perjanjian  kedua  belah  pihak tersebut.
Penggunaan  klausul  baku  tersebut  pada  akhirnya  menimbulkan  dampak positif dan negatifnya, karena dalam perjanjian  yang di dalamnya mencakup adanya  jaminan  fidusia  haruslah  dibuat  dihadapan  notaries  sehingga  akan dikeluarkan  suatu  akta  notaris  yang  harus  di  daftarakan  ke  kantor  janiman fidusia yaitu di Kementerian Hukum dan HAM. Adanya pendaftaran tersebut sebenarnya mempermudah pihak lembaga pembiayaan pada saat debitur tidak menjalankan  kewajibannya  seperti  membayar  cicilan  kendaraan  bermotor dengan tepat waktu. Adapun dalam hal ini tahan – tahapan tersebut diatur di dalam Undang  - Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  yang menjelaskan bahwa :
“ Tahapan-tahapan pembebanan jaminan fidusia secara garis besar terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :
a. Tahap Pertama, dimulai dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian  kredit  atau  perjanjian  hutang.Tahapan  ini  merupakan perwujudan  dari  sifat  jaminan  fidusia  yang  bersifat accesoir ,  yang berarti  pembebanan  jaminan  fidusia  merupakan  ikutan  dari  perjanjian pokoknya.  Hal  ini  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang Jaminan  Fidusia,  dikatakan  bahwa  jaminan  fidusia  merupakan perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. 4
b. Tahap Kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Dalam Pasal 5 Ayat (1)Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa :
“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam  bahasa  Indonesia  dan  merupakan  akta  Jaminan  Fidusia.”  Akta notaris  tersebut  merupakan  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  didalamnya mencantumkan hari, tanggal dan waktu pembuatan akta tersebut.
4 Ibid , hlm.214
c. Tahap  Ketiga,  pendaftaran  jaminan  fidusia.  Akta  Jaminan  Fidusia kemudian  didaftarkan  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  di  tempat kedudukan pemberi fidusia.”
Namun permasalahan muncul ketika maraknya lembaga pembiayaan yang tidak mebuat akta notaries yang juga merupakan akta jaminan fidusia, bahkan sama  sekali  tidak  mendaftarkan  perjanjian  yang  telah  mencakup  jaminan fidusia di  dalamnya tersebut.  Dalam hal  ini dapat  dikatakan bahwa lembaga pembiayaan tersebut melakukan jaminan fidusia di bawah tangan.
Hal  ini  tentunya  akan  berdampak  pada  eksekusi  yang  nantinya  akan dilakukan jika pihak debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya membayar cicilan kendaraan bermotor tersebut .  Terdapat tumpang tindih  kewenangan terhadap  eksekusi  tersebut.  Disisi  lain  pihak  kreditur  memang  memiliki kewenangan  untuk  menagih  haknya  mendapatkan  cicilan  yang  belum dibayarkan  oleh  pihak  debitur  ,  namun  sayangnya  pihak  kreditur  masih menggunakan jasa debtcollector terhadap eksekusinya. Sehingga yang terjadi adalah  menjadi  permainan  ancaman  fisik  yan  dilakukan  dalam  eksekusi tersebut dan pihak debitur sebagai konsumen pun akan dirugikan dalam hal ini walaupun memang pada kenyataannya pihak debitur telah wanprestasi.
Perlu diingat dalam hal ini telah keluar suatu PERATURAN MENTERI KEUANGAN  NOMOR  130/PMK.010/2012  TENTANG  PENDAFTARAN JAMINAN  FIDUSIA  BAGI  PERUSAHAAN  PEMBIAYAAN  YANG MELAKUKAN  PEMBIAYAAN  KONSUMEN  UNTUK  KENDARAAN BERMOTOR  DENGAN  PEMBEBANAN  JAMINAN  FIDUSIA,  dalam  hal ini telah diatur tata cara yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan dalam hal eksekusi kendaraan bermotor yang menjadi jaminan tersebut.
Penggunaan  debtcollector  dalam  eksekusi  seharusnya  tidak  boleh digunakan  lagi,  mengingat  yang  terjadi  hanya  ancaman  fisik  saja  yang dilakukan sehingga konsumen mengalami kerugian yang berlipat, apalagi jika lembaga  pembiayaan  tersebut  telah  menuliskan  klausul  jaminan  fidusianya  ,
seharusnya lembaga pembiayaan tersebut mengikuti aturan dalam Undang   - Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia tersebut.
Lemahnya  kesadaran  hukum  di  Indonesia,  kembali  pada  permasalahan awal dimana lembaga pembiayaan melakukan suatu perjanjian jaminan fidusia secara  bawah  tangan,  hal  ini  jelas    yang  tmbul  adalah  akta  jaminan  fidusia bawah tangan , dan ketika memang adanya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh  pihak  debitur  Undang  –  Undang  Fidusia  sulit  untuk  mengeksekusinya karena perjanjian jaminan fidusianya pun tidak dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan.
Kesulitan mengeksekusi tentu akan menjadi salah satu hambatan lembaga pembiayaan dalam mendapatkan haknya , selain itu lembaga pembiayaan pada akhirnya  harus  menempuh  jalur  pengadilan  untuk  eksekusi  jaminan  fidusia tersebut.  Akta  dibawah  tangan  tentunya  bukanlah  akta  yang  otentik  yang memiliki nilai pembuktian yang sah. Jika  penerima fidusia yang dalam hal ini adalah  lembaga  pembiayaan  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  dalam Undang – Undang Fidusia.
Jaminan  fidusia  yang  tidak  dibuatkan  sertifikat  jaminan  fidusia menimbulkan  akibat  hukum  yang  komplek  dan  beresiko.  Kreditor  bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang.Atau, debitur  sudah  melaksanakan  kewajiban  sebagian  dari  perjanjian  yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian  milik  debitor  dan  sebagian  milik  kreditor.Apalagi  jika  eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum.  Tindakan  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  Perbuatan  Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.
Dalam  konsepsi  hukum  pidana,  eksekusi  objek  fidusia  di  bawah  tangan masuk  dalam  tindak  pidana  Pasal  368  KUHPidana  jika  kreditor  melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:
“  Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman  kekerasan  untuk  memberikan  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  itu  atau  orang  lain,  atau  supaya membuat  hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam  karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”
Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.
Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999  Tentang  jaminan  fidusia,  karena  tidak  syah  atau  legalnya  perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidanamenandaskan: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan orang  lain,  tetapi  yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
Oleh  kreditor,  tetapi  ini  juga  bisa  jadi  blunder  karena  bisa  saling melaporkan  karena  sebagian  dari  barang  tersebut  menjadi  milik  berdua  baik kreditor  dan  debitor,  dibutuhkan  keputusan  perdata  oleh  pengadilan  negeri setempat  untuk  mendudukan  porsi  masing-masing  pemilik  barang  tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang  panjang,  melelahkan  dan  menghabiskan  biaya  yang  tidak  sedikit. Akibatnya,  margin  yang  hendak  dicapai  perusahaan  tidak  terealisir  bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran.
Lembaga  pembiayaan  yang  tidak  mendaftarkan  jaminan  fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal.Poblem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan customer service yang prima selalu tidak  sejalan  dengan  logika  hukum  yang  ada.Mungkin  karena  kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman.Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara
lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.
Saat  ini  banyak  lembaga  pembiayaan  melakukan  eksekusi  pada  objek barang  yang  dibebani  jaminan  fidusia  yang  tidak  didaftarkan.  Bisa  bernama remedial,  rof  coll,  atau  remove.  Selama  ini  perusahaan  pembiayaan  merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini  termanfaatkan  oleh  pelaku  bisnis  industri  keuangan,  khususnya  sektor lembaga  pembiayaan  dan  bank  yang  menjalankan  praktik  jaminan  fidusia dengan akta di bawah tangan..
Bahwa  asas  perjanjian  pacta  sun  servanda  yang  menyatakan  bahwa perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak-pihak  yang  bersepakat,  akan  menjadi undang-undang bagi  keduanya, tetap berlaku dan menjadi  asas utama dalam hukum  perjanjian.  Tetapi  terhadap  perjanjian  yang  memberikan  penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan  dengan  cara  mengajukan  gugatan  perdata  ke  Pengadilan  Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.
Proses  ini  hampir  pasti  memakan  waktu  panjang,  kalau  para  pihak menggunakan  semua  upaya  hukum  yang  tersedia.  Biaya  yang  musti dikeluarkan  pun  tidak  sedikit.Tentu  saja,  ini  sebuah  pilihan  dilematis.Dalih mengejar  margin  besar  juga  harus  mempertimbangkan  rasa  keadilan  semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti  dalam  melakukan  transaksi.Sementara  bagi  Pemerintah,  kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting. Perlu disepakati terlebih dahulu juga,  bahwa  yang  dinamakan  eksekusi  adalah  pengambilan  pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda – benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan
IV. PENUTUP

## 4.1. SIMPULAN
1. Tindakan  lembaga  pembiayaan  konsumen  yang  melakukan  penyitaan sepeda motor berdasarkan perjanjian pembiayaan sepeda motor ditinjau dari UU  No.  8/1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  adalah  tidak  sah  karena klausula yang menyatakan hak-hak lembaga pembiayaan untuk melakukan tindakan  tersebut  adalah  batal  demi  hukum  menurut  ketentuan  Pasal  18 Ayat (3) UU 8/1999.
2. Tidak  di  daftarakannya  perjanjian  jaminan  fidusia  tersebut  dan  tidak dibuatkannya  akta  di  hadapan  notaries  ,  menjadikan  pihak  embaga pembiayaan  kesulitan  dalam  melakukan  eksekusinya  jika  pihak  debitur melakukan  wanprestasi  .  Namun  adapun  proses    eksekusi  yang    harus dilakukan  satu  –  satunya  cara  yaitu  dengan  cara  mengajukan  gugatan perdata  ke  Pengadilan  Negeri  melalui  proses  hukum  acara  yang  normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para  pihak  menggunakan  semua  upaya  hukum  yang  tersedia.  Biaya  yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit.

## 4.2. SARAN
Disarankan  dalam  pelaksanaan  berjalannya  lembaga  pembiayaan  konsumen berdasarkan  pembiayaan  jaminan  fidusia,  terdapat  pengawasan  yang  teratur untuk  dapat  memastikan  adanya  inventarisir  data  perjanjian  lembaga pembiayaan  yang  sah  serta  dengan  adanya  pengawas  diharapkan  dapat menghindari terjadinya tindakan - tindakan yang merugikan salah satu pihak khususnya pembeli jika melakukan wanprestasi, dalam hal ini pengawas dapat mengarahkan tindakan lembaga pembiayaan untuk melakukan eksekusi yang benar sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Soerjono  Soekanto dan  Sri  Maudji,  1985, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  1984, Pengantar  Penelitian  Hukum, Universitas  Indonesia Press, Jakarta.
Abdulkadir  Muhammad  dan  Rilda  Murniati,  2000, Segi  Hukum  Lembaga Keuangan dan Pembiayaan , Citra Aditya Bakti, Bandung.