## Kebijakan Politik Kerukunan Antaragamadi Indonesia pada Masa Orde Baru

## Afnan Ansori
UIN Wali Songo Semarang Jawa Tengah
Abstract : New Order has given the character and style of interreli- gious relations up to now. But the basic framework of the religious policy of the colonial era, both the Dutch and Japanese, still must be borne in succession to carve his footsteps. This has very impor- tant implications in the management of pluralistic society, because with this paradigm also strengthened the notion that ethnic diver- sity, traditions, culture and beliefs of various community groups must be eliminated so that the unity imaginable can be realized. There, assimilation and harmony so basic spirit which is then translated into policies, not least the policy of interreligious har- mony. Indeed, interreligious harmony has long been an obsession of the New Order regime. In fact, if you want to be tracked, the dis- course about harmony emerged and strengthened with the rise and strengthening of the regime led by Suharto at that time. This article talks about the various policy New Order related to inter-religious relations in Indonesia in the past.
Keywords : New Order Policy, Religious Communities, Hegemony
AL-RIWAYAH: JURNAL KEPENDIDIKAN Volume 9, Nomor 2, September 2017, 471-498.
ISSN 1979-2549 (e); 2461-0461 (p)
http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/al-riwayah

## Pendahuluan
Orde Baru telah memberi watak dan corak relasi antaragama hingga kini. Namun kerangka dasar kebijakan politik agama pada zaman kolo- nial, baik Belanda maupun Jepang, tetap harus disadari turut menoreh- kan jejaknya. Tampak jelas bahwa kebijakan pemerintah era kolonial dan era Indonesia merdeka bukanlah suatu garis yang putus sama sekali. Tidak berbeda dengan masa‐masa sebelumnya, pada masa Orde Baru agama ditempatkan dan diperlakukan sebagai unsur penting dalam sebuah negara. Perlakukan ini tentu tidak lepas dari arah kekuasaan sebuah rezim. Sebagaimana diketahui, rezim Orde Baru sangat obsesif dengan slogan persatuan dan kesatuan nasional sebagai unsur sangat dominan dalam wacana politik yang dibangun. Slogan ini tidak lepas dari konteks apa yang kemudian dikenal sebagai “paradigma develop- mentalisme” sebagai mantra baru untuk menggantikan retorika revolusi Soekarno.
Dalam paradigma tersebut, yang populer semenjak akhir Perang Dunia II sebagai satu‐satunya model pembangunan yang sah, afdol, dan “direstui” oleh negara‐negara pemberi donor, terutama Amerika Serikat yang punya kepentingan sangat besar memenangkan pertarungan ide- ologis, berdasarkan narasi keberhasilan Marshall Plan di Eropa, maka upaya negara‐negara baru, kemudian disebut negara‐negara Dunia Ketiga, untuk mengejar ketertinggalan mereka di pentas politik global harus dipusatkan pada upaya memodernisasi diri dalam segala aspek, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan nasional, kata kunci yang jadi mantra suci rezim Orde Baru. 1 Untuk menjamin keberhasilan proyek pembangunan nasional itu, jelas sangat dibutuhkan stabilitas. Dalam masyarakat yang sangat majemuk seperti di Indonesia, maka stabilitas yang sangat diperlukan itu dapat dijamin bila integrasi nasional (rezim Orde Baru mengistilah- kannya: persatuan dan kesatuan nasional) dapat dikendalikan.
1 Trisno S. Sutanto & Martin L. Sinaga (eds.), Meretas Horison Dialog: Catatan dari Empat Daerah (Jakarta: ISAI‐MADIA‐TAF, 2001), 73.
Hal ini punya implikasi sangat penting dalam pengelolaan kemaje- mukan masyarakat, karena dengan paradigma tersebut menguat pula anggapan bahwa keragaman etnis, adat istiadat, budaya maupun keper- cayaan berbagai kelompok masyarakat harus dieliminasi agar persatuan dan kesatuan yang dibayangkan dapat terwujud. Di situ, asimilasi dan harmoni, jadi semangat dasar yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan, tak terkecuali kebijakan kerukunan antaragama. Memang, kerukunan antaragama sudah lama menjadi obsesi rezim Orde Baru. Bahkan, kalau mau dilacak, diskursus mengenai kerukunan muncul dan menguat bersamaan dengan kemunculan dan menguatnya rezim yang dipimpin oleh (Mayjen) Soeharto itu, setelah melalui prahara nasional yang menyebabkan setengah sampai dua juta orang dibantai. Di situ, di tengah situasi yang chaotic , persoalan agama mencuat men- jadi salah satu persoalan paling awal yang harus ditangani oleh rezim baru tersebut: kristenisasi yang konon menyebabkan dua juta umat Islam berpindah agama masuk Kristen, 2 dan persoalan pembangunan gedung gereja Metodis di Meulaboh, Aceh Barat, pada tahun 1967.

## Regulasi Penyiraran Agama
Sebuah kewenangan yang luar biasa yang diberikan pada Depar- temen Agama. Dengan kewenangan ini Depag telah ditempatkan melebihi organisasi‐organisasi keagamaan, apalagi komunitas keaga- maan, karena mampu menentukan pokok‐pokok ajaran agama yang benar dan sehat. Dalam Penjelasan Undang‐Undang PNPS ini dinya- takan, pertama , undang‐undang ini lahir untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dari ajaran‐ajaran pokok suatu agama (ajaran pokok dimaksud menurut ulama dari agama yang bersangkutan). Kedua , undang‐undang ini dimaksudkan untuk melindungi ketenteraman beragama dari penghinaan serta dari ajaran‐ajaran yang mengajak untuk
2 Data yang sesungguhnya sulit diverifikasi, tetapi jumlah itu disebut juga oleh lite- ratur Kristen Evangelikal yang melihatnya sebagai “kebangunan rohani di Indonesia”. Avery T. Willis Jr., Indonesia Revival: Why Two Millions Come to Christ (South Pasa- dena: William Carey Library, 1977).
tidak memeluk agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk memberikan pedoman bagi aparat PAKEM, Kejaksaan Agung RI memberikan penjelasan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan materi Undang‐undang No.1/PNPS/1965. Ada dua delik yang diatur dalam undang‐undang ini yaitu delik penyelewengan agama dan delik anti‐agama. Delik penyelewengan agama adalah perbuatan‐per- buatan menafsirkan atau melakukan kegiatan yang menyimpang dari pokok‐pokok ajaran agama yang bersangkutan. Ajaran‐ajaran pokok agama yang dimaksud meliputi ajaran akidah, ubudiyah ataupun mua- malah. Penyelewengan kegiatan keagamaan meliputi penamaan suatu aliran kepercayaan dengan agama, mempergunakan istilah‐istilah agama untuk kegiatan suatu aliran kepercayaan, melakukan ritual/upacara yang menyerupai upacara suatu agama. Semua kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok‐pokok agama yang akan dapat mengaburkan arti kemurnian pokok ajaran agama yang bersangkutan. Proses hukum dalam delik agama itu bisa digambarkan sebagai berikut.
Delik anti‐agama terbagi menjadi dua, yaitu delik penodaan atau penghinaan agama dan delik agar orang tidak menganut suatu agama. Berikut penjelasannya:
1.  Delik penodaan atau penghinaan agama (pasal 4 a). Delik ini dilakukan dengan menyerang ajaran‐ajaran agama dengan niat memusuhi, menghina atau menodai agama yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lainnya dengan sengaja di muka umum.
2.  Delik agar orang tidak menganut suatu agama (pasal 4 b) delik ini dilakukan dengan sengajadi muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar orang tidak menganut suatu agama apapun yang bersendikan Ketu- hanan Yang Maha Esa.
Menurut undang‐undang tersebut, kewenangan untuk melakukan tindakan dan peringatan keras secara jelas diberikan kepada Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Sementara kewenangan‐ kewenangan untuk melakukan tindakan pembubaran dan pelarangan diberikan kepada Presiden RI.
Pada tahun 1963, Jaksa Agung mengeluarkan petunjuk pelaksanaan yang meminta kepada seluruh aparat kejaksanaan untuk secara sungguh‐ sungguh mendengarkan pendapat dan pertimbangan dari para ulama atau ahli agama terutama yang disuarakan oleh lembaga-lembaga atau majelis‐majelis agama, yaitu MUI, MAWI, DGI (sekarang PGI), WALUBI dan PHDI. Di samping pertimbangan dari lembaga‐lembaga ini, surat peringatan mengharuskan adanya pendapat Muspida. Secara skematis, prosedur pemberian tindakan dapat dibaca pada skema berikut:
Ketentuan tentang penodaan dan penyelewengan agama tersebut pararel dengan Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 tentang Kebi- jakan mengenai Aliran‐Aliran Kepercayaan menyebutkan bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama, sehingga Depag merasa tidak perlu men- gurusi persoalan‐persoalan aliran kepercayaan. Namun kata “merasa tidak perlu mengurusi" tersebut agak aneh, karena ternyata pemerintah begitu sibuk mengurusi aliran kepercayaan. Buktinya, setelah itu, Men- teri Agama kembali mengeluarkan instruksi No. 14 Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan mengenai Aliran‐Aliran Kepercayaan kepada Kabalitbang Depag RI, Kepala Kanwil Depag untuk melakukan penelitian dan pen- dataan terhadap penganut aliran kepercayaan sebagai bahan bagi Menag untuk memberi pendapat tentang aliran kepercayaan sebagai bahan bagi Menteri Agama untuk memberi pendapat tentang aliran kepercayaan. Bahkan setelah itu, Menag juga melayangkan surat kepada gubernur dan
bupati/walikota menyangkut aliran kepercayaan. 3
Hal ini menunjukkan bahwa negara melalui aparatusnya bukan saja telah mencampuri keyakinan dan ritus kepercayaan masyarakatnya, tapi juga menafikan tradisi keyakinan yang sudah muncul jauh sebelum negara Indonesia lahir. Dalam surat Menag No. B/5943/78 yang ditu- jukan kepada Gubernur Jatim misalnya, disebutkan:
Karena aliran kepercayaan bukan merupakan agama dan meru- pakan kebudayaan berarti bahwa orang yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agamanya yang dipahami dan dipeluknya, sehingga tidak ada tatacara sumpah, perkawinan, dan sebagainya menurut aliran kepercayaan.
Hal yang sama juga ditegaskan dalam surat Menag No. B.VI/11215/ 1978 yang ditujukan kepada Gubernur KDH I seluruh Indonesia. Dalam surat yang disebut terakhir ini secara eksplisit dinyatakan:
… dan mengingat pula bahwa masalah‐masalah penyebutan agama, perkawinan, sumpah, penguburan jenazah adalah men- yangkut keyakinan agama, maka dalam negara RI yang berdasar Pancasila tidak dikenal adanya tata cara perkawinan, sumpah dan penguburan menurut aliran kepercayaan, dan tidak dikenal pula penyebutan ‘Aliran Kepercayaan’ sebagai ‘agama’ baik dalam KTP dan lain‐lain.
Di samping mengenai aliran kepercayaan, intervensi negara juga merambah kepada aliran‐aliran tertentu dalam sebuah agama. Dalam
3 Surat untuk Gubernur Jawa Timur No. B/5943/78 tertanggal 3 Juli 1978; Surat untuk seluruh gubernur di Indonesia No. B.VI/11215/1978 tertanggal 18 Oktober 1978 tentang Masalah Penyebutan Agama, Perkawinan Sumpah dan Penguburan Jenazah bagi Umat Beragama yang Dihubungkan dengan Aliran Kepercayaan; Surat untuk gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia No. 477/286/SJ tertanggal 12 Januari 1980 tentang Pencatatan Perkawinan bagi para Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa; Surat untuk Mendagri No. B.VI/5996/1980 (tanggal tidak terlacak) tentang Perkawinan, Kartu Penduduk dan Kematian para Penghayat Kepercayaan ter- hadap Tuhan Yang Maha Esa.
kaitan ini, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk mel- arang aliran agama yang dipandang “menyesatkan”. Beberapa regulasi bisa disebutkan antara lain:
(1)  SK Jaksa Agung RI. No. Kep.089/JA/10/71 tentang Pelarangan terhadap Aliran‐aliran Darul Hadis, Jama’ah Qur’an Hadis, Islam Jama’ah, JPID, JAPEPPENAS, dan lain‐lain organisasi yang bersifat/berajaran serupa.
(2)  Keputusan Jaksa Agung No. Kep.169/JA/I/83 tentang larangan ajaran yang dikembangkan oleh Abdul Rahman dan pengikut- pengikutnya (larangan Inkarussunnah), dan fatwa MUI tentang Inkarussunnah.
(3)  Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.016/JA/I/93 tentang lar- angan beredar buku “Aurad Muhammadiyah” oleh Ustaz Ashari Muhammad. Penerbit Penerangan Al‐Arqam Malaysia, dan Instruksi Jaksa Agung RI No. Kep.003/JA/1/1993 tentang tin- dakan pengamanan beredarnya barang cetakan berjudul “Aurad Muhammadiyah” oleh Ustaz Ashari Muhammad. Penerbit Pen- erangan Al‐Arqam Malaysia.
(4)  Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.017/JA/1/1993 tentang lar- angan beredar buku berjudul “Berhati‐hati Membuat Tuduhan” pengarang Ustaz Ashari Muhammad, penerbit: Penerangan Al‐ Arqam SG Penchala, Jalan Damansara 6000 Kuala Lumpur.
Instruksi Jaksa Agung RI No. Kep.004/JA/1/1993 tentang tin- dakan pengamanannya.
(5)  Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep‐129/JA/12/1976 tentang pelarangan terhadap ajaran/perkumpulan siswa‐siswa. Alkitab/ saksi‐saksi Yehova.
(6)  Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.085/JA/3/1984 tentang lar- angan peredaran barang‐barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Children of God.
(7)  Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.082/JA/8/1988 tentang lara- ngan barang cetakan/buku dan peredarannya berjudul “Teologi Pembebasan: Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya” karangan Fr.
Wahono Nitiprawiro.
(8)  Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.107/JA/5/1984 tentang lar- angan peredaran barang‐barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Hare Krsna di Indonesia.
(9)  Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.011/B.2/12/1976 tentang pelarangan terhadap Agama Budha Jawi Wisnu.
Rangkaian peraturan di atas dapat diperpanjang lagi. Namun semua itu makin memperjelas apa yang diungkapkan secara plastis oleh Daniel Dhakidae yang sudah dikutip di muka, bahwa “Orde Baru di satu pihak menganggap agama sebagai sesuatu yang kudus, namun di pihak lain mengkriminalisasi agama dengan menempatkan kejaksaan sebagai badan yang memeriksa kebenaran agama.” 4
Pola ketiga operasi teknologi kekuasaan terhadap Agama dapat dilihat sebagai–memakai istilah Bahtiar Effendy–“politik akomodasi”. 5 Menurut Bahtiar, setidaknya dapat ditengarai empat pola politik akomo- dasi: “akomodasi struktural”, dengan direkrutnya para pemikir/aktivis Islam untuk menduduki posisi‐posisi penting dalam birokrasi negara maupun badan legislatif; “akomodasi infrastruktur”, yakni penyediaan dan bantuan infrastruktur bagi kepentingan umat Islam menjalankan kewajiban agama mereka, seperti pembangunan masjid‐masjid yang di- sponsori oleh negara; “akomodasi kultural”, yakni diterimanya ekspresi kultural Islami ke dalam wilayah publik, seperti jilbab, baju koko, sampai pengucapan assalam’ualaikum yang mewarnai hampir semua tayangan
4 Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), xxxiv. Baca juga Anas Saidi, Anas Saidi (ed.), Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru (Jakarta: Desantara, 2004), 115‐346; bertolak dari hasil penelitian raksasa LIPI mengenai “Kebijakan Kebudayaan Rezim Orde Baru”. Buku tersebut mengambil bagian agama dari penelitian tersebut. Di dalamnya, kita dapat menemukan studi‐studi kasus mendalam mengenai dampak dari peraturan‐peraturan yang disinggung di sini, khususnya menyangkut “Kasus Darul Arqam”, “Saksi Yehuwa”, “Khonghucu”, “Agama Lokal Suku Bangsa Dayak”, dan “Agama Djawi Sunda”.
5 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), 269‐329.
televisi; dan, yang terkait sangat erat dengan fokus penelitian ini, “ako- modasi legislatif ”, yakni upaya untuk memasukkan beberapa aspek hukum Islam menjadi hukum negara, meskipun hanya berlaku bagi umat beragama yang bersangkutan.
Bahtiar menyebut setidaknya lima hal penting akomodasi legis- latif ini, yaitu: (1) disahkannya Undang‐Undang Pendidikan Nasional tahun 1989; (2) diberlakukannya UU Peradilan Agama tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991; (3) diubahnya kebijakan mengenai jilbab tahun 1991; (4) dikeluarkannya keputusan bersama tingkat men- teri berkenaan dengan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqah) tahun 1991; dan (5) dihapuskannya SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) tahun 1993. Tentu saja, daftar yang disusun Bahtiar tidak ber- sifat menyeluruh. Masih bisa ditambah, misalnya, dengan disahkannya Undang‐Undang Perkawinan (UU No. 1/1974), atau yang paling baru: disahkannya UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang RUU‐nya “nyelonong” begitu saja dan membuat heboh.
Tanpa harus melihatnya satu per satu secara rinci, politik akomo- dasi legislatif ini sering sekali menjadi sumber ketegangan antarumat beragama. Apalagi jika legislasi itu bersentuhan dengan wilayah publik, wilayah yang seharusnya menjadi “rumah bersama” seluruh kelompok, tanpa harus dibedakan asal‐usul warna kulit, keturunan, jenis kelamin, maupun keyakinan yang dipeluk. Misalnya wilayah perkawinan (UU No. 1/1974) atau wilayah pendidikan (UU No. 20/2003). Di situ, mungkin tidak kelihatan secara eksplisit, “faktor agama” memainkan peran penting, entah mendistorsi isu problematis sebenarnya, atau malah men- jadi bagian tak terpisahkan dari politik diskriminasi yang merupakan kejahatan negara. Undang‐Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sis- diknas) dapat menjadi contoh bagus, bagaimana imajinasi kekuasaan yang tidak habis‐habisnya memainkan “kartu agama” sudah mendistorsi problematik sebenarnya—hancurnya pendidikan nasional—menjadi pertengkaran mubazir antara Islam dengan Kristen. Juga tentang kontro- versi seputar Undang‐Undang Perkawinan. Di situ, faktor agama—tanpa kelihatan eksplisit—menjadi faktor utama penentu nasib sebagian besar
warga negara yang perkawinannya dianggap tidak sah. Pasal 1 ayat (b) menyebut, “suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum, sesuai dengan agama dan kepercayaannya”. Kembali lagi, anak kalimat “dan kepercayaannya” menjadi ajang pertarungan politik tafsir yang sulit diprediksikan, dan menjadi “bola liar” dalam permainan para politikus, namun memiliki dampak sangat luas. Karena peraturan ini, khususnya bagi mereka yang meyakini (atau disebut penghayat) “aliran kepercayaan”—yang menurut negara “belum beragama” itu—membuat ribuan (atau bahkan jutaan) perkawinan dianggap tidak sah dengan segala konsekuensi sosio‐politiknya. Begitu juga, atas alasan “agama” pula, tertutup kemungkinan bagi perkawinan pasangan yang berbeda agamanya.
Itu dari sisi substansinya. Dari sisi paradigmanya, politik akomodasi sebagaimana yang diteoretisasikan oleh Bahtiar Effendy di atas, dalam bahasa Rumadi, sebenarnya tak lebih dari “mitos politik” yang sengaja diciptakan untuk menundukkan masyarakat di hadapan negara. Dalam perspektif politik, akomodasi tak lebih sebagai upaya untuk “membius” daya kritisisme terhadap negara yang menghendaki ketundukan mutlak warganya sesuai dengan wataknya yang intervensionis. 6 Mengingat aspi- rasi dan wajah umat Islam Indonesia yang tidak tunggal, melalui politik akomodasi ini pemerintah selanjutnya melakukan pemihakan kepada kelompok tertentu. Artinya, politik akomodasi—yang dipuji oleh keba- nyakan umat Islam itu—sebenarnya membawa implikasi yang buruk dalam relasi mayoritas‐minoritas. Inilah yang kemudian disebut bahwa politik akomodasi sering menjadi sumber ketegangan antaragama. Tin- jauan di atas hanya memberikan gambaran awal tentang pola kebijakan politik agama yang juga terkandung di dalamnya pola kebijakan politik kerukunan. Berikut akan diulas secara lebih sistematis kebijakan‐kebi- jakan kerukunan 7 antaragama yang tertuang dalam berbagai peraturan.
6 Rumadi, Masyarakat Post-Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indo- nesia (Bekasi: Gugus Press, 2002), 102.
7 Trisno S. Sutanto, dalam manuskrip yang tidak diterbitkan, menyebut istilah “kebijakan kerukunan” dengan neologisme “perukunan”. Hal ini, menurutnya, untuk menunjukkan bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah proses “rekayasa kerukunan”.

## Kebijakan Kerukunan Antaragama Orde Baru
Pada bagian ini akan berusaha diinventarisir berbagai kebijakan agama pada masa Orde Baru. Kebijakan‐kebijakan tersebut terumuskan dalam berbagai bentuk, baik Undang‐Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri maupun berbagai kebijakan teknis lainnya. Untuk lebih sederhananya, peneliti memilih strategi penulisan dengan menelusuri beberapa contoh kebijakan yang diasum- sikan paling mendasar dan substansial. Sebagaimana kita sadari bahwa diskusi mengenai relasi antaragama sejatinya dimulai dari pemeriksaan bagaimana “hukum”, “aturan”, atau “kebijakan” yang diciptakan menge- nainya. Pembahasan ini dilakukan dengan mengkategorisasikan berbagai peraturan itu ke dalam isu‐isu utama berkaitan dengan hubungan anta- ragama. Berbagai isu yang oleh pemerintah direspons dengan penerbitan kebijakan antara lain:

## 1. Organisasi Sosial Keagamaan dan Lembaga Keagamaan
Organisasi Sosial Keagamaan dan Lembaga Keagamaan adalah susatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi, fungsi dan agama; yang selanjutnya diatur dalam Undang‐undang Nomor 8 tahun 1985. 8 Dalam Kompilasi Pera- turan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama yang diterbitkan oleh Departemen Agama, organisasi sosial keaagamaan dan lembaga keagamaan meliputi:
a.  Wadah Musyawarah Antar‐Umat Beragama
Keberadaan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 yang menyatakan terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama yang telah disepakati oleh wakil‐wakil majelis agama dalam Pertemuan Tingkat Puncak pada tanggal
8 Departemen Agama RI, Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2004), 15.
30 Juni 1980 di Jakarta. Fungsi dan wewenang Wadah Musya- warah, Forum Konsultasi dan Komunikasi, antara Pemimpin dan pemuka Agama adalah:
1)  Wadah atau forum bagi pemimpin‐pemimpin/pemuka-
pemuka agama untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan kerja sama di antara para warga negara yang menganut berbagai agama, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang‐Undang Dasar 1945 dalam rangka mening- katkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan kita sebagai bangsa dan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Penga- malan Pancasila (P4) dan Garis‐Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
2)  Wadah atau forum bagi pemimpin‐pemimpin/pemuka- pemuka agama untuk membicarakan kerja sama dengan pemerintah, sehubungan dengan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Garisgaris Besar Haluan Negara (GBHN) dan ketentuan lainnya dari pemerintah khususnya yang menyangkut bidang keagamaan.
3) Wadah musyawarah membicarakan segala sesuatu tentang tanggung jawab bersama dan kerja sama di antara para warga negara yang menganut berbagai agama, dan dengan pemer- intah, berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan kita sebaga bangsa dan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Garis‐ Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ketentuan lainnya dari pemerintah, khususnya yang menyangkut bidang keaga- maan.
4) Keputusan‐keputusan yang diambil oleh Wadah Musya- warah merupakan kesepakatan yang mempunyai nilai ikatan moral dan bersifat saran rekomendasi bagi pemerintah, majelis‐majelis agarna dan masyarakat. 9
9 Ibid ., 115. Lihat juga, Lampiran Keputusan Menteri Agama No. 35/1980, Pedoman

## 2. Majelis-Majelis Agama
Ada lima majelis agama yang telah dibentuk oleh pemerintah dan “mengaku” merepresentasikan masingmasing agama, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja‐Gereja di Indonesia (PGI), Konperensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indo- nesia (PHDI) dan Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri berdasarkan Musyawarah Nasional 1 Majelis Ulama seluruh Indonesia di Jakarta, pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975. 10 Salah satu latar belakang
pendirian organisasi ini adalah
Bahwa berdasarkan sejarah sejak zaman kolonial para ulama telah merintis adanya persatuan ulama; dan pada dewasa ini di seluruh tanah air telah terbentuk majelis ulama daerah, maka dirasa perlu adanya wadah persatuan para ulama seluruh Indonesia, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam rangka pembinaan per- satuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 11
MUI memiliki beberapa fungsi berikut: 1) memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar ma'ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional; 2) memperkuat ukhuwah Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; 3) mewakili umat Islam dalam konsultasi antarumat beragama; dan 5) penghubung antara ulama dan umara (pemerintah), serta menjadi penerjemah timbal balik antara Pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional. 12
Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama Pasal 1 dan Pasal 6.
10 Pada mulanya lembaga ini didirikan di daerah‐daerah. Pendirian di level nasional merupakan keinginan dan instruksi pemerintah pusat. Karena itulah Deliar Noor menyebut, pendirian MUI ini sebagai salah datu cara pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi Islam. M. Rusli Karim, Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik (Yogyakarta: Hanindita, 1985), 57.
11 Piagam Berdirinya MUI, alinea 1‐6.
12 Pedoman Dasar MUI, Pasal 5.
Di kalangan umat Kristen didirikan Persekutuan Gereja‐Gereja di Indonesia (PGI) yang merupakan kelanjutan serta peningkatan Dewan Gereja‐Gereja di Indonesia yang telah didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1950 oleh 29 gereja di Indonesia. 13 PGI bertujuan untuk perwu- judan Gereja Kristen yang Esa di Indonesia. 14 Berbeda dengan MUI yang mengorientasikan dirinya sebagai penghubung antara umat Islam dan pemerintah, PGI menekankan fungsinya pada upaya menggalang keber- samaan gereja‐gereja di wilayah melalui kegiatan‐kegiatan bersama, dan membantu gereja‐gereja untuk memikirkan/mengusahakan kebutuhan‐ kebutuhannya. 15
Sementara itu di lingkungan Katholik didirikan Konperensi Wali- gereja Indonesia (KWI). Organisasi ini didirikan dengan latar belakang bahwa para Uskup, sebagai pimpinan umat Katolik, menjalankan tugas penggembalaan terhadap umat menurut ajaran dan teladan Yesus Kristus yang mendirikan Gereja Katolik. 16 Tanpa mengurangi otonomi masing‐ masing, para Uskup Indonesia bergabung dalam Dewan Uskup dengan maksud untuk melaksanakan berbagai tugas penggembalaan secara ber- sama‐sama agar tugas‐tugas itu terselenggara secara terpadu, seirama dan kerkesinambungan di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus untuk mewujudkan secara nyata semangat kolegialitas antar‐para Uskup.
Dewan Uskup di Indonesia bernama Konferensi Waligereja Indo- nesia, disingkat KWI, dibentuk atas dasar hukum Gereja universal. Oleh karena itu, hanya kuasa tertinggi Gereja Katolik yang berwenang mendirikan, menghapus dan/atau merubahnya, setelah mendengar pendapat para uskup yang bersangkutan (Kan. 449 par. 1). 17 KWI ber- tujuan memadukan kebijakan‐kebijakan dalam pelaksanaan berbagai tugas pastoral bersama untuk kaum beriman Kristiani, untuk mening- katkan kesejahteraan yang diberikan gereja kepada manusia, terutama
13 Tata Dasar PGI Pasal 2.
14 Tata Dasar PGI Pasal 4.
15 Tata Dasar PGI Pasal 18.
16 Mukadimah Statuta KWI, Alinea 1.
17 Mukadimah Statuta KWI, Alinea 2.
lewat bentuk-bentuk dan cara‐cara kerasulan yang disesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat, menurut norma hukum (kan. 447), agar sedapat mungkin berjalan seirama dan berkesinambungan di seluruh Indonesia. 18
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PARISADA) merupakan orga- nisasi yang didirikan untuk mewadahi umat Hindu di Indonesia. Majelis ini didirikan di Denpasar pada hari Senin Wage Julung Wangi, Purnama Palguna Masa, Isaka Warsa 1880, bertepatan dengan tanggal 23 Februari 1959. 19 PARISADA bertujuan mengantarkan Umat Hindu dalam mewu- judkan jagadhita an moksa . 20
Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI) adalah organisasi keagamaan di kalangan umat Buddha. WALUBI didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1978. 21 Perwalian Umat Buddha Indonesia sebagai kekuatan social keagamaan, berfungsi menampung  dan men- yalurkan aspirasi serta mengikutsertakan seluruh potensi umat Buddha untuk berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. 22 Perwalian Umat Buddha Indonesia bertujuan: 1) mempertahankan dan meng- amankan agama Buddha, Pancasila dan Undang‐Undang Dasar 1945; 2) mewujudkan cita‐cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pembukaan Undang‐Undang Dasar 1945; serta, 3) membina dan mening- katkan kehidupan beragama di kalangan umat Buddha Indonesia. 23
Regulasi tentang organisasi keagamaan ini pada gilirannya sangat menentukan corak hubungan antaragama ada. Legislasi tentang majelis‐ majelis agama merupakan bentuk paling nyata intervensi negara dalam kehidupan beragama. Pengakuan dan pelegalan terhadap hanya lima majelis agama juga semakin menunjukkan bahwa negara hanya meng-
18 Statuta KWI, Pasal 4.
19 Anggaran Dasar Parisada Pasal 1.
20 Anggaran Dasar Parisada Pasal 6.
21 Anggaran Dasar WALUBI, Pasal 1 (1).
22 Anggaran Dasar WALUBI, Pasal 5.
23 Anggaran Dasar WALUBI, Pasal 6.
akui lima agama melalui lembaga‐lembaga tersebut. Organisasi‐organ- isasi itu pada praktiknya menjadi turut berperan menjadi instrumen dalam penerapan politik keagamaan, khususnya yang menyangkut relasi antaragama.

## 3. Penyiaran Agama
Penyiaran agama yang dimaksud dalam SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/1979 adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran suatu agama. Dalam SKB itu, untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar‐umat beragama, pengembangan dan penyiaran agama diatur supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, teposeliro, saling menghargai, hormat menghormati antar‐umat beragama sesuai dengan Pancasila. 24
Dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 44/1978 disebutkan, pelaksanaan dakwah agama dan kuliah subuh melalui radio tidak memerlukan izin terlebih dahulu, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tidak mengganggu stabilitas nasional; 2) tidak mengganggu jalannya pembangunan nasional; dan 3) tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang‐Undang Dasar 1945. 25
Dalam Rapat Kerja Departemen Agama, tanggal 19 Juni 1979 di Jakarta Presiden Soeharto mengatakan:
Khotbah dan dakwah agama memang tidak boleh dihalanghalangi. Tetapi juga harus ada kesadaran dan kejujuran kita semua, agar khotbah dan dakwah itu tidak kita kotori sendiri dengan tujuan‐ tujuan lain. Dan apabila itu terjadi, lebih‐lebih jika mengakibatkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas, maka tentu saja
24 SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/1979. Lihat Departemen Agama RI, Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 109. 25 Lihat Depertemen Agama RI, Peraturan Perundang‐Undangan Kehidupan Beragama , 183‐185.
alat‐alat negara yang berwenang perlu menegor dan mengambil tindakan yang perlu. Ini tidak berarti bahwa khotbah atau dakwah itu sendiri yang dihalang-halangi, melainkan karena ada pembon- cengan untuk kepentingan lain yang merugikan kepentingan kita bersama.” 26
Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa SKB Menag dan Mendagri itu dimaksudkan untuk: a) Memberikan pengaturan dan pengarahan bagi usaha‐usaha penyiaran agama, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung tertib dan serasi; b) Mengokohkan dan mengem- bangkan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama di Indonesia serta memantapkan stabilitas nasional yang sangat penting artinya bagi kelangsungan dan berhasilnya Pembangunan Nasional.
Sementara itu dalam pasal 4 diatur bahwa pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain dengan cara:
1.  Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan atau minuman, pengobatan, obat‐ obatan dan bentuk‐bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama yang lain berpindah dan memeluk atau menganut agama yang disiarkan tersebut.
2.  Menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku‐buku dan bentuk‐ bentuk barang penerbitan, cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama yang lain.
3.  Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk atau menganut agama yang lain. 27
26 Amanat Presiden Soeharto kepada Para Peserta Rapat Kerja Departemen Agama, tanggal 19 Juni 1979 di Jakarta. Lihat Departemen Agama RI, Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 32. 27 SKB Menag‐Mendagri No. 1/ 1979 Pasal 4.
Dalam SKB ini juga disebutkan bahwa gubernur dan bupati/ walikota/kepala daerah mengkoordinir kegiatan kepala perwakilan departemen yang berwenang melakukan pengawasan atas segala pem- binaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh lembaga keagamaan, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan pasal 4 Surat Keputusan Bersama ini, serta lebih menum- buhkan kerukunan hidup antar sesama umat beragama.
Masih dalam kaitan penyebaran agama, kita perlu menengok Instruksi Menteri Agama RI No. 5/1981 tentang Bimbingan Pelaksanaan Dakwah/Khotbah/ Ceramah Agama. Dalam instruksi tersebut, Menteri Agama antara lain menginstruksikan kepada para aparat Departemen Agama baik di pusat maupun di daerah untuk meningkatkan pembinaan, bimbingan dan pengarahan dakwah/khotbah/ceramah agama agar:
1.  Dakwah/ khotbah/ceramah agama benar‐benar dilaksanakan sesuai dengan hakikat dakwah agama;
2.  Dakwah/khotbah/ceramah agama dilaksanakan dalam rangka membantu usaha mewujudkan pembinaan umat beragama yang taat pada ajaran agama yang Pancasilais, sekaligus insan Pancasila yang beragama, yang merupakan faktor penting untuk: memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional; memantapkan Tiga Kerukunan Hidup Beragama, yaitu Kerukunan Intern Umat Beragama, Kerukunan Antar Umat Beragama, Kerukunan Antar Umat Beragama dengan pemerintah; menyukseskan pem- bangunan nasional di segala bidang yang berkesinambungan; mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 28
28 Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1981, tanggal 11 Maret 1981. Lihat Depertemen Agama RI, Peraturan Perundang-Undangan Kehidupan Beragama, 179.

## 4.  Bantuan Luar Negeri
Salah satu isu yang mendapat perhatian pemerintah dalam soal hubungan antaragama adalah tentang bantuan luar negeri kepada lem- baga keagamaan. Legislasi soal ini diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Dalam Bab IV pasal 6 ayat (1) SKB tersebut dinyatakan, “Segala bentuk usaha untuk memperoleh dan atau menerima bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan, dilak- sanakan dan melalui persetujuan Panitia Koordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri (PKKTLN) setelah mendapat rekomendasi dari Departemen Agama”.
Salah satu bentuk bantuan asing, selain bentuk material, juga berupa tenaga keagamaan, yaitu bantuan tenaga keagamaan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Soal ini diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978. SK itu antara lain menye- butkan, pertama , dalam rangka pembinaan, pengembangan, penyiaran, dan bimbingan terhadap umat beragama di Indonesia, maka penggu- naan tenaga asing untuk pengembangan dan penyiaran agama dibatasi. 29
Kedua , warga negara asing yang ada di Indonesia yang tugas pokoknya di luar bidang agama, hanya dibenarkan melakukan kegiatan di bidang agama secara insidental, setelah mendapat izin dari Menteri Agama. 30
Ketiga , lembaga keagamaan seperti dimaksud pasal 1 huruf b keputusan ini dapat menggunakan warga negara asing untuk melakukan kegiatan di bidang agama, setelah mendapat izin dari Menteri Agama. 31 Keempat , lembaga keagamaan wajib mengadakan program pendidikan dan latihan, dengan tujuan agar dalam waktu yang ditentukan tenaga‐tenaga warga negara Indonesia dapat menggantikan tenaga asing yang melakukan keg- iatan di bidang agama tersebut. 32 Kelima , program pendidikan dan latihan
29 Surat Keputusan Menteri Agama No. 77 Tahun 1978 Pasal 3 (1).
30 Ibid ., Pasal 3 (3).
31 Ibid.
32 Ibid ., Pasal 3 (4).
seperti dimaksud ayat (4) pasal ini harus dilakukan selambat‐lambatnya enam bulan setelah ditetapkannya keputusan ini dan selesai dilaksanakan selambat‐lambatnya dua tahun setelah pelaksanaan program pendidikan dan latihan tersebut. 33 Keenam , lembaga keagamaan yang menerima ban- tuan luar negeri yang ternyata tidak memenuhi ketentuan pasal 2, pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) keputusan ini dan warga negara asing yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) keputusan ini, dapat diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 34 Ketujuh , penggunaan rohaniwan asing dan atau tenaga ahli asing lainnya atau penerimaan segala bentuk bantuan lainnya dalam rangka bantuan luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 35
Untuk kepentingan pengawasan terhadap tenaga asing tersebut, Menteri Agama menginstruksikan kepada semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi untuk: a) Meningkatkan usaha pengum- pulan data mengenai tenaga asing di bidang agama baik Islam, (Kristen) Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha di daerah masing‐masing; b) Men- gadakan pengolahan dan penyajian data tersebut pada angka 1 sesuai dengan Daftar Isian sebagaimana tersebut dalam lampiran instruksi ini; c) Meningkatkan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi‐instansi di daerah dan pihak‐pihak lain yang di anggap perlu untuk melaksanakan instruksi ini; d) Menyampaikan data tersebut di atas kepada Sekretariat Jenderal Departemen Agama, untuk perhatian Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama; dan e) Menyam- paikan tembusan data ini sebaik‐baiknya dan sebagaimana mestinya, selambat‐lambatnya akhir bulan April 1981. 36
33 Ibid ., Pasal 3 (5).
34 Ibid ., Pasal 4.
35 SKB Menag‐Mendagri Nomor 1/ 1979 Pasal 6 (2).
36 Instruksi Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 1981.

## 5. Pendirian dan Penggunaan Tempat Ibadah

## a.  Pendirian Tempat Ibadah
Masalah pendirian tempat ibadah diatur dalam Surat Kepu- tusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/MDG‐MAG/1969 Tentang Tata Cara Pendirian Tempat Ibadah. Dalam prosedur pendirian tempat ibadah, SKB itu mengatur bahwa “...Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintah di bawahnya yang dikuasakan untuk itu”. 37 Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan izin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan; a) pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat; b) planologi; dan c) kondisi dan keadaan setempat. 38 Apabila dianggap perlu, menurut SKB itu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat organisasi‐organisasi keagamaa dan ulama/rohaniwan setempat.
Pasal ini juga mengatur penyelesaian perselisihan. “Jika timbul perselisihan atau pertentangan antara pemeluk‐pemeluk agama yang disebabkan karena kegiatan penyebaran/ pen- erangan/ penyuluhan/ceramah/ khotbah agama atau pendirian rumah ibadat, maka Kepala Daerah segera mengadakan penye- lesaian yang adil dan tidak memihak. 39
Di DKI Jakarta, pembanguan tempat ibadah harus memenuhi syarat yang lebih rumit. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 648 Tahun 1979 mensyaratkan permohonan pembangunan tempat‐tempat ibadah dan kegiatan agama dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Surat permohonan sebagaimana dimaksud
37 SKB Menag‐Mendagri No. 01/BR/ Mdn‐Mag/1969 Pasal 4 (1).
38 Ibid ., Pasal 4 (2).
39 Ibid ., Pasal 5 (1).
dilampiri: a) Keterangan tertulis dari lurah setempat mengenai lokasi tanah yang benar ada di wilayahnya; b) daftar jumlah umat yang akan menggunakan rumah ibadah yang berdomisili di sekitarnya; c) daftar jumlah umat yang akan menggunakan rumah ibadah tersebut; d) surat keterangan tentang status tanah dari Kepala Kantor Agraria setempat; e) peta situasi dari Dinas Tata Kota setempat; f) rencana gambar bangunan; dan g) daftar susunan pengurus/panitia tempat ibadah tersebut. 40

## b.  Penggunaan Tempat Ibadah
Tentang penggunaan tempat tinggal sebagai tempat ibadah, kita perlu mencermati Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor: 264/ KWT/DITPUM/DV/V/1975 perihal Penggunaan Rumah Tempat Tinggal sebagai Gereja. Isi surat kawat tersebut sebagai berikut:
A. BERDASARKAN LAPHAR BAKIN NO. R038/LAPHAR/ BAKIN/4/1975 TGL 17 APRIL 1975 KMA/ DIPEROLEH INFOR- MASI BHW DIRUMAH SEORANG BERNAMA WILLEM PIETER DI PONDOK GEDE KEL LUBANG BUAYA JAKARTA TELAH DIGUNAKAN SEBGAI TEMPAT KEBAKTIAN OLEH JEMAAH GKBI KRAMAT JATI DNG MENIMBULKAN PROTES PENDUDUK GOL ISLAM SETEMPAT DNG MENGELUARKAN SEBUAH RESOLUSI DENGAN MENGEMUKAKAN ALASAN BHW PENDUDUK SETEMPAT MAYORITAS BERAGAMA ISLAM SERTA TEMPAT KEBAKTIAN SANGAT BERDEKATAN DNG MUSHOLA DAN MADRASAH TTK.
B. TTK REAKSI YANG SAMA JUGA TERJADI DI KELU- RAHAN PETOGOGAN KEBAYORAN BARU JAKARTA TERHADAP PENGGUNAAN RUMAH KURNIAWAN SBG TEMPAT KEBAKTIAN OLEH GOL KRISTEN PANTEKOSTA TTK KEBAKTIAN TSB TELAH DIHENTIKAN SETELAH DIBERIKAN PENGERTIAN OLEH KOMWIL SETEMPAT TTK.
40 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 648 Tahun 1979.

## C.  TTK SEHUB DNG ADANYA KASUS DIATAS KMA MAKA KPD GUB/ KDH PROP DI SELURUH INDONESIA UTK
MEBERIKAN PENGERTIAN KPD MASYARAKAT UTK TIDAK MENJADIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL MEREKA BERFUNGSI SBG GEREJA KRN DAPAT MENGGANGGU KEAMANAN TTK TTK UTK MENGHINDARKAN EKSES YG MUNGKIN TIMBUL KMA AGAR SEGERA MENGAMBIL LANGKAH PENGAMANAN DAN PENERTIBAN TTK 41

## Penutup
Menurut laporan Menteri Dalam Negeri terdapat beberapa kasus tentang kegelisahan dan keresahan masyarakat karena merasa keberatan dengan keberadaan rumah ibadah di sekitar perumahan mereka di desa Pondok Pucung, Bekasi. Keresahan itu telah menjurus pada benturan fisik atau tindakan kekerasan. Masih dalam kaitannya dengan rumah ibadah, kita perlu menyimak instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 455.2‐360 tanggal 21 April 1988 tentang penataan dan penertiban tempat ibadah. Salah satu isi surat instruksi yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia itu adalah sebagai berikut:
Dalam rangka penataan Klenteng tidak memberikan izin:
1.  Memperoleh hak atas tanah untuk pembangunan Klenteng dan atau perluasan Klenteng lama.
2.  Membangun dan atau mendirikan Klenteng baru.
3.  Memperluas bangunan dan atau menambah fasilitas Klenteng lama untuk berbagai keperluan baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan Klenteng.
4.  Menggunakan tempat, bangunan, ruangan dari suatu bangunan untuk Klenteng.
5.  Merehabilitasi bangunan Klenteng lama kecuali sekadar untuk pemeliharaan. 42
41 Surat Kawat dalam Depag RI, Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan, 52‐53.
42 Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 455.2‐360 tanggal 21 April 1988 Bagian Kedua
Tidak hanya itu, melalui instruksi tersebut Mendagri juga mengins- truksikan untuk mengevaluasi kembali perizinannya sebagaimana dimaksud butir KEDUA tersebut untuk dipertimbangkan kegunaannya dalam hubungannya dengan jumlah penduduk yang menganut keper- cayaan tradisional Cina. Instruksi Mendagri tersebut juga mencantumkan ketentuan berikut:
Dalam rangka meningkatkan usaha‐usaha pembauran bangsa hendaknya membimbing WNI keturunan asing sedemikian rupa agar sikap dan perilakunya serta sikap budayanya sepenuhnya mengarah kepada kehidupan dan penghidupan nasional demi per- satuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 43
Dalam kaitannya dengan tempat ibadah diatur juga penggunaan pengeras suara di tempat ibadah. Berdasarkan Keputusan Lokakarya Pembinaan Prikehidupan Beragama Islam (P2A) tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Instruksi Nomor: Kep/D/10l/78 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa:
Pada dasarnya suara yang disalurkan keluar masjid hanyalah adzan sebagai tanda telah tiba waktu shalat. Demikian juga shalat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jama'ah ke dalam dan tidak perlu ditujukan ke luar untuk tidak melanggar keten- tuan syari'at yang melarang bersuara keras dalam ibadah shalat. Sedangkan dzikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah SWT karena itu tidak perlu menggunakan pengeras suara baik ke dalam maupun ke luar. 44
Lebih detail, instruksi itu mengatur penggunaan pengeras suara pada setiap waktu sholat dan acara hari besar Islam dan pengajian. Semua isi instruksi ini dimaksudkan untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan tidak mengganggu umat non‐muslim.
43 Ibid ., Bagian Keenam.
44 Departemen Agama RI, K ompilasi Peraturan Perundang-Undangan, 59.

## Daftar Pustaka
Aritonang, Jan S. Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Jakarta: Gunung Mulia, 2004.
Boland, B.J. Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970 . Jakarta: Grafiti Press, 1985.
Departemen Agama RI. Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama . Jakarta: Puslitbang Kehidupan
Beragama, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2004.
Dhakidae, Daniel. Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Effendy, Bahtiar. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik
Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Paramadina, 1998.
Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1981, tanggal 11 Maret 1981.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 455.2‐360 tanggal 21 April 1988 Bagian Kedua.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 455.2‐360 tanggal 21 April 1988 Bagian Keenam.
Jones, Gavin W. “Agama‐Agama di Indonesia: Sejarah dan Perkemban- gannya.” Redaksi LP3ES. Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan
Artikel Prisma 1975-1984. Jakarta: LP3ES, 1985.
Karim, M. Rusli. Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan
Politik. Yogyakarta: Hanindita, 1985.
Lampiran Keputusan Menteri Agama No. 35/1980.
Pedoman Dasar MUI. Peraturan Perundang-Undangan Kehidupan Beragama . Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro Hukum dan Humas Depag RI, 2000.
Piagam Berdirinya MUI.
Rumadi. Masyarakat Post-Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokrati sasi
Afnan Ansori — Kebijakan Politik Kerukunan Antaragama di Indonesia pada Masa Orde Baru | 497
Indonesia . Bekasi: Gugus Press, 2002.
Saidi, Anas (ed.). Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru . Jakarta: Desantara, 2004.
SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979.
Suara Muhammadiyah , Edisi No. 25 Tahun 1963.
Sudjangi. Kajian Agama dan Masyarakat III: Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama, 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama, 1992/1993.
Sutanto, Trisno S. & Martin L. Sinaga (eds.). Meretas Horison Dialog: Catatan dari Empat Daerah. Jakarta: ISAI‐MADIA‐TAF, 2001.
Umam, Saiful. “K.H. Wahid Hasyim: Konsolidasi dan Pembelaan Eksistensi.” Azyumardi Azra & Saiful Umam (eds.). Menteri-Men- teri Agama RI: Biografi Sosial-Politik . Jakarta: INIS, PPIM, dan
Balitbang Depag RI, 1998.
Willis, Avery T. Jr. Indonesia Revival: Why Two Millions Come to Christ. South Pasadena: William Carey Library, 1977.