Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Indonesia Pasca Merger
Pulun Pradana Putra 1 , Nurullia Febriati 2
Alumni Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 1 Dosen Luar Biasa UIN Raden Intan Lampung 2
* Corresponding email: pulunputra@gmail.com Received :  Juni 2021 Accepted: Agustus 2021          Published: Desember 2021 Abstract: The development of sharia banks in Indonesia is very rapid, the latest three sharia banks owned by the Association of State-Owned Banks (Himbara) namely PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), and PT Bank BNI Syariah (BNIS) merged into Bank Syariah Indonesia (BSI). However, the existence of sharia banks and the merger of three banks into BSI have not been fully responded positively by the market. Some Indonesians, especially Muslims have not made sharia banks a reference, not even infrequently they prefer to use conventional banks. In fact, in its system, BSI refers to sharia principles that guarantee its halalness and away from ribawi systems and practices. This study uses the library study method. This study concluded that BSI has a great opportunity in improving the economy of Indonesian people. BSI can improve the competitiveness of Sharia finance in the digital age. BSI has many opportunities to progress because many components support the creation of superior and reliable Sharia banking. BSI has enough power to advance to become a leading bank that plays an important role in economic growth in the country. On the other hand,  BSI  also  faces  challenges,  namely  the  lack  of  institutional  development,  socialization  and promotion, the quality of human resources and the utilization of technology.
Keywords : Islamic Bank, Economic Growth, Indonesia
Abstrak: Perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia  sangat  pesat,  terbaru  tiga  bank syariah  milik  Himpunan  Bank  Milik  Negara  (Himbara)  yakni  PT  Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun, adanya bank syariah dan  penggabungan  tiga  bank  menjadi  BSI  belum  sepenuhnya  direspon  positif  oleh pasar.  Sebagian  masyarakat  Indonesia,  khususnya  umat  Muslim  belum  menjadikan bank syariah menjadi rujukan, bahkan tidak jarang mereka lebih memilih menggunakan bank  konvensional.  Padahal,  dalam  sistemnya,  BSI  mengacu  pada  prinsip-prinsip syariah yang menjamin kehalalannya dan jauh dari sistem dan praktek ribawi. Penelitian ini  menggunakan  metode  studi  pustaka.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  BSI memiliki peluang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. BSI dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. BSI memiliki banyak peluang untuk maju karena banyak komponen yang mendukung terciptanya perbankan syariah yang unggul dan terpercaya. BSI telah mempunyai power yang cukup untuk maju menjadi bank unggulan yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di tanah air. Disisi lain, BSI juga menghadapi tantangan yakni masih kurangnya pengembangan kelembagaan, sosialisasi dan promosi, kualitas SDM serta pemanfaatan teknologi. Kata Kunci: Bank Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia
P- ISSN 1979-1488 E- ISSN:2722-8681 ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/650

## A. Pendahuluan
Potensi perkembangan ekonomi dan keuangan  syariah  di  Indonesia  masih cukup tinggi dan besar. Sektor ekonomi syariah di Indonesia meliputi perbankan syariah, keuangan nonbank, pasar modal, rumah sakit Islam, perhotelan, pariwisata, halal  food,  fashion  dan  masih  banyak lagi. Khusus bank syariah di Indonesia perkembangannya  makin  hari  semakin pesat. Bukan hanya untuk kalangan Islam tetapi juga masyarakat non muslim. Dalam sejarahnya di Indonesia bank syariah berawal dengan berdirinya Bank Muamalat. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk tim pebankan yang semakin hari semakin berkembang. Perjalanan perkembangan Bank Syariah di Indonesia tidak terlepas pula dari perkembangan Bank Perkreditan Rakyat  Syariah  (BPR  Syariah)  di  mana awal  diperkenalkan  oleh  Bank  Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 1977. BPR Syariah  sangat  berperan penting  dalam menyediakan  dana  pinjaman  dari  skala kecil hingga skala besar atau biasa dikenal dengan kredit mikro.
Tujuan dari adanya BPR Syariah itu sendiri adalah untuk melindungi masyarakat dari  praktik  rentenir  yang  memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang besar. Hingga  merugikan  masyarakat.  Selain  itu Bank Syariah di Indonesia sangat berperan sebagai agent of development dengan tujuan menyamaratakan  pembangunan  fungsi pelayanan bagi masyarakat. Secara tidak langsung  Bank  S yari’ah  Indonesia  adalah sebagai  harapan  Indonesia  dalam  menunjang
1 Sultan Remi Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan Indonesia, (Jakarta  :  Pustaka  Utama  Graffiti, 1999), h. 17
pertumbuhan perkeonomian Indonesia dalam dunia perbankan. Tumbuhnya perbankan syariah bukanlah merupakan fenomena  sementara  saja  tetapi  harus dilihat sebagai fenomena yang akan berlanjut seterusnya dan akan berkembang makin lama makin besar dan meluas di seluruh dunia. 1
Perbankan syariah di Indonesia dalam operasionalnya  mengacu  pada  prinsip- prinsip syariah yang menjamin kehalalannya dan jauh dari sistem dan praktek ribawi. Rezeki  yang  halal  dan  terbebas  dari sistem ribawi harus menjadi cita-cita dan dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi guna mencapai falah (untung) dan ridho ilahi. Sedangkan rezeki yang haram, baik cara memperolehnya, dzatnya dan membelajakannya akan menghalangi terkabulnya doa dan tidak diterimanya ibadah serta memperoleh ancaman neraka. 2
Penggabungan tiga  bank syariah  milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dinilai dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Publik menilai, Bank S yari’ah Indonesia memiliki banyak peluang untuk maju  karena  banyak  komponen  yang mendukung terciptanya perbankan syariah yang unggul dan terpercaya. Dengan penggabungan  menjadi  Bank  Syariah Indonesia  (BSI),  artinya,  BSI  telah mempunyai power yang  cukup  untuk maju  menjadi  bank  “unggulan”  yang berperan  penting  dalam  pertumbuhan
2 Hamka, Tafsir  al-Azhar ,  (Singapura; Pustaka  Nasional  Pte  Ltd,  Cetakan  Kedua, 2003), h. 376
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11281
eknomi Indonesia. Selain itu, maju atau tidaknya suatu bank didasari oleh keadaan nasabah yang mendukung atau tidaknya merger bank syariah Indonesia. Mengingat, ada sebuah fakta yang tidak bisa diingkari bahwa meskipun ancaman Islam begitu tegas kepada yang terlibat praktek ribawi, termasuk perbankan konvensional, 3 masih banyak yang memandang minor terhadap perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip  ketuhanan  dan  gotong royong. Ditambah lagi, sebagian masyarakat memandang  negatif  kebijakan  merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.  Karena  itu  ada  beberapa permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu pengertian, tujuan dan prinsip- prinsip perbankan syariah, peluang dan tantangan perbankan syariah pascar merger serta alternatif solusinya dalam meningkatkan kepercayaan nasabah serta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.
Adapun Metode penelitian merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang di  dalamnya  membahas  tentang  cara- cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengadakan penelitian yang memiliki fungsi sebagai acuan atau cara yang dipergunakan untuk  memperoleh  informasi  tentang sebuah data secara akurat. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriftif kualitatif. Tujuan penelitian ini dalah menafsirkan dan menuturkan data yang  bersangkutan  dengan  situasi  yang sedang  terjadi,  sikap/pandangan  yang
3 Ahmad Shobiri Muslim, Perbankan Syariah di Indonesia; Antara Peluang dan Tantangan , Jurnal Universum, Vol. 10 No. 1 Januari 2016, h. 93
terjadi didalam masyarakat, pertentangan- pertentangan keadaaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi dan lainnya. Di dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggunakan kajian studi pustaka yakni mencari informasi lewat buku, majalah, koran,  dan  literature  lainnya  untuk membentuk sebuah landasan teori. 4
Penelitian  ini  juga  untuk  menelaah sumber-sumber  tertulis  seperti  jurnal  ilmiah, buku  referesni,  literature,  ensiklopedia, karangan  ilmiah,  karya  ilmiah  serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisanatau  dalam  format  digital  yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang Bank Syariah Indonesia.
B. Pembahasan 1. Pengertian dan Tujuan Bank Syariah
Secara etimologi bank berasal dari bahasa  Italia,  “banca”  yang  berarti meja atau tempat menukarkan uang. Sedangkan secara termenologis bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya  memberikan  kredit  dan  jasa lalu lintas pembayaran   dan peredaran uang. Menurut Kasmir sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya
4 Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktik,  (Jakarta:  Rineka Cipta, 2006), h. 72
kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. 5 Bank  syariah  adalah  suatu  badan usaha  yang  tugas  utamanya  sebagai perantara (financial intermediary) untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit  pada  waktu  yang  ditentukan. Menurut  Muhammad  bank  syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada AlQur’ an dan Hadits Nabi SAW. Bank  syariah  menurut  M.  Syafi’ i Antonio adalah bank yang beroperasi dengan  tidak  mengandalkan  bunga. Bank syariah atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangakan berdasarkan pada Al Qur’ an dan Hadist Nabi SAW . Menurut Veithzal Rivai, Islamic Banking adalah  bank  yang  beroperasi  sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau sebagai perantara keuangan. 6
Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank, pihak lain untuk penyimpanan dana  dan  atau  pembiayaan  kegiatan usaha.  Sedangkan  menurut  Undang Undang  No.  21  Tahun  2008,  Bank Syariah  adalah  adalah  Bank  yang
5 Ahmad  Wardi  Muslich. Fiqh  Muamalah , (Jakarta;Amzah, 2010), h. 510.
6 Veithzal  Rivai  dan  Arviyan  Arifin ,  Islamic Banking . (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.29
menjalankan  kegiatan  usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan  berdasarkan  fatwa  yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 7
Krisis  moneter  melanda  negara kita tepatnya pada tahun 1997, ada suatu hal yang mengagumkan dibuktikan oleh kinerja sistem Islam yaitu dibuktikan dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia yang terbukti  mampu  bertahan dalam suasana krisis moneter waktu itu.  Di saat bank konvesional lainnya berjatuhan mengahadapi  krisis,  dan  beberapa diantaranya terpaksa berhenti beroperasi. Bank Muamalat Indonesia tetap kokoh berdiri. Dalam artian bank syariah adalah bank  yang  paling  sedikit  terdampak krisis dengan semua sistem keislamannya.
Selanjutnya  dalam  hal  perkembangan ketetapan perundang-undangan perbankan syariah,  pemerintah  telah  menetapkan beberapa  ketetentuan  perundang- undangan, pada tahun 1998 muncul UU  No.  10  dalam  UU  ini  terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang  besar  bagi  pengembangan syariah  di  mana  di  situ  disebutkan sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan:
a. Memenuhi  kebutuhan  jasa perbankan  bagi  masyarakat  yang
7 Muhammad Syafi’ i Antonio, Bank Syariah dari  Teori  ke  Praktek ,  (  Jakarta:  Gema Insani,2001), h. 13
Vol. 13, No. 2, pp.79-90   Desember 2021
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11281
tidak  menerima  konsep  bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah  yang  berdampingan  dengan sistem  perbankan  konvesional, mobilitas  dana  masyarakat  dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum tersentuh  oleh  sistem  perbankan konvesional yang menetapkan sistem bunga. b. Membuka  peluang  pembiayaan bagi  pengembang  usaha  berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah  hubungan  investor  yang harmonis, sementara dalam bank konvesional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur kreditur.
c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa  keunggulan  komparatif berupa peniadaan beban bunga yang berkesinambungan,  membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha
– usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.
Di waktu awal berdirinya bank ini belum  mendapat  perhatian  penuh dari tatanan industri perbankan nasional. Hal  ini  ditujukan  pada  UU  No.  7 Tahun  1992  di  mana  bank  syariah hanya dikategorikan sebagai “bank sistem bagi hasil”. Sampai pada tanggal 16 J uli 2008 terbit UU No. 21 th 2008 sejak saat  itulah  bank syariah mempunyai landasan  hukum.  Akan  tetapi,  saat krisis ekonomi melanda negeri ini pada
8 A.M.  Saefuddin, Ekonomi  dan  Masyarakat dalam  Perspektif  Islam, (Jakarta  :  Rajawali  Press, 1987), h. 56.
tahun 1997 banyak bank-bank konvensional runtuh dan perlu dilakukan rekapitulasi oleh  pemerintah  atau  bahkan  harus di likuidasi, perbankan syariah justru sebaliknya,  tetap  kokoh  dan  tidak menderita kerugian yang besar akibat negative  spread .  Yang  akhirnya  Bank Muammalat Indonesia mampu memberikan cakrawala baru terhadap perkembangan ekonomi  nasional  dan  mengilhami perbankan konvensional untuk membuka bank  umum  syariah  maupun  unit usaha syariah. 8
Perkembangan perbankan syariah Indonesia  sedemikian  mengesankan sehingga  mendapat  predikat ”the biggest  and  the  fastest  growing  islamic banking  market  in  the  world” .  Namun demikian perbankan syariah tersebut merupakan  tantangan  dan  sekaligus amanah bagi seluruh stakeholder perbankan syariah untuk terus mengembangkan dan  merumuskan  berbagai  sistem ekonomi dan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Upaya untuk mengembangkan  sistem  ekonomi dan perbankan syariah tersebut perlu dilakukan  secara  terintegrasi  baik pada  tingkatan  pembuat  kebijakan, praktisi,  akademisi,  alim  ulama  dan masyarakat.  Prestasi  yang  dicapai Bank Muammalat Indonesia sebagai satu-satunya  bank  yang  menggunakan prinsip syariah, mampu membuka mata pemerintah ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang  No  10  tahun  1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan  rinci  landasan  hukum  serta
jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh  bank syariah. Undang-undang  tersebut  juga  memberikan atau bahkan  mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. 9
Peluang  tersebut  ternyata  disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah  bank  mulai  memberikan pelatihan  dalam  bidang  perbankan syariah  bagi  para  staffnya.  Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam  institusinya.  Sebagian  lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya  menjadi  bank  syariah. Angin segar itu sungguh terasa bagi perbankan  syariah  untuk  lebih  leluasa dalam mengembangkan sayapnya. Hingga akhirnya  dalam  perkembangan  diikuti oleh semaraknya lahir lembaga keuangan syariah berupa asuransi syariah, koperasi syariah dan bisnis syariah lainnya.
Secara umum Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:
a. Mengarahkan kepada ekonomi umat ber-muamalat secara  Islam, khusunya
muamalat yang berhubungan dengan perbankan,  agar  terhindar  dari praktik-praktik  riba  atau  jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), di mana jenis- jenis  usaha  tersebut  selain  dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
b. Untuk  menciptakan suatu  keadilan di  bidang  ekonomi  dengan  jalan
9 A.  Karim,  Adiwarman. Ekonomi  Islam: Suatu Kajian Kontemporer , (Jakarta : GIP, 2001), h.
meratakan  pendapatan  melalui kegiatan  investasi,  agar  tidak  terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju  terciptanya  kemandirian usaha.
d. Untuk  menanggulangi  masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan  program  utama  dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya  bank  syariah  di  dalam mengentaskan  kemiskinan  ini berupa  pembinaan  nasabah  yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara,  program  pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan  ekonomi  diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang  tidak  sehat  antara  lembaga keuangan dan ,
f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat  Islam  terhadap  bank  non- syariah. 10
10 A.M.  Saefuddin, Ekonomi  dan  Masyarakat dalam  Perspektif  Islam, (Jakarta  :  Rajawali  Press,
1987), h. 65.
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11281
Islam  telah  menjelaskan  prinsip- prinsip dasar keekonomiannya, bahkan banyak istilah bisnis yang dipakai dalam bahasa Quran dan Hadits seperti kredit (alqard), jual beli (albae), gadai (arrahn) dan lainnya. Adapun prinsip-prinsip dasar  ekonomi  syariah  yang  selama ini  kita  kenal  melalui  Bank  Syariah adalah nilai-nilai etika dan norma ekonomi yang  universal  dan  komprehensif. Keuniversalan  itu  sengaja  diberikan pada umat untuk memberikan kesempatan padanya agar berinovasi (ijtihad) dan berkreasi (jihad) dalam mengatur sistem ekonominya dengan syarat tidak keluar dari kerangka umumnya. Dengan begitu sistem ekonomi Islam akan senantiasa valid dan cocok untuk setiap perubahan waktu dan perbedaan tempat dan mampu memerankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini.
2. Prinsip-prinsip Bank Syariah
Prinsip-prinsip dasar bank syariah sebagai berikut:
a. Islam  mengatur  semua  transaksi ekonomi melalui nilai-nilai universal (attandzim), mudah (alyusru) dan luas (assa’ah) Dengan mengamati aturan  ekonomi  yang  ada  dalam Quran dan Hadits, jelaslah bahwa Islam benar-benar telah mengtur system ekonomi dengan teliti dan jelas  melalui  nilai-nilainya  yang universal, yaitu bahwa setiap transaksi ekonomi (muamalat) harus didasarkan pada asas kejujuran, keadilan, toleransi dan  suka  sama  suka,  baik  dalam perdagangan, kerjasama (sharing) ataupun semua aspek ekonomi. Indikasinya  bisa  dilihat  dari dibolehkannya sistem barter (materi
dan manfaat), baik melalui jual beli, sewa  menyewa,  penggadaian,  kerja sama dan lainnya. Islam juga telah memberikan kebebasan yang seluas- luasnya  dalam  melakukan  transaksi ekonomi (selama tidak melanggar nilai-nilai universal Islam) bahkan menyuruh  umatnya  untuk  terus dinamis dalam menciptakan kemudahan- kemudahan  transaksi  melalui instrumen-instrumennya agar selalu update dan valid dengan perubahan waktu  dan  perbedaan  tempat. Indikasinya  nampak  pada  tidak ada pengkhususan instrumen tertentu atau pembatasan pada instrumen tertentu. Apa yang telah diterapkan Rasulullah  dan  para  sahabatnya pada jaman itu adalah hanya kecocokan jaman dan pengenalan mereka pada instrumen dan produk tersebut, di mana  hanya  instrumen/  produk itulah  yang  dikenal  mereka  dan dipakai pada saat itu. Artinya tidak ada keharusan bagi generasi-generasi berikutnya  untuk  melaksanakan instrumen dan produk yang pernah dipakai  mereka  selama  nilai-nilai universalnya tetap dipertahankan. Nilai-nilai  tersebut  harus  tetap dipertahankan dalam setiap waktu dan tempat.
b. Islam telah mengharamkan setiap transaksi  perekonomian  yang mengandung  unsur  kedhaliman, curang dan penipuan. Apabila Islam telah membolehkan setiap transaksi ekonomi yang benar, berdasarkan keadilan dan kejujuran serta bertujuan mencapai kemaslahatan umat, maka di  sisi  lain,  Islam  juga  telah
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11281
mengharamkan  setiap  transaksi yang mengandung unsur kedhaliman, kecurangan dan penipuan seperti monopoli untuk menguasai pangsa pasar, menentukan harga seenaknya, jual beli gharar (spekulasi), manipulasi dalam jual beli, sumpah bohong, mengurangi  timbangan,  menjual belikan barang-barang yang diharamkan syariat dan lainnya.
Prinsip  dari  kegiatan  perbankan di bidang syariah tersebut sebenarnya hanya digolongkan pada 3 kegiatan pokok, yaitu: 11
a. Kegiatan Penghimpunan Dana (yang dikenal  dengan  istilah  “ Funding ”)
Artinya, Bank mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disimpan dalam bank  dimaksud.  Dalam  perbankan syariah,  Prinsip/bentuk  konkrit dari kegiatan Funding tersebut terdiri atas:
1).  Prinsip Wadi’ah ( Titipan ) yaitu penitipan  dana  antara  pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan  yang  dipercaya  untuk menjaga dana tersebut Jadi orang menaruh  dana  di  dalam  Bank tersebut.  Bank  selaku  pihak yang menerima dana dimaksud dapat menyimpan dana tersebut dalam  rekening  yang berbentuk Giro atau dalam bentuk tabungan biasa. 2).  Prinsip Mudharabah (bagi  hasil). Adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan
11 Fathurrahman  Djamil, Metode  Ijtihad Majelis  Muhammadiyah (Yogyakarta  :  Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.th.) h. 28.
usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Jadi nasabah yang menabungkan atau mendepositokan dananya pada  Bank.  Kemudian  dana tersebut digunakan oleh Bank untuk membiayai suatu usaha, dan hasilnya dibagi antara Bank selaku  pengelola  dan  nasabah selaku pemilik dana dengan nisbah tertentu.  Bentuk funding yang menggunakan prinsip mudharabah ini  bisa  berbentuk  Deposito atau tabungan biasa.
b.  Kegiatan  Penyaluran  Dana  (yang dalam bisnis dikenal dengan istilah
“ Financing Dana  yang  terdapat  di Bank, dapat disalurkan kembali oleh bank  kepada  masyarakat, dengan menggunakan  3  prinsip  pokok, yaitu:
1). Prinsip Jual beli, dimana bentuk akadnya bisa berupa :
a) Murabahah , yaitu: pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh Bank selaku shahib al mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan  bahwa  harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan  keuntungan  atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya  dapat dilakukan secara tunai atau secara angsuran.
b) Istishna adalah jual beli barang atau  jasa  dalam  bentuk pemesanan  dengan  kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Biasanya digunakan  untuk  pembiayaan manufaktur seperti: pemesanan mobil pada dealer, pemesanan pembelian rumah pada developer. Dll.
c) Salam adalah jasa pembiayaan yang  berkaitan  dengan  jual beli  yang  pembayarannya dilakukan  bersamaan  dengan pemesanan  barang. Biasanya jual  beli  yang  objeknya  di bidang agribisnis. Jadi seperti padi, gandum, tebu, dll. 2). Prinsip Kerjasama Bagi Hasil, dimana akadnya bisa berbentuk :
a) Mudharabah ,  yaitu  bentuk kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. b) Musyarakah adalah  bentuk kerjasama  dimana  modal ditanggung  bersama  antara pelaksana  dengan  pemilik modal. Jadi, jika ada keuntungan maupun kerugian, maka untung rugi tersebut dibagi dua untuk bagian yang sama besarnya. Bedanya dengan mudharabah adalah: pada musyarakah Bank tidak  semata-mata  menjadi pemilik modal saja, melainkan juga bertindak sebagai pelaksana kegiatan/pekerjaan. c. Prinsip Sewa (Ijarah) adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarah terbagi atas 2 bentuk, yaitu : Sewa Menyewa murni (Ijarah murni). Sewa menyewa dengan hak untuk membeli pada akhir masa sewa (Ijarah wal iqtiqna atau  lebih  dikenal  dengan  Ijarah Muntahiyah bi al tamlik atau dikenal juga dengan singkatan IMBT) Bentuk IMBT ini sangat mirip dengan konsep sewa  beli  (leasing)  pada  hukum positif.
d. Prinsip Jasa Keuangan (yang dikenal dengan  istilah  “Sevice”).  Dalam melaksanakan  tugasnya  dibidang jasa keuangan, pihak Bank mengutip biaya jasa. Bentuk jasa yang disediakan oleh pihak Bank adalah :
1). Wakalah yang artinya pemberian kuasa dari nasabah kepada Bank untuk melakukan sesuatu, misalnya pembelian suatu barang.
2).  Kafalah Adalah  jaminan  atau garansi  yang  diberikan  oleh penjamin kepada pihak ketiga/ pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (peminjam). Dalam hukum positifnya dikenal sebagai  pemberian  jaminan perorangan atau perusahaan (personal guarantee atau company guarantee), performance bond, bid bond, bank garansi).
3).  Hawalah adalah:  pengalihan hutang dari muhil al-ashil kepada muhal’alaih  Dalam  hukum positifnya dikenal sebagai pengalihan hutang  (subrograsi).  Dalam prakteknya  mengenai  hiwalah ini akan dikembangkan menjadi
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11281
bentuk pembiayaan factoring atau anjak piutang.
4). Rahn (Gadai) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman  sebagai  jaminan.  Jadi, seperti pada konsep gadai yang berlaku pada hukum positif, dimana pihak pemilik barang menyerahkan barangnya kepada Bank. Bedanya adalah: pihak pemilik barang tidak membayar  bunga  dari  pinjaman yang  diterimanya,  melainkan membayar biaya penitipan. Dimana biaya  tersebut  digunakan  untuk sewa tempat penitipan dan asuransi barang yang digadaikan.
5). Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan  bank  sebagai  lembaga intermediasi keuangan telah menjadi instrumen penting dalam sirkulasi aktivitas  perekonomian.  Bahkan, posisi  perbankan  menduduki  posisi strategis  karena  peranannya  dalam mengembangkan sektor riil perekonomian suatu bangsa. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya  beragama  Islam, keberadaan perbankan telah menjadi bagian  penting  aktifitas  perekonomian mereka  sehari-hari,  sehingga  nyaris tidak ada aktifitas perekonomian masyarakat Islam yang tidak berhubungan dengan sistem  perbankan  nasional.  Sebagai lembaga  yang  relatif  baru  bila dibandingkan  dengan  bank  konvensional, bank  syariah  memiliki  tugas  untuk
dapat meyakinkan nasabahnya, bahwa tanpa menerapkan sistem bunga sebagai instrumen  dalam  transaksinya,  bank syariah  juga  mampu  memberikan keuntungan bagi para nasabah dengan cara bagi hasil.
Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang operasionalnya didasarkan atas ajaran syariah Islam, bank syariah dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi lantaran aktifitasnya yang berbasis investasi dan pembiayaan bisnis. Secara khusus, menurut kajian Muhammad, peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam  aspek-aspek  berikut:  Menjadi perekat nasionalisme baru. Bank syariah Indonesia  dapat  menjadi  fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi  kerakyatan.  Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Pengelolaan bank syariah harus  didasarkan  atas  visi  ekonomi kerakyatan dan upaya ini dapat terwujud jika ada mekanisme yang transparan.
Memberikan return yang lebih baik. Meskipun  investasi  di  bank  syariah dijanjikan dengan pemberian keuntungan yang  tidak  pasti,  akan  tetapi  bank syariah  harus  mampu  memberikan keuntungan  yang  lebih  baik  kepada nasabahnya  dibandingkan  dengan bank konvensional.
Mendorong  penurunan  spekulasi di pasar keuangan. Bank syariah dapat berperan sebagai pendorong terjadinya transaksi  produktif  dari  dana  masyarakat. Mendorong pemerataan pendapatan. Bank  syariah  tidak  hanya  berperan sebagai  lembaga  intermediasi,  tetapi dapat juga megumpulkan dana zakat,
infak dan sodaqoh. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.
C. Hasil Penelitian
1. Peluang Bank Syariah di Indonesia
Pasca Merger Adapun peluang Bank Syariah Indonesia dalam pertumbuhan perekeonomian Indonesia adalah sebagi berikut : a. Menjadi Bank Syariah yang Komplit.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bank Syariah Indonesia merupakan  gabungan  dari  tiga Bank  Syariah  yaitu:  BSM,  BRIS dan BNIS. Ketiga bank syariah ini masing-masimg memiliki keunggulan tersendiri  dengan  segmen  yang sangat spesifik. BSM selama ini dikenal sangat  kuat  dalam  menjalankan bisnis konsumer yang terbukti mampu menopang bisnis Bank tersebut di masa pandemi Covid-2019. Pada tahun 2020 di saat banyak perusahaan pada  gulung  tikar,  BSM  justru mencatatakan laba sebesar Rp1,4 triliun  di  tahun  2020  atau  ada kenaikan dibandingkan laba tahun 2019 yang sebesar Rp1,2 triliun. Untuk bisnis di sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), BRIS adalah jagoannya. Bisnis di sektor UMKM selama ini menjadi andalan  dari  BRIS  dan  terbukti mampu  memberikan  sumbangan pendapatan untuk perusahaan. Sama seperti BSM, BRIS juga mengalami kenaikan  laba  di  masa  pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 BRIS berhasil  mencatatkan  lama  sebesar Rp248 miliar atau terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan laba tahun
2019. Sebelumnya nasabah jika ingin mendapatkan  layanan  pembiayaan konsumer yang bagus harus ke BSM, kemudian ke BRIS untuk mendapatkan pembiayaan  KUR  UMKM  dan harus ke BNIS jika ingin memiliki kartu kredit syariah. Maka setelah mereka digabung akan memudahkan nasabah untuk mendapatkan semua layanan tersebut dalam satu atap. Hal tersebut tentunya akan semakin menambah kemolekan BSI. Karena seperti  yang  kita  ketahui  bahwa Bank  Syariah  selama  ini  sudah memiliki  produk-produk  unggulan yang  tidak  dimiliki  oleh  bank konvensional seperti: gadai emas, cicil  emas,  tabungan  emas,  haji, umroh, zakat dan wakaf. Peluang untuk mendapatkan manfaat yang lebih  lengkap  tersebut  akan  bisa dirasakan  oleh  nasabah  di  BSI. Nasabah  akan  bisa  mendapatkan layanan  komplet  BSI  di  1.200 cabang dan didukung oleh 20.000 karyawan.
b. Menjadi Bank Syariah Buku 4.
BUKU  adalah  singkatan  dari Bank Umum Kegiatan Usaha. BUKU merupakan tingkat kelompok dari perusahaan  perbankan  berdasarkan jumlah modal intinya.Setiap Bank baik Bank Umum maupun Bank Syariah, dalam operasionalnya harus memiliki modal yang disebut dengan Modal Inti. Modal Inti ini terdiri dari modal yang disetor ditambah keuntungan yang diperoleh Bank setelah dipotong pajak. Jadi dengan bergabungnya  BSM,  BRIS  dan BNIS menjadi BSI akan menjadikan
peluang untuk kita memiliki Bank Syariah BUKU 4 semakin terbuka. Dan peluang untuk menjadi bank syariah BUKU 4 ini akan memberikan banyak manfaat bagi umat.
Ketika  sudah  menjadi  Bank Syariah BUKU 4 maka BSI dapat melakukan  penyertaan  sebesar 35%  pada  lembaga  keuangan  di dalam  dan  luar  negeri  dengan cakupan  wilayah  international.
Selain  cakupan  produk  dan aktivitas,  dengan  menjadi  Bank BUKU  4  maka  akan  semakin meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM karena  dengan  semakin  besarnya aset  Bank  maka  penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM akan naik pula.
Itu  artinya  ketika  nanti  kita memiliki  Bank  Syariah  BUKU  4 maka penyaluran pembiayaan Bank Syariah pada sektor produktif akan semakin meningkat yaitu menjadi 70% dari total pembiayaan Bank. Kenaikan porsi pembiayaan produktif ini  tentunya  akan  mendorong peningkatan  penyaluran  pembiayaan UMKM  yang  ada  di  dalamnya. Hal ini sekaligus menjadikan jawaban atas kritikan bahwa dengan adanya merger  Bank  Syariah  ini  maka sektor UMKM akan ditinggalkan. Dengan  menjadi  Bank  Syariah BUKU 4 maka kepercayaan investor di  dalam  dan  luar  negeri  akan semakin  meningkat  karena  mereka semakin yakin dengan kemampuan
BSI. Hal tersebut akan meningkatkan
keunggulan  daya  saing  BSI  dan menjadi semakin kompetitif.
c. Menjadi Bank Syariah Global.
Hal  ini  seakan  memberikan jaminan bahwa bisnis BSI di pasar dalam negeri nantinya akan aman dan terkendali karena manajemen di Bank ini sudah berpengalaman menggarapnya.  Dengan  kokohnya bisnis di dalam negeri akan menjadikan pondasi  untuk  ekspansi  dalam menggarap  bisnis  di  luar  negeri. Menjadi Bank Syariah Global adalah salah satu alasan kenapa BSI lahir. Hal  ini  bukanlah  omong  kosong karena BSI memiliki kemampuan dan peluang untuk kesitu. Karena dari hasil penggabungan aset dan modal  inti  akan  menjadikan  BSI menjadi  lebih  kuat  untuk  mencoba bersaing di tataran global.
Saat  ini  BSI  memiliki  modal inti sebesar Rp20,4 triliun sehingga menjadi  Bank  Syariah  BUKU  3. Dengan posisi sebagai Bank Syariah BUKU 3 maka BSI dapat melakukan penyertaan  modal  pada  lembaga keuangan  syariah  di  Indonesia dan/atau  di  luar  negeri  terbatas pada  wilayah  regional  Asia.  Jadi saat ini BSI sudah bisa buka cabang di luar negeri untuk lingkup Asia. Negara-negara  di  Timur  Tengah bisa  menjadikan  target  market yang  potensial  untuk  ekspansi bisnis BSI di luar negeri. Dengan adanya  peluang  menjadi  Bank Syariah  Global  dan  diimbangi pondasi yang kuat di dalam negeri maka manfaat yang akan diberikan
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11281
oleh BSI kepada umat akan semakin luas.
2. Tantangan Bank Syariah di Indonesia Pasca Merger. Secara umum, tantangan berat yang harus dipecahkan itu adalah bagaimana menjadikan industri keuangan syari’ah yang mapan (established), yakni perbankan syari’ah  yang  profesional,  sehat  dan terpercaya.  Apabila  diklasifikasikan, berbagai tantangan tersebut ada yang berasal dari dalam (internal), dan ada yang datang dari luar (eksternal). Tantangan dari  dalam  adalah  sejumlah  tantangan yang  harus  dipecahkan,  berasal  dari ‘diri‘ bank syari’ah sendiri. Sejumlah tantangan itu meliputi:
a. Pengembangan kelembagaan. Sampai saat  ini,  kelembagaan  perbankan syariah  belum  sepenuhnya  mapan. Beberapa hal masih perlu dibenahi, terutama dalam manajemen, tugas dan  wewenang,  peraturan,  dan struktur  keorganisasian.  Hubungan antara bank konvensional dengan unit syari’ahnya (subsystem) perlu diperjelas, agar sinergis.
b. Sosialisasi dan promosi. Di lapangan, cukup  banyak  masyarakat  yang belum memahami secara utuh ‘sosok’ banksyariah.  Meminjam  istilah Adiwarman A. Karim, setidaknya ada 3 kategori nasabah, yakni loyalis syariah,  loyalis  konvensional  dan pasar  mengambang  ( floating  market ). Potensi pasar mengambang mencapai Rp 720 triliun. Persoalan pada pasar mengambang  adalah  ada  yang sudah tahu tapi belum paham, sudah paham tapi belum percaya, sudah percaya  tapi  belum  sepenuhnya
berpartisipasi.  Proses  sosialisasi perlu dilakukan secara continue.
c. Perluasan  jaringan  kantor.  Indnesia memiliki wilayah yang amat luas. Akan tetapi jumlah kantor syariah yang  beroperasi hingga  ke  pelosok masih kurang.
d. Peningkatan  SDM.  Harus  diakui secara jujur, bahwa sumber daya insani perbankan syariah yang profesional, amanah,  dan  berkualitas  belum sepenuhnya tersedia.
e. Insan perbankan yang berkualifikasi syariah  handal  masih  jarang. Nampaknya, sebagian besar SDM terutama  level  menengah  ke  atas masih  hasil  didikan  ekonomi konvensional. Padahal, yang dibutuhkan bukan hanya menguasai ekonomi/ perbankan modern, tetapi sekaligus paham fiqih (syariah) serta mampu berinovasi  dalam  menyelesaikan ‘pernak - pernik’ persoalan bank syariah yang sistemnya masih baru. Training, workshop,  seminar,  studi  banding, serta berbagai pembinaan lain untuk meningkatkan  kompetensi  SDM harus mendapat perhatian serius. Peningkatan modal, tantangan ini masih dirasakan oleh bank syariah di Indonesia.
Masih minimnya SDM merupakan fakta  yang  tidak  bisa  diingkari. Bank  syariah  masih  kekurangan tenaga yang menguasai aspek fiqh tentang  perbankan  syariah  dan pengetahuan manajemen perbankan praktis.  Salah  satu  sebab  minimnya SDM adalah adanya jargon “how to  Islamize  our  banking  system” dan  melupakan  wacana  “how  to
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11281
Islamize  the  people  involved  in the banking industry”. 12
f. Peningkatan  pelayanan.  Perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat dan murah harus  menjadi trade  mark bank syariah.
3. Solusi Pengembangan Pasca Merger
Setelah melihat peluang dan tantangan yang dihadapi Bank Syariah Indonesia, maka alternatif solusinya dalam penelitian ini diberikan dengan tujuan agar Bank Syariah  Indonesia  mengalami  progres yang signifikan dan semakin berperan dalam  peningkatan  perekonomian Indonesia. Solusi itu antara lain : a. Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi  Pemerintah.  Pemerintah harus  ditingkatkan,  terutama mengalokasikan sebagian dana APBN untuk Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian bank syariah tidak kekurangan dana untuk meningkatkan kualitasnya, di samping dana bank sendiri harus terus  ditingkatkan.  Kelembagaan juga harus terus dikembangkan seiring kemajuan global.
b. Menggalakkan promosi dan edukasi serta sosialisasi Bank Syariah kepada masyarakat, agar tidak terjadi misunder standing  terhadap  Bank  Syari’ah, memahami produk-produknya, serta manajemen dan cara mengaksesnya. c. Penguatan Sumber Daya Manusia khususnya  yang  involved  di Perbankan  Syariah,  supaya  bisa mengerti  dan  memahami  secara
12 M.  Nur  Rianto  Al-Arif.  Lembaga
Keuangan  Syari’ah, (Bandung;  Pustaka  Setia, 2012), h. 124.
teoritis dan praktis tentang segala yang berkaitan dengan Perbankan Syariah.
d. Pemanfaatan  teknologi  modern dalam operasionalisasi Perbankan Syariah.
e. Menjalin kerjasama dengan semua pihak, guna memperluas jaringan, marketing dan konsumen.
f. Peningkatan  kualitas  pelayanan, kenyamanan  dan  fasilitas  kantor, produksi yang bervariatif harus segera direalisasi. Termasuk memperbanyak jumlah  mesin  ATM  di  seluruh pelosok Indonesia.

## D. Kesimpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa penggabungan  tiga  bank  syariah  milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM),  dan PT  Bank  BNI Syariah  (BNIS)  dapat meningkatkan  daya  saing  keuangan syariah. Peluang Bank Syariah Indonesia dalam peningkatan ekonomi antara lain :  Pertama,  menjadi  Bank  Syariah  yang Komplit. Kedua, menjadi Bank Syariah Buku  4.  Ketiga,  menjadi  Bank  Syariah Global.  Namun,  meski  memiliki  peluang besar, Bank Syariah Indonesia juga memiliki sejumlah  tantangan  yang  juga  perlu dicarikan solusinya. Solusi itu antara lain pengembangan kelembagaan, partisipasi pemerintah, menggalakkan promosi dan edukasi serta sosialisasi Bank Syariah kepada masyarakat  serta  penguatan  Sumber Daya Manusia. Bank Syariah Indonesia juga perlu lebih memanfaatkan tekonologi
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11281
modern dan menjalin kerjasama dengan semua pihak guna memperluas jaringan marketing  konsumen.  Dampak  merger terhadap  perkembangan  ekonomi  syariah diyakini positif, karena entitas baru yang lahir dari aksi korporasi ini akan memiliki modal  besar  untuk  bergerak  menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain  itu  Bank  Syariah  hasil  merger dinilai dapat fokus dalam mengembangkan UMKM dan masyarakat ekonomi kelas menengah. Bank Syariah Indonesia hasil merger juga bisa menjadi pendongkrak atau  pendorong  utama  perkeonomian Indonesia.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman,  A.  Karim, Ekonomi  Islam: Suatu Kajian Kontemporer , Jakarta : GIP, 2001 Ahmad Shobiri Muslim, Perbankan Syariah di Indonesia; Antara Peluang dan Tantangan , Jurnal Universum, Vol. 10 No. 1 Januari 2016 Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalah , Jakarta;Amzah, 2010 Antonio , Muhammad, Syafi’ i, Bank Syariah dari  Teori  ke  Praktek ,    Jakarta: Gema Insani,2001 Arikunto,  Suharsimi,  Prosedur  Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2006 Al-Arif, M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syari’ah,  Bandung;  Pustaka  Seti a, 2012 Djamil,  Fathurrahmanl, Metode  Ijtihad Majelis Muhammadiyah Yogyakarta :
Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah, t.th. Hamka, Tafsir al-Azhar ,  Singapura; Pustaka Nasional Pte Ltd, Cetakan Kedua,
2003 Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung:  Mandar  Maju, 1996, Cet. Ke-7.
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan
Proposal ,  Jakarta:  Bumi  Aksara, 2004, Cet. Ke-7, h. 24. Saefuddin, A.M. Ekonomi dan Masyarakat dalam  Perspektif  Islam, Jakarta  :
Rajawali Press, 1987 Sultan  Remi  Syahdeni, Perbankan  Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan  Indonesia, Jakarta:
Pustaka Utama Graffiti, 1999
Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin , Islamic
Banking . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010