## PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Oleh : Bambang Ali Kusumo 1
Abstract: Islamic law sees Sirri Marriage as something allowed to conduct; yet, it is highly recommended to record or to list it in an official marriage document. However, positive  law  sees  it  into  two  different  point  of  views.  Firstly,  some  experts consider  sirri  marriage  as  something  legal  to  conduct.  Secondly,  some  experts (and  also  law  upholde  opporatus)  consider  it  as  something  prohibited. Following  this  idea,  the  goverment  present  a  draf    of  marriage  act  to  provide some punishments for people who conduct sirri marriage.
Keywords: marriage, sirri marriage.

## A. PENDAHULUAN
Manusia  diciptakan  oleh  Tuhan  sebagai  makhluk  sosial,  makhluk  yang  ingin berhubungan  atau  bekerjasama  dengan  manusia  lain.  Timbulnya  perhubungan  ini  karena supaya  kebutuhan  hidupnya  dapat  terpenuhi.  Salah  satu  hubungan  antara  manusia    ini adalah  hubungan  perkawinan.  Perkawinan  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang mempunyai  akibat  yang  penting  di  dalam  masyarakat.  Akibat  yang  paling  dekat  adalah adanya  ikatan  yang  dinamakan  ikatan  perkawinan.  Sebelum  adanya  ikatan  perkawinan mereka  masing-masing  hidup  sendiri-sendiri  secara  bebas,  tetapi  setelah  ada  ikatan perkawinan  mereka  hidup  bersama  dan  dengan  hidup  bersama  itu  timbul  hak  dan kewajiban  tertentu  antara  satu  dengan  yang  lain  dan  antara  mereka  bersama  dengan masyarakat.  Akibat  yang  lebih  jauh  adalah    bila  kemudian  ada  anak-anak  keturunan mereka,  maka  mereka  dengan  anak-anak  tersebut  membentuk  suatu  keluarga  tersendiri. Perkawinan  merupakan  hal  yang  penting  bagi  kehidupan  manusia,  hal  ini  disebabkan dengan  melakukan  perkawinan  yang  sah  dapat  terlaksana  pergaulan  hidup  manusia  baik secara individual maupun kelompok antara pria dan
wanita  secara  terhormat  dan  halal  sesuai  dengan  kedudukan  manusia  sebagai  makhluk yang  terhormat  di  antara  makhluk-makhluk  Tuhan  yang  lain.  Di  samping  itu  dengan melaksanakan  perkawinan  yang  sah  dalam  masyarakat  sehingga  kelangsungan  hidup
1 Dosen Fakultas Hukum
dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih. Dengan terjadinya  perkawinan  pula,  maka  akan  timbullah  sebuah  keluarga  yang  merupakan  inti dari  pada  hidup  bermasyarakat,  sehingga  dapat  diharapkan  timbulnya  suatu  kehidupan masyarakat  yang teratur dan berada dalam suasana  yang damai.  Selain  yang diuraikan di atas  ada  satu  unsur  lagi  akan  arti  pentingnya    perkawinan  bagi  manusia,  yakni  dengan melaksanakan  perkawinan yang sah dapat terbentuk satu rumah tangga dimana kehidupan dalam  rumah  tangga  dapat  terlaksana  dengan  damai,  tentram  dan  bahagia  serta  kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami isteri.
Dari  apa  yang  diuraikan  di  atas,  maka  jelaslah  bahwa  untuk  membentuk  keluarga atau  rumah  tangga  langkah  pertama  harus  melaksanakan    perkawinan  terlebih  dahulu. Apabila seseorang yang hidup bersama atau berumah tangga tanpa ikatan perkawinan yang sah  akan  menimbulkan  berbagai  masalah  baik  terhadap  dirinya  sendiri  maupun  terhadap masyarakat  sekitarnya.  Hal  seperti  ini  banyak  terjadi  di  negara-negara  barat.  Hidup berumah  tangga  tanpa  adanya  ikatan  perkawinan,  yang  penting  bagi  mereka  adanya  rasa cinta.  Hal  ini  sangat  berbeda di  negara  kita,  seseorang  yang  akan  berkeluarga  diharuskan untuk  melaksanakan  perkawinan  terlebih  dahulu.   Untuk melaksanakan  perkawinan  harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Adanya  persyaratan  ini  untuk  mencegah  timbulnya  hal-hal  yang tidak  diinginkan,  sehingga  akan  terwujud  keluarga  yang  bahagia  dan  sejahtera.  Di  dalam Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dinyatakan  bahwa  perkawinan adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Bila dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian.  Perjanjian yang  dimaksud  berbeda  dengan  perjanjian  pada  umumnya  seperti  perjanjian  jual  beli, perjanjian  sewa  menyewa,  perjanjian  tukar  menukar  dan  lain-lain.  Bila  perjanjian  pada umumnya  para  pihak  bebas  menentukan  isi  dari  perjanjian  selama  tidak  bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang dan ketertiban. Namun untuk perjanjian perkawinan isi perjanjian  telah  ditentukan  di  dalam  undang-undang.  Oleh  sebab  itu  para  pihak    saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing  selama  dan  sesudah  hidup  bersama  berlangsung,  dan  mengenai
kedudukannya  dalam  masyarakat  dari  anak-anak  keturunannya.    Termasuk  dalam  hal  ini menghentikan  perkawinan,  para  pihak  (suami  dan  isteri)  tidak  bebas  penuh  untuk menentukan  sendiri  syarat-syarat  untuk  penghentian  tetapi  terikat  pada  peraturan  yang berlaku  (Wirjono  Prodjodikoro  dalam  Soemiyati,  1986:  10).  Mengingat  perjanjian perkawinan ini merupakan perjanjian yang luhur, maka perlu dibuat akta resmi bukan akta di  bawah  tangan.  Tujuan  dari  akta  resmi  ini  untuk  memudahkan  pembuktian  perkawinan bila  terjadi  permasalahan  yang  berkaitan  dengan    perkawinan  tersebut.  Perkawinan  yang tidak  dibuat  akta  resmi  atau  dibawah  tangan  disebut  dengan  perkawinan  sirri  atau pernikahan sirri.
Pembahasan  Perkawinan  sirri  semakin  populer  setelah    pemerintah  mengajukan usulan  atau  draf  rancangan  undang-undang  perkawinan  yang  antara  lain  mengusulkan adanya  sanksi  pidana  bagi  seseorang  yang  melakukan  perkawinan  sirri  dan  orang  yang menikahkannya.  Apa  sebenarnya  perkawianan  sirri  itu  ?,  bagaimana  pandangan  Hukum Islam dan Hukum positif mengenai perkawinan sirri ini ?.

## B. PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Secara etimologis sirri berarti sesuatu yang tersembunyi, rahasia, pelan-pelan, tidak secara  terang.  Berbeda  dengan  jaher,  artinya  terbuka,  tidak  rahasia,  secara  terang.  Dalam kaitannya  dengan  nikah  atau  perkawinan,  pada  umumnya  masyarakat  mengartikan  nikah sirri atau perkawinan siri mempunyai tiga pengertian, yakni:
1. Pernikahan  tanpa  wali  atau  saksi.  Pernikahan  ini    dilakukan  secara  sembunyi- sembunyi  atau  rahasia.  Pernikahan  semacam  ini  menurut  hukum  Islam  tidak  sah atau  dilarang.  Hal  ini  mendasarkan  pada  Hadits-hadits  riwayat  yang  lima  kecuali Imam  Nasa’i,  hadits  riwayat  Ibnu  Majah  dan  Addaruqutny.  Hadits  riwayat  yang lima  kecuali  Imam  Nasa’i  yang  pertama  menyatakan    “bahwa  tidak  sah  suatu pernikahan tanpa seorang wali”,  yang  kedua  menyatakan “bahwa wanita manapun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil”. Kemudian hadits  riwayat  Ibnu  Majjah  dan  Ad  Daruqutny  yang  menyatakan  “bahwa  seorang wanita  tidak  boleh  menikahkan  wanita  lainnya.  Seorang  wanita  juga  tidak  berhak menikahkan  dirinya  sendiri”.  Dari  hadits-hadist  di  atas  menunjukkan  bahwa
perkawinan  tanpa  wali  atau  saksi  hukumnya  tidak  sah.  Di  samping  itu  Umar  bin Khotthob    pada  waktu  menjadi  kholifah  dilapori  tentang  pernikahan  yang  tidak disaksikan  kecuali   seorang  laki-laki dan seorang  perempuan, maka beliau berkata ini adalah nikah sirri, dan saya tidak membolehkannya, kalau saya mengetahuinya, niscaya  akan  saya  rajam  (pelakunya)  (Ahmad  Zain  An  Najah,  2010:  30).  Dengan melihat hadits-hadits tersebut, maka disamping pernikahannya tidak sah, pelakunya telah  melakukan  maksiyat  pada  Alloh  SWT.  Di  dalam  syariat  belum  ditentukan bentuk  dan  kadarnya  sanksi  terhadap  pernikahan  tanpa  wali  ini.  Mengingat  hal yang  demikian,  maka  sanksinya  diserahkan  pada  hakim.  Menurut  Syamsudin Ramadhan  An  Nawawi  kasus  ini  dimasukkan  ke  dalam  bab  ta’zir  (Syamsudin Ramadhan  An  Nawawi,  tanpa  tahun).    Yang  dimaksud  hukum  ta’zir  adalah hukuman  atas  pelanggaran  yang  tidak  ditetapkan  hukumannya  dalam  Al  Qur’an dan Al Hadits yang bentuknya sebagai hukuman ringan, contoh yang lain misalnya berkelahi,  mengejek,  memalsukan  berat  timbangan  dan  lain-lain  (Sudarsono, 1992:548).
2. Pernikahan  yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak  boleh  mengumumkan  pada  khalayak  ramai.  Pernikahan  sirri  bentuk  yang kedua  ini  ada  dua  pendapat,  yang  satu  menyatakan  sah  tetapi  makruh  dan  yang lainnya  menyatakan  tidak  sah.  Pendapat  yang  pertama  mendasarkan  pada  hadits riwayat  Imam  Addaruqutny  dan  Baihaqi  menyatakan  bahwa  “tidak  sah  suatu pernikahan  kecuali  dengan  wali  dan  dua  saksi  yang  adil”.  Pendapat  yang  kedua mendasarkan  pada  hadits  riwayat  An  Nasa’i  dan  Al  Hakim  yang  menyatakan bahwa”pembeda antara yang halal (pernikahan) dan yang haram (perzinaan) adalah gendang  rebana  dan  suara”  dan  hadits  riwayat  Tirmidzi  dan  Ibnu  Majah  yang menayatakan  bahwa  “Rosululloh  bersabda  umumkanlah  nikah,  adakanlah  di masjid,  dan  pukullah  rebana  untuk  mengumumkannya”.  Dengan  melihat  dua pendapat  tersebut  menurut  hemat  penulis  sebaiknya  dalam  melakukan  pernikahan diberitahukan  pada  khalayak  ramai  atau  minimal  tetangga  dekat  diundang  untuk menyaksikan terjadinya pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kebiasaan yang ada di Indonesia disebut dengan resepsi atau walimahan. Menurut para ulama bahwa  mengadakan  walimah  itu  hukumnya  sunnah  mu’akad  (sangat  diutamakan)
dan  merupakan  ibadah.  Agar walimah mempunyai  nilai  ibadah perlu diperhatikan: penyelenggaraannya  disesuaikan  dengan  kemampuan,  dilaksanakan  dengan  ikhlas tidak  ada  motif  komersiil,  para  tamu  disambut  dengan  rasa  hormat,  tidak  ada halangan  diadakan  selingan  hiburan  dengan  catatan  tidak  menyimpang  dari  aturan agama,    adat  istiadat  boleh  dipakai  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  aturan agama, tidak mencela hidangan yang disajikan dan lain-lain (Ahmad Azhar Basyir, 1987:46 – 47)
3. Pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi  yang adil serta adanya  ijab  qobul,  namun  pernikahan  ini  tidak  dicatatkan  pada  Kantor  Urusan Agama  (KUA).  Bila  dilihat  dari  aspek  hukumnya,  pernikahan  ini  termasuk pernikahan  yang  sah.  Dikatakan  demikian  karena  pernikahan  itu  memenuhi  syarat dan  rukunnya.  Yang  dimaksud  syarat  adalah  sesuatu  yang  harus  ada  dalam pernikahan  atau  perkawinan  tetapi  tidak  termasuk  hakekat  dari  perkawinan  itu sendiri.  Bila  salah  satu  syarat-syarat  dari  perkawinan  itu  tidak  dipenuhi,  maka perkawinan  itu  tidak  sah  (Soemiyati,  1986:30).  Syarat-syarat  tersebut  adalah (Ahmad Azhar Basyir,  1987: 27)
a. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
Perempuan  yang  haram  dinikah  untuk  selamanya  dan  haram  untuk  dinikah untuk  sementara.  Yang  haram  dinikah  untuk  selamanya  adalah  karena hubungan  nasab  (ibu,  anak  perempuan,  saudara  perempuan  kandung,  bibi, kemenakan  perempuan),  karena  hubungan  susuan  (ibu  susuan,  nenek  susuan, bibi susuan, kemenakan perempuan susuan, saudara perempuan susuan), karena hubungan  semenda  (mertua,  anak  tiri,  menantu,  ibu  tiri)  dan  karena  sumpah li’an.  Kemudian  yang  haram  dinikah  untuk  sementara  adalah  mengumpulkan dua  perempuan  bersaudara,  perempuan  dalam  ikatan  perkawinan  dengan  laki- laki  lain,  perempuan  sedang  dalam  menjalani  masa  ‘iddah,  perempuan  yang telah  ditalak  tiga  kali,  perkawinan  orang  yang  sedang  ihrom,  kawin  dengan pezina.  Dari  keterangan  itu,  maka  yang  halal  dinikah  adalah  perempuan- perempuan selain yang disebutkan di atas.
b. Dihadiri  dua  orang  saksi  laki-laki.  Adanya  saksi  ini  menunjukkan  bahwa pernikahan  atau  perkawinan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  manusia.  Adanya  saksi  juga  merupakan  bukti  yang  dapat  dijadikan dasar  bahwa  telah  terjadi  pernikahan  atau  perkawinan.  Untuk  menjadi  saksi harus  memenuhi  syarat-syarat,  yakni  berakal  sehat,  baligh,  beragama  Islam, laki-laki  dua  orang  atau  satu  laki-laki    dua  perempuan  (mashab  Hanafi),  adil serta mendengar dan memahami sighat akad,
c. Ada  wali  mempelai  perempuan  yang  melakukan  akad.  Orang  yang  berhak bertindak  menjadi  wali  adalah  ayah,  kakek  dan  seterusnya  ke  atas  dari  garis laki-laki; saudara  laki-laki  kandung  atau  seayah;  kemenakan  laki-laki  kandung atau seayah; paman kandung atau seayah; saudara sepupu kandung atau seayah; sultan  atau  hakim  dan  wali  muhakkam.  Untuk  menjadi  wali  harus  memenuhi syarat, yakni beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki dan adil.
Kemudian  yang  dimaksud  rukun  pernikahan  atau  perkawinan  adalah  hakekat  dari perkawinan  itu  sendiri,  jadi  tanpa  adanya  salah  satu  rukun,  perkawinan  tidak mungkin  dapat  dilaksanakan.  Rukun  pernikahan  adalah  pihak-pihak  yang melaksanakan aqad nikah (mempelai pria dan wanita), wali, saksi dan akad nikah.
Berkaitan  dengan  pernikahan  sirri  ditinjau  dari  hukum  Islam  ini,  sah  tidaknya  suatu pernikahan  atau  perkawinan  tidak  terletak  pada  dicatatkan  atau  tidak  dicatatkan  pada lembaga  pencatatan,  tetapi  yang  membuat  sah  tidaknya  suatu  perkawinan  terletak  pada syarat-syarat  dan  rukunnya  pernikahan  atau  perkawinan.  Memang  adanya  pencatatan merupakan  hal  yang  menguntungkan  bagi  para  pihak,  karena  merupakan  dokumen  resmi dari negara yang dapat digunakan sebagai alat bukti bila terjadi perselisihan yang berkaitan dengan perkawinan atau sengketa  yang lahir akibat perkawinan, misalnya waris, hak  asuh anak,  perceraian,  nafkah  dan  lain-lain.  Perlu  penulis  sampaikan  bahwa  dokumen  resmi yang  berupa  akta  pernikahan  yang  dikeluarkan  oleh  negara  bukanlah  satu-satunya  alat bukti,  masih  ada alat  bukti    lain  yang  bisa  dijadikan  dasar  untuk  menyelesaikan sengketa atau  perselisihan.    Alat  bukti  lain  yang  berupa  kesaksian  saksi,  sumpah,  pengakuan  dan lain-lain dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan dalam pernikahan.  Mengingat  hal  tersebut,  maka  orang  yang  melakukan  pernikahan  sirri  tetap
memiliki hubungan pewarisan yang sah dan hubungan lain yang lahir dari pernikahan sirri. Seharusnya  pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  menyelesaikan  sengketa    yang  terjadi dalam pernikahan sirri atau akibat pernikahan sirri.
Selanjutnya  bila  melihat  sejarah    pada  masa  kejayaan  Islam,    telah  berkembang dengan  baik  sistem  pencatatan,  namun  pernikahan  atau  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan pada negara tidak diancam sanksi dan kenyataannya kebanyakan masyarakat saat itu yang melakukan pernikahan atau perkawinan tidak dicatatkan.  Para ulama atau penguasa pada waktu  itu  memahami  bahwa  hukum  asal  pencatatan  pernikahan  adalah  mubah,  artinya boleh  dilakukan  pencatatan  atau  boleh  tidak  melakukan  pencatatan.  Di  dalam  Al  Qur’an Surat  Al  Baqoroh  ayat  282  dinyatakan  bahwa  “Hai  orang-orang    yang  beriman  apabila kamu  bermu’amalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan benar.  Dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Alloh  telah mengajarkannya,  maka  hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berutang  itu mengimlakkan,  dan  hendaklah  ia  bertaqwa  kepada  Alloh  Tuhannya,  dan  janganlah  ia mengurangi  sedikitpun  dari  pada  hutangnya.  Jika  yang  berutang  itu  orang  yang  lemah akalnya  atau  lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  maka hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan  jujur.  Dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang saksi  dari  orang-orang  lelaki  diantaramu.  Jika  tidak  ada  dua  orang  lelaki,  maka  (boleh) seorang  lelaki  dan  dua  orang  perempuan  dari  saksi-saksi  yang  kamu  ridhoi,  supaya  jika seorang  lupa  maka  seorang  lagi  mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik  kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian  itu, lebih adil  di  sisi  Alloh  dan  lebih  dapat  menguatkan  persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak (menimbulkan)  keraguanmu,  (tulislah  mu’amalahmu  itu),  kecuali  jika  mu’amalah  itu perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan  di  antara  kamu,  maka  tak  ada  dosa  bagi  kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis  dan  saksi  saling  sulit  menyulitkan.  Jika  kamu  lakukan  (yang  demikian),  maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Alloh; Alloh  mengajarmu;  dan  Alloh  maha  mengetahui  segala  sesuatu”  (Muhammad  Daud  Ali, 1998:  138).    Dari  ayat  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  transaksi  atau  perjanjian  sangat
dianjurkan  untuk  dilakukan  secara  tertulis  (dibuat  akta,  penulis),  apalagi  pernikahan  atau perkawinan merupakan perjanjian  luhur yang mempunyai akibat-akibat hukum.
Selanjutnya  di  dalam  Hukum  Islam,  pelaksanaan  pernikahan  atau  perkawinan  sangat dianjurkan  untuk  disebarkan  atau  diumumkan  melalui  walimah  (walimatul  ‘ursy),  yakni dengan  mengundang  kerabat,  tetangga,  teman  dan  lain-lain  untuk  menyaksikan  bahwa telah  terjadi  pernikahan  atau  perkawinan  antara  seorang  perempuan  dengan  seorang  laki- laki. Banyak manfaat yang diperoleh sesorang dari walimatul ‘ursy ini, antara lain:
a. Untuk menghindari terjadinya fitnah di dalam masyarakat.
b. Memberi  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  persaksian  bila  terjadi  sengketa atau perselisihan di antara kedua belah pihak (kedua mempelai).
c. Memudahkan  untuk  mengidentifikasi  apakah  seseorang  itu  berstatus  sudah menikah atau belum menikah.  Di masyarakat sering terjadi seseorang mengaku belum  menikah  (jejaka)  atau  perawan,  namun  ternyata  telah  memiliki  suami atau  isteri.  Atau  lebih  jelasnya  memudahkan  terang  status  seseorang  di  dalam masyarakat.

## C. PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
Bila  dicermati  perkawinan  sirri  yang  dimaksud  dalam  hukum  positif  adalah perkawinan  sirri  bentuk  yang  ketiga,  yakni  pernikahan  atau  perkawinan  yang  dilakukan dengan  adanya  wali  dan  dua  orang  saksi  yang  adil  serta  adanya  ijab  qobul,  namun pernikahan  ini tidak  dicatatkan pada Kantor Urusan agama (KUA)  atau dikatakan sebagai perkawinan di bawah tangan. Yang menjadi persoalan adalah sahkah perkawinan semacam ini  ?.    Di dalam  hukum positif (Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dinyatakan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Ketentuan yang ada  di  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  secara  eksplisit hanya dinyatakan seperti itu. Mengingat hal tersebut, maka dalam pemahaman perkawinan di  bawah  tangan  termasuk  perkawinan  sah  atau  tidak  sah  ada  dua  pendapat  yang  saling
bertentangan.  Yang  berpendapat  perkawinan  di  bawah  tangan  sah  menyatakan  bahwa  di dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan    mengenai  tujuan pencatatan  ini  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut,  hanya  di  dalam  penjelasan  umum  dinyatakan bahwa  pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan  pencatatan  peristiwa- peristiwa penting lainnya di dalam kehidupan manusia, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan  dalam  surat  keterangan  yang  berupa  akta  resmi  atau  disebut  akta  autentik. Dengan  memahami  penjelasan  umum  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut,  maka pencatatan  perkawinan  atau  pernikahan  itu  bertujuan  untuk  menjadikan  peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi  yang bersangkutan ataupun pihak lain yang terkait. Bila  dikemudian  hari  terjadi  sengketa  atau  perselisihan  dalam  perkawinan  itu,  maka  akta resmi  tersebut  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  cukup  kuat.  Dengan  demikian  pencatatan perkawinan  tidak  menentukan  sah  tidaknya  suatu  perkawinan,  tetapi  hanya  menyatakan bahwa  peristiwa  perkawinan  telah  terjadi,  ini  semata-mata  bersifat  administratif (Soemiyati,  1986:  65).  Yang  berpendapat  perkawinan  di  bawah  tangan  tidak  sah menyatakan bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut  undang-undang  yang  berlaku.  Yang  mencatat  peristiwa  perkawinan  ini  adalah pegawai pencatat, dalam hal  ini pegawai pencatat nikah. Bila  non  Islam pegawai pencatat perkawinannya  adalah  pegawai  catatan  sipil.  Adanya  pencatatan  ini  diharapkan  agar terjamin  ketertiban  dalam  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  setiap  perkawinan  harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  pegawai  pencatat  nikah  akan  menimbulkan  banyak masalah.  Bila  hal  ini  dihubungkan  dengan  Surat  Al  Baqoroh  ayat  282,  yang  isinya menganjurkan kepada orang yang beriman apabila melakukan transaksi yang sifatnya tidak tunai untuk menuliskannya atau dibuat akta  dan untuk  transaksi  yang sifatnya tunai boleh dibuat  akta  dan  boleh  tidak  dibuat  akta.  Dari  pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa  adaya transaksi  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  di  antara  para  pihak.  Bila  transaksinya tunai  maka  hak  dan  kewajibannya  telah  dilaksanakan  oleh  para  pihak,  sedangkan  bila transaksinya  tidak  tunai,  maka  hak  dan  kewajiban  para  pihak  masih  terus  ada  selama transaksi belum diselesaikan. Mengingat  hal  itu, maka untuk transaksi  yang sifatnya tidak tunai  sangat  dianjurkan  oleh  syari’at  untuk  dibuat  akta.  Bila  ini  dihubungkan  dengan perbuatan  melakukan  perkawinan,  maka  pencatatan  atau  pembuatan  akta  perkawinan sangat  dianjurkan.  Dengan  terlaksananya  perkawinan,  maka  akan  timbul  hak  dan
kewajiban di antara para pihak. Hak dan kewajiban   yang dibebankan pada para pihak ini akan  berlangsung  terus  selama  masih  ada  ikatan  perkawinan  dan/atau    putusnya perkawinan  (  akibat  yang  muncul  adanya  perkawinan).    Mengingat  hal  yang  demikian, maka manfaat  yang didapatkan adanya akta tersebut sangat besar dibanding dengan  tidak dibuatnya  akta.  Fakta  yang  ada  di  masyarakat  menunjukkan  bahwa  bila  perkawinan  atau pernikahan  tidak    ada  aktanya  cenderung  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  tertentu  yang hanya  mengejar  keuntungan  pribadi,  yang  menjadi  korban  biasanya  anak-anak  dan  isteri. Mengingat hal  yang demikian itu, maka pemerintah melalui undang-undang dan peraturan pemerintah  mengatur  secara  lengkap  tentang  tata  cara  melakukan  perkawinan.  Apabila aturan-aturan  ini  ditaati,  maka  para  pihak  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Bila terjadi  perceraian  dalam  perkawinan  sirri,  pengadilan  agama  akan  menolak  untuk menyelesaikannya,  karena  tidak  ada  akta  resminya.  Dengan  demikian  akan  sulit  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum    tentang  pembagian  harta,  pengasuhan  anak  dan mungkin  pewarisan  dan  hal  ini  yang  dirugikan  adalah  perempuan  (isteri)    dan  anak- anaknya.
Adanya  fenomena  yang  demikian,  maka  pemerintah  melalui  Kementrian    Agama mengajukan rancangan undang-undang perkawinan yang mengkriminalisasikan nikah sirri atau  perkawinan  sirri,  poligami  dan  kawin  kontrak.  Perbuatan  tersebut  dianggap  sebagai perbuatan yang ilegal. Pelaku nikah  sirri atau perkawinan sirri akan dikenai sanksi pidana, baik  pasangan  nikah  sirri  maupun  yang  menikahkan.  Rancangan  undang-undang  ini menimbulkan pro dan kontra. Yang pro adanya  sanksi  pidana diterapkan pada pernikahan sirri  atau  perkawinan  sirri  antara  lain  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  Muhammad  Mahfudh MD    yang  mengatakan  “bahwa  ia  setuju  bila  pelaku  pernikahan  sirri  dipidanakan  karena bisa  membuat  anak-anak  terlantar  dan  isteri  pertama  tidak  mau  mengakuinya.  Biasanya suami yang melakukan pernikahan sirri antara lain hanya untuk memuaskan hasrat seksuil. Beliau juga mengatakan bahwa pelarangan atas pernikahan sirri tidak melanggar ketentuan agama  karena  dalam  Islam  terdapat  beragam  penafsiran.  Ia  memilih  tafsir  yang menyepakati bahwa perkawinan sirri  harus  diatur dalam undang-undang” (Muh. Mahfudh MD, 2010). Senada dengan pendapat di atas Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa juga menyetujui adanya  sanksi  pidana.   Usaha  yang demikian termasuk  kriminalisasi. Menurut
Sudarto,  kriminalisasi  boleh  dilakukan  sepanjang  memenuhi  kriteria-kriteria  tertentu (Sudarto, 1986: 36), antara lain:
a. Perbuatan  yang  dikriminalisasi  merupakan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki. Perbuatan  ini  dapat  diartikan    sebagai  perbuatan  yang  merugikan  masyarakat. Perbuatan    mentelantarkan  anak  dan  isteri    merupakan  perbuatan  yang menimbulkan  kerugian,  maka  sepatutnyalah  bila  perbuatan  itu  oleh  hukum pidana ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki.
b. Penggunaan  hukum  pidana  harus  memperhitungkan  prinsip  beaya  dan  hasil (cost and benefit principle) diharapkan seimbang.
c. Harus  memperhatikan  kapasitas  atau  kemampuan  aparat  penegak  hukum. Mampukah aparat penegak hukum menangani tindak pidana perkawinan sirri ini.
d. Penggunaan  hukum  pidana  harus  memperhatikan  tujuan  pembangunan  nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Kemudian  yang  kontra  atau  tidak  setuju  adanya  kriminalisasi  perkawinan  sirri  antara  lain dari  Ketua  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Ifdhal  Kasim,  ia  mengatakan bahwa  pemerintah  sebaiknya  jangan  mengatur  terlalu  dalam  tentang  formalitas perkawinan, negara harusnya hanya melegalkan perkawinan dengan melakukan pencatatan dan  tidak  terlalu  mengatur  tentang  masalah  formalitasnya.  Di  samping  itu  banyak  juga ulama  yang  tidak  menyetujui  adanya  sanksi  pidana  untuk  perkawinan  sirri.  Bila  hal  ini dipaksakan, maka pelacuran akan bertambah subur.
Selanjutnya  yang menjadi pertanyaan, mengapa orang melakukan perkawinan sirri atau tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama ?. Banyak faktor yang menyebabkannya, antara  lain beaya pencatatan  yang mahal. Pada kasus ini pemerintah  sebaiknya membantu dengan cara menurunkan beaya perkawinan atau bahkan pencatatan perkawinan tidak perlu membayar.  Kemudian  tempat  kerja  tidak  memperbolehkan  menikah  selama  bekerja. Pelarangan semacam ini sebenarnya tidak tepat dan  justru melanggar hak asasi seseorang. Di  samping itu juga faktor sosial, beristeri  lebih dari satu termasuk aib. Namun bila  isteri resmi  satu  dan  yang  tidak  resmi  banyak  justru  tidak  apa-apa.      Kondisi  sosial  yang
semacam  ini  perlu  diluruskan  dan  dipahamkan  agar  tidak  muncul  persepsi  bahwa  isteri lebih dari satu itu mesti jelek dan beristeri hanya satu itu mesti baik.
Dengan  adanya  uraian  tersebut  di  atas  menurut  hemat  kami  bila  pemerintah berkeinginan  untuk  mengkriminalisasikan  perkawinan  sirri  harus  mengkajii  secara mendalam segi-segi manfaat dan madhorotnya terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

## D. KESIMPULAN
1. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang luhur yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, karena dalam perjanjian ini tidak menentukan sendiri isi perjanjian tetapi  isi  perjanjian  telah  diatur  dalam  peraturan  dan  para  pihak  harus melaksanakan isi perjanjian tersebut.
2. Di  dalam  hukum  Islam  ada  tiga  macam  perkawinan  sirri,  yaitu  perkawinan  yang dilakukan  tanpa  wali  dan  saksi  (ini  perkawinan  yang  tidak  sah),  perkawinan  yang dilakukan ada wali, ada saksi tetapi tidak diumumkan atau tidak diberitahukan pada masyarakat  (sebagian  besar  ulama  mengatakan  perkawinan  ini  sah),  perkawinan yang dilakukan ada wali, ada saksi, ada ijab qobul tetapi tidak dicatatkan di kantor pencatatan nikah (perkawinan ini sah).
3. Perkawinan  sirri  menurut  Hukum  positif  ada  dua  pendapat.  Pendapat  pertama mengatakan  bahwa  perkawinan  sirri  sah,  dengan  pertimbangan  pencatatan perkawinan  hanya  merupakan  persyaratan  administratif,  bukan  menentukan  sah tidaknya  suatu  perkawinan.  Pendapat  yang  kedua  mengatakan  bahwa  perkawinan sirri  dilakukan  tidak  sah,  karena  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  undang- undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhar Basyir, Ahmad. 1987. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII.
An  Najah,  Ahmad  Zain.  2010. Majalah  ar  Risalah  (menata  hati  menyentuh  rokhani). Surakarta: Ar Risalah.
Daud  Ali,  Muhammad.  1998. Hukum  Islam  (Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soemiyati.  1986. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.
Sudarsono. 1992. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Al Qur’an dan Terjemahannya. 1993.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Muh. Mahfudh MD. 16 Pebruari 2010. http://google.com/.
Harifin Tumpa. 16 Pebruari 2010. http://google.com/.
Ifdhal Kasim. 16 Pebruari 2010. http://google.com/.