## PROBLEMA KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERIMPLIKASI TERHADAP PIDANA ADMINISTRASI YANG BERDAMPAK PADA UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

## Oleh : Dr Sugianto, SH, MH

## Abstrak
Permasalahan kebijaksanaan otonomi daerah memberikan otonomi yang sangat luas kepada Pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  namun  dalam  realitanya  belum  bisa  diwujudkan  sesuai  aturan Undang-undang. Tujuan di Gulirkannya Otonomi Daerah dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat  masyarakat  di  daerah  dengan  memberikan  peluang  pendidikan  politik  dalam  rangka peningkatan  kualitas  demokrasi  di  daerah,  peningkatan  efisiensi  pelayanan  publik  di  daerah,  dan penciptaan  berpemerintahan  yang  baik  (good  governance).  Sampai  sejauh  mana  Pemerintah  Pusat dalam  membangun  sinergitas  dan  Harmonisasi  dengan  Pemerintahan  Daerah  Kewrahab/kota  di Indonesia “hanya masih sebatas menjadikan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati/Walikota” sebagai Raja raja kecil yang berkuasa di daerah. Tentunya dengan hal tersebut Muncul permasalahan krusial di daerah terhadap Tindak Pidana Korupsi.

## Kata  Kunci  :  Pengembalian  eksistensi  Otonomi  daerah  dan  Pentingnya  Pemahaman  Pidana Korupsi.

## Abstract
Problems  discretion  of  regional  autonomy  provides  a  very  broad  autonomy  to  the  government district/city, but in reality can not be realized by the rules of the Act. The objective of the Autono- mous Region in order to restore the dignity of the people in the area by providing political educa- tion  opportunities  in  order  to  improve  the  quality  of  democracy  in  the  region,  improving  the  effi- ciency of local public services, and the creation of the government to be a good (good governance). To  what  extent  the  central  government  in  building  synergy  and  harmonization  with  the  Regional Government Kewrahab/cities in Indonesia "is still limited to just make the Regional Head in this case regent/mayor" as little kings who ruled in the area. Of course, with this comes the crucial issues in the region against Corruption.
Keywords:  Returns  the  existence  of  regional  autonomy  and  the  Importance  of  Understanding Corruption.

## A. Pendahuluan
Krisis ekonomi dan kepercayaan yang me- landa Indonesia memberikan dampak positif dan dampak  negatip  bagi  upaya  peningkatan  ke- sejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Disatu sisi krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun disisi lain krisis  tersebut  dapat  juga  memberi  “berkah tersembunyi “ (blessing in disguised) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat  Indone-
sia  dimasa  yang  akan  datang,  mengapa?  karena krisis ekonomi dan kepercayaan yng dialami te- lah  membuka  jalan  bagi  munculnya  reformasi total  diseluruh  aspek  kehidupan  bangsa.salah satu  unsur  reformasi  total  itu  adalah  tuntutan pemberian  otonomi  yang  luas  kepada  daerah kabupaten dan kota. 1
1 Mardiasmo,MBA.Ak. ",Otonomi dan Manajemen Keua- ngan Daerah," Andi Yogyakata, hlm.3
Problematika Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ...

## Sugianto
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  seba- gaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004  yang telah dirubah menjadi UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang No- mor  8  Tahun  2005  yang  sebelumnya  diatur  da- lam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 menyatakan  pemberian  otonomi  daerah  kepada daerah didasarkan atas azas desentralisasi dalam wujud  otonomi  yang  luas,  nyata  dan  bertang- gungjawab. 2
Berbicara  otonomi  daerah  tidak  dapat  di- lepaskan  dari  isu  kapasitas  keuangan  dari  tiap- tiap daerah. Bahkan pada tahun sebelumnya oto- nomi  senantiasa  dikaitkan  dengan automoney, artinya  kemandirian  daerah  dalam  menyeleng- garakan  kewenangannya  diukur  dari  kemampu- annya  menggali  sumber-sumber  pendapatan sendiri.  Implikasi  dari  penerrapan  prinsip auto- money inilah  yang  kemudian  mendorong  dae- rah-daerah untuk giat meningkatkan PAD (Pen- dapatan Asli Daerah). 3
Sejalan  dengan  otonomi  pengelolaan  ke- uangan tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan  berupa  regulasi  dibidang  keuangan yaitu  dengan  ditetapkannya  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nega- ra,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  ten- tang  Perbendaharaan  Negara,  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pe- ngelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keungan Negara,  dan  untuk  daerah  telah  pula  ditetapkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Peratu- ran  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2007  tentang Pengelolaan  Uang  Negara/Daerah  serta  Peratu- ran Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah  sebagai  petunjuk  pelaksanaannya dan  sejak  diberlakukannya  peraturan  tersebut telah  membawa  perubahan  yang  fundamental dalam  hubungan  tata  pemerintahan  sekaligus membawa perubahan penting dalam  pengelo-
laan keuangan daerah. 4
Dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun 1999  (yang  telah  direvisi  menjadi  Undang-Un- dang  Nomor  33  Tahun  2004)  tentang  Perimba- ngan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah secara  khusus  telah  menetapkan  landasan  yang sangat  jelas  dalam  penataan,  pengelolaan  dan pertanggung  jawaban  keuangan  daerah  antara lain  memberikan  penilaian  dalam  menetapkan produk penguatan sebagai berikut; 5
a. Ketentuan  tentang  produk-produk  pe- ngelolaan  keuangan  daerah  diatur  de- ngan peraturan Daerah (Perda);
b. Sistem  dan  prosedur  pengelolaan  keua- ngan daerah diatur dengan surat keputu- san  Kepala  Daerah  sesuai  dengan  pera- turan daerah tersebut;
c. Kepala  Daerah  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  kepada  DPR  me- ngenai keuangan daerah dari segi efisien dan efektivitas keuangan;
d. Laporan  pertanggungjawaban  keuangan daerah  tersebut  merupakan  dokumen daerah,  sehingga  dapat  diketahui  oleh masyarakat.
Pengertian  yang  dimaksud  dalam  point pokok  (d)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 1999 tersebut sangat jelas kaitannya dengan apa yang  dijelaskan  dalam  Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola- an dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 19;
“Laporan  hasil  pemeriksaan  yang  telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, di nyatakan terbuka untuk umum.” 6
Dalam  membedah  masalah  penelitian  sei- ring dengan beberapa pengertian tentang penge- lolaan keuangan daerah diatas, ada beberapa pe- ngertian  teori  sebagai  sudut  pandang  agar  lebih jelas, antara lain; (1) Teori Pemisahan dan Pem- bagian  Kekuasaan;  (2)  Teori  Residu;  (3)  Teori Syari‟at Islam.
2 Nurlan Darise, “Pengelolaan Keuangan Daerah”. Indeks. Jakarta.hlm.1
3 Adrian Sutedi, Implikasi Hukum atas Sumber Pembiaya- an Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah”. Sinar Gra- fika, Jakarta, 2009, hlm. 70
4 Trilaksono Nugroho, ”Paradigma Baru Pengelolaan Ke- uangan  Daerah  dalam  Penyusunan  APBD  di  Era  Otono- mi, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 14 5 Rahardjo  Adisasmita,”Pembiayaan  Pembangunan  Dae- rah”, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 30 6 Lihat  Pasal  19  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan   Pertanggungjawa- ban Keuangan Negara”.
Problematika Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ... Sugianto

## 1. Teori  Pemisahan  dan  Pembagian  Kekua- saan
Teori  ini  pada  mulanya  lahir  akibat  dari kekuasaan  raja  yang  absolut  di  Eropa  Barat.  Di satu aspek hal itu betujun mencegah tumbuhnya kekuasaan ditangan satu orang, sedangkan di as- pek lain agar ada jaminan terhadap hak-hak asa- si manusia. Ajaran ini oleh Immanuel Kant dise- but  sebagai  doktrin “Trias  Politika” Monts- quieu.  Dasar  pemikiran  doktrin Trias  Politika sebelumnya  pernah  ditulis  oleh  Aristoteles  dan kemudian dikembangkan oleh John Locke.
John  Lock  dalam  bukunya Two  Treatises on  Civil  Goverment yang  terbit  tahun  1690, membagi kekuasaan negara itu atas tiga cabang kekuasaan,  pertama  kekuasaan  membentuk  un- dang-undang  ( legislatif )  kedua  kekuasaan  me- laksanakan  undang-undang  ( eksekutif )  ketiga kekuasaan federatif . Kekuasaan eksekutif menu- rut John Lock meliputi kekuasaan meleksanakan atau  mempertahankan  undang-undang  termasuk mengadili. Kekuasaan federatif adalah kekuasa- an yang meiputi sema kekuasaan yang tidak ter- masuk  dalam  kekuasaan  eksekutif,  dan  legisla- tif, yang meliputi hubungan luar negeri.
Hal  itu  dipertegas  oleh  pula  oleh  C.F. Strong  (Monterquieu  pertama  kali  mengemuka- kan dalam bukunya “Esprit des lois”, dia berke- simpulan bahwa apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif  disatukan  pada  orang  atau  lem-  baga yang  sama,  tidak  akan  ada  kemerdekaan  dan berbahaya karena sama halnya dengan mo- narki atau tirani.
Tentang  masalah  yang  sama,  M.  Ooster- hagen  menjelaskan “In  this  respect,  the  foun- ding fathers resorted to such writers as Lock and Montesquieu,who  both  had  stated  that  sepa- ration  of  power  would  provide  a  safeguard against  abuse  of  power”. (dalam  hal  ini,  para pendiri negara berusaha untuk mengutip penda- pat  penulis-penulis  seperti  Lock  dan  Mones- quieu yang meyatakan, bahwa pemisahan keku- asaan  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap penyalahgunaan  kekuasaan).  Lebih  lanjut  M. Oosterhagen  menyatakan  “tujuan  dari  pemisa- han  kekuasaan  yang  diperkenalan  oleh  Lock adalah sebagai pengawasan dan pembatasan ke- kuasaan”.
Menurut  Bagir  Manan,  teori  pemisahan kekuasaan ini dalam perkembangannya  ternyata
beberapa negara modern jarang menerapkannya secara murni (materiel) karena selain tidak prak- tis  juga  meniadakan  sistem  pengawasan  atau keseimbangan  antara  cabang  kekuasaan  yang satu dan  yang lain juga dapat menimbulkan ke- sewenang-wenangan menurut atau didalam ling- kungan masing-masing cabang kekuasaan terse- but.
Pandangan  serupapun  dianut  oleh  Hans Kelsen,  “tidak  mungkin  untuk  menetapkan  ba- tas-batas  yang  memisahkan  fungsi-fungsi  terse- but  satu  sama  lainnya,  sejak  adanya  perbedaan antara  pembentuan  dan  penerapan  hukum  yang didasarkan pada dualisme kekusaan legislatif dan eksekutif  (dalam  arti  luas)  dan  itu  sifatnya relatif”.
Di  Indonesia  UUD  1945  menganut  dan mempraktekan teori pemisahan kekuasaan seca- ra  formil.  Hal  ini  terbukti  adanya  keterkaitan antara  semua  lembaga  negara  tinggi  dan  saling bekerja sama dalam bidang tertentu, seperti hal- nya hubungan antara DPR dengan Presiden
Keduanya  memiliki  kekuasaan  memben- tuk  undang-undang,  menetapkan  anggaran  pen- dapatan dan belanja negara dan bidang lainnya. Keterkaitan dan kerja sama antara kedua lemba- ga  negara  tersebut  tentu  dalam  hubungan  kese- taraan dan kemitraan.
Kesetaraan  dan  kemitraan  sebenarnya  se- benarnya  telah  mendapat  landasan  yang  kuat  di dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 alinea  keempat,  terutama  melalui  prinsip  yang terkandung  dalam  sila-sila  pancasil,  yaitu  ke- seimbangan,  keserasian  dan  keselarasan.  Kon- sep  atau  prinsip  tersebut  dipopulerkan  hubu- ngan“  equilibrium“  oleh  Sri  Sumantri.  Hubu- ngan  yang  demikian  disebut  hubungan  seim- bang,  selaras  dan  serasi,  sehingga  tidak  terjadi saling  dominasi  yang  sering  terjadi  dalam  sis- tem  presidentil  ataupun  sisten  parlementer.  Sis- tem  presidenil  identik  dengan  betapa  kuatnya presiden  sehingga  tidak  dapat  dijatuhkan  sebe- lum masa jabatan berahir. Sementara sistem par- lementer  perdana  menteri  dapat  dipecat  dari  ja- batannya melalui dua cara, Pertama melalui mosi tidak  percaya  yang  biasanya  diajukan  oleh oposisi  atau  koalisi  oposisi. Kedua ,  Perdana Menteri  dapat  dipecat  oleh  partai  politiknya  di luar  setting  badan  legslatif.  Artinya  dalam  sis- tem parlementer legislatif sangat kuat  karena
Problematika Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ...
dapat menjatuhkan eksekutif kapan saja dengan alasan dan prosedur tertentu.
Bentuk  pembagian  kekuasaan  sebagaima- na  diuraikan  diatas  identik  dengan  istilah  pe- mencaran  kekuasaan  secara  horizontal  dalam pada  itu  pemencaran  kekuasaan  secara  vertikal adalah  melahirkan  pemerintah  pusat  dan  peme- rintah daerah otonom yang memikul hak desen- tralisasi.
Pengelolaan merupakan  istilah  yang dipa- kai dalam ilmu manajemen secara etimologi pe- ngelolaan  berasala  dari  kata  “kelola”  ( to  mana- ge ) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

## 2. Teori  Residu  (Penyerahan  Sisa  atau  Ke- wenangan)
Pembagian  urusan  pemerintahan  yang  di- amanatkan  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  mencermin- kan  kesamaan  dengan  sistem  penyerahan  sisa kewenangan  atau  kekuasaan  ( reserve  of  power ) di negara federal. 7 Dengan dianutnya sistem pe- nyerahan  kewenangan  sisa  ( reserve  of  power ) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal  9  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pe- merintahan  Daerah,  bahwa  daerah  cenderung menafsirkannya  secara  baku  dan  menganggap bahwa  semua  kewenangan  diluar  kewenangan pusat adalah menjadi kewenangan daerah.

## 3. Teori Syari’at Islam.
Al-Quran  dan  Sunnah  adalah  merupakan dua  dari  empat  sumber  Syariat  dimana  alquran merupakan  sumber  pertama  dan  utama  dalam Islam  diturunkan  secara  bertahap  dalam  bahasa arab,  ia  mengandung  wahyu-wahyu  yang  Allah beritahukan  kepada  manusia  melalui  Nabi  Mu- hammad  SAW.  Rosul-Nya  yang  terakhir,  se- dangkan  sunnah  merupakan  seluruh  perbuatan dan ucapan Nabi Muhamad. Sebagaimana hal itu dikisahkan oleh para sahabatnya.
Berkaitan  dengan  bagaimana  hubungan antara rakyat dengan pemerintah,al-Qur‟an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai  prinsip  ketaatan  rakyat.prinsip  itu  dite-
7 Strong.  C.F,1952, Modern  Political  konstitions:  An  In- troduction to The Comparat'tv-Study of Their History and Excisting form, Sidgwick & Jackson Limited, London, hlm 100.
gaskan  didalam  surah  an-Nisa  /  4;59  yang  bu- nyinya.
“Hai  orang-orang  yang  beriman,taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta orang-orang  yang  berwenang  diantara kamu.  Apabila  kamu  berbeda  pendapat tentang sesuatu hal,maka kembalikanlah ia kepada  Allah  (al-Quran)  dan  Rasul-  Nya (Sunnah) jika kamu benar-benar ber- iman kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih akibatnya“.
Hazairin  menafsirkan  “menaati  Allah  ia- lah  tunduk  kepada  ketapan-ketetapan  Allah“, “menaati  rasul“  yaitu  tunduk  kepada  ketetapan- ketetapan rasul yaitu Nabi Muhammad SAW dan menaati “ulil  amri“ ialah  tunduk  kepada ketetapan-ketetapan  petugas-petugas  kekuasaan masing-masing  dalam  lingkungan  tugas  kekua- saannya.  Adapun  ketetapan-ketetapan ulil  amri dalam  arti  sebagai  petugas-petugas  kekuasaan ada dua macam yaitu:
a. Ketetapan  yang  merupakan  pemilihan atau  penunjukan  garis  huku  yang  sete- pat-tepatnya  ntuk  dipakaikan  kepada suatu  perkara  atau  kasus  yang  dihadapi baik  yang  bersuber  dari  al  Qur‟an  mau- pun dari Sunnah Rasul.
b. Ketetapan  yang  merupakan  pembentu- kan garis hukum yang baru,bagi keadaan baru menurut menurut tempat dan waktu dengan  berpedoman  pada  al-Quran  dan Sunnah.
Prinsip  ketaatan  mengandung  makna  bah- wa  seluruh  rakyat  tanpa  kecuali  berkewajiban menaati  pemerintah,para  sarjana  hukum  Islam sependapat  bahwa  kewajiban  rakyat  untuk  me- naati  penguasa  atau  perintah  itu  menerapkan prinsip-prinsip  nomokrasi  Islam,  dengan  perka- taan  lain,  selama  penguasa  atau  pemerintah  ti- dak bersikap zalim (otoliter, diktator) selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada pengu- asa.
Dengan  demikian  prinsip  ketaatan  rakyat mengikat  rakyat  secara  alternatif  dan  melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa. Inti  dari  koreksi  rakyat  terhadap  penyimpangan yang dilakukan penguasa adalah berupa  teguran
Problematika Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ...
dan  nasehat  agar  penguasa  menyadari  kekeliru- annya  dan  kembali  kepada  ketetapan-ketetapan Allah  dan  Rasul-Nya.  Apabila  penguasa  yang keliru  itu  telah  menyadari  kekeliruannya,  maka rakyat  boleh  menaatinya  untuk  selanjutnya, sebaliknya  apabila  penguasa  yang  keliru  itu  ti- dak  mau  menyadari  kekeliruannya  maka  rakyat tidak wajib menaatinya lagi dan penguasa seper- ti  itu  harus  segera  mengundurkan  diri  atau  di- hentikan dari jabatannya.
Dari segi prinsip ketaatan dapat pula diar- tikan bahwa penguasa, kecuali memiliki hak ke- taatan rakyat terhadapnya, ia atau mereka berke- wajiban  pula  kepentingan-kepentingan  rakyat banyak,  penguasa  dalam  menjalankan  kekuasa- annya  tidak  boleh  mengabaikan  kepentingan- kepentingan  umum.  Dalam  nomokrasi  Islam, penguasa wajib mendahulukan kepentingan rak- yat ketimbang kepentingan pribadi. Dengan de- mikian  ketaatan  rakyat  terhadap  penguasa  me- ngandung suatu azas timbal balik, dari suatu se- gi rakyat wajib taat dan tunduk kepada pengua- sa, tetapi dari segi lain penguasa wajib memper- hatikan  kemaslahatan  umum  dan  melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi Islam.
Menurut Ryass Rasyid (2001;211) berpen- dapat  bahwa  kebijaksanaan  otonomi  daerah memberikan  otonomi  yang  sangat  luas  kepada Pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  hal  ini  di- tempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah dengan memberikan  peluang  pendidikan  politik  dalam rangka  peningkatan  kualitas  demokrasi  di  dae- rah,  peningkatan  efisiensi  pelayanan  publik  di daerah,  dan  penciptaan  berpemerintahan  yang baik ( good governance ).
Otonomi  daerah  yang  diamanatkan  dalam UUD  1945  dan  korelasianya  dengan  Undang- Udang  Nomor  32  Tahun  2004  bahwa  penye- lenggaraan  otonomi  daerah  berorientasi  pada kesejahraan  rakyat,  hal  ini  dapat  dipadukan  de- ngan konsep syariat Islam sebagai perangkat ta- tanan  nilai  dalam  meningkatkan  kualitas  keu- matan suatu masyarakat dalam semua aspek ke- hidupan. Syariat Islam diasosiasikan secara nor- matif mengandung pesan-pesan norma untuk se- gala  aspek  kehidupan  yang  dapat  menjadi  ruju- kan  atau  pedoman  dalam  mewujudkan  tujuan otonomi  daerah  itu  sendiri  baik  dalam  aspek ekonomi, sosial, maupun supremasi hukum.
Hal  ini  merupakan  sebuah  peluang  dan  sekali- gus  tantangan  bagi  penerapan  syariat  Islam  da- lam pelaksanaan otonomi daerah.

## B. Pembahasan
Desentralisasi  yang  mengubah  sistem  pe- ngelolaan  keuangan  daerah  telah  menyajikan fakta-fakta  permasalahan  sistemik  dan  struktu- ral,  yang  sebenarnya  tidak  cukup  diselesaikan dengan  sekadar  melekatkan  pendekatan  instru- mental  atau  neo-institutionalisme.  Melainkan harus pula diperiksa paradigma hukum dan prin- sip-prinsip keuangan daerahnya. Bagaimana pa- radigma  hukum  dan  prinsip-prinsipnya  terjadi dalam konteks kebijakan keuangan daerah di In- donesia,  mengapa  hal  tersebut  tidaklah  cukup berhasil  membongkar  akar  struktural  masalah? Dengan  analisis  atas  teks-teks  hukum,  akan  di- tinjau motif-motif dan benturan paradigma poli- tik  ekonomi  dalam  proses-proses  kebijakan  di daerah,  utamanya good  financial  governance, apakah sesuai dengan paradigma penyejahteraan rakyat  dalam  konteks  ketatanegaraan  dan  hak asasi manusia. 8
Menurut Baldereton (dalam Westra,  1983: 14)  mengemukakan  bahwa  istilah  pengelolaan sama  dengan  manajemen  yaitu  menggerakan, mengorganisasikan,  dan  mengarahkan  usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif ma- terial dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. 9

## 1. Tujuan  dari  pada  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Tuntutan  terhadap  pengelolaan  keuangan rakyat (publik money) secara baik merupakan isu utama yang harus dilakukan pemerintah dae- rah dalam  mewujudkan  tujuan  pemerintahan  yang bersih (clean goverment), dimana pengelo- laan keuangan daerah yang baik adalah kemam- puan mengontrol  kebijakan  keuangan  daerah  secara ekonomis, efisien, transparan dan akunta- bel. 10 Sejalan  dengan  perkembangan  kebutuhan pengelolaan keuangan Negara, dirasakan pula
8 R.Herlambang  Perdana  Wiratraman  (2006)  “Kekuasa- an  Tafsir  dan  Tafsir  Kekuasaan  Dalam  Hukum”, FO- RUM Keadilan Nomor 50, 16 April 2006.
9 Rahardjo Adisasmita,……. Ibid , hlm.21
10 M.  Suparmoko,”Keuangan  Negara  dalam  Teori  dan Praktek”BPFE-Yogyakarta, 2004, hlm. 308
Problematika Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ...
semakin  pentingnya  fungsi  perbendaharaan  da- lam  rangka  pengelolaan  sumber  daya  keuangan pemerintahan yang terbatas secara efisien. 11
Dasar aturan yang dijadikan regulasi dari- pada  pengelolaan  keuangan  daerah,  telah  dije- laskan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Peme- rintah RI Nomor 58 Tahun 2005; 12
“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat  pada  peraturan  perundang-unda- ngan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transpa- ran, dan bertanggungjawab dengan mem- perhatikan  asas  keadilan,  kepatutan,  dan manfaat untuk masyarakat.”
Berdasarkan  uraian  pasal  tersebut  diatas bahwa  adanya  keterkaitan  yang  erat  dari  keua- ngan  daerah  dengan  aturan  adminitrasi  negara, maka  secara  logis  pula  keuangan  daerah  akan mengenal asas-asas hukum berikut;
1. Asas  Legalitas;  bahwa  setiap  perbuatan administrasi  dalam  pengelolaan  keua- ngan  daerah  harus  berdasarkan  aturan hukum;
2. Asas  tidak  boleh  menyalahgunakan  ke- kuasaan; bahwa setiap pejabat pengelo- la  keuangan  daerah  tidak  dibenarkan menggunakan  kekuasaannya  diluar  ke- pentingan pemerintah;
3. Asas tidak boleh mengambil atau menye- robot  wewenang;  bahwa  pengelola  keu- angan  daerah  tidak  dibenarkan  meng- ambil  atau  menjalankan  wewenang  se- lain wewenang yang dimilikinya;
4. Asas  kesamaan  Hak  bagi  setiap  pendu- duk negara (asas non diskriminatif); pe- jabat  pengelola  keuangan  daerah  harus bertindak sama kepada pihak yang dila- yaninya;
5. Asas upaya paksa; asas upaya paksa atau mempunyai sanksi dalam rangka memberikan  sarana  penaatan  kepada hukum keuangan daerah; 13
11 Atep Adya Barata & Bambang T, “Perbendaharaan dan Pemeriksaan  Keuangan  Negara/Daerah,”PT.EMK-Gra- media, Jakarta, 2005, hlm.9
12 Lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  beserta  penjela- sannya, 2006, hlm.15
13 Muhamad Djumhana,”Pengantar Hukum Keuangan Da- erah dan Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bi-
Adapun pengelolaan keuangan daerah yang menjadi pokok dan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 3 tersebut sebagai berikut; 14
a. Asas umum pengelolaan keuangan dae- rah;
b. Pejabat-pejabat yang mengelola keua- ngan daerah;
c. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
d. Penyusunan dan penetapan APBD;
e. Pelaksanaan dan perubahan APBD;
f. Penataa usahaan keaungan daerah;
g. Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;
h. Pengendalian defisit dan penggunaan surflus APBD;
i. Pengelolaan kas umum daerah;
j. Pengelolaan piutang daerah;
k. Pengelolaan investasi daerah;
l. Pengelolaan barang milik daerah;
m. Pengelolaan dana cadangan;
n. Pengelolaan utang daerah;
o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
p. Penyelesaian kerugian daerah;
q. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
r. Peraturan pengelolaan keuangan daerah;
Dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur  pula  dalam  Permendagri  Nomor  13  Ta- hun 2006 sebagai pengganti Kepmen Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Per- tanggungjawaban  dan  Pengawasan  Keuangan Daerah  serta  Tata  Cara  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  Pelaksanaan Tata  Usaha  Keuangan  Daerah  dan  Penyusunan Perhitungan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.
Pengelolaan  anggaran  ( budget )  adalah suatu daftar yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran Negara/daerah yang diharap- kan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan daripada pengelolaan anggaran itu sendiri yaitu meliputi; 15
dang Keuangan Daerah”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.24
14 Lihat  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  58  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  beserta  penjela- sannya, 2006, hlm. 15
Problematika Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ... Sugianto
1. Kesejahteraan  masyarakat;  dengan  pe- ngelolaan anggaran yang baik maka akan mendorong kearah perbaikan eko- nomi, distribusi  pendapatan  yang  tepat  sasaran sehingga  akan  menciptakan  kon-  disi ekonomi  yang  stabil  dan  mengarah kepada  pencapaian  kesejateraan  masya- rakat;
2. Membuka  kesempatan  kerja;  anggaran dikelola dengan baik dan alokasi angga- ran yang tepat terhadap objek-objek vital akan  menarik  tenaga  kerja,  membuka kesempatan  kerja  karena  adanya  lapa- ngan  kerja  sehingga  ada  distribusi  ang- garan;
3. Mengurangi  pengangguran;  efektivitas dan  Efisiensi  anggaran  dan  perubahan alokasi  anggaran  kepada  optimalisasi angkatan  kerja  dengan  berbagai  bentuk perluasan lahan pekerjaan yang baru.
4. Pelayanan  Masyarakat;  indikator  keber- hasilan  sebuah  pemerintahan  adalah  ba- gaimana  masyarakat  merasa  terlayani dengan baik dengan memperoleh tingkat kepuasan yang optimal.
Menurut  Abdul  Halim  (2002:236)  angga- ran  dapat  digunakan  atau  berfungsi  sebagai  be- rikut;
a. Pedoman ; dengan fungsi ini berarti unit- unit  dalam  organisasi  melaksanakan  ke- giatan  berpedoman  pada  anggaran  se- hingga  dapat  dihindari  pemborosan  atau penyalahgunaan keuangan organisasi;
b. Alat  Koordinasi; untuk mencapai  tujuan organisasi yang efektif dan efisien diper- lukan  pembagian  tugas,  wewenang  dan tanggungjawab  yang  jelas  antara  pelba- gai unit;
c. Alat Kontrol; anggaran yang telah dilak- sanakan  untuk  periode  tertentu  perlu  di- evaluasi,  baik  secara  parsial  maupun komprehensif  untuk  mengukur  kinerja organisasi; 16
Secara hukum, pengelolaan keuangan dae- rah  yang  dimaksudkan  dalam  rangka  perwuju- dan  kewajiban  pemerintah  daerah  harus  dilaku- kan dengan sejumlah prinsip, yakni: efisien,
15 Rahardjo Adisasmita,…… Ibid , hlm. 35
16 Suhadak,…… Ibid , hlm. 52
efektif,  transparan,  akuntabel,  tertib,  adil,  patut dan  taat  terhadap  peraturan  perundang-unda- ngan  (vide:  Pasal  23  ayat  2  UU  Nomor  32  Ta- hun  2004).  Prinsip-prinsip  yang  demikian  di- pengaruhi oleh diskursus (teks hukum) asas-asas penyelenggaraan  pemerintahan,  yang  meliputi: kepastian  hukum,  tertib  penyelenggara  negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionali- tas,  profesionalitas,  akuntabilitas,  efisiensi,  dan efektifitas (vide: Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004).
Korupsi  menurut Henry  Campbell  Black dalam Black‟s Law Dictionary adalah suatu per- buatan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan  kewajiban  resmi  dan  hak-hak  dari  pi- hak-pihak lain, secara salah menggunakan jaba- tannya  atau  karakternya  untuk  mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau un- tuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. 17
Dalam pengertian lain, korupsi dapat diar- tikan sebagai “perilaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat  publik.  Dan  keputusan  dibuat  berdasar- kan  hubungan  pribadi  atau  keluarga,  korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. 18
Terlepas  dari  berbagai  ragam  pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korup- si,  baik  arti  maupun  jenisnya  telah  dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dan  Undang-undang  sebelumya,  yaitu  Undang- undang Nomor 3 Tahun 1971.
Berbagai  kalangan  menganggap  korupsi sepertinya  sudah  merasuk  di  seluruh  lini  kehi- dupan,  menjadi  suatu  sistem  dan  menyatu  de- ngan penyelenggaraan pemerintahan negara, ter- masuk  juga  pemerintahan  di  daerah.  Menurut Patrick  Glynn,  Stephen  J.  Korbin  dan  Moises Naim  yang  menyebabkan  meningkatnya  aktivi- tas  korupsi,  baik  yang  sesungguhnya  maupun yang dirasakan ada di beberapa negara, karena
17 Black, Henry Campbell, Black‟s Law Dictionary, Edisi VI, West Publishing , St. Paul Minesota, 1990 18 Vito Tanzi, Corruption, Governmental Activities, and Markets, IMF Working Paper, Agustus 1994.
Problematika Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ...
terjadinya perubahan politik yang sistematik, se- hingga  memperlemah  atau  menghancurkan  ti- dak  saja  lembaga  sosial  dan  politik,  tetapi  juga hukum. 19
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ada mengatur  jenis  tindak  pidana  korupsi  yaitu  : Pasal 2 ayat (1) . Pasal 3, Pasal 5, UU Nomor 31 tahun  1999  eks  Pasal  209  KUHP,  Pasal  6  UU Nomor 31 tahun 1999 eks pasal 210 KUHP,  Pa- sal  7  UU  Nomor  31  tahun  1999  eks  pasal  387 KUHP  dan  pasal  388  KUHP,  Pasal  8  UU  No- mor 31 tahun 1999 eks pasal 415 KUHP, Pasal 9  UU  Nomor  31  tahun  1999  eks  pasal  416 KUHP, Pasal 10 UU Nomor 31 tahun 1999 eks pasal 417 KUHP, Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 eks pasal 418 KUHP, Pasal 12 UU Nomor 31 tahun 1999 eks pasal 419, 420, 423, 425, 435 KUHP, Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999, Pa- sal 14 UU Nomor 31 tahun 1999, dan Pasal 15 UU Nomor 31 tahun 1999.
Dari hal tersebut jelas kelihatan bahwa pe- nerapan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31  Tahun 1999 mudah membuktikan namun mengandung multitafsir, akan tetapi Pasal yang lainnya sa- ngat susah membuktikan tetapi tidak multitafsir.
Unsur  “melawan  hukum”  (vide  Pasal  2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun  2001)  dan  unsur  “menyalahgunakan  we- wenang kesempatan atau sarana yang ada pada- nya karena jabatan atau kedudukan” (vide Pasal 3 vide Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU  No.  20  Tahun  2001)  seringkali  terjadi kekeliruan  pemahaman  antara  kedua  unsur  ter- sebut.
Pengertian  “ sifat  melawan  hukum  formil” sering  dirancukan  dengan  pengertian  “ menya- lahgunakan wewenang” padahal itu jelas berbe- da, sebab sifat melawan hukum formil bisa dila- kukan  oleh  setiap  orang  sedangkan menyalah- gunakan  wewenang  hanya  bisa  dilakukan  oleh seseorang  yang  mempunyai  kewenangan  dan kapasitas tertentu yang ditetapkan secara tertu- lis  oleh  suatu  peraturan  formil  (tertulis). Hal tersebut perlu difahami secara benar karena akan berkaitan  dengan  masalah  pengumpulan  alat bukti dan pembuktiannya di depan persida- ngan.
19 Lihat Kimberly Ann Elliot, Corruption and The Global Economy ,  terjemahan  Yayasan  Obor  Indonesia,  Jakarta, Edisi Pertama, 1999, hlm. 11.
Padahal,  unsur  melawan  hukum  sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun  1999  jo  UU  No  20  Tahun  2001  bukan hanya  sifat  melawan  hukum  dalam  arti  pidana, namun  juga  mencakup  melawan  hukum  admi- nistrasi.  Dengan  demikian,  kesalahan  atau  pe- langgaran  terhadap  hukum  administrasi  dapat diadopsi  ke  dalam  sifat  melawan  hukum  seba- gaimana  dimaksud  dalam  UU  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  apabila  dari  kesalahan administrasi tersebut telah menimbulkan kerugi- an keuangan negara atau perekonomian negara.
Dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004  diatur  mengenai  pengawasan  atas  penye- lenggaraan  pemerintah  daerah,  yang  dalam prakteknya  dilakukan  oleh  aparat  pengawas  in- ternal  yang  terwadahi  dalam  Badan  Pengawas Daerah  (BAWASDA)  baik  di  pemerintahan Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Hasil pembi- naan  dan  pengawasan  dapat  digunakan  sebagai bahan pemeriksaan oleh badan Pemeriksa Keua- ngan  (BPK  (Pasal  221  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah).  Dengan  demiki- an dalam penegakkan hukum di daerah khusus- nya  dalam  upaya  pemerintah  melakukan  pem- berantasan  korupsi,  selayaknya  BAWASDA  di- libatkan  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi dalam perspektif preventif dan administratif.
Serta  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan pengawasan  dan  pemeriksaan  dalam  rangka pemberantas  praktik  KKN,  pemerintah  bersama DPR  kemudian  mengesahkan  UU  Nomor  28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  Nepo- tisme.  UU  Nomor  28  Tahun  1999  tersebut  ke- mudian  menjadi  landasan  hukum  dibentuknya Komisi  Pemeriksa  Kekayaan  Penyelenggara Negara  (KPKPN).  Dengan  demikian  untuk  me- ngawasi  roda  pemerintahan,  saat  ini  terdapat lembaga-lembaga pengawas dan pemeriksa yang sifatnya  independent  dan  memiliki  tugas  yang berbeda-beda,  diantaranya  OMBUDS-  MAN, KPKPN, dan BPK. 20

## 2. Penekanan Sanksi Pidana pada Hukum Administrasi
Menurut Sjachran Basah, pada hakekatnya hukum administrasi negara adalah pertama me-
20 Suhadak & Trilaksono N,…. Ibid , hlm. 72
Problematika Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ...
mungkinkan  administrasi  negara  untuk  menja- lankan  fungsinya  dan  yang  kedua  melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan  juga  melindungi  administrasi  negara  itu sendiri. 21 Sedangkan administrasi Negara mem- punyai 2 (dua) arti, pertama dalam arti luas yai- tu  aktivitas-aktivitas  badan-badan  legislatif,  ek- sekutif dan yudikatif, dan kedua dalam arti sem- pit yaitu aktivitas badan eksekutif dalam melak- sanakan pemerintahan. 22
Prajudi  Atmosudirdjo  memberikan  bata- san  hukum  administrasi  negara  sebagai  hukum yang  bersifat  operasional,  artinya  hukum  yang membuat dan dipergunakan oleh para pejabat dan instansi  negara  dalam  melakukan  tugas,  ke- wajiban, dan fungsi masing-masing, baik secara individual maupun instansional.
Terlepas dari pengertian diatas, bidang hu- kum Administrasi mencakup ruang lingkup yang sangat  luas,  tidak  hanya  pada  bidang  hu-  kum pajak  atau  perbankan  saja  akan  tetapi  se-  mua bidang  kehidupan  termasuk  bidang  ekono-  mi dan  pendidikan  serta  sebagainya.  Hukum Administrasi  dikatakan  sangat  luas  karena  hu- kum administrasi merupakan:
“ Seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga  administrasi  dalam  bentuk  un- dang-undang, peraturan-peraturan, perin- tah  dan  keputusan-keputusan  untuk  me- laksanakan  kekuasaan  dan  tugas-tugas pengaturan/mengatur  dari  lembaga  yang bersangkutan”. 23
Keberadaan  sanksi  hukum  diperlukan  ka- rena dengan ancaman hukuman diharapkan dapat dicapai  paksaan  rohani  dan  pengaruh  mendidik terhadap  yang  berkepentingan.  Salah  satu ancaman hukuman tersebut adalah sanksi pidana. Penegakan  Hukum  Administrasi  Negara  oleh hukum  pidana  adalah  mengenai  sanksinya. Pentingnya  sanksi  pidana  di  dalam  penegakan Hukum Administrasi Negara oleh Hukum Pida- na dapat dilihat dari pendapat Logeman yang di-
21 Antje M. Ma‟moen, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Badan  Pertanahan  Nasional  Ditinjau  dari  Hukum  Admi- nistrasi Negara , hlm.281
22 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia , (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 5 23 Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana , (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.13
kutip  Soehardjo  Sastrosoehardjo  bahwa  Hukum Administrasi  Negara  itu  memberikan  kaidah- kaidah yang membimbing turut serta pemerintah dalam  pergaulan  sosial  ekonomi  yaitu  kaidah- kaidah yang oleh pemerintah sendiri diberi sanksi dalam hal pelanggaran 24
Sekarang  ini  berbagai  peraturan  perun- dang-undangan mencantumkan sanksi pidana di dalam  “bab  ketentuan  pidana”.  Dengan  adanya sanksi  pidana  didalam  “bab  ketentuan  pidana” maka penegakan hukumnya dilakukan oleh Ne- gara/Pemerintah  yang  dalam  hal  ini  dilaksana- kan pihak kepolisian dan kejaksaan. Dengan de- mikian dapat disimpulkan pemerintah ikut cam- pur dalam kehidupan masyarakat dengan berba- gai alat yang ada padanya. Salah satu alat terse- but  adalah  hukum  pidana.  Hukum  pidana  men- duduki peranan  yang penting sebagai salah satu sarana kebijakan pemerintah. Hal ini karena hu- kum  pidana  mempunyai  kedudukan  yang  isti- mewa, dalam arti hukum pidana tidak hanya ter- dapat dalam undang-undang hukum pidana saja namun  juga  terdapat  di  dalam  berbagai  peratu- ran  perundang-undangan  lain  di  luar  Kitab  Un- dang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  seperti UU  Narkotika,  UU  Psikotropika,  UU  Keseha- tan, UU Pendidikan dan sebagainya. Perkemba- ngan  hukum  pidana  tidak  hanya  sekedar  di  da- lam perundang-undangan pidana itu sendiri teta- pi  telah  berkembang  dan  memasuki  bidang  hu- kum  lainnya  termasuk  di  dalam  tata  pemerinta- han. Dalam hal ini hukum pidana digunakan un- tuk menegakkan norma-norma di bidang hukum lain  atau  dengan  kata  lain  memfungsionalisasi- kan  hukum  pidana  dalam  bidang  hukum  yang lain.
Dalam  hal  ini  Muladi  menyatakan  bahwa keterlibatan hukum pidana dalam berbagai pera- turan  perundang-undangan  dapat  bersifat  oto- nom,  dalam  arti  bersifat  murni  dalam  perun- dang-undangan  hukum  pidana  sendiri  baik  da- lam merumuskan perbuatan  yang dianggap ber- sifat  melawan  hukum,  dalam  menentukan  per- tanggungjawaban  pidananya  maupun  dalam penggunaan sanksi pidana dan tindakan yang di- perlukan; dan bersifat komplementer, dalam arti
24 T.H.  Ranidajita, Eksistensi  Sanksi  Pidana  Dalam  Hu- kum Administrasi Negara Khususnya Hukum Pajak di In- donesia ,  Dalam  :  Masalah-Masalah  Hukum,  FH-UNDIP No. 4 Tahun 1994, hlm. 21.
Problematika Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ...
terhadap  bidang  hukum  lain  misalnya  hukum administrasi. Dalam hal semacam ini kedudukan hukum  pidana  bersifat  menunjang  penegakkan norma yang berada dibidang hukum lain, misal- nya  pengaturan  masalah  perpajakan,  hak  cipta, paten dan sebagainya. Bahkan dalam hal-hal ter- tentu  peranannya  diharapkan  lebih  fungsional daripada  sekedar  bersifat  subsidiair  mengingat situasi perekonomian yang kurang menguntung- kan. 25
Dalam  perkembangannya  terjadi  peruba- han  terhadap  fungsi  hukum  pidana  mengingat adanya  pembangunan  disegala  bidang  kehidu- pan  dalam  rangka  mensejahterakan  masyarakat, hukum  pidana  digunakan  sebagai  sarana  oleh pemerintah  untuk  meningkatkan  rasa  tanggung- jawab  negara/pemerintah  dalam  rangka  menge- lola  kehidupan  masyarakat  modern  yang  sema- kin kompleks. Sanksi pidana antara lain diguna- kan  secara  maksimal  untuk  mendukung  norma hukum  administrasi  dalam  pelbagai  hal.  Inilah yang  dinamakan administrative  penal  law ( ver- waltungs  strafrecht )  yang  termasuk  dalam  ke- rangka public  welfare  offenses ( ordnungswid- rigkeiten ). 26 Barda  Nawawi  Arief  menamakan hukum  pidana  administrasi  yaitu  hukum  pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum admi- nistrasi. 27
Sanksi  pidana  tersebut  didayagunakan apabila  sanksi  administratif  sudah  tidak  mem- pan  khususnya  berkaitan  dengan  pelaku  tindak pidana  yang  sudah  keterlaluan  dan  menimbul- kan  kerugian  besar  misalnya  dalam  bidang  per- pajakan,  lingkungan  hidup,  hak  cipta  dan  lain- lain. 28
Keterkaitan  hukum  administrasi  dengan hukum pidana dapat dipahami karena keduanya merupakan hukum publik dan dalam proses pe- negakan hukum, sanksi pidana (hukum pidana)
dipergunakan  untuk  memperkuat  sanksi  dalam hukum administrasi negara.
Sanksi Hukum Administrasi, menurut J. B.J.M.  Berge,  ”sanksi  merupakan  inti  dari  pe- negakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk  menjamin  penegakan  hukum  administ- rasi”.  Menurut  P  de  Haan  dkk,  ”dalam  HAN, penggunaan  sanksi  administrasi  merupakan  pe- nerapan  kewenangan  pemerintahan,  dimana  ke- wenangan  ini  berasal  dari  aturan  hukum  admi- nistrasi  tertulis  dan  tidak  tertulis”.  JJ.  Oostern- brink  berpendapat  ”sanksi  administratif  adalah sanksi  yang  muncul  dari  hubungan  antara  pe- merintah–warga  negara  dan  yang  dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradi- lan),  tetapi  dapat  secara  langsung  dilaksanakan oleh administrasi sendiri”.

## C. Penutup Kesimpulan
1. Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  di- maksudkan  dalam  rangka  perwujudan kewajiban  pemerintah  daerah  dasar  atu- ran  yang dijadikan regulasi daripada pe- ngelolaan  keuangan  daerah,  telah  dije- laskan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  58  Tahun  2005. Prinsip-prinsip  yang  demikian  dipenga- ruhi  oleh  diskursus  (teks  hukum)  asas- asas penyelenggaraan pemerintahan, yang  meliputi:  kepastian  hukum,  tertib penyelenggara negara, kepentingan umum,  keterbukaan,  proporsionalitas, profesionalitas,  akuntabilitas,  efisiensi, dan efektifitas (vide: Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004).
2. Sanksi  Pidana  administrasi  terhadap  pe- laku atau seseorang yang melakukan tin- dak  pidana  dalam  Pemerintahan  adalah solusi yang tepat.
25 Muladi, Proyeksi  Hukum  Pidana  Materiil  Indonesia  di Masa Datang , Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pa- da  Peresmian  Penerimaan  Jabatan  Guru  Besar  Dalam  Il- mu  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponego- ro, Semarang, 1990, halaman 148.
26 Muladi, Proyeksi ..., Op.Cit ., hlm. 149.
27 Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana , (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 14
28 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Ceta- kan  II,  (Semarang  :  Badan  Penerbit  Universitas  Dipone- goro, 2002), hlm. 42

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman (ed.), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Jakarta: Media Sarana Press. 1987.
Abu Daud Busroh, ” Ilmu Negara”, Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Adnan Buyung Nasution, (et.Al.). Federalisme untuk Indonesia, Jakarta: kompas, 1999. Adrian Sutedi, “Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah” , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum. Bogor : Ghalia Indo- nesia, 2007.
Agustino, Leo, Politik dan Otonomi Daerah , Untirta Press, Serang-Banten, 2005, Ahmad Yani, “Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”, Jakarta: Raja Gra- findo Persada, 2002.
Alien,H. JB, Enhancing Decentralisation for Developemnt , The Hague: IULA, 1985. Amrah Muslimin, “ Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah”, Bandung: Alumni, 1986. Amrah Muslimin, Pemerintahan Daerah Menurut Perundang-undangan yang Terakhir ,” Jakarta: Budhi Dharma, 1957.
Andrian Sutedi, ” Implikai Hukum atau Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah” , Jakarta: Sinar Grafika, 2009. APAKSI, “Himpunan  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang  No.22  Tahun  1999  dan  Undang- undang No.25 Tahun 1999 , Jakarta: APKSI, 2001.
Astawa, Gede Pantja, ”Politik Hukum Pemerintahan di Daerah berdasarkan Pasal 18 UUD 1945”, dalam B. Arief Sidharta dkk. (eds.), Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syaf- rudin, S.H.), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.