## PERSEPSI APARATUR PEMERINTAH DESA TERHADAP DANA DESA DI KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA
Ahmad Soleh Feri Susanto Reka Susanti
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu ahmadsolehse81@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Ahmad Soleh, Feri Susanto, Reka Susanti; Persepsi arapatur pemerintah desa terhadap dana desa di Kecamatan  Seluma  Barat  Kabupaten  Seluma.  Persepsi  aparatur  pemerintah  desa  akan  mempengaruhi kegiatan  dalam  penggunaan  dana  desa.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  persepsi aparatur pemerintah desa terhadap dana desa di kecamatan Seluma Barat kabupaten Seluma. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling . Sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 orang  yakni  Kepala  Desa,  Sekretaris,  Bendahara,  dan  ketua  BPD  yang  menjabat  sebagai  aparatur pemerintah  desa  dari  9  (Sembilan)  desa  yang  berada  di  Kecamatan  Seluma  Barat  Kabupaten  Seluma. Kesembilan desa tersebut meliputi desa Talang Perapat, desa Purbosari, desa Air Latak, desa Pagar Agung, desa Talang Tinggi, desa Lunjuk, desa Sengkuang, desa Tanjung Agung, dan desa Lubuk Lagan. Rating Scale digunakan  dalam  menganalisis  data  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  kuesioner.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan  desa  menunjukkan  interpretasi  yang  baik  (71,8  %);  persepsi  aparatur  pemerintah  desa terhadap kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa menunjukkan interpretasi yang sangat baik  (88,6  %);  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat menunjukkan interpretasi yang sangat baik (85,4 %); dan persepsi aparatur pemerintah desa terhadap kegiatan kemasyarakatan menunjukkan interpretasi yang sangat baik (81,2 %).

## ABSTRACT
Ahmad Soleh, Feri Susanto, Reka Susanti; Perception of the village government's arapatur to the village fund in Seluma Barat Sub-district of Seluma District. The perception of the village government apparatus will affect activities in the use of village funds. The purpose of this research is to know the perception of village government  apparatus  to  village  fund  in  Seluma  Barat  sub-district  of  Seluma  district.  Determination  of samples in this study using Purposive sampling. The sample in this research are 36 people, namely the Village Head,  Secretary,  Treasurer, and the  head  of  BPD  who  served as  the  village  government  apparatus from  9 (Nine)  villages  in Seluma  Barat  District  Seluma  District.  The  nine  villages  include  Talang  Perapat  village, Purbosari village, Air Latak village, Pagar Agung village, Talang Tinggi village, Lunjuk village, Sengkuang village, Tanjung Agung village and Lubuk Lagan village. Rating Scale is used in analyzing data obtained by using questionnaires. The results showed that the perception of the village government apparatus on village governance activities showed good interpretation (71.8%); Perceptions of village government apparatuses towards  development  activities  and  improvements  in  village  infrastructure  show  excellent  interpretation (88.6%);  Perceptions  of  village  government  apparatuses  on  community  empowerment  activities  showed excellent interpretation (85.4%); And perception of village government apparatus towards social activities showed excellent interpretation (81,2%).
Key Words: Perceptions of the Village Government Apparatus, Village Funds, Seluma Barat District,

## Seluma District

## LATAR BELAKANG
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI).  Untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  desa  dikepalai  oleh  kepala  desa  yang dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris, bendahara, kepala dusun, rukun tetangga, dan rukun warga.
Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut undang-undang nomor 17  tahun  2003  tentang  keuangan  negara,  bahwa  dalam  upaya  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  suatu  desa memiliki anggaran atau dana yang disebut keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  barang  yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dengan adanya keuangan desa ini diharapkan tiap desa mampu untuk memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Undang-undang  RI  Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  menegaskan  bahwa  pembangunan  desa merupakan tanggung jawab desa itu sendiri. Di Bab I, Pasal 4, poin I menyatakan bahwa desa adalah subjek pembangunan.  Selain  itu,  di  pasal  18  terdapat  kewenangan  kepala  desa  dalam  mengkoordinasikan pembangunan  desa  secara  partisipatif  yang  bertujuan  mewujudkan  desa  mandiri  energi,  desa  mandiri benih dan desa mandiri pangan. Membangun Indonesia dari pinggiran yaitu melalui desa menyebabkan daerah menjadi titik sentral pembangunan. Pembangunan ini bisa dilakukan dengan adanya alokasi dana dari pemerintah yang disebut dengan dana desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang disiapkan oleh pemerintah diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  49/PMK.07/2016  Tentang  tata  cara pengalokasian, penyaluran, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Dana desa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 adalah sebesar Rp. 46,9 triliun. Dana desa akan disalurkan dalam dua tahap, yaitu pada bulan Maret dan Agustus 2016. Penyaluran dalam dua tahap tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang tata cara  pengalokasian,  penyaluran,  penggunaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  dana  desa.  Payung  hukum tersebut  merupakan  turunan  dari Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor 8 tahun  2016 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  dimana  dana  desa  yang  akan  diterima  tiap  desa  pada  tahun  2016  ini  rata-rata sebesar Rp. 600 juta dan pada tahun 2017 setiap desa diperkirakan akan mendapat dana Rp. 1,4 miliar.
Dalam Permendes Nomor 8 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebutuhan, dan tipologi desa. Tipologi desa sendiri didasarkan pada  kekerabatan,  desa,  hamparan,  pola  pemukiman,  mata  pencaharian,  dan  tingkat  perkembangan kemajuan  desa.  Penggunaan  dan  pengolahan  dana  desa  untuk  sementara  hanya  untuk  pembangunan infrastruktur  dan  pelayanan  dasar.  Penggunaan  dana  desa  untuk  kegiatan  yang  lain  setelah  sarana prasarana masyarakat desa terpenuhi. Selain itu, pelaksanaan dana desa juga harus secara swakelola, padat karya, dan menggunakan bahan baku lokal sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat desa setempat. oleh karena itu desa  harus bisa membuat  perencanaan  sendiri  untuk  dilaksanakan sendiri  dan  diawasi  oleh masyarakat desa itu sendiri.
Kecamatan Seluma Barat kabupaten Seluma sebagai salah satu daerah yang menerima dana desa berdasarkan  dari  tipologi  desa  yang  diatur  dalam  Permendes  No  8  Tahun  2016  berdasarkan  pada kekerabatan  termasuk  dalam  desa  campuran,  berdasarkan  hamparan  termasuk  dalam  desa  dataran rendah/lembah, berdasarkan pola pemukiman termasuk dalam desa memanjang, berdasarkan pola mata pencaharian  termasuk  dalam  desa    pertanian,  dan  berdasarkan  tingkat  perkembangan  kemajuan  desa termasuk dalam desa berkembang. Di kecamatan Seluma Barat kabupaten Seluma dana desa yang diterima digunakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur, pemerdayaan  masyarakat  dan  kegiatan  kemasyarakatan.  APBDes  kecamatan  Seluma  Barat  kabupaten Seluma tahun 2016 sejumlah Rp 8.983.913.745,-. Adapun alokasi dana tersebut sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1. Dari gambar 1 dapat dijelaskan bahwa alokasi penggunaan dana terbesar pada kegiatan pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur  mencapai  Rp  6.225.477.677,-  atau  sebesar  69,29  %.  Dana tersebut  dialokasikan  pada  kegiatan  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  kegiatan  pembangunan  sarana  dan prasarana desa, dan kegiatan pengembangan potensi ekonomi. Alokasi penggunaan dana terbesar ke dua pada  kegaiatan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  mencapai  Rp  2.109.610.468,-  atau  sebesar  23,48  %. Dana  tersebut  dialokasikan  untuk  belanja  pegawai,  operasioanal  perkantoran,  operasioanal  BPD, operasioanal  RT/RW,  dan  penyelenggaraan  kegiatan.  Alokasi  penggunaan  dana  untuk  kegiatan kemasyarakatan sebesar Rp 332.102.766,- atau sebesar 3,70 %. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban, kegiatan pembinaan  kerukunan  umat  beragama,  kegiatan  pengadaan  sarana  dan  prasarana  olah  raga,  kegiatan pembinaan  lembaga  adat,  kegiatan  pembinaan  kesenian  dan  sosial  budaya  masyarakat,  dan  kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya alokasi penggunaan dana untuk kegiatan pemerdayaan masyarakat  sebesar  Rp  316.722.834,-  atau  sebesar  3,52  %.  Dana  tersebut  dialokasikan  untuk  kegiatan peningkatan  kualitas  proses  perencanaan  desa,  kegiatan  pendukung  kegiatan  ekonomi  baik  yang
dikembangkan oleh BUM Desa maupun kelompok usaha masyarakat desa lainnya, kegiatan pembentukan dan  peningkatan  kapasitas  kader  pemberdayaan  masyarakat  desa,  kegiatan  pengorganisasian  melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa, kegiatan  penyelenggaraan  promosi  kesehatan  dan  gerakan  hidup  bersih  dan  sehat,  kegiatan  dukungan terhadap  kegiatan  desa  dan  masyarakat  pengelolaan  hutan  desa  dan  hutan  kemasyarakatan,  kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

## Sumber: Kecamatan Seluma Barat, 2016
Gambar 1.  APBDes Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Tahun 2016.
Dalam  UU  Desa,  dan  peraturan  terkait  lainnya  dengan  tegas  menyebutkan,  bahwa  Pengelolaan Keuangan  Desa  harus  dilakukan  secara  transpran,  akuntabel,  partisipatif,  serta  tertib  dan  disiplin anggaran.  Aparatur  pemerintah  desa  memiliki  peran  yang  tinggi  dalam  pengelolaan  dana  desa  dalam pelaksanaan pembangunan. Sejumlah permasalahan yang sering ditemukan selama ini. Masih banyak desa yang  belum  benar-benar  siap  untuk  menerapkan  UU  Desa  tersebut.  Selanjutnya  dari  sisi  kemampuan kepala desa dengan jajarannya belum mumpuni. Berdasar pada latar belakang dan permasalahan di atas, analisis persepsi arapatur pemerintah desa terhadap dana desa di Kecamatan  Seluma Barat Kabupaten Seluma sangat penting untuk dilakukan.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Desa
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan  hidup,  dengan  satu  kesatuan  norma,  serta  memiliki  batas  yang  jelas.  Desa  merupakan  suatu daerah hukum yang merupakan wilayah masyarakat hukum terbentuk atas dasar ikatan tertentu, antara lain  bentuk  genealogis,  bentuk  territorial,  dan  bentuk  campuran  keduanya.  Menurut  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditentukan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak  asal-usul,  dan  atau  hak  tradisonal  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Aparatur Pemerintah Desa
Dalam  Permendagri  No  82  Tahun  2015  tentang  pengangkatan  dan  pemberhentian  kepala  desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintah  desa  adalah  kepala  desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintah desa.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  aparat  desa  meliputi  semua  orang  yang  terlibat  dalam urusan pemerintahan desa. Aparatur desa antara lain:
1. Kepala Desa
Kepala  desa  adalah  pemimpin  dari  desa  di  Indonesia.  Kepala  desa  merupakan  pimpinan  dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh  camat.  Kepala  desa  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  bupati/walikota  setelah  sejak  diterima
Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Pemerdayaan Masyarakat Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah Dana (Rp) 2.109.610.468 6.225.477.677
316.722.834 332.102.766 0 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000
laporan hasil pemilihan kepala desa dari BPD. Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat (1),  Kepala  desa  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  melaksanakan pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala desa memiliki wewenang yang diatur dalam ayat (2) meliputi: (a) Memimpin  penyelenggaraan  desa;  (b)  Mengangkat  dan  memberhentikan  perangkat  desa;  (c) Memegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  dan  asset  desa;  (d)  Menetapkan  peraturan  desa;  (e) Menetapkan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa;  (f)  Membina  kehidupan  masyarakat  desa;  (g) Membina  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  desa;  (h)  Membina  dan  meningkatkan perekonomian  desa serta  mengintegrasikannya  agar  mencapai  perekonomian  skala produktif untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  masyarakat  desa;  (i)  Mengembangkan  sumber  pendapatan  desa;  (j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa;  (k)  Memanfaatkan  teknologi  tepat  guna;  (l)  Mengordinasikan  pembangunan  desa secara  partisipatif;  (m)  Mewakili  desa  didalam  dan  diluar  pengadilan  atau  menunjuk  kuasa  hukum untuk  mewakilinya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  (n)  Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris Desa
Sekertaris  desa  merupakan  ujung  tombak  pemerintahan  desa  yang  melaksanakan  tugas khususnya  membantu  kepala  desa  di  bidang  administrasi  dan  memberikan  pelayanan  teknis administratif  kepada  seluruh  perangkat  desa  serta  membantu  kepala  desa  dalam  menjalankan  hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah desa. Adapun tugas dari sekretaris desa meliputi (a) Menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan  pengelolaan  APBDesa;  (b)  Menyusun  rancangan  peraturan desa  tentang  APBDesa,  peubahan  APBDesa  dan  pertanggung  jawaban  pelaksanaan  APBDesa;  (c) Melakukan  pengendalian  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dalam  APBDesa;  (d) Menyusun  pelaporan  dan  pertanggung  jawaban  pelaksanaan  APBDesa;  (e)  Melakukan  verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
3. Bendahara
Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk  menatausahakan  keuangan  desa.  Bendahara  memiliki  tugas  menerima,  menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

## Dana Desa
Menurut Soleh dan Rohmansjah (2014), dana desa atau keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang  yang  dapat  dijadikan  milik  desa  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut. Keuangan desa atau dana desa merupakan sub sistem dari keuangan negara yang diatur dalam Undang- Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Berdasarkan PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dana desa adalah dana yanag bersumber dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan masyarakat.
Dasar hukum dana desa diawali dengan adanya undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, lalu diikuti dengan keluarnya PP No 43 tahun 2014 yang kemudian diperbaharui melalui PP No 47 tahun 2014 dan  PP  No  60  tahun  2014 tentang  dana desa  yang  bersumber  dari  APBN  yang kemudian  diperbaharui menjadi PP No 22 tahun 2015.  Selain Undang-Undang  dan  PP tersebut terdapat  juga dasar hukum lain mengenai dana desa, yaitu:
1. Permendagri:  (a)  Permendagri  No  111/20  14  tentang  pedoman  teknis  peraturan  di  desa;  (b) Permendagri  No  112/2014  tentang  pemilihan  kepala  desa;  (c)  Permendagri  No  113/2014  tentang pengelolaan keuangan desa; (d) Permendagri No 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa.
2. Permendes: (a) Permendes No 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dandes 2016; (b)  Permendes  No  1  Tahun  2015  tentang  pedoman  kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan lokal bersekala desa; (c) Permendes No 2 T/2015 tentang musyawarah desa.
3. PMK  247/PMK.7/2015  (mengatur  hal-hal  teknis  terkait  pengalokasian,  penyaluran,  penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa).
Ketentuan  PP  No  60  Tahun  2014  pasal  19  ayat  (1),  dana  desa  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  kemasyarakatan. Penyelenggaraan pemerintahan yang dibiayai oleh dana desa meliputi kegiatan operasional pemerintahan
dan penggajian perangkat desa, pembangunan yang dibiayai oleh dana desa adalah seluruh pembangunan infrastruktur  desa  yang  dapat  membantu  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  desa.  Kegiatan pemberdayaan  masyarakat  dan  kemasyarakatan  yang  dibiayai  dana  desa  meliputi  pelatihan  dan peningkatan  kegiatan  sosial ekonomi  masyarakat desa. Sedangkan  kegiatan pemberdayaan  masyarakat dan kemasyarakatan yang dibiayai dana desa meliputi pelatihan dan peningkatan  kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa dan kegiatan pengamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam masyarakat desa.
Sedangkan  dalam  pasal  20  penggunaan  dana  desa  mengacu  pada  rencana  pembangunan  jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Penggunaan dana desa harus menggunakan prinsip: 1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis,  ekonomi,  dan  ekologi  desa  yang  khas,  serta  perubahan  atau  perkembangan  kemajuan desa.
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,  prioritas  penggunaan  dana  desa  diarahkan  untuk  pelaksanaan  program  dan  kegiatan pembangunan desa yang meliputi: (a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan, dan pemukiman; (b) Pembangunan,  pengembangan,  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  kesehatan  masyarakat;  (c) Pembangunan,  pengembangan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  sosial  dan kebudayaan; (d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana  prasarana  produksi  dan  distribusi;  (e)  Pembangunan  dan  pengembangan  sarana  prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

## Keuangan Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 (1), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Permen No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa,  keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Pengelolaan  keuangan  desa  dikelola  dalam  masa  1  (satu)  tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## KERANGKA ANALISIS
Agar memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dibuat kerangka analisis seperti ditunjukkan pada gambar 2. Gambar 2 menjelaskan alur penelitian yakni menganalisis persepsi aparatur pemerintah  desa  terhadap  dana  desa  khususnya  tentang  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah  desa, kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, dan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan. Persepsi aparatur pemerintah desa mengacu pada UU No 6 Tahun 2014, PP No 60 dan PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 113 Tahun 2014, dan Permendes No 8 Tahun 2016. Sehingga akan diketahui penilaian indikator persepsi aparatur pemerintah desa pada empat kategori penilaian yakni sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik.
Gambar 2. Kerangka Analisis
Persepsi Aparatur Pemerintah Desa
1. Tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa
2. Tentang kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur
3. Tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
4. Tentang kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan
Penggunaan Dana Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014, PP No 60 dan PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 113 Tahun 2014, dan Permendes No 8 Tahun 2016 Penilaian Indikator Persepsi : 1.Sangat Baik 2. Baik 3. Kurang Baik 4. Tidak Baik

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan data primer.  Penentuan sampel dalam penelitian ini  menggunakan Purposive  sampling .  Sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  36  orang  yakni  Kepala  Desa,  Sekretaris, Bendahara, dan ketua BPD yang menjabat sebagai aparatur pemerintah desa dari 9 (Sembilan) desa yang berada di Kecamatan Seluma Barat kabupaten Seluma.   Kesembilan desa tersebut  meliputi desa Talang Perapat,  desa  Purbosari,  desa  Air  Latak,  desa  Pagar  Agung,  desa  Talang  Tinggi,  desa  Lunjuk,  desa Sengkuang, desa Tanjung Agung, dan desa Lubuk Lagan. Rating Scale digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Skala rating scale ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 1. Skala rating scale
Interval Jawaban Alternatif Jawaban 4 Sangat Setuju 3 Setuju 2 Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju
Sumber : Sugiyono (2012)
Skala Rating  Scale tersebut  menunjukkan  arah  yang  positif,  untuk  menghitungnya  maka  data  terlebih dahulu diubah lalu kemudian dihitung perhitungan rating scale dengan rumus (Sugiyono, 2012):
P  = Skor Pengumpulan Data Skor Ideal x 100%
Keterangan: P =angka persentase dan Skor ideal= skor tertinggi tiap butir x jumlah responden x jumlah butir.  Rumus ini  digunakan  setelah data yang telah dikumpulkan  pada  angket  yang berupa  pernyataan Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) diubah kedalam  bentuk angka yaitu angka 4 untuk jawaban Sangat Setuju (SS), angka 3 untuk jawaban Setuju (S), angka 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), dan angka 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). Angka yang diperoleh pada  setiap  item  pernyataan  menjadi skor pengumpulan  data  untuk pernyataan  sedangkan  sekor ideal merupakan  skor  tertinggi  dari  setiap  pernyataan  dikalikan  dengan  jumlah  responden  dan  jumlah  item pernyataan. Selanjutnya tingkat validasi dalam penelitian ini digolongkan dalam 4 kategori dengan skala yang dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini:
Gambar 3. Kategori skala nilai rating scale

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  penyebaran  kuesioner terhadap sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini merupakan perangkat desa dari 9 (Sembilan) desa yang ada di kecamatan Seluma Barat yaitu Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris, dan ketua BPD. Adapun desa yang terdapat dalam kecamatan Seluma Barat yaitu Talang Tinggi, Lunjuk, Lubuk Lagan, Tanjung Agung, Pagar Agung, Air Latak, Talang Perapat, Purbosari dan Sengkuang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karakteristik responden berdasar jenis kelamin  menunjukkan  bahwa  100  %  responden  berjenis  kelamin  laki-laki.  Selanjutnya  karakteristik responden  berdasar usia  menunjukkan  bahwa  responden  yang  berusia  antara  20-30  tahun  sebanyak  8 orang  (22,2%);  berusia  antara  31-40  tahun  sebanyak  12  orang  (33,3%);  berusia  antara  41-50  tahun sebanyak 14 orang (38,9%); dan berusia ≥51 tahun sebanyak 2 orang (5,6%). Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikan menunjukkan bahwa, responden dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 27 orang (75%); S1 sebanyak 4 orang (11,1%); dan S2 sebanyak 1 orang (2,8%). Pernyataan atas kuesioner yang diberikan kepada responden meliputi persepsi aparatur pemerintah desa terhadap dana desa khususnya tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, dan kegiatan kemasyarakatan.
0% Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik 25% 50% 75% 100%

## Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Tentang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
APBDesa kecamatan Seluma Barat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukkan pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa alokasi belanja pegawai pada APBDesa kecamatan Seluma Barat tahun 2016 memiliki porsi yang paling tinggi yakni mencapai Rp 1.654.900.000,- atau mencapai 78,45% dati total dana yang dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Alokasi dana tersebut sebagian besar digunakan untuk membayar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat yang mencapai Rp  982.800.000,- sedangkan  selebihnya  dialokasikan  untuk  tunjangan  kepala desa dan  perangkat  serta tunjangan  BPD.    Dana  penyelenggaran  kegiatan  memiliki  porsi  yang  paling  kecil  yakni  sebesar  Rp 30.360.000,-  yang  akan  digunakan  untuk  kegiatan  penetapan  dan  penegasan  batas  data,  pendataan desa/profil desa, penyelenggaraan perencanaan desa, dan penyelenggaraan kegiatan lainnya.
Tabel 2. Rincian dana kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa
No Kegiatan Rincian dana Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp  2.109.610.468 1 Belanja pegawai Rp 1.654.900.000 Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat Rp 982.800.000 Tunjangan kepala desa dan perangkat Rp 108.000.000 Tunjangan BPD Rp 564.100.000 2 Operasional perkantoran Rp 349.335.468 Belanja barang dan jasa Rp 211.969.229 Belanja modal Rp 137.366.239 3 Operasional BPD Rp 66.515.000 Belanja barang dan jasa Rp 66.515.000 4 Operasional RT/RW Rp 8.500.000 Belanja barang dan jasa Rp 8.500.000 5 Penyelenggaraan kegiatan Rp 30.360.000 Penetapan dan penegasan batas data Rp 3.075.000 Pendataan desa/profil desa Rp 5.775.000 Penyelenggaraan perencanaan desa Rp 21.060.000 Penyelenggaraan kegiatan lainnya Rp 450.000

## Sumber : APBDes Kecamatan Seluma Barat, 2016
Persepsi  aparatur  pemerintah  desa  tentang  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  di kecamatan Seluma Barat kabupaten Seluma ditunjukkan pada tabel 3.
Tabel 3.   Persepsi aparatur pemerintah desa tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa
No Pernyataan Nilai Jumlah STS TS S SS 1 Dana  desa  digunakan  dalam  kegiatan  operasional pemerintahan 4 14 16 2 88 2 Dana desa digunakan dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancangkan dalam APBDesa - - 11 25 133 3 Dana  desa  digunakan  untuk  pembiayaan  penggajian perangkat desa 3 11 16 6 97 4 Dana desa digunakan untuk tunjangan BPD 2 9 17 5 94 5 Dana desa digunakan sebagai peningkatan kantor desa/listrik 2 6 21 7 105 Jumlah 517
Sumber : hasil penelitian (data diolah), 2016.
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  di  kecamatan  Seluma  Barat kabupaten Seluma sebagian besar sangat setuju dan setuju jika dana desa digunakan dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancangkan dalam APBDesa (133). Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan persepsi atau penilaian terendah jika dana desa digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan  (88). Terdapat  50%  responden  tidak  setuju  (14  orang)  dan  bahkan  sangat  tidak  setuju  (4  orang).  Hal  ini disebabkan kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam memahami konsep keuangan desa. Responden tidak setuju karena menurut mereka sumber dana untuk kegiatan operasional desa berasal dari
keuangan desa. Sedangkan sebagaimana diketahui bahwa keuangan desa merupakan satu kesatuan dengan dana desa, karena dana desa termasuk dalam keuangan desa.
Berdasar tabel 3 selanjutnya dapat diketahui nilai persentase atas persepsi aparatur pemerintah desa tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa yakni sebesar 71,8%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi aparatur pemerintah desa terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa menunjukkan interpretasi yang baik. Kategori skala nilai rating scale kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa bagi aparatur pemerintah desa di kecamatan Seluma Barat kabupaten Seluma seperti ditunjukkan pada gambar 4.
Gambar 4.   Kategori  skala  nilai rating  scale persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

## Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Tentang Kegiatan Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur
APBDesa  kecamatan  Seluma  Barat  dalam  kegiatan  pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur ditunjukkan  pada  tabel  4.  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  alokasi  kegiatan  pembangunan  sarana  dan prasarana desa pada APBDesa kecamatan Seluma Barat tahun 2016 memiliki porsi yang paling tinggi yakni mencapai  Rp  3.129.208.260,-  atau  mencapai  50,26%  dati  total  dana  yang  dialokasikan  untuk  kegiatan pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur.  Alokasi  dana  tersebut  sebagian  besar  digunakan  untuk pembangunan  dan  pemeliharaan  jalan  desa,  mengingat  sebagian  besar  infrastruktur  jalan  desa  di kecamatan Seluma Barat dalam kondisi yang rusak dan memerlukan perbaikan guna kelancaran aktivitas ekonomi  masyarakat.  Selanjutnya,  alokasi  dana  desa  untuk  kegiatan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  juga tinggi yakni mencapai Rp 2.957.889.417,- atau mencapai 47,51% dati total dana yang dialokasikan untuk kegiatan  pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur.  Kegiatan  pengembangan  pos  kesehantan  desa polindes menjadi agenda yang sangat penting, hal tersebut tercermin pada alokasi dana desa yang tinggi yakni mencapai Rp 1.354.499.877,-.
Tabel 4.  Rincian dana kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur
No Kegiatan Rincian dana Bidang  pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur/ bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp 6.225.477.677 1 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar Rp 2.957.889.417 Pengembangan pos kesehatan desa polindes Rp 1.354.499.877 Pengelolah dan pembinaan posyandu Rp 267.497.528 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini Rp 390.811.298 Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan Rp 413.558.128 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa Rp 140.000.000 Taman bacaan masyarakat Rp 258.066.836 Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat Rp 44.000.000 Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya Rp 74.056.750 Sarana dan prasarana kesehatan lainnya Rp 15.399.000 2 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa Rp 3.129.208.260 Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa Rp 1.377.505.449 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani Rp 733.956.118 Pembangunan dan pemeliharaan embung desa Rp 906.035.906 Pembangunan  energi  baru  dan  terbarukan  (PLTMH,  PLTS, Kincir Angin) Rp 108.236.787 Pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya Rp 3.474.000 3 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokasi Rp 138.380.000 Pendirian dan pengembangan BUM Desa Rp 138.380.000

## Sumber : APBDes Kecamatan Seluma Barat, 2016
Persepsi aparatur pemerintah desa tentang kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di kecamatan Seluma Barat kabupaten Seluma ditunjukkan pada tabel 5.
0% Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik 25% 50% 75% 100% 71,8%
Tabel 5.  Persepsi aparatur pemerintah desa tentang kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur
No Pernyataan Nilai Jumlah STS TS S SS 1 Anda mengetahui dengan pasti apa arti pembangunan - 1 10 25 132 2 Pembangunan lebih kepada sektor fisik yaitu pembangunan infrastruktur desa - - 12 24 132 3 Dana desa memiliki dampak positif bagi pembangunan desa - - 10 26 134 4 Adanya peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah/desa secara bertahap - - 18 18 126 5 Kebijakan yang diambil oleh para pejabat kelurahan/desa terhadap pembangunan desa sudah tepat - 2 26 8 114 Jumlah 638
Sumber : hasil penelitian (data diolah), 2016.
Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur pemerintah desa di kecamatan Seluma Barat memberikan persepsi setuju dan sangat setuju untuk setiap item pernyataan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar atas sektor fisik berupa pembangunan infrastruktur desa perlu mendapat prioritas utama dan  segera  untuk  diatasi.  Persepsi  aparatur  pemerintah  desa  seiring  dengan  anggaran  dana  desa  yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa yang mencapai nilai yang tinggi. Dampak positif dapat langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya dalam memperlancar aktivitas ekonomi. Berdasar tabel  5  selanjutnya  dapat  diketahui  nilai  persentase  atas  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  tentang kegiatan  pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur  yakni  sebesar  88,6%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  kegiatan  pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur menunjukkan interpretasi yang sangat baik. Kategori skala nilai rating scale kegiatan pembangunan dan perbaikan  infrastruktur  bagi  aparatur  pemerintah  desa  di  kecamatan  Seluma  Barat  kabupaten  Seluma seperti ditunjukkan pada gambar 5.
Gambar 5.   Kategori  skala  nilai rating  scale persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

## Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Penggunaan  dana  desa  di  kecamatan  Seluma  Barat  kabupaten  Seluma  juga  diperuntukkan  bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut tercermin pada APBDesa kecamatan Seluma Barat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan pada tabel 6.
Tabel 6.  Rincian dana kegiatan pemberdayaan masyarakat
No Kegiatan Rincian dana Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 316.722.834 1 Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan desa Rp 72.924.862 2 Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan  oleh  BUM  Desa  maupun  kelompok  usaha masyarakat desa lainnya Rp 123.663.244 3 Kegiatan  pembentukan  dan  peningkatan  kapasitas  kader pemberdayaan masyarakat desa Rp 74.485.000 4 Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal  untuk  memberikan  bantuan  hukum  kepada  warga masyarakat desa Rp 13.499.726 5 Kegiatan  penyelenggaraan  promosi  kesehatan  dan  gerakan hidup bersih dan sehat Rp 15.100.000 6 Kegiatan  dukungan  terhadap  kegiatan  desa  dan  masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan Rp 4.500.000 7 Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat Rp 12.250.000 8 Kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya Rp 300.000 Sumber : hasil penelitian (data diolah), 2016. 0% Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik 25% 50% 75% 100% 88,6%
Besaran  anggaran  untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  tidak  sebesar  alokasi  dana  yang diperuntukkan  bagi  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa maupun  kegiatan  pembangunan  dan perbaikan  infrastruktur.  Besaran  alokasi  dana  untuk  kegiatan  ini  pada  tahun  2016  hanya  sebesar  Rp 316.722.834 yang terbagi dalam sembilan desa yang berada di kecamatan Seluma Barat kabupaten Seluma. Dalam anggaran kegiatan ini, alokasi dana terbesar pada kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun kelompok usaha masyarakat desa lainnya yang mencapai nilai Rp 123.663.244  atau  sebesar  39%  dari  alokasi  dana  desa  untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat. Selanjutnya persepsi aparatur pemerintah desa tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Seluma Barat kabupaten Seluma ditunjukkan pada tabel 7.
Tabel 7.  Persepsi aparatur pemerintah desa tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat
No Pernyataan Nilai Jumlah STS TS S SS 1 Dana  desa digunakan  untuk  permodalan  dalam  peningkatan ekonomi desa - 2 21 13 119 2 Dana desa digunakan dalam fasilitasi dan kegiatan pelatihan untuk masyarakat - 2 16 18 124 3 Dana desa digunakan untuk peningkatan pengolahan edukasi kesehatan masyarakat - - 23 13 121 4 Dana desa digunakan untuk pelestarian lingkungan hidup - - 19 17 125 5 Dana  desa  digunakan  untuk  program  kegiatan  ketahanan pangan desa - - 18 18 126 Jumlah 615
Sumber : hasil penelitian (data diolah), 2016.
Berdasar tabel 7 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar persepsi aparatur pemerintah desa setuju dan sangat setuju penggunaan dana desa bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk program kegiatan ketahanan pangan desa menjadi agenda yang sangat penting. Mengingat sebagian besar penduduk di wilayah kecamatan Seluma Barat kabupaten Seluma menggantungkan perekonomian pada  sektor  pertanian  (palawija)  dan  perkebunan  (karet  dan  sawit).  Sehingga  program  terkait  dengan kegiatan  ketahanan  pangan  menjadi  sangat  penting  guna  peningkatan  produksi  serta  pengolahan  hasil pertanian  dan  perkebunan.  Selain  itu,  isu  kelestarian  lingkungan  juga  menjadi  hal  yang  penting.  Hal tersebut ditunjukkan dengan persepsi aparatur pemerintah desa yang tinggi atas penggunaan dana desa bagi  pelestarian  lingkungan  hidup.  Sedangkan  persepsi  atas  penggunaan  dana  desa  bagi  kegiatan permodalan dalam peningkatan ekonomi desa relatif kecil. Hal tersebut dikhawatirkan penggunaan dana desa  menjadi kurang  produktif  yang  diakibatkan  oleh terjadinya  kemacetan  kredit  atau  pinjaman yang diberikan.
Berdasar tabel 7 selanjutnya dapat diketahui  nilai persentase atas persepsi aparatur pemerintah desa  tentang  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yakni  sebesar  85,4%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  menunjukkan interpretasi yang sangat baik. Kategori skala nilai rating scale pemberdayaan masyarakat bagi aparatur pemerintah desa di kecamatan Seluma Barat kabupaten Seluma seperti ditunjukkan pada gambar 6.
Gambar 6.   Kategori  skala  nilai rating  scale persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  kegiatan pemberdayan masyarakat di kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

## Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Tentang Kegiatan Kemasyarakatan
Kegiatan  kemasyarakatan  menjadi  agenda  yang  penting  sehingga  keberadannya  diperhitungkan dalam penyusunan anggaran dana  desa. APBDesa di kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tahun 2016,  anggaran  kegiatan  ini  sejumlah  Rp  332.102.766.  Besaran  anggaran  ini  sedikit  lebih  tinggi  jika dibanding dengan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pembinaan kerukunan umat  beragama  dan  kegiatan  penyelenggarakan  ketentraman  dan  ketertiban  merupakan  dua  kegiatan yang memiliki besaran anggaran yang relatif lebih tinggi jika dibanding dengan kegiatan lainnya.
85,4%
0% Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik 25% 50% 75% 100%

## Tabel 8.  Rincian dana kegiatan kemasyarakatan
No Kegiatan Rincian dana Bidang kemasyarakatan/pembinaan kemasyarakatan Rp 332.102.766 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp 26.890.000 2 Kegiatan penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban Rp 89.718.266 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama Rp 97.261.000 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga Rp 37.750.000 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat Rp 38.810.000 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat Rp 36.675.500 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya Rp 4.998.000
Sumber : hasil penelitian (data diolah), 2016.
Persepsi aparatur pemerintah desa tentang kegiatan kemasyarakatan di kecamatan Seluma Barat kabupaten Seluma ditunjukkan pada tabel 9. Sebagian besar aparatur pemerintah desa sangat setuju (20 orang) dan setuju (16  orang) bahwa penggunaan dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan pada  masyarakat  desa  dalam  rangka  pengembangan  kegiatan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Hal  ini menujukkan bahwa masyarakat desa sangat membutuhkan peningkatan pelayanan yang baik khususnya dalam  bidang  sosial  kemasyarakatan  dan  peningkatan  ekonomi.  Diperlukan  berbagai  strategi pengembangan  kegiatan  sosial  ekonomi  yang  dapat  membawa  masyarakat  desa  keluar  dari keterkungkungan dan keterbelakangan ekonomi. Selain itu, aparatur pemerintah desa juga memberikan persepsi  yang  tinggi  atas  penggunaan  dana  desa  untuk  mendorong  peningkatkan  keswadayaaan  dan gotong royong masyarakat. Peningkatan sosial ekonomi masyarakat senantiasa diiringi dengan kearifan dan budaya lokal.
Tabel 9.  Persepsi aparatur pemerintah desa tentang kegiatan kemasyarakatan
No Pernyataan Nilai Jumlah STS TS S SS 1 Dana desa digunakan untuk meningkatkan pengamanan nilai- nilai  keagamaan,  sosial  budaya  dalam  rangka  mewujudkan kesalehan sosial - 2 26 8 114 2 Dana  desa  digunakan  untuk  mendorong  peningkatkan keswadayaaan dan gotong royong masyarakat - 1 16 19 126 3 Dana  desa  digunakan  untuk  meningkatkan  pelayanan  pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat - - 16 20 128 4 Dana  desa  digunakan  untuk  penyelenggaraan  ketentraman dan ketertiban masyarakat - 7 25 4 105 5 Dana  desa  digunakan  untuk  kegiatan  pembinaan  yang berhubungan dengan keagamaan, sosial, dan budaya - 10 12 14 112 Jumlah 585
Sumber : hasil penelitian (data diolah), 2016.
Berdasar tabel 9 selanjutnya dapat diketahui  nilai persentase atas persepsi aparatur pemerintah desa  tentang  kegiatan  kemasyarakatan  yakni  sebesar  81,2%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  persepsi aparatur pemerintah desa terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat menunjukkan interpretasi yang sangat baik. Kategori skala nilai rating scale pemberdayaan masyarakat bagi aparatur pemerintah desa di kecamatan Seluma Barat kabupaten Seluma seperti ditunjukkan pada gambar 7.
Gambar 7.   Kategori  skala  nilai rating  scale persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  kegiatan kemasyarakatan di kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.
81,2% 0% Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik 25% 50% 75% 100%

## KESIMPULAN
Berdasar  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  bahwa  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan desa menunjukkan interpretasi yang baik hal tersebut ditunjukkan dengan nilai persentase atas  persepsi  yang  diberikan  sebesar  71,8%.  Selanjutnya  persepsi  aparatur  pemerintah  desa  terhadap kegiatan  pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur  desa,  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat,  dan egiatan kemasyarakatan menunjukkan interpretasi yang sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai persentase  atas  persepsi  yang  diberikan  masing-masing  secara  berurutan  sebesar  88,6%;  85,4%;  dan 81,2%. Rekomendasi yang diberikan khususnya bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa diantaranya adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman atas UU No 6 Tahun 2014, PP No 60 dan PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 113 Tahun 2014, dan Permendes terkait lainnya. Kurangnya pemahaman atas undang-undang dan aturan tersebut menyebabkan multi tafsir hingga kegagalan dalam pengelolaan dana desa bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
APBDes Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Tahun 2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang    Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  49/PMK.07/2016  Tentang  Tata  Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan, Penggunaan Dan Evaluasi Dana Desa.
Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Focus Media, Bandung. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Alfabeta, Bandung. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.