## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK
USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
Oleh: Wening Estiningsih SE, M.Akt Indra Setiawan Purba SE., Msi
Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi FIPPS Universitas Indraprasta PGRI
E-mail: wenning.nextgen007@gmail.com

## ABSTRAK
Salah  satu  pendapatan  suatu  negara  berasal  dsari  pajak,  pendapatan  negara tersebut dapat diperoleh dari seluruh potensi sumber daya yang berasal dari dalam negeri.  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dari  tahun  ke  tahun, senantiasa memberikan tugas  kepada Direktorat  Jenderal  Pajak untuk  menaikkan penerimaan pajak kepada negara. Kepatuhan wajib pajak ( tax compliance ) dalam memenuhi  tanggung jawab perpajakan merupakan salah satu  kendala  yang dapat menghambat  keefektifan  pemungutan  pajak.  Usaha  kecil,  dan  menengah  (UKM) merupakan  sektor  ekonomi  yang  mempunyai  peran  cukup  besar  dalam perekenomian  nasional.  Namun  pada  kenyataanya  Ketidakimbangan  kontribusi UKM  dalam  membayar  pajak    terjadi mis-match yang  merupakan  suatu  indikasi bahwa  tingkat  ketaatan  UKM  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  masih sangat rendah.
Kata Kunci : pajak, kepatuhan pajak, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

## A. LATAR BELAKANG
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  utama  negara  yang  diperlukan  untuk membiayai  semakin  besarnya  pengeluaran  negara.  Penerimaan  negara  tersebut dapat diperoleh dari seluruh potensi sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dari  tahun  ke  tahun, senantiasa memberikan tugas  kepada Direktorat  Jenderal  Pajak untuk  menaikkan penerimaan pajak kepada negara. Pembayaran pajak oleh wajib pajak diharapkan akan menciptakan bangsa  yang mandiri,  laju pembangunan dapat  ditopang tanpa harus bergantung dari bantuan atau pinjaman luar negeri.
Reformasi dalam perpajakan terus dilakukan oleh pemerintah yang meliputi perumusan  dan  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  dan  penyempurnaan administrasi  perpajakan  yang  memudahkan  pelayanan  bagi  wajib  pajak.  Salah satu reformasi perpajakan yaitu kebijakan official assessment system menjadi self assessment  system .  Pemungutan  pajak  dengan official  assessment  system , tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pemerintah, sedangkan self assessment system ,  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  penuh  dalam  menghitung,  menyetor  dan
melaporkan  besarnya  pajak  terutang  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  diatur dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ( tax compliance ) dalam memenuhi  tanggung jawab perpajakan merupakan salah satu  kendala  yang dapat menghambat keefektifan pemungutan pajak.
Usaha  kecil,  dan  menengah  (UKM)  merupakan  sektor  ekonomi  yang mempunyai  peran  cukup  besar  dalam  perekenomian  nasional.  Berdasarkan  data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UKM mempunyai kontribusi kurang lebih  57%  total  PDB.  Namun  demikian  dibandingkan  dengan  kontribusi  UKM terhadap  penerimaan  pajak,  terdapat mis-match dimana  kontribusi  UKM  pada penerimaan  perpajakan  sangat  kecil,  yaitu  kurang  lebih  0.5%  dari  total penerimaan  pajak.  Ketidakimbangan  kontribusi  UKM  tersebut  merupakan  suatu indikasi  bahwa  tingkat  ketaatan  UKM  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan masih sangat rendah.
Dalam  upaya  untuk  mendorong  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  secara sukarela  ( voluntary  tax  compliance )  serta  mendorong  kontribusi  penerimaan negara dari UKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu  (PP 46/2013).  Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  diatur  pengenaan  Pajak  Penghasilan (PPh)  yang  bersifat  final  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib Pajak  dengan  batasan  peredaran  bruto  tertentu.  Kepatuhan  pada  umumnya berkaitan  erat  dengan  perilaku  individu.  Mengingat  kepatuhan  merupakan  faktor penting  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  negara,  maka  perlu  pengkajian lebih  lanjut  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak, khususnya pada sektor UKM.
Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya  mayoritas  menggunakan  model Theory  of  Planned  Behavior (TPB) untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Theory of Planned Behavior yang dikembangkan  oleh  Ajzen  (2002)  memprediksi  perilaku-perilaku  yang  tidak dibawah  kendali  individu.  Model  TPB  ini  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa individu  akan menggunakan informasi-informasi  yang berguna secara sistematis. Setiap individu  akan memikirkan manfaat  dari tindakan mereka sebelum  mereka melakukan  suatu  tindakan  tertentu.  Dalam  teori  ini  terkait  beberapa  faktor  yang dapat  dikategorikan  sebagai  perilaku  individu  yaitu,  sikap,  norma  subjektif,  dan kontrol perilakuan.
Terdapat  beberapa  penelitian  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi, yang dilakukan oleh Aryati (2012), Mustikasari (2007) dan Bobek (2003). Mereka  menggunakan  kerangka  model Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  yang menjelaskan  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Dalam  penelitian tersebut  dijelaskan  bahwa  perilaku  tidak  patuh  wajib  pajak  orang  pribadi dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol keprilakuan dengan menggunakan  model Theory  of  Planned  Behavior (TPB).  Model Theory  of Planned  Behavior (TPB)  ini  telah  terbukti  memberikan  hasil  yang  signifikan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Penelitian  dengan  menggunakan  model  TPB  dilakukan  pula  oleh  Laksono (2011),  penelitian  yang  dilakukan  dengan  melihat  faktor-faktor  yang
mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengaruh  dari  sikap,  norma  subjektif,  kontrol  perilaku,  dan kondisi  keuangan  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  menarik  dilakukan  penelitian  yang  mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak khususnya wajib pajak pada badan usaha  atau  UKM.  Penjelasan  mengenai  perilaku  wajib  pajak  badan  usaha  atau UKM  dalam  penelitian  ini  akan  diwakilkan  oleh  pemilik  badan  usaha.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  menambahkan  kondisi  keuangan  sebagai  variabel independen  dikarenakan  badan  usaha  yang  memiliki  profitabilitas  yang  tinggi, cenderung bertindak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Variabel Penelitian
Penelitian ini melibatkan 1 variabel dependen yaitu kepatuhan pajak, dan 4 variabel independen yang menjadi model dalam mengidentifikasi kepatuhan pajak pada  wajib  pajak,  dinataranya:  (1)  Sikap,  (2)  Norma  Subyektif,  (3)  kontrol keprilakuan dan (4) kondisi keuangan badan usaha. Penelitian ini mengacu kepada penelitian  yang  dilakukan  Laksono,  2011  yang  meneliti  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  badan  pada  industri  manufaktur  di Semarang.

## 2. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  penelitian  ini  UKM  yang  terletak  di  wilayah  Jawa  Barat  yang terdiri dari 30 UKM  yang diwakilkan oleh pemilik atau tax professional . Alasan pemilihan  pemilik  atau tax  professional adalah  dianggap  paling  mengetahui tentang  peraturan  perpajakan  dan  penyusunan  pelaporan  pajak  badan.  Kriteria UKM  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah pasal 6 adalah sebagai berikut:
Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak  Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## 3. Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  penjelasan  umum mengenai  demografi  responden  penelitian  dan  deskripsi  mengenai  variabel- variabel  penelitian  untuk  mengetahui  distribusi  frekuensi absolute yang menunjukkan  minimal,  maksimal,  rata-rata  (mean),  median,  dan  penyimpangan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel penelitian.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Theory of Planned Behavior
Model Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  yang  sering  disebut theory  of reasoned  action yang  menggambarkan  perilaku  manusia  atas  dasar  kehendak dengan  pertimbangan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu  perilaku. Ajzen  (1991).  Model  ini  mengalami  perkembangan  dari  dua  prediktor  utama yakni  sikap  ( attitude  toward  behavioral )  dan  norma  subjektif  ( subjective  norm ), timbulnya  prediktor  lain  yang  mempengaruhi  intensi  untuk  melakukan  suatu perilaku  yaitu  kontrol  keprilakuan  ( perceived  behavioral  control ).  Sehingga terdapat  tiga  prediktor  utama  yang  mempengaruhi  intensi  untuk  melakukan  atau tidak  melakukan  sutu  perilaku,  yakni  sikap,  norma  subjektif  dan  kontrol keprilakuan.
Model  TPB  yang  digambarkan  pada  gambar  2.1  telah  banyak  dipakai  oleh peneliti-peneliti  sebelumnya  dalam  menilai  perilaku  dalam  melakukan  suatu tindakan atas dasar rasional.  Beberapa peneliti  yang memakai  model TPB dalam penelitiannya  antara  lain  Aryati  (2012),  Mustikasari  (2007),  Bobek  (2003), mereka berpendapat bahwa model TPB dapat merefleksikan perilaku individu.

## 2. Kepatuhan Pajak ( Tax Compliance )
Kepatuhan  dapat  didefinisikan  sebagai  perilaku  tunduk  dan  patuh  terhadap aturan  yang  berlaku.  Kepatuhan  dapat  juga  diartikan  sebagai  motivasi  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  dijalankan  oleh  seseorang, kelompok atau organisasi sesuai aturan yang telah ditetapkan. Siat et.al. (2013).
Kepatuhan  didalam  kepatuhan  pajak  merupakan  perilaku  yang  ditunjukkan oleh  wajib  pajak  untuk  melakukan  suatu  tindakan  tunduk  dan  patuh  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  aturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Wajib  pajak  haruslah  memberikan  informasi  yang  diperlukan,  terlebih dahulu dengan melakukan perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak yang telah dihitung dengan benar dan pembayaran pajak tepat  pada  waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan oleh aparat pajak. Riyanto (2012).
Sumber:  Ajzen, 1991.

## Gambar 2.1

## Theory of Planned Behavior

## 3. Sikap
Menurut  konsep  Theory  of  Planned  Behavior  (TPB)  sikap  yang digambarkan oleh suatu perilaku didasarkan atas kepercayaan. Kepercayaan disini mengandung  pengertian  konsekuensi  positif  dan  negatif  yang  diterima  individu dari  perilaku  dalam  keinginannya  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu tindakan.  Ajzen  (2002).  Penilaian  konsekuensi  positif  dan  negatif  atas  tindakan tersebut dinilai secara subjektif oleh individu, individu secara otomatis melakukan segala  sesuatu  dengan  menilai  dan  mempunyai  pertimbangan  terhadap konsekuensi tersebut. Sikap dapat diartikan pula sebagai bentuk dari evaluasi atau reaksi  perasaan  mendukung  atau  tidak  mendukung,  pandangan  positif,  negatif atau netral terhadap “objek sikap”, seperti perilaku atau kejadian. Aryati (2012).
Dapat disimpulkan individu yang mempunyai keinginan berperilaku apabila perilaku  tersebut  memiliki  atau  menghasilkan  konsekuensi  positif  bagi  dirinya. Namun  sebaliknya,  individu  akan  lebih  bersifat  menghindari  perilaku  apabila perilaku tersebut menghasilkan konsekuensi negatif. Ajzen (2002).

## 4. Norma Subyektif
Norma  subjektif  cenderung  menggambarkan  pengaruh  dari  luar  individu untuk  melakukan  suatu  perilaku.  Pengaruh  yang  terdapat  di  lingkungan  sosial seperti  keluarga,  teman  maupun  pihak-pihak  lain  yang  bisa  mempengaruhi keinginan  individu  dalam  berperilaku.  Hanno  et  al.  (1996)  dalam  Bobek  (2003). Norma  subjektif  terhadap  suatu  perilaku  ditentukan  oleh  kombinasi  antara kepercayaan individu untuk menyetujui dan atau tidak menyetujui yang dianggap penting bagi individu terhadap perilaku. Ajzen (1991).
Pengaruh yang terdapat dilingkungan sosial dapat dikatakan sebagai tekanan untuk  individu  berperilaku.  Dampak  dari  adanya  konsekuensi  positif  dan  negatif atas  tindakan,  menjadikan  norma  subjektif  sebagai  pertimbangan  yang  perlu diperhatikan dalam memutuskan individu dalam berperilaku.
Secara umum, dapat dikatakan individu yang cenderung merasakan tekanan sosial  untuk  melakukan  suatu  perilaku  disebabkan  oleh  pengaruh  lingkungan sosialnya dalam merekomendasikan untuk melakukan suatu perilaku. Sebaliknya,
individu  yang  cenderung  merasakan  tekanan  sosialnya  untuk  tidak  melakukan sesuatu  perilaku,  disebabkan  oleh  pengaruh  lingkungan  sosialnya  untuk merekomendasikan tidak melakukannya sutu perilaku. Ajzen (2002)

## 5. Kontrol Keprilakuan
Kontrol  perilaku  mengacu  pada  tingkatan  kontrol  atas  pandangan  individu untuk  melakukan  suatu  perilaku.  Secara  spesifik,  gambaran  fundamental  kontrol perilaku  mengacu  pada belief individu  sehubungan  dengan  ada  atau  tidaknya sumberdaya  dan  kesempatan  dengan  adanya  hambatan  dan  rintangan  didalam menunjukkan suatu perilaku. Bobek (2003).
Belief mengenai faktor pendukung dan penghambat untuk melakukan suatu perilaku  ini  didasarkan  atas  pengalaman  terdahulu  individu  mengenai  suatu perilaku.  Individu  memperoleh  informasi  dengan  dilakukannya  observasi  pada pengetahuan yang dimiliki baik dari pengetahuan individu tersebut atau dari pihak lainnya,  dan  faktor  lainnya  yang  dapat  meningkatkan  atau  menurunkan  perasaan individu dalam menghadapi kesulitan melakukan suatu perilaku. Ajzen (2002).
Berdasarkan  pengertian  mengenai  kontrol  perilaku,  maka  individu  akan cenderung  mempersepsikan  diri  dengan  mudah  melakukan  sutu  perilaku disebabkan  perasaan  individu  terhadap  banyaknya  faktor  pendukung  dan sedikitnya  faktor  penghambat  untuk  dapat  melakukan  suatu  perilaku  disebabkan oleh perasaan individu dengan sedikitnya faktor pendukung dan banyaknya faktor penghambat. Ajzen (2002).

## 6. Kondisi Keuangan Badan Usaha
Kondisi  keuangan  merupakan  kemampuan  keuangan  suatu  badan  usaha yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas  tinggi  cenderung  melaporkan  pajaknya  dengan  jujur  dari  pada perusahaan  dengan  tingkat  profitabilitas  rendah.  Badan  usaha  dengan profitabilitas  yang  rendah  biasanya  mengalami  kesulitan  keuangan  dan  memiliki kecenderungan  tidak  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya.  Harinurdin (2009)
Demikian  juga  perusahaan  yang  mengalami  kesulitan  likuiditas  ditemukan terdapat  kemungkinan  tidak  patuh  terhadap  aturan  perpajakan  dalam  upaya mempertahankan arus kasnya. Harinurdin (2009).

## 7. Kriteria Wajib Pajak Patuh
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  74/PMK.03/2012 mengenai  tata  cara  penetapan  wajib  pajak  dengan  kriteria  tertentu  dalam  rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam pasal 2 disebutkan bahwa  persyaratan  dan  ketetapan  wajib  pajak  dengan  kriteria  tertentu  yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan;
b) Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali tunggakan  pajak  yang  telah  memperoleh  izin  mengangsur  atau menunda pajak;
c) Laporan  keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga pengawasan  keuangan  pemerintah  dengan  pendapat  Wajar  Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
d) Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## D. PENELITIAN TERDAHULU
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  melakukan  penelitian terhadap  kepatuhan  pajak,  serta  melihat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  baik dari pihak fiskus, lingkungan maupun dari kepribadian wajib pajak.
Penelitian  kepatuhan  pajak  dengan  menggunakan  model  TPB  yang dilakukan  beberapa  penelitian  terdahulu  seperti  Laksono  (2011),  Aryati  (2012), Hardiningsih  (2011),  dan  Mustikasari  (2007)  menghasilkan  hasil  analisis  yang berbeda.  Penelitian  yang  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  badan  pada  industri  manufaktur  di  Semarang.  Hasil penelitian  menyebutkan  bahwa  sikap,  norma  subjektif,  kontrol  perilaku  dan kondisi  keuangan  perusahaan  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Laksono (2011). Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan  membayar  pajak.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  sikap wajib  pajak  terhadap  kesadaran  membayar  pajak  berpengaruh  dan  signifikan terhadap  kemauan  membayar  pajak,  sikap  wajib  pajak  terhadap  pengetahuan peraturan  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kemauan  membayar  pajak, persepsi efektifitas system  perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar  pajak  dan  untuk  kualitas  layanan  berpengaruh  positif  terhadap kemauan membayar pajak. Hardiningsih (2011).
Penelitian  mengenai  analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Dengan  responden  adalah tax  professional dan dengan  sampel  100  dari  5408  korporasi  yang  berpartisipasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  efek  dari  sikap,  jenis  kelamin  professional  pajak  dan  moral professional  pajak  positif  dan  signifikan  namun,  usia,  pendidikan,  tingkat penghasilan  dan  lingkungan  professional  pajak  tidak  signifikan  mempengaruhi kepatuhan  pajak.  Aryati  (2012).  Penelitian  berikutnya  tentang  kajian  empiris kepatuhan  wajib  pajak  badan  di  perusahaan  industry  pengolahan  di  Surabaya. Dari penelitian tersebut  ditemukan bahwa sikap,  kontrol perilaku, dan tujuan tax professional positif signifikan terhadap ketidak patuhan wajib pajak. Sedangkan, norma subjektif, kewajiban moral, control perilaku yang dipersepsikan ( perceived behavior  control ),  persepsi  fasilitas  perusahaan  ( perceived  corporate facilities) dan  persepsi  iklim  keoorganisasian  berpengaruh  terhadap  ketidak  patuhan  wajib pajak. Mustikasari (2007).

## E. HASIL
Penelitian yang dilakukan dengan mengambil sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)  sebagai  objek  penelitian  yang  terdapat  di  Jawa  Barat.  Data  diambil melalui  kuesioner  yang  disebarkan  dengan  berbagai  cara,  yakni  mengirimkan kuesioner,  wawancara  melalui  saluran  telepon,  dan  mendatangi  langsung  UKM yang akan dijadikan objek penelitian. Terdapat 30 UKM yang memenuhi kriteria untuk dijadikannya sample dalam penelitian ini.

## 1. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis  statistik  deskriptif  menjabarkan  hasil  perhitungan  nilai  minimum, nilai  maksimum,  nilai  rata-rata ( mean ) dan standar deviasi dari kepatuhan pajak. Nilai  minimum  berarti  nilai  terendah  untuk  variabel  penelitian,  nilai  maksimum merupakan  nilai  tertinggi  dari  variabel  penelitian.  Standar  deviasi  merupakan sebaran  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  yang  berarti  data  yang  diteliti tersebut heterogen.

## Deskriptif Statistik Variabel Penelitian
N Minimum  Maximum  Mean  Std.Deviasi KP  30 .0732 .1819 .1120 .02871 Sumber: data diolah
Dari  tabel  4.1  dapat  dilihat  bahwa  standar  deviasi  sebesar  0.02871,  yang diartikan bahwa dari keseluruhan populasi responden yang terdapat di Jawa Barat, hanya sekitar 2,87 % yang bisa menjelaskan variabel kepatuhan pajak.

## 2. Analisis Regresi
Analisis  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  regresi  berganda  yang bertujuan  melihat  pengaruh  variabel  indipenden,  yaitu  sikap,  norma  subjektif, kontrol  perilaku  dan  kondisi  keuangan  terhadap  variabel  dependen,  yaitu kepatuhan pajak. Hasil pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 16 yang disajikan dalam tabel berikut:
Hasil Regresi Berganda
Model

## Unstandardized Coefficients
B Std. Error (Constant) -.003 .005 SK .009 .013 NS .098 .010 KK .097 .008 KKB .009 .056 Sumber: data diolah
Keterangan: sikap (KP), norma subjektif (NS), kontrol perilaku (KK) dan kondisi keuangan badan usaha (KKB)
Dari  hasil  regresi  berganda  yang  dilihat  dalam  tabel  4.2  menerangkan variabel  sikap,  norma  subjektif,  kontrol  perilaku  dan  kondisi  keuangan.  Model persamaan regresi berganda yang dapat dilihat dari tabel 4.2, sebagai berikut:
KP = -0,003 + 0,009SK + 0,098NS + 0,097KK + 0,009KKB
Konstanta  dalam  pengujian  ini  adalah  sebesar  -0,003  yang  artinya  apabila tidak  terdapat  variabel  indipenden  lain  seperti  sikap,  norma  subjektif,  kontrol perilaku  dan  kondisi  keuangan,  maka  besarnya  nilai  kepatuhan  pajak  negatif sebesar 0,003.
Koefesien  regresi  variabel  sikap  dan  kondisi  keuangan  pada  pengujian tersebut, memiliki nilai yang sama sebesar 0,009. Hal ini mengandung pengertian bahwa  terdapat  pengaruh  positif  sebesar  0,009  variabel  sikap  dan  kondisi keuangan terhadap kepatuhan pajak. Apabila sikap individu dan kondisi keuangan badan  usaha  masing-masing  naik  sebesar  1%,  akan  berpengaruh  terhadap peningkatan nilai kepatuhan pajak masing-masing sebesar 0,009.
Koefesien  regresi  variabel  norma  subjektif  pada  pengujian  tersebut, memiliki  nilai  sebesar  0,098.  Hal  ini  mengandung  pengertian  bahwa  terdapat pengaruh positif sebesar 0,098 variabel norma subjektif terhadap kepatuhan pajak. Apabila norma subjektif naik sebesar 1%, akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai kepatuhan pajak masing-masing sebesar 0,098.
Koefesien  regresi  variabel  kontrol  perilaku  pada  pengujian  tersebut, memiliki  nilai  sebesar  0,097.  Hal  ini  mengandung  pengertian  bahwa  terdapat pengaruh  positif  sebesar  0,097  variabel  kontrol  perilaku  terhadap  kepatuhan pajak.  Apabila  norma  subjektif  naik  sebesar  1%,  akan  berpengaruh  terhadap peningkatan nilai kepatuhan pajak masing-masing sebesar 0,097.

## 3. Analisis Pengujian Hipotesis

## Koefesien Determinasi (R²)
Koefisien  determinasi  adalah  angka  untuk  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  menerangkan  variabel  dependen.  Nilai  yang  mendekati  satu menyatakan  variabel-variabel  independen  memberikan    hampir  semua  informasi yang  dibutukkan  variabel  dependen.  Namun,  nilai adjusted R²  digunakan  dalam mengevaluasi  model  persamaan  penelitian  terbaik.  Hasil  dapat  dilihat  pada  tabel 4.3 berikut:

## Hasil Pengolahan Regresi Berganda
Model R R Square Adjusted R Square 1 .985 .970 .965
Sumber: data diolah
Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui bahwa koefesien determinasi adjusted R²  sebesar  0,965  yang  artinya  seluruh  variabel  independen  secara  bersama-sama yaitu  sikap,  norma  subjektif,  kontrol  perilaku  dan  kondisi  keuangan  mampu menjelaskan  variabel  dependen  yaitu  kepatuhan  pajak  sebesar  96,5%  sisanya
sebesar  3,5%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  kedalam penelitian ini.

## Uji Statistik F
Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan secara bersama-sama seluruh variabel  independen  mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Dengan tingkat signifikansi 5%, dapat dilihat pada tabel berikut:
Hasil Uji Simultan
ANOVA F Sig. 203.588  .000 Sumber: data diolah
Dari  tabel  4.4  yang  disajikan  diatas  diketahui  tingkat  signifikansi  sebesar 0,000  lebih  kecil  dari  0,05  berarti  Ho:  ditolak.  Dapat  diartikan  variabel  sikap, norma  subjektif,  kontrol  perilaku,  kondisi  keuangan  secara  bersama-sama signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai variabel dependen.

## Uji Statistik t
Uji  statistik  t  dimaksudkan  untuk  mengetahui  hubungan  dari  masing- masing  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Hasil  pengujian  dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:
Hasil Uji Parsial Variabel Sig. Sikap (SK) .500 Norma Subjektif (NS) .000 Kontrol Perilaku (KK) .000 Kondisi Keuangan (KKB) .874 Sumber: data diolah
Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap variabel sikap, dapat dilihat nilai  signifikansi  sebesar  0,500  lebih  besar  dari  0,05.  Hasil  penelitian  ini memberikan arti bahwa sikap individu untuk melakukan atau tidak melakukannya suatu  tindakan  perilaku  tidak  mempengaruhi  perilaku  patuh  terhadap  kewajiban pajak.  Varibel  norma  subjektif  dan  kontrol  perilaku  memperlihatkan  nilai signifikansi  0,000  yang  lebih  kecil  dari  0,05  yang  diartikan  bahwa  pengaruh lingkungan sosial yang diintepretasikan sebagai norma subjektif dan tekanan dari pihak-pihak terdekat yang menjadikan kontrol perilaku individu untuk melakukan atau  tidak  melakukannya  suatu  tindakan  perilaku  mempengaruhi  perilaku  patuh terhadap  kewajiban  pajak.  Variabel  kondisi  keuangan,  dapat  dilihat  nilai signifikansi  sebesar 0,874 lebih besar dari 0,05.  Hasil penelitian ini memberikan arti  bahwa  kondisi  keuangan  badan  usaha  atau  UKM  yang  tercermin  dalam
kenaikan  laba  dan  arus  kas,  tidak  mempengaruhi  perilaku  patuh  terhadap kewajiban pajak.

## F. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa  :
1. Sikap  dari  perilaku  UKM  sangat  berpengarun  terhadap  kepatuhan pajak  dimana  faktor  yang  mempengaruhi  sikap  ini  didasari  oleh keinginan untuk membayar pajak dengan sesungguhnya ,pencadangan dana untuk pemeriksaan pajak serta perasaan diuntungkan oleh system pajak.
2. Kepatuhan pajak juga di  pengaruhi oleh pengaruh dan tekanan  sosial dimana  terdapat  unsur  pengaruh  lingkungan  dalam  melakukan kepatuhan pajak tersebut.
3. Terdapat  pengaruh  antara  kontrol  perilaku  dengan  kepatuhan  pajak, kontrol  perilaku  yang  dimaksud  mempunyai  unsur  adanya kemungkinan pemberian sangsi tkepada UKM.
4. Kepatuhan  pajak  juga  dipengaruhi  oleh  kondisi  keuangan  UKM tersebut  karena  kondisi  keuangan  sangat  mempengaruhi  UKM  untuk melakukan kepatuhan pajak

## DAFTAR PUSTAKA
Azjen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behaviour and Human Decision Process , 50; 179-211
Azjen,  I.  (2002). Constructing  TPB  Questionnaire:  Conceptual  and Methodological Considerations.
Aryati,  T.  (2012).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan
Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan
Bobek,  D.  dan  Hatfield,  R.  (2003).  An  Investigation  of  The  Theory  of  Planned Behavior and The Role of Moral Obligation in Tax Compliance. Behavioral Research in Accounting
Faudi,  A.  dan  Mangonting,  Y.  (2013).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Petugas Pajak, Sanksi  Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## Tax and Accounting Review
Hansford,  A.  dan  Hasseldine,  J.  (2012). Tax  Compliance  Costs  For  Small  And Medium Sized Enterprises: The Case Of The UK. Ejournal of Tax Research , 10(2); 288-303
Kemleitner et al. (2012). Tax compliance of small businessowners. International Journal of Enterpreneurial Behaviour & Research , 18(3); 330-351.
Lignier,  P    dan  Evans,  C.  (2012).  The  Rise  And  Rise  Of  Tax  Compliance  Costs For The Small Business Sector In Australia. Australian Tax Forum
Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan  Industri  Pengelolaan  di  Surabaya.  ASPP-16.  Simposium
Nasional Akuntansi Unhas Makassar
Musyarofah,S.  dan  Purnomo,  A.  (2008).  Pengaruh  Kesadaran  dan  Persepsi Tentang  Sanksi  dan  Hasrat  Membayar  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik , 5(1); 34-50