Tinjauan Yuridis Kepailitan Studi Kasus PT. Kertas Leces pada Putusan Nomor 1/K/Pdt.Sus-Pailitan/2020
Ninda Putri Ramadina, Berliani Gemina Shafarza, Sani Azzahra, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari Universitas Padjajaran, Indonesia
berliani23001@mail.unpad.ac.id

## Abstract
In a company to carry out operations, the company takes out loans as funds for operational development, one of which is PT. Leces Paper to PT. Asset Management Company. Where the debtor as the party receiving the credit is PT. Kertas Leces and the creditor are the parties who have the rights to the receivables, namely PT Perusahaan Pengelola Aset. In this case PT. Kertas Leces has an obligation as a debtor to pay the loan to PT. Asset Management Company of  the  same  value.  However,  a  problem  arose,  namely  the  attached  debt  list  made  by  the Curator  of  PT.  Leces  paper  is  less  than  it  should  be.  So  it  must  be  known  what  the  legal responsibility of the Curator is if there is a value that is not in accordance with what it should be and what the position of PT is. Leces Paper whose shares constitute state wealth. By using the  Normative  Juridical  research  method  used  by  the  author,  it  is  known  how  the  legal protection and mechanisms are carried out by PT. Asset Management Company against PT. Leces Paper. With PT. The  Asset Management Company took legal action by filing a lawsuit against the Curator Team from PT. Paper Leces, in order to obtain legal certainty for PT. Asset Management Company. Where PT. Paper Leces has gone bankrupt by itself due to Supreme Court  Decision  Number  1/Pdt.Sus.PebatalanPeace/2018/PN  Niaga  Sby.  Which  was  then continued with the Supreme Court Decision Number 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.
Keywords : Bankruptcy, State-Owned Enterprises, Creditors Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mengatur bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”. Dari pasal tersebut dapat dilihat, bahwa kurator  memiliki  peran  penting  didalam  proses  kepailitan,  karena  berwenang  dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan pihak kreditor dan debitor  pailit.  Pelaksanaan  pengurusan  dan  pemberesan  atas  harta  pailit  tersebut diserahkan  kepada  kurator  yang  diangkat  oleh  pengadilan,  dengan  diawasi  oleh  hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan.
Pailit  merupakan  suatu  keadaan  dimana  debitor  tidak  mampu  untuk  melakukan pembayaran  terhadap  utang-utangnya  kepada  satu  atau  lebih  kreditor.  Keadaan  tidak mampu  membayar  tersebut  dikarenakan  kondisi  debitor  yang  mengalami  kesulitan keuangan dari kegiatan usahanya. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa “kepailitan adalah keadaan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor yang memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
mampu membayar paling sedikit satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih”. Kepailitan  merupakan  suatu  jalan  keluar  yang  bersifat  komersial  untuk  keluar  dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak  mempunyai  kemampuan  lagi  untuk  membayar  utang-utang  tersebut  kepada  para kreditornya.  Apabila  keadaan  ketidakmampuan  untuk  membayar  kewajiban  yang  telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan  status  pailit  terhadap dirinya (voluntary  petition  for  self  bankruptcy) menjadi suatu  langkah  yang  memungkinkan.  Apabila  kemudian  ditemukan  bukti  bahwa  debitor memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (involuntary petition for bankruptcy), maka pengadilan dapat menetapkan status pailit terhadap debitor (Simanjuntak, 2005, hal. 55-56).
Dengan  diputuskannya  seorang  debitor  menjadi  debitor  pailit  oleh  Pengadilan Niaga,  maka  akan  menimbulkan  adanya  suatu  akibat  hukum  yang  secara  teoritis  diatur dalam Bagian Kedua Undang – Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang terdiri dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 62 (Wignjosumarto, 2003, hal.118). Salah satu diantaranya adalah akibat hukum kepailitan terhadap debitor pailit dan hartanya. Harta pailit adalah harta  milik  debitor  yang  dinyatakan  pailit  dengan  berdasarkan  kepada  putusan pengadilan  (Widjaja,  2004,  hal.  83).  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  21  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  menyatakan  bahwa  kepailitan  meliputi  seluruh  harta  kekayaan debitor  pada  saat  pernyataan  pailit  itu  diputuskan  beserta  semua  harta  kekayaan  yang diperoleh  selama  kepailitan  itu.  Ketentuan  pasal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan pernyataan  pailit,  debitor  pailit  demi  hukum  kehilangan  hak  untuk  menguasai  dan mengurus  kekayaannya  yang  dimaksudkan  kedalam  kepailitan,  terhitung  sejak  tanggal kepailitan  itu.  Sehubungan  dengan  hilangnya  hak  untuk  menguasai  dan  mengurus kekayaan  debitor  maka  kuratornya  yang  berperan  terhadap  kekayaan  debitor  seperti yang  diatur  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004, yang  menerangkan  bahwa  kurator  yang  berwenang  melakukan  pengurusan  dan pembesaran harta pailit. Dengan demikian, debitor kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan (Kristianto, 2009, hal. 83). Pendapat lain dari Imran Nating, kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan pailit harta kekayaan debitor pailit akan terus  dikuasai  oleh  kurator,  namun  tidak  semua  kekayaan  debitor  pailit  diserahkan kepada kurator (Nating, 2004, hal. 145).
Kurator  harus  independen  dan  tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Penunjukan nama kurator dalam putusan pernyataan pailit merupakan hasil pengajuan dari permohonan kreditor di dalam  permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  debitor.  Namun  demikian,  kurator  harus tetap  independen  dan  memegang  teguh  nilai  moral  dalam  melaksanakan  profesinya, moralitas  yang  independen  merupakan  konsekuensi  logis  dalam  mewujudkan  keadilan bagi  para  pihak  karena  kurator  bertanggungjawab  terhadap  apa  yang  dilakukannya. Tanggung  jawab  dari  kurator  inilah  merupakan  landasan  hukum  untuk  mengawasi tindakan hukum dari kurator. Pasal 72 UUK-PKPU secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggung  jawab  terhadap  kesalahan  atau  kelalaiannya  dalam  melaksanakan  tugas pengurusan  dan/atau  pemberesan  yang  menyebabkan  kerugian  terhadap  harta  pailit. Kurator bertanggung jawab atas tindakannya selama menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan  harta  pailit.  Berdasarkan  UUK-PKPU  wewenang  kurator  diantaranya: melakukan  pengamanan  harta  pailit,  melakukan  pencatatan  harta  pailit,  melakukan penjualan harta pailit dan melanjutkan usaha debitor pailit.
Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu : 1) Alat perlengkapan  tidur  dan  pakaian  sehari-  hari;  2)  Alat  perlengkapan  dinas;  3)  Alat perlengkapan  kerja;  4)  Persediaan  makan  untuk  kira-kira  satu  bulan;  5)  Gaji,  upah, pensiun, uang jasa dan honorarium; 6) Hak cipta; 7) Sejumlah uang yang ditentukan oleh
hakim  pengawas  untuk  nafkahkan  (debitor);  8)  Sejumlah  uang  yang  diterima  dari pendapatan  anak-  anaknya  (Yahanan,  2007,  hal.  60).  Pengecualian  di  atas  memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang  isinya  menyebutkan  bahwa  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  21  tidak berlaku  terhadap: a.  Benda,  termasuk  hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh  debitor sehubungan  dengan  pekerjaannya,  perlengkapan,  alat-alat  medis  yang  dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu; b. Segala sesuatu  yang diperoleh  debitor dan pekerjaannya sendiri  sebagai  pengganjian  dari  suatu  jabatan  atau  jasa,  sebagai  upah,  pensiun,  uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; c. Uang yang diberikan  kepada  debitor  untuk  memenuhi  suatu  kewajiban  memberi  nafkah  menurut Undang-Undang.  Meskipun  dalam  hal  yang  demikian,  debitor  tidak  kehilangan kecakapannya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  (volkomen  handelingsbevoeg), perbuatan-perbuatannya  tidak  mempunyai  akibat  hukum  atas  harta  kekayaannya  yang termasuk  dalam  budel  kepailitan.  Artinya  jika  debitor  melanggar  hukum  ketentuan  ini maka  perbuatannya  tidak  mengikat  kekayaannya  tersebut,  kecuali  perikatan  yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi budel pailit (Suyatno, 2012, hal. 48).
Kurator  diangkat  oleh  Pengadilan  Niaga  bersamaan  dengan  permohonan pernyataan  pailit.  Dalam  hal  debitor  atau  kreditor  yang  memohonkan  kepailitan  tidak mengajukan  usul  pengangkatan  kurator  lain  kepada  pengadilan,  maka  Balai  Harta Peninggalan  bertindak  selaku  kurator.  Kurator  yang  diangkat  oleh  Pengadilan  harus independen  dan  tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik  dengan  debitor  maupun dengan kreditor. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator yang bertugas untuk  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  terhadap  harta  debitor  pailit  tidak dimonopoli  oleh  Balai  Harta  Peninggalan  sebagai  satu-satunya  kurator,  melainkan  juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut serta menjadi kurator bagi harta debitor pailit,  dengan  ketentuan  yang  menjadi  pihak  tersebut  mempunyai  kriteria  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Widjaja, 2009, hal. 88).
Dalam  menjalankan  tugasnya  kurator  tidak  sekedar  bagaimana  menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit. Kurator juga dituntut untuk memiliki  integritas  yang  berpedoman  pada  kebenaran  dan  keadilan  serta  keharusan untuk  mentaati  standar  profesi  dan  etika.  Hal  ini  untuk  menghindari  benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor. Namun pada penerapannya kurator banyak melakukan kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya, hal ini sebagaimana ditemukan dalam berbagai contoh kasus sebagai berikut :
Penyegelan  tersebut  dilakukan  oleh  juru  sita  di  tempat  harta  tersebut  berada dengan  dihadiri oleh  2  (dua)  orang  saksi  yang  salah  satu  diantaranya  adalah  wakil  dari pemerintah daerah setempat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 ayat (2) UU No. 37 Tahun  2004.  Dalam  proses  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit  dijumpai  beberapa hal  berkaitan  dengan  daftar  pembagian  yang  diusulkan  oleh  kurator  kepada  Hakim Pengawas,  yang  kemudian  akan  dilakukan  pembayaran  kepada  para  kreditor  sesuai dengan pemeringkatan kreditor. Kedudukan para kreditor dalam kepailitan adalah sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata juncto Pasal 1132 KUH Perdata mengenai prinsip pari pasu prorate parte dan paritas creditorium, oleh karena itu mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (Tambuan, 2004, hal. 103).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  oleh  peneliti  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  :  pertama,  mengetahui  upaya  kurator  bertanggung  jawab  dalam pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit  berdasarkan  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; kedua, mengetahui akibat dari putusan pailit terhadap BUMN yang sahamnya merupakan kekayaan negara.
Hukum  selalu  dijunjung  tinggi  demi  kepastian  hukum,  penegakan hukum  dan perlindungan  hukum  dengan  menyamaratakan  aspek  keadilan diatas   segala-galanya. Hukum      diperlukan      sebagai      perisai      menangkal  kejahatan  dan  bahkan  berbagai penyimpangan  atau  pelanggaran  hukum,  tak  terkecuali  berbagai  permasalahan  hukum kepailitan dalam suatu perusahaan. Dimana berbagai regulasi tentang kepailitan mengemuka  dalam  hubungannya    dengan    kepailitan,    dan    penundaan    kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam peraturan kepailitan (Rochmawanto, 2013, hal. 25).
Debitor  tidak  mampu  membayar  utang-utangnya  kepada    kreditor, ketidakmampuan  tidak  membayar  utang-utang  yang  telah jatuh  tempo  dan  ini  telah disadari    oleh    debitor.    Debitor    bahkan    melakukan  langkah-langkah    konkrit    atas ketidakmampuan    membayar    utang-utangnya  kepada  kreditor  dengan  mengajukan permohonan  penetapan  status  pailit  atas  diri    dan    perusahaannya    dan    kemudian ditemukan  adanya  bukti  konkrit,  di mana  benar  debitor  tidak  mampu   membayar utang-utangnya  yang  jatuh tempo  dan bisa  atau dapat ditagih  secara hukum (Subhan, 2008, hal. 1)
Kepailitan  dapat    terjadi dengan    semakin  pesatnya  perkembangan  perekonomian dan  perdagangan  sehingga  muncul  berbagai  macam  permasalahan  utang  piutang  yang timbul dalam rangka meningkatkan modal ataupun kinerja perusahaan. Keberlangsungan suatu      perusahaan  karena  terlilit      utang      kepada      kreditor      atau      pihak      ketiga mengakibatkan      adanya penyitaan    aset    perusahaan    dengan    tujuan    untuk    melunasi utang-utangnya,  serta  adanya  pengajuan  gugatan  oleh  pihak  kreditor  atau  pihak  ketiga. Mengacu    pada    Pasal    2    ayat    (1)  Undang-Undang    Nomor      37    Tahun  2004    tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (yang  selanjutnya   disingkat Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU)  mengatur  syarat  debitor  yang  bisa dinyatakan  bangkrut  atau  pailit  yaitu:  “Debitor    yang    mempunyai    dua      atau      lebih Kreditor  dan  tidak membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu dan  dapat    ditagih,    dinyatakan    pailit    dengan    putusan    Pengadilan,    baik    atas permohonannya  sendiri maupun  atas  permohonan satu atau lebih kreditornya.” Pasal  8 ayat  (4)  Undang- Undang   Kepailitan  dan  PKPU mengatur sebagai  berikut:  “Permohonan pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk   dinyatakan   pailit   sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” (Rochmawanto, 20 13, hal. 25).
Pada    kasus    kepailitan,    tentunya  putusan    pailit    itu    berhubungan  dengan pemberesan    harta    pailit    oleh    seorang    kurator    dan    bukan    oleh    ketua  pengadilan. Dengan  kata  lain  pelaksanaan  eksekusi  dipimpin  oleh  kurator diawasi   langsung  oleh hakim  pengawas,  hal   ini   sesuai  ketentuan  dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (Wignyosumarto, 2004, hal. 180).
Alasan  ekonomis  pendirian  BUMN  yaitu  untuk  mengejar  keuntungan  dengan menyediakan barang dan/atau jasa agar masyarakat tidak bergantung pada produk asing. Sedangkan  alasan  politis  berupa  pengelolaan  cabang-cabang  produksi  yang  vital  oleh negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sumber  permodalan  BUMN  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (I)  UU  BUMN  yang menjelaskan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno modal yang dipisahkan untuk pelaksanaan usaha dari BUMN bersumber dari:
1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Kapitalisasi cadangan;
3. Sumber lainnya.
Demi keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan, BUMN diharapkan untuk dapat melakukan  pemeliharaan  terhadap  aset  yang  diperoleh  pada  saat  pendirian  perusahaan hingga berjalannya kegiatan usaha. Tujuan pemeliharaan set tersebut, diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha perusahaan secara berkelanjutan.
Kedudukan  aset  BUMN  terhadap  kekayaan  negara  dapat  dipahami  bahwa  dalam pendirian BUMN baik yang berbentuk Persero maupun Perum negara melalui pemerintah melakukan  penyertaan  modal  yang  berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  dari APBN.
“Menurut  pendapat  Arifin  P.  Soeria  Atmadja  memberikan  pengertian  keuangan negara  dalam  dua  arti,  yaitu  dalam  arti  luas  keuangan  negara  meliputi  APBN,  APBD, keuangan  negara  pada  perusahaan  jawatan  (Perjan),  perusahaan  umum  (Perum), Perusahaan negara dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, keuangan negara hanya meliputi  setiap  badan  hukum  yang  berwenang  mengelola  dan  mempertanggung jawabkannya.” (Monteiro, 2019 , hal. 15).
Ruang  lingkup  keuangan  negara  diatur  dalam  Pasal  2  UU  Keuangan  Negara  yang menyebutkan bahwa keuangan negara meliputi hal-hal sebagai berikut:
a Hak  negara  untuk  memungut  pajak,  mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang,  dan melakukan pinjaman;
a. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
b. Penerimaan Negara;
c. Pengeluaran Negara;
d. Penerimaan Daerah;
e. Pengeluaran Daerah;
f. Kekayaan  negara/kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain berupa  uang,  surat  berharga,  piutang,  barang,  serta  hak-hak  lain  yang  dapat dinilai  dengan  wang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan negara/perusahaan daerah;
g. Kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  dalam  rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
h. Kekayaan  pihak  lain  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  fasilitas  yang diberikan pemerintah.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pada  prinsipnya keuangan  negara  ada  2  (dua)  macam,  yaitu  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  dan kekayaan  negara  yang  tidak  dipisahkan.  Kekayaan  negara  yang  dipisahkan  pada perusahaan  negara/perusahaan  daerah  hanya  diatur  pada  Pasal  2  huruf  g  (Supramono, 2016, hal. 183).
Sebagaimana yang akan dibahas dalam tulisan ini yakni PT Kertas Leces (Persero) adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  (yang  selanjutnya  disebut  sebagai  BUMN)  yang berbentuk perseroan terbatas. Berdasarkan UU RI No. 19/2003 modalnya terbagi dalam saham  dimana  seluruh  atau  paling  sedikit  51%  (lima  puluh  satu  persen)  sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utama yaitu mencari keuntungan. Namun  dalam  pelaksanaannya,  BUMN  Persero  dapat  memiliki  resiko  kerugian  serta berpotensi pailit apabila operasionalnya tidak dikelola secara baik. Dengan adanya aturan pernyataan pailit terhadap BUMN dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (yang  selanjutnya  disebut sebagai UUK-PKPU).
Pada  kasus  pailitnya  PT  Kertas  Leces  yang  telah  dijatuhkan  putusan  pailit  oleh Hakim  Mahkamah  Agung  pada  tahun  2019  dengan  Putusan  Peninjauan  Kembali Mahkamah  Agung  Nomor  43  PK/Pdt.Sus-Pailit/2019  dan  telah  dilakukan  pemberesan asset  setelah  sebelumnya  melalui  proses  pengadilan  niaga  sebanyak  dua  kali.  Dimana
dalam  putusannya  di  Pengadilan  Niaga  hingga  Pengadilan  Kasasi  dalam  putusannya mengesampingkan  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan  Negara,  pada  pelaksanaannya  majelis  hakim  mendasari  putusan  pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dilanjutkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1K/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang  membatalkan  semua  upaya  hukum  hukum  sebelumnya  yakni  Putusan  Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 juncto Nomor 01/Pdt.Sus.  Pembatalan  Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby  juncto  Putusan  Homologasi Nomor  5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby  tanggal  29  Agustus  2019.  Mengenai  membatalkan putusan perdamaian dan putusan homologasi PT. Perusahaan Pengelolaan Aset dengan PT Kertas Leces karena adanya daftar Pembagian yang disusun oleh Tim Kurator PT Kertas Leces  dinilai  salah  dan  keliru.  Serta  memerintahkan  Tim  Kurator  PT.  Kertas  Leces memperbaiki  dan  membuat  Daftar  Pembagian  yang  terbaru.  Dengan  memperhatikan Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam Kepailitan BUMN PT Kertas Leces yang menjadi objek dari penelitian ini adalah BUMN yang dinyatakan pailit hingga tahap pemberesan  asset,  Selanjutnya  dalam  penelitian  ini  terlihat  adanya  bagaimana tanggungjawab  hukum  kurator  bagi  kreditur  yang  nominal  pengembalian  uang  kreditur kepada debitur yang kurang dari seharusnya.
Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian  ini  yaitu,  bagaimana  tanggung  jawab  hukum  kurator  atas  kesalahan  atau kelalaian selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit serta bagaimana akibat  dari  putusan  kepailitan  PT.  Kertas  Leces  yang  sahamnya  merupakan  kekayaan negara.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan mencari analisis dari pemecahan ketentuan hukum yang ada kepada penerapannya dalam sebuah peristiwa hukum. Kajian terhadap penelitian hukun normatif yang pada dasarnya mengkaji  hukum  dalam  kepustakaan,  misalnya  penelitian inventarisasi hukum  positif, penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian  untuk  menemukan  hukum in  concerto , penelitian  terhadap  sistematika  hukum  dan  penelitian  terhadap  taraf vertical dan horizontal (Anwar  &  Adang,  2017,  hal.  83).  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  3  (tiga) pendekatan  yaitu statute  approach yang  disebut  pendekatan  perundang-undangan, conceptual approach sebagai pendekatan konseptual, dan case approach yakni pendekatan kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  atas  kesalahan  atau  kelalaian  kurator  selama  proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit
Di  dalam  Pasal  24  ayat  (1) Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU disebutkan bahwa    “debitor    demi    hukum    kehilangan    haknya    untuk  menguasai    dan    mengurus kekayaannya    yang    termasuk    harta    pailit,    yaitu  sejak    tanggal    putusan    pernyataan pailit    diucapkan”. Namun    secara    tegas  perlu    disebutkan    bahwa    “kepailitan    hanya menyangkut  harta  kekayaan debitor  dan   bukan  pada   hak-hak  perorangan  debitor misalnya    debitor    tetap  dapat    melaksanakan    perbuatan    hukum    yang    menyangkut dirinya termasuk tidak adanya upaya pengurungan dan yang semacamnya”.
Perlu diketahui bahwa dalam penyelesaian hukum masalah kepailitan adalah bukan tanpa  cela,  dan  rumitnya  proses  eksekusi  aset  menjadi  permasalahan krusial  yang mungkin  dulu dan  saat  ini sulit untuk dipecahkan,  masih  banyak kendala  yang harus
dihadapi  baik  oleh  kreditor,  debitor,  kuasa  hukum  dan  pihak  lain  yang  berkompeten dalam penyelesaian boedel pailit. Mengacu pada Undang-Undang   Kepailitan   dan   PKPU mengenai jangka waktu eksekusi aset pada saat atau sejak persidangan sehingga adanya ulur    waktu    yang    secara    tidak    langsung    menambah    biaya    perkara  yang    harus dikeluarkan, termasuk  juga  waktu  penyelesaian  yang  berlarut-larut dan berbeda-beda dibandingkan  dengan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU)  yaitu  Pasal  225 Ayat (4) jo 228 ayat (6) maksimal mencapai 45-270 hari.
Dalam  pengurusan  perkara  kepailitan  tentunya  akan banyak  melibatkan banyak pihak,  tak  terkecuali  peran  kurator  di  dalamnya  terkait  penilaian  aset  yang  dilelang, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:
1. “Kurator  berwenang  melaksanakan  tugas  pengurusan  dan/atau pemberesan atas  harta  pailit  sejak  tanggal  putusan  pailit  diucapkan    meskipun    terhadap putusan  tersebut  diajukan  kasasi atau peninjauan kembali.
2. Dalam    hal    putusan    pernyataan    pailit    dibatalkan    sebagai    akibat  adanya kasasi  atau  peninjauan  kembali, segala  perbuatan  yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum  atau  pada  tanggal  Kurator  menerima  pemberitahuan  tentang putusan pembatalan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  tetap  sah  dan mengikat Debitor.” ( Syam & Stanislaus, 2017, hal. 624-625).
Dalam  menjalankan  tugasnya  kurator  tidak  sekedar  bagaimana  menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit. Kurator juga dituntut untuk memiliki  integritas  yang  berpedoman  pada  kebenaran  dan  keadilan  serta  keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor. Namun pada penerapannya kurator banyak melakukan kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya, hal ini sebagaimana ditemukan dalam berbagai contoh kasus sebagai berikut:
Berdasarkan  Pasal  24  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004  menyebutkan  bahwa “terhitung  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan,  maka  debitor  pailit  demi hukum  kehilangan  hak  untuk  menguasai  dan  mengurusi  kekayaannya  yang  termasuk dalam  harta  pailit”.  Dengan  hilangnya  hak  menguasai  atas  kekayaannya,  maka debitor tidak  dapat  lagi  melakukan  tindakan  apapun  terhadap  hartanya,  karena  sebagai konsekuensi hukum terhadap pernyataan pailit adalah jatuh sita umum terhadap seluruh harta  debitor  baik  yang  ada  saat  pailit  maupun  yang  diperoleh  selama  berada  dalam kepailitan.  Dengan  adanya  sita  umum  terhadap  harta  pailit  tersebut,  maka  pengurusan terhadap  harta  debitor  dilakukan  oleh  seorang  atau  lebih  kurator  atau  Balai  Harta Peninggalan  (BHP)  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas  yang  diangkat  secara bersamaan oleh Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit debitor. Demikian halnya  dalam  pemberesan  harta  pailit  untuk  menyelesaikan  hutang-hutang  debitor terhadap kreditor atau para kreditor, akan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.
Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 69 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta  pailit”.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  kurator  merupakan  salah  satu pihak  yang  cukup  memegang  peranan  dalam  suatu  proses  perkara  pailit.  Untuk mengamankan harta pailit, maka kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui Hakim Pengawas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.
Secara  administratif,  tugas  kurator  dalam  hal  pengurusan  dan  pemberesan  harta pailit  adalah  melakukan  inventarisasi  atau  pencatatan  terhadap  harta  pailit  untuk selanjutnya dilakukan pelelangan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan  dan  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU.  Dalam  melakukan  kegiatan
inventarisasi harta pailit ini, sebagaimana termuat dalam Pasal 100 ayat (2) UU K-PKPU Kurator melakukannya di bawah  tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Kegiatan ini  mencakup  proses  pencatatan  semua  harta  kekayaan  pailit  daripada  Debitor  Pailit secara lengkap dan diletakan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 UU K-PKPU (Suryanti, Faisal, Maharani, 2022, hal. 210).
Dalam hal kepailitan suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas, tentu terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya. Termasuk akibat hukum dengan adanya Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  K/Pdt.Sus-Pailit/2020.  Terhadap  PT.  Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan Tim Kurator PT. Kertas Leces. Dimana dalam putusannya majelis  hakim  menerima  keberatan  atau  perlawanan  dari  pelawan  yakni  menerima keberatan dari PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang menyatakan bahwa adanya daftar pembagian yang dibuat dan disusun oleh Tim Kurator dari PT. Kertas Leces dinilai salah  dan  keliru,  sehingga  merugikan  PT.  Perusahaan  Pengelolaan  Aset  sebagai  Debitur. Dengan ini dapat mengakibatkan akibat hukum yakni batal demi hukum sehingga Daftar pembagian dinyatakan batal atau tidak sah.
Dengan  adanya  pembatalan  Daftar  Pembagian  oleh  Tim  Kurator  Tersebut,  maka Kurator  wajib  bertanggungjawab  atas  kelalaian  dan  kesalahan  yang  telah  dilakukannya. Pada prinsipnya kurator sudah berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta  pailit  sejak  adanya  putusan  pernyataan  pailit  dari  Pengadilan  Niaga,  walaupun terhadap  putusan  tersebut  sudah  diajukan  upaya  hukum  yaitu  kasasi  sebagaimana ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004.  Hal  tersebut merupakan  konsekuensi  hukum  dari sifat  “serta  merta”  ( uitvoorbaar  bij  voorraad )  dari putusan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Meskipun undang-undang telah mengatur bahwa kurator sudah dapat menjalankan tugas dan  kewenangannya  setelah  adanya  putusan  pernyataan  pailit  oleh  Pengadilan  Niaga tersebut,  namun  tidak  berarti  kurator  dapat  melakukan  tindakan  pengurusan  dan pemberesan  semaunya  sendiri.  Untuk  melaksanakan  tanggung  jawabnya,    kurator  tetap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Kewenangan kurator dalam melakukan tindakan tertentu;
2. Memperhatikan  saat  yang  tepat  (terutama  secara  ekonomi  dan  bisnis)  untuk melakukan  tindakan-tindakan  tertentu,  mengingat  kurator  harus  berusaha meningkatkan nilai ekonomi dari aset debitor;
3. Perlunya  izin  dari  pihak-pihak  terkait  dalam  melakukan  tindakan  tertentu, misalnya  dari  Hakim  Pengawas,  Pengadilan  Niaga,  panitia  kreditor,  debitor,  dan sebagainya;
4. Perlunya  prosedur  tertentu  terhadap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kurator, misalnya  harus  dalam  rapat  dengan  kuorum  tertentu,  harus  dalam  sidang  yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas, dan sebagainya; serta
5. Harus  memperhatikan  cara  yang  layak  dari  segi  hukum,  kebiasaan,  dan  sosial dalam  menjalankan  tindakan-tindakan  tertentu,  misalnya  dalam  melakukan penjualan aset tertentu melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.
Setiap  perbuatan  kurator  yang  memberikan  akibat  kerugian  terhadap  harta  pailit ataupun  dalam  arti  merugikan  kepentingan  kreditor,  baik  secara  sengaja  maupun  tidak sengaja oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut :
“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas  kepengurusan  dan/atau  pemberesan  yang  menyebabkan  kerugian  terhadap harta pailit”.
Dengan  demikian  kurator  dalam  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  tidak dapat  bertindak  sewenang-wenang,  karena  apabila  terdapat  perbuatan  kurator  yang merugikan  harta  pailit  debitor,  maka  harta  pribadi  kurator  pun  ikut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Sebagai bentuk
pertanggungjawabannya,  setiap  3  (tiga)  bulan,  kurator  harus  menyampaikan  laporan kepada  hakim  pengawas  mengenai  keadaan  harta  pailit  dan  pelaksanaan  tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma  di  Pengadilan  Niaga  Surabaya  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  74  ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Akibat dari putusan kepailitan BUMN yang sahamnya merupakan kekayaan negara PT Kertas Leces merupakan suatu perusahaan perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  Persero  yang  pembagian  atas  sahamnya  berbeda  dengan  perseroan  yang perusahaannya bukan milik negara.
Pasal 1 UU BUMN mengatur tentang pengertian atau definisi BUMN sebagai berikut : “ Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  selanjutnya  disebut  BUMN,  adalah  badan  usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melaui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan .” Pasal 1 Angka 2 UU BUMN, mengatur bahwa:
“ Perusahaan  Perseroan  yang  selanjutnya  disebut  Persero,  adalah  BUMN  yang berbentuk  perseroan  terbatas  yang  modalnya  terbagi  dalam  saham  yang  seluruh  atau paling  sedikit  51%  (lima  puluh  satu  persen)  sahamnya  dimiliki  oleh  Negara  Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan .”
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  740/KMK 00/1989  yang  dimaksud  dengan  BUMN  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  modalnya dimiliki  negara  (  Pasal  1  Angka  (2a),  atau  badan  usaha  yang  tidak  seluruh  sahamnya dimiliki negara tetap statusnya disamakan dengan BUMN yaitu (Pasal 1 angka (2b):16
1. BUMN  yang  merupakan  patungan  antara  pemerintah  dengan  pemerintah daerah.
2. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.
3. BUMN  yang  merupakan  badan-badan  usaha  patungan  dengan  swasta nasional/asing  di  mana  negara  memiliki  saham  mayoritasminimal  51  (lima puluh satu) %.
BUMN  tidaklah  murni  pemerintah  100%  (seratus  persen)  dan  tidak  juga  murni bisnis 100 % (seratus persen). Keberadaan dua unsur yaitu pemerintah dan unsur bisnis tersebut merupakan hal yang membedakan BUMN dengan BUMS ataupun bentuk badan usaha lainnya.
Organ perusahaan BUMN persero terdiri dari Direksi, dan Komisaris. Menteri atau dalam  hal  ini  yang  dimaksud  ialah  menteri  keuangan  bertindak  selaku  RUPS  dalam  hal seluruh saham persero dimiliki oleh Negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero  dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara. Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. Direksi Persero diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.
Akibat  hukum  dari  putusan  pernyataan  pailit  terhadap  debitor  dan  hartanya maupun  terhadap  eksekusi  atas  harta  kekayaan  debitor  pailit  yang  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Terhadap Debitor dan Hartanya
Sejak  pukul  00.00  waktu  setempat  tanggal  putusan  kepailitan  dijatuhkan  maka debitor  demi  hukum  sudah  tidak  lagi  mempunyai  kewenangan  untuk  menguasai
maupun  mengurus  hartanya.  Kepailitan  mengakibatkan  semua  kekayaan  debitor dan segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan berjalan berada dalam sita  umum  sejak  saat  pernyataan  pailit  diucapkan  oleh  Pengadilan.  Menurut  Jono (2008) terdapat beberapa pengecualian terhadap harta kekayaan debitor yang tidak dapat dilakukan sita umum berdasarkan Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:
a) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan  pekerjaannya,  perlengkapannya,  alat-alat  medis  yang  dipergunakan untuk  kesehatan,  tempat  tidur  dan  perlengkapannya  yang  dipergunakan  oleh debitor  dan  keluarganya,  dan  bahan  makanan  untuk  30  (tiga  puluh)  hari  bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
b) Segala  sesuatu  yang  diperoleh  debitor  dari  pekerjaannya  sendiri  sebagai penggajian dari dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
c) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang (Jono, 2008, hal. 107).
Mengenai  hak  untuk  mengurus  debitor  tidak  diperbolehkan  sejak  tanggal putusan  pailit  diucapkan.  Debitor  hanya  kehilangan  hak  untuk  mengurus  harta kekayaannya saja, dan masih  bisa melakukan perbuatan hukum lainnya sepanjang tidak  menyangkut  tentang  harta  kekayaannya  yang  berada  dalam  sita  umum. Debitor  pailit  tetap  cakap  menurut  hukum  keluarga  seperti  dapat  mengajukan gugatan cerai, melakukan perkawinan, dan juga melakukan pengingkaran terhadap keabsahan anak.
2. Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit Pasal  32  jo  Pasal  31  UU  Kepailitan  dan  PKPU  dalam  ketentuan  lampiran disebutkan,  putusan  pernyataan  pailit  berakibat  bahwa  segala  putusan  hakim menyangkut  setiap  bagian  harta  kekayaan  debitor  yang  telah  dimulai  sebelum kepailitan harus segera dihentikan dan sejak saat itu juga tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk dengan menyandera debitor. Sementara Pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan, hak eksekusi kreditor yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan  debitor  pailit  atau  kurator,  ditangguhkan  paling  lama  90  (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan. Tidak berlaku bagi tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang (Hartini, 2017, hal. 90).
Lamanya  waktu  penangguhan  tersebut  dapat  dipergunakan  oleh  kurator  untuk menjual harta pailit baik yang bergerak maupun tidak bergerak dipergunakan untuk melindungi kepentingan kreditor dan pihak ketiga, serta untuk kelangsungan usaha debitor.  Penjualan  harta  pailit  yang  dilakukan  kurator  tersebut  juga  perlu dipertimbangkan mengenai keuntungan bagian harta debitor pailit itu sendiri untuk selanjutnya  dibagikan  kepada  para  kreditor.  Dasar  hukum  BUMN  Persero  dapat dinyatakan pailit yaitu pada ketentuan :
“Pasal  2  ayat  (I)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  yang  memuat  kriteria -kriteria kepailitan yaitu debtor memiliki 2 atau lebih kreditor, tidak membayar minimal satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta permohonan kepailitannya dapat diajukan oleh debitor sendiri yang dalam hal ini BUMN Persero maupun para kreditornya.”
3. Akibat hukum BUMN Persero dinyatakan pailit yaitu:
a) Timbulnya pelaksanaan sita umum atas semua kekayaan BUMN Persero;
b) Hilangnya  segala  hak  organ  perusahaan  BUMN  Persero  untuk  mengurus  harta kekayaannya serta pengurusan harta BUMN Persero beralih dan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas;
Akibat  hukum  tersebut  diterapkan  bagi  BUMN  Persero  yang  dinyatakan  pailit dan telah memenuhi syarat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
4. Kewenangan  Menteri  Keuangan  terkait  aset  BUMN  Persero  yang  dinyatakan  pailit yaitu:
a) Memperoleh  informasi  dan  keterangan  dari  organ  BUMN  Persero  mengenai permasalahan  perusahaan  yang  menimbulkan  suatu  kepailitan  dengan  adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
b) Menghadiri  dan  menyampaikan  hak  suaranya  sebagai  pemegang  saham  dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan  kepailitan  yang  terjadi  dengan  menyetujui  atau  menolak terjadinya suatu kepailitan terhadap BUMN Persero.

## KESIMPULAN
Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta benda yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun perlu diperhatikan bahwa kepailitan hanya menyangkut harta kekayaan debitur dan bukan hak individu debitur. Debitur tetap dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut dirinya, termasuk tidak adanya tindakan pengurungan. Penyelesaian hukum atas perkara kebangkrutan bukannya tanpa  cela,  dan  kompleksitas  proses  eksekusi  aset  merupakan  masalah  krusial.  Masih banyak  kendala  yang  harus  dihadapi  baik  oleh  kreditur,  debitur,  kuasa  hukum, maupun pihak-pihak lain yang berwenang dalam menyelesaikan kepailitan Boedel. Merujuk pada UU  Kepailitan  dan  PKPU,  terdapat  penundaan  waktu  yang  secara  tidak  langsung menambah  biaya  perkara  yang  harus  dikeluarkan,  termasuk  waktu  pelunasan  yang berlarut-larut.
Dalam  pengurusan  suatu  perkara  kepailitan  akan  banyak  pihak  yang  terlibat, termasuk  peran  kurator  dalam  kaitannya  dengan  penilaian  harta  benda  yang  dilelang. Kurator  berwenang  menjalankan  tugas  pengurusan  dan/atau  penyelesaian  harta  pailit sejak  tanggal  putusan  pailit  diucapkan,  sekalipun  putusan  tersebut  diajukan  kasasi  atau peninjauan  kembali.  Kurator  bertanggung  jawab  dalam  mengurus  dan/atau menyelesaikan  harta  pailit  dan  wajib  mempunyai  integritas  yang  berpedoman  pada kebenaran dan keadilan. Namun dalam praktiknya, kurator banyak melakukan kesalahan dan  kelalaian  dalam  menjalankan  tugasnya.  Kurator  merupakan  salah  satu  pihak  yang mempunyai  peranan  penting  dalam  proses  perkara  kepailitan  dan  dapat  meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui Hakim Pengawas.
Akibat  hukum  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  K/Pdt.Sus-Pailit/2020 terhadap PT. Perusahaan Pengelola  Aset (Persero) dengan Tim Kurator PT. Leces Paper mengakibatkan  dibatalkannya  Daftar  Distribusi  oleh  Tim  Kurator,  sehingga  kurator bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan.Kurator harus berpegang pada hal-hal tertentu dalam melaksanakan tanggung jawabnya, antara lain perlunya izin pihak  terkait  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  dan  perlunya  tata  cara  tertentu  atas tindakan yang dilakukan kurator. Setiap perbuatan kurator yang mengakibatkan kerugian harta pailit atau merugikan kepentingan kreditur, baik disengaja maupun tidak disengaja, kurator wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, kurator wajib menyampaikan laporan kepada hakim pengawas setiap tiga bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
PT  Kertas  Leces  merupakan  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) dengan  pembagian  saham  yang  unik  dibandingkan  perusahaan  non-BUMN.  UU  BUMN mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara, dengan tujuan utama mengejar keuntungan. Termasuk di dalamnya adalah perseroan terbatas, yang disebut Persero, yang sedikitnya 51% sahamnya dimiliki
oleh  Negara  Republik  Indonesia.  Bentuk  BUMN  bisa  bermacam-macam,  antara  lain perusahaan  patungan  antara  pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  perusahaan  patungan antara  pemerintah  dengan  BUMN  lain,  dan  perusahaan  patungan  dengan  perusahaan swasta nasional/asing yang saham mayoritasnya dimiliki oleh negara paling sedikit 51%. BUMN  dicirikan  oleh  perpaduan  antara  unsur  pemerintah  dan  dunia  usaha  sehingga membedakannya dengan badan usaha lainnya.
Organ  perusahaan  BUMN  Persero  terdiri  dari  Direksi  dan  Komisaris.  Menteri Keuangan  bertindak  sebagai  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  dalam  hal  seluruh saham dimiliki oleh Negara, dan sebagai pemegang saham pada Perseroan dan perseroan terbatas  apabila  tidak  seluruh  saham  dimiliki  oleh  Negara.  Menteri  berwenang mengangkat  dan  memberhentikan  Direksi  dalam  hal  bertindak  sebagai  RUPS.  Akibat hukum dinyatakan pailit terhadap debitur dan harta kekayaannya sangatlah besar. Begitu dinyatakan pailit, debitur kehilangan kewenangan untuk menguasai atau mengurus harta kekayaannya, yang kemudian dapat disita secara umum. Namun ada pengecualian dalam penyitaan  ini,  seperti  harta  benda  yang  diperlukan  untuk  bekerja,  alat  kesehatan,  dan makanan  untuk  debitur dan  keluarganya.  Mengenai  eksekusi  harta  debitur  pailit,  segala keputusan  mengenai  harta  debitur  harus  dihentikan,  dan  hak  eksekusi  kreditur ditangguhkan  untuk  waktu  paling  lama  90  hari  sejak  putusan  pailit  diucapkan.  Kurator dapat  memanfaatkan  jangka  waktu  tersebut  untuk  menjual  harta  pailit  dan  melindungi kepentingan kreditor dan pihak ketiga. Apabila BUMN Persero dinyatakan pailit, Menteri Keuangan  berwenang  memperoleh  keterangan  dari  organ  perseroan  mengenai permasalahan  kepailitan  tersebut  serta  menghadiri  dan  menyatakan  hak  suara  dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai permasalahan kepailitan.

## REFERENSI
Annalisa  Yahanan.2007.Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang. Palembang: UNSRI, hlm.60.
Chairul  Maksus  Syam  &  Stanislaus  Atalim,  Praktek  Eksekusi  Aset  Perusahaan  Debitor Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11  /  PDT.SUS-PAILIT  /2017/  PN.NIAGA.SMG),  Jurnal  Hukum  Adigama,  Volume  3 Nomor 2, Desember 2020,  Hlm. 624-625
Fennieka Kristianto.2009.Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi, Minerva Athena Pressindo, Jakarta,hlm.83.
Fred  B.G.  Tambuan,  “Menelaah  Konsep  Dasar  dan  Aspek  Hukum  Kepailitan”,  Proceding Rangkaian  Lokakarya  Terbatas  Masalah-Masalah  Kepailitan  dan  Wawasan  Hukum Bisnis  Lainnya,  Proceding  Kepailitan  dan  Transfer  Asset  secara  Melawan  Hukum, (Bogor : 20 -21 Juli 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005), hlm. 103. Lihat lebih lanjut Pasal 56 UU No. 37 Tahun 2004.
Gatot Supramono, BUMN ditinjau dari Segi Hukum Perdata, Rieneka Cipta, Jakarta, 2016, hlm 183.
Gunawan Widjaja.2004.Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan,Rajawali Pers,
Jakarta,hlm.94.
Gunawan  Widjaja.2009.Resiko  Hukum  dan  Bisnis  Perusahaan  Pailit,Forum Sahabat,Jakarta,hlm.88
Hadi  Subhan, Hukum  Kepailitan  (Prinsip,  Norma  dan  Praktik  di  Pengadilan), Jakarta: Putra Grafika, 2008, hal. 1
Imran  Nating.2004.Peranan  dan  Tanggung  Jawab  Kurator  dalam  Pengurusan  dan Pemberesan Harta Pailit, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.145.
Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 107
Josef Mario Monteiro, Hukum Keuangan Negara & Daerah, Setara Press, Malang, 2019, hlm 15.
Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Usaha di Indonesia, Ghlmia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 162.
Munif  Rochmawanto, Upaya  Hukum  dalam  Kepailitan,  Jurnal  Independent,  Volume  3 Nomor 2, 2013, hal. 25.
Nyulistiowati  Suryanti,  Pupung  Faisal,  Salsabila  Muharani,  Kedudukan  Aset  Milik  Pihak Ketiga Yang Dijadikan Sebagai Boedel Pailit Oleh Kurator Berdasarkan UU Kepailitan dan UU Hak Tanggungan, Jurnal Legal Spirit Volume 6, (2), Desember 2022, hlm.210
Parwoto Wignjosumarto.2003.Hukum Kepailitan Selayang Pandang “ Himpunan Makalah”,
PT. Tata Nusa, Jakarta, hlm.118
Parwoto  Wignyosumarto,  Peran    dan    Tugas    Hakim    Pengawas,Kepailitan Dan  Transfer Aset  Secara  Melawan  Hukum,Prosiding,  (Jakarta:  Pusat  Pengkajian  Hukum,  2004), hal. 180.
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahhun  2003  tentang Badan Usaha Milik Negara.
R.Anton  Suyatno.2012.Pemanfaatan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Kencana,Jakarta,hlm.48.
Rahayu  Hartini,  BUMN  Persero:  Konsep  Keuangan  Negara  dan  Hukum  Kepailitan  di Indonesia, Serata Press, Malang, 2017, hlm 90
Ricardo  Simanjuntak,  “Esensi  Pembuktian  Sederhana  Dalam  Kepailitan”,  dalam  Emmy Yuhassarie (ed), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, (Jakarta : Pusat Kajian Hukum, 2005), hlm. 55-56.
Yesmil Anwar, Adang, “Pengantar Sosiologi Hukum”, PT Grasindo, Jakarta, 2017, hlm 83.
Copyright Holder :
© Ninda Putri Ramadina, et al., (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: