## ANALISIS KINERJA PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN ILLEGAL SATWA YANG DILINDUNGI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(Analysis of Law Enforcement Performance in Handling of Illegal Trading of Protected Animals in West Kalimantan Province)
Rachmad 1 , Hari Prayogo 2 , M. Sofwan Anwari 2
1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat
2 Program Studi Magister Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Jalan Imam Bonjol Pontianak 78124 e-mail: mamadaraw2@gmail.com

## Abstract
This  research  is  motivated  by  the  high  cases  of  illegal  trade  of  protected  wildlife  in  West Kalimantan Province. Animal trade tends to be endangered and included in the endangered list. Actions of animal trade that still occur in West Kalimantan Province indicate the low level of law enforcement  and  weak  supervision  by  related  parties  in  combating  cases  of  protected  animal trade. The purpose of this study is to examine the factors causing the occurrence of illegal trade crimes against protected animals in the West Kalimantan region, and analyze the performance of stakeholders  in  law  enforcement  against  the  illegal  trade  of  protected  animals  in  the  West Kalimantan  region  based  on  their  role  and  authority.  This  study  uses  survey  methods  or  data collection  by  giving  questionnaires  to  respondents.  The  selection  of  respondents  by  purposive sampling,  data  analysis  using  law  enforcement  policy  analysis,  descriptive  analysis  and tabulation analysis. The results of the study show that in the period of 2016-2019 there were 49 cases  of  illegal  wildlife  trade  in  West  Kalimantan  Province,  the  traded  animals  are  species belonging to protected animals and classified in the Appendix I. category. The dominant protected species  traded  in  the  2016-2019  period  originated  from  anteater  species  (Manis  javanica), Orang-utan (Pongo pygmaeus), and Turtle (Chelonia sp.). The dominant factor causing in the illegal trade of protected animals in the province of West Kalimantan in the 2016-2019 period was economic factors, followed by motives for the collection of rare goods and consumption. The performance  of  stakeholders  in  law  enforcement  against  protected  animals  in  the  West Kalimantan region has succeeded in handling criminal cases against protected animals, all of which ended with the execution of the defendant.
Keywords: law enforcement performance, protected animals, illegal trading, stakeholders.

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya kasus perdagangan illegal satwa dilindungi di Provinsi Kalimantan Barat. Perdagangan satwa yang dilakukan cenderung pada spesies-spesies langka dan  termasuk  dalam  daftar  terancam  punah.  Aksi  perdagangan  satwa  yang  masih  terjadi  di Provinsi Kalimantan Barat mengindikasikan masih rendahnya penegakan hukum dan lemahnya pengawasan oleh pihak terkait dalam memberantas kasus perdagangan satwa yang dilindungi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan illegal terhadap  satwa  yang  dilindungi,  serta  menganalisis  kinerja  pemangku  kepentingan  dalam penegakan hukum terhadap perdagangan illegal satwa yang dilindungi di wilayah Kalimantan Barat  berdasarkan  peran  dan  kewenangan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  survei  atau pengumpulan  data  dengan  memberikan  kuesioner  kepada  responden..  Pemilihan  responden dengan  purposive  sampling,  analisis  data  menggunakan  analisis  kebijakan  penegak  hukum, analisis  deskriptif  dan  analisis  tabulasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  kurun  waktu  2016-2019 terdapat  49  kasus  perdagangan  satwa  illegal  di  Provinsi  Kalimantan  Barat,  satwa  yang
Vol. 9 (2): 173 – 187
diperdagangkan merupakan jenis satwa yang termasuk ke dalam satwa dilindungi dan tergolong dalam kateogri Appindiks I. Satwa dilindungi dominan yang diperdagangkan pada periode 2016- 2019 berasal dari spesies trenggiling (Manis javanica), Orang utan (Pongo pygmeus), dan Penyu (Chelonia  sp.).  Faktor  dominan  penyebab  perdagangan  illegal  satwa  dilindungi  di  Provinsi Kalimantan  Barat  dalam  periode  2016-2019  adalah  faktor  ekonomi  kemudian  diikuti  motif koleksi barang langka dan konsumsi. Kinerja pemangku kepentingan dalam penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi di wilayah Kalimantan Barat, telah berhasil menangani kasus pidana terhadap satwa dilindungi yang kesemuanya berahir dengan eksekusi kepada terdakwa.
Kata kunci: kinerja penegakan hukum, perdagangan illegal, satwa dilindungi, pemangku kepentingan.
PENDAHULUAN Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peran yang penting bagi Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI). Namun kasus kejahatan perdagangan  illegal  satwa  dilindungi masih sering terjadi di Indonesia.  Salah satu provinsi di Indonesia yaitu
Kalimantan Barat terjadi kasus
perdagangan  illegal  pada  periode  2016- 2019 mencapai 49 kasus. Kasus tersebut mayoritas  kasus  perdagangan  satwa  ke luar  pulau  dengan  skala  perdagangan cukup  signifikan.  Kasus  perdagangan lokal sangat sedikit yang dapat diungkap karena mata rantai perdagangan terputus.
Sumber  daya  alam  hayati  perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras,  serasi  dan  seimbang  untuk kesejahteraan. Fatchan (2013)
memperkuat  bahwa  sumber  daya  alam adalah segala sesuatu yang ada
dilingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai
kepentingan  dan  kebutuhan  hidup manusia agar lebih sejahtera.
Menurut  pasal  1  ayat  (1)  dalam Undang-Undang  No.  5  Tahun  1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990),
sumber  daya  alam  hayati  adalah  unsur- unsur  hayati  di  alam  yang  terdiri  dari sumber    daya  alam  nabati  (tumbuhan) dan  sumber  daya  alam  hewani  (satwa) yang  bersama  dengan  unsur  non  hayati di  sekitarnya  yang  secara  keseluruhan membentuk ekosistem.
UU  5/1990  mengatur  tentang pembatasan-pembatasan terhadap pemanfaatan  sumber  daya  hayati  dan ekosistemnya,  termasuk  pembatasan dalam  hal  pemanfaatan  satwa  yang dilindungi  untuk  tujuan  perdagangan. Sebagaimana pasal 21 ayat 2 dalam UU 5/1990  yang  menyatakan  bahwa  setiap orang dilarang untuk:
a. Menangkap,  melukai,  membunuh, menyimpan,  memiliki,  memelihara, mengangkut,  dan  memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. Menyimpan,  memiliki,  memelihara, mengangkut,  dan  memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari  suatu  tempat  di  Indonesia  ke tempat  lain  di  dalam  atau  di  luar Indonesia;
d. Memperniagakan,  menyimpan  atau memiliki  kulit,  tubuh,  atau  bagian-
bagian  lain  satwa  yang  dilindungi atau  barang-barang  yang  dibuat  dari bagian-bagian tersebut atau
mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia  ke  tempat  lain  di  dalam atau di luar Indonesia;
e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan,  menyimpan  atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.
Meskipun  UU  5/1990  secara  tegas telah mengatur sanksi pidana bagi setiap orang  yang  melanggar  pasal  21  ayat  2, pemanfaatan  sumber  daya  hayati  dan ekosistemnya  secara  berlebihan  untuk tujuan  perdagangan  masih  terjadi. Perdagangan  illegal  satwa  dilindungi bahkan  menjadi  sebuah  kejahatan  yang terorganisir rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus pemilikan, pemeliharaan,  penyelundupan  hewan. Perdagangan  illegal    satwa  dilindungi dalam beberapa kasus bahkan dilakukan eksportir dengan izin resmi.
Menganalisis kasus-kasus perdagangan  illegal  satwa  dilindungi yang dilindungi yang telah terjadi untuk itu  sangat  diperlukan.  Tujuannya  untuk melihat  dinamika  perdagangan  illegal yang terjadi; tren dan motif setiap kasus; kelemahan  penegakan  hukum  maupun pemberian  sanksi  terhadap  pelaku perdagangan.  Analisa  terhadap  setiap kasus-kasus  perdagangan  illegal  dapat memberikan rekomendasi terhadap arah dan strategi penguatan institusi penegak hukum;  pembaharuan  strategi  dalam pengungkapan kasus pidana
perdagangan  illegal  satwa  dilindungi; rekomendasi kepada para pihak
khususnya pemerintah dalam hal memperkuat program-program
pengembangan  ekonomi  lokal.  Motif perdagangan  illegal  satwa  dilindungi sering  kali  dikaitkan  dengan  motif ekonomi.  Penegakan  hukum  tanpa dibarengi  program-program  konkret dalam  pengembangan  ekonomi  lokal mustahil berjalan optimal.
Penelitian bertujuan:
1. Mengkaji faktor penyebab terjadinya kejahatan  perdagangan  illegal  satwa yang dilindungi di Provinsi Kalimantan Barat. 2. Menganalisis kinerja pemangku kepentingan sesuai peran dan
wewenang  dalam  penegakan  hukum terhadap  perdagangan  illegal  satwa dilindungi  di  Provinsi  Kalimantan Barat

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Metode pengumpulan data dengan studi literatur terhadap  peraturan  dan  perundangan yang  berkaitan  dengan  penegakan hukum  terhadap  kasus  perdagangan satwa  serta  metode  survei.  Teknik pengumpulan data melalui survei terdiri dari wawancara dan observasi.
Wawancara dilakukan dengan kuisioner yang telah disiapkan dengan tiga instansi penegak hukum, yaitu Direktorat
Reskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan  Barat  (Ditreskrimsus  Polda Kalbar), Balai Pengamanan dan Pencegahan  Hukum  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Wilayah  Kalimantan
Barat  (BPPHLHK),  dan  Kejaksaan
Tinggi  Kalimantan  Barat.  Data  hasil penelitian  dianalisis  menggunakan  dua instrumen analisis yaitu analisis kebijakan  penegak  hukum  dan  analisis deskriptif dan tabulasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN Jumlah  Kasus  Perdagangan  Satwa dilindungi  2016-2019  yang  Ditangani Penegak Hukum Periode 2016-2019
Kasus kejahatan perdagangan illegal  satwa  dilindungi  di  Provinsi
Kalimantan  Barat  pada  periode  2016-
2019 mencapai 49 kasus. Kasus tersebut mayoritas  kasus  perdagangan  satwa  ke luar  pulau  dengan  skala  perdagangan cukup  signifikan.  Kasus  perdagangan lokal sangat sedikit yang dapat diungkap karena mata rantai perdagangan terputus. Diperkirakan  masih  banyak  kasus  yang belum  terungkap  dan  terbongkar  untuk skala  perdagangan  lokal  maupun  luar pulau  dengan  jumlah  yang  cukup signifikan.
Gambar  1.  Peningkatan  kasus  kejahatan  perdagangan  illegal  satwa  dilindungi setiap tahun pada periode 2016-2019 (Increased cases of illegal trade in

## protected animals every year in the 2016-2019 period)
Mengacu  pada  grafik  di  atas, pengungkapan jumlah kasus
perdagangan  illegal  meningkat  setiap tahun.  Jumlah  kasus  pada  tahun  2016 sebanyak  8  kasus.  Jumlah  tersebut meningkat  52  persen  pada  tahun  2019 menjadi  17  kasus.  Kenaikan  tersebut menjadi  catatan  penting  bagi  upaya konservasi  satwa  dilindungi  bagi  para pihak  secara  keseluruhan  khususnya bagi instansi yang membidangi konservasi  dan  sumber  daya  alam. Pembaharuan  strategi  dan  pendekatan dalam  konservasi  harus  lebih  sistematis
dan komprehensif kedepan agar perlindungan  satwa  dilindungi  dapat berjalan  optimal.  Model-model  baru dalam  pelaksanaan  konservasi  satwa dilindungi  juga  harus  menjadi  bagian penting  dalam  upaya  menurunkan jumlah kasus perdagangan satwa dilindungi illegal.
Mengacu  pada  hasil  penelitian, pengungkapan  kasus  (penyelidikan  dan penyidikan) terhadap kasus yang terjadi dilakukan  saat  OTT  (operasi  tangkap tangan).  Kasus  tersebut  bukan  berasal dari laporan dan pengaduan masyarakat
8 8 16 17 2016 2017 2018 2019 Total Kasus
melainkan  dari  kinerja  pihak  berwajib atau  mandiri  dalam  menumpas  kasus perdagangan  satwa  illegal.  Hal  ini menjadi  catatan  penting  bagi  upaya penegakan  hukum  terhadap  satwa dilindungi ke depan. Pelibatan masyarakat  dapat  meningkatkan  jumlah penanganan kasus.
Kasus  kejahatan  terhadap  satwa dilindungi  yang  ditangani  penegak hukum  seluruhnya  masuk  dalam  P21 atau pemberitahuan susulan hasil penyidikan  sudah  lengkap.  Kasus  P21 menunjukan  berkas  perkara  sudah lengkap selanjutnya masuk dalam tahap dua  yaitu  penyerahan  tersangka  dan barang  bukti  ke  Kejaksaan.  Kejaksaan akan mempelajari kasus untuk menentukan  tututan  hukuman  sebelum dibawa  ke  persidangan.  Kasus  yang berhasil dibawa ke pengadilan menunjukan  tipikal  penegakan  hukum terhadap  kasus  yang  berkaitan  dengan perdangangan  illegal  satwa  dilindungi tidak sulit dibuktikan ditingkat lapangan, kecuali  yang  berkaitan  dengan  jaringan pasar.  Faktor  lain,  tipikal  kasus  berada
pada  rantai  perdagangan  di  tingkat bawah,  dimana  pelaku  utama  adalah masyarakat  selaku  penangkap  dan pengepul satwa dilindungi.
Catatan kritis dari jumlah penegakan hukum kejahatan perdagangan  illegal  satwa  dilindungi adalah  pengungkapan  kasus  kejahatan mayoritas  hanya  pada  pelaku  di  tingkat terendah.  Sasaran  penegakan  hukum adalah  mata  rantai  terbawah  sampai dengan menengah, dimana faktor ekonomi  yang  menjadi  alasan  utama keterlibatan  dalam  perdagangan  illegal. Rantai perdagangan tingkat atas, misalnya  penadah  satwa  dilindungi maupun pembeli akhir di luar pulau tidak tersentuh.    Keterbatasan  kewenangan yang dimiliki penegak hukum di lingkup Provinsi  Kalimantan  Barat  membuat pelaku penadah satwa dilindungi maupun pembeli akhir di luar pulau tidak tersentuh.  Sinergi  para  penegak  hukum baik di level lokal, regional, dan nasional untuk  itu,  menjadi  sangat  krusial  untuk memutus  mata  rantai  perdagangan  dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi.
Gambar 2. Faktor utama terjadinya kejahatan satwa yang dilindungi pada periode 2016-2019 di Provinsi Kalimantan Barat (The main factor in the occurrence of protected animal crimes in the 2016-2019 period in West Kalimantan Province) 74% 26% 0% Lokal Regional Internasional
Jenis Satwa dilindungi Yang Diperdagangkan Periode 2016-2019
Satwa  dilindungi  dominan  yang diperdagangkan  berasal  dari  spesies trenggiling  ( Manis  javanica ).  Jumlah kasus  perdagangan  Trenggiling  yang berhasil diungkap penegak hukum pada periode  2016-2019  mencapai  28  kasus.
Jumlah pengungkapan
kasus perdagangan Trenggiling terbesar terjadi pada  tahun  2018  sebanyak  15  kasus. Jumlah kasus berkurang pada tahun 2019 menjadi  hanya  8  kasus.  Penurunan  ini perlu  dianalisis  lebih  lanjut  apakah terjadi  karena  kesadaran  masyarakat sudah tinggi untuk konservasi Trenggiling,  pengaruh  efek  jera  dari penegakan  hukum,  modus  perdagangan yang  makin  sulit  untuk  diungkap  oleh penegak hukum, atau kinerja penegakan hukum yang tidak optimal. Perdagangan illegal  menjadi  ancaman  besar  bagi upaya  konservasi  satwa  trenggiling (Shepherd, 2010).
Menurut analisis dari Database and Analysis  Officer  Wildlife  Conservation Society Indonesia  sebagaimana  dilansir
dalam https://www.mongabay.co.id/, sebanyak  26  ribu  Trenggiling  dari Indonesia  telah  diselundupkan  dalam sepuluh  tahun  terakhir  dan  mayoritas dijual  ke  Tiongkok.  Bagian  yang diperjual  belikan  adalah  sisik  dan daging. Sisik trenggiling menjadi
incaran utama pelaku dengan harga yang tinggi untuk dijual di pasar internasional.
Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan sisik dan daging
Trenggiling  menjadi  satwa  dominan perdangangan  illegal  satwa  dilindungi sebagai berikut:
a. Daging, kulit, sisik, dan bagian tubuh trenggiling dipercaya berkhasiat sebagai obat tradisional bagi masyarakat Tiongkok, dan dipandang sebagai  salah  satu  makanan  yang eksotik  (Zhou dkk .,  2014).  Daging Trenggiling  di  Afrika  dijadikan makanan mewah.
b. Sisik Trenggiling terbuat dari keratin, material  serupa  yang  membentuk kuku  manusia  sehingga  dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.
c. Harga sisik mencapai USD 3000 per kilogram dipasar internasional.
d. Trenggiling  merupakan  spesies  yang sangat mudah diburu karena geraknya lambat  dan  jika  naik  ke  atas  pohon tidak  bisa  turun  ke  bawah.  Bau Trenggiling yang khas juga mempermudah  penangkapan  dimana pemburu  membawa  hewan  pemburu seperti anjing untuk melacak keberadaan Trenggiling.
e. Jumlah  teringgiling  di  habitatnya diperkirakan  masih  banyak  sehingga menjadi sasaran bagi pemburu dibandingkan dengan spesies lain.
Tabel  1.  Jenis  Satwa  yang  Diperoleh  dari  Hasil  Kejahatan  Perdagangan  Illegal terhadap Satwa Dilindungi Periode 2016-2019 (Types of Animals Obtained from the Proceeds of Illegal Trade Crime Against Protected Animals for the 2016-2019 Period)
No Nama Satwa Nama Latin CITES Tahun 2016 2017 2018 2019 1 Trenggling Manis javanica Appendiks I 8 6 14 15 2 Orang utan Pongo pygmeus Appendiks I - 2 - - 3 Penyu Chelonia sp. Appendiks I - - 2 -
4 Kucing Kuwuk Prionailurus bangalensis Appendiks I - - - 2
Trenggiling  merupakan  satwa  yang banyak  diperdagangkan,  selain  itu orangutan  dan  penyu  merupakan  satwa dilindungi  lain  yang  diperdagangkan secara  illegal  yang  berhasil  diungkap penegak  hukum  selama  periode  2016
sampai dengan 2019. Kasus perdagangan Orang utan diungkap pada tahun 2017 sebanyak 2 kasus dan penyu pada  tahun  2018  sebanyak  2  kasus. Kasus  perdagangan  kucing  kuwuk (Prionailurus  bangalensis) sebanyak  2 kasus.
Jumlah spesies yang diperdagangkan  diperkirakan  lebih  dari empat  spesies  di  atas,  termasuk  di antaranya  perdagangan  paruh  burung enggang (Bucerotidae,  sp.) ,  berbagai jenis burung langka dan eksotis, maupun spesies  langka  lain.  Spesies-spesies tersebut  diduga  diperdagangkan  secara lokal sehingga sulit untuk diungkap dan skala  perdagangan  kecil.  Faktor  lain adalah modus perdagangan yang modern sehingga  meskipun  skala  perdagangan spesies-spesies tersebut besar, pengungkapan  kasus  sulit  bagi  penegak hukum.  Diperkirakan  masih  banyak kasus  skala  besar  dimana    perdagangan hingga  ke  luar  pulau  yang  belum  dapat
diungkap penegak hukum karena modus perdagangan modern dan unik.
Perdagangan illegal terhadap Orang utan lebih banyak ke tujuan penangkaran/pemeliharan secara pribadi atau  individu  untuk  dikembangbiakan maupun prestige (status  sosial).  Hal  ini sangat cukup berbeda dengan Trenggiling yang diperdagangkan untuk alasan  pengobatan  tradisional.  Jumlah perdagangan  orang  utan  yang  terbatas juga  dikarenakan  satwa  dilindungi  ini sulit  dibawa  dalam  keadaan  hidup  dan resiko  kematian  atau  perawatan  tinggi. Ancaman  terbesar  populasi  orang  utan berasal  dari  alih  fungsi  lahan  dan kebakaran hutan serta lahan.
Sama  seperti  orang  utan,  penyu mayoritas diperdagangkan dilevel lokal. Bagian penyu yang diperdangkan adalah telur dan daging. Telur dan daging penyu diburu untuk dikonsumsi karena dipercaya  memiliki  khasiat  tertentu. Terdapat indikasi perdagangan penyu ke luar  negara  dengan  negara  tujuan Malaysia  dalam  skala  besar,  namun sampai  saat  ini  belum  dapat  diungkap secara  penuh  oleh  penegak  hukum dikarenakan  data  dan  fakta  yang terbatas.  Selain  tujuan  konsumsi,  motif pelaku  dalam  perdagangan  penyu  juga
diduga  untuk  koleksi  pribadi  dimana penyu diawetkan sebagai barang pajangan  untuk  meningkatkan  status sosial. Pemerintah Indonesia telah
menetapkan  trenggiling,  orang  utan, penyu,  dan  beberapa  spesies  unik  dan endemik  lain  sebagai  satwa  dilindungi dan  merupakan  kategori  appendiks  I, untuk  alasan  apapun,  spesies-spesies tersebut  tidak  boleh  diperdagangkan. Perdagangan  illegal  satwa  dilindungi merupakan  bisnis  yang  menguntungkan dengan harga jual yang tinggi. Perdagangan secara illegal (penyelundupan) menyebabkan menurunnya  jumlah  spesies  bahkan dapat  menyebabkan  kepunahan  jenis (Ganguly, 2013). Faktor Penyebab Kejahatan Terhadap Satwa Dilindungi Faktor utama yang menjadi penyebab kejahatan terhadap satwa yang
di  lindungi  adalah  faktor  ekonomi, koleksi  barang  langka,  dan  konsumsi pribadi.  Faktor  dominan  yang  menjadi motif  pelaku  melakukan  perdagangan illegal  satwa  dilindungi  adalah  faktor ekonomi.  Faktor  ekonomi  menempati urutan  pertama  dengan  persentase sebesar  90  persen  dari  total  kasus  yang berhasil  diungkap  penegak  hukum selama  periode  2016-2019.  Faktor  lain seperti  koleksi  barang  langka  dan konsumsi  pribadi  hanya  sebesar  5 persen.  Diperikaran  masih  ada  faktor lain  yang  menyebabkan  terjadinya perdagangan satwa seperti faktor kebudayaan, status sosial, dan lain-lain. Ketiga  faktor  utama  tersebut  diperoleh dari  jumlah  kasus  yang  berhasil diungkap penegak hukum selama periode 2016-2019.
Gambar 3. Faktor utama terjadinya kejahatan perdagangan illegal satwa yang dilindungi pada periode 2016-2019 di Provinsi Kalimantan Barat (The main factor in the occurrence of illegal trade in protected animals in the 2016-2019 period in West Kalimantan Province)
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Nugroho  dkk  (2019)  yang  mengatakan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan satwa dilindungi  secara  illegal.  Irawan  (2014) mengatakan  bahwa  motif  perdagangan
satwa di Indonesia cenderung mengarah pada faktor ekonomi. Irawan (2014) juga menemukan  motif  perburuan  harimau sumatera karena faktor ekonomi. Pendapat  lain  dikemukakan  Saputra (2016) yang mengatakan faktor ekonomi
merupakan  satu  di  antara  penyebab
munculnya perdagangan satwa
dilindungi  di  samping  lemahnya  sanksi yang diberikan terhadap pelaku.
Alasan  faktor  ekonomi  menjadi dominan  sebagai  motif  utama  sebagai berikut:
a. Dari  jumlah  kasus  yang  diungkap pada periode 2016-2019, menunjukan pelaku yang ditetapkan mayoritas individu, bukan korporasi. b. Individu  yang  dijadikan  adalah masyarakat  sebagai  pemburu  dan
penampung di tingkat desa/kecamatan. c. Masyarakat  yang  menjadi  pemburu merupakan masyarakat yang berasal dari  ekonomi  kelas  bawah  sehingga cenderung ingin memperoleh keuntungan.
d. Sedangkan motif pengepul ditingkat desa/kecamatan  untuk  memperoleh keuntungan  besar  dari  perdagangan. Keuntungan yang diperoleh pengepul  bervariasi  tergantung  dari koneksi pasar yang dimiliki.
Tabel 2. Jumlah tersangka yang ditetapkan Kepolisian dan BPPHLHK pada Periode 2016-2019 (The number of suspects appointed by the Police and BPPHLHK in the 2016-2019 period)
Sedangkan  jika  tersangka  yang diungkap  adalah  pembeli  akhir,  maka
faktor dominan perdangan satwa dilindungi  dapat  berupa  barang  koleksi atau  status  sosial (perstige). Adapun tipologi tersangka dan rantai perdagangan berdasarkan informasi dari hasil pengungkapan kasus yang ditangani penegak hukum selama
periode 2016-2019 sebagai berikut:
a. Pemburu. Pemburu umumnya adalah masyarakat  lokal  atau  desa  yang bermukin  di  sekitar/dalam  maupun dari  luar  desa  tersebut.  Mayoritas pemburu  yang  berhasil  diungkap
penegak hukum merupakan pemburu yang berasal dari masyarakat lokal/desa.
b. Pengepul. Terdapat beberapa tipologi pengepul, yaitu: Pengepul di tingkat kecamatan/kabupaten
adalah seseorang  yang  memiliki  usaha misalnya  toko  sembako  atau  usaha serupa. Hasil dari buruan pemburu di desa  umumnya  langsung  dijual  ke pengepul  kecamatan  untuk  dinilai harga dan selanjutnya ditukar dengan bahan kebutuhan pokok. Pengepul di tingkat provinsi merupakan sesorang  yang  memiliki  akses  ke Tahun Tipe Tersangka Total 2016 Perorangan 8 Perusahaan - 2017 Perorangan 8 Perusahaan - 2018 Perorangan 16 Perusahaan - 2019 Perorangan 17 Perusahaan - Total 49
pembeli  akhir  atau  pengepul  di tingkat internasional. Pengepul provinsi mengumpulkan dan menadah  hasil  buruan  dari  pengepul kecamatan/provinsi. Pengepul di tingkat  provinsi  mayoritas  adalah pengusaha yang memiliki koneksi ke penegak  hukum  yang  lebih  tinggi, sehingga sulit untuk ditindak. Pengepul di tingkat internasional.
c. Pembeli. Tipologi pembeli bervariasi dan  berada  diberbagai  level  baik lokal,  nasional,  dan  internasional. Mengacu  pada  praktik  yang  ada, tipologi  pembeli  ada  yang  bersifat pembeli akhir sementara dan pembeli akhir.
Penangkapan  tersangka  di  rantai perdagangan tingkat atas, seperti pengepul  di  tingkat  provinsi  atau pembeli  akhir  satwa  yang  dilindungi belum  pernah  dilakukan  dari  total keseluruhan kasus yang berhasil diungkap penegak hukum. Perdagangan satwa  dengan  motif  koleksi  barang langka  yang  berhasil  diungkap  penegak hukum  pada  periode  2016-2019  masih berada  di  rantai  perdagangan  bawah, atau  dengan  kata  lain  pelaku  perburuan dan pengepul di tingkat lokal.
Hal ini menjadi catatan penting bagi penegakan  hukum  kejahatan  satwa dilindungi  ke  depan,  dimana  efek  jera hanya  berlaku  bagi  pelaku  di  tingkat bawah  dan  belum  menyentuh  pelaku ditingkat  akhir  perdagangan.  Idealnya, penegakan hukum yang dapat memberikan  efek  jera  secara  masif adalah penegakan hukum yang mengungkap
keseluruhan rantai
perdagangan  dari  satwa  dilindungi  dari rantai  terbawah  hingga  rantai  teratas perdagangan.  Takandjandji  dan  Sawitri (2016)  bahwa  sebanyak  52  persen kejahatan exploitasi yang terjadi karena adanya kesempatan.
Selain faktor pelaku, terdapat faktor lain  yang  secara  signifikan  mendukung terjadinya kejahatan perdagangan illegal satwa dilindungi. Faktor tersebut adalah deforestasi, konversi lahan hutan menjadi penggunaan lain, dan kebakaran hutan. Menurut Prayudhi (2015), deforestasi meyebabkan satwa
kehilangan  habitat  aslinya,  tidak  jarang satwa  berpindah  ke  lokasi  yang  tidak kondusif,  membuatnya    kekurangan sumber  makanan  dan  meningkatkan peluang  diburu  untuk  dimanfaatkan secara  pribadi  maupun  diperdagangkan kembali oleh masyarakat.
Jumlah Kasus yang Ditangani Masing-Masing Penegak Hukum Periode 2016-2019. Penegakan  hukum  perdagangan illegal  di  Provinsi  Kalimantan  Barat dilaksanakan Direktorat Reserse Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Ditreskrumsus  Polda  Kalbar),  Balai Pengamanan  dan  Penegakan  Hukum Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (BPPHLHK),
Kejaksanaan, dan Pengadilan.  Keempat  instansi  tersebut diberikan kewenangan dalam melakukan penegakan  hukum  kasus  kejahatan perdagangan  illegal  satwa  dilindungi  di Provinsi Kalimantan Barat.
Pada periode 2016-2019, Ditreskrimsus  Polda  Kalbar  berhasil
melakukan
pengungkapan kasus
(penyelidikan dan penyidikan) sebanyak 28  kasus  dan  BPPHLHK  sebanyak  21 kasus. Keseluruhan kasus yang ditangani Ditreskrimsus Polda Kalbar dan BPPHLHK  yaitu  sebanyak  49  kasus telah  diserahkan  ke  Kejaksanaan  untuk diberi tuntutan. Kejaksaan telah
membawa keseluruhan kasus ke
pengadilan. Setiap kasus telah memiliki vonis  hukum  sanksi  pidana  dan  denda yang bervariasi dari pengadilan. Hal ini menunjukan  bahwa  kinerja  pemangku kepentingan di dalam proses penanganan perkara  (penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan) dilaksanakan dengan baik.

## Tabel  3.  Jumlah  Pengungkapan  Kasus  Kejahatan  Perdagangan  Illegal  Satwa Dilindungi  yang  Ditangani  Penegak  Hukum  Periode  2016-2019  (The
Number of Disclosures of Cases of Illegal Trafficking in Protected Animals Handled by Law Enforcement Officials for the 2016-2019 Period) Tahun Ditreskrimsus Polda Kalbar BPPHLHK Total 2016 6 2 8 2017 3 5 8 2018 11 5 16 2019 8 9 17 Total 28 21 49 Payung  hukum  yang  digunakan penegak  hukum  untuk  mengungkap maupun mengadili kasus kejahatan perdagangan  illegal  satwa  dilindungi mengacu  pada  UU  No.  5/1990,  KUHAP, serta regulasi teknis lain. UU 5/1990 secara tegas  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan dengan  penggunaan  sumber  daya  alam secara  berkesinambungan,  pengaturan pelestarian dan konservasi flora dan fauna, ekosistem,  dan  wilayah  lindung,  serta menjelaskan bagaimana proses penyidikan, hukuman,  dan  sanksi  bagi  pelaku  yang melakukan  kejahatan  terhadap  satwa  dan fauna yang dilindungi.
Pengungkapan  kasus  hukum  yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Kalbar dan BPPHLHK maupun tuntutan yang dilakukan  Kejaksanaan  di  pengadilan
biasanya dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi  antar  ketiga  instansi  tersebut maupun  instansi  pemerintah  lain  seperti BKSDA Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi  Kalimantan  Barat,  dan  instainsi terkait  lainnya.  Koordinasi  merupakan suatu  cara  kerja  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  hubungan  baik  sehingga memudahkan dalam melakukan pekerjaan, saling menjaga kepercayaan, saling mendukung dan saling menghargai dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
Mengacu  pada  jumlah  kasus  yang berhasil  diungkap  kedua  instansi,  jumlah kasus yang ditangani Ditreskrimsus  Polda Kalbar relatif lebih banyak jika dibandingkan  BPPHLHK.  Rasio  jumlah kasus  dan  personil  penyidik  yaitu
Ditreskrimsus Polda Kalbar terdiri dari 23 personel penyidik dengan rata-rata 7 kasus yang ditangani setiap tahunnya. BPPHLHK  menangani  4  kasus  pertahun dengan 10 personil penyidik. Jika dianalisis dengan  prespektif  peran  dan  fungsi kelembagaan, jumlah kasus yang ditangani BPPHLHK seharusnya lebih dominan jika dibandingkan jumlah kasus yang ditangani Ditreskrimsus  Polda  Kalbar.  Personil penyidik BPPHLHK hanya fokus terhadap kasus-kasus  kejahatan  perdagangan  satwa dilindungi.  Penyidik  Ditreskrimsus  Polda Kalbar  membawahi  semua  kasus  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  kriminal umum di Provinsi Kalimantan Barat.
Secara yuridis, salah satu faktor yang
mengakibatkan hal tersebut adalah kewenangan penangkapan tersangka.
Penyidik PPNS BPPHLHK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan dan/atau  penahanan  kecuali  dalam  hal tertangkap  tangan.  penangkapan  atau penahanan  hanya  dilakukan  dengan melakukan  koordinasi  dengan  penyidik Polri.  Proses  hukum  yang  tidak  sesuai setelah penangkapan atau penahanan dapat berujung  pada  penghentian  kasus  tahap- tahap  awal  kasus.  Faktor  lain  dalam prespektif  teknis  adalah  penyidik  PPNS BPPHLHK umumnya lebih memfokuskan pada upaya penyelamatan satwa dilindungi dibandingankan dengan meneruskan upaya hukum.
Catatan kritis dari jumlah kasus yang ditangani  keseluruhan  instansi  diatas adalah  jumlah  tersebut  tidak  dapat dijadikan ukuran kinerja. Hal ini dikarenakan  Ditreskrimsus  Polda  Kalbar, BPPHLHK,  maupun  Kejaksaan  sama-
sama tidak ada menetapkan ukuran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pengungkapan  kasus  kejahatan  satwa dilindungi.  Secara  rinci,  catatan  kritis kinerja  pengungkapan  kasus  kejahatan satwa  dilindungi  yang  dilakukan  instansi penegak hukum sebagai berikut:
a. Parameter kinerja Kepolisian, BPPHLHK,  maupun  Kejaksaan  tidak dapat  ditentukan  berdasarkan  kuantitas kasus  yang  ditangani.  Tidak  ada parameter  yang  bisa  digunakan  untuk mengukur kinerja.
b. Masing-masing institusi tidak menargetkan  penanganan  kasus  setiap tahunnya.
c. Pada  saat  Ditreskrimsus  Polda  Kalbar menangani  banyak  kasus  perdagangan satwa,  hal  tersebut  menjadi  kinerja positif  Kepolisian.  Jumlah  kasus  yang signifikan  dapat  merupakan  kinerja negatif bagi institusi BPPHLHK secara keseluruhan karena menunjukan  upaya konservasi belum berjalan optimal d. Jika dianalisis secara pragmatis, kinerja positif  diperoleh  jika  ada  penurunan jumlah kasus perdagangan illegal satwa dilindungi.  Jumlah  kasus  yang  terjadi periode  2016  sampai  degan  2019 menandakan kinerja seluruh pemangku kepentingan  dalam  konservasi  dan penegakan hukum masih menunjukkan tren negatif. Tantangan dalam Pengungkapan Kejahatan Satwa dilindungi
Tantangan  lain  dan  catatan  kritis dalam  penegakan  hukum  kejahatan  satwa dilindungi  selama  periode  2016-2019 sebagai berikut:
a. Terbatasnya sumber daya untuk
mengawasi maupun melakukan
penegakan  hukum  terhadap  kejahatan satwa dilindungi.
b. Koordinasi  yang  belum  optimal  antara lembaga-lembaga yang berwenang.
c. Peran  kelembagaan  dalam  menjaga wilayah konservasi masih lemah
d. Pengenalan  jenis  dan  edukasi  yang kurang dalam jenis satwa-satwa
dilindungi oleh aparat penegak hukum. Claudia  (2017)  mengatakan  kesadaran masyarakat  yang  rendah,  maraknya perdagangan satwa illegal juga dipengaruhi  oleh  pengetahuan  aparat penegak hukum tentang UU Perlindungan  Satwa,  sehingga  putusan pengadilan berakhir dengan sanksi yang tidak maksimal terhadap pelaku.
e. Penyidik  PPNS  memiliki  keterbatasan dalam menyampaikan informasi kepada penyidik  lainnya  yang  tidak  memiliki keahlian  dalam  perdagangan  satwa dilindungi.
f. Para jaksa belum sepenuhnya mengindahkan  Surat  Edaran  dari Kejaksaan Agung No B- 3000/E/EJP/09/2016 tanggal 28 September  2016  yang  memerintahkan hukuman  berat  terhadap  para  pelaku perdagangan illegal satwa dilindungi.
g. Penanganan terhadap suatu kasus sangat dituntut  keahlian  dari  penyidik  dalam membuka dan mengusut tuntas kasus.
Tantangan  penegak  hukum  dalam konteks regulasi sebagai berikut:
a. Sanksi  pidana  kurungan  dan  denda diatur  dalam  UU  5/1990  terlalu  lemah tidak ada ancaman penjara minimal.
Tabel  4.  Rekapitulasi  Hukuman  Penjara  dan  Denda  Tindak  Pidana  Terhadap Satwa  Dilindungi  Tahun  2016-2019  (Recapitulation  of  Prison  Sentences and Criminal Fines Against Protected Animals 2016-2019)
Tahun Sanksi Denda Penjara ≤ 50 jt 50 – 100 jt < 1 tahun 1-5 tahun 2016 n.a - - - 2017 8 - 4 4 2018 9 3 - 12 2019 8 4 - 12 b. UU  No  5/1990  belum  memperinci apabila  kejahatan  tersebut  dilakuan secara  terorganisir  atau  melibatkan korporasi.
c. UU 5/1990 tidak mengatur penahanan pelaku  oleh  penyidik  BPPHLHK KLHK yang berwenang dalam
menangkap pelaku perdagangan illegal satwa dilindungi.
d. Sanksi  pidana  berupa  kurungan  dan denda yang diberikan terhadap kejahatan  satwa  yang  diambil  dari luar  kawasan  konservasi  masih ringan.
e. Tidak ada dasar yang dapat digunakan  penyidik  ataupun  jaksa untuk  mengukur  kerugian  negara yang diakibatkan
kejahatan perdagangan illegal satwa dilindungi.
Erwin  (2012)  juga  menambahkan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang  kehutanan  mengalami  beberapa hambatan  baik  bersifat  yuridis  yang berasal dari peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  kehutanan, maupun non yuridisnya.

## KESIMPULAN
Kurun waktu 2016-2019 terdapat 49 kasus  perdagangan  satwa  illegal  di Provinsi  Kalimantan  Barat,  satwa  yang diperdagangkan  merupakan  jenis  satwa yang termasuk ke dalam satwa dilindungi dan tergolong dalam kateogri Appindiks I.
1) Satwa  dilindungi  dominan  yang diperdagangkan pada periode 2016- 2019 berasal dari spesies trenggiling ( Manis  javanica ),  Orang  utan ( Pongo pygmaeus), Penyu (Chelonia  sp.),  dan  Kucing  Kuwuk (Prionailurus bangalensis). Jumlah spesies yang diperdagangkan diperkirakan  lebih  dari  tiga  spesies di atas namun belum dapat diungkap penegak hukum.
2) Faktor  dominan  yang  menjadi penyebab  utama  terjadinya  tindak kejahatan  terhadap  perdagangan illegal  satwa  dilindungi  di  Provinsi Kalimantan  Barat  dalam  periode 2016-2019  adalah  faktor  ekonomi yaitu sebesar 90 persen, kemudiaan diikuti motif  koleksi  barang langka dan konsumsi masing-masing
sebesar 5 persen.
3) Kinerja pemangku kepentingan
dalam  penegakan  hukum  terhadap
Satwa  yang  dilindungi  di  wilayah Kalimantan  Barat,  telah  berhasil
menangani  kasus  pidana  terhadap satwa  dilindungi  yang  kesemuanya berahir  dengan  eksekusi  kepada terdakwa.  Catatan  penting  dari kinerja penegak hukum adalah tidak adanya ukuran untuk menilai keberhasilan kinerja. Masing- masing  institusi  penegak  hukum tidak  menargetkan  jumlah  kasus yang ditangani setiap tahunnya. SARAN 1) Penurunan tingkat kejahatan terhadap satwa dilindungi dilindungi  merupakan  tanggung jawab bersama, sehingga kesadaran dan komitmen dari warga masyarakat  mengenai  pentingnya menjaga  keanekaragaman  hayati  di dalam ekosistem perlu terus dibangun melaui kegiatan kampanye perlindungan satwa. Setiap  elemen  seperti  pemerintah daerah,  LSM,  akademisi,  bahkan dapat berpartisipasi dalam melakukan kampanye perlindungan satwa.
2) Perlu  diteliti  lebih  lanjut  mengenai model  kebijakan  yang  tepat  untuk direkomendasikan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap satwa dilindungi dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA
Fatchan  A.  2013. Geografi  Tumbuhan dan Hewan . Yogyakarta: Ombak. Ganguly  S.  2013. Pangolin-zoological characteristics and its uniqueness in  mammalian  group .  Journal  of Entomology and Zoology Studies,
1 (01): 31-32
Irawan  RE,  Yoserizal.  2014.  Motif Perburuan Terhadap Harimau
Vol. 9 (2): 173 – 187
Sumatera  Pada  Kawasan  Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Jurnal Online Mahasiswa. 1 (01): 33 Nugroho  AA,  Subagiyo  H,  Fatimah  I. 2019. Arah Baru Kebijakan Penegakan  Hukum  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya. Jakarta: ICEL
Prayudhi RT. 2015. Penegakan Hukum,
Rehabilitasi  dan  Pelepasliaran Satwa  dilindungi  Hasil  Sitaan Negara  Ujung  Tombak  Upaya Penstabilan  Ekosistem  Kawasan Konservasi. https://www.researchgate.net/publ ication/307953979 Saputra  T.  2016.  Pertanggungjawaban Pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana  perdagangan  illegal  satwa dilindungi yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor  5  tahun  1990  tentang konservasi  sumber  daya  alam hayati dan ekosistemnya di
wilayah ditreskrimsus Polda Riau. JOM  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Riau 3 (2): 32-33 Shepherd  CR.  2010.  Illegal    primate trade  in  Indonesia  exemplified  by surveys  carried  out  over  a  decade in  North  Sumatera. Endangered Species Research Supardi.  2008. Hukum  Lingkungan
Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Takandjandji  M  dan  Sawitri  R.  2016.
Analisis Penangkapan dan Perdagangan  Trenggiling  Jawa ( Manis Javanica Desmarest ,
1822) di Indonesia. Jurnal Analisis
Kebijakan. 13 (12): 85-101 Zhou  ZM,  Zhou  Y,  Newman,  Ch  and
Macdonald  DW.  (2014).  Scaling up  pangolin  protection  in  China. Journal Environmental
and Ecology Science. 2(02): 29-30