## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3833/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Efektivitas Peran Notaris Dalam Peninjauan Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik
Salsabila Trouwelijk 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Article Info Abstract Article history: Received 30 Agustus 2022 Publish 11 November 2022 The study related to The Notary and Electronic Contracts is an important study at the 2004  International  Congress  of  Latin  Notaries.  This  study  discusses  the  legality  of electronic signatures as well as the posibilities and challenges of notaries in Indonesia related  to  the  issuance  of  authentic  deeds  and  their  electronic  signing  as  a  meeting between Common Law Notaries and Civil Law. Through a normative juridical approach and  analytical  descriptive  method,  it  is  described  that  through  a  substantive  aspect, structure and culture, Indonesia still needs various types of things for balance, novelty or  collaborative  strategies  in  creating  an  adjustment  through  regulatory  studies, encouragement  by  technology  infrastructure  and  human  resources  as  well  as  the creation of a legal culture that is not limited to with the public's understanding of digital technology  and  the  position  of  a  notary,  but  also  the  creation  of  a  legal  culture  that manifests a sense of trust and security in the digital environment as well as trust in the position  of  a  notary.  These  things  require  a  novelty  that  is  arranged  in  an  orderly, reliable, integrated structure and a collaborative strategy that is encouraged by various institutions  or  ministries  to  get  the  main  point,  balance  and  its  application  to  the application of the position of a notary in Indonesia. Keywords: notary, electronic signature,
validity Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 30 Agustus 2022 Publish 11 November 2022
Kajian terkait The Notary dan Electronic Contracts adalah sebuah kajian penting pada International Congress of Latin Notaries 2004. Penelitian ini membahas legalitas tanda tangan elektronik serta posibilitas maupun tantangan notaris di Indonesia berhubungan adanya  penerbitan  akta  otentik  maupun  ditandatanganinya  melalui  elektronik  selaku sebuah  pertemuan  diantara  Notaris Common  Law dan Civil  Law. Melalui  pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis digambarkan yakni melalui segi subtantif, struktur  serta  budaya  Indonesia  masih  membutuhkan  beragam  jenis  hal  untuk keseimbangan,  kebaharuan  ataupun  strategi  kolaboratif  dalam  menciptakan  sebuah penyesuaian  melalui kajian  regulasi,  dorongan  oleh  infrastruktur  teknologi  serta  SDM maupun  penciptaan  budaya  hukum  tak  sebatas  dengan pemahaman masyarakat kepada teknologi  digital  serta  jabatan  notaris,  namun  juga  penciptaan  budaya  hukum  yang wujudnya rasa percaya serta keamanan dalam lingkungan digital maupun kepercayaan kepada jabatan notaris. Hal-hal itu membutuhkan sebuah kebaharuan yang disusun pada sebuah susunan yang tertata, handal, berintegrasi serta adanya strategi kolaboratif  yang didorong dengan beragam Lembaga atau kementerian untuk mendapatkan titik pokok, keseimbangan maupun penerapannya pada penerapan jabatan notaris pada Indonesia.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Salsabila Trouwelijk Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, trouwelijk@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Secara  umumnya  hukum  berjalan  dengan  berkembang  sesuai  adanya  pertumbuhan masyarakat  (Benny  Riyanto,  2020).  Akan  tetapi  hukum  pada  makna  sempit  yakni  Undang– Undang biasanya mengalami ketertinggalan pada penjelasan serta mengkoordinasi berubahnya zaman  serta  berkembangnya  teknologi.  Misalnya  ketika  adanya  sistem kehidupan  sosial masyarakat dunia yang harus diubah disebabkan terdapat pandemi virus corona baru (Covid - 19)  yang  memberi  dampak  besar  pada  beragam  aspek  disebabkan  terdapat  kewajiban dalam
penerapan physical distancing melalui penjagaan jarak fisik
untuk menghentikan penyebaran virus. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada  banyak  daerah  menjelaskan  dibatasinya  interaksi  fisik  serta  mendukung  ranah  usaha, pendidikan maupun beragam jenis pelayanan dilaksanakan dengan media digital melalui kajian Work From Home (WFH) serta distance learning.
Keadaan sosial kemasyarakatan diakibatkans adanya virus itu memiliki pengaruh kepada jalan  kehidupan  masyarakat,  yakni  pemakaian  teknologi  digital  atau  sistem  elektronik  lebih banyak.  Sistem  elektronik  secara  umumnya  memiliki  tujuan  memudahkan  proses  serta pelayanan,  hingga  pada  keadaan  normal  dengan  tidak  adanya  pandemi  juga  pemakaian infrastruktur digital mulai ditekuni pemerintah, akan tetapi pandemik menjadikan penggunaan digital  muncul  melalui  tumpuan  kepada  internet  selaku  sebuah  sistem  elektronik  global  dan mewujudkan dalam ketidakrataan teknologi komunikasi, media serta informatika (Telematika) (Maskun, 2017).
Melalui pertumbuhan teknologi informasi dan elektronik yang cukup berkembang selaku platform anyang  diandalkan  dalam  melaksanakan  komunikasi,  kerjasama,  penerapan  proses belajar mengajar, penerapan beragam jenis pekerjaan, kegiatan ataupun transaksi bisnis sampai penerapan  tugas  serta  jabatan,  adanya  penggunaan  tanda  tangan  elektronik (electromic signature) atau  tanda  tangan  digital (digital  signature) dalam  akta  otentik  yakni  yang berhubungan  terhadap  keberlakuan  dasar  hukum  menurut  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) serta pengaturan tentang ranah cyber notary yang telah ada akan tetapi  sampai  kini  bisa  dijelaskan  tak  dikaji  titik  pokok  serta  penyesuaian  yang  baik  tentang penerapan pengaturan yang menyeluruh dalam penerapannya supaya bisa dikaji penyesuaian hingga  pelaksanaan  terpadu  dengan  proporsional  yang  diterapkan  pada  penerapan  jabatan notaris dalam Indonesia. Menurut penjelasan yang telah dijelaskan tersebut adanya persoalan yang penting agar  diteliti yakni  bagaimanakah  keabsahan  tanda  tangan  elektronik  pada  akta notaris  berdasarkan  hukum  positif  Indonesia,  serta  bagaimana  peran  implementasi  notaris dalam hal digitalisasi di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini bentuknya normatif serta memakai jenis pendekatan yuridis normatifs. Penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum, konsep hukum, asas  hukum  serta  doktrin  hukum  di  bidang  kenotariatan  dan  teknologi  informasi  pada  ranah keabsahan  tanda  tangan  elektronik.    Penelitian  ini  memakai  jenis  pendekatan  normatif, dilaksanakan  melalui  metode  terlebih  dahulu  melakukan  penelitian  terhadapat  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  terkait  persoalan  yang  dilakukan  penelitan,  mengkaji, melakukan  analisis  bahan  maupun  isu  hukum,  mengkaji  tentang  sumber  kepustakaan  yang didalamnya terdapat data sekunder maupun dalam penerapan penelitian kepustakaan (Soerjono Soekanto,  2006).  Penelitian  ini  sifatnya  deskriptif  analitis  dengan  studi  kepustakaan  dalam penggambaran fakta-fakta serta regulasi yang ada maupun hubungan diantara keduanya.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Legalitas Tanda Tangan Elektronik
Makna  tanda  tangan  pada  dasarnya  yaitu  sebuah  sistematika  (huruf)  maupun  tanda  yang wujudnya tulisan dalam hal ini yang melakukan tanda tangan, melalui mana pihak yang menyusun pernyataan  ataupun  keterangan  itu  yang  bisa  digambarkan  secara  individu  (Herlien  Budiono, 2007). Berdasarkan Tan Thong Kie, tanda tangan yakni sebuah pernyataan dan dorongan pembuat tanda  tangan  (penandatangan)  yang  mana  dilakukan  dengan  membuat  tanda  tangannya  pada
bawah  sebuah  tulisan  yang  dikehendaki  supaya  tulisan  tersebut  secara  hukum  dinilai  selaku tulisannya sendiri (Tan Thong Kie, 2007).
Menurut  konvensional,  tanda  tangan  mempunyai  beragam  kegunaan  yakni  aspek Simbolik  ( Symbolic  Aspect )  terkait  dibubuhkannya  identitas  sebuah  subyek  hukum  yang bertanggung jawab, yakni sesuatu yang ditulis ataupun disampaikaan merupakan penggambaran ciri-ciri  serta  bagian  personalitas  individu.  Aspek  Identifikasi  ( Identification  Aspect ) menggambarkan identitas individu (misalnya, nama sama akan tetapi tanda tangan tidak sama). Aspek Otentifikasi ( Authentication Aspect ) yakni sesuatu yang ditandatanganinya sudah dibaca serta dipahami melalui adanya atau dicantumkannya nama individu. Aspek Atribusi (Attribution Aspect) yaitu  menghubungkan  pembuat  tanda  tangan  dengan  dokumen  yang  dilakukan penandatanganan.  Aspek  Persetujuan  ( Agreement  Aspect )  yakni  perbuatan  penandatanganan yakni perwujudan dalam sebuah kesepakatan ataupun diterimanya suatu isi yang ada, serta Aspek Pembuktian  ( Evidentiary  Aspect )  yakni  kemuddian  pada  isi  dalam  informasi  itu  nantinya dijadikan  bukti  hukum  untuk  semua  pihak  yang  menggunakan  dokumen  tersebut  (Edmon Makarim, 2020).
Adanya  pertumbuhan  Teknologi  Informasi  dan  Elektronik  yang  cukup  berkembang, terdapat  peristiwa  Tanda  Tangan  Elektronik  selaku  media  yang  diterapkan  pada  transaksi elektronik serta  beragam kegiatan masyarakat secara luas. Transaksi elektronik dalam  hal  ini sudah  mempunyai  ketentuan  hukum yakni  pada  jangka  nasional  didalam  KUHPerdata  serta Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  terkait  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  juncto Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sementaa dalam  lingkup  internasional,  aturan  terkait  transaksi  elektronik  yakni  dijelaskan  pada United Nations  Conventions  on  the  Use  of  Electronic  Communication  in  International Contracts/Electronic Communication Convention atau EEC di tahun 2005.
Jaminan  validitas  sebuah  informasi  elektronik  bertumpu  dalam  suatu  prinsip  sistem komunikasi yang  terjamin  ( secured  communication) yang  tersusun  atas  terjaminnya  rahasia pesan  yang  dikomunikasikan,  terjaminnya  terkait  utuhnya  pesan  yang  dikomunikasikan, otorisasi kewenangan maupun kapasitas hukum pihak yang melaksanakan suatu tanda tangan, ketersediaan,  suatu  keontetikan  sebuah  pesan,  tidak  dapat  disangkal  serta  bisa  dilaksankaan pengauditan  terhadap  suatu  kebenaran,  dalam  hal  ini  disebut  “ Principles  of  Secure Communication.” (Kamles K Bajaj & Debjani Na, 2000).
Dengan  konsep  yang  sederhana,  transaksi  elektronik  bisa  diartikan  selaku  perbuatan hukum  yang  dilaksanakan melalui penggunaan komputer ataupun media elektronik yang  lain sementara  tanda  tangan elektronik  yakni  sebuah  wujud  verifikasi  pada  transaksi  elektronik. Tanda  tangan  elektronik  yaitu  tanda  tangan  yang  tersusun  dari  Informasi  Elektronik  yang dikaitkan,  tergabung,  berhubungan  terhadap  informasi  elektronik  yang  lain  yang  diterapkan selaku  verifikasi  serta  autentifikasi dalam  identitas  penandatangan  serta  kesatuan  maupun keautentikan informasi elektronik yang termasuk suatu data elektronik, namun tak hanya dalam tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI) , surat elektronik (electronic mail) , telegram, teleks, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang sudah  dilakukan  pengolahan  yang   mempunyai  makna  ataupun  bisa  diketahui  dengan  pihak yang bisa mengetahuinya.
UNCITRAL  ( United  Nation  Commission  on  International  Trade  Law )  sudah  lama menyatakan saran terkait nilai hukum dalam sebuah informasi serta dokumen elektronik dengan adanya Model  Law  on  E-  Commerce tahun  1996, Model  Law  on  E-Signatures tahun  2001, United Convention on the Use of E-Communication in International Contracts pada tahun 2005 serta Promoting  Confidence  in  E-Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Methods di tahun 2009 (United Nations, 2009).
Berhubungan adanya otentikasi  kepada dokumen elektronik,  informasi elektronik  serta tanda tangan elektronik, pada dasarnya ada 3 (tiga) mekanisme otentikasi yakni: Notarization, Attestation serta Seal. Notarization terdapat  syarat  mekanisme  formal  yakni  adanya  suatu
wujud  fisik  dimana tanda tangan dilaksanakan  di depan pejabat yang memiliki kewenangan yakni  Notaris. Attestation maknanya  mendatangkan  pihak  lainnya  selaku  saksi  yang menyatakan kebenaran yakni individu yang ada pada akta memang melaksanakan suatu tanda tangan  (akan  tetapi  tidak  melakukan  konfirmasi  terkait  benarnya  hal  yang  ada  dalam  akta), sementara seal yakni  sebuah  langkah  otentikasi  melalui  pembubuhan  segel  dalam  dokumen, pada suatu ranah, metode seal tersebut dinilai tak cocok jika dikaitkan terhadap adanya tanda tangan  elektronik  disebabkan  tanda  tangan  elektronik  mempunyai  tujuan  selaku  pengaman selayaknya suatu segel.

## Peran Notaris dalam Keabsahan Tanda  Tangan  Elektronik  di Akta  Notaris
Dalam  penerapannya,  adanya  sebuah  metode  otentikasi  tanda  tangan  elektronik, informasi  elektronik  serta  dokumen  elektronik  membutuhkan  keterkaitan  pihak  lain  (ketiga) selaku sebuah instansi yang menyediakan sertifikasi elektronik yang terselenggara dari pihak lain  (ketiga)  selaku  pihak  yang  mengemban  amanat  kepercayaan  itu.  Hal  tersebut  sudah diwujudkan dengan Hague Agreement 1961 terkait The Convention Abolishing the Requirement of  Legalisation  for Foreign  Documents yakni  memberikan  pengarahan  pada  semua  otoritas publik  yang  memiliki  kompetensi  yakni  notaris  dalam  melaksanakan  simplifikasi  serta standardisasi  format (Apostille) hal  ini  termasuk “Apostille” yaitu  sebuah  sertifikat  yang melakukan otentifikasi asal ( origin) dalam sebuah dokumen publik contohnya akta kelahiran, surat  nikah,  akta  kematian,  penetapan  pengadilan  maupun  akta  notaris. Apostille termasuk rekomendasi  yang  dikeluarkan  daris Council  of  Europe yang  selanjutnya  adanya pengembangan  pada The  Hague  Conference  on  Private  International  Law  (HCCH) dengan khusus  yakni The  Hague  Convention  of  5  October  1961  Abolishing  the  Requirement  of Legalisation for Foreign Public Document , disebut  selaku Apostille Convention yang   fungsi pokoknya yaitu dalam penghapusan persyaratan  legalisasi  diplomatic  maupun konsuler serta dalam pemberian fasilitas pemakaian dalam dokumen publik lintas negara.
Adanya suatu rekomendasi dari Delegasi Perancis dalam TEDIS (Trade Electronics Data Interchange  System)  Legal  Workshop  –  European  Union  1989 di  Brussel  terkait Electronic Notary (E-Notary) maknanya  yaitu  Notaris  menjadi  suatu  pihak  yang  melakukan  penyajian independent  record kepada  sebuah  transaksi  elektronik  yang  dilaksanakan  semua  pihak (Supriadi,  2006).  Ketidaksamaan  tersebut  dimulai  dengan  adanya  suatu  wewenang  Notaris dalam  negara  Eropa  Kontinental  maupun  yang  disebut  sebagai Latin  Notary selaku  sebuah profesi  yang  dijabat  dari  ahli  hukum (jurist) yang  menciptakan  sebuah  produk  yakni  akta autentik  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  pada  susunan  hukum  Eropa Kontinental (Herlien Budiono, 1998).
Notaris selaku jabatan yang menerapkan beberapa kewenangan negara pada ranah hukum privat yang berhubungan terhadap suatu kajian pelayanan masyarakat serta perekonomian pada dasarnya, yakni hal ini tak diperbolehkan dinilai selaku jabatan yang tidak luwes serta satu arah, akan  tetapi  perlu  berusaha  melaksanakan  harmonisasi  terhadap  kejadian-kejadaian  terkini, yakni adanya dorongan terhadap pemerintah pada pengawalan arah pembangunan secara tertib, aman serta memiliki  kepastian hukum. Hal itu  harus didorong melalui  suatu  aktivitas  dalam Notaris supaya nantinya  seimbang serta  cocok  terhadap pertumbuhan  zaman  serta  teknologi dengan adanya sebuah pelayanan jasa yang cepat, tepat ataupun efektif maka bisa mendorong suatu keefektifan tingkat ekonomi (Emma Nurita, 2012).
Pada  penerapannya,  negara  yang  megacu  pada Civil  Law memberikan  respon  dengan dibentuknya teknologi CA (Certification Authority) atau CSP ( Certified Service Provider ) yang mana fungsinya sebagai dorongan pemakaian Tanda Tangan Elektronik ataupun Tanda Tangan Digital oleh para Notaris yang termasuk  kedalam  anggotanya,  hal  tersebut  diterapkan  dalam Italia, Spanyol, Jerman, Belgia  serta Perancis maka dalam hal ini pada penerbitan akta yang disusun dari Notaris bisa diberikan suatu Salinan dengan elektronik dari semua Notaris.
Walaupun  Indonesia  tak  termasuk  kedalam  anggota Konvensi  Hague tentang Apostile, akan  tetapi  ketetapan yang  berhubungan  terhadap  dokumen  elektronik,  informasi  elektronik didalamnya ada tanda tangan elektronik sudah diakui penerapannya serta dijadikan penerapan
terbaik pada  pertukaran  dokumen  yang  diterapkan  pada  ranah  perdagangan  internasional. Terkait kemungkinan penerapan tanda tangan elektronik  atau  digital dalam akta notaris serta keabsahannya,  ada  beberapa  nilai  penting  dalam  akta  otentik  yang  harus  difokuskan  yakni kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil maupun kekuatan mengikat untuk pihak ketiga, pada makna lainnya yaitu kekuatan nir-sangkal (Retnowulan, 1997). Hal tersebut yang  perlu  diperhatikan  bagi  notaris  yakni  pada  kedudukannya  selaku Trusted  Third  Party (T3P) ataupun selaku pihak yang menyediakan jasa e-notary . Kemudahan peran notaris yakni pada Cyber  Notary ataupun E-Notary nantinya  memerlukan  suatu  pembangunan  sistem elektronik, adanya ketepatan interkoneksi maupun kemudahan Notaris dalam Sistem Registrasi Publik (Public  Registries) serta  informasi  elektronik  yang  berhubungan  yakni  data kependudukan maupun catatan pertanahan.
Cyber Notary serta Electronic Notary (E-Notary) dalam Indonesia yakni keberadaaannya pada susunan konsep serta pengaturan diluar adanya ketetapan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menjelaskan Notaris memiliki kewenangan lainnya yang dijelaskan pada peraturan perundang- undangan,  pada  gambaran  tersebut  dijelaskan  yakni  yang  dimaksud  adanya  “kewenangan lainnya yang  dijelaskan pada peraturan perundang-undangan”  yakni kewenangan melakukan sertifikasi  transaksi  yang  dilaksanakan  dengan  elektronik (cyber  notary) .  Meskipun kecanggihan teknologi (technological advancement) terdapat kemungkinan penerapan jabatan notaris dengan elektronik serta dari jauh (online and remote) , akan tetapi dalam Indonesia hal itu tidak bisa diterapkan dewasa ini disebabkan susunan pokok yang ada pada UUJN disusun menurut  prosedur  yang  tradisional  yakni paper-based  document maupun kehadiran  fisik (physical  presence) .  Melihat  dari  kondisi  dunis  sekarang,  konsep Cyber  Notary maupun E- Notary bisa  dimulai  dinilai  selaku  sebuah  kebutuhan  serta  kepentingan  dalam membangun perlahan  kedalam  penerapan  yang  menyeluruh  maupun  bisa  diaplikasikan  dengan  sebuah perancangan pembaharuan strategis melalui kajian pengaturan, pembangunan ataupun budaya supaya bisa digunakan dengan efektif.
Hal  yang penting yang berhubungan terhadap  kesesuaian teknologi  elektronik terhadap jabatan notaris yakni di Indonesia nantinya mengacu pada pendekatan cyber notary yang mana sesuai dengan ketetapan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menjelaskan yakni Notaris cyber notary dijelaskan  selaku  kewenangan  lainnya  kepada  Notaris  dalam  melaksaanakan  sertifikasi transaksi  yang  dilaksanakan  dengan  elektronik,  atau  nantinya  memakai  pendekatan  Eropa Kontinental  yakni  adanya  konsep E-Notaru serta  nantinya  konsep  itu  diberlakukan  selaku ketetapan  tambahan  ataupun  kelengkapan  dalam  ketetapan  yang  telah  ada  yakni  ketetapan cyber notary yang menduduki selaku kewenangan lainnya untuk Notaris atau termasuk sebuah perubahan  dalam  ketetapan  yang  berhubungan  tentang  jabatan  notaris  pada  makna  suatu perubahan ataupun peralihan (shifting) dalam aspek Electronic Notary (E-Notary) pada makna digitalisasi pelayanan notaris hingga kedalaam produk yang dihasilkan.
Ada  beberapa  kajian  penting  yang  harus  dilaksanakan  sebagai  pencegahan  pada diterapkannya konsep Cyber Notary serta Electronic Notary ( E-Notary) pada kajian penerapan jabatan notaris serta produk akta otentik. Berhubungan dengan hadirnya semua pihak didepan Notaris, yang diharuskan sebuah kebaharuan tentang ketetapan kehadiran fisik, adanya sebuah kajian  pada  pengaturan  (UUJN)  terkait electronic  presence  online  presence yang  dikaitkan terhadap implementing regulations yakni  mekanisme  penerapan  perbuatan  pengenalan  dari Notaris  dengan  elektronik  dalam  kepentingan  keabsahan  serta  verifikasi  diri  semua  pihak. Regulasi online  presence juga  nantinya  memiliki  pengaruh  dalam  pengaturan  tentang dibatasinya  wilayah  kerja Notaris,  keseimbangan  adanya  pengaturan  yang  berhubungan, contohnya ketetapan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 terkait Penerapan Kartu Penduduk Elektronik Secara Nasional (Perpres E- KTP) yang mana pada E- KTP elektronik terdapat kode keamanan serta rekanan elektronik selaku alat verifikasi maupun validasi  jati  diri penduduk yang  isinya biodata, tanda tangan, pas foto serta  sidik jari  tangan penduduk yang berhubungan. Dijadikan sebuah hal yang krusial yakni data kependudukan yang valid maupun reliable bisa  diterapkan  selaku  sebuah database dalam  kepentingan  verifikasi
maupun keabsahannya.
Kajian terkait hadirnya saksi-saksi harus memperoleh focus utama disebabkan termasuk sebuah aspek yang bisa menghadirkan kekuatan nir-sangkal dalam sebuah akta otentik dengan makna  suatu  pihak  tak  bisa  melakukan  penyangkalan  yakni  yang  terkait  menghadiri  serta melakukan  penandatanganan  akta  itu,  dengan  menggunakan  teknologi  digital  perlu  dikaji bagaimana aturan hadirnya saksi serta pelaksanaan tanda tangan pada akta dalam memberikan fasilitas sebuah agar memberikan pembuktian yakni proses tanda tangan memang dilaksanakan dari semua pihak, harus diatur juga bagaiana perilaku atestasi tersebut dilaksanakan dari saksi- saksi  dengan  diberikannya  tanda  tangan  elektronik  maupun  dengan  otomatis  dilaksanakan dengan sistem.
Dalam  kajian  struktur,  terhadap  penerapan  digitalisasi pelayanan Notaris memerlukans dorongan  struktur  berbentuk  sarana  maupun  prasarana  yakni  yang  berhubungan  dengan manajemen risiko hukum yang memungkinkan terjadinya hal tersebut (legal risk management) diperlukan sebuah mekanisme umum yang bisa dilaksanakan dengan umum dalam melakukan verifikasi  penghadapan,  tanda  tangan  serta  suatu  arsip  akta  notaris  melalui  notaris  yakni berwujud fisik ataupun elektronik dan kemampuan notaris pada pelaksanaan verifikasi. Hal itu sangat krusial dalam melaksanakan penjaminan  kekuatan pembuktian ataupun kekuatan terikat pada sebuah produk akta Notaris.
Susunan keamanan infrastruktur teknologi yang andal dijadikan sebuah keperluan pokok yang perlu dilaksanakan keseimbangan melalui adanya tanggung jawab hukum semua pihak, contohnya  apa  saja  yang  terkait  tanggung  jawab  notaris  berhubungan  dengan  bocornya  data dalam  sistem  elektronik  dihubungkan  terhadap  kewenangan  Notaris  dalam  melaksanakan upaya rahasia isi akta. Harus terdapayt suatu pembangunan sistem elektronik yang mencukupi, memiliki akreditasi maupun sudah adanya sertifikasi dan ketepatan interkoneksi. Pengaksesan kepada  teknologi  pun  dijadikan  sebuah  hal  yang  bisa  dikritisi.  Notaris  membutuhkan penjaminan  akses  serta  keamanan  yang  berhubungan  dengan  aplikasi  sistem  pelayanan  jasa notaris  serta  administrasi  perkantoran  melalui  sistem  administrasi kependudukan,  pertanahan serta kementerian dimana dalam kebutuhan validitas, hal lainnya juga penting untuk Notaris dalam  memperoleh  konfirmasi  ataupun  hasil  validitas  oleh  kementerian  yang  berhubungan terhadap data yang dilaksanakan dari Notaris. Adanya kemudahan pengaksesan tersebut tidak sebatas untuk Notaris akan tetapi untuk warga negara yang menggunakan jasa Notaris.
Kesanggupan sumber daya manusia pun termasuk sebuah kajian sarana serta prasarana yang dibutuhkan.  Hal  tersebuy  diantaranya  yakni  harus  adanya  dorongan  melalui  kenaikan standard  kemampuan  untuk  notaris  serta  calon  notaris  berhubungan  terhadap  penerapan jabatan/beragam tugas maupun kewenangan dengan elektronik. Untuk Notaris aktif, partisipasi organisasi notaris bisa dinilai dengan adanya beragam jenis aktivitas yakni sosialisasi, seminar, pelatihan, Focus Group Discussion (FGD) ataupun upgrading , sementara untuk calon Notaris bisa  dijalannkan  dengan  strategi  lain  yakni  pada  wujud  keseimbangan  kurikulum  dalam Magister Kenotariatan melalui dimasukkannya mata kuliah/praktikum keterampilan yang bisa mendukung  dikenalkannya  yang  berhubungan  terhadap  teknologi  pada  penerapan  jabatan notaris, melaksanakan  suatu  kompetensi  dalam  menilai  kesanggupan  maupun  hal  yang disiapkan calon Notaris pada penggunaan media elektronik pada penerapan jabatan Notaris.
Dalam  ranah  kultur  maupun  kebudayaan  hukum,  keseimbangan  diantara  makna  serta strukturisasi yang menyeluruh didorong melalui sosialisasi yang terpadu yang dikehendaki bisa mendukung  taraf  pemahaman  masyarakat  yang  mengacu  kepada  terciptanya  rasa  percaya maupun  keamanan  masyarakat  untuk digital  environment,  digital  safety,  electronic  security serta  rasa  percaya  pada  jabatan  notaris  pada  tiap  mekanisme  diawali  melalui  adanya penghadapan, pembagian informasi, tanda tangan sampai disimpannya dokumen serta berkas- berkas yang berhubungan. Hal tersebut sesungguhnya bisa diraih mengacu pada digital society dalam Indonesia telah terwujud secara menyeluruh.
Partisipasi maupun peranan pokok Notaris pada masyarakat selaku pejabat umum yang memiliki wewenang dalam menerapkan beberapa tugas negara pada aspek hukum privat, sangat
krusial yakni penerapan cyber notary maupun electronic notary didorong dengan adanya suatu strategi maupun ketetapan yang koordinatif. Mengarah kepada arahan oleh Korea Information Society Development Institute (KISDI) serta pelaksanaan ada pada Korea Selatan yang mana disana ada “Designated Notary Public” yakni notaris publik  yang  secara terperinci  dilakukan penunjukan dari  Kementerian  Kehakiman  agar  melakukan pengurusan  hal-hal  pada  ranah pelayanan  notaris  yang  berhubungan  terhadap  berkas  elektronik  serta  dokumen  yang  sudah memasuki  komputer.  Hal  itu   mempunyai  tantangan  agar  bisa  diterapkan  dalam  Indonesia dengan strategi kolaboratif  serta  sinergis  yang mana  melalui  Kementerian Hukum  serta Hak Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  maupun  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi (Kemkominfo)  Republik  Indonesia  dalam  mendukung  kesanggupan  Notaris  ataupun  sarana yang mendorongnya.
Dibuatnya suatu akta yang mana ditetapkan pada UUJN-P terkait wujud akta pada Pasal 38. Makna selanjutnya terkait sertifikasi tak dijelaskan secara detail dalam UUJN-P, sementara berdasarkan  Emma  Nurita  makna  sertifikasi  yakni  pemberian  sebuah  ketetapan  yang dilaksanakan dengan pihak lain atau ketiga yang ahli yang sudah menjalankan sebuah rangkaian kelayakan (Nurita, 2012). Hubungannya terhadap pelaksanaan sertifikasi dalam tanda tangan elektronik yang dijelaskan pada Pasal 11 UU ITE adanya kepastian hukum serta dampak hukum jika tanda tangan elektronik telah mencakup syarat yang ditetapkan. Tanda tangan mempunyai makna kesesuaian diantara pihak yang menyetujui kedalam sebuah hal.
Dibuatnya suatu akta melalui cyber notary muncul ketika adanya suatu video conference, yang diawali melalui disampaikannya makna serta tujuan terhadap dibuatnya akta berhubungan terhadap  perbuatan  hukum  yang  nantinya  dilaksanakan,  menampilkan  identitas  para  pihak dengan video conference yang sedang berlangsung maupun pengiriman identitas pada wujud softcopy yakni surel untuk menyesuaikan indentitas yang sudah ditampilkan bagi semua pihak pada  notaris  agar  diteruskan  dalam  dibuatnya  akta  sampai  kedalam  dibacakannya  isi  akta  di depan  semua  pihak  serta  saksi-saksi  kemudian  diteruskan  melalui  pemberian  tanda  tangan dengan elektronik (Putri, 2019).
Hubungannya terhadap  asas  praduga sah,  yakni akta notaris  nantinya seringkali  dinilai sah maupun sempurna pada aspek pembuktiannya sebelum terdapat pihak yang memberikan sangkalan  pada  muka  pengadilan.  Jika  terdapat  pihak  yang  sudah  mempunyai  itikad  buruk dalam pembuatan akta autentik didepan notaris melalui pemberian keterangan serta dokumen yang tidak asli yang mana notaris tak mengetahuinya. Dikeluarkannya akta itu mengakibatkan hak dan kewajiban antara semua pihak serta munculnya dampak hukum yang bisa muncul pada hari yang akan dating melalui akta autentik tersebut terikat bagi semua pihak serta dinilai sah. Notaris pada penyusunan akta autentik perlu harus berdasarkan regulasi yang telah diatur, yakni pada UUJN-P Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 38 serta selama perbuatan itu selaras nantinya notaris bisa dilakukan pembenaran pada hubungannya terhadap asas praduga sah dimana ketika penjalanan suatu jabatan notaris. Jika pada penerbitan akta itu terdapat penyelewengan yang dilaksanakan  notaris  pada  kedudukannya  menjadikan  akta  autentik,  disebabkan  tidak terdapatnya regulasi yang terpadu terkait tanda tangan elektronik yang dijelaskan dengan detail dalam  jabatan  notaris  sehingga  bisa  diterapkan  sanksi  administratif  sesuai  dengan  Pasal  85 UUJN, dalam kajian perdata dihubungkan terhadap Pasal 1365 yakni tindakan melawan hukum, jika semua pihak yang telah dirugikan dikarenakan pelaksanaan tanda tangan elektronik bisa melakukan pembuktian melalui isi akta itu. Terdapat suatu akibat yang bisa muncul jika akta tak  disesuaikan  dengan  ketetapan  (Adjie,  2011)  yakni  akta  bisa  dilakukan  pembatalan,  batal demi hukum, disebabkan terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Sehingga  dibutuhkan  suatu  kebaharuan  dalam  UUJN-P  yang  berhubungan  terhadap penerapan dibuatnya akta, tanda tangan serta yang berhubungan terkait cyber notary. Adapun juga  diperlukannya  makna  serta  artian  yang  sangat  terperinci  dalam  wewenang  dan  peran notaris pada pelaksanaan sertifikasi yang memakai konsep cyber notary yakni pada penerbitan akta, disahkannya  akta,  serta melaksanakan  tanda tangan elektronik.  Tindakan  tersebut yang sudah diterapkan beragam negara serta saat ini nantinya dapat digunakan dalam Indonesia yang
termasuk sebuah upaya yang signifikan, disebabkan Indonesia perlu mengunakan tekonologi yang  telah  semakin  canggih  supaya  bisa  dipergunakan  dalam  pemberian  layanan  yang menyeluruh dari notaris. Edmon Makarin memiliki pendapat pada pelaksanaan jabatan notaris yang perlu diterapkan kehadiran dengan fisik yang termasuk sebuah hal yang diperdebatkan, bisa dilaksanakan melalui video conference yakni sebuah temuan yang bisa dimaknai dengan fisik  disebabkan  bisa  menampilkan  dengan  langsung.  Pemerintah  sudah  mendorong  melalui pemberian  aturan  terkait  penerapan  penyelenggara  sistem  transaksi  elektronik  PP  82  Tahun 2012 serta dalam UU ITE. Tanggung jawab notaris hanya membuat akta yang diterbitkannya, disebabkan  notaris  pada  pelaksanaan  jabatan  tak  diperbolehkan  ikut  pada  persetujuan  para pihak  terhadap  isi  akta.  Maupun  hal  lainnya  notaris  juga  pun  mempunyai  asas  praduga  sah, yakni akta yang diterbitkannya yaitu benar sesuai kehendak dari semua pihak serta benar-benar dimuat pada akta yang diterbitkan.

## 4. KESIMPULAN
Tanda Tangan Elektronik selaku media yang diterapkan pada transaksi elektronik serta berbagai  kegiatan  masyarakat  dengan  luas  termasuk  akibat  yang  nyata  pada  meningkatnya pertumbuhan  teknologi  informasi.  Hal  itu  menciptakan  dua  peran  Notaris  pada  penciptaan efektivitas transaksi elektronik dalam kajian dunia yakni Cyber Notary serta Electronic Notary yang  masing-masing  dalam  hal  ini  berhubungan  terhadap  tanda  tangan  elektronik.  Terkait kemungkinan  penerapan  tanda  tangan  elektronik  ataupun  digital  dalam  akta  notaris  serta keabsahannya dalam Indonesia, ada  tiga  kajian  penting  dalam  akta  otentik  yang  harus  dikaji yakni kuatnya pembuktian formil, kuatnya pembuktian materiil serta kuatnya keterikatan dalam pihak ketiga.
Terkait penyesuaian teknologi elektronik terhadap jabatan notaris dalam Indonesia, hal yang  perlu  diterapkan  Indonesia  yakni  memilih  pendekatan  mana  yang  nantinya  digunakan, yakni  pendekatan cyber  notary yang  mana  sesuai  ketetapan  Pasal  15  ayat  (3)  UUJN  yang menjelaskan  yakni  Notaris cyber  notary diartikan  selaku  kewenangan  lainnya  oleh  Notaris dalam  melaksanakan  sertifikasi  transaksi  yang  dilaksanakan  dengan  elektronik,  maupun nantinya memakai pendekatan Eropa Kontinental yakni konsep E-Notary kemudian bagaimana konsep  itu  nantinya  diletakkan  selaku  ketetapan  tambahan  maupun  yang  melengkapi  dalam ketetapan yang telah disusun sekarang yakni ketetapan cyber notary yang menduduki selaku kewenangan  lainnya  pada  Notaris  ataupun  termasuk  sebuah  perubahan  dalam  ketetapan berhubungan  dengan jabatan  notaris  pada  maknanya  suatu  perubahan  peralihan (shifting) menuju aspek Electronic Notary (E-Notary) pada makna digitalisasi pelayanan notaris hingga produk yang diterbitkannya.
Sesuatu  yang  krusial  agar  dijadikan  kajian  utama  bagi  Indonesia  yakni  konsep  apapun yang  nantinya diterapkan,  penting  untuk  Indonesia  melakukan  suatu  perubahan  tentang penyesuaian makna pengaturan diantara UUJN terhadap UU yang berhubungan yakni UU ITE serta  KUHPerdata.  Dalam  ranah  sarana serta  prasarana  sangat  baik  untuk  Indonesia  agar mempunyai  pembangunan  sistem  elektronik  yang  memadai,  memiliki  akreditasi  maupun ketepatan  yang  interkoneksi  serta  mudah  diakses,  yakni  untuk  Notaris  ataupun  untuk masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Hal tersebut perlu disusun pada sebuah sistem yang menyeluruh,  memadai,  memiliki  integritas  serta  adanya  keamanan  dengan  strategi  yang mengkolaborasikan dorongan beragam lembaga.
Tanggung  jawab  notaris  dalam  keabsahan  tanda  tangan  yang  dilaksanakan  dengan elektronik tak memiliki pengaturan dengan normatif. Sehingga asas praduga sah notaris harus diterapkan yang mana akta yang disusun notaris masih dinilai sah sampai terdapat pihak yang melakukan  pembuktian  sebaliknya.  Dalam  mendorong  penerapan  tanda  tangan  elektronik, adanya penerapan penyelenggara sistem elektronik yang terdapat dalam Indonesia yakni Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, Perum Peruri, PrivyID, Vida, Digisign. Supaya beban pembuktian terhadap kebenaran tanda tangan elektronik jika terdapat suatu hal yang dipalsukan ataupun gugatan yamg diajukan
pada penyelenggara yakni pihak ketiga.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali.
Tan Thong Kie. 2007. Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
Edmon Makarim. 2020. Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atas Electronic Notary, Cetakan Ke- 4. Depok: Raja Grafindo Persada
Kamles K Bajaj & Debjani Nag. 2000. E- Commerce: The Cutting Edge of Business, McGraw - Hill Education
Supriadi. 2006. Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika R.A. Emma Nurita. 2012. Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran. Bandung: Refika Aditama
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung: CV Mandar Maju
Nurita,  E.  2012.  Cyber Notary.  Pemahaman  Awal  dalam  Konsep  Pemikiran.  Bandung:  Refika Aditama
Adjie, H. 2011. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Jakarta: Refika Aditama. Benny Riyanto, “Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0”, Jurnal Rechtsvinding, Vol.9, No. 2,
Agustus 2020.
Maskun,  Perkembangan  Hukum  Telematika:  Prospek  dan  Tantangan,  Prosiding  Konferensi Nasional Perbandingan Hukum Indonesia, Vol.1, Universitas Airlangga Surabaya, 2017. Herlien  Budiono.  1998.  Akta  Otentik  Notaris  Pada  Sistem  Hukum  Anglo  Saxon  Dan  Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar, Mandar Maju, Bandung: 1998.
United  Nations.  2009.  Promoting  Confidence  in  Electronic  Commerce:  Legal  Issues  on International Use of Electronic Authentication and Signature Methods. New York: United Nations Publication
Putri, C. C., & Budiono, A. R. 2019. Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.