## PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(STUDI KASUS PADA DPRK KABUPATEN ACEH UTARA)
Dy Ilham Satria 1 , Debi Narisa 2
1,2 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh  Lhokseumawe

## dyihamsatria@unimal.ac.id
Abstract: This study aimed to determine the effect of the knowledge of board member about the budget on the supervision  of  regional  finances  with  the  transparency  of  public  policy  and  accountability  as  moderating variables. The samples of this study were taken using Census sampling technique in which the entire population used as the sample. Questionnaires were distributed as many as 45 questionnaires and returned 39 questions, then analyzed using Moderated Regression Analysis and the hypothesis were tested using SPSS. The results of this study showed that the knowledge of board members about the budget had a significant positive effect on the supervision  of  regional  finances.  The  knowledge  of  board  member  of  budgets  with  the  transparency  of  public policy as moderating variable influence negatively on the supervision of regional finance. The results of this test indicate  that  the  Transparency  of  Public  Policy  weakened  the  relationship  between  the  knowledge  of  board members about budgets to the supervision of regional finances. The knowledge of board members about budgets with  accountability  as  a  moderating  influenced  the  supervision  of  regional  finances,  the  results  of  these  tests explained that accountability strengthened the relationship of knowledge of board members on budgets toward the  supervision  of  regional  finance.  Simultaneous  test  (f-test)  indicated  that  the  knowledge  of  board  members about  budgets  influenced  the  supervision  of  regional  finance  with  the  transparency  of  public  policy  and accountability as moderating variables that can be seen with the value of sig 0,029 that is less than 0,05 so that the hypothesis was accepted.
Keywords: LocalFinancial Supervision, Knowledge of Board Members about Budgets, Transparency of Public Policy, Accountability.

## PENDAHULUAN
Secara umum, lembaga legislatif (DPR/DPRD) mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi  (fungsi  membuat  peraturan  perundang- undangan),  2)  fungsi  anggaran  (fungsi  untuk menyusun  anggaran)  dan  3)  fungsi  pengawasan (fungsi  untuk  mengawasi  kinerja  eksekutif).  Dalam penelitian  ini,  fungsi  dewan  dalam  pengawasan anggaran  mulai  dari  tahap  penyusunan,  pelaksanaan hingga  pelaporan  dan  evaluasi  anggaran  yang dilakukan  lembaga  legislatif.(  Darma  dan  Hasibuan, 2012).
Pengawasan  merupakan  hal  yang  sangat penting dalam setiap pekerjaan, Sebab dengan adanya pengawasan  yang  baik  maka  sesuatu  pekerjaan  akan dapat  berjalan  lancar  dan  disertai  pengawasan  yang baik  maka  pekerjaan  itu  akan  berhasil  dengan  baik.
Dalam  suatu  pengawasan  keuangan  daerah    pasti  ada yang  mengawasi  dan  pengawasan,  beberapa  subjek dalam  pengawasan  keuangan  daerah  dalam  Pasal  9 ayat  (1)  Undang-undang  No  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  negara  dimana  kepala  satuan  kerja pengelola  keuangan  daerah  adalah  bendahara  umum daerah  yang  diberi  kewenangan  yang  terdapat  dalam Pasal  9  ayat  (2)  Undang-undang  No  1  Tahun  2004 tentang perbendaharaan negara.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal Suryanto  (2015).    Faktor  internal  adalah  faktor  yang dimiliki  oleh  dewan  yang  berpengaruh  secara langsung  terhadap  pengawasan  yang  dilakukan  oleh dewan,  salah  satunya  adalah  pengetahuan  tentang anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan  yang  tepat  sangat  tergantung  pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD.
Pengetahuan yang  luas  dan mendalam  akan
memberikan  kemampuan  untuk  mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih  tepat  dan  efisien.    Sedangkan  faktor  eksternal yang  mempengaruhi  pengawasan  adalah  pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan dan diantaranya adalah kebijakan publik dan akuntabilitas.
Agar  anggaran  dalam  pemerintah  dapat daerah  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  sudah  di tentukan  maka  diperlukan  pengawasan  yang  merata disetiap  aspek  perencanaan,  apakah  perencanaan tersebut berjalan secara efesien, efektif dan ekonomis. Berdasarkan  Undang-undang  No.58  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menyatakan bahwa pengawasan atas pelakasanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan  tugas  pemerintah  di  daerah  (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah  secara  berdaya  guna.  Ayu  Julianastuti (2013).
Menurut W.N.Dunn (2003)
mengungkapkan bahwa  kebijakan  publik  adalah sebuah list pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang  disusun  oleh sebuah instansi  atau pejabat  pemerintah  antara  lain  dalam  sebuah bidang pertahanan,  kesehatan,  pendidikan,  kesejahteraan, pengendalian  kriminalitas,  dan  sebuah  pembangunan perkotaan.  Menurut  Woll  mengungkapkan bahwa Kebijakan  publik  adalah  sejumlah  sebuah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung atau pun melalui berbagai suatu lembaga yang dipengaruhi sebuah kehidupan masyarakat, dan selanjutnya  kebijakan  publik  yakni  sebagai  suatu hubungan unit pemerintah dengan sebuah lingkungannya. Dalam pernyataan ini bisa diklasifikasikan  sebagai democratic  governance , yang mana didalamnya terdapat suatu interaksi negara dengan  rakyatnya  dalam  rangka  untuk  mengatasi dalam persoalan publik
Dengan  adanya  kebijakan  publik  dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin  akses  atau  kebiasaan  setiap  orang  untuk memperoleh  informasi  tentang  kebijakan,    proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai  dapat  diakses  atau  didapat  oleh  masyarakat dengan  baik  dan  terbuka.  Kebijakan  publik  berarti adanya akses bagi masyarakat untuk dapat mengetahui  proses  dari  anggaran  serta  kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat diketahui  dan  diawasi  oleh  masyarakat  pula.  Dengan adanya  kebijakan  publik  ini,  akan  berpengaruh terhadap  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dan pengawasan  keuangan  daerah  yang  dilakukan  oleh anggota dewan. Utami,2013  (Utama, 2015). TINJAUAN PUSTAKA LANDASAN TEORITIS
Teori  Kegenan  menjelaskan  mengenai adanya hubungan yang terjadi antara manager dengan pemegang  saham.  Jenses  dan  Meckling  menjelaskan bahwa  hubungan  agensi  dapat  tercipta  karena  adanya kontrak  antara Principal (pemegang  saham  dan penyedia  hutang)  dengan agent  (manager) untuk melakukan  pelayanan  kepada  pemilik  perusahaan (godfrey  dalam  Hartono  2016).  Teori  keagenan apabila  dihubungkan  dengan  sektor  publik  berarti masyarakat  berperan  sebagai  pemberi  amanah sekaligus  sebagai  pemilik  ( owner )  dan  pelanggan ( customer ). Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat  daerah  (DPRD)  dengan  fungsinya  sebagai pemberi pelayanan  kepada  masyarakat ( Civil service ) atau dengan kata lain sebagai manajemen.
Dalam organisasi sektor publik, pemerintah daerah  berperan  sebagai  agen  dan  publik  atau masyarakat berperan sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk mengawasi kinerja  pemerintah  daerah.  Akuntabilitas  menjadi suatu konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan  prinsipal.  Dari  sisi  teori  keagenan,  dapat dinyatakan  bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  oleh legislatif  terhadap  anggaran  yang  dilaksanakan  oleh eksekutif merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi adanya asimetri atau mngurangi ketidakpastian.

## Pengawasan Keuangan Daerah
Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan  yang  terjadi  (Halim  dan  Iqbal, 2012:37).
Aspek  penting  yang  harus  dipertimbangkan yaitu: 1) Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah  bahwa  setiap  transaksi  yang  dilakukan  harus dapar dilacak otoritas legalnya, 2) Aspek pengelolaan ( sterwarship ) keuangan daerah secara baik, perlindungan  asset  fisik  dan  finansial  mencegah terjadinya  pemborosan  dan  salah  urus.  Untuk  ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil  kebijakan  tersebut  harus  dapat  diakses  dan dikomunikasikan  secara  vertikal  maupun  horizontal dengan baik. Mardiasmo (Wiguna, et.al, (2015).
Menurut  Fathoni  (2006:30)  pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan  segala  data  dan  informasi  yang diperlukan  oleh  pimpinan  organisasi  untuk  menilai kemajuan  dan  kemunduran  dalam  pelaksanaan pekerjaan.    Menurut  Halim  (2012:44),  pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Pengawasan  melekat  yang  dilaksanakan  oleh pimpinan atau atasan langsung suatu
Volume 5, Nomor 1, Februari  2017
instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
2. Pengawasan  fungsional  yang  dilakukan  oleh aparat  pengawasan  fungsional  APBD  yang meliputi BPKP, Itwilprop, ItwilKab/Kota.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan  Keuangan  daerah  dan  dalam  Bab  4 Penyusunan Rencana APBD dan dalam pasal 29 ialah RPJMD  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun merupakan  penjabaran  dari  visi,  misi,  dan  program kepala  daerah  yang  penyusunannya  berpedoman kepada  RPJP  Daerah  dengan  memperhatikan  RPJM Nasional  dan  standar  pelayanan  minimal  yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pengawasan  keuangan  daerah,  dalam  hal  ini adalah  pengawasan  terhadap  angaran  keuangan daerah/APBD.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  Pasal  42 menjelaskan  bahwa  DPRD  mempunyai  tugas  dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanan  Perda  dan  peraturan  perundang-undangan lainya,  peraturan  kepala  daerah,  APBD,  kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan  daerah  dan  kerjasama  internasional  di daerah.
Berdasarkan  dari  Undang-Undang  tersebut dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada  pengawasan  terhadap  pelaksanan  APBD. Indikator  pengawasan  keuangan  daerah  menurut (Sopanah dan Isa wahyudi 2010) terdiri dari:
1. Penyusunan
2. Pengesahan, 3. Pelaksanaan dan
4. Pertanggung jawaban
1. Pengaruh  Pengetahuan  Anggota  Dewan Tentang  Anggaran  Terhadap  Keuangan Daerah
Pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenan dengan sesuatu yang dipelajari.  Pengalaman  dan  pengetahuan  yang  tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota  DPRD  sebagai  wakil  rakyat.  (Aditya  Dibyo Saputro, 2012)
Jadi,  dengan  adanya  pengetahuan  maka anggota  dewan  akan  lebih  menguasai  tentang pengawasan  keuangan  daerah  dan  memecahkan permasalahan  yang  dihadapi  dengan  jabatan  anggota dewan  tersebut.  Jadi,  dengan  adanya  pengetahuan maka  anggota  dewa  akan  lebih  menguasai  tetang pegawasan  keuangan  daerah  dan  memecahkan masalah  yang  dihadapi  dengan  jabatan  aggota  dewan tersebut.
Adapun indiktor pengetahuan anggota dewan tentang  pengawasan  anggaran  menurut  Sopanah  dan Isawahyudi (2010) adalah sebagai berikut :
a. Menyusun anggaran (RAPBD/APBD)
b.
Deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan c. Kebocoran anggaran Berdasarkan hasil penelitian, untuk Pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran    (X) hipotesis  H 1 diterima.  Jadi,  Pengetahuan    anggota dewan  tentang    anggaran  (X)  berpengaruh  terhadap pengawasan  keuangan  daerah  (APBD).
Pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran (X) mengalami kenaikan satu satuan, maka Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Y)  akan  mengalami peningkatan.  Koefisien  bernilai  positif  artinya  antara Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X) dan Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Y)  mempunyai pengaruh  positif.    Kenaikan  Pengetahuan  anggota dewan  tentang  anggaran  (X)  akan  mengakibatkan kenaikan  pada  Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Y) yang dilakukan oleh anggota dewan.
Dengan demikian, hasil penelitian ini menemukan  bahwa  pengetahuan  anggota  dewan tentang  anggaran  berpengaruh  terhadap  pengawasan keuangan daerah.

## Transparansi Kebijakan Publik
Transparansi kebijakan publik atau keterbukaan  berarti  keputusan  yang  diambil  dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme  yang  mengikuti aturan atau regulasi  yang ditetapkan  oleh  lembaga.  Transparansi  kebijakan publik  juga  bisa  berarti  bahwa  informasi  yang berkaitan  dengan  organisasi  tersedia  secara  mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  organisasi tersebut.  Transparansi  kebijakan  publik  juga  berarti informasi  yang  cukup  berkaitan  dengan  kinerja lembaga  yang  tersedia  untuk  disajikan  dalm  bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat, ( Patiar 2013).
Adanya keterbukaan informasi publik secara nyata  akan  dapat  mengurangi  daya  asimentri informasi. Selain itu, tanpa keterbukaan pemerintahan  tidak  mungkin  masyarakat  dapat melakukan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan (Kariangan, 2011).
Melalui  Informasi  yang  ada,  masyarakat dapat  melakukan  pengaduan  kepada  wakilnya  yang ada,  masyarakat  dapat  melakukan  pengaduan  kepada wakilnya  yang  menduduki  jabatan  sebagai  dewan apabila  tahap  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban APBD tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Adapun  indikator  tentang  transparanski  Kebiajakan publik adalah:
1. Keterbukaan tentang anggaran
2. Mudah diakses oleh masyarakat
3. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
4. Keputusan yang mempunyai  ketentuan tertentu
2. Pengaruh  Pengetahuan  Anggota  Dewan Tentang  Anggaran  Terhadap  Pengawasan Pengawasan  Keuangan  Daerah  dengan Transparansi  Kebijakan  Publik  sebagai Pemoderasi.
Salah  satu  kebijakan  publik  yaitu  adanya transparansi,  kebijakan  pun  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat,  karena  transparansi  dibangun  atas  dasar arus  informasi  yang  bebas,  informasi  perlu  dapat diakses  oleh  orang-orang  yang  berkepentingan  dan informasi  tersebut  harus  memadai    dan  agar  dapat dimengerti  lalu  di  pantau  oleh  orang-orang  yang membutuhkan informasi dan dengan adanya kebijakan  publik  pengawasan  keuangan  daerah  pun akan  lebih  terarah.  Dengan  adanya  pengetahuan anggota  dewan  yang  baik  maka  dalam  pengambilan keputusan  anggota  dewan    akan  lebih  berhati-hati dalam  pengambilan  kebijakan  untuk  mengawasi keuangan daerah .
Untuk    Pengetahuan  anggota  dewan  tentang anggaran  dengan  transparansi  kebijakan  publik sebagai  pemoderasi  (Z 1 X)  Berpengaruh  negatif. hipotesis  H 2 diterima.  Jadi,  Pengetahuan  anggota dewan  tentang  anggaran  berpengaruh  terhadap pengawasan  keuangan  daerah  dengan  Transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi.
Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran  (X)  mengalami  kenaikan  satu  satuan  dan dengan  adanya  peningkatan  Transparansi  kebijakan (Z 1 ),  maka  Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Y)    akan mengalami  penurunan.  Pengetahuan  anggota  dewan dengan  Transparansi  kebijakan  sebagai  pemoderasi (Z 1 X)  dengan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Y) mempunyai pengaruh negatif. Transparansi kebijakan Publik  (Z 1 )  memperlemah  hubungan  Pengetahuan anggota  dewan  tentang  anggaran  (X)    dengan Pengawasan Keuangan Daerah(Y).
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pengaruh pengetahuan  anggaran  anggota  dewan  terhadap pengawasan keuangan daerah diperlemah oleh dengan adanya transparansi kebijakan publik terutama dengan adanya  pengumuman  kebijakan  anggaran  kepada masyarakat  yang  dapat  meningkatkan  transparansi, kemudahan  masyarakat  mengakses  dokumen  publik tentang  anggaran,  laporan  pertanggung  jawaban tahunan tepat waktu, kebijakan  transparansi anggaran dapat  mengakomodir  dan  memperlemah    pendapat usulan rakyat dan adanya sistem pemberian informasi
kepada  publik  yang  dapat  memperlemah  transparansi anggaran,  artinya  dengan  adanya  pengumuman kebijakan  anggaran  kepada  masyarakat  dan  mudah mengakses  laporan  pertanggung  jawaban  tahunan tepat waktu tidak serta merta menyebabkan pengetahuan  anggaran  anggota  dewan  semakin  baik khususnya  dalam pengawasan keuangan daerah.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan konsep yang komplek  yang  lebih  sulit  mewujudkannya  dari  pada memberantas  korupsi.  akuntabilitas  adalah  keharusan lembaga-lembaga  sektor  publik  untuk  lebih  menekan pada  pertanggungjawaban  horizontal  (masyarakat) bukan  hanya  pertanggungjawaban  vertikal  (otoritas yang lebih tinggi).
Menurut  Rasul (2003:8) akuntabilitas adalah kemampuan  memberi  jawaban  kepada  otoritas  yang lebih  tinggi  atas  tindakan  seseorang/sekelompok orang  terhadap  masyarakat  luas  dalam  suatu organisasi. akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban  dari  seseorang  atau  sekelompok orang  yang  diberi  amanat  untuk  menjalankan  tugas tertentu.    Mardiasmo  (2002:20)  berpendapat  bahwa akuntabilias  adalah  kewajiban  pihak  pemegang amanah ( agent )
untuk memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah ( prinsipal ) yang memiliki hak dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut.

## 3. Pengaruh  pengetahuan  anggota  dewan tentang  anggaran  terhadap  Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas
Akuntabilitas  dalam  pemerintahan  daerah diperlukan  guna  mewujudkan  suatu  kondisi  yang akuntabel  dalam  pemerintahan  daerah.  Sehingga dengan terciptanya kondisi yang akuntabel, memudahkan pengawasan atas kinerja pemerintah itu sendiri  dan  dengan  pengawasan  yang  baik  akan menjadi  pemicu  kinerja  pemerintahan  yang  semakin baik pula.
Akuntabilitas  finansial  menekankan  pada  ukuran anggaran  dan  finansial.  Akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  merupakan  bagian  terpenting  dalam mengukur  kinerja  pemerintah  daerah,  dimana  hasil pertanggungjawaban  laporan  keuangan  memiliki pengaruh  yang  besar  dalam  menilai  baik  buruknya kinerja  pemerintah.  Dengan  adanya  akuntabilitas maka pelaporan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota  dewan  akan  lebih  berkualitas  dan  dapat
Volume 5, Nomor 1, Februari  2017
dijadikan  suatu  acuan  untuk  periode  realisasi anggaran di tahun selanjutnya.
Penelitian  Darma  dan  Hasibuan    (2012) menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Namun, penelitian Darma dan Hasibuan  tidak  sejalan dengan penelitian  Ayu  Julianastuti    (2007)  yang  menyatakan bahwa  akuntabilitas  publik  tidak  dapat  memperkuat pengaruh  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran dengan pengawasan keuangan daerah
Dalam  penelitian  ini,  untuk    Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas sebagai pemoderasi (Z 2 X) dapat pula dikatakan bahwa hipotesis  H 3 diterima.  Jadi,  Pengetahuan  anggota dewan  tentang  anggaran  berpengaruh  terhadap pengawasan  keuangan  daerah  dengan  Akuntabilitas sebagai pemoderasi.
Jika  Pengetahuan  anggota  dewan  tentang anggaran  (X)  mengalami  kenaikan  satu  satuan  dan dengan  adanya  peningkatan  akuntabilitas  (Z 2 ),  maka Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Y)    akan  mengalami peningkatan.  Pengetahuan  anggota  dewan  dengan akuntabilitas  sebagai  pemoderasi  (Z 2 X)  dengan Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Y)  mempunyai pengaruh  positif.  Akuntabilitas  (Z 2 )  memperkuat hubungan  Pengetahuan  anggota  dewan  tentang anggaran (X)  dengan Pengawasan  Keuangan Daerah (Y).
Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap  pengawasan  keuangan  daerah.  Dengan adanya akuntabilitas publik  yang baik dalam menjaga kualitas pengawasan terhadap APBD, maka pengawasan  terhadap  APBD  juga  akan  semakin  baik hasilnya.  Hal  ini    peneliti  menegaskan  pentingnya akuntabilitas  dalam  pengawasan  keuangan  daerah karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat  masyarakat  tidak  hanya  mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan  yang  dianggarkan  sehingga  pemerintah daerah  berusaha  dengan  baik  dalam  melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh seluruh masyarakat .
4. Pengaruh  Pengetahuan  Anggota  Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan
Keuangan  Daerah  dengan  Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas
Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  keuangan daerah  sehingga  dapat  diketahui  dan  diawasi  oleh DPRD  dan  masyarakat  Mardiasmo,  (2002:30  Ayu Julianastuti 2007). Akuntabilitas mensyaratkan pengambilan  keputusan  berprilaku  telah  sesuai
dengan aturan yang berlaku. Pada dasarnya akuntablitas  publik  adalah  pemberian  informasi  dan disclosure  yang  berkepentingan  dengan  laporan tersebut, Mardiasmo, (2001:31 dalam Ayu Julianastuti  (2007).
Pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran berpengaruh  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah dengan transparansi kebijakan publik yang menunjukkan  pengaruh  negatif,  dan  pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan  keuangan  daerah  dengan  akuntabilitas sebagai  variabel  pemoderasi    menunjukkan  pengaruh positif.

## Kerangka Konseptual
Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berkut:

## Gambar 1 Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN Lokasi dan obyek penelitian
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah Aceh  tepatnya  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  Aceh  Utara  Jl.  Mayjen  Nyak  Adam  Kamil No.1,  Simpang  Empat,  Kota  Lhokseumawe,  Aceh. Pengambilan data menggunakan survey langsung dan instrument  yang  digunakan  adalah  kuesioner.  Sampel dari  penelitian  ini  adalah  semua  anggota  dewan  yang ada  di  DPRD  Aceh  Utara,  dari  jumlah  tersebut, kuesioner  diharapkan  kembali  sebanyak-banyak mungkin.
Dalam  penelitian  ini,  objek  penelitian  adalah pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran  (X 1 ), transparansi  kebijakan publik (Z 1 ), akuntabilitas (Z 2 ), dan pengawasan keuangan daerah (Y).
Populasi Transparansi Kebijakan Publik Akuntabilitas Pengetahuan Anggota Dewan
Pengawasan Keuangan Daerah
Populasi  dan  sampel  penelitian  ini  adalah seluruh  anggota  DPRD  Kabupaten  Aceh  Utara. Populasi dalam penelitian ini semua dijadikan sampel. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survey  langsung.    Metode  yang  digunakan  adalah metode  sensus  yaitu  metode  pengambilan  sampel yang  berdasarkan  keseluruhan  populasi  atau  sering disebut  sampling  jenuh.  Instrumen  yang  digunakan adalah  kuesioner.  Penyebaran  kuesioner  dilakukan dengan  cara  mengunjungi  dan  membagi  kuesioner kepada  responden  di  DPRK  Kabupaten  Aceh  Utara. Daftar  pertanyaan  Variabel  pengetahuan  anggota dewan    tentang  anggaran,  Transparansi  Kebijakan Publik dan Akuntabilitas.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  terhadap  DPRK  Kabupaten  Aceh  Utara Periode  2014-2019,  bertujuan  untuk  mendapatkan gambaran  mengenai  tingkat  pengawasan  Keuangan Daerah (APBD), dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan  dewan  tentang  anggaran,  dan  seberapa besar  pengaruh  transparansi  kebijakan  publik  dan akuntabilitas terhadap hubunganya dengan pengawasan keuangan daerah.

## Teknik pengumpulan data
Penelitian ini menggunakan data primer yaitu sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  secara langsung dari sumber aslinya yang berupa pertanyaan- pertanyaan  yang  mengacu  pada  kuesioner  dari individu  atau  kelompok  (orang)  maupun  hasil observasi  dari  suatu  obyek,  kejadian  atau  hasil pengujian  (benda).  Dengan  kata  lain,  peneliti membutuhkan  pengumpulan  data  dengan  cara menjawab  pertanyaan  riset  (metode  survei)  atau penelitian benda (metode observasi).
a. Kuesioner (Angket)
b. Dokumentasi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum
Kabupaten  Aceh  Utara  adalah  sebuah kabupaten  di  Propinsi  Aceh.  Secara  geografis Kabupaten  ini  terletak  di  bagian  pantai  pesisir  utara pada 96.52.000 (derjat)-97.31.000 (derjat) bujur timur dan 04.46.000 (derjat)-05.00.400 (derjat) lintang utara.  Kabupaten  yang  di  gelar  dengan  bumi Malikussaleh ini, memiliki wilayah seluas 3.477.92 Km 2 yang  memiliki  batas  -  batas  sebagai berikut :
1. Sebelah  utara  dengan  Kota  Lhokseumawe dan selat malaka
2. Sebelah selatan dengan Kabupaten Bener Meriah
3. Sebelah timur dengan Kabupaaten Aceh Timur
4. Sebelah barat dengan Kabupaten Bireuen DPRK Aceh Utara masa jabatan tahun 2014 - 2019 telah
di  lantik  pada  tanggal  01  september  2014 yang berjumlah 45 orang dengan komposisi :
5. Dari Partai Aceh : 24 Kursi
6. Dari Partai Persatuan Pembangunan: 6 Kursi
7. Dari Partai Nasional Demokrat: 5 Kursi
8. Dari Partai Amanat Nasional: 3 Kursi 9. Dari Partai  Nasional Aceh  : 2 Kursi 10. Dari Partai Golongan Karya : 2 Kursi
11. Dari Partai Kebangkitan Bangsa: 1 Kursi
12. Dari Partai Demokrat : 1 Kursi
13. Dari Partai Gerakan Indonesia Raya : 1 Kursi
14. Jumlah Keseluruhan : 45 Kursi

## Uji Heteroskedastisitas
Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat  dilakukan  dengan  melihat  ada  atau  tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Dalam penelitian menemukan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas  di  tunjukan  pada  gambar  hasil  uji heteroskedastisitas  dimana  dalam  penelitian  ini menunjukkan  titik-titik  menyebar  tanpa  pola  yang jelas  serta  tersebar  di  atas  maupun  di  bawah  angka  0 pada sumbu Y.

## Moderated Regression Analysis
Uji ini digunakan untuk menguji yang
Gambar 2 hasil Uji Heteroskedastisitas
dalam  persamaan  regresinya  terkandung unsur interaksi (terdapat variabel moderasi).

## Tabe 1. Moderated Regression
Analysis
Model
Unstandardi zed Coefficients
Standardiz ed Coefficient s t
Sig.
B
Std. Error Beta 1 (Constant)  2.306  .474 4.863  .000
Volume 5, Nomor 1, Februari  2017
Pengetahua n anggota dewan tentang anggaran .324  .204 .443  1.587  .122 Pengetahua n anggota dewan dengan Transparans i kebijakan publik sebagai pemoderasi
-.022  .028 -.174  -.781  .440
Pengetahua n anggota
dewan dengan akuntabilita s sebagai pemoderasi .025  .034 .172  .746  .461
Y= 2,306 + 0,324  X - 0,022  Z 1 X + 0,025  Z 2 X + e
Berdasarkan  data  diatas  dapat  dinyatakan bahwa  pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran (X) berpengaruh positif  artinya pengetahuan  anggota dewan  tentang  anggaran  (X)  dapat  memperkuat pengawasan  keuangan  daerah  ,  pengetahuan  anggota dewan  tentang  anggaran  (X)    dengan    Transparansi kebijakan publik (Z1) sebagai pemoderasi berpengaruh  negatif  terhadap  pengawasan  keuangan daerah  (Y),  artinya  Transparansi  kebijakan  Publik (Z1)  dapat  memperlemah  hubungan  pengetahuan anggota  dewan  tentang  anggaran  (X),  pengetahuan anggota  dewan  tentang  anggaran  (X)  dengan akuntabilitas  (Z2)  sebagai  pemoderasi  berpengaruh positif,  dengan  adanya  akuntabilitas  (Z2)  maka  dapat memperkuat  hubungan  pengetahuan  anggota  dewan tentang  anggaran  (X)  dengan  pengawasan  keuangan daerah (Y).
Hasil Uji koefisien korelasi (R)
Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Korelasi (R)
Model R R Square Adjusted
R Square Std. Error of the Estimate 1 .473 a .224 .157 .28184
Berdasarkan  tabel  diatas  diperoleh  nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,473. Ini menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai tingkat hubungan yang sedang terhadap Pengawasan
Keuangan  Daerah.  Hal  ini  di  karenakan  nilai Koefisien  Korelasi  berada  di  antara  0,40-0,599  yang artinya  mempunyai  keeratan  atau  kekuatan  hubungan yang  sedang  antara  variabel  independen  yaitu Pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran  (X), Pengetahuan  anggota  dewan  dengan  Transparansi kebijakan  Publik  sebagai  pemoderasi  (Z 1 X),  dan Pengetahuan  anggota  dewan  dengan  akuntabilitas sebagai pemoderasi (Z 2 X)  dengan variabel dependen (Y) Pengawasan Keuangan Daerah.

## Hasil Uji Koefision Determinasi
Tabel 3. Hasil Uji Determinasi
Model Summary b Model R R Squar e Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .473 a .224 .157 .28184
Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa nilai  koefisien  determinasi  ( R  Square )  adalah  0,224. Dalam penelitian ini menggunakan nilai R Square Hal ini  berarti  bahwa  Pengawasan  Keuangan  Daerah  bisa dipengaruhi oleh Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran  (X),  Pengetahuan  anggota  dewan  dengan Transparansi  kebijakan  Publik  sebagai  pemoderasi (Z 1 X),  dan  Pengetahuan  anggota  dewan  dengan akuntabilitas sebagai pemoderasi (Z 2 X) sebesar 0,224. Sedangkan  sisanya  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang tidak ada dalam penelitian ini. Nilai R 2 tersebut dapat dikatakan  agak  kecil  (mendekati  0),  yang  berarti kemampuan  variabel-variabel  Pengetahuan  Anggota Dewan Tentang  Anggaran dalam  menjelaskan variasi variabel Pengawasan Keuangan Daerah terbatas.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Model Unstandardiz ed Coefficients Standardiz ed Coefficient s T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  2.306  .474 4.863  .000
Pengetahua n anggota dewan tentang anggaran .324  .204 .443  1.587 .122 Pengetahua n anggota dewan dengan Transparan si kebijakan Publik sebagai pemoderasi
-.022  .028 -.174  -.781  .440
Pengetahua n anggota dewan dengan akuntabilit as sebagai pemoderasi .025  .034 .172  .746  .461
Berdasarkan  pada  tabel  4.26  diatas  dapat dilihat  bahwa  nilai  b 1 untuk    Pengetahuan  anggota dewan  tentang  anggaran    (X)  yaitu  0,324.  Maka, hipotesis  H 1 diterima.  Jadi,  dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  Pengetahuan    anggota    dewan tentang    anggaran  (X)  berpengaruh  terhadap pengawasan  keuangan  daerah  (Y).
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  nilai  b 2 untuk Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan transparansi  kebijakan  publik  sebagai  pemoderasi (Z 1 X) yaitu -0,022. Maka, hipotesis H 2 diterima. Jadi, dapat  dikatakan  bahwa  Pengetahuan  anggota  dewan tentang  anggaran  berpengaruh  terhadap  pengawasan keuangan  daerah  dengan  Transparansi  kebijakan publik sebagai pemoderasi.
Dari  tabel  diatas  dapat  nilai  nilai  b 3 utk Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas  sebagai  pemoderasi  (Z 2 X)  yaitu  0,025. Maka,  dapat  pula  dikatakan  bahwa  hipotesis  H 3 diterima.  Jadi,  Pengetahuan  anggota  dewan  tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan Akuntabilitas sebagai pemoderasi.

## Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan  Daerah
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Nilai  b 1 untuk Pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran    (X) yaitu  0,324,  Artinya  hipotesis  H 1 diterima.  Jadi, Pengetahuan    anggota    dewan  tentang    anggaran  (X) berpengaruh terhadap   pengawasan  keuangan  daerah (APBD).  Konstanta  (α)  sebesar  2,306.  Bila  variabel
independen  bernilai  0,  maka  variabel  Pengawasan Keuangan  Daerah  (Y)    akan  bernilai  2,306.  Dan Koefisien  (b 1 )  sebesar  0,324  merupakan  nilai koefisien regresi variabel Pengetahuan anggota dewan tentang  anggaran  (X)  terhadap  variabel  Pengawasan Keuangan  Daerah  (Y).  Artinya  jika  Pengetahuan anggota  dewan  tentang  anggaran  (X)  mengalami kenaikan  satu  satuan,  maka  Pengawasan  Keuangan Daerah  (Y)  akan  mengalami  peningkatan  sebesar 0,324.  Koefisien  bernilai  positif  artinya  antara Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X) dan Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Y)  mempunyai pengaruh  positif.    Kenaikan  Pengetahuan  anggota dewan  tentang  anggaran  (X)  akan  mengakibatkan kenaikan  pada  Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Y) yang dilakukan oleh anggota dewan.
2. Pengaruh  Pengetahuan  Anggota  Dewan tentang  Anggaran  terhadap  Pengawasan Keuangan  Daerah  dengan  Transparansi Kebijakan Publik sebagai pemoderasi
Nilai  b 2 untuk    Pengetahuan  anggota  dewan tentang  anggaran  dengan  transparansi  kebijakan publik  sebagai  pemoderasi  (Z 1 X)  yaitu  -0,022  Maka, hipotesis  H 2 diterima.  Jadi,  Pengetahuan  anggota dewan  tentang  anggaran  berpengaruh  terhadap pengawasan  keuangan  daerah  dengan  Transparansi kebijakan  publik  sebagai  pemoderasi.  Dari  hasil  uji hipotesis  dengan  menggunakan  uji  Regresi  B sehingga  pengetahuan  anggota  dewan  tentang anggaran  dengan  transparansi  kebijakan  publik menunjukkan berpengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah.
Koefisien  (b 2 )  sebesar  -0,022  merupakan nilai  koefisien  regresi  Pengetahuan  anggota  dewan dengan  Transparansi  kebijakan  Publik  sebagai pemoderasi  (Z 1 X)  terhadap  variabel  Pengawasan Keuangan  Daerah  (Y).  Artinya  jika  Pengetahuan anggota  dewan  tentang  anggaran  (X)  mengalami kenaikan satu  satuan dan dengan adanya peningkatan Transparansi  kebijakan  (Z 1 ),  maka  Pengawasan Keuangan  Daerah  (Y)    akan  mengalami  penurunan sebesar  0,022.  Koefisien  bernilai  negatif  artinya Pengetahuan  anggota  dewan  dengan  Transparansi kebijakan sebagai pemoderasi (Z 1 X) dengan Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Y)  mempunyai pengaruh  negatif.  Transparansi  kebijakan  Publik  (Z 1 ) memperlemah hubungan Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X)  dengan Pengawasan Keuangan Daerah(Y).
Volume 5, Nomor 1, Februari  2017
3. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas sebagai pemoderasi
Nilai  b 3 untuk    Pengetahuan  anggota  dewan tentang  anggaran  dengan  akuntabilitas  sebagai pemoderasi  (Z 2 X)  yaitu  0,025  Maka,  dapat  pula dikatakan  bahwa  hipotesis  H 3 diterima.  Jadi, Pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran berpengaruh  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah dengan Akuntabilitas sebagai pemoderasi.
Koefisien (b 3 ) sebesar 0,025 merupakan nilai koefisien regresi Pengetahuan anggota dewan dengan akuntabilitas  sebagai  pemoderasi  (Z 2 X)  terhadap variabel  Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Y).  Artinya jika  Pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran (X)  mengalami  kenaikan  satu  satuan  dan  dengan adanya peningkatan akuntabilitas (Z 2 ), maka Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Y)    akan  mengalami peningkatan  sebesar  0,025.  Koefisien  bernilai  positif artinya Pengetahuan anggota dewan dengan akuntabilitas  sebagai  pemoderasi  (Z 2 X)  dengan Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Y)  mempunyai pengaruh  positif.  Akuntabilitas  (Z 2 )  memperkuat hubungan  Pengetahuan  anggota  dewan  tentang anggaran (X)  dengan Pengawasan  Keuangan Daerah (Y).
Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap  pengawasan  keuangan  daerah.  Penelitian  ini sejalan dengan penelitian Arianti (2017) dan Setiawati (2010)  yang  mengemukakan  bahwa  pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas sebagai  variabel  pemoderasi    berpengaruh  terhadap pengawasan keuangan daerah.
Dengan  adanya  akuntabilitas  publik    yang baik  dalam  menjaga  kualitas  pengawasan  terhadap APBD,  maka  pengawasan  terhadap  APBD  juga  akan semakin  baik  hasilnya.  Hal  ini    peneliti  menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengawasan keuangan daerah  karena  dengan  adanya  akuntabilitas  kepada masyarakat  masyarakat  tidak  hanya  mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan  yang  dianggarkan  sehingga  pemerintah daerah  berusaha  dengan  baik  dalam  melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh seluruh masyarakat.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  sebagaimana  yang telah  dijelaskan  di  bab  terdahulu,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran (X)  terhadap  Pengawasan  keuangan  daerah  (Y). dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa  pengetahuan  anggota  dewan  tentang anggaran  (X)  berpengaruh  positif    terhadap pengawasan keuangan daerah (Y).
2. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) dengan transparansi  kebijakan  publik  sebagai  pemoderasi (Z 1 X)    hipotesis  H 2 diterima.  Jadi,  pengetahuan anggota  dewan  tentang  anggaran  berpengaruh terhadap  pengawasan  keuangan  daerah  dengan transparansi  kebijakan publik sebagai pemoderasi. hasil  penelitian  pengetahuan  anggaran  anggota dewan  dengan  transparansi  kebijakan  publik  yang menyatakan  bahwa  pengetahuan  anggota  dewan tentang  anggaran  dengan  transparansi  kebijakan publik  menunjukkan  pengaruh  negatif    terhadap pengawasan keuangan daerah.
3. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X) berpengaruh  terhadap  pengawasan  keuangan daerah  (Y)  dengan  akuntabilitas  (Z2)  sebagai pemoderasi.  maka,  dapat  pula  dikatakan  bahwa hipotesis    H 3 diterima.  Jadi,  Pengetahuan  anggota dewan  tentang  anggaran  berpengaruh  terhadap pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas sebagai  pemoderasi.  Jadi,  Hasil  penelitian  ini menemukan  bahwa  pengetahuan  anggota  dewan tentang  anggaran  (X)  terhadap  pengawasan keuangan  daerah  (Y)  dengan  akuntabilitas  (Z2) sebagai  pemoderasi  berpengaruh    terhadap pengawasan keuangan daerah (Y).
4. Pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran berpengaruh  terhadap  pengawasan  keuangan daerah  dengan  transparansi  kebijakan  publik  yang menunjukkan  pengaruh  negatif,  dan  pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas sebagai  variabel  pemoderasi    menunjukkan pengaruh positif.

## Keterbatasan Penelitian
1. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  seluruh  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (DPRK)  pada periode  2014-2019  yang  didominasi  oleh parpol tertentu sehingga tidak dapat digeneralisasikan secara lebih luas.
2. Dalam  penelitian  ini  hanya  menggunakan dua  variabel  pemoderasi  yaitu  transparansi kebijakan  publik  dan  akuntabilitas  sehingga terabaikannya    variabel  lain  yang  mungkin dapat memperkuat atau memperlemah
hubungan pengetahuan anggota dewan dengan pengawasan keuangan daerah.
Saran 1. Sebagai  bahan  pertimbangan  dan  masukan kepada pemerintah
daerah dalam
meningkatkan pemahaman dan kinerja pemerintah daerah.
2. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan konsep mengenai pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran  terhadap  pengawasan  keuangan daerah sebagai variabel moderating.
Selanjutnya  diharapkan  kepada  penelitia selanjutnya untuk
menambah atau menggunakan      variabel-variabel  lain  yang konstan  dengan  penlitian  ini  dan  dapat dilakukannya moderasi.
Contohnya :
a. Pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang  anggaran  terhadap  pengawasan keuangan daerah
dengan komitmen organisasi  dan  transparansi  kebijakan  publik sebagai variabel moderating.
b. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan pada anggaran pendapatan belanja daerah
(APBD): komitmen organisasi sebagai variabel moderating.
c. Pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang  anggaran  terhadap  pengawasan keuangan daerah dengan political background, akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik Akuntansi  keuangan  daerah , Edisi  Revisi,
Jakarta, Salemba Empat.
Abdul  Halim  dan  Muhammad  Iqbal.  (2012). Bunga Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah, Edisi Ketiga . Jogjakarta : Penerbit UPP AMP YKPN.
Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik . Jakarta:
Yayasan Pancur Siwah
Abdurrahmat  Fathoni.  2006. Manajemen  Sumber daya Manusia . Rineka Cipta, Jakarta.
Aceh Utara. 2014. Nama-Nama DPRK  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Utara  Tahun  2014- 2019 . http://www.ajnn.net/news/nama-nama- dprk-aceh-utara/index.html . (dikunjungi pada 18/11/2017).
Aditya  Dibyo  Saputro.  2012. Pengaruh  Partisipasi Masyarakat  Dan  Transparansi  Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran Dengan  Pengawasan  Keuangan  Daerah (Studi  Empiris  Di  Dprd  Kab.  Boyolali) . Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agsarini,  I.  &  Wiguna,  I.P.,  2015. Pengaruh  Faktor
Kondisi  Proyek  terhadap  Kinerja  Proyek Konstruksi. In Seminar Nasional
Manajemen  Teknologi  XXII. Surabaya,
2015. Program Studi MMT-ITS.
Aras  Aira.  2011 . Pengaruh  Pengetahuan  Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Efektifitas  Pengawasan  Anggaran  (Studi Empiris Pada Kabupaten Kampar) . Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim. Riau
Arini  Ayu  Rahmawati.  2013. Pengaruh  Partisipasi Masyarakat  Dan  Transparansi  Kebijakan Publik  Terhadap  Pengawasan  Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo .
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Ayu  Julianastuti.  2013. Pengaruh  Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi  Kebijakan  Publik  Terhadap Hubungan  Pengetahuan  Dewan  Tentang Anggaran  Dengan  Pengawasan  Keuangan Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Dprd  Kota  Di Provinsi  Sumatera  Barat) . Universitas Negeri Padang (Unp).
Darma,  J  dan  Hasibuan,  A,  F.  2012, Pengaruh Pengetahuan  Anggota  Dewan  Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat  Sebagai  Variabel  Pemoderasi, Jurnal Mediasi , Vol. 4, No. 1 Juni, Medan.
Dedi  Rudiyanto.  2012. Pengaruh  Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap  Pengawasan  Keuangan  Daerah (APBD)  Dengan  Partisipasi  Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Dengan Variabel Moderating Studi Empiris pada  DPRD  Kabupaten  Karanganyar. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dunn,William N. 2003. PengantarAnalisisKebijakanPublik .  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Volume 5, Nomor 1, Februari  2017
Dedi Nordiawan dkk, 2007. Akuntansi Pemerintahan , Jakarta : Salemba Empat
Dewa  Gede  Sudiarta,  Ni  Luh  Gede  Erni  Sulindawati dkk. 2014. Analisis Pengaruh Pengetahuan
Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan  Keuangan  Daerah  Dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarkat,  dan  Transparansi  Kebijakan
Publik  Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi empiris  pada  lembaga  DPRD  kabupaten Buleleng ).  Universitas  Pendidikan  Ganesha,
Singaraja Indonesia. (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014).
Elsi  Erianti.  2017. Pengaruh  Pengetahuan  Anggota
Dewan Tentang Anggaran terhadap
Pengawasan  Keuangan  Daerah  dengan Political  Background,  Akuntabilitas  dan
Transparansi  Kebijakan  Publik  sebagai Variabel  Pemoderasi .  Fakultas  Ekonomi. Universitas  Riau.  JOM  Fekon,  Vol  4  (1 Februari 2017).
Fifit  Purnama  Dan  Nadirsyah . 2016. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten  Aceh  Barat  Daya. Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Syiah Kuala.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi  (JIMEKA)  Vol.  1,  No.  2,  (2016) Halaman 01-15
Ghozali, imam. 2005. Aplikasi Analisis Mulltivariate dengan  SPSS. Semarang:  Badan  Penerbitan UNDIP.
Hasibuan,  Malayu.S.P.  1997, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kunci Keberhasilan ,Jakarta: Haji Masagung. Hartono,  Rengkin  Ramang.  (2016). Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan APBD Dengan Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel Moderating  (Studi  Empiris  pada  DPRD Kabupaten Jember) . Skripsi Progam Sarjana (S1) Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Jufri  Darma,  Ali  Fikri  Hasibuan. 2012. Pengaruh Pengetahuan  Anggota  Dewan  Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan  Daerah  Dengan  Partisipasi
Masyarakat  Sebagai  Variabel  Moderating. Universitas  Negeri  Medan.  Vol.  4  N0.1  Juni 2012
Kariangan,  2011. Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengelolaan  Keuangan  Daerah .  Bandung: Alumni
Krina  dan    Peters  ,2003. Indikator  Dan  Alat  Ukur Prinsip  Akuntabilitas,  Transparansi  dan Partisipasi,  Sekretariat  Good  Governance Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional , Jakarta.
Kurnia  Utami,    Efrizal  Syofyan.  2013. Pengaruh Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran Terhadap  Pengawasan  Keuangan  Daerah Dengan  Variabel  Pemoderasi  Partisipasi Masyarakat  Dan  Transparansi  Kebijakan Publik . FE UNP. Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1 April 2013.
Made  Budi  Sastra  Wiguna.  2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah Terhadap
Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buleleng . Jurusan  Akuntansi  Program  S1 Universitas  Pendidikan  Ganesha  Singaraja, Indonesia.  Volume 3 No.1 Tahun 2015
Mahmudi,  2010, Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik , UPP STIM YKPN, Yogyakarta
Mansyur  Faqih.  2014 . Fitra  Sebut  Aceh  Utara Peringkat Satu Penyimpangan Anggaran di Aceh Republika.Co.Id, Banda Aceh. Sumber : Antara. Dikunjungi Pada 29/11/2017
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi. Yogyakarta
Maulana Hardia Utama. 2015. Pengaruh Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran Terhadap  Pengawasan  Keuangan  Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Dan
Transparansi  Kebijakan  Publik  Sebagai Variabel  Moderating.  (  Studi  Empiris  pada DPRD  Kabupaten  Boyolali  ). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mulyana,  Budi,  2006. Pengaruh  Penyajian  Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan
Keuangan  Daerah  Terhadap  Transparansi dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah , Jurnal  Akuntansi  Pemerintahan, volume  2,  Nomor  1,  Universitas  Gajah Mada, hal 56.
Ni  Made  Ana  Rosita.  Nyoman  Trisna  Herawati  dkk. 2015. Pengaruh  Latar  Belakang  Anggota Dewan  Dan  Pengetahuan  Dewan  Tentang
Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) Dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan). Universitas
Pendidikan  Ganesha  Singaraja,  Indonesia. Volume 2 No. 1 Tahun 2014
Patiar,  Sri  Rustiyaningsih,  dkk.  2014. Pengaruh Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran Terhadap  Pengawasan  Keuangan  Daerah (Apbd) Dengan Variabel Moderating Partisipasi  Masyarakat  Dan  Transparansi
Kebijakan  Publik  (Studi  Empiris  Pada
Anggota  Dprd  Di  Kab.  Landak  Dan Kabupaten  Sanggau  Propinsi  Kalimantan Barat  2013). Jurnal  Riset  Manajemen  dan Akuntansi.  Vol.  02  No.  01,  ISSN  Online: 2338-6576, Hal: 14 – 24
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun 2007 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Putu  Ratih  Pratiwi,  I  Made  Pradana  Adiputra,  dkk.
2015. Pengaruh  Pengawasan  Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah  Daerah    (Studi  Kasus  Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). Universitas  Pendidikan  Ganesha
Singaraja  Indonesia.  Volume  3  No.  1  Tahun 2015
R.  Ait  Novianti  dan  Nurmalita  lestari  (2003). Pengaruh  Akuntabilitas  publik,  partisipasi masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik  terhadap  pengawasan  keuangan daerah (APBD) di DPRD kota Bandung .
Rasul,  Syahrudin,  2003. Pengintegrasian  Sistem Akuntabilitas  Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif  UU  NO.  17/2003  Tentang Keuangan Negara . Jakarta: PNRI
Republik  Indonesia.  2004. Undang-undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah . Jakarta.
Republik  Indonesia.  2005. Peraturan  Pemerintah Nomor
58
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah . Jakarta.
Simson  Werimon,  2007. Pengaruh  Partisipasi Masyarakat  Dan  Transparansi  Kebijakan
Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran Dengan  Pengawasan  Keuangan  Daerah (APBD) (Study  Empiris  Di  Provinsi  Papua). Universitas Papua.
Sugiyono,  2007, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Pendidikan Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung:
Alfabert.
Suryanto.  2015. Pengaruh  Pengetahuan  Anggota
Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan  Keuangan  Daerah  Dengan Partisipasi  Masyarakat  Dan  Akuntabilitas Sebagai  Variabel  Moderating  (  Studi Empiris  Di  Kabupaten  Boyolali ). Naskah Publikasi.  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Trini  Wulandari.  2013. Pengaruh  Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap
Pengawasan  Keuangan  Daerah  Dengan Akuntabilitas  Publik  Sebagai  Variabel Pemoderasi . Akuntansi FE UNP. WRA, Vol.
1, No. 2, Oktober 2013 .
Undang-Undang  Nomor    1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara .
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Waspada.co.id.    2017. Dewan  upayakan  perbaikan jalan lhoksukon cot-girek . http://waspada.co.id/aceh/dewan-upayakan- perbaikan-jalan-lhoksukon-cot-girek/ . (Dikunjungi pada 22/11/2017).
Wiwien widiyaastutie. 2008. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Kebijakan Publik
Terhadap  Pengetahuan  Dewan  Tentang Anggaran  Dengan  Pengawasan  Keuangan
Daerah (Studi empiris pada DPRD Pemerintahan  Jember) .  Fakultas  Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.