Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany

## KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP ILLEGAL TAPPING
Oleh : Suzananalisa  dan Devy Andryany *

## ABSTRAK
Minyak Mentah merupakan sumber daya alam strategis dan tak terbaharukan  yang  terkandung  didalam  wilayah  hukum pertambangan  Indonesia yang dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat. Namun  pada  beberapa  tahun  terakhir  ini  produksi  minyak mentah  menurun  salah  satu  penyebabnya  permasalahan keamanan,  yakni pencurian minyak mentah dan asset . Akibat dari  pencurian  ini  mengakibatkan  kerugian  keuangan  Negara  dan dampak  lingkungan  dari  proses  pencurian  minyak  tersebut  yang dikenal  dengan  illegal  tapping. Illegal  tapping adalah  suatu bentuk  tindak  pidana  pencurian  minyak  dengan  modus membuat sambungan (tapping) pipa secara illegal pada jalur pipa yang aktif mengalirkan minyak hasil produksi dari suatu perusahaan migas kepada suatu tempat penampungan tertentu yang  telah  disiapkan  oleh  pelaku.  Untuk  itu  perlu  mengkaji dan  menganalisa kejadian  ini  terus  berlangsung  sampai bertahun-tahun, sehingga diketahui faktor  penghambat penegakan hukumnya dan kebijakan kriminal yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi tindak pidana illegal tapping ini.
Kata Kunci: Keamanan, Pencurian, Kebijakan Kriminal,

## A. Pendahuluan
Minyak  dan  gas  bumi  (migas)  adalah  salah  satu kekayaan  alam  atau  sumber  daya  alam  yang  terpenting  di Indonesia. Keberadaannya merupakan sesuatu hal yang tidak
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari. *Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
dapat  diabaikan  dalam  menunjang  perkembangan  ekonomi dan  kemakmuran  negara.  Migas  juga  merupakan  aset  yang habis  pakai  dan  tak  terbaharukan (depleted  and  non renewable  assets), penyebaran  serta  cadangannya  juga sangat  terbatas.  Mengingat  karakteristik  yang  unik  tersebut, negara  sebagai  pemilik  sumber  daya  migas  berusaha  untuk mendapatkan  manfaat  dari  eksplorasi  migas  dengan  antara lain menghubungkan konsep hak menguasai dari negara atas kekayaan  alam  dengan  kegiatan  perekonomian sebagaimana dituangkan dalam  pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ,  yang berbunyi  ‘bahwa bumi dan air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran  rakyat dan Undang-Undang  Nomor  22  tahun 2001 tentang Minyak dan Gas  Bumi (UUMIGAS 2001) pada pasal (4)  mengatur  secara  khusus  mengenai  ketentuan  hak menguasai  negara tentang sumber  daya  alam  migas  secara khusus.  Pada  pasal ini dinyatakan bahwa  ‘migas’  sebagai sumber  daya  alam  strategis  dan  tak  terbaharukan  yang terkandung didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara
diselenggarakan oleh  pemerintah  sebagai  pemegang  hak kuasa pertambangan, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku  usaha,  sekalipun  memiliki  hak  atas  sebidang  tanah
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
dipermukaan  tidak  memiliki  hak  menguasai  atau  memiliki migas yang terkandung didalamnya.
Sampai  dengan awal  tahun  1970an,  industri  migas dikatakan  dapat  berjalan  lancar  dan  cukup  aman, meskipun tetap ada permasalahan yakni sekitar isu penurunan produksi minyak mentah,  dikarenakan  kondisi  sumur-sumur  yang  ada di  lapangan  migas  sudah  berusia  tua  sehingga  efektifitas produksi  menurun.  Selanjutnya,  menurut  catatan  Ditjen Migas,  pada tahun  1990an penurunan  produksi  minyak mentah lebih  disebabkan  karena  perumusan  konsep  kontrak bagi  hasil  (KBH)  usaha  hulu  migas    yang  dipandang    tidak memberikan  keuntungan  lebih  kepada  pengusaha  dan penemuan  sumur  gas  yang  belum  tersedia  pasar  ekspor  dan domestik,  sehingga  sumur  gas  lebih  banyak  di  tutup. Sedangkan pada  dekade  tahun  2000an,  penurunan  produksi minyak  mentah  lebih  banyak  disebabkan  karena  cadangan minyak  dari  sumur-sumur  produksi  yang  usianya  sudah semakin  tua  dan  dunia  mulai  meningkatkan  permintaan  gas sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik. 1
Namun,  mulai  akhir  tahun  2010 sampai  2013 penurunan  produksi  minyak  mentah,  didominasi  oleh permasalahan  sosial  dan  permasalahan  hukum.  Setidaknya
1 Madjedi  Hasan,  Kontrak  Minyak  Dan  Gas  Bumi  Berazas Kepastian Hukum, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hal.9.
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
ada 4  (empat) faktor yang  menjadi penyebab  penghambat produksi migas di Indonesia, yakni : 2
a. Permasalahan  infrastruktur,  yakni  fasilitas  dan  peralatan yang sudah tua
b. Permasalahan birokrasi, yakni perizinan dan
pembebebasan lahan,
c. Permasalahan keamanan, yakni pencurian minyak mentah dan aset
d. Permasalahan  sosial,  yakni  tuntutan  masyarakat  sekitar lokasi terhadap akses jalan dan tenaga kerja lokal
Khusus  untuk  point  (c)  permasalahan  keamanan, yakni pencurian minyak  mentah  dan  asset  merupakan permasalahan  yang  tinggi  dihadapi  oleh  Propinsi  Sumatera Selatan  dan  Jambi, sebagai salah  satu  wilayah  di  Indonesia dan memiliki cadangan  migas sangat tinggi, yakni penyebab penurunan  produksi  minyak  mentah disebabkan  oleh pencurian  minyak  mentah  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah illegal  tapping.  Illegal  tapping ini  terjadi  pada  jalur  pipa milik  PT.  Pertamina  pada  sistem    SP3  Tempino  Jambi menuju ke KM3 Sungai Gerong Plaju.
Illegal  tapping adalah  suatu  bentuk  tindak  pidana pencurian  minyak  dengan  modus  membuat  sambungan (tapping) pipa secara illegal pada  jalur  pipa  yang aktif
2 Ego,  Kendala  yang  menghambat  produksi  migas  KKK  di Sumsel, Dikutip  dari  Harian  Sumatera  Ekspress,  Jambi,  terbit,  9  Januari 2012.
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
mengalirkan  minyak  hasil  produksi dari suatu  perusahaan migas kepada suatu tempat penampungan tertentu yang telah disiapkan  oleh  pelaku.  Tindak  pidana illegal  tapping diwilayah  ini telah  berlangsung sejak  akhir tahun  2009. Meskipun beberapa kasus sudah dapat dimejahijaukan namun sampai tahun 2013 kejadian serupa masih terus berlangsung. Tindak  pidana illegal  tapping ini dilakukan  oleh  oknum secara terang-terangan, terbuka di mata masyarakat, penegak hukum  dan  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan melibatkan oknum masyarakat.
Sejak  akhir  tahun  2009  sampai  tahun  2012,  jumlah kasus illegal tapping pada jalur pipa ini cenderung meningkat berdasarkan data jumlah kasus yang terungkap sebagaimana laporan  yang  disampaikan  oleh  Ditjen  Migas  pada  tahun 2012:
a. Tahun  2009, 10  kasus,  total  pencurian  minyak  sekitar
7.734 bbl
b. Tahun  2010, 131  kasus,  total  pencurian  minyak  sekitar
8.120 bbl
c. Tahun  2011, 420  kasus,  total  pencurian  minyak  sekitar
94.539 bbl
d. Tahun  2012  (sampai  bulan  oktober), 631 kasus,  total pencurian minyak sekitar 267.000 bbl
Dari  data  diatas  bila  dikalkulasikan  dengan  rupiah jumlah  minyak  PT.  Pertamina yang  dicuri  di  jalur  SP3
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
Tempino Jambi  menuju ke  KM  03  Sungai  Gerong  Plaju menimbulkan  kerugian  Negara senilai  lebih  kurang  267 Miliar  Rupiah  dengan  asumsi  harga  minyak  mentah  sekitar US$  100  per  barel.  Kerugian  negara  pada  tahun  2012 memang  lebih  tinggi,  jauh  meningkat  dibandingkan kehilangan minyak pada tahun 2011 yakni sebanyak 94.539 ribu barel atau senilai lebih kurang 94,53 Miliar Rupiah. 3
Selain  akibat  kerugian  keuangan    bagi  Negara, tindakan  illegal  tapping  juga berpotensi  mencemarkan lingkungan,  tanah  maupun  air.  Karena,  minyak  mentah adalah  minyak  yang  terdiri  atas  lebih  dari  200  jenis hidrokarbon yang berasal dari hasil proses alami, yang harus tetap berada dalam atmosfer dan tekanan tertentu, tidak dapat berada  di  lingkungan  luar  tanpa  pengolahan.  Tanah  dan  air yang terkena ceceran dan tampungan minyak mentah ini akan berubah menjadi hitam, dan berminyak, sehingga
keseimbangan  ekosistem  alami  menjadi  terganggu.  Pada kondisi ini,  maka  dapat  dikatakan prinsip hak  menguasai negara  pada penggelolaan  sumber  daya  alam  untuk kesejahteraan  rakyat  Indonesia  sebagaimana  amanat UUD 1945, tidak dapat ditegakkan.
3 Edy  Supriyadi, Siapa  pelindung  penjarahan  minyak, Dikutip dari  situs  www.  ANTARA jambi,  terakhir  dikunjungi  15  Oktober  2012, pukul 08.00 wib
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
Berlatar  belakang  pada  paparan  diatas,  penulis menganalisa mengapa  kejadian  ini  terus  berlangsung  sampai bertahun-tahun,  apa  saja  yang  menjadi  faktor  penghambat penegakan  hukumnya dan  bagaimanakah  kebijakan  hukum pidana yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  tindak  pidana illegal tapping ini.

## B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Tapping
Untuk  lebih  memahami  yang  menjadi  penghambat penegakan hukum terhadap  tindak  pidana  illegal  tapping, dijelaskan  terlebih  dahulu terjadinya illegal  tapping  ini  terus berkembang  dari  tahun  ke  tahun. Bermula  dari jalur  pipa minyak  di  sistem  jalur  SP3  Tempino  ke  Sungai  Gerong adalah 265 KM. Jalur pipa ini melintasi beberapa wilayah di Propinsi  Jambi  dan  Sumatera  Selatan,  diantaranya wilayah Kenali  Asam,  Tempino  di  Propinsi  Jambi,  Kecamatan Bayung  Lencir,  Kecamatan  Sungai  Lilin,  wilayah  Benyatan di  Kabupaten  Muasi  Banyuasin,  wilayah  Kabupaten Banyuasin,dan  wilayah  Kota  Palembang,  Propinsi  Sumatera Selatan. Jalur pipa pada  awal pembangunan masih berada di dalam  kawasan  hutan,  namun  sejalan  dengan  perkembangan jalur  tersebut  saat  ini  telah  menjadi  lokasi  pemukiman penduduk  yang  cukup  padat,  perkebunan  karet  dan  sawit. Meskipun sebagian tetap masih berada dalam kawasan hutan, rawa  maupun  sungai.  Setiap  harinya  pipa  ini  dipergunakan
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
untuk  mengirimkan  minyak  mentah  sebanyak  12.000  barel per hari. 4
Adapun  minyak  yang  disalurkan  melalui  sistem jaringan pipa ini adalah minyak hasil produksi dari beberapa perusahaan  minyak  dan  gas  yang  ada  di  wilayah  propinsi Jambi  dan  Sumatera  Selatan,  diantaranya  PT.  Pertamina  EP Asset  1  Field  Jambi  di  Kenali  Asam,  EMP  Gelam,  TAC Pertamina-Akar  Golindo,  BWP  Meruap,  PT.  Pertamian  EP Asset 1 Field Jambi di Bajubang, PMBMS Jam bi, MontD’Or Oil  Tungkal,    PT.  Pertamian  EP  Asset  1  Field  Jambi  di Tempino  dan  Tately,  TAC  Pertamina- Babat  Kukui  Energy, KSO  Geo  Energy,    PT.  Pertamian  EP  Asset  1  Field  Ramba dan PT. Odira Karang Agung.
Sebelum  muncul  demam illegal  tapping di  wilayah ini,  pada  sekitar  tahun  2008,  masyarakat  yang  tinggal  di sepanjang  jalur  pipa  ini  bekerja  sebagai  petani  karet  dan sawit, dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp. 21.000 sampai Rp.  35.000  sehari  dengan  penjualan  getah  karet  rakyat dengan  produksi  harian  sekitar  3-5  kilogram.  Yang  artinya dalam  satu  bulan  pendapatan  maksimal  masyarakat  petani karet dibawah Rp. 1 juta rupiah. Pendapatan ini tentu sangat minim, tidak dapat cukup untuk memenuhi kebutuhan harian rumah  tangga.  Kondisi  inilah  yang  kemudian  memicu
4 Pertamina Gas Area Sumatera Bagian Selatan, Data Operasional Juli  2013,  disampaikan  kepada  Direktur  Utama  PT.  Pertamina  pada kunjungan ke lokasi illegal tapping, 26 Juli 2013
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
masyarakat  untuk  meminta  izin  secara  resmi  mengelola sumur-sumur  tua  sisa  Belanda  yang  memang  banyak ditemukan diwilayah ini. Wujud resmi izin tersebut didirikan koperasi  desa menjadi  salah  satu  unit  usaha illegal yang melakukan  praktek  jual  beli  minyak  mentah  yang dikumpulkan  oleh  warga  melalui illegal  tapping dan multitafsir  dari  masyarakat  setempat tentang  keberadan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  Nomor  26 tahun 2007 yang mengatur pengelolaan sumur tua.
Illegal  tapping ini  memang  menjanjikan  keuntungan yang  besar, bahwa  satu  drum  minyak  mentah  yang  sudah diolah  dihargai Rp,  800.000  per  drum,  dengan  biaya produksi  yang  dibutuhkan  untuk  mengolah  minyak  mentah ini  hanya  separohnya. Illegal  tapping ini  dilakukan dengan cara  yang  rapi,  professional  dan  terorganisir  dengan menghasilkan Penyulingan tingkat pertama akan mengasilkan bahan  bakar  berupa  bensin  yang  dijual  dengan  harga Rp.  800.000,- per  drum,  penyulingan  kedua  menghasilkan minyak tanah  yang dijual  Rp. 850.000,- per drum dan  yang terakhir  adalah  solar  dengan  harga  Rp.600.000,- per  drum yang  dijual  minyak  ini  melalui  darat,  sebagian  di  jual  ke perusahaan  sekitar  bayung  lencir,  dan  sebagian  di  kirim  ke
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
Jambi,  Lampung,  Tanggerang,  Pulau  Bangka  yang  di kapalkan di bawah jembatan sungai lalan, bayung lencir. 5
Keuntungan  yang  besar  dan  dijadikan  sebagai  mata pencaharian,  cara  kerja  yang  rapi  dan  sindikat  yang terorganisir  dilakoni  oleh  sepertiga  penduduk  di  lokasi  pipa- pipa minyak maka dari operasi illegal tapping ini cukup sulit untuk  di  ungkap  dan  di  proses  peradilan sehingga jumlah kasus meningkat terus dari tahun ke tahun.
Selanjutnya faktor  penghambat  penegakan hukum adalah  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  dampak operasional  illegal  tapping  terhadap  lingkungan  dan kurangnya  kesadaran  bahwa  tindakan  ini  merupakan  suatu perbuatan  yang  melanggar hukum. Kepolisian Republik Indonesia  (Polri)  menyebutkan  indikasi  kuat  adanya  oknum pihak pemerintah serta oknum aparat yang melindungi kasus pencurian minyak di jalur pipa SP3 Tempino ke KM3 Sungai Gerong-Plaju-Sumatera Selatan. Hal itu diakui langsung oleh Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  (Kabareskrim)  Polri Komisaris Jenderal Sutarman, di sela Rapat Dengar Pendapat dengan  Komisi  VII  DPR  di  Jakarta, 6 .  Ada  indikasi  kuat
5 Arif Agung, Operasi perjalanan minyak mentah, Harian Berita Pagi,5Oktober 2012, hal 2
6 Edy  Supriyadi, Siapa  pelindung  penjarahan  minyak, dikutip dari situs www. ANTARA    jambi, terakhir dikunjungi 15 Oktober 2012, pukul 08.00 wib
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
keterlibatan oknum  yang  melindungi  tindakan  kriminal tersebut, karena pelaku tahu persis kapan waktu mengalirnya pinyak pada jalur pipa itu," kata Sutarman.
C  de  Rover 7 mengatakan  bahwa  perlunya  penegakan hukum  nasional  dalam,  arti  menjamin  penghormatan  hukum dan akibat-akibat dari pelanggaran terhadap hukum mungkin sama  tuanya  dengan  hukum  itu  sendiri.  Praktek  penegakan hukum harus sesuai dengan asas dasar legalitas, kepentingan dan  keseimbangan.  Setiap  praktek  penegakan  hukum  harus memiliki dasar hukum.
Ada  3  (tiga)  faktor  yang  penting  dalam  masalah penegakan  hukum,  yaitu  faktor  substansi  (materi)  hukum, faktor struktural hukum dan faktor kultural (budaya) hukum. Keseluruhan  faktor-faktor  di  atas  merupakan  faktor  yang saling  berhubungan  dan  saling  tali-temali.  Artinya,  urutan penyebutan  faktor-faktor  ini  tidak  mempengaruhi  dan  bukan menunjukan  prioritas  yang  harus  diutamakan.  Setiap  faktor sama  pentingnya  sehingga  jika  satu  faktor  tidak  optimal meskipun faktor  yang; lain terpenuhi dengan maksimal akan dapat mempengaruhi pelaksanaan, penegakan hukum 8 .
Berkaitan  dengan illegal  tapping yang  merupakan suatu  operasi  untuk  melakukan  kegiatan  pengolahan,
7 C. de Rover, To Serve & To Protect; Acuan Universal Penegakan HAM, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 148 dan 165.
8 Sidik  Sunaryo, Sistem  Peradilan  Pidana, Penerbit  Universitas Muhammadyah Malang, Malang, 2004. Hal. 11
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak secara illegal tanpa  memiliki  izin  dari  pemerintah  dan  dilakukan  oleh sindikat  yang  bukan  badan  hukum  formal,  sedangkan diketahui bahwa pengambilan minyak bumi tanpa mengikuti standard  operation yang  benar  adalah sangat  berbahaya. Sebagaimana pengertian  Minyak  Bumi di dalam UUMIGAS 2001  pasal  1  ayat  1  yaitu minyak  mentah  yang  berasal  dari hasil  proses  alami  berupa  hidrokarbon  yang  dalam  kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh  dari  proses  penambangan  tetapi  tidak  termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang  diperoleh  dari  kegiatan  yang  tidak  berkaitan  dengan kegiatan usaha migas. Sehingga minyak bumi ini tidak dapat berada  di  lingkungan,  sebelum  dilakukan  pengolahan  tanpa pengendalian  yang  tepat,  karena  akan membahayakan lingkungan.  Adapun  kandungan  senyawa  kimia  yang  ada didalam minyak bumi terdiri atas karbon (83-85%), hidrogen (10-14%),    nitrogen  (0,1-2%),  oksigen  (0.05-1,5%),  sulfur (0,05-6,0%)  dan    metal  (<0,1%). Selain  itu tindak  pidana illegal  tapping ini sangat  terorganisir dan  merugikan keuangan negara.
Penegakan hukum terhadap illegal tapping meliputi Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  Dan  Gas
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
Bumi (UUMIGAS  2001),  dan  Undang  Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  dan  Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Di  dalam  KUHP,  terdapat  4  (empat)  Pasal  yang berhubungan  dengan  perbuatan illegal  tapping ,  yakni  Pasal 187, Pasal 359, 360 dan Pasal 362. Illegal tapping tergolong kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Maksudnya disini adalah dilanggarnya prosedur
kerja sehingga membahayakan keamanan umum.
Penjelasaannya  sebagai  berikut,  PT.  Pertamina  memiliki aturan  internal  dalam  melakukan  pengeboran  untuk penyambungan pipa minyak mengacu pada standard Health, Safety  and  Environment (HSE)  dan  prosedur  kerja penyambungan  pipa.  Prosedur  ini  disusun  dalam  upaya mengantisipasi kemungkinan dampak dari pengeboran, mulai dari  pakaian  kerja  yang  digunakan  pekerja,  alat  yang digunakan,  dan  kondisi  yang  aman  untuk  melakukan pekerjaan.  Pengeboran  pipa  dalam  upaya  penyambungan berpotensi  menimbulkan  percikan  api,  pipa  bisa  meledak karena  minyak  bumi  mempunyai  tekanan,  dan  dengan pemicu lainnya sangat dapat menimbulkan kebakaran. Sesuai prosedur kerja, pada pekerjaan pengelasan untuk
penyambungan  pipa,  di  titik  lokasi  tertentu  tersebut,    aliran minyak  akan  dihentikan  sementara  atau  di  lakukan shut
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
down,  atau  sehingga  minyak  mentah  tidak  dapat  mengalir sementara pada titik lokasi tersebut.
Pekerjaan  ini  hanya  dapat  dilakukan  dengan  tujuan tertentu,  misalnya  tujuan  perawatan  penggantian  pipa  atau jadwal penggantian lainnya.  Sementara pada illegal tapping, semua prosedur kerja di langgar, pekerjaan pengeboran untuk menyambungan  pipa illegal oleh  oknum,  dilakukan  dalam kondisi  pipa  minyak  aktif  mengalir minyak bumi,  pekerja tidak  menggunakan  alat  pelindung  diri.  Sehingganya  saat pengeboran  berpotensi  menimbulkan percikan  api, ledakan dan kebakaran. Selanjutnya, ceceran minyak bumi yang jatuh ke  tanah dan  air menyebabkan terganggunya  ekosistem lingkungan,  diketahui  lingkungan  merupakan  segala  sesuatu yang  ada  di  sekitar  manusia  yang  mempengaruhi perkembangan  kehidupan  manusia  baik  langsung  maupun tidak  langsung  sehingga  kegiatan illegal  tapping dapat dikenai  sanksi  pidana  penjara  dan  denda  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 187, 359, 360 Pasal 362  KUHP dan Pasal 51 sampai dengan Pasal 58 UUMIGAS 2001
Di  dalam  UUMIGAS  2001  secara  khusus  juga mengatur  tentang  ketentuan  pidana  meskipun  tidak  secara spesifik  mendefiniskan  atau  memberi  batasan  pada  tindak pidana illegal  tapping.  Namun  dari  anatomi  tindak  pidana yang penulis jelaskan diatas dapat dirumuskan bahwa tindak
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
pidana illegal  tapping dapat  dikenakan  pasal  pidana  yang dimulai dari pasal 51 sampai pasal 58,
Faktor Penghambat  Penegakan  Hukum Kepada  Pelaku

## Tindak Pidana Illegal Tapping
Pada  tindak  pidana illegal  tapping sebagaimana dijelaskan diatas, dengan berbagai modus operasi yang sudah tertata  rapi,  dengan  kasus  yang  terus  meningkat  sejak tahun 2009, dari  kasus-kasus  yang  terus  berkembang  maka diketahui  faktor-faktor  yang  menghambat  penegakan  hukum illegal tapping dapat digolongkan sebagai berikut :
1. Faktor Perundang-undangan. Dalam KUHP dan
UUMIGAS  2001,  belum  memuat  batasan  tegas  secara khusus  mengenai  ruang  lingkup  dan  pengertian  tindak pidana illegal  tapping.  Sehingga  jenis-jenis  perbuatan pidana  apa  yang  menjadi  tautan  atas  tindak  pidana  ini dideskripsikan  sendiri  oleh  aparat  penegak  hukum berdasarkan  pembedahan  anatomi  tindak  pidana  ini. Selain  itu  dampak illegal  tapping terhadap lingkungan juga  belum  secara  khusus  diatur  dalam  UUPLH  2009. Oleh karena itu upaya penegakan hukum, dengan kaitan KUHP,  UUMIGAS  2001  dan  UUPPLH  2009  belum dapat secara maksimal ditegakkan.
2. Faktor Penegak Hukum, keberhasilan penegakan hukum
pidana untuk menanggulangi illegal tapping tidak hanya ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan  saja
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
melainkan juga keberhasilan aparat penegak hukum yang melaksanakan  penegakan  hukum  mulai  dari  tingkat penyidikan  sampai tingkat  peradilan.  Kekurangan informasi dan  edukasi untuk  aparat  penegak  hukum tentang  industri  migas  yang  merupakan  industri  spesifik menjadi salah satu faktor penghambat.
3. Faktor  Infrastruktur  Pendukung,  faktor  ini  merupakan tulang  punggung  penegakan  hukum  terhadap illegal tapping sebab  kebedaaannya  merupakan  pendukung keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materil, sehingga  berdampak  pada  kurang  optimalnya  proses penegakan hukum.
4. Faktor  Budaya  Hukum dan Faktor Masyarakat.  Kedua faktor  ini saling  berkaitan  dan memiliki  pengaruh serta memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam  proses penegakan  hukum di masyarakat.  Terutama  untuk penegakan  dalam  menanggulangi illegal  tapping.
Bayung  Lencir  adalah  lokasi  terbanyak  ditemukannya kasus tindak pidana illegal tapping. Bayung lencir terdiri atas 20 desa yang menyebar, dengan rata-rata pendidikan masyarakat  hanya  sampai  tingkat  dasar,  karena  akses pendidikan  menengah masih  minim,  bisa  dimaklumi bahwa    cukup  sulit  akhirnya  bagi  masyarakat  untuk memahami  hukum  yang  berlaku  di  negara  kita. Sehingganya  budaya  hukum  dalam  masyarakat  tidak
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
berjalan  dengan  baik.  Sementara  potensi  sumber  daya alam  di wilayah ini sangat besar, setidaknya ada 5 (lima) perusaahaan  migas  yang  beroperasi,  di  tambah perusahaan  pertambangan  dan  perkebunan  besar  dan kecil. Illegal  tapping bagi  masyarakat  merupakan  suatu mata pencaharian, keberadaan perusahaan dan industri di wilayah  ini,  tidak  cukup  untuk  menyerap  tenaga  kerja non  skill yang  sangat  banyak,  pengangguran  pada  usia produktif.  Masyarakat  diperdaya  oleh  oknum  dan akhirnya  menganggap  bahwa illegal  tapping merupakan suatu  peluang  kerja.  Disadari  atau  tidak  disadari, mengetahui  atau tidak mengetahui bahwa illegal taping adalah melawan hukum.

## C. Kebijakan  Hukum  Pidana  (criminal  policy) dalam
Upaya  Pembaharuan Penegakan  Hukum atas

## Tindak Pidana Illegal Tapping
Faktor-faktor  penghambat  yang  telah  dikemukan  diatas dapat  dicegah  dan  ditanggulangi  dengan  mengedepankan suatu  rumusan  kebijkan  hukum  pidana (crimial  policy). Kebijakan  hukum  pidana  dengan  upaya non  penal bersifat pencegahan  (preventif)  yang  sasarannya  adalah  mengangani faktor-faktor  kondusif  penyebab  kejahatan illegal  tapping dari  referensi  faktor-faktor  penghambat  penengakan  hukum pidana  (penal),  upaya prevention  without  punishment atau pencegahan  tanpa  pemberian  sanksi,  ternyata  justru
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
menjanjikan  keberhasilan  penanganan  dalam  upaya  untuk kesejahteraan  sosial dan  upaya  untuk  perlindungan masyarakat. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu secara preventif dan represif, dijabarkan sebagai berikut  :

## 1. Upaya Pencegahan Preventif
Usaha pencegahan yang bersifat preventif (non penal) ini  dimaksudkan  sebagai  usaha  pencegahan  terhadap kemungkinan timbul serta semakin meluasnya illegal tapping dalam  masyarakat,  berusaha  mencegah  seseorang sebelum melakukan  kejahatan illegal  tapping,  karena  bila  seseorang telah  terjerumus  melakukan  suatu  kejahatan  akan  sulit baginya    untuk  menjadi  orang  yang  baik  kembali,  sebab kecenderungan  untuk  mengurangi  perbuatan  yang  pernah dilakukan  adalah  sangat  kecil.  Sehingga  usaha  peventif  ini sangat penting artinya, bagaimanapun juga pencegahan masih jauh lebih baik dari pada mengobati.
Jadi pencegahan sebelum terjadinya illegal tapping ini
dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk menghapuskan illegal  tapping.  Walaupun  sampai  sekarang belum dapat diberantas secara tuntas, namun untuk mencegah atau mengurangi dan memperkecil lingkungan illegal tapping terus  dilaksanakan.  Beberapa  alasan  mengapa penulis mencurahkan  perhatian  yang  lebih  besar  pada  upaya pencegahan (non  penal) adalah sebagai berikut:
1. Pemasangan lampu penerangan disepanjang jalur pipa
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
2. Pemasangan warning sign dan hotline number 24 Jam
3. Meningkatkan  pola  pengawasan  di  sepanjang  jalur pipa yang akan dibagi menjadi 3 wilayah kerja untuk segmen  utara (Kab. Jambi  /  Muba)  Segmen  Tengah (Kab. Banyuasin) dan Segmen  Selatan  (Kotamadya Palembang), dimana setiap Wilayah Kerja dikoordinir oleh Koordinator& Wakil Koordinator Wilayah .
4. Membentuk  suatu  kelompok  pengamanan  bersama sejenis  satuan  kerja  bersama  (satker)  melibatkan tokoh  masyrakat  dan  perusahaan,  sehingga  tercipta
rasa memiliki terhadap aset bersama dan
menumbuhkan jiwa tanggung jawab dari masyarakat
5. Melakukan  pengawasan  pada  malam  hari  bersama personel  operasi, aparat keamanan  dan  menambah jumlah petugas line checker
6. Sosialisasi  dan  Edukasi  terpadu,  dengan  melibatkan lembaga  pendidikan  atau  universitas  terkemuka  di
Provinsi  Sumatera  Selatan  dan  Jambi yakni Universitas Sriwijaya, Universitas Jambi dan Universitas Batanghari, minimal  setiap 3 bulan sekali yang  melibatkan masyarakat setempat, instansi terkait,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama  dan aparat keamanan  pada  Kab.  Muaro  Jambi,  Musi  Banyuasin, Banyuasin  dan  Kota  Palembang  dalam  rangka memberikan  edukasi  tentang  keberdaan  industri
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
migas, hukum yang berlaku dan kaitannya dengan hak menguasai  negara,  sehingga  masyarakat  menjadi faham dan menyadari, kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi meningkat dalam  pemahaman, menyusun  program  kemandirian masyarakat, keberdayaan masyarakat, dan  kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh kembangkan  ketanggap segeraan masyarakat    untuk melakukan pengawasan sosial,  dan    mengembangkan    dan    menjaga    budaya dan  kearifan  lokal  dalam  rangka  pelestarian  fungsi lingkungan hidup.
7. Pemasangan proteksi beton  pada  daerah-daerah  yang rawan  seperti  di  Bayung  Lencir,  Sungai  Lilin  dan
Betung.
8. Penertiban bangunan  yang  berada  diatas jalur pipa dalam  rangka  pengamanan  masyarakat  dari  radiasi, bahaya ledakan dan pencemaran lingkungan dari pipa minyak bumi.
9. Penggalakkan  Program  Kerja  Masyarakat  dan
Pertamina sebagai bentuk kontribusi Pertamina dalam rangka  membangun  masyarakat  sekitar.  Sebelum menyusun  program  kerja,  Pertamina  sebaiknya melakukan    Studi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  (Studi Sosek)  guna  memetakan  kondisi  masyarakat  secara
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
terperinci  dan  detail.  Studi  ini diharapkan menjadi pintu  masuk  penyelesaian  permasalah illegal  tapping secara  massal.  Dari  sini,  dapat  disusun  rencana  kerja pembangunan masyarakat atau Community Development program,  yang  berbasis  pada  tujuan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan perkonomian  masyarakat  yang  mandiri,  merupakan jawaban atas permasalahan yang diungkap
sebelumnya  yakni social  patology  of  industrial revolution.      Selain  studi,  secara  langsung  dapat  juga diusulkan untuk pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat  tidak rmampu  dan  berprestasi untuk memperbaiki  kualitas  sumber  daya  manusia  dan peningkatan  pemahaman  budaya  hukum  dalam masyarakat. Menurut penulis upaya inilah yang harus dilakukan  oleh  PT.  Pertamina  dalam  waktu  segera, karena pelaku tindak pidana illegal tapping di wilayah ini adalah masyarakat umum yang telah terperangkap dalam sindikat.
10. Kerjasama dengan aparat keamanan dan masyarakat :
a. Kerja  sama  selama  ini  dengan  aparat  keamanan bersifat  pengamanan operasi  dan  PAM  tertutup serta  publikasi melalui media massa lokal, namun sejak  meningkatnya  modus  penjarahan  pada  bulan Mei 2012 pengamanan terhadap minyak dilakukan
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
oleh Pertamina EP  dengan aparat keamanan secara terpadu  dan  dan  publikasi  melalui media massa lokal dan nasional
b. Melakukan sweeping di lokasi yang diduga sebagai tempat tapping permanent  oleh team operasi  dan aparat keamanan  di  Daerah  Bayunglincir  Kab. MUBA diikuti oleh media masa lokal
c. Melakukan  Benchmarking  pengamanan  Jalur  Pipa dengan perusahaan  minyak  lainnya,  yakni  PT.
MEDCO RIMAU.

## 2. Upaya Penanggulangan (represif).
Pemulihan  kembali  keseimbangan  yang  terganggu akibat  adanya  suatu  kejahatan  dalam  hal  ini illegal  tapping, maka  diperlukan  sekali  adanya  tindakan  secara  represif. Upaya  yang  dapat  dilakukan  sebagai  upaya  penanggulangan illegal tapping yang bersifat preventif, yaitu:
1)  Memberi  peringatan  terhadap  pelaku illegal  tapping yang biasa melakukan illegal  tapping dalam  rapat-rapat  RT,
Kelurahan, Kegiatan Masyarakat lainnya..
2) Menjalin  hubungan  dengan  pemuka  agama  dan  tokoh masyarakat agar membantu memberi pengarahan,
bimbingan  masyarakat  lewat  jalur agama  kepada  pelaku illegal tapping yang digolongkan pencurian dan perusakan lingkungan  dan  dampak  yang  timbul  apabila  kegiatan  ini terus berlangsung.
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
Cara lain  dalam penanggulangan illegal  tapping adalah dengan cara represif yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana  pada  barang  siapa  yang melakukan illegal  tapping sesuai  dengan  peraturan  dan  hukum  acara  yang berlaku. Pemberian  sanksi  pidana  itu  baru  dapat  dikenakan  terhadap pelaku tindak pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur yang  terkandung  dalam  pasal-pasal  yang  berhubungan dengan illegal  tapping. Ada  beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan  dalam menanggulangi illegal  tapping dengan menggunakan  cara  represif  bersama  Penegak  Hukum  yaitu Kepolisian  Setempat,yaitu:  1)Melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  sampai  tuntas  terhadap illegal  tapping. 2) Melakukan  operasi-operasi atau penggerebekan (sweeping) ke  tempat-tempat  dan  di  waktu yang  rawan  terjadi illegal
tapping.3) penyuluhan secara berkesinambungan
dimaksudkan  selain  menghilangkan  harapan  para  oknum untuk  memperoleh  untung  dari  kegiatan illegal  tapping , penangkapan,  penahanan  dan  penyerahan  berita  acara pemeriksaan  kepada  Kejaksaan  untuk  menjalani  mekanisme peradilan  pidana  dalam    memberikan  sanksi  yang  tepat sehingga menimbulkan efek jera  bagi pelaku illegal tapping.

## D. Penutup
1. Faktor  yang  menghambat  penegakan  hukum  illegal tapping  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  yakni belum
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
adanya pengaturan secara khusus tentang  tindak pidana illegal tapping baik dalam KUHP, UUMIGAS 2001 dan UUPPLH 2009, hal ini disebabkan karena tindak pidana ini  adalah  tindak  pidana  yang  berkembang  dengan modernisasi,  terpicu  sejak tahun  2007,  sehingganya memang  belum  diakomodir  oleh  undang-undang  yang lahir sebelumnya. Selain itu, kurang optimalnya peranan dan kinerja para penegak hukum, kurangnya infrastruktur pendukung dalam penegakan hukum illegal tapping, dan  yang  paling  utama  adalah  faktor  budaya hukum  dan  faktor  masyarakat.    Tingkat  pendidikan masyarakat yang  minim, bisa dimaklumi bahwa  cukup sulit akhirnya bagi masyarakat untuk memahami hukum yang berlaku di negara kita. Sehingganya budaya hukum dalam  masyarakat  sangat  tidak berjalan  dengan  baik. Potensi sumber daya alam  melimpah namun keberadaan industri  tidak  cukup  untuk  menyerap  tenaga  kerja non
skill yang  sangat  banyak. Illegal  tapping bagi masyarakat merupakan suatu mata pencaharian. Sehingg
yang terjadi disini adalah kejahatan didasari ketimpangan derajat sosial, tingginya angka
pengangguran dan minimnya tingkat pendidikan.
2. Kebijakan  hukum  pidana  dengan  upaya non  penal bersifat  pencegahan  (preventif)  yang  sasarannya  adalah mengangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab  kejahatan
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
illegal  tapping dari  referensi  faktor-faktor  penghambat penengakan  hukum  pidana  (penal),  upaya prevention without  punishment atau  pencegahan  tanpa  pemberian sanksi, ternyata justru menjanjikan keberhasilan penanganan.  Hal  ini  tentunya  sejalan  dengan tujuan kebijakan  hukum  pidana  yang  merupakan  suatu modern crime  science yaitu  suatu  kebijakan  guna  melakukan
pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  yang  lebih luas  dari  kebijakan  sosial  yakni  upaya  untuk kesejahteraan  sosial  dan  upaya  untuk  perlindungan masyarakat.

## E. Rekomendasi
1. Agar Undang  Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang
Minyak  Gas  Bumi  dan  Undang  Undang  No.  32  Tahun 2009  tentang  Pengelolaan  dan  Pelestarian  Lingkungan Hidup menjadi sebuah perundang-undangan pidana yang efektif,  dimana  di  dalamnya  memuat  ketentuan  yang jelas  dan  tegas  tentang  penegakan  hukum  terhadap perbuatan pidana illegal tapping demi tercapainya tujuan penegakan hukum yang bersifat komprehensif
2. Agar  Pencegahan  dan  Penanggulangan  terhadap  faktor penghambat  penegakan  hukum    dari  sudut  pandang criminal  policy baik  secara penal dan non  penal  policy dapat  diupayakan  secara  optimal.  Untuk  itu    diperlukan
Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping – Suzanalisa dan Devy Andriany
kerjasama  semua  elemen  masyarakat  dan  penegak hukum dalam penegakan hukum illegal tapping
F. Daftar Pustaka
Agus  Suryono, Gangguan  Keamanan  Migas ,
Indo
Petro,Jakarta, 2010
Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  Dengan  Pidana
Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum
Pidana , cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
Imam  Supardi, Lingkungan  Hidup  dan  Kelestariannya,
Alumni, Bandung 2003
Leden  Marpaung,  Proses  Penanganan  Perkara  Pidana
Penyelidikan  dan    Penyidikan, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2009, hal.3.
Madjedi  Hasan,  Kontrak  Minyak  Dan  Gas  Bumi  Berazas
Kepastian Hukum, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009. Mardjono  Reksodiputro,Kemajuan  Pembangunan  Ekonomi dan  Kejahatan, Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan Pengabdian Hukum,Universitas Indonesia,Jakarta, 2007 RM.  Gatot  P. Soemartono.  Hukum  Lingkungan  Indonesia. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2005 Satjipta Rahardjo, Masalah penegakan hukum; Suatu tinjauan sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983. Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan  Hukum, Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 1983. Republik  Indonesia,  Kitab  undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
_______,Undang  Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang Minyak Dan Gas Bumi
_______, Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup