Kehidupan sosial budaya etnis Tionghoa di Sidoarjo pada masa kolonial
Socio-cultural life of the Chinese in Sidoarjo during the colonial period
Yunanto Setiawan, Yudi Prasetyo yunanto206@gmail.com, prastyudi19@gmail.com
STKIP PGRI Sidoarjo, Jl. Raya Kemiri, Kemiri, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234, Indonesia Corresponding email: yunanto206@gmail.com

## Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index
Research
Article

## ARTICLE INFO
Received: April 30, 2021 Revised: May 26, 2023
Accepted: July 09, 2023 Published: June 30, 2023

## ABSTRACT
This study aims to describe the socio-cultural life of the Chinese in Sidoarjo during Dutch colonialism. The main focus highlighted was the colonial government's policy towards Chinese descent in Sidoarjo. As well as how the Chinese descent adapts to the culture of the surrounding community, thus changing the social status of the Chinese. This study uses a historical method. This study combines literature reviews from libraries, e-journals, and field research by seeking oral sources. Oral sources are needed to strengthen or complement written sources. The results of the study explained that the policies issued by the colonial government had influenced the socio-cultural life of Chinese descent. In addition, the Western-style education received by the younger generation of Chinese has raised their status among the people. By mastering the Dutch language and dressing in a Western-style, the younger generation of Chinese is in the middle class.

## KEYWORDS
Chinese; Sidoarjo; colonialism

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskrisikan  kehidupan  sosial  budaya  etnis Tionghoa di Sidoarjo pada masa kolonialisme Belanda. Fokus utama yang disorot adalah kebijakan pemerintah kolonial terhadap orang – orang Tionghoa di Sidoarjo. Serta  bagaimana  orang – orang  Tionghoa  menyesuaikan  diri  dengan  budaya masyarakat disekitarnya, sehingga membuat status sosial orang Tionghoa berubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Penelitian ini mengkombinasikan antara kajian literatur dari perpustakaan, e-jurnal, dan penelitian lapangan dengan mencari  sumber – sumber  lisan.  Sumber  lisan  diperlukan  untuk  memperkuat ataupun melengkapi sumber – sumber tertulis. Hasil penelitian memaparkan bahwa kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  kolonial  telah  mempengaruhi kehidupan sosial-budaya orang – orang Tionghoa. Selain itu, pendidikan ala barat yang  diterima  oleh  generasi  muda  Tionghoa  telah  mengangkat  derajat  mereka dikalangan  masyarakat.  Dengan  menguasai  bahasa  Belanda  dan  berpakaian  ala Barat membuat generasi muda Tionghoa berada di kelas menengah.

## KATA-KATA KUNCI
Tionghoa; Sidoarjo; kolonialisme

## Permalink/DOI
10.17977/um020v17i12023p56-65
Copyright © 2023. Sejarah dan Budaya Email: jsb.journal@um.ac.id Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147
How to Cite APA Style: Setiawan, Y., & Prasetyo, Y. (2023). Kehidupan sosial budaya etnis tionghoa di sidoarjo pada masa kolonial. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 17(1), 56- 65. https://dx.doi.org/10.17977/u m020v17i12023p56-65
This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

## PENDAHULUAN
Belum  diketahui  secara  pasti  sejak  kapan  etnis  Tionghoa  berada  di  Kabupaten  Sidoarjo, namun  diperkirakan  tahun  kedatangan  etnis  Tionghoa  di  Sidoarjo  berhubungan  dengan sejarah etnis Tionghoa di Surabaya. Hal ini dikarenakan Sidoarjo pernah menjadi bagian dari Surabaya. Pada tahun 1851, Sidoarjo masih bernama Sidokare sebagai bagian dari daerah Kadipaten Surabaya. Sidokare dipimpin oleh seorang patih yang bernama R. Ng. Djojohardjo yang  tinggal  di  Pucanganom.  Beliau  dibantu  oleh  seorang  Wedana  yang  bernama  Bagus Ranuwirjo ( Panitia Penggali Sejarah Kabupaten Sidoarjo, 2009 ).
Pemisahan Sidokare dari wilayah kekuasaan Kadipaten Surabaya tak terlepas dari pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Jayenggrana. Pemberontakan yang dilakukan oleh Jayenggrana ini membuat Belanda memecah wilayah Surabaya ( Sidoarjo, 2006 ). Pada tahun  1859,  Pemerintah  Hindia  Belanda  mempersempit  wilayah  Kadipaten  Surabaya. Kadipaten Surabaya terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare.  Untuk  wilayah  Kabupaten  Sidokare  sendiri  diangkatlah  seorang  Bupati  yang bernama RTP Tjokronegoro I yang berasal dari Kasepuhan. Beliau merupakan putra dari RAP Tjokronegoro yang merupakan Bupati Surabaya ( Panitia Penggali Sejarah Kabupaten Sidoarjo, 2009 ).
Perubahan  nama  Sidokare  menjadi  Sidoarjo  diawali  dengan  keluarnya  keputusan Gubernur Jenderal No. 10 tanggal 28 Mei 1859. Mengacu dari keputusan Gubernur Jenderal tersebut  maka  dibuatlah Staatsblad  van  Nederlandsch  Indië (Lembaran  Negara  Hindia Belanda)  No.  32  yang  diundangkan  pada  tanggal  2  Juni  1859.  Pada  lembaran  tersebut disebutkan bahwa Regentschap (Kabupaten) Sidhokarie diubah namanya menjadi Sidho – Ardjo.  Pada  tahun  1970-an,  lahirlah  EYD  (Ejaan  Yang  Disempurnakan).  Sehingga  nama Sidhoardjo diganti menjadi Sidoarjo seperti yang dikenal sekarang ( Widodo & Nurcahyo, 2013 ). Sejak masa  kolonial Sidoarjo telah salah satu  kabupaten penopang perekonomian Surabaya.  Di  Sidoarjo  terdapat  beberapa  sentra  industri  batik  yang  terletak  di  Jetis, Kedungcangkring, Sekardangan. Sentra – sentra batik tersebut telah lama berkembang sejak masa Kolonial ( Christian, 2017 ). Selain batik, di Sidoarjo juga terdapat beberapa pabrik gula yang terletak di Candi, Krembung, dan Tulangan.
Secara umum, mayoritas penduduk yang menetap di Kabupaten Sidoarjo adalah suku Jawa. Sejak 1859, pertumbuhan penduduk di Sidoarjo mengalami peningkatan. Hal ini bukan disebabkan oleh banyaknya angka kelahiran, melainkan banyaknya jumlah perantauan yang datang dan menetap di Sidoarjo ( Ahmad, 2021 ). Kelompok perantauan tersebut berasal dari suku Madura, etnis Tionghoa dan etnis India. Pada masa kolonialisme Belanda, Pemerintah Kolonial membagi masyarakat di Indonesia menjadi tiga lapisan, yaitu kelas atas yang terdiri dari orang – orang Kolonial, kelas menengah yang terdiri dari peranakan Eropa, India, dan Tionghoa, serta kelas bawah yang diisi oleh orang pribumi. Hal tersebut juga berlaku untuk orang  Jawa.  Walaupun  suku  ini  merupakan  mayoritas  di  Kabupaten  Sidoarjo,  namun Pemerintahan  Kolonial  tidak  menggolongkan  orang – orang  Jawa  ini  sebagai  sebuah golongan etnis tersendiri, akan tetapi menjadi sebuah kesatuan dengan golongan – golongan yang disebut sebagai Inlander atau Pribumi. Sebutan ini tidak hanya ditujukan untuk orang Jawa saja, melainkan sudah menjadi julukan umum untuk membedakan orang – orang asli Indonesia dengan bangsa – bangsa pendatang seperti Eropa, Arab dan Tionghoa ( Basundoro,
2012 ). Pada umumnya orang – orang Tionghoa yang datang ke Sidoarjo berasal dari daerah Guangdong, Hokkian, dan Hainan ( Christian, 2017 ). Terdapat 4 golongan suku bangsa yang merantau  dan  tersebar  diwilayah  Indonesia,  antara  lain: Hakka,  Kanton,  Teo  Chiu dan Hokkien .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kehidupan  sosial  budaya  etnis Tionghoa di Sidoarjo pada masa kolonialisme. Fokus utama yang disorot adalah kebijakan pemerintah kolonial terhadap orang – orang Tionghoa di Sidoarjo. Kebijakan – kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial telah melahirkan pandangan bahwa orang – orang Tionghoa  merupakan  kelompok  masyarakat  yang  bersifat  eksklusif  dan  cenderung memisahkan diri dari masyarakat  pribumi. Selain itu penelitian ini juga bertujuan  untuk mendeskripsikan  bagaimana  orang – orang  Tionghoa  menyesuaikan  diri  dengan  budaya masyarakat  disekitarnya.  Penyesuaian  diri  tersebut  telah  membuat  status  sosial  orang  - orang Tionghoa berubah. Adaptasi yang dilakukan oleh orang – orang Tionghoa pada masa kolonialisme melahirkan beberapa tren baru dalam kalangan etnis Tionghoa. Tren baru yang dimaksud antara lain cara berpakaian, gaya rambut, serta lahirnya rumah toko (ruko) yang kemudian terus bertahan hingga kini.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan historis analitis. Tahapan implementasinya diawali dengan: pertama , heuristik berupa pengumpulan berbagai sumber terkait. Selain sumber tertulis, peneliti juga memerlukan sumber lisan. Kedua , kritik atau verifikasi sumber, proses pengujian  kredibilitas  sumber  yang  terkumpul. Ketiga ,  interpretasi,  proses  analisis  dan penafsiran  data.  Keempat,  historiografi  yang  merupakan  puncak  dari  sebuah  penelitian sejarah.  Peneliti  pada  fase  ini  mencoba  memahami  peristiwa  sejarah  sebagaimana terjadinya. Setelah peneliti melakukan serangkaian proses pengumpulan data, verifikasi atau kritik sumber hingga interpretasi yang kemudian dilanjutkan dengan proses penulisan cerita sejarah  atau  yang  disebut  historiografi.  Sebagai  fase  terakhir  dalam  metode  sejarah, historiografi merupakan cara penulisan dan pemaparan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan ( Kuntowijoyo, 2018 ).
Penelitian ini termasuk ke dalam library research dan field research , hal ini karena penelitian ini mengkolaborasikan antara kajian literatur dari perpustakaan serta e-journal dan penelitian lapangan dengan mencari sumber – sumber lisan. Sumber lisan diperlukan untuk memverifikasi keterangan tentang bagaimana etnis Tionghoa di Indonesia pada masa kolonial yang diperoleh dari literatur, serta memastikan bahwa keterangan tersebut juga sesuai dengan apa yang terjadi di Sidoarjo. Selain itu sumber lisan juga berfungsi sebagai pelengkap dari keterangan yang belum ada di literatur. Sumber lisan yang dimaksud adalah warga keturunan Etnis Tionghoa yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Terbentuknya Kawasan Pecinan Sidoarjo
Orang – orang  Eropa  adalah  kelompok  minoritas  yang  mampu  menguasai  mayoritas penduduk yang tinggal di Sidoarjo. Walaupun secara kuantitas tidak sebanyak orang – orang Jawa namun secara stratifikasi sosial dan politik, orang – orang Eropa jauh diatas orang – orang  Pribumi.  Sedangkan  orang – orang  Tionghoa  dengan  jumlah  yang  lebih  sedikit
dibandingkan orang – orang Jawa, mereka mampu mendominasi dalam bidang  ekonomi. Konsentrasi  orang  Tionghoa  di  Sidoarjo  berada  di  wilayah  pusat  kota,  dimana  wilayah tersebut  kemudian  dikenal  dengan  sebutan  kawasan  pecinan.  Pada  tahun  1917,  jumlah orang – orang  Timur  Asing  yang  terdiri  dari  Etnis  Tionghoa,  Arab  dan  India  di  Sidoarjo berjumlah 3.116 jiwa. Jumlah tersebut jauh lebih banyak jika dibandingkan orang – orang Eropa yang berjumlah 1.036 jiwa ( Yusuf, 2022 . ).
Pemisahan  antara  Etnis  Tionghoa  dan  Pribumi  terjadi  sejak  zaman  kolonial. Pemerintah Kolonial Belanda melarang orang – orang Timur Asing termasuk Etnis Tionghoa untuk tinggal di desa. Hal ini sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya goncangan  sosial.  Pemerintah  Hindia  Belanda  percaya  bahwa  apabila  orang – orang Tionghoa dan orang – orang Pribumi bergabung, maka akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah yakni menerapkan wijkenstelsel (sistem pemukiman). Wijkenstelsel merupakan peraturan yang mewajibkan orang – orang Tionghoa untuk tinggal di suatu kawasan yang sekarang populer dengan sebutan “Kawasan Pecinan” ( Darini,  2011 ).  Orang – orang  Tionghoa  baru  boleh  berpindah  tempat  tinggal,  apabila memiliki “Pas Jalan”. Pas Jalan (passen stansel) adalah surat jalan yang wajib dimiliki oleh penduduk  Timur  Asing  yang  berada  di  Pulau  Jawa  ketika  meninggalkan  kawasan pemukiman Tionghoa yang berlaku selama 1 tahun. Pas Jalan resmi diberlakukan pada tahun 1863.  Pas  Jalan  hanya  diberikan  oleh  pejabat  Hindia  Belanda  untuk  orang-  orang  Timur Asing yang memiliki kepentingan industri dan perdagangan ( Suryadinata, 2014 ). Kebijakan wijkenstelsel tersebut  akhirnya  membatasi  kebebasan  orang – orang  Tionghoa  untuk bersosialisasi dengan orang – orang Pribumi.
Wijkenstelsel juga erat kaitannya dengan sistem kepemimpinan diantara masyarakat Tionghoa.  Pejabat  Hindia  Belanda  menunjuk  dan  mengangkat  seorang  pemimpin  dari golongan Tionghoa sendiri. Pemimpin ini diberikan jenjang pangkat yaitu mayor, kapiten, dan letnan. Pemimpin yang ditunjuk oleh Pejabat Hindia Belanda bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kawasan Pemukiman Tionghoa, dan mengadili atau memberikan putusan pada perkara di lingkungan masyarakat Tionghoa. Selain itu mereka juga memiliki tugas untuk mendata jumlah penduduk Tionghoa (kelahiran, kematian, dan perpindahan). Pemilihan pemimpin Tionghoa ini sebenarnya adalah hak dari masyarakat Tionghoa. Orang – orang Tionghoa baik Tionghoa totok maupun Tionghoa peranakan memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Namun pada kenyataannya Pejabat Hindia Belanda tetap campur tangan  dalam  proses  pemilihan  pemimpin  Tionghoa  tersebut.  Pemimpin  yang  diangkat adalah pemimpin yang dinilai sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Pejabat Hindia Belanda.  Hasil  dari  pemilihan  pemimpin  untuk  pemukiman  Tionghoa  ini  seringkali menimbulkan  kekecewaan  mendalam  pada  masyarakat  Tionghoa.  Kekecewaan  tersebut wajar karena sistem ini pada akhirnya menguntungkan bagi kepentingan pihak Belanda dan pemimpin Tionghoa itu sendiri daripada kepentingan masyarakat Tionghoa ( Noordjanah, 2010 ).
Ketika  di  kota – kota  lain  sistem  kepangkatan  mayor,  kapiten,  dan  letnan diberlakukan,  kawasan  Tionghoa  di  Sidoarjo  hanya  dipimpin  oleh  seorang  letnan  saja. Letnan Tionghoa ( Luitenant de Chinezen ) pertama adalah Kwee Soei Toan yang dilantik pada tanggal  10  Januari  1866.  Kwee  Soei  Toan  memimpin  masyarakat  Tionghoa  di  Sidoarjo
sampai tahun 1876. Luitenant de Chinezen kedua adalah The Tjing Liang yang dilantik pada tanggal  10  Oktober  1876.  The  Tjing  Liang  memimpin  masyarakat  Tionghoa  di  Sidoarjo sampai  tahun  1891. Luitenant  de  Chinezen ketiga  adalah  Lo  Bing  Kie  yang  dilantik  pada tanggal 30 Mei 1891. Lo Bing Kie memimpin masyarakat Tionghoa di Sidoarjo sampai tahun 1912. Luitenant de Chinezen keempat adalah The Sioe Sing yang dilantik pada tanggal 28 November  1912.  The  Sioe  Sing  memimpin  masyarakat  Tionghoa  Sidoarjo  sampai  tahun 1926. Luitenant de Chinezen terakhir adalah Lim Tjing Hay yang dilantik pada tanggal 20 Agustus  1926.  Tahun  1930-an  hingga  akhir  kekuasaan  Belanda  di  Indonesia  jabatan Luitenant  de  Chinezen di  Sidoarjo  ditiadakan.  Dalam  kurun  waktu  tersebut  masyarakat Tionghoa di Sidoarjo dibawahi langsung oleh kepemimpinan Resident Surabaya ( Widodo & Nurcahyo, 2013 ).
Pada awal terbentuknya Kawasan Pecinan Sidoarjo, luas jalan kurang lebih 4 meter. Kawasan Pecinan Sidoarjo adalah pusat pemukiman Etnis Tionghoa yang berada di tengah kota  Sidoarjo.  Selain  itu  kawasan  ini  juga  merupakan  pusat  perdagangan  orang – orang Tionghoa dan Pribumi. Di Kawasan Pecinan Sidoarjo juga terdapat sebuah pasar tradisional, yang  kemudian  dikenal  oleh  masyarakat  sebagai  “Pasar  Krempyeng”.  Dinamakan  Pasar Krempyeng karena pasar tersebut  hanya buka pada pagi hari ( Tedjokusumo, 2020 ). Seiring berkembangnya  waktu,  Kawasan  Pecinan  tumbuh  menjadi  pusat  perekonomian  orang – orang Tionghoa. Banyak orang – orang Tionghoa yang kemudian mendirikan usaha dalam bentuk toko kelontong yang kelak menjadi cikal – bakal rumah toko (ruko) ( Prasetyo, 2020 ). Toko merupakan usaha yang melekat pada masyarakat Tionghoa. Alasan yang paling mendasar orang – orang Tionghoa memilih toko sebagai mata pencaharian adalah karena generasi pertama perantau Tionghoa kesulitan untuk mencari pekerjaan. Usaha toko yang dirintis oleh orang – orang Tionghoa telah menjadi sebuah usaha turun – temurun karena usaha toko dianggap sebagai usaha yang ideal untuk dikembangkan. Selain itu, usaha toko sendiri  merupakan  simbol  kemandirian  bagi  masyarakat  Tionghoa.  Oleh  karena  itu, masyarakat  Tionghoa  lebih  tertarik  untuk  mendirikan  sebuah  toko  sendiri  atau mengembangkan usaha keluarga dibandingkan bekerja dengan orang lain.

## Adaptasi Sosial Budaya Etnis Tionghoa di Sidoarjo
Di Sidoarjo, seperti halnya di kota – kota lain di Pulau Jawa dan wilayah Indonesia yang lain, unsur – unsur  kebudayaan  dan  bahasa  orang  Tionghoa  lambat  laun  melebur  ke  dalam kebudayaan dan bahasa masyarakat di sekitarnya. Kaum perantau Tionghoa yang mayoritas pria menikah dengan perempuan - perempuan Pribumi. Selanjutnya perantau – perantau Tionghoa ini mengadopsi adat – istiadat di lingkungan sekitarnya ( Lombard, 2005 ). Sehingga orang – orang Tionghoa pada akhirnya menggunakan bahasa daerah tempat mereka tinggal dan meninggalkan bahasa dari tanah leluhurnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya beradaptasi  dengan  lingkungan  yang  baru.  Percampuran  kebudayaan  antara  orang Tionghoa  dengan  orang  Pribumi  terbentuk  dalam  interaksi  sosial  yang  saling menguntungkan. Pola interaksi terbentuk melalui aktivitas perdagangan sehari – hari. Kebudayaan  orang – orang  Tionghoa  mengalami  perubahan,  hal  ini  dikarenakan orang – orang Tionghoa menyesuaikan keadaan di Jawa. Hingga abad ke – 19, pakaian yang dikenakan  peranakan  Tionghoa  merupakan  kolaborasi  antara  unsur  Tionghoa  dan  Jawa.
Kaum pria peranakan Tionghoa masih mengenakan pakaian Cina Panjang dan kopiah batok. Kaum  pria  ini  juga  masih  memakai  kuncir.  Sedangkan  kaum  perempuan  peranakan Tionghoa memakai kebaya dan mengunyah sirih ( Gambar 1 ). Peranakan Tionghoa ini masih mempertahankan nama keluarga Tionghoa dan memakan daging babi ( Suryadinata, 2014 ).
Gambar 1: perempuan Tionghoa mengenakan kebaya seperti orang Jawa Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl
Ketika  memasuki  era  kolonial,  terjadi  pertemuan  antara  kebudayaan  Tionghoa dengan  kebudayaan  barat  yang  dibawa  oleh  orang – orang  Belanda.  Sejak  abad  XX kebudayaan – kebudayaan barat mulai meresap kedalam kehidupan masyarakat Tionghoa. Kebudayaan  barat  semakin  mudah  terserap  terlebih  jika  orang  Tionghoa  tersebut merupakan golongan elite. Golongan  elite Tionghoa berupaya untuk menaikkan  kelasnya dan mensejajarkan diri dengan orang – orang barat pada masa itu. Terjadinya proses transfer kebudayaan,  pembentukan  karakter,  serta  mentalitas  barat  terhadap  orang – orang Tionghoa yang pada akhirnya membentuk sebuah identitas diri kebarat-baratan pada orang Tionghoa ( McCullagh, 2010 ).
Dalam pergaulan sehari – sehari, pada awalnya orang – orang Tionghoa memakai Bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini mulai dipergunakan oleh orang – orang Tionghoa pada awal abad  XX.  Dalam  pemakaiannya,  orang – orang  Tionghoa  dihadapkan  dengan  sistem kebahasaan yang sangat rumit. Sistem kebahasaan yang dimaksud adalah perbedaan yang wajib digunakan sesuai dengan kedudukan, pangkat, usia, dan tingkat keakraban dengan lawan bicara. Tiga strata pokok dalam Bahasa Jawa yaitu ngoko (strata tidak resmi ), madya (strata setengah resmi), dan krama (strata resmi). Tiga strata tersebut masih ditambah lagi dengan 300 kosakata yang disebut krama inggil . Penggunaan tiga strata tersebut disesuaikan juga dengan etika, sopan santun, serta adat – istiadat Jawa ( Rustopo, 2007 ).
Setelah  pendidikan  Barat  masuk,  kemampuan  berbahasa  Belanda  juga  menjadi sebuah modal awal yang memungkinkan terjadinya interaksi dan proses transfer mentalitas antara  orang – orang  Tionghoa  dan  Belanda.  Kemampuan  berbahasa  asing  merupakan sesuatu  yang  prestise  di  kalangan  masyarakat  bagi  para  penggunanya.  Pendidikan  Barat yang diterima oleh orang – orang Tionghoa peranakan pada abad XX membuat status sosial mereka naik, terutama di lingkungan Etnis Tionghoa sendiri. Hal tersebut mempengaruhi
tingkat  kepercayaan  diri  mereka  di  masyarakat.  Perasaan  percaya  diri  tersebut  menjadi menjadi semakin tinggi sejak terbitnya Wet op liet Nederlandsche Onderdaanschap (Undang – Undang Kawula Belanda). Undang – undang tersebut membuat kaum peranakan Tionghoa merasa memiliki status sosial yang sama dengan para pejabat Belanda. Sementara orang – orang Tionghoa totok yang mayoritas masih memegang teguh ajaran leluhur ditempatkan di kelas kedua ( Rustopo, 2007 ).
Pengaruh  kebudayaan  Barat  juga  mempengaruhi  tren  mode  berpakaian  orang – orang  Tionghoa.  Pakaian  merupakan  bagian  dari  identitas  politik  yang  menggambarkan status  atau  derajat  penggunanya.  Identitas  seseorang  dapat  dilihat  dari  cara  mereka berbusana.  Pada  tahun  1911,  kaum  elite  Tionghoa  di  Sidoarjo  mulai  meninggalkan  gaya berpakaian baju tulkim , celana komprang, dan tungsa dan beralih menggunakan jas terbuka, celana pantalon, dan dasi. Dari kalangan muda hingga kalangan tua, pria maupun wanita, pakaian  Barat  begitu  diminati  ( Prasetyo,  2023 ).  Gaya  berpakaian  tersebut  umumnya diterapkan  oleh  generasi  muda  Tionghoa  yang  telah  mendapatkan  pendidikan  ala  Barat ( Gambar 3 ). Hal ini berbeda dengan orang – orang Tionghoa totok yang masih memegang teguh kebudayaan dari negeri asalnya ( Gambar 2 ).
Gambar 2: Orang Tionghoa yang masih mengenakan baju tulkim dan celana komprang. Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl
Gambar 3: Pemuda Tionghoa mengenakan jas dan dasi layaknya orang – orang barat. Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl
Orang – orang Tionghoa generasi  kedua atau  ketiga mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Profesi tersebut menempatkan mereka sebagai kelompok kelas menengah dan berpenghasilan rata – rata masyarakat pada umumnya. Namun tidak jarang pula orang – orang  Tionghoa  tersebut  berpenghasilan  tinggi.  Kekayaan  merupakan  salah  satu  faktor penting  agar  dapat  mengenakan  pakaian  Barat  karena  merekalah  orang  kaya  yang merupakan generasi Tionghoa pertama yang mengadopsi pengaruh modernisasi Belanda. Posisi mereka sebagai kelas menengah merupakan agen yang sesuai dengan perkembangan gaya berpakaian yang modern ( van Dijk, 2005 ).
Pada  awalnya,  Orang – Orang  Tionghoa  peranakan  tidak  memeluk  agama  secara terorganisir. Salah satu golongan Orang Tionghoa mengembangkan Kong Kauw Hwee atau Perkumpulan Agama Konghucu. Namun kebanyakan orang – orang Tionghoa lebih percaya kepada  pemujaan  leluhur,  menyimpan  altar  di  rumah,  dan  beribadah  di  Kelenteng ( Suryadinata,  2014 ).  Orang  -  orang  Tionghoa  sendiri  sebenarnya  memiliki  agama  dan kepercayaan tradisional. Salah satu kepercayaan yang masih dilestarikan adalah pemujaan terhadap para leluhur, langit, dan dewa – dewa. Pemujaan terhadap roh leluhur, langit dan dewa – dewa merupakan kepercayaan “asli” dari orang – orang Tionghoa. Adat – istiadat tersebut  merupakan  simbol  identitas  dari  etnis  Tionghoa  yang  kemudian  berakulturasi dengan etnis – etnis yang lain. Sebagai salah satu upaya menjaga tradisi adat – istiadat etnis Tionghoa, orang – orang Tionghoa mendirikan rumah abu dan perkumpulan berdasarkan marga ( Ika, 2013 ).
Kedatangan bangsa Belanda membawa pengaruh terhadap kepercayaan dan agama orang – orang Tionghoa. Hal tersebut dapat dilihat dari ajaran Kristen Protestan dan Kristen Katolik yang mulai dikenal oleh orang – orang Tionghoa. Banyak diantara orang – orang Tionghoa (terlebih Tionghoa peranakan dan elite Tionghoa) yang akhirnya memeluk Kristen Protestan  maupun  Katolik.  Ajaran  Kristen  Protestan  dan  Kristen  Katolik  ini  dibawa  oleh misionaris  dan  zending  yang  didatangkan  oleh  pemerintah  Belanda  ke  Hindia – Belanda ( Noordjanah, 2010 ).

## KESIMPULAN
Kawasan pemukiman Tionghoa di Sidoarjo terbentuk melalui kebijakan wijkenstelsel yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Kebijakan wijkenstelsel membatasi pergerakan orang
– orang Tionghoa untuk bergaul dengan orang – orang pribumi. Keuletan dan ketekunan orang – orang  Tionghoa  dalam  berdagang  membuat  kawasan  pemukiman  Tionghoa  di Sidoarjo  menjadi  salah  satu  pusat  perekonomian.  Banyak  orang – orang  Tionghoa  yang bermukim di kawasan tersebut mendirikan toko kelontong.
Toko  kelontong  merupakan  usaha  yang  telah  menjadi  ciri  khas  bagi  masyarakat Tionghoa.  Secara  turun – temurun  masyarakat  Tionghoa  mengelola  toko  yang  dahulu didirikan oleh leluhur mereka yang merantau ke Sidoarjo. Motivasi tinggi dalam berdagang dimiliki oleh mayoritas orang – orang Tionghoa. Toko dianggap sebagai simbol kemandirian. Oleh karena itu, masyarakat Tionghoa pada umumnya lebih tertarik mendirikan sebuah toko atau meneruskan usaha orang tuanya daripada bekerja dengan orang lain. Toko dianggap sebagai ladang penghasilan yang lebih menjanjikan.
Arus modernisasi yang dibawa oleh bangsa Barat menarik perhatian orang – orang Tionghoa, terlebih bagi generasi muda. Pendidikan Barat yang diterima oleh generasi muda Tionghoa  melalui  sekolah  yang  didirikan  Belanda  membuat  orang – orang  Tionghoa memiliki status sosial yang lebih baik dari orang – orang pribumi. Kemampuan berbahasa Belanda yang dimiliki oleh generasi muda Tionghoa ini memungkinkan untuk  terjadinya transfer  mentalitas  dan  kebudayaan.  Generasi  muda  Tionghoa  yang  berada  di  kelas menengah juga memungkinkan mereka untuk berpakaian sesuai dengan gaya Eropa. Hal ini dikarenakan pakaian merupakan salah satu simbol identitas dan derajat seseorang dimata masyarakat. Dengan berpakaian ala Barat, generasi muda Tionghoa dipandang lebih baik dimata orang – orang Belanda. Tren budaya Barat telah membuat orang – orang Tionghoa mulai  meninggalkan  budaya  leluhur  dan  beralih  menerapkan  budaya  barat  untuk beradaptasi dengan kehidupan pada masa kolonial.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmad, A. S. E. (2021). Kritik Sejarah Batik Sidoarjo. Gorga: Jurnal Seni Rupa , 10 (1), 137 – 151. https://doi.org/10.24114/gr.v10i1.24626
Basundoro,  P.  (2012).  Penduduk  dan  hubungan  antar  etnis  di  Kota  Surabaya  pada  Masa Kolonial. Paramita: Historical Studies Journal , 22 (1).
Christian,  S.  A.  (2017).  Identitas  budaya  orang  tionghoa  Indonesia. Jurnal  Cakrawala Mandarin , 1 (1), 11 – 22. http://dx.doi.org/10.36279/apsmi.v1i1.11
Darini,  R.  (2011).  Kebijakan  Negara  dan  Sentimen  Anti-Cina:  Perspektif  Historis. Jurusan Pendidikan  Sejarah,  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ekonomi,  Universitas  Negeri Yogyakarta .
Ika, S. D. (2013, August 4). Silang Budaya Jawa – Tionghoa di Surabaya. Jawa Pos . Kuntowijoyo. (2018). Pengantar Ilmu Sejarah . Tiara Wacana.
Rustopo. (2007). Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998 . Penerbit Ombak Lombard, D. (2005). Nusa Jawa silang budaya: jaringan Asia . Gramedia.
McCullagh, C. B. (2010). Logic of History: Perspektif modernisme . Lilin Persada Press. Noordjanah, A. (2010). Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910 – 1946) . Penerbit Ombak.
Panitia Penggali Sejarah Kabupaten Sidoarjo. (2009). Sejarah Sidoarjo . Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo.
Prasetyo, Y. (2020). Dari Pikulan ke Kelontong: Tionghoa dan Toko Kelontong Yogyakarta
1900 – 1942. ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial , 2 (1), 63 – 78. https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i2.3305
Prasetyo, Y. (2023). From Old Fashioned to Stylish: Perubahan Tren Busana Elite Tionghoa Batavia 1890 – 1942. Keraton: Journal of History Education and Culture , 4 (2), 88 – 96. https://doi.org/10.32585/keraton.v4i2.3497
Sidoarjo, T. P. S. (2006). Jejak Sidoarjo: dari Jenggala ke Suriname. Sidoarjo: Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo .
Suryadinata, L. (2014). Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia. Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia , 1 (2), 2.
Tedjokusumo, H. (2020, July 26). Wawancara pribadi .
van Dijk, K. (2005). Sarung, Jubah, dan Celana: Penampilan sebagai sarana pembedaan dan diskriminasi. Outward Appearances: Trend, Identitas Dan Kepentingan  (Pp. 57- 120). LKiS.
Widodo,  D.  I.,  &  Nurcahyo,  H.  (2013). Sidoardjo  tempo  doeloe .  Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo.
Yusuf, E. M. (2022). Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Afdeeling Sidoarjo pada masa kolonial tahun 1859 – 1931. Avatara . 13(1)