## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 05, Nomor 01, Juli 2023

## PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT KEGIATAN INVESTASI ASING DI INDONESIA
Githa Bianti Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat 10430, Indonesia githa.bianti@ui.ac.id

## Abstract
This research focuses on the enforcement of an International Arbitration Award through a petition for exequatur at the Central Jakarta District Court which often encounters difficulties. Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which has been in effect for more  than 20  years,  is deemed  unable to  accommodate the  dynamically  developing  business climate in Indonesia, which certainly has a negative impact on the investment climate in Indonesia and  makes  foreign  investors  reluctant  to  invest  their  capital.  Therefore,  in  the  international community, Indonesia is known as being 'unfriendly to arbitration’. The application of the principle of good faith is not sufficient in providing legal certainty for investors who have won at international arbitration institutions. Amendments to the rules regarding arbitration in Indonesia also need to be aligned with Indonesia's current ideals.
Keywords: Enforcement;  International  Arbitration  Award;  Investment  Climate;  Good  Faith Principle; Amendment

## Abstrak
Penulisan  ini  memfokuskan  pada  proses  eksekusi  Putusan  Arbitrase  Internasional  melalui permohonan  eksekuatur  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  kerap  menemui  kesulitan. Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa yang telah berlaku lebih dari 20 tahun dirasa sudah tidak dapat mengakomodasi iklim bisnis di Indonesia yang berkembang secara dinamis, yang tentu berdampak buruk pada iklim investasi di Indonesia dan menjadikan para investor asing enggan dalam menanamkan modalnya. Atas hal tersebut, dalam dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai ‘unfriendly arbitration state’. Penerapan  asas  iktikad  baik  dalam  proses  eksekusi  putusan  dirasa  belum  cukup  dalam memberikan kepastian hukum bagi para investor yang telah dimenangkan pada institusi arbitrase internasional.  Amendemen  peraturan  tentang  arbitrase  di  Indonesia  juga  perlu  diselaraskan dengan cita Indonesia saat ini.
Kata  Kunci: Eksekusi;  Putusan  Arbitrase  Internasional;  Iklim  Investasi;  Asas  Iktikad  Baik; Amandemen

## A. Pendahuluan
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  eksekusi  putusan  arbitrase  di  Indonesia  masih  sulit dilaksanakan,  terutama  Putusan  Arbitrase  Internasional,  di  mana  dalam  praktik  sangat  jarang pihak yang kalah beriktikad baik dalam melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Hal ini akan  membuat  para  investor  asing  enggan  dalam  menanamkan  modalnya  atau  berbisnis  di
Indonesia  dan  menghambat  cita  Indonesia  untuk  meningkatkan  investasi  di  Indonesia  dalam rangka mengembangkan perekonomian nasional.
Saat ini, arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa secara berangsur- angsur  mendapatkan  reputasi  yang  baik  dalam  dunia  internasional,  terutama  pada  kalangan pengusaha. 1 Menurut  Erman  Rajagukguk,  kecenderungan  tersebut  disebabkan  karena  hal-hal berikut: ketidakpahaman pihak asing terhadap  sistem tata hukum negara lain, keraguan pihak asing  akan  sikap  objektivitas  pengadilan  konvensional  terutama  di  negara  berkembang,  serta timbulnya anggapan bahwa penyelesaian melalui pengadilan konvensional akan membutuhkan proses yang panjang. 2 Atau secara sederhana, penyelesaian melalui lembaga arbitrase diklaim memiliki berbagai keuntungan yang dapat menutupi kekurangan dalam proses litigasi atau yang biasa kita kenal dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan konvensional. Beberapa fitur arbitrase  yang  menarik  bagi  pengusaha,  di  antaranya  proses  arbitrase  yang  cepat,  fleksibel, rahasia  ( confidential ),  serta  putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat,  dalam  arti  tidak  dapat diajukan upaya hukum, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. 3
Meskipun  putusan  arbitrase  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  permasalahan  arbitrase dapat  muncul  ketika  pihak  yang  dikalahkan  dalam  proses  arbitrase  tersebut  enggan  dalam menjalankan putusan arbitrasenya secara sukarela. Itulah yang menyebabkan Indonesia dikenal sebagai  ‘ unfriendly  arbitration  state ’,  di  mana  dalam  proses  eksekusi  putusan  arbitrase  di Indonesia,  baik  putusan  arbitrase  nasional  maupun  putusan  arbitrase  internasional,  kerap menemui kesulitan-kesulitan. Padahal pelaksanaan putusan merupakan kunci dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa, oleh karena suatu putusan tidak memiliki arti sama sekali apabila tidak  memiliki  daya  eksekusi. 4 Hal  ini  dikarenakan  pelaksanaan  putusan  pada  hakikatnya merupakan  realisasi  dari  pada  kewajiban  pihak  yang  bersangkutan  untuk  memenuhi  prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut, demi tercapainya kepastian hukum. 5
Selama  proses  eksekusi  berlangsung,  tidak  sedikit  pihak  yang  kalah  menolak  untuk kooperatif  dan  justru  berusaha  untuk  menunda  proses  eksekusi.  Karena  meskipun  Putusan Arbitrase Internasional bersifat final dan mengikat, namun terbuka kesempatan untuk dibatalkan. Penulis dalam hal ini menemukan beberapa contoh kasus yang menggunakan pelanggaran atas
1 Indah Sari, “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 9, no. 2 (2019): 47–73,
https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/354.
2 Mahkamah  Agung  RI, Kapita  Selekta  Tentang  Arbitrase  Dilengkapi  Dengan  Putusan  Yang  Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011).
3 F. H. Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
4 Mosgan Situmorang, “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 4 (2017): 309–320.
5 S. Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006).
asas  ketertiban  umum  ( public  policy )  sebagai  upaya  dalam  membatalkan  proses  eksekusi Putusan  Arbitrase  Internasional. 6 Hal  ini  dikarenakan  sampai  dengan  saat  ini  pengertian ketertiban umum ( public policy ) memiliki arti yang sangat luas dan belum ada pembatasan yang pasti. 7
Sebagaimana yang diketahui bersama, meskipun saat ini status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang Cipta Kerja ( Omnibus Law ) dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi karena cacat secara formil, namun Indonesia tetap memiliki cita yang sama dalam  mengembangkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dengan  menciptakan  iklim  berusaha dan investasi yang berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia. 8 Ironisnya, arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang saat ini paling digemari oleh para  pelaku  bisnis  dalam  lingkup  internasional  memiliki  ketidakpastian  hukum  dalam  proses eksekusi  putusannya  di  Indonesia.  Atas  hal  tersebut,  penulis  berpandangan  bahwa  kesulitan dalam  proses  eksekusi  Putusan  Arbitrase  Internasional  di  Indonesia  secara  tidak  langsung berdampak pula dalam melemahkan iklim investasi nasional.
Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan asas iktikad baik dalam berarbitrase menjadi kunci  keberhasilan  eksekusi  Putusan  Abitrase  Internasional.  Selain  itu,  diperlukan  adanya amendemen peraturan arbitrase di Indonesia yang lebih tegas dan efektif sehubungan dengan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional. Hal ini dikarenakan pengaturan arbitrase di Indonesia, secara khusus Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999), yang sudah berusia lebih dari 20 tahun dirasa sudah tidak sesuai dengan  perkembangan  dunia  arbitrase  dalam  skala  internasional.  Banyaknya  kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum di dalam pengaturan arbitase menjadi salah satu alasan bagi investor enggan untuk berbisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia.
Pembahasan pada penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan hukum berikut: 1) Bagaimana  proses  eksekusi  suatu  Putusan  Arbitrase Internasional di  Indonesia?; 2)  Apa  saja hambatan  proses  eksekusi  Putusan  Arbitrase  Internasional  di  Indonesia  yang  berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia?
6 Esther Emmanuella Wijaya, “Penerapan Konsep Public Policy Sebagai Alasan Penolakan Pengakuan Dan  Eksekusi  Putusan  Arbitrase  Internasional  Di  Indonesia  Dan  Singapura,” Jurnal  Hukum  Visio Justisia 1, no. 1 (2021): 51–70.
7 Sri Wahyuni, “Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law,” Supremasi Hukum 3, no. 1 (2014): 47–62, https://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/1947/1418.
8 N. T. Arfana and L. Anjarsari, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , last modified 2021, accessed November 20, 2022, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816.

## B. Pembahasan

## 1. Proses Eksekusi suatu Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia
Secara  umum,  UU  No. 30/1999  mengenal  2 (dua)  tipe  putusan  arbitrase, yaitu  Putusan Arbitrase  Nasional  dan  Putusan  Arbitrase  Internasional.  Putusan  Arbitrase  Internasional berdasarkan Pasal 1 angka 9 adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia atau putusan arbitrase yang dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Sedangkan, definisi Putusan Arbitrase Nasional tidak dijelaskan dalam UU No. 30/1999. Namun dengan  menggunakan  penafsiran argumentum  a  contrario ,  maka  putusan  arbitrase  nasional dapat  didefinisikan  sebagai  putusan  arbitase  yang  dijatuhkan  oleh  lembaga  arbitase  atau perorangan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan hukum Indonesia. 9 Suatu Putusan Arbitrase  agar  dapat  dieksekusi  dengan  kekuatan  memaksa  harus  memuat  diktum  atau  amar yang bersifat condemnatoir , yaitu putusan yang menghukum atau memerintahkan kepada pihak yang  kalah  agar  melakukan  perbuatan  tertentu. 10 Dalam  penulisan  ini,  penulis  akan memfokuskan pada proses eksekusi suatu Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.
Salah satu ketentuan arbitrase internasional terpenting adalah Konvensi New York tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Konvensi tersebut disahkan pada tanggal 10 Juni 1958 oleh 40 negara dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981  (Keppres No. 34/1981). Sampai saat ini,  Konvensi New York telah diadopsi dan diratifikasi oleh 171 negara di dunia. Atas ratifikasi tersebut, Mahkamah Agung menindaklanjuti  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  1990 (Perma  No.  1/1990),  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  terhadap  negara-negara  yang meratifikasi  Konvensi  New  York,  putusan  arbitrase  asing  dapat  dilaksanakan  dengan  cara mendaftarkan  putusan  tersebut  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Namun,  Perma  No.
1/1990  kemudian  tidak  diberlakukan  karena  dirasa  tidak  tepat  untuk  mewadahi  maksud Mahkamah Agung dalam memerintahkan Pemerintah untuk membuat implementing legislation agar  Keppres  No.  34/1981  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia. 11 Adapun,  pemerintah  Indonesia dalam konteks ini adalah negara Indonesia sehingga implementing legislation yang tepat adalah dalam bentuk undang-undang. Atas hal tersebut, untuk mewadahi pelaksanaan putusan arbitrase internasional  dalam  hierarki  perundang-undangan  di  Indonesia,  pada  12  Agustus  1999 diundangkanlah  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
9 R. Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013).
10 Panusunan Harahap, “Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan,” Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 1 (2018): 127–149,
https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/187.
11 Yusti Nurul Agustin, “Ahli Pemohon: Pemerintah Indonesia Belum Punya Aturan Pelaksanaan Arbitrase Internasional,” Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Republik  Indonesia ,  last  modified  2015, accessed December 14, 2022, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10728.
Penyelesaian Sengketa, yang terdiri dari XI Bab dan 82 Pasal. 12 Adapun, pada Bab VI UU No.
30/1999 mengatur secara khusus tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
Syarat-syarat Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui serta dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 66 UU No. 30/1999, yaitu di antaranya: a) Putusan  tersebut  dijatuhkan  oleh  arbiter  atau  majelis  arbitrase  di  suatu  negara  yang  terikat perjanjian  bilateral  atau  multilateral  dengan  negara  Indonesia,  mengenai  pengakuan  dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (asas resiprositas); b) Putusan tersebut termasuk dalam  ruang  lingkup  hukum  perdagangan;  c)  Putusan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan ketertiban umum; d) Putusan tersebut baru dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat;  dan,  e)  Terhadap  putusan  yang menyangkut  Negara Republik Indonesia sebagai  salah  satu pihak dalam sengketa  baru dapat dilaksanakan  setelah  memperoleh  eksekuatur  dari  Mahkamah  Agung  RI,  yang  selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Adapun,  tahapan-tahapan  dalam  proses  eksekusi  suatu  Putusan  Arbitrase  Internasional diatur dalam Pasal 67 s.d. Pasal 69 UU No. 30/1999, di antaranya:
a. Tahap  penyerahan  dan  pendaftaran  putusan. Permohonan  pelaksanaan  putusan arbitrase  didaftarkan  oleh  arbiter,  pemohon  eksekusi  (biasanya  pihak  yang dimenangkan  dari  Putusan  Arbitrase  Internasional)  atau  kuasanya  kepada  Panitera Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dengan  menyampaikan  berkas  permohonan pelaksanaan putusan disertai dengan lembar asli dan salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, perjanjian pokok para pihak yang mengandung klausul arbitrase, semua dengan  terjemahan  resminya  dalam  Bahasa  Indonesia,  serta  keterangan  dari perwakilan  diplomatik  Republik  Indonesia  di  negara  tempat  Putusan  Arbitrase Internasional  tersebut  diputuskan,  yang  menyatakan  bahwa  negara  pemohon  terikat pada  perjanjian  bilateral  atau  multilateral  dengan  negara  Republik  Indonesia  perihal pengakuan  dan  pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Internasional.  Setelah  berkas dinyatakan lengkap, maka akan ada penandatanganan Akta Pendaftaran Putusan.
b. Tahap perintah pelaksanaan (eksekuatur) oleh ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau  Mahkamah  Agung  RI  apabila  salah  satu  pihaknya  menyangkut  negara  Republik Indonesia , dengan tahapan sebagai berikut: 1) Ketua Mahkamah Agung RI atau Ketua Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  memeriksa  permohonan  eksekuatur  yang  diajukan oleh  pemohon  eksekusi  atau  kuasanya  apakah  telah  memenuhi  persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 30/1999; 2) Apabila putusan dimaksud tidak
12 Mutiara Hikmah, “Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network Plc,” Jurnal Yudisial 5, no. 1 (2012): 64–83, https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/165.
bertentangan  dengan  Pasal  66  UU  No.  30/1999,  maka  Mahkamah  Agung  RI  atau Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  akan  memberikan  Penetapan  Eksekuatur;  3) Kemudian  Ketua  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  akan  melaksanakan aanmaning (teguran)  kepada  pihak  Indonesia  yang  dikalahkan  untuk  melaksanakan  isi  Putusan Arbitrase Internasional secara sukarela.
c. Tahap  pelaksanaan  putusan  arbitrase ,  dengan  tahapan  sebagai  berikut:  1)  Apabila setelah aanmaning (teguran)  dilaksanakan,  pihak  Indonesia  yang  dikalahkan  tidak melaksanakan  isi  Putusan  Arbitrase  Internasional  secara  sukarela,  maka  proses eksekusi  akan  dilanjutkan  dengan mengajukan  permohonan sita  eksekusi  (Pasal  197 HIR jo. Pasal 208  RBG); 2) Tata  cara penyitaan  dan  pelaksanaan putusan mengikuti tata  cara  sebagaimana  ditentukan  dalam  Hukum  Acara  Perdata;  3)  Pelaksanaan eksekusi  selanjutnya  dilimpahkan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang secara relatif.
Demi  terlaksananya  suatu  Putusan  Arbitrase,  salah  satu  faktor  terpenting  yang  harus diterapkan oleh Para Pihak yang terikat dalam suatu Perjanjian Arbitrase adalah prinsip iktikad baik. 13 Hal  ini  sebagaimana  telah  secara  tegas  diamanatkan  dalam  Pasal  1338  ayat  (3) KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  semua  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  penuh iktikad baik.
Iktikad baik merupakan prinsip utama dalam bidang bisnis dan hukum. Iktikad baik tidak dijelaskan dalam KUHPerdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Akibatnya, tolak ukur  prinsip  iktikad  baik  lebih  banyak  disandarkan  pada  sikap  atau  pandangan  hakim  yang ditentukan secara case-by-case basis . 14 Bahkan Mahkamah Agung atau Hoge Raad di Belanda melalui  serangkaian  yurisprudensi  yang  mereka  buat  telah  menempatkan  iktikad  baik  (hukum tidak tertulis) lebih tinggi derajatnya daripada hukum tertulis yang bersifat memaksa. 15
Namun apabila merujuk pada Black’s Law Dictionary, maka prinsip iktikad baik ( good faith principle ) dijelaskan sebagai suatu keadaan pikiran yang terdiri dari kejujuran dalam keyakinan atau  tujuan,  kesetiaan  pada  tugas  atau  kewajiban  seseorang,  kepatuhan  terhadap  standar komersial yang masuk akal tentang transaksi yang adil dalam perdagangan atau bisnis tertentu, atau  tidak  adanya  niat  menipu  atau  mencari  keuntungan  yang  tidak  wajar.  Atau  secara lengkapnya adalah sebagai berikut: “ A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose,
(2) faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards
13 Cindawati  Cindawati,  “Prinsip  Good  Faith  (Itikad  Baik)  Dalam  Hukum  Kontrak  Bisnis  Internasional,” Mimbar Hukum 26, no. 2 (2014): 181–193, https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16038.
14 R. Khairandy, Kebebasan Berkontrak Dan Pacta Sun Servanda Versus Itikad Baik (Yogyakarta: FH UII Press, 2015).
15 Ibid.
of  fair  dealing  in  a  given  trade  or  business,  or  (4)  absence  of  intent  to  defraud  or  to  seek unconscionable advantage. – Also termed bona fides.”
UU  No.  30/1999  belum  memiliki  penjelasan  yang  komprehensif  mengenai  iktikad  baik dalam  Perjanjian  Arbitrase  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman.  Sebagai  asas  terpenting ( super eminent principle) , terminologi iktikad baik di UU No. 30/1999 hanya dapat ditemukan pada bagian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yakni di Pasal 6 ayat (1) dan (7) UU No. 30/1999. Aspek terpenting dalam Perjanjian Arbitrase adalah  pelaksanaan Perjanjian Arbitrase  itu sendiri,  di  mana  berdasarkan  asas pacta  sunt  servanda [Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata] Perjanjian  Arbitrase  mempunyai  kekuatan  mengikat  bagi  para  pihak  untuk  melaksanakannya. Selain itu, pelaksanaan dari Perjanjian Arbitrase wajib selalu dilandasi asas iktikad baik oleh para pihak  yang  terikat.  Lebih  lanjut,  makna  iktikad  baik  yang  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (3) KUHPerdata tersebut tidak terbatas pada apa yang dituangkan dalam Perjanjian Arbitrase saja, namun  juga  harus  dilihat  dari  aspek  kepatuhan,  kebiasaan,  dan  undang-undang  (Pasal  1339 KUHPerdata).

## 2. Hambatan  Proses  Eksekusi  Putusan  Arbitrase  Internasional  serta  Dampaknya terhadap Iklim Investasi di Indonesia
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, salah satu aspek dalam proses arbitrase yang memerlukan iktikad baik dari para pihak adalah pemenuhan kesepakatan penyelesaian sengketa di  lembaga  arbitrase  ( agreement  to  arbitrate) .  Di  mana  kemutlakan  keterikatan  perjanjian arbitrase melahirkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian arbitrase (Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30/1999), artinya Hakim Pengadilan Negeri sudah sepatutnya untuk menolak perkara yang mengandung klausul arbitrase dengan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili, meskipun terhadap hal itu  tidak  diajukan  eksepsi.  Meskipun  demikian,  penerapan  kompetensi  absolut  dari  lembaga arbitrase melalui  peraturan perundang-undangan saja tidak cukup, melainkan  dibutuhkan juga kesadaran dan iktikad baik berupa kepatuhan untuk menyelesaikan sengketa di forum/lembaga yang sudah diperjanjikan sebelumnya.
Sejatinya  campur  tangan  pengadilan  dalam  proses  arbitrase  dimungkinkan  sepanjang tindakan  tersebut  diambil  untuk  memperlancar  proses  arbitrase,  di  antaranya  pelaksanaan putusan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase. Untuk Putusan Arbitrase Nasional, setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri, para pihak yang beriktikad baik dapat langsung menjalankan isi putusan tersebut secara sukarela (Pasal 59 UU No. 30/1999). Namun, dalam hal para pihak tidak  melaksanakan  putusan  arbitrase  secara  sukarela,  putusan  dilaksanakan  berdasarkan perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri  atas  permohonan  salah  satu  pihak  yang  bersengketa (biasanya pihak yang dimenangkan) (Pasal 61 UU No. 30/1999).
Prinsip iktikad baik benar-benar mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Kerap kali para pihak yang bersengketa enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Terlebih lagi, penolakan tersebut diikuti dengan pengajuan pembatalan putusan arbitrase  dengan  berbagai  alasan.  Upaya  pembatalan  putusan  arbitrase  sejatinya  merupakan hak  yang  dimiliki  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  namun  terdapat  persyaratan  yang  harus dipenuhi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  70  UU  No.  30/1999,  dalam  hal  putusan  arbitrase dimaksud  diduga  mengandung  unsur-unsur  sebagai  berikut:  a)  surat  atau  dokumen  yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b) setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan,  yang  disembunyikan oleh pihak lawan; atau c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Adapun permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  (Pasal  71  UU  No.  30/1999).  Terhadap  putusan Ketua  Pengadilan  Negeri  dapat  diajukan  permohonan  banding  ke  Mahkamah  Agung  yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir [Pasal 72 ayat (4) UU No. 30/1999]. Namun, hal terpenting yang  perlu dicatat adalah  bahwa syarat pembatalan sebagaimana  dinyatakan pada Pasal 70 UU No. 30/1999 tersebut hanya dapat diberlakukan untuk Putusan Arbitrase Nasional. Hal  ini dikarenakan berdasarkan prinsip lex  arbitri ( seat of  arbitration )  yang terkandung dalam Pasal V New York Convention 1958 yang sudah diratifikasi melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, maka Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan tempat di mana putusan tersebut diputuskan, atau dengan kata lain Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dibatalkan di Indonesia. Mengenai prinsip lex arbitri , Susanti  Adi  Nugroho menyatakan  bahwa apabila para  pihak  dalam kontrak telah menentukan tempat berabitrase ( seat of  arbitration )  di negara  tertentu,  berarti  berlaku lex  arbitri negara  tertentu  tersebut. 16 Pemberlakuan lex  arbitri negara  tertentu  akan  berakibat  pada  pengadilan  pada  negara  tertentu  tersebut  merupakan pengadilan satu-satunya yang berwenang untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase yang diputuskan di negaranya. Adapun, lex arbitri adalah kaidah memaksa dan lex arbitri itu sangat tergantung di mana proses penyelesaian sengketa itu akan dilakukan (Nugroho, 2015).
Namun dalam praktiknya, tidak sedikit yang menggunakan alasan pelanggaran terhadap ketertiban  umum  ( public  policy )  sebagai  alasan  dalam  mengajukan  pembatalan  Putusan Arbitrase  Internasional  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  sampai  saat  ini  belum  ada  suatu pembatasan  yang  jelas  mengenai  apakah  yang  dimaksud  dengan  asas  ketertiban  umum  dan sejauh  mana  asas  ini  dapat  dijadikan  alat  untuk  mengesampingkan  Putusan  Arbitrase
16 S. A. Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
Internasional. 17 Hal tersebut dapat disalahgunakan oleh para pihak yang beriktikad buruk untuk membatalkan putusan arbitrase atau hanya sekedar menunda pelaksanaan putusan arbitrase, khususnya  Putusan  Arbitrase  Internasional.  Padahal,  yang  berwenang  dalam  menilai  apakah suatu Putusan Arbitrase Internasional bertentangan dengan ketertiban umum adalah Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat,  bukan  pihak  yang  bersengketa.  Berdasarkan  informasi  dari  Panitera Arbitrase Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tahun 1999 setidak-tidaknya terdapat 6 putusan arbitrase asing yang tidak dapat dieksekusi dengan alasan mengganggu ketertiban umum.
Berdasarkan pengalaman penulis sebagai praktisi hukum di Indonesia, salah satu contoh pelanggaran terhadap ketertiban umum adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU No. 24/2009), di mana terdapat ketentuan dalam Pasal  31 UU  No. 24/2009 yang menyatakan bahwa:
“Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  nota  kesepahaman  atau  perjanjian  yang melibatkan  lembaga  negara,  instansi  pemerintah  Republik  Indonesia,  lembaga  swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian yang  melibatkan  pihak  asing  ditulis  juga  dalam  bahasa  nasional  pihak  asing  tersebut dan/atau bahasa Inggris.”
Kewajiban  penggunaan  Bahasa  Indonesia  dalam  nota  kesepahaman  atau  perjanjian tersebut  dalam  beberapa  kasus  seringkali  dijadikan  dasar  hukum  untuk  mengajukan  gugatan pembatalan perjanjian, meskipun pada saat ditandatanganinya perjanjian para pihak sadar betul bahwa  perjanjian  yang  mereka  tanda  tangani  tersebut  menggunakan  hukum  negara  asing sebagai hukum yang mengatur ( governing law ), serta tertulis dalam bahasa asing tanpa ada teks perjanjian dalam Bahasa Indonesia. 18 Penulis dalam hal ini berpandangan bahwa terlepas dari ketentuan mengenai UU No. 24/2009 merupakan ketentuan yang bersifat memaksa ( mandatory ) atau  tidak,  namun  yang  perlu  dilihat  adalah  hukum  yang  mengatur  ( governing  law )  dari  nota kesepahaman  atau  perjanjian tersebut  apakah  menggunakan  hukum  Republik  Indonesia  atau menggunakan hukum dari negara lain. Apabila menggunakan hukum negara lain, maka penulis berpandangan tidak perlu tunduk pada ketentuan dalam UU No. 24/2009. Beberapa contoh kasus yang menggunakan UU No. 24/2009 sebagai alasan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional adalah Nine AM Ltd. melawan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL), Ford melawan Cheung,
17 Justitia Avila Veda, “Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia,” Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia , accessed November 20, 2022, https://lk2fhui.law.ui.ac.id/ketertiban-umum-sebagai-dasar-penolakan-eksekusi-putusan- arbitrase-asing-di-indonesia/.
18 Pepy  Nofriandi,  “Pendekatan  Hukum  Perdata  Internasional  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing,” Mahkamah Agung Republik Indonesia , last modified 2021, accessed December 19, 2022, https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukum- perdata-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-kontrak-komersial-internasional-berbahasa-asing.
dan PT Citra Abadi Kota Persada (CAKP) melawan MDS Investment Holding Ltd. (MDS) dan PT ACR Global Investments (ACR).
Hambatan ini dilatarbelakangi dengan adanya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus  perkara.  Namun, seharusnya telah  jelas  bahwa dengan  adanya  Perjanjian  Arbitrase yang telah disepakati, maka seharusnya menghapuskan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk  memeriksa  dan  memutus perkara  yang mengandung  Perjanjian  Arbitrase.  Pemikiran  ini juga  didukung  oleh  Wiryono  Prodjodikoro,  yang  berpandangan  bahwa  pelaksanaan  Putusan Arbitrase Internasional sangat erat kaitannya dengan pemahaman dan kemampuan hakim serta sikap  pengadilan. 19 Disinilah  kelemahan  dari  lembaga  arbitrase  yang  tidak  memiliki  lembaga eksekusi  khusus  untuk  dapat  memberikan  kekuatan  memaksa  bagi  pihak  yang  kalah  untuk melaksanakan  putusan  arbitrase  tersebut,  sehingga  dalam  hal  ini  pengadilan  masih  memiliki campur tangan dalam proses eksekusi putusan arbitrase. 20
Hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam  praktik  dalam  proses  pelaksanaan  Putusan Arbitrase Internasional inilah yang membuat Indonesia di mata internasional menjadi ‘ unfriendly arbitration  state ’.  Oleh  karenanya,  jika  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  dilakukan dengan melakukan tipu daya, dalil-dalil yang mengada-ada dengan didasari iktikad buruk, maka sudah sepatutnya permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak.
Tujuan  dan  akibat  yang  paling  mendasar  dari  suatu  perjanjian  arbitrase  internasional adalah mewajibkan para pihak untuk ikut serta dalam pelaksanaan arbitrase dengan iktikad baik dan  secara  kooperatif  sesuai  dengan  perjanjian  arbitrase  yang  disepakati. 21 Dalam  konteks arbitrase  internasional,  iktikad  baik  mewajibkan  para  pihak  untuk  bertindak  dengan  keadilan, kewajaran, dan kesopanan selama menyelesaikan perselisihannya dalam forum arbitrase. 22
Terlepas dari persyaratan tegas untuk bertindak secara adil, pembukaan IBA Rules on the Taking  of Evidence  in International  Arbitration juga mengharuskan  para  pihak  untuk  bertindak dengan  iktikad  baik.  Pada  prinsipnya,  para  pihak  dan  majelis  arbitrase  diharapkan  untuk bertindak  berdasarkan  iktikad  baik  untuk menghindari  adanya  keberpihakan  dan  ketidakadilan dalam proses arbitrase. Dalam IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration telah diatur mengenai iktikad baik dalam proses pengumpulan bukti ( evidence gathering process ) dan  dalam  proses  pelaksanaan  putusan  arbitrase.  Putusan  Arbitrase  Internasional  tidak  akan dapat  dilaksanakan  apabila  ditolak  oleh  Pengadilan  Negeri  yang  mempunyai  kewenangan
19 W. Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata Internasional (Bandung: Sumur Bandung, 1992).
20 E. Rajagukguk, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan (Jakarta: Chandra Pratama, 2000).
21 G. B. Born, International Arbitration Cases and Materials (Netherlands: Kluwer Law International, 2011).
22 “Procedural Good Faith in International Arbitration,” Squire Patton Boggs , last modified 2018, accessed
November 20, 2022,
https://www.squirepattonboggs.com/~/media/files/insights/publications/2018/08/procedural-good-faith- in-international-arbitration/31651--procedural-good-faith-in-international-arbitration.pdf.
pelaksanaan  putusan  tersebut.  Sebagaimana  telah  penulis  jelaskan  sebelumnya,  untuk menghindari adanya penolakan terhadap putusan arbitrase internasional, Pasal III Konvensi New York  tahun  1958  tentang  Pengakuan  dan  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Asing  yang  telah diratifikasi di Indonesia melalui Keppres No. 34/1981, mengatur bahwa setiap negara yang telah meratifikasi  Konvensi  New  York  wajib  mengakui  putusan  arbitrase  sebagai  putusan  yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan prosedural di wilayah di mana putusan itu akan dilaksanakan.
Dalam  pelaksanaannya,  sering  kali  terdapat  faktor-faktor  yang  menghambat  eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tersebut, contohnya sebagai berikut:
a. Hambatan yang bersifat subjektif, yaitu kemauan atau iktikad baik dari para pihak untuk menjalankan perintah eksekusi. Keengganan dalam menerapkan prinsip iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, baik secara sukarela maupun setelah mendapat  teguran  ( aanmaning )  dari  Ketua  Pengadilan  sebagai  lembaga  yang berwenang untuk itu mengakibatkan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tersebut tidak dapat dilaksanakan; dan,
b. Proses  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional  yang  kompleks.  Salah  satunya adalah  keharusan  bagi  pemohon  eksekusi  untuk  mendapatkan  data  yang  detail  dan valid mengenai keberadaan harta ( asset ) milik termohon eksekusi yang nantinya hendak diletakkan  sita  eksekusi.  Diperlukan  adanya  keterlibatan  pihak  ketiga  untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, di antaranya private investigator , pihak bank (apabila hendak melakukan pembekuan rekening), Badan Pertanahan Nasional (apabila harta  yang  hendak  diletakkan  sita  berupa  tanah  dan/atau  bangunan),  dan  lain sebagainya.
Hambatan  lain  yang  biasanya  dilakukan  untuk  menghambat  proses  eksekusi  Putusan Arbitrase Internasional adalah upaya yang dilakukan oleh  pihak yang beriktikad  buruk dengan berusaha membatalkan perjanjian pokok yang menjadi dasar Putusan Arbitrase. Padahal, sesuai dengan prinsip pemisahan ( separability principle ) antara perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf (h) UU No. 30/1999, perjanjian arbitrase tidak menjadi batal  walaupun  perjanjian  pokoknya  berakhir  atau  batal. 23 Karena  dalam  hal  ini  perjanjian arbitrase  dapat  berdiri  sendiri  dan  tetap  hidup  meskipun  perjanjian  pokoknya  dibatalkan. Pengertian severability dalam hukum arbitrase dapat dijumpai dalam Black’s Law Dictionary yang menyatakan: “in the law arbitration, separability is a doctrine under which an arbitration clause in
23 Frans  Hendra  Winarta,  “Prinsip  Proses  Dan  Praktik  Arbitrase Di  Indonesia  Yang Perlu  Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional,” Selisik 1, no. 1 (2015): 11–36,
https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/622.
a main  contract, so that  challenges to the enforceability of the main  contract do not affect the enforceability of the arbitration clause.”
Keterpisahan adalah doktrin klausul arbitrase dalam perjanjian pokok, sehingga penerapan keberlakuan perjanjian pokok tidak mempengaruhi keberlakuan klausul arbitrase. Dengan kata lain karakteristik dari klausul arbitrase tidaklah merupakan bagian atau tambahan (asesor) dari kontrak. Doktrin ini penting untuk memastikan agar kehendak para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase tidak menjadi hilang. 24
Dewasa ini banyak ditemui kasus di mana pihak Indonesia yang dikalahkan dalam arbitrase internasional  enggan  dalam  melaksanakan  Putusan  Arbitrase  Internasional  secara  sukarela dikarenakan  banyaknya  celah  hukum  yang  dapat  ditempuh  untuk  membatalkan  Putusan Arbitrase Internasional tersebut. Pentingnya penerapan asas iktikad baik juga tidak cukup dalam memberikan  kepastian  hukum,  dalam  hal  ini  bagi  para  pelaku  bisnis/investor  yang  telah dimenangkan pada arbitrase internasional. UU No. 30/1999 yang telah berusia lebih dari 20 tahun juga  dirasa  perlu  untuk  diamendemen  dan  diselaraskan  dengan  cita  Indonesia  saat  ini  untuk dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pelaku  bisnis  di  Indonesia,  terutama  untuk menarik  investor.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  dunia  bisnis  pastinya  tidak  luput  dari  terjadinya sengketa  dan  eksekusi  merupakan  proses  yang  paling  fundamental  dalam  mewujudkan kepastian hukum.

## C. Simpulan
Arbitrase  sebagai  salah  satu  metode  penyelesaian  sengketa  secara  berangsur-angsur mendapatkan  reputasi  yang  baik,  terutama  pada  kalangan  pengusaha.  Hal  ini  dikarenakan penyelesaian  melalui  lembaga  arbitrase  memiliki  berbagai  keuntungan,  di  antaranya  proses arbitrase  yang  cepat,  fleksibel,  rahasia  ( confidential ),  serta  putusan  yang  bersifat  final  dan mengikat.  Namun,  permasalahan  arbitrase  muncul  ketika  pihak  yang  kalah  tidak  mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela dengan iktikad baik. Hal ini yang menyebabkan Indonesia dikenal sebagai ‘ unfriendly arbitration state ’, di mana dalam proses eksekusi putusan arbitrase  di  Indonesia,  khususnya  Putusan  Arbitrase  Internasional  kerap  menemui  kesulitan- kesulitan.  Padahal,  pelaksanaan  putusan  merupakan  kunci  dari  keseluruhan  proses penyelesaian sengketa.
Proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia harus melalui serangkaian tahapan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Di  sinilah  proses  eksekusi  Putusan  Arbitrase Internasional menemui banyak hambatan, karena dalam praktik pihak Indonesia yang dikalahkan dapat  melakukan  berbagai  cara  untuk  menunda  atau  bahkan  membuat  Putusan  Arbitrase
24 H. Adolf, Dasar-Dasar, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase (Bandung: Ken Media, 2014).
Internasional  tidak  dapat  dieksekusi  ( non-executable ).  Alasan  yang  paling  sering  digunakan adalah  pelanggaran  terhadap  ketertiban  umum  ( public  policy ).  Hal  ini  dikarenakan  sampai dengan saat ini, ketertiban umum ( public policy ) memiliki arti yang sangat luas dan belum ada pembatasan yang pasti.  Kesulitan  ini  didukung dengan  prinsip  hakim  di  Indonesia  untuk  tidak boleh  menolak  perkara  yang  diajukan  terhadapnya  dan  masih  terdapat  hakim  yang  tidak memahami secara penuh atau tidak pro arbitrase, sehingga peran Pengadilan Negeri terkesan menghambat proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.
Untuk  pembatalan  Putusan  Arbitrase  Internasional  juga  berlaku  prinsip lex  arbitri ,  yang artinya putusan arbitrase tersebut hanya dapat diajukan pembatalan di tempat di mana putusan arbitrase itu diputus. Atau dengan kata lain, Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat diajukan pembatalan di Indonesia. Upaya untuk membatalkan perjanjian pokok yang melandasi Putusan Arbitrase Internasional juga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional dikarenakan adanya prinsip keterpisahan ( separability principle ).
Dari  pemaparan  di  atas,  maka  secara  tidak  langsung  hambatan  atas  proses  eksekusi Putusan  Arbitrase  Internasional  dapat  mempengaruhi  iklim  investasi  di  Indonesia.  Di  mana proses eksekusi sebagai kunci kepastian hukum bagi para pelaku bisnis masih memiliki berbagai celah hukum yang dapat membuat investor enggan dalam menanamkan modalnya di Indonesia.
Oleh  karena  itu,  pentingnya  penerapan  asas  iktikad  baik  saja  tidak  cukup  dalam memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pelaku  bisnis/investor  yang  telah  dimenangkan  pada arbitrase internasional. UU No. 30/1999 yang telah berusia lebih dari 20 tahun juga dirasa perlu untuk diamendemen dan diselaraskan dengan cita Indonesia saat ini untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis di Indonesia, terutama untuk menarik investor. Hal ini dikarenakan  dalam  dunia  bisnis  pastinya  tidak  luput  dari  terjadinya  sengketa  dan  eksekusi merupakan proses yang paling fundamental dalam mewujudkan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal:
Cindawati,  Cindawati.  “Prinsip  Good  Faith  (Itikad  Baik)  Dalam  Hukum  Kontrak  Bisnis
Internasional.” Mimbar Hukum 26, no. 2 (2014): 181–193. https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16038.
Harahap,  Panusunan.  “Eksekutabilitas  Putusan  Arbitrase  Oleh  Lembaga  Peradilan.” Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 1 (2018): 127–149. https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/18 7.
Hikmah,  Mutiara.  “Penolakan  Putusan  Arbitrase  Internasional  Dalam  Kasus  Astro  All  Asia Network Plc.” Jurnal Yudisial 5, no. 1 (2012): 64–83.
https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/165.
Sari, Indah. “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.”
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 9, no. 2 (2019): 47–73.
https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/354.
Situmorang, Mosgan. “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 4 (2017): 309–320.
Wahyuni,  Sri.  “Konsep  Ketertiban  Umum  Dalam  Hukum  Perdata  Internasional:  Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law.” Supremasi Hukum 3, no. 1 (2014): 47–62. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/1947/1418.
Wijaya,  Esther  Emmanuella.  “Penerapan  Konsep  Public  Policy  Sebagai  Alasan  Penolakan Pengakuan Dan  Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Dan  Singapura.” Jurnal Hukum Visio Justisia 1, no. 1 (2021): 51–70.
Winarta,  Frans  Hendra.  “Prinsip  Proses  Dan  Praktik  Arbitrase  Di  Indonesia  Yang  Perlu Diselaraskan  Dengan  Kaidah  Internasional.” Selisik 1,  no.  1  (2015):  11–36. https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/622.
Buku:
Adolf, H. Dasar-Dasar, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase . Bandung: Ken Media, 2014.
Born, G. B. International Arbitration Cases and Materials . Netherlands: Kluwer Law International, 2011.
Khairandy, R. Kebebasan Berkontrak Dan Pacta Sun Servanda Versus Itikad Baik . Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
Mahkamah Agung RI. Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan  Hukum  Tetap  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Dan  BANI  (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) . Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.
Mertokusumo, S. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty, 2006.
Nugroho,  S.  A. Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Dan  Penerapan  Hukumnya .  Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Prodjodikoro, W. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional . Bandung: Sumur Bandung, 1992.
Rajagukguk, E. Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan . Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
Usman,  R. Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan .  Bandung:  Citra  Aditya  Bhakti, 2013.
Winarta, F. H. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

## Internet:
Agustin, Yusti Nurul. “Ahli Pemohon: Pemerintah Indonesia Belum Punya Aturan Pelaksanaan Arbitrase Internasional.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Republik Indonesia . Last modified 2015. Accessed December 14, 2022. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10728.
Arfana, N. T., and L. Anjarsari. “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki
Dalam Jangka Waktu Dua Tahun.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . Last modified 2021. Accessed November 20, 2022. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816.
Nofriandi,  Pepy.  “Pendekatan  Hukum  Perdata  Internasional  Dalam  Penyelesaian  Sengketa
Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing.” Mahkamah Agung Republik Indonesia . Last modified 2021. Accessed December 19, 2022. https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukum-perdata- internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-kontrak-komersial-internasional-berbahasa- asing.
Veda, Justitia  Avila. “Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing  Di  Indonesia.” Lembaga  Kajian  Keilmuan  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia . Accessed November 20, 2022. https://lk2fhui.law.ui.ac.id/ketertiban-umum-sebagai-dasar- penolakan-eksekusi-putusan-arbitrase-asing-di-indonesia/.
“Procedural  Good Faith in International Arbitration.” Squire Patton Boggs . Last modified  2018. Accessed November 20, 2022. https://www.squirepattonboggs.com/~/media/files/insights/publications/2018/08/procedural
-good-faith-in-international-arbitration/31651--procedural-good-faith-in-international- arbitration.pdf.