Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto

## Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia

## Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia najwabs01@gmail.com

## Abstrak
Penulisan  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  adanya  larangan  penggunaan  metode  pembayaran alternatif  yang  dilakukan  oleh  Google  terhadap  konsumen  atau  pengguna  layanan  digital  di Indonesia.  Dilatar  belakangi  adanya  penyelidikan  KPPU  terhadap  Google  atas  dugaan  praktik penjualan  bersyarat,  yang  kemudian  disusul  dengan  dilakukannya  perubahan  pengaturan  pada Google  Support  Android  Developer atas  diperbolehkannya  penggunaan  metode  pembayaran alternatif  selain  Google  Pay  Billing.  Maka,  pengkajian  untuk  menganalisis  lebih  lanjut  atas penulisan  ini  menjadi  penting  dikarenakan  belum  adanya  penelitian  terkait  praktik  monopoli  di dalam  ranah  pangsa  pasar  digital  di  Indonesia  sehingga  penelitian  ini  dapat  menjadi  suatu pembaharuan hukum bagi Indonesia. Adapun penulisan ini termasuk ke dalam penulisan normatif dengan  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah statute  approach (pendekatan  perundang- undang), comparative approach (pendekatan komparasi), dan case approach (pendekatan kasus). Hasil analisisnya pun didapati bahwa Google telah menghapus adanya praktik penjualan bersyarat melalui  perubahan  pengaturan  dengan  memperbolehkan  penggunaan  metode  pembayaran alternatif  serta  kesesuaian  atas  pemenuhan  tanggung  jawab  dan  peran  KPPU  sebagai  lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia sudah berdasar pada UU Persaingan Usaha.
Kata kunci: Penghapusan Monopoli; Praktik Penjualan Bersyarat; Persaingan Usaha Sehat

## Abstract
This writing is intended to find out the prohibition on the use of alternative payment methods made by  Google  for  users  of  digital  services  in  Indonesia.  Against  the  background  of  the  KPPU investigation  against  Google  for  alleged  conditional  sales  practices,  which  was  followed  by  a change  in  settings  on  Google  Support  Android  Developer  that  allowed  alternative  payment methods.  Therefore,  an  assessment  to  further  analyze  this  paper  is  essential  because  there  is  no research on monopolistic practices in digital market share in Indonesia so this research can be a renewal  of  existing  laws  for  Indonesia.  This  writing  is  included  in  normative  with  the  approach methods  used  in  this  writing  are  statute,  comparative,  and  case.  The  results  of  the  analysis  also found that Google has eliminated the practice of conditional sales through changes in settings by allowing  the  use  of  alternative  payment  methods  and  compliance  with  the  fulfillment  of  the responsibility  and  role  of  KPPU  as  a  business  supervisory  authority  in  Indonesia  based  on  the Business Competition Law.
Keywords: Monopoly Abolition; Conditional Sales Practices; Fair Business Competition
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto

## 1. PENDAHULUAN
Menempati  posisi  keempat  dengan  total  penduduk  terbanyak  di  dunia, potensi akan tumbuhnya perekonomian digital di Indonesia semakin tinggi. Studi yang  dilakukan  oleh  Google  Temasek,  Bain  &  Company  menunjukkan  bahwa pada  tahun  2022,  ekonomi  digital  Indonesia  tumbuh  sebesar  22%  atau  hingga mencapai USD77 miliar dari tahun sebelumnya. 1 Data yang dicatatkan oleh Bank Indonesia  pun  menunjukkan  pula  bahwa  Indonesia  mengalami  pertumbuhan ekonomi digital dari pertumbuhan niaga-el secara signifikan sebesar 22,1% (yoy) hingga  mencapai  Rp.  227,8  triliun  secara  nominal  dan  39,9%  (yoy)  hingga mencapai  1,74  juta  transaksi  secara  volume  melalui  perdagangan. 2 Oleh  karena itu, pada tahun 2030, Indonesia diproyeksikan akan mengalami peningkatan PDB sebesar  Rp.  24  ribu  triliun  yang  di  mana  18%  atau  sekitar  Rp.  4.531  triliun disumbang oleh ekonomi digital.
Peningkatan  pertumbuhan  perekonomian  yang  diraih  oleh  Indonesia sejatinya merupakan capaian gemilang bagi pemerintah atas pengimplementasian transformasi  digital  guna  mendukung  terciptanya  perilaku  usaha  yang  sehat  dan tujuan  pembangunan  berkelanjutan  atau The  Suistainable  Development  Goals (SDGs) sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 3 Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum bukanlah didasarkan atas kekuasaan belaka, yang mana telah disebutkan  pada  penjelasan  UUD  NRI  Tahun  1945  mengenai  konsep  Negara Kesejahteraan,  yaitu bertujuan untuk  memberikan perwujudan atas kesejahteraan umum  yang  kemudian  membangun  komponen  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila. 4 Kepatuhan  akan  segala  peraturan  perundang-undangan terkait  persaingan  usaha  menjadi  penting  guna  menciptakan  persaingan  usaha yang sehat dan wajar di Indonesia. 5
Terciptanya  ekosistem  usaha  yang  kuat  dan  sehat  merupakan  suatu tantangan  besar,  yang  semata-mata  tidak  hanya  ditujukan  kepada  pemerintah,
1 Haryo  Limanseto,  “Pemerintah  Dorong  Pemulihan  Ekonomi  Lebih  Cepat  Dengan  Optimalkan Potensi  Ekonomi  Digital,” Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023).
2 Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  “Manfaatkan  Potensi  Ekonomi  Digital,  Pemerintah Tingkatkan  Kualitas  Ekosistem  Digital,  Pemerintah  Tingkatkan  Kualitas  Ekosistem  Niaga-Elektronik,” KOMINFO, 2022, https://www.kominfo.go.id/content/detail/46183/manfaatkan-potensi-ekonomi-digital- pemerintah-tingkatkan-kualitas-ekosistem-niaga-elektronik/0/berita.
3 Dwi  Robiul  Rochmawati,  Hani  Hatimatunnisani,  and  Mira  Veranita,  “Mengembangkan  Strategi Bisnis  Di  Era  Transformasi  Digital,” Coopetition:  Jurnal  Ilmiah  Manajemen 14,  no.  1  (2023):  101–8, https://doi.org/https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i1.3076.
4 Afifudin  Afifudin,  “Monopoli  Bisnis  Koperasi  Simpan  Pinjam  Di  Tinjau  Dari  Undang  –  Undang No.  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian,” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  1  (2018):  106, https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235.
5 Sindi  Lusiana  Poluan,  “Program  Triple  Play  PT.  Telkom  Indonesia  (Persero).  TBK  Ditinjau Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,” Lex  Et  Societatis 7,  no.  9  (2019):  12–22, https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i9.26994.
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
tetapi  masyarakat  pun  juga.  Larangan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak  sehat  di  Indonesia  telah  diatur,  disadari  atau  tidaknya  bentuk  pelanggaran terhadap  dunia  usaha  masih  saja  terjadi,  salah  satunya  adalah  hadirnya  praktik penjualan  bersyarat.  Termasuk  ke  dalam  salah  satu  perjanjian  tertutup,  praktik penjualan  bersyarat  didefinisikan  sebagai  suatu  perjanjian,  di  mana  para  pelaku usaha saling mengikatkan diri untuk melakukan kegiatan usaha yang berbeda dan mensyaratkan  segala  bentuk  penjualan  ataupun  penyewaan  barang  maupun  jasa hanya  dapat  dilangsungkan  jika  pembeli  atau  penyewa  juga  bersedia  untuk membeli atau menyewanya. 6
Pada  tahun  2022,  KPPU  mulai  melakukan  penyelidikan  terhadap  Google atas  dugaan  praktik  penjualan  bersyarat  untuk  jasa  dalam  2  (dua)  bisnis  yang berbeda,  yaitu  pertama,  adanya  kewajiban  pembelian  secara  paket  bagi pengembangan aplikasi pada aplikasi Google Play Store dan layanan pembayaran Google Pay Billing dan kedua, Google hanya bekerja sama dengan satu penyedia media  transaksi  pembayaran,  yaitu  Google  Pay  Billing  tanpa  memberikan kesempatan  yang  sama  dalam  menegosiasikan  metode  pembiayaan  lainnya. 7 Google  merupakan  perusahaan  raksaksa  digital  terbesar  yang  memegang  pangsa pasar digital hampir 90% di wilayah dunia. Google dalam memasarkan produknya memiliki platform distribusi  aplikasi  yang  bernama  Google  Play  Store  yang memegang  pangsa  pasar  Indonesia  hingga  93%.  KPPU  menilai  bahwa  tindakan yang  dilakukan  oleh  Google  dianggap  telah  melanggar  adanya  Pasal  15  ayat  (2) UU  Persaingan  Usaha.  Maka  dalam  menentukan  terjadi  atau  tidaknya  praktik penjualan  bersyarat  yang  dilakukan  oleh  Google,  harus  digunakan  suatu pendekatan,  yaitu  melalui  pendekatan per  se  illegal atau  pendekatan rule  of reason . 8 Adapun  perbedaan  keduanya  hanya  terletak  pada  substansi  yang digunakan,  yaitu  pendekatan per  se  illegal hanya  melihat  undang-undang  tanpa perlu  membuktikan  apakah  tindakan  tersebut  memiliki  keterdampakan  terhadap perekonomian, sedangkan pendekatan rule of reason secara sederhananya bertolak pada aktivitas usaha yang telah dilakukan apakah terdapat unsur-unsur persaingan usaha sehat atau tidak, yang dalam hal lain dapat didefinisikan sebagai pendekatan kasus. 9
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  terkait  dengan  penelitian  ini  telah diangkat  oleh  Negara  (2017) 10 yang  mengkaji  mengenai  praktik  penjualan
6 Andi Fahmi Lubis et al., Hukum Persaingan Usaha , 2017.
7 Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  “KPPU  Lakukan  Penyelidikan  Atas  Google  Untuk  Dugaan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” 2022, https://kppu.go.id/blog/2022/09/kppu-lakukan- penyelidikan-atas-google-untuk-dugaan-praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat/.
8 Alum  Simbolon,  “Pendekatan  Yang  Dilakukan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Menentukan Pelanggaran Dalam Hukum Persaingan Usaha,” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 20,  no. 2  (2013): 186–206, https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art2.
9 Wihelmus  Jemarut,  “Pendekatan  Rule  Of  Reason  Dan  Per  Se  Illegal  Dalam  Perkara  Persaingan Usaha,” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2020): 377–84, https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688.
10 Siti Mahmudah Negara, and Pradipta Braja, Hendro Saptono, “Tinjauan Yuridis Tying Agreement Dalam  Penggunaan  Gantry  Luffing  Crane  Terhadap  Kegiatan  Bongkar  Muat  Di  Pelabuhan  Tanjung  Priok
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
bersyarat  yang  dilakukan  oleh  PT  Pelindo  II  (Persero)  dan  PT  Multi  Terminal Indonesia (MTI). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan didasarkan atas putusan  Perkara  Nomor  12/KPPU-I/2014,  KPPU  menyatakan  bahwa  PT  Pelindo II  (Persero)  dan  PT  MTI  secara  sah  terbukti  memenuhi  unsur-unsur  atas pelanggaran  terhadap  Pasal  15  UU  Persaingan  Usaha,  dengan  mewajibkan pengusaha  angkutan  untuk  menggunakan gantry  luffing  crane miliknya  serta adanya  pengenaan  sanksi  berupa  tidak  akan  dilayaninya  kegiatan  bongkar  muat sehingga ruang dermaga akan diberikan kepada pengguna yang bersedia.
Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agustina  (2019) 11 mengkaji mengenai  dugaan  praktik  penjualan  bersyarat  antara  bank  dan  asuransi  melalui kegiatan  kerjasama bancassurance .  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa tindakan  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  usaha bancassurance ,  yaitu menggabungkan  dua  produk  menjadi  satu  wadah,  bukan  merupakan  hal  yang dilarang  secara  mutlak.  Namun,  strategi bancassurance dengan  sistem bundling yang diterapkan harus selalu tetap dalam pengawasan KPPU agar nantinya tidak menimbulkan adanya praktik penjualan bersyarat di kemudian hari.
Terakhir  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Elevenday  (2020) 12 mengkaji mengenai  kegiatan  monopoli  dan  pelaksanaan  praktik  penjualan  bersyarat  yang dilakukan  oleh  PT  Pelabuhan  Indonesia  (Pelindo)  II  (Persero)  sebagai  BUMN. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa jika digunakan melalui pendekatan rule of reason ,  pelaksanaan  penjualan  bersyarat  yang  dilakukan  tidak  dapat  dikatakan sebagai  bentuk  pelanggaran  terhadap  UU  Persaingan  Usaha  karena  keuntungan yang  diperoleh  dari  pelaksanaan  perjanjian  tersebut  lebih  besar  dibandingkan dengan kerugiannya.
Perbedaannya  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  penelitian ini  berfokus  pada  pembuktian  hapusnya  praktik  penjualan  bersyarat  yang dilakukan  oleh  Google  dan  metode  pendekatan  komparatif  dengan  melakukan komparasi  kepada  negara  Korea  Selatan,  India,  dan  penggunaan  putusan pengadilan banding Apple Vs Epic Games. Tujuan penulisan ini ditujukan untuk membahas mengenai  adanya larangan penggunaan metode pembayaran alternatif oleh Google.
2. METODE
Dalam  melakukan  kegiatan  penulisan  yang  bersifat  ilmiah,  penggunaan metode  penulisan  sebagai  rangkaian  atau  tahapan  secara  sistematis  yang digunakan  untuk  mencari  kebenaran  dari  suatu  karya  menjadi  penting  untuk digunakan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  banyaknya  aspek  yang  terkandung,  seperti
(Putusan Nomor 12/KPPU-I/2014),” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1–14, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.16986.
11 Rani Sri Agustina, “Bundling Product As a Cooperation Agreement Between Banks and Insurance Companies  (Bancasurrance)  in  Relations  With  Unhealthy  Business  Competition,” Legal  Standing :  Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 70–78, https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.2024.
12 Kahfiarsyad  Julyan  Elevenday,  “Pelaksanaan  Perjanjian  Tertutup  (Tying  Agreement)  Oleh  PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha” 4, no. 2 (2020): 180–99.
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
mencari,  mencatat,  merumuskan,  menganalisis,  dan  menyusun  laporan  yang didasarkan  atas  temuan  fakta  secara  ilmiah. 13 Berdasar  kepada  latar  belakang penelitian ini, maka jenis penulisan ini masuk ke dalam penulisan normatif, yaitu penulisan  hukum  yang  dilakukan  dengan  metode  bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka. 14 Adapun  metode  pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah statute  approach (pendekatan  perundang-undang), comparative  approach (pendekatan  komparasi),  dan case  approach (pendekatan kasus). Statute  approach (pendekatan  perundang-undangan)  adalah  pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan  praktik  penjualan  bersyarat,  yaitu  melalui  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat, The  Telecommunications  Business  Act atau  Undang-Undang  Bisnis Telekomunikasi Korea Selatan, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor  44  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Larangan  praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pasal  15  (Perjanjian  Tertutup)  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Banding No.  21-16506  Pengadilan  Banding  Amerika  Serikat  Apple  Vs  Epic  Games. Comparative  approach (pendekatan  komparasi)  adalah  pendekatan  dengan mempertimbangkan  negara  lain,  seperti  Korea  Selatan  dan  India  sebagai  suatu perbandingan. Dan case approach (pendekatan kasus) adalah pendekatan dengan melakukan  penelaahan  terhadap  kasus-kasus  pelanggaran  hukum,  yaitu  praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh Google.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penghapusan  Praktik  Penjualan  Bersyarat  oleh  Google  Sebagai  Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
Secara  umum,  persaingan  usaha  digambarkan  sebagai  suatu  keadaan  di mana  terdapat  2  (dua)  pihak  atau  lebih  yang  saling  mengungguli  guna  mencapai suatu  tujuan  yang  diinginkan  dalam  memenuhi  pangsa  pasar. 15 Meskipun  pada dasarnya,  tujuan  dari  dilakukannya  suatu  kegiatan  usaha  adalah  mengambil keuntungan  sebesar-besarnya  tanpa  memberikan  kerugian  kepada  pihak  lain. 16 Untuk  mendapatkan  keuntungan  tersebut,  pelaku  usaha  wajib  memiliki  strategi dan nilai pembeda agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
13 Cholid Narbuko and Haji Abu Achmadi, Metodologi Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa  Tentang  Metodologi  Penelitian  Serta  Diharapkan  Dapat  Melaksanakan  Penelitian  Dengan Langkah-Langkah Yang Benar (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
14 Adeb Davega Prasna et al., “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” Kordinat 17, no. 1 (2018): 30–64, https://doi.org/https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8094.
15 Mudrajad  Kuncoro  and  Wisnu  Chandra  Kristiaji, Strategi  Bagaimana  Meraih  Keunggulan Kompetitif (Jakarta: Erlangga, 2006).
16 Rizal  Aji  Pratama,  “Pengaturan  Monopoli  Kartel  Oleh  Pelaku  Usaha  Dalam  Persaingan  Usaha Garam :  Suatu  Kajian  Putusan  KPPU  NO.  10/KPPU-L/2005,” Jurnal  Ius  Constituendum 3,  no.  10  (2018): 212–28, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1041.
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
Seiring  dengan  pergantian  zaman,  perkembangan  perekonomian  di Indonesia  cukup  membawa  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kekuatan  dan keketatan  persaingan  usaha. 17 Apabila  menitik  beratkan  pada  realitanya, perkembangan  perekonomian  yang  terjadi  justru  telah  menyebabkan  maraknya pelanggaran  terhadap  pelaku  usaha  hingga  turut  menimbulkan  adanya  distorsi dalam  mekanisme  pasar. 18 Padahal,  terciptanya  perilaku  usaha  yang  sehat  dapat memberikan  sejuta  manfaat  bagi  kelayakan  kehidupan  dan  juga  perkembangan perekonomian  bangsa. 19 Keharusan  akan  kepatuhan  masyarakat  terhadap  UU Persaingan  Usaha  menjadi  penting  sehingga  kemungkinan  terjadinya  praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dapat dihindari. 20
UU  Persaingan  Usaha  lahir  dan  berkembang  dikarenakan  semakin kompleksnya persoalan dunia usaha yang terjadi di Indonesia. Kekhawatiran akan hadirnya  pengeksploitasian  konsumen  menjadi  salah  satu  faktor  utama  akan hadirnya  undang-undang  tersebut. 21 UU  Persaingan  Usaha  hadir  dengan  tujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta menghindari adanya pengeksploitasian  terhadap  konsumen  oleh  para  pelaku  usaha  tertentu. 22 Sebagaimana  telah  diatur  di  dalam  Pasal  3  UU  Persaingan  Usaha  bahwa  tujuan dari  persaingan  usaha  sendiri  tidak  hanya  menitikberatkan  pada  aspek kompetisinya saja, tetapi  juga sebagai behaviour  of  conduct dalam tatanan dunia usaha serta memberikan perlindungan bagi konsumen di Indonesia.
Di  dalam  dunia  usaha,  dikenal  suatu  prinsip  bahwa  seorang  pelaku  usaha memiliki kebebasan dalam menentukan kepada siapa pihak penjual, pembeli, atau pun  pemasok  suatu  barang  di  pasar  sesuai  dengan  ketentuannya.  Guna menghadirkan kondisi perilaku usaha yang sehat, bertumbuh, dan berkembang di tengah-tengah  kehidupan  masyarakat,  maka  larangan  bagi  setiap  pelaku  usaha untuk  tidak  membuat  perjanjian  yang  bertentangan  dengan  kebebasan  tersebut menjadi penting untuk diperhatikan. 23 Berbicara mengenai sahnya suatu perjanjian
17 Erna Dwi Rachmawati, “Reposisi Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Pada Perusahaan Suatu Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1438 K/Pdt.Sus.Phi/2017,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 1 (2019): 46, https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1533.
18 Rahardi Ramelan, Praktek Monopoli Harus Dihentikan (Jakarta: Media Indonesia, 2006).
19 Muhammad  Habib,  Apik  Hadiarlamsyah,  Lutfizar  Wahyu  Pramukti  Sunardi,  Wery  Chesar, “Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 125–40, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569.
20 Justica  Marya  Habibah  Alfalmy,  Silvi  Eka  Yuniarti,  and  Farizza  Taralita  Arrachma  Fachrezzi, “Efektivitas Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Mencegah Praktik Monopoli Usaha (Studi Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Masa Covid-19),” Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum 4 (2023): 1–23, https://doi.org/https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.63.
21 Novalia  Pertiwi  and  Annisa  Azzahrah  Burhan,  “Efektifitas  Penerapan  Program  Kepatuhan Persaingan  Usaha  Dalam  Pencegahan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,” Jurnal  Studi  Legalia :  Jurnal  Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 72–87, https://doi.org/https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.66.
22 Alya  Anindita  Maheswari,  “Batasan,  Wewenang  Dan  Keterlibatan  KPPU  Dalam  Kasus Persekongkolan  Tender  Menurut  Hukum  Persaingan  Usaha,” Jurist-Diction 3,  no.  5  (2020):  1581, https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21967.
23 Faisal  Fachri  and  Iwan  Erar  Joesoef,  “Pertimbangan  KPPU  Terhadap  Pelanggaran  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  Dilakukan  Oleh  Perusahaan  Penerbangan  BUMN  (Studi  Kasus  Putusan  No.  15/KPPU- I/2019),” Zaaken: Journal of Civil and Business Law 2, no. 1 (2021): 1–24, https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11652.
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
dapat  dikatakan  apabila  terpenuhinya  ketentuan  pada  Pasal  1320  KUHPerdata, yaitu  kesepakatan,  kedewasaan  para  pihak  (cakap),  karena  perihal  tertentu,  dan sebab  yang  halal.  Maka  dapat  dipastikan  bahwa  dilanggarnya  ketentuan  “sebab yang halal” dalam dunia usaha dapat menimbulkan adanya praktik monopoli dan persaingan  usaha  tidak  sehat.  Pengaturan  mengenai  perjanjian  yang  dilarang dalam  dunia  usaha  telah  dijelaskan  secara  jelas  pada  Pasal  15  UU  Persaingan Usaha.  Ketentuan  tersebut  diatur  karena  dengan  didasarkan  atas  sifatnya, dilakukannya  suatu perjanjian yang  dilarang  justru  telah  membawa keterdampakan buruk, berupa penurunan angka inovatif, tindakan dominasi pasar maupun pembatasan terhadap masuknya pesaing usaha baru. 24
Perjanjian  terlarang  yang  dimaksudkan  adalah  praktik  penjualan  bersyarat. Adapun  alasan  di  balik  mengapa  praktik  penjualan  bersyarat  dilarang  di  dalam UU  Persaingan  Usaha  adalah  dikarenakan  adanya  perluasan  kekuatan  monopoli oleh  pelaku  usaha  pada  penjualan  untuk  pertama  kali  ( tying  product )  dengan memasukan  unsur  pemaksaan  kepada  konsumen  ( tied  product )  untuk  membeli barang  atau  jasa  tersebut. 25 Dimilikinya  kekuatan  monopoli  untuk  kedua  produk sekaligus  ( tying  product dan tied  product ),  terciptanya  gangguan  atau  pengaruh usaha  yang  tidak  baik  bagi  calon  pelaku  usaha  lainnya  yang  hendak  masuk  ke dalam pangsa pasar dapat terjadi sehingga nantinya akan menciptakan pasar usaha yang tidak sehat, wajar, maupun efisien.
Google  diduga  telah  melanggar  persaingan  usaha  tidak  sehat  sebagaimana diatur  dalam    UU  Persaingan  Usaha.  KPPU  dalam  melakukan  penyelidikannya menemukan  fakta  bahwa  terdapat  ketentuan  yang  menjadi  sebab  dari  timbulnya praktik  penjualan  bersyarat  oleh  Google,  yang  secara  aktual  dapat  ditemukan melalui  klausula-klausula  yang  terdapat  di  dalam terms  of  service pada Google Support Android  Developer yang menyatakan bahwa per bulan Juni  tahun 2022, yaitu  dalam  penagihan  biaya  atas  pengunduhan  aplikasi  pada  Google  Play,  para pengembang  ( developer )  harus  menggunakan  sistem  penagihan  melalui  Google Pay Billing sebagai metode pembayaran dan semua aplikasi  yang didistribusikan ke  dalam  Google  Play  baik  yang  mewajibkan  atau  menerima  pembayaran  untuk mendapatkan  akses  ke  dalam  fitur  dalam  aplikasi,  harus  menggunakan  sistem penagihan  melalui  Google  Pay  Billing  dalam  bertransaksi.  Dilakukannya penyelidikan  tersebut  juga  didasarkan  atas  banyaknya  jenis  aplikasi  yang dikenakan  dengan  metode  pembayaran  melalui  Google  Pay  Billing,  seperti aplikasi yang menawarkan langganan, permainan/gim, konten, penyimpanan data, hingga pengenaan biaya layanan sebesar 15-30% dari pembelian kepada aplikasi. KPPU  dalam  melakukan  analisisnya  juga  telah  mengindahkan  beragam  macam pandangan dari berbagai pihak sehingga dapat menyimpulkan bahwa langkah dan
24 Binoto  Nadapdap, Hukum  Persaingan  Usaha  Bukti  Tidak  Langsung  (Indirect  Evidence)  versus Tembok Kartel , XIV (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019).
25 Andi  Fahmi  Lubis,  Anna  Maria  Tri  Anggraini  Kurnia  Toha,  L.  Budi  Kagramanto,  M.  Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Sukarmi, Syamsul Maarif, Jur. Udin Silalahi, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009).
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Google  dinilai  telah  memberikan  keterdampakan terhadap  pengembangan  konten  digital  lokal  yang  tengah  digalakan  oleh pemerintah,  yang  nantinya  dapat  menghambat  kegiatan  usaha  di  pasar  distribusi aplikasi secara digital.
Source: Google Support Android Developer Gambar 1. Term of Services Pembayaran Google Play.
Dari  gambar  1  dapat  dijelaskan  bahwa  apabila  meninjau  dari  adanya klausula  yang  terdapat  di  dalam terms  of  services ,  kebijakan  yang  dibuat  oleh Google dinilai KPPU sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha bahwa dalam membuat kesepakatan dengan pihak lain, terdapat larangan  bagi  pelaku  usaha  dalam  memuat  suatu  persyaratan  dengan mengharuskan  pembelian  barang  atau  jasa  kepada  pihak  pembeli  atau  penerima. Dengan  didasarkan  atas  penilaian  tersebut  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Google telah  memenuhi  persyaratan  atas  pelanggaran  unsur  “sebab  yang  halal”  berupa praktik  penjualan  bersyarat  kepada  pihak  lain,  yaitu  Google  Pay  Billing  atas metode  pembayaran  yang  digunakan  pada  Google  Play  dengan  melarang konsumen  dalam  penggunaan  metode  pembayaran  alternatif  selain  Google  Pay Billing.  Apabila  penelitian  ini  menarik  unsur-unsur  yang  diatur  Pasal  15  UU Persaingan  Usaha  mengenai  perjanjian  tertutup,  yaitu  adanya  perjanjian, perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lain, perjanjian tersebut memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai angka 3, yaitu (1) bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha penyuplai; (2) tidak membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha penyuplai; (3)  tidak  adanya  pensyaratan  akan  terjadinya  monopoli  atau  persaingan  usaha tidak sehat pada perjanjian tersebut. Pasal 15 UU Persaingan Usaha menunjukkan bahwa dalam menentukan terjadinya praktik penjualan bersyarat harus digunakan suatu pendekatan.
Untuk  memecahkan  kasus  dugaan  praktik  penjualan  bersyarat  yang dilakukan oleh Google,  penelitian ini  melakukan pendekatan melalui  pendekatan Rule  of  Reason .  Penulis  menilai  bahwa  dengan  adanya  acuan  dari  penelitian sebelumnya,  yakni  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Elevenday  (2020), diterapkannya  pendekatan  ini  dikarenakan  adanya  beberapa  faktor  keadaan  yang dapat  dipertimbangkan  dalam  menentukan  apakah  tindakan  yang  dilakukan  oleh
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
suatu  pelaku  usaha  melanggar  hukum  atau  tidak,  yaitu  dengan  melihat  latar belakang  atas  tindakan  yang  dilakukan,  alasan  bisnis  dibalik  tindakan  tersebut, dan posisi pelaku tindakan dalam industri. 26 Berbicara mengenai pendekatan rule of reason , pengaturan substansial dari pendekatan tersebut sejatinya telah diatur di dalam  UU  Persaingan  Usaha  sebagaimana  dapat  dilihat  melalui  ketentuan  pasal- pasal  dengan  adanya  klausula  “yang  dapat  mengakibatkan”  atau  “patut  diduga”. Ketentuan di klausula tersebut mengharuskan adanya suatu penelitian secara luas apakah suatu tindakan tersebut dapat menimbulkan praktik monopoli yang bersifat persaingan. 27 Meskipun  di  dalam  penjelasan  Pasal  15  ayat  (2)  UU  Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  tidak  didapati  adanya klausula  tersebut,  tetapi  apabila  penulis  menarik  unsur-unsur  yang  terdapat  di dalam  Pasal  15  UU  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat di atas dengan didasarkan atas penjelasan sederhana dari kedua pendekatan, maka  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  menentukan  dugaan  praktik  penjualan bersyarat  yang  dilakukan  oleh  Google  telah  memenuhi  persyaratan  untuk menggunakan pendekatan rule of reason .
Apabila  menilik  dari  adanya  kata  “dugaan  pelanggaran”  yang  dikatakan oleh KPPU terhadap tindakan yang dilakukan oleh Google dan  unsur-unsur yang terdapat  di  dalam  Pasal  15  UU  Persaingan  Usaha  serta  dengan  didasarkan  atas pendekatan rule of reason , maka dugaan tindak praktik penjualan bersyarat  yang dilakukan oleh Google dapat dikatakan sebagai  praktik monopoli dan persaingan usaha  tidak  sehat  di  Indonesia.  Jika  melihat  indikator  yang  dapat  dipenuhi  dari suatu  pelaku  usaha  dapat  dikatakan  telah  melakukan  praktik  penjualan  bersyarat dengan didasarkan pada Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal  15  (perjanjian  tertutup),  yaitu  dimilikinya  kekuatan  di  dalam  pasar, perbedaan  produk  utama  dengan  yang  akan  dikaitkan  dalam  suatu  perjanjian, perjanjian  tersebut  memiliki  keterdampakan  terhadap  tutupnya  arus  perdagangan secara  substansial,  adanya  halangan  bagi  pesaing  usaha  lain  dalam  memasuki pangsa  pasar  yang  dalam  hal  ini  pangsa  pasar  yang  dimaksud  adalah  pasar distribusi  aplikasi  secara  digital  dan in-app  purchase ,  dan  terciptanya  kerugian bagi  konsumen  akibat  perjanjian  tersebut.  Didasarkan  atas  indikator  tersebut, sudah  sangat  jelas  bahwa  dugaan  tindakan  praktik  penjualan  bersyarat  yang dilakukan  oleh  Google  dapat  berpotensi  melanggar  UU  Persaingan  Usaha  di Indonesia.
Namun,  apabila  mencoba  menelisik  dari  hasil  Putusan  Banding  No.  21- 16506  Pengadilan  Banding  Amerika  Serikat  pada  kasus  antara  Apple  vs  Epic Games  yang  di  mana  dalam  putusan  tersebut,  Hakim  Amerika  Serikat  memiliki keputusan  atau  pandangan  yang  berbeda  terkait  praktik  penjualan  bersyarat
26 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha , 2nd ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
27 Ahmad Fajar Herlani and Awaliani Kharisma Septiana, “Penggunaan Pendekatan Perse Ilegal Dan Rule  of  Reason  Dalam  Penyelesaian  Kasus  Praktek  Monopoli  Dalam  Pelayanan  Regulated  Agent  Pada  PT Angkasa Pura Logistik Di Bandara Udara Sultan Hasanuddin,” Jurnal Supremasi Hukum 15, no. 02 (2019): 65–74, https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.443.
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
dengan  melegalkan  Apple  untuk  tetap  melaksanakan  praktik  tersebut.  Hakim tersebut mengatakan bahwa Apple secara terbukti tidak melakukan adanya upaya monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  atas  dugaan  praktik  penjualan bersyarat. Hal ini dikarenakan pengadilan distrik telah keliru secara hukum dalam mendefinisikan  pasar  anti  monopoli  yang  relevan  dan  adanya  kontrak  Perjanjian Lisensi  Program  Pengembang  (DPLA)  yang  harus  ditandatangani  oleh pengembang  untuk  mendistribusikan  aplikasi  ke  pengguna  iOS  tidak dinegosiasikan oleh Epic Games sehingga hal tersebut dinilai tidak berbahaya. Hal tersebut didukung pula dengan gagalnya Epic Games dalam menetapkan masalah faktual  mengenai  definisi  pasar  yang  diusulkan  dan  adanya  aturan  yang  secara substansial  kurang  membatasi  cara  alternatif  bagi  Apple  untuk  mencapai pembenaran  prokompetitif  yang  mendukung  ekosistem  iOS.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  hal  ini  Indonesia  memiliki  pengaturan  yang  berbeda terkait praktik penjualan bersyarat  yang dilakukan oleh pelaku usaha di  Amerika Serikat.
Google telah mengeluarkan pengaturan terbarunya mengenai diperbolehkannya  penggunaan  metode  pembayaran  alternatif  terhitung  dari tanggal  26 April  2023.  Ketentuan dalam terms  of  services-nya pada  gambar 2 di bawah  ini,  Google  mengatakan  bahwa  kini  para  pengembang  ( developer )  dapat menawarkan  sistem  penagihan  alternatif  kepada  para  konsumen  melalui  sistem pembayaran selain Google Pay Billing. Google meyakini bahwa dengan hadirnya pilihan  alternatif  sistem  penagihan  selain  Google  Pay  Billing  akan  membantu konsumen  atau  pelanggan  dalam  membuat  keputusan  yang  tepat  saat  melakukan pembelian  dalam  ekosistem  Play.  Perwakilan  Google  juga  telah  angkat  bicara dengan  memastikan  pemberian  akses  ke  berbagai  alat  pada  pengembang ( developer )  Indonesia  untuk  mengembangkan  aplikasi  dan  bisnisnya. 28 Melihat adanya  perubahan  pengaturan  yang  dibuat  oleh  Google  memberikan  suatu jawaban  kepada  penulis  bahwa  Google  sebagai  perusahaan  digital  raksaksa  di dunia  dapat  berperilaku  kooperatif  dan  patuh  dalam  menjalani  UU  Persaingan Usaha di Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelidikan dugaan praktik penjualan bersyarat oleh KPPU.
Hal  ini  didukung  pula  bahwa  dalam  salah  satu  tuduhannya,  Epic  Games mengatakan  bahwa  Apple  telah  membatasi  adanya  kemampuan  pengembang aplikasi  untuk  mengkomunikasikan  ketersediaan  opsi  pembayaran  alternatif kepada  pengguna  perangkat  iOS.  Pengadilan  kemudian  menyimpulkan  bahwa pembatasan  terhadap  kemampuan  pengembang  aplikasi  atas  ketersediaan  opsi pembayaran alternatif dinilai  tidak adil menurut California’s Unfair Competition Law (UCL)  sehingga  pengadilan  melarang  Apple  untuk  memberlakukan pembatasan  pembayaran  alternatif  terhadap  pengembang  mana  pun.  Namun,
28 Novina  Putri  Bestari,  “Ini  Kata  Google  Soal  Dugaan  Praktik  Monopoli  Di  Indonesia,” CNBC Indonesia ,  September  2022,  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220918141735-37-373013/ini-kata- google-soal-dugaan-praktik-monopoli-di-indonesia.
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
tuduhan  yang  dikatakan  oleh  Epic  Games  justru  digugat  balik  oleh  Apple  atas pelanggaran kontrak dan ganti rugi atas biaya pengacara yang timbul dari putusan ini.
Source : Google Support Android Developer
Gambar 2. Term of Services Sistem Penagihan Alternatif
Apabila  berkaca  dengan  kasus  serupa,  yaitu  adanya  praktik  penjualan bersyarat  yang  dilakukan  oleh  Google  jelas  memiliki  akhir  atau  solusi  yang berbeda. Maka atas dasar tersebut penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh  Google  terhadap  pembaharuan  kebijakan  merupakan  suatu  bentuk  jawaban dan pertanggungjawaban atas berbagai macam keberatan, denda, ataupun gugatan yang  diberikan  oleh  negara  lain,  seperti  India,  Korea  Selatan,  Indonesia,  dll terhadap  larangan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Melalui pembaharuan  kebijakan  yang  diberikan  oleh  Google,  penelitian  ini  mendapati suatu  kesimpulan  bahwa  Google  telah  menghapus  adanya  praktik  penjualan bersyarat  di  Indonesia  dikarenakan  adanya  pembaharuan  kebijakan  segera  atas dugaan praktik penjualan bersyarat yang dikatakan oleh KPPU tanpa memberikan perlawanan.
Hadirnya undang-undang Anti Google Law melalui pengamendemenan The Telecommunications Business Act atau Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi di Korea  Selatan,  yang  pada  dasarnya  telah  memberlakukan  pembatasan  baru  serta mekanisme pengawasan peraturan terhadap operator pasar aplikasi, seperti Google Play  Store  oleh  Google. 29 Meskipun  undang-undang  tersebut  dibuat  setelah ditemukan adanya pelanggaran terhadap persaingan usaha, yaitu praktik penjualan bersyarat  yang  dilakukan  oleh  Google,  tetapi  dengan  hadirnya  undang-undang tersebut  pada  faktanya  telah  membawa  angin  segar  yang  baru  bagi  hukum persaingan  usaha  di  Korea  Selatan  yang  tidak  hanya  ditujukan  atas  tanggapan terhadap  masalah  yang  mendesak,  tetapi  juga  sebagai  bentuk  upaya  yang  lebih besar terhadap pengaruh besar yang didapatkan oleh raksaksa teknologi global.
29 Dongwoo  Kim,  “The  Implications  of  South  Korea’s  ‘Anti  Google  Law,’”  KEI,  2021, https://keia.org/the-peninsula/the-implications-of-south-koreas-anti-google-law/.
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
Rekomendasi penelitian ini kepada pemerintah untuk menyegerakan adanya upaya perekonstruksian hukum sebagai bentuk implikasi atas penghapusan praktik penjualan  bersyarat  yang  dilakukan  oleh  Google  dengan  memasukan  pengaturan lebih  lanjut  sebagaimana  didasarkan  atas  Pasal  50 The  Telecommunications Business  Act atau  Undang-Undang  Bisnis  Telekomunikasi  Korea  Selatan  yang mengatur  mengenai  adanya  pemaksaan  dan  larangan  penggunaan  metode pembayaran  tertentu,  penetapan  tanggung  jawab  operator  pasar  aplikasi  untuk memberikan  perlindungan  atas  hak-hak  konsumen,  serta  memberdayakan  KPPU untuk  melakukan  penyelidikan  tentang  pasar  aplikasi  yang  diperlukan  untuk perlindungan  konsumen  melalui  peraturan  turunan  UU  Persaingan  Usaha,  yaitu Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  5  Tahun  2011  tentang Pedoman  Pasal  15  (Perjanjian  Tertutup)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  sebagai suatu  pembaharuan  hukum  terhadap  tindakan  praktik  penjualan  bersyarat  yang dilakukan oleh Google ataupun perusahaan teknologi digital lainnya.
3.2 Pertanggungjawaban  Hukum  dan  Langkah  KPPU  terhadap  Praktik Penjualan  Bersyarat  yang  Dilakukan  oleh  Google  Sebagai  Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
Sebagai  wujud  dukungan  akan  dilaksanakannya  UU  Persaingan  Usaha, melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2008  tentang  Perubahan  atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, dibentuknya KPPU sebagai lembaga negara komplementer atau state auxilliary organ di  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,  diberikan  mandat  atau  kewenangan  oleh  undang-undang  dalam melakukan  penegakan  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia  sebagaimana  yang tertuang  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. 30 Menurut  Abdul  Aziz, terdapat 2 (dua) alasan yang diyakini menjadi suatu dasar dari dibentuknya KPPU, yaitu  adanya  kebutuhan  akan  spesialisasi  yang  mampu  memahami  hukum persaingan  usaha  dan  adanya  kebutuhan  akan  lembaga  atau  badan  hukum  yang secara  khusus  bertugas  untuk  menyelesaikan  segala  bentuk  pelanggaran  atau kasus hukum persaingan usaha melalui alternatif penyelesaian sengketa. 31
Bahwa  dengan  didasarkan  pada  Pasal  35  ayat  (1)  UU  Persaingan  Usaha, KPPU sebagai lembaga independen non-pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab  dalam  menilai  segala  bentuk  perjanjian  yang  memiliki  keterakibatan terhadap  timbulnya persaingan usaha tidak sehat,  yang di  mana hal  ini diperkuat dengan  hadirnya  Peraturan  KPPU  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pasal
30 Adis  Nur  Hayati,  “Analisis  Tantangan  Dan  Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha  Pada  Sektor  E- Commerce Di Indonesia (Analysis of Challenges and Law Enforcement of Business Competition in  The E- Commerce  Sector  in  Indonesia),” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 21,  no.  1  (2021):  109–22, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122.
31 Abdul Aziz SR, Ekonomi Politik Monopoli Negara Pelayan Kapitalis & Kuasa Korporasi Dalam Bisnis Pasar Modern , Cetakan 1 (Surabaya: Airlangga University Press, 2018).
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
e-ISSN : 2621-4105
15 (perjanjian tertutup). 32 Sejalan dengan perkataan yang disampaikan oleh Taufik Ahmad selaku Plt. Deputi Pencegahan KPPU, bahwa sebagai bentuk pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU memiliki peran dalam melakukan  pengawasan  terhadap  potensi  perilaku  diskriminasi,  eksploitasi platform , exclusive  agreement ,  dan praktik  penjualan  dengan  harga  terendah. 33
Sebagai bentuk kepatuhan akan hukum  yang ada di Indonesia, dalam mengambil langkah  dugaan  praktik  penjualan  bersyarat  yang  dilakukan  oleh  Google sebagaimana  telah  diatur  di  dalam  Pasal  36  UU Persaingan  Usaha  bahwa  KPPU dapat  melakukan  penelitian,  penyelidikan  dan/atau  pemeriksaan,  meminta keterangan  dari  instansi  terkait,  memutuskan  sekaligus  memberikan  penetapan atas  ada  atau  tidaknya  kerugian  yang  timbul  dari  suatu  pelaku  usaha,  serta menjatuhkan sanksi terhadap kasus  praktik monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.
Apabila  menilik  dari  adanya  Pasal  36  UU  Persaingan  Usaha  bahwa  dalam menentukan  apakah  praktik  penjualan  bersyarat  yang  dilakukan  oleh  Google, KPPU  telah  melakukan  penyelidikan  hingga  dapat  memberikan  kesimpulan bahwa  Google  diduga  telah  melakukan  praktik  penjualan  bersyarat.  Pun  dengan didasarkan  atas  Rapat  Komisi  yang  dilakukan  pada  tanggal  12  September  2022, KPPU  telah  memutuskan  untuk  menindaklanjuti  penelitian  tersebut  sebagai bentuk  dugaan  pelanggaran  terhadap  UU  Persaingan  Usaha.  Hasil  tindak lanjutnya pun dilanjutkan dengan adanya koordinasi bersama dengan Kementerian Luar  Negeri  pada  Desember  2022  bahwa  KPPU  akan  memanggil  Google California  dan  Singapura  terkait  dengan  soal  dugaan  praktik  penjualan  bersyarat yang dilakukan oleh Google.  Sebagai  wujud pertanggungjawaban hukum,  KPPU memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  sanksi  tegas  berupa  pengenaan administratif, seperti pembatalan perjanjian, penghentian kegiatan usaha, dan/atau pengenaan  denda,  yang  apabila  didasarkan  pada  Pasal  12  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  ketentuan  denda  yang  dimaksud dilakukan  berdasarkan  dihitung  dari  keuntungan  bersih  dengan  maksimal  50% yang  didapat  selama  pelanggaran  tersebut  terjadi  pada  pasar  yang  bersangkutan atau  dihitung  dari  total  penjualan  dengan  maksimal  10%  yang  didapat  selama pelanggaran tersebut terjadi pada pasar yang bersangkutan.
Bukan  merupakan  pelanggaran  pertama  di  dalam  dunia  usaha,  praktik penjualan  bersyarat  yang  dilakukan  oleh  Google  nyatanya  tidak  hanya  dialami oleh Indonesia saja, tetapi di negara lainnya pun juga, seperti di India dan Korea Selatan.  Pada  tahun  2020,  Korea  Selatan  dikejutkan  oleh  pengumuman  Google atas kewajiban bagi semua aplikasi pembayaran untuk hanya menggunakan sistem
32 Lina  Maulidiana  and  Rendy  Renaldy,  “Kepemilikan  Saham  Tanpa  Batas  Pada  Grup  Perusahaan Yang  Berakibat  Munculnya  Posisi  Dominan,” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  2  (2020):  256, https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2380.
33 Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  “Meraup Pasar  E-Commerce:  Posisi  KPPU  Dalam  Regulasi E-Commerce,” Majalah Kompetisi Edisi 62 (Jakarta, 2018).
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
pembayaran  dalam  aplikasi  Google  alih-alih  mengizinkan  pengembang  aplikasi lainnya  untuk  menagih  pengguna  secara  langsung.  Oleh  karena  itu,  sebagai langkah  tegas  dalam  menanggapi  permasalahan  tersebut,  Pemerintah  Korea Selatan mengeluarkan peraturan terkait larangan penggunaan metode pembayaran alternatif  melalui  pengamandemenan The  Telecommunication  Business  Act atau Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi atau Anti Google Law.
Komisi Persaingan India atau The Competition Commission of India (CCI) memberikan  sanksi  tegas  berupa  pengenaan  denda  sejumlah  9  miliar  rupe  atau setara  dengan  US$  113  dollar  atau  Rp.  1,76  triliun  kepada  Google  dan  meminta Google  untuk  segera  mengubah  kebijakan  yang  mencangkup  perizinan  kepada pengembang  ( developer )  aplikasi  seluler  untuk  menggunakan  layanan pembayaran  pihak  ketiga  serta  pemberian  tenggat  waktu  sebesar  30  hari  untuk segera melampirkan rincian keuangan yang diperlukan serta dokumen pendukung lainnya  atas  penyalahgunaan  aplikasi  Google  Play  Store  dan  kebijakan pembayaran  bagi  pengembang  ( developer )  tanpa  adanya  pilihan  alternatif pembayaran  lainnya  selain  Google  Pay  Billing. 34 Hasilnya  pun  membawa pengaruh yang cukup baik dengan didapatinya perubahan pengaturan segera oleh Google  terhadap  pengguna  di  India  pada  per  Februari  2023  sebagaimana  dapat dilihat pada gambar 3, bahwa dalam rangka menanggapi kebijakan peraturan baru yang  ada  di  India,  kini  para  pengembang  ( developer )  dapat  menawarkan  sistem penagihan  alternatif  kepada  para  konsumen  melalui  sistem  pembayaran  selain Google  Pay  Billing  di  ponsel  dan  tablet  pada  pembelian  aplikasi  yang didistribusikan ke dalam Google Play.

## Source: Google Support Android Developer
Gambar 3. Perubahan Pengaturan Metode Pembayaran Alternatif oleh Google di India.
Sebagaimana  yang  sudah  penelitian  ini  jelaskan  sebelumnya  bahwa  telah didapati  adanya  perubahan  terkait  penggunaan  pembayaran  alternatif  pada layanan sistem Google Play selain Google Pay Billing. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan  bahwa  Google  telah  menghapus  adanya  praktik  penjualan  bersyarat karena  telah  merubah  pengaturan  di  dalam terms  of  service -nya  serta  sebagai
34 Desy  Setyowati,  “Google  Didenda  Di  India  Dan  Ameria,  Diselidiki  KPPU  Indonesia,” Katadata.co.id,  2022,  https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6358f3996cd8c/google-didenda-di-india- dan-amerika-diselidiki-kppu-indonesia.
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
suatu  bentuk  pertanggungjawaban  dan  kepatuhan  akan  peraturan  hukum  usaha yang ada di Indonesia. Apabila melihat pula adanya perubahan pengaturan setelah diberikannya  sanksi  denda  oleh  India  dan  pengamandemenan  peraturan The Telecommunication  Business  Act atau  Undang-Undang  Bisnis  Telekomunikasi oleh  Korea  Selatan,  maupun  negara  lainnya  sebagaimana  dapat  dilihat  pada gambar 4 telah menandakan bahwa dalam hal ini Google telah menghapus adanya praktik  penjualan  bersyarat  dalam  2  (dua)  bisnis  yang  berbeda,  yaitu  dengan memberikan tanggung jawab dan bentuk  kooperatifnya untuk  menghormati serta patuh dalam menjalani peraturan terkait persaingan usaha di negara tersebut.
.
Source: Google Support Android Developer Gambar  4. Perubahan  Pengaturan  Metode  Pembayaran  Alternatif  oleh  Google  di Berbagai Negara
Didasarkan  atas  Peraturan  KPPU  Nomor  2  Tahun  2023  tentang  Tata  Cara Penanganan  Perkara  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  pada Pasal  34  bahwa  berdasarkan  penyelidikan  atas  laporan  hasil  penyelidikan  awal, penyelidikan  lanjutan  akan  dilakukan  dalam  jangka  waktu  maksimal  60  hari dengan  perpanjangan  waktu  maksimal  30  hari  apabila  dibutuhkan.  Dari  hasil kegiatan  penyelidikan  tersebut  dibuat  suatu  kesimpulan  apakah  ada  atau  tidak adanya  dugaan  pelanggaran  terhadap  UU  Persaingan  Usaha  yang  dibuat  dalam berita  acara.  Apabila  dalam  hal  dilakukannya  penilaian  kelayakan  terhadap pemberkasan  ditemukan  adanya  ketidaklayakan  atau  mengalami  perbaikan, laporan  atas  hasil  penyelidikan  tersebut  dapat  dikembalikan  oleh  unit  kerja  yang menangani  pemberkasan  disertai  oleh  penghentian  penyelidikan.  Kesimpulannya adalah  bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab  KPPU  sebagai  lembaga  pengawas persaingan  usaha  telah  dijalankan  dengan  sebaik-baiknya  dan  semestinya  sesuai dengan  UU  Persaingan  Usaha.  Sehingga  turut  menjadi  suatu  rekomendasi penelitian  ini  kepada  KPPU  untuk  selalu  fokus  dalam  melakukan  pengawasan terhadap ekosistem usaha digital di Indonesia layaknya Pemerintah Korea Selatan dan  Komisi  Persaingan  India  atau  The  Competition  Commission  of  India  (CCI) yang  dalam  hal  ini  dengan  sigap  langsung  memberikan  ketegasan  atas  tindakan tersebut,  serta  menyegerakan  untuk  memberikan  kesimpulan  atas  adanya
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
perubahan pengaturan yang dibuat oleh Google sebagai suatu tanda bahwa Google telah menghapus adanya kegiatan praktik penjualan bersyarat di Indonesia.

## 4. PENUTUP
Adanya  larangan  penggunaan  metode  pembayaran  alternatif  selain  Google Pay  Billing  dalam  pembelian  konten  digital  di  Google  Play,  membuat  KPPU melakukan  penyelidikian  terhadap  dugaan  praktik  penjualan  bersyarat  oleh Google  di  Indonesia.  Didasarkan  atas  klausula-klausula  yang  terdapat  di  dalam terms  of  services dan  luasnya  pangsa  pasar  digital  yang  dimiliki  oleh  Google, maka  dengan  melakukan  penelitian  melalui  penggunaan  pendekatan rule  of reason, indikator  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  15  UU  Persaingan  Usaha, dilanggarnya  ketentuan  “sebab  yang  halal”  Pasal  1320  KUHPerdata,  dan penggunaan  komparasi  terhadap  negara  Korea  Selatan  dan  India  serta  putusan pengadilan  banding  Apple  Vs  Epic  Games,  dugaan  praktik  penjualan  bersyarat yang  dilakukan  oleh  Google  memiliki  potensi  terhadap  pelanggaran  UU Persaingan Usaha.  Adanya  perubahan pengaturan oleh Google di dalam terms of services -nya dengan memperbolehkan penggunaan metode pembayaran alternatif selain  Google  Pay  Billing,  dapat  disimpulkan  bahwa  Google  telah  menghapus praktik penjualan bersyarat atas 2 (dua) bisnis yang berbeda. Adanya pemenuhan tanggung jawab dan peran KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia sudah sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam UU Persaingan Usaha.  Rekomendasi  penelitian  ini  kepada  pemerintah  khususnya  kepada  KPPU untuk segera melakukan perekonstruksian hukum dengan memasukan pengaturan lebih  lanjut  atas  Pasal  50 The  Telecommunications  Business  Act atau  Undang- Undang  Bisnis  Telekomunikasi  Korea  Selatan  melalui  peraturan  turunan  UU Persaingan Usaha, yaitu Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) dan fokus dalam melakukan pengawasan terhadap ekosistem usaha digital serta penyegeraan pemberian kesimpulan oleh KPPU atas hapusnya praktik penjualan bersyarat oleh Google di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifudin,  Afifudin.  “Monopoli  Bisnis  Koperasi  Simpan  Pinjam  Di  Tinjau  Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (2018): 106. https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235. Agustina,  Rani  Sri.  “Bundling  Product  As  a  Cooperation  Agreement  Between Banks  and  Insurance  Companies  (Bancasurrance)  in  Relations  With Unhealthy  Business Competition.” Legal  Standing : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 70–78. https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.2024.
Alfalmy,  Justica  Marya  Habibah,  Silvi  Eka  Yuniarti,  and  Farizza  Taralita Arrachma  Fachrezzi.  “Efektivitas  Program  Kepatuhan  Persaingan  Usaha Dalam  Mencegah  Praktik  Monopoli  Usaha  (Studi  Kasus  Dugaan  Kartel Minyak  Goreng  Masa  Covid-19).” Jurnal  Studia  Legalia :  Jurnal  Ilmu Hukum 4 (2023): 1–23. https://doi.org/https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.63. Bestari,  Novina  Putri.  “Ini  Kata  Google  Soal  Dugaan  Praktik  Monopoli  Di Indonesia.” CNBC Indonesia . September 2022.
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220918141735-37-373013/ini-kata- google-soal-dugaan-praktik-monopoli-di-indonesia.
Elevenday,  Kahfiarsyad  Julyan.  “Pelaksanaan  Perjanjian  Tertutup  (Tying
Agreement)  Oleh  PT  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  Pada  Area  Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” Riau Law Journal 4, no. 2 (2020): 180–99. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v4i2.7847.
Fachri,  Faisal,  and  Iwan  Erar  Joesoef.  “Pertimbangan  KPPU  Terhadap Pelanggaran  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Dilakukan  Oleh  Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No. 15/KPPU-I/2019).” Zaaken: Journal  of  Civil  and  Business  Law 2,  no.  1  (2021):  1–24. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11652.
Habib,  Apik  Hadiarlamsyah,  Lutfizar  Wahyu  Pramukti  Sunardi,  Wery  Chesar, Muhammad.  “Perkembangan  Hukum  Persaingan  Usaha  Pasca  Berlakunya Perpu  Cipta  Kerja.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  125–40. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569.
Hayati, Adis Nur. “Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada  Sektor  E-Commerce  Di  Indonesia  (Analysis  of  Challenges  and  Law Enforcement  of  Business  Competition  in  The  E-  Commerce  Sector  in Indonesia).” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 21,  no.  1  (2021):  109–22. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122.
Herlani,  Ahmad  Fajar,  and  Awaliani  Kharisma  Septiana.  “Penggunaan Pendekatan  Perse  Ilegal  Dan  Rule  of  Reason  Dalam  Penyelesaian  Kasus Praktek  Monopoli  Dalam  Pelayanan  Regulated  Agent  Pada  PT  Angkasa Pura  Logistik  Di  Bandara  Udara  Sultan  Hasanuddin.” Jurnal  Supremasi Hukum 15, no. 02 (2019): 65–74. https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.443.
Informatika,  Kementerian  Komunikasi  dan.  “Manfaatkan  Potensi  Ekonomi Digital,  Pemerintah  Tingkatkan  Kualitas  Ekosistem  Digital,  Pemerintah Tingkatkan  Kualitas  Ekosistem  Niaga-Elektronik.”  KOMINFO,  2022. https://www.kominfo.go.id/content/detail/46183/manfaatkan-potensi- ekonomi-digital-pemerintah-tingkatkan-kualitas-ekosistem-niaga- elektronik/0/berita.
Jemarut,  Wihelmus.  “Pendekatan  Rule  Of  Reason  Dan  Per  Se  Illegal  Dalam Perkara Persaingan Usaha.” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2020): 377–84. https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688.
Kim,  Dongwoo.  “The  Implications  of  South  Korea’s  ‘Anti  Google  Law.’”  KEI, 2021. https://keia.org/the-peninsula/the-implications-of-south-koreas-anti- google-law/.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “Meraup Pasar E-Commerce: Posisi KPPU Dalam Regulasi E-Commerce.” Majalah Kompetisi Edisi 62 . Jakarta, 2018. Kuncoro,  Mudrajad,  and  Wisnu  Chandra  Kristiaji. Strategi  Bagaimana  Meraih Keunggulan Kompetitif . Jakarta: Erlangga, 2006.
Limanseto, Haryo. “Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi Lebih Cepat Dengan Optimalkan  Potensi  Ekonomi  Digital.” Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian  Republik  Indonesia .  Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian, 2023.
Lubis, Anna Maria Tri  Anggraini Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin,
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
Ningrum Natasya Sirait, Sukarmi, Syamsul Maarif, Jur. Udin Silalahi, Andi Fahmi. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks . Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.
Lubis,  Andi  Fahmi,  Anna  maria  Tri  Anggraini,  Kurnia  Toha,  L.  Budi Kagramanto,  M.  Hawin,  Ningrum  Natasya  Sirait,  Paramita  Prananingtyas, Sukarmi,  Syamsul  Maarif,  and  Udin  Silalahi. Hukum  Persaingan  Usaha , 2017.
Maheswari, Alya Anindita. “Batasan, Wewenang Dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha.” Jurist- Diction 3, no. 5 (2020): 1581. https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21967. Maulidiana,  Lina,  and  Rendy  Renaldy.  “Kepemilikan  Saham  Tanpa  Batas  Pada Grup Perusahaan Yang  Berakibat Munculnya Posisi  Dominan.” Jurnal  Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 256. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2380. Nadapdap,  Binoto. Hukum  Persaingan  Usaha  Bukti  Tidak  Langsung  (Indirect Evidence) versus Tembok Kartel . XIV. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019. Narbuko,  Cholid,  and  Haji  Abu  Achmadi. Metodologi  Penelitian :  Memberikan Bekal  Teoretis  Pada  Mahasiswa  Tentang  Metodologi  Penelitian  Serta Diharapkan  Dapat  Melaksanakan  Penelitian  Dengan  Langkah-Langkah Yang Benar . Jakarta: Bumi Aksara, 2005. Negara, Pradipta Braja, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. “Tinjauan Yuridis Tying  Agreement  Dalam  Penggunaan  Gantry  Luffing  Crane  Terhadap Kegiatan  Bongkar  Muat  Di  Pelabuhan  Tanjung  Priok  (Putusan  Nomor 12/KPPU-I/2014).” Diponegoro  Law  Journal 6,  no.  2  (2017):  1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.16986.
Pertiwi,  Novalia,  and  Annisa  Azzahrah  Burhan.  “Efektifitas  Penerapan  Program Kepatuhan  Persaingan  Usaha  Dalam  Pencegahan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat.” Jurnal  Studi Legalia :  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  1  (2019):  72–87. https://doi.org/https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.66.
Poluan,  Sindi  Lusiana.  “Program  Triple  Play  PT.  Telkom  Indonesia  (Persero).
TBK  Ditinjau  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha
Tidak  Sehat.” Lex Et Societatis 7, no. 9 (2019): 12–22.
https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i9.26994. Prasna, Adeb Davega, Universitas Islam, Negeri Syarif, and Hidayatullah Jakarta. “Pewarisan  Harta  Di  Minangkabau  Dalam  Perspektif  Kompilasi  Hukum Islam.” Kordinat 17, no. 1 (2018): 30–64. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8094.
Pratama,  Rizal  Aji.  “Pengaturan  Monopoli  Kartel  Oleh  Pelaku  Usaha  Dalam Persaingan  Usaha  Garam :  Suatu  Kajian  Putusan  KPPU  NO.  10/KPPU- L/2005.” Jurnal  Ius  Constituendum 3,  no.  10  (2018):  212–28. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1041.
Rachmawati,  Erna  Dwi.  “Reposisi  Penyediaan  Jasa  Pekerja/Buruh  Pada Perusahaan  Suatu  Tinjauan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1438 K/Pdt.Sus.Phi/2017.” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  1  (2019):  46. https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1533.
Ramelan,  Rahardi. Praktek  Monopoli  Harus  Dihentikan .  Jakarta:  Media Indonesia, 2006.
Rochmawati,  Dwi  Robiul,  Hani  Hatimatunnisani,  and  Mira  Veranita.
Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google
Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
Najwa Bana Shafa, Imam Haryanto
“Mengembangkan  Strategi  Bisnis  Di  Era  Transformasi  Digital.” Coopetition:  Jurnal  Ilmiah  Manajemen 14,  no.  1  (2023):  101–8. https://doi.org/https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i1.3076.
Setyowati,  Desy.  “Google  Didenda  Di  India  Dan  Ameria,  Diselidiki  KPPU Indonesia.” Katadata.co.id, 2022. https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6358f3996cd8c/google-didenda- di-india-dan-amerika-diselidiki-kppu-indonesia. Simbolon,  Alum.  “Pendekatan  Yang  Dilakukan  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran Dalam Hukum Persaingan Usaha.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, no. 2 (2013): 186–206. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art2.
Siswanto,  Arie. Hukum  Persaingan  Usaha .  2nd  ed.  Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2004.
SR,  Abdul  Aziz. Ekonomi  Politik  Monopoli  Negara  Pelayan  Kapitalis  &  Kuasa Korporasi  Dalam  Bisnis  Pasar  Modern .  Cetakan  1.  Surabaya:  Airlangga University Press, 2018.
Usaha, Komisi Pengawas Persaingan. “KPPU Lakukan Penyelidikan Atas Google Untuk  Dugaan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,”
2022. https://kppu.go.id/blog/2022/09/kppu-lakukan-penyelidikan-atas- google-untuk-dugaan-praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat/.