## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A
Hijrawati 1 Zulfahmi Alwi 2 Musyfikah Ilyas 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: hijrawati.h19@gmail.com

## Abstrak
Praktiknya  sering  kali  ditemukan  pernikahan  tanpa  pencatatan,    untuk  menjadikan pernikahannya  sah  secara  negara  dan  memiliki  kekuasaan  hukum,  dapat  mengajukan  isbat nikah  di  Pengadilan  Agama.  Penulis  meneliti  dasar  hukum  dan  pertimbangan  hakim  dalam mengabulkan permohonan isbat nikah sebagai upaya legalisasi pernikahan siri di Pengadilan Agama Makassar  kelas I A dan pandangan Hukum Islam terhadap legalisasi pernikahan siri melalui praktik isbat nikah di Pengadilan Agama Makassar kelas I A. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif  berupa penelitian lapangan atau field research fokus pada pengumpulan data  informasi  yang  ditemukan  dilapangan,  menggunakan  pendekatan  syar’i  normatif  dan yuridis  yang  bertujuan  memperoleh  hukum  secara  empiris  dengan  cara  terjun  kelapangan. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim  dalam mengabulkan permohonan praktik  isbat  nikah  siri  yaitu  pernikahannya  memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan,  benar pemohon  telah  menikah  dan  tidak  ada  ikatan  perkawinan  sebelumnya,  tidak  mempunyai hubungan  darah  yang  menghalangi  perkawinannya  dan  untuk  mengurus  surat-surat  lain berhubungan  dengan  kepentingan  pemohon.    Menurut  Hukum  Islam,  isbat  perkawinan diperbolehkan dalam hukum islam karena merupakan pengesahan perkawinan telah dilakukan sesuai  agama  dan  kepercayaannya  tetapi  tidak  dicatat  di  kantor  urusan  agama  dan  petugas pencatatan perkawinan.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Isbat Nikah, Pengadilan Agama, Hukum Islam

## Abstract
In practice, marriages without registration are often found, to make the marriage legal in the state  and  have  legal  power,  you  can  apply  for  a  marriage isbat in  the  Religious  Courts.  The author examines the legal basis and judges' considerations in granting the application for isbat marriage as an effort to legalize unregistered marriage at the Makassar Religious Court class I A and the views of Islamic law on the legalization of unregistered marriage through the practice of marriage isbat at the Makassar Religious Court class I A. This type of research is qualitative descriptive  in  the  form  of  Field  research  or  field  research  focuses  on  collecting  data  and information found in the field, using a normative and juridical syar'i approach which aims to obtain law empirically by going into the field. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The results showed that the judge's consideration in granting the  application  for  the  practice  of  siri  marriage  isbat,  namely  the  marriage  meets  the requirements  and  the  pillars  of  marriage,  it  is  true  that  the  applicant  is  married  and  has  no previous marriage ties, does not have blood relations that prevent his marriage and to take care
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
of other documents related to the interests of the applicant. According to Islamic law, marriage isbat is allowed in Islamic law because it is a marriage ratification that has been carried out according to religion and belief but is not recorded at the religious affairs office and marriage registration officer.
Keywords: Judge's Consideration, Marriage Isbat, Religious Court, Islamic Law

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan, mengingat dengan  perkawinan  dua  orang  insan  dapat  bersatu  dengan  halal  untuk  menjalankan tujuan yang baik. Dalam pengertian perkawinan salah satu asas pokok hidup, terutama dalam  pergaulan  atau  bermasyarakat  yang  sempurna,  selain  itu  perkawinan  juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota masyyarakat yang besar. 1
Dasar Hukum Nikah yaitu Mubah 2 , namun Hukum Nikah bisa berubah menjadi Wajib, ketika  seseorang  sudah  baliq  dan  memiliki  kemampuan  jiwa    dan  ekonomi,  dan  tidak melaksanakan pernikahan akan mendatangkan mudharat (misalnya melakukan zina). 3
Menurut  Hukum  Islam,  Pernikahan  siri  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian  yang  pertama adalah  perkawinan  antara  pengantin  pria  dan  istrinya  tanpa  kehadiran  wali  atau  saksi. Saksi merahasiakan perkawinan tersebut dari sepengetahuan umum dan banyak lagi, tetapi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan yang tidak  dicatatkan adalah perkawinan yang tidak  dicatatkan pada kantor urusan  agama (KUA). 4
Asas  dari  pemerintahan  Indonesia  itu  bukan  berdasarkan  Islam,  tetapi  berasaskan Pancasila. Walaupun demikian, paling tidak fungsi pengawasan dapat mendorong secara utuh  keberadaan  lembaga  pengawasan  dapat  mendo  rong  secara  utuh  keberadaan lembaga  wilayah  al-hisbah  sebagai  wujud  harapan  bersama  untuk  menciptakan  suatu
1 Sanawiah, Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama ( Studi di Pengadilan Agama Makassar ) E-Jurnal Antorior, Vol. 15 No. 1 Desember 2015, h.95
2 R.M.Dahlan, Fikih Munakahat (Cet.1 :Yogyakarta:  Deepublish, 2015), h.32
3 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Cet.1 : Jakarta:Kencana Premada Media, 2013), h.78
4 Dwi Putra Jaya. Jurnal Hukum Sehasen (Vol.2 No. 2 Tahun 2017), h.20-21
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
aktivitas ekonomi,  sosial, hukum  yang berkeadilan  sesuai apa yang telah disyariatkan Allah swt. 5
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  menyatakan  bahwa  “  Perkawinan  ialah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan   sebagai suami dan istri dengen tujuan dan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. 6
Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab , maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Dan menjadi hal  yang  sangat  penting  karena  pernikahan  yang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  atau tanpa pencatatan suami dan istri bukan hanya hubungan dalam ikatan lahir batin , akan tetapi memiliki hak-hak untuk menjaga mereka dan merupakan unsur keperdataan.  Dan didalam Hukum Islam perkawinan yang  baik  sah menurut Hukum dan Agama. 7
Hukum  Islam  dalam  konteks  keindonesiaan  menurut  Ahmad  Rofiq  adalah  peraturan- peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum,  yakni  fikih,  keputusan  pengadilan,  dan  undang-undang  yang  dipedomani  dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia. 8 Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia sebab perkawinan yang dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi satu keluarga. 9
5 Lomba Sultan, kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia, Jurnal Al-Ulum (Vol. 13 No. 2, Desember 2013), h.441
6 Muhammad. Jamal Jamil, “ Analisis Pertimangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A ) , Qadauna vol.2, Edisi Khusus, Oktober 2021, h.707
7 A.A Musyafah , Dasar Hukum Islam di Indonesia (diponegoro Private law Review:  2019), h. 108.
8 Musffikah Ilyas, Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam Al-risalah Vol. 19   No. 1 Mei 2019, h.80
9 Muhammad Salehh Ridwan , “Perkawinan Di Bawah Umur  (Dini) “, Jurnal Al-Qadau 2 No. 1,
(2015): h.15
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
Legalitas suatu perkawinan dari segi hukum perdata, ada jika perkawinan tersebut telah didaftarkan  pada  kantor  administrasi  negara  yang  resmi,  meskipun  dari  segi  agama pencatatan  perkawinan  hanya  berfungsi  untuk  memenuhi  administrasi  bukan  untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Selama perkawinan belum didaftarkan maka akan disebut kawin  siri dan  di anggap tidak  sah menurut ketentuan hukum, meskipun suami dan istri telah mematuhi tata cara nikah yang di atur dalam ketentuan agama.
Perkawinan yang tidak dicatat atau perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama disebut dengan pernikahan siri. Dalam Hukum Islam perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak mencatatkannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga negara tidak mengakui apabila timbul serbagai persoalan rumah tangga sampai akhirnya terjadi perceraian.
Isbat Nikah menjadi satu-satunya jalan keluar bagi pelaku pernikahan siri, Isbat Nikah memberikan  kelegalan  maka  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  7  memberikan peluang  untuk  bisa  mendapatkan  akta  nikah  dengan  beberapa  syarat  tertentu. 10 Islam memandang sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang berarti beribadah kepada Allah SWT, menjalankan Sunnah Rasulullah dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atas  dasar  keikhlasan  dan  tanggung  jawab,  bahkan  dari  sudut  pandang  masyarakat perkawinan  bertujuan  untuk  membangun,  membina  serta  memelihara  hubungan keluarga  yang  harmonis  dan  damai  untuk  mencapai  tujuan  perkawinan  sakinah, mawaddah dan warahmah. 11
10 Musfira, Jamal Jamil, Istiqamah, Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng, Jurnal Ilmiyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Januari 2021,h.63
11 Subaebatul Khaerah, Supardin Hamzah Hasan, Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan yang lahir akibat Hamil di Luar Nikah, Qadauna Vol. 1 No. 1 Bulan Agustus Tahun 2021 , h. 121
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  lapangan  atau  field  research,  tentu penelitian  ini  berfokus  pada  pengumpulan  data  dan  informasi  yang  telah  ditemukan  di Lapangan.    Penelitian  lapangan  didapatkan  berdasarkan  objek  yang  diteliti,  dan  data informasi yang ditemukan di lapangan, Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif (syar’i) dan Yuridis. Pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang  suatu  hal  yang  ada  dari  segi  hukumya  terutama  peraturan  perundang- undangan sedangkan pen-dekatan Syar’i adalah berdasarkan pengalaman, penemuan dan pegamatan  yang  dil-akukan.  Dan  digunakan  apabila  data  yang  dibutuhkan  berupa informasi  yang  tidak  perlu  di  kualitatif  atau  tidak  perlu  mengadakan  perhitungan. metodologi kualitatif untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang  yang  perilaku  dan  dapat  diamati.  pendekatan  ini diarahkan pada latar dan individu yang secara utuh.
Yuridis    ialah    pendekatan    dengan  cara  pandang  suatu  didalam  aspek  Hukum  yang berkenaan dengan pertimbangan  hakim dalam memutuskan putusan di pengadilan agama makassar  kelas  I  A  dan  menggabungkan  dengan  kenyataan    yang  sebenarnya  terjadi apakah  sudah sejalan  dengan peraturan yang  berlangsung  menurut Undang-Undang.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Putusan-Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas  I A terkait Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri.
Penulis  dalam  penelitian  ini  mengambil  3  tiga  putusan  yang  berkaitan  dengan pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  isbat  nikah  siri  yang  akan digambarkan sebgai berikut :
1. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Mks
Putusan  dengan  nomor  358/Pdt.G/2021/PA.Mks  merupakan  perkara  pengesahan perkawinan/isbat  nikah  dalam  hal  ini  yang  telah  diputus  oleh  majelis  hakim
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
Pengadilan  Agama  Makassar  yang  didalamnya  penggugat  juga  mengajukan gugatan pengesahan perkawinan/isbat nikah. Dan pemohon dalam permohonannya meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan BPKB mobil Alm (suami) pada kantor BCA FINANCE Makassar serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pemohon.
Penggugat  Dalam  permohonannya  menjelaskan  bahwa    pemohon  benar-benar sudah  menikah,  dan  yang  menjadi  wali  nikah  adalah  ayah  biologis  pemohon  , sebelum  menikah  pemohon  masih  perawan  dan  perkawinan  tersebut  memenuhi syarat dan rukun nikah karena pemohon tidak memiliki larangan membawa keluar perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemohon dalam pemberian empat orang anak dan pemohon tidak pernah memiliki buku nikah hakim  kemudian  mengabulkan  permohonan  pemohon  menyatakan  permohonan penggugat  sah  dengan  tergugat  memerintahkan  pemohon  untuk  mendaftarkan pernikahannya di KUA.
Berdasarkan  pertimbangan  yang  dilakukan  hakim  dalam  putusan  Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Mks  sesuai  dengan  hasil  wawancara  yang  menjadi pertimbangan hakim untuk  mengabulkan permohonan isbat nikah melihat apakah pernikahannya  memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan,  tidak    terikat  dengan perkawinan  sebelumnya  dan  tidak  Mempunyai  larangan  untuk  melangsungkan perkawinan  karena mempunyai  hubungan  darah  atau  sesusuan atau  sesuatu  yang dapat  menghalangi  perkawinan  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
2. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Mk
Putusan  dengan  Nomor  586/Pdt.G/2021/PA.Mks  merupakan  perkara  Isbat  Nikah yang telah diputus oleh majelis hakim agama makassar yang didalamnya pemohon mengajukan permohonan Dan pemohon  dalam permohonannya meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon maksud dari permohonan pemohon adalah untuk Pengurusan berkas pemutihan kredit Alm pada bank Btpn serta surat  yang berhubungan dengan kepentingan pemohon.
Pemohon dalam permohonannya menjelaskan apabila benar bahwa pemohon sudah menikah dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon itu sendiri , sebelum  kawin  pemohon  berstatus  perawan  dan  permohon  berstatus  perjaka, pernikahan pemohon juga sudah  memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan, pemohon  tidak  mempunyai  hubungan  kekerabatan  atau  kekerabatan  yang  dapat menggangu  perkawinan,  belum  bercerai  sejak  perkawinan  pemohon,  dan  telah dikaruniai lima orang anak sejak perkawinan itu maka dilarang karena bertentangan dengan hukum dan tidak pernah memiliki buku nikah.
Hakim  kemudian  mengabulkan  pomohon,  dan  menyatakan  sah  permohonan pemohon  penggugat  dengan  tergugat  dan  memerintahkan  pemohonon  untuk mendaftarkan perkawinannnya pada kantor urusan agama (KUA).
Berdasarkan  pertimbangan  yang  dilakukan  hakim  dalam  putusan  Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Mks  sesuai  dengan  hasil  wawancara  bahwa  untuk pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah melihat apakah pernikahannya  sudah  terpenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan,  dan  tidak    terikat dengan perkawinan sebelumnya, perkawinan yang tidak sedarah , atau mereka yang tidak  mempunyai  kekuatan  untuk  menyelesaikan  perkawinan  tersebut.  Karena mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau sesuatu yang perkawinannya bisa terhalang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas

## 3. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mks
Putusan dengan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Mks merupakan perkara Isbat Nikah yang telah  diputus  oleh  majelis  hakim  agama  makassar  yang  didalamnya  pemohon mengajukan  permohonan.  Dan  pemohon    dalam  permohonannya  meminta  kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk Pengurusn uang duka dan gaji pensiunan janda Alm pada kantor PT Taspen serta surat  lainnya mempunyai  berhubungan dengan kepentingan pemohon.
Pemohon menyatakan dalam permohonan bahwa benar-benar telah menikah, wali yang sah  adalah  ayah  kandung  pemohon,  dan  pemohon  berhubungan  atau  memcampuri perkawinan pemohon, tidak relevan dan menyatakan tidak ada halangan untuk masuk dalam perkawinan menurut undang-undang, pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak, belum bercerai sejak pemohon menikah, dan pemohon belum memiliki akta nikah sejak menikah.
Hakim kemudian mengabulkan permohonan  pomohon, menyatakan sah permohonan pemohon  penggugat  dengan  tergugat  dan  memerintahkan  pemohonon  untuk mendaftarkan perkawinannnya pada kantor urusan agama (KUA).
Berdasarkan pertimbangan Hukum yang dibuatdalam putusan setelah hasil pemeriksaan silang  yang  dilakukan  hakim  dalam  putusan  Nomor  656/Pdt.G/2020/PA.Mks  sesuai dengan hasil wawancara  dengan melihat perkawinannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan,  tidak  ada  hubungan  perkawinan  sebelumnya,danperkawinannya  tidak adahubungan  darah  yang  dapat  menghalanginya.  Tidak  ada  hubungannya  dengan pernikahan  dan  tidak  ada  salahnya  dia  menikah  sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan perundang-undangan.
2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim di Dalam Memutuskan Perkara Isbat Nikah  sebagai  Upaya  Legalisasi  Pernikahan  Siri    di  Pengadilan  Agama Makassar Kelas I A
Pertimbangan  hakim  yang  merupakan  aspek  penting  dalam  putusan  harus mengandung manfaat untuk para pihak, dan bebas dari keperpihakan seperti dalam
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
independensi  peradilan  tidak  lain  adalah  kebebasan  dan  kemandirian. 12 sehingga pertimbangn  hakim  harus  disikapi  dengan  teliti  serta  baik  yang  nantinya  akan melahirkan suatu putusan yang adil. Hakim juga dituntut untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan. 13
Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim di Dalam Mengabulkan Permohonan Praktik Isbat Nikah yaitu Terpenuhinya Rukun dan Syarat Perkawinan, Perkawinannya tidak terikat Perkawinan sebelumnya, Perkawinannya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesuatu yang menghalangi perkawinannya dan Tidakadanya larangan untuk Mereka  Melangsungkan  Perkawinan  yang  sesuai  dengan  peraturan  Perundang- undangan. 14
Dasar Hukum  hakim dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah   dalam pasal 5 ayat  3  KHI,  tidak  memiliki    halangan  menurut  Undang-Undang  perkawinan  maka perrmohonanya dikabulkan, dan sebagai salah satu alternatif  cara lain adalah dengan mempertimbangkan pertimbangan lain dengan melihat anak yang dilahirkan. Seorang anak yang menjadi korban dari pernikahan siri jadi, pertimbangan keadaan dan minat anak dan melihat apakah pernikahan itu sesuai dengan Hukum dan peraturan. 15
Adapun Prosedur yang telah dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi  Peradilan  Agama,  dari    hasil  wawancara,  informan  memberikan penjelasan terkait  bagaimana pelaksanaan Praktik Itsbat Nikah di Pengadilan Agama
12 Andi Intan Cahyani “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia ” Qadauna 6, no.1 (2019) h. 121
13 Abdul Halim Talli “ Integritas dan Sikap Aktif Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara ”Al- Daulah 3, no.1 (2014) h. 6
14 Hj.Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara , Di kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (29 Desember 2021)
15 Hj. Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara , di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A ( 29 Desember 2021 )
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
Makassar  Kelas  I  A  ,  Ibu  Dra.Hj.Nurjaya,  M.H.  sebagai  Hakim  Pengadilan  Agama Makassar menjelaskan  bagaimana  pelaksanaan  Praktik Itsbat Nikah. 16
Mengajukan permohonan Isbat Nikah diPengadilan Agama Makassar ini  bagi  suami atau istrinya telah meninggal, atau karena  sebab  lain . Perkara Isbat Nikah lebih cepat dari perkara Gugatan. Syarat Perkara Isbat Nikah Yaitu:
1. Surat keterangan tidak tercatat dari KUA Setempat
2. Surat keterangan tentang adanya pernikahan dari  kepala Desa setempat
3. Foto copy KTP para pemohon suami dan istri yang masih berlaku
4. Foto Copy kartu keluarga
Perkawinan  seorang  manusia  pasti  memiliki  keinginan  untuk  melangsungkan pernikahan  dengan  pasangan  yang  diinginkannya.  Perkawinan  merupakan  sebuah institusi  yang  sakral  dan  mulia.  Perkawinan  hrus  dilandaskan  pada  rasa  saling mengasihi antara kedua mempelai. 17 Hasil wawancara dengan Ibu Dra.Hj. st Aminah Malik,M.H  sebagai  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  I  A  mengatakan 18 Untuk  Pelaksanaan  Praktik  Isbat  Nikah  prosedur  pelayanan  sama  dengan  perkara yang lain, dengan melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut :
1. Pendaftaran
2. Jika  hari  sidang  sudah  ada  panitera  menunjuk  Juru  sita  dan  Jurusita  membawa surat panggilan kepada Pemohon untuk penentuan jadwal sidang.
3. Di dalam persidangan hakim mempelajari surat alasan pemohon dan memeriksa apakah  semua  memenuhi    rukun  dan  syarat  perkawinan  dan  ditanya  apa  sebab pernikahannya tidak tercatat.
16 Hj.Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara , Di kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (29 Desember 2021)
17 Ahmad Assidik, A, Qadir Gassing, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial atau Perjanjian pra Nikah , Qadauna Vol. 1 No. 1 Desember 2019 h.5
18 Hj. St Aminah Malik, Hakim Pegadilan Agama Makassar , Wawancara , di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (29 Desember 2021)
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
4. Hakim mengintruksikan memanggil para saksi untuk disumpah dan menyatakan kesaksian mereka terhadap permohonan para pihak  apakah
5. Perkara  Isbat  Nikah  hanya  satu  kali  Sidang  jika  sudah  terpenuhi  bisa  langsung diputus.  Apabila  semua  rukun  dan  syarat  tidak  terpenuhi  Majelis  Hakim  tidak dapat dikabulkan permohonannya (ditolak).
Prinsip-prinsip dalam mengadili perkara di pengadilan adalah dalam pengadilan tidak seorang  pun  dapat  dihadapkan  di  depan pengadilan  selain  dari  pada  yang  ditentukan oleh  undang-undang  juga  pengadilan  tidak  boleh  untuk  memeriksa,  mengadili  dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas  ,  melainkan  wajib  untuk memeriksa,  dan mengadilinya. 19 Dasar  Hukum    hakim dalam  Mengabulkan  Permohonan  Isbat  Nikah      dalam  pasal  5  ayat  3  KHI,  tidak memiliki    halangan  menurut  Undang-Undang  perkawinan  maka  perrmohonanya dikabulkan,  dan  sebagai  salah  satu  alternatif    cara  lain  adalah  dengan mempertimbangkan pertimbangan lain dengan melihat anak yang dilahirkan. Seorang anak yang menjadi korban dari pernikahan siri jadi, pertimbangan keadaan dan minat anak dan melihat apakah pernikahan itu sesuai dengan Hukum dan peraturan. 20
Menyikapi persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat majemuk, tidak mudah dipecahkan  oleh  ijtihad  secara  perorangan  ,  tetapi  dapat  diselesaikan  dan  dipecahkan secara  bersama  dengan  menggunakan  logikan  dan  pendekatan  secara  interdisipliner. Oleh  karena  itu  bentuk  metode  yang  digunakan  dalam  pembaruan  hukum  islam kontemporer terutama di Indonesi adalah metode kolektif dana tau metode kompilasi. 21
UUP dan PP No. 9 Tahun 1950 Tentang pemberlakuan UU No. 3 Rebublik Indonesia Tahun 2007 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  Perkawinan  tersebut  memiliki  akibat  hukum  hak  atas  persetujuan  dan
19 Muhayyib Amal, Andi Intan Cahyani, Analisis Putusan Hakim Terhadap Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A Tahun 2018 , Qadauna Vol. 1 Edisi Khusus Oktober 2020, h. 49
20 Hj. Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara , di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A , (29 desember 2021)
21 H. Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia , Al-Qadau Vol 4 No. 2 Desember 2017 h. 239
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
perlindungan hukum. Pendaftaran adalah syarat sah untuk menikah, Tujuan yang diakui secara hukum adalah untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa orang dewasa adalah pasangan yang sah. 22
Beberapa penjelasan dari narasumber mengenai Bagaimana Pelaksanaan Praktik Isbat Nikah  dapat  disimpulkan  bahwa  tata  cara  pengajuan  akta  nikah  adalah  dengan mendaftar,  membayar  biaya  perkara  kemudian  menunggu  panggilan  pengadilan, kemudian  mengumumkan  isbat  nikah  kemudian  menghadiri  siding  setelah  putusan pengadilan.  Tetapi  dalam  hal  kompotensi  untuk  menyelesaikan  perkara  tidak sepenuhnya  diberikan  kewenangan  itu,  masih  ada  pilihan  hukum  bagi  pencari keadilan. 23
Sumber  Hukum  yang  sering  digunakan  beberapa  arti    sebagai  asal  hukum  atau permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa , menunjukkan hukum  terdahulu,  sebagai  sumber  berlakunya,  mengenai  hukum  misalnya  Undang- Undang dan Dokumen serta sumber terjadinya hukum yang menimbulkan hukum. 24
Mengajukan permohonan Praktik Isbat Nikah dapat dilakukan dengan 2 cara, artinya , Isbat Nikah yang diajukan oleh suami istri yang ingin mengesahkan atau melegalkan dengan  syarat  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  isbat  nikah  kedua  dan  proses persetujuan perkawinan berupa putusan dalam pasal 7 ayat 4  kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami atau istri , anak-anaknya , wali perkawinan, dan pihak-pihak yang berhak mengajukan perkawinan secara Islam berkepentingan dengan perkawinan itu. Aplikasi ini memberikan alasan yang akurat dengan deskripsi yang jelas. 25
22 Hj. St Aminah Malik, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara , di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, (29 Desember 2021)
23 Supardin, Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap (Makassar Alauddin University Press, 2012,) h.77
24 Abd. Halim Talli, Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Cet I ; Makassar :  Alauddin University  Press, 2011 ) h.216
25 Hj. Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara , di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A ( 29 Desember 2021 )
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
Perkawinan  yang  tercatat  secara  resmi  pada  badan  yang  terakreditasi  maka perkawinannya lebih terlindungi , tetapi jika karena suatu hal kehidupan pasangan itu dilakukan tanpa akta nikah , maka hukum islam akan memberikan kepada mereka yang menikah tanpa pencatatan . Untuk Isbat Nikah ada berbagai alasan untuk pernikahan , karena dikirim ke pengad ilan agama untuk pengajuan isbat nikah di antaranya sebagai berikut:
1. Untuk menyelesaikan  perceraian
2. Akta nikahnya hilang
3. Adanya rasa ragu , tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Perkawinan  di  bawah  tangan  karena  Tidak  ada  biaya,  untuk    mendaftarkan perkawinannya
5. Belum mengetahui perkawinan harus didaftarkan di kantor urusan agama (KUA).
6. Karena hamil duluan sebelum perkawinan
7. Poligami tanpa izin. 26
Karena berbagai alasan dan masalah tersebut di atas jika perkawinannya tidak dicatatkan maka akan sulit bagi para pihak atau keturunannya untuk membuat beberapa persyaratan administrasi  seperti berikut ini :
1. Konsepsi dan pendaftaran akta kelahiran anak.
2. Mencari dana pensiun ,
3. menentukan ahli waris
4. dan pengadaan buku nikah dan keperluan yang lainnya
5. dan keperluan haji lainnya. 27
Permohonan  perkawinan  harus  berada  di  wilayah  hukum  tempat  tinggal  pemohon. Dalam  hal  ini  tata  cara  pencatatan  perkawinan  sama  dengan tata  cara  perkara  umum dalam  hal  ini  prosedur  pengajuan  permohonan  Isbat  Nikah  .  Dalam  hal  perkawinan
26 Hj. St Aminah Malik, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, (29 desember 2021)
27 Hj. Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, (29 desember 2021)
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan  serta  diselesaikan  oleh  pemohon  agar  tidak melanggar pasal 7 ayat (3) Hukum islam hakim akan menerbitkan perintah Isbat Nikah dan hasil perkawinan . Isbat permohonan harus disetujui hasil keputusan dibacakan di persidangan, pernikahan pemohon tidak ditolak secara hukum negara. 28
Proses Interaksi dialami oleh masyarakat Islam di Indonesia. Hal itu berlangsung dalam jangka panjng , sejakmayarakat islam menjadi kekuatan politik pada Islam di Indonesia, yang  secara  resmi  disebut  Peradilan  Agama  adalah  Peradilan  Islam  di  Indonesia, Peradilan  agama  sebagai  perwujudan  peradilan  Islam  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari berbagai sudut pandang. 29
Pasal  1  ayat  (3e)  mengantisipasi  perkawinan  siri  yang  terjadi  bukan  karena ketidakwajaran  pasangan  melainkan  keadaan  yang  menyebabkan  mereka  melakukan perkawinan siri misalnya perkawinan yang terjadi di pualu-pulau terpencil, mereka lebih memilih  kawin  tanpa  sepengetahuan  pencatat  nikah  ,  menikah  sesuai  dengan  syariat Islam syarat serta rukunnya telah terpenuhi , namun kekuatannya jauh, sehingga mereka memilih  untuk menikah  dengan cara  tidak  tercatat.  Isu-isu  disebut  diantisipasi  dalam pasal 1 ayat 3 e ini. Fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang bertentangan hukum tetap seperti fakta perkawinan. Yang tidak terdaftar tetapi tinggal di pegunungan atau pulau- pulau terpencil dan pulau-pulau yang sulit dijangkau oleh pegawai pencatat nikah. 30
Permohonan  Isbat  Nikah  untuk  menentukan  sahnya  perkawinannya,  mereka  dapat mengajukan  isbat  nikah  ke  pengadilan  agama  makassar  di  antara  yang  dapat mengajukan permohoan Isbat Nikahnya sebagai berikut ini di antaranya:
1. Untuk Kepastian hukum karena perkawinan yang sudah dilakukan sebelumnya
28 Hj. St Aminah Malik, Hakim Pengadilan Agama  Makassar, Wawancara, di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (29 Desember 2021)
29 Andi Intan Cahyani, Peradlan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia Al-Qadau Vol 6 No.1 Juni 2019 h.123
30 Hj. Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara , di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA (29 Desember 2021)
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
2. Yang telah dilakukan sebelum mengurus akta kelahiran anak  serta keperluan yang lainnya.
3. Seperti  menyekolahkan  anak  dan  mengurus  administrasi  lainnya,  pada  dasarnya hakim  akan  mengabulkan  permohonan  isbat  nikah  jika  semua  rukun  dan  syarat perkawinan terpenuhi.
Pada dasarnya, hakim akan mengabulkan permohonan Isbat Nikah Apabila semua rukun dan  syarat  perkawinan  telah  terpenuhi  dan  hakim  telah  mengambil  keputusan  yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi umat Islam Peradilan Agama merupakan bagian  implikasi  dari  pelaksanaan  syariat  Islam.  Materi  hukum  perkawinan  pada Pengadilan  Agama  menjadi  subtansi  dalam  pelaksanaan  hukum  Islam  itu  sendiri. Sehingga  tidak  mungkin  pengambilan  Putusan  oleh  Badan  Pengadilan  Agama  tanpa mengaju pada hukum yang diberlakukan oleh sebuah negara. 31
Legalisasi suatu perkawinan dari segi hukum perdata, ad ajika perkawinan tersebut telah didaftarkan  pada  kantor  administrasi  negara  yang  resmi,  meskipun  dari  segi  agama pencatatan  perkawinan  hanya  berfungsi  untuk  memenuhi  administrasi  bukan  untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Selama perkawinan belum didaftarkan maka akan disebut kawin siri dan d ianggap tidak sah menurut ketentuan hukum, meskipun suami dan istri telah mematuhi tata cara nikah yang di atur dalam ketentuan agama. 32
Dampak positif yang timbul dari diterimanya permohonan isbat nikah adalah :
1. Memperoleh kepastian hukum bagi perkawinan-perkawinan sebelumnya
2. Dan anak yang lahir dari perkawinan akan mendapatkan perlindungan hukum
3. Pemohon  akan  senang  karena  permohonannya  pengesahan  perkawinan  telah dikabulkan
31 Muh Jamal Jamil, “Hukum Materil Perkawinan di Indonesia .” Jurnal Al-Qadau : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2 (2018): h. 413-428
32 Musfirah, Istiqamah , Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng Qadauna vol 2 Edisi Khusus, Oktober 2021 h.817
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
4. Menurut  hukum  agama  dan  hukum  negara  perkawinan  tersebut  di  anggap  sah sebagai  bentuk  otentik  bahwa  permohonan  mendapatkan  akta  perkawinan  yang diakui oleh negara.
5. dan sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan atau istri.
Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari diterimanya isbat nikah yaitu sebagai berikut di antaranya:
1. masyarakat akan meremehkan atau menganggap mudah untuk mencatatkan nikah.
2. Dan  semakin  banyak  masyarakat  yang  melakukan  nikah  siri  di  Indonesia  yang nantinya akan menjadi budaya di masyarakat
3. Karena  menurut  mereka    nantinya  dapat  diikat  dengan  mudah,  menimbulkan pemikiran  di  masyarakat  bahwa  nikah  yang  sah  berdasarkan  aturan  agama  sudah cukup sehingga  tidak menggunakan aturan negara
4. Ada  yang  mengaku  telah  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  karena  sebelumnya mereka telah hidup bersama dan memiliki anak yang kemudian dikaitkan dengannya
5. Di  pengadilan  para  pelaku  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  seolah-olah meremehkan hukum islam yang pada awalnya diperoleh menurut hukum islam, yang pada awalnya diperbolehkan menurut hukum agama yang disalahgunakan.
Berdasarkan hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Makassar, ibu Dra.Hj.Nurjaya,M.H Mengatakan  Dari setiap perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim, serta melihat banyaknya perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama, salah satu contoh yaitu isbat nikah  yang jumlah permohonan  sangat banyak. Para hakim terutama  saya  sendiri  menyadari  dampak  yang  muncul  dan  menurut  saya  dampak tersebut sudah terjadi.
Selain itu, banyak orang yang menyepelekan pentingnya pencatatan pernikahan, yaitu membatalkan pernikahannya terlebih dahulu dan tidak melakukannya di kemudian hari . Dan jika hal ini terus berlanjut , maka akan semakin banyak pernikahan yang tidak terdaftar di negara kita ini, sehingga tidak jarang pasangan yang tidak terdaftar untuk melegalkan  pernikahannya  hanya  ketika  mereka  menghadapkan  masalah  berikut Kepentingan anak, tidak sah menurut undang-undang yang penting secara agama.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
Sebagaimana di atur dalam pasal 1, pasal 2, ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Tahun 1974  sesuai  dengan  hukum  secara  agama  dan  kepercayaan  nya  semua  perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  pada  prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang perempuan dalam suatu perkawinan. fakta yang ada di masyarakat, Jika korban tidak merasa kasihan ada efek positifnya yaitu hukum anak dari segi perlindungan, dan salah satu dampak negatifnya adalah penegakan undang-undang perkawinan tidak efektif, dampak negatifnya akan membuat masyarakat percaya bahwa tidak sulit untuk menetapkan aturan negara. Yang penting perkawinan sah menurut agama. 33
Banyak orang berpikir bahwa hanya pernikahan diluar nikah sah menurut agama, jadi saya  pikir  pemerintah  harus  turun  tangan  dalam  masalah  ini.  Mengapa  kita  perlu mendaftar,  yang  perlu  kita  ubah  adalah  cara  berpikir  masyarakat.  dengan  melalui penyuluhan  dan  sosialisai  tentang  pentingnya  penvcatatan  perkawinan  sekaligus  sah menurut agama dan masyarakat, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 “sesuai dengan hukum semua agama dan kepercayaan, semua perkawinan  dicatat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan pada  prinsipnya  seorang  lak-laki  hanya  boleh  mempunyai  satu  istri  dalam  suatu perkawinan.
Perkawinan adalah sah menurut agama dan dari sudut pandang ini menimbulkan stigma bahwa  negara  tidak  terlibat  dalam  urusan  agama  gangguan  dan  sehubungan  dengan solusi  yang  diberikan  dengan  melakukan  sosialialisasi  ke  desa  agar  masyarakat mengetahui  pentingnya  pencatatan  perkawinan.  Selain  penyuluhan,  KUA  dapat memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  umum  tentang  perkawinan,  segala perkawinan, melalui membaca. 34
33 Hj. Nurjaya, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara , di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A ( 29 Desember 2021)
34 Hj. St Aminah Malik, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara , di Pengadilan Agama Makasssar Kelas I A ( 29 Desember 2021)
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
Memiliki  efek  positif  dan  juga  efek  negatif  dampak  positifnya  adalah mereka  pelaku nikah  siri  senang  karena  memiliki  akta  nikah  terkait  dampak  yang  telah  terjadi  , pemerintah  sebenanrnya  telah  melakukan  upaya  mitigasi  dampak  sebagai  berikut: Adanya undang-undang kependudukan atau KTP , akta kelahiran yang ketat hal ini akan mengurangi  jumlah  pelaku  nikah  siri  dan  pada  akhinya  mengurangi  dampaknya menyelesaikan perselisihan untuk menyeimbangkan masalah yang tidak tercatat sebagai pelanggaran dengan pejabat seperti wali kota, KUA, Kementrian Agama.
Berdasarkan  hasil  wawancara  sependapat  dengan  hal  tersebut  di  atas,  Solusi  yang diajukan Majelis Hakim untuk mengatasi dampak-dampak yang terjadi sehingga dapat menertibkan pengaturan perkawinan di kemudian hari adalah:
1. Saran kepada pihak yang  terkait seperti KUA,  DEPAG,  PA, dan Pemerintah pusat dan  agenda  yang  sedang  berlangsung  dari  kegiatan  ini.  serta  memberikan sosialisasi,  dan  penyuluhan  tentang  manfaat  nikah  resmi  dan  dilakukan  secara berkelanjutan dan terpadu dalam arti kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus dan menjadi agenda rutin.
2. Memberikan  gambaran  kepada  masyarakat  bahwa  pernikahan  anda  tidak terlindungi secara hukum di Indonesia kecuai jika kami mendaftarkan pernikahan anda ke KUA di sisi lain, jika anda berada dalam hubungan perkawinan yang tidak terdaftar sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum karena tidak ada bukti yang sah (Surat Nikah) sebagai suami isteri.
3. Penyuluhan dilakukan di berbagai daerah , terutama di desa yang rawan nikah tidak tercatat , tanpa peran  semua pihak , pernikahan siri akan terus berlanjut , karena mengganggu pembangunan bangsa Indonesia.
Akta nikah merupakan alat bukti sahnya perkawinan seseorang dan sangat berguna bagi dirinya dan keluarganya (istri dan anak) dalam meramalkan kemungkinan diingkarinya perkawinan , akibat hukum perkawinan , Namun tidak semua orang memahami dalam hal ini banyak yang belum memahami arti dari rangkaian perkawinan adalah sah menurut agama tetapi tidak di anggap sebagai pasangan yang sah menurut pendapat hukum positif
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
dan karenanya tidak mendapat perlindungan hukum dari negara.  Karena mereka tidak memiliki buku nikah untuk  membuktikannya.
Banyak  dari  masyarakat  yang  pada  awalnya  melakukan  nikah  siri  dan  pada  akhinya mengajukan Isbat Nikah di kantor pengadilan agama .perkawinan yang dapat dimaknai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 7 kompilasi hukum  islam yaitu isbat nikah karena  perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian  penceraian  ,  dan  hilangnya  akta  nikah atau karena keraguan akan salah satu syarat sahnya perkawinan, dan adapun perkawinan yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang  -Undang  RI  No.  1  Tahu  1974,  bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka  tidak memiliki hambatan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974. 35
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap isbat nikah sebagai upaya legalisasi pernikahan siri
Perkawinan  adalah  suatu  hal  yang  Suci.  Seseorang  pasti  menginginkan  perkawinan karena  setiap  manusia  diciptakan  secara  berpasang-pasangan.Dalam  hal  ini  sebagian besar  ulama  juga  berpendapat  bahwa  perkawinan  hukumnya  mubah  tidak  diwajibkan akan  tetapi juga tidak dilarang, akan tetapi hukum nikah menjadi wajib apabila seorang laki-laki  mampu  menafkahi    perempuan  atau  calon  istrinya  secara  lahir  dan  batin  dan memasuki  usia  yang  wajib  nikah  ,tidak  memiliki  halangan  dan  juga  mempunyai kemampuan untuk berumah tangga karena khawatir terjadi Zina.
Perkawinan  yang  dalam  istilah  agama  “Nikah”  adalah  melakukan  suatu  akad  atau perjanjian  untuk  mengikatkan  diri,  seorang  laki-laki  dan  wanita  untuk  menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dengan ketentraman yang diridhoi oleh Allah. 36
35 Ashadi L. Diab, Legalisasi nikah siri melalui isbat nikah perspektik fikih ( telaah terhadap kompilasi hukum islam ) Jurnal Al-Adl, ( Vol. 11 no. 2,  Juli 2018 ) : h.47-49
36 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undanf Perkawinan (Yogyakarta: Liberry, 2017), h.8
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
Perkawinan harus dicatatkan agar perkawinan tersebut tidak bisa diingkari dari salah satu pihak.  Karena  itu  Pentingnya  pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu  transaksi  atau ikatan  dan  akad  didalamnya  terdapat  beberapa  hal  yang  penting.  Peraturan  pencatatan perkawinan diperintahkan langsung oleh allah yang terdapat dalam al-qur’an, seharusnya setiap  manusia  haruslah  memandang  penting  suatu  pencatatan  pernikahan.  Karena Hukum  islam  sendiri  di  Indonesia  merupakan  hukum  positif  ,  sehingga  peraturan  ini mempunyai daya pengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan di seluruh umat islam.
Isbat Nikah dapat terjadi karena adanya perkawinan yang tidak tercatat dan perkawinan bisa terjadi karena adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Qabul. Bertujuan untuk menghindari dan mencegah apabila terdapat salah satu pihak yang mengingkari perjanjian perkawinan. Hal ini berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan menjadi alat bukti bila dikemudian hari terjadi pengingkaran perkawinan.
Isbat Nikah di dalam Hukum islam dibolehkan karena Isbat Nikah merupakan pengakuan atas perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Dari Hukum islam sendiri tidak ada satu teks pun baik dalam Al-qur’an maupun hadis yang menyatakan perlunya pencatatan perkawinan namun dalam kondisi seperti ini, pencatatan perkawinan menjadi kawajiban bagi semua orang  yang  menikah.  Karena  banyaknya  kerugian  yang  ditimbulkan  namun  jika pencatatan  perkawinan  tidak  dilakukan.  Islam  menetapkan  dalam  setiap  bahaya  yang harus  dihindari  sebisa  mungkin.  Bahaya  itu  dihilangkan  dan  Isbat  nikah  diterbitkan sebagai solusi bagi yang belum memiliki buku nikah dan dapat mengajukan sibat nikah ke pengadilan agama.
Hukum  Islam  yang  dikemukakan  oleh  para  ulama  untuk  mendiskripsikan  pentingnya pencatatan perkawinan adalah qiyas.  Dalam hal ini adalah menganalogikan pernikahan dengan transaksi hutang piutang. Pernikahan pada prinsipnya jauh lebih penting untuk dicatatakan,  dibanding  perintah  untuk  mencatakan  transaksi  muamalah  lainnya, sebagaimana Allah Berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 282:
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas

## اَهُّيَأَٰٓ َي
ِب  ُُۢبِتاَك  ۡمُكَنۡيَّب  ْبُت ۡكَيۡل َو ُُۚهوُبُت ۡكٱَف ى ّٗ مَسُّم  ٖلَجَأ َٰٓ ىَلِإ ٍنۡيَدِب مُتْنَياَدَت اَذِإ ْا َٰٓوُنَماَء َنيِذَّلٱ َلَ َو  ُِۚلۡدَعۡلٱ
َّتَيۡل َو ُّقَحۡلٱ ِهۡيَلَع ْيِذَّلٱ ِلِل ۡمُيۡل َو  ۡبُت ۡكَيۡلَف َُُّۚللّٱ ُهَمَّلَع اَمَك  َبُت ۡكَي  ْنَأ ٌبِتاَك  َبۡأَي ۡسَخۡبَي  َلَ َو ۥُهَّب َر َ َّللّٱ ِق
ۡيَش ُهۡنِم  ُهُّيِل َو  ۡلِل ۡمُيۡلَف  َوُه َّلِمُي نَأ ُعيِطَت ۡسَي  َلَ  ۡوَأ اًفيِعَض  ۡوَأ اًهيِفَس ُّقَحۡلٱ ِهۡيَلَع يِذَّلٱ َناَك  ْنِإَف ُۚا ۥ
َنوُكَي  ۡمَّل  ْنِإَف ۡۖۡمُكِلاَج ِ ر نِم ِنۡيَديِهَش ْاوُدِه ۡشَت ۡسٱ َو  ُِۚلۡدَعۡلٱِب
َن ۡوَض ۡرَت  ْنَّمِم ِناَتَأ َر ۡمٱ َو  ٞلُج َرَف ِنۡيَلُج َر ا
ُد اَم اَذِإ ُءَٰٓاَدَهُّشلٱ  َبۡأَي  َلَ َو  ُۚ ى َر ۡخُ ۡلۡٱ اَمُه ىَد ۡحِإ  َرِ كَذُتَف اَمُه ىَد ۡحِإ َّل ِضَت   ْنَأ ِءَٰٓاَدَهُّشلٱ َنِم َلَ َو ُْۚاوُع ۡسَت
َأ  َٰٓ ىَلِإ ا ًريِبَك  ۡوَأ ا ًريِغَص ُهوُبُت ۡكَت  ْنَأ ْا َٰٓوُم َ َّلََأ  َٰٓ ىَنۡدَأ َو ِةَد  َهَّشلِل ُم َوۡقَأ َو ِ َّللّٱ َدْنِع ُطَسۡقَأ  ۡمُكِل َذ ُۚۦِهِلَج
َهوُبُت ۡكَت  َّلََأ ٌحاَنُج  ۡمُكۡيَلَع  َسۡيَلَف  ۡمُكَنۡيَب اَهَن ْو ُريِدُت ّٗة َر ِضاَح ًة َر  َجِت َنوُكَت نَأ َٰٓ َّلَِإ ْا َٰٓوُباَت ۡرَت ْا َٰٓوُدِه ۡشَأ َو ۗا
َلَ َو  ُۚۡمُتۡعَياَبَت اَذِإ
َُّۗللّٱ ُمُكُمِ لَعُي َو َۡۖ َّللّٱ ْاوُقَّتٱ َو ۗۡمُكِب  ُُۢقوُسُف ۥُهَّنِإَف ْاوُلَعۡفَت نِإ َو ُۚٞديِهَش  َلَ َو  ٞبِتاَك  َّرَٰٓاَضُي ٞميِلَع ٍء ۡيَش ِ ل ُكِب ُ َّللّٱ َو
Terjemahan :
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  meka  hendaklah  ia  menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia  mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau  lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  maka hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan  jujur.  Dan  persaksikanlah  dengan  dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya  jika  seorang  lupa  maka  yang  seorang  mengingatkannya.  Janganlah  saksi- saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereka  dipanggil;  dan  janganlah kamu  jemu  menulis  hutang  itu,  baik  kecil  maupun  besar  sampai  batas  waktu membayarnya.  Yang  demikian  itu,  lebih  adil  di  sisi  Allah  dan  lebih  menguatkan persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguanmu.  (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Akad nikah lebih utama dari muamalah biasa, karena merupakan perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan sebagaimana Allah Berfirman dalam QS An-Nisa /4: 21.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
َق َو ۥُهَنوُذُخۡأَت  َفۡيَك َو   ا ّٗظيِلَغ اًق َثيِ م مُكنِم َنۡذَخَأ َو  ٖضۡعَب   ىَلِإ  ۡمُكُضۡعَب   ىَضۡفَأ ۡد Terjemahan :
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami-isteri.  Dan  mereka  (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
Pengalaman-pengalaman ayat di atas , terlihat bahwa rumah itu berupa perpaduan antara ketenangan sakinah, penuh cinta warahmah, dan kasih sayang warahmah terdiri dari istri yang patut dan setia , suami yang jujur dan tulus ayah yang penyayang dan baik hati putra  dan  putri  yang  patuh  dan  patut  serta  kerabat  yang  membina  persahabatan  dan saling  membantu.  Hal-hal  yang  paling  penting  untuk  diperhatikan  dalam  rangka mewujudkan  aman  dan  damai  adalah  keadilan  kebenaran  dan  ketertiban  kepastian hukum  dan  sistem    dan  supremasi  hukum  sebagai  Pancasila  dan  negara  hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 ini adalah implementasi  yamg  teratur  sebagaimana  diatur  dalam  hukum  kebijakan  negara  oleh karena  itu  untuk  mewujudkan  hal    tersebut  itu  diperlukan    suatu  lembaga  yang bertanggung jawab mengelola peradilan guna mewujudkan menegakkan hukum dengan keadilan dengan baik. 37

## 4. Penutup
Pertimbangan pokok yang dilakukan oleh Majelis hakim dalam memutus menerima atau mengabulkan suatu permohonan isbat nikah yaitu dengan mempertimbangkan secara hati- hati dan teliti terhadap ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya,  dan  tidak  terdapat  larangan  perkawinan  atau  tidak  ada  pihak  lain  yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, sedangkan pertimbangan majelis hakim da-lam menolak dan tidak mengabulkan permohonan isbat nikah ialah karena tidak terpenuhinya rukun  dan  syarat perkawinan  yang  telah dilangsungkan, dan  terdapat larangan maupun pelanggaran dalam  perkawinan . Didalam Hukum Islam Isbat Nikah dibolehkan karena merupakan  pengesahan  untuk  perkawinan  yang  telah  dilaksanakan  menurut  syari’at
37 Amran Suadi, Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jurnal Yuridis Vol.2 No.1 Juni 2015 ), h.9
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
agama  islam,  yang  telah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaannya.  Namun perkawinannya  tidak  dicatatkan  di  kantor  urusan  agama  atau  pegawai  pencatat    nikah kepada pihak yang berwajib.

## Daftar Pustaka

## Buku
A.A  Musyafah ,  Dasar  Hukum  Islam  di  Indonesia diponegoro  Private  law  Review: 2019
Abd. Halim Talli, Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia Cet I ;   Makassar  : Alauddin University  Press, 2011
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh Cet.1 : Jakarta:Kencana Premada Media,
2013
R.M.Dahlan, Fikih Munakahat Cet.1 :Yogyakarta:  Deepublish, 2015
Soemiati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undanf  Perkawinan Yogyakarta: sLiberry, 2017
Supardin, Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap Makassar Alauddin   University Press, 2012

## Jurnal
Abdul  Halim  Talli  “ Integritas  dan  Sikap  Aktif  Argumentatif  Hakim  dalam  Pemeriksaan Perkara ”Al-Daulah 3, no.1 2014
Ahmad Assidik, A, Qadir Gassing, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Prenuptial atau Perjanjian pra Nikah , Qadauna Vol. 1 No. 1
Desember 2019
Andi  Intan  Cahyani, Peradlan  Agama  Sebagai  Penegak  Hukum  Islam  di  Indonesia Al- Qadau Vol 6 No.1 Juni 2019
Ashadi L. Diab, Legalisasi nikah siri melalui isbat nikah perspektik fikih ( telaah  terhadap kompilasi hukum islam ) Jurnal Al-Adl, Vol. 11 no. 2,  Juli 2018
Dwi Putra Jaya. Jurnal Hukum Sehasen (Vol.2 No. 2 Tahun 2017), h.20-21
H.  Supardin, Produk  Pemikiran  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Al-Qadau  Vol  4  No.  2 Desember 2017
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas
Hadi  Daeng  Mappunna  “Hukum  dan  Peradilan  dalam  Masyarakat  Muslim  Periode  Awal”
Qadauna 2, no.1 2015
Hadi Deng Mapuna “ Pembentukan dan  Perkembangan  Hukum  Islam  pada  Masa  Kodifikasi dan Imam-Imam mujtahid ” Al-Daulah 7, no.1 2018
Hartini Tahir “ Kedudukan Wanita dalam Hukum Islam ”, Qadauna 1, no.2 2014
Lomba Sultan, kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia, Jurnal  Al- Ulum Vol. 13 No. 2, Desember 2013
Muh Jamal Jamil, “Hukum Materil Perkawinan di Indonesia .” Jurnal Al-Qadau :  Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2 2018
Muhammad Salehh Ridwan , “Perkawinan Di Bawah Umur  (Dini) “, Jurnal Al-Qadau   2 No. 1, 2015
Muhammad.  Jamal  Jamil,  “ Analisis  Pertimangan  Hakim  Terhadap  Perkawinan  Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A )

## Qadauna vol.2, Edisi Khusus, Oktober 2021
Muhayyib  Amal,  Andi  Intan  Cahyani, Analisis  Putusan  Hakim  Terhadap  Alasan  Cerai Gugat  Di  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  I  A  Tahun  2018 ,  Qadauna  Vol.  1 Edisi Khusus Oktober 2020
Musfikah Ilyas, Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam Al- risalah  Vol. 19 No. 1 Mei 2019
Musfira, Jamal Jamil, Istiqamah, Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng, Jurnal Ilmiyah Jurusan   Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Januari 2021
Musfirah,  Istiqamah ,  Analisis  Pelaksanaan  Isbat  Nikah  Terhadap  Pernikahan  Siri  di Pengadilan Agama Bantaeng Qadauna vol 2 Edisi Khusus, Oktober 2021
Sanawiah, Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama ( Studi di Pengadilan Agama Makassar ) E-Jurnal Antorior, Vol. 15 No. 1 Desember 2015
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Hijrawati, Zulfahmi, Musyfikah Ilyas

## Narasumber
Dra.Hj. Nurjaya,M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, Wa wancara, 29 Desember 2021
Dra.Hj.  St  Aminah  Malik,M.H,  Hakim  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  I  A,  Wa wancara, 29 Desember 2022