## MENYOROT FUNDAMENTALISME-RADIKALISME ISLAM (Tinjauan Historis atas Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia)

## Jaelani
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas E-mail: Lanijaman003@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  discusses  fundamentalism  and  radicalism,  especially  in  the Hizbut-Tahrir  movement  in  Indonesia  from  a  historical  perspective.  By taking texts from contemporary books and journals, this study describes the formation  of  fundamentalism  and  radicalism,  particularly  the  Indonesian Hizbut  Tahrir  movement,  why  it  emerged,  and  how  it  developed  in Indonesia. This study found that the presence of Hizb ut-Tahrir in Indonesia which  later  took  the  name  Hizbut-Tahrir  Indonesia  (HTI)  was  part  of  the dissemination  of  Hizb  ut-Tahrir's  ideology,  teachings,  movement  strategies, and  regeneration  system  throughout  the  world.  Finally,  this  study  also suggests  how  well  the  Indonesian  people  can  face  the  threat  of fundamentalism and radicalism.
Keywords : Fundamentalism, Hizbut Tahrir, Indonesia

## ABSTRAK
Artikel ini membahas tentang fundamentalisme dan radikalisme khususnya pada gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia dalam perspektif historis. Dengan mengambil  teks-teks  dari  buku-buku  dan  jurnal  kontemporer,  kajian  ini mendeskripsikan  apa  yang  menjadi  formasi  dari  fundamentalisme  dan radikalisme,  khususnya  gerakan  Hizbut  Tahrir  Indonesia,  mengapa  ia muncul,  dan  bagaimana  perkembangannya  di  Indonesia.  Kajian  ini menemukan  bahwa  kehadiran  Hizbut  Tahrir  di  Indonesia  yang  kemudian mengambil  nama  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  adalah  bagian  dari penyebarluasan  ideologi,  ajaran,  strategi  gerakan,  dan  sistem  kaderisasi Hizbut  Tahrir  keseluruh  penjuru  dunia.  Akhirnya,  kajian  ini  pun menyarankan  bagaimana  baiknya  bangsa  Indonesia  menghadapi  ancaman fundamentalisme dan radikalisme tersebut.
Kata Kunci : Fundamentalisme, Hizbut Tahrir, Indonesia

## PENDAHULUAN
Stigma buruk yang dilekatkan terhadap agama (baca: Islam), agaknya sulit  dilepaskan  manakala  menyaksikan  orang  seringkali  menggunakan dalih  agama  sebagai  dasar  ideologis  dan  justifikasi  terhadap  tindak kekerasan  pada  golongan  atau  kelompok  lain.  Diakui  atau  tidak  bahwa agama  mengekspresikan  atau  mengandung  kekerasan,  kesimpulan  tak terbantah  adalah  agama  memiliki  potensi  tersebut  yang  telah  disadari melalui  penelusuran  sejarah,  di  mana  moralitas  memiliki  akar  utamanya pada  pengalaman  keagamaan  (Permata,  ed.,  2006).  Seperti  kita  ketahui
bersama,  tindak  kekerasan  atas  nama  agama  sering  dilakukan  oleh  orang atau  kelompok  yang  identik  dengan  istilah  fundamentalime-radikalisme agama.
Terkait fundamentalisme agama, Roger Garaudy sebagaimana dikutip Zuly  Qodir  (2004),  memberikan  penjelasan  bahwa  fundamentalisme  bisa terjadi  pada  berbagai  aspek  selain  agama  seperti  sosial,  budaya  maupun politik. Fundamentalisme dikatakan sebagai fenomena yang bertumpu pada keyakinan  terhadap  pandangan  baik  aspek  agama,  politik,  sosial  dan budaya  yang  dipeluk  penganutnya  dan  mengacu  kepada  ajaran-ajaran masa  lalu.  Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  fundamentalime-radikalisme Islam.
Orang  bisa  saja  mengatakan  bahwa  persoalan  fundamentalisme  - radikalisme  Islam  terletak  pada  pemeluknya  itu  sendiri.  Meski  demikian perlu  untuk  dicatat,  bahwasanya  baik  pada  level  teori  atau  praktik, fenomena  fundamentalisme-radikalisme  Islam  bukanlah  tanpa  alasan  dan tanpa  sasaran.  Acap  kali  kenyataan  tersebut  mengarah  pada  kelompok- kelompok pemeluknya. Oleh karena itu, memahami konteks global di mana fundamentalisme-radikalisme  keagamaan  tersebut  berkembang  menjadi imperatif. Dengan begitu, kemunculan fundamentalisme-radikalisme dalam Islam  yang  dipahami  orang  bukan  hanya  bersifat religius-centered hanya mengarahkan  ke  hal-hal  normatif  atau  doktriner,  tetapi  lebih  luas  dari  itu (Sirry, 2003).
Mohammed  Arkoun  dalam  M.  Zaki  Mubarak  (2008)  memandang fundamentalisme Islam bagaikan dua buah tarikan berlawanan yakni satu sisi merupakan permasalahan ideologisasi dan di sisi lainnya permasalahan politis.  Sedangkan  Islam  yang  selalu  akan  di  posisi  tengah.  Manusia  tak selamanya  terlalu  paham  dengan  urusan  tersebut.  Fundamentalisme dimaknai  secara  sembarangan  sebagai  bagian  esensi  dari  kaidah  Islam, sementara fenomena politik beserta  ideologi terabaikan. Pemahaman Islam sendiri  merupakan  aktivitas  kesadaran  mencakup  konteks  sejarah,  sosial masyarakat  dan  politik. Begitu  pun  ketika  menginterpretasikan perkembangan  dari  fundamentalisme  Islam.  Tarik  menarik  baik  aspek politik  maupun  sosial  melahirkan  konstruksi  ideologis  dalam  pemikiran manusia.  Islam  tak  menawarkan  adanya  paham  kekerasan  atau  sering disebut  radikalisme.  Permasalahan  radikalisme  hanyalah  permainan kekuasaan  yang  mengeras  dalam  fanatisme  kronis.  Dalam  sejarahnya, paham  radikal  muncul  dari  persimpangan  sosial  dan  politik.  Radikalisme Islam di Indonesia adalah realitas dari tarikan yang berseberangan itu.
Permasalahan  fundamentalisme-radikalisme  Islam  dalam  konstelasi politik  Indonesia  telah  membesar  dikarenakan  pendukungnya  semakin meningkat.  Namun  terkadang  gerakan-gerakan  ini  berbeda  tujuan  dan tidak  memiliki  pola  seragam.  Ada  yang  hanya  memperjuangkan implementasi  syariat  Islam  tanpa  diikuti  dengan  keharusan  menegakkan “negara  Islam”.  Namun  ada  juga  yang  memperjuangkan  pembentukan negara  Islam  Indonesia,  atau  yang  memperjuangkan  tegaknya Khilafah
Islamiyah .    Pola  organisasinya  juga  beragam,  dari  yang  hanya  gerakan moral  ideologi  misalnya  Majelis  Mujahidin  Indonesia  (MMI)  dan  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sampai kepada gaya militer seperti Laskar Jihad dan FPI (Turmudi, ed., 2005).
Gerakan  fundamentalisme-radikalisme  yang  hadir  di  Indonesia sebagian  besar  ialah  berangkat  dari  adanya  ketidakpuasan  dan  keinginan untuk  menerapkan  syariat  Islam  di  Negara  Indonesia.  Anggapan  mereka bahwa  ketidakadilan,  korupsi  yang  merajalela,  krisis  berkepanjangan, ketidakharmonisan  si  kaya  dan  si  miskin    merupakan  dampak  dari  tidak dilaksanakannya  syariat  Islam.  Istilah  fundamentalisme-radikalisme  Islam semakin  menguat  tidak  hanya  pada  dimensi  tekstualitas  agama. Persentuhan dengan globalisasi, menuntut adanya ekspansi gerakan yakni dimulai dari ranah sosio ekonomi, selanjutnya ke ranah pendidikan sampai pada ranah politik. Di Indonesia kemunculan fundamentalisme-radikalisme Islam diperkirakan salah satunya disebabkan oleh kedatangan orang-orang Arab  muda  dari  wilayah  Hadramaut  Yaman  ke  wilayah  Indonesia.  Mereka datang disertai dengan ideologi baru dan sudah mampu mengubah tatanan umat  Islam  di  Tanah  Air.  Oleh  karena  itu,  kajian  ini  dilakukan  untuk menyorot  gerakan  fundamentalisme-radikalisme  Islam  dalam  sejarah kehidupan  umat  muslim  dan  hubunganya  dengan  kemunculam  Hizbut Tahrir Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan.  Penelitian kepustakaan  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  menelaah buku,  dokumen,  catatan,  dan  berbagai  laporan  yang  berkaitan  dengan masalah  yang  akan  dipecahkan.  Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan adalah  sesuai  dengan  metode  sejarah  yang  diawali  dengan  mencari  dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan, menyeleksi dan mengklasifikasikan  bahan  bacaan,  membaca  dan  membuat  catatan penelitian, dan kemudian mulai menulis laporan. Karena itu, penelitian ini sesungguhnya  merupakan  kajian  historis  mengenai  gerakan  Hizbut  Tahrir Indonesia.

## PEMBAHASAN
A. Kemunculan Gerakan Fundamentalisme-Radikalisme Islam Yusril  Ihza  Mahendra  dalam  Ahdar  (2017),  menyebutkan  bahwa fundamentalisme adalah istilah yang tidak ditemukan pada perbendaharaan  kata  dalam  bahasa  masyarakat  muslim.  Istilah  ini  lahir dari  para  akademisi  Barat  dan  dalam  konteks  sejarah  agama  Kristen. Fundamentalisme  diartikan  sebagai  aliran  yang  berpegang  teguh  pada “fundamen”  agama  Kristen  melalui  penafsiran  kitab  suci  mereka  secara rigid  dan  literalis.  John.  L.  Esposito  seperti  dikutip  Ahdar  (2017), menyebutkan  bahwa  fundamentalisme    muncul  sebagai  reaksi  terhadap modernisme  yang  lahir  di  Amerika  Serikat.  Ketika  itu  sekelompok  teolog Amerika  antara  tahun  1909  dan  1915,  mempublikasikan  sebuah  buku
dengan  judul “The  Fundamentals:  A  Testimony  to  The  Truth” .  Dalam  buku kecil ini, didefenisikan apa yang menjadi keyakinan mereka tentang doktrin dasar Kristen, sehingga pendukung sikap ini disebut kaum “fundamentalisme”.
Selanjutnya  pada  tahun  1970-an,  ketika  publik  semakin  disadarkan oleh  gerakan  kebangkitan  agama  di  tengah  masyarakat,  istilah  ini  mulai dilekatkan  pada  berbagai  gerakan  kebangkitan  agama  dalam  bermacam- macam  konteks.  Orang  mulai  membicarakan  fundamentalisme  Hindu, Yahudi dan Islam. Hingga tahun 1990-an frase “Fundamentalisme Muslim” atau  Fundamentalisme  Islam  sudah  banyak  digunakan  dalam  literatur ilmiah  maupun  jurnalistik  (Ahdar,  2017).  Istilah  “modernisme”  dan “fundamentalisme”  kemudian  digunakan  oleh  para  orientalis  dan  pakar ilmu  sosial  Barat  untuk  membedakan  dua  kecenderungan  pemikiran  yang hampir sama dengan apa yang dijumpai dalam agama Kristen itu, ke dalam masyarakat  yang  memeluk  agama  lain,  termasuk  dalam  masyarakat muslim.
Namun  demikian,  Azyumardi  Azra  (1996)  menilai  keliru  pendapat Roger  Graudy  yang  menyatakan  bahwa  kemunculan  fundamentalisme Islam  sebagai  bentuk  reaksi  terhadap  adanya  fundamentalisme  Barat. Menjadikan  Barat  sebagai  penyebab  tunggal  lahirnya  berbagai  gerakan fundamentalisme Islam, tidak hanya mencerminkan sikap apologetik, tetapi juga  penyederhanaan  indikasi  perkembangan  sosio-historis  kaum Muslimin. Bisa dikatakan prinsip dan karakteristik yang menjadikan suatu gerakan  tertentu  bisa  dimaknai  “fundamentalis”  juga  terjadi  di  kalangan Muslim  sepanjang  sejarah.  Oleh  karenanya,  fundamentalisme  Islam sebenarnya tidak sepenuhnya baru, karena sebelum lahirnya fundamentalisme  kontemporer  sudah  ada  gerakan  yang  bisa  disebut sebagai prototype berbagai gerakan fundamentalisme yang ada pada masa- masa belakangan.
Fundamentalisme  Islam  dalam  kacamata  sejarah  dapat  diartikan sebagai  suatu  usaha  sungguh-sungguh  untuk  melindungi,  membela  dan mengekalkan  kemurnian  Islam  terhadap  berbagai  pengaruh  asing  dengan kembali  kepada  pondasi-pondasi  skriptural  (sederhananya  diartikan sebagai  pemahaman  berasaskan  bunyi  teks  secara  apa  adanya).  Sumber- sumber  skriptural  sebagai  fundamen-fundamen  Islam  ialah  al-Qur‟an  dan Hadis. Fundamentalisme skriptural, sebetulnya menjadi instrumen tangguh dalam menyebarkan Islam pada tingkatan masyarakat bawah dari kalangan masyarakat  kota  sepanjang  sejarah  penyebaran  Islam,  dan  juga  sudah menjadi  bagian  integral  dari  proses  islamisasi.  Perkembangan  masyarakat dalam  sejarahnya  dipandang  sebagai  “ as  it  should  be ”  bukan  “ as  it  is ”. Dalam  hal  ini,  masyarakat  seharusnya  menyelaraskan  perkembangannya agar  sejalan  dengan  teks  kitab,  bukan  malah    teks  atau  penafsirannya menyesuaikan  perkembangan  masyarakat  tersebut.  Karenanya  kelompok fundamentalis  dapat  dikatakan  ahistoris  dan  asosiologis  dan  tidak  peduli mengarah  kembali  pada  bentuk  masyarakat  “ideal”,  bagi  mereka  Islam seperti  halnya  kaum  salaf  yang  dianggap  mengejawantahkan  kitab  suci secara lebih sempurna.
Secara  sosiologis  Martin  F.  Marty  seperti  dikutip  Azyumardi  Azra (1996),  memberikan  kodifikasi-kodifikasi  yang  relevan  untuk  mengenal gejala  “fundamentalisme  Islam”  menjadi  empat  prinsip.  Pertama,  prinsip oppositionalism (paham  perlawanan).  Paham  fundamental  dalam  agama apapun  mengambil  corak  perlawanan  yang  kadang  bersifat  ekstrem terhadap  ancaman  yang  dilihat  membahayakan  eksistensi  agama,  apakah itu  dalam  tata  nilai  Barat  atau  secara  umum.  Acuan  untuk  menilai  taraf ancaman  tersebut  tentu  saja  ialah  kitab  suci  yang  dalam  urusan fundamentalisme  Islam  ialah  al-Qur‟an  dan  al-Hadits.  Kedua,  prinsip penolakan  terhadap  hermeneutika  yaitu  mereka  yang  menolak  sikap  kritis (liberal)  baik  teks  al-Quran  maupun  interpretasinya.  Teks  al-Quran  harus dimaknai  secara  literal,  karena  nalar  dianggap  belum  mampu menyuguhkan interpretasi teks secara tepat. Kalaupun terdapat bagian teks kitab  suci  terlihat  bertentangan  antara  satu  dan  lainnya,  nalar  tak dibenarkan untuk melakukan “kompromi” dalam menginterpretasikan ayat- ayat itu.
Ketiga,  prinsip  penolakan  pluralisme  dan  relativisme.  Kaum fundamentalisme  memandang  pluralisme  sebagai  hasil  pemahaman  yang kurang tepat terhadap teks al-Quran. Pemahaman-pemahaman dan segala bentuk  sikap  keagamaan  sesorang  yang  tidak  sejalan  dengan  pandangan golongan  fundamentalis  adalah  bentuk  relativisme  keagamaan  terutama yang  muncul  bukan  hanya  berdasarkan  intervensi  nalar,  tapi  juga disebabkan  perkembangan  kemasyarakatan  yang  sudah  lepas  dari  kotrol agama.  Kemunculan  pemikiran  baru  dianggap  gejala  bahwa  telah  terjadi peralihan  dalam  aspek  kehidupan  sosial  masyarakat  (Abdullah,  1987). Keempat,  prinsip  penolakan  adanya  perkembangan  historis  dan  aspek sosiologis.  Kaum  fundamentalis  melihat  kedua  aspek  perkembangan tersebut  sudah  membawa  manusia  kian  menjauhi  doktrin  literal  terhadap kitab suci mereka.
Untuk  memahami  gerakan  modern  dalam  Islam,  tidak  bisa mengabaikan  dinamika  politik  dunia  Islam  pada  abad  XX.  Dalam  hal  ini ada  dua  organisasi  yang  dominan,  dimana  aktivisme  Islam  kontemporer berhutang  budi  pada  ideologi  dan  contoh  organisatoris  yang  ditemukan dalam tubuh Ikhwan al-Muslimin yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 dan Jama‟ah al-Islamiyah yang didirikan di India tahun 1941. Pendiri dan ideolognya  adalah  Hasan  al-Banna  dan  Sayyid  Qutub,  keduanya  dari Ikhwan al-Muslimin, dan Maulana Abu al-A‟la al-Maududi dari Jama‟ah al- Islamiyah,  telah  memperlihatkan  pengaruh  mereka  yang  tak  terhingga besarnya dalam perkembangan organisasi modern Islam di segenap penjuru dunia  Islam.  Dapat  dikatakan  bahwa  mereka  adalah  para  arsitek revivalisme  Islam,  dimana  gagasan  dan  metodenya  dipelajari  dan diterapkan  mulai  dari  Sudan  hingga  Indonesia  (John.  L.  Esposito  dalam Ahdar, 2017).

## B. Hizbut Tahrir Indonesia
Sebelum membahas Hizbut Tahrir Indonesia selanjutnya disebut HTI, terlebih  dahulu  menelisik  sedikit  tentang  lahirnya  hizbut  tahrir  dalam
konteks  dunia  Islam.  Ini  untuk  melihat  ketersambungan  historis  dan geneologis  bahwa  lahirnya  HTI,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  gerakan  Hizbut Tahrir (HT) di Timur Tengah.
Hizbut Tahrir ( Hizb Al-Tahrir ) merupakan suatu gerakan kontemporer sebagai  bagian  transmisi  ide  islamis  asal  Timur  Tengah,  didirikan Taqiyuddin An-Nabhany (1909-1979), seorang  kelahiran Ijzim, Haifa, Baitul Maqdis Palestina tahun 1952. An-Nabhani adalah alumnus Universitas Al- Azhar dan Dar Al-„Ulum, Kairo Mesir dan seorang guru agama serta mantan qadi  di  daerah  kelahirannya.    Tujuan  didirikan  Hizbut  Tahrir  ialah  untuk melanjutkan kehidupan Islam dan meneruskan dakwah ke berbagai pelosok dunia. Pandangan hidup menjadi fokus perhatian yaitu halal-haram sesuai naungan  Daulah  Islamiyah,  yakni  Daulah  Khilafah.  Selain  juga  bertujuan menyampaikan  hidayah  kepada  umat,  memimpin  mereka  untuk  melawan berbagai  ide  dan  perundang-undangan  yang  dianggap  kufur  termasuk kekufuran  itu  sendiri,  sehingga  Islam  diharapkan  mampu  menyelimuti dunia (Hizbut Tahrir, 2013).
Hizbut Tahrir, secara etimologis diartikan sebagai partai pembebasan. Organisasi tersebut, seperti diakui oleh pendirinya beserta para aktivisnya, bukan  merupakan  organisasi  atau  perkumpulan  sosial  keagamaan melainkan sebagai partai politik. Perbedaan mencolok dari partai politik lain secara  umum,  bahwa  Hizbut  Tahrir  merupakan  partai  politik  Islam berasaskan  transnasionalisme.  Sepeninggalan  Taqiyuddin  An-Nabhany, kepemimpinan  organisasi  Hizbut  Tahrir  diteruskan  Abdul  Qadim  Zallum. Berbagai pandangan dari kedua tokoh itu sangat mewarnai gerakan Hizbut Tahrir.  Selanjutnya  sepeninggal  kedua  tokoh  penting  tersebut,  sejak  2003 Hizbut  Tahrir  diketuai  oleh  A.  Abu  Rostah.  Secara  internasional,  belaiulah yang  dianggap  orang  nomor  satu  dalam  struktur  kepemimpinan  Hizbut Tahrir saat ini (Turmudi, ed., 2005).
Sejak  diselenggarakan  Konferensi  Internasional  di  Istora  Senayan Jakarta, dihadiri banyak tokoh Hizbut Tahrir secara Internasional, Nasional dan  beberapa  tokoh  Islam  dari  organisasi  lainnya,  maka  Hizbut  Tahrir resmi  melaksanakan  aktivitasnya  secara  terbuka  di  Indonesia.  Dalam konteks  keindonesiaan  kemudian  dikenal  dengan  Hizbut  Tahrir  Indonesia (HTI). Jika ditelusuri kemunculan gerakan Islam yang termasuk dalam garis keras bahkan fundamentalis secara umum di Indonesai sudah dimulai dari perubahan  kebijakan  negara  dasawarsa  1980  an,  sejak  peminggiran  Islam ke dalam akomodasi Islam (Kurdi, 2013). Selanjutnya sebagai gerakan awal, menurut  Turmudi,  dkk.  (2005)  HTI  mulai  mensosialisasikan  gerakannya dikampus  IPB  dan  tampaknya  mendapat  sambutan  yang  baik.  Diketahui bahwa  salah  seorang  pimpinan  pusat  HTI  bernama  Muhammad  al-Khottot merupakan  alumni  IPB.  Kelompok  ini  menganut  paham  integrasi  antara agama  dan  Negara.  Oleh  karena  itu,  HTI  mengusung  ide  perlunya mendirikan  kembali khilafah  islamiyyah .  Mereka  berpendapat  bahwa dengan sistem kekhalifahan maka dapat dihindari yang namanya hegemoni dan  dominasi  satu  negara  terhadap  negara  lain  baik  dalam  bentuk
kolonialisme fisik maupun non-fisik. Aspirasi ini begitu kuat karena faktor kontekstual  di  mana  sering  satu  negara  begitu  otoriter  mengatur  negara lain dengan segala justifikasinya. Kemudian kehidupan umat Islam saat itu yang sangat tidak Islami sebagai akibat sekulerisasi (Ahdar, 2017).
HTI  memiliki  misi  untuk  menjaga  kontinuitas  ajaran Islam,  yaitu:  1) Melanjutkan  kehidupan  islami,  2)  Membangun  jaringan  yang  luas,  dan  3) Pendidikan  luas  kepada  masyarakat  supaya  dapat  berfikir  dan  bertindak islami.  Kelompok  ini  tidak  menonjolkan  klaim  sebagai  yang  paling  benar, namun  mereka  berprinsip  untuk  saling  nasihat-menasihati  (taushiyah), mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, kepada kelompok  yang  berbeda.  Perbedaan  pendapat  dalam  pandangan  mereka, tidak  perlu  membawa  perpecahan.  HTI  banyak  beraksi  dalam  perang pemikiran  sebagaimana  sikap  yang  mereka  usung  yaitu  tausiah.  Seperti dengan  Jaringan  Islam  Liberal  (JIL),  mereka  tidak  mengkafirkan  kelompok ini,  namun  menganggap  mereka  sudah  tercemar  oleh  gaya  pemikiran sekuler  dan  liberal.  Jadi  dalam  pandangan  HTI,  JIL  tidak  murtad  atau keluar  dari  Islam,  tetapi  hanya  pemikirannya  yang  menyimpang  (Ahdar, 2017).
HTI  dibangun  atas  dasar  kemandirian,  dimana  sumber  dananya diperoleh  dari  simpatisan.  Mereka  tidak  menerima  atau  menolak  bahkan mengharamkan  segala  bantuan  pemerintah.  Demi  menjaga  independensi, berbagai sumbangan yang ditujukan kepada HTI harus melewati penelitian yang  ketat  dan  seksama.  Sejak  berdirinya  HTI  memang  didesain  menjadi organisasi politik, namun orientasi organisasi ini berbeda dengan organisasi politik  yang  kita  kenal  selama  ini.  HTI  tidak  mendaftarkan  diri  secara formal  sebagai  peserta  pemilu.  Hal  itu  menurut  aktivisnya  seperti  dikutip Endang  Turmudi,  dkk.  (2005)  bahwa  sekarang  ini  banyak  partai  Islam justru  membingungkan  umat  Islam.  Oleh  karena  itu,  mereka  tidak mengikuti  jejak  partai-partai  Islam  lainnya.  Untuk  lebih  mengenal bagaimana gerakan Hizbut Tahrir termasuk HTI, maka pembahasan berikut akan  mendeskripsikan  tentang  ideologi  gerakan,  strategi,  sistem  dakwah dan kaderisasinya.

## 1. Ideologi dan Strategi Gerakan
Sebuah  organisasi  tentu  memiliki  landasan  dalam  bergerak  yang lazim  disebut  “ideologi  gerakan”.  Terkait  dengan  Hizbut  Tahrir,  dijelaskan bahwa plat  form organisasi  tersebut  adalah  gerakan  politik  berideologi Islam.  Adapun  agenda  utama  dari  partai  ini  adalah  menegakkan  kembali Khilafah  Islamiyah  (Al-Qardawi,  2005)  dan  meneguhkan  hukum  Islam dalam realitas kehidupan.
Hizbut Tahrir memiliki cita-cita bersama yaitu membangun konstelasi masyarakat  dan  sistem  perpolitikan  berasaskan  aqidah  Islam.  Dinyatakan bahwa Islam, haruslah dijadikan sebagai tata aturan dalam kemasyarakatan  dan  landasan  konstitusi  serta  undang-undang.  Selain bermaksud  membangunkan  umat  dari  kemerosotan,  juga  membebaskan mereka dari ide-ide, sistem undang-undang dan hukum yang tidak berasal
dari  ajaran  Islam,  serta  melepaskan  umat  dari  dominasi  pengaruh  Barat. Hizbut  Tahrir  berniat  pula  membangun  kembali  Khilafah  Islamiyah  di berbagai  belahan  dunia.  Organisasi  tersebut  berkeyakinan  melalui  Daulah inilah hukum Islam dapat diterapkan (Rahmat,  2005)
Gerakan  yang  dilaksanakan  organisasi  ini  antara  lain:  pendidikan sekaligus pembinaan umat dengan saqafah (wawasan) Islam, menggencarkan syira‟u  al-fikr (pertarungan  pemikiran),  dan kifah  al-siyasi (aktivitas  politik)  (Rahmat,  2005).  Dalam  pembinaan  umat,  Hizbut  Tahrir berusaha  menyebarluaskan  pemikiran  Islam  yang  menurut  mereka  benar, berkaitan  dengan  kerangka  sosial  dan  politik.  Disamping  itu,  mereka melakukan  pembebasan  umat  dari  aqidah  yang  rusak,  pemahaman  yang salah,  persepsi-persepsi  yang  keliru,  dan  pengaruh  serta  pandangan  barat yang diduga kufur.
Gerakan  pergulatan  pemikiran,  dilakukan  dengan  mengulas  paham- paham  yang  dianggap  sesat,  lalu  menawarkan  kerangka  pemikiran  yang Islami. Sedangkan gerakan politik dilakukan dengan melawan imperialisme dan  membebaskan  umat  Islam  dari  pengaruh  politik  mereka. Memerdekakan  umat  dari  dominasi  Barat  dan  mengkerangkeng  akar-akar imperialisme, baik berupa pemikiran, ekonomi, kebudayaan maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.
Strategi  politik  yang  dijalankan  Hizbut  Tahrir  adalah  dengan memposisikan  diri  sebagai  kekuasaan  oposisi  yang  menantang  rezim penguasa  yang  tak  menjalankan  sistem  politik  dan  syariah  Islam.  Dari keseluruhan  aktivitasnya,  yang  paling  fokus  adalah  propaganda  untuk menangkal  sistem  politik  yang  bersumber  dari  Barat,  karena  dianggap sekuler  dan  sumber  dari  segala  permasalahan  (Muazaroh,  2019).  Mereka menolak  konsepsi  nasionalisme,  demokrasi,  trias  politika,  kedaulatan rakyat,  sistem  kekuasaan  turun  menurun,  hukum  sekuler,  dan  konsep politik yang tidak berdasarkan syariah Islam (Rahmat, 2005).
Di samping itu, seperti telah disebutkan di awal bahwa Hizbut Tahrir tidak  mengaitkan  diri  dalam  praktek-praktek  politik  resmi.  Perjuangan mereka  secara  ekstra  parlementer,  sebab  dengan  melibatkan  diri  dalam proses  politik  demokrasi  artinya  telah  mengkhianati  kepercayaan  dan kewajiban  agama.  Demikian  juga  dengan  sistem  ekonomi  mereka  memiliki konsep yakni ekonomi berdasarkan syariah Islam, menolak kapitalisme dan sosialisme (Rahmat, 2005).

## 2. Sistem Dakwah dan Kaderisasi
Konsep  Hizbut  Tahrir  dalam  mentransformasikan  gagasan  Khilafah Islamiyah  dan  menyiapkan  kader  masa  depannya  dilakukan  melalui tahapan-tahapan dakwah sebagai berikut (Rahmat, 2005):
a. Tahap Pengkaderan. Pada  fase  ini,  pembinaan  yang  dilaksanakan  ialah  untuk memunculkan orang-orang yang memiliki keyakinan akan fikrah Hizbut Tahrir  yang  disebut tasqif, termasuk  membentuk  rangka  sebuah organisasi  berideologi Islam. Pada awalnya, fokus dakwah Hizbut Tahrir
dipusatkan pada pembinaan kerangka organisasi, yakni memperbanyak para  pendukung  dan  membina  pengikutnya  melalui halaqah berdasarkan saqafah al-hizb yang tertata dan intensif.
Setelah  berhasil  menciptakan  kelompok  dan  masyarakat  sejak merasakan  dan  mengenal  Hizbut  Tahrir  sebagai  kubu  Islam,  maka masyarakat  itu  akan  dengan  mudah  menerima  ide  dan  gagasan  yang disampaikan  Hizbut  Tahrir  kepada  masyarakat.  Sehingga  pada  fase  ini dianggap  sebagai  bagian  dari  strategi  gerakan  menuju  ke  tahap selanjutnya.
b. Tahap Interaksi dengan Masyarakat.
Tahap  ini  disebut tafa‟ul yaitu  berupa  upaya  menggerakkan masyarakat  untuk  melaksanakan  dakwah  Islam,  dilakukan  dengan membentuk  kesadaran,  opini  umum  akan  gagasan  dan  hukum  Islam sesuai pilihan dan yang sudah ditetapkan oleh Hizbut Tahrir. Pada fase ini,  Hizbut  Tahrir  berubah  ketahapan  kolektif  lebih  luas  seperti:  1) saqafah  al-murakkazah ,  melalui halaqah dalam  membangun  rangka pergerakan;  2) saqafah  al-jama‟iyah ,  melalui  aktivitas  intelektual  dan publikasi  ilmiah;  3) sira‟  al-fikry ,  melalui  pergolakan  pemikiran  untuk menentang  berbagai  ideologi  yang  lain,  dan  4) kifah  al-siyasi ,  dengan perjuangan  politik  terhadap  kaum  imperialis,  penguasa  yang  zalim, berdasarkan hukum sara‟ .
c. Tahap Merebut Kekuasaan.
Tahap  ini  disebut istilam  al-hukmi ,  strategi  organisasi  Hizbut Tahrir diarahkan ke penyebaran risalah Islam ke seluruh penjuru negeri. Meski  demikian,  Hizbut  Tahrir  membatasi  kegiatan  dakwahnya  pada aspek  politik  saja  dengan  tidak  menggunakan  kekerasan  (secara  fisik maupun  senjata),  dalam  melawan  sistem  kekuasaan  maupun  berbagai pihak  yang  menjadi  penghalang  kegiatan  dakwahnya.  Perebutan kekuasaan  menurut  konsep  Hizbut  Tahrir  akan  muncul  dengan perlawanan  rakyat  secara  masif  tanpa  harus  menggunakan  senjata. Hizbut  Tahrir  memandang  perjuangan  fisik  dalam  konsep  jihad  hanya akan  dilakukakan,  jika  musuh-musuh  menyerang  atau  mengancam salah satu negara Islam.

## PENUTUP
Agama  (baca:  Islam)  ternyata  memiliki  banyak  wajah  ( multifaces ), artinya bukan lagi suatu single face . Selain ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang konvensional yang mengasumsikan keagamaan sebagai semata permasalahan  ketuhanan,  ternyata  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan persoalan-persoalan  historis-kultural.  Persoalan  yang  timbul  kemudian adalah  sejauh  mana  dapat  diketahui  tentang  agama  yang  terbebas  dari „kepentingan‟, terbebas dari campur tangan penganutnya; khususnya yang tidak  sejalan  dengan  jiwa  agama  itu  sendiri.  Sebenarnya  tak  seorangpun yang  tidak  membutuhkan  agama  serta  tidak  memerlukan  aturan-aturan sebagai  penuntun  dan  pengatur  cita-cita  dan  kepentingannya.  Bisa  saja
seseorang  tidak  sadar  akan  keyakinan-keyakinan  keagamaan  sebagai sesuatu yang berbeda dengan keyakinan totalnya. Letak masalahnya bukan pada  seseorang  itu  menganut  atau  tidak  menganut  suatu  agama, melainkan bagaimanakah ia mempraktikkan ajaran agamanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufik. (1987). Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia . Jakarta: YOI.
Ahdar, A. (2017). Tinjauan Kritis dan Menyeluruh terhadap Fundamentalisme  dan  Radikalisme  Islam  Masa  Kini. KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan , 10 (1), 19-36. Azra,
Azra, Azyumardi. (1996). Pergolakan Politik Islam. Jakarta: Paramadina. Hizbut  Tahrir.  (2013). Mengenal  Hizbut  Tahrir  dan  Strategi  Dakwah  Hizbut Tahrir . Bogor: Thariqul Izzah.
Kurdi,  S.  (2013).  Transational  Islamic  Movement  (Studi  Gerakan  Islam Hizbut  Tahrir  Indonesia). Jurnal  Ilmu  Politik  dan  Pemerintahan , 1 (2), 227-244.
Muazaroh,  S.  (2019).  Pembubaran  Hizbut  Tahrir  Indonesia  Perspektif Maqashid: Otoritas atau Otoritarianisme. Justicia Islamica , 16 (1), 103- 120.
Mubarak,  M.  Zaki.  (2008). Geneologi  Islam  Radikal  di  Indonesia .  Jakarta: LP3ES.
Nafis,  Muhammad  Wahyuni  (ed).  (1996). Rekonstruksi  dan  Renungan Religius Islam . Jakarta: Paramadina. Permata,  Ahmad  Norma  (ed).  (2006). Agama  dan  Terorisme .  Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Rahmat,  M.  Imdadun.  (2005). Arus  Baru  Islam  Radikal;  Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia . Jakarta: Erlangga. Sirry,  Mun‟im  A.  (2003). Membendung  Militansi  Agama;  Iman  dan  Politik dalam Masyarakat Modern . Jakarta: Erlangga. Turmudi, Endang (ed).  (2005). Islam dan Radikalisme di Indonesia . Jakarta: LIPI Press.
Qodir,  Zuly.  (2004).  Syariah  Demokratik; Pemberlakuan  Syariah  Islam  di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.