## TEORI PERKEMBANGAN ETIKA LINGKUNGAN DALAM PENGARUHNYA TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT
Asyraf Fawwaz
Universitas Gadjah Mada Email : asyraffawwaz@mail.ugm.ac.id

## ABSTRACT
The  development  of  environmental  law  should  be  orientated  towards  management  in modern  environmental  law.  The  act  of  destroying  the  environment  is  an  act  of  violating environmental rights as well as harming human interests. The anthropocentrism paradigm in  the  theory  of environmental ethics  imposes  humans  as  rulers  over  nature,  who  do  not pay  attention  to  environmental  conservation  in  their  management,  merely  to  fulfil  their needs  in  obtaining  a  good  and  healthy  environment  which  is  part  of  human  rights.  This research talks about Environmental Ethics which is closely related to humans as an entity that  cannot  be  separated  from  the  environment  because  it  is  closely  related  to  human behaviour and how it relates to the environment. Environmental management is concerned with  the  value  of  awareness  to  be  able  to  fulfil  the  rights  and  obligations  of  an environment, the manifestation of the influence of global or international legal awareness has  influenced  environmental  policy  in  Indonesia  which  until  now  is  contained  in  the UUPPLH. Environmental legal instruments in Indonesia have regulated the right to a good and healthy environment so that humans create environmental rights not to be damaged or polluted which can harm human rights. This research, discusses and includes legal studies, legal concepts from experts and approaches that are closely related to the level of human awareness of the importance of managing and maintaining the right to the environment in order to create a good and healthy environment as stated in the Law.

## Keywords:  Environmental  Law,  Environmental  Ethics,  Right  to  a  Good  and  Healthy Environment

## I. PENDAHULUAN
Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Lingkungan yang baik  dan  sehat  adalah Conditio  Sine  Quanon untuk  mewujudkan  manusia  yang  baik  dan taat  pada  peraturan.  Hukum  dalam  fungsinya  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia yang  mempunyai  tujuan.  Agar  kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus dilaksanakan,  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  hukum  dapat  terjadi  karena  adanya pelanggaran  hukum 1 ,  Revolusi  industri  dan  teknologi  di  zaman  sekarang  telah mempengaruhi paham bahwa manusia merupakan bagian terpisah dari alam. Dominasi dan
1 Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, " Hukum Lingkungan" , Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 12.
ekploitasi manusia terhadap lingkungan untuk mencapai keuntungan manusia semata telah banyak terlihat
Perusakan  lingkungan  sering  diartikan  sebagai  perbuatan  melanggar  hak lingkungan  karena  sekaligus  merugikan  kepentingan  manusia.  Landasan  pemikiran mengenai  hak  lingkungan  ( Enviromental right )  pertama  kali  dikemukakan  oleh  Cristoper Stone. Hak hukum lingkungan tersebut juga oleh Somja Jozef Boelaert-Suominen disebut sebagai Ecoright .  Hakikatnya,  hak  lingkungan  berlandaskan  moral  berupa  sifat-sifat kebajikan  atau  kemanfaatan.  Praktik-praktik  etika  lingkungan  hidup  dalam  permasalahan lingkungan  hendaknya  dipandang  pada  perspektif  yang  lebih  luas  sebagai  sebuah permasalahan  etika  dan  moralitas,  yang  dibutuhkan  karena  memberikan  kearifan  dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  lingkungan  serta  memberikan  solusi  terhadap  krisis  yang terjadi selama ini. Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul di Indonesia sebagian besar  didominasi  oleh  faktor  antropogenik  dimana  manusia  mempunyai  peran  yang dominan  dalam  kejadian  dan  proses  kerusakan  lingkungan 2 .  Banyak  dalih  pembukaan wilayah  hutan  untuk  kegiatan  pengusahaan  hutan,  hutan  tanaman  industri,  perkebunan, yang  semuanya  berorientasi  pada  pemenuhan  kesejahteraan  masyarakat  namun kenyataannya  masih  menjadi  sumber  kesengsaraan  masyarakat.  Begitupun  sama  halnya peristiwa  pencemaran  lingkungan  seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  PT  Inti  Indarayon Utama  di  Sumut  dan  PT  Freeport  Indonesia  di  Papua  yang  tidak  bertanggung jawab  dan acuh terhadap lingkungan hidup.
Siti Nurbaya dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan pidato dan  arahannya  saat  Resepsi  Hari  Bakti  Rimbawan  di  tahun  2022  bahwa  dalam  konteks pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  kehutanan  kekinian,  gagasan  antroposentrisme  ini mewujud  dalam  bentuk  kehadiran  manusia  sebagai  pusat  dari  sistem  alam  semesta. Manusia  dengan  segala  kepentingannya  adalah  pihak  yang  paling  menentukan  dalam tatanan  ekosistem  dan  pengambilan  kebijakan  terkait  dengan  pengelolaan  alam.  Lebih lanjut  menurutnya  “sudut  pandang  antroposentrisme  ini  menyebabkan  terjadinya  relasi sepihak  yang  didominasi  oleh  manusia.  Hal  ini  kemudian  memunculkan  konsekuensi berupa  model  pengelolaan  sumberdaya  yang  cenderung  bersifat  eksploitatif  dan  hanya berorientasi pada profit”. Bersebrangan dengan ekosentrisme yang menaruh seluruh subjek
2 Aris  Marfai,  " Pengantar  Etika  Lingkungan  Dan  Kearifan  Lokal", Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 7-8.
yang ada di alam semesta (biotis maupun abiotis) mempunyai nilai karena keduanya akan terikat den mempunyai hubungan satu sama lain dalam sebuah ekosistem. Menurutnya, ini menjadi  sebuah  koreksi  terhadap  teori  lama  yang  telah  cenderung  merusak  alam, bagaimanapun  di  zaman  modern  sudah  seharusnya  menuju  pada  pandangan  baru  yang lebih holistik dan futuristik serta memperluas cakupan nilai tidak hanya berorientasi bagi manusia  saja.  Paradigma  tersebut  haruslah  diubah  untuk  memperkuat  arus  pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup 3 . Dari paradigma  manusia  sebagai  pengendali  akan  dapat  memunculkan  pemikiran  bahwa lingkungan  hidup  tidak  memiliki  hak.  masalah  lingkungan  hidup  hanyalah  masalah hilangnya  hak  asasi  sebagian  manusia  atas  lingkungan  hidup.  Lingkungan  hanya mempunyai  kewajiban  saja,  yakni  wajib  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia.  Jika lingkungan hidup tidak dapat memenuhi kewajibannya (misalnya karena ulah manusia itu sendiri), manusia justru merasa haknya atas lingkungan hidup menjadi hilang.
Kurang  terdengar  bahwa  masalah  lingkungan  hidup  sebenarnya  juga  adalah “hilangnya hak asasi bagi lingkungan hidup” atau hilangnya hak lingkungan untuk dirawat, dilestarikan,  tidak  dirusak,  tidak  dicemarkan  dan  sebagainya.  Pemecahan  masalah lingkungan  hidup  bersifat  ekosentrik.  Menyelesaikan  persoalan  hak  orang  dalam  bidang lingkungan hidup diikuti dengan perhatian terhadap hak lingkungan hidup sendiri. Dengan hubungan  timbal  balik  seperti  itu,  diharapkan  beban  bagi  lingkungan  menjadi  berkurang yang  pada  gilirannya  tidak  mengurangi  hak  orang  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat 4 . Siti Sundari Rangkuti, menerangkan formulasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan  sehat,  dari  sudut  bentuk  dan  isinya  bersifat  hak  asasi  klasik,  yaitu  memaksudkan penguasa  menghindarkan  diri  dari  campur  tangan  terhadap  kebebasan  individu  untuk menikmati  lingkungan  hidup.  Hak  itu  mengandung  tuntutan  yang  bersifat  sosial,  karena diimbangi  dengan  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk  menggariskan  kebijaksanaan  dalam mendorong  peningkatan  upaya  pelestarian  kemampuan  lingkungan  hidup 5 .  Dalam pengelolaan  lingkungan,  pendekatan  hukum  semestinya  merupakan  faktor  penting  bagi
3 KLHK  PPDI,  “ Kebutuhan  Strategis,  Rimbawan  Ubah  Paradigma  Antroposentris  ke  Ekosentris  dan Biosentris” , https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6492/kebutuhan-strategis-rimbawan-ubah-paradig ma-antroposentris-ke-ekosentris-dan-biosentris , diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.
4 Hyronimus  Rhiti,  " Kompleksitas  Permasalahan  Lingkungan  Hidup", Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 42.
5 Siti  Sundari  Rangkuti,  " Hukum  Lingkungan  Dan  Kebijaksanaan  Nasional", Airlangga  University  Press, Surabaya, 2005, hlm. 281.
berjalannya pengelolaan lingkungan hidup yang baik, hanya saja penerapannya tidak selalu efektif,  sebab  itu  pendekatan  hukum  semata  tidak  akan  mampu  menanggulanginya. Masalah lingkungan hidup saat ini serba kompleks, dan multiaspek karena terkait budaya, kesadaran hukum, kemampuan aparat, dan kondisi nyata masyarakat.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Nilai  dan  tatanan  hukum  membutuhkan  lebih  pendalaman  makna  yang  harus ditanamkan  dalam  masyarakat  akan  pentingnya  kehidupan  lingkungan.  Oleh  karena  itu penulis dalam pembahasan kali akan membahas “Teori Perkembangan Etika Lingkungan dalam Pengaruhnya terhadap Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat”.

## III. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  dengan  memperoleh  sumber data  sekunder  dari  buku,  jurnal  hukum  dll.  Pendekatan  penelitian  dikonsepkan  sebagai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan ( law in books ) 6 meliputi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan baik mulai Undang-Undang Dasar hingga kepada  turunannya  UUPPLH.  Analisis  penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif  yang mempergunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  data  dalam  penelitian  dengan  tahap analisis yang meliputi: perumusan kaidah-kaidah dan pengertian-pengertian hukum hingga pembentukan  standar-standar  hukum 7 .  Penelitian  ini  berada  dalam  tataran  teori  untuk  itu diperlukan pengembangan kajian hukum dalam suatu bidang tertentu. Hal demikian untuk meningkatkan  dan  memperkaya  pengetahuan  dalam  penerapan  aturan  hukum.  Dengan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum dari para ahli dan juga menggali teori- teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut 8 .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perkembangan Pengertian Hukum Lingkungan
Perkembangan Hukum lingkungan banyak dipengaruhi saat Deklarasi Lingkungan Hidup Manusia 16 Juni 1972 atau disebut Deklarasi Stockholm. Dari Deklarasi Stockholm,
6 Amiruddin  and  Zainal  Asikin,  " Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum", RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2004, hlm. 118.
7 Ibid, hlm. 166.
8 Peter Mahmud Marzuki, " Penelitian Hukum" Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 112.
perkembangan hukum lingkungan banyak memperoleh gerakan yang kuat baik pada taraf nasional,  regional  (dalam  arti  kawasan)  maupun  internasional.  Seiring  berkembangnya para  ahli  hukum  menumbuhkan  kesatuan  pengertian  dan  bahasa  diantara  dengan menggunakan Stockholm  Declaration sebagai  referensi  bersama  merupakan  keuntungan yang  telah  dicapai 9 .  Konferensi  lingkungan  hidup  sedunia  selanjutnya  diselenggarakan  di Nairobi  5  Juni.  Konferensi  ini  menghasilkan  “Deklarasi  Lingkungan  Hidup  Manusia”. Segala  apa  yang  dihasilkan  dari  kedua  konferensi  tersebut  baik  berupa  rumusan,  prinsip, dan  rekomendasi.  mengikat  dan  diharapakan  adanya  upaya  mengatasi  permasalahan lingkungan hidup di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia 10 .
Sumbangan daripada deklarasi stockholm menghadirkan dan mulai mengembangkan  pemikiran  hukum  lingkungan  modern  dengan  pendekatan  holistik. Munadjat  Danusaputro  memaparkan  hukum  lingkungan  modern  merupakan  penetapan ketentuan  dan  norma-norma  yang  membenahi  tindakan  atau  perbuatan  manusia  yang bertujuan  untuk  melindungi  lingkungan  hidup  dari  kerusakan  dan  kemerosotan  mutunya untuk  menjamin  kelestariannya  agar  dapat  digunakan  secara  langsung  dan  berkelanjutan baik  oleh  generasi  sekarang  maupun  generasi  mendatang.  Hukum  lingkungan  modern bersifat  utuh  menyeluruh  atau  kemperehensif  integral,  selalu  berada  dalam  dinamika dengan sifat dan watak yang luwes, lebih banyak berguru kepada ekologi 11 .
Konstitusi dalam menjelaskan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,  memerlukan  instrument-instrument  hukum  yang  berorientasi  pada  pemulihan  tata- hubungan  manusia  dan  lingkungan  hidup.  Begitu  juga  menurut  Munadjat  Danusaputro hukum  lingkungan  yang  tumbuh  berkembang  dengan  menyertai  kesadaran  baru manusia, dapat  membangun  kembali  tata-hubungan  antara  semua  subsistem  dalam  keseluruhan ekosistem atau lingkungan hidup, terutama lingkungan hidup manusia. Instrument hukum tersebut  haruslah  mampu  mengubah  paradigma  hukum  lingkungan  klasik,  dengan pengeloaan  hukum  lingkungan  yang  bertumpu  kepada  perlindungan  dan  berwawasan lingkungan  ( Environmental-Oriented  Law ).  Merombak  hukum  yang  hanya  memusatkan
9 Koesnadi Hardjasoemantri, " Hukum Tata Lingkungan" Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003. 11-12.
10 Muhammad Sood, " Hukum Lingkungan Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 68.
11 St. Munadjat Danusaputro, " Hukum Lingkungan", Buku I : Umum, Binacipta, Bandung, 1981, hlm. 35-36.
pada  penggunaan  alam-lingkungan  ( use-oriented  law ) 12 yang  hingga  kini  banyak menyebabkan kerusakan lingkungan bahkan dari waktu lampau.
Takdir  Rahmadi  mengungkapkan  dari  apa  yang  dikatakan  Fulton,  hukum lingkungan  terbatas  hanya  kepada  rumusan-rumusan  normatif  yang  diharapkan  setiap subyek  hukum  mentaati  norma-norma  dalam  hukum  lingkungan,  artinya  hukum lingkungan  masih  sebatas  pada  tataran  normatif  atau  “ das  sollen ”.  Istilah Environmental Rule  of  Law merupakan  upaya  melahirkan  kembali  norma-norma  hukum  lingkungan menjadi  kenyataan  faktual  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  menjadikan  norma-norma tersebut berlaku secara empiris. Peran dan orientasi environmental governance merupakan upaya  membangun  mekanisme  agar environmental  rule  of  law dapat  diwujudkan, mentransformasikan  tata  norma  tataran  empiris 13 .  Tata  pengelolaan  lingkungan  secara modern  menurut  Munadjat  Danusaputro  demi  melindungi  dan  mengembangkan lingkungan  maka  pengaturannya  diatur  dalam  instrument  yang  bertujuan  untuk peningkatan  kemampuan  dan  keterampilan  serta  kewibawaan  para  penegak  dan  juga lembaga-lembaga yang berada di bawahnya yang mengawasi lingkungan. Mengembangkan  kesadaran  hukum  lingkungan  dalam  masyarakat  melalui  jalan penerangan  dan  pendidikan  tentang  pentingnya  adanya  hukum  lingkungan  sebagai  alat penegak  ketertiban  dan  kepastian  tata  pengelolaan  lingkungan  yang  baik  agar  untuk menghindari perusakan lingkungan 14 . Lebih lanjut oleh Koesnadi Hardjasoemantri, hukum tata  lingkungan  merupakan  norma  yang mengatur  penataan  lingkungan  agar  memperoleh kesalarasan hubungan sesame manusia dan dengan lingkungan hidup. Bidangnya meliputi keseluruhan  tata  cara  meningkatkan  upaya  pelestarian  kemampuan  lingkungan, menumbuhkan  dan  mengembangankan  kesadaran  masyarakat  kepada  perlindungan lingkungan 15 .  Masalah  lingkungan  terdapat  pada  kesatuan  utuh  yang  menyeluruh  dalam Ekosistem  dan  Sosiosistem,  Dengan  pendekatan  holistik,  dapat  diketahui  komponen  dan faktor-faktor  yang  tercakup  dan  saling  terkait  dalam  menghadapi  masalah  lingkungan. Contohnya  hukum  sebagai  unsur  sosiosistem  dikaitkan  dengan  sumber  daya  alam  hutan, air,  dan  satwa  yang  merupakan  unsur  ekosistem  dalam  objek  pengaturan  dan  penegakan
12 Ibid, hlm. 70.
13 Takdir  Rahmadi,  " Enviromental  Rule  of  Law :  Mewujudkan  Hukum  Lingkungan  Sebagai  Instrument Pembangunan Berkelanjutan, Penduluan Antinomi Hukum", Genta Publishing, Jakarta, 2014, hlm. 201.
14 Danusaputro, " Hukum Lingkungan", Buku I : Umum, hlm. 118.
15 Hardjasoemantri, " Hukum Tata Lingkungan", hlm. 41-42.
hukum  lingkungan 16 .  Ketergantungan  suatu  hukum  sepenuhnya  bertitik  pada  manusia dalam memberi arti dan menghidupkannya dalam kenyataan. Tugas yang dihadapi bangsa Indonesia tidak hanya modernisasi, tetapi modernity, contohnya seperti telah menyaksikan kejadian  bencana  banjir,  longsor  dan  sebagainya  namun  kebiasaan  orang  untuk  merusak lingkungan hidup tetap saja belum berubah.

## B. Teori Perkembangan Etika Lingkungan
Berbicara  mengenai  eksistensi  hak  lingkungan  hidup  tidak  lepas  menyinggung teori-teori  etika  lingkungan.  Etika  lingkungan  merupakan  sebuah  disiplin  baru  dari perkembangan  disiplin  lingkungan  yang  berbicara  mengenai  norma  dan  moral. Penerapannya secara spesifik mengkaji dan menalaah hubungan manusia dengan berbagai nilai dan statusnya terhadap lingkungan 17 . Frair white dikutip aris marfai dalam tulisannya mengemukakan, “apa yang manusia perbuat terhadap lingkungan alamnya tergantung dari apa yang manusia pikirkan terhadapnya dan hubungan dirinya dengan berbagai komponen alam  lain  disekitarnya.  Solusi  terhadap  berbagai  kerusakan  dan  resiko  lingkungan  yang terjadi juga memerlukan paradigma dalam kerangka moralitas dan nilai” 18 .
Tidak  hanya  dipahami  dalam  pengertian  moralitas  sebagaimana  sebelumnya, menelisik  etika  lingkungan  dalam  perkembangannya  lebih  gampang  diterapkan  sebagai sebuah  kritik  atas  pandangan  yang  selama  ini  dianut  oleh  manusia  yang  dibatasi  pada komunitas  sosial  manusia  dan  sebagai  refleksi  kritis  dalam  menghadapi  pilihan-pilihan moral  terkait  dengan  isu  lingkungan  hidup.  Dari  hal  tersebut  akan  memperlihatkan  relasi diantara  semua  kehidupan  alam  semesta,  baik  antara  manusia  dengan  manusia  yang mempunyai dampak pada lingkungan ataupun antara manusia dengan makhluk hidup lain, termasuk berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan.
Dalam kerangka kerja formalnya, perkembangan Etika memberikan dorongan dan penekanan  pada  praktik  keterkaitan  hubungan  antara  manusia  dan  alam  sebagai  individu atupun entitas kelompok karena sangat berkaitan erat dengan perilaku manusia. Kesannya dapat  mengenalkan  dan  memahamkan  akan  nilai  dan  norma-norma  yang  membimbing
16 M. Yunus Wahid, " Pengantar Hukum Lingkungan", Kencana, Jakarta Timur, 2018, hlm. 128.
17 Marfai, " Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal", hlm. 20.
18 White Frair, “Comment of The Historical Roots of Our Ecologic Crisis,” Jurnal of the American Scientific Affiliation (JASA) 21 (1969), hlm. 45-47.
perilaku  proses  individual  dan  sosial  terhadap  alam  dan  lingkungan  hidupnya.  Secara filosofis Etika bermanfaat untuk merefleksikan kembali : (1) Kesadaran diri sebagai bagian tak terpisahkan dari lingkungan hidup, lingkungan hidup membutuhkan moralitas manusia terhadapnya  (2)  Pengertian  dan  tindakan  yang  baik  terhadap  lingkungan  hidup  karena didorong oleh hati nurani yang bersih dan tanggung jawab dari manusia yang mempunyai keunggulan  mutu  pribadi,  yang  perbuatan  baik  dilakukannya  tidak  tergantung  pada masyarakat dari luar atau ketakutan misalnya pada sanksi hukum. 19
Seperti  telah  sedikit  disinggung  pada  pembahasan  sebelumnya,  Munadjat Dansaputro  juga  memaparkan  bahwa  secara  konseptual  kategoris,  kesadaran  lingkungan hidup yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok 20 :
a) Antroposentrisme-Kesadararan lama
Konsep ini mendasari kesadaran hukum tentang “hak milik mutlak” yang tidak bisa  diganggu  gugat,  dan  lahirnya  hukum  lingkungan  klasik  yang  menumpu pada penggunaan sumber daya alam/lingkungan hidup ( use oriented-law )
b) Ekosentrisme-Kesadaran baru
Kesadaran ini tumbuh dan berkembang, demi “memulihkan” kembali hubungan yang  sebaiknya  berimbang  antara  subsistem  dalam  keseluruhan ekosistem  dan lingkungan  hidup,  utamanya  hubungan  manusia  dengan  lingkungan  hidupnya. Kesadaran  ini  menciptakan  suatu  hukum  yang  ampuh  untuk  melindungi lingkungan  hidup  yang  mengatur  tentang  perlindungan  lingkungan  hidup  dan PPLH. Kesadaran ekosistem inilah yang mendasari tumbuh dan berkembangnya  hukum  lingkungan  yang  berfokus  pada  pengertian  hukum lingkungan modern.
Dalam kaitannya dengan etika lingkungan, antroposentrisme kerap kali dalam teori etika  lingkungan  memposisikan  manusia  sebagai  pusat  dari  sistem  alam  semesta.  Dalam perspektif  teori  ini,  etika  hanya  berlaku  pada  manusia  maka  hal-hal  yang  berupa  segala tuntutan  mengenai  perlunya  kewajiban  dan  tanggung  jawab  moral  manusia  terhadap lingkungan hidup dianggap sebagi tuntutan yang berlebihan, tidak relevan, dan tidak pada tempatnya. Manusia dan hubungannya dengan alam hanya dalam relasi instrumental yang dinilai  sebagi  alat  bagi  kepentingan  manusia.  Jika  sikap  peduli  ada  terhadap  alam,  hal
19 Marfai, " Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal", hlm. 25-27.
20 Danusaputro, " Hukum Lingkungan", Buku I : Umum, hlm. 68-70.
relatif  seperti  itu  dianggap  semata-mata  perlakuan  hanya  untuk  menanggung  kebutuhan hidup  manusia,  bukan  karena  tanggapan  bahwa  alam  memiliki  nilai  diri  sendiri  yang pantas untuk dilindungi. Alam akan selalu diabaikan begitu saja, jika alam itu tidak dapat memberi manfaat bagi kepentingan manusia. Etika ini juga disebut etika teleologis, suatu kebijakan  dan  tindakan  yang  baik  dalam  lingkungan  hidup  akan  dinilai  baik  kalau mempunyai  dampak  yang  menguntungkan  bagi  kepentingan  manusia 21 .  Maka  sudah seharusnya  diterapkan  keasadaran  bahwa  manusia  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan lingkungan  hidup  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  baik  dan  sehat.  Kejemawaan antroposentris  sangat  tidak  lagi  relevan  untuk  dipertahankan  kembali  dalam  peradaban manusia modern 22 .
Beralih  dari  paradigma  antroposentrisme,  menurut  Hynorimus  Rhiti,  etika lingkungan bahkan yang telah berkembang saat ini tidak bertujuan menciptakan apa yang disebut sebagai eco-fascism. Bukan seolah-olah lingkungan hidup adalah demi lingkungan hidup  itu  sendiri  yang  perlu  dilindungi.  Tetapi  dalam  perkembangan  penerapannya  etika lingkungan tidak hanya menginginkan suatu perbuatan yang secara moral baik, melainkan juga  melarang  setiap  akibat  buruk  yang  dapat  terjadi  pada  manusia 23 .  Etika  Lingkungan hidup inilah yang kemudian perlu diperhatikan sebagai ciri dari sikap dasar memperhatikan sambil  memelihara  lingkungan,  bertanggungjawab  berdasarkan  hati  nurani  dan memperhitungkan orientasi pembangunan lingkungan yang bersifat ekosentris.
Persoalan  lingkungan  hidup  dapat  diposisikan  sebagai  persoalan  untuk  semua orang,  sudah  seharusnya  gerakan-gerakan  kesadaran  lingkungan  dibangun  untuk memperhatikan keadaan lingkungan menuju ke arah yang lebih baik. Peran yang dilakukan semua  pihak  untuk  melakukan  perbaikan  terhadap  kerusakan  lingkungan  hidup  dan disekitarnya 24 .  Kesepakatan  dalam  mengangkat  derajat  lingkungan  hidup  berarti perhatian/komitmen  kepada  penekanan  menjaga  lingkungan  karena  adanya  wujud
21 A. Sonny Keraf, " Etika Lingkungan Hidup", Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 47-48.
22 Abdurrahman  Supardi  Usman,  “ Lingkungan  Hidup  Sebagai  Subjek  Hukum:  Redefinisi  Relasi  Hak  Asasi Manusia  Dan  Hak  Asasi  Lingkungan  Hidup  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum,” Legality:  Jurnal  Ilmiah Hukum 26, no. 1 (2018): hlm. 7.
23 Rhiti, " Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup", hlm. 26.
24 Laurensius  Arliman,  “ Eksistensi  Hukum  Lingkungan  Dalam  Membangun  Lingkungan  Sehat  Di Indonesia,” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 5, No. 1 (2018): hlm. 762.
kesadaran.  Kesadaran  diartikan  untuk  keadaan  mengerti,  mengetahui,  dan  semacamnya, seperti kesadaran hukum, kesadaran politik dan kesadaran sosial 25 .
Dalam  pemenuhan  hak  lingkungan  hidup  tentunya  harus  memacu  pada  adanya kesadaran dalam penggunaan lingkungan itu sendiri. Kesadaran lingkungan menurut M.T Zen,  ialah  upaya  melibatkan  setiap  warga  negara  untuk  menumbuhkan  dan  membina pelestarian  lingkungan,  berdasarkan  tata  nilai  dari  pada  lingkungan  itu  sendiri  dengan filsafat  hidup  secara  dalam  dengan  alam  lingkungannya.  Menurut  Elmi  Salim,  kesadaran lingkungan adalah, upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak hanya sebatas tentang sampah,  pencemaran,  penghijauan  dan  perlindungan  satwa  langka,  tetapi  lebih  jauh  lagi yakni,  membangkitkan  kesadaran  lingkungan  manusia  Indonesia  agar  mencintai  tanah  air Indonesia  yang  adil,  Makmur,  serta  utuh  lestari.  Sadar  lingkungan  ini  mendorong  tiap pribadi  manusia  untuk  hidup  serasi  dengan  alam  dan  dengan  begitu  akan  menumbuhkan rasa religi dan gandrung akan kasih tuhan yang sesungguhnya tertulis melalui alam dan isi bumi. Daniel Chiras menyatakan bahwa dasar penyebab kesadaran lingkungan berada pada etika lingkungan 26 . Untuk menilai taraf kesadaran, prinsip yang digunakan didasarkan pada penilaian  bagaimana  memahami  kelakuan  manusia  dengan  lingkungan  hidup.  Kesadaran lingkungan  dalam  etika  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang  terhadap  lingkungannya menentukan bagaimana dia memperhatikan nilai, dan norma-norma dalam sebuah tatanan hukum untuk menjaga pelestarian lingkungan agar tidak terjadi perusakan lingkungan.
Agar manusia dapat mempertahankan kesadaran terhadap lingkungan maka antara manusia  dan  lingkungan  dalam  perkembangan  etika  lingkungan  dan  kaitannya  dengan hukum yang ada di Indonesia paling tidak disesuakain dengan prinsip:
a) Prinsip Aksiologi (Konsep Ethics of Respect for Nature ). Konsep ini kemudian diperkenalkan lebih jauh oleh filosof Arne Naess dengan versi deep ecologi -nya yang  bertumpu  pada  makhluk  hidup  secara  keseluruhan  dalam  kaitannya dengan  upaya  mengatasi  komplikasi  lingkungan  hidup. Deep  ecology menjelaskan  manusia  hidup  dengan  melakukan  sesuatu  yang  baik,  tidak  saja pada  dirinya  dan  untuk  orang  lain  melainkan  dapat  bersifat  lebih  jika memasukan  pola  untuk  kehidupan  yang  semesta  dalam  planet  bumi.  Pola tersebut  bergeser  dari  hanya  sekedar  manusia  sebagai  individu  ke  manusia
25 Wahid, " Pengantar Hukum Lingkungan", hlm. 43.
26 Amos Neolaka, " Kesadaran Lingkungan" : Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 20.
sebagai  komponen  yang  terdapat  dalam  alam 27 .  Menurut  Arna  Naess, perubahan  pola  gaya  tersebut  dalam  sebuah  masyarakat  sangat  dibutuhkan terutama  kepada  budaya  baru  masyarakat  modern,  yakni  budaya  yang  ramah lingkungan  hidup 28 .  Masyarakat  berkelanjutan  dalam  budanyanya, merealisasikan  semua  anggotanya  dalam  menata  pengelolaan  lingkungan mertimbangankan  akan  pentingnya  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan hidup yang pada dasarnya berpangkal pada kesadaran lingkungan hidup, Capra menyebut hal ini ecoliteracy . Kesadaran tertinggi yang digambarkan oleh Capra adalah  yang  menjiwai  seluruh  pembenahan  kehidupan  manusia  tentang pentingnya lingkungan hidup 29 .
b) Prinsip  Tanggung  Jawab ( Moral  Responsibility  for  Nature ) 30 .  Manusia dituntut  mengambil  gagasan,  kebijakan,  dan  tindakan  bersama  terhadap lingkungannya.  Wujud  konkretnya  ialah  setiap  orang  baik  individu  ataupun dalam  suatu  kelompok  mampu  bekerja  sama  dalam  menegakan  pelestarian lingkungan,  dan  mencegah  serta  memulihkan  kerusakan  lingkungan.  Untuk mewujudkan  karsa  tanggung  jawab  bersama  maka  perlu  serangkaian  kegiatan dalam  konteks  mengingatkan,  melarang,  dan  menghukum  siapa  saja  yang secara  sengaja  atapun  tidak  sengaja  merusak  dan  membahayakan  eksistensi alam  semesta  ataupun  lingkungan  yang  dipergunakan  sekedar  untuk kepentingan manusia. Sesuatu yang membuat bencana dan lingkungan menjadi tidak baik akan menyebabkan manusia bersalah.
c) Prinsip  Integritas  Moral 31 .  Pejabat  publik  atau  pemerintah  dituntut  untuk bekerja  dengan  prinsip  moral  mengamankan  kepentingan  publik  dan  tidak menyalahgunakan  kekuasaannya.  Secara  konkret  pejabat  publik  hubungannya dengan  lingkungan  didorong  untuk  terus  memberi  kebijakan  yang  tidak berdampak  pada  rusaknya  suatu  lingkungan  hidup.  Pemerintah  harus  selalu menjaga kesesimbangan kebijakan, agar lingkungan hidup tidak hancur karena
27 Marfai, " Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal ., hlm. 29.
28 Arna Naess, " Ecology, Community and Lifestyle", Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
29 A.  Sonny  Keraf,  " Filsafat  Lingkungan  Hidup;  Alam  Sebagai  Sebuah  Sistem  Kehidupan", PT  Kanisius, Yogyakarta, 2014. 126.
30 Keraf, " Etika Lingkungan Hidup", hlm. 169-170.
31 Ibid, hlm.182-183.
pertanggungjawaban  atas  kebijakan  lingkungan  yang  baik  juga  merupakan bagian untuk menjaga kepentingan orang lain.

## C. Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat
Pengaruh kebijakan lingkungan di Indonesia berkembang karena adanya pengaruh kesadaran  hukum  yang  bersifat  global  atau  internasional  sebagai  wujud  dasar  kepedulian masyarakat  atas  persoalan  di  negara-negara  belahan  dunia  dan  merupakan  perhatian  dan kepedulian  masyarakat  dunia  terhadap  lingkungan  seiring  terjadinya  berbagai  masalah pada  lingkungan 32 .  Kesadaran  untuk  menangani  masalah  lingkungan  hidup  dengan penerapan  dasar-dasar  atau  prinsip-prinsip  dan  pendekatan  ekologi  (holistik),  baru mengemuka  pada  1972  di  bawah  koordinasi  Prof.  Dr.  Emil  Salim.  Secara  melembaga menurut konteks kekinian, kesadaran lingkungan hidup dunia (global) tampak mendahului tumbuhnya  kesadaran  lingkungan  hidup  nasional  indonesia.  Namun  demikian,  secara substansial/hakikat,  kesadaran  lingkungan  hidup  itu  telah  ada  dalam  diri  berbagai  suku bangsa di Indonesia bahkan jauh sebelum Deklarasi Stockholm 1972 33 . Upaya-upaya dan kebijakan  yang  terus  bergema  dalam  menghadapi  masalah  lingkungan  hidup  hingga  saat itu  membawa  kepada  pemahaman  bahwa  pada  inti  masalah  lingkungan  hidup  memasuki ruang lingkup kesadaran yang dihadapi dengan berbagai implikasinya, termasuk sifat, akar dan  bagaimana  menanggulangi  masalah  tersebut.  Seluk  beluk  pelestarian  lingkungan tentang  bagaimana  memanfaatkan  sumber  daya  alam  pada  lingkungan  hidup  secara berkelanjutan  melahirkan  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Guna  menunjang pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup  dikembangkanlah  hukum  lingkungan sebagai sarana penegakannya 34 .
Permasalahan  lingkungan  hidup  pada  hakikatnya  adalah  permasalahan  ekologi manusia,  masalah  ditimbulkan  karena  interaksi  manusia  dengan  lingkungan  hidupnya. Interaksi  yang  dimaksud  termasuk  pemanfaatan  unsur-unsur  lingkungan  hidup  berupa berbagai  sumber  daya  alam  yang  memang  mutlak  dilakukan  oleh  manusia  demi kelangsungan  hidupnya 35 .  Permasalahan  lingkungan  hidup  juga  sebenarnya  mencakup hubungan  timbal  balik  antara  makhluk  hidup  dan  lingkungannya.  Hubungan  timbal  balik
32 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif  Global  &  Nasional Edisi  Revisi Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). 11.
33 Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan . 48.
34 Ibid, hlm. 52.
35 Ibid, hlm. 162.
yang  teratur  dan  saling  mempengaruhi  dapat  dikatakan  telah  memenuhi  suatu  tatanan ekosistem.  UULH  1982,  UUPLH  1997,  dan  UUPPLH  2009  mendefinisikan  ekosistem sebagai  tatanan  unsur  lingkungan  hidup  yang  merupakan  satu  kesatuan  utuh  menyeluruh dan  saling  mempengaruhi  dalam  membentuk  keseimbangan,  stabilitas,  dan  produktivitas lingkungan  hidup.  Lingkungan  hidup  bersangkut  paut  dengan  manusia  yang  merupakan bagian  integral  darinya.  Manusia  terpenuhi  segala  kebutuhan  dan  kepentingannya  oleh lingkungan  hidup,  dan  sebaliknya  manusia  membentuk  kepentingan  lingkungan hidupnya 36 .
Hukum  merupakan  sebuah  instrument  untuk  mencegah  kerusakan  lingkungan. Instrument yang harusnya ada dalam bidang lingkungan hidup, yaitu hukum yang meliputi ketanggapan sosial, kepekaan terhadap kebijaksanaan negara dalam memenuhi kebutuhan- kebutuhan  dasar  manusia.  Hak  Asasi  Manusia  dalam  penerapannya  menjabarkan masyarakat  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  dan  seluas-luasnya  untuk  berperan aktif  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  dalam  kerangka  instrumen  hukum tersebut 37 .  Jimly  Asshiddiqie  mengatakan  perkembangan  lingkungan  hidup  menurutnya terdapat  pada  dua  tahap.  Gelombang  pertama,  pengaruh  yang  semakin  luas  hingga  ke seluruh  dunia  menciptakan  gerakan  kesadaran  pentingnya  perlindungan  lingkungan  dari ancaman pencemaran dan perusakan yang kemudian kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan  secara  resmi  dengan  maksud  memiliki  daya  paksa yang mengikat untuk umum. Kemudian gelombang kedua, kebijakan pengaturan Undang- Undang  lingkungan  hidup  tersebut  diperkuat  dengan  adanya  konstitusionalisasi  ke  dalam rumusan UUD 1945 sebagai payung hukum yang tertinggi 38 .
Konstitusi  hukum  di  Indonesia  telah  menerangkan  bahwa  perlindungan  fungsi lingkungan  hidup  atau  hak  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  sudah  tertuang  dalam instrument  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dilindungi  oleh  negara.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  yang  diebutkan  dalam  UUPPLH  No.  32  Tahun  2009  Pasal  65  yang  mengatur adanya  lima  hak  atas  lingkungan  hidup,  masyarakat  harus  berperan  aktif  dalam
36 Aprita, " Hukum Lingkungan" , hlm. 6.
37 Anastasha  Ruth  and  Fatma  Ulfatun  Najicha,  “Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Lingkungan  Hidup Yang Sehat,” Jurnal Yustitia 9, no. 1 (2023): 115.
38 Jimly Asshiddiqie, " Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 159.
perlindungan dan pengeolaan lingkungan hidup 39 . Atas hak atas lingkungan yang baik dan sehat,  manusia  mempunyai  tenggung  jawab  untuk  selalu  menjaga  lingkungan  untuk  tetap menjadi  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2009  menyebutkan  lingkungan  hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya, keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi alam  itu  sendiri,  kelangsungan  perikehidupan,  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk hidup  lain.  Penempatan  Hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  mempunyai  arti penting  dan  hakiki  sebagai  hak  warga  Indonesia  dan  negara  berperan  menjamin  dalam melindungi hak tersebut 40 .
Untuk  mewujudkan  lingkungan  yang  baik  dan  sehat,  hukum  memberikan tanggungan kewajiban pada setiap orang untuk aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup, memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  serta  mengendalikan  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan.  Berdasarkan  teori  kepentingan,  maka  hak  lingkungan  lahir  karena adanya kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Landasan tentang hak lingkungan  ( enviromental  rights )  pertama  kali  diketengahkan  oleh  Cristoper  Stone  pada tahun  1972.  Dengan  adanya  kepentingan  tersebut  manusia  mewujudkan  hak  untuk lingkungan  agar  tidak  dirusak  atau  dicemari.  Perbuatan  merusak  lingkungan  akan merugikan kepentingan manusia 41 .
Menurut  Mas  Akhmad  Santoso,  korelasi  HAM  dan  lingkungan  hidup  dapat dijelaskan  dalam  4  (empat)  jenis,  yaitu: Pertama ,  HAM  meliputi  bagian  hak  atas lingkungan hidup  yang sehat dan baik, Kedua , degradasi lingkungan adalah sesuatu yang disebabkan  oleh  pelanggaran  HAM, Ketiga ,  bahwa  pelanggaran  HAM  menyebabkan penurunan  kualitas  dan  daya  dukung  lingkungan. Keempat ,  pelanggaran  HAM  (hak  sipil dan  politik)  senantiasa  menyertai  perjuangan  masyarakat  untuk  mewujudkan  hak  atas lingkungan  yang  sehat  dan  baik  (terutama  di  negara-negara  yang  menerapkan  pola-pola represi dan tidak demokratis) 42 .
39 Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
40 Rosmidah  Hasibuan, “Pengaturan  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Terhadap  Kesehatan,” Jurnal  Ilmiah Advokasi 6, No. 2 (2018): hlm. 99-100.
41 Aprita, Hukum Lingkungan , hlm. 14-15.
42 Mas  Akhmad  Santoso,  " Good  Governance  dan  Hukum  Lingkungan", Indonesian  Center  for Enverontmental Law, Jakarta, 2001, hlm. 152.
Landasan  konstitusional  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup terkandung  dalam  pembukaan  UUD  1945,  alinea  keempat.  Amanat  yang  terkandung  di dalamnya  adanya  kewajiban  negara  dan  tugas  pemerintah  untuk  melindungi  segenap sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia 43 . Ketentuan yang secara tegas mengenai lingkungan hidup pada saat amandemen UUD NRI 1945 berakhir pada 10 Agustsus 2002 tertuang  dalam  Pasal  28H  UUD  NRI  1945 44 .  Penegasan  pada  Pasal  28H  meletakkan kewajiban  kepada  negara  dan  tugas  pemerintah  untuk  memberi  perhatian  yang proporsional  bagi  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  merupakan  hak  asasi  setiap  orang. Implikasi  dari  adanya  ketentuan  Pasal  28H  ini  antara  lain  adalah  kuat  dan  jelasnya landasan  konstitusional  bagi  pengaturan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Indonesia sehingga  tidak  memerlukan  penafsiran  atau  penggalian  dan  dapat  dipahami  orang  secara umum.  Eksistensi  pernyataan  hak  asasi  manusia  untuk  mendapatkan  hak  atas  lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak prinsipiel lagi, hanya sekedar menyatakan apa yang sudah ada.  Dapat  dipahami,  bahwa  hak-hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  ini merupakan hak subjektif 45 .
Dalam  konteks  hukum  lingkungan,  ketentuan  dasar  tersebut  mengartikan  makna bahwa  pemerintah  negara  RI  berkewajiban  dan  bertugas  melindungi  dan  memelihara segenap sumber daya insani sebagai komponen sumber daya alam hayati dan sumber daya alam  nonhayati  bagi  kelangsungan  hidup  dan  kesejahteraan  bangsa  Indonesia  pada umumnya 46 . Pasal 28H dari segi original intent, tidak diperuntukkan sebagai perlindungan hukum  bagi  lingkungan  hidup.  Lingkungan  hidup  akan  dijamin  sejauh  hubungannya sebagai instrument kesejahteraan dalam dimensi hak asasi manusia 47 .
Perkembangan  keterkaitan  pengaturan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  UU  No. 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Pasal  65  ayat (1)  dan  UUD  1945  Amandemen  Pasal  28  H  (1)  memberikan  gambaran  bahwa  dengan pengaturan  tersebut  menghilangakan  pergulatan  yang  sering  mengarah  kepada  hak  atas lingkungan sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat diuraikan bahwa hak
43 Lihat Bunyi Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
44 Lihat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
45 Wahid, " Pengantar Hukum Lingkungan", hlm. 111.
46 Ibid, hlm. 172.
47 Usman, “Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum.” , hlm. 12.
atas  lingkungan  semata-mata  sebagai  hak  moral  dari  rakyat 48 .  Secara  historis  pengaturan hak atas lingkungan hidup juga telah lama dirumuskan sejak era Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (disingkat UULH). Dalam Pasal 5 ayat (1) UULH dinyatakan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Pengaturan yang sama telah dirumuskan juga pada perubahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal  5  ayat  (1)  yang  mengatur  tentang  hak  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat 49 . Kemudian  pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  yang  menambahkan  instrument kewajiban  terhadap  lingkungan  hidup.  Pasal  67  telah  menjelaskan  bahwa  setiap  orang berkewajiban  memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  serta  mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingungan hidup. Ketentuan Pasal ini setidaknya membagi dua kewajiban  bagi  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup,  yaitu  : Pertama , kewajiban  untuk  memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup, Kedua ,  kewajiban mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup 50 . Sebagai pembanding dan dalam bentuk yang tampaknya lebih realistis dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, Pasal  10  UUPLH  1997  menegaskan  tentang  bentuk  atau  peran  berkewajiban  pemerintah yang  menunjukan  pemenuhan  hak,  kewajiban  dan  peran  serta  masyarakat  dalam pengelolaan  lingkungan  dapat  terwujud  jika  adanya  inisiasi  aktif  dan  konsisten  dari pemerintah  terlebih  dahulu  dalam  mengupayakan  dan  mewujudkan  kondisi  yang diperlukan  untuk  terwujudnya  hak,  kewajiban  dan  peran  serta  masyarakat 51 .  Metode pengembangan  kesadaran  lingkungan  masyarakat  akan  pentingnya  perilaku-perilaku berwawasan  lingkungan  yang  dilakukan  setidaknya  melalui  sosialisasi,  akan menumbuhkan  pemahaman  pentingnya  perhatian  pada  setiap  kegiatan/usaha  yang dilakuakan  untuk  menghindari  permasalahan  lingkungan.  Pasal  63  UUPPLH  ialah  acuan sebagai  letak  peran  tugas  pemerintah  untuk  menjamin  pemberian  pendidikan,  pelatihan, pembinaan dan penghargaan ; Mengelola informasi lingkungan hidup nasional, melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  ketaatan  penanggungjawab  usaha  atau  kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, menetapkan
48 Agung  Wardana, “Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi,” Jurnal  Advokasi 3,  No.  2 (2013), hlm. 123.
49 Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
50 Lihat  pada  Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
51 Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyrakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat yang terkait dengan PPLH 52 .
Perhatian  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  tentang  hak,  kewajiban, dan  peran  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup,  hanya  dapat  terwujud  jika kesadaran  masyarakat  sendiri  akan  hak  dan  kewajiban  mereka  telah  tumbuh  dan berkembang  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Mewujudkan  pemenuhan  hak  dan kewajiban  termasuk  peran  serta masyarakat  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup melalui sosialisasi,  pendidikan,  percontohan  dan  semacamnya  yang  berkaitan  dengan  masalah lingkungan baik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hal-hal  yang  bersifat  teknis  merupakan  hal  utama  untuk  ditumbuhkembangkannya paradigma  atau  sifat  kesadaran  masyarakat  terhadap  lingkungan  hidup 53 .  Hal  tersebut menggambarkan  secara  tidak  langsung  tentang  penilaian  perilaku  manusia  kepada lingkungan  nantinya  sebagai  entitas  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  suatu  tatanan ekosistem.  Nilai  dan  norma-norma  menjadi  sangat  penting  dalam  membimbing  perilaku proses  individual  dan  sosial  terhadap  alam  dan  lingkungan  hidupnya.  Kesadaran lingkungan  hidup  merupakan  bentuk  yang independent  variable terhadap  terwujudnya pemenuhan  hak-hak  dan  kewajiban  masyarakat  dalam  perlindungan  dan  penglolaan lingkungan hidup sebagai dependent variable.
Hak  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  sebagaimana  sebelumnya  merupakan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup yang berarti kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang dari lingkungan hidup dengan seluruh sumber dayanya mesti dijaga untuk kepentingan masyarakat dan generasi-generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup  beserta  sumber  daya  alamnya,  mempunyai  tujuan  ganda,  yaitu  menanggapi kepentingan  masyarakat  secara  keseluruhan  dan  kepentingan  individu-individu.  Hak subjektif  secara  konstitusional,  seperti  dalam  Pasal  65  UUPPLH  dapat  dirangkaikan dengan  hak  umum  yang  tercantum  dalam  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945  yang menyatakan menyatakan bahwa “untuk.... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia....”.  Hak  subjektif  juga  sering  dihubungkan dengan  hak  penguasaan  kepada  negara  atas  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang
52 Lihat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
53 Wahid, " Pengantar Hukum Lingkungan", hlm. 252.
terkandung  di  dalamnya  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat 54 .  Dengan  dimikian Hak  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  merupakan  tanggung  jawab  setiap  orang  dan negara.  Negara  berandil  dalam  menjamin  terpenuhinya  hak  setiap  warga  negara  dalam memperoleh  lingkungan  yang  baik  dan  sehat.  Dengan  adanya  hak  atas  lingkungan  yang baik  dan  sehat  bagi  setiap  orang,  maka  di  satu  sisi  juga  terdapat  tanggung  jawab  dan kewajiban  bagi  seseorang  untuk  menghormati  hak  orang  lain  yang  berhubungan  untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Demikian juga dengan negara yang dibebani tanggung jawab dan peran yang sama agar terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat.  Negara  berhak menuntut  dan  memaksa  setiap  orang  untuk  menghormati  hak  orang lain  untuk  tidak  merusak  dan  mencemari  lingkungan  hidup  yang  menjadi  kepentingan bersama 55 .  Hak  atas  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan  baik  merupakan  bagian  tak terpisahkan dari eksistensi kemartabatan manusia. Harus dipahami munculnya pengakuan universal  tentang  hak  atas  lingkungan  hidup  menyiratkan  pandangan  yang  maju  terhadap pemenuhan  HAM  yang  holistik  dan  integral.  Dengan  lingkungan  hidup  yang  sehat, manusia  dapat  menikmati  hak-hak  dasar  lainnya.  Dengan  lingkungan  hidup  yang  sehat, manusia bisa mencapai standar kehidupan yang layak.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Konsep  etika  lingkungan  hidup  dalam  kerangka  kerja  formalnya  memberikan penekanan  pada  praktik  keterkaitan  hubungan  moral  manusia  dengan  alam.  Etika lingkungan  dalam  hukum  lingkungan  modern  tidak  menerima  manusia  sebagai  penguasa atas  alam  tetapi  mendasarkan  manusia  bukan  bagian  yang  terpisahkan  dari  lingkungan hidup.  Perilaku  manusia  dalam  memperlakukan  lingkungannya  menentukan  kesadaran hukumnya  akan  pentingnya  menjaga  lingkungan  hidup.  Pengelolaan  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  adalah  kewajiban  untuk  melindungi  lingkungan  hidup  sekaligus bagian untuk memenuhi setiap kepentingan dan hak asasi manusia warga negara Indonesia. Pemahaman  akan  hal  ini  berkembang  dan  sejalan  guna  meningkatkan  Perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup di zaman modern. Lingkungan akan menjadi baik dan sehat,
54 La  Ode  M.  Syarif  and  Andri  Wibisana,  " Hukum  Lingkungan :  Teori,  Legislasi  Dan  Studi  Kasus", Kemitraan Partnerhip, Jakarta, 2015, hlm. 108.
55 Ibid, hlm. 116.
jika  manusia  menjalankan  kewajibannya memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup sebagaimana kewajiban yang tertera dalam Undang-Undang Dasar maupun UUPPLH.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  berikut  adalah  beberapa  saran  yang  dapat diberikan yaitu:
Meningkatkan  pendidikan  dan  kampanye  sadar  lingkungan  kepada  masyarakat; implementasinya  mengintegrasikan  pendidikan  etika  lingkungan  hidup  ke  dalam kurikulum  pendidikan  formal,  mulai  dari  tingkat  dasar  hingga  perguruan  tinggi, mengadakan  kampanye  dan  sosialisasi  secara  masif  kepada  masyarakat  melalui  berbagai media  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya  menjaga  lingkungan  hidup.  Bisa juga  dengan  memperkuat  penegakan  hukum  lingkungan  hidup;  yang  pada  praktikya melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup agar lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman, meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat dalam  penegakan  hukum  lingkungan  serta  memberikan  sanksi  yang  tegas  dan  konsisten kepada pelaku perusakan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Akib, Muhammad. Hukum Lingkungan Perspektif Global & Nasional Edisi Revisi .
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Amiruddin,  and  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
Aprita,  Khalisah  Hayatuddin  dan  Serlika. Hukum  Lingkungan .  Jakarta:  Kencana, 2021.
Asshiddiqie,  Jimly. Green  Constitution :  Nuansa  Hijau  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Danusaputro,  St.  Munadjat. Hukum  Lingkungan,  Buku  I :  Umum .  Bandung: Binacipta, 1981.
Hardjasoemantri,  Koesnadi. Hukum  Tata  Lingkungan .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2003.
Keraf.,  A.  Sonny. Filsafat  Lingkungan  Hidup ;  Alam  Sebagai  Sebuah  Sistem Kehidupan . Yogyakarta: PT Kanisius, 2014.
Keraf, A. Sonny. Etika Lingkungan Hidup . Jakarta: Buku Kompas, 2010.
Marfai,  Aris. Pengantar  Etika  Lingkungan  Dan  Kearifan  Lokal .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2015.
Naess, Arna. Ecology, Community and Lifestyle . Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Neolaka, Amos. Kesadaran Lingkungan . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Rhiti,  Hyronimus. Kompleksitas  Permasalahan  Lingkungan  Hidup .  Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.
Santoso,  Mas  Akhmad. Good  Governance  Dan  Hukum  Lingkungan .  Jakarta: Indonesian Center for Enverontmental Law, 2001.
Siti Sundari Rangkuti. Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Nasional . Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
Sood,  Muhammad. Hukum  Lingkungan  Indonesia .  Jakarta  Timur:  Sinar  Grafika, 2019.
Syarif, La Ode M., and Andri Wibisana. Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi Dan Studi Kasus . Jakarta: Kemitraan Partnerhip, 2015.
Takdir  Rahmadi. Enviromental  Rule  of  Law :  Mewujudkan  Hukum  Lingkungan Sebagai  Instrument  Pembangunan  Berkelanjutan,  Penduluan  Antinomi Hukum . Jakarta: Genta Publishing, 2014.
Wahid, M. Yunus. Pengantar Hukum Lingkungan . Jakarta Timur: Kencana, 2018.

## 2. Jurnal
Arliman,  Laurensius.  “Eksistensi  Hukum  Lingkungan  Dalam  Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia.” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2018): 762.
Frair, White. “Comment of The Historical Roots of Our Ecologic Crisis.” Jurnal of the American Scientific Affiliation (JASA) 21 (1969): 45–47.
Hasibuan,  Rosmidah.  “Pengaturan  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Terhadap Kesehatan.” Jurnal Ilmiah Advokasi 6, no. 2 (2018): 99–100.
Ruth,  Anastasha,  and  Fatma  Ulfatun  Najicha.  “Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia
Atas  Lingkungan  Hidup  Yang  Sehat.” Jurnal  Yustitia 9,  No.  1  (2023): 115.
Usman,  Abdurrahman  Supardi.  “Lingkungan  Hidup  Sebagai  Subjek  Hukum:
Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam  Perspektif  Negara  Hukum.” Legality:  Jurnal  Ilmiah  Hukum 26, no. 1 (2018): 7.
Wardana,  Agung.  “Hak  Atas  Lingkungan:  Sebuah  Pengantar  Diskusi.” Jurnal Advokasi 3, no. 2 (2013): 123.

## 3. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Sumber Lain
KLHK  PPDI. “Kebutuhan  Strategis,  Rimbawan  Ubah  Paradigma  Antroposentris Ke  Ekosentris  dan  Biosentris.” 2022. https://ppid.menlhk.go.id/berita/ siaran-pers/6492/kebutuhan-strategis-rimbawan-ubah-paradigma-antropo sentris-ke-ekosentris-dan-biosentris ,  diakses  pada  tanggal  19  Oktober 2023.