## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI JASA ELEKTRONIK
DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
Oleh:
Liyani Dewi Sanyoto Notaris dan PPAT di Semarang

## ABSTRAK
Teknologi  informasi  mengalami  kemajuan  sangat  pesat  dalam  beberapa  tahun terakhir ini dan telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Media Internet  sebagai  bagian  dari teknologi  informasi  telah menunjukkan peranannya dalam berbagai  aspek  kehidupan  termasuk  sebagai  sarana  untuk  melakukan  transaksi  bisnis. Paper  ini  membahas  tentang  keabsahan  transaksi  e-commerce  dalam  memberikan perlindungan hukum konsumen pemakai jasa elektronik dan kendala apa yang dihadapi serta upaya perlindungan hukum apa yang dapat diperoleh seorang konsumen pemakai jasa elektronik..  E-commerce merupakan bisnis modern  yang mengubah  cara transaksi konvensional/tradisional  menjadi  transaksi  dengan  karakteristik  non  face,  non  sign, paperless  dan  borderless.  Dari  sisi  transaksi,  hendaknya  konsumen  diberi  kesempatan untuk mengkaji ulang transaksi yang akan dilakukan, informasi mengenai dapat tidaknya barang  dikembalikan  serta  mekanismenya,  jangka  waktu  pengajuan  klaim  yang  wajar serta  mekanisme  penyelesaian  sengketa.  Perdagangan  melalui  transaksi  e-commerce memiliki  keunggulan  tersendiri,  oleh  karena  itu  Pemerintah  hendaknya  segera melengkapi  undang-undang  perlindungan  konsumen  yang  mengatur  perlindungan hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi  e-commerce,  agar  konsumen  dan  pelaku usaha  mempunyai  posisi  tawar  yang  seimbang.  Untuk  memperkuat  posisi  tawar konsumen, maka negara  memberikan perlindungan hukum  bagi  konsumen, melakukan intervensi dengan cara membuat perumusan legislasi menyangkut transaksi e-commerce lintas negara, untuk menjamui adanya kepastian hukum dalam melakukan transaksi.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jasa Elektronik, Transaksi E-Commerce

## ABSTRACT
Information  technology  is  progressing  very  rapidly  in  recent  years  and  has brought  a  lot  of  changes  in  people's  lives.  Internet  Media  as  part  of  the  information technology has demonstrated its role in various aspects of life, including as a means to conduct  business  transactions.  This  paper  discusses  the  validity  of  e-commerce transaction in providing legal protection to the consumer of electronics service users and what obstacles faced and what legal protection measures can be obtained by a consumer of electronics service users. E-commerce is a modem business that change the method of conventional/  traditional  transactions  to  be  the  transaction  with  he  characteristics non-face, non-sign, paperless, and borderless. In terms of he transaction, the consumers should be given an opportunity to review he transaction to be carried out, he information on whether he items can be returned or not and he mechanisms, and the reasonable period for  filing  a  claim  and  dispute  settlement  mechanism.  Trade  through  e-commerce transaction has its own advantages, herefore, he government should immediately equip the  consumers  with  consumer  protection  law  that  govern  the  legal  protection  to  the
consumers  in  e-commerce  transactions  so  hat  consumers  and  businesses  have  equal bargaining position. To strenghen he bargaining position of consumers, he state provides legal  protection  to  consumers,  intervenes  by  making  a  formulation  of  legislation regarding e-commerce transactions across the country, and ensures the legal certainty in transaction.
Keywords : Legal Protection, Electronic Services, E-Commerce Transactions
A. Pendahuluan
Teknologi yang diciptakan berkembang  seiring  dengan  kebutuhan manusia.  Kemajuan  dalam  bidang teknologi dipergunakan untuk memudahkan  hidup  manusia  dari  yang sebelumnya, khususnya kemajuan dalam bidang teknologi informasi (termasuk di dalamnya  teknologi  komputer  dan telekomunikasi).  Teknologi  informasi yang  mengalami  kemajuan  yang  sangat pesat  dalam  beberapa tahun terakhir ini telah  membawa  banyak  perubahan dalam  kehidupan  masyarakat.  Media Internet  sebagai  bagian  dari  teknologi informasi telah menunjukkan peranannya dalam  berbagai aspek kehidupan. Keunggulannya bukan hanya terletak  pada  fungsinya  sebagai  suatu sarana  komunikasi,  melainkan  juga sebagai  sarana  untuk  penyebaran  dan pencarian data, sarana hiburan, kegiatan belajar mengajar atau dunia pendidikan, memberikan  pelayanan  dan  jasa  serta suatu  hal  yang  mulai  marak  dikenal masyarakat akhir-akhir ini yaitu sebagai
sarana untuk melakukan transaksi bisnis atau  perdagangan.  Fenomena  ini  pada gilirannya menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan.
Internet  sendiri  berasal  dari  kata Interconnection Networking, yang artinya  hubungan  berbagai  komputer dengan  berbagai  tipe  yang  membentuk sistem jaringan mencakup seluruh dunia (jaringan  komputer  global)  dengan melalui  jaringan  telekomunikasi  seperti kabel telepon dan satelit.
Kemampuan  komputer-komputer tersebut  untuk  saling  terkoneksi  antar satu  dengan  lainnya  membuka  peluang munculnya  suatu  metode  pemasaran baru  bagi  produk-produk  perdagangan, baik itu berupa barang maupun jasa yang dikenal dengan istilah electronic commerce ( e-commerce ), yang mengubah  pola  perdagangan  yang dilakukan  secara  konvensional  menjadi perdagangan  modern,  dimana  interaksi antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha yang  sebelumnya  dilakukan  secara
langsung menjadi interaksi tidak langsung,  dilakukan  tanpa  tatap  muka antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen ( non  face),  non  sign (tanpa  tanda tangan), paperless (tanpa perjanjian) dan borderless (lintas batas).
Aktivitas  transaksi  barang,  jasa atau  informasi  antara  penjual  dan pembeli melalui media internet.
Transaksi yang terjadi dapat berupa B2B ( Business  to  Customer/ bisnis  ke  bisnis) yang  lebih  dikenal  sebagai  transaksi antar  institusi  atau  perusahaan  ( trading partners), yang  dilakukan  secara  rutin, sehingga antara pihak yang satu dengan lainnya telah saling mengetahui, dilakukan  secara  berulang-ulang  dan berkala dan dalam kapasitas atau volume produk  yang  besar,  misal  antara perusahaan  perakitan  mesin  dengan perusahaan  pemasok  suku  cadangnya, B2C  ( Business  to  Customer/bisnis ke konsumen)  lebih  dipahami  sebagai transaksi antara institusi dengan konsumen,  untuk  memenuhi  suatu kebutuhan  tertentu  dan  pada  saat tertentu,  sifatnya  terbuka  untuk  umum, service  dan  mekanismenya  bersifat umum dan digunakan oleh orang banyak serta  berdasarkan  permintaan,  misal dalam hal ini konsumen membeli barang dari  sebuah  situ se-commerce untuk
dipakai sendiri serta C2C ( Consumer to Consum er/konsumen  ke  konsumen), yaitu  transaksi  antar  konsumen,  dalam hal  ini  konsumen  yang  memiliki  suatu produk  yang diinginkan oleh konsumen lain  dapat  menjualnya  melalui  internet, jadi segmentasinya lebih bersifat khusus karena  transaksinya  dilakukan  oleh konsumen  dengan  konsumen  yang memerlukan  barang  atau  jasa  tersebut, misal  seorang  konsumen  ingin  menjual barang antiknya, maka ia dapat menggunakan situs e-commerce sebagai mediator atau fasilitator untuk menemukan konsumen.
Di  negara  berkembang  seperti Indonesia, kepentingan konsumen seringkah  dikalahkan  oleh  kekuatan suara  pelaku  usaha,  hal  ini  disebabkan karena  perangkat  hukum  yang  ada belum  memadai  untuk  melindungi kepentingan  konsumen,  kurang  tegas dan belum bisa memberikan rasa aman.
Masyarakat  di  sebagian  daerah belum  tersentuh  oleh  dunia  teknologi informasi,  sehingga  belum  mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Tingginya tingkat cybercrime (kejahatan di  dunia  maya)  di  kota-kota  besar  di Indonesia  seperti  yang  baru-baru  ini terjadi  yaitu  hilangnya  sejumlah  uang dalam  tabungan  lewat  anjungan  tunai
mandiri (pencurian personal -identifikasi number/password), penipuan kartu kredit keterbatasan infrastruktur jaringan komunikasi  yang  mendukung  fasilitas internet  yang  belum  tersebar  merata  di seluruh wilayah Indonesia, tidak adanya ketegasan  peraturan  penyelenggaraan perdagangan dunia maya.
Era globalisasi perdagangan bebas tak dapat dibendung lagi, melalui e-commerce semua  sekat-sekat  legal formal  tak  dibatasi  oleh  batas  wilayah. Bagaimana dengan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam  transaksi e-commerce di  negara kita,  mengingat  beberapa  karakteristik khas e-commerce akan  meletakkan pihak konsumen pada posisi yang lemah dan  dirugikan,  antara  lain  sering dijumpai
bahwa pelaku
usaha/perusahaan  di  internet  tidak mencantumkan  alamat  secara  fisik domisili pelaku usaha/perusahaan, sehingga apabila produk yang dikirimkan ternyata tidak sesuai, demikian pula apabila terjadi ketidaksesuaian  jenis  dan  kualitas barang yang dijanjikan, ketidak tepatnya waktu  pengiriman  barang,  maka  hal  ini akan  menyulitkan  konsumen  yang  akan menambahkan  produk  tersebut  atau konsumen  tidak  memperoleh  jaminan
untuk  mendapatkan after  sales  Service pelayanan  purna  jual)  yang  baik,  jadi dalam  hal  ini  konsumen e-commerce kurang mendapat kepastian dan jaminan tentang apa yang dia beli dan dari siapa dia  membeli,  dengan  demikian  pihak konsumen  berada  dalam  karakteristik tidak  adil  dibandingkan  dengan  posisi pelaku  usaha  karena  bisa  saja  pelaku usaha menempatkan diri mereka di luar jangkauan yurisdiksi negara yang mengakibatkan praktek pemasaran yang tidak fair, produk yang tidak aman, iklan yang menyesatkan, metode pembayaran yang  tidak  aman  dan  hilangnya  privasi pribadi (misal pelaku usaha menyalahgunakan  identitas  dan  nomor kartu kredit konsumen tanpa sepengetahuan atau ijin konsumen yang menimbulkan  persoalan  pelanggaran privacy ),  juga  banyaknya  kriminalitas yang  dilakukan  dalam  transaksi Online melalui  internet.  Dengan  demikian perlindungan hokum terhadap konsumen di  Indonesia  mutlak  diperlukan  dalam melakukan transaksi e-commerce, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan  dan  teknologi  sehingga konsumen  merupakan  sasaran  usaha. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  merupakan
salah satu payung hukum bagi
konsumen di Indonesia
atas pemanfaatan  barang  atau  jasa  dari produsen  atau  pelaku  usaha,  tetapi nampaknya  masih  banyak  konsumen yang  belum  pernah  mendengar  atau belum  tahu  tentang  Undang-undang Perlindungan Konsumen, hal ini menjadi salah  satu  penghambat  terlaksananya hukum  bagi  konsumen  dalam  transaksi e-commerce.

## B. Permasalahan
Dengan  latar  belakang  tersebut.,
permasalahan  yang  dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah keabsahan fransaksi e-commerce dalam rangka memberikan perlindungan  hukum  yang dapat diperoleh seorang konsumen pemakai jasa elektronik  dalam  transaksi e-commerce ?
2. Bagaimanakah
kendala-kendala yang
dihadapi  dan  apakah  upaya perlindungan  hukum  yang dapat diperoleh seorang konsumen pemakai jasa
etektronik  dalam  transaksi
e-commerce ?

## C. Pembahasan
Saat ini transaksi jual beli melalui internet  ( e-conmierce) semakin  populer di Indonesia. Hampir semua jenis barang dan  jasa  dijual  secara  maya (online), mulai  dari  industri  pariwisata  seperti hotel,  tiket  kereta  dan  tiket  pesawat, kamera,  handphone,  baju  yang  murah sampai  tas  yang  berharga  jutaan, parfum,  buku,  media  iklan  wisata kuliner,  hal  ini  dimungkinkan  karena teknologi internet nirkabel serta semakin murahnya harga telepon seluler (ponsel) dan  komputer  tablet,  notebook,  laptop, handphone  yang  tersambung  dengan layanan internet.
Dalam dunia e-commerce terdapat tiga  elemen  utama  yaitu  pelaku  usaha atau  produsen  atau  penjual  barang  atau pemilik  toko  online  (pemilik  toko virtual/maya)  dan  jasa  yang  dikenal dengan sebutan e-vendor(electronic vendor), konsumen atau pembeli barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual oleh pelaku usaha guna memenuhi kebutuhannya,  sehingga  kedua  belah pihak  saling  memperoleh  manfaat  atau keuntungan  serta  media  penghubung berupa teknologi informasi dan komunikasi  yang  digunakan,  seperti komputer beserta jaringannya (internet).
Secara  sederhana e-commerce
dapat diartikan sebagai bentuk
perdagangan  atau  perniagaan  melalui media  internet.  Transaksinya  bersifat paperless, kehadiran fisik masing-masing  pihak  baik  penjual  dan pembeli  tidak  diperlukan  ( nonface ), perjanjian/kontrak  itu  dilakukan  dalam jaringan publik ( paperless ), tidak memerlukan tanda tangan ( non sign ) dan melintasi  batas  negara (borderless ).
Transaksi  jual  beli  melalui e-commerce biasanya didahului oleh penawaran jual, kesediaan  untuk  membeli,  pengiriman barang,  dan  penerimaan  barang  oleh pembeli  Transaksi e-commerce dapat dilakukan  dengan  cara  melalui  chatting dan video conference, e-mail ( electronic mail / surat elektronik) dan melalui web dan situs.
Model transaksi melalui web atau situs yaitu pelaku usaha/penjual/ pemilik toko online ( virtual store) menyediakan daftar  atau  katalog  barang  yang  dijual disertai  dengan  deskripsi  produk  yang telah  dibuat  oleh  penjual  Pelaku usaha/penjual/pemilik toko online ( virtual  store) dapat  memajang  dalam bentuk  gambar,  video,  dan  katalog digital  berikut  cara  pembayaran  yang bakal terkirim lewat e-mail konsumen/pembeli.  Biasanya  dalam penawaran  tersebut  juga  disediakan
form untuk pemesanan, sehingga konsumen  dapat  mengirim  formulir tersebut untuk secara langsung memilih barang yang diinginkan. Cara pembayaran yang umum adalah melalui kartu  kredit,  kartu  debit, Paypal, dan transfer melalui Bank.
Secara sederhana, transaksi e-commerce dapat digambarkan sebagai berikut,  konsumen  bertemu  dengan pelaku usaha/penjual/pemilik toko online dalam dunia maya melalui server yang  disewa  dari Internet  Service Provider (ISP) oleh pelaku
usaha/penjual/pemilik toko online.
Transaksi  disertai  syarat  dan  ketentuan yang pada umumnya merupakan klausula standar baku  yang telah dibuat oleh  pelaku  usaha/penjual/pemilik  toko online(virtual  store) dalam  situsnya, sehingga  jika  konsumen  setuju  tinggal menekan tombol accept atau menerima. Penerimaan konsumen melalui mekanisme  "klik"  tersebut  merupakan perwujudan  dari  kesepakatan  yang mengikat antara pihak pelaku usaha/penjual/pemilik toko online dengan  konsumen.  Pada  saat  kedua belah  pihak  telah  sepakat,  kemudian diikuti dengan proses pembayaran  yang melibatkan dua bank perantara masing-masing, jika pembayaran
dilakukan  melalui  kartu  kredit  atau transfer melalui Anjungan Tunai
Mandiri (ATM). Dengan demikian pihak konsumen  dapat  memerintahkan  bank untuk membayar kepada pelaku usaha/penjual/pemilik toko online (virtual  store) atas  harga  barang  yang telah  dibeli  oleh  konsumen.  Setelah proses  pembayaran  selesai,  maka  kini pelaku usaha/penjual/pemilik toko online lah  yang  harus  melakukan pemenuhan  prestasi  dengan  mengirim barang, yang dibeli oleh
konsumen/pembeli melalui jasa ekspedisi pengiriman barang. Dalam suatu
transaksi e-commerce juga  mengandung  suatu asas  konsensualisme,  yang  berarti kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Suatu kesepakatan  terjadi  apabila  terdapat suatu penawaran dari pihak pelaku usaha dan  ada  suatu  penerimaan  dari  pihak calon konsumen selaku pembeli Walaupun transaksi e-commerce merupakan  transaksi  yang  moderen, tetapi pengertian perjanjian dan pengertian  jual  beli  tetaplah  mengacu pada  Kitab  Undana-undang  Hukum Perdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan  "suatu  perjanjian  adalah suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh
satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih",  sedangkan  pengertian  jual  beli menurut pasal 1457 Kitab Undangundang Hukum Perdata menyebutkan  bahwa  "suatu  persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya
untuk menyerahkan  suatu  barang,  dan  pihak yang  lain  untuk  membayar  harga  yang dijanjikan"  dan  unsur-unsur  pokok (essentialia)  dari  perjanjian  jual  beli adalah  'barang  dan  harga".  Dengan demikian  perjanjian  jual  beli  tersebut sudah  lahir  pada  detik  tercapainya  kata "sepakat mengenai barang dan harga".
Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik  hanya  mengatur  transaksi secara umum. Pasal 20 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  mengatur  kontrak  transaksi elektronik  sebagai  berikut.  Transaksi elektronik  yang  dituangkan  dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, para  pihak  memiliki  kewenangan  untuk memilih  hukum  yang  berlaku  bagi transaksi  internasional  yang  dibuatnya, apabila  para  pihak  tidak  melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik  internasional,  hukum  yang
berlaku  didasarkan  pada  asas-asas Hukum Perdata Internasional, para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau  lembaga  penyelesaian  sengketa alternatif  vang  berwenang  menangani sengketa  yang  mungkin  timbul  dari transaksi  elektronik,  apabila  para  pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (4) penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase  atau  lembaga  penyelesaian sengketa  alternatif  yang  berwenang menangani  sengketa  yang  mungkin timbul dari transaksi tersebut, berdasarkan  pada  asas-asas  Hukum Perdata Internasional
Manfaat  Transaksi E-commerce, bagi  konsumen  antara  lain  adalah efektif, karena konsumen dapat memperoleh  informasi  dan  bertransaksi setiap saat dengan akurat, cepat, murah, aman,  karena  pelaku  usaha  dapat menekan  biaya  pemasaran  dan  tidak memerlukan biaya promosi yang mahal, fleksibel, karena konsumen dapat melakukan  transaksi  dari  berbagai tempat  dan  tidak  memerlukan  waktu khusus  untuk  melakukan  transaksi, perluasan  jaringan  pemasaran,  karena dapat diakses oleh siapapun, darimanapun dan kapanpun.
Keuntungan
penggunaan
e-commerce bagi  pelaku  usaha  dan keuntungan bagi konsumen dapat digunakan sebagai lahan untuk
menciptakan pendekatan ( revenue generation), seperti memasarkan langsung  produk  atau  jasa,  menjual informasi, iklan, baimer, dan sebagainya, menurunkan biaya operasional memperpendek produk cycle dan management supplier,
melebarkan  jangkauan (global  reach)
karena konsumen/pembeli/pelanggan dapat menghubungi pelaku
usaha/perusahaan/penjual  dari  manapun di  seluruh  dunia,  waktu  operasi  tidak terbatas.  Bisnis  melalui internet dapat dilakukan selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, pelayanan ke
konsumen/pembeli/pelanggan lebih baik, sedangkan keuntungan bagi konsumen/pembeli  antara  lain Home shopping , pembeli  memiliki  pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan  produk  maupun  jasa yang  ingin  dibelinya,  tidak  dibatasi waktu. Konsumen/pembeli dapat melakukan  transaksi  kapan  saja  selama 24  jam  per  hari,  7  hari  per  minggu, konsumen/pembeli dapat mencari produk  yang  tidak  tersedia  atau  sulit diperoleh di outlet-outlet pasar
tradisional,  sedangkan  pada  umumnya manfaat  baik  langsung  maupun  tidak langsung  yang  bisa  didapatkan  melalui e-commerce, adalah  tidak  memerlukan modal  besar  dan  efisiensi  tenaga  kerja, biaya  dan  proses  produksi  murah, efektif, efisien dan cepat, meningkatkan efisiensi  dan  kecepatan  proses  sorting dan  pencarian  suatu  dokumen  secara manual, menekan jumlah pengangguran, proses transaksi menjadi lebih cepat dan murah,  pangsa  pasar  yang  luas  dan mendunia,  tidak  ada  batasan  ruang  dan waktu, kualitas dan harga yang kompetitif.
Transaksi  lewat e-commerce bisa dilakukan lintas negara, bagi  konsumen ini  jelas  membingungkan,  karena  bila terjadi  sengketa,  tak  jelas  hukum  mana yang  akan  diberlakukan.  Hal  lain  yang sangat  penting  tetapi  kurang  dapat direalisasikan dalam transaksi e-commerce adalah  hak  akan  jaminan kerahasiaan  data-data  pribadi  milik konsumen  oleh  pelaku  usaha,  hak tersebut  belum  terakomodir  di  dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Jaminan  akan  kerahasiaan  data sangat penting, untuk dijaga oleh pelaku usaha  demi  keamanan  dan  kenyamanan konsumen  dalam  bertransaksi,  karena
jika  pelaku  usaha  tersebut  bertindak curang, maka data pribadi tersebut dapat diperjualbelikan kepada pihak lain untuk kepentingan promosi.
Salah  satu  sifat  sekaligus  tujuan hukum adalah memberikan
perlindungan  atau  pengayoman  kepada masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan  dalam  bentuk  kepastian hukum  yang  menjadi  hak  konsumen. Bentuk perlindungan hukum yang dapat ditawarkan  kepada  konsumen  dalam transaksi e-commerce, meliputi  fase perlindungan hukum  sebelum transaksi, dapat dilakukan dengan cara membentuk sebuah tembaga perlindungan konsumen yang  dapat  memberikan  perlindungan hukum bagi konsumen dengan menerima  keluhan  konsumen  jika menemui permasalahan dalam transaksi, memberikan  pendidikan  dan  informasi yang memadai untuk melindungi konsumen  dalam  melakukan  transaksi e-commerce. Perlu  adanya  peraturan bagi  pelaku  usaha  atas  informasi  dan tanggung  jawab  kepada  konsumen  atas keamanan  barang  dan  jasa  yang  dijual. Untuk itu pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan produk yang ditawarkan dan tidak berorientasi
semata-mata pada pencarian keuntungan semata,  karena  konsumen  berhak  untuk mendapatkan  perlindungan  dari  segala tindakan pelaku usaha yang menawarkan  produk  melalui  cara-cara yang  tidak  benar  atau  menyesatkan, konsumen  berhak  mendapat  barang sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  atau ditawarkan, konsumen berhak
memperoleh  ganti  rugi  apabila  produk tidak  dapat  digunakan  sesuai  dengan produk yang dijanjikan. Fase perlindungan  hukum  saat  transaksi, dapat  dilakukan  dengan  cara  mengakui data  message,  berupa  tanda  tangan digital  sebagai  transaksi  yang  sah menurut hukum, sehingga dapat mempunyai  kekuatan  pembuktian.  Fase Perlindungan  Hukum  Pasca  Transaksi, pelaku  usaha  harus  mendengarkan keluhan  konsumen  dan  bertanggung jawab atas produksinya, sehingga pelaku usaha  bertanggung  jawab  memberikan ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi  barang  yang  dihasilkan atau  diperdagangkan  (misal  karena pelaku  usaha  menggunakan  bahan berbahaya).  Dalam  hal  ini  konsumen wajib  membuktikan  cacatnya  produk dengan  cidera  atau  kerugian  yang diderita.
Perlindungan
hukum yang seharusnya  diatur  dalam  transaksi e-commerce yaitu pelaku usaha berkewajiban  mencantumkan  identitas dalam website (toko online/virtual store), adanya lembaga penjamin keabsahan pelaku usaha toko onlineh’irtual  store yang  berada  di Indonesia.  Seharusnya  setiap  pelaku usaha  toko online/virtual  store yang menyelenggarakan transaksi e-commerce dapat  disertifikasi  oleh Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui  penilaian  dan  audit  dari  badan yang  berwenang.  Adanya  jaminan perlindungan kerahasiaan data-data pribadi  konsumen,  karena  data-data pribadi  tersebut  jika  tidak  dijaga kerahasiaannya oleh pelaku usaha dapat diperjual  belikan  oleh  pihak  lain  untuk kepentingan promosi. Dalam menawarkan  produknya,  pelaku  usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk yang  ditawarkan  melalui  bahasa  yang mudah dimengerti dan tidak menimbulkan  penafsiran  lain,  sehingga konsumen  tidak  disesatkan  terutama informasi yang  sifatnya  mendasar
(kualitas  produk  apakah  asli,  imitasi, baru,  bekas,  jenisproduk  ukuran)  d ؛samping informasi, informasi lain yang relevan  seperti  keunggulan  produk.  Hal ini  sangat  penting  untuk  membantu konsumen  dalam  mengambil  keputusan untuk  membeli  atau  tidak.  Memberikan jaminan bahwa produk yang ditawarkan aman  atau  nyamau  untuk  dikonsumsi atau  dipergunakan.  Memberi  jaminan bahwa  produk  yang  ditawarkan  sesuai dengan  apa  yang  dipromosikan  oleh pelaku  usaha.  Perlindungan  hukum terhadap  konsumen  dari  sisi  transaksi diberikan  dengan  memberi  kesempatan bagi  konsumen  untuk  mengkaji  ulang transaksi  yang  akan  dilakukannya, memberi informasi mengenai dapat atau tidaknya  konsumen  mengembalikan barang  yang  sudah  dibeli  beserta mekanismenya, jangka waktu pengajuan klaim  yang  wajar  dan  mekanisme pengiriman  barang,  disini  konsumen akan  memilih  dengan  cara  apa  barang, pesanannya  dikirim,  melalui  kurir,  jasa pengiriman atau cash on delivery (CoD).
D. Penutup
1. Kesimpulan
1) E-commerce merupakan  bisnis modem  yang  mengubah  cara transaksi konvensional
/tradisional  menjadi  transaksi
modern  dengan  karakteristik non face (tidak  menghadirkan  pelaku bisnis secara fisik), non non sign (tidak  memakai  tanda  tangan), paperless (tanpa  perjanjian)  dan borderless (lintas negara). Banyak manfaat  yang  dapat  dipetik  oleh konsumen, dalam transaksi e-commerce, antara  lain  efektif, hemat  biaya,  aman,  harga  yang lebih murah, dan fleksibel, demikian  pula  bagi  pelaku  usaha karena menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan pangsa pasar yang luas dan  mendunia,  tidak  ada  batasan ruang dan waktu, tidak memerlukan modal besar, efisiensi tenaga kerja, dan kualitas serta harga yang kompetitif.  Dan  tentunya  juga mendatangkan  keuntungan  bagi pemerintah karena dengan semakin banyaknya aktivitas masyarakat  yang  dilakukan  dari dalam  rumah,  akan  menghemat bahan bakar, mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi  pemakaian  kertas dan  polusi  udara  dan  memacu jiwa wiraswasta untuk menciptakan lapangan kerja tanpa
modal  besar,  sehingga  pada akhirnya  dapat  membantu  usaha kecil dan menengah.
2) Transaksi
e-commerce menempatkan  konsumen  dalam posisi  lemah  dalam  menghadapi berbagai  masalah  hukum,  yaitu dalam hal keabsahan kontrak dan tanda tangan digital, kontrak baku yang dibuat oleh pelaku usaha/pemilik  toko online (toko virtuallvirtual slore ) ataupun produsen, dan perbedaan
yurisdiksi  ( cyberyurisdition). Hal ini dikarenakan keterbatasan
pengertian tentang "pelaku usaha" dimana disebutkan bahwa pelaku
usaha  yang  disebutkan  dalam
Undang-undang Perlindungan Konsumen ini hanya menjangkau pelaku  usaha  wilayah  usahanya berada di wilayah Negara
Republik Indonesia. Padahal e-commerce merupakan  model
transaksi perdagangan yang dapat melintasi  wilayah  hukum  suatu negara. Persoalan pokok yurisdiksi ( cyberyurisdiction )
menjadi  hal  yang  sangat  penting karena pelaku usaha (toko online
!virtual  store) seringkah  tidak mencantumkan bahkan tidak
memiliki  alamat  secara  fisik  di suatu  negara  tertentu,  sehingga hal ini akan menyulitkan konsumen  untuk  mengembalikan produk  yang  tidak  sesuai  dengan pesanan atau tidak sesuai dengan yang ditawarkan, otomatis dengan demikian konsumen
menjadi sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan local follow  up  service  or  repair (pelayanan  atau  perbaikan  purna jual) dan tidak menutup kemungkinan  produk  yang  dibeli konsumen ada kemungkinan tidak  sesuai  dengan  persyaratan lokal, sehingga dapat menimbulkan sengketa/ perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Kondisi ini akhirnya  memaksa  konsumen untuk cenderung mengedepankan unsur kepercayaan kepada pelaku usaha pada bisnis online sebelum membeli  produk/jasa  mereka. Penerapan  yurisdiksi  kaitannya dengan  transaksi e-commerce di setiap  negara  dapat  berbeda, sedangkan  dalam  penyelesaian suatu  masalah  atau  sengketa Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik  lebih  mengedepankan pilihan hukum dan pilihan forum pengadilan pada kesepakatan para pihak. 3) Kehadiran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seharusnya dapat melengkapi kekurangan atau kekosongan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen,  tetapi  kenyataannya belum  memberikan  nilai  tambah karena  transaksi  elektronik  yang diatur  dalam e-commerce adalah
transaksi modern dengan
karakteristik non  face (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara  fisik), non  sign (tidak memakai tanda tangan), paperless
(tanpa  perianjian)  dan borderless
(lintas  negara),  sedangkan  dalam Undang-undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik untuk keabsahan  transaksi  elektronik tetap mengharuskan adanya suatu kontrak elektronik
yang merupakan  perjanjian  bagi  para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik  dan  belum  mengakui tanda tangan digital sebagai salah satu alat bukti
4) Perlindungan hukum dapat
diberikan  pada  konsumen  sejak saat sebelum terjadinya transaksi, saat transaksi dan purna transaksi
Perlindungan hukum saat sebelum  transaksi  antara  lain dengan memberdayakan Yayasan Lembaga  Konsumen  Indonesia untuk  menyebarkan  daftar  nama website (toko virtual ) yang aman untuk  bertransaksi,  perlindungan saat  transaksi  antara  lain  dengan mengakui keabsahan tanda tangan  digital  sebagai  transaksi yang sah dan mempunyai kekuatan  pembuktian,  keamanan dalam masalah pembayaran, kerahasiaan  data message, dan perlindungan puma transaksi dalam penyelesaian suatu
sengketa. Selain itu perlindungan hukum  terhadap  konsumen  juga harus  diberikan  dari  sisi  pelaku usaha dengan pencantuman alamat  yang  jelas,  dan  adanya sertifikasi  keandalan,  dari  sisi produk, dengan mendapatkan info yang jelas mengenai produk yang ditawarkan  dengan  bahasa  yang mudah  dimengerti  dan  tidak menimbulkan  penafsiran  lain, jaminan  bahwa  produk  yang ditawarkan  aman  dan  sesuai
dengan  yang  dipromosikan.  Dari sisi transaksi, hendaknya
konsumen diberi kesempatan
untuk  mengkaji  ulang  transaksi yang  akan  dilakukan,  informasi mengenai  dapat  tidaknya  barang dikembalikan serta mekanismenya,  jangka  waktu pengajuan klaim yang wajar serta mekanisme penyelesaian sengketa.

## 2. Saran
1) Perdagangan  melalui  transaksi e-commerce memiliki keunggulan  tersendiri  sebagai sarana perdagangan yang baru di awal  millenium  ketiga  ini,  oleh karena itu Pemerintah hendaknya segera melengkapi undang -undang  tentang  perlindungan konsumen yang mengatur perlindungan  hukum  terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce dalam
hal
keabsahan  transaksi  keabsahan tanda  tangan  digital,  klasula baku,  sistem  tanggung  jawab produk,  lembaga  perlindungan
hukum bagi konsumen,
penyelesaian sengketa dan perbedaan  yurisdiksi  hukum,
agar konsumen dan pelaku usaha mempunyai  posisi  tawar  yang seimbang, sehingga tujuan perlindungan hukum bagi konsumen dapat tercapai 2) Untuk  memperkuat  posisi  tawar konsumen,  maka  negara  harus membelikan perlindungan hukum bagi konsumen, melakukan  intervensi  transaksi e-commerce dengan cara perumusan legislasi menyangkut transaksi e-commerce lintas
negara,  untuk  menjamin  adanya kepastian hukum dalam melakukan  transaksi,  dengan demikian dalam sebuah transaksi elektronik pada prinsipnya harus menempatkan posisi  yang setara antara pelaku usaha dan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim  Barkatullah  dan  Teguh Praselyo, 2005, Bisnis E-conerce, Studi  Sistem  Keamanan  dan Hukum  di  Indonesia, Pustaka Pelajar,Yogyakarta,
________2010, Hak-hak Konsumen,
Nusa Media, Bandumg.
Abdul Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen
Indonesia, Edisi  Revisi,  Gasindo, Jakarta.
Ade  Maman  Suherman,  2002, Aspek
HukumDalam  Ekonomi  Global ٠ Ghalia -Indonesia, Jakarta.
Ahmadi Miru dan Sutaiman Yodo, 2004,
Hukum  Perlindungan  Konsumen,
PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta
Anang  Y.B.,  2010, Sukses  Bisnis  Toko
Online, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.
BardaNawawi  Arief,  2006, Tindak
PidanaMayantara, Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Budi Agus Riswanda, 2003, Hukum dan
Internet di Indonesia, UII,
Yogyakarta.
Ebizsoft Communky, 2009, Cara Pintar Mendulang  Dollar  Darilntemet, Sakti, Yogyakarta.
EmanjahDjaja ,  Penyelesaian  Sengketa Hukum Teknologi Injormasi Dan.
Transaksi
Elektrik, Kajian
'Yuridis Penyelesaian Secara Non
Litigasi  Melalui  Arbitrase  dan
Akematif  Penyelesaian  Sengketa, Pustaka Timur, Yogyakarta.
Imam  Siahpufra,  2002, Problematika Hukum Internet Indonesia, PrenhallindoJakarta.
Johannes  Ibrahim,  2004, Kartu  Kredit (Dilematis  Antara  Kontrak  dan
Kejahatan), Refika Aditama, Bandung.
Madcoms  Madiun,  2009, Bisnis  Sukses Lewat  Internet, Penerbit  Andi dengan MADCOMS, Yogyakarta.
Mieke  Komar  Kantaatmadja,  2001,
Cyberlaw : Suatu  Pengantar,
ELIPS, Bandung.
ShintaDewi, 2009, Cyberlaw, Perlindungan Privasi Alas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum
Internasional, Widya Padjadjaran, Bandung.
SistiHandayani, Laris  Manis  Jua1  Beli Iewat Kaskus, The Iargest
Indonesian Community,
Mediakom, Yogyakarta.
Suheimi,  1995, Kejahatan  Komputer,
Andi Ofset, Yogyakarta.
Sylvia  Saraswati,  2009, Cara  Mudah
Menyusun Proposal, Skripsi,
Tesis.  Disertasi,  Ar-Ruzz  Media,
Yogyakarta.
Yusran  Isnaini,  2009, Hak  Cipta  dan
Tantangannya  di  Era  Cyber Space, Ghalia Indonesia, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  -Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tah.un  2008  tentang Informasi dan Transaksi
Eleteonik.
Makalah:
AZ.  Nasution,  2001, Perlindungan
Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat  UU  No.  8  Tahun  1999  - LN 1999 No . 42 ,Makalah
Disampaikan Pada Diklat
Mahkamah  Agung, Batu  Malang, 14 Mei 2001.
Media Cetak:
AgusSetiono, VP Merchant Management Head  Card  Business  Citibank  NA Indonesia,
LebihAmanDenganKartuKredit.JawaPo s :LaporanKhusus, 25 April 20.10.
Ign, Situs Belanja Online Sesungguhnya,
Jawa Pos, 25 April 2010.
Ign/c13/ami, Praktis dan Mudah,
Belanja  Online  Klan  Digemari,
Waspadai TokoBadong dan
Phlsing, Jawa Pos, 25 April 2010.
Ign/cll/ami, Lebih Aman dengan Kartu Kredit, JawaPos, 25 April 2010.
www.Kompas.com/Kompas cetak, Juni 16,2003.