## PERFORMANCE  SUPERVISION  IN  REALIZING  THE DEVELOPMENT  GOALS  OF  REGIONAL  APPARATUS RESOURCES
( Pengawasan Kinerja Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Sumber Daya Aparatur Daerah

## )
Jarl Koagouw 1) Novrabella Clarashinta Pakasi 2) Regional Inspectorate Of Nort Sulawesi Province 1,2,3) Email: jarlkoagouw@rocketmail.com kemper_pakasi@yahoo.com

## ABSTRACT
This paper examines the extent of the implementation of supervision of performance  in  realizing  the  objectives  of  the  development  of  the regional  apparatus  of  North  Sulawesi,  in  addition  to  knowing  the factors  that  are  supporting  and  inhibiting.  This  research  is  a qualitative descriptive study, with interviews. The results of the study show that the factor that is a supporter of the increasing performance of  the  state  civil  apparatus  is  an  increase  in  the  quality  of  human resources,  as  well  as  the  desire  of  policy  makers  to  follow  up  on recommendations  issued  through  performance  monitoring.  The  factor that becomes an obstacle to the obstruction of the objectives of regional development is because there is an unfair sense due to the absence of rewards and punishment. In addition to ignoring recommendations on the  results  of  supervision  of  performance,  the  continued  practice  of collusion  and  nepotism  in  the  determination  of  positions  is  also  a determining  factor  in  hampering  the  achievement  of  North  Sulawesi's development goals.
Keywords: Supervision ; Performance ; Development

## ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji tentang sejauh mana pelaksanaan pengawasan kinerja  dalam  mewujudkan  tujuan  pembangunan  sumber  daya aparatur  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara,  disamping  itu  untuk mengetahui  faktor  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif,  dengan wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  yang menjadi pendukung dari meningkatnya kinerja aparatur sipil negara adalah  adanya  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia,  juga adanya  keinginan  pengambil  kebijakan  untuk  menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi  yang  dikeluarkan  melalui  pengawasan kinerja.  Faktor  yang  menjadi  kendala  dari  terhambatnya  tujuan pembangunan  daerah  adalah  karena  adanya  rasa  tidak  adil disebabkan  tidak  adanya  penghargaan  ( reward )  dan  hukuman (punishment). Selain itu mengabaikan rekomendasi hasil
pengawasan  kinerja,  masih  adanya  praktek  kolusi  dan  nepotisme dalam  penentuan  jabatan  juga  menjadi  faktor  penentu  dari terhambatnya pencapaian tujuan pemabangunan Sulawesi Utara.
Kata Kunci : Pengawasan ; Kinerja ; Pembangunan
1. PENDAHULUAN Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  menggariskan  bahwa  tujuan bernegara  adalah  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya melindungi segenap bangsa  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  dilaksanakan oleh institusi-institusi pemerintah melalui suatu penyelenggaraan pemerintahan.  Keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan  harus  ditunjang dengan  kemampuan  kinerja  aparatur  sipil  negara.  Untuk  mewujudkan  hal  ini, maka  kinerja  aparatur  sipil  negara  harus  dikawal  melalui  suatu  mekanisme pengawasan kinerja, sehingga kualitas yang diharapkan dapat tetap terjaga dan sesuai dengan standar yang diharapkan.
Pengawasan  kinerja  bagi  aparatur  menjadi  begitu  penting,  karena  tidak dapat  dipugkiri  bahwa  kinerja  aparatur  merupakan  salah  satu  faktor  penentu keberhasilan tujuan pembangunan daerah. Kinerja aparatur yang baik, dengan sendirinya  akan  berpengaruh  terhadap  jalannya  roda  pemerintahan,  sehingga berdampak pada tujuan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan di daerah menjadi hal yang mustahil tercapai, apabila kinerja aparatur tidak diperhatikan. Kinerja aparatur merupakan faktor yang perlu ditingkatkan. Peningkatan kinerja aparatur dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur yang memenuhi  syarat,  sehinggga  aparatur  yang  memenuhi  syarat  dari  aspek pendidikan dan pangkatlah yang seharusnya mendapatkan posisi. Paradigma  inilah  yang  diperlukan  dalam  era  pembangunan  dewasa  ini, sehingga  faktor  karena  “kedekatan”  dapat  dikurangi  bahkan  dihilangkan. Lambatnya pembangunan di daerah karena tidak lepas dari peran aparatur yang memiliki  kinerja  tidak baik. Hal  ini turut  dipengaruhi oleh faktor KKN ditubuh pemerintahan.  Oleh  karenanya,  menjadi  penting  bagi  pemerintah  untuk memerhatikan kinerja aparatur melalui suatu metode, yaitu pengawasan. Pengawasan  merupakan  proses  pengamatan,  penentuan  standar  yang akan  dicapai,  menilai  pelaksanaan,  dan  jika  perlu  mengambil  tindakan  yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan menurut Siagian (2008),  merupakan proses  pengamatan  dari  pada  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Dari  pengertian  ini  dapat dikatakan bahwa pengawasan hanya dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan yang sedang  berproses,  sedangkan  yang  telah  selesai  berproses,  maka  pengawasan tidak  dapat  diterapkan.  Terry  (2009)  menambahkan  bahwa  pengawasan merupakan penentuan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi, dan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Hal yang sama yang dinyatakan oleh  Situmorang  dan  Juhir  (2008)  bahwa  pengawasan  menurut  mereka  yaitu setiap  usaha  dan  tindakan  dalam  rangka  untuk  mengetahui  sejauh  mana pelaksanaan  tugas  yang  dilaksanakan  menurut  ketentuan  dan  sasaran  yang hendak  dicapai.  Dalam  artian  ini  bahwa  pengawasan  bertujuan  untuk mengetahui  pelaksanaan  apakah  suatu  pelaksanaan  telah  sesuai  dengan ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau tidak.
Lamatenggo    (2011),  berpendapat  bahwa    pengawasan    yang dilaksanakan    aparat    pengawas  intern    pemerintah    diharapkan    dapat
memberikan    masukan    kepada    pimpinan  penyelenggara  pemerintahan mengenai  hasil,  hambatan,  dan  penyimpangan  yang  terjadi    atas    jalannya pemerintahan    dan    pembangunan    yang    menjadi    tanggung  jawab  para pimpinan  penyelenggara  pemerintahan  yang  berdampak  pada  kinerja  Instansi Pemerintah,    sehingga    terpenuhinya    pencapaian    kinerja    dari    sasaran pemeriksaan/pengawasan    yang    sesuai    dengan    target    yang    dapat dikategorikan baik merupakan suatu hal yang diharapkan bersama.  Gambaran tersebut,  memberikan  pesan  kepada  kita  bahwa  pengawasan  terhadap  kinerja serta kinerja yang baik dari aparatur sipil negara, merupakan faktor yang sangat penting  dalam  penentuan  tercapainya  tujuan  pembangunan  di  daerah. Pengawasan  kinerja  bertujuan  untuk  mengawasi  pelaksanaan  kinerja  aparatur sipil negara agar sesuai dengan tujuan dan fungsi organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari penjabaran diatas, maka dapat diketahui bahwa pengawasan kinerja memiliki  peran  yang  penting  yang  akan  memengaruhi  tujuan  pencapaian pembangunan daerah. dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur maka perlu diadakan  kajian  faktor  yang  terkait  dengan  pengawasan  kinerja  dan pembangunan  daerah.  Dengan  demikian  penulisan  ini  menjadi  penting  untuk dilakukan  guna  mengkaji  pengawasan  kinerja,  sehingga  hasilnya  dapat memberikan  kontribusi  bagi  pemegang  kebijakan  dan  pengambil  keputusan  di daerah.  Salah  satu  upaya  melindungi  segenap  bangsa,  melalui  pembentukan berbagai  institusi  di  bidang  pengawasan.  Tujuan  penelitian  lebih  fokus  untuk mengetahui  pengawasan  kinerja  dalam  mewujudkan  tujuan  pembangunan sumber daya aparatur daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

## 2. METODE PENELITIAN Obyek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan aspek yang dikaji adalah peran pengawasan  kinerja dalam mewujudkan tujuan  pembangunan  daerah  yaitu  menyangkut  pembangunan  sumber  daya aparatur daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data    yaitu  melalui  wawancara  dimana  data  dan informasi yang dikumpulkan yang diharapkan dari responden seperti pendapat, dan saran terhadap suatu persoalah.

## Jenis dan Sumber Data Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

## Sumber Data
Data  primer  dikumpulkan  secara  langsung  dari  informan    dengan menggunakan  teknik  wawancara  serta  observasi,  sedangkan  data  sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dari  pengkajian  bahan  pustaka  berupa  buku, peraturan,  dan  dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan    masalah  yang diteliti.  Informan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Auditor  (2  orang)  dan  pengawas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  (P2UPD)  (2  orang)  pada  Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## Metode Analisis Data
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif yang  bertujuan  untuk  mengetahui  pengawasan  kinerja  dalam  mewujudkan tujuan  pembangunan  sumber  daya  aparatur  daerah  Pemerintah  Provinsi Sulawesi Utara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Hasil Penelitian
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengawasan  kinerja  oleh Inspektorat Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah di Sulawesi Utara khususnya  pembangunan  sumber  daya  aparatur  daerah,  memiliki  peran  yang sangat penting. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pengawasan kinerja dapat memperbaiki  kekurangan,  kesalahan,  serta  “mengobati”  penyimpangan- penyimpangan  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan  roda  pemerintahan  melalui rekomendasi-rekomendasi hasil pengawasan kinerja.
Secara  umum  tujuan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat Provinsi  Sulawesi  Utara  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  pembangunan daerah Sulawesi Utara yaitu dengan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur untuk  menjamin  agar  suatu  pekerjaan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  berjalan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Hasil  wawancara  dengan  seorang  Auditor  Muda  (RP,  32th)  Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bahwa :
“ Pengawasan  kinerja  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  pembangunan sangat  penting.  Pengawasan  yang  kami  dalam  hal  ini  para  pengawas dari  Inspektorat  Daerah  dilakukan  dengan  tujuan  yaitu  pertama  kami menilai  seluruh  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pada  perangkat daerah  yang  dilaksanakan  oleh  aparatur  sudah  memiliki  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  Kedua  kami mendeteksi  secara  dini  apakah  ada  kecurangan-kecurangan  yang dilakukan  aparatur  dalam  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pada perangkat  daerah.  Hal  ini  penting  karena  dengan  pelaksanaan pengawasan  yang  mampu  mendeteksi  kecurangan-kecurangan  yang terjadi, maka  akan  ada langkah perbaikan, serta  ada langkah-langkah pencegahan  agar  kecurangan-kecurangan  tidak  terjadi  lagi.  Khusus untuk  faktor  yang  menjadi  kendala  terdapat  pencapaian  tujuan pembangunan  daerah  menurut  saya  salah  satunya  yaitu  dikarenakan adanya  rasa  tidak  adil  oleh  aparatur-aparatur  yang  disebabkan  tidak adanya  penghargaan  (reward)  terhadap  kinerja  mereka  dan  hukuman (punishment) terhadap aparatur yang tidak memiliki kinerja yang baik.”
Hasil  wawancara  dengan  Auditor  Inspekorat  daerah  di  atas  senada dengan  yang  diungkapkan  oleh  informan  yang  berasal  dari  pengawas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  (P2UPD)  (CLD,  38th)  pada  Inspektorat Daerah karena menurutnya :
“ Dengan  pelaksanaan  pengawasan  secara  berkala  dalam  mengawasi kinerja  aparatur  dan  kinerja  organisasi  perangkat  daerah  maka  akan mampu  menjamin  terlaksananya  penyelengaraan  tugas  umum
pemerintahan  dan  pembangunan  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  guna  menciptakan  aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  aparatur  sipil negara  menjadi  faktor  penentu  terwujudnya  tujuan  pembangunan  Sulawesi Utara.  Aparatur  dengan  kinerja  yang  buruk  dengan  sendirinya  memengaruhi keberhasilan  pencapaian  program/kegiatan  yang  pada  akhirnya  berimplikasi pada  pencapaian  tujuan  pembangunan  itu  sendiri.  Dalam  mencapai  tujuan pembangunan, perangkat daerah menyusun perencanaan program dan kegiatan yang  sesuai  dengan  dokumen-dokumen  perencanaan  dari  Pemerintah  Daerah. Hal  ini  penting  karena  perencanaan  tanpa  memperhatikan  dokumen-dokumen perencanaan pemerintah daerah seperti RPJMD dan RKPD maka otomatis tidak akan  bisa  mewujudkan  apa  yang  menjadi  tujuan  pembangunan  Provinsi Sulawesi Utara.
Hasil  wawancara  dengan  Auditor  Muda  Inspektorat  (MK,  38)  Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bahwa :
“ Pengawasan  terhadap  kinerja  aparatur  dalam  mewujudkan  tujuan pembangunan  sangat  penting,  karena  dengan  adanya  pengawasan maka  dokumen-dokumen  perencanaan  seperti  Renstra  dan  Renja Perangkat  Daerah  benar-benar  menjadi  dokumen  penting  dalam penyusunan  perencanaan  program  dan  kegiatan  pada  perangkat daerah.  Renstra  merupakan  dokumen  yang  dijadikan  pedoman  atau acuan  penyusunan  perencanaan  yang  didalamnya  terdapat  visi,  misi, arah  kebijakan,  dan  prioritas  pembangunan  daerah,  serta  tahapan pelaksanaan  selama  lima  tahun  dari  perangkat  daerah  sebagai penjabaran  dari  Rencana  Pembangnan  Jangka  Menengah  Daerah. sedangkan  Renja  merupakan  dokumen  perencanaan  tahunan  dari perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari dokumen Renstra. Memang  saat  ini  jujur  saya  katakan,  belum  semua  perangkat  daerah dalam  menyusun  perencanaan  program  dan  kegiatan  sudah  sesuai dengan  dokumen  perencanaan  yang  menjadi  acuan  seperti  Renstra dan  Renja  Perangkat  daerah,  hal  ini  dibuktkan  pada  saat  dilakukan reviu  dokumen  rencana  kerja  anggaran  perangkat  daerah  masih ditemui  adanya  ketidak  selarasan  antara  dokumen  rencana  kerja anggaran  perangkat  daerah  dengan  Renstra  dan  Renja  perangkat daerah.  Ketidak  selarasan  yang  terjadi  karena  dalam  penyusunan rencana  kerja  anggaraan  perangkat  daerah  tidak  disusun  oleh aparatur sipil negara yang benar-benar berkompeten, akibatnya tujuan pembangunan bisa  tidak  tercapai  akibat  tidak ditunjang  oleh program dan  kegiatan  yang  tepat  yang  direncanakan  oleh  perngkat  daerah. Untuk  itulah  peran  pengawasan  kinerja  dari  Inspektortat  daerah, karena dengan adanya pengawasan  maka antisipasi ataupun koreksi dapat dilakukan oleh perangkat daerah”.
Hasil  penelitian  juga  memperlihatkan  bahwa  kualitas  pemeriksa mempengaruhi  kualitas  hasil  pengawasan  kinerja.  Inspektorat  Daerah,
merupakan  salah  satu  alat  bagi  manajemen  untuk  mewujudkan  tujuan pembangunan pada pemerintah daerah (RKPD 2019), yang meliputi:
1. Meningkatkan  kesejahteraan  petani  perkebunan,  nelayan,  IKM-UMKM, Koperasi dan pelaku jasa kemasyarakatan
2. Mengoptimalkan pelayanan publik
3. Meningkatkan  nilai  tambah  komoditas  pertanian,  peternakan,  perkebunan dan perikanan kelautan melalui usaha ekonomi kreatif
4. Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Meningkatkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  cerdas  dan  berdaya saing
6. Mewujudkan SDM yang sehat dengan derajat kesehatan dan gizi yang tinddi sebagai bagian dari upaya pencapaian sustainable development goals
7. Memasyarakatkan  dan  membina  olahraga  dan  meningkatkan  peran  serta pemuda dalam pembangunan
8. Membentuk SDM yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
9. Memantapkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat
10. Memperkuat  jati  diri  karakter  masyarakat  Sulawesi  Utara  sebagai  wujud revolusi  mental  dengan  mendorong  kesetaraan  gender,  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
11. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di Sulawesi Utara
12. Meningkatkan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan pariwisata 13. Mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluru, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana  ekonomi  untuk  mendorong  percepatan  pencapaian sustainable development goals
14. Meningkatkan  keberpihakan  kepada  kelompok  masyarakat  miskin  untuk menanggulangi  kemiskinan  dan  pengangguran  dengan  berpedoman  pada strategi  penanggulangan  kemiskinan  daerah  ODSK  (operasi  daerah selesaikan kemiskinan) Provinsi Sulawesi Utara
15. Meningkatkan  kualitas  tenaga  kerja  yang  professional  dan  berdaya  saing dalam menghadapi kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN.
16. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat  kawasan kepulauan dan kawasan perbatasan.
17. Meningkatkan  kualitas  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian penataan ruang.
18. Mempercepat  pembangunan  infrastruktur  yang  berkualitas  melalui percepatan dan ketepatan pembangunan.
19. Melestarikan  lingkungan  hidup  melalui  upayaupaya  mitigasi  dan  adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan keanekaragaman hayati.
20. Meningkatkan usaha pengendalian dan pengurangan resiko bencana.
21. Mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
22. Mendorong  peningkatan  pendapatan  masyarakat  terhadap  jasa  pariwisata dan kemaritiman berorientasi internasional.
23. Memantapkan kualitas pelayanan berorientasi global di Sulawesi Utara.
24. Meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  birokrasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan
25. Meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  menuju  wilayah taat administrasi dan wilayah bebas korupsi.
26. Meningkatkan  konsistensi  perencanaan,  penganggaran  dan  pelaksanaan pembangunan
27. Meningkatkan  integritas  aparatur  sipil  negara  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik
Untuk  mencapai  harapan  tersebut  maka  jelas  diperlukan  sumber  daya manusia  yang  berkompeten  dan  berintegritas  untuk  mengisi  posisi-posisi strategis  pada  perangkat  daerah  maupun  sebagai  pengawas  internal Pemerintahan. Menurut  Manossoh (2016) bahwa  kalau kita punya sistem yang baik dilaksanakan oleh orang yang baik ( good people, good sistem ) itu sempurna. Sistemnya  tidak  baik  orangnya  baik  ( bad  sistem  good  people )  ini  masih  bisa dibantu, masih bisa  tertolong, masih bisa  diperbaiki. Kenapa  demikian, karena meskipun  orang  bekerja  dengan  cara  manual  tanpa  menggunakan  sistem dengan  baik  tapi  karena  orangnya  baik/dia  tidak  mau  berbuat  jahat  dan tentunya  tidak  akan  terjadi fraud .  Tapi  kalau  sistemnya  baik  orangnya  tidak baik ( good sistem bad people ) itu rusak. Sebaik apapun sistem kalau orangnya tidak  baik  pasti  rusak.  Karena  di  jebol  orang  tidak  baik.  Lebih  parah  lagi  jika sistemnya  tidak  baik  dan  orangnya  tidak  baik  ( bad  sistem  bad  people )  itu hancur.
Hasil  wawancara  dengan  informan  yang  berasal  dari  Pejabat  pengawas Urusan  pemerintahan  daerah  (P2UPD)  (JM,  44th)  pada  Inspektorat  Daerah karena menurutnya :
“ Kualitas para pengawas internal Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara  sudah  cukup  baik.  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  program- program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas para pengawas  di  Inspektorat.  Program-program  pemerintah  antara  lain dengan  pendidikan  dan  pelatihan  yang  sangat  sering  dilaksanakan juga  adanya  program  dari  BPKP  lewat  pemberian  beasiswa  kepada para  auditor  untuk  melanjutkan  pendidikan.  Dengan  semakin berkualitasnya  para  pengawas  di  Inspektorat  otomatis  mampu  untuk melaksanakan pengawasan dengan hasil yang maksimal, dimana para pengawas bisa menditeksi kelemahan-kelemahan di perangkat daerah khususnya  menyangkut  kinerjanya,  sehingga  dengan  demikian Inspektorat  daerah  mampu  memberikan  rekomendasi-rekomendasi untuk  memperbaiki  jika  ada  kelemahan-kelemahan  pada  perangkat daerah.  Namun  yang  menjadi  permasalahan  yaitu  tidak  semua rekomendasi perbaikan yang diberikan inspektorat ditindaklanjuti oleh perangkat  daerah.  Selain  itu  mengabaikan  rekomendasi  hasil pengawasan  kinerja,  masih  adanya  praktek  kolusi  dan  nepotisme dalam  penentuan  jabatan  juga  menjadi  faktor  penentu  dari terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan Sulawesi Utara.
Untuk  menindaklanjuti  rekomendasi-rekomendasi  dari  Inspektorat daerah  diperlukan  komitmen  dari  pengambil  keputusan/kebijakan.  Apabila rekomendasi-rekomendasi  yang  dihasilkan  dari  proses  pengawasan  kinerja ditindaklanjuti  oleh  pengambil  kebijakan  dan  bahkan  dijadikan  bahan pertimbangan  dalam  pemberian reward dan punishment ,  maka  akan  tercipta suasana  kerja  yang  sehat,  yang  penuh  dengan  kompetitif  positif.  Peran pengambil  kebijakan  yang  mengindahkan  rekomendasi-rekomendasi  hasil
pengawasan  kinerja,  menciptakan  rasa  adil  di  kalangan  aparatur  sipil  negara. Untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara,  maka  tentunya juga pendidikan dan pelatihan tidak dapat diabaikan oleh pengambil keputusan. Pendidikan  dan  pelatihan  menjadi  faktor  dasar  untuk  membentuk  kualitas seorang  aparatur  sipil  negara  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya, disamping  adanya  pengawalan  melalui  pengawasan  terhadap  kinerja  dari aparatur sipil negara itu sendiri. Dengan demikian pengawasan kinerja memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan terwujudnya pembangunan daerah di Sulawesi Utara.

## 3.2 Pembahasan
Kendala  terbesar  dalam  mewujudkan  pembangunan  daerah  adalah adanya pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi apartur. Praktek ini tanpa disadari menjadi pemicu turunnya semangat kerja dari para aparatur sipil  negara,  yang  pada  akhirnya  berpengaruh  pada  kinerja.  Kondisi  ini  sangat merugikan keberdaan penyelenggaraan roda pemerintahan.
Pengawasan  kinerja  akan  sangat  berguna  dan  bermanfaat  dalam mewujudkan pembangunan Sulawesi Utara apabila adanya komitmen pengambil keputusan/kebijakan  untuk  mewujudkan  pembangunan.  Sebaik  apapun  hasil pengawasan  kinerja,  apabila  tidak  adanya  komitmen  pimpinan,  maka  hanya akan  menjadi  sia-sia.  Sebaliknya  komitmen  yang  kuat  tanpa  didukung  dengan hasil  pengawasan  kinerja  yang  baik,  sama  dengan  berjalan  di  dalam “kegelapan”.  Karena  tidak  tahu  arah  kemana,  tujuan.  Pengambil  keputusan tidak  dapat  mengetahui  dimana  penyimpangan,  kesalahan-kesalahan  yang terjadi,  apa  yang  harus  diperbaiki,  dan  apa  yang  menjadi  penyebab  dari terjadinya  suatu  penyimpangan,  kesalahan.  Sehingga  apapun  upaya  yang dilakukan,  tanpa  adanya  referensi  hasil  pengawasan  kinerja,  pengambil keputusan  tidak  akan  menemukan  penyebab  dari  suatu  akar  permasalahan yang  terjadi.  Akibatnya  tidak  dapat  diketahui  solusi  yang  tepat  yang  dapat diberikan  untuk  memperbaiki  kesalahan-kesalahan  yang  terjadi,  sekaligus menjadi bahan untuk mengambil langkah selanjutnya.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut,  maka  yang menjadi  fokus  temuan  adalah  pengawasan  kinerja  oleh  Inspektorat  Daerah dalam  mewujudkan  pembangunan  daerah  di  Sulawesi  Utara  terutama  dalam ragka pembangunan sumber daya aparatur daerah memiliki peran yang sangat penting. Penelitian ini juga menunjukan bahwa faktor yang menjadi pendukung dari  meningkatnya  kinerja  aparatur  sipil  negara  adalah  adanya  peningkatan sumber  daya  manusia,  juga  adanya  keinginan  pengambil  kebijakan  untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan melalui pengawasan kinerja oleh Inspektorat Daerah. Faktor yang menjadi kendala dari terhambatnya  tujuan  pembangunan  daerah  adalah  karena  adanya  rasa  tidak adil disebabkan tidak adanya penghargaan ( reward ) dan hukuman ( punishment ). Selain  itu  mengabaikan  rekomendasi  hasil  pengawasan  kinerja,  masih  adanya praktek  kolusi  dan  nepotisme  dalam  penentuan  jabatan  juga  menjadi  faktor penentu dari terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan Sulawesi Utara.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku :
Sarwoto,  2011.    Dasar-Dasar  Organisasi  Dan  Management.  Suci  Press. Bandung.
Siagian, S. P.  2008. Filsafat Administrasi. PT Bumi. Aksara. Jakarta. Situmorang,  V.  M.  dan  Juhir  J.  2008.  Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat.
Rineka Cipta. Yogyakarta.
Terry, G. R. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
Jurnal :
Lamatenggo,  M.B.  2011.  Faktor-  Faktor  Kompetensi  Inspektorat  dan Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja  Inspektorat  Kabupaten  Gorontalo.  Jurnal Universitas Hasanudin. Makassar.
Manossoh, H. 2016.  Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud Pada Pemerintah Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 484- 495
Peraturan : Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  (Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesiia Nomor 4421).
Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Utara  Nomor  12  Tahun  2018  tentang  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019