## EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA KANTOR BPKAD KABUPATEN LUWU
Nur Isra Purnamasari 1) , Antong 2) , Muhammad Kasran 3)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Muhammadiyah Palopo Email : isra265@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Penyajian Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota luwu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi  kasus  pada  kantor  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Luwu.  Data  di  peroleh  melalui wawancara yang di lengkapi dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Luwu  telah  menggunakan  Basis  Akrual  sepenuhnya  sejak  tahun  2015  dan  yang  meliputi  pengakuan, pengukuran,  pengungkapan,  dan  penyajian  atas  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  pada  Kantor  BPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.
Kata kunci: SAP, berbasis akrual, Luwu.

## ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the Presentation of Accrual Based Government Accounting Standards in the Luwu City Government. This research is a descriptive qualitative research with case study research method in  the  Office  of  Regional  Financial  and  Asset  Management  Agency  of  Luwu  City.  Data  obtained  through interviews that are completed with documentation studies. The results show that the Luwu Government has used the  Accrual  Basis  fully  since  2015  and  which  includes  the  recognition,  measurement,  disclosure,  and presentation  of  revenue,  expenditure  and  financing  at  the  BPKAD  Office  in  accordance  with  applicable Government Accounting Standards (SAP).
Keywords: SAP, accrual based, Luwu.

## PENDAHULUAN
Undang-undang  (UU)  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara mengamanatkan  bahwa  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.  Penerapan SAP Berbasis Kas menuju Akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu, Selanjutnya setiap  entitas  pelaporan,  baik  pada  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  wajib melaksanakan  SAP  Berbasis  Akrual,  Walaupun  entitas  pelaporan  untuk  sementara  masih diperkenankan menerapkan SAP  Berbasis Kas Menuju  Akrual,  entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual.
Perubahan  basis  akuntansi  ini  tidak  serta  merta  muncul  karena  sebenarnya  sudah disyaratkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  sebelumnya  yaitu  pada  pasal  1  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2003  dijelaskan  bahwa,  pendapatan  negara/daerah  adalah  hak pemerintah  pusat/daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih,  sedangkan Belanja  negara/daerah  adalah  kewajiban  pemerintah  pusat/daerah  yang  diakui  sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  di  pemerintah  diatur  dalam  pasal  7  PP  No.  71 Tahun  2010  yang  menjelaskan  bahwa:  Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  dapat  dilaksanakan secara  bertahap  dari  penerapan  SAP  Berbasis  Kas  Menuju  Akrual  menjadi  penerapan  SAP Berbasis  Akrual.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pada  tahun  2013  terbitlah  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  64  Tahun  2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling  lambat  tahun  anggaran  2015.  Pada  dasarnya  semua  pernyataan  standar  akuntansi pemerintah  merupakan  standar  untuk  menyusun  komponen-komponen  laporan  keuangan pemerintah, dimana komponen-komponen tersebut dijelaskan pada Kerangka Konseptual PP Nomor  71  Tahun  2010  sebagai  berikut:  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  (LPSAL),  Neraca,Laporan  Arus  Kas  (LAK),Laporan Operasional  (LO),  Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE),  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan (CaLK).  Komponen  laporan  keuangan  tersebut,  selanjutnya  disusun  dengan  menggunakan kodifikasi akun 1 sampai dengan 9 sesuai Badan Akun Standar (BAS).
PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Penyajian laporan keuangan tujuannya yaitu untuk mengatur  penyajian  laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum  (general  purpose  financial statement)  dalam  rangka  meningkatkan  keterbandingan  laporan  keuangan  baik  terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan  pemerintah  yaitu  basis  akrual.  Entitas  pelaporan  menyelenggarakan  akuntansi  dan penyajian  laporan  keuangan  dengan  menggunakan  basis  akrual  baik  dalam  pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan entitas.
Dari  penjelasan  diatas  penulis  mengangkat  penelitian  di  kantor  badan  pemerintah keuangan  aset  daerah  (BPKAD)  Kab.Luwu,  untuk  mengetahui  bagaimanakah  “Evaluasi Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual”.    yang  diterapkan  atas  laporan keuangan  daerah  itu  bisa  mamanuhi  SAP  yang  sudah  ditentukan.  Sehingga  penerapan akuntansi  berbasis  akrual  pemerintah  bisa  mewujudkan  transparasi  dan  akuntanbilitas pengelolaan  keuangan,  agar  dapat  lebih  terukur  kinerjanya.  Hal  tersebut  diharapkan  mampu mendorong  efisiensi  atas  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dan  mendorong  terwujudnya (good  and  clean  corporate  governance)  sehingga  tujuan  pembangunan  untuk  kemakmuran seluruh  rakyat  dapat  dicapai,  Sehingga  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  pemerintah  dan seluruh pemerintah daerah harus dapat mempertahankan kualitas laporan keuangannya.

## LANDASAN TEORI

## Akuntansi Pemerintahan
Sujarweni  (2015:18)  menjelaskan  bahwa  Akuntansi  pemerintahan  adalah  akuntansi yang  bersangkutan  dengan  bidang  keuangan  negara,  dari  anggaran  sampai  dengan pelaksanaan  dan  pelaporannya,  termasuk  segala  pengaruh  yang  ditimbulkannya.  Akuntansi Pemerintahan  termasuk  pula  akuntansi  lembaga-lembaga  nonprofit  atau  institusional accounting,  mengkhususkan  pada  masalah  pencatatan  dan  pelaporan  transaksi  dari  unit-unit pemerintah dan organisasi  nonprofit  lainnya, seperti:  mesjid,  lembaga  amal, yayasan, rumah sakit,  dan  lembaga-lembaga  pendidikan.  Fungsi  akuntansi  pemerintah  adalah  menyediakan laporan  akuntansi  yang  bermanfaat  mengenai  aspek  kepengurusan  administrasi  pemerintah, serta  membantu  manajemen  dalam  melaksanakan  pengawasan  atas  pengeluaran  melalui anggaran,  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku  (Sadeli,  2015:6).  Dapat disimpulkan  Akuntansi  pemerintahan  mengkhususkan  dalam  pencatatan  dan  pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntansi pemerintah laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara.

## Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  pasal  1  ayat  8  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  SAP  Berbasis  Akrual  adalah  SAP  yang  mengakui pendapatan,  beban,  aset,  utang,  dan  ekuitas  dalam  pelaporan  finansial  berbasis  akrual,  serta mengakui  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  dalam  pelapor  an  pelaksanaan  anggaran berdasarkan  basis  yang  ditetapkan  dalam  APBD.  Dengan  demikian  SAP  merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

## Peranan pelaporan keuangan
Hariadi,  Restianto,  &  Bawono  (2010:122)  menjelaskan  bahwa  laporan  keuangan disusun  untuk  menyediakan  informasi  yang  relevan  mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan  selama  satu  periode  pelaporan.  Suatu entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta  hasil  yang  dicapai  dalam  pelaksanaan  kegiatan  secara  sistematis  dan  terstruktur  pada suatu  periode  pelaporan  untuk  kepentingan  akuntabilitas,  manajemen,  transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja.

## Penelitian terdahulu
Penelitian  Manangkalangi  (2013)  tentang  Analisis  Penyajian  Laporan  Keuangan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Menunjukkan  hasil  pada  Tahun  anggaran  2011  pemerintah sulawesi utara sesuai dengan SAP tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permen. 13 tahun 2006,  namun  dalam  LRA  dan  LAK  masih  menggunakan  Kepmendagri  No  29  tahun  2002. Beberapa  penelitian  lain  yang  terkait  antara  lain;  Ezra  Paula  Mentu,  dan  Jullie  J.  Sondakh (2016)  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  Sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  dan  Dinas Sosial Prov. Sulut. Proses akuntansi keuangan daerah umumnya terdiri dari tahap pencatatan, penggolongan,  dan  tahap  pelaporan,  begitu  pula  dengan  laporan  keuangan  yang  dihasilkan Dinas  Pendapatan  Daerah  dan  Dinas  Sosial  masih  berdasarkan  laporan  keuangan  berbasis cash  Towards  Accrual  dimana  setiap  SKPD  hanya  menyajikan  2  laporan  keuangan  yaitu neraca dan laporan keuangan realisasi anggaran.
Rintiani  (2014)  Evaluasi  Penyajian  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Surabaya  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No  71  Tahun  2010.  Hasil  penelitian menunjukkan  tahun  2013  diketahui  bahwa  Kota  Surabaya  belum  sepenuhnya  menerapkan standar  penyusunan  laporan  keuangan  yang  telah  diatur  pada  PP  nomor  71  tahun  2010. Langelo  (2015) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual  dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah di Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan Tahun  anggaran  2011  pemerintah  sulawesi  utara  sesuai  dengan  SAP  tahun  2005  dan  telah berpedoman pada Permen 13 tahun 2006. Namun dalam LRA dan LAK masih menggunakan Kepmendagri  No  29  tahun  2002.  Kesiapan  Laporan  keuangan  kota  bitung  masih  mengacu pada  peraturan  lama  dimana  berbasis  CTA.  Disebut  CTA  karena  untuk  realisasi  anggaran masih berbasis kas sedangkan neraca berbasis akrual.
Hartina  (2009)  Analisis  penyajian  laporan  keuangan  daerah  pada  pemerintah Kabupaten Langkat. Masih Terjadi kesalahan pencatatan karena menggunakan Kep.Mandagri No.29 tahun 2002. Sinaga (2008) Tinjauan atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam  penyusunan  laporan  keuangan  pada  pemerintahan  Kabupaten  Deli  Serdang.  Peralatan yang  kurang  memadai  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  dan  SDM  yang  masih  kurang serta perhitungan APBD yang kurang sesuai karena tidak adanya perbandingan dengan tahun sebelumnya.
Tumiwa  (2013)  Evaluasi  Penerapan  Peermendagri  No.  21  Tahun  2011  pada  Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kota Manado. Hasil penelitiannya Satuan Kerja
Pengelola  Keuangan  Daerah  pada  pemerintah  Kota  Manado  telah  menerapkan  Pengelolaan Keuangan  sesuai  dengan  Permendagri  No.  21  Tahun  2011.  Tuerah  (2013)  Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Minahasa  Tenggara.  Hasil  penelitiannya  yaitu  sistem  dan  Prosedur  telah dilaksanakan  sudah  sesuai  dengan  aturan.  Azwar  Rivai  Nasution(2016)  Pengaruh  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan.
Fadlan  Maula  (2017)  Evaluasi  Dan  Tantangan  Pemerintah  Dalam  Menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual Sebagai Wujud Pencapaian Good Governance (Studi Pada Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bantaeng).  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP  berbasis akrual  di  Dinas PPKAD belum  begitu efektif. Hal tersebut terkait kendala teknis dan kesiapan aparatur yang belum sepenuhnya paham dan menguasai SAP berbasis akrual. Namun, manfaat dengan diterapkannyaa SAP berbasis akrual sudah  dirasakan.  Tantangan  pemerintah  dalam  menerapkan  SAP  tersebut  ditinjau  dari komitmen  pimpinan  yaitu  pemerintah  telah  mendukung  perubahan  SAP  berbasis  akrual dengan  adanya  regulasi  yang  jelas  yakni  sistem, posedur,  dan  kebijakan  akuntansi  ditambah Peraturan  daerah  dan  Peraturan  Bupati  lainnya  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan keuangan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  analisis dengan  pendekatan  kuantitatif,  yaitu  penelitian  yang  kemudian  diolah  dan  dianalisis  untuk diambil  kesimpulan.  Artinya,  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  yang  menekankan analisisnya  pada  Evaluasi  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual  pada Kabupaten Luwu. Lokasi  dalam penelitian ini adalah di  Kabupaten Luwu Provinsi  Sulawesi Selatan yang terkonsentrasi di kantor BPKAD.
Jenis  data  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  mengenai  “Evaluasi  Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual ” adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  dilakukan,  dalam  hal  ini  bagian keuangan kantor BPKAD Kabupaten Luwu.
Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen kantor BPKAD berupa laporan  keuangan  tahun  2016  dan  2017.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif analisis karena penelitian ini berkaitan dengan Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasi Akral pada Kantor BPKAD Kabupaten Luwu. Objek penelitian dalam studi kasus ini dititikberatkan  pada  masalah  penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual  yang sesuai  dengan  PP  71  Tahun  2010.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  24  orang  yang merupakan Bagian Keuangan. Karena teknik sampling atau penarikan sampel yang digunakan adalah  non  probability  sampling  yang  merupakan  teknik  pengambilan  sampel  yang  tidak memberikan peluang sama untuk dipilih menjadi sampel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitan  ini,  pengumpulan  data  yang  didapat  berupa  data  primer  dan  data sekunder  yang  berasal  dari  hasil  wawancara.  Wawancara  dilakukan  di  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  belopa  dengan  Bapak    Alimuddin  dan  Ibu  Sri wahyuni.  Akuntansi  keuangan  pemerintah  Kota  Luwu  merupakan  bagian  dari  akuntansi sektor  publik,  yang  mencatat  dan  melaporkan  semua  transaksi  yang  berkaitan  dengan keuangan  daerah.  Yang  disebut  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilia dengan uang, termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah tersebut.  Pemerintah  kota  belopa  (luwu)  (  dalam  hal  ini  BPKAD)  melakukan  pelaporan keuangan  1  tahun  sekali.  BPKAD  membentuk  laporan  keuangan  dari  bidang  akuntansi sebagai tim konsolidasi.
Data yang dikumpulkan peneliti melalui wawancara dengan dua informan, yaitu bapak Alimuddin  dan  ibu  sri  wahyuni  selaku  Kabid  Akuntansi  dan  Pertanggungjawab  Keuangan pada Badan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa aparatur pengelola keuangan pemerintah Kota  Luwu  ketika  ditanya  akan  defenisi  dari  basis  akrual  itu  sendiri  dan  telah  menerapkan SAP dengan basis akrual sejak tahun 2015, sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan. Sedangkan  berdasarkan  wawancara  dengan  informan  kendala  yang  dihadapi  dalam menerapkan  SAP  Akrual  yaitu  hanya  dari  sistemnya  saja  yang  kadang-kadang  masih  sering error .
Bapak Alimuddin dan Ibu Sri wahyuni telah menyampaikan pengakuan dan pengukuran belanja  daerah  Kota  Luwu  sesuai  peraturan  pemerintah  dan  hal  tersebut  tidak  menyalahi aturan  pada  PP  No.  71  Tahun  2010.  Sedangkan  untuk  penyajian  dan  pengunkapan  beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK). Sesuai dengan pernyataan diatas dan pernyataan yang diungkap oleh Bapak Alimuddin dan Ibu Sri wahyuni sebelumnya tidak menyalahi aturan dalam PSAP

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  dalam  mengevaluasi  Penyajian  Laporan Keuangan  Berbasis  Akrual  pada  Kantor  BPKAD  Kabupaten  Luwu,  dalam  penelitian  ini menemukan; 1). Laporan keuangan BPKAD telah menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasia  Akrual,  hal  ini  didukung  oleh hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Akuntansi  di  Badan  Keuangan  Daerah  yang menyatakan  bahwa  kami  telah  menerapkan  SAP  Basis  Akrual  sejak  tahun  2015,  sesuai dengan  aturan  dalam  PP  71  Tahun  2010.Kantor  BPKAD  telah  menyajikan  7  laporan keuangan  yaitu:  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Perubahan  Saldo  Lebih,  Neraca, Laporan  Operasional,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  dan  Catatan  atas Laporan Keuangan Yang digunakan dalam menyusun LKPD yakni basis akrual. 2). Kendala dalam  penyajian  laporan  keuangan  yaitu  hanya  pada  diawal  berlakukannya  sistem  berbasis akrual dan setelah itu tidak ada lagi kendala-kendala yang dihadapi oleh BPKAD kab. Luwu.

## Saran
Setelah  penulis  mengemukakan  beberapa  kesimpulan  diatas,  maka  saran  untuk  pemerintah daerah  yaitu  Untuk  tahun  anggaran  berikutnya  agar  BPKAD  tetap  berpedoman  pada  peraturan yang  telah  ditetapkan  pemerintah  terkait  dengan  penyusunan  laporan  keuangan  yaitu  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hafiz Tanjung.2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
Arikunto,S.2006.  Prosedur  penelitian  :  Suatu  Pendekatan  Praktik.  (Edisi.Revisi).Jakarta:
Rineka Cipta
Athukorala, S. L., &  Reid,  B. (2003), Accrual  budgeting and accounting in  government  and its relevance for developing member countries.
Bungin, Burhan H.M, 2007; Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social, Jakarta : Kencana Prenama Media Group
Bastian,  Indra.  2010.  Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar  Edisi  Ketiga.  Penerbit Erlangga :Jakarta
Bungin,  Burhan.  2007.  Penelitian  Kualitatif:  komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan Ilmu Sosial lainya, Jakarta : Kencana
Fakhrurazi. 2010.
Standar
Akuntansi Pemerintahan.
http://fakhrurrzypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/.
Hariadi,  Pramono.,  Restianto,  Yanuar  E.,  Bawono,  Icuk  Rangga.,  2010.  Pengelolaan Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  2013.    Peraturan  Menteri    Dalam  Negeri Nomor  64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Jakarta.
Moleong,  L.J.  (2011).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya
Mahsun, M., (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:
Noor,  Juliansyah.  2011.  “Metode  Penelitian  :  Skripsi,  Tesis,  Disertasi,  dan  Karya  Ilmiah”.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ratmono,  Dwi&Mahfud,  Sholihin.  2015.  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual. Jogjakarta:
Republik  Indonesia.  2010.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
Sujarweni, V Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
Sadeli, Lili M. 2015. Accounting Theory. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
Sugiyono,  2013,  Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D.  (Bandung: ALFABETA).
Sugiyono. (2005).Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung; Alfabeta
Wijaya,  Henryanto.  2008.  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PP  No.  24  Tahun  2005)  Untun Pengelolaan  Keuangan  Negara  Yang  Transparan  dan  Akuntabel.  Jurnal  Akuntansi/ Tahun X II No.3.
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556  Diakses  tanggal  22  Oktober 2015.
https://rizamarta.wordpress.com/2012/12/22/pokok-pokok-perbedaan-sap-basis-kas-menuju- akrual-dengan-basis-akrual/