Journal of Applied Accounting and Taxation Article History Vol. 5, No. 1, March 2020, 70-84
e-ISSN: 2548-9925 Accepted January, 2020

## Tinjauan Komprehensif atas Peraturan Pembatasan Interest Deductions and Other Financial Payments di Indonesia
Nurul Ismah a dan Agustin Setya Ningrum b*
a Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, nurul.ismah90@gmail.com, Indonesia a Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, setyaningrum@ui.ac.id, Indonesia
Abstract . Tujuan penelitian ini adalah meninjau aspek dalam BEPS Action Plan 4 yang direkomendasikan oleh OECD dan G20 terhadap peraturan terkait pembatasan interest deductions and other financial payments di Indonesia. Penelitian ini juga membandingkan aspek tersebut dengan negara-negara OECD dan G20 serta mengidentifikasi potensi penerapan BEPS Action Plan  4  dalam  mengatasi base  erosion  and  profit  shifting .  Penelitian  bersifat  analisis  kualitatif  deskriptif,  yang  dilakukan melalui wawancara, tinjauan literatur, dan simulasi perhitungan potensi penerapan BEPS Action Plan 4 dengan menggunakan data wajib pajak tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa peraturan pembatasan interest deductions and other  financial payments di  Indonesia  sudah  memenuhi  6  dari 7  aspek, tetapi  dalam  bentuk  pendekatan  berbeda.  Peraturan perpajakan  negara-negara  yang  ditinjau  telah  memenuhi  aspek-aspek  tersebut  dengan  penyesuaian  karakteristik  negara. Kombinasi antara fixed ratio melalui DER dan BEPS Action Plan 4 dapat mengatasi praktik BEPS dengan lebih baik karena saling  menutupi  kelemahan  masing-masing  pendekatan.  Komitmen  mengadopsi  rekomendasi best  practice diperlukan  demi terwujudnya kesamaan perlakuan perpajakan melalui harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia dan negara lainnya.
Keywords: Base  Erosion  and  Profit  Shifting ; Debt  Shifting ; Interest  Deductions  and  Other  Financial  Payments ;  Pajak Internasional; Thin Capitalization .
* Corresponding author. E-mail: setyaningrum@ui.ac.id.

## Pendahuluan
Potensi  penghindaran  pajak  terlihat  pada  perilaku wajib  pajak  yang  menggeser  labanya  dari high-tax country ke low-tax  country (Bartelsman  dan Beetsma,  2003),  agar  memperoleh  tarif  pajak  yang lebih  rendah.  Penggeseran  penghasilan  tersebut menyebabkan terjadinya penggerusan basis pemajakan  pada  negara  sumber.  Hal  ini  dibuktikan dengan  menurunnya corporate  effective  tax  rates (ETRs)  dan  meningkatnya  jumlah  perusahaan  yang melaporkan  kewajiban  perpajakannya  nihil  (ATO, 2010). Praktik ini umumnya terjadi pada perusahaan multinasional  (penanaman  modal  asing  (PMA)) 1 . Kerugian  PMA  tersebut  diindikasikan  bukan  dari operasionalnya  melainkan  dari  biaya  bunga  dan biaya-biaya lainnya.
Cara  yang  paling  sederhana  dan  banyak  ditemui untuk  melakukan  penggerusan  basis  pemajakan adalah  melalui  biaya  bunga  pinjaman  (Burnett, 2015).  Motifnya  adalah  untuk  mendapatkan  insentif dan  kesempatan  menggeser  profitnya  dari  negara dengan tarif pajak tinggi ( high-tax country ) ke negara dengan tarif pajak rendah ( low-tax country ) (Haufler dan  Runkel,  2009).  Praktik  ini  didukung  dengan fleksibilitas  yang  dimiliki  perusahaan  multinasional dalam  menempatkan debt pada high-tax  country (Yoshihiro, 2014). Implikasinya, perusahaan multinasional  dapat  menaikkan  utangnya  sampai dengan  batas  maksimum  tanpa  dikenakan  pajak (Egger, et.al., 2009).
Praktik  penggandaan debt tersebut  menyebabkan terjadinya  penggerusan  basis  perpajakan  domestik dan  pergeseran  keuntungan  di  berbagai  negara.  Hal ini  memicu  isu base  erosion  and  profit  shifting (BEPS)  mencuat  dalam  forum-forum  publik internasional,  seperti Organization  for  Economic Cooperation  and  Development (OECD)  dan  G20. Dari  forum  tersebut  dirumuskan  15 Action  Plan untuk  mengatasi  praktik  BEPS  tersebut.  Salah satunya adalah Action Plan 4: Limiting Base Erosion Involving  Interest  Deductions  and  Other  Financial Payments. Action Plan tersebut bersifat rekomendasi best  practice untuk  menyusun  ketentuan  yang mencegah  penggerusan  basis  perpajakan  melalui pembatasan  terhadap  biaya  bunga  dan  pembayaran biaya  finansial  lainnya.  Indonesia,  sebagai  anggota
1 Menteri  Keuangan  menyatakan  bahwa  sekitar  2.000  PMA  tidak membayar  pajak  dalam  10  tahun  terakhir  karena  mengklaim  perusahaan tersebut  selalu  merugi  (Jefriando,  2016,  http://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-3170629/2000-perusahaan-asing-tak-bayar-pajak-negara- rugi-rp-500-t. 22 Maret 2016)
G20 dan associate member dalam BEPS Project , ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan Action Plan tersebut.
Sebelum  tahun  2015,  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP)  sebagai  otoritas  perpajakan  di  Indonesia menggunakan pendekatan berdasarkan Pasal 18 ayat (1)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1983  sebagaimana  sudah  diganti  dengan  (stdd) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang Pajak  Penghasilan  (yang  selanjutnya  disebut  UU PPh)  dalam  menghadapi  kasus  sengketa  terkait pembatasan biaya bunga dan biaya finansial lainnya. Pendekatan  dengan  Pasal  18  ayat  (1)  UU  PPh dianggap  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat karena  belum  dilaksanakannya  amanat  untuk menetapkan rasio utang terhadap modal oleh Menteri Keuangan.
Selain itu, berdasarkan pengamatan pra-penelitian, terdapat 76 wajib pajak yang melaporkan rugi selama 5  tahun  berturut-turut.  Dari  pengamatan  tersebut diketahui  bahwa  terdapat  19  wajib  pajak  yang kerugiannya  bukan  bersumber  dari  kegiatan operasional,  melainkan  dari  biaya  bunga  pinjaman. Hal  ini  terlihat  dari  biaya  bunga wajib  pajak  yang melebihi  pendapatan  sebelum  pajak,  bunga, penyusutan  dan  amortisasi  (EBITDA).  Faktanya, wajib  pajak  tersebut  masih  eksis  beroperasi  di Indonesia, tetapi tidak pernah membayar pajak.
Kemudian,  pengamatan  pra-penelitian  juga dilakukan terhadap 413 wajib pajak yang melaporkan rugi  pada  tahun  2015.  Dari  pengamatan  tersebut terdapat wajib pajak yang DER-nya di atas 10:1. Hal ini  mengindikasikan  bahwa  wajib  pajak  mendanai usahanya  dari  utang,  bukan  dari  modal.  Kondisi tersebut dapat membahayakan wajib pajak dari risiko kebangkrutan.
Sebagai  manifestasi  dari  keseriusan  untuk menghindari  praktik  yang  tidak  sehat,  pemerintah menetapkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 169/PMK.010/2015  tentang  Penentuan  Besarnya Perbandingan  Antara  Utang  dan  Modal  Perusahaan untuk  Keperluan  Penghitungan  Pajak  Penghasilan. PMK  169/2015  tersebut  memiliki  kesamaan  tujuan dengan BEPS Project Action Plan Nomor 4: Limiting Base  Erosion  Involving  Interest  Deductions  and Other  Financial  Payments ,  yaitu  membatasi  biaya bunga  yang  diperhitungkan  dalam  menghitung penghasilan kena pajak.
Hal  ini  menjawab  kekhawatiran  dari  penelitian- penelitian  terdahulu.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Saleh  (2003)  misalnya,  menyimpulkan  bahwa terdapat praktik minimalisasi modal dilakukan wajib pajak  sebagai  upaya  penghindaran  kewajiban
perpajakan  di  Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  terlihat pada  skema  pinjaman  antar related  party (Prasetyo, 2007),  karena relatif  lebih  mudah  dilakukan  dengan memanfaatkan loophole dari  peraturan  perpajakan yang berlaku (Siahaan, 2010). Berbeda dengan hasil penelitian-penelitian  tersebut,  penelitian  yang dilakukan  oleh  Harisman  (2014)  dan  Christiana (2015)  menyimpulkan  bahwa  belum  ditemukannya upaya penghindaran pajak melalui peningkatan DER pada perusahaan terbuka. Isu ini terus diteliti karena belum adanya kepastian hukum terkait dengan DER yang  digunakan  dalam  penghitungan  pajak penghasilan pada saat itu. Penelitian yang dilakukan oleh  Siregar  (2007),  Siahaan  (2010),  Alhusnieka (2011)  dan  Hartono  (2014)  disarankan  agar  amanat Pasal  18  ayat  (1)  UU  PPh  tersebut  segera dilaksanakan,  sehingga  praktik  penghindaran  pajak dapat dengan mudah diidentifikasi.
Berdasarkan  gambaran  kondisi  di  atas,  maka penelitian ini dilakukan dengan tiga tujuan. Pertama adalah  meninjau  secara  kompehensif  peraturan pembatasan interest  deductions  and  other  financial payments di Indonesia melalui pendekatan DER yang berlaku  di  Indonesia  dengan  diterbitkannya  PMK 169/PMK.010/2015.  Tinjauan  akan  berdasarkan aspek-aspek  dalam  BEPS Action  Plan 4.  Selain  itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk membandingkan  peraturan  pembatasan interest deductions  and  other  financial  payments yang berlaku  di  Indonesia,  negara-negara  anggota  OECD dan  G20  lainnya  serta best  practice yang direkomendasikan  oleh  OECD  dan  G20.  Tujuan terakhir  adalah  melihat  potensi  penerapan  BEPS Action  Plan 4  tersebut  dalam  mengatasi  praktik BEPS di Indonesia.
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  dalam penelitian  ini  Indonesia  telah  menetapkan  tingkat utang  yang  berpotensi  sebagai  upaya  penghindaran pajak  dan  menggerus  basis  pemajakan.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  memberikan  gambaran  terkait peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  dalam memenuhi  aspek-aspek  yang  direkomendasikan dalam  BEPS Action Plan 4 . Hal  ini  belum  pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya.

## Kajian Literatur
Thin  Capitalization dan  Hubungannya  dengan Transfer Pricing
Pada umumnya, peraturan perpajakan memperbolehkan  biaya  bunga  dijadikan  sebagai
unsur  pengurang  ( deductible  expense )  dalam menghitung  penghasilan  kena  pajak,  tetapi  tidak dengan dividen. Perbedaan perlakuan antara dividen dan  biaya  bunga  tersebut  mendorong  terjadinya praktik thin  capitalization (Kurniawan,  2010). Thin capitalization adalah praktik di perusahaan memiliki modal  yang  tipis,  karena  sebagian  besar pembiayaannya  bersumber  dari  utang.  Dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan tersebut, perusahaan  menyusun  strategi  yang  berdampak signifikan  terhadap  tingkat  keuntungan  yang dilaporkan  untuk  keperluan  perpajakan.  Perusahaan multinasional  lebih  leluasa  menentukan  harga transfer  tingkat  bunga  dalam intracompany  loan. Semakin  tinggi  tingkat  bunga,  semakin  tinggi  biaya bunga  sebagai  pengurang  pajak,  semakin  rendah pajak  yang  dibayarkan.  Untuk  tujuan  penghematan pajak,  utang  menjadi  lebih  efektif  daripada  modal (OECD, 2012).

## Prinsip dan Asas dalam Perpajakan Internasional
Setiap  negara  memiliki  kedaulatan  dalam memajaki  penduduk  maupun  bukan  penduduk  yang ada  di  negaranya  berdasarkan  prinsip  yang  dianut masing-masing  negara.  Perbedaan  prinsip  tersebut memunculkan  isu  pemajakan  berganda  internasional yang  dikhawatirkan  dapat  menghambat  kegiatan ekonomi.  Dibutuhkan  perhatian  khusus  untuk mengatasi  kekhawatiran  tersebut.  Menurut  Soemitro (1986)  dalam  Mightyn  (2015), ada  beberapa  prinsip dan asas hukum pajak internasional. Prinsip tersebut terdiri  atas  prinsip  kedaulatan,  keadilan,  negara hukum,  teritorial/wilayah,  universalitas.  Sementara itu, asas yang diterapkan meliputi asas negara tempat tinggal,  negara  asal/sumber,  kebangsaan,  dan pendirian tetap ( Permanent Establishment (PE)/Badan Usaha Tetap (BUT))
Tax Avoidance dan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
Suatu  transaksi  dikategorikan unacceptable  tax avoidance memiliki  karakteristik:  (i)  tidak  memiliki tujuan  usaha  yang  baik;  (ii)  semata-mata  untuk menghindari  pajak;  (iii)  tidak  sesuai  dengan spirit dan intention of parliament ; dan (iv) adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian.  Selain tax  avoidance ,  muncul  istilah  baru base  erosion  and  profit  shifting (BEPS) . Menurut OECD  (2013a),  BEPS  merupakan  sebuah  strategi perencanaan  pajak  yang  mengeksploitasi  celah  dan
ketidaksesuaian  dalam  peraturan  perpajakan.  Wajib pajak dapat menggeser atau mengalihkan keuntungan melalui  cara  yang  artifisial  dari  negara  dengan  tarif pajak tinggi ( high-tax country) ke negara dengan tarif pajak yang rendah (low-tax country) atau bahkan nol (zero-tax country) .
Rekomendasi BEPS Action Plan 4: Limiting Interest Deductions  and  Other  Financial  Payments (OECD/G20)
Rekomendasi  BEPS Action  Plan 4  tersebut  dapat difokuskan ke dalam 10 aspek, berikut ini:
a. Definisi biaya bunga dan biaya bunga lainnya OECD dan G20 mendefinisikan biaya bunga yang dibatasi  harus  mencakup  segala  bentuk  biaya pinjaman atau biaya finansial lainnya yang setara dengan biaya bunga, seperti komponen pendanaan dalam sewa pembiayaan, kapitalisasi biaya bunga yang  ditambahkan  ke  nilai  aset  terkait,  dan keuntungan  atau  kerugian  perubahan  kurs  atas pinjaman dalam mata uang asing.
b. Entitas  yang  diberlakukan  ketentuan  pembatasan biaya bunga Setiap entitas memiliki risiko yang berbeda-beda, sehingga  diperlukan  ambang  batas  minimum  ( de minimis  treshold) sebagai filter pertama  untuk mengatasi  BEPS.  Ambang  batas  minimum  yaitu ambang  batas  dimana  perusahaan  dianggap berisiko  rendah  untuk  melakukan  praktik penghindaran  pajak.  Ambang  batas  tersebut diterapkan  terhadap  jumlah  total  beban  bunga bersih yang dibebankan perusahaan.
c. Dasar pendekatan terbaik Dasar pendekatan yang direkomendasikan adalah langsung menggunakan tingkat biaya bunga yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena  pajak.  Pendekatan  yang  berdasarkan  biaya bunga  juga  dapat  mengantisipasi  risiko  adanya interest  rate yang  tidak  wajar  yang  sulit  untuk dilakukan pengujian.
d. Pengukuran aktivitas ekonomi Pengukuran  aktivitas  ekonomi  berdasarkan  nilai aktiva  memiliki  kelebihan  lebih  stabil  dan compliance  cost- nya  rendah.  Namun  pendekatan ini  tidak  dapat  membatasi  entitas  yang  rugi.
Artinya,  entitas  yang  mengakui  rugi  tetap  dapat mengurangi  biaya  bunganya.  Oleh  karena  itu, pengukuran aktivitas ekonomi melalui pendapatan lebih direkomendasikan dalam BEPS Action Plan 4 dan karenanya hanya perusahaan yang earning- nya positif yang dapat membiayakan biaya bunga.
e. Fixed Ratio Rules (FRR)
Pendekatan fixed ratio rules (FRR) diukur dengan menggunakan  pembatasan  persentase  tertentu biaya  bunga  bersih  terhadap profit atau pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi  ( earning  before  interest,  taxes, depreciation  and  amortisation  ( EBITDA )) berdasarkan pelaporan fiskal. Karenanya, pengukuran  ini  dapat  dihubungkan  langsung dengan penghasilan kena pajak entitas. Persentase rasio  biaya  bunga  terhadap  EBITDA  yang direkomendasikan  dalam  BEPS Action  Plan 4 yaitu  rentang  10%  s.d.  30%.  Atas  entitas  yang melebihi rasio  yang  ditentukan  maka  porsi  biaya bunga  yang  diperkenankan  sebagai  pengurang pajak  maksimal  hanya  sebatas  rasio  yang ditetapkan,  dan atas  kelebihan  biaya  bunga  yang melewati  rasio  tidak  dapat  dijadikan  sebagai pengurang pajak.
Walaupun mudah digunakan,  FRR masih tumpul untuk  mengatasi  fakta  bahwa  operasi  perusahaan multinasional  yang  mempunyai  beragam  sektor, memiliki  tingkat leverage yang  bervariasi.  Pada sektor  tertentu  tingkat leverage- nya  mungkin rendah,  namun  di  sektor  lain  mungkin  tingkat leverage -nya  tinggi.  Tinggi  rendahnya  tingkat leverage mungkin  bukan  hanya  disengaja  untuk kepentingan  perpajakan  semata,  melainkan  juga untuk  kepentingan  ekonomi.  Karenanya,  masih diperlukan  kombinasi  antara FRR dengan group ratio rules.
f. Group Ratio Rules (GRR) Uji GRR direkomendasikan  sebagai  tahapan berikutnya  setelah fixed  ratio  rules. Uji  ini diberlakukan kepada  entitas  yang  melebihi ambang  batas FRR agar  tetap  diperbolehkan mengurangkan biaya bunga dari penghasilan kena pajak  menggunakan GRR .  Tetapi,  biaya  bunga yang  direkomendasikan  tidak  lebih  dari  10% group  ratio .  Pengukurannya  menggunakan  rasio biaya bunga terhadap pihak ketiga bersih terhadap EBITDA  konsolidasi group .  Apabila  rasio tersebut  lebih  dari  batas  yang  ditentukan,  maka biaya  bunga  pada  pihak  ketiga  yang  dapat dijadikan  pengurang  pajak  hanya  sebesar  porsi maksimum group ratio .
g. Mengatasi volatilitas dan perpajakan berganda Tingkat  pendapatan  sangat  dipengaruhi  oleh aktivitas perekenomian di suatu negara. Selain itu, pembatasan  bunga  memiliki  isu  perpajakan berganda  yang  harus  diperhatikan  oleh  setiap negara,  yaitu  ketika  beban  bunga  yang  menjadi objek  pajak  di  suatu  negara  dibatasi,  apakah
pendapatan  bagi  negara  yang  menerima pendapatan  bunga  dipajaki  secara  penuh,  atau hanya sebatas yang dibiayakan oleh debitur. Untuk mengatasi volatilitas tersebut, BEPS Action Plan 4  merekomendasikan  agar  menggunakan EBITDA  rata-rata  dari  beberapa  tahun,  atau memperbolehkan  kompensasi  atas  biaya  bunga yang  tidak  dapat  dibiayakan  pada  tahun  pajak pelaporan dan kapasitas biaya bunga yang belum terpakai  karena  masih  di  bawah rasio  agar  dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya.
h. Tujuan peraturan Agar  dapat  membatasi  biaya  bunga  yang berlebihan dengan efektif,  peraturan yang dibuat harus  bertujuan untuk  membatasi  langsung  biaya bunga.  Oleh  karena  itu,  direkomendasikan  agar setiap  negara  membuat  peraturan  khusus  yang mereduksi risiko  penghindaran  pajak dan  praktik BEPS.
i. Penerapan  pendekatan  terbaik  bagi  kelompok perbankan dan asuransi BEPS Action  Plan ke-4  juga  menyatakan  bahwa harus  ada  fitur  tertentu  yang  dapat  digunakan dengan efektif untuk mengatasi penggerusan basis pemajakan  dan  pergeseran  laba  di  sektor perbankan  dan  asuransi.  Hal  ini  dikarenakan kedua  industri  tersebut  memiliki  proses  bisnis yang  berbeda  dari  sektor  lainnya.  Di  kedua industri tersebut, uji FRR dan GRR dinilai kurang efektif.  OECD  dan  negara-negara  G20  masih melakukan  kajian  yang  diharapkan  selesai dalam tahun  2016  untuk  memberikan  rekomendasi pendekatan  tertentu  atas  sektor  perbankan  dan asuransi.
j. Penerapan pendekatan terbaik Yang  perlu  diperhatikan  dalam  aspek  ini  adalah bagaimana  penerapan  pembatasan intertest deductions dan other  financial  payments dapat berkoordinasi  dan  berinteraksi  dengan  BEPS Action Plan lainnya.
Ketentuan  Pajak  Penghasilan  Terkait  Pembatasan Interest Deductions dan Other Financial Payments di Indonesia
Pada  8  Oktober  1984,  Menteri  Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor  1002/KMK.04/1984  tentang  Penentuan Perbandingan  Antara  Hutang  dan  Modal  Sendiri Untuk  Keperluan  Pengenaan  Pajak  Penghasilan. Dalam  KMK  tersebut  diatur  bahwa  angka  DER perusahaan  setinggi-tingginya  adalah  tiga  dibanding
satu (3:1). Namun, lima bulan kemudian, yaitu pada tanggal  8  Maret  1985,  KMK  tersebut  ditunda pemberlakuannya.  Penundaan  ini  didasarkan  pada pertimbangan bahwa dengan penentuan batasan DER tersebut dikhawatirkan akan menghambat perkembangan  dunia  usaha,  sehingga  pelaksanaan KMK.1002/KMK.04/1984  dirasa  perlu  untuk ditangguhkan.
Tiga  dekade  kemudian,  yaitu  pada  tanggal  9 September  2015,  diterbitkan  kembali  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  169/PMK.010/2015 tentang  Penentuan  Besarnya  Perbandingan  Antara Utang  dan  Modal  Perusahaan  untuk  Keperluan Penghitungan  Pajak  Penghasilan.  Peraturan  Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk keperluan penghitungan  Pajak  Penghasilan  bagi  Wajib  Pajak badan  yang  didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Besarnya  DER  ditetapkan  paling  tinggi  empat banding  satu  (4:1).  Utang  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  ini  didefiisikan  sebagai  saldo  rata-rata utang pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang  dihitung  berdasarkan  saldo  utang rata-rata  tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak atau tahun pajak yang  bersangkutan.  Sementara  yang  dimaksud dengan modal adalah rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak atau pada bagian akhir tahun pajak  yang  bersangkutan,  yang  meliputi  ekuitas sebagaimana  dimaksud  dalam  standar  akuntansi keuangan  yang  berlaku  umum  dan  pinjaman  tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.
PMK  mengenai  pembatasan  DER  perusahaan  ini mengecualikan  wajib  pajak  bank;  lembaga pembiayaan;  asuransi  dan  reasuransi;  industri pertambangan  minyak  dan  gas  bumi,  pertambangan umum,  dan  pertambangan  lainnya  yang  terikat kontrak  bagi  hasil,  kontrak  karya,  atau  perjanjian kerja  sama  pengusahaan  pertambangan,  dan  dalam kontrak  atau  perjanjian  dimaksud  mengatur  atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan  antara  utang  dan  modal;  Wajib  Pajak yang  seluruh  penghasilannya  dikenai  Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan  sendiri;  dan  Wajib  Pajak  yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.
Dalam  hal  besarnya  DER  melebihi  4:1,  maka biaya  pinjaman  yang  dapat  dijadikan  sebagai pengurang  pajak  hanya  sebesar  biaya  pinjaman sesuai  dengan  porsi  DER.  Yang  termasuk  dalam lingkup biaya pinjaman yang dimaksud, yaitu bunga pinjaman,  diskonto  premium  yang  terkait  dengan pinjaman,  biaya  tambahan  yang  terjadi  yang  terkait dengan  perolehan  pinjaman (arrangement  of
borrowings) , beban keuangan dalam sewa pembiayaan,  biaya  imbalan  karena  jaminan pengembalian  utang,  dan  selisih  kurs  yang  berasal dari  pinjaman  dalam  mata  uang  asing  sepanjang selisih  kurs  tersebut  sebagai  penyesuaian  terhadap biaya bunga dan biaya lainnya.
Dalam  hal  Wajib  Pajak  memiliki  utang  kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka biaya pinjaman  atas  utang  tersebut  harus  memenuhi ketentuan  Pasal  6  dan  Pasal  9  UU  PPh  dan  prinsip kewajaran  dan  kelaziman  usaha  sebagaimana  yang dimaksud  pasal  18  ayat  (3)  UU  PPh.  Selain  itu, apabila  Wajib  Pajak  memiliki  saldo  ekuitas  nol, maka  seluruh  biaya  pinjaman  tidak  dapat diperhitungkan  dalam  penghitungan  penghasilan kena pajak.
Di  samping  itu,  Wajib  Pajak  yang  mempunyai utang  swasta  luar  negeri  diwajibkan  untuk menyampaikan laporan terkait besarnya utang swasta luar  negeri  tersebut  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak melalui  tata  cara  yang  diatur  dalam  Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak.  Apabila  laporan  tersebut tidak  disampaikan,  maka  biaya  pinjaman  yang terutang  dari  utang  swasta  luar negeri tersebut  tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak.

## Metode Penelitian
Untuk  mencapai  rumusan  permasalahan  pertama dalam  penelitian  ini,  maka  akan  dilakukan  tinjauan secara  komprehensif  terhadap  peraturan  pembatasan interest  deductions  and  other  financial  payments di Indonesia  melalui  pendekatan  DER  yang  mulai berlaku setelah diterbitkannya
PMK
169/PMK.010/2015,  tinjauan  akan  berdasarkan aspek-aspek  dalam  BEPS Action  Plan 4.  Langkah pertama yaitu tersebut digunakan metode yang terdiri dari pengkategorian aspek-aspek dalam BEPS Action Plan  4 ke  dalam  aspek-aspek  yang  akan  ditinjau dalam  penelitian  dan  pemilihan  responden  untuk wawancara.  Untuk  mempermudah  pembahasan, penelitian  ini  akan  meninjau  literatur  peraturan  ke dalam 7 aspek berikut ini:
a. Pendekatan yang digunakan. Aspek ini mencakup aspek  entitas  yang  memiliki  risiko  rendah sehingga  diberlakukan de  minimis  treshold, pendekatan  FRR,  pendekatan  GRR,  dan pendekatan  lainnya  yang  dimaksudkan  untuk mengatasi  volatilitas  dan  perpajakan  berganda dalam  satu  kesatuan  pendekatan.  Penggabungan aspek  ini  diharapkan  dapat  menggambarkan
secara  menyeluruh  terkait  pendekatan  yang direkomendasikan dalam BEPS Action Plan 4.
b. Definisi  elemen  rasio.  Aspek  ini  merupakan perpanjangan  dari  aspek  dasar  pengukuran terbaik. Setiap negara memiliki perbedaan dalam mendefinisikan elemen rasio berdasarkan interest expense terhadap  EBITDA,  maupun  DER  yang digunakan dalam penghitungan rasio tersebut.
c. Entitas  yang  diberlakukan  dan  dikecualikan. Aspek ini mendefinisikan entitas yang diberlakukan  dan  dikecualikan  dari  pembatasan biaya  bunga,  termasuk  perlakuan  pada  aspek perbankan dan asuransi.
d. Pengukuran  aktivitas  ekonomi  entitas.  Aspek  ini untuk memberikan gambaran preferensi pengukuran  aktivitas  ekonomi  entitas  yang diterapkan.
e. Definisi dari biaya bunga dan pembayaran lainnya yang secara ekonomis setara dengan biaya bunga. Aspek ini penting untuk mengetahui sejauh mana biaya  bunga  yang  dibatasi  dalam BEPS  Action Plan 4 , Indonesia , dan negara lainya.
f. Tujuan penerapan pembatasan interest deductions and  other  financial  payments .  Aspek  ini merupakan  perpajangan  dari  aspek  tujuan peraturan.
g. Ketentuan khusus lainnya  yang berkaitan dengan pembatasan biaya bunga tersebut. Aspek ini untuk membahas adanya aturan khusus yang diperlakukan  masing-masing  negara  untuk mengatasi  pembatasan  biaya  bunga  yang  tidak dapat diatur secara umum. Dengan aspek ini dapat diketahui  adanya  harmonisasi  peraturan  di masing-masing negara, dan kesesuaiannya dengan rekomendasi dalam BEPS Action Plan 4.
Selain  itu,  untuk menjawab  permasalahan 1,  juga dilakukan wawancara yang mendalam kepada pihak- pihak  terkait  dan  peninjauan  makalah  terkait. Wawancara  dilakukan  dengan  Badan  Kebijakan Fiskal  (BKF)  dalam  kapasitasnya  sebagai  institusi yang  berwenang  atas  ketentuan  perpajakan  terkait kebijakan  fiskal  di  Indonesia  yang  diwakili  oleh Syarif Ibrahim Busono Adi selaku Kepala Subbidang PPh Umum, DJP dalam kapasitasnya sebagai otoritas perpajakan  di  Indonesia  diwakili  oleh  Bapak  Ibnu Wijaya,  dan  pihak  akademisi  sebagai  pihak independen  untuk  mencari  masukan  lain  terkait ketentuan  pembatasan interest  deduction  and  other financial  payments di  Indonesia.  Untuk  wawancara dengan  akademisi  dilakukan  dengan  Bapak  Anung Andang  Wiratama  dan  Bapak  Anang  Mury Kurniawan.
Berikut  pertanyaan  yang  ditanyakan  dalam wawancara:
a. Bagaimana  pendapat  Bapak  tentang  praktik penggerusan  basis  pemajakan  dan  pergeseran laba  ( base  erosion  and  profit  shifting/BEPS )  di Indonesia?  Termasuk  dalam acceptable  tax avoidance atau unacceptable tax avoidance ?
b. Menurut  Bapak,  praktik  BEPS  yang  paling sering terjadi di Indonesia dengan skema apa?
c. Apa  saja  kesulitan  untuk  mengatasi  praktik BEPS  umumnya?  dan  Praktik  BEPS  melalui biaya bunga yang berlebihan pada khususnya?
d. Apakah  Bapak  sudah  mendengar  tentang  BEPS Action  Plan  yang  dirumuskan  oleh  member OECD dan negara-negara G20?
e. Bagaimana  pendapat  Bapak  dengan  BEPS Action  Plan  No.  4: Limiting  Base  Erosion Involving  Interest  Deductions  and  Other Financial Payments ? apakah rekomendasi BEPS Action  Plan tersebut  dapat  dikatakan  sebagai best practise ?
f. Menurut  Bapak,  dengan  diterbitkannya  PMK 169/PMK.010/2015 apakah sudah sesuai dengan rekomendasi  BEPS  Action  Plan  No.4  tersebut untuk mengatasi BEPS di Indonesia?
g. Bagaimana pendapat Bapak terkait definisi utang dan modal dalam PMK 169/PMK.010/2015?
h. Terkait  dengan  biaya  bunga  yang  tidak  dapat diberlakukan  sebagai  pengurang  pajak  pada PMK 169/PMK.010/2015 tersebut, apakah sudah didefinisikan dengan cukup baik?
i. Apakah  masih  terdapat  biaya  bunga  terkait dengan  BEPS  Action  Plan  No.4  yang  belum termasuk dalam definisi PMK
169/PMK.010/2015?
j. Menurut pandangan Bapak, dimana poin penting yang  menjadi  kunci  PMK  169/PMK.010/2015 ini untuk mengatasi BEPS?
k. Bagaimana  dengan  pembatasan  bunga  untuk Wajib  Pajak  yang  dikecualikan  dalam  PMK 169/PMK.010/2015?
l. Menurut Bapak, negara member OECD dan G20 mana yang dapat dijadikan benchmark Indonesia dalam menerapkan BEPS Action Plan No.4?
m. Bagaimana  ada  aspek  perpajakan  berganda dalam  pembatasan  biaya  bunga  pada  BEPS Action Plan No.4?
n. Bagaimana  dengan  target  dari  diterapkannya PMK 169/PMK.010/2010 secara umumnya? dan khususnya terhadap praktik BEPS?
Selain  wawancara,  juga  dilakukan  peninjauan makalah  yang  dipublikasikan  oleh  Darussalam  dan
Kristiaji  (2015)  di  Danny-Darussalam  Tax  Center (DDTC).
Perumusan  masalah  kedua  dapat  dijawab  dengan membandingkan aspek yang ditinjau dalam rumusan masalah  1  terhadap  peraturan  perpajakan  yang berlaku  di  Indonesia,  negara  OECD  dan  G20,  serta best  practice yang  direkomendasikan  oleh  OECD dan  G20.  Untuk  mempersempit  pembahasan, terpilihlah  5  sampel  negara  dengan  alasan  sebagai berikut:
a. Australia,  menurut  Amin  (2013)  dalam  Hartono (2014),  negara member OECD  ini  memiliki karakteristik  yang  mirip  dengan  Indonesia,  yaitu wilayah  negaranya  yang  luas,  kekayaan  sumber daya  alam  berupa  hasil  perkebunan,  peternakan dan tambang, serta bukan negara industri jasa.
b. Jepang  dipilih  karena  berdasarkan  data  statistik utang luar negeri swasta yang dipublikasikan oleh Bank  Indonesia  merupakan  negara  OECD pemberi  pinjaman  terbanyak.  Selain  itu,  Jepang juga  menerapkan  pendekatan earning  stripping rules yaitu alternatif pendekatan fixed ratio selain yang direkomendasikan dalam BEPS Action Plan 4.
c. Afrika  Selatan  dipilih  karena  memiliki  beberapa kesamaan,  yaitu  merupakan  negara  berkembang dan  juga  merupakan negara partner OECD  yang tarif pajak korporasinya 28%, tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang tarifnya 25%. Baik Afrika Selatan maupun Indonesia tarif pajak korporasinya di atas tarif rata-rata global, 23,63% versi KPMG.
d. China dipilih karena sama-sama tergabung dalam G20  dan  memiliki  tarif  pajak  korporasi  sama dengan Indonesia, yaitu 25%.
e. Inggris  dipilih  karena  pernah  terjadi  kasus penghindaran pajak seperti Starbucks, yang salah satu  materinya  terkait intercompany  loan.
Starbucks untuk membayar denda pajaknya.
Metode  ketiga  ini  untuk  memberikan  gambaran bagaimana praktis penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba di Indonesia, kemudian membandingkan  pendekatan fixed  ratio yang digunakan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  saat ini  di  Indonesia  dengan  pendekatan  yang direkomendasikan dalam BEPS Action Plan 4. Data- data  yang  digunakan  bersumber  dari  Direktorat Jenderal  Pajak.  yang  dikategorikan  dalam  2  data, yaitu data wajib pajak yang melaporkan rugi selama 5 tahun berturut-turut dan data pelaporan perpajakan tahun 2015.
a. Data  wajib  pajak  yang  melaporkan  rugi  5  tahun berturut-turut Untuk mengetahui gambaran praktik penggerusan basis  pemajakan  oleh  wajib  pajak  dapat  dilihat melalui komponen biaya pada Wajib Pajak (WP) mengalami  kerugian  dan  5  tahun  berturut-turut dan  tidak  pernah  membayar  pajak.  Dalam pembahasan,  sumber  data  berasal  dari  DJP dengan  sampel  dari  tahun  2011  s.d.  2015  dan kriteria  WP  Badan  tersebut  melaporkan  rugi selama  5  tahun  berturut-turut  serta  terdaftar  di Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  di  lingkungan Kantor  Wilayah  (Kanwil)  Besar,  Kanwil  DJP Jakarta  Khusus,  dan  seluruh  KPP  Madya  di Indonesia,  dengan  total  32  KPP.  KPP  tersebut dipilih  karena  penerimaan  PPh  Badan  dari  KPP tersebut  mewakili  lebih  dari  70%  penerimaan pajak  per  tahun  2015.  Selanjutnya,  dikurangi dengan  data  WP  yang  dikecualikan  dari  PMK 169/PMK.010/2015 berdasarkan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dalam KEP-321/PJ/2012 dan  WP  dengan  rasio interest  to EBITDA-nya kurang  dari  atau  sama  dengan  nol,  karena berdasarkan  Lampiran  B  BEPS Action  Plan 4 , WP dengan EBITDA negatif dikecualikan dalam melihat pengaruh fixed ratio
yang direkomendasikan  dalam  BEPS Action  Plan 4. Dari 9.444 data yang tersedia, hanya 380 sampel (76  WP  per  tahun)  data  yang  dapat  digunakan dalam penelitian.
b. Data pelaporan perpajakan tahun 2015 Data  sampel  yang  digunakan  untuk  mengetahui potensi  penerapan  BEPS Action  Plan 4  dalam mengatasi BEPS di Indonesia, dipilih berdasarkan kriteria  sebagai  berikut.  Dari  seluruh  data  WP yang terdaftar aktif di DJP per 31 Desember 2015, hanya  dipilih  data  WP  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  yang  telah  melaporkan  SPT  Tahun 2015  dan  datanya  ter- input dalam  sistem informasi  perpajakan  DJP.  Kemudian,  data tersebut dikurangi data yang tidak lengkap, DER- nya  kurang  dari  atau  sama  dengan nol,  dan  juga kriteria  pengurangan  pada  huruf  a.  Dari  28.995 data, hanya 2.568 yang dapat dilakukan observasi.

## Hasil dan Pembahasan
Tinjauan  Literatur  atas  Aspek-Aspek  dalam  BEPS Action Plan 4
Pembatasan interest  deductions  and  other financial payments merupakan amanat dari Pasal 18
ayat (1) UU PPh yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 2  PMK  169/PMK.010/2015.  Pembatasan  tersebut menerapkan  pendekatan  dengan  basis  rasio  yang tetap ( fixed ratio) dengan mengacu pada tingkat DER paling tinggi 4:1. Ambang batas ini lebih longgar dari peraturan  sebelumnya  (KMK.1002/KMK.04/1984) yang batasnya hanya 3:1. Keputusan tingkat DER 4:1 merupakan  hasil  dari  pengamatan  yang  dilakukan BKF. Responden dari BKF menyebutkan bahwa hasil pengamatan  BKF  menunjukkan  bahwa  pada umumnya  kondisi  usaha  memiliki    ambang  batas DER 3:1. Namun untuk meminimalisasi ketidaksiapan  pihak  swasta,  maka  diputuskan  untuk melonggarkan ambang batas DER menjadi 4:1.
Selain  ambang  batas  yang  lebih  longgar, kemudahan  lainnya  yaitu  dengan  penghitungan  dan pelaporan  yang  sederhana.    Responden  perwakilan BKF  menjelaskan  bahwa  penyederhanaan  peraturan ini dimaksudkan untuk tidak menyulitkan atau terlalu membatasi  calon  investor  sehingga  mereka  tetap tertarik untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia.
Kelonggaran ambang batas DER 4:1 dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  terjadinya moral hazard .  Kurniawan  (2016)  menyatakan  bahwa dengan  adanya  kelonggaran  4:1  ini  memiliki moral hazard t ersendiri, dimana perusahaan dengan tingkat DER  masih  di  bawah  ambang  batas  merasa  masih memiliki kesempatan untuk menambah pendanaannya  melalui  utang,  sedangkan  perusahaan yang  sudah  mencapai  ambang  batas,  mempunyai kesempatan  untuk  memainkan interest  rate kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, agar dapat mengurangi penghasilan kena pajaknya.
Selain itu, pembatasan tersebut juga memperhatikan  biaya  yang  dapat  atau  tidak  dapat dikurangkan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  untuk menghasilkan, menagih dan memelihara pendapatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh. Demikian halnya untuk perjanjian utang antara pihak  yang  memiliki  hubungan  istimewa,  utang tersebut juga harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ( arm’s length principle) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Dengan  menggunakan  saldo  rata-rata  bulanan, definisi utang dan modal dalam PMK 169/PMK.010/2015  lebih  relevan  dan  adil  daripada KMK  1002/KMK/1984.  Selain  itu,  konsep penghitungan DER yang sederhana juga memudahkan  wajib  pajak  dalam  menghitung penghasilan kena pajaknya.
Pengecualian  terhadap  wajib  pajak  baru  diatur dalam  Pasal  2  ayat  (2)  PMK-169/PMK.010/2015, karena  tidak  ada  pengecualian  pada  peraturan
sebelumnya.  Wajib  pajak  tersebut  dikecualikan karena  telah  memiliki  aturan  khusus (lex  specialis), diatur  secara  ketat (highly  regulated) atau  diawasi oleh  otoritas  tertentu,  seperti  halnya  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  untuk  mengawasi  bank,  lembaga pembiayaan, asuransi dan reasuransi.
Darussalam  dan  Kristiaji  (2015)  menyebutkan bahwa  pengukuran  aktivitas  ekonomi  dalam  PMK 169/010.2015 menggunakan pos-pos debt dan ekuitas yang  berbasis  pada balance  sheet. Pengukuran  ini dinilai  kurang  efektif  untuk  membatasi  biaya  yang ada pada income statement (interest expense) karena tidak  berhubungan  langsung  dengan  penghasilan kena pajak. Sebagaimana diketahui, penghasilan kena pajak sangat dipengaruhi dari perkiraan pada laporan laba rugi. Hal ini didukung dengan adanya beberapa negara yang sudah mulai mengarah pada pendekatan berbasis income statement.
Dengan  definisi  bunga  yang  jelas,  diharapkan dapat mengatasi praktik BEPS yang menggerus basis pemajakan  dan  menggeser  laba  melalui  berbagai macam  bentuk  instrumen.  Wiratama  (2016)  dan Kurniawan  (2016)  menyatakan  bahwa  pendefinisian biaya  bunga  dalam  PMK  169/PMK.010/2015  sudah lebih  rinci  daripada  peraturan  yang  sebelumnya, termasuk biaya-biaya lainnya yang ekuivalen dengan biaya  bunga.  Darussalam  dan  Kristiaji  (2015)  juga mendukung pernyataan tersebut.
Ditinjau dari tujuan peraturan,
PMK 169/PMK.010/2015 telah mengalami banyak perkembangan  dibandingkan  peraturan  sebelumnya. Walaupun  rasio  yang  ditetapkan  lebih  longgar daripada
KMK 1002/KMK.04/1984, PMK 169/PMK.03/2015  mempunyai  tujuan  yang  sama, yaitu  untuk  menunaikan  amanat  dari  Pasal  18  ayat (1)  UU  PPh,  membatasi  perbandingan  utang  atas modal  yang  melebihi  batas  kewajaran  sehingga menggerus  basis  pemajakan  melalui  biaya  bunga yang berlebihan. Di samping itu, PMK 169/PMK.03/2015  diharapkan  dapat  memengaruhi struktur permodalan wajib pajak, sehingga utang luar negeri  sektor  swasta  secara  optimal  diperuntukkan untuk ekspansi bisnis.
Setiap  entitas  memiliki  kesempatan  yang  sama untuk  melakukan  praktik  BEPS  ini.  Dengan demikian,  pengecualian  yang  diberlakukan  pada industri  perbankan,  lembaga  pembiayaan,  asuransi dan  reasuransi  dianggap  mencederai  rasa  keadilan, sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Darussalam dan  Kristiaji  (2015).  Hal  ini  didasarkan  pada pertimbangan bahwa sampai saat ini Indonesia belum menerapkan  ketentuan  khusus  untuk  membatasi biaya bunga yang berlebihan pada entitas tersebut.
Perbandingan Aspek-aspek dalam BEPS Action Plan 4  Terhadap  Peraturan  Pembatasan  Interest Deductions and Other Financial Payments
Pendekatan  pembatasan interest  deductions  and other  financial  payments yang  digunakan  untuk mengatasi BEPS dalam peraturan di Indonesia masih terlalu  sederhana  dan  tidak  langsung  membatasi biaya  bunga.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena  PMK 169/PMK.03/2015 tidak difokuskan untuk membatasi biaya  bunga,  tetapi  untuk  membatasi  rasio  utang terhadap  modal.  Sampai  saat  ini,  Indonesia  belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggunakan interest expense to EBITDA ratio dan melaksanakan  rekomendasi  BEPS Action  Plan 4. Namun,  hal  tersebut  tidak  menutup  kemungkinan Indonesia  untuk  menggunakan  pendekatan  rasio tersebut.  Pendekatan  dalam  BEPS Action  Plan 4 masih dapat diterapkan melalui amandemen UU PPh yang sampai saat ini masih menjadi wacana.
Proses  amandemen  peraturan  perpajakan  juga sedang  ditempuh  oleh  Inggris  untuk  dapat mengadopsi  BEPS Action  Plan 4  per  1  April  2017. Hal  tersebut  merupakan  wujud  komitmen  Inggris untuk  melaksanakan best  practice tersebut.  Berbeda halnya  dengan  Inggris,  China  menolak  untuk mengadopsi  BEPS Action  Plan 4,  karena  enggan mengamademen peraturan perpajakannya. Sementara itu,  Australia,  Jepang  dan  Afrika  Selatan  sudah mengadopsi  sebagian  pendekatan  dari  BEPS Action Plan 4.
Perbedaan  perlakuan  peraturan  perpajakan  di masing-masing  negara  menjadi loophole bagi  isu perpajakan internasional. Entitas akan lebih memilih peraturan perpajakan yang favourable bagi bisnisnya. Untuk  meminimalisasi loophole yang  menggerus basis pemajakan suatu negara, diperlukan harmonisasi  peraturan  perpajakan  antar  negara tersebut.  Perlakuan  yang  sama  diberikan  kepada wajib  pajak  dan  prinsip  keadilan,  sebagaimana  asas perpajakan internasional, dapat terwujud.
Berdasarkan  peninjauan  definisi debt sebagai elemen  rasio  di  atas,  diketahui  bahwa  penggunaan saldo  rata-rata  dalam  penghitungan debt sudah berlaku  secara  umum  dan  diterapkan  oleh  negara- negara  yang  ditinjau.  Definisi debt tersebut mempersempit  celah  untuk  menghindari  pajak melalui  pengaturan  struktur  modal  di  akhir  tahun untuk menjaga rasio solvabilitas. Lain halnya dengan definisi  ekuitas.  Setiap  negara  umumnya  telah mendefinisikan  ekuitas  dalam  arti  yang  luas berdasarkan  OECD  (2012),  yaitu  meliputi  modal
saham,  setoran modal,  laba  ditahan,  pinjaman  tanpa bunga,  dan  cadangan  revaluasi.  Tetapi,  penggunaan saldo  rata-rata  dalam  penghitungan  ekuitas  hanya diberlakukan  di  Indonesia.  Sehingga,  penghitungan DER  di  Indonesia  lebih  relevan  dan  adil,  meskipun belum  tentu favourable bagi  wajib  pajak.  Hal  ini dikarenakan, favourable atau  tidak  tergantung  dari kondisi ekuitas wajib pajak tersebut.
Kemudian, setiap  negara  berbeda  dalam menentukan  entitas  yang  diberlakukan  dan dikecualikan  dalam  peraturan  pembatasan interest deductions  and  other  financial  payments .  Indonesia mengecualikan industri berdasarkan risiko entitasnya, yaitu  dikecualikan  ketika  entitas  dianggap  memiliki peraturan yang bersifat lex specialis , highly regulated ataupun  diawasi  oleh  banyak  pihak.  Sementara  itu, negara  OECD  dan  G20  lainnya  menentukan  entitas yang diberlakukan dan dikecualikan dalam peraturan tersebut berdasarkan risiko  transaksi yang dilakukan oleh  entitas  tersebut,  sehingga  pembatasan  biaya bunga dikecualikan pada entitas yang berisiko rendah untuk  melakukan  transaksi  biaya  bunga  yang berlebihan,  baik  kepada  pihak  yang  memiliki hubungan  istimewa  atau  pun  pihak  ketiga.  Oleh karena  itu,  Afrika  Selatan  tidak  memberikan pengecualian  pada  industri  tertentu  karena  entitas dianggap  memenuhi  kriteria  yang  berisiko  rendah sepanjang  menggunakan interest  rate yang  sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
BEPS Action  Plan 4  merekomendasikan pengukuran  aktivitas  ekonomi  berdasarkan income statement karena  dianggap  dapat  lebih  tegas mencegah  penghindaran  pajak.  Apabila  entitas menggunakan  pinjaman  dengan  biaya  bunga  yang tinggi,  agar  dapat  membiayakan  semua  biaya bunganya, maka entitas tersebut harus meningkatkan juga earning -nya.  Dengan  demikian,  entitas  tidak mempunyai  jalan  lain  selain  menyesuaikan  biaya bunganya  dengan  kemampuan  pendapatannya. Pengukuran  berbasis income  statement tersebut diterapkan di Inggris dan Afrika Selatan . Sedangkan tiga  dari  enam  negara,  yaitu  Australia,  China  dan Indonesia  masih  menggunakan  pengukuran  berbasis balance  sheet .  Hanya  Jepang  yang  menggunakan kombinasi  antara  pengukuran income  statement dan balance  sheet. Pendekatan income  statement dinilai akan  lebih  efektif  karena  langsung  membidik pembebanan biaya bunga yang melebihi kemampuan ekonomis entitas dalam menghasilkan pendapatan.
Rekomendasi BEPS Action Plan 4 mendefinisikan biaya  bunga  dan  biaya  lainnya  yang  setara  dengan biaya  bunga  dengan  sangat  rinci,  termasuk  biaya setara  bunga  yang  berlandaskan  konsep  Syariah.
Untuk  definisi  ini  bertentangan  dengan  konsep syariah  yang  dikenal  di  Indonesia,  yang  tidak mengenal  pembayaran  yang  berlebih  dari  pinjam meminjam, sehingga Indonesia akan kesulitan untuk menerapkan rekomendasi ini karena akan mencederai konsep syariah yang ada. Namun, secara keseluruhan Indonesia  telah  mendefinisikan  biaya  bunga  yang dibatasi  dengan  rinci.  Begitu  juga  dengan  negara lainnya,  kecuali  Afrika  Selatan  yang  menggunakan definiskan biaya bunga lebih luas.
Sebagaimana  yang diusulkan  dalam  BEPS Action Plan 4, peraturan pembatasan biaya bunga bertujuan untuk  membatasi  biaya  bunga  berlebihan  dari transaksi  khusus,  begitu  juga  dengan  Indonesia  dan negara  lainnya  walaupun  beda  penekanan  pada praktik  penghindaran  pajaknya.  Selain  itu,  BEPS Action Plan 4 juga merekomendasikan untuk adanya koordinasi  dengan  peraturan  yang  khusus  dalam mengatasi  penghindaran  pajak.  Indonesia,  Jepang, dan  China  belum  memiliki  peraturan  khusus  yang terintegrasi. Sedangkan Australia, dan Afrika Selatan sudah  menerapkan  peraturan  yang  terintegrasi dengan peraturan lainnya, begitu juga dengan Inggris yang berkomitmen untuk menyusun peraturan khusus terkait.

## Potensi  Penerapan  BEPS  Action  Plan  4  dalam Mengatasi  Base  Erosion  and  Profit  Shifting  di Indonesia
Berdasarkan  Tabel  1  diketahui  bahwa  terdapat wajib  pajak  yang  melaporkan  rugi  selama  5  tahun berturut-turut.  Dari  76  sampel  perusahaan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  rata-rata  26% perusahaan  memiliki  biaya  bunga  yang  lebih  dari laba  operasionalnya  sebelum  biaya  bunga,  pajak, depresiasi dan amortisasi. Hal ini ditunjukkan dengan rasio biaya bunga terhadap EBITDA-nya  yang lebih dari 100%.
EBITDA  yang  digunakan  dalam  penghitungan tersebut  adalah  EBITDA  berdasarkan  fiskal,  yaitu dengan menambahkan kembali biaya penyusutan dan biaya bunga pada penghasilan kena pajak. Sedangkan interest expense yang digunakan adalah biaya bunga pinjaman tanpa dikurangi dengan pendapatan bunga. Diasumsikan  pendapatan  bunga  merupakan  objek pajak  penghasilan  final  sehingga  tidak  dimasukkan dalam penghitungan biaya bunga bersih sebagaimana yang direkomendasikan dalam BEPS Action Plan 4. Wajib  pajak  yang  memiliki  biaya  bunga  lebih  dari 100%  laba  operasi  sebelum  bunga,  depresiasi, amortisasi  dan  pajak,  mengindikasikan  adanya
praktik  pergeseran  laba  melalui  biaya  bunga  yang berlebihan.  Hal  ini  dikarenakan  sumber  kerugian wajib  pajak  bukan  berasal  dari  aktivitas  operasinya, melainkan  dari  komponen  biaya  bunga  dan  biaya lain-lain.  Indikasi  adanya  praktik  penggerusan  basis pemajakan  di  Indonesia  ini  semakin  kuat  didukung dengan  adanya  perbedaan  tarif  pajak  korporasi  di Indonesia  dibandingkan  negara-negara  ASEAN (Lihat  Gambar  1).  Di  antara  negara  ASEAN, Indonesia  yang  memiliki  tarif  pajak  korporasi  yang tinggi.  Namun,  bila  dibandingkan  dengan  beberapa negara-negara  OECD  dan  G20  yang  dijadikan sampel  dalam  penelitian  ini,  tarif  pajak  korporasi Indonesia masih lebih rendah.

## Tabel 1
Persentase WP yang Interest Expense to EBITDA Ratio Pada
Perusahaan Rugi Selama 5 Tahun Berturut-Turut (2011 s.d. 2015) Interest Expense to EBITDA ratio Persentase Wajib Pajak 2011 2012 2013 2014 2015 Rata- rata 0 - 10% 50% 54% 50% 49% 45% 49% >10% - 20% 11% 7% 8% 9% 12% 9% >20% - 30% 3% 4% 7% 4% 4% 4% >30% - 40% 1% 0% 1% 3% 5% 2% >40% - 50% 3% 3% 1% 1% 3% 2% >50% - 60% 4% 0% 1% 4% 1% 2% >60% - 70% 1% 5% 4% 0% 1% 2% >70% - 80% 1% 4% 1% 1% 0% 2% >80% - 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% >90% - 100% 0% 0% 1% 3% 0% 1% > 100% 26% 24% 25% 26% 29% 26% Observasi 76 76 76 76 76 76
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, diolah sendiri
Kompetisi tarif pajak antar negara merupakan hal yang  wajar.  Dengan  tarif  pajak  yang  lebih  tinggi dibandingkan  negara  sekitar  berpotensi  terjadinya penggeseran pendapatan yang diterima dari Indonesia ke  negara  sekitar  yang  memiliki  tarif  pajak  lebih rendah.  Pergeseran  tersebut  dilakukan  baik  melalui skema transfer  picing maupun  skema debt  shifting. Agar  basis pemajakan di dalam negeri  tidak  digeser ke  negara  yang  tarif  pajaknya  lebih  rendah, diperlukan Tax  Treaty dan  pendekatan  yang  fokus pada pencegahan praktik tersebut.
Sumber: berbagai sumber, diolah sendiri
Gambar 1. Corporate Income Tax Rate di ASEAN, Beberapa Negara OECD dan G20
Walaupun  sama-sama  menggunakan  pendekatan FRR,  PMK  169/PMK.010/2015  berbasis balance sheet ,  sedangkan  BEPS Action  Plan 4 berbasis income  statement .  Perbedaan  basis  dan  juga  rasio yang  digunakan  akan  memberikan  hasil  yang berbeda.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dengan  melihat potensi  saat  PMK  169/PMK.010/2015  dan  BEPS Action  Plan 4  tersebut  yang  disimulasikan penerapannya pada tahun pajak 2015 (Lihat Tabel 2).
Tabel 2 Persentase Pengaruh Batasan DER pada Wajib Pajak
Batas DER Jumlah WP Tahun 2015 Persentase yang Memenuhi Batas Kenaikan Persentase 4 : 1 86% NA 5 : 1 89% 3% 6 : 1 91% 2% 7 : 1 93% 2% 8 : 1 94% 1% 9 : 1 95% 1% 10 : 1 96% 1% >10 : 1 100% 4% Observasi 2568 Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, diolah sendiri
Karena  keterbatasan  data,  diasumsikan  bahwa sepanjang  tahun  nilai debt dan equity tetap.  Nilai rata-rata utang dan modal didapatkan dari saldo tahun sebelumnya dan saldo tahun pajak 2015. Dari 2.568 observasi,  86%  wajib  pajak  sudah  memenuhi ketentuan  ambang  batas  DER  berdasarkan  PMK 169/PMK.010/2015.  Hanya  sekitar  14%  dari observasi  yang  akan  terpengaruh  dengan  ambang batas  DER  tersebut.  Terlihat  bahwa  kenaikan persentase  pada  DER  yang  lebih  dari  4:1  terus
menurun dan kembali naik menyentuh angka 4% atau sekitar 115 wajib pajak ketika DER lebih dari 10:1. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat wajib pajak yang  masih  mengandalkan  utang  sebagai  sumber operasionalnya, bahkan 10 kali melebihi modalnya.Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut berapa  sebesar  porsi  biaya  bunga  pinjaman  yang dibayarkan  perusahaan  dengan  DER  lebih  dari  10, digunakan interest  expense  to EBITDA Ratio yang h asilnya dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3
Persentase Interest Expense to EBITDA Ratio pada Wajib Pajak yang Memiliki DER Lebih dari 10:1 Batas Interest Expense to EBITDA Ratio 2015 10% 33% 20% 6% 30% 5% 40% 6% 50% 10% 60% 15% 70% 7% 80% 11% 90% 3% 100% 4% Observasi 115
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, diolah sendiri
Banyaknya  utang  tidak  menjamin  bahwa perusahaan  memiliki  biaya  bunga  yang  berlebihan. Dari  Tabel  3  terlihat  bahwa  dari  115  wajib  pajak yang  memiliki  DER-nya  lebih  dari  10,  32%-nya memiliki  porsi  biaya  bunga  hanya  10%  dari EBITDA-nya  dan  hanya  4%-nya  memiliki  biaya bunga lebih dari 100% EBITDA.
Besarnya  biaya  bunga  tidak  dipengaruhi  oleh banyaknya utang, tetapi oleh suku bunganya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendekatan dengan rasio  DER  kurang  efektif  untuk  membatasi  biaya bunga  yang  berlebihan.  Oleh  karena  itu,  tersedia alternatif  lain  untuk  menggunakan  pendekatan berdasarkan interest  expense  to EBITDA ratio. Pendekatan  ini  merupakan best  practice yang direkomendasikan  oleh  OECD  dan  G20  dalam mengatasi  BEPS . Dengan  adanya  fakta  bahwa  di Indonesia  berpotensi  terdapat  penggerusan  basis pemajakan  melalui  praktik  BEPS  ini,  perlu  dilihat
lebih lanjut potensi dari best practice ini diadopsi di Indonesia.  Pengaruh  pendekatan  ini  dapat  dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4
Persentase Pengaruh Interest to EBITDA Ratio pada Wajib Pajak Batas Interest Expense to EBITDA Ratio 2015 10% 39% 20% 29% 30% 21% 40% 14% 50% 10% 60% 6% 70% 4% 80% 3% 90% 2% 100% 2% Observasi 2568 Sumber: Direktur Jenderal Pajak, diolah sendiri
Dalam  BEPS Action  Plan 4,  untuk  membatasi biaya  bunga  yang  berlebihan  dalam  penghitungan penghasilan  kena  pajak  dapat menggunakan interest expense  to  EBITDA  ratio dengan  batas  10%  s.d. 30% . Semakin  tinggi  batas interest  expese  to EBITDA ratio yang diterapkan, akan semakin sedikit WP yang terpengaruh.
Berdasarkan  Tabel  4  tersebut  terlihat  bahwa terdapat sekitar 2% Wajib Pajak atau sekitar 40 dari 2.568  observasi  yang  memiliki  biaya  bunga  di  atas EBITDA-nya. Apabila dibuat rinci, DER wajib pajak pada tingkat batas interest expense to EBITDA lebih dari  100%,  diketahui  bahwa  walaupun interest expense wajib  pajak  melebihi  EBITDA-nya,  DER yang  dimiliki  wajib  pajak  tersebut  masih  dalam ambang batas 4:1 (lihat Tabel 5).
Dari  uraian  di  atas  diperoleh  gambaran  bahwa rasio  DER  yang  saat  ini  diterapkan  di  Indonesia masih belum memadai untuk mengatasi biaya bunga yang  berlebihan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan kombinasi tambahan dengan menggunakan pendekatan best practice agar dapat lebih ketat dalam membatasi  biaya  bunga  yang  berlebihan.  Hal  ini dikarenakan  DER  membatasi  biaya  bunga  secara tidak  langsung,  sedangkan interest  expense  to EBITDA ratio dapat langsung membidik pada biaya yang berlebihan pada penghasilan kena pajaknya.
Tabel 5.
DER Wajib Pajak yang Memiliki Interest Expense to EBITDA
Ratio Lebih dari 100% DER 2015 < 4 : 1 73% ≥ 4 : 1 s.d 5 : 1 10% ≥ 5 : 1 s.d 6 : 1 3% ≥ 6 : 1 s.d 7 : 1 3% ≥ 10 : 1 13% Total 40 Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, diolah sendiri
Kedua  pendekatan  tersebut  harus  dikombinasikan untuk  saling  mengatasi  kelemahannya  masing- masing.  Kelemahan  dari  pendekatan  yang  berbasis income statement yang dipengaruhi oleh pertumbuhan  ekonomi  dapat  diantisipasi  dengan pendekatan  DER  yang  lebih  stabil.  Begitu  juga dengan kelemahan pendekatan berbasis balance sheet yang  membatasi  biaya  bunga  secara  tidak  langsung dapat  diantisipasi  dengan  pendekatan  berbasis income statement yang membatasi biaya bunga yang berlebihan secara langsung.
Kurniawan  (2016)  dan  Wiratama  (2016) mendukung  pernyataan  di  atas.  Mereka  menyatakan bahwa untuk memfokuskan pembatasan biaya bunga yang  berlebihan  di  Indonesia,  tidak  cukup  dengan pendekatan  pembatasan  utang  terhadap  modal. Pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan interest expense  to EBITDA ratio. Selain  itu,  dengan diterapkannya interest to EBITDA ratio tersebut juga dapat  menyederhanakan  pendekatan arm’s  length principle berdasarkan pasal 18 ayat (3) UU PPh. Kombinasi pendekatan dengan menggunakan GRR tidak  direkomendasikan  untuk  diterapkan  di Indonesia  saat  ini  mengingat  pendekatan  tersebut membutuhkan keterbukaan informasi. Sementara itu, administrasi  perpajakan  di  Indonesia  masih  belum siap  untuk  keterbukaan  tersebut.  Belum  lagi  untuk mendapatkan data perpajakan dari perusahaan group yang  memerlukan  arus  pertukaran  informasi  data dengan  negara  lain  bukan  hal  yang  mudah.  Hal tersebut  menjelaskan  bahwa  GRR  belum  dapat diterapkan di Indonesia.
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat digambarkan  bahwa  dengan  diadopsinya  BEPS Action  Plan 4  di  Indonesia  dan  dikombinasikan dengan pembatasan DER yang berlaku saat ini, akan lebih  efektif  dalam  membatasi interest  deductions
and  other  financial  payments yang  sifatnya merugikan bagi basis pemajakan di Indonesia.
Harmonisasi peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan  mengadopsi  perlakuan  perpajakan  yang sama,  salah  satunya  dengan  mengadopsi  BEPS Action  Plan 4  ini,  sebagai  upaya  membatasi penghindaran  pajak.  Namun,  bukan  berarti  harus mengenakan  tarif  pajak  yang  sama.  Hal  ini dikarenakan,  salah  satu  cara  untuk  menstimulus perekonomian  bagi  suatu  negara  dilakukan  melalui tarif pajak sehingga kompetisi tarif antar negara tidak dapat dihindari. Walaupun ke depannya setiap negara tetap  memberikan  tarif  pajak  yang  berbeda, perbedaan  tarif  pajak  masih  dapat  disiasati  dengan adanya tax treaty antar negara.

## Kesimpulan
Secara  keseluruhan,  peraturan  terkait  pembatasan interest  deductions  and  other  financial  payments di Indonesia  telah  dikembangkan  dengan  baik dibandingkan  peraturan  sebelumnya  dan  tetap memperhatikan  simplifikasi  administrasi  perpajakan melalui  pendekatan  yang  sederhana.  Peraturan pembatasan  tersebut  telah  memenuhi  6  dari  7 kategori  aspek  yang  ditinjau  dalam  BEPS Action Plan 4.  Walaupun  masih  menggunakan  pendekatan yang  berbeda,  akan  tetapi  sudah  mewakili  aspek- aspek  tersebut.  Kecuali,  aspek  adanya  ketentuan khusus  yang  terkait.  Hal  ini  dikarenakan  Indonesia belum  memiliki  aturan  yang  terintegrasi  dengan peraturan lainnya terkait pembatasan tersebut.
Setelah  membandingkan  aspek-aspek  BEPS Action Plan 4 terhadap peraturan pembatasan interest deductions  and  other  financial  payments yang berlaku di Indonesia, negara-negara OECD dan G20 lainnya  serta best  practice yang  direkomendasikan oleh  OECD  dan  G20,  dapat  disimpulkan  bahwa aspek-aspek  dalam  BEPS Action  Plan 4  diterapkan oleh  Indonesia,  Australia,  Jepang,  Afrika  Selatan, dan  Inggris  dengan  penyesuaian  berdasarkan karakteristik  masing-masing  negara.  Bahkan  Inggris berkomitmen untuk mengadopsi BEPS Action Plan 4 secara  penuh  mulai  efektif  per  1  April  2017. Sementara itu, walaupun menolak untuk mengadopsi BEPS  Action  Plan 4  karena  enggan  untuk mengamandemen  peraturan  perpajakannya,  China memenuhi aspek dalam BEPS Action Plan 4 dengan pendekatan yang berbeda.
Keunggulan  peraturan  yang  dimiliki  Indonesia dibandingkan negara-negara OECD dan G20 lainnya serta best  practice yang  direkomendasikan  oleh
OECD  dan  G20  adalah  peraturan  tersebut  masih sangat sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak dan  calon  investor  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya  dengan tax  compliance  cost yang relatif rendah. Pendefinisian elemen yang digunakan di  Indonesia  sudah  memenuhi  definisi  yang digunakan secara umum. Begitu juga pendefinisikan interest deductions and other financial payment dan tujuan  peraturan  pembatasan  tersebut  sudah mengikuti instrumen – instrumen struktur permodalan yang saat ini berkembang.
Kelemahan  yang  dimiliki  peraturan  di  Indonesia adalah  pendekatan  yang  berlaku  di  Indonesia dianggap  kurang  efektif  karena  masih  berbasis balance  sheet, sementara  biaya  bunga  berbasis income  statement. Hal  ini  dikarenakan,  Indonesia belum mempunyai dasar hukum yang memadai untuk mengadopsi  BEPS Action  Plan 4.  Maka,  untuk mengadopsi hal tersebut Indonesia harus mengamandemen UU PPh. Selain itu, terdapat celah dari kekosongan ketentuan khusus terkait pembatasan biaya bunga.
Tingkat  DER  yang  tinggi  bukan  berarti  biaya bunga  yang  dibebankan  berlebihan.  Terdapat  wajib pajak yang biaya bunganya lebih tinggi dari EBITDA dan  memiliki  DER  yang  di  bawah  ambang  batas (4:1). Maka, diperlukan kombinasi antara penerapan pendekatan  DER  yang  dengan fixed  ratio dalam BEPS Action  Plan 4  agar  BEPS  melalui  praktik pembebanan  biaya  bunga  yang  berlebihan  dapat diatasi dengan lebih baik di Indonesia.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan. Pertama  terkait  dengan  data  yang  digunakan  untuk menggambarkan  dampak  PMK  169/PMK.010/2015. Penelitian  ini  menggunakan  data  untuk  tahun  pajak 2015.  Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan menggunakan data dengan rentang tahun pajak yang lebih lama .
Penelitian  ini  menggunakan metode wawancara untuk  memeroleh  pandangan stakeholders terhadap penerbitan  PMK  169/PMK.010/2015. Wawancara yang  dilakukan  masih  terbatas,  yaitu  praktisi, akademisi,  dan  fiskus.  Untuk  penelitian  selanjutnya disarankan  untuk  melakukan  wawancara  dengan wajib  pajak  agar  memeroleh  pandangan  yang komprehensif mengenai peraturan pajak tertentu.
Keterbatasan berikutnya terkait dengan data saldo bulanan  atas  utang  dan  modal  yang  dimiliki perusahaan.  Penelitian ini menghitung DER dengan menggunakan rata-rata modal dan utang berdasarkan saldo  akhir  tahun  sebelumnya  dan  akhir  tahun berjalan.  Disarankan  agar  penelitian  selanjutnya
menggunakan sampel perusahaan privat dengan data yang memadai.
Pajak  penghasilan  terkait  pembatasan interest deductions  and  other  financial  payments dibatasi hanya  pada  pajak  penghasilan  badan.  Penelitian selanjutnya  dapat  melakukan  analisis  perilaku  wajib pajak  dalam  preferensi  struktur  permodalannya setelah  PMK  169/PMK.010/2015  berlaku  efektif dengan  sampel  perusahaan  privat,  sehingga  pajak penghasilan  yang  dianalisis  dapat  dikembangkan dengan pajak penghasilan lainnya.
Penelitian  ini  membuat  tinjauan  literatur  atas peraturan untuk negara-negara OECD dan G20, yang merupakan  pencetus  dari  rencana  aksi  BEPS. Penelitian  selanjutnya,  dapat  menggunakan  sampel negara yang lebih banyak, tidak hanya terbatas pada negara OECD dan G20 saja.

## Reference
Alhusnieka,  F.  2011.  Analisis  Terhadap  Ketentuan  Anti Tax Avoidance dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Sebagai Upaya  Pencegahan  Penghindaran  Pajak  Internasional. Tesis . Program  Pascasarjana  Kajian  Ketahanan  Nasional  Universitas Indonesia. Jakarta.
Bartelsman,  E.J.  dan  R.M.W.J.  Beetsma,  2003.  Why  Pay  More? Corporate  Tax  Avoidance  Through  Transfer  Pricing  in  OECD Countries . Journal of Public Economics 87: 2225-2252.
Burnett,  C.  2015.  Interest  Deductions  and  Multinational Enterprises:  Goldilocks  and  the  Brave  New  World. Bulletin  for International Taxation (June/July 2015): 326-333.
Christiana,  D.  2015.  Determinan  Praktik Thin  Capotalization Listed  Companies di  Indonesia  2010  –  2013. Skripsi .  Universitas Indonesia. Jakarta
Darussalam  dan  B.B.  Kristiaji.  2015. Telaah  Konstruktif  Debt  to Equity Ratio di Indonesia . Danny Darussalam Tax Center.
Direktur  Jenderal  Pajak.  2012. Perubahan  atas  Keputusan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-233/PJ/2012  tentang Klasifikasi  Lapangan  Usaha .  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor 321/PJ/2012. Jakarta.
Egger,  P.,  et  al.  2009.  Corporate  Taxation,  Debt  Financing  and Foreign-Plant Ownership . European Economic Review 54: 96-107.
Harisman,  K.  2014.  Analisis  pengaruh tax  aggressiveness perusahaan  terhadap  pengunaan  utang  perusahaan  non-keuangan tahun  2008-2012  di  Indonesia. Skripsi .  Universitas  Indonesia. Jakarta
Hartono.  2014.  Analisis  penerapan  peraturan  mengenai  besarnya perbandingan antara utang dan  modal ( debt to equity ratio ) untuk keperluan  penghitungan  pajak  di  Indonesia. Tesis .  Universitas Indonesia. Jakarta.
Haufler,  A.  dan  M.  Runkel,  2012.  Firm’s  Financial  Choices  and Thin  Capitalization  Rules  Under  Corporate  Tax  Competition . European Economic Review 56: 1087-1103.
Jefriando,  M.  2016.  2.000  Perusahaan  Asing  Tak  Bayar  Pajak, Negara  Rugi  Rp  500  T. http://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-3170629/2000-perusahaan-asing-tak-bayar-pajak- negara-rugi-rp-500-t. 22 Maret 2016.
Kementerian  Keuangan.  1984. Penentuan  Perbandingan  Antara Hutang  dan  Modal  Sendiri  Untuk  Keperluan  Pengenaan  Pajak Penghasilan . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984. Jakarta.
_______________________.  1985. Penundaan  Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.01/1984 tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang dan  Modal  Sendiri  Untuk  Keperluan  Pengenaan  Pajak Penghasilan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/1985. Jakarta. _______________________.  2015. Penentuan  Perbandingan Antara  Hutang  dan  Modal  Sendiri  Untuk  Keperluan  Pengenaan Pajak  Penghasilan .  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 169/PMK.010/2015.  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 1351. Jakarta.
KPMG.  2010. China  Tax  Alert:  Thin  Capitalization  Provisions Expanded  to  Cover  Deductibility  of  Interest  Expenses  on  Loan from Individuals dari www.kpmg.com.cn.
_____.  (2015a). China  Tax  Alert:  SAT  Solicits  Public  Comments on  New  China  Transfer  Pricing  and  Special  Tax  Adjustment Guidance Discussion Draft dari www.kpmg.com.cn.
_____. Corporate Tax Rate Table diakses pada 27 November 2016 dari  https://home.kpmg.com/xx/en  /home/services/tax/tax-tools- and-resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-table.html
_____.  (2015b). People’s  Republic  of  China  Tax  Profil dari www.kpmg.com/tax.
_____.  (2015c). United  Kingdom  Country  Profile dari www.kpmg.com/tax.
_____. (2015d). Taxation in Japan 2015
dari www.kpmg.com/jp/tax>.
_____.  2016.  State  Administration  of  Taxation  (SAT)  Issued Announcement  on  the  Enhancement  of  the  Reporting  of  Related Party  Transactions  and  Administration  of  Contemporaneous Documentation. Dari www.kpmg.com/jp/tax.
OECD. 1986. Report on Thin Capitalization . OECD Publisher.
_____.  2012. Thin  Capitalization  Legislation:  A  Background Paper of Country Tax Administration. OECD Publisher .
_____. 2013a. Addressing Base Erosion and Profit Shifting . Paris. OECD Publishing.
_____.  2013b. Action  Plan  on  Base  Erosion  and  Profit  Shifting . Paris. OECD Publishing.
_____. 2015. Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions amd  Other  Financial  Payments,  Action  4  –  2015  Final  Report
OECD/G20  Base  Erosion  and  Profit  Shifting  Project .  Paris. OECD Publishing .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2010  tentang Penghitungan  Penghasilan  Kena  Pajak  dan  Pelunasan  Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. 30 Desember 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161. Jakarta.
Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga Pembiayaan. 18 Maret 2009. Jakarta.
Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2015  tentang  Kerja  sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 20 Maret 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62. Jakarta.
Prasetyo,  A.  2007.  Analisis Tax  Avoidance Melalui  Pinjaman Antar Related  Party dan  Pencegahannya  di  Indonesia. Tesis . Universitas Indonesia. Jakarta.
Pricewaterhousecoopers.  2008.  Thin  Capitalization  Ratios. China Tax/Business News Flash dari www.pwc.com.
___________________.  2013.  United  Kingdom. International Transfer Pricing: 792-815 dari www.pwc.com/ internationaltp.
___________________.  2015. The  People’s  Republic  of  China Tax Facts and Figures dari www.pwc.com.
___________________.  2016. Worldwide  Tax  Summaries  – Australia Corporate Group Taxation dari www.pwc.com.
___________________.  2016. Worldwide  Tax  Summaries  – Australia Corporate Deductions dari www.pwc.com.
___________________. 2016. Worldwide Tax Summaries – Japan Corporate Group Taxation dari www.pwc.com.
Saleh, I.T. 2003. Minimalisasi Upaya Penghindaran Pajak Melalui Ketentuan  Rasio  Utang  Terhadap  Modal. Tesis .  Universitas Indonesia Jakarta.
Siahaan,  R.P.  2010.  Analisis  Kebijakan  Penangkal  Praktik Thin Capitalization di Indonesia. Tesis . Universitas Indonesia. Jakarta.
Siregar,  L.  2007.  Analisis  Penerapan Thin  Capitalization di Indonesia: Studi Kasus pada Perusahaan Masuk Bursa 2005-2006. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  stdd  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  stdd  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan.  23  September 2008.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor 133. Jakarta.
Yoshihiro,  M.  2014.  Interest  Deduction,  Corporate  Groups  and Tax  Jurisdictions  –  A  Hitchhiker’s  Guide  to  an  Aspect  of  the BEPS Project . Asia Pacific Tax Bulletin (March/April): 103-107.