## EKSISTENSI PUTUSAN ARBITRASE TERHADAP GUGATAN OLEH SALAH SATU PIHAK MELALUI PENGADILAN
Meliana Ferawati Sinaga melianasn@student.uns.ac.id Mahasiswa Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pujiyono pujifhuns@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to find out about the existence of an arbitration award against a lawsuit by one of the parties through a court because it is based on dissatisfaction with the decision issued by the arbitrator. This legal research is a normative legal research with the prescriptive characteristic. Research approach used by writer in this research is approach of law (statue approach). Sources of research data are primary legal materials (Arbitration Law, Judicial Power Law, HIR,), secondary legal materials (books, journals, legal thesis), and tertiary legal materials (KBBI, Internet). The technique of collecting legal materials used in this research is document study (literature study). The results of the study indicate that a lawsuit committed by either party can not invalidate an arbitral award because based on its legal force the award of the arbitration is final and binding for the parties to the dispute and not open any remedy. A decision which already has a permanent legal force (kracht van gewijsde power in force) can not be contested, it means that it has closed the opportunity to use a legal effort to fight the verdict.
Keywords: Arbitration; Court; Existence;

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk  mengetahui tentang eksistensi putusan arbitrase terhadap gugatan oleh salah satu pihak melalui pengadilan karena didasari ketidakpuasan atas putusan yang dikeluarkan oleh arbiter. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif  yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang ( statue approach ). Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer (UU Arbitrase, UU Kekuasaan Kehakiman, HIR,), bahan hukum sekunder  (buku, jurnal, skripsi hukum), dan bahan hukum tersier (KBBI, Internet). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak dapat membatalkan putusan arbitrase karena berdasarkan kekuatan hukumnya putusan arbitrase sudah final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan tidak terbuka upaya hukum apapun. putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( kracht van gewijsde power in force ) tidak dapat diganggu gugat, itu artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.
Kata Kunci: Arbitrase; Pengadilan; Eksistensi;

## A. Pendahuluan
Pihak yang bersengketa memilih menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase maka para pihak sudah terikat dalam perjanjian yang telah dibuat sebelum adanya sengketa ( pactum de compromittendo ) atau perjanjian yang dibuat setelah adanya sengketa (akta kompromis). Maka akibatnya para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase tidak mempuyai hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, dan dalam hal ini pun Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan binding , yaitu merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa dan menghindari sengketa tersebut menjadi semakin berkepanjangan.
Kecendrungan yang terjadi saat ini di Indonesia, bahwa setelah salah satu pihak dinyatakan kalah dalam putusan arbitrase, kemudian pihak yang kalah sering mengajukan banding ke Pengadilan Negeri, padahal putusan arbitrase itu bersifat final dan binding bagi para pihak. Bahkan dalam undang- undang dinyatakan bahwa putusan arbitrase selain tidak dapat diajukan banding, juga tidak dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali. Ketika sudah ada putusan arbiter, biasanya salah satu pihak melakukan upaya hukum lain, apabila para pihak merasa kurang puas akan putusan arbitrase dan pada akhirnya bermuara ke pengadilan negeri.
Pengadilan tidak berwenang untuk mencampuri suatu sengketa bilamana para pihak telah mencantumkan sebuah klausula arbitrase dalam kontrak (Priyatna Abdurrasyid, 2002 : 79). Kompetensi absolut arbitrase secara normatif akan lahir ketika para pihak dalam membuat perjanjian dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan mereka melalui forum arbitrase. Dengan demikian, pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa tersebut. Tujuan arbitrase sebagai alternatif bagi penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan menjadi sia-sia karena pengadilan masih bersedia memeriksa sengketa yang sejak semula disepakati diselesaikan melalui arbitase (Erman Rajagukguk, 2000 : 13-14). Campur tangan pengadilan dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan sepanjang tindakan campur tangan tersebut dilakukan untuk memperlancar proses arbitrase, misalnya : untuk memperoleh kekuatan eksekutorial dari suatu putusan arbitrase. Apabila salah satu pihak sudah terlanjur menyerahkan sengketanya ke pengadilan, maka pengadilan negeri berdasarkan permohonan para pihak lain harus menolaknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase. Penyelesaian sengketa sendiri dapat dimulai setiap saat. Mulai dari saat sengketa itu timbul sampai pada saat sebelum arbiter memberikan keputusannya (Priyatna Abdurrasyid, 2002 : 63).
Larangan campur tangan pengadilan hanya untuk menegaskan bahwa arbitrase adalah sebuah lembaga yang independen sehingga pengadilan wajib menghormati lembaga arbitrase. Meskipun arbitrase merupakan suatu lembaga independen yang terpisah dari pengadilan, tidak berarti bahwa tidak ada kaitan erat di antara keduanya. Lembaga arbitrase membutuhkan dan tergantung pada pengadilan, misalnya dalam pelaksanaan putusan arbitrase (Gatot Soemartono, 2006 : 71). Tetapi pemeriksaan pokok perkara arbitrase di pengadilan tidak diperbolehkan dan tidak boleh melihat alasan-alasan yang dipakai bagi putusan arbitrase bersangkutan.
Berdasarkan latar belakang diatas, selanjutnya akan dikaji mengenai eksistensi putusan arbitrase terhadap gugatan oleh salah satu pihak melalui pengadilan.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach). Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer (UU Arbitrase, UU Kekuasaan Kehakiman, HIR), bahan hukum sekunder  (buku, jurnal, skripsi hukum), dan bahan hukum tersier (KBBI, Internet).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penyelesaian sengketa arbitrase pada akhir prosesnya oleh seorang arbiter, harus menjatuhkan putusan arbitrase sebagai inti dari pemecahan masalah dengan memberikan kewajiban pada pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang kemudian merupakan hasil bagi pihak yang menang. Ada beberapa literatur dan UU Arbitrase yang mengatakan bahwa pada putusan arbitrase pada suatu sengketa yang terjadi di dalam negeri harus di daftarkan ke Pengadilan Negeri, jadi putusan arbitrase yang telah dibacakan dan harus didaftarkan dan diserahkan oleh pihak arbiter atau kuasanya ke Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan arbitrase diucapkan.
Proses pendaftaran putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri ada yang memperoleh penolakan eksekusi terhadap putusan arbitrase dengan alasan tidak memenuhi syarat. Penolakan terhadap pendaftaran putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri membuka peluang bagi pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Padahal seharusnya putusan yang telah dikeluarkan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan itu sama saja putusan yang telah dikeluarkan tidak
memiliki arti apa-apa. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela untuk memenuhi prestasinya (Joejoen Tjahjani. 2014. Jurnal Independent Vol.2 No. 1. Universitas Islam Lamongan).
Kenyataannya di Indonesia yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial pada putusan arbitrase di Indonesia yang sebenarnya telah mengikat para pihak yang bersengketa. Banyak permasalahan arbitrase yang berawal hanya diselesaikan melalui arbitrase atau non litigasi berakhir di Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, penulis membuat beberapa hal yang menjadi alasan mengapa putusan arbitrase kurang dapat segera dieksekusi atau dilaksanakan, yaitu :
1.  Salah satu pihak yang bersengketa terutama pihak yang kalah dalam putusan arbitrase Salah satu pihak yang kalah dalam sengketa arbitrase merasa tidak terima dengan kekalahannya sehingga melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Hal ini yang menyebabkan putusan arbitrase menjadi kurang dapat segera dieksekusi., karena putusan arbitrase yang telah diucapkan oleh pihak arbiter yang telah mengikat kedua belah pihak yang bersengketa akhirnya tidak memiliki kekuatan eksekutorial secara langsung tersebut telah beralih ke pengadilan negeri. Penulis juga melihat ada banyak sekali permasalahan yang terjadi antara para pihak yang bersangketa yang mengambil jalur non litigasi atau yang biasa dikenal dengan arbitrase, berakhir pada tidak puasnya terhadap putusan arbitrase. Hal ini sangat sering terjadi pada pihak yang kalah dalam putusan yang telah dibacakan, dimana seharusnya penyelesaian melalui arbitrase sudah selesai. Pihak yang kalah dalam bersengketa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dengan mendaftarkan melalui kuasanya ke Pengadilan Negeri oleh Panitera Pengadilan Negeri. Seperti yang tercantum pada Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi :
“ Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatangan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran ”.
Padahal yang sebenarnya telah tercantum secara jelas dan nyata pada Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase yang berbunyi :
“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sangketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri” .
Bunyi dari Pasal11 ayat (1) UU Arbitrase yang menyatakan bahwa para pihak tidak dapat mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri. Hal ini jelas menyimpang dari UU Arbitrase.
Salah satu pihak yang mendaftarkan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri dan menjadikan putusan arbitrase menjadi kurang dapat dieksekusi. Inilah yang menjadi alasan penulis untuk memasukkan pihak yang kalah dalam sengketa arbitrase menjadi salah satu penyebab putusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial secara langsung.
2.  Hakim Pengadilan Negeri menerima gugatan arbitrase Hakim pengadilan negeri menerima gugatan arbitrase, itu merupakan salah satu alasan mengapa putusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial secara langsung. Hal ini tampak pada salah satu pihak khususnya salah satu pihak yang kalah dalam bersengketa seringkali mengajukan putusan arbitrase ke pengadilan negeri dan hakim pengadilan negeri menerimanya.
Pengajuan putusan arbitrase benar adanya dicantumkan dalam UU Arbitrase secara jelas tertulis, namun mengapa harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri apabila putusan arbitrase tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak seperti yang tercantum pada Pasal 60 UU Arbitrase. Pengajuan putusan arbitrase ke pengadilan negeri sering diterima oleh pihak pengadilan, baik pihak pengadilan negeri maupun hakim di pengadilan negeri.
Pengajuan putusan arbitrase ke pengadilan sering diterima oleh hakim di pengadilan negeri. Hakim pengadilan negeri menerima gugatan arbitrase yang dilakukan salah satu pihak yang kalah. Hal itu dapat terjadi dikarenakan ketidaktauan hakim dan kurangnya itikad baik dari hakim itu sendiri, seperti : menerima suap yang diberikan pihak yang ingin menang dalam putusan tersebut. Dalam UU Arbitrase tercantum secara jelas bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase seperti
yang tertera dalam Pasal 3 UU Arbitrase, tetapi pada kenyataannya pengadilan negeri tetap menerima permasalahan antara kedua belah pihak yang saling bersengketa.
Penulis menguatkan isi pasal tersebut bahwa Pengadilan Negeri tidak berhak mengadili sengketa para pihak yang terdapat didalam perjanjian arbitrase yaitu tercantum dalam Pasal 11 UU Arbitrase. Di Indonesia khususnya di pengadilan negeri tetap menerima dan mengadili permasalahan antara para pihak yang di dalamnya terdapat perjanjian arbitrase dengan mengutamakan itikad baik pengadilan negeri dan hakim di pengadilan negeri. Itikad baik dari pengadilan negeri dan hakim di pengadilan negeri ini secara nyata dan jelas telah menyalahi UU Arbitrase. Pasal 11 UU Arbitrase yang menyatakan adanya perjanjian arbitrase tertulis menandakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri dan pengadilan negeri harus menolak dan tidak akan campur tangan pada penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu. Kemudian disini tidak adanya itikad baik dari hakim di pengadilan negeri, maka inilah yang membuat salah satu penyebab alasan mengapa putusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial secara langsung. Tidak ada itikad baik dari hakim di pengadilan negeri ini juga menyimpang dari UU Arbitrase khususnya pada Pasal 3 dan Pasal 11 dan akhirnya walaupun diajukan banding ke Mahkamah Agung maka pengadilan negeri dinyatakan bersalah karena telah mengadili.
Eksistensi putusan arbitrase terhadap gugatan oleh salah satu pihak melalui pengadilan yaitu putusan arbitrase bersifat final dan binding bagi para pihak yang bersengketa, dan tidak terbuka upaya hukum apapun. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( kracht van gewijsde power in force ) tidak dapat diganggu gugat, itu artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.
Kewenangan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa para pihak telah diatur dalam undang-undang arbitrase namun, masih ada celah hukum yang dapat digunakan para pihak yang bersengketa yang tidak puas dengan putusan arbitrase yang sudah bersifat mengikat para pihak, sehingga para pihak dapat mengajukan gugatan kembali dalam sengketa yang sama melalui pengadilan negeri. Karena pihak yang kalah menganggap pengadilan negeri tidak akan menolak gugatan yang akan dilakukan dengan melihat Pasal 10 UU Kekuasaan kehakiman. Hal itu menyebabkan disharmonisasi antara undang-undang kekuasaan kehakiman dengan undang-undang arbitrase. Menurut penulis cara untuk mengatasi disharmonisasi di antara undang-undang kekuasaan kehakiman dengan undang-undang arbitrase adalah dapat menerapkan asas lex specialis derogate legi generali. Maka, asas lex specialis derogate legi generali menjadi solusi dalam menyelesaikan disharmonisasi kedua undang-undang tersebut. kemudian kewenangan absolut arbitrase berdasarakan Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase. Jadi, dalam penelitian hukum ini penulis berpendapat bahwa gugatan yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak dapat membatalkan putusan arbitrase karena menurut kekuatan hukumnya putusan arbitrase sudah final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan tidak terbuka upaya hukum apapun. putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( kracht van gewijsde power in force ) tidak dapat diganggu gugat, itu artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan itu. Sifat mengikat putusan bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara, karena putusan arbiter sudah mengesampingkan peradilan umum untuk seluruhnya dan putusan dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara.

## D. Simpulan
Eksistensi putusan arbitrase terhadap gugatan oleh salah satu pihak melalui pengadilan tidak dapat membatalkan putusan arbitrase karena berdasarkan kekuatan hukumnya, putusan arbitrase sudah final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan tidak terbuka upaya hukum apapun. Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang telah memuat klausula arbitrase. Pengadilan negeri tidak berwenang berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali , dan kewenangan absolut arbitrase berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase.

## E. Saran
1.  Para pihak yang telah memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan telah membuat klausula arbitrase seharusnya setelah adanya putusan arbiter maka para pihak harus menerima putusan arbitrase tersebut.
2.  Hakim pengadilan negeri seharusnya menolak gugatan salah satu pihak terhadap putusan arbitrase.

## Daftar Pustaka
Priyatna Abdurrasyid. 2002. Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa . Jakarta. Fikahati Aneska.
Erman Rajagukguk. 2000. Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan . Jakarta : Chandra Pratama
Gatot Soemartono. 2006. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama David L. Dickinson. 2004. “A Comparison Of Conventional, Final-Offer, and “Combined” Arbitration For Dispute Resolution”. Industrial and Labor Relations Review . Vol. 57. No. 2 by Cornell University Jessicha Tengar Pamolango. 2015. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa”. Lex Administratum , Vol. III/No.1/Jan-Maret
Joejoen Tjahjani. 2014. Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Jurnal Independent Vol.2 No. 1. Universitas Islam Lamongan
Sri Hartini. dkk. 2017. “Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman”. Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober