## DINAMIKA KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19
1 Agrenisa Pratiwi 2 Andini Lutfiah Putri 3 Hilda Indah Bahirah 4 Restu Syahnanda 1,2,3,4 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email : 1 agrenisap@upnvj.ac.id, 2 andinilp@upnvj.ac.id, 3 hildaib@upnvj.ac.id,
4 restus@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas komunikasi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, serta berbagai isu mengenai komunikasi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  bagaimana  komunikasi  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  dalam  menangani  permasalahan pandemi covid-19, baik itu komunikasi melalui media sosial ataupun komunikasi dalam penyampaian informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka (library research). Covid-19 merupakan penyakit  menular  yang  bermula  di  Wuhan,  China  pada  Desember  2019  dan  disebabkan  oleh  virus  corona. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Maret 2020 menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, yang artinya virus  ini  menyerang  seluruh  negara.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  komunikasi  sangat  berperan penting dalam menyikapi  ekspansi  rasional virus korona  (covid-19). Komunikasi yang baik dan efektif  penting untuk  menghindari  kebingungan  tentang  pemberitaan  Covid-19,  baik  disengaja  maupun  tidak.  Sayangnya, komunikasi yang dilakukan oleh beberapa pejabat pemerintah tersebut masih menuai kritik. Masalah komunikasi publik  dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19  antara  lain  data  dan  informasi  yang  tidak  akurat,  kurangnya sosialisasi  tentang  berbagai  isu,  serta  kebijakan  yang  tidak  konsisten  antar  tingkat  pemerintahan  yang menyebabkan  keributan  tersebut.  Oleh  karenanya  pemerintah  harus  lebih  meningkatkan  lagi  keakuratan  dan akuntabilitasnya  dalam  setiap  memberikan  informasi  kepada  publik  apalagi  disaat  krisis  seperti  ini. Selain  itu dibutuhkan juga pengawasan yang ketat dari pemerintah dengan  tujuan untuk memastikan bahwa penyampaian komunikasi dan informasi protokol kesehatan dapat dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh.
Kata Kunci : Covid-19, Komunikasi Publik, Kebijakan Pemerintah

## ABSTRACT
This study discusses government communication in handling the Covid-19 pandemic, as well as various issues regarding government communication in handling the Covid-19 pandemic in Indonesia. This study aims to analyze how the Indonesian government  communicates in  dealing with the problems of the covid-19 pandemic, both communication through social media and communication in the delivery of public information. This research uses qualitative methods and literature study (library research). Covid-19 is an infectious disease that started in Wuhan, China in December 2019 and is caused by the corona virus. The World Health Organization (WHO) in March 2020 declared Covid-19 a global pandemic, meaning that the virus is attacking all countries. The results of  this  study  state  that  communication  plays  an  important  role  in  responding  to  the  rational  expansion  of  the corona virus (covid-19). Good and effective communication is important to know the confusion about the news of Covid-19, good or not. Unfortunately, the communications made by some government officials are still receiving criticism.  Public  communication  problems  in  dealing  with  the  Covid-19  pandemic  include  accurate  data  and information,  lack  of  socialization  on  various  issues,  and  inconsistent  policies  between  governments  that  cause these  problems.  Therefore,  the  government  must  further  improve  its  accuracy  and  accountability  in  providing information to the public when facing situations like this. In addition, strict supervision from the government is also needed with the aim of ensuring that the delivery of communication and information on health protocols can be understood by the community as a whole.
Keywords: Covid-19, Public Communication, Government Policy

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  mengguncang  dunia  pada  awal  tahun  2020. Organisasi  Kesehatan Dunia  (WHO)  sudah  mengklasifikasikan  virus  corona  baru  (Covid-19)  sebagai  pandemi. Pasalnya,  virus  tersebut  sudah  tersebar  ke  semua  negara.  Pemberitahuan  Covid-19  menjadi pandemi  global  ditetapkan  setelah  menemukan  lebih  dari  118.000  kasus  infeksi  virus  corona yang terjadi di lebih dari 110 negara, termasuk di Indonesia. Penyakit ini berkembang sangat pesat, menyebar secara global dan mengakibatkan kematian korban akibat terinfeksi Covid-19. Pemerintah pusat dan daerah sudah melaksanakan segala usaha untuk mengatasi pandemi ini. Di  samping  itu,  masyarakat  juga  telah  mengambil  bagian  dalam  sejumlah  tindakan  untuk memberikan  dukungan  terhadap  usaha  pemerintah,  antara  lain  dengan  melakukan  kampanye sosial, penelitian pada tema utama Covid-19 dan penggalangan dana untuk beberapa kelompok terdampak penyakit ini (Liputan6, 2020). Komunikasi publik merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dari lembaga dan organisasi pemerintah yang dibuat untuk menyebarluaskan dan memberikan informasi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan dan menerangkan keputusan dan  tindakan  publik,  mendukung  legitimasi,  menyebarluaskan  nilai-nilai  yang  diakui,  dan membantu memperkuat masyarakat.
Komunikasi dengan pemerintah diperlukan untuk menangani pandemi Covid-19. Pada dasarnya, pengertian komunikasi pemerintah ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan cara- cara  komunikasi  dan  praktik-praktik  yang  terjadi  di  lingkungan  pemerintahan,  terlebih  di eksekutif.  Maka  dari  itu,  pembahasan  komunikasi  pemerintah  antara  lain:  1)  Melihat  apakah organisasi  yang  dijalankan  bertanggung  jawab  membuat  strategi  komunikasi  pada  tingkat fungsional  atau  manajemen  menengah.  2)  Mencari  regulasi  terkait  untuk  melihat  jadwal komunikasi  pemerintah.  3),  Menganalisis  perspektif  dari  audiens.  Komunikasi  pemerintah bukan  hanya  tentang  mengelola  opini  publik  tetapi  yang  terpenting  adalah  bagaimana pengelolaan seluruh proses komunikasi yang terjadi di pemerintah agar mendukung pencapaian tujuan pada pengelolaan Covid-19 (Ardiyanti, 2020). Pada 2 Maret 2020, di Jakarta, Presiden Joko Widodo menginformasikan kasus pertama pasien positif Covid-19 di Indonesia. Sesudah kasus tersebut tersebar, terjadi kepanikan yang sangat besar di masyarakat. Aksi panic buying , atau  menimbun  barang  seperti  masker  dan hand  sanitizer ,  tak  terbendung.  Ada  banyak kekurangan masker medis, sabun tangan, dan air desinfektan. Harga produk-produk ini menjadi meroket. Kegelisahan masyarakat semakin meningkat saat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan Virus Corona atau Covid-19 menjadi pandemi. Presiden Jokowi dan jajaran  pemerintahan  menjadi  terbiasa  untuk  bertemu  membahas  permasalahan.  Menemukan solusi yang terbaik pada situasi yang tidak menentu ini. Presiden Jokowi menyatakan bahwa keselamatan  masyarakat  adalah  prioritas  utama.  Maka,  diperlukan  tindakan real untuk mengurangi resiko penularan Covid-19. Disaat sejumlah negara memutuskan untuk memblokir wilayahnya  yang  disebut  juga lockdown ,  agar  bisa  mengendalikan  penyebaran  virus.  Semua aktivitas  di  luar  rumah  telah  dihentikan.  Warga  diimbau  untuk  tidak  meninggalkan  rumah
kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Banyak pihak yang berharap Jokowi akan melakukan tindakan serupa. Namun Jokowi tidak mau terburu-buru. Ia mempertimbangkan banyak faktor. Salah  satunya  mengenai  nasib  perekonomian  negara  jika  keputusan  itu  diambil  (Merdeka, 2020).
Pemerintah dan media Australia memberikan kritik keras kepada pemerintah Indonesia yang  masih  kurang  waspada  dan  tidak  peka  dalam  menangani  pandemi  Covid-19.  Pada  25 Januari 2020, disaat negara Australia memberitahukan bahwa adanya kasus pertama Covid-19 disana,  pemerintah  Indonesia  tetap  bersiteguh  bahwa  selama  bulan  Januari-Februari  2020  di Indonesia  tidak  terdapat  kasus  masyarakat  yang  positif.  Indonesia  diperingati  oleh  Australia bahwa seharusnya khawatir terhadap perkembangan pandemi yang tidak dapat dideteksi. James Massola, kontributor media dari artikel dengan judul ‘The World’s Next Coronavirus Hotspot Is  Emerging  Next  Door’,  menjelaskan  bahwa  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  berkembang dibawah  radar,  hal  itu  karena  setiap  harinya  di  Indonesia  menemukan  lebih  dari  1.000  kasus hanya  dalam  8  hari.  Massola  juga  mengambil  data  Worldometer  yang  menuturkan  bahwa Indonesia sedang pada kondisi yang mengkhawatirkan, hal ini dikarenakan rendahnya rasio tes Covid-19  dan  tingginya  jumlah  kematian.  Pemerintah  Indonesia  sejak  awal  dinilai  kurang memperhitungkan  dampaknya  dan  sangat  lambat  dalam  menanggapi  wabahnya.  Pada  awal pandemi, antar lembaga pemerintah juga terkesan saling lempar dalam menanggapinya. Kepala daerah juga justru beraksi sendiri, sehingga muncul perspektif bahwa antara Pusat dan Daerah tidak  ada  keseragaman.  Pemerintah  Pusat  yang  sebaiknya  melakukan  pencegahan  agar  tidak terjadi hal-hal buruk,justru dalam melaksanakan tindakannya, banyak yang menilai tidak cepat tanggap. Contohnya  kebijakan  penutupan  akses  keluar-masuk  Indonesia  yang  sangat  lambat, dan  justru  memberikan  dorongan  di  bidang  pariwisata  yang  tujuannya  untuk  menarik kedatangan wisatawan asing. Sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah (Pemda) berinisiatif untuk  melakukan  tindakan  di  daerahnya  sendiri  yang  berguna  untuk  diterapkannya  protokol Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dari kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah  justru  mendapatkan  teguran  dari  Pemerintah  Pusat,  karena  dinilai  melangkahi  Pusat. Masyarakat akhirnya dapat menilai bahwa adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah Pusat dan  Daerah,  dimana  keduanya  juga  tidak  mempunyai  desain  kebijakan  dalam  menangani pandemi.  Dalam  menyebarkan  pemberitahuan  kepada  masyarakat,  Kementerian  juga  dinilai tidak ada panduan solid dan bergerak sendirian.
Penelitian  ini  akan  meneliti  bagaimana  komunikasi  pemerintah  dalam  menyampaikan informasi  kepada  publik  dalam  menangani  pandemi  Covid-19,  peneliti  juga  akan  membahas mengenai  komunikasi  pemerintah  yang  dilakukan  melalui  media  sosial  serta  permasalahan yang terjadi oleh pemerintah dalam melakukan komunikasi kepada publik dan diakhiri dengan komunikasi pemerintah yang efektif dalam penanganan Covid-19. Pembahasan ini berangkat dari  sebuah  permasalahan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  pada  saat  pandemi  Covid-19
memuncak. Maka dari itu, penelitian ini akan menjabarkan permasalahan yang tertulis sebagai rumusan masalah dengan tujuan dapat menjelaskan secara lebih jelas kepada para pembaca.

## METODE PENELITIAN
Penulis mengaplikasikan metode penelitian kualitatif, yang mana menurut Bogdan dan Taylor  penelitian  kualitatif  ini  pada  akhirnya  akan  melahirkan  informasi  dalam  bentuk  lisan maupun  tulisan  dari  suatu  realitas  ataupun  perilaku  target  yang  sedang  diteliti  (Suwendra, 2018).  Hasil  dari  penelitian  kualitatif  ini  juga  dianalisa  menggunakan  berbagai  pendekatan, teori dan juga konsep yang relate dengan topik yang dibahas, yang akhirnya akan menghasilkan bentuk penelitian deskriptif dengan tujuan untuk memanifestasikan sebuah permasalahan, fakta dan realitas secara lebih menyebar serta mendalam tanpa menciptakan perkiraan belaka (Raco, 2018).
Saat melaksanakan riset ini penulis mengaplikasikan teknik pengumpulan dokumentasi (document research) , dimana hal itu dilaksanakan melalui studi literatur yang berasal dari buku, situs  resmi,  jurnal  online,  makalah  resmi,  majalah  terpercaya  serta  sumber-sumber  lainnya dengan harapan bisa mendapatkan hasil berupa informasi fakta yang berhubungan dengan isu yang  sedang  dikaji.  Selain  itu  penulis  juga  memasukkan  data  tambahan  atau  sekunder  yang diperoleh dari buku-buku maupun literatur yang telah dikerjakan dan ditelaah (Sawarjuwono, 2003).  Tidak  lupa  juga  bahan  pustaka  yang  diperoleh  dari  berbagai  referensi  ini  dianalisis terlebih dahulu secara teliti dan sungguh-sungguh agar dapat menunjang proposisi dan ide yang ada.

## PEMBAHASAN
1. Komunikasi  Pemerintah  Dalam  Penyampaian  Informasi  Publik  Dalam  Menangani Pandemi Covid-19
Pemerintah dalam memberikan pesan komunikasi mengenai penanggulangan pandemi Covid-19 dinilai penuh dengan ketidakpastian, multitafsir dan ambiguitas. Hal ini dikarenakan sepertinya strategi komunikasi equivocal lebih dipilih oleh pemerintah . Komunikasi informasi tentang  penanggulangan  Covid-19  menjadi  membingungkan  akibat  dari  adanya  kalimat- kalimat  yang  ambiguitas,  tidak  lugas,  dan  tidak  jelas,  walaupun  begitu,  guna  memperbaiki kelembagaan  komunikasi,  unit  satuan  tugas  yang  dinamai  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia dibentuk oleh pemerintah. Dimana unit tersebut bertanggung jawab  kepada  Presiden  RI.  Media  Center  Covid-19  dibangun  sebagai  alat  untuk  membantu pemerintah  dalam  mengkomunikasikan  ke  masyarakat  yang  mana  sebagai  komponen  dalam usaha  membangun  kesadaran  dan  pencegahan  menyebarkan  virus  Covid-19,  selain  itu  juga sebagai penyaring penyebaran informasi yang salah ( hoaks ) (Oktariani dan Wuryanti, 2020).
Protokol  Komunikasi  Publik  Penanganan  Covid-19  menjadi  landasan  kebijakan pemerintah dalam penanganan informasi mengenai pandemi Covid-19 (Kantor Staf Presiden, 2020), landasan tersebutlah yang menjadi arah teknis bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan informasi COVID- 19. Protokol tersebut diadopsi dari protokol WHO. Terdapat 4 aspek  komunikasi  publik  pemerintah  tentang  COVID-19:  (1)  Himbauan kepada  masyarakat untuk selalu waspada dan tenang; (2) Koordinasi dengan lembaga terkait; (3) Informasi diakses ke media; (4) Menggiring gerakan “Cuci Tangan Dengan Sabun”. Instruksi Presiden ini ingin memberitahukan  bahwa  Pemerintah  sangat  siap  dan  serius  serta  sanggup  dalam  menangani wabah. Informasi terkait dengan apa yang sedang, sudah, dan akan dilakukan oleh pemerintah akan  disebarkan  secara  komprehensif  dan  berkala.  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Covid-19  dibentuk  oleh  pemerintah  melalui  Keppres  No.  7/2020,  dalam  rangka  menangani pandemi  Covid-19  guna  tepat,  efektif,  efisien,  cepat,  sistematis,  dan  tersusun,  termasuk berkoordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah dan Pemda. Gugus Tugas ini bertugas dalam perencanaan, berkoordinasi, mengontrol, memobilisasi sumber daya, mengawasi serta melaporkan  pelaksanaan  penanganan  COVID-19  kepada  Presiden.  Berkoordinasi  terkait dengan komunikasi publik, penyampaian informasi, update data perkembangan kasus Covid- 19, melalui konferensi pers harian (oleh Juru Bicara Covid-19), press release dan website juga termasuk  kedalam  tugasnya.  Narasi  utama  komunikasi  publik  Pemerintah  (Kantor  Staf Presiden, 2020), antara lain: Masyarakat Tetap Tenang Dan Waspada, Pemerintah Serius, Siap Dan Mampu Menangani Covid-19, Covid-19 Bisa Sembuh serta #Lawancovid19. Tujuannya antara  lain  ialah  guna  melahirkan  masyarakat  yang  tenang  dan  memahami  apa  yang  harus dilakukan  untuk  lingkungannya  dan  mampu  membentuk  kesan  kepada  masyarakat  bahwa dalam mengendalikan situasi yang kritis negara hadir dan responsif.
Sampai  saat  ini  tujuan  narasi  pemerintah  untuk  melahirkan  masyarakat  yang  tenang pada awal tanggap darurat Covid-19 belum secara penuh berjalan. Publik dihantui kepanikan dan kesimpangsiuran informasi terutama saat awal pandemi ini masuk ke Indonesia. Misalnya; (1) muncul rush (panic buying), pembelian barang besar-besaran; (2) stigma dan bullying atas pasien positif COVID-19 dan keluarganya; (3) protes masyarakat atas penerapan PSBB; dan (4)  terjadinya  penimbunan  alat  kesehatan,  seperti  masker.  Ada  banyak  pelanggaran  yang dilakukan  masyarakat  seperti  pelanggaran  protokol  kesehatan  (tidak  menggunakan  masker, tidak menjaga jarak), gerakan penolakan penguburan jenazah di beberapa tempat. Rumah Sakit juga  menghadapi  lonjakan  pasien  yang  tinggi.  Bahkan  muncul  gerakan  warganet  di  media sosial  dengan  tagar  #IndonesiaTerserah,  yang  merupakan  pernyataan  sikap  menyerah  pada kondisi  yang  ada.  Warganet  meramaikan  dengan  unggahan  foto  tenaga  medis  membawa tulisan  “Indonesia  Terserah”,  yang  menyuarakan  kekecewaan  mereka  atas  kebijakan pemerintah  yang  dinilai  memberikan  kelonggaran  mobilitas  masyarakat.  Di  twitter,  narasi publik  yang  hadir  tidak  hanya  mengkritik  pemerintah,  tetapi  juga  mengkritik  perilaku masyarakat yang tidak disiplin dengan protokol kesehatan (Shalihah, 2020).

## 2. Komunikasi Pemerintah Melalui Media Sosial
Pada  tahun  2017,  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  (Kominfo)  lewat Ditjen IKP sudah melaksanakan pengaturan yang meliputi pemprov dan pemkot dalam membentuk satuan  tugas  (Satgas)  media  sosial.  Dalam  konteks  ini,  satgas  sendiri  terdiri  dari  satu  orang petugas admin dan satu orang penanggung jawab konten. Tujuan dibentuk satgas media sosial adalah  sebagai  salah  satu  kewajiban  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat,  sebab  dengan adanya  media  sosial  yang  dikelola  oleh  Pemda  seperti  facebook,  instagram,  dan  twitter tentunya  akan  semakin  mempermudah  masyarakat  untuk  mendapatkan  berbagai  informasi terkini. Namun tentunya setiap penerapan suatu hal pasti memiliki kendala tersendiri seperti sistem nya yang masih belum efektif atau dalam penyampaian informasinya juga masih sangat lama,  sehingga  informasi  yang  seharusnya  sudah  diterima  oleh  masyarakat  seringkali  justru tidak tersampaikan (Dunan, 2020).
Pada  tanggal  29  Januari  2020, Kementerian  Kesehatan  membuat  suatu  sistem  untuk memberikan  informasi  khususnya  mengenai  virus  Covid-19  dengan  tema  “Kesiapsiagaan Menghadapi  Infeksi  Novel  Coronavirus”.  Dalam  konteks  ini,  web  Kemenkes  RI  dipenuhi dengan  tampilan  mengenai  informasi  Covid-19  dan  Infeksi  Emerging:  Media  Informasi Terkait Penyakit Infeksi Emerging yang diketahui muncul pada tahun 2019. Apabila melihat dari  website  tersebut,  tujuan  dibuatnya  adalah  tentunya  untuk  memberikan  segala  bentuk informasi yang berkaitan dengan infeksi endemi, emerging, re-emerging , serta zoonosis yang dianggap bisa menular ke mayoritas masyarakat di suatu wilayah, sama halnya seperti Covid- 19 yang saat ini telah menjadi penyakit wabah yang mendunia. Sistem yang dibuat pemerintah ini baru diterapkan pada 18 Maret 2020, yang mana tentunya tidak lepas dari pengawasan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Hadirnya sistem tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang kebenarannya dapat dipercaya (Oktariani dan Wuryanti, 2020).
Dalam  hal  ini,  pemerintah  juga  memberikan  berbagai  informasi  mengenai  Covid-19 melalui platform Instagram, dimana tujuannya adalah agar melalui media digital masyarakat bisa selalu update dengan informasi-informasi terkini khususnya tentang isu Covid-19. Melalui berbagai  riset,  menurut  penulis  pemerintah  telah  mencoba  memberikan  berbagai  informasi seputar Covid-19 baik itu di media Twitter, Facebook, dan khususnya Instagram, yang mana ini  cukup  membuktikan  bahwasanya  pemerintah  sudah  berusaha  untuk  melakukan  yang terbaik  perihal  penyebaran  berbagai  informasi  penting.  Pemerintah  dalam  hal  ini  juga melakukan  pemetaan  penyebaran  informasi,  misalnya  di  Twitter  pemerintah  biasanya memberikan  informasi  yang  sifatnya  singkat  saja,  tidak  terlalu  banyak  penggambaran  dan cenderung  menggunakan  hastag.  Sedangkan  di  Instagram  justru  sebaliknya,  dimana pemerintah lebih mengedepankan penggambaran yang sifatnya lebih faktual dan bisa di repost berulang kali oleh mayoritas orang (Oktariani dan Wuryanti, 2020).
Pada saat pandemi Covid-19, pola komunikasi pemerintah kepada masyarakat dalam mengatasi  Covid-19  sangat  menentukan  bagaimana  Indonesia  kedepannya,  apakah  akan mengalami krisis atau tidak. Dalam konteks ini ada 6 cara agar komunikasi pemerintah menjadi lebih  berhasil,  yaitu  seperti  dengan  menerapkan  prinsip Be  First;  Be  Right;  Be  Credible; Express Empathy; Promote Action; dan Show Respect . Namun sayangnya, saat penerapannya ada dua cara yang terlihat tidak dilaksanakan dengan baik dan efisien misalnya empati ( Express Empathy )  dan  rasa  hormat  ( Show  Respect ).  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  cara  komunikasi  krisis pemerintah  di  Indonesia  yang  sangat  minim  rasa  empati,  dimana  saat  awal-awal  covid-19 masuk  ke  dalam  Indonesia  pemerintah  seakan  tidak  memperdulikan  dan  cenderung mengabaikan virus ini dengan mengatakan warga Indonesia kebal oleh virus corona, kemudian virus corona tidak akan menyebar karena suhu di Indonesia itu sendiri panas yang konon akan mematikan virus tersebut. Padahal informasi yang beredar itu telah dinyatakan oleh Kominfo sebagai hoax ,  namun  nyatanya  tetap  saja  berbelit-belit  dan  tidak  ingin  disalahkan,  padahal sudah jelas-jelas ketakutan dan kekhawatiran masyarakat selama ini benar adanya (Barokah, 2021).

## 3. Permasalahan Komunikasi Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19.
Permasalahan  data  dan  informasi  yang  tidak  akurat  antara  lain  adalah  ketika  salah mempresentasikan  data  kematian  yang  tidak  sesuai  dengan  pedoman  WHO. Disamping  itu, kurang  akuratnya  data  bantuan  sosial.  Masalah  kurangnya  sosialisasi  dan  kepercayaan masyarakat yang rendah telah menyebabkan serangkaian masalah seperti penolakan tes cepat dan kejadian mengambil secara paksa jenazah pasien Covid-19. Ini, menurut sosiolog bencana di  Nanyang  Technological  University  di  Singapura,  Sulfikar  Amir,  merupakan  tanda ketidakpercayaan  publik.  Selain  itu,  masalah  komunikasi  organisasi  pemerintah  yang  tidak efektif  terlihat  dari  adanya  perbedaan  kebijakan  antar  organisasi  pemerintah  yang dikomunikasikan  kepada  publik.  Diantaranya  tarik  ulur  antara  pusat  dan  daerah,  pemberian izin masuk untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) di tengah pandemi Covid-19, di mana banyak orang saat ini di-PHK dan menganggur, dan pengaturan pengoperasian ojek online (Ardiyanti, 2020).
Pada  saat  Indonesia  berada  di  titik  terendah  dan  mengalami  krisis  akibat  pandemi Covid-19, segala kritikan dan tuntutan dari masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan  segala  permasalahan  akibat  pandemi  tak  bisa  dihiraukan.  Baik  buruknya pemerintah  dalam  bertugas,  segala  usaha  dan  kinerja  negara  di  situasi  yang  genting  ini, kepercayaan masyarakat tentu dipertaruhkan. Berbagai bentuk kritik mulai bermunculan dari para  staf  DPR,  Parpol,  akademisi  peneliti,  hingga  komunitas  masyarakat  ikut  serta  dalam memberikan  sebuah  masukan.  DPR  mengkritik  bahwa  hadirnya  urgensi  protokol  kesehatan yang dibuat oleh pemerintah ternyata memicu kepanikan dan kekhawatiran yang berlebih dari masyarakat. Kritik lainnya juga membahas mengenai sistem komunikasi dalam penyampaian
informasi  oleh  pemerintah  masih  dinilai  kurang  tersusun  dan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang dibutuhkan  oleh  publik.  Menurut  ekonom,  pihak  pemerintah  justru  terlihat  sengaja  dalam merespon,  hanya  keterlambatan  yang  didapat  oleh  masyarakat.  Sebanyak  70  miliar  rupiah, pemerintah mencairkan anggaran tersebut untuk menghadang berbagai ancaman perlambatan di  bidang  ekonomi  khususnya  sektor  pariwisata  melalui  jasa buzzer .  Banyak  tokoh  yang mengamati kinerja dari pemerintah seperti, Rizal Ramli dan Gun Heryanto mengatakan bahwa anggaran  yang  digunakan  tidak  tepat  sasaran,  begitu  pula  Gun  juga  menyampaikan  perihal harmonisasi  informasi  pemerintah  yang  tak  sejalan  dengan  pemerintah  pusat-daerah  perlu diperbaiki serta ditingkatkan lagi kekompakan antar satu dengan yang lain ,khususnya dalam menyampaikan informasi kebijakan sosial ekonomi yang sudah dipilih (Kompas, 2020).
Selaku  juru  bicara  pemerintah  dalam  penanganan  Covid-19,  Achmad  Yurianto menyampaikan  informasi  yang  bersifat  "blunder"  dan  memojokkan  bahwa  orang  miskin sebagai "pembawa sekaligus penyebar virus" hal ini tentu memicu publik dan menuai kritikan. Pernyataan  Achmad  Yurianto  dinilai  telah  menyudutkan  masyarakat “grass  root” bahwa “yang kaya harus melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin juga melindungi  yang  kaya  agar  tidak  menularkan  penyakitnya”  seperti  yang  dikutip  dari  CNN Indonesia.  Kalimat  yang  terlanjur  viral  dari  bibir  Achmad  memunculkan  rasa  kecewa  yang tinggi  bagi  masyarakat.  Polemik  lainnya  juga  muncul  mengenai  penyampaian  informasi tentang kebijakan mudik lebaran yang terbatas. Berbagai elemen menuangkan segala tuntutan kepada pemerintah agar kedepannya bisa menerapkan sistem penanganan dalam kondisi yang krisis  dengan  baik,  serta  penyampaian  komunikasi  dan  informasi  yang  jelas,  sehingga masyarakat  pun  dapat  memahami  dengan  rasa  damai  dan  mengerti  apa  yang  seharusnya dilakukan dalam kondisi genting tersebut.
Masalah lainnya, adanya kebijakan yang tidak sejalan antar level pemerintahan yang menyebabkan kepanikan. Salah satu contohnya adalah perselisihan antara Wali Kota Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim). Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang tidak sinkron dan  bimbang  juga  menciptakan  celah  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  orang-orang melanggar  protokol  kesehatan Covid-19.  Contohnya,  dapat  dilihat  dari  sejumlah  kasus  yang pernah terjadi, seperti banyaknya masyarakat yang berkumpul saat penutupan McD Sarinah. Selanjutnya, Bandara Soekarno Hatta ramai dan penumpang membludak saat mudik lebaran tahun lalu. Serta, keramaian masyarakat yang berada di tengah pasar dan supermarket tanpa social  distancing atau  menjaga  jarak  saat menjelang  Lebaran  Mei  tahun  lalu.  Pemerintah terlalu terburu-buru untuk mengkampanyekan aturan new normal . (Kompas, 2020).

## 4. Komunikasi Pemerintah Yang Efektif Dalam Penanganan Covid-19
Pada  era  seperti  sekarang  ini  dan  minimnya  pemahaman  masyarakat  mengenai komunikasi,  media  sosial  mungkin  dapat  menyebabkan  terjadinya  gejolak  pada penanggulangan bencana nasional Covid-19. Dikutip dari Denpasar Institute McLuhan (1960)
melahirkan  konsep  global  village.  Pada  konsep  tersebut  tertulis  bahwasanya  komunikasi personal akan mempengaruhi komunikasi massa. Saat menginformasikan  komunikasi lewat Internet,  siapapun  dapat  mengetahui  dan  melihatnya.  Masyarakat  mempunyai  hubungan simbiosis  dengan  teknologi  yang  memakai  media.  Ini  merupakan  konsep dari  teori  ekologi media. Oleh karena itu, komunikasi publik selama pandemi Covid-19 dibutuhkan keterbukaan serta keyakinan dari masyarakat. Selain itu, memerlukan perhitungan resmi untuk informasi dan  isu-isu  yang  mempengaruhi  dan  memadati  publik  melalui  media  sosial  sehingga  pihak berwenang  dapat  memperoleh  kepercayaan  publik.  Hal  ini  dikarenakan  tujuan  komunikasi publik  adalah  mengubah  perilaku  berdasarkan  pesan  yang  diberikan,  atau  pesan-pesan mengenai  bahayanya  Covid-19.  Kepercayaan  publik  yang  muncul  terhadap  indikator kepatuhan  dan  protokol  kesehatan  merupakan  salah  satu  tanda  keberhasilan  komunikasi publik  itu  sendiri.  Menyampaikan message mengenai  komunikasi  publik mudah  terganggu. Hal  ini  dikarenakan  komunikasi  publik  cenderung  berbentuk  komunikasi  satu  arah  (Laba, 2020).
Keberhasilan komunikasi pemerintah yang efektif dalam penanganan Covid-19 harus dilandasi dengan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota. Keputusan yang sama  sebelum  disebarkan  ke  khalayak  merupakan  suatu  hal  yang  penting.  Khususnya  pada penanganan  Covid-19,  informasi  yang  diberikan  harus  memiliki  kepastian  dan  kesamaan antara  pusat  dan  daerah.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  penerapan  masyarakat  dalam menghindari  penularan  Covid-19.  Jika,  hubungan  komunikasi  antar  pemerintah  pusat  dan daerah  tak  sama,  maka  masyarakat  akan  mengalami  kebingungan  dan  lebih  memilih  untuk tidak  menerapkan  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan.  Banyak  dampak  yang  timbul  jika komunikasi  pemerintah  tidak  efektif  seperti  gagalnya  pemahaman  masyarakat  dalam menangani pandemi ini dan malahan memperluas penyebaran virus COV-19 (Kemensetneg, 2020).
Pro dan kontra tentang bagaimana masyarakat memahami Covid-19 dapat dilihat dari antusiasme mereka terhadap komunikasi di media sosial. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi  yang  lengkap  akibat  terganggunya  komunikasi  publik.  Lebih  lanjut,  lamanya pandemi Covid-19 memperburuk gangguan komunikasi publik. Misalnya, gangguan pribadi dan  gangguan  lainnya  yang  mempengaruhi  komunikator  dan  komunikan  yang  mengalami kelelahan,  terganggunya  psikologis  dan  pemakaian  kata  yang  kurang  tepat  dapat menyebabkan  ketegangan  dan  emosi  yang  jika  tidak  dimodelkan  dengan  benar  dapat mengarah  ke  meja  hijau.  Hal  itu  sebenarnya  tidak  diinginkan  dari  komunikator  atau komunikan terkait dengan komunikasi publik. Jika hal tersebut telah terjadi dan sedang terjadi pada masyarakat maka bisa dicegah, theory of reasoned action dan theory of planned behavior yang  berasal  dari  leh  Icek  Ajzen  dapat  di  pertimbangkan.  Teori  tersebut  pada  dasarnya menerangkan  kombinasi  sikap  pribadi,  norma  yang  dipersepsikan  oleh  orang  lain,  serta memotivasi  agar  menyesuaikan  diri  dengan  sikap  yang  dapat  diprediksi.  Teori  tersebut
berdasarkan nilai harapan yang menerangkan sikap bahwasanya sikap yang disebabkan dari kepercayaan mengenai perilaku yang mampu menimbulkan kerugian. Pada situasi sekarang, sikap, keyakinan, perilaku, dan pengertian logis tentang ancaman Covid-19 harus disinergikan bersama-sama  dari  pemerintah  sebagai  komunikator  serta  masyarakat  sebagai  komunikan. Maksud  dari  sinergi  tersebut  adalah  mengupayakan  dengan  mengubah  model  komunikasi verbal  dan  non  verbal  untuk  setiap  level.  Contohnya  seperti,  pemerintah  tidak  membuat keramaian bahkan berfoto untuk acara seremonial. Influencer dan buzzer untuk media sosial pemerintah  juga  tidak  memberikan  contoh  yang  baik,  justru  bertentangan  dengan  protokol kesehatan.  Hal  tersebut  perlu  mengurangi  gesekan  dan  kebisingan  di  tengah  masyarakat (Laba, 2020).
Selanjutnya,  komunikasi  pemerintah  perlu  memperhatikan  sudut  pandang  mengenai perilaku  bagaimana  masyarakat  menanggapi  dan  bertindak  mengenai  saran  dan  informasi yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh terjebak mengadakan konferensi pers yang  rutin  dilakukan  oleh  satu  orang  juru  bicara  saja.  Namun,  pihaknya  juga mempertimbangkan  opini  publik  tentang  masalah  terkait  Covid-19  seperti  kewajiban memakai masker, tes cepat, dan masalah lain menggunakan kecerdasan buatan. Dengan cara ini  dimungkinkan  dengan  cepat  mengetahui  penyebab  dari  beberapa  kejadian  dan  jaringan informasi  yang  ada,  sehingga  bahan  dan  sumber  informasi  yang  tepat  dapat  segera dipersiapkan (Ardiyanti, 2020).

## KESIMPULAN
Pandemi Covid-19 bukanlah perkara yang mudah untuk semua negara, karena dibutuhkan kerjasama  seluruh  pihak  untuk  mengelolanya.  Peranan  pemerintah  tetap  menjadi  prioritas dalam  rangka  mengkomunikasikan  mengenai  kebijakan,  isu-isu  dan  mekanisme  dalam menangani  pandemi.  Konsistensi,  persamaan,  kesinambungan  bahasa  atau  pesan,  kesatuan perintah,  keterbukaan  informasi,  transparansi  sangatlah  penting  di  dalam  komunikasi  publik saat krisis seperti ini. Pengawasan yang ketat dari pemerintah harus diterapkan dengan tujuan untuk  memastikan  bahwa  penyampaian  komunikasi  dan  informasi  protokol  kesehatan  dapat dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh, terlebih lagi dalam penyampaian di media digital yang  menjadi  sumber  utama  informasi  saat  ini.  Gagal  serta  gagapnya  di  fase  pertama  adalah bentuk  dari  sebuah  pengalaman  yang  bisa  diulas  kembali  dengan  harapan  ketidakberhasilan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Pentingnya komunikasi yang menjadi pilar kehidupan berfungsi untuk mengurangi rasa panik dan khawatir masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19. Pemerintah disini juga memegang peranan penting dengan mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan menciptakan kedamaian serta ketenangan masyarakat  di  saat  krisis  terjadi.  Hadirnya  komunikasi  publik  yang  baik  pada  dasarnya bertujuan  untuk  mengawal,  penenang  serta  penyalur  berbagai  solusi  dalam  menghadapi krisisnya kondisi akibat Covid-19.
Pada  awal  tanggap  darurat  Covid-19,  tujuan  pemaparan  yang  diberikan  oleh  pemerintah untuk  membuat  masyarakat  tidak  panik  belum  berjalan  dengan  baik,  karena  masih  banyak masyarakat  yang  kepanikan  akibat  adanya  informasi  yang  masih  simpang-siur  pada  awal pandemi masuk ke Indonesia. Contohnya yaitu, masyarakat yang panic buying dengan membeli barang yang sangat banyak. Kemudian, masih adanya pembullyan kepada pasien yang positif Covid-19. Lalu, masih banyak masyarakat yang tidak suka terhadap penerapan PSBB. Selain itu,  banyaknya  masyarakat  yang  menimbun  alat  kesehatan,  seperti  masker.  Masyarakat  juga banyak  yang  melakukan  pelanggaran  protokol  kesehatan,  seperti  tidak  menggunakan  masker dan menjaga jarak, masyarakat yang menolak adanya penguburan jenazah di berbagai tempat. Selain  itu,  terdapat  lonjakan  pasien  yang  tinggi  di  berbagai  rumah  sakit,  hingga  masyarakat yang menyerah pada kondisi pandemi dengan munculnya gerakan masyarakat di media sosial dengan tagar #IndonesiaTerserah. (Fadhal, 2020).

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiyanti, Handrini. (2020). Komunikasi Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid 19.
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 12(15): 25-26.
Dunan, A. (2020). Komunikasi Pemerintah di Era Digital: Hubungan Masyarakat dan
Demokrasi. Jurnal Pekommas , 5 (1), 73-82.
Goeritman, H. I. N. (2021). Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 melalui Media Sosial. Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi) , Vol. 23, No. 1 , 1 - 19.
Kriyantono, Rachmat dan Haimatus Sa’diyah. (2018). Kearifan Lokal dan Strategi Komunikasi
Public Relations di BUMN dan Perusahaan Swasta. Jurnal Ilmu Komunikasi . 15(2).

## Website
Barokah,  A.  S.  (2021). Belajar  dari  Komunikasi  Pemerintah:  Menghadapi  Pandemi  tanpa Empati .  Diakses  dari https://fisip.unsil.ac.id/2021/07/03/belajar-dari-komunikasi- pemerintahmenghadapi-pandemi-tanpa-empati/. Pada 5 September 2022 Pukul 13.00 WIB.
CNN Indonesia. 2020. Darurat Corona, Si Kaya dan Miskin Diminta Saling Menolong . Diakses  dari  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327205844-20- 487706/daruratcorona-si-kaya-dan-miskin-diminta-saling-menolong.  Pada  16 Januari 2021 Pukul 11.00 WIB.
CNN  Indonesia.  2020. Jejak  Kritik  Australia  atas  Penanganan  Corona  di  Indonesia . Diakses  dari  https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200625111616- 106-517322/jejak-kritik-australia-atas-penanganan-corona-di-indonesia.  Pada 15 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB.
Egeham,  Lizsa.  2020. Covid-19  Pandemi  Global,  Bagaimana  Protap  dan Koordinasi Pusat Daerah di Indonesia? . Diakses dari
https://www.liputan6.com/news/read/4201341/headline-covid-19- pandemi-global-bagaimana-protap-dan-koordinasi-pusat-daerah-di- indonesia. Pada 15 Januari 2021 Pukul 13.00 WIB.
Harahap,  Lia.  2020. Catatan  Enam  Bulan  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia. Diakses  dari https://www.merdeka.com/peristiwa/catatan-enam-bulan-pandemi-covid-19-di indonesia.html. Pada 15 Januari 2021 Pukul 13.30 WIB.
Kemensetneg, H. (2020, April 1). Pentingnya Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam
Penanganan Covid-19. Diakses dari
https://www.setneg.go.id/baca/index/pentingnya_kerja_sama_pemerintah_pusat_dan_daerah_ dalam_penanganan_covid_19. Pada 5 September 2022 Pukul 13.00 WIB.
Laba,  I Nengah.  2020. Pola  Komunikasi  Publik  Di Tengah Pandemi Covid-19. Diakses  dari https://www.denpasarinstitute.com/berita/read/38. Pada 16 Januari 2021 Pukul 15.30 WIB.
Maharani, Tsarina. 2020. Pemerintah Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik Di Tengah Pandemi. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/20274551/pemerinta h-disarankan-perbaiki-komunikasi-publik-di-tengah-
pandemi?page=all%29. Pada 15 Januari 2021 Pukul 19.00 WIB.