Pembangunan  nasional  bertujuan  untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dalam  wadah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia  yang merdeka, bersatu, dan  berkedaulatan  rakyat  dalam  suasana kehidupan  bangsa  yang  aman,  tertib,  dan dinamis  dalam  lingkungan  yang  merdeka, bersahabat,  dan  damai.  Pembangunan nasional  yang  mencakup  seluruh  aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban  mengarahkan,  membimbing, melindungi,  serta  menumbuhkan  suasana dan  iklim  yang  menunjang  (Irham  Fahmi, 2019).
Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah merupakan  kegiatan  usaha  yang  mampu
memperluas lapangan kerja dan memberikan  pelayanan  ekonomi  secara luas  kepada  masyarakat,  serta  dapat berperan  dalam  proses  pemerataan  dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dan berperan  dalam  mewujudkan  stabilitas nasional.  Selain  itu,  usaha  mikro,  kecil, dan  menengah  adalah  salah  satu  pilar utama  ekonomi  nasional  yang  harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan  seluas-luasnya  sebagai wujud  keberpihakan  yang  tegas  kepada kelompok  usaha  ekonomi  rakyat,  tanpa mengabaikan  peranan  usaha  besar  dan Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) (Andrew  Shandy  Utama  dan  Dewi Sartika, 2017).
Meskipun  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  telah  menunjukkan  peranannya dalam  perekonomian  nasional,  namun

## Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ADE PRATIWI SUSANTY 1 ; FAIZAH KAMILAH 2 ; ANDREW SHANDY UTAMA 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581 E-mail : andrew.fh.unilak@gmail.com
Abstract :  Law  Number  20  of  2008  concerning  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises regulates  that  the  empowerment  of  micro  businesses  in  Rumbai  Sub-District  is  the responsibility  of  the  Pekanbaru  City  Cooperatives  and  MSME  Service.  The  method  used  in this  research  is  socio-legal  research.  The  results  of  the  research  explained  that  the implementation  of  empowerment  of  micro  businesses  in  Rumbai  Sub-District  hasn’t  been implemented.  The  factor  that  hinders  the  implementation  of  empowerment  of  micro businesses  in  Rumbai  Sub-District  from  the  point  of  view  of  micro  entrepreneurs  is  the ignorance of micro entrepreneurs regarding Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and  Medium  Enterprises.  Meanwhile,  the  factor  that  hinders  the  implementation  of  micro business  empowerment  in  Rumbai  Sub-District  from  the  government  side  is  the  lack  of supervision  carried  out  by  the  Government  of  Pekanbaru  City  on  micro  business empowerment  programs  which  are  the  responsibility  of  the  Government  Office  of Cooperative and MSME. Efforts made to overcome the factors that hinder the implementation of empowerment of micro enterprises in Rumbai Sub-District are providing legal counseling regarding  Law  Number  20  of  2008  concerning  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  to micro business entrepreneurs.
Keywords: Micro Business, Empowerment, Covid-19
Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Ade Pratiwi Susanty; Faizah Kamilah; Andrew Shandy Utama)
ternyata  masih  terdapat  berbagai  hambatan dan  kendala.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Republik
Indonesia
mengidentifikasi beberapa permasalahan yang sering dihadapi  oleh  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah,  yaitu  kurangnya  permodalan, kesulitan  dalam  pemasaran,  persaingan yang  ketat,  kesulitan  mendapatkan  bahan baku,  kurangnya  teknis  produksi  dan keahlian, kurangnya keterampilan manajerial, kurangnya pengetahuan manajemen  keuangan,  dan  iklim  usaha yang  kurang  kondusif.  Dari  beberapa permasalahan yang ada, masalah permodalan merupakan permasalahan utama  yang  menghambat  perkembangan usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  di Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah menjelaskan bahwa pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  adalah  upaya  yang  dilakukan pemerintah  dan  pemerintah  daerah  secara sinergis  dalam  bentuk  penumbuhan  iklim dan  pengembangan  usaha  terhadap  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  sehingga mampu  tumbuh  dan  berkembang  menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Penelitian ini  dilakukan  di  Kecamatan  Rumbai  Kota Pekanbaru.  Oleh  karena  itu,  pemberdayaan usaha  mikro  merupakan  tanggung  jawab pemerintah.
Berdasarkan  observasi  penelitian yang dilakukan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru,  diperoleh  informasi  dan  data bahwa  terdapat  lebih  kurang  100  (seratus) pelaku  usaha  mikro  yang  berjualan  di sekitar  area  kampus  Universitas  Lancang Kuning  dan  Politeknik  Caltex  Riau;  di sekitar  area  sekolah  SMA  Negeri  3 Pekanbaru,  SMK  Negeri  5  Pekanbaru, SMA  Negeri  Olahraga  Provinsi  Riau,  dan SMK  Negeri  7  Pekanbaru;  serta  di  dalam maupun  di  luar  area  Taman  Olahraga  dan Rekreasi  Rumbai.  Sejalan  dengan  itu, wawancara penelitian yang  dilakukan dengan  salah  seorang  pelaku  usaha  mikro yang  berjualan  di  depan  SMK  Negeri  5
Pekanbaru  diperoleh  informasi  bahwa Pemerintah  Kota  Pekanbaru  selama  tahun 2020  tidak  ada  melakukan  pemberdayaan terhadap  pelaku  usaha  mikro,  padahal pelaku  usaha  mikro  yang  berjualan  di sekitar  area  kampus  dan  sekolah  terkena dampak langsung dari kebijakan pemerintah  yang  meliburkan  kampus  dan sekolah  untuk  mencegah  penyebaran wabah Covid-19 di Kota Pekanbaru.
Dari  latar  belakang  permasalahan yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka rumusan  masalah  yang  akan  dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanakah
pelaksanaan
pemberdayaan  usaha  mikro  oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah?
2. Apakah
faktor-faktor yang
menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan  usaha  mikro  oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di
Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?
3. Bagaimanakah  upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi  faktor-faktor  yang menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan  usaha  mikro  oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di
Kecamatan Rumbai berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
pelaksanaan
pemberdayaan  usaha  mikro  oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
14
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan
pemberdayaan usaha mikro oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan
Menengah.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan  upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  faktor-faktor  yang  menghambat dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  usaha mikro  oleh  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  di Kecamatan  Rumbai  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## METODE
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya  (Soerjono  Soekanto,  2007). Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian  hukum  sosiologis  dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan undang-undang terhadap masyarakat. Penelitian  hukum  sosiologis  adalah  suatu penelitian yang mengkaji mengenai efektivitas  pelaksanaan  perundang-undangan di tengah-tengah masyarakat (Amiruddin dan Zainal  Asikin,  2006).  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yaitu data  yang  diperoleh  langsung  dari  hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian,  sedangkan  data  sekunder  yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur  hukum,  dan  peraturan  perundang- undangan.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis kualitatif.

## HASIL
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  ditegaskan bahwa pemberdayaan usaha mikro merupakan  tanggung  jawab  pemerintah. Dari  ketentuan  tersebut  dapat  dipahami bahwa pemberdayaan usaha mikro yang ada di Kecamatan Rumbai merupakan tanggung jawab  pemerintah,  yaitu  Pemerintah  Kota Pekanbaru.
Pelaksanaan  pemberdayaan  usaha mikro  oleh  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  di Kecamatan  Rumbai  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  belum terlaksana.  Hal  ini  didasarkan  pada  hasil wawancara  penelitian  yang  dilakukan dengan  salah  seorang  pelaku  usaha  mikro bernama  Risma  Santi  yang  berjualan  di depan  SMK  Negeri  5  Pekanbaru.  Risma Santi  menyampaikan  bahwa  selama  tahun 2020 Pemerintah Kota Pekanbaru tidak ada melakukan  pemberdayaan  terhadap  pelaku usaha  mikro,  padahal  pelaku  usaha  mikro yang  berjualan  di  sekitar  area  sekolah terkena  dampak  langsung  dari  kebijakan pemerintah  yang  meliburkan  sekolah  sejak bulan  Maret  untuk  mencegah  penyebaran wabah Covid-19 di Kota Pekanbaru.
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh Fauzi  Defrian  yang  berjualan  di  depan Politeknik  Caltex  Riau.  Menurut  Fauzi Defrian,  pandemi  Covid-19  yang  melanda Indonesia,  termasuk  Kota  Pekanbaru,  sejak bulan  Maret  2020  hingga  sekarang  sangat berdampak  terhadap  pelaku  usaha  mikro, terutama  bagi  pelaku  usaha  mikro  yang berjualan di sekitar area kampus. Kebijakan pemerintah  yang  meliburkan  perkuliahan dan  diganti  menjadi  perkuliahan  secara online  menyebabkan  omset  penjualan pelaku  usaha  mikro  mengalami  penurunan drastis.
Faktor  yang  menghambat  dalam pelaksanaan  pemberdayaan  usaha  mikro oleh  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  di Kecamatan  Rumbai  yang  pertama  dari  sisi pelaku  usaha  mikro  adalah  ketidaktahuan
Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Ade Pratiwi Susanty; Faizah Kamilah; Andrew Shandy Utama)
pelaku  usaha  mikro  di  Kecamatan  Rumbai mengenai  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah.  Akibatnya,  pelaku  usaha  mikro tersebut tidak mengetahui bahwa pemberdayaan  usaha  mikro  merupakan tanggung  jawab  pemerintah.  Sedangkan, faktor  yang  menghambat  dalam  pelaksanaan pemberdayaan  usaha  mikro  oleh  Pemerintah Kota  Pekanbaru  di  Kecamatan  Rumbai  yang kedua dari sisi pemerintah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota  Pekanbaru  terhadap  program-program pemberdayaan  usaha  mikro  yang  menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah)  Kota Pekanbaru.
Adapun  upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  faktor-faktor  yang  menghambat dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  usaha mikro  oleh  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  di Kecamatan  Rumbai  adalah  memberikan penyuluhan hukum  mengenai Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  kepada pelaku  usaha  mikro  yang  ada  di  Kecamatan Rumbai, dengan harapan pelaku usaha mikro dapat mengetahui hak-haknya dan kewajibannya  yang  telah  diatur  dalam undang-undang.

## PEMBAHASAN
Usaha  mikro  adalah  usaha  produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak  Rp300.000.000,-  (tiga  ratus  juta rupiah) (Tulus T.H. Tambunan, 2009). Dasar hukum yang mengatur mengenai usaha mikro di  Indonesia  adalah  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah ditegaskan bahwa pemberdayaan  usaha  mikro  merupakan
tanggung jawab pemerintah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pemberdayaan  usaha  mikro  yang  ada  di Kecamatan  Rumbai  merupakan  tanggung jawab  Pemerintah  Kota  Pekanbaru,  dalam hal  ini  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota Pekanbaru  (Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah).
Asas-asas pemberdayaan usaha mikro  di  Indonesia  sebagaimana  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut:
1. Asas  Kekeluargaan.  Yang  dimaksud dengan  ‘Asas  Kekeluargaan’  adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan  usaha  mikro  sebagai bagian  dari  perekonomian  nasional yang  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,  keseimbangan  kemajuan, dan  kesatuan  ekonomi  nasional  untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
2. Asas Demokrasi Ekonomi. Yang dimaksud  dengan  ‘Asas  Demokrasi Ekonomi’  adalah  pemberdayaan  usaha mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. Asas  Kebersamaan.  Yang  dimaksud dengan  ‘Asas  Kebersamaan’  adalah asas  yang  mendorong  peran  seluruh usaha  mikro  dan  dunia  usaha  secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas  Efisiensi  Berkeadilan.  Yang dimaksud  dengan  ‘Asas  Efisiensi Berkeadilan’ adalah asas yang mendasari  pelaksanaan  pemberdayaan usaha  mikro  dengan  mengedepankan efisiensi  berkeadilan  dalam  usaha untuk  mewujudkan  iklim  usaha  yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
5. Asas  Berkelanjutan.  Yang  dimaksud dengan  ‘Asas  Berkelanjutan’  adalah
Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Ade Pratiwi Susanty; Faizah Kamilah; Andrew Shandy Utama)
16
asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangungan  melalui  pemberdayaan usaha  mikro  yang  dilakukan  secara berkesinambungan  sehingga  terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
6. Asas  Berwawasan  Lingkungan.  Yang dimaksud  dengan  ‘Asas  Berwawasan Lingkungan’  adalah  asas  pemberdayaan usaha  mikro  yang  dilakukan  dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
7. Asas  Kemandirian.  Yang  dimaksud dengan  ‘Asas  Kemandirian’  adalah  asas pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan  dengan  tetap  menjaga  dan mengedepankan  potensi,  kemampuan, dan kemandirian usaha mikro.
8. Asas  Keseimbangan  Kemajuan.  Yang dimaksud  dengan  ‘Asas  Keseimbangan kemajuan’  adalah  asas  pemberdayaan usaha  mikro  yang  berupaya  menjaga keseimbangan kemajuan
ekonomi
wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
9. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional. Yang dimaksud  dengan  ‘Asas  Kesatuan Ekonomi Nasional’ adalah asas pemberdayaan usaha mikro yang merupakan  bagian  dari  pembangunan kesatuan ekonomi nasional.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  menyebutkan  bahwa  usaha  mikro bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
Prinsip  pemberdayaan  usaha  mikro  di Indonesia  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah yaitu sebagai berikut:
1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha  mikro  untuk  berkarya  dengan
prakarsa sendiri.
2. Perwujudan  kebijakan  publik  yang transparan, akuntabel, dan
berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi  daerah  dan  berorientasi pasar  sesuai  dengan  kompetensi usaha mikro.
4. Peningkatan daya saing usaha mikro.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
Tujuan  pemberdayaan  usaha  mikro di  Indonesia  sebagaimana  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah yaitu sebagai berikut:
1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan  kemampuan  usaha mikro  menjadi  usaha  yang  tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan  peran  usaha  mikro dalam pembangunan daerah,
penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan,
pertumbuhan ekonomi, dan
pengentasan rakyat dari kemiskinan. Berdasarkan Pasal 7 Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah disebutkan bahwa dalam rangka menumbuhkan  iklim  usaha,  aspek-aspek pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pendanaan, sarana dan  prasarana,  informasi  usaha,  kemitraan, perizinan  usaha,  kesempatan  berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan.
Dalam  penelitian  yang  berjudul “Perlindungan  Hukum  terhadap  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di Kota Pekanbaru dalam Menghadapi Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)”, Nabella  Puspa  Rani  menjelaskan  bahwa belum  ada  peraturan  daerah  di  Kota
Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Ade Pratiwi Susanty; Faizah Kamilah; Andrew Shandy Utama)
17
Pekanbaru  yang  mengatur  mengenai  usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN, Pemerintah
Kota
Pekanbaru perlu mengadakan (Nabella Puspa Rani, 2015):
1. Pelatihan  bagi  pelaku  usaha  mikro, kecil, dan menengah.
2. Sosialisasi mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN.
3. Pembinaan  manajemen  bagi  pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Membuka posko konsultasi bisnis. Dalam  penelitian  yang  berjudul
“Peran  Strategis  Bank  Syariah  sebagai Sumber  Pembiayaan  Alternatif  bagi  Usaha Mikro  di  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008”,  Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika menjelaskan  bahwa  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah menegaskan  bahwa  bank  syariah  bertujuan untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  bagi  masyarakat  Indonesia  yang mayoritas  beragama  Islam,  bank  syariah merupakan  sumber  pembiayaan  alternatif dalam  mengembangkan  usahanya  sebagai pelaku  usaha  mikro  agar  sesuai  dengan syari’at  Islam  (Andrew  Shandy  Utama  dan Dewi Sartika, 2017).
Selain  itu,  dalam  penelitian  yang berjudul  “Manajemen  Pemerintah  Kota Pekanbaru  dalam  Pemberdayaan  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di Kota  Pekanbaru  Tahun  2015”, Egi  Syahyudi menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru  telah  menyusun  rencana  strategis dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah  di  Kota  Pekanbaru  melalui  Dinas Koperasi dan UMKM  Kota Pekanbaru,  yang terdiri atas (Egi Syahyudi, 2018):
1. Legalitas  izin  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah.
2. Penguatan  pemasaran  bagi  usaha  mikro, kecil, dan menengah.
3. Akses  permodalan  bagi  usaha  mikro, kecil, dan menengah.
4. Pendampingan dan pengawasan terhadap
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dalam  penelitian  yang  berjudul “Strategi  Komunikasi  Dinas  Koperasi  dan
UMKM Kota Pekanbaru
dalam
Memberdayakan Kelompok UMKM Melalui  Program  Klinik  Konsultasi  Bisnis di Kota
Pekanbaru”, Diana Putri menjelaskan  bahwa  untuk  memberdayakan usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kota  Pekanbaru membentuk  Klinik  Konsultasi  Bisnis  yang dikelola oleh Bidang Promosi dan Pengembangan Usaha serta dibantu akademisi  dan  praktisi.  Selanjutnya,  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kota  Pekanbaru menjalin  kerja  sama  dengan  media  cetak maupun  media  elektronik  sebagai  ajang promosi  program  Klinik  Konsultasi  Bisnis kepada  masyarakat,  khususnya  pelaku usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  di  Kota Pekanbaru (Diana Putri, 2018).
Selain  mengharapkan  bantuan  dana dari  pemerintah,  salah  satu  peluang  yang dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku  usaha mikro  di  Kecamatan  Rumbai  adalah program  CSR  dari  perusahaan-perusahaan yang  beroperasi  di  Kota  Pekanbaru  karena berdasarkan  Pasal  11  Peraturan  Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di Provinsi  Riau  diatur  bahwa  salah  satu bentuk program CSR adalah pemberdayaan ekonomi  kerakyatan  (Fahrial,  Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi, 2019).
Apabila Dinas Koperasi dan UMKM  Kota  Pekanbaru  terbukti  tidak memberdayakan  pelaku  usaha  mikro  yang ada  di  Kecamatan  Rumbai  sebagaimana yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  maka  pelaku usaha tersebut dapat menyampaikan aspirasinya  kepada  Komisi  II  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota Pekanbaru agar Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan  evaluasi  terhadap  kinerja  Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.
Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Ade Pratiwi Susanty; Faizah Kamilah; Andrew Shandy Utama)

## 18

## SIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  mengatur  bahwa  pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai merupakan  tanggung  jawab  Dinas  Koperasi dan  UMKM  Kota  Pekanbaru.  Pelaksanaan pemberdayaan  usaha  mikro  di  Kecamatan Rumbai  belum  terlaksana.  Faktor  yang menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan  usaha  mikro  di  Kecamatan Rumbai  dari  sisi  pelaku  usaha  mikro  adalah ketidaktahuan  pelaku  usaha  mikro  mengenai Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah. Sedangkan,  faktor  yang  menghambat  dalam pelaksanaan  pemberdayaan  usaha  mikro  di Kecamatan  Rumbai  dari  sisi  pemerintah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Pekanbaru terhadap  program-program  pemberdayaan usaha  mikro  yang  menjadi  tanggung  jawab Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan  pemberdayaan  usaha  mikro  di Kecamatan  Rumbai  adalah  memberikan penyuluhan hukum  mengenai Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  kepada pelaku usaha mikro.

## DAFTAR RUJUKAN
Akhmad  Mujahidin,  2013, Ekonomi  Islam ,
Rajawali Pers, Jakarta.
Amiruddin dan Zainal Asikin,
2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta. Andrew  Shandy  Utama  dan  Dewi  Sartika, 2017,  Peran  Strategis  Bank  Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif  bagi  Usaha  Mikro  di Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  21  Tahun  2008,
Jurnal  Al-Amwal ,  Vol.  6  No.  2,  58- 72.
Diana  Putri,  2018,  Strategi  Komunikasi Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota
Pekanbaru  dalam  Memberdayakan Kelompok UMKM Melalui
Program  Klinik  Konsultasi  Bisnis di  Kota  Pekanbaru, JOM  FISIP Universitas Riau , Vol. 5 Ed. II,  1- 14.
Egi Syahyudi, 2018, Manajemen Pemerinttah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  di  Kota  Pekanbaru Tahun 2015, JOM FISIP Universitas  Riau ,  Vol.  5  No.  1,  1- 21.
Fahrial, Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi, Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa, Jurnal Wawasan  Yuridika ,  Vol.  3  No.  2,
259-271. Irham Fahmi, 2019, Dasar-dasar
Perekonomian Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta.
Nabella  Puspa  Rani,  2015,  Perlindungan Hukum  terhadap  Usaha  Mikro,
Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di Kota Pekanbaru dalam
Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi ASEAN  (MEA), Jurnal  Yuridis ,
Vol. 2 No. 2, 178-187.
Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Rajawali  Pers, Jakarta.
Tulus  T.H.  Tambunan,  2009, UMKM  di
Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah. Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor  93,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4866.