Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014

## PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGI DAERAH KABUPATEN/KOTA
Oleh : Muhammad Irwansyah Hasibuan, SE, M.Si Dosen Tetap STIE Labuhanbatu

## ABSTRAK
Pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan penerimaan daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten/Kota. Sehingga pajak daerah  dan  retribusi  daerah  sangat  mempunyai  peranan  penting  dalam  pembangunan  daerah Kabuapten/Kota.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  bahwa  pajak  daerah  kabupaten/kota  terdiri  atas  :  (1)  pajak  hotel,  (2)  pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) Pajak penerangan jalan, (6) pajak mineral bukan logam  dan  batuan,  (7)  pajak parkir,  (8) pajak  air  tanah,  (9)  pajak  sarang  burung walet,  (10)  pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, (11) Bea perolehan hak atas tanah (BPHTB). Dalam rangka  menggali  pajak  daerah  kabupaten/kota  tersebut  diperlukan  adanya  keseriusan  dari pemerintah daerah itu sendiri yaitu pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum penagihan atas pajak-pajak tersebut. Demikian juga halnya  terhadap  retribusi-retribusi  dalam  hal  melakukan  penarikan  terlebih  dahulu  diperlukan adanya dasar hukum sebagai payung hukumnya yaitu dalam bentuk Perda.
Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

## I. PENDAHULUAN
Kebijakan  otonomi  daerah  yang secara  efektif  mulai  dilaksanakan  pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah  daerah  yang  memiliki  sumber daya  alam  yang  banyak  menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat  antusias,  sebaliknya  pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit kawatir. Kekawatiran ini  disebabkan  karena  pemerintah  daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.
Untuk  memaksimalkan  otonomi daerah  dan  meningkatkan  pembangunan,
serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Dalam Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004, Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terdiri dari:
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan, dan
d. Lain-lain  PAD  yang  sah  (meliputi hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang tidak dipisahkan; jasa giro;pendapatan bunga;keuntungan  selisih  nilai  tukar rupiah  terhadap  mata  uang  asing;  dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan  barang  dan/atau  jasa  oleh daerah).
Kesejahteraan  masyarakat  akan banyak tergantung pada pemerintah daerah  sejak  adanya  otonomi  daerah  ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali  semaksimal  mungkin  sumber- sumber  Pendapatan  Asli  Daerahnya, dikarenakan  PAD  menjadi  salah  satu indikator  dalam  pengukur  keberhasilan dari  penyelenggaraan  otonomi  daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai  kebutuhannya  sendiri.  Hal  ini berarti  membuktikan  bahwa  pemerintah daerah  telah  berhasil  menyelenggarakan otonomi  daerah.  Demikian  sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami
penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah  merupakan  salah  satu  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang penting  guna  membiayai  pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009, tentang  Pajak  daerah  dan  Retribusi Daerah,  yang  menyebutkan:  “Bahwa Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut Pajak,  adalah  kontribusi  wajib  kepada Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Untuk  meningkatkan  pajak  daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan upaya peningkatan pada penerimaan  pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya melalui  subjek  dan  objek  pendapatan daerah  sehingga  dapat  meningkatkan produktivitas  Penghasilan  Asli  Daerah (PAD).
Berdasarkan  UU  No  28  Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah bahwa  jenis  pajak  daerah  mengalami penambahan, yang awalnya kewenangangan pusat
menjadi kewenangan daerah seperti Bea Perolehan Hak  Atas  Tanah  (BPHTB)  dan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Demikian juga  halnya  terhadap  retribusi  daerah adanya  perluasan  terhadap  jenis  retribusi daerah.
II. SISTEM  OTONOMI  DAERAH  DAN
TUJUAN OTONOMI DAERAH
2.1 Sistem Otonomi Daerah
Berdasarkan  Pasal  1  angka  (2) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan perwakilan  rakyat  daerah  menurut asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
dalamsistem dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Sedangkan yang dimaksud Otonomi  Daerah  Menurut  UU  No  23 Tahun  2014  dalam  Pasal  1  angka  (69 yaitu  Otonomi  Daerah  adalah  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri  Urusan  Pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
Hal-hal  yang  melatarbelakangi timbulnya otonomi daerah yaitu 1 :
1. Pemerintah pusat sering menempatkan  pemerintah  daerah sebagai “sapi perahan” pemerintah pusat.  Pemerintah  daerah  lebih banyak dibebani kewajiban- kewajiban untuk menyetorkan segala  potensi  kekayaan  alamnya ke pusat, disisi lain hak-hak daerah untuk  mendapatkan  dana  bagi pembangunan sering terabaikan.
2. Tradisi sentralistik kekuasaan melahirkan  ketimpangan  antara pembangunan di pusat dan daerah, sehingga pemicu ketidakadilan dan ketidaksejahteraan di berbagai daerah,  terutama  yang  jauh  dari
1 Elfayang Rizky Ayu Puspitasari, 2014, analisis efektivitas, efisiensi, dan Kontribusi pajak dan retribusi Daerah  terhadap  pad  kabupaten  Blora  tahun  2009- 2013, Tesis, Undip, Semarang. Hal. 14-15
jangkauan  pusat.  Daerah  yang kaya  sumber  daya  alam  tak menjamin rakyatnya sejahtera karena sumber kekayaannya disedot  oleh  pusat.  Seperti  Aceh yang  memiliki  potensi  gas  alam terbesar di dunia, rakyatnya hanya gigit jari ditengah riuhnya eksplorasi gas oleh Exxon Mobile. Rakyat Papua juga merana ditengah  gelimpangan  emas  yang digali Freeport yang hanya meninggalkan jejak berupa
kerusakan lingkungan.
3. Pola sentralistik menyebabkan pemerintah pusat sewenang- wenang  kepada  daerah.  Misalnya menerapkan  regulasi  yang  ketat sehingga  mematikan  kreatifitas daerah dalam membangun. Budaya  minta  petunjuk  ke  pusat tertanam  kuat  sehingga  proses pembangunan  di  daerah  berjalan lamban dan kepengurusan kepentingan rakyat terabaikan.
4. Otonomi diharapkan menjadi freedom  atas  tuntutan  beberapa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI, sebagai ekspresi ketidakpercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
Dengan adanya sistem otonomi daerah  ini,  memberikan  perubahan terhadap  sistem  pemerintahan  yaitu sistem sentralisasi menjadi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
desentralisai. Desentralisai adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah  Pusat  kepada  daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2.2 Tujuan Otonomi Daerah
Di  dalam  tujuan  otonomi daerah  terdapat dua  kepentingan  yaitu kepentingan dari sisi Pemerintah Pusat dan  dari  sisi  Pemerintah  Daerah.  Jika dilihat dari sisi kepentingan pemerintah  pusat  maka  tujuan  dari otonomi daerah yaitu untuk pelantikan kepemimpinan,  pendidikan,  politik, menciptakan  stabilitas  politik,  dan menciptakan demokrasi sistem pemerintahan  daerah.  Sedangkan  dari sisi  kepentingan  pemerintah  daerah menurut  Smith  dan  Abdul  Halim disebutkan  bahwa  ada  tiga  tujuan, yaitu 2 :
1. Untuk  mewujudkan  apa  yang disebut  sebagai  political  equality, artinya  melalui  otonomi  daerah diharapkan  akan  lebih  membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas  politik  di  tingkat  lokal atau daerah.
2. Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan
ekonomi akan menciptakan kemampuan  pemerintah  daerah
2 Abdul Halim, 2002, Akuntansi dan Pengendalian  Keuangan  Daerah,  AMP.  YKPN, Yogyakarta
dalam  memperhatikan  hak-hak masyarakat.
3. Untuk menciptakan local responsiveness,  artinya  dengan otonomi  daerah  diharapkan  akan mempermudah  antisipasi  terhadap berbagai  masalah  yang  muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
Daerah  kabupaten  dan  kota menjadi  titik  berat  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah,  hal  ini  disebabkan karena  daerah  kabupaten  atau  kota menjadi  basis  utama  otonomi  daerah. Menurut  Mudrajad  Kuncoro  hal  yang mendasari daerah kabupaten atau kota menjadi  titik  berat  dalam  pelaksanaan otonomi daerah, yaitu 3 :
1. Dari dimensi politik, daerah kabupaten atau kota kurang mempunyai  fantisme  kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi masyarakat federalisme secara relatif bisa minim.
2. Dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan  pelayanan  kepada  masyarakat relatis dapat lebih efektif.
3 Mudrajad Kuncoro, 1997, Ekonomi Pembangunan,  Teori,  Masalah  dan  Kebijakan, PN,Yogyakarta
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
3. Daerah kabupaten atau kota
merupakan  ujung  tombak  dalam pelaksanaan
pembangunan sehingga  daerah  kabupaten  atau kota  lebih  mengetahui  potensi rakyat didaerahnya.
Selain itu memberikan otonomi  secara  utuh  kepada  suatu kabupaten  atau  kota  akan  menuntut kabupaten  atau  kota  tersebut  untuk dapat  memenuhi  unsur-unsur  mutlak sehingga  baru  bisa  disebut  daerah otonom.
Menurut  Joseph  Riwu  Kaho unsur-unsur mutlak tersebut yaitu 4 :
1. Mempunyai  urusan  rumah  tangga
sendiri, maksudnya adalah urusan- urusan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah  untuk  diatur
sendiri.
2. Urusan-urusan tersebut diatur sesuai  dengan  kebijaksanaannya dan  diurus  sesuai  dengan  inisiatif atau prakarsanya sendiri.
3. Urusan-urusan rumah tangga
daerah  tersebut  diselenggarakan oleh perangkat daerah itu sendiri 4. Untuk
membiayai
penyelenggaraan urusan-urusan
rumah  rangga  daerah  tersebut,
4 Josef  Riwu  Kaho,  1997,  Analisis  Hubungan Pemerintah  pusat  dan  daerah  di  Indonesia,  PT  Bina Akasara, Jakarta,
daerah mempunyai sumber- sumber pendapatan sendiri. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo terdapat tiga misi utama  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu 5 : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas  pelayanan  publik  dan kesejahteraan masyarakat 2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas  pengelolaan  sumber daya daerah.
3. Memberdayakan  dan  menciptakan ruang  bagi  masyarakat  (publik) untuk  berpartisipasi  dalam  proses pembangunan.
Dengan  menggunakan  Asas Desentralisasi  pelaksanaan  otonomi daerah  akan  membawa  kebaikan  bagi negara Indonesia, yaitu 6 :
1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
2. Dalam  menghadapi  masalah  yang mendesak,  perlu  membutuhkan tindakan  yang  cepat,  daerah  tidak perlu  menunggu  lagi  intruksi  dari pemerintah.
5 Mardiasmo,  2004,  Otonomi  &  Manajemen Keuangan  Daerah,  Penerbit  ANDI,  Yogyakarta.  Hal. 59
6 Josef Riwu Kaho, 1997. Opcit. Hal. 13
3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti  yang  buruk  karena  setiap keputusan dapat segera terselesaikan. 4. Dalam sistem Desentralisasi, dapat diadakan perbedaan dan pengkhususan  bagi  kepentingan tertentu.
5. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.

## III. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Menurut  Pasal 1 angka  15 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara;  Pendapatan daerah  adalah  hak  pemerintah  nilai kekayaan  bersih.  Pendapatan  daerah  yang diperoleh  daerah  berasal  dari  pendapatan asli  daerah,  dana  perimbangan,  dan  lain- lain pendapatan yang sah.
Undang-Undang  No.  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan  bahwa  “Pendapatan  asli daerah,  selanjutnya  disebut  PAD  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan”.
Untuk  pendapatan  asli  daerah (PAD) bersumber dari (Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004):
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan
d. lain-lain PAD yang sah.
Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian  pendapatan  asli  daerah  yaitu sumber  keuangan  daerah  yang  digali  dari wilayah  daerah  yang  bersangkutan  yang terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## IV. PAJAK  DAERAH  DAN  RETRIBUSI
DAERAH

## 4.1 Pajak Daerah
Menurut  Mardiasmo  dalam buku  Perpajakan 7 mengatakan  bahwa “Pajak  Daerah  adalah  pajak  yang dipungut daerah berdasarkan peraturan yang  ditetapkan  oleh  daerah  (melalui Peraturan  daerah)  untuk  kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah”. Sedangkan dalam Mohammad Zain dan Kustadi Arinata 8 mengatakan  “Pajak  Daerah,  yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib  yang  dilakukan  oleh  orang pribadi  atau  badan  kepada  daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,  yang  dapat  dipaksakan
7 Mardiasmo, 2001, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta. Hal. 93
8 Mohammad  Zain  dan  Kustadi  Arinata,  1990, Pembaharuan  Pajak  Nasional,  PT.  Citra  Aditya Bhakti, Bandung. Hal. 370
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintah  daerah
dan pembangunan daerah”.
Ada  beberapa  kriteria  yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan menurut Davey agar dapat menjadi  obyek pengenaan  pajak daerah yaitu 9 :
1. Kecukupan dan elastisitas
penerimaan  dari  suatu  pajak  harus menghasilkan  penerimaan  yang
mampu membiayai biaya
pelayanan yang akan dikeluarakan. 2. Pemerataan  (keadilan)  prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah daerah harus
ditanggung  oleh  semua  golongan dalam  masyarakat  sesuai  dengan
kesanggupannya.
3. Kemampuan
/ kelayakan
administrasi  berbagai  jenis  pajak didaerah sangat berbeda-beda
dalam  jumlah,  integritas  dan keputusan  yang  diperlukan  dalam administrasinya.
4. Kesepakatan  politik keputusan pembebanan pajak sangat tergantung pada kepekaan
masyarakat  tentang  pajak  dan nilai-nilai  yang  berlaku  disuatu daerah.
9 Elfayang Rizky Ayu Puspitasari, 2014, Opcit
5. Diskorsi  terhadap  perekonomian implikasi pajak yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian.
Berdasarkan  Undang-Undang No.  28  Tahun  2009  jenis-jenis  pajak daerah terdiri dari:
1. Jenis Pajak Propinsi
a. Pajak kendaraan Bermotor;
b. Pajak  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor;
c. Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Reklame
d. Pajak Hiburan
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah.
4.2 Retribusi Daerah
Retribusi dipungut berdasarkan Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.  Dalam  Pasal  1  angka  10
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009 dijelaskan  bahwa  retribusi  adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu yang  khusus  disediakan  dan/atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau badan.
Sedangkan  menurut  Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah 10 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran  pemakaian  atau  karena memperoleh  jasa  pekerjaan,  usaha atau  milik  daerah  untuk  kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan  oleh  daerah  baik  langsung maupun  tidak  langsung.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  retribusi  daerah adalah  pungutan  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah karena telah memakai  jasa  yang  telah  disediakan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat  yang  telah  membayar retribusi  menginginkan  adanya  jasa timbal balik langsung dari pemerintah.
Sedangkan wajib retribusi
adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang menurut peraturan perundang- undangan  retribusi  diwajibkan  untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungutan
atau
pemotongan
retribusi tertentu.
Besarnya  retribusi  yang  terutang  oleh
10 Josef Kaho Riwu, 1997, Opcit. Hal. 171
orang  pribadi  atau  badan  yang menggunakan  jasa  atau  perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan  tarif  retribusi  dengan penggunaan jasa 11 .
Ada  3  objek  retribusi  daerah
menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, yaitu:
a. Retribusi  Jasa  Umum;  Menurut Pasal 109 Undang-Undang No. 28 Tahun  2009,  objek  retribusi  jasa umum  adalah  pelayanan  yang disediakan atau diberikan pemerintah  daerah  untuk  tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum  serta  dinikmati  oleh  orang pribadi  atau  badan.  Atau  dengan kata  lain  retribusi  jasa  umum adalah  retribusi  yang  dikenakan kepada  orang  pribadi  atau  badan yang telah menikmati dan menggunakan  pelayanan  umum yang  disediakan  oleh  pemerintah daerah.
b. Retribusi  Jasa  Usaha;  Menurut Pasal 126 Undang-Undang No. 28 Tahun  2009,  objek  Retribusi  Jasa Usaha  adalah  pelayanan  yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip
komersial yang meliputi:
11 Lihat  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor.  28 Tahun  2009  tentang  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah
1) Pelayanan dengan
menggunakan/memanfaatkan kekayaan  daerah  yang  belum dimanfaatkan secara optimal.
2) Pelayanan  oleh  pemerintah
daerah sepanjang belum disediakan  secara  memadai oleh pihak swasta.
c. Retribusi Perizinan Tertentu;
Objek  retribusi  perizinan  tertentu menurut Pasal 140 Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pelayanan  perizinan  tertentu  oleh pemerintah  daerah  kepada  orang pribadi atau badan yang dimaksudkan  untuk  pengaturan dan  pengawasan  atas  kegiatan pemanfaatan  ruang,  penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,  sarana,  atau  fasilitas
tertentu guna melindungi
kepentingan  umum  dan  menjaga kelestarian lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, 2002, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah,
AMP. YKPN, Yogyakarta
Elfayang  Rizky  Ayu  Puspitasari,  2014, analisis  efektivitas,  efisiensi,  dan Kontribusi  pajak  dan  retribusi  Daerah terhadap  pad  kabupaten  Blora  tahun 2009-2013, Tesis, Undip, Semarang
Darise,  2008,  Akuntansi  Keuangan  Daerah, Penerbit Indeks, Jakarta
Harisson  Hongren,  2007:4,  Konsep  kuntansi, Penerbit Erlangga Jakarta
Howood  Bodnar,  2010,  Sistem  Informasi,

## Penerbit Unesco
Josef  Riwu  Kaho,  1997,  Analisis  Hubungan Pemerintah  pusat  dan  daerah  di Indonesia, PT Bina Akasara, Jakarta.
Mohammad  Zain  dan  Kustadi  Arinata,  1990, Pembaharuan  Pajak  Nasional,  PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
Mardiasmo, 2001, Perpajakan, Penerbit Andi,

## Yogyakarta
__________,2004,  Otonomi  &  Manajemen Keuangan  Daerah,  Penerbit  ANDI,

## Yogyakarta
Mudrajad Kuncoro, 1997, Ekonomi
Pembangunan,  Teori,  Masalah  dan Kebijakan, PN,Yogyakarta

## R.  Santoso  Brotodihardjo,  2008,  Pengantar
Ilmu  Hukum  Pajak,  Refika  Aditama, Bandung
Sudirman  Rismawati,  2012,  Perpajakan, Penerbit Salemba Dua Media.
Susanto  Azhar,  2008,  Sistem  Informasi

## Manajemen, Penerbit Linggar Jaya
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009
Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah