## KESIAPAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT 1 (SATU) LEMBAR (MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG /BENTUK DAN ISI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH)
Muchamad Naufal Zakiy dan Jaidun muchamadnaufalzac@gmail.com, jaidulaw@uwgm.ac.id Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Manusia  dan  tanah  punya  hubungan  yang  sangat  erat,  sangat  alami  dan  tidak terpisahkan.Hal  ini  dapat  dimengerti  dan  di  pahami,  karena  tanah  adalah  merupakan  tempat tinggal, tempat pemberi makan, tempat mereka dilahirkan, tempat mereka di makamkan, bahkan tempat  leluhurnya.Maka  selalu  adanya  pasangan  antara  manusia  dengan  tanah,  antara masyarakat  dengan  tanah.  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  3  menyebutkan  bahwa Bumi,  air  dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh Negara  dan  diperuntukkan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  yang  diatur  dalam Undang-undang  tanah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  atas  dasar  hak  menguasai dari  Negara,  maka  menjadi  kewajiban  bagi  pemerintah  melaksanakan  pendaftaran  tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia  menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  yang  selanjutnya  disebut  UUPA  yang  individualistik komunalistik,  religius,  selain  bertujuan  melindungi  tanah  juga  mengatur  hubungan  hukum  hak atas tanah melalui penyerahan Sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya. Pada  Pasal  4  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  Sertifikat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), dicetak  pada  1  (satu)  lembar  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  data  fisik  dan  data yuridis serta serta dilengkapi  dengan foto pemegang  hak yang bersangkutan.Sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat, pertanahan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam  proses  memperoleh  Sertifikat,  proses  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  harus  disesuaikan dengan  perkembangan  hukum,  teknologi  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  7 Tahun 2016 tentang bentuk dan isi Sertifikat hak atas tanah.
Kata Kunci : Kesiapan, Sertifikat 1 (satu) lembar, Badan Pertanahan Nasional

## ABSTRACT
Human and land have a strong relations, very pure and undivided. It can be understood, because  land  is  a  home,  provide  food,  birth  place,  buried  place,  and  home  of  the  ancestor. There are always a relations between human and land, society and a land. The constitution in 1945 article 33 clause 3 mention that earth, water and space with all its contents are controlled by  nation  and  uses  for  public  prosperity,  that  regulated  in  land  laws  are  the  gift  of  God almighty,  based  on  rule  right  from  the  nation,  so  its  become  the  government  responsibility  to perform land registration in all of territory of Republic Indonesia based on law number 5 year 1960  about  basic  rule  of  principles  of  agrarian  that  further  mentioned  in  UUPA  that individualistic, communal, religious, it aims to protect the land and manage the relation of land right through the certificate submission as a proof of land right for it owner. Article 4 clause 2 mention that certificate that mentioned in clause 1 is printed in one sheet based on information from  physical  and  juridical  data  also  equipped  by  owner’s  photo.  As  one  of  society  essential needs, land have an important roles in society lives. In the process of achieving the certificate, land  registration  process  must  be  adjusted  to  law  and  technology  development  and  society needs that regulated in Ministerial Regulation of Agrarian and Spatial / Head of National Land Agency number 7 year 2017 about shape and content of certificate of land right.
Keywords: Readiness, One Sheet Certificate, National Land Agency

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Manusia  dan  tanah  punya  hubungan yang  sangat  erat,  sangat  alami  dan  tidak terpisahkan.Hal ini  dapat dimengerti  dan  di pahami,  karena  tanah  adalah  merupakan tempat  tinggal,  tempat  pemberi  makan, tempat mereka dilahirkan, tempat mereka di makamkan,  bahkan  tempat  leluhurnya. Maka  selalu  adanya  pasangan  antara manusia  dengan  tanah,  antara  masyarakat dengan  tanah.Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal  33  ayat  3  menyebutkan  :  “Bumi,  air dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh Negara  dan  diperuntukkan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar hak menguasai dari Negara maka menjadi kewajiban bagi pemerintah melaksanakan  pendaftaran  tanah  diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria  yang  selanjutnya  disebut  UUPA yang  individualistik  komunalistik,  religius, selain  bertujuan  melindungi  tanah  juga mengatur  hubungan  hukum  hak  atas  tanah melalui penyerahan Sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya.
Mengingat  semakin  meningkatnya kebutuhan
atas tanah bagi
kepentinganmasyarakat,  sedangkan  tanah yang  ada  di  Indonesia  tidak  bertambah, makadiperlukanlah  suatu  aturan  untuk menjamin  kepastian  dan    perlindungan hukum  bagipemegang  hak  atas  tanah,  agar dalam  pemanfaatan  atau  penggunaan  tanah terjadisuatu  keteraturan,  antara  lain  dengan dikeluarkanya UUPA dan Peraturan Pemerintah  Nomor24  Tahun  1997  tentang pendaftaran  tanahyang  selanjutnya  disebut
PP 24/1997 yang menyempurnakan Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun
1961tentang Pendaftaran tanah.
Menurut  Pasal  1  huruf  (1)  PP 24/1997,  pendaftaran  tanah  ialah  rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah secara  terus  menerus,  berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, peolahan,  pembukuan,dan  penyajian  serta pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis, dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai bidang tanah dan satan-satuan rumah susun, termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang sudah  ada  hak  atas  satuan  rumah  susun serta hak tertentu yang membebaninya. 1
Pemerintah menyediakan suatu lembaga  baru  yang  dahulunya  tidakdikenal dalam hukum adat yaitu lembaga pendaftaran tanahuntuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang  hak  atas  tanah.  Pendaftaran tanahdilakukan sangat berguna bagi pemegang  hak  atas  tanah  terutama  untuk memperolahbukti  kepemilikan  hak  dengan dikeluarkannya  Sertifikat  hak  atas  tanah yang  berlakusebagai  alat  pembuktian  yang kuat  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  19  UUPA yang menyebutkan :
1. Untuk  menjamin  kepastian  hukum oleh pemerintah diadakan pendaftarantanah  di  seluruh  wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuanyang  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tanah dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
a. Pengukuran, perpetaan dan
pembukuan tanah;
b. Pendaftaran  hak-hak  atas tanah  dan peralihan hak-hak tersebut;
1 Samun Ismaya, Hukum Administrasi
Pertanahan, Graha Ilmu,Yogyakarta, 2013, Hal  93
c. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti hak,  yang  berlaku  sebagai  alatbukti yang kuat.
Pasal  19  Undang-undang  Pokok Agraria  tersebut  diatas  bisa  dilihat  bahwa pandaftaran  tanah  itu  sangat  penting  untuk dilaksanakan  bagi  seluruhrakyat  Indonesia serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik  perorangan  maupunbadan  hukum  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  demi terjaminnya  kepastianhukum  dan  kepastian hak  atas  tanah  bagi  pemegang  hak  atas tanah itu sendiri antaralain :
1. Bagi  pihak  pemilik  tanah  dimana dalam hal ini pemilik tanah diberikanSertifikat  tanah  sebagai  alat bukti  yang  kuat  tentang  data  fisik  dan datayuridis,  sehingga  pemilik  tanah dengan  mudah  membuktikan  hak atastanahnya.
2. Bagi  pihak  ketiga  terhadap  tanah  yang bersangkutan, biasanya kreditur ataupembeli  dengan  mudah  dapat diperoeh  data  atau  keterangan  yang dapatdipercaya  baik  data  fisik  maupun data data yuridis.
3. Bagi  Pemerintah  atau  Negara  lebih mudah untuk mengadakan perencanaanpembangunan atau pengawasan  terhadap  hak  atas  tana tersebut. Ketentuan  lebih  lanjut  terhadap pentingnya pendaftaran tanah untuk menjamin  kepastian  hukum  hak  atas  tanah masyarakat  dibuktikan  dengan  adanya Sertifikat  Hak  atas  tanah  yang  ditentukan dalam  Pasal  32  ayat  (1)  PP  24/1997  yang menyebutkan  :  “Sertifikat  merupakan  surat tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik dan  data  yuridis  yang  termuat  didalamnya, sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang
bersangkutan.”
Berdasarkan isi Pasal tersebut di atas Sertifikat  merupakan  surat  tanda  buktihak yang  kuat  yang  berarti  bahwa  selama  tidak dapat  dibuktikan  sebaliknya  data  fisikdan data  yuridis  yang  tercantum  didalamnya harus diterima sebagai data yang benar.Sebagaimana  juga  dapat  dibuktikan dari data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukurnya. Jadi didalam penguasaan suatu bidang tanah Sertifikat hak atas tanah sangat penting untuk dimiliki demi terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegangnya.
Ketentuan  mengenai  bentuk,  isi,  dan format  Sertifikat  hak  atas  tanah  dengan berlakunya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  7  Tahun  2016  tentang bentuk  dan  isi  Sertifikat  hak  atas  tanah yangselanjutnya  disebut  Permen  ATR  No.
7/2016pada tanggal 2 Maret 2016,
menggantikan  bentuk,  isi,  dan  format Sertifikat  hak  atas  tanah  yang  sebelumnya yang  diatur  didalam  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional  Nomor  3  Tahun  1997Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997Tentang Pendaftaran Tanah. Penggantian bentuk dan isi Sertifikat  yang  lama  ke  bentuk  dan  isi
Sertifikat  baru  akan  dilakukan  secara bertahap, sesuai dengan kesiapan Kantor  Pertanahan.  Kantor  Pertanahan paling  lama dua tahun sejak berlakunya Permen  ATR  No.  7/2016,  wajib menerima permohonan perubahan format  Sertifikat,  Sertifikat  yang  lama tetap sah dan berlaku. Blanko Sertifikat lama (sebelum berlakunya Permen ATR No.  7/2016)  yang  masih  tersedia  di Kantor Pertanahan masih dapat
dipergunakan sampai persediaan blanko
tersebut habis sebagaimana yang ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  dan  ayat  (2)
Permen ATR No. 7/2016. Penggantian bentuk dan isi Sertifikat  dengan  format  sebelumnya yang ada pada pemegang hak atas tanah ke  dalam  bentuk  dan  isi  Sertifikat seperti  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  / Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  7  Tahun  2016  tentang  bentuk dan  isi  Sertifikat  hak  atas  tanah  akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan  kantor  pertanaan  dalam  waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak peraturan ini  berlaku,  Kantor  Pertanahan  wajib menerima permohonan perubahan format Sertifikat. Sertifikat yang
menggunakan  bentuk,  isi  dan  format sebelum  berlakunya  Permen  ATR  No. 7/2016  masih  tetap  dianggap  sah  dan berlaku  blanko  Sertifikat  yang  masih tersedia  di  kantor  pertanahan,  sebelum Permen ATR No. 7/2016 berlaku masih dapat  dipergunakan  sampai  persediaan blanko tersebut habis. 2
Diundangkannya  Permen  ATR  No. 7/2016  pada  tanggal  2  Maret  2016,  maka bentuk,  isi,  dan  format  Sertifikat  dicetak menjadi 1 (satu) lembarberdasarkan informasi yang diperoleh dari data fisik dan data  yuridis  serta  dilengkapi  dengan  foto pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Sebagai salah  satu  kebutuhan  pokok  masyarakat, pertanahan  memiliki  peran  penting  dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses memperoleh  Sertifikat,  proses  pelaksanaan pendaftaran tanah harus disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan  masyarakat.  Melalui  Permen
2 www.bpn.go.id. Kementrian    ATR/BPN Keluarkan  Peraturan  Sertifikat  Satu  Lembar, 12 Agustus 2017, pukul 21.51 WITA
ATR No. 7/2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional mengatur  bentuk  dan  isi  Sertifikat  hak  atas tanah beserta sistem Komputerisasi
Kegiatan  Pertanahan  selanjutnya  disebut KKP  yang  merupakan  sistem  elektronik pendaftaran tanah.
Permen  ATR  No.  7/2016  mencabut ketentuan  bentuk  dan  isi  Sertifikat  dalam Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk
menjamin  kepastian  hukum  pelaksanaan dan  penerapan  Permen  ATR  No.  7/2016 dalam penyeragaman bentuk, isi dan format Sertifikat  hak  atas  tanah,  maka  tentunya kesiapan  dari  Badan  Pertanahan  Nasional untuk  menerapkan  Permen  ATR  No. 7/2016  tersebut  sangat  dibutuhkan  selaku pihak penyelenggara pendaftaran tanah.

## B. Rumusan Masalah
Adapun  masalah  dalam  peneitian  ini antara lain : 1. Bagaimana kesiapan Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam penerbitan  Sertifikat  1  (satu)  lembar menurutPeraturan Menteri Agraria Dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  7  Tahun 2016  tentang  bentuk  dan  isi  Sertifikat hak atas tanah ? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi  Badan  Pertanahan  Nasional Kota  Samarinda  dalam  penerbitan Sertifikat 1 (satu) lembar menurutPeraturan Menteri Agraria Dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  7  Tahun 2016  tentang  bentuk  dan  isi  Sertifikat
hak atas tanah ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  bentuk  kesiapan  Badan Pertanahan  Nasional  dalam  penerbitan Sertifikat  1  (satu)  lembar  menurut  Permen ATR  No.  7/2016  tentang  bentuk  dan  isi Sertifikat  hak  atas  tanah  dan  untuk mengetahui  kendala-kendala  yang  dihadapi
Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan  Sertifikat  1  (satu)  lembar menurut  Permen  ATR  No.  7/2016  tentang bentuk dan isi Sertifikat hak atas tanah Adapun  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  Manfaat  baik  secara teoritis  maupun  praktisi  Manfaat  Teoritis untuk menambah pengetahuan dan
melengkapi  bahan  bacaan  dalam  ilmu hukum,  serta  ilmu  pengetahuan  khususnya dalam ilmu Hukum Pertanahan.yang berkaitan  dengan  obyek  penelitian,  yaitu Kesiapan Badan Pertanahan Kota Samarinda  Dalam  Penerbitan  Sertifikat  1 (Satu)  Lembar  menurutPermen  ATR  No. 7/2016 tentang bentuk dan isi Sertifikat hak atas  tanah,  dan  Manfaat  Praktis  sebagai bahan  informasi  kepada  Badan  Pertanahan Nasional mengenai penyeragaman penerbitan  bentuk  isi  dan  format  Sertifikat yang  baru  setelah  ditetapkannya  Permen ATR No. 7/2016, dan sebagai bahanpengembangan  pemikiriran  informasi kepada masyarakat bahwa setelah ditetapkannya  Permen  ATR  No.  7/2016 masyarakat  wajib  menggati  bentuk  dan  isi Sertifikat dengan format sebelum berlakunya  Permen  ATR  No.  7/2016  ini yang ada pada pemegang hak atas tanah ke bentuk dan isi Sertifikat sebagaimana diatur dalam Permen ATR No. 7/2016.

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu Penulisan  skripsi  ini  merupakan  tipe
normatif ( dogmatic research ) yakni mencari  kebenaran  dalam  ilmu  hukum dengan  melihat  peraturan-peraturan  yang tertulis  menjadi  objek  utama  kajiannya. 3 Yuridis  Normatif,  yaitu  pendekatan  yang menggunakan  konsepsi legis  positivis . Konsep  ini  memandang  hukum  identik dengan  norma-norma  tertulis  yang  dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang  berwenang.  Konsepsi  ini  memandang hukum  sebagai  suatu  sistem  normatif  yang bersifat  mandiri,  tertutup  dan  terlepas  dari kehidupan masyarakat yang nyata. 4
Bahan  hukum  yang  dibutuhkan dalam  penelitian  ini  adalah  Bahan  Hukum Primer  yaitu  bahan  hukum  yang  menjadi dasar  kajian    dalam  penelitian  ini  yakni Undang  Undang  Dasar  1945  Amandemen IV,  Undang  Undang Pokok  Agraria Nomor 5  Tahun  1960  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria,  Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  1996 Tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan,  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah,
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2015  tentang Badan Pertanahan Nasional. Bahan  Hukum  Sekunder,  Bahan hukum  sekunder  adalah  data  pendukung atau penunjang pembahasan daripada permasalahan  yang  akan  diteliti,sumber data  Sekunder  yang  terutama  adalah  buku- buku  hukum  termasuk  Skripsi,  tesis,  dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal
hukum 5 .sumber data sekunder yang digunakan  untuk  membantu  memahami berbagai konsep  hukum  dalam sumber data
3 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Bandung, 2013, Hal 54
4 Johnny  Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum  Normatif, Bayumedia  Publishing,  Malang, 2006, Hal. 295
5 Marzuki  Mahmud  Peter, Penelitian  Hukum Edisi  Revisi, Jakarta,  Prenada  Media  Group,  2016, Hal. 195-196
primer,  analisis  bahan  hukum  primer dibantu  oleh  sumber  data  sekunder  yang diperoleh  dari  berbagai  sumber  baik  jurnal, buku-buku, serta karya ilmiah lainnya  yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dan  Bahan  HukumTersier,  Bahan  hukum tersier  adalah  data  bersifat  menunjang  dari data primer dan  data sekunder  yaitu berupa istilah  istilah  yang  diperoleh  dariInternet yang  berhubungan  dengan  permasalahan yang  menjadi  objek  penelitian  dalam penulisan proposal Skripsi ini.
2. Teknik Pengumpulan Data
Metode dan teknik dalam
pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Study  kepustakaan dengan  mengkaji  buku-buku  yang  relevan dengan  permasalahan  yang  penulis  angkat dan  yang  relevan  dengan  objek  yang penulis  angkat  dan  wawancara  dengan narasumber  yang  terkait  dengan  penelitian ini.

## 3. Analisa Data
Menurut  Beni  Ahmad  Soebani  yang ditulis  dibuku  yang  berjudul  Metode Penelian Hukum menyatakan bahwa analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh dari  penelitian  pustaka  maupun  penelitian lapangan.  Terhadap  data  primer  yang didapat  dari  lapangan  terlebih  dahulu diteliti  kelengkapannya  dan  kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten  untuk  memudahkan  melakukan analisis. Data primer inipun  terlebih dahulu di  korelasi  untuk  menyelesaikan  data  yang paling relevan dengan perumuan permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian ini.Data  sekunder  yang  didapat  dari kepustakan  dipilih  serta  dihimpun  secara sistematis,  seingga  dapat  dijadikan  acuan dalam  melakukan  analisis.  Dari  hasil  data penelitian  pustaka  maupun  lapangan  ini
dilakukan  pembahasan  secara  deskriptif analitis. 6 PEMBAHASAN A. Kesiapan Badan Pertanahan Nasional  Kota  Samarinda  Dalam Penerbitan  Sertifikat  1  (Satu) Lembar (Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  7  Tahun  2016 Tentang  Bentuk  Dan  Isi  Sertifikat Hak Atas Tanah) Pada hakikatnya Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)  huruf  c  UUPA,  Sertifikat  merupakan produk  hukum  dalam  hal  ini  Badan Pertanahan Nasional bertanggunggungjawab atas segala perubahan  /  penyeragaman  yang  berkaitan dengan  perubahan  bentuk  dan  isi  sertifikat.
Sertifikat  merupakan  tanda  bukti  hak kepemilikan  atas  tanah  yang  sah  maka Badan Pertanahan Nasional bertanggungjawab akan kesiapan penerbitan  sertifikat  1  (satu)  lembar menurut  Permen  ATR  No.  7/2016  tentang bentuk dan isi sertifikat hak atas tanah.
Dengan  berdasar  ketentuan  Pasal  19 UUPA,  khususnya  ayat  (1)  dan  (2),  dapat diketahui bahwa dengan pendaftaran tanah/pendaftaran  hak-hak  atas  tanah, sebagai  akibat  hukumnya  maka  pemegang hak yang bersangkutan akan diberikan surat tanda  hak  atas  tanah  dan  berlaku  sebagai alat  pembuktian  yang  kuat  terhadap pemegang  hak  atas  tanah  tersebut.  Sesuai yang  diamanatkan  oleh  Undang  Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan pokok-pokok Agraria dan Peraturan
Pemerintah  Nomor  24        Tahun  1997
6 Beni  Ahmad  Soebani, Metode  Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hal. 103
tentang Pendaftaran Tanah, telah diterbitkan  Peraturan  Menteri  Nomor  3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun
1997 tentang pendaftaran Tanah.
Berdasarkan  Pasal  2  PP  24/1997
tentang pendaftran tanah pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan azas sederhana,  aman  terjangkau,  mutakhir  dan terbuka,  pendaftaran  tanah  disimpan  dan disajikan secara elektronik, maka ketentuan dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  3  Tahun 1997 yang di perbarui dengan Permen ATR No.  7/2016  terkait  bentuk  dan  isi  Sertifikat hak  atas  tanah,  perlu  disesuaikan  dengan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan  masyarakat.  Sifat  pembuktian sertifikat  sebagai  tanda  bukti  hak  yang tertuang  dalam  Pasal  32  ayat  (1)  dan  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :
1. Sertipikat  merupakan  surat  tanda bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan buku tanah hak yang bersangkutan.
2. Dalam  hal  atas  suatu  bidang  tanah sudah  diterbitkan  sertipikat  secara sah  atas  nama  orang  atau  badan hukum  yang  memperoleh  tanah tersebut  dengan  itikad  baik  dan secara  nyata  menguasainya,  maka pihak  lain  yang  merasa  mempunyai hak  atas  tanah  itu  tidak  dapat  lagi menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut apabila  dalam  waktu  5  (lima)  tahun sejak  diterbitkannya  sertipikat  itu tidak  mengajukan  keberatan  secara tertulis  kepada  pemegang  sertipikat dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan
mengenai  penguasaan  tanah  atau penerbitan sertipikat tersebut.
Adapun  unsur-unsur  kesiapan  dari Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda  dalam  penyeragaman  Permen ATR  No.  7/2016  tentang  bentuk  dan  isi sertifikat hak atas tanah yaitu :

## 1. Kesiapan Organisasi
Kesiapan organisasi Badan Pertanahan Kota Samarinda dalam
penerbitan  sertifikat  1  (satu)  lembar membutuhkan  organisasi  yang  memang diperuntukkan  untuk  mengurus  bentuk  dan isi  Sertifikat  hak  atas  tanah  format  yang lama  dan  diganti  dengan  bentuk  dan  isi Sertifikat  hak  atas  tanah  dengan  format yang  baru  dalam  bentuk  Sertifikat  1  (satu) lembar.
Untuk  perubahan  format  Sertifikat yang  lama  ke  bentuk  yang  baru  yang berbentuk  1  (satu)  lembar  pengaturannya diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Bentuk Dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah.
Bahwa dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional kota samarinda
mengatakan  bahwa  telah  siap  mengenai perubahan format bentuk isi Sertifikat yang lama  ke  bentuk  Sertifikat  yang  baru  selagi ketentuan  pelaksananya  sudah  terbit  dari pusat.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka mekanisme  perubahan  bentuk  sertifikat sebelum di undangkannya Permen ATR No 7/2016  yaitu  sertifkat  yang  lama  masih tetap  berlaku  namun  harus  diseragamkan dengan  peraturan  yang  baru  sesuai  dengan amanat Pasal 19 UUPA yang menyebutkan:
1. Untuk  menjamin  kepastian  hukum oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran tanah  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah. 2. Pendaftaran tanah dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah ; b. Pendaftaran  hak-hak  atas tanah  dan pemeliharaan hak-hak tersebut ;
c. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

## 2. Kesiapan Sistem
Kesiapan  Badan  Pertanahan  Kota Samarinda  Dalam  Penerbitan  Sertifikat  1 (Satu)  Lembar  dilaksanakan  menggunakan system penunjang yaitu Kegiatan Komputerisasi  Pertanahan  (KKP)  yang sudah lama dilaksanakan sebelum diundangkannya  Permen  ATR  No.  7/2016 yaitu sejak Tahun 2012 yang hingga sampai sekarang masih digunakan untuk penunjang penerbitan  Sertifikat.Aplikasi  sistem  KKP Badan  Pertanahan  Kota  Samarinda  ini hanya  boleh  dilakukan  oleh  pejabat  Badan Pertanahan
Nasional.Sehingga
yang mampumengoperasikan  aplikasi  tersebut hanya pejabat Badan Pertanahan Nasional. Aplikasi  Sistem  KKP  merupakan aplikasi yang dikembangkan BadanPertanahan Nasional Kota Samarinda dalamrangka meningkatkan kualitas pendaftaran  tanah  secara  cepat.Fitur-fitur yang  ada  dalam  aplikasi  KKP  ini  dibuat sederhana dan user friendly sehinggamemudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi KKP. 3. Kesiapan  Sumber  Daya  Manusia (SDM) Salah satu faktor yang mempengaruhi  Kesiapan  organisasi  Badan
Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam penerbitan  sertifikat  1  (satu)  lembar  adalah sumber  daya  manusia  (SDM)  pengelola  itu sendiri.  Untuk  mengukur  SDM  Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda  dapat pula dilihat dari aspek pengalaman
danpendidikannya  serta  pelatihan-pelatihan yang  mereka  karena  sebagian  pejabat Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda  banyak  yang  belum  mengetahui adanya  peraturan  baru  yang  mengatur tentang  perubahan  bentuk  dan  format Sertifikat yang baru yang berbentuk 1 (satu) lembar.

## 4. Kesiapan Sarana dan Prasarana
Dalam  proses  kesiapan  sarana  dan prasaran  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda telah siap menghadapi perubahan  bentuk  dan  isi  Sertifikat  baru yang  berbentuk  1  (satu)  lembar  dengan menyiapkan  kebutuhan  antara  lain  seperti: komputer, laptop, jaringan internet, hardisk, printer  sarana  dan  prasarana  tersebut  sudah tersedia dan kualitasnya pun terjamin.
Kesiapan Badan Pertanahan Nasional Kota samarinda mengenai kesiapan
penerbitan  sertifikat  1  (satu)  lembar  yang diamanatkan  oleh  Permen  ATR  No.7/2016 dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional Kota samarinda masih menggunakan
format  bentuk  dan  isi  sertifikat  hak  atas tanah dengan banko yang lama.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan  bahwa  Badan  Pertanahan Nasional Kota samarinda belum
melaksanakan penyeragaman menurut Pasal 4  ayat  (2)  Permen  ATR  No  7/2016  tentang bentuk dan isi sertifikat hak atas tanah yang di  cetak  pada  1  (satu)  lembar  berdasarkan informasi yang diperoleh dari data fisik dan data  yuridis.  Badan  Pertanahan  Nasional Kota samarinda juga belum siap melaksanakan  Permen  ATR  No  7/2016 tentang  bentuk  dan  isi  sertifikat  hak  atas tanah  karena  masih  menggunakan  format dan blako sebelum  di undangkanya Permen ATR No 7/2016.
Penyeragaman  mengenai  bentuk  dan isi  sertifikat  yang  lama  dengan  sertifikat yang baru yang seharusnya sebagai berikut:
1. Bentuk dan Isi Sertifikat Lama Sertifikat  tanah  hak  milik  wajib berisikan  dua  bagian  utama  yaitu  Buku Tanah  dan  Surat  Ukur.  Sedangkan Sertifikat  hak  milik  atas  satuan  rumah susun  harus  berisikan  empat  bagian utama yaitu:
a). Salinan buku tanah b). Salinan  surat  ukur  Tanah  Hak
Bersama c). Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan yang menunjukkan  satuan  rumah  susun yang dimiliki, dan
d). Pertelaan/uraian mengenai besarnya hak  milik  atas  bagian  bersama, benda  bersama  dan  tanah  bersama yang  bersangkutan.  Semua  bagian- bagian dari Sertifikat-Sertifikat tersebut ada arsipnya dan dipelihara baik-baik di Kantor Pertanahan. Untuk menjamin keamanan,
kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi para  pemilik  Sertifikat,  Kantor  Pertanahan meneylenggarakan  suatu  penatausahaan pendaftaran  tanah  dengan  antara  lain menyelenggarakan, menyimpan dan
memelihara apa yang disebut dengan Daftar Umum, yang terdiri dari enam daftar yaitu;
1. Daftar Nama;
2. Daftar Tanah;
3. Daftar Buku Tanah;
4. Daftar Surat Ukur;
5. Daftar Denah satuan rumah susun; dan
Daftar  Salinan  Sertifikat  Hak  Milik atas Satuan Rumah Susun
2. Bentuk dan Isi Sertifikat Baru
Sertifikat  hak  atas  tanah  diberikan untuk  kepentingan  pemegang  hak  atau pengelola  tanah.Menurut  Pasal  4  ayat  (2) Peraturan  Menteri  Nomor  7  Tahun  2016 mengatur  ketentuanbentuk  dan  kriteria Sertifikat  hak  atas  tanah  yang  berbunyi, Sertifikat  hak  atas  tanah  dicetak  pada 1(satu) lembar kertas berdasarkan informasi
yang  diperoleh  dari  data  fisik  dan  data yuridis”.
Bentuk  dan  ukuran  lembar  Sertifikat bisa dilihat di lampiran Pasal 4 ayat (3)ATR No.  7/2016  yang  benrbunyi,  Sertifikat  hak atas  tanah  harus  memuat  informasi  sebagai berikut:
a). Nama  pemegang  hak  atas  tanah, khusus  Sertifikat  untuk  perorangan juga  harus  dilengkapi  foto  pemegang hak yang bersangkutan;
b). Jenis hak atas tanah;
c). Nomor identifikasi bidang tanah;
d). Nomor induk kependudukan/nomor identitas;
e). Tanggal  berakhirnya  hak,  untuk  hak atas tanah dengan jangka waktu;
f). Kutipan peta pendaftaran;
g). Tanggal penerbitan; dan
h). Pengesahan
Penggantian  bentuk  dan  isi  Sertifikat dengan  format  sebelumnya  yang  ada  pada pemegang  hak  atas  tanah  ke  dalam  bentuk dan  isi  Sertifikat  seperti  yang  diatur  dalam Permen  ATR  No.  7/2016  akan  dilakukan secara  bertahap  sesuai  dengan  kesiapan kantor  pertanahan.  Dalam  waktu  maksimal 2(dua)  tahun  sejak  peraturan  ini  berlaku, kantor pertanahan wajib menerima permohonan  perubahan  format  Sertifikat. Sertifikat  yang  menggunakan  bentuk,  isi dan  format  sebelum  berlakunya  Permen ATR  No.  7/2016  masih  tetap  dianggap  sah dan  berlaku.Blanko  Sertifikat  yang  masih tersedia  di  kantor  pertanahan,  sebelum Permen  ATR  No.  7/2016  berlaku  masih dapat  dipergunakan  sampai  persediaan blanko tersebut habis.
Berdasarkan  penjelasan  pengertian sertifikat  tersebut  diatas,  maka  dapat diketahui  bahwa  sertifikat  hak  atas  tanah yang baru akan meberikan kepastian hukum hak  atas  tanah  bagi  pemegang  hak  atas tanah  tersebut  yang  berkenaan  dengan penerbitan  sertifikat  1  (satu)  lembar  yang
saat  ini  belum  terlaksana  oleh  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda.
Dalam  hal  ini  Kementerian  Agraria dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) secara resmi mengeluarkan  peraturan  terbaru  tentang perubahan  bentuk  sertifikat  hak  atas  tanah yang  mulai  berlaku  sejak  tanggal  2  Maret 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  7  tahun  2016 Tentang Bentuk Dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah,  perubahan  ini  dilakukan  untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Kebijakan ini turut mendukung pelaksanaan pendaftaran  tanah  yang  sederhana,  aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Nantinya secara bertahap data pendaftaran tanah akan disimpan dan disajikan secara elektronik.
Permen  ATR  No.  7/2016  mengatur pembuatan sertifikat yakni surat tanda bukti hak  untuk  hak  atas  tanah,  hak  pengelolaan, tanah  wakaf,  hak  milik  atas  satuan  rumah susun  dan  hak  tanggungan  yang  masing- masing sudah dibukukan dalam buku tanah. Sertifikat  akan  dicetak  pada  satu  lembar berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari data  fisik  dan  data  yuridis  serta  dilengkapi dengan foto pemegang hak yang bersangkutan.
Pada  bidang  sertifikat  akan  tertera informasi  antara  lain:  nama  pemegang  hak atas  tanah,  jenis  hak  atas  tanah,  nomor identifikasi  bidang  tanah,  nomor  induk kependudukan  /  nomor  identitas,  tangal berakhir hak - untuk hak atas tanah dengan jangka  waktu,  kutipan  peta  pendaftaran, tanggal penerbitan dan pengesahan.
Kutipan  peta  pendaftaran  yang  dimaksud adalah  data  spasial  tervalidasi  dari  bidang tanah  dan  membuat  sekurang-kurangnya infomasi  tentang  geometri,  luas  dan  letak tanah.
Dengan  demikian,  maka  penerbitan sertifikat  1  (satu)  lembar  merupakan  upaya
untuk  mencapai  pelaksanaan  terhadap peraturan  dan  persyaratan  dalam  ketentuan hukum  yang  berlaku  secara  umum  dan individual, melalui
penyeragaman
mengenai Permen  ATR No. 7/2016 tentang bentuk  dan  isi  sertifikat  hak  atas  tanah. Dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional Kota Samarinda masih menggunakan bentuk  format  yang  tersebut  di  atas dikarenakan  karena  adanya  faktor-faktor penghambat  karena  belum  di  terbitkannya sertifikat 1 (satu) lembar.

## B. Kendala-kendala  yang  dihadapi
Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda Dalam Penerbitan Sertifikat 1 (Satu) Kesiapan Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam penerbitan sertifikat 1  (satu)  lembar  dapat  dilaksanakan  dengan baik  tentunya  harus  didukung  diantaranya oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Dalam melaksanakan pernerbitan sertifikat 1 (satu) tentunya tidak selalu  berjalan  dengan  mulus,  tetapi  ada kendala-kendala yang dihadapi baik kendala  dari  Internal  pelaksana  pengelola itu  sendiri  maupun  kendala  yang  sifatnya datang dari luar (Eksternal).
Adapun kendala-kendala yang
dihadapi  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda  dalam  kesiapan  penerbitan Sertifikat  1  (satu)  lembar  yaitu  internal Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda  mengenai  kapasitas  Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda seperti kendala-kendala sebagai berikut : 1. Seperti  belum  ditetapkannya  petunjuk pelaksana  dalam  pelaksanaan  Permen ATR No. 7/2016 mengenai pelaksanaan  penerbitan  sertifikat  1 (satu) lembar oleh Menteri Agraria dan Tata  Ruang  karena  ada  faktor-faktor
internal yang dalam pelaksanaan
penerbitan  sertifikat  1  (satu)  lembar tersebut  belum  terlaksana  di  Badan
Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda sehingga dalam hal ini Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda belum  mengetahui  aturan-aturan  yang dipergunakan untuk pelaksanaan Permen  ATR  No.  7/2016  mengenai sertifikat 1 (satu) lembar.
2. Belum  adanya  petunjuk  teknis  dari Permen  ATR  No.  7/2016  mengenai sertifikat  1  (satu)  lembar  sehingga
Badan  Pertanahan  Nasional  Kota
Samarinda  belum  mengetahui  bentuk dan  isi  sertifikat  1  (satu)  lembar  yang diamanat  oleh  Permen  ATR  No. 7/2016. 3. Blanko pendaftaran tanah yang disediakan oleh Kantor Badan
Pertanahan  Nasional  Kota  Samarinda masih  menggunakan  bentuk  blanko sertifikat  sebelum  di  undangkannya Permen ATR No. 7/2016.
Adapun  kendala-kendala  tersebut diatas  meupaka  suatu  kejanggalan  yang dialami  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda  dalam  penerbitan  sertikat  1 (satu)  lembar  sehingga  Badan  Pertanahan Nasional  Kota  Samarinda  sampai  sekarang masih  belum  mempersiapkan  sedikitpun mengenai  penerbitan  sertifikat  1  (satu) lembar yang diamanatkan Permen ATR No. 7/2016 tentang bentuk dan isi sertifikat hak atas tanah.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  kendala-kendala  yang dialamai  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda  yaitu  mengenai  aturan-aturan yang  belum  diterbitkan  dari  pusat  untuk pelaksanaan  penerbitan  sertifikat  1  (satu) lembar karena terbenturnya suatu kebijakan pemerintah mengenai Permen ATR No.7/2016  yang  hingga  sampai  saat  ini peraturan tersebut belum terlaksana.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Penulis menyimpulkan bahwa
Kesiapan  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda  dalam  penerbitan  Sertifikat  1 (satu)  lembar  belum  berjalan  dengan semestinya  sesuai  yang  di  amanatkan menurut  Permen  ATR  No  7/2016  tentang bentuk  dan  isi  sertifikat  1  (satu  lembar,
adapun kesiapan Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda terkait penerbitan sertifikat 1 (satu) lembar antara lain sebagai berikut yaitu Kesiapan Organisasi, Kesiapan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM), Kesiapan  Sistem,  Kesiapan  Sarana  dan Prasarana. Kendala-kendala yang dihadapi Kesiapan  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda  dalam  penerbitan  Sertifikat  1
(satu)  lembar  antara  lain  internal  Badan
Pertanahan Nasional Kota Samarinda mengenai  kapasitas  Badan  Pertanahan Nasional  Kota  Samarinda  seperti  masalah belum terbitnya JUKNIS (Petunjuk
Teknis),  JUKLAK  (Petunjuk  Pelaksana),
blanko pendaftaran
tanah masih menggunakan  blanko  sertifikat  sebelum  di undangkannya Permen ATR No 7/2016.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, selanjutnya  dapat  diusulkan  saran  yang diharapkan  akan  bermanfaat  yaitu  bahwa untuk  kesiapan panitia penerbitan Sertifikat 1  (satu)  lembar  Kantor  Badan  Pertanahan Nasional Kota Samarinda hendaknya segera diterapkan mengenai pelaksanaan peraturan perundang  -  undangan  yang  berkaitan mengenai  penyeragaman  penerbitan  bentuk isi  dan  format  Sertifikat  yang  baru  setelah ditetapkannya  Permen  ATR  No.  7/2016 tentang  bentuk  dan  isi  sertifikat  1  (satu) lembar  dan  perlu  dilaksanakan  secara bertahab  sesuai  yang  amanat  Pasal  1  dan  2 Permen  ATR  No.  7/2016    kepada pemerintah Badan Pertanahan Nasional
Kota  Samarinda  paling  lama  2  tahun  sejak berlakunya  peraturan  Menteri  tersebut  di undangkan. Dan Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda seharusnya segera menyeragagamkan peraturan perundang-undangan  yang  baru  sehingga peraturan  perundang-undang  yang  baru tidak hanya sebagai aturan yang diterbitkan namun tidak dijalankan dan Badan Pertanahan  Nasiomal  Kota  Samarinda hendaknya  meninjau  kembali  dari  segi petujuk  pelaksana  dan  petunjuk  teknisnya yang  dikeluarkan  dari  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang  agar  Permen  ATR  No  7/2016 mengenai  bentuk  sertifikat  1  (satu)  lembar bisa segera terlaksana.

## DAFTAR  PUSTAKA
Buku/ Literatur:
A.P.  Parlindungan, Komentar  Atas  UUPA , Mandar Maju, Bandung, 1991
_______________, Pendaftaran  Tantang Indonesia ,  Mandar  Maju,  Bandung,
2009
Beni  Ahmad  Soebani, Metode  Penelitian Hukum, Pustaka  Setia,  Bandung,
2009
Boedi  Harsono. Hukum  Agraria  Indonesia.
Sejarah Pembentukan Undang- undang  Pokok  Agraria,  isi  dan Pelaksanaannya , Djambatan, Jakarta, 2005 Dianto  Bachriadi,  Erpan  Faryadi  &  Bonnie Setiawan, Reformasi Agrari, Perubahan  Politik,  engketa  dan agenda Pembaruan Agraria di Indonesia , Lembaga Penerbit
Fakultas  Ekonomi  UI  (Universitas Indonesia), Jakarta, 1997
Florianus  SP Saangsun,  TataCaraMengurus
Sertifikat  Tanah,  Visimedia,  Jakarta, 2007 Herman Hermit. Cara Memperoleh Sertipikat  Tanah  Hak  Milik,  Tanah Negara dan Tanah Pemda Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia,  Mandar  Maju ,  Bandung, 2004 J.B  Soesanto,  Hukum  Agraria,  Semarang, Penerbit Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2011 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing , Malang, 2006 Marzuki  Mahmud  Peter, Penelitian  Hukum Edisi  Revisi, Jakarta,  Prenada  Media Group, 2016
Mhd  Yamin  Lubis  dan  abd.  Rahim  Lubis,
Hukum  Pendaftaran  Tanah ,  Ed.Rev, Medan, 2010 Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
Tampil  Ashari  Siregar, Pendaftaran  Tanah
Kepastian  Hak ,  Pustaka  bangsa
Press, Medan, 2005 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Bandung, 2013
Urip  Santoso, Hukum  Agraria  dan  Hak- Hak  Atas  Tanah, Kencana,  Jakarta, 2010

## Perundang-undangan:
Undang  Undang  Dasar  1945  Amandemen
IV
Undang  Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5 Tahun  1960  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  1996  Tentang  Hak Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2015  tentang Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2016  Tentang Bentuk dan  Isi
Sertipikat Hak Atas Tanah
Sumber Lain:
www.bpn.go.id. Kementrian    ATR/BPN Keluarkan  Peraturan  Sertipikat  Satu Lembar, 12 Agustus 2017 www.eleveners.wordpress.com,
SERTIPIKAT, 12 Agustus 2017
www.jurnalhukum.com, Sertipikat  Sebagai Tanda  Bukti  Hak  Atas  tanah ,  10 Agustus 2017
www.hukumproperty.com, Properti Indonesia – Bentuk Dan Isi Sertipikat Hak Atas Tanah , 10 Agustus 2017
www.bpn.go.id, Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan
Nasional, 13 Agustus 2017
http://wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan _dan_kelurahan_di_kota_samarinda_ kecamatan_di_samarinda. Diakses pada 21 September 2017