Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.336-341| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4940.336-341

## TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
I Wayan Bayu Suryawan, I Nyoman Gede Sugiartha, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia bayusuryawan159@gmail.com nyomansugiartha14@gmail.com mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  pengaturan  hukum  tindak  pidana  terorisme  oleh  anak  dibawah  umur dan  Bagaimana  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  terorisme  oleh  anak  dibawah  umur  berdasarkan Undang-undang  No.15  Tahun  2003  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  Penelitian  menggunakan tipe  penelitian  hukum  normatif.  Anak  adalah  sumber  daya  manusia  yang  berkedudukan  vital  dalam perkembangan bangsa namun fenomena terjadi banyak anak yang terlibat dan dipengaruhi melakukan Kejahatan terorisme,  dimana  anak  ikut  terlibat  dalam  tindak  pidana  terorisme.  Hasil  penelitian  pengaturan  hukum  tindak pidana  terorisme  yang  dilakukan  oleh  anak  belum  diatur  ketentuan  pidana  tidak  dapat  dikenakan  pidana  mati atau  seumur  hidup.  Tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  karena  terdapat  syarat  dalam  unsur kesalahan  yang  tidak  terpenuhi  yaitu  syarat  tentang  di  atas  usia  tertentu  dapat  bertanggungjawab.  Anak  itu belum  mampu  memutuskan  keinginan  secara  mental  dikatakan  belum  dewasa,  tidak  dapat  menentukan keputusan dengan benar, hingga sekalipun anak berbtuat tindak pidana atas kesadarannya sendiri. Dengan tidak bisanya anak di adili secara hukum maka diperlukannya perlindungan hukum untuk anak secara khusus. Kata kunci : Anak di Bawah Umur, Tindak Pidana, Terorisme.

## Abstract
This  study  aims  to  discuss  the  legal  regulation  of  criminal  acts  of  terrorism  by  minors  and  how  the accountability  of  perpetrators  of  criminal  acts  of  terrorism  by  minors  is  based  on  Law  No.  15  of  2003 concerning  the  eradication  of  criminal  acts  of  terrorism.  This  study  uses  a  normative  legal  research  type. Children are human resources who have a vital position in the development of the nation, but the phenomenon occurs that many children are involved and influenced by committing crimes of terrorism, where  children are involved  in  criminal  acts  of  terrorism.  The  results  of  the  research  on  the  legal  regulation  of  criminal  acts  of terrorism  committed  by  children  have  not  been  regulated  by  criminal  provisions,  they  cannot  be  subject  to capital punishment or life imprisonment. Cannot be held criminally responsible because there are conditions in the element of error that are  not fulfilled, namely the requirement that those above a certain age can be held responsible. A child who has not been able to decide what he wants is said to be mentally immature, unable to make  a  decision  correctly,  even  if  the  child  commits  a  crime  on  his  own  consciousness.  With  the  inability  of children to be judged legally, special legal protection is needed for children.
Keywords : Minors, Crime, Terrorism.

## I. PENDAHULUAN
Terorisme  adalah  salah satu  yang  termasuk  ke  dalam  kejahatan  kemanusiaan  dan  ancaman  terhadap bangsa  dan  negara.  Terorisme  menggunakan  tindak  kekerasan  yang  dianggap  dapat  mengintimidasi atau mengancam pemerintah atau masyarakat untuk menggapai keinginan-keinginan yang lumrahnya bersifat politik, agama, atau ideologi (Hendropriyono, 2009). Seiring perkembangan jaman, terorisme mulai  membentuk  wadah  dan  memiliki  jaringan  universal  yang  dimana  gabungan  terorisme  yang beraksi  di  berbagai  negara  sudah  terkooptasi  dengan  suatu  jejaring  terorisme  internasional  serta memiliki  koneksi  dan  proses  kerjasama  antara  satu  dan  yang  lain  baik  dalam  segi  operasional prasarana  ataupun  pendukung.  Terorisme  mengakibatkan  adanya  pembunuhan  dan  penyiksaan  bagi manusia-manusia  yang  tidak  bersalah.  Tak  satupun  negara  yang  kepingin  dianggap  menjunjung terorisme atau menjadi lingkungan untuk berlindung bagi gabungan terorisme.
Gerakan  terorisme  merupakan  suatu  macam  gerakan  yang  menggunakan  agama.  Teror  dapat diartikan sebagai aksi yang dimana kelompok melakukan sesuatu perbuatan namun kemudian berdiam diri seolah-olah tidak melakukan sesuatu. Teror mengakibatkan keresahan bagi semua orang yang ada di lingkungan tempat dijalankannya aksi teror tersebut.
Anak  merupakan  salah  satu  dari  bagian  dari  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kedudukan vital dalam perkembangan bangsa yang dimana memerlukan pemeliharaan dan bantuan pengamanan yang  cukup  bagi  lahir  dan  tumbuhnya  anak  baik  secara  jasmani  ataupun  rohani.  Anak  merupakan generasi  penerus  bangsa  yang  akan  membawa  negara  untuk  kian  berkembang  dan  mewujudkan negara menjadi kian membaik (Nashriana, 2019).
Saat  ini  perbuatan  pidana  tidak  hanya  dilaksanakan  oleh  orang  dewasa  namun  sudah  banyak dilakukan  oleh  anak.  Tindakan  yang  dilaksanakan  oleh  anak  itu  dikatakan  sebagai  kenakalan  yang terhitung  tindak  pidana  yang  tidak  diberikan  permakluman  lagi  sehingga  pada  akhirnya  anak  harus berurusan dengan pihak yang berwenang dan memberikan pertanggungjawaban atas apa yang sudah diperbuat. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa setiap tahunnya terdapat ratusan hingga ribuan anak melakukan  kejahatan  yang  sudah  tergolong  kualifikasi  sebagai  tindakan  kriminal  seperti  tawuran, judi, pembunuhan, pencurian, perampokan bahkan hingga tindak pidana terorisme.
Berlandaskan  pemaparan  latar  belakang  masalah  diatas,  oleh  karenanya  permasalahan  yang hendak  diulas  melalui  penulisan  ini  adalah  bagaimana  pengaturan  hukum  tindak  pidana  terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur ? serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terorisme  yang  merupakan  anak  dibawah  umur  berdasarkan  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ? Sehingga tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  terhadap  tindak  pidana  terorisme  yang  dilakukan  oleh  anak dibawah umur. Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, berikut diuraikan.
Pertama, penelitian yang ditulis (Ahmad Mahyani, 2019). Tentang Perlindungan Hukum Anak sebagai  Pelaku  Terorisme yang  menunjukan  hasil  bahwa  anak  sebagai  pelaku  terorisme  tidak  bisa dianggap  sebagai  pelaku  kejahatan,  melainkan  korban  kejahatan,  korban  jaringan  terorisme,  korban doktrin,  eksploitasi  pemikiran,  propaganda  dari  ajakan  orang  tua  atau  orang  dewasa  di  sekitarnya sehingga  harus  dilindungi  secara  khusus.  Anak  seperti  ini  hanya  manus  ministra  (alat  untuk melakukan  kejahatan),  tidak  boleh  dipidana  penjara,  melainkan  harusdiedukasi,  diberi  konseling, direhabilitasi dan pedampingan sosial.
Kedua, penelitian  yang  ditulis (Juniawan,  2020) menemukan  hasil  bahwa    pengaturan  tindak pidana  terorisme  terhadap anak  dibawah umur  menurut  Undang-  Undang  No  5  Tahun  2018 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  berdasarkan  Pasal  19  dan  24  dijelaskan  bahwa  penjatuhan  hukuman  minimum  tidak berlaku  bagi  anak  dibawah  18  (delapan  belas)  tahun.  Faktor  penyebab  anak  terlibat  Tindak  Pidana terorisme  uyang  telah  penulis  simpulkan  dapat  berdasarkan  Teori  Motivasi,  faktor  usia,  faktor kelamin,  faktor  kedudukan  anak  dalam  keluarga,  serta  faktor  dorongan  dari  keluarga  itu  sendiri. Pertanggungjawaban  anak  dibawah  umur  yang  terlibat  Tindak  pidana  terorisme  yaitu  anak  dapat dilakukan  pemidanaan  akan  tetapi  dalam  penjatuhan  hukuman  maksimum  tidak  boleh  melebihi  1⁄2 dari hukuman orang dewasa yang diancamkan.
Ketiga, penelitian  yang  ditulis  oleh (Octabela,  2019) menemukan  hasil  bahwa  perlindungan hukum  bagi  anak  di  bawah  umur  12  (dua  belas)  tahun  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  terorisme menjadi hal yang penting karena anak tersebut memerlukan pemulihan agar pemahaman atau ideologi radikal  terorisme  yang  telah  dimilikinya  dapat  diluruskan  sesuai  dengan  pemahaman  yang  benar, maka    berdasarkan    Pasal    21    UU    SPPA    huruf    b    bahwa    anak    diikutsertakan    dalam  program pendidikan,  pembinaan,  dan  pembimbingan  di  instansi  pemerintah  atau  LPKS  di  instansi  yang menangani  bidang  kesejahteraan  sosial,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah,  paling  lama  6  (enam) bulan, juga diberikan bantuan medis, rehabilitasi  psikososial  dan  psikologis  (Pasal  35A  ayat  (4) huruf  a  dan  b  UU Terorisme), serta deradikalisasi yang diberikan melalui tahapan identifikasi  dan penilaian,  rehabilitasi,  reedukasi,  dan  reintegrasi  sosial  (Pasal  43D  ayat  (4)  UU  Terorisme), dilaksanakan  melalui  pembinaan  wawasan  kebangsaan,  pembinaan  wawasan keagamaan; dan/atau kewirausahaan (Pasal 43D ayat (5) UU Terorisme).

## II. METODE PENELITIAN
Selama  proses  pengkajian  terhadap  permasalahan  penelitian  ini,  penulis  memakai  penelitian  hukum normatif (Haryono,  1994) yakni  sebuah  metode  penelitian  ilmiah  untuk  memperoleh  fakta berdasarkan  logika  keilmuan  dari  segi  normatifnya.  Penyusunan  penelitan  ini  menggunakan  bahan
hukum  yang  terbagi  atas  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  Hukum  Primer adalah bahan hukum utama yang menjadi pedoman dalam meneliti permasalahan yang diangkat dalam kajian ini.
Bahan  Hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  penopang  untuk  membantu  bahan  hukum primer, yang bertujuan memberikan penafsiran, uraian, serta doktrin-doktrin hukum yang di gunakan menganalisis  permasalahan-permasalahan  yang  akan  diteliti  di  dalam  kajian  ini.  Bahan  Hukum Tersier  adalah  bahan  hukum  selaku  pedoman  dan  penjelasan  pelengkap  terhadap  bahan  hukum lainnya.
Teknik  yang  penulis  pakai  dalam  mengumpulkan  bahan  hukum  adalah  teknik  studi kepustakaan,  yaitu  melakukan  pencatatan  atau  peninjauan  bahan  hukum  yang  berhubungan  lalu mengelompokkan,  menulis,  mengumpulkan,  menyingkat  sesuai  keperluan  dengan  menggunakan metode  kualitatif.  Ketika  bahan  hukum  terhimpun,  maka  akan  di  proses  dan  di  ulas  dengan  teknik pemahaman hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif dari penulis.

## III. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur
Terorisme  dibahas  untuk  perdana  dalam European  Convention  On  The  Supperession  Of  Terorism (ECST) di Eropa tahun 1977 dan timbul pelebaran pola arti dari Crimes Againt State menjadi Crimes Againt Humanity . Crimes Againt Humanity mengcakup tindak pidana untuk melahirkan suatu kondisi yang  menyebabkan  pribadi,  kelompok,  dan  masyarakat  umum  berada  dalam  situasi  teror.  Dalam korelasi HAM, Crimes Againt Humanity termasuk ke dalam Gross Violation Of Human Rights yang dilangsungkan menjadi langkah gempuran yang menjalar atau sistematis yang didapati gempuran itu diarahkan secara terbuka bagi penduduk awam, terlebih lagi ditujukan kepada orang yang tak bersalah seperti yang terjadi di Bali.
Terorisme  merupakan  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang  terorganisasi  yang  menyimpan tujuan  untuk  melemahkan  kedaulatan  bangsa  dan  negara  dengan  menempatkan  kebengisan  sebagai kesadaran  yang  menyebabkan  timbulnya  kerusakan  umum  atau  ketakutan  bagi  orang  hingga  timbul kerusakan terhadap objek-objek penting yang vital maupun fasilitas umum.
Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Peraturan  tersebut  telah  ditetapkan sebagai  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme. Perumusan  tindak  pidana  terorisme  dalam  UU  15/2003  memakai  cara  merumuskan  unsur-unsurnya serta  memakai  cara  perumusan  dengan  menjelaskan  poin-poin  dan  memberikan  penggolongan terhadap tindak pidana tersebut.
Mengenai  pengenaan  sanksi  terorisme  lebih  menitikberatkan  dengan  kepastian  menggunakan sanksi  pemenuhan  (absolut).  Namun  penulis  hendak  mengkritik  mengenai  pengaturan  sanksi  dalam UU  Tindak  Pidana Terorisme.  Penulis  memiliki  pendapat  bahwa  sanksi  yang  seharusnya  dikenakan merupakan  sanksi  yang  lebih  menitikberatkan  pada  kesamarataan  yang  berdasarkan  keadilan bermartabat demi mencapai tujuan hukum itu sendiri.
Di Indonesia belum mempunyai aturan yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh seorang anak. Apabila merujuk pada Pasal 19 UU No. 15 tahun 2003 bahwa mengenai penetapan pidana mati atau pidana kurungan seumur hidup tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah  18  tahun,  maka  kesimpulannya  bahwa  ketetapan  pidana  tindak  pidana  terorisme  yang dilakukan oleh anak tidak bisa dijatuhkan pidana mati atau seumur hidup.
Dalam ketentuan KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas  usia  anak  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatan  pidana  bagi  yang  telah  melakukan  yaitu 18 tahun ke atas serta dikurangi 1/2 dari ketentuan pidana pokok.
Anak dari pelaku terorisme bukan merupakan pelaku delik melainkan adalah korban delik yang harusnya  diberikan  perlindungan  bukan  diadili  apalagi  dikurung.  Maka,  ketetapan  hukum  tersebut. tidak  dapat  ditetapkan  bagi  anak  yang  terjerumus  dalam  terorisme,  karena  berbenturan  dengan  UU No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  terkhusus  dalam  Pasal  69B  yang  menyebutkan, perlindungan khusus terhadap anak korban terorisme dapat dilakukan  menggunakan cara bimbingan pembelajaran,  pemikiran  dan  semangat  kebangsaan,  penyuluhan  bahaya  terorisme,  penyembuhan serta pendampingan sosial.
Anak  Pelaku  terorisme  sejatinya  korban  delik,  bukan  pelaku  delik,  seharusnya  dilindungi, bukan malah diadili dan dipenjara. Maka, ketentuan hukum diatas tidak boleh diterapkan kepada anak yang teribat dalam kejahatan terorisme, karena bertentangan dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 69B yang menyebutkan, Perlindungan Khusus Anak Korban terorisme melalui  upaya:  edukasi  pendidikan,  ideologi,  dan  nasionalisme;  konseling  bahaya  terorisme; rehabilitasi dan pendampingan social (Muladi, 2007).

## 2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Merupakan Anak Dibawah Umur Berdasarkan  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2003  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Sanksi  ialah  sebutan  yang  sering  dipergunakan  pada  beragam  aturan  hukum  yang  terdapat  dalam masyarakat,  yaitu  salah  satunya  KUHP.  Hingga  pemakaian  kata  sanksi  dalam  KUHP  lebih  lumrah dikatakan  sebagai  sanksi  pidana  atau  terkadang  dapat  disebut  pidana  saja  ( punishment ).    Sanksi pidana  dapat  disebut  sebagai  suatu  akibat  hukum  yang  timbul  karena  adanya  tindakan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  serta  tindakan  melawan  hukum  tersebut menimbulkan  kerugian  terhadap  pribadi  ataupun  yang  lainnya,  atau  suatu  kesengsaraan  yang diberikan  untuk  orang  yang  bertentangan  karena  melaksanakan  tindakan  yang  tidak  diperbolehkan oleh hukum pidana (Dewi et al., 2019). Sanksi pidana pada umumnya dapat menjadi jaminan untuk penyembuhan perilaku pada pelaku tindak pidana tersebut, namun tak sedikit sanksi pidana dilahirkan sebagai suatu kerawanan bagi kemerdekaan individu itu sendiri.
Disamping  pemakaian  sebutan  sanksi  pidana,  dalam  ketetapan  hukum  pidana  juga dipergunakan  sebutan-sebutan  lainnya  yang  pada  umumnya  menyimpan  arti  yang  serupa  seperti sebutan  hukuman,  penghukuman,  pemidanaan,  penjatuhan  hukuman,  pemberian  pidana,  serta hukuman pidana.
Kata  pertanggungjawaban  pidana  dalam  bahasa  Inggris  dikatakan  sebagai responsibility ,  atau criminal  liability .  Persepsi  pertanggungjawaban  pidana  sebenarnya  tak  hanya  mengenai  persoalan hukum  semata  sebaliknya  juga  mengenai  soal  nilai  kesusilaan  atau  akhlak  pada  umumnya  yang dipercayai  oleh  suatu  publik  atau  golongan  pada  masyarakat,  hal  tersebut  dilaksanakan  agar pertanggungjawaban pidana tersebut diperoleh karena melengkapi (Amrani, 2015). Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  salah  satu  wujud  dalam  memutuskan  apakah  terduga  atau tertuduh  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindak  pidana  yang  sudah  terjadi.  Dengan  istilah  lain pertanggungjawaban  pidana  adalah  salah  satu  wujud  yang  memutuskan  apakah  seseorang  tersebut diloloskan atau diadili.
Pertanggungjawaban  pidana  maka  kewajiban  pertanggungjawaban  dilimpahkan  pada  pelaku kealpaan  perbuatan  pidana  yang  berhubungan  dengan  asas  untuk  menetapkan  sanksi  pidana.  Orang akan mempunyai rasa pertanggungjawaban pidana bila satu hal atau tindakan yang dilaksanakan oleh orang tersebut bersifat melawan hukum, akan tetapi orang bisa kehilangan sifat bertanggungjawabnya bila  di  dalam  diri  orang  tersebut  didapati  satu  unsur  yang  menimbulkan  lenyapnya  kapabilitas bertanggungjawab seseorang.
Unsur kesalahan adalah unsur primer dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertiannya perbuatan  pidana  bukan  tergolong  hal  pertanggungjawaban  pidana,  tetapi  perbuatan  pidana  hanya merujuk pada apakah perbuatan itu melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apa orang yang  melaksanakan  tindak  pidana  itu  lantas  dapat  dipidana  sesuai  pada  apakah  orang  yang melaksanakan perbuatan pidana itu memenuhi unsur kesalahan atau tidak.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  usia  di  bawah  12  tahun  yang  ikut  serta  di  dalam tindak pidana terorisme tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana karena terdapat prasyarat dalam  unsur  kesalahan  yang  tidak  terlaksana  yaitu  prasyarat  tentang  di  atas  usia  tertentu  dapat bertanggungjawab,  usia  anak  yang  belum  12  tahun  sebagai  pertimbangan  bahwa  anak  itu  tidak  bisa dilakukan prosedur hukum dan dimintakan pertanggungawaban pidana berlandaskan Pasal 1 angka 3 UU SPPA bahwa batas usia anak bisa diadili yaitu yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18  tahun,  bersamaan  dengan  itu  berdasarkan  aturan  pertanggungjawaban  pidana,  anak  itu  belum cakap  memutuskan  keinginan  secara  psikologis  dikatakan  belum  dewasa,  tidak  dapat  menentukan pertimbangan  dengan  benar,  hingga  sekalipun anak  berbuat tindak  pidana  atas  kepekaannya  sendiri, anak itu tidak dapat melihat perbedaan baik dan buruk tindakan yang dilakukan karena kepekaan anak berlainan  dengan  kepekaan  anak  yang  sudah  cukup  umur  atau  orang  dewasa,  tentu  tidak  dapat
disebutkan bahwa anak tersebut memiliki mens rea, ketetapan itu berlaku pada seluruh macam tindak pidana tak terkecuali terorisme, karena tidak bisanya anak di adili secara hukum maka diperlukannya perlindungan hukum untuk anak secara khusus.
Perlindungan  hukum  untuk  anak  yang  belum  berusia  12  tahun  yang  ikut  serta  dalam  tindak pidana  terorisme  merupakan  suatu  urusan  yang  vital  sebab  anak  itu  membutuhkan  rehabilitasi  agar pengetahuan  atau  ajaran  subversif  terorisme  yang  sudah  dipahaminya  bisa  diubah  sesuai  dengan pemahaman yang terpuji dan lurus berlandaskan apa sudah telah tertuang di dalam UU SPPA Pasal 21 huruf b.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  ditarik  simpulan  di  Indonesia  belum  mempunyai  aturan  yang mengatur  mengenai tindak  pidana terorisme  yang  dilaksanakan  oleh seorang  anak.  Apabila  merujuk pada Pasal 19 UU No. 15 tahun 2003 bahwa mengenai penetapan pidana mati atau pidana kurungan seumur  hidup  tidak  berlaku  bagi  pelaku  yang  berumur  di  bawah  18  tahun,  maka  kesimpulannya bahwa ketetapan pidana dalam terorisme yang dilakukan oleh anak tidak bisa dijatuhkan pidana mati atau  seumur  hidup.  Anak  dari  pelaku  terorisme  bukan  merupakan  pelaku  delik  melainkan  adalah korban delik yang harusnya diberikan perlindungan bukan diadili apalagi dikurung. Maka, ketetapan hukum tersebut tidak dapat ditetapkan bagi anak yang terjerumus dalam terorisme, karena berbenturan dengan  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  terkhusus  dalam  Pasal  69B  yang menyebutkan,  perlindungan  khusus  terhadap  anak  korban  terorisme  dapat  dilakukan  menggunakan cara  bimbingan  pembelajaran,  pemikiran  dan  semangat  kebangsaan,  penyuluhan  bahaya  terorisme, penyembuhan serta pendampingan sosial.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  di  bawah  umur  berdasarkan  UU  No.  15  Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme yaitu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban  pidana  karena  terdapat  prasyarat  dalam  unsur  kesalahan  yang  tidak  terlaksana yaitu  prasyarat  tentang  di  atas  usia  tertentu  dapat  bertanggungjawab.  Bersamaan  dengan  itu berdasarkan aturan pertanggungjawaban pidana, anak itu belum cakap memutuskan keinginan secara psikologis  dikatakan  belum  dewasa,  tidak  dapat  menentukan  pertimbangan  dengan  benar,  hingga sekalipun  anak  berbuat  tindak  pidana  atas  kepekaannya  sendiri,  anak  itu  tidak  dapat  melihat perbedaan baik dan buruk tindakan yang dilakukan karena kepekaan anak berlainan dengan kepekaan anak  yang  sudah  memiliki  usia  yang  cukup  atau  orang  dewasa,  tetap  tidak  dapat  disebutkan  bahwa anak  tersebut  memiliki  mens  rea,  ketetapan  itu  berlaku  pada  seluruh  macam  tindak  pidana  tak terkecuali  terorisme,  karena  tidak  bisanya  anak  di  adili  secara  hukum  maka  diperlukannya perlindungan hukum untuk anak secara khusus.

## 2. Saran
Berdasarkan  rumusan  masalah  serta  simpulan  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  penulis  dapat mengajukan  saran  kepada  pemerintah  diperlukannya  pembentukan  peraturan  secara  khusus  yang memuat  tentang  sanksi  untuk  anak  di  bawah  umur  yang  ikut  serta  dalam  kejahatan  terorisme, pemerintah  harus  merancang  program  perlindungan  khusus  berupa  deradikalisasi  melalui  reeduksi, konseling,  rehabilitasi  sosial  dan  pendampingan  sosial.  Penanganan  terhadap  kasus  terorisme  yang melibatkan  anak,  baik  sebagai  pelaku  maupun  yang  membantu  aksi  terorisme  harus  mendapat penanganan  yang  khusus  mengingat  anak  merupakan  tulang  punggung  bangsa  dimasa  mendatang. Kepada masyarakat sebagai unsur penting yang menjadikan aturan atau hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif hendaknya ikut berperan aktif dalam pemberantasan tindak terorisme  khususnya  dalam  hal  pencegahan.  Kontrol  sosial  sangat  penting  dalam  menjaga  situasi dalam  masyarakat  untuk  tetap  kondusif,  masyarakat  khususnya  keluarga  harus  peka  apabila  terjadi perubahan  sikap  dari  anak  seperti  mulai  menyendiri,  bersikap  tertutup,  dan  lain  sebagainya.  Serta kepada  pelaku  kejahatan  dalam  hal  ini  anak  sebaiknya  lebih  memilih  pergaulan  dan  mewaspadai segala  upaya-upaya  atau  tindakan  penghasutan,  anak  juga  harus  bersikap  terbuka  terutama  terhadap keluarga apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Keterbukaan dari anak terhadap keluarga khususnya orang  tua  dapat  menghambat  atau  memastikan  anak  tidak  terpapar  dengan  paham  radikalisme  dan terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Mahyani. (2019). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme. Jurnal Hukum Magnum Opus , II (2). Amrani, H. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana . Rajawali Pers, Jakarta.
Dewi,  A.  A.  R.  P.,  I  Nyoman  Sujana,  &  I  Nyoman  Gede  Sugiartha.  (2019).  Tindak  Pidana  Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. Jurnal Analogi Hukum , Vol.1 (1). Haryono, S. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 . Alumni, Bandung. Hendropriyono, A. M. (2009). Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam . Kompas, Jakarta.
Juniawan,  D.  L.  (2020).  Pertanggungjawaban  Anak  di  Bawah  Umur  yang  Terlibat  Tindak  Pidana  Terorisme. Veritas , Vol.6 (2). Muladi, B. N. A. (2007). Bunga rampai hukum pidana . Universitas Indonesia Library. Nashriana. (2019). Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak . Rajawali Pers, Jakarta. Octabela,  M.  (2019).  Anak  di  Bawah  Umur  12  Tahun  yang  Terlibat  Dalam  Tindak  Pidana  Terorisme. Jurnal Jurix-Diction , Vol.2 (4).
Pradana, K. A., Sugiartha, N. G., & Diah Gayatri Sudibya. (2021). Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus. Jurnal Preferensi Hukum , Vol.2 (3). Sunaryati Hartono. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 . Alumni, Bandung.