PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA ( MARITAL RAPE ) PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA, TIMUR TENGAH, DAN FIKIH
Fitria Noviatur Rizki 1 , Zainal Arifin 2 1,2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fitrianovia@gmail.com 1 , Ipinkar28@gmail.com 2

## Abstrak
Perhatian  khusus  diperlukan  penegakkan  hukum  kekerasan  seksual  di  Indonesia karena  telah  memasuki  semua  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk  dalam  lingkup keluarga atau perkawinan. Dalam perspektif fikih, masalah ini juga harus diperhatikan agar  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  dalam  membangun  keluarga  yang  harmonis. Pemerkosaan  dalam  perkawinan  ( Marital  Rape) yaitu  pemaksaan  aktivitas  seksual oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara Timur Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana  status  dan  hukuman  pemerkosaan  dalam  rumah  tangga  menurut  hukum positif Indonesia dan beberapa negara di Timur Tengah serta perspektif yurisprudensi Islam. Studi ini adalah studi analisis kepustakaan yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan  adalah  penelitian  normatif  dengan  mengkaji  undang-undang.  Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma dan menjadi acuan perilaku setiap  manusia.  Hasil  Penelitian  ini  guna  memberikan  edukasi  bahwa  pemaksaan dalam aktivitas seksual juga dapat dikategorikan pelanggaran hukum jika salah satu merasa dirugikan, dan sebagai bahan literasi ataupun sitasi terhadap penelitian yang sejenis.
Kata Kunci: Pemerkosaan, Rumah Tangga, Hukum

## Abstract
Special attention is needed to enforce the law on sexual violence in Indonesia because it has entered all aspects of human life, including within the family or marriage sphere. From a jurisprudence perspective, this issue must also be considered so that no party is harmed in building a harmonious family. Marital Rape is forced sexual activity by a husband on his wife or vice versa. This problem does not only occur in Indonesia but also  several  Middle  Eastern  countries.  This  research  aims  to  find  out  the  status  and punishment  for  domestic  rape  according  to  positive  law  in  Indonesia  and  several countries in the Middle East as well as the perspective of Islamic jurisprudence. This study is a descriptive literature analysis study. The method used is normative research by examining laws. The subject of the study is law which is conceptualized as a norm and becomes a reference for every human's behavior. The results of this research are to provide education that coercion in sexual activity can also be categorized as a legal violation  if  someone  feels  disadvantaged  and  as  literacy  material  or  citations  for similar research.
Keywords : Marital, Rape, Law

## PENDAHULUAN
Pernikahan  dapat  dipahami  bahwa  itu  adalah  suatu  bentuk  upaya  yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk menyalurkan keinginan seksual seseorang secara sah dan dengan bentuk kewajiban yang pantas (Munir, 2022). Dalam hal ini diharapkan dapat terjadi suatu hubungan yang penuh dengan kasih sayang, penuh cinta, dan kewajiban sehingga akan terbentuk suatu keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan damai (Kholik, 2019).
Pemerkosaan  dalam  hubungan perkawinan  ( Marital Rape ) pada pertama  kali dicatat  dalam  salah  satu  pernyataan  hukum  yang  tercatat  oleh  sir  Matthew  Hale. Kejadian  ini  mulai  dikenal  oleh  masyarakat  pada  tahun  1736.  Pada  saat  itu,  sir Matthew  Hale  adalah  ketua  pengadilan  di  Inggris,  ia  berpendapat  bahwa "suami tidak bisa dihukum atas pemerkosaan yang dilakukan kepada istri sahnya. Hal ini disebabkan oleh persetujuan dan perjanjian perkawinan mereka, dimana istri telah menyerahkan  dirinya  kepada  suaminya  secara  tak  dapat  ditarik  kembali.” (Perempuan, 2015).
Pemerkosaan  dalam  pernikahan  yang  sering  disebut  dengan  istilah  Marital Rape adalah bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan. Hal ini adalah suatu hal tersirat yang sering terjadi dalam ikatan pernikahan (Aisussariroh, 2023). Kondisi ini sering terjadi dalam pernikahan dimana korban adalah istri. Tindakan ini  sebenarnya  adalah  keinginan  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis  yang dilakukan  dengan  paksaan,  ancaman, bahkan  dengan  kekerasan.  Hal  ini  biasanya terjadi ketika seorang suami memiliki keinginan seksual yang tinggi dan tidak dapat dipenuhi oleh istri sehingga suami dapat melakukan hubungan seksual dengan istri sesuai dengan keinginannya tanpa persetujuan dari istri (Aisussariroh, 2023).
Dalam  hukum  pidana  umum  Indonesia,  terutama  Undang-undang  Tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  telah  mengatur  mengenai  aturan-aturan  yang seharusnya  dipatuhi  oleh  suami  istri  dalam  memperoleh  hak  dan  melaksanakan tugas mereka yang sesuai dengan keperluan tanpa adanya pemaksaan. Bagaimana para pasangan suami istri dalam menyikapi aturan dari segi berhubungan seks satu sama  lain?  Dan  apa  peran  hukum  dalam  mengatur  hak  berhubungan  seks  dalam suami istri?

## METODE PENELITIAN
Studi penelitian ini menggunakan metode perpustakaan (library research) yang bersifat deskriptif (Iskandar, 2009). Studi pendekatan doktrinal yang bersifat normatif dengan membandingkan hukum Islam (fiqh) yang berasal dari al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian ditafsirkan oleh para ahli sehingga muncul beberapa pandangan dan pendapat sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Penelitian  hukum  dengan  pendekatan  doktrinal  yang  bersifat  normatif  yaitu salah  satu  jenis  metodologi  penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada  analisisnya terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahan  hukum yang  diteliti.  Pada  dasarnya  ini  adalah  proyek  yang  akan  mengkaji  aspek  internal (untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  ada)  dari hukum positif  (Benuf  &  Azhar, 2020).
Penelitian  Hukum  normatif  hanya  menggunakan  data  sekunder  untuk mempelajari  hukum  yang  diangkatnya.  Data  sekunder  diperoleh  dalam  bentuk  siap pakai,  berupa  publikasi/laporan,  misalnya  dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri, firma hukum, notaris, dan perpustakaan (Benuf & Azhar, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Asal Usul Pemerkosaan dalam Rumah Tangga ( Marital Rape )
Pengertian dalam Bahasa Latin "rape" berarti pemerkosaan yang bermakna memaksa, merebut dan/atau mengambil. Menurut KBBI, kata "perkosa" berasal  dari  kata  pemerkosaan,  yaitu  penyerangan  yang  dilakukan dengan  paksa  kepada  seseorang  tanpa  persetujuan  orang  tersebut.  Istilah  perkosaan berarti  kekerasan  seksual  atau  biasa  diartikan  sebagai  kekerasan  seksual  (Khoirul Anwar et al., 2022).
Pada awalnya, istilah Pemerkosaan dalam Perkawinan dikenal di Barat yang digunakan  untuk  menggambarkan  kekerasan  yang  terjadi  dalam  hubungan  seksual suami terhadap istrinya. Tanda-tandanya termasuk kurangnya keinginan seksual dan juga ketidaktertarikan sang  istri untuk  melakukannya, serta paksaan yang  dilakukan terhadap istri untuk berhubungan dengan cara yang tidak pantas. Dalam terminologi, Marital Rape adalah istilah dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata Marital dan
Rape.  Marital  memiliki  arti  yang  berhubungan  dengan  hubungan  suami  istri, sedangkan Rape berarti tindakan memaksa secara seksual. Jadi, istilah tersebut dapat diartikan  sebagai  tindakan  pemerkosaan  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri dalam  ikatan  perkawinan  (Samsudin,  2010).  Adapun  efek  dari  Marital  Rape  tidak hanya terhadap tubuh, tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan mental seorang istri  yang  dipaksa  untuk  melakukan  hubungan  seksual  berdasarkan  tindakan melanggar,  pelecehan,  dan  tidak  mampu  menahan  dorongan  seksual  yang  buruk sehingga  berpengaruh  terhadap  munculnya  gangguan  kesehatan  bahkan  trauma (Martha, 2013).
Pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dipaksakan dan tidak diinginkan. Pemerkosaan, terkadang disebut juga kekerasan seksual, dapat terjadi baik pada pria maupun Wanita dari segala usia. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan frekuensi yang lebih besar dilakukan terhadap perempuan, alasan dasarnya adalah lebih besarnya kekuatan  otot  laki-laki.  Berbagai  alasan  yang  dikaitkan  dengannya  adalah keputusasaan  kehidupan,  ketegangan  yang  tidak  terkendali,  kesesatan,  perilaku menyimpang dan banyak alasan lainnya. Seiring dengan ini kompleksnya superioritas dan dominasi menambah bahan bakar ke dalam api, yang mengakibatkan eksploitasi dari jenis kelamin yang lebih lemah (Oommen, 2012).
Perkosaan  dalam  pernikahan  sebagian  besar  dialami  oleh  wanita.  Hal  ini cenderung  membentuk  lingkaran  setan  hubungan  yang  penuh  kekerasan  di  antara pasangan,  sehingga  melanggengkan  kekerasan  kronis.  Hal  ini  juga  bervariasi berdasarkan  ideologi  sosiokultural  dan  politik.  Misalnya  penafsiran  lembaga pernikahan, cara tradisional memandang seksualitas pria dan wanita, dan ekspektasi budaya terhadap dinamika hubungan diantara pasangan suami-istri telah menyebabkan ke-engganan  untuk  mengklasifikasikan  hubungan  seks  non-konsensual  sebagai tindakan yang dapat dihukum (Banerjee & Rao, 2022).
Kejahatan  paling  keji  dan  mengerikan  yang  dilakukan  terhadap  perempuan adalah  penyerangan  suami-istri.  Kebiadaban  suami-istri  telah  dipandang  sebagai ancaman serius terhadap kesehatan semua orang  dengan dampak yang mengganggu pada  tubuh  perempuan,  konseptual,  dan  seksual,  dan  kesejahteraan  mental  (Nishita Gupta,  2023).  Perempuan  memerlukan perlindungan  hak  asasi  mereka. Oleh  karena itu, negara secara hukum berkewajiban untuk mengadili pelanggaran seksual terhadap
perempuan yang berhubungan intim dengan laki-laki, dengan menggunakan kekuatan hukum pidana untuk menghentikannya bentuk kekerasan gender dan pelanggaran hak asasi manusia (Randall & Venkatesh, 2015).
Seorang  kriminolog,  Mulyana  W.  K.,  mengklasifikasikan jenis pemerkosaan ke dalam 6 bagian:
a. Sadistic Rape
Pemerkosaan jenis ini bisa berakibat sangat fatal karena pelaku pemerkosaan tidak hanya menikmati melakukan hubungan intim, mereka juga melakukan kekerasan dan  penyerangan  terhadap  alat  kelamin  dan  tubuh  korban,  yang  dapat mengakibatkan akibat fatal.
b. Angea Rape
Pemerkosaan dengan cara menganiaya korban yang dilakukan pelaku karena ingin melampiaskan kemarahannya. Objek utamanya adalah tubuh korban.
c. Donation Rape
Pemerkosaan ini dilakukan dengan landasan bahwa pelaku memiliki superioritas terhadap  korban,  merasa  lebih  kuat  dari  korban,  bertujuan  menindas  dan menyakiti korban untuk bisa berhubungan seksual.
d. Seductive Rape
Pemerkosaan ini diakibatkan oleh adanya rangsangan yang dilakukan oleh pelaku maupun  korban,  dan  korban  merasa  bahwa  keintiman  tersebut  tidak  harus melewati batas dan tidak sampai pada tahap bersenggama. Akibatnya, pelaku yang sejak  awal  telah  terangsang  melakukan  paksaan  terhadap  korban  tanpa  rasa bersalah.  Pada  bagian  ini,  otak  utama  terjadinya  pemerkosaan  tersebut  adalah korban itu sendiri.
e. Victim Precipitated Rape
Pemerkosaan ini dilakukan akibat ulah korban itu sendiri, atau dengan kata lain pihak korbanlah yang menjadi pencetus dari terjadinya pemerkosaan.
f. Exploitation Rape
Pelaku melakukan pemerkosaan terhadap kepada korban yang menggantungkan hidup kepadanya baik secara ekonomi maupun secara social (Chairan, 2010). Berdasarkan klasifikasi di atas, maka pemerkosaan dalam rumah tangga ( marital rape ) masuk dalam kategori exploination rape . Hal ini dikarenakan status yang
disandang  oleh  istri  bisa  menjadi  indikator  ketergantungannya  kepada  suami dalam  hal  finansial  maupun  sosial,  yang  notabene peran  seorang  suami  sebagai kepala keluarga dan sebagai pencari nafkah utama.
Marital Rape dalam Hukum Indonesia
Pernikahan adalah prosesi sakral yang menetapkan hak dan kewajiban pria dan wanita  sebagai  suami  istri  untuk  mencapai  kebahagiaan  dalam  keluarga.  Arti  dari perkawinan ini juga dapat dilihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Ummah, 2020).
Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tindak pidana kekerasan  seksual  dipahami  sebagai  setiap  perbuatan  yang memenuhi  unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, demikian pula tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita pahami bahwa  yang  dimaksud  dengan  kejahatan  kekerasan  seksual  adalah  segala  bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun kejahatan lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan hukum lainnya.

## Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:
a. Pelecehan seksual nonfisik;
b. Pelecehan seksual fisik;
c. Pemaksaan kontrasepsi;
d. Pemaksaan sterilisasi;
e. Pemaksaan perkawinan;
f. Penyiksaan seksual;
g. Eksploitasi seksual;
h. Perbudakan seksual; dan
i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
Selain  itu,  jenis-jenis  tindak  pidana  kekerasan  seksual  lainnya  yang  terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:
a. Perkosaan;
b. Perbuatan cabul;
c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
f. Pemaksaan pelacuran;
g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
i. Tindak  pidana  pencucian  uang  yang  tindak  pidana  asalnya  merupakan  Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
j. Tindak  pidana  lain  yang  dinyatakan  secara  tegas  sebagai  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022).
Pengaturan  terhadap  jenis-jenis  kejahatan  kekerasan  seksual  di  atas  diatur secara tegas dan jelas dengan tujuan sebagai berikut:
a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
b. Merawat, melindungi, dan menyadarkan korban;
c. Melakukan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
d. Menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual;
e. Untuk memastikan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi lagi. (Jenis-Jenis Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  2  Tahun  2022, 2022)
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Marital Rape
Beberapa  kebijakan  peraturan  perundang-undangan  telah  disusun  guna memberi  perlindungan  kekerasan  terhadap  perempuan.  Berawal  dengan  pengaturan
secara  umum  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) yang  mengatur tentang penganiayaan pada  umumnya  sebagaimana  terdapat pada Pasal  351 dan 353 KUHP .
Memang  ada  aturan  tentang  pemerkosaan  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  285 KUHP  yang  berbunyi: “Barangsiapa  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  untuk  memaksa  seorang  perempuan  melakukan  hubungan  seks  di  luar perkawinan, diancam karena pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas  tahun” Namun,  pasal  tersebut  tidak  mengklasifikasikan  marital  rape  atau perkosaan dalam perkawinan, jadi pemerkosaan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai  tindak  pidana  seperti  yang  tertuang  dalam  undang-undang  tersebut, tetapi setidaknya  dapat  dilihat  sebagai  tindakan  penganiayaan.  Baru  setelah  disahkannya Undang-Undang  Nomor  23  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (UU PKDRT) tahun 2004, perkosaan dalam perkawinan mendapat perhatian.
Pasal  1  Ayat  1  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  menegaskan  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap perbuatan terhadap  seseorang,  terutama  perempuan,  yang  mengakibatkan  penderitaan  atau penderitaan  fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran  rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perbuatan melawan hukum perampasan kebebasan dalam rumah tangga. Tujuan adanya UU PKDRT menurut Pasal 4 UU PKDRT adalah:
a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. Menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Kekerasan  terhadap  perempuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  UU PKDRT  dipertegas  lagi  dalam Pasal  5  UU  PKDRT bahwa  setiap  orang  dilarang melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya, dengan cara:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual ; atau
d. penelantaran rumah tangga.
Pelecehan  seksual  sebagaimana  dimaksud,  mencakup  paksaan  hubungan seksual  yang  dilakukan  terhadap  individu  yang  tinggal  di  dalam  lingkup  keluarga tersebut.  Setiap  individu  yang  melakukan  tindakan  pelecehan  seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a UU PKDRT akan dihukum dengan penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp 36 juta. Sebenarnya, aturan ini tidak secara spesifik mengatur  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri,  namun  jika melihat  tujuan  undang-undang  ini,  yaitu  melindungi  hak-hak  perempuan,  termasuk istri dalam rumah tangga, maka undang-undang ini bisa menjadi hukum khusus dalam penegakan  hukum  di  Indonesia  jika  terjadi  pemerkosaan  dalam  rumah  tangga (pemerkosaan dalam perkawinan.
Kekerasan  dalam  hubungan  pernikahan  ( Marital  Rape )  adalah  bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam lingkungan keluarga tanpa mempertimbangkan posisi, hak, dan kewajiban yang seharusnya ada. Sebagai bentuk penyimpangan  dan  pelanggaran  terhadap  martabat  manusia,  pemerkosaan  dalam rumah  tangga  ( Marital  Rape )  juga  menjadi  perhatian  dalam  konteks  Hak  Asasi Manusia. Yang mana mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 Butir 1 UU No. 39  TAHUN  1999  HAM  adalah: "Seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia- Nya  yang  harus  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dijaga  oleh  negara,  hukum, pemerintah,  dan  setiap  individu  untuk  menjaga  kehormatan  serta  melindungi martabat manusia” (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, 1999) .
Perkosaan  dalam  pernikahan  adalah  salah  satu  penyebab  ketakutan, ketidakamanan  dan  trauma  dalam  hubungan  keluarga.  Pemaksaan  seorang  pria terhadap  istrinya  dapat  memiliki  efek  psikologis  yang  signifikan  selain  efek  fisik. Seorang  perempuan  yang  mengalami  kekerasan  seksual  dari  suaminya  mengalami perasaan yang sangat traumatis. Mulai dari rasa takut, resah hingga rasa tidak aman di sekitar suaminya.
Berdasarkan  instrumen  hukum  di  atas  baik  internasional  maupun  nasional. Pemerkosaan dalam pernikahan adalah tindakan yang melanggar hak atas kehidupan yang  aman.  Keberadaan  UU  HAM  No.  39  Tahun  1999  merupakan  tameng  bagi eksistensi  HAM.  Baik  dalam  masyarakat  maupun  dalam  rumah  tangga.  Pernikahan
yang  sah  tidak  bisa  menjadi  alasan  untuk  menutup  mata  terhadap  kekerasan  dalam rumah tangga (Marital Rape). Hak atas kehidupan yang aman dan hak seksual yang memadai adalah alasan paling penting untuk menghormati hak asasi manusia secara mutlak dalam hak asasi manusia.
Pemerkosaan  dalam  rumah  tangga  (Marital  Rape)  adalah  kekerasan  seksual yang  mengandung  unsur  penyiksaan.  Karena  dilakukan  dengan  ancaman, penganiayaan dan penyiksaan. Jadi perbuatan ini melanggar hak untuk tidak disiksa. Sebagai tindakan kekerasan, Marital Rape merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Yaitu hak untuk hidup aman dan hak seksual yang layak. Hak untuk hidup tidak dapat dirampas (Inalienable Rights). Pemerkosaan dalam perkawinan juga melanggar hak asasi manusia untuk hubungan seksual yang sah. (Ummah, 2020).

## Marital Rape di Negara Timur Tengah

## 1. Yaman
Yaman  merupakan  negara  paling  berisiko  bagi  perempuan  (Manea,  2010) Daerah  Timur  Tengah  adalah  masyarakat  yang  didominasi  oleh  laki-laki  yang menjadikan  perempuan  sebagai  objek  dari  berbagai  bentuk  diskriminasi,  termasuk stereotip negatif, ketidaksetaraan ekonomi dan sistem hukum yang tidak adil (Manea, 2010).
Pada  tahun  2017,  perempuan  di  Yaman  tidak  memiliki  sebagian  besar  hak budaya,  sosial,  dan  ekonomi.  Mereka  tidak  diizinkan  untuk  menggunakan  hak-hak sipil dan politik secara penuh. Perempuan juga menjadi korban  dari undang-undang yang tidak adil. Contohnya, seorang perempuan berhak atas separuh dari jumlah yang akan dihargai oleh seorang pria sebagai uang pengganti (Liputan6.com, 2021).
Setelah  itu,  peraturan  tersebut  mengungkapkan  gadis  di  bawah  umur  untuk pernikahan dini, melarang perempuan meninggalkan rumah mereka tanpa izin suami dan  memungkinkan  pria  untuk  berhubungan  seks  dengan  istri  mereka  kapan  pun mereka  inginkan,  tanpa  memberikan  hak  yang  sama  kepada  para  istri.  Karena pernikahan  dini  dan  jenis  diskriminasi  lainnya,  anak  perempuan  lebih  sedikit kemungkinannya untuk bersekolah dibandingkan dengan anak laki-laki. Krisis saat ini di negara itu semakin memperburuk kondisi perempuan Yaman (Liputan6.com, 2021).
2. Mesir
Tindakan  kekerasan  dan  hubungan  seks  yang  kejam  sering  terjadi  di  Mesir, terutama  pada  malam  pertama  pernikahan  (Hussein,  2021).  Pemerkosaan  dalam pernikahan terjadi karena adanya budaya di Mesir yang meyakini bahwa pernikahan mewajibkan  istri  untuk  selalu  tersedia  dan  siap  untuk  melakukan  hubungan  seks selama 24 jam dan tujuh hari dalam seminggu (Hussein, 2021).
Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Mesir tahun 2014, tiga dari sepuluh perempuan  menikah  pernah  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  empat persen  mengatakan  suami  memaksa  mereka  melakukan  tindakan  seksual. Angka- angka  ini  kemungkinan  besar  kurang  terwakili  karena  takut  akan  pembalasan  dari pasangan. Namun,  perkosaan  dalam  pernikahan  tidak  dianggap  sebagai  kejahatan berdasarkan konstitusi (Adawy, 2014).
Keyakinan  ini,  didasarkan  pada  interpretasi  agama  yang  mengkategorikan perempuan sebagai "pelaku dosa" dan "dikutuk oleh malaikat sepanjang malam" jika menolak  melakukan  hubungan  seks  dengan  suami  mereka  (Hussein,  2021).  Untuk mengatasi  perdebatan  ini,  Dar  al-Ifta  sebagai  lembaga  yang  berwenang  untuk mengeluarkan fatwa di  Mesir, mengeluarkan pernyataan: "Jika suami menggunakan kekerasan untuk memaksa istrinya melakukan hubungan seks, suami tersebut adalah pelaku  dosa  dan  istri  memiliki  hak  untuk  membawa  kasus  ini  ke  pengadilan  dan menuntut agar suami tersebut dihukum." (Hussein, 2021) .
Meski pernyataan itu telah dilontarkan, Pusat Bantuan dan Kesadaran Hukum untuk Perempuan masih mencatat 200 kasus pemerkosaan dalam pernikahan selama dua tahun terakhir. Sebagian kasus itu disebabkan apa yang dikenal sebagai "ketakutan malam pertama". Walaupun pernyataan tersebut telah diungkapkan, Pusat Bantuan dan Kesadaran  Hukum  untuk  Perempuan  masih  mencatat  200  kasus  kekerasan  seksual dalam pernikahan dalam dua tahun terakhir. Beberapa kasus tersebut disebabkan oleh apa yang dikenal sebagai "ketakutan malam pertama" (Hussein, 2021).
Hukum di Mesir tidak mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam pernikahan sebagai  tindak  pidana,  meskipun  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  sudah mengategorikannya  sebagai  bentuk  kekerasan  seksual.  Pengadilan  juga  sulit membuktikannya  (Hussein,  2021).  Sebagian  besar  kasus  dugaan  kekerasan  seksual dalam pernikahan di pengadilan tidak menghasilkan vonis hukuman karena Pasal 60 Kitab  Undang-Undang  Pidana  Mesir,  pasal  tersebut  menyatakan, "Aturan  dalam
Undang-Undang  Pidana  tidak  berlaku  untuk  tindakan  yang  dilakukan  dengan  niat baik, yang haknya sudah ditetapkan dalam hukum Syariah".
Namun,  kekerasan  seksual  dalam  pernikahan  dapat  dibuktikan  dengan memeriksa seluruh tubuh untuk mencari luka atau cedera pada bagian luar. Luka di sekitar tubuh harus dicari, begitu juga dengan pergelangan tangan. Perubahan sering kali  terjadi  dengan  lambat  di  Mesir  karena  nilai-nilai  konservatif  masih  dominan. Namun, bagi para  korban  kekerasan  seksual  dalam pernikahan,  suara  mereka  mulai didengar (Hussein, 2021).
Pemerkosaan  dalam  Rumah  Tangga  ( Marital  Rape )  Perspektif  Yurispridensi Islam dan Fikih
Ikatan  perkawinan  merupakan  hak  legalitas  bagi  pasangan  suami  istri  untuk melakukan  segala  sesuatu  yang  awalnya  haram  dilakukan,  termasuk  dalam  hal  ini adalah melakukan hubungan badan (Ummah, 2020). Kendati mendapatkan legalisasi atau  kehalalan  tersebut,  tidak  sertamerta  kekerasan-kekerasan  dalam  hubungan  itu boleh dilakukan. Legalitas seks dalam hubungan perkawinan merupakan bagian dari bentuk ikhtiar untuk melestarikan keturunan dan keberlangsungan kehidupan. Namun tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kebalikannya, yakni bisa menjadi sarana pemutus keberlangsungan kehidupan. Kedua hal tersebut harus dibedakan dari segi definitif.
Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami dan istri merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh keduanya. Islam menegaskan bahwa dalam Q.S Al-Baqarah, (2:228): “...dan  mereka  (para  perempuan)  mempunyai  hak  seimbang  dengan kewajibannya  menurut  cara  yang  patut  (ma’ruf),  dan  bagi  para  suami  mempunyai kelebihan di atas mereka ...” Inilah ide tentang hak dan kewajiban rumah tangga yang setara menurut hukum Islam. Dalam perkawinan, kebutuhan seksual mungkin bukan kebutuhan yang paling penting, tetapi ia dapat membantu menjaga hubungan suami istri  tetap  harmonis.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  salah  satu  hadits  Rasulullah  bahwa pasangan suami istri harus memperhatikan hal ini karena, selain memenuhi kewajiban mereka sebagai pasangan, juga bernilai sebagai ibadah (Ummah, 2020).
Perbedaan metode interpretasi dan memahami Al-Quran dan hadits terkadang menjadi  salah  satu  alasan  mengapa Marital  Rape itu  muncul , sebagaimana  yang
Fitria Noviatur Rizki, Zainal Arifin | Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Hukum di Indonesia, Timur Tengah, dan Fikih | 251
tercantum  dalam  Q.S  An-Nisa  (4:  34):  “ Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian  mereka (laki-laki) atas sebagian  yang  lain  (wanita),  dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan sebagian dari harta mereka” . Ayat tersebut seringkali dipahami sebagai ayat patriarki yang  menjadikan  seorang  suami  harus  ditaati  segala  perintahnya  termasuk  dalam hubungan  suami  istri.  Terlebih  lagi  ketika  ayat  ini  dihubungkan  dengan konsep nusyuz (istri  yang  durhaka),  yang  telah  disinggung  di  dalam  Al-Quran:
“Wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuz-nya,  maka  nasehatilah  mereka, pisahkan tempat tidurnya dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan  untuk  menyusahkannya.  Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar ” (Ummah, 2020).
Pemahaman yang salah dari dua ayat di atas menunjukkan bahwa suami tidak segan untuk memberi "pelajaran" kepada istri yang dianggap menentang perintahnya termasuk  istri  yang  menolak  untuk  melakukan  hubungan  seksual  tanpa mempertimbangkan  alasan  istri  yang  menolak.  Padahal  Allah  juga  menjelaskan  di dalam ayat yang lain bahwa perkawinan dibangun berlandasakan kasih sayang yakni dalam  Q.S  Ar-Rum  (30:21):  “ Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah menciptakan  pasangan-pasangan  untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu cenderung  dan  merasa  tentram  kepadanya,  dan  Dia  menjadikan  di  antaramu  rasa kasih sayang...”
Jika  seseorang  melakukan  kekerasan  dalam  hubungan  rumah  tangga, khususnya pemaksaan dalam hal hubungan seksual, pelakunya dapat dikenakan pasal kekerasan.  Tindakan  ini  dianggap  serupa  dengan  pemerkosaan,  dengan  hukuman rajam  bagi  mereka  yang  sudah  menikah  dan  cambuk  bagi  mereka  yang  belum menikah.  Kedua,  pelaku  akan  dikenakan  ancaman  pidana  karena  telah  melakukan tinda.  Namun,  dia  mengaku  melakukan  pemaksaan,  yang  dianggap  sama  dengan pemaksaan dalam pemerkosaan (M Alimin, 2015).
Dalam  kajian  di  dalam  literatur turats klasik,  para  ulama  tidak  terlalu memberikan atensi terhadap tema bertajuk kekerasan seksual dalam hubungan suami istri  ( marital  rape ).  Selain  itu,  para  ulama mutaakhirin (modern)  dan  cendekiawan muslim juga tidak terlalu memberikan atensi berlebih terhadap topik pembahasan ini. Dalam hal ini, para ulama fikih lebih dominan menggunakan term jima’ , wathi’ , dan
tamatthu’ , sebagai sebuah pengertian dari hak suami yang harus dipenuhi oleh istri dan sekaligus menjadi sebuah kewajiban suami yang harus dilaksanakan (Litehua, 2022).
Pembahasan penelitian ini juga berkaitan dengan tema kompensasi atas mahar dan nafkah, yang berarti bahwa suami berhak apakah mereka tidak memberikan mahar atau nafkah atau bahwa kewajiban mereka berhenti. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan  istri  terhadap  suaminya  termasuk  dalam  kategori  nusyuz.  Kitab Fath  al- Mu’in dan I’anah  at-Thalibin membahas  batalnya  kewajiban  memberi  nafkah.  Di salah satu dari dua kitab tersebut, suami yang memaksa istrinya melakukan hubungan seksual tetap bertanggung jawab untuk membayar mahar. Jika istrinya menolak, suami tersebut tidak dianggap sebagai " nusyuz " dan masih memiliki hak atas nafkah.
Topik nusyuz ini juga dibahas oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya yang disebut " Majmu'  al-Fatawa ."  Ia  menyatakan  bahwa  seorang  istri  tidak  boleh  menolak keinginan  suami  untuk  melakukan  hubungan  seksual.  Bahkan,  jika  istri  menolak, suami  berhak  memukulnya.  Menurut  Ibn  Taimiyah,  suami  juga  berhak  tidak memberikan nafkah kepada istri mereka (T Al-Din, 1995). Dalam konteks pemaksaan berhubungan badan oleh suami kepada istri, hanya beberapa ulama yang secara ekplisit menerangkan  tentang  kebolehan  melakukan  hal  tersebut,  tanpa  perlu  mendapatkan kerelaan dari istrinya. Tentunya, penolakan yang dilakukan bukan atas dasar halangan atau  unsur  yang  mendapatkan  legitimasi  dari  syara’.  Salah  satunya bisa  dilihat  dari pernyataan  yang  dikeluarkan  oleh  seorang  ulama  bermazhab  Hanafi  bernama  Ibn Abidin di dalam kitabnya, “ Radd al-Mukhtar ”, ia mengatakan, seorang suami berhak memaksa istri untuk melakukan hubungan badan (I Aziz, 2003).
Ada  beberapa  halangan  atau  uzur  yang  mendapatkan  legitimasi  dari  syara', seperti kondisi istri yang sedang haid, nifas, dan berpuasa Ramadhan. Beberapa ulama fikih  juga  menambahkan  alasan  lain  untuk  uzur,  seperti  suami  memiliki  zakar (kemaluan) yang besar atau sakit yang membahayakan istri saat berhubungan badan, serta  sang  suami  melakukan  hubungan  seksual  dengan  cara  anal  (A  Bakr,  1997). Konstruksi pendapat yang dibangun oleh ulama fikih klasik tentang bolehnya suami memaksa  istri  untuk  melakukan  pemaksaan  adalah  atas  dua  pijakan. Pertama , pandangan  yang  berpendapat  bahwa  perkawinan  memberikan  kesempatan  kepada seorang  laki-laki  untuk  menikmati  tubuh  wanita  dalam  arti  kepemilikan  ( intifa ). Persepsi ini berasal dari pemahaman yang benar tentang apa itu nikah. Sebagai contoh,
para  ulama  Syafi'i  menganggap  nikah  sebagai  "akad  yang  membolehkan  hubungan seksual" (Sulaiman, 1995).
Kedua , persepsi bahwa hubungan seksual hanya merupakan hak suami kepada istri,  bukan  sebaliknya,  dan  bahkan  bukan  hak  kolektif  dari  keduanya.  Di  dalam hasyiyah nya,  Al-Tamartsyi  menyatakan  bahwa  suami,  bukan  istri,  memiliki  hak tamattu’ . Oleh karena itu, jika istri menolak tanpa uzur yang dibenarkan syara', suami dapat memaksanya untuk melakukan hubungan seksual. Sebaliknya, sang istri tidak memiliki  hak  untuk  memaksa  suaminya  untuk  melakukan  hubungan  seksual dengannya  setelah  pernikahan,  karena  tanggung  jawab  suami  hanya  untuk memberikan hak hubungan seksual kepada istrinya satu kali (I Aziz, 2003). Dengan demikian,  eksistensi Marital  Rape secara  tidak  langsung  menentang  adanya  hak seksual terhadap orang yang sudah menikah dengan pasangannya.
Meskipun  ada  perbedaan  besar  antara  pemerkosaan  dan  zina,  pemerkosaan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk zina. Pembunuhan adalah serangan fisik yang melukai tubuh korban saat ia berusaha melawan. Pelaku tidak segan untuk melakukan pembunuhan  jika  hasratnya  tidak  terpenuhi  (Litehua,  2022).  Secara  definitif,  zina berarti hubungan suka sama suka antara pria dan wanita di luar hubungan pernikahan. Hubungan  biologis  antara  pasangan  suami-istri  tidak  termasuk  dalam  kategori  zina. Oleh  karena  itu,  konsep  al-Ightisab  harus  mengandung  unsur  al-Ikrah  (pemaksaan), dengan zina sebagai unsur terpenting.
Beberapa  literatur  yang  telah  disebutkan  menunjukkan  bahwa  istilah "pemerkosaan" tidak digunakan dalam pernikahan. Ketika pasangan suami istri setuju untuk  menikah,  mereka  juga  setuju  untuk  memiliki  hubungan  biologis,  asalkan dilakukan  dengan  cara  yang  makruf.  Karena  kesepakatan  nikah  tersebut  berlaku seumur hidup, yang dapat menyebabkan atau berpotensi terjadinya sebuah pemaksaan ( al-Ikrah )  tetapi  tidak  akan  menyebabkan perzinaan.  Oleh  karena  itu,  dalam  hukum Islam,  istilah  "pemerkosaan"  tidak  ada.  Ini  karena  Islam  tidak  mengenal  istilah "perkosaan kawin".

## KESIMPULAN
Pemerkosaan dalam rumah tangga sudah termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Makna perkawinan
dapat  dilihat  pada Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  keturunan  yang  sah. Marital  Rape mulai  mendapatkan  atensi  pasca  dikelaurkannya  UU  PKDRT  No.  23  Th.  2004. Meskipun di dalamnya tidak diatur secara langsung, namun terdapat semangat untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk istri dalam rumah tangga. Dan juga, praktik tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Yaman  merupakan  bagian  dari  wilayah  Timur  Tengah  yang  cenderung menganut  paham  patriarki  dan  menjadikan  perempuan  sebagai  subjek  dari  segala bentuk  diskriminasi,  termasuk  stereotip  negatif,  ketimpangan  ekonomi,  dan  sistem hukum  yang  diskriminatif.  Misalnya,  mengekspos  gadis  dibawah  umur untuk pernikahan dini, melarang perempuan meninggalkan rumah mereka tanpa izin suami, dan mengizinkan laki-laki untuk berhubungan seks dengan istri mereka kapan pun mereka mau, tanpa memberikan hak yang sama kepada para istri. Negara Mesir juga  demikian  yang  menggolongkan  perempuan  sebagai  "pendosa"  dan  "dikutuk malaikat sepanjang malam" jika menolak berhubungan seks dengan suaminya.
Islam  melegalisasi  adanya  hubungan  badan  dengan  catatan  harus  ada  ikatan yang  sah  yaitu  ikatan  pernikahan.  Kendati  mendapatkan  legalisasi  atau  kehalalan tersebut, tidak sertamerta kekerasan dalam ikatan pernikahan boleh dilakukan dan hal itu  sudah berseberangan  dengan  salah satu  konsep pensyariatan  hukum  Islam  yakni hifz  al-nafs dan  prinsip mu’asyarah  bi  al-ma’ruf .  Istilah Marital  Rape yang  sering diartikan  sebagai  kekerasan  atau  pemaksaan  (pemerkosaan)  dalam  hubungan perkawinan  tidak  terlalu  menjadi  fokus  kajian  pembahasan  mayoritas  ulama  klasik maupun kontemporer, kendati ada beberapa ulama yang memberikan atensi akan hal tersebut,  dengan  dalih  tidak  ada  istilah  pemerkosaan  dalam  ikatan  pernikahan  atau istilah Marital  Rape .  Kontribusi  akademik  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberi  edukasi  bagi  pasangan  suami  istri  dalam  menjalin  keharmonisan  keluarga dalam segi aktivitas seks yang sehat dan tidak saling dirugikan, dan juga penelitian ini diharapkan  sebagai  acuan  literasi  bagi  peneletian  yang  sejenis  atau  penelitian terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Adawy, A. (2014). Egypt Demographic and Health Survey 2014 . http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR302/FR302.pdf
Abū Bakr ibn Muhammad Syatha Al-Bakri, I‘anah al- Ṭhalibin ‘ala hil Alfāẓ Fath al- Mu‘īn , vol. IV (Beirut, 1997)
Aisussariroh. (2023). Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Uu No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia [Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. http://digilib.uinkhas.ac.id/23801/1/SKRIPSI Aisussariroh watermark.pdf
Banerjee, D., & Rao, T. S. S. (2022). The Dark Shadow of Marital Rape: Need to Change the Narrative. Journal of Psychosexual Health , 4 (1), 11–13. https://doi.org/10.1177/26318318221083709
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1), 20–33. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160
Chairan, A. T. (2010). Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual . 8 , 111–121.
file:///Users/mbp/Downloads/303-Article Text-419-1-10-20171117.pdf
Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 1 (1999).
Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2022, (2022).
https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis- tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun- 2022
Hussein, W. (2021). Pemerkosaan dalam pernikahan di Mesir - “Suami saya dulu seperti malaikat, tapi kemudian dia memerkosa saya.” 1–6.
https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57853154
Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan,
Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan
Filsafat, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009).
Khoirul Anwar, M., Zahidah, A. N., & Ridho, K. (2022). Perspektif Islam Terhadap Pemerkosaan Dalam Pernikahan. Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an , 21 (02), 255–266.
https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.385
Kholik, A. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam. Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman , 1 (1), 108–126. https://jurnal.staima.ac.id/index.php/masile/article/view/11/9
Liputan6.com. (2021). 10 Negara Paling Bahaya untuk Wanita, Ada Diskriminasi hingga Pemerkosaan. Liputan6.Com .
https://www.liputan6.com/global/read/4636121/10-negara-paling-bahaya-untuk- wanita-ada-diskriminasi-hingga-pemerkosaan
Litehua, A. (2022). Marital Rape dalam Perspektif Fikih Klasik. Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial , 2 (2), 6. https://jurnal.iairm-
ngabar.com/index.php/projus/article/view/365%0Ahttps://jurnal.iairm- ngabar.com/index.php/projus/article/download/365/216
Manea, E. (2010). Egypt Demographic and Health Survey 2014 (Issue March). https://doi.org/https://www.refworld.org/cgi- bin/texis/vtx/rwmain?page=printdoc&docid=4b99011b1a
Martha, A. Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011)
Munir, A. A. (2022). Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri’ Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah. Hukum Islam , 21 (2), 320.
https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.16524
Fitria Noviatur Rizki, Zainal Arifin | Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Hukum di Indonesia, Timur Tengah, dan Fikih | 257
Nishita Gupta, N. S. V. (2023). Marital Rape. South African Medical Journal = Suid- Afrikaanse Tydskrif Vir Geneeskunde , 10 (4), 396–411.
https://www.jetir.org/papers/JETIR2305878.pdf
Oommen, G. (2012). Marital Rape- Is IT or Not a Sexual offence- A Retrospection. International Journal of Scientific Research , 2 (11), 260–261. https://doi.org/10.15373/22778179/nov2013/83
Perempuan, K. (2015). Instrumen Modul & Referensi Pemantauan. Instrumen Modul & Referensi Pemantauan Instrumen .
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerkosaan-dalam-rumah-tangga- menurut-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5eda1c5901b7b/#!
Randall, M., & Venkatesh, V. (2015). The Right to No: The Crime of Marital Rape, Women’ s Human Rights, and International Law. Brooklyn Journal of International Law , 41 (1), 2015.
https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1414&context =bjil
Samsudin, T. (2010). MARITAL RAPE SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA . 10 , 339–354. https://media.neliti.com/media/publications/184399- none-989c4424.pdf
Ummah, K. (2020). Pemerkosaan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Jumat, . 1–6.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerkosaan-dalam-rumah-tangga- menurut-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5eda1c5901b7b/#!
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 1 Kementerian Sekretariat Negara Republik indonesia 5 (2022).
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 .pdf