## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH

## Nur Hisamuddin
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember M. Yayang Tirta K Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

## Abstrak
Munculnya  Konsep Good  Corporate  Governance (GCG) didasarkan  pada  agency  theory  yang  mengharapkan  adanya keterbukaan  informasi  sehingga  konflik  kepentingan  antara  agen dengan  principal  dapat  diminimalisir.  Konflik  kepentingan  dapat terjadi pada setiap perusahaan termasuk perbankan syariah. Keadaan ini  disadari  oleh  Bank  Indonesia  yang  kemudian  mewajibkan penerapan  prinsip  GCG  dalam  peraturan  Bank  Indonesia  yaitu  PBI No.  8/4/PBI/2006.Tujuan  penelitian  ini  adalah  menguji  bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
Penelitian  menggunakan data  sekunder berupa  laporan tahunan  (annual  report)  dan  laporan good  corporate  governance (GCG)  bank  umum  syariah  periode  2008-2010.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  bank  umum  syariah  menurut  Direktori Perbankan  Indonesia.  Sedangkan jumlah  sampel  berdasar purposive sampling yaitu bank  umum  syariah yang mempublikasikan  laporan keuangan,  laporan  tahunan  ( annual  report )  dan  laporan GCG selama  periode  2008  sampai  dengan  2010  diperoleh  sebnyak  17 perusahaan. Alat analisi yang digunakan sebagai pengujian hipotesis adalah PLS.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  GCG  berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE.
Ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  GCG  oleh  BI  pada  bank  umum dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi dan
menumbuhkan kinerja perbankan syariah khususnya dengan harapan dapat menarik investor untuk meningkatkan investasinya.
Kata Kunci : Good Corporate Governance, kinerja keuangan, ROA, ROE, dan Bank Syariah.

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Konsep corporate governance muncul berdasarkan Agency theory yang ini memandang  bahwa  dalam  suatu  perusahaan terdapat  dua  pihak  yang  saling berinteraksi  yaitu  pihak  manajemen  sebagai  agen  dan  pihak  pemilik  sebagai principal  dimana  pihak  manajemn  (agen)  lebih  mengetahui  keadaan  sebenarnya mengenai  perusahaan  dibanding  pihak  pemilik  (prinsipal).  Pihak  manajemen

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
harus  mengungkapkan  informasi  perusahaan  kepada  pihak  pemilik  (prinsipal) namun  terkadang  informasi  yang  disampaikan  tidak  mencerminkan  keadaan sebenarnya  dari  perusahaan  sehingga  hal  ini  akan  menimbulkan  permasalahan konflik kepentingan. Konflik kepentingan  antara  pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan  agen  tidak  selalu  berbuat  sesuai  dengan  kepentingan prinsipal, sehingga  memicu  biaya  keagenan  (agency  cost).  Sehingga  dengan  adanya good corporate  governance permasalahan  keagenan  antara  pemilik  dan  manajer  akan teratasi. (Hart dalam Sayidah, 2007)
Kelahiran  Good  Corporate  Governace  (GCG) pada  bank  syariah  berawal dari  dikeluarkannya  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  yang  menekankan  perlunya penerapan GCG pada  perbankan,  yaitu  PBI  No.  8/4/PBI/2006  tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi bank syariah yang artinya  perbankan  syariah  juga  diwajibkan  menerapkan  prinsip GCG dalam pengoperasian  kegiatannya.  Namun  sejak  tahun  2010,  PBI  No.  8/4/PBI/2006 sudah  tidak  berlaku  lagi  bagi  bank  syariah.  Sebagai  gantinya,  telah  dikeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit  Usaha  Syariah.  Penggantian  ini  disebabkan  karena GCG yang  akan diterapkan  pada  perbankan  syariah  harus  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini  tercermin  dengan  adanya  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  dewan pengawas  syariah  dalam  mengelola  kegiatan  perbankan  syariah  (Prasetyo  dan Indradie, 2009).
Peranan corporate governance sudah jauh diterapkan dalam  ajaran islam. Prinsip-prinsip Good Corporate  Governance yang  terdiri  dari  keterbukaan (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban
(responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness) tersebut telah terkandung  dalam  nilai-nilai  syariah  yang  secara  intens  terdiri  dari Adaalatun (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas’uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan  kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh (transparansi,  keterbukaan), hurriyah (independensi  dan  kebebasan  yang bertanggungjawab), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi syari’ah), idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah (berfikir  positif), raqabah (pengawasan), qira’ah dan ishlah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) dan nilai-nilai syariah tersebut masuk kedalam prinsip-prinsip syariah (Rifka, 2010).
Good corporate governance dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Hal ini dibuktikan secara empiris oleh peneliti-peneliti terdahulu seperti penelitian yang  dilakukan  oleh  Cornett et  al (2005)  terhadap  perusahaan-perusahaan  yang tergabung dalam S&P 100 indeks tahun 1993-2000, juga menunjukkan hasil yang sama  dimana  perusahaan-perusahaan  yang  melaksanakan good  corporate governance mengalami peningkatan kinerja perusahaan yang signifikan. Menurut Klapper dan Love (2002) dalam Corporate Governance, Investor Protection, and Performance  in  Emerging  Capital tahun  1998-2001 menemukan  adanya hubungan  positif antara corporate  governance dengan  kinerja  perusahaan. Menurut  Sam’ani  (2008)  dalam  Pengaruh GCG dan Leverage terhadap  Kinerja Keuangan  pada  Perbankan  yang  Terdaftar  di  BEI  tahun  2004-2007  dari  hasil

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
pengujian  hipotesisnya,  menunjukkan  bahwa  pengaruh corporate  governance yang  diproksi  oleh  aktivitas  komisaris,  ukuran  dewan  direksi,  komite  audit mempunyai  hubungan  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  perbankan  di Indonesia.  Menurut  Nuswandari  (2009)  dalam  Pengaruh Corporate  Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan yang terdaftar di BEI  tahun  2001-2005,  menyatakan  bahwa  implementasi corporate  governance pada  suatu  perusahaan  tersebut  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  operasional. Dari  hasil  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  oleh  Hardikasari  (2011)  dalam Pengaruh  Penerapan Corporate  Governance terhadap  Kinerja  Keuangan  pada Industri  Perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2006- 2008,  menunjukan  bahwa  ukuran  dewan  komisaris  berpengaruh  positif  secara signifikan  terhadap  kinerja  perusahaan. Andayani  dan  Purwanti  (2006) menunjukkan  dalam  penelitian  Pengaruh Good  Corporate  Governance Terhadap Kinerja  Perusahaan Textile yang  terdaftar  di  BEI  tahun  2001-2005,  menyatakan bahwa  kompensasi,  total  assets, penjualan  bersih  (pengukur  dari corporate), proporsi  dari  dewan  direksi,  komite  audit,  dan  dewan  komisaris  independen berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  dan  dapat  menjadi  mekanisme good corporate governance yang baik.
Peneliti  termotivasi  untuk  melakukan  penelitian  dengan  alasan  karena dalam  industri  perbankan  syariah  di  setiap  kegiatan  operasionalnya  seperti penyimpanan  dana  dan  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya harus  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah.  Sesuai  dengan  syariah  yang  dimaksud disini bahwa dalam kegiatan operasional bank umum syariah harus mendasarkan pada  nilai-nilai  syariah. Di  dalam  nilai-nilai  syariah  tersebut  telah  terkandung prinsip-prinsip good  corporate  governance. Sehingga  nilai-nilai  syariah  yang dimasukkan  kedalam  prinsip  syariah diharapkan  dapat  menjaga  pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial agar berjalan sesuai dengan aturan permainan dan best practice yang berlaku (Rifka, 2010).
Dengan kata lain, bank umum syariah akan menjadi semakin efektif dalam menerapkan corporate governance. Penerapan corporate governance yang efektif akan  menciptakan  praktik good corporate  governance yang dapat  meningkatkan kinerja  perusahaan,  mengurangi  resiko  yang  mungkin  dilakukan  oleh  dewan dengan  keputusan  yang  menguntungkan  sendiri  dan  umumnya good  corporate governance dapat  meningkatkan  kepercayaan  investor  untuk  menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya (Kusuma dalam Ristifani, 2009).
Berdasarkan  uraian  dan  bukti  empiris  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti- peneliti  terdahulu  maka  peneliti  tertarik  untuk  menguji “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah”.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  dan  hasil-hasil  penelitian  terdahulu,  maka pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH

## 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori

## 2.1.1 Agency Theory
Konsep agency  theory didasari  pada  permasalahan  agensi  yang  muncul ketika  pengurusan  suatu  perusahaan  terpisah  dari  kepemilikannya  (Nuswandari, 2009). Agency  theory menurut  oleh  Jensen  dan  Meckling  (1976)  memandang bahwa  manajemen  perusahaan  sebagai  agen  bagi  para  pemegang  saham,  akan bertindak  dengan  penuh  kesadaran  bagi  kepentingannya  sendiri,  bukan  sebagai pihak  yang  arif  dan  bijaksana  serta  adil  terhadap  pemegang  saham.  Dengan  kata lain, agency  theory memandang  bahwa  pihak  manajemen  tidak  dapat  dipercaya untuk bertindak  sebaik-baiknya  bagi  kepentingan  publik  pada  umumnya  maupun shareholders pada khususnya.
Agency  cost seperti  yang  pernah  dirinci  oleh  jensen  dan  Meckling  (1976) terdiri dari tiga unsur yaitu:
a. Biaya pengawasan oleh prinsipal untuk mengawasi bisnis yang dijalankan oleh agen
b. Biaya  pengikatan  agen  untuk  untuk  memastikan  prinsipal  bahwa  agen  tidak melakukan  sesuatu  yang  dapat  merusak  kepentingan  modal  dan  mengganti kerugian bila hal itu benar-benar terjadi.
c. Sisa  kerugian  (residual  loss)  yang  harus  ditanggung  oleh  prinsipal  akibat  dari keputusan  agen  yang  menyimpang  dari  keputusan  yang  dibuat  oleh  prinsipal ketika mempunyai kemampuan yang sama dengan agen.
Adanya  dua  partisipan  tersebut  (principal  dan  agen)  menyebabkan timbulnya  permasalahan  tentang  mekanisme  yang  harus  dibentuk  untuk menyelaraskan  kepentingan  yang  berbeda  diantara  keduanya.  Sehingga dibangunlah corporate governance sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi  konflik  keagenan,  dengan  penekanan  khusus  pada  mekanisme legal yang  mencegah  dilakukannya  eksproriarsi  atas  pemegang  saham  baik mayoritas maupun minoritas. (Nuswandari, 2009)
Menurut  Macey  dan  O’Hara,  (2003)  menyatakan  bahwa Corporate governance muncul  karena  terjadi  pemisahan  antara  kepemilikan  dengan pengendalian  perusahaan,  atau  seringkali  dikenal  dengan  istilah  masalah keagenan.  Permasalahan  keagenan  dalam  hubungannya  antara  pemilik  modal dengan  manajer  adalah  bagaimana  sulitnya  pemilik  dalam  memastikan  bahwa dana  yang  ditanamkan  tidak  diambil  alih  atau  diinvestasikan  pada  proyek  yang tidak  menguntungkan  sehingga  tidak  mendatangkan return. Corporate governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara  pemilik dan manajer.

## 2.1.2 Pengertian Good Corporate Governance
Menurut  Bank  Indonesia  dalam  PBI  nomor  11/33/PBI/2009, Good
Corporate  Governance, yang  selanjutnya  disebut GCG,  adalah  suatu  tata  kelola Bank  yang  menerapkan  prinsip-prinsip  keterbukaan  (transparency),  akuntabilitas (accountability),  pertanggungjawaban  (responsibility),  profesional  (professional), dan kewajaran (fairness).

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
Definisi Good Corporate Governance menurut Bank Dunia adalah aturan, standar  dan  organisasi  di  bidang  ekonomi  yang  mengatur  perilaku  pemilik perusahaan,  direktur  dan  manajer  serta  perincian  dan  penjabaran  tugas  dan wewenang  serta  pertanggungjawabannya  kepada  investor  (pemegang  saham  dan kreditur).
Menurut  Komite  Cadburry, GCG adalah  prinsip  yang  mengarahkan  dan mengendalikan  perusahaan  agar  mencapai  keseimbangan  antara  kekuatan  serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya,  dan stakeholders pada  umumnya.  Tentu  saja  hal  ini dimaksudkan  pengaturan  kewenangan  Direktur,  manajer,  pemegang  saham,  dan pihak  lain  yang  berhubungan  dengan  perkembangan  perusahaan  di  lingkungan tertentu.
Menurut Forum  Corporate  Governance  in  Indonesia (FCGI) Corporate Governance adalah  seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara pemegang  saham,  pengurus  (pengelola)  perusahaan,  pihak  kreditur,  pemerintah, karyawan  serta  para  pemegang  kepentingan  intern  dan  esktern  lainnya  yang berkaitan  dengan  hak-hak  dan  kewajiban  mereka  atau  dengan  kata  lain  suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Berdasarkan argumen yang dikembangkan oleh Keasey dan Wright dalam Sayidah (2007) corporate governance dipandang mempunyai dua dimensi besar. Pertama  monitoring  terhadap  kinerja  manajemen  dan  meyakinkan  akuntabilitas manajemen  terhadap  pemegang  saham  yang  menekankan  pertanggungjawaban dan dimensi akuntabilitas dari corporate governance. Kedua, struktur, mekanisme dan proses governance yang memotivasi perilaku manajerial untuk meningkatkan kemakmuran  bisnis  dan  perusahaan.  Kedua  perspektif  tersebut  perlu dipertimbangkan  ketika  ada  usaha  untuk  menciptakan  struktur dan  prosedur governance yang mengarah ke perbaikan kinerja.
Dari  berbagai  definisi  yang  ditemukan,  dapat  disimpulkan  bahwa corporate governance merupakan :
a.  Suatu  struktur  yang  mengatur  pola  hubungan  yang  harmonis  tentang  peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para stakeholder lainnya.
b. Suatu  sistem Check  and  balance mencakup  perimbangan  kewenangan  atas pengendalian  perusahaan  yang  dapat  membatasi  munculnya  dua  peluang  : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.
2.1.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
a. Transparansi (transparency)
Pengertian  prinsip  transparansi  menurut  peraturan  Bank  Indonesia  nomor 11/33/PBI/2009  adalah  keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi  yang material  dan  relevan  serta  keterbukaan  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Menurut OECD (2004)  konsep corporate  governance harus  menjamin  adanya pengungkapan  yang  tepat  waktu  dan  akurat  untuk  setiap  permasalahan  yang berkaitan  dengan  perusahaan.  Pengungkapan  ini  meliputi  informasi  mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan.

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai  dengan  standar  yang  berkualitas  tinggi.  Manajemen  juga  diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
Menurut  Linan  dalam  Hastuti  (2005)    prinsip  transparasi  meliputi pengungkapan informasi yang bersifat penting, informasi harus disiapkan, diaudit dan  diungkapkan  sejalan  dengan  pembukuan  yang  berkualitas,  penyebaran informasi  harus  bersifat  adil,  tepat  waktu  dan  efisien.  Sehingga  para  pengelola perbankan  syariah  harus  meletakkan  tanggung  jawab  yang  sebesar-besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada mereka (Wibowo, 2009).
b. Pertanggungjawaban (responsibility) Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, pertanggungjawaban  adalah  kesesuaian  pengelolaan  bank  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip  pengelolaan  bank  yang sehat.  Sedangkan  menurut OECD (2004) responsibilitas  adalah  adanya  tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban  kepada  perusahaan  dan  para  pemegang  saham.  Prinsip  ini tercermin  dalam  kerangka corporate  governance harus  memberikan  pengakuan terhadap  hak-hak stakeholders,  seperti  yang  telah  ditentukan  dalam  undang- undang,  dan  mendorong  kerjasama  yang  aktif  antara  perusahaan  dengan  para stakeholders tersebut  dalam  rangka  menciptakan  lapangan  kerja,  kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.
Menurut  Linan  dalam  Hastuti  (2005)  juga  menyatakan  bahwa  prinsip pertanggungjawaban  ini  meliputi  antara  lain,  menjamin  hak  pihak-pihak berkepentinggan, para pihak yang berkepentingan hasrus mempunyai kesempatan untuk  mendapatkan  ganti  rugi  yang  efektif  atas  pelanggaran  hak-hak  mereka, dibukanya  mekanisme  pengembangan  prestasi  bagi  keikutsertaan  pihak  yang berkepentingan,  dan  jika  perlu,  para  pihak  yang  berkepentingan  harus  memiliki akses terhadap informasi yang relevan. c. Akuntabilitas (accountability)
Menurut  peraturan  Bank  Indonesia  nomor  11/33/PBI/2009,  akuntabilitas adalah  kejelasan  fungsi  dan  pelaksanaan  pertanggungjawaban  organ  bank sehingga  pengelolaannya  berjalan  secara  efektif.    Menurut OECD (2004)  prinsip ini  dapat  dijalankan  dengan  cara  adanya  kejelasan  fungsi  pelaksanaan  dan pertanggungjwaban dari organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Konsepsi corporate governance harus menjamin adanya pedoman  stategis  perusahaan,  pemantauan  yang  efektif  terhadap  manajemen perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitasnya terhadap perusahaan  dan  pemegang  saham  dan  anggota  direksi  harus  bertindak  mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang saham
Linan  dalam  Hastuti  (2005)  berpendapat  bahwa  prinsip  akuntabilitas  ini meliputi  perngetian  bahwa  anggota  Dewan  Direksi  harus  bertindak  mewakili kepentingan  perusahaan  dan  para  pemegang  saham,  penilaian  yang  bersifat independen  terlepas  dari  manajemen,  dan  adanya  akses  terhadap  informasi  yang relevan, akurat dan tepat waktu.

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
Dalam  prakteknya  perbankan  syariah  juga  harus  benar-benar  dijalankan sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Dalam  hal  ini  terdapat  peran  penting  Dewan Pengawas  syariah  dalam  mengawasi  operasional  perbankan  syariah  agar  tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Wibowo, 2009). d. Profesional (professional)
Menurut  peraturan  Bank  Indonesia  nomor  11/33/PBI/2009,  profesional adalah  memiliki  kompetensi,  mampu  bertindak  obyektif  dan  bebas  dari pengaruh/tekanan  dari  pihak  manapun  (independen)  serta  memiliki  komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
Prinsip  ini  menekankan  agar  pengelolaan  perbankan  syariah  sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adnya tekanan atau pengaruh dari pihak lain  sehingga conflict  of  interest dapat  dihindari  sejauh  mungkin.  Jadi  sikap seluruh  jajaran  bank  sebagai  entitas  ekonomi  yang  mandiri,  bebas  dari kepentingan  sepihak  terutama  yang  berpotensi  merugikan stakeholders dan mampu mengambil keputusan secara obkektif.
Menurut Luqman (2010) Penerapan prinsip independensi dapat dilakukan dengan cara:
1)  Penunjukan komisaris independen dan komite audit.
2)  Pengambilan keputusan manajemen yang objektif.
3)  Penerapan sistem pengendalian intern yang sehat.
4) Penerapan fungsi manajemen resiko.
e. Kewajaran (fairness)
Menurut  peraturan  Bank  Indonesia  nomor  11/33/PBI/2009,  kewajaran adalah  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  memenuhi  hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut FCGI prinsip  kewajaran  ini  meliputi,  Perlakuan  yang  sama terhadap para pemegang saham, perilaku perusahaan (corporate conduct) dan atau kebijakan-terutama  kepada  pemegang  saham  minoritas  dan  pemegang  saham asing,  dengan  keterbukaan  informasi  yang  penting  serta melarang  pembagian untuk  pihak  sendiri  dan  perdagangan  saham  oleh  orang  dalam (insider  trading). Prinsip  ini  diwujudkan  antara  lain  dengan  membuat  peraturan  korporasi  yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman kebijakan yang melindungi korporasi  terhadap  perbuatan  buruk  orang  dalam, self-dealing, dan  konflik kepentingan;  menetapkan  peran  dan  tanggung  jawab  Dewan  Komisaris,  Direksi, dan Komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan  penuh  material  apa  pun,  mengedepankan Equal  Job  Opportunity. Prinsip  kewajaran  menurut  Linan  dalam  Hastuti  (2005)  diungkapkan  dalam adanya perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham dan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.
2.1.4 Manfaat Good Corporate Governance
Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain:
a.  Meningkatkan  kinerja  perusahaan  melalui  terciptanya  proses  pengambilan keputusan  yang  lebih  baik,  meningkatkan  efisiensi  operasional  perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
b. Mempermudah  diperolehnya  dana  pembiayaan  yang  lebih  murah  sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.
c.  Mengembalikan  kepercayaan  investor  untuk  menanamkan modalnya  di Indonesia.
d. Pemegang  saham  akan  merasa  puas  dengan  kinerja  perusahaan  karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.
Menurut Bassel  Committee  on  Banking  Supervision  (BCBS) dalam  Sari (2010), tujuan  dan  manfaat good corporate  governance antara  lain  sebagai berikut:
a. Mengurangi agency cost, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang,  ataupun  berupa  biaya  pengawasan  yang  timbul  untuk  mencegah timbulnya suatu masalah.
b. Mengurangi  biaya  modal  yang  timbul  dari manajemen  yang  baik,  yang mampu meminimalisir resiko.
c. Memaksimalkan  nilai  saham  perusahaan,  sehingga  dapat  meningkatkan  citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
d. Mendorong  pengelolaan  perbankan  secara  professional,  transparan,  efisien serta  memberdayakan  fungsi  dan  meningkatkan  kemandirian  dewan komisaris. Direksi dan RUPS.
e. Mendorong  dewan  komisaris,  anggota  direksi,  pemegang  saham  dalam membuat  keputusan  dan  menjalankan  tindakan  dilandasi  moral  yang  tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
f. Menjaga Going Concern perusahaan.
2.1.5 Mekanisme Corporate Governance
Adanya  dua  partisipan  prinsipal  dan  agen  menyebabkan timbulnya permasalahan  tentang  mekanisme  yang  harus  dibentuk  untuk  menyelaraskan kepentingan  yang  berbeda  diantara  keduanya,  maka  muncullah  mekanisme corporate  governance. Menurut  Caprio,  et  al.  (2003)  mekanisme  tata  kelola perusahaan  akan mampu  mengurangi  perampasan  sumber  daya  bank  dan mempromosikan  efisiensi  bank.  Ini  adalah  salah  satu  fakta  mengenai  pentingnya tata kelola perusahaan perbankan.
Corporate  Governance biasanya  mengacu  pada  sekumpulan  mekanisme yang  mempengaruhi  keputusan  yang  akan  diambil oleh  manajer  ketika  ada pemisahan  antara  kepemilikan  dan  pengendalian  beberapa  dari  pengendalian  ini terletak  pada  fungsi  dari  dewan  direksi,  pemegang  saham  institusional,  dan pengendalian  dari  mekanisme  pasar  (Larcker  et.  al.  dalam  Wardhani,  2006). Sukses tidaknya  perusahaan  akan  sangat  ditentukan  oleh  keputusan  atau  strategi yang  diambil  perusahaan.  Dewan  memegang  peranan  yang  sangat  signifikan bahkan  peran  utama  dalam  penentuan  strategi  perusahaan  tersebut.  Indonesia merupakan negara  yang menggunakan konsep twotier, dimana dewan terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris (Wardhani, 2006).
Selain  itu,  bank  umum  syariah  perlu  untuk  membentuk  dewan  pengawas syariah  dalam  rangka  memurnikan  dan  menyesuaikan  berbagai  model  dan istrumen  keuangan  bank  dengan ketentuan  syariah  (Chapra  dan  Ahmed,  2008). Sehingga  mekanisme corporate  governance yang  menjadi  indikator  dari good

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
corporate governance dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi,  ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit. a. Dewan Direksi
Menurut  Media  BPR  (2009),  dewan  direksi  (board  of  directors) adalah pimpinan  perusahaan  yang  dipilih  oleh  para  pemegang saham untuk  mewakili kepentingan  mereka  dalam  mengelola  perusahaan.  Sedangkan Board  size atau ukuran  dewan  direksi  adalah  jumlah  dewan  direksi  dalam  perusahaan,  semakin banyak  dewan  dalam  perusahaan  akan  memberikan  suatu  bentuk  pengawasan terhadap kinerja perusahaan  yang semakin lebih  baik, dengan kinerja perusahaan yang  baik  dan  terkontrol,  maka  akan  menghasilkan  profitabilitas  yang  baik  dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat (Purwaningtyas, 2011).
.  Sedangkan  menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  11/33/PBI/2009, dewan  direksi  adalah  organ  perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab penuh  atas  pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan  perseroan  sesuai  dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang direksi tunduk pada peraturan  Bank  Indonesia.  Pengangkatan  dan  penggantian  direksi  dalam  RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi. Tugas dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut:
1) Bertanggung  jawab  penuh  atas  pelaksanaan  pengelolaan  bank  berdasarkan prinsip  kehati-hatian  dan  prinsip  syariah  serta  sesuai  dengan  anggaran  dasar dan undang-undang.
2) Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan operasional bank.
3) Follow  up temuan  audit  atas  rekomendasi  Bank  Indonesia,  auditor intern/ekstern dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham
5) Mengungkapkan  kepada  pegawai  kebijakan  yang  bersifat  strategis  di  bidang kepegawaian.
6) Menyediakan data dan informasi  yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris dan DPS.
7) Tiap  anggota  direksi  harus  punya  kejelasan  tugas  dan  tanggung  jawab  sesuai bidangnya.
8) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang mengikat yang mengatur mengenai waktu kerja dan pengaturan rapat.
9) Keputusan direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh direksi. Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan  pengalihan  tugas  dan  fungsi  direksi.  Selain  itu  direksi  dilarang untuk  mendapat  keuntungan  pribadi  maupun  memanfaatkan  bank  untuk kepentingan  pribadi,  keluarga  atau  pihak  lain  yang  dapat  mengurangi  asset  bank selain dari fasilitas yang bisa ia dapatkan sesuai yang ditetapkan dalam RUPS.

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
b. Dewan Komisaris
Menurut  Wikipedia  (2008)  dewan  komisaris  adalah  dewan  yang  bertugas untuk  melakukan  pengawasan  dan  memberikan  nasihat  kepada  direksi  atau direktur  Perseroan  Terbatas  (PT).  Sedangkan  menurut  Peraturan  Bank  Indonesia nomor  11/33/PBI/2009  dewan  komisaris  adalah  organ  perseroan  yang  bertugas melakukan  pengawasan  secara  umum  dan/atau  khusus  sesuai  dengan  anggaran dasar serta member nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Ketentuan  mengenai jumlah  anggota  dan  kriteria  untuk  menjadi  seorang dewan  komisaris  tunduk  pada  peraturan  Bank  Indonesia.  Pengangkatan  dan penggantian  dewan  komisaris  dalam  RUPS  harus  memperhatikan  rekomendasi komite  remunerasi  dan  nominasi.  Jika  di  dalam  komite  tersebut  terdapat conflict of  interest dengan  rekomendasi  tersebut  maka  dalam  usulan  tersebut  harus diungkap  dalam  RUPS.  Mantan  anggota  direksi  bank  tidak  dapat  menjadi komisaris  independen  pada  bank  yang  bersangkutan  sebelum  menjalani  masa tunggu (cooling off) minimal selama 6 bulan kecuali direksi bank yang menjalani fungsi pengawasan.
Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut:
1) Melaksanakan tugas sesuai GCG.
2) Mengawasi pelaksanaan GCG pada tiap kegiatan operasional bank.
3) Mengawasi  pelaksanaan tugas  dan  memberi  nasehat  kepada  direksi,  tapi dilarang ikut mengambil keputusan kegiatan operasional bank.
4) Memastikan direksi follow up temuan audit atau rekomendasi Bank Indonesia, auditor intern/ekstern maupun DPS.
5) Melapor  kepada  Bank  Indonesia  dalam waktu  7  hari  kerja  jika  menemukan pelanggaran  terhadap  undang-undang  perbankan  atau  jika  ada  kondisi  yang membahayakan bank.
6) Demi  efektifitas  tugas,  dewan  komisaris  membentuk  komite  pemantau  resiko, komite remunerasi dan nominasi serta komite audit.
7) Komisaris  harus  membentuk  pedoman  tata  tertib  kerja  komite  tersebut  diatas dan selalu meng-up date-nya.
8) Komisaris  wajib  menyediakan  waktu  yang  cukup  untuk  melaksanakan tugasnya.
9) Komisaris  wajib  membuat  pedoman  dan  tata  tertib  kerja  Dewan  komisaris minimal tentang waktu kerja dan pengaturan rapat minimal dua bulan sekali.
10)Membuat laporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia. Dewan komisaris dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga  atau  pihak  lain  yang  dapat  mengurangi  aset  bank.  Komisaris  juga dilarang  mendapat  keuntungan  pribadi  dari  bank  selain  dari  fasilitas  yang ditetapkan dalam RUPS.
c. Dewan Komisaris Independen
Menurut  Boedex  (2010)  dewan  komisaris  independen  adalah  anggota Dewan  Komisaris  yang  tidak  terafiliasi  dengan  Direksi,  anggota  Dewan Komisaris  lainnya  dan  pemegang  saham  pengendali,  serta  bebas  dari  hubungan bisnis  atau  hubungan  lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  kemampuannya  untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
Sedangkan  menurut  peraturan  Bank  Indonesia  nomor  11/33/PBI/2009 komisaris  independen  adalah  anggota  dewan  komisaris  yang  tidak  memiliki hubungan  keuangan,  kepengurusan,  kepemilikan  saham  dan/atau  hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota  direksi.  Komisaris  independen  juga  tidak  boleh  memiliki  hubungan keuangan  dan/atau  hubungan  kepemilikan  saham  dengan  bank  sehingga  dapat mendukung  kemampuannya  untuk  bersikap  independen.  Tugas  dari  komisaris independen  adalah  untuk  membantu  dewan  komisaris  dalam  menjalankan tugasnya agar lebih efektif. d. Dewan Pengawas Syariah
Menurut Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial Institutions  (AAOFI) dalam  Sunandar  (2005)  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) adalah  suatu  badan  yang  diberi  wewenang  untuk  melakukan  supervisi/ pengawasan  dan  melihat  secara  dekat  aktivitas  lembaga  keuangan  syariah  agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.
Sedangkan  menurut  peraturan  Bank  Indonesia  nomor  11/33/PBI/2009 dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan  saran  kepada  direksi  serta  mengawasi  kegiatan  bank  agar  sesuai  dengan Prinsip  Syariah.  Ketentuan  mengenai  jumlah  anggota  dan  kriteria  untuk  menjadi anggota  DPS  tunduk  pada  peraturan  Bank  Indonesia.  Anggota  DPS  diangkat melalui RUPS.
Tugas anggota DPS adalah :
1) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
2) Memberi nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya ;
a) Menilai  dan  memastikan  pemenuhan  prinsip  syariah  atas  pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
b)  Mengawasi  proses  pengembangan  produk  baru  agar  sesuai  dengan  fatwa Dewan Syariah Nasional dan MUI.
c)  Meminta  fatwa  kepada  Dewan  Syariah  Nasional  dan  MUI  untuk  produk baru bank yang belum ada fatwanya.
d)  Melakukan review secara  berkala  atas  pemenuhan  prinsip  syariah  terhadap mekanisme  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana  serta  pelayanan  jasa bank.
e)  Meminta  data  dan  informasi terkait  dengan  aspek  syariah  dari  satuan  kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3) Wajib  menyediakan  waktu  yang  cukup  untuk  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya  secara  optimal  Anggota  DPS  dilarang  untuk  mendapat keuntungan  pribadi  maupun  memanfaatkan  bank  untuk  kepentingan  pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi asset bank selain dari fasilitas yang bisa ia dapatkan sesuai yang ditetapkan dalam RUPS. Selain itu anggota DPS juga dilarang menjadi DPS di seluruh perbankan syariah.
Selain  itu  menurut  Ghayad  (2008)  DPS  juga  melakukan  pengawasan terhadap laba yang harus didapat tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah.  Dewan direksi tidak boleh melakukan transaksi yang mengadung riba didalamnya. Seperti yang telah diamati, hubungan prinsip syariah dan profit cukup kompatibel. Dewan

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
direksi membentuk  dewan  pengawas  syariah  untuk  membantu  dalam pengembangan produk finansial perbankan dan investasi tunggal yang tidak hanya untuk menjamin kebutuhan dari klien yang sangat menuntut dan semakin canggih, tetapi juga kompatibel dengan pelarangan bunga.
e. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta  institusi  lainnya  pada  akhir  tahun.  Konsentrasi  kepemilikan  institusional merupakan  saham  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  institusi  atau  lembaga  seperti perusahaan  asuransi,  perusahaan  investasi  dan  kepemilikan  institusi  lain  (Tarjo, 2008)
Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi  konflik  keagenan  yang  terjadi  antara  manajer  dan  pemegang saham.  Keberadaan  investor  institusional  dianggap  mampu  menjadi  mekanisme monitoring yang efektif.  Kepemilikan  institusional  bertindak  sebagai  pihak  yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada  khususnya.  Semakin  besar  kepemilikan  institusional,  maka  semakin  efisien pemanfaatan  aktiva  perusahaan  dan  diharapkan  juga  dapat  bertindak  sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2004).
f. Komite Audit
Menurut  Firmsstat  (2009)  Komite  Audit  adalah  sekelompok  orang  yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk  melakukan  tugas-tugas  khusus  atau  sejumlah  anggota  Dewan  Komisaris perusahaan  klien  yang  bertanggungjawab  untuk  membantu  auditor  dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.
Sedangkan  menurut  peraturan  Bank  Indonesia  nomor  11/33/PBI/2009 komite  audit  adalah  pihak  independen  yang  mengevaluasi  pelaksanaan  audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
Keanggotaan  komite  audit  minimal  diisi  oleh  seorang  komisaris independen,  seorang  pihak  independen  yang  memiliki  keahlian  di  bidang akuntansi  keuangan  yang  mempunyai  dan  seorang  pihak  independen  yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
Tugas komite audit :
1) Mengevaluasi  pelaksanaan  audit  intern  dalam  rangka  menilai  kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2) Melakukan  koordinasi  dengan  kantor  akuntan  publik  dalam  rangka  efektifitas pelaksanaan audit ekstern.
3) Memberikan  rekomendasi  mengenai  penunjukan  akuntan  publik  dan  kantor akuntan publik kepada dewan komisaris.
2.1.6 Kinerja Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan  operasional  perusahaan  dalam  memanfaatkan  sumber – sumber  daya yang dimiliki (Helfert, 1996 dalam Nuswandari, 2009).

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
Menurut Hastuti (2005) kinerja perusahaan adalah hasil banyak keputusan individual  yang  dibuat  secara  terus  menerus  oleh  manajemen.  Oleh  karena  itu untuk  menilai  kinerja  perusahaan  perlu  melibatkan  analisis  dampak  keuangan kumulatif  dan  ekonomi  dari  keputusan  dan  mempertimbangkannya  dengan menggunakan ukuran komparatif.
Pengukuran  kinerja  secara  garis  besar  dikelompokan  menjadi  dua,  yaitu pengukuran non finansial dan finansial. Kinerja  non finansial adalah pengukuran kinerja  dengan  menggunakan  informasi-informasi  non  finansial  yang  lebih dititikberatkan  dari  segi  kualitas  pelayanan  kepada  pelanggan.  Sedangkan pengukuran  kinerja  secara  finansial  adalah  penggunaan  informasi-informasi keuangan  dalam  mengukur  suatu  kinerja  perusahaan.  Informasi  keuangan  yang lazim digunakan adalah laporan rugi laba dan neraca (Purwaningtyas, 2011).

## 2.1.7 Kinerja Keuangan Perbankan Syariah
Pada  dasarnya  tujuan  dari  pengukuran  kinerja  perbankan  syariah  tidaklah jauh berbeda  dengan  kinerja  perusahaan  pada  umumnya.  Pengukuran  kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya  agar  dapat  bersaing  dengan  perusahaan  lain.  Penilaian  kinerja bank  sangat  penting  untuk  setiap stakeholders bank  yaitu  manajemen  bank, nasabah,  mitra  bisnis  dan  pemerintah  di  dalam  pasar  keuangan  yang  kompetitif. Bank  yang  dapat  selalu  menjaga  kinerjanya  dengan  baik  terutama  tingkat profitabilitasya  yang  tinggi  dan  mampu  membagikan  deviden  dengan  baik  serta prospek  usahanya  dapat  selalu  berkembang  dan  dapat  memenuhi  ketentuan prudential  banking  regulation dengan  baik,  maka  ada  kemungkinan  nilai sahamnya  dan  jumlah  dana  pihak  ketiga  akan  naik.  Kenaikan  nilai  saham  dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.
Metode penilaian baru tersebut ditetapkan melalui peraturan BI (PBI) No. 9  Tahun  2007  tentang  Sistem  Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang meliputi sebagai berikut:
1) Kualitas Aset (Asset Quality)
Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi  atas  risiko  gagal  bayar  dari  pembiayaan  (credit  risk)  yang  akan muncul.  Penilaian  kualitas  aset  ini  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  melalui kualitas aktiva produktif (KAP) dan pembiayaan Non-Performing (NPF).
2) Likuiditas Penilaian  likuiditas  dimaksudkan  untuk  menilai  kemampuan  bank  dalam memelihara  tingkat  likuiditas  yang  memadai  termsauk  antisipasi  atas  risiko likuiditas  yang  akan  muncul.  Penilaian  likuiditas  dilakukan  dengan  tiga  cara yaitu  melalui  rasio Short  Term  Mismatch  (STM),  Short  Term  Mismatch  Plus (STMP), dan Rasio Antar Bank Pasiva (RABP).
3) Rentabilitas (Earning)
Penilaian  rentabilitas  dimaksudkan  untuk  menilai  kemampuan  bank  syariah dalam  menghasilkan  laba.  Penilaian  rentabilitas  ini  dilakukan  dengan  enam cara  yaitu  melalui Net  Operating  Margin  (NOM), Return  on  Assets  (ROA), Rasio  Efisiensi  Kegiatan  Operasional  (REO),  Deversifikasi  Pendapatan  (DP),

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
Return  on  Equity  (ROE),  dan  Komposisi  Penempatan  Dana  pada  Surat Berharga (IdFR). a. Return On Asset (ROA)
Kinerja  perbankan  syariah  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan Return  On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Menurut Brigham dan Ehrhadrt (2005) dalam  Praptiningsih  (2009) ROA adalah  rasio  laba  sebelum  bunga  dan  pajak (EBIT) atau laba bersih dibagi dengan nilai buku aset di awal tahun fiskal. Return on  Asset mengukur  laba  perusahaan yang  berhubungan  dengan  semua  sumber daya disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang  dipinjam).  Oleh  karena  itu ROA adalah  pengukur  yang  sangat  baik  dalam menghitung  tingkat  pengembalian  bagi  pemegang  saham.  Jika perusahaan  tidak memiliki  utang,  maka  laba  atas  aset  dan  laba  atas  ekuitas  akan sama. ROA mengukur bagaimana tingkat keuntungan perusahaan berhubungan terhadap total aset. ROA memberikan  ide  mengenai  bagaimana  manajemen  yang  efisien menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan laba.
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 tahun 2007 menyatakan bahwa Return On Asset merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi bank  syariah.  Rasio  ini  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  manajemen dalam menghasilkan laba. ROA dihitung dengan membagikan laba sebelum pajak dengan  total  aset.  Semakin  kecil  rasio  maka  mengidentifikasikan  kurangnya kemampuan  manajemen  bank  dalam  hal  mengelola  aset  untuk  meningkatkan pendapatan  dan  atau  menekan  biaya. ROA biasa  digunakan  untuk  mengukur kinerja operasional perusahaan. b. Return on Equity (ROE)
Menurut  Van  Horne  dan  Wachowicz  (1997), ROE adalah  rasio  yang membandingkan  laba  bersih  setelah  pajak  dengan  ekuitas  yang  diinvestasikan pemegang  saham  pada  perusahaan.  Rasio  ini  memberitahukan  kemampuan menghasilkan laba  pada  nilai  buku  investasi  pemegang  saham  dan  seringkali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam satu industri. ROE yang  tinggi  seringkali  merefleksikan  penerimaan  perusahaan  atas kesempatan  investasi  yang  kuat  dan  manajemen  biaya yang  efektif.  Prestasi manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan  sumber-sumber  daya  yang  dimiliki.  Kinerja  operasional perusahaan  diukur  dengan  menggunakan return  on  equity (Klapper  dan  Love dalam Nuswandari, 2009).
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 tahun 2007 menyatakan bahwa Return On Equity merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi bank  syariah. ROE digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  modal  disetor  bank dalam menghasilkan laba. ROE dihitung dengan cara membagi laba setelah pajak dengan  modal  disetor.  Cakupan  modal  disetor  termasuk  agio  dan  disagio. Semakin  besar  rasio  ini  menunjukkan  kemampuan  modal  disetor  bank  dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar.

## 2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Didi  Achjari  dkk,  (2009)  mengenai implementasi good  corporate  governance  (GCG) dan  kinerja  keuangan  pada

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
sektor telekomunikasi dan teknologi di Asia Tenggara dengan menggunakan data periode 2005-2007, menunjukkan bahwa faktor GCG yang mempengaruhi kinerja keuangan  di  Indonesia  adalah  kepemilikan  publik  dan  aksi  perusahaan.  Di Malaysia  faktor GCG yang  mempengaruhi  adalah aksi  perusahaan,
keindependenan kepemilikan publik, kualitas audit laporan keuangan, dan tingkat pengembalian  aset.  Di  Thailand  semua  variabel  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan, sedangkan di Pilipinna semua variabel tidak berpengaruh terhadap ierja keuangan.  Di  Vietnam,  aksi  perusahaan,  Jumlah  anggota  GCG  dan  tingkat pengembalian aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Menurut Klapper dan Love (2002) dalam Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Capital menemukan adanya hubungan positif  antara corporate  governance dengan  kinerja  perusahaan.  Penelitian ini menggunakan  data  dari  laporan Credit  Lyonnals  Securities  Asia  (CLSA) tahun 1998-2001 yang  berupa  pemeringkatan  penerapan corporate  governance untuk 495  perusahaan  di  25  negara,  dalam  penelitian  ini  kinerja  perusahaan  diukur dengan  menggunakan  Tobins’Q sebagai  ukuran  penilaian  pasar  dan Return  On Assets (ROA) sebagai ukuran kinerja operasional  perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  perusahaan  yang  menerapkan corporate  governance yang baik  akan  memperoleh  manfaat  yang  lebih  besar  di  negara-negara  yang lingkungan hukumnya buruk.
Menurut  Sam’ani  (2008)  dalam  Pengaruh  GCG  dan Leverage terhadap Kinerja  Keuangan  pada  Perbankan  yang  Terdaftar  di  BEI  tahun  2004-2007  dari hasil  pengujian  hipotesisnya,  menunjukkan  bahwa  pengaruh corporate governance yang diproksi oleh aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit  mempunyai  hubungan  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja perbankan  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa kepemilikan  institusional  dan  rasio  leverage  mempunyai  hubungan  yang  negatif dan signifikan terhadap kinerja. Akan tetapi variabel komisaris independen secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja perbankan di Indonesia.

## 2.3 Kerangka Teoritis
Berdasarkan  landasan  teoritis  dan  tinjauan  penelitian  terdahulu  seperti yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  kerangka  pemikiran  teoritis  dalam  penelitian ini disajikan sebagai berikut:

## Gambar 2.1 Kerangka Teoritis
Penelitian  ini  akan  membuktikan  bahwa good  corporate  governance sebagai variabel independen yang diukur dengan indikator ukuran dewan direksi, ukuran  dewan  komisaris,  proporsi  dewan  komisaris  independen,  ukuran  dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit mempunyai pengaruh  dengan  kinerja  keuangan  bank  syariah  sebagai  variabel  dependen  yang diukur menggunakan indikator ROA dan ROE.
GCG Kinerja Keuangan

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH

## 2.4 Perumusan Hipotesis
2.4.1 Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan
Definisi Good Corporate Governance menurut Bank Dunia adalah aturan, standar  dan  organisasi  di  bidang  ekonomi  yang  mengatur  perilaku  pemilik perusahaan,  direktur  dan  manajer  serta  perincian  dan  penjabaran  tugas  dan wewenang  serta  pertanggungjawabannya  kepada  investor  (pemegang  saham  dan kreditur).
Secara  teoritis  praktik good corporate  governance dapat  meningkatkan kinerja  perusahaan,  mengurangi  resiko  yang  mungkin  dilakukan  oleh  dewan dengan  keputusan  yang  menguntungkan  sendiri  dan  umumnya good  corporate governance dapat  meningkatkan  kepercayaan  investor  untuk  menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya (Kusuma dalam Ristifani, 2009).
Menurut Acmad (2009) bahwa esensi dari good corporate governance ini secara  ekonomis  akan  menjaga  kelangsungan  usaha,  baik  profitabilitasnya maupun  pertumbuhannya. Corporate  governance merupakan  pedoman  bagi manajer untuk mengelola perusahaan secara best practice. Manajer akan membuat keputusan  keuangan  yang  dapat  menguntungkan  semua  pihak  (stakeholder). Penerapan good  corporate  governance akan  membuat  investor  memberikan respon  yang  positif  terhdap  kinerja  perusahaan  dan  meningkatkan  nilai  pasar perusahaan.  Menurut  Kaihatu  (2006)  menyatakan  bahwa  esensi  dari corporate governance adalah  peningkatan  kinerja  perusahaan  melalui  supervisi  atau pemantauan  kinerja  manajemen  dan  adanya  akuntabilitas  manajemen  terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan  yang berlaku.
Menurut Nuswandari (2009) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa corporate  governance secara  signifikan  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja perusahaan.  Hal  ini  didukung  oleh  Pranata  (2007)  yang  menyatakan  bahwa corporate  governance secara  signifikan  berpengaruh  positif  terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE dan kinerja perusahaan yang diukur dengan NPM. Berdasarkan uraian tersebut maka dibentuk hipotesis sebagai berikut: H 1 : Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Metode Pengumpulan Data
3.1.1 Jenis dan Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder. Menurut Indriantoro  dan  Supomo (2009)  data  sekunder  adalah  sumber  data penelitian  yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara (diperoleh  dan  dicatat  pihak  lain)  misalkan,bukti,  catatan  atau  laporan  historis yang  teah  tersusun  dalam  arsip  (data  dokumenter)  yang  dipublikasikan  dan  tidak dipublikasikan.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data dokumenter.  Menurut Indriantoro  dan  Supomo (2009)  data  dokumenter  adalah data  yang  memuat  apa  dan  kapan  suatu  kejadian  atau  transaksi,  serta  siapa  yang terlibat  dalam  suatu  kejadian.  Dalam  penelitian  ini  data  sekunder diperoleh  dari laporan  keuangan,  laporan  tahunan  (annual  report)  dan  laporan good  corporate governance (GCG)  bank  umum  syariah  periode  2008-2010  yang  dipublikasikan

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
untuk  umum  dan  disajikan  dalam  Direktori  Perbankan  Indonesia  dan  situs  resmi masing-masing bank umum syariah tersebut.
3.1.2 Populasi dan Sampel
Menurut Indriantoro  dan  Supomo (2009)  populasi  adalah  sekelompok orang,  kejadian  atau  segala  sesuatu  yang  mempunyai  karakterisktik  tertentu. Sedangkan  sampel  adalah  sebagian  elemen-elemen  populasi.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  bank  umum  syariah  menurut  Direktori  Perbankan Indonesia.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bank  umum syariah yang memiliki kriteria tertentu.
Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  secara purposive  sampling,  yaitu teknik pemilihan sampel yang memiliki tujuan atau target tertentu dalam memilih sampel  secara  tidak  acak  (Indriantoro  dan  Supomo, 2009).  Sampel  yang  dipilih dalam  penelitian  ini  adalah  bank  umum  syariah yang mempublikasikan  laporan keuangan,  laporan  tahunan  ( annual  report )  dan  laporan GCG selama  periode 2008 sampai dengan 2010.
3.1.3 Definisi Operasional Variabel
Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), variabel independen adalah tipe variabel yang  menjelaskan  atau  mempengaruhi  variabel  yang  lain.  Variabel independen dalam penelitian ini adalah good corporate governance yang diukur dengan  indikator dewan  direksi,  dewan  komisaris,  dewan  komisaris  independen, dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan komite audit. Sedangkan variabel dependen adalah  tipe variabel yang dijelaskan  atau  dipengaruhi  oleh variabel  independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan bank umum syariah yang diukur dengan ROA dan ROE. Berikut definisi beserta masing-masing pengukurannya yaitu,
a. Good  Corporate  Governance  (GCG) menurut  Bank  Dunia  adalah  aturan, standar  dan  organisasi  di  bidang  ekonomi  yang  mengatur  perilaku  pemilik perusahaan,  direktur  dan  manajer  serta  perincian  dan  penjabaran  tugas  dan wewenang  serta  pertanggungjawabannya  kepada  investor  (pemegang  saham dan  kreditur).  GCG  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  indikator  sebagai berikut:
1) Menurut  Media  BPR  (2009),  dewan  direksi  (board  of  directors) adalah pimpinan perusahaan  yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Sedangkan Board size atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan. Ukuran dewan direksi, diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada di dalam perusahaan (Suranta dan Machfoedz, dalam Purwaningtyas, 2011).
2) Menurut  Wikipedia  (2008)  dewan  komisaris  sebuah  dewan  yang  bertugas untuk  melakukan  pengawasan  dan  memberikan  nasihat  kepada  direksi  atau direktur  Perseroan  Terbatas  (PT).  Ukuran  (jumlah)  dewan komisaris  pada sebuah perusahaan pada periode t, termasuk komisaris independen (Wardhani, 2006)
3) Dewan  Komisaris  Independen  adalah  anggota  dewan  komisaris  yang  tidak memiliki  hubungan  keuangan,  kepengurusan,  kepemilikan  saham  dan/atau

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
hubungan  keluarga dengan  pemegang  saham  pengendali,  anggota  dewan komisaris  dan/atau  anggota  direksi  (Peraturan  Bank  Indonesia  nomor 11/33/PBI/2009).  Dewan  komisaris  independen,  diukur  dari  persentase komisaris  independen  terhadap  jumlah  keseluruhan  anggota  dewan  komisaris (Lastanti dalam Purwanigtyas, 2011).
4) Menurut Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial Institutions (AAOFI) dalam Sunandar (2005) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah  suatu  badan  yang  diberi  wewenang  untuk  melakukan  supervisi  / pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga  tersebut  senantiasa  mengikuti  aturan  dan  prinsip-prinsip  syariah. Dewan  Pengawas  Syariah  diukur  dengan  jumlah  anggota  dewan  pengawas syariah.
5) Kepemilikan  institusional  merupakan kepemilikan  saham  oleh  pemerintah, institusi  keuangan,  institusi  berbadan  hukum,  institusi  luar  negeri,  dana perwalian  serta  institusi  lainnya  pada  akhir  tahun  (Tarjo,  2008).  Dalam penelitian ini variabel institutional ownership diperoleh dari jumlah persentase hak  suara  yang  dimiliki  oleh institutional  ownership (S.  Beiner  et  al.,  dalam Wulandari, 2006).
6) Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus  atau  sejumlah  anggota  Dewan  Komisaris  perusahaan  klien  yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya  dari  manajemen  (Firmsstat,  2009). Komite  audit  diukur dengan  jumlah  anggota  komite  audit  yang  ada  dalam  perban kan  (Sam’ani, 2008).
b. Kinerja  adalah  suatu  tampilan  keadaan  secara  utuh  atas  perusahaan  selama periode  waktu  tertentu  yang  merupakan  hasil  atau  prestasi  yang  dipengaruhi oleh  kegiatan  operasional  perusahaan  dalam  memanfaatkan  sumber – sumber daya  yang  dimiliki  (Helfert,  1996  dalam  Nuswandari,  2009).  Kinerja perbankan  sendiri  sering  dinilai  terkait  erat  dengan  tingkat  kesehatan  bank. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan indikator sebagai berikut:
1) Return  on  Asset (ROA),  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  manajemen dalam  menghasilkan  laba. ROA dapat  diperoleh  dengan  cara  menghitung  rasio antara laba setelah pajak dengan total aset (Net Income dibagi Total Asset).
2) Return on Equity (ROE), digunakan untuk mengukur kemampuan modal dsetor bank dalam menghasilkan laba. ROE dihitung dengan cara membagi laba setelah pajak dengan modal disetor. Cakupan modal disetor termasuk agio dan disagio.

## 3.2 Metode Analisis Data
3.2.1 Analisis Statistik Deskriptif
Menurut Indriantoro dan  Supomo (2009) analisis  statistik  deskriptif merupakan  proses  transformasi  data  penelitian  dalam  bentuk  tabulasi  sehingga mudah  dipahami  dan  diintrepetasikan.  Statistik  deskriptif  umumnya  digunakan oleh  peneliti  untuk  memberikan  informasi  mengenai  karakteristik  variabel penelitian  yang  utama  dan  demografi  responden  (jika  ada). Untuk  memberikan gambaran secara umum, data penelitian akan diadakan analisis statistik deskriptif

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
mengenai  variabel-variabel  penelitian, good  corporate  governance dan  kinerja keuangan.  Deskripsi  variabel  tersebut  disajikan  dalam  bentuk  frekuensi  absolut yang menyajikan angka rata-rata, median, kisaran dan standar deviasi.

## 3.2.2 Pengujian Hipotesis

## Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Partial
Least  Square (PLS) dengan  menggunakan software SmartPLS. Menurut  Wiyono (2011) PLS adalah  salah  satu  teknik Structural  Equation  Modeling  (SEM) yang mampu menganalisis variabel laten, variabel indikator dan kesalahan pengukuran secara  langsung.  Ghozali  (2006)  menyatakan  bahwa pendekatan PLS bertujuan untuk  membantu  peneliti  untuk  dapat  mendapatkan  nilai  variabel  laten  untuk tujuan  prediksi  dan  juga  digunakan  untuk  konfirmasi  teori.  Dengan  pendekatan PLS diasumsikan  bahwa  semua  ukuran variance adalah variance yang  berguna untuk dijelaskan. PLS memberikan  model  umum  yang  meliputi  teknik  korelasi kanonikal, redundancy analisis,  regresi  berganda, Multivariate  Analysis  Of Variance (MANOVA) dan principle component analysis.
Berikut persamaan regresi dalam penelitian ini :
Y = α + β 1 X 1 + e
Keterangan:
Y = Kinerja Perusahaan α = Konstanta β 1 = Koefisien Regresi X 1 = Good Corporate Governance ε = error

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Umum dan Deskriptif Data Obyek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum  syariah  menurut  Direktori  Perbankan  Indonesia  periode  2008-2010 sehingga  populasi  dalam  penelitian  ini  sebanyak    22  bank  umum  syariah  (BUS). Akan  tetapi  setelah  dilakukan purposive  sampling,  maka  sampel  yang  layak digunakan  (memenuhi  kriteria)  dalam  penelitian  ini  ada  17  BUS.  Data  diambil dari  laporan  keuangan,  laporan  tahunan  (annual  report)  dan  laporan good corporate governance (GCG) bank umum syariah periode 2008 antara 2010 yang dipublikasikan  untuk  umum  dan  disajikan  dalam  Direktori  Perbankan  Indonesia dan situs resmi masing-masing bank umum syariah tersebut. Ringkasan  prosedur pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
Tabel 4.1

## Ringkasan Prosedur Pemilihan Sampel
Keterangan Jumlah BUS menurut Direktori Perbankan Indonesia periode 2008-2010 22 BUS yang tidak masuk sebagai sampel: 1. Tidak mempublikasikan laporan tahunan (annual report) dan laporan good
corporate governance (GCG) periode 2008
2. Tidak mempublikasikan laporan tahunan (annual report) dan laporan good
corporate governance (GCG) periode 2009
3. Tidak mempublikasikan laporan tahunan (annual report) dan laporan good
corporate governance (GCG) periode 2010
2 1 2 Total sampel penelitian 17 Sumber: Direktori Perbankan Indonesia

## 4.2 Analisis Data
4.2.1 Deskriptif Statistik
Berdasarkan hasil analisis deskripsi statistik, maka berikut di dalam tabel 4.2 akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan didalam penelitian ini meliputi: jumlah sampel (N), rata-rata sampel (mean), nilai maksimum, nilai minimum serta standar deviasi (σ ) untuk masing-masing variabel.
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation GCG Ukuran_Direksi 17 3 6 4.53 1.007 Ukuran_Komisaris 17 3 9 4.06 1.638 Prop_Independen 17 .44 1.00 .6803 .17838 Ukuran_DPS 17 2 4 2.82 .529 Kep_Intitusional 17 .6090 1.0000 .949935 .1088026 Ukuran_Audit Kinerja Keuangan 17 3 4 3.18 .393 ROA 17 -2.53 2.60 1.0176 1.20546 ROE 17 -4.71 63.58 15.7953 19.32713 Valid N (listwise) 17
Sumber: Data sekunder yang telah diolah
4.2.2 Pengujian Hipotesis
a. Pengujian Outer Model
Uji  model  dalam  pendekatan PLS dilakukan  melalui outer  model. Outer model adalah  menguji  indikator  terhadap variabel  laten  atau  dengan  kata  lain mengukur seberapa  jauh  indikator  itu  menjelaskan  variabel  latennya.  Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator reflektif. Outer loadings dari model penelitian dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara nilai indikator  dengan  nilai construct-nya.  Indikator  individu  dianggap  valid jika memiliki  nilai  korelasi  di  atas  0,70  dan  signifikansi t-statistic >  1,645  untuk

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
hipotesis one  tailed. Untuk  menguji  kevaliditasan  dan  reliabilitas  dari indikator perlu  dilakukan  pengujian.  yang  meliputi  empat  tahap  yaitu convergent  validity, discriminant  validity,  average  variance  extracted (AVE),  dan composite reliability.
Hasil outer  loadings dapat  diperoleh  setelah  melakukan bootstraping dalam  prosedur  PLS  terhadap  model  penelitian.  Berikut  model  penelitian  setelah dilakukan bootstraping.

## Gambar 4.1 Hasil Bootstraping Model Penelitian
Hasil outer loadings untuk model penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3
Hasil Outer Loadings
Berdasarkan tabel di atas, indikator proporsi dewan komisaris independen (X 13 ),  kepemilikan  institusional  (X 15 ),  dan  ukuran  komite  audit  (X 16 )  ternyata tidak  valid  karena  memiliki  nilai loading di  bawah  0,5,  atau  tidak  memenuhi convergent  validity sehingga harus  dikeluarkan  dari  model  penelitian.

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
hipotesis one  tailed. Untuk  menguji  kevaliditasan  dan  reliabilitas  dari indikator perlu  dilakukan  pengujian.  yang  meliputi  empat  tahap  yaitu convergent  validity, discriminant  validity,  average  variance  extracted (AVE),  dan composite reliability.
Hasil outer  loadings dapat  diperoleh  setelah  melakukan bootstraping dalam  prosedur  PLS  terhadap  model  penelitian.  Berikut  model  penelitian  setelah dilakukan bootstraping.

## Gambar 4.1 Hasil Bootstraping Model Penelitian
Hasil outer loadings untuk model penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3
Hasil Outer Loadings
Berdasarkan tabel di atas, indikator proporsi dewan komisaris independen (X 13 ),  kepemilikan  institusional  (X 15 ),  dan  ukuran  komite  audit  (X 16 )  ternyata tidak  valid  karena  memiliki  nilai loading di  bawah  0,5,  atau  tidak  memenuhi convergent  validity sehingga harus  dikeluarkan  dari  model  penelitian.

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
hipotesis one  tailed. Untuk  menguji  kevaliditasan  dan  reliabilitas  dari indikator perlu  dilakukan  pengujian.  yang  meliputi  empat  tahap  yaitu convergent  validity, discriminant  validity,  average  variance  extracted (AVE),  dan composite reliability.
Hasil outer  loadings dapat  diperoleh  setelah  melakukan bootstraping dalam  prosedur  PLS  terhadap  model  penelitian.  Berikut  model  penelitian  setelah dilakukan bootstraping.

## Gambar 4.1 Hasil Bootstraping Model Penelitian
Hasil outer loadings untuk model penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3
Hasil Outer Loadings
Berdasarkan tabel di atas, indikator proporsi dewan komisaris independen (X 13 ),  kepemilikan  institusional  (X 15 ),  dan  ukuran  komite  audit  (X 16 )  ternyata tidak  valid  karena  memiliki  nilai loading di  bawah  0,5,  atau  tidak  memenuhi convergent  validity sehingga harus  dikeluarkan  dari  model  penelitian.

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
Penghilangan  indikator  dari  model  pengukuran  tidak  akan  merubah  makna  atau konstruk (Ghozali, 2006).
Selanjutnya  dilakukan rebootstraping terhadap  model  penelitian  setelah menghilangkan  ketiga  indikator  tersebut.  Berikut  tabel  penelitian  setelah dilakukan rebootstraping.

## Tabel 4.4

## Hasil Rebootstraping Model Penelitian
Berdasarkan  hasil rebootstraping di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  semua indikator  telah  valid  karena  memiliki  nilai loading di  atas  0,5.  Selain  itu,  semua indikator  telah  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap construct-nya  masing- masing karena  memiliki  nilai t-statistics >  1,645  untuk p <  0,05.  Setelah memenuhi syarat maka dilakukan uji model melalui 4 tahap yaitu:
1) Convergent Validity
menguji  validitas  antara construct dengan  indikatornya. Convergent validity dilihat dari nilai outer loading-nya. Korelasi dianggap baik jika nilai outer loading besar dari 0,5.
Tabel 4.5 Outer loading

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  konstruk  dengan  indikatornya dapat dikatakan valid, tampak dari nilai outer loading antara konstruk GCG (X 1 ) dengan  indikatornya  (X 11 ,  X 12 ,  X 14 )  yang  bernilai  >  0,5,  demikian  pula  antara konstruk  kinerja  keuangan  (Y 1 )  dengan  indikatornya  (Y 11 ,  Y 12 )  yang  bernilai  > 0,5.
2) Discriminant Validity
Menguji  korelasi  antara  variabel  yang  seharusnya  tidak  saling berhubungan. Discriminant validity dilihat dari cross loading-nya. Suatu indikator dinyatakan  valid  jika  mempunyai loading  factor tertinggi  kepada  konstruk  yang dituju dibandingkan loading factor kepada konstruk lain.
Tabel 4.6

## Cross Loading
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai loading  factor korelasi konstruk GCG (X 1 ) dengan indikatornya (X 11 , X 12 , X 14 ) lebih tinggi dibandingkan dengan  korelasi  indikator GCG dengan  kinerja  keuangan  (Y 1 ).  Demikian  pula untuk  nilai loading  factor korelasi  konstruk  kinerja  keuangan  (Y 1 )  dengan indikatornya  (Y 11 ,  Y 12 )  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  korelasi  indikator kinerja  keuangan  dengan GCG (X 1 ).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  konstruk  laten memprediksi  indikator  pada  blok  mereka  lebih  baik  dibandingkan  dengan indikator di blok lainnya sehingga dapat dikatakan valid.
3) Average variance extracted (AVE):
Menguji  korelasi  antar  variabel  dengan  cara  membandingkan  antara akar average  variance  extracted  (AVE) construct dengan  korelasi  antara construct lainnya  dalam  model. Construct dianggap  valid  jika  akar AVE lebih  besar daripada korelasi antar-construct lain.
Tabel 4.7 AVE

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH

## Tabel 4.8

## Laten Variabel Correlation
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  akar  AVE  konstruk GCG (X 1 ) sebesar 0,7864 ( √0,618439) lebih besar daripada korelasi antara kinerja keuangan (Y 1 )  dengan GCG (X 1 )  yang  hanya  0,570037.  Demikian  pula  dengan  akar  AVE konstruk    kinerja  keuangan  sebesar  0,  9150  ( √0,837252)  lebih  besar  daripada korelasi antara GCG dengan kinerja keuangan yang hanya 0. Jadi semua konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi discriminant validity atau valid.
4) Composite Reliability
Menguji  reabilitas  konstruknnya. composite  reliability diukur  dengan melihat  nilai composite  reliability dari  blok  indikator  yang  mengukur  konstruk. Nilai composite  reliability yang  baik adalah  di  atas  0,7.  Pengujian  reliabilitas  ini juga  dapat  diperkuat  dengan Cronbach’s  Alpha dengan  nilai  yang  disarankan diatas 0.6.

## Tabel 4.9

## Composite Reability
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  nilai composite  reliability dari GCG (X 1 )  yang  sebesar  0,827658  > 0,7,  begitu  juga  dengan  nilai composite reliability dari  kinerja  keuangan  (Y 1 )  yang  sebesar  0,911412  >  0,7.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  setiap  konstruk  yaitu GCG (X 1 )  dan  kinerja  keuangan  (Y 1 ) bersifat reliable.
Hasil  ini  juga  diperkuat  dengan  hasil  dari Cr onbach’s  Alpha yang  tersaji  dalam tabel berikut:
Tabel 5.0 Cronbach’s Alpha

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari GCG (X 1 )  sebesar  0,705490  >  0,6,  begitu  juga  dengan  nilai Cronbach’s Alpha dari kinerja keuangan (Y 1 ) yang sebesar 0,805955 > 0, 6.
b. Pengujian Inner Model (Uji pengaruh/ Uji Hipotesis)
Pengujian inner  model (Uji  pengaruh/  Uji  hipotesis) adalah menguji pengaruh  antara  satu  variabel  laten  dengan  variabel  laten  lainnya  baik  eksogen maupun  endogen. Pengujian  dilakukan  dengan  melihat  persentase  varian  yang dijelaskan,  yaitu  R 2 (R square) untuk  variabel  laten  dependen  yang  dimodelkan mendapatkan  pengaruh  dari  variabel  laten  independen  dengan  menggunakan ukuran stone-geisser  Q  square  test, serta  melihat  besarnya  koefisien  jalur strukturalnya (path  coefficients) dan  T-statistik. Berikut  adalah  hasil  uji  R 2 , koefisien jalur strukturalnya (path coefficients) dan T-statistik.

## Tabel 5.1
Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan  tabel  5.1  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  (Y 1 ) BUS dipengaruhi  oleh GCG (X 1 )  sebesar  32,49  persen  dan  sisanya  67,51  persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model.
Tabel 5.2
Path Coefficients dan T-Statistik
Berdasarkan tabel path coefficients di atas, dapat diketahui koefisien jalur bahwa  hubungan  antara GCG (X 1 ) dengan kinerja  keuangan  (Y 1 ) adalah signifikan sebesar 5 persen dengan T-statistik sebesar 12,925819 (> 1,645). Nilai original  sample  estimate adalah  positif  yaitu  sebesar 0,570037 yang menunjukkan  bahwa  arah  hubungan  antara GCG (X 1 ) dengan kinerja  keuangan (Y 1 ) adalah  positif.  Dengan  demikian  hipotesis  H 1 dalam  penelitian  ini  yang menyatakan bahwa ‘ GCG (X 1 ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y 1 ) ’ tidak  ditolak.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel GCG

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
berpengaruh  positif  terhadap variabel  kinerja  keuangan  BUS  dengan  nilai  R 2 sebesar 32,49 persen.

## 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan pengujian inner model (uji pengaruh/ uji hipotesis) yang telah dilakukan, dapat  diketahui  koefisien  jalur bahwa  hubungan  antara GCG (X 1 ) dengan kinerja  keuangan  (Y 1 ) adalah  signifikan  dengan  T-statistik  sebesar 12,925819 (>  1,645).  Nilai original  sample  estimate adalah  positif  yaitu  sebesar 0,570037  dengan  pengaruh  sebesar  32,49  persen. Dengan  demikian  hipotesis  H 1 dalam  penelitian  ini  yang  menyatakan  bahwa  ‘ GCG berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUS ’ tidak ditolak.
Dalam  penelitian  ini, GCG yang  diukur  dengan  6  indikator  dan  kinerja keuangan  diukur  dengan  2  indikator,  dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa GCG yang  semakin  efektif  akan  meningkatkan  kinerja  keuangan  bank  umum syariah.  Dengan  kata  lain,  praktik good corporate  governance yang dapat meningkatkan  kinerja  perusahaan,  mengurangi  resiko  yang  mungkin  dilakukan oleh  dewan  dengan  keputusan  yang  menguntungkan  sendiri  dan  umumnya good corporate governance dapat  meningkatkan  kepercayaan  investor  untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.
Selain  itu,  praktik good corporate  governance akan  mendorong  bank umum  syariah  untuk  menjunjung  nilai-nilai  syariah  yang  dimasukkan  kedalam prinsip  syariah  agar dapat  menjaga  pengelolaan  institusi  ekonomi  dan  keuangan syariah  secara  profesional  dan  menjaga  interaksi  ekonomi,  bisnis  dan  sosial agar berjalan sesuai dengan aturan permainan dan best practice yang berlaku.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  teori  dari  Acmad  Daniri  dalam Nuswandari  (2009)  bahwa  esensi  dari good  corporate  governance ini  secara ekonomis  akan  menjaga  kelangsungan  usaha,  baik  profitabilitasnya  maupun pertumbuhannya. Corporate governance merupakan pedoman bagi manajer untuk mengelola  perusahaan  secara best  practice.  Manajer  akan  membuat  keputusan keuangan yang dapat menguntungkan semua pihak (stakeholder). Penerapan good corporate  governance akan  membuat  investor  memberikan  respon  yang  positif terhdap  kinerja  perusahaan  dan  meningkatkan  nilai  pasar  perusahaan. Ini  adalah salah satu fakta mengenai pentingnya tata kelola perusahaan perbankan.
Penelitian  ini  juga mendukung  teori  dari Kusuma  dalam  Ristifani  (2009) yang menyatakan bahwa praktik good corporate governance dapat meningkatkan kinerja  perusahaan,  mengurangi  resiko  yang  mungkin  dilakukan  oleh  dewan dengan  keputusan yang  menguntungkan  sendiri  dan  umumnya good  corporate governance dapat  meningkatkan  kepercayaan  investor  untuk  menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil peneliti Nuswandari (2009) dalam dalam  Pengaruh Corporate  Governance  Perception  Index (CGPI)  Terhadap Kinerja  Perusahaan  Pada  Perusahaan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Jakarta  pada tahunn  2001-2005  menyatakan  bahwa corporate  governance secara  signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.  Hasil penelitian ini juga sejalan dengan  hasil  peneliti  Pranata  (2007)  dalam  Pengaruh  Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di BEJ tahun

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
2002-2005  yang  menyatakan  bahwa Corporate  Governance berpengaruh  positif terhadap kinerja  perusahaan  yang  diukur  dengan ROE dan  kinerja  perusahaan yang diukur dengan NPM.

## 5. KESIMPULAN

## 5.1 Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh good corporate governance terhadap  kinerja  keuangan  bank  umum  syariah. good corporate governance diukur  dengan  indikator  ukuran  dewan  direksi,  ukuran  dewan komisaris,  proporsi dewan  komisaris  independen,  ukuran  dewan  pengawas syariah,  kepemilikan  institusional,  dan  ukuran  komite  audit.  Sedangkan  untuk kinerja  keuangan  diukur  dengan  indikator return  on  asset  (ROA) dan return  on equity  (ROE). Penelitian  ini  menggunakan  sampel  dari bank  umum  syariah yang mempublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan (annual report) dan laporan

## GCG selama periode 2008 sampai dengan 2010.
Dari  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  peneliti  dapat  disimpulkan bahwa  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  positif  antara good corporate  governance terhadap  kinerja  keuangan  bank  umum  syariah  tidak ditolak.  Dengan  kata  lain,  praktik good corporate  governance yang dapat meningkatkan  kinerja  perusahaan,  mengurangi  resiko  yang  mungkin  dilakukan oleh  dewan  dengan  keputusan  yang  menguntungkan  sendiri  dan  umumnya good corporate governance dapat  meningkatkan  kepercayaan  investor  untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Achjari, Didi. dkk. 2009. Implementasi Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan  Studi  pada  Sektor  Telekomunikasi  dan  Teknologi  di  Asia Tenggara. Jurnal of Accounting Research Vol. 12, No. 3. 215 – 233 hal.
Achmad, Mas Daniri. 2009. Bab 1: Good Corporate Governance, Pengertian dan Konsep  Dasar. www.madani-ri.com/dl_jump.php?id=2 . [ 11  Oktober 2011].
Adayani,  W.  dan  Purwanti,  L.  2006. Pengaruh  Good  Corporate  Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Textile Mill Product Dan Apparel  And  Other  Textile  Product  Yang  Terdaftar  Di  BEJ. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Vol. 5, No. 1. Hal: 1-7.
Arifin.  2005. Peran  Akuntan  Dalam  Menegakkan  Prinsip Good  Corporate Governance Pada  Perusahaan  Di  Indonesia  (Tinjauan  Perspektif  Teori Keagenan). Sidang  Senat  Guru  Besar  Universitas  Diponegoro.  Tidak dipublikasikan
Al-Hawary,  Sulieman  Ibraheem  S.  2011. The  Effect  of  Banking  Governance  on Banking  Performance of  The  Jordanian  Comercial  Bank:  Tobin;s  Q Model “ An Applied Study ”. International Research journal of Finance and Economics-Issue 71. Hal: 34-47.
Bank Indonesia. 2002. Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah di Indonesia.

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
Bank Muamalat. 2010. Laporan GCG Tahunan. www.muamalat.com .
[10 Oktober 2011].
Boedex. 2010. Pengertian Dewan Komisaris Independen. http://boedexx.blogspot.com/2010/07/komisaris-independen.html . [1 Februari 2012]. Budi. 2010. Partial Least Square Regression. http://statistikakomputasi.wordpress.com/ . [11 Oktober 2011].
Budi.  2010. Partial  Least  Square:  Alternatif  dalam  Analisis  Structural  Equation Model (SEM). http://statistikakomputasi.wordpress.com/ . [11 Oktober 2011].
Caprio,G., L.Leuven., R.Levine. 2003. Governance and Bank Valuation. Working Paper No.10158, National Bure of Economic Research
Chapra,    M.  Umer  dan  Ahmed  H.  2008. Corporate  Governance  Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Bumi Aksara.
Cornett  M.  M,  J.  Marcuss,  Saunders  dan  Tehranian  H.  (2006). Earnings Management,  Corporate  Governance,  and  True  Financial  Performance. http://papers.ssrn.com/
FCGI. 2001. Corporate  Governance:  Tata  Kelola  Perusahaan. Edisi  Ketiga, Jakarta.
Faisal.  2004. Analisis  Agency  Cost,  Struktur  Kepemilikan  dan  Mekanisme Corporate  Governance. Simposium  Nasional  Akuntansi  VII.  Denpasar Bali, 2-3 Desember
Firmsstat.  2009. Komite  Audit. http://firmsstat.blogspot.com/2009/05/komite- audit.html . [1 Frebruari 2012]
Ghayad,  Racha.  2008.  Corporate  Governance  and  The  Global  Peformance  of Islamic Banks. Journal Humanomic Vol. 24, No. 3. Pp: 207-208.
Ghozali,  Imam.  2006. Structural  Equation  Medeling;  Metode  Alternatif  dengan PLS. Badan Penerbit Undip: Semarang.
Hardikasari,  Eka.  2011. Pengaruh  Penerapan Corporate  Governance Terhadap Kinerja  Keuangan  Pada  Industri  Perbankan  Yang  Terdaftar  Di  Bursa Efek  Indonesia  (Bei)  Tahun  2006-2008. Skripsi.  Universitas  Diponegoro. Tidak Dipublikasikan.
Hastuti,  Theresia  Dwi.  2005. Hubungan  Antara  Good  Corporate  dan  Struktur Kepemilikan  Dengan  Kinerja  Keuangan  (Studi  Kasus  pada  Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Jakarta). SNA VIII Solo. Hal: 238-247.
Indriantoro,  Nur  dan  Supomo,  B.  2009. Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
Jensen, M. and Meckling, W. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency  costs  and  ownership  structure. Journal  of  Financial  Economics, Vol. 3, pp. 305-60
Kaihatu,  Thomas  S.  2006. Good  Corporate  dan  Penerapannya  di  Indonesia. Jurnal manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8, No. 1. Hal: 1-9.
Klapper, L.F. and Love, I. 2002. Corporate Governance, Investor Protection and Performance  in  Emerging  Markets.  Journal  of  Corporate  Finance. Vol.
195.

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
Kurniawan,  Kuat.  2011. Sedikit  Mengenal  Analisa  Usaha  Perbankan. http://kuatkurniawan.blogspot.com/2011/12/sedikit-mengenal-analisa- usaha.html . [ 15 Desember 2011]. Luqman.  2010. Penerapan  Sistem  Syariah  Terhadap  GLC’s  pada  Sektor
Perbankan. www.luqmannomic.wordpress.com/.../penerapan-sistem- syariah-terhadap- glc’s -pada sektor-perbankan/ . [ 12 oktober 2011]. Macey,  J.,  and  M.  O’Hara.,  2003, The  Corporate  Governance  of  Banks,  Federal Reserve Bank of New York Economic Policy. Review 9, no. 1 (April): 91- 107.
Media  BPR. 2009. Kamus  Bisnis  dan  Bank. http://www.mediabpr.com/kamus- bisnis-bank/dewan_direksi.aspx . [1 Februari 2012].
Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK syariah. Yogyakarta: P3EI Press.
Nuswandari,  Cahyani,  2009, Pengaruh  Corporate  Governance  Perception  Index Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 16, No. 2. Hal: 70-84.
OECD. 2004. OECD Principle of Corporate Governance.
www.oecd.org/daf/governance/principle/html. [22 Desember 2011]. P. de Andres, E. Vallelado. 2008. Corporae Governance in Banking: The Role of The  Board  of  Directors. Journal  of  Banking  and  Finance Vol.  32.  Hal: 2570-2580.
Peraturan  Bank Indonesia (PBI)  No.  9  Tahun  2007 Tentang  Sistem  Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
Peraturan Bank Indonesia  (PBI) No.  8/4/PBI/2006 tentang  Pelaksanaan  GCG bagi Bank Umum
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  11/33/PBI/2009 Tentang  Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah.
Pranata, Yudha. 2007. Pengaruh  Penerapan Corporate  Governance Terhadap Kinerja  Keuangan  Perusahaan. Skripsi.  Universitas  Diponegoro.  Tidak Dipublikasikan.
Prasetyo,  Herry  dan  Indradie,  Andri.  2009. http://keuangan.kontan.co.id/news/bi- keluarkan-aturan-tata-kelola-bank-syariah-1. [ 10 Oktober 2011]. Praptiningsih,  Maria.  2009. Corporate  Governance  and  Performance  of  Banking Firms:  Evidence  from  Indonesia, Thailand,  Philipines,  and  Malaysia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 11, No. 1. Hal: 94-108.
Purwaningtyas,  F.  S.  2011. Analisis  Pengaruh  Mekanisme Good  Corporate
Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  BEI  Tahun  2007-2009). Skripsi.
Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan. Rifka, Dejavu .2011. Penerapan GCG pada Perbankan Syariah. http://www.rifkadejavu.com/index.php/2010/05/penerapan-gcg-pada- perbankan-syariah/ . [ 11 Oktober 2011].
Ristifani.  2009. Analisis  Implementsi  Prinsip-Prinsip Good  Corporate Governance (GCG)  dan  Hubungannya  Terhadap  Kinerja  Pt.Bank  Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jurnal Akuntansi:Universitas Gunadarma.

## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
Sam’ani.  2008. Pengaruh Good  Corporate  Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja  Keuangan  Pada  Perbankan  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI)  Tahun  2004 - 2007.  Tesis  S2.  Magister Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan.
Sari, Irmala. 2010. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja  Perbankan Nasional. Skripsi.  Universitas  Diponegoro.  Tidak Dipublikasikan.
Sayidah, Nur. 2007. Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan  Publik  (Studi  Kasus  Peringkat  10  Besar  CGPI  Tahun  2003, 2004, 2005). JAAI, Vol. 11, No. 1. Hal: 1-19.
Sunandar,  Heri.  2005. Peran  dan  Fungsi  Dewan  Pengawas  Syariah  (Shari’a Supervisory  Board)  Dalam  Perbankan  Syariah  di Indonesia. Hukum Islam. Vol. IV No. 2. Hal: 159-172.
Tarjo.  2008. Pengaruh  Konsentrasi  Kepemilikan  Institusional  dan  Leverage Terhadap  Manajemen  Laba,  Nilai  Pemegang  saham  serta  Cost  of  Equity Capita. Simposium Nasioanal Akuntansi XI. Pontianak. Vol. 3, pp. 305-60.
Van  Horne,  James  C  dan  Wachowichz,  Jr.  1997. Prinsip-Prinsip  Mnajemen Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
Wardhani,  Ratna.  2006. Mekanisme  Corporate  Governance  Dalam  Perusahaan yang  Mengalamai  Permasalahan  Keuangan  (Financially  Distressed Firms). Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Hal: 1-26.
Wibowo,  Ari.  2009. Membangun  Perbankan  Syari'ah  Menuju  Good  Corporate Governance. www.pesantren.uii.ac.id . [11 Oktober 2011]. Wikipedia. 2008. Pengertian Dewan Komisaris. http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Komisaris . [ 1 Februari 2012]. Wiyono,  Gendro.  2011. 3  in  One  Merancang  Penelitian  Bisnis  dengan  Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Wulandari,  Ndaruningpuri.  2006. Pengaruh  Indikator  Mekanisme  Corporate Governance  Terhadap  Kinerja  Perusahaan  Publik  di  Indonesia. Fokus Ekonomi Vol. 1 No. 2. Hal: 120-136.