Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA INFORMASI NASABAH

## Oleh
Titie Syahnaz Natalia syahnaztitie@gmail.com Universitas Baturaja
Ega Anzani egaanzaniii@gmail.com
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
Naskah Diterima
: 4 September 2022 Naskah Diterbitkan
: 29 November 2022

## Abstrak
Pasal  40  ayat  (1)  Undang  –Undang  Nomor  10  tahun  1998  Tentang  perbankan memberikan suatu kewajiban bagi Bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A, Pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44 A. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, artinya tidak sembarangan orang yang dapat membuka rahasia bank tersebut seperti yang ditegaskan di dalam undang-undang perbankan. Bentuk dan batasan rahasia bank yang diatur di dalam undang-undang dan  peraturan  terkait  dan  sanksi-sanksi  bagi  pihak  banyak  yang  melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tersebut.  Sudah banyak peraturan- peraturan  baru  yang  memberikan  penafsiran  maupun  peluasan  arti  terhadap rahasia bank, sehingga memerlukan perubahan terhadap pasal 40 Undang-Undang Perbankan tentang rahasia bank, sedangkan tanggung jawab pihak bank terhadap pelanggaran rahasia bank dapat saja melalui pidana, perdata, maupun administrasi.
Kata Kunci: tanggungjawab, bank, data, nasabah.

## Abstract
Article 40 paragraph (1) of Law Number 10 of 1998 concerning banking provides an  obligation  for  Banks  to  keep  confidential  information  about  depositors  and their deposits, except in cases referred to in Article 41, Article 41 A, Article 42, Article 43, Article 44, and article 44 A. With the enactment of this law, it means that not just any person can reveal bank secrets as stated in the banking law. The forms  and  limitations  of  bank  secrecy  are  regulated  in  relevant  laws  and regulations and sanctions for parties who violate the provisions of bank secrecy. There have been many new regulations that provide interpretation and broadening the  meaning of  bank  secrecy,  thus  requiring  an  amendment  to  article  40  of  the
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Banking  Law  concerning  bank  secrecy,  while  the  responsibility  of  the  bank  for violations of bank secrecy can only be criminal, civil or administrative.
Keywords: responsibility, bank, data, customer.

## I. PENDAHULUAN
Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  sedang  gencar-gencarnya  melakukan pembangunan,  salah  satunya  dibidang  ekonomi,  sebagai  amanat  dari  konstitusi yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang  berbunyi  “untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  segenap  bangsa Indonesia”.  Untuk  mencapai  salah  satu  tujuan  pembangunan  nasional  tersebut, perbankan  merupakan  motor  penggerak  pembangunan  seluruh  bangsa,  karena merupakan pokok dari sistem keuangan setiap bangsa.
Menurut  Undang-Undang  Perbankan,  perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah lembaga yang mengatur kegiatannya. Sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan. Selain itu bank dikenal juga sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. 1 Fungsi lainnya  bank  juga  dikenal  sebagai  tempat  untuk  menukar  uang,  memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Karenanya  bank  haruslah  menjaga  agar  kadar  kepercayaan  masyarakat,  yang sudah  maupun  yang  akan  menyimpan  dananya,  maupun  yang  telah  atau  akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. 2
1 Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan , Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua 2012, hlm 134.
2 Adrian  Sutedi, Hukum  Perbankan  :  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,    Merger,  Likuidasi,  dan Kepailitan ,  Sinar Grafika , Jakarta, 2014, hlm. 1.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Sejarah perbankan di Indonesia bukan hal yang baru lagi, karenanya perbankan dituntut  untuk  dapat  bekerja  secara  profesional  dan  dapat  menganalisis  dunia usaha  dan  perekonomian  di  Indonesia.  Bank  sebagai  lembaga  perbankan  yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, karena itu dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 3
Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.Bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabahnya baik mencakup informasi pribadi maupun dana yang disimpannya dari orang-orang yang dapat merugikan nasabahnya. Pada dasarnya bank menjalankan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh penyimpan dana  untuk  menjaga  kerahasiaan  rekening  nasabahnya.  Rahasia  bank  mengacu kepada hal-hal yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Nasabah  tentu  tidak  menginginkan  data  tentang  keadaan  keuangan  nasabah tersebut diketahui pihak ketiga yang dapat saja merugikan nasabah itu sendiri. Pada rangka menghindari penyalahgunaan data nasabah tersebut, maka dibuatlah aturan  khusus  yang  melarang  pihak  bank  untuk  memberikan  informasi  tercatat mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di dalam Pasal 40 kecuali yang diatur di dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 hal ini yang kemudian disebut dengan “Rahasia Bank”.
Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:
(1) Bank  wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai  Nasabah  Penyimpan  dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
3 Malayu S P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan , Bumi Aksara, Jakarta, cetakan kedelapan 2009, hlm 5.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
(2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi  Pihak Terafiliasi.
Bank  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya,  wajib  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  masing-masing  secara  cermat,  teliti  dan  profesional  sehingga memperoleh  kepercayaan  masyarakat.  Prinsip  kehati-hatian  haruslah  menjadi prinsip utama yang diterapkan oleh bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat  yang  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  kehidupan  masyarakat. Pengawasan  terhadap  bank  menjadi  penting,  bukan  hanya  untuk  mendukung kelancaran  sistem  pembayaran,  tetapi  juga  untuk  meningkatkan  efektivitas kebijakan  moneter  dalam  mempengaruhi  perkembangan  ekonomi  dan  inflasi. Pengawasan terhadap bank akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu sendiri. Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis,  yaitu  pengawasan  dalam  rangka  mendorong  bank-bank  untuk  ikut menunjang  pertumbuhan  ekonomi  dan  menjaga  kestabilan  moneter  ( macro- economic  supervision ),  dan  pengawasan  yang  mendorong  agar  bank  secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat  dengan baik ( prudential supervision ). 4
Ide  membentuk  lembaga  khusus  untuk  melakukan pengawasan  perbankan  telah dimunculkan  sejak  diundangkanya  Undang-Undang  No  23  Tahun  1999  tentang Bank  Indonesia.  Dalam  undang-undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan  yang  independen  dan  dibentuk  dengan  undang-undang. 5 Berdasarkan Pasal  34  Undang-Undang  No  3  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  pemerintah  diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat- lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berdasarkan  Pasal  30  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan :
4 Adrian  Sutedi, Aspek  Hukum  Otoritas Jasa  Keuangan, Raih  AsaSukses  (Penebar  Swadaya  Grup), Jakarta, 2014, hlm 8.
5 Ibid , hlm 144.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
“(1) Pelaku Usaha  Jasa  Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
b. menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukannya,  yang  dapat  merugikan
Konsumen.”
Peraturan OJK tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada nasabah dan mengatur pelaku usaha jasa keuangan untuk mencegah pegawainya dari  prilaku  tersebut.  Bentuk  tanggung  jawab  seperti  apa  yang  dimiliki  bank, terkait  rahasia bank  dengan  adanya  beberapa  undang-undang  maupun peraturan yang mengatur tentang dapat diaksesnya data perbankan seperti contoh Perpu No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan? Hal-hal  tersebut  menjadi  pertanyaan  tentang  siapa  saja  para  pihak  yang  dapat mengakses data informasi nasabah dan sejauh mana batasan tentang rahasia bank tersebut?
Bank  sebagai  lembaga  perantara  pihak-pihak  yang  memiliki  kelebihan  dana ( surplus  of  funds )  dengan  pihak-pihak  yang  kekurangan  dan  memerlukan  dana ( lacks  of  funds ) 6 ,  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  dengan  kepercayaan mutlak  dari  nasabah.  Untuk  menjaga  kepercayaan  konsumen  terhadap  kinerja bank  sudah  dibentuk  peraturan  yang  melindungi  nasabah. Bank  Indonesia  telah mengeluarkan  Peraturan  No  7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan Nasabah. Namun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  juga  mengatur  mengenai perlindungan konsumen. Namun terkait dengan nasabah perbankan yang datanya dibocorkan apakah dapat juga digunakan peraturan otoritas jasa keuangan tersebut mengingat  perbankan  sudah  memiliki  Peraturan  Bank  Indonesia  tersebut? Sehingga timbul pertanyaan, apabila terjadi keterbukaan data perbankan peraturan mana yang akan digunakan?
6 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia , Rajawali Pers, Depok, 2015, hlm. 17
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  untuk  mengkaji  hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan  dan  menilai  norma-norma  hukum  positif  dan  penerapannya  dalam kehidupan  masyarakat.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum doktrinal  yang  juga  sering  disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi dokumen.  Disebut  penelitian  hukum  doktrinal  atau  penelitian  normatif  karena penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan-peraturan  yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAAN
A. Bentuk  dan  Mekanisme  Tanggung  Jawab  Bank  Terhadap Digunakannya  Keterangan  Mengenai  Nasabah  Penyimpan  dan
Simpanannya Secara Melawan Hukum Dalam Upaya
Perlindungan Nasabah.
Sanksi di bidang keperdataan perbankan, banyak tertuju pada hubungan perikatan yang  muncul  pada  perbankan.  Menurut  Muhamad  Djumhana,  perikatan  yang banyak  dilakukan  dalam  perbankan,  yaitu  perjanjian  kredit  dimana  didalamnya terdapat  pihak  kreditur  dan  pihak  debitur  serta  dimungkinkan  adanya penanggungan ( avalis) . Di dalam bukunya Salim HS, mengatakan bahwa syarat- syarat umum perbankan termasuk kedalam jenis-jenis perjanjian baku. Ini artinya, syarat-syarat perjanjian dan tanggung jawab yang ada berkaitan dengan perjanjian baku.  Istilah  perjanjian  baku  berasal  dari  terjemahan  bahasa  Inggris,  yaitu standard  contract .  Standar  kontrak  merupakan  perjanjian  yang  telah  ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak  oleh  salah  satu  pihak,  terutama  pihak  ekonomi  kuat  terhadap  ekonomi lemah. 7
7 Salim  HS, Perkembangan  Hukum  Kontrak  Di  luar KUH  Perdata : Buku  Satu,  PT Raja  Grafindo, Jakarta, hlm 154.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Di  dalam  skripsi  Citra  Buana  Putri  Siregar  tentang  Upaya  Bank  Menjaga Keamanan  Rahasia  Bank  Dalam  Rangka  Perlindungan  Terhadap  Nasabah, dikatakan bahwa kewajiban bank untuk merahasiakan mengenai penyimpan dan simpanannya dapat bersifat eksplisit dan implisit. Pada umumnya perjanjian antara pihak  bank  dan  nasabah  tidak  mencantumkan  secara  eksplisit.  Kewajiban merahasiakan tersebut dapat dilihat pada perjanjian pembukaan rekening koran, tabungan  dan  deposito  antara  pihak  bank  dan  nasabah.  Dengan  demikian, walaupun  tidak  disebutkan  secara  eksplisit,  tetapi  berdasarkan  asas  itikad  baik didalam melakukan perjanjian, maka perjanjian antara pihak bank dan nasabahnya dianggap mencantumkan secara diam-diam kewajiban merahasiakan keterangan mengenai penyimpan dan simpanannya tersebut. 8
Menurut Zainal Asikin, industri perbankan di Indonesia terkait mengenai rahasia bank, lebih condong dalam menerapkan teori relatif atau nisbi.Hal ini menurutnya dapat  dilihat  didalam  Pasal  40  Undang-Undang  No  7  Tahun  1992  jo.  Undang- Undang  No  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Teori  ini  berisikan  bank  masih mempertimbangkan  untuk  memperbolehkan  dibukanya  keterangan  mengenai nasabah perbankan apabila hal itu berkaitan dengan kepentingan yang lebih besar.
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini,  rahasia  bank  akan  dapat  lebih  dipegang  teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di  antara  bank  dan  nasabah,  tetapi  ditetapkan  sebagai  kewajiban  pidana.  Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi  kurang  kokoh  karena  kewajiban  kontraktual  secara  mudah  dapat disimpangi. 9 Karenanya di Indonesia pelanggaran terhadap rahasia bank tersebut dianggap  sebagai  pelanggaran  publik  atau  pidana.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada ketentuan  yang  ada  di  dalam  pasal-pasal  yang  ada  di  dalam  undang-undang
8 Citra  Buana  Putri  Siregar,  “Upaya  Bank  Menjaga  Keamanan  Rahasia  Bank  Dalam  Rangka Perlindungan Terhadap  Nasabah”, Skripsi, Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara,  Medan, hlm 65.
9 Sutan  Remy  Sjahdeini,  “Rahasia  Bank  :  Berbagai  Masalah  di  Sekitarnya”,  dalam Jurnal  Hukum Bisnis Volume 8 , Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm 4.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
perbankan  itu  sendiri.  Terutamanya  yang  terdapat  didalam  Pasal  47  Undang- Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

## Pasal 47
(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan  sengajamemaksa  bank  atau  Pihak  Terafiliasi  untuk  memberikan keterangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2(dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta  denda  sekurang-kurangnyaRp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah) dan paling banyakRp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2)  Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  pegawai  bank  atau  Pihak  Terafiliasi lainnya  yangdengan  sengaja  memberikan  keterangan  yang  wajib dirahasiakan menurut Pasal 40,diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  4(empat)  tahun  serta  denda sekurang kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliarrupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."
Pembukaan  rahasia  bank  seseorang  selain  melanggar  undang-undang  juga melanggar  haknasabah  yang  dapat  mendatangkan  kerugian  kepada  nasabah, sepanjang pelanggaran dilakukan terhadap kepentingan nasabah atau debitur yang beritikad  baik.  Karena  dasanya  hubungan  nasabah  dan  pihak  bank  adalah hubungan kontraktual maka apabila data nasabah tersebut digunakan untuk bukan kepentingan  yang  sudah  diatur  didalam  undang-undang  dan  menimbulkan kerugian  bagi  nasabah  maka  secara  tidak  langsung  Pasal  1365  KUHPdt  dapat dilibatkan.
Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt berbunyi :
“elke onrechtmatigedaad, waar door aan ander schade wordt toegebrecht, stelt dengene  door  wiens  schuld  die  schade  veroorzaakt  is  in,  de  verplichting  om dezelve te vergoeden”
“Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu, mengganti kerugian tersebut” 10
Berdasarkan perbuatannya bank dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan dalih bank  telah  melanggar  peraturan  Pasal  1365  KUHPdt  tersebut.Meskipun  pelaku
10 R Subekti, R Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , PT Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ketiga puluh empat 2004, hlm 346.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
telah dijatuhi hukuman secara pidana karena melanggar Pasal 40 Undang-Undang No  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  namun  hal  tersebut  tidak  menutup  bagi pihak korban untuk menuntut ganti rugi secara keperdataan.
1. Mekanisme Tanggung Jawab Bank.
a. Perlindungan konsumen secara umum
Perlindungan  konsumen  adalah  istilah  yang  dipakai  untuk  menggambarkan perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam  usahanya  untuk memenuhi  kebutuhannya  dari  hal-hal  yang  dapat  merugikan  konsumen  itu sendiri. 11 Demi  melindungi  konsumen  yang  ada  di  Indonesia  dari  hal-hal  yang dapat  mengakibatkan  kerugian  terhadap  konsumen,  pemerintah  telah mengeluarkan  Undang-Undang  No  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Dengan  adanya  peraturan  ini  diharapkan  untuk  membangkitkan kesadaran  berupa  penumbuhkembangan  sikap  pelaku  usaha  yang  bertanggung jawab  ( caveat  venditor ).  Sikap  bertanggung  jawab  tersebut  guna  mewujudkan perlindungan  yang  seimbang  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Pencantuman klausula  baku  didalam  perjanjian  antara  nasabah  penyimpan  dan  pihak  bank, bukan tidak mungkin menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencantumkan  pengaturan  mengenai  klausula  baku  didalam  Bab  V  Pasal  18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
Pasal 18
(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan  dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali barang yang dibeli konsumen;
c. menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali uang  yang  dibayarkan  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen;
11 Qatrunnada  Emanti,  Bambang  Eko  Turisno,  Aminah,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Perbankan  Dalam  Penggunaan  Data  Pribadi  Nasabah  (Studi  Pada  PT  BRI  Kantor  Wilayah Semarang)”, dalam Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 3 , Universitas Diponegoro, 2016, hlm 5.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,  tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa  konsumen  memanfaatkan  jasa yang dibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan  hak  tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan  terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
(2)  Pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang  letak  atau bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara  jelas,  atau  yang pengungkapannya sulit dimengerti.
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau  perjanjian  yang  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yangbertentangan dengan Undang-undang ini.”
Ketentuan  mengenai  klausula  baku  ini  dimaksudkan  untuk  menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.  Ketentuan  tersebut  termasuk  ke  dalam  kegiatan  transaksi  penjualan barang dan/atau jasa.
b. Pengawasan terhadap bank
1. Pengawasan secara internal
Dalam dunia industri perbankan, pengendalian internal didefinisikan seperti apa yang  tertuang  di  dalam  SE  No  5/22/DPNP  tentang  Pedoman  Standar  Sistem Pengendalian  Intern  bagi  Bank  Umum.  Didalam  surat  edaran  tersebut dikemukakan bahwa pengendalian pengawasaan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan ( on going basis ) guna menjaga dan mengamankan harta  kekayaan  bank,  menjamin  tersedianya  laporan  yang  lebih  akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian,  penyimpangan  termasuk  kecurangan/ fraud dan  pelanggaran
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
aspek kehati-hatian serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
b. Pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia
Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  No  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  mengemukakan  bahwa pembinaan  dan  pengawasan  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  dimana  tugas  ini kemudian  dipertegas  lagi  di  dalam  Pasal  8  huruf  c  Undang-Undang  Bank Indonesia  yang  menetapkan  untuk  mencapai  tujuan  Bank  Indonesia,  Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan mengawasi bank. Jadi, pasal tersebut memberikan  otoritas,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  kepada  Bank  Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan.
c. Penyelesaian pengaduan nasabah
Timbulnya  sengketa  antara  pihak  bank  dan  nasabah  sangat  mungkin terjadi.Menjadi  pertanyaan  adalah  apabila  terjadi  sengketa,  bagaimana  cara menyelesaikannya?.  Apakah  diselesaikan  dengan  cara  dibawa  ke  pengadilan ataukah diselesaikan diluar pengadilan?. Untuk sengketa yang berkaitan dengan hak-hak  keperdataan  antara  pihak  bank  dengan  nasabah,  Bank  Indonesia menawarkan  lewat  mediasi.  Penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  mediasi, dinilai  jauh  lebih  praktis  jika   dibandingkan  menyelesaikan  permasalahan  di pengadilan. Penyelesaian melalui lembaga mediasi, pada prinsipnya diselesaikan oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Peran  mediator  adalah  sebagai fasilitator semata.
Dalam  hal  data  nasabah  dapat  digunakan,  baik  merupakan  identitas  nasabah penyimpan maupun keadaan keuangan nasabah tersebut, yang mana hal tersebut dirasa merugikan pihak nasabah dan nasabah dapat membuktikan adanya itikad baik,maka  pelanggaran  terhadap  rahasia  bank  dikatakan  sebagai  pelanggaran publik dan penyelesaian perkaranya adalah dengan menggunakan hukum pidana untuk membuktikan delik tersebut terjadi atau tidak. Adapun tahap penyelesaian permasalah  tersebut  sudah  diatur  didalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah.  Pasal  2  peraturan tersebut mengemukakan :
“(1) Bank wajib menyelesaikan setiap Pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah.
(2)  Untuk  menyelesaikan  Pengaduan,  Bank  wajib  menetapkan  kebijakan  dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:
a. penerimaan Pengaduan;
b. penanganan dan penyelesaian Pengaduan; dan
c. pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan”
Pasal  tersebut  memberikan  kewajiban  bank  menyelesaikan  permasalahannya dengan nasabah secara langsung, dimana bank wajib untuk menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah. Hal ini selaras dengan yang diamanatkan oleh  Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang mendukung  kesetaraan  antara  nasabah  sebagai  konsumen  usaha  jasa  perbankan dan pihak bank sebagai pelaku usaha. Selain itu peraturan ini dimaksudkan untuk mengurangi  publikasi  negatif  terhadap  operasional  bank  dan  menjamin terselenggaranya  mekanisme  penyelesaian  pengaduan  nasabah  secara  efektif dalam jangka waktu yang memadai.
Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia lebih lanjut mengemukakan bahwa bank harus memiliki  unit  tersendiri  yang  menangani  pengaduan  nasabah  tersebut, pembentukan  unit  atau  fungsi  khusus  dari  internal  bank  ini  disesuaikan  dengan skala usaha dan kompleksitas kegiatan usaha bank.

## “Pasal 4
Bank wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap Kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah.”
Selain  itu  Bank  Indonesia  menerbitkan  Peraturan  Bank  Indonesia  No 8/5/PBI/2006  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  No 10/1/PBI/2008  tentang  Mediasi  Perbankan.  Hal  ini  selaras  dengan  proses pengaduan  nasabah  dimana  pihak  bank  harus  menyelesaikan  pengaduan tersebut.Terkait  mengenai  sengketa  antara  pihak  bank  dan  nasabah,  Bank Indonesia menawarkan melalui lembaga mediasi. Hal ini sebenarnya sudah terlihat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
dari  peraturan-peraturan  yang  ada  sebelumnya  bahwa  pihak  bank  mengarahkan kepada  lembaga  mediasi  independen  baik  internal  pihak  bank  tersebut  maupun eksternal.
Pasal  1  angka  5  PBI  8/5/2006  mengemukakan  pengertian  mengenai  mediasi sebagai berikut :
“Mediasi adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam  bentuk  kesepakatan  sukarela  terhadap  sebagian  ataupun  seluruh permasalahan yang disengketakan.”
Dari  pengertian  tersebut,  penyelesaian  sengketa  dengan  jalur  mediasi  pada dasarnya untuk mencapai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Karena itu didalam Pasal 1 angka 7 dikemukakan apa yang dimaksud dengan kesepakatan :
“Kesepakatan adalah persetujuan bersama antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank terhadap suatu upaya penyelesaian Sengketa.”
Dalam  hal  terjadi  kesepakatan  antara  pihak  bank  dan  nasabah,  terdapat  akta kesepakatan  antara  pihak  bank  dan  nasabah,  sebagaimana  yang  dijabarkan didalam Pasal 1 angka 8, sebagai berikut :
“Akta  Kesepakatan  adalah  dokumen  tertulis  yang  memuat  Kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi Nasabah dan Bank.”
Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  ini  hanya  dapat  dilakukan  apabila sebelumnya sudah ada pengaduan nasabah, seperti yang dijelaskan didalam Pasal 1 angka 4, sebagai berikut :
“Sengketa  Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  ini  hanya  dapat dilakukan apabila sebelumnya sudah ada pengaduan nasabah, seperti yang dijelaskan  didalam  Pasal  1  angka  4,  sebagai  adalah  permasalahan  yang diajukan  oleh  Nasabah  atau  Perwakilan  Nasabah  kepada  penyelenggara mediasi  perbankan,  setelah  melalui  proses  penyelesaian  pengaduan  oleh Bank  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.”
Di dalam Pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa, Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Selanjutnya  di  dalam  ayat  4  dikemukakan  bahwa  sepanjang  lembaga  Mediasi perbankan  independen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  belum  dibentuk,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
fungsi  Mediasi  perbankan  dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia.  Lebih  lanjut Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  mengatur  tentang  penyelesaian  pengaduan nasabah  apabila  tidak  merasa  puas  dengan  penyelesaian  yang  sudah  dilakukan oleh  bank  tersebut  yaitu  di  dalam  Pasal  39  Peraturan  Jasa  Keuangan  No 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

## “Pasal 39
(1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  atau  melalui pengadilan.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
(3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Konsumen dapat  menyampaikan  permohonan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  Konsumen  yang  dirugikan  oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”
Selain  itu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  memberikan  fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen, yang diatur di dalam Pasal 40 Peraturan Jasa Keuangan sebagai berikut :
“Pasal 40
(1) Konsumen  dapat  menyampaikan  pengaduan  yang  berindikasi  sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Konsumen  dan/atau  masyarakat  dapat  menyampaikan  pengaduan  yang berindikasi  pelanggaran  atas  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.”
Di  dalam  ayat  2  Pasal  40  tersebut  dikemukakan  pelanggaran  yang  berindikasi pelanggaran  atas  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan,  artinya  pelanggaran  rahasia  bank  juga  termasuk  kedalam  rumusan ini.Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal  4  UU  OJK  yang  menyebutkan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  dibentuk dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  jasa  keuangan  di  dalam  sektor  jasa
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
keuangan  terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel,  serta mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

## IV. PENUTUP
Di Indonesia pelanggaran terhadap rahasia bank tersebut dianggap sebagai pelanggaran publik atau pidana, Namun Pembukaan rahasia bank seseorang selain melanggar undang-undang juga melanggar hak nasabah yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah. Sepanjang pelanggaran dilakukan terhadap kepentingan nasabah atau debitur yang beritikad baik. Karena dasarnya hubungan nasabah dan pihak  bank  adalah  hubungan  kontraktual  maka  apabila  data  nasabah  tersebut digunakan  untuk bukan  kepentingan  yang  sudah  diatur  didalam  undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi nasabah maka secara tidak langsung Pasal 1365 KUHPdt dapat dilibatkan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adrian  Sutedi.  2014. Aspek  Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan .  Raih  Asa Sukses. Jakarta: Swadaya Grup. _______.  2014. Hukum  Perbankan  :  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika.
Djoni  S  Gazali  dan  Rachmadi  Usman.2012. Hukum  Perbankan .  Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. Malayu S P Hasibuan. 2009. Dasar-Dasar Perbankan .Cetakan Kedelapan. Jakarta : Bumi Aksara. R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio.2004. Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata .Cetakan Ketigapuluhempat.Jakarta: PT Pradnya Paramita. Salim  HS.Erlies  Septiana  Nurbani.2014. Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi .Cetakan ke-3.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Zainal  Asikin.  2015. Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia .  Depok: Rajawali Press.

## Sumber Lainnya
Citra  Buana  Putri  Siregar.  “Upaya  Bank  Menjaga  Keamanan  Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah”. Skripsi .  Medan:Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Sutan  Remy  Sjahdeini.  “Rahasia  Bank  :  Berbagai  Masalah  di Sekitarnya”,  dalam Jurnal  Hukum  Bisnis  Volume  8 .  Yayasan  Pengembangan Hukum Bisnis.
Qatrunnada
Emanti. Bambang Eko Turisno. Aminah.2016.
“Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Perbankan  Dalam  Penggunaan  Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang)” . dalam Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 3. Universitas Diponegoro.