## PEMBERDAYAAN SDM DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER

## Mardiana, Tuti Khairani, dan Seno Andri
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Empowerment of Human Resources in Gender Mainstreaming. This study aims to analyze the implementation of immunization and factors affecting the empowerment of human resources in gender mainstreaming in the Office of Women’s Empowerment and Child Protec - tion. The research informants were Head of Department, Head of Division and Head of Women Empowerment. Data collection techniques in this study using questionnaires, interviews, and observations. Data analysis in this research using interactive model analysis include data reduc- tion phase, data presentation and data verification to draw conclusion. The results show that all activities planned in the Strategic Plan of the Office of Women’s Empowerment and Child Pro - tection are mostly implemented. In addition, some women empowerment programs have been successfully implemented, just not succeeded in realizing gender equality. While the inhibiting factor of the implementation of human resource empowerment program in mainstreaming gender is the minimum budget allocated.
Keywords: implementation, women empowerment, gender mainstreaming
Abstrak: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Pengarusutamaan Gender. Pene- litian ini bertujuan untuk menganalisa imlementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pem- berdayaan sumber daya manusia dalam pengarusutamaan gender di Dinas Pemberdayaan Perem- puan dan Perlindungan Anak. Informan penelitian adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kasi pemberdayaan perempuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan angket, wawancara, dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini mengunakan interactive model analysis meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data untuk menarik kesimpu - lan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagian besar telah terlak- sana. Selain itu, sebagian program pemberdayaan perempuan telah berhasil di implementasi- kan, hanya saja belum berhasil mewujudkan kesetaraan gender. Sedangkan faktor penghambat implementasi program pemberdayaan SDM dalam pengarusutamaan gender adalah minimnya anggaran yang dialokasikan.
Kata kunci: implementasi, pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender
PENDAHULUAN Diskriminasi gender pada saat sekarang ini masih berlangsung diberbagai aspek ke- hidupan di seluruh dunia, walaupun ditemu- kan banyak sekali kemajuan dalam kesetara- an gender pada beberapa dekade terakhir ini. Kesenjangan gender terjadi begitu luas dalam hal akses terhadap kendali atas sumber daya, dalam kesempatan ekonomi, kekuasaan, dan hak bersuara politik. Meskipun perempuan dan anak perempuan menjadi pemikul lang- sung beban terberat dari ketidaksetaraan ini, beban tersebut akan diderita juga oleh ma- syarakat, dan pada akhirnya akan merugikan
setiap orang. Telah banyak berbagai  upaya dilakukan untuk mendorong terwujudkan ke- setaraan dan keadilan gender, namun upaya itu masih jauh dari harapan. Beberapa pro- gram dan kegiatan yang dilakukan belum sig- nifikan menjawab permasalahan kesenjangan gender yang ada. Pemerintah sendiri, selaku pemegang kekuasaan sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan terkait dengan permasalahan pen- garusutamaan gender yang ada di negara ini. Kebijakan pengarusutamaan gender telah dirumuskan tahun 2000 yang dituang- kan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Pengarusu- tamaan Gender (PUG). Instruksi Presiden (Inpres) ini telah menjadi landasan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Sayangnya impementasi atas Inpres tersebut selama ini belum menujukan adanya perkem- bangan yang signifikan. Sejumlah permasala - han kesenjangan masih menganga dan belum dapat dituntaskan. Tingginya angka kematian ibu, rendahnya lama sekolah perempuan, ren- dahnya sumbangan pendapatan perempuan, dan minimnya anggota parlemen perempuan, menjadi salah satu bukti adanya kesenjangan tersebut. Dalam buku Pembangunan Manu- sia Berbasis Gender Tahun 2012, Provinsi Riau termasuk dalam kategori Indeks Pem- bangunan Manusia (IPM) tinggi, tetapi In- deks Pembangunan Gender (IPG) rendah dan Indeks pemberdayaan Gender (IDG) rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu upa- ya yang lebih keras untuk meningkatkan kes- etaraan gender dalam pembangunan manusia dengan mengupayakan peningkatan peranan SDM perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan dalam kegiatan ekono- mi dan sosial. Dari fenomena tersebut maka permasalahan penelitian adalah bagaimana pemberdayaan SDM dan pengarusutamaan. Berkaitan dengan pengarusutamaan gender , Angela Baron dalam Baron (2007) menyatakan sebagai berikut: The  compe - tencies and skills of the workforce are often presented as a basic component of pengaru - sutamaan genderand yet not everyone inter - viewed collected data on training and devel - opment. Menyadari hal itu, langkah pember- dayaan sumber daya manusia yang dilakukan organisasi menjadi krusial bagi Indonesia dan bagi setiap organisasi maupun lembaga terkait dengan pengarusutamaan gender or- ganisasi. Sementara itu, Sumber daya manu- sia (SDM) khususnya perempuan merupakan aset atau modal paling penting bagi sebuah organisasi atau lembaga. Sumber daya ma- nusia bisa dikatakan modal terpenting oleh karena memiliki nilai jauh melebihi semua peralatan, teknologi maupun sistem yang di- miliki organisasi maupun lembaga itu sendi- ri. Menyadari begitu pentingnya sumber daya manusia untuk suatu organisasi, pada masa ini baik organisasi publik maupun private se- dang mengalami tantangan khususnya dalam
hal pemberdayaan SDM yang dimiliki. Hal itu terjadi karena kompetisi yang semakin meningkat di antara organisasi-organisasi yang kemudian merupakan kompetisi di an- tara sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing organisasi. Hal itu berarti jika suatu organisasi menginginkan untuk tetap kompetitif dan memiliki keunggulan dalam bersaing maka dalam pemberdayaan sum- ber daya manusianya harus memiliki konsep yang tepat bagi pencapaian tujuan organisasi. Mengenai pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Yamoah (2014) menyatakan bahwa pemberdayaan pegawai (sumber daya manu- sia) terutama berkaitan dengan kepercayaan, motivasi, pengambilan keputusan dan mele- wati sekat-sekat antara manajemen dan pega- wai. Pemberdayaan memungkinkan pega- wai untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, membantu mereka keluar dari kemandegan cara berpikir (stagnant  mind- sets) untuk mengambil risiko dan mencoba sesuatu yang baru. Pernyataan itu menarik oleh karena berarti pemberdayaan manusia seharusnya menggunakan cara berpikir dan pendekatan yang tepat. Pengetahuan pegawai merupakan salah satu elemen penting yang melekat pada pegawai dan hal itu menjadi bagian dari yang disebutkan dalam teori pen - garusutamaan gender . Andrew Mayo dalam Rarasputri (2011) berpendapat tentang pen - garusutamaan  gender dalam hubungannya dengan organisasi sebagai berikut : Pengarusutamaan gender is a component of the intellectual capital. Mayo also said that  to  measure  company  performance from financial perspective is very accurate but, actually, it is pengarusutamaan gen - der who drive the value of the financial, by all their knowledge, ideas, innovations. Hal itu berarti bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu komponen dari intellectual capital . Untuk mengukur kinerja organisasi dari perspektif keuan- gan memang sangat akurat, tetapi, sebena- rnya yang menjadi penentu adalah penga - rusutamaan  gender yang dengan segala pengetahuan, ide-ide, inovasi, yang mere- ka miliki telah mendorong nilai keuangan organisasi. Gaol (2014) menyatakan, bahwa se- cara  harfiah  pengertian pengarusutamaan
Mardiana, Penberdayaan SDM dalam Pengarusutamaan Gender
366
gender atau modal manusia adalah pengeta- huan (knowledge) , keahlian (expertise) , ke- mampuan (ability) dan keterampilan (skill)
yang menjadikan manusia (pegawai) seb- agai modal atau aset suatu organisasi. Assen (2009) mendefinisikan tentang „pengarusu - tamaan gender‟ sebagai berikut:
Pengarusutamaan  gender  can  be  de - fined  as  the  unique  set  of  expertise,  skills and knowledge that are contained within the workforce of an organisation. This model is used to analyse the most important elements of pengarusutamaan gender planning, wich lead to the development of an integrated ac - tion  plan  of  managing  present  and  future pengarusutamaan  gender. Jadi Marcel van Asen mendefinisikan pengarusutamaan gen - der sebagai satu kesatuan unik dari keahlian, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki pegawai sebuah organisasi. Model ini digu- nakan untuk menganalisis elemen yang pal- ing penting dari perencanaan sumber daya manusia, yang kemudian menentukan dalam pengembangan rencana terpadu pengelolaan sumber daya manusia sekarang dan masa depan. Sejalan dengan hal itu, pemberday- aan sumber daya manusia dikaitkan dengan teori atau konsep pengarusutamaan  gender diharapkan akan memberikan dampak posi- tif yaitu suatu nilai kompetitif berkelanju- tan bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan sumber daya manusia dalam Pengarusutama- an gender (PUG) di dinas pemberdayaan per- empuan dan perlindungan anak.
METODE Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan- informan yang diwawancara menjadi sumber data dalam penelitian Kepala dinas pember- dayaan perempuan dan perlindungan anak, Kepala bidang kelembagaan dan pengarusu- tamaan gender, dan Kasi pengkajian dan pen- garusutamaan gender. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi terstruktur (struc- tured observation), observasi partisipasi pa- sif (passive participation observation), doku- mentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meng- gunakan model interaktif mulai dari reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpu- lan.

## HASIL
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Adapun program pemberdayaan SDM terkait rencana rumusan yang lebih bersifat praktis operasional lingkup dinas pember- dayaan perempuan dan perlindungan anak  di dalam menetapkan kegiatan yang bersifat in- dikatif, antara lain sebagai berikut:
a. Program pelayanan administrasi perkan- toran. Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi ad- ministrasi.
b. Program peningkatan sarana dan prasa- rana aparatur. Program ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kin- erja aparatur yang lebih optimal.
c.  Program peningkatan disiplin aparatur. Program ini dimaksudkan untuk mewujud- kan pegawai yang tertib dan disiplin me- lalui keseragaman dan kerapian berpak- aian sehingga memberikan citra yang baik bagi masyarakat. Kegiatan yang dimaksud adalah (1) pengadaan pakaian dinas be- serta kelengkapannya dan (2) pengadaan pakaian khusus dan hari – hari tertentu d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Untuk meningkatkan kapa- bilitas aparatur yang memiliki pengeta- huan, keterampilan dan kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugasnya dilakukan dengan kegiatan (1) Pendidikan dan pelatihan informal dan (2) Capacity building bagi aparatur lingkup SKPD e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan. Program ini dilakukan untuk mewujudkan sistem tata kelola keuangan dan kinerja sesuai prinsip-prinsip penge- lolaan keuangan modern di lingkungan dinas pemberdayaan perempuan dan per- lindungan anak.
f.  Program keserasian kebijakan peningka- tan kualitas anak dan perempuan
g.  Program peningkatan peran  serta dan ke- setaraan gender dalam pembangunan.
h. Program penguatan kelembagaan penga- rusutamaan gender dan anak.
i.  Program perlindungan anak dan program pelayanan kontrasepsi.
j.  Program pembinaan peran serta masyara- kat dalam pelayanan PA/KR yang man- diri.
k. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.
Arah dan Strategi Kebijakan. Dalam mendukung pencapaian sasa- ran prioritas pembangunan daerah serta visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk 5 tahun kede- pan melakukan penguatan SDM aparatur dan mendorong optimalisasi pelaksanaan tupoksi melalui peningkatan penerapan PUG, ketah- anan keluarga, kualitas KIE program PA dan kesehatan reproduksi bagi remaja, pencega- han HIV/AIDS dan bahaya Narkoba serta pengembangan ekonomi perempuan di pede- saan. Strategi pada dasarnya merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk
merealisasikan tujuan dan sasaran. Peneta- pan strategi dilakukan melalui analisis fak- tor kekuatan, kelemahan, peluang dan anca- man yang diidentifikasi dari kondisi internal dan eksternal yang dapat berpengaruh pada perkembangan keberhasilan organisasi me- lalui pendekatan analisis SWOT yaitu: (a) Pembenahan internal adalah strategi dan sa- saran diarahkan pada penguatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan secara internal dengan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, penyedian sarana dan prasara- na pelayanan penyiapan standar operasional pelayanan dan (b) optimalisasi pelaksanaan tupoksi yang diarahkan pada peningkatan SDM aparatur pemerintah dan masyarakat dibidang pemberdayaan perempuan, perlind- ungan perempuan. Berpedoman pada capaian target kin- erja yang tercantum dalam Renstra, program kegiatan yang telah dilaksanakan merupak- an kinerja pelayanan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diukur berdasarkan hasil capaian yang telah ditetap- kan adalah sebagai berikut:

## Tabel 1. Hasil capaian yang telah ditetapkan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 2 3 1. Peningkatan dan pengembangan materi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan kualitas hidup perempuan terkait dalam pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,hukum, HAM & politik dan social budaya a.  Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah b.  persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta c.  Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan d.  Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 2 Penyediaan fasilitas data terpilah menurut jenis kelamin a.  Jumlah cakupan data anak b.  Jumlah indikator Kab Layak Anak c.  Jumlah forum anak 3 Peningkatan kerjasama (kordinasi) antara dinas terkait, LSM, Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan dan perlindungan anak a.  Jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekeasan (KDRT) b.  Rasio KDRT 4 Meningkatkan akses dan kualitas informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS dan Narkoba a.  Jumlah Pusat Informasi Konseling (PIK) 5 Menggerakan dan memberdayakan seluruh masyarakat serta memperkuat sumber daya manusia dalam program PA a.  Rasio pencapaian peserta PA Baru b.  Rasio cakupan peserta PA aktif c.  Rasio capaian PA Pria d.  Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga e.  Jumlah IMP f.  Jumlah Fapsedu g.  Jumlah Kampung PA Sumber:  Dinas PPPA

## PEMBAHASAN Implementasi Pemberdayaan SDM
Berdasarkan hasil penelitian, seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Ren- cana Strategis (Renstra) Dinas Pember- dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagian besar telah terlaksana. Meskipun harus diakui masih ada beberapa kegiatan yang tidak sinkkron dengan program, teta- pi kemudian masuk dalam anggaran dan telah dilaksanakan. Misalnya saja, kegiatan fasilitasi pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang diang- garkan dalam program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, padahal seharusnya dimasukan dalam ang- garan program peningkatan kualiatas hidup dan perlindungan perempuan. Sedangkan Program Penguatan Kelembagaan Penga- rusutamaan Gender dan Anak berdasarkan hasil penelitan juga ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat imple- mentasi program. Adapun faktor pendu- kung implementasi program pemberdayaan perempuan yaitu adanya regulasi yang men- dukung kegiatan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pen- garusutamaan Gender di Daerah yang me- wajibkan daerah melakukan pengarusuta- maan gender dalam pembangunan di daerah dan Peraturan. Keputusan Bupati Nomor: 430/KPTS/XI/2016 Tentang Tim Penyusu- nan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan, Anak dan Penga- rusutamaan Gender Kabupaten Bengkalis. Dan Keputusan Bupati nomor: 106/KPTS/ III/2014 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, sebagai komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender. Karena adanya dua regulasi ini, maka menimbulkan komitmen dari aparatur Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai ke UPTB-UPTB yang bertugas di Keca- matan.
Sedangkan faktor penghambat imple- mentasi program pemberdayaan perempuan adalah minimnya anggaran yang dialokasi- kan membiayai implementasi program pem- berdayaan SDM dalam pengarusutamaan gender. Di banyak kegiatan, minimnya anggaran menjadi hambatan dalam melak- sanakan program dan kegiatan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini makin diperkuat dengan kurang- nya dukungan politik dari DPRD dalam hal ini penganggaran program pemberdayaan perempuan yang menyebabkan anggaran pemberdayaan perempuan seringkali terka- lahkan dengan kegiatan lainnya diparlemen. Terkait dengan alokasi anggaran, Jika dili- hat dari persentase yang dialokasikan untuk program pemberdayaan perempuan, masih sangat kecil yaitu dibawah 1 % (Satu Pers- en) dari total APBD setiap tahunnya, pada- hal secara lisan Bupati telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran minimal 2 % (dua persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mem- biayai program pemberdayaan perempuan. Bahkan seharusnya menurut ketentuan pas- al 7 Kepmendagri 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender dalam Pembangungan di Daerah minimal 5 % dari total alokasi anggaran harus di- peruntukan bagi pengarusutamaan gender, hanya saja kemudian Kepmendagri ini di ganti dengan Permendagri 15 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah Ka- bupaten belum responsif gender dalam pen- ganggaran, dilihat dari minimnya anggaran yang disediakan untuk membiayai program pemberdayaan perempuan. Jika anggaran untuk membiayai program pemberdayaan perempuan ini ditambahkan dengan jum- lah bantuan modal untuk Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) yang telah di- kucurkan melalui hibah atau bantuan sosial, secara rata-rata anggaran untuk membiayai program pemberdayaan perempuan tetap dibawah kisaran 1 (satu) persen.
Faktor penghambat selanjutnya adalah dari aparatur pelaksana program yang dise- babkan masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana program pem- berdayaan perempuan di Dinas Pember- dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Rendahnya kualitas aparatur pelaksanaan program karena mer- eka belum merasa mampu dalam pelaksa- naan tugasnya. Pemahaman akan tupoksi belum merata yang ditandai dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan pegawai. Faktor internal yang mempengaruhi adalah renda- hnya kualitas sebagian egawai sehingga ti- dak mampu atau tidak mengerti akan tugas pokoknya, sedangkan faktor eksternalnya adalah kurang sesuainya kompetensi yang dimiliki pegawai sehingga tidak sesuai den- gan pekerjaan yang ada di dinas pemberday- aan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas pelay- anan. Pemberdayaan membantu menghilan- gkan kondisi yang menyebabkan ketida- PAerdayaan sambil meningkatkan self-ef - ficacy , yaitu perasaan dalam diri seseorang bahwa dia mampu menyelesaikan pekerjaan apa saja yang diberikan kepadanya (News- trom & Davis, 1997). Sebagai suatu proses, pemberdayaan dilakukan agar orang men- jadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab (Wibowo, 2006).
Terlepas dari adanya kelemahan- kelemahan implementasi program pember- dayaan perempuan diatas, berdasarkan hasil penelitian, bisa peneliti simpulkan bahwa seluruh program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberday- aan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP&PA) berhasil di implementasikan, hanya saja belum berhasil mewujudkan kes- etaraan gender di Kabupaten Bengkalis
SIMPULAN Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindun- gan Anak sebagian besar telah terlaksana. Selain itu, sebagian program pemberdayaan perempuan telah berhasil di implementasi- kan, hanya saja belum berhasil mewujudkan kesetaraan gender. Sementara itu, faktor penghambat implementasi program pem- berdayaan SDM dalam pengarusutamaan gender adalah minimnya anggaran yang di- alokasikan, rendahnya kualitas SDM, sikap aparatur, kurangnya sosialisasi dan informa- si dalam mengevaluasi program.

## DAFTAR RUJUKAN
Assen, Marcel van, Gerben van den Berg & Paul Pietersma, 2009, Key  Manage - ment Models , The 60+ Models Every Manager Needs to Know , 2nd edition , United Kingdom, Pearson Education Limited.
Baron, Angela and Michael Armstrong,
2007, Pengarusutamaan gender Man - agement , Achieving  Added  Value Through  People, USA: Kogan Page Limited
Gaol, Chr. Jimmy L., 2014, A to Z Pengaru- sutamaan gender Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT. Grasindo.
Newstrom, John W., Keith Davis, 1997, Or- ganization  Behavior, Singapore ,  The McGraw-Hill Inc. Rarasputri, Mia, 2011, Pengarusutamaan gender  Management. http://www. slideshare.net/ miararasputri/ human- capital-management-9399610, [06 Juli 2015].
Yamoah, Emmanuel Erastus, 2014, The Link between  Human  Resource  Capacity Building  and  Job  Performanc , Inter- national Journal of Human Resource Studies, Vol. 4, No. 3. Wibowo, 2006, Manajemen  Perubahan  , edisi kedua , Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo 18 Persada.