## H ISTORIA : V OLUME 7 N OMOR 2 , J ULI 2024
ISSN 1829 - 975X, e-ISSN 2774 – 9932
Website: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JH Halaman: 91 –109
© Jurnal Historia/Universitas Jember (Indonesia)

## M INDERE W ELVAART C OMMISION DAN P ERSOALAN

## K ESEJAHTERAAN P ENDUDUK H INDIA B ELANDA PADA A WAL A BAD XX

## Rifai Shodiq Fathoni
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret rifai.sf@gmail.com

## A BSTRACT
This  study  delves  into  the  role  played  by  the  Mindere  Welvaart  Commission  in  addressing welfare concerns within the Dutch East Indies. Employing the historical method, including heuristics,  source  criticism,  interpretation,  and  historiography,  the  study  examines  the commission's  formation  and  its  impact.  Findings  indicate  that  the  colonial  government established the Mindere Welvaart Commission in response to pressure to address the welfare of the indigenous population. While the commission effectively investigated the economic and social issues facing the population,  it  faced controversy  and  criticism.  Some  contemporary figures  argued  that  the  commission  was  formed  to  delay  immediate  improvements,  while others questioned the accuracy of the presented data.
Keywords: Mindere Welvaart; Policy; Ethical Politics; Modernization.

## P ENDAHULUAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  kontribusi  Mindere  Welvaart  dalam  memetakan permasalahan  kesejahteraan  di  Hindia-Belanda.  Persoalan  kesejahteraan  penduduk  koloni menjadi  topik hangat  di Belanda sejak akhir abad ke-19. Setelah bertahun-tahun melakukan eksploitasi di tanah koloni, pemerintah Belanda mulai mendapat desakan untuk memperbaiki kesejahteraan penduduk. Kala itu, kehidupan penduduk Hindia-Belanda, khususnya kalangan bumipuera,  memang  memprihatinkan.  Periode  liberal  yang  dipandang  lebih  baik  daripada periode cultuurstelsel, nyatanya tidak banyak berpengaruh pada penduduk bumiputera.
Pembukaan pintu aliran modal pada periode liberal memang merangsang pertumbuhan ekonomi  para  pengusaha.  Keuntungan  selama  tanam  paksa  pun  dapat  dilanjutkan  untuk beberapa  waktu,  tetapi  kebebasan  pada  periode  tidak  dapat  dinikmati  oleh  penduduk bumiputera.  Tatkala  para  pengusaha  Eropa  dapat  memaksimalkan  terbukanya  pintu  pasar modal  dengan  membangun  berbagai  jenis  pabrik,  penduduk  bumiputra  justru  tidak  dapat
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
bereaksi  terhadap  insentif  yang  ditawarkan.  Akibatnya,  kemiskinan  pun  tetap  menghantui mayoritas penduduk bumiputra saat itu. 1
J.  S.  Furnivall  dalam  karyanya  “Netherlands  India:  A  Study  of  Plural  Economy”, menjelaskan  bahwa  kemajuan  yang  tercipta  pada  periode  ini  lebih  banyak  disebabkan  oleh kehadiran perusahaan-perusahaan besar bukan perusahaan individu. Pada akhirnya, kemajuan ini mengorbankan penduduk asli sebagai individu yang tidak berdaya menghadapi gempuran kekuatan modal dan biaya-biaya produksi. 2
Sejalan  dengan  kondisi  yang  semakin  memperihatinkan,  suara-suara  yang  menuntut perubahan  dan  peningkatan  kesejahteraan  bagi  penduduk  Hindia-Belanda  semakin  lantang terdengar memasuki paruh kedua abad ke-19. Menurut Abraham Kuyper, pada akhir abad ke- 19, partai-partai di parlemen Belanda mulai melunakkan sikapnya dan tidak lagi menyangkal kewajiban  moral  di  tanah  koloni.  Hanya  saja  belum  ada  kesepakatan  lebih  lanjut  mengenai solusi untuk Hindia-Belanda. 3
Desakan  juga  disuarakan  oleh  C.  T.  van  Deventer 4 dalam  tulisannya  berjudul “Eereschuld”  (Hutang  Kehormatan).  Dirinya  yang  terinspirasi  dari  karangan  Multatuli menyerukan  sudah  saatnya  Belanda  memenuhi  kewajibannya  di  tanah  koloni  dengan membayar “hutang kehormatan” sebesar 190 juta gulden. Selain menyoroti buruknya tingkat kesejahteraan  penduduk  Hindia-Belanda,  ia  juga  menyoroti  minimnya  sarana  pendidikan  di tanah koloni, Deventer mencatat hanya terdapat empat sekolah yang menyediakan pendidikan lebih dari SD.
Berbagai  desakan  ini  akhirnya  memaksa  pemerintah  Belanda  untuk  memutar  otak mencari solusi. Masalah kejahteraan menjadi salah satu landasan dalam pengambilan kebijakan pada abad ke-20. Bisa dibilang hampir seluruh kebijakan yang muncul pada masa politik etis didasarkan  pada  masalah  ini.  Pada  periode  Mindere  Welvaart  hadir  sebagai  ujung  tombak pemerintah kolonial untuk memetakan permasalahan penduduk.
1 G. H. A. Prince. “Kebijakan Ekonomi di Indonesia, 1900-1942”, dalam J. T. Linbald (Eds.), Sejarah Ekonomi Modern Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 235.
2 J.  S.  Furnivall, Netherlands  India:  A  Study  of  Plural  Economy (Cambridge:  Cambridge University Press, 1994), hlm. 222.
3 A.  Kuyper,  A. Eenige  Kameradviezen  Uit  de  Jaren  1874  En  1875 (Amsterdam:  J.  A. Wormser, 1890), hlm. 37-38.
4 C.  T.  van  Deventer  “Een  Eereschuld”  dalam  G.  J.  A.  Beijerinck  (Ed.), De  gids:  nieuwe vaderlandsche letteroefeningen, Volume 63 (Amsterdam: P.N. van Kampen & zoon, 1899), hlm. 205- 252.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.

## M ETODE P ENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  sejarah  yang  mencakup  pemilihan  topik, pengumpulan  sumber,  kritik  terhadap  sumber,  interpretasi,  dan  penulisan  sejarah (historiografi). Penulis lebih banyak menggunakan sumber tertulis, baik sumber primer atau sekunder, dengan pertimbangan periode tahun penelitian yang terlalu lampau. Untuk sumber tertulis, ada beberapa sumber primer yang berhasil dihimpun. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai lokasi.
Beberapa sumber primer yang digunakan seperti Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der  Inlandsche  Bevolking  op  Java  en  Madoera,  Vol.  Va;  IXa;  Xc ; Volkstelling  1930 , Departement  van  Economische  Zaken;  De  Etische  richting  in  de  Nederlandsch-Indische politiek; Ontwerp-Program voor de Nederlandsche Koloniale Politiek; Over de opleiding tot controleur  bij  het  Binnenlandsch  Bestuur  in  Nederlandsch-Indië ;  diperoleh  dari  Delpher, ANRI, dan Perpustakaan Nasional di Republik Indonesia. Sumber-sumber primer itu kemudian ditunjang oleh berita-berita di surat kabar atau majalan sezaman seperti Het Nieuws van Den Dag, De Preanger Bode, De Locomotief, De Telegraaf, De Indische Courant, Soerabaiasch- Handesblad . 5

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Pembentukan Mindere Welvaart Commision
Desakan untuk memperbaiki nasib penduduk Hindia-Belanda terus muncul memasuki abad ke- 20. Di Staten General , H. H. van Kol, anggota Partai Sosial Demokrat, turut mengemukakan gagasan untuk  memperbaiki nasib  bumiputra melalui tulisannya berjudul “Ontwerpprogram voor de Nederlandsche koloniale politiek.” Di tulisan tersebut dipaparkan sembilan program untuk memperbaiki nasib penduduk bumiputra yang meliputi kemerdekaan bersuara, keadilan yang  merata,  perbaikan  irigasi,  peningkatan  kesehatan,  dan  pemisahan  administrasi  Hindia- Belanda  dengan  negara  induk  (otonomi  untuk  Hindia-Belanda).  Program-program  yang diutarakan  Kol  tersebut  memiliki  tujuan  utama  mengembangkan  mental,  fisik,  dan  moral penduduk bumiputra. 6
5 Ibid .
6 H.  van  Kol, Ontwerp-Program  voor  de  Nederlandsche  Koloniale  Politiek (Amsterdam: Uitgever J. A. Fortuijn), hlm. 3-4.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
Setelah  didesak  berbagai  pihak,  jalan  terang  pun  mulai  terlihat  setelah  pada  17 September  1901,  Ratu  Wilhelmina,  dalam  pidato  kerajaan  (troonrede)  menyatakan keprihatinannya  terhadap  kondisi  penduduk  bumiputra  di  tanah  koloni.  Ia  juga  menegaskan bahwa Belanda memiliki kewajiban moral di tanah koloni. Boeke berpendapat bahwa politik etis  memang  difokuskan  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan  ekonomi  penduduk bumiputra.  Tanggung  jawab  pemerintah  kolonial  tidak  hanya  terhadap  pengembangan perusahaan swasta seperti  periode sebelumnya, melainkan juga bertanggung jawab terhadap kepentingan penduduk bumiputra. 7
Dalam  rapat  anggaran  Hindia-Belanda  tahun  1902,  Menteri  Urusan  Tanah  Jajahan kembali mengangkat topik tentang kesejahteraan penduduk bumiputra yang memprihatinkan. Mereka tidak hanya lemah ekonominya, tetapi juga harus menderita karena kelangkaan pangan. Akhirnya,  rapat  itu  menyimpulkan  bahwa  kesejahteraan  di  Hindia-Belanda  masih  sangatlah rendah  dan  oleh  sebab  itu  sudah  seharusnya  pemerintah  kolonial  harus  berusaha memperbaikinya.  Sebagai  tindak  lanjut,  pemerintah  kolonial  mengeluarkan  keputusan  15 Oktober  1902  untuk  menyelidiki  penyebab  rendahnya  kesejahteraan  penduduk  Jawa  dan Madura,  kecuali  wilayah  Vorstenlenden  dan  tanah-tanah  pribadi.  Sebuah  komite  pusat (Mindere  Welvaart  Commissie)  dibentuk  di  bawah  pimpinan  Residen  Pekalongan,  H.  E. Steinmetz. 8
Tugas  pertama  komisi  ini  adalah  menyusun  pedoman  penyelidikan  kesejahteraan penduduk. Penyusunan pedoman itu membutuhkan waktu satu tahun untuk selesai. Pedoman tersebut  berisi  533  pertanyaan  yang  selanjutnya  dilimpahkan  kepada  komite  di  setiap kabupaten. Untuk pengolahan data yang dikumpulkan dari laporan setiap wilayah dilakukan langsung  oleh  komisi  pusat. 9 Penyelidikan  dimulai  pada  1  Juli  1904  dan  memakan  waktu selama  12  bulan.  Sebanyak  594  peneliti  diterjunkan  untuk  mendapatkan  data  ekonomi  dan sosial hampir di tiap wilayah Hindia-Belanda. 10 Penelitian yang dilakukan oleh komisi ini bisa dikatakan penelitian yang masif dan ambisius. Bahkan untuk merampungkan seluruh publikasi
7 Boeke,  De  Etische  richting  in  de  Nederlandsch-Indische  politiek”,  dalam De  Gids, 1940, hlm. 25-26.
8 Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Vol. XVII).
9 L. P. van der Does. “Sociaal onderzoek in Indonesië.” Mens en Maatschappij , Vol. 23, 1948, hlm. 260.
10 Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Vol. Xc.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
sebanyak  33  volume  dibutuhkan  waktu  hampir  sepuluh  tahun  dan  baru  selesai  pada  tahun 1914. 11
Lamanya  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  merampungkan  survei  sebenarnya  telah diperkiran  sebelumnya.  Snouck  Hurgronje  yang  pernah  menolak  ketika  diminta  bergabung secara terang-terangan mengkritik komisi tersebut. Ia berpendapat tidak ada gunanya menarik kesimpulan umum tentang kondisi ekonomi karena daerah yang begitu banyak dan masalah yang dihadapi berbeda-beda. Sementara itu data yang dibutuhkan seharusnya dapat ditemukan dengan mudah di arsip karisidenan. Durasi kerja yang lama juga dianggap tidak efisien, karena data-data  yang  dipaparkan  pada  akhirnya  tidak  aktual  atau  kadaluwarsa.  Menurutnya pembentukan komisi itu dianggap hanya membuang biaya, waktu dan tenaga. 12
Sebagian  ahli  kala  itu  menilai  investigasi  yang  dilakukan  oleh  Mindere  Welvaart Commisie tidak terlalu penting karena hanya menjadi sarana untuk menunda perbaikan yang mendesak. Pemerintah kolonial yang notabene sebagai penyelenggara memang tampak kurang antusias,  bahkan  sering  kali  menolak  saat  dimintai  dokumen  yang  dibutuhkan  oleh  komisi kesejahteraan. 13 Selain  itu,  kinerja  para  peneliti  juga  menuai  sorotan.  Sejak  awal  mereka dipandang kurang antusias  dalam melakukan investigasi.  Para pegawai  pemerintahan  dalam negeri  yang  seharusnya  menjadi  ujung  tombak  investigasi  juga  dipandang  tidak  memiliki kemampuan yang sesuai untuk proyek ini. Pandangan yang sama juga diutarakan oleh ketua komisi, H. E. Steinmetz. Dalam tulisannya berjudul “Over de opleiding tot controleur bij het Binnenlandsch  Bestuur  in  Nederlandsch-Indië”  (1889),  ia  menyampaikan  perlunya peningkatan kualitas pegawai pemerintah dalam negeri.
Meskipun  komisi  ini  menuai  berbagai  kritik,  penyelidikan  terkait  kesejahteraan penduduk  tetap  dilanjutkan.  Terlepas  dari  aktual  atau  tidaknya  data  yang  dipaparkan,  hasil penelitian komisi ini memberikan sumbangan penting bagi penelitian sosiografis selanjutnya. Investigasi tidak hanya memetakan masalah ekonomi seperti penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi juga berhasil memetakan persamalahan sosial. Setelah sekian lama pemerintah kolonial hanya  berasumsi  bahwa  kondisi  penduduk  bumiputra  baik-baik  saja,  melalui  survei  yang
11 D. G. Stibbe, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Tweede Druk (Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921), hlm 754.
12 C. Fasseur, Ethical Policy And Economic Development: Some Experiences of the Colonial Past.” Lembaran Sejarah Vol. 3 No. 1, 2001, hlm. 218.
13 Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Vol. Xa, hlm. 30.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
dilakukan Minderee Welvaart ditemukan fakta bahwa masalah ketidaksejahteraan di Hindia- Belanda merupakan masalah yang serius.

## Beberapa Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Hindia Belanda
Dalam  12  bulan  penyelidikan, Mindere  Welvaart  Commissie setidaknya  menemukan  tiga masalah utama menyangkut kesejahteraan penduduk bumiputra, yaitu penghasilan masyarakat Hindia Belanda yang dibawah rata-rata, kurangnya fasilitas kesehatan di beberapa wilayah dan sektor, dan akses pendidikan yang terbatas pada kalangan atas. Adapun penjelasan ketiga aspek permasalahan tersebut sebagai berikut:

## 1. Rendahnya Penghasilan
Menurut  laporan  komisi,  mayoritas  penduduk  Jawa  berprofesi  sebagai  petani.  Tingkat kesuburan  tanah  di  Jawa  yang  tinggi  menjadi  alasan  mengapa  banyak  penduduk  berprofesi sebagai  petani.  Survei  ini  sejalan  dengan  data  sensus  penduduk  Hindia  Belanda 14 yang menyatakan  bahwa  pertanian  masih  menjadi  sumber  mata  pencaharian  utama  penduduk. Sekitar 60% penduduk bumiputra berprofesi  sebagai  petani.  Sementara golongan Eropa dan Cina lebih banyak bekerja di sektor industri dan perdagangan.
Meskipun  penduduk  bumiputra  banyak  berprofesi  sebagai  petani,  bukan  berarti kebutuhan pangan mereka selalu terpenuhi. Masalah kelangkaan pangan yang terjadi pada abad ke-19,  ternyata  terus  berlanjut  pada  abad  ke-20.  Geertz,  mencatat  bahwa  sejak  abad  ke-19 banyak lahan subur padi dialihfungsikan menjadi area penanaman tebu.
Tabel 1. Pertumbuhan lahan sawah dan tegalan di Jawa selama 20 tahun (per bau)
Jenis Lahan Tahun 1883 1903 Sawah 2.600.000 2.800.000 Tegalan 900.000 1.400.000 Total 3.500.000 4.200.000
Sumber: Mindere Welvaart Onderzoek Va, hlm. 53-55.
Realitas ini diamini oleh laporan Komisi Kesejahteraan yang menyebutkan selama 20 tahun terakhir lahan persawahan hanya tumbuh tidak lebih dari 8 %. Minimnya lahan subur padi pada
14 Volkstelling 1930 , Departement van Economische Zaken. Batavia: Landsdrukkerij.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
akhirnya  diikuti  penurunan  produksi  padi  baik  secara  kuantitas  dan  kualitas.  Sementara  itu pertumbuhan lahan kering atau tegalan untuk perkebunan melejit 55%. Komisi Kesejahteraan berkelit  proporsi  yang  tidak  seimbang  antara  sawah  dan  tegalan  disebabkan  oleh  sulitnya mendapatkan sumber air untuk membuka lahan persawahan baru.
Selain  karena  makin  berkurangnya  lahan  pertanian  subsisten,  pertumbuhan  populasi yang tinggi juga menjadi faktor lain.
Tabel 2. Komposisi Populasi Penduduk Jawa tahun 1850 dan 1905
Tahun Populasi Total Bumiputra Timur Asing Eropa 1850 9.420.553 147.168 16.409 9.584.130 1905 29.715.908 317.183 64.917 30.098.008
Sumber: Koloniaal Verslag 1907, appendix A.
Dalam waktu hanya setengah abad, populasi penduduk di Jawa bertambah lebih dari 100%. Penduduk bumiputra menjadi golongan yang mengalami kenaikan paling signifikan dibanding golongan lain. W.R. Hugenholtz 15 berpendapat minimnya ketersediaan lahan subur untuk padi yang turut diikuti oleh pertumbuhan pesat penduduk, menyebabkan tanah yang tersedia untuk menanam padi yang notabene sebagai makanan pokok penduduk semakin sedikit.
Kelangkaan pangan pada awal abad ke-20 sebenarnya telah diprediksi sejak tahun 1897. Kala  itu  Gubernur  Jenderal  telah  memerintahkan  kepada  para  kepala  daerah  melalui  surat edaran, supaya meminta petani padi untuk menanam padi lebih awal saat hujan pertama turun. Selain itu, para petani juga diinstruksikan untuk menanami lahan pekarangan mereka dengan padi  dan  menyimpan  sebagian  hasil  panen  mereka  sebagai  cadangan  pangan. 16 Namun himbauan itu tampaknya kurang berhasil, sehingga kelangkaan pangan tetap terjadi pada abad berikutnya.
Kelangkaan pangan yang terjadi turut menyebabkan meroketnya harga beras pada awal abad ke-20.  Dikutip dari Sejarah Statistik  Ekonomi Indonesia, harga beras secara berangsur mengalami  kenaikan  cukup  tinggi.  Dalam  waktu  dua  puluh  tahun,  harga  beras  di  Jawa meningkat lebih dari seratus persen.
15 W.R. Hugenholtz, “Famine and Food Supply in Java 1830-1914”, dalam Bayly, C.A dan Kolff, D.H., Ed., Two Colonial Empires. Comparative Studies in Overseas History (Dordrecht: Springer Netherlands, 1986), hlm. 156.
16 Bataviaasch Nieuwsblad , 23 Februari 1901.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
Tabel 3. Indeks Harga Beras di Jawa pada Awal Abad ke-20 (f/Kwintal) Tahun 1900 1905 1908 1911 1917 1919 1920 Indeks Harga 70,1 72,7 92,0 94,9 109,5 147,9 228,2
Sumber: Pieter Creutzberg dan J. T. M. van Lannen, Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 125.
Naiknya harga beras tentunya semakin menyulitkan penduduk Jawa, sehingga mau tidak mau mereka  harus  mencari  solusi  untuk  mengatasinya.  Bahan  pangan  alternatif  pun  mulai dipertimbangkan penduduk untuk mengatasi kekurangan beras, seperti yang terlihat di tabel 3 di bawah ini.
Tabel 4. Bahan pangan nabati yang dikonsumsi tiap keluarga (dalam kilogram)
Jenis Tahun 1913 1916-1924 1930 1931 1932 1933 Padi 102 96 89 86 86 86 Jagung 29 38 45 41 40 46 Singkong 71 134 116 127 132 125
Sumber: Pieter Creutzberg dan J. T. M. van Lannen, Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia , hlm. 47.
Untuk mengatasi harga beras yang melambung tinggi, penduduk memilih mengalihkan bahan makanan pokok mereka ke jagung dan ketela, yang sekaligus mengakibatkan konsumsi beras menurun. Jagung dan ketela dipilih karena memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan beras. Dari data statistik di  tabel  3 pun terlihat  bahwa dari tahun ke tahun, konsumsi  bahan pangan  alternatif  mengalami  peningkatan.  Pemerintah  kolonial  memang  melakukan  impor beras dari luar negeri, tetapi jumlah impor beras tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan. 17 Selain harga beras yang tidak terjangkau, daya beli rendah turut mempengaruhi asupan nutrisi  penduduk.  Menurut  hasil  investasi  komisi  Mindere  Welvaart,  konsumsi  daging  pada awal abad ke-20 mengalami penurunan. Ada kalanya daging masih dikonsumsi, tetapi hanya
17 Elsbeth  Locher-Scholten, Etika  yang  Berkeping-keping:  Lima  Telaah  Kajian  Aliran  Etis dalam Politik Kolonial 1877-1942 (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 122-123.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
disajikan  pada  upacara-upacara  hari  besar  tertentu.  Sebagai  alternatifnya,  penduduk  mulai beralih pada ikan yang kala itu dianggap lebih murah dibandingkan daging. 18
Saat lahan pertanian tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, mereka mulai beralih ke sektor lain seperti industri. Kendati demikian, tidak banyak kesempatan untuk bekerja di sektor luar pertanian diambil. Berdasarkan laporan komisi Minderee Welvaart , penduduk hanya mau meninggalkan  wilayah  asal  mereka  apabila  wilayah  tersebut  sudah  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan hidup mereka, seringkali untuk menghindari pajak, kewajiban, atau alasan pribadi lainnya. 19 Data  yang  disampaikan  komisi  ini  sejalan  dengan  analisis  Wertheim 20 yang menyatakan  bahwa  tumbuhnya  aktivitas  industri  di  Hindia-Belanda  dapat  diartikan  sebagai hasil dari peningkatan kemiskinan dan berkurangnya kesempatan untuk memperoleh uang dari pertanian.
Kurangnya  kesempatan  memperoleh  pekerjaan  dan  uang,  menyebabkan  pendapatan penduduk bumiputra lebih sedikit dibandingkan golongan lain. Dalam catatan statistik tahun 1921, rata-rata penghasilan penduduk bumiputra hanya sekitar 80 gulden, sedangkan golongan Eropa  memperoleh  pendapatan  rata-rata  2.300  gulden  dan  golongan  Timur  Asing  memiliki pendapatan rata-rata 250 gulden.
Tabel 5. Pendapatan per kepala keluarga Hindia-Belanda tahun 1930 (dalam f/gulden)
Bumiputra Eropa Timur Jauh Jawa dan Madura Luar Jawa Hindia- Belanda
Jawa dan Madura Luar Jawa Hindia-
Belanda
Jawa dan
Madura Luar Jawa Hindia- Belanda 55 66 59 2.400 3.200 2.500 310 320 310
Sumber: W. M. F. Mansvelt dan P. Creutzberg, Changing Economy in Indonesia A Selection of Statistical Source Material from the early 19th Century up to 1940, Volume 5 National Income (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), hlm. 77.
Pada  tahun-tahun  berikutnya,  pendapatan  penduduk  bumiputra  di  Jawa  terus  mengalami kemerosotan  hingga  hanya  memproleh  55  gulden,  sementara  tren  pendapatan  golongan  lain terus  mengalami  kenaikan  hingga  krisis  malaise  terjadi.  Kelompok  Eropa  yang  tadinya
18 Mindere Welvaart Onderzoek, IXa, hlm. 77
19 Mindere Welvaart Onderzoek, IXa, hlm. 102-103.
20 W. F. Wertheim, Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change (The Hague: W. Van Hoeve, 1956), hlm. 109-110.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
memiliki  pendapatan  rata-rata  2.300  gulden  menjadi  2.400  gulden,  sedangkan  Timur  Jauh pendapatannya naik menjadi 310.
Rendahnya  penghasilan  dan  kelangkaan  pangan  merupakan  kombinasi  yang mematikan  di  dalam  masyarakat.  Menurut  laporan  van  Kol,  kelaparan  memaksa  penduduk mencari  jalan  pintas  untuk  bertahan  hidup.  Memasuki  abad  baru,  tindakan  kriminalitas mengalami  peningkatan  cukup  tajam.  Perampokan  menjadi  hal  yang  biasa  kala  itu.  Mereka tidak  hanya  mencuri  bahan  pangan,  tetapi  juga  mencuri  ternak  dan  tidak  segan  melakukan pembunuhan.  Tercatat  antara  tahun  1899-1901,  kasus  pencurian  ternak  meningkat  dari  36 kasus menjadi 115 kasus, sedangkan kasus pembunuhan melonjak dari 7 kasus menjadi 111 kasus  (Van  Kol,  1903:  663). 21 Celakanya,  perampokan  yang  terjadi  bukan  dilakukan  oleh individu  tetapi  secara  berkelompok,  dengan  kata  lain  kondisi  paceklik  turut  mendorong lahirnya sindikat perampok/bandit.

## 2. Fasilitas Kesehatan Kurang Layak
Menurut survei yang dilakukan Mindere Welvaart Commissie (MWC), kondisi kesehatan di Jawa  secara  umum  dianggap  memuaskan.  Sistem  kesehatan  yang  sebelumnya  kacau  karena pemisahan yang tidak tuntas antara jawatan kesehatan militer dan jawatan kesehatan sipil dapat teratasi pada 1911. Kendati demikian, laporan Mindere Welvaart Commissie seringkali tidak sesuai realitas lapangan. MWC sering melaporkan bahwa kondisi penduduk bumiputra baik- baik saja, tanpa ada masalah berarti. Ketidakakuratan laporan tersebut menyebabkan jurnalis bumiputra  Mas  Marco  Kartodikromo  melontarkan  kritik  keras  terhadap  komisi  ini  melalui artikelnya berjudul Marco: Pro of Contra Dr. Rinkes yang terbit di majalah Sarotomo edisi ke- 10 No.142 1914. 22
Di lapangan, penduduk bumiputra kesulitan memperoleh akses kesehatan Barat karena dianggap  mahal  dan  sejak  awal  pendiriannya  memang  eksklusif  diperuntukkan  untuk  orang Eropa.  Pada  akhirnya  penduduk  lebih  memilih  pengobatan  tradisional  yang  mengandalkan dukun  dan  ramuannya 23 .  Masalah  kemiskinan  menjadi  faktor  paling  umum  mengapa
21 Van Kol. Uit Onze Kolonien (Leiden: A. W. Sijthoff, 1903), hlm. 663.
22 Takashi Shiraishi, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 112-113
23 Ramuan dukun terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Ramuan herbal itu terkadang diberi nama asing yang tidak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, tujuannya untuk menjaga  kerahasiaan  pegetahuan  atau  takut  penggunaan  nama  umum  bisa  mengurangi  khasiat. Theodore  G.Th.  Pigeaud, Literature  of  Java:  Catalogue  Raisonné  of  Javanese  Manuscripts  in  the
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
masyarakat tidak dapat mengakses pengobatan di rumah sakit. Berdasarkan penuturan J. H. F. Kohlbrugge, dokter sipil yang bertugas di Sidoarjo, biaya pengobatan pada masa politik etis masih sangat mahal.
Tabel 6. Biaya Pengobatan di Hindia Belanda Pengobatan Tarif Visit f 2,50 Visit malam hari f 10 Konsultasi f 25 Persalinan f 50 Operasi f 100
Sumber: J. H. F. Kohlbrugge, “De particuliere geneesheer”, dalam De Indische Mercuur , 25 Mei 1917.
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya pengobatan kepada dokter Eropa terbilang mahal. Untuk  konsultasi,  biaya  yang  dibutuhkan  separuh  dari  total  pendapatan  tahunan  penduduk bumiputra yang rata-rata hanya f50-80. Mahalnya biaya pengobatan saat itu karena kurangnya perhatian pemerintah kolonial dalam menyediakan alat medis dan obat-obatan, sehingga dokter seringkali harus membelinya dengan uang sendiri. 24 Menurut data yang dihimpun van Doorn, alokasi dana untuk jawatan kesehatan sipil merupakan yang paling kecil dibandingkan proyek lainnya.
Tabel 7. Anggaran Belanja Pemerintah Hindia-Belanda (dalam f 1.000)
Sektor Tahun Total 1904 1909 1914 Pegawai pemerintah 11.907  12.336 12.634 129.887 Proyek pembagunan 11.537  13.778 26.026 171.582 Pertanian 807 1.208 2.138 13.540 Pendidikan 4,906 8.306 13.116 90.301 Jawatan Kesehatan Sipil 3.145 3.502 7.544 50.864
Library of the University of Leiden and Other public Collections in the Netherlands: Vol 1: Synopsis of Javanese Literature 900-1900 (Gravenhage: Nijhoff, 1967), hlm. 265.
24 J. H. F. Kohlbrugge, “De particuliere geneesheer”, dalam De Indische Mercuur , 25 Mei 1917.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
Sumber: J.A.A. van Doorn, De Laatste Eeuw van Indie : Ontwikkeling en Ondergang van een Koloniaal Project (Amsterdam : Uitgeverij Bert Bakker, 1994), hlm. 147.
Masalah semakin pelik karena petugas kesehatan yang tersedia di Hindia-Belanda masih sangat terbatas. Untuk dokter bahkan tidak sampai 1000 orang, padahal jumlah penduduk di Hindia- Belanda telah mencapai 30 juta orang pada tahun 1905. Sekolah dokter Jawa memang telah didirikan, tetapi mereka hanya dianggap sebagai asisten dari dokter Eropa, karena itu mereka belum memiliki wewenang layaknya dokter Eropa.
Tabel 8. Jumlah Personil Kesehatan tahun 1900
Jenis profesi kesehatan Personil Dukun 33.000 Dokter Cina (Sinse) 241 Dokter Eropa 88 Apoteker 20 Dokter gigi 8 Bidan Eropa 34 Bidan Lokal 42 Dokter Jawa 90
Sumber: Koloniaal Verslag 1901, Appendix T.
Minimnya  dokter  yang  tersedia  di  Hindia-Belanda  menjadi  masalah  tersendiri  saat  berbagai epidemi muncul pada akhir abad ke-19 dan 20. Penyakit seperti malaria, trakoma, cacingan, dan rematik masih menjadi penyakit paling umum di Hindia-Belanda. Untuk berobat penduduk bumiputra  lebih  suka  dirawat  oleh  dukun  yang  mengandalkan  obat-obatan  herbal  daripada dirawat oleh dokter Eropa atau Jawa. 25
Selain minimnya petugas kesehatan yang tersedia, fasilitas poliklinik dan rumah sakit pemerintah yang seadanya juga menjadi pertimbangan lain mengapa penduduk lebih memilih pengobatan  dukun.  Sering  kali  rumah  sakit  terletak  jauh  dari  pemukiman  penduduk  desa, sehingga untuk menuju ke sana membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Mereka juga khawatir tidak dapat melaksanakan pemakaman sesuai dengan agama yang dianut apabila meninggal di rumah  sakit.  Sementara  bagi  golongan  mampu,  fasilitas  yang  disediakan  rumah  sakit  tidak
25 Mindere Welvaart Onderzoek, IXa, hlm. 89.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
cukup nyaman. Rumah sakit kala itu bisa dibilang memprihatinkan, dindingnya hanya terbuat dari  bambu  yang  sering  kali  dimakan  oleh  rayap,  pencahayaan  kurang,  dan  dipenuhi  tanda merah bekas ludah sirih (Hesselink, 2015: 146). 26 Oleh sebab itu, mereka lebih nyaman dirawat di  rumah  sakit  yang  dikelola  oleh  misionaris,  lantaran  dianggap  lebih  lengkap  dan  dikelola dengan baik (Mindere Welvaart Onderzoek IXa: 91-93).

## 3. Akses Pendidikan yang Terbatas
Pendidikan merupakan investasi untuk kemajuan, hadirnya tenaga kerja terampil dan murah merupakan impian setiap pemerintah kolonial. Sejak paruh kedua abad ke-19 hingga awal abad ke-20,  Hindia  Belanda  mengalami  kekurangan  sumberdaya  manusia.  Tidak  banyak  pekerja Eropa  berpendidikan  tinggi  mau  mengisi  posisi  di  pemerintahan  dengan  gaji  kecil.  Sebagai solusi pemerintah kolonial mulai melirik penduduk bumiputra untuk menduduki posisi ini. 27 Meskipun  pada  awalnya  penduduk  bumiputra  terdidik  dikhawatirkan  dapat  mengganggu hegemoni pemerintah kolonial, namun ketakutan ini disiasati dengan melakukan segregasi di bidang  pendidikan.  Praktek  ini  kemudian  menjadi  ciri  pendidikan  masa  kolonial  yang  terus bertahan hingga masa politik etis.
Menurut laporan Mindere Welvaart Commission, hampir seluruh sekolah baik di kota atau  pedalaman  mengalami  perkembangan  pesat. 28 Politik  etis  merangsang  munculnya sekolah-sekolah  di  berbagai  tempat  Hindia-Belanda,  bahkan  sekolah  merambah  hingga  ke wilayah pedesaan. Sebuah situasi yang belum terjadi sebelumnya. Sayangnya, sekolah-sekolah ini  juga  menghadapi  berbagai  kendala.  Investigasi  yang  dilakukan Mindere  Welvaart Commision menunjukkan  bahwa  kesadaran  penduduk  akan  pentingnya  pendidikan  masih kurang. Di beberapa daerah, para orang tua menganggap sekolah kurang bermanfaat  karena tidak  bisa  menjamin  posisi  yang  lebih  tinggi  bagi  penduduk  bumiputra.  Kondisi  ini  lantas diperparah oleh subsidi yang rendah, bahan ajar seadanya, jumlah guru yang tidak mencukupi dan kompetensi guru yang seadanya. Di wilayah Caringin Jawa Barat, banyak orang tua enggan mengirimkan anaknya ke sekolah, karena menganggap pendidikan yang diterima di  sekolah hanya membuat anak mereka tidak mau bekerja kasar. Sementara di daerah Pekalongan dan
26 L.  Hesselink.  “The  Early  Years  of  Nursing  in  the  Dutch  East  Indies,  1895–1920,” in Colonial  Caring:  A  History  of  Colonial  and  Post-colonial  Nursing ,  Manchester:  Manchester University Press, 2015, hlm. 146.
27 Furnivall, Netherlands India: A Study of Plural Economy, Op. Cit, hlm. 251.
28 Mindere Welvaart Onderzoek IXa, hlm. 242.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
Anyer banyak sekolah ditutup karena banyak orang tua lebih menyukai pendidikan agama bagi anak-anaknya. 29
Namun,  dibandingkan  realitas  di  atas,  kondisi  yang  lebih  memprihatinkan  dialami oleh para perempuan di Hindia-Belanda. Jumlah perempuan yang dapat mengakses pendidikan sangatlah sedikit. Hingga tahun 1905 kehadiran perempuan di sekolah masih begitu rendah. Kondisi ini terjadi karena masih banyak penduduk yang menganggap keikutsertaan perempuan di  sekolah  tidak  perlu,  tidak  efisien  dan  tidak  pantas.  Bahkan  di  beberapa  daerah  muncul pemikiran  bahwa  keikutsertaan  perempuan  dalam  pendidikan  dapat  membahayakan pernikahannya  kelak.  Banyak  pria  tidak  ingin  perempuan  memiliki  pendidikan  lebih  tinggi darinya, karena menurut pandangan mereka tugas perempuan hanya di dapur, sehingga tidak diperlukan  pendidikan  tinggi.  Kendati  demikian,  di  beberapa  sekolah  misionaris  yang didominasi oleh staf perempuan dan kurikulum yang sesuai dengan minat perempuan, ternyata mampu menarik minat banyak murid. 30 Realitas ini menunjukkan masih kuatnya ketimpangan gender di sekolah-sekolah pemerintah, sehingga banyak perempuan merasa tidak nyaman atau tidak memperoleh dukungan untuk memasukinya.
Direktur Dinas Pendidikan J. H. Abendanon menjadi tokoh yang paling ambisius dalam melakukan  perubahan  di  bidang  pendidikan.  Ia  berambisi  mentransformasikan  bangsawan tradisional  menjadi  elit  baru  berpendidikan  Barat.  Sayangnya,  Abendanon  mendapati kenyataan bahwa hanya sedikit penduduk bumiputra yang dapat berbahasa Belanda, untuk itu ia  membuat  proposal  untuk  memperkenalkan  bahasa  Belanda  melalui  pusat  kursus  bahasa Belanda. 31 Tentu  banyak  keuntungan  yang  dapat  diraih  apabila  ide  itu  dapat  terealisasikan, selain dapat  memotong  biaya administrasi  gaji  pegawai,  penempatan kalangan bumiputra di pemerintahan juga dapat menginspirasi penduduk bumiputra lainnya.  Selain pendirian kursus bahasa,  ia  juga  membuat  gebrakan  dengan  munculnya  wacana  pendirian  sekolah  untuk perempuan  bumiputra.  Keinginannya  ini  muncul  setelah  beberapa  kali  melakukan korespondensi dengan Raden Ajeng Kartini. 32
29 Mindere Welvaart Onderzoek IXa, hlm. 243-244.
30 Mindere Welvaart Onderzoek IXa, hlm. 247.
31 I.  J.  Brugmans, Geschiedenis  van  het  Onderwijs  in  Nederlandsch-Indie (Batavia:  J.B. Wolters, 1939), hlm. 292.
32 Raden  Adjeng  Kartini, Letters  of  a  Javanese  Princess ,  [Terj.]  Agnes  Louise  Symmers (London: Duckworth & Co., 1920), hlm. 36-37.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
Sayangnya  ide  yang  dicetuskan  oleh  Abendanon  mendapat  penolakan  dari  Menteri Jajahan  Idenburg  (1902-1905).  Ia  menganggap  gagasan  Kepala  Dinas  Pendidikan  itu  hanya akan  menghamburkan  anggaran  pendidikan  yang  terbatas.  Pandangan  Abendanon  dianggap terlalu maju dari zamannya, sehingga masa jabatannya pun tidak bertahan lama, pada tahun 1904 ia digantikan oleh J. G. Pott. Sesuai dengan arahan Idenburg dan gubernur jenderal yang baru J. B. van Heutsz, pada masanya kebijakan pendidikan lebih difokuskan pada pendirian sekolah  teknik.  Terdapat  dua  jenis  sekolah  teknik,  pertama  Ambachtsschool  terbuka  hanya untuk lulusan ELS. Sekolah ini dianggap sebagai sekolah teknik yang sesungguhnya. Kedua, Ambachtsleergang/Balai Latihan, yang muridnya berasal dari Sekolah Dasar Kelas Dua yang memiliki kurikulum lebih rendah dibandingkan sekolah teknik pertama. 33
Kesenjangan  masih  terlihat  jelas  pada  masa  politik  etis  ini.  Tidak  hanya  di  sekolah teknik,  di  sekolah  dasar  pun  kesenjangan  tidak  banyak  berubah  dibandingkan  abad sebelumnya.  Dalam  surat  Kartini  ke  sahabat  penanya  Stella  Zeehandelaar,  ia  mengeluhkan bagaimana ketimpangan terjadi di sekolah dasar di Jawa.
Dan sekarang tentang orang-orangnya, tentang penduduk Jawa pada umumnya. Orang  Jawa  adalah  anak-anak  yang  sudah  dewasa.  Apa  yang  telah  dilakukan Pemerintah untuk mendorong perkembangan mereka? Untuk anak-anak bangsawan, ada yang disebut Sekolah Tinggi, Sekolah Menengah, dan Sekolah Doktor-djawa; dan untuk  rakyat,  ada  berbagai  sekolah  rakyat,  satu  di  tiap-tiap  kabupaten.  Meskipun Pemerintah membagi sekolah rakyat ke dalam dua kelas. Kelas pertama, yang terdiri dari  sekolah-sekolah  yang  terletak  di  ibukota  propinsi,  diselenggarakan  seperti sebelum  pemisahan,  tetapi  di  sekolah-sekolah  kelas  dua,  anak-anak  hanya  belajar bahasa  Jawa,  membaca,  menulis,  dan  sedikit  berhitung.  Tidak  ada  bahasa  Melayu yang diajarkan seperti sebelumnya, mengapa, tidak dijelaskan. Pemerintah percaya, menurut  pikiran  saya,  bahwa  jika  rakyat  dididik,  mereka  tidak  akan  mau  lagi menggarap tanah (Kartini, 1920: 36-37).
Di dalam suratnya itu Kartini mempertanyakan apa yang dilakukan pemerintah kolonial untuk perkembangan  pendidikan  penduduk  secara  umum.  Untuk  kalangan  atas,  mereka  memang dapat  menikmati  sekolah  yang  standarnya  di  atas  rata-rata  mulai  Europesche  Lager  School (ELS),  Hollandsche  Inlandsche  School  (HIS),  Hoogere  Burger  School  (HBS),  hingga
33 Simbolon, Menjadi Indonesia (Jakarta: Kompas), hlm. 225.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
STOVIA.  Namun  untuk  kalangan  ekonomi  lebih  bawah,  mereka  hanya  dapat  menikmati Sekolah Kelas Satu dan Sekolah Kelas Dua.
Sekolah Kelas Satu  biasanya diisi  oleh anak-anak pejabat tinggi  dan pegawai  negeri sipil bumiputra. Sementara Sekolah Kelas Dua diisi oleh anak-anak kepala desa dan pedagang, pengrajin dan petani.  Namun  di  antara dua sekolah untuk  bumiputra ini ketimpangan masih jelas  terlihat.  Di  Sekolah  Kelas  Dua  yang  berisi  kalangan  menengah  ke  bawah,  anak-anak hanya diajarkan membaca dan menulis bahasa Jawa. Mereka tidak diajarkan bahasa melayu layaknya  Sekolah  Kelas  Satu.  Kartini  menduga  hal  ini  terjadi  karena  pemerintah  kolonial khawatir penduduk bumiputra tidak akan mau menggarap lahan.
Meskipun  Sekolah  Kelas  Dua  pada  awalnya  diproyeksikan  menjadi  sekolah  untuk kalangan menengah ke bawah bumiputra, ternyata masih banyak penduduk yang tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, J. B. van Heutsz memutuskan untuk mendirikan Volkschool (Sekolah Desa) pada 1907. 34 Pendirian Sekolah Desa di sisi lain menunjukkan  ketidakmampuan  pemerintah  kolonial  untuk  menyelenggarakan  pendidikan secara merata, karena di Sekolah Desa penyelenggaraannya tergantung kemampuan penduduk. Pelajaran yang diberikan pun hanya ala kadarnya, sementara waktu untuk bersekolah pun jauh lebih singkat dari sekolah lainnya, yakni hanya tiga tahun.

## K ESIMPULAN
Kemunculan Mindere Welvaart tidak dapat dipungkiri terkait erat dengan program politik etis yang  sedang  digiatkan  oleh  pemerintah  kolonial  pada  awal  abad  ke-20.  Tatkala  suara-suara yang menyerukan perbaikan nasib penduduk bumiputra tidak dapat dibendung lagi, mau tidak mau memaksa pemerintah untuk  mengambil  tindakan. Dalam  waktu  singkat,  sebuah komisi untuk  menyelidiki  tingkat  kesejahteraan  penduduk  bumiputra  pun  dibentuk.  Komisi  ini diharapkan  dapat  menghimpun  data  kondisi  yang  sebenarnya  di  lapangan.  Pada  awal pembentukan  Mindere  Welvaart  Commisie  banyak  menuai  kontroversi.  Sebagian  ahli menganggap pembentukan komisi ini hanya cara pemerintah kolonial mengulur waktu untuk memperbaiki  kesejahteraan  penduduk.  Sementara  sebagai  lainnya  memandang  proyek  ini hanya akan membuang anggaran dan waktu. Pada kenyataannya antusiasme untuk melakukan
34 P. L. Geschiere, “The Education Issue in the Dutch East Indies in the Twentieth Century Opinions on the Question of ‘Western Education’ versus ‘National Education”, dalam Acta Historiae Neerlandicae/Studies on the History of the Netherlands VI (Dordrecht: Springer, 1973), hlm. 150-151.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
investigasi  tersebut  memang  kurang,  baik  dari  pemerintah  kolonial  atau  pegawai  yang ditugaskan.
Terlepas  dari  kritik  yang  menyertainya,  proyek  investigasi  tetap  dilanjutkan  hingga selesai. Penelitian ini merupakan penelitian masif yang menyasar hampir seluruh wilayah di Jawa  dan  Madura,  sehingga  membutuhkan  waktu  lama.  Untuk  menyelesaikan  penerbitan seluruh  laporan  penyelidikan  dibutuhkan  waktu  sepuluh  tahun.  Lamanya  waktu  yang dibutuhkan  guna  menyelesaikan  penerbitan,  ternyata  menimbulkan  keraguan  mengenai keaktualan  data  yang  disampaikan.  Meskipun  demikian,  laporan  ini  memuat  banyak  data penting,  karena  laporan  tidak  hanya  memetakan  permasalahan  ekonomi  tetapi  juga permasalahan  sosial  penduduk.  Setelah  selama  ini,  Pemerintah  hindia  Belanda  selalu menyangkal permasalahan kesejahteraan penduduk, hasil survei yang dilakukan oleh Mindere Welvaart  Commisie  menunjukkan  data  yang  sebaliknya.  Banyak  permasalahan  mendasar terjadi  di  Hindia  Belanda,  mulai  dari  rendahnya  penghasilan,  masalah  kesehatan,  hingga terbatasnya  akses  pendidikan.  Seluruh  masalah  ini  bukanlah  masalah  baru  di  tanah  koloni, melainkan sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya.

## R EFERENSI
Bataviaasch  Nieuwsblad .  “Vervolg  der  geschiedenis  van  den  Resident  die  niet  tegen  zijn verantwoordelijkheid opgewassen is.”, 23 Februari 1901.
Boeke, J.H.. “De Etische richting in de Nederlandsch-Indische politiek”, dalam De Gids , 1940.
Brugmans, I. J. Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie . Batavia: J.B. Wolters,
1939.
Creutzberg. P & Van Lannen, J.T.M. Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
De  Zwaan,  K..  “Gebruiken  bij  ziekten  der  inlanders  van  onzen  Oost  en  hun  ethnologische beteekenis.” Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde , Vol. 20, 1916.
Departement van Economische Zaken, Volkstelling 1930 . Batavia: Landsdrukkerij, 1931.
Fasseur, C. “Ethical Policy and Economic Development: Some Experiences of the Colonial Past”, dalam Lembaran Sejarah Vol. 3 No. 1, 2001.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
Furnivall,  J.S. Netherlands  India:  A  Study  of  Plural  Economy .  Cambridge:  Cambridge University Press, 1994.
Geertz, C. Agricultural Involution: The Process ofEcological Change in Indonesia . Berkeley: University of California Press, 1963.
Geschiere,  P.  L.  “The  Education  Issue  in  the  Dutch  East  Indies  in  the  Twentieth  Century Opinions on the Question of ‘Western Education’ versus ‘National Education,” in Acta Historiae  Neerlandicae/Studies  on  the  History  of  the  Netherlands  VI. Dordrecht: Springer, 1973.
Hesselink,  L.  “The  Early  Years  of  Nursing  in  the  Dutch  East  Indies,  1895–1920,” dalam Colonial Caring: A History of Colonial and Post-colonial Nursing , Manchester: Manchester University Press, 2015.
Kartini,  R.  A. Letters  of  a  Javanese  Princess ,  [Terj.]  Agnes  Louise  Symmers.  London: Duckworth & Co, 1920.
Kohlbrugge, J. H. F. De Indische Mercuur . “De particuliere geneesheer”, 1917.
Koloniaal Verslag (1849-1931). ’s-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1931.
Kuyper, A. Eenige Kameradviezen Uit de Jaren 1874 En 1875 . Amsterdam: J. A. Wormser, 1890.
Locher-Scholten,  E. Etika  yang  Berkeping-keping:  Lima  Telaah  Kajian  Aliran  Etis  dalam Politik Kolonial 1877-1942. Jakarta: Djambatan, 1997.
Mansvelt, W.M.F. & Creutzberg, P. Changing Economy in Indonesia A Selection of Statistical Source Material from the early 19th Century up to 1940 , Vol. 5 National Income . The Hague: Martinus Nijhoff, 1979.
Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Vol. Va Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Vol. IXa Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Vol. Xa Onderzoek Naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Vol. Xc Pigeaud,  T.G.T. Literature  of  Java:  Catalogue  Raisonné  of  Javanese  Manuscripts  in  the Library of the University of Leiden and Other public Collections in the Netherlands: Vol 1: Synopsis of Javanese Literature 900-1900. Gravenhage: Nijhoff, 1967.
Fathoni, Rifai Shodiq. Mindere Welvaart Commision dan Persoalan Kesejahteraan Penduduk Hindia Belanda Pada Awal Abad XX.
Prince,  G.H.A.  “Kebijakan  Ekonomi  di  Indonesia,  1900-1942”,  dalam  J.  T.  Linbald  (ed.),
Sejarah Ekonomi Modern Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2000.
Shiraishi, T. Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
Simbolon, P. T. Menjadi Indonesia . Jakarta: Kompas, 2006.
Steinmetz,  H.  E. Over  de  opleiding  tot  controleur  bij  het  Binnenlandsch  Bestuur  in Nederlandsch-Indië , 1889.
Stibbe,  D.  G. Encyclopaedie  van  Nederlandsch-Indie,  Tweede  Druk. Gravenhage:  Martinus Nijhoff, 1921.
Van der Does, L. P. “Sociaal onderzoek in Indonesië.” Mens en Maatschappij , Vol. 23, 1948.
Van  Deventer,  C.T.  “Een  Eereschuld”  in De  gids:  nieuwe  vaderlandsche  letteroefeningen , Volume 63. Amsterdam: P.N. van Kampen & zoon, 1899.
Van Doorn, J.A.A. De Laatste Eeuw van Indie : Ontwikkeling en Ondergang van een Koloniaal Project. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1994.
Van  Kol,  H. Ontwerp-Program  voor  de  Nederlandsche  Koloniale  Politiek .  Amsterdam: Uitgever J. A. Fortuijn, 1901.
Van Kol, H. Uit Onze Kolonien . Leiden: A. W. Sijthoff, 1903.
Wertheim, W.F. Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change . The Hague: W. Van Hoeve, 1956.