Vol.17, No.2, Tahun 2023 ISSN: 2580-8397 (O); 0852-730X (P)

## Perancangan Arsitektur Enterprise Sebagai Peningkatan Proses Pencatatan Sipil Menggunakan TOGAF 9.2
Hilal Arqaan Pratama* 1 , Asti Amalia Nur Fajrillah 2 , Widyatasya Agustika Nurtrisha 3 1,2,3 Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom, Bandung; Jl. Telekomunikasi No.1, (022)7564108
e-mail: * 1 ilaltkm@student.telkomuniversity.ac.id, 2 astiamalia@telkomuniversity.ac.id,
3 widyatasya@telkomuniversity.ac.id
ABSTRAK . Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan umum diketahui sebagai e-Government sedang gencar dilaksanakan guna mendukung percepatan teknologi digital pada pemerintahan daerah. Pengembangan SPBE bertujuan guna  merancang  jaringan  informasi  terhadap  layanan  publik,  salah  satunya  adalah  peningkatan  pelayanan  administrasi pencatatan sipil untuk mewujudkan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan meningkatkan indeks nilai SPBE.  Salah  satu  penyelenggaraan  SPBE  merujuk  dari  Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  terkait  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 adalah SPBE Nasional yang tersusun oleh domain arsitektur keamanan SPBE, domain arsitektur data serta informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur proses bisnis.  Perancangan SPBE ini dilakukan dengan menerapkan  framework  TOGAF  ADM  9.2  yang  tersusun  atas  7  (tujuh)  fase  untuk  menghasilkan  blueprint  Enterprise Architecture. Output yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu Blueprint Enterprise Architecture yang bisa diaplikasikan sebagai pedoman atau rencana strategis dalam pengembangan enterprise architecture.
Kata kunci —Enterprise Architecture, TOGAF, e-Government, SPBE
ABSTRACT .  e-Government  is  being  actively  implemented  to  support  the  acceleration  of  digital  technology  in  local governments. The purpose of developing e-Government is to establish an information network for public services, one of which is the improvement of civil registration administrative services to fulfill the third mission of the Central Lombok District Government and enhance the e-Government index value. One of the implementations of e-Government, based on Presidential Regulation No. 18 of 2020 concerning the National Medium-Term Development Plan for 2020-2024, is the National  e-Government.  The  National  e-Government  has  an  Architecture  Domain  consisting  of  the  business  process architecture  domain,  e-Government  security  architecture  domain,  e-Government  application  architecture  domain,  e- Government  infrastructure  architecture  domain,  e-Government  service  architecture  domain,  also  data  and  information architecture domain. The e-Government design carried out using the seven phases in TOGAF ADM 9.2 framework in order to produce an Enterprise Architecture blueprint. The output from this research is the Blueprint Enterprise Architecture that can be utilized as a guideline or strategic plan for enterprise architecture development.
Keywords : Enteprise Architecture, TOGAF, e-Government, SPBE

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan  teknologi  informasi  kian  berkembang  secara  signifikan  tidak  hanya  di  kalangan perusahaan  saja,  namun  teknologi  informasi  ini  juga  berkembang  pesat  di  kalangan  pemerintahan.  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  atau  umum  diketahui  dengan e-Government menjadi  satu  dari sekian bentuk konsep pemanfaatan teknologi informasi yang dijalankan oleh pemerintahan. Penerapan SPBE juga  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  komitmen  guna  meningkatkan  kekuatan  kemitraan  pemerintah  dengan warga negara dan sektor publik(Arief, & Yunus Abbas, 2021). Untuk mendukung percepatan teknologi digital, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan pengembangan SPBE yakni menciptakan jaringan informasi atas layanan publik, membangun hubungan yang interaktif guna memacu perekonomian nasional, sekaligus menghadirkan sistem  manajemen  bersifat  akuntabel,  transparan,  efektif,  dan  efisien  guna  menunjang  kualitas  pelayanan publik agar kian meningkat (Supriyanto et al., 2021). Selain itu, SPBE juga berarti memanfaatkan teknologi digital untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam pelayanan publik untuk menciptakan customer online (Alhari, Febriyani, et al., 2022), (Irawan, 2015).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 memaparkan bila pemerintah memerlukan percepatan pemanfaatan teknologi digital, salah satu yang digunakan oleh pemerintah adalah SPBE Nasional. SPBE Nasional memiliki  Domain  Arsitektur yang tersusun atas domain arsitektur keamanan SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur data
dan  informasi,  domain  arsitektur  proses  bisnis,  domain  arsitektur  aplikasi  SPBE,  serta  domain  arsitektur layanan SPBE (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2020-2024,  2020).  Peraturan  Menteri  PAN-RB  Nomor  59  Tahun  2020 dirujuk dalam penilaian taraf kematangan SPBE dimana memuat struktur penilaian kematangan SPBE yang tersusun atas aspek (penilaian area spesifik implementasi SPBE), domain (penilaian area implementasi SPBE), serta  Indikator (penilaian  informasi  detail  atas  aspek  implementasi  SPBE)  (Dewi  et  al.,  2022).  Tata  Kelola SPBE berperan sebagai konsep kerja yang menjamin pelaksanaan terkait aturan, arahan serta tata kendali dalam implementasi  SPBE  yang  terpadu  (Indonesian  Presidential  Regulation  Number  95  of  2018  Concerning Electronic-Based Government Systems, 2018).(Alhari et al., 2023).
Seluruh domain yang ada pada SPBE mengacu pada salah satu komponen utama yaitu Arsitektur SPBE untuk  mengintegrasikan  semua  domain  yang  ada.  Mengacu  pada  urgensi  penerapan  SBPE  pada  proses pelayanan  pemerintahan  berbasis  elektronik,  daerah  yang  telah  mengimplementasikan  SPBE  salah  satunya yakni Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dengan indeks ketercapaian SPBE terdapat pada angka 2,37 dengan kategori  Cukup  (Penyusun, 2021). Ketercapaian nilai  tersebut  tidak lepas dari  beberapa isu internal yang menyertainya khususnya dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah (Disdukcapil  Lombok  Tengah),  yaitu  kualias  dan  kuantitas  sumber  daya  aparatur  masih  belum  mumpuni, sarana  serta  prasarana  pelayanan  yang  kurang  memadai,  keterbatasan  akses  data  oleh  masyarakat,  dan minimnya taraf kesadaran masyarakat terhadap urgensi dokumen kependudukan. Isu tersebut diperkuat oleh beberapa hal yang menjadi penghambat ketercapaian nilai SPBE pada bidang administrasi kependudukan yaitu belum  tercapainya  tingkat  kepemilikan  dokumen  akta  kelahiran  dan  pelayanan  adminduk  online  mengenai pencatatan sipil.
Menurut survei PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) pada tahun 2022 Indonesia mendapatkan peringkat 77 dari 193 negara dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE dimana terdapat kenaikan 11 peringkat dari tahun 2020  yang  berada  di  urutan  107  (Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi, 2022).  Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu  adanya  peningkatan  pelayanan  administrasi  pencatatan  sipil  untuk mewujudkan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yakni “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih” serta meningkatkan indeks nilai SPBE Kabupaten Lombok Tengah. Temuan yang dihasilkan dari riset ini yaitu pengaplikasian framework TOGAF ADM guna perancangan Blueprint Enterprise Architecture SPBE  dengan  berdasarkan  domain  data  dan  informasi,  domain  proses  bisnis,  domain aplikasi, domain layanan serta domain teknologi  untuk menunjang  Disdukcapil Lombok Tengah  perihal peningkatan proses pencatatan sipil (Alhari, Witarsyah, et al., 2022).

## METODE PENELITIAN TOGAF ADM
TOGAF, yang juga dikenal sebagai kerangka kerja Arsitektur The Open Group , berupa sesuatu konstruksi arsitektur  yang  mencakup  secara  komprehensif  dalam  merancang,  merencanakan,  melaksanakan,  dan mengelola arsitektur perusahaan. TOGAF merupakan salah satu  dari tiga kerangka kerja yang paling sering digunakan  dalam  perancangan  arsitektur  dan  memiliki  pendekatan  yang  menyeluruh  (holistic)  (Safitri  & Pramudita, 2017). Berikut sejumlah fase yang dimuat pada TOGAF ADM.
Gambar 1. Framework TOGAF 9.2
Dalam perancangan ini memakai beberapa fase yakni fase Preliminary, fase Architecture Vision, fase Business Architecture, fase Information Systems Architecture. fase Technology Architecture.

## Analisis dan Perancangan Artefak
Enterprise  Architecture digunakan  oleh  organisasi  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  efisiensi  TI, mengurangi biaya dan risiko, meningkatkan kepuasan manajemen dan mempersingkat waktu pengembangan (Ilham  et  al.,  2022),  (Kotusev,  2017).  Dalam  pengembangan Enterprise  Architecture organisasi  atau perusahaan  perlu  mengadopsi  dan  mengembangkan framework sendiri  sebagaimana  yang  dibutuhkan  oleh organisasi  maupun  perusahaan. Framewok yang  diaplikasikan  dalam  penlitian  ini  yaitu The  Open  Group Architecture  Framework (TOGAF)  ADM  9.2  yang  berupa  7  (tujuh)  fase.  TOGAF  termasuk  ke  dalam  tiga framework yang  paling  sering  digunakan  dalam  perancangan  arsitektur  dan  memiliki  pendekatan  yang menyeluruh ( holistic ) (Safitri & Pramudita, 2017).
Tabel 1. Analisis dan Perancangan Artefak
Fase Arsitektur EA pada Penelitian Fase TOGAF ADM Preliminary Phase Preliminary Phase Architecture Vision Phase A: Architecture Vision Arsitektur Proses Bisnis Phase B: Business Architecture Arsitektur Layanan Phase A: Architecture Vision Phase B: Business Architecture Arsitektur Data dan Informasi Phase C: Information System Architecture – Data Architecture Arsitektur Aplikasi Phase C: Information System Architecture – Application Architecture Arsitektur Teknologi Phase D: Technology Architecture

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Preliminary Phase
Tahap  pertama  perancangan Arsitektur  Enterprise disebut  fase Preliminary .  Fase  ini  memulai  proses inisiasi  serta  persiapan  untuk  menerapkan  sebuah  arsitektur enterprise sebagaimana  yang  dibutuhkan  oleh bisnis organisasi. Salah satu  hasil yang diperoleh dari  tahap ini yaitu Priciples Catalog . Principles Catalog berfungsi guna menentukan jenis prinsip bisnis yang bisa digunakan sebagai panduan dalam mengembangkan
arsitektur  organisasi  yang  tepat.  Prinsip-prinsip  yang  tercantum  dalam  katalog  harus  memenuhi  kebutuhan organisasi  dalam  melangsungkan  proses  bisnis  sehingga  bisa  digunakan  sebagai  acuan  dalam  evaluasi  dan pengambilan keputusan(The Open Group, 2009).
Tabel 2. Principle Catalog Domain Rasional Implikasi Bisnis Manajemen  informasi  dalam  layanan yang  ada  pada  Disdukcapil  bisa diakses dengan cepat  dan mudah oleh semua  pihak  terkait  serta  mematuhi prinsip-prinsip  TI  sehingga  perbaikan proses bisnis dapat berjalan lancar. Untuk  menjalankan  aktivitas  bisnisnya Disdukcapil harus berhati-hati dalam mematuhi  hukum,  peraturan,  dan  kebijakan eksternal  serta  menerapkan  manajemen risiko. Data dan Informasi Data  yang  dimiliki  merupakan  asset penting yang mudah diakses, terjamin keamanan  dan  keakuratan  data,  serta memiliki keamanan data yang baik. Seluruh  pihak  yang  ada  pada  Disdukcapil perlu  memahami  data  yang  digunakan  dan mendapatkan  kemudahan  dalam  mengakses data-data yang tersedia. Aplikasi Aplikasi  yang  digunakan  bersifat independent  dan  mudah  digunakan oleh  seluruh  stakeholder  sehingga dapat membantu keberlangsungan proses bisnis. Aplikasi yang dikembangkan bisa diaplikasikan  secara  mudah  baik  oleh pemerintah  daerah  maupun  masyarakat sesuai dengan kebutuhan bisnis. Layanan Setiap  individu  atau  enttias  yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan, mencakup pengguna layanan dapat secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas proses bisnis yang ada. Layanan  yang  tersedia  dapat  melihat berbagai  sudut  pandang  untuk  memberikan pelayanan  yang  optimal,  bersifat  terbuka kepada  semua  pihak,  dapat  bertahan  dalam jangka  panjang,  dan  meningkatkan  kualitas bisnis pada Disdukcapil. Infrastruktur (Teknologi) Teknologi yang diterapkan pada proses bisnis  Disdukcapil  memiliki  standar sesuai  dengan  kesepakatan  antar stakeholder dan memiliki system back up serta keamanan data yang baik. Perlu dilakukan peninjauan terhadap teknologi yang digunakan secara berkala dan terdapat  system  back  up  dan  melakukan transfer data dan aplikasi menggunakan VPN atau LAN.
2. Architecture Vision
Fase  awal  dalam  ADM  yakni  fase Architecture  Vision ditujukan  guna  mendefinisikan  cakupan  atau jangkauan, stakeholder terkait  agar  perancangan  EA  yang  hendak  diimplementasikan  dapat  memperoleh persetujuan  pihak  organisasi. Output yang  dihasilkan  dari  fase  ini  berupa Solution  Concept  Diagram serta Value Chain Diagram. Berikut merupakan Tabel Value Chain dan Solution Concept Diagram.
Tabel 3. Value Chain Secondary
Activities Infrastructure • Peraturan Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah • Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah • Peraturan Perundang – Undangan
Human Resources
• Pengelolaan SDM
• Harmonisasi Manajemen Antar Pegawai • Pencanaan Keuangan
Technology Development • Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi Procurement • Pengadaan Kendaraan Dinas • Pengadaan Gedung Kantor Pemerintah Daerah
• Pengadaan Sarana dan Prasarana
Primary Activities Pendaftaran Penduduk • Pendataan Penduduk • Pindah Datang Penduduk • Identitas Penduduk
Pencatatan Sipil • Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
• Penerbitan Akta Kelahiran
• Pencatatan Perubahan Status, Pewarganegaraan serta Kematian
Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data • Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
• Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
• Kerjasama dan Invasi Dalam Pelayanan

## Gambar 2. Solution Concept Diagram
3. Arsitektur Proses Bisnis
Fase yang ketiga merupakan fase Arsitektur Proses Bisnis. Pada fase ini menjelaskan tata kelola, proses bisnis utama, organisasi, strategi bisnis dalam sebuah organisasi. Pada fase Arsitektur Proses Bisnis, penelitian ini berlandaskan pada Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dalam PermenPAN RB Nomor 19 Tahun  2018(Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia, 2018)  sebagai  pedoman  pembuatan  peta  Proses  Bisnis  pada  perancangan Enterprise  Architecture Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
Gambar 3. Peta Proses Bisnis

## 4. Arsitektur Layanan
Arsitektur Layanan merupakan arsitektur yang menjelaskan mengenai perancangan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi terkait penyediaan dan penggunaan layanan secara menyeluruh. Layanan pada SPBE dikategorikan dalam dua jenis yakni layanan publik dengan basis elektronik serta layanan administrasi pemerintahan dengan basis elektronik yang tertampung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95  Tahun  2018(Kementerian  Sekretariat  Negara,  2018)  terkait  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik. Output yang diperoleh dari fase ini yaitu Katalog Layanan.
Katalog  layanan  memuat  layanan  yang  ada  pada  DisDukcapil  Kabupaten  Lombok  Tengah.  Layanan DisDukcapil Kabupaten Lombok Tengah diambil dari program Pencatatan Sipil atau Peta Proses Bisnis Level 0. Layanan yang dipakai pada DisDukcapil Kabupaten Lombok Tengah merupakan jenis layanan publik untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  warga  yang  dimuat  oleh  Undang  –  Undang  No.  23  Tahun  2014(Pemerintah Republik  Indonesia,  2014)  mengenai  Pemerintah  daerah.  Tabel  berikut  adalah  Katalog  Layanan  Program Pencatatan Sipil pada Bidang Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kabupaten Lombok Tengah.
Tabel 4. Katalog Layanan Unit Kerja/Fungsi Proses Bisnis Layanan Kelahiran DPS 01.01.01 Pelayanan Akta Kelahiran Offline Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Offline DPS 01.01.02 Koordinasi Lintas Sektoral/Wilayah Pelayanan Koordinasi Lintas Sektoral/Wilayah DPS 01.01.03 Pelayanan Keliling Akta Kelahiran Pelayanan Keliling Dokumen Pencatatan Sipil DPS 01.01.04 Pelayanan Terintegrasi dengan Instansi Lain Akta Lahir Pelayanan Terintegrasi dengan instansi Lain DPS 01.01.05 Pelayanan Akta Kelahiran Online Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Online Perkawinan dan Perceraian DPS 01.02.01 Pelayanan Akta Perceraian Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Offline DPS 01.02.02 Pelayanan Akta Perkawinan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Offline DPS 01.02.03 Pelayanan Berita Acara Perkawinan dan Perceraian Pelayanan Berita Acara Perkawinan dan Perceraian DPS 01.02.04 Pelayanan Keliling Perkawinan dan Perceraian Pelayanan Keliling Dokumen Pencatatan Sipil DPS 01.02.05 Pelayanan Terintegrasi dengan Instansi Lain Perkawinan dan Perceraian Pelayanan Terintegrasi dengan instansi Lain Perubahan Status, Kewarganegaraan dan Kematian DPS 01.03.01 Pelayanan Akta Kematian Offline Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Offline DPS 01.03.02 Pelayanan Akta Pengakuan Anak Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Offline
DPS 01.03.03 Kewarganegaraan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Offline DPS 01.03.04 Pengelolaan Buku Pokok Kematian Pelayanan Pengelolaan Buku Pokok Kematian DPS 01.03.05 Pelayanan Keliling Perubahan Status, Kewarganegaraan dan Kematian Pelayanan Keliling Dokumen Pencatatan Sipil DPS 01.03.06 Pelayanan Terintegrasi dengan Instansi Lain Perubahan Status, Kewarganegaraan dan Kematian Pelayanan Terintegrasi dengan instansi Lain DPS 01.03.07 Pelayanan Akta Kematian Online Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Online
5. Arsitektur Data dan Informasi
Arsitektur data dan informasi bertujuan guna pemetaan kebutuhan data organisasi yang hendak diteruskan menjadi  rancangan  model  data.  Model  data  yang  dikonsepkan  akan  menunjang  pengintegrasian  data, pengontrolan aset data, serta penyelarasan data melalui implementasi strategi bisnis organisasi. Output yang didapatkan dari fase ini yaitu Data Dissemination Diagram. Berikut merupakan Data Dissemination Diagram pada Dinas Dukcapil Kabupaen Lombok Tengah.
Gambar 4. Data Dissemination Diagram
6. Arsitektur Aplikasi
Arsitektur Aplikasi melibatkan penetutan dan penjelasan tentang aplikasi yang dijalankan, sekaligus cara interaksi antar aplikasi guna mengolah data sebagaimana yang dibutuhkan oleh bisnis organisasi. Hasil output dalam  fase  ini  berupa  Katalog  Aplikasi.  Katalog  Aplikasi  melakukan  pendeskripsian  atas  aplikasi  yang dijalankan DisDukcapil Kabupaten Lombok Tengah untuk membantu proses bisnis layanan dan kegiatan yang terdapat dalam Bidang Pencatatan Sipil. Tabel berikut merupakan Katalog Aplikasi Bidang Pencatatan Sipil DisDukcapil Kabupaten Lombok Tengah.
Tabel 5. Katalog Aplikasi Nama Aplikasi Deskripsi Aplikasi Penyedia Aplikasi Unit Kerja Terkait SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Aplikasi  yang  digunakan  dalam memfasilitasi berbagai proses administrasi  kependudukan  seperti pendaftaran penduduk dan pencatatan  sipil.  Berbagai  informasi yang dihasilkan dari aplikasi tersebut Kementrian  Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI) Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten  Lombok Tengah
antara  lain  Akta  Kelahiran,  Kartu
Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan sejenisnya. SEMAIK Web  aplikasi  yang  berfungsi  untuk melakukan  pengajuan  persyaratan penerbitan  dokumen  administrasi kependudukan. Dinas  Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten  Lombok Tengah Bidang Pencatatan Sipil DisDukcapil Kabupaten  Lombok Tengah AQMS ( Automation Queue Management System ) Mesin  antri  otomatis agar penduduk lebih  nyaman  dan  aman  dalam mengantri. Dinas  Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten  Lombok Tengah Bidang Pencatatan Sipil DisDukcapil Kabupaten  Lombok Tengah Balai  Sertifikasi Elektronik (PSrE) (PSrE) Berfungsi  untuk  pemberian  Tanda Tangan Elektronik (TTE) Badan  Siber  dan Sandi Negara (BSSN) Bidang Pencatatan Sipil DisDukcapil Kabupaten  Lombok Tengah
7. Arsitektur Teknologi
Fase  Arsitektur  Teknologi  membahas  mengenai  infrastruktur  teknologi  yang  akan  memenuhi Standard Data Architecture serta menunjang Application Architecture (Aywandari et al., 2021) . Output yang diperoleh dari  fase  ini  adalah Environment  and  Location  Diagram yang  merupakan  penggambaran  dimana  lokasi penggunaan teknologi dan aplikasi itu berada. Pada tahap ini menggambarkan keterkaitan antara teknologi dan aplikasi. Berikut merupakan Environment  and Location Diagram pada Dinas Dukcapil Kabupaten  Lombok Tengah.

## Gambar 5. Environment and Location Diagram
8. Output Perancangan Enterprise Architecture Blueprint Enterprise Architecture merupakan output pada penelitian ini yang berfungsi untuk memetakan perencanaan transformasi  oleh  Disdukcapil Lombok  Tengah. Rencana perubahan bisnis dan teknologi  yang dilakukan  bertujuan  untuk  mencapai  rencana  strategis  jangka  panjang  organisasi.  Berikut  ini  merupakan pemetaan blueprint Enterprise Architecture yang dijalankan.

## Tabel 6. Blueprint Enterprise Architecture

## BLUEPRINT ENTERPRISE ARCHITECTURE DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Ruang Lingkup
Bidang Pencatatan Sipil
Arahan Strategi Organisasi Visi: “Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera,
Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya)”
Misi: “Pelayanan Umum Pemerintahan Yang Mudah, Cepat dan Bersih”
Domain Arsitektur Bisnis
• Pembaharuan Peta Relasi • Perancangan Peta Proses  Bisnis  Level
0,1, dan 2
• Redesign proses  bisnis
level 2 Dokumen Arahan Dasar • Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 • Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014
• Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018
• Rencana Strategi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026
• RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026
Domain Arsitektur Layanan • Perancangan layanan pada  Bidang  Pencatatan Sipil Domain Arsitektur Data dan Informasi • Pemetaan Entitas Data dengan Proses Bisnis dan Aplikasi
• Perancangan Model Konseptual Data
• Perancangan Model Diseminasi Data
Domain Arsitektur Aplikasi • Identifikasi fungsi aplikasi yang berkorelasi dengan proses bisnis dan entitas data organisasi
• Mengimprove  aplikasi yang sudah ada
• Penambahan  aplikasi
baru sesuai dengan Domain Arsitektur Infrastruktur (Teknologi)
• Melakukan  identifikasi  teknologi  standar  yang  digunakan  pada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Lombok Tengah.
• Mengidentifikasi  teknologi  yang  berkaitan  pada  aplikasi  yang digunakan.
• Perancangan Environment and Location Diagram
• Perancangan Platform Decomposition Diagram

## Solution Concept Diagram

## PENUTUP
Hasil  penelitian perancangan Enteprise Architecture pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghasilkan blueprint Enterprise Architecture yang dikonsepkan dengan framework TOGAF ADM sebagai kerangka  kerja  penyusunan  perancangan Enterprise  Architecture yang  berupa  fase Preliminary  Phase , Arsitektur Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Architecture Vision , Arsitektur Layanan, serta Arsitektur Teknologi.
Perancangan Enterprise Architecture ini juga berlandaskan pada PermenPAN RB No. 59 Tahun 2020 guna  melakukan  pengukuran  terhadap  capaian  kemajuan  implementasi  SPBE  dan  memacu  peningkatan kualitas implementasi SPBE dan pelayanan publik dalam Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Blueprint yang dihasilkan pada perancangan Enterprise Architecture ini dapat digunakan sebagai acuan solusi perbaikan pelayanan publik dan meningkatkan indeks ketercapaian SPBE pada Disdukcapil Lombok Tengah.

## DAFTAR RUJUKAN
Alhari, M. I., Febriyani, W., & Fajrillah, A. A. N. (2022). Meta-Analysis and Systematic Review: A Strategy and Dimension  to Achieve of Smart Village Concept. 4th International  Conference on Smart  Sensors and Application: Digitalization for Societal Well-Being, ICSSA 2022 , 90–95. https://doi.org/10.1109/ICSSA54161.2022.9870963
Arief, A., & Yunus Abbas, M. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE). PROtek : Jurnal  Ilmiah  Teknik Elektro , 8 (1),  1–6. https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978
Aywandari,  T.  L.,  Fajar,  S.,  Gumilang,  S.,  &  Nugraha,  R.  A.  (2021). Enterprise  Architecture  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (Spbe)  Pada  Domain  Infrastruktur  Di  Lingkungan  Kabupaten Kuningan Enterprise Architecture of Electronic-Based Government System in Infrastructure Domain in the Regional Government of Kuningan . 8 (5), 9107–9113. Dewi,  R.  S.,  Astiarasanti,  A.  H.,  &  Fahmi,  F. Z. (2022).  Pemantauan  dan  Evaluasi  Teknologi Informasi  di Pemerintah Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Journal of Digital Business and Innovation Management , 1 (1), 56–68. https://doi.org/10.1234/jdbim.v1i1.48676 Ilham, M., Amalia, A., & Fajrillah, N. (2022). Enterprise Architecture : A Strategy to Achieve e-Government Dimension of Smart Village Using TOGAF ADM 9 . 2 . 6 (August), 540–545.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (2020).
Irawan, B. (2015). E-Government sebagai  Bentuk  Baru dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. Jurnal Paradigma , 4 (3), 200–209. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). Indonesia Naik 11 Peringkat Hasil Survey e-Government PBB . Alhari, M. I., Nur Fajrillah, A. A., & Lubis, M. (2023). Business Value Assessment and IT Roadmap to Achieve e-Government Dimension of Smart Village using TOGAF ADM: A Case Study of Regency in Indonesia . March 2023 , 29–34. https://doi.org/10.1109/icitisee57756.2022.10057674
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018  tentang  Penyusunan  Peta  Proses  Bisnis  Instansi  Pemerintah. Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Nega Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia , 1–17.
Kementerian  Sekretariat  Negara.  (2018).  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , 110.
Kotusev,  S.  (2017).  Eight  Essential  Enterprise  Architecture  Artifacts. British  Computer  Society  (BCS) , February , 1–5. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH .
Indonesian  Presidential  Regulation  Number  95  of  2018  concerning  Electronic-Based  Government Systems, Media Hukum 110 (2018).
Penyusun, T. (2021). Laporan Hasil Evaluasi Fase I . Safitri,  N.,  &  Pramudita,  R.  (2017).  Pengembangan  Kerangka  Kerja  Arsitektur  Enterprise. Bina  Insani  Ict Journal , 4 (1), 73–82.
Supriyanto, S., Ridwan, A., Tamam, R., Santoso, M. I., Satria, D., & Mutaqin, A. I. S. (2021). Perancangan sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  (SPBE)  yang  Berkelanjutan  di  Provinsi  Banten. Journal Industrial Servicess , 7 (1), 171. https://doi.org/10.36055/12952 The Open Group. (2009). TOGAF Standard, Version 9.2, a Standard of The Open Group . Alhari,  M.  I.,  Witarsyah,  D.,  Nugraha,  R.  A.,  Nuraliza,  H.,  Azzahra,  S.  F.,  &  Rismadewi,  K.  A.  (2022).
Developing  IT  Strategic  Transformation  of  Smart  Village  Concept  for  Indonesian  Village  Model. Proceedings  -  International  Conference  Advancement  in  Data  Science,  E-Learning  and  Information Systems, ICADEIS 2022 , November . https://doi.org/10.1109/ICADEIS56544.2022.10037570