## PENANAMAN MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA

## Rahma Dian Hapsari
Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Jakarta rahmadhapsari@gmail.com
Imam Prakoso Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Jakarta imamprakoso90@ymail.com

## ABSTRACT
This  research  examines  the  impact  whether  foreign  direct  investment  (PMA)  can significantly  influence  the  gross  domestic  regional  product  (PDRB)  and  how moderation  variable  of  Unemployment  Rate  (TPT)  and  Human  Development  Index (IPM) also influence to Indonesian provinces as the research objects of this study. The data  was  taken from  2004-2013  (10 years). By  using General  Methods of  Moments (GMM), this research shows PMA does not have any impact on economic growth. On the  other  hand,  domestic  direct  investment  (PMDN)  is  able  to  increase  economic growth.  This  implies  that  PMA  only  funded  the  needs  to  less  strategic  investment sector.  To  boost  up  evenly  the  provincial  economic  growth,  government  should increase  the  incentive  on  investment  to  attract  foreign  investors  to  invest  on  less strategic sectors, and create incentive for domestic investors to maintain the business. Another conclusion is Indonesian workers are not developed due to the presence of PMA, and it indicates that there is  no transfer of  technology. Government  needs to maintain  PMDN  and  attract  investors  to  invest  in  other  sectors  that  are  still  not efficiently managed by PMDN.

## Keywords:  economic  growth  in  province,  foreign  direct  investment,  strategic investment

## ABSTRAK
Penelitian ini menguji dampak Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) dan bagaimanakah pengaruh hubungan moderasi yang lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) dengan  menggunakan  provinsi-provinsi  di  Indonesia  sebagai  objek  penelitian  dari tahun  2004-2013  (10  tahun).  Dengan  menggunakan General  Methods  of  Moments (GMM),  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  PMA  tidak  mampu  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mampu meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  dikarenakan  PMA  hanya  mengisi kebutuhan dana atas sektor yang kurang strategis. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian  provinsi  secara  merata  pemerintah  perlu  meningkatkan  insentif investasi untuk menarik investor asing berinvestasi pada sektor yang kurang strategis dengan mengupayakan insentif lain bagi investor dalam negeri untuk mempertahankan
usahanya. Kesimpulan lainnya adalah pekerja di Indonesia tidak berkembang dengan adanya  PMA,  artinya  tidak  terjadi  transfer  teknologi.  Pemerintah  perlu mempertahankan PMDN dan menarik investor untuk berinvestasi dalam sektor yang masih belum efisien dikelola oleh PMDN.
Kata  kunci :  pertumbuhan  ekonomi  provinsi,  penanaman  modal  asing,  investasi strategis

## PENDAHULUAN
Dari tahun ke tahun, pemerintah berusaha mengeluarkan paket investasi yang mampu  menarik  minat  investor  melalui  pengurangan  biaya  perusahaan  melalui perpajakan  atau  kemudahan  lainnya  (contohnya:  No.144/PMK.011/2012  dan No.76/PMK.011/2012). Investasi di suatu negara dapat bersumber dari investasi dalam negeri  maupun  investasi  asing.  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  maupun Penanaman Modal  Asing (PMA)  yang tepat sasaran akan sama-sama meningkatkan perekonomian  bangsa.  Investasi  tersebut  dapat  berbentuk  investasi  langsung  yakni berupa pembelian aset atau pembentukan usaha baru maupun investasi tidak langsung yakni berupa investasi di pasar uang dan pasar modal.
Peran PMA pada suatu perekonomian negara akan menentukan perekonomian tersebut.  Apabila PMA  hanya sebagai  tambahan modal untuk  memenuhi  kebutuhan yang tidak dapat ditutupi oleh PMDN, maka PMA hanya akan berdampak pada jangka pendek.  Hal  tersebut  dikarenakan  peran  penting  PMA  dalam  mentransfer  aset  akan semakin efisien. Sebaliknya, PMA dapat membawa inovasi kepada negara tuan rumah sehingga dapat mendorong perekonomian melalui kegiatan usaha  yang lebih efisien dan  efektif.  Peningkatan  ekonomi  melalui  pembelajaran  teknologi  asing  dan  cara lainnya  tidak  terlalu  efektif  pada  negara  berkembang  karena  memiliki  tingkat pendidikan yang kurang (Li & Liu 2005). Penelitian masih banyak yang masih pro dan kontra,  menjadikan  fenomena  tersebut  masih  menarik  untuk  diuji  terlebih  dengan menggunakan sampel yang lebih spesifik yaitu provinsi-provinsi di Indonesia.
Investasi  yang  dilakukan  asing  dapat  secara  langsung  memengaruhi  jumlah permodalan,  meningkatkan  kualitas  SDM  dan  memajukan  perkembangan  teknologi pada negara yang dituju (De Mello 1999). Namun, PMA hanya dapat meningkatkan output dalam  jangka  pendek  dan  membatasi  pertumbuhan  ekonomi  dalam  jangka panjang  karena return atas  modal  asing  tersebut  akan  mengalami  penurunan  dalam jangka  panjang (diminishing  marginal  productivity  of  capital) jika  tidak  terdapat inovasi yang berarti. Hal ini mengakibatkan pengaruh PMA terhadap perekonomian akan bervariasi, tergantung pada kondisi tertentu. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa PMA dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia (Latip 2009),  peran  PMA  menentukan  keefektifan  pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan ekonomi. Penelitian lainnya membuktikan tidak ada peningkatan produktivitas yang signifikan antara perusahaan yang diakuisisi oleh pihak asing atau domestik di Cina
Volume 19 No. 2, Agustus 2016
sehingga transfer teknologi belum tentu berjalan dengan baik (Wang dan Wang 2015). Bertolak dari hasil-hasil penelitian  yang masih bervariasi, maka penelitian ini dapat memberikan gambaran baru terhadap literatur ilmiah.
PMA  tidak  mampu  meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  karena pemerintah  Indonesia  memprioritaskan  sektor  strategis  untuk  dikelola  dengan menggunakan  PMDN.  Hal  ini  diperkuat  dengan  kemampuan  PMDN  dalam meningkatkan  perekonomian  provinsi.  Pemerintah  perlu  untuk  mempertahankan PMDN  dibandingkan  PMA  untuk  meningkatkan  perekonomian  di  setiap  provinsi sehingga  perekonomian  Indonesia  menjadi  lebih  merata.  Dengan  membandingkan hasil kesimpulan penelitian ini, serta penelitian Wang dan Wang (2015) terkait dampak akuisisi  oleh  pihak  asing,  PMA  belum  teruji  dalam  meningkatkan  perekonomian disetiap propinsi. Pemerintah perlu mempertahankan strategi investasi untuk menarik investor  asing  namun  mendorong  mereka  untuk  berinvestasi  di  sektor  yang  belum mampu diolah oleh pihak dalam negeri.
Tidak  seperti  banyak  penelitian  sebelumnya,  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)  tidak  mampu  berpengaruh  terhadap  perekonomian  provinsi  karena  IPM  di Indonesia tidak terlalu tinggi dibandingkan negara lainnya. Dengan demikian, pekerja di  Indonesia  tidak  berkembang  atau  tidak  terjadi  transfer  teknologi  yang  optimal. Penelitian  ini  juga  memberikan  pandangan  baru  bagi  literatur  bahwa  dalam  skala yurisdiksi  yang  lebih  kecil  (provinsi),  PMA  belum  tentu  mampu  meningkatkan perekonomian  negara.  Selain  itu  dalam  kondisi  yang  sama,  pertumbuhan perekonomian sebelumnya tidak berpengaruh terhadap perekonomian masa sekarang karena tidak adanya trade barrier pada tingkat provinsi.
Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia melakukan kegiatan otonomi daerah. Pengujian dengan menggunakan tahun setelah otonomi daerah akan menarik karena kebijakan  dan  kondisi  daerah  memegang  peranan  penting  dalam  keefektifan  PMA karena  hanya  terkonsentrasi  pada  wilayah  Jabodetabek,  Jawa  Barat  dan  Papua. Pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  untuk  dapat  mandiri  dalam  membangun daerahnya dan menggunakan PMA dan PMDN dengan efisien. Pertanyaan penelitian ini  adalah  apakah  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  dapat  berpengaruh  signifikan terhadap  Pendapatan  Daerah  Regional  Bruto  (PDRB)  dan  bagaimanakah  pengaruh hubungan  moderasi  yang  lain  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  dan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)?
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pandangan baru terhadap literatur terkait, dan dapat  memberikan masukan bagi  pemerintah dalam  melakukan perencanaan ekonomi domestik. Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Arus Kas Asing dan Produk Domestik Regional Bruto
Investasi  yang  saat  ini  sedang  ditingkatkan  oleh  negara-negara  berkembang adalah dalam bentuk PMA. Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal,  PMA  adalah  kegiatan  menanam  modal  untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal  asing,  baik  yang  menggunakan  modal  asing  sepenuhnya  maupun  yang berpatungan  dengan  penanam  modal  dalam  negeri.  PMA  yang  didefinisikan  oleh Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  mencakup  modal  asing  langsung (foreign  direct  investment/FDI) yang  didaftarkan  pada  BKPM.  Investasi  yang didaftarkan pada BKPM akan diakui negara dan memiliki nilai yang relatif besar.
Data  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  menunjukkan  pada  tahun  1998, PMA  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  yaitu  senilai  10  Miliar  USD dengan 416 proyek. Hal  ini dikarenakan pelemahan nilai  tukar rupiah setelah krisis moneter di Indonesia. PMA terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pola yang berbeda  tampak  pada  penanaman  modal  dalam  negeri  (PMDN),  yang  mengalami peningkatan  pesat  saat  tahun  1996  senilai  Rp18  triliun  dengan  jumlah  proyek  453. Namun  nilai  PMDN  terus  menurun  sampai  tahun  1999  krisis,  dan  terus  mengalami fluktuasi  sampai  dengan  diterapkannya  otonomi  daerah  tahun  2001.  Setelah  tahun 2001,  PMDN  mengalami  peningkatan  tiap  tahunnya  sampai  pada  tahun  2006  yang mengalami penurunan. Kemudian pada tahun tahun 2007 kembali naik menjadi senilai Rp34  triliun  dengan  jumlah  proyek  164  proyek.  Tahun  2008  PMDN  mengalami penurunan  kembali  akibat  krisis.  Fluktuasi  tersebut  rendah  karena  dipengaruhi  oleh sentimen investasi di Indonesia yang rendah dalam ketidakpastian ekonomi.
Arus  permodalan  yang  efektif  dapat  memajukan  perusahaan  sehingga meningkatkan laju perekonomian pada suatu daerah. Sebagai contoh, perekonomian di  Kabupaten  Kolaka  (Sulawesi  Tenggara)  memiliki  kemajuan  ekonomi  yang  pesat setelah  beroperasinya  Unit  Metalurgi  milik  PT  Aneka  Tambang  (Persero)  Tbk. Peningkatan  modal  baik  dalam  bentuk  PMDN  dan  PMA  mampu  meningkatkan potensi daerah dan perkembangan manusia di Indonesia melalui pembelajaran ataupun penyerapan teknologi asing yang lebih maju. Namun, Li dan Liu (2005) menemukan bahwa  pembelajaran  tersebut  tidak  terlalu  efektif  pada  negara  berkembang  karena memiliki tingkat pendidikan yang kurang.
Penelitan yang dilakukan De Mello (1999) berkesimpulan bahwa PMA dapat secara langsung memengaruhi jumlah permodalan, meningkatkan kualitas SDM dan memajukan perkembangan teknologi pada negara yang dituju. Dengan meningkatnya produktifitas  dan  pengembangan  teknologi  yang  efektif  akibat  PMA  maka perekonomian  daerah-daerah  di  Indonesia  akan  meningkat.  Ostry et  al. (2010) menyatakan bahwa meskipun manfaat yang diterima cukup besar, besarnya arus asing dapat  merupakan aksi  investor  yang melindungi  nilai  investasinya sehingga bersifat
Volume 19 No. 2, Agustus 2016
sementara dan dapat memengaruhi tingkat suku bunga. Sehingga PMA kemungkinan besar akan meningkatkan output dalam jangka pendek dan membatasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena sensitif terhadap tingkat suku bunga dan terjadi penurunan  produktifitas  modal  dalam  jangka  panjang (diminishing  marginal productivity of capital).
Banyak  penelitian  sebelumnya  yang  membuktikan  hubungan  positif  antara arus asing dan pertumbuhan (Adams & Opoku 2015). Namun hubungan tersebut dapat bervariasi pada kondisi tertentu. Ada hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada  100  negara  (Aizenman,  Jinjarak,  &  Park  2013).  Pengaruh  PMA  terhadap pertumbuhan ekonomi dapat bergantung pada kondisi perekonomian dunia pada waktu tertentu  (Gui-Diby  2014).  Pada  periode  sebelum  1994,  PMA  memiliki  hubungan negatif  terhadap  perekonomian  negara-negara  di  Afrika  sedangkan  pada  tahun sesudahnya  hubungan  tersebut  menjadi  positif.  Tahun  1994–2012  pada  studi  lintas negara  menemukan  bahwa  secara  umum  arus  modal  asing  dapat  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  namun  masih  terdapat  kondisi-kondisi  yang  membuat hubungan tersebut tidak berlaku (Almfraji & Almsafir 2014).
Di  Indonesia,  PMA  dibuktikan  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi provinsi (Latip 2009). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan rentang waktu  yang panjang (10 tahun) dan mengkontrol variabel dependen dengan lagged  value. Selain  itu,  karena  setiap  negara  akan  melindungi  kepentingan  warga negaranya  sehingga  PMA  belum  tentu  memiliki pengembalian  investasi  yang  besar karena diutamakan untuk investasi yang tidak sanggup dimodali melalui PMDN (PMK no.144/PMK.011/2012). Pernyataan itu dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan (Feeny, Iamsiraroj, & McGillivray 2014) bahwa di negara kepulauan pasifik dimana peluang investasi asing sangat kecil, terbukti tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Penelitian lainnya membuktikan tidak  ada peningkatan produktifitas  yang signifikan antara perusahaan yang diakuisisi oleh pihak asing atau domestik di  Cina sehingga transfer teknologi belum tentu berjalan dengan baik (Wang & Wang 2015). Disisi  lain,  dalam  jangka  panjang  modal  tersebut  akan  mengalami  penurunan produktivitas,  sehingga  investasi  asing  langsung  dan  tidak  langsung  akan  memiliki dampak yang serupa. Dengan demikian pengujian apakah PMA dapat meningkatkan perekonomian provinsi masih menarik untuk dilakukan.

## Perumusan Hipotesis
Penelitian  ini  menggunakan  tingkat  tenaga  kerja  karena  memiliki  dampak positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebagai input dalam  menciptakan  barang produksi. Variabel TPT sebagai variabel  moderasi akan melemahkan hubungan antara PMA dan PDRB. Variabel moderasi lain yang digunakan pada penelitian ini adalah IPM.  Hal  ini  dikarenakan  peningkatan  pertumbuhan  tersebut  sangat  bergantung kepada produktifitas pekerja bukan jenis investor (Wang & Wang 2015). Penelitian ini menggunakan variabel PMDN untuk mengganti variabel PMA agar dapat memberikan
bukti  yang  lebih  beragam.  Berdasarkan  argumentasi  dan  riset  terdahulu,  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H1: PMA memiliki pengaruh positif terhadap PDRB.
H2: Tingkat  Pengangguran  Terbuka  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap hubungan PMA dan PDRB.
H3: Indeks  Pembangunan  Manusia  memiliki  pengaruh  positif  terhadap hubungan PMA  dan PDRB.
Model penelitian disajikan pada Gambar 1 berikut.
Keterangan : PMA = Penanaman Modal Asing IPM = Indeks Pembangunan Manusia PDRB  = Produk Domestik Regional Bruto TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka
Gambar 1 Model Penelitian

## METODA PENELITIAN

## Sampel dan Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data  yang  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  dan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  dengan  rentang  waktu observasi  2004-2013  (10  tahun).  Provinsi  baru  yaitu  Sulawesi  Barat  menggunakan data  provinsi  sebelum  pemekaran  yaitu  Sulawesi  Selatan.  Penelitian  belum menggunakan provinsi Kalimantan Utara sebagai sampel karena data pada BPS belum menyediakan  data  untuk  provinsi  tersebut.  Jumlah  observasi  pada  seluruh  variabel berjumlah 330 sampel.

## Model Penelitian
Dengan  menggunakan  provinsi-provinsi  di  Indonesia  sebagai  sampel, penelitian ini mengestimasi dan menjawab hipotesis penelitian dengan menggunakan model  penelitian  umum  (Model  1)  dengan  beberapa  model  lain  sebagai robustness test . Robustness test dilakukan dengan menggunakan variabel moderasi TPT dan IPM
H2 H3 H1 PMA IPM TPT PDRB
Volume 19 No. 2, Agustus 2016
dan mengganti variabel PMA dengan PMDN. Definisi variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Definisi Variabel Nama Variabel Definisi PDRB Produk Domestik Regional  Bruto. Pertumbuhan nilai tambah (nilai produksi  (output)  dikurangi  biaya  antara)  yang  timbul  dari  seluruh sektor perekonomian (termasuk migas) pada suatu provinsi. PMA Arus  Penanaman  Modal  Asing. Arus  modal  asing  yang  digunakan untuk investasi pada kegiatan yang dikategorikan sebagai penanaman modal asing. Nilai PMA disajikan dalam nilai logaritma natural. PMDN Penanaman Modal Dalam Negeri. Arus modal dalam negeri  diukur dengan  jumlah  arus  modal  dalam  negeri  yang  digunakan  untuk investasi pada kegiatan usaha di dalam negeri INF Indeks  Harga  Konsumen. Indeks  yang  menghitung  rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IPM Indeks  Pembangunan  Manusia. Indeks  yang  mengukur  capaian pembangunan  manusia  berbasis  sejumlah  komponen  dasar  kualitas hidup  dengan  dimensi  seperti  umur  panjang  dan  sehat,  pengetahuan, dan kehidupan yang layak. TPT Tingkat  Pengangguran  Terbuka. Tenaga  kerja  yang  sungguh- sungguh tidak mempunyai pekerjaan karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. APK Angka  Partisipasi  Kasar. Proporsi  anak  sekolah  pada  suatu  jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
Penelitian  ini  menggunakan  tingkat  tenaga  kerja  karena  memiliki  dampak positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  input  dalam  menciptakan  barang produksi.  Berbeda  dengan  penelitian  ini,  Solomon  (2011)  menggunakan  variabel tenaga  kerja  sebagai  variabel  moderasi  terhadap  hubungan  antara  PMA  dengan pertumbuhan ekonomi karena tenaga kerja mampu menularkan teknologi yang dibawa oleh  negara  asing  bagi  negara  yang  dituju.  Seperti  penelitian  tersebut,  peneliti melakukan robustness test dari model penelitian yaitu dengan menggunakan variabel moderasi (influencing  factor) terhadap  variabel  PMA  dengan  variabel  TPT  dimana TPT akan melemahkan hubungan antara PMA dan PDRB. Karena tren pertumbuhan penduduk Indonesia yang selalu meningkat maka TPT dapat menjadi ukuran yang baik dalam melihat banyaknya jumlah pekerja di Indonesia.
Variabel moderasi lain yang digunakan pada penelitian ini adalah IPM. Hal ini dikarenakan  peningkatan  pertumbuhan  tersebut  sangat  bergantung  kepada produktifitas  pekerja  bukan  jenis  investor  (Wang  &  Wang  2015).  Penelitian  ini menggunakan variabel PMDN untuk mengganti variabel PMA agar dapat memberikan bukti yang lebih beragam.
PDRBit = α + β1 PMAit + β2 APKit + β3 PDRBit-1 + β4 INFit + β5 IPMit + β6 TPTit + β7PDRBit-1 +µi + εit .............................................................................................................................  1
PDRBit = α + β1 PMAit + β2 APKit + β3 PDRBit-1 + β4 INFit + β5 IPMit + β6 TPTit + β6 PMA*TPTit + β8 PDRBit-1 +µi + εit ....................................................................................................  2 PDRBit = α + β1 PMAit + β2 APKit + β3 PDRBit-1 + β4 INFit + β5 IPMit + β6 TPTit + β6 PMA*IPMit + β8 PDRBit-1 +µi + εit ....................................................................................................  3 Keterangan :
PDRB it : Produk Domestik Regional Bruto tahun sekarang PMA it : Penanaman Modal Asing tahun sekarang PMDN it : Penanaman Modal Dalam Negeri tahun sekarang APK it : Angka Partisipasi Kasar tahun sekarang
PDRB it-1
: Produk Domestik Regional Bruto  tahun  sebelumnya INF it : Indeks Harga Konsumen tahun sekarang IPM it : Indeks Pembangunan Manusia tahun sekarang TPT it : Tingkat Pengangguran Terbuka tahun sekarang
Penggunaan Ordinaty Least  Square pada penelitian ini tidak tepat  meskipun nilai error tidak  saling  berkorelasi  karena  model  penelitian  menggunakan  variabel eksogen (variabel instrumen) yang merupakan lagged dari dependen variabel sehingga kedua variabel tersebut merupakan fungsi dari µ. Dengan demikian, model penelitian ini diestimasi dengan menggunakan metode generalized method of moments ( GMM ) karena dapat memberikan estimasi yang baik dari efek jangka pendek dalam model. Selain  itu GMM juga  mampu  menangkap  potensi  endogenitas  dan  autokorelasi. Namun, GMM memiliki  kelemahan  dalam  memperlakukan  efek  lain  di  luar  model yang  memiliki  kemungkinan  besar  untuk  berkorelasi  dengan  variabel  eksogen  di dalam model (Nickell 1981).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Tabel  2  merangkum  statistik  deskriptif  dan  definisi  variabel  dari  data  yang digunakan  pada  penelitian  ini.  Secara  rata-rata  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) pada setiap provinsi pada rentang observasi tumbuh sebesar 15 persen dengan pertumbuhan tertinggi (76 persen) dan penurunan pertumbuhan tertinggi (-13 persen) terdapat  pada  provinsi  Papua.  Pertumbuhan  tertinggi  tersebut  disebabkan  oleh kenaikan produksi  pada  sub  sektor penambangan tanpa migas (konsentrat tembaga) sedangkan  penurunan  disebabkan  oleh  jatuhnya  jumlah  ekspor.  Jumlah  PMA  pada setiap provinsi  bervariasi  bahkan ada provinsi  yang tidak memiliki  arus PMA  yaitu Aceh dan Bengkulu pada tahun tertentu. Adapun provinsi  yang memiliki arus PMA yang tinggi setiap tahunnya adalah DKI Jakarta.
Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Rata-rata Maksimum Minimum Std. Deviasi PDRB 0,15 0,76 -0,13 0,07 PMA 24,05 32,20 0 8,92 INF 129,04 167,16 107,68 14,13 IPM 71,05 78,59 60,60 3,41 TPT 7,48 18,91 1,79 3,24 APK 63,40 90,04 37,92 11,11
Sumber: data penelitian
Peningkatan  harga  barang  konsumsi  (INF)  terbesar  (167,16)  terjadi  pada provinsi Maluku Utara sedangkan terendah (107,68) terjadi pada provinsi Kepulauan Riau. Secara rata-rata 10 tahun, tidak terdapat pola khusus terkait karakteristik daerah seperti  penduduk,  geografis,  iklim  dan  lainnya.  Contohnya:  meskipun  Sumatera Selatan  memiliki  INF  terbesar  di  Indonesia,  namun  provinsi  tetangganya  tidak  ada yang menempati sepuluh terbesar. Provinsi dengan IPM terbesar di Indonesia adalah DKI Jakarta yang pada tahun 2013 memecahkan rekor IPM tertinggi di Indonesia yaitu 78,59.
IPM  terendah  dimiliki  oleh  provinsi-provinsi  di  Nusa  Tenggara  dan  Papua. Sebaliknya, pemerintah provinsi Bali mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak  bagi  penduduknya  sehingga  memiliki  tingkat  pengangguran  terbuka  yang sangat kecil pada tahun 2013 yaitu 1,79 persen. Sedangkan secara rata-rata 10 tahun, tingkat pengangguran terbesar dimiliki olah provinsi maju seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Provinsi DI Yogyakarta memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) terbesar pada tahun  2013  yang  mencapai  90,04  persen  sedangkan  terendah  adalah  provinsi Gorontalo pada tahun 2004 yang mencapai 37,92 persen. Namun dalam empat tahun terakhir  seluruh  provinsi  di  Indonesia  (kecuali  Papua)  memiliki  tingkat  APK  lebih besar  dari  50  persen.  Meskipun  APK  di  Indonesia  mencapai  63,40  persen,  namun angka tersebut termasuk rendah dibandingkan negara lain di dunia.
Dengan melihat Tabel 3 (Lampiran 1), secara rata-rata dari tahun 1990-2015, baik PMA dan PMDN, keduanya memiliki investasi terbesar pada industri makanan dan farmasi. Selain dari kedua industri tersebut, porsi PMA banyak ditempatkan pada industri  yang  membutuhkan  investasi  dan  teknologi  yang  sangat  besar  dengan pengembalian  yang  lama  seperti  pertambangan,  pengolahan  logam  dan  elektronika. Sedangkan PMDN cukup banyak yang ditempatkan pada industri yang berhubungan dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti listrik, air, kertas (olahan serbuk kayu) dan tanaman pangan. Selain itu, kelima terbesar industri PMDN memiliki permintaan  yang  besar  dan  relatif  stabil  sehingga  harga  komoditasnya  tidak  terlalu jatuh. Sebaliknya, pada PMA terutama industri pertambangan, pengolahan logam dan elektronika memiliki harga komoditas yang tidak stabil atau cenderung menurun.
Volume 19 No. 2, Agustus 2016
Hasil  regresi  pada  Tabel  4  (Lampiran  1)  penelitian  Model  1  dan  Model  3 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara PMA dan PDRB. Hal ini mengindikasikan PMA hanya mengisi kekurangan modal yang tidak dapat ditutupi oleh PMDN. Di antara negara berkembang, PMA dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada negara yang menganut perekonomian terbuka dan memiliki penghasilan perkapita yang relatif besar (Sarkar 2007). Sebaliknya, PMDN mampu meningkatkan perekonomian  di  setiap  provinsi,  terlihat  pada  Tabel  4  model  4  yang  dikarenakan sulitnya aturan investasi  di  Indonesia bagi  pihak  asing. Hal  ini memperkuat  dugaan bahwa investasi yang memiliki pengembalian yang besar (sektor strategis) diutamakan untuk diolah oleh penduduk domestik. Fenomena ini juga dapat mengindikasikan tidak adanya  sinergi  antara  pihak  asing  dan  dalam  negeri  dalam  menjalankan  bisnis  di Indonesia (Ndikumana & Verick 2008).
Berbeda  dengan  model  lainnya,  Model  2  membuktikan  hubungan  negatif antara PMA dan PDRB yang dikarenakan cukup banyak porsi PMA ditujukan pada industri yang tidak terlalu berkaitan dengan perekonomian domestik  (Akinlo 2004). Selanjutnya, interaksi TPT menunjukkan tanda yang positif sehingga semakin besar pengangguran maka semakin memperkuat hubungan negatif antara PMA dan PDRB. Hal ini yang membuktikan dalam penelitian ini PMA dan PDRB memiliki hubungan negatif yang signifikan.
Pada  keseluruhan  model  ditemukan  bahwa  PDRB  pada  tahun  sebelumnya tidak  mampu  mempengaruhi  atau  memprediksi  PDRB  pada  tahun  berjalan.  Hal  ini wajar  karena  sampel  penelitian  adalah  provinsi  dalam  suatu  negara  dimana  setiap provinsi  tidak  memiliki  hukum  khusus  yang  dapat  mencegah  pelaku  bisnis  untuk keluar  dari  wilayahnya.  Selain  itu  ada  kecenderungan  populasi  di  Indonesia terkonsentrasi  di  pulau Jawa sehingga penduduk  provinsi  di luar  Jawa akan tertarik untuk beraktivitas di pulau Jawa.
Variabel  kontrol  IPM  tidak  memiliki  hubungan  yang  signifikan  terhadap PDRB termasuk hubungannya sebagai moderasi antara variabel PMA dan PDRB. IPM di Indonesia termasuk dalam kelas menengah urutan ke 108 dari 187 negara. Namun dengan  membandingkan  pada  negara  yang  memiliki  besaran  perekonomian  seperti Indonesia,  IPM  tersebut  tergolong  kecil.  Selain  itu  penelitian  ini  menemukan hubungan  positif  antara  TPT  dan  INF  pada  Model  2  dengan  PDRB.  Tingkat permintaan  yang  tinggi  di  Indonesia  mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di setiap provinsi, namun karena keterbatasan penawaran maka tidak jarang komoditas di  Indonesia  mengalami  peningkatan  harga  (INF).  Bentuk  fase  ekonomi  Indonesia yang masih agraris menyebabkan kebutuhan akan pekerja lapangan  yang besar. Hal ini  mengakibatkan  apabila  masyarakat  berpartisipasi  dalam  pendidikan  maka perekonomian mereka kurang tumbuh. Riset memberi temuan bahwa ada  hubungan negatif antara APK dan PDRB yang tidak terjadi di negara maju.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dibuktikan bahwa PMA tidak mampu meningkatkan pertumbuhan  perekonomian  regional  karena  pemerintah  Indonesia  memprioritaskan sektor strategis untuk dikelola dengan menggunakan PMDN. Hal ini diperkuat dengan kemampuan  PMDN  dalam  meningkatkan  perekonomian  provinsi.  Tidak  seperti banyak  penelitian  sebelumnya,  IPM  tidak  mampu  berpengaruh  terhadap perekonomian  provinsi  karena  IPM  di  Indonesia  tidak  terlalu  tinggi  dibandingkan negara lainnya. Dengan demikian, pekerja di Indonesia tidak berkembang atau tidak terjadi transfer teknologi yang optimal.
Pemerintah  perlu  untuk  mempertahankan  PMDN  dibandingkan  PMA  untuk meningkatkan  perekonomian  di  setiap  provinsi  sehingga  perekonomian  Indonesia menjadi  lebih  merata.  Dengan  membandingkan  hasil  kesimpulan  penelitian  ini  dan penelitian yang dilakukan Wang dan Wang (2015) terkait dampak akuisisi oleh pihak asing,  PMA  belum  teruji  dalam  meningkatkan  perekonomian  disetiap  provinsi. Sehingga  pemerintah  perlu  mempertahankan  investor  asing  namun  hanya  untuk mendorong investasi di sektor yang belum mampu diolah oleh pihak dalam negeri.

## Keterbatasan dan Saran
Keterbatasan penelitian ini adalah kesulitan dalam pencarian data regional per provinsi  sehingga  penggunaan  data  kurang  panjang.  Keterbatasan  lain  dalam penelitian ini juga belum melihat dari segi infrastruktur, yang dilihat hanya panjang jalan  dan  sektor  strategis,  sedangkan  masih  banyak  infrastruktur  lain,  antara  lain, bandara,  pelabuhan,  rel  kereta  api,  telepon,  listrik  dan  lain  lain.  Penelitian  ini  tidak mampu  mengukur multiplier  effect dari  PMA  dan  PMDN  terhadap  pertumbuhan ekonomi apabila diasumsikan mereka berinvestasi pada industri yang sama. Penelitian berikutnya  diharapkan  mampu  menunjukkan  pengaruh  investasi  dengan  data infrastruktur yang lain seperti tingkat fertilitas, tingkat pendidikan dan modal manusia terhadap perekonomian jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams,  Samuel,  dan  Eric  Evans  Osei  Opoku.  2015.  “Foreign  direct  investment,
regulations and growth in sub-Saharan Africa.” Economic Analysis and Policy 47 (C): 48–56. https://doi.org/10.1016/j.eap.2015.07.001.
Aizenman,  Joshua,  Yothin  Jinjarak,  dan  Donghyun  Park.  2013.  “Capital  Flows  and Economic Growth in the Era of Financial Integration and Crisis, 1990-2010.” Open Economies Review . https://doi.org/10.1007/s11079-012-9247-3.
Akinlo,  A.  Enisan.  2004.  “Foreign  direct  investment  and  growth  in  Nigeria.  An empirical  investigation.” Journal  of  Policy  Modeling 26  (5):  627–39.
https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2004.04.011.
Almfraji, Mohammad Amin, dan Mahmoud Khalid Almsafir. 2014. “Foreign Direct Investment  and  Economic  Growth  Literature  Review  from  1994  to  2012.”
Procedia - Social and Behavioral Sciences , 2014.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.668.
Feeny,  Simon,  Sasi  Iamsiraroj,  dan  Mark  McGillivray.  2014.  “Growth  and  Foreign Direct Investment in the Pacific Island countries.” Economic Modelling , 2014. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.11.018.
Gui-Diby,  Steve  Loris.  2014.  “Impact  of  foreign  direct  investments  on  economic
growth  in  Africa:  Evidence  from  three  decades  of  panel  data  analyses.” Research in Economics 68 (3): 248–56. https://doi.org/10.1016/j.rie.2014.04.003.
Latip,  Dedi.  2009.  “Analisa  pengaruh  penanaman  modal  asing  langsung  (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi regional propinsi tahun 2000-2006.”
Li,  Xiaoying,  dan  Xiaming  Liu.  2005.  “Foreign  Direct  Investment  and  economic growth: An increasingly endogenous relationship.” World Development 33 (3):
393–407. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.11.001.
Mello,  L.R.  De.  1999.  “Foreign  direct  investment-led  growth:  evidence  from  time series  and  panel  data.” Oxford  Economic  Papers 51  (1):  133–51. https://doi.org/10.1093/oep/51.1.133.
Ndikumana, Léonce, dan Sher Verick. 2008. “The linkages between FDI and domestic investment:  Unravelling  the  developmental  impact  of  foreign  investment  in sub-Saharan Africa.” Development Policy Review , 2008.
https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2008.00430.x.
Nickell,  Stephen.  1981.  “Biases  in  Dynamic  Models  with  Fixed  Effects.”
Econometrica 49 (6): 1417–26. https://doi.org/10.2307/1911408.
Ostry, Jonathan D., Atish R. Ghosh, Karl Habermeier, Marcos Chamon, Mahvash S. Qureshi,  dan  Dennis  B.S  Reinhardt.  2010.  “Capital  inflows:  The  role  of controls.” International Monetary Fund , 2010.
Sarkar, Prabirjit. 2007. “Does Foreign Direct Investment Promote Growth? Panel data and  Time  Series  Evidence  from  Less  Developed  Countries,  1970-2002.” MPRA .
Solomon, E.M. 2011. “Foreign direct investment, host country factors and economic growth.” Ensayos Revista de Economia 30 (1): 41–70.
Wang,  Jian,  dan  Xiao  Wang.  2015.  “Benefits  of  foreign  ownership:  Evidence  from foreign  direct  investment  in  China.” Journal  of  International  Economics 97
(2): 325–38. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2015.07.006.

## LAMPIRAN 1
Tabel 3 Lima Urutan Terbesar Industri berdasarkan PMDN dan PMA (rata-rata tahun 1990-2015) PMDN PMA Industri Porsi Urutan Industri Porsi Urutan Industri Makanan 14% 1 Industri Makanan 17% 1 Listrik, Gas dan Air 11% 2 Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 14% 2 Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi 9% 3 Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi 11% 3 Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan 8% 4 Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik 9% 4 Tanaman Pangan dan Perkebunan 8% 5 Pertambangan 7% 5 Tabel 4 Ringkasan Hasil Regresi Variabel Prediksi Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 CONS -       0,1835 -       0,0420 0,5131 -       0,0349 0,4660 0,8520 0,6020 0,8160 PMA + -       0,0024 -       0,0088 -       0,0306 0,1600 0,0740 0,4430 PMDN + 0,0023 0,0020 INF + 0,0033 0,0040 0,0034 0,0025 0,1200 0,0970 0,1350 0,1060 IPM + 0,0001 -       0,0012 -       0,0104 -       0,0023 0,9780 0,6360 0,5060 0,3890 TPT + 0,0037 -       0,0156 0,0035 0,0038 0,0760 0,1040 0,0960 0,0490 APK + -       0,0012 -       0,0008 -       0,0011 -       0,0010 0,0580 0,2030 0,0750 0,0540 PMA_TPT - 0,0008 0,0630 PMA_IPM + 0,0004 0,4720 PDRBt-1 0,0834 0,0269 0,0728 0,0799 0,4800 0,8420 0,5790 0,4660 Keterangan :
Hubungan yang signifikan pada alpha = 1 persen, 5 persen, atau 10 persen Model 1  : Model dasar penelitian yaitu melihat hubungan antar variable PMA terhadap PDRB Model 2   : Pengembangan dari Model 1 dengan menggunakan variabel moderasi TPT terhadap hubungan antara PMA dan PDRB ( robustness test) Model 3  : Pengembangan dari Model 1 dengan menggunakan variabel moderasi IPM terhadap hubungan antara PMA dan PDRB ( robustness test) Model 4 : Pengembangan dari Model 1 dengan menggunakan variabel dependen PMDN yang menggantikan PMA ( robustness test)

## LAMPIRAN 2
Tabel 5 Daftar Provinsi Sampel dan Nilai Rata-Rata Indikator Tahun 2004-2014
Provinsi Pertumbuhan PDRB PMA (juta US$) PMDN (milyar Rp) TPT (%) IPM (maks. 100) N R N R N R N R N R Aceh 8,3% 31 32 25 380 19 9,5% 8 70,5 17 Sumatera Utara 14,7% 13 293 8 1,509 10 9,0% 12 73,1 8 Sumatera Barat 14,1% 17 42 22 342 20 9,1% 11 72,5 9 Riau 17,9% 3 560 6 3,659 5 9,1% 10 74,6 4 Jambi 18,0% 2 41 23 1,261 11 5,6% 27 71,8 10 Sumatera Selatan 15,2% 11 261 9 1,127 13 7,6% 13 71,6 12 Bengkulu 14,4% 16 13 28 16 31 5,1% 29 71,8 11 Lampung 17,1% 4 64 20 535 16 6,9% 18 70,2 19 Kep. Bangka Belitung 14,8% 12 40 24 252 23 6,1% 24 71,6 13 Kepulauan Riau 5,1% 33 168 15 222 24 9,4% 9 73,7 6 DKI Jakarta 13,9% 19 4,222 1 5,244 3 12,1% 2 77,0 1 Jawa Barat 14,6% 15 2,659 2 7,436 2 11,8% 3 70,9 16 Jawa Tengah 13,8% 20 161 17 2,563 7 7,0% 16 71,2 14 DI Yogyakarta 12,5% 26 20 26 69
28 5,2% 28 74,7 3 Jawa Timur 14,0% 18 1,164 4 8,142 1 6,2% 23 70,0 21 Banten 12,0% 30 1,433 3 3,395 6 14,0% 1 69,7 23 Bali 13,0% 25 203 11 638 15 3,6% 33 71,1 15 Nusa Tenggara Barat 12,2% 28 167 16 311 22 6,5% 19 63,9 32 Nusa Tenggara Timur 13,2% 22 4 33 15
32 3,7% 32 65,6 31 Kalimantan Barat 12,2% 29 169 14 839 14 5,9% 25 67,8 29 Kalimantan Tengah 14,6% 14 219 10 1,630 9 4,7% 31 73,6 7 Kalimantan Selatan 12,4% 27 122 18 1,791 8 6,2% 22 68,7 26 Kalimantan Timur 15,6% 8 563 5 3,674 4 10,3% 7 74,3 5 Sulawesi Utara 13,6% 21 63 21 176
26 10,6% 5 75,1 2 Sulawesi Tengah 15,5% 9 198 12 412 18 5,9% 26 69,7 22 Sulawesi Selatan 16,3% 6 189 13 1,204 12 10,4% 6 70,0 20 Sulawesi Tenggara 16,0% 7 14 27 456 17 6,5% 20 68,8 25 Gorontalo 16,8% 5 12 30 49 29 7,0% 17 68,8 24 Sulawesi Barat 7,0% 32 4 32 188 25 7,1% 15 68,2 28 Maluku 13,0% 23 10 31 1 33 10,8% 4 70,4 18 Maluku Utara 13,0% 24 67 19 132 27 6,4% 21 68,2 27 Papua Barat 24,4% 1 13 29 41 30 7,5% 14 67,1 30 Papua 15,5% 10 475 7 314 21 5,0% 30 63,7 33
Keterangan: N adalah angka nominal, R andalah peringkat dari yang terbesar ke terkecil.