## Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal
M u h a m a t   Y u s u p Y .   A n n i   A r y a n i
Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta
myusuf0708@yahoo.co.id

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  secara  faktual pengaruh  karakteristik  kepala  daerah  (status incumbent ,  latar belakang  pendidikan,  tingkat  pendidikan  dan  usia)  serta D¿OLDVL partai  politik  terhadap  indikasi  korupsi  belanja  modal.  Data  yang digunakan  berasal  dari  LHP  BPK  RI  dengan  sampel  kepala  daerah yang  mengikuti  pemilukada  pada  tahun  2010-2013  sebanyak  249 kepala  daerah.  Analisa  regresi  berganda  digunakan  untuk  menguji hipotesis  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa status incumbent WLQJNDWSHQGLGLNDQXVLDGDQD¿OLDVLSDUWDL SROLWLNNHSDODGDHUDKEHUSHQJDUXKSRVLWLIVLJQL¿NDQ terhadap indikasi korupsi belanja modal. Sedangkan latar belakang pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap indikasi korupsi belanja modal.
Kata  Kunci : D¿OLDVL parpol;  belanja  modal;  indikasi  korupsi;
karakteristik kepala daerah.

## A B S T R A C T
7KLV VWXG\ DLPV WR HPSLULFDOO\ H[DPLQH WKH LQÀXHQFH RI incumbent  status,  educational  background  and  level,  age  and SROLWLFDOSDUW\¶VDɤOLDWLRQRIPDQDJHUFKLHIORFDOJRYHUPHQWDJDLQVW indication  of  capital  expenditure  corruption.  The  data  used  in  this research  are  from  LHP  BPK  RI.  The  sample  that  follows  the  local RɤFHUHOHFWLRQLQWRDVPDQ\DV 249 head area. Multiple linear  regression  analysis  use  to  test  hypothesis  of  this  study.The results  show  that  characteristics  proxied  by  incumbent  status,  the HGXFDWLRQ OHYHO DQG DJH KDYH DQ HɣHFW RQ FRUUXSWLRQ LQGLFDWLRQ RI capital  expenditure.  P ROLWLFDO SDUW\¶V DɤOLDWLRQ KDYH D VLJQL¿FDQW SRVLWLYHHɣHFWRQFRUUXSWLRQLQGLFDWLRQFDSLWDOH[SHQGLWXUH,QVWHDG the educational  background doesn’ WKDYHVLJQL¿FDQWHɣHFW
Keywords DɤOLDWLRQ characteristics;  corruption;  and  capital expenditure.

## P E N D A H U L U A N
Sejak digulirkannya reformasi di Indonesia setelah krisis ekonomi tahun 1998, berbagai perubahan  besar sudah mulai dijalankan oleh pemerintah melalui  perubahan dan penegakan aturan serta pemberian otonomi  kepada  pemerintah  daerah  dalam  rangka  menjadikan pemerintah  daerah  menjadi  lebih  demokratis  dan  terdesentralisasi (Henderson  dan  Kuncoro  2011).  Otonomi  daerah  sebagai  salah satu  upaya  mewujudkan good  governance di  pemerintah  daerah melalui  mekanisme  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah kepada publik atas kepercayaan yang diberikan, ternyata  menimbulkan  kekhawatiran  baru  akan  terjadinya  korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah maupun legislatif (Sudana 2006). Henderson  dan  Kuncoro  (2011)  menyatakan  bahwa  kasus  korupsi setelah era reformasi masih saja ada di Indonesia.
Indonesia  pada  tahun  2013  menempati  peringkat  114  dari  176 negara di dunia dalam Corruption Perception Index (CPI ) (www.ti.or. id, 2014). Selain itu, berdasarkan laporan semester I tahun 2014 yang
dilakukan  oleh  BPK  RI,  terungkap  adanya  kasus  kerugian  negara/ daerah sebanyak 2.790 kasus sebesar Rp 1,4 triliun. Sebanyak 1.024 (36,7%)    kasus  kerugian  negara/  daerah  dengan  nilai  527,4  miliar tersebut,  berasal  dari  kekurangan  volume  pekerjaan  dan  kelebihan pembayaran pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan  keuangan  negara  dan  daerah  khususnya  pada  belanja modal  terdapat  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan sehingga menimbulkan kerugian negara/ daerah.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mengungkapkan  selama tahun 2014, kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa sebanyak 15 kasus (25,8%) dari 58 kasus yang ditangani. Pelaku korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah pada tahun tersebut sebanyak 25 orang (25,9%) dari 54 orang. Kasus korupsi yang terungkap dalam laporan KPK  tahun  2014  diantaranya  pengadaan  alat  kesehatan  di  Provinsi Banten tahun 2011-2013 yang melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan kegiatan  DED PLTA Sungai Memberamo dan Sungai Urumuka  Papua  tahun  2009  dan  2010  yang  melibatkan  gubernur saat itu. Kasus lain yang mengemuka adalah pelaksanaan pekerjaan venues PON  XVIII  Provinsi  Riau  yang  melibatkan  Gubernur  Riau Rusli Zainal.
Beberapa  penelitian  mengungkapkan  bahwa  karakteristik seorang  pimpinan  berpengaruh  terhadap  tindakan  melanggar hukum,  kecurangan  dan  indikasi  korupsi.  Penelitian  Zahra et  al.
(2005)  dan  Zahra et  al. (2007)  membuktikan  usia  latar  belakang seorang pimpinan berpengaruh terhadap tindakan melanggar hukum yang dilakukan, sementara itu faktor pengalaman dan masa jabatan berpengaruh  negatif  terhadap  kecurangan  yang  dilakukan  manajer. Troy et  al. (2011)  yang  melakukan  penelitian  tentang  pengaruh IDNWRUGHPRJUD¿VHRUDQJ&(2WHUKDGDSNHFXUDQJDQDNXQWDQVL\DQJ dilakukan,  membuktikan  bahwa  kecurangan  akuntansi  dilakukan oleh  CEO  yang  lebih  muda,  pengalaman  kerja  yang  pendek  dan tidak  berlatar  belakang  pendidikan  ekonomi/  akuntansi.  Hal  ini sejalan dengan penelitian Cheng dan Leung (2011) yang menemukan hasil  bahwa  manajer  berlatar  belakang  akuntansi  mempunyai pemahaman  yang  lebih  baik  akan  proses  pelaporan  keuangan. 3HQHOLWLDQ.DɣHQEHUJHUPHPEXNWLNDQEDKZDWHUQ\DWDWLQJNDW pendidikan  seseorang  berpengaruh  terhadap  tindakan  kecurangan yang dilakukan, terutama di negara-negara berkembang.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  secara  faktual
pengaruh  karakteristik  kepala  daerah  yang  diproksikan  dengan status incumbent kepala daerah, latar belakang pendidikan, tingkat SHQGLGLNDQGDQXVLDNHSDODGDHUDKVHUWDD¿OLDVLSDUWDLSROLWLNWHUKDGDS indikasi korupsi belanja modal pada pemerintah daerah di Indonesia. Penyebab terjadinya penyebab tindakan korupsi adalah sifat pribadi seorang  pemimpin  yang  tamak  dan  tidak  bisa  menahan  diri  untuk melakukan penyimpangan (Nas et al. 1986), serta adanya kewajiban kepala daerah untuk membiayai partai politik pengusungnya (Tanzi 1998).  Berdasarkan  temuan  ketidakpatuhan  terhadap  perundang- undangan  di  belanja  modal  yang  berindikasi  korupsi,  apakah disebabkan  oleh  karakteristik  individu  seorang  kepala  daerah  dan D¿OLDVLQ\DGHQJDQSDUWDLSROLWLNSHQJXVXQJ"

## T I N J A U A N   T E O R E T I S
Mengacu UU 32 Tahun 2004, kepala daerah diamanatkan untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang diberikan rakyat selaku principal kepadanya  untuk  mengelola  dan  melaksanakan  anggaran dan  program  pemerintah.  Hubungan  masyarakat  selaku principal yang  mengamatkan  kepada  pemerintah  daerah  ( agent )  yang  sudah terpilih  dalam  pemilukada  untuk  memberikan  pelayanan  kepada PDV\DUDNDWPHUXSDNDQVXDWXEHQWXNKXEXQJDQNHDJHQDQ$UL¿DQWL et.  al ,  2013).  Kepala  daerah  selaku agent memiliki  informasi  lebih dibandingkan dengan rakyat, sehingga ada kecenderungan melalukan pelanggaran korupsi melalui asimetri informasi yang terjadi.
Teori Upper  Echelons yang dikembangkan oleh Hambrick dan Mason (1984) dan Hambrick (2007) mengungkapkan bahwa sebuah organisasi  merupakan  perwujudan  dari  nilai  seorang  manajer dalam  organisasi  tersebut.  Keputusan  strategis  yang  diambil  oleh pimpinan  puncak  merupakan  hasil  dari  karakter  yang  ada  dalam dirinya. Pimpinan  bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan interpretasi  pribadi  atas  situasi  yang  dihadapi  saat  itu.  Karena keterbatasan  kemampuan  kognitif,  berbagai  tujuan  yang  beragam serta  terbatasnya  alternatif  solusi  yang  tersedia,  maka  manajer menggunakan  intepretasi  pribadi  yang  dilandasi  pada  pengalaman, nilai-nilai yang dimiliki serta kepribadiannya. Karakteristik individu seperti  usia,  lama  menjabat,  latar  belakang  pendidikan,  tingkat pendidikan serta pengalaman kerja sebelumnya dapat menjadi salah
satu ukuran dalam menilai kinerja organisasi.
Berdasarkan UU nomor 12 Tahun 2008, pada pasal 59 dinyatakan bahwa  seorang  peserta    pilkada  terdiri  dari    pasangan  calon  yang diusung partai politik atau sejumlah orang melalui jalur perseorangan. $¿OLDVLSDUWDLSROLWLNEDJLSHQFDORQDQNHSDODGDHUDKPHQMDGLIDNWRU penting dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Berdasarkan UU 20  tahun 2001 pasal 3 dinyatakan bahwa yang termasuk  dalam  tindak  pidana  korupsi  adalah  seseorang  untuk kepentingan sendiri/ orang lain, menyalahgunakan kedudukan dan kewenanganya yang merugikan negara. Berdasarkan Undang-Undang ini  jenis  korupsi  tindak  pidana  korupsi  pada  dasarnya  dapat  dibagi kedalam 7 (tujuh) jenis, yaitu: kerugian keuangan negara; penyuapan; SHQJJHODSDQWLQGDNDQSHPHUDVDQNHFXUDQJDQNRQÀLNNHSHQWLQJDQ GDODP SHQJDGDDQ VHUWD JUDWL¿NDVL Mengacu  pada  Peraturan  BPK nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010, dalam setiap pemeriksaan BPK RI atas laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  terungkap  adanya  temuan yang  dikategorikan  temuan  yang  mengandung  unsur  kerugian  dan atau potensi kerugian serta kekurangan penerimaan negara. Temuan ini  merupakan  indikasi  terjadinya  korupsi  melalui  ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Berdasarkan  PP  71  tahun  2010  tentang  SAP  dinyatakan  bahwa belanja modal merupakan  jenis belanja dalam APBD  yang  mempunyai masa manfaat lebih dari  1 (satu) TA, menambah  kekayaan  daerah dan  akan  menambah  belanja yang bersifat tidak langsung/ rutin. %HODQMD PRGDO DNDQ PHQJKDVLONDQ EDQJXQDQ ¿VLN LQIUDVWUXNWXU dan  peralatan.  Cara  mendapatkan  belanja  modal  melalui  proses pengadaaan barang dan jasa.
Berdasarkan teori serta penelitian terdahulu, maka dikembangkan hipotesis berikut ini:
1.  Status incumbent kepala  daerah  dengan  indikasi  terjadinya korupsi belanja modal di pemerintah daerah.
Status incumbent merupakan kondisi pihak/ orang yang masih memegang kekuasan atau sedang menjabat di suatu posisi tertentu (Prasetyo  2014).  Kepala  daerah  yang  berusaha  memenangkan pemilihan umum kepala daerah periode kedua kali memerlukan biaya  politik/  kampanye  dengan  nilai  yang  tidak  sedikit.  Biaya politik untuk kampanye ini tidak sesuai dengan penghasilan sah selaku kepala daerah.
Penelitian Prasetyo (2014) menunjukkan bahwa masa jabatan
kepala  daerah  yang  semakin  lama,  menjadikan  kepala  daerah tersebut  berperilaku  oportunis  dan  cenderung  memetingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja yang baik. Berdasarkan teori keagenan kepala daerah  selaku agent memiliki  informasi  yang  lebih  tentang pengelolaan  pemerintahan  bila  dibandingkan  rakyat  selaku principal. Adanya  asimetri  informasi  ini,  membuka  peluang kepala daerah untuk memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi  (Andvig et  al. ,  2001).  Selain  itu  dengan  masa  jabatan yang  lebih  lama,  kepala  daerah  memahami  celah-celah  sistem yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya Prasetyo (2014).  Berdasarkan  penelitian  diatas  dikembangkan  hipotesis pertama sebagai berikut:
H 1 = Status incumbent kepala daerah berpengaruh positif terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal pada pemerintah daerah di Indonesia.
2.  Latar  belakang  pendidikan  kepala  daerah  dengan    indikasi terjadinya korupsi belanja modal di pemerintah daerah.
Bamber et  al. (2010)  dalam  penelitiannya  mencoba  meneliti faktor individu dari top manager apakah berpengaruh terhadap cara  dia  mengambil  keputusan  dan  pengaruhnya  terhadap VLJQL¿NDQVL MHQLV SHQJXQJNDSDQ VXNDUHOD \DQJ GLODSRUNDQ perusahaan. Hasil penelitian Zahra et al. (2005) menemukan hasil latar  belakang  pendidikan  bisnis  dan  menyebabkan  penurunan perkembangan  moral  seseorang  karena  menjadikan  seorang manager  cenderung  lebih  berorientasi  diri  sendiri.  Dia  akan condong melakukan kecurangan dan tindakan tidak etis. Adanya asimetri  informasi  antara  kepala  daerah  selaku agent yang memiliki  informasi  lebih  bila  dibandingkan  dengan  masyarakat selaku  pemberi  amanah,  membuka  celah  perilaku  oportunistik kepala daerah  (Andvig et al . 2001). Kepala daerah akan melakukan kecurangan  dikarenakan  ada  kesempatan  ( oportunity )  yang terbuka  dikarenakan  terbatasnya  pengawasan  dari  masyarakat (Dorminey et al. 2012). Berdasarkan uraian diatas dikembangkan hipotesis :
H 2 =  Latar  belakang  pendidikan  kepala  daerah  berpengaruh positif  terhadap  indikasi  terjadinya  korupsi  belanja  modal  pada pemerintah daerah di Indonesia.
3.  Tingkat  pendidikan  kepala  daerah  dengan  indikasi  terjadinya
korupsi belanja modal di Pemerintah Daerah
Penelitian  Prayitno  (2012)  menunjukkan  bahwa  tingkat/ level  pendidikan  seorang  kepala  daerah  tidak  berdampak  pada kinerja  pemerintahan.  Hal  ini  sebagaimana  penelitian  Maulana et  al. (2013)  dan  Azrianti et  al. (2014) yang  menemukan  bahwa

## IDNWRUSHULODNXLQGLYLGXEHUSHQJDUXKVLJQL¿NDQWHUKDGDSNRUXSVL
APBD  di daerah.
3HQHOLWLDQ .DɣHQEHUJHU  PHQFRED PHPEXNWLNDQ pengaruh  tingkat  pendidikan  terhadap  tingkat  kecurangan yang  dilakukan  di  negara-negara  berkembang  di  Afrika.  Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa,  di  negara-negara  dengan kondisi korupsi sudah merajalela sampai pada dunia pendidikan, seorang  yang  ingin  mendapatkan  pendidikan  yang  lebih  tinggi/ gelar, harus membayar lebih kepada institusi pendidikan. Hal ini menyebabkan  mereka  belajar  tentang  praktik  kecurangan  dan menganggap korupsi adalah sesuatu yang lazim. Pendidikan yang diraih  kepala  daerah  melalui  jalan  yang  tidak  benar/  menyuap, menjadikan  hal  itu  dianggap  lazim  dan  benar.    Seorang  kepala daerah yang ingin memenangkan pemilukada, menganggap bahwa “politik  anggaran’  untuk  mendanai  biaya  kampanye  dianggap merupakan hal yang lazim dan benar. Berdasarkan uraian diatas, dikembangkan hipotesis :
H 3 =  Tingkat  pendidikan  kepala  daerah  berpengaruh  positif terhadap  indikasi  terjadinya  korupsi  belanja  modal  pada pemerintah daerah di Indonesia.
4.  Usia  kepala  daerah  dengan  indikasi  terjadinya  korupsi  belanja modal di Pemerintah Daerah
Berdasakan Upper Eschelon Theory (Hambrick  dan  Mason
1984)  menyebutkan  bahwa  usia  manager  berhubungan  positif dengan  kemampuan  menelaah  informasi  dalam  mengambil keputusan  dan  mempertimbangkan  resiko  dan  dampak  negatif atas  keputusan  yang  diambil.  Penelitian  Prasetyo  (2014) menunjukkan  usia  seorang  kepala  daerah  menunjukkan kematangan dan kedewasaan dalam berpikir, sehingga lebih bijak dalam  mengambil  keputusan.  Zahra et  al. (2005)  menyatakan bahwa  usia  yang  lebih  muda  cenderung  lebih  suka  mengambil UHVLNRGDQNHWLGDNPDPSXDQQ\DGDODPPHQRODNJUDWL¿NDVL8VLD yang lebih tua dalam mengambil suatu keputusan cenderung lebih akurat  dalam  mengumpulkan  dan  menganalisa  informasi  serta
mampu meninjau kembali atas keputusan yang diambil. Usia yang lebih tua cenderung menghindari keterlibatan dengan kejatahatan (Mocan, 2008).
Troy et al. (2011) menyatakan bahwa seorang pimpinan yang lebih  tua  mempunyai  kemampuan  pengembangan  pengetahuan dalam  mengambil  keputusan  dan  lebih  sulit  membenarkan tindakan  kecurangan  dibanding  pimpinan  yang  lebih  muda. Kepala daerah selaku agent dari masyarakat akan lebih berhati- hati  dalam  mengambil  keputusan  strategis  dan  cenderung menghindari  resiko  terlibat  dalam  kecurangan.  Berdasarkan uraian tersebut, dikembangkan hipotesis :
H 4 =  Usia  kepala  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap  indikasi terjadinya  korupsi  belanja  modal  pada  pemerintah  daerah  di Indonesia.
5. $¿OLDVL SDUWDL SROLWLN NHSDOD GDHUDK GHQJDQ LQGLNDVL WHUMDGLQ\D
korupsi belanja modal di Pemerintah Daerah
Tanzi (1998) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab langsung  dari  korupsi  adalah  adanya  kewajiban  kepala  daerah sebagai  anggota/  pihak  yang  didukung  oleh  partai  politik  untuk membiayai  partai  politik.  Fitriyah  (2011)  menyatakan  bahwa partai  politik  mempunyai  peran  atas  korupsi  yang  dilakukan kepala daerah. Kepala daerah yang EHUD¿OLDVLGHQJDQSDUWDLSROLWLN harus  menyediakan  anggaran  untuk  kegiatan  politiknya  dalam SHPLOXNDGD GHQJDQ PHPELD\DL SDUWDL SHQGXNXQJQ\D $UL¿Q et  al. (2013)  menyatakan    bahwa    sistem  multi  partai  ternyata membuat kasus korupsi semakin meningkat dimana tokoh politik lokal memerankan dirinya  sebagai “raja kecil” yang mempunyai kekuatan  politik  untuk  memainkan  peran  dominan  dalam pemerintahan  daerah  dan  juga  menciptakan  budaya  korupsi. Alokasi anggaran masih mencerminkan kepentingan politik para pejabat publik dan pendukungnya (Ritonga dan Alam 2010; Tanzi 1998).
Kepala  daerah  ( agent )  mempunyai  kekuasan  penuh  dan pengetahuan yang lebih atas alokasi belanja modal dibandingkan rakyat ( principal ). Pengetahuan dan kekuasan atas anggaran ini digunakan  oleh  kepala  daerah  untuk  kepentingan  pribadi  dan kelompok/  partai  politik  pendukungnya.  Berdasarkan  uraian diatas, dikembangkan hipotesis :
H 5 $¿OLDVLSDUWDLSROLWLNEHUSHQJDUXKSRVLWLIWHUKDGDSLQGLNDVL
terjadinya  korupsi  belanja  modal  pada  pemerintah  daerah  di Indonesia.
Kerangka pemikiran penelitian ini ditunjukkan dalam gambar berikut ini:
Gambar 1 Kerangka Teoretis Pengembangan Hipotesis
Indikasi Terjadinya
Korupsi Belanja Modal Di Pemerintah Daerah Status Incumbent Usia Kepala daerah Afiliasi  partai politik Tingkat Pendidikan Latar  Belakang Pendidikan H1 (+) H4 (-) H5 (+) H3 (+) H2 (+) Karakteristik kepala daerah

## M E T O D E   P E N E L I T I A N
Penelitian  ini  menguji  pengaruh  variabel  karakteristik  kepala daerah  (status incumbent ,  latar  belakang  pendidikan,  tingkat SHQGLGLNDQXVLDGDQD¿OLDVLSDUWDLSROLWLNNHSDODGDHUDKWHUKDGDS indikasi  terjadinya  korupsi  belanja  modal  di  pemerintah  daerah Indonesia  melalui  pengujian  hipotesis.  Populasi  pada  penelitian ini  adalah  semua  pemerintah  daerah  baik  provinsi,  kabupaten dan  kota  di  Indonesia.  Pemilihan  sampel  didasarkan  pada  kriteria tertentu  ( purposive  sampling )  yaitu  pemerintah    daerah  yang menyelenggarakan  pemilihan  umum  kepala  daerah  pada  tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013. Selain itu terdapat temuan kerugian dan atau potensi kerugian daerah serta kekurangan penerimaan negara/ daerah  pada  LHP  BPK  RI  atas  LKPD  serta  memiliki  data  lengkap WHQWDQJSUR¿ONDUDNWHULVWLN.HSDODGDHUDK\DQJGLJXQDNDQVHEDJDL variabel dalam penelitian ini.
Jenis  data  sekunder  dipilih  pada  penelitian  ini.  Sumber  data dalam penelitian diperoleh dari LHP BPK RI atas LKPD tahun  2010, 2011, 2012 dan 2013. Indikasi Kerugian pada belanja modal sebagai variabel dependen diperoleh dari temuan pada LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bagian dari LHP BPK RI atas LKPD.
Indikasi korupsi belanja modal dalam penelitian ini adalah nilai yang dapat digunakan untuk melihat besar kecilnya potensi/ indikasi pelanggaran korupsi pada belanja modal yang terjadi di pemerintah daerah. Indikasi korupsi belanja modal dalam penelitian ini diukur dalam  bentuk  logaritma  natural  jumlah  nominal  (rupiah)  temuan pada LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bagian dari LHP BPK RI atas LKPD.
Variabel  independen  pada  penelitian  ini  adalah  karakteristik kepala  daerah  yang  diproksikan  dengan  status incumbent ,  latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan, usia kepala daerah. selain itu variabel independen yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah D¿OLDVLSDUWDLSROLWLNNHSDODGDHUDKGH¿QLVLPDVLQJPDVLQJYDULDEHO independen disajikan dalam tabel berikut:

## 7DEHO'H¿QLVL2SHUDVLRQDOGDQ3HQJXNXUDQ9DULDEHO
NAMA DEFINISI OPERASIONAL PENGUKURAN Status incumbent kepala daerah (ICBN) Pihak/ seseorang yang masih menjabat dalam suatu jabatan tertentu Variabel dummy yang diukur melalui angka 1 untuk kepala daerah incumbent  dan 0 untuk kepala daerah tidak incumbent . Pengukuran ini mengacu pada penelitian Prasetyo (2014) Latar belakang pendidikan (LBPDK) Latar belakang bidang studi formal yang dimiliki oleh kepala daerah Variabel dummy yang diukur dengan angka 1 untuk kepala daerah yang mempunyai latar belakang ekonomi/akuntansi dan 0 untuk pendidikan yang lain. Pengukuran ini mengacu pada penelitian Bamber et al. (2010) Tingkat pendidikan (TKPDK) Jenjang tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kepala daerah Tingkat pendidikan SMA dan ahli madya diberi nilai (1), strata satu diberi nilai (2), strata dua diberi nilai (3), strata tiga/ lebih tinggi diberi nilai (4). Pengukuran ini mengacu pada penelitian Sebaa et al. (2009) Usia (USIA) Satuan waktu yang menggambarkan lamanya hidup/keberadaan seseorang/ sesuatu. Jumlah usia kepala daerah menduduki jabatanya sampai dengan tahun pemilukada berlangsung. Pengukuran ini mengacu pada penelitian Prasetyo (2014)
NAMA DEFINISI OPERASIONAL PENGUKURAN Afiliasi partai politik (AFPOL) Bentuk dukungan dari partai politik sebagai pengusung seseorang untuk maju menjadi seorang calon kepala daerah dalam Pemilu kepala daerah Kepala daerah yang mempunyai afiliasi dengan partai politik koalisi pemerintah diberi nilai (1),
kepala daerah yang mempunyai afiliasi dengan partai politik bukan koalisi pemerintah diberi nilai (2), kepala daerah yang mempunyai afiliasi dengan gabungan partai politik koalisisi dan bukan koalisi pemerintah diberi nilai (3), kepala daerah yang melalui jalur perseorangan diberi nilai (4), kepala daerah yang mempunyai afiliasi  dengan partai politik lokal diberi nilai (5). Pengukuran ini mengacu pada penelitian Rochmatullah dan
Probohudono (2014)
Analisis  regresi  berganda  ( multiple  regression )  digunakan  pada penelitian  ini  untuk  menguji  hipotesis  yang  dikembangkan  diatas. Persamaan  regresinya  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut:
,.%0 Įǃ 1 ,&%1ǃ 2 /%3'.ǃ 3 7.3'.ǃ 4 86,$ǃ 5 AFPOL + ܭ
Keterangan:
IKBM :  Indikasi terjadinya korupsi belanja modal, ICBN :  Status incumbent  kepala daerah, LBPDK :  Latar Belakang pendidikan, TKPDK :  Tingkat Pendidikan, USIA :  Usia, $)32/ $¿OLDVLSDUWDLSROLWLN Į .RQVWDQWD
ǃ«ǃ  .RH¿VLHQUHJUHVLGDQ ܭ :   Standar  error.  Pengujian  hipotesis  menggunakan  uji NRH¿VLHQGHWHUPLQDVL5 2 XMLVLJQL¿NDQVLVLPXOWDQXML
F) serta XMLNRH¿VLQHQUHJUHVLSDUVLDOXMLVLJQL¿NDQVLW

## GHQJDQWLQJNDWVLJQL¿NDQVLVHEHVDU

## A N A L I S I S   D A T A
Berdasarkan  kriteria  pemilihan  sampel,  diperoleh  sebanyak  249 pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian ini. Hasil analisis deskriptif  atas  sampel  dalam  penelitian  ini  ditampilkan  pada  tabel berikut ini.

## Tabel 2 Hasil Analisis Deskriptif
VARIABEL N MINIMUM MAXIMUM MEAN STD. DEVIATION IKBM 249 2290860.00 1.39E10 1.3785E9 2.07823E9 ICBN 249 0 1 .53 .500 LBPDK 249 0 1 .39 .488 TKPDK 249 1 4 2.58 .668 USIA 249 27 70 50.47 7.749 AFPOL 249 1 5 2.15 1.035 Valid N (listwise) 249
SUMBER: HASIL PENGOLAHAN DATA, 2015
Statistik  deskriptif  di  atas  menggambarkan  bahwa  dari  sampel sebanyak  249,  variabel  latar  belakang  pendidikan  kepala  daerah (LBPDK)  dan  status incumbent kepala  daerah  (ICBN)  merupakan variabel dummy , nilai minimun 0 dan nilai maksimum 1.  Variabel tingkat  pendidikan  kepala  daerah  (TKPDK)  menunjukkan  nilai minimun 1 dan nilai maksimun 4 dengan rerata/ mean 2.58. Deskripi ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan  kepala  daerah  rata- rata  adalah  S1  dan  S2  yang  menandakan  tingkat  pendidikan  yang dipersyaratkan  untuk  menjadi  seorang  kepala  daerah  sebagaimana peraturan  perundang-undangan  telah  terpenuhi.  Variabel  usia (USIA)  menunjukkan  bahwa  usia  termuda  seorang  kepala  daerah yang menjadi sampel penelitian ini adalah 27 tahun, sedangkan yang tertua berusia 70 tahun. Rerata usia kepala daerah adalah 50,47 dan standar deviasi 7,749, yang berarti sebagian besar usia kepala daerah dalam penelitian ini antara 43 tahun sampai dengan 58 tahun.

## 9DULDEHOD¿OLDVLSDUWDLSROLWLN$)32/PHPSXQ\DLQLODLPLQLPXQ
1, nilai maksimun 5, mean +DOLQLEHUDUWLEDKZDD¿OLDVLVHRUDQJ kepala  daerah  dengan  partai  politik  pengusung  dalam  pemilukada rata-rata  adalah  pada  partai  bukan  koalisi  pemerintah.  Variabel indikasi  terjadinya  korupsi  belanja  modal  pada  pemerindah  daerah di Indonesia (IKBM) yang menjadi variabel dependen, menunjukkan bahwa  nilai  temuan  terkecil  sebesar      Rp.  2.290.860,-    yakni  Kota Ambon Provinsi Maluku, sedangkan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan  Timur  mempunyai  nilai  temuan  tertinggi  sebesar    Rp. 13.875.342.212.60
Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan dalam tabel berikut:
Tabel 3 Hasil Uji Regresi Berganda
VARIABEL HI ǃ T SIG HASIL (Constant) 19,954 27,484 0,000 ICBN + 0,401 2,094 0,037 H1 diterima LBPDK + 0,137 0,715 0,475 H2 ditolak TKPDK + 0,337 2,403 0,017 H3 diterima USIA - -0,027 -2,184 0,030 H4 diterima AFPOL + 0,185 2,045 0,042 H5 diterima R2 0,072 Adjusted  R2 0,053 F- value 3,799 Asymp sig 0,002
SUMBER: HASIL PENGOLAHAN DATA, 2015
1LODL NRH¿VLHQ GHWHUPLQDVL Adjusted    R 2 )  sebesar  0,053 menunjukkan  bahwa    variabel  independen  mampu  menjelaskan terjadinya  indikasi  korupsi  belanja  modal  di  Pemerintah  Daerah yang dilihat dari nilai temuan yakni sebesar 5,3%, sedangkan sebesar 94,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Nilai F hitung sebesar 3,799 dengan p-value model regresi sebesar 0,002 \DQJOHELKNHFLOGDULQLODLVLJQL¿NDQVL+DOLQLGDSDWGLVLPSXONDQ bahwa model regresi yang dibangun layak untuk digunakan sebagai model pengujian hipotesis penelitian.
Variabel  karakteristik  kepala  daerah  yang  diproksikan  dengan status incumbent ,&%1VHRUDQJNHSDODGDHUDKPHPSXQ\DLNRH¿VLHQ regresi  sebesar  0,401, p-value VHEHVDU  GL EDZDK VLJQL¿NDQVL 5%  dan  nilai  t  hitung  sebesar  2,094.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa ternyata  status incumbent seorang  kepala  daerah  berhubungan dengan  indikasi  terjadinya  korupsi  belanja  modal  di  Pemerintah daerah, sehingga hipotesis 1 dinyatakan diterima.
/DWDU EHODNDQJ SHQGLGLNDQ /%3'. PHPLOLNL NRH¿VLHQ p-value VHEHVDUGLDWDVVLJQL¿NDQVLGDQQLODLWKLWXQJVHEHVDU
0,715.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  latar  belakang  pendidikan seorang kepala daerah tidak berhubungan dengan indikasi terjadinya korupsi  belanja  modal  di  pemerintah  daerah,  sehingga  hipotesis  2 dinyatakan  ditolak.Variabel  tingkat  pendidikan  (TKPDK)  memiliki NRH¿VLHQ  GDQ p-value sebesar  0,017  lebih  kecil  dari  tingkat VLJQL¿NDQVL Dengan demikian, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap terhadap  indikasi terjadinya korupsi belanja modal pemerintah daerah, sehingga hipotesis 3 dinyatakan diterima.
9DULDEHOXVLD86,$PHPLOLNLNRH¿VLHQEHUWDQGDQHJDWLI dengan p-value GLEDZDKWLQJNDWVLJQL¿NDQVLVHEHVDU+DOLQL menunjukkan usia berpengaruh positif terhadap indikasi terjadinya korupsi  belanja  modal  pemerintah  daerah,  sehingga  hipotesis  4 GLQ\DWDNDQ GLWHULPD 9DULDEHO D¿OLDVL SDUWDL SROLWLN VHRUDQJ NHSDOD GDHUDK $)32/ PHPLOLNL NRH¿VLHQVL  GDQ p-value di  bawah WLQJNDWVLJQL¿NDQVLVHEHVDU+DOLQLPHQXQMXNNDQEDKZD D¿OLDVL SDUWDL SROLWLN VHRUDQJ NHSDOD GDHUDK EHUSHQJDUXK SRVLWLI terhadap  indikasi  terjadinya  korupsi  belanja  modal  pemerintah daerah, sehingga hipotesis 5 dinyatakan diterima.

## P E M B A H A S A N
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  status incumbent kepala daerah  berpengaruh  terhadap  indikasi  terjadinya  korupsi  belanja modal.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  Prasetyo  (2014)  yang menyatakan  bahwa  semakin  lama    kepala  daerah  memegang jabatanya, menjadikan kepala daerah tersebut berperilaku oportunis dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya bila  dibandingkan  dengan  pencapaian  kinerja  yang  baik.  Selain itu  kepala  daerah  memahami  celah-celah  sistem  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pribadinya  serta  terbuka  peluang kepala  daerah  untuk  memanfaatkan  anggaran  untuk  kepentingan pribadi melalui kecurangan pada belanja modal.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  latar  belakang  pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh  terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Zahra et al. (2005),  namun  konsisten  dengan  penelitian  Cheng  dan  Leung (2011) yang  menyatakan bahwa manajer berlatar belakang akuntansi mempunyai  pemahaman  yang  lebih  baik  akan  proses  pelaporan
keuangan. Kepala daerah dengan latar belakang akuntansi/ ekonomi mempunyai  pemahaman  yang  baik  tentang  proses  akuntansi  dan keuangan, pengendalian intern, dan memahami resiko atas tindakan yang tidak beretika (Troy et al. 2011).
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seorang kepala  daerah  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  indikasi terjadinya korupsi belanja modal. Hasil ini sesuai dengan penelitian .DɣHQEHUJHU\DQJPHQJXQJNDSNDQEDKZDWLQJNDWSHQGLGLNDQ seseorang yang diperoleh dari pendidikan yang buruk, menganggap kecurangan dan korupsi sesuatu yang lazim. Pendidikan yang tinggi, memungkinkan seseorang lebih sering berinteraksi dengan kalangan pemerintah,  mendapatkan  peluang  pekerjaan  yang  lebih  baik  dan menilai diri mereka lebih tinggi dengan status pendidikan tingginya.
Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  Mocan  (2008)  yang mengungkapkan  bahwa  seseorang  yang  berpendidikan  lebih  tinggi lebih  besar  berpeluang  melakukan  kecurangan  karena  peluang berinteraksi dengan oknum  pelaku korupsi di pemerintah lebih tinggi. Pendidikan yang tinggi, mendorong kepala daerah mempertahankan posisi jabatannya dengan cara yang tidak benar karena menganggap status pendidikan tingginya layak menduduki jabatan sebagai kepala daerah.  Kecurangan  dan  indikasi  korupsi  melalui  belanja  modal dianggap hal yang wajar dan lazim oleh kepala daerah.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  usia  kepala  daerah berpengaruh  negatif  terhadap  indikasi  terjadinya  korupsi  belanja modal.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Prasetyo (2014) yang menunjukkan usia seorang kepala daerah menunjukkan kematangan  dan  kedewasaan  dalam  berpikir,  sehingga  lebih  bijak dalam mengambil keputusan. Usia yang lebih tua dalam mengambil suatu  keputusan  cenderung  lebih  akurat  dalam  mengumpulkan dan  menganalisa  informasi  serta  mampu  meninjau  kembali  atas keputusan yang diambil. Usia yang lebih tua cenderung menghindari keterlibatan  dengan  kejatahatan  (Mocan  2008;  Troy et  al. 2011). Kepala daerah selaku agent dari masyarakat akan lebih berhati-hati dalam  mengambil  keputusan  strategis  dan  cenderung  menghindari resiko terlibat dalam kecurangan.
+DVLOSHQJXMLDQPHQXQMXNNDQEDKZDD¿OLDVLSDUWDLSROLWLNNHSDOD daerah  berpengaruh  positif  terhadap  indikasi  terjadinya  korupsi belanja modal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Tanzi (1998)  dan  Fitriyah  (2011)  menyatakan  bahwa  kepala  daerah  yang

## EHUD¿OLDVL GHQJDQ SDUWDL SROLWLN DNDQ PHQ\DODKJXQDNDQ DQJJDUDQ
untuk  kegiatan  politiknya  dalam  pemilukada  dengan  membiayai partai pendukungnya.
Kepala  daerah  ( agent )  mempunyai  kekuasan  penuh  dan pengetahuan  yang  lebih  atas  alokasi  belanja  modal  dibandingkan rakyat  ( principal ).  Pengetahuan  dan  kekuasaan  atas  anggaran ini  digunakan  oleh  kepala  daerah  untuk  kepentingan  pribadi  dan kelompok/ partai politik pendukungnya.

## K E S I M P U L A N
Berdasarkan hasil penelitian ini, membuktikan bahwa karakteristik kepala  daerah  yang  diproksikan  dengan  status incumbent ,  tingkat SHQGLGLNDQ XVLD GDQ IDNWRU D¿OLDVL SDUWDL SROLWLN NHSDOD GDHUDK EHUSHQJDUXK SRVLWLI VLJQL¿NDQ terhadap  indikasi  korupsi  belanja modal.  Sedangkan  karakteristik  latar  belakang  pendidikan  kepala daerah tidak berpengaruh terhadap indikasi korupsi belanja modal.

## I M P L I K A S I   D A N   K E T E R B A T A S A N
Hasil  pengujian  penelitian  ini  mempunyai  implikasi  penting terkait  indikasi  korupsi  belanja  modal  di  pemerintah  daerah. Karakteristik kepala daerah yang terdiri dari status incumbent , tingkat pendidikan, usia berpengaruh terhadap indikasi terjadinya korupsi. Persyaratan  bagi  seseorang  yang  akan  mencalonkan  sebagai  kepala daerah diharapkan memperhatikan faktor tersebut dalam menyusun SHUDWXUDQ WHQWDQJ SHPLOLKDQ NHSDOD GDHUDK  $¿OLDVL SDUWDL SROLWLN kepala  daerah  menjadi  pertimbangan  penting  dalam  penyusunan aturan  terkait  penganggaran,  penatausahaan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban  belanja  modal  sehingga  belanja  modal  tidak menjadi  lahan  bagi  kepala  daerah  dalam  membiayai  kampanye politik dalam pemilihan umum kepala daerah.
Penelitian  ini  masih  memuat  beberapa  keterbatasan  sebagai berikut:
1.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data  sekunder,  tidak  menggunakan  pendekatan mix  method (kuantitatif dan kualitatif).
2.  Penelitian ini hanya meneliti pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah berlangsung tahun 2010 sampai dengan 2013. Penelitian ini tidak meneliti temuan yang terungkap dalam LHP BPK RI di tahun sebelumnya pada waktu kepala daerah incumbent menjabat pada periode pertama. Penelitian ini juga tidak menggunakan data saat berlangsungnya pemilukada 2014.
3.  Penelitian  ini  hanya  terbatas  menggunakan  karakteristik  kepala daerah  dengan  status incumbent ,  latar  belakang  pendidikan,

## WLQJNDWSHQGLGLNDQGDQXVLDVHUWDD¿OLDVLSDUWDLSROLWLNVHPHQWDUD
masih  adalah  karakteristik  kepala  daerah  yang  mungkin berpengaruh terhadap indikasi terjadinya korupsi belanja modal di  Pemerintah  Daerah  misalnya  latar  belakang  profesi  seorang kepala daerah dan locus of control.

## R E F E R E N S I
Andvig,  J.  C.,  O.-H.  Fjeldstad,  I.  Amundsen,  T.  Sissener,  dan  T.
Soreide. 2001. Corruption  A Review of Contemporary Research.
Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights .
$UL¿Q70$3UDERZRGDQ,7ULQXJURKR/RFDO*RYHUQDQFH
and  Corruption:  Some  Indonesian  Evidence. SEADI  Discussion Paper Series 9.
Azrianti,  R.  S.,  D.  F.  Puspa,  dan  Herawati.  2014.  Analisis  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Korupsi  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  di  Sumatera  Barat. Jurnal  Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta 4 (1).
Bamber,  L.  S.,  J.  X.  Jiang,  dan  I.  Y.  Wang.  2010.  What’s  My  Style? 7KH,QÀXHQFHRI7RS0DQDJHUVRQ9ROXQWDU\&RUSRUDWH)LQDQFLDO Disclosure. The Accounting Review 85 (4): 1131–1162.
BPK RI. 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 . Jakarta: BPK RI.
--------. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011 . Jakarta: BPK RI.
--------. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012 . Jakarta: BPK RI.
--------. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 . Jakarta: BPK RI.
Dirjen  Otonomi  Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri.  2011. 3UR¿O Kepala  Daerah  hasil  Pemilukada  2010  Buku  I .  Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
---------. 2011. 3UR¿O.HSDOD'DHUDKKDVLO3HPLOXNDGD%XNX,, . Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
---------. 2012. 3UR¿O.HSDOD'DHUDKKDVLO3HPLOXNDGD . Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
---------. 2013. 3UR¿O.HSDOD'DHUDKKDVLO3HPLOXNDGD Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Dorminey, J., A. S. Fleming, M.-J. Kranacher, dan J. Richard A. Riley. 2012.  The  Evolution  of  Fraud  Theory. Accounting  Education 27 (2): 555-579.
Fitriyah. 2011. Kekuasan, korupsi dan Pemilukada. Forum Universitas Diponegoro 39 (2): 14-19.
Hambrick,  D.  C.  2007.  Upper  Echelons  Theory:  An  Update. The Academy of Management Review 32 (2): 334-343.
Hambrick,  D.  C.,  dan  P.  Mason.  1984.  Upper  Echelons:  The 2UJDQL]DWLRQ DV $ 5HÀHFWLRQ RI ,WV 7RS 0DQDJHUV Academy  of Management Review 9 (2): 193-206.
Henderson,  J.  V.,  dan  A.  Kuncoro.  2011.  Corruption  and  local democratization in Indonesia: The role of Islamic parties. Journal of Development Economics 94: 164–180.
http://www.ti.or.id. 2014. Corruption Perceptions Index 2013. http:// www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption- perception-index-2013. Diakses tanggal 5 November 2014 pukul 10.30.

## .DɣHQEHUJHU 0  7KH (ɣHFW RI (GXFDWLRQDO $WWDLQPHQW RQ
Corruption  Participation In Sub-Saharan Africa, Tesis, Vanderbilt University, Nashville.
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. Laporan Tahunan KPK 2014 .
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Maulana, Z., Nadirsyah, dan S. Abdullah. 2013. Persepsi masyarakat terhadap  faktor-faktor  yang mempengaruhi  korupsi  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daeran  (APBD)  di    Aceh    Utara. Jurnal
Akuntansi Pascasarjana. Universitas  Syiah Kuala 2 (2): 27- 33.
Mocan,  N.  2008.  What  Determines  Corruption?  International Evidence from Microdata. Economic Inquiry 46 (4): 493-510.
Nas,  T.  F.,  A.  C.  Price,  dan  C.  T.  Weber.  1986.  A  Policy-Oriented Theory of Corruption. The American Political Science Review 80 (1): 107-119.
Peraturan BPK nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Prasetyo,  A.  2014.  Karakteristik  Kepala  Daerah  dan  Kinerja Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia.  Tesis  Tidak Dipublikasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Prayitno,  S.  2012.  Pengaruh  Karakteristik  Keuangan  Pemerintah
Daerah  dan  Karakteristik  Kepala  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Tesis  Tidak  Dipublikasi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Ritonga, I. T., dan M. I. Alam. 2010. Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Untuk Mencalonkan  Kembali  Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah (Pemilukada). Jurnal  Simposium  Nasional  Akuntansi  XIII.
Purwokerto.
Rochmatullah,  M.  R.,  dan  A.  N.  Probohudono.  2014.  Praktik Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram.
Sebaa,  A.  A.,  J.  Wallace,  dan  N.  Cornelius.  2009.  Managerial characteristics,  strategy  and  performance  in  local  government. Measuring Business Excellence 13 (4): 12-21.
Sudana,  M.  2006.  Good    Governance    Pengelolaan  Anggaran Pemerinta  Daerah  (APBD) dan Implikasinya. Jurnal  Lingkungan dan Pembangunan  Wicaksana 15 (2): 150-158.
Tanzi, V. 1998. Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. ,0)6WDɣ3DSHUV 45 (4).
Troy, C., K. G. Smith, dan M. A. Domino. 2011. CEO demographics and  accounting fraud:  Who is  more likely to rationalize illegal acts? Strategic Organization 9 (4): 259-282.
Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
---------. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
---------. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
Zahra, S. A., R. L. Priem, dan A. A. Rasheed. 2005. The Antecedents and  Consequences  of  Top  Management  Fraud. Journal  of Management, 31 (6): 803–828.
Zahra,  S.  A.,  R.  L.  Priem,  dan  A.  A.  Rasheed.  2007.  Understanding WKH&DXVHVDQG(ɣHFWVRI7RS0DQDJHPHQW)UDXG Organizational Dynamics 36 (2): 122-139.