## KONFLIK AGRARIA:
ANALISIS RESOLUSI KONFLIK AGRARIA SUMBER DAYA ALAM DI ACEH
1

## ANALYSIS  OF  AGRARIAN  CONFLICT  RESOLUTION NATURAL RESOURCES IN ACEH
Ayuda Ramadhan 2 Email: ayudaamadhan@gmail.com

## ABSTRACT
Aceh  is  one of  the areas prone to agrarian  conflicts in Indonesia. As an area dominated by plantations and forestry land, it is one of the factors causing agrarian conflicts in Aceh. Based on  Law  Number  11  of  2006  concerning  the  Government  of  Aceh  which  states  that  the Government of Aceh is given specificity in the management of natural resources, including land parcels. This is one of the mandatory affairs given by the central government to the Aceh government. However, until now the resolution of agrarian conflicts by the Aceh government has not run optimally which has caused more and more agrarian conflicts to emerge in Aceh. Therefore, this study will look at what factors led to agrarian conflicts over natural resources in Aceh and how efforts were made to resolve agrarian conflicts over natural resources in Aceh. This  research uses library research research methods by collecting data sourced from  books, journals, and other forms of research that have been done before. The results of this study show that  overlapping  regulations,  regulations  and  policies  are  the  basis  that  causes  conflicts  to occur, such as land grabbing and unclear boundaries in several areas in Aceh. In addition, based on conflict resolution theory according to Lemuru the Aceh government is still not optimal in applying the points contained in the conflict resolution theory, of the five points only points that avoid violence in conflict resolution have actually been implemented. The lack of efforts to resolve agrarian conflicts over natural resources by the Aceh government and the inappropriate legal basis is also a problem of the occurrence of agrarian conflicts over natural resources and the length of time conflict resolution takes place.
Keywords: Agrarian Conflict; Conflict Management; and Conflict Resolution.

## ABSTRAK
Aceh  merupakan  salah  satu  daerah  yang  rawan  terjadinya  konflik  agraria  di Indonesia. Sebagai daerah yang didominasi dengan lahan perkebunan dan kehutanan menjadikan  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  konflik  agraria  di  Aceh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Aceh  diberikan  kekhususan  dalam  pengelolaan sumber daya alam, termasuk bidang tanah. Hal tersebut menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh. Namun hingga saat ini  resolusi  konflik  agraria  oleh  pemerintah  Aceh  belum  berjalan  maksimal  yang
1 Diterima 20 Maret 2023, Direvisi 02 Mei 2023
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala
menyebabkan semakin banyaknya konflik agraria bermunculan di Aceh. Oleh karena itu,  penelitian  ini  akan  melihat  apa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  konflik agraria  sumber  daya  alam  di  Aceh  dan  Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  dalam penyelesaian konflik agraria sumber daya alam di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku,  jurnal,  serta  penelitian  dalam  bentuk  lainnya  yang  sudah  dilakukan sebelumnya.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  tumpang  tindihnya peraturan, regulasi dan kebijakan menjadi dasar yang menyebabkan konflik terjadi seperti  perampasan  lahan  dan  ketidakjelasan  batas  wilayah  di  beberapa  daerah  di Aceh. Selain itu, berdasarkan teori resolusi konflik menurut Lemuru pemerintah Aceh masih belum optimal dalam menerapkan poin-poin yang terdapat dalam teori resolusi konflik  tersebut,  dari  lima  poin  hanya  poin  yang  menghindari  kekerasan  dalam penyelesaian  konflik  yang  benar-benar  terlaksana.  Minimnya  upaya  penyelesaian konflik agraria sumber daya alam oleh pemerintah Aceh dan landasan hukum yang tidak tepat juga menjadi persoalan terjadinya konflik agraria sumber daya alam dan lamanya penyelesaian konflik.
Kata kunci: Konflik Agraria; Manajemen Konflik; dan Resolusi Konflik.

## A. PENDAHULUAN
ndonesia memiliki berbagai macam  suku,  adat,  budaya  serta sumber  daya  alam  di  dalamnya. Hal tersebut tentu menjadi kekhawatiran terhadap faktor pemicu terjadinya  konflik  apabila  tidak dilakukan  pengelolaan  dengan  baik. Selaku negara yang memiliki sumber daya  alam  yang  melimpah,  tidak menutup kemungkinan dapat memicu  terjadinya  konflik  baik individu  maupun  kelompok  karena dilatar  belakangi  oleh  faktor  sumber daya  alam  tersebut.  Sumber  daya alam yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang kemudian menjadi  hak  milik  dari  pemerintah daerah tersebut tentunya dibutuhkan perhatian  khusus  agar  sumber  daya alam  tersebut  dapat  mendatangkan nilai guna dan dapat mensejahterakan rakyatnya (Simarmata, 2021).
Konflik  terjadi  tanpa  bisa dihindari  dapat  terjadi  kepada  siapa saja tanpa harus mengenal siapa yang
akan berkonflik. Sekalipun itu adalah pemerintah. Seringkali konflik sumber  daya  alam  terjadi  antara masyarakat  dan  para  elit  penguasa yang  berusaha  untuk  mencari keuntungan  dari  sumber  daya  alam tersebut.  Akar  penyebab  munculnya konflik  agraria  di  Indonesia  tidak hanya  terjadi  antara  masyarakat dengan  pemerintah  namun  juga kerap  sekali  terjadi  antara  pihak swasta  atau  pemilik  modal  dengan masyarakat  sebagai  orang  yang tinggal  di  daerah  tersebut.  Menurut perkumpulan  Pembaharuan  Hukum Berbasis  Masyarakat  dan  Ekologis (HuMa)  (2020)  pada  tahun  2019 konflik agraria dan sumber daya alam masih  sering  terjadi  di  Indonesia, yang  di  antaranya  161  kasus  terjadi pada sektor perkebunan dengan luas lahan  645.484,42  ha,  dan  melibatkan 49.858  masyarakat.  Konflik  agraria pada  sektor  kehutanan  tercatat sebanyak 92 kasus, dengan luas lahan 1.3  juta  ha  dan  melibatkan  586.349 masyarakat. Selanjutnya konflik agraria  yang  sering  terjadi  pada
I
sektor  pertambangan  dengan  50 kasus,  sektor  pertanahan  40  kasus, dan  sektor  perairan  dan  kepulauan yang masing-masing 3 kasus (antaranews.com, 2019).
Dalam penelitian yang
dilakukan  oleh  Sekolah  Tinggi Pertanahan  Nasional  (STPN)  dan Sajogyo Institute pada (2019), pengaturan  sumber  daya  agraria  di Indonesia  jika  ditinjau  dari  aspek sejarah hingga saat ini yang menonjol hanyalah  krisis  agraria  yang  proses pembentukan  krisis  setiap  daerah berbeda-beda.  Hal  tersebut  dapat terjadi  karena  perbedaan  letak geografis  di  setiap  daerah  di
Indonesia yang menyebabkan resolusi  konflik  agraria  tidak  dapat secara  merata  diterapkan  di  seluruh daerah. Secara umum, krisis tersebut terjadi  karena  faktor  berikut:  (i) adanya  konflik  agraria  disebabkan oleh  adanya  tuntutan  dan  desakan terhadap  penguasaan,  pemilikan tanah  dan  sumber  agraria  yang lainnya.  (ii)  beralihnya  penguasaan rakyat atas tanah dan sumber agraria lainnya kepada pihak lain. (iii) rakyat terbatas  dalam  mengakses  sumber daya  alam  yang  dimiliki  oleh daerahnya;  serta  (iv)  rakyat  terbatas dalam melakukan tata kelola mandiri atas  proses  kerusakan  ekologis (STPN, 2019).
Gambar 1 Data Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia
Sumber: forestdigest.com (2020)
Berdasarkan data statistik di atas dapat dilihat terdapat 346 konflik yang terjadi  akibat  perebutan  sumber  daya alam. Angka tersebut tidak menunjukkan  tanda-tanda  penurunan sejak  sepuluh  tahun  terakhir.  Konflik agraria  tersebut  tersebar  di  166 kabupaten  dan  kota  di  32  provinsi,
lahan  yang  menjadi  perebutan  yaitu seluas  2,3  juta  ha,  yang  melibatkan 1.164.175  masyarakat  adat  atau  lokal. Dari  data  diatas  dapat  dilihat  apabila sektor perkebunan menjadi sektor yang paling tinggi resiko terjadinya konflik, dan  sektor  kehutanan  dengan  konflik
yang yang melibatkan masyarakat dan lahan paling tinggi.
Selain menyebabkan marginalisasi  terhadap  masyarakat lokal, konflik agraria di Indonesia juga sudah  sampai  kepada  korban  jiwa, pada  tahun  2016  KPA  (Konsorsium Pembaruan Agraria) mencatat sebanyak  450  konflik  agraria  yang terjadi    dengan  luas  wilayah  yang terdampak sebesar 1.265.027 ha dengan 86.754  kepala  keluarga  yang  terlibat.
Belum  adanya  institusi  yang  khusus menangani  penyelesaian  konflik  ini secara komprehensif dan tegas menambah  peliknya  permasalahan konflik  yang  terjadi  di  Indonesia. Sementara konflik  agraria  yang  sering terjadi  saat  ini  sebagian  besar diakibatkan  karena  faktor  turun temurun  dari  tata  kelola  sumber  daya alam dan agraria dalam pemerintahan yang  otoriter  dan  sistem  administrasi pertanahan  yang  menyimpang  dan korupsi (Saragih et al., 2018).

## Gambar 2 Hambatan Regulasi Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia
Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), (2019)
Dari gambar di atas dapat dilihat alasan  kenapa  resolusi  konflik  di
Indonesia begitu susah dalam
penyelesaiannya,  yang  mana  hal  ini
dimulai  dari  regulasi  yang  mengatur tentang  perkebunan  swasta  yang mencapai  9  regulasi  atau  peraturan yang  mengikatnya,  hal  ini  tentunya sangat  sulit  untuk  menyelesaikan konflik  apabila  terjadi,  selain  regulasi hambatan  penyelesaiannya  juga  dapat dikatakan  rumit  hasil  dari  regulasi yang  berbelit-beli  tersebut.  Berbeda
dengan  perkebunan  negara  regulasi yang mengaturnya juga sangat banyak yang  mencapai  14  regulasi  yang dimulai  dari  Undang-Undang  sampai dengan  Permen  Keuangan.  Rumitnya regulasi yang mengatur tersebut kerap kali menghambat penyelesaian konflik agraria yang kerap terjadi di Indonesia.
Gambar 3 Peta Sebaran Konflik Agraria di Indonesia 2020
Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), (2020).
Pulau Sumatera
telah mendominasi  kejadian  konflik  agraria di  Indonesia  pada  tahun  2020.  Salah satu  daerah  yang  menjadi  perhatian terjadinya  konflik  agraria  adalah Provinsi  Aceh.  Luas  tanah  yang menjadi  objek  perebutan  adalah sebesar  5.547  hektar  dengan  frekuensi konflik 14 kasus. Secara geografis, Aceh merupakan  salah  satu  provinsi  yang memiliki  sumber  daya  alam  berupa tanah  yang  luas  sehingga  tidak  heran mengapa  konflik  agraria  di  Aceh menjadi sulit untuk diselesaikan. Selain itu,  keberadaan  adat,  budaya,  dan kepercayaan  di  tengah  masyarakat
Aceh membuat konflik agraria semakin rumit. Sebagai daerah yang didominasi oleh lahan perkebunan dan perhutanan yang  cukup  luas,  yang  kemudian mendorong  pemerintah  Aceh  agar mampu  berupaya  dengan  maksimal melakukan  manajemen  sumber  daya alam  yang  dimiliki  oleh  daerah  Aceh secara  optimal  Hal  tersebut  tidak menutup kemungkinan konflik agraria terjadi karena faktor kurang optimalnya  pengelolaan  lahan  hutan atau  perkebunan.  Selain  itu  juga disebabkan karena kegagalan pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada masyarakatnya.
Konflik  agraria  struktural  dapat dipahami  sebagai  pertentangan  klaim atas  suatu  wilayah  (sumber  agraria) yang  berakibat  pada  hilangnya  satu hak  atau  klaim  atas  lainnya.  Hal tersebut  dapat  terjadi  karena  faktor kepemilikan, penguasaan, serta distribusi  sumber-sumber  agraria lainnya.  Ketimpangan  dan  konflik agraria  tersebut  dapat  berakibat  pada terlantarnya masyarakat di daerahnya sendiri (Cahyono et al., 2019).
Sebagai provinsi dengan tingginya resiko terjadi konflik agraria, Aceh  sudah  seharusnya  berbenah terkait  dengan  formulasi  kebijakan, dan  manajemen  sumber  daya  alam terutama  terkait  dengan  kepemilikan lahan  dan  hutan.  Hal  tersebut  dapat dilihat dengan berbagai konflik agraria yang  terjadi  yang  diakibatkan  oleh sengketa  atas  lahan  masyarakat  yang terjadi  antara  perusahaan  dengan masyarakat,  yang  salah  satunya  yang terjadi  di  aceh  tamiang,  konflik  ini terjadi  antara  PT.  Sinar  kaloy  Perkasa Indo  (PT.  SKPI)  dengan  masyarakat terkait dengan permasalahan perkebunan sawit di  Kabupaten Aceh Timur, Forum Perjuangan Rakyat Atas Tanah (Fojerat) yang menuntut kepada pemerintah Aceh untuk dapat menyelesaikan  sengketa  tanah  seluas 1300  ha  dari  PT.  SKPI  di  Kabupaten Aceh  jaya  yang  di  indikasikan melakukan  penjualan  lahan  eks transmigran yang belum kembali dari eksodus (Iswahyudi, 2016).
Peraturan  Presiden  Nomor  86 Tahun  2018  tentang  Reforma  Agraria menyebutkan  apabila  reforma  agraria adalah  penataan  ulang  terhadap struktur  kepemilikan,  penguasaan, penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah
yang mengedepankan nilai-nilai keadilan  dalam  penataan  aset  yang diikuti  dengan  penataan  akses  untuk mendukung kemakmuran masyarakat Indonesia.  Dalam  kebijakan  reforma agraria  terdapat  3  hal  fokus  utama yaitu  penataan  aset,  penataan  akses, dan  penyelesaian  sengketa.  Perhatian dan  keseriusan  pemerintah  dalam menanggulangi  konflik  yang  terjadi menjadi  penting  untuk  mengurangi dan  menghindari  konflik  yang  akan terjadi  di  kemudian  hari.  Bab  IV perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang penanganan  sengketa  dan  konflik agraria dijelaskan apabila penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan dengan  pembentukan  tim  gugus reforma  agraria  secara  berjenjang (Rongiyati,  2018).  Rumusan  masalah dalam  tulisan  ini  adalah “Apa  yang menjadi  dasar  terciptanya  konflik agraria sumber daya alam di Aceh dan Bagaimana  upaya  yang  dilakukan dalam  penyelesaian  konflik  agraria sumber daya alam di Aceh?”

## B. KAJIAN TEORITIS

## Resolusi Konflik
Menurut  Stoner  dalam  Andri (2016) konflik adalah ketidaksepakatan soal  pemberian  sumber  daya  yang langka  dan  menguntungkan  atau perdebatan  tentang  tujuan,  status, nilai,  persepsi,  dan  kepribadian. Menurut Mindes dalam Susanto (2019), resolusi  konflik  adalah  kemampuan dalam  menangani  perbedaan  yang terjadi  antara  yang  berkonflik  dan salah  satu  aspek  penting  dalam membangun  sosial  dan  moral  yang membutuhkan keterampilan dan penilaian  dalam  upaya  negosiasi, diskusi,  dan  mengutamakan  rasa keadilan.
Menurut  Scannell  dalam  Andi (2022),  aspek-aspek  yang  diperlukan setiap individu dalam memahami dan meresolusi sebuah konflik adalah,
a) keterampilan dalam
berkomunikasi, b) kemampuan dalam menghargai setiap perbedaan,
c) kepercayaan terhadap sesama,
d) kemampuan dalam mengontrol emosi.
Tujuan  dari  resolusi  konflik  menurut Haider  dalam  Andiansah,  dkk.  (2019) antara lain,
a) mengontrol  konflik  agar tidak terjadi secara berkepanjangan,
b) menahan  konflik  agar  tidak terulang kembali,
c) menghapus dan memberantas sumber terjadinya konflik,
d) menjadikan  konflik  yang terjadi  untuk  melakukan perubahan  kearah  yang positif dari sisi sosial.
Adapun  upaya  yang  perlu  dilakukan untuk  resolusi  konflik  menurut Lamuru dalam Puspita (2018) adalah,
a) menghindari kekerasan dalam penyelesaiannya,
b) memfasilitasi masyarakat yang  berdampak  konflik untuk mengonsolidasikannya,
c) melakukan  mediasi  dengan para  pihak  konflik  yang mempunyai kepentingan,
d) keterbukaan  informasi  dan komunikasi dalam
pendinamisasian penyelesaian konflik, e) kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan metode pengumpulan  data  kepustakaan  yang antara lain dengan buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia, koran, berita online, dan dokumen. Penelitian sebagai landasan bagi peneliti dalam merumuskan fakta permasalahan,  artikel-artikel  virtual, studi  literatur  dan  data  validitas. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis  deskriptif,  yakni  penguraian secara  teratur  dari  data  yang  sudah ditemukan,  dan  selanjutnya  disusun untuk menjelaskan agar dapat dipahami  dengan  baik  oleh  pembaca. Analisis data pada penelitian ini adalah dengan  mengabstraksi  beberapa  hasil temuan  yang  dikelompokan  dan kemudian  dibantu  menggunakan teknik analisis resolusi konflik Lamuru.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar  Penyebab  konflik  Agraria  di Aceh
Aceh  sebagai  daerah  otonom yang menjalankan urusan administrasi  daerahnya  berdasarkan asas  otonomi  daerah  tentu  tidaklah mudah. Berdasarkan Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintah Aceh menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh merupakan  salah  satu  provinsi dengan kekhususan dalam menjalankan  roda  pemerintahan yang  salah  satunya  pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalamnya  mengelola  pada  bidang
tanah.  Dengan  banyaknya  sumber daya  alam  yang  dimiliki  oleh Provinsi  Aceh  terutama  hutan dengan  luasan  lahan  mencapai 2.290.874  ha,  diikuti  dengan  lahan perkebunan seluas 800.553 ha. Selain sumber daya alam seperti tanah dan hutan,  sumber  daya  alam  yang menjadi  pusat  wisata  di  Aceh  juga banyak  yang  diantaranya  terletak  di sembilan  lokasi,  yaitu  Taman  Buru Linge  Isaq,  Cagar  Alam  Serbajadi, Taman  Nasional  Gunung  Leuser, Taman Wisata dan Taman Laut Pulau Weh  Sabang,  Cagar  Alam  Jantho, Hutan  Untuk  Latihan  Gajah  (PLG), Taman  Wisata  Laut  Kepulauan Banyak,  dan  Suaka  Margasatwa Rawa  Singkil  (Hartani  &  Nulhaqim, 2020).
Dengan  faktor-faktor  di  atas maka  tidak  heran  apabila  konflik yang  terjadi  di  Provinsi  Aceh  sering kali  terjadi  pada  sektor  agraria sumber daya alam, kepentingan pada sektor  ekonomi  sering  menjadi landasan  bumbu-bumbu  konflik, disertai beberapa faktor-faktor tertentu  yang  menambah  panasnya konflik yang terjadi di Aceh. Konflik agraria  itu  sendiri  adalah  konflik yang  terjadi  yang  didasari  pada pelanggaran  hak  penguasaan  dan kepemilikan lahan atau sumber daya alam oleh suatu pihak tanpa didasari pada  izin  yang  sah  (kasiyani  & Ardhan, 2020).
Tumpang  Tindih  Aturan,  Regulasi, dan Kebijakan
Didasari pada tumpang tindihnya  peraturan  dan  kebijakan dari pusat hingga daerah, oleh karena itulah  atas  dasar  ini  terjadinya perampasan  lahan  milik  masyarakat
setempat  dan  ketidakjelasan  batas wilayah  di  suatu  daerah.  Hal  ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang  menghasilkan  bahwa,  praktik pengelolaan  sumber  daya  alam bidang  kehutanan  yang  dilakukan pemerintah  yang  kemudian  muncul konflik  tenurial  dengan  masyarakat di  kawasan  Tahura  Pocut  Meurah Intan  di  Kabupaten  Aceh  Besar  dan Kabupaten Pidie (Akhirullah, M. A., & Bakti, 2019), menghasilkan bahwa ekspansi  lahan  kelapa  sawit  yang berakibat  pada  penyerobotan  tanah masyarakat  dan  adat,  dan  tumpang tindihnya regulasi dan kebijakan izin penggunaan lahan perkebunan kelapa  sawit,  serta  saling  klaim antara masyarakat dengan
perusahaan perkebunan (Fahrimal & Safpuriyadi,  2018).  Selain  itu  Guru Besar  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran  Prof.  Dr.  Ida  Nurlinda, M.H.,  dalam  diskusi  Satu  Jam Berbincang Ilmu “Polemik Peraturan Agraria” pada 2022, (di akses melalui unpad.ac.id  pada  2023)  mengatakan bahwa  persoalan  hukum  agraria marak  terjadi  seperti  kasus  mafia tanah, yang mana hal ini disebabkan oleh peraturan yang saling tumpang tindih.  Permasalahan  ini  terjadi kurang lebih karena masih menganut pada peraturan perundang- undangan dari zaman Belanda.
Persoalan terkait dengan tumpang tindihnya peraturan tentang  agraria  atau  pun  tumpang tindihnya  regulasi  dan  kebijakan terhadap  izin  perkebunan  yang sering  kali  menjadi  dasar  faktor- faktor  penyebab  terjadi  konflik  di Aceh.  Dari  penelitian  diatas  juga menghasilkan  bahwa  akibat  dari persoalan tumpang tindihnya aturan, regulasi,  dan  kebijakan  berakibat
pada  semena-menanya  perusahaan dalam  merampas  lahan  masyarakat dan  ketidakpastian  batasan  wilayah di beberapa daerah di Aceh, hal inilah yang  menjadi  dasar  terjadi  konflik agraria di Aceh. Berikut dua hal yang terjadi  yang  didasari  pada  tumpang tindih aturan, regulasi, dan kebijakan, antara lain;

## 1. Perampasan Lahan
Dalam beberapa penelitian sudah ada yang membahas terkait dengan  perampasan  lahan  yang menjadi penyebab dari terjadinya konflik di Aceh, beberapa penelitian terkait dengan perampasan  lahan  diantaranya, Auli Sahdin (2020) yang berjudul Gerakan  Sosial  dan  Sengketa Lahan di Aceh Singkil, selanjutnya  Ritonga,  dkk.  (2022) yang  berjudul  konflik  agraria: perampasan  tanah  rakyat  oleh ptpn ii atas lahan adat masyarakat (studi kasus desa launch, simalingkar  a,  kecamatan  pancur batu,  langkat),  selanjutnya  Putra, dkk.,  (2020)  yang  berjudul Analisis Konflik PT. Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah.
Konflik  agraria  terutama dalam  hal  perampasan  lahan menjadi  masalah  serius  di  Aceh dan  terus  meningkat  setiap tahunnya,  selain  itu  juga  dapat kita  identifikasi  bahwa  ada sesuatu  hal  yang  timbul  di lembaga pemerintah yang membuat lambatnya penyelesaian konflik agraria tersebut.  Selain  itu  masyarakat tentunya  juga  sudah  melakukan berbagai  upaya  untuk  merebut kembali  lahan  miliknya  akan
tetapi  hasil  selalu  nihil  baik  itu tingkat  pusat  maupun  daerah yang  terkesan  tidak  ada  upaya yang  serius  dalam  menangani masalah ini (Abonita, 2020).
Keadaan  faktual  yang membutuhkan  perhatian  khusus saat  ini  adalah  terjadinya  konflik sumber  daya  alam  dan  agraria antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan pengembang  seperti  yang  terjadi di  sebagian  daerah  di  Aceh. Konflik ini terjadi karena banyak perusahaan  yang  bermasalah dengan izin luasan areal
perkebunan, dan minimnya pengawasan dan tindakan hukum dari  pemerintah  yang  membuat masyarakat marah dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan  dan  diperparah dengan tidak
seriusnya pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi ini.
Bersumber  dari  liputan6 (2020,  Desember  10)  beberapa kasus yang terjadi saat ini antara lain  masyarakat  Gampong  Paya Rahat,
Tengku Tinggi,
Perkebunan  Sungai  Iyu,  Tanjung Lipat  I  serta  II  menghadapi  PT Rapala di Aceh Tamiang; Krueng Simpo  menghadapi  PT  Syaukat Sejahtera  di  Bireuen;  Gampong Pante  Cermin  menghadapi  PT Dua  Perkasa  Lestari  (PT  DPL)  di Abdya; dan Cot Mee menghadapi PT  Fajar  Baizury  &  Brother's  di Nagan  Raya.  Dari  kasus  yang terjadi di atas sangat rawan untuk terjadinya peperangan yang mungkin  saja  akan  memakan korban, maka dari itu diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk
menyelesaikan konflik tersebut.
Bersumber dari
tahahkita.id, pada tahun 2017 (di akses  2023)  salah  satu  konflik yang terjadi antara masyarakat di tiga  desa  Kecamatan  Trumon Timur,  Aceh  Selatan  dengan  PT. Asdal  Prima  Lestari,  pada  kasus ini  masyarakat  dituding  garap lahan  perusahaan  perkebunan kelapa sawit dan luas lahan yang menjadi  konflik  adalah  5.074,00 Ha.  Selain  itu,  pada  tahun  2016 konflik antara PT. Rapala dengan masyarakat di empat desa di Aceh Tamiang,  pada  konflik  ini  PT. Rapala dituding mengambil tanah milik  masyarakat  di  empat  desa tersebut  dengan  sengketa  lahan 144  Ha.  Konflik  ini  sudah  terjadi sejak tahun 1974, Posko Perjuangan  Rakyat  (Pospera) Aceh menilai apabila  pemerintah Aceh tidak serius dalam
menangani  konflik  ini  dan  tidak ada  upaya  dari  pemerintah kabupaten  Aceh  Timur  untuk membantu  dan  menyelesaikan konflik yang terjadi di daerahnya.

## 2. Ketidakjelasan Batas Wilayah
Konflik  batas  wilayah dapat  dikatakan  terjadi  karena pelaksanaan  otonomi  daerah yang  mana  kepentingan  setiap daerah dalam mengelola daerahnya sendiri untuk
kepentingan  ekonomi,  kebijakan sosial  kemasyarakatan  ataupun administratif. Faktor kepentingan inilah yang sering menjadi konflik antar  daerah,  dan  ditambah dengan  peta  wilayah  yang berbeda  antara  satu  daerah dengan daerah lainnya.
Bersumber  dari  makalah
Puslatbang  KHAN  LAN  (2022) menunjukan  bahwa  konflik  yang disebabkan  oleh  batas  daerah  di Indonesia  dari  tahun  2013-2020 sebanyak  7  konflik,  dari  semua konflik  yang  terjadi  tersebut dominasi penyelesaiannya kepada  Kemendagri.  Dari  data tersebut juga menunjukan provinsi Aceh menyumbah sebanyak dua kasus konflik, yang pertama  pada  tahun  2018  antara Kabupaten  Bener  Meriah  dan Kabupaten  Aceh  Utara  yang mana penyelesaiannya dilimpahkan kepada Kemendagri untuk penegasan segmen wilayah,  lalu  pada  tahun  2020 antara Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya yang mana penyelesaian  ini  juga  melibatkan Kemendagri.
Permasalahan ini
disebabkan  karena  tidak  adanya peta  wilayah  yang  tercantum dalam Undang-Undang pembentukan  daerah  otonom, celah inilah yang menjadi penyebab  dan  kesempatan  bagi daerah  dalam  mengklaim  suatu daerah  dimiliki  oleh  daerahnya. Konflik  ini  juga  menyebabkan ketidakpastian  daerah  dalam mengelola  potensi  sumber  daya alam yang ada dalam daerahnya, serta  menyulitkan  masyarakat dalam  mendapatkan  pelayanan publik,  transfer  fiskal  dalam bentuk  Dana  Alokasi  Umum (DAU) dari pemerintah pusat juga menjadi  kendala  (Puslatbang KHAN LAN, 2022).
Ketidakjelasan batas wilayah yang menyebabkan konflik antar daerah juga dijelaskan dalam beberapa
penelitian, meskipun masih sedikit penelitian yang membahas konflik  sengketa  tapal  batas wilayah  di  Aceh,  ada  penelitian yang dilakukan oleh Yuddin, dkk. (2022) yang menyebutkan konflik yang  terjadi  antara gampong Seuneubok  dan gampong Teupin Gajah di Kabupaten Aceh Selatan disebabkan  oleh  tidak  adanya dasar yang kuat terhadap simbol tapal  batas  wilayah  di  daerah tersebut. Selanjutnya dalam penelitian  Syahzevianda,  dkk. (2019) menyebutkan apabila
pengaturan kebijakan batas wilayah  desa  dari  pusat  tidak sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang UUPA, pengakomodiran kedudukan  lembaga  mukim  di Aceh terhadap
pembuatan pengaturan  batas  wilayah  juga menjadi  penyebab  ketidakjelasan tapal batas wilayah.

## Upaya Penyelesaian konflik
Dalam  penelitian  Bakti  (2015) menyebutkan  pada  kenyataannya resolusi konflik yang terjadi di Aceh tersebut  sering  terjadinya  mandek dalam pergerakan dan tindakan dari pemerintah, ini menunjukkan bahwa ada  sesuatu  hal  yang  membuat pemerintah  kurang  bertindakan dalam  menyelesaikan  konflik  ini, karena  pada  dasarnya  tindakan lanjutan  atau  tindakan  terakhir  itu hanya  pemerintah  yang  dapat mengambil keputusan melalui hukum atau pengadilan, akan tetapi hal  tersebut  tidak  dilakukan  oleh pemerintah  Aceh  dan  membuat konflik tersebut
makin
berkepanjangan dan banyak
perusahaan yang kedepan menindas
hak  masyarakat  atas  lahan  atau tanahnya.
Keberadaan  TAP  MPR  RI Nomor  IX  tahun  2001  tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber  daya  Alam  serta  UU  Pokok Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  pun tidak  menjamin  keadilan  untuk masyarakat atas haknya dan pemerintah  atau  pengadilan  lebih berpihak  kepada  perusahaan  dan inilah  yang  menimbulkan  konflik antara masyarakat dengan perusahaan,  yang  mana  perusahaan dengan semena mena mengambil hak masyarakat  dan  disaat  penyelesaian masyarakat  yang  selalu  dirugikan. Pada  kasus  agraria  ini  tidak  ada penyelesaian  yang  datang  atas keputusan hakim yang adil terhadap kedua  belah  pihak,  karena  lahan lahan  yang  dituding  dirampas tersebut selalu lepas ke tangan yang merampas,  disisi  lain  pemerintah daerah  seolah  olah  hilang  kekuatan dan keperkasaannya
dalam menyelesaikan  masalah  ini  dan apabila  ditanya  akan  hal  ini  hanya menjawab dengan hal hal yang tidak relevan atau non sequitur (Andhara, 2020).
Dari Komite Pimpinan Wilayah Solidaritas Mahasiswa Untuk  Rakyat  (KPW-  SMUR) Lhokseumawe  dan  Aceh  Utara mendesak  DPR  Aceh,  untuk  segera mengesahkan rancangan qanun pertanahan. Dalam rancangan Qanun ini  ada  3  hal  poin  penting  terkait dengan perbaikan tata kelola pertanahan  di  Aceh,  penyelesaian konflik  perampasan  tanah,  dan redistribusi  lahan  pertanahan  di Aceh, termasuk di dalamnya pemberian  lahan  untuk  mantan
kombatan  dan  korban  konflik. Rancangan qanun tersebut lahir atas dasar  banyaknya  kasus  perampasan tanah rakyat yang terjadi di Aceh dan digagas  oleh  dorongan  masyarakat sipil  aceh,  dan  sangat  disayangkan dari pihak DPRA sendiri seperti tidak ada keseriusan dalam membahas dan mengesahkan  rancangan  Qanun tersebut (serambinews, diakses, 2023).
Apabila  berkaca  pada  konflik dan  situasi  sosial  dan  ekonomi  saat ini  sangat  substansial  dan  tentunya merugikan masyarakat Aceh, karena masyarakat Aceh dapat mengembangkan
pertaniannya tersebut  ataupun  memanfaatkan lahannya untuk keperluannya sendiri dan hal ini tentunya akan sangat baik bagi  perkembangan  sosial  dan ekonomi masyarakat Aceh. Selain itu rancangan Qanun tersebut juga akan sangat berguna bagi landasan hukum yang  sah  bagi  masyarakat  Aceh apabila terjadinya perampasan lahan di  kemudian  hari,  dan  apabila  kita melihat kebelakang tingkat konflik di sektor  agraria  ini  sangat  tinggi  dan terus  meningkat  setiap  tahunnya. Besar  harapan  untuk  ada  upaya serius  dari  eksekutif  maupun legislatif dalam menyelesaikan konflik  ini  dan  apabila  ini  dapat diselesaikan diharapkan juga
kesejahteraan  masyarakat  Aceh  di sektor agraria.
Bersumber dari liputan6,
(2020,  Desember  10)  Golden  Agri
Resources (GAR) salah satu perusahaan  sawit  terbesar  di  dunia yang  sudah  berdiri  dari  tahun  1996 yang  beroperasi  di  Indonesia, diketahui
bahwa GAR
menginvestigasi  PT  Dua  Perkasa
Lestari (PT.DPL) secara mandiri dan hasilnya PT.DPL
terungkap melakukan  kerusakan  di  lahan gambut  Tripa  yang  terkenal  sebagai “ibu  kota  orang  utan  dunia”.  Lalu GAR mengundang YLBHI-LBH Banda  Aceh  untuk  diskusi  terkait dengan  perampasan  dan  perusakan lahan  yang  dilakukan  oleh  PT.DPL. Dari  kasus  ini  kita  bisa  menilai bagaimana  lembaga  pemerintah bekerja, keberadaan lembaga pemerintah  tidak  dapat  menyerap aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi masalah yang
terjadi di perusahaan yang beroperasi di  Aceh  ini  sangat  disayangkan  dan seharusnya  lembaga  pemerintah tersebut  tidak  perlu  berbangga  akan pertemuan GAR tersebut.
Hal ini membuktikan keseriusan  dari  pemerintah  dalam menyelesaikan  konflik  yang  terjadi tidaklah  begitu  serius  dan  terkesan membiarkan tanpa memikirkan akibat  yang  terjadi  dari  konflik tersebut. Hal ini juga menjadi faktor penyebab  kenapa  konflik  agraria sumber  daya  alam  di  Aceh  masih sering terjadi, data dari tanahkita.id. menyebutkan  bahwa  konflik  agraria sumber  daya  alam  di  aceh  sudah terjadi sebanyak 10 konflik terhitung dari  tahun  2010  hingga  2017  yang mana  yang  paling  sering  terjadi adalah  konflik  perkebunan  yang mana  memperebutkan  atau  saling klaim  lahan  antara  masyarakat  dan perusahaan  dengan  8  konflik  dan  2 konflik yang didasari oleh izin hutan produksi yang mengganggu perekonomian  ataupun  ancaman bencana kepada masyarakat. Landasan  bagi  masyarakat dalam mempertahankan dan mengelola  sumber  daya  alam  yang
ada  di  daerahnya  sudah  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Undang-Undang ini mengatur  landasan  hukum  bagi masyarakat  hukum  adat  dalam melakukan  dan  mengelola  sumber daya  alam  yang  berada  di  wilayah adatnya. Selanjutnya, Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2004 Tentang  Perkebunan  menyebutkan apabila  dalam  hal  tanah  yang merupakan  hak  dari  masyarakat hukum adat menurut fakta lapangan masih  ada,  mendahului  pemberian hak kepada siapapun, maka pemohon  hak  diwajibkan  untuk melakukan  musyawarah  dengan masyarakat  hukum  adat  pemegang hak atas sumber daya alam tersebut.
Dalam  Undang-Undang  ini menjelaskan apabila masyarakat adat adalah kelompok masyarakat setempat secara turun-temurun tinggal  ditempat  secara  geografis tertentu  memiliki  ikatan  dengan leluhur, hubungan yang erat sumber daya alam. Dengan ini seharusnya ini yang menjadi landasan bagi masyarakat  dalam  mempertahankan sumber daya alam di daerah leluhur mereka  untuk  mempertahan  hidup dan  kekayaan  untuk  keturunannya. Apabila  landasan  hukum  ini  kuat sebagai  pengangan  bagi  masyarakat dan  komitmen  pemerintah  dalam menjaga  dan  melindungi  hak-hal masyarakat  maka  konflik  agraria sumber  daya  alam  akan  dapat terminimalisir (Gayo, 2018).
Tarfi & Amri (2021) menyebutkan bahwa kestabilan perdamaian dalam menjadi persatuan  negara  sangat  perlu dicapai  yang  salah  satunya  dengan
kebijakan  agrarian  yang  bijaksana dan tepat sasaran, karena pembaruan agraria  tidak  dapat  dipisahkan dengan keberlanjutan pembangunan. Konflik  yang  disebabkan  oleh ketidakmerataan  pembagian  dan distribusi hasil sumber daya terbukti sering menjadi penyebab munculnya konflik vertikal yang berakibat pada kesenjangan kesejahteraan dan ketidakmerataan pembangunan daerah dalam mensejahterakan masyarakat. Untuk itu sudah seharus pemerintah untuk tidak memandang sebelah mata terkait dengan penyelesaian  konflik  yang  terjadi  di daerah, serta dalam pembagian hasil sumber
daya haruslah memperhatikan aspek keadilan.

## D. KESIMPULAN
Resolusi  konflik  agraria  di Indonesia  saat  ini  terhambat  akibat lemahnya  pengawasan  dan  perhatian dari  pemerintah  dalam  melakukan resolusi  konflik  tersebut..  konflik tersebut  terjadi  tidak  hanya  antara masyarakat  dengan  pemerintah  saja, namun  juga  dapat  terjadi  antara masyarakat  dengan  pihak  swasta sebagai  pemilik  perusahaan.  Konflik agraria diartikan sebagai pertentangan klaim  atas  suatu  wilayah  (sumber agraria) yang berakibat pada hilangnya satu  hak  atau  klaim  atas  lainnya.  Hal tersebut  dapat  terjadi  karena  faktor kepemilikan, penguasaan, serta distribusi  sumber-sumber  agraria lainnya.  Ketimpangan  dan  konflik agraria  tersebut  dapat  berakibat  pada terlantarnya masyarakat di daerahnya sendiri.  Pemberontakan  yang  terjadi akibat  konflik  agraria  di  Aceh disebabkan karena adanya perampasan  hak  berupa  tanah  oleh suatu  pihak  yang  menyebabkan
masyarakat kehilangan sumber agrarianya.
Apabila melihat apa yang sudah dilakukan  pemerintah  Aceh  dalam menyelesaikan  konflik  yang  terjadi yang ditinjau dari teori resolusi konflik menurut Lemuru, maka dapat disimpulkan  bahwa  hal  yang  benar- benar dilakukan oleh pemerintah aceh hanya  menghindari  kekerasan  dalam penyelesaiannya,  untuk  poin  lainnya dalam  teori  resolusi  konflik  menurut Lemuru  masih  belum  optimal  dalam penerapannya,  seperti  memfasilitasi masyarakat, melakukan mediasi dengan  pihak  yang  berkepentingan, keterbukaan informasi, dan komunikasi,  dan  kerja  sama  antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah Aceh.
Apabila  melihat  manajemen konflik yang pernah terjadi di Aceh, dapat dikatakan penyelesaian konflik belum  begitu  maksimal  karena  ada sebagian  konflik  dari  masalah  kecil yang tidak dapat diselesaikan dengan baik  maka  terjadilah  konflik  yang berkepanjangan.  Menurut  Haider tujuan  dari  resolusi  konflik  salah satunya  adalah  pemecahan  masalah secara  menyeluruh,  inilah  kenapa alasannya  dibutuhkan  penyelesaian awal  yang  efektif  terhadap  masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Melakukan perundingan antara pihak  yang  berkonflik  merupakan salah  satu  bentuk  resolusi  konflik yang  dikemukakan  oleh  Lamuru. Selain  perundingan  juga  dapat dilakukan kompromi untuk mencari titik  temu  terhadap  permasalahan yang  dihadapi.  Peran  pihak  ketiga dalam  metode  resolusi  konflik  ini sangat  dibutuhkan  sebagai  pihak yang  netral  dan  memberikan  saran-
saran  yang  dapat  menemukan  jalan keluar terhadap suatu permasalahan.

## SARAN
Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai  pengelolaan  sumber  daya alam  di  setiap  daerah  dan  regulasi mengenai resolusi konflik agraria yang dapat  dijadikan  sebagai  standar operasional prosedur. Selain itu, sering kali adanya tumpang tindih wewenang dalam mengatasi permasalahan sengketa  tanah  ini.  Pemerintah  pusat selaku  penggerak  bagi  pemerintahan daerah  dianggap  kurang  konsisten terhadap regulasi-regulasi yang dikeluarkan berkaitan dengan resolusi konflik agraria tersebut.
Berdasarkan  data  yang  didapat dari  Konsorsium  Pembaruan  Agraria (KPA)  pada  tahun  2019  penghambat resolusi konflik agraria lainnya adalah berkaitan  dengan  klaim  hak  perdata atas  tanah  yang  sudah  ditelantarkan. Oleh sebab itu, tumpang tindih dalam mengeluarkan regulasi, kebijakan, dan aturan  baik  antara  pemerintah  pusat hingga  pemerintah  daerah  perlu perampingan  dan  wewenang  yang diberikan  kepada  satu  atau  dua lembaga pemerintahan untuk mengurus/mengeluarkan regulasi, kebijakan,  dan  aturan.  Sehingga dengan  begitu  regulasi,  aturan,  dan kebijakan  akan  jelas  bagi  pemegang hak  lahan  dan  pemerintah  dalam menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Puspita, W. (2018). Manajemen Konflik (Suatu  Pendekatan  Psikologi, Komunikasi,  dan  Pendidikan). Yogyakarta: CV. Budi Utama.
Simarmata,  M.  M.,  Sudarmanto,  E., Kato,  I.,  Nainggolan,  L.  E., Purba, E., Sutrisno, E., & Karim, A.  (2021). Ekonomi  Sumber  Daya Alam . Yayasan Kita Menulis.

## JURNAL
Akhirullah,  M.  A.,  &  Bakti,  B.  (2019).
Konflik Tenurial Antara Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Tahura  Pocut  Meurah  Intan Dengan Masyarakat Setempat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan , 3 (3), 372-387.
Andhara, D. (2020). Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional  Aceh  dan  Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh .  Law  Journal  Fakultas Hukum,  Universitas  Syiah  Kuala,
4 (2).
Andi,  C.  I.  (2022).  Resolusi  Konflik Penggunaan  Lahan  di  Taman Nasional  Gunung  Rinjani  Desa Sajang  Kabupaten  Lombok Timur. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Humaniora , 11 (2), 182-190.
Andiansah, W., Apsari, N. C., Raharjo, S.  T.  (2019)  Resolusi  Konflik Agraria  di  Desa  Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Jurnal  Kolaborasi
Resolusi Konflik, 1 (1).
Andri, W. (2016). Konflik, Konsep, teori
dan Permasalahan. Jurnal Publiciana .
Bakti,  B.  (2015).  Pluralisme  Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 17(1), 129-149.
Cahyono, E., Sulistyanto, & Azzahwa,
S.  (2019).  Resolusi  Konflik
Gerakan Nasional Penyelamatan  Sumber  Daya Alam: Lintasan Gagasan,
Praktik,  dan  Bentang  Masalah. Jurnal Antikorupsi Integritas , 5(2), 75 – 92.
Fahrimal,  Y.,  &  Safpuriyadi,  S.  (2018). Komunikasi  Strategik  Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia. Jurnal
Riset
Komunikasi, 1 (1), 109-127.
Gayo,  A.  A.  (2018).  Perlindungan Hukum  Hak  Atas  Tanah  Adat (Studi  Kasus  Di  Provinsi  Aceh Khususnya  Kabupaten  Bener Meriah)  (Legal  Protection  For Title  Over  Customary  Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah)). Jurnal Penelitian Hukum . 289-304.
Hartani, M., & Nulhaqim, S. A. (2020). Analisis  Konflik  Antar  Umat Beragama  Di  Aceh  Singkil. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik,
2 (2), 93-99.
Iswahyudi.  (2016).  Konflik  Lahan  di Hutan  Gambut  Rawa  Tripa Provinsi  Aceh. Jurnal  Penelitian Agrosamudra . 38 – 45.
Kasiyani,  D.,  &  Ardhan,  F.  M.  (2020).
Manajemen Penanganan Konflik  Agraria  Di  Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan
Daerah , 12 (1), 31-41.
Putra, D. K., Astuti, W. W., & Assalam, M.  H.  (2020).  Analisis  Konflik PT  Emas  Mineral  Murni  di Kabupaten  Nagan  Raya  dan
Kabupaten Aceh
Tengah.
Society , 8 (2).
Ritonga,  M.  A.  P.  (2022).  Konflik Agraria:  Perampasan  Tanah Rakyat Oleh Ptpn Ii Atas Lahan Adat  Masyarakat  (Studi  Kasus Desa  Launch,  Simalingkar  A,
Kecamatan Pancur Batu, Langkat). Jurnal Kolaborasi
Resolusi Konflik , 4(2).
Sahdin,  A.  (2020). Gerakan  Sosial  Dan Sengketa Lahan Di Aceh Singkil. ( Doctoral  dissertation,  UIN  AR- RANIRY) .
STPN  &  Sajogyo  Institute.  (2019).
Kebijakan, Konflik Dan Kebijakan  Agraria  Indonesia Awal Abad 2021. Pusat Penelitian  dan  Pengabdian kepada  Masyarakat,  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Susanto, S. (2019). Konflik dan resolusi konflik:  Pendekatan  analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu,
Kebumen. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 59-74.
Syahzevianda,  S.,  Rinaldi,  Y.,  & Mansur, T. M. (2019). Implikasi Yuridis  Pengaturan  Batas  Desa di  Aceh. Syiah  Kuala  Law Journal , 3(3), 348-363.
Tarfi,  A.,  &  Amri,  I.  (2021).  Reforma agraria  sebagai  jalan  menuju perdamaian yang berkelanjutan di  Aceh. BHUMI:  Jurnal  Agraria dan Pertanahan , 7 (2), 210-225.
Yuddin, R. Dkk. (2022). Upaya resolusi konflik tapal batas (Studi Kasus Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan). Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu
Sosial & Ilmu Politik , 7 (3).

## PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar-dasar Pokok Agraria.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

## DOKUMEN
K.  P.  A  (2020).  Catatan  akhir  Tahun 2020. Edisi Peluncuran I: Laporan konflik  agraria  dan  masa  pandemi dan  krisis  ekonomi.  Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria .
Puslatbang  KHAN  LAN.  (2022).
Makalah  Kebijakan. Strategi Pencegahan Sengketa/Konflik Batas Daerah.
Rongiyati,  S.  (2018).  Kajian  Singkat Terhadap  Isu  Aktual  dan Strategis. Reforma Agraria Melalui  Perpres  Nomor  86  Tahun
2018 . Saragih, I., Suntoro, A.,
Sulistyaningsih, D. N., Arimurti,
A. N., Unggul, M., & Setiawan, U. (2018). Percepatan Penyelesaian  Konflik  Agraria dalam Kerangka Reforma Agraria Berbasis HAM. Komnas HAM RI.

## WEBSITE
Abonita, R.  (2020, Desember 10). Hari
HAM dan Buramnya Penyelesaian Konflik Agraria di Aceh. Diakses dari
https://m.liputan6.com/region al/read/4429599/hari-ham- dan-buramnya-penyelesaian- konflik-agraria-di-aceh?
Digest, F. (2020). Investasi dan Konflik Sumber  Daya  Alam.  Forest Digest.
Diakses
dari https://www.forestdigest.com /detail/457/investasi-dan- konflik-sumber-daya alam
Jafaruddin.  (2021). Konflik  Agraria Meningkat  Mahasiswa  Desak DPRA  Segera  Sahkan  Qanun Pertanahan. 19  Maret  2023, diakses
dari https://aceh.tribunnews.com/ 2021/04/28/konflik-agraria- meningkat-mahasiswa-desak- dpra-segera-sahkan-qanun- pertanahan
Maulana,  A.  (2022). Tumpang  Tindih Peraturan  Picu  Permasalahan Hukum  Agraria. 18  Maret  2023, diakses
dari https://www.unpad.ac.id/202 2/08/tumpang-tindih- peraturan-picu-permasalahan- hukum-agraria/
Putri, M. R. D. (2019). Huma Masyarakat Adat  Masih  Jadi  Korban  Konflik SDA  Agraria. 14  Maret  2023, diakses
dari https://www.antaranews.com /berita/796628/huma- masyarakat-adat-masih-jadi- korban-konflik-sda-agraria
Tanahkita.id.  (diakses  18  Maret  2023).
Data  Konflik. Diakses  dari https://tanahkita.id/data/konf lik/index/10?tipe=1&tahun=20 23&mmode=0&sektor=&konfli k=&kd_prop=11