e-ISSN : 2621-4105

## KEDUDUKAN BASYARNAS DALAM PENANGANAN KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

## Ephin Apriyandanu
Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  dan  menganalisa  kedudukan  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  yang  mempunyai  kewenangan  untuk menyelesaikan  sengketa  bisnis  syariah.  BASYARNAS  memiliki  hukum  acara arbitrase sendiri yang dapat dijadikan pilihan hukum bagi para pihak yang bersengketa yang diatur dalam Peraturan Prosedur BASYARNAS. Akan tetapi, untuk mengajukan penyelesaian  kepailitan  melalui  BASYARNAS,  pemohon  harus  tetap  berdasarkan klausula  arbitrase  atau  perjanjian  arbitrase.  Adapun  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  dasar  hukum  BASYARNAS  dalam  menyelesaikan  kepailitan,  serta  faktor penunjang  dan  penghambat  dalam  penyelesaian  kepailitan  melalui  BASYARNAS. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deduktif. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  dasar  hukum  yang  dipakai  dalam  penyelesaian kepailitan melalui BASYARNAS yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Peraturan Prosedur BASYARNAS mengatur dasar hukum yang digunakan yaitu Al-Qur’an, As- Sunnah, Ijma’, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK MUI, dan Fatwa DSN-MUI. Para pihak yang telah sepakat untuk  menyelesaikan  sengketanya  di  BASYARNAS  maka  akan  diselesaikan  dan diputus menurut peraturan prosedur BASYARNAS. Peraturan dalam menyelesaikan kepailitan  melalui  BASYARNAS  belum  jelas  karena  belum  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.    Faktor  penunjang  dalam menyelesaikan  kepailitan  melalui  BASYARNAS  yaitu  para  arbiter.  BASYARNAS adalah arbiter yang berkompeten dalam bidangnya.
Kata Kunci : Basyarnas; kepailitan; perbankan syariah
e-ISSN : 2621-4105

## THE POSITION OF BASYARNAS IN MANAGEMENT OF SHARIA BANKING BANKRUPTCY IS REVIEWED FROM LAW NO. 21 OF 2008 CONCERNING SHARIA BANKING

## Ephin Apriyandanu
Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
This  research  aims  to  study  and  analyze  the  position  National  Sharia  Arbitration Board  (BASYARNAS)  is  one  of  the  arbitration  institutions that  has  the  authority to resolve  the  sharia  businessdispute.  BASYARNAS  own  it  arbitration  procedural  law thatcan  be  the  legal  choice  for  the  parties  which  arranged  in  the  BASYARNAS Procedural Rules. However, to file a bankruptcy settlement through BASYARNAS, the petitionershould be underon the arbitration clause or arbitration agreement. The issue in  this  research  is  BASYARNAS  legal  basis  in  resolve  bankruptcy,  as  well  as supporting and inhibiting factors of bankruptcy settlement through BASYARNAS. This is normative juridical research with deductive research type. The research result show that the legal basis used in bankruptcy settlement through BASYARNAS is Islamic law and national law. The BASYARNAS Procedural Rules regulate the legal basis used that isQur'an, As-Sunnah, Ijma ', Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute  Resolution,  MUI  Decree,  and  Fatwa  DSN-MUI.  The  parties  who  agree  to settle the  dispute  in  BASYARNAS  will  be  resolved  and  decided  under  BASYARNAS procedure  rules.  The  bankruptcy  resolving  regulation  through  BASYARNAS  is  not clear yet because it is not regulated in Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking. The supporting  factor  in  solving  bankruptcy  through  BASYARNAS  is  the  arbitrators. BASYARNAS  is  a  competent  arbitrator  in  this  field.  While  the  inhibiting  factors BASYARNAS among them is the obscurity of Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking in regulating bankruptcy, until now bankruptcy only regulated in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy. The solution required is the settlement of Law No. 21 of 2008 which regulates  bankruptcy  settlement  through  BASYARNAS,  BASYARNAS  may  need  to prepare Human Resources that are ready to handle bankruptcy, and most important is the renewal of Law No. 21 of 2008 to provide the role to BASYARNAS in bankruptcy handling.
Keywords: Basyarnas; bankruptcy; sharia banking.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Perbankan  syari‟ah  dewasa  ini  menunjukkan  kecenderungan  yang semakin  baik.  Produk-produk  yang  dikeluarkan  bank  syari‟ah  cukup bervariatif sehingga mampu memberikan pilihan/alternatif bagi calon nasabah untuk  memanfaatkannya  dimana  hal  ini  hampir  sama  dengan  bank konvensional. 1
Basyarnas  merupakan  kepanjangan  dari  “BADAN  ARBITRASE SYARIAH  NASIONAL”.  Undang-Undang  No.30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  dirumuskan  dalam  BAB  I pasal  1  ayat  (1)  Bahwa  Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Secara  istilah  Arbitrase  adalah  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan oleh seorang atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksanaannya dan para pihak  akan  tunduk  pada  putusan  yang  diberikan  oleh  arbiter  yang  mereka tunjuk. 2
Setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  yang  terbit  tanggal  16  Juli  2008,  maka  pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.
Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di Indonesia,  maka  pihak  bank  syariah  perlu  meningkatkan  kinerjanya  agar tercipta  perbankan  dengan  prinsip  syariah  dan  efisien.  Profitibalitas merupakan  indikator  yang  paling  tepat  untuk  mengukur  kinerja  suatu bank. Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang
1 Abdul Ghoni,  Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah , Jurnal Ius Constituendum Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2016, Semarang, hlm 60 .
2 Ahmad Djauhari, Arbitrase Syari’ah di Indonesia, (Jakarta: Basyarnas, 2006), hlm.22.
e-ISSN : 2621-4105
digunakan  untuk  mengukur  efektifitas  perusahaan  dalam  menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya. 3
Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  adalah  sebuah  wadah alternatif diluar pengadilan (non-litigasi) di dalam penyelesaian sengketa atau perkara  di  perbankan  syariah  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) lainnya. Keberadaan  Basyarnas saat  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  umat Islam Indonesia,  terlebih  dengan  semakin  marak  dan  berkembangnya perusahaan perbankan  dan  keuangan  syariah  di Indonesia dewasa  ini. Pertumbuhan ekonomi dan bisnis syariah yang pesat dan kompleks seperti saat ini pasti melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama atau transaksi bisnis.
Berkaitan  dengan  itu,  Basyarnas  yang  sebelumnya  bernama  Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang menandai kehadiran lembaga arbitrase  Islam  pertama  kali  di  Indonesia dan Basyarnas  sendiri  merupakan salah satu perangkat dari organisasi MUI.

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimanakah kedudukan BASYARNAS dalam mengatasi kepailitan oleh perbankan syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana  kendala  dan  solusi  yang  dihadapi  BASYARNAS  dalam menyelesaikan kepailitan sesuai UU No. 21 Tahun 2008 ?

## C. PEMBAHASAN

## 1. KEDUDUKAN BASYARNAS DALAM MENGATASI KEPAILITAN OLEH PERBANKAN SYARIAH
Pasal 1338 KUHP menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat sesuai  dengan  undang-undang  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dari pada kesepakatan antara kedua belah pihak atau karena hal lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
Berdasarkan penjelasan pasal diatas maka seluruh ahli hukum sepakat untuk  menyimpulkan  bahwa  dalam  hal  hukum  perjanjian,  hukum  positif
3 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain , (Yogyakarta:Ekonisia, 2004), hlm.84-86.
e-ISSN : 2621-4105
yang  berlaku  di  Indonesia  menganut  sistem  terbuka  yang  berarti  setiap orang bebas untuk membuat perjanjian asalkan perjanjian tersebut dibuat sesuai  dengan  undang-undang  dan  tidak  melanggar  ketertiban  umum, norma  dan  kesusilaan.  Selain  itu,  para  pihak  juga  bebas  untuk meyelesaikan perselisihan yang terjadi.
Arbitrase  dapat  berperan  sebagai  pengganti  badan  peradilan  dalam menyelesaikan  sengketa  perdata  antara  para  pihak  yang  disebabkan terjadinya  wanprestasi,  tapi  pertanyaannya  apakah  kewenangan  arbitrase juga  dapat  menggantikan  peran  proses  kepailitan  yang  notabene berhubungan dengan status personal seseorang atau badan hukum.
Undang-Undang Perbankan Syariah dengan Undang-Undang Kepailitan merupakan 2 (dua) Undang-Undang yang berbeda, karena pada dasarnya Undang-Undang Perbankan Syariah hanya mengatur tentang tata cara  penyelesaian  sengketa  dengan  garis  besar  adalah  di  Pengadilan Agama,  namun  apabila  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian sengketa  maka  penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai  dengan  isi  Akad sesuai dengan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Undang-Undang  Perbankan  Syariah  sebenarnya  kurang  menjabarkan tentang bagaimana proses penyelesaian secara detail, serta siapa saja yang termasuk  didalam  ruang  lingkup  Perbankan  Syariah.  Perjanjian  arbitrase yang  lazim  disebut  “klausula  arbitrase”  merupakan  perjanjian  tambahan yang melekat pada perjanjian pokoknya. 4
Sementara  kedudukan  Basyarnas  sendiri  hanya  sebatas  mengatur tentang Abitrase dimana pada Undang-Undang Perbankan Syariah belum mengatur secara tegas tentang abitrase seperti yang terdapat pada pasal 55 ayat  2  Undang-Undang  No.  21  tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah. Pada  pasal  tersebut  hanya  menjelaskan  tentang  penyelesaian  dilakukan sesuai dengan Isi Akad.
4 Asep Saepudin Jahar ( et al ), Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis , Penerbit: Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 47.
e-ISSN : 2621-4105
Isi  Akad  disini  dapat  diartikan  sebagai  isi  perjanjian  yang  dilakukan oleh kedua belah pihak  yang mencapai kesepakatan bahwasanya apabila terdapat  suatu  masalah  akan  diselesaiakan  diluar  pengadilan.  Namun apabila  dalam  hal  ini  tidak  dijelaskan  secara  terperinci  maka  para  pihak juga akan merasa kebingungan dengan penyelesaian diluar pengadilan.
Adanya  perjanjian  arbitrase  maka  peran  basyarnas  dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah baru dapat dilaksanakan karena basyarnas memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan permasalahan  yang  terjadi.  Terhadap  adanya  kewenangan  absolut Peradilan  Agama  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  dalam sengketa perbankan syariah maka kewenangan Pengadilan Agama tersebut tidak berlaku lagi.
2. KENDALA  DAN  SOLUSI  YANG  DIHADAPI  BASYARNAS DALAM  MENYELESAIKAN  KEPAILITAN  SESUAI  UU  NO.  21 TAHUN 2008
Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  21  Tahun  2008  justru  membuka peluang  untuk  diselesaikannya  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah melalui  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  salah  satunya  adalah melalui arbitrase dan Mengesampingkan kewenangan Pengadilan Agama dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  sebagaimana  ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 21 Tahun 2008.
Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis oleh para pihak yang bersengketa . Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa  suatu  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  apabila  para pihak  yang  bersengketa  sepakat  bersama-sama  terhadap  pilihan  tersebut dan  menuangkan  kesepakatan  itu  secara  tertulis.  Pada  prinsipnya, kesepakatan  tersebut  bisa  dibuat  dalam  bentuk  klausa  arbitrase  sebelum timbulnya sengketa ( pactum compromittendo) atau kesepakatan arbitrase secara  tertulis  yang  dibuat  terpisah  setelah  munculnya  sengketa  ( acta
e-ISSN : 2621-4105
compromise) .  Penting  untuk  dicatat,  ketika  para  pihak  yang  bersengketa telah sepakat menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, maka mereka secara sadar telah melepaskan haknya untuk membawa sengketa mereka ke lembaga peradilan.
Selain  apa  yang  dijelaskan  di  atas  penyelesaian  kepailitan  melalui arbitrase ini menemui beberapa permasalahan. Basyarnas sebagai lembaga yang  memiliki Legal  Standing sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  21 Tahun  2008  belum  dapat  dikatakan  menangani  kepailitan  mengingat ketentuan pokok yang ada didalam Undang-Undang Perbankan Syariah.
Undang-Undang Perbankan Syariah belum mengatur secara jelas dan spesifik terkait penyelesaian kepailitan, hal ini yang diatur dalam Undang- Undang No. 21 tahun 2008 hanya berkisar masalah penyelesaian sengketa. Pada  sisi  lain  ketentuan  ini  menjadikan  terjadinya  kekosongan  hukum ( vacum  of  law )  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  dalam  sistem perbankan syariah yang di implementasikan pasca terbentuknya Undang- Undang No. 21 Tahun 2008, dalam kedudukan yang demikian basyarnas dianggap  pihak  yang  tidak  berwenang  menangani  masalah  kepailitan apabila terjadi pada Perbankan Syariah.
Kewenangan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  secara  peraturan perundang-undangan  masih  memakai  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa.  Hal  ini  tidak sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  tugas  dari  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  yang  mempunyai  tugas  menyelesaikan  sengketa-sengketa Arbitrase di bidang ekonomi syariah.
Terkait dengan kompetensi absolut Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)  yang  didasarkan  pada  perjanjian  atau  klausul  penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang telah disepakati oleh para pihak, maka hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi  pihak  non  muslim  atau  lembaga  keuangan  non-syariah  untuk  dapat menyelesaikan  sengketanya  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional
e-ISSN : 2621-4105
(Basyarnas)  selama  hal  tersebut  telah  diperjanjikan  oleh  pihak  yang bersangkutan.

## D. PENUTUP
Kedudukan  Basyarnas  dalam  menyelesaikan  kepailitan  belum  diatur dalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah, namun  dalam  praktiknya  hal  tersebut  masih  bersifat  umum  sehingga membutuhkan instrument peraturan lain diantaranya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT),  hal  ini  menjadi  salah  satu  kendala  dalam  penjelasan  kepailitan  pada Perbankan Syariah yang dihadapi Basyarnas. Basyarnas sebagai lembaga yang memiliki Legal Standing sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 belum dapat dikatakan menangani kepailitan mengingat ketentuan pokok yang ada didalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah  belum  mengatur  secara  jelas  dan  spesifik  terkait  penyelesaian kepailitan, hal ini yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 hanya berkisar masalah penyelesaian sengketa.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Ghofur Anshori. 2009. Perbankan Syariah Di Indonesia . cetakan ke- 2, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Adrian  Sutedi.  2009. Perbankan  Syariah  Tinjauan  Dari  Beberapa  Segi Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia.
Cik Basir. 2009. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah . cet. Ke-1 Jakarta: Kencana. Gatot Soemartono. 2002. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia . Jakarta : PT. Gramedia.
Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Peranan BAMUI dalam Pembangunan Hukum  Nasional  dalam  Arbitrase  Islam  di  Indonesia. Jakarta  : BAMUI dan Muamalat.
Rachmadi  Usman.  2013. Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan . Bandung : Citra Aditya Bakti.

## Jurnal
Abdul Ghoni,  Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah , Jurnal Ius Constituendum Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2016, Semarang. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.551

## Undang - Undang
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3) Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4) PERMA  No.  2  Tahun  2008  tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah.
5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.