## Sistem Monitoring Bukti Digital Untuk Meningkatkan Kontrol Terhadap Kasus Cybercrime Di Indonesia

## Krisna Widatama*
Teknologi Informasi, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo 54111, Indonesia

## ABSTRAK
Kemajuan teknologi komputer saat ini telah berkembang sangat pesat. Kemajuan tersebut mem- berikan dampak positif yaitu setiap orang dapat semakin terbantu terhadap pekerjaan yang di- akukan. Selain itu, jenis lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi bertambah. Dibalik dampak positif tersebut terdapat juga dampak negatif, misalnya semakin berkembangnya kejahatan kom- puter yang terjadi. Penanganan kejahatan komputer tersebut akan ditangani dimana tempat ke- jahatan komputer tersebut terjadi yaitu pada Tingkat Kecamatan (POLSEK).
Permasalahan yang terjadi adalah tidak semua instansi kepolisian di Tingkat Kecamatan mem- iliki  alat  untuk  melakukan  investigasi  bukti  digital  terhadap    kejahatan  komputer.  Sehingga prosedur  yang  sering  dilakukan  adalah  mengirim  bukti  fisik  tersebut  ke  Tingkat  Daerah (POLDA) untuk diakuisisi dan dianalisis. Hal ini berakibat kepada rentannya bukti digital terse- but diakuisisi dan dimanipulasi saat bukti fisik tersebut dikirim ke Instansi Kepolisian di Tingkat Daerah oleh pihak yang tidak memiliki wewenang. Berdasarkan permasalahan tersebut, diper- lukan  adanya  pembaharuan  terhadap  prosedur  penanganan  bukti  digital  apabila  terjadi  kasus kejahatan komputer serta sistem yang terintegrasi antar kedua instansi tersebut.
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah prosedur penanganan bukti digital melalui sebuah sistem monitoring terpadu antara instansi POLSEK dan POLDA. Diharapkan melalui sistem monitor- ing ini, bukti digital dapat terjaga keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

## Kata Kunci: Bukti digital, Bukti fisik, Kejahatan komputer

## ABSTRACT
Nowadays, the computer technology is growing rapidly. This has a positive impact, many people can be helped by the computer. In addition, the types of jobs available are increasing. But, there are also negative impacts, for example the computer crimes are growing dramatically. The kom- puter crimes will be handled where the place of computer crime occurred at the District Level (POLSEK). The problem occurs is when police agencies at the District Level do not have tools to investigate digital evidence. So the procedure to handle this computer crime is send the phys- ical evidence to the Regional Level (POLDA) to be acquired and analyzed.
It will make the digital evidence vulnerable to be acquired and manipulated when the physical evidence is sent to the Regional Police Agency by people who do not have authority. It is neces- sary to renew the procedure for handling digital evidence in the case of a computer crime and integrated system between them.
This study will produce a procedure for handling digital evidence through an integrated moni- toring system between POLSEK and POLDA agencies. It is hoped that through this monitoring system, authenticity can be maintained and the digital evidence can be accepted by judge in the court.
Keywords: Computer crime, Digital evidence, Physical evidence

## 1. PENDAHULUAN
Munculnya  kejahatan  komputer  bermula dari berkembangnya jaringan internet yang digunakan  secara  masif  di  seluruh  dunia baik  di  institusi  pemerintahan  maupun swasta. Berkembangnya penggunaan jarin- gan  internet  ini  juga  mendorong  pesatnya jenis  sistem  informasi  yang  bermunculan (Jaishankar,  2018).  Kejahatan Cybercrime dibagi  ke  dalam  3  kelompok  (Agus  & Riskawati, 2016), yaitu:
1. Cyberpiracy merupakan  suatu  pemba- jakan  dengan  cara  menggandakan perangkat  lunak  atau  mendistribusikan suatu  informasi  melalui  jaringan  kom- puter.
2. Cybertrespass merupakan  suatu  keja- hatan  komputer  yang  berfungsi  untuk mendapatkan hak akses ke sebuah sistem komputer.
3. Cybervandalism merupakan  kejahatan komputer  dengan  cara  melakukan penyerangan  terhadap  sistem  komputer dengan satu program tertentu.
Ketika  terjadi  sebuah  kejahatan  komputer, maka terdapat 2 bukti yang akan disita oleh pihak kepolisian, yaitu bukti digital ( digital evidence )  dan  bukti  fisik  ( physical  evi- dence ).
Bukti digital merupakan bukti yang didapat dari perangkat komputer maupun perangkat penyimpanan  komputer,  seperti  Harddisk,
Flashdisk maupun Telepon Seluler (Roscini,  2016).  Sehingga  ketika  terjadi suatu  tindak  kejahatan  komputer,  maka kedua bukti tersebut harus diperoleh untuk mendukung  penyelidikan  atas  tindak  keja- hatan  tersebut.  Penanganan  pada  kedua bukti  digital  tersebut  memiliki  perbedaan, bukti digital dapat disimpan pada komputer maupun  pada  media  penyimpanan  lainnya karena  bukti  digital  berbentu file, se- dangkan pada bukti fisik disimpan pada ru- angan  khusus  yang  dapat  menjaga  bukti fisik tersebut dari kerusakan.
Penanganan kasus pada kejahatan komputer memerlukan  satu  prosedur  dan  peralatan tertentu yang berfungsi untuk mendapatkan bukti  digital  yang  dapat  mendukung terselesaikannya  sebuah  kasus  kejahatan
komputer. Setiap negara memiliki prosedur penanganan kasus kejahatan komputer yang berbeda-beda,  sehingga  tidak  terdapat standar baku yang secara internasional yang dapat  digunakan oleh  setiap  negara  (Reith, Carr, & Gunsch, 2002). Meskipun demikian,  beberapa  prosedur  penanganan kejahatan  komputer  telah  dirangkum  men- jadi  satu  prosedur  yang  baru  (Yusoff, Ismail, & Hassan, 2011). Prosedur tersebut meliputi 5 aktivitas utama, yaitu:
1. Pre-process
Kegiatan yang berisi aktivitas persiapan alat  untuk pengambilan bukti digital. 2. Acquisition and Preservation
Kegiatan  yang  berisi  aktivitas  untuk melakukan  identifikasi,  pengambilan serta pengiriman bukti digital.
3. Analysis Kegiatan investigasi yang dilakukan ter- hadap bukti digital yang diperoleh.
4. Presentation
Kegiatan  dokumentasi  dengan  format tertentu  terhadap  bukti  digital  yang  di- peroleh serta laporan hasil analisisnya.
5. Post-process
Kegiatan  yang  dilakukan  setelah  suatu kasus kejahatan komputer dinyatakan di- tutup.  Kegiatan  ini  meliputi:  penyim- panan  bukti  digital  dan  bukti  fisik  di tempat yang aman.
Bukti digital yang akan diakuisisi dari bukti fisik  membutuhkan  suatu tools tertentu. Tools tersebut tidak hanya digunakan untuk melakukan akuisisi, namun juga digunakan dalam  proses  analisis  (Hibshi,  Vidas,  & Cranor, 2003). Tools tersebut  dibuat untuk digunakan secara terbatas oleh investigator dalam pengungkapan kasus kejahatan kom- puter. Tools tersebut  memiliki  fitur  untuk melakukan akuisisi dan analisis bukti digi- tal.  Beberapa tools tersebut  dapat  diunduh secara  gratis,  namun  jika  pengguna  ingin mendapatkan fitur analisis, maka pengguna harus  membeli  lisensinya  dengan  harga yang  relatif  sangat  mahal.  Hal  ini  berdam- pak pada pembatasan pembelian
lisensi tools tersebut di setiap Polsek. Sehingga ketika terjadi cybercrime , maka bukti fisik terse- but  akan  dibawa  ke  Polda  untuk  dilakukan proses  akuisisi  hingga  ke  tahap  analisis.  Atau jika tidak, Polsek akan menyerahkan investigasi kasus cybercrime tersebut kepada pihak swasta.
Hasil dari analisis tersebut selanjutnya akan dis- erahkan  kepada  Polsek,  tempat  dimana  ter- jadinya  kasus  tersebut.  Hal  ini  berdampak kepada  integritas  bukti  digital  tersebut  yang dapat  membuat  bukti  digital  tersebut  dapat  di- tolak  saat  persidangan.  Bukti  digital  yang  di- peroleh dari proses akuisisi sangat rentan untuk dimanipulasi karena berbentuk file (Widatama & Yudi  Prayudi,  2017).  Kerentanan  bukti  digital ini menjadi sebuah kelemahan yang sangat fun- damental apabila bukti digital ini diserahkan un- tuk  dianalisis  oleh  pihak  ketiga  tanpa  adanya suatu sistem yang terintegrasi.
Oleh  sebab  itu,  diperlukan  sebuah  konsep mekanisme  penanganan  bukti  digital  dengan menggunakan  sebuah  sistem  yang  terintegrasi. Mekanisme baru yang diusulkan ini akan mem- buat penananganan kasus cybercrime akan lebih terkontrol.  Selain  itu,  dengan  adanya  sistem yang terintegrasi, institusi kepolisian akan lebih mudah  untuk  mengetahui  perkembangan  kasus cybercrime yang terjadi di setiap daerah.
Sistem  terintegrasi  ini  secara  umum  diterapkan pada kebutuhan bisnis dengan skala besar, con- tohnya  adalah  penerapan  ERP  (Enterprise  Re- source  Planning)  yang  bertujuan  untuk  melihat pengeluaran, pemasukkan dan stok barang pada setiap divisi yang ada pada satu perusahaan. Sis- tem  terintegrasi  yang  diterapkan  pada  pe- nanganan  kasus cybercrime bertujuan  untuk menjaga  integritas  bukti  digital,  sehingga  bukti digital  tersebut  dapat  diterima  di  persidangan. Setidaknya  terdapat  4  kriteria  sebuah  barang bukti  dapat  diterima  di  pengadilan  (Prayudi, Ashari, & Priyambodo, 2014), yaitu: admissible , authentic, complete, reliable dan believable ). a. Admissible
Barang  bukti  yang  diajukan  harus  memiliki kesesuaian  dengan  fakta  dan  masalah  yang terjadi. Selain itu, barang bukti tersebut dapat diterima di pengadilan.
b. Authentic
Barang bukti yang diajukan di pengadilan ha- rus sah dan legal tanpa sedikitpun rekayasa.
c. Complete
Barang  bukti  yang  diajukan  harus  lengkap. Hal  ini  bertujuan  untuk  membantu penyelesaian pengungkapan kasus.
d. Reliable
Barang  bukti  yang  diajukan  harus  dapat  di- percayai.  Aktivitas  pengumpulan  barang bukti harus sesuai prosedur yang berlaku.
e. Believable
Barang bukti yang diajukan dan laporan hasil investigasi  harus  dimengerti  oleh  Hakim. Oleh  karena  itu,  penggunaan  istilah  asing yang sulit dipahami harus dihindari.
Hal yang tidak kalah penting dalam penanganan bukti digital adalah proses dokumentasi atau bi- asa  disebut  sebagai Chain  of  Custody (Giova, 2011).  Dokumentasi  tersebut  berisi  setidaknya data bukti fisik dan bukti digital. Proses pembu- atan chain of custody ini umumnya masih dibuat secara  manual  (belum  terotomatisasi  oleh tools tertentu).  Selain  itu,  format  chain  of  custody tidak  baku,  artinya  setiap  institusi  bebas  mem- buat  dokumentasi  dengan  formatnya  masing- masing.  Meskipun  demikian,  beberapa tools yang  digunakan  saat  penanganan  kasus cyber- crime telah memiliki fitur untuk membuat chain of custody yang didalamnya terdapat data rinci mengenai bukti fisik dan bukti digital.

## 2. METODE
Perancangan  sistem  ini  menggunakan  be- berapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan- tahapan ini dibuat untuk memastikan bahwa konsep  sistem  ini  dapat  diterapkan  di kemudian  hari.  Gambar  1  menunjukkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini.

## Gambar 1. Tahapan Penelitian

## 2.1. Literature Review
Proses ini bertujuan untuk mencari sumber ten- tang teori dasar forensika digital, hingga sistem terintegrasi.  Sumber  teori  dasar  yang  diperoleh bersumber dari bahan bacaan, berupa: buku dan jurnal.  Selain  itu,  sumber  teori  juga  diperoleh melalui seminar-seminar yang terkait dengan bi- dang teknologi informasi dan forensika digital.

## 2.2. Perancangan Pengguna
Berdasarkan  sistem  yang  akan  dibuat,  terdapat beberapa  aktor  yang  akan berinteraksi  terhadap sistem dan bukti fisik atau bukti digital. Aktor- aktor  tersebut  merupakan  pengembangan  dari aktor  yang  terlibat  dalam cybercrime versi ACPO  (Association  of  Chief  Police  Officers) yang berpusat  di  Inggris.  Instansi  ini  sering  di- jadikan  rujukan  dalam  hal  penanganan cyber- crime yang terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Tabel 1 berikut menjelaskan peran setiap aktor dalam penanganan cybercrime yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem.
Tabel 1. Rancangan pengguna Aktor Peran Officer Operator sistem yang berasal dari  petugas  POLSEK  dan petugas POLDA. First Responder Petugas Kepolisian yang ber- tugas mengambil barang bukti di TKP dan melakukan proses akuisisi terhadap bukti fisik. Penyidik Petugas Kepolisian/swasta yang  bertugas  menganalisis dan  menemukan  bukti-bukti
(bentuk file ) dalam bukti dig- ital untuk mendukung kasus.
Ia juga berperan dalam mem- buat  dokumentasi  (Chain  of Custody)  untuk  diserahkan ke  Hakim  sebelum  per- sidangan berlangsung.
Selain  ketiga  aktor  tersebut,  terdapat  aktor lainnya  yang  berperan  sebagai  pengawas  ter- hadap  kasus  yang  sedang  ditangani,  yaitu Pengacara.  Aktor  ini  tidak  memiliki  akses  ter- hadap  sistem  dan  bukti  fisik,  namun  ia  dapat menggandeng pihak  swasta  untuk  menganalisis bukti digital dengan meminta izin kepada pihak Kepolisian  untuk  menggandakan  bukti  digital serta ia juga dapat mengawasi kasus yang sedang ditangani  melalui  laporan  dokumentasi  yang dibuat oleh Penyidik. Dokumentasi yang dibuat berisi  tentang prosedur, hasil analisis  serta kes- impulan dari analisis bukti digital tersebut.

## 2.3. System Design
Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari kese- luruhan proses  ini.  Tahapan berisi  aktivitas  un- tuk  merancang  basis  data  berdasarkan  simulasi kasus yang telah dibuat sebelumnya. Perancangan  sistem  yang  dilakukan  dapat
mengakomodir  segala  macam  jenis  kasus  yang berkaitan dengan cybercrime .
Perancangan  sistem  meliputi  perancangan  tabel pada  basis  data,  perancangan  alur  penggunaan sistem.  Penggunaan  basis  data  pada  sistem  ini dikarenakan  basis  data  dapat  menyimpan  data pada bukti digital menggunakan table yang sal- ing berelasi, sehingga dapat dikembangkan apa- bila  terdapat  perubahan  struktur  tabel  penyim- panan  data  bukti  digital  di  masa  yang  akan da- tang.  Basis  data  tidak  bias  berdiri  sendiri,  ia membutuhkan suatu DBMS (Database Manage- ment  System).  DBMS  merupakan  sebuah perangkat  lunak  tempat  pengolahan  data  pada basis data di komputer.

## 2.4. Sistem Integrasi
Sistem  integrasi  yang  diterapkan  dalam penelitian ini adalah sistem integrasi antara sis- tem  yang  ada di  instansi  POLSEK dan  instansi POLDA.  Sistem  integrasi  ini  bertujuan  untuk memantau alur akuisisi yang dilakukan oleh in- stansi  POLSEK  telah  sesuai  dengan  prosedur. Selain  itu,  sistem  ini  bertujuan  untuk  memasti- kan  bahwa  bukti  digital  yang  dianalisis  oleh pihak  POLDA  tidak  dimanipulasi  oleh  pihak yang  tidak  berwenang.  Berikut  adalah  alur  pe- nanganan cybercrime melalui sistem yang terin- tegrasi.

## Gambar 2. Alur penanganan cybercrime
Gambar 2 menunjukkan alur penanganan cyber- crime .  Terlihat  bahwa  terdapat  2  instansi  yang memiliki  2  peran  yang  berbeda.  Instansi POLSEK memiliki peran untuk melakukan akui- sisi. Hal ini karena diantara tools yang tersedia, tools tersebut memiliki kemampuan dasar akui- sisi  tanpa  harus  membeli  lisensinya.  Sehingga, semua  instansi  POLSEK  dapat  memiliki tools tersebut.  Sedangkan  kemampuan  analisis  bukti
digital dibebankan kepada instansi POLDA, hal ini karena tools untuk melakukan analisis bukti digital versi berbayar banyak tersedia di instansi POLDA yang ada di setiap daerah di Indonesia. Bukti  digital  yang  telah  selesai  diakusisi,  akan disimpan  ke  dalam  server.  Server  tersebut  me- nyimpan semua bukti digital yang terhadap satu kasus cybercrime yang terjadi di setiap daerah di Indonesia.  Tiap  Provinsi  harus  memiliki  server khusus  untuk  penanganan  bukti  digital.  Hal  ini untuk membatasi hak akses terhadap bukti digi- tal  tersebut.  Bukti  digital  hanya  dapat  diakses oleh daerah jangkauan instansi POLDA dimana terjadinya  kasus  tersebut.  Selain  itu,  penyim- panan bukti digital melalui server terpadu, akan mencegah terjadinya duplikasi bukti digital yang dapat membuat bukti digital terebut rawan untuk dimanipulasi.

## 2.5. Perancangan Basis Data
Basis  data  pada  sistem  ini  digunakan  untuk melakukan  penyimpanan  data  pada  bukti  fisik, bukti digital dan beberapa hal penting terkait ka- sus  yang  sedang  dihadapi.  Berikut  adalah rancangan tabel yang digunakan untuk penyim- panan data.

## Tabel 2. Tabel jenis_kasus
Kolom Fungsi idjenis_kasus Primary Key pada tabel jenis_kasus_rincian Rincian jenis kasus
Tabel 2 menunjukkan rincian kasus yang ada di Indonesia. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan pengelompokkan kasus yang sering terjadi di In- donesia.

## Tabel 3. Tabel rincian_kasus
Kolom Fungsi idrincian_kasus Primary Key pada tabel rincian_kasus_detail Rincian jenis kasus
Tabel  3  menunjukkan  rincian  jenis  kasus  pada tabel  2.  Tabel  3  berfungsi  untuk  merincikan
secara detail kasus yang ada pada tabel 2. Data pada tabel 2 dan tabel 3 telah ada sebelumnya.

## Tabel 4. Tabel bukti_fisik
Kolom Fungsi idbukti_fisik Primary Key pada tabel jenis_bukti_fisik Jenis bukti fisik (Flashdisk, Harddisk, dll.) nama_bukti_fisik Nama perusahaan pembuat bukti fisik sn_bukti_fisik Serial  Number  yang  ter- dapat pada bukti fisik kapasi- tas_bukti_fisik Kapasitas penyimpanan pada bukti fisik merk_bukti_fisik Merek  dagang  dari  bukti fisik. warna_bukti_fisik Warna bukti fisik dimensi_bukti_fisik Ukuran panjang atau layar bukti fisik gambar_bukti_fisik Link  direktori  penyim- panan gambar bukti fisik imei_bukti_fisik Nomor  IMEI  bukti  fisik (umumnya ada pada Hand- phone)
Tabel  4  berfungsi  untuk  menyimpan data  bukti fisik. Tabel 5 berikut berfungsi untuk  menyim- pan beberapa data kasus yang akan disimpan.
Tabel 5. Tabel kasus Kolom Fungsi idkasus Primary Key pada tabel nama_kasus Nama  kasus  yang  terjadi  atau yang sedang ditangani lokasi_kasus Lokasi  terjadi  tempat  kejahatan terjadi
waktu_kasus Waktu terjadinya kasus tersebut
Keempat tabel tersebut saling berelasi satu sama lain. Relasi tabel terjadi karena data yang ada  saling  terkait  satu  sama  lain.  Gambar  3 menunjukkan relasi antar tabel.

## Gambar 3. Relasi antar tabel pada sistem
Gambar  3  menunjukkan  relasi  antar  tabel  pada sistem.  Relasi  tersebut  digunakan  untuk  melihat hubungan antar tabel. Tabel  jenis_kasus berelasi dengan  tabel  kasus  dan  rincian  kasus.  Tabel bukti_fisik  berelasi  dengan  tabel  kasus.  Semua tabel  yang  berelasi  memiliki  jenis  relasi  one  to many yang artinya 1 data yang terdapat pada tabel asal  dapat  memiliki  lebih  dari  satu  kemunculan data pada tabel tujuan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab  ini  menjelaskan  tentang  pengujian  sistem menggunakan satu simulasi kasus. Simulasi kasus yang  digunakan  merupakan  kasus  fiktif  dimana nama  dan  tempat  kejadiannya  bukan  kejadian sesungguhnya.
Cybercrime telah  terjadi  di  Yogyakarta  tepatnya pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 20:00. Jenis Cybercrime yang  terjadi  adalah  penipuan  yang menyebabkan korban  mengalami  kerugian  sebe- sar Rp. 2.000.000. First Responder mengamankan barang  bukti  fisik  berupa  sebuah  Smartphone. Setelah  mengamankan  barang  bukti,  First Responder  kemudian  melakukan  akuisisi  bukti digital dan menghasilkan sebuah file akuisisi ber- nama kasus_penipuan.dd yang  langsung  disim- pan  ke  dalam  server.  Hasil  akuisisi  tersebut kemudian  disimpan  ke  dalam database .  Berikut adalah isian data yang dimasukkan oleh First Re- sponder.

## Gambar 4. Data pada Tabel jenis_kasus
Data pada gambar 4 telah ada sebelumnya. First Responder dapat memilih jenis kasus yang terjadi berdasarkan jenis kasus yang terjadi. Berdasarkan simulasi  kasus  yang  terjadi,  maka  jenis  kasus yang  dipilih  adalah  Kejahatan  Terhadap  Harta Benda  dengan idjenis_kasus 1.  Sedangkan  pada tabel rincian_kasus merincikan  kasus  yang dikelompokkan  dari  tabel jenis_kasus. Berikut adalah data pada tabel rincian_kasus.
Gambar 5. Data tabel rincian_kasus
Gambar 5 merincikan jenis kasus Kejahatan Ter- hadap Harta Benda. First Responder dalam kasus ini  memilih  rincian  Penipuan.  Setelah  memilih jenis  dan  rincian  kasus,  First  Responder  me- masukkan  data  bukti  fisik.  Berikut  adalah  data bukti fisik yang didapat dari TKP.

## Tabel 6. Data tabel bukti_fisik
Kolom Data idbukti_fisik 1 jenis_bukti_fisik Smartphone nama_bukti_fisik Samsung sn_bukti_fisik 097831093710 kapasitas_bukti_fisik  32 Gb merk_bukti_fisik Galaxy S5 warna_bukti_fisik Putih dimensi_bukti_fisik 5.5 Inch gambar_bukti_fisik C:\bd\image.png imei_bukti_fisik 65463216106
Sedangkan data kasus disimpan pada tabel kasus. Berikut adalah data kasus pada tabel kasus.
Tabel 7. Data pada tabel kasus Kolom Data idkasus 1 nama_kasus Kasus Penipuan lokasi_kasus Yogyakarta waktu_kasus 20-02-2019  20:00
Setelah  data  tersebut  telah  diisi  oleh  First  Re- sponder, pihak instansi POLSEK dapat mengajukan  permohonan  analisis  bukti  digital kepada  instansi  POLDA.  Setelah  bukti  digital selesai dianalisis, hasil laporan analisis dapat dis- erahkan kepada instansi POLSEK.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  perancangan  dan  pengujian dari  simulasi  kasus  yang  dibuat,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  yang  terintegrasi  an- tara pihak POLSEK dan POLDA dapat menging- katkan kontrol bukti digital pada sebuah kasus cy- bercrime .  Integrasi  sistem  yang  dibuat  dapat mencegah terjadinya manipulasi bukti digital saat bukti digital tersebut dianalisis oleh pihak instansi POLDA. Hal ini karena bukti digital yang asli ter- simpan  di  dalam  server  dan  semua  aktivitas terkait  dengan  unduh  dan  unggah  bukti  digital akan  tercatat  pada log server.  Selain  itu,  dengan menggunakan  konsep  integrase  monitoring  ini juga  akan  memperjelas  tugas  dari  instansi POLSEK  dan  instansi  POLDA  tentang  pe- nanganan bukti digital. Bahwa dalam penanganan bukti  digital,  instansi  POLSEK  bertugas  untuk
melakukan  akuisisi  dan  pihak  POLDA  bertugas untuk melakukan analisis.
Penelitian  ini  belum  memfokuskan  terhadap prosedur unduh bukti digital yang dilakukan oleh pihak POLDA dalam analisis bukti digital. Sistem monitoring  ini  juga  belum  memiliki  mekanisme terhadap pencatatan terhadap aktivitas unduh dan unggah bukti digital. Oleh sebab itu, mekanisme prosedur  terhadap  unduh  bukti  digital  dari  in- stansi  POLDA  dan  skema  pencatatan  aktivitas unduh  dan  unggah  bukti  digital  yang  dilakukan oleh sistem menjadi 2 hal yang sangat penting un- tuk dilakukan dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  A.  A.,  &  Riskawati.  (2016).  Penanganan Kasus  Cyber  Crime  di  Kota  Makassar (Studi pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar). Jurnal Supremasi , 11 (1), 20–29.
Giova, G. (2011). Improving Chain of Custody in Forensic Investigation of Electronic Digital Systems. International Journal of Computer  Science  and  Network  Security , 11 (1), 1–9. Retrieved from http://paper.ijcsns.org/07_book/201101/20
110101.pdf
Hibshi,  H.,  Vidas,  T.,  &  Cranor,  L.  (2003). Usability  of  Forensics  Tools :  A  User Study.
Jaishankar, K. (2018). Cyber Criminology As An
Academic Discipline: History, Contribution  and  Impact. International Journal of Cyber Criminology , 12 (1), 1–8.
Prayudi,  Y.,  Ashari,  A.,  &  Priyambodo,  T.  K. (2014).  Digital  Evidence  Cabinets :  A Proposed Frameworks for Handling Digital Chain of Custody. International Journal Of Computer  Applications  (IJCA) , 109 (9),
30–36. https://doi.org/10.5120/18781- 0106
Reith,  M.,  Carr,  C.,  &  Gunsch,  G.  (2002).  An Examination  of  Digital  Forensic  Models. International Journal of Digital Evidence ,
1 (3), 1–12.
Roscini, M. (2016). Digital Evidence as a Means of  Proof  before  the  International  Court  of Justice. Journal  of  Conflict  and  Security Law , 31 (3), 541–554.
Widatama,  K.,  &  Yudi Prayudi.  (2017).  Konsep
Lemari Penyimpanan Bukti Digital Menggunakan  Struktur  Bahasa  XML. Seminar Nasional Informatika Dan Aplikasinya Ke-3 , (September), 23. Yusoff,  Y.,  Ismail,  R.,  &  Hassan,  Z.  (2011). Common  Phases  of  Computer  Forensics Investigation Models. International Journal of Computer Science and Information Technology , 3 (3), 17–31.