## Analisis Curse Theory pada Sumber Daya Alam Migas Bagi Warga Madura
Mohammad Hidayaturrahman a,1
a Universitas Wiraraja Sumenep, Jawa Timur, Indonesia
1 hidayatsahabatkita2016@gmail.com

## I. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negeri  yang  melimpah akan  kekanyaan  alam.  Kekayaan  alamnya terbentang  dari  Sabang  sampai  Merauke, terhampar  di  daratan  yang  luas,  terpendam dalam perut bumi, dan tumbuh di pegunungan yang  tinggi.  Sumber  daya  alam  (SDA)  yang ada di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Termasuk dalam sumberdaya  alam  yang  dapat  diperbaharui adalah  hutan,  ikan,  tanaman  perkebunan  dan lainnya.  Sementara,  sumberdaya  yang  tidak dapat  diperbaharui  berupa  mineral,  barang tambang  (batubara  dan  emas),  minyak  dan gas.
Berbicara  mengenai  sumberdaya  minyak dan  gas,  Indonesia  merupakan  negara penghasil migas yang cukup besar. Salah satu diantaranya  terletak  di  Provinsi  Jawa  Timur, yaitu  Madura.  Madura  merupakan  salah  satu
daerah  penghasil  minyak  bumi  dan  gas  alam (migas)  yang  cukup  besar  di  Indonesia. Madura  secara  administratif  terdiri  dari  4 kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dari ke- 4 kabupaten tersebut, hanya Pamekasan yang tidak  memiliki  aktivitas  terkait  eksploitasi migas.  Aktivitas  migas  di  Madura  semuanya berlokasi di lepas pantai ( offshore ) pada jarak 0-4 mil dan 4-12 mil. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari SKK Migas dan Kementrian ESDM menyebutkan bahwa pada tahun 2010 lifting gas dari Madura mencapai sekitar  90.06  juta  MMBTU,  namun  pada akhir  2014  jumlah  tersebut  menurun  hingga mencapai  69.61  juta  MMBTU  atau  turun sekitar  19  juta  MMBTU.  Namun  begitu, Madura  masih  menjadi  wilayah  penghasil utama  gas  yang  mensupplai  industry  dan rumah tangga di jawa timur.(12)
Negara-negara  yang  memiliki  kekayaan sumber daya alam yang melimpah seharusnya

## ARTICLE INFO

## A B S T R A C T
Article history: Received : 2018-01-31 Revised : 2018-06-29 Accepted : 2018-06-30
Government policies in natural resource management, especially in  the  oil  and  gas  sector  face  a  lot  of  problems.  However,  the government  also  has  a  responsibility  to  improve  the  life  of  people affected from oil and gas exploration and production activities. This research  was  aimed  at  investigating  how  the  implementation  of policies run by  the central and local government  toward the oil and gas  management  and  community  empowerment,  especially  the community located closely  to oil and gas exploration and production activity  in  Madura,  East  Java.  This  research  method  is phenomenological  research  using  descriptive  qualitative  approach. Therefore, this study is conducted through direct observation on the object during the research time. The data collection is done through observation and interview. The results of this study revealed that it is needed  an  integrated  step  done  by  the  government,  vertically, whether  central,  provincial,  district,  and  village  to  synchronize  oil and  gas  management  and  community  empowerment  programs.  By doing  so,  the  ideas  and  desires  to  improve  the  welfare  and  increase the  state  income  will  be  realized,  especially  in  focusing  corporate and  government  programs  improving  citizen‟  economic  and education,  whose  area  becomes  the  location  of  oil  and  gas production.
Copyright © 2018 IAIN Palangka Raya. All rights reserved.
Keywords: Public policy
Empowerment Government Oil and gas company Community
memiliki  pertumbuhan  yang  cepat,  memiliki tingkat  kemiskinan  yang  rendah,  dan  tingkat kesejahteraan  yang  tinggi.  Namun  demikian, terdapat  sebuah  fenomena  di  mana  Negara- negara  yang  kaya  sumber  daya  alam cenderung  memiliki  pertumbuhan  ekonomi yang  lebih  rendah,  tingkat  kemiskinan  yang tinggi  dan  kesejahteraan  yang  rendah. Fenomena ini disebut sebagai kutukan sumber daya alam ( natural resource curse ). Kutukan sumber  daya  alam  adalah  suatu  kondisi dimana terdapat penurunan kinerja sosial dan ekonomi pada daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.(4)
Diskusi yang diselenggarakan oleh Melbourne  Business  School (MBS)  bekerja sama  dengan Center  for  the  Study  of Governance (CSG)  Universitas  Indonesia. Mark  Crosby  –  panelis  dari  MBS  – menyebutkan  beberapa  faktor  penyebab kegagalan pengurus sumber daya alam (SDA) yang  menyebabkan  kehancuran  ekonomi Negara,  bahkan  menciptakan  disintegritas sosial  pada  Negara  itu.  Dari  tiga  faktor  yang disebutkan,  salah  satu  faktor  penyebab  yang menarik  untuk  direfleksikan  pada situasi saat ini adalah lemahnya institusi Negara di dalam mengelola  SDA  yang  dimiliki.  Lemahnya institusi  Negara  ditandai  dengan  tingginya praktik  korupsi  di  dalam  pengurusan  sumber daya alam. Situasi tersebut berdampak negatif dan  dapat  beresiko  menimbulkan  kutukan sumber  daya  alam  bagi  perekonomian Indonesia.(11)
Berdasarkan  fakta  di  atas,  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan pemerintah  pada  pengelolaan  sumber  daya alam  ( natural  resources ),  khususnya  pada industri minyak bumi dan gas alam (migas) di Madura serta bagaimana pengelolaan kebijakan  terhadap  pengembangan  sumber daya manusia ( human resources development ) yang ada di Madura.

## II. Kajian Pustaka
1. Sejarah Eksplorasi Sumber Daya Alam Indonesia
Sejarah pencarian minyak dan gas bumi di Indonesia  sudah  dilakukan  sejak  zaman kolonial Hindia Belanda hingga sekarang. Hal ini dimulai pada abad ke-19 dimana kegiatan eksplorasi  dan  eksploitasi  sudah  dimulai
dimana Pemerintah Belanda mengirimkan tim ekspedisinya yang dipimpin oleh Cornelis De Groot  van  Embden  diberi  misi  untuk melakukan  eksplorasi  di  wilayah  jajahan untuk mencari potensi tambang khsusnya batu bara  dan  timah.  Eksplorasi  dilakukan  di wilayah  Pulau  Bawen  pada  tahun  1850, Februari  1850  di  Pulau  Madura  serta  pada tahun  1851  di  Belitung  dan  hasilnya  sangat menggembirakan. Dengan hasil yang baik ini membuat kalangan untuk melakukan hal yang sama sebut saja dari era Aeilko Jans Zijlkera pada  tahun  1883,  tahun  1887  di  Jawa  Timur oleh  Adriaan  Stoop,  di  Kalimantan  dimulai oleh  Jaco-bus  Hubertus  pada  tahun  1888, kemudian  pada  tahun  1890  gantian  Jean Baptist  Au-gust  membangun  kilang  minyak, di  Sumatera  Selatan  pencarian  minyak  bumi diawali  oleh  Dominicus  Antonius  Josephin Kessler dan Jan Willem  Ijzerman  pada tahun 1895 melalui perusahaannya bernama Nederlandsche Indische Exploratie Maatschappij (NIEM),  sebagian  dari  mereka membuahkan  hasil  yang  bagus  dan  banyak diantara mereka bahkan mendirikan perusahan-perusahan  yang  bergerak  dalam bidang  minyak  dan  gas  bumi.  Sebenarnya karena  banyak  muncul  perusahaan  tersebut dibuatkanlah  undang-undang  pertambangan yang  disebut Indische  Mijnwet (IMW)  pada masa  itu  bertujuan  untuk  mengatur  usaha- usaha  pertambangan  termasuk  pertambangan minyak di Hindia Belanda.
Selama  dijajah  oleh  bangsa  lain,  Bangsa Indonesia  selalu  dalam  cengkraman  bangsa penjajah  sehingga  belum  dapat  menentukan nasibnya sendiri termasuk di dalam permasalahan  pertambangan  serta  migas, tepat  pada  tanggal  17  Agustus  1945  Bangsa Indonesia memproklamirkan
kemerdekaannya  dimana  para  pejuang  pada saat itu mengupayakan peralihan kepemilikan perusahan minyak peninggalan Hindia Belanda  yang  bertujuan  untuk  kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan  hal  itu  Bangsa  Indonesia membentuk  Perusahaan  Tambang  Minyak
Nasional Rakyat Indonesia (PTMNRI) kemudian  pada  tahun  1946  membentuk Perusahaan  Minyak  Republik  Indonesia (PERMIRI)  yang  bertujuan  mengambil  alih kilang-kilang  minyak  bekas  Stanvac  di Talang  Akar.  Setelah  kemerdekaan  Republik Indonesia pemerintahan pada saat itu
melakukan perubahan besar berkenaan dengan  peraturan  undang-undang  tentang pertambangan dan migas dimana aturan yang ada  pada  saat  itu  adalah  peninggalan penjajahan yaitu Indische Minjwet (IMW).(7)
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam
Indonesia
Penguasaan  dan  pengelolaan  migas,  batu bara dan sumber kekayaan alam lainnya telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara bahwa pengelolaannya harus berpedoman  pada  asas-asas:  (1)  manfaat, keadilan dan keseimbangan; (2) keberpihakan kepada  kepentingan  bangsa;  (3)  partisipatif, transparansi  dan  akuntabilitas;  dan  (4) berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan. Namun, pada kenyataannya dalam pengelolaan migas dan batu bara masih sering terjadi konflik  antara masyarakat dan pengusaha  di  daerah,  serta  pemanfaatan  dan pengelolaannya  yang  tidak  mengindahkan kepentingan  kelestarian  lingkungan  dan kepentingan  masyarakat  lokal.  Pengelolaan migas  dan  batu  bara  implementasinya  masih hanya berorientasi kepada kepentingan penerimaan/pendapatan Negara,
belum sepenuhnya  tertuju  kepada  kesejahteraan rakyat.(8)
Pengelolaan sumber kekayaan alam migas dan  batu  bara  di  Indonesia  saat  ini  belum kompetitif, produk migas dan batu bara masih diekspor  dalam  bentuk  bahan  mentah  ( raw material )  sehingga forward  linkage -nya pendek dan multiplier effect -nya kecil. Hal ini berpengaruh terhadap manfaat yang dirasakan langsung masyarakat dalam bentuk kesejahteraan.  Eksploitasi  sumber  daya  alam saat  ini,  juga  tidak  memperhatikan  aspek keberlanjutan  dan  kelestarian  lingkungan. Tingkat  produksi  migas  dan  batu  bara dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan  peruntukan  masa  depan sehingga tidak menjamin keberlanjutan pembangunan  nasional  di  masa  yang  akan datang.(8)
Semenjak  Indonesia  merdeka  hingga  saat ini  persoalan  pengelolaan  migas  masih menyimpan  beberapa  catatan  penting  yang harus  segera  diselesaikan  dan  dicarikan  jalan keluarnya. Pertama , berkenaan dengan inkonsisten dan lemahnya regulasi, Indonesia belum memiliki regulasi migas yang
permanen,  sistematis,  komprehensip  dan stabil  malah  sebaliknya  yang  ada  justru sebaliknya,  lemah,  labil  dan  tumpang  tindih hal  ini  tidak  sejalan  dan  seiring  dengan  cita- cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam konstitusi. Kedua ,  tentang  Kolusi,  Korupsi dan  Nepotisme  (KKN).  Berdasarkan  data yang  dikumpulkan  melalui  penelitian  LP3ES bisnis  migas  di  Indonesia  rawan  akan kebocoran,  korupsi  dan  intervensi  kekuasaan hal  ini  berkaitan  dengan  nilai  bisnis  hingga ribuan  triliun  rupiah. Ketiga ,  lemahnya goodwill dan  mental  mandiri,  Indonesia masih  lemah  di  dalam  modal  dan  keahlian dalam  bidang  migas,  kelemahan  modal  dan keahlian ini bisa dilihat setelah habisnya masa kontrak  antara  kontraktor  dengan  pemerintah sebagai  pemilik  tambang  dimana  pemerintah tidak berusaha keras untuk menguasai sendiri tambang-tambang  yang  potensial  di  saat habisnya  masa  kontrak justru  hal  itu  kembali diberikan  kepada  kontraktor  dengan  alasan kemampuan teknis.(7)
Dengan  melihat  kondisi  seperti  diatas tentu tidak akan menguntungan bagi pemerintah  Indonesia  sendiri  sebab  masih bergantungan  dengan  investor  asing  serta kontraktor-kontraktor  asing  dengan  begitu negara  Indonesia  dengan  sangat  mudah  akan terus  ditunggangi  oleh  kepentingan  pelaku bisnis  yang  didominasi  oleh  perusahaan asing.  Maka  dari  itu  bangsa  ini  harus  keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut untuk  dapat  mandiri  serta  berdiri  sendiri  di dalam  pengelolaan  migas  di  negeri  sendiri tujuannya  ialah  untuk  menciptakan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## III. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi, karena penelitian ini bertujuan untuk mengamati peristiwa nyata yang terjadi pada  implementasi  kebijakan  pemerintah pada  pengelolaan sumber  daya alam  ( natural resources ), khusus pada industri minyak bumi dan gas alam (migas) di Madura, Jawa Timur. Pada  saat  yang  sama,  memotret  bagaimana pengelolaan kebijakan terhadap pengembangan sumber daya manusia ( human resources development ) yang ada di Madura.
Hal  yang  diamati  dalam  penelitian  ini adalah  terkait  dengan  data  dan  fakta  yang ditemukan  dalam  implementasi  kebijakan
migas  dan  pemberdayaan  SDM  di  Madura, Jawa  Timur.  Di  antaranya  apa  saja  upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap SDM  di  Madura  yang  memiliki  kekayaan alam  khususnya  migas  yang  melimpah. Dengan demikian, penelitian ini menyediakan gambaran  yang  relatif  lengkap  mengenai  apa yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.
Sementara itu, desain penelitian ( research design )  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan  demikian,  penelitian  ini  dilakukan melalui  pengamatan langsung  terhadap  objek pada  saat  penelitian  dilakukan  dengan menggunakan  observasi  dan  wawancara kepada  para  pihak  terkait  baik  dari  sisi pemerintah,  dalam  hal  ini  bagian  ESDM, maupun kontaktor kontrak kerjasama
(KKKS) perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Madura, Jawa Timur. Pihak
masyarakat,  dan  akademisi  yang  mengetahui persoalan migas di Madura.
Fokus penelitian ini adalah aturan/regulasi  dan  implementasi  kebijakan pemerintah  terhadap  pengelolaan  migas  dan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat  yang  lokasi  tempat  tinggalnya berdekatan  dengan  kegiatan  eksplorasi  dan produksi  migas  di  Madura,  Jawa  Timur. Bagaimana  upaya  dan  bentuk  pemberdayaan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun perusahaan,  dan  bagaiaman  peran  program tersebut  dalam  meningkatkan  sumber  daya manusia (SDM) di Madura, Jawa Timur.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara observasi  yang  dilakukan  langsung  oleh peneliti, untuk melihat aktivitas dan kehidupan  warga  yang  tinggal  di  lokasi kegiatan  eksplorasi  dan  produksi  migas. Selain  melakukan  observasi,  peneliti  juga melakukan  wawancara  langsung  dengan informan  kunci  yang  terdiri  dari  pihak perusahaan  migas,  tokoh  masyarakat,  tokoh pemuda, dan masyarakat secara umum. Selain terhadap  informan  kunci,  wawancara  juga dilakukan  dengan  pihak  pemerintah,  baik pemerintah desa, maupun kantor ESDM yang ada  di  Madura,  Jawa  Timur.  Termasuk dengan  Direktur  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)  yang  bergerak  di  sektor  migas. selain  itu  dilakukan  juga  upaya  penelusuran dokumen  dengan  cara  mencari  data  terkait dengan  aturan  dan  regulasi  yang  mengatur
bagaimana  pengelolaan  industri  migas  di Indonesia. Terutama terkait dengan dana bagi hasil  (DBH)  pusat  dan  daerah,  besaran  hak partisipasi atau Participating Interest (PI) dan ketentuan  umum  maupun  khusus  terkait migas. Selain itu, ditelusuri juga aturan terkait di daerah berupa Peraturan Daerah (Perda).
Data  yang  dikumpulkan  di  lapangan dilakukan pengecekan ulang, dengan melakukan  verifikasi  terhadap  informan  lain yang  juga  menjadi  pihak  yang  berkaitan langsung dengan industri migas, dan program pemberdayaan  di  bidang  ekonomi  dan pendidikan  pemerintah.  Data  yang  diperoleh kemudian  disusun  dengan  menggunakan teknik  pengolahan  data,  mereduksi  data, menyajikan  data  yang  sudah  diperoleh,  dan menarik kesimpulan.

## IV. Hasil dan Pembahasan
Madura  merupakan  salah  satu  wilayah yang  dikenal  memiliki  sumber  daya  alam ( natural  resources ),  terutama  minyak  alam dan gas bumi (migas). Dari empat kabupaten yang  ada  di  Madura,  yaitu  Bangkalan, Sampang,  Pamekasan  dan  Sumenep,  hampir seluruhnya  terdapat  perusahaan  migas  yang melakukan  kegiatan  eksplorasi  maupun produksi.  hanya  Kabupaten  Pamekasan  yang belum  memiliki  perusahaan  migas  yang melakukan kegiatan produksi, meski ada juga yang menyebut bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki  kandungan  sumber  daya  alam, terutama migas.
Pulau  Madura  terbagi  dalam  empat wilayah  kabupaten.  Dengan  luas  wilayah untuk  kabupaten  Bangkalan  1.144,75  km terbagi dalam 8 wilayah kecamatan, kabupaten Sampang berluas wilayah 1.321,86 km  terbagi  dalam  12  kecamatan,  kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844,19 km yang  terbagi  dalam  13  kecamatan,  dan kabupaten Sumenep mempunyai luas 1.857,530  km  terbagi  dalam  27  kecamatan yang  tersebar  di  wilayah  daratan  dan kepulauan.
Berdasarkan  data  SKK  Migas,  Lifting minyak  Indonesia  pada  periode  Januari-juni 2016  mencapai  817.900  barel  per  hari  (bph). Sedangkan  lifting  gas  6.601,5  MMSCFD. Secara total, lifting migas di semester 1-2016 sebesar  1,122  juta  barel  setara  minyak  per hari  ( barel  oil  equivalent  per  day/boepd ).  Di
antara  hasil  minyak  tersebut,  disumbangkan Blok  Ketapang  di  lepas  pantai  kabupaten Sampang,  pulau  Madura,  Provinsi  Jawa Timur  yang  dioperasikan  oleh  Ketapang  II Ltd,  dimana  produksinya  mencapai  17.300 bph.  Sedangkan  penyumbang  gas,  disokong dari  Blok  Kangean  di  kabupaten  Sumenep, Provinsi  Jawa  Timur  yang  dioperasikan  oleh Kangean  Energy  Indonesia  Ltd  dengan produksi 39.000 boepd.(3)
Jumlah  penduduk  miskin  di  wilayah Madura  yang  merupakan  daerah  penghasil migas  sangat  tinggi.  Seperti  di  Kabupaten Sampang  yang  merupakan  daerah  penghasil migas dengan dua perusahaan yang beroperasi  yaitu  PT  Santos  dan  Husky CNOOC  Madura  Limited  (HCML).  Di Kabupaten Sampang jumlah penduduk miskinnya  cukup  besar  yaitu  24%  lebih  atau sama  dengan  227  ribu  jiwa.  Begitu  pula dengan Kabupaten Bangkalan jumlah penduduk  miskinnya  mencapai  21%  lebih, atau  sama  dengan  205  ribu  jiwa.  Padahal  di Bangkalan  terdapat  perusahaan  migas  yaitu PT  Pertamina  Hulu  Energi  West  Madura Offshore  (PHE  WMO).  Hal  yang  sama  juga terjadi  di  Kabupaten  Sumenep.  Di  Sumenep jumlah  penduduk  miskin  berjumlah  216  ribu jiwa,  atau  sama  dengan  20%  lebih  dari  total penduduk  yang  tersebar  di  27  kecamatan yang  terdiri  dari  wilayah  daratan  dan kepulauan.
Menariknya, untuk kabupaten yang bukan merupakan  daerah  penghasil  migas  seperti Kabupaten  Pamekasan,  jumlah  penduduk miskin  paling  kecil  di  Madura,  dalam hitungan  jumlah  maupun  persentase.  Jumlah penduduk miskin di Pamekasan sebanyak 142 ribu  jiwa,  dari  jumlah  total  penduduk Kabupaten  Pamekasan  sebanyak  853  ribu jiwa  atau,  sama  dengan  16,7%.  Jumlah tersebut  lebih  rendah  dari  pada  jumlah penduduk  miskin  di  tiga  kabupaten  lain  di Madura  yang  notabene  merupakan  daerah penghasil  migas,  seperti  Sumenep,  Sampang dan Bangkalan.
Dari  sisi  pendidikan,  terutama  jika  dilihat dari  indeks  pembangunan  manusia  (IPM), kondisi  kabupaten  yang  menjadi  penghasil migas  juga  tidak  lebih  baik  daripada kabupaten  yang  bukan  penghasil  migas. Kabupaten  Sampang  yang  menjadi  daerah penghasil  migas  IPM-nya  berada  di  angka
59.09.  Yang  sama  juga  terjadi  pada Kabupaten Bangkalan dengan IPM 62.06, dan Kabupaten  Sumenep  63.42.  Angka  IPM  di tiga kabupaten penghasil migas tersebut lebih rendah dari angka IPM Kabupaten Pamekasan yang  bukan  penghasil  migas,  yaitu  63.98. Secara  umum,  indeks  pembangunan  manusia (IPM)  kabupaten  di  Madura  jauh  berada  di bawah  indeks  pembangunan  manusia  (IPM) Jawa  Timur  sebesar  69.74.  sekali  lagi,  dari empat  kabupaten  yang  ada  di  Madura,  yang tinggi dan paling mendekati IPM Jawa Timur adalah Kabupaten Pamekasan, yang merupakan kabupaten bukan penghasil migas.
Sementara tiga kabupaten lain, yaitu Sampang,  Bangkalan,  dan  Sumenep  yang merupakan kabupaten  penghasil migas, berada  di  posisi  jauh  tertinggal  dari  sisi indeks pembangunan manusia (IPM).
Jika  dilihat  pada  tingkat  pendidikan  atau lama  sekolah,  maka  kabupaten  daerah penghasil  migas  di  Madura  juga  tidak  lebih kondisinya dibandingkan dengan daerah yang bukan  penghasil  migas  di  Madura.  Di Kabupaten  Sampang,  sebagai  salah  satu daerah  penghasil  migas  di  Madura,  tingkat pendidikan rata-rata tidak lulus sekolah dasar (SD)  atau  rata-rata  lama  penduduknya bersekolah  hanya  empat  tahun.  Begitu  pula dengan  kabupaten  lain  yaitu  Kabupaten Bangkalan  dan Kabupaten Sumenep rata-rata lama penduduk bersekolah adalah lima tahun, atau  sama  dengan  tidak  lulus  sekolah  dasar (SD).  Kondisi  tersebut  lebih  rendah  dari tingkat  pendidikan  di  Kabupaten  Pamekasan yang termasuk bukan daerah penghasil migas. Di  Pamekasan,  rata-rata  penduduknya  sudah lulus  sekolah  dasar  (SD)  atau  sama  dengan bersekolah  enam  tahun  lebih.  Meski  tetap masih minim, namun pendidikan di Pamekasan lebih baik dari tiga kabupaten lain yang  merupakan  kabupaten  penghasil  migas di Madura.
Kurang berhasilnya pendidikan dan peningkatan  taraf  hidup  atau  perekonomian warga  yang  berada  di  wilayah  penghasil sumber kekayaan alam, sesungguhnya berkorelasi dengan apa yang telah dikemukakan  oleh  ahli,  terkait  dengan  teori kutukan  ( curse theory ).  Secara lebih ekstrim, dikemukakan  oleh  teori  kutukan,  bahwa daerah/negara  yang  memiliki  sumber  daya alam  ( natural  resources ),  kondisi  negara tersebut  tidak  lebih  baik  dari  negara  lain,
bahkan  dari  negara  yang  tidak  memiliki sumber kekayaan alam sekalipun.
Kutukan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia diduga terjadi setelah era desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Banyak kabupaten/kota
yang
mendapatkan penerimaan  sumber  daya  alam  mengalami pertumbuhan  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  yang  rendah,  tingginya  angka kemiskinan,  serta  rendahnya  kualitas  sumber daya  manusia  (IPM).  Kualitas  sumber  daya manusia  yang  diproksikan  oleh  indeks pembangunan  manusia  (IPM)  menjelaskan mengapa Dana Bagi Hasil (DBH)-SDA tidak mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Semakin tinggi DBH-SDA, maka semakin rendah IPM nya.  Selanjutnya,  pemerintah  daerah  yang mendapatkan DBH-SDA paling tinggi memiliki  kinerja  pemerintahan  yang  buruk sejalan  dengan  terjadinya  peningkatan  DBH- SDA tersebut.
Indonesia  dipandang  mampu  keluar  dari kutukan  sumber  daya  alam  pada  level nasional.  Temuan  empiris  menunjukkan bahwa Indonesia dan Nigeria merupakan dua Negara  yang  memiliki  pendapatan  per  kapita yang  sama  dan  sama-sama  bergantung  pada penjualan  minyak.  Namun  demikian,  kini pendapatan  per  kapita  Indonesia  menjadi empat kali lebih tinggi dibanding Nigeria.(4)
Pada  kasus  Madura,  beberapa  indikator yang  disebut  ahli  tersebut  juga  menemukan fakta empiris. Meski tidak secara keseluruhan sama  persis,  ada  sejumlah  temuan  yang  bisa jadi berkolerasi dengan apa yang dikemukakan  ahli  tersebut.  Misalnya  dalam kasus  korupsi,  ada  dua  daerah  di  Madura yang  pejabatnya  terbelit  kasus  korupsi  di bidang  migas.  Di  Bangkalan  kasus  korupsi terkait migas membelit Ketua DPRD Bangkalan yang juga mantan Bupati
Bangkalan Fuad Amin. Sementara di Sumenep, kasus korupsi di sektor migas juga membelit  mantan  direktur  PT  Wira  Usaha Sumekar (WUS) Sitrul Arsyh.
Bekas  Bupati  Bangkalan  Fuad  Amin Imron  mengaku  menerima  duit  suap  dari Direktur  Human  Resource  Development  PT Media  Karya  Sentosa  (PT  MKS)  Antonius Bambang  Djatmiko.  Fuad  mengatakan  duit suap diberikan empat kali dalam empat bulan pada tahun 2013. Dua bulan diterimanya saat ia  menjabat  sebagai  bupati  dan  dua  bulan
lainnya saat ia purna tugas. Fuad menerangkan  uang  tersebut  adalah  “uang sagu  hati”  yang  diartikan  Fuad  sebagai ucapan  terima  kasih  dari  Bambang  atas bantuan Fuad memuluskan jual beli gas alam di  Blok  Poleng,  Bangkalan,  Madura.  Dalih lainnya,  uang  merupakan  duit  kompensasi yang diberikan ke Badan Usaha Milik Daerah setempat,  PD  Sumber  Daya.  Kompensasi didapat  dari  kesepakatan  dengan  PT  MKS. Atas kasus tersebut, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan  vonis  13  tahun  penjara  pada mantan  Bupati  Bangkalan  Fuad  Amin  Imron atau lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK. Namun, Fuad kehilangan hak politiknya  dan  disita  harta  bendanya  serta didenda Rp 5 miliar.(2)
Kejaksaan  Tinggi  (Kejati)  Jawa  Timur menetapkan direktur utama badan usaha milik daerah  (BUMD)  PT  Wira  Usaha  Sumekar (WUS)  periode  2011-2015  Sitrul  Arsy Musa‟ie  sebagai  tersangka.  Penyidik  Kejati Jawa  Timur  mendatangkan  dua  orang  dalam pemeriksaan  sebelum    akhirnya  memutuskan untuk menahan Sitrul. Menurut Kasi Penerangan  Hukum  (Kasipenkum)  Kejati Jawa  Timur  Richard  Marpaung  penahanan dilakukan  untuk  memperlancar  penyidikan. Waktu penahanan bisa diperpanjang penyidik selama masa penyidikan. Penahanan dilakukan  setelah  semua  bukti  keterlibatan kasus  PT  WUS  soal  dana Participating Interest (PI) lengkap. PT WUS  mendapat PI 10  persen  sebagai  bagian  hasil  pengelolaan migas  di  wilayah  Sumenep  dari  PT  Santos Madura  Offshore.  Dalam  rangka  menerima PI, Sitrul diduga membuka kantor perwakilan di  Jakarta.  Secara  pribadi  juga  membuka rekening  bank  bentuk  rupiah  dan  dolar Amerika  untuk  menampung  PI.  Pembukaan rekening  ini  tanpa  sepengetahuan  Pemkab sumenep.  Uang  yang  masuk  sebesar  USD 773.702,84 dari PI. Kemudian yang digunakan  Sitrul  Rp  3.995.852.217.  Dengan demikian,  merugikan  negara  sesuai  temuan BPK  sebesar  Rp  3.995.852.217.  Dugaan penyimpangan  dana  PT  WUS  dari  dana  PI sebagai pembagian dari PT PPM selama 2009 sampai  31  Agustus  2015.  Perusahaan  itu memperoleh  pendapatan  USD  1.687.642,53 dan Rp 934.953.250,00. Pendapatan sebelumnya  ( past  revenue )  USD  600.144,31 dan  pendapatan  PI  sebesar  Rp  USD 1.087.498.22.  Atas  perbuatannya,  tersangka
dijerat  dengan  pasal  2  subsider  pasal  3  UU 31/  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Dia  terancam  hukuman  di atas lima tahun penjara.  Kemelut di PT WUS terungkap  setelah  adanya  laporan  hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa
Keuangan  (BPK)  pada  Agustus  2016. Pendapatan  PI  pada  Blok  Madura  Offshore dari PT PPM tidak dilaporkan dalam laporan keuangan PT WUS.(6)
Selain  persoalan  korupsi,  ada  beragam persoalan  lain  yang  menjadi  batu  sumbatan ( bottleneck )  teruainya  persoalan  migas  di Madura.  Jika  dirinci  sesungguhnya  persoalan tidak  tunggal,  tapi  sangat  beragam  dan menyangkut  berbagai  dimensi,  baik  pusat, propinsi maupun kabupaten. Sehingga menjadi persoalan akumulatif.
Negara  sebetulnya  memiliki  perangkat yang memadai untuk memberi penguatan dan keberpihakan  ( affirmative  action )  terhadap daerah  penghasil  migas.  Salah  satu  celahnya adalah  dengan  memaksimalkan  aturan  dan ketentuan  yang  terkait  dengan  tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). CSR bisa menjadi ujung tombak  peningkatan  mutu  sumber  daya manusia ( human resources ) bagi daerah yang menjadi penghasil migas.
Pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan
atau corporate social responsibility (CSR)  di  Indonesia  sendiri sudah  diatur  dalam  UU  No.  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas.  Dalam  undang- undang  ini  diatur  mengenai  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  yang  bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan  guna  meningkatkan  kualitas kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya.(5)
Selain itu dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dikatakan bahwa Negara memiliki kekuasaan  penuh  untuk  mengelola  sumber daya  alam  di  bumi  Indonesia.  Terlebih  lagi migas  termasuk  dalam  kategori  sumber  daya alam  vital  yang  menjadi  hajat  hidup  rakyat, sedangkan proses pengelolaannya atau produksinya  masuk  dalam  kategori  cabang produksi  yang  dilakukan  untuk  memenuhi hajat  hidup  rakyat.  Presiden  Joko  Widodo dalam suatu kesempatan mengingatkan bahwa  amanat  konstitusi  harus  betul-betul
diperhatikan  karena  dengan  tegas  dan  jelas menyatakan bumi dan air serta kekayaan yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Dipergunakan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  itu mengandung  arti  bahwa  apa  yang  dihasilkan dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam  itu harus  benar-benar  untuk  rakyat  untuk  semua masyarakat Indonesia untuk semua orang dan bukan  untuk  segelintir  atau  sekelompok orang.(10)
Jika  dilihat  dari  kondisi  ekonomi  dan pendidikan  masyarakat  Madura  seperti  yang digambarkan  pada  uraian  sebelumnya,  maka tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau corporate  social  responsibility (CSR)  perlu lebih diarahkan/difokuskan pada sektor ekonomi dan pendidikan. Paradigma ini akan semakin memacu perusahaan untuk menjadikan CSR sebagai investasi, bukan lagi sekadar  kewajiban.  Sebagai  sebuah investasi, investasi  sosial  yang  selanjutnya  akan dirasakan dampaknya oleh perusahaan migas. Hal  ini  sesuai  tujuan  Pasal  33  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  menyebut  bahwa penguasaan  negara  terhadap  kekayaan  alam adalah  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.(9)
Salah  satu  contoh  yang  terjadi  di Bojonegoro,  Jawa  Timur.  Di  Bojonegoro kontribusi  sektor  migas  terhadap  daerah sangatlah besar, baik yang melalui pemerintah  daerah  dengan  kebijakan  dan perencanaan  daerah  maupun  langsung  dari perusahaan  terkait  yang  bergerak  di  bidang migas. Melalui program CSR perusahaan juga turut  berkontribusi  dalam  pembangunan daerah.  Proses  pelaksanaan  CSR  sendiri langsung dilakukan dan menjadi tanggungjawab  penuh  perusahaan  terkait. Bentuk kegiatan beragam, mulai dari peningkatan pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain.  Semua  kegiatan  tersebut  adalah salah  satu  tanggungjawab  perusahaan  atas keberadaannya  di  lingkungan  masyarakat sekitar.  Program  CSR  tersebut  terbukti  telah berkontribusi cukup besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan pembangunan di area industri migas.(1)
Perusahaan  migas  di  Madura  sebetulnya sudah  memberi  perhatian  terhadap  sektor pendidikan,  hanya  saja,  volumenya  perlu
ditingkatkan  secara  signifikan.  Salah  satunya yang  dilakukan  oleh  PT.  Kangean  Energi Indonesia  Ltd  (KEI)  yang  beroperasi  di Kabupaten Sumenep. Melalui program pendukung operasi (PPO) perusahaan menjalankan program CSR meliputi berbagai bidang,  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi, lingkungan  dan  infrastruktur.  Untuk  bidang pendidikan,  pada  tahun  2015,  PT.  KEI  telah memberikan  bantuan  beasiswa  bagi  siswa SMA    dan  mahasiswa sebanyak  49 orang,  di antaranya siswa SMA sebanyak 23 orang dan mahasiswa  sebanyak  26  orang,  itupun  pada angkatan tahun 2012/2013 untuk siswa SMA, sedangkan  untuk  mahasiswa  merupakan angkatan  tahun  2013/2014.  Siswa  angkatan 2014/2015  sebanyak  27  orang,  dan  untuk angkatan  tahun  ajaran  2015/2016    sebanyak 40 orang. Bahkan beasiswa lainnya ditujukan untuk  perguruan  tinggi  yang  diberikan  dari semester  pertama  hingga  lulus  perguruan tinggi (AKAMIGAS), yang mana pada tahun 2015  mahasiswa  tersebut  telah  lulus  dan menyelesaikan studinya.
Selain  beasiswa,  guru  non  PNS  (Pegawai Negeri  Sipil)  dari  tingkat  sekolah  dasar  dan sekolah  menengah  juga  menjadi  perhatian dengan  diberi  tunjangan  insentif  masing- masing  guru  dihitung  berdasarkan  frekuensi mengajar  dengan  besaran  tunjangan  berkisar antara  Rp.  250.000-Rp.  380.000  per  tiga bulan.  Tunjangan  intensif  bagi  guru  tersebut menyebar  di  berbagai  lembaga  yang  ada  di Kecamatan  Sapeken,  di  antaranya,  Desa Pagerungan  Besar,  sebanyak  40  guru  yang terdiri dari 9 sekolah dari tingkat dasar hingga menengah  pertama,  untuk  Desa  Pagerungan Kecil,  sebanyak  40  guru  terdiri  dari  10 sekolah  tingkat  dasar  hingga  menengah pertama. Sedangkan yang terakhir yaitu, Desa Sepanjang  dengan  jumlah  sebanyak  40  guru dari  10  sekolah  tingkat  dasar  hingga menengah pertama.

## V. Kesimpulan
Kekayaan alam  berupa  migas di Madura, yang sudah diproduksi, sekalipun tidak selalu berdampak positif terhadap peningkatan taraf hidup perekonomian warga dan pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM) secara  umum,  seperti  yang  dialami  oleh warga  yang  berada  di  wilayah  produksi migas.  Untuk  melihat  dampak  negatif  yang ditimbulkan  oleh  penyelewengan  sumber
daya  alam,  diperlukan  strategi  sebagai berikut. Pertama, mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam, serta meningkatkan  pendapatan  yang  bersumber selain sumber daya alam. Kedua, pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada kesehatan dan pendidikan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui kebijakan  yang  mengalokasikan  penerimaan sumber daya alam pada kedua sektor tersebut dalam  rangka  memajukan  perekonomian daerah  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

## Daftar Pustaka
1.   Adhitama  O.  Kontribusi  Sektor  Migas Terhadap Penerimaan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan  Pembangunan  Daerah  Di Kabupaten  Bojonegoro. Jurnal  Administrasi Publik  Mahasiswa  Universitas  Brawijaya 2:
492–498, 2014.
2.   Adzkia A. Eks Bupati Bangkalan Fuad Amin Akui Terima Suap Bos Migas [Online]. CNN
Indonesia : [date unknown]. https://www.cnnindonesia.com/nasional/2015 0917113744-12-79322/eks-bupati-bangkalan- fuad-amin-akui-terima-suap-bos-migas [22 Mar. 2018].
3.   Andri.  Madura  „Duduk‟  di  Atas  Ladang Migas  [Online]. siagaindonesia.com  -  Situs Berita  Siaga  Indonesia :  [date  unknown]. http://www.siagaindonesia.com/143055/mad ura-duduk-di-atas-ladang-migas.html [22 Mar. 2018].
4.   Artikel  I.  Kutukan  Sumber  Daya  Alam  di Indonesia. .
5.   Gunawan  MIP,  Lubis  AT.  Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility  Bidang Pendidikan  Dalam  Laporan  Tahunan  Bank Umum  Syariah  Di  Indonesia  [Online].  1  4, 2016.
http://jurnal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/v iew/57 [22 Mar. 2018].
6.   JawaPos.com.  Kejati  Jatim  Tahan  Mantan Dirut  PT  WUS  [Online].  [date  unknown]. https://www.jawapos.com/radarmadura/read/ 2017/10/14/19652/kejati-jatim-tahan-mantan- dirut-pt-wus [22 Mar. 2018].
7.   Mangku DGS. Migas Untuk Rakyat (Catatan Seorang  Praktisi)  [Online].  Jurnal  Hukum Novelty 7,
2016.
http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/art icle/view/3939 [21 Mar. 2018].
8.   M.S  DIHR. Pengelolaan  Migas  dan  Batu Bara  Yang  Kompetitif:  Guna  Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat dalam Rangka Pembangunan Nasional . Yogyakarta:
Penerbit Andi, [date unknown].
9.   Roziqin.  Pengelolaan  sektor  minyak  bumi  di indonesia  pasca  reformasi:  analisis  konsep negara  kesejahteraan. Jurnal  Tata  Kelola  & Akuntabilitas  Keuangan  Negara 1:  128–140, 2015.
10.  Setiawan  J.  Partisipasi  Daerah  Penghasil (Participating  Interest)  Di  Wilayah  Kerja (Blok)  Masela  [Online]. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) 2, 2016.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/ article/view/8413 [20 Mar. 2018].
11.  Taufik  GA.  Sumber  Daya  Alam  Indonesia: Kutukan  yang  Mewujud?  [Online].  PSHK  - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia :
2014. http://www.pshk.or.id/id/blog- id/sumber-daya-alam-indonesia-kutukan- yang-mewujud/ [20 Mar. 2018].
12.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  [Online]. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public /content/persidangan/putusan/34_PUU-
XV_2017. [20 Mar. 2018].