Volume 4 Issue 1, April 2024 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: / 10.52738/pjk.v4i1.426
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Politik  Hukum  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  dalam  Sistem  Kelembagaan Negara Republik Indonesia

## Hafidz Putra Arifin
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Indonesia. E-mail: hafidzputrarifin@gmail.com
Abstract:  Preamble  of  The  1945  Constitution  states  normatively  that  Pancasila  is  the  foundation  of  the administration  of  the  Indonesian  State  Government  which  functions  to  provide  protection,  prosperity, intelligence, and participation in world order based on the belief in the Almighty  God, civilized humanity, unity of Indonesia, and the people who are led by wisdom in deliberation/representation and by realizing social justice for all Indonesian people. Efforts to realize this are through the Pancasila Ideology Development Agency  which  is  given  the  role  of  Pancasila  Ideology  Development  in  various  aspects  of  community  life. During its journey, the Pancasila Ideology Development Agency was only given task and functions that were of a recommendatory nature, which resulted in the process of Pancasila Ideology Development not being optimal. The legal politics of Pancasila Ideology Development have not found accuracy in Pancasila Ideology Development.  This  research  is  normative  legal  research  with  a  legal  history  approach  to  understands  the background and development of statutory regulations related to Pancasila Ideology Development so that the Pancasila Ideology Development institution established by Law is found to be appropriate in strengthening the role of the Pancasila Ideology Development Agency.
Keywords: Legal Politics, State Institution, Pancasila Ideology Development.
Abstrak: Pembukaan Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara normatif  bahwa  Pancasila  merupakan  fondasi  penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang berfungsi  memberikan  perlindungan,  kesejahteraan,  kecerdasan,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya pengejawantahannya melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diberi  peran Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelbagai aspek peri kehidupan masyarakat. Dalam perjalanannya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hanya diberi tugas dan fungsi yang bersifat rekomendatif, sehingga berdampak pada tidak optimalnya proses  Pembinaan Ideologi Pancasila.  Politik  hukum  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  belum  menemukan  ketepatan  dalam  Pembinaan Ideologi Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah hukum untuk  memahami  latar  belakang  dan  perkembangan  peraturan  perundang-undangan  terkait  Pembinaan Ideologi  Pancasila  sehingga  ditemukan  kelembagaan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  yang  dibentuk  oleh undang-undang dinilai tepat dalam menguatkan peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Kata Kunci: Politik Hukum, Lembaga Negara, Pembinaan Ideologi Pancasila.

## 1. Pendahuluan
Pancasila adalah ideologi yang dilahirkan para pendiri bangsa untuk memandu segala aspek kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Kemufakatan bersama tentang Pancasila  sebagai  pemikiran  dan  pandangan  hidup  negara  telah  melalui  proses  yang panjang,  berliku,  dan  menggugah  kesadaran  kebangsaan  kita.  Pancasila  telah  menjadi common  denominator  (titik  persetujuan)  di  antara  seluruh  elemen  kelompok  bangsa karena karakternya sebagai ideologi yang mempersatukan perbedaan arus politik, agama, dan etnis yang sangat majemuk di negeri ini.
Para  sejarawan  memastikan  bahwa  jejak  kelahiran  Pancasila  dimulai  pada  masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (selanjutnya disingkat “BPUPK”) pada 29 Mei hingga 1  Juni  1945. Mengenai  kedudukan  hukum Pancasila  1  Juni 1945 sebagai dasar falsafah negara dan peran Sukarno dalam perumusan dasar  negara  juga  disampaikan  oleh  Radjiman  Wedyodiningrat  sebagai  mantan  Ketua BPUPK yang dalam sambutannya di buku Lahirnya Pancasila menyatakan:
Lahirnya Pancasila ini adalah buah steo-grafish verslag dari pidato Bung Karno yang diucapkan  dengan tidak tertulis dahulu ( voor de vuist) dalam sidang yang pertama pada tanggal  1 Juni 1945 ketika sidang membicarakan dasar ( beginsel) negara kita, sebagai  penjelmaan  daripada  angan-angannya.  Sudah  barang  tentu  kalimat-kalimat sesuai pidato yang tidak tertulis dahulu, kurang sempurna tersusunnya. Tetapi yang penting  ialah  isinya!  Mudah-mudahan “ Lahirnya  Pancasila ” ini  dapat  dijadikan pegangan, dapat dijadikan pedoman oleh Nusa dan Bangsa kita seluruhnya, dalam usaha  memperjuangkan  dan  menyempurnakan  kemerdekaan  negara  (M.  Taufik Kiemas, 2013).
Lebih lanjut Radjiman Wedyodiningrat menjelaskan jika dipelajari dengan seksama bahwa lahirnya Pancasila merupakan suatu democratisch beginsel (prinsip demokrasi) di mana prinsip ini menjadi dasar dan penuntun rechts-ideologie (ideologi  negara)  negara Republik Indonesia (Panitia Persiapan Kemerdekaan, 1988). Artinya, negara yang sudah memiliki prinsip dan arah yang mapan maka negara itu sudah siap merdeka. Tidak ada kendali dari negara luar dan penjajahan dari segi materi dan nonmateri.
Merujuk pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  “UUD  NRI  Tahun  1945”)  dan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  melalui  Nomor  100/PUU-XI/2013 tentang Kedudukan Pancasila sebagai Pilar Bangsa dan Bernegara menyatakan bahwa secara konstitusional Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut mendudukkan apa yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan,  penyejahteraan,  pencerdasan,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut  disebutkan bahwa Pancasila memiliki  kedudukan  yang  tersendiri  dalam  kerangka  berpikir  bangsa  dan  negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi, norma fundamental, ideologi, dan cita hukum negara.
Tersirat secara tegas bahwa Pancasila sebagai kerangka berpikir bangsa dan negara serta dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Dengan kata lain Pancasila harus dipahami sebagai arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam peri kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sebagaimana dimaksud dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Secara  realita,  kondisi  yang  terjadi  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara saat ini dapat diidentifikasi antara lain (Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020):
1. lemahnya  institusionalisasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  kelembagaan  politik, ekonomi, dan sosial-budaya;
2. kurangnya  konsistensi  dalam  menjadikan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. masih  berkembangnya  bentuk  dan  relasi  kelembagaan  negara  yang  tidak  sesuai dengan prinsip Pancasila; dan
4. masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.
Kondisi-kondisi  yang  terjadi  secara  faktual  dikarenakan  eksistensi  Pancasila  belum dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan cabang-cabang kekuasaan negara serta belum menjadi pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dalam  rangka  menjawab  berbagai  permasalahan  di  atas,  maka  pada  tahun  2017 dibentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disingkat “UKP -

## PIP”)  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Unit  Kerja  Presiden
Pembinaan  Ideologi  Pancasila.  Secara  garis  besar,  UKP-PIP  bertugas  untuk  membantu Presiden  dalam  merumuskan  arah  kebijakan  umum  pembinaan  ideologi  Pancasila, termasuk  melaksanakan  koordinasi,  sinkronisasi,  dan  pengendalian  pembinaan  ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Setelah melalui proses evaluasi terhadap keberadaan  UKP-PIP,  maka  diperlukan  revitalisasi  kelembagaan  dan  organisasi  untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi dalam pembinaan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, pada  tahun  2018  UKP-PIP  resmi  digantikan  oleh  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila (selanjutnya disingkat “BPIP”) melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ide ologi Pancasila (selanjutnya disebut “Perpres Nomor 7/2018”).
Selama  empat  tahun  berdiri,  BPIP  cukup  berhasil  menjalankan  peran  pembinaan ideologi Pancasila dalam pelbagai aspek peri kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengoptimalisasi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional di seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, dibutuhkan penguatan kelembagaan sehingga dapat mengintegrasikan pembinaan ideologi yang dilakukan oleh Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/  Lembaga,  Pemerintahan  Daerah,  Organisasi  Masyarakat,  dan  komponen masyarakat lainnya. Peraturan Presiden sebagai alas hukum pembentukan BPIP nyatanya tidak cukup ampuh bagi BPIP menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Isu  ego  sektoral  kelembagaan  menjadi  salah  satu  yang  paling  krusial  dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  BPIP.  Sebagai  badan  yang  berdiri  di  bawah  kekuasaan eksekutif,  BPIP  menghadapi  tantangan  besar  dalam  melakukan  pembinaan  ideologi Pancasila  dalam  seluruh  sendi-sendi  bangsa,  termasuk  lembaga-lembaga  di  bawah kekuasaan yudikatif dan legislatif, serta pemerintah daerah. Pada tataran pemerintah daerah merujuk Laporan Survei Kepuasaan Masyarakat Layanan Analisis dan Penyelarasan Tahun 2022  disebutkan  bahwa  BPIP  perlu  meningkatkan  sosialisasi  dan  koordinasi  serta perwakilan di daerah (Direktorat Analisis dan Penyelarasan, 2022). Padahal sebagaimana diketahui, proses pembinaan ideologi Pancasila melibatkan dan menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, untuk menangani beban yang besar dan berat dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana disinggung sebelumnya, idealnya BPIP diberikan kewenangan yang sifatnya imperatif, mandataris, dan mengikat. Sejauh ini, BPIP hanya  diberikan  tugas  dan  fungsi  yang  bersifat  rekomendatif,  sehingga  berdampak  pada tidak optimalnya proses pembinaan ideologi Pancasila.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis  tergugah  untuk melakukan penelitian dengan judul: Politik Hukum Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem  Kelembagaan  Negara  Republik  Indonesia.  Permasalahan  yang  akan  dianalisis dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  politik  hukum  pembinaan  Ideologi  Pancasila dalam sistem kelembagaan negara Republik Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca buku-buku ilmiah, surat kabar, makalah hasil seminar, peraturan perundang-
undangan  yang  terkait,  dan  bacaan  lain  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan dibahas (Bambang Sunggono, 2001).
Strategi atau pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statue  approach)  dan  pendekatan  historis ( historical approach). Pendekatan perundang-undangan dengan adalah pendekatan dengan menggunakan  legislasi  dan  regulasi.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2015). Melalui pendekatan ini akan menelaah satu  per  satu  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  atau  mengatur  terkait pembinaan ideologi Pancasila.
Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan historis ( historical approach). Pendekatan  historis  dilakukan  dengan  menelaah  latar  belakang  dan  perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan ideologi Pancasila di Indonesia. Selain itu,  pendekatan  historis  membantu  untuk  memahami  filosofis  dari  aturan  hukum  dari waktu  ke  waktu.  Membantu  untuk  memahami  filosofi  atas  perubahan-perubahan  dan perkembangan yang melandasi pengaturan pembinaan ideologi Pancasila.

## 3. Pembahasan

## 3.1. Landasan Teori Politik Hukum
Moh.  Mahfud  MD  dalam  bukunya  yang  berjudul Politik  Hukum  di  Indonesia memberikan definisi politik hukum sebagai legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum  yang  akan  diberlakukan  baik  dengan  pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan penggantian  hukum  lama,  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara  (Moh.  Mahfud  MD, 2017).  Artinya,  terdapat  tiga  cakupan  dari  politik  hukum  yaitu  kebijakan  negara,  latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya atas lahirnya produk hukum dan penegakan hukum di lapangan yang semata-mata untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang disebut dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Menurut  perspektif  Budiono  Kusumohamidjojo  mendefinisikan  politik  hukum sebagai  upaya-upaya  yang  dilaksanakan  dengan  cara-cara  administrasi  negara  yang mencakup  kegiatan  legislasi  dan  regulasi  yang  terencana  sedemikian  rupa,  sehingga menciptakan perangkat undang-undang dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan, serta memperkuat konstitusi (Budiono Kusumohamidjojo, 2011). Perencanaan dan penyusunan dilakukan dengan pengembangan hukum sebagai pengejawantahan dari UUD NRI Tahun 1945  melalui  perumusan  kebijakan-kebijakan  yang  dilaksanakan  melalui  peraturan perundang-undangan. Penjelasan ini bersifat teknis, tepatnya suatu kegiatan yang disebut sebagai penyelenggaraan politik hukum.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  ruang  lingkup  politik  hukum meliputi 2 (dua) komponen yaitu:
1. Kebijakan yang mencakup satu sama lain dari latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
2. Kebijakan  yang  berdasarkan  dan  memperkuat  konstitusi,  yaitu  UUD  NRI Tahun 1945.
Lema kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci, dan  mendasar.  Frans  Magnis  Suseno  dalam  bukunya  yang  berjudul Etika  Politik  Moral Dasar  Kenegaraan  Modern  menerangkan  bahwa  dalam  merumuskan  dan  menetapkan hukum  yang  telah  dan  akan  dilakukan,  politik  hukum  menyerahkan  otoritas  legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di  masyarakat,  semuanya  diarahkan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara  yang  dicita- citakan (Frans Magnis Suseno, 2016).
Penyelenggara politik hukum di Indonesia dirumuskan pada tahap legislatif dalam bentuk  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (selanjutnya  disingkat  “DPR”)  terhadap suatu rancangan undang-undang. Undang-undang yang dibahas di DPR merupakan tindak lanjut dari konstitusi sehingga dalam proses pembuatan undang-undang harus berlandaskan UUD  NRI  Tahun  1945  dan  undang-undang  tersebut  dapat  mengikuti  perkembangan zaman. Pada tahap eksekutif, setiap keputusan presiden dan keputusan menteri merupakan penerapan lanjutan dari undang-undang. Dengan cara demikian, akan terselenggara suatu politik hukum yang konsisten dan terarah.

## 3.2. Kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila
Kata lembaga negara identik dengan badan negara atau organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur. Lembaga negara ini dalam  Bahasa  Belanda  biasa  disebut staatsorgan,  yang  diterjemahkan  sebagai  alat perlengkapan  negara.  Istilah  lembaga  negara,  badan  negara,  organ  negara,  dan  alat perlengkapan  negara  sering  kali  dipertukarkan  satu  sama  lain.  Akan  tetapi,  menurut Natabaya,  penyusun  UUD  NRI  Tahun  1945  sebelum  perubahan,  cenderung  konsisten menggunakan istilah badan negara. Sedangkan UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan keempat  (2002),  melanjutkan  kebiasaan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  sebelum  masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara (Jimly Asshiddiqie, 2012). Pembedaan yang tampak dari apakah suatu lembaga atau badan negara itu merupakan suatu lembaga atau badan adalah yang dibentuk oleh dan untuk negara atau yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat.
Dalam perkembangannya, pengaruh pandangan Baron de Montesquie (1689-1785) sangat mendalam dalam cara berpikir banyak sarjana hukum, sering sekali sulit melepaskan diri  dari  pengertian  bahwa  lembaga  negara  itu  selalu  terkait  dengan  tiga  cabang  alat-alat perlengkapan  negara  yaitu  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Pandangan  Montesquie  ini dikenal  dan  dipahami  sebagai  pemisahan  kekuasaan  atau separation  of  power,  di  mana ketiga  fungsi  kekuasaan  negara  itu  harus  dilembagakan  masing-masing  dalam  tiga  organ negara.  Satu  organ  hanya  diberi  satu  tugas  dan  fungsi  dalam  menjalankannya  dan  tidak boleh mengambil atau mencampuri urusan organ yang lain. Jika tidak demikian, maka akan memunculkan tumpah tindih kebijakan dan kebebasan terancam.
Konsep trias politica yang digagas oleh Montesquie dinilai sudah tidak relevan lagi, mengingat  tidak  mungkin  lagi  mempertahankan  bahwa  ketiga  organisasi  tersebut  hanya berurusan  secara  eksklusif  dengan  salah  satu  dari  ketiga  fungsi  kekuasaan  tersebut. Kenyataan  dewasa  ini  menunjukkan  bahwa  hubungan  antar  cabang  kekuasaan  itu  tidak mungkin  tidak  saling  bersentuhan  dan  bahkan  ketiganya  bersifat  sederajat  dan  saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip perimbangan ( checks and balances). Melihat  lebih  jauh  melalui  pandangan  Hans  Kelsen  mengenai  konsepsi  tentang lembaga  negara  dalam  bukunya Teori  Hukum  Murni:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum Normatif, diuraikan bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tatanan hukum ( legal order) adalah suatu organ (Hans Kelsen, 2018). Artinya, organ negara  itu  tidak  selalu  berbentuk  tetap  atau  organik.  Di  samping  organ  yang  berbentuk organik,  lebih  luas  lagi,  setiap  jabatan  yang  ditentukan  oleh  hukum  dapat  pula  disebut organ,  asalkan  fungsi-fungsinya  itu  bersifat  menciptakan  norma  ( normcreating)  dan/atau bersifat menjalankan norma ( normapplying).
Gagasan  Hans  Kelsen  tersebut  sangat  populer  dan  sejalan  dengan  doktrin welfare state  sebagai  reaksi  terhadap  doktrin  nachwachterstaat.  Negara  dituntut  berperan  lebih, sehingga  format  kelembagaan  organisasi  birokrasinya  juga  menjangkau  kebutuhan  yang lebih  luas,  termasuk  bidang  ideologi.  Saking  luasnya  bidang-bidang  yang  mesti  ditangani oleh  pemerintahan welfare  state,  maka  dalam  perkembangannya  kemudian  muncul sebutan intervensionist state (Jimly Asshiddiqie, 2015).
Paham nachwaterstaat  yang  mengidealkan  prinsip  the  best  government  is  the  least government,  seakan  menuntut  negara  moderen  untuk berpaling  kembali.  Namun,  tentu negara moderen saat ini tidak mungkin kembali ke masa lalu begitu saja karena dunia terus berkembang.  Oleh  karena  itu,  pengembangan  dan  inovasi  besar-besaran  terhadap kelembagaan negara dan birokrasi pemerintahan yang makin dirasakan tidak efisien dalam memenuhi  tuntutan  aspirasi  rakyat  yang  terus  meningkat.  Artinya,  pengembangan  dan inovasi  tersebut  tidak  bisa  lepas  dari  arah  politik,  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  serta konstitusi suatu negara.
Perubahan  yang  dituntut  sebagaimana  yang  dikatakan  Stephen  P.  Robbins  yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, terutama pada non-elected agencies yang dapat dilakukan secara  lebih  fleksibel  dibandingkan  dengan elected  agencies  seperti  parlemen.  Kata agencies  yang  dimaksudkan  merujuk  istilah  dewan,  komisi,  komite,  badan  atau  otorita. Tujuannya  tidak  lain  adalah  untuk  menerapkan  prinsip  efisiensi  agar  pelayanan  umum dapat benar-benar efektif. Untuk itu, birokrasi dituntut berubah menjadi slimming down beareucracies atau perampingan birokrasi yang pada intinya diliberalisasikan sedemikian rupa untuk memenuhi tuntutan perkembangan dan permasalahan di era liberalisme baru ( neoliberalism).
Praktik  teori  politik  hukum  dan  teori  kelembagaan  tersebut  dalam  konteks pembinaan ideologi Pancasila memiliki bentuk khas dan berimbas pada implementasinya. Sebagai perbandingan, berikut dipaparkan pengejawantahan pembinaan ideologi Pancasila dari pelbagai masa dari awal kemerdekaan, sebelum reformasi, dan pasca reformasi.

## 3.2.1. Awal Kemerdekaan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan era baru Pancasila di mana Pancasila sebagai weltanschaaung, jati diri, dan kepribadian bangsa bergeser menjadi ideologi negara dan doktrin politik-kebudayaan yang tunggal serta komprehensif (Syaiful Arif, 2016). Ini dilakukan Presiden Soekarno melalui beberapa tahap yang salah satunya dinilai sangat fundamental yaitu kembali kepada UUD NRI Tahun 1945.
Sejarah mencatat, era ini disebut era Demokrasi Terpimpin. Di era ini praktik penataran  ideologi  Pancasila  sangat  dipengaruhi  oleh  gerakan  Manipol  Usdek. Manipol singkatan dari Manifestasi Politik dan Usdek adalah singkatan dari (U)UD 1945, (S)osialisme Indonesia, (D)emokrasi Terpimpin, (E)konomi Terpimpin, dan (K)epribadian Indonesia. Manipol Usdek adalah materi pokok dari pidato Presiden Soekarno  tanggal  17  Agustus  1959  yang  berjudul,  “Penemuan  Kembali  Revolusi Kita” yang kemudian ditetapkan dan dikukuhka n dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Dari Pada Haluan Negara dan Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  Nomor  1/MPRS/1960  tentang  Garis- garis  Besar  Pola  Pembangunan  Nasional  Semesta  Berencana  Tahapan  Pertama 1960-1969.
Sasaran gerakan Manipol Usdek adalah seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Gerakan  ini  membahana  di  seluruh  Indonesia.  Penataran  marak  dimana-mana dengan semangat tinggi. Namun, gerakan ini hanya bertahan selama enam tahun dan menghilang bersama dengan pergantian presiden.
Menghilangnya gerakan dan penataran ini disebabkan tidak ada “kontrol” dari pemerintah.  Lembaga-lembaga  yang  didirikan  masyarakat  terpecah  dan  saling memberangus  dengan  alasan  “kontra  revolusi”.  Artinya,  pembinaan  ideologi Pancasila belum diselenggarakan secara memadai oleh Pemerintah.

## 3.2.2. Sebelum Reformasi
Era  kepemimpinan  Presiden  Soeharto,  pembinaan  dan  penataran  Pancasila kembali  digagas  yang  didorong  dengan  anggapan  bahwa  bangsa  Indonesia  tidak melaksanakan  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945  secara  murni  dan konsekuen.
Melalui  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dinilai menjadi titik puncak ke-Pancasila-an. Penetapan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (selanjutnya disin gkat “P4”) sebagai tafsir tunggal Orde Baru atas  Pancasila  ini  dilandasi  oleh  argumentasi  bahwa  demi  kesejahteraan  serta kesentosaan rakyat Indonesia, Pancasila harus dihayati demi pengamalan Pancasila. Selain itu, melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan  Pendidikan  Pelaksanaan  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila (selanjutnya disebut “Keppres Nomor 10/1979”) dibentuk badan khusus yang  bertugas  melaksanakan  konsep  P4  yaitu  Badan  Pembinaan  Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (selanjutnya disingkat “BP7”). Badan ini selain dibentuk di tingkat pusat, juga berdiri di daerah tingkat I dan  II  (provinsi  dan  kabupaten/kota).  Sasaran  BP7  meliputi  pegawai  negeri,  guru, pelajar dan mahasiswa, organisasi sosial politik, dan organisasi kemasyarakatan.
BP7 bertahan selama dua puluh tahun dan dinilai oleh oposisi pada saat itu sebagai alat untuk melanggengkan kepemimpinan Presiden Soeharto serta dianggap tidak berhasil menghentikan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme di Indonesia.

## 3.2.3. Pasca Reformasi
Gerakan  reformasi  tahun  1998  berdampak  pada  pergantian  kepemimpinan.
B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden ketiga menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998. Pergantian kepemimpinan juga disertai dengan perubahan kebijakan. Melalui Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  XVIII/MPR/1998  tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978  tentang  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara  (selanjutnya  disebut  “TAP  MPR  Nomor  XVIII/MPR/1998  dirasa  telah mempengaruhi sebagian masyarakat mengenai Pancasila.
Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999 tentang Badan Pengembangan Kehidupan  Bernegara  menegaskan  mencabut  Keppres  Nomor  10/1979  dan membentuk  Badan  Pengembangan  Kehidupan  Bernegara  sebagai  upaya  untuk kembali mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sejarah mencatat lembaga ini tidak terlihat kiprahnya hingga kini. Sejalan dengan pergerakan politik, Pemerintah pada saat itu belum mengaktifkan lembaga baru pengganti BP7, meskipun  telah  ada  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor V/MPR/2000  tentang  Pemantapan  Persatuan  dan  Kesatuan  Nasional,  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  VI/MPR/2001  tentang  Etika  Kehidupan Berbangsa, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
Pada  era  kepemimpinan  Presiden  Abdurrahman  Wahid,  upaya  revitalisasi Pancasila  tampak  dalam  mempertahankan  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945. Pada  masa  ini,  Pemerintah  menghadapi  berbagai  tuntutan  untuk  mengubah konstitusi dari isi pembukaan hingga ketentuan dalam batang tubuh. Namun, empat perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah dilalui, Pancasila sebagai dasar negara yang tersirat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mampu dipertahankan dan menjadi pegangan dalam berkehidupan hingga saat ini.
Kepemimpinan  Presiden  Megawati  Soekarnoputri  yang  menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid pada 2001 upaya pengejewantahan Pancasila tersurat dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang- undangan  (selanjutnya  disebut  “UU  Nomor  10/2004”).  Upaya  ini dilakukan untuk kembali menegaskan dan memantapkan bahwa negara Indonesia adalah  negara  hukum  yang  setiap  peraturan  dan  kebijakan  berlandaskan  pada Pancasila.  Ini  dikukuhkan  dalam  Pasal  2  UU  Nomor  10/2004  yang  menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.
Selanjutnya,  kepemimpinan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono, pembinaan  ideologi  Pancasila  tampak  dalam  amanat  pendidikan  politik  kepada partai  politik  melalui  revisi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik  (selanjutnya  disebut  “UU  Nomor  2/2011”).  Partai  politik  diwajibkan melakukan pendalaman "empat pilar berbangsa dan bernegara", salah satunya adalah Pancasila  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  34  ayat  (3b)  huruf  a  UU  Nomor  2/2011. Artinya,  sasaran  pendidikan  Pancasila  tidak  menjangkau  secara  luas  dan  bersifat eksklusif.
Namun, keberadaan frasa "empat pilar berbangsa dan bernegara", digugat pada 2013 dari berbagai kelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan tersebut  diputuskan  bahwa  frasa  tersebut  bertentangan  dengan  UUD  NRI  Tahun 1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Selain  itu,  mendudukkan Pancasila sama dan sederajat dengan pilar yang lain akan menimbulkan kekacauan epistimologis,  ontologis,  dan  aksiologis  (Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 100/PUU-XI/2014. Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi.
Dari perjalanan sejarah pembinaan ideologi Pancasila di atas, dapat terlihat bahwa belum  ada  titik  jelas  pembinaan  ideologi  Pancasila  yang  konsisten.  Pembinaan  ideologi Pancasila seperti siklus dari bentuk kebijakan dan lembaga. Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan  teori  kelembagaan,  maka  dirasa  perlu  untuk  membentuk  lembaga pembinaan ideologi Pancasila yang dibentuk oleh undang-undang.
Berangkat dari kerangka pemikiran di atas, Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden  dan  Wakil  Presiden,  serta  berpedoman  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  menegaskan  bahwa  jalan  perubahan  adalah  jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD NRI  Tahun  1945.  Sasaran  pembangunan  jangka  menengah  tahun  2020-2024  adalah mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  mandiri,  maju,  adil,  dan  makmur  melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun salah satu dari agenda pembangunan tersebut adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Upaya  dalam  pengejawantahan  revolusi  mental  dan  pembangunan  kebudayaan  di atas dengan menerbitkan Perpres Nomor 7/2018 tertanggal 28 Februari 2018. Berdirinya BPIP merupakan momentum yang sangat tepat dalam mengatasi krisis ideologi yang telah disebutkan  dalam  bab  pendahuluan  di  atas  dan  memiliki  semangat  pembinaan  ideologi Pancasila  dalam  proses  perumusan  kebijakan.  Dengan  demikian,  akan  lahir  kepedulian bersama rakyat Indonesia untuk menumbuhkan gerakan kembali kepada Pancasila secara intensif,  masif,  dan  sistematis.  BPIP  yang  berpayung  peraturan  presiden,  berangkat  dari inisiatif  Presiden  pada  tahun  2017.  Artinya,  BPIP  termasuk  organ  konstitusi  kategori lembaga  negara  yang  sumber  kewenangannya  berasal  dari  regulator  atau  pembentuk peraturan di bawah undang-undang.
Mengingat  Pemerintahan  Indonesia  berciri  sistem  presidensil,  maka  menguatkan posisi  BPIP  sebagai  lembaga  negara  yang  dibentuk  oleh  undang-undang  menjadi  upaya dalam  menciptakan  permanensi  pembinaan  ideologi  Pancasila  dari  sisi  kelembagaan. Penguatan  posisi  lembaga  ini  tentu  lahir  dari  kebijakan  legislatif  yang  merupakan representasi  rakyat  Indonesia  selain  dari  kebijakan  eksekutif.  Dengan  demikian  BPIP mendapat  pengakuan  oleh  undang-undang  dan  kewenangan  dalam  pembinaan  ideologi Pancasila lebih kuat.
Selain itu, berdasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas, BPIP yang dibentuk oleh undang-undang  akan  membentuk  kesatuan  langkah  pembinaan  ideologi  Pancasila  oleh kementerian  dan  lembaga  negara.  Proses  pembinaan  ideologi  Pancasila  terkoordinasi dengan  BPIP  sebagai  sektor  pengampu  ( leading  sector).  Sebab,  penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila sebelumnya telah banyak dilakukan oleh kementerian atau lembaga dalam program penguatan Pancasila dan bersifat sektoral.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisa  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  yaitu pertama,  politik  hukum  pembinaan  ideologi  Pancasila  dinilai  belum sempurna.  Ketidaksempurnaan  ini  ditemukan  dalam  perjalanan  negara  Republik Indonesia  dari  masa  awal  kemerdekaan,  sebelum  reformasi,  dan  pasca  reformasi. Pembinaan  ideologi  Pancasila  tidak  konsisten  dilaksanakan  dari  bentuk  kebijakan  dan lembaga. Oleh karena itu, kelembagaan pembinaan ideologi Pancasila yang dibentuk oleh undang-undang dinilai tepat dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila di tingkat pusat maupun  di tingkat  daerah. Kedua, penguatan kelembagaan BPIP melalui undang- undang  dinilai  tepat  berdasarkan  prinsip  efisiensi  dan  efektifitas.  Birokrasi  moderen dituntut untuk perampingan birokrasi ( slimming down beareucracies) yang menempatkan pelayanan  dan  regulasi  bergerak  dalam  satu  pintu.  Dalam  hal  ini  BPIP  menjadi  sektor pengampu ( leading sector) dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sunggono. (2001). Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta.
Direktorat  Analisis  dan  Penyelarasan  Kedeputian  Bidang  Hukum,  Advokasi  dan Pengawasan  Regulasi.  (2002). Laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Layanan Analisis dan Penyelarasan Tahun 2022, Jakarta.
Frans Magnis Suseno. (2016). Etika Politik Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Hans Kelsen. (2008). Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Rineke Cipta, Bandung.
Jimly  Asshiddiqie.  (2012). Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Bandung.
Jimly Asshiddiqie. (2015) Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan, Sinar Grafika, Bandung.
Syaiful Arif. (2016). Falsafah Kebudayaan Pancasila, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Taufik  Kiemas.  (2012). Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara  sebagai Sumber Moralitas dan Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  100/PUU-XI/2014  Perihal  Pengujian  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peter  Mahmud  Marzuki.  (2015). Penelitian  Hukum,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Unit  Kerja  Presiden  Pembinaan Ideologi Pancasila
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024
Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia.  (1988). Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia  28  Mei  1945-22  Agustus  1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.