## PENDAPAT AL-SYAFI’I TENTANG FASAKH PERKAWINAN KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH

## Muhamad Mas’ud
Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang mmasud@unis.ac.id Eni Suhaeni
Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang suhaeni@unis.ac.id
Rosbandi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang rosbandi@unis.ac.id

## ABSTRACT
Marriage  is  a  contract  that  gives  rise  to  the  ability  to  associate  between  men  and women  in  the  demands  of  the  human  instinct  in  life,  and  makes  for  both  parties reciprocally  rights  and  obligations.  But  in  certain  circumstances  there  are  things that result in the breaking of the marriage bond. The breakup of the marriage exists in  several  forms,  one  of  the  forms  being  fasakh.  The  breakup  of  the  marriage  with this fasakh brought the consequence of not eliminating the obligation to provide for his children. Point of issue What are the reasons al-Shafi'i argues that a wife has the right to file a fasakh suit for a husband who is unable to provide a living, What is the legal  basis  used  by  al-Shafi'i,  that  a  wife  has  the  right  to  file  a  fasakh  suit  for  a husband  who  is  unable  to  provide  a  living,  What  is  the  Istinbath  al-Ahkam  method used by al-Shafi'i. The purpose of  the study is to find out  al-Shafi'i's reasons  that a wife has the right to file a marriage fasakh lawsuit for a husband who is unable to provide a living, to know the basis of hu kum used by al-Shafi'i about the marriage fasakh  lawsuit  for  a  husband  who  is  unable  to  provide  a  living,  to  find  out  the Istinbath  Al-Ahkam  method  used  by  al-Shafi'i.  The  research  method  used  is  the content analysis  method  because it intends to  express  al-Shafi'i's opinion contained in his books. The data sources in this study were obtained from primary data sources and secondary data sources. The primary source of data is al-Shafi'i's book "Al-um". While the secondary data are other books or books related to the research problem.
Keyword: fasakh marriage, living, al-Shafi'i

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  suatu bentuk  ikatan  yang  suci  dan  kokoh yang didahului oleh akad nikah antara pasangan  suami  istri  yang  bertujuan untuk  membentuk  rumah  tangga  yang sakinah, mawadah dan rahmah .
Dalam  al-Qur’an  surat  al-Rum ayat 21 dinyatakan:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan  untukmu  istri-istri dari  jenismu  sendiri,  supaya kamu  cenderung  dan  merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya  diantaramu  rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada  yang  demikian  itu  benar- benar  terdapat  tanda-tanda  bagi kaum  yang  berfikir    (Soenardjo dkk., 1971: 644).
Adapun tujuan perkawinan menurut  agama  Islam  sebagaimana dikutip  oleh  Rahman  Ghazali  (2003: 22)  adalah  untuk  memenuhi  petunjuk agama  dalam  rangka  mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan  hak  dan  kewajiban anggota  keluarga;  sejahtera  artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan  terpenuhinya  keperluan hidup  lahir  dan  batinnya,  sehingga timbullah  kebahagiaan,  yakni  kasih sayang antar anggota keluarga.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka  untuk  terciptanya  tujuan  yang mulia,  dibutuhkan  suami  yang  saling memahami,
mengetahui dan melaksanakan  hak-hak  dan  kewajiban masing-masing. Suami sebagai pemimpin/kepala  bagi  istri  dan  anak- anaknya dan istri sebagai  pendamping suaminya,
sehingga sakinah,
mawaddah dan rahmah dapat dirasakannya dalam keluarga.
Namun dalam praktiknya, suami  yang  diharapkan  oleh  istrinya sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab dan dapat memenuhi kebutuhan istri dan anaknya,  terkadang  ia  tidak  mampu melaksanakan  kewajibannya,  maka dalam keadaan seperti ini istri mengalami goncangan jiwa dan dihadapkan pada dua pilihan, bersabar atas  ketidak  mampuan  seorang  suami dalam  memberi  nafkah  kepada  istri dan  anak-anaknya  atau  mengajukan gugatan fasakh perkawinan ke
Pengadilan  Agama  agar  ia  dapat bercerai dengan suaminya, agar si istri dapat  menikah  lagi  dengan  laki-laki lain sehingga dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.
Djaman Nur (1993: 171) menyatakan untuk menyelesaikan persoalan  yang  dihadapi  oleh  seorang istri  dari  kesulitan  tersebut,  tentunya membutuhkan pemecahan kepada kemaslahatan  untuk  kedua  belah pihak.  Tidak  memberi  nafkah  kepada istri  atau  menelantarkan  istri  tanpa memberinya nafkah serta tidak menceraikannya adalah perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan  istri,  yang  berarti pula menimbulkan kemadharatan baginya.
Berkenaan dengan akar permasalahan  di  atas,  menurut  al-
Syafi’i dalam kitab Al-Umm (t.th: 101) mengatakan:
ِهِتَأ َرْما َةَقَفَن َدَج َو اَذِإ َو
اَذِإ َو اَمُهَنْيَب  ْق َرْفُي ْمَل  ٍم ْوَيِب اًم ْوَي َةَأ ْرَملْا  ْعَنْمَي َلا َو  ٍثَلاَث  ْنِم  َرَثْكَأ  ْلَّجَؤُي  ْمَل اَهْد ِجَي  ْمَل ْد ِجَي ْمَل  ْنِإَف َلَأْسَت  ْوَأ َلَمْعَتَف َج ُرْخَت  ْنَأ  ْنِم ِثَلاَثلا ىِف ْااَذَه ىِف  ْتَف ِص ُو اَمَك  ْت َرِِّيُخ اَهَتَقَفَن ُد ِجَي َناَك  ْنِإَف ِل ْوَقل ْتَضَم اَذِإ  ْت َرِِّيُخ اًم ْوَي  ُز ْوُعَي َو اًم ْوَي ٍثَلاَث َدْعَب اَهَتَقَفَن ِةَقَفَنلِل  ْتَف ِص ُو  اَم  ِلَقَأِب  اَهِتَقَفَن  ىَلَع  ْرِدْقَي  ْمَلَف  ٌثَلاَث
:ص ,ملأا(  ِل ْوَقْلااَذَه ىِف  ْت َرِِّيُخ  ِرَتْقُمْلا ىَلَع
101
, )ثلاثلا ءزجلا
“…  dan  jika  suami  memenuhi nafkah istri untuk sehari semalam,  maka  tidak  terjadi perpisahan  keduanya,  dan  jika tidak terpenuhi maka tidak diberi tangguh  lebih  dari  tiga  hari  dan suami  tidak  boleh  melarang istrinya keluar untuk bekerja dan mencari  kebutuhannya  dalam waktu  tiga  hari.  Lalu  apabila suami tidak bisa memberi nafkah kepada  istrinya  maka  si  istri diberi  pilihan  sebagaimana  yang saya sebutkan dan sifatkan dalam pendapat  ini,  kemudian  ternyata si suami mendapatkan nafkahnya sesudah tiga hari, sehari kemudian suami tidak mendapatkan  nafkah,  maka  istri diberi  pilihan  jika  telah  lewat tiga  hari  suami  tidak  bisa memenuhi  ukuran  minimal  yang saya  sebutkan  untuk  nafkah istrinya. Bagi suami yang miskin diberi  pilihan  dalam  pendapat ini” (al-Syafi’i, 2002: 101).
Maksud  dari  isi  kandungan tersebut    dalam  kitab al-Fiqh  ‘ala Madzahib  al-Arba’ah (t.th:  582)  al- Syafi’i  menjelaskan:  “Apabila  dalam tempo  tiga  hari  seorang  suami  tidak mampu  menafkahi  istrinya,  maka  istri boleh khiyar atau  memilih  antara bertahan  dengannya  atau  berpisah. Suami  tidak  boleh  melarang  istrinya untuk  bekerja  atau  meminta-minta dalam  tempo  tiga  hari  tersebut  agar terpenuhi kebutuhannya”.
Selanjutnya al-Syafi’i menambahkan:  bahwa  yang  dimaksud di sini adalah jika suami tidak mampu memberi  nafkah  dalam  hal  sandang, pangan,  dan  papan  maka  istri  boleh
mengajukan  gugatan  fasakh  (Abdul Rahman al-Jaziri, t.th: 582).
Rahman  Ghazaly  (2003:  273) menyatakan  masa  pelaksanaan  fasakh perkawinan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama diantaranya: al-Syafi’i berkata: “Harus menunggu  selama  tiga  hari”.  Sedang Malik  bin  Anas  mengatakan:  “Harus menunggu  selama  satu  bulan”.  Dan Ahmad  bin  Hanbali  mengatakan: “Harus menunggu selama satu tahun”. Supaya penelitian ini tidak melebar ke mana-mana dan fokus terhadap permasalahan  di  atas  maka  penulis membatasi bahasannya hanya pendapat al-Syafi’i yang akan digunakan sebagai pembahasan ini.
Berpijak  pada  pendapat  al- Syafi’i  sebagaimana  diungkap  di  atas, yang  menarik  bagi  penulis  adalah  apa alasan-alasan  al-Syafi’i  berpendapat bahwa  istri  boleh  mengajukan khiyar fasakh antara  tetap  bersama  suaminya atau  bercerai  bilamana  suami  tidak mampu  memberi  nafkah  dalam  tempo tiga  hari  kepadanya,  dan  di  samping itu  suami  tidak  berwenang  melarang istrinya  untuk  bekerja  atau  meminta- minta  demi  kebutuhannya,  berikut dasar hukumnya, dan metode istinbath al-hukmi yang digunakannya.

## B. Metode
1. Metode Penelitian Metode penelitian yang
digunakan    adalah  metode  analisis  isi (content  analysis) karena  bermaksud untuk  mengungkapkan  pendapat  al- Syafi’i  yang  termuat  dalam  kitab- kitabnya.
2. Sumber Data Sumber  data  dalam  penelitian
ini  diperoleh  dari  sumber  data  primer dan  sumber  data  sekunder.  Sumber data  primer  adalah  kitab “Al-Umm” karya al-Syafi’i. sedangkan  data
sekunder  adalah  kitab-kitab  lain  atau buku-buku yang terkait dengan masalah  penelitian.  Sumber  data  yang digunakan berkaitan dengan:
1) data  tentang  alasan-alasan  al- Syafi’i  berpendapat  si  istri  berhak mengajukan  gugatan  fasakh  bagi suami yang tidak memberi nafkah,
2) data tentang dasar hukumnya,
3) data  tentang  metode istinbath  al- hukmi yang digunakan al-Syafi’i
3. Pengumpulan Data Pengumpulan  data  digali  dari sumber  kepustakaan,  pengumpulan tersebut  dilakukan  melalui  beberapa tahap sebagai berikut:
1. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan  lainnya  yang  akan  dipilih sebagai sumber data, yang memuat perkembangan peradilan yang telah  ditentukan  sebagai  fokus penelitian.
2. Memilih  bahan  pustaka  tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni dokumen perkembangan peradilan yang dijadikan  subyek  penelitian.  Di samping itu, dilengkapi oleh sumber data sekunder  yakni bahan pustaka  dan  bahan  lain  yang menunjang sumber data primer.
3. Membaca  bahan  pustaka  yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya.
4. Mencatat  isi  bahan  pustaka  yang berhubungan  dengan  pertanyaan penelitian.  Pencatatan  dilakukan sebagaimana  yang  tertulis  dalam bahan  pustaka  yang  dibaca,  dan menghindarkan pencatatan berdasarkan  kesimpulan  peneliti. Catatan  hasil  bacaan  itu  ditulis secara jelas dalam lembaran
khusus  yang  digunakan  dalam penelitian.
5. Apabila bahan pustaka itu berbahasa asing dilakukan
penerjemahan isi  catatan ke dalam bahasa Indonesia.
6. Menyarikan  isi  catatan  yang  telah diterjemahkan  menurut  kosa  kata dan  gaya  bahasa  yang  digunakan oleh peneliti.
7. Mengklasifikasikan  data  dari  sari tulisan  dengan  merujuk  kepada pertanyaan  penelitian.  Hal  itu dilakukan  melalui  seleksi  terhadap sari  tulisan  yang  sudah  disusun, mana  yang  akan  digunakan  dan mana  yang  tidak  akan  digunakan. Kemudian,  mana  yang  dipandang pokok,  dan  mana  yang  dipandang penting dan penunjang.
8. Berdasarkan  hasil  klasifikasi  data itu,  dilakukan  klasifikasi  yang lebih khusus, yakni subkelas data.
9. Masing-masing kelas dan subkelas data diberi kode, kemudian ditabulasi,  sehingga  tampak  relasi antar subkelas data yang mencerminkan suatu kesatuan pemikiran  yang  kohesif  (Adaptasi dari  Cik  Hasan  Bisri,  2003:  223- 228).
4. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan data  yang  berkaitan  dengan  fasakh perkawinan menurut al-Syafi’i, kemudian data tersebut diklasifikasikan  dan  kemudian  ditarik kesimpulan untuk ditulis dalam penelitian ini.
Secara  umum  analisis  data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal.  Ia  ditujukan  untuk  memahami data  yang  terkumpul  dari  sumber, untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka
berpikir dalam penelitian ini.
Tahapan  analisis  data  diawali dengan  pengumpulan  data,  teknis pengumpulan  datanya  adalah  sebagai berikut: a) Data  yang  telah  terkumpul diedit  dan  diseleksi  sesuai dengan ragam pengumpulan  data  (kajian bahan pustaka), ragam sumber  (bahan  pustaka), dan pendekatan yang digunakan (kerangka berpikir),  untuk  menjawab pertanyaan  penelitian  yang terkandung  dalam  fokus penelitian.  Oleh  karena  itu, terjadi reduksi data sehingga  diperoleh  data halus.  Dalam  proses  itu, dilakukan konfirmasi dengan sumber data melalu bahan pustaka; b) Berdasarka hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan klasifikasi  data:  kelas  data dan  subkelas  data.  Hal  itu dilakukan  dengan  merujuk kepada pertanyaan penelitian  dan  unsur-unsur yang  terkandung  dalam fokus penelitian. c) Selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan historis. d) Berdasarkan  hasil  kerja pada  tahapan  ketiga  dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan  hal  itu,  dapat ditarik kesimpulan internal, yang di dalamnya terkandung  data  baru  atau temuan  penelitian.  Dalam proses itu dilakukan konfirmasi  dengan  sumber data  dan  sumber  lainnya berupa kepustakaan. e) Menghubungkan  apa  yang ditemukan dalam penelitian ini  dengan  hasil  penelitian tentang  fokus  serupa,  yang pernah  dilakukan  dalam konteks  yang  sama  atau berbeda sebagaimana dapat ditemukan  dalam  tinjauan pustaka.  Berdasarkan  hal itu, dapat ditarik kesimpulan makro dari penelitian tersebut.

## C. HASIL PEMBAHASAN
1. Pengertian Fasakh dalam Perkawinan Hukum Islam merupakan istilah khas  di  Indonesia  sebagai  terjemahan dari al-Fiqh  al-Islamy atau  dalam keadaan  konteks  tertentu  dari as- Syari’ah al-Islamiyah ,  yang kemudian pada  penjabarannya  disebut  istilah fiqh.  Pada  dimensi  lain  penyebutan hukum  Islam  selalu  dihubungkan dengan  legalitas  formal  suatu  negara, baik  yang sudah terdapat dalam  kitab- kitab  fiqh  maupun  yang  belum. Kedudukan  fiqh  Islam  bukan  lagi sebagai  hukum  Islam in abstracto (pada  tataran  fatwa  atau  doktrin) melainkan  sudah  menjadi  hukum Islam in  concreto (pada  tataran aplikasi  atau  pembumian).  Sebab, secara formal sudah dinyatakan berlaku  sebagai  hukum  positif,  yaitu aturan  yang  mengikat  dalam  suatu negara. Berdasarkan penjelasan tersebut Hasbi Ashshiddiqy mendefinisikan  hukum  Islam  sebagai koleksi  daya  upaya  para  ahli  hukum untuk  menerapkan  syari’at  atas kebutuhan masyarakat (Zainuddin Ali, 2006: 2-3).
Hukum Islam yang telah diformalkan diantaranya adalah
hukum  perkawinan  yang  diatur  dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Di dalam
Undang-undang  tersebut  diatur  pula mengenai fasakh dalam perkawinan.
Berbicara mengenai fasakh maka tidak terlepas dari hak fasakh itu sendiri,  karena  fasakh  itu  merupakan suatu  bentuk  dari  adanya  perceraian antara  suami  istri.  Pada  dasarnya fasakh  adalah  milik  suami  istri  cuma pada  pelaksanaannya  fasakh  sering dilakukan oleh pihak istri, itu dikarenakan pihak suami sudah memiliki  hak  talak  yang  telah  diatur dalam agama.
Adapun  pengertian  fasakh  yaitu sebagai berikut:
Moch. Anwar (1991: 73)
menyatakan bahwa:
Fasakh  menurut  bahasa  ialah batal  atau  rusak.  Sedangkan  menurut istilah  ilmu  fiqh,  fasakh  adalah pembatalan/pemutusan  nikah  dengan keputusan  hakim  atau  muhakam.
Maksudnya yaitu pemutusan
hubungan perkawinan oleh hakim atas permintaan  suami  atau  istri  atau kedua-duanya,  akibat  timbulnya  hal- hal  yang dirasakan berat  oleh masing- masing  atau  salah  satu  pihak  suami istri  secara  wajar  dan  tidak  dapat mencapai tujuan perkawinan.
Selanjutnya,  fasakh  menurut Amir  Syarifuddin  (2005:  242)  berasal dari  bahasa  Arab  dari  akar  kata fa-sa- kha yang  secara  etimologi  berarti membatalkan.  Bila  dihubungkan  kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.
Sedangkan  secara  terminologis fasakh  adalah  pembatalan  ikatan perkawinan  oleh  Pengadilan  Agama berdasarkan  tuntutan  istri  atau  suami yang  dapat  dibenarkan  Pengadilan Agama  atau  karena  perkawinan  yang
telah  terlanjur  menyalahi  hukum perkawinan.
Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari fasakh , yaitu:
Pertama:  kata  “pembatalan” mengandung arti bahwa faskah mengakhiri  berlakunya  suatu  yang terjadi  sebelumnya.  Hal  ini  berbeda dengan  kata  “pencegahan”  yang berarti  tidak  bolehnya  berlangsung sesuatu sebelum perbuatan dilaksanakan. Kedua: kata “ikatan perkawinan”  yang  mengandung  arti bahwa  yang  dinyatakan  tidak  boleh berlangsung  untuk  selanjutnya  itu adalah  ikatan  perkawinan  dan  tidak terhadap yang lainnya.
Ketiga: kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau  tempat  dilakukannya  pembatalan perkawinan itu adalah lembaga peradilan  yang  dalam  hal  ini  adalah Pengadilan  Agama,  bukan  ditempat lain.  Hal  ini  berbeda  dengan  putusnya perkawinan dengan talak yang menurut  sebagian  ulama  fiqh  tidak mesti dilakukan di Pengadilan Agama.
Keempat : kata  “berdasarkan tuntutan  istri  atau  suami  yang  dapat dibenarkan  oleh  Pengadilan  Agama atau  karena  perkawinan  atau  karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum
perkawinan”.
Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya fasakh ,  yaitu  pengaduan pihak  istri  atau  suamiyang  dapat dibenarkan  dan/atau  perkawinan  yang telah  berlangsung  ketahuan  kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan.
Pengertian  fasakh  lain  juga dapat dikemukakan oleh Kamal Mukhtar (1993: 212) yang
menyatakan  bahwa  fasakh  berarti “mencabut” atau
“menghapus”.
Maksudnya  ialah:  perceraian  yang disebabkan  oleh  timbulnya  hal-hal yang  dianggap  berat  oleh  suami  atau istri  atau  keduanya  sehingga  mereka tidak  sanggup  untuk  melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.
Tujuan  perkawinan  menurut agama  Islam  ialah  untuk  memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan  keluarga  yang  harmonis, sejahtera  dan  bahagia.  Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban  anggota  keluarga;  sejahtera artinya  terciptanya  ketenangan  lahir dan  batin  disebabkan  terpenuhinya keperluan  hidup  lahir  dan  batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih  sayang  antar  anggota  keluarga (Abd, Rahman Ghazaly, 2003: 22).
Perkawinan  yang  dilaksanakan oleh  suami  dan  istri  seharusnya melahirkan  rahmat  dan  kasih  sayang. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya,  tidak  sedikit  orang  yang telah melaksanakan perkawinan
mendapatkan  laknat  dan  permusuhan.
Dan  juga  nikah  yang  seharusnya melahirkan  kehidupan  yang sakinah, mawaddah, dan rahmat ,  tetapi  tidak sedikit  pula orang  yang  melaksanakan perkawinan  mendapat  keresahan  dan penderitaan.
Berdasarkan    pendapat  para ahli  di  atas,  selanjutnya  peneliti menyimpulkan  bahwa  fasakh  adalah pembatalan ikatan perkawinan melalui kuasa qadi’/hakim dengan sebab-sebab tertentu  tanpa  ucapan  talak.  Kedua pasangan  suami  istri  tidak  sanggup lagi  untuk  meneruskan  perkawinan, dan  sekiranya  diteruskan  juga  akan menyebabkan keruntuhan rumah tangga.
Dasar pokok dari hukum fasakh di atas ialah seorang atau kedua suami  istri  merasa  dirugikan  oleh pihak  yang  lain  dalam  perkawinannya karena  ia  tidak  memperoleh  hak-hak yang  telah  ditentukan  oleh  syara’ sebagai  seorang  suami  atau  sebagai seorang  istri.  Akibatnya  salah  seorang atau  kedua  suami  istri  itu  tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau kalaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan  kehidupan  rumah  tangga diduga  akan  bertambah  buruk,  pihak yang  dirugikan  bertambah  buruk keadaannya, sedang Allah tidak
menginginkan terjadinya keadaan yang demikian. Perceraian dalam bentuk fasakh  termasuk  perceraian  dengan proses  peradilan.  Hakimlah  yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Meskipun suami istri  rela  dengan  fasakh  perkawinan tanpa  melalui  hakim  (pengadilan), tetap  tidak  sah  (Bakhry  Satha’,  t.th. III: 337).
Pihak penggugat dalam perkara fasakh  karena  suami  tidak  mampu memberi  nafkah  haruslah  mempunyai alat-alat  bukti  yang  lengkap  dan  alat- alat bukti dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan Hakim
didasarkan  kepada  kebenaran  alat-alat bukti  tersebut.  Dibanding  dengan perceraian  dengan  proses  pengadilan yang  lain,  maka  alat-alat  bukti  dalam perkara fasakh sifatnya lebih nyata dan jelas.  Misalnya  dalam  hal  salah seorang dari Suami istri yang impotent,  maka  surat  keterangan dokter  dapat  dijadikan  salah  satu  dari alat-alat bukti yang diajukan.
Demikian  pula  hal-nya  alat-alat  bukti tentang  suami  yang  tidak  mampu
memberi nafkah, suami atau istri yang murtad dan sebagainya.

## 2. Dasar Hukum Fasakh
Hukum  Islam  telah  mengatur berbagai  permasalahan  yang  terjadi dalam kehidupan manusia, diantaranya mengenai  fasakh  dalam  perkawinan. Pada  dasarnya  fasakh  ialah  seorang atau salah satu dari suami istri  merasa dirugikan  oleh  pihak  yang  lain  dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara’ sebagai seorang suami  atau  sebagai  seorang  istri. Akibatnya  salah  seorang  atau  kedua suami  istri  itu  tidak  sanggup  lagi melanjutkan perkawinannya atau kalaupun  perkawinan  itu  dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga  akan  bertambah  buruk,  pihak yang  dirugikan  bertambah  buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang  demikian.  Sesuai  dengan  firman Allah  SWT.  Surat  al-Baqarah  ayat 231:
“Apabila  kamu  mentalak  istri- istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka  dengan  cara  yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka  dengan  cara  yang ma'ruf  (pula).  Janganlah  kamu rujuki  mereka  untuk  memberi kemudharatan,  karena  dengan demikian  kamu  menganiaya mereka.  Barangsiapa  berbuat demikian,  maka  sungguh  ia telah  berbuat  zalim  terhadap dirinya  sendiri…”  (Soenardjo dkk, 1971: 55).
Firman  Allah  di  atas,  al-Syafi’i berpendapat  bahwa  ayat  tersebut terdapat lafadz yang arti dan maksudnya:  janganlah  kamu  menahan mereka  dengan  maksud  memberi
kesengsaraan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, bahwa ayat ini  melarang  suami  menahan  istri dengan  maksud  untuk  menyakiti  dan memberi kesengsaraan sehingga menjadi madharat.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  kewajiban  suami adalah  memberikan  nafkah  kepada istrinya,  sedangkan  kewajiban  istri adalah menjaga kehormatannya.
Rasulullah SAW. Bersabda:
سر لاق هنع الله يضر ةريره يبا نع ىلص الله لو ىلع  قفني  ام  دجي  لا  لج  رلا  يف  ملسو  هيلع  الله )يقهيبلاو ينطق رادلا هاور( امهنيب قرفي هتأرما
“Dari  Abu  Hurairah  R.A  berkata  ia  : telah  bersabda  Rasulullah  SAW  “ tentang laki-laki yang tak memperoleh apa yang akan dinafkahkannya kepada Istrinya,  keduanya  boleh  bercerai” (H.R. Daruquthni dan Baihaqi).
Berdasarkan  dari  dasar  hukum di  atas,  maka  dalam  Undang-undang pun mengatur mengenai fasakh, hal ini dapat dilihat dalam pasal 75 Uundang- undang. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama,  yang  berbunyi: “fasakh  itu  boleh  dilakukan  apabila ada  sebab-sebab  syar’i  yang  mungkin merugikan  pihak  perempuan  antara lain:
a) perkawinan yang dilakukan oleh  wali  dengan  laki-laki yang
unnah (impotent/lemah syahwat). b) perkawinan yang dilakukan oleh  wali  dengan  laki-laki yang  menderita  penyakit menular, umpamanya spilis dan lain-lain.
c) perkawinan yang dilakukan oleh  wali  dengan  laki-laki yang bukan jodohnya,
misalnya dengan tidak
merdeka atau penzina dengan  orang  yang  masih terpelihara dan sebagainya. d) suami tidak mau mendatangi  istrinya,  dan belanja tak pula dikirimkan olehnya,  sedang  istrinya tidak rela. Kemudian  untuk  melakukan perceraian
harus ada alasan, diantaranya:
a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan, pasal  39  (2)  berbunyi:  untuk melakukan  perceraian  harus  ada cukup  alasan,  bahwa  antara  suami istri  tidak  akan  dapat  hidup  rukun sebagai suami istri.
b. Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor  9  Tahun  1975,  pasal  16 berbunyi: pengadilan hanya memutuskan  mengadakan  sidang pengadilan  untuk  menyaksikan perceraian  yang  dimaksud  dalam pasal  14  apabila  memang  terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 peraturan  pemerintah  ini,  dan pengadilan berpendapat antara
suami  istri  yang  bersangkutan tidak  mungkin  lagi  didamaikan untuk  hidup  rukun  lagi  dalam rumah  tangga.  Pasal  19  berbunyi: perceraian  dapat  terjadi  dengan alasan atau beberapa alasan.
c. Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) pasal 19 berbunyi: perceraian  dapat  terjadi  karena alasan atau alasan-alasan.
Peraturan perundang-undang di atas, sudah cukup jelas kalau dihubungkan  dengan  masalah  fasakh karena  seorang  suami  tidak  mampu memberikan  nafkah  kepada  istrinya maka  istri  boleh  mengajukan  gugatan fasakh  atau  mengadakan  cerai  gugat
dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighat taklik talak. Seperti yang  sudah  diatur  dalam  KHI,  pasal 116  (g).  yang  berbunyi:  perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan.
Suami  melanggar  taklik  talak dapat  pula  dijadikan  alsan  perceraian. Bunyi taklik talak yaitu:
Sewaktu-waktu saya:
1. meninggalkan  istri  saya  tersebut dua tahun berturut-turut.
2. atau  saya  tidak  memberi  nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu.
4. atau  saya  membiarkan  (tidak memperdulikan)  istri  saya  itu enam bulan lamanya.
Kemudian istri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada
Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan, dan istri saya itu membayar  uang  sebesar  Rp.  1000 (seribu rupiah) sebagai iwadl
(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah  talak  saya  satu  kepadanya. Kepada  pengadilan  saya  kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan  Mesjid  (BKM)  pusat untuk keperluan ibadah sosial.
Berdasarkan  dasar  hukum  di atas,  maka  terjadinya  cerai  gugat tersebut dengan alasan suami melalaikan  kewajibannya,  hal  ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun  1974  pasal  34  yang  berbunyi sebagai berikut:
1) Suami  wajib  melindungi  istrinya dan  memberikan  segala  sesuatu
keperluan  hidup  berumah  tangga sesuai dengan kemampuannya.
2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3) Jika  suami  atau  istri  melalaikan kewajibannya masing-masing
dapat  mengajukan  gugatan  kepada pengadilan.
Menurut  KHI  pasal  77,  juga mengatakan, bahwa:
1) Suami  istri  memikul  kewajiban yang  luhur  untuk  menegakkan rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan rahmah yang menjadi  sendi  dasar  dari  susunan masyarakat.
2) Suami  istri  saling  cinta  mencintai, hormat  menghormati,  setia  dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
3) Suami  istri  memikul  kewajiban untuk  mengasuh  dan  memelihara anak-anak  mereka,  baik  mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4) Suami  istri  wajib  memelihara kehormatannya.
5) Jika  suami  atau  istri  melalaikan kewajibannya, masing-masing
dapat  mengajukan  gugatan  kepada pengadilan agama.
Adapun mengenai tempat mengajukan cerai gugatan, yaitu diatur dalam  Undang-undang  Nomor  7
Tahun 1989, pasal 73 yang berbunyi:
1) Gugatan perceraian harus diajukan oleh  isteri  atau  kuasanya  kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan  tempat  kediaman bersama tanpa izin penggugat. 2) Dalam  hal  penggugat  bertempat kediaman  di  luar  negeri,  gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3) Dalam  penggugat  dan  tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka  gugatan  kepada  pengadilan yang  daerah  hukumnya  meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama jakarta pusat. Dalam  KHI  Pasal  132  juga mengatakan: “gugatan perceraian diajukan  oleh  isteri  atau  kuasanya pada  pengadilan  agama,  yang  daerah hukumnya  mewilayahi  tempat  tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.
Peraturan  perundang-undang  di atas  menjelaskan,  bahwa  perkawinan itu  boleh  difasakhkan  ketika  ada sesuatu  hal  yang  tidak  diingginkan antara  keduanya  yaitu  suami  dan  istri. Kemudian  apabila    suami  sudah melalaikan kewajibannya dengan alasan suami sudah tidak sanggup lagi memberikan  pada  istri  nafkah  yang cukup. Karena pada saat itu kemadharatan  sudah  nampak  jelas maka  seorang  istri  boleh  mengajukan guagatan fasakhnya kepada pengadilan agama,  Umar  Mansyur  (2007:  99) menyatakan walaupun perempuan tidak  sanggup  memberikan  bukti mengenai  ketidak  mampuan  suami, boleh baginya memfasakh
perkawinannya dengan fasakh istiqlal.
3. Sebab-Sebab  Terjadinya  Fasakh dalam Perkawinan
Pada  asasnya  fasakh  adalah  hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan  lebih  banyak  dilakukan
oleh  pihak  istri  daripada  pihak  suami. Hal  ini  mungkin  disebabkan  karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan kepadanya. Dalam hal suami atau  istri  yang  pada  mereka  telah  ada alat-alat bukti untuk memfasakh perkawinan mereka, hakim tidak dapat menceraikan  mereka  selama  mereka rela  dengan  keadaan  yang  demikian dan  tidak  mengajukan  gugatannya. Kecuali alasan fasakh itu berhubungan dengan  hak  Allah,  seperti  karena suami  murtad,  perkawinan  antara orang-orang yang ada hubungan mahram,  karena  salah  satu  pihak menganiaya berat  pihak  yang lain dan sebagainya,  maka  hakim  sewaktu- waktu  dapat  memanggil  kedua  suami istri itu untuk diadili perkara mereka.
Lebih lanjut lagi Kamal Mukhtar  (1993:  213)  menyatakan  ada beberapa  alasan    yang  dapat  diajukan dalam  perkara  fasakh  diantaranya adalah  1)  Cacat;  2)  Suami  tidak memberi  nafkah;  3)  Meninggalkan tempat kediaman bersama;
4) Menganiaya  berat  5)  Salah  seorang dari  suami  atau  istri  melakukan  zina;
6) Murtad/ Keluar Islam; Dan 7) Salah satu pihak suami istri merasa dirugikan.
4. Proses  dan  Pelaksanaan  Fasakh dalam Perkawinan
Menurut Abd. Rahman Ghazaly
(2003:  149)  apabila  terdapat  hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas, dan  dibenarkan  syara’,  maka  untuk menetapkan  fasakh  tidak  diperlukan putusan pengadilan. Misalnya, terbukti bahwa  suami  istri  masih  saudara kandung, atau saudara sesusuan.
Akan  tetapi  jika  terjadi  hal-hal seperti  berikut,  maka  pelaksanaannya adalah:
a) jika  suami  tidak  memberi nafkah bukan karena kemiskinannya,  sedangkan hakim  telah  pula  memaksa dia  untuk  itu,  maka  dalam hal  ini  hendaklah  diadukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti  qadhi  nikah  di Pengadilan  Agama,  supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya, sebagaimana dijelaskan dalam suatu riwayat berikut yang  artinya:  “dari  Umar R.A.  bahwa  ia  pernah berkirim surat kepada pembesar-pembesar  tentara tentang laki-laki yang telah jauh  dari  istri-istri  mereka supaya pemimpin- pemimpin  itu  menangkap mereka, agar mereka mengirimkan  nafkah  atau menceraikan  istrinya.  Jika mereka telah menceraikannya  hendaklah mereka kirim semua nafkah yang telah mereka tahan”.
b) setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari, mulai dari hari istri itu mengadu. Jika masa perjanjian  itu  telah  habis, sedangkan  si  suami  tidak juga dapat menyelesaikannya,  barulah hakim memfasakhkan nikahnya.  Atau  dia  sendiri yang memfasakhkan di muka hakim setelah diizinkan olehnya. Rasulullah  SAW  bersabda:
“dari  Abu  Hurairah  RA.
Rasulullah  SAW  bersabda tentang laki-laki yang tidak
memperoleh apa yang akan dinafkahkannya kepada istrinya, bolehlah keduanya bercerai  (HR.  Daruquthni dan al-Baihaqi).
Kemudian  di  pertegas  lagi  oleh Bakhry  Satha  dalam  kitab I’anatut- Thalibin (t.th: 86)  yang  diterjemahkan oleh Moch Anwar (1991: 79) diantaranya sebagai berikut:
ْوَا ٍةَقَفَن  ِِّلَقَأِب اًقِئ َلا اًبْسَك َو ًلااَم  ُج ْو َّزلا  َرَسْعَا اَذِا ُهَّنِا ُهُتَج ْو َز  ْرِبْصَت  ْمَل َو  ٍءْط َو  َلْبَق  ٍِّبُج َو  ٍدْهَم  ْوَا  ٍة َوْسِك ص نيبلطلا ةناعا( .ُخْسَفْلا اَهَلَف 86
)عبار ءزج “Apabila suami mu’sir (miskin) untuk memberi nafkah harta dan tidak mempunyai  mata  pencaharian yang  layak  dengan  nafkah yang  paling  minimal,  atau dalam  hal  memberi  pakaian, maskawin dan impoten sebelum jima, sedangkan istrinya  tidak  sabar,  maka baginya boleh mengajukan gugatan fasakh”.
ُخْسَفْلا اَهَل َزاَج  ٌر ِضاَح ُهَل  َلاَم َلا َو ُه ُرَبَخ  َعَطَقْنا  ِنِاَف . ِراَسْعِلاْاِب ِه ِرَّذَعَتَك ِه ِرَبَخ ِعاَطِقْناِب اَهِب ِجا َو  َرُّذَعَت  َّنَ ِلا ص نيبلطلا ةناعا( 60 )عبار ءزج
“Apabila  berita  tentang  suaminya terputus  sedangkan  dia  (suami)  tidak meninggalkan  harta,  maka  bagi  pihak istri boleh mengajukan gugatan fasakh,  sebab  ia  mendapat  kesulitan dalam hak yang wajib baginya dengan putusnya  berita  itu,  seperti  kesulitan karena kemiskinan”.
Adapun  pelaksanaan  fasakh tidak  sah  kalau  tidak  berdasarkan keputusan hakim, sesuai dengan penjelasan di bawah ini:
ةناعا( ْذُفْنَي ْمَل  ٍمِكاَح  ِرْيَغ  ْنِم اَهِب ِخْسَفْلاِب اَيَضا َرَت  ْوَلَف ص نيبلطلا 336 ءزج 3 )
Meskipun suami istrirela
dengan  fasakh  nikah  tanpa  melalui hakim (pengadilan), tetap tidak syah. Menurut  al-Nawawi  (t.th.  II:
255)  bahwa  fasakh  disebabkan  cacat sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan sesudah melaporkan gugatan  melalui  hakim  dan  hakim menetapkan fasakhnya nikah di hadapannya.
2. Hikmah Fasakh dalam Perkawinan
Persengketaan dan perselisihan akan terjadi selama proses perkawinan dalam  masyarakat  karena  adanya berbagai  faktor  yang  langsung  dan tidak langsung yang mempengaruhinya. Faktor yang langsung  yaitu  disebabkan  karena antara  kedua  belah  pihak  tidak  bisa lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing.  Selanjutnya  faktor tidak  langsung  yang  mempengaruhi hubungan  perkawinan  antara  suami istri adalah putusnya tali persaudaraan.
Oleh sebab itu, fasakh menurut Islam  adalah  suatu  terapi,  suatu  obat sehingga kita harus memandang fasakh  sebagai  bagian  dari  solusi  dan tidak  dipandang  sebagai  bagian  dari problem.
Sebagai  suatu  obat,  fasakh hanya  diberikan  terhadap  penyakit yang  memang  memerlukannya  dan jangan  sekali-kali  diberikan  untuk sembarang  penyakit,  apalagi  tubuh yang  sehat.  Kita  mengetahui,  bahwa obat itu hakikatnya racun. Oleh karena itu,  pemberian  jenis  obat  yang  tidak sesuai akan menghasilkan konsekuensi yang  tidak  diharapkan.  Barulah  dia akan berguna manakala  memang jenis penyakit  itulah  yang  memerlukannya (Rahmat Hakim, 2001: 25)
Hikmah  dibolehkannya  fasakh itu  adalah  memberikan  kemaslahatan
kepada  umat  manusia  yang  telah  dan sedang  menempuh  hidup  berumah tangga.  Dalam  kehidupan  berumah tangga  mungkin  suami  istri  tidak mencapai  tujuan  perkawinan,  yaitu kehidupan sakinah , mawaddah ,    dan rahmah . Atau dalam masa perkawinannya itu ternyata suami istri tidak menghendaki
perkawinan, namun kenyataan telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan suami istri untuk keluar  dari  kemelut  itu  adalah  dengan jalan perceraian.
3. Dasar  Hukum  yang  Digunakan oleh al-Syafi'i
Ajaran Islam telah menetapkan sumber hukumnya dalam al-Quran dan al-Sunnah.  Adapun  sumber  hukum yang  digunakan  oleh  al-Syafi’i  selain al-Qur’an  dan  al-Sunnah,  al-Syafi’i juga  menggunakan  Ijma  dan  Ijtihad. al-Qur’an  dan  as-Sunnah  sebagai sumber utama ajaran Islam, sedangkan ijma  dan  ijtihad  sebagai  sumber pengembangan  dengan  mengunakan al-Ra’yu.
Adapun  dasar  hukum  yang digunakan  oleh  al-Syafi’i  mengenai istri  yang  boleh  mengajukan  gugatan fasakh  kepada  suami  yang  tidak mampu memberi nafkah adalah:
a. Al-Qur’an Surat al-Baqarah [2] ayat 233 “….dan kewajiban ayah memberi  Makan  dan  pakaian kepada  Para  ibu  dengan  cara ma'ruf.  seseorang  tidak  dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan  karena  anaknya dan seorang ayah karena anaknya…”(Soenardjo dkk,
2001: 57).
Al-Syafi’i menerangkan bahwa maksud  dari  lafadz al-mauludulahu adalah  ayah,  sedangkan al-rizq adalah makan secukupnya, adapun kiswah itu maksudnya adalah pakaian, sedangkan kata ma’ruf itu  sendiri  maksudnya adalah tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.
Berdasarkan penjelasan di atas, ayat  ini  menerangkan  salah  satu macam nafkah, yaitu orang yang harus memberikan  nafkah  wajib  di  samping memberi rezeki padanya. maka apabila istri  hidup  serumah  dengan  suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti: makan, pakaian, dan sebagainya,  maka  istri  tidak  berhak meminta  nafkahnya  dalam  jumlah tertentu  selama  suami  melaksanakan kewajibannya itu.
Jika  suami  bakhil  itu,  tidak memberikan  kepada  istrinya  dengan secukupnya  atau  tidak  memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang benar, maka  istri  berhak  menuntut  jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan
perumahan.
Dan hakim boleh
memutuskan  berapa  jumlah  nafkah yang  berhak  diterima  istri  serta mengharuskan  kepada  suami  untuk membayarnya  bila  tuduhan-tuduhan yang  dilontarkan  istri  kepadanya  itu ternyata  benar  (Sayyid  Sabiq,  2003: 85).
b.  Al-Qur’an  Surat  ath-Thalaq[65] ayat 6-7:
“Tempatkanlah  mereka  (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu  dan  janganlah kamu  menyusahkan  mereka untuk  menyempitkan  (hati) mereka. dan jika mereka
(isteri-isteri yang sudah ditalaq)  itu  sedang  hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka  bersalin,  Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu  untukmu  Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah  di  antara kamu  (segala  sesuatu)  dengan baik;  dan  jika  kamu  menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh  menyusukan  (anak  itu) untuknya.  Hendaklah  orang yang  mampu  memberi  nafkah menurut  kemampuannya.  dan orang yang disempitkan rezkinya  hendaklah  memberi nafkah dari harta yang diberikan  Allah  kepadanya. Allah  tidak  memikulkan  beban kepada  seseorang  melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.  Allah  kelak  akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Soenardjo dkk, 1989: 946).
Berdasarkan  ayat  di  atas,  al- Syafi’i  menerangkan  bahwa  dalam menetapkan  jumlah  nafkah  bukan diukur  dengan  jumlah  kebutuhan, tetapi  berdasarkan  syara’.  Harus  bisa membedakan  antara  suami  kaya  dan miskin.  Terhadap  masing-masingnya ditentukan  sesuai  dengan  petunjuk  al- Qur’an yang tidak menjelaskan jumlah
nafkah tertentu. Jadi untuk
menetapkan  jumlahnya  harus  dengan ijtihad.  Dan  sebagai  ukuran  nafkah yang  paling  dekat  yaitu  memberi makan  kafarat,  guna  untuk  menutup kelaparan (Sayyid Sabiq, 2004: 87).
Menurut al-Syafi’i, firman Allah  di  atas  terdapat  lafadz  yang  arti dan  maksudnya:  janganlah  kamu
menahan  mereka  dengan  maksud memberi kesengsaraan, karena dengan demikian  kamu  menganiaya  mereka, bahwa  ayat  ini  melarang  suami menahan  istri  dengan  maksud  untuk menyakiti  dan  memberi  kesengsaraan sehingga menjadi madharat.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya  yaitu pendapat  As-Syafi’i tentang  fasakh  nikah  karena  suami tidak  mampu  memberi  nafkah ,  maka pada bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan untuk dijadikan sebagian bahan
pertimbangan  dan  masukan  yang kontributif.  Adapun  secara  umum kesimpulan  yang  diambil  dari  hasil penelitian  merujuk  pada  perumusan masalah, maka disini dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Alasan  As-Syafi’i  bahwa  seorang istri  boleh  mengajukan  gugatan fasakh karena seorang suami tidak mampu  memberi  nafkah  adalah: 1).  bahwa  suami  mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada  isterinya,  berupa  sandang, pangan,  dan  papan  sesuai  dengan kemampuannya.  2).  Bahwa  istri juga  memiliki  hak  keadilan  untuk menuntut
suaminya bila menyengsarakan kehidupannya. Berkenaan  dengan  hal  itu  maka apabila suami tidak mampu memberikan nafkah, maka si  isteri merasa tersakiti atau dapat menyengsarakan dan
memadharatkan  keadaan  isteri  dan anaknya.  Dengan  kejadian  seperti itu  supaya  tidak  terus  menerus menderita  maka  si  isteri  boleh mengajukan  gugatan  fasakh  ke pengadilan.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh As-Syafi’i  tentang  seorang  isteri boleh mengajukan guagatan fasakh karena  suami  yang  tidak  mampu memberi  nafkah  adalah:  1).  al- Qur’an  diantaranya:  surat  2  ayat 231, 233 dan surat 65 ayat 6-7. 2). al-Hadist  diantaranya:  Riwayat Daruqutni,  Ibn  al-Musayyab  dan Ibn Majjah.
3. Metode  Istinbath  al-Hukmi  yang digunakan  oleh  As-Syafi’i  adalah didasarkan  pada  makna  lahir (dzahir  al-dilalah) dari  nash  al- Qur’an  dan  al-Hadis.  Adapun qiyas adalah dengan hukum kifarat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman  Ghazaly.  2003. Fiqh Munakahat. Bogor:  Prenada Media.
al-Jaziri,  ‘Abd  al-Rahman.  t.th. al- Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah (Juz  V).  Mesir:  Dar  al-Fikr  al- ‘Arabi.
al-Syafi’i.  t.th. Al-Umm .  Dar  al-kutub al-ilmiyah, Beirut.
al-Syafi’i.  t.th. I’anatut  al-Thalibin . Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi.
Cik, Hasan Bisri. 2003a. Model-model Penelitian  Fiqih .  Jakarta:  Prenada Media.
Kamal  Mukhtar.  1993. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta:  Bulan
Bintang.
Moch  Anwar.  1991. Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan  Agama .  Bandung: CV. Diponegoro. Rahmat Hakim. 2000. Hukum Perkawinan  Islam. Bandung:  Pustaka Setia.
Sayyid  Sabiq.  1980. Fikih  Sunnah . Bandung: PT. Alma’arif .