## ETIKA AKAD ANTARA PENJUAL, PEMBELI DAN JASA KURIR DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM
Muflihatul Fauza
Departement Islamic Economic, STAIN Tgk Dirundeng, Meulaboh, Indonesia muflih92fauza@staindirundeng.ac.id

## Abstrak
Pembayaran  dengan  sistem  COD (Cash  on  Delivery) pada  sistem  jual  beli  online menimbulkan  beberapa  masalah  seperti  kekerasan  dan  kesalahan  yang  membuat hubungan antara pembeli dan penjual sangat rentan akan konflik. Jual beli dengan sistem COD  adalah  hal  yang  baru  dalam  pemikiran  muamalah,  COD  seringkali  disambungkan dengan  akad  salam,  akan  tetapi  ada  perbedaan  yang  mencolok  diantara  keduanya. Namun,  pengaturan  akad  jual  beli  dalam  ranah  digital  belum  memadai  untuk  menjamin kepercayaan  pembeli,  penjual  dan  kurir.  Meskipun e-commerce berusaha  semaksimal mungkin  untuk  transparan  dalam  hal  pembayaran  seperti  jaminan  uang  kembali, cashback dan retur, namun tetap saja terjadi kesalahan dalam akad jual beli online yang disebabkan oleh human error . Penelitian ini mencoba melihat secara komprehensif hal-hal yang  melatarbelakangi  terjadinya  kesalahan  komunikasi  dan  ketidaksaling  percayaan antara pembeli pelanggan dan kurir. Melalui penelitian kualitatif, penelitian ini mencoba merangkum  beberapa  fenomena  dari  media  digital  dan  beberapa  studi  literatur  yang mengumpulkan  pengaturan  etika  pembeli  dan  penjual  dalam  akad  jual  beli  melalui  e- commerce  serta  melihat  posisi  kurir  dalam  hal  tersebut.  Penelitian  ini  diharap  mampu melengkapi penelitian terdahulu yang terkait dengan diskursus fiqh dalam hal mu’amalah. Kata Kunci : COD, E-commerce, Etika, Muamalah

## Abstract
Payment system with the COD (Cash on Delivery) in the online buying and selling system causes several problems such as violence and errors that make the relationship between buyers and sellers very vulnerable to conflict. Buying and selling with the  COD system is new to muamalah thinking, COD is often connected with a akad salam (salam contract), but there is a striking difference between the two. However, the regulation of buying and selling  contracts  in  the  digital  realm  is  not  sufficient  to  guarantee  the  trust  of  buyers, sellers  and  couriers.  Although  e-commerce  tries  its  best  to  be  transparent  in  terms  of payments such as money-back guarantees, cashback and returns, there are still errors in online  buying  and  selling  contracts  caused  by  human  error.  This  study  tries  to  look comprehensively at the things behind the occurrence of miscommunication and distrust between customer buyers and couriers. Through qualitative research, this research tries to  summarize  some  phenomena  from  digital  media  and  several  literature  studies  that collect  the  ethical  arrangements  of  buyers  and  sellers  in  buying  and  selling  contracts through e-commerce and look at the position of  couriers in this regard. This research is expected  to  complement  previous  research  related  to  the  fiqh  discourse  in  terms  of muamalah.
Key Words : COD, E-commerce, Etic, Muamalah

## A. PENDAHULUAN
Perubahan  sosial  telah  menjalar  ke  berbagai  lini  kehidupan  masyarakat,  termasuk dalam hal jual beli. Masyarakat saat ini tergantung dari dunia digital, dalam hal jual beli hal ini telah mengambil cakupan yang cukup besar dalam perubahan paradigma masyarakat dalam  hal  pembelian  dan  penjualan  barang.  Menurut  Risdaanti  (Risdayanti,  &  Yunus, 2014), hal tersebut didukung oleh  semakin majunya teknologi  komunikasi  dan informasi yang  mendukung  kemajuan  bisnis  jual  beli  menjadi  begitu  kompleks  dan  terjadi perubahan yang cukup signifikan.
Dari perubahan yang cepat tersebut, akses jual beli bisa dinikmati oleh hampir semua kalangan  baik  di  desa  maupun  di  kota,  baik  orang-orang  berpendidikan  maupun  yang tidak,  baik  masyarakat  menengah  keatas  maupun  yang  kebawah.    Dalam  hal  ini memungkinkan  adanya  berbagai  kesalahan  pengguna  ( human  error) sebab  teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  merata  tidak  menjamin  berkurangnya  tingkat human error dalam hal jual beli  (Ruslang & Wahab, 2020). Besarnya arus informasi dan luasnya komunikasi-lah yang menjadi garis besar dari masalah yang terdapat dalam hal akad jual beli.    Seringkali  terjadi  dalam  hal human  error pada  jual  beli  dikarenakan  barang  tidak sesuai  dengan  tampilan  gambar  yang  ditawarkan  penjual,  entah  karena  kualitas, spesifikasi, ukuran dan lain sebagainya. Dalam hal yang lebih luas, pembahasan tersebut masuk ke dalam etika bisnis.
Dalam  hukum  fiqh  muamalah  hal  tersebut  menjadi  garis  besar  dalam  pembahasan kepada landasan penentuan kenyamanan pembeli dan penjual. Keadilan dalam muamalah adalah  hal  yang  menjadi  titik  tolak  dari  Islam,  Islam  melarang  adanya  kecurangan  dan manipulasi  dalam  jual  beli  (Karim,  2015).  Fenomena  yang  terjadi  adalah  banyaknya masalah  yang  justru  berdampak  pada  kekerasan  dan  kekacauan  komunikasi  antara penjual, pembeli dan kurir.  Kurir dalam sistem  jual beli online seringkali menjadi korban dari  konsumen  yang  tidak  mengerti  sistem  jual  beli  online.  Para  kurir  seringkali mendapatkan  perlakuan  tidak  menyenangkan,  seperti  dimaki,  direndahkan  bahkan  di Sumatera  Selatan,  seorang  kurir  harus  menanggung  penderitaan  yang  cukup  serius karena  ditikam  oleh  seorang  konsumen  (6/02/2023) (“Konsumen  Tikam  Kurir  Gegara Tagih  Uang  COD Di  Sumsel,”  2023) .  Tentunya,  hal  tersebut  adalah  akibat  minimnya pengetahuan konsumen, penjual dan kurir dalam hal etika akad jual beli. Pembedaan yang
jelas  antara  penjual  produk,  penawar  jasa  dan  konsumen  harus  lebih  ditekankan  dalam hal  akad  jual  beli  sistem  COD.  Dalam  muamalah,  sistem  COD  masuk  ke  dalam  transaksi kaidah  rukun ma’qud  ‘alaih (Abdurohman,  Putra,  &  Nurdin,  2020).  Jual  beli  dengan transaksi salam memiliki dua pandangan di kalangan ulama.
Pertama , kalangan ulama yang tidak memperbolehkannya karena ada indikasi gharar (spekulasi).  Syarat  dari  transaksi  salam  harus  dipertemukannya  pembeli  dan  penjual secara langsung untuk melihat produk yang dimaksud oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini,  ulama  tersebut  mengharamkan  transaksi  COD  sebab  pelanggan  belum  pernah bertemu dan mengenal si pembeli, begitu pula sebaliknya.
Kedua ,  pandangan  ulama  mayoritas  yang  memperbolehkan  transaksi  salam  atas dasar beberapa alasan dengan pertimbangan dlarurah li hajati al-nas (sangat penting dan dibutuhkan  masyarakat).  Maka,  dalam  hal  menghindari  spekulasi  yang  tak  jelas sebagaimana pandangan pertama, transaksi salam harus memiliki karakter produk  yang jelas, barang yang konstan sesuai dengan pesanan, menetapkan harga di awal transaksi dan  ada  pengembalian  produk  jika  sewaktu-waktu  tidak  sesuai (“Halal -Haram  Unsur Spekulasi Dalam Jual Beli Sistem COD ,” 2022) .
Atas  dasar  ini  kemudian  pandangan  mengenai  COD  masuk  ke  dalam  pandangan ulama kedua di atas. Namun, hal ini  menjadi problematis ketika terjadi human error dari ketiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan kurir.  Maka, perlu ada penjelasan etika apa yang harus  ada  dalam  e-commerce  seperti  Shopee,  Lazada,  Blibli,  Tokopedia,  Zalora  dan  lain sebagainya. Memang, e-commerce di atas telah menyediakan fitur-fitur yang jelas seperti karakter produk yang jelas, kesepakatan produk, barang yang konstan, penetapan harga di  awal  dan  pengembalian  produk  serta  garansi  (Fitria,  2017).  Namun,  tetap  aja  ada fenomena jarak antara kepercayaan pembeli, penjual dan kurir.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Dalam penelitian ini, terdapat poin-poin yang dijelaskan terkait etika penjual, pembeli dan  kurir  dalam  sistem  transaksi  COD  yang  di  dalam  sistem  muamalah.  Penelitian  ini memiliki kerangka penjelasan yang bersumber dari literatur-literatur terdahulu baik dalam bentuk artikel jurnal maupun buku yang menyangkut pendefinisian dan penelitian terkait etika, akad salam dan transaksi.

## 1. Etika
Etika dalam muamalah atau bisnis termasuk ke dalam kategori akhlak, yang  mana harus  memiliki  kesesuaian  dengan  nilai  ajaran  Islam.  Menurut  Karim  (Karim,  2015)  etika bisnis  dalam  Islam  merujuk  pada  al-Quran  dan  Hadis,  untuk  menjaga  manusia  dari kecurangan, penipuan, manipulasi dan keuntungan yang tidak sesuai kaidah yang benar. Sehingga,  seorang  penjual,  pembeli  atau  penawar  jasa  seperti  kurir  dalam  kegiatan  jual beli tidak perlu khawatir dengan jalannya roda ekonomi dalam bisnis.
Etika  dalam  transaksi  di  dalam  Islam  mencakup  empat  hal,  yaitu:  Tauhid, Mizan, Maqashid Syariah dan tangungjawab. Nilai-nilai Tauhid dalam hal transaksi adalah bahwa bisnis dalam Islam harus menuju pada kebenaran yang absolut, artinya keuntungan tidak lain adalah untuk melengkapi diri sebagai manusia secara tepat bukan untuk memperkaya diri (Hardianti, 2021). Mizan adalah keseimbangan ( equilibrium ) dalam hal transaksi, ada kesetaraan  dan  ada  persamaan  posisi  kepercayaan,  harga,  dan  kesepakatan  antara pembeli dan penjual (Mas’adi, 2002) . Maqashid Syariah dalam hal ekonomi Islam adalah pemeliharaan  agama,  pemeliharaan  jiwa,  pemeliharaan  keturunan,  pemeliharaan  harta dan pemeliharaan akal yang wajib dimiliki dalam melaksanakan atau terlibat dalam bisnis (Ruslang  &  Wahab,  2020).  Sedangkan  tanggungjawab  juga  bagian  dari  etika  ekonomi Islam  dalam  hal  mempertanggungjawabkan  produk  baik  dari  penjual  yang  menjual produk, pembeli yang memberikan uang/bayaran dan kurir dalam hal hal mengantarkan pesanan kepada pelanggan (Djakfar, 2013).

## 2. Jual Beli Online
Jual  beli  secara online adalah  transaksi  jual  beli  yang  memiliki  berbagai  pandangan  dari para ulama. Oleh karena itu, kesepakatan ulama mengenai transaksi online cukup  ketat agar  tidak  terjadi  adanya spekulasi barang  dari  pembeli.  Jual  beli  bisa online bisa dikategorikan  menjadi  dua  hal,  pembayaran  di  muka  dan  pembayaran  setelah  produk sampai  ke  tangan  pembeli  (COD).  Ada  kesepakatan  awal  yang  harus  diketahui  oleh berbagai pihak, agar salam sebagai transaksi diperbolehkan adanya berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran (Al-Zuhaili, 2011). Rukun dari jual beli online ada dua, ‘aqidani (penjualan  menggunakan  sistem  digital  tanpa  ada  campur  tangan  manusia  dalam  akad) dan ma’qud ‘alaih (Abdurohman et al., 2020), syarat utamanya adalah adanya penjual dan
pembeli,  baik  penjual  produk  maupun  jasa,  ada  barang  dan  uang/alat  pembayaran,  ada sigha t  (lafaz  akad).  Sedangkan  di  sisi  lain,  ada  pula  syarat  jual  beli  salam  yaitu,  objek produk  atau  jasa  yang  jelas,  kadar  dan  ukuran  produk  atau  jasa  jelas,  jangka  waktu pemesanan produk dan jasa yang jelas, serta yang terakhir asumsi modal harus diketahui oleh berbagai pihak.

## 3. Transaksi Jual Beli
Dalam  hal  ini,  transaksi  adalah  hal  yang  cukup  mendasar,  pada  umumnya  e- commerce  hanya  menyediakan  medium  untuk  jual  beli  sedangkan  transaksi  dilakukan oleh penjual dan pembeli entah hal itu produk atau jasa. Dalam tinjauan ekonomi Islam, kegiatan  transaksi  harus  sesuai  dengan  kaidah  Alquran  dan  Hadis  dalam  hal  mengikuti perintah Allah agar kegiatan bisnis memiliki manfaat bagi keutuhan spiritualitas manusia (Djakfar,  2013).  Transaksi  dalam  Islam  lebih  mengutamakan  keadilan  dan  kemaslahatan untuk tetap berada pada jalan yang benar untuk tidak merugikan orang lain. Dalam sistem transaksi Islam ada dua jenis transaksi, yaitu transaksi yang dilarang dan diperbolehkan.
Transaksi  yang  dilarang  di  dalam  Islam  ada  berbagai  jenis,  yaitu;  riba  yaitu keuntungan  berlebih  yang  ditetapkan  oleh  penjual  jasa  dan  produk, gharar termasuk transaksi  yang  dilarang  dengan  cara untung-untungan  yang  disebut  dengan  ijon, maysir berupa perjudian, ikrah (pemaksaan transaksi) dengan memaksakan kehendak pada satu pihak baik pihak penjual jasa dan produk atau pembeli (Rozalina, 2016).

## C. DATA DAN METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan pengumpulan data yang bersumber  dari  penelaahan  litetatur  ( liteature  review ).  Referensi  yang  dikumpulkan berupa penelitian dari artikel jurnal, prosiding, buku-buku ilmiah dan beberapa fenomena yang terdapat dalam media masa baik digital maupun cetak (Zed, 2004). Dengan metode tersebut,  penelitian  ini  memiliki  cakupan  tujuan  untuk  menghasilkan  paparan  terhadap teori  relevansi  atau  tafsiran  dari  fenomena  yang  ada  sesuai  dengan  apa  yang  terdapat dalam diskursus muamalah dalam hal akad salam pada e-commerce jual beli online.
Spesifikasi artikel yang menjadi rujukan dalam penelitian berkisar pada implementasi etika  dalam  ekonomi  Islam  yang  tersusun  dalam  akad  salam.  E-commerce  di  Indonesia saat  ini  menjadi  sorotan  karena  banyaknya  fenomena  yang  memicu  konflik  dalam  hal
transaksi jual beli online. Pengumpulan referensi dari studi pustaka yang dimaksud dalam penelitian  ini  mencakup  beberapa  tahapan  yang  metodis  (Sugiyono,  2012),  diantaranya dengan  pencarian  data-data  dari  artikel  jurnal  yang  terbit  dari  tahun  2019-2023  yang menggunakan kata kunci berupa ‘transaksi online ’, ‘etika jual beli dalam ekonomi Islam’, dan  ‘etika terapan dalam bisnis e- commerce’ yang dinilai  mampu mewakili  isi penelitian yang  relevan  dan  sesuai  dengan  topik  penelitian  ini.  Setelah  mengumpulkan  data-data tersebut,  penelitian  ini  melakukan  uji  analisis  terkait  struktur  penelitian  yang  mencakup kesesuaian  topik,  perbandingan  dan  penyegaran  atas  penelitian-penelitian  terdahulu guna menambah ketajaman pembahasan dan hasil penelitian (Moleong, 2004).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  jalannya  transaksi  pada  ekonomi  Islam,  etika  bisnis  adalah  hal  yang  amat fundamental. Etika dalam hal ini, bertujuan untuk memudahkan proses kegiatan jual beli, terlebih lagi di era ini banyak sekali jenis transaksi dengan medium yang berbeda-beda. E- commerce di  Indonesia  adalah  contoh  dari  berkembangnya  medium  transaksi  jual  beli. Kehadiran e-commere  s etarik  nafas  juga  melahirkan  berbagai  masalah  yang  ada,  terkait etika  dalam  transaksi  yang  seringkali  menimbulkan  berbagai  polemik  di  masyarakat. E- commerce memang harus bertanggungjawab terhadap human error yang terjadi, namun masalah etika memang harus dibentuk dari dasar yakni bagaimana agama mengatur hal tersebut untuk menghindari kegiatan transaksi akan hal-hal yang tidak diinginkan.
Pelanggan, pembeli dan jasa kurir diindikasi kurang menerapkan etika transaksi yang baik, mulai dari ketidaktransparanan akses, keadilan penetapan harga, manipulasi sampai ketidaktahuan sistem akad yang selama ini dijalankan oleh masyarakat  (Prasetyo, 2020). E-commerce memang  sangat  berperan  penting  dalam  memenuhi  kebutuhan  belanja masyarakat,  transaksi  juga  sangat  mudah  dilakukan  dengan  gawai  ( smartphone )  yang dimiliki oleh hampir semua kalangan. Bukan hanya dari segi umur, pengguna e-commerce juga  bersumber  dari  orang  yang  memiliki  kecakapan  dalam  komunikasi  dengan pendidikan yang baik dan yang tidak, terlebih lagi dengan budaya transaksi yang berbeda- beda di masyarakat.
Masalah  yang  timbul  bagi  penjual  dalam e-commerce seringkali  menjumpai  polemik seperti pelanggan yang memberikan rating buruk di akun e-commerce tertentu sehingga menimbulkan  kerugian  pada  citra  penjual,  begitu  pula  para  pembeli  seringkali
mendapatkan barang yang tidak sesuai deskripsi yang ditawarkan, jasa pengiriman yang lambat dan lain sebagainya. Maka, etika transaksi memang harus diperlukan meski sebaik apapun e-commerce menyusun  sistem,  manusia  sebagai  subjek  transaksi  juga  harus menerapkan etika yang sesuai sehingga mampu menjadi satu kebijakan bagi e-commerce yang bersangkutan.
Perkembangan jumlah e-commerce di Indonesia berkembang cukup pesat, kehadiran e-commerce memperbesar pangsa pasar dalam hal pembuatan produk dan keterserapan tenaga kerja. E-commerce sendiri dibentuk melalui sistem yang  menuju pada kelancaran transaksi agar efisien dan efektif dengan teknologi (Hardianti, 2021). Produk suatu barang juga memiliki persaingan yang ketat, pertimbangan para pembeli seringkali berkisar pada minimalisir  biaya  sehingga  harga  objek  lebih  terjangkau,  kualitas  barang  harus ditingkatkan tanpa harus menurunkan kuantitas barang (Ruslang & Wahab, 2020).
E-commerce di  Indonesia  cukup  beragam  dengan  platform-platform  yang menawarkan sistem COD dengan keunikan tersendiri seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak  dan  Blibli.  Beberapa platform  e-commerce di  atas  bersaing  dengan  harga  jual dengan  cara  meningkat  kuantitas  produk  meskipun  dengan  membuat  produk-produk tandingan  yang  murah  agar  dapat  menyesuaikan  keuntungan  dan  sesuai  dengan keinginan pelanggan agar ongkos kirim tidak terlalu mahal. Kesesuaian harga juga harus dilihat  dari  bagaimana  proses  transaksi  berlangsung.  Dalam  sistem  transaksi  Islam,  ada beberapa hal yang harus dipertimbangan ketika melakukan transaksi.

## 1. REKOMENDASI FIQH DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DIGITAL
Transaksi  digital  melalui e-commerce dalam  beberapa  rekomendasi  ulama  ada beberapa tahap. Pertama , telah melakukan kontrak di awal atau disebut dengan al- Ta’qut . Dalam  kontrak  tersebut  kedua  belah  pihak  antara  penjual produk  dan  pembeli  memiliki kesepakatan  mengenai  harga  produk  dan  ongkos  kirim  melalui  pelayanan  jasa  dari e- commerce. Sehingga  kontrak  perjanjian  pembelian  dalam  hal  ini  ada  pada  berbagai  sisi, penjual  produk  dan  pembeli  produk,  penyedia  jasa  kirim  dengan  pemilik  produk  dan penyedia jasa dengan pembeli produk. Penyesuaian harga dan penetapan durasi ongkos kirim  telah  disepakati  lebih  awal  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  serah  terima  ( ijab  qabul ) antara ke tiga pihak. Kedua , melakukan validasi atas kontrak yang telah diyakini. Transaksi yang  telah  dilakukan,  meskipun  telah  menemu  kesepakatan  bersama,  sebaiknya
dilakukan  tanpa  memiliki  tendensi  hal-hal  yang  diharamkan  seperti Maysir , Gharar dan Riba (Karim, 2015).
Ketiga ,  proses nafath atau  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  pembeli  setelah  memulai kesepakatan penjualan. Keempat , sesi Ilzham yakni setelah barang dibayar dan disepakati maka tidak boleh ada pembatalan yang dilakukan, sebab akan merugikan beberapa pihak. Hal tersebut dilakukan agar adanya transparansi dalam sistem penjualan, penjual produk dan kurir telah melakukan tugasnya dengan biaya pengeluaran yang telah ditetapkan.
Terakhir ,  setelah  terjadi  kesepakatan  maka  penjual  juga  harus  mengikuti  keinginan pembeli sesuai dengan selera dan pilihan pembeli (Amiruddin, 2016). Rekomendasi di atas adalah  bagian  dari  transaksi  non-COD  (Cash  on  Delivery),  namun  untuk  sistem pembayaran di tempat setelah produk sampai ke tangan pembeli, maka prosedurnya bisa berbeda.  Akad  disampaikan  di  awal,  dalam  hal  ini  terjadi  akad  salam  yaitu  pemesanan yang lebih duluan dilakukan ketimbang membayar pesanan tersebut.

## 2.  ETIKA MUAMALAH DALAM JUAL BELI ONLINE
Dalam  transaksi  CoD  yang  memiliki  rukun  atau  syarat ma’qud  ‘alaih .  Syarat transaksi muslam  fih  (ma’qud  ‘alaih) memiliki  sembilan  kriteria  yang  harus  dijalankan (Amiruddin,  2016;  A’yun,  Chusma,  Aulia,  &  Latifah,  2021) ,  yaitu; pertama ,  barang  jelas secara  fisik  tersedia. Kedua ,  tidak  bercampur  dengan  jenis  barang  yang  lain,  apa  yang dipesan harus sesuai dengan yang dikirimkan kepada pembeli. Ketiga , barang jelas dalam hal  kualitas,  kuantitas  dan  dimensi-dimensi  yang  melekat  pada  barang  yang  pesan. Keempat , tidak ada unsur illat atau riba  fadhal , dalam hal ini  dapat berlangsung dengan ketentuan  barang  memiliki  kriteria  tertentu  yang  disebut  dengan al-qimiyah . Kelima , mengirimkan  barang  pesanan  pelanggan  setelah  akad  selesai  dilakukan. Keenam ,  tidak ada  unsur khiyar dalam  akad  yang  berlangsung. Ketujuh ,  menyediakan  penjelasan mengenai  ongkos  di  laur  produk  seperti  ongkos  kirim,  ongkos  perawatan  dan  lain sebagainya. Kedelapan , memberikan pengaturan tentang sifat barang yang dipesan, jika barang  berupa  hal-hal  yang  perlu  memiliki  hal-hal  khusus  seperti  penyediaan  packing kayu. Terakhir , barang adalah tanggungan dari penjual produk atau penyedia jasa.
Ketentuan  dalam  rukun ma’qud  ‘alaih di  atas,  berkisar  pada  hal-hal  teknis  yang mesti dimiliki oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Syarat yang ditentukan
dengan ketentuan metode pembayaran yang jelas antara beberapa pihak yaitu pembeli, penjual dan kurir. Ada pula kejelasan yang terperinci seperti tentang mata-uangnya (nilai barang), kondisi fisik dan sesuai dengan kesepakatan awal.  Namun, jika ketentuan salam tidak dapat terpenuhi, maka transaksi salam dinilai batal (Abdurohman et al., 2020).
Penentuan  dari  berakhirnya  transaksi  salam  dalam  sistem  muamalah  adalah  hal-hal teknis terkait objek transaksi tidak menemu kesepakatan, barang yang dikirim cacat atau tidak  sesuai  dengan  spekulasi  pembeli,  kuantitas  barang  berubah  dari  kesepakatan, kualitas  barang  tidak  sesuai  dengan  proses  ijab  qabul,  dinyatakan  selesai  meskipun pembeli  menerima  dan  pelanggan  telah  menerima  pesanan  (Abdurohman  et  al.,  2020). Akan  tetapi,  pembatalan  dan  berakhirnya  transaksi  di  dalam  sistem  COD  seringkali berakhir  pada  kualitas  barang  yang  tidak  sesuai  spekulasi  pembeli  dan  perubahan kuantitas dan kualitas barang yang menyebabkan adanya ketidaksepahaman pada kedua belah pihak yang tidak sedikit menimbulkan konflik.

## 3. ETIKA MUAMALAH SISTEM COD
Untuk kejelasan dari sistem transaksi jual beli online COD, etika dalam hal ini menjadi hal diterapkan. Bukan dalam hal-hal teknis, transaksi jual beli memiliki panduan etika yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Muamalah adalah sistem hukum perdata dalam Islam yang  secara  umum  mencakup  hal-hal  yang  berada  di  luar  ibadah.  Oleh  karena  itu, pengaturannya  terkait  etika  cukup  kompleks.  Ada  delapan  belas  prinsip  etika  dalam mualamah yang juga diterapkan dalam sistem transaksi jual beli online (A’yun et al., 2021) , yaitu;  1)  asas  kebolehen,  2)  kemaslahatan  hidup,  3)  kebebasan  dan  kesukarelaan,  4) menolak  mudharat  dengan  cara  mengutamakan  manfaat,  5)  adanya  kebajikan,  6) kesetaraan,  7)  adil,  8)  mendahulukan  kewajiban  bagi  penjual  dan  pembelo,  9)  larangan merugikan  pihak  lain,  mengikuti  tuntutan  maqashid  syariah,  10)  kemampuan  berbuat dalam  transaksi,  11)  kebebasan  berusaha,  12)  mendapatkan  hak  upah  atas  peroduk  dan jasa  yang  ditawarkan,  13)  perlindungan  hak  pada  konsumen,  penjual  dan  penyedia  jasa, 14) hak milik berfungsi sebagai bagian dari struktur sosial, 15) memiliki niat baik dan harus dilindungi  secara  etika  hukum  dan  moral,  16)  resiko  dari  transaksi  dibebankan  kepada pada  harta  dan  objek  transaksi,  17)  memberikan  pengaturan  dan  petunuk  yang  jelas dalam  transaksi,  18)  tertulis  atau  terdata  dengan  baik.  Dari  uraian  di  atas,  dalam  sistem
COD memang semestinya memiliki berbagai unsur yang lebih mengarah pada persoalan etika.

## 1) Maslahat
Delapan  belas  prinsip  muamalah  di  atas  sebagian  besar  adalah  persoalan  yang berkisar  pada  etika  dalam  transaksi.  Pada  proses  jual  beli  dengan  menggunakan  sistem COD  dengan  rukun ma’qud  ‘alaih hukumnya  dalam  Islam  adalah  mubah  (boleh)  dengan mengutamakan  kemaslahatan  subjek  yaitu  transaksi  yang  sehendaknya  memberikan kebaikan,  memudahkan  manusia  dan  tidak  memberikan  masalah  (Pujiayanti  &  Wahdi, 2020).    Kebaikan  dalam  sistem  COD  mengutamakan  kemudahan  pada  pelanggan, membeli  barang  dan  jasa  dengan  mudah  dan  dekat.  Hal  ini  menguntungkan  pada beberapa subjek yang melakukan transaksi, sehingga jika kemaslahatan ini dapat terjalin dengan baik dalam sistem COD maka sistem transaksi yang demikian diperbolehkan dan harus dipertahankan.

## 2) Kebebasan
Kebebasan  melahirkan  kesukarelaan,  hal  tersebut  menjadi  kunci  dalam  penerapan etika jual beli sistem  COD. Sistem  COD  semestinya tidak memberatkan satu pihak, tidak ada paksaan dari penjual atau pembeli (Amiruddin, 2016). Penjual tidak bisa memaksakan pembeli  untuk  melakukan  pembelian  sistem  COD  agar  mendapatkan  keuntungan  lebih, pun  pembeli  tidak  bisa  memaksakan  sistem  COD  kepada  penjual  untuk  keuntungan pribadi dan hasrat tersendiri dari pembeli.

## 3) Egaliter
Dalam  sistem  COD  semestinya  menjaga  persamaan  antara  berbagai  belah  pihak. Penjual  produk,  penyedia  jasa  dan  pembeli  memiliki  tingkat  derajat  yang  sama  dalam muamalah. Hal yang sering terjadi adalah, pembeli merasa memiliki kuasa penuh dengan menilai  dan  bersikap  pada  penjual  produk  dan  penyedia  jasa  kurir.  Kesamaan  derajat adalah  hal  yang  juga  harus  dijamin  oleh  penyedia  e-commerce  untuk  dipahami pelanggan/pembeli  sehingga  tidak  terjadi  anggapan  bahwa  kehendak  pembeli,  penjual atau penyedia jasa lebih tinggi daripada subjek yang lain dalam sistem transaksi COD.

## 4) Adil dan Seimbang
Muamalah  dalam  Islam  menyangkut  etika  yang  adil  sesuai  takaran  dan  seimbang sebagaimana  kesepakatan  subjek  dalam  transaksi  COD.  Unsur  bagian  ini  adalah  unsur kemanusiaan, bahwa dalam melakukan transaksi uang dan produk yang beli bukanlah hal yang  utama,  hal  yang  diutamakan  dalam  transaksi  adalah  asas  kekeluargaan  sehingga menyediakan  keyamanan  dalam  berbelanja  dan  memberi  kepercayaan  kepada  subjek- subjek yang lain dalam transaksi (Hardianti, 2021). Terkait keadilan dan keseimbanganan dalam  transaksi,  asas  muamalah  dengan  ini  mengambil  dari  surah  Almaidah  ayat  lima yang  menyatakan  manusia  berasal  adalah  makhluk  sosial  yang  memiliki  relasi  yang seimbang (satu keluarga).

## 5) Mendahulukan kewajiban
Dalam  sistem  muamalah,  termasuk  pada  sistem  COD.  Kewajiban  setiap  subjek  yang terlibat  adalah;  yang  pertama  harus  dijalankan  oleh  subjek  yang  melakukan  transaksi. Penjual harus lebih dulu menyelesaikan kewajibannya dalam hal memberikan produk atau layanan jasa kepada pelanggan atau pembeli untuk kemudian mendapatkan bayaran yang pantas dan sesuai (Rozalina, 2016). Begitupula dari sisi pembeli, harus membayar terlebih dahulu  untuk  menerima  secara  utuh  produk  dan  pelayanan  jasa  yang  diberikan  kepada pembeli.  Hal  ini  menjadi  acuan  yang  mesti  diketahui  oleh  berbagai  subjek,  sehingga konflik  yang  terjadi  seperti  waktu  pengiriman  paket  yang  tidak  sesuai  kesepakatan  dan produk yang tidak sesuai harapan harus dibenahi lebih dahulu karena hal tersebut adalah kewajiban  bagi  penyedia  jasa  dan  penjual  produk.  Di  sisi  lain,  pembeli  juga  harus membayar  sesuai  dengan  kesepakatan  awal  jika  barang  yang  dikirim  telah  sampai  ke tangan  pembeli.  Kesepakatan  awal  dalam  sistem  COD  tertulis  secara  lengkap  sebelum barang  dikirimkan  kepada  pembeli,  hal  ini  harus disepakati  secara  bersama agar  terjalin tugas masing-masing subjek transaksi dalam melaksanakan kewajibannya.

## 6) Perlindungan Hak
Setelah  menjalankan  kewajiban  sebagai  subjek  transaksi,  hak  subjek  juga  mesti dilindungi. Hal ini sebagai bentuk hubungan dua arah antara hak dan kewajiban. Hak ada pada  miliki  subjek  transaksi  yang  melakukan  sistem  COD,  penyedia  jasa  harus  dipahami haknya  sebagai  kurir  dan  perlu  pembayaran  atas  jasanya  (Abdurohman  et  al.,  2020).
Penjual  dan  penyedia  jasa  adalah  subjek  dalam  transaksi  yang  juga  harus  mendapatkan keuntungan, keuntungan adalah hak bagi penjual dan pelayanan jasa.

## 7) Resiko dalam Transaksi Ada Pada Produk, Bukan Pekerja
Hal ini yang menjadi permasalahan dalam sistem COD, resiko barang selalu diarahkan kepada  penjual  produk  atau  penyedia  jasa.  Jika  produk  tidak  sesuai  diserahkan  kepada penjual  untuk  melakukan penukaran,  akan  tetapi  yang  terjadi  adalah  produk  yang  tidak sesuai  justru  penjual  dan  penyedia  jasa  kurir  yang  menjadi  korban  dari  penjual.  Hal  ini adalah  yang  patut  dihindari  dari  sistem  salam,  barang  adalah  objek  yang  harus  dilihat sebagai benda (A’yun et al., 2021) . Sedangkan pekerja jasa kurir adalah pengantar, penjual juga  memiliki  kewajiban  untuk  menjual  produk,  jika  produk  tidak  sesuai  maka kesepakatan awal atau data akad dalam e-commerce harus dilihat secara lebih rinci dan dipahami terlebih dahulu.

## 8) Mengatur dan Memberi Petunjuk
Untuk menghindari  dari human error dalam transaksi  COD, semestinya ada petunjuk yang jelas diberikan terkait spesifikasi produk, jangka waktu pengiriman, potongan harga, bagaimana  prosedur  pengiriman,  perlindungan  pada  produk  selama  dalam  perjalanan, cara  pemakaian  dan  bagaimana  cara  mengklaim  garansi  dari  produk-produk  yang  telah sampai kepada pembeli. Hal ini memang telah tersedia dalam e-commerce yang tersebar di Indonesia, ada penjelasan yang mengatur bagaimana spesifikasi barang, jangka waktu pengiriman  klain  garansi  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  memang  cukup  baik  mengingat muamalah dalam Islam menginginkan adanya transparansi dalam transaksi COD. Namun, yang  harus  dipahami  dari  asas  ini  adalah  bahwa  pengaturan  tidak  hanya  berkisar  pada bagaimana  produk  dikemas  dan  dikirim,  tetapi  juga  memberikan  petunjuk  yang  jelas mengenai kewenangan setiap subjek transaksi. Apa peran penjual di e-commerce adalah sebagai penjual dan pengemas produk, peran kurir adalah mengantarkan pesanan yang telah  dikemas  oleh  penjual  dan  peran  pembeli  adalah  memeriksa  produk  yang disampaikan  oleh  kurir  dan  membayar  kepada  kurir.  Kurir  bukan  pemilik  produk, pembayaran melalui kurir akan disampaikan kepada penyedia produk. Hal ini harus jelas diterangkan  dalam  e-commerce,  sehingga  pembeli  tidak  menyalahkan  kurir  dalam
kesalahan  pengiriman  produk,  pun  dalam  hal  ini  diharapkan  e-commerce  lebih  terbuka pada sistem transaksi COD.

## 9) Tertulis/Terdata
Hal ini termasuk dalam etika pada pelaksanaan sistem COD. E-commerce menyediakan dua  jenis  data,  data  dari market  place yang  ada  di  e-commerce  dan  data  yang  tersedia pada  penyedia  jasa.  Dalam  hal  tersebut  hal  ini  mengikat  subjek  transaksi  dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal transaksi (Karim, 2015).
Dari berbagai syarat dan ketentuan pada pelaksanaan COD yang sesuai dengan rukun ma’qud ‘alaih yang dianjurkan dalam Islam, transparansi adalah hal yang dipegang teguh. Guna  menjaga  transaksi  yang  bersih  dan  tidak  merugikan  berbagai  subjek,  pelaksanaan akad salam pada sistem COD harus disokong oleh pendekatan yang komprehensif untuk menjamin kemaslahatan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Saat ini, e-commerce menyediakan berbagai fitur pembelian disertai dengan jaminan pada para pembeli, dari  hasi pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa e-commerce seperti  Shopee,  Lazada,  Tokopedia,  Blibli,  Zalora  dan  lain  sebagainya  menggunakan sistem  COD  atau  dalam  sistem fiqh disebut  sebagai  salam.  Jual beli  dalam  sistem  salam adalah  pembayaran  yang  dilakukan  di  awal.  Namun,  sistem  COD  justru  sebaliknya, pembayaran  di  bayar  setelah  produk  telah  sampai  kepada  pembeli. Jumhur ulama memang  mengakui  bahwa  dalam  akad  salam  ada  spekulasi,  terlebih  lagi  akad  salam dalam  sistem  COD  merupakan  hal  yang  baru  dalam  Islam,  namun  hal  ini  diperbolehkan dengan rukun ma’qud alaih.
Dalam  hal  ini,  akad  COD  diperbolehkan  untuk  menjamin  produk  yang  dijual  oleh penjual  kepada  pembeli.  Untuk  menjaga  transaksi  yang  aman  maka  diterapkan  unsur etika  di  dalamnya,  yaitu;  mengutamakan masalahat ,  kebebasan, egaliter ,  adil, mendahulkan  kewajiban,  perlindungan  hak,  resiko  dalam  transaksi  ada  pada  produk bukan  pada  pekerja,  mengatur  dan  memberi  petunjuk,  tertulis/terdata.  Hal  ini  guna menghindari transaksi COD dari konflik antara subjek-subjek yang melakukan transaksi.

## F. Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  berjalan  atas  dukungan  berbagai  pihak  yang  telah  membantu menyediakan  data-data  berupa  buku,  jurnal  terbaru  dan  arahan  yang  cukup  membantu
dalam  menyelesaikan  arikel  penelitian  ini.  Tanpa  dukungan  yang  berarti  dari  berbagai pihak  yang  ikut  andil,  sulit  sekali  rasanya  untuk  menyelesaikan  penelitian  ini.  Dengan demikian,  penelitian  ini  juga  seyogyanya  menjadi  bagian  dari  penyumbang  ilmu pengetahuan dalam rumput ilmu ekonomi dan bisnis Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur , 1(2) , 35 – 48.
Al-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu . Jakarta: Gema Insani.
Amiruddin,  M.  (2016).  Khiyār  (hak  untuk  memilih)  dalam Transaksi  On-Line:  Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli . FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1) , 47 – 62.
A’yun, Q . A., Chusma, N. M., Aulia, Ci. N., & Latifah, F. N. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online pada e-commerce Popular di Indonesia. Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa), 1 (2) , 166 – 181.
Djakfar,  M.  (2013). Etika  Bisnis:  Menangkap  Spirit  Ajaran  Langit  dan  Pesan  Moral    Ajaran Bumi . Jakarta: Penebar Plus.
Fadila, C. T., Farlian, T., & Ramly, A. (2020). The Influence of Halal Label, Product Quality, and Price on Purchasing Decisions. Journal of Finance and Islamic Banking , 3 (1), 95- 133.
Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan  Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 3(01) , 52.
Halal-Haram Unsur Spekulasi Dalam Jual Beli Sistem COD. (2022, December 22). Retrieved January  11,  2023,  from  https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/halal-haram-unsur- spekulasi-dalam-jual-beli-sistem-CoD-GlApf
Hardianti,  N.  (2021).  Etika  Bisnis  Rasulullah  SAW  Sebagai  Pelaku  Usaha  Sukses    dalam Perspektif Maqashid Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7(1) , 513. Karim, A. (2015). Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah . Jakarta: Rajawali Press.
Konsumen  Tikam  Kurir  Gegara  Tagih  Uang  COD  di  Sumsel.  (2023,  June  2).  Retrieved January 11, 2023, from Detik News website: https://www.detik.com/sumut/hukum- dan-kriminal/d-6554959/konsumen-tikam-kurir-gegara-tagih-uang-CoD-di-sumsel- ditangkap
Mas’adi, G. (2002). Fiqh Mu’amalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosda karya. Prasetyo,  B.  (2020). Revolusi  Industri  4.0  Dan  Tantangan  Perubahan  Sosial. 0(05) ,  22 – 27. IPTEK Journal of Proceedings Series.
Pujiayanti, S., & Wahdi, A. (2020). Transaksi Bisnis Online dalam Perspektif Islam. SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam , 2(2) , 91 – 102. Risdayanti,  F.  S.,  &  Yunus,  M.  (2014). Tinjauan  Fikih  Muamalah    terhadap  Wanprestasi Marketplace Online Shopee . 494 – 499. Prodising Hukum Ekonomi  Syariah.
Raml, A. R. (2017). Analisisjual Beli Modern Dalam Islam. Jurnal Akad , 1 (1).
Ramly,  A.  R.  (2017).  Prinsip  dan  Strategi  Ukuran  Investasi. AT-TASYRI':  JURNAL  ILMIAH PRODI MUAMALAH , 137-148.
Ramly,  A.  R.,  &  Mursyida,  J.  (2018).  The  Model  and  Strategy  Improved  of  Empowering Economic  Community  Based  on  Village  Fund  Allocation:  Empirical  Study  in  Kuala Sub District, Nagan Raya District. Advanced Science Letters , 24 (1), 362-364.
Rozalina. (2016). Fiqih Ekonomi Syariah . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ruslang, R. K., & Wahab, A. (2020). Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis . 4(3) , 665 – 674. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.