ISSN (e): 2598-8069
Penerapan Mobile Government Pada Monitoring Aktigitas Aparatur Sipil Negara Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat
ASEP ID HADIANA 1 , FAIZA RENALDI 2
1,2 Fakultas Sains dan Informatika, Universitas Jenderal Achmad Yani Email: faiza.renaldi@gmail.com

## ABSTRAK
The development of mobile and mobile technology has given the Government the opportunity to utilize Mobile Information and Communication Technology (M-ICT) to  help  facilitate  daily  administration  and  to  provide  better  services  to  citizens, businesses and government institutions through the use of mobile technology. The number of cellular telephone users in Indonesia continues to grow and now it has reached 50.6 million customers. Therefore, the application of m-Government in Indonesia is an interesting material to be studied. There are many forms of services that can be provided by m-Government, one of which is service in government offices for stakeholders of the state civil apparatus. This research takes place in the Office of Communication and Information (Diskominfo), which is one part of the Regional Work Unit (SKPD) in West Bandung Regency, and focuses on the existence of monitoring activities of the State Civil Apparatus (ASN) in the SKPD. ASN  always  plays  an  important  role  in  the  daily  activities  of  the  government bureaucracy, therefore it is necessary to manage employee data in order to achieve quality assurance on employee performance. Diskominfo West Bandung Regency has a number of employees of approximately 150 employees spread in 3 fields. The use of M-Government technology is believed to be able to provide a necessity to resolve the challenges that must be  overcome, one of which is the external office  /  city  monitoring  of  the  ASN  Diskominfo.  This  research  will  build  a  m- Government  application  in  Diskominfo,  West  Bandung  Regency  to  monitor  the activities of the state civil apparatus (ASN), which uses smart cellphones based on Android as its media.
Kata  kunci :  M-Government,  Diskominfo  Kabupaten  Bandung  Barat,  Aplikasi Monitoring ASN berbasis Android; kinerja pegawai.
Penerapan Mobile Government Pada Monitoring Aktigitas Aparatur Sipil Negara Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat

## 1. PENDAHULUAN
Pemanfaatan  teknologi  mobile  oleh  pemerintah  semakin  marak  diimplementasikan,  yang sering  disebut  sebagai  m-Government  (Mobile  Government).  M-Government  didefinisikan sebagai strategi dan implementasi yang melibatkan penggunaan semua jenis teknologi mobile dan nirkabel, layanan, aplikasi, dan peralatan untuk meningkatkan manfaat ke semua pihak yang  terlibat  dalam  e-government  termasuk  warga  negara,  pengusaha,  dan  semua  unit pemerintahan  (Kushchu  and  Kuscu,  2004).  M-Government  bukanlah  pengganti  dari  e- government melainkan aplikasi lain dari e-government (Goyal and Seema Purohit, 2012).
Walau  penerapan  m-Government  menjanjikan  perbaikan  terhadap  layanan  organisasi  atau masyarakat, m-Government juga mempunyai risiko dan tantangan untuk diterapkan. Resiko dan tantangan tersebut didasari adanya keberagaman dalam jenis dan tingkat layanan serta faktor adopsi layanan m-Government (Shaareef et al., 2011). Keberagaman tingkat dan faktor adopsi tersebut sangat tergantung konteks masyarakat dan jenis layanan yang diterima (Lee, 2005).  Penerapan  teknologi  baru  seperti  m-Government  di  pemerintahan  perlu  dilakukan secara seksama. Hal ini mengingat banyak masyarakat yang terlibat dalam layanan pemerintah serta adanya investasi yang dilakukan menggunakan dana publik (Rannu et al., 2010).
Di  sisi  lain,  salah  satu  kunci  sukses  keberhasilan  organisasi  adalah  pegawai,  sehingga pengelolaannya  harus  dilakukan  dengan  baik  agar  mampu  mencapai  berbagai  tujuan organisasi  tersebut.  Pemerintahan  kabupaten  Bandung  Barat  sudah  menggunakan  sistem informasi  manajemen  kepegawaian,  temasuk  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (Diskominfo).  Namun  implementasinya  masih  terbatas  pada  pencatatan  administratif  dan belum terintegrasi dengan baik dari sisi penyelenggaraan kegiatan operasional kepegawaian sehingga  kurang  efektif  untuk  menangani  permasalahan  holistik  kepegawaian  dalam  dinas yang  bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  perbaikan  sistem  informasi  manajemen  sumber  daya manusia di Diskominfo Bandung Barat dilakukan secara bertahap, salah satunya dengan m- Government  untuk  melakukan  pengawasan  (monitoring)  terhadap  aktifitas  Aparatur  Sipil Negara (ASN) yang berjumlah 150 orang saat ini.
Dengan  tujuan  untuk  menjaga  kualitas  penampilan  artikel  di  dalam  jurnal,  para  penulis diharuskan memperhatikan dengan seksama seluruh ketentuan yang dijelaskan di bawah ini. Mohon  diperhatikan  bahwa  format  artikel  akan  diperiksa  terlebih  dahulu  oleh  Redaksi Pelaksana. Dewan Redaksi akan mengembalikan artikel yang dikirimkan namun menyimpang jauh dari  ketentuan  penulisan  ini,  sebelum  diperiksakan  kepada  Mitra  Bestari (Reviewer/Pakar)  yang  sesuai  dengan  bidang  keilmuan  artikel.  Keputusan  Mitra  Bestari mengenai  kelayakan  artikel  untuk  dimuat  dalam  jurnal  bersifat  mutlak  dan  sepenuhnya menjadi hak Jurnal. Review oleh Mitra Bestari dilakukan secara anonim ( blind-review), yaitu kedua belah pihak tidak saling mengetahui. Jika dibutuhkan, penulis selalu dapat berkonsultasi dengan Dewan Redaksi mengenai pemuatan artikel dalam jurnal. (Meier, 2012)

## 2. KAJIAN LITERATUR
Dari  subyek  interaksinya  m-Government  dapat  dibagi  menjadi  empat  kategori  yaitu  m- Government  to  citizen  (mG2C),  m-Government  to  business  (mG2B),  m-Government  to employee (mG2E) dan m-Government to government (mG2G) (Mengistu, Zo and Rho, 2009). Beberapa  penelitian  terdahulu  menerapkan  m-Government  untuk  pelayanan  masyarakat  di United  Arab  Emirates  (Ahmad  and  Khalid,  2017),  Turki  (Kurfalı  et  al.,  2017),  dan  Inggris (Brown  et  al.,  2017).  Salah  satu  kesulitan  dari  mG2C  adalah  penerimaan  dan  respon masyarakat  (S.  Y.  Hung,  Chang  and  Kuo,  2013),  (Nugraheni,  2011),  (Almarashdeh  and
Alsmadi, 2017). Bagi negara berkembang m-Government menjanjikan (Mengistu, Zo and Rho, 2009)  dan  mengatasi  infrastruktur  dan  jaringan  komunikasi  yang  bermasalah  selama  ini. Beberapa  penelitian  mengangkat  mG2E  yang  digunakan  pemerintah  untuk  karyawannya (OECD, ITU and Publishing, 2011), dan dampaknya (Stefanovic et al., 2016). Hal yang juga sangat  penting  adalah  adopsi  m-Government  mengidentifikasi  teknologi,  konteks  dan lingkungan (Wang, Lu and Feng, 2011).
M-Government adalah aplikasi dari e-Government yang menggunakan teknologi komunikasi bergerak sebagai platform antarmukanya. M-Government menggunakan teknologi informasi dan komunikasi mobile dengan jaringan nirkabel oleh instansi pemerintah sektor publik untuk memberikan  layanan  masyarakat,  aparatur  dan  komunikasi  antar  pemerintah  yang  cukup efisien. Karakteristik utama dari layanan mGovernment mencakup layanan pengiriman tanpa konektivitas  fisik,  portabilitas  bagi  konsumen  untuk  menerima  layanan  secara  mandiri  atau independen.  Penyedia  layanan  yang  menggunakan  kemampuan  perangkat  mobile  untuk menghadirkan layanan yang diperlukan, seperti masyarakat, pegawai, bisnis ataupun antar kantor pemerintah.
Dalam membangun m-Government, perlu diperhatikan kerumitan pengelolaan dan besarnya risikonya (Rannu et al., 2010). Tingkatan tersebut yaitu: Listen Level, Notification Level, Pull Based  Information  Level;  Communication  Level,  Transaction  Level  dan  Integration  Level. Untuk mG2E lebih diarahkan Communication Level.

## 3. METODE PENELITIAN
M-Government  monitoring  aparatur  sipil  negara  (ASN)  untuk  Dinas  Komunikasi  dan Informatika kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan tahapan:
a. Identifikasi kebutuhan m-Government untuk monitoring aparatur sipil negara untuk Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bandung Barat.
b.  Analisis  sistem  berjalan  monitoring  aparatur  sipil  negara  untuk  Dinas  Komunikasi  dan Informatika kabupaten Bandung Barat.
c. Perancangan perangkat lunak m-Government monitoring ASN.
d. Implementasi perangkat lunak dan perbaikan
Strategi penelitian diperlihatkan pada fishbone pada Gambar 1.
Identifikasi kebutuhan monitoring ASN di KBB Analisis Sistem Berjalan M-Government Monitoring ASN Perancangan Perangkat Lunak Berbasis Mobile Implementasi m- Government ASN Model Sistem Monitoring ASN Jurnal Sistem Informasi Indonesia (JUSI) Perangkat Lunak M-Government Monitoring ASN berbasis Android dan IOS Manajemen Pengetahuan Arsitektur Informasi Sistem Informasi Kependudukan E-Government
Gambar.1 Alir penelitian m-Government monitoring ASN
Penerapan Mobile Government Pada Monitoring Aktigitas Aparatur Sipil Negara Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini telah dihasilkan aplikasi m-Government di Diskominfo Kabupaten Bandung Barat  untuk  monitoring  aktifitas  aparatur  sipil  negara  (ASN),  yang  menggunakan  telepon seluler pintar berbasis android sebagai medianya. Tampilan aplikasi m-Government aktifitas aparatur sipir negara (ASN) diperlihatkan pada Gambar 2.

## Gambar 2. Aplikasi m-Government aktivitas aparatur sipil negara (ASN)
Fitur-fitur Sistem Monitoring Aktivitas ASN di Dinas Kominfo Bandung Barat adalah
1. Proses Kelola Data Pegawai
2. Proses Pengajuan Cuti
3. Proses Pengajuan Pelatihan
4. Proses Presensi
5. Proses Chat Antar ASN
6. Proses Modul Prestasi
7. Proses Kelola Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
8. Proses Kelola Permohonan Perjalanan Dinas
Setelah  melakukan  login,  berikut  merupakan  beranda  aplikasi  m-Government  seperti  pada Gambar 3.

## .
Gambar 3. Implementasi Halaman Beranda
Aplikasi  m-Government  di  Diskominfo  Kabupaten  Bandung  Barat  untuk  monitoring  aktifitas aparatur  sipil  negara  (ASN)  yang  telah  diterapkan  dilakukan  pengujian  dengan  melalui beberapa responden sebagai sampel uji untuk menilai menguji kesesuaian aplikasi. Pengujian oleh responden ini melalui dua bagian yaitu mendata karakteristik responden dan statistika dari daftar pertanyaan-pertanyaan yang mewakili variabel yang di uji.  Karakteristik responden dipetakan berdasarkan jenis kelamin, usia, jabatan dan pendidikan. Adapun kriteria responden secara rinci disajikan dalam Tabel 1.

## Tabel 1 Kriteria Responden
Keterangan Kriteria Frekuensi Persentase Jenis Kelamin Laki Laki Perempuan 5 5 50% 50% Jumlah 10 100% Usia 21-30 Tahun 31-40 Tahun 41-50 Tahun 3 5 2 30% 50% 20% Jumlah 10 100% Jabatan Junior Senior 7 3 70% 30% Jumlah 10 100% Pendidikan S1 S2 8 2 80% 20% Jumlah 10 100%
Pertanyaan yang diajukan kepada responden meliputi pemberian skor terhadap aspek yang memiliki kesesuaian terhadap variabel uji. Aspek-aspek tersebut di interpetasikan dalam skala seperti yang diperlihatkan pada tabel 2.
Penerapan Mobile Government Pada Monitoring Aktigitas Aparatur Sipil Negara Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat

## Tabel 2. Interpretasi Skor Uji
Aspek  yang  akan  dinilai  oleh  responden  untuk  menguji  kesesuaian  aplikasi  m-Government tersebut meliputi aspek:
1. Efektif dan efisiensi dalam penggunaan
2. Reliabilitas atau kehandalan dalam peng
3. Usabilitas atau ketepatan penggunaan
Data hasil penilaian responden disajikan kedalam tabel perhitungan hasil jawaban responden yang diperlihatkan pada tabel 3
Tabel 3. Perhitungan Hasil Penilaian Responden

## 4. KESIMPULAN
Aplikasi m-Government monitoring aktifitas aparatur sipil negara (ASN) dapat mempermudah kegiatan  adminstratif  kepegawaian  terlebih  dengan  kemampuan  sistem  yang  ditekankan kepada  interaksi  yang  lebih  interaktif  dimana  pegawai  dilibatkan  didalam  sistem  seperti melakukan pengisian peremajaan data yang dilakukan didalam sistem dan dikoreksi secara langsung oleh kepegawaian apabila terdapat data atau persyaratan yang tidak valid. Pegawai juga mampu mengajukan menjadi peserta diklat, mengajukan cuti dan mengajukan mutasi dini dimana pegawai dapat melampirkan persyaratan dari setiap kegiatan adminstratif tersebut serta mampu mendapatkan informasi status dari kegiatan adminstratif yang sedang dilakukan. Begitu  juga  pihak  kepegawaian  Diskominfo  dengan  adanya  sistem  informasi  manajemen kepegawaian ini mampu lebih membantu dan meningkatkan kemampuan pengelolaan dalam hal  kelola  data  dan  penyajian  informasi  yang  diharapkan  terhindar  dari  inkonsistensi  data,
No. Skor Interpretasi 1. 5 Sangat Baik 2. 4 Baik 3. 3 Cukup Baik 4. 2 Kurang 5. 1 Sangat Kurang
dengan  informasi  yang  disajikan  melalui  grafik  kepegawaian  juga  mampu  mendapatkan informasi dengan mudah yang menunjang bagi kegiatan adminstratif kepegawaian.
Berdasarkan  hasil  pengujian  terhadap  aplikasi  m-Government  di  Diskominfo  Kabupaten Bandung  Barat  untuk  monitoring  aktifitas  aparatur  sipil  negara  (ASN)  diperoleh  hasil  uji responden menunjukan rata-rata penilaian responden sebanyak 4.6 atau tingkat keberhasilan sebesar 92%, dimana semua fungsi telah sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR RUJUKAN
A., G. and Merkuryeva (2006) ‘Demand for online government services: Case studies from St. Petersburg’, Information Polity, pp. 241–254.
Acker,  J.  C.  and  Mbiti,  I.  M.  (2010)  ‘Mobile  Phones  and  Economic  Development  in  Africa’,
Journal of Economic Perspectives, 24(3), pp. 207–232. Available at: http://sites.tufts.edu/jennyaker/files/2010/09/aker_mobileafrica.pdf.
Ahmad, S. Z. and Khalid, K. (2017) ‘The adoption of M-government services from the user ’ s perspectives : Empirical evidence from the United Arab Emirates’, International Journal of Information Management. Elsevier, 37(5), pp. 367–379. doi:
10.1016/j.ijinfomgt.2017.03.008.
Almarashdeh, I. and Alsmadi, M. K. (2017) ‘How to make them use it? Citizens acceptance of M-government’, Applied Computing and  Informatics. King Saud University, pp. 1–6. doi: 10.1016/j.aci.2017.04.001.
Brown, A. et al. (2017) ‘Appraising the impact and role of platform models and Government as  a  Platform  (GaaP)  in  UK  Government  public  service  reform:  Towards  a  Platform Assessment  Framework  (PAF)’,  Government  Information  Quarterly.  Elsevier  Inc.  doi: 10.1016/j.giq.2017.03.003.
Goyal,  E.  and  Seema  Purohit  (2012)  ‘2012  Emergence  of  m-Government  The  Way Forward.pdf’, SIES Journal of Management, 8(1), pp. 56–66.
Hawking, P., Stein,  a and Foster, S. (2004) ‘e-HR and employee self service: a case study of a  victorian  public  sector  organisation’,  Issues  in  Informing  Science  and  Information Technology, 1, pp. 1017–1026. Available at:
http://informingscience.org/proceedings/InSITE2004/128hawki.pdf.
Hung,  S.-Y.  Y.,  Chang,  C.-M.  M.  and  Kuo,  S.-R.  R.  (2013)  ‘User  acceptance  of  mobile  e- government services: An empirical study’, Government Information Quarterly. Elsevier Inc., 30(1), pp. 33–44. doi: 10.1016/j.giq.2012.07.008.
Hung, S. Y., Chang, C. M. and Kuo, S. R. (2013) ‘User acceptance of mobile e-government services: An empirical study’, Government Information Quarterly. Elsevier Inc., 30(1), pp. 33–44. doi: 10.1016/j.giq.2012.07.008.
Kurfalı, M. et al. (2017) ‘Adoption of e-government services in Turkey’, Computers in Human Behavior, 66, pp. 168–178. doi: 10.1016/j.chb.2016.09.041.
Kushchu,  I.  and  Kuscu,  M.  H.  (2004)  ‘From  E-government  to  M-government:  Facing  the Inevitable’, in Proceedings of the 3rd European Conference on eGovernment, pp. 253–250. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu.
Lee, D. H. (2005) ‘Contextual IT Business Value and Barriers : an E-Government and E-Business Perspective’,  in  Proceedings  of  the  38th  Hawaii  International  Conference  on  System Sciences - 2005 Contextual, pp. 1–10.
Li,  X.  J.,  Guan,  Z.  L.  and  Fan,  L.  (2009)  ‘Analysis  of  mobile  government’s  influences  on government managements’, in Proceedings - International Conference on Management and Service Science, MASS 2009. Wuhan, China, pp. 1–4. doi: 10.1109/ICMSS.2009.5305875. Mengistu, D., Zo, H. and Rho, J. J. (2009) ‘M-Government : Opportunities and Challenges to Deliver Mobile Government Services in Developing Countries’, in 2009 Fourth International
Penerapan Mobile Government Pada Monitoring Aktigitas Aparatur Sipil Negara Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat
Conference  on  Computer  Sciences  and  Convergence  Information  Technology  M- Government:, pp. 1445–1450. doi: 10.1109/ICCIT.2009.171.
Nugraheni  (2011)  ‘Citizen  Centered  Models  Using  Mobile  Technology’,  jurnal  Matematika,
14(3).
OECD,  ITU  and  Publishing,  O.  (2011)  M-Government:  Mobile  Technologies  for  Responsive Governments and Connected Societies. doi: 10.1787/9789264118706-en.
Rannu, R. et al. (2010) Mobile Government: 2010 and Beyond, White Paper. Rao,  V.  R.  (2011)  ‘Collaborative  Government  to  Employee  (G2E):  Issues  and  Challenges’, Journal Journal of E-Governance, 34(4), pp. 214–229.
Rao,  V.  R.  (2017)  ‘Improving  Government  to  Employee  (  G2E  )  Services  through  Mobile Technology – A Survey’, 168(6), pp. 33–45.
Ruël, H., Bondarouk, T. and Looise, J. (2004) ‘E-HRM: Innovation or irritation. An explorative empirical study in five large companies on web-based HRM’, Management Revue, 15(3), pp. 364–381. Available at: http://www.jstor.org/stable/41783479.
Schno, H. J. (2015) ‘E-Government: Information, Technology, and Transformation’, Routledge. Schnoll, H. J. (2015) E-Government: Information, Technology, and Transformation. Routledge. Shaareef, M. A. et al. (2011) ‘e-Government Adoption Model (GAM): Differing service maturity levels’,  Government  Information  Quarterly.  Elsevier  B.V.,  28(1),  pp.  17–35.  doi: 10.1016/j.giq.2010.05.006.
Stefanovic, D. et al. (2016) ‘Assessing the success of e-government systems: An employee perspective’, Information and Management,
53(6), pp. 717–726. doi: 10.1016/j.im.2016.02.007.
Tang,  H.  (2011)  ‘Using  Association  Rules  Mining  to  Provide  Personalized  Information  in  E- Government’, in International Conference E -Business and E -Government (ICEE). China.
Al Thunibat, A., Zin, N. A. M. and Sahari, N. (2011) ‘Mobile Government User Requirements Model’, Journal of EGovernance, 34, pp. 104–111. Available at: http://content.iospress.com/articles/journal-of-e-governance/gov00260.
Wang,  C.,  Lu,  Z.  and  Feng,  Y.  (2011)  ‘M-government  Use :  Technology  ,  Context  and Environment Determinants’, in 2011 International Conference of Information Technology, Computer  Engineering  and  Management  Sciences  M-government,  pp.  290–293.  doi: 10.1109/ICM.2011.320.