e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Menggagas  Tolok  Ukur  Pendelegasian  Pengaturan  Lanjutan dari Undang-Undang terhadap Peraturan-Peraturan Presiden
Mohamad Safrin 1 , Imran Imran 2 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Law, Delegation, Presidential Decree.
How to cite: Safrin, Mohamad., dan Imran, Imran. (2023). Menggagas Tolok Ukur Pendelegasian Pengaturan Lanjutan dari Undang- Undang terhadap Peraturan-Peraturan Presiden. Amsir Law Journal, 4(2), 172-182.
DOI:
10.36746/alj.v4i2.199
The  lack  of  clarity  regarding  the  relationship  between  position  and  content material for government regulations and presidential regulations can be seen in the provisions of Article 12 and Article 13 of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. From these provisions it can be seen that the  material  content  of  presidential  regulations  is  broader  than  the  content material  of  government  regulations.  From  the  explanation  regarding  the contents  of  government  regulations  and  presidential  regulations,  it  does  not explicitly  delegate  further  arrangements,  there  are  no  benchmarks  for  using government  regulations  or  presidential  regulations.  This  means  that  in  this condition  there  is  a  similarity  in  the  content of  government  regulations  and presidential  regulations.  This  research  was  conducted  using  a  juridical- normative approach, research with reference to juridical aspects. This method is carried out through literature studies on various literature related to legal theories  and  principles.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  are inconsistencies  in  the  position  of  presidential  regulations,  especially  when juxtaposed with government regulations when viewed from the perspective of the material content.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Fungsi hukum menurut Roscoe Pound sebagai tool of social engineering atau alat rekayasa sosial yang  kemudian  dikembangkan  oleh  Mochtar  Kusumatmadja  dengan  teori  hukum pembangunannya, dikatakan bahwa hukum itu sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat. 3 Olehnya  itu,  hukum  diperlukan  bagi  proses  perubahan  termasuk  proses  perubahan  yang cepat, biasanya diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun yang mana perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib. Oleh karena itu, perbaikan di bidang hukum harus terus diupayakan. Ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar negara tentang rechtstaat yang meletakkan perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas, yaitu
1 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: mohammadsafrin7@gmail.com .
2 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. E-mail: Imran.massinruru@yahoo.co.id .
3 Muntoha, M. (2016). Pendidikan dalam Perspektif Hukum. Madaniyah , 6 (1), 90-107.
mendasarkan pada hukum tertulis. 4 Jika dilihat dari konteks politik hukum, hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia. 5 Hal ini dimaksudkan dengan fungsi peraturan perundang-undangan yaitu membatasi wewenang pejabat negara dan alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.
Dalam  era  reformasi,  upaya  perwujudan  sistem  hukum  nasional  terus  dilanjutkan dengan  mencakup  beberapa  hal.  Pertama,  pembangunan  sistem  hukum  agar  mempunyai mekanisme  untuk  pembentukan  hukum  nasional  yang  lebih  baik  dan  sesuai  dengan kebutuhan  pembangunan  dan  aspirasi  masyarakat  dengan  dibentuknya  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang kemudian dicabut dan diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dengan  ditetapkannya  undang- undang  tersebut,  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  diharapkan  dapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga  yang  berwenang  untuk  membentuk  peraturan  perundang-undangan  serta meningkatkan  koordinasi  dan  kelancaran  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan. Kedua, penyempurnaan hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan. 6
Pembenahan sistem hukum diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum. Salah satu upaya untuk  mewujudkan  perbaikan  tersebut  dengan  menata  kembali  substansi  hukum  melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas hukum dan hierarki peraturan perundang- undangan.
Dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan  yang  baik  adalah  harus  adanya  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki  dan materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Dalam  penjelasan  pasal  tersebut dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  asas  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki  dan  materi muatan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  benar-benar memperhatikan  materi  muatan  yang  tepat  sesuai  dengan  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan yang hierarkis mengandung maksud bahwa peraturan perundang-undangan  tersusun  dalam  suatu  susunan  yang  bertingkat.  Hans  Kelsen mengemukakan  gagasannya  mengenai  tingkatan  susunan  norma  dengan  teori stufenbau ( stufenbau des rechts theorie ). Di dalam tata hukum, terutama yang berorientasi pada sistem Eropa Kontinental,  terdapat  peraturan  perundang-undangan  dengan  berbagai  jenis  peraturan tertulis yang dibentuk oleh berbagai lembaga tertentu yang tersusun secara hierarkis. Semua peraturan itu disusun secara hierarkis untuk menentukan derajatnya masing-masing dengan konsekuensi bahwa jika ada dua peraturan yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang lebih tinggi.
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah menempati posisi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  peraturan  presiden.  Kedudukan  peraturan pemerintah dan peraturan presiden dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tidak
4 Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum  di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 46 (4), 336-342.
5 Adhayanto, O. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 163-171.
6 Siswanto,  H.  (2011).  Memaksimalkan  Prolegnas  dan  Prolegda  dalam  Politik  Hukum  Nasional  (Politik  Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2). 190-208.
diimbangi dengan kejelasan materi muatan masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut.  Ketidakjelasan  hubungan  antara  kedudukan  dan  materi  muatan  peraturan pemerintah  dan  peraturan  presiden  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  12  dan  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan. Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditetapkan bahwa “ materi  muatan  peraturan  pemerintah  berisi  materi  untuk  menjalankan  undang-undang sebagaimana mestinya”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang -Undang Nomor 12 Tahun  2011  ditentukan bahwa  “ materi  muatan  peraturan  presiden  berisi  materi  yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi  untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahan ” .  Dalam  ketentuan penjelasan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  ditetapkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  “menjalankan undang-undang sebagaimana  mestinya” ialah  penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang  sepanjang  diperlukan  dengan  tidak  menyimpang  dari  materi  yang  diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 13 Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  ditentukan bahwa  “ peraturan  presiden  dibentuk  untuk menyelenggarakan  pengaturan  lebih  lanjut  perintah  undang-undang  atau  peraturan pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya ”.
Dari  ketentuan-ketentuan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  materi  muatan  peraturan presiden  lebih  luas  dari  materi  muatan  peraturan  pemerintah.  Dari  penjelasan  mengenai materi  muatan  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  presiden  di  atas,  dalam  hal  undang- undang  tidak  secara  tegas  mendelegasikan  pengaturan  selanjutnya  maka  dapat  digunakan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Artinya, dalam kondisi ini terdapat kesamaan materi  muatan  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  presiden.  Hal  tersebut  tidak  sesuai dengan  kedudukan  peraturan  pemerintah  yang  lebih  tinggi  dari  peraturan  presiden.  Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa harus ada pembedaan yang jelas khususnya dari segi materi muatan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, untuk menentukan derajatnya masing-masing.
Kedudukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden dan masing-masing materi muatannya  juga  tidak  memberi  kejelasan  dalam  kondisi  apa  undang-undang  harus didelegasikan  pengaturannya  lebih  lanjut  ke  dalam  bentuk  peraturan  pemerintah  atau peraturan  presiden.  Hal  tersebut  menimbulkan  inkonsistensi  undang-undang  dalam mendelegasikan  pengaturan  selanjutnya.  Dalam  satu  undang-undang  pendelegasian kewenangan  pengaturan  selanjutnya  kepada  peraturan  pemerintah,  dalam  undang-undang yang lain mendelegasikan pengaturan selanjutnya ke dalam peraturan presiden tanpa tolok ukur dan patokan yang tidak jelas. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, kami melakukan penelitian mengenai tolok ukur pendelegasian pengaturan selanjutnya dari undang-undang ke peraturan presiden dan peraturan pemerintah.

## 2.  Metode
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis-normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu pada aspek-aspek yuridis. Metode ini dilakukakn  melalui  studi  kepustakaan  ( library  research )  atas  berbagai  literatur  yang  terkait dengan  teori-teori  dan  asas-asas  hukum.  Metode  ini  mengkaji  tentang  materi  muatan peraturan  pemerintah  dan  peraturan  presiden  jika  dilihat  dari  prespektif  teori  perundang- undangan. Selain itu, penulis juga mengkaji terkait tolok ukur pendelegasian pengaturan lebih lanjut  dari  undang-undang  terhadap  peraturan  pemerintah  atau  peraturan  presiden.  Oleh karena  itu,  peneliti  tidak hanya  meneliti  di  bagian  asas  dan  teori-teori  hukum,  tetapi  juga melakukan penelitian terhadap inventarisasi undang-undang, penelitian terhadap sistematika
hukum, penelitian terhadap taraf singkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 7

## 3.  Kedudukan  Peraturan  Presiden  Terkait  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang- undangan dalam Perspektif Materi Muatan
Usaha memahami mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan salah satunya yang dibahas mengenai sejarah peraturan perundang-undangan. Dengan mengetahui sejarahnya diharapkan mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai kedudukan peraturan perundang- undangan  karena  peraturan  perundang-undangan  selalu  berkembang  dan  mengalami perubahan dari masa ke masa tergantung dari politik hukum sebuah negara.
Selain  itu,  dalam  menguraikan  sejarah  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia juga  perlu  dikemukakan  mengenai  kewenangan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan atau badan-badan yang berwenang membentuknya. Walaupun demikian, uraian mengenai rangkaian peristiwa dari masa ke masa yang berhubungan dengan jenis peraturan perundang-undangan,  secara  kronologis  merupakan  materi  utama  dalam  pembahasan mengenai sejarah perundang-undangan di Indonesia. Hal ini untuk mengetahui keberadaan perjalanan produk politik hukum Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8
Kedudukan  Peraturan  Presiden  pada  tata  ururtan  peraturan  perundang-undangan pasca  reformasi  dalam  Tap  MPRS  Nomor  XX  Tahun  1966  menimbulkan  kerancuan pengertian,  sehingga  tidak  bisa  lagi  dijadikan  landasan  penyusunan  peraturan  perundang- undangan. 9 Karena itu, pada tahun 2000, MPR menetapkan Tap MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Tap MPR Nomor III Tahun 2000 menentukan bahwa tata urutan perundang-undangan sebagai berikut:
1) Undang-Undang Dasar 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3) Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5) Peraturan Pemerintah;
6) Keputusan Presiden; dan
7) Peraturan Daerah.
Mengenai materi muatan peraturan pemerintah, Pasal 3 Tap MPR Nomor III Tahun 2000  menyebutkan  bahwa,  “ peraturan  pemerintah  dibuat  oleh  pemerintah  untuk melaksanakan  perintah  undang-undang ”.  Dari ketentuan  pasal  tersebut  peraturan pemerintah merupakan pelaksanaan dari undang-undang. Selanjutnya juga dapat diartikan bahwa  materi  muatan  pemerintah  terbatas  dan  ditentukan  oleh  undang-undang  yang memerintahkan pembentukannya. Jadi, tidak bisa dikeluarkan peraturan pemerintah tanpa perintah undang-undang.
Di  dalam  Tap  MPR  Nomor  10  Tahun  2000  tidak  disebutkan  mengenai  peraturan presiden, tetapi dalam ketentuan mengenai keputusan presiden yang dimaksud dalam Tap MPR Nomor 10 Tahun 2000 merupakan keputusan presiden yang bersifat mengatur. Lebih lanjut  disebutkan  bahwa keputusan  presiden  yang bersifat  mengatur  dibuat oleh  presiden
7 Soekanto,  Soerjono.,  dan  Mamudji,  Sri.  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta:  PT  Radja Grafindo Persada.
8 Soiman. (2020). Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, hlm. 44-45.
9 Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Reconstruction of the Hierarchy of Legislation in Indonesia). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan , 9 (1), 79- 100.
untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan  administrasi  pemerintahan.  Dengan  demikian  dapat  diperluas  makna  dan  keputusan presiden tersebut sama dengan apa yang dimaksudkan sebagai peraturan presiden pada masa sekarang.
Dari  pembahasan  mengenai  materi  muatan  peraturan  pemerintah  dan  keputusan presiden  dalam  Tap  MPR  Nomor  III  Tahun  2000  terlihat  inkonsistensi  materi  muatan peraturan pemerintah dan keputusan presiden yang bersifat mengatur. Peraturan pemerintah hanya  dapat  dibentuk  berdasarkan  perintah  undang-undang.  Keputusan  presiden  dapat dibentuk  walaupun  undang-undang  tidak  memerintahkannya  sepanjang  merupakan pelaksanaan  administrasi  negara  dan  administrasi  pemerintahan. 10 Akan  terjadi  kesamaan kedudukan keputusan presiden terhadap peraturan pemerintah, saat undang-undang tidak memerintahkan  dibentuknya  peraturan  pemerintah  untuk  pelaksanaannya.  Pada  keadaan demikian  hanya  dimungkinkan  dibentuk  keputusan  presiden  yang  bersifat  mengatur. Dimungkinkan  juga  undang-undang  memerintahkan  pembentukan  peraturan  pemerintah yang berhubungan dengan administrasi negara maupun administrasi pemerintahan, karena tidak disebutkan secara tegas terhadap hal apa saja undang-undang perintahkan lebih lanjut sebagai ketentuan dalam undang-undang untuk dilaksanakan dengan peraturan pemerintah.
Pada  tanggal  24  Mei  2004,  ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. 11 Mengenai  kedudukan  peraturan pemerintah dan peraturan presiden, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004  disebutkan  bahwa  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  adalah  sebagai berikut:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3) Peraturan Pemerintah;
4) Peraturan Presiden; dan
5) Peraturan Daerah.
Mengenai materi muatan peraturan pemerintah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menentukan bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “sebagaimana mestinya” adalah materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.
Ketentuan  mengenai  materi  muatan  peraturan  presiden  terdapat  dalam  Pasal  11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk peraturan pemerintah.  Lebih  lanjut  dalam  ketentuan  penjelasan  disebutkan  bahwa  sesuai  dengan kedudukan  presiden  menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  yang  mana  peraturan  presiden  adalah  peraturan  yang  dibuat  oleh  Presiden  dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Peraturan  presiden  dibentuk  untuk menyelenggarakan  pengaturan  lebih  lanjut  perintah  undang-undang  atau  peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas sebagaimana tujuan pembentukannya.
10 Husen,  A.  (2019).  Eksistensi  Peraturan  Presiden  dalam  Sistem  Peraturan  Perundang-undangan. Lex  Scientia  Law Review , 3 (1), 69-78.
11 Abdullah,  A.  G.  (2018).  Pengantar  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 1 (2), 1-10.
Dari  pembahasan  mengenai  materi  muatan  peraturan  pemerintah  dan  peraturan presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 di atas dapat kita lihat bahwa terjadi potensi peraturan presiden dan peraturan pemerintah mempunyai materi muatan yang sama, padahal kedudukannya jelas berbeda. Pertama, tidak ada patokan yang jelas saat mana undang-undang  mendelegasikan  peraturan  selanjutnya  kepada  peraturan  pemerintah  atau peraturan presiden. Kedua, sejauh mana peraturan presiden yang mendasarkan pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibuat. Saat ketidakjelasan tersebut belum terjawab, akan sulit menentukan aturan apa yang digunakan untuk menjalankan undang-undang saat undang-undang tidak secara tegas memerintahkan aturan pelaksanaan terhadap undang-undang yang bersangkutan.
Dikarenakan  dirasakan  masih  banyak  kekurangan pada  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004, maka pada tanggal 12 Agustus 2011 ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  menentukan  mengenai  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 12
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Materi muatan peraturan pemerintah pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  12  yang  menyebutkan  bahwa  materi  muatan  peraturan pemerintah  berisi  materi  untuk  menjalankan  undang-undang  sebagaimana  mestinya. Kemudian dalam ketentuan penjelasan Pasal 12 dijabarkan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan “menjalankan undang - undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang- undang sepanjang diperintahkan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  materi  muatan  peraturan  pemerintah merupakan ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan undang-undang yang bersangkutan. Selain itu, penerapan peraturan pemerintah tidak harus berdasarkan perintah yang tegas dari undang-undang  tetapi  bisa  juga  berdasarkan  pertimbangan  pemerintah  bahwa  undang- undang  yang  bersangkutan  perlu  ditetapkan  ketentuan  pelaksanaannya  delam  bentuk peraturan pemerintah.
Ketentuan  mengenai  materi  muatan  peraturan  presiden  terdapat  dalam  pasal  13 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan yang menyebutkan bahwa materi muatan peraturan presiden berisi materi muatan berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah,  atau  materi  untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahan. Kemudian  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  penjelasan  bahwa  peraturan  presiden  dibentuk untuk  menyelenggarakan  pengaturan  lebih  lanjut  perintah  undang-undang  atau  peraturan pemerintah secara tegas maupun tidak tegas sebagaimana diperintahkan pembentukannya.
12 Tutik, T. T. (2013). Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 20 (1), 1-20.
Dari  pembahasan  mengenai  materi  muatan  peraturan  pemerintah  dan  peraturan presiden dapat dilihat bahwa kedua peraturan tersebut sama-sama dapat ditetapkan karena perintah undang-undang. Dari ketentuan mengenai materi muatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, tidak jelas dalam hal apa undang-undang memerintahkan ketentuan lebih lanjut  terhadap  peraturan  pemerintah  atau  peraturan  presiden  padahal  jelas-jelas  bahwa peraturan pemerintah kedudukannya lebih tinggi dari peraturan presiden.

## 4.  Delegasi  Pengaturan  Lanjutan  dari  Undang-Undang  ke  Peraturan-Peraturan Presiden
Mengenai  kedudukan  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  presiden  sebagai  bagian  dari peraturan-peraturan  presiden  yang  berkaitan  dengan  materi  muatan  seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa terjadi inkonsistensi antara kedudukan peraturan pemerintah  dan  peraturan  presiden  berkaitan  dengan  materi  muatannya  masing-masing. Inkonsistensi yang terjadi dikarenakan aturan mengenai materi muatan peraturan pemerintah dan  peraturan  presiden  masih  kurang  jelas.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang materi muatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang pernah ada  dan  yang  sedang  berlaku  saat  ini  tidak  diatur  secara  jelas  bagaimana  undang-undang mendelegasikan  pengaturan  lebih  lanjut  kepada  peraturan  pemerintah  atau  peraturan presiden.
Kejelasan  materi  muatan  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  presiden  sangat diperlukan dalam pendelegasian kewenangan legislasi.  Mengenai hal ini Jimly Ashiddiqqie mengemukakan bahwa:
“... sudah menjadi kenyataan umum di semua negara bahwa untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang bersifat teknis itu kepada lembaga eksekutif untuk menetapkan peraturan yang lebih rendah sebagai peraturan pelaksana ( subordinantie legislations ).  Namun, karena sumber  kewenangan  mengatur  tersebut  pada  pokoknya  berada  pada  tangan  wakil rakyat  sebagai  legislator,  sekiranya  diperlukan  peraturan  yang  lebih  rendah  untuk mengatur  pelaksanaan  suatu  materi  undang-undang,  maka  pemberian  kewenangan untuk  mengatur  lebih  lanjut  itu  kepada  lembaga  eksekutif  atau  lembaga  pelaksana, haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan itu. Hal inilah yang biasa dinamakan ‘ legislative delegation of rule-making power ’ . ” 13
Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Jimly Ashiddiqqie di atas, dapat dilihat dasar adanya pendelegasian pengamatan lebih lanjut dan sebuah peraturan perundang-undangan terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bawahnya.  Pendelegasaian  pengaturan  lebih lanjut  sebuah  peraturan  perundang-undangan  harus  disebutkan secara  tegas. Ketika suatu undang-undang mendelegasikan pengaturannya ke dalam peraturan pemerintah, baik dalam undang-undang  itu  menyebutkannya  secara  tegas  maupun  tidak,  maka  presiden  sebagai penyelenggara pemerintahan mengkoordinasikan pengaturan yang akan didelegasikannya itu bersama menteri-menteri terkait. 14
Dari  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  dapat  dilihat  bahwa  norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberi penjelasan konkrit kapan  undang-undang  mendelegasikan  lebih  lanjut  pengaturan  pelaksanaannya  kepada peraturan  pemerintah  atau  peraturan  presiden.  Jawaban  terhadap  hal  tersebut  juga  bisa dijadikan  pedoman  oleh  presiden  untuk  menetapkan  peraturan  pelaksanaan  terhadap ketentuan-ketentuan  dalam  undang-undang  saat  undang-undang  tersebut  tidak  tegas
13 Asshiddiqie, Jimly. (2014). Perihal Undang-Undang. Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 148.
14 Hadinatha, M. F. (2022). Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 19 (2), 133-147.
mendelegasikan  pengaturan  pelaksanaannya  kepada  peraturan  pemerintah  atau  peraturan presiden.
Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  materi  muatan  peraturan  pemerintah  berisi  materi  untuk menjalankan  undang-undang  sebagaimana  mestinya.  Menjalankan  undang-undang sebagaimana  mestinya  mengandung  pengertian  bahwa  penetapan  peraturan  pemerintah adalah  untuk  melaksanakan  perintah  undang-undang  atau  untuk  menjalankan  undang- undang sepanjang diperlukan dan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang- undang  yang  bersangkutan.  Peraturan  presiden  adalah  peraturan  yang  ditetapkan  oleh Presiden  untuk  menjalankan  administrasi  negara  pada  masa  Orde  Baru,  jenis  aturan  ini dikenal dengan keputusan presiden, karena menimbulkan campur baur antara materi muatan yang bersifat mengatur dan ketetapan ( beschiking ) maka pada masa reformasi jenis aturan ini dipisah. Keputusan presiden yang mengatur disebut dengan peraturan presiden, sedangkan yang berisi ketetapan disebut dengan keputusan presiden.
Mengenai materi muatan peraturan presiden yang merupakan perintah undang-undang maka  harus  dibedakan  dengan  materi  muatan  peraturan  pemerintah  untuk  melaksanakan undang-undang  sebagaimana  mestinya.  Perbedaan  tersebut  terletak  pada  frasa “melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”. Kami menganggap bahwa untuk dijadikan  kriteria  pembentukan  peraturan  presiden  yang  baik  ialah  yang  merupakan pendelagasian dari peraturan perundang-undangan di atasnya, maupun peraturan presiden yang  bersifat  mandiri.  Kriteria  yang  dimaksud  ialah  mengenai  peraturan  presiden  yang dibentuk  hanya  untuk  semata-mata  keperluan  internal  administrasi  pemerintah.  Kriteria tersebut  sangat  membatasi  gerak  pemerintah  dalam  menjalankan  fungsi  penyelenggaraan pemerintah. Salah satu contoh adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan  Penanggulangan  Lumpur  Sidoarjo,  pada  peraturan  presiden  ini  memang  ditujukan untuk  mengatur  tentang  pembentukan,  dan  tugas  kerja  Badan  Penanggulangan  Lumpur Sidoarjo, tetapi di dalamnya juga ada norma yang berlaku keluar tentang perintah kepada PT Lapindo Brantas untuk membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena dampak sesuai dengan peta area terkena dampak yang ditetapkan beserta cara pembayarannya. Oleh karena itu  selanjutnya  akan  dibahas  mengenai  sifat  norma  peraturan  presiden  berkaitan  dengan masalah yang diuatur.
Philipus M. Madjon menjelaskan sifat norma hukum dalam sebuah bagan konfigurasi segi empat sebagai berikut: 15
Bagan. Konfigurasi Sifat Norma Hukum.
15 Philipus M. Hadjon, dkk. (1993). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law). Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 124-125.
Untuk Siapa Untuk Apa Umum Individual Abstrak Konkret
Bagan segi empat tersebut menghasilkan empat macam sifat norma hukum, yakni:
1) Norma umum-abstrak, misalnya undang-undang;
2) Norma individual-konkret, misalnya keputusan tata usaha negara;
3) Norma umum-konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di suatu tempat tertentu (rambu tersebut berlaku bagi semua pengguna jalan, tetapi hanya berlaku di tempat tersebut); dan
4) Norma individual-abstrak, misalnya izin gangguan.
Uraian  tersebut  dengan  lingkungan  kuasa  berlakunya  norma  hukum,  meliputi lingkungan  kuasa  orang  ( personengebeid )  dan  lingkungan  kuasa  persoalan  ( zakengebeled ). 16 Menurut  Amiruddin  Syarif,  lingkungan  berlakunya  norma  hukum  ( geldingegeid  van  hhet rechmormen ) meliputi: 17
1) Lingkungan kuasa tempat ( ruintegebeid, territorial sphere ) yang menunjukkan tempat berlakunya  norma  hukum  atau  perundang-undangan.  Apakah  berlaku  pada seluruh wilayah negara atau hanya pada sebagian wilayah negara;
2) Lingkungan kuasa persoalan ( taken gebeid, material sphere ) yang menyangkut masalah atau persoalan yang diatur: persoalan privat atau persoalan publik;
3) Lingkungan  kuasa  orang  ( personengebeid , personal  sphere )  yaitu  menyangkut  orang yang diatur, apakah berlaku untuk setiap penduduk atau pegawai negeri saja; dan
4) Lingkungan kuasa waktu ( tijdgebeid, temporal sphere ) yang menunjukkan sejak kapan dan  sampai  kapan  berlakunya  sesuatu  ketentuan  hukum  atau  peraturan perundang-undangan.
Dari dua pendapat tersebut, maka norma yang ada dalam peraturan presiden adalah norma  umum-konkret.  Yang  dimaksud  konkret  adalah  hanya  menyangkut  permasalahan- permasalahan tertentu saja atau bersifat kasuistik. Untuk lebih mengkonkretkan tolok ukur tersebut penulis berpendapat bahwa ada dua pertimbangan untuk mengetahui dalam kondisi apa undang-undang mendelegasikan pengaturan selanjutnya kepada perpres atau peraturan pemerintah.
Pertimbangan pertama yaitu syarat dan kondisi. Jika yang akan diatur lebih lanjut itu adalah hal yang melibatkan satu sektor saja, pengaturannya cukup dengan peraturan presiden. Misalnya  pengaturan  pengelolaan  cagar  alam.  Jika  yang  akan  diatur  tersebut  melibatkan banyak  sektor  kementerian,  pengaturannya  dengan  peraturan  pemerintah  karena  banyak kepentingan  yang  akan  dikompromikan.  Misalnya  pengaturan  kawasan  pesisir  yang melibatkan banyak kementerian.
Pertimbangan yang kedua yaitu terkait tujuan. Jika yang diatur lebih lanjut adalah dalam skala nasional dan untuk jangka panjang maka yang mengatur adalah peraturan pemerintah. Misalnya pengaturan tata ruang nasional jangka panjang, maka pengaturan lebih lanjutnya harus dengan  peraturan  pemerintah. Jika yang diatur lebih lanjut adalah dalam skala kecil misalnya  kawasan  industri  Karawang,  kawasan  industri  Batam,  maka  pengaturan  lebih lanjutnya cukup dengan peraturan presiden.
Dari penjelasan tersebut, terkait syarat dan batasan materi muatan peraturan presiden, kami berpendapat bahwa syarat itu hanya berlaku pada peraturan presiden yang merupakan delegasi  dari  undang-undang  atau  peraturan  pelaksana.  Syarat  tersebut  tidak  berlaku  pada peraturan presiden yang bersifat otonom atau mandiri. Menurut kami, peraturan presiden
16 Astawa, I Gede Pantja., dan Na’a , Suprin. (2012). Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan. Bandung: Alumni, hlm.
32.
17 Ibid.
yang bersifat otonom atau mandiri sulit untuk diberikan batasan materi muatannya karena berhubungan  dengan  fungsi  presiden  baik  sebagai  kepala  negara  maupun  kepala pemerintahan sebagai penyelenggara negara tertinggi.

## 5.  Kesimpulan
Terjadi  inkonsistensi  terhadap  kedudukan  peraturan  presiden  terutama  jika  disandingkan dengan  peraturan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  materi  muatannya  masing-masing. Inkonsistensi yang terjadi dikarenakan aturan mengenai materi muatan peraturan pemerintah dan  peraturan  presiden  masih  kurang  jelas.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang materi muatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang pernah ada  dan  yang  sedang  berlaku  saat  ini  tidak  diatur  secara  jelas  bagaimana  undang-undang mendelegasikan  pengaturan  lebih  lanjut  kepada  peraturan  pemerintah  atau  peraturan presiden.
Untuk dapat memberikan kejelasan mengenai pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari undang-undang kepada peraturan pemerintah atau peraturan presiden, perlu dijelaskan lebih lanjut kriteria materi muatan presiden agar tidak bersinggungan dengan materi muatan peraturan pemerintah. Materi muatan presiden sebaiknya  berisikan norma umum konkrit, muatannya merupakan penyelenggaraan adminstrasi negara yang bersifat teknis administratif, syarat  yang  akan  diatur  hanya  melibatkan  satu  sektor  kementerian,  dan  pengaturan  lebih lanjutannya dalam skala kecil-jangka pendek dan bukan skala untuk nasional-jangka panjang. Materi  muatan  peraturan  pemerintah  adalah  segala  materi  untuk  menjalankan  undang- undang sebagaimana mestinya, yang tidak masuk pada materi peraturan presiden.

## Referensi
Buku dengan penulis: Asshiddiqie, Jimly. (2014). Perihal Undang-Undang. Depok: Rajagrafindo Persada.
Astawa, I Gede Pantja., dan Na’a , Suprin. (2012). Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang- Undangan. Bandung: Alumni.
Philipus M. Hadjon, dkk. (1993). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
Soiman. (2020). Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Artikel jurnal: Abdullah, A. G. (2018). Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 1 (2), 1-10.
Adhayanto, O. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2),
163-171.
Aditya,  Z.  F.,  &  Winata,  M.  R.  (2018).  Rekonstruksi  Hierarki  Peraturan  Perundang- Undangan  di  Indonesia  (Reconstruction  of  the  Hierarchy  of  Legislation  in Indonesia). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan , 9 (1), 79- 100.
Busthami,  D.  (2017).  Kekuasaan  Kehakiman  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum  di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 46 (4), 336-342.
Hadinatha, M. F. (2022). Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 19 (2), 133-147.
Husen,  A.  (2019).  Eksistensi  Peraturan  Presiden  dalam  Sistem  Peraturan  Perundang- undangan. Lex Scientia Law Review , 3 (1), 69-78.
Muntoha, M. (2016). Pendidikan dalam Perspektif Hukum. Madaniyah , 6 (1), 90-107.
Siswanto,  H.  (2011).  Memaksimalkan  Prolegnas  dan  Prolegda  dalam  Politik  Hukum Nasional  (Politik  Hukum  Penanggulangan  Kejahatan  Perdagangan  Orang  di  Era Globalisasi). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2). 190-208.
Tutik,  T.  T.  (2013).  Analisis  Kedudukan  dan  Status  Hukum  Ketetapan  MPR  RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 20 (1), 1-20.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.