## KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI  INDONESIA
Ade Putri Lestari , SH
Dr.St. Laksanto Utomo. S.H., M.Hum
Fakultas Hukum  Universitas  Sahid Jakarta
laksanto@gmail.com

## ABSTRAK
Pesatnya  kemajuan  teknologi  informasi  menjadikan  perkembangan  yang  dinamis dalam  bidang  ekonomi  bisnis  salah  satunya  adalah  transaksi  bisnis  secara  online. Adanya  pinjam  meminjam  uang  secara  online  atau financial  technology mempermudah  masyarakat  memperoleh  pinjaman  dana  secara  cepat  dan  mudah dibandingkan lembaga pembiayaan lainnya. Layanan pinjam meminjam secara online didasari  dengan  perjanjian  yang  dibuat  secara  elektronik  oleh  salah  satu  pihak  yang biasa  disebut  dengan  perjanjian  baku,  tidak  selamanya  perjanjian  baku menguntungkan  para  pihak  perjanjian  lebih  banyak  dibebankan  kepada  konsumen. Masalah  dari  penelitian  ini:  (1)Bagaimana  kepastian  perlindungan  hukum  bagi penerima  pinjaman  dalam  transaksi  pinjaman  online?  (2)Bagaimana  akibat  hukum dan penanganan pemerintah terhadap klausula baku dalam pinjaman online?. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu  dengan  cara  meneliti  bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder.

## ABSTRACT
The rapid advancement of information technology has made dynamic developments in the  business  economy,  one  of  which  is  online  business  transactions.  The existence  of lending  and  borrowing  money  online  or  financial  technology  makes  it  easier  for people  to  get  loan  funds  quickly  and  easily  compared  to  other  financing  institutions. Online  lending  and  borrowing  services  are  based  on  an  agreement  made electronically  by  one  of  the  parties,  which  is  commonly  referred  to  as  a  standard agreement, not always the standard agreement benefits the parties of the agreement, it is more borne by consumers. The problems of this research: (1) How is the certainty of legal protection for loan recipients in online loan transactions? (2) What are the legal consequences  and  government  handling  of  standard  clauses  in  online  loans?  The research  method  used  is  normative  juridical,  namely  by  examining  library  legal materials or secondary legal materials.

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  melalui  jaringan  internet  menghubungkan  dunia tanpa  mengenal  batas  untuk  mempermudah  terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 175
didunia.  Teknologi  informasi  diyakini  membawa  kemudahan  dalam  berbagai kepentingan  bagi  masyarakat.  Pesatnya  kemajuan  teknologi  informasi dimanfaatkan  untuk  mendukung  kegiatan  ekonomi  masyarakat  salah  satunya adalah  transaksi bisnis yaitu pinjam meminjam secara elektronik yang dituangkan dalam  kontrak  elektronik.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  selanjutnya  disebut  Undang  Undang  ITE menjawab  kebutuhan  akan  pengaturan  dan  perlindungan  transaksi  bisnis  yang dilakukan  lewat  internet.  Pasal  1  angka  17  Undang  Undang  ITE  menyebutkan bahwa :
“Kontrak  Elektronik  adalah  perjanjian  para  pihak  yang  dibuat  melalui sistem  elektronik.  Kontrak  elektronik  dibuat  melalui  media  sistem elektronik” 1
Fintech atau  layanan  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi  informasi ( online ),  diselenggarakan  oleh  perusahaan  kredit  dan/atau  penyelenggara pinjaman online .  Dalam  hal  ini  kredit  sering  diartikan  memperoleh  sesuatu  dan atau  barang  dengan  membayar  cicilan  atau  angsuran  kemudian  hari  atau memperoleh pinjaman uang. 2 Layanan  pinjaman online merupakan suatu metode memberi  pinjaman  kepada  penerima  pinjaman (borrower) baik  individu  maupun entitas  bisnis  dan  sebaliknya,  peminjam  dapat  mengajukan  pinjaman  kepada pemberi  pinjaman.  Layanan  pinjaman online menghubungkan  pemberi  pinjaman dengan peminjam secara online 3 .
Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  menurut  pasal  1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi selanjutnya ditulis POJK Nomor 77
1 Fennieka Kristianto, “ Regulation On Valid Electronic Contract on Electronic Transaction (Online) , Procceding APHK IV, Palembang 2017 2 Rudyanti Dorotea Tobing, Aspek-Aspek Hukum Bisnis , Palangkaraya,2016, hlm. 97
3 Eka Budiyanti, Upaya Mengatasi Pinjaman Online Ilegal , Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum …
Page 176
Tahun 2016 adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan  pemberi  pinjaman (lender) dengan  penerima  pinjaman (borrower) dalam  rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata uang  rupiah  secara  langsung  melalui  sistem  elektronik  dengan  menggunakan jaringan internet.
Perjanjian  kredit  dalam  pinjaman online sebagai  dasar  hubungan  antara penyelenggara  pinjaman online dengan  konsumen,  perjanjian  kredit  tersebut dibuat  dalam  bentuk  dokumen  elektronik  yang  disetujui  dan/atau  ditandatangani dengan  menggunakan  tandatangan  elektronik.  Indonesia  perjanjian  berpedoman pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  selanjutnya  disebut  KUHPerdata sebagai  perlindungan  hukum,  seperti  terdapat  pada  Pasal  1313  yang  memuat definisi  bahwa  suatu  perjanjian  adalah  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 4
Perdagangan secara elektronik (kontrak dagang elektronik) menurut Julian Ding adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang,  jasa,  atau  pengambilan  ahli  hak.  Kontrak  ini  dilakukan  dengan  media elektronik  sehingga  para  pihak  tidak  hadir  secara  fisik.  Media  ini  terdapat  di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau world wide web , traksaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional, karena terjadi di dunia maya. 5
Tidak selamanya kontrak elektronik pada perjanjian kredit pinjaman online menguntungkan pihaknya, resiko seringkali muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau “kreditur”
4 J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya) , (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1992, hlm. 19
5 Laksanto  Utomo, Aspek  Hukum  Kartu  Kredit  dan  Perlindungan  Konsumen ,    Bandung  : PT Alumni, hal. 85
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 177
tapi  juga  pada  pihak  yang  wajib  memenuhi  prestasi  dinamakan  pihak  berhutang atau “debitur” 6 .
Terkait dengan penyelenggaraan Pinjaman Online, perjanjian baku menjadi salah satu klausula dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 dengan penekanan pada 2 (dua)  hal  yang  dilarang  dicantumkan,  yakni  perihal  pengalihan  tanggung  jawab dan  tunduknya  konsumen  pada  ketentuan  baru  atau  perubahan  ketentuan. 7
Penggunaan  perjanjian  baku  dalam  hubungan  pelaku  usaha  dan  konsumen bukanlah  hal  yang  baru,  terutama  pada  sektor  jasa  keuangan.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK tidak  melarang  penggunaan  perjanjian  baku,  namun  melarang  ketentuan  yang mengalihkan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  maupun  mengurangi  hak  konsumen sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  UUPK.  Klausula  baku  menurut  Undang- Undang Perlindungan Konsumen
didefinisikan  sebagai  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 8
Berbeda  dengan  ketentuan  dalam  UUPK  yang  memuat  akibat  hukum terhadap  perjanjian  baku  yang  melanggar  ketentuan,  berupa  batal  demi  hukum klausula baku tersebut, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK tidak  mengatur  secara  eksplisit  akibat  hukum  dari  perjanjian  baku.  Sanksi  OJK lebih ditekankan pada kepatuhan penyelenggara Fintech terhadap ketentuan OJK dengan ancaman sanksi administrasi.
Perjanjian  baku  dipersiapkan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  hal  ini  adalah penyelenggara  pinjaman  online  secara  sepihak  sehingga  konsumen  tidak
6 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta:Intermasa,1995, hlm.123
7 Perjanjian Baku dalam Fintech,   https://business-
law.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/,  diakses  pada  25  Oktober  2019,  pukul  19.40 WIB
8 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm 203
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 178
mempunyai  kesempatan  untuk  tawar  menawar  yang  seimbang  dengan  pelaku usaha.  Didalam  kontrak  itu  lazimnya  dimuat  syarat-syarat  yang  membatasi kewajiban  kreditur.  Syarat-syarat  itu  dinamakan eksonerasi  klausules atau ezxemption clause . Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak tersebut hanya memberi dua alternatif, diterima  atau  ditolak  debitur.  Mengingat  debitur  sangat  memerlukan  kontrak  itu, maka  debitur  menandatanganinya.  Didalam  kepustakaan,  kontrak  baku  disebut kontrak paksaan (dwang kontrak) atau take it or leave it contract . 9
Pada  contoh  kasus  lain,  Penyelenggara  memiliki  kewajiban  memberi kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan, pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan.  Tetapi pada  prakteknya  pihak  penyelenggara  membatasi  kewajiban  mereka  dengan membuat  klausula  eksonerasi  didalam  perjanjian  baku  penggunaan  jasa  layanan P2P-lending .  Klausula  eksonerasi  tersebut  berisi  pengalihan  tanggung  jawab penyelenggara terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai pengguna jasa  layanan P2P  lending .  Sebagai  contoh  PT.  Amartha  Mikro  Fintek (Amartha.com)  merupakan  perusahaan  yang  penyelenggara P2P-lending yang sudah  terdaftar  di  OJK.  Dalam  memberikan  layanannya  kepada  penggunanya, Amartha.com  mempersiapkan  suatu  perjanjian  baku  penggunaan  layanan  yang dituangkan  dalam  “Syarat  dan  Ketentuan  Layanan”.  Dalam  perjanjian  baku tersebut,  Amartha.com  menuangkan  pengalihan  tanggungjawab  jika  pemberi pinjaman  atau  pengguna  layanan  mengalami  kerugian  atas  penggunaan  layanan Amartha.com.    Ketentuan  tentang  batasan  tanggung  jawab  dan  ganti  kerugian tersebut  merupakan  klausula  eksonerasi  yang  merugikan  konsumen  dan  dilarang oleh  Peraturan  perUndang-Undangan.  Klausula  eksonerasi  menunjukkan  adanya salah satu bentuk pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh penyelenggara
9 Mariam  Darus  Badrulzaman, Kompilasi  Hukum  Perikatan ,  Bandung  :  PT  Citra  Aditya Bakti, 2001, hlm 285
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 179
terhadap pemberi maupun penerima pinjaman, sehingga konsumen yang akhirnya menanggung resiko tersebut. 10
Satuan  Tugas  Waspada  Investasi  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah menutup  1.773  fintech peer  to  peer  lending atau  pinjaman online ilegal.
Penutupan  dilakukan  sejak  tahun  2018  hingga  Oktober  2019,  saat  ini  terdapat banyak sekali fintech pinjaman online . Namun yang telah mengantongi izin OJK hanya  127  perusahaan.  Masalah  yang  sering  muncul  dari  bisnis  pinjaman online illegal adalah perusahaan tidak terdaftar, bunga pinjaman tidak jelas, alamat tidak jelas dan berganti nama, aplikasi fintech ilegal tidak hanya dapat diunduh melalui playstore namun  mereka  juga  menyebarkan link unduhan  melalui  pesan  SMS maupun  aplikasi.  Sehingga  masyarakat  banyak  yang  dapat  mengunduh  aplikasi fintech ilegal tersebut karena tergiur oleh iklan yang ditawarkan. 11
Klausula  baku  dalam  transaksi  online  pada fintech menimbulkan  posisi yang  tidak  seimbang  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen,  permasalahan  pada industri fintech dalam  hal  pinjaman  meminjam  mengenai  perjanjian  dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 12
10 Aqlatul  Gondho  U, Tinjauan  Yuridis  Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian  Penggunaan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending Antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus : Amartha.com), Jurnal Universitas Gadjah Mada, 2017
11
OJK   Telah   Tutup 1.773   Fintech   Pinjaman Online Ilegal,
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4097808/ojk-telah-tutup-1773-fintech-pinjaman-onlineilegal , diakses pada 14 November 2019, pukul 13.46
12 Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif, Rajawali  Pers, Jakarta, 2001, hlm 13
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 180

## 3. HASIL DAN PEMBAHASANA

## A. Gambaran Umum Praktik Pinjaman Online
Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan suatu  perjanjian  dimana  satu  orang  mengikatkan  diri  kepada  oranglain  untuk memberikan  pinjaman  uang  melalui  website.  Dimana  para  pihaknya  adalah penyelenggara  sebagai market  place, pemberi  pinjaman (lender) dan  penerima pinjaman (borrower).
Dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  didefinisikan  mengenai Penyelenggara yaitu badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelolah, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian  Penerima  Pinjaman  atau Borrower adalah  orang  dan/atau  badan hukum  yang  mempunyai  utang  karena  perjanjian  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman atau Lender adalah orang, badan  hukum  dan/atau  badan  usaha  yang  mempunyai  piutang  karena  perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Dalam fintech P2P ( peer-to-peer ) lending di  Indonesia adanya perjanjian baku  yang  tentunya  harus  disetujui  oleh  peminjam  ( Borrower )  apabila  ingin melanjutkan  proses  pengajuan  pinjaman.  Kontrak  baku  yang  disediakan  terdiri dari  jenis  kontrak  elektronik  yang  harus  ditandatangani  oleh  calon  peminjam. Kontrak  elektronik  merupakan  kontrak  yang  pembuatannya  diwujudkan  melalui perbuatan  hukum  rill  berupa  “transaksi  elektronik”  yang  dilakukan  oleh  para pihak 13 .  Penandatangan  kontrak  elektronik  bukan  dengan  membubuhkan  tanda tangan  dilayar  handphone,  melainkan  dilakukan  dengan  cara  klik  pada  bagian persetujuan  yang  tersedia (Clik-Wrap  Agreement) setelah  menandatangani perjanjian  tersebut  maka  peminjam  secara  langsung  telah  mengikatkan  diri  pada perjanjian pinjam meminjam secara online .
13 Muhammad Syaifuddin, Op.cit , hlm 239
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 181
Kontrak baku memiliki prinsip “ take it or leave it ” sehingga menempatkan peminjam pada posisi yang lemah tidak adanya proses negosiasi antara lender dan borrower .  Walaupun  memiliki  pilihan  untuk  melanjutkan  atau  tidak  proses pengajuan  pinjaman,  mau  tidak  mau  peminjam  harus  menyetujui  pasal  tersebut, apabila  adanya  klausula  dari  perjanjian  tersebut  yang  peminjam  tidak  setujui maka peminjam tidak dapat berbuat apa-apa selain menyetujuinya, sebagian besar peminjam  akan  tetap  melanjutkan  proses  pengajuan  pinjaman  karena mendesaknya  kebutuhan.  Pada  kasus  yang  lebih  parah,  banyak  peminjam  yang justru  tidak  membaca  sama  sekali  kontrak  baku  dalam  perjanjian  yang  telah disediakan oleh perusahaan fintech P2P lending , yang artinya mereka menyetujui kontrak  yang  tidak  mereka  ketahui  isinya.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:
1) Kurangnya  kewaspadaan  peminjam  terhadap  klausul-klausul  dalam  kontrak yang nantinya dapat merugikan borrower
2) Ukuran huruf yang terlihat kecil pada skala layar handphone
3) Penggunaan  bahasa  yang  umumnya  sulit  dimengerti  dan  membosankan  bagi masyarakat umum
4) Kurangnya minat membaca masyarakat.
Kontrak baku yang telah disetujui oleh peminjam tanpa mengetahui isinya menimbulkan  masalah  di  kemudian  hari.  Hal  itu  disebabkan  karena  perjanjian yang  dibuat  oleh  pemberi  pinjaman  dibuat  dalam  bentuk  perjanjian  standar  atau perjanjian  baku  yang  berisikan  klausula-klausula  baku  dan  telah  dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak pemberi pinjaman sehingga penerima pinjaman hanya tinggal  menandatangani  perjanjian  tersebut.  Selain  pengalihan  tanggung  jawab oleh penyelenggara perusahaan fintech, isi klausul baku juga meminta persetujuan pengguna untuk  memberikan izin perusahaan mengakses dan menggunakan data pribadi mereka dan bunga pinjaman yang terlampau tinggi.
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 182
Sebagian perusahaan fintech P2P lending legal di bawah pengawasan OJK memang  telah  mematuhi  regulasi  dan  mengedepankan  perlindungan  konsumen dengan  tidak  menggunakan  klausul  baku  yang  mengalihkan  tanggung  jawab perusahaan. Sayangnya jumlah perusahaan fintech lending ilegal yang beredar di Indonesia  berkali  lipat  dibanding  jumlah fintech lending yang  terdaftar  di  OJK, dimana  praktik  klausul  baku  dijadikan  senjata  utama  untuk  menjebak  pengguna demi kepentingan salah satu pihak.
Tidak  semua  pengguna  jasa fintech  P2P  lending menyadari  bahwa  saat mereka menyetujui  untuk memberikan  akses penuh kepada perusahaan penyedia jasa terhadap data pribadi mereka yang terdapat dalam handphone , maka dengan mudah  perusahaan  dapat  mengakses  informasi  sensitif  seperti  daftar  kontak, riwayat  panggilan  dan  pesan  singkat,  serta  penyimpanan  telepon  pengguna. Informasi-informasi  tersebut  yang  nantinya  dimanfaatkan  oleh  perusahaan  atau pihak  ketiga  terkait  dalam  hal  penagihan.  Dari  sinilah  awal  permasalahan  dalam praktik bisnis pinjam-meminjam online bermula.

## B. Kepastian Perlindungan Hukum pada Perjanjian Pinjam Meminjam Online
Para  pihak  dalam  pinjaman  online  terdiri  dari  Penyelenggara  Layanan Pinjam Meminjam Online, Pemberi Pinjaman atau biasa disebut lender dan Penerima  Pinjaman  biasa  disebut borrower. Penyelenggara  merupakan Perusahaan peer  to  peer  lending yang  menyediakan,  mengelola,  dan mengoperasikan  layanan  pinjam  meminjam  uang  secara  online,  Pemberi Pinjaman atau Lender merupakan pihak yang memiliki modal dan meminjamkan atau memberikan pinjaman kepada para calon peminjam yaitu borowwer karena perjanjian . Sedangkan  Penerima  Pinjaman  atau borrower adalah  pihak  yang membutuhkan  modal  dan  sebagai  peminjam  modal  karena  perjanjian  melalui sistem online yang dijalankan oleh penyelenggara sebagai marketplace.
Hubungan  hukum  antara  pihak lender dan borrower masing-masing terikat  dengan  perusahaan peer  to  peer  lending didalam  suatu  perjanjian penggunaan  layanan marketplace  lending atau  perjanjian  secara  online.  Dalam
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 183
perlindungan hukum pada perjanjian pinjam meminjam online. Para pihak dalam perjanjian pinjaman online sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya adalah Penyelenggara, Pemberi pinjaman dan Penerima pinjaman.
Perlindungan hukum yang dianalisa dalam perjanjian pinjaman online terletak pada pihak penerima pinjaman oleh karena itu analisis terhadap kontrak baku yang telah dibuat oleh penyelenggara biasanya berisi hal-hal yang memberatkan salah satu pihak yaitu konsumen. Titik berat perlindungan hukum seharusnya diletakkan kepada konsumen yang mana hak-hak dan kewajibannya diatur dalam UUPK. Konsumen juga termasuk pada pemberi pinjaman dan penyelenggara sebagai marketplace lending.
Salah satu contoh kontrak baku pada salah satu penyedia pinjaman online Amarta, tertuang pada syarat dan ketentuan Pasal XXI point 2-4 tentang Pembatasan Tanggung Jawab dan Ganti Kerugian sebagai berikut: 14
1. Kami  tidak  bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian  yang  timbul  atas gagalnya  pemenuhan  atau  kelalaian  Anda  untuk  melaksanakan ketentuan-ketentuan  dalam  Ketentuan  Penggunaan,  Kebijakan  Privasi dan Perjanjian Kredit antara Anda dengan pihak ketiga lainnya.
2. Kami  tidak  bertanggungjawab  atas  hubungan  hukum  antara  Penerima Pinjaman  dan  Pemberi  Pinjaman  dalam  Perjanjian  Kredit,  termasuk namun  tidak  terbatas  apabila  terdapatnya  kerugian  Anda  atau  pihak ketiga lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut.
3. Kami  tidak  bertanggungjawab  apabila  setelah  aplikasi  Penerima Pinjaman  kami  terima  namun  ternyata  dikemudian  hari  Penerima Pinjaman  gagal  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan  Perjanjian Kredit kepada Pemberi Pinjaman.
Perjanjian  tersebut  dibuat  oleh market  place yang  mana  adalah Penyelenggaran Pinjaman Online, Kontrak baku yang dibuat oleh
14 Syarat dan Ketentuan Amartha Pasal XXI
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 184
penyelenggara  ditujukan  untuk  penerima  pinjaman  dan  pemberi  pinjaman.  Lalu perjanjian  antara  pemberi  dan  penerima  pinjaman  hanya  berdasarkan  perjanjian keperdataan  kedua  belah  pihak.  Pada  point  2-4  terdapat  pembebasan  tanggung jawab  yang  dilakukan  penyedia  jasa  terhadap  penerima  dan  pemberi  pinjaman, kebanyakan  dari  penerima  pinjaman  tidak  mengetahui  apabila  uang  pinjaman yang  mereka  dapatkan  dari  pinjaman  online  berasal  dari  penerima  pinjaman, mereka mengetahui bahwa uang yang mereka dapatkan adalah uang yang berasal dari  penyedia  pinjaman.  Penyedia  pinjaman  tidak  bertanggung  jawab  atas perjanjian  yang  ditimbulkan  dari  pihak  penerima  dan  pemberi  pinjaman  yang hanya berdasarkan perjanjian keperdataan para pihak.
Penerima pinjaman tidak memahami dan tidak memiliki kekuatan hukum atas  haknya,  karena  mereka  tidak  memiliki  bukti  kontrak  secara  tertulis  hanya sebatas term  of  condition dari  sebuah  aplikasi  pinjaman  online,  bahkan  ada  juga yang hanya sebatas persetujuan melalui SMS yang dikirmkan penyedia jasa. Hal tersebut juga menimbulkan banyaknya kegagalan salah satunya pada data pribadi seperti  kebocoran  data  pribadi,  suku  bunga  terlampau  tinggi,  dan  ancaman  teror seperti pada kasus informan Hanisa.
Kasus  tersebut  membuktikan  bahwa  perjanjian  antara  para  pihak  hanya berdasarkan term  &  condition ,  penawaran-penawaran  awal  yang  ditawarkan pinjaman online tidak sesuai dengan kenyataannya seperti bunga hanya 0,8% dan penambahan  dana  pinjaman  tinggi  setiap  pinjaman  telah  selesai  dilunaskan hanyalah  isapan  jempol  belaka,  apabila  timbulnya  kegagalan  dari  penerima pinjaman  akses  data  pribadilah  yang  menjadi  tujuan  utama,  total  bunga keterlambatan  yang  menjadi  tinggi  hingga  5%  perhari  dan  teror  yang  dilakukan bukan  hanya  kepada  penerima  pinjaman  tetapi  juga  rekan  penerima  pinjaman. Kasus tersebut membuktikan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum dalam perjanjian pinjaman online bagi penerima pinjaman.
Tolak  ukur  keabsahan  perjanjian  antara  konsumen  dengan  penyedia  jasa pinjaman online ditinjau  di  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  mengenai  syarat
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 185
sahnya  perjanjian.  Dalam  pasal  1320  KUHPerdata  pembuat  undang-undang memberikan gambaran umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Mengatur mengenai  perbuatan  apa  saja  yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan,  agar  para pihak  dapat  secara  sah  melahirkan  hak-hak  dan  kewajiban  bagi  mereka.  Pasal 1320  KUHPerdata  terdiri  dari  syarat  subyektif  dan  syarat  objektif,  syarat  yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan  perjanjian.  Sedangkan  syarat  ketiga  dan  keempat  disebut  syarat obyektif,  karena  menyangkut  obyek  perjanjian.  Pelanggaran  terhadap  syarat subyektif  dapat membuat  perjanjian tersebut dapat  dibatalkan, namun  akan tetap sah  selama  belum  diajukan  pembatalannya  kepada  pengadilan.  Sedangkan pelanggaran  pada  syarat  objektif  mengakibatkan  perjanjian  tersebut  batal  demi hukum, yang berarti sejak awal perjanjian itu dibuat telah tidak sah.
Syarat  subyektif  perjanjian  terbagi  atas  2  (dua)  syarat,  yaitu  sepakat  dan cakap untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak. Dalam kata sepakat terdapat penyesuaian  antara  penawaran  dan  permintaan  atau  dalam  kata  lain  pertemuan antara  dua  kehendak.  Penggunaan  perjanjian  baku  itu  sendiri  telah  menyalahi syarat  sepakat,  yaitu  dengan  memaksakan  kehendak  penyedia  jasa  kepada konsumen  dalam  kontrak  perjanjian  pinjaman online. Konsumen  tidak  memiliki kekuatan untuk menyesuaikan isi dari kontrak, hanya terdapat pilihan setuju atau tidak.  Maka  berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata,  perjanjian  antara penyelenggara  dengan lender dan/atau borrower dengan lender pada  pinjaman online dapat  dibatalkan  apabila  salah  satu  pihak  mengajukan  pembatalannya kepada pengadilan.
Syarat  obyektif  terdiri  atas  adanya  suatu  hal  tertentu  yang  diperjanjikan dan adanya suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal yang dimaksud artinya landasan  dari  perjanjian  dibuat  harus  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dari  syarat  tersebut,  maka  dapat  dipastikan untuk  perjanjian  dengan  perusahaan  pinjaman  online  yang  ilegal  tidak  memiliki kekuatan hukum sama sekali.
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 186
Untuk  mengetahui  lebih  jauh  terkait  dengan  kepastian  perlindungan hukum  pada perjanjian pinjam  meminjam online . Penulis melakukan wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 15
Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Nurhadi Satria sebagai Konsultan Peneliti  Financial  Technology  Otoritas  Jasa  Keuangan,  mengatakan  bahwa Keabsahan  perjanjian  baik  dari  penyelenggara  dengan lender maupun lender dengan borrower menganut  pada  hukum  keperdataan  yang  diatur  dalam KUHPerdata khususnya pasal 1320.
Peran  OJK  terhadap  perjanjian  dalam peer  to  peer  lending hanya memastikan  bahwa  orang  yang  membuat  perjanjian  adalah  orang  yang  benar, dengan  cara  menggunakan digital  signature .  OJK  akan  memastikan  dan kedepannya  akan  mewajibkan  bagi  penyelenggara  menggunakan digital signature ,  tetapi  untuk  saat  ini  masih  belum  bisa  terealisasikan  karena penyelenggara digital signaturenya masih belum terlaksana.
Digital  signature dapat  dilakukan  dengan  penyelenggara  tanda  tangan elektronik yang terdaftar atau memiliki izin dari OJK, jadi sifat dan arahan OJK adalah  bagaimana  perjanjian  itu  benar  dilakukan,  untuk  tandatangan digital sendiri  sudah  diatur  dalam  UU  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Dari  pemantauan  tersebut  merupakan  cara  OJK  untuk  melindungi  konsumen, menjaga  agar  penyelenggara  tetap  berada  dikoridor  0,8%  dan  OJK  dapat menjamin  hanya  sedikit  penyelenggara  yang  menerapkan  bunga  diatas  0,8% tersebut. Dan penyelenggara juga bersifat opsional masih banyak penyelnggara- penyelenggara  lain  yang  berizin  maupun  terdaftar  di  OJK  memberi  pilihan kepada  para  konsumen  untuk  dapat  memilih  penyelenggara  mana  yang  nyaman bagi mereka.
15 Irfan Nurhadi Satria, Wawancara Dengan Konsultan Peneliti Financial Technology, Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wisma Mulia 2 JL.Gatot Subroto RT.6/RW.1 Mampang Prapatan – Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2019
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 187
Pasal  20 perjanjian pemberian pinjaman antara lender dengan borrower, dimana  perjanjian  tersebut  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  elektronik  yang paling sedikit memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan  mengenai  hak  dan  kewajiban,  para  pihak,  jumlah  pinjaman,  suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), dan mekanisme penyelesaian ssengketa.  Selain  itu,  penyelenggara  memiliki  kewajiban  untuk  menyediakan akses  informasi  kepada borrower atas  posisi  pinjaman  yang  diterima.  Akan tetapi, akses informasi tersebut tidak termasuk informasi terkait identitas lender.

## C. Akibat Hukum dan Langkah Hukum yang Diambil dalam Menangani Perjanjian  Baku pada Pinjaman Online.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dalam  pasal  18  ayat  (1)  menegaskan  bahwa  Transaksi Elektronik  dituangkan  kedalam  Kontrak  Elektronik  mengikat  para  pihak  dalam perjanjian.  Artinya  kontrak  elektronik  diadakan  oleh  para  pihak  dalam  transaksi peer to peer lending mengikat kedua belah pihak. Akibatnya mengikatnya suatu kontrak  adalah  para  pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban  dimana  apabila  hak  dan kewajiban  tersebut  tidak  dipenuhi,  maka  dapat  dilakukan  upaya-upaya  hukum baik  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  atau  jalur  luar  pengadilan,  seperti mediasi dan arbitrase.
Penanganan yang diambil oleh OJK hanya bersifat administratif, untuk itu OJK membuat muatan minumum dalam pasal 19-20 POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  dengan alasan merupakan muatan-muatan yang diyakinin  harus dimuat  dalam  perjanjian antara  penyelenggara  dengan  pemberi  pinjaman  dan  pemberi  pinjaman  dengan penerima  pinjaman.  Karena  hal  itu  masuk  kerana  perdata  OJK  sendiri  sebagai
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 188
badan  yang  mengawasi fintech tidak  bisa  intervensi  dalam  perjanjian  penerima dan penyelenggara.
Untuk  pemberian  sanksi  antara  penerima  dan  pemberi  pinjaman  bersifat keperdataan  yang    melibatkan  antar  kedua  belah  pihak  yang  diselesaikan  secara musyawarah antara kedua belah pihak berasaskan keperdataan. Dan sanksi untuk penyelenggara,  OJK  sedang  mengembangkan fintech  duta  center (FDC)  dan PUSDAFIL  (Pusat  Data Fintech  Lending )  dimana  untuk  kedepannya  OJK  dapat mengintegrasikan data transaksi antara penyelenggara dengan para konsumen.
Dengan  tujuan  untuk  mengetahui  rekam  jejak  transaksi  antara penyelenggara,  apabila  kedepannya  penyelenggara  tersebut  melakukan  tindakan bad dept kedepannya akan buruk bagi penyedia jasa fintech tersebut, data tersebut juga  dapat  dilihat  melalui  kredit scoring dan  peninjauan  terhadap  AFPI  maupun Pusdafil  yang  dapat  disimpulkan  dimana  letak  kesalahannya,  sehingga  apabila dalam  proses  hukum  para  pihak  dapat  memiliki  bukti  melalui credit  scoring masing-masing  para  pihak  yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  penilaian kredit mereka apakah secara tidak langsung merupakan sanksi sosial.
Bapak Irfan menjelaskan bahwa terkait akibat dan sanksi serta penanganan pemerintahan  dalam fintech, OJK  akan  mengeluarkan  POJK  terbaru  mengenai p2p lending . Untuk  Undang-Undang fintech masih menjadi  dilematis  tetapi  OJK sedang  mendorong  Asosiasi  AFPI  untuk  melakukan  kajian  dan  juga  untuk mendorong  pada  pemerintah  untuk  membuat  Undang-Undang Fintech ,  UU Fintech penting karena OJK tidak dapat menindak fintech ilegal  ataupun fintech yang bermasalah karena tidak ada sanksi yang bersifat kepidanaan. Karena dalam POJK maupun UU OJK tidak memuat sanksi
kepidanaan  bagi fintech sebab  POJK  hanya  bersifat  peraturan  pemerintah  setara peraturan perundang-undangan, payungnya adalah Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan,  akan  tetapi  UU  OJK  juga  tidak  menganut  pidana  didalamnya  karena itu  untuk  penegakan  dan  menghukum fintech  ilegal harus  dibuatkan  peraturan
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 189
setingkat  Undang-Undang  yang  bisa  memuat  sanksi  kepidanaan  khusus  fintech ilegal agar terciptanya payung hukum dalam industri fintech.
Undang-Undang fintech sudah  dibicarakan  antar  lembaga  pemerintahan seperti  kepolisian,  kemkominfo  dan  OJK  tetapi  untuk  siapa  yang  dapat menjemput  bolanya  masih  belum  diketahui.  Dan  kedepannya  apabila  sudah  ada jalan terbaiknya dan juga asosiasinya dalam melakukan riset dan segalanya, OJK dapat  mendorong  pemerintah  untuk  membuat  Undang-Undang fintech yang mungkin dapat menjadi salahsatu yang sesuai progresnas. Cara dapat memberikan sanksi  terhadap fintech yang  menyalahi  aturan  mempidana  adalah  dengan  ketika mereka  melakukan  penagihan  dengan  cara  yg  tidak  layak  seperti  kekerasan, pornografi atau yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Karena belum  adanya  UU Fintech yang  mengatur  hal  tersebut  sanksi  yang  dapat dilakukan secara efektif hanyanya pemblokiran.
Pemblokiran  adalah  upaya  yang  paling  efektif  saat  ini  yang  dapat dilakukan oleh OJK untuk fintech ilegal, pemblokiran dilakukan dengan cara OJK dapat  mengirim  surat  secara  tertulis  dan  formal  kepada  Kemkominfo  untuk pemblokiran fintech yang sudah terbukti ilegal  dan/atau melakukan rekomendasi terhadap  fintech  ilegal  kepada  Kemkominfo.    Pemidanaan  dapat  dilakukan  bagi fintech  ilegal  yang  terbukti  melakukan  tindak  seperti  kekerasan  dan  pornografi setelah dilakukan pengkajian.
Dampak  bagi  penerima  pinjaman  terhadap fintech ilegal  yang  telah  merugikan penerima pinjaman atau melakukan tindakan diluar kontrak yang telah disepakati adalah penerima pinjaman dapat melakukan pengaduan ke lembaga seperti YLKI dan/atau  LBH  yang  nanti  akan  disampaikan  ke  OJK  agar  OJK  dapat menindaklanjutin fintech ilegal  tersebut.  Penerima  pinjaman  juga  harus  tetap membayarkan  utang  mereka  kepada  aplikasi fintech tersebut  sesuai  dengan pinjaman  dan  perjanjian  awal  untuk  meminimalisir  kesalahpahaman  antar  para pihak.
4. PENUTUP
Ade dan Dr. Laksanto, Kepastian Perlindungan Hukum … Page 190
a. Kesimpulan
1. Belum adanya kepastian hukum dalam praktik pinjaman online peer to peer lending bagi  penerima  pinjaman , hanya  mengacu  kepada  Kitab  Undang Undang  Hukum  Perdata  pasal  1320  yaitu  mengenai  syarat  sahnya perjanjian sebagai tolak ukur keabsahan suatu perjanjian. Perjanjian antara penyelenggara dengan lender dan/atau lender dengan borrower kembali ke perjanjian keperdataan yang melibatkan kedua belah pihak secara langsung, sama  seperti  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  KUHPerdata  namun dibuat secara digital sedangkan penyelenggara menyediakan term&condition bagi para konsumen.
2. Perjanjian  dalam  pinjaman  online  merupakan  kontrak  elektronik  yg diadakan oleh para pihak dalam transaksi peer to  peer lending . Akibatnya mengikatnya suatu kontrak adalah para pihak memiliki hak dan kewajiban dimana  apabila  hak  dan  kewajiban  ini  tidak  dipenuhi,  maka  dapat dilakukan  upaya-upaya  hukum  baik  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan atau jalur luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase.
b. Saran
1. Karena banyaknya pengguna pinjaman online yang berasal dari masyarakat ekonomi  rendah,  sebaiknya  penyelenggara fintech menyediakan summary mengenai  isi  perjanjian  dengan  menggunakan  istilah  yang  mudah dipahami,  demi  memperkuatnya  kata  “sepakat”  sebagai  syarat  sahnya perjanjian.
2. Demi  terjaminnya  kepastian  hukum  dalam  pinjaman  online,  maka  sudah seharusnya Undang-Undang Fintech Lending segera dirancang agar dalam penegakan  hukum  dalam  industri fintech lebih  kuat  dan  terjamin  serta pelanggaran-pelanggaran  terhadap  perusahaan peer  to  peer  lending dapat diberikan  sanksi  pidana  maupun  adminitratif  yang  sudah  diatur  dalam
POJK Nomor 77 Tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
Abdul  Halim  Barkatullah, Hukum  Transaksi  Elektronik  di  Indonesia ,
Bandung  : Nusa Media, 2017
Adil  Samadani, Dasar-dasar  Hukum  Bisnis ,  Jakarta  :  Mitra  Wacana  Media,
2013
Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2007
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 2010
Celina Tri Swi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Edisi 1, Cetakan ke 5, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
Faisal  Santiago,  Penghantar  Hukum  Bisnis,  Jakarta  :  Mitra  Wacana  Media, 2012
J.  Satrio, Hukum  Perjanjian  (Perjanjian  Pada  Umumnya) ,  Bandung  :  Citra Aditya Bakti, 1992
Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia ,  PT  Citra Aditya Bakti
Laksanto  Utomo, Aspek  Hukum  Kartu  Kredit  dan  Perlindungan  Konsumen Bandung : PT Alumni
M. Sadar, Moh Taufik Makarao dan Habloel Mawardi, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Jakarta : Akademia, 2012
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianti Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum (Edisi  Revisi),  Jakarta  : Kencana Pranada Media Group, 2008
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2010
Rudyanti Dorotea Tobing, Aspek-Aspek Hukum Bisnis , Surabaya : LaksBang Justitia, 2015
Salim  HS, Perkembangan  Hukum  Kontrak  diluar  KUHPerdata ,  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2007
Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia, Jakarta:  PT  Grasindo, 2006

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Peraturan  OJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  13/SEOJK.07/2014  tentang Perjanjian Baku
C. JURNAL
Aqlatul  Gondho  U, Tinjauan  Yuridis  Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian Penggunaan  Layanan  Peer  to  Peer  (P2P)  Lending  Antara Penyelenggara dan Pemberi  Pinjaman (Studi  Kasus  : Amartha.com), Jurnal Universitas Gadjah Mada, 2017
Bank  Indonesia, Financial  Technology  Perkembangan  dan  Respons Kebijakan Bank Indonesia , Bank Indonesia-Fintech Office
Eka  Budiyanti, Upaya  Mengatasi  Pinjaman  Online  Ilegal ,  Jurnal  Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019
Etty  Nuryani,  “ Klausula  Baku  Tidak  Seimbang  dalam  Perjanjian  Kredit Bank” Disertasi Universitas Indonesia, 2009
Fennieka Kristianto, “ Regulation On Valid Electronic Contract on Electronic Transaction  (Online) ,  dalam  buku  Procceding  APHK  IV,  Palembang 2017, hlm. 690
Kajian  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan, Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017
Nuzul  Rahmayani, Tinjauan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Terkait Pengawasan  Perusahaan  Berbasis  Financial  Technology  di Indonesi a,
Pagaruyuang  Law  Journal,  Edisi  No.  1  Vol.  2,  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018
Wurianalya  Maria  Novenanty, Perlindungan  Hukum  Bagi  Lender  dan Borrower dalam Peer to Peer Lending di Indonesia , dalam buku Procceding APHK IV, Palembang 2017