## PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PNPM MANDIRI PEDESAAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis)
Oleh : Wawan Risnawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E.Martadinata No.150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengentasan  kemiskinan melalui  Program  PNPM  Mandiri  Perdesaan.  Tujuan  khusus  adalah  untuk  mengetahui:Tahapan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan dalam Pengentasan Kemiskinan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode    studi  kasus,  sedangkan  untuk  mengumpulkan data,digunakan  teknik  observasi,  wawancara  mendalam  dan  dokumentasi.  Data  hasil  penelitian telah  diolah  melalui  teknik:  Reduksi,  Penyajian  data  dan  Penarikan  kesimpulan.  Dari  hasilnya menunjukkan  bahwa  Dampak  dari  PNPM Mandiri  Perdesaan  adalah  dilakukan  melalui  tahapan kerja PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat yaitu : a) mengajak masyarakat lebih memusatkan pemikiran  dan  tindakan  kebijakan  pemerintah  (Program  PNPM  Mandiri  Perdesaan)  pada penciptaan  keadaan  yang  mendorong  dan  mendukung  usaha-usaha  rakyat  untuk  memenuhi kebutuhan  dan  memecahkan  masalah  kemiskinan  di  tingkat  individual,  keluarga  dan  komunitas. b)  Mengembangkan  struktur  dan  proses  organisasi  yang  berfungsi  menurut  kaidah  sistem organisasi.  c)  Mengembangkan    sistem-sistem    produksi-konsumsi    yang    diorganisasi    secara teritorial  yang  berlandaskan  pada  kaidah  pemilikan  dan  pengendalian  lokal.  Sehingga  dari tahapan  tersebut  dapat  terwujud  hasil  berupa  pembangunan  fisik,  peningkatan  pendapatan  dan pengentasan kemiskinan masyarakat.
Kata  Kunci  :  PNPM  Mandiri  Pedesaan  dan Pengentasan Kemiskinan.

## A. PENDAHULUAN
Pada    tahun  2007  Pemerintah  Indonesia mencanangkan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  yang  terdiri  dari PNPM  Mandiri  Perdesaan,  Perkotaan,  Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal, Pasca Bencana  dan Generasi  Sehat  dan  Cerdas.  Khusus  untuk pengembangan  PNPM    Mandiri  Perdesaan dilakukan dengan dasar kebijakan Surat Keputusan  Menkokesra  No.25/  Kep/  Menko/ Kesra/VII/2007  tanggal  30  Juli  2007,  dan ditindaklanjuti  dengan    kebijakan  di  tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
Dari beberapa daerah yang ada di provinsi Jawa  Barat,  peneliti  menyoroti  fenomena  yang terjadi  di  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis yang mengembangkan PNPM Mandiri Perdesaan melalui  pembinaan  kelompok  masyarakat  yang terhimpun dalam Pusat Masyarakat(PKBM).
Dari  delapan  desa  yang  ada  di  Kec. Ciamis  terdapat  tempat  desa  yang  menjadi sasaran  dalam  PNPM  Mandiri  Perdesaan  yang melibatkan  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat (PKBM).  Berdasarkan  hasil  observasi  awal  yang dilakukan,  peneliti  menemukan  bahwa  empat desa  yang  menjadi  sasaran  PNPM  Mandiri
Perdesaan melalui pengembangan PKBM (Diklat dan usaha produktif) mengalami tingkat keberhasilan  yang  berbeda.  Disalah  satu  desa beberapa  kelompok  yang  terhimpun  dalam PKBM  dibina  dan  diberikan  dana  bantuan melalui  PNPM  Mandiri  Perdesaan  mengalami keberhasilan  yang  cukup  signifikan.  Sedangkan di  desa  lainnya  kurang  mengalami  keberhasilan yang diharapkan.
Mencermati  fenomena  yang  terjadi  pada beberapa desa ini, peneliti menduga bahwa desa- desa  yang  kurang  berhasil  ini  diakibatkan  oleh kurangnya pengembangan struktur dalam organisasi  yang berfungsi menurut  kaidah sistem organisasi  di  PKBM  itu  sendiri  sehingga  potensi yang  terkandung  dalam  lingkup  PKBM  tersebut tidak dapat berjalan secara produktif.
Keadaan  tersebut  berakibat  kepada  proses kerja  PKBM  dalam  mengembangkan  bantuan yang disalurkan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.  Dari  beberapa  program  yang  telah disusun  untuk  dilaksanakan  melalui  program PNPM  Mandiri  Perdesaan  tidak  terlaksana dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui program  kerja  PKBM  yang  tidak  maksimal sehingga  tidak  berdampak  kontinyu  oleh  karena
itu  upaya  untuk  meningkatkan  kemandirian masyarakat  belum  berhasil  dengan  baik  dan mempengaruhi perkembangan dana PNPM Mandiri  Perdesaan  yang  akan  disalurkan  di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
Melalui  kajian  PNPM  Mandiri  Perdesaan ini  diharapkan  dapat  diketahui  upaya  yang dilakukan  dari  PNPM  Mandiri  Perdesaan terhadap  pengentasan  kemiskinan  di  Kecamatan Ciamis  Kabupaten  Ciamis.  Untuk  itu  peneliti mengkajinya  melalui  penelitian  ilmiah  ini  dalam rumusan judul tentang  “Pengentasan Kemiskinan Melalui  PNPM  Mandiri  Perdesaan  (Studi  Kasus di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.) 2. Rumusan masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengentasan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan ? 3. Tujuan penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak Pengentasan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri  Perdesaan  di  Kecamatan  Ciamis Kabupaten Ciamis.

## B. STUDIPUSTAKA
1. Konsep administrasi publik.
Konsep  administrasi  publik  di  Indonesia pada  dasarnya  bukanlah  konsep  yang  baru, karena  konsep  administrasi  publik  sudah  ada sejak dahulu, hanya para pakar mengganti istilah administrasi  publik  menjadi  administrasi  negara (Pasolong, 2007). Perkembangan ilmu administrasi  publik  menjadi  ilmu  administrasi negara  perlu  mendapatkan  perhatian  dari  aparat birokrasi.  Dalam  hal  ini  dikenal  adanya  istilah Public Administration yang selalu dialihbahasakan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia dengan  sebutan  Administrasi  Negara.  Istilah administrasi  negara  dikenal  berbarengan  dengan pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  mengelola negara yang menekankan pada orientasi kekuasaan.  Orientasi  kekuasaan  yang    berasal dari negara membuat segala upaya
penyelenggaraan administrasi pemerintahan bercorak  sarwa  negara  atau  publik  yang ditekankan pada pemahaman negara.
Saat  ini,  paradigma  ilmu  administrasi publik  dan  manajemen  pemerintahan  telah banyak  berubah.  Salah  satu  perubahan  itu  ialah pendekatan  yang  sarwa  negara  berubah  menjadi sarwa  masyarakat  (Thoha,2008).  Oleh  karena  itu pemahaman istilah public seperti yang dilekatkan sebagai  predikat  pada  istilah administration hendaknya  dipahami  sebagai  predikat  terhadap proses kepemerintahan ( governance ) yang selaras dengan perubahan paradigma tersebut.
Berdasarkan konsepsi dan pendapat di atas peneliti  berasumsi  bahwa  administrasi  publik adalah  keseluruhan  proses  kegiatan  pemerintah dimana sumberdaya dan personelnya di organisir dan  di  koordinir  dalam  melaksanakan  kebijakan publik  sebagai  wujud  implementasi  kekuasaan politiknya.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  Perdesaan  adalah merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh  Pemerintah  dalam  rangka  Pengentasan Kemiskinan  di  Indonesia.  Sasaran  dari  PNPM Mandiri  Perdesaan  adalah  masyarakat  desa terutama  rumah  tangga  miskin  yang  sekaligus sebagai  pelaku  utama  dari  program  PNPM Mandiri Perdesaan yang dimulai dari persiapan/sosialisasi,  perencanaan,  pelaksanaan dan  pelestarian.  Pelaku  lainnya  dalam  PNPM Mandiri  Perdesaan  terdiri  dari  aparat  dan konsultan  di  tingkat  desa,  kecamatan  dan kabupaten yang lebih berperan sebagai fasilitator, pembimbing  dan  pembina  tujuan,  prinsip, kebijakan,  prosedur  dan  mekanisme  PNPM Mandiri Perdesaan dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.
Di tingkat desa para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan  terdiri  dari  Kepala  Desa,  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Tim  Pengelola Kegiatan  (TPK),  Ketua  TPK,  Sekretaris  dan Bendahara,Tim  Penulis  Usulan  (TPU),  Tim Pemantau, dan Kader Pemberdayaan  Masyarakat Desa/Kelurahan    (KPM-D/K).    Sedangkan    di tingkat    Kecamatan    terdiri    dari    Camat, Penanggungjawab  Operasional  Kegiatan(PjOK), Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK),  Tim  Verifikasi (TV),  Tim  Pengamat,  Pendamping  Lokal  (PL), Fasilitator Kecamatan (F-Kec), Fasilitator Teknik (FT-  Kec),  Sentrawan    Kecamatan,    dan  Badan Pengawas    UPK    (BP-UPK),  serta    Badan Kerjasama Antar Desa

## 3. Konsep kemiskinan
Kemiskinan    menurut  Todaro  dalam Yuliadi    (2007  :156)      adalah  fenomena  sosial ekonomi  yang  selalu  diikuti  dengan  persoalan kesenjangan  sosial,  dimana      pada  sisi  lain  ada sebagian  kecil    dari      masyarakat  yang    tingkat pendapatannya  relatif  cukup  tinggi  dan  ada sebagian dari masyarakat yang memiliki pendapatan yang sangat rendah.
Secara konseptual menurut Yuliadi (2007:157)  kemiskinan  disebabkan  oleh  tiga faktor yaitu:
a. Faktor    individual.  Kemiskinan  dapat    terjadi jika masyarakat  tidak  memiliki pengetahuan
dan  ketrampilan  yang  diperlukan  dalam meningkatkan
produktivitas kerja.
Keterbatasan  kemampuan  ini  menyebabkan masyarakat  kesulitan  untuk  mendapatkan lapangan  pekerjaan  yang  berdampak  pada kurangnya  pendapatan  yang  diterima  yang secara langsung berpengaruh terhadap ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup  sehari-hari  atau  dengan  kata  lain  hidup dalam kekurangan (miskin).
b. Faktor  kultural.  Kemiskinan  terkait  dengan persepsi masyarakat yang menggunakan nilai- nilai  tradisional  ditengah  persaingan  global. Kemiskinan  kultural  atau  budaya  kemiskinan biasanya  menghubungkan  kemiskinan  dengan kebiasaan hidup atau mentalitas.
c. Faktor  struktral.  Menunjuk  pada  struktur  atau sistem yang tidak adil menyebabkan seseorang  atau  sekelompok  orang  menjadi miskin.  Perbedaan  perlakuan  pemerintah terhadap  sebagian  kecil  masyarakat  dalam aktivitas  pembangunan  menyebabkan  struktur masyarakat miskin semakin terpinggirkan dan masyarakat kaya semakin memiliki kekuasaan atau monopoli dalam kegiatan pembangunan.
4. Upaya pengentasan kemiskinan
Upaya  pemerintah  dalam  pengentasan kemiskinan  telah  dilakukan  melalui  berbagai program  pemberian  bantuan  kepada  masyarakat, seperti  Program  Inpres  Desa  Tertinggal(IDT), Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT),  subsidi  BBM, Program  P2KP,  pemberian  beras    murah  dan pengobatan  gratis,  Program  Pengembangan Kecamatan  (PPK),  Program  PNPM  Mandiri Perdesaan  dan  program  lainnya  yang  pada dasarnya  ditujukan  untuk  membantu  masyarakat miskin.
Keberhasilan program pengentasan kemiskinan  ini  sangat  terkait  dengan  ketepatan dalam  identifikasi  target  group  dan  target  area. Target  group  menyangkut  identifikasi  mengenai kriteria  akan  karakteristik  seseorang  atau  rumah tangga  miskin  dan  daerah  mana  yang  termasuk dalam kategori miskin. Untuk itu perlu dilakukan program  yang  dapat  melibatkan  masyarakat dalam  kegiatan    pembangunan  yang  dikenal dengan program pemberdayaan masyarakat.
Dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan  Hikmat  (2004:15-16)  menegaskan ada  tiga  dasar  untuk  melakukan  perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat,yaitu:
a. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan
keadaan  yang  mendorong  dan  mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi
kebutuhan dan memecahkan masalah kemiskinan di tingkat individual, keluarga dan komunitas.
b. Mengembangkan struktur dan proses organisasi  yang  berfungsi  menurut  kaidah sistem organisasi.
c. Mengembangkan    sistem-sistem    produksi- konsumsi  yang  diorganisasi  secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

## C. METODE PENELITIAN 1. Jenis dan pendekatan penelitian
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode studi  kasus  dan  pendekatan  kualitatif  dimana peneliti  mengangkat  kasus  pemberian  bantuan kepada  masyarakat  miskin    melalui    PNPM Mandiri    Perdesaan    di    Kecamatan  Ciamis Kabupaten  Ciamis  dengan  sumber  data  utama adalah masyarakat yang tergabung dalam PKBM di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
2. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini meliputi : a. Sumber data primer terdiri dari:
1) Fasilitator/Konsultan    PNPM  Mandiri Perdesaan di tingkat Kabupaten.
2) Fasilitator    PNPM  Mandiri  Perdesaan  di tingkat Kecamatan.
3) Camat  dan  Kepala  Desa  yang  menjadi sasaran program PNPM Mandiri
Perdesaan  di  Kec.  Ciamis  Kabupaten Ciamis. 4) Ketua dan anggota PKBM yang memperoleh bantuan dari program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis.
b. Sumber  data  sekunder  yaitu  semua  data  dan dokumentasi  dari  lokasi  penelitian  yang relevan dengan fokus penelitian.

## D. HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Setelah  melakukan  penelitian  tentang Pengentasan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri Perdesaan  di  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten Ciamis,  maka  peneliti  dapat  memberikan deskripsi hasil penelitian dan melakukan pembahasan  sesuai  dengan  fokus  masalah  yang telah ditetapkan. Deskripsi hasil penelitian adalah sebagai berikut:
A. Dalam  memusatkan  pemikiran  dan  tindakan kebijakan  pemerintah  pada  penciptaan keadaan  yang  mendorong  dan  mendukung usaha-usaha  Masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah kemiskinan  ditingkat  individual,  keluarga
dan  komunitas  di  Kec.  Ciamis  Kabupaten Ciamis, PNPM Mandiri melakukan beberapa tahapan yakni
1. Tahapan Implementasi Kebijakan
PNPM  Mandiri  Perdesaan  di  Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis.
Tahapan  implementasi  dalam  sebuah kebijakan  adalah  merupakan  tahapan merealisasikan  rencana  kegiatan  yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Pada  umumnya  implementasi  kebijakan PNPM  Mandiri  Perdesaan  yang  telah dilaksanakan  di  Kec.  Ciamis  Kabupaten Ciamis  sudah  sesuai  dengan  Petunjuk Teknis  Operasional  yang  dikeluarkan oleh  Tim  Koordinator  Pusat  PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Sosialisasi  dan  musyawarah  di  tingkat Kecamatan.
Dalam  melaksanakan  tahapan  sosialisasi dan  musyawarah  maka  perlu  komitmen bersama  untuk  melaksanakan  setiap tahapan  ini  dengan  sebaik-baiknya.  Hal ini  senada  dengan  informasi  yang disampaikan  oleh  ketua  UPK  Kec. Ciamis, bahwa:
Pada awal kegiatan memang diadakan sosialisasi dan sekaligus musyawarah  dengan  perwakilan  dari setiap  desa  yang  ada  di  Kec.  Ciamis. Kegiatan  ini  tentu  melibatkan  semua pelaku  PNPM  Mandiri  Perdesaan  yang ada baik dari tingkat kabupaten, kecamatan   sampai   tingkat   desa.   Hal ini      dilakukan      untuk  mendapatkan masukan    dari    masyarakat    tentang kegiatan    yang    akan  dilaksanakan  pada tahun berjalan (IN, 27-08-2012).
Dari  hasil  pengamatan  peneliti, tahapan  sosialisasi  dan  musyawarah  di tingkat  kecamatan  ini  telah  dilaksanakan dengan  merujuk  pada  Petunjuk  Teknis Operasional  (PTO)  yang  ada.  Sosialisasi dan  Musyawarah  tingkat  kecamatan biasanya dilaksanakan pada bulan Pebruari  atau  Maret  pada  tahun  berjalan, dimana  seluruh  elemen  masyarakat perwakilan  dari  masing-masing  desa  dan pelaku  PNPM  Mandiri  Perdesaan  hadir dan
memberikan masukan.
Ketidakhadiran  perwakilan  desa  pada kegiatan  ini  akan  berpengaruh  pada penentuan  pembiayaan  kegiatan  yang  di usulkan  oleh  desa  yang  bersangkutan. Hal    ini    tentu    akan    menentukan keberhasilan    tahapan    kerja  PNPM
Mandiri  Perdesaan  yang  dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ciamis.
Dari  hasil  pengamatan  peneliti, proses  komunikasi  yang  terjadi  dalam PNPM Mandiri Perdesaan telah berlangsung  melalui  tahapan  sosialisasi dan  musyawarah  ditingkat  kecamatan. Pada tahapan
ini, disamping
penyampaian informasi tentang
kegiatan    yang    akan    di    danai    oleh PNPM    Mandiri  Perdesaan,    juga  dapat dijaring  aspirasi  dari  seluruh  masyarakat sesuai  dengan  kondisi  dari  masing- masing  desa  yang  ada  di  Kec.  Ciamis Kabupaten Ciamis.
Dari  paparan  di  atas,  jelaslah bahwa tahapan musyawarah dan sosialisasi  yang  dilakukan  pada  kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan telah berlangsung dengan baik. Dengan demikian,  kegiatan  PNPM  Mandiri Perdesaan  diharapkan  dapat  berhasil  dan sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat sehingga tujuan akhir pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan maksimal.
3. Sosialisasi  dan  musyawarah  di  tingkat desa untuk penggalian gagasan Tahapan sosialisasi dan
musyawarah di tingkat kecamatan dilanjutkan  sampai  ke tingkat desa untuk menggali gagasan dari masyarakat terkait dengan  program  yang  akan  didanai  oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Pada tahap ini seluruh  perwakilan  dari  masyarakat diundang  dan  hadir  untuk  mendengarkan penyampaian informasi tentang pelaksanaan  PNPM  dan  diharapkan gagasan  tentang  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  oleh  masing-masing  desa dapat disampaikan dan dimusyawarahkan bersama. Hal ini sejalan dengan informasi  yang  disampaikan  oleh  Ketua UPK Kec. Ciamis, bahwa:
Proses sosialisasi dan musyawarah dilaksanakan  di  tingkat  desa  yang dihadiri  oleh    seluruh    perwakilan    dari masyarakat    yang    ada    di    setiap    desa. Dalam  kegiatan  ini  diharapkan  gagasan dari  masyarakat  dapat  digali  sehingga program  yang  akan  dilaksanakan  dan didanai  oleh  PNPM  Mandiri  Perdesaan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat (IN, 27-08-2012).
Senada dengan itu, informasi  yang
disampaikan  oleh  salah  seorang  wakil masyarakat  dan  sekaligus  ketua  PKBM Kec. Ciamis, bahwa:
Musyawarah  sangat  tepat  sekali dilakukan  pada  saat  sosialisasi  kegiatan PNPM  Mandiri  Perdesaan.  Melalui musyawarah  warga  masyarakat  dapat memberikan masukan kepada
masyarakat,  terutama  informasi  yang terkait  dengan  kegiatan  yang  dibutuhkan oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Biasanya dari musyawarah ini dapat digali gagasan dari  masyarakat  dan  dibuat  prioritas program yang akan dilaksanakan.  Semua ini  berdasarkan  kesepakatan  dari  seluruh anggota  masyarakat  di  desa  (RK,  31-07- 2012).
Dari penjelasan kedua  informan di atas, dan sesuai dengan hasil pengamatan peneliti tahapan sosialisasi dan musyawarah  ditingkat  kecamatan  dan desa  memang  telah  dilaksanakan  dengan baik.  Tahapan  ini  merupakan  salah  satu faktor  yang  menentukan  keberhasilan implementasi  kebijakan  PNPM  Mandiri
Perdesaan, dimana masyarakat mendapatkan  informasi  yang  terkait dengan  pelaksanaan  program  PNPM
Mandiri Perdesaan.
4. Musyawarah Khusus Perempuan
Tahapan musyawarah dilaksanakan  khusus  untuk  program perempuan, dimana dilakukan penggalian gagasan  yang  berasal  dari  kelompok perempuan. Dalam kegiatan ini  diadakan pertemuan yang  dihadiri    oleh perwakilan  kelompok  perempuan untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan  dan  didanai  oleh  PNPM Mandiri Perdesaan.  Salah  satu  kegiatan yang    dilaksanakan    di    Kec.  Ciamis adalah Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) yang bertujuan
memberikan  bantuan  dana  berupa  modal usaha bagi usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok perempuan. Dari  hasil    pengamatan  peneliti menunjukkan bahwa tahapan
musyawarah  khusus    perempuan    telah dilakukan    sesuai    dengan    PTO    PNPM Mandiri    Perdesaan,  seperti  pengelolaan usaha  simpan  pinjam  yang  khusus dikelola  oleh  kelompok  perempuan. Dalam    hal    ini,    tahapan    musyawarah dilakukan    dengan    tujuan    untuk
menggali    gagasan  dari    kelompok perempuan    yang    meliputi    kegiatan pembangunan  sarana,  pengembangan usaha  ekonomi  produktif  dikelompok perempuan itu sendiri.
Dari penjelasan beberapa informan maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Khusus Perempuan ini telah dilaksanakan berdasarkan  aturan  yang  ada  pada  PTO PNPM Mandiri Perdesaan, dimana dalam PTO dijelaskan bahwa kegiatan musyawarah  khusus  perempuan  lebih dikhususkan  pada  kelompok  perempuan, yaitu  mulai  dari  tahap  musyawarah, peserta  yang  hadir,  kesepakatan  yang diputuskan  itu  semuanya  di  khususkan bagi  kelompok  perempuan.  Melalui tahapan  musyawarah  ini  diharapkan aspirasi  dari  kelompok  perempuan  dapat dilaksanakan  melalui  kebijakan  PNPM Mandiri  Perdesaan  di  Kec.  Ciamis Kabupaten Ciamis.
5. Perencanaan  dan  penetapan  prioritas usulan
Pada  tahapan  perencanaan  ini ditetapkan  prioritas  usulan  kegiatan, memilih  dan  menetapkan  pengurus  Unit Pengelola  Kegiatan  (UPK),  menyusun dan  menetapkan  urutan  atau  peringkat usulan  kegiatan  dari  tiap  desa  sesuai dengan  skala  prioritas  yang  telah disepakati,  menetapkan  jadwal  usulan serta  waktu  penyelesaian  desain  dan RAB,  pertanggungjawaban  penggunaan dana operasional kegiatan, dan mendapatkan  umpan  balik  dari  forum mengenai  kualitas  pendamping  dan fasilitator kabupaten/kecamatan serta pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh
Fasilitator/konsultan  Kabupaten  yang menjelaskan bahwa:
Perencanaan  dalam  Kebijakan  PNPM Mandiri  Perdesaan  merupakan  tahapan penting  dan  menentukan  keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena  itu,  masukan  dari  masyarakat melalui  musyawarah  ditingkat  desa  dan kecamatan  maupun  musyawarah  khusus perempuan  merupakan  titik  tolak  dari diadakannya  perencanaan  dan  penetapan prioritas usulan kegiatan. Dari perencanaan  ini  dapat  diketahui  jadwal dan jenis kegiatan yang akan
dilaksanakan  berdasarkan  skala  prioritas dan  kebutuhan  dari  masing-masing  desa (HM, 31-07-2012).
Paparan  di  atas  menunjukkan bahwa tahapan perencanaan telah dilaksanakan  dengan  baik  ditingkat  desa dan kecamatan. Gagasan dari masyarakat disampaikan  dari  tingkat  desa  melalui musyawarah  desa  dan  dibahas  bersama menjadi  sebuah  rencana  yang  dapat diusulkan  untuk  didanai  oleh  PNPM Mandiri  Perdesaan.  Jenis  kegiatan  yang telah  dilaksanakan  di  Kec.  Ciamis  sejak tahun  2007  sampai  2017  antara  lain Simpan  Pinjam  Khusus  Perempuan (SPKP),  Sarana  dan  prasarana  baik pendidikan  maupun  non  pendidikan, serta kegiatan non prasarana lainnya.
Data  jumlah  dana  PNPM  Mandiri Perdesaan di Kec. Ciamis yang diperoleh melalui  UPK  Kec.  Ciamis  mengalami fluktuasi  dari  tahun  ke  tahun.  Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perencanaan dan penentuan skala
prioritas usulan kegiatan yang tepat dapat menunjang  keberhasilan  dan  pencapaian tujuan kebijakan PNPM Mandiri
Perdesaan.  Oleh  karena  itu,  tahapan  ini harus  dilakukan    secara    cermat    mulai dari    tingkat    desa    sampai    di    tingkat kecamatan,  sehingga  setiap  kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dapat  berjalan  dengan    baik    dan membawa    dampak    perbaikan    tingkat hidup    pada    masyarakat  penerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan.
6. Musyawarah  penyampaian  hasil  dan pertanggungjawaban serta serah terima realisasi kegiatan Setelah kegiatan yang telah ditetapkan  dalam  tahap  perencanaan dilaksanakan,  maka  tahapan  berikutnya adalah  musyawarah  untuk  penyampaian hasil  dan  pertanggungjawaban  kegiatan. Tahapan    ini    merupakan    evaluasi terhadap  program  kerja  PNPM  Mandiri Perdesaan, dimana masing-masing kegiatan  dilaporkan  hasilnya  melalui musyawarah ini. Dalam hal ini Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator/Konsultan tingkat kabupaten mengadakan pemantauan  akhir  terhadap  realisasi kegiatan  yang  didanai  oleh  PNPM Mandiri  Perdesaan.  Hal  ini  senada dengan informasi yang disampaikan oleh Ketua UPK Kec. Ciamis yang
menjelaskan bahwa: Setelah kegiatan selesai dilaksanakan  maka  biasanya  diadakan musyawarah antar desa. Dalam musyawarah  ini  dihadiri  oleh  perwakilan dari desa-desa penerima bantuan maupun desa  yang  belum  menerima  bantuan. Dalam  hal  ini  disampaikan  hasil-hasil yang  telah  dicapai,    pertanggungjawaban dan    serah  terima  realisasi  kegiatan kepada  pemerintah  kecamatan  dan  desa. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari masyarakat  dan  pelaku  PNPM  Mandiri Perdesaan  lainnya    seperti    Pemerintah desa    dan    kecamatan,    UPK,    TPK   dan pelaku lainnya (AT, 31-07-2012).
Dengan demikian, tahapan musyawarah  penyampaian  hasil  ini merupakan  sarana  untuk  mengukur kinerja  para  pelaku  PNPM  Mandiri Perdesaan setelah menyelesaikan pekerjaannya  selama  satu  tahun.  Hal  ini relevan  dengan  teori    yang  disampaikan oleh  Grindle  (1980)  yang  menegaskan bahwa  proses  implementasi  baru  akan dimulai  apabila  tujuan  dan  sasaran  telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun  dan  dana  telah  siap  dan  telah disalurkan  untuk  mencapai  sasaran. Tingkat  pencapaian  sasaran  merupakan indikator keberhasilan dari sebuah program.  Seperti  halnya  program  PNPM Mandiri  Perdesaan,  diadakan  evaluasi pada  akhir  kegiatan  yaitu  melalui musyawarah  antar  desa  penyampaian hasil  dan  pertanggungjawaban  realisasi kegiatan.    Diakhir    tahap    implementasi kebijakan    diadakan  penyerahan  realisasi kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  kepada masyarakat.  Dengan  demikian,  seluruh tahapan    kerja    PNPM    Mandiri Perdesaan    telah  selesai  dilaksanakan, sehingga   diharapkan upaya pengentasan kemiskinan  dapat  dilakukan  melalui optimalisasi  kebijakan  PNPM  Mandiri Perdesaan  di  Kec.  Ciamis  Kabupaten Ciamis.
B. Mengembangkan struktur dan proses organisasi  yang  berfungsi  menurut  kaidah sistem organisasi.
a.   Faktor internal
1)  Sumberdaya pelaksana dan sasaran kebijakan
Dari hasil pengamatan peneliti, sumberdaya  pelaksana  kebijaksanaan telah  melaksanakan  tugasnya  dengan
baik.  Dari  beberapa  usulan  kegiatan yang  diajukan  untuk  dilaksanakan  di Kec.  Ciamis  terlaksana  dengan  baik, sehingga  mendorong  penambahan dana  PNPM  Mandiri  Perdesaan  yang dikelola  pada  tahun  berikutnya.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  sumberdaya pelaksana    mampu    melaksanakan tugasnya  sehingga  tidak    terjadi masalah    yang    dapat    menghambat pencapaian  sasaran  program  PNPM Mandiri Perdesaan.
2) Komunikasi antara pelaksana
kebijakan
Peran faktor komunikasi sangat
mempengaruhi  keberhasilan  sebuah kebijakan,  relevan  dengan  teori  yang dikemukakan oleh Edwards III (1980) yang
menegaskan pentingnya
komunikasi. Komunikasi dimulai
pada  saat  sosialisasi  dan  musyawarah di  tingkat  kecamatan  maupun  desa sampai  pada  saat  penyampaian  dan penyerahan  hasil  realisasi  kegiatan kepada  masyarakat.  Hal  ini  senada dengan penyampaian Fasilitator/Konsultan  Kabupaten  yang menegaskan bahwa: Dalam  PNPM  Mandiri  Perdesaan memang sangat diperlukan komunikasi  yang  baik  antara  aparat pelaksana. Berbagai informasi maupun petunjuk teknis dalam melaksanakan kegiatan dapat diketahui oleh aparat pelaksana maupun masyarakat penerima bantuan melalui proses komunikasi  yang baik. Oleh   karena   itu   harus   dibangun komunikasi   antar   aparat   sehingga diharapkan akan ada kesatuan langkah dan gerak melaksanakan setiap kegiatan  yang  di  danai  dari  PNPM Mandiri  Perdesaan  (HM,  31-07- 2012). Penjelasan informan diatas, menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan  pencapaian  tujuan PNPM  Mandiri  Perdesaan  sangat diperlukan  komunikasi  yang  baik antara  aparat  pelaksana  kebijakan. Komunikasi  yang  baik  menjadi  satu hal yang penting, sejalan dengan teori yang disampaikan Edwards  III (1980) yang  menegaskan  salah  satu  faktor yang  menentukan  keberhasilan  dalam implementasi kebijakan yaitu
komunikasi. Komunikasi dapat berlangsung  apabila  seluruh  pelaku PNPM mengetahui aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan.
3)  Adanya  komitmen  bersama  dari aparat pelaksana kebijakan
Dari hasil pengamatan peneliti, komitmen  dari  aparat  pelaksana  kerja PNPM    Mandiri    Perdesaan    sangat besar    sekali.    Hal    ini    ditunjukkan dengan  ketekunan,    kejujuran    dan kemauan    yang    keras    dari    aparat pelaksana kebijakan dalam menjalankan    setiap    kegiatan    yang telah  direncanakan.  Bahkan  di Kec. Ciamis  pengurus  UPK  menetapkan Standar  Operasional  Prosedur  yang menetapkan petunjuk teknis (prosedur kerja) maupun sanksi atas pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pengurus  UPK  dan  pelaku  PNPM Mandiri Perdesaan lainnya.
Dalam  SOP  UPK  Kec.  Ciamis disebutkan  beberapa  sanksi  terhadap pelanggaran      prosedur            dan standar   pengukuran   kinerja   aparat pelaksana. Pelanggaran terhadap kode etik seperti tidak masuk kerja berturut-turut  dalam  3  (tiga)  hari tanpa  seizin  Fasilitator  Kecamatan, atau pengurus UPK tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya  dapat  dijadikan  sebagai dasar penilaian  kinerja pengurus yang dapat  dikategorikan  sebagai  kinerja rendah  bagi  pengurus  UPK  yang bersangkutan.  Hal  ini  dilakukan sebagai  upaya  untuk  mendorong komitmen  aparat  pelaksana  untuk menjalankan  setiap  kegiatan  dengan baik dan benar.
b.   Faktor eksternal
1) Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kondisi sosial ekonomi
masyarakat  merupakan  salah  satu faktor  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan  program  PNPM  Mandiri Perdesaan  diKec.  Ciamis.  Dari  hasil pengamatan peneliti, masyarakat yang menjadi sasaran dan penerima bantuan  PNPM  Mandiri  Perdesaan sangat  merasakan  bantuan  tersebut sebagai  upaya  untuk  meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan  di  Kec.  Ciamis.  Kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat sebelum  menerima  bantuan  sangat berbeda dengan kondisi mereka setelah menerima bantuan tersebut.
Sebagian  kepala  keluarga  miskin penerima  bantuan  PNPM  Mandiri Perdesaan  sebelumnya  tidak  memiliki ketrampilan  dan  pekerjaan  tetap sehingga  pendapatannya  pun    sangat kecil.    Kemampuan    dan    daya    beli masyarakat    sangat  rendah  sehingga kebanyakan masyarakat miskin tersebut  tidak    dapat  memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Kondisi  sosial,  ekonomi  masyarakat dan  kemajuan  teknologi  menurut Mazmanian  dan  Sabatier  (1983) dalam  Subarsono  (2008)  merupakan faktor  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan. Faktor  tersebut  biasanya  dikenal dengan  variabel  lingkungan  sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi  kebijakan,  disamping karakteristik masalah dan karakteristik kebijakan/undang- undang. 2) Budaya masyarakat Budaya    masyarakat    adalah suatu    kebiasaan    atau    tradisi    yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, dimana budaya ini biasanya  berpengaruh  terhadap  pola hidup dan interaksi antara masyarakat di  suatu  tempat.  Budaya    adalah pikiran  dan  akal  budi.  Orang  atau masyarakat berbudaya artinya masyarakat  yang  mempunyai  pikiran atau  akal  budi  untuk  memajukan  diri dan bangsanya (Badudu, 1994).
Budaya juga sering diidentikan
dengan sikap, kebiasaan, tingkah laku yang  dilakukan  bersama-sama  dan dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3) Pengaruh politik lokal.
Dinamika politik adalah suasana  politik,  keadaan  percaturan politik  seperti  menjelang  pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah/desa (Badudu, 1994). Dinamika  politik  lokal  ini  biasanya mempengaruhi  kehidupan  masyarakat disuatu  daerah  atau  desa,  dimana masyarakat berpartisipasi
dan mengeluarkan  pendapatnya.  Adanya
dukungan/partisipasi dari masyarakat dalam penyampaian aspirasi politiknya ini akan membawa pengaruh  terhadap  pelaksanaan  suatu kebijakan.
Realitas  empirik  yang  peneliti temukan, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  proses musyawarah dan perencanaan kegiatan sebagai tahapan awal implementasi kebijakan PNPM Mandiri
Perdesaan merupakan pencerminan  dari  dinamika  politik lokal  yang  cukup  baik.  Penciptaan kondisi  ini  membawa  dampak  pada terlaksananya  setiap    kegiatan    yang telah  direncanakan.
Dari  hasil  pengamatan  peneliti juga  menunjukkan  bahwa  tingkat partisipasi masyarakat merupakan cerminan  kondisi  politik  masyarakat yang  dapat  mendukung  keberhasilan implementasi    kebijakan.    Dinamika politik    masyarakat    yang  ada  di Kec.Ciamis pada dasarnya merupakan modal  besar  dalam  melaksanakan setiap program. Demikian juga dengan  program  PNPM  Mandiri Perdesaan,  aspirasi  dan  partisipasi masyarakat  dalam  setiap  kegiatan menentukan pencapaian tujuan kebijakan  ini.  Dalam  hal  ini,  perlu diciptakan  kondisi  politik  lokal  di masyarakat  yang  dapat  mendukung dan  mendorong  tingkat  partisipasi masyarakat,  sehingga  setiap  kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan maksimal. Pencapaian tujuan dari setiap kegiatan ini  akan  membawa  dampak  pada keberlanjutan dan bahkan penambahan/pengurangan terhadap
dana  PNPM  Mandiri  Perdesaan  pada tahun berikutnya.
C. Dalam  mengembangkan    sistem-sistem produksi-konsumsi    yang    diorganisasi secara  teritorial  yang  berlandaskan  pada kaidah  pemilikan  dan  pengendalian  lokal. PNPM  Mandiri  mendorong  permodalan untuk  pembelian  mesin-mesin  dan  alat-alat produksi  serta  etalase  hasil  produksi masyarakat lokal sebagai bentuk perwujudan budaya  lokal  yang  di  pasang  di  etalase kecamatan,  sehingga  dapat  dilihat  dan dikenal oleh masyarakat luas.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti,
Setiap  anggota  yang  tergabung  dalam PKBM di bawah pembinaan PNPM Mandiri,  diberikan  modal  usaha  agar  dapat melakukan  kegiatan  produksi  dan  kemudian hasilnya dapat dipromosikannya pada etalase  kecamatan  serta  diikut  sertakan untuk  mengikuti  pameran-pameran  serta even-even yang diselenggarakan oleh pemerintah baik tingkat Kecamatan, Kabupaten ataupun Provinsi E. KESIMPULAN DAN SARAN 1.  Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan PNPM Mandiri
Perdesaan  dalam  Pengentasan  Kemiskinan  di Kabupaten  Ciamis,  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa:
a. Dalam  memusatkan  pemikiran  dan  tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan  yang  mendorong  dan  mendukung usaha-usaha  Masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah kemiskinan ditingkat  individual, keluarga dan komunitas di Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis, PNPM  Mandiri  melakukan  beberapa  tahapan yaitu  (a).sosialisasi  dan  musyawarah  di tingkat  kecamatan,  (b).  sosialisasi  dan musyawarah di tingkat desa untuk penggalian gagasan, (c). musyawarah khusus perempuan,
(d).  perencanaan  dan      penetapan  prioritas usulan,  dan  (e)  musyawarah  penyampaian hasil  dan  pertanggungjawaban  serta  serah terima realisasi kegiatan.
b. Untuk  mengembangkan  struktur  dan  proses organisasi  yang  berfungsi  menurut  kaidah sistem  organisasi  difokuskan  pada  dua  faktor yakni  faktor  internal  dan  faktor  eksternal, dimana faktor internal
meliputi pengembangan sumberdaya pelaksana, terjalinnya  komunikasi  antar  pelaksana  serta dibuat komitmen bersama dari aparat pelaksana agar program berjalan dengan baik. Faktor  Eksternal  difokuskan  pada  faktor kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat sehingga  terjadi  perubahan  tanpa  merubah budaya yang ada di masyarakat serta besarnya partisipasi  politik  masyarakat  sehingga  dari besarnya partisipasi politik ini akan menentukan  keberhasilan  dalam  pencapaian tujuan  PNPM  Mandiri  ini  yakni  dapat mendorong  masyarakat  dalam  peningkatan daya  belinya  sehingga  masyarakat  tidak  lagi berada  pada  lingkaran  garis  kemiskinan  yang konstan.
c. Dampak  adanya  Program  PNPM  Mandiri
Perdesaan      dapat      dilihat      dari  adanya pembangunan  fisik  (sarana/prasarana  modal usaha)  dan  peningkatan  pendapatan  serta pengentasan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

## 2. Saran
Setelah melalui penelitian mendalam tentang implementasi kebijakan PNPM Mandiri
Perdesaan    dalam    upaya    pengentasan kemiskinan    di    Kabupaten    Ciamis,  maka peneliti  dapat  memberikan  beberapa  saran sebagai berikut:
a. Untuk    mendorong    pencapaian    tingkat keberhasilan  dalam  implementasi  kebijakan PNPM  Mandiri  Perdesaan,  maka  hendaknya aparat  pelaksana/pelaku  PNPM  Mandiri Perdesaan dan masyarakat    sebagai     sasaran kebijakan      tetap    konsisten  dalam menjalankan  setiap  tahapan  implementasi kebijakan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan  masyarakat  yang  ada  di  Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis bisa tercapai.
b. Faktor-faktor  internal  dan  eksternal  yang mempengaruhi  keberhasilan    implementasi kebijakan  PNPM  Mandiri  Perdesaan,      agar dapat   diperhatikan oleh aparat pelaksana dan sasaran  kebijakan,  sehingga  setiap  kegiatan yang  akan  dilaksanakan  dapat  mendorong upaya  pengentasan  kemiskinan  masyarakat  di Kec Ciamis Kabupaten Ciamis.
c. Bagi  masyarakat  penerima  bantuan  PNPM Mandiri  Perdesaan  disarankan  untuk  dapat memanfaatkan  bantuan  baik  sarana/prasarana maupun  penambahan  modal  (SPKP)  dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan  dan  kemandirian  masyarakat. Upaya    ini    tentunya    diharapkan    dapat mengurangi    jumlah    masyarakat  miskin  di Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Wahab, Solichin .1997. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Agustino,  Leo.  2008.  Dasar-dasar  Kebijakan Publik.  Bandung  :  Alfabeta.  Alex,  2005. Kamus  Ilmiah  Populer  Kontemporer. Surabaya  :  Karya  Mandiri.  Anderson, James  E,  1984.  Public  Policy-Making. USA : CBS College Publishing Badudu,  Yusuf,  1994,  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Badan    Pemberdayaan    Masyarakat    dan Pengentasan    Kemiskinan    Provinsi    Jawa Barat, Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2010.
Bungin,  Burhan.  2003.  Analisis  Data  Penelitian Kualitatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada. -------------------.  2007.  Metodologi  Penelitian
Kualitatif . Jakarta : Raja Grafindo Persada
Dunn,  William.  2004.  Pengantar  Analisis Kebijakan Publik. (Terjemahan). Yogyakarta : Gajah Mada University Press Edwards  III,  George  C.  1980.  Implementing Public Policy. Washintong DC: Congressional Quarterly Press Grindle,  S,  Merilee.  1980.  Politics  And  Policy Implementation  In  The  Third  World,  New
Jersey  in The United Kingdom : Princeton
University Press
Hikmat,  Harry,  2004  _  Strategi  Pemberdayaan
Masyarakat, Humaniora, Bandung.
Hogwood  Brian  and  Gunn  Lewis.  1984.    Policy
Analysis For The Real World. New York : Oxford University Press. Pasolong, Harbani, 2008, Kepemimpinan birokrasi, Bandung, Alfabeta Sugiyono.  2007.  Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  dan  R&D,  Bandung  :  Penerbit Alfabeta.  Thoha,  Miftah,  2008,  Ilmu
Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta,
Kencana
Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah,      Jakarta  :  Visi Media.
Yuliadi,  Imamudin,  2007  –  Perekonomian Indonesia  masalah  dan  implementasi kebijakan, UPFE-UMY, Yogyakarta.