## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KERAJINAN TANGAN MOTIF ACEH SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KABUPATEN ACEH UTARA

## LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHTS OF ACEH MOTIF HANDICRAFTS AS AN EXPRESSION OF TRADITIONAL CULTURE IN NORTH ACEH DISTRICT
Fika Amaly Putri Rais, 1 Yulia, 2 Faisal, 3
1 Mahasiswa Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Pasal 38 ayat (1)-(4) Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan bahwa negara wajib menginventarisasi,  menjaga,  dan  memelihara  ekspresi  budaya  tradisional  dan penggunaan  ekspresi  budaya  tradisional  harus  memperhatikan  nilai-nilai  yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap karya  cipta  sebagai  pemberdayaan  potensi  yang  dimiliki  oleh  daerah  untuk mengembangkan  sumber  daya  lokal  demi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat khususnya  di  Kabupaten  Aceh  Utara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  kerajinan  tangan  motif  Aceh  sebagai ekspresi budaya tradisonal, serta hambatan yang dihadapi dan  upaya meminimalisir hambatan  dalam  perlindungan  hak  cipta  kerajinan  tangan  motif  Aceh  sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan kualitatif, Sumber data  primer dan data sekunder. Analisis data secara kualitatif. Perlindungan hukum terhadap hak  cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara belum maksimal, karena tidak adanya peraturan pelaksanaan dari pemerintah Aceh  terkait  ekspresi  budaya  tradisisional  dan  Sikap  apatis  masyarakat  dan Pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara. Adapun upaya Perlindungan  Hukum  Meminimalisir  terhadap  hak  cipta  kerajinan  tangan  motif Aceh  sebagai  ekspresi  budaya  tradisonal  di  Kabupaten  Aceh  Utara,  yaitu dokumentasi terhadap sejumlah kebudayaan yang tersebar di wilayah Aceh Utara dan  enggelar    suatu    perhelatan  atau    festival    kebudayaan,  meskipun  kegiatan tersebut dilakukan belum secara menyeluruh dan belum terkoordinasi dengan baik antar pihak terkait.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta,  Ekspresi Budaya Tradisonal.

## Abstract
Article  38  paragraphs  (1)-(4)  of  the  Copyright  Law  stipulates  that  the  state  is obligated  to  make  an  inventory,  safeguard,  and  maintain  traditional  cultural expressions and the use of traditional cultural expressions must pay attention to the values that live in the community that bears it. The importance of legal protection
for copyrighted works as an empowerment of the potential possessed by the region to develop local resources for the sake of improving the welfare of the community, especially in North Aceh Regency. This study aims to determine the legal protection of  the  copyright  of  Acehnese  motif  handicrafts  as  an  expression  of  traditional culture,  as  well  as  the  obstacles  faced  and  efforts  to  minimize  obstacles  in protecting  the  copyright  of  Acehnese  motif  handicrafts  as  an  expression  of traditional culture in North Aceh Regency. This research uses empirical juridical research, qualitative approach, primary data sources and secondary data. Legal protection  for  the  copyright  of  Acehnese  motif  handicrafts  as  an  expression  of traditional culture in North Aceh Regency has not been maximized, because there are no implementing regulations from the Aceh government regarding traditional cultural expressions and the apathy of the community and the Government in legal protection  of  the  copyright  of  Acehnese  motif  handicrafts  as  an  expression traditional culture in North Aceh District. The legal protection efforts to minimize the copyright of Aceh motif handicrafts as an expression of traditional culture in North Aceh Regency, namely documentation of a number of cultures spread across the North Aceh region and holding a cultural event or festival, even though these activities  are  not  carried  out  thoroughly  and  have  not  been  coordinated  well between the parties involved.
Keyword: Legal Protection, Copyright, Traditional Cultural Expressions

## A. PENDAHULUAN
Negara  telah  memberikan  jaminan  hak  cipta  dan  mengontrol  jenis  karya  yang mendapatkan  jaminan  hak  cipta.    Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif dari pembuatnya yang timbul timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata setelah suatu ciptaan  ditampilkan  dalam  suatu  susunan  yang  jelas  tanpa  mengurangi  pembatasan- pembatasan  sebagaimana  ketentuan  pengaturan  hukum  dan  pedoman  Undang-Undang Hak Cipta.
Meskipun demikian, titik fokus peneliti adalah pada Bagian V yang mengarahkan pada  Ekspresi  Budaya  Tradisional  dan  Ciptaan  Yang  Dilindungi,  yang  digambarkan secara  lebih  rinci  dalam  Pasal  38  ayat  (1)  sampai  (4)  Undang-Undang  Hak  Cipta, disebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, dan Negara harus melindungi, memelihara, dan mengikuti artikulasi sosial yang hidup dalam masyarakat tradisional tersebut.
Karya-karya  yang  terdapat  di  setiap  daerah  di  Indonesia  memerlukan  upaya perlindungan  hukum  untuk  membuat  suatu  bentuk  kepastian  hukum.    Apalagi
menyangkut identitas suatu daerah sebagai artikulasi adat budaya seperti halnya motif- motif  di  Daerah  aceh  yang  merupakan  identitas  Daerah  Aceh  itu  sendiri  yang  telah digunakan turun temurun. Contohnya jenis-jenis kerajinan motif Aceh Utara berikut yang telah  digunakan  turun  tmurun  dan    dapat  dikatan  sebagai  ekpresi  budaya  Aceh,  yaitu sebagai berikut:
Tabel.1 Jenis-Jenis Kerajinan Tangan Motif Aceh Utara yang terdaftar
dan tidak terdaftar No.  Nama Motif Asal Motif Status 1. Kande Makam Malikussaleh Terdaftar 2. Pisang Dua Mu Makam Sultan Nahrisyah Terdaftar 3. Hai Pase Makam Malikussaleh Belum Terdaftar 4. Pintoe Aceh Aceh Belum Terdaftar 5. Awan Meucanek Lhokseumawe Belum Terdaftar 6. 7. Kerawang Pucok Reubong Aceh Utara Aceh Utara Belum Terdaftar Belum Terdaftar
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2021
Berdasarkan  jenis-jenis  kerajinan  motif  Aceh  Utara  di  atas,  motif  Kande  dan Pisang Duamu telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak asai Manusia dan sudah di sahkan pada tanggal 23 Februari 2021. Sedangkan Motif Hai Pase, Pintoe Aceh, Awan Meucanek, Kerawang dan Pucok Reubong belum terdftar Hak Ciptanya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Namun motif-motif yang belum terdaftar tersebut sudah banyak di duplikasi oleh pihak lain menurut pengakuan beliau selaku pengrajin kerajinan tangan  motif  Aceh  yang  ada  di  daerah  Uleu  Madon  Kabupaten  Aceh  Utara  yaitu  ibu Maryana M Jafar selaku pemilik Putroe Na Souvenir .
Motif-motif kerajinan tangan Aceh yang dikembangkan pengrajin di Kabupaten Aceh  Utara  harusnya  didaftarkan  hak  ciptanya  sesuai  ketentuan  yang  terdapat  pada Undang-Undang  Hak  Cipta,  namun  pada  saat  ini  permasalahan  yang  ada  yaitu  motif- motif  kerajinan  tangan  Aceh  yang  telah  dikembangkan  di  Kabupaten  Aceh  Utara  dan dihasilkan oleh para pengrajin tidak semua didaftarkan hak ciptanya.
Hal  tersebut  dapat  menimbulkan  permasalahan  dikemudian  hari  seperti  adanya peniruan atau penjiplakan terhadap desain motif yang dibuat oleh pengrajin tangan motif

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan
Aceh  yang  dikembangkan  di  Kabupaten  Aceh  Utara,  banyak  permasalahan  yang  akan terjadi  jika  seorang  pengrajin  kurang  menyadari  pentingnya  mendaftarkan  suatu  hasil karya yang telah diciptakan, hingga akhirnya pada saat peniruan terjadi, para pengrajin yang ada di Kabupaten Aceh Utara tidak dapat menuntut karena tidak adanya pendaftaran atas karyanya yang merupakan suatu bentuk pelindungan untuk melindungi desain hasil karyanya dari  peniruan atau  penjiplakan. Konsep  pelindungan  hukum  hak  cipta  sangat penting dan bermanfaat bagi pengrajin-pengrajin guna untuk perlindungan hukum atas karyanya sendiri terhadap hasil karya yang telah dihasilkan.
Perlindungan terhadap kerajinan tangan motif di setiap daerah khususnya di Aceh Utara  harus  dilakukan  agar  kelestarian  budaya  bangsa  milik  daerah  Aceh  tidak dipublikasi  tanpa  perlindungan  hukumnya.  Hal  ini  juga  akan  memberikan  manfaat ekonomis  bagi  pencipta  motif  itu  sendiri.  Apabila  kerajinan  tangan  motif  Aceh didaftarkan  karyanya  dalam  hukum  hak  cipta,  maka  hal  ini  akan  mempermudah pembuktian mengenai kepemilikan hak cipta terhadap pengakuan-pengakuan pihak lain, sehingga dampak yang terjadi hasil karya motif Aceh sangat mudah disalah digunakan dan diperjual belikan sebagai motif kerajinan tangan oleh pihak lain tanpa memberikan royalty kepada pengrajin tangan motif Aceh tersebut. Maka dari itu diperlukan kepastian hukum  untuk  menghindari  permasalahan  dikemudian  hari  seperti  penjiplakan  maupun dipublikasikan  oleh  pihak  lain  terhadap  karya  cipta  yang  diciptakan  khususnya  motif Aceh.
Menimbang  pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap  karya  cipta  kerajinan tangan motif Aceh yang merupakan ekspresi budaya tradisional Kabupaten Aceh Utara dan kurangnya kesadaran hukum oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara bahwa hak cipta itu penting sebagai potensi atau pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk mengembangkan  pemberdayaan  sumber  daya  lokal  demi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Utara.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  empiris,  yaitu  metode penelitian  lapangan  yang  meneliti  pengaturan-pengaturan  dan  kejadian  yang  terjadi  di lapangan  atau  ditengah  masyarakat.  Kajian  ini  dituntun  dengan  keadaan  nyata  yang terjadi  ditengah  masyarakat  untuk  menemukan  realitas  terkini  dan  informasi  yang
dibutuhkan, untuk dapat mengidentifikasikan masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. 1
Sifat  penelitian  menggunakan  strategi  preskriptif,  yaitu  Penelitian  hukum  yang bertujuan  untuk  menggambarkan  sesuatu  pada  tempat  dan  waktu  tertentu  dengan menyarankan dan menguraikan kata-kata untuk menangani masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 2
Pendekatan penelitiannya yang digunakan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang memanfaatkan informasi sebagai kalimat tersusun atau lisan, kesempatan, informasi atau objek kajian. 3

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Kerajinan  Tangan  Motif  Aceh Sebagai Ekspresi Budaya Tradisonal Di Kabupaten Aceh Utara
Aceh  Utara  merupakan  Kabupaten  yang terletak  di  bagian  utara  Provinsi  Aceh memiliki  Ibukota  Lhoksukon.  Secara  geografis  Kabupaten  Aceh  Utara  terletak  antara 96.52.00o – 97.31.00o Bujur Timur dan 04.46.00o – 05.00.40o Lintang Utara. Kabupaten Aceh Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 4
- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah;
-  Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur; dan - Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bireun.
Kabupaten  Aceh  Utara  memiliki  luas  wilayah  sebesar  3.296,86  km2.  Secara administratif Aceh Utara terbagi menjadi 27 kecamatan yang terdiri dari 71 kemukiman dan 852 desa atau gampong. Menurut topografi wilayah terdapat 40 desa yang terletak di pesisir.  Kemudian  ada  30  desa  yang terletak  di lembah.  Selanjutnya  ada  58  desa  yang terletak di lereng dan sebagian besar wilayah atau 724 desa terletak di dataran. 5
1 Ammiruddin, (2003), “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 118.
2 Amiruddin  & Zainal Askin,  (2003), “Pengantar Metode Penyusunan Hukum”, Jakarta:  Rineka Cipta, p. 107.
3 Peter Mahmud Marzuki, (2009) “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media, p. 93.
4 Data BPS Kabupaten  Aceh Utara, Diakses dari < https://acehutarakab.bps.go.id/, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021, 13:20:04 WIB
5 Nursaidah, dkk, (2018), “Statistik Daerah Kabupaten Aceh Utara 2018”, Lhoksukon: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, p. 1

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan
Kabupaten  Aceh  Utara  merupakan  daerah  yang  masih  kental  dengan keanekaragaman budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra, hal ini tentunya tidak terlepas dari sejarah daerah Aceh itu sendiri, yang dalam perkembangannya para perajin Aceh menuangkan budaya-budaya peninggalan sejarah tersebut kedalam karya seni rupa dalam  benuk  motif-motif,  seperti  motif Kande,  motif  Pisang  Dua  Mu, motif  Hai Pase, motif  Pintoe  Aceh,  motif  Awan  Meucanek,  motif  Kerawang  dan  masih  banyak  motif- motif lainnya yang mengambarkan kebudayaan Daerah Aceh.
Perlindungan hak cipta atas kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak cipta). Dalam Undang undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra.  Namun  sesuai  dengan pembahasan sebelumnya, maka yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah terkait karya seni rupa dalam bentuk seni lukis.
Namun  sebelum  membahas  lebih  jauh  terkait  perlindungan  hukum  karya  seni akan kita bahas dulu mengenai hak kekayaan intelektual. HKI ialah hak yang berasal dari hasil  kegiatan  intelektual  manusia  dan  memliki  harga  jual.  Konsep  HKI  berawal  dari pemikiran  manusia  yang  diciptakan  dengan  membutuhkan  tenaga,  waktu  dan  biaya. Sehingga  dari  pengorban  tersebut  menghasilkan  nilai  jual  karena  manfaat  yang  dapat dinikmatinya. 6 HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights (IPR) yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing  The  World  Trade  Organization ,  yang  artinya  hak  atas  kekayaan  dari kemampuan  intelektual  manusia  dan  memiliki  hubungan  dengan  hak  seseorang  secara pribadi (human rights). World Intellectual Property Organization (WIPO) menyatakan hal  ini  sebagai  karya  cipta  manusia  dari  segala  ide  pikirannya,  karya  sastra  dan  seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan. 7
Esensi  dari  HKI  berasal  dari  suatu  pandangan  yang  mendasar  di  mana  karya intelektual yang diciptakan manusia tentunya mementingkan keahlian dan mementingkan pengorbanan. Kepemilikan hak atas hasil kreasi intelektual ini bersifat mutlak. Terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu tercipta dari pikira manusia, menjelma
6 Adrian Sutedi, (2013), “Hak Atas Kekayaan Intelektual”, Jakarta: Sinar Grafika, p. 13
7 Tomi Suryo Utomo, (2010), “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer”, Yogyakarta: Graha Ilmu, p. 1
dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk sebuah karya. 8 Ada beberapa hal yang menjadi hal-hal yang penting di dalam HKI, yaitu: 9
1) Terciptanya hak ekslusif yang diberikan hukum;
2) Hak yang berasa dari pengorbanan manusia yang tercipta dari hasi karyanya;
3) Karya tersebut memiliki nilai jual
Pada  intinya  HKI  merupakan  hak  untuk  menikmati  secara  ekonomis  hasil  dari suatu kreativitas intelektual. HKI atas ciptaan karya intelektual manusia memberikan hak- hak pribadi bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.
Hak Kekayaan intelektual diatur oleh beberapa peraturan perantara diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, undang- undang  nomor  20  tahun  2016  tentang  Merek,  undang-undang  nomor  13  Tahun  2017 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.
Permasalahan  mengenai  Hak  Kekayaan  intelektual  menyentuh  berbagai  aspek teknologi,  industri,  sosial,  budaya,  dan  berbagai  aspek  lainnya.  Akan  tetapi,  aspek terpenting  jika  dihubungkan  dengan  karya  intelektual  adalah  aspek  hukum.  Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya akhirnya  bermuara  pada  tujuan  berhasilnya  perlindungan  Hak  Kekayaan  intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat.
Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  yang  berwujud  tanpa  mengurangi  batasan-batasan sebagaimana ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan hukum dan peraturan.
Berdasarkan  pemahaman  diatas  dapat  di  artikan  bahwa  adanya  perlindungan hukum terhadap hasil karya yang diciptakan, baik yang tercatat maupun tidak tercatat. Perlindungan  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  erat  kaitannya  dengan  dua  sistem mengatur yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif sistem bantuan yang  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum,  maka  karya  harus  terdaftar.  Justifikasi perlindungan hukum bagi sistem konstitutif adalah sertifikat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Hak asasi Manusia.
8 Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, (1997), “Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)”, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 18.
9 Ibid , p .15

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan
Sistem  deklaratif  adalah  sistem  yang  menetapkan  itu  pendaftaran  tidak  wajib  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  karena  perlindungan  hukum  mulai  ada  saat  karya tersebut muncul. Sistem Deklaratif berlaku untuk Hak Cipta dan Rahasia Dagang.
Memperoleh perlindungan Hak Cipta, suatu ciptaan harus merupakan ciptaan asli. Artinya,  karya  itu  harus  dihasilkan  oleh  orang  yang  mengakui  karya  tersebut  sebagai ciptaannya.  Dan  ciptaan  tersebut  bukanlah  tiruan  /  tiruan  dari  ciptaan  lain  dan  sang pencipta  telah  menggunakan  pemikiran,  teknologi,  ketangkasan,  ketrampilan  atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan personal. Selanjutnya untuk mendapatkan  Perlindungan  hukum  hak  Cipta  dapat  diuraikan  menurut  unsur-unsur katanya.
Kata  perlindungan  menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  berasal  dari  kata lindung  yang  berarti  menempatkan  di  balik  atau  di  belakang  sesuatu  agar  tidak kelihatan, 10 sedangkan  hak  cipta  merupakan  kekayaan  intelektual  di  bidang  ilmu pengetahuan,  seni,  dan  sastra  yang  mempunyai  peranan  strategis  dalam  mendukung pembangunan  bangsa  dan  memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11
Hukum  adalah  seperangkat  aturan  dalam  kehidupan  bersama  yang  bertujuan untuk  kepentingan  (masyarakat)  umum  yaitu  menghadirkan  hak  dan  kewajiban  dalam peraturan  hukum  baik  untuk  perorangan  maupun  masyarakat luas  Pemahaman tentang perlindungan dan hukum kemudian disatukan menjadi konsep perlindungan hukum.
Mendapatkan suatu perlindungan Hak Cipta, suatu karya harus merupakan karya asli.  Maksudnya,  karya  tersebut  harus  dihasilkan  oleh  orang  yang  mengakui  karya tersebut  sebagai  ciptaannya.  Dan  ciptaan  tersebut  bukan  merupakan  jiplakan/tiruan. Selanjutnya  agar  mendapatkan  perlindungan  hukum  secara  konstitutif,  maka  suatu ciptaan harus didaftarkan, adapun  tata cara pendaftaran suatu hak cipta  yaitu: 12
1) Mengisi Formulir
2) Foto copy KTP
3) Foto copy NPWP
4) Surat pernyataan kepemilikan Hak Cipta bermaterai
10 Alwi  Hasan , (2005), “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka, p. 817.
11 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014, TLN. Nomor 5599.
12 Diseminasi  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  Di  Kabupaten  Aceh  Utara,  (2021), Modul, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.p. 18.
5) Surat pernyataan pemegang hak cita bermaterai
6) Contoh ciptaan
7) Pengalihan hak cipta bermaterai (jika bermaterai)
8) Melampirkan bukti pembayaran PNBP
Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan  hak  cipta.  Namun  demikian,  pencipta  maupun  pemegang  hak cipta  yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HKI-Depkum ham).
Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  hak  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  atas kemampuan kekuatan berpikir kreatif yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai  bentuk,  yang  merupakan  hasil  kemampuan  intelektual  manusia  dalam  bidang ilmu  pengetahuan,  seni,  sastra,  atau  teknologi  yang  lahir  melalui  daya  cipta,  rasa,  dan karsa.
Pemerintah  Indonesia  sesungguhnya  telah  mengakui  pentingnya  nilai  kekayaan intelektual yang ada di Indonesia sejak pertama kali Indonesia ikut serta menjadi anggota dalam Agreement Establishing the world rrade organization (persetujuan Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia)  yang  mencakup Trade  Related  Aspects  of  Intellectual Property Rights (persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
Selain  itu,  Indonesia  telah  meratifrkasi Beme  Conuention  for  the  Protection  of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  18  Tahun  1997  dan World  Intellectual  Propertg Organization  Copyight  Treatg (Perjanjian  Hak  Cipta  WIPO)  yang  selanjutnya  disebut WCT,  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  19  Tahun  1997,  serta World  Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treatg (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan  dan  Karya-Karya  Fonogram  WIPO)  yang  selanjutnya  disebut  WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.
Selanjutnya, dalam penjelasan umum Undang-Undang hak cipta juga dijelaskan, Langkah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  terkait  Hak
Cipta adalah berupaya sungguh-sungguh untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. 13 Mengingat perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara lainnya yang menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional untuk pertumbuhan perekonomian negara agar iebih optimal.
Dewasa  ini,  hak  cipta  telah  berkembang  dan  mampu  menyumbangkan  sesuatu yang  bernilai  budaya,  nilai  ekonomi,  nilai  estetik,  nilai  kreatifitas  dan  nilai  sejarah sehingga  mampu  menambah  pendapatan negara  terutama  di  negara-negara  maju. Nilai ekonomi dari hak cipta pada hakikatnya memberikan perlindungan bagi si pencipta atau pemegang hak cipta untuk menikmati secara materiil usaha dari karya cipta tersebut.
Mengacu  kepada  ketentuan  Undang-Undang  Hak  Cipta  bentuk  perlindungan hukum    terbagi  dua  yaitu  perlindungan  hukum  sistem  konstitutif  (  terdaftar)  dan perlindungan hukum sistem deklaratif (tidak terdaftar) sistem perlindungan hukum mulai ada saat karya tersebut muncul.
Terhadap  perlindungan  hukum  sistem  deklaratif  ciptaan  yang  tidak  terdaftar diatur dalam bab tersendiri dalam UU Hak Cipta, yaitu bab v ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi yang disebut dengan ekspresi budaya tradisonal.
Berbeda dengan hak cipta pada umumnya, ciri yang melekat pada ekspresi budaya tradisonal  mengandung  nilai-nilai  kearifan  dalam  hubungan  manusia  dengan  manusia, dengan  alam  dan  dengan  Tuhannya.  ekspresi  budaya  tradisonal  dilestarikan, dikembangkan serta dijadikan bagian identitas budaya oleh kelompok masyarakat lokal atau  masyarakat  tradisional.  Menurut  pandangan  Eddy  Damian,  dalam  glosarium  hak cipta  dan  hak  terkait,  pada  ekspresi  budaya  tradisonal  merupakan  suatu  ciptaan  dalam bidang  seni  yang  mengandung  unsur  karakteristik  warisan  tradisional  sebagai  kultur bangsa  yang  merupakan  sumber  daya  bersama  dikembangkan  dan  dipelihara  atau dilestarikan  oleh  komunitas  atau  masyarakat  tradisional  tertentu  atau  organisasi  sosial tertentu dalam kurun waktu secara berkesinambungan. 14
Ekspresi  Budaya  Tradisonal  di  Indonesia  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Hak Cipta,  yaitu  pasal  38  ayat  (1)  dan  ayat  (2)yang  menyebutkan  Hak  Cipta  atas  ekspresi
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014, TLN. Nomor 5599.
14 Eddy Damian, (2010), “Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait”, Bandung: Alumni, p. 29-30.
budaya tradisional dipegang oleh Negara dan Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.
Permasalahannya  adalah  masyarakat  tradisional  Aceh  khususnya  masyarakat Aceh  Utara  tidak  mengenal  kepemilikan  individu  terhadap  suatu  karya  cipta  atas kreativitas dan karya seni. Keadaan ini tampak jelas dari data yang didapatkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, yaitu:
Tabel.1 Jenis-Jenis Kerajinan Tangan Motif Aceh Utara yang terdaftar dan tidak terdaftar
No Nama Motif Asal Motif Status 1. Kande Makam Malikussaleh Terdaftar 2. Pisang Dua Mu Makam Sultan Nahrisyah Terdaftar 3. Hai Pase Makam Malikussaleh Belum Terdaftar 4. Pintoe Aceh Aceh Belum Terdaftar 5. Awan Meucanek Lhokseumawe Belum Terdaftar 6. 7. Kerawang Pucok Reubong Aceh Utara Aceh Utara Belum Terdaftar Belum Terdaftar
sumber: data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Aceh Utara
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan dari 7 (tujuh) jenis kerajinan tangan motif Aceh Utara, hanya 2 (dua) yang telah didaftarkan dan 5 (lima) motif lainnya belum  terdaftar,  bahkan  sebagian  dari  motif  Aceh  Utara  yang  belum  terdaftar  tidak diketahui penciptanya. Motif sebagaima telah di sebutkan diatas merupakan motif hasil kreasi  dan  inovasi  dari  perajin  tradisional  Aceh  yang  belum  terdaftar  namun  telah digunakan  secara  turun  temurun.  sehingga  disinilah  peran  dari  UU  Hak  Cipta    yang merupakan  bentuk  pengaturan  yang  memberikan  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta Terhadap Pencipta Kerajinan Tangan tradisional sebagaimana ketentuan pasal 38 ayat (1) dan  ayat  (2)  yang  menyebutkan  negara  wajib  menginventarisasi,  menjaga,  dan memelihara ekspresi budaya tradisional,
Ketentuan serupa juga termuat dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh BAB XXXI bagian kebudayaan Pasal  221 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah  Aceh  dan  pemerintah  kabupaten/kota,  mengakui,  menghormati  dan melindungi  warisan  budaya  dan  seni  kelompok  etnik  di  Aceh  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.”

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  diatas,  hendaknya  Kedudukan  Undang-Undang Pemerintahan Aceh tentang perlindungan kebudayaan khususnya terkait ekspresi budaya tradisional  adalah  sebagai  aturan  otonom  yang  mengatur  kebijakan  Pemerintahan    di Aceh,  seharusnya  bisa  memberikan  pemanfaatan  dan  perlindungan  ekspresi  budaya tradisional tetap berada pada kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku baik secara daerah maupun nasional.
Terkait  Perlindungan  hukum  ekpresi  budaya  tardisional,  dalam  ketentuan Undang-Undang Hak cipta secara tersirat telah diatur dalam bab tersendiri yaitu “Bab V Ekspresi Budaya Tradisional Dan Ciptaan Yang Dilindungi.” Dan pada bagian Kesatu disebutkan”Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui.” Kemudian Pada Pasal 38 Undang-Undang Hak cipta disebutkan:
1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
2) Negara  wajib  menginventarisasi,  menjaga,  dan  memelihara  ekspresi  budaya tradisional.
3) Penggunaan  ekspresi  budaya  tradisional  harus  memperhatikan  nilai-nilai  yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Hak  Cipta  yang  dipegang  oleh  Negara  atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan  tersebut  hanya  mengatur  secara  umum,    dalam  ketentuan  Undang- Undang  Hak  cipta  tersebut  belum  secara  rinci  mengatur  tentang  ekpresi  budaya tardisional,  hanya  menyebutkan  bahwa  Hak  Cipta  atas  ekspresi  budaya  tradisional dipegang  oleh  Negara  dan  Negara  wajib  menginventarisasi,  menjaga,  dan  memelihara ekspresi  budaya  tradisional  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat pengembannya.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  38  ayat  (5)  Undang-Undang  Hak  cipta Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Hak  Cipta  yang  dipegang  oleh  Negara  atas  ekspresi budaya  tradisional  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah..sejalan  dengan  pandangan Soerjono Soekanto,
Berbicara mengenai faktor kebudayaan maka berkaitan dengan faktor masyarakat, di mana faktor kebudayaan merupakan bagian atau sub sistem dari masyarakat sebagai suatu  sistem  hukum  yang  mencakup  struktur,  subtansi,  dan  kebudayaan.  Suatu  sistem dalam  kebudayaan  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari  hukum
yang berlaku, nilai-nilai mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Adapun nilai yang berperanan dalam hukum adalah nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai inilah yang nantinya berpengaruh lebih pada penegakan  hukum. 15 Maka  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Hak  Cipta  yang  dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Disinilah  dituntut  Peran  Pemerintah  daerah  Khususnya  Pemerintahan  Aceh Uatara dalam hal perlindungan hukum Hak Cipta. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi industri kecil dan kerajinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh  Utara  menyebutkan  bahwa  “  dasar  yang  digunakan  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kabupaten  Aceh  Utara    dalam  melakukan  perlindungan    hak  cipta  di  Aceh Utara  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.” 16 Artinya belum ada peraturan lebih khusus yang mengatur perlindungan hukum hak cipta di Aceh Utara.
Pemikiran  negara  hukum  menyebabkan  bahwa  apabila  penguasa  meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga maka kewenangan itu harus ditemukan dalam undang-undang. 17 Menurut Philipus M. Hadjon dalam Heri Gunawan yang menjelaskan Teori perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk  memberikan  rasa  aman 18 atau  suatu  kondisi  subyektif  yang  memiliki  keharusan yang menjamin dan melindungi dari peraturan hukum agar mendapakan kekuatan secara terorganisasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  baik  secara  politik  maupun ekonomi. 19
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  ditambah  lagi  dengan  era  otonomi  daerah sekarang ini, pemerintah daerah Aceh memiliki peranan penting dalam mengelola potensi ekspresi budaya tradisional yang ada di daerahnya, dan diharapkan pengelolaan tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang
15 Soerjono Soekanto, (1983), “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. Jakarta: Raja grafindo Persada, p.5.
16 Ibu Mulyani, Kasi  industri  kecil dan kerajinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, Wawancara, tanggal 23 Juni 2021.
17 Dian Eriani, T. Nazaruddin, Yusrizal, (2021), Peran dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah terhadap Perlindungan Hak Perempuan dalam Perceraian, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 1, p. 5.
18 Ramlan dan Rizki Rahayu Fitri, (2020), Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja dari Tindakan PHK Perusahaan Di Masa Covid-19, Suloh ,Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Vol. 8, No. 2, p .66.
19 Op., Cit. p. 5.
bersangkutan. tentunya hal ini bertujuan sebagai bukti kepemilikan apabila terjadi klaim budaya  oleh  pihak  asing  atau  swasta  yang  ingin  mengambil  manfaat  ekonomi  atas penggunaan dan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional tersebut baik secara langsung maupun turunannya (derivative).

## a. Hambatan  Perlindungan  Hak  Cipta  Kerajinan  Tangan  Motif  Aceh  Sebagai Ekspresi Budaya Tradisonal Di Kabupaten Aceh Utara
Berdasarkan pengamatan pada satu dekade berlakunya Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dan  pengamatan  pada  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Kabupaten  Aceh  Utara  sebagai  sampel  situs  yang  telah  ditentukan  oleh peneliti,  dapatlah  dikemukan  beberapa  faktor  yang  secara  substansial  berpengaruh terhadap  kurang  maksimalnya  perlindungan  hak  cipta  kerajinan  tangan  motif  Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara diataranya:
1) Tidak  ada  peraturan  pelaksanaan  dari  pemerintah  Aceh  terkait  ekspresi  budaya tradisisional.
Negara  perlu  menjamin  dan  memberikan  perlindungan 20 pada  Ekspresi  Budaya Tradisional. Selama ini pemerintah Aceh telah mengarahkan kebijakan perlindungan atas karya  intelektual  sesuai  rezim  Hak  Kekayaan  Intelektual  terhadap  karya  kreasi  seni Ekspresi Budaya Tradisional, walaupun titel perundangan yang mengaturnya berpegang pada konsepsi Hak Kekayaan IntelektuaI. Hendaknya dalam pelaksanaan UU Hak Cipta khususnya terkait ekspresi budaya tradisisional diperlukannya peraturan pelaksana. 21
Sebagai  peraturan yang dibentuk atas dasar delegasi atau perintah dari peraturan perundang-undang  yang  ada  di  atasnya  untuk  mengatur  suatu  hal  tertentu  yang  secara tegas sebagaimana  amanat ketentuan pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan.” Dapat dicermati bahwa pada
20 Dian  Saputra,  Jamaluddin,  &  Yulia,  (2021),  Perlindungan  Hak    Perempuan  dan  Anak  dalam Putusan Verstek di  Mahkamah Syar’iyah Idi), Suloh ,  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh, Vol. 9, No. 2,
21 Sumber kewenangan delegasi dalam peraturan perundang-undangan melahirkan produk peraturan perundang-undangan  yang  sering  disebut  dengan  istilah  Peraturan  Pelaksana.  Peraturan  Pelaksana  yaitu peraturanperaturan  yang  berfungsi  sebagai  pelaksana  undang-undang  atau  yang  disebut  dengan  istilah “delegated legislations” sebagai “subordinate legislations”. Disebut sebagai “delegated legislations” karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undangundang oleh pembentuk  undang-undang  (legislature).  Lihat,  Jimly  Asshiddiqie,  (2006),  “Perihal  Undang-Undang”, Cet.1, Jakarta: Konstitusi Press, p. 275.
pasal ini diperintahkan untuk membentuk peraturan pelaksana dalam hal mengatur secara tegas tentang ekspresi budaya tradisional.
2) Sikap apatis masyarakat dan Pemerintah.
Ada  dugaan  bahwa  selama  ini,  sikap  masyarakat  pengemban  Ekspresi  Budaya Tradisional tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap terjadinya penyalahgunaan Ekspresi Budaya  Ttradisional  leluhurnya.  Sebagaimana  hasil  wawanacara  dengan  perajin tradisional Aceh Utara yang menyatakan" saya tidak tau tentang hak cipta itu apa, selama tidak menganggu usaha saya biarkan saja hak cipta itu polisi yang mengurusnya.” 22
Adapun  sebagaimana  hasil  wawanacara  dengan  Kasi  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara dan perajin tradisional Aceh Utara menyatakan bahwa “perlindungan hak cipta pada motif aceh bukan kewenangan dari kabupaten aceh utara.” 23
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  Sikap  acuh  tak  acuh demikian  ini  bisa  disebabkan  oleh  kurangnya  pengetahuan  atau  informasi  atas  status hukum Ekspresi Budaya Tradisional.

## b. Upaya Perlindungan Hukum Hak kekayaan Intelektual Kerajinan Tangan Motif Aceh Sebagai Ekspresi Budaya Tradisonal Di Kabupaten Aceh Utara
Hambatan dan faktor yang secara substansial berpengaruh terhadap perlindungan hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh  Utara,  berdampak  pada  hasil  kurang  maksimalnya  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara sebagai sampel situs yang telah ditentukan oleh peneliti terhadap perlindungan hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara.
Meskipun  belum  adanya  suatu  peraturan  daerah  yang  mengatur  mengenai  Hak Cipta  dan  perlindungan  bagi  ekpresi  budaya  tardisional  di  Kabupaten  Aceh  Utara. Namun,  dalam  penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan,  peneliti  melihat  adanya  upaya
22 Tidak  disebutkan,  Pemilik  Usaha  Pengrajin  Tangan  Motif  Aceh  di  Kabupaten  Aceh  Utara, Wawancara, tanggal 20 Juni 2021.
23 Ibu  Mulyani,  Kasi  industri  kecil  dan  kerajinan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten Aceh Utara, Wawancara, tanggal 23 Juni 2021.
perlindungan  Preventif  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, hal ini terlihat dari dokumentasi terhadap sejumlah kebudayaan yang tersebar di wilayah Aceh Utara. Meskipun kegiatan tersebut dilakukan belum secara menyeluruh dan belum terkoordinasi dengan baik antar pihak terkait,sehingga hasilnya pun belum optimal dan terukur. Selain itu, satu upaya perlindungan Hukum Epistimologi yang diupayakan Pemerintah dalam memberikan pemahaman ilmu pengetahuan ilmiah akan mempermudah masyarakat mengetahui ekpresi budaya Aceh yaitu menggelar  suatu perhelatan atau  festival  kebudayaan  yang  dinamakan dengan  Pekan  Kebudayaan  Aceh (PKA).

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  kerajinan  tangan  motif  Aceh  sebagai  ekspresi budaya  tradisonal  di  Kabupaten  Aceh  Utara  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan dapat disimpulkan bahwa belum maksimal upaya perlindungan hak cipta kerajinan tangan motif  Aceh  sebagai  ekspresi  budaya  tradisonal  di  Kabupaten  Aceh  Utara.  Adapun Hambatan dalam Perlindungan hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara, secara substansial Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kabupaten  Aceh  Utara  sebagai  sampel  situs  yang  telah  ditentukan  oleh peneliti, yaitu tidak adanya peraturan pelaksanaan dari pemerintah Aceh terkait ekspresi budaya  tradisisional  dan  sikap  apatis  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  perlindungan hukum  terhadap  hak  cipta  kerajinan  tangan  motif  Aceh  sebagai  ekspresi  budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara. Terkait upaya perlindungan hukum meminimalisir terhadap  hak  cipta  kerajinan  tangan  motif  Aceh  sebagai  ekspresi  budaya  tradisonal  di Kabupaten Aceh Utara yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, yaitu dokumentasi terhadap sejumlah kebudayaan yang tersebar di wilayah Aceh Utara, meskipun kegiatan tersebut dilakukan belum secara menyeluruh dan belum terkoordinasi dengan baik antar pihak terkait, sehingga hasilnya pun belum optimal dan terukur.  Dan  upaya  epistimologi  yang  diupayakan  Pemerintah  menggelar    suatu perhelatan  atau    festival    kebudayaan    yang    dinamakan  dengan    Pekan    Kebudayaan Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adrian Sutedi, (2013), “Hak Atas Kekayaan Intelektual”, Jakarta: Sinar Grafika.
Alwi  Hasan , (2005), “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka.
Ammiruddin,  (2003),  “Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum”,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Amiruddin & Zainal Askin, (2003), “Pengantar Metode Penyusunan Hukum”, Jakarta: Rineka Cipta.
Eddy Damian, (2010), “Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait”, Bandung: Alumni.
Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, (1997 Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan  Prakteknya di Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nursaidah,  dkk,  (2018),  “Statistik  Daerah  Kabupaten  Aceh  Utara  2018”,  Lhoksukon: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
Peter Mahmud Marzuki, (2009) “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media.
Soerjono  Soekanto,  (1983),  “Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum”. Jakarta: Raja grafindo Persada.
Tomi Suryo Utomo, (2010), “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer”, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Jimly Asshiddiqie, (2006), “Perihal Undang-Undang”, Cet.1, Jakarta: Konstitusi Press.

## B. Jurnal/Artikel
Dian  Eriani,  T.  Nazaruddin,  Yusrizal,  (2021),  Peran  dan  Fungsi  Mahkamah  Syar’iyah terhadap Perlindungan Hak Perempuan dalam Perceraian, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 1.
Dian  Saputra,  Jamaluddin,  &  Yulia,  (2021),  Perlindungan  Hak    Perempuan  dan  Anak dalam  Putusan  Verstek  di  Mahkamah  Syar’iyah  Idi), Suloh ,  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2.
Diseminasi  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  Di  Kabupaten  Aceh  Utara,  (2021), Modul, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
Ramlan  dan  Rizki  Rahayu  Fitri,  (2020), Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  dari Tindakan  PHK  Perusahaan  Di  Masa  Covid-19, Suloh ,Jurnal  Program  Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Vol. 8, No. 2.

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan
Yulia,  Zinatul  Ashiqin  Zainol  et  al.  2019,  The  Preservation  of  Traditional  Cultural Expression in Aceh and Malaysia, International Journal of Science and Research, Vol. 8, No. 110.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta