Jurnal Spektrum Hukum - Universitas 17 Ags. Smg Vo.11/No.2 . Oktober 2014 - Setyowati
PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM
Oleh : Setyowati

## ABSTRAK
Anak  adalah  merupakan  bagian  dari  generasi  muda,  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa,  dan  sumberdaya  manusia  bagi  pembangunan  nasional,  maka  anak  memiliki  peran strategis  dan  mempunyai  ciri  serta  sifat  khusus  yang  menjamin  kelangsungan  eksistensi bangsa    dan    negara    pada    masa    depan,    maka    kehadiran    anak  merupakan  hal    terpenting didalam  sebuah  keluarga  tetapi  seringkali  manusia  dihadapkan  pada  suatu  kenyataan  akan ketidak  mampuan  terhadap  takdir  dari  yang  Maha  Kuasa  dimana  keturunan  tidak  dapat dihadirkan  didalam  sebuah  keluarga,  sehingga  dalam  masyarakat  dewasa  ini  berkembang lembaga  pengangkatan  anak  dalam  upaya  memenuhi  keinginan  para  orang  tua  yang  tidak mampu memperoleh keturunan.
Hukum  Islam  tidak  mengenal  pengangkatan  anak  dengan  menasabkan  dengan  keluarga angkatnya,  hanya  sebatas  hubungan  kekeluargaan  dan  kasih  sayang.  Prosedur  pengangkatan anak  melalui  permohonan  yang  diajukan  pada  ketua  pengadilan  (pengadilan  agama)  dengan memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan,  sedang  akibat  pengangkatan  anak  menurut  hukum islam meliputi tentang status nasab, kewarisan, perkawinan, perwalian , dan nafkah.
Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Hukum Islam

## ABSTRACT
Children are part of the youth, successors to the goals of the national struggle, and hu- man  resources  for  national  development,  then  children  have  a  strategic  role  and  have  special characteristics  that  ensure  the  continuity  of  the  existence  of  the  nation  and  state  in  the future,  then  the  presence  of  the  children  is  the  most  important  thing  in  a family but often people are faced on the reality of  inability towards fate of the Almighty  in  which  offspring can  not  be  presented  within a family, so in the present society it is growing adoption agen- cies upon the request of parents who are not able to obtain offspring.
The Islamic law it does not recognize adoption by making lineage with his/her adoptive family,  it  was  only  limited  to  kinship  and  affection.  Adoption  procedures  through  the  appli- cation  submitted  to  the head of the court  (Islamic courts)  have  to  meet  specified  require- ments,  and  the  results  of  the  adoption  according  to  the  Islamic  law  cover  lineage  status,  in- heritance, marriage, guardianship (trusteeship), and living.
Keywords : Adoption, Islamic Law

## Pendahuluan
Anak  merupakan  amanah  sekaligus karunia  Allah  SWT  bahkan  anak  dianggap sebagai  harta  kekayaan  yang  paling  ber-
harga  dibandingkan  kekayaan  harta  benda lainnya.  Karenanya  anak  sebagai  amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena  dalam  diri  anak  melekat  harkat,
Jurnal Spektrum Hukum - Universitas 17 Ags. Smg Vo.11/No.2 . Oktober 2014 - Setyowati
martabat,    dan    hak-hak    sebagai    manusia yang  harus  dijunjung  tinggi  yaitu  hak  asasi anak. Disamping itu anak adalah merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan  bangsa,  dan  sumberdaya  manu- sia  bagi  pembangunan  nasional,  maka  anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta  sifat  khusus  yang  menjamin  ke- langsungan  eksistensi  bangsa  dan  negara pada  masa  depan,  maka  kehadiran  anak merupakan  hal  terpenting  didalam  sebuah keluarga, tetapi seringkali manusia dihadap- kan  pada  suatu  kenyataan  akan  ketidak  ke- mampuan  terhadap  takdir  dari  yang  Maha Kuasa  dimana  keturunan  tidak  dapat dihadirkan  didalam  sebuah  keluarga.  Ka- rena  alas  an  itulah  maka  dalam  masyarakat dewasa  ini  berkembang  pengangkatan  anak dalam  upaya  memenuhi  keinginan  para orang  tua  yang  tidak  mampu  memperoleh keturunan.
Pengangkatan  anak  juga  dapat  dila- kukan  karena  bertujuan  untuk  kepentingan terbaik  si  anak.  Ini  biasanya  dilakukan dalam  hal  adanya  kenyataan  bahwa  dalam masyarakat  masih  banyak  dijumpai  anak anak  yang  hidup  dalam  kondisi  yang  tidak menguntungkan,  seperti  anak  jalanan, terlantar, yatim, dan sebagainya.
Pengangkatan  anak  adalah  suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak  dari  lingkungan  kekuasaan  keluarga orang tua yang sah yang bertanggung jawab atas  perawatan,  pendidikan  dan  membe- sarkan  anak  tersebut  kedalam  lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berda- sarkan penetapan pengadilan negeri. 1
Dari  uraian  tersebut  diatas  dapat diketahui  bahwa  lembaga  pengangkatan
1 Erna  Sofyan  Syukri,  Lembaga  Pengangkatan  anak, MA RI, 1992, Hal 17
anak  ini  mempunyai  arti  yang  sangat  pent- ing didalam masyarakat. Namun jika dilihat dari  aspek  hukum  ternyata  peraturan  lem- baga  pengangkatan  anak  masih  meni- mbulkan  berbagai  persoalan  mengingat hinga  saat  ini  belum  ada  peraturan  yang secara khusus mengatur mengenai pengang- katan seorang anak. Lembaga pengangkatan anak  masih  mengacu  pada  adanya  tiga  ke- tentuan  hukum  yang  ada  yaitu  pengang- katan  anak  menurut  versi  staatsblad  nomor 129 tahun 1917 (untuk golongan Tionghoa), pengangkatan  anak  menurut  versi  hukum adat  yang  berlaku  bagi  golongan  pribumi dan  pengangkatan  anak  menurut  hukum  is- lam  yang  berlaku  bagi  golongan  pribumi yang beragama islam.
Dengan  masih  terdapatnya  berbagai peraturan yang mengatur lembaga pengang- katan anak yang tidak seragam sebagaimana diuraikan  diatas  maka  tidak  mustahil  di- dalam  masyarakat  timbul  berbagai  penaf- siran  yang  berbeda  didalam  melegitimasi keberadaan lembaga pengangkatan anak.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas  maka  dalam  kesempatan  ini  penulis akan  membahas  mengenai  masalah  peng- angkatan  anak  khususnya  pengangkatan anak  menurut  hukum  islam  yang  dilakukan melalui  proses  di  lembaga  peradilan  khu- susnya  di  peradilan  agama  serta  akibat hukum  yang  timbul  dengan  adanya  peng- angkatan anak menurut hukum islam.

## Pembahasan
Hukum  Islam tidak  mengenal peng- angkatan anak dalam arti menjadi anak kan- dung  secara  mutlak,  yang  ada  hanya  diper- bolehkan  untuk  memelihara  dengan  tujuan memperlakukan  anak  dalam  segi  kecintaan, pemberian  nafkah,  pendidikan  atau  pela-
Jurnal Spektrum Hukum - Universitas 17 Ags. Smg Vo.11/No.2 . Oktober 2014 - Setyowati
yanan  dalam  segala  kebutuhan  yang  bukan memperlakukan  sebagai  anak  kandung (nasab).
Penetapan  pengangkatan  anak  ber- dasarkan  hukum  islam  melalui  praktek  di pengadilan  agama,  berdasarkan  pasal  171 huruf  h  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  ber- laku  di  Indonesia  dengan  Inpres  nomor  1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 , menetap- kan  bahwa  anak  angkat  adalah  anak  yang dalam  hal  pemeliharaan  untuk  hidupnya sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan  se- bagainya  beralih  tanggung  jawabnya  dari orang  tua  asal  kepada  orang  tua  angkatnya berdasarkan  penetapan  atau  putusan  penga- dilan. 2
Pengangkatan  anak  di  pengadilan agama  tidak  sama  dengan  pengangkatan anak  di  pengadilan  umum  yang  dikenal dengan  adopsi  yang  berarti  mengangkat anak  orang  lain  untuk  dijadikan  sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. 3
Pengangkatan  anak  di  pengadilan agama  lebih  kepada  mengambil  anak  orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian  dan  kasih  sayang  tanpa  diberikan status  anak  kandung  namun  diperlakukan sebagai anak sendiri. 4
Prosedur  menerima,  memeriksa  dan mengadili  perkara  permohonan  pengang- katan anak  melalui pengadilan agama harus melalui beberapa tahapan yaitu mengajukan permohonan  pengangkatan  anak  kepada ketua  pengadilan  agama  di  wilayah  tempat
2 Instruksi    Presiden    RI    Nomor    1    Tahun    1991 Tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal 171
3 Simorangkir  JTC,  Kamus  Hukum,  Jakar,  1987,  Hal 84
4 A.Aziz  Dahlan,  Ensiklopedia  Hukum  Islam, PT.Ikhtiar Baru Jakarta, 1996, Hal 29
tinggal calon anak angkat dengan melampir- kan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Syarat formil permohonan
- Permohonan  dapat  diajukan  sendiri oleh  pemohon  atau  oleh  kuasanya, baik secara tertulis ataupun lisan.
- Permohonan  diajukan  kepada  penga- dilan  yang  daerah  hukumnya  melipu- ti  tempat  tinggal  anak  yang  akan  di- angkat. 5
2. Syarat materiil permohonan
- Posita  harus  menjelaskan  motivasi atau  faktor  yang  mendorong  di- ajukannya  permohonan  penetapan pengangkatan anak.
- Dalam  posita  harus  nampak  jelas bahwa  pengangkatan  anak  dilakukan untuk  kepentingan  calon  anak  angkat dan  menggambarkan  bahwa  ke- hidupan hari depan si anak akan lebih baik setelah pengangkatan.
- Petitum  harus  bersifat  tunggal  yang hanya  meminta  “agar  pengangkatan anak  yang  dilakukan  pemohon  ter- hadap anak A yang bernama B dinya- takan sah. 6
3. Syarat calon anak angkat
- Anak yang belum berusia 18 tahun
- Merupakan  anak  terlantar  atau  anak diterlantarkan
- Berada  dalam  asuhan  keluarga  atau dalam  lembaga  pengasuhan  anak  dan memerlukan perlindungan khusus 7
4. Syarat calon orang tua angkat
5 Mahkamah  Agung  RI,  SEMA  RI  Nomor  2  Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, Hal 3
6 Ibid., Hal 3-4
7 Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  54  Tahun  2007 pasal 12
Jurnal Spektrum Hukum - Universitas 17 Ags. Smg Vo.11/No.2 . Oktober 2014 - Setyowati
- Sehat  jasmani  dan  rohani  (ditunjuk- kan dengan surat keterangan kesehatan oleh dokter) - Berumur  paling  rendah  30  tahun  dan paling  tinggi  55  tahun  pada  saat mengajukan  permohonan  pengang- katan anak
- Beragama  yang  sama  dengan  calon anak angkat
- Berkelakuan  baik  dan  tidak  pernah dihukum  karena  melakukan  tindak kejahatan
- Berstatus  menikah  secara  sah  paling singkat  5  tahun  yang  dibuktikan dengan buku kutipan akad nikah
- Tidak merupakan pasangan sejenis
- Tidak  atau  belum  mempunyai  anak atau hanya memiliki 1 orang anak
- Dalam  keadaan  mampu  secara  eko- nomi dan sosial
- Memperoleh    persetujuan    anak    dan ijin  tertulis  dari  orang  tua  atau  per- walian anak
- Surat  penyerahan  anak  dari  ibu  kan- dung  atau  wali  kepada  calon  orang tua  angkat  apabila  calon  anak  angkat berada  dalam  asuhan lembaga  penga- suhan anak
- Membuat  pernyataan  tertulis  bahwa pengangkatan  anak  adalah  demi kepentingan  terbaik  untuk  anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- Membuat surat pernyataan diatas ker- tas bermaterai bahwa calon orang tua angkat  akan  memperlakukan  anak angkat  dan  anak  kandung  tanpa  dis- kriminasi, apabila calon orang tua te-
lah memiliki anak kandung
- Membuat surat pernyataan diatas ker- tas bermaterai bahwa calon orang tua anak  akan  memberitahukan  kepada
anak  angkatnya  mengenai  asal  usul dan  orang  tua  kandungnya  dengan memperhatikan kesiapan anak. 8
Setelah  permohonan  pengangkatan anak  sudah  memenuhi  syarat-syarat  maka dalam  persidangan  akan  diperiksa,  diteliti, dan  didengar  keterangannya  antara  lain tentang  kebenaran  motif  yang  menjadi  latar belakang pemohon dan kemampuan
ekonomi  calon  orang  tua  angkat  serta  akan diteliti semua syarat-syarat yang lain.

## Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak Menurut Hukum Islam
Akibat  hukum  pengangkatan  anak  menurut hukum islam adalah sebagai berikut:
1. Status nasab
Pengangkatan  anak  dalam  islam hanya  bertujuan  untuk  memberikan pemeliharaan dan perlindungan  kepada anak  angkat  tanpa  adanya  pengalihan nasab.  Sehingga  eksistensi  anak  dalam status nasabnya tidak menjadi rusak ka- rena tidak bercampur dengan keturunan yang bukan nasabnya.
2. Kewarisan Anak angkat bukanlah salah satu
kerabat    atau    satu    keluarga    dengan orang tua angkatnya oleh karena itu an- tara orang tua dan anak dilarang saling mewarisi.  Sistem  kewarisan  dalam  Is- lam  sangat  memperhatikan  aspek maslahat  dalam  aplikasinya,  sehingga dalam pandangan islam, ahli waris yang berhak  mendapat  harta  warisan  hanya-
8 Peraturan Menteri  Sosial  RI  Nomor  110/HUK/2009 Pasal  7,  20-26  dan  UU  Nomor  23  Tahun  2002  Pasal 40
Jurnal Spektrum Hukum - Universitas 17 Ags. Smg Vo.11/No.2 . Oktober 2014 - Setyowati
lah  orang-orang  yang  mempunyai  hub- ungan kekerabatan (nasab). 9
Oleh    karena    itu,    antara    anak angkat  dengan  orang  tua  angkat  tidak saling  mewarisi.  Hak  saling  mewarisi hanya    berlaku    antara    anak    angkat dengan  orang  tua  kandungnya  atas  da- sar hubungan darah. 10
Islam  yang  sangat  memperha- tikan  maslahat  tetap  memperhatikan hubungan nasab dan perkawinan dalam menentukan  ahli  waris,  artinya  siapa- pun  yang  tidak  mempunyai  hubungan darah  tidak  bisa  menjadi  ahli  waris, sehingga anak angkat yang tidak masuk dalam  kategori  nasab  dan  perkawinan tidak berhak mendapat warisan.
Di  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  Pasal  29.22  dikatakan  bahwa terhadap  anak  angkat  yang  tidak menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah sebanyak  banyaknya  sepertiga  dari harta orang tua angkatnya.
Kompilasi  Hukum  Islam  mene- gaskan  bahwa  antara  anak  angkat  dan orang  tua  angkatnya  tidak  ada  hub- ungan  kewarisan,  akan  tetapi  sebagai pengakuan mengenai lembaga pengangkatan anak maka hubungan an- tara  anak  angkat  dengan  orang  tua angkatnya  dikukuhkan  dengan  peran- tara wasiat atau wasiat wajibah. Wasiat wajibah  adalah  tindakan  yang  dila- kukan  oleh  penguasan  atau  hakim sebagai aparat negara dengan memaksa, atau    memberi    putusan   wajib    wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang
9 Muh.Muhibin    dan    Abdul    Wahid,    Hukum Kewarisan    Islam    Sebagai    Pembaharuan    Hukum Positif Indonesia, Jakarta, 2009, Hal. 7
10 Mustafa  SY,  Pengangkatan  Anak  Kewenangan Pengadilan Agama, Grafika, Jakarta, 1977, Hal.130
diberikan  kepada  orang  tertentu  dalam keadaan tertentu.
3. Perkawinan Islam  mensyaratkan  perkawinan
adalah  untuk  menjaga  nasab  agar tidak terjadi  kerancuan  dan  hal  itu  merupa- kan maqasid al-syariah dalam islam se- hingga  dengan  perkawinan  yang  halal tetap  menjadi  halal  dan  yang  haram tetap  menjadi  haram.  Tidak  dimasuk- kannya  anak  angkat  sebagai  mahram keluarga  angkatnya  adalah  agar  sta- tusnya ia sebagai orang yang halal tidak menjadi  kabur  dan  tidak  beralih  men- jadi  mahram,  anak  angkat  tetap  tidak termasuk  sebagai  orang  yang  mempu- nyai  hubungan  darah  dan  hubungan perkawinan,  sehingga  ia  tetap  ajnabi (asing).
Ketentuan  ini  adalah  untuk menghindari timbulnya fitnah dikemudian  hari  sehingga  tetap  jelas apa    yang    halal    disisi    Allah    dan begitu    pula  apa    yang    haram disisiNya.  Artinya,  ketentuan  tersebut untuk  menghindari  kesalahpahaman yang    halal    dan    haram.  Hal  ini biasanya terjadi karena anak angkat di- anggap sebagai anak sendiri dalam satu keluarga,  seakan-akan  dia  menjadi muhrim.  Padahal  dia  sesungguhnya orang lain yang haram disentuh,bahkan haram dilihat auratnya. 11

## 4. Perwalian
Perwalian  terhadap  anak  terdiri dari  perwalian  terhadap harta,  terhadap dirinya,  terhadap  harta  dan  dirinya sekaligus.  Anak  yang  masih  belum mampu  untuk  melakukan  pekerjaan
11 Kasuwi  Syaiban,  Hukum  Waris  Islam,  Press Malang, 2007, Hal.60
Jurnal Spektrum Hukum - Universitas 17 Ags. Smg Vo.11/No.2 . Oktober 2014 - Setyowati
dengan baik (belum cakap hukum) per- lu mendapatkan perwalian dalam setiap urusannya.  Hal  ini  untuk  menghindar- kan  anak  dari  penipuan  (misalnya  da- lam membelanjakan harta).
Menjadi wali nikah pada hakekatnya  hanyalah  orang  yang mempunyai hubungan darah. Wali anak angkat  perempuan  adalah  orang  tua kandungnya  bukan  orang  tua  angkat- nya,  kecuali  jika  orang  tua  angkatnya mewakilkan  kepada  orang  tua  angkat- nya.
5. Nafkah Pengangkatan anak yang dianjur-
kan  oleh  islam  adalah  pengangkatan anak  dalam  arti  luas  tidak  hanya terbatas  pada  pengangkatan  anak  oleh sebuah keluarga yang tidak mempunyai keturunan tetapi kepentingan anak juga harus diperhatikan.
Pemberian  nafkah  diharapkan mampu  memberikan  kesejahteraan  dan maslahat  bagi  setiap  anak.  Artinya pemberian  nafkah  dapat  membantu anak  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan kepentingannya  hingga  ia  dewasa  dan mampu mandiri. Pemberian nafkah ter- hadap  anak  angkat  sebenarnya  bukan merupakan  kewajiban  ayah  angkatnya namun  pengangkatan  anak  yang  dil- akukan  oleh  sebuah  keluarga  me- nyebabkan  adanya  peralihan  tanggung jawab  dalam  memberikan  nafkah  dari orang  tua  kandung  kepada  orang  tua angkat, apalagi orang tua kandung tidak mampu  secara  ekonomi.  Adanya  hub- ungan timbal balik ini disebabkan oleh karena  anak  angkat  nantinya  juga  akan berjasa  dalam  keluarga  yaitu  sebagai
pelengkap keluarga yang tidak mempu- nyai keturunan.
Akibat  yuridis  dari  pengangkatan  anak adalah  terciptanya  hubungan  kasih  sa- yang  dan  beralihnya  tanggung  jawab dalam  memberikan  nafkah.  Disamping itu, pengangkatan anak dalam arti men- didik  dan  memelihara  anak  yang  tera- baikan  hak-haknya  karena  kefakiran dan kemiskinan jugan bisa dijadikan se- bagai  sarana  mendekatkan  diri  kepada Allah SWT.

## Kesimpulan
Dari  uraian  tersebut  diatas  maka  dapat ditarik suatu simpulan yaitu sebagai berikut: 1. Prosedur  menerima,  memeriksa  dan mengadili  perkara  permohonan  peng- angkatan  anak  melalui  pengadilan  aga- ma  harus  diperhatikan  tahapan-tahapan dan persyaratannya yaitu:
a. Mengajukan  permohonan  peng- angkatan  anak  kepada  ketua  pen- gadilan  agama  di  wilayah  tempat tinggal anak
b. Pemeriksaan dan persidangan
c. Putusan yang berupa penetapan
2. Akibat  hukum  dari  pengangkatan  anak menurut hukum islam sebagai berikut:
a. Status  nasab,  pengangkatan  anak dalam islam hanya bertujuan mem- berikan  pemeliharaan  dan  perlin- dungan  kepada  anak  angkat  tanpa adanya pengalihan nasab
b. Pewarisan,  anak  angkat  dapat menerima  warisan  apabila  diberi wasiat wajibah
c. Perkawinan,  anak  angkat  yang  tid- ak  menjadi  mahram  keluarga angkatnya  dapat  dinikahi  oleh keluarga angkatnya
Jurnal Spektrum Hukum - Universitas 17 Ags. Smg Vo.11/No.2 . Oktober 2014 - Setyowati
d. Perwalian,  perwalian  terhadap  har- ta  tidak  harus  orang  yang  mempu- nyai  hubungan  nasab.  Wali  nikah pada  hakekatnya  adalah  hanyalah orang  yang  mempunyai  hubungan darah bukan orang tua angkatnya
e. Nafkah,  pemberian  nafkah  ter- hadap  anak  angkat,  sebenarnya bukan  merupakan  kewajiban  ayah angkatnya,  namun  pengangkatan anak  yang  dilakukan  oleh  sebuah keluarga meyebabkan adanya peralihan  tanggung  jawab  dalam memberikan  nafkah  dari  orang  tua kandung    terhadap    orang    tua angkat.

## Daftar Pustaka
- A.Aziz  Dahlan,  1996,  Ensiklopedia Hukum Islam, PT.Ikhtiar Baru Jakarta
- Erna  Sofyan  Syukri,  1992, Lembaga Pengangkatan anak , MA RI.
- Kasuwi  Syaiban,  2007, Hukum  Waris Islam , Press Malang. - Simorangkir  JTC,  1997, Kamus  Hukum ,
Jakarta. - Mustafa  SY,  1997, Pengangkatan  Anak Kewenangan Pengadilan Agama , Grafika, Jakarta. --------------------
- Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  54 Tahun 2007.
- Peraturan  Menteri  Sosial  RI  Nomor 110/HUK/2009  Pasal  7,  20-26  dan  UU
Nomor 23 Tahun 2002
- Mahkamah Agung RI, SEMA RI Nomor 2  Tahun  1979  Tentang  Pengangkatan Anak.
- Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1  Tahun
1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam.
- Muh.Muhi b in  dan  Abdul  Wahid,  2000, Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai Pembaharuan  Hukum  Positif  Indonesia , Jakarta.