## PENDAHULUAN
E-KTP  atau  KTP  Elektronik  adalah  dokumen kependudukan yang
memuat sistem
keamanan/pengendalian  baik  dari  sisi  administrasi
ataupun  teknologi  informasi  dengan  berbasis  pada database kependudukan
nasional. Penduduk diperbolehkan  memiliki  1  (satu)  KTP  yang  tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK).

## KECUKUPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PELAYANAN E-KTP DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KATINGAN
Adequacy of Public Information Openness in the Governance Perspective of e-KTP Services at the Katingan Regency Population and Civil Registration Office
Sabirin Muhtar *

## Priadi
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia email: sabirin.muhtar@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dan  mendeskripsikan  tentang Kecukupan  Keterbukaan  Informasi  Publik  Dalam  Perspektif  Tata  Kelola Pelayanan  E-KTP  Di  Kantor  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencacatan  Sipil Kabupaten Katingan. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Analisa data menggunakan analisa data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun data primer dalam penelitian ini  sebagai  informannya  adalah pada  bagian  Pembuatan  E-KTP  (Kepala  Bidang Pelayanan  Pendaftaran  Penduduk)  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan kabupaten  katingan,  dan  Kepada  Masyarakat  kabupaten  katingan  dan  Sumber Sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,  data  tersebut berasal  dari bahan-bahan,  baik  berupa  buku-buku,  artikel, karya ilmiah yang di muat dalam media massa seperti majalah dan surat kabar, serta  jurnal  ilmiah.  Berdasarkan hasil  penelitian  menggunakan  teori  Efektifitas berhubungan  dengan  kecukupan  dapat  dijelaskan  bahwa  Kecukupan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif Tata Kelola Pelayanan E-KTP Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Katingan masih memiliki  beberapa  perlu  peningkataan  dalam  memberikan  Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif tata kelola Pelayanan E-KTP, tentang efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan dalam memberikan keterbukaan informasi publik pembuatan jadi E-KTP.
Kata Kunci: Kecukupan Keterbukaan Informasi Publik Tata Kelola Pelayanan Keywords : Adequacy Openness Public Information Governance Service

## Accepted
June 2017

## Published
October 2017

## Abstract
This study aims to explain and describe the Sufficiency of Public Information Openness in the E-KTP Service Governance Perspective at the Katingan Regency Population and Civil Disablement Office. The type of research used is qualitative research methods, where  data  collection  techniques  are  through  observation,  interviews,  and documentation. Data analysis uses qualitative data analysis, namely data reduction, data  presentation,  and  conclusion  drawing.  The  primary  data  in  this  study  as informants are in the Making of E-KTP (Head of Population Registration Services) in the Population and Registration Office of Katingan District, and Kepat Masyarakat of Katingan District and Secondary Sources, namely sources that do not directly provide data to data collectors, the data comes from materials, both in the form of books, articles,  scientific  works  that  are  loaded  in  mass  media  such  as  magazines  and newspapers, and scientific journals. Based on the results of the study using the theory of effectiveness related to the adequacy, it can  be explained that the relevance of public  information  disclosure  in  the  E-KTP  Service  Governance  Perspective  at  the Katingan Regency Population and Civil Disability Service Office still has some need for improvement in providing Public Information Openness in the E-Service Governance perspective.  KTP,  about  efficiency,  adequacy,  leveling,  responsiveness,  accuracy  in providing public information disclosure to make E-KTP.
Keterbukaan  informasi  publik  sangat  diperlukan  oleh masyarakat  publik,  yang  menjadikan  berjalannya pelayanan  yang  efektif  dan  efesien  adalah  keterbukaan informasi  publik  dari  pemerintahan  di  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Pencacatan  Sipil,  Kabupaten Katingan,  Provinsi  Kalimantan  Tengah.Pelayanan  yang bersifat  terbuka  dalam  memberikan  informasi  kepada publik  akan  membuat  efektifitas  dan  efesiensi  menjadi pelayanan  yang  baik.  keterbukaan  informasi  publik bahwa  informasi  merupakan  kebutuhan  pokok  setiap orang  bagi  pegembangan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya  serta  merupakan  bagian  penting  bagi ketahanan sosial.
Keterbukaan informasi publik bahwa hak memperoleh informasi  merupakan  hak  asasi  manusia  dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting  Negara  demokratis  yang  menjunjung  tinggi kedaulatanrakyat  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan Negara yang baik.
Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam  mengoptimalkan  pengawasan  publik  lainnya  dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa  pengelolaan  informasi  publik  merupakan  salah satu  upaya  untuk  mengembangkan  masyarakat. Sedangkan  Informasi  Publik  adalah  informasi  yang dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan/atau penyelenggara  dan  penyelenggaraan  Negara  dan/atau penyelanggara dan penyelanggaraan badan publik lainya yang  sesuai  dengan  tentang  keterbukaan  informasi publik  ini,  serta  informasi  lain  yang  berkaitan  dengan kepentingan  publik.  informasi  yang  kurang  memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi alasan dari pusat yang  lama  dalam  pemenuhan  blanko  yang  habis  dan harapan-harapan yang kurang tepat.
Menurut Dwiyanto,dkk (2008) menyatakan kecukupan berkaitan dengan kinerja pelayanan publik yang buruk, juga  disebabkan  oleh  peraturan  yang  tidak disosialisasikan  kepada  pengguna  jasa  secara  jelas  dan
transparan  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  berbagai penyelewengan peraturan oleh aparat pelayanan.
Menurut  Redi  Penuju  (2004)  menyatakan  bahwa kecukupan berhubungan dengan budaya organisasi yang di dalamnya ada iklim organisasi meliputi unsur-unsur. 1).Tanggung jawab tingkat pendelegasian yang  di alami karyawan.  2).Standar  harapan  tentang  kualitas  kerja karyawan. 3).Imbalan pengakuan dan penghargaan atas kerja  dan  penolakan  terhadap  peyimpangan  kerja  4). Keramahan  semangat  tim,  “persaudaraan”,  saling mempercayai penuh kejujuran. 5). Kesiapan teknologi, penyempurnaa  metode  kerja.  6).Komunikasi  terbuka, kecukupan informasi dan terbuka bagi saran-saran.

## Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  hak warganegara  untuk  memperoleh  informasi  publik dijamin oleh UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu tercantum pada pasal 28 F yang berbunyi:  “Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi dan  memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Adapun  informasi  adalah  keterangan,  pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai  kemasan  dan  format  sesuai  dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
Sedangkan  informasi  publik  adalah  informasi  yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh  suatu  badan  publik  yang  berkaitan  dengan penyelenggara  dan  penyelenggaraan  negara  dan/atau penyelenggara  dan  penyelenggaraan  badan  publik lainnya  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  ini  serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Sedikit tambahan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara, yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan/atau Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  atau organisasi  nonpemerintah  sepanjang  sebagian  atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah,  sumbangan  masyarakat,  dan/atau  luar negeri.

## METODOLOGI
Penelitian ini bersifat deskriftif kulitatif yaitu memahami suatu    keadaan  tentang  apa  yang  terjadi  dengan  cara dekripsi  atau  gambaran  secara  sistematis,  yang  aktual dan akurat dalam  bentuk  kata-kata yang di buat dengan data maupun          informasi yang di selidiki sebagaimana adanya dan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yang  tujuannya  untuk  menguraikan,menerangkan  dan menjelaskan  secara  mendalam  tentang  keadaan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentangkecukupan keterbukaan informasi publik dalam perspektif  tata  kelola  pelayanan  E-KTP  (elektronik, kartu tanda penduduk) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan.

## Efisiensi
Adapun dalam hal ini Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan.Apabila  kita  berbicara  tentang  efisiensi bilamana  kita  membayangkan  hal  penggunaan  sumber daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi  jika  penggunaan  sumber  daya  diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.
Dalam  penelitian    ini  bahwa  untuk  daya  guna  dalam keterbukaan informasi publik dalam proses pembuatan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Katingan  itu  harus  adanya  papan informasi di depan kantor agar masyarakat tahu ketika mau pembuatan E-KTP baru karena kehilangan E-KTP misalnya,  bahwa  untuk  daya  guna  dalam  keterbukaan informasi  publik  dalam  proses  pembuatan  E-KTP  di Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Katingan  itu  tidak  sama  sekali  ada  papan informasi sekaligus dari media sosial, web, akun Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Katingan  yang  diberikan  tidak  berjalan  dengan  baik, pedahal  dari  situ  agar  masyarakat  tahu  ketika pembuatan  E-KTP  baru  seperti  apa-apa  saja  yang diperlukan.

## Kecukupan
Berdasarkan data yang di peroleh kecukupan pelayanan yang diberikan sudah cukup baik tapi perlu peningkatkan lagi biar lebih baik lagi karena masih banyak masyarakat katingan  yang  kebingungan  dengan  sistem  pelayanan yang diberikan yang seperti sistem pelayanan dibank ada yang belum ambil loket antri biasanya jika pegawai tidak cepat  tanggap  terhadap  masyarakat  dalam  melayani sedangkan  perataan  dalam  memberikan  keterbukaan informasi publik dalam proses pembuatan E-KTP belum menyeluruh karena masih banyak saya lihat masyarakat Katingan  belum  mempunyai  E-KTP,  untuk  Kecukupan pelayanan  dalam  keterbukaan  informasi  publik  dalam proses  pembuatan  cukup  baik  pelayanan  sekarang menggunakan  sistem  seperti  dibank  tapi  perlu  adanya penikatan karena masih baru merubah sistem pelayanan seperti  dibank,  untuk  ketepatan  waktu  pembuatan  E- KTP  agar  bisa  lebih  akurat  dalam  memberikan keterbukaan  informasi  publiknya,  karena  kecukupan pelayanan  yang  diberikan  belum  memuaskan  untuk memberikan  keterbukaan  informasi  publik  tanda  jadi pembuatan E-KTP tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencacatan  Sipil  Kabupaten  Katingan  meningkatkan
infomasi yang menyeluruh mengingat tentang daya guna dalam  keterbukaan  informasi  publik  dalam  proses pembuatan  E-KTP  karena  ini  adalah  agar  masyarakat lebih  mengetahui  apa  yang  terjadi  dalam  proses pembuatan E-KTP perlu menyediakan papan informasi atau papan pengumuman yang gagal rekam maupun yang sudah  rekam  dan  perlu  adannya  dari  kecamatan  yang terkait juga ikut, infomasi itu bisa memberikan daya guna bagi  masyarakat  yang  tinggal  jauh  dari  Kabupaten Katingan baik secara lisan maupun melalui handphone, untuk  kecukupan  pelayanan  cukup  baik  cuma  saja pegawai  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Katingan harus memperhatikan keterbukaan informasi publik dalam proses pembuatan E-KTP yang sudah rekaman E-KTP baik  yang belum perekaman E- KTP  dipaparkan  di  papan  pengumuman,  untuk kecukupan pelayanan yang sekarang masih belum cukup baik  karena  masih  mencoba  meningkatkan  pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.

## Perataan
Berdasarkan  Hasil  penelitian  masih  banyak  saya  lihat masyarakat  Katingan  belum  mempunyai  E-KTP,  dari kecamatan tempat daerah saya tempat tinggal tidak ada informasi yang diberikan oleh Pihak Kecamatan tentang ketetapan  waktu  informasi  jadi  pembuatan  E-KTP seharusnya dari kecamatan maupun Dinas yang terkait mengerti keadaan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Katingan  seharusnya memberikan informasi yang akurat tepat waktu tanggal bulan  dan  tahun  seharusnya  ditetapkan  awal  saat perekaman  E-KTP  jadi  masyarkat  lebih  nyaman,  agar kami sebagai masyarakat tidak harus bolak-balik untuk pengambilan  jadi  pembuatan  yang  telah  jadi,  banyak perataan  informasi  yang  di  berikan  masih  belum maksimal, masih banyak masyarakat kabupaten katingan, belum mengetahui E-KTP sudah jadi apa belum kepada masyarakat,  memberikan  keterbukaan  informasi  yang memadai  seperti  halnya  bagi  yang  sudah  perekaman ataupun  yang  gagal  rekam  sekalipun  agar  bisa
diinformasikan kepada masayarkat melalui media sosial, sosialiasasi,  no  handphone,dari  papan  pengumuman, atau pun dari kecamatan yang bersangkutan, masyarakat dari  kecamatan  lain  berkata  kurang  lebih  sama  dalam pembuatan  E-KTP  sangat  tidak  ada  informasi  yang diberikan  baik  untuk  meminta  no  hp  saya  agar meminfokan bahwa E-KTP saya sudah jadi itu tidak ada sama sekali karena kecukupan pelayanan yang diberikan belum  memuaskan  untuk  memberikan  keterbukaan informasi publik tanda jadi pembuatan E-KTP tersebut, perataan  informasi  yang  diberikan  tidak  menyeluruh sama sekali, sampai akhir dari wawancara saya kurang lebih  masyarakat  menjawabnya  sama,  perataan informasi  yang  tidak  merata  atau  tidak  menyeluruh kepada  seluruh  masyarakat  banyak  masyarakat  yang tidak tahu kapan jadi pembuatan E-KTP nya.

## Responsivitas
Daya tanggap pegawai dalam memberikan keterbukaan informasi  publik  dalam  proses  pembuatan  ini  kurang baik karena  masih banyak perlu perbaikan  masalahnya informasi  yang  diberikan  tidak  menyeluruh  sedang masyarakat  banyak  tinggal  jauh  dari  kota  kabupaten katingan dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat, adapun demikian bahwa untuk respon yang para pegawai  Dinas  Kependudukan  dan  Pecatatan  Sipil Kabupaten  Katingan  masih  belum  baik,  menyangkut dalam pemberian informasi dalam proses pembuatan E- KTP  yang  sangat  lama  jadi  pembuatan  E-KTP,  sebagai masyarakat bertanya-tanya akan pembuatan E-KTP yang sangat lama, daya tanggap pegawai terhadap masyarakat kurang  baik  karena  banyak  masyarakat  menanyakan kepastian  jadi  pembuatan  E-KTP  itu  yang  dari  awal perekaman  E-KTP  tidak  ada  pemberitahuan  terhadap surat  perekaman  E-KTP  tersebut  untuk  pengambilan jadi  pembuatan  E-KTP  yang  aslinya,  karena  E-KTP  ini untuk  memangkas  birokrasi  bukan  malah  menyulitkan masyarkat  bolak-balik  hanya  untuk  menanyakan  kapan jadi pembuatan E-KTP itu saja seperti yang dbihas diatas bahwa sebagai pegawai harus tanggap, responnya yang
cepat,  tanggap  dengan  keadaan  sedemikian  rupa bergegas demi kepentingan masyarakat.

## Ketepatan
Ketepan  waktu  pembuatan  E-KTP  menjadi  tolak  ukur dalam  proses  pembuatan  E-KTP,  jadi  pemberian informasi  masih  belum  optimal  kepada  seluruh masyarakat  Kabupaten  Katingan,  sebagai  masyarakat kami  butuh  kepastian  yang  pasti  dan  akurat  yang  asal asalan di ucapkan, Pembuatan E-KTP yang hampir dua tahun Sudah E-KTP masyarakat banyak belum jadi-jadi, untuk  itu  ketepatan  informasi  yang  diberikan  belum maksimal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dalam  penelitian  ini, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  mengenai,  kecukupan keterbukaan  informasi  publik  dalam  perspektif  tata kelola pelayanan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan  Pencatata  Sipil  Kabupaten  Katingan,  belum maksimal  dari  segi  efisiensi,  kecukupan,  perataan, responsivitas, serta ketepatan waktu. dalam memberikan  kecukupan  keterbukaan  informasi  publik dalam  perspektif  tata  kelola  pelayanan  E-KTP, Hendaknya  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Katingan  memiliki  papan  pengumuman tentang data jadi pembuatan E-KTP yang kongkrit yang akurat dan tepat waktu, beberapa data yang di berikan kepada pihak kecamatan yang terkait untuk memberikan menyampaikan informasi tentang ketepatan waktu jadi pembuatan E-KTP, menyampaikan informasi yang aktif di  media  sosial  yang  ada  kepada  masyarakat,  maupun memberikan informasi melalui no hp kepada masyarakat tentang  jadi  pembuatan  E-KTP  tersebut.  Meberikan informasi dengan memaparkan menempelkan informasi pada  taransportasi  sungai  (yang  di  kenal  kalotok)  jadi masyarakat  bisa  tahu  kapan  jadi  pembuatan  E-KTP tersebut. 2. Untuk meningkat kecukupan pelayanan yang diberikan, seharusnya masyarakat harus meningkat  daya  tanggap  agar  kecukupan  pelayanan
harus  bisa  lebih  baik  lagi  meskipun  pelayanan  yang diberikan Seperti peyanan  di  bank, maka  dari pegawai harus  cepat  tanggap  kepada  masyarakat  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Untuk meningkatkan  perataan  informasi  pelayanan  E-KTP dengan memberikan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat  semaksimal  dan  memadai,  agar  informasi dapat  di  akses  oleh  seluruh  masyarakat  kabupaten katingan melalui media sosial yang aktif akun web Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Katingan, no Handphone, dan kecamatan yang terkait, dan memberikan keterbukaan informasi publik melalui tranporatasi  sungai  misalkan  (kalotok)  agar  lebih merata.  Untuk  meningkatkan  responsivitas  pegawai hendaknya  menambah  pegawai  yang  baik  sesuai  pada bidangnya  dalam  menyempaikan  informasi  dalam perspektif  tata  kelola  pelayanan  E-KTP  yang  cepat tanggap terhadap masyarakat kabupaten katingan dalam menyampaikan  informasi  publik.  Untuk  meningkat ketepatan  pegawai  dalam  memberikan  kecukupan keterbukaan  informasi  publik  dalam  perspektif  tata kelola  pelayanan  E-KTP,  agar  menentukan  jadi pembuatan E-KTP yang akurat dan tepat waktu dalam menyampaikan informasi yang diberikan

## REFERENSI
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik  Edisi  Kedua .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Irwani.  2016.  Pengaruh  Kepuasan  Kerja  Melalui Komitmen  Kerja  Terhadap  Disiplin  Kerja Pegawai  Negeri  Sipil  Pada  Inspektorat  Kota Palangka  Raya. Restorica:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi  Negara  dan  Ilmu  Komunikasi . 2(1):1-8.
Karyadi, K., Nisa, E. 2015. Pengaruh Penerapan Prinsip Good  Governance  terhadap  Kualitas Pelayanan E-KTP pada Kantor Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Katingan. Pencerah Publik . 1(1):13-17.
Mambang,  M.,  Saipul,  S.  2016.  Kualitas  Pelayanan Pembuatan  KTP-El  Pada  Kantor  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota
Palangka  Raya  Dalam  Perspektif  Pelayanan Prima. Pencerah Publik . 3(1):53-59.
Panggulu, Y. 2013. Efektivitas Kebijakan Retribusi Pada Dinas  Pengelolaan  Pasar  Kebersihan  Dan Pertamanan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Publik . 1(1):1-10.
Peraturan  Bupati  Katingan.  Nomor  51  tahun  2016. Pedoman  Informasi  dan  Dukumentasi  di lingkungan Bupati katingan .
Slamet,  Prajudi  Atmosudirdjo.  2017. Dasar-dasar  Ilmu administrasi . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Suharsaputra,Uhar.  2014. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  Tindakan .  Bandung:  Refika
Aditama.
Suharto,  Edi.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik .  Bandung :Alfabet.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sutrisno Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
Sutrisno, Edy. 2010. Budaya Organisasi . Jakarta: Kencana Media Group.
Tjahjanulin  Domai.  2011. Sound  Governance .  Malang: Universitas Brawijaya Press.
Undang-Undang  No  14  Tahun  2008  Tentang
Keterbukaan Informasi Publik Republik
Indonesia .