Evaluasi Spasial Lokasi Kantor Pemerintahan Berdasarkan Model Area Layanan di Kabupaten Bogor .................... (Susetyo & Purwono)

## EVALUASI SPASIAL LOKASI KANTOR PEMERINTAHAN BERDASARKAN MODEL AREA LAYANAN DI KABUPATEN BOGOR
( Spatial Evaluation of Government Offices based on Service Area Model in Bogor Regency )
Danang Budi Susetyo 1,3 & Nugroho Purwono 2,3
1 Departemen Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada
2 Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada
3 Badan Informasi Geospasial Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281 E-mail: danang.budi.s@mail.ugm.ac.id/ danang.budi@big.go.id
Diterima: 3 Februari 2021; Direvisi:11 Oktober 2021 Disetujui untuk Dipublikasikan: 20 Oktober 2021

## ABSTRAK
Kabupaten  Bogor  merupakan  kabupaten  yang  sangat  besar  dengan  luas  wilayah  2.986,20  km 2 dan memiliki  40  kecamatan  serta  435  desa/  kelurahan.  Dengan  banyaknya  desa  yang  harus  dilayani,  kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bogor tersentralisasi di Kecamatan Cibinong. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena ratusan desa yang berada di beberapa kecamatan terluar di Kabupaten Bogor berjarak puluhan kilometer dari Kecamatan Cibinong. Kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan mengenai kualitas  distribusi  layanan  pemerintahan  di  Kabupaten  Bogor  jika  dipandang  dari  perspektif  kewilayahan. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi secara teknis kondisi eksisting keberadaan kantor-kantor pelayanan publik di Kabupaten Bogor dalam konteks keruangan (spasial). Basis metode dalam penelitian ini yaitu analisis jaringan, di mana dalam konteks kewilayahan, metode tersebut memungkinkan untuk menyelidiki bagaimana struktur  perkotaan  dan  pola  aktivitas  yang  diakomodasi  di  dalamnya  berinteraksi  satu  sama  lain.  Hasilnya, wilayah Kabupaten Bogor yang terjangkau dalam waktu kurang dari 1 jam tidak mencapai 70%, meski secara rasio 90% penduduk dapat mengakses layanan pemerintah daerah kurang dari durasi waktu tersebut. Namun idealnya  tentu  saja  seluruh  masyarakat mendapatkan  layanan  dengan  baik  dan  maksimal.  Oleh  karena  itu diperlukan  penambahan  kantor  representatif  pemerintahan  di  wilayah-wilayah  yang  tidak  terjangkau berdasarkan  model  area  layanan.  Hasil  analisis  desa-desa  yang  direkomendasikan  sebagai  lokasi  kantor representatif tersebut adalah Desa Pangaur (Kecamatan Jasinga), Desa Singabraja (Kecamatan Tenjo), Desa Antajaya (Kecamatan Tanjungsari), dan Desa Malasari (Kecamatan Nanggung).
Kata kunci : analisis jaringan, area layanan, Kabupaten Bogor, kantor pemerintahan

## ABSTRACT
Bogor Regency is a huge regency with 2,986.20 km 2 and has 40 districts and 435 villages. With many villages that must be served, government activities and public services in Bogor Regency are centralized in Cibinong District. That is a challenge because hundreds of villages located in some of the outermost districts in  Bogor  Regency  are  tens  of  kilometers  from  Cibinong  District.  It  brings  a  question  about  the  quality  of government services distribution in Bogor Regency from a spatial planning perspective. This research tried to explore the existing condition of public services offices in Bogor Regency from a spatial context. The basis in this  research  is  network  analysis,  wherein  spatial  context,  this  method  enables  to  find  out  the  interaction between urban structures and their activity pattern. As a result, the area of Bogor Regency that can be reached in less than 1 hour is below 70%, even though in a ratio 90% of the population can access local government services  for  less  than  that  time.  However,  it  is  ideal  only  if  all  people  there  can  get  excellent  and  maximal services. Thus, it is necessary to add more representative government offices in inaccessible areas based on the  service  area  model.  This  research  recommends  Pangaur  (Jasinga  District),  Singabraja  (Tenjo  District), Antajaya (Tanjungsari District), and Malasari (Nanggung District) Villages as locations for those representative offices.

## Keywords: network analysis, service area, Bogor Regency, government offices

## PENDAHULUAN
Kabupaten Bogor merupakan kabupaten yang sangat  besar  dengan  luas  wilayah  2.986,20  km 2 dan  memiliki  40  kecamatan  serta  435  desa/ kelurahan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2021). Dengan begitu banyaknya desa yang harus dilayani  serta  luas  wilayah  yang  begitu  besar,
kegiatan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  di Kabupaten Bogor justru tersentralisasi di Kecamatan Cibinong yang merupakan ibukota dari Kabupaten Bogor. Sebagai contoh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
berlokasi  di  Kecamatan  Cibinong.  Sementara, penduduk  yang  berada  di  kecamatan  terluar berpotensi memiliki peluang aksesibilitas yang lebih rendah  dibandingkan  penduduk  yang  berada  di sekitar Kecamatan Cibinong.  Ini menjadi tantangan tersendiri,  karena  ratusan  desa  yang  berada  di beberapa  kecamatan  terluar  di  Kabupaten  Bogor berjarak  puluhan  kilometer  dari  Kecamatan Cibinong.
Sebagai  gambaran,  salah  satu  desa  di Kabupaten  Bogor,  yaitu  Desa  Malasari  yang terletak  di  Kecamatan  Nanggung,  berada  67,3  km dari Kecamatan Cibinong jika diukur menggunakan Google Maps. Jarak ini bahkan lebih jauh dari jarak Cibinong ke Jakarta Utara yang “hanya” sepanjang 51,1 km jika diukur dengan perangkat yang sama. Ini  tentu  menjadi  kendala  yang  sangat  besar  bagi warga yang ingin mendapatkan layanan pemerintahan  karena  jarak  yang  begitu  jauh tersebut.
Kondisi  ini  memunculkan  sebuah  pertanyaan mengenai kualitas distribusi layanan pemerintahan di  Kabupaten  Bogor  jika  dipandang  dari  perspektif kewilayahan.  Dari  sisi  ketersediaan  layanan  pun beberapa aturan menstandarkan sejumlah ketentuan  minimal  pelayanan  dalam  konteks penyelenggaraan pemerintah, seperti pada Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 62 Tahun 2008  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang Pemerintahan  Dalam  Negeri  di  Kabupaten/Kota. Oleh  karena  itu,  terdapat  beberapa  aspek pelayanan  dasar  yang  harus  disediakan  kepada masyarakat  sebagai  fungsi  pemerintah  dalam memberikan  pelayanan  dan  mengurus  keperluan serta  kebutuhan  masyarakat  untuk  meningkatkan taraf  kesejahteraan  rakyat.  Namun  demikian, penyediaan Pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri tersebut juga perlu mengelaborasi deskripsi geografis  (spasial)  khususnya  faktor  lokasi  yang merupakan  aspek  penting  dalam  pelayanan  yang bersifat  publik  maupun  penyelenggaraan  suatu pemerintahan (Dostál & Saey, 2000).
Lebih lanjut, dalam konteks kewilayahan faktor lokasi  dan  distribusi  merupakan  hal  yang  tidak dapat  diabaikan  untuk  mencapai  kelayakan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  mampu menghadirkan  pencapaian  politik  dan  sosial, kepraktisan  dan  efektivitas  pelayanan,  serta kemampuan  kerja  birokrasi  pemerintahan  (Saey, 2002).  Dengan  demikian,  maka  pelayanan  publik dan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kabupaten Bogor  perlu  dikaji  guna  mendapatkan  informasi terkait  kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan khususnya  distribusi  layanan  yang  sesuai  dengan kondisi kewilayahan setempat.
Penelitian ini mencoba mengeksplorasi secara teknis  kondisi  eksisting  keberadaan  kantor-kantor pelayanan  publik  di  Kabupaten  Bogor  dalam konteks  keruangan  (spasial).  Analisis  dilakukan dengan  mempertimbangkan  faktor  lokasi,  jarak, distribusi, dan populasi penduduk sebagai variabel yang  diukur  untuk  mendapatkan  penilaian  secara kuantitatif. Dengan demikian keterjangkauan
terhadap sejumlah titik pelayanan publik merupakan  dasar  pemikiran  untuk  meninjau kemudahan  akses  masyarakat  pada  layanan pemerintahan  di  Kabupaten  Bogor.  Analisis terhadap  hal  tersebut  dilakukan  menggunakan instrumen  SIG  (Sistem  Informasi  Geografis).  Hasil analisis  tersebut  dapat  memberikan  informasi dalam menentukan posisi titik-titik layanan pemerintahan  secara  tepat  berdasarkan  prinsip keadilan  ( equity )  dalam  konteks  kewilayahan. Prinsip keadilan berarti seluruh penduduk mendapatkan  layanan  yang  sama  dimana  pun lokasi  tempat  tinggalnya  serta  kemudahan  dalam mengakses fasilitas publik bagaimana pun kondisinya (Dadashpoor et al., 2016).
Salah  satu  standar  dalam  penentuan  lokasi fasilitas publik khususnya kantor layanan pemerintahan adalah radius layanan yang direpresentasikan  dalam  area  layanan  ( service area ).  Area  layanan  merupakan  hasil  dari  analisis jaringan  ( network  analysis ),  yaitu  pemodelan jaringan spasial yang digunakan untuk menentukan jalur  yang  paling  efektif  berdasarkan  waktu  atau jarak  (Murad,  2007)  berdasarkan  empat  elemen: center , link , node ,  dan impedance (Oh  &  Jeong, 2007).  Analisis  jaringan  seperti  ini  sangat bermanfaat  untuk  menyelesaikan  permasalahan yang  berkaitan  langsung  dengan  kehidupan masyarakat  seperti  mencari  rute  terdekat  atau mencari  fasilitas  terdekat  dengan  jarak  dan  waktu tertentu (Lwin & Murayama, 2012). Pada implementasinya,  analisis  jaringan  juga  banyak diterapkan  untuk  keperluan  kebencanaan  seperti penentuan  rute  evakuasi  yang  paling  efektif  (Yi  et al.,  2012)  atau  evaluasi  rencana shelter untuk evakuasi  darurat  (Sutikno  &  Murakami,  2015). Dalam  SIG,  model  area  layanan  seringkali dikombinasikan  dengan  analisis overlay untuk mendapatkan output baru  yang  lebih  informatif menggunakan  metode-metode  seperti intersect , union , atau identity (Murad, 2007).

## METODE
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersumber  dari  data  Rupabumi  Indonesia  (RBI) skala  1:25.000  yang  diunduh  dari  Ina-Geoportal (https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web) yang tampilannya  dapat  dilihat  pada Gambar  1 .  Unsur yang  digunakan  meliputi  kantor  pemerintahan  dan batas  administrasi.  Selain  data  RBI,  untuk membentuk  area  layanan  digunakan open  route service (https://openrouteservice.org/) seperti pada Gambar  2 ,  yaitu provider yang  menyediakan layanan directions di seluruh dunia yang memungkinkan  untuk  melakukan  analisis  rute  dan navigasi secara online . Untuk dapat menggunakan fitur  tersebut  dalam  pembentukan  model  area layanan,  digunakan plugin ORS Tools pada perangkat  QGIS.  Dari  beberapa  fitur open  route service API  yang  disediakan,  digunakan  dua  fitur untuk  menganalisis  layanan  pemerintahan  di Kabupaten  Bogor,  yaitu time-distance  matrix dan
Evaluasi Spasial Lokasi Kantor Pemerintahan Berdasarkan Model Area Layanan di Kabupaten Bogor .................... (Susetyo & Purwono)
isochrones (Bauer et al., 2008; Gamper et al., 2011; van den Berg et al., 2018). Dalam penelitian ini juga dibahas  jumlah  penduduk  yang  terlayani  maupun tidak  terlayani  berdasarkan  distribusi  spasial  dari sejumlah lokasi kantor pemerintahan di Kabupaten Bogor.  Untuk  itu,  diperlukan  data  persebaran jumlah penduduk yang merupakan variabel penting untuk mengestimasi area layanan (van den Berg et al.,  2018),  di  mana  dalam  penelitian  ini  digunakan
data  raster  penduduk  yang  disediakan  oleh World Population ( https://www.worldpop.org/ ) seperti dapat  dilihat  pada Gambar  3 .  Data  ini  merupakan perkiraan  jumlah  penduduk  per  grid cell dengan resolusi 3 arc seconds atau sekitar 100 meter yang dipetakan  menggunakan Random  Forest-based dasymetric  redistribution (WorldPop  et  al.,  2018). Data  tersebut  diperbarui dengan  cukup  baik  di mana telah tersedia data pada tahun 2020.
Gambar 1. Tampilan muka Ina-Geoportal
Gambar 2. Tampilan muka open route service.
Basis metode dalam penelitian ini yaitu analisis jaringan  ( network  analysis ),  di  mana  analisis jaringan  pada  dasarnya  adalah  sebuah  metode analitik  dalam  SIG  yang  sangat  berguna  untuk mendeskripsikan  dan  mengukur  antar  jaringan, mengaitkan  fenomena  jaringan  secara  spasial, menemukan  fasilitas  pada  sistem  jaringan,  dan memeriksa  pergerakan  di  seluruh  jaringan  pada suatu wilayah (Curtin, 2007, 2017). Dalam konteks kewilayahan,  metode  analisis  jaringan  tersebut memungkinkan  untuk  menyelidiki  bagaimana struktur  perkotaan  dan  pola  aktivitas  yang diakomodasi  di  dalamnya  berinteraksi  satu  sama lain.  Dengan  berfokus  pada  efek  bentuk  atau geometri  suatu  wilayah  administrasi,  setiap  atribut jaringan  dapat  diukur  secara  mandiri  dan  intuitif dalam  batasan  geometri  wilayah  administrasi (Sevtsuk & Mekonnen, 2012).
Secara spesifik analisis jaringan pada penelitian  ini  dilakukan  dengan  memanfaatkan atribut-atribut yang tersedia di jaringan jalan untuk menemukan rute optimum yang memiliki total cost baik  dalam  satuan  jarak  (meter)  maupun  waktu (menit) (Rai et al., 2013). Untuk menghasilkan rute optimum dan efektif  tersebut, jaringan transportasi yang  terdiri  dari  beberapa vertices dan edges diproses menggunakan algoritma Dijkstra (Shwe & Oo,  2019).  Metode  yang  hampir  sama  juga digunakan  oleh  Silalahi  et  al.  (2020)  yang menentukan alternatif lokasi-lokasi di Jakarta untuk menambah rumah sakit rujukan dalam penanganan wabah  Covid-19.  Sebagai  data  tambahan  untuk penentuan  alternatif  lokasi  tersebut,  dilakukan proses matrix  from  layers untuk  mendapatkan waktu tempuh dari setiap desa/ kelurahan ke Kantor Bupati, di mana setiap desa/ kelurahan direpresentasikan  dalam  bentuk  titik centroid dari poligon wilayah desa yang bersangkutan. Data titik lokasi  Kantor  Bupati  Bogor  digunakan  sebagai acuan  (sentral)  dalam  membentuk  area  layanan
pemerintahan  karena  merupakan  representasi kondisi aktual  secara eksisting. Di sisi lain sebagian besar kantor layanan pemerintah Kabupaten Bogor terpusat di seputar Kantor Bupati atau lebih spesifik di sekitar Jalan Tegar Beriman - Cibinong, sehingga dengan  demikian  titik  di  lokasi  ini  dapat  dianggap mewakili keberadaan posisi kantor dinas-dinas lain yang  berada  di  sekitarnya.  Selanjutnya,  dari  titik Kantor  Bupati  tersebut,  dibentuk  area  layanan menggunakan plugin ORS Tools .  Untuk  dapat menggunakan  fitur openrouteservice pada  ORS Tools ,  hal  pertama  yang  harus  dilakukan  yakni registrasi  pada  situs  penyedia  fitur  tersebut  dan membuat  token  yang  kemudian  dimasukkan  ke dalam perangkat QGIS.
Selanjutnya, area layanan dibuat dalam bentuk isochrone ,  yaitu  area  dalam  bentuk  poligon  yang merepresentasikan  waktu  atau  jarak  yang  dapat ditempuh  dari  suatu  titik  ke  seluruh  lokasi  dalam poligon tersebut (Gamper et al., 2011; van den Berg et  al.,  2018).  Analisis  dengan isochrone meliputi beberapa  langkah  teknis  pemetaan  sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4 . Pertama, penyiapan database jaringan  jalan  (1);  kedua,  menghitung jaringan isochrone pada  database  jaringan  jalan tersebut (2); menghitung area atau poligon ( buffer ) isochrone dengan  menggunakan  jaringan  yang dihitung pada langkah sebelumnya (3); selanjutnya adalah menyiapkan dataset distribusi populasi (4); menggabungkan  area  atau  poligon isochrone dengan data distribusi populasi untuk menentukan jumlah penduduk dalam area isochrone (5); overlay peta  yang  memuat  perkiraan  jumlah  orang  dalam area isochrone (6); langkah selanjutnya terdiri dari visualisasi  data  yang  diolah  dan  dihitung  pada langkah  sebelumnya  (7);  setelah  menambahkan elemen interaktif atau simbologi (8), peta isochrone diuji  (9)  dan  proses  visualisasi  dapat  diulang  jika diperlukan (van den Berg et al., 2018).
Nilai yang dimasukkan dapat beberapa angka sekaligus (bisa dalam waktu maupun jarak), dengan hasil  yang  didapatkan  adalah  multi-poligon  sesuai dengan nilai yang dimasukkan. Pada penelitian ini, cakupan waktu yang dimasukkan adalah 15, 30, 45, dan 60 menit. Setelah isochrone tersebut terbentuk, maka dapat dianalisis wilayah desa/ kelurahan yang tidak masuk ke dalam area layanan.
Selanjutnya, untuk menghitung jumlah penduduk yang terlayani pada setiap area layanan, digunakan zonal  statistics pada  QGIS  dengan melibatkan  data  raster  populasi  dan  poligon isochrone . Dari proses tersebut didapatkan jumlah penduduk yang terlayani pada setiap area layanan, sehingga  dapat  dilakukan  perbandingan  antara jumlah  penduduk  yang  terlayani  dengan  baik  dan jumlah  keseluruhan  penduduk  Kabupaten  Bogor secara spasial. Analisis dilakukan dengan menghitung  rasio  area  layanan  dan  rasio  populasi yang terlayani menggunakan metode yang diadopsi dari  Oh  &  Jeong  (2007)  ( Persamaan  1 dan Persamaan 2 ).
Rasio area layanan (%) = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 x 100 ................... (1)
Rasio populasi terlayani (%) = 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 x 100 .. (2)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  pembentukan  model  area  layanan dapat dilihat pada Gambar 5 . Area berwarna hijau adalah area yang terjangkau dalam waktu 15 menit dari Kantor Bupati Bogor (direpresentasikan dalam segitiga  berwarna  merah  dalam  poligon  hijau tersebut),  selanjutnya  area  berwarna  biru,  kuning,
dan merah adalah  area dengan waktu tempuh  30, 45, dan 60 menit.
Kemudian,  jumlah  penduduk  yang  terlayani pada  setiap  area  layanan  dapat  dilihat  pada Tabel  1 .  Berdasarkan  data  raster  populasi  dari World  Population ,  jika  dihitung  pada  seluruh  area Kabupaten  Bogor  dengan  batas  administasi  yang digunakan,  maka  didapatkan  jumlah  penduduk Kabupaten Bogor adalah 6.586.129 jiwa.
Berdasarkan Persamaan  1 dan Persamaan  2 , rasio  area  layanan  dan  rasio  populasi  terlayani dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 .
Tabel 1. Jumlah penduduk terlayani per area layanan.
No. Waktu (Menit) Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa) 1. 15 1.168.027 2. 30 3.890.942 3. 45 5.273.090 4. 60 5.977.909 Tabel 2. Rasio area layanan. No. Waktu (Menit) Rasio Area Layanan (%) 1. 15 5,11 2. 30 25,58 3. 45 47,72 4. 60 67,97
Tabel 3. Rasio penduduk terlayani.
No. Waktu (Menit) Rasio Penduduk Terlayani (%) 1. 15 17,73 2. 30 59,07 3. 45 80,06 4. 60 90,76
Tabel  2 menjelaskan  wilayah  yang  tercakup pada  setiap  area  layanan  berdasarkan  waktu tempuh,  dimana  rasio  area  layanan  adalah perbandingan  antara  luas  wilayah  yang  tercakup pada  area  layanan  terhadap  seluruh  area Kabupaten Bogor. Sementara Tabel 3 menjelaskan perbandingan  serupa  namun  berdasarkan  jumlah penduduk, dimana rasio penduduk terlayani adalah perbandingan  jumlah  penduduk  yang  tercakup pada  area  layanan  terhadap  jumlah  seluruh penduduk  Kabupaten  Bogor.  Oleh  karena  itu, semakin  sedikit  waktu  tempuh  yang  diperlukan, semakin sedikit area yang tercakup dan penduduk yang terlayani, begitu pula sebaliknya.
Hasil rasio area layanan, dengan skema waktu tempuh  tertinggi  yaitu  60  menit  maka  wilayah Kabupaten Bogor yang terlayani dengan baik tidak mencapai  70%.  Ini  tentu  harus  menjadi  perhatian dari  para  pemangku  kepentingan  ( stakeholders ) bahwa ada lebih dari 30% wilayah desa/ kelurahan di  Kabupaten  Bogor  yang  tidak  terlayani  dengan baik,  meski  secara  rasio  lebih  dari  90%  penduduk dapat  mengakses  layanan  pemerintah  daerah dalam  waktu  kurang  dari  1  jam.  Namun  idealnya tentu  saja  seluruh  masyarakat  mendapatkan layanan dengan baik dan maksimal, oleh karena itu data tersebut dapat menjadi dasar untuk memperluas  jangkauan  layanan  misalnya  dengan penambahan  kantor  representatif  pemerintahan  di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau berdasarkan model area layanan.
Untuk  mengetahui  wilayah  yang  dapat direkomendasikan sebagai lokasi kantor representatif layanan pemerintahan, dapat menggunakan  hasil  hitungan  dari matrix  from layers . Dari proses tersebut, diketahui ada 45 desa yang  berada  di  luar  area  layanan  dengan  waktu tempuh 60 menit atau 1 jam. Dari 45 desa tersebut,
desa  yang  terjauh  adalah  Desa  Pangaur  dengan waktu tempuh 1,5 jam  dan berjarak  77,45 km  dari Kantor Bupati. Meski demikian, secara jarak, Desa Pangaur bukanlah yang terjauh dari Kantor Bupati, karena desa terjauh adalah Desa Singabraja  yang berjarak  91,65  km,  namun  memiliki  waktu  tempuh yang lebih pendek yaitu 1,26 jam. Ini merupakan hal yang  wajar  dalam  penerapan  analisis  jaringan, karena  waktu  tempuh  juga  dipengaruhi  oleh berbagai  kondisi  terkait  jalan  yang  digunakan sebagai  akses  menuju  lokasi,  sehingga  sangat memungkinkan  jika  jarak  yang  lebih  jauh  memiliki waktu  tempuh  yang  lebih  sedikit,  begitu  juga sebaliknya. Oleh karena itu, dua desa tersebut yaitu Desa  Pangaur  atau  Desa  Singabraja  dapat  dipilih sebagai alternatif lokasi di sisi barat.
Sementara  itu  di  sisi  timur  Kabupaten  Bogor juga  terdapat  desa-desa  yang  tidak  terlayani, sehingga  perlu  ditetapkan  pula  alternatif  lokasi  di wilayah  tersebut.  Berdasarkan  hasil overlay intersect antara  batas  administrasi  dan  area layanan,  ada  empat  desa  di  sisi  timur  yang  tidak terlayani  sama  sekali,  yaitu  Desa  Buanajaya, Antajaya, Sirnarasa, dan Tanjungsari. Dari keempat desa  tersebut,  Desa  Antajaya  memiliki  waktu tempuh  sekaligus  jarak  yang  paling  besar,  yaitu 1,24  jam  dengan  jarak  66,01  km. Oleh  karena  itu, Desa  Antajaya  dapat  menjadi  alternatif  lokasi penambahan  kantor  layanan  pemerintahan  di  sisi timur.  Kemudian,  wilayah  barat  daya  juga diperlukan kantor representatif karena banyak desa yang  tidak  terjangkau  dalam  60  menit.  Desa Malasari dapat menjadi alternatif karena merupakan desa dengan waktu tempuh tertinggi di wilayah tersebut, yaitu 1,34 jam dengan jarak 72,24 km.  Lokasi  desa-desa  alternatif  tersebut  dapat dilihat pada Gambar 6 .
Gambar 6. Desa-desa untuk alternatif lokasi kantor representatif layanan pemerintahan.

## KESIMPULAN
Penelitian ini mencoba mengeksplorasi secara teknis  kondisi  eksisting  keberadaan  kantor-kantor pelayanan  publik  di  Kabupaten  Bogor  dalam konteks  keruangan  (spasial).  Analisis  dilakukan dengan  mempertimbangkan  faktor  lokasi,  jarak, distribusi, dan populasi penduduk sebagai variabel yang  diukur  untuk  mendapatkan  penilaian  secara kuantitatif. Dengan demikian keterjangkauan terhadap sejumlah titik pelayanan publik merupakan  dasar  pemikiran  untuk  meninjau kemudahan  akses  masyarakat  pada  layanan pemerintahan  di  Kabupaten  Bogor.  Hasil  analisis tersebut  dapat  memberikan  informasi  dalam menentukan  posisi  titik-titik  layanan  pemerintahan secara  tepat  berdasarkan  prinsip  keadilan  ( equity ) dalam konteks kewilayahan.
Basis metode dalam penelitian ini yaitu analisis jaringan,  dimana  dalam  konteks  kewilayahan, metode  tersebut  memungkinkan  untuk  menyelidiki bagaimana  struktur  perkotaan  dan  pola  aktivitas yang  diakomodasi  di  dalamnya  berinteraksi  satu sama lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber  dari  data  Rupabumi  Indonesia  (RBI) skala  1:25.000  yang  diunduh  dari  Ina-Geoportal. Selain  data  RBI,  untuk  membentuk  area  layanan digunakan openrouteservice ,  yaitu provider yang menyediakan  layanan directions di  seluruh  dunia yang memungkinkan untuk melakukan analisis rute dan  navigasi  secara online .  Dalam  penelitian  ini juga  dibahas  jumlah  penduduk  yang  terlayani maupun  tidak  terlayani  berdasarkan  distribusi spasial dari sejumlah lokasi kantor pemerintahan di Kabupaten  Bogor,  sehingga  diperlukan  data persebaran jumlah penduduk yang dalam penelitian ini  digunakan  data  raster  dari World  Population . Data ini merupakan perkiraan jumlah penduduk per grid cell dengan resolusi 3 arc seconds atau sekitar 100 meter.
Hasil analisis menunjukkan wilayah Kabupaten Bogor  yang  terlayani  dengan  baik  tidak  mencapai 70%.  Ini  tentu  harus  menjadi  perhatian  dari  para pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  bahwa  ada lebih  dari  30%  wilayah  desa/  kelurahan  di Kabupaten Bogor yang tidak terlayani dengan baik, meski secara rasio lebih dari 90% penduduk dapat mengakses  layanan  pemerintah  daerah  dalam waktu kurang dari 1 jam. Namun idealnya tentu saja seluruh masyarakat mendapatkan layanan dengan baik  dan  maksimal,  oleh  karena  itu  data  tersebut dapat menjadi dasar untuk memperluas jangkauan layanan  misalnya  dengan  penambahan  unit representatif pelayanan publik di wilayah yang tidak terjangkau  berdasarkan  area  layanan.  Sebagai contoh,  unit  pelayanan  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil,  unit  pelayanan  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan unit pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.  Berdasarkan  hitungan matrix  from  layers , Desa  Pangaur  atau  Desa  Singabraja  dapat  dipilih sebagai  alternatif  lokasi  penambahan  kantor layanan pemerintahan di sisi barat, Desa Antajaya
dapat  menjadi  alternatif  lokasi  di  sisi  timur,  dan Desa Malasari dapat menjadi alternatif lokasi di sisi barat daya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Badan  Informasi  Geospasial  (BIG)  yang  telah menyediakan data-data melalui Ina-Geoportal yang digunakan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bogor.  (2021). Kabupaten Bogor dalam Angka .
Bauer,  V.,  Gamper,  J.,  Loperfido,  R.,  Profanter,  S., Putzer,  S.,  &  Timko,  I.  (2008).  Computing Isochrones in Multi-Modal, Schedule-Based
Transport Networks. Proceedings of the 16th ACM SIGSPATIAL International Conference on
Advances  in  Geographic  Information  Systems . https://doi.org/10.1145/1463434.1463524
Curtin,  K.  M.  (2007).  Network  analysis  in  geographic information  science:  Review,  assessment,  and projections.
Cartography and Geographic Information Science , 34 (2), 103 –111.
https://doi.org/10.1559/152304007781002163 Curtin, K. M. (2017). Network Analysis. In Comprehensive Geographic Information Systems (Vol. 3). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548- 9.09599-3
Dadashpoor,  H.,  Rostami,  F.,  &  Alizadeh,  B.  (2016).  Is inequality  in  the  distribution  of  urban  facilities inequitable?  Exploring  a  method  for  identifying spatial  inequity  in  an  Iranian  city. Cities , 52 ,  159 – 172. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.12.007 Dostál,  P.,  &  Saey,  P.  (2000).  Geography,  public administration  and  governance. Belgeo , 1 - 2 - 3 – 4 , 65 –78. https://doi.org/10.4000/belgeo.13908 Gamper,  J.,  Böhlen,  M.,  Cometti,  W.,  &  Innerebner,  M. (2011).  Defining  Isochrones  in  Multimodal  Spatial Networks. Proceedings of the 20th ACM International  Conference  on  Information  and Knowledge Management , 2381 –2384. https://doi.org/10.1145/2063576.2063972
Lwin, K. K., & Murayama, Y. (2012). GIS Network Model in  Geospatial  Analysis.  In  Y.  Murayama  (Ed.), Progress  in  Geospatial  Analysis (pp.  183 –194). Springer Japan. https://doi.org/10.1007/978-4-431- 54000-7_12
Murad, A. A. (2007). Creating a GIS application for health services at Jeddah city. Computers in Biology and Medicine , 37 (6), 879 –889.
https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2006.09.006 Oh,  K.,  &  Jeong,  S.  (2007).  Assessing  the  spatial distribution  of  urban  parks  using  GIS. Landscape
and Urban Planning , 82 (1 –2), 25 –32. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.01.014 Rai, P. K., Singh, P. K., Singh, A. K., & Mohan, K. (2013). Network Analysis Using GIS. International Journal of  Emerging  Technologies  in  Computational  and Applied Sciences (IJETCAS) .
Saey, P. (2002). Spatial planning as large-scale practical project:  the  problem  of  effective  governance.
Belgeo , 3 , 295 –310.
https://doi.org/10.4000/belgeo.15763
Sevtsuk,  A.,  &  Mekonnen,  M.  (2012).  Urban  network analysis: A new toolbox for measuring city form in ArcGIS. Simulation Series , 44 (8 BOOK), 133 –145.
Shwe,  S.  H.  M.,  &  Oo,  H.  N.  (2019).  GIS  Based  Fire Emergency  Response  System  for  Mandalay.
International Journal of Open Information Technologies , 7 (12), 39 –45.
Silalahi, F. E. S., Hidayat, F., Dewi, R. S., Purwono, N., & Oktaviani, N. (2020). GIS-based approaches on the accessibility  of  referral  hospital  using  network analysis  and  the  spatial  distribution  model  of  the spreading case of COVID-19 in Jakarta, Indonesia. BMC  Health  Services  Research , 20 (1),  1 –21. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05896-x
Sutikno, S., & Murakami, K. (2015). Application of Spatial and Network Analysis to Evaluate Shelter Plan for Tsunami Evacuation. Civil Engineering Dimension , 17 (2), 88 –94. https://doi.org/10.9744/CED.17.2.88- 94
van  den  Berg,  J.,  Köbben,  B.,  van  der  Drift,  S.,  &
Wismans, L. (2018). Towards a dynamic isochrone
map:  Adding  spatiotemporal  traffic  and  population data. Lecture  Notes  in  Geoinformation  and
Cartography , 208669 , 195 –209. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71470-7_10
WorldPop,  School  of  Geography  and  Environmental Science,  U.  of  S.,  Department  of  Geography  and Geosciences, U. of L., Departement de Geographie,  U.  de  N.,  &  Center  for  International Earth  Science  Information  Network  (CIESIN) Columbia  University.  (2018).  Indonesia  population 2020.  In Global  High  Resolution  Population Denominators  Project  -  Funded  by  The  Bill  and
Melinda Gates Foundation (OPP1134076) . https://doi.org/10.5258/SOTON/WP00645
Yi, C. J., Park, R. S., Murao, O., & Okamoto, E. (2012). Emergency  Management :  Building  an  O-D Ranking  Model  Using  GIS  Network  Analysis.
Joirnal of Disaster Research , 7 (December).