## MENGUKUR DERAJAT DEMOKRASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

## MEASURING THE DEMOCRATIZATION DEGREE ACCORDING TO LAW NUMBER 42 OF 2008 CONCERNING GENERAL ELECTION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT

## I Dewa Made Putra Wijaya
IPDN KAMPUS NTB Email : dewamade@yahoo.co.id
Naskah diterima :  26/10/2014; revisi : 26/10/2014; disetujui : 03/11/2014

## A bstrAct
This research aims to study the consistency of the Act No 42 of 2008 concerning the general election on president and vice president related to the principles of democracy as stipulated in the constitution of Indonesian republic of 1945. This research uses statutory and conceptual approaches. The object of the research is the policy of the general election on president and vice president. While the subject of it are the parliament and government as legislator. The legal material of the research consists of regulations, books, papers and other supporting literature which will be analyzed through normative-deductive approach. The research discovers that , firstly the preamble and its main content of the constitution of Indonesian republic of 1945 have shown the people sovereignty , democratic principle and recognition of human rights; secondly the Act No 42 of 2008  which become the implementing rules of  the general election on president and vice president is less consistent to the spirit of the constitution of Indonesian republic of 1945. The policies of the presidential threshold dan the implementation mechanism of the phased general election have reduced the democratic principles on freedom, equality, justice and accountability.

## Keywords: democratic principles, the general election on president and vice president

## A bstrAk
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui Konsistensi  Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Objek penelitian adalah kebijakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan subjek penelitiannya adalah DPR dan Pemerintah selaku pembuat UU. Sumber bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku-buku,  makalah dan literature penunjang lainnya yang dianalisisi secara normatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pertama : Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 telah mencerminkan kedaulatan rakyat,  prinsip demokrasi dan pengakuan terhadap Hak Azasi Manusia. Kedua : Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menjadi aturan pelaksana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kurang konsisten terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan presidential threshold dan mekanisme pelaksanaan pemilu yang bertahap telah  mereduksi prinsip-prinsip demokrasi tentang kebebasan,  persamaan,  keadilan,  dan pertanggungjawaban.
Kata kunci : Prinsip Demokrasi,  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
I Dewa Made Putra Wijaya| Mengukur Derajat Demokrasi Uu Nomor 42 Tahun 2008 Tentang .......

## PENDAHULUAN
p emilu taHuN 2004 merupakan tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Dalam negara yang masih mengalami tran- sisi dari sistem pemerintahan yang otoriter menuju sistem yang demokratis, maka pe- milu berikutnya setelah transisi politik mempunyai arti strategis. Pemilu menjadi indikator penting bagi peluang konsolidasi demokrasi.
Pemilu masa transisi memiliki prioritas yang berbeda dengan pemilu di negara yang sudah mencapai konsolidasi demo- krasi. Pada pemilu transisi, prioritas utama adalah menjamin adanya sirkulasi elit politik dengan membuka peluang bagi masuk nya aktor-aktor politik baru yang pada masa rezim otoriter tidak diberi ke- sempatan untuk masuk sistem politik.
Pemilihan umum presiden merupakan langkah awal dari suatu investasi politik jangka panjang bagi rakyat dan bangsa Indonesia membangun kebiasaan memilih calon pemimpinnya secara demokratis. Suatu proses pembelajaran politik ke depan bagi bangsa Indonesia.
Kebijakan pemilihan presiden secara langsung dinyatakan secara tegas pada beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 6A ayat (1). 1
Sebagai pelaksanaan ketentuan dari UUD tersebut telah diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah direvisi dengan UU Nomor 42 Tahun 2008.
Secara prosedur demokrasi berjalan dengan mulus dan baik, namun ketika di- perhatikan dinamika proses di dalamnya dan kualitas produk yang dihasilkan, cenderung lebih untuk mempertahankan kekuasaan.
1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk mencapai sebuah produk kebi- jakan yang di dalamnya sangat banyak ke- pentingan yang bermain, maka proses pen- capaian kesepakatan bersama menjadi per- timbangan yang utama. Kadang kala ter- dapat beberapa pihak yang memiliki kekuatan lebih (bargaining power) yang melakukan proses dominasi atas negosiasi yang tengah berlangsung.
Dalam konteks pembenahan sistem presidensiil, muncul berbagai pendapat tentang partai mana yang berhak mengaju- kan calon presiden, dan apakah dimung- kinkan adanya calon independen. Perde- batan tersebut menyangkut tentang syarat minimal sebuah partai politik (presidential threshold) dapat mengajukan calon pres- iden, Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008.
Dengan demikian penelitian ini me- mandang bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan sarana alterna- tif untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, guna mencapai tujuan yang sebenarnya yaitu kesejahteraan masyara- kat. Sebagai sarana alternatif maka yang dipersoalkan adalah apakah kebijakan pe- milu presiden yang selama ini dijalankan benar-benar pilihan yang tepat dan relevan dengan permasalahan yang melatarbe- lakanginya dan apakah benar-benar efektif sesuai tujuan yang diharapkan serta memenuhi kriteria nilai-nilai demokrasi yang disyaratkan dalam UUD 1945.
Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan se- bagai berikut : Bagaimana prinsip demokra- si dan kedaulatan rakyat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada peruba- han UUD 1945? dan Bagaimana konsisten- si Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap prinsip demokrasi dalam UUD NRI Tahun 1945?
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 556~571
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative untuk mengkaji pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan dengan pendekatan perundang undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Aproach), dengan studi kepustakaan yakni mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum kepustakaan berupa perundang- undangan, jurnal, makalah, tesis, kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum dianalisis secara perspektif normative berdasarkan logika deduktif guna men- jawab permasalahan yang ber hubungan dengan kebijakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

## PEMBAHASAN
Guna untuk menjelaskan permasalahan di atas maka terdapat beberapa teori terkait dengan tema yang diangkat, untuk mengurai permasalahan-permasalahan yang diangkat yaitu :
1.  Teori Perundang-Undangan
Teori tentang “ Stufen Bau Des Recht ” pertama kali ditemukan oleh Hans Kelsen dan kemudian dikembangkan oleh murid- nya  Hans Nawiasky. Inti ajaran “ Stufen Bau Des Recht ” atau “ The Hierarchy of Law ” bahwa norma hukum merupakan suatu susunan berjenjang dari setiap nor- ma yang lebih tinggi. 2
Menurut konsep ini hukum adalah ses- uatu yang dibuat melalui suatu prosedur tertentu, dan segala sesuatu yang dibuat menurut cara ini adalah hukum, dalam kaitannya dengan konstitusi, hukum di- konsepsikan sebagai sesuatu yang terjadi menurut cara yang ditentukan konstitusi bagi pembentukan hukum.
Lebih jauh Kelsen mengungkapkan tentang karakter khas dan dinamis dari hukum yaitu:
2 T hlmib Abdul Rasyid, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , (Bandung: PT. Citra AdityaBakti), 2006.
Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat suatu norma hukum lainnya, dan juga sampai derajat tertentu menentukan isi norma lainnya tersebut. Hubungan antara norma yang mengatur pemben- tukan norma lain dengan norma lain- nya digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordi- nasi”. Kesatuan norma-norma ini ditun jukkan oleh fakta bahwa pemben- tukan norma yang lebih rendah di   ten- tukan oleh norma lain yang lebih tinggi, dan bahwa regressus ini di- akhiri oleh suatu norma dasar, oleh karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tata hukum, membentuk kesatuan tata hukum. 3
Masih menurut Hans Kelsen, kendati konstitusi merupakan puncak tertinggi dalam hierarki norma hukum, namun ti- dak tertutup kemungkinan ternyadinya konflik atau penyimpangan peraturan dari konstitusi. Mengenai hal ini, Kelsen me- nggukakan prinsip Lex Posterior derogat lex priori dan prinsip desuotudo untuk meng- atasi terjadinya konflik hukum tersebut dan juga prinsip lex superiori derogat lex in- feriori . 4
Prinsip  lex superiori derogat lex infer- iori adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentan- gan dengan aturan yang lebih tinggi. Se- dangkan prinsip desuetudo adalah akibat hukum yang bersifat negatif dari kebiasaan yang dapat mengabaikan undang-undang atau berakibat tidak efektifnya suatu undang-undang. Atau dengan kata lain, bi- sa saja suatu undang-undang kehilangan validitasnya karena dihapuskan oleh suatu kebiasaan. 5

## 2. Teori Kedaulatan Rakyat
3 Ibid., hlm. 22.
4 Sumali, Loc.cit .
5 Ibid.
I Dewa Made Putra Wijaya| Mengukur Derajat Demokrasi Uu Nomor 42 Tahun 2008 Tentang .......
Membicarakan tentang kedaulatan be- rarti membahas tentang kekuasaan, sebab pengertian atau makna kedaulatan ada lah konsep mengenai kekuasaan yang tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara. Menurut Miriam Budiarjo keda ulatan adalah :
Kekuasaan yang tertinggi untuk mem- buat undang-undang dan melak- sanakannya dengan semua cara (ter- masuk paksaan yang tersedia). Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang- undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan ke dalam-internal sovere- ignity). Disamping itu negara mem- pertahankan kemerdekaannya terha- dap serangan-serangan dari negara -negara lain dan mempertahankan ke- daulatan ke luar (external sovereigni- ty). Untuk itu negara menuntut loyali- tas mutlak dari warga negaranya. 6
Negara yang berkedaulatan rakyat men- gandung arti seperti yang dinyatakan oleh Franz Magnis Suseno, bahwa rakyat memi- liki “kekuasaan mutlak tertinggi, tak terba- tas, tak tergantung, dan tak terkecuali”. Negara yang berkedaulatan rakyat adalah negara demokrasi. Negara dikatakan ber- kedaulatan rakyat adalah apabila rakyat berperan serta langsung maupun tidak langsung menentukan nasib dan masa de- pan negara. Dan negara yang berkedau- latan rakyat adalah apabila ada kejelasan tanggungjawab negara terhadap rakyat- nya. 7
3.  Teori Demokrasi
Demokrasi merupakan sebuah sistem nilai dan sistem politik yang telah teruji
6 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Cet. II, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 54.
7 Franz Magnis Suseno dalam Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Bandung, Fokusmedia, 2009, hlm. 55.
dan diakui sebagai yang paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil, egaliter dan manusiawi.
Ada lima ciri hakiki negara demokrasi yakni :
1. Negara hukum ;
2. Pemerintah yang di bawah kontrol nyata masyarakat ;
3. Pemilihan umum yang bebas ;
4. Prinsip mayoritas, dan
5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. 8
Ciri khas demokrasi konstitusionil adalah gagasan bahwa pemerintah yang de- mokratis, yaitu pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan ber- tindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.
Miriam Budiardjo menyatakan dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi, diper- lu kan hal-hal sebagai berikut :
1. Pemerintahan yang bertanggung jawab;
2. Adanya dewan perwakilan rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum dengan cara yang bebas dan rahasia, serta atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk satu kursi. Dewan ini bertugas untuk melakukan kon- trol terhadap kebijakan pemerintah;
3.  Sistem politik yang multi partai, yang dapat menyelenggarakan hubungan kontinyu antara masyarakat dengan pemimpinnya;
4. Pers yang bebas; dan
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia. 9
Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham ke-
8 Marbun SF dkk. Dimensi–Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara , UII Press Yogyakarta, 2004, hlm. 144.
9 Miriam Budiarjo Loc.cit. , hlm. 120.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
556~571
daulatan ada ditangan rakyat, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dari rakyat. 10

## 4.  Teori Negara Hukum
Negara adalah satu organisasi keku- asaan dalam setiap negara, betapapun kecilnya, selalu terdapat bermacam-macam lingkungan kekuasaan, “ kekuasaan yang dimaksud adalah kemampuan untuk me- maksakan kehendak kepada pihak lain atau kemampuan untuk mengendalikan keingi- nan atau kehendak orang lain" . 11
Menurut Jimly Asshidiqie, terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum (rechstaat) nomokrasi di zaman modern sekarang ini. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan fundamental utama sebagai penyangga untuk berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (T he Rule Of Law atau Rechstaat ) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip tersebut yaitu:
1.  Supremasi hukum;
2.  Persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law);
3.  Asas legalitas;
4.  Pembatasan kekuasaan;
5.  Organ Eksekutif Independen;
6.  Peradilan yang bebas dan tidak me- mihak (independent and impartiality judiciary);
7. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara;
8.  Peradilan Tata Negara (Constitution- al Court);
9.  Peradilan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat Demokratis ( Democratiche Rech staat );
10 Ibid. , hlm. 368-369
11 Sri Soemantri, Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, Remadja Karya. Bandung. 1985, hlm. 1.
11. Berfungsi sebagai sarana mewujud- kan tujuan bernegara ( Welfare State );
12. Adanya transparansi dan kontrol sosial. 12
Dengan demikian, negara hukum pada dasarnya merupakan negara yang dilak- sanakan berdasarkan “ kehendak umum ” yang tercermin dalam aturan hukum. Dalam perkataan lain, konsep negara hukum pada dasarnya merupakan perwu- judan dari asas kedaulatan rakyat atau demokrasi. 13

## A. Prinsip Demokrasi dan Kedaulatan
Rakyat Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Perubahan UUD 1945
Prinsip penyelenggaraan negara Indone- sia adalah kedaulatan rakyat. Hal ini ter- muat dalam alinea ke-4 pembukaan Un- dang-Undang Dasar 1945 yang me- nyatakan bahwa: “ …, maka disusunlah Ke- merdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Re- publik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik  Indonesia yang berkedaulatan rakyat… ”
Prinsip tersebut selanjutnya diatur dalam batang tubuh UUD 1945, tepatnya dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Ke- daulatan adalah di tangan rakyat, dan di- lakukan sepenuhnya oleh Majelis Per- musyawaratan Rakyat.”
Untuk membahas prinsip-prinsip demo- krasi dan kedaulatan rakyat yang terkand- ung dalam UUD NRI Tahun 1945 perlu ki- ranya untuk memperhatikan pen dapat Hatta, bahwa prinsip-prinsip yang terkan- dung dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi pegangan penegak demokrasi adalah sebagai berikut:
12 Jimly, Op.cit.
13 Aidul Fiticiada, Loc.cit. , hlm. 94.
I Dewa Made Putra Wijaya| Mengukur Derajat Demokrasi Uu Nomor 42 Tahun 2008 Tentang .......
1. Politik: kekuasaan negara ada pada rakyat dengan melalui pemilihan umum;
2. Ekonomi: gotong royong membangun masyarakat adil dan makmur di mana alat-alat produksi vital dikuasai oleh negara;
3. Sosial: sama rata sama rasa, di mana ti- dak berlaku penindasan dan penghi- sapan “ atas sesama manusia .”
4. Kebudayaan: kebebasan menganut aga- ma, kebebasan menyatakan pendapat, serta kebebasan menuntut ilmu;
5. Perikemanusiaan: hubungan persauda- raan antar bangsa-bangsa di seluruh du- nia atas dasar persamaan status, serta menentang penjajahan dalam bentuk apapun atas sesuatu bangsa oleh bangsa lain. 14
Berdasarkan pendapat Hatta, khusus- nya prinsip demokrasi di bidang politik, di mana kekuasaan negara ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui pemili- han umum, memperhatikan hal tersebut maka pada dasarnya tidak ada nilai yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengacu pada ajaran Ros- seau. Hatta tetap menganggap kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat dan raky- atlah yang menentukan jalannya kekua- saan negara melalui pemilihan umum. Se- mentara  Rosseau dengan ajaran Volunte Generale menilai bahwa demokrasi mesti dilaksanakan berdasarkan suara mayoritas. Penentuan suara mayoritas menurut Ros- seau adalah melalui pemilihan umum.
a.  Prinsip Substantif Demokrasi
Demokrasi tidak hanya sekadar se- bagai rangkaian prosedur, melainkan juga sebagai seperangkat nilai yang me- nentukan bentuk dan berjalannya pe- me rintahan oleh rakyat. Demokrasi
14 Sudijono Djojoprajitno, Demokrasi Kita Ala Hatta dalam teori dan Praktik, (Jakarta: LPPM Malaka, 2008, hlm. 47.
tidak hanya dimaknai sebagai normati- vitas aturan dan keputusan hukum, me- lainkan yang lebih penting adalah ke- sesuaiannya dengan kehendak dan rasa keadilan rakyat banyak.
Dengan dimuatnya materi hak asasi manusia secara khusus dan terperinci dalam perubahan UUD 1945, prinsip substantif sebenarnya sudah terkand- ung dan termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.
Jaminan hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan per- wujudan pengakuan terhadap per sa- maan kedudukan dan kebebasan  warga negara. Oleh karena itu, dengan ada nya jaminan terhadap hak asasi manusia maka otomatis UUD NRI Tahun 1945 juga telah menerapkan sekaligus menga- nut dua prinsip substantif demokrasi atau kedaulalatan rakyat.
Kebebasan sebagai hak konstitu- sional warga negara dalam kerangka ba- tasanan-batasan hukum dapat di temu- kan dalam Pasal 28E, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) merupakan sebagian ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin setiap warga nega- ra untuk menikmati kebebasan sebagai warga negara. Dengan diatur dan di- jaminnya kebebasan dalam konstitusi negara, maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan bebas berbuat apa saja un- tuk kebaikan hidupnya dalam bingkai konstitusi dan hukum. Dengan demiki- an secara normatif dan konseptual, UUD NRI Tahun 1945 menganut prin- sip kebebasan sebagai salah satu prinsip substantif demokrasi atau kedaulatan rakyat.
Demikian juga halnya dengan prin- sip persamaan. Pasal 28D ayat (1), pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) me- rupakan beberapa ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin bahwa se- tiap warga negara mesti mendapat per-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
556~571
lakuan yag sama, tanpa diskriminasi. Prinsip persamaan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 lebih banyak menekankan pada aspek persamaan di hadapan hukum.
Mengaitkan pemilu dengan demo- krasi dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana sehingga pe- milu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melak- sanakan demokrasi termasuk di anta- ranya adalah pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jika demokrasi itu diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan un- tuk rakyat, maka cara rakyat untuk me- nentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu.
Sistem pemilihan Presiden secara tidak langsung melalui MPR perlu ditin- jau kembali dan diganti dengan sistem lain yang lebih demokratis. Pemilihan melalui MPR membuka peluang politik dagang sapi yang tidak sehat yang dapat meniadakan kehendak suara rakyat, pa- dahal suara rakyat inti dari demokrasi.
Disamping itu, juga muncul wacana per lunya melakukan pembaharuan dal- am aspek kultur. Nilai-nilai politik yang tidak demokratis harus digantikan den- gan nilai-nilai baru yang kompatibel dengan dengan kehendak membangun kelembagaan yang demokratis. Lemb- aga-lembaga politik itu akan bekerja se- cara demokratis apabila dijalankan oleh orang-orang yang memahami nilai-nilai demokrasi. Seperti dikatakan Maswadi Rauf bahwa demokratisasi merupakan sebuah proses yang tiada akhirnya se- bab berkaitan dengan usaha menegak- kan nilai-nilai demokrasi. 15
Upaya menciptakan sistem penye- lenggaran pemerintahan yang demokra-
15 Maswadi Rauf, Demokrasi Dan Demokratiasi; Penjajakan Teoritis Untuk Indonesia seri penerbitan studi politik kerjasama laboratorium ilmu politik Fisip UI dengan Mizan, 1998, hlm. 24.
tis menjadi perhatian utama, dan telah dilakukan perubahan pada pasal-pasal yang mengatur mekanisme tata cara pe- milihan Presiden daan Wakil Presiden, penguatan kewenangan legislatif dan hubungan antara kedua lembaga terse- but pada perubahan UUD 1945. b.  Prinsip Prosedural Demokrasi
1. Prinsip suara terbanyak
Terkait mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan rakyat secara langsung, UUD 1945 setelah perubahan memuat ketentuan ten- tang pem2lihan umum Presiden dan wakil Presiden secara khusus. Hal ini merupakan konsekuensi dari pe- rubahan umusan kedaulatan rakyat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan ad- anya perubahan rumusan tentang ke- daulatan, aliran mandat kedaulatan yang dimiliki rakyat dapat mengalir langsung secara periodik kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan kepala pemerintahan (Presiden) melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 16
Materi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden disahkan dengan disahkannya rumusan kedaulatan rakyat, yaitu pada proses perubahan ketiga UUD 1945. Materi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Bab III tentang Kekua- saan Pemerintahan Negara khusus- nya Pasal 6, Pasal 6A dan pasal 7 serta Bab VIIB pasal 22E ayat (2). Diaturnya ketentuan mengenai pe- milu Presiden dan Wakil Presiden dalam perubahan UUD 1945 dimak- sudkan untuk memberi landasan hu- kum yang kuat bagi pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai wahana
16 Jumly Asshiddiqie, format kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH. UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 41.
I Dewa Made Putra Wijaya| Mengukur Derajat Demokrasi Uu Nomor 42 Tahun 2008 Tentang .......
pengejawantahan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. 17
Selain itu, ketentuan ini juga me- mastikan bahwa rekrutmen politik dan pintu gerbang untuk terlibat dalam pengambilan putusan kenega- raan adalah lewat pemilu. 18 Di mana Presiden dan Wakil Presiden yang di- nyata kan  memenangkan   pemilihan umum adalah pasangan calon yang mem peroleh dukungan atau suara terbanyak dari pemilih dengan ting- kat penerimaan yang cukup dari se- luruh provinsi yang ada di Indo nesia.
Uraian di atas menegaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menganut voting system. Walaupun demikian, UUD NRI Tahun 1945 tidak menafi- kan peluang untuk terjadinya musy- awarah dalam pengambilan keputu- san.
Voting system merupakan konkri- tisasi prinsip suara mayoritas. Voting system ada dalam proses pemilihan umum. Sedangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dia- tur langsung dalam perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, tidak terban- tahkan lagi bahwa UUD NRI Tahun 1945 menganut prinsip suara terban- yak sebagai prinsip prosedural pelak- sanaan kedaulatan rakyat.
2.  Prinsip pertanggungjawaban Setiap penyelenggara negara baik itu eksekutif, legislatif maupun yu- dikatif, secara konstitusional diam- anatkan untuk mempertanggung- jawabkan mandat yang dipikulnya. Baik itu pertanggungjawaban kepada rakyat, maupun pertanggungjawaban
17 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 LAtar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum, Sekjen kepaiteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2008, hlm. 401.
18 Ibid., hlm. 401
sesama penyelenggara kedaulatan rakyat.
Eksekutif dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden mempertang- gungjawabkan mandat yang diberi- kan degan cara apabila Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, maka ia dapat diberhentikan dalam masa jabatan- nya. 19 MPR sebagai lembaga yang di- beri kewenangan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, ber- tindak untuk dirinya atau atas nama rakyat untuk memberhentikan Pres- iden dan atau Wakil Presiden apabila terjadi pelaggaran hukum. Selain itu terhadap segala keputusan yang di- ambil Presiden atau kabinetnya juga harus dipertanggungjawabkan dan harus atas persetujuan DPR. Ini terli- hat dalam beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, seperti pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 an Pasal 22.
Dapat dipahami bahwa mandat kepada Presiden yang diberikan le- wat pemilihan umum bukanlah mandat yang lepas dan tidak terikat aturan, melainkan mandat yang me- miliki konsekuensi terhadap sebuah pertanggungjawaban. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dituntut untuk tetap bertanggungjawab terha- dap segala keputusan dan tindakan- nya. Dengan demikian secara konsti- tusional prinsip pertanggungjawaban merupakan prinsip yang menjiwai UUD NRI Tahun 1945. Prinsip ini ada sebagai konsekuensi sebuah mandat yang diberikan melalui pe- milihan umum yang diikuti rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Kesepakatan MPR mengenai pe- rubahan UUD 1945, salah satunya adalah memperkuat sistem presidensiil
19 UUD NRI tahun 1945 Pasal 7A.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
556~571
melalui sistem pemilihan Presiden se- cara langsung mengandung konsekuensi terhadap sistem kepartaian yang hendak dibangun. Sistem presidensiil akan dapat bekerja secara efektif dan stabil apabila diiringi oleh sistem kepartaian yang sederhana. Biasanya sistem multi partai kurang kondusif bagi pemerin- tahan presidensiil sebab kekuatan poli- tik di parlemen akan terfragmentasi se- hingga sullit dihasilkan dukungan mayoritas kepada pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu.
B. Konsistensi Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Prinsip Demokrasi Dalam UUD NRI TAHUN 1945
a. Presidential Threshold dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Hasil perubahan UUD 1945 jelas me- ngamanatkan perlunya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara lang- sung oleh rakyat (Pasal 6 A UUD NRI Tahun 1945). Akan tetapi, yang kemudian melahirkan perdebatan dan silang pen- dapat terutama adalah penguraian keten- tuan konstitusi tersebut ke dalam Undang- undang (UU) yang mengatur prosedur, mekanisme dan persyaratan calon Pres- iden dan Wakil Presiden yaitu Undang-Un- dang Nomor 42 Tahun 2008.
Salah satu isu penting dalam pemba- hasan RUU pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah menyangkut proses pene- tapan persyaratan dalam seleksi calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini san- gat penting mendapat penekanan agar rakyat tidak salah menentukan pilihannya. Dengan kata lain, memilih orang yang di- anggap layak dan tepat. Karena dalam sistem presidensiil, rakyat hanya diberi ke- sempatan memilih sekali dalam lima tahun. Rakyat semestinya diingatkan dan
dilindungi hak pilihnya agar bisa memilih dengan sebaik-baiknya.
Langkah yang diperlukan supaya pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu sungguh- sungguh menjadi sebuah proses politik yang bermakna tak lain adalah sebuah UU yang menjamin bahwa rakyat dapat meng- gunakan kesempatan tersebut secara baik dan tepat. Namun dari proses pembahasan RUU pemilihan Presiden dan Wakil Pres- iden tampaknya apa yang diharapkan itu masih jauh untuk tercapai. Perdebatan sep- utar syarat presidential threshold berlang- sung cukup alot.
Kebijakan hukum ambang batas presi- dential threshold merupakan salah satu ja- lan untuk mewujudkan politik hukum menuju sistem multipartai yang lebih sederhana. Penerapan ambang batas untuk kursi presiden menurut penilaian MK me- lalui putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 merupakan kebijakan yang lebih demokra- tis karena tidak mengancam eksistensi par- tai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu. Presidential threshold dianggap ti- dak bertentangan dengan UUD NRI Ta- hun 1945 karena tidak menegasikan prin- sip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik.
Namun penerapan ambang batas untuk mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden mengandung konsekuensi hilangnya kesempatan dan hak warga neg- ara melalui partai politik yang tidak memenuhi besaran angka yang ditentukan untuk mengajukan calonnya. Oleh karena itu perlu diperhatikan, sesuai dengan prin- sip demokrasi, dalam penentuan ambang batas besaran presidential threshold terse- but tidak boleh merugikan kelompok ma- syarakat tertentu teutama minoritas. Pe- nentuan ambag batas presidential  thre shold harus memperhatikan keberagaman ma- syarakat Indonesia yang tercermin dalam
I Dewa Made Putra Wijaya| Mengukur Derajat Demokrasi Uu Nomor 42 Tahun 2008 Tentang ....... aspirasi politik. Penentuan ambang batas tidak bertujuan untuk menghilangkan hak politik dan kedaulatan kelompok masyara- kat tertentu. Selain itu kebijakan  ambang batas presidential threshold juga seharus- nya tidak mengakibatkan berku rangnya partisipasi pemilih karena calon yang dia- jukan oleh partai yang memenuhi syarat ternyata tidak sesuai dengan yang diharap- kan.
Penentuan presidential threshold perlu dilakukan secara proporsional serta mem- perhatikan keseimbangan antara politik hukum penyederhanaan partai dan per- lindungan terhadap keragaman politik. Penentuan besaran ambang batas presiden- tial threshold tidak hanya dilakukan ber- dasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan didapat oleh partai politik.
Merupakan kewenangan dan kekuasaan pembentuk undang-undang untuk menen- tukan kebijakan hukum (legal policy) ter- masuk dalam hal ini menetukan besaran ambang batas presidential threshold. Kebi- jakan hukum dapat dibuat sepanjang tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat, pers- amaan, keadilan dan tidak ada diskrimina- si terhadap hak politik warga negara seb- agaimana terkandung dalam UUD NRI Ta- hun 1945.
Konsekuensi dari adanya penetapan am- bang batas perolehan kursi di DPR bagi partai politik yang hendak mengajukan pa- sangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan sendirinya mereduksi makna pemi- lu sebagai suatu mekanisme politik yang adil dan demokratis dalam menentukan pemimpin bangsa yang dipercaya, dan berimplikasi terhadap kualitas partisipasi politik rakyat dan upaya perlindungan bagi hak pemilih.
Wacana yang mengemuka mengenai kandidat Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan independen atau dari orang-
orang non partai politik dengan sendirinya juga tidak diberikan ruang dalam UU No- mor 42 Tahun 2008.
Kehendak tentang calon Presiden dan Wakil Presiden dari non partai politik juga terkendala dengan Perubahan UUD 1945 yang tidak menentukan dan mengatur me- kanisme serta prosedurnya. Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Pas- angan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabun- gan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.
Makna Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Ta- hun 1945 yang masih kabur diterjemahkan dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi per- syaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh li- ma persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.
Pasal 9 pada pokoknya menentukan syarat politik dan mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yaitu ambang batas peroleh kursi bagi partai politik atau gabungan partai politik yang hendak men- calonkan Presiden dan Wakil Presiden dinilai bertentangan dengan UUD NRI Ta- hun 1945, khususnya terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4), khususnya hak warga negara. Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum. 20 Lebih jauh dari itu, ketentuan
20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2008 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
556~571
tentang mekanisme syarat pencalonan pas- angan Presiden dan Wakil Presiden dengan alasan sebagai cara untuk membentuk pemerintahan yang efektif serta sebagai solusi dalam rangka penyederha naan atau rasion- alisasi partai politik, telah menghilangkan hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien “ political efficiency ”. 21
Penetapan syarat threshold menghalangi calon-calon Presiden yang tidak dicalonk- an partai politik besar atau memaksa semua individu yang memiliki aspirasi un- tuk menjadi Presiden untuk bergabung hanya dengan partai politik yang besar. Alasan bahwa mekanisme threshold diper- lukan untuk menjamin adanya presiden yang didukung kuat oleh parlemen kurang dapat diterima karena ini bukanlah syarat utama sebuah sistem yang demokratis. Jus- tru mekanisme checks dan balances yang se- hat yang dapat menjamin suatu sistem politik yang efektif.
Hak memilih rakyat satu tarikan nafas dengan hak dipilih, artinya pemilih harus memungkinkan (possible) untuk memilih calon yang memang disediakan oleh sistem yang konstitusional dan tidak mengikuti selera politik-oligarkis.
Hak pemilih untuk mendapatkan akses terhadap banyak alternatif calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai konstitusi den- gan demikian mendasar untuk diperhati- kan. Tidak boleh presidential threshold mengurangi hak politik rakyat melalui hak memilih untuk mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden terbaik.
Presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sebagaimana dalam un- dang-undang yang berlaku, jelas membata- si rakyat untuk mendapatkan alternatif pil- ihan yang lebih banyak dan juga lebih baik.
terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 26 Maret 2013, hlm. 2.
21 Ibid., hlm. 20
Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih dan dalam derajat tertentu mendorong pemilih tidak ikut ber- partisipasi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena calon terbaik menurut mereka tidak dapat menjadi pas- angan calon Presiden dan Wakil Presiden akibat pembatasan tersebut.
Sebaliknya, penghapusan presidential threshold berarti membuka saluran politik rakyat dan dalam derajat tertentu mening- katkan partisipasi pemilih karena daya tarik calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih banyak pilihan alternatifnya.
Argumentasi presidential threshold un- tuk memperkuat sistem presidensiil, mengefektifkan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, penyederha- naan sistem kepartaian, dan membantu pe- milih menyeleksi capres-cawapres tidak sepenuhnya tepat.
Alasan bahwa banyaknya calon akan membingungkan rakyat juga tidak terbukti karena pada pemilu 1999 dari 48 partai politik yang berpartisipasi, akhirnya hanya 21 partai politik yang memperoleh kursi di DPR. Asumsi bahwa rakyat gampang dibuat bingung adalah asumsi dari elit yang merendahkan kemampuan rakyat un- tuk menentukan pilihannya secara cerdas.
Syarat threshold ternyata hanyalah alat yang dipakai oleh fraksi-fraksi besar untuk mempermudah mendapatkan kursi pres- iden. Seharusnya semangat partisan tidak lagi menjadi dasar utama perumusan un- dang undang di DPR karena ketika terpilih dalam pemilu, maka seluruh anggota DPR bukan dewan perwakilan partai politik.
Bahwa eksekutif dan legislatif sama-sa- ma kuat, sering disalahmaknakan menjadi suatu kebutuhan nyata bahwa Presiden & Wakil Presiden dalam sistem presidensiil, bahkan sebelum dia dipilih langsung oleh rakyat sudah membutuhkan basis dukun-
I Dewa Made Putra Wijaya| Mengukur Derajat Demokrasi Uu Nomor 42 Tahun 2008 Tentang ....... gan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerin- tahan.
Berdasarkan alasan-alasan yang dike- mukakan tersebut, Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 di atas dapat dipahami bahwa pasal tersebut dinilai tidak saja melanggar prin- sip prosedural demokrasi, tetapi juga me- langgar prinsip substatif dari demokrasi yang terkandung dari UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks pelaksanaan prinsip substantif demokrasi Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 telah melanggar hak asasi manusia atau hak konstitusi warga negara. Sebab pemberlakuan pasal tersebut berdampak terhadap terjadinya praktik diskriminasi dalam proses politik. Sementara hak untuk bebas dari segala macam bentuk diskrimi- nasi merupakan hak asasi manusia.
Dalam konteks pelaksanaan prinsip prosedural demokrasi, pelaksanaan pasal di atas juga bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Presiden akan lebih cenderung mengutamakan tun- tutan partai politik pendukungnya bukan kepentingan konstituennya.
Aturan mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut men- jadi faktor kendala bagi munculnya calon alternatif yang memiliki kemampuan dan dianggap layak menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya ditentukan oleh sekelom- pok kecil masyarakat yang menjadi pimpi- nan partai-partai politik yang menguasai sebagian besar kursi di lembaga legislatif.
Jika Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 di analisa lebih lanjut dengan Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengajukan pasangan Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik peserta pemilu tanpa dibatasi oleh per- syaratan perolehan kursi atau suara, arti- nya partai yang lolos dari proses verifikasi atau yang dinyatakan berhak meng ikuti pemilu Legislatif oleh KPU maka dengan sendirinya mereka berhak juga untuk men- gajukan Calon Presiden dan Wakil Pres- iden.
Dengan demikian, dapat disimpulkan ketidaksesuaian ketentuan ini dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945. Secara prosedural tidak sesuai, sedangkan secara esensial ketentuan ini juga bertentangan serta berpotensi untuk menyebabkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara.
b.  Mekanisme Pelaksanaan Pemilu Pre- siden dan Wakil Presiden
Sistem pemilu Legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara seren- tak merupakan tuntutan dari UUD 1945 hasil amandemen yakni Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.
Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah berada dalam satu tarikan nafas, yakni, “ Pemi- lihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ”. Berdasarkan pemahaman yang de mi kian, UUD 1945 memang tidak memi- sah kan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. 22
22 Op. Cit., hlm. 83
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 556~571
Karena ketidak sesuaian ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008. Pasal di atas bertentangan dengan prinsip substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaiman diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Hal tersebut menepis pendapat yang menyatakan bahwa pembuat undang-un- dang berdasarkan kebijaksanaannya dapat menentukan sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan keinginan- nya. Benar pembuat undang-undang di- berikan kewenangan untuk menentukan sistem pemilu yang akan diterapkan, na- mun pembuat undang-undang tidak dapat keluar dari garis ataupun prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.
Dalam memaknai ketentuan UUD men- genai struktur ketatanegaraan dan sistem pe merintahan harus mempergunakan me- tode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk meng- hindari penafsiran yang terlalu luas, kare- na menyangkut desain sistem pemerintah- an dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD NRI Ta- hun 1945 sebagai konstitusi yang tertulis. 23
Fakta politik, bahwa setelah pemilihan tahun 2004 dan 2009 calon Presiden ter- pilih terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Pres- iden pada faktanya menjadi sangat tergan- tung pada partai-partai politik yang dapat mereduksi posisi Presiden dalam men- jalankan kekuasaan pemerintahan menu- rut sistem pemerintahan presidensiil. 24
23 Op. Cit.., hlm. 83-84
24 Op. Cit.., hlm. 81
Pelaksanaan pemilu Presiden dan Pemi- lu Legisatif secara serentak juga lebih akan menghemat keuangan negara, sehingga anggaran bagi kemajuan kesejahteraan rakyat dapat lebih dimaksimalkan. Dis- amping itu resiko konlfik atau gesekan horizontal juga akan lebih kecil. 25
Ke depan secara perlahan melalui pemi- lu serentak akan terbangun sistem multi- partai sederhana karena koalisi yang ter- cipta diharapkan berdasarkan kesamaan platform partai bukan karena kepentingan sesaat.
Berdasarkan itu, sangat jelas dan tegas bahwa mekanisme pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden haruslah ses- uai dengan rancang bangun sistem pemer- intahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial.
Mekanisme pelaksanaan pemilu Pres- iden dan Wakill Presiden dan Pemilu Leg- islatis secara serentak dalam Undang-Un- dang Nomor 42 Tahun 2008 adalah meru- pakan bentuk pelurusan tafsir keliru dari pembuat undang-undang terhadap prinsip demokrasi dalam UUD NRI Tahun 1945. Menurut pembuat undang-undang, prinsip demokrasi tidak akan terlanggar dengan diaturnya mekanisme pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum pe- milu Legislatif sebagaiman telaah diurai- kan pada bagian sebelumnya beralasan bahwa dalam konstitusi tidak ada norma yang mengatur secara tegas mengenai wak- tunya harus bersamaan, hanya kurun wak- tunya yang disebutkan yaitu lima tahunan dan Berdasarkan Pasal 6A ayat (5) Un- dang-Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945, Pemerintah bersama-sa- ma dengan DPR diberi kewenangan kon- stitusional untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah Undang-Undang, yaitu dengan pembentu-
25 Op. Cit.., hlm. 84
I Dewa Made Putra Wijaya| Mengukur Derajat Demokrasi Uu Nomor 42 Tahun 2008 Tentang ....... kan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga penentuan sistem sepenuhnya akan menjadi kebijak- sanaan pembuat undang-undang. Atas dasar itu, pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilu Legislatif.
Pemahaman pembuat undang-undang yang seperti itu ternyata keliru. Pembuat undang-undang tidak konsisten menerap- kan prinsip demokrasi dalam undang-un- dang yang dibuatnya sendiri. Ketidakkon- sistenan dan akibat negatif yang timbul dari pemilu yang tidak serentak inilah seb- agai persoalan utama yang memicu mun- culnya resistensi publik.
Dalam kaitannya dengan prinsip prose- dural demokrasi yang dianut UUD NRI Tahun 1945, prinsip pertanggungjawaban yang menjadi salah satu prinsip prosedural demokrasi harus dikembalikan kepada tafsir sesungguhnya. Hak eksklusif partai politik dalam pencalonan Presiden sangat terkait dengan hubungan antara DPR dan Presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan, karena anggota DPR selu- ruhnya berasal dari partai politik, hak eksklusif partai politik ini diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden. Pelaksa- naan pemilu serentak sesuai dengan se- mangat reformasi yaitu mengembalikan ke- daulatan sepenuhnya ke tangan rakyat dengan menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) sesuai dengan sistem pemerin- tahan presidensiil.

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat ditarik bebera- pa kesimpulan sebagai berikut :
1. Prinsip demokrasi dan kedaulatan raky- at dalam konstitusi tentang pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden yaitu ke- daulatan yang dimiliki rakyat diberikan kepada pemerintah melalui pemilihan umum yaitu : pertama , prinsip kebe- basan dan persamaan kedudukan setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi baik dalam bentuk hak memilih dan di- pilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terkandung dalam Pasal 28E, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tentang hak kebebasan warga negara serta Pasal 28D ayat (1), pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) merupakan beberapa ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap warga negara mesti mendapat perlakuan yang sama. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bebas sebagai salah satu prinsip demokrasi diatur lewat institusi partai politik, Pasal 6A ayat (2), “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebe- lum pelaksanaan pemilihan umum”. Kedua , prinsip suara mayoritas dalam demokrasi juga tercermin dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 6A ayat (3) “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima pu- luh persen dari jumlah suara dalam pe- milihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.
Ketiga , prinsip pertanggungjawaban dalam demokrasi menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah dilaksanakannya pemilu Presiden dan Wakil Presiden se- cara rutin, lima tahun sekali sesuai Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan prinsip keadilan dalam de- mokrasi dalam UUD NRI Tahun 1945 dicerminkan Pasal 6A ayat 3, di mana kemenangan pasangan calon Presiden
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
556~571
dan Wakil Presiden tidak hanya ditentu- kan oleh satu wilayah tertentu melaink- an juga ditentukan oleh seluruh rakyat dari keseluruhan daerah yang ada dalam Republik Indonesia.
2. Konsistensi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap prinsip demokrasi dalam UUD NRI Tahun 1945 kurang konsisten. Pertama, menyangkut pasal yang mengatur persyaratan partai poli- tik yang berhak mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, pencantu- man syarat presidential threshold dalam
UU Nomor 42 Tahun 2008 berakibat pada dilanggarnya prinsip-prinsip sub- stantif demokrasi yaitu adanya kebe- basan, kesetaraan dan keadilan. Kedua, pasal yang mengatur waktu pelaksa- naan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diantaranya Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112, keluar dari prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu pemilu yang sederha- na dan bermakna serta memfasilitasi pemerintahan yang efektif dan stabil.

## Daftar Pustaka
Franz Magnis Suseno dalam Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Bandung, Fokusmedia, 2009,
Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU dan Peraturan di 78 Negara, Jakarta: PSHTN-FHUI, 2002-2003.
Jumly Asshiddiqie, format kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH. UII Press, Yogyakarta, 2004,
Marbun SF dkk. Dimensi–Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press Yogyakarta, 2004,
Maswadi Rauf, Demokrasi Dan Demokratiasi; Penjajakan Teoritis Untuk Indonesia seri penerbitan studi politik kerjasama laboratorium ilmu politik Fisip UI dengan Mizan, 1998,
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Cet. II, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010,
Sri Soemantri, Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, Remadja Karya. Bandung. 1985,
Sudijono Djojoprajitno, Demokrasi Kita Ala Hatta dalam teori dan Praktik, (Jakarta: LPPM Malaka, 2008,
Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU), Malang, UMM Pres, 2003,
Thalib Abdul Rasyid, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2006,
Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 LAtar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan
I Dewa Made Putra Wijaya| Mengukur Derajat Demokrasi Uu Nomor 42 Tahun 2008 Tentang .......
1999-2002, Buku V Pemilihan Umum, Sekjen kepaiteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2008,
Peraturan Perundang-undangan.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003, tanggal 15 Agustus 2003.
Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Lima (Jakarta:Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008)
Risalah RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Pesiden Tahun Sidang 2006-2007 dan 22007-2008
Artikel.
Jimly Asshiddiqie, 2008, Ideologi Pancasila dan Konstitusi, http:// www.jimly.com/pemikiran/ makalah?page=2.
Pemilihan Umum, http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/sistem- pemilu-di-indonesia.html.
Sistem Pemilu, http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/sistem- pemilu-di-indonesia.html.
Tinjauan Singkat Tentang Sistem Pemilu Yang Diusulkan Dalam rancangan Amandemen Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu, http://www.cetro.or.id/mpr/ sistempemilu.pdf.