komponen cadangan menjadi bagian penting
dalam  sistem  kemiliteran  suatu  Negara. Komponen Cadangan di Indonesia hingga saat ini  masih  belum  jelas  keberadaannya,  meski dalam  5 (1), pasal 10, 20, 27 (3), 30 dan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 8; UU No.34/2004 tentang TNI Pasal 7 ditegaskan tentang  pentingnya  keberadaan komponen  cadangan  dalam  menyokong Komponen  Utama  Pertahanan  Negara. Rancangan Undang-undang (RUU) Komponen Cadangan  Pertahanan  Negara  (KCPN)  yang telah diajukan oleh pemerintah sebagai amanat dari UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara sejak 2003, namun hingga saat ini, bahkan UU No.  34/2004  tentang  TNI  telah  lebih  dahulu disahkan menjadi undang-undang. Namun RUU KCPN  hingga  saat  ini  masih  belum  menjadi

## Pendahuluan
Dalam  konteks  keamanan,  upaya menjaga  setiap  jengkal  wilayah  negara  harus dikelola  dengan  melibatkan  semua  unsur masyarakat.  Selain  militer  dan  polisi, masyarakat  juga  harus  menjadi  bagian  yang terintegral  dalam  upaya  menjaga  kedaulatan
12 negara.   Dalam  konteks  tersebut,  keberadaan
Menjadi  Makalah  Pengantar  pada  Rapat  Kajian Organisasi  Komponen  Cadangan  Matra  Darat, Direktorat  Jenderal  Potensi  Pertahanan, Kementerian  Pertahanan,  19  September  2012, Jakarta,  untuk  keperluan  penerbitan  jurnal  ini, artikel  ini  telah  direvisi  dan  telah  dimutakhirkan data dan analisisnya. lihat misalnya, Birrel, Robert. (1995). Nations of Our  Own:  Citizenship  and  Nation-Building  in Federation  Australia.  Melbourne:  Longman. Khususnya Bab I.
11 12
11
Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat

## Muradi
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran Email: muradi_clark@unpad.ac.id
Abstract: The establishment of reserve component becomes an important part in the military system of a state. However, the reserve component in Indonesia is still not clear yet to be established, although, as an organization that has biggest personnel than the others. The Army has an interest to prepare the reserve component for support the regular components of the country's defense. This paper will discuss how the Army reserves component organization established ? How do the composition and the number and distribution of the Army reserve component personnel ? This paper also will examine the possibility of cooperation between the Army and the Local Government in the process of recruitment, maintenance, and deploy of the Army reserves component . Keywords : the Army, the Ministry of Defense, the Reserves Component, the Local Government, personnel
Abstrak: Pembentukan komponen cadangan menjadi bagian penting dalam sistem militer negara. Namun, komponen cadangan di Indonesia masih belum jelas yang akan didirikan, meskipun, sebagai sebuah  organisasi  yang  memiliki  personil  terbesar  dari  yang  lain,  Angkatan  Darat  memiliki kepentingan  untuk  menyiapkan  komponen  cadangan  untuk  mendukung  komponen  reguler pertahanan negara. Tulisan ini akan membahas bagaimana Tentara cadangan organisasi komponen didirikan? Bagaimana komposisi dan jumlah serta distribusi personel komponen cadangan Angkatan Darat?  Makalah  ini  juga  akan  membahas  kemungkinan  kerja  sama  antara Angkatan  Darat  dan Pemerintah Daerah dalam proses perekrutan, pemeliharaan, dan menyebarkan komponen cadangan Angkatan Darat.
Kata Kunci : Angkatan Darat, Departemen Pertahanan, Cadangan Komponen, Pemerintah Daerah, komponen
prioritas  dalam  Program  Legislasi  Nasional 13 (Prolegnas), walaupun  pada  DPR  periode 2004-2009,  RUU  KCPN  sempat  menjadi prioritas untuk dibahas dan diundangkan, namun kenyataannya hingga saat ini RUU KCPN masih menjadi perdebatan  dan  ditolak  oleh  sebagian 14 organisasi   masyarakat sipil.
Meski  begitu,  pengadaan  Komponen Cadangan guna menyokong Komponen Utama telah  diwacanakan  jauh  sebelum  itu,  dimana Menteri  Pertahanan  ketika  itu,  Matori  Abdul Djalil mendorong penguatan pertahanan Negara yang tidak hanya melibatkan komponen utama, tapi  juga  komponen  cadangan  dan  komponen
15 pendukung.   Akan  tetapi,  perdebatan  atas konsekuensi  akan  keberadaan  komponen cadangan akan mengancam kebebasan sipil dan militerisasi sipil menjadi alasan mengapa RUU KCPN hingga saat ini belum ditetapkan menjadi undang-undang.
Sementara,  tiga  matra  TNI  secara institusi operasional harus melakukan antisipasi apabila  kemudian  RUU  KCPN  diundangkan. Sehingga,  respon  positif  yang  dilakukan  oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI dan  ketiga  matra  lainnya  akan  melapangkan eksistensi  komponen  cadangan  dalam  struktur kemiliteran di Indonesia. Sebagai matra dengan jumlah terbanyak, TNI AD menjadi matra yang akan  memiliki  personil  komponen  cadangan
yang  besar  di  bandingkan  dua  matra  lainnya. Sehingga,  untuk  hal  tersebut  tulisan  ini  akan membahas  bagaimana  bentuk  organisasi komponen  cadangan  TNI  AD?  Bagaimana komposisi  dan  jumlah  serta  sebaran  personil komponen cadangan? Selain itu, tulisan ini akan menawarkan kemungkinan kerja sama TNI AD dengan  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dalam proses  rekrutmen,  pemeliharaan,  dan peruntukan  bagi  kemungkinan  besarnya ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara.

## Urgensi Komponen Cadangan
Keberadaan komponen cadangan dalam konteks  pertahanan  negara    menjadi  hal  yang secara bertahap wajib ada. Perubahan ancaman keamanan  yang  tidak  hanya  berdimensi militeristik  membuat  pendekatan  terkait keberadaan  komponenn  cadangan  tersebut.  Di sejumlah negara bahkan menjadikan komponen cadangan  sebagai  perangkat  utama  khususnya pada bagian dan atau divisi non-tempur, seperti di Republik Federasi Jerman, Korea Selatan, dan
16 juga Singapura. Karenanya,  sebagai  matra  yang memiliki  personel  terbesar  dibandingkan  dua matra  lainnya, TNI AD  memiliki  kepentingan untuk  menyiapkan  institusi  bagi  perkuatan komponen  cadangan  bagi  komponen  utama pertahanan  Negara.  Dengan  jumlah  personil sebesar 328,517, TNI AD menjadi institusi yang akan  menyerap  komponen  cadangan  lebih
17 besar.  Postur TNI AD yang terbagi ke dalam tiga    kekuatan  utama,  yakni:  Kekuatan
16 Muradi, Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat
Sorotnews .  (2012).  “RUU  Komponen  Cadangan M a s i h   T e r b e n t u r   M a s a l a h ” http://www.sorotnews.com/berita/view/ruu- komponen-cadangan-masih.1870.html#.UH50- 5hpsfE (diakses 16 Oktober 2012).
Hal  tersebut  termaktub  dalam  UU  No.  2/2002 tentang Pertahanan Negara yang mengamanatkan pembentukan komponen cadangan.
14 Lihat  misalnya,  Tie,  Harry.  (2006). Framing  a Strategic Approach for Reserve Component  Joint Officer  Management .  New  York:  Rand Corporation . Terutama Bab I Suara  Karya .  (2012).  “TNI  AD  Siap  Melatih Komponen  Cadangan”.  http://www.suarakarya- online.com/news.html?id=185561  (Diakses  16
Oktober 2012).
16 15 17 Rakyat Merdeka Online. (2012). “RUU Komponen Cadangan  Dibiarkan  Tergeletak  di  DPR” http://www.rmol.co/read/2012/10/03/80308/RUU -Komponen-Cadangan-Dibiarkan-Tergeletak-Di- DPR- (Diakses 16 Oktober 2012).
13
18
kewilayahan yang tersebar kedalam 13 Kodam, 39  Korem,  267  Kodim,  dan  96  Batalyon. Sedangkan  kekuatan  terpusat,  yaitu  Kostrad, dengan rincian Dua Divisi Tempur, 18 Batalyon Infanteri (Yonif), dan 16 Batalyon Umum, dan Kopassus,  yang  terbagi  ke  dalam  empat  grup tempur,  dan  satu  grup  pendidikan.  Sementara Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) terdiri dari satu resimen Zeni dan Kontruksi, Dua Skuadron Penerbang, dan Lima Batalyon lainnya. Dengan postur pertahanan yang tersebar ketiga kekuatan tersebut,  tentu  saja  TNI  AD  masih membutuhkan  dukungan  kekuatan  komponen cadangan,  khususnya  dalam  perkuatan dukungan satuan tempurnya.
Namun  sebelum  pada  bagaimana TNI AD  berupaya  mempersiapkan  diri  dalam mengantisipasi  disahkannya  RUU  KCPN menjadi  undang-undang,  akan  dijelaskan mengapa komponen cadangan menjadi penting keberadaannya  dalam  sistem  pertahanan Negara.  Ada  tiga  alasan  mengapa  komponen cadangan  menjadi  kebutuhan  penting  dalam perkuatan  pertahanan  Negara,  yaitu:  Pertama, komponen  cadangan  merupakan  amanat konstitusi  dan  perundang-undangan  terkait lainnya.  Sebagaimana  penjelasan  di  awal,  ada UUD 1945 dan dua perundang-undangan yang terkait  dengan  pertahanan  Negara,  khususnya UUD 1945 Pasal 5 (1), pasal 10, 20, 27 (3), 30 dan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 8; UU No.34/2004 tentang TNI Pasal 7. Pada UUD 1945 dan dua perundang-undangan tersebut,  secara  ekpsplisit  maupun  implisit menegaskan  bahwa  keberadaan  komponen cadangan  sebagai  bagian  dari  kekuatan pertahanan  Negara,  di  samping  komponen
18 utama dan komponen pendukung.
Amanat  konstitusi  dan  perundang- undangan  tersebut  dapat  dilihat  dalam  dua perspektif, yakni, Negara memiliki daya paksa terhadap warganegaranya untuk terlibat dalam pertahanan  Negara.  Pada  konteks  ini  Negara akan  melakukan  segala  upaya  dalam  bentuk wajib militer, dan apabila warga Negara tidak mengindahkan  akan  mendapatkan  denda kurungan  dan  hukuman  lainnya.  Sedangkan persfektif  yang  kedua  adalah  warga  Negara secara  sukarela  mendaftarkan  diri  sebagai 19 bagian dari personil komponen cadangan.
Kedua,  karakter  ancaman  terhadap kedaulatan Negara makin kompleks. Ancaman, baik  yang  bersifat  militer  maupun  nir-militer makin kompleks. Dalam Buku Putih Pertahanan 2008,  karakter  dan  variable  ancaman  makin kompleks  dan  membutuhkan  respon  yang berbeda  dari  sekedar  ancaman  militer  biasa. Perkuatan  personil  dan  kemampuan  pada komponen  cadangan  menjadi  salah  satu  dari sejumlah  langkah  dalam  mengantisipasi berbagai ancaman tersebut.
Ketiga,  perkuatan  pertahanan  Negara dengan  pendekatan  pada  pelibatan  kekuatan komponen cadangan dan komponen pendukung menjadi  pilihan  sejumlah  Negara  guna melibatkan  segenap  potensi  rakyatnya  dalam menjaga  dan  menpertahankan  kedaulatan. Selain  itu,  pelibatan  komponen  cadangan  dan komponen pendukung adalah bagian dari siasat
17 Muradi, Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat
Pada  RUU  Komponen  Cadangan  Pertahanan Negara Pasal 8, penekanan daya paksa Negara tidak secara  eksplist  ditegaskan.  Namun    daya  paksa Negara hanya berlaku pada penekanan memenuhi persyaratan sebagai anggota komponen cadangan, yang mengikat PNS, pekerja, dan atau buruh, dan mantan personil TNI. Selain penegasan memenuhi persyaratan, pada pasal yang sama juga penekanan sukarela terhadap PNS, pekerja/buruh, dan mantan personil TNI.
19
untuk  mengurangi  pengeluaran  rutin  bagi belanja pegawai, sehingga focus pengembangan dan modernisasi Alutsista dapat secara simultan dilakukan,  karena  ada  anggaran  yang  dapat dimanfaatkan  dalam  pengadaan  tersebut. Langkah ini memiliki dua keuntungan sekaligus, selain melibatkan segenap potensi rakyat dalam pertahanan Negara, juga memberikan stimulasi bagi  aspek  modernisasi    struktur  kemiliteran agar  lebih  mampu  membangun  pondasi hubungan  sipil-militer  paska  transisi
20 demokrasi.
Esensi  dari  komponen  cadangan  pada struktur  militer  adalah  tidak  melebih  jumlah 21 personel komponen utama. Dalam pengertian bahwa  komponen  cadangan  merupakan pendukung  dari  tugas  dan  fungsi  komponen utama.  Hal  utama  yang  membedakan  antara komponen  utama  dan  komponen  cadangan
adalah  pada  keberlangsungannya  dalam menjalankan  peran  dan  fungsinya.  Sekedar ilustrasi,  seseorang  yang  menjalani  kontrak sebagai  personil  komponen  cadangan  akan memiliki  batas  waktu  yang  terbatas dibandingkan  dengan  personil  yang  regular. Tergantung  bagaimana  mekanisme  perikatan perjanjian antara Negara dengan warga Negara
22 yang menjadi personil komponen cadangan.
Mengacu  pada  RUU  KCPN,  personil komponen cadangan akan menjalani masa bhakti selama lima tahun, dan selanjutnya secara sukarela dapat diperpanjang setelah masa bhakti
23 lima  tahun  pertama  berakhir.   Selama  lima tahun  tersebut  dilakukan  pembinaan  selama kurang  lebih  30  jam  atau  dua  minggu  untuk meningkatkan  kemampuan  yang  telah
24 dimiliki. Dengan  mengacu  pada  urgensi keberadaan  komponen  cadangan  serta  esensi dari mekanisme secara umum, maka sejatinya komponen cadangan yang ada di TNI AD harus juga  bercermin  bahwa  jumlahnya  tidak  akan melebihi  jumlah  tentara  regular  yang  ada. Mengacu  pada  masih  terbatasnya  anggaran pertahanan dan Alutsista Indonesia yang tengah dimodernisasi,  idealnya  jumlah  anggota komponen cadangan antara 30-45 % dari jumlah
18 Muradi, Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat
Misalnya  lihat,  Finer,  S.  E.  (1962). The  Man  on Horseback:  The  Role  of  the  Military  in  Politics . London: Printer Publishers. Lihat juga misalnya Linz, Juan J. and Alfred Stephan. (1996). Problems of  Democratic  Transitions  And  Consolidation: Southern  Europe,  South  America,  and  Post- Communist  Europe .  Baltimore:  John  Hopkins University Press Beberapa  Negara  merekrut  komponen cadangannya  hampir  dua  atau  tiga  kali  jumlah pasukan  regulernya.  Akan  tetapi  kebanyakan Negara  melakukan  rekrutmen  untuk  komponen cadangannya  tidak  melebihi  jumlah  personil regulernya.  Lihat  misalnya  Republik  Federal Jerman, yang memiliki hanya kurang lebih 80,000 komponen  cadangannya  dari  sekitar  250,000 tentara regular. Amerika Serikat sendiri memiliki hampir 1,1 Juta personel komponen cadangannya, atau 45 % dari total seluruh anggota reguler, dan hampir  848,000  personil  adalah  personel komponen komponen Angkatan Darat, atau 60 % dari  total  jumlah  total  personil  aktifnya. http://www.nato.int/nrfc/database/usa.pdf, diakses 8 S e p t e m b e r 2 0 1 2 . http://www.nato.int/nrfc/database/germany.pdf, diakses 8 September 2012.
Mengacu pada RUU KCPN, Negara akan mengikat warna Negara selama lima tahun, setiap tahunnya aka nada pembinaan selama kurang lebih 30 Jam/2 minggu.
20
21
22
Lihat RUU KCPN Pasal 17 ayat 1
Dalam  pemahaman  penulis,  Negara  bertanggung jawab pada 30 jam/2 minggu tiap tahunnya untuk memenuhi  hak  uang  saku,  perlengkapan perorangan lapangan, rawat kesehatan dan asuransi jiwa.  Lihat  RUU  KCPN  Pasal  20.  Sedangkan selama aktif sebagai personil komponen cadangan, mendapatkan hak dan kewajiban, baik kepangkatan dan gaji yang sama dengan komponen utama, lihat RUU KCPN Pasal 16.
Bandingkan  dengan  penegasan  Dr.  Ir.  M. Hutabarat., M.A., M.Sc., dalam wawancara dengan Forum  Keadilan  No.  18,  02  September  2012. “Komponen Cadangan Bukan Wajib Militer”, yang menyatakan hanya  20-30 %  rekrutmen komponen cadangan saja dari total keseluruhan anggota TNI yang berjumlah 420 ribu personil.
23
24
25
total  personil  TNI  AD,  atau  sekitar  100,000- 25 150,000  personel  komponen  cadangan. Dengan asumsi bahwa secara bertahap jumlah komponen cadangan akan ditingkatkan hingga mencapai  70  %  dari  total  personel  regular, dengan  syarat  terlebih  dahulu  melakukan modernisasi Alutsista, sehingga secara langsung akan mengurangi personil regular sebagaimana yang  dilakukan  oleh  Jerman  dan  sejumlah Negara  dengan  kuota  personil  kompenen cadangan yang melebihi jumlah personil regulernya.

## Bentuk dan Organisasi
Dengan  jumlah  personil  komponen cadangan  yang  melebihi  angka  100,000 personil,  maka  khusus  untuk  TNI  AD, dibutuhkan  organisasi  tersendiri  yang  khusus membawahi  personil  komponen  cadangan. Selain Mabes TNI dan Kemhan yang mengatur regulasi  terkait  dengan  hal  tersebut.  Dengan jumlah personil komponen cadangan sebanyak itu, dapat disebar pada tiga kecabangan dalam TNI  AD,  yakni  Kecabangan  Satuan  Tempur 26 (Satpur),   Kecabangan  Bantuan  Tempur
2 7 (Banpur),   dan  Kecabangan  bantuan
28 Administrasi  (Banmin).   Komposisi  dari sebaran pada tiga kecabangan di TNI AD adalah sebagai  berikut:  komposisi  Satpur  memiliki porsi  yang  paling  kecil,  yakni  antara  1-10  %, sedangkan  Banpur  sebanyak  10-20  %, sedangkan  komposisi  untuk  Banmin  terbesar yakni  antara  70-90  %.  Ada  tiga  prosentasi cakupan yang bisa digunakan, yakni: 10-20-70, 5-20-70,  atau  5-15-80,  tergantung  kebutuhan
sejauhmana komponen cadangan dimanfaatkan dalam  memperkuat  kekuatan  TNI  AD  dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## Gambar 1 Segitiga Komponen Cadangan
Sementara untuk sebaran komponen cadangan dapat berdasarkan pada lima hal yakni: Pertama, sebaran  komponen  cadangan  dapat  berbasis pada  pemetaan  ancaman  kedaulatan.  Pada konteks ini adalah bagaimana kemudian Buku Putih  Pertahanan  2008  dapat  dimanfaatkan sebagai dasar dari sebaran personel komponen cadangan.
Kedua, berbasis pada pemetaan wilayah dan potensi konflik. Pada hal kedua ini, dapat memanfaatkan  Buku  Putih  Pertahanan  2008 sebagai  dasar  penyebaran  personel  komponen cadangan, dan juga pada dinamika sosial-politik yang tengah berlangsung.
Ketiga,  berbasis  pada  prioritas pengamanan,  seperti  pengamanan  perbatasan dan atau obyek vital Negara. Pada konteks ini sebenarnya  berimplikasi  pada  bagaimana  efek dari pengamanan yang dilakukan pada ancaman terhadap eksistensi kedaulatan Negara.
Keempat,    berbasis  pada  pengamanan pulau  besar.  Pertahanan  pulau  besar  pernah menjadi  salah  satu  cara  dalam  mensiasati minimnya  dukungan  Alutsista  dan  kesiapan dalam menangkal ancaman terhadap kedaulatan Negara.  Hal  yang  sama  dapat  juga  digunakan

## Muradi, Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat
Yang  termasuk  Satpur  adalah  Infanteri  dan Arhanud.
Kecabangan  Banpur,  yakni:    Kavaleri,  Armed, Zeni, Peralatan, Perhubungan, Bekang, Penerbang. Kecabangan  Banmin  antara  lain,  CPM,  Adjen, Kesehatan, keuangan, Topografi, Hukum
26
27
Secara  eksplisit,  ada  pada  Pasal  13  RUU  KCPN ditegaskan bahwa Kementerian dalam Negeri dan Pemda masuk dalam pengerahan panitia komponen cadangan.
29
sebagai  dasar  bagi  penyebaran  personel komponen cadangan.
Dan  terakhir,  berbasis  pada  kekuatan finasial  Pemda  setempat.  Meski  masalah pertahanan  dan  keamanan  merupakan  domain pemerintah  pusat,  namun  dalam  konteks pembinaan dan perkuatan komponen cadangan dalam pertahanan Negara, Pemda ada baiknya dilihat  sebagai  mitra  yang  bersama-sama  TNI AD  melakukan  perekrutan  dan  pembinaan terhadap  personel  komponen  cadanga  di
29 daerah.
Sedangkan sebaran personel komponen cadangan  berdasarkan  provinsi  setidaknya memperhatikan  enam  hal  yakni:  Pertama, memperhatikan  kebutuhan  dan  hakikat ancaman.  Pada  konteks  ini,  dapat  dibagi  per klaster terkait dengan provinsi dengan ancaman yang dihadapi. Semisal, provinsi yang memiliki berbatasan  darat  langsung  dengan  Negara tetangga,  akan  berbeda  misalnya  dengan provinsi yang memiliki batas laut antar Negara. Dengan  memperhatikan  hakikat  ancaman  ini, maka dapat diputuskan berapa jumlah personel komponen cadangan yang diterapkan di provinsi bersangkutan.
Kedua,  memperhatikan  komposisi jumlah  personil  regular  yang  ada  di  provinsi. Pembagian  komposisi  yang  rasional  antara Satpur,  Banpur,  dan  Banmin  sebagaimana uraian  di  atas  akan  memudahkan  penyebaran personel  komponen  cadangan  berdasarkan kebutuhan masing-masing provinsi.
Ketiga, berbanding lurus dengan jumlah populasi  di  setiap  provinsi,  yakni  besaran komponen  cadangan  akan  disesuaikan  dengan jumlah  populasi  tiap  provinsi,  dengan  tetap
memperhatikan  personel  komponen  cadangan yang  dibutuhkan oleh tentara regular yang ada di masing-masing provinsi tersebut.
Keempat,  dukungan  dari  Pemda setempat. Permasalahan utama dari perekrutan komponen  cadangan  adalah  ada  pada pembinaan. Dengan melibatkan Pemda, secara prinsip  salah  satu  masalah  dapat  terurai, setidaknya  pada  dukungan  anggaran  dan fasilitas yang ada guna menjaga dan membina personel komponen cadangan secara efektif dan efisien.
Kelima,  pola  pembinaan  yang berkesinambungan.  Keberadaan  personel komponen cadangan di provinsi menjadi salah satu  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam penyebaran  komponen  cadangan  di  provinsi. Bukan  tidak  mungkin  pada  praktiknya keberadaan personel komponen cadangan justru membebani  kesatuan  yang  ada  di  provinsi tersebut.  Sehingga  akan  membuat  pembinaan personel  komponen  cadangan  tidak berkesinambungan.
Dan  keenam,  keberadaan  aktifitas  di luar  kemiliteran  harus  mendapatkan pengawasan yang ketat. Dasar dari diadakannya komponen  cadangan  adalah  mendukung komponen  utama,  yakni  TNI  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsi  pertahanan Negara. Dalam konteks inilah pengawasan pada aktifitas non kemiliteran juga menjadi dasar bagi pengerahan  personel  komponen  cadangan  di provinsi yang dimaksudkan.
Mengacu pada uraian di atas, serta tiga alasan di bawah ini, maka komponen cadangan TNI  AD  dapat  disusun  dalam  bentuk  Daftar Susunan  Personel  dan  Perlengkapan  (DSPP), yakni: Pertama, keberadaan personel komponen cadangan  masih  bersifat  mobilisasi  semata,  di mana belum mampu didukung peralatan militer standar. Hal ini tercermin dari terus dipenuhinya
kebutuhan  Alutsista  TNI  sebagai  prasyarat tentara professional.
Kedua, komponen cadangan yang akan direkrut  berdasarkan  pada  keterampilan, pengalaman dan kebutuhan di internal TNI AD. Hal  ini  mencerminkan  bahwa  secara  institusi TNI AD masih akan bertahap dalam perekrutan komponen  cadangan,  seiring  dengan pemenuhan  pengadaan  dan  modernisasi Alutsista.
Ketiga,  perkuatan  kekuatan  militer Indonesia  tengah  tumbuh.  Dengan  dinamika politik global yang dinamis, khususnya di Asia Pasifik,  keberadaan  militer  Indonesia  tengah mengarah  kepada  kesiapan  Indonesia  dalam merespon  dinamika  tersebut.  Pertumbuhan militer  Indonesia,  baik  personil, Alutsista  dan anggaran  pada  hakikatnya  merupakan  bagian dalam  merespon  dinamika  yang  ada  di  Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

## Penutup
Kesiapan TNI AD, sebagai matra yang memiliki jumlah personel yang besar, dan bukan tidak  mungkin  akan  mengelola  dan  membina personel  komponen  cadangan  terbanyak dibandingkan  dengan  dua  matra  lainnya. Konteks  tersebut  menjadi  penegas  bahwa penataan dan pemanfaatan personel komponen cadangan yang lebih efektif dan terencana akan menjadi  satu  model  bagi  penataan  dan pengadaan  komponen  cadangan  apabila  RUU KCPN  jadi  diundangkan  oleh  DPR  oleh  tiga matra lain dan di masa yang akan datang.

## Referensi
Birrel, Robert.  (1995).  Nations   of  Our   Own: Citizenship     and   Nation - Building   in Federation      Australia.     Melbourne    : Longman.
Britt,Thomas  W.  Amy  B.  Adler,  and
Castro.(eds).  (2006). Military  Life:  the Psychology    of    Serving    in Peace and Combat. Westport     :     Greenwood Publishing.
Finer, S. E. (1962). The Man on Horseback: The Role    of     the   Military   in     Politics . London: Printer Publishers.
Forum  Keadilan No.  18,  02  September  2012. “Komponen Cadangan Bukan Wajib Militer”.
Linz,  Juan  J.  and  Alfred  Stephan.  (1996).
Problems  of  Democratic  Transitions And  Consolidation:  Southern  Europe, South  America,  and  Post-Communist Europe .  Baltimore:  John  Hopkins University Press.
Pirnie,  Bruce  and  Smith  Richardson.  (1998 ). Civilians and Soldiers: Achieving Better Coordination. New York: Rand Corporation.
Rakyat  Merdeka  Online. (2012).  “RUU Komponen  Cadangan  Dibiarkan T e r g e l e t a k   d i   D P R ” http://www.rmol.co/read/2012/10/03/8 0308/RUU-Komponen-Cadangan- Dibiarkan-Tergeletak-Di-DPR- (Diakses 16 Oktober 2012).
Sorotnews . (2012). “RUU Komponen Cadangan Masih Terbentur Masalah” http://www.sorotnews.com/berita/view / r u u - k o m p o n e n - c a d a n g a n - masih.1870.html#.UH50-5hpsfE (diakses 16 Oktober 2012).
Sortor,  Ronald  Eugene.  (1994). Training Readiness in the Army Reserve Components.  New  York:  Rand Corporation . --------, (1995). Army Active/Reserve Mix: Force Planning for Major Regional
Contingencies. New  York:  Rand Corporation.
Suara  Karya .  (2012).  “TNI AD  Siap  Melatih Komponen Cadangan”. h t t p : / / w w w . s u a r a k a r y a - online.com/news.html?id=185561 (Diakses 16 Oktober 2012). Tie,  Harry.  (2006). Framing  a  Strategic Approach for Reserve Component Joint Officer Management . New York:
Rand Corporation
Website: http://www.nato.int/nrfc/database/usa.pdf, diakses 8 September 2012. http://www.nato.int/nrfc/database/germany.pdf, diakses 8 September 2012.