## PERBEDAAN PENAFSIRAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI DAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PADA PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH
Qosim Khoiri Anwar dan M. Usman Institut Agama Islam Negeri Surakarta Email: qosim.choy@gmail.com dan madurausman68@gmail.com

## Abstract
The issuance of Law no. 3 of 2006, emphasized that the issue of sharia economics has become the absolute competence of religious courts. Therefore, the obligation of the Judge is to explore the law against unwritten laws to make decisions based on the law as a person who is wise and fully responsible to God, himself, the community, the Nation and the State. The subject of this discussion  is  sharia  economic  disputes,  in  the  business  of  BMT  in  the  form  of  “Simpanan Penjamin  Kebutuhan  Keluarga  (Si  Penjaga)”  with  mudharobah  mutlaqah  agreement.  The approach applied in this research is descriptive qualitative. The results of this research, in the case of dispute resolution, the Religious High Court Judge is different from the Judge of the First  Level  Religious  Court  in  understanding  Pasal  2  ayat  (3)  PERMA  No.  1  Tahun  2008. Guidelines for Religious High Court Judges is the fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 07 / DSN-MUI / IV / 2000.
Keywords : Legal, Judges, and Sharia Economic Dispute.

## Abstrak
Keluarnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, menegaskan  secara  eksplisit  bahwa  masalah  ekonomi  syariah  telah  menjadi  kompetensi absolut peradilan agama. Oleh sebab itu, kewajiban Hakim adalah menggali hukum terhadap hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarkat, Bangsa dan Negara. Pokok pembahasan ini adalah sengketa ekonomi syariah, pada usaha koperasi syariah BMT dalam bentuk “Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)” dengan akad  mudharobah  mutlaqah  (pembiayaan  untuk  jenis  usaha  yang  tidak  ditentukan). Pendekatan  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dan  normatif. Hasil dari penelitian, bahwa dalam kasus penyelesaian sengketa, Hakim Pengadilan Tinggi Agama berbeda dengan Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam mamahami Pasal 2  ayat  (3)  PERMA  No.  1  Tahun  2008.  Yang  menjadi  pedoman  Hakim  Pengadilan  Tinggi Agama adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.
Kata Kunci: Penafsiran, Hakim, dan Sengketa Ekonomi Syariah.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia  pada  umumnya  tidak  dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembagan  pelaku-pelaku  ekonomi  yang melakukan  kegiatan  ekonomi  melalui  jasa perbankan maupun jasa lembaga keuangan.
Lahirnya  konsep  ekonomi  syariah telah  menjadi  angin  segar  bagi  masyarakat umumnya dan khususnya bagi bank maupun lembaga  keuangan  non  bank  yang  bergerak pada pelayanan jasa syariah. Hal ini terbukti dengan  dikeluarkannya  undang-undang  No. 7 Tahun 1992.
Perkembangan  lembaga  keuangan non  bank  sangat  ramai  terutama  adalah perkembanagan  Baitul  Mal  wa  Tamwil (BMT) yang diharapkan akan dapat menimbulkan  manfaat  bersama,  saling membantu  dan  bekerjasama  membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong  dan  mengembangkan  usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggota  dan  keluarganya.  Disamping  itu BMT  bukan  hanya  sebuah  lembaga  yang berorientasi  bisnis  semata,  tetapi  social lembaga  yang  kekayaannya  terdistribusi secara  merata  dan  adil  (Lubis  &  Wajdi, 2012).
Kemudian  kemunculan  BMT  juga menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana setatus  perlindungan  hukum  terhadap  para pelaku  perjanjian  jika  terjadi  sengketa  pada para  pihak  terutama  sekali  jika  dikaitkan dengan dengan ketentuan perundang- undangan  nasional  yakni  UU  No.  7  Tahun 1992.  Terbukti  bahwa,  belakangan  ini bebagai  produk  serta  jasa  yang  ditawarkan oleh  BMT  telah  mulai  banyak  merujuk kepada  pedoman  bagi  perbankan  syariah, begitu pula dengan akad-akad yang digunakan  sebagai alat  pendukungnya (Rizky, 2007).
Disamping  BMT  sebagai  sebagai pelebaran sayap terhadap pergerakan pengembangan ekonomi, maka dapat dimungkinkan  munculnya  permasalahan baru yang berkaitan dengan hal produk yang diterapkan  yang  kemudian  menimbulkan
suatu  sengketa  antar  para  pihak  yang berkepentingan apabila suatu perjanjian atau kesepakatan  dalam  perjanjian  tersebut dilanggar  oleh  salah  satu  pihak  terkait  dan pihak  yang  lain  tidak  dapat  menerimanya dengan cara baik.
Adapun yang menjadi topik pembahasan  dalam  makalah  ini  adalah sebuah kasus sengketa pada bidang ekonomi syariah  antara  lembaga  keuangan  non  bank dalam  hal  ini  adalah  BMT  Isra  dengan nasabahnya.
Secara  singkat,  sengketa  ini  terjadi bermula dari seorang nasabah BMT Isra yang berumur 38 tahun dengan pekerjaan sebagai PNS bertempat tinggal di Kabupaten Bantul bahwa  pada  tanggal  10  Mei  2010  nasabah melakukan  penyimpanan  uang  dengan  jenis Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (SI Penjaga)  dengan  direktur  BMT  Isra  (yang kemudian  diketahui  bahwa  akad  yang digunakan adalah akad Mudharabah Mutlaqah ), dengan  nilai  simpanan  sebesar Rp.  250.000.000,-  dengan  jangka  waktu  6 bulan  dan  jatuh  tempo  10  November  2010. Kemudian  dalam  kesepakatan,  kedua  belah pihak  telah  sepakat  atas  ketentuan  nisbah bagi  hasil  dari  dana  simpanan  yang  akan dikelola.
Sesuai  dengan  kesepakatan,  nisbah bagi  hasil  yang  telah  disepakati  berjalan lancar,  hal  ini  berjalan  selama  4  bulan pertama,  namun  pada  bulan  kelima  dan keenam pada waktu jatuh tempo pihak BMT tidak  dapat  memberikan  simpanan  (uang modal) dan nisbah bagi hasil kepada pemilik modala  seperti  yang  telah  diperjanjikan sebelumnya.
Dengan  alasan  kondisi  keuangan macet, direktur BMT tidak dapat memenuhi akad  yang  telah  diperjanjikan  bersama. Belakangan  diketahui  bahwa  BMT  telah bangkrut  dan  ditutup  izin  usahanya  bahkan direktur  BMT  tersebut  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan  (LP)  Bantul  atas  kasus usahanya.
Sengketa ini kemudian diajukan oleh nasabah  sebagai  penggugat  ke  pengadilan Agama Bantul yang kemudian dalam putusan
pengadilan ini menyatakan bahwa Penggugat (nasabah)  sebagai  pihak  yang  kalah  dalam perkara  ini.  Kemudian  upaya  banding dilakukan oleh Nasabah (pembanding) yang diajukan  di  Pengadilan  Tinggi  Agama Yogyakarta  yang  kemudian  menyatkan dalam  putusannya  bahwa  pihak  BMT  yang kalah dalam perkara ini.
Dari  beberapa  pemaparan  atas  kasus sengketa  ekonomi  syariah  di  atas  hingga perbedaan  pengambilan  keputusan  yang dilakukan  oleh  para  hakim,  baik  pada pengadilan  agama  tingkat  pertama  maupun pada  pengadilan  agama  tingkat  banding merupakan suatu hal yang perlu dikaji lebih dalam terutama dalam perbedaan pertimbangan hakim pada kedua pengadilan agama  tersebut  terkait  dalam  memeutuskan perkara sengketa ekonomi ini.

## LITERATUR REVIEW
Secara  yuridis  maupun  filosofis,  hakim Indonesia  mempunyai  kewajiban  atau  hak untuk  melakukan  penafsiran  hukum  atau penemuan  hukum  agar  putusan  yang diambilnya dapat  sesuai  dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan  atas  prinsip-prinsip  dan  asas-asas tertentu.yang menjadi dasar sekaligus rambu- rambu  bagi  hakim  dalam  menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran  hukum,  maka  seorang  hakim mengetahui  prinsip-prinsip  peradilan  yang ada  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  dunia  peradilan, dalam  hal  ini  Undang-Undang  Dasar  NRI Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Afif Khalid, 2014).
Dalam  penelitian  yang  dilakukan oleh  Lutfi  dan  Seliah,  Fakultas  Syariah  dan Hukum  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta dengan  judul  Penemuan  dan  Penafsiran Hukum  Hakim  Mahkamah  Agung  Tentang Penyelesaian  Sengketa  Pembiayaan  Akad Musyarakah menyimpulkan bahwa, pertimbangan  hukum  Majelis  Kasasi  MA
No.  715  K/Ag/2014  menemukan  gugatan mengenai  penilaian  hasil  pembuktian  yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.  Permohonan  mengandung  cacat formal karena gugatan tidak jelas dan error in persona  serta  pengadilan  tingkat  pertama tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum. Putusan  No.  624  K/Ag/2017  secara  formal gugatan telah memenuhi prosedur, dan judex facti  telah  salah  menerapkan  hukum  serta melakukan  koreksi  atas  kesalahan  yang dilakukan  peradilan  bawahan  yaitu  pada penerapan hukum dengan cara membatalkan putusan  tingkat  pertama.  Komparasi  kedua putusan  memiliki  kesamaan  pada  pokok perkara yakni pembiayaan akad musyarakah dan penggugat pada kedua putusan merupakan  ahli  waris  Almarhum  Ongku Sutan  Harahap.  Pihak  bank  mengabaikan prinsip  kehati-hatian  dan  seharusnya  para pihak  yang  akan  melakukan  pembiayaan akad musyarakah harus memperhatikan draft kontrak perjanjian sesuai prinsip syariah dan asas kehatihatian (Lutfi & Selian, 2021).
Menurut Silvi Yuniardi dalam penelitiannya  yang  berjudul  Penyelesaian Sengketa  Perbankan  Syariah  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah  Konstitusi  No  93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan
No.28/PDT.G/2018PT.BDG), menyimpulkan bahwa, perbedaan penafsiran terhadap kompetensi Peradilan Agama bukan lagi  sebagai  kendala  dalam  menyelesaikan perkara  perbankan  syariah,  sebab  bila dicermati  seksama,  bunyi  pasal  55  ayat  (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan  kompetensi  absolut  kepada Peradilan  Agama.  Bahkan,  penyelesaian perkara  ekonomi  syariah  tersebut  menurut pasal  pasal  55  ayat  1  tidak  boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Disamping  itu,  pertimbangan  hakim  dalam perkara  nomor  28/Pdt.G/2018/PT.Bdg  telah memberikan  kepastian  hukum  bagi  para pihak yang bersengketa, bahwa penyelesaian sengekta  perbankan  syariah  merupakan
kompetensi  absolut  dari  peradilan  agama. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga selaras dengan pasal 51 dan 52 UU No. 21  Tahun  2008  tentang  perbankan  Syariah dan  pasal  14  UU  Nomor  50  tahun  2009 tentang Peradilan Agama (Yuniardi, 2020).

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang diterapkan  adalah  pendekatan  deskriptif kualitatif. Selain pendekatan secara deskriptif  juga  dilakukan  secara  normatif, yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  dari beberapa literatur, buku, baik berupa putusan peradilan,  peraturan  undang-undangan,  dan jurnal terkait pembahasan.

## KONSEP DASAR Kekuasaa Mengadili
Yuridiksi mengadili merupakan syarat formil keabsahan  gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan  kepada  lingkungan  peradilan  atau pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga  tidak  sah  dan  dinyatakan  tidak dapat  diterima  atas  alasan  gugatan  yang diajukan  tidak  termasuk  yuridiksi  absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan.
Menurut  Prof  Abdul  Ghofur  Ansori, secara  umum  kekuasaan  peradilan  dapat dibedakan  menjadi  dua,  yakni  kekuasaan relatif  ( relative  competency )  yang  berkaitan dengan  wilayah  peradilan,  dan  kekauasaan absolut ( absolute competency ) yang berkaitan  dengan  orang  (kwarganegaraan dan keagamaan seseorang) serta jenis perkara (Ansori, 2010).
Penentuan kompetensi (kewenangan) relatif  ini  bertitik  tolak  dari  aturan  yang menetapkan  ke  Pengadilan  Agama  mana gugatan  diajukan  agar  gugatan  memenuhi syarat formal. Oleh demikian pada pasal 118 ayat  (1),  (2),  (3),  (4)  HIR,  menganut  asas bahwa  yang  berwenang  adalah  Pengadilan ditempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa  latin  disebut  dengan actor  sequitur forum rei (Lubis & Wajdi, 2012).
Selain  demikian  Yahya  Harahap mengemukakan, bahwa keberadaan
peradilan  perdata  adalah  bertujuan  untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi, berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan  pengingkaran  atau  pemecahan perjanjian  ( breach  of  contract ),  perbuatan melawan  hukum  ( onrechmatige  daad ), sengketa  hak  milik  ( property  right ), perceraian, pailit, penyalah gunaan wewenang  oleh  penguasa  yang  merugikan pihak  tertentu,  dan  sebagainya  (Harahap, 2005).
Oleh  sebab  itu  keluarnya  Undang- undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas  Undang-undang  No.  7  Tahun  1989 tentang  peradilan  agama  atas  perluasan kewenangan  pengadilan  agama,  merupakan pemecah kebuntuan terutama dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah. Dalam  hal  ini  lebih  tepatnya  pada  pasal  49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang  menyatakan,  bahwa  peradilan  agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat  pertama  antara  orang-orang  ynag beragama  Islam  dalam  bidang  ekonomi syariah yang meliputi Bank syariah, lembga keuangan  mikro  syariah,  asuransi  syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan  syariah,  penggadaian  syariah, dana pension lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.
Artinya,  keluarnya  UU  No.  3  Tahun 2006 ini menegaskan secara eksplisit bahwa masalah  ekonomi  syariah  telah  menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Dalam skala yang lebih luas, perluasan kompetensi peradilan agama sebagaimana diatur dalam  undang-undang  tersebut  merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan  hukum  masyarakat  Indonesia, khususnya masyarakat Muslim.
Keberadaan kekuasaan absolut, pengadilan agama diharuskan untuk meneliti perkara  yang  diajukan  kepdanya  apakah termasuk  kekuasaan  absolutnya  atau  bukan. Karena, jika jelas-jelas sebuah perkara bukan
termasuk  sebagai  bagian  dari  kekuasaan absolutnya, maka pengadilan agama dilarang menerimanya.  Bahkan  jika  pengadilan Agama tetap menerimanya juga, maka pihak tergugat  dapat  mengajukan  keberatan  atau eksepsi  yang  boleh  diajukan  sejak  tergugat menjawab  pertama  gugatan  bahkan  boleh diajukan  kapan  saja  eksepsi  semacam  ini disebut  dengan  eksepsi  absolute  (Lubis  & Wajdi, 2012).
Adapun mengenai kompetensi relative  itu  sendiri  adalah  kewenangan peradilan  menyangkut  peradilan  wilayah mana yang berwenang dalam menyelesaikan suatu  perkara  tersebut.  Kekuasaan  relative juga  dapat  diartikan  sebagai  kekauasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam  perbedaannya  dengan  kekauasaan pengadilan  yang  sama  jenis  dan  sama tingkatannya (Djalil, 2006).
Mengenai masalah kompetensi relative suatu peradilan Abdul Ghofur Ansori (Ansori,  2010),  mengatakan  bahwa  hal  itu berlaku  asas  umum  yaitu Actor  Sequetur
Forum Rei , yang artinya, bahwa penyelesaian  sengketa  perdata  dilakukan ditempat  tergugat  berdomisili.  Dan  dalam obyek sengketa berupa  tanah, maka berlaku asas Forum  Rei  Sitei ,  yakni  penyelesaian sengketanya  dilakukan  diwilayah  hukum dimana tanah itu berada.
Hukum  acara  yang  berlaku  di pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi  syariah  adalah  hukum  acara  yang berlaku  dan  dipergunakan  pada  lingkungan peradilan umum. Selain itu, juga diberlakukan Bugerlijke  Wetbook  Voor Indonesia (BW)  atau  yang  disebut  dengan kitab  undang-undang  hukum  perdata  (Lubis &  Wajdi,  2012).  Maka  dengan  ini  sangat jelas,  bahwa  masalah  Sengketa  ekonomi syariah  merupakan  masalah  segketa  perdata atau dalam ruang lingkup hukum perdata.
Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh Abdul Ghofur Ansori (Ansori, 2010), bahwa dalam  kasus  sengketa  yang  ditangani  oleh Peradilan agama pada dasarnya adalah kasus sengketa  perdata.  Hingga  saat  ini  mengenai hukum  acara  perdata  (hukum  formil)  masih
mendasarkan Herzeine  Indische  Regeling (HIR).  Jenis  perkara  di  peradilan  agama secara umum dibedakan menjadi dua macam perkara  yang  tidak  mengandung  sengketa ( jurisdiction  voluntaria )  dan  perkara  yang mengandung sengketa ( jurisdiction contentiusa ).
Dalam  literatur-literatur  fikih  Islam, peradilan  disebut qadla yang  artinya menyelasaikan,  memeutuskan  hukum  atau menetapkan  suatu  ketetapan  (Djalil,  2006). Eksistensi  adanya qadla sebagai  sebuah lembaga peradilan harus memenuhi beberapa rukun, yaitu terdiri dari (Ansori, 2010):
1. Hakim, yaitu seorang yang diangkat oleh penguasa  untuk  menyelesaikan  adanya tuntutan/gugatan, atau sengketa.
2. Hukum,  yaitu  putusan  produk  hakim yang  ditetapkan  dalam  memetuskankan perselisihan atau persengketaan.
3. Al-mahkum  bih,  yaitu  suatu  alas  hak sebagai  dasar diajukannya gugatan atau tuntutan.
4. Al-mahkum  ‘alaih,  yaitu  orang  yang dijatuhi putusan/hukuman.
5. Al-mahkum lahu, yaitu penggugat/orang yang menggugat suatu hak.
Oleh  sebab  demikian,  maka  hakim merupakan  sosok  sebagai  pengemudi  yang sangat berperan penting dalam menjalankan roda  peradilan  yang  adil  dan  benar  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. maka  adil  atau  tidaknya  suatu  perkara  yang diadili  tergantung  pada  hakim  itu  sendiri disamping ia sebagai corong undang-undang Negara.
Menurut Paul Scholten, bahwa hakim itu  menjalankan  “ rechtsvinding ”  (turut menemukan hukum) (Kansil, 1989). Artinya bahwa  hakim  harus  menyesuaikan  undang- undang yang telah ditetapkan dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena kemungkinan yang ada  dalam  peraturan  perundang-undangan tersebut  belum  mencakup  segala  peristiwa hukum  yang  timbul  dan  terjadi  dalam kehidupan atau kegiatan masyarakat.
Penemuan  Hukum  dan  Interpretasi Hukum
Sebagaimana pengertian yang termuat dalam pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 yang kemudian  sebagaimana  juga  telah  diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004. Hakim adalah sebagai organ pengadilan dianggap mengetahui  semua  hukum  ( curia  novit  jus ).
Pencari  keadilan  datang  kepadanya  untuk memohon  keadilan.  Andai  kata  seorang hakim  tidak  menemukan  hukum  tertulis, maka  kewajiban  baginya  adalah  menggali hukum  terhadap  hukum  yang  tidak  tertulis untuk  memutus  berdasarkan  hokum  sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  diri sendiri,  masyarkat,  Bangsa  dan  Negara (Arto, 2008).
Berdasarkan adagium curia novit jus, Hakim dianggap mengetahui dan memahami segala  hukum.  Oleh  sebab  demikian,  maka hakim  lah  yang  berwenang  menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai  dengan  materi  pokok  perkara  yang menyangkut  hubungan  hukum  pihak-pihak yang berperkara. Disamping itu, prinsip lain yang  harus  ditegakkan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan,  upaya  mencari  dan menemukan  hokum  objektif  yang  hendak diterapkan,  harus  dari  sumber  hokum  yang dibenarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan (Harahap, 2005).
Jadi,  apabila  suatu  undang-undang isinya  tidak  jelas,  maka  hakim  diberi kewenangan dan berkewajiban untuk menafsirkannya  sehingga  dapat  diberikan keputusan  yang  sungguh-sungguh  adil  dan sesuai  dengan  maksud  hokum,  yakni mencapai  kepastian  hukum.  Kendatipun demikian,  menafsirkan  atau  menambah  isi dan pengertian peraturan perundangan tidak dapat  dilakukan  dengan  sewenag-wenang (Kansil, 1989).
Menurut  Mahfiana  (2007),  supaya dapat  mencapai  kehendak  dan  maksud pembuat undang-undang serta dapat menjalankan  undang-undang  sesuai  dengan kenyataan social maka hakim dapat
menggunakan  beberapa  cara  penafsiran undang-undang, antara lain sebagai berikut: 1. Penafsiran secara tata bahasa
(gramatikal), yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti/istilah yang terdapat  di  dalamnya.  Dalam  hal  ini hakim  mencari  arti  kata  yang  lazim dipakai  dalam  bahasa  sehari-hari  yang umum.
2. Penafsiran secara Sistematis (dogmatis), yaitu  dengan  memperhatikan  susunan yang  berhubungan  dengan  bunyi  pasal- pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun undang-undang lainnya.
3. Penafsiran  secara  Sejarah  (historis), yaitu menafsirkan undang-undang dengan  cara  melihat  sejarah  terjadinya suatu undang-undang itu dibuat.
4. Penafsiran secara sosiologis (teleologis), yaitu  suatu  penafsiran  yang  dilakukan dengan  jalan  mencari  maksud  atau tujuan  pembuatan  undang-undang  di dalam masyarakat.
5. Penafsiran secara Autentik, yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata- kata  itu  sebagaimana  yang  diberikan oleh pembentuk undang-undang.
6. Penafsiran secara Ekstensif,  yaitu suatu penafsiran  yang  dilakukan  dengan  cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam.
7. Penafsiran  secara  restriktif,  yaitu  suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan  dengan  cara  membatasi  atau mempersempit  arti  kata-kata  yang terdapat dalam perundang-undang.
8. Penafsiran  secara  analogis,  yaitu  suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan kias atau ibarat pada kata-kata yang terdapat dalam  undang-undang  sesuai  dengan asas hukumnya.
9. Penafsiran  secara  A  contratio,  yaitu suatu  penafsiran  undang-undang  yang dilakukan  dengan  cara  memberikan perlawanan  pengertian  antara  peristiwa
konkret  yang  dihadapi  dan  peristiwa yang diatur dalam perundang-undang.
Disamping  itu,  dari  beberapa  cara penafsiran  yang  harus  dilakukan  oleh seorang  hakim  dalam  penemuan  hokum sebagaiman  yang  telah  disebutkan  di  atas, bagi  hakim  dalam  pengadilan  agama hendaknya  memperhatikan  dan  memahami sumber-sumber  hokum  yang  terpenting untuk  dijadikan  dasar  dalam  mengadili perkara ekonomi syariah selain dari al-qur’an dan assunah, (Ansori, 2010) antara lain yaitu: 1. Isi  perjanjian  atau  akad  ( agreement ) yang  di  buat  para  pihak,  sebagaimana yang  tertuang  dalam  pasal  1320 KUHPerdata.
2. Peraturan  perundang-undang  di  bidang perbankan syariah
3. Kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah
4. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di bidang Perbankan syariah
5. Yurisprudensi
6. Doktrin/pendapat  para  pakar  hukum Islam.

## Upaya Hukum Banding
Menurut  Mukti  Arto  upaya  hukum  adalah, suatu  usaha  yang  dilakukan  bagi  setiap pribadi  atau  badan  hokum  yang  merasa dirugikan  haknya  atau  atas  kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan  serta  kepastian  hokum,  yaitu sesuai  dengan  cara-cara  yang  ditetapkan dalam perundang-undangan (Arto, 2008).
Pada pasal 19 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 35 Tahun  1999  dan  kemudian  sekarang berdasarkan  pasal  21  ayat  (1)  UU  No.  4 Tahun  2004  menyebutkan  bahwa  semua putusan  pengadilan  pertama  dapat  diminta banding (Harahap, 2005). Pengadilan tingkat banding  adalah  pengadilan  tingkat  tinggi, yang berkedudukan di ibukota provinsi yakni yang  bertugas  dan  berwenang  mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding atas  segala  putusan  yang  dijatuhkan  oleh pengadilan pada tingkat pertama.
Berkenaan dengan pengertian banding,  Mukti  Arto  (Arto,  2008)  juga mengemukakan  bahwa  banding  adalah mohon supaya perkara yang telh diputus oleh pengadilan  tingkat  pertama  diperiksa  ulang oleh  pengadilan  yang  lebih  tinggi  (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama.
Disamping  demikian,  pada  dasarnya Pengadilan  agama  dan  pengadilan  tinggi agama  itu  merupakan Judex  Factie (yaitu Pengadilan yang memeriksa duduk perkaranya), disamping itu peradilan banding juga disebut dengan peradilan ulangan.
Adapun syarat-syarat banding, Mukti Arto  (Arto,  2008)  menuliskan  dalam bukunya adalah sebagai berikut:
1. Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara
2. Diajukan  masih  dalam  masa  tenggang waktu banding
3. Putusan  tersebut  menurut  hokum  boleh dimintakan banding
4. Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo
5. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama  yang  putusannya  dimohonkan banding.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Jenis,  Klasifikasi  dan  Duduk  Perkara Pengadilan Tinggi Agama 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. 1. Jenis perkara dan pihak berperkara Dari  jenis  perkara  yang  diajukan dengan nomor perkara
63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, adalah jenis perkara  perdata  pada  tingkat  banding, adapun  klasifikasinya  adalah  sangketa ekonomi  Syariah.  Sedangkan  para  pihak berperkara antara lain:
a. Pembanding  yang  semula  sebagai Penggugat,  bernama  Yuli  Trisniati, SH,  yaitu  Anggota  BMT  Al-Isra, berumur  38  tahun,  pekerjaan  PNS, beragama  Islam,  dan  bertempat tinggal di Bantul. Dalam perkara ini pembanding  memberikan  kuasa kepada  Bambang  Supriyanta,  SH,
Agus  Supriyanto,  SH,  M.Si  dan Rusman Aji, SH pekerjaan advokad/penasihat  hukum  pada kantor “Bambang & Partners” yang berkantor di Mangirlor, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta
b. Terbanding  yang  semula  sebagai
Tergugat bernama Bambang Witanto,  yaitu  sebagai  Direktur KSU  Syari’ah  Baitul  maal  wa tamwil (BMT) Al-Isra’ yang beralamat  kantor  di  Bantul  dan berada  di  LP  Pajangan,  yang  juga memebrikan  kuasa  hukum  kepada Thalis  Noor  Cahyadi,  S.Hi,  MA, Bambang  H.  Kingkin,  SH,  Jiwa Nugroho  SH  dan  Hadi  Purnomo, SH,  semuanya  memiliki  profesi sebagi  advokat  yang  beralamat  di AFTA & BROTHERS, the house of low Jl. Pamularsih No.9 Patangpuluhan, Wirobrajan,
Yogyakarta.
c. Turut  Terbanding  yang  semula sebagai  Turut  Tergugat,  bernama Sri  Wardoyo,  tempat  dan  tanggal lahir,  klaten,  21  Juni  1980,  Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Klaten.
2. Posita (duduk perkara) dan petitum
Selanjutnya  sebelum  sengketa  ini diajukan  banding,  dalam  duduk  perkara sengketa perkara ini pada mulanya diajukan pada  Pengadilan  Agama  tingkat  pertama yang  terletak  di  kabupaten  Bantul,  yakni bahwa tanggal 24
Mei 2011 Penggugat/Pembanding  mengajukan  surat gugatannya  terhadap  BMT  Al-Isra’  ke Pengadilan  Agama  Bantul,  yang  isi positanya
adalah bahwa Penggugat/Pembanding adalah anggota BMT yang melakukan penyimpanan uang di BMT Al-Isra’ dengan jenis simpanan berupa Simpanan Pejamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)  sesuai  dengan  yang  tertera  dalam sertifikat  simpanan  berjangka  tanggal  10 Mei 2010 dari Tergugat/Terbanding.
Adapun
nilai simpanan
Penggugat/Pembanding sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)  dengan  jangka  waktu  6  bulan  dan jatuh tempo 10 november 2010.
Sedangkan dana  yang diinvestasikan oleh Penggugat/Pembanding tersebut dipakai  oleh  Tergugat/Terbanding  untuk usaha  dibidang  jasa  gadai,  ditergen, minimarket, penjualan pulsa, warung makan,  kedai  kopi  dan  lain  sebagainya dengan  kesepakatan  yang  telah  disetujui bersama,  dari  hasil  pengelolaan  dana tersebut  Tergugat/Terbanding  menjanjikan nisbah bagi hasil kepada Pembanding/Pembanding  selaku    pemilik modal  sebesar  Rp.  6.375.000,-  setiap bulannya.  Kemudian  pada  bulan  pertama sampai  keempat  yang  tepatnya  pada  bulan juni sampai September 2010
Penggugat/Pembanding mendapatkan nisbah  bagi  hasil  dari  Tergugat/Terbanding sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah diperjanjikan  selama  4  bulan  dengan  total Rp.25.500.000,-  (Dua  puluh  lima  juta  lima ratus ribu rupiah).
Namun setelah menginjak bulan ke 5 yang  tepatnya  tanggal  10  oktober  2010 Penggugat/Pembanding tidak menerima lagi nisbah bagi hasil tersebut dari Tergugat/Terbanding dengan alasan kondisi keuangan yang menurun, hingga permohonan gugatan diajukan ke Pengadilan  Agama  tingkat  pertama  Bantul Tergugat/Terbanding  belum  dapat  mebayar nisbah  bagi  hasil  yang  telah  diperjanjikan itu.  Yang  hingga  belakangan  kemudian diketahui  Penggugat/Pembanding  bahwa Tergugat/Terbanding  sedang  tersangkut masalah  hukum  dan  menjalani  proses persidangan  pidana  di  Pengadilan  Negeri Bantul  dan  berada  di  LP  Pajangan,  Bantul. Kemudian dalam isi positanya Penggugat/Pembanding  menyatkan  bahwa ia mengalami kerugian materil dan Immateril. Antara lain yaitu:
a. Kerugian materil sebesar Rp.
250.000.000,-  (dana  investasi),  dan nisbah  bagi  hasil  selama  8  bulan yaitu  terhitung  dari  bulan  10
Oktober  2010  s.d.  bulan  Mei  2011
(hingga permohonan gugatan diajukan), sebesar Rp.6.375.000,- x 8 bulan = Rp. 51.000.000,-. Hingga total kerugian materil berjumlah Rp. 301.000.000  (tiga  ratus  satu  juta rupiah).
b. Kerugian Immateril Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Adapun dalam petitumnya Penggugat/Pembanding
mengajukan permohonan  kepada  majelis  Hakim  untuk mengabulkan seluruh gugatannya, menyatakan hukum bahwa
Tergugat/Terbanding telah melakukan WANPRESTASI,  menyatakan  juga  hukum bahwa  akibat  perbuatan  wanprestasi  yang telah  dilakukan  oleh  Tergugat/Terbanding tersebut, Penggugat/Pembanding mengalami kerugian  materil  dan  Immateril.  Dan menyatakan sah dan sita jaminan (Conservatoir  Beslaag)  atas  barang  tidak bergerak  berupa  sebidang  tanah  beserta bangunan  diatasnya  sebagaimana  tercatat dalam  sertifikat  hak  milik  atas  nama  turut turut Tergugat/turut Terbanding seluas 83 m2 yang  terletak  di  Bantul.  Tanah  tersebut adalah  milik  Tergugat/Terbanding  yang dijadikan kantor tetapi diatas namakan turut Tergugat/turut Terbanding sewaktu ia masih menjadi  pengurus  dan  bekerja  di  kantor Tergugat/Terbanding. Selain demikian Penggugat/Pembanding  juga  mengajukan permohonan  kepada  majelis  Hakim  untuk Menghukum Tergugat/Terbanding membayar  uang  paksa  ( dwangsom )  kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  perhari atas keterlambatan pembayaran.
3. Pertimbangan Hakim Mengutip
uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan  Agama  Bantul  tanggal  17 Oktober 2011 Nomor
0463/Pdt.G/2011/PA.Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
a. Gugatan  penggugat  tidak  dapat diterima.
b. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama
Bantul untuk mengangkat penyitaan terhadap  sebidang  tanah  beserta bangunan diatasnya milik Terbanding yang sebagaimana tercatat  dalam  sertifikat  Hak  Milik
No. 513 atas nama Turut
Terbanding  seluas  83  m2  yang terletak di Bantul.
c. Menghukum Penggugat untuk membayar  seluruh  biaya  perkara yang  hingga  kini  dihitung  sebesar 2.231.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
Bahwa  Pengadilan  Tinggi  Agama Yogyakarta setelah membaca surat pernyataan  banding  yang  dibuat  oleh Panitera  Pengadilan  Agama  Bantul  bahwa pada  hari  kamis  tanggal  27  Oktober  2011 pihak  penggugat  telah  mengajukan  banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, yang kemudian setelah memperhatikan  memori banding yang diajukan, Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta tersebut juga telah
memberitahukan
kepada pihak
Tergugat/Terbanding sedangkan pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.
Menimbang  bahwa  kuasa  hukum Pembanding  sebanyak  tiga  orang  dan  dua diantaranya  telah  disumpah  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku, begitu juga satu dari empat  orang  kuasa  hukum  Terbanding. Selain  demikian  setelah  membaca  dan mempelajari  isi  dari  putusan  Pengadilan Agama  Bantul  maka  dalam  hal  ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat
dengan dasar-dasar pertimbangan  dan  alasan  pada  putusan Pengadilan tingkat pertama.
Menimbang  bahwa  sengketa  ini merupakan  sengketa  dibidang  ekonomi syariah  yaitu  pada  usaha  koperasi  syariah BMT  dalam  bentuk  “Simpanan  Penjamin Kebutuhan  Keluarga  (Si  Penjaga)”  dengan akad mudharobah  mutlaqah (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan), dan
dapat  digolongkan  kedalam  usaha  mikro syariah.
Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena kesalahan pengelolaan  BMT  tersebut  adalah  di  pihak Terbanding. Sedangkan
permohonan Pembanding  supaya  diletakkan  sita  jaminan terhadap  harta  milik  Terbanding  berupa sebidang  tanah  dan  bangunan  di  atasnya seperti  yang  telah  disebutkan  telah  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menimbang  bahwa  pokok-pokok jawaban Terbanding ialah bahwa Terbanding mengakui semua dalil-dalil Pembanding dan karenanya  semua  dalil-dalil  Pembanding telah  menjadi  tetap,  disamping  itu  juga Pembanding telah menguatkan gugatan yang diajukan dengan alat bukti, berupa KTP(P-1), Form  permohonan  anggota  (P-2),  Sertifikat KSU Syariah (P-3), Kartu anggota (P-6) dan lain sebagainya, beserta dua orang saksi yang telah dihadirkan dan dengan keterangan yang saling besesuaian dengan pokok pemasalahan yang diperselisihkan.
Menimbang bahwa Terbanding
disamping mengakui semua dalil Pembanding,  juga  mengajukan  dalil  baru yaitu  Pembanding  telah  menggadaikan sertifikat Simpanan Berjangka tertanggal 10 Mei  2010  kepada  salah  satu  usaha Terbanding  di  jasa  Gadai  sebesar  Rp. 50.000.000,-  (Lima  puluh  juta  rupiah)  yang diambil dari dana investasi Pembanding dan dalam hal ini Pembanding telah membenarkan atas dalil Terbanding.
Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi  Agama  hanya  menilai  rukun  dan syarat  akad  yang  dilakukan  oleh  para  pihak termasuk  syarat  objektif  dan  subjektifnya ikatan  perjanjian  itu,  yang  didasarkan  pada Pasal  1320  KUHPerdata,  bahwa  syarat- syarat sahnya suatu perjanjian/akad adalah:
1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal. Kemudian  berdasarkan  Pasal  22
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES)/Perma  No.  2  Tahun  2008  yang menyebutkan  bahwa  rukun  dan  syarat  akad adalah
1. Pihak-pihak yang berakad.
2. Objek akad.
3. Tujuan pokok akad, dan
4. Kesepakatan.
Dan  angka  kedua  fatwa  Dewan
Syariah Nasional (DSN) tentang rukun dan syarat pembiayaan, yaitu:
1. Penyedia  dana  ( shahibul  maal )  dan pengelola  ( mudharib )  harus  cakap hukum.
2. Pernyataan  ijab  dan  qabul  harus dinyatakan  oleh  para  pihak  untuk menunjukkan  kehendak  mereka  dalam mengadakan  kontrak  (akad),  yaitu dengan  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut;
a. Penawaran  dan  peneriamaan  harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
c. Akad  dituangkan  secara  tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
Menimbang bahwa rukun dan syarat perjanjian dalam KHES telah terpenuhi  dan KUHPerdata  angka  pertama  dan  kedua merupakan  syarat  subjektif,  telah  juga dipenuhi yaitu Pembanding dan Terbanding, serta  syarat  objektif  juga  telah  dipenuhi dengan adanya transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak serta realisasi perjanjian/akad  yang  telah  berjalan  selama empat bulan.
Menimbang  bahwa  menurut  fatwa DSN telah mengizinkan akad tertulis melalui korespondensi,  atau  dengan  menggunakan cara-cara  komunikasi  modern,  disamping demikian juga menimbang bahwa azas akad dengan  tertulis  telah  dilakukan  dengan terbitnya  sertifikat  Koperasi  Serba  Usaha Syariah  (P-3),  setelah  Pembanding  mengisi formulir  (P-2),  yang  dapat  diartikan  bahwa telah  berlakunya  azas  akad  seperti  yang dimaksud  pasal  21  huruf  m,  Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES), meskipun dalam  pasal  51  KHES  akad  secara  tertulis tidak  dapat  dilaksanakan  atau  tidak  terlihat secara  utuh,  maka  dapat  digunakan  secara tersirat  yaitu  maksud  akad  yang  terjadi  apa adanya  dan  telah  terealisasi  dengan  baik selama empat bulan.
Menimbang  bahwa  dalam  asas-asas
akad Pasal 21 KHES
terdapat amanat/menepati  janji  yaitu  setiap  akad wajib  dilaksanakan  oleh  para  pihak  sesuai dengan  kesepakatan  yang  ditetapkan  oleh yang  bersangkutan  pada  saat  yang  sama terhindar dari cidera janji. Hal ini juga sesuai dengan  pernyataan  dalam  pasal  1338 KUHPerdata.menurut  Pengadilan  Tinggi Agama  mulai  terjadinya  ingkar  janji ( wanprestasi ) adalah dengan adanya pernyataan Terbanding yaitu foto copy surat pernyataan    Terbanding  (P-5)  tertanggal  15 Oktober 2010, untuk membayar kewajibannya  kepada  Pembanding  sampai tanggal  30  Desember  2010,  hal  ini  berarti Pembanding telah melakukan teguran terhadap Terbanding secara lisan atau tertulis untuk  membayar  nisbah  bagi  hasil  berikut pengembalian  uang  simpanan  investasi Pembanding.
Menimbang bahwa Terbanding telah nyata-nyata melakukan ingkar janji ( wanprestasi ), maka terbanding
berkewajiban membayar kepad Pembanding pemenuhan  perjanjian,  ganti  rugi  dari keuntungan yang diharapkan, dan pengembalian modal/simpanan/investasi Pembanding.
Menimbang bahwa sita jaminan yang diletakkan  atas  objek  sengketa  sebagai jamina dipenuhinya semua kewajiban Pembanding  atas  sebidang  tanah,  sesuai dengan  berita  acara  penyitaan  oleh  Jurusita Pengadilan  Agama  Bantul,  maka  harus dinyatakan  sah  dan  berharga,  adapun  pihak turut  Terbanding  dalam  perkara  ini,  karena berhubungan  dengan  objek  sita  jaminan maka  patut  atau  dapat  ditarik  sebagai  turut Terbanding.
4. Diktum/Amar Adapun putusan Mejlis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  yang mengadili sendiri dan membatalkan putusan Pengadilan  Agama  Bantul  yakni  pada Pengadilan  tingkat  pertama,  memutuskan sebagai berikut :
a. Menerima  permohonan  banding Pembanding
b. Mebatalkan  putusan  Pengadilan Agama Bantul No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 17 Oktober 2011. Dan mengadili sendiri:
1. Mengabulkan  gugatan  Pembanding untuk sebagian
2. Menyatakan  sita  jaminan  yang diletakkan  atas  sebidang  tanah beserta bangunan di atasnya sebagaiman tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama Turut Terbanding  seluas  83  m2  yang terletak di Bantul
3. Menyatakan Terbanding melakukan ingkar janji (wanprestasi)
4. Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding:
a. Nisbah  bagi  hasil  yang  tersisa terhitung  mulai  bulan  ke-lima yaitu  (bulan  Oktober  dan November  2010)  sebesar  Rp. 12.750.000,-  (dua  belas  juta tujuh  ratus  lima  puluh  ribu rupiah).
b. Uang  ganti  rugi  selam  8  bulan X Rp. 6.375.000,- =
51.000.000,-  (lima  puluh  satu juta rupiah). c. Pengembalian uang simpanan/investasi pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
d. Menolak  yang  lain  dan selebihnya
5. Menghukum Terbanding untuk membayar  biaya  perkra  tingkat pertama  yang  hingga  kini  dihitung sebesar  Rp.  2.231.000,-  (dua  juta
dua  ratus  tiga  puluh  satu  ribu rupiah).
6. Menghukum  kepada  Terbanding untuk membayar biaya perkra pada tingkat banding sebesar Rp.
150.000,-  (dua  juta  dua  ratus  tiga puluh satu ribu rupiah).

## Analisis Perbedaan Pertimbangan Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Putusan
Nomor: 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, terhadap putusan  Pengadilan  Agama  Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl Setelah memperhatikan dari sebuah fenomena  yang  terjadi  pada  sengketa  ini tekait  dengan  pertimbangan  hakim  dalam memutuskan  sebuah  perkara  yaitu  putusan Pengadilan pada tingkat pertama dan tingkat banding  sangat  menarik  sekali  untuk  dikaji lebih ulang, oleh sebab itu penulis mencoba untuk  membahas  dan  menganalisis  langkah dan  sebab  yang  menjadi  perbedan  kedua hakim dalam kedua Pengadilan Agama yang berbeda tersebut serta apa saja yang menjadi pertimbangan  hakim  Pengadilan  Tinggi Agama dalam memutuskan perkara ini.
Berdasarkan keluarnya Undang- undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas  Undang-undang  No.  7  Tahun  1989 tentang  peradilan  agama  atas  perluasan kewenangan  pengadilan  agama,  yang  lebih tepatnya  pada  pasal  49  huruf  (i)  Undang- undang  No.  3  Tahun  2006    menyatakan, bahwa  peradilan  agama  bertugas  dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan  perkara  ditingkat  pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi Bank  syariah,  lembga  keuangan  mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga  berjangka  menengah  syariah, sekuritas  syariah,  pembiayaan  syariah, penggadaian syariah, dana pension lembaga keuangan  syariah  dan  bisnis  syariah. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  dapat  kita telaah  bahwa  sengketa  dalam  pokok pembahasan ini merupakan sengketa dibidang ekonomi syariah, yaitu pada usaha
koperasi  syariah  BMT  dalam  bentuk “Simpanan  Penjamin  Kebutuhan  Keluarga (Si  Penjaga)”  dengan  akad mudharobah mutlaqah (pembiayaan  untuk  jenis  usaha yang tidak ditentukan), dan dapat digolongkan  kedalam  usaha  mikro  syariah, oleh karena itu jika terjadi perselisihan maka kewenangan dalam memutuskan perkaranya adalah Pengadilan agama.
Sedangkan  terkait  dengan  banding yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding pada  dasarnya  sudah  benar,  hal  ini  terbukti bahwa permohonan banding yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding telah disampaikan  dalam  tenggang  waktu  dengan cara-cara  seperti  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun putusan yang dilakukan oleh Hakim  pada  tingkat  banding  merupakan bentuk  dari  sifat  hakim  yang  tidak  hanya bersifat  pasif  saja,  akan  tetapi  juga menerapkan sifat aktif dalam menafsirkan/menemukan  sebuah  hukum yang yang bersifat lebih fleksibel, karenanya dalam penemuan sebuah hukum, hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang tetapi juga  menggunakan  metode  penafsiran, dengan  maksud  supaya  dapat  mencapai kehendak  dan  maksud  pembuat  undang- undang  serta  dapat  menjalankan  undang- undang  tersebut  sesuai  dengan  kenyataan sosial,  dalam hal  ini dapat  dikatakan bahwa hakim  benar-benar  telah  menjalankan  atau merealisasikan  sebuah  penafsiran  hukum dengan cara menggunakan metode penafsiran sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
Pertimbangan hakim dalam
menyatakan  bahwa  tuntutan  ganti  rugi immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus  juta  rupiah).  Tidak  relevan  dengan perkara  yang  disengketakan  adalah  sudah tepat.  Karena  sesungguhnya  Pembanding tidak mendapat kerugian apa-apa diluar dana investasi  sebagai  akibat  ingkar  janji  yang dilakukan  oleh  Terbanding.  Begitu  pula terkait dengan uang paksa ( dwangsom ) juga tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai
dengan tujuan syar’i.
Meskipun Pengadilan Tinggi Agama hanya  menilai  rukun  dan  syarat  akad  yang dilakukan  oleh  para  pihak  termasuk  syarat objektif  dan  subjektifnya  ikatan  perjanjian itu,  penulis  merasa  ada  yang  belum diperhatikan  serta  dikaji    secara  lebih mendalam lagi  oleh hakim pada Pengadilan Tinggi  Agama  tersebut,  yaitu  dalam menganalisa akad mudharabah yang dilakukan oleh kedua pihak yang berperkara.
Menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan  Keuangan  (Muhammad,  tt),  pada dasarnya  akad mudharabah terdiri  dari  dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah (investasi tidak  terikat)  dan mudharabah  muqayyadah (investasi  terikat).  Adapun  perjanjian  yang dilakukan oleh dua orang yang berperkara ini adalah bentuk akad yang kemudian dijadikan sebagai  pembiayaan untuk jenis  usaha  yang tidak ditentukan ( mudharabah mutlaqah ). Akad mudharabah  mutlaqah yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding tersebut  menggunakan  Nisbah  bagi  hasil, sedangkan dalam kenyataannya menggunakan  bentuk  jumlah/nilai,  adapun dalam  banyak  literatur  menyatakan  bahwa dalam  akad mudharabah terkai  dalam pembagian  keuntungan  bahwa  keuntungan proporsional  bagi  setiap  pihak  harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi ( nisbah ) dari keuntungan sesuai kesepakatan, dan  perubahan  nisbah  harus  berdasarkan kesepakatan Muhammad, tt).
Namun faktanya adalah bahwa nisbah bagi  hasil  yang  diberikan  oleh  Terbanding kepada Pembanding dari hasil akad mudharabah tersebut  berupa  jumlah/nilai yaitu  Rp. 6.375.000,- perbulan bukan dalam bentuk  prosentase.  meskipun  telah  berjalan selama  empat  bulan  pertama  tanpa  ada sebuah  masalah,  namun  ini  menyatakan bahwa  pemberian  bagi  hasil  tersebut  telah dapat  dipastikan.  Sedangkan  dalam  sebuah usaha itu berlaku teori pasang surut dan tidak dapat dipastikan dalam mendapatkan untung dan ruginya dalam melakukan sebuah usaha,
dan  terbukti  pada  kenyataanya  yang  terjadi selanjutnya dalam akad perjanjian keduanya adalah  bahwa Mudharib (Terbanding) mengalami  kerugian  yang  mengakibatkan tidak dapat memenuhi nisbah bagi hasil yang diperjanjikan.
Oleh  sebab  demikian,  pada  akhirnya penulis  berpendapat  lain  bahwa  Dari  segi perbedaan putusan kedua hakim pada kedua Pengadilan  Agama  yang  berbeda  tersebut, penulis  berpendapat  bahwa  putusan  yang dilakukan  oleh  hakim  pada  Pengadilan tingkat  banding  adalah  sudah  tepat,  jika dilihat  dari  sisi  cara  hakim  dalam  beracara serta  dalam  menafsirkan  dan  menemukan sebuah  hukum  dalam  perundang-undangan, karena  hakim  tidak  hanya  menafsirkan undang-undang  terkait  dengan  sengketa  ini dengan  secara  leterlek  saja,  akan  tetapi  ia juga berpedoman salah satunya pada sebuah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)  yang telah  mengizinkan  membuat  akad  tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern, terbukti  bahwa  dalam  kasus  sengketa  ini Pembanding  tidak  dapat  menunjukkan  surat perjanjian  tertulis  tersebut,  maka  fatwa  ini lah yang menjad salah satui dasar pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan perkara sengketa ekonomi ini.
Namun penulis juga berbeda pendapat pada sebagian amar putusan terkait putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  tersebut, menurut penulis lebih tepatnya adalah bahwa hakim  seharusnya  terlebih  dahulu  melihat halal atau tidaknya akad tersebut sehubungan dengan  ada  atau  tidaknya  nilai-nilai  syariah yang  terkandung  didalamnya  agar  menjadi sah dan tidak menuju pada praktik riba serta tidak  mendzholimi  salah  satu  pihak  yang berperkara  dalam  memutuskan  sebuah perkara.
Terkait dengan putusan yang menghukum  Terbanding  untuk  membayar kepada  Pembanding,  atas  nisbah  bagi  hasil yang  tersisa  terhitung  mulai  bulan  ke-lima dan  ke-enam  yaitu  (bulan  Oktober  dan November  2010)  serta  kewajiban  dalam Pengembalian uang simpanan/investasi
pokok  sebesar  Rp.  200.000.000,-  (dua  ratus juta  rupiah).  menurut  penulis  sudah  tepat, karena disamping memang telah jatuh tempo sisa nisbah bagi hasil masih kurang 2 bulan tersebut  dan  juga  bahwa  sebagian  modal investasi oleh Pembanding juga telah diambil sebagian dengan cara menggadaikan sertifikat kontrak berjangka, adapun pembebanan atas uang ganti rugi nisbah bagi hasil selama 8 bulan menurut penulis adalah kurang tepat, karena pada dasarnya kerugian yang dialami oleh Pembanding hanya terkait dengan  waktu  saja  akibat  kelalaian  dari pengelola  modal  (Terbanding),  sedangkan ketentuan  dari  akad mudharabah adalah bahwa pemodal ( shahibul maal ) menanggung  semua  kerugian  akibat  dari akad tersebut, dan pengelola dana ( mudharib ) tidak boleh menanggung kerugian  apapun  kecuali  diakibatkan  dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran  kesepakatan.  Meskipun  dalam kasus  sengketa  ini  telah  nyata  bahwa mudharib (Terbanding)  telah  melakukan kelalaian  dalam  mengelola  modal,  akan tetapi  ia  juga  sedang  tersandung  sebuah masalah  lain  terkait  dengan  usaha  yang dijalankannya,  jadi  ibarat  sudah  jatuh tertimpa  tangga,  maka  menurut  penulis  hal ini akan memberatkan Terbanding.

## KESIMPULAN
Keluarnya UU No. 3 Tahun 2006
menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi  syariah  telah  menjadi  kompetensi absolut  peradilan  agama.  Dalam  skala  yang lebih luas, perluasan kompetensi peradilan agama sebagaimana diatur dalam  undang-undang  tersebut  merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan  hukum  masyarakat  Indonesia, khususnya masyarakat Muslim.
Kewajiban  Hakim  adalah  menggali hukum  terhadap  hukum  yang  tidak  tertulis untuk  memutus  berdasarkan  hokum  sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  diri sendiri,  masyarkat,  Bangsa  dan  Negara. Hakim juga diberi kewenangan dan
berkewajiban untuk menafsirkannya sehingga  dapat  diberikan  keputusan  yang sungguh-sungguh  adil  dan  sesuai  dengan maksud  hokum,  yakni  mencapai  kepastian hukum.
Supaya dapat mencapai kehendak dan maksud  pembuat  undang-undang  hakim dapat menggunakan beberapa cara penafsiran  undang-undang,  antara  lain dengan cara: 1). Penafsiran secara tata bahasa (gramatikal), 2). Penafsiran secara Sistematis (dogmatis),  3).  Penafsiran  secara  Sejarah (historis),  4).  Penafsiran  secara  sosiologis (teleologis),  5).  Penafsiran  secara  Autentik, 6). Penafsiran secara Ekstensif, 7). Penafsiran  secara  restriktif,  8).  Penafsiran secara  analogis,  9).  Penafsiran  secara  A contratio.
Perkara dalam pokok pembahasan ini merupakan  sengketa  dibidang  ekonomi syariah,  yaitu  pada  usaha  koperasi  syariah BMT  dalam  bentuk  “Simpanan  Penjamin Kebutuhan  Keluarga  (Si  Penjaga)”  dengan akad mudharobah  mutlaqah (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan), dan dapat  digolongkan  kedalam  usaha  mikro syariah yang dengan jelas bahwa kewenagan menyelesaikan  jika  terjadi  sengketa  adalah Pengadilan Agama Sesuai dengan keluarnya Undang-undang  No.  3  Tahun  2006  tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama atas perluasan kewenangan pengadilan agama.
Pada  dasarnya  putusan  Pengadilan tingkat  banding  adalah  sudah  tepat,  jika dilihat  dari  sisi  cara  hakim  dalam  beracara serta  dalam  menafsirkan  dan  menemukan sebuah  hukum  dalam  perundang-undangan. Dalam  kasus  penyelesaian  sengketa  ini hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak serta merta  memperlakukan  Pasal  2  ayat  (3) PERMA  No.  1  Tahun  2008  yang  berbeda dalam  pemahaman  dengan  Pengadilan Agama tingkat pertama, disamping itu salah satu yang sebagian menjadi pedoman Hakim Pengadilan  Tinggi  Agama  ini  adalah  pada sebuah  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  yang  telah  mengizinkan  membuat akad  tertulis  melalui  korespondensi,  atau
dengan  menggunakan  cara-cara  komunikasi modern.
Berakad atau membuat suatu perjanjian  merupakan  hak  bagi  setiap individu,  akan  tetapi  hak  tersebut  juga dibatasi  dengan  hak-hak  yang  lain  terutama tidak merugikan pihak lain.
Kebebasan  berakad  merupakan  hak individu  setiap  orang.  Tidak  mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan  keseimbangan  makro  ekonomi dan  ekologi,  atau  melemahkan  solidaritas keluarga dan sosial, serta ikatan moral  yang terjalin di masyarakat, merupakan tujuan dari ekonomi  syariah.  Menerapakan  kebebasan berarti  telah  menjalankan  ciri,  prinsip  dan tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori,  Abdul  Ghofur.  (2010). Penyelesain Sangketa Perbankan Syariah; Analisi Konsep  dan  UU  No.21  Tahun  2008 , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Arto,  Mukti.  (2008). Praktek  Perkara Perdata  pada  Pengadilan  Agama , Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Djalil, A. Basiq. (2006). Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama  Paang  Surut  Lembaga Perailan  Agama  Hingga  Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh ,
Jakarta: Kencana. Harahap,  Yahya  (2005). Hukum  Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan  Putusan  Pengadilan ,  Jakarta,
Sinar Grafika. Kansil,  C.S.T.  (1989). Pengantar  Ilmu
Hukum dan Tata Hukum di
Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka.
Lubis,  Suhrawardi  K.  &  Wajdi,  Farid.
(2012). Hukum  Ekonomi  Islam , Jakarta: Sinar Grafika.
Mahfiana,  Layyin.  (2007). Ilmu  Hukum , Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
Muhammad.  (tt). Manajemen  Kuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan , ttp: Tp.
Rizky,  Awali.  (2007). BMT  Fakta  dan Prospek  Baitul  Mal  wat  Tamwil , Yogyakarta: UCY Press.