## MEKANISME PEREKRUTAN KADER PARTAI POLITIK LOKAL
(Studi di Banda Aceh)

## Benni Erick, M.S.I
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Teungku Dirundeng
Benierick18@gmail.com

## Abstract
Indonesia is a democratic country that implements multi party system, approaching political years  more  and  more  many  new  parties  were  emerging,  however  a  few  parties  that  do  not qualified  to  verification  phase.  In  the  party  system,  Aceh  is  a  privileged  region  that  has specialities  because  it  has  local  political  parties,  the  existence  and  establishment  of  local parties in Aceh has a strong legal base and is regulated in the Aceh Goverment Law of 2006. System and recruitment mechanism in every local party in Aceh are certainlt have a different, this distinction is a spesial strategy developed by the party to capture and absorb framework and sympathizers. This recruitment mechanism is interestingly discussed and review further, in order  to  see  how  far  the  party  is  able  to  compete  with  other  parties,  and  to  measure  the credibility level of the framework to the party that carried. This study used qualitative research method with the subject of research is the management or official of each Local Political Party in  Banda  Aceh.  Primary  data  is  obtained  through  direct  interview  about  the  mechanism  of recruiting party cadre while secondary data is obtained from each party's website. The results showed that Local Political Parties in Banda Aceh, namely Nanggroe Aceh Party, Aceh Party, Aceh Regional Party and SIRA Party all used an open recruitment mechanism system because the method was considered effective to recruiting political cadre in terms of quantity and quality because each party had its own criteria in determining cadres who have competencies that are in accordance with the vision and mission of each party. The obstacle faced by all of Local Political Parties in Banda Aceh region is still ineffective in the voting process for women in each party in parliament because the Aceh Province applies Islamic Sharia in its government. The conclusion was that all of Local Political Parties in the Banda Aceh region applied an open recruitment  mechanism  system  because  the  system  was  most  effective  in  the  process  of recruiting party cadres in terms of quantity and quality.
Keywords : Local Party, Cadre Recruitment Mechanism, Party Sympathizer

## Abstrak
Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan sistem multi partai, menjelang tahun- tahun politik semakin banyak melahirkan partai-partai baru, namun tidak sedikit pula partai- partai  yang  tidak  lolos  dalam  tahap  verifikasi.  Dalam  sistem  kepartaian,  Aceh  merupakan daerah istimewa  yang memiliki kekhususan karena memiliki partai politik lokal, keberadaan dan  pendirian  partai  lokal  di  Aceh  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat  dan  diatur  dalam Undang-Undang  Pemerintan  Aceh  Tahun  2006.  Sistem  dan  mekanisme  perekrutan  disetiap partai  lokal  yang  ada  di  Aceh  tentu  berbeda-beda,  perbedaan  ini  merupakan  strategi  khusus yang  dikembangkan  oleh  partai  guna  menjaring  dan  menyerap  kader  serta  simpatisan. Mekanisme  perekrutan  inilah  yang  kemudian  menjadi  menarik  diperbincangkan  dan  diulas lebih jauh, guna melihat sejauh mana partai tersebut mampu bersaing dengan partai-partai lain, serta  mengukur  tingkat  kredibilitas  kader  terhadap  partai  yang  diusungnya.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  subjek  penelitian  yaitu  pengurus  atau petinggi  dari  masing-masing  Partai  Politik  Lokal  di  Banda  Aceh.  Data  primer  didapatkan melalui  wawancara  langsung  mengenai  mekanisme  perekrutan  kader  partai  sedangkan  data sekunder  di  dapatkan  dari  website  masing-masing  partai.  Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa
Partai Politik  Lokal di  Banda Aceh  yaitu Partai  Nanggroe Aceh, Partai  Aceh, Partai Daerah Aceh  dan  Partai  SIRA,  seluruhnya  menggunakan  sistem  mekanisme  perekrutan  terbuka dikarenakan cara tersebut dinilai efektif dalam perekrutan kader politik dari segi kuantitas dan kualitas.  Masing-masing  partai  memiliki  kriteria  tersendiri  dalam  menentukan  kader  yang memiliki  kompetensi  sesuai  dengan  visi  dan  misi  masing-masing  partai.  Hambatan  yang dihadapi oleh semua Partai Politik Lokal di wilayah Banda Aceh adalah masih belum efektifnya dalam proses penjaringan suara perempuan di masing-masing partai dikarenakan Provinsi Aceh menerapkan  Syariah  Islam  dalam  pemerintahannya.  Kesimpulannya  adalah  semua  Partai Politik  Lokal  di  wilayah  Banda  Aceh  menerapkan  sistem  mekanisme  perekrutan  terbuka dikarenakan sistem tersebut sudah paling efektif dalam proses perekrutan kader partai dari segi kuantitas dan kualitas.
Kata kunci : Partai Lokal, Mekanisme Perekrutan Kader, Simpatisan Partai.

## A. Pendahuluan
Pasca  reformasi  tahun  1998,  Partai Politik  (Parpol)  memiliki  kedudukan  yang semakin  penting  dalam  sistem  politik Indonesia. Dari sisi rekrutmen jabatan politik misalnya, hasil  Perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 mengamanatkan, setiap rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan politik  dalam  Pemerintahan  (eksekutif), Perwakilan (legislatif), dan Peradilan (yudikatif)  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah  mekanismenya  harus  melalui  partai politik.  Amanat  konstitusi  ini  menunjukkan bahwa  fungsi  dan  keberadaan  partai  politik menjadi sangat penting dalam relasi pengisian pos-pos  kenegaraan  melalui  mekanisme politik yang demokratis.
Partai politik memainkan peran sebagai penghubung  yang  sangat  strategis  antara proses-proses  pemerintahan  dengan  warga negara. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Artinya, semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, akan semakin berkualitaslah  demokrasi.  Pemilu  legislatif 2009 merupakan ajang untuk merekrut calon legislatif (Caleg) yang diusung oleh berbagai partai  politik  untuk  duduk  sebagai  anggota DPR,  DPRD  untuk  masa  bakti  2009-2014.
1 Rully Chairul Azwar, http://www.parlemen.net, h. 4, update: pukul 08.00 WIB, tanggal 18 Mei 2011.
Maka  dari  itu  partai  politik  berperan  sangat penting untuk melakukan rekrutmen terhadap orang-orang  yang  berkualitas  yang  diusung menjadi calegnya, karena kualitas caleg akan berpengaruh kepada kualitas parlemen.
Rekrutmen  politik  mempunyai  fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena  melalui  proses  ini  orang-orang  yang akan  menjalankan  sistem  politik  ditentukan. Logikanya sederhana, dalam sebuah political market , kader merupakan salah satu " product " yang  menentukan  daya  jual  partai  di  publik. Makin  baik  pola  rekrutmen  dalam  tubuh sebuah  partai,  maka  makin  baik  pula  mutu " product " yang akan dihasilkan dan ditawarkan  ke  publik.  Makin  baik  mutu product yang  diajukan,  maka  makin  tinggi juga  daya  jual  partai  tersebut  dalam  pemilu karena  makin  tingginya  keyakinan  bahwa figur-figur  yang  akan  dipilih  merupakan kader-kader partai terbaik yang akan mampu mewakili  kepentingan  rakyat  dan  mengubah keadaan.  Jadi  kinerja  sebuah  partai  politik, sangat  ditentukan  oleh  kualitas  dan  sepak terjang kader-kadernya. 1
Partai  politik  khususnya  di  provinsi Aceh  mekanismenya  diatur  dalam  UUPA No.11  Tahun  2006  pada  Pasal  75  dan  76 tentang  pembentukan  partai  lokal  serta
Keanggotan  dan  Kedaulatan  Anggota  Pasal 83  (1)  Warga  Negara  Republik  Indonesia yang berdomisili tetap di Aceh dapat menjadi anggota  partai  politik  lokal,  apabila  telah berumur  17  (tujuh  belas)  tahun  atau sudah/pernah  kawin.  (2)  Keanggotaan  partai politik  lokal  bersifat  sukarela,  terbuka,  dan tidak  diskriminatif  pada  setiap  warga  negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap di Aceh  yang  menyetujui  anggaran  dasar  dan anggaran  rumah  tangga  partai  politik  lokal yang bersangkutan. (3) Keanggotaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat merangkap  keanggotaan  salah  satu  partai politik. (4) Keanggotaan, kedaulatan anggota, dan  kepengurusan  partai  politik  lokal  diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga partai politik lokal. Untuk secara tehnis mekanisme perekrutan  kader  partai  dilakukan  dengan ketentuan  –ketentuan  tehnis  internal  partai sesuai dengan aturan yang berlaku di UUPA.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis merumusan pokok permasalahan yang menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah penelitian,  yaitu:  bagaimanakah  Mekanisme Perekrutan  Kader  Partai  Lokal  di  Banda Aceh?  Apakah  mekanisme  perekrutan  kader Partai  Lokal  sudah  cukup  efektif  dalam menjaring  kader-kader  yang  kompeten?  Apa saja hambatan dan kendala dalam pelaksanaan perekrutan kader Parati Politik lokal? Dengan ruang lingkup permasalahan di atas merupakan bagaimana mekanisme dan sistem yang  dijalankan  setiap  partai  politik  lokal dalam  menetapkan  dan  menentukan  anggota kepartaian,  sehingga  setiap  kader  merasa memiliki  loyalitas  dan  integritas  yang  tinggi terhadap partai, lalu bagaiman partai mendidik kader partainya dalam  memahami idiologi  serta  visi  dan  misi  yang  diusung partai tersebut.
Dalam  hal  ini  yang  menjadi  tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisa  pola  rekrutmen  kader  Partai
Lokal  Aceh  hingga  menjadi  sebuah  gerakan dengan  memiliki  jumlah  massa  yang  banyak dan  memiliki  loyalitas  serta  integritas  yang tinggi  terhadap  partai  tersebut,  kemudian lebih  jauh  bagaimana  mekanisme  dan penetapan  partai  lokal  di  Banda  Aceh  dalam menetapkan  bakal  calon  ataupun  calon anggota  Legislatif  pada  pemilu  Legislatif 2019.
Penelitian  ini  dapat  berguna  dan bermanfaat  untuk  menambah  pemahaman tentang  partai  politik  terutama  dalam kontestasi politik lokal, lalu bagaimana dalam rekrutmen  kader  Parlok  yang  baik  dengan permasalahan  yang  ada  di  dalamnya  melalui mekanisme rekrutmen secara terbuka maupun tertutup  yang  terdapat  pada  setiap  partai politik lokal di Aceh.
Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian atau karya tulis sebelumnya,  karena  penelitian  ini  lebih diarahkan  kepada  mekanisme  perekrutan kader Partai Politik Lokal yang ada di wilayah Banda Aceh Tahun 2018.

## B. Kerangka Teori
Politik dilihat dari aspek pengertian atau definisinya  dalam  bahasa  sehari-hari  sering ditafsirkan secara bervariasi, yaitu mulai dari pengertian yang positif: misalnya kekuasaan, partai,  pemerintahan  negara,  kebijakan pemerintah,  kehidupan  parlemnter, sampai kepada  pengertian  yang  negatif,  seperti percakapan warung kopi, perbuatan manipulatif  atau  korupsi,  kolusi,  nepotisme, kelicikan, curang dan jahanam, kemunafikan, dan lain-lain. Pemahaman politik yang kabur seperti  itu,  maka  perlu  adanya  kejelasan pengertian “politik” untuk menghindari salah tafsir, agar orang mendapat visi yang jelas dan sistematis  mengenai  realitas  politik.  Oleh karena itu, perlu dirumuskan beberapa definisi politik secara benar.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  (1983:763),  arti  politik  sebagai berikut:”segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan  suatu  negara  atau  terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama baik sebuah disiplin  pengetahuan,  yaitu  ilmu  politik”. 2
Miriam
Budiharjo, mengemukakan pengertian  politik  adalah:  pada  umumnya dikatakan  politik  ( politic )  adalah  bermacam- macam  kegiatan  dalam  suatu  sistem  politik (atau  negara)  yang  menyangkut  proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. 3
Cakupan  studi  sistem  politik  itu  pada dasarnya  menunjuk  kepada  seluruh  lingkup aktivitas  politik,  yaitu  membahas  hubungan dan  interaksi  antara  lembaga-lembaga  yang menjadi  objek  bahasannya  dalam  kegiatan atau usaha lembaga-lembaga tersebut melaksanakan fungsi-fungsinya untuk menghasilkan output (misalnya dalam benuk peraturan-perturan  atau  kebijakan-kebijkan) dari input (sekian alternatif  yang ada berasal dari aspirasi rakyat ataupun dari luar sistem itu sendiri). Agar dapat dicapai tujuan sistem itu.
Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota- anggotanya  mempunyai  orientasi,  nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah  untuk  memperoleh  kekuasaan  politik dan  merebut  kedudukan  politik  (biasanya) dengan  cara  konstitusional  untuk  melak- sanakan  programnya.  Menurut  Sigmun Neuman,  Partai  politik  merupakan  perantara yang  besar  yang  menghubungkan  kekuatan- kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga- lembaga pemerintahan yang resmi. 4
Apabila  pengertian  sitem  politik  dan partai  politik    digabungkan,  maka  diperoleh
2 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 15.
3 Miriam, Dasar-dasar …, h. 15.
4 Miriam, Dasar-dasar …, h. 404.
pengertian yaitu suatu keseluruhan komponen-komponen  atau  lembaga-lembaga yang  berfungsi  di  bidang  politik  yang kegiatannya menyangkut penentuan kebijakan umum ( public policy ) dan bagaimana  kebijakan  itu  dilaksanakan,  yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan bernegara  atau  mengelolah  pemerintahan. Selanjutnya, berinteraksi berdasarkan proses- proses  (proses  saling  mempengaruhi)  yang dapat diramalkan untuk memenuhi kebutuhan publik.
Isu mengenai partai politik lokal muncul paska  dicapainya  kesepakatan  dalam  nota kesepahaman antara perwakilan dari Pemerintah Republik  Indonesia dan  Gerakan Aceh  Merdeka  (GAM)  di  Finlandia  pada  15 Agustus  2005.  Salah  satu  butir  nota kesepahaman itu menyepakati bahwa,
Pemerintah Republik  Indonesia dan  Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) melakukan perundingan  yang  panjang  dan  dikenal dengan “Memorandum of Understanding” di Helsinki.
Dalam perundingan itu, status keistimewaan  Provinsi  Aceh  salah  satunya dipertegas  dengan    diizinkannya  Provinsi Aceh  memiliki  Partai  Politik  berbasis  lokal. Dalam  tempo  satu  tahun,  atau  paling  lambat 18 bulan sejak ditanda tanganinya perjanjian Helsinki  tersebut,  Pemerintah  Republik Indonesia akan memfasilitasi berdirinya partai Politik lokal di Aceh melalui adanya peraturan perundang-undangan  yang  mendukung  hal tersebut.
Hal  tersebut  telah  diakomodasi  oleh Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu BAB XI Pasal 75 Tentang partai politik lokal, bagian kesatuan pembentukanya yaitu:
1. Penduduk  di  Aceh  dapat  membentuk partai politik lokal;
2. Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh  sekurang-kurangnya  50%  (lima puluh  persen)  orang  warga  Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua  puluh  satu)  tahun  dan  telah berdomisili  tetap  di  Aceh  dengan memperlihatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya  30  %  (tiga  puluh persen);
3. Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusannya;
4. Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di kota Banda Aceh;
5. Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) dengan  memperhatikan  keterwakilan perempuan  sekurang-kurangnya  30  % (tiga puluh persen);
6. Partai  politik  lokal  memiliki  nama, lambang,  dan  tanda  gambar  yang  tidak mempunyai  persamaan  pada  pokoknya atau  keseluruhannya  dengan  nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain;
7. Partai  politik  lokal  mempunyai  kantor tetap; dan
8. Untuk  dapat  didaftarkan  dan  disahkan sebagai  badan  hukum,  selain  memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4),  ayat (5), ayat (6),  dan  ayat  (7)  parati  lokal  harus mempunyai kepengurusan sekurang- kurangnya  50%  (lima  puluh  persen)  di Kabupaten/Kota  dan  25%  (dua  puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada
5 Ichlasul Amal, Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi , (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), h. 28.
6 Budiardjo, h. 164.
setiap Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Dalam  partai  politik  terdapat  beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah  satu  fungsi  partai  politik  yang  terkait dengan  ini  adalah  rekrutmen  partai  politik. 5 Rekrutmen  merupakan  suatu  proses  untuk mencari  dan  menyeleksi  anggota  untuk kegiatan  regenerasi  dari  sebuah  organisasi, baik  partai  politik,  lembaga  pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang menyebutkan:
“…proses mencari dan mengajak orang yang  berbakat  untuk  turut  aktif  dalam kegiatan politik sebagai anggota partai…” 6
Setiap  partai  politik  memiliki  sistem atau  prosedur  rekrutmen  yang  berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki  suatu  kemampuan  atau  bakat  yang sangat  di  butuhkan  untuk  suatu  jabatan politik.  Setiap  partai  juga  memiliki  pola rekrutmen  yang  berbeda.  Sistem  rekrutmen politik  menurut  Rush  dan  Althoff  dibagi menjadi dua cara. Pertama rekrutmen terbuka, yakni  dengan  menyediakan  dan  memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  seluruh  warga Negara  untuk  ikut  bersaing  dalam  proses penyeleksian.  Dasar  penilaian  dilaksanakan melalui  proses  dengan  syarat-syarat  yang telah  ditentukan  melalui  pertimbangan- pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap  orang  yang  memenuhi  syarat  untuk mengisi  jabatan  politik  yang  dipilih  oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan  kompetisi.  Kedua,  rekrutmen tertutup  yaitu  adanya  kesempatan  untuk
masuk  menduduki  jabatan  politik  tidaklah sama  setiap  warga  negara  artinya  hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik. 7
Partai politik dalam melakukan rekrutmen  secara  ideal  dapat  berpedoman pada  sejumlah  prinsip  yang  berlaku  secara umum  atau  lazim  dalam  proses  kandidasi, minimal  ada  10  prinsip  yang  perlu  menjadi rujukan  (Syamsuddin,  dkk.  2016),  yaitu 8 loyalitas, bersih, transparan/terbuka,
akuntabilitas, menitokrasi, demokratis, desentralisasi, kecukupan pembiayaan, humanis  dan  non-partisan.  Pola  rekrutmen yang baik penting dibutuhkan untuk menjaga integritas partai dan memulihkan kepercayaan publik.  Parpol  perlu  aktif  dan  selektif melakukan  rekrutmen  anggota,  sehingga kualitas  anggota  menjadi  kekuatan  parpol untuk menopang jati diri dan keberlangsungan partai.
Sementara itu, rekrutmen calon anggota legislatif  menempati  porsi  penting  karena partai  politik  mempunyai  kesempatan  yang sangat  banyak  untuk  memaksimalkan  para kader  terbaiknya  untuk  menduduki  kursi sebagai anggotalegislatif di tingkat DPRA dan DPRK. Dengan demikian, menghitung kesempatan  yang  ada,  partai  politik  dapat menjadi  partai  modern  yang  mempunyai kelembagaan  kuat  bila  dapat  menempatkan wakil-wakilnya di seluruh dapil.
Sesuai  dengan  mekanisme  perekrutan calon  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan
DPRD Kabupaten/Kota menurut
Syamsuddin, dkk (2016), yaitu: 9
7 Hesel  Nogi  Tangkilisan, Kebijakan  Publik  yang  Membumi ,  (Yogyakarta:  Yayasan  Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003), h. 188.
8 Syamsuddin Haris, dkk. Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Politik Ideal di Indonesia , (Jakarta: KPK dan LIPI), h. 62.
9 Syamsuddin Haris, Panduan Rekrutmen…, h. 74-75.
Tabel 2.1
Rekrutmen Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota Tahap Nominasi DPR RI DPRD Prov DPRD Kab/Kota PENYARIN GAN Lembaga Seleksi : Pengurus DPP Lembaga Seleksi: Pengurus DPD Lembaga Seleksi : Pengurus DPC Kegiatan : Pemilu Kegiatan : Pemilu Kegiatan : Pemilu Peserta : Pengurus DPP/DP W Peserta : Pengurus DPD/DP W/DPC Peserta : Pengurus DPC/DPD kabupaten /kota PENYARIN GAN Lembaga Seleksi : Pengurus DPP Lembaga Seleksi : Pengurus DPD/DP W Lembaga Seleksi: Pengurus DPC/DPD Kab/Kota Kegiatan : Pemilu Kegiatan : Pemilu Kegiatan: Pemili Peserta : Pengurus DPP Peserta : Pengurus DPD/DP W Peserta : Pengurus DPC/DPD Kab/Kota PENETAP AN Lembaga Seleksi: Pengurus Harian DPP Lembaga Seleksi : Pengurus Harian DPD/DP W Lembaga Seleksi: Pengurus Harian DPC/DPD Kab/Kota

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  penelitian  studi kasus. Dalam pendekatan studi kasus terdapat pendapat  yang  dapat  digunakan  untuk memahami  kasus  sebagai  masalah  yang penting  untuk  diteliti  yaitu  kasus  yang merupakan  tradisi  normatif  yang  bukan
sekedar gejala, melainkan sebagai trade mark dari keadaan masyarakat tertentu 10 .
Adapun  yang  menjadi  subjek  dalam penelitian  ini  adalah  yang  terkait  dengan penelitian yaitu Mekanisme Perekrutan Kader Partai Politik Lokal di Banda Aceh terdiri dari Partai  Aceh,  Partai  Nanggroe  Aceh,  Partai SIRA  dan  Partai  Daerah  Aceh  dimana responden interview dilakukan melalui purposive  sampling ,  yaitu  pengambilan sampel  dipilih  dengan  jumlah  yang  tidak ditentukan,  melainkan  dipilih  dari  segi representasinya tujuan penelitian 11 dalam hal ini adalah pengurus atau petinggi dari masing- masing  Partai  Politik  Lokal  di  Banda  Aceh. Penelitian  dilaksanakan  pada  Tahun  2018  di seluruh Partai Politik Lokal yang ada di Banda Aceh (DPW Partai).
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  teknik  pengumpulan  data melalui wawancara ( interview ) kepada pengurus  atau  petinggi  Daerah  Pimpinan Wilayah  Kota  Banda  Aceh  Partai  Nanggroe Aceh,  Partai  Aceh,  Partai  Daerah  Aceh  dan Partai  SIRA  serta  dokumentasi  baik  data primer berupa rekaman percakapan interview dan  pencatatan  data-data  yang  dibutuhkan dalam  penelitian    maupun  data  sekunder berupa  profil  masing-masing  partai  yang berasal dari website masing-masing partai.
Pada  analisa  data  kualitatif  meng- gunakan triangulasi data  yaitu  data  atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya  dengan  cara  memperoleh informasi  dari  sumber  lain  yang  tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak
10 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 87.
11 Afifuddin, Metodologi Penelitian …, h. 90.
12 Afifuddin, Metodologi Penelitian …, h. 90.
13 Afifuddin, Metodologi Penelitian …, h. 183-184.
14 Bakri, PNA Perubahan Nama , Tribun Aceh, Ed. 02 Mei 2017.
agar  ada  jaminan  tingkat  kepercayaannya 12 . Setelah  didapatkan  hasil  wawancara  dan observasi  langsung  selanjutnya  melakukan reduksi  data.  Mereduksi  data 13 berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data  yang  telah  direduksi  akan  memberikan gambaran yang lebih jelas untuk mempermudah penyajian data. Setelah melakukan  analisa  data,  langkah  selanjutnya adalah  penyajian  data.  Penyajian  data  dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat  serta  bagan  dan  sejenisnya  yang bersifat naratif.

## D. Hasil Penelitian

## a. Partai Nanggroe Aceh (PNA)
Partai  ini  didirikan  pada 24  April oleh Gubernur  Aceh  2007-2012   Irwandi  Yusuf. Proses pendaftaran ditandai dengan penyerahan  dokumen  kelengkapan  per- syaratan  yang  dilakukan  oleh  Mukhsalmina dan diterima oleh Kepala Divisi Administrasi pada  Kanwail  Depkumham  Aceh,  Syamsul Bahri. Pada 2 Mei 2017, PNA ini mengubah namanya yang awalnya Partai Nasional Aceh menjadi  Partai  Nanggroe  Aceh  karena  pada Pileg  2014  partai  tersebut  tidak  berhasil memperoleh suara maksimal yang dipersyaratkan  oleh  aturan  ambang  batas pemilu  2019. 14 Sehingga  didaftarkan  lagi  ke Kementerian  Hukum  dan  HAM  pada  Juni 2017  dan  disahkan  dalam  dokumen  SK Kemenkunham  W1-306.AH.11.01  Tahun 2017.
Secara garis besar, struktur organisasi Dewan Pimpinan  Wilayah  (DPW)  dari  Partai
Nanggroe  Aceh  adalah  sebagai  berikut  (SK No. 168/PNA/A/Kpts/KIJ-SJ/VIII/2017) :
 Ketua : Tarmizi, MSI  Sekretaris : Wildan Syah  Bendahara : Mulyadi  Sekwil Kota Banda Aceh : Al-Farabi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Ka. Bidang IT PNA, Ali Murtaza, didapatkan bahwa  dalam  rekrutmen  politik  Partai Nanggroe  Aceh  (PNA)  menggunakan  sistem rekrutmen politik terbuka  yang  artinya  tidak memandang  status,  kedudukan,  kekayaan, jabatan dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan  PNA  masih  dalam  masa pembentukan  kembali  elektabilitas  partai sehingga  untuk  perekrutan  kader  tidak ditentukan  berdasarkan  sosok  yang  sudah dikenal di masyarakat, tetapi bagi masyarakat yang  masih  mau  belajar  politik  dan mahasiswa  yang  baru  tamat  bisa  ikut mendaftar  menjadi  kader,  namun  tidak dipungkiri  di  waktu  mendatang  PNA  juga membutuhkan  sosok  publik  figur  yang bergabung ke dalam partai.
Proses rekrutmen kader Partai Nanggroe  Aceh  (PNA)  diawali  dengan pendekatan  emosional  melalui  sayap  partai kemudian  setelah  mendapatkan  calon  kader yang  mau  bergabung  selanjutnya  dilakukan pelatihan  calon  kader  serta  kelengkapan administrasi,  setelah  administrasi  dinyatakan lengkap oleh DPK maka calon kader tersebut akan  mendapatkan  kartu  anggota  dan  masuk ke  dalam  struktur  kader.  Alur  perekrutan bakal  calon  legislatif  di  lingkungan  Partai Nanggroe  Aceh  diawali  dengan  Dewan Pimpinan  Kecamatam  (DPK)  mencari  bakan calon  legislatif  yang qualified (kader  atau masyarakat  umum)  lalu  DPK  tersebut memberikan  surat  rekomendasi  ke  DPW terhadap  bacaleg  yang qualified tersebut. Setelah itu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang  sudah  membentuk  panitia  seleksi  akan
meminta  bacaleg  yang  sudah  dapat  surat rekomendasi  dari  DPW  tersebut  untuk melengkapi  berkas,  jika  telah  dinyatakan lengkap  berkas  maka  langkah  selanjutnya adalah  uji  kelayakan  dengan  cara  verifikasi berkas  dan  kemampuan  membaca  Al-Quran.
Setelah semua tahap telah selesai dilaksanakan  maka  hasil  akhir  DPW  akan memberikan  keputusan  Lulus  atau  tidaknya Bacaleg  tersebut  untuk  ikut  serta  dalam Pemilu Calon Legislatif.
Upaya-upaya  penjaringan  kader  dan calon legislatif  idealnya  melalui pengkaderan dan  memberi  pemahaman  politik  kepada kader dan masyarakat umum. Dengan melalui organisasi Sayap Partai, PNA mampu menarik simpati  dan  dukungan  massa  baik  untuk kemenangan pemilu maupun untuk mensosialisasikan  kebijakan-kebijakan  partai dan  PNA  juga  memanfaatkan  fungsi  Sayap Politiknya  untuk  memperluas  jumlah  basis massa dari segi sumber daya  manusia dalam proses perekrutan kader/calon legislatif. Oleh karena  itu,  bagi  Partai  Nanggroe  Aceh,  hal tersebut  dianggap  sudah  efektif  dalam menjaring kader-kader  yang kompeten untuk gabung  bersama  partai  dilihat  dari  adanya lembaga  khusus  pengkaderan  yang  fokus mengurusi  persoalan  mengenai  mekanisme perekrutan kader partai.
Dalam  proses  mekanisme  perekrutan kader partai, pada intinya PNA tidak memiliki kendala  atau  hambatan  yang  serius,  karena mereka sudah memiliki sistem yang terstruktur dengan jelas mengenai mekanisme perekrutan  kader  hanya  saja  PNA  masih menginginkan  tokoh-tokoh  yang  memiliki elektabilitas  yang  tinggi  untuk  bergabung bersama  partai  dalam  pemilu  mendatang. Untuk pendidikan politik di  masyarakat PNA masih  memiliki  hambatan  dan  kendala dimana  PNA  saat  ini  masih  terfokus  pada pemilihan kader/calon legislatif dimana  calon legislatif direkrut melalui hubungan
emosional  pengurus  partai  melalui  sayap politik atas persetujuan ketua partai PNA 15 sehingga  pendidikan  politik  belum dapat  dilakukan  dengan  maksimal,  namun saat  sudah  terpilihnya  kader/calon  legislatif maka  PNA  akan  mengadakan  pendidikan politik  kepada  kader/calon  legislatif  yang terpilih tersebut.

## b. Partai Aceh
Keberanian  memilih  dalam  konteks dinamika  politik  Aceh  saat  ini,  antara  lain diperlihatkan  oleh  GAM  /  KPA  ketika  harus mengganti nama, lambang, dan ideologi partai lokalnya kesekian kalinya. Itulah sejarah, kini sejarah  itu  kembali  terjadi  dalam  konteks politik Aceh. Partai GAM kembali mengubah nama  dan  lambang  dari  Partai  Gerakan Mandiri  (GAM)  menjadi  Partai  Aceh. 16 Walaupun  perubahan  ini  dilihat  sebagai sejarah pahit bagi GAM pada periode pertama transformasi  menjadi  gerakan  politik  untuk memperjuangkan nasib rakyat Aceh. Perubahan  Partai  GAM  menjadi  Partai  Aceh merupakan sesuatu yang dilaksanakan dengan sangat  sadar  dan  tulus,  walaupun  sebagian penganalisa  politik  melihat  perubahan  ini merupakan  sesuatu  tekanan  dari  pemerintah pusat  terhadap  GAM.  Sehingga  GAM  tidak ada pilihan untuk menyelamatkan partai agar bisa  lolos  dalam  verifikasi  yang  dilakukan kanwil Depkumham Aceh. Tidak ada pilihan lain  kecuali  mengubah  nama  partai  dan lambang.  Apa  yang  lebih  penting  adalah perubahan  ini  merupakan  suatu  pertanda iktikat  baik  GAM  menjalankan  amanah perjanjian Heksinki dan UUPA
Secara  garis  besar,  struktur  organisasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari Partai Aceh  adalah  sebagai  berikut  (SK  No. 222/KPTS-DPA/VI/2018):
15 Wawancara, Pengurus PNA Aceh , Tanggal 06 September 2018.
16 http:// Serambinews , Edisi 22 Mei 2008.
 Plt Ketua : T. Hendra Budiansyah
 Plt Sekretaris  : Bunyamin
 Plt Bendahara  : Muslim
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan salah  satu  pengurus  Partai  Aceh,  Syahrudin, didapatkan  bahwa  dalam  rekrutmen  politik Partai  Aceh  (PA)  lebih  memanfaatkan  peran serta dari sayap politik yaitu Putroe Aceh juga Komisi Peralihan Aceh, Partai Aceh juga turut serta  bekerja  sama  dengan  perwakilan mahasiswa  di  seluruh  Aceh  yang  sedang menempuh pendidikan di Banda  Aceh untuk menjaring  masyarakat  guna  mencari  kader- kader terbaik untuk bergabung bersama Partai Aceh demi memajukan Aceh yang lebih baik. Disamping menjaring kader-kader di masyarakat,  Partai  Aceh  juga  melakukan upaya  pendidikan  politik  kepada  masyarakat dengan cara bermusyawarah dan menjelaskan bahwa  Partai  Aceh  merupakan  partai  yang berbasis  memperjuangkan  MOU  Helshinki dimana  MOU  tersebut  identik  dengan perjuangan  yang  telah  dilakukan  oleh  GAM dengan Indonesia.
Alur  perekrutan  bakan  calon  legislatif di  lingkungan  Partai  Aceh  diawali  dengan musyawarah antara Keuchik, pengurus gampong, tokoh masyarakat gampong dengan Dewan  Pimpinan  Sagoe  (DPS)  untuk mengusulkan  caleg  dari  masing-masing kecamatan  Sagoe/Dapil  ke  Dewan  Pimpinan Wilayah (DPW), setelah itu DPW melakukan Fit  and  Proper  Test terhadap  bacaleg  yang sudah diusung dan DPW tersebut melakukan turun  lapangan  ke  gampong-gampong  guna mendengarkan  saran  pendapat  dari  pengurus gampong serta masyarakat mengenai kelebihan dan kelemahan dari masing-masing bacaleg  yang  diusung  ke  Dapil.  Tahap pemberkesan administrasi juga merupakan hal
penting  yang  dilakukan  dalam  verifikasi untuk  menentukan  caleg  yang  akan  diusung setelah  itu  dilaksanakannya  masa  sanggah dari  masing-masing  bacaleg  dari  proses verifikasi tersebut. Jika semua tahapan sudah dilaksanakan, makan
DPW akan
mengumumkan calon legislatif yang dinyatakan lulus untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah persiapan menuju pemilu.
Sistem  Rekrutmen  Kader  dan  caleg Partai  Aceh  dilakukan  secara  sistematis  dan terbuka untuk umum dengan pola musyawarah sebagai persiapan partai menuju cita-cita dan misi partai. Langkah pemenangan  pemilu  baik  sebagai  lembaga Eksekutif  maupun  untuk  lembaga  Legislatif dilakukan langkah-langkah persiapan dengan menjaring calon-calon yang potensial berdasarkan masukan baik dari KPA maupun dari  masyarakat  umum.  Untuk  target  politik Partai  Aceh  harus  berhasil  secara  maksimal baik di Eksekutif Maupun di Legislatif.
Upaya  penjaringan  calon  legislatif dilakukan mulai dari kader gampong melalui lembaga  internal  partai  yaitu Sagoe dan sampai  kepada  Kecamatan,  ini  dilakukan dengan  sistem  musyawarah  baik  dengan masyarakat  maupun  dengan  pengurus  partai. Selanjutnya mengenai pemahaman pendidikan  politik  ke  masyarakat  maupun kader  dilakukan  oleh  partai  secara  insidental sesuai  kebutuhan  partai,  dengan  materi ideologi partai, MoU Helsinki dan kesinambungan  perjuangan  sesuai  misi  dan visi partai Aceh.
Partai  Aceh  dalam  hal  memperpanjang sayap  partai  juga  dilakukan  tambahan pengurus  dalam  hal  ini  garisnya  hanya koodinasi  yaitu  sayap  partai  bernama  Putroe Aceh.  Dalam  sistem  perekrutan  kader
17 Wawancara, Pengurus Partai Aceh , Tanggal 16 Agustus 2018.
18 Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , Volume 9, Nomor 2, Juli 2016.
dilakukan  secara  terbuka  dengan  pola musyawarah. 17
Dalam  tubuh  Partai  Aceh  mekanisme perekrutan  menunjukkan  di  mana  lokus kekuasaan  di  partai  politik  berada.  Para mantan  kombatan  yang  dulunya  adalah petinggi  atau  panglima  GAM  memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dicalonkan  oleh  oleh  Partai 18 Aceh  daripada tokoh baru yang bergabung dalam Partai Aceh setelah masa damai. Pada dasarnya kekuasaan dalam  partai  politik  dapat  bersifat  oligarkis atau  pun  menyebar.  Namun,  yang  terjadi dalam  Partai  Aceh  serupa  dengan  yang diungkapkan  oleh  Schattschneider  yaitu “siapa  yang  menentukan  kandidasi  politik maka  dia  adalah  the  owner  of  the  party”. Dalam bahasa yang berbeda, Pareto mengatakan  bahwa  kandidasi  dapat  dilihat sebagai  sebuah  sirkulasi  elit  yaitu  proses perputaran  kekuasaan  di  kalangan  elit  saja. Para  mantan  kombatan  kini  telah  menjadi kontraktor bisnis berpengaruh yang mengharapkan jaminan akses terhadap sumber  daya  publik  karena  itu  mereka  akan cenderung mendukung tokoh yang merupakan sesama  pejuang  ketika  masa  konflik  dengan harapan  akan  memperoleh  “timbal-balik” keuntungan  kekuasaan  sekaligus  sebagai politik representasi bahwa meraka masih setia sebagai  individu  yang  pendukung  GAM. Signifikannya proses penyusunan daftar calon (kandidasi) mengharuskan partai politik untuk serius  dalam  menghadirkan  figur-figur  yang kredibel, berintegritas, dan memiliki kapasitas tinggi  agar  masyarakat  dapat  memilih  calon yang  dapat  dipercaya  dan  merepresentasikan kepentingannya.  Kandidasi  pada  akhirnya memperlihatkan tipe kepartaian.
Berdasarkan  hal  tersebut  dirasa  sudah cukup  efektif  oleh  Partai  Aceh  dalam
merekrut  kader-kader  partai  yang  kompeten karena  menurut  PA  dengan  mengedepankan mekanisme perekrutan dengan sistem musyawarah  akan  lebih  banyak  menjaring kader-kader  dibandingkan  perekrutan  yang melalui hubungan emosional dengan pengurus/petinggi  partai  ataupun  dengan sayap  politik.  Hambatan  yang  dihadapi  oleh Partai  Aceh  juga  karena  mengedepankan sistem musyawarah sehingga semua persoalan dapat  diselesaikan  dengan  baik  dimana  akan diambil cara yang terbaik dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi.

## c. Partai Daerah Aceh
Partai  Damai  Aceh  sebenarnya  cikal bakal dari Partai Daulat Aceh. Karena Partai Daulat Aceh tidak mencapai perolehan suara batas  minimal  untuk  bisa  mengikuti  pemilu berikutnya,  sehingga  Partai  Daulat  Aceh  di ganti nama menjadi Partai Damai Aceh. Dari pergantian  nama  itu  tidak  banyak  yang berubah,  hanya  ada  beberapa  perubahan dalam  anggaran  dasar  Partai  Damai  Aceh sekarang.  PDA  tetap  partai  ulama,  visi  dan misi juga tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Visi-misinya  tetap  sama,  partai ini  hanya  menambahkan  semangat  syariat  di dalamnya.  Perubahan  lainnya  hanya  terjadi pada struktural dan logo partai saja.
Visi  dan  misi  digagas  oleh  para  ulama dan santri dayah (pondok pesantren) itu tetap pada penegakan syariat Islam, seperti diusung PDA  sebelumnya.PDA  mengklaim  sebagai partai  ulama,  sebagaimana  sebelumnya  juga di  Partai  Daulat  Aceh  (PDA).  Visi  dan  misi antara  Partai  Damai  Aceh  dan  Partai  Daulat Aceh  nyaris  tidak  memiliki  perbedaan.  Saat Pemilu  2009  lalu,  Partai  Daulat  Aceh  hanya mampu mengirimkan 1 kursi di DPR Aceh.
Misi mewujudkan Aceh yang Religius, Bersatu,  Adil,  Damai  Dan  Makmur  Dalam Bingkai Syari’ah Yang Kaffah.
Secara  garis  besar,  struktur  organisasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari Partai Daerah Aceh adalah sebagai berikut :
 Ketua Umum : H. Azhar
 Sekretaris Umum  : Maimun A. Hamid S.
Berdasarkan gambar  diatas  dapat dijelaskan  bahwa,  perekrutan  calon  legislatif yang  akan  diusung  oleh  Partai  Daerah  Aceh bermula  dari  masyarakat  umum  atau  dari Kader yang sudah terdaftar, kemudian mereka mendaftarkan  diri  ke  Dewan  Pimpinan Gampong  (DPG)  atau  Dewan  Pimpinan Kecamatan  (DPK)  yang  selanjutnya  para Bacaleg  tersebut  melengkapi  administrasi yang diperlukan, setelah administrasi lengkap selanjutnya  DPG/DPK  menyerahkan  berkas tersebut ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
Dewan Pimpinan Wilayah memberikan persyaratan kepada DPG/DPG dalam perekrutan  Bacaleg  diharapkan    memiliki elektabilitas sehingga masyarakat mengetahui bacaleg  yang  akan  diusung  partai  serta DPG/DPK diharapkan dapat mengisi seluruh kuota  Bacaleg  di  masing-masing  Gampong/ Kecamatan  (kuota  per  gampong  10  orang), setelah dinyatakan lengkap DPW melakukan Uji  kelayakan  terhadap  bacaleg  yang  di daftarkan  dengan  mengecek  persyaratan administrasi  dan    memberikan  tes  baca Alquran.  Apabila  semua  tahap  telah  dilalui, maka bacaleg tersebut akan dinyatakan lulus atau  tidak  lulus,  bagi  yang  lulus  selanjutnya akan  diproses  untuk  diusung  oleh  Partai Daerah Aceh di pemilu mendatang.
Pola  rekrutmen  Partai  Daerah  Aceh (PDA)  pelaksanaanya  dilakukan  secara terbuka  dengan  mengedepankan  Dewan Ranting  Gampong  (DPG)  dan  Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) serta simpatisan masyarakat  yang  se-idiologi  .  Meskipun dalam  hasil  wawancara  dijelaskan  bahwa kesiapan  dalam  mempersiapkan  calon-calon kader  partai  yang  mengandalkan  kualitas
anggota,  keketatan  organisasi  dan  disiplin anggota  sebagai  kekuatan  utama.  PD  Aceh sebagai  partai  yang  mempuyai  misi  dakwah dalam  rangka  penegakan  Syariah  di  bumi Aceh  dalam  partisipasi  politiknya  berupaya mendakwahkan  Islam  dengan  wadah  Partai Politik.Upaya    penjaringan  calon  legislatif. Partai  Daerah  Aceh  (PDA)  dengan  pola perpanjangan  tangan  partai  Dewan  Ranting Gampong  (DPG)  dan  Dewan  Pengurus Kecamatan  (DPK)  dan  masyarakat  yang sesuai    dengan  visi  dan  misi  partai  serta kepada calon legislatif akan di beri bimbingan teknis dan pemahamn oleh partai PDA sesuai arah  perjuangan.    Dalam  hal  memperluas sayap  politik  Partai  PDA  juga  membangun sayap  partai  yang  diberi  nama  Srikandi Humaira yang secara organisasi berkoordinasi dengan pengurus partai. Sebagai sayap partai sudah tentu dalam perekrutan kader Srikandi Humaira mengedepankan cara terbuka dalam memperbanyak  kader-kader  yang  siap  mem- perjuangkan amanat partai. 19
Karena itu, hal tersebut dianggap sudah sangat efektif dalam mekanisme perekrutan di lingkungan Partai Daerah Aceh, karena selain dapat menjaring kader  yang ingin bergabung ke partai dalam jumlah yang banyak juga akan menjaring  kader-kader  yang  berkualitas dengan  adanya  mekanisme  perekrutan  yang sudah  terstruktur  dengan  baik.  Hanya  saja masih terdapat kendala yaitu dalam mengembangkan  sayap  politik  khususnya dibidang  perempuan,  PDA  belum  maksimal dalam  menjaring  suara  perempuan  yang dibutuhkan di Parlemen

## d. Partai SIRA
Partai  Suara  Independen  Rakyat  Aceh (SIRA)  berdiri  pada  Tanggal  berdiri : 10 Desember  2007  dengan  Inisiator  yaitu
19 Wawancara, Pengurus Partai PDA , Tanggal 6 September 2018.
20 http://pemilu.detiknews.com/read/2008/12/25/071139/1059314/709/partai-suara-independen-rakyat- aceh-(37)
Mohammad  Nazar  sebagai  Tokoh  pendiri adalah Mohammad  Nazar  membuat  azas partai sebagai Azas Persaudaraan, Kerakyatan, Ke-Aceh-an dan Keadilan Sosial dengan  Lambang  Partai  adalah g ambar lingkaran yang dibentuk dari kombinasi bulan sabit  putih  menyambung  dengan  10  bintang merah dalam latar biru muda.
Partai  lokal  ini  dideklarasikan  10 Desember  2007.  Tanggal  itu  dipilih  karena bertepatan  dengan  hari  Hak  Asasi  Manusia, sesuatu yang dijanjikan akan selalu dihormati oleh Partai SIRA. SIRA adalah akronim dari Suara  Independen  Rakyat  Aceh.  Akronim tersebut sepintas sama dengan SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) yang naik daun semasa  pemberlakuan  DOM.  Tak  heran, Partai  SIRA  memang  didirikan  oleh  aktivis SIRA  referendum,  Muhammad  Nazar  yang pernah  menjabat  Wakil  Gubernur  Aceh periode  2007-2012  bersama  Irwandi  Yusuf. Bermodalkan  jaringan  dan  citra  yang  telah lama  mereka  genggam,  praktis  Partai  SIRA menjadi  partai  lokal  paling  populer  di  Aceh saat ini. 20
Secara  garis  besar,  struktur  organisasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari Partai SIRA adalah sebagai berikut:
 Ketua Umum
: Mardali, SE., Ak
 Sekretaris Umum : Jufriadi Akmal
 Bendahara Umum  : Azwier, S.Pd
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Ketua  DPW  Partai  SIRA  Kota  Banda  Aceh, Mardali, didapatkan bahwa dalam rekrutmen politik  (kader/caleg)  lebih  mengedepankan turun  langsung  ke  masyarakat  guna  mencari kader-kader yang berkualitas untuk mendapatkan calon-calon kader/bacaleg yang berkualitas karena SIRA untuk saat ini belum memiliki sayap politik guna membantu proses
pengkaderan, namun menjelang pemilu nanti Partai  SIRA  akan  membentuk  satgas-satgas khusus  yang  membidangi  pengkaderan  agar lebih  efektif  pelaksanaannya.  Rekrutmen kader maupun caleg tersebut lebih mengkhususkan pada sosok  yang tidak  cacat hukum, dapat berkomunikasi dengan baik ke masyarakat,  memiliki  sosok  yang  agamis, memiliki  elektabilitas  yang  kuat  (tokoh masyarakat/ public  figure dan  yang  untuk pencalonan caleg ia harus memiliki kecukupan finansial.
Perekrutan bacaleg diawali dari Dewan Pimpinan  Gampong  dan  Dewan  Pimpinan Kecamatan  yang  turun  langsung  ke  daerah pilihan  masing-masing  dengan  menemui tokoh masyarakat, para anggota, pengurus dan pekerja  partai  bahkan  Dewan  Pimpinan Wilayah juga dapat turun langsung menanyakan  kesanggupan  ke  ketua  DPW partai  mengenai  kesanggupan  untuk  menjadi bacaleg yang akan diusung oleh Partai SIRA. Partai  SIRA  memiliki  syarat  khusus  untuk siapa  saja  yang  akan  diusung  sebagai  caleg yaitu setiap bacaleg harus memiliki elektabilitas  yang  tinggi  di  masyarakat sekitarnya,  merupakan  sosok  yang  agamis serta  memiliki  finansial  yang  cukup  untuk menjadi  caleg.  Setellah  mendapat  bacaleg yang  akan  diusung,  selanjutnya  bacaleg tersebut  harus  mendaftar  secara  online  dan melengkapi  pemberkasan  di  DPW,  setelah pemberkasan lengkap DPW akan melakukan uji  kelayakan  seperti  menyeleksi  berkas, interview,  uji  baca  Alquran  dan  melakukan croscheck terhadap  bacaleg  ke  daerah  yang mengusung bacaleg tersebut dengan mempertanyakan track  record dari  bacaleg apakah baik atau tidak yang selanjutnya hasil dari pengamatan langsung ke masyarakat dan ditambah dengan hasil uji kelayakan yang lain lalu  ditentukannlah  apakah  bacaleg  tersebut
21 Wawancara, Pengurus Partai SIRA , Tanggal 16 Agustus 2018.
lulus  atau  tidak  diusung  menjadi  calon legislatif untuk pemilu mendatang.
Sistem  rekrutmen  kader  partai  SIRA dilakukan  dengan  cara  terbuka  untuk  umum dan terpenting bisa menjalankan visi dan misi partai  SIRA.  Langkah  pemenangan  pemilu dilakukan  dengan  memperbanyak  kader- kader  di  setiap  gampong  dan  masuk  sebagai pengurus  Partai,  untuk  target  politik  dan upaya  penjaringan  calon  legislatif  dilakukan dengan  cara  terbuka  kepada  masyarakat umum  dengan  mencari  tokoh–tokoh  yang berpengaruh  dalam  masyarakat  dan  tidak cacat dalam keuangan dan bersih dari korupsi agar  komunikasi  bisa  berjalan  dengan  lancar dan  efektif.  Untuk  Pemahaman  pendidikan politik  ke  masyarakat  maupun  kader  partai SIRA pada idealnya harus dilakukan pendidikan  politik,  akan  tetapi  kondisi internal  partai  yang  membuat  tidak  berjalan sebagaimana  mestinya.  Untuk  calon-calon legislatif  Partai SIRA melakukan pemahaman politik  dan  arah  perjuangan  partai  serta menjelaskan visi dan misi Partai agar tercapai apa yang dicita-citakan. 21
Mekanisme  perekrutan  kader  partai tersebut  dianggap  sudah  efektif  dalam menjaring kader partai dari segi kualitas dan kuantitas  karena  sudah  menerapkan  pola rekrutmen  yang  ideal  di  Indonesia.  Mekipun masih terdapat hambatan karena partai SIRA untuk  saat  ini  masih  belum  memiliki  sayap politik yang dapat menjadi perluasan jaringan dalam  merekrut  kader-kader  yang  potensial namun  pada  saat  mendekati  pemilu,  Partai SIRA  akan  membentuk  satgas-satgas  yang menaungi hal tersebut.

## e. Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik yang Ideal di Indonesia
Semua  partai  politik  lokal  yang  ada  di wilayah  Banda  Aceh  sudah  menerapkan
prinsip-prinsip kaderisasi dengan baik, hal ini dapat  dilihat  oleh  seluruh  sistem  rekrutmen yang ada di partai politik lokal menggunakan sistem terbuka yaitu seluruh masyarakat atau anggota juga kader partai memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung serta mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan kaderisasi  dengan  sistem  persaingan  yang sehat  dan  transparan  sehingga  terbebas  dari kolusi  dan  nepotisme  yang  diharapkan  hal tersebut dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.
Partai Politik Lokal yang ada di wilayah Banda  Aceh  baik  itu  PNA,  PA,  PDA  dan SIRA semuanya juga melakukan mekanisme rekrutmen  dengan  prinsip  non-diskriminatif yaitu mekanisme perekrutan membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota/masyarakat untuk mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses rekrutmen tanpa membedakan warna  kulit,  golongan,  suku  dan  jenis kelamin.  Penggunaan  model  penjenjangan yang dilakukan oleh semua partai politik lokal yang ada di wilayah Banda Aceh menciptakan beberapa  implikasi  dalam  kaitannya  dengan kehidupan  partai.  Pertama  dilakukan  karena ada kebutuhan yang artinya setiap kader/caleg dari  partai  akan  memiliki  tingkat  kapasitas yang  sama  karena  melalui  proses  rekrutmen yang sama (standarisasi), kedua penjenjangan kaderisasi  sebagai  akibat  dari  kebutuhan persyaratan meniti karir organisasi (pemenuhan kuota dalam pemilu) yang ada di tingkat lokal dengan regional atau pusat.
Secara  garis  besar,  dari  keseluruhan Partai  Politik  Lokal  di  wilayah  Kota  Banda Aceh  sudah  berpedoman  pada  prinsip  yang berlaku  secara  umum  dalam  mekanisme rekrutmen  diantaranya  loyalitas,  bersih, transparan, akuntabilitas, meritokrasi, demokrasi, desentralisasi, kecukupan pembiayaan,  humanis,  non-partisan.  Pola
22 Syamsuddin Haris, Panduan Rekrutmen …, h. 65.
rekrutmen  yang  diterapkan  oleh  masing- masing  Partai  Politik  Lokal  di  Banda  Aceh baik  PNA,  PA,  PDA  dan  SIRA  dapat dikatakan baik karena telah berhasil menjaring  kader-kader  dan  calon  legislatif yang  memiliki  kompetensi  yang  baik  juga. Pola rekrutmen yang baik penting dibutuhkan untuk menjaga integritas partai dan memulihkan kepercayaan publik. Parpol perlu aktif  dan  selektif  melakukan  rekrutmen anggota,  sehingga  kualitas  anggota  menjadi kekuatan parpol untuk menopang jati diri dan keberlangsungan partai 22 .
Sementara itu, rekrutmen calon anggota legislatif  menempati  porsi  penting  karena partai  politik  mempunyai  kesempatan  yang sangat  banyak  untuk  memaksimalkan  para kader  terbaiknya  untuk  menduduki  kursi sebagai anggotalegislatif di tingkat DPRA dan DPRK. Dengan demikian, menghitung kesempatan  yang  ada,  partai  politik  dapat menjadi  partai  modern  yang  mempunyai kelembagaan  kuat  bila  dapat  menempatkan wakil-wakilnya  di  seluruh  dapil.  Tantangan ini  telah  dijawab  oleh  semua  Partai  Politik Lokal  di  wilayah  Banda  Aceh  dengan  betul- betul berkomitmen untuk menjadi partai yang mempunyai struktur dan mekanisme kelembagaan  yang  kuat,  yang  antara  lain ditandai  dengan  keberhasilan  partai  untuk menempatkan  calonnya  pada  daerah-daerah pemilihan.

## E. Penutup

## 1. Kesimpulan
Rekrutmen  merupakan  hal  utama  dan strategis  untuk  memperbaiki  kualitas  orang- orang  yang  akan  mengelola  partai  dan  akan menjadi  pejabat  publik  di  masa  yang  akan datang.  Sama  pentingnya  dengan  rekrutmen adalah  kaderisasi.  Hasil  akhir  dari  proses  ini adalah  tersedianya  kader  partai  politik  untuk
mengisi  jabatan-jabatan  publik.  Banyak variabel  yang  mempengaruhi  bagaimana partai politik harus mengolah sistem rekrutmen  mereka.  Sistem  pemilu,  sistem kepartaian  dan  tipe  atau  model  partai  politik mempengaruhi partai politik dalam melakukan  proses  rekrutmen  pejabat-pejabat publik.
Karena itu, partai politik perlu melakukan  terobosan-terobosan  dan  inovasi dalam  menjaring  kader  dan  calon  legislatif. Inovasi dapat dilakukan melalui beberapa cara dan  kegiatan.  Perluasan  sumber  rekrutmen bagi  partai-partai  politik  akan  menentukan regenerasi partai dan masa depan partai politik di masa depan.
Dari  hasil  pengamatan  langsung  baik melalui  interview  dan  telaah  pustaka  yang berhubungan dengan masalah penelitian dapat diambil  kesimpulan  bahwa  rekrutmen  dari seluruh Partai Politik Lokal di wilayah Banda Aceh  seperti  Partai  Nanggroe  Aceh,  Partai Aceh,  Partai  Daerah  Aceh  dan  Partai  SIRA secara  keseluruhan  telah  melaksanakan prinsip-prinsip mekanisme rekrutmen kader/calon  legislatif  dengan  baik  dan terstruktur  sesuai  yang  dibahas  dalam Panduan  Rekrutmen  dan  Kaderisasi  Partai Politik  Ideal  di  Indonesia,  hanya  saja  ada Partai  Politik  Lokal  di  Banda  Aceh  yang masih  belum  efektif  bekerja  sama  dengan sayap  politiknya  terutama  yang  berada  di bidang  perempuan  sehingga  menyebabkan kuota  30%  suara  perempuan  di  Parlemen masih  belum  terpenuhi.  Dengan  menerapkan sistem  rekrutmen  terbuka  oleh  semua  Partai Politik  Lokal  di  Banda  Aceh  dimana penentunya  bukan  hanya  pemimpin  partai, ketua  umum  partai,  dinasti  atau  orang-orang kuat tetapi ditentukan secara berjenjang yang melibatkan  pengurus  partai,  utusan  partai, anggota  legislatif  dan  unsur-unsur  lainnya yang  diharapkan  kader-kader  partai  atau masyarakat  umum  diberikan  peluang  yang
jauh  lebih  besar  dan  dengan  sistem  tersebut menurut seluruh partai politik lokal di Banda Aceh  adalah  mekanisme  perekrutan  yang efektif  dalam  menjaring  kader-kader  untuk bergabung bersama partai.
Kendala  yang  dihadapi  baik  Partai Nanggroe  Aceh,  Partai  Aceh,  Partai  Daerah Aceh  dan  Partai  SIRA  dalam  perekrutan kader/calon  legislatif  bukan  kepada  proses perekrutannya melainkan kepada tokoh  yang menjadi calon kader/calon legislatif, beberapa di  antaranya  kurang  memiliki  elektabilitas yang kuat di masyarakat karena dengan sistem mekanisme perekrutan terbuka menyebabkan setiap orang baik itu tokoh-tokoh masyarakat atau public  figure dan  masyarakat  umum memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk mencalonkan  diri  sebagai  kader  politik. Namun  hal  itu  disiasati  dengan  seringnya turun  langsung  ke  masyarakat  di  daerah- daerah  pilihannya  untuk  bersosialisasi  dan menginformasikan  mengenai  visi  dan  misi kader/calon legislatif tersebut.
2. Saran
Dari penjelasan dan kesimpulan di atas, penulis  memandang bahwa  apa yang dilakukan  oleh  seluruh  DPW  Partai  Politik Lokal di Banda Aceh sudah baik. Akan tetapi untuk lebih menyempurnakan proses rekrutmen  kader/caleg,  penulis  menyarankan agar dalam proses rekrutmen ini ada baiknya jika  Partai  Politik  Lokal  di  Banda  Aceh memasukan serangkaian tes psikologi seorang caleg.  Analisis  ini  penting  untuk  memini- malisasi lolosnya kader-kader  yang memiliki kepribadian  kurang  baik  terpilih  sebagai anggota alegislatif  yang nantinya justru akan berdampak  buruk  bagi  citra  partai  dan  juga elektabilitas partai dalam Pemilu.
Hal  lain  yang  penulis  anggap  penting adalah peran serta sayap politik harus lebih di maksimalkan  untuk  menjaring  calon-calon kader  yang  potensial  agar  dapat  bergabung
bersama  partai  demi  memajukan  Indonesia dan  Aceh  khususnya.  Partai  Politik  Lokal harus  secara  efektif  mengadakan  pertemuan ke  masyarakat  daerah  pilihannya  dalam rangka  melaksanakan  pendidikan  politik terhadap  masyarakat,  simpatisan  maupun kader-kader politiknya secara intensif. Sebagai  contoh,  memaksimalkan  pertemuan dengan sayap politik bidang perempuan. Dari kuota  30%  suara  perempuan  di  parlemen, semua  Partai  Politik  Lokal  di  Banda  Aceh belum  sepenuhnya  berhasil  menjaring  suara perempuan  sebanyak  30%  tersebut.  Oleh karena itu perlu adanya perubahan mekanisme perekrutan agar kuota suara 30% perempuan tersebut  dapat  dipenuhi  oleh  masing-masing Partai Politik Lokal di Banda Aceh.

## F. Daftar Pustaka
Adela, F. P. (2012). Proses Rekrutmen Politik Calon  Legislatif  Lokal  di  Medan  pada Pemilu  2009  (Studi  Kasus  :  Partai
Keadilan Sejahtera). Ilmu Sosial Fakultas  ISIPOL  UMA ,  Volume  5
Nomor 1 .
Prof.  Dr.  H.  Afifuddin,  MM,  Drs.  Benni Ahmad  Saebani,  (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : Pustaka
Setia
Asda  Rasida,  Suharso,  SH.,MH,  Habib Mukhsin,  SH.Mhum.  (2016).  Partai Politik  Lokal  Aceh  dalam  Sistem Ketatanegaraan  Republik  Indonesia. Varia Justica , Vol 12 No. 1.
Ashari, A. (2015). Analisis Rekruitmen Politik :  Studi  pada  Rekrutmen  Anggota  Baru DPC  PDIP  Kota  Semarang  Tahun 2012-2013. Semarang: Universitas Diponegoro.
Feisal Akbar, Dr. Mujibussalim, SH.,M.Hum.
(2017).  Eksistensi  Partai  Politik  Lokal di  Aceh  (Suatu  Kajian  terhadap  Partai Daulat Aceh Pada Tahun 2009). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah , 230- 247.
Furqon,  Z.  (2014). Eksistensi  Partai  Politik Lokal  di  Provinsi  Aceh  dalam  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia  (Perspektif UU  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh). Jakarta:  UIN Syarif Hidayatullah.
Hajad,  V.  (2016).  Kandidasi  Partai  Aceh Menjelang  Pemilihan  Gubernur  2017. Goverment : Jurnal Ilmu Pemerintahan
, 63-70.
Ishaq,  J.  U.  (2013).  Pola  Rekrutmen  Calon Anggota  Legislatif  oleh  DPC  Partai Demokrat  Kabupaten  Polman  Provinsi Sulawesi  Barat  pada  Pemilu  2014. Jurnal Otoritas , Vol III No. 2.
Mahadi,  H.  (2011).  Pragmatisme  Politik  : Studi  Kasus  Proses  Rekrutmen  Politik PDIP pada Pilkada Kabupaten Sleman.
Jurnal Studi Pemerintahan , Volume 2 No. 1.
Prasojo, T. A. (2013). Pola Rekrutmen Calon Anggota  Legislatif  (Caleg)  dari  Partai Golkar  untuk  DPRD  Jateng  Periode 2014-2019. Politika , Vol 4 No. 2.
Purnawati,  L.  (2013).  Proses  Rekrutmen
Calon  Anggota  Legislatif  pada  Partai Politik  (Studi  pada  Kantor  Dewan Pimpinan  Cabang  PDI  Perjuangan Kabupaten Tulungagung). Jurnal Politik , 1-25.
Saebani, A. d. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
Saebani, A. d. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
Syamsuddin. (2016). Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur [TESIS]. Medan: Pascasarjana Universitas  Islam  Negeri  Sumatera
Utara.
Syamsuddin  Haris,  dkk.  (2016). Panduan Rekrutmen  dan  Kaderisasi  Partai Politik Ideal di Indonesia. Jakarta: KPK dan LIPI.