INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2935-2943 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tanggung Gugat Perusahaan Jasa Transportasi Online Terhadap Konsumen Korban Pelecehan Seksual Di Manado Menurut Undang-Undang Nomor 8

## Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Sisi Monita F.K. Mamahit 1 ✉ , Merry E. Kalalo 2 , Cecillia J.J Waha 3
Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: sisimfkmamahit@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Beberapa  tahun  terakhir,  kasus  pelecehan  seksual  di  Manado  yang  melibatkan  pelanggan  jasa transportasi  Online  menjadi  perhatian  publik.  Penting  untuk  meneliti  kewajiban  hukum  penyedia layanan transportasi Online untuk melindungi pelanggan yang telah dilecehkan secara seksual. Kajian ini mengkaji, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pertanggungjawaban penyedia jasa transportasi internet terhadap konsumen Manado yang menjadi  korban  pelecehan  seksual.  Pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum normatif perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyedia layanan transportasi Online  diwajibkan  oleh  undang-undang  untuk  melindungi  pelanggan  dari  pelecehan  seksual  oleh pengemudi  atau  pihak  ketiga  lainnya  yang  terkait  dengan  layanan  tersebut.  Pelatihan  pengemudi tentang etika dan keselamatan, pemantauan aktif perilaku pengemudi, dan pemilihan pengemudi yang cermat adalah contoh tanggung jawab perusahaan.
Kata Kunci: Tanggung gugat, Pelecehan seksual, Transportasi Online
Abstract
In recent years, sexual harassment cases in Manado involving customers of online transportation service have become public attention. It is important to research legal obligation of online transportation service providers to protect customers who have been sexually harrased. This study was studied according to the provisions of Law number 8 of 1999 concerning consumer protection, the responsibility of internet transportation  service  providers  towards    consumers  in  Manado  who  are  victims  of  the  sexual harassment.  The  research  approach  carried  out  was  statutory  normative  legal  research.  Research findings showed that online transportation service providers were required by law to protect customers from sexual harassment by drivers or other third parties associated with the services. Driver training on ethics and safety, active monitoring of driver behavior, and careful selection of driver were examples of company responsibilities.
Keywords: Liability, Sexual harassment, online transportation

## PENDAHULUAN
Perkembangan  yang  sangat  melejit  pesat  pada  era  saat  ini  tentu  mengenai perkembangan  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  yang  ada  di  Negara  Indonesia, dampak  dari  perkembangan  ini  sanggatlah  luas,  mulai  dari  perkembangan  di  bidang Ekonomi,  Sosial,  Politik  dan  perkembangan  di  bidang-bidang  lainnya.  Kemudian,  yang tidak kalah menariknya dari dampak perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik ini tentu  mengenai  bidang  Transportasi  yang  erat  kaitannya  pada  pengangkutan  orang dan/atau barang. (Sagita, 2019)
Dalam  konteks  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen,  Konsumen di artikan sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain, maupun makhluk hidup  lain dan tidak untuk diperdagangkan. Keberadaan transportasi Online  di  Indonesia  ada  keterkaitannya  dengan  kebijakan  hukum  dan  peraturan perundang-undangan.  Seperti  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen dalam Implementasi terhadap Pasal 4 yang menyebutkan bahwa hak- hak  konsumen  dan  salah  satu  hak  konsumen  adalah  “Hak  untuk  mendapatkan kompensasi dan ganti rugi”.
Kaitan hal tersebut sanggatlah krusial dan strategisnya peran terhadap lalu-lintas dan angkutan  jalan  yang  mengatur  peran  terhadap  hajat  hidup  orang  banyak,  maka kepentingan  dari  masyarakat  umum  sebagai  pengguna  jasa  transportasi,  baik  umum maupun  Online  perlu  mendapatkan  keutamaan  dalam  mendapatkan  pelayanan  yang signifikan baik dari pemerintah daerah maupun pusat dalam rangka tata kelola penyedia
jasa  transportasi.  Selain  itu  perlindungan  hukum  atas  hak-hak  dari  masyarakat  sebagai konsumen pengguna transportasi juga harus mendapatkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan  sebagaimana  yang  dilindungi  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Pada tanggal 28 Juli 2022, beredar video tindakan pelecehan seksual oleh seorang oknum pengemudi Indriver kepada pengguna jasa perempuan yang bernama Ebby Tuelaa, pelecehan seksual tersebut berupa menyentuh tangan, kaki, paha dan mengeluarkan kata- kata porno dengan maksud menggairahkan konsumen. Kasus ini dianggap bukan hanya aksi  kriminal  biasa  melainkan  penghinaan  atas  martabat  kemanusiaan  terutama perempuan dan melanggar hak-hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan tanpa diskriminasi.
Kejahatan  kesusilaan  merupakan  tindakan  yang  mengandung  unsur  seksual  atau mengandung  unsur  ketidak  sopanan  seperti  kejahatan  perkosaan,  pencabulan  atau perbuatan yang menyerang kehormatan diri hukumannya berupa denda hingga penjara dan diatur dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,  adapun  implementasi  terhadap  pada  Pasal  4  tindak  pidana  kekerasan  seksual terdiri atas Pelecehan seksual non fisik dan Pelecehan seksual fisik, adanya korban dari tindakan  pelecehan  seksual  cenderung  mengalami  trauma  secara  psikologis  yaitu munculnya perasaan tertekan, depresi rasa percaya diri hingga gangguan jiwa, dampak jangka  pendek  dari  kasus  ini  adalah  merasa  bersalah,  malu  dan  terhina,  sedangkan dampak jangka panjangnya dapat berupa memusuhi lawan jenis. Pada dasarnya kekerasan seksual adalah kekerasan yang berbasis gender (gender based violence) yang didefinisikan sebagai  tindakan  yang  menimbulkan  kerusakan  atau  penderitaan  fisik,  seksual  atau psikologis  termasuk  ancaman  dengan  tindakan  tertentu,  pemaksaan,  dan  berbagai perampasan kebebasan. (Voges, 2022).
Adapun Problema yang terjadi adalah ketika masih rendahnya tingkat kenyamanan dan  bahkan  keamanan  terhadap  konsumen  pengguna  transportasi  secara  Online, walaupun  seyogyanya  transportasi  Online  tersebut  sudah  memiliki  fitur  dari  perspektif keamanan yang difasilitasi oleh aplikasi android seperti aplikasi Gojek, Grab, inDriver dan lain sebagainya. Namun terkait hal tersebut bagaimanakah tanggung gugat yang harus diimplementasikan  oleh  penyedia  jasa  transportasi  berbasis  Online  ketika  terjadinya peristiwa sebagaimana yang dideskripsikan pada studi kasus diatas.
Seperti yang kita ketahui bersama yakni pertanggungjawaban dari suatu perusahaan transportasi yang berbasis Online dan driver dipandang masih kurang optimalisasi dalam pengoperasiannya dan bahkan bisa merugikan bagi kalangan konsumen, karena kurang
kontrol dan kendali dari operator sistem  di pusat, dalam artian  bahwa prinsip tentang tanggung  jawab  merupakan  perihal  yang  sangat  krusial  dalam  bidang  hukum perlindungan  terhadap  konsumen,  dalam  kasus-kasus  pelanggaran  hak  konsumen, diperlukan  kewaspadaan  dalam  menganalisis  oknum  yang  bertanggung  jawab  dan seberapa jauh tanggung jawab akuntabilitas yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Metode  Penelitian  yang  di  gunakan  adalah  gabungan  dari  metode pendekatan yang bersifat Normatif dan metode bersifat empiris. Kajian ini menggunakan pendekatan  hukum  normatif (doctrinal  legal  research)  dan  pendekatan  hukum  empiris (socio-legal research) dalam menganalisis Tanggung Gugat perusahaan jasa transportasi Online  terhadap  konsumen  korban  pelecehan  seksual  di  Manado  menurut  Undang- undang  Nomor  8 tahun 1999  tentang  Konsumen.  Pendekatan   hukum normatif adalah suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Data dalam penelitian ini  ada  dua  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  menyangkut  Tanggung gugat perusahaan jasa transportasi Online , UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan jalan,  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen,    UU  No.  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Permen PPPA No.13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dari  Kekerasan  Berbasis  Gender  dalam  Bencana, sedangkan data sekunder mengenai Bagaimana upaya Pemerintah dalam  mewujudkan Pelindungan Hukum bagi Pengguna jasa transportasi Online di kota Manado yaitu Sumber data primer penulis akses melalui statutorylaw, case law, books, journals ,finding aids and indexes. Sedangkan sumber data sekunder penulis akses melalui pihak perusahaan bisnis Gojek dan Grab di Kota Manado. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan dua  teknik  utama  yaitu  teknik  pustaka  dan  teknik  survey.  Teknik  pustaka  adalah menghimpun,  mengidentifikasi,  mengategorisasi,    data  tentang  Tanggung  jawab  dan perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual oleh pengguna jasa transportasi Online Gojek dan Grab di kota Manado di tinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan konsumen serta menganalisis kaitannya dengan  UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1999,  UU No. 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 12 Tahun 2022. Teknik analisis data  yang  penulis  lakukan  dalam  penelitian  ini  meliputi  teknik  evaluatif,  interpretatif, sistematis, konstruktif dan argumentatif. Teknik evaluatif adalah melakukan penilaian tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah terhadap suatu pandangan,
proposisi,  pernyataan-pernyataan,  rumusan  norma,  keputusan  baik  yang  tertera  dalam bahan hukum primer maupun sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung Jawab perusahaan jasa Transportasi Online (Grab, Go-Jek)
PT. Berhubung cabang Gojek Indonesia di Manado memiliki kurang lebih 1.700 driver, maka dapat disimpulkan bahwa Go-Jek menyediakan lapangan pekerjaan secara virtual, membuat GO-Jek lebih mudah digunakan, hasil survei menunjukkan bahwa driver Go-Jek puas dengan gaji mereka selama ini, pemeriksaan data Keikutsertaan dalam jaringan Store di PT Gojek Indonesia Cabang Manado dari hasil eksplorasi yang didapat di lapangan, klien Go-Jek  di  Kota  Manado  pada  umumnya  adalah  anak  muda  yang  berstatus  sebagai mahasiswa  dan  berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  dari  penelitian  menunjukkan bahwa  terdapat  80%  kaki  tangan  yang  mengisi  sebagai  Go-Jek  sopir  taksi  cruiser  dan bahkan  dengan  Go-Jek  raider,  pelanggan  dan  konsumen  sangat  diuntungkan  dengan layanan ini karena kemudahan dan harga yang sangat terjangkau, selain itu juga terdapat 100% mitra yang bekerja untuk Go-Jek merasa puas dengan hasil atau upah yang mereka terima. seksual atau psikologis termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. (Marsel Eman, 2017)
Menurut data observasi di lapangan yang diperoleh di Kantor Go-Jek Manado di Jl. Go-Jek, Piere Tendean, Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara mengklaim akan berhenti menerima driver atau mitra kerja baru pada 2022. Hal ini karena banyaknya aplikasi layanan transportasi Online provider di Manado, dan pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian atau (Voges, 2022) perbuatan asusila yang dilakukan oleh rekanan perusahaan yang merugikan korban atau pelanggan, kesalahan pengemudi  itu  tidak  ada  hubungannya  dengan  bisnis.  Mitra  yang  bekerja  untuk perusahaan serta pengemudi yang tidak mematuhi kebijakan perusahaan akan  dipecat: “Setiap orang atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” adalah sebagai pelaku usaha.
Apabila barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, maka salah satu hak konsumen adalah hak untuk memungut ganti rugi, atau penggantian dari pelaku atau pelaku usaha, setiap orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang berkedudukan di negara Republik Indonesia, yang bertempat tinggal di sana, atau yang melakukan kegiatan usaha di sana, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui suatu kontrak untuk menjalankan suatu usaha, dianggap seba gai  suatu  usaha,  aktor  pelaku  dalam  dunia  usaha  disebut  “pelaku  usaha”  dalam implementasi  terhadap  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk  memberi  perlindungan  k epada  konsumen”. Perlindungan  hukum  adalah  suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat  represif,  baik  yang  lisan  maupun  yang  tertulis. (Tampubolon, 2016 )
Mengingat  driver  dan  perusahaan  hanya  sebagai  partner,  maka  perusahaan transportasi  Online  tidak  dapat  membebaskan  korban  dari  pelecehan  seksual  dengan alasan driver dan perusahaan hanya sebagai partner, menurut hemat penulis, driver dan perusahaanlah  yang  harus  dimintai  pertanggungjawaban,  pelaku  usaha  yang  harus diperhatikan,  sementara  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1998  tentang Perlindungan Konsumen secara khusus tidak mengatur tentang pelecehan seksual yang dialami oleh konsumen jasa, pandangan penulis dalam UUPK tersebut menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan pada saat mengonsumsi barang atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha, dalam ketentuan implementasi terhadap Pasal 7 UUPK ayat f menyebutkan “memberi kompensas i, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan” .  Adanya  kompensasi  dan  ganti  rugi  diberlakukan  mengingat  pelaku usaha  diharapkan  dapat  memenuhi  semua  prestasi  yang  sudah  mereka  tawarkan. Sehingga  apabila  terjadinya  wanprestasi  atau  hanya  sebagian  saja  prestasi  yang  akan dipulihkan dengan maksimal, maka konsumen perlu mendapatkan pelayanan kompensasi dan ganti rugi dengan berdasar kepada asas dan tujuan perlindungan konsumen. (Nur, 2006)
Selain itu, dalam Pasal 19 UUPK Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa “Pelaku usaha bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan”.  Berkaitan  dengan  Problema  tersebut  setiap  pe laku  usaha  harusnya memiliki dedikasi yang tinggi dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas tata kelola usahanya yang beroperasi dan dilaksanakan berdasarkan rasa penuh tanggung jawab jika terjadi wanprestasi, adapun yang dimaksud wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang  ingkar  janji  terhadap  janji  yang  sudah  dibuatnya  dengan  pihak  lain.  Artinya pelaku usaha di sini harus senantiasa menepati janjinya tidak hanya usaha perdagangan secara  Online  namun  usaha  yang  berbaur  dengan  memanfaatkan  fasilitasi  teknologi
seperti  pelaku  usaha  transportasi  Online  grab  dan  gojek  yang  kini  sedang  maraknya dipergunakan  fasilitasnya  oleh  khalayak  orang  banyak  karena  dianggap  mudah  dan nyaman  dipergunakan  dengan  memanfaatkan hand  phone  dengan  aplikasi  berbasis android. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan beberapa fitur-fitur menarik  yang  ditawarkan  oleh  para  perancang  sistem  aplikasi,  khususnya  dibidang transportasi  Online.  Setiap  aplikasi  pasti  memiliki  tampilan  serta  cara  pengoperasian tersendiri sehingga antara aplikasi satu dan yang lainnya memiliki kualitas yang berbeda. (Lestari, 2020)
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada kantor perusahaan Go-Jek Manado Office di Jalan. Piere Tendean, Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, ternyata sejak Tahu 2022 perusahaan tersebut tidak lagi menerima Mitra kerja atau driver  di  sebabkan  alasan  bahwa  di  Manado  sudah  banyak  aplikasi  penyedia  jasa transportasi  Online  selain  itu  bahwa  menurut  pihak  Go-jek  bahwa  perusahaan  tidak bertanggung  jawab  atas  kerugian  atau  asusila  yang  terjadi  terhadap  korban  atau konsumen yang diakibatkan oleh mitra perusahaannya. Bahwa Perusahaan tidak kaitannya dengan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  driver,  begitu  pula  Driver  yang  melanggar  tata tertib  perusahaan  akan  dipecat  atau  diputus  hubungan  mitranya  dengan  perusahaan, padahal  menurut  antara  perusahaan  dan  pelaku  pelecehan  adalah  satu  badan  pelaku usaha yang tercantum pada definisi Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  berbunyi  :  “Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan Hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
Pada perusahaan Grab yang terletak pada Jalan A.J Sondakh Ruko Blok 1E2 Nomor 28, Kawasan Megamas, Titiwungen, Manado, dari hasil pengamatan lapangan sama seperti perusahaan transportasi Online lainnya sesuai dengan kode etik perusahaan barang siapa yang melakukan aksi bertikai/melakukan tindakan di luar norma kesopanan/berperilaku, kasar/melampiaskan emosi dalam bentuk perbuatan yang tidak menyenangkan kepada siapa pun baik verbal ataupun non-verbal, fisik ataupun non-fisik, tidak terkecuali tindakan mengancam,  mengintimidasi,  menakut-nakuti,  melecehkan  secara  SARA/  fisik/  seksual, dengan  cara  dan  media  apa  pun  kepada  pihak  mana  pun,  baik  dengan penumpang/karyawan Grab/sesama mitra Grab/restoran yang terdaftar dalam platform GrabFood/ pelanggan/pengguna jalan lainnya maka akan di berikan sanksi pengakhiran hubungan kemitraan.
Sebaiknya dari Pihak perusahaan sebelum mengeluarkan izin dan memberikan hak akses  aplikasi  transportasi  secara  Online  bagi  pengguna  aplikasi  Driver  sebaiknya memberikan suatu pelatihan dan atau bimbingan Teknik terlebih dahulu bagaimana cara para  Driver  dapat  menggunakan  aplikasi  yang  diberikan,    baik  mulai  dari  seleksi berkas/dokumen, memberikan link verifikasi Online untuk dapat mengaktifkan fitur aplikasi android yang dinamakan Grab Driver, serta dapat memberikan arahan berkendaraan yang baik dan benar jika mengendarai transportasi dengan penumpangnya, contohnya seperti tidak diizinkan mengendarai kendaraan transportasi dengan kecepatan diatas  rata-rata, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan lalulintas dan angkutan jalan serta bagaimana para Driver bisa beretika yang baik terhadap customer, sampai pada tahapan bagaimana cara  mereka  bisa  mendapatkan  upah  yang  sesuai  dengan  standarisasi  yang  diberikan kepada mereka, dan juga dari pihak perusahaan dapat memberikan konstribusi terhadap kesejahteraan bagi para driver transportasi Online yang bekerja di lapangan.

## SIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian tanggung jawab perusahaan Transportasi Online (Grab  dan  Gojek)  di  Kota  Manado,  Perusahaan  hanya  memberikan  Pelatihan  anti kekerasan/pelecehan  seksual  terhadap  mitra  driver  perusahaan  yang  menurut  hemat peneliti  adalah  bagian  dari  tanggung  jawab  atau  perlindungan  preventif  dari  pihak perusahaan.  Sementara  terhadap  Konsumen  korban  yang  telah  mengalami  pelecehan seksual  pihak  perusahaan  tidak  bertanggung  jawab  sama  sekali  dengan  alasan  bahwa antara perusahaan dan driver hanya sebatas hubungan kemitraan. Dari hasil penelitian ini jelas  membuktikan  bahwa  perusahaan  transportasi  Online  di  Manado  bertentangan dengan Kebijakan Ganti rugi pelaku usaha yang tertera dalam UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen. Dari hasil penelitian di daerah lain oleh Montisa Mariana ,wawancara kepada Adi Daya Menurut Andry Dermawan, “Grab akan memberikan layanan Psikososial  terhadap  korban  pelecehan.  Layanan  ini  ditawarkan  Grab  setelah  Grab memutus hubungan kemitraan dengan pengemudi ojek Online pelaku pelecehan seksual terhadap  penumpang,  layanan  psikososial  tersebut  diberikan  agar  penumpang  yang menjadi korban pelecehan itu bebas dari trauma.”

## DAFTAR PUSTAKA
Lestari,  I.  W.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Aplikasi  Terhadap  Kepuasan  Pelanggan  Gojek  Di  Kota Jember. JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Nomor 14, Vol 2, 320.
Marsel  Eman,  A.  L.  (2017).  ANALISIS  INFORMATION  SHARING  PADA  PT  GOJEK  INDONESIA
CABANG MANADO. Jurnal EMBA, Vol. 5, 676.
Nur,  I.  T.  (2006).  Tanggung  Jawab  Hukum  Pelaku  Usaha  Jasa  Transportasi  Dalam  Memberikan Pelayanan Maksimal dan Kompensasi Kepada Konsumen. Risalah Hukum. Tanggung Jawab Hukum  Pelaku  Usaha  Jasa  Transportasi  Dalam  Memberikan  Pelayanan  Maksimal  dan Kompensasi Kepada Konsumen. Risalah Hukum, 105-111., 107.
Sagita, P. A. (2019). Keabsahan jasa pengangkutan ojek online di Indonesia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana., 2.
Tampubolon,  W.  S.  (2016  ).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Ditinjau  Dari  Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi. Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 4, No. 1 , 53.
Voges, K. K. (2022). Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online. Lex Crimen, No. 11 Vo. 4, 1.