DOI : https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.03
Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Surakarta  Selama  Masa Pandemi Covid-19
Mahendra Bayu Sata 1 , Yuli Chomsatu Samrotun 2 , Purnama Siddi 3
1 Universitas Islam Batik, Surakarta, Jawa Tengah
2 Universitas Islam Batik, Surakarta, Jawa Tengah
3 Universitas Islam Batik, Surakarta, Jawa Tengah

## ARTICLE INFO
JEL Classification: H26, H25
Key words:
Compliance, MSME, Taxpayer

## ABSTRACT
The study aim/goal was to test and analyze compliance of MSME taxpayers in Surakarta during Covid-19 pandemic with variables such as: the tax system, tax knowledge, taxpayer attitudes, tax incentives, tax services, tax audits, tax awareness, and fines and tax penalties. The  research  population  is  17,964  MSME  enterprenuer  in  Surakarta.  The  technique  of sample  in  this  research  is  random  sampling  with  multiple  linear  regression  analysis  as analysis method. The results from this research, the tax system, the attitude taxpayer, and the tax  audit  was an  effect  on  the compliance  of  MSME  taxpayers in  Surakarta  during Covid-19 Pandemic. Meanwhile, tax knowledge, tax incentives, tax services, tax awareness, fines and tax penalties hasn’t effect on MSME taxpayer compliance in the city of Surakarta during Covid-19 pandemic, but overall these variables have a stimulant was an effect to taxpayer compliance. Suggestions include in this study: KPP Pratama Surakarta as a state institution is expected to evaluate and improve services and policies in the future, especially those related to taxpayers. In the next  research, more varied variables such as tax rates, morality, socialization incentives, and so on can be used. Also as science develops, it is hoped that more accurate research methods can be used.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  tujuannya  adalah  melakukan  pengujian  dan  menganalisis  bagaimana kepatuhan  wajib  pajak  para  pelaku  UMKM  di  kota  Surakarta  saat  Pandemi  Covid-19 dengan variabel-variabel seperti : sistem perpajakan, pengetahuan pajak, sikap dari masing- masing  wajib pajak,  insentif  pajak  yang disediakan  oleh  pemerintah,  pelayanan  pegawai pajak/otoritas perpajakan, pemeriksaan atau audit dalam perpajakan, kesadaran pajak oleh wajib pajak sendiri, dan denda dan sanksi pajak. Populasi penelitian adalah sebanyak 17,964 yang mana merupakan pelaku usaha UMKM di Kota Surakarta. Sampel  yang digunakan dalam  penelitian  ini  diambil  menggunakan  teknik  random  sampling  serta  data  yang didapatkan  dianalisis  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda  sebagai  metode analisisnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari riset yang telah dilakukan yaitu sistem perpajakan, sikap dari masing-masing wajib pajak, dan pemeriksaan atau audit perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Kota Surakarta  saat  Pandemi  Covid-19.  Saat  Pandemi  Covid-19,  pengetahuan  pajak,  insentif pajak,  pelayanan  pegawai  pajak,  kesadaran  pajak,  serta  denda  dan  sanksi  perundangan perpajakan  tidak  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajakpara  pelaku  UMKM  di  kota Surakarta. Akan tetapi, secara keseluruhan variabel-variabel tersebut mempengaruhi secara stimulan terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Kota Surakarta. Saran untuk  survei  yang  dilakukan  ini  antara  lain  :  KPP  Pratama  Surakarta  selaku  lembaga negara  diharapkan  untuk  mengevaluasi  dan  meningkatkan  pelayanan  serta  kebjiakan  di masa mendatang, utamanya yang berkaitan dengan wajib pajak. Untuk penelitian di masa depan diharapkan juga menggunakan variabel lain agar lebih beragam seperti variabel tarif pajak,  moralitas,  sosialisasi  insentif,  dan  sebagainya.  Juga  seiring  berkembangnya  ilmu pengetahuan diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang lebih akurat.

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai salah satu negara dari banyak yang memiliki  pendapatan  pajak  sebagai  sumber penerimaan  terbesar  dari  penerimaan  APBN, Indonesia  dan  banyak  negara  lain  di  dunia menerapkan sistem self assesment, yang pada
sistem  ini  wajib  pajak  memiliki  kewajiban sendiri  dalam  urusan  perpajakannya  untuk melakukan  perhitungan,  pembayaran,  dan pelaporan.  Apabila  dilihat  dari  data  yang diterbitkan  oleh  Kementerian  Keuangan mengenai  penerimaan  pajak  di  Indonesia
selama  tahun  2019  hingga  2021  yang  masih berjalan  penerimaan  pajak  di  Indonesia mengalami  penurunan,  salah  satu  yang mengalami penurunan pada PPh final. Seperti pada grafik yang disajikan dibawah ini.

## Gambar 1
Pertumbuhan Penerimaan PPh Final Di Indonesia Tahun 2019-2021

## Sumber : kemenkeu.go.id/apbnkita
Walaupun  disisi  lain  secara  perekonomian  di Indonesia  dalam  bidang    UMKM  saat  ini sedang meningkat pesat (Antika, 2020). Banyak faktor yang menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak,  sebagaimana  diungkapkan  terjadinya gap  research  pada  penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut (Janitra, 2019); (Husnurrosyidah,  2017);  dan  (Sitorus,  2020) kepatuhan  wajib  pajak  juga  dipengaruhi  oleh variabel  sistem  perpajakan  dalam  hal  ini  e- billing,  e-filling,  e-faktur,  dan  sistem administrasi perpajakan. Berdasarkan penelitian (Susyanti, 2020); (Sari Wiyati, 2019); dan  (Janitra,  2019)  pengetahuan  pajak  yang dimiliki seseorang berpengaruh pada ketaatan wajib  pajak.  Penelitian  lain  yang  dilakukan (Susyanti, 2020); dan (Yenni Mangoting, 2019) tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi oleh  sikap  wajib  pajak,  tetapi  berbeda  halnya menurut  (Mutanga,  2021)  yang  menghasilkan penelitian bahwa hanya pada kepatuhan yang dipaksakan  saja  yang  memiliki  pengaruh, sedangkan  sikap  wajib  pajak  yang  bersifat sukarela  tidak  berpengaruh.  Pada  penelitian (Nuskha,  2021)  serta  (Sitorus,  2020)  insentif pajak  bisa  mempengaruhi  pada  kepatuhan wajib  pajak.    Akan  tetapi  (Dewi,  2020) berkesimpulan  ketaatan  wajib  pajak  tidak dipengaruhi  faktor  adanya  insentif  dalam
pajak.  Lalu,  menurut  (Sari,  2021);  (Antika, 2020);  dan  (Mangoting,  2021)  pelayanan fiskus/pegawai  pajak  menjadi  faktor  yang mempengaruhi  ketaatan  wajib  pajak.  Berbeda halnya menurut (Dewi, 2020) kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pelayanan fiskus. Berdasarkan  penelitian  (Okoye,  2019)  dan (Ntiamoah,
2021) pemeriksaan pajak
mempengaruhi  kewajiban  perpajakan  di negara  berkembang  seperti  zimbabwe  dan nigeria. Berdasarkan penelitian (Susyanti, 2020) dan  (Hermi  Sularsih,  2021)  ketaatan  WP disebabkan  oleh  faktor  kesadaran  tiap  orang akan pajak yang menjadi kewajibannya. (Dewi, 2020)  dan  (Janitra,  2019)  dalam  risetnya menyimpulkan    ketaatan  WP  juga  dipicu karena  adanya  denda  dan  sanksi  berkaitan dengan pajak, sedangkan jika menurut (Okoye, 2019);  (Sari,  2021);  dan  (Antika,  2020)  justru menyatakan  ketaatan  WP  tidak  dipengaruhi faktor denda serta sanksi perpajakan.
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu yang  sudah  dilakukan,  penulis  tertarik  untuk merumuskan  pemasalahan  yang  bertujuan apakah sistem perpajakan, pengetahuan pajak, sikap  yang  dimiliki  WP,  insentif  dari  pajak yang  diberikan  pemerintah,    pelayanan  yang dilakukan  otoritas  pajak,  pemeriksaan  pajak, kesadaran  akan  pajak,  dan  denda  dan  sanksi pajak  sebagai  variable  independen  memiliki pengaruh  terhadap  variabel  dependen  dalam ini  ketaatan  WP  para  pelaku  UMKM  di Surakarta.    Riset  ini  memiliki  pembatasan masalah  ruang  lingkup  penelitian  hanya mencakup  satu  daerah,  yaitu  Kota  Surakarta dan  hanya  pada  satu  sektor  yaitu  sektor UMKM, sehingga riset ini tidak bisa digunakan acuan  untuk  wilayah  lain  dan  sektor  lainnya secara mutlak. Kajian yang dilakukan ini bagi akademisi  diharapkan  dapat  bermanfaat sebagai  bahan  pembelajaran  akademik  terkait perpajakan,  bagi  praktisi  sebagai  wawasan terkait  perpajakan,  dan  bagi  institusi  sebagai bahan  acuan  penentuan  kebijakan  KPP Pratama.

## 2. TELAAH
TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 2.1 TELAAH TEORI
a.   Atribution Theory atau Teori Atribusi
Teori  atribusi  dikemukakan  oleh  Heider mengacu
bagaimana cara seseorang menguraikan apakah penyebab dari sikap atau perilaku  orang  lain  maupun  dirinya  sendiri disebabkan  oleh  sebab  internal  seperti  sifat, karakter,  sikap,  dll  atau  sebab  eksternal misalnya  ada  tekanan  situasi  tertentu  atau situasi  dalam  kehidupan  seseorang  yang mempengaruhi  perilaku  individu,  seseorang memiliki  pemikiran  mengenai  orang  dan keadaan  di  sekitarnya,  dan  persepsi  social orang  tersebut.  Hal  ini  disebut  dispositional attributions  (atribut  disposisi)  dan  situational attributions  (atribut  situasional)  (Luthans, 2005).

## b.  Kepatuhan Wajib Pajak
Suatu  sikap  atau  perilaku  seorang WPdimana  ia  memenuhi  semua  kewajiban dalam  hal  perpajakan  dan  juga  dapat memperoleh semua hak perpajakannya sesuai dengan perundangan perpajakan yang berlaku merupakan  kepatuhan  atau  ketaatan  wajib pajak. Hal  ini  merupakan  kunci  yang  penting dari keberhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan perpajakan di Indonesia, sebab dengan sistem self assesment kepatuhan wajib pajak secara sukarela adalah salah satu tujuannya.
c.  Sistem Perpajakan
Kompleksitas  sistem  perpajakan  terus mengalami  peningkatan  sejalan  dengan meluasnya permintaan untuk tujuan perpajakan  dan  situasi  perpajakan  yang berubah dengan cepat baik di dalam maupun di  luar  negeri.  Dalam  rangka  penyesuaian terhadap  perkembangan  bisnis  dan  ekonomi, pemenuhan  tujuan  optimalisasi  penerimaan, netralitas  terhadap  ekonomi,  serta  pembagian penerimaan mendorong sistem pajak dibentuk dan  dilakukan  pengembangan  lebih  lanjut. Oleh karena berbagai perkembangan tersebut, aturan mengenai pemrosesan pajak, perhitungan  kewajiban  perpajakan,  dan ketentuan mengenai kelengkapan administrasi menjadi  rumit  dan  semakin  sulit  dimengerti. Wajib  pajak  memiliki  kesulitan  dalam memahami  berbagai  kompleksitas  tersebut
sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya  secara  benar  dan  tepat  waktu. Berdasarkan  penjabaran  tersebut  maka  wajar saja apabila terdapat hubungan antara tingkat kompleksitas  sistem  pajak  dan  tingkat ketidakpatuhan.
d.  Pengetahuan Pajak
Notoatmodjo  (2007)  dalam  tulisannya menyatakan  bahwa  pengetahuan  merupakan hasil bertahun-tahun setelah manusia mempersepsikan  suatu  objek  tertentu  yang terjadi melalui lima panca indera yang dimiliki oleh manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman,  perasa,  dan  peraba.  Menurut Burhan,  2015  sebagaimana  dikutip  dalam (Janitra,  2019)  sebagian  besar  pengetahuan manusia  diperoleh  melalui  mata  dan  telinga, dan  pengetahuan  dapat  berarti  sebagai  hasil dari  pemahaman  seseorang  yang  muncul melalui  proses  mempersepsikan  objek  yang berhubungan dengan pajak.
e.  Sikap atau Attitude Ahmad  Sani  (2020)  menyatakan  bahwa sikap merupakan penilaian terhadap keyakinan seseorang tentang emosi positif dan negatif ketika melakukan tindakan yang akan dilakukan.  Sikap  wajib  pajak  dapat  diartikan sebagai  pertimbangan  wajib  pajak  atas konsekuensi yang didapatkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, bagaimana  kondisi  keuangan  seseorang sebagai pertimbangan
memenuhi kewajibannya, dan apa sanksi atau denda yang diperoleh  ketika  tidak  memenuhi  kewajiban pajaknya.
f.   Insentif Pajak Insentif merupakan program yang disiapkan pemerintah untuk diberikan kepada wajib  pajak  dalam  rangka  memberikan keadilan  pajak.  Penawaran  dari  pemerintah, yang  mana  melalui  manfaat  pajak,  dalam kegiatan  tertentu,  misalnya  kontribusi  dana untuk  aktivitas  yang  memiliki  kualitas merupakan insentif pajak. Pada masa pandemi Covid-19  beberapa  program  insentif  untuk memulihkan perekonomian nasional. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, PPh Pasal 21 Ditanggung  Pemerintah,  Angsuran  PPh  Pasal 25 dibebaskan 50%, PPh Impor dibebaskan, dan
PPN  Ditanggung  Pemerintah  termasuk beberapa  program  insentif  yang  disediakan oleh pemerintah dalam masa Pandemi Covid- 19.

## g.  Pelayanan Fiskus
Tanpa  sumber  daya  manusia  yang berkualitas,  organisasi  tidak  mungkin  bisa melakukan kegiatan dengan lancar. Juga dalam hal pelayanan perpajakan diperlukan kehadiran  otoritas  pajak  yang  berkompeten sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat serta dapat melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu. h.  Pemeriksaan Pajak Tampubolon
(2017) berpendapat serangkaian  proses  mengumpulkan  serta mengolah  data,  informasi,  bukti  yang dilakukan dengan cara yang objektif dan tepat berdasarkan  pada  standar  untuk  memastikan ketaatan  terhadap  kewajiban  perpajakan dan/atau  tujuan  lain  yaitu  menaati  peraturan perpajakan  merupakan  yang  disebut  dengan pemeriksaan.
i.   Kesadaran Pajak (Rahayu,  2010)  menyatakan  kesadaran perpajakan  merupakan  kesediaan  wajib  pajak untuk  memenuhi  kewajiban  dengan  cara memberikan  kontribusi  khususnya  untuk menyetorkan  pajak  kepada  negara  dalam rangka  pembangunan.  Wajib  pajak  memiliki kesadaran pajak yang tinggi ketika ia memiliki kesediaan  bahwa  sebagai  warga  negara membayar  pajak  itu  termasuk    kewajiban bukan  menganggapnya  menjadi  membayar pajak  suatu  beban.  Dengan  tingginya kesadaran  pajak  yang  dimiliki,  maka  wajib pajak  dapat  membayar  pajaknya  secara  suka rela.
j.   Denda dan Sanksi Pajak Denda  dan  sanki  pajak  telah  diatur  dalam perundang-undangan  perpajakan  yang  mana harus ditaati ataupun dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Sanksi dan denda tersebut diatur dalam  UU  KUP  Tahun  2007  yang  kemudian mengalami  perubahan  pada  UU  Cipta Kerja/Onmimbus  Law  dan  dimasa  pandemi Covid-19  diterbitkan  Peraturan  Menteri Keuangan  yang  merevisi  sanksi  administrasi untuk wajib pajak.

## k.    Penelitian Terdahulu
Menurut  (Janitra,  2019);  (Husnurrosyidah, 2017);  dan  (Sitorus,  2020)  ketaatan  WP  dalam melaksanakan  kewajiban  dipengaruhi  juga oleh  e-faktur,  e-billing,  efaktur,  dan  sistem administrasi  perpajakan.  Menurut  (Susyanti, 2020);  (Sari  Wiyati,  2019);  dan  (Janitra,  2019) ketaatan  WP  ada  dipengaruhi  pengetahuan setiap  orang  mengenai  pajak.  Menurut (Susyanti, 2020); dan (Yenni Mangoting, 2019) sikap  dari  WP  berefek  pada  tingkat ketaatannya  membayar  pajak,  tetapi  berbeda halnya  menurut  Mutanga  (2021)  bahwa pengaruh  sikap  wajib  pajak  hanya  pada kepatuhan  yang  dipaksakan  saja,  sedangkan yang  bersifat  sukarela  tidak  berpengaruh. Menurut  (Nuskha,  2021)  dan  (Sitorus,  2020) insentif  pajak  bisa  mempengaruhi  pada kepatuhan  pajak.  Akan  tetapi  (Dewi,  2020) dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa kepatuhan  tidak  dipengaruhi  oleh  insentif pajak  yang  diberikan  pemerintah.  Lalu, menurut  (Sari,  2021);  (Antika,  2020);  dan (Mangoting, 2021) ketaatan pajak salah satunya dipengaruhi oleh faktor pelayanan fiskus/pegawai pajak. Sebaliknya (Dewi, 2020) mengungkapkan  kepatuhan  wajib  pajak  tidak dipengaruhi oleh pelayanan fiskus. Berdasarkan  penelitian  (Okoye,  2019)  dan (Ntiamoah,  2021)  audit/pemeriksaan  pajak mempengaruhi  kewajiban  perpajakan  di negara  berkembang  seperti  Zimbabwe  dan Nigeria. Kemudian (Susyanti, 2020) dan (Hermi Sularsih, 2021) menyatakan kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh faktor kesadaran pajak.  Hasil  penelitian  lain  dari  (Dewi,  2020) dan  (Janitra,  2019)  kepatuhan  wajib  pajak dipicu  oleh  denda  serta  sanksi  pajak  yang didapatkan  ketika  tidak  patuh  membayar pajak, sedangkan jika penelitian (Okoye, 2019); (Sari,  2021);  dan  (Antika,  2020)  justru menyatakan  ketaatan  WP  tidak  dipengaruhi oleh denda ataupun sanksi dalam perundangan perpajakan.

## Gambar 2
Kerangka Pemikiran

## 2. 2  PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Gambar  2  merupakan  kerangka  pemikiran yang digunakan sebagai dasar mengembangkan  permasalahan  dalam  kajian dalam  jurnal  ini  pun  juga  berdasarkan  teori- teori  yang  sudah  ada  kemudian  dijabarkan. Penelitian ini mengambil hipotesis, antara lain: H1  :  Perkembangan  sistem  perpajakan berpengaruh  terhadap  ketaatan  WP para pelaku UMKM di Kota Surakarta,
H2  :    Pengetahuan  akan  pajak  pengaruhi ketaatan  WP  para  pelaku  UMKM  di Kota Surakarta,
H3 :         Sikap dari tiap WP pengaruhi ketaatan para pelaku UMKM di Kota Surakarta, H4 :      Insentif pajak pengaruhi ketaatan WP para pelaku UMKM di Kota Surakarta, H5 :       Pelayanan fiskus pengaruhi ketaatan WP  para  pelaku  UMKM  di  Kota Surakarta,
H6  :      Pemeriksaan  atau  audit  perpajakan pengaruhi    ketaatan  para  pelaku UMKM di Kota Surakarta,
H7  :        Kesadaran  pajak  memiliki  efek  pada ketaatan  WP  para  pelaku  UMKM  di Kota Surakarta,
H8  :  Denda  sera  sanksi  perundangan perpajakan  memiliki  efek  pada ketaatan  WP  para  pelaku  UMKM  di Kota Surakarta

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  kajian  ini menggunakan  analisis  deskriptif  kuantitatif. Metode  tersebut  berarti  metode  yang  hanya menggambarkan  dan  menguraikan  variabel penelitian  yang  berbeda  tergantung  pada kondisi, situasi, fenomena, atau peristiwa dan bagaimana variabel tersebut diperoleh, difoto, diwawancarai, diamati melalui bahan
dokumentasi  yang  diteliti.  Variabel  yang diteliti adalah sistem perpajakan, pengetahuan pajak  oleh  wajib  pajak,  sikap  dari  masing- masing  wajib  pajak,  insentif  pajak  yang diberikan  pemerintah,  pelayanan  pegawai pajak,  audit  perpajakan,  kesadaran  dari  wajib pajak,  dan  denda  dan  sanksi  pajak.  Riset  ini menggunakan  data  primer  dari  kuisioner melalui  google  form  yang  akan  disebarkan kepada responden. Dalam riset ini, responden yang  digunakan  adalah  para  pelaku  usaha UMKM  di  Kota  Surakarta  yang  disebarkan melalui  komunitas-komunitas  atau  langsung kepada  UMKM  di  Kota  Surakarta.  Penelitian ini  menggunakan  populasi  sebanyak  17.964, yaitu seluruh wajib pajak para pelaku UMKM yang berada di Kota Surakarta dimana mereka terdaftar  di  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  dan Menengah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Metode random sampling digunakan dengan mengambil sebanyak 100 responden. Pengukuran kuesioner tersebut menggunakan skala likert dengan memberikan skor di setiap point.  Pengujian  statistik  dan  analisis perhitungan  yang  dipakai  antara  lain  statistik deskriptif,  uji  asumsi  klasik,  uji  validitas  dan realibilitas, dan analisis regresi linier berganda

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1   HASIL a.     Uji Statistik Deskriptif
Data  diperoleh  dengan  cara  menyebarkan kuisioner yang berbentuk google form kepada pelaku  usaha  UMKM  di  Surakarta,  dari  110 yang  disebar  formulir  yang  diisi  oleh responden  sejumlah  100  atau  91%  dari  total kuisioner  yang  disebar.  Pengujian  statistik deskriptif  digunakan  dalam  riset  ini  yang menjelaskan  bahwa    variabel  pada  sistem perpajakan  mempunyai  responden  maksimal
sebanyak 5 dan responden minimal sejumlah 2, serta  mean  atau  rata-rata  sebesar  4,02  juga sebesar  0,791  untuk  standar  deviasinya. Pengetahuan  pajak  sebagai  variabel  bernilai minimal  sebesar  1  dan  bernilai  maksimal responden sebeesar 5, untuk rata-ratanya 4,04 dan 0,887 untuk standar deviasinya. Kemudian, variabel selanjutnya adalah sikap dari masing- masing wajib pajak yang mempunyai minimal responden sejumlah 1 dan maksimal responden sejumlah 5, rata-ratanya bernilai 3,78, dan 1,011 nilai  standar  deviasinya.  Selanjutnya  untuk insentif pajak mempunyai minimal responden sejumlah 1 dan maksimal responden sebanyak 5,  rata-ratanya  bernilai  3,90  dan  1,020  untuk nilai  standar  deviasinya.  Lalu  ada  variabel pelayanan fiskus yang mempunyai responden minimal 1 dan responden maksimal 5, bernilai rata-rata  3,83  dan  1,083  nilai  standar deviasinya.  Selanjutnya  ada  juga  variabel pemeriksaan  atau  audit  dalam  pajak  yang mempunyai  minimal  responden  1  dan maksimalnya  adalah  5,  rata-ratanya  bernilai 3,85  sedangkan  0,968  merupakan  nilai  dari standar  deviasinya.  Kemudian  variabel selanjutnya  yaitu  variabel  kesadaran  dari  tiap wajib pajak mempunyai minimal responden 1 dan  5  responden  untuk  jumlah  maksimalnya, nilai rata-ratanya 3,96 dan 0,994 untuk standar deviasinya.  Selanjutnya  terdapat  variabel denda dan sanksi perpajakan yang mempunyai minimal  responden  1  dan  5  untuk  maksimal respondennya, nilai rata-ratanya 3,83 dan 1,016 nilai standar deviasinya. Variabel yang terakhir adalah  kepatuhan  wajib  pajak  para  pelaku UMKM yang mempunyai minimal responden 2 dan  responden  maksimalnya  5,  rata-ratanya bernilai 4,12 dan 0,832 nilai standar deviasinya. b.  Uji Kualitas Data
Riset ini melakukan uji validitas data secara statistik.  Pengujian  dilakukan  menggunakan teknik  Corrected  Item  Total  Correlation  yaitu dengan  menghitung  korelasi  dari  setiap pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner dan skor  total  yang  didapatkan  (Ghozali,  2011). Pengujian validitas dari 8 variabel independen dan  1  variabel  dependen  total  48  item  soal setelah  dilakukan  pengujian  semua  masing- masing soal bernilai R hitung > R tabel (0,2565)
sehingga  dinyatakan  valid  semua    dan  layak dijadikan  data  penelitian.  Pada  penelitian  ini, reliabilitas diukur dengan metode menggunakan  uji  statistik  Cronbach’s  Alpha yaitu dengan cara pengukuran sekali saja (one shoot).  Jika  Cronbach’s  Alpha  >  0,70  suatu variabel  bisa  dikatakan  dapat  dipercaya (reliabel) (Ghozali, 2011). Pengujian realiabilitas telah dilakukan dan menghasilkan nilai  Cronbach’s  Alpha  >  0,70  sehingga reliabilitas dari 48 item pertanyaan dari semua variabel  penelitian  dinyatakan  reliabel  dan dapat dinyatakan sebagai data yang ajeg/konsisten.
c.  Uji Asumsi Klasik
Uji  normalitas  berperan  dalam  pengujian variabel  pengganggu  (residual)  dalam  model regresi  terdistribusi  normal  atau  tidak.  Model regresi  yang  baik  jika  terdistribusi  normal ataupun mendekati normal. Hal ini dilakukan dengan  pengujian  statistik  nonparametrik Kolmogorov Smirnov (K-S) untuk menentukan apakah  residual  terdistribusi  normal.  Data termasuk  distribusi  normal  apabila  nilai probabilitas    ≥  0,05.  Jika  nilai  probalibilitas  ≤ 0.05 data tidak distribusinya normal (Ghozali, 2011). Untuk uji normalitas diketahui jika 0,2 < nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05. Kesimpulan yang  didapat  setelah  dilakukan  pengujian ternyata  data  dalam  pengujian  terdistribusi normal.  Data  juga  menunjukkan  gambar  titik yang mengikuti garis diagonal dalam uji P-Plot. Tidak  ada  variabel  independen  bernilai toleransi  >  0,10  serta  nilai  VIF  <  10  dalam pengujian multikolinieritas. Besar nilai Durbin Watson  1,5390  <  DL  (1,5060)  serta  >  4-DU (2,1502)  dengan  α  =  5%  pada  pengujian autokorelasi.  Pada  sumbu  Y,  titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 titik- titik tersebut acak dan tidak ada pola tertentu pada  uji  heterokedastisitas.  Setelah  dilakukan pengujian,  data  dalam  penelitian  ini  tidak terdapat  multikolinieritas,  autokorelasi,  dan heterokedastisitas.
d.    Analisis Regresi Linier Berganda
d.1  Analisis Regresi Tabel 19 Tabel Persamaan Regresi Model Unstandardized Coeffiicients B Std. Error Beta 1 (constant) 5,118 2,753 Sistem Perpajakan 0,168 0,058 0,260 Pengetahuan Pajak 0,138 0,086 0,147 Sikap dari Wajib Pajak -0,191 0,065 -0,268 Insentif Pajak oleh pemerintah 0,129 0,066 0,169 Pelayanan pegawai pajak 0,088 0,094 0,108 Pemeriksaan  atau  audit  dalam perpajakan 0,119 0,059 0,182 Kesadaran Pajak 0,130 0,080 0,163 Denda dan Sanksi Pajak 0,069 0,120 0,073 Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Lampiran 7
d.2  Uji Kelayakan Model/Uji F Dalam uji kelayakan model, hipotesis akan diterima apabila 0,000 < nilai sig. > 0,05. Seperti ditunjukkan pada Tabel 19, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan, pengetahuan pajak, sikap  wajib  pajak,  insentif  pajak,  pelayanan
fiskus,  pemeriksaan  pajak,  kesadaran  pajak, denda dan sanksi pajak berpengaruh simultan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di Kota Surakarta selama masa Pandemi Covid-19 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## d.3  Uji Hipotesis
Tabel 21 Tabel Uji Hipotesis/ Uji t Model Sig Kriteria Keterangan 1 (constant) 0,005 < 0,05  Hipotesis Diterima Sistem Perpajakan 0,111 < 0,05  Hipotesis Ditolak Pengetahuan Pajak 0,004 < 0,05  Hipotesis Diterima Sikap dari Wajib Pajak 0,054 < 0,05  Hipotesis Ditolak Insentif Pajak oleh pemerintah 0,351 < 0,05  Hipotesis Ditolak Pelayanan pegawai pajak 0,047 < 0,05  Hipotesis Diterima Pemeriksaan atau audit dalam perpajakan 0,109 < 0,05  Hipotesis Ditolak Kesadaran Pajak 0,564 < 0,05  Hipotesis Ditolak Denda dan Sanksi Pajak 0,005 < 0,05  Hipotesis Diterima
Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Lampiran 7
d.4   Uji Koefisien Determinasi
Tabel 22 Tabel Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,597 a ,357 ,300 2,273

## Sumber : Lampiran 7
Pada  Tabel  22  terlihat  nilai  koefisien determinasi  yang  dihasilkan  0,300  atau  30%. Didapatkan  hasil  bahwa  sebesar  30%  variabel sistem  perpajakan,  pengetahuan  pajak,  sikap dari masing-masing wajib pajak, insentif pajak oleh  pemerintah,  pelayanan  pegawai  pajak, pemeriksaan atau audit dalam pajak, kesadaran pajak,  dan  denda  dan  sanksi  pajak mempengaruhi kepatuhan para pelaku UMKM di  Surakarta.  Kemudian,  ada  faktor  lain  yang tidak  dijelaskan  dalam  penelitian  ini  sebesar 70% yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak para pelaku UMKM.

## 4.2  PEMBAHASAN
Setelah melakukan riset, kesimpulan yang dapat  ditarik  yaitu  sebagai  berikut:  (1)  Uji antara  perkembangan  sistem  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji statistik t variabel  menghasilkan  nilai  0,005  <  tscore  < 0,05. Kesimpulannya H1 diterima, menunjukkan  terdapat  pengaruh  sistem perpajakan  terhadap  kepatuhan  para  wajib pajak  pelaku  UMKM  di  Kota  Surakarta  saat Pandemi Covid-19. Sejalan juga pada penelitian (Husnurrosyidah,  2017)  bahwa  kemajuan sistem  perpajakan  khususnya  di  bidang administrasi  seperti  e  -billing,  e-faktur,  dan sebagainya  memiliki  efek  pada  kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib
pajak dipengaruhi  oleh  penerapan  modernisasi dalam perpajakan khususnya system administrasi  (Janitra,  2019).  Begitu  pula penelitian  (Sitorus,  2020)  kepatuhan  wajib pajak dipengaruhi juga oleh adanya e-faktur di tengah  situasi  pandemi.  Dengan  demikian perkembangan  system  perpajakan  Indonesia dalam  hal  ini  yang  diatur  oleh  otoritas  pajak memiliki  pengaruh  pada  kepatuhan  pelaku usaha  UMKM  di  Kota  Surakarta.  (2)  Uji variabel  pengetahuan  perpajakan  oleh  WP
dengan  kepatuhan  WP.  Uji  statistik  t  bernilai 0,111 < nilai signifikansi < 0,05. Kesimpulannya,  H2  ditolak    yaitu  kepatuhan para  pelaku  UMKM  di  Kota  Surakarta  tidak dipengaruhi  oleh  pengetahuan  perpajakan. Hasil  penelitian  yang  didapatkan  tersebut berlawanan  dengan  hasil  Janitra  (2019)    yang berpendapat jika kepatuhan dalam perpajakan dipengaruhi  oleh  pengetahuan  wajib  pajak. (Susyanti,
2020) dalam risetnya mengungkapkan  ada  efek  yang  secara langsung  dari  pengetahuan  pajak  yang  dapat menyebabkan  kenaikan  kepatuhan  pajak. Penelitian  lain  yang  kontra  dari  (Sari  Wiyati, 2019) bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi  oleh  pengetahuan  dan  peraturan perpajakan.  Hasil  dalam  penelitian  ini menyatakan kepatuhan para pelaku UMKM di KotaSurakarta  tidak  dipengaruhi  semakin meningkatnya  pengetahuan  pajak.  (3)  Uji antara sikap dari wajib pajak dan kepatuhannya  dalam  membayar  pajak.  Uji statistik t yang dihasilkan dalam penelitian ini bernilai  signifikan  0,004,  di  mana  nilainya <0,05.  Kesimpulannya  yaitu  H3  Diterima, kepatuhan  para  pelaku  UMKM  di  Kota Surakarta dipengaruhi oleh sikap wajib pajak. Hasil yang didapatkan tersebut sesuai dengan Susyanti  (2020)  jika  ada  hubungan  secara positif  antara  tingkat  kepatuhan  perpajakan dan  sikap  wajib  pajak,  kenaikan  kepatuhan perpajakan disebabkan oleh adanya peningkatan  sikap  dari  wajib  pajak.  Lalu penelitian  (Yenni  Mangoting,  2019)  juga menyatakan  peningkatan  kepatuhan  pajak karena  adanya  etika  dan  kepercayaan  yang mempengaruhi  transparansi.  Demikian  juga penelitian oleh (Mutanga, 2021) menghasilkan kesimpulan antara persepsi kekuasaan otoritas pajak dan kepatuhan yang dipaksakan tercatat memiliki hubungan berkorelasi positif. Riset ini
menunjukkan  peningkatan  kepatuhan  pajak para  pelaku  UMKM  di  Kota  Surakarta  pada situasi pandemi juga dipengaruhi oleh semakin baiknya  sikap  wajib  pajak  tersebut.  (4)  Uji pengaruh antara insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dengan kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakn. Uji statistik t yang dihitung mendapatkan hasil 0,054 nilai signifikannya,  dimana  nilai  tersebut  >0,05. Kesimpulannya,  yaitu  H4  ditolak  artinya antara  insentif  pajak  dan  kepatuhan  para pelaku  UMKM  di  Kota  Surakarta  selama Pandemi    Covid-19  tidak  memiliki  pengaruh atau tidak ada hubungan di antara keduanya. Dalam penelitian Dewi (2020) juga menjelaskan hal sama, insentif pajak dan tingkat kepatuhan tidak terdapat hubungan. Berkebalikan dengan (Nuskha, 2021) yang menyatakan insentif pajak oleh  pemerintah  dan  kepatuhan  WP  terdapat hubungan  lurus.  Sitorus  (2020)  pun  dalam risetnya  menyimpulkan  pada  mase  pandemi kepatuhan WP salah satunya ada faktor insentif pajak  yang  mempengaruhi.  (5)  Uji  pengaruh antara  pelayanan  fiskus  dan  kepatuhan  WP. Statistik t menghasilkan nilai 0,351 signifikansinya. Nilai tersebut >0,05.
Kesimpulannya,  H5  ditolak  yaitu  kepatuhan para  pelaku  UMKM  di  Kota  Surakarta  tidak dipengaruhi  oleh  adanya  pelayanan  fiskus. Lain halnya dengan penelitian (Sari, 2021) yang menyatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi  oleh  pelayanan  fiskus.  Juga  riset yang  dilakukan  oleh  (Antika,  2020)  yang menyimpulkan adanya pengaruh positif antara variable  kualitas  pelayanan  oleh  fiskus  dan kepatuhan WP. Namun, hasil penelitian dalam jurnal  ini  dengan  (Dewi,  2020)  sejalan  yaitu kepatuhan  pajak  tidak  dipengaruhi  oleh pelayanan petugas pajak. Namun, berdasarkan penelitian  (Mangoting,  2021)  menunjukkan bahwa keadilan prosedural (regulasi pemerintah)  tidak  mempengaruhi  kepatuhan pajak,  hanya  saja  komitmen  dapat  menjadi perantara dalam hubungan kepatuhan WP dan keadilan prosedural. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kepatuhan WP para pelaku  UMKM  di  Surakarta  ketika  pandemic tidak dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan yang  dilakukan  petugas  pajak  (6)  Uji  antara
pemeriksaan pajak dengan kepatuhan WP. Dari perhitungan didapatkan uji statistik t 0,047 nilai signifikansinya,  yang  mana  berarti  <0,05. Kesimpulannya  H6  diterima  yaitu  hasil pengujian ini menunjukkan tingkat kepatuhan para  pelaku  UMKM  di  Surakarta  selama Pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh audit/pemeriksaan  pajak.  Hasil  penelitian tersebut  sesuai  dengan  (Okoye,  2019)  yang dalam  penelitiannya  berkesimpulan  bahwa pendorong utama kepatuhan pajak di Nigeria adalah adanya Audit pajak Ad Hoc yang tidak diumumkan  dan  penelitian  (Ntiamoah,  2021) yang  menunjukkan  bahwa  Otoritas  pajak  di Ghana  sering  melakukan  audit  pada  catatan bisnis  dan  kegiatan  yang  memberikan  efek moderat namun positif pada kepatuhan pajak. (7) Uji antara kesadaran pajak dengan ketaatan wajib  pajak.  Setelah  dihitung,  Uji  statistik  t adalah 0,109 nilai signifikasinya. Nilai tersebut >0,05. Kesimpulannya H7 ditolak menunjukkan  bahwa  kepatuhan  pajak  para pelaku UMKM di Surakarta di masa pandemi tidak  ada  hubungannya  terhadap  kesadaran dari wajib pajak. Lain halnya dengan (Susyanti, 2020) dalam risetnya mengungkapkan kenaikan kepatuhan pajak dipengaruhi  secara langsung  oleh  kesadaran  wajib  pajak.  Begitu juga  dengan  (Hermi  Sularsih,  2021)  yang menyatakan  peningkatan  kepatuhan  para pelaku UMKM dipengaruhi secara positif oleh kesadaran  dari  wajib  pajak  sendiri.  (8)  Uji antara sanksi dan denda dan kepatuhan wajib pajak.  Hasil  perhitungan  mendapatkan  Uji statistik t bernilai signifikan sebesar 0,564. Nilai tersebut  >0,05.  Kesimpulannya,  H8  ditolak. Hasil pengujian ini menyimpulkan  kepatuhan wajib  pajak  UMKM  di Kota  Surakarta  selama Pandemi  Covid-19  tidak  dipengaruhi  oleh adanya  denda  maupun  sanksi  dalam perpajakan.  (Sari,  2021)  dalam  risetnya  juga menjawab bahwa kepatuhan perpajakan tidak dipengaruhi karena adanya sanksi dari otoritas pajak. Penelitian oleh (Antika, 2020) mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan para  wajib  pajak  tidak  dipengaruhi  oleh variabel sanksi atau denda oleh institusi yang berwenang  dalam  perpajakan.  Namun,  hasil pengujian tersebut kontra dengan (Dewi, 2020)
yang  menjelaskan  bahwa  kepatuhan  pajak dipengaruhi  secara  positif  oleh  denda  dan sanksi  perpajakan.  Begitu  pula  menurut (Janitra,  2019)  berpendapat  kepatuhan  wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi dan  denda  yang  dijatukan.  Dan  menurut penelitian (Okoye,
2019) program
pengampunan pajak yang diterapkan di nigeria yang  memberi  ampunan  semua  denda  dan bunga pajak mampu meningkatkan kepatuhan pajak

## 5. SIMPULAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan  pengujian  agar  dapat  mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku  UMKM  di  Surakarta  pada  masa pandemi  dengan  menggunakan  beberapa variable  yang  terikat.  Variabel-variabel  yang dipakai di riset jurnal ini yaitu berikut variabel sistem perpajakan, pengetahuan pajak oleh WP sendiri,  sikap wajib pajak, insentif pajak yang ditawarkan  pemerintah,  pelayanan  para pegawai  pajak,  pemeriksaan  atau  audit perpajakan, kesadaran perpajakan, denda serta sanksi perundangan pajak. Riset ini menggunakan  populasi  sebanyak  17.964  yang mana  mereka adalah pelaku usaha UMKM di Kota Surakarta. Metode random sampling serta dianalisis  dengan  regresi  linier  berganda sebagai  metode  analisisnya  yang  digunakan dalam  kajian  ini.  Riset  dalam  jurnal  ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain ketaatan  WP  dalam  melaksanakan  kewajiban pajak  dipengaruhi  beberapa  faktor  sistem perpajakan,  sikap  dari  tiap  WP,  serta audit/pemeriksaan  perpajakan.  Diperolehnya hasil itu sejalan juga pada penelitian terdahulu yang  juga  menjelaskan  bahwa  peningkatan ketaatan  WP  dipicu  sistem  modernisasi perpajakan yang saat ini telah ada misalnya e- faktur, e-billing, dan e-filling. Hal lainnya yang diungkapkan  ternyata  terdapat  efek  antara hubungan  sikap/perilaku  dari  tiap  WP  dan pemeriksaan  atau  audit  dalam  pajak  dengan ketaatan  WP.  Riset  ini  pun  menggunakan faktor-faktor sebagai variabel seperti: pengetahuan  pajak,  insentif  pajak,  pelayanan oleh  pegawai/pejabat  pajak,  kesadaran
perpajakan  oleh  masing-masing  WP,  denda ataupun  juga  sanksi  dalam  peraturan  pajak yang  ternyata  faktor-faktor  tersebut  tidak berefek dengan ketaatan para pelaku UMKM di Kota  Surakarta  selama  pandemi  Covid-19. Beberapa penelitian mengungkapkan hal yang mendukung  dan  berbanding  terbalik  dengan riset  yang  sudah  dilakukan.  Tentu  ada keterbatasan dalam riset ini yang menggunakan  sebagian  kecil  dari  variable lainnya yaitu nilai adjusted hanya 0,300 (30%) yang juga berpengaruh pada ketaatan WP para pelaku  UMKM  di  Kota  Surakarta.  Terdapat variabel lain yang mungkin juga berpengaruh secara  signifikan  pada  ketaatan  perpajakan para pelaku UMKM di Kota Surakarta selama pandemic, selain sistem perpajakan, pengetahuan  akan  pajak  yang  dimiliki,  sikap dari  tiap WP, adanya insentif perpajakan dari pemerintah, pelayanan pegawai otoritas pajak, pemeriksaan atau audit perpajakan, kesadaran pajak dari tiap Wajib pajak, denda dan sanksi perundangan perpajakan. Saran untuk institusi terkait  KPP  Pratama  Surakarta  agar  dapat mengevaluasi  kebijakan  dan  pelayanan.  Bagi penelitian  selanjutnya  diharapkan  untuk  bisa menggunakan, menambahkan, ataupun melengkapi  dengan  memasukkan  variabel- variabel  lainnya  seperti  :  sosialisasi  insentif pajak, tarif pajak, kondisi keuangan, moralitas dan lainnya.

## REFERENSI
Abdullah,  M.  (2015).  Metode  Penelitian Kuantitatif.
Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Ahmad  Sani,  S.  A.  (2020).  Meningkatkan Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan Pemeriksaan  Pajak,  Pengetahuan Perpajakan  dan  Pelayanan  Pegawai Pajak  sebagai  Prediktor  pada  KPP Pratama  Medan  Kota.  Jurnal  Ilmiah Kohesi, 4(3), 134-148. Anggriawan, A. E. (2020). Pengaruh
Pengetahuan  Perpajakan,  Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur  Usaha  Terhadap  Kepatuhan
Wajib  Pajak  Usaha,  Mikro,  Kecil  dan Menengah di Kabupaten Tegal. Tegal: Universitas Pancasakti.
Antika,  F.  N.  (2020).  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  di  Kabupaten  Kudus  Selama Pandemi  Covid-19.  Kediri:  Seminar Nasional  Manajemen,  Ekonomi  dan Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis UNP Kediri Hal. 408.
Aviana,  N.  P.  (2019).  Pengaruh  Penerapan
Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah)  Di Kabupaten Bantul. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Belqis,  D.  C.  (2019).  Pengaruh  Pemahaman Perpajakan,  Penurunan  Tarif  Pajak,
Sanksi  Pajak,  Sosialisasi  Perpajakan, dan  Kualitas  Pelayanan  Fiskus terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM. Semarang: Universitas Sultan Agung.
Carolina, V. (2009). Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Dewi,  S.  W.  (2020).  Pengaruh  Insentif  Pajak,
Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan
Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Selama  Masa  Pandemi Covid-19.  urnal  Ekonomika  dan
Manajemen,, 9 (2).
Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate  Dengan  Program  SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
Gunadi.  (2013).  Panduan  Komprehensif  Pajak Penghasilan.  Jakarta:  Bee  Media Indonesia.
Hermi  Sularsih,  S.  W.  (2021).  Moralitas  dan kesadaran  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Jurnal  Paradigma  Ekonomika,
Vol 16 No 2.
Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, e-Billing  dan  e-Faktur  Terhadap Kepatuhan  Pajak  pada  BMT  Se- Kabupaten  Kudus.  Jurnal  Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 1(1).
Janitra,  R.  A.  (2019).  Kepatuhan  Wajib  Pajak Koperasi. Jurnal Bisnis dan Akuntansi,
Vol. 21, No. 1, Juni 2019, Hlm. 71-76.
Luthans,  F.  (2005).  Perilaku  Organisasi  Edisi
Sepuluh. Yogyakarta: Penerbit Andi. Mahindra,  M.  I.  (2020).  Pengaruh  Perubahan Tarif, Sanksi dan Kesadaran Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM.  Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Mangoting, Y. &. (2021). Relationship between
Taxpayers and Authorities against Tax Compliance  during the  Covid’19 Pandemic. Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 13, No. 1, March 2021, pp. 10-24. Mustaqiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks
Teori  Dan  Hukum  Pajak  Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera.
Mutanga, M. N. (2021). The influence of mental accounting, perceived trust and power of  revenue  authorities  on  tax compliance among SMEs in Zimbabwe. Journal of Accounting and Taxation, 13(2), 89-98.
Notoatmodjo, S. (2007). Promosi Kesehatan dan
Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.
Ntiamoah, J. A. (2021). Do economic variables still influence tax compliance intentions of self-employed persons in developing economies? Evidence from Ghana.  Journal  of  Accounting  and Taxation, 11(9), 155-169.

## Nursanti. (2018). Pengaruh Penerapan Aplikasi
Elektronik  Faktur  Pajak  (E-Faktur,  E- Billing)  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam.  Medan:  Universitas Medan Area. Nuskha,  D.  D.  (2021).  Pengaruh  Pemberian Insentif  Pajak  di  Tengah  Pandemi Corona  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  Islam  E-JRA  Vol.  10  No. 06.
Okoye, F. (2019). The influence of tax amnesty programme  on  tax  compliance  in Nigeria:  The  moderating  role  of political  trust.  Journal  of  Accounting and Taxation, 11(7).
Priyatno,  D.  (2014).  SPSS  22  Pengolahan  Data Terpraktis. Yogyakarta: Andi Offset.
Putri,  D.  T.  (2021).  Pengaruh  Persepsi  Wajib
Pajak  Tentang  PMK No.  44,
Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Sosialisasi
Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak atas Insentif Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19. Surabaya:
STIE Perbanas. Putri,  L.  Y.  (2014).  Pengaruh  Sikap,  Norma Subjektif,  dan  Kontrol  Keperilakuan yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di  Kota  Yogyakarta.  Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Rahayu,  S.  K.  (2010).  Perpajakan  Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Resmi,  S.  (2017).  Perpajakan  teori  &  kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Robbins,  P.  S.  (2002).  Prinsip-Prinsip  Perilaku
Organisasi  Edisi  Kelima.  Jakarta: Erlangga.
Rosalina.K.  (2020).  Pengaruh  Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Makassar  Utara.  Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
Safitri,  S.  R.  (2021).  Efektivitas  Insentif  Pajak
UMKM  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 pada Wilayah  Kpp Pratama Malang  Utara. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
Sari  Wiyati,  E.  M.  (2019).  Pengaruh  Persepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan, dan Manfaat Perpajakan terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM  pada Kpp Pratama Surakarta. Jurnal Ilmiah Edunomika, 3(01).
Sari,  R.  A.  (2021).  Insentif  PMK  86/2020  Di Tengah  Pandemi  Covid  19:  Apakah Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  UMKM  Di  Surabaya?  urnal Akuntansi dan Pajak, 21(02).
Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di
Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jakarta:  Journal  of  Bussiness  Volume 05, No 2 http://journal.uta45jakarta.ac.id/ind ex.php/jbsuta.
Suandy, E. (2006). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2004). Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Susyanti,  J. &. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Pajak di Masa Covid-19. Sebatik, 24(2),
171-177.
Tampubolon, K. (2017). Akuntansi Perpajakan dan  Cara  Menghadapi  Pemeriksaan Pajak. Jakarta : Penerbit Indeks.
Winardi.  (2011).  Kamus  Ekonomi.  Bandung: Mandar Maju.
Yenni  Mangoting,  H.  T.  (2019).  Taxpayer
Compliance Model Based on Transparency, Ethics, and Trust. Jurnal Akuntansi  dan  Bisnis  Vol.  19  No.  1, Februari 2019: 104-118,
www.jab.fe.uns.ac.id.