## MINORITAS MUSLIM THAILAND
Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme 1
Paulus Rudolf Yuniarto 2

## Abstract
The aim of this article is to describe Thailand Moslem minority with problem of assimilation, culture resistance and the root of separatist movement. One challenges that facing Thailand multiethnic people and Thai country today is management about diversity of ethnicity development. The characteristic of Thai multiethnic people strive for government attention especially related with crucial problem had been facing; ethnicity conflict and the rise up of communalism, separatism, and problem majority-minority relation. Composition of this problem in fact has related each others. The down fall of Thailand politics integration and obligation to accept Thai monolithic ethnic identity can be seen in anarchy demeanor of Moslem Patani to Thai government and claim for independencies Southern Thailand territorial separates from nation state of Thailand. The impact from integration process in the Thailand state building on Moslem area is create unstable relation between ethnic majority-minority, resources distribution and economics injustice form, the worn out of center government and local government democratic relation, social politics economic and culture polarizes. Stakeholder role like civil society organization (CSO), government, and military failed to take an integration policy program or conflict resolution.
1 Paper ini merupakan ikhtisar hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puslit Sumber Daya Regional-LIPI pada tahun 2004 dengan judul Multikulturalisme, Separatisme dan Pembangunan Negara Bangsa di Thailand. Terimakasih kepada Bpk. Fachri Ali M.A. atas komentar yang telah diberikan saat seminar hasil penelitian dan kepada Cahyo Pamungkas, Erlita Tantri, Erni Budiwanti, Sri Nuryanti yang telah mendukung dalam penyempurnaan paper ini.
2 Peneliti bidang Perkembangan Asia Pasifik, Pusat Penelitian Sumberdaya Regional – LIPI. E-mail: rudolfyuniarto@gmail.com
When the government and Thai people facing the resistance movement they just sends military troops to solve the problem.

## Pengantar
Paparan tulisan berikut ini merupakan suatu pembahasan mengenai problem separatisme dan pembangunan negara bangsa di Thailand. Studi ini berupaya mendeskripsikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya gerakan separatisme Melayu Muslim Patani melalui rangkaian tulisan tentang sejauhmana praktek-praktek kebijakan-kebijakan integrasi diterapkan di negara Thailand. Realitas apa yang dihadapi berkaitan dengan persoalan etnik minoritas ketika berhadapan dengan etnik mayoritas. Studi yang memaparkan kasus Bangsa Melayu Muslim Patani diletakkan dalam kaitannya mengenai dampak kebijakan integrasi dan bentuk penerapan asimilasi yang dipaksakan untuk memenuhi keinginan pemerintah melalui representasi masyarakat mayoritas terhadap minoritas dalam sebuah negara. Selain akibat yang di timbulkan dari relasi tidak seimbang ini adalah munculnya gerakan perlawanan bangsa Melayu Muslim Patani terhadap dominasi pihak pemerintah yang diwakili oleh etnis Thai.
Berdasarkan uraian singkat di atas, pokok pembahasan yang hendak didiskusikan diawali dengan pertanyaan-pertanyaan: (1) Sejauhmana kebijakan-kebijakan integrasi diterapkan di Thailand terutama terhadap Bangsa Melayu Muslim Patani? (2) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sikap penolakan Bangsa Melayu Muslim Patani terhadap integrasi Thailand? (3) Bagaimanakah gambaran konflik separatisme Patani terhadap pemerintah Thailand? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tujuan yang ingin dilihat adalah sejauh mana praktek asimilasi, perlawanan budaya dan akar gerakan separatisme mampu tergambar melalui sikap dan manajemen pengelolaan negara dalam kaitan relasi antar etnik terutama relasi mayoritas dan minoritas etnik.

## 1. Diskursus Separatisme Muslim Patani Thailand
Wilayah perbatasan (sempadan) selatan Thailand yang dikenal dengan nama Changwad Chaiden Pak Thai banyak dihuni oleh komunitas Muslim keturunan Melayu. Wilayah ini terdiri dari empat
provinsi; Yala, Narathiwat, Patani dan Satun dengan agama Islam yang mendominasi populasi di wilayah tersebut. Di keempat provinsi ini ikatan sejarah ke-Melayu-an memiliki karakter cukup kuat dibandingkan dengan bangsa Thai. Kenyataan ini membuat komunitas Muslim di Selatan Thailand memiliki perbedaan agama, kepercayaan, adat istiadat, bahasa dan tata cara kehidupan yang berbeda dengan bangsa Thai umumnya. Identitas yang dimiliki oleh masyarakat Muslim Thailand Selatan memperlihatkan entitas kolektif orang-orang Melayu di empat provinsi (“the four provinces”) sebagai suatu manifestasi dari identitas etnik Melayu yang berada di Thailand (Suhrke 1989: 1). Masyarakat dan pemerintah Thailand lantas menyebut komunitas di selatan ini dengan istilah “Thai Muslim”.
Thai Muslim atau yang lebih dikenal dengan Muslim Patani secara umum lebih banyak dideskripsikan sebagai komunitas Muslim yang secara sporadis sering melakukan gerakan perlawanan bersenjata serta menentang sikap dan perlakuan diskriminatif pemerintah Thailand. Pemberitaan media juga turut menggambarkan bahwa kekerasan kerap berlangsung dan diwarnai dengan aksi balas dendam yang menimbulkan banyak korban, baik dari komunitas Muslim maupun dari masyarakat Thailand yang beragama Budha. Selain itu, gambaran kaum minoritas Muslim di Thailand adalah kaum tertindas, terutama disebabkan oleh sikap pemerintah yang mau menang sendiri dan tidak bersedia untuk memahami aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Islam Patani.
Penjelasan mengenai akar pertikaian dan gambaran Muslim Patani dengan pemerintah dan masyarakat Thai dapat dirunut sejak dimulainya proses penggabungan daerah Patani ke dalam wilayah Thailand. Kurang dari satu abad sejak ditanda tanganinya perjanjian pembagian wilayah antara pihak kerajaan Ingris dan kerajaan Siam tahun 1909 (Anglo-Siam Treaty) —yang isinya menempatkan wilayah Patani bukan sebagai sebuah kerajaan Melayu lagi, tetapi merupakan wilayah kerajaan Siam (Pitsuwan, 1989)—masyarakat Patani telah terintegrasi menjadi bagian dari masyarakat Thai. Sebagai sebuah kelompok minoritas dengan identitas Islam, Muslim Patani Selatan Thailand dihadapkan pada kewajiban mengikuti pola integrasi nasional Thailand yang telah ditetapkan agar menjadi satu wilayah kesatuan yang utuh. Dilihat secara geografis, perubahan wilayah yang terjadi ini, Patani yang asalnya merdeka dan merupakan mayoritas kemudian berubah sebagai wilayah subordinat Thailand serta menjadi minoritas di level nasional.
Dihadapkan pada konsekuensi kebijakan integrasi politik- administratif, pada tingkat struktur kemasyarakatan, Muslim Patani yang beretnis Melayu mulai memasuki wilayah kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi Thailand. Masyarakat Patani kemudian mengikuti proses pembangunan kebangsaan Thailand dengan penerapan segala kebijakan-kebijakan yang dimotori negara ( state policies ) dan mengikuti pelaksanaan program-program asimilasi dan akomodasi pemerintah ( State programs ) bagi tujuan dan kepentingan nasional (Lubis, 2003; 9). Selama kurun waktu paska kebijakan integrasi tersebut, berbagai implementasi kebijakan pembangunan dari pemerintah telah diupayakan dalam bentuk kebijakan dengan landasan semangat nasionalisme Thailand. Semangat ini mengkontruksikan nilai- nilai kebangsaan Thailand pada tiga asas utama, yaitu, satu agama, satu kerajaan dan tunduk pada kekuasaan raja (Thai Rak Thai) . Nasionalisme yang menyokong kesatuan berbangsa ini didasarkan pada kebesaran kerajaan Siam dan dominasi mayoritas etnis Thai yang beragama Buddha.
Sejatinya, apa yang terjadi dan dialami dalam kurun waktu paska perjanjian integrasi kemudian sangatlah kontradiktif: masyarakat Muslim Patani dipaksa menjadi bagian negara kerajaan Siam melalui serentetatan program integrasi dengan menjadikan mereka bangsa Thai (Thai-fikasi) . Pihak kerajan Siam secara paksa telah menghancurkan kedaulatan dan kemandirian masyarakat Patani sebagai suatu entitas politik, budaya, bahasa, dan agama yang telah ada sebelumnya. Kegiatan pembangunan kebangsaan diimplementasikan melalui program migrasi yang dipaksakan (forced migration policy) , sentralisasi pembangunan dan timpangnya pembagian hasil sumberdaya ditambah lagi dengan implementasi praktek asimilasi masyarakat mayoritas Thai baik dalam bidang sosial politik, sosial budaya, maupun sosial ekonomi terhadap Muslim Patani. Beberapa kebijakan integrasi Siam dan dampaknya terhadap wilayah Patani sejak paska integrasi dirunut hingga masa sekarang selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 1 seperti di bawah ini:
Tabel 1

## Kategorisasi Kebijakan Integrasi Thailand dan Dampaknya di Patani
No. Latar Belakang Kebijakan Pemerintahan Dampak 1. Membendung ekspansi Inggris-Malaya dan Perancis- Indocina Integrasi teritorial 1902, integrasi bangsawan, reformasi birokrasi. Raja Chulalongkorn (1868-1910) Pemberontakan 1902 dan 1922 2. Nasionalisme Thai Raja Vajiravudh Integrasi pendidikan berdasarkan UU 1921 Raja Vajiravudh (1910-1925) Diperkenalkannya bahasa Thai ke pondok-pondok 3. Kudeta dan perubahan konstitusi 1932 Liberalisasi politik Pridi Banomyong Partisipasi terbatas 4. Berkembangnya fasisme di Eropah dan Asia menjelang perang dunia kedua Thai- rathaniyom 1938 PM. Phibun Songkhram (1938- 1944 dan 1948- 1957) Keberpihakan Patani kepada sekutu, nasionalisme Malaya. 6. Kekalahan Thailand dalam perang dunia kedua Patronage Islam Act 1946: Integrasi ulama Pridi Banomyong (1946) Chularajamontry, petisi Haji Sulong, pembrontakan 47 7. Perang Vietnam Integrasi pondok 1960- an PM. Sarit Thanarat (1957- 1963) dan pemerintahan sesudahnya Kontrol pemerintah terhadap pondok, separatisme di bawah PULO,dll. 8. Pembangunan dan perang dingin Amerika Serikat vs Uni Soviet Prime Minister Order No. 65/66, Tai Rum Yen PM Prem Tin Sulanonda Menurunnya aksi- aksi separatis, simpati ke pemerintah 9. Kampanye internasional “perang melawan terorisme” Martial Law 2004 PM Thaksin Sinawatra Meningkatnya aksi- aksi kekerasan di Patani, Narathiwat, dan Yala
Sumber: Data diolah (Cahyo Pamungkas, PSDR-LIPI 2004)
Kebijakan integrasi dan proyek pembangunan kebangsaan yang yang dijalankan oleh pemerintah kerajaan Thailand dalam kenyataannya berdampak dengan semakin menguatnya arah pengkategorisasian masyarakat mayoritas-minoritas dalam kehidupan masyarakat Thailand- Patani. Aksi kekerasan sebagai dampak dari kebijakan tersebut, merupakan implikasi dari kebijakan nasionalis yang merekonstruksi identitas Thai yang monolitik (creation of Thainess as a single identity) yang gagal diterapkan (Lubis, 2003; 9). Kegagalan ini disebabkan karena identitas Muslim Patani dibangun di atas simbol-simbol atau atribut seperti: pengalaman sejarah atau collective memory tentang kebesaran Kerajaan Melayu Patani di masa lalu, bahasa Melayu, agama Islam, dan kebiasaan-kebiasaan atau adat-istiadat lokal menjadi faktor- faktor yang mengiringi pergulatan mencapai identitas ke-Melayuan Muslim Patani. Identitas Patani yang terdiri dari faktor sejarah dan penaklukan oleh kerajaan Siam, masalah kepentingan ekonomi, persoalan migrasi internal (resettlement), dan kegagalan mengakomodasi perbedaan identitas, mendorong masyarakat Melayu Muslim Patani untuk melakukan perlawanan (memberontak) terhadap upaya pemerintah Thailand dalam mempersatukan wilayah mereka.
Situasi ini didukung oleh keadaan sosial ekonomi Patani yang cenderung miskin terutama di keempat provinsi Islam bagian selatan, yang antara lain disebabkan tidak mendapat persamaan dalam pembangunan ekonomi dan perhatian pemerintahan sebagai bagian dari wilayah negara Thailand dan kini sebagian besar dari kelompok Muslim tersebut menuntut usaha perbaikan kondisi kehidupan (Slagter dan Kerbo 2000: 77). Gap atau jarak yang ada antara penduduk Patani dan pegawai pemerintahan setempat, turut menjadi alasan gagalnya pembangunan pendidikan dan ekonomi. Pegawai pemerintah cenderung berasal dari sentral Bangkok dan tidak mampu melakukan pendekatan terhadap penduduk setempat serta tidak mengerti apa yang mereka rasakan dan apa keinginan penduduk Patani yang berbeda agama, etnik, dan budaya. Kurangnya pemahaman antara pemerintah dan masyarakat disebabkan oleh batasan bahasa yang digunakan, antara Melayu dan Thai (Madakakul 1987: 72), sehingga umumnya pegawai administrasi di pemerintahan tidak dipercaya oleh penduduk setempat.
Muslim Patani memiliki agama dan budaya yang berbeda, juga memiliki kebiasaan, bahasa, dan ethnik yang berbeda pula; sehingga mereka sering dianggap sebagai outsider , orang luar dan warganegara kelas dua di Thailand. Kelompok minoritas Muslim Patani seakan tidak
mendapat tempat dan mendapat perlakuan yang berbeda. Mereka dipandang sebagai kelompok lain (outsiders) justru di tanah airnya sendiri. Kenyataan ini bisa menjadi acuan, mengapa daerah Selatan Thailand sering muncul konflik dibandingkan daerah lainnya.
Perlakuan diskriminatif yang mereka terima telah menyebabkan kemarahan yang semakin memuncak dan menjurus pada berbagai bentuk aksi kekerasan. Beberapa contoh peristiwa yang memicu aksi kekerasan diantaranya;  pembantaian pengunjuk rasa 25 Oktober 2004 lalu, kemudian peristiwa berdarah penyerangan Mesjid Krue Sae 28 April 2004, pencurian senjata dari pos militer di Narathiwat 4 Januari 2004, kerusuhan disertai pembunuhan dan pengrusakan fasilitas umum adalah rangkaian konflik kekerasan internal yang menjadi fenomena umum dalam waktu-waktu terakhir ini. Semua itu menunjukan bahwa terdapat banyak sekali peristiwa kericuhan di wilayah Selatan. Namun demikian, pihak pemerintah Thailand hanya menganggap peristiwa kekerasan sebagai tindakan kriminalitas biasa, tanpa dilihat nilai dari konotasi dampak sosial politiknya dan akar permasalahannya atau dikaitkan dengan gagasan separatisme yang diusung oleh kelompok- kelompok perlawanan di Patani.

## 2. Sejarah Singkat dan Awal Subordinasi Patani-Thailand
Keberadaan Patani dahulunya merupakan sebuah kerajaan bernama Langkasuka. Kerajaan yang diyakini menjadi cikal bakal dari Kesultanan Melayu Patani. Bukti kehadiran dari kerajaan Langkasuka ini bisa dilihat dalam catatan cerita lama teks India maupun Jawa. Saat itu Langkasuka dipandang sebagai salah satu sasaran ekspedisi angkatan laut India yang perlu ditaklukan dan dikuasai bidang perdagangan mereka. Kemudian cerita kepahlawanan Majapahit tahun 1365 dalam surat Nagarakartagama , yang melukiskan Langkasuka sebagai wilayah pesisir timur dan menjadi bagian wilayah kekuasaan Majapahit. Langkasuka juga merupakan salah satu daerah kekuasaan kerajaan Sri Vijayan. Hal ini ditunjukan melihat asal usul orang Patani yang berasal dari suku Javanese-Malay . Sebagian besar menganggap bahwa Javanese-Malay adalah salah satu leluhur orang-orang Melayu di daerah Malaka setelah terjadi penaklukan pada sekitar abad ke-8 dan 9 kemudian berkembang menjadi masyarakat Melayu sekarang. Seiring dengan memudarnya kekuasaan kerajaan Sriwijaya pada abad 11 wilayah ini kemudian mendapatkan kemerdekaannya dan menjadi
sebuah wilayah tersendiri. Langkasuka sendiri merupakan suatu daerah yang cukup banyak diminati oleh beberapa kerajaan yang ada di sekitar Asia Tenggara pada sekitar abad 13 dan 14; kerajaan Angkor di Kamboja, kerajaan Burmese di Pagan, Raja Cholas India, Raja Ceylon, kerajaan di Jawa dan Sriwijaya. Hampir kesemua kerajaan tersebut sempat mengintervensi dan berusaha membuat patokan wilayah independen di daerah tersebut.
Catatan mengenai perkembangan daerah Patani dalam banyak literatur, selalu di kaitkan dengan proses Islamisasi dan perdagangan yang terjadi di wilayah ini. Dilihat kedudukannya secara geografi, daerah Patani cukup strategis karena berada di pertengahan jalur lalu lintas perdagangan antara negeri Melayu dan negeri Asia Timur dan di antara perairan selat Malaka serta Laut Sulu dengan perairan laut Cina Selatan. Patani dipandang sebagai pusat komersial yang penting untuk melayani pedagang-pedagang Islam Arab, India, Eropa maupun Cina. Patani kemudian menjadi entrepot dalam perniagaan, di antaranya dengan menjual hasil bumi berupa rempah-rempah yang ditukar dengan tekstil dan tembikar dari Cina (Teeuw&Wyatt 1970: 3). Selain sebagai wilayah perdagangan yang cukup maju, Patani merupakan salah satu pusat kebudayaan dan penyebaran Islam di alam Melayu. Melaui jalur perdagangan dengan orang-orang Arab dan India serta saudagar- saudagar Muslim Cina, Islam kemudian diperkenalkan di Patani dan menjadi agama yang dianut oleh penduduk setempat. Adanya kontak- kontak perdagangan maupun penyebaran Islam tersebut mendorong Patani menjadi kerajaan makmur dan mencapai puncak keemasan perkembangan wilayah terutama pada kurun waktu abad 15 (Auni 2001: 300-302).
Zaman keemasan Kesultanan Patani terjadi ketika diperintah oleh empat orang Raja perempuan yaitu Ratu Hijau (1584-1616), Ratu Biru (1616-1624), Ratu Ungu (1624-1635) dan Ratu Kuning (1635- 1651) yang mampu mempersatukan beberapa wilayah Melayu utara seperti Kelantan, Trengganu dan Perlis (Auni 2001: 303). Namun jaman keemasan ini tidak berlangsung lama. Gejolak politik internal kerajaan dalam perebutan kekuasaan serta fluktuasi perseteruan politik dengan kerajaan Siam menjadi pemicu kemunduran kerajaan Patani. Kekalahan Patani oleh Siam berlangsung pada tahun 1786 setelah mendapat serangan Phya Taksin Raja Thonburi pemimpin kerajaan Ayudhya. Setelah kejatuhan Patani itu muncul gejolak politik dan kekuasaan yang berdampak langsung pada kekacauan dalam negeri Patani. Bidang
perdagangan terkena imbas dengan mengalami penurunan daya tarik mereka. (Teeuw & Wyatt 1970, 72-94). Bagi para saudagar asing situasi yang tidak menentu mengakibatkan mereka memindahkan perniagaan ke wilayah baru yang mulai mengalami kemajuan seperti; Johor, Malaka, Aceh, Banten dan Batavia (Jakarta).
Pada akhirnya wilayah Patani dapat ditaklukan seluruhnya oleh kerajaan Siam pada tahun 1808 setelah Raja Patani Datuk Pengkalan gagal dalam pemberontakan terhadap pihak Siam. Kekalahan ini menciptakan sentimen anti Siam yang berkembang pada periode setelah kekalahan ini. Untuk meredam konflik yang terjadi pihak Siam lantas memberlakukan beberapa kebijakan memecah Kerajaan Melayu Patani menjadi 7 wilayah yang dikenal dengan Boriwen Ched Hua Muang. Pada tahun 1815 atas perintah Raja Rama II, Patani terbagi menjadi tujuh kawasan negeri yang terdiri dari Patani, Nong Chik, Yaring, Saiburi, Legeh, Yala dan Raman. Kebijakan tranformasi tradisi birokrasi kerajaan dimaklumatkan dengan istilah “sistem Thesaphiban” (Keyes 2003) yang diterapkan pada tahun 1899. Desain kebijakan yang cukup radikal saat itu berusaha menggunakan cara langsung dalam mengatur kerajaan melalui daerah perwakilan atau melalui agen pemerintah kerajaan (sistem perwakilan).
Hal ini berkaitan erat dengan situasi eksternal yang terjadi kurun waktu abad 18, Pertama , Perubahan dasar kebijakan pemerintah kerajaan Siam berkaitan erat dengan situasi pergolakan politik dan keamanan yang terjadi di wilayah Asia Tenggara pada tahun-tahun 1890-an. Kedua , pada tahun 1890-an, munculnya imperialis besar- besaran ke wilayah Asia Tenggara di mana penguasa kolonial Perancis dan Inggris telah mulai menjejakkan jajahannya di wilayah Asia Tenggara. Apa yang terjadi dari perlombaan mereka untuk menguasai wilayah mencapai puncaknya pada tahun 1893. Kerajaan Siam semakin sulit posisinya di wilayah semenanjung dan dibuat bingung dengan terbentuknya perjanjian Inggris-Perancis pada 15 Januari 1896. Isi perjanjian tersebut di antaranya menyatakan bahwa kedua belah pihak hanya mengakui kedaulatan wilayah Siam atas Lembah Chao Phraya dan tidak menyebutkan tentang kekuasaan mereka di negeri Melayu utara. Walaupun perjanjian tersebut mengakui keberadaan kekuasaan Siam di Lembah Chao Phraya, pihak kerajaan merasa tetap terancan karena dalam isi perjanjian tersebut tidak menghalangi pihak Perancis atau Inggris bila sewaktu-waktu berusaha menguasai Siam. Dalam
Jurnal Masyarakat dan Budaya , Volume 7 No.1  Tahun 2005 98
perjanjian tersebut tidak menjamin mengenai kemerdekaan dan keutuhan wilayah Siam.
Di bawah Sistem Thesaphiban, pembagian wilayah disusun dan dikumpulkan ke dalam satu unit yang dikenali sebagai Monthon . Tiap- tiap Monthon dipimpin oleh seorang Gubernur (Khaluang Thesaphiban) yang bertanggungjawab kepada menteri kerajaan. Di bawah peraturan ini keistimewaan yang dimiliki oleh Raja Patani menjadi berkurang. Raja-raja tidak lagi mempunyai kuasa untuk melantik pegawai-pegawai kerajaan. Selain itu dalam hal menetapkan beberapa kebijakan daerah setiap raja maupun Gubernur diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan administratur Tinggi Wilayah bersangkutan. Sebaliknya, para wakil raja di daerah hanya memiliki kewenangan untuk melantik atau mengangkat pegawai rendah di wilayah mereka. Kerajaan Melayu Patani yang sebelumnya merupakan daerah jajahan ( tributary states ) yang memiliki otonomi sebagai sebuah kerajaan, berubah menjadi satuan administrasi yang kendalikan secara langsung oleh pemerintah pusat di Bangkok. Sejak 1902, kedudukan raja-raja Melayu mulai diturunkan dari jabatannya sebagai raja dan digantikan oleh birokrat- birokrat Thai.
Kenyataan ini membuat raja terakhir Patani Tengku Abdul Kadir Kamaruddin 3 , merasa perlu melakukan upaya perlawanan agar pihak kerajaan Siam tidak terus menerus melakukan campur tangan urusan dalam negeri-negeri Melayu. Tengku Abdul Kadir Kamaruddin tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan perlawanan terhadap Siam dan sempat menulis surat kepada Sir Frank Sweetenham, gubernur Inggris untuk Strait Settlement yang berkuasa di Singapura (Pitsuwan, 1989: 22) supaya ikut membantu dalam mempertahankan serta memulihkan kewibawaan kerajaan Patani yang berdaulat. Namun usaha untuk mendapatkan dukungan dari pihak Inggris pada akhirnya menemui kegagalan.
Pertimbangan mengapa Inggris tidak mau mencampuri urusan di Patani karena melihat strategisnya wilayah Semenanjung Malaya.
3 Adalah Sultan terakhir Kerajaan Patani dari dinasti Kelantan. Raja ini menolak integrasi politik dan administratif Kerajaan Siam dan memerintahkan bawahannya untuk melawan penguasa kerajaan pada tahun 1902. Tindakan Sultan memelopori terjadinya pemberontakan terhadap Siam yang berakhir dengan ditahannya Sultan Abdul Kadir di Pitsanulok sampai 1916.
Saat itu orang-orang Jerman sedang mendesak Bangkok agar memberikan konsesi kepada mereka di pulau Langkawi lepas pantai Andaman untuk dijadikan tempat pengisian bahan bakar bagi kapal- kapal mereka, sementara itu Rusia juga sedang bersaing dengan Perancis untuk memperoleh konsesi pembuatan sebuah terusan lintasan di Segenting Kra. Inggris juga sebenarnya memiliki rencana khusus dengan empat daerah taklukan penting di sebelah selatan Patani. Daerah-daerah tersebut dianggap lebih penting. Konsolidasi Inggris di sana akan lebih menguntungkan daripada bermusuhan dengan Siam dalam persoalan Patani. Sikap hati-hati dan diplomasi adu domba Inggris membuahkan hasil dengan ditandatanganinya suatu perjanjian antara Inggris-Siam yang memutuskan hasil: menyerahkan wilayah Kedah, Kelantan, Trengganu dan Perlis kepada kekuasaan Inggris. Sebagai imbalannya Inggris kemudian mengakui kedaulatan Siam terhadap wilayah Patani dan mengembalikan semua persoalan yang menyangkut hak ekstra teritorial dan kenegaraan kepada pengadilan Siam. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Inggris-Siam 1909 4 (Keyes, 2003). Akibat dari diberlakukannya isi perjanjian tersebut, kerajaan Melayu Patani yang sebelumnya merupakan daerah jajahan ( tributary states ) dengan kekuasaan otonomi sebagai sebuah kerajaan, kemudian berubah menjadi satu kesatuan administrasi pemerintah pusat kerajaan Thai di Bangkok yang dikendalikan secara langsung.

## 3. Dampak Kebijakan Integrasi dan Asimilasi Sosial Budaya 3. 1. Kebijakan Integrasi
Kebijakan integrasi Siam terhadap Patani harus dilihat secara komprehensif dari latar belakang sejarah terbentuknya nasionalisme dan modernisasi Thai pada permulaan abad ke-20. Proses memasukan provinsi-provinsi paling selatan ke dalam kerajaan Thai, merupakan
4 Pada tanggal 3 Maret 1909, Pemerintah British dan Siam menandatangani Persetujuan Anglo-Siam di Bangkok. Perjanjian ini mengenai penyerahan wilayah Kelantan yang mencakup Terengganu, Kedah, Perlis dan Ulu Perak. Sebelumnya daerah ini adalah bagian dari provinsi-provinsi Siam selatan. Pihak British diwakili oleh Mr. Paget (perwakilan British di Bangkok), sedangkan pihak Siam diwakili oleh Prince Devawongse (Menteri Luar Negeri). Perjanjian ini diratifikasi pada tanggal 9 Juli 1909. Sebagai konsesinya, Siam tetap mempertahankan wilayah-wilayah Patani sebagai provinsinya (Patani, Narathiwat, Yala, Songkhla, dan Satun).
proses yang lambat dan sulit. Situasi pada akhir abad 18 ketika kekuasaan kolonial semakin besar di Asia Tenggara, Siam dihadapkan pada suatu kesadaran kebangsaan akan keharusan yang mendesak mengkonsolidasikan kekuasaan dan menyatukan satuan-satuan politik yang terpencar untuk menghadapi bahaya kolonialisme (Nik Anuar 1999). Hal ini menunjukan nasionalisme dan modernisasi Thai dihadapkan pada situasi yang dilematis. Pihak Siam merasa perlu untuk melakukan pembaharuan administratif dengan pertimbangan keamanan nasional dan efesiensi urusan kenegaraan. Gagasan pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Chulalongkorn 5 melalui implementasi penandatanganan perjanjian Inggris Siam pada tahun 1909 dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk menghadang semakin meluasnya politik ekspansi kolonial di Semenanjung Malaya/Burma dan Perancis di Indochina. Selain itu, kebijakan integrasi tersebut berkaitan erat dengan usaha-usaha untuk meningkatkan nasionalisme Thai karena sebelumnya Kerajaan Siam merupakan sekumpulan kerajaan yang persatuannya sangat rapuh.
Berkaitan dengan hal tersebut, David J. Seteinberg (1971; 313) menerangkan bahwa batas-batas Kerajaan Siam pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mulai mengalami kemunduran. Wilayah-wilayah Negeri Siam ditentukan berdasarkan tekanan dari negara-negara imperialis yaitu Perancis pada tahun 1907 dan Inggris pada tahun 1909. Oleh karena itu pihak Siam perlu melakukan kebijakan reformasi yang dilakukan oleh Raja Chulalongkorn (1868-1910) untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan wilayahnya (nasionalisme).
Nasionalisme Thai yang dimaksud oleh Raja Chulalongkorn (1868-1910) dan dilanjutkan oleh penggantinya Raja Vajiravudh (1910- 1925) 6 adalah semangat kebangsaan yang didasarkan atas kesetiaan
5 Raja Chulalongkorn terkenal sebagai Raja Rama V memerintah dari tahun 1860-1910, putra dari Raja Mongkut (Rama IV). Raja ini merupakan raja pertama Kerajaan Siam yang melakukan perjalanan ke negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Rusia dan negara-negara jajahan seperti Jawa, Sumatera, dan British Malaya. Raja Chulalongkorn memperkenalkan sistem pemerinatahan sentralistis pertama yang memasukkan seluruh kaum bangsawan lokal ke dalam struktur birokrasi kerajaan.
6 Raja  Vajiravudh  atau  Rama  VI  adalah putra Raja Chulalongkorn memerintah pada tahun 1910-1925. Raja ini terkenal dengan kebijakannya yaitu UU pendidikan nasional 1921 yang mewajibkan seluruh institusi pendidikan di Thailand memakai bahasa Thai. Raja Vajiravudh berpendidikan
terhadap kerajaan Siam, bangsa Thai, dan agama Budha. Kedua Raja ini memandang bahwa apa yang disebut sebagai national heritage dari orang Thai adalah satu bahasa (Bahasa Thai), satu agama (Budha), dan memiliki hubungan dengan Kerajaan (Chakkri monarkhi) (Keyes 2003). Nasionalisme Thai ini ditujukan untuk menyatukan seluruh bangsa- bangsa yang berada di bawah Kerajaan Siam termasuk kelompok- kelompok minoritas non-Thai seperti Monks, Cina, dan Melayu Patani. Walaupun Thailand tidak pernah di bawah kekuasaan kolonial, namun selalu di bawah ancaman kekuatan-kekuatan eksternal. Sebagai konsekuensinya Thailand selalu dipaksa menyesuaikan budaya politiknya terhadap situasi regional dan internasional yang berubah (Vatikiotis, 1996:51). Dengan demikian nasionalisme Thai tumbuh dan berkembang sangat dipengaruhi oleh tatanan politik internasional dan sebagai usaha untuk menyelamatkan keutuhan negeri Siam. Kebijakan ini berdampak positif secara internal yaitu meningkatkan kesadaran nasional di kalangan penguasa, mengembangkan semangat profesionalisme di kalangan birokrasi, mencapai negara bangsa yang mendapat pengakuan dunia internasional dan membentuk sistem hukum modern (Kahin 1964: 14).
Namun kebijakan integrasi Siam berdampak luar biasa dalam mengacaukan tatanan sosial kelompok-kelompok minoritas terutama bangsa Melayu Patani. Tak lama setelah wilayah Melayu Patani berada di bawah kontrol pemerintah Thai yang berpusat di Bangkok, pengaturan birokrasi pemerintahan kemudian diserahkan pada pejabat- pejabat yang beretnis Thai. Namun kesalahan besar yang terjadi pada pegawai-pegawai pemerintah Thai yang bertugas melaksanakan proses pembangunan di wilayah Patani, yaitu, kurang memiliki  rasa tanggung- jawab (Rahimmula, 2003) serta tidak memahami permasalahan budaya lokal. Tidaklah mengherankan bila Melayu Patani sebagai penduduk asli di Selatan kemudian hanya menjadi penonton pasif dari banyaknya lowongan kerja yang sebenarnya tersedia seiring dengan pembentukan sistem adminsitrasi dan infrastruktur baru di Selatan. Secara sosial, politik, dan ekonomui masyarakat berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Di tanah kelahirannya sendiri mereka harus mengalami
di Oxford dan mengenalkan konsep nasionalisme Thai. Pada perang dunia pertama 1914-1918, Raja ini mengirim pasukan ke Eropah untuk membela blok sekutu.
diskriminasi, tekanan, dan kesewenang-wenangan yang bertubi-tubi dari pemerintah Thai.
Hal ini diperparah dengan politik ultra nasionalis yang diterapkan Perdana Menteri Phibun Songkhram (1938-1945) 7 . Politik ultra nasionalis pada intinya berkaitan dengan pengakuan kebudayaan Thai sebagai satu-satunya kebudayaan yang berlaku dan dikembangkan oleh negara di seluruh Thailand. Sedangkan, masyarakat-masyarakat minoritas diwajibkan tunduk kepada segala bentuk budaya orang-orang Thai. Kebijakan Phibun Songkhram yang sangat rasialis terkenal dengan istilah  “ Thai Rathaniyom” yang berarti negeri Thai untuk ras Thai.
Politik asmilisasi ini berdampak pada kemarahan yang luar biasa masyarakat Patani. Memasuki perang dunia kedua, bangsa Melayu Patani mulai mengambil keputusan untuk menolak tunduk di bawah Siam karena politik ulra-nasionalis yang diterapkan. Bersamaan dengan itu, gerakan nasionalisme Malaya sedang bangkit di seberang perbatasan, sehingga memicu tumbuhnya gerakan Pan-Melayu untuk mengobarkan nasionalisme Melayu di negeri-negeri terjajah. Ketidakpuasan dan kebencian terhadap kebijakan Thai Rathaniyom telah mendorong kalangan muda untuk menghidupkan identitas Melayu dan meingkatkan kesadaran Islam. Institusi Pondok memiliki peranan yang sangat penting untuk mengobarkan Pan-Malaya dan kebangkitan Islam.
Menanggapi gejolak perlawanan orang-orang Melayu Patani yang dipengaruhi oleh bangkitnya nasionalisme negeri-negeri Melayu dari Hindia Belanda sampai Inggris-Malaysia. pemerintah berusaha
7 Plaek Pibun Songgram, adalah seorang tokoh militer ultra nasionalis yang diangkat menjadi Perdana Menteri Siam pada tahun 1939. Sebelum menjadi perdana menteri, Jenderal ini pernah berjasa dalam mematahkan serangan tentara pro-monarkhi yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan parlementer. Kebijakan-kebijakannya terkenal dengan sebutan Tai Rathaniyom atau Thai untuk orang Thai. Pada waktu perang dunia kedua Phibun Songgram mendeklarasikan perang melawan sekutu dan bergabung dengan Jepang. Sesudah perang dunia kedua, 7 September 1945, Phibun Songgram kembali ke Bangkok ketika Pemerintahan Pridi Bhanomyong menginginkan terbentuknya pemerintahan demokratis. Kebijakan-kebijakan kebudayaannya ditujukan untuk membentuk dan memperkuat nasionalisme Thai: Chat, Satsana, Phramahakasat - Nation, Religion and Monarchy.
untuk mengambil simpati rakyat dengan menetapkan Undang-Undang Mengayomi Islam atau Patronage of Islam Act tahun 1945 pada tanggal 3 Mei 1945 yang diusulkan oleh arsitek revolusi 1932, Pridi Banomyong 8 , dan senator Muslim dari Bangkok, Cham Promyong. Berdasarkan undang-undang ini kaum ulama, majelis-majelis masjid, madrasah, dan chularjjaamontri 9 (dewan ulama pemerintah), diintegrasikan dalam administrasi Thailand. Namun Surin Pitsuwan dalam bukunya Islam di Muangthai (1989: 78) mengatakan bahwa kebijakan ini lebih banyak ditujukan untuk melemahkan gerakan- gerakan separatis yang digerakkan oleh kalangan elit tradisional seperti Tengku Mahyidin (Putra Sultan Abdul Kadir) dan Tengku Abdul Jalal. Termasuk kebijakan pengintegrasian kalangan ulama dimaksudkan untuk memecah belah hubungan ulama dan golongan bangsawan sekaligus memberikan suatu sense of belonging kaum ulama atas negeri Thailand
Sejalan dengan perkembangan kebangsaan kebijakan ultra- nasionalis lambat laun mulai dihilangkan dan diganti dengan kebijakan pembangunan ( patanakarn ). Integrasi nasional dilakukan melalui pembangunan sosial-ekonomi. Kebijakan ini merupakan perkembangan dari ideologi pembangunan (developmentalisme) di mana pemerintah mencoba untuk memasuki seluruh lembaga sosial dan kebudayaan
8 Pridi Banomyong adalah arsitek demokrasi di Thailand. Pridi lahir pada tanggal 11 Mei 1900 di Ayuttaya dari keluarga biasa, pada usia dua puluh tahun mendapatkan beasiswa untuk belajar Ilmu Hukum di Perancis dari kementrian kehakiman pada tahun 1920-1927. Meskipun belajar di luar negeri, tokoh ini tidak pernah meninggalkan idealismenya dan kesadarannya untuk memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi yang sedang menimpa bangsanya. Pada saat belajar di luar negeri Pridi mencita-citakan untuk merubah sistem pemerintatahan absolut menjadi demokratis sebagai dasar untuk membangun kehidupan Siam yang baru. Beliau meyakini bahwa demokrasi adalah jalan menuju pembangunan masyarakat manusia yang beradab. Untuk mewujudkan cita-citanya, sesudah pulang dari Perancis, Pridi mendirikan Partai Rakyat dan melancarkan gerakan revolusi 24 Juni 1932 di Bangkok. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut: mempertahankan dan menjamin segala bentuk kebebasan warga negara, baik dalam politik hukum dan ekonomi.
9 Chularajjamontri adalah sebuah dewan yang dibentuk pada tingkat nasional untuk mengurusi permasalahan-permasalahan orang-orang Islam. Lembaga ini bertugas untuk memberikan nasihat kepada raja berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan agama dan orang-orang Islam
komunitas-komunitas yang ada termasuk Islam. Upaya ini untuk menggeser persoalan konflik dari bentuk konflik kekuasaan menjadi konflik ideologi dengan pemerintah melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga keagamaan
Salah satunya adalah pemerintah melancarkan program perbaikan pendidikan pondok tahun 1961 untuk mengubah lembaga tersebut menjadi lembaga pelopor perubahan dan modernisasi. Program ini dimaksudkan untuk mentrasformasikan pondok dari sekolah swasta menjadi sekolah-sekolah yang tunduk kepada peraturan pemerintah. Hal ini mengubah image tentang pondok dari institusi agama menjadi institusi pendidikan dan secara tidak langsung mengurangi peranan agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kebijakan sekulerisasi pondok menimbulkan dampak negatif yang sangat besar dalam usaha- usaha pelestarian identitas dan kebudayaan bangsa Melayu Patani. Pondok tidak lagi menghasilkan cendekiawan-cendekiawannya yang selama ini memberikan pelayanan agama terhadap masyarakat- masyarakat pedesaan. Asumsi dari penerapan kebijakan ini bahwa dengan mengembangkan bahasa Thai dan tatanan moral Thai, maka akan diciptakan suatu rasa kebersamaan dan kesadaran sebagai orang Thai. Asumsi ini ternyata keliru dan  berdampak pada semakin berkembangnya benih-benih gerakan separatis yang berkobar pada tahun 70-an.
Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Thailand dalam perkembangannya tidak mengalami perubahan signifikan untuk meningkatkan pembangunan dan menurunkan kondisi kemiskinan di wilayah Selatan. Beberapa kebijakan seperti yang terurai dalam Tabel 1 di atas yang dikeluarkan pihak kerajaan memunculkan banyak perlawanan dan sikap anti Siam yang berkembang semakin besar. Berkaitan dengan politik integrasi terhadap wilayah di Thailand Selatan, Carlo Bonura Jr. (2002) mengemukakan permasalahan anti Siam dan perlawanan dari penduduk Patani disebabkan adanya kontradiksi antara reformasi politik di bawah sistem kerajaan Thailand dengan nilai-nilai atau identitas politik Bangsa Melayu Patani. Kontradiksi meliputi dua hal sebagai berikut. Pertama , kontradiksi yang mencakup pada tingkat kelembagaan, inkorporasi elit politik Muslim dalam praktek politik perwakilan dan ekspansi administrasi nasional termasuk keterlibatan Muslim dalam proses pengambilan kebijakan. Kedua , kontradiksi yang meliputi pembangunan komunitas politik ala kerajaan dan praktek-
praktek politik pada perang kerajaan yang belum selesai ( incomplete ) di bawah konsep negara bangsa.
Kebijakan integrasi baik sosial maupun politik dalam konteks proses pembangunan partisipasi politik masyarakat dalam ruang publik telah bergeser ke arah kebijakan operasi militer 10 . Kebijakan militeristik diduga memberikan isyarat adanya sekelompok elit politik di Bangkok dan Patani yang tidak menginginkan Patani dalam keadaan damai. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari usaha-usaha untuk menutupi kepentingan dan bisnis ilegal yang telah berlangsung cukup lama di perbatasan selatan.

## 3. 2. Asimilasi Budaya
Persoalan budaya muncul dari indentifikasi stereotip dan stigma masyarakat Patani oleh pemerintahan Thai yang telah berlangsung cukup lama. Thai Buddhist menyebut Patani dengan Khaek yang secara harafiah berarti ‘tamu’ atau ‘pendatang’ di Thailand. Secara umum istilah Khaek juga dipakai untuk mengidentifikasikan orang-orang dengan warna kulit sawo matang khususnya yang berasal dari Asia Selatan seperti: India, Pakistan, dan Timur Tengah, termasuk mereka yang beragama Islam, yang di antaranya adalah Melayu Muslim. Dalam pandangan Thai-Budhist, Khaek merujuk pada istilah yang berbau etnosentrik, dan stereotipik. Khaek juga berkonotasi sebagai orang yang malas, jorok, egois, miskin, tak bisa dipercaya, berpikiran picik, kejam, tidak bisa diajak kerjasama, bodoh, tidak ramah, dan fanatik (Srisawas 1983). Intinya istilah ini mengandung pelecehan makna/konotasi ( deragatory meaning ). Bedasarkan simbol-simbol agama dan budaya (bahasa, adat berpakaian) inilah mereka dikelompokkan sebagai alien cultural group .
Sebaliknya Melayu Muslim mengidentifikasikan orang Thai- Buddhist sebagai orang kafir (atheist), penyembah patung (image Budha). Mereka diibaratkan sebagai jahiliyah modern, yang menjadikan budak bak “Lata dan Uza”, yang menurut hukum Islam wajib diperangi lantaran sifatnya yang zalim terhadap (sewenang-wenang, menindas, dan memerangi) Melayu. Tidak seperti hubungan antara Thai dengan
10 Wawancara dengan Prof. Perajot Rahimmula di Prince Songkhla University pada tanggal 24 Mei 2004.
Cina, hubungan Thai dengan Melayu Patani, yang melibatkan pula hubungan antara Pemerintah Thai dan rakyat Melayu Patani, penuh diwarnai dengan konflik ideologis, budaya, bahkan bentrok fisik. Di pihak Melayu Muslim Patani sendiri mengidentifikasikan hubungan pemerintah Thai dengan Patani sebagai hubungan antara mereka yang menindas (penjajah) dan yang ditindas (dijajah). Pernyataan ini didukung kuat oleh realitas sejarah. Patani sebelum diintegrasikan ke dalam Thailand adalah kerajaan Melayu Islam yang otonom dan berdaulat penuh. Disini pada akhirnya Melayu Patani menganggap dirinya (menyadari identitasnya) sebagai outgroup di dalam wilayah kelahirannya sendiri.
Intervensi pemerintah Bangkok yang pada awalnya merupakan kebijkan administratif berkembang lebih jauh dalam sistem kehidupan pribadi Patani yang tercermin dari penghapusan sistem pendidikan Islam sebagai bagian dari program nasionalisasi Thailand. Program nasionalisasi pendidikan yang diterapkan sejak Raja Vajiravudh (1910- 1925) atau Rama VI melalui penerapan undang-undang wajib belajar tahun 1921 (Education Act 1921) berisikan pelarangan berdirinya sekolah-sekolah konservatif (tradisional) Islam (Rahimulla, 2003). Program nasionalisasi sistem pendidikan ini membawa efek lumpuhnya sendi kehidupan Islam yang telah berkembang di sekolah-sekolah pondok, dan pola pembelajaran agama Islam secara informal di masjid- masjid maupun mushola-mushola. Undang-undang ini mewajibkan generasi muda Patani untuk mengikuti sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan sekuler, dan membuat mereka tidak diijinkan memasuki sekolah-sekolah agama. Thailand benar-benar memasuki fase “chauvinistic” khususnya di akhir 1930-an. Kebijakan sekularisassi pendidikan bukannya membawa proses asimilasi damai, sebagaimana diinginkan oleh pemerintah Thai, tetapi justru menimbulkan jurang perbedaan ideologis yang kian lebar antara Patani dan Thai dan makin menciptakan konflik yang dalam antara Patani dengan Pemerintah Pusat Thai jurang perbedaan ideologis masih dibumbui lagi dengan jurang kehidupan sosial-ekonomi antara Patani dan mayoritas Thai.
Program Thaifikasi ini diperkuat pula dengan pelarangan penggunaan bahasa Melayu dan nasionalisasi budaya masyarakat Thai melalui bahasa dan adat istiadat. Kebijakan kultural yang menyangkut pemakaian bahasa dan adat istiadat Thai ditujukan guna mempromosikan nasionalisme Thai sambil mengikis identitas (agama dan budaya) Melayu Patani. Kebijakan asimilasi yang dikenal dengan
Ratthaniyom No 1 yang ditetapkan pada 24 Juni 1930 (Farouk 1982: 252), di antaranya mencakup perubahan nama Siam menjadi Thai. Thai mengacu pada identitas bangsa, bahasa, dan negara yang berpengaruh terhadap batasan-batasan etnik sebagai kelompok kultural ( ethnic and cultural boundaries ), karena baik yang berasal dari India, Pakistan, Bangladesh, Arab yang merupakan imigran juga dikelompokkan ke dalam Thai Muslim. Sebagai wujud untuk menanamkan kesamaan ideologi tentang nasionalsime Thai, pemerintah juga menciptakan lagu- lagu kebangsaan yang bertema memuja kebesaran sejarah Thai, kejayaan raja-raja, dan pahlawan-pahlawan Thai. Lagu-lagu kebangsaan ini disiarkan setiap harinya melalui berbagai program radio, televisi, dan media massa lainnya.
Pemerintah Thailand dalam hal akomodasi kebudayaan melalui identitas minoritas kurang menyesuaikan kebijakan-kebijakannya dengan aspirasi orang-orang Melayu Muslim di daerah perbatasan. Memperhatikan kebudayaan Melayu sebagai bagian dari kebudayaan nasional ( country’s national heritage ) sangat diperlukan sebagai usaha- usaha memperlakukan orang-orang Muslim agar dapat mempertahankan nilai-nilai dan tradisinya. Kelangsungan tradisi dan adat-istiadat orang- orang Melayu seharusnya tidak dilarang oleh pemerintah 11 . Namun yang terjadi adalah asimilasi untuk membangun sekaligus memodernisasi masyarakat Muslim Patani. Salah satu bentuk asimilasi untuk menunjukan identitas nasional adalah perubahan nama Muslim dengan nama Thai. Tanpa merubah nama, mereka yang bekerja di kantor pemerintah tidak akan dipromosikan untuk mencapai karir yang lebih tinggi. Misalnya nama (baru) “Surin Pitsuwan”, satu-satunya orang Melayu yang pernah diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Thailand, nama lama (aslinya) adalah “Abdul Halim bin ‘Isma’il”.
Tata aturan berbusana termaktub juga dalam undang-undang pemeliharaan kebudayaan (identitas) Thai. Melayu Muslim dipaksa untuk mengenakan “baju modern” model Barat. Mereka dilarang
11 Kebijakan lain yang justru menyinggung sensitivitas dan meningkatkan resistensi Melayu adalah pendirian kuil Budha di tengah lingkungan mayoritas Muslim. Pemerintah Thai mendirikan kuil Budha terbesar di dunia dengan biaya sekitar 30 juta baht di jantung pemukiman mayoritas Muslim di propinsi Narathiwat. Sebagai perbandingan, masjid Pusat di propinsi Patani, yang dibiayai pemerintah hanya menghabiskan dana sekitar 4 juta baht (http://www.asianinfo.org/asianinfo/thailand/politics.htm)
mengenakan sarung, memakai songkok (kopiah), sandal, dan mengunyah sirih. Bagi laki-laki harus menggunakan topi, celana panjang, dan sepatu sedangkan kaum Muslimah Melayu Patani yang mengenakan baju kurung dan kerudung sering mengalami pelecehan oleh polisi setempat. Bagi kelompok Muslim berpakaian adalah ekspresi keagamaan dan model pakaian adalah manifestasi sikap dan perilaku beragama. Namun dari sekian kebijakan, yang dianggap fatal dan merusak kepercayaan Muslim adalah kewajiban kaum Muslim Patani untuk menghormati patung Budha yang berada di lingkungan sekolah lantaran Budisme sudah diproklamirkan sebagai agama negara, sudah sepantasnya bila masyarakat Patani menghargai agama ini dengan cara menghormati patung simbol Buddha.
Asimilasi budaya yang dilakukan terhadap Muslim Patani merujuk pada kebijakan nasionalisasi Thai melalui sekularisasi pendidikan dan nasionalisasi Thai melalui bahasa dan adat istiadat seperti terurai dalam penjelasan di atas. Kedua model nasionalisasi ini berimplikasi terhadap ketimpangan (gap) sosial-ekonomi-politik dan merupakan kondisi potensial yang mengundang konflik dan kekerasan antar kelompok masyarakat. Kondisi pluralitas masyarakat yang berusaha di seragamkan mengandung potensi dan ancaman bagi terurainya ikatan kesatuan dan keutuhan dalam negara bangsa Thailand itu sendiri. Kekuatan dan otoritas negara yang bersifat memaksa sebagaimana dialami Patani yang dipaksa masuk dalam lingkup nation- state Thailand melalui program-program nasionalisasi Thai; pendidikan, bahasa, budaya, agama, yang justru memperkuat keinginan untuk melepaskan diri dari ikatan negara bangsa.
Permasalahan mendasar di Selatan pada dasarnya bukanlah semata-mata permasalahan sikap anti Siam dan bekembangnya gerakan separatisme tetapi karena tidak adanya keadilan masyarakat baik dalam kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, maupun sosial politik. Ketidakadilan sosial politik meliputi kuatnya sentralisasi politik pemerintah pusat dan tidak adanya otonomi bagi masyarakat. Ketidakdilan sosial budaya membuat tercerabutnya budaya dan bahasa melayu dari orang-orang Melayu. Mereka diasimilasikan secara paksa oleh pemerintah agar menjadi Thai Muslim yang berkebudayaan Thai. Walaupun UUD 1997 menjamin adanya penghormatan terhadap perbedaan (multikulturalisme) tetapi hanya sebatas dalam wacana. Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa akar permasalahan di selatan tidak adanya otonomi untuk memerintah dari etnik minoritas (Paribatra
1983: 3). Salah seorang informan dari Universitas Chulalongkorn (SW) mengatakan bahwa pada kenyataannya negara Thailand tidak menghendaki politic of recognition tetapi lebih cenderung kepada politic of homogenity . Hal ini diwujudkan dalam kebijakan asimilasi dan nasionalisasi mereka.
Selama paruh abad 20 asimilasi paksa yang dilakukan pemerintah Thai; seperti sekularisasi agama yang ditandai dengan penghapusan hukum Islam dan peran pengadilan agama Islam, penggunaan bahasa Thai, pemberlakuan etika Budisme telah membangkitkan semangat resistensi yang semakin besar di kalangan Patani. Pemerintah gagal mencermati adanya simbol-simbol identitas yang bersifat permanen, dan karenanya relatif sulit dirubah dalam tempo singkat. Identitas Patani dibangun di atas simbol-simbol atau atribut seperti: pengalaman sejarah atau collective memory tentang Kerajaan Melayu Patani, bahasa Melayu, agama Islam, kebiasaan-kebiasaan atau adat-istiadat lokal, interaksi atau penggabungan antara “Melayu” sebagai unsur dari varians lokal ( local variance ) dengan “Islam” – tradisi yang masuk belakangan.
Identitas Melayu Patani yang dipelihara oleh sejumlah pranata seperti pranata pendidikan yang tercermin dari sekolah-sekolah agama yang disebut pondok dan berpusat di dalam institusi keluarga, masjid, serta pondok itu sendiri. Bahasa, kebiasaan (tradisi dan adat-istiadat), terlebih-lebih keyakinan agama adalah merupakan identitas baku dan asli (original identity) yang cenderung bersifat statis dan menetap dari Melayu Muslim Patani. Identitas ini menjadi bagian dari sistem kepribadian atau pola perilaku sehari-hari yang bersifat ajeg. Menyitir Geertz, ikatan-ikatan primordial sebagai sumber identitas kelompok etnik tertentu mengandung nilai-nilai kesejarahan (ascriptive) yang dibentuk dalam tempo relatif panjang, kemungkinan semenjak adanya bangsa Melayu Patani itu sendiri, dan semenjak kedatangan Islam. Identitas Patani merupakan sinkretsime antara “Melayu” sebagai varian lokal dengan tradisi “Islam”. Integrasi Patani ke dalam nation-state Thai membawa pengorbanan dan pengikisan identitas (budaya Melayu dan agama Islam) Patani. Di sini berbagai gerakan separatisme dapat dilihat sebagai salah satu jalan untuk memulihkan identitas politik Patani sebagai suatu negeri otonom, berdaulat penuh di bawah kesultanan Islam Patani.

## 4. Gerakan Separatisme Muslim Patani
Separatisme di Thailand Selatan, baik melalui cara legal atau illegal, dapat dianggap sebagai upaya pemulihan identitas kultural dan agama Patani yang semakin tercabik-cabik oleh program asimilasi paksa pemerintah Thailand. Munculnya gerakan separatis komunitas Muslim Patani dilatarbelakangi paling tidak merujuk empat hal yang dikemukan oleh David Wyatt (1970): pertama , sejarah dan  penaklukan oleh Siam, di mana Patani dulu adalah sebuah kerajaan yang termasyur dan pelabuhannya berkembang sebagai pusat perdagangan (trading port) terbesar di Asia Tenggara. Penaklukan Patani oleh kerajaan Siam yang kemudian diikuti dengan penerapan tata pemerintahan baru ini menjadi titik awal munculnya gerakan perlawanan. Masyarakat Patani yang menyimpan kenangan sebagai kerajaan masyhur dan menjadi pusat perdagangan yang paling ramai, menginginkan kondisi seperti dulu dan benturan kepentingan yang saling bertolak belakang inilah yang menyebabkan munculnya gerakan separatis pula.
Penyebab kedua adalah, kepentingan ekonomi. Wilayah Selatan cukup kaya karena sebagai sumber penghasil minyak, pengembangan industri perikanan dan pengalengan ikan, dan sumber ekonomi lain. Namun demikian, dalam catatan kemiskinan diketahui bahwa Patani adalah wilayah yang berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini dikarenakan sebagian besar akses ekonomi yang ada dinikmati oleh anggota komunitas lain di Patani, seperti orang Thailand yang beragama Budha dan keturunan China, sedangkan posisi ekonomi para penduduk Patani hanyalah sebagai pelengkap (complementer) daripada sebagai stakeholder . Penduduk Patani kebanyakan adalah nelayan, pedagang kecil, pekerja pada sektor transportasi, dan buruh kasar. Dengan demikian, penduduk Patani merasa tersingkir secara ekonomi. Masyarakat Patani merasa hanya menerima imbas kerusakan ekologi dan kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil bumi yang diambil dari wilayahnya. Hal ini telah melahirkan perasaan tersingkir dari akses memperoleh kesejahteraan secara ekonomis, yang akhirnya juga memunculkan perasaan anti pemerintah. Ditambah lagi dengan kesempatan bersaing dalam lapangan kerja yang terbatas, terutama bagi mereka yang belajar di luar negeri, dengan alasan bahwa mereka tidak mengerti bahasa Thai dan sendi-sendi kehidupan masyarakat Thai.
Penyebab ketiga adalah, migrasi internal. Adanya program migrasi penduduk dari wilayah Utara telah menciptakan kesenjangan
ekonomi antara komunitas Muslim dengan komunitas non Muslim. Para penduduk ini dipindahkan dari wilayah utara ke Selatan. Mereka dipindahkan ke Selatan dengan alasan meratakan densitas penduduk, sekaligus meningkatkan taraf hidup penduduk (Save Settlement) , di mana setiap keluarga diberi oleh pemerintah sebidang tanah garapan seluas 25 rai dan rumah seluas 5 rai). Tujuan lainnya adalah untuk membuat jumlah penduduk di Selatan menjadi “imbang”, antara penduduk Muslim dan Budha. Penduduk yang dipindahkannya sebagian pegawai pemerintah di wilayah utara dan pusat untuk mengisi jabatan- jabatan di wilayah Selatan. Pola ini juga memicu munculnya perlawanan masyarakat Patani. Program tersebut baru berjalan ± 40 tahun dan dalam kurun waktu 75 tahun, proyek itu akan menghasilkan jumlah penduduk yang seimbang di wilayah Selatan antara penduduk Muslim dan penduduk Budha.
Penyebab keempat adalah, kegagalan mengakomodasi perbedaan identitas. Pada dasarnya persoalan perbedaan agama secara umum menjadi tidak begitu signifikan untuk menjelaskan munculnya perlawanan Patani. Hal ini dikarenakan gerakan separatis yang dilakukan oleh kalangan Muslim di Thailand, hanya muncul di wilayah selatan. Namun demikian, bagi wilayah selatan, persoalan perbedaan agama menjadi salah satu faktor pemicu muncul dan menguatnya perlawanan. Hal ini tidak lepas dari penerapan kebijakan negara Thailand yang menyangkut penerapan kebijakan nasionalisme Thailand khususnya pada masa pemerintahan Phibul Songkram, di mana berusaha menerapkan konsep ultra chauvinistic yang menempatkan budaya Thai lebih tinggi dibandingkan dengan budaya lain yang memberikan efek jangka panjang bagi kelangsungan masyarakat Thailand yang multikultur, seperti banyak kasus yang menjadi contoh perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kalangan Muslim khususnya di Selatan, baik dalam bahasa, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya.
Pembangkangan terhadap Siam/Thailand dan perlawanan yang terus menerus dilancarkan oleh penduduk Patani, membuat perkembangan gerakan separatis menjadi semakin marak. Perlawanan sporadis banyak dilakukan oleh para penduduk Patani, baik yang terorganisasi maupun yang berupa gerakan bawah tanah, tanpa mempunyai afiliasi organisasi. Gerakan perlawanan terhadap kekuasaan kerajaan Siam, yang rata-rata bertujuan untuk mengembalikan Patani seperti pada jaman keemasan dengan upaya memerdekakan Patani dari pengaruh Thailand, dapat dilihat dalam beberapa sisi. Pertama , Gerakan
yang tidak terorganisasi, sejak Patani jatuh ke tangan kekuasaan Thailand, banyak perlawanan yang dilakukan secara sporadis oleh masyarakat Patani untuk menentang kebijakan pemerintah Thailand. Kedua , gerakan yang terorganisasi, dimana perkembangan gerakan perlawanan masyarakat Muslim di Selatan terhadap kekuasaan Thailand, dapat dikatakan mulai memasuki tahap modern dengan mewujudkan diri sebagai sebuah gerakan yang terorganisasi (Che Man 1990: 98).
Beberapa gerakan yang terorganisasi cukup signifikan adalah GAMPAR (Gabungan Melayu Patani Raya), didirikan di Kotabahru, Kelantan tanggal 5 Maret 1948, gerakan ini dapat dikatakan mempunyai ikatan kuat dengan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) yang berbasis di Malaysia. Anggota GAMPAR adalah orang-orang Muslim Melayu di Patani, diyakini bahwa Tengku Mahmud Mahyidin berdiri dibalik GAMPAR. Gerakan ini bertujuan membebaskan Patani dari pengaruh SIAM dan gerakannya lebih bersifat sporadis. Kemudian BNPP ((Barisan Nasional Pembebasan Patani), BNPP yang juga dikenal dengan National Liberation Front of Patani, didirikan pada tahun 1959 dan berpusat di negeri Kelantan. Gerakannya lebih ke arah pembebasan Patani, tidak lagi mau berkompromi dengan model pemberian otonomi. Model gerakannya tidak saja dilakukan dengan cara taktis dengan melakukan gerakan-gerakan politis, tapi juga dilakukan dengan model gerilya. Idris bin Mat Diah atau yang dikenal dengan Pak Yeh dikenal dengan pimpinan kriminal, bergabung dengan BNPP dan menjadi pimpinan perang gerilya. Ada lagi yang dikenal dengan PULO (Patani United Liberation Organisation), gerakan ini lebih kearah gerakan sekular nasionalistis, dan terakhir BRN (Barisan Revolusi Nasional), didirikan pada bulan Maret 1963 oleh Ustadz Abdul Karim Hasan, dengan upaya mempengaruhi kalangan pondok.
Gerakan separatis Muslim Patani pada dasarnya merupakan bentuk dari perlawanan budaya akibat diskriminasi perlakuan yang mereka terima. Gagasan ini paling tidak merujuk pada beberapa hal: Pertama , setiap orang di perbatasan selatan berhak atas kehidupan yang bahagia dengan identitas agama dan budayanya. Orang-orang Thai Muslim yang menjadi mayoritas dapat hidup secara muslim dalam masyarakat Thai. Kedua , setiap orang menghargai perbedaan budaya yang dapat menjadi keuatan dan kecerdasan bagi pembinaan kestabilan politik, keamanan, dan pembangunan. Ketiga , Masyarakat daerah berpeluang dan berperanan dalam proses penyelesaian masalah dan
pembangunan. Identitas keagamaan di negara-negara Asia Tenggara pada beberapa tingkatan melekat dengan identitas etnik atau bersatu dengan tradisi masyarakat. Hal tersebut digambarkan dalam peribahasa dalam bahasa Melayu yaitu; adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan kitabullah. Agama seringkali tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat karena peranannya yang tidak sekedar menjadi inspirasi tetapi menjadi hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahannya (Christie 2000: 132).
Ideologi untuk mengembalikan identitas yang tercerabut ke dalam tatanan sosial masyarakat tidak semata-mata dilahirkan dalam konteks perbedaan agama saja, melainkan berakar dari ketidakadilan secara politik, ekonomi, dan budaya yang dialami oleh golongan- golongan minoritas agama di tengah-tengah mayoritas nasional. Pengalaman-pengalaman seperti penghinaan ( humiliation ), penderitaan ( misery ), Keterputus-asaan ( desparation ), dan keterbelakangan ilmu pengetahuan ( lack of acknowledgment ) memberikan kontribusi yang sangat besar kepada berkembangnya ideologi fundamentalisme Muslim Patani.
Gerakan perlawanan yang muncul dipahami sebagai salah satu upaya mempertahankan identitas nilai keagamaan dan etnisitas mereka dengan menuntut dihentikannya sikap diskriminatif kerajaan Thai. Pihak kerajaan Thailand dalam hal gerakan separatis sebenarnya bukan tidak mempedulikan, pemerintah tetap berusaha memberikan konsesi- konsesi secara nyata kepada gerakan Separatis Melayu- karena upaya pemberontakan separatis tidak kunjung mereda. Pihak pemerintah antara lain telah membuat kebijakan mengembangkan toleransi dalam pluralisme beragama, perbaikan pendidikan, dan pemberian paket pembangunan sosial ekonomi di provinsi-provinsi selatan, disertai kebijakan rekruitmen terhadap kaum Muslim di sektor administrasi. Namun demikian Pemerintah Thailand tidak memiliki kecenderungan membuka ruang otonomi sebagai solusi bagi separatisme berdasarkan etnik ini tetapi menggunakan konsesi-konsesi tersebut sebagai instrumen untuk menjaga agar situasi tetap stabil. Berbagai kebijakan pembangunan ini ditanggapi secara berbeda oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat sipil. Kelompok perlawanan radikal mencurigai kebijakan ini sebagai usaha penetrasi terhadap budaya, ekonomi, dan masyarakat Patani. Kaum aktivis Patani dari berbagai spektrum pada akhirnya sepakat bergabung dalam satu payung organisasi bawah tanah
yaitu MPR-MP (Council of The Moeslem People of Patani) pada tahun 1997 (Searle, 2002).
Bersamaan dengan bangkitnya gerakan fundamentalisme Islam yang termanifestasikan atas serangan ke gedung WTC New York 11 September 2001, aksi-aksi gerakan-gerakan separatis di Thailand Selatan menguat kembali setelah hampir satu dekade tidak ada kabar beritanya. Pejabat Keamanan National Thailand kemudian mengumumkan keadaan darurat militer ( martial law ) pada tanggal 5 januari 2004 di Thailand Selatan setelah serangkaian serangan mematikan terjadi di provinsi-provinsi Yala,  Narathiwat dan Patani. Deklarasi ini adalah yang pertama kali dalam 10 tahun terakhir dan telah membuka ruang-ruang bagi operasi militer melawan separatis Muslim di daerah-daerah selatan. Pemerintah Thailand telah menggeser permasalahan separatisme menjadi isu terorisme. Kebijakan untuk mengatasi separatisme berdasarkan Prime Minister Order No. 65 dan 66/2325 yang menekankan  pada pembangunan sosial ekonomi dan menghilangkan ketidakadilan diganti oleh hukum darurat militer (martial law 2004) yang menggunakan pendekatan militeristik. Masyarakat bangsa Melayu Patani telah menjadi pihak yang paling menderita akibat dari kebijakan ini. Selain itu, kebijakan tersebut diduga berpotensi semakin mendorong berkembangnya gerakan separatis dan semakin sulitnya pemecahan masalah di wilayah selatan Thailand.

## 5. Penutup
Masyarakat yang pluralislitik senantiasa mengidamkan kondisi multikultur yang mengakui, melindungi, menghormati, dan menjamin hak-hak minoritas. Jaminan perlindungan terhadap hak-hak minoritas idealnya diwujudkan dalam bentuk terciptanya situasi yang kondusif bagi pemberian kesempatan yang sama ( equal opportunity and access ) dalam mendapatkan (memperebutkan) semua sumber-sumber penting dalam segala aspek kehidupan. Jaminan pengakuan (perlindungan) bagi hak-hak minoritas idealnya tercermin dari sikap publik dan pemerintah untuk menyediakan
ruang publik (public sphere) yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan minoritas dalam setiap aspek kehidupan.
Identitas sosial kemasyarakatan Patani membawa konsekuensi penyatuan geografi maupun administrasi pemerintahan di Selatan ke
dalam sistem ketata-negaraan dan birokrasi pemerintahan Thai yang berpusat di Bangkok. Penyatuan wilayah geografi Melayu Patani juga membawa dampak sosio-kultural, keagamaan dan ekonomi. Hal Ini karena persoalan integrasi menghendaki sosialisasi dan penanaman simbol-simbol nation-state Thai yang berpusat pada kesetian pada baginda Raja Thai, etika Budisme, dan budaya mayoritas Thai.
Sementara identitas yang bersifat permanen; bahasa, kebiasaan (tradisi dan adat-istiadat), dan keyakinan agama masih merupakan identitas baku yang asli masih dipertahankan oleh kelompok Muslim di Patani. Identitas yang cenderung bersifat menetap menuntut pengorbanan dengan terkikisnya identitas budaya Melayu dan agama Islam di Patani oleh rasa nasionalisme dan kebudayaan mayoritas bangsa Thai. Kemunculan gerakan separatisme Patani yang bersifat menentang merupakan perlawanan yang disebabkan oleh tidak sinkronnya nasionalisme trinitas Thailand. Faktor etnisitas dan solidaritas keagamaan telah membedakan rakyat Patani dari bagian utama penduduk Thai sehingga memicu tumbuhnya paham separatis yang muncul sebagai perlawanan budaya atas diskriminasi dari etnisitas Thai. Kondisi sosial politik Islam dan etnisitas Melayu yang selalu bergolak dan digambarkan selalu buruk kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Thailand untuk memobilisasi dan mendapat dukungan rakyat dalam urusan penyelesaian masalah di Patani. Sikap tersebut adalah buah pikiran yang keliru dalam membangun masyarakat Thailand karena faktanya menunjukkan bahwa negara tersebut adalah negeri yang majemuk. Pola integrasi kebudayaan yang diterapkan pemerintah kerajaan Siam dalam proses penanganan konflik lebih banyak menggunakan pendekatan dominasi etnik mayoritas yang memaksakan bentuk akulturasi kebudayaan dan ‘multikulturalisme semu’. Gagasan Siamisasi yang diterapkan dengan mudah dapat dilihat sebagai upaya penyeragaman.
Berdasarkan paparan di muka gambaran kebijakan politik integrasi Thailand terhadap provinsi-provinsi Patani hampir semua kebijakan yang dibuat pemerintah untuk daerah Patani dimaksudkan untuk mencampuri urusan-urusan keagamaan dan tradisi bangsa Melayu Patani. Semakin keras intervensi terhadap masyarakat maka semakin keras perlawanan (budaya) yang diberikan kepada pemerintah. Politik integrasi yang diterapkan pihak pemerintah hanya berhasil dalam memaksa orang-orang Melayu mengakui kekuasaan kenegaraan Thai secara simbolik. Pluralisme yang menjadi landasan kebangsaan
Thailand belum mampu memperlihatkan kesatuan perbedaan keberagaman berbagai etnik yang ada. Rasa ketidakdilan bagi minoritas Melayu yang muncul ke permukaan dalam berbagai bentuk aksi kekerasan dan aksi balas dendam oleh kelompok-kelompok perlawanan Patani semakin menegaskan bahwa penekanan politik militer untuk meredam aksi kekerasan akan memperkuat identitas bahwa mereka memiliki perbedaan dengan bangsa Thai baik dari segi etnisitas, bahasa, agama, budaya, dan lokalitas tempat tinggal. Separatisme justru menjadi ideologi yang semakin populer di wilayah Selatan Thailand. Kondisi terakhir susana di selatan Thailand menunjukan, bahwa aksi kekerasan masih terus berlangsung di Provinsi Narathiwat, Yala, dan Pattani. Aksi saling membunuh, merusak dan melukai yang dilakukan pihak yang bertikai yaitu, militer Thailand dan kelompok Muslim masih kerap terjadi (Kompas, 6/12/2004). Konflik dan penyelesaian masalah di Thailand Selatan kiranya belum menunjukan tanda-tanda akan mereda.

## Daftar Pustaka
Auni bin Haji Abdullah. 2001. Islam dan Perdagangan dalam Sejarah Alam Melayu. Malaysia. Darulfikir SDN BHO
Bonura, Jr. Carlo, 2002, Location and the Dilemmas of Muslim Political Community in Southern Thailand, An essay for the First Inter- Dialogue Conference on Southern Thailand: 13-15 June, 2002, Pattani, Thailand, by Department of Political Science University of Washington, Seattle, USA.
Bauböck, Rainer (1998) The Crossing and Blurring of Boundaries in International Migration. Challenges for Social and Political Theory in Blurred Boundaries: Migration, Ethnicity, Citizenship . Rainer Bauböck and John Rundell, eds. Brookfield, Vt.: Ashgate Publishing Limited.
Che Man, W.K. 1990. Muslim Separatism: The Moro’s of Southern Phlipines and The Malays of Southern Thailand. Singapore: Oxford University
Christie, Clive J., 2000, A Modern History of Southeast Asia: Decolonization, Nationalism And Separatism , Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
Kahin, George T., et all., 1964, Governments and Politics of Southeast Asia , Cornell University Press, Ithaca, New York.
Keyes, Charles F. 1987. Thailand, Budhist Kingdom as Modern Nation- State . London. Westview Press/Bulder
Keyes, Charles, 2003, Ethnicity And The Nation-State: Asian Perspectives, www2.chass.ncsu.edu/CIES/KeyesPaper.htm
Modakakul, Sanee. 1987. Situation And Problems Of The Three Southermost Provinces . Journal Asian review Vol I: 67-82
Nik Anuar Nik Mahmud. 1999. Sejarah Perjuangan Melayu Patani. Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia-Bangi
Lubis, Nur A Fadhil. 2002. From Armed Rebellion to Cultural Resistance. A study of The Changing Identities of Malay-Muslims in Southern Thailand. Faculty of Syari’ah Institute of Islamic Studies North Sumatra.
Parekh, Bhikhu., 2000, Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory. UK: Macmillan.
Paribatra, Shukumbhand, 1983, Factor behind Armed Separatism: A Framework for Analysis, artikel untuk workshop on Armed Separatist Movements 7-9 Desember, ISEAS.
PSDR-LIPI, 2004, Multiculturalism, Separatism And Nation State Building In Thailand (Research Report). LIPI Press, Jakarta
Pitsuwan Surin, 1989, Islam di Muangthai; Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani ( Islam and Malay Nationalism; a case study of the Malay Muslim of Southern Thailand ), diterjemahkan oleh Hasan Basri, LP3ES, Jakarta.
Rahimmula, Chicanouk, 2003, Peace Resolution: A Case Study Of Separatist And Terrorist Movement In Southern Border Provinces Of Thailand, http://www.geocities.com/bluesing2001/media/peaceresolution.ht m
Satha-Anand, Chaiwat. 1992. Patani in the 1980s: Academic Literature and Political Stories . Journal of Sojourn vol 4 no 1: 1-38
Searle, Peter, Ethno–religious conflict: Rise or Decline? Recent Development in Southeast Asi., Contemporary Southeast Asia Singapore April 2002.
Slagter, Robert & Kerbo, Harold. R. 2000. Modern Thailand . A Volume in the Comparative Societies Series. UK. Mc Graw Hill
Steinberg, David Joel et all., 1971, In Search of Southeast Asia, A Modern History, Oxford University Press, Kuala Lumpur and Singapore.
Suhrke, Astri,  1989, The Muslim of Southern Thailand dalam The Muslims of Thailand, Vo. 2, edited by Endrew Forbes, Centre for South East Asian Studies, Bihar, India.
Srisawas, Narong. 1983. Social Sciencies in Asia and the Pasific. Thailand. Journal Swidden Cultural in Asia Vol.1: 289-330
Teewu, A & Wyatt, D.K. 1970. Hikayat Pattani, Bibliotheca Indonesica 5. The Hageu: Martinus Nijhoff
Thalib, Naimah, 1999, Resensi buku Hasan Madmarn, The Pondok and the Madrasah in Patani, Universiti Kebangsaan Malaysia Press.
Vatikiotis, Michael R.R. (1996). Political Change in Southeast Asia .
London: Routledge.
Kompas, 6 Desember 2004 http://www.asianinfo.org/asianinfo/thailand/politics.htm