## PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS ANAK/2020/PN MRE)
Siti Nadhiroh E-mail: snnadhiroh@student.uns.ac.id Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Subekti
E-mail: subekti@staff.uns.ac .id Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/PN Mre apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 78  Ayat  (2)  Undang  Undang  Sistem Peradilan Pidana  Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduksi dengan metode silogisme hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat penulis simpulkan bahwa pidana pelatihan kerja pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/PN Mre berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 78 Ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan pidana pelatihan kerja di kenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama satu tahun. Ketentuan waktu tersebut dijadikan sebagai tolak ukur Anak untuk menguasai keterampilan pidana pelatihan kerja secara maksimal, kedisiplinan serta etos kerja dapat tertanam baik pada diri Anak, dan dapat memulihkan kondisi psikologis Anak. Putusan yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap Anak di bawah batas waktu minimal maka tidak akan efektif.

## Kata Kunci: Pelatihan Kerja; Anak; Persetubuhan

## Abstract
This research aims to analyze the criminal of job training on children who commit criminal  of  copulation in  The  District  Court  of  Muara  Enim  Case  Number 13/Pid.SusAnak/2020/PN Mre is it proper with the Act Number 11, 2012 article 78 paragraph (2) about system child criminal justice. This research used normative legal research with prescriptive and applied characteristic. This research used case approach. The legal materials consists of primary legal materials and secondary legal materials. The legal  sources was obtained  by literature study. The legal sources was analyzed  by using deductive syllogism law method. Based on the results of the research, the author can conclude that the criminal of job training in The District Court of Muara Enim Case Number 13/Pid.SusAnak/2020/PN Mre in the form of job training for 2 (two) months incompatible with the Act Number 11, 2012 article 78 paragraph (2) about system child criminal justice which states that job training is imposed for a minimum of 3 (three) months and a maximum of one year. The provision of time is used as a benchmark for children to master the criminal skills of job training to the fullest, discipline and work ethic can be embedded well in children, and can be restore the child’s psychological condition. The decision that impose a job training on a child below the minimum time will be not effective.
Keywords: Criminal Job Training; Children; Copulation

## A.   Pendahuluan
Anak berperan penting dalam menentukan nasib bangsa di kemudian hari (Wagiati Soettodjo, 2010:5). Undang  Undang  Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan definisi anak dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Indonesia sendiri telah menempatkan anak menjadi sumber daya masa depan dan sebagai penerus dari pembangunan, tetapi juga menempatkan anak di tempat yang seharusnya mereka bisa berkembang sesuai dengan usianya (Arifin, 2007:18). Perkembangan   waktu semakin  berjalan,  banyak anak melakukan penyimpangan perbuatan pelanggaran hukum.
Bentuk perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan anak salah satunya adalah perbuatan kesusilaan seperti persetubuhan. Terjadinya tindak pidana persetubuhan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena pengaruh dari lingkungan sepermainan, keingintahuan  yang besar pada anak terhadap sesuatu, banyaknya  jumlah  video porno yang beredar, perkembangan teknologi, nilai-nilai agama  yang semakin memudar di masyarakat, serta kurangnya kasih sayang dan bimbingan dari kedua orang tua dapat membuat anak terjerumus dalam sistem pergaulan yang tidak sehat dan dapat mengakibatkan rusaknya perkembangan pribadi anak (Gatot Supramono, 2000:158). Faktor tersebut dapat berdampak pada kondisi psikologis anak sehingga mereka dengan mudah melakukan perbuatan melanggar hukum dan berurusan dengan aparat penegak hukum.
Pada register tahun 2020 tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  terdapat 399 perkara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anak,  322  perkara diantaranya merupakan perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Anak. Upaya perlindungan hukum perlu diberikan supaya terwujudnya kesejahteraan anak dengan berbagai  cara  seperti menjamin pemenuhan hak anak tanpa adanya diskriminasi  (M.  Nasir Djamil, 2013: 8-9). Bentuk perlindungan anak yang melakukan tindak pidana dituangkan Undang Undang Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat penegasan substansi dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  yaitu adanya lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau lembaga sosial yang dikhususkan untuk anak yang menjalani proses peradilan serta adanya penegasan mengenai restorative  justice dan diversi. Tujuan adanya lembaga tersebut untuk menghindarkan anak yang diduga melakukan tindak pidana dari stigmatisasi negatif sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.
Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan sebuah alternatif yang dapat mengganti dijatuhkannya pidana perampasan kemerdekaan dengan pidana lain yang lebih sesuai dengan kondisi psikologis anak serta usia anak (Eka Rose Indrawati, 2018:25-26). Alternatif tersebut salah satunya adalah pidana pelatihan kerja yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 78 Undang Undang Sistem Peradilan  Pidana Anak. Pidana pelatihan kerja bertujuan untuk memberikan pelajaran mengenai kedisiplinan, etos kerja, dan bekal keterampilan pelatihan kerja yang sesuai dengan kondisi psikologis Anak.
Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Ketentuan waktu tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan yang akan dicapai. Fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih ada beberapa putusan yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja tersebut di bawah batas minimal. Salah satu putusan yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja di bawah batas minimal adalah Putusan Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/PN Mre. Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/PN Mre yaitu, terdakwa Anak yang masih berumur 17 tahun terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur” dengan menjatuhkan pidana kepada Anak  G  dengan  pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

## B.    Perumusan Masalah
Dalam penelitian ini permasalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut: Apakah pidana pelatihan kerja pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus  Anak/2020/PN Mre sudah   sesuai   dengan Pasal 78 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## C.    Metode Penelitian
Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, menggunakan jenis dan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduksi dengan metode silogisme hukum

## D.    Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak G dalam Tindak Pidana Persetubuhan Pada Putusan Nomor 13/Pid Sus Anak/2020/PN Mre
Persetubuhan merupakan hubungan intim untuk memenuhi kepuasan seksual sehingga dapat dikatakan bahwa persetubuhan adalah perbuatan manusiawi dan bukan melainkan suatu kejahatan. Dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana apabila persetubuhan dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka disebut sebagai kejahatan seksualitas. Pengertian persetubuhan menurut R. Soesusilo yaitu persatuan antara alat kelamin pria dengan alat kelamin wanita (R. Soesilo, 1995:209). Penyatuan alat kelamin tersebut disertai dengan adanya paksaan dari pihak pria/laki-laki untuk memaksakan  kehendaknya, hal ini sejalan dengan pendapat Johnson dan Robert yaitu “There appears to be a tendency to perceive forced sexual intercourse as  an  interaction  between  two  actors,  one  of  whom  is  an  offensive  male  who  acts  (intends)  to force his will on his female companion” (Ida M. Johnson and Robert T. Sigler, 2000:95) dengan terjemahannya adalah tampaknya ada kecenderungan untuk menganggap hubungan seksual secara paksa sebagai interaksi antara dua orang, salah satunya adalah laki-laki ofensif yang bertindak (bermaksud) untuk memaksakan kehendaknya pada pasangan wanitanya. Pendapat mengenai pengertian persetubuhan di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bersifat memaksa, mengancam, adanya unsur kekerasan, yang dilakukan dengan seseorang yang bukan istrinya untuk memaksa melakukan persetubuhan yang dimana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu dari berbagai macam kejahatan yang terjadi pada anak dan tergolong sebagai kejahatan seksual. Kejahatan tersebut sangat meresahkan, mengganggu, serta membahayakan masyarakat. Kejahatan seksual dapat menimbulkan dampak negatif pada anak yaitu berupa trauma pada  perkembangan psikologis anak.  Korban dalam tindak pidana persetubuhan ini akan mengalami depresi dan merusak mental yang dapat berdampak pada kehidupan masa depan anak.
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur diatur dalam KUHP dan Undang Undang Perlindungan  Anak. Ketentuan mengenai tindak pidana persetubuhan tersebut dalam KUHP terdapat pada Pasal 287 ayat (1)  KUHP yang menjelaskan bahwa “Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita,  yang  ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.” Unsur- unsur tindak pidana persetubuhan yang terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah:

## a)    Barang siapa
b)   Melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan
c)  Wanita yang belum mencapai usia l5 tahun atau yang belum dapat dinikahi
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 jis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor  17  Tahun  2016 tentang Perlindungan Anak. Undang undang tersebut menjadi pelengkap  bagi KUHP sepanjang berada dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan hukum pidana formil dan materiil, serta tetap menerapkan asas lex specialis derogat lex generalis yaitu ketentuan yang bersifat khusus akan diutamakan dari pada ketentuan  yang  bersifat umum.  Penerapan asas tersebut khususnya terdapat pada  Pasal 81  dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan terdapat dalam Pasal 81 Undang Undang Nomor  17  Tahun  2016 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:
(1)   “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
Adapun isi Pasal 76D tersebut adalah:
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan, atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”
(2)   “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
(3)   “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dai ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak G pada Putusan Nomor 13/Pid.
Sus Anak/2020/PN Mre berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan Anak G memenuhi dakwaan Penunut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak mengatur tentang “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau  membujuk Anak  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Hakim tunggal Arpisol, S.H. menjatuhkan pidana terhadap Anak G sebagai berikut:
a.  Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak G tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kedua.
b.  Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.
Penjatuhan  pidana penjara terhadap Anak diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana  Anak  yang mengatur mengenai pidana pembatasan kebebasan berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum  pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sedangkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak menyebutkan  bahwa maksimal ancaman pidananya adalah 15 (lima belas) tahun penjara dan minimal 5 (lima) tahun. Maksimal ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah maksimal 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan minimal ancaman pidananya adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Pasal 79 ayat (3) Undang Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur lebih lanjut mengenai pidana penjara, yakni pengaturan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Putusan Nomor 13/Pid  Sus  Anak/2020/PN Mre mengenai pidana penjara yang  dijatuhkan terhadap Anak G sudah sesuai dengan Pasal 79 Undang Undang Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Undang Undang Sistem Peradilan Anak memberikan sebuah alternatif lain untuk menggantikan dijtuhkannya pidana perampasan kemerdekaan terhadap Anak. Alternatif tersebut berupa pidana pelatihan kerja yang sesuai dengan kondisi psikologis serta usia Anak. Pidana pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak sedangkan pada Pasal 78 ayat (2)  menyebutkan  bahwa waktu yang dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pengertian pelatihan kerja dalam Undang  Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang  Berhadapan dengan Hukum merupakan acuan dalam   melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Rehabilitasi sosial adalah refungsionalisasi dan pengembangan untuk seseorang mampu melaksanakan  fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat. Pengertian reintegrasi sosial sendiri adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat secara baik.
Pengertian pidana pelatihan kerja dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 terdapat pada ketentuan pada Pasal 31 Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Kegiatan  pendidikan dan/atau pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan  bentuk  pelatihan untuk  penyaluran  minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian Anak setelah mereka dewasa dalam bentuk ketrampilan  kerja  atau magang kerja”. Isi ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf d tersebut adalah pemecahan masalah atau intervensi  bagi ABH yang berupa kegiatan Pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.  Ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 mengatur bahwa  “Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Anak agar mampu hidup mandiri dan/ atau produktif”. Isi ketentuan Pasal 35  ayat  (1)  huruf c tersebut adalah rehabilitasi sosial terhadap ABH dilaksanakan dalam bentuk pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.
Sanksi pidana pelatihan kerja dijatuhkan kepada Anak dengan tujuan setelah selesai menjalani masa hukuman atau masa rehabilitasi maka Anak akan mempunyai pekerjaan sesuai dengan bakat, keahlian, dan/atau keterampilan yang telah dijalani (Milda Sari Harahap, 2018:16). Anak dapat melanjutkan hidup supaya lebih baik dan mandiri setelah nantinya kembali menjadi bagian dari masyarakat. Tujuan lain yang terdapat pada pidana pelatihan kerja yaitu digunakan untuk memulihkan kondisi psikologis Anak yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana. Usia Anak yang masih berada di bawah umur sangat rentan apabila dihadapkan dalam perkara hukum.
Pada dasarnya negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan yang layak, telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan tersebut diterapkan secara setara tanpa diskriminasi. Berdasarkan fakta yang ada, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan hanya dapat diberikan kepada mereka yang dianggap bersih dari catatan kejahatan dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)  sehingga  mantan anak yang berkonflik dengan hukum bisa saja tidak memiliki  kesempatan tersebut. Alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut, Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menerapkan sanksi pidana pelatihan kerja yang bersifat  sosial sesuai dengan usia Anak dan bermanfaat untuk masa depan Anak. Pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan terhadap Anak mempunyai manfaat untuk Anak, keluarga, maupun masyarakat. Manfaat tersebut dapat
dilihat pada sisi keterampilan pelatihan kerja yang diperoleh Anak sehingga dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Keterampilan pidana pelatihan kerja juga dapat digunakan untuk berbagi kepada masyarakat setelah Anak selesai menjalani masa pidana sehingga Anak dapat diterima dengan baik dalam masyarakat. Pidana pelatihan kerja bersifat sosial dan sesuai dengan kondisi psikologis Anak karena dianggap tidak memberatkan Anak. Anak bebas memilih jenis pelatihan kerja yang sesuai dengan bakat dan minat Anak. Aspek yang terdapat pada pidana pelatihan kerja adalah sebagai berikut (Eka Rose Indrawati, 2018:35):
a.  Aspek perlindungan masyarakat
Pidana pelatihan kerja merupakan salah satu alternatif untuk menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan. Adanya pidana pelatihan kerja memberikan perlindungan kepada masyarakat akan bahaya kejahatan, dikarenakan Anak telah dilatih untuk menjadi individu yang disiplin sehingga dapat kembali ke masyarakat tanpa menimbulkan bahaya.
b.  Aspek perlindungan individu
Beberapa keuntungan yang diperoleh dari penjatuhan pidana pelatihan kerja untuk Anak dilihat dari aspek perlindungan individu adalah sebagai berikut:
1)  Terhindar dari berbagai penderitaan akibat perampasan kemerdekaan.
2)  Dengan pidana pelatihan kerja, Anak tetap dapat menjalankan kehidupan secara normal sebagaimana orang yang tidak sedang menjalani pidana.
3)  Pidana Pidana pelatihan kerja dapat menghindari “dehumanisasi” yang selalu menjadi efek negatif daripada pidana perampasan kemerdekaan.
Terdapat kaitan antara tujuan pelaksanaan pidana pelatihan kerja dengan waktu pelaksanaan dalam Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu)  tahun.  Pengaturan waktu tersebut dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan pidana pelatihan kerja. Tujuan tersebut berupa pemberian pelajaran mengenai kedisiplinan, etos kerja, bekal keterampilan pelatihan kerja yang sesuai dengan kondisi psikologis Anak, dan menyiapkan kemandirian setelah dewasa. Jenis pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan terhadap Anak dapat berupa keterampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya (Guntarto Widodo, 2016:77). Contoh lain dari jenis pelatihan kerja yang ada di lembaga kementerian sosial adalah pelatihan otomotif , bengkel las, bengkel elektronik, salon, home  industry, computer sederhana, dekorasi, fotografi  (Nur  Rokhana,  2011:65).  Penempatan  pelaksanaan  pelatihan  kerja  terhadap  Anak berdasarkan minat dan bakat, namun ada yang berdasarkan tes atau evaluasi awal. Pelatihan  kerja atau vokasional yang memerlukan tes maka Anak ditempatkan pada jenis pelatihan yang sesuai dengan  hasil  tes tersebut serta harus memenuhi syarat yang ada seperti tidak buta  warna  (Nur Rokhana, 2011:75). Pengaturan waktu dalam Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan batas minimal dan maksimal dalam hal penguasaan keterampilan yang dijalankan Anak dan pemulihan kondisi psikologis Anak. Pelaksanaan pidana pelatihan kerja akan efektif apabila output yang dihasilkan sudah memenuhi tujuan yang diharapkan.
Putusan hakim yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan dalam Putusan Nomor 13/Pid Sus Anak/2020/PN Mre menurut penulis tidak sesuai karena sudah terdapat pengaturan mengenai waktu pelaksanaan pelatihan kerja dalam  Undang  Undang Sistem  Peradilan Pidana Anak. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun sehingga penjatuhan pelatihan kerja  dalam  Putusan Nomor 13/Pid  Sus Anak/2020/PN Mre bertentangan dengan pasal tersebut. Adanya pengaturan waktu pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap Anak memiliki korelasi dengan jenis pidana pelatihan kerja yang dapat dijatuhkan pada Anak. Jenis pidana pelatihan kerja memiliki tingkat kerumitan sendiri-sendiri sehingga Anak dalam penguasaan keterampilannya harus membutuhkan waktu. Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan pidana pelatihan kerja digunakan sebagai tolak ukur untuk mencapai keberhasilan dari pelatihan kerja itu sendiri (Kadek Widiantari, 2017:302).
Syarat penjatuhan pelatihan kerja relatif tergantung hakim yang menjatuhkan pidana tersebut, misalnya sebagai berikut (Nashriana, 2011:9):
a.   Usia Anak tergolong usia yang produktif
b.    Hakim melihat bahwa Anak tersebut masih bisa berkarya di tengah-tengah masyarakat
c.   Tindak pidana yang dilakukan Anak tergolong Ringan
Banyak anggapan dari masyarakat bahwa mantan narapidana seringkali dianggap buruk dan masyarakat tidak mau menerima kembali, hal ini dapat diartikan bahwa mantan narapidana tersebut mendapat stigma negatif dari masyarakat. Richard Tewksbury mengatakan bahwa The stigmatized  individual  is  one  who  is  ‘‘marked’’  as  devalued,  deviant,  and  undesirable (Richard Tewksbury, 2012:608)  yang terjemahannya  adalah Individu yang distigmatisasi adalah orang yang “ditandai” sebagai orang yang tidak dihargai, menyimpang, dan tidak diinginkan. Pidana pelatihan kerja penting untuk diperhatikan karena jenis pidana  ini  merupakan salah satu alternatif untuk menghindarkan Anak dari pidana perampasan kemerdekaan, stigma negatif dari  masyarakat, meningkatkan rasa kepercayaan diri Anak, sehingga secara otomatis Anak dapat kembali dan diterima dengan baik di masyarakat.
Pengaturan waktu pidana pelatihan kerja terhadap Anak berpedoman pada Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Adanya pengaturan mengenai batas waktu tersebut menjadikan pidana pelatihan kerja terhadap Anak akan maksimal. Tingkat penguasaan keterampilan pelatihan kerja yang dijalankan oleh Anak dapat dikuasai secara maksimal, kedisiplinan serta etos kerja dapat tertanam baik pada diri Anak, dan dapat memulihkan kondisi psikologis Anak. Berdasarkan hal tersebut maka penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang  berada  di bawah  batas waktu minimal yakni tiga bulan tidak akan efektif.
Berdasarkan fakta hukum di persidangan, laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Anak G pada Putusan Nomor 13/Pid Sus Anak/2020/PN Mre, sifat perbuatan Anak G masih dapat dibina untuk menjadi lebih baik. Hakim memberikan  pidana  pada Anak G dengan  pidana penjara dan pelatihan kerja. Anak G merupakan seorang anak yang masih  berusia 17 tahun saat Anak melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut. Anak dengan usia yang masih di bawah umur tersebut, dalam proses penanganan perkaranya wajib menggunakan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar untuk menentukan berat ringannya pidana dan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak G. Putusan hakim  pada  Putusan  Nomor 13/Pid  Sus  Anak/2020/PN Mre kurang tepat, meskipun penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak G sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak namun, waktu pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang tercantum dalam putusan tidak sesuai. Hakim bebas untuk menentukan berat ringannya pidana, oleh karena ketentuan pada Pasal 78 Ayat (2) Undang Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur waktu minimal dan maksimal pidana pelatihan kerja maka hakim yang memutus perkara Anak seharusnya memperhatikan ketentuan tersebut sebelum menjatuhkan pidana pada Anak.
Masa depan Anak sangat terpengaruh akibat dari proses pidana yang dijalani Anak sehingga amar putusan pada Putusan Nomor 13/Pid Sus Anak/2020/PN Mre yang mencantumkan pidana pelatihan kerja terhadap Anak G merupakan alternatif yang sangat  efektif  untuk membantu masa depan Anak. Seusai  menjalani masa pidana, Anak G mempunyai bekal keterampilan untuk mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja sendiri sesuai dengan minat, bakat, dan keahlian. Penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap Anak G yang berada di bawah batas waktu minimal tidak akan efektif, dikarenakan tingkat penguasaan keterampilan pelatihan  kerja  tidak maksimal, kedisiplinan serta etos kerja kurang tertanam pada diri Anak, dan berpengaruh pada pemulihan kondisi mental psikologis Anak.
Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap  Anak G pada Putusan Nomor 13/ Pid Sus Anak/2020/PN Mre, tujuan yang akan dicapai adalah perlindungan hukum yang
mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak. Kepentingan terbaik bagi Anak telah tercapai maka akan menciptakan kesejahteraan Anak oleh karena itu, pertimbangan mengenai berat ringannya  sanksi  pidana bukan hanya sebatas pengurangan dari ancaman sanksi orang dewasa melainkan juga harus memperhatikan bobot sanksi yang  harus  dijatuhkan terhadap Anak. Anak G yang melakukan kejahatan seksual persetubuhan pada saat melakukan tindak pidana tersebut mengalami krisis identitas serta secara psikologis hanya bertumpu pada kekuatan kesetiaan teman sepergaulan sehingga membawa pengaruh buruk pada Anak G. Pengaruh buruk tersebut juga bisa terjadi karena faktor ekonomi, budaya, keluarga, dan kemajuan teknologi. Berdasarkan faktor yang telah disebutkan diatas, Anak G yang dijatuhi pidana pelatihan kerja menurut penulis sudah tepat karena menjadi alternatif dari  perampasan kemerdekaan. Anak G dalam menjalankan pelatihan kerja pada akhirnya akan memiliki keterampilan yang berguna untuk kedepannya setelah selesai menjalani  masa pidana. Penjatuhan pidana pelatihan kerja pada Putusan Nomor 13/Pid Sus Anak/2020/PN Mre meksipun sudah berpedoman pada Undang Undang Sistem Peradilan Anak namun tetap harus memperhatikan bobot sanksi yang harus dijatuhkan terhadap Anak G dengan melihat ketentuan pada Pasal 78 Ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Anak. Hal tersebut bertujuan supaya tercapainya kepentingan terbaik bagi Anak dan terciptanya kesejahteraan Anak.

## E.    Penutup

## 1.    Simpulan
Pidana pelatihan kerja pada Putusan Nomor 13/Pid Sus Anak/2020/PN Mre  tidak  sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (2)  Undang  Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan pidana pelatihan kerja dikenakan  paling  singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama satu tahun. Ketentuan waktu tersebut dijadikan sebagai tolak ukur Anak untuk menguasai keterampilan pelatihan kerja secara maksimal, kedisiplinan serta etos kerja dapat tertanam baik  pada diri Anak, dan dapat memulihkan kondisi psikologis Anak. Putusan yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap Anak di bawah batas waktu minimal maka tidak akan efektif.

## 2.    Saran
Berdasarkan keadaan yang ada pada saat ini, maka diberikan saran sebagai berikut: Hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap Anak tetap berpedoman pada Pasal 78 Ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pelatihan kerja minimal 3 (bulan) dan maksimal satu tahun.

## F.    Daftar Pustaka
Arifin.  2007. Pendidikan  Anak  Berkonflik  Hukum  Model  Konvergensi  Antara  Fungsionalitas  dan Religious . Bandung: Alfabeta
Djamil, M.Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak . Jakarta: Sinar Grafika
Indrawati, Eka Rose. 2018. “Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. Jurnal Rechtidee.Vol 13, No. 1, Juni 2018. Madura: Universitas Trunojoyo Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo
Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Rokhana, Nur. 2011. Proses Rehabilitasi Sosial Anak Melalui Pelatihan Keterampilan Otomotif Di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang . Skripsi Universitas Negeri Semarang
Sigler, Ida. M., dkk. 2000. “Forced Sexual Intercourse Among Intimates”. Journal of Family Violence.Vol 15 No. 1
Soesilo, R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia Soetodjo, Wagiati. 2010. Hukum Pidana Anak. Bandung : Refika Aditama.
Supramono, Gatot. 2000. Hukum  Acara  Pengadilan  Anak .  Jakarta Djambatan
Tewksbury, Richard. 2012. “Stigmatization Of Sex Offenders”. Deviant Behavior.Vol. 33. USA: University of Louisvile
Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 jis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
Widodo, Guntarto. 2016. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan. Vol 6, No. 1. Maret 2016