## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA
UPAYA KOMITMEN CINTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DAN BELA NEGARA

## Muzayanah
Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Email: muzayanah@.edu.unisbank.ac.id

## Abstrak
Dalam  mewujudkan  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia,  salah  satu  cara  adalah memberikan  Pendidikan  Kewarganegaraan  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  dalam  rangka  memberi  bekal  ilmu  pengetahuan  bagi  generasi  muda khususnya  mahasiswa  untuk  mampu  melaksanakan  pergantian  generasi  di  masa mendatang  sebagai  generasi  yang  bertanggungjawab  terhadap  negara  dan  bangsa Indonesia.  Untuk  mewujudkan  pembangunan  Negara  ini,  melalui  pola  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  maka  Pendidikan  Kewarganegaraan  memberikan  bekal  ilmu pengetahuan  bagi  mahasiswa    untuk    mampu  mewujudkan      hidup  bersatu  dalam beraneka  ragam  budaya  dan  adat-istiadat,  hidup  dalam  masyarakat  yang  beraneka ragam suku-bangsa serta kebiasaan-kebiasaan baik yang hidup dalam masyarakat, serta mampu  menjadikan  kebiasaan  hidup  bersama  dalam  keanekaragaman  budaya  akan mampu  menguatkan  rasa  kebersamaan  dalam  di  Negara  Indonesia.  Mata  kuliah  ini sangat perlu diberikan dan diajarkan bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk  selalu  mencintai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  serta  menjelaskan  tentang  Pendidikan  Kewarganegaraan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan senantiasa siap sedia dalam pertahanan dan  keamanan  negara  atau  yang  seringkali  kita  kenal  dengan  bela  negara.  Hasil  yang didapatkan  bahwa  dengan  diberikannya  pendidikan  kewarganegaraan  kepada mahasiswa,  khususnya  mahasiswa  universitas  Stikubank  Semarang,    maka  mahasiswa menjadi lebih  mengerti tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini sehingga mampu  menumbuhkan  semangat  dan  berkomitmen  untuk  cinta  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan rela untuk bela Negara.
Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, cinta NKRI, bela negara

## Abstract
In  realizing  the  national  goals  of  the  Indonesian  nation,  one  way  is  to  provide Citizenship  Education  is  an  effort  made  by  the  Government  in  order  to  provide knowledge to young people, especially students, to be able to carry out the replacement of  future  generations  as  the  generation  responsible  for  the  state  and  nation  of Indonesia. To realize the development of this country, through the pattern of educating the  life  of  the  nation,  Citizenship  Education  provides  the  provision  of  knowledge  for students to be able to realize a united life in a variety of cultures and customs, living in a diverse community of people and good habits live in society, and be able to make the habit  of  living  together  in  cultural  diversity  will  be  able  to  strengthen  a  sense  of togetherness in the State of Indonesia. This subject really needs to be given and taught to students as the next generation to always love the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This study aims to find out and explain about Citizenship Education is  able  to  foster  a  sense  of  love  for  the  motherland  and  always  be  available  in  the
defense and security of the country or which we often know as defending the country. The  results  obtained  that  by  providing  citizenship  education  to  students,  especially students of the University of Stikubank Semarang, students become more understanding about the importance of citizenship education so that they are able to foster enthusiasm and commitment to love the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) and are willing to defend the State.
Keywords: Citizenship Education, NKRI love, defending the country
Pendahuluan Negara Kesatuan Republik Indonesia  telah  diproklamirkan  oleh Pendiri  Negara  ini.  Beliau  adalah
Ir.Soekarno,    pada  tanggal  17  Agustus 1945. NKRI telah berusia lebih dari 74 Tahun  Yang  lalu,  sehingga  dapat dikatakan  sebagai  negara  berkembang untuk  mewujudkan  Negara  Yang  adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Falsafah  Pancasila  dan  UUD  tahun 1945.
Mahasiswa sebagai genarasi muda memiliki  tanggungjawab  agar  negara Republik  Indonesia  Merdeka  ini  tetap utuh  dan  bersatu  dalam  wujud  NKRI sebagai  harga  mati.  Hal  ini  sering menjadi  semangat  untuk  tetap  cinta NKRI  dan  Negara  Indonesia  merdeka. Mahasiswa  memiliki  tanggungjawab penuh  untuk  melanjutkan  tongkat estafet  kepemimpinan  masa  depan, sehingga  pendidikan  kewarganegaraan merupakan  pemahaman  yang  wajib dimiliki dan merupakan proses pembelajaran  untuk  tetap  berusaha memiliki  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI). Untuk memahami serta
menjunjung  tinggi  keberadaan  negara serta  bangsa  dan  tetap  berdiri  kokoh sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat adil dan makmur serta dalam kehidupan di  negara  Republik  Indonesia    sangat diperlukan  dukungan  dan  komitmen yang  sungguh-sungguh    dari  setiap individu. Untuk menjadikan masyarakat sebagai warga negara yang baik, hal ini
menjadi  kewajiban  pemerintah  yang menjadi tugas pokok negara.
Mahasiswa sebagai generasi muda yang  memiliki  peran  penting  di  masa depan  sangat  potensial  untuk  memiliki peran  dan  tanggungjawab  penuh  dalam memikul  tanggungjawab    masa  depan serta  untuk  mewujudkan  tujuan  bangsa Indonesia. Pemerintah Negara Republik Indonesia  sangat  berkepentingan  dalam upaya mengajak semua rakyat Indonesia melalui  mahasiswa  yang  diberikan pendidikan  kewarganegaraan.  Untuk mewujudkan  tujuan  nasional  bangsa Indonesia, perlu upaya dalam mencerdaskan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan kewarganegaraan yang  diberikan  kepada  mahasiswa sebagai upaya untuk menyadarkan serta memiliki komitmen untuk tetap memiliki  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  dan  selalu  akan berusaha  untuk  bertekad  tetap  berada dalam  Negara  merdeka  dan  Negara yang tetap bersatu.
Mata  kuliah  ini  merupakan  hak yang berdasarkan konstitusi yang wajib diberikan  kepada  mahasiswa  dengan maksud  untuk  membekali  mereka tentang pentingnya materi kewarganegaraan. Sebagai mahasiswa, warga negara memiliki  hak  untuk  mewujudkan  rasa persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga  NKRI  merupakan  wujud Negara  merdeka  yang  harus  dijaga sebaik  mungkin.      Pendidikan kewarganegaraa ini membekali
mahasiswa untuk menumbuhkan semangat  untuk  mencintai    bangsa  dan negaranya  serta  semangat  untuk  bela negara. Masa reformasi yang dikumandangkan  pada  tahun  1998 dalam pelaksanaan negara yang
menganut  demokrasi,  menginginkan seluruh  rakyatnya  memiliki  etos  kerja yang  baik,  bertanggungjawab  serta peduli terhadap negara, nusa dan bangsa sehingga  negara  Republik  Indonesia tetap  bersatu  sebagai  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Mahasiswa memperoleh pendidikan  kewarganegaraan  dengan materi pembelajaran yang sangat padat. Bahan  kajian  berdasarkan      Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan  Tinggi  No.  38/Dikti/20012 tentang  Rambu-rambu  Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Khususnya mengenai bahan- bahan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi meliputi: Pengantar pendidikan kewarganegaraan,  Hak  asasi  Manusia, Hak dan Kewajiban warga negara, Bela Negara, Demokrasi, Wawasan Nusantara,  Ketahanan  Nasional,  Politik Strategi  Nasional.  Namun  berdasarkan Petunjuk Pelatihan Dosen MPK Pendidikan  Kewarganegaraan    2005, Pendidikan Kewarganegaraan edisi baru memuat  materi:  Filsafat  Pancasila, Identitas  Nasional,  Hak  dan  Kewajiban Warga Negara, Demokrasi dan Pendidikan  Demokrasi,  Hak  Asasi Manusia, Rule  of  Law atau  negara hukum,  Geopolitik  Indonesia  dalam materi Wawasan Nusantara dan gostrategi  Indonesia  dalam  materi Ketahanan Nasional. Apabila kita cermati mengenai isi materi  Pendidikan  Kewarganegaraan tahun  2005  menunjukkan  adanya perubahan, yaitu dengan dimasukkannya materi filsafat Pancasila sebagai bagian dari pendidikan Kewarganegaraan.  Materi  yang  disusun untuk   Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi oleh Hamdan Mansoer, 2005, disusun sebagai berikut: 1. Mewujudkan  mahasiswa  menjadi generasi  muda  penerus  bangsa yang  memiliki  wawasan  hidup berbangsa  dan bernegara, 2. Mewujudkan    mahasiswa  menjadi warga  negara  yang  komit  terhadap hak  dasar  Manusia    dan    hidup dalam  Negara  yang  berkedaulatan rakyat,
3. Berperanserta dalam :
a. Usaha  untuk  mencegah  dan mengantisipasi tumbuhnya kebiasaan dalam tindakan kekerasan  kepada  kehidupan yang  aman,  tenteram  dan dalam iklim sejuk serta menghormati supremasi hukum, dan b. Berusaha  untuk  sadar  dalam menyikapi  problem  hukum yang dihadapi untuk menyelesaikan  konflik  dalam masyarakat dilandasi oleh nilai-  nilai  Pancasila  secara Universal. 4. Mahasiswa mampu berperan serta aktif dalam menyelesaikan permasalahan  yang  dihadapi  serta mampu untuk andil dalam berkontribusi terhadap penyelesaian masalah yang timbul dari berbagai persoalan dalam kebijakan publik. 5. Mahasiswa  mampu  membekali  diri untuk  memperkaya  diri  dengan memahami informasi serta pengertian yang bersifat Internasional tentang “ Civil Society ”  untuk  menjadi  warga negara yang cerdas. Kajian  materi  ini,  berupaya  untuk mengembangkan secara luas pendidikan  kewarganegaraan  dalam
sudut pandang baru, yang artinya bahwa pendidikan  kewarganegaraan  diarahkan sejauh mungkin agar mahasiswa sebagai generasi    muda  yang  demokratis memiliki pemahaman terhadap demokrasi,  demokratisasi,  hak  asasi manusia  dan  konsep  hubungan  antara warga  negara  dengan  negara.  Adapun materi  yang  membekali  mengenai pendidikan  bela  negara  seperti  materi tentang wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional  diupayakan  secara  ilmiah  dan logis,    jauh  dari  kesan  doktriner  dan militeristik.
Harapan  kepada  mahasiswa  adalah bahwa  sebagai  mahasiswa  untuk  selalu menjaga agar negara Republik
Indonesia  ini  senantiasa  tetap  bersatu dan  merupakan  negara  yang  maju berkembang.

## Perumusan Masalah
Dengan latarbelakang pada pendahuluan  tersebut  ,  maka  masalah dapat  dirumuskan  bahwa  apakah pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa  merupakan  upaya  dan komitmen    menumbuhkan  rasa  cinta NKRI  dan bela negara ?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian hukum normative.Penelitian ini memiliki  tujuan,  dan    untuk  mencapai tujuan  penelitian  ini  digunakan  metode menggambarkan  dan  menjelaskan  serta menganalisa,  yang  kemudian  ditarik kesimpulan  akhir.  Oleh  sebab  itu  perlu dijelaskan    manfaat  yang  diharapkan terhadap diberikannya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa    dan    upaya  menumbuhkan cinta tanah air dan bela negara diuraikan sebagai  berikut:  Materi  hukum  utama, Materi  hukum  sekunder  dan  Materi hukum  tersier,  Adapun  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah bersumber dari :
a. Bahan  Hukum  Utama,  meliputi UUD 1945; Undang-Undang no 20 Tahun  2003;  Surat  Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/Kep/2000; Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002;  Surat  Keputusan Dirjen  Dikti  No.  43/Dikti/2006 yang  secara  keseluruhan  mengatur tentang Pendidikan kewarganegaraan  di  Perguruan Tinggi. b. Materi  Hukum  Sekunder,  meliputi hasil  pemikiran  kaum  Cendikia, hasil maupun bentuk Jurnal penelitian,  konsep  pemikiran  kaum intelektual dan akademisi yang ahli di  bidang  hukum  dan  karya  ilmiah dari  kalangan  Penulis  sarjana hukum yang tulisan dan pemikirannya meliputi permasalahan yang diteliti. c. Materi Hukum Pendukung, merupakan materi yang mendukung penelitian  ini  sehingga  melengkapi materi  Utama  dan  Materi  Hukum
Sekunder  yang  ada  kaitannya, seperti  bahan  atau  materi  jurnal yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian  ini.  Juga  Kamus  Bahasa Inggris-Indonesia dan kamus hukum. Selanjutnya sumber-sumber dalam penelitian  ini  dikumpulkan  dan  diolah dan  menggambarkan serta menjelaskan sehingga  mudah  dimengerti  serta mampu dipahami dengan baik.

## Pembahasan
Pendidikan kewarganegaraan
merupakan  materi  pembelajaran  yang telah diberikan kepada mahasiswa, agar mampu  memahami  tentang  materi pembelajaran yang meliputi:
a. Pancasila  sebagi  dasar  dan Ideologi Negara
b. Identitas dan Integrasi,
c. Kewarganegaraan, hak dan kewajiban
d. Konstitusi Negara Indonesia,
e. Demokrasi
f. HAM
g. Geopolitik  Bangsa  Indonesia dalam Wawasan Nusantara,
h. Geostrategi  Bangsa  Indonesia dalam Ketahanan Nasional. Adapun  hasil  penelitian  yang ditemukan  adalah  mengenai  rasa  cinta tetap  bertekad  untuk  berpegang  teguh pada  NKRI,    sebagai  Negara  merdeka bersatu  dan  berdaulat  serta  adil  dan makmur.  Pemahaman  terhadap  NKRI diperoleh dalam memahami dan melaksanakan  apa  yang  diperoleh selama  dalam  mengikuti  pembelajaran tentang materi Pendidikan kewarganegaraan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Identitas dan Integrasi,
a. Bangsa dan Identitas Mahasiswa  dapat            memahami mata    Kuliah      kewarganegaraan      ini Khususnya    pada    sub pokok Bahasan yang    menjelaskan mengenai Identitas dan Integrasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
Bahwa suatu bangsa memiliki ciri khas yang  dapat  membedakan  negara  atau bangsa  tersebut  dengan  bangsa  yang lain.  Ciri  khas    dimiliki  itu  merupakan identitas dari bangsa tersebut. Sementara identitas yang telah disepakati bersama oleh seluruh
kelompok  suku  bangsa  yang  ada  di dalam  negara  tersebut,  disepakati menjadi  identitas  nasional.  Di  samping identitas  suatu  negara,  untuk    suatu negara  juga  memiliki  integrasi  yang dimaksudkan  untuk  menjamin  dan mempertahankan kesatuan negara
tersebut.

## b. Identitas Nasional Indonesia
Memahami  Identitas    bangsa Indonesia       akan menumbuhkan  dan
menyadarkan        bahwa    seluruh  rakyat Indonesia    merupakan  kumpulan      dari berbagai suku bangsa   yang    menyatu dan bersepakat   untuk  bersatu serta memiliki            identitas          yang merupakan  ciri  khas  bangsa  Indonesia.
Menyadari akan perbedaan berbagai hal misalnya  budaya,  kebiasaan-kebiasaan, adat-istiadat, maka hal ini menumbuhkan  rasa  adanya  persamaan dalam  hidup  yang  berbeda  dalam menjalani keseharian dalam menjalankan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Beberapa  bentuk  identitas nasional  Indonesia  yang  dimiliki  dapat dikemukakan  dengan  adanya  :  a).
Bahasa Indonesia. b). Bendera Indonesia,  Sang  Merah  Putih,  merah artinya  berani  dan  putih  berarti  suci, dengan  demikian  merupakan  identitas negara Indonesia.  c). Lagu Kebangsaan Indonesia,  “Indonesia  Raya”  sebagai lagu  kebangsaan  Negara  Indonesia.  d). Garuda  Pancasila  sebagai  lambang negara. e). Semboyan Negara Bhinnekka  Tunggal  Ika,  bersuku-suku bangsa yang menyatu menjadi masyarakat  Indonesia,  f).  Pancasila dasar falsafah negara serta menjadi cita- cita    negara;  Hal  ini  sebagai  karakter atau    Ciri-ciri    Nasional  bangsa Indonesia.  g).  UUD  1945  sebagai konstitusi bangsa Indonesia, i). Kebudayaan  Daerah  yang  beraneka ragam  corak  dan  seni  yang  menjadi identitas bangsa Indonesia.
c. Indonesia Negara Kesatuan Pada  intinya  Negara    Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan  Negara  yang    telah diproklamasikan      lebih  dari    74  tahun yang lalu. Mencintai  NKRI merupakan komitmen  rakyat      Indonesia  terhadap Negara ini. Bentuk semangat kebangsaan,  sering  kita    sebut  dengan Nasionalisme.  Nasionalisme    artinya tekad orang-orang   yang    berada   di
wilayah  suatu      negara        yang    sama untuk    membangun    masa  depan bersama  walaupun   warga   masyarakat itu  berbeda      dalam    ras,  etnik,  agama, ataupun      ragam      budaya.  Sebagai negara        bangsa,        adat-istiadat  yang tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik dari  masing-masing  wilayah,  daerah serta  suku  bangsa  yang  majemuk  serta beraneka ragam kebiasaan yang tumbuh dan  berkembang  sehingga  terjaga harmonisasi kehidupan dalam Negara.
d. Penyatuan Wilayah dan Pemerintahan. Penyatuan wilayah dan Pemerintahan  sangat  mutlak  untuk dilakukan. Hal ini mengigatkan pentingnya  unsur  yang  harus  dipenuhi untuk  adanya  suatu  Negara.  Syarat untuk adanya sebuah Negara antara lain harus  memenuhi  syarat  adanya  wilayah Negara dan pemerintah Yang berdaulat. Selain masih juga harus dipenuhi unsur adanya Rakyat tertentu yang ada dalam Negara tersebut. Demikian pula Penyatuan  wilayah  dan  bangsa,  yang diartikan merupakan kumpulan berbagai suku  bangsa  yang  ada  dari  berbagai daerah  yang  menyatu  dalam  kesatuan wilayah  dan  kepemimpinan  yang berdaulat, yang menyatu dalam kesatuan  organisasi  dalam  Negara  dan menjadikan  Negara  Indonesia  sebagai Negara  yang  makmur  berdasarkan  nilai ketuhanan  dan  nilai  keagamaan  yang sangat baik.
e. Pengembangan

## Penyatuan
Wilayah untuk   Indonesia Negara    Indonesia          menghadapi halangan   untuk  integrasi.
Ada  2  (dua)  bentuk  halangan integrasi      yaitu Halangan     integrasi yang  pembelahan    horizontal        dan halangan      integrasi  pembelahan vertikal.      Secara  horizontal  dalam  arti konfigurasi      etnis,    agama  dan
geografi  memang        bukan        negara yang terpadu dengan ketat,    meskipun dalam          hal  tertentu      masalah integrasi       politik tidak seberat yang dihadapi negara lain.  Hambatan secara garis  lurus  atas  ke  bawah,          yakni celah  perbedaan  antara  penguasa    dan rakyat umumnya. Penyebab perbedaan        ini            berlatar  belakang karena  pendidikan  dan  kemajuan perkembangan  kehidupan  di  perkotaan akan  berbanding  terbalik  dengan kehidupan  di  daerah  yang  dialami  oleh masyarakat pedesaan yang hidup secara tradisonal. Sementara pembelahan secara horizontal atau mendatar adalah merupakan halangan yang terjadi karena perbedaan  yang  ada  dalam  masyarakat, yang  berkaitan  dengan  perbedaan  suku bangsa, adat-istiadat,
kebiasaan- kebiasaan  yang  berlaku  dalam  tempat yang  berbeda  serta  perbedaan  yang berkaitan  dengan  keagamaan  dan kehidupan  yang  majemuk.  Integrasi akan  mudah  terjadi  apabila  setiap individu  mampu  untuk  mengalahkan perbedaan yang ada.

## 2. Masyarakat dalam Negara
Pembahasan  tentang  Warga  negara dan kewarganegaraan ini akan meliputi:
1. Masyarakat  dalam  suatu  Negara dengan sebutan lain warga Negara.
Warga  negara  sering  kita  sebut dengan citizen . Istilah warga negara telah  menjadi  sebutan    yang  lazim sebagai  terjemahan  dari citizen . Demikian pula istilah warga negara menggantikan  sebutan  kawula(bhs: Jawa) negara. Untuk sebutan rakyat dan  penduduk,  maka  istilah  rakyat lebih merupakan konsep politis dan menunjuk kepada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan  tunduk  pada  pemerintahan  itu.
Untuk istilah rakyat pada umumnya dihadapkan dengan penguasa.
Sementara  yang  dimaksud  dengan penduduk  merupakan  kumpulan masyarakat  yang  berdiam  di  suatu wilayah  dan  memiliki  pemimpin kelompok  yang  dipercaya  untuk memimpin kelompok tersebut, yang kemudian kelompok tersebut menjadi  lebih  besar  dan  kelompok besar  ini  bergabung  menjadi kelompok  yang  dinamakan  rakyat dalam  suatu  Negara.  Dengan adanya  kelompok  besar  dalam suatu Negara ini memiliki pemimpin  yang  dipilih  dengan system demokrasi sehingga memiliki  kedaulatan  rakyat  yang memberikan  kepercayaannya  untuk memimpin negaranya. Setiap orang  yang  ada  di  suatu  wilayah Negara  disebut  dengan  penduduk, karena  harus  tunduk  dan  patuh terhadap pemerintah Negara tersebut.  Negara  ini  tentu  saja memiliki  batas  wilayah  tertentu. Selanjutnya penduduk negara dapat dibedakan  menjadi  warga  negara dan orang asing atau bukan negara.

## 2. Kewarganegaraan
Pengertian kewarganegaraan dibedakan  menjadi  2(dua)    Yaitu  : Kewarganegaraan  dalam  arti  Yuridis dan Sosiologis: a) Kewarganegaraan  dalam  arti Yuridis ditandai dengan adanya  ikatan  hukum  antara orang-orang  dengan  negara atau  kewarganegaraan  sebagai status  legal.  Ikatan  hukum menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Dengan demikian orang tersebut berada  di  bawah  kekuasaan negara  yang  bersangkutan. Ikatan hukum yang dimaksudkan misalnya dengan diterbitkannya  Surat  Bukti Kewarganegaraan. Ikatan
hokum  yang  terjadi  dalam hubungan hokum antara warga Negara dengan Negara, memberikan perlindungan Neggara kepada warga Negara. Pemerintah mempunyai kepentingan untuk memberikan  dan    wajib menyelenggarakan kepentingan  warga  negaranya. Pelaksanaan dalam menyelenggarakan kepentingan    terhadap  warga Negara  diwujudkan  dalam bentuk  pemenuhan  kebutuhan yang berkaitan dengan statusnya sebagai warga Negara. Dalam hal status kewarganegaraan,  maka  setiap orang  yang    lahir  di  Negara Indonesia memiliki dan diakui oleh  Negara  sebagai  warga Negara Indonesia. Ada beberapa azas kewarganegaraan yang berlaku di  Indonesia,  namun  Negara Indonesia menganut azas Monopatrid atau Kewarganegaraan Tunggal. b) Kewarganegaraan  dalam  arti sosiologis tidak ditandai dengan  ikatan  hukum,  tetapi katan emosional, seperti misalnya  ikatan  perasaan, ikatan  satu  keturunan,  ikatan sejarah.dll. 3).   Kedudukan Warga Negara Dalam  Negara Setiap  negara  berdaulat  memiliki wewenang  untuk  menentukan  warga negaranya.  Dalam  menentukan  status kewarganegaraan,  maka  suatu  negara harus  taat  kepada  “ general  principles ”. Untuk  menentukan  kewarganegaraan seseorang,  Penentuan  kewarganegaraan
yang  berbeda-beda  oleh  setiap  negara akan  mengakibatkan  problem  masalah kewarganegaraan  bagi  seseorang  warga negara. Problem kewarganegaraan adalah munculnya kondisi apatride dan bipateride . Apatride adalah istilah untuk orang-orang  yang  tidak  memiliki kewarganegaraan.  Sedangkan  bipatride adalah  istilah  untuk  orang-orang  yang memiliki
kewarganegaraan ganda(dobel).    Bahkan  juga  sebutan multi  patride  atau  kewarganegaraan yang lebih dari 2 (dua).

## 4).   Warga Negara Indonesia
Dengan    UUD  1945  ini  mengenai penduduk  Indonesia,  diharapkan  tidak ada  lagi  perbedaan  antara  penduduk Indonesia  atas  golongan  pribumi  dan keturunan  yang  dapat  memicu  konflik antar penduduk Indonesia.
Warga  Negara  merupakan  status seseorang dalam suatu negara. Demikian  pula  bagi  warga  Negara Indonesia,  merupakan  status  hukum bagi seseorang yang memiliki hubungan hukum antara seorang dengan Pemerintahnya.  Ada  kewajiban  bagi Pemerintah  untuk  menyelenggarakan segaal  sesuatu  yang  berkaitan  dengan kepentingan  warga  Negara  dengan negaranya.  Dalam  Undang-Undang
Kewarganegaraan memberikan kepastian  hukum  bagi  seseorang  yang menjadi  warga  Negara  Republik Indonesia. Pengaturan mengenai Kewarganegaraan  mengatur  tentang siapa  saja  yang  dapat  menjadi  warga Negara  Republik  Indonesia.  Demikian juga Undang-Undang Kewarganegaraan juga tentang cara-cara untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.  Cara-cara  untuk  kehilangan kewarganegaraan  Republik  Indonesia. Sebab-sebab  yang  menjadi  alas  an seseorang kehilangan status kewarganegaraannya. Demikian juga bagi anak-anak yang memiliki status kewarganegaraan Ganda Terbatas. Tentu saja ada batasan- batasan  yang  mengatur  tentang  seorang anak yang memiliki status sebagai Anak berkewarganegaraan  Ganda  Terbatas.
Kapan  waktu  yang  membatasi  status Kewarganegaraan Ganda Terbatas ini. Demikian juga status kewarganegaraan dapat diperoleh dengan  cara  melaksanakan  pernikahan beda kewarganegaraan, misalkan warga Negara  Indonesia  kawin  dengan  warga Negara  Belanda.  Selain  hal  tersebut, Status  Kewarganegaraan  Juga  dapat diperoleh dengan Cara Pewarganegaraan  dan  Naturalisasi, tentunya  dengan  syarat-syarat  tertentu yang wajib dipenuhi untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia melalui Pewarganegaraan maupun naturalisasi. Demikian  pula  ada  cara  seseorang menjadi kehilangan status kewarganegaraannya. Antara lain karena  seseorang  menanggalkan  Status WNI  dengan  menerima  Status  WNA. Demikian  pula  bagi  warga  Negara Republik Indonesia yang masuk menjadi Tentara Asing, maka seseorang ini akan kehilangan status kewarganegaraannya. Permasalahan tentang Kewarganegaraan sangat komprehensif, karena  hak  ini  berkaitan  dengan  Hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

## 5).  Hak   dan   Kewajiban  Warga Negara Indonesia
UUD  1945  mengatur  tentang  hak Dan kewajiban warga negara Indonesia  yang diatur dalam ketentuan pasal  27  hingga  pasal  34  nya.  Hal    ini dapat  dipahami  dan  dimengerti  oleh setiap  warga  negara  agar  mengetahui sesungguhnya  apa  saja  yang  menjadi hak  dan  kewajiban  setiap  warga negaranya.  Setiap  mahasiswa  yang
mempelajari  ketentuan  pasal  –pasal yang  menyebutkan  tentang  hak  dan kewajiban  setiap  warga  negara,    maka akan menumbuhkan kesadaran akan hak dan  kewajiban  sebagai  warga  negara. Dengan  memahami  hak  dan  kewajiban bagi  setiap  warga  negara,  maka mahasiswa sadar bahwa sebagai generasi  muda  akan  berusaha  untuk menggunakan  hak  serta  melaksanakan segala kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya sebagai warga negara  dan  tentu  dengan  memahami tanggungjawabnya  ini  akan  tekad  yang kuat  mereka  dalam  mencintai  dan membela  negaranya.  Ada  beberapa  hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia,  antara  lain  Hak  yang tercantum  dalam  UUD  tahun  1945. Beberapa  pasal  mengatur  tentang  hak asasi  manusia  yang  dirinci  dalam ketentuan  pasal  28  a;  28  b;  28  c;  28  d; 28  e;  28  f;  28  g;  28  h;  28  I;  28  j.
Demikian  pula  kewajiban  yang  harus ditunaikan  oleh  setiap  Warga  Negara Indonesia. Kewajiban terhadap Kepatuhan  pada  Peraturan-perundang- undangan, Kewajiban untuk Menjunjung  tinggi  Ideologi  Pancasila, Kewajiban  untuk  melaksanakan  Hak- hak Negara, kewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi kepentingan    sesama  bagi  setiap  orang yang ada di Indonesia.
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik    yang  diundangkan pada  tanggal  18  Agustus  Tahun  1945 juga terdapat kewajiban Universal yang dapat kita pahami dalam alinea Pertama :  “bahwa  sesungguhnya  kemerdekaan itu  ialah  hak  segala  bangsa  dan  oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus  dihapuskan,  karena  tidak  sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.  Hal  ini  meyiratkan kepada kita semua sebagai warga dunia Internasional memiliki kewajiban untuk menjaga  dan  menghormati  hak-hak
kemerdekaan  bangsa-bangsa  yang  ada dimuka  bumi  ini.  Saling  menjaga  dan menghormati  kehidupan  Internasional secara  Universal.  Kita  dilarang  untuk menindas  bangsa  lain,  mengurangi  hak dan kemerdekaan masyarakat Internasional  yang  hidup  dalam  dunia ini.  Kewajiban  yang  harus  kita  jaga bersama  adalah  saling  menghargai  dan menghormati hak-hak hidup, hak untuk merdekan  dan  tidak  boleh  melakukan penjajahan  serta  penindasan  terhadap warga di muka bumi ini.
Pembukaan  UUD  1945  telah  jauh-jauh memberikan rambu-rambu betapa
pentingnya  menjaga  hubungan  baik antar  bangsa.  Ini  merupakan  kewajiban yang  harus  dijunjung  tinggi  dalam hidup bersama secara Universal.

## 3. Wawasan  Nusantara  sebagai Geopolitik Indonesia
Dalam  mempertahankan  Bangsa dan negara Indonesia, pemahaman akan Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik bangsa Indonesia merupakan kepentingan  mutlak  yang  harus  ada. Wawasan Nusantara merupakan konsepsi  politik  dalam  ketatanegaraan Republik  Indonesia.  Hakikat  wawasan nusantara  adalah  wujud  keutuhan bangsa  dan  kesatuan  wilayah  nasional. Apabila  kita  lihat  keberagaman  budaya nusantara, mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan  yang  baik  yang dapat  kita  saksikan  .  Demikian  pula kesatuan  wilayah  dalam  gugusan kepulauan  nusantara  yang  menyatu  dan bulat  sehingga  merupakan  wilayah suatu  negara  yang  kita  sebut  dengan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI).    Hasan  Habib  (1970)dalam bukunya  Winarno,  2016,  Pendidikan Kewarganegaraan,
hlm.177 menyebutkan bahwa: Inti pokok tentang Wilayah  kepulauan  yang  menyatu sebagai Wawasan  Nusantara adalah:
a).    Bagaimana  bangsa  Indonesia melihat keberadaan diri dan bangsanya serta  wilayahnya  baik    darat,  laut  dan udara.  Yang  merupakan  kebulatan wilayah  nasional,  termasuk  wujud kesatuan bangsa, satu tujuan  dan tekad perjuangan , dan satu kesatuan hukum; b).  wawasan  terhadap  satu  kesatuan sosial   budaya;
c).  wawasan  terhadap  satu  kesatuan ekonomi;
d). wawasan terhadap satu kesatuan
Pertahanan dan keamanan Negara. Hal  ini  menumbuhkan  kesadaran mahasiswa  untuk  memahami  bahwa negara  Indonesia  memiliki  visi  yang jelas dengan konsep wawasan nusantara. Konsep wawasan nusantara menumbuhkan  komitmen  rasa  cinta NKRI  dan  bela  Negara      dalam  wujud negara  kesatuan  dengan  wilayah  yang luas,  meliputi  darat,  laut  dan  udara. Memahami  dan  tumbuhnya  kesadaran mahasiswa  untuk  cinta  tanah  air  dan bela  negara,  yang  penuh  dengan  cita- cita  tinggi  untuk  tetap  memiliki tanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan  hidup  berbangsa  dan bernegara. Kesadaran  yang  tinggi  inilah  yang akan memupuk rasa cinta tanah air dan bela negara. Konsepsi wawasan nusantara  dituangkan  dalam  ketetapan MPR mengenai GBHN.
Dalam UUD 1945 dalam ketentuan pasal 25 A UUD 1945 yang berbunyi : “Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia adalah  sebuah  negara  kepulauan  yang bercirikan  nusantara  dengan  wilayah yang  batas-batasnya  dan  hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”.
Pada hakikatnya gugusan kepulauan  di  wilayah  Negara  kita adalah  “keutuhan  Nusantara  atau
Nasional”  Untuk    memahami  keutuhan Nusantara  ini  memberikan  pemahaman kepada mahasiswa untuk menumbuhkan
rasa  cinta  tanah  air  dan  rela  untuk  bela negara  yang  menjadi  tanggungjawab generasi  penerus  bangsa  agar  keutuhan negara  Republik  Indonesia  senantiasa tetap diperjuangkannya.
Dalam ketentuan pasal UUD 1945, khususnya ketentuan Pasal 25A, tentang wilayah negara, maka diatur lebih lanjut diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah Negara  yang  sebelumnya  telah  berlaku UU no. 6 Tahun 1996. Tentang perairan Indonesia.yang  sampai  saat  ini  masih berlaku.    UU  No.  43  Tahun  2008. Dalam  bagian  konsiderans  UU  no.  43 Tahun  2008  dikatakan  bahwa  negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai negara  kepulauan  yang  bercirikan nusantara  yang  memiliki  kedaulatan penuh  terhadap  negaranya,  dan  sebagai Negara  yang  merdeka,  berdaulat memiliki  kepentingan  untuk  mengelola sumber  daya  alam  yang  ada  di dalamnya.  Demikian  juga  sumber kekayaan yang dimiliki baik yang ada di dasar  laut  sebagai  kekayaan  tambang minyak, kekayaan hutan belantara yang masih  sangat  luas,  yang  dimiliki  untuk dikelola  bagi  sebesar-besar  untuk kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat Indonesia.  Selain kekayaan yang ada di dasar  laut,  juga  kekayaan  alam  yang terkandung didalam tanah dan yang ada di  atasnya  termasuk  seluruh  sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Mengingat  wilayah  Negara  Indonesia sangatlah  luas,  maka  perlu  waspada dalam menjaga wilayah Negara
Indonesia  ini.  Agar  wilayah  Negara Indonesia  tetap  terjaga,  maka  setiap warga  Negara  Republik  Indonesia berkepentingan untuk menjaganya.

## 4. Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia
Ketahanan nasional terdapat  dalam  GBHN  sebagaimana Wawasan Nusantara. Konsep
Ketahanan  Nasional  lahir  pada  tahun 1969.  Sebagai  bangsa  Indonesia  yang memiliki  kesetiaan  kepada  Negara, maka perlu kita mengerti bahwa sejarah mencatat  konsepsi  Ketahanan  Nasional Indonesia berawal dari konsepsi kekuatan  nasional  yang  dikembangkan oleh kalangan militer. Pemikiran konsep Ketahanan Nasional ini menjadi doktrin dasar  nasional  setelah  dicantumkannya ke dalam GBHN. Geostrategi dalam konsep ketahanan  Nasional  agar  ditanamkan untuk menumbuhkan kesadaran bernegara  terhadap  generasi  muda  agar memahami  dan  mengerti  tentang pentingnya  ketahanan  nasional  untuk tetap  menjaga  keutuhan  Negara  bangsa Indonesia.  Hal  ini  merupakan  upaya baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  agar  generasi  muda  mampu dan  senantiasa  bertekad  untuk  tetap memegang  teguh  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Masyarakat  Indonesia,  melalui mahasiswa  yang  merupakan  sebagian Individu  yang  harus  memiliki  tekad yang  kokoh  dan  kuat  untuk  tetap menjaga,  sehingga  tetap  setia  kepada Negara  Republik  Indonesia.  Konsep memahami,  mengerti  serta  mampu untuk  mewujudkan  kesetiaan  kepada Negara,  bangsa  dan  kemerdekaan Indonesia,  perlu  pemahaman  dan    tetap harus  terjaga  dalam  jiwa  dan  raga generasi muda, khususnya pada mahasiswa  agar  Negara  Republik Indonesia tetap lestari sepanjang masa.

## 5. Bela  Negara  dan  Cinta  Tanah
Air Sesungguhnya  bela  negara merupakan  wujud  komitmen  tetap berpegang teguh kepada NKRI. Kegiatan untuk tetap komitmen terhadap  NKRI  adalah  merupakan kesetiaan  kepada  Negara  Indonesia merdeka  yang  bersatu,  berdaulat  adil
dan  makmur.  Komitmen  ini  ada  dalam tekad  dan  kehendak  untuk  tetap berpegang  teguh  terhadap  NKRI  dan tidak  selalu  bersifat  kegiatan  fisik, seperti    misalnya  memanggul  senjata dalam  peristiwa  perang.  Akan  tetapi meliputi  keseluruhan  kegiatan  yang bersifat  mempertahankan  kelangsungan hidup  bangsa  dan  negara.  Dalam perkembangan  ketatanegaraan  saat  ini dengan system pemerintahan demokrasi,  dan  pada  masa  era globalisasi ini apakah untuk melakukan bela  negara  masih  relevan  atau  sangat dibutuhkan  demi  kelangsungan  dan kehidupan suatu Negara?. Bahwa setiap masyarakat yang menjadi warga Negara Indonesia harus siap dan bertekad untuk bela  Negara.  Hal  ini  tidak  terkecuali juga  bagi    mereka,  mahasiswa memahami  untuk  tetap  berusaha  untuk mempertahanan  atau  melakukan  sikap yang  menunjukkan  adanya  kemampuan untuk  ikut  serta  dalam  memupuk kekuatan dalam mewujudkan ketahanan Nasional.
Demikian  pula  juga  disebutkan tentang  “Setiap  warga  negara  juga berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam pertahanan  negara”  yang  tercantum dalam  ketentuan  Pasal  30  Ayat  1  UUD 1945  bahwa”  Tiap-tiap  warga  negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
Kemudian mahasiswa juga memiliki  kepentingan  untuk  menjaga stabilitas nasional dengan mengedepankan  kepentingan  negara  di atas kepentinganpribadi maupun golongan. Tentunya peran serta mahasiswa  dalam  menjaga  kondisi  dan suasana  kehidupan  yang  stabil  dan aman sangat diperlukan dalam menjaga situasi  yang  tenteram  dalam  kehidupan dalam  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.Pentingnya
pendidikan
kewarganegaraan  merupakan  salah  satu cara  untuk  mengaplikasikan  semangat
bela negara oleh mahasiswa sadar akan hak  dan  kewajiban  untuk  terus  – menerus  memperjuangkan  keutuhan wilayah, rakyat Indonesia.

## Kesimpulan
1. Pendidikan Kewarganegaraan menyadarkan  mahasiswa  untuk tetap  mempertahankan  Identitas karakter  bangsa  Yang  bersatu dalam keberagaman, dengan berbagai suku bangsa yang berbeda satu  dengan  yang  lain.  Memiliki Adat-istiadat  yang  dijunjung  tinggi oleh setiap suku bangsa yang ada di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pendidikan Kewarganegaraan membekali dan memahamkan mahasiswa  terhadap kedudukannya sebagai generasi muda  yang harus dijunjung  tinggi  agar  mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara. 3. Pendidikan Kewarganegaraan mampu untuk menumbuhkan tanggungjawab  mahasiswa  sebagai generasi  muda  yang  menjunjung tinggi negara dan  bangsa Indonesia sebagai  negara  hukum      yang berdasarkan  konstitusi          negara Republik Indonesia.
4. Pendidikan Kewarganegaraan mampu menumbuhkan sikap demokrasi yang memberikan kesempatan  kepada  generasi  muda untuk  menyampaikan pendapat dan berbicara  yang  tidak  melanggar peraturan yang ada.
5. Pendidikan Kewarganegaraan mampu menumbuhkan saling menghormati  antar  warga  dan masyarakat  serta    mampu  untuk menyatukan rasa cinta tanah air dan wilayah negara Republik Indonesia memliki  wilayah  kepulauan  yang sangat luas.
6. Pendidikan Kewarganegaraan menumbuhkan    komitmen  setia
kepada  Negara  kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  sebagai  Negara Kesatuan yang aman dan dan damai serta  hendak  mewujudkan  cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan  UUD  Tahun  1945 khususnya pada Alinea keempat. 7. Pendidikan Kewarganegaraan mampu  memberikan  pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya  status  kewarganegaraan bagi  setiap  warga  Negara  untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. 8. Pendidikan Kewarganegaraan mampu  memberikan  pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya  nilai  persatuan  dan kesatuan bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social. 9. Pendidikan Kewarganegaraan mampu  memberikan  pemahaman dan pengetahuan tentang cara hidup antar  individu,  masyarakat  dan warga  Negara  yang  berebhinnekka Tunggal Ika. 10. Pendidikan Kewarganegaraan mampu  memberikan  pemahaman dan  membekali  mahasiswa  dalam hidup bermasyarakat yang heterogen  dalam  bidang  social  dan budaya serta menghormati, menghargai  dalam  beraneka  adat- istiadat yang hidup dalam masyarakat. 11. Pendidikan Kewarganegaraan mampu  memberikan  pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana memahami suatu permasalahan yang berkaitan dengan  kewarganegaraan,  sehingga mampu menyelesaikan secara teoritis berkaitan dengan penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pendidikan Kewarganegaraan mampu  memberikan  pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya mengerti serta mempelajari  berbagai  kasus  yang terjadi  yang  berkaitan  dengan  hak- hak dan kewajiban warga Negara. 13. Pentingnya memberikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk tetap menjaga Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  dan usaha Bela Negara. 14. Pentingnya memberikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk tetap menumbuhkan kesadaran dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  dalam  wadah  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daftar Pustaka Armaidy  Armawi,  2012. Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa .  Makalah  disajikan dalam ” Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan  Kewarganegaraan Di  Perguruan  Tinggi ”,  tanggal 31  Agustus  –  2  September 2012 di Jakarta. Adeng  Muchtar  Ghazali.  2004 .  Civics Education: Pendidikan Kewarganegaraan  Perspektif Islam . Bandung: Benang Press.
Asykuri  Ibn  Chamim,  dkk.2003. Civic Education,Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Ditlitbang Muhammadyah dan LPP UMY. Ermayana  Suradinata. Geopolitik  dan Geostrategi dalam Mewujudkan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI ). Dalam Jurnal Ketahanan
Nasional  No.  VI,  Agustus 2001. Depdiknas.2002. Kapita Selekta Pendidikan  Kewarganegaraan . Bagian  I.  Jakarta:  Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas. Hanityo  Soemitro,    1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia. Hamid  S.Attamimi.  1991. Pancasila Cita  Hukum  dalam  Kehidupan Hukum  Bangsa  Indonesia. Dalam Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa  dan  Bernegara . Jakarta: BP-7 Pusat. Hamdan Mansur,2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta. Jimly Asshiddiqqie, 2007, Pokok-pokok
Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
Kaelan.  2002. Filsafat  pancasila, Pandangan  Hidup  Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Paradigma. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara.2005. Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam  Kehidupan  Bernegara. Jakarta: LPPKB. Lexy  J.  Moleong,  2003, Metode
Penelitian  Kualitatif ,  Remaja
Adikarya, Yogyakarta. Mahfud  M.D.  1993 .  Demokrasi  dan Konstitusi di Indonesia . Yogyakarta: Liberty. Mustafa kamal Pasha. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
Safroedin  Bahar.  1996. Integrasi Nasional . Jakarta: Ghalia Indonesia. Soegito. 2004. Nasionalisme Indonesia. Makalah untuk Pelatihan Dosen Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila Di  Denpasar.  2-4 Oktober 2004. Sunarso.  Dkk.  2006. Pendidikan Kewarganegaraan, Buku Pegangan  kuliah  Mahasiswa, Paradigma  Baru .  Yogyakarta:
UNY Press.
Winarno,  2017, Paradigma  Baru
Pendidikan  Kewarganegaraan kuliah  di  Perguruan  Tinggi , Bumi Aksara, Jakarta. Subagyo, 2013. Pendidikan Kewarganegaraan . UPT MKU
Universitas Negeri Semarang.
Tim  Lemhanas.  2000. Pendidikan Kewarganegaraan . Jakarta: Lemhanas. Usman  Sunyoto.  1998. Integrasi  dan Ketahanan Nasional.di Indonesia.  DalamSumbangan Ilmu Sosial Terhadap Ketahanan Nasional . Yogyakarta: UGM Press. Winarno,  2017. Paradigma  Baru Pendidikan  Kewarganegaraan kuliah  di  Perguruan  Tinggi. Bumi  Aksara, Jakarta.
----------------2002. Integrasi  Nasional .
Buku Pegangan Kuliah. Surakarta: UNS Press. Jurnal: Andi  Desmon, Penafsiran  Konstitusi Dalam Bingkai Hukum Pancasila ,  Jurnal    Cendikia Hukum,  Vol.3,  No  2,  Maret 2018 Arpan Zaman, Usaha-usaha Memasyarakatkan Hukum Dalam  Masyarakat, Jurnal
Cendikia  Hukum,  Vol.3.No.2, Maret 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan