Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 dalam Perspektif Siyasah
Yesi Imelda, Sandy Wijaya
Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yesimulyadi.yi@gmail.com, sandy01numberone@gmail.com

## Abstract
The purpose of this paper is to analyze the authority of the Constitutional Court in the third amendment of the 1945 Constitution. This type of writing is by examining library research or secondary data strengthened in primary data that examines the third Amendment of the 1945 Constitution which focuses on on the Authority and Decision of the Constitutional Court. The approach chosen in this study uses a normative juridical approach, which is carried out by examining  library  materials  or  secondary  data  related  to  the  Constitutional  Court.  the decision is final, this article is very clearly contrary to human rights, with the determination of the nature of the decision of the Constitutional Court because there is no more opportunity for litigants to take legal action.
Keywords: The Constitutional Court, Authority, Decision, UUD 1945

## Abstrak
Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk  menganalisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen  ke  tiga  Undang-Undang  Dasar  1945.  Jenis  penelitian  tulisan  ini  ialah  dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (library research) atau data sekunder di perkuat dalam data primer  yang  mengkaji  Amandemen  ketiga  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  di  fokuskan pada  Kewenangan  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.    Pendekatan  yang  dipilih  dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau  data  sekunder  berkaitan  dengan  Mahkamah  Konstitusi, Hasil  penelitian  Sebaiknya  Pelaksanaan  judicial  review  dilakukan  pada  satu  atap dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dengan  demikian  akan  menghasilkan  penyelesaian perkara lebih efektif dan efisien, putusannya bersifat Final, pasal ini sangat jelas bertentangan dengan  Hak  Asasi  Manusia,  dengan  ketetapan  sifat  Finalnya  putusan  Mahkamah Konstitusi karena tidak ada kesempatan lagi bagi yang beperkara untuk melakukan upaya hukum.
Kata kunci, Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Putusan, UUD 1945

## Latar Belakang
Mulainya terjadi amandemen UUD 1945 dengan di mulainya suatu Gerakan reformasi terjadi  pada  Tahun  1998,  Gerakan  reformasi  ini  menghendaki  ditegakkannya  pemerintahan demokratis  berdasarkan  hukum  dengan  desentralisasi  kekuasaan.  Instrumen  terpenting  yang digunakan  Suharto  melanggengkan  kekuasaannya  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  semula  sangat  disakralkan  digugat.  Desakralisasi Undang-Undang  Dasar  tak  terbendung.  Semangat  perubahan  UUD  1945  adalah  mendorong terbangunnya  struktur  ketatanegaraan  yang  lebih  demokratis.  Slamet  Effendi  Yusuf  dan Umar Basalim mengemukakan berbagai alasan mengapa UUDNRI Tahun 1945 perlu diubah,
yaitu dilihat dari perspektif filosofis, historis, sosiologis, yuridis, praktek ketatanegaraan, dan materi.  Sementara  itu  DPD-RI  mengemukakan  ”penyebab  utama  mengapa  konstitusi  harus mengalami  perubahan  tentu  saja  karena  konstitusi  itu  dianggap  sudah  ditinggalkan  oleh zamannya, sudah tak sesuai lagi dengan kebutuhan rakyat pada saat ini” (kompas.com). Perlu diketahui  juga,  hampir  semua  negara  yang  mengalami  transisi  ke  demokrasi  menjadikan reformasi  konstitusi  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari  pembaharuan  politik  mereka. Demikian  pentingnya  reformasi  konstitusi  itu,  sehingga  kehadirannya  dipandang  sebagai suatu keharusan. Tidak jelas benar kapan suatu negara yang tengah mengalami transisi mulai melaksanakan reformasi konstitusi.
Di  dalam  Islam  pun  telah  mengatur  mengenai  proses  perubahan  dalam  pembuatan konstitusi,  yang  mana  sistem  pelaksanaan  pembuatan  konstitusi  (undang-undang)  secara demokrasi  yang  diatur  dalam  Islam  ialah  untuk  selalu  bermusyawarah  dalam  setiap memutuskan  suatu  keputusan  dalam  pembuatan  konstitusi,  yang  mengandung  nilai demokrasi  diatur dalam Al-Qur‟an Surat  Ali  Imran  159 yang artinya:
“Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah  lembut  terhadap mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka,  mohonkan  lah ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawaratlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.
Di dalam penjelasan Surat. Ali Imran ayat 159 ada beberapa isi kandungan atau ajaran yang  termuat  dan  tercantum  di  dalamnya  yang  dapat  kita  ambil,  antara  lain:  a. Dalam menghadapi  semua  masalah  harus  dengan  lemah  lembut  melalui  jalur  musyawarah  untuk mufakat,  tidak  boleh  dengan  hati  yang  kasar  dan  perilaku  kekerasan.  b. Mengutamakan musyawarah  untuk  mufakat  dalam  menyelesaikan  setiap  urusan.  c.  Apabila  telah  dicapai suatu  kesepakatan,  maka  semua  pihak  harus  menerima  dan      bertawakal  (menyerahkan  diri dan segala urusan) kepada Allah. d. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakkal (.
Begitu juga dalam perubahan konstitusi negara harus melalui suatu sistem musyawarah dalam  membuat  perubahan  isi  dari  konstitusi,  dilihat  dalam  sistem  ketatanegaraan  modern, ada  dua  model  perubahan  konstitusi,  yaitu  renewal  (pembaruan)  dan  amendemen (perubahan). Renewal adalah sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi secara  keseluruhan,  sehingga  yang  diberlakukan  adalah  konstitusi  yang  baru  secara keseluruhan.  Di  antara  negara  yang  menganut  sistem  ini  antara  lain:  Belanda,  Jerman,  dan Perancis. Adapun, amendemen adalah perubahan konstitusi dalam perubahan konstitusi tetap harus  berpedoman  utama  bermusyawarah  dalam  menetapkan  perubahannya,  dengan  adanya perubahan  suatu  konstitusi,  maka  konstitusi  yang  asli  tetap  berlaku.  Dengan  kata  lain, perubahan pada model amendemen tidak terjadi secara keseluruhan bagian dalam konstitusi asli  sehingga  hasil  amendemen  tersebut  merupakan  bagian  atau  lampiran  yang  menyertai konstitusi  awal.  Negara  yang  menganut  sistem  ini  adalah  Amerika  Serikat  termasuk Indonesia  dengan  pengalaman  empat  kali  melakukan  amendemen  UUD  1945  (Komaruddin Hidyar dan Azyumardi Azra, 2016:100).
Bentuk  nyata  dari  perubahan  mendasar  hasil  amandemen  UUD  1945  adalah perbedaan  yang  substansial  tentang  kelembagaan  negara  menurut  UUD  1945.  Hasil amandemen  dengan  UUD  1945,  terutama  yang  menyangkut  lembaga  negara,  kedudukan negara,  tugas,  wewenang,  hubungan  kerja  dan  cara  kerja  lembaga  yang  bersangkutan. Berkaitan  dengan  struktur  dan  kelembagaan  negara,  bersama  dengan  perubahan-perubahan tersebut,  beberapa  lembaga  negara  baru  dibentuk,  diantaranya  Komisi  Yudisial  (KY), Mahkamah  Konstitusi  (MK) dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD).  Cabang  kekuasaan kehakiman,  terdapat  empat  perubahan  penting.  Pertama,  apabila  sebelum  perubahan  UUD 1945 jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya terdapat dalam penjelasannya maka setelah  perubahan  UUD  1945  jaminan  tersebut  secara  eksplisit  disebut dalam batang tubuh. Kedua,  Mahkamah  Agung  dan  lain-lain  badan  kehakiman  tidak  lagi  menjadi  satu-satunya pelaku  kekuasaan  kehakiman  atau (judicial  power) karena  disampingnya  ada  Mahkamah Konstitusi  yang  juga  berfungsi  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman.  Ketiga,  adanya lembaga  baru  yang  bersifat  mandiri  dalam  struktur  kekuasaan  kehakiman  yaitu  Komisi Yudisial  yang  berwewenang  mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan  mempunyai wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat serta  prilaku  hakim.  Keempat  adanya  wewenang  kekuasaan  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh Mahkamah  Konstitusi  untuk  melakukan  pengujian  undang-undang  terhadap  UUD, memutuskan  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Jimly Asshiddiqie, 2004: 2).
Dari  ke-empat  perubahan  UUD  1945,  yang  menjadi  perhatian  penulis  dalam perubahan ke tiga UUD 1945, khusus ditetapkannya lembaga baru di ketata negara Indonesia yaitu  lembaga  Mahkamah  Konstitusi,  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  diatur dalam  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945  hasil  amandemen  menyatakan,  Kekuasaan  kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi. Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah  satu  pelaku kekuasaan  kehakiman  selain  Mahkamah  Agung.  Kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan.  Dengan  demikian,  Mahkamah Konstitusi  adalah  suatu  lembaga  peradilan,  sebagai cabang  kekuasaan  yudikatif,  yang  mengadili  perkara-perkara  tertentu  yang  menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945 (Humas Mahkamah  Konstitusi , 2020).
Kewenangan  konstitusional  Mahkamah  Konstitusi  melaksanakan  prinsip  checks  and balances  yang  menempatkan  semua  lembaga  negara  dalam  kedudukan  setara  sehingga terdapat  keseimbangan  dalam  penyelenggaraan  negara.  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi ini, merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga Negara. Pada  hakikatnya,  fungsi  utama  Mahkamah  Konstitusi  adalah  mengawal  supaya  konstitusi dijalankan  dengan  konsisten  ( the  guardian  of  constitution )  dan  menafsirkan  konstitusi atau  UUD  (the  interpreter      of  constitution).  Dengan  fungsi  dan  wewenang  tersebut, keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  arti  penting  dan  peranan  strategis  dalam perkembangan  ketatanegaraan  dewasa  ini  karena  segala  ketentuan  atau  kebijakan  yang
dibuat  penyelenggara  negara  dapat  diukur  dalam  hal  konstitusional  atau  tidak  oleh Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi,  2004: 5-6).
Dalam konteks mengenal dan memahami urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia secara lebih utuh, dalam tulisan ini  akan  dibahas  beberapa  persoalan  yang  terkait  erat  di  dalamnya,  diantaranya  mengenai selintas  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia,  susunan  organisasi  Mahkamah Konstitusi,  hukum  acara  Mahkamah  Konstitusi,  asas-asas  hukum  dan  sumber  hukum  yang dijadikan acuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya.
Adapun  penelitian  yang  sama-sama  membahas  tentang  pengurangan  tahanan  atau remisi  oleh  akademisi  tersebut  ialah  sebagai  berikut:  Sonia  Ivana  Barus  Proses  Perubahan Mendasar  Konstitusi  Indonesia  Pra  Dan  Pasca  Amandemen,  Jurnal  UBELAJ,  Volume  1 Number  1,  April  2017,  tulisan  ini  membahas  konsep  Konstitusi  dalam  ketatanegaraan Indonesia.  Tulisan  ini  membahas  bagaimana  proses  dan  apa-apa  saja  perubahan  mendasar yang  dialami  oleh  konstitusi  Indonesia  pasca  amandemen.  Hasil  analisis  dan  penjelasan diketahui  bahwa,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD 1945)  dalam  Proses  sejarah,  telah  melalui  4  tahapan  perubahan  yakni  adalah:  Undang- Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam proses perubahan konstitusi pasca kembalinya ke UUD  1945,  Indonesia  telah  melakukan  setidaknya  empat  kali  amandemen.  Jika  melihat pada  proses  perubahan  Konstitusi  dari  sejarahnya,  beberapa  kali  kekuatan  politik dipergunakan  untuk  mentafsirkan  konstitusi.  Penulis  berkesimpulan  bahwa  politik  tidak mungkin  dapat  dilepaskan  dari  sistem  hukum.  Begitu  juga  dengan  hukum,  tidak  mungkin dapat  dilepaskan  dari  sistem  perpolitikan.  Keduanya  saling  bersinergi  satu  sama  lainnya sehingga  menciptakan  suatu  sistem  pemerintahan  yang  diharapkan  menjadi  pemerintahan yang baik dan mendatangkan manfaat.
Annisa,  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pengujian  Undang-Undang Terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  Perspektif  Hukum  Islam,  Artikel  Ilima,  Fakultas Syariah  UIN  Lampung,  2019.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  secara  jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian undang-undang sekaligus pandangan  Hukum  Islam  terhadap  Kewenangan  Lembaga  Mahkamah  Konstitusi.  Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  terdapat  dalam  kepustakaan,  seperti  buku, naskah, catatan, dan dokumen. Metode pengolahan data adalah editing, rekonstruksi data, dan sistematisasi  data.  Metode  analisa  data  bersifat  kualitatif  yang  menghasilkan  data deskriptif dan  pendekatan  yang  bersifat  induktif.      Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan sebagai berikut: Pertama. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  merupakan  suatu  proses  di dalam  menegakkan  negara  hukum  dan  demokrasi  sehingga  setiap  putusan  yang  di  tetapkan oleh  Mahkamah  Konstitusi  harus  dilaksanakan  dan  direalisasikan  dengan  sebaik-baiknya Kedua.    Menurut  pandangan  hukum  Islam  bahwa  lembaga  Mahkamah  Konstitusi  tidak pernah  ada  dalam  sejarah  Islam  tetapi  keberadaannya  dibolehkan  atas  dasar  prinsip:  a. Mashlahah  mursalah,  b.  Qaidah  ushul.  Maka  diperbolehkan  dan  dapat  di terima  Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk melakukan pengujian terhadap UUD 1945 yang secara tegas telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review.
M.  Asro,  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun  1945,  Adilnya  Jurnal  Hukum  dan  Kemanusiaan  Vol. 11,  No.  2, Juni  2017  UIN  Bandung,  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  secara  jelas kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  undang-undang  UUD  1945.  Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  kepustakaan  (library  research),  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  terdapat  dalam  kepustakaan  seperti  buku,  naskah, catatan, dan dokumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif,  dimana  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma,  Hasil  penelitian  dalam  Kewenangan Mahkamah  Konstitusi  menjadi  kajian  tersendiri  dari  tulisan  ini.    Sesuai  dengan  ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) adalah   untuk   mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji  UU  terhadap  UUD,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  UUD,  memutus  pembubaran  partai  partai  politik,  dan  memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum.    Di  samping  itu,  MK  juga  wajib  memberikan putusan  atas  pen-  dapat  DPR  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden menurut UUD.
Nanang  Sri  Darmadi,  Kedudukan  Dan  Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei -  Agustus  2015,  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder  berkaitan  dengan  kedudukan  dan  wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Pemikiran  tentang pentingnya  suatu  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia  telah  muncul  pada  saat  pembahasan rancangan  UUD  di  BPUPKI,  kemudian  ide  perlunya  judicial  review  kembali  muncul  pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Pada saat pembahasan perubahan  UUD  1945  dalam  era  reformasi,  pendapat  mengenai  pentingnya  Mahkamah Konstitusi  muncul  kembali.  Pada  akhirnya,  dengan  Amandemen  Ketiga  UUD  1945  lahir Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan penafsir konstitusi.
Dilihat  dari  beberapa  hasil  penelitian  diatas  berbeda  dengan  judul  dan  pembahasan yang  akan  diteliti  oleh  penulis,  disini  penulis  memfokuskan  dalam  meneliti  tentang bagaimana  Kewenangan  dan  Putusan    Mahkamah  Konstitusi  dalam  Amandemen  ketiga Undang-Undang  Dasar  1945,  dilakukan  dengan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis, yaitu  penelitian  yang  tidak  hanya  menggambarkan  permasalahan  saja,  Pengumpulan  data dengan  cara  deskriptif  ini  adalah  metode  pendekatan  yang  dilakukan  melalui  pendekatan secara  yuridis  normatif,  yaitu  mengkaji  dan  menelaah  aspek  hukum  mengacu  pada  norma- norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta  peraturan perundang- undangan lainnya,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  Kewenangan  dan  Putusan    Mahkamah Konstitusi.
Munculnya  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman  diharapkan menjadi entry point yang mendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di  Indonesia.  Berdasarkan      dari      uraian      latar      belakang      tersebut  diatas,  penulis memberikan  suatu  pandangan  salah  satu  unsur  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  adalah adanya  kesetaraan,  di  samping  kebebasan.  Untuk  mewujudkan  kesetaraan  tersebut
dibutuhkan  fungsi  check  and  balance  dalam  kinerja  Mahkamah  Konstitusi.  Fungsi  ini, khususnya  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  bidang  hukum  sudah  menjadi  tugas dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian  lebih  lanjut  bagaimana  mekanisme  Kewenangan  dana  Putusan  Mahkamah Konstitusi, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah  Konstitusi  dalam  Amandemen  Ketiga  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam Perspektif Siyasah.

## Kerangka Teori

## 1. Teori Negara Hukum
Konsep  Negara  hukum  tidak  terpisahkan  dari  pilar  nya  sendiri  yaitu  paham kedaulatan  hukum.  Paham  ini  adalah  ajaran  yang  mengatakan  bahwa  kekuasaan  tertinggi terletak  ada  hukum  atau  tidak  ada  kekuasaan  lain  apapun,  kecuali  hukum  semata.  Banyak rumusan  yang  diberikan  terhadap  pengertian  Negara  hukum  tetapi  sulit  untuk  mencari rumusan  yang  sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum  yang dianut maupun  karena  kondisi  masyarakat  dan  zaman  saat  perumusan  negara  hokum  (Malian, Sobirin, 2001: 36-37).
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945  menyebutkan,  bahwa  “Negara  Indonesia  negara  hukum”.  Negara  hukum  dimaksud adalah  negara  yang  menegakkan  supremasi  hukum  untuk  menegakkan  kebenaran  dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dalam konsep Negara Hukum  itu,  di  idealkan  bahwa  yang  harus  dijadikan  panglima  dalam  dinamika  kehidupan kenegaraan  adalah  hukum,  bukan  politik  ataupun  ekonomi.  Karena  itu,  jargon  yang  biasa digunakan  dalam  bahasa  Inggris  untuk menyebut  prinsip Negara  Hukum  adalah „the  rule of  law,  not  of  man‟ .  Yang  disebut  pemerintahan  pada  pokoknya  adalah  hukum  sebagai sistem, bukan orang per-orang  yang hanya bertindak  sebagai  „wayang‟ dari skenario  sistem yang mengaturnya (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988: 154).
Tahri  Azhari  dalam  bukunya  yang  berjudul  Negara  Hukum,  gagasan  atau  konsep Negara  hukum  telah  dikemukakan  oleh  Plato  dan  Aristoteles,  ketika  mereka  memproduksi konsep  Nomio  sebagai  karya  tulis  ketiganya  yang  ditulis  pada  masa  tuanya.  Plato mengemukakan  bahwa  penyelenggaraan  Negara  yang  baik  ialah  yang  didasarkan  pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, menurutnya konsep Nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang Negara hukum (www.Purnama-bgp.blogspot.com).
Unsur  Negara  hukum  menurut  Alberth  Venn  Dicey  mewakili  dari  kalangan  ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum the rule of law yaitu: a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang  akan  di  hukum  jika  melanggar  hukum,  b.  Bahwa  setiap  orang  sama  di  depan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara. c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.
Profesor  Utrecht  membedakan  antara  Negara  Hukum  Formil  atau  Negara  Hukum Klasik,  dan  Negara  Hukum  Materiel  atau  Negara  Hukum  Modern.  Negara  Hukum  Formil menyangkut  pengertian  hukum  yang  bersifat  formil  dan  sempit,  yaitu  dalam  arti  peraturan
perundang-undangan  tertulis.  Sedangkan  yang  kedua,  yaitu  Negara  Hukum  Materiel  yang lebih  mutakhir  mencakup  pula  pengertian  keadilan  di  dalamnya.  Karena  itu,  Wolfgang Friedman  dalam  bukunya  „Law  in  a  Changing  Society‟  membedakan  antara  „rule  of  law‟ dalam  arti  formil  yaitu  dalam  arti  „organized  public  power‟,  dan  „rule  of  law‟  dalam  arti materiel yaitu „the rule of just law‟. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran  pikiran  hukum  materiel.
Berdasarkan  uraian  di  atas  bisa  dipahami  apabila  konsep  negara  hukum  memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga di Indonesia dikenal konsep Negara Hukum  Pancasila,  yang  paling  utama  pola  yang  diambil  tidak  menyimpang  dari  konsep negara  hukum  pada  umumnya,  namun  dikodifikasi  kan  dengan  situasi  Indonesia  atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita.

## 2. Teori Keadilan
Istilah  keadilan  ( iustitia )  berasal  dari  kata  “adil”  yang  berarti.:  tidak  berat  sebelah, tidak  memihak,  berpihak  kepada  yang  benar,  sepatutnya,  tidak  sewenang-wenang.  Dari beberapa  definisi  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  keadilan  adalah  semua  hal  yang berkenan dengan sikap dan  tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan  agar  orang  memperlakukan  sesamanya  sesuai  dengan  hak  dan  kewajibannya, perlakukan  tersebut  tidak  pandang  bulu  atau  pilih  kasih;  melainkan,  semua  orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.
Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Charles E.  Merriam  dalam  Miriam  Boedihardjo, meletakkan  keadilan  ini sebagai  salah  satu prinsip dalam  tujuan  suatu  negara,  yaitu  keamanan  ekstern,  ketertiban  intern,  keadilan, kesejahteraan  umum,  dan  kebebasan.  Adalah  menjadi  tugas  penyelenggara  negara  untuk menciptakan  keadilan.  Tujuan  bernegara  Indonesia  adalah  terpenuhinya  keadilan  bagi seluruh  masyarakat Indonesia,  Hal ini  dapat  diketahui baik  dalam  Pembukaan UUD  1945 maka  negara  yang  hendak  didirikan  adalah  negara  Indonesia  yang  adil  dan  bertujuan menciptakan  keadilan  social  (Afifa  Rangkuti,  2017:  4-5).    Menurut  W.J.S.  Poerwadarmin sebuah keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya,  tidak sewenang-wenang.  Jadi, dalam pengertian  adil  termasuk  di  dalamnya  tidak  terdapat  kesewenang-wenangan.  Orang  yang bertindak sewenang-wenang  berarti  bertindak  tidak  adil. Sedangkan menurut  Frans Magnis Suseno  dalam bukunya  Etika Politik  menyatakan  bahwa  keadilan  sebagai  suatu  keadaan  di mana  orang  dalam  situasi  yang  sama  diperlakukan  secara  sama  (Afifa  Rangkuti,  2017:  4).
Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan  adalah  adanya  perubahan  dalam  masyarakat.  Masyarakat  memiliki  elemen- elemen  prinsipal  yang  harus  dipertahankan,  elemen  yang  dibagi  Plato  yaitu  (Carl  Joachim Friedrich, 2004: 24).
1. Pemilahan  kelas-kelas  yang  tegas;  misalnya  kelas  penguasa  yang  diisi  oleh  para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasaannya; perhatian khusus terhadap kelas  ini  dan  persatuannya;  dan  kepatuhan  pada  persatuannya,  aturan-aturan  yang  rigid
bagi  pemeliharaan  dan  pendidikan  kelas  ini,  dan  pengawasan  yang  ketat  serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang  paling  sering  menjadi  diskursus  adalah  mengenai  persoalan  keadilan  dalam  kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang  diterapkan  dan  diterimanya  dengan  pandangan  yang  berbeda,  pandangan  yang menganggap hukum itu telah adil, dan sebaliknya hukum itu tidak adil.

## 3. Teori Koordinasi
Dalam  sebuah  organisasi  setiap  pimpinan  perlu  untuk  mengkoordinasikan  kegiatan kepada  anggota  organisasi  yang  diberikan  dalam  menyelesaikan  tugas.  Dengan  adanya penyampaian informasi  yang jelas, pengkomunikasian  yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada  para  bawahan  oleh  manajer  maka  setiap  individu  bawahan  akan  mengerjakannya sesuai  dengan  wewenang  yang  diterima.  Tanpa  adanya  koordinasi  setiap  pekerjaan  dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Menurut  Leonard  D. White “Koordinasi  adalah  penyesuaian  diri  dari  masing-masing  bagian,  dan  usaha  menggerakkan serta  mengoperasikan  bagian-bagian  pada  waktu  yang  cocok,  sehingga  dengan  demikian masing-masing  bagian  dapat  memberikan  sumbangan  terbanyak  pada  keseluruhan  hasil. Koordinasi  menurut  Awaluddin  Djamin  dalam  Hasibuan  diartikan  sebagai  suatu  usaha kerjasama  antara  badan,  instansi,  unit  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  tertentu,  sehingga terdapat  saling  mengisi,  saling  membantu  dan  saling  melengkapi.  Dengan  demikian koordinasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  usaha  yang  mampu  menyelaraskan  pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi (Inu Kencana Syafiie, 2011: 33).
Sedangkan  Menurut  Ndraha  dalam  bukunya  yang  berjudul  Kybernology  Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau  unsur  yang  berbeda-beda  sedemikian  rupa  sehingga  di  sisi  yang  satu  semua  kegiatan atau  unsur  itu  terarah  pada  pencapaian  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dan  di  sisi  lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain (Taliziduhu Ndraha, 2003: 291). G.R.Terry,  memberikan  suatu  pandangan  tersendiri  mengenai  koordinasi,  menurutnya koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat  dan  mengarahkan pelaksanaan  untuk  menghasilkan  suatu tindakan  yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan (Malayu S.P. Hasibuan, 2014: 85.).
Koordinasi  dan  hubungan  kerja  adalah  dua  pengertian  yang  saling  berhubungan karena  koordinasi  hanya  dapat  tercapai  sebaik-baiknya  dengan  melakukan  hubungan  kerja yang  efektif.  Hubungan  kerja  adalah  bentuk  administrasi  yang  membantu  tercapainya koordinasi.  Oleh  karena  itu  dikatakan  bahwa  hasil  akhir  daripada  komunikasi  (hubungan kerja)  adalah  tercapainya  koordinasi  dengan  cara  yang  berhasil  guna  dan  berdaya  guna (efektif  dan  efisien).  Koordinasi  dimaksudkan  sebagai  usaha  menyatukan  kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.
Berdasarkan  pengertian  di  atas  jelaslah,  bahwa  koordinasi  adalah  tindakan  seorang pimpinan  untuk  mengusahakan  terjadinya  keselarasan,  antara  tugas  dan  pekerjaan  yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga
tidak  terjadi  kesimpangsiuran  dan  tumpang  tindih.  Hal  ini  berarti  pekerjaan  akan  dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses  pengintegrasian  tujuan  dan  aktivitas  di  dalam  suatu  perusahaan  atau  organisasi  agar mempunyai  keselarasan  di  dalam  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan,  pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  dilakukan  dalam  tulisan  ini  ialah  dengan  cara  meneliti  bahan- bahan  pustaka  (library  research)  pendekatan  yuridis  normative  (Soerjono  Soekanto,  1986: 21).  atau  data  sekunder  di  perkuat  dalam  data  primer  yang  mengkaji  Amandemen  ketiga Undang-Undang  Dasar  1945  yang  di  fokuskan  pada  Kewenangan  dan  Putusan  Mahkamah Konstitusi. Sedangkan metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif Analisis terhadap teori- teori Koordinasi dalam Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen ketiga  Undang-Undang  Dasar  1945.  Metode  penelitian  deskriptif  ini  dipilih  karena  dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus  yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan.
Sebagaimana penelitian hukum pada umumnya, penelitian ini lebih bertumpu pada data sekunder  yakni  bahan-bahan  tertulis  tentang  hukum,  namun  untuk  memperkuat  disertakan juga  data  primer  untuk  melakukan  Analisis  secara  lebih  komprehensif,  penulis menggunakan  sumber  data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  atau dikumpulkan  oleh  orang  yang  melakukan  penelitian  dari  sumber-sumber  yang  telah ada.    Data  sekunder  diperoleh  dengan  penelitian  kepustakaan  guna  mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang  berwenang  dan  juga  untuk      memperoleh  informasi  baik  dalam  bentuk  ketentuan- ketentuan  formal  maupun  data  melalui  naskah  resmi  yang  ada.  Data  sekunder  di  bidang hukum  dapat  dibedakan  menjadi  bahan  hukum  primer.  dan  bahan  hukum  sekunder. pendekatan penelitian.
Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik Analisis dokumen yang sering disebut Content  Analisis .  Disamping  itu  data  yang  dipakai  adalah  data  yang  bersifat deskriptif,  yang  mengungkapkan     peraturan     perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan teori-teori  hukum  yang  menjadi  objek  penelitian  dan  Analisis  data  yang  dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

## Hasil dan Pembahasan

## Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di dalam UUD 1945
Mahkamah  Konstitusi  adalah  lembaga  tinggi  negara  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia  yang  merupakan  pemegang  kekuasaan  kehakiman  bersama  Mahkamah  Agung. Kedua  mahkamah  tersebut  mempunyai  kedudukan  sederajat,  akan  tetapi  dengan  wewenang yang berbeda. Kewenangan Mahkamah Agung dapat dilihat pada Pasal 24A ayat (1) Undang- Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi  “Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada  tingkat kasasi,  menguji  peraturan  perundang-undangan  dibawah  undang-undang  terhadap  undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”, sedangkan
kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi  “Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik  dan  memutus  perselisihan tentang  hasil  pemilihan  umum,  Ini  berarti  berdasarkan  ketentuan  tersebut,  kekuasaan kehakiman  di  Indonesia  menganut  sistem  bifurkasi  (bifurcation  system),  dimana  kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa (Ordinary Court) yang berpuncak  pada  Mahkamah  Agung  dan  cabang  peradilan  konstitusi  yang  mempunyai wewenang  untuk  menguji  Konstitusional  (Constitutional  Review)  atas  produk  perundang- undangan  yang  dijalankan  Mahkamah  Konstitusi  (Fatkhurohman,  dkk,  2004:  4).  Menurut Penulis, secara konseptual, memang dimungkinkan satu fungsi dilakukan oleh dua Lembaga yang berbeda.
Sistem  bifurkasi  akan  potensial  menimbulkan  konflik  jika  tidak  dirumuskan  secara tegas  mengenai  kedudukan  dan  wewenang  dari  masing-masing  lembaga  tersebut.  Oleh karena  Mahkamah  Konstitusi  juga  melakukan  judicialization  of  politics,  maka  kedudukan Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga negara lainnya juga harus ditegaskan, artinya harus ada  dengan  jelas  perbedaan  wewenang  MA  dengan  MK.  Seperti  di  ketahui  salah  satu  poin mendasar  dari  amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 adalah  diaturnya  kewenangan  judicial  review  yang  dijalankan  oleh  lembaga  pemegang kekuasaan  kehakiman,  yaitu  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah Agung  berwenang  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Namun  ternyata  model pengujian  undang-undang  yang  berada  di  dua  lembaga  peradilan  seperti  ini  rentan menghadirkan  persoalan  hukum,  sehingga  perlu  dilakukan  penataan  ulang.  Kewenangan judicial  review  lebih  baik  bila  sepenuhnya  berada  di  Mahkamah  Konstitusi,  sementara Mahkamah  Agung  hanya  fokus  mengadili  perkara  yang  berkaitan  dengan  keadilan  individu dan/atau badan hukum.
Dalam  hukum  publik,  wewenang  berkaitan  dengan  kekuasaan.  Kekuasaan  memiliki makna  yang  sama  dengan  wewenang  karena  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu  Negara  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  di  samping  unsur-unsur  lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan (Rusadi Kantaprawira, 1998: 37-38).
Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (de  staat  in  beweging) sehingga  Negara  itu  dapat  berkiprah,  bekerja,  berkapasitas, berprestasi,  dan  berkinerja  melayani  warganya.  Oleh  karena  itu  Negara  harus  diberi kekuasaan.  Kekuasaan  menurut  Miriam  Budiardjo  adalah  kemampuan  seseorang  atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian  rupa  sehingga  tingkah  laku  itu  sesuai  dengan  keinginan  dan  tujuan  dari  orang atau  Negara.  Di  dalam  negara  hukum  dikenal  asas  legalitas  yang  menjadi  pilar  utama  dan merupakan  salah  satu  prinsip  utama  yang  dijadikan  dasar  dalam  setiap  penyelenggaraan
pemerintahan  dan  kenegaraan  di setiap negara  hukum  terutama bagi negara-negara hukum dan  sistem  kontinental.  Philipus  M  Hadjon  mengemukakan  bahwa  kewenangan  diperoleh melalui  tiga  sumber  yaitu  atribusi,  delegasi,  mandate.  Kewenangan  atribusi  lazimnya digariskan  melalui pembagian kekuasaan  negara  oleh  Undang-Undang  Dasar,  kewenangan delegasi  dan  mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi  oleh  isi  atau  materi  wilayah  dan  waktu.  Cacat  dalam  aspek-aspek  tersebut  dapat menimbulkan cacat kewenangan (Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara,  2002:.65.).
Dalam  Al-Qur‟an  dan  Hadits  Nabi  SAW  banyak  berbicara  tentang  pendelegasian tugas  dan  wewenang,  misalnya  al-Qur‟an  Surat  6  (al-An‟am)  :  135  yang  mengisyaratkan bahwa  diantara  persoalan  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pendelegasian  adalah penyesuaian antara aspek yang didelegasikan dengan fungsi dan keahlian penerima delegasi, seperti tersirat pada ayat berikut:
Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu,
Sesungguhnya  akupun  berbuat  (pula).  kelak  kamu  akan  mengetahui,  siapakah  (di antara  kita)  yang  akan  memperoleh  hasil  yang  baik  di  dunia  ini.  Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan meraih kemenangan . (Qs. al-An‟aam: 135).
Pemberi  delegasi  perlu  melihat  secara  sesama  objek  yang  didelegasikan  serta  pihak yang  akan  menerima  delegasi,  perlu  menyesuaikan  antara  kemampuan  penerima  delegasi dengan  objek.  Begitu  juga  sebaliknya  penerima  delegasi  perlu  menyadari  batas kemampuannya  sendiri  sehingga  tidak  memikul  beban  dan  tanggung  jawab  melebihi kapasitas  dirinya.  Dalam  pendelegasian  tugas  dan  wewenang  agaknya  perlu  diperhatikan prinsip-prinsip  manajemen  dalam  Islam  yang  meliputi:  perencanaan,  peng-organisasian, struktur  kepemimpinan  dan  amanah,  pengawasan,  pembagian  tugas  dan  pendelegasian wewenang menurut al-Qur‟an, dan konsep Musyawarah ( syura ) (Harmonedi, 2019: 82).
Dari  beberapa  pengertian  wewenang  diatas  maka  penulis  akan  menganalisis kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung  dari  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  pengaturan  kewenangan  judicial  review  di Indonesia  dengan  penekanan  pada  upaya  untuk  melihat,  mencermati  dan  memberikan gambaran  tentang  bagaimana  sesungguhnya  hubungan  MA  dan  MK  dalam  bidang kewenangan  judicial  review  berdasarkan  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hal  ini  berarti  Mahkamah  Konstitusi  terikat  pada  prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga  lainnya  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan  (Bambang  Sutiyoso,  2010:  30). Mahkamah  Konstitusi  berdasarkan  Pasal  24C  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:
a. menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
b. memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela,  dan/atau  tidak  lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  perkembangannya  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  sekarang  bertambah satu lagi yaitu memutus sengketa Pilkada, yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung.  Peralihan  kewenangan  dari  Mahkamah  Agung  kepada  Mahkamah  Konstitusi didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  236  C  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.  Dalam  Pasal  236  C  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  disebutkan  bahwa (Bambang  Sutiyoso, 2010: 30-31):
“Penanganan  sengketa  hasil  penghitungan  suara  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  oleh  Mahkamah  Agung  dialihkan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  paling  lama  18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.
Sementara  Kewenangan  MA  Menurut  Undang-undang  Nomor  4  tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan, “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:
1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang; dan
Dari  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menguji  peraturan  perundang- undangan  atau  judicial  review      tertuang  dalam  Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia terdapat pada Pasal 24C Ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan dipertegas lagi dalam Pasal 10  Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2003  Tentang  Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:  Mahkamah  Konstitusi berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan    terakhir  yang  putusannnya  bersifat  final untuk:  Menguji  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara    Republik Indonesia Tahun 1945; Sedangkan Kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan uji peraturan  undang-undang  atau  judicial  review,  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24A  Ayat  (1)  yang  berbunyi  “Mahkamah  Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang  terhadap  undang-undang,  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  yang  diberikan oleh undang-undang” (Yahya Harahap, 2008: 15-16).
Penulis  menafsirkan  dari  uraian  tentang  batasan  kewenangan  dalam  pengujian  udang- undang  dari  kedua  lembaga  negara  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi  ketentuan ini  terlihat,  bahwa  Mahkamah  Agung  hanya  dapat  melakukan  pengujian  secara  materil  saja dan  tidak  secara  formal.  Peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  diuji  secara  meteril adalah  peraturan  perundang-undangan  dibawah  undang-undang  yaitu  Peraturan  Pemerintah, Keputusan  Presiden  dan  Peraturan  Daerah.  Oleh  karena  itu,  dalam  praktik  ketatanegaraan
terjadi  dualisme  judicial  review,  yaitu  Mahkamah  Konstitusi  hanya  berwenang  melakukan judicial  review  undang-undang  terhadap  Undang  Undang  Dasar,  selebihnya  uji  peraturan dibawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kondisi dualisme judicial review dapat  menimbulkan  problematika  kewenangan  uji  peraturan  perundang-undangan  (judicial review) di Indonesia.
Pemberian  kewenangan  pada  subtansi  yang  sama,  yakni  pengujian  peraturan perundang-undangan,  tetapi  membedakan  objeknya  dengan  organisasi  yang  berbeda  tetapi dalam  kelembagaan  negara  yang  sama,  yakni  kekuasaan  kehakiman,  dikemudian  hari  akan menimbulkan  berbagai  kerancuan  normatif  dan  kerancuan  teknis.  Pemisahan  kewenangan pengujian  peraturan  perundang-undangan  antara  Mahkamah  Agung  dan  MK  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  24A  ayat  (1)  dan  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945  tidaklah  ideal  karena dapat  menimbulkan  problem  hukum  yang  rumit.  Sri  Soemantri  menegaskan,  ada  kaitan antara Undang-Undang dan peraturan di bawahnya. Berdasarkan ketentuan yang ada jika PP, Perpres, Perda bertentangan dengan Undang-Undang maka akan diuji oleh MA. Problematika yang  muncul  adalah,  jika  Undang-Undang  yang  digunakan  untuk  menguji  sedang  diuji  di MK  dan  ternyata  diputuskan  bahwa  Undang-Undang  dimaksud  bertentangan  dengan  UUD Tahun  1945.  Hal  ini  akan  berbeda  jika  pengujian  peraturan  perundang-undangan  itu dilakukan  satu  atap,  karena  kondisi  diatas  dapat  segera  diatasi  dan  ditangani  langsung,  MK dapat  mendahulukan  pengujian  UU  terhadap  UUD  Tahun  1945  dan  apabila  UU  tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, maka menjadi tidak relevan permohonan untuk menguji PP, karena UU yang dijadikan hukum pembuatan PP tidak dapat lagi berlaku (Doni Silalahi, 2016: 309).
Degan  kata  lain  MA  dan  MK  sama-sama  memiliki  kewenangan  judicial  review, namun objeknya berbeda. MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sementara MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUDNRI Tahun 1945. Melihat kewenangan judicial review yang dimiliki oleh MA dan  MK  tersebut,  tentu  secara  tidak  langsung  memberikan  gambaran  bahwa  MK  memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada MA, sementara menurut ketentuan yang terdapat di dalam UUD  Tahun  1945,  MA  dan  MK  itu  memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu terlihat dari objek yang diuji, terdapat pembatasan produk hukum  yang  akan  diuji  oleh  MA,  yang  secara  langsung  membatasi  MA  untuk  melakukan kontrol  secara  normatif  terhadap  setiap  produk  hukum.  MA  hanya  berwenang  mengadili peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sementara untuk  peraturan  yang  lebih  tinggi,  yaitu  undang-undang  terhadap  UUD  Tahun  1945 kewenangannya  dimiliki  oleh  MK.  Tentu  hal  ini  dapat  menimbulkan  persoalan  hokum (Antoni Putra, 2018: 76).
Perbedaan  fungsi  pengujian  peraturan  perundangan  tersebut  dikhawatirkan  dapat memicu inefisiensi birokrasi. Berdasarkan data yang dirilis Kepaniteraan Mahkamah Agung, tercatat  selama  tahun  2016  Mahkamah  Agung  menerima  18.514  perkara,  termasuk didalamnya  perkara  Hak  Uji  Materi  (HUM)  atas  peraturan  perundangan  di  bawah  Undang- Undang.  Sementara  jumlah  perkara  pengujian  Undang-Undang  di  Mahkamah  Konstitusi selama  tahun  2016-2017  hanya  berjumlah  332  perkara.  Yang  sering  menjadi  perselisihan
kewenangan  antar  MA  dan  MK  di  kewenangan  dalam  hak  menguji  materi  perundang- undangan (Sholahuddin Al-Fatih 2018: 247).
Sebagai  contoh  terjadinya  persoalan  hukum  dan  perbedaan  putusan  hukum  yang terjadi  antara  MA  dan  MK  terjadi  pada  2009,  melalui  Putusan  Nomor  15  P/HUM/2009 bertanggal  18  Juni  2009,  MA  menyatakan  Pasal  22  huruf  c  dan  Pasal  23  ayat  (1)  dan  (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan  dan  Pengumpulan  Hasil  Pemilihan  Umum,  Tatacara  Penetapan  Perolehan  Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  Tahun  2009  tidak  mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) UU Nomor  10  Tahun  2008  (UU  10/2008).21    Dalam  waktu  tidak  terlalu  lama,  MK  melalui Putusan  Nomor  110,111,112,113/PUU-  VII/2009  bertanggal  7  Agustus  2009  menyatakan Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 konstitusional bersyarat. Kedua Pasal tersebut  terkait  dengan  mekanisme  hukum  dalam  perhitungan  kursi  tahap  II.  Dengan demikian MK mengukuhkan pasal tersebut sepanjang sesuai ketentuan yang ditetapkan MK sekaligus mementahkan Putusan MA terkait pembatalan penghitungan kursi tahap dua. Tentu saja kemudian, Putusan MK yang diberlakukan (Doni Silalahi, 2016: 79).
Menurut Penulis Dari sisi kepastian hukum masalah diatas, putusan mana yang harus diikuti,  putusan  Mahkamah  Agung  atau  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Ketika  Mahkamah Konstitusi  menguji  undang-undang,  sedangkan.  Mahkamah  Agung  menguji  peraturan perundang-  undangan  di  bawah  undang-undang  yang  bahan  ujinya  adalah  obyek  pengujian Mahkamah  Konstitusi,  bukan  berarti  kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  lebih  tinggi dibandingkan  Mahkamah  Agung.  Dari  sisi  kewibawaan,  pengabaian  terhadap  putusan Mahkamah  Agung  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  dikarenakan  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  memberikan tafsiran  yang  berbeda  terhadap  undang-undang  yang  dijadikan sebagai  bahan  uji  berbeda  dengan  keputusan  Mahkamah  Agung.  Putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  mengaburkan  Putusan  Mahkamah  Agung  tentu  saja  dapat  mengusik kewibawaan Mahkamah Agung.
Problematika  lainnya  yang  terjadi  antara  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi adalah terkait penafsiran terhadap keabsahan suatu produk hukum yang tidak bisa dilakukan secara integral. Penafsiran berbeda bisa saja terjadi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah  Konstitusi,  yang  mana  Mahkamah  Agung  berwenang  melakukan  uji  materiil, sementara  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  melakukan  uji  materiil  dan  formil  terhadap kebenaran dan keabsahan suatu norma. Beda kepala beda pula isi pikirannya. Misalnya yang pernah  terjadi,  mengenai  perbedaan  penafsiran  tentang  PK.  Dimana      melalui      Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  34/PUU-XI/2013,  Mahkamah  Konstitusi  membatalkan  Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur PK hanya bisa diajukan sekali. Artinya, melalui Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memperbolehkan PK diajukan lebih dari satu kali. Sedangkan Mahkamah  Agung  menafsirkan  PK  berbeda  melalui  SEMA  Nomor  7  tahun  2014,  yang menjelaskan  bahwa  PK  hanya  dilakukan  maksimal  satu  kali.  PK  ini  adalah  terjadi  pada putusan MA yang berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) terhadap hasil Pilkada walikota Depok  yang  membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  (PT)  Jawa  Barat  karena  dinilai melanggar  kode  etik  dan  menusuk  rasa  keadilan.  Padahal  menurut  UU  No.  32  Tahun  2004
yang  berlaku  pada  waktu  itu,  putusan  PT  atas  perselisihan  tentang  hasil  pilkada kabupaten/kota bersifat final dan mengikat (kompas.com).
Pro kontra berikutnya masalah kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi  pada  sidang  pleno  8  Februari  2010,  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  138/PUU-VII/2009  tentang  perkara  Permohonan  Pengujian Perppu  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Putusan  MK  tersebut  menimbulkan  pro-kontra  di kalangan  ahli  hukum  tata  negara.  Sebagian  pendapat,  yang  diwakili  antara  lain  Yusril  Ihza Mahendra,  menyatakan  bahwa  MK  tidak  berwenang  untuk  menguji  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau lazim disingkat Perppu. Sebab MA yang memilki wewenang sesuai  Pasal  24A  Ayat  (1)  yang  berbunyi  “Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada tingkat  kasasi,  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap undang-undang,  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  yang  diberikan  oleh  undang-  undang”, karena  terdapat  mekanisme  tersendiri  untuk  menguji  Perppu  meskipun  kedudukannya sederajat.  Pendapat lain,  menilai  bahwa MK  berwenang  menguji  Perppu  sepanjang  terdapat pelanggaran hak konstitusionalitas menurut Saldi Isra dengan mengacu pada Putusan MK di atas menilai, MK dapat menguji Perppu karena  telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No  24  Tahun  2003  yang  menyatakan, pengujian  peraturan  Perundang-undangan  di  bawah Undang-Undang  yang  sedang  dilakukan  Mahkamah  Agung  wajib  dihentikan  apabila Undang-  Undang  yang  menjadi  dasar  pengujian  peraturan  tersebut  sedang  dalam  proses pengujian  Mahkamah  Konstitusi  sampai  ada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (Muhammad Mihradi, 2017: 2).
Dalam   sejarah   ketatanegaraan   Indonesia   ini   Mahkamah   Konstitusi melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yaitu Pengujian Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  menjadi  Undang-Undang  juncto  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor  145/PUU-VII/2009.  Dan  juga  dalam  pengujian  Pengujian  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-VII/2009.
Hal ini menjadi perdebatan diantara kalangan para pakar hukum dan petinggi negeri di Indonesia  karena  muatan  Perpu  tidak  sama  dengan  undang-undang,  muatan  materi  isi  dari Perpu  dibawah  undang-undang  dan  juga  syarat  pembentukannya  juga  berbeda.  Ini  berarti bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945  dan  juga  merampas  dari  hak konstitusional Mahkamah Agung yang mempunyai hak untuk Menguji dari semua peraturan dibawah perundang-undangan termasuk di dalamnya menguji Perpu.
Menurut  analisis  Penulis  dari  beberapa  permasalahan  kewenangan  yang  terjadi  antara kedua lembaga negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diatas karena :
1. Sama-sama  memiliki  kewenangan  pengujian  (Judicial  Review)  materi  undang-undang menunjukkan  bahwa  hubungan  kewenangan  MA  dan  MK  dalam  pengujian  peraturan Perundang-undangan sangat renta dalam putusannya. Dimana, pelaksanaan kewenangan pengujian  peraturan  Perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang  terhadap  Undang- Undang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kewenangan  pengujian  Undang-Undang  terhadap Undang-Undang  Dasar.  Karena  semua  memiliki  dasar  hukumnya  Pemisahan kewenangan  pengujian  peraturan  perundang-undangan  antara  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
2. Sistem  hierarkis  peraturan  Perundang-undangan  Indonesia  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang- Undang  No.12  Tahun  2011  mengatur  bahwa  jenis  dan  hierarki  peraturan  Perundang- undangan yang saling diabaikan. Di mana, norma yang lebih rendah bersumber dan tidak boleh  bertentangan  dengan  peraturan  Perundangundangan  yang  lebih  tinggi  sesuai konsep yang dibangun oleh  Hans  Kelsen.  Kewenangan pengujian peraturan Perundang- undangan,  baik  yang  dimiliki  MA  maupun  MK  adalah  dalam  rangka  mempertahankan dan menegakkan prinsip norma yang hierarkis tersebut, yang seharusnya dijalankan.
3. Penerapan  judicial  review  dua  atap  akan  menghambat  penegakan  konstitusi  terhadap peraturan  perundang-undangan,  terutama  peraturan  perundang  undangan  di  bawah undang-undang, maka dalam hal ini penting untuk menyatuatapkan kewenangan judicial review  sehingga  penegakan  konstitusi  secara  integral  di  dalam  peraturan  perundang- undangan  akan  tercapai,  termasuk  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bawah undang-undang.
Maka  dari  itu  menurut  penulis  supaya  tidak  terjadinya  perselisihan  paham  dalam menjalankan  kewenangan  kedua  lembaga  negara  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi  yang  sama-sama  memilki  kewenangan  dalam  kewenangan  pengujian  (Judicial Review)  materi  undang-undang  supaya  terwujudnya  keadilan,  harus  adanya  tercapainya kesepakatan dalam koordinasi menjalankan kewenangan antar kedua lembaga negara tersebut sesuai  dengan  Teori  Koordinasi  Awaluddin  Djamin.  Sebagai  suatu  usaha  kerjasama  antara badan,  instansi,  unit  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  tertentu,  sehingga  tidak  terjadi perselisihan  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  maka  dari  itu    Penulis  memilki beberapa pemikiran antara lain :
1. Sebaiknya  Pelaksanaan  judicial  review  dilakukan  pada  satu  atap  dilaksanakan  oleh Mahkamah  Konstitusi  dengan  demikian  akan  menghasilkan  penyelesaian  perkara  lebih efektif dan efisien Pengujian  konstitusional terhadap Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan  dibawahnya  akan  dapat  terakomodir  ketika  pelaksanaan  judicial review  satu  atap melalui    Mahkamah  Konstitusi  dapat  diterapkan,  sehingga  masyarakat yang  merasa  hak-hak  konstitusionalnya  dilanggar  oleh  peraturan  perundang-undangan dan/atau  peraturan  perundang-undangan  dibawah  undang-undang  dapat  mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahakam Agung di kebalikan dalam proses pelaksanaan kewenangannya mengadili dalam tingkat peninjauan kembali
perkara,  tingkat  kasasi  di  dalam  pengawasan  4  Pengadilan  yaitu  Pengadilan  Negeri, Agama, Tatausaha Negara dan Militer.
2. Sesuai  dengan  Teori  Koordinasi  Awaluddin  Djamin  yang  menjelaskan  Sebagai  suatu usaha  kerjasama  antara  badan,  instansi,  unit  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  tertentu, sehingga  tidak  terjadi  perselisihan  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  maka Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi  saling  berkoordinasi  dalam  menjalankan wewenangnya  sehingga  tidak  terjadi  perselisihan  antara  kedua  lembaga  tersebut  yang telah diatur dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  No  8  Tahun  2011 tentang  Mahkamah  Konstitusi.  Ketentuan  dimaksud adalah sebagai berikut:
Pasal  53  :  ”Mahkamah  Konstitusi  memberitahukan  kepada  Mahkamah  Agung  adanya permohonan  pengujian  Undang-Undang  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  7 (tujuh)  hari  kerja  sejak  permohonan  dicatat  dalam  Buku  Registrasi  Perkara Konstitusi”.
Pasal 55 : “Pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan  Mahkamah  Agung  wajib  dihentikan  apabila  Undang-Undang  yang menjadi  dasar  pengujian  peraturan  tersebut  sedang  dalam  proses  pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.
3. Dengan  saling  koordinasi  dan  kerjasama  dalam  hubungan  kewenangan  yang  seperti  itu, ruang  perbedaan  pandangan  antara  MA  dan  MK  tidak  akan  terjadi.  Koordinasi  sangat masing-masing  dengan  berpedoman  yang  mana  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi menguji pada tingkat perundang-undangan, sedangkan Mahkamah Agung berkewenangan menguji  pada  tingkat  dibawah  perundang-undangan  yang  harus  memperhatikan  konsep hierarki perundangan-undangan Indonesia Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan yang tidak boleh diabaikan.
4. Dalam menjalankan kewenangannya  yang harus diperhatikan oleh kedua lembaga negara Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  saling  berkoordinasi  melihat  batas kewenangan
Kekuatan  hukum  dari  peraturan  Perundang-undangan  di  atas  adalah  sesuai  dengan hierarkinya  masing-masing  dalam  Penjelasan  Pasal  7  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 dinyatakan,  yang dimaksud  dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan  Perundang-undangan  yang  didasarkan  pada  asas  bahwa  Peraturan  Perundang- undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang  lebih  tinggi.  Dapat  dipahami  bahwa  kekuatan  hukum  sebuah  Undang-Undang  adalah kesesuaiannya  atau  ketidakbertentangannya  dengan  Undang-Undang  Dasar.  Demikian  juga dengan  peraturan  Perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang,  kekuatan  hukum berlakunya  tergantung  pada  kesesuaiannya  dengan  Undang-Undang.  Sepanjang  peraturan Perundang-undangan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih tinggi (yang puncaknya adalah UUD 1945 sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi), maka peraturan tersebut sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebaliknya, apabila
bertentangan,  maka  dapat  dibatalkan  atau  menjadi  batal  demi  hukum  dan  tidak  mempunyai kekuatan mengikat.
Dengan  demikian  sebagai  lembaga  pengawas  dan  penjaga  konstitusi  dan  merupakan bagian kekuasaan kehakiman, maka diharapkan Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal dan pengarah  semua  lembaga  negara  termasuk  dirinya  untuk  bergerak  pada  paradigma konstitusionalisme dalam menjalankan tugas, wewenang,  kewajiban, kedudukan, serta peran dan  fungsinya  berdasarkan  kompetensi  masing-masing  lembaga  negara.  Dengan  begitu, berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak sekadar lembaga baru yang tidak berfungsi melainkan diharapkan  dapat  menciptakan  mekanisme  yang  melindungi  warga  negara  dari  tindakan penyimpangan  penyelenggaraan  negara  yang  bersifat  otoriter  dan  sentralistik.  Sehingga Mahkamah  Konstitusi  mampu  menjaga  konstitusi  dari  penyimpangan  kekuasaan  negara ( abouse of power ). Hal ini juga sesuai dengan  Firman  Allah  dalam Al-Quran untuk berbuat adil sesuai dengan Peran nya, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Fatih,  Sholahuddin.  2018. Model  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan  Satu  Atap melalui Mahkamah Konstitusi , Jurnal Legality. Vol.25, No.2.
Asshiddiqie, Jimly.  2004.  dikutip  dalam  A.  Ahsin  Thohari, Komisi  Yudisial  dan  Reformasi Peradilan, Jakarta: Elsam.
_______________.  2006. Hukum  Acara  Pengujian  Undang-Undang .  Jakarta,  Konstitusi Press.
_______________, Jangan  Persoalkan  Putusan  MK  dan  MA  Soal  Pengajuan  PK kompas.com, diakses tanggal 10 Maret 2021.
Darmani, Nanang Sri. 2015. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia . Jurnal Pembaharuan Hukum, vol. II, No. 2 (2).
Faqih, Mariyadi. 2010. Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahakamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 (1)
Fatkhurohman,  Dian  Aminudin,  Sirajuddun.  2004. Memahami  Keberadaan  Mahkamah Konstitusi Di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Friedrich,  Carl  Joachim.  2004. Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis .  Bandung:  Nuansa  dan Nusamedia.
Harahap,  Yahya.  2008. Kekuasaan  Mahkamah  Agung  Pemeriksaan  Kasasi  dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Jakarta: Sinar Grafika.
Harmonedi.  2019. Pendelegasian  Tugas  dan  Wewenang  dalam  Pendidikan  Islam . Jurnal Pendidikan Islam – Murabby Volume 2 Nomor 1 (1).
Hasibuan,  Malayu  S.P.  2014. Manajemen Dasar,  Pengertian, dan  Masalah . Jakarta  :  Bumi Aksara.
Hidyar,  Komaruddin  dan  Azyumardi  Azra.  2016. Pancasila,  Demokrasi,  HAM  dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenadamedia Group.
Humas  Mahkamah  Konstitusi. dasar  hukum  MK ,  dilihat  Web  link  MK.  Pada  tanggal  2 November 2020
Kantaprawira,  Rusadi.  1998. Hukum  dan  Kekuasaan .  Makalah.  Yogyakarta  :  Universitas Islam Indonesia.
Mahkamah  Konstitusi.  2004. Cetak  Biru: Membangun  Mahkamah  Konstitusi  sebagai Institusi  Peradilan  Konstitusi  yang  Modern  dan  Terpercaya ,  Jakarta:  Mahkamah Konstitusi.
Malian,  Sobirin.  2001. Gagasan  Perlunya  Konstitusi  Baru  Pengganti  UUD  1945 . Yogyakarta: FH UII Press.
Mihradi,  Muhammad.  2017. Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Menguji  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang/Perppu  Jurnal  Pakuan. Law  Review  Volume 3, Nomor 2 (2).
Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim.  1988. Hukum  Tata  Negara  Indonesia . Jakarta:  Sinar Bakti.
Moh.  Mahfud  M.D.  2000. Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia,  Studi  tentang  Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan . Jakarta: Rineka Cipta.
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta.
Nitibaskara,  Tubagus  Ronny  Rahman.  2002. Paradoksal  Konflik  dan  Otonomi  Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah . Jakarta: Sinar Mulia.
Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
Putra,  Antoni.  2018. Dualisme  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan .  Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.2 (1).
Rangkuti,  A.  2017.  Konsep  keadilan  dalam  perspektif  Islam.  TAZKIYA  Jurnal  Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1 6 (1).
Ridwan HR. 2008. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi.  2010. Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi.
Silalahi,  Doni  2016. Kewenangan  Yudisial  Review  Mahkamah  Agung  Terhadap  Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang , Jurnal Untan Vol 3.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia.
Sutiyoso,  Bambang.  2010. Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Pelaku  Kekuasaan Kehakiman di Indonesia . Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6 (2).
Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Syahuri,  Taufiqurrahman.  2014. Pengkajian  Konstitusi  Tentang  Problematika  Pengujian Perundang-undangan .  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian Hukum dan HAM RI.
Quthb, Sayyid.  2001. Tafsir  Fi  Zhilalil  Qur‟an  Di  Bawah  Naungan  Al-Qur‟an. Jilid  2, Jakarta: Gema Insani Press.
Utrecht.  1962 . Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara Indonesia .  Jakarta: Ikhtiar.
UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK Pasal 10
Welianto,
Ari.
Amandemen UUD 1945: Tujuan dan Perubahannya , https://www.kompas.com, Di akses tanggal 10 Maret 2020 jam 8 pagi.
Yakum,  Jumadi.  2018. Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Penyelesaian  Sengketa Pemilihan  Kepala  Daerah .  Pascasarjana Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta.
www.Purnama-bgp.blogspot.com. diakses 11 Januari 2021. Jam 15.00 Wib