## PENGARUH PENDAPATAN DAN ANGGARAN BELANJA TERHADAP KAPASITAS FISKAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO
Ihwan Arifuddin 1 ihwanarifuddin@student.umpalopo.ac.id
Sapar 2 sapar@umpalopo.ac.id Salju 3 salju@umpalopo.ac.id

## ABSTRAK
Regional  Revenue  and  Expenditure  is  an  important  factor  in  measuring  the  development  of  regional government so that the Fiscal Capacity of the Regional Government can be known, this aims  to find out how much influence the Regional Revenue and Expenditure Budget has on the Fiscal Capacity of the Regional Government, especially in Palopo City. Researchers used quantitative research methods with associative research types. This research was conducted in the Regional Government of Palopo City,  South  Sulawesi  Province.  The  population  in  this  study  is  data  on  Regional  Revenue,  Regional Government  Expenditures  and  Fiscal  Capacity  of  Regional  Governments,  while  the  sample  used  is Regional Revenue and Regional Government Expenditures and the results of fiscal calculations for 10 years  for  the  period  2011  to  2020.  The  analytical  tool  used  is  analysis  Multiple  Linear  Regression using  SPSS  18  and  Eviews  10  Software.  The  results  showed  that  Regional  Income  had  a  positive effect on Regional Fiscal Capacity in Palopo City and  Regional Expenditure  Budget had no effect on Regional Fiscal Capacity in Palopo City.

## Keywords: Regional Revenue, Regional Expenditure, Fiscal Capacity

## PENDAHULUAN
Kapasitas Fiskal Daerah menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Otonomi Daerah, ditinjau  dari  kemampuan  keuangan  pemerintah  Daerah.  Oleh  karena  itu  sangat  penting untuk  mengetahui  seberapa  besar  pertumbuhan  Kapasitas  Fiskal  suatu  Daerah  agar mengetahui  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  tersebut.  Dengan peningkatan  Kapasitas  Fiskal  Daerah  dari  tuhun  ke  tahun,  maka  dapat  diketahui  seberapa jauh  perkembangan  Otonomi  disuatu  Daerah.  Oleh  karena  itu  sangat  penting  untuk mengetahui  seberapa  besar  pertumbuhan  Kapasitas  Fiskal  suatu  Daerah  agar  mengetahui tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  tersebut.  peningkatan  kapasitas  fiskal suatu Daerah juga memperlihatkan seberapa besarnya derajat perkembangan suatu Daerah. Penjabaran  Program  dan  Kegiatan  Pemerintah  Daerah  yang  dituangkan  dalam  Anggaran
1 Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Palopo
2 Dosen Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Palopo
3 Dosen Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Palopo
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  atau  APBD  merupakan  dasar  pelaksanaan  Kegiatan Operasional Pemerintahan Daerah Otonom. Dalam Pelaksanaan Otonomi tersebut tentunya dipengaruhi  banyak  faktor  sehingga  besarnya  peningkatan  kapasitas  fiskal  suatu  Daerah juga memperlihatkan seberapa besarnya derajat perkembangan suatu Daerah.
Indeks  Kapasitas  Fiskal  Kota  Palopo  ditahun  2019  menurut  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  126/PMK.07/2019  tentang  Peta  Kapasitas  Fiskal  Daerah  adalah  0,661 dengan  Kategori  Kapasitas  Fiskal  Daerah  rendah.  jika  dilihat  dari  nilai  diatas  maka  Kota Palopo  masih  dalam  kategori  rendah  dibandingkan  rata-rata  Indeks  Fiskal  Kabupaten  dan Kota  lain  di  Indonesia,  artinya  Kota  Palopo  sebagian  besar  sumber  Pendapatannya  masih berasal dari Dana Transfer atau Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yaitu sebesar 83 %  dari  total  Realisasi  Pendapatan  di  tahun  2019  berdasarkan  perhitungan  dalam  Perda Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  APBD  Tahun  Anggaran 2019.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama tahun 2019 Kota Palopo mengalami pertumbuhan Ekonomi sekitar 6,75 atau masih diatas pertumbuhan ekonomi naisonal yakni sebesar  5,02  persen.  Dimana  Kapasitas  Fiskal  Daerah  memiliki  variabel  yang mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi suatu Daerah. Hal ini yang menyebakan peneliti ingin mengkaji  lebih  lanjut  mengapa  indeks  Kapasitas  Fiskal  kota  Palopo  masih  rendah  jika dibandingkan rata-rata Indeks Fiskal Kabupaten/Kota lain di Indonesia padahal pertumbuhan ekonominya melebihi pertumbuhan Ekonomi Nasional, oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk  meneliti  pengaruh  Pendapatan  Daerah  dan  Anggaran  Belanja  Daerah  terhadap Kapasitas Fiskal di Kota Palopo.
Pendapatan  Daerah  secara  umum  dipengaruhi  oleh  Desentralisasi  Fiskal, keberhasilan  pelaksanaan  Desentralisasi  akan  sangat  tergantung  pada  desain,  proses implementasi,  dukungan  politis  pada  tingkat  pemerintahan  maupun  masyarakat  secara keseluruhan,  kesiapan  administrasi  pemerintahan,  pengembangan  kelembagaan  dan sumber  daya  manusia,  mekanisme  koordinasi  untuk  meningkatkan  kinerja  aparat  birokrasi,
perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan sektor publik.
Anggaran  Belanja  Daerah  menunjang  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan  dan peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  serta  dengan  meningkatnya  perkembangan  sistem komunikasi dan informasi teknologi memerlukan sumber pendapatan dan pembiayaan yang terus meningkat tiap tahunnya, tak terkecuali di Pemerintah Daerah Kota Palopo. Kebutuhan Fiskal  diperlukan  untuk mewujudkan  pembangunan  secara menyeluruh  yang  dapat  berasal dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbagan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## LANDASAN TEORI
Menurut  Halim  dalam  Dwirandra  A.A.N.B  (2007) menyatakan “ (1).  ciri  utama  suatu Daerah mampu melaksanakan Otonomi adalah kemampuan keuangan Daerah, yang berarti Daerah  tersebut  memiliki  kemampuan  dan  kewenangan  untuk  menggali  sumber-sumber keuangan,  mengelola  dan  menggunakan  keuagannya  sendiri  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan;  (2).  Ketergantungan  kepada  bantuan  pusat  harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD sebagai salah satu dasar dari komponen penentu kapasitas  fiskal  harus  menjadi  sumber  keuangan  terbesar  yang  dilakukan  oleh  kebijakan perimbangan  keuangan  pusat  dan  Daerah ”.  Disini  terlihat  hubungan  antara  Pendapatan,
Belanja  dan  Kapasitas  Fiskal  saling  berhubungan  dan  memiliki  tujuan  yang  sama  dalam penyelenggaraan penganggaran pemerintahan di Daerah.

## Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  berkenaan.  Sedangkan  menurut  Abdul Halim  (2002) menyatakan  bahwa  Pendapatan  Daerah adalah: “Semua penerimaan Daerah dalam  bentuk  peningkatan  aktiva  atau  penurunan  utang  dalam  berbagai  sumber  dalam periode tahun anggaran bersangkutan”.
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah  Daerah yang diakui sebagai penambah nilai  kekayaan  bersih  (UU  No  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah,  yang  menambah  ekuitas  dana  lancar,  yang  merupakan  hak  Daerah  dalam  satu tahun  anggaran  yang  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  Daerah  (PP  No.  58  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah).  Pendapatan  Daerah  meliputi  semua  penerimaan uang  melalui  Rekening  Kas  Umum  Daerah,  yang  menambah  ekuitas  dana  lancar,  yang merupakan  hak  Daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  yang  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari :
a.  Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah;

## Anggaran Belanja Daerah
Menurut  Priyo  (2009)  belanja  Daerah  pada  dasarnya  merupakan  fungsi  dari penerimaan  Daerah .  Menurut  Halim  (2002)  “Belanja  Daerah  adalah  semua  pengeluaran pemerintah  Daerah pada  suatu  periode  anggaran”.  Anggaran  Belanja  Daerah  meliputi semua  pengeluaran  dari  Rekening  Kas  Umum  Daerah  yang  mengurangi  ekuitas  dana lancar,  yang  merupakan  kewajiban  Daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  yang  tidak  akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang  terdiri  dari  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan  yang  ditetapkan  dengan  ketentuan perundang  undangan.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Anggaran Belanja Daerah terdiri dari :
a.  Belanja Operasi; b.  Belanja Modal;
c.  Belanja Tak Terduga;
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  rencana  operasional keuangan pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek Daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber- sumber  penerimaan  Daerah  guna  menutupi  pengeluaran-pengeluaran  yang  dimaksud (Halim, 2007).

## Kapasitas Fiskal Daerah
Menurut Alam (2007) berpendapat bahwa kebijaka fiskal merupakan kebijakan yang menyesuaikan  pengeluaran  dan  penerimaan  pemerintah  untuk  memperbaiki  kondisi ekonomi. Sedangkan menurut Ahman (2007) menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan  dalam  ekonomi  yang  digunakan  pemerintah  untuk  mengendalikan  atau mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik.
Rasyd  (1998)  dan  Simanjuntak  (2002)  berpendapat  bahwa  Desentralisasi  Fiskal  di Indonesia  mempunyai  beberapa  sasaran  umum,  yaitu  1.  Untuk  memenuhi  aspirasi  Daerah menyangkut  penguasaan  atas  sumber  keuangan  negara,  2.  Mendorong  akuntabilitas  dan transparansi  pemerintah  Daerah,  3.  Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan  Daerah,  4.  Mengurangi  ketimpangan  antar  Daerah,  5.  Menjamin terselenggaranya  pelayanan  publik,  dan  6.  Meningkatkan  kesejahtraan  masyarakat  secara umum.  Kapasitas    Fiskal    Daerah  adalah    kemampuan   keuangan  masing-masing    Daerah yang    dicerminkan    melalui  pendapatan    Daerah    dikurangi    dengan    pendapatan    yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian  untuk  menjadi  lebih  baik  dengan  jalan  mengubah  penerimaan  dan pengelurana pemerintah, (Sukirno, 2003).
Kesinambungan  Fiskal  menunjukkan  adanya  kemampuan  jangka  panjang pemerintah dalam membiayai kebutuhan belanjanya (Merifield, 2000).
“Government expenditure grew faster than the growth of its revenue. This  resulted in persistent  fiscal  deficits  consequently  government  had  to  borrow  from  both  internal  and
external  sourc es” (Abba.et.al.  2015).  Menyebutkan  bahwa  belanja  pemerintah  berkembang lebih cepat dari pada pertumbuhan penerimaan pemerintah.
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  120/PMK.07/2020  tentang  Peta Kapasitas  Fiskal  meyatakan  Perhitungan  Peta  Kapasitas  Fiskal  Daerah  Kabupaten/Kota didasarkan pada:
a.  Pendapatan;
b.  Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan;
c.  Belanja tertentu;
Kemandirian keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah Daerah dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan Daerah (Halim, 2002).

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
H 1 :  Adanya  Pengaruh  Pendapatan  Daerah  terhadap  Kapasitas  Fiskal  Daerah  di  Kota Palopo.
H 2 : Adanya Pengaruh Anggaran Belanja terhadap Kapasitas Fiskal di Kota Palopo. MODEL PENELITIAN

## Gambar 1

## Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Kuantitatif,  Metode penelitian  kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai  metode  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada populasi  atau  sampel  tertentu,  pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan  jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  Asosiatif.  Metode  asosiatif merupakan  metode  yang  bermaksud  untuk  menjelaskan  hubungan  kausal  dan  pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  data  Pendapatan  Daerah,  Anggaran  Belanja Pemerintah  Daerah  dan  Kapasitas  Fiskal  Pemerintah  Daerah,  sedangkan  sampel  yang digunakan adalah Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah serta hasil perhitungan kapasitas fiskal selama 10 tahun untuk priode 2011 sampai 2020.
Teknik  pengambilan  data  atau  sampel  dilakukan  secara  purposive  sampling, tujuannya  adalah  agar  sampel  yang  dipilih  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan sebelumnya. Menurut Arikunto, (2006) purposive sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, Daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan  yang  berfokus  pada  tujuan  tertentu.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  berupa  Studi  Pustaka,  Dokumentasi  serta  Observasi  dan Wawancara.  Teknik Pengolahan  Data  Menggunakan  Teknik  Statistik,  dimana  tools  yang  digunakan  dengan bantuan Software SPSS 18 dan Eviews 10.
Pada penelitian kali ini objeknya adalah Realisasi Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Nilai Kapasitas Fiskal tiap tahun di Pemerintah Kota Palopo, dengan menggunakan data time series. Saat dilapangan, peneliti akan  melakukan  observasi  pengumpulan  data  primer  berupa  data  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  dengan  menggunakan  Test  of  Goodness  Fit  (Uji  Kesesuaian)  dengan Variabel  (X1)  adalah  Pendapatan  Daerah,  Variabel  (X2)  adalah  Anggaran  Belanja  Daerah
dan Variabel (Y) adalah Kapasitas Fiskal Daerah, Sebelum melakukan analisis model regresi yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini,  terlebih  dahulu  dilakukan  uji  asumsi  klasik  agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak menimbulkan nilai yang bias. Adapun uji asumsi klasik dalam  penelitian  ini  meliputi  uji  normalitas,  uji  linearitas,  uji  multikoloniearitas,  uji heterokedastisitas,  dan  uji  autokorelasi.  Selanjutnya  menggunakan  uji  Statistik  dengan Metode Regresi Berganda dengan perhitungan sebagai berikut :

## Koefisien Determinasi (R-Square)
Koefisien  Determinasi  (R-Square)  merupakan  uji  untuk  mengetahui  berapa  besar pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan untuk melihat seberapa besar  kemampuan  variabel  independen  secara  bersama  mampu  memberi  penjelasan terhadap variabel dependen. Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih  peubah/variabel  bebas  (X)  dengan  satu  peubah  tak  bebas  (Y).  Model  Regresi  Linear Berganda dilukiskan dengan persamaan sebagai berikut:
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + .....+ βn Xn + e
Keterangan:
Y  =  Kapasitas Fiskal.
X1 = Pendapatan Daerah.
X2 = Anggaran Belanja Daerah.
β = Slope atau Koefisien estimate.
α = Konstanta,  e = error.

## Uji t - Parsial
Uji t - Parsial merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing  koefisien  regresi  signifikan  atau  tidak  terhadap  variabel  dependen  dengan menganggap  variabel  lainnya  konstan.  Dalam  uji  ini  digunakan  hipotesis  sebagai  berikut  :
Ho : β i = β. dan  Ha : β i ≠ β.
Dimana  βi  adalah  koefisien  variabel  independen  ke-i  nilai  parameter  hipotesis  biasanya  β diaggap  =  0.  Artinya  tidak  ada  pengaruh  Xi  terhadap  Y.  Bila  nilai  t-hitung  >  t-tabel  maka
tingkat  kepercayaan  tertentu  Ho  ditolak.  Hal  ini  berarti  variabel  independen  yang  diuji berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap variabel dependen.
Kriteria Pengambilan Keputusan:
Ho  :  β  =  0  Ho  diterima  (-t  tabel  ≤  t  hitung  ≤  +t  tabel)  artinya  variabel  Independen  secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
Ha  :  β  ≠  0  Ha  diterima  (-t  hitung  ≤  -t  tabel  atau  t  hitung  >  +  t  tabel)  artinya  variabel independen secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

## Pendapatan Daerah Kota Palopo
Pendapatan  Daerah  merupakan  perolehan  keuangan  yang  sah  oleh  Daerah  yang memiliki  Karakteristik  antara  Daerah  dengan  Daerah  lain  berbeda-beda,  hal  tersebut disebabkan  karena  perbedaan  kekayaan  dan  sumber  daya    yang  dimiliki  Daerah  baik sumber    daya    alam,    sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya    ekonomi.  Faktor  pembeda tersebut digolongkan  dalam  faktor  demografi,  ekonomi, sosiologi,  budaya,  geomorfologi dan    lingkungan    yang    berbeda-beda.  Kekayaan  Daerah  dapat  tercermin  dari  Produk Domestik  Bruto  (PDRB).  Perbedaan  kekayaan    Daerah    tersebut    berdampak    pada berbedanya  potensi  pendapatan yang  bisa  digali  oleh  Daerah.
Pendapatan  Daerah  meliputi  semua  penerimaan  uang  melakui  RKUD  yang  tidak perlu  dibayar  kembali  oleh  Daerah  dan  penerimaan  lainnya  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  diakui  sebagai  penambah  ekuitas  yang  merupakan  hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Palopo selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah :
Tabel 5 : Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Palopo TA 2011-2020
URAIAN/
TAHUN PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TOTAL PENDAPATAN 2011 35.703.421.516  347.878.995.204  123.163.602.825 506.746.019.545 2012 36.214.002.330  421.381.856.521 67.926.027.106 525.521.885.958
2013 51.663.729.162  541.307.141.396 11.439.060.040 604.409.930.598 2014 81.646.676.135  607.256.402.094 15.352.435.366 704.255.513.596 2015 92.277.790.795  732.836.305.248 29.216.349.661 854.330.445.704 2016 134.110.076.220  844.256.444.772 25.980.053.524 1.004.346.574.517 2017 167.307.131.609  756.444.482.394 10.369.919.934 934.121.533.937 2018 139.282.846.484  798.286.111.200 27.214.994.021 964.783.951.705 2019 165.664.354.780  783.143.902.367 35.692.000.143 984.500.257.290 2020 177.205.052.456  719.692.245.075 72.511.637.061 969.408.934.593
Sumber : LKPD Pemerintah Kota Palopo 2011-2020
Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Palopo selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dapat  dilihat  pada  tabel  diatas,  dimana  setiap  tahunnya  menagalim  perubahan  yang  cukup besar dikarenakan adanya perubahan target dan realisasi pendapatan pada tahun berjalan. pada  tahun  2016  terjadi  peningkatan  Dana  Transfer  yang  cukup  besar  akibat  dari  alokasi Dana Perimbangan untuk Kota Palopo bertambah signifikan dan kembali berkurang di tahun setelahnya  hal  ini  dipengaruhi  oleh  kemampuan  keuangan  Negera  yang  dihitung  dengan perhintungan celah fiskal daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang alokasi Dana Transfer.  sedangkan  sumber  pendapatan  tertinggi  pada  tiap  tahunnya  disumbang  oleh Pendapatan  transfer  dengan  rata-rata  sebesar  80%  dari  total  Pendaptan  Daerah  Kota Palopo..

## Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kota Palopo
Belanja  Daerah  meliputi  semua  pengeluaran  dari  RKUD  yang  tidak  perlu  diterima  kembali oleh  Daerah  dan  pengeluaran  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Selisih  antara  anggaran  dan  pendapatan  Daerah  dengan  anggaran  belanja  Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan Daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja Daerah.
Dalam  penetapan  besaran  alokasi  belanja  Daerah,  Pemerintah  Daerah  berpedoman  pada standar  harga  satuan  regional,  analisis  standar  belanja,  rencana  kebutuhan  barang  milik
Daerah  dan  Standarisasi  Sarana  Prasarana  Pemerintah  Daerah  Kota  Palopo  yang selanjutnya  digunakan  untuk  menyusun  RKA-SKPD  dalam  penyusunan  rancangan Peraturan  Daerah  tentang  APBD.  Anggaran  Belanja  Pemerintah  Kota  Palopo  selama  10 (sepuluh) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah :
Tabel 6 : Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Palopo TA 2011-2020
URAIAN/ TAHUN BELANJA OPERASI BELANJA MODAL BELANJA TAK TERDUGA TOTAL ANGGARAN BELANJA 2011 376.926.298.217  100.348.306.723 1.100.000.000 478.374.604.940 2012 400.500.919.180 86.867.386.460 1.800.000.000 489.168.305.640 2013 495.073.283.128  104.903.297.922 500.000.000 600.476.581.050 2014 588.828.094.528  105.531.784.168 500.000.000 694.859.878.696 2015 657.312.315.807  229.006.483.891 981.000.000 887.299.799.698 2016 716.430.062.310  432.200.712.394 500.000.000  1.149.130.774.704 2017 700.739.764.669  314.654.433.345 400.000.000  1.015.794.198.014 2018 766.647.136.152  253.333.799.313 400.000.000  1.020.380.935.465 2019 784.029.146.603  223.028.456.443 1.000.000.000  1.008.057.603.046 2020 759.432.688.244  325.870.177.102 8.937.251.000  1.094.240.116.346
Sumber : LKPD Pemerintah Kota Palopo 2011-2020
Anggaran  Belanja  Daerah  pada  Pemerintah  Kota  Palopo  selama  10  (sepuluh)  tahun terakhir  secara  detail  dapat  dilihat  pada  tabel  diatas,  dimana  setiap  tahunnya  menagalami perubahan  Anggaran  yang  tidak  terlalu  besar  keculai  di  tahun  2016,  hal  ini  dikarenakan kebutuhan  pendanaan  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  tidak  terlalu  banyak  mengalami perubahan  disamping  dipengaruhi  juga  besaran  proyeksi  pendapatan  di  tahun  berjalan. Tahun  2016  terjadi  peningkatan  Anggaran  Belanja  yang  cukup  signifikan  dibanding  tahun lainnya  dikarenakan  pada  tahun  tersebut  Pemerintah  Kota  Palopo  mendapatkan  Alokasi Dana Transfer yang tinggi di tahun tersebut dimana hal ini ditentukan oleh perhitungan celah fiskal  ditahun  tersebut  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  tentang  Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

## Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Kota Palopo
Formula  Peta  Kapasitas  Fiskal  Peta  kapasitas  fiskal  Daerah  disusun  dalam  rangka memenuhi  ketentuan Pasal 19 Ayat (1) PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 13 Ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Republik Indonesia, 2012).  Untuk  memenuhi  ketentuan  tersebut  Menteri  Keuangan    telah  menetapkan  PMK Nomor  120/PMK.07/2020  tentang  Peta  Kapasitas  Fiskal  Daerah  (Kementerian  Keuangan RI,    2020).    Dalam  ketentuan  umum  Kapasitas  Fiskal  diartikan  sebagai  gambaran  dari kemampuan    keuangan    masing-  masing    Daerah    yang  dicerminkan  melalui  pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang  penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil,  belanja  bantuan  keuangan  dan  belanja  pegawai.  Peta  Kapasitas  Fiskal  Daerah didefinisikan  sebagai    gambaran    kemampuan keuangan  yang  dikelompokkan  berdasarkan Indeks  Kapasitas  Fiskal  Daerah.  Peta  Kapasitas  Fiskal  Daerah  dapat  digunakan  untuk:  a. Pengusulan    Pemerintah    Daerah    sebagai  penerima  hibah;  b.  Penilaian  atas  usulan pinjaman Daerah; c. Penentuan  besaran  dana  pendamping,  jika dipersyaratkan; dan/ atau d.  Hal-lain  yang  diatur  secara  khusus  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil  perolehan  Kapasitas  Fiskal  Pemerintah  Kota  Palopo  selama  10  (sepuluh)  tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah :
Tabel Realisasi Kapasitas Fiskal Daerah Kota Palopo TA 2011-2020
Tahun Anggaran Pendapatan Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan Belanja Tertentu Kapasitas Fiskal Daerah 2011 506.746.019.545 156.173.919.774  280.774.625.885 69.797.473.886 2012 525.521.885.958 99.580.031.521  307.924.404.945  118.017.449.492 2013 604.409.930.598 92.765.462.515  340.769.534.447  170.874.933.636 2014 704.255.513.596 117.683.575.227  402.596.313.464  183.975.624.905 2015 854.330.445.704 232.159.440.034  443.981.364.817  178.189.640.853 2016 1.004.346.574.517 319.447.315.544  487.108.859.824  197.790.399.149 2017 934.121.533.937 291.720.123.702  420.049.592.933  222.351.817.302 2018 964.783.951.705 229.869.564.819  432.511.142.433  302.403.244.453 2019 984.500.257.290 211.637.869.970  456.561.467.714  316.300.919.606 2020 969.407.489.043 229.869.564.819  469.261.449.439  270.276.474.785
Sumber : Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2011-2020
Dalam  tabel  di  atas  terlihat  setiap  tahunnya  Nilai  Kapasitas  Fiskal  menagalami perubahan  yang  tidak  singnifikan,  hal  ini  dikarenakan  Penerimaan  Pendapatan  dari  Dana Transfer  sebagian  besar  telah  diatur  penggunaannya  dalam  APBD  sehingga  pertumbuhan Kapasitas  Fiskal  sangat  dipengaruhi  oleh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Pendapatan  yang penggunaannya sudah ditentukan dan Belanja Tertentu.
Analisis  Pengaruh  Pendapatan  dan  Anggaran  Belanja  Daerah  Terhadap  Kapasitas

## Fiskal Pemerintah Daerah Kota Palopo

## Uji Asumsi Klasik
Dalam  uji  asumsi klasik  bertujuan  agar  hasil kesimpulan  yang  diperoleh  tidak menimbulkan nilai  yang  bias.  Adapun  uji  asumsi  klasik  dalam  penelitian  ini  meliputi  uji  normalitas,  uji linearitas, uji multikoloniearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

## Uji Normalitas
Dalam  penelitian  ini,  uji  normalitas  dilakukan  melalui  uji  statistik  yaitu  dilakukan  dengan pendekatan Kolmogorov-Smirnov .  Suatu  variabel  dikatakan  normal  jika  nilai Sig .  atau probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov > 0,05.

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 10 Normal Parameters a,b Mean .0000977 Std. Deviation 3.26393505E10 Most Extreme Differences Absolute .108 Positive .097 Negative -.108 Kolmogorov-Smirnov Z .342 Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. Sumber: Data Primer Diolah, 2021.
Berdasarkan Tabel diatas Hasil Uji Normalitas analisis statistik (K-S) menunjukkan bahwa nilai  Kolmogorov-Smirnov  yang  diperoleh  adalah  0,342  dan  signifikansi  jauh  di  atas  0,05 yaitu  1,000.  Dengan  kata  lain  bahwa  nilai  KS  tidak  signifikan,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa residual telah terdistribusi secara normal.

## Uji Lineritas
Uji linearitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui sifat linear pada  sebaran  data  antara  variabel  X  dan  Y.  Perlunya  mengetahui  adakah  sifat  linear  pada hubungan X dan Y mempengaruhi tingkat valid atau tidaknya model regresi yang dihasilkan.
Sumber: Data Primer Diolah, 2021.
Uji  Linearitas  dengan  Eviews  di  atas  adalah  menggunakan  uji  Ramsey  Reset  Test, dimana hasilnya bisa anda lihat pada nilai p  value yang ditunjukkan pada kolom probability baris F-statistics. Hasilnya dalam tutorial ini adalah sebesar 0,7240 dimana > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas linear dengan variabel terikat.

## Uji Multikolinearitas
Pengujian  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model  regresi  masing- masing  variabel  independen  berhubungan  secara  linier.  Yang  dimaksud  dengan  Uji Multikolinieritas  adalah  suatu  situasi  adanya  korelasi  antara  variabel  bebas  satu  dengan variabel  bebas  yang  lainnya.  Untuk menguji  ada  tidaknya gejala multikolinieritas  digunakan VIF.  Jika  nilai  VIF  dibawah  10  maka  model  regresi  yang  diajukan  tidak  terdapat  gejala multikolinieritas,  dan  sebaliknya  jika  VIF  diatas  10  maka  model  regresi  yang  diajukan terdapat  gejala  multikolinieritas.  Serta  dengan  melihat  nilai  Tolerance  <  0,10  menunjukkan adanya multikolinieritas.
Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel iindependent (bebas). Apabila terjadi korelasi antar variabel  independen,  maka  terdapat  masalah  multikolinearitas  atau  terdapat  variabel – variabel  tidak  ortogonal,  artinya  nilai  korelasi  antar  sesama  variabel  independen  sama dengan  nol  (Ghozali,  2016).  Pada  penelitian  ini,  untuk  mendeteksi  ada  tidaknya multikolinieritas  dilakukan  dengan  melihat  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  dan  nilai Tolerance. Adapun kriteria pengukurunnya yaitu:
1)  Jika nilai VIF > 0,10 dan nilai ttolerance < 0,10 artinya dalam penelitian memiliki masalah multikolinieritas.
2)  Jika nilai VIF < 0 ,10 dan nilai ttolerance > 0,10 artinya dalam penelitian tidak terjadi masalah multikolinieritas.
Tabel 9 : Uji Multikolinearitas pada variabel
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error  Beta Tolerance VIF 1 (Constant)  -1.902E11 8.098E10 -2.349 .051 X1 1.257 .463 3.231 2.714 .030 .018  56.540 X2 -.733 .363 -2.403 -2.018 .083 .018  56.540
a. Dependent Variable: Y Sumber: Data Primer Diolah, 2021.
Berdasarkan  Tabel  9  Hasil  Uji  Multikolinearitas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  nilai tolerance  dari  masing-masing  variabel  independen  menunjukkan  terjadi  multikolinearitas, karena  nilai  tolerance  adalah  0,018  atau  kurang  dari  0,10.  Selain  itu,  nilai  VIF  juga menunjukkan  hasil  bahwa  antar  variabel  independen  terjadi  multikolinearitas,  karena  nilai VIF masing-masing variabel lebih dari 10 atau nilai VIF > 10 yaitu 56,540. Untuk mengatasi multikolinearitas adalah dengan cara Melakukan standarisasi terhadap variabel yang menjadi penyebab  inklusi  perkalian  antara  variabel,  dimana  hasil  perkalian  setelah  standarisasi tersebut  yang  dimasukkan  ke  dalam  model  bersama-sama  dengan  variabel  yang  sudah distandarisasi.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedasitas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  model  regesi  terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu  pengamatan  dengan  pengamatan  lain.  Jika variance dari residual satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap  maka  disebut homoskedasititas  dan  jika  berbeda  disebut  heteroskedastisitas.  Adapun  kriteria pengukurunnya yaitu:
1) Jika nilai VIF > 0,10 dan nilai ttolerance < 0,10 artinya dalam penelitian memiliki masalah multikolinieritas.
2)  Jika  nilai  VIF  <  0  ,10  dan  nilai  ttolerance  >  0,10  artinya  dalam  penelitian  tidak  terjadi masalah multikolinieritas.

## Tabel Uji Heteroskedastisitas pada variabel
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.910E10 3.922E10 1.252 .251 X1 -.254 .224 -2.865 -1.133 .295 X2 .215 .176 3.090 1.222 .261
a. Dependent Variable: Abs_RES Sumber: Data Primer Diolah, 2021.
Dari  Tabel  diatas  maka  dapat  diketahui  bahwa  nilai  Sig.  X1  adalah  0,295  dan  X2 adalah 0,261.  Dikarenakan nilai Sig. lebih dari 0,05 atau tolerance >  0,05,  karena nilai Sig. masing-masing variabel lebih dari 0,05 maka data terbebas dari heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Imam  Ghazali  (2013)  uji  autokorelasi  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi terjadi  ketidaksamaan  varian  dari  residual  antara  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain. Untuk  mengetahui  adanya  autokorelasi  pada  model  regresi  dilakukan  melalui  pengujian terhadap nilai statistik DurbinWatson (D-W) yaitu :
a) Jika angka Durbin Watson 𝐷𝑊 < 𝑑𝐿 berarti terdapat autokorelasi positif.
b) Jika angka Durbin Watson 𝑑𝑈 ≤ 𝐷𝑊 ≤ 4 − 𝑑𝑈 berarti tidak ada autokorelasi.
c) Jika angka Durbin Watson > 4 − 𝑑𝐿 , maka terdapat autokorelasi negatif.
Tabel 11 : Uji Autokorelasi pada variabel
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson dimen sion0 1 .908 a .824 .774 3.7010E10 1.198
a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y Sumber: Data Primer Diolah, 2021.
Dari tabel diatas dapat dilihat DW = 1.198, dan pada tabel DW = (K;n) = (3;10) adalah dL = 0.6972 dan  dU = 1.6413 sehingga 4-dU = 4 - 1.6413 = 2,358 dan 4-dL = 4 - 0.6972 = 3,302 maka Hasil yang diperoleh yaitu dL = 0.6972 < DW = 1.198 <  dU = 1.6413 sehingga diperoleh pernyataan tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
Karena belum menghasilkan kesimpulan maka lanjut ke pengujian Uji Run Test;
Tabel 12 : Uji Run Test pada variabel
Runs Test Unstandardized Residual Test Value a 2.58875E9 Cases < Test Value 5 Cases >= Test Value 5 Total Cases 10 Number of Runs 4 Z -1.006 Asymp. Sig. (2-tailed) .314 a.  Median Sumber: Data Primer Diolah, 2021.
Dari  tabel  Uji  Run  Test  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  Asymp.  Sig.  (2-tailed) sebesar  0,314  dimana  jika  nilainya  lebih  besar  dari  0,05  maka  tidak  terdapat  gejala aturokorelasi.

## Uji Hipotesis
Uji hipotesis menggunakan analisis Regresi Berganda. Dalam penelitian ini analisis yang di  gunakan  yaitu  Analisis  Regresi  Berganda.  Regresi  Berganda  sering  kali  digunakan  untuk mengatasi  permasalahan  analisis  regresi  yang  melibatkan  hubungan  dari  dua  atau  lebih variabel bebas. Variabel yang digunakan yaitu Kapasitas Fiskal (Y), Pendapatan Daerah (X 1 ) dan Anggaran Belanja (X 2 ) dengan fungsi persamaan Data Panelnya dapat dituliskan sebagai berikut : Y = α + β1 X 1 + β2 X 2 + e
Keterangan:
Y  = Kapasitas Fiskal. α = Konstanta.
X 1 = Pendapatan Daerah. e = error.
X 2 = Anggaran Belanja Daerah.
β = Slope atau Koefisien estimate.
Ringkasan hasil regresi berganda dari variabel diatas disajikan sebagai berikut:
Sumber : Data Primer diolah dengan EVIEWS 10, 2021.
Dari hasil pengolahan data diperoleh :
a = -1,90
b1 = 1,256814 b2 = - 0,7334322
Persamaan Regresi:
Y = α + β1 X 1 + β2 X 2 + e
Y = -1,90 + 1,256814 X 1 - 0,7334322 X 2
Dari  persamaan  regresi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa:  C  =  -1,90  artinya  apabila fariabel X 1 dan X 2 nilainya  =  0  dan  tidak  ada  perubahan  maka  fariabel Y akan  mengalami penurunan sebesar 1,90%.
Pendapatan  ( X 1 )  =  1,256814,  artinya  dengan  asumsi  Anggaran  Belanja  tetap,  maka setiap  peningkatan  Pendapatan  sebesar  1%  akan  menaikkan  Kapasitas  Fiskal  sebesar 1,256814%.  Tanda  positif  pada X 1 merupakan  arah  pengaruh  Pendapatan  terhadap Kapasitas  Fiskal.  Pendapatan  berpengaruh  positif  terhadap  Kapasitas  Fiskal  dan  signifikan pada α = 5%.
Anggaran  Belanja  ( X 2 )  =  -0,7334322,  artinya  dengan  asumsi  Pendapatan  tetap,  maka setiap peningkatan Anggaran Belanja sebesar 1% akan menurunkan Kapasitas Fiskal sebesar 0,7334227%.  Tanda  Negatif  pada X 2 menunjukkan  bahwa  Anggaran  Belanja  berpengaruh negatif terhadap Kapasitas Fiskal dan signifikan pada α = 5%.
Tabel Uji R-Square pada variabel
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .908 a .824 .774 3.7010E10 a.  Predictors: (Constant), X2, X1
b.  Dependent Variable: Y Sumber: Data Primer Diolah, 2021.
Pada  tabel  diatas  dapat  dilihat bahwa  hasil  dari  Koefisien  Determinasi  (R  Square) sebesar  0,824  yang  artinya  Pendapatan  (X1)  dan  Anggaran  Belanja  (X2)  secara  serentak dan  bersama-sama  /  Simultan  mempengaruhi  variabel  dependen  sebesar  82%  jika Kapasitas  Fiskal  Pemerintah  Daerah  (Y)  Konstan.  Sisanya  sebesar  18%  dipengaruhi  oleh faktor lain diluar model/persamaan regresi.

## Uji t - Parsial
Uji  t  Parsial  dalam  analisis  regresi  berganda  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah variabel bebas (X) secara parsial [sendiri] kuat signifikan terhadap variabel (Y).
Dasar Pengambilan Keputusan untuk Uji t Parsial dalam Analisis Regresi. Berdasarkan nilai t hitung  dan  t  tabel  :  Jika  nilai  t  hitung  >  t  tabel  maka  variabel  bebas  kuat  terhadap  variabel terikat atau Ho diterima. Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak kuat terhadap variabel  terikat  atau  Ho  ditolak.  Berdasarkan  nilai  signifikansi  hasil  output  SPSS:  Jika  nilai Sig.  <  0,05  maka  variabel  bebas  signifikan  terhadap  variabel  terikat.  Jika  nilai  Sig.  >  0,05 maka variabel bebas tidak kuat signifikan terhadap variabel terikat :
Tabel Uji t - Parsial pada variabel
Coefficientsa a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -1.902E11 8.098E10 -2.349 .051 X1 1.257 .463 3.231 2.714 .030 X2 -.733 .363 -2.403 -2.018 .083 a. Dependent Variable: Y
Sumber: Data Primer Diolah, 2021.
Berdasarkan  tabel  output  SPSS  "Coefficients"  diatas  Uji  t  pertama  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  ada  pengaruh  Pendapatan  Daerah  (X1)  terhadap  Kapasitas  Fiskal Daerah  (Y)  yaitu  diketahui  nilai  Signifikansi  (Sig)  variabel  Pendapatan  Daerah  (X1)  adalah sebesar 0,03. Karena nilai Sig. 0,03 < probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho atau  hipotesis  pertama  ditolak  dan  Ha  diterima,  artinya  ada  pengaruh  Pendapatan  Daerah (X1)  terhadap  Kapasitas  Fiskal  (Y).  dari  tabel  diatas  juga  terlihat  nilai  t  hitung  variabel Pendapatan Daerah adalah sebesar 2,714. Karena nilai t hitung 2,714 > t tabel 2,228, maka dapat  disimpulkan  bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  artinya  ada  pengaruh  Pendapatan Daerah (X1) terhadap Kapasitas Fiskal Daerah (Y).
Uji  t  kedua  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  ada  pengaruh  Anggaran  Belanja Daerah  (X2)  terhadap  Kapasitas  Fiskal  Daerah  (Y)  yaitu  diketahui  nilai  Signifikansi  (Sig) variabel  Anggaran  Belanja  Daerah  (X2)  adalah  sebesar  0,083.  Karena  nilai  Sig.  0,083  > probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho atau hipotesis pertama diterima dan H1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh Anggaran Belanja Daerah (X2) terhadap Kapasitas Fiskal (Y).  dari  tabel  diatas  juga  terlihat  nilai  t  hitung  variabel  Anggaran  Belanja  adalah  sebesar  -
2,018.  Karena  nilai  t  hitung  -2,018  >  t  tabel  -2,228,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Ho diterima  dan  H1  ditolak  artinya  tidak  terdapat  pengaruh  Anggaran  Belanja  Daerah  (X2) terhadap Kapasitas Fiskal Daerah (Y).

## Gambar 2
Histogram dan Normal P-P Plot Residual variabel X1, X2, dan Y Sumber : Data Primer Diolah 2021

## Pembahasan

## Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Daerah
Pendapatan  Daerah  menunjukkan  terdapat  pengaruh  terhadap  Kapasitas  Fiskal Daerah  yang  berpola  positif  sehingga  semakin  bertambah  nilai  Pendapatan  Daerah,  maka semakin  besar  nilai  Kapasitas  Fiskal  Daerah.  Nilai  koefisien  Pendapatan  Daerah  sebesar 1.256796  berarti  bahwa  setiap  Pendapatan  Daerah  bertambah  1%  maka  Kapasitas  Fiskal Daerah akan naik sebesar 1,25%.
Hasil  analisis  regresi  untuk  pengaruh  Pendapatan  Daerah  terhadap  Kapasitas  Fiskal Daerah  menunjukkan  probabilitas  sebesar  0,03  <  0,050.  Nilai  ini  mengindikasikan  bahwa Pendapatan  Daerah  berpengaruh  terhadap  Kapasitas  Fiskal  Daerah.  Dengan  demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  Ha  yang  menyatakan  Adanya  Pengaruh  Pendapatan Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Daerah, diterima.
Terjadi  peningkatan  Kapasitas  Fiskal  saat  Pendapatan  Daerah  mengalami  kenaikan diakibatkan oleh pengaruh Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan Belanja
Tertentu  yang  mengalami  peningkatan  yang  lebih  signifikan  dibanding dengan  peningkatan Pendapatan  Asli  Daera  (PAD)  di  Kota  Palopo  pada  tahun  berjalan,  hal  ini  mengakibatkan kapasitas fiskal pada pemerintah Daerah Kota Palopo mengalami peningkatan yang kurang signifikan  dari  tahun  ketahun.  Hal  ini  terutama  dipengaruhi  oleh  bertamhanya  belanja pegawai  dan  belanja  bunga  pada  anggaran  belanja,  disamping  meningkatnya  belanja tertentu terutama Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hasil  penelitian  ini  memperkuat  teori  Halim  (2002),  yaitu  Pendapatan  Daerah  sangat berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil  penelitian  ini  juga  selaras  dengan  hasil  penelitian  Jaka  Sriyana,  (2009),  yang menyatakan adanya pengaruh pendapatan Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Daerah.
Pendapatan Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Palopo juga dibuktikan oleh salah satu hasil wawancara aparatur keuangan BPKAD Kota Palopo sebagai berikut:
“Pendapatan Daerah merupakan keseluruhan penerimaan di Daerah, termasuk PAD, Dana Perimbangan  dan  Lain-lain  Pendapatan  Yang  Sah,  Pendapatan  Daerah  ini  sangat mempengaruhi Kapasitas Fisk al Daerah di Kota Palopo.”
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah merupakan penentu besaran  Kapasitas  Fiskal  Daerah.  Peningkatan  Kapasitas  Fiskal  Daerah  mencerminkan tingkat  efektifitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah  Daerah,  yang  mencakup  tertib administrasi  dan  taat  asas  sesuai  dengan  prinsip  dan  standar  akuntansi  yang  digunakan. Indikator  bahwa  laporan  keuangan  pemerintah  Daerah  sudah  berkualitas  yaitu  pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah Daerah.
Dari  hasil  uji  statistik,  kesesuian  dengan  landasan  teori  dan  penelitan  terdahulu  serta hasil  wawancara  maka  dapat  disimpulkan  bawa  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara Pendapatan Daerah dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Koefisien regresi variabel Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah sehingga semakin tinggi Pendapatan Daerah, maka semakin baik pula Kapasitas Fiskal Daerah. Hasil
ini  mengindikasikan  bahwa  Pendapatan  Daerah  berkontribusi  terhadap  Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah.

## Pengaruh Anggaran Belanja Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Daerah
Anggaran Belanja menunjukkan terdapat pengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah yang  berpola  Negatif  sehingga  semakin  bertambah  nilai  Anggaran  Belanja,  maka  semakin kecil nilai Kapasitas Fiskal Daerah. Nilai koefisien Pendapatan Daerah sebesar - 0.7334307 berarti  bahwa  setiap  Pendapatan  Daerah  bertambah  1%  maka  Kapasitas  Fiskal  Daerah akan turun sebesar 0.733%.
Hasil  analisis  regresi  untuk  pengaruh  Anggaran  Belanja  terhadap  Kapasitas  Fiskal Daerah  menunjukkan  probabilitas  sebesar  0,083  >  0,050.  Nilai  ini  mengindikasikan  bahwa Anggaran  Belanja  tidak  berpengaruh  terhadap  Kapasitas  Fiskal  Daerah.  Dengan  demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  H1  yang  menyatakan  Adanya  Pengaruh  Anggaran Belanja terhadap Kapasitas Fiskal di Kota Palopo, ditolak.
Anggaran Belanja tidak pengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal Daerah, Hal ini disebabkan  oleh  penggunaan  Anggaran  Belanja  ditentukan  oleh  realisasi  Pendapatan Daerah dalam suatu priode realisasi Penerimaan Daerah.
Anggaran Belanja menentukan Pembangunan Fisik maupun Non Fisik di Kota Palopo, jika  Belanja  Operasional  lebih  besar  dari  belanja  Modal  maka  secara  tidak  langsung  dapat mengurangi  kemampuan  Fiskal  Daerah  kedepannya.  Belanja  Modal  dapat  meningkatakn pendapatan di tahun-tahun selanjutnya jika direncanakan dan dikelola dengan baik.
Hasil  penelitian  ini  memperkuat  teori  Abba.  et.al.  (2015) menyebutkan  bahwa  belanja pemerintah berkembang lebih cepat dari pada pertumbuhan penerimaan pemerintah. Situasi tersebut mengakibatkan Defisit Fiskal yang berkelanjutan dan mengakibatkan Pemerintahan melakukan pememinjaman yang bersumber dari dalam dan luar pemerintahan.
Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian Liza Flona, Taufeni Taufik dan Vince  Ratnawati  (2016),  yang  menyatakan  Belanja  Pegawai  (BP)  mempunyai  pengaruh terhadap anggaran Belanja Modal namun dengan arah negatif.
Hasil  penelitian  ini  juga  selaras  dengan  hasil  wawancara  degan  aparatur  pengelola keuangan  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Palopo  yang  menjadi  objek  penelitian.  Berikut kutipan wawancara beliau:
“Anggaran Belanja Daerah itu dipersiapkan untuk membiayai kegiatan di Pemerintahan, Baik Gaji  Kepala  Daerah,  Anggota  DPRD,  ASN  maupun  Pegawai  Tidak  Tetap.  hal  ini  tidak berpengaruh  terhadap  kemampuan  Fisikal  dan  perhitungan  Kapasitas  Fiskal  tiap  tahunnya karena sesuai APBD ”
Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa Anggaran Belanja berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Pengaruh Anggaran Belanja ini tidak signifikan dan  akan  mengurangi  Kapasitas  Fiskal,  hal  ini  menjadikan  Anggaran  Belanja  berdampak negatif terhadap Kas Daerah.
Dari  hasil  uji  statistik,  kesesuian  dengan  landasan  teori  dan  penelitan  terdahulu  serta  hasil wawancara  maka  dapat  disimpulkan  bawa  ada  pengaruh  yang  negatif  antara  Anggaran Belanja  Daerah  dengan  Kapasitas  Fiskal  Daerah.  Koefisien  regresi  variabel  Anggaran Belanja  Daerah  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  terhadap  Kapasitas  Fiskal Daerah sehingga semakin tinggi Anggaran Belanja Daerah, maka semakin rendah Kapasitas Fiskal  Daerah.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  Anggaran  Belanja  Daerah  berkontribusi terhadap Penurunan Kapasitas Fiskal Daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dan  pembahasan  mengenai  pengaruh Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja terhadap Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Palopo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1).    Terjadi  Peningkatan  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kota  Palopo  melebihi  pertumbuhan nasional,  namun  indeks  Kapastias  Fiskal  Kota  palopo  masih  dalam  kategori  rendah dibanding  Daerah  lain,  hal  ini  dipegaruhi  oleh  pertumbuhan  indikator  pembangunan  dari sektor  lain  lebih  baik  dari  Daerah  lain  sedangkan  Pendapatan  Pemerintah  Daerah  masih kurang dibanding Faktor lain penunjang pertumbuhan Ekonomi di Kota palopo.
2).    Pendapatan  Daerah  berpengaruh  terhadap  Kapasitas  Fiskal  Daerah  di  Kota  Palopo. Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  Pendapatan  Daerah  berkontribusi  terhadap  Kapasitas Fiksal Daerah.
3).  Anggaran Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Palopo.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  Anggaran  Belanja  Daerah  tidak  secara  langsung mempengaruhi Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah.
Berikut ini beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
1). Mengingat pentingnya Pengelolaan Keuangan yang baik untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal  Daerah,  pemerintah  Pusat  dan  Daerah  perlu  secara  rutin  mengadakan  diklat  dan bimtek  dalam  Penganggaran  dan  Penyusunan  laporan  keuangan  serta  melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan.
2). Untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah diperlukan perencanaan yang matang dan perhitungan  perhadapan  Pendapatan  terhadap  Belanja  terutama  pada  Belanja  Modal sehingga  kedepannya  dapat  meningkatkan  potensi  penerimaan  Daerah  dan  secara  tidak langsung meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah.
3).  Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  untuk  meneliti  masalah  yang  sama,  dianjurkan menambah  variabel-variabel  lain  yang  berpengaruh  terhadap  Kapasitas  Fiskal  Daerah  dan diharapkan  penelitian  selanjutnya  terlebih  dahulu  memilih  sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abba  et  al.,  (2015).  Expenditure  and  Internally  Generated  Revenue  Relationship:  An Analiysis of Local Governments in Adamawa State, Nigeria . Journal of Art, Scince and Commerce, 6(1), Pp:67-77 .
Abdul  Halim.  (2002). Akuntansi  Sektor  Publik  akuntansi  Keuangan  Daerah ,  Edisi  pertama, Jakarta: Salemba Empat.
Abdullah,  Syukriy  dan  Abdul  Halim.  (2006).    Studi  atas  Belanja  Modal  pada  Anggaran Pemerintah  Daerah  dalam  Hubungannya  dengan  Belanja  Pemeliharaan  dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 2. November 2006 . https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2168571.
Adi,  Priyo  hari.  (2009).  Dampak  Program  Sunset  Policy  terhadap  Kesadaran  Membayar Pajak  (Studi  pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pelaku  Usaha  di  Wilayah  KPP Pratama Salatiga). Jurnal. Universitas Kristen Satya Wacana.
Ahman,  Eeng.  (2007).  Pengantar  Teori  Ekonomi  Mikro.  Bandung: Laboratorium  Ekonomi dan Koperasi Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia.
Alam, S. (2007). Ekonom , Jilid 2. Jakarta:Esis.
Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Akyuwen  Roberto.  (2013) Kajian  Akademis  BPPK.  Analisis  Kapasitas  Fiskal  Kota  Study Komparasi Kota Yogyakarta dan  Kota Ambon . Jakarta: Kementrian Keuangan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Dincecco,    M., and  M.  Prado.  (2012).  “Warfare,  Fiscal  Capacity,  and  Performance.” Journal  of  Economic  Growth  17  (3): 171 –203. doi:10.1007/s10887-012-9079-4.
Dwirandra,  A.A.N.B.  (2007).  "  Efektivitas  dan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Otonom Kabupaten/Kota  di  Propinsi  Bali  Tahun  2002-2006."  Jurnal  Ilmiah  Universitas Udayana, Bali, Vol 3 No. 2 Juli 2008.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2592.
Ering,  S.,  Hakim,  D.B.  dan  Juanda,  B.  (2016).  Analisis  Potensi  Pajak  Daerah  untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara. An Analysis on  North  Sulawesi‟s  Local  Tax  Potential  to  Strengthening  Its  Fiscal  Capacity. Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan  Indonesia  Vol.  17  No.  1  Juli  2016 :  75-87. https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/view/660.
Juma„eh,  Harin  Tiawon,  Alexandra  Hukom.  (2020).  Analisis  Kapasitas  Fiskal  dan Pengeluaran  Pemerintah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kesejahteraan Masyarakat  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Journal  of  Environment  and Management 1(1), 40-45, Januari 2020.
https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jem/article/download/1204/987.
Lisna Lisnawati. (2018). “Pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kapasitas Fiskal di Kabupaten/Kota Di Jawa Barat” Jurnal  Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi , Vol 4 No 2 September 2018,
https://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/183.
Liza  Flona,  Taufeni  Taufik  dan  Vince  Ratnawati.  (2016).  “Analisis  Kapasitas  Fiskal  dan Pengaruhnya  terhadap  Anggaran  Belanja  Modal  Pada  Pemerintah  Daerah  di Sumatera”.  Jurnal  Ekonomi/Volume  XXI,  No.  02,  Juli  2016:  232-247. https://www.researchgate.net/publication/313878856.
Merifield,  J.  (2000).  State  Government  Expenditure  Determinants  and  Tax  Renenue Determinants Revissited, Public Choice, 102, 25 –48.  Januari  2000. https://doi.org/10.1023/A:1005036918713.
Ma,  D.,  and  J.  Rubin.  (2017). “The  Paradox  of  Power:  Understanding  Fiscal  Capacity  in Imperial China and Absolutist Regimes,” mimeo.
Merifield,  J.  (2000 ). State  Government  Expenditure  Determinants  and  Tax  Renenue Determinants Revissited , Public Choice , 102, 25 –48.  Januari  2000. https://doi.org/10.1023/A:1005036918713.
Mendoza, E. G., and P. M. Oviedo. (2006). “Fiscal Policy and Macroeconomic Uncertainty in Developing Countries: The Tale of the Tormented Insurer,” NBER Working Papers, 12586.
Nikolay Patonov. (2013) Local Fiscal Capacity in the NewMembers of the European Union: Is It  Efficient?,  International  Journal  of  Synergy  and  Research  Vol.  2,  No.  1,  2013. https://ideas.repec.org/a/tkp/ijsrsy/v2y2013i1p57-70.html.
Nuarisa,  SA.  (2013).  Pengaruh  PAD,  DAU  dan  DAK  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran Belanja  Modal. Accounting  Analysis  Journal .  Vol  2  No  1,  March  2013. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/1163.
Rasyid,  R.,  (1998). Desentralisasi  Dalam  Menunjang  Pembangunan  Daerah  Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia . Jakarta: Pustaka LP3ES.
Sapar. (2021). Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif , Unhas Press, Makassar.
Simanjuntak, Robert A. (2002). Transfer Pusat ke Daerah : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara,  dalam  buku  Sidik,  Machfud  (Eds).  2002.  Dana  Alokasi  Umum  :  Konsep, Hambatan,  dan  Prospek  di  Era  Otonomi  Daerah ,  LPEM –  FEUI,  MPKP  –  FEUI, Dirjen PKPD. Jakarta : Kompas
Sukirno,  Sadono.  (2003). Pengantar  teori  makro  ekonomi ,  PT.Raja  grafindo  persada, Jakarta.
Sriyana, Jaka. (2012). Dinamika Kinerja Fiskal Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Sriyana, Jaka. (2009). Analisis Kapasitas Fiskal Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Gunung
Kidul, UNISIA, Vol. XXXII No.
72 Desember 2009.
https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/download/2720/2507.