## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF JAMBI CITY GOVERNMENT  2010 – 2019

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 – 2019
Oleh:
Emilia Fornia 1) , Mukhzarudfa 2) , Muhammad Gowon 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2021, Bekerja di BPKAD Kota Jambi
2&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Email: 1) emilia.fornia@gmail.com 2) Mukhzarudfa@unja.ac.id 3) gowon@unja.ac.id

## ABSTRACT
The application of the regional autonomy system requires regional government officials could manage finances in their regions effectively and efficiently. The purpose of this study is to analyze the Jambi City Government financial performance during 2010 to 2019 seen from regional financial independence, the degree of decentralization ratio, the  effectiveness  of  PAD  ratio,  PAD  growth  ratio,  and  expending  efficiency  ratio.  This  research  is  a  quantitative descriptive study using secondary data, which is sourced from Jambi City Government Budget Realization Report from 2010 to 2019. The results of this study to indicate the financial performance of Jambi City government, seen from regional financial independence ratio, is depressed level, the pattern of instructive relationship, the degree of decentralization  ratiois in the low category, the effectiveness ratio are belong to very effective, the average income growth  ratio  is  11,16 percent  and  the  average  expenditure  growth  is  10,82 percent,  and  the  expending  efficiency ratio is classified as efficient.
Keywords: Regional financial performance, financial ratios.

## ABSTRAK
Penerapan  sistem  otonomi  daerah  menuntut  aparat  pemerintah  daerah  untuk  mampu  mengelola  keuangan  di daerahnya secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota  Jambi  selama  tahun  2010  hingga  2019  dilihat  dari  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan PAD, dan rasio efisiensi belanja. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran  Pemerintah  Kota  Jambi  dari  tahun  2010  sampai  dengan  2019.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah berada pada level rendah sekali  dengan  pola  hubungan  instruktif,  rasio  derajat  desentralisasi  termasuk  kategori  kurang,  rasio  efektifitas tergolong sangat efektif, rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja mengalami kenaikan dan penurunan, dan rasio efisiensi belanja tergolong efisien.
Kata Kunci: Kinerja keuangan daerah, rasio keuangan.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Pembangunan  pada  hakikatnya  adalah  upaya memperbaiki  segala  aspek  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang juga merupakan bagian dari proses pembangunan seluruh sistem ketatanegaraan guna mewujudkan tujuan pembangunan.  Dalam  arti  lain,  pembangunan  dapat diartikan  sebagai  rangkaian  upaya  yang  terus  menerus dan  mencakup  seluruh  kehidupan  masyarakat,  bangsa, dan  negara  untuk  melaksanakan  tugas  mewujudkan tujuan  pembangunan  (Perda  Kota  Jambi  Nomor  7, 2019).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa tujuan pembangunan  daerah  adalah  untuk  meningkatkan  dan pemerataan pendapatan masyarakat, lapangan kerja dan peluang  usaha,  meningkatkan  akses  dan  kualitas pelayanan  publik  serta  daya  saing  daerah.  .  Tentunya untuk  mencapai  tujuan  tersebut  diperlukan  sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten / kota dan pemangku  kepentingan  lainnya  (Perda  Kota  Jambi Nomor  7,  2019).  Landasan  utama  penyelenggaraan otonomi  daerah  adalah  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  yang  telah  direvisi  dengan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Tujuan otonomi daerah secara umum adalah untuk meningkatkan  kemandirian  daerah,  meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  publik  atas  pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan daya tanggap pemerintah  terhadap  kebutuhan  masyarakat  dan meningkatkan  partisipasi.  masyarakat  (Syauqi,  Siregar &  Syaukat,  2017).  Pemberian  otonomi  luas  dan desentralisasi  fiskal  merupakan  pembukaan  bagi pemerintah  untuk  pengelolaan  keuangan  daerah  yang bertujuan  untuk  kebaikan  bersama.  Artinya  apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara ekonomis,  efisien,  efektif,  transparan,  bertanggung jawab, dan berkeadilan maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga pendanaan  daerah  menjadi  unsur  penting  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan daerah. Syauqi et al., 2017).
Titik  tolak  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah transparansi,  yang  ditunjukkan  dengan  transparansi dalam  perencanaan,  perumusan,  dan  pelaksanaan APBN.  Dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  harus memiliki  akses  terhadap  proses  penganggaran  karena menyangkut  ambisi  dan  kepentingan  masyarakat  luas, terutama  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari. Prinsip  lainnya  adalah  akuntabilitas,  yang  merupakan tanggung  jawab  publik.  Artinya,  proses  penganggaran yang  dimulai  dari  perencanaan,  persiapan,  dan pelaksanaan  harus  dilaporkan  secara  benar  kepada  dan dipertanggungjawabkan  kepada  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  masyarakat  (Mardiasmo, 2002).
Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab tercermin dalam bentuk penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  keuangan pemerintah  sesuai  dengan  prinsip  tepat  waktu  dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  /  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  harus  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  disusun  sesuai dengan  peraturan  pemerintah,  sebagaimana  ditetapkan. dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Suyono, 2010).
Pembangunan  Kota  Jambi  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi (RPJMD) bertujuan  untuk  lebih  memantapkan  pembangunan secara utuh di berbagai wilayah dengan mengutamakan pencapaian  daya  saing  ekonomi  yang  berdaya  saing berlandaskan  keunggulan  sumber  daya  alam  dan berkualitas  tinggi.  sumber  daya  manusia,  serta peningkatan kapasitas iptek dan menjadikan kota jambi sebagai  kota  mandiri  dengan  struktur  perekonomian yang  stabil  karena  sektor  jasa  menjadi  penggerak ekonomi  utama,  didukung  oleh  ketersediaan  sumber daya  manusia  yang  berkualitas  sebagai  pelaku pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan (Pemerintah Kota Jambi, 2019b).
Perkembangan  di  Kota  Jambi  saat  ini  sedang sangat  pesat.  Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  hotel berbintang  di  Kota  Jambi,  pusat  perbelanjaan  seperti mall  telah  berkembang  pesat.  Pengembangan  industri pariwisata juga dilakukan melalui pemanfaatan kearifan lokal.  Berbagai  pembangunan  fisik  dilakukan  dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Jambi, seperti pengembangan Danau Sipin sebagai kawasan pariwisata  terpadu,  peningkatan  infrastruktur  publik, pembangunan berbagai fasilitas publik, dan peningkatan  sistem  pelayanan  publik  yang  pada akhirnya  akan  mempercepat  kegiatan  perekonomian masyarakat (Pemerintah Kota Jambi, 2019a).
Permasalahan pembangunan Kota Jambi khususnya di bidang keuangan antara lain: penerimaan daerah  yang  kurang  optimal  terutama  yang  bersumber dari  pajak  dan  retribusi  daerah,  terlihat  dari  persentase besaran  PAD  terhadap  seluruh  penerimaan  dalam APBD, kemandirian daerah yang rendah. terkait dengan dana perimbangan dan pendapatan daerah yang kurang optimal
Pendapatan  Pemerintah  Kota  Jambi  selama  tahun 2010 - 2019 terus meningkat setiap tahunnya serta total belanja  yang  terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Sumber pendapatan terbesar Kota Jambi berasal dari pendapatan  transfer.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Kota  Jambi  masih  sangat  bergantung  pada pendapatan  pemerintah  pusat.  Dari  sisi  belanja  daerah, dampak  dari  Otoritas  Otonomi  Daerah  terus  tumbuh, dimana pemerintah daerah aktif dan lebih leluasa dalam
memberikan  pendanaan  untuk  pengembangan  segala bentuk kegiatan program pembangunan di daerah.
Analisis  kinerja  keuangan  bertujuan  untuk mengukur  dan  mengevaluasi  kinerja  pemerintah, mengukur  potensi  pendapatan  atau  sumber  ekonomi, menentukan kondisi keuangan, menentukan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya,  dan  memastikan  bahwa  pemerintah anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan hukum.  Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja keuangan adalah rasio keuangan (Wonda, 2016).

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota Jambi  dilihat    dari  sisi  kemandirian  keuangan daerah?
2. Bagaimanakah  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota Jambi dilihat dari sisi derajat desentralisasi?
3. Bagaimanakah  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota Jambi dilihat dari sisi efektifitas PAD?
4. Bagaimanakah  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota Jambi dilihat dari sisi  pertumbuhan pendapatan dan belanja?
5. Bagaimanakah  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota Jambi dilihat dari dari sisi efisiensi belanja?
1.3.   Tujuan Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah  yang  telah dikemukakan diatas maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  Pemerintah Kota Jambi dari sisi kemandirian keuangan daerah
2. Untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  Pemerintah Kota Jambi dari sisi derajat desentralisasi.
3. Untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  Pemerintah Kota Jambi dari sisi efektifitas PAD.
4. Untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  Pemerintah Kota  Jambi  dari  sisi  pertumbuhan  pendapatan  dan belanja.
5. Untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  Pemerintah Kota Jambi dari sisi efisiensi belanja.
1.4.   Manfaat Penelitian
Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi  peneliti  dapat  menambah  wawasan  dan pengetahuan mengenai kinerja keuangan.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya,  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya  terutama  pada  bidang  penelitian  yang sama.
3. Bagi  Pemerintah  Kota  Jambi,  dapat  dijadikan sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  pengambilan
keputusan dan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi Daerah.
2. KAJIAN PUSTAKA,

## KERANGKA PEMIKIRAN
2.1.   Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  merupakan gambaran  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  kegiatan  / program  /  kebijakan  dalam  merealisasikan  tujuan, sasaran,  misi,  dan  visi  organisasi  yang  dituangkan dalam  rencana  strategis  organisasi.  Efektivitas  hanya dapat diukur jika individu atau kelompok individu telah menetapkan kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan tersebut  berupa  tujuan  atau  sasaran  tertentu yang  ingin dicapai (Mahsun, 2016).

## 2.2.   Keuangan Daerah
Keuangan  Daerah  Menurut  ayat  1  pasal  156 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah, yang dapat diukur dalam bentuk uang dan dalam segala hal, baik dalam bentuk moneter maupun  komoditas.  Dapat  digunakan  sebagai  milik daerah  jika  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban (Ordonansi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011).
Keuangan  daerah  mencakup  segala  bentuk kekayaan  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  58  Tahun  2005  atau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Republik Indonesia, 2019).
Bidang keuangan daerah meliputi:
1. Hak  daerah  untuk  memungut  pajak  dan  biaya daerah serta memberikan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk berbisnis dengan pemerintah  daerah  dan  membayar  tagihan  pihak ketiga;
3. Pendapatan daerah;
4. Belanja daerah;
5. Kekayaan  daerah  yang  dikuasai  pihak  lain  berupa uang,  surat  berharga,  piutang,  barang,  dan  hak-hak lain  yang  dapat  diukur  dengan  uang,  termasuk kekayaan yang dipisahkan dari perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah  dalam  rangka  memenuhi  tanggung  jawab Pemerintah Daerah dan / atau kepentingan umum.

## 2.3.   Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menggeser roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat yang  wajib  menyampaikan  laporan  keuangan  daerah. Laporan  ini  berguna  bagi  masyarakat  untuk  dapat menilai  apakah  pemerintah  daerah  telah  melaksanakan tanggung  jawabnya  dengan  baik  atau  tidak.  Evaluasi efektivitas  pemerintah  daerah  dapat  dilakukan  dengan menganalisis rasio keuangan APBD. Menurut (Sucandrawati,  2016),  hasil  analisis  rasio  keuangan  ini bertujuan untuk:
1. Menilai  kemandirian  keuangan  daerah  dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan pendapatan daerah
3. Mengukur  sejumlah  kegiatan  Pemerintah  Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
4. Mengukur Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat  pertumbuhan  /  perkembangan  pendapatan dan  belanja  yang  dihasilkan  selama  kurun  waktu tertentu.

## 2.4.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran atau yang biasa disebut dengan APBD adalah gambaran  moneter  dari  suatu  kebijakan  pemerintah daerah,  yang  meliputi  kebijakan  pendapatan  daerah, serta  pelaksanaan  anggaran  tahun  lalu.  APBD  adalah rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  yang dirundingkan  dan  disepakati  oleh  pemerintah  daerah dan  DPRD  serta  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah, sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri)  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## 2.5.   Laporan Realisasi Anggaran
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 menjelaskan  bahwa  laporan  pelaksanaan  anggaran memuat  gambaran  umum  tentang  sumber,  distribusi, dan  penggunaan  sumber  daya  ekonomi  yang  dikelola oleh  pemerintah  pusat  /  daerah  yang  menggambarkan perbandingan  anggaran  dan  pelaksanaannya  selama satu  periode  pelaporan.  Unsur-unsur  yang  secara langsung tercakup dalam laporan pelaksanaan Anggaran  terdiri  dari  pendapatan,  belanja,  transfer  dan pendanaan.  Masing-masing  elemen  tersebut  dapat dijelaskan sebagai berikut (Republik Indonesia, 2010):
1. Pendapatan  (basis  kas).  Pendapatan  ini  merupakan pendapatan  bendahara  negara  /  daerah  atau  badan pemerintah  lainnya  yang  menambah  modal  saat  ini dari  dana  tersebut  selama  tahun  anggaran  yang bersangkutan, yang merupakan hak pemerintah dan tidak perlu dikembalikan oleh negara.
2. Pendapatan  (basis  akrual).  Pendapatan  ini  adalah undang-undang  pemerintah  yang  diakui  sebagai surplus kekayaan bersih.
3. Belanja  (basis  kas).  Biaya-biaya  tersebut  termasuk semua pengeluaran bendahara negara / daerah yang mengurangi  modal  ekuitas  dana  berjalan  selama tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diganti oleh negara.
4. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang aktiva bersih.
5. Transfer  adalah  penerimaan  atau  pembayaran  uang oleh  entitas  pelapor  dari  /  kepada  entitas  pelapor lain, termasuk dana neraca dan dana bagi hasil.
6. Pembiayaan (financing) adalah  setiap  pendapatan  / pengeluaran  yang  perlu  dikembalikan  dan  /  atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun  anggaran  yang  bersangkutan  maupun  pada tahun anggaran berikutnya, yang dalam penyusunan
APBN  terutama  ditujukan  untuk  menutup  defisit atau surplus penggunaan anggaran
7. Penerimaan  pembiayaan  antara  lain  dapat  berasal dari  pinjaman  dan  hasil  penjualan  aset.  Biaya keuangan digunakan, antara lain, untuk pembayaran kembali  jumlah  pokok  pinjaman  kepada  organisasi lain dan untuk penyertaan modal negara.
2.6. Analisis Kinerja keuangan
2.6.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan
daerah menunjukkan kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  membiayai pemerintahan sendiri dengan membandingkan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dengan  subsidi pemerintah  pusat  dan  provinsi  serta  pinjaman  daerah (Mahsun, 2016).
2.6.2. Rasio Derajat Desentralisasi
Desentralisasi  dihitung  berdasarkan  rasio  antara  total pendapatan  daerah  dan  total  pendapatan  daerah.  Rasio ini menunjukkan sejauh mana kontribusi PAD terhadap total  pendapatan  daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi PAD maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  desentralisasi  (Mahmudi, 2019).
2.6.3. Rasio Efektifitas PAD Rasio efektifitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi  penerimaan  PAD  dengan  target  berdasarkan potensi nyata daerah (Halim, 2008).
2.6.4. Rasio Efisiensi PAD
Rasio  ini  dihitung  dengan  membandingkan  biaya  yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan  penerimaan  PAD.  Untuk  dapat  menghitung rasio  efisiensi  PAD  diperlukan  data  tambahan  yang tidak  termasuk  dalam  Laporan  Pelaksanaan  Anggaran yaitu data biaya pengumpulan PAD (Mahmudi, 2019). 2.6.5. Rasio Pertumbuhan Faktor pertumbuhan berguna untuk menentukan apakah suatu pemerintah daerah telah mengalami pertumbuhan penerimaan  atau  pengeluaran  yang  positif  atau  negatif pada  tahun  anggaran  tertentu  atau  selama  beberapa periode  anggaran  (Mahmudi,  2019).  Ada  dua perhitungan  tingkat  pertumbuhan,  yaitu  pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan biaya.
2.6.6. Rasio Keserasian
Rasio  kesesuaian  menunjukkan  bagaimana  pemerintah daerah  memprioritaskan  alokasi  dana  secara  optimal dalam sehari dan belanja pembangunan. Semakin tinggi persentase  dana  yang  dialokasikan  untuk  pengeluaran sehari-hari  berarti  persentase  pengeluaran  investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menciptakan  aset  ekonomi  dan  infrastruktur  bagi masyarakat  pada  umumnya  lebih  rendah.  Ada  dua perhitungan  dalam  rasio  kesesuaian  ini,  yaitu  rasio biaya  operasional  dan  rasio  biaya  modal  (Fathah, 2017).
2.6.7. Rasio Efisiensi Belanja
Rasio  efisiensi  biaya  merupakan  perbandingan  antara biaya  pelaksanaan  dan  anggaran  biaya.  Rasio  efisiensi pengeluaran  ini  digunakan  untuk  mengukur  tingkat
penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah (Mahmoudi, 2019).
2.7. Kerangka Pemikiran
Otonomi daerah menurut undang-undang merupakan  hak,  wewenang,  dan  tugas  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  negara  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Kekuatan  organisasi nonpemerintah  daerah  terletak  pada  pengelolaan sumber  dayanya  sesuai  dengan  kepentingan,  prioritas dan  kapasitas  daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangannya (Susilowati, Retnowulan, & Widyanti, 2018).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan  bahwa  untuk  menjalankan  kewenangan pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat  akan  mentransfer neraca,  yang  terdiri dari  dana  distribusi  umum  (DAU), dana  distribusi  khusus  (DAK),  dan  dana  distribusi pendapatan  (DBH)  pajak  dan  sumber  daya.  alam. Selain  dana  perimbangan,  pemerintah  daerah  memiliki sumber  pendapatan  sendiri  berupa  uang  bibit  daerah (PAD),  pendanaan,  dan  sumber  lainnya.  Dengan demikian,  pemerintah  kabupaten  /  kota  diharapkan dapat  menggunakan  dana  tersebut  secara  efektif  dan efisien,  bertanggung  jawab  atas  penggunaan  dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada  masyarakat  guna  menjamin  kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2014).
Laporan keuangan yang baik menunjukkan bahwa kepala  daerah  dapat  dikaitkan  dengan  kewenangan yang  dilimpahkan  untuk  menjalankan  tanggung  jawab menjalankan  organisasi.  Kantor  wilayah  bertanggung jawab  untuk  mengelola  sumber  daya  masyarakat  dan pemangku  kepentingan  sehingga  dapat  menjawab pertanyaan  tentang  akuntabilitasnya  (Mia,  Raharjo,  & Andini, 2016).
Metrik  keuangan  adalah  metrik  kinerja  yang menggunakan  metrik  keuangan.  Analisis  kinerja keuangan  terutama  dilakukan  untuk  menilai  kinerja masa  lalu  dengan  melakukan  berbagai  analisis  guna memperoleh  posisi  keuangan  yang  mencerminkan realitas  perusahaan  dan  potensi  hasil  yang  akan berlanjut  (Sucandrawati,  2016).  Salah  satu  alat  untuk menganalisis  kinerja  keuangan  adalah  rasio  keuangan (Wonda, 2016).
Gambar  1.  Kerangka Pemikiran

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Metode dan Pendekatan Penelitian
Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah  analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian  yang  bertujuan  menjelaskan  fenomena  yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan  karakteristik  individu  atau  kelompok. Penelitian  ini  menilai  sifat  dari  kondisi-kondisi  yang tampak.  Metode  deskriptif  yaitu  metode  yang digunakan  untuk  mencari  unsur-unsur,  ciri-ciri,  sifat- sifat  suatu  fenomena.  Metode  ini  dimulai  dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterprestasikannya.
Penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat obyektif, mencakup pengumpulan  dan  analisis  data  proses  penelitian  yang dimulai  dari  teori,  hipotesis, disain  penelitian,  memilih subjek, mengumpulkan data, memproses data, menganalisa  data,  dan  menulis  kesimpulan  (Mudrajat, 2009).

## 3.2. Objek Penelitian
Objek  Penelitian  dalam  Penelitian  ini  adalah Pemerintah  Kota  Jambi  dan  data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  berupa  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  yakni  salah  satunya adalah  laporan  realisasi  anggaran  Pemerintah  Kota Jambi Tahun Anggaran 2010-2019.

## 3.3. Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah kinerja  keuangan  yang  diukur  dengan  menggunakan rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  derajat desentralisasi, rasio efektifitas PAD, rasio pertumbuhan, dan rasio efisiensi belanja.
3.4. Teknis Analisis Data
a. Rasio kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai penyelenggaraan pemerintahan sendiri dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan subsidi  pemerintah  pusat  dan  propinsi  serta  pinjaman daerah (Mahsun, 2016)

## Rasio Kemandirian
= Pendapatan Asli Daerah Subsidi Pemerintah Pusat dan Propinsi serta Pinjaman Daerah x 100% Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah Kemampuan Daerah Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0,00 – 25, 00 Instruktif Rendah 25,00 – 50,00 Konsultatif Sedang 50,00 – 75,00 Partisipatif Tinggi 75,00 – 100,00 Delegatif Sumber: Halim (2008)
Pola  hubungan  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut (Halim, 2008):
1. Pola  hubungan  instruktif,  dimana  peran pemerintah pusat  lebih  dominan  daripada  otonomi  daerah (daerah  yang  tidak  mampu  melaksanakan  otonomi daerah).
2. Pola  hubungan  konsultatif  dimana  campur  tangan pemerintah  pusat  mulai  berkurang  karena  daerah dinilai lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, dimana peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah  yang  bersangkutan  tingkat  kemandiriannya sudah mendekati mampu menyelenggarakan urusan otonomi daerah.
4. Pola  hubungan  delegatif,  dimana  tidak  ada intervensi  dari  pemerintah  pusat  karena  daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.
b. Rasio Derajat Desentralisasi Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan  antara  jumlah  pendapatan  asli  daerah dengan total penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan  derajat  kontribusi  PAD  terhadap  total penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi  PAD maka  semakin  tinggi  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  penyelenggaraan  desentralisasi  (Mahmudi, 2019).

## Derajat Desentralisasi
= Pendapatan Asli Daerah
Total Pendapatan Daerah x 100%

## Tabel 2. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi
Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria 0,00  – 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik >50,01 Sangat Baik
Sumber : Tim Libang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

## c. Rasio Efektifitas PAD
Rasio  efektifitas  PAD  dihitung  dengan  cara membandingkan  realisasi  penerimaan  PAD  dengan target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah (Halim, 2008).

## Rasio Efektifitas PAD
= Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Target Penerimaan PAD yang ditetapkan
berdasar potensi rii daerah 𝑥 100%

## Tabel 3. Kriteria Efektifitas PAD
Persentase Efektifitas (%) Kriteria Efektifitas >100 Sangat Efektif 100 Efektif
90 – 99 Cukup Efektif 75 – 89 Kurang Efektif <75 Tidak Efektif Sumber : Mahmudi, 2019 d. Rasio Pertumbuhan Rasio
pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui  apakah  pemerintah  daerah  dalam  tahun anggaran  bersangkutan  atau  selama  beberapa  periode anggaran,  kinerja  anggaran  mengalami  pertumbuhan pendapatan  atau  belanja  secara  positif  atau  negatif  . (Mahmudi, 2019).

## Pertumbuhan Pendapatan th t
= Pendapatan Th t − Pendapatan Th (t − 1) Pendapatan Th (t − 1) 𝑥 100%

## Pertumbuhan Belanja  th t
= Realisasi Belanja Th t − Realisasi Belanja Th (t − 1) Realisasi Belanja  Th (t − 1) 𝑥 100%

## e. Rasio Efisiensi Belanja
Rasio  efisiensi  belanja  merupakan  perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan  anggaran  yang  dilakukan  pemerintah (Mahmudi, 2019).
Rasio Efisiensi Belanja = Realisasi Belanja Anggaran Belanja x 100

## Tabel 5. Kriteria Efisiensi  Belanja
Persentase Efisiensi (%) Kriteria Efisiensi Di atas 100 Tidak efisien Sama dengan 100 Efisien seimbang Di bawah 100 Efisien
Sumber : Mahmudi, 2019

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Kota  Jambi dapat dilihat pada tabel. 6 dan gambar 2 berikut:
Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

## Gambar 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019
Berdasarkan tabel.6  dan gambar  2 rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jambi  berfluktuatif setiap tahunnya. Pada Tahun 2010 sampai dengan tahun 2016  rasio  kemandirian  Kota  Jambi  masing-masing sebesar 11,40 persen, 12,93 persen, 12,51 persen, 14,83 persen,  23,14  persen,  23,66  persen  dan  23,10  persen yang  berarti  berada  pada  level  rendah  sekali  dengan pola  hubungan  instruktif.Hal  ini  berarti  peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah  daerah  (daerah  yang  tidak  mampu melaksanakan  otonomi  daerah).  Sementara  pada  tahun 2017  sampai  dengan  2019  rasio  kemandirian  Kota Jambi  masing-masing  sebesar  36,10  persen,  27,63 persen dan 31,57 persen yang berarti berada pada level rendah  dengan  pola  hubungan  konsultatif.  Rasio kemandirian  tertinggi  selama  sepuluh  tahun  terakhir adalah    tahun  2017  sebesar  36,10  persen    sedangkan rasio  kemandirian  terendah  adalah  tahun  2010  sebesar 11,40 persen.
Selama  periode  2010  –  2019  secara  rata-rata kemandirian  keuangan  Kota  Jambi  hanya    sebesar 21,69  persen  berada  pada  level  rendah  sekali  dengan pola  hubungan  instruktif.  Hal  ini  berarti  peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah  daerah.  Pemerintah  Kota  Jambi  belum mampu  sepenuhnya  melaksanakan  otonomi  daerah secara  finansial.  Peran  pemerintah  pusat  yang  paling dominan  adalah  dalam  hal  membantu  sistem  roda pemerintah  Kota  Jambi  khususnya  untuk  pembayaran gaji pegawai, belanja barang serta belanja modal.

## 4.2.   Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio  derajat  desentralisasi  Kota  Jambi  dapat dilihat pada tabel.7 dan gambar.3 berikut:

## Tabel 7. Rasio Derajat Desentralisasi
Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

## Gambar 3. Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019
Pada  tabel  7  dan  gambar  3  terlihat  bahwa  sejak tahun  2010    sampai  dengan  tahun  2019    persentase pendapatan  asli  daerah  terhadap  total  pendapatan mengalami fluktuasi. Sejak tahun 2010  sampai dengan tahun  2016  persentase  pendapatan  asli  daerah terhadaptotal pendapatan  masing-masing  sebesar 10,23 persen, 11,38 persen, 10,43 persen, 12,80 persen, 18,66 persen,  19,03  persen  dan  18,30  persen.  Hal  ini menunjukkan  derajat  desentralisasi  Kota  Jambi  dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 termasuk dalam kategori  kurang.  Untuk  tahun  2017  sampai  dengan tahun 2019 persentase pendapatan asli daerah terhadap total  pendapatan  termasuk  pada  kategori  sedang  yang masing-masing  memberikan  persentase  sebesar  26,48 persen,  20,86  persen  dan  23,15  persen.  Persentase derajat  desentralisasi  terbaik    selama  sepuluh  tahun terakhir  terjadi  pada  tahun  2017  yaitu  sebesar  26,48 persen.
Selama  periode  2010  –  2019secara  rata-rata derajat  desentralisasi  Kota  Jambi  hanya    sebesar  17,13 persen  (kategori  kurang).  Rendahnya  koefesien  ini disebabkan  rendahnya  Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah terhadap total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa  kemampuan  Pemerintah  Kota  Jambi  untuk menyelenggarakan  desentralisasi  masih  kurang.  Perlu adanya  upaya  dari  Pemerintah  Kota  Jambi  untuk  lebih
meningkatkan PAD yang disesuaikan dengan kapasitas dan potensi yang ada di Kota Jambi.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kecilnya  PAD adalah sebagai berikut  (Rafniati, 2019) :
1. Masih  adanya  sumber  pendapatan  potensial  yang dapat  digali  oleh  pemerintah  daerah  akan  tetapi berada di luar wewenang pemerintah daerah.
2. Rendahnya  tingkat  hidup  dan  ekonomi  masyarakat yang tercermin dalam pendapatan per kapita.
3. Kurang  mampunya  pemerintah  daerah  dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.
4.3.   Rasio Efektivitas PAD Rasio  Efektivitas  PAD  Kota  Jambi  dapat  dilihat pada tabel. 8 dan gambar 3 berikut:

## Tabel 8. Rasio Efektifitas PAD
Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

## Gambar 4. Rasio Efektifitas PAD Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019
Pada  tabel  8  dan  gambar.4terlihat  bahwa  sejak tahun  2010    sampai  dengan  tahun  2019    persentase pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan  potensi  riil  daerah  mengalami  fluktuasi. Sejak  tahun  2010    sampai  dengan  tahun  2014 persentase  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan  potensi  riil  daerah  masing-masing  sebesar 100,98  persen,  115,36  persen,  112,38  persen,  112,14 persen,  125,32  persen.  Pada  Tahun  2015  dan  2016
persentase  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan  potensi  riil  daerah  mengalami  penurunan masing-masing  sebesar  86,49  persen  yang  berarti berada pada level kurang efektif  dan 90,86     persen. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 persentase pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan  potensi  riil  daerah  masing-masing  sebesar 101,65 persen, 100,89 persen dan 103,06 persen.
Selama  periode  2010  –  2019  secara  rata-rata efektifitas  PAD  Kota  Jambi  hanya    sebesar  104,91 persen  berada  pada  level  sangat  efektif.  Menurut Mahmudi  (2019)  nilai  efektifitas  PAD  yang  melebihi 100  persen  berarti  rasio  efektifitas  PAD  termasuk kategori  sangat  efektif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa efektifitas  PAD  Kota  Jambi  sudah  efektif.Hal  ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah  Kota  Jambi  juga  dapat  dikatakan  memiliki kinerja  yang  baik  dalam  hal  merealisasikan  PAD  yang telah direncanakan.
Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan juga perlu dilakukan upaya sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  staf  serta keterlibatan Rukun Tetangga (RT) untuk melaksanakan  operasional  pendataan  pajak  di lapangan. 2. Penghapusan tunggakan pajak/ retribusi daerah serta penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah(NPWD) bagi wajib pajak yang tidak aktif. 3. Penambahan  tenaga  teknis  untuk  memantau  dan mendata  wajib  pajak/  retribusi  yang  tersebar  di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
4. Adanya  sistem  komputerisasi  yang  online  agar administrasi  penerimaan  pajak  retribusi  dapat dilaksanakan secara efektif, efisien  dan akurat.
5. Meningkatkan  koordinasi  dan  konsultasi  dengan instansi pemungut.
6. Penerapan sanksi agar lebih tegas.
4.4.   Rasio Pertumbuhan
Rasio  Pertumbuhan  Kota  Jambi  dapat  dilihat pada tabel 9 dan gambar 5 berikut:
Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

## Gambar 5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019
Berdasarkan    Tabel  9  dan  gamba  5  Rasio Pertumbuhan pendapatan, rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar  11,16  persen.  Pertumbuhan  terbesar  terjadi pada  tahun  2010  ke  tahun  2011  sebesar  25,69  persen. Sedangkan  pertumbuhan  terendah  terjadi  pada  tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar -4,50 persen.
Berdasarkan  penghitungan  Rasio  Pertumbuhan belanja,  rata-rata  pertumbuhan  belanja  dari  tahun 2010 sampai  dengan  tahun  2019  sebesar  10,82    persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2010 ke tahun 2011  sebesar  27,40  persen.  Sedangkan  pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar -1,99 persen.

## 4.5.   Rasio Efisiensi
Rasio  efisiensi  belanja  Kota  Jambi  dapat  dilihat pada tabel. 10 dan gambar 6 berikut:
Tabel 10. Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019

## Gambar 6. Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019
Tabel  10  dan  gambar  6  menunjukkan  bahwa efisiensi  belanja  Pemerintah  Kota  Jambi  selama  tahun 2010  sampai  dengan  tahun  2019  berfluktuasi  setiap tahunnya.
Pemerintah Kota Jambi selama kurun waktu 2010 sampai  dengan  2019  dapat  melakukan  penghematan belanja.  Realisasi  belanja  tidak  ada  yang  melebihi  dari anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Secara  rata-rata  rasio efisiensi belanja Kota jambi tahun 2010 sampai dengan 2019  sebesar  91,09  persen.  Ini  menunjukkan  bahwa tingkat efisiensi belanja Kota Jambi efisien.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah diuraikan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Jambi  jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah rata- rata  selama  tahun  2010  -  2019  berada  pada  level rendah  sekali  yakni  sebesar  21,69  persen  dengan pola  hubungan  instruktif.    Hal  ini  berarti  peran pemerintah  pusat  lebih  dominan  dari  pada kemandirian  pemerintah  daerah.  Pemerintah  Kota Jambi  belum  mampu  sepenuhnya  melaksanakan otonomi daerah secara finansial.
2. Kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Jambi  jika dilihat  dari  rasio  derajat  desentralisasi  rata-rata selama  tahun  2010  -  2019    dapat  dikategorikan kurang  karenaberada  pada  interval  10,01  persen  – 20,00 persen yakni sebesar 17,13 persen.
Rendahnya  koefesien  ini  disebabkan  rendahnya Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Jambi untuk menyelenggarakan desentralisasi masih kurang.
3. Kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Jambi  jika dilihat  dari  rasio  efektivitas  PAD  rata-rata  selama tahun  2010  -  2019    tergolong  sangat  efektif  karena koefesiennya bearada diatas angka 100 persen yakni
sebesar  104,91  persen.  Hal  ini  berarti  bahwa kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam merealisasikan  PAD  melebihi  jumlah  yang  sudah dianggarkan  oleh  pemerintah  untuk  memperoleh pendapat.  Pendapatan  yang  memberikan  kontribusi besar  terhadap  PAD  adalah  penerimaan  dari  sektor pajak  daerah  yang  melebihi  dari  yang  dianggarkan sebelumnya.  Pemerintah  Kota  Jambi  juga  dapat dikatakan  memiliki  kinerja  yang  baik  dalam  hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.
4. Kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Jambi  jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan, rata-rata pertumbuhan  pendapatan  dari  tahun  2010  sampai dengan  tahun  2019  sebesar  11,16  persen.  Ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Jambi
positif.Sedangkan  rasio  pertumbuhan  belanja,  rata- rata  pertumbuhan  belanja  dari  tahun  2010  sampai dengan tahun 2019 sebesar 10,82  persen.
5. Kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Jambi  jika dilihat  dari  rasio  efisiensi  belanja  rata-rata  selama tahun  2010  -  2019    tergolong  efisien  yakni  sebesar 91,09 persen. Pemerintah Kota Jambi selama kurun waktutersebut dapat melakukan penghematan belanja.  Realisasi  belanja  tidak  ada  yang  melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan.

## 5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diajukan peneliti adalah:
1. Bagi  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Daerah  harus mampu  mengoptimalkan  penerimaan  dari  potensi pendapatannya  yang  telah  ada.  Inisiatif  dan kemauan  Pemerintah  Daerah  sangat  diperlukan dalam upaya peningkatan PAD.
2. Peningkatan  PAD  bisa  dilakukan  Pemerintah Daerah  dengan  cara  melaksanakan  secara  optimal pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  serta melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  secara sistematis  dan  berkelanjutan  untuk    mengantisipasi terjadinya  penyimpangan  dalam  pemungutan  PAD oleh  aparatur  daerah.  Selain  itu  Pemerintah  Daerah harus mencari alternatif- alternatif yang memungkinkan  untuk  dapat  mengatasi  kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari  aparat  pelaksanaan  keuangan  daerah  untuk mencari sumber-sumber
pembiayaan
baru.Pemerintah  Daerah  juga  diharapkan  dapat mengurangi  ketergantungannya  terhadap  bantuan dari pemerintah pusat.
3. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  akan  melakukan penelitian    yang  sama  dengan  penelitian  ini diharapkan  agar  lebih  mendalam  mengenai  kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya  bisa  lebih  andal  dan  akurat  daripada penelitian yang penulis laksanakan ini

## DAFTAR REFERENSI
Fathah,  R.  N.  (2017).  Analisis  Rasio  Keuangan  untuk Penilaian  Kinerja  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Gunung Kidul Financial Ratio Analysis  for  Performance  Appraisal  at  Gunung Kidul District Government. Ebbank , 8 (32), 33–48.
Halim,  A.  (2008). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi Keuangan  Daerah (3rd  ed.).  Jakarta:  Salemba Empat.
Mahmudi,  M.  (2019). Analisis  laporan  keuangan pemerintah  daerah:  panduan  bagi  eksekutif, DPRD,  dan  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan  ekonomi,  sosial,  dan  politik (4th  ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (1st ed.). Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo,  M.  (2002). Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi.
Mia,  O.,  Raharjo,  K.,  &  Andini,  R.  (2016).  Pengaruh Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, Kualitas  Aparatur  Pemerintah  Daerah  Dan  Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di  Kota  Semarang. Journal  of  Accounting  Of Accounting , 2 (2), 2.
Mudrajat,  K.  (2009). Metode  Riset  Untuk  Ekonomi Bisnis (4th ed.). Jakarta: Erlangga.
Pemerintah Kota Jambi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  Walikota  Jambi  Tahun 2019 . , (2019).
Pemerintah Kota Jambi. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Kota  Jambi  Tahun  2018  –  2023 .  , (2019).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32 Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah Dan  Bantuan  Sosial  Yang  Bersumber  Dari Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah .  ,
(2011). Indonesia.
Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . , (2010). Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah . , (2014).
Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah . , (2019).
Sucandrawati, N. K. A. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung  Sebelum  dan  Setelah  Pemekaran Wilayah .  Bandar  Lampung:  Universitas  Bandar Lampung.
Susilowati,  I.  H.,  Retnowulan,  J.,  &  Widyanti,  W. (2018).  Penilaian  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kota  Bogor  Periode  Tahun  2012-2016. Jurnal Sekretari Dan Manajemen , 2 (2), 194.
Suyono,  S.  (2010). Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia .  Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Syauqi, M., Siregar, H., & Syaukat, Y. (2017). Strategi Meningkatkan  Efisiensi  dan  Efektivitas  Kinerja Keuangan Pemerintah Kota
Bogor dalam Pengelolaan APBD. Jurnal Manajemen
Pembangunan Daerah , 9 (1), 1–16.
Wonda,  W.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten  Nabire  Provinsi  Papua. Jurnal  Emba , 4 (3), 192–200.