## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Penyelesaian  Sengketa  Adat  Mengenai  Tapal  Batas  Antara  Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan

## A.A. Mas Adi Trinaya Dewi
Falkultas Hukum, Universitas Dwijendra , E-mail : agungmasadi@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: Diterima: Terbit:
Keywords: Tapal Batas, Awig-awig, Pakraman Village Blurred  village  boundaries  can  cause  confusion  in  the implementation  of  village  services,  pawedalan,  punia  funds, kasucianism  and  non-compliance  for  local  residents.  This condition  is  believed  by  Hindus  to  cause  disruption  of  social balance  (sekala)  and  magic  (niskala).  As  a  result  of  the  unclear territorial  boundaries  of  the  Pakraman  village,  there  was  a customary  reaction  in  Pakraman  Penatih  Puri  Village  with Pakraman Peguyangan Village. This research will discuss 2 (two) main  points,  namely:  (1)  How  is  the  settlement  of  customary disputes  regarding  the  boundaries  between  Pakraman  Penatih Puri Village and Pakraman Peguyangan Village? (2) What are the factors that hinder the settlement of customary disputes regarding the  boundary  between  Pakraman  Penatih  Puri  and  Pakraman Peguyangan villages? This type of research is qualitative research that  is  descriptive  and  analytical  in  nature.  Settlement  of customary disputes regarding the boundaries between Pakraman Penatih  Puri  Village  and  Pakraman  Peguyangan  Village  which are  resolved  by  means  of  mediation  by  making  a  collective agreement  or  pararem  which  is  used  as  the  legal  basis  in  the Pakraman village. Awig-awig is made in order to create harmony and security in society .

## Abstrak
Kata kunci: Tapal Batas, Awig-awig, Desa Pakraman
Corresponding Author: A.A Mas Adi Trinaya Dewi, E-mail: agungmasadi@gmail.com Batas  desa  yang  kabur,  dapat  menyebabkan  kerancuan pelaksanaan  ayahan  desa,  pawedalan,  dana  punia,  kasucian dan kacuntakaan bagi warga setempat. Keadaan ini, oleh umat Hindu diyakini dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan sosial (sekala) dan magis (niskala). Akibat dari adanya  ketidak  jelasan  batas  wilayah  desa  pakraman menimbulkan  reaksi  adat  di  Desa  Pakraman  Penatih  Puri dengan Desa Pakraman Peguyangan, dengan demikian maka langkah  yang  dilakukan  dengan  membuat  batas  desa  yang jelas  dan  dituliskan  dalam  pararem  atau  awig-awig  desa pakraman  serta  disosialisasikan  ke  krama  desa  pakraman. Dalam penelitian ini akan membahas 2 (dua) hal pokok, yakni: (1) Bagaimanakah penyelesaian sengketa adat mengenai tapal batas antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan?  (2)  Apakah  faktor-faktor  yang  menghambat
terjadinya penyelesaian sengketa adat mengenai tapal batas antara  Desa  Pakraman  Penatih  Puri  dan  Desa  Pakraman Peguyangan?  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  analistis. Penyelesaian sengketa adat mengenai tapal batas antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan yang diselesaikan  dengan  cara  mediasi  dengan  membuat kesepakatan  bersama  atau  pararem  yang  dijadikan  dasar hukum  dalam  desa  pakraman.  Awig-awig  dibuat  agar terciptanya keharmonisan dan keamanan masyarakat.
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  perspektif  historis,  desa pakraman (desa  adat)  sebagai  organisasi sosial  relegius  masyarakat  Bali  diyakini  telah  ada  sejak  jaman  Bali  Kuno,  yaitu sekitar  abad  9-14  masehi.  Masyarakat  desa  pada  waktu  itu  disebut kraman atau karaman ,  sedangkan  untuk  menunjuk  desa  digunakan  istilah wanua atau banua, seperti tercatat dalam prasasti desa Trunyan abad ke-10. Secara formal, istilah desa pakraman pertama kali digunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2001. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan pengertian desa pakraman sebagai berikut :
“Desa Pakraman adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Provinsi  Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat  Hindu  secara  turun  temurun  dalam  ikatan kahyangan  tiga atau kahyangan desa yang  mempunyai  wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri  serta  berhak mengurus rumah tangganya sendiri” 1 . Dari  pengertian  desa pakraman diatas  maka  desa pakraman adalah  suatu masyarakat  hukum  adat.  Dalam  kepustakaan  hukum  adat,  istilah  masyarakat hukum  adat  yang  lazim  disebut  dengan  persekutuan  hukum  diartikan  sebagai kelompok  pergaulan  hidup  yang  bertingkah laku  sebagai  satu  kesatuan  terhadap dunia luar, lahir batin.
Desa pakraman di  Bali  memiliki  suatu  aturan  yang  digunakan  untuk mengatur  kehidupan  demi  terciptanya  keharmonisan  antara  manusia  dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam atau lingkungan.  Aturan yang  dibuat  tersebut  disebut awig-awig .  Istilah awig-awig mulai  memasyarakat sejak  tahun  1986,  sejak  dikeluarkannya  Perda  Prov.  Dati  I  Bali  06/1986  tentang Kedudukan dan Fungsi Desa Adat di Propinsi Dati I Bali.
Sebelum  1986,  namanya  bermacam-macam  seperti Pangeling-eling, paswara, geguat, awig, perarem, gama, dresta, cara, tunggul, kerta, palakerta, sima . Desa pakraman di Bali memegang peranan yang sangat penting dalam menata dan
1 Windia dkk, 2013, Kompilasi Aturan tentang Desa Adat di Bali , Udayana University Press, Denpasar, hlm.  319.
membina  kehidupan  masyarakat  desa pakraman ,  manapun  dalam  proses pembangunan. Sebagai pemerintahan yang terendah setingkat desa, desa pakraman mengendalikan  jalannya  roda  pemerintahan  di  dalam palemahan (wilayah)  yang terkecil  dalam  Negara  Republik  Indonesia,  yang  tetap  hidup  dan  berkembang sampai  saat  ini  sebagai  perwujudan  dari  budaya  bangsa  yang  perlu  diayomi  dan dilestarikan 2 . Unsur desa pakraman yakni parhyangan, palemahan, dan pawongan , tetapi substansinya  beda,  terutama  yang  menyangkut pawongan (penduduk).  Keadaan penduduk  desa  tidak  lagi  sesederhana  ( homogeny ) jaman  dulu,  melainkan  relatif lebih beragam ( heterogen ). Terdiri dari krama desa, krama tamiu dan tamiu . Desa pakraman jaman  sekarang  selain  mengurus  persoalan krama desa  dalam  kaitan dengan parahyangan,  pawongan dan palemahan sesuai  dengan  keyakinan  Hindu, juga  harus  berurusan  dengan  partai  politik,  penguasa,  pengusaha,  LSM,  peneliti (dalam  negeri  dan  asing),  maklar  tanah,  biro  jasa,  notaris,  pengacara,  pedagang asongan, mahasiswa, dan lain-lain sehingga dibentuknya sabha desa dengan di latar belakangi  fakta  bahwa  pekerjaan prajuru desa  jaman  sekarang  sangat  rumit dibandingkan pekerjaan prajuru desa jaman dulu 3 . Hukum  adat  Bali  yang  disebut  sebagai awig-awig ,  secara  tradisional,  batas antara  desa pakraman satu  dengan  yang  lainnya,  ditandai  dengan  batas  alam, seperti: sungai, jurang ( pangkung) , dan parit ( telabah ). Bila diantara dua desa tidak ada batas alam semacam ini, melainkan berupa hamparan persawahan atau ladang ( bengang ),  yang  dianggap  atau  disepakati  sebagai  batas  desa  adalah  batas  tanah yang paling ujung yang  dimiliki oleh warga desa bersangkutan. Kalau diujung desa terdiri  sebuah pura ,  maka  dianggap  sebagai  batas  desa  adalah  batas  tanah  desa ( laba pura ) atau tanah sekitar pura ( telajakan pura ) yang dipertanggungjawabkan ( kaemong dan kasungsung ) oleh desa bersangkutan. Kesepakatan ini, tidak dibuat secara  terang  (misalnya  dengan  akta  perjanjian  dihadapan  pejabat  berwenang), melainkan disepakati secara diam-diam 4 . Reaksi adat di desa pakraman dapat terjadi dimana saja dan kapan saja oleh rupa-rupa sebab. Wujudnya, bisa sederhana, seperti beda pendapat ( tios pekayun) , bisa  sedang,  seperti  pertengkaran  ( majengilan atau majugjag ),  dan  bisa  juga berskala  berat,  seperti  bentrok  fisik  atau  perang  ( majaguran atau masiat ).  Desa pakraman senantiasa  tumbuh,  berkembang,  dan  mungkin  juga  suatu  konflik tersebut  terjadi  karena  desa pakraman senantiasa  tumbuh,  berkembang,  sejalan dengan keadaan iklim di negeri ini. Menghadapi konflik adat yang semakin marak tentu kita tidak boleh menjadikan “iklim konflik” sebagai alasan pembenar.
Dalam hal ini perlu diketahui bahwa tidak tidak semua konflik yang terjadi di desa pakraman di Bali dapat disebut konflik adat. Perbedaan konflik adat dengan konflik  lain  yang  bukan  konflik  adat,  dapat  diketahui  dari  latar  belakang penyebabnya dan proses penyelesaiannya. Konflik adat muncul disebabkan karena adanya pelanggaran adat atas swadarma (kewajiban) dan swadikara (hak) dibidang sosial  budaya  Bali  dan  agama  Hindu,  sehingga  menyebabkan  keseimbangan  desa
2 Ibid ., hlm 306.
3 Windia, 2014, Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya, Udayana  University    Press, Denpasar. hlm.263
4 Windia P , op.cit., hlm. 279.
pakraman dianggap  terganggu,  baik  secara  sosial  ( sekala )  maupun  secara  magis ( niskala ). 5
Seperti yang terjadi antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan bahwa terjadi konflik tentang sengketa adat mengenai tapal batas desa sehingga  memerlukan  penyelesaian.  Konflik  terjadi  dikarenakan  perkembangan jumlah  penduduk,  harga  tanah  semakin  tinggi,  serta  tidak  dibarengi  dengan perkembangan awig-awig yang menyangkut dengan desa pakraman tersebut. Tapal batas desa harus dibuat dan disaksikan oleh prajuru desa antara desa penyanding berserta majelis desa pakraman .
Bukti  nyata  atas  batas  wilayah  sebuah  desa pakraman ,  ditandai  atau diwujudkan dalam bentuk kegiatan parahyangan, palemahan, dan pawongan , warga desa  yang  tidak  melampaui  batas  wilayah  yang  disepakati  secara  diam-diam tersebut. Kesulitan prasarana transportasi pada jaman dulu, menyebabkan banyak desa pakraman hidup dan mempertahankan kehidupannya di daerah yang sangat terpencil.  Keadaan  ini  secara  alamiah  menyebabkan  kegiatan  melampaui  batas wilayahnya atau melanggar wilayah desa yang lainnya. Maka menjadi masuk akal kalau pada masa lalu jarang muncul persoalan batas desa. Jaman sekarang, situasi dan kondisi desa jauh berbeda. 6
Hukum adat selalu tumbuh dan sejalan dengan perjalanan penghormatan tata dan  kemanfaatan  tata  untuk  masyarakat.  Kaedah-kaedah  hukum  adat  yang  tidak sesuai lagi dengan jiwa dan rasa kepatuhan masyarakat, otomatis akan ditinggalkan. Sedang  yang  masih  selaras  akan  selalu  terbawa  oleh perkembangan  dan  kaedah- kaedah yang dianggap patut serta perlu untuk memelihara perjalanan kehidupan masyarakat akan tumbuh lagi melingkari masyarakat itu.
Awig-awig itu tumbuh dari bawah yaitu dari ketulusan masyarakat adat untuk kepentingan  ketentraman  dan  keharmonisan  masyarakat  itu  sendiri.  Sedangkan saat  ini  segala  peraturan  yang  ditimpakan  kepada  masyarakat  untuk  mengatur kehidupan dalam rangka bernegara, segala aturan itu selalu diukur dari “apa dasar berlakunya”. 7
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari Jero  Bendesa Desa Pakraman Penatih  Puri  bahwa  terjadi  sengketa  ini  diawali  pada  saat  ada  kegiatan  upacara keagamaan  di  Desa Pakraman Penatih  Puri  tidak  memasang penjor sampai perbatasan  desa pakraman sehingga  terkesan  membuang  wilayah.  Berdasarkan pararem Desa Pakraman Peninjoan,  Desa pakraman tentang  tapal  batas  wilayah desa bahwa diputuskan untuk dalam huruf (d)  Patok batas III (ketiga) adalah utara jalan Padma/Utara patok I (kesatu) atau gapura ditempatkan pada sisi jelinjingan munduk lungatad serta lurus ke utara sampai batas barat  Universitas Ngurah Rai Denpasar.
Dalam  sistem  hukum  adat  pun  segala  tindakan  yang  bertentangan  dengan peraturan  hukum  adat  merupakan  tindakan  illegal  hukum  adat  mengenal  upaya- upaya  untuk  memulihkan  hukum  jika  hukum  itu  diperkosa.  Hukum  adat  tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum dilapangan hukum pidana (dimuka hakim pidana) dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dilapangan hukum
5 Windia P, op.cit. , hlm. 282
6 Windia P, loc.cit
7 Artadi, 2012, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, Pustaka Bali Post,  Denpasar. hlm.80
perdata (dimuka hukum perdata). Berhubungan dengan itu, dalam sistem hukum adat  tidak  ada  perbedaan  dalam  hal  penuntutan  acara  perdata    dan  penuntutan secara kriminal.
Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat, dan  sebagainya)  mengambil  tindakan  kongkrit  (reaksi  adat)  guna  membetulkan hukum yang dilanggar.  Dalam hal ini hukum dapat dipulihkan dengan melakukan hukuman terhadap seseorang yang melanggar dengan hukuman yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan. 8
Tentang istilah pelanggaran adat, sampai sekarang masih tampak perbedaan pendapat  dikalangan  ahli  hukum  adat.  Pada  jaman Raad  Kerta (Pengadilan  Adat pada  jaman  Hindia  Belanda  di  Bali)  digunakan  istilah  “kesalahan  adat”  atau adatmijsdriven ,  Selain  itu,  ada yang  menyebutnya  “pelanggaran”  atau  “delik”  dan ada pula yang menyebut “delik adat”. Walaupun istilahnya beda, tetapi hukum yang mengatur pelanggaran adat, sebutannya relatif seragam, hukum pidana adat atau “ adat delicten recht ”. 9
Sementara orang yang menduga-duga bahwa maraknya persoalan batas desa pakraman ,  semata-mata  disebabkan  oleh  persoalan  rebutan  rejeki.  Pendapat  ini tidak  salah,  tetapi  juga  tidak  seratus  persen  (100%)  benar.  Batas  wilayah ( wewidangan  atau  wawengkon )  desa pakraman bukan  saja  penting  artinya  dari sudut  ekonomi.  Lebih  dari  itu  keberadannya  sangat  penting  terkait  dengan tanggung  jawab  ( swadarma )  penghuni  terhadap parahyangan,  pawongan dan palemahan desa  bersangkutan.  Secara  sederhana  dapat  dikemukakan  bahwa tanggung  jawab  yang  dimaksud  meliputi  : ayahan  desa (dalam  wujud  fisik), pawedalan serta dana  punia (dalam  wujud  materi), kasucian dan kacuntakaan (keadaan yang diyakini suci dan tidak suci, menurut agama Hindu).
Batas desa yang kabur, dapat menyebabkan kerancuan pelaksanaan ayahan desa ,  pawedalan,  dana  punia,  kasucian dan kacuntakaan bagi  warga  setempat. Keadaan  ini,  oleh  umat  Hindu  diyakini  dapat  menyebabkan  terganggunya keseimbangan sosial ( sekala ) dan magis ( niskala ).

## Perumusan Masalah
Penelitian  mengenai  Penyelesaian  Sengketa  Adat  mengenai  tapal  batas antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan di Denpasar Utara meliputi permasalahan kompleks, namun dalam penelitian ini akan dibahas beberapa  pokok  permasalahan  yang  terkait.  Adapun  masalah  dimaksud dirumuskan  sebagai  berikut:  1)  Bagaimanakah  penyelesaian  sengketa  adat mengenai  tapal  batas  antara  Desa Pakraman Penatih  Puri  dan  Desa Pakraman Peguyangan?  2)  Apakah  faktor-faktor  yang  menghambat  terjadinya  penyelesaian sengketa adat mengenai tapal batas antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan?

## B. RESEARCH METHODS
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  termasuk kedalam penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh berdasarkan kondisi riil di lapangan. Peneliti melakukan pencarian data dengan mengumpulkan data dengan mencari informasi kepada informan secara langsung ke tempat penelitian dengan
8 Sudayat, 2007. Hukum Adat Sketsa Asas . Liberty. Denpasar. hlm.174
9 Windia P, op.cit., hlm. 113
menggunakan alat-alat pendukung untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dipertanggungjawabkan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati. Data berasal dari  wawancara,  buku-buku,  dan  sumber  lainnya.  Penelitian  kualitatif  erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis lakukan dimana data-data yang ditampilkan  adalah  hasil  wawancara  dengan  beberapa  sumber,  buku-buku  yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian sengketa adat mengenai tapal batas desa pakraman. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.
Pengumpulan  data  dengan  tehnik  wawancara  dilakukan  dengan berkomunikasi  melakukan  tanya-jawab  secara  lisan  dengan  informan  atau  orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang permasalahaan yang sedang diteliti. Data yang  diperoleh  dalam  penelitian  tersebut,  akan  diolah  dan  di  analisa  secara kualitatif,  yaitu  suatu  pengolahan  data  dengan  tanpa  bantuan  atau  tidak mempergunakan tabel atau angka-angka, yang selanjutnya akan diuraikan dengan metode  analisa  deskriptif  yaitu  cara  pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan menyusun  secara  sistematis  sehingga  diperoleh  kesimpulan  umum,  dengan rumusan  lain  penelitian  kualitatif  dilakukan  sejak  sebelum  memasuki  lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, artinya  analisis data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan.

## C. DISCUSSION Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas
Secara  tradisional,  batas  antara  desa pakraman satu  dengan  yang  lainnya, ditandai dengan batas alam seperti sungai, jurang ( pangkung ), dan parit ( kelabah ), melainkan  berupa  hamparan  persawahan  atau  ladang  ( bengang )  yang  dianggap atau  disepakati  sebagai  batas  desa  adalah  batas  tanah  yang  paling  ujung  yang dimiliki oleh warga desa bersangkutan.
Kalau diujung desa berdiri sebuah pura , maka dianggap sebagai batas desa adalah batas tanah desa ( laba pura ) atau tanah sekitar pura ( telajakan pura ) yang dipertanggungjawabkan    ( kaemong dan kasungsung )  oleh  desa  bersangkutan. Kesepakatan  ini,  tidak  dibuat  secara  terang  (misalnya  dengan  akta  perjanjian dihadapan  pejabat  berwenang),  melainkan  disepakati  secara  diam-diam.  Bukti nyata atas batas wilayah sebuah desa pakraman , ditandai atau diwujudkan dalam bentuk  kegiatan parahyangan , pawongan dan palemahan warga  desa  yang  tidak melampaui batas wilayah yang disepakati secara diam-diam. 10
Batas  wilayah  ( wewidangan atau wawengkon )  desa pakraman bukan  saja penting artinya dari sudut ekonomi. Lebih dari itu keberadaannya sangan penting terkait  dengan  tanggungjawab  ( swadarma )  penghuni  terhadap parhyangan, pawongan dan palemahan desa  bersangkutan.  Secara  sederhana  dapat dikemukakan bahwa tanggungjawab yang dimaksud meliputi : ayahan desa (dalam
10 Wayan,  P    Windia,  2014 ,  Hukum  Adat  Bali,  Aneka  Kasus  dan  Penyelesainnya, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 278
wujud  fisik), pawedalan serta dana  punia (dalam  wujud  materi), kasucian dan kacuntakan (keadaan yang diyakini suci dan tidak suci, menurut agama Hindu) 11 . Bukti  nyata  atas  batas  wilayah  sebuah  desa pakraman ,  ditandai  atau diwujudkan  dalam  bentuk  kegiatan-kegiatan parahyangan,  pawongan, dan palemahan warga desa yang tidak melampaui batas wilayah yang disepakati secara diam-diam tersebut. Bagi umat Hindu Bali kegiatan keagamaan sangat tergantung dari aspek tri hita karana berhubungan dengan ayahan desa, kecuntakaan sebagai salah satu faktor dalam mendukung yadnya di desa pakraman agar berjalan dengan lancar  sesuai  dengan  keinginan krama sehingga  akan  berdampak  baik  bagi  desa pakraman .  Dalam  pelaksanaan  upacara  sangat  tergantung  dari wewidangan desa pakraman.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :
“Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administr asi pemerintahan antar  daerah  yang  merupakan  rangkaian  titik-titik  koordinat  yang  berada  pada permukaan  bumi  dapat  berupa  tanda-tanda  alam  seperti  pinggir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median  sungai  dan/atau  unsur  buatan dilapangan yang dituangka n dalam bentuk peta”.
Bila  dilihat  dari  Peraturan  Menteri  diatas  bahwa  batas  masing-masing daerah, sebuah Negara sangat jelas dan ditentukan dengan titik koordinat sehingga tidak  akan  menjadikan  konflik  yang  akan  mengakibatkan  terjadi  sengketa  antar daerah/kota. Terjadi konflik batas wilayah banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi suatu daerah tertentu dikarenakan memiliki kekayaan alam, dan lingkungan serta tempat yang strategis di wilayah nusantara.
Dalam Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  76  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Penegasan  Batas  Daerah  disebutkan bahwa :
“Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek te knis dan yuridis”.
Masalah  pertanahan  merupakan  suatu  masalah  yang  cukup  rumit  dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi,  politis,  psikologis,  dan  lain  sebagainya  sehingga  dalam  penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya kasus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga  harus  memperhatikan  berbagai  aspek  kehidupan  lainnya  agar  penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat.
Kasus  ini  terjadi  di  Desa Pakraman Penatih  Puri  dengan  Desa Pakraman Peguyangan yang diawali saat melakukan upacara keagamaan dengan memasang gapura  serta penjor di  perbatasan  desa pakraman sebagai  batas  wilayah  dalam pelaksanaan  upacara.  Perbatasan  ini  dibuat  sebagai  dasar  dalam  agama  Hindu  di Bali sebagai batas ayahan desa, kecuntakaan .  Dalam Pemasangan gapura dan penjor terdapat kekeliruan sehingga Desa Pakraman Peguyangan merasa dirugikan dengan
11 ibid, hlm 283
adanya  pemasangan  batas  wilayah  tersebut.  Pihak  Desa Pakraman Penatih  Puri tidak ada maksud tertentu dalam penempatan gapura dan penjor upacara. Setiap sengketa yang terjadi sekarang ini selalu didasari oleh permasalahan yang berbeda-beda sehingga sengketa yang terjadi bisa muncul kehadapan publik. Banyak  yang  tidak  mengira  untungnya  dari  terjadinya  sebuah  sengketa  di masyarakat, yang ada hanya merugikan orang yang ada disekitar kita.
Dalam hal penyelesaian sengketa tapal batas ini selain adanya jalur melalui hukum  positif  disini  juga  dapat  diselesaikan  dengan  jalur  adat,  tujuannya  adalah apabila  dalam  sebuah  desa pakraman terjadi  sebuah  permasalahan  apabila  adat tidak dapat menyelesaikan maka bisa dibawa kepada jalur hukum positif, jalur adat disini adalah jalur utama dalam lingkungan desa pakraman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada desa pakraman itu sendiri, seperti pada kasus sengketa tapal batas.
Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi, ada 3 (tiga) upaya yang dilakukan kedua desa pakraman tersebut. Bentuk semua dari upaya penyelesaian itu adalah dengan  cara  mediasi. Dalam  upaya  menyelesaikan  sengketa,  masing-masing  desa pakraman membentuk  perwakilan  yang  dipilih  menurut  intelektualitas  yang dimiliki seseorang dan juga dianggap cakap dalam menyelesaikan sengketa.
Upaya  penyelesaian  sengketa  tapal  batas  yang  pertama  dilakukan  oleh masing-masing  perwakilan  desa  yang  dimediasi  oleh Prajuru Desa Pakraman Penatih  Puri  dengan Prajuru Desa Pakraman Peguyangan  upaya  penyelesaian sengketa pertama ini menghasilkan suatu kesepakatan bersama yang pada intinya kesalahpahaman antar kedua desa pakraman, sehingga dibuatkan kesepakatan. Faktor-Faktor  Penghambat  Desa Pakraman Menyelesaikan  Sengketa  Adat Mengenai Tapal Batas
1. Faktor Perubahan Sosial
Setiap  masyarakat,  selama  hidupnya  pasti  pernah  mengalami  perubahan- perubahan.  Ada  perubahan-perubahan  yang  tidak  menarik  perhatian  orang,  ada yang pengaruhnya luas, ada yang terjadi lambat, ada yang berjalan dengan  sangat cepat,  ada  pula  yang  direncanakan.  Adapun  faktor-faktor  penghambat  dalam penyelesaian sengketa dilihat dari Perubahan Sosial, yaitu: 1) tertinggalnya Hukum dibelakang  perubahan-perubahan  sosial  dalam  masyarakat,  dalam  setiap masyarakat,  akan  dijumpai  suatu  perbedaan  antara  pola-pola  perkelakuan  yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah  hukum.  Adalah  suatu  keadaan  yang  tak  dapat  dihindari,  apabila terkadang timbul suatu ketegangan sebagai akibat perbedaan-perbedaan tersebut diatas.  Hukum  kadang-kadang  tidak  berhasil  mengusahakan  atau  bahkan “memaksakan” agar masyarakat menyesuaikan tingkah lakunya pada hukum yang telah  diberlakukan,  2)  Hubungan  antara  Para  Penegak  atau  Pelaksana  Hukum, Penegak atau pelaksana hukum harus benar-benar melakukan tugas sesuai dengan fungsi dari masing-masing Penegak  Hukum, seperti Hakim,  Jaksa, Polisi dan lain- lain,  3)  Keadilan,  masalah  keadilan  akan  menarik  karena  adanya  beberapa  asas keadilan. Kadang-kadang keadilan berdasarkan pada asas ke sama rataan, dimana setiap  orang  mendapat  bagian  yang  sama.  Adakalanya  keadilan  didasarkan  pada
kebutuhkan  sehingga  menghasilkan  kesebandingan  yang  biasanya  diterapkan  di bidang hukum 12 . 2. Faktor Lingkungan
Desa pakraman tidak  menginginkan  terjadi  konflik  dengan  desa  yang  lain tentunya  konflik  terjadi  ada  dasar  yang  mengakibatkan  terjadinya  konflik,  dapat dijelaskan bahwa konflik kedua desa pakraman ini kalau dilihat dari segi ekonomi maka dapat dikatakan akan memiliki nilai jual terhadap tanah yang berada di desa pakraman masing-masing, karena setiap desa pakraman memiliki ciri khas dalam pembangunan  desa pakraman sehingga  desa pakraman memiliki  nilai  lebih terhadap  desa pakraman lain  tentu  akan  berpengaruh  terhadap  harga  tanah, terlebih lagi dengan harga tanah sawah.
Faktor-faktor  lain  yang  menghambat  terjadinya  penyelesaian  konflik dikarenakan  ketidaksiapan  akan  adanya  perubahan  sosial,  antara  lain  :  a) Kurangnya  hubungan  dengan  masyarakat  lain,  Kehidupan  terasing  menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat  lain.  Mereka  terkungkung  dalam  tradisinya  sendiri  dan  tidak mengalami  perubahan,  Padahal  kebudayaan  lain  dapat  memperkaya kebudayaannya  sendiri. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi merupakan  kunci  terjadinya  perubahan  sosial  budaya,  b) Sikap  masyarakat  yang sangat tradisional, Masyarakat tradisional biasanya bersikap mengagung-agungkan tradisi  dan  masa  lampau.  Mereka  beranggapan  bahwa  tradisi  tersebut  secara mutlak  tidak  dapat  diubah.  Anggapan  inilah  yang  menghambat  adanya  proses perubahan  sosial.  Keadaan  tersebut  akan  menjadi  lebih  buruk  apabila  yang berkuasa  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan  adalah  golongan  konservatif,  c) Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, Pada dasarnya semua  unsur  kebudayaan  tidak  mungkin  berintegrasi  dengan  sempurna.  Namun demikian, terdapat beberapa unsur tertentu memiliki derajat integrasi yang tinggi. Keadaan  inilah  yang  membuat  suatu  masyarakat  merasa  khawatir  dengan datangnya unsur-unsur dari luar. Hal ini dikarenakan unsur-unsur tersebut mampu menggoyahkan  integrasi  dan  menyebabkan  perubahan-perubahan  pada  aspek- aspek tertentu di masyarakat, d) Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, Terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan suatu masyarakat dimungkinkan karena  kehidupan  masyarakat  yang  terasing  dan  tertutup.  Namun,  dapat  pula dikarenakan sebagai akibat dijajah oleh masyarakat lain. Biasanya masyarakat yang dijajah dengan sengaja dibiarkan terbelakang oleh masyarakat yang menjajah. Hal ini  dimaksudkan  menjaga  kemurnian  masyarakat  guna  mencegah  terjadinya pemberontakan  atau  revolusi,  e)  Adat  atau  kebiasaan,  Adat  atau  kebiasaan merupakan  pola-pola  perilaku  bagi  anggota  masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Adat dan kebiasaan ini dapat berupa kepercayaan, sistem  mata  pencaharian,  pembuatan  rumah,  dan  cara  berpakaian  tertentu.  Adat dan  kebiasaan  tersebut  sudah  menjadi  bagian  kehidupan  masyarakat  sehingga sukar  untuk  diubah,  f)  Prasangka  terhadap  hal-hal  yang  baru  atau  sikap  yang tertutup,  Sikap  demikian  dapat  dijumpai  pada  masyarakat  yang  pernah  dijajah. Mereka  selalu  mencurigai  sesuatu  yang  berasal  dari  negara-negara  Barat.  Secara kebetulan  unsur-unsur  baru  kebanyakan  berasal  dari  negara-negara  Barat.
12 Soerjono Soekanto, 2014, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Raja Grapindo Persada, Jakarta, hlm. 24.
Sehingga  segala  sesuatu  yang  berasal  dari  negara-negara  Barat  mendapat prasangka buruk oleh masyarakat setempat, g) Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis,  Setiap  usaha  mengadakan  perubahan  pada  unsur-unsur  kebudayaan rohaniah  biasanya  diartikan  sebagai  usaha  yang  berlawanan  dengan  ideologi.  Di mana  ideologi  masyarakat  mempakan  dasar  integrasi  masyarakat  tersebut.  Oleh karenanya, perubahan sosial tidak terjadi 13 .

## D. CONCLUSION
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pakraman Penatih Puri, maka dapat disimpulkan tentang Penyelesaian Sengketa Adat mengenai tapal batas antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan, yaitu sebagai berikut :
1. Penyelesaian sengketa adat mengenai tapal batas antara Desa Pakraman Penatih Puri  dan  Desa Pakraman Peguyangan  adalah  dengan  upaya  penyelesaian sengketa  dengan  cara  mediasi.  Upaya  desa pakraman antara  lain  :  Masing- masing  desa pakraman membentuk  perwakilan  yang  dipilih  menurut intelektualitas  yang  dimiliki  seseorang  dan  juga  dianggap  cakap  dalam menyelesaikan  sengketa,  perwakilan  desa  yang  dimediasi  oleh Prajuru Desa Pakraman Penatih  Puri  dengan Prajuru Desa Pakraman Peguyangan,  dan menghasilkan Kesepakatan bersama atau dikenal dengan pararem antara para pihak bersengketa.
2. Faktor-faktor  yang  menghambat  terjadinya  penyelesaian  sengketa  adat mengenai  tapal  batas  antara  lain  :  Tingginya  ego  di  masing-masing desa pakraman ,  perbedaan  persepsi  tentang  aturan  penetapan  tapal  batas  desa  di masing-masing desa pakraman , dan perbedaan batas-batas alam yang disepakati sebelumnya.

## E. SUGGESTION
1. Prajuru desa  selaku  pimpinan  dalam  masyarakat  hukum  adat  mempunyai tugas  untuk  memelihara  hukum  dengan  semestinya,  preventif  maupun represif.
2. Majelis Desa  Pakraman diharapkan  memberikan  penyuluhan  tentang pararem,  awig-awig serta  penyelesaian  permasalahan  di  desa  pakraman sebagai dasar dalam penegakan hukum adat.
3. Perlu  sosialisasi  tentang  Hukum  Nasional  dan  Hukum  Adat  untuk pengetahuan serta Pararem atau keputusan bersama sebagai hasil paruman (rapat) desa sehingga krama (anggota) desa pakraman mengetahui.
Bibliography Artadi,  2012, Hukum  Adat  Bali  Dengan  Aneka  Masalahnya, Pustaka  Bali  Post, Denpasar.
Koentjaraningrat,  1990, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta Soerjono  Soekanto,  2014, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum ,  Raja  Grapindo  Persada,
Jakarta Sudayat, 2007. Hukum Adat Sketsa Asas . Liberty. Denpasar
13 Koentjaraningrat,  1990, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 248- 255
Wayan  P    Windia,  2014 ,  Hukum  Adat  Bali,  Aneka  Kasus  dan  Penyelesaiannya, Udayana University Press, Denpasar Windia dkk, 2013, Kompilasi Aturan tentang Desa Adat di Bali , Udayana University Press, Denpasar. Windia,  2014, Hukum  Adat  Bali  Aneka  Kasus  dan  Penyelesaiannya, Udayana University    Press, Denpasar
PERUNDANG-UNDANGAN : Indra Nolind, 2011, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 , Pustaka Tanah Air, Bandung. Tim Penyusun, 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Udayana University Press, Denpasar.
Windia  Wayan  P,  Dan  Sudantra  I  Ketut,  2006, Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman , Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
Tim  Penyusun,  2013, Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Propinsi  Bali  Tahun  2009-2029, Udayana  University Press, Denpasar