## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 13 (2) (2021): 16-28 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia
Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979)

## Yohansen Wyckliffe Gultom*
Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, 20155
Submitted : 29 April 2021 Revision : 20 Mei 2021 Accepted : 19 Juli 2021

## Abstrak
UU Desa No. 6 Tahun 2014 membuka ruang bagi desa untuk mengembangkan potensinya masing- masing. Pola  pembangunan yang terdapat di  desa  secara nasional di Indonesia itu memiliki pola atau  kemiripan  dengan  keadaan  yang  pernah  terjadi  di  era  Park  Chung  Hee,  Presiden  Korea Selatan  (1961-1979),  dengan  program Saemaul  Undong .  Penelitian  ini  mencoba  memberikan gambaran  tentang  program Saemaul  Undong yang  pernah  dilakukan  di  era  Chung  Hee,  dan memberikan gambaran soal pembangunan desa yang terjadi di Indonesia, memanfaatkan UU Desa No.  6  tahun  2014,  sehingga  dihasilkan  sejumlah  saran  atau  opsi  yang  bisa  diadopsi  untuk diimplementasikan di tingkat desa di Indonesia. Pendekatan di dalam studi ini, memakai analisis kualitatif  dengan  melakukan  studi  pustaka  terhadap  data  primer  dan  sekunder.  Analisis  yang digunakan  di  dalam  studi  ini,  menggunakan  analisis  deskriptif  sehingga  setiap  masalah  bisa tergambarkan . Kata Kunci : Pembangunan Desa, Saemaul Undong, UU Desa No. 6 tahun 2014

## Abstrak
Village  Law  No.  6/2014  opens  space  for  villages  to  develop  their  respective  potentials.  The development  pattern  found  in  villages  nationally  in  Indonesia  has  a  pattern  or  similarity  to  the situation that happened in the era of Park Chung Hee, President of  South Korea (1961-1979), with the  Saemaul  Undong  program.  This  study  tries  to  provide  an  overview  of  the  Saemaul  Undong program  that  was  carried  out  in  the  Chung  Hee  era,  and  provides  an  overview  of  village development that has occurred in Indonesia, utilizing the Village Law No. 6 of 2014, resulting in a number  of  suggestions  or  options  that  can  be  adopted  to  be  implemented  at  the  village  level  in Indonesia. The approach in this research used qualitative analysis by conducting literature studies of primary and secondary data. The  analysis used in this study uses descriptive analysis so that each problem can be described Keywords: Rural Development, Saemaul Undong, Village Law No.6/2014
How to Cite: Gultom, Y Wyckliffe . ( 2021). Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963- 1979), Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 13 (2): 16-28.
*Corresponding author:
E-mail: Gultomjohansen@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Di  Korea  Selatan  pada  tahun 1970, Presiden Park Chung-hee menghadirkan terobosan dalam gerakan  membangun  desa,  atau  yang lebih  dikenal  dengan  sebutan Saemaul Undong .  Tercatat  ada  sebanyak  33.267
desa  yang  dikelola  langsung  oleh
Presiden  Park.  Beberapa  langkah praktis yang dilakukan  adalah  dengan peningkatan pendapatan petani dengan menaikkan harga jual berdasarkan mutu, pembangunan
infrastruktur desa, perbaikan alam dan lingkungan  sosial  petani  dengan menanamkan  prinsip  gotong  royong. Keberhasilan  program  itu,  awalnya didahului  dengan  menyiapkan  680.000 training  camps untuk  petani  di  16.600 desa percontohan (Huseini, 2015:6).
Program  serupa  juga  pernah dilakukan  Gubernur  wilayah  Oita, Jepang,  Morihiko  Hiramatsu  di  tahun 1979  dengan  gerakan  OVOP  ( One
Village  One  Product ).  Gerakan  itu mewajibkan  setiap  desa  menghasilkan satu produk unggulan.
Hingga akhirnya  di  Jepang  lahirlah  sekitar 300an  jenis  komoditas  unggul  dari sektor  pertanian,  perkebunan,  ternak dan  lain  sebagainya.  Sayangnya,  desa-
desa  di  bumi  Indonesia  saat  ini  masih hanya  berfokus  pada  sektor  pertanian,
perkebunan dan palawija konvensional.  Tanpa  adanya  tahapan pengembangan produk untuk diperdagangkan  ke  ranah  Nasional ataupun  Internasional.  Andai  saja program OVOP dan Saemaul Undong di Jepang  dan  Korea  Selatan  menjadi orientasi pembelajaran yang diterapkan di Indonesia, tentu potensi- potensi  setiap  daerah  dapat  semakin dieksplorasi dan lebih terorganisir.
Sementara  jika  melihat  strategi pembangunan  serupa,  di  Indonesia sejak tahun 2014 mulai diberlakukannya UU Desa No. 6 tahun 2014.  Sehubungan  dengan  berlakunya UU  Desa  No.  6  tahun  2014  di Indonesia,
membawa implikasi terhadap  pengakuan  negara  atas devenisi  dari  desa  itu  sendiri,  sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  yang berwenang  untuk  mengatur,  dan mengurus urusan pemerintahan
berdasarkan  prakarsa  masyarakat  dan hak tradisional yang diakui negara (UU Desa 2014 Pasal 1 ayat 1).
Hadirnya  UU  Desa,  tentu semakin memperjelas rancangan pembangunan  desa  dengan  adanya;
Pertama ,    Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  (RPJM)  Desa  dalam jangka 6 tahun. Kedua , adanya Rencana Pembangunan Desa/ Rencana Pembangunan Pemerintah (RKP) dalam  jangka  waktu  1  tahun  sebagai penjabaran dari RPJM. Ketiga , Penyusunan perencanaan pembangunan desa juga wajib menyertakan masyarakat melalui Musyawarah  Rencana  Pembangunan Desa (Musrengbangdes), yang tujuannya untuk meningkatkan
partisipasi  masyarakat  desa  (UU  Desa
2014  Pasal  79  dan  80). Keempat ,  UU Desa  2014  juga  menjadi  dasar  hukum hadirnya Dana Desa, dengan mempertimbangkan  jumlah  penduduk (30%),  luas  wilayah  (20%),  dan  angka kemiskinan  desa  (50%)  (Hendra Kusuma,  2019).  Serta Kelima ,  adanya BUMDes  yang  menghasilkan  beragam pembangunan  dan  usaha  desa  sesuai potensi  lokal  yang ada  (UU Desa 2014 pasal  87).  Dengan  begitu,  peningkatan pembangunan dan terciptanya kesejahteraan penduduk desa diharapkan dapat meningkat. Bila menelaah rancangan
pembenahan  terhadap  desa  yang terjadi  di  Indonesia  saat  ini,  tentu
sangat  dimungkinkan  tiap-tiap  desa melakukan  inovasi  pembangunannya sendiri.  Dan,  besar  harapan  agar terciptanya  pemerataan  pembangunan serta  terhindarnya  masyarakat  dari kemiskinan.
Sebagai upaya melakukan optimalisasi  potensi  pembangunan desa  di  Indonesia,  tentu  diperlukan kajian  komparatif  dari  negara  lain sebagai  solusi  terhadap  problematika pembangunan  nasional.  Salahsatu bentuk  politik  pembangunan  yang cukup  memberikan  pengaruh  adalah program pembangunan Saemaul
Undong di  Korea  Selatan.  Sebuah strategi  pembangunan  yang  cukup menarik,  dengan  prinsip  partisipatif dan  dilakukan  untuk  menghindari terjadinya  disparitas  antara  kota  dan desa  pasca  dampak  industrialisasi  di Korea  Selatan.  Atas  dasar  itulah, penelitian  ini  ingin  mengeksplorasi keadaan  pembangunan  Desa  secara
Nasional  Pasca  UU  Desa  No.  6  tahun 2016,  dengan  pembatasan  tahun pelaksanaan sejak 2014-2019. Kemudian  melihat  bagaimana  pola politik  pembangunan Saemaul  Undong di  Korea  Selatan  Era  Park  Chung  Hee berlangsung dengan harapan
munculnya inovasi terhadap pemerintah desa dan reformasi birokrasi di tingkat desa.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  penulis  gunakan di  dalam  penelitian  ini,  mengguakan studi  pustaka  dengan  penggunaan teknik  analisis  kualitatif  dari  literatur primer  dan  sekunder.  Analisis kemudian dilanjutkan, dengan menggunakan  pertanyaan  penelitian (rumusan masalah) kemudian dilanjutkan  dengan  mengumpulkan data  yang  relevan.  Selanjutnya,
menelaahnya untuk mencermati variabel-variabel  (aspek-aspek)  apa saja  yang  ada  dalam  data  tersebut kemudian  dimunculkan  pertanyaan penelitian  (rumusan  masalahnya) dengan menghubunghubungkan berbagai  aspek  (variabel)  tersebut (Andrews, 2012 : 10).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jika  melihat  keadaan  desa  di Indonesia,  khususnya  pasca  hadirnya UU Desa No. 6 tahun 2014, jumlah desa ada  sebanyak  74.843  desa  dengan sekitar  24.000  desa  adat.  Selebihnya merupakan desa
administratif.
Berdasarkan  publikasi  BPS  2016,
wilayah geografis Indonesia terdiri dari
34  provinsi,  416  kabupaten,  98  kota,
7.071  kecamatan  dan  81.936  desa
(termasuk kelurahan dan unit pemukiman  transmigrasi/UPT)  (BPS, 2016). Bila menelaah rancangan
pembenahan  terhadap  desa  yang terjadi  di  Indonesia  saat  ini,  tentu sangat  dimungkinkan  tiap-tiap  desa melakukan  inovasi  pembangunannya sendiri.  Dan,  besar  harapan  agar terciptanya  pemerataan  pembangunan serta  terhindarnya  masyarakat  dari kemiskinan.  Pasalnya,  berdasarkan data  BPS  per  Maret  2018,  kesenjangan pembangunan di  berbagai  daerah  juga masih  kian  terasa,  karena  penduduk miskin  yang  tinggal  di  desa  lebih banyak dari pada di kota.
Jika melihat progres dari strategi pembangunan desa di Indonesia, pada bulan  Maret  2018,  jumlah  penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran  per  kapita  per  bulan  di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai  25,95  juta  orang  (9,82 persen). Dan selama periode September 2017 – Maret  2018,  jumlah  penduduk miskin  di  daerah  perkotaan  turun sebanyak  128,2  ribu  orang  (dari  10,27
juta  orang  pada  September  2017 menjadi  10,14  juta  orang  pada  Maret 2018),  sementara  di  daerah  perdesaan turun  sebanyak  505  ribu  orang  (dari 16,31  juta  orang  pada  September  2017 menjadi  15,81  juta  orang  pada  Maret
2018).  Dengan  begitu,  pembangunan lebih memperhatikan aspek pemerataan, dengan demikian kekayaan  negara  menjadi  dapat dinikmati bersama. Secara  khusus  di  ranah  desa, untuk mengatasi kompleksitas pembangunan desa, Menurut Haeruman (1997), sebagaimana diutarakan  (Supanto,  2016:  508)
terdapat  dua  sisi  pandang  untuk menelaah  pembangunan  pedesaan.  1.) Pembangunan  pedesaan  dipandang sebagai  suatu  proses  alamiah  yang bertumpu  pada  potensi  yang  dimiliki dengan  kemampuan  masyarakat  desa itu sendiri. 2.) Pembangunan pedesaan sebagai  suatu  interaksi  antar  potensi yang  dimiliki  oleh  masyarakat  desa dan  dorongan  dari  luar  untuk mempercepat pembangunan pedesaan. Menurut  pandangan  tersebut,  tentu dapat  ditelaah  bahwasanya  desa memang  harus  dikembangkan  dengan potensi  yang  dimilikinya.  Dan  untuk
mempercepat  kemajuan  atas    potensi desa,  diperlukan  bantuan  dari  pihak eksternal,  sebagai  pihak  yang  mampu mengatasi persoalan desa. Dari pendekatan  ini,  terdapat  beberapa langkah  strategis  untuk  mengatasi persoalan kemiskinan di desa: Pertama , membuat sebuah transformasi nasional yang  dikelola  oleh  pusat,  sebagai upaya  untuk  membentuk  kolektivitas pembangunan di tiap-tiap desa. Kedua , perlunya  inovasi  dari  pemerintah daerah  dan  reformasi  birokrasi  di tingkat desa secara khusus.
Jika  melihat  keadaan  di  Korea Selatan, Douglas  Mac  Arthur,  Jenderal Amerika  Serikat  pernah  berpendapat bahwa,  pasca  konflik  di  Semenanjung Korea  ( proxy  war ),  sejak  25  Juni  1950 sampai 27 Juli 1953, Korea Selatan akan memerlukan  100  tahun  untuk  bangkit dari keterpurukan pembangunan, pasca  perang.  Pasalnya,  PDB  (Produk Domestik  Bruto)  negara  itu  hanya berada  pada  kisaran  US$  100,  atau setara  Rp.  1.300.000  (kurs  1$=13.000) (Bastian Widyatama, 2016). Hal serupa juga  disampaikan  sejarawan  militer Amerika Serikat, Russel Gugeler dalam buku Korea  1988:  A  Nation  at  the Crossroads juga  memaparkan  bahwa
setelah  Perang  Korea  1950-1953,  ada sekitar  48  juta  warga  miskin  yang kelaparan.  Negeri  hancur  porak- poranda,  terbengkalai  dan  desa  yang tidak  terurus  (ed.  G.  Cameron  Hurst III, 1998). Sehingga Korea Selatan akan memerlukan  waktu  yang  lama  untuk berbenah  dari  kehancuran  (Sunarwa dan Hamzirwan, 2014).
Meskipun  diprediksi  akan  sulit
pulih dari  keterpurukan, dalam waktu singkat, seiring berjalannya transisi/peralihan pemerintahan, tahun 1963,  Presiden  Park  Chung  Hee  yang naik  tahta  setelah  melakukan  kudeta terhadap  Presiden  sebelumnya,  Yoon
Po-son,  nyatanya  bertahta  dengan menghadirkan berbagai program pembangunan.  Upaya  modernisasi melalui industrialisasi, kemudian berujung  pada  peningkatan  ekonomi nasional. Pemerataan  pembangunan  desa
dan  kota  juga  diupayakan  dengan program pembangunan pedesaan ( rural development ), atau dikenal dengan program pembangunan Saemaul Undong yang  berlangsung  di  tahun
1970.  Sebuah  program  pembangunan desa  yang  langsung  dikendalikan  oleh Presiden  Park  Chung  Hee  sendiri.
Secara  umum,  disampaikan  bahwa pemerintah Korea Selatan, menerapkan program Saemaul Undong di tahun 1970 terhadap  33.267  desa,  dengan  melalui pembentukan  680.000 training  camps untuk  pembinaan  petani  desa  terlebih dahulu.  Prinsip  yang  ditekankan  di dalam Saemaul  Undong dan  gotong royong  sejatinya  memiliki  kesamaan dalam hal pembangunan.
Secara etimologi, memang makna Saemaul berasal  dari  kata sae yang  artinya  baru  dan maul yang artinya  desa.  Sedangkan Undong artinya  gerakan.  Secara  garis  besar, Saemaul  Undong adalah  gerakan  desa baru.  Gerakan  desa  baru  ini  memiliki prinsip  yang  sama  dengan  gotong royong,  sekaligus  pembangunan  desa yang mendapat bantuan anggaran dari institusi-institusi Bretton  Woods seperti;
World  Bank  dan  IMF,  dengan  tetap mengedepankan  prinsip-prinsip  yang mengutamakan potensi lokal yang ada di desa.
Adapun  tahapan  pelaksanaan program Saemaul Undong di masa Park Chung-Hee diawali dengan pembinaan petani,  kemudian  pasca  pembinaan petani,  terbagi  kedalam  beberapa  fase pembangunan. Yakni; Pertama , dengan
prinsip  gotong  royong  setiap  petani melakukan kegiatan peningkatan sanitasi dan pembangunan infrastruktur  desa.  Kemudian,  pada
fase  kedua pengalihan  fokus  pada modernisasi  lahan  pertanian  seperti membentuk  rumah  kaca,  pembuatan lahan  peternakan.  Dan, fase  terakhir , dilakukan
pembangunan pabrik manufaktur,  untuk  mengubah  barang jadi  menjadi  setengah  jadi.  Dengan begitu,  terjadi  peningkatan  harga produk desa untuk dipasarkan ke kota (Hermansyah, 2019).
Akibat dari berhasilnya program pembangunan  Korea  Selatan  kala  itu mengakibatkan  sekitar  tahun  1970 dinobatkannya Korea Selatan, beserta 3 ‘macan  asia’  lainnya  yaitu;  Hongkong, Singapura  dan  Taiwan  untuk  masuk sebagai the  Asian  Newly  Industrialized Countries (NICs)  dekade  tahun  1970- 1980an. Dengan pertimbangan, sebagai negara  yang  mengalami  pertumbuhan industri yang sangat cepat, mengandalkan pertumbuhan dari program ekspor, yang dinobatkan oleh
IMF, World Bank dan CIA.
Awal  pembangunan  di  Korea Selatan  di  tahun  1960, terdapat jumlah tenaga kerja penduduk yang bekerja di
sektor  pertanian,  kehutanan  dan perikanan  mencapai  63%.  Sektor pertambangan  dan  manufaktur  8,7% dan  jasa  28,3%.  Dampak  dari industrialisasi di Korea Selatan perlahan diantisipasi pemerintah dengan  penguatan  regulasi,  dan proteksi pemerintah terhadap kebutuhan rakyatnya, agar tetap dapat bersaing  di  tengah  arus  globalisasi. Pertumbuhan  ekonomi  di  tahun  1970- an dan 1980-an mengharuskan pemerintah Korea Selatan menyediakan  pelayanan  penempatan tenaga  kerja  dan  program  penciptaan tenaga  kerja  terampil.  Di  tahun  1980- an,  terjadinya  kesenjangan  antar  kelas pada  masyarakat,  diatasi  dengan pembentukan penyusunan UU (Undang-Undang)  Upah  Minimum
( Minimum  Wage  Act )  (1986),  UU Kesetaraan  Ketenagakerjaan  ( Equal
Employment Act ) (1987), UU Penigkatan Pekerjaan (Action Employment Promotion) dan Rehabilitasi Kemampuan  Bekerja  bagi  kaum  cacat
( Vocational  Rehabilitation  for  the  Disable)
(1990)  (Pelayanan  Kebudayaan  dan Informasi  Korea,  Kementrian  Budaya,
Olahraga dan Pariwisata, 2008:112).
Kemudian,  di  tahun  1990-an, dalam  rangka  menangani  masalah pengangguran,  pemerintah  kembali hadir mengeluarkan beberapa peraturan  penting,  termasuk  UU Asuransi Ketenagakerjaan (Employment Insorance  Act) (1993),  UU  Kebijakan Ketenagakerjaan Dasar (Basic Employment  Policy  Act) (1995)  dan  UU Peningkatan Pelatihan Kejuruan (Vocational  Training  Promotion  Act) (1997).  Keberhasilan  ini  tentunya dipengaruhi langkah cepat pemerintah Korea Selatan untuk segera mereformasi  regulasi  dan  kebijakan yang diperlukan masyarakatnya. Pelaksanaan pembangunan yang begitu pesat di Korea Selatan, tentunya juga  dipengaruhi  sinergitas  antar lembaga  pemerintah,  serta  dukungan penuh dari masyarakat dalam menjalankan  regulasi  yang  telah dihadirkan.  Penguatan  regulasi,  selalu melihat  konteks  dan  tantangan  yang dihadapi rakyat dari masa ke-masa.
Filosofi Saemaul Undong Tradisional
Di  abad  ke-21, Saemaul  Undong muncul  menjadi  sebuah  gerakan global menyebar hingga negara-negara
berkembang seperti Sri
Lanka,
Mongolia,  Rusia,  Cina,  Vietnam  dan Kongo.  Namun,  perlu  dimaknai bahwa  Saemaul  Undong  di  abad-21 memiliki  perbedaan  dengan  Saemaul Undong  tradisional  era  Park  Chung- Hee.  Gambaran  konkrit  pradigma,
latar  belakang  dan  kebijakan  yang dilakukan Saemaul Undong tradisional  tentu  menjadi  fokus dalam penelitian ini.
Dasar  filosofis  dari  signifikansi Saemaul  Undong Tradisional,terdiri dari lima ide pokok; Pertama, di dasari gerakan  pokok  untuk  keluar  dari kemiskinan  absolut.  Kedua,  didasari reformasi  spiritual  yang  kondusif untuk mengaktifkan upaya modernisasi  dengan  target  kesetaraan denga pembangunan masyarakat global,  Ketiga,  suatu  gerakan  yang diupayakan menumbuhkan kesadaran kolektif  untuk  bangkit  bersama  dari keterpurukan sebagai dampak peperangan  dunia  ke-2.  Keempat, mengutamakan pembangunan masyarakat  lokal  dengan  agrikultural. Kelima,  menekankan  etika  dan  moral berdasarkan prinsip; “ Durae – kelompok kerjasama pet ani”,
“ Hyangyak – kesepakatan  untuk mandiri dan tidak berperilaku buruk”,
“ Pumassi – sepakat bekerja bergiliran.” (Kyungwon University Saemaul Academy, 2008: 11-17) Pemikiran Park Chung Hee juga sangat  melekat  di  dalam  realisasi Saemaul Undong Tradisional,
Sebagaimana  dikutip  dari  Doktrin Pemimpin  Presiden  Park  Chung  Hee (1961:  18)  dikutip  dari  (Kyungwon University Saemaul Academy, 2008):
“ Pemimpin  saat  ini  tidak  boleh  menjadi pemimpin otoriter atau kelompok istimewa yang  mengatur  orang  banyak,  akan  tetapi pemimpin  merupakan  tokoh  yang  berbagi kebahagiaan  dan  bersama-sama  mengatasi kesulitan dengan masyarakat biasa dengan memiliki  takdir  bersama  yang  memihak dan bersahabat dengan masyarakat .”
Nilai modernisasi tanah air dan upaya  persahabatan  menjadi  ciri  dari gerakan Saemaul Undong ini. Mengingat  rencana  pembangunan  5 tahun  di  tahun  1960-an  membuat modernisasi Korea Selatan mengakibatkan  disparitas  desa  dan kota.  Sehingga,  upaya  membangun desa  menjadi  pilihan  berikutnya  yang perlu diprioritaskan di Korea Selatan.
Metode Perealisasian
Saemaul Undong Era Park Chung Hee
Di  dalam  perealisasian Saemaul Undong , tahun 1970-an diawali dengan analisis  akademis  oleh  para  ilmuwan dalam upaya peningkatan kemandirian  masyarakat  pertanian berbasis kerjasama dan gotong royong. Kemudian,  terdapat  10  prioritas program yang dijalankan di awal-awal pelaksanaan  program;  1.  Penghijauan pegunungan  di  sekitar  desa,  2. Perluasan  jalan  masuk  desa,  3. Perbaikan  aliran  air  di  dekat  desa,  4.
Pembuatan kompos desa, 5.
Pembuatan  fasilitas  penyimpanan  air,
6.  Perawatan  dan  pembuatan  sumur bor,  7.  Perawatan  jalur  pembuangan limbah, 8. Penggalian sumur umum, 9. Pembuatan tempat pencucian pakaian, 10.  Pembasmian  hama  tikus  di pedesaan.
Semua program ini dijalankan  bertahap  dengan  tiga prioritas penting; peningkatan kualitas hidup, peningkatan pendapatan masyarakat  desa  dan  reformasi  pola pikir masyarakat desa.
Struktur  kelembagaan  yang mejalankan Program Saemaul Undong tradisional  Korea  Selatan  digagas  dari
pusat, dimulai dari Presiden,
kemudian  diteruskan  Menteri  dalam negeri  yang  dilaksanakan  wakil menteri  atau  dewan  pelaksana  yang
ditentukan  kementrian.  Kemudian,
pelaksana sekaligus pengawas
program  diteruskan  oleh  gubernur sampai  walikota yang disebut sebagai Dewan  Regional  di  tingkat  Provinsi dan Kota.  Kemudian, struktur hirakis yang lebih rendah selanjutnya dijalankan  oleh  Dewan  Regional  yang lebih kecil sampai kepada Dewan lokal (desa) dan kelompok-kelompok
kemasyarakatan di dalam desa. Setiap sturktur  hirarkis  pelaksana  program memiliki  anggota  kelompok  15-30 orang  untuk  mengawasi  pelaksanaan program  yang  telah  dilaksanakan  di tingkat desa.
Pasca berakhirnya
Kepemimpinan  Park  Chung  Hee,
Program  Saemaul  Undong  tetap berjalan  namun  berubah  pola  menjadi bottom-up  berdasarkan  inisiatif  dari masyarakat desa itu sendiri, mengingat kuatnya faktor spiritualitas, ideologi  dan  semangat  gotong-royong yang telah ditanamkan pada masyarakat hingga akhirnya modernisasi di Korea Selatan berkembang  dngan  ditopang  regulasi perundang-undangan
yang
mendukung masyarakat.

## KESIMPULAN
Langkah  pembangunan  desa sesuai  UU  tentang  Desa  No.6  tahun 2014 memang memberikan ruang yang cukup  besar  bagi  Desa,  untuk melakukan  pembagunannya  sendiri. Dengan  peluang  memetakan  potensi yang dimiliki oleh warga desa. Melalui studi komparatif meniru pembangunan
Saemaul Undong di Korea Selatan tentu sangat dimungkinkan terdapat
relevansi  yang dapat diterapkan,  tidak hanya  sekadar  bentuk/pola  birokrasi pemerintahan,  namun  dari  aspek politik pembangunan di  Korea  Selatan juga  tentunya  dapat  diterapkan  di berbagai desa di Indonesia secara lebih terperinci  dan  konkret.  Hal  itu  akan menjadi  kajian  yang  menarik  untuk diteliti dalam penelitian berikutnya.
Meskipun demikian, jika menelaah  situasi  yang  terdapat  dalam perjalanan program Saemaul Undong di Korea  Selatan  era  Park  Chung-Hee, persamaan  yang  bisa  dirasionalisasi peneliti  untuk  mengkaji  desa  sesuai UU Desa No. 6 tahun 2014  yakni,
bahwa;  kedua  model  pembangunan desa  memiliki  persamaan  yaitu;  1.)
Kedua  desa  dibangun  berdasarkan rentang waktu perencanaan berdasarkan suatu periode tertentu. Di
Indonesia  dikenal  dengan  RPJMDesa dan RKP. 2) Kedua pembangunan desa dengan  kedua  model  tersebut  diatas, sama-sama  mengupayakan  produk unggulan  desa,  dan.  3.)  Kedua  desa memiliki persamaan untuk mengupayakan  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian,  program  Saemaul  Undong di  masa  Park  Chung  Hee  lebih  top- down mengingat karakteristik pemimpin  yang  lebih  militeristik  dan keadaan  Korea  Selatan  kala  itu  yang lebih mudah diorganisir akibat keterpurukan pasca perang. Namun demikian, tetap terdapat beberapa opsi yang bisa menjadi saran dalam pembangunan desa di Indonesia,  yakni;  perlunya  memulai perencanaan pembangunan desa dengan mengawali perencanaan pembangunan  dengan  pemberdayaan- pemberdayaan seperti;
pelatihan
pengolahan hasil pertanian, processing dan  pemasaran,  pengolahan  limbah pertanian  bagi  Gapoktan,  pelatihan
pengolahan  sawah ,  entrepreneurship , pemanfaatan  lingkungan  dan  lain sebagainya.  Pemberdayaan  menjadi langkah awal sebelum program di desa di susun.
Selain itu, peran serta masyarakat dalam pembangunan desa bisa dimaksimalkan dalam musyawarah rembung desa, mengaktifkan organisasi kemasyarakatan di desa seperti Rukun Tetangga  (RT),  Rukun  Warga  (RW), Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga (PKK),  Gapoktan,  Karang  Taruna (KARTAR),  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat dan lainnya  dalam  pembangunan  karena sekadar  berperan  pasif,  menerima kebijakan  dari  pemerintah  desa sehingga  produktifitas  desa  menjadi terhambat.
Kemudian,
rencana
pembangunan  dibuat  bertahap  dekan mengutamakan  program  prioritas yang  sebaiknya  lebih  dahulu  menjadi fokus  pembangunan  di  daerah/desa sehingga dengan potensi yang dimiliki desa bisa mandiri serta berdikari.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2016). Statistik Indonesia 2016 . Hal. 10-11.
Badan Pusat Statistik., (2018) Diakses dari: https://www.bps.go.id/pressr elease/2018/07/16/1483/perse ntase-penduduk-miskin-maret- 2018-turun-menjadi-9-82- persen.html pada 17-1-2019.
Hermansyah.A., (2016). Dalam Govt should replicate S. Korea’s village movement: Economist https://www.thejakartapost.co m/news/2016/10/21/govt- should-replicate-s-koreas- village-movement- economist.html  diakses pada 17 Januari 2019.
Huseini, M., (2015). Saemaul Undong, Semua Berawal dari Desa. Harian Sindo.
Kusuma, H., (2019). Dalam Apa Bedanya Dana Kelurahan dengan Dana Desa?. Detik.com. Di akses dari: https://finance.detik.com/beri ta-ekonomi-bisnis/d- 4274022/apa-bedanya-dana- kelurahan-dengan-dana-desa diakses pada 17 Januari 2019. Kyungwon University Saemaul Academy. (2008). Korea Selatan. Panduan Saemaul Undong pada Abad ke-21.
Olahraga dan Pariwisata. Fakta-fakta tentang Korea , hal 112. Pelayanan Kebudayaan dan Informasi Korea. (2008). Kementrian Budaya,
Sunarwa B., & Hamzirwan, (2014) dalam Korea Negeri yang Berlari Kencang dalam Puing Perang diakses
https://ekonomi.kompas.com/ read/2014/09/22/044706326/ Korea.Negeri.yang.Berlari.Kenc ang.dari.Puing.Perang. pada 18 Januari 2019.
Supanto, F., (2016). Model Pembangunan Ekonomi Desa Berbasis Agro Wisatasebagai Penyangga Ekonomi Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru: Studi pada Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang , Prosiding Seminar Nasional FEB UNEJ tahun 2016, hlm 508 (PDF). Undang-Undang tentang Desa No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1
Undang-Undang tentang Desa No. 6 tahun 2014 pasal 79 dan 80
Undang-Undang tentang Desa No. 6 yahun 2014 pasal 87
Widyatama, B., (2018). Saemaul Undong, Gaya Korsel Bangun Desa yang Bisa Dicontoh Indonesia . Di akses dari https://m.jawapos.com/intern asional/13/02/2018/saemaul- undong-gaya-korsel-bangun- desa-yang-bisa-dicontoh- indonesia/ pada 17 Januari 2019.