## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI Volume 2 No 2 Oktober 2021

## Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak
Muhamad Romdoni 1 dan Yasmirah Mandasari Saragih 2 1 Fakultas Hukum Universitas Primagraha , E-mail: muhammadromdonni@gmail.com 2 Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, E-mail: yasmirahmandasari@gmail.com
INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Pertanggungjawaban, Pencabulan, Anak Cara pengutipan: Muhamad Romdoni dan Yasmirah Mandasari Saragih. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak: (Studi Analisis Putusan No. 17/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Srg). JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 02 No 02 Edisi Oktober 2021 (hlm. 64-76)
Riwayat Artikel: Dikirim: 30 Agt 2021 Direview: 05 Sept 2021 Direvisi: 20 Sep 2021
Diterima: 5 Okt 2021
Penggunaan teknologi di masa pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak positif tetapi juga berdampak negatif. Anak-anak yang menggunakan teknologi tanpa pengawasan dapat mengakses konten pornografi dan membangkitkan rasa ingin tahu untuk mempraktikkannya. Seperti anak dalam Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srg yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak lain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menelaah aturan atau norma dalam ius constitutum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan sangat diperlukan untuk akuntabilitas anak pelaku. Kesalahan yang disengaja (opzet als oogmerk) telah dibuktikan oleh anak pelaku kepada anak korban dengan mengajaknya melakukan hubungan suami istri sebagai motivasinya untuk mempraktekkan konten pornografi yang diakses oleh anak pelaku. Jadi berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak pelaku dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tangerang dan Praktek Kerja Lapangan bagi anak pelaku selama 1 (satu) bulan.

## DOI: 10.51370/jhpk.v2i2.58
Copyright © 2020 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan
Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah tanpa terkecuali membuat tatanan kehidupan banyak mengalami perubahan. Dengan adanya perubahan yang begitu
cepat memaksa kita untuk cepat beradaptasi dengan segala bentuk kegiatan yang baru. Hal-hal baru tersebut dimaksudkan guna tetap berlangsungnya tatanan kehidupan. Pandemi memaksa percepatan dari berbagai bidang, salah satu bidang yang sangat menanggung imbas dari pendemi Covid-19 yaitu dunia Pendidikan, kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya menerapkan sistem luring (tatap muka) menjadi sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) memaksa para siswa dan orang tua untuk akrab dengan internet. Dengan sistem PJJ teknologi tidak dapat lagi terpisahkan karena setiap hari para siswa dan guru harus berhadapan pada saat yang sama namun lokasi yang berbeda karena layar laptop dan smartphone-lah yang menjadi pemersatu antara keduanya.
Keharusan akan bergelut dengan teknologi setiap harinya ternyata tidak hanya menimbulkan impak positif, akan tetapi impak negatif-pun dapat dirasakan manakala anak yang diberikan gawai tidak disertai pengawasan yang ketat oleh orang tua. Akses terhadap konten-konten yang berbau pornografi semakin mudah diakses dan dapat dikonsumsi oleh siapapun termasuk anak yang tidak mendapatkan pengawasan dari orangtuanya. Hal ini menimbulkan ancaman yang serius karena anak memiliki kaingin tahuan yang sangat tinggi terhadap hal-hal yang perdana diketahuinya sehingga mendorong mereka untuk mencari tahu lebih jauh.
Sebagai orang yang belum bisa dikatakan mampu memilah perbuatan yang benar dan salah, seorang anak yang telah mengkonsumsi konten-konten pornografi cenderung mempunyai rasa ingin tahu untuk mempraktikan hal negatif tersebut. Padahal dalam ketentuan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.” Perbuatan cabul sebagaimana Pasal 289 KUHP berdasarkan penjelasan yang diuraikan dalam penjelasan KUHP, R. Soesilo mengartikan perbuatan cabul sebagai segala perbuatan yang mengarah pada kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya 1 .
Sepanjang masa pandemi Covid-19, kasus kekerasan yang melibatkan anak menunjukan angka yang tidak sedikit jumlahnya. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 11 Agustus 2021 mencatat jenis kekerasan yang pada anak korban, kekerasan seksual berada pada urutan teratas dengan total 3834 kasus kekerasan seksual, disusul oleh kekerasan fisik sebanyak 3607 dan kekerasan psikis sebanyak 3229 kasus. Dari berbagai jenis kekerasan tersebut 85,3% merupakan orang dewasa sebagai pelakunya dan 14,7% adalah anak sebagai pelaku 2 .
Artikel ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Serang No.
1 R. Seosilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal , Politea, Bogor, 1991, hlm 212.
2 Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI). Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan . Diakses pada 11 Agustus 2021.

## 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srg dengan mengacu pada Undang-Undang Siststem Peradilan Pidana Anak
Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana pertanggungjawaban pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak?

## 2. Metode
Penelitian terhadap isu-isu hukum sangat membutuhkan sebuah metode guna mencari sisi prektiptifnya. Oleh karena itu penelitian hukum pada isu pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji kaidah- kaidah atau norma-norma pada ius constitutum 3 . Guna mencari jawaban terhadap isu hukum yang diangkat maka digunakanlah pendekatan undang-undang ( statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang dimaksudkanguna mengkaji undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang diangkat, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus pada pengadilan yang telah inkracht. 4 Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang mana meliputi dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat yaitu pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

## 3. Analisis dan Hasil

## 3.1. Kemampuan Bertanggungjawab Seorang Anak
Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam hukum pidana membedakan antara elemen tindak pidana dan orang yang telah berbuat tindak pidana. Sehingga orang yang telah berbuat tindak pidana belum tentu bisa dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan akan tetapi orang yang telah dijatuhkan sanksi pidana sudah dipastikan bahwa ia telah melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sehingga untuk memintakan pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang elemen kesalahan merupakan kunci dari pertanggungjawaban itu sendiri.
Pertanggungjawaban pidana menurut Simons yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan psikis seseorang, sehingga pemberlakuan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang kebanyakan dan pribadi dianggap patut. Dalam pertanggungjawban pidana Simons memberikan dasar ketetentuannya ialah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan tindakan yang dilakukan 5 . Dalam menjelaskan arti kesalahan,
3 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 295.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 133- 134.
5 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm 156.
Moeljatno mengartikan kemampuan bertanggung jawaban secara singkat, yakni keadaan dimana batin seseorang yang normal dan juga sehat 6 . Dapat dilihat bahwa korelasi antara kesadaran orang dengan perbuatan yang ia lakukan (tindak pidana) menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.
Remmelink memberikan pengertian secara jelas tentang kesalahan sebagai pencelaan dari masyarakat umumnya, yang menggunakan takaran etis yang berlangsung pada waktu tertentu, bagi orang yang melakukan perbuatan menyimpang yang sebenarnya mampu ia hindari. Terkait dengan sifat mampu dicela dan dihindari Jonkers menjelaskan bahwa unsur-unsur kesalahan pada hukum pidana biasanya disebut sifat melawan hukum ( wederrechtelijkheid), mampu diperhitungkan, mampu dihindari dan dapat dicela. Sebagai ilustrasi pada anak, seorang anak dibawah umur Ketika sedang bermain dengan temannya dan melihat batu kemudian batu tersebut dilemparkan kepada temannya itu hingga menyebabkan luka di kepala temannya. Pada dasarnya perbuatan anak itu bisa dihindari, tetapi tidak mungkin dicela ini dikarenakan anak kecil belum mampu membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sehingga si anak kecil tidak memiliki unsur kesalahan. Van Hattum dan Van Bemmelen berpendapat bahwa korelasi antara kesalahan dan pertanggungjawaban yakni penafsiran kesalahan yang paling luas menjangkau seluruh unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum( wederrechtelijkheid), mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya.
Takaran terhadap kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat diukur dengan tigal hal: pertama, ia mampu mengetahui secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, ia mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban dalam masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dari ketiga hal tersebut sifatnya adalah kumulatif, artinya apabila salah satu saja dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga elemen kemampuan bertanggungjawab tersebut jika dikatitkan dengan Putusan No.17/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srg, pertama anak pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak korban tidak hanya sekali hal itu anak korban ungkapkan dalam persidangan yang dimpimpin oleh hakim Slamet Widodo ia menuturkan bahwa anak pelaku dan anak korban melakukan hubungan layaknya suami-isteri berkali-kali hingga ia lupa karena seringnya melakukan hingga anak korban mengandung anak pelaku. Kedua anak pelakusebagai seorang pelajar tentu mendapatkan Pendidikan akhlaq dan ia seharusnya tahu bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban dalam masyarakat. Ketiga, anak pelaku dapat menentukan kehendak untuk melakukan perbuatan pencabulannya terhadap anak korban terlihat dari intensitas yang cukup tinggi (beberapa kali) dalam melakukan hubungan layaknya suami-isteri. Dengan keadaan jiwanya, keadaan sadar saat melakukan tindak pidana, dapat menginsyafi, menetukan kehendak dan mengetahui
6 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 178.
bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah maka anak pelaku dikatakan mampu bertanggungjawab 7 .
Elemen kesalahan yang sangat diperlukan dalam meminta pertanggungjawaban terdiri atas kesengajaan dan kelapaan. Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021 /PN.Srg, kesalahan dalam bentuk kesangajaanlah yang menjadi dasarnya. Jika melihat pernyataan Vos yang menyatakan bahwa dalam ketentuan (KUHP) tidak terdapat definisi khusus dari kesengajaan. Terdapat 2 (dua) teori penting dalam kesengajaan yaitu, teori kehendak ( wilshtheorie) dan teori pengetahuan (voorstellingstheorie). Sebagai penganut teori kehendak, Von Hippel mengartikan wilshtheorie adalah akibatyang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan Frank yang menganut teori pengetahuan, mengartikan voorstellingstheorie sebagai sengaja dilihat dari konsekuensi yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut.
Kesengajaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pada dasarnya memiliki 3 (tiga) bentuk umum yaitu, kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian ( opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewuszijn), dan kesengajaan sebagai kemungkinan ( opzet bij mogelijkheidsbewustzijn). Jika melihat perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku sebagaimana Putusan Nomor 17/Pid.Sus- Anak/2021 /PN.Srg. Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk) menjadi dasar atas elemen kesalahan yang ditimbulkan oleh perbuatan yang telah ia lakukan. Hal ini dikarenakan Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk) merupakan kesengajaan demi mencapai tujuannya. Artinya, hubungan antara motivasi pelaku untuk melakukan perbuatan pencabulan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Berdasarkan keterangan Balai Pemasyarakatan Kota Serang yang turut mendampingi anak pelaku mengatakan bahwa keinginan yang kuat untuk mempraktikan hal-hal yang berbau pornografi pasca anak pelaku mengkases konten pornografi di handphonya menjadi motivasinya hingga ia mewujudkan motivasi (melakukan pencabulan) tersebut kepada anak korban.

## 3.2. Penerapan Hukum Pidana pada Anak Pelaku Pencabulan
Di masa pandemi Covid-19 statistik kriminal terhadap permasalahan kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak tidak mengalami penuruanan bahkan cenderung menunjukan angka yang fluktiatif. Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 sebagai berikut: 8
7 Efvi Rahmawati, dkk, Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi kasis Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/Pn.Sgr), Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, (2020).
8 Dwi Hadya Jayani, Kasus Kekerasan Sekesual Terhadap Anak mendominasi saat Pandemi
Covid-19 , https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan- seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19#, Diakses pada 11 Agustus 2021.
Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak menjadi kasus tertinggi diantara beragam jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020. Tercatat terdapat 419 kasus kekerasan seksual yang menunjukan bahwa permasalahan seksualitas yang dihadapi oleh anak benar-benar membutuhkan perhatian khusus. Meski di masa pandemic yang mana anak seharusnya belajar secara daring di rumah dan seharusnya mendapatkan pengawasan yang ketat dari orang tua, nyatanya tidak berhasil. Seperti anak pelaku pada Putusan No.17/Pid.Sus-Anak/2021 /PN.Srg ia dibekali smartphone oleh orangtua untuk melakukan daring akan tetapi hal tersebut disalahgunakan untuk mengkases konten pornografi yang membuat ia penasaran ingin mempraktikan apa yang dilihatnya. Pada hakikatnya setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi seharusnya mendapatkan penanganan seperti pendampingan awal, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, pendampingan medis dan pendampingan sosial. 9
Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak yang dapat diperoleh seorang anak dapat di klasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori, antara lain 10 :
a. Hak untuk kelangsungan hidup, yakni hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar Kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
b. Hak terhadap perlindungan yakni, hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlanataran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
c. Hak untuk tumbuh kembang yakni, hak-hak yang meliputi segala bentuk Pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak.
d. Hak untuk berpartisipasi yakni, hak-hak yang meliputi untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
Keempat hak anak yang dideklarasikan dalam konvensi di atas bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak dapat tumbuh dengan sehat, memperoleh Pendidikan
9 Ahmad Sofian, dkk, Pedoman Standar Penyediaan Layanan Bagi Anak Korban dan Pelaku Pornografi, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak , Jakarta, 2018, hlm 12.
10 Mohammad Joni dan Zulchaina Z, Tanamas, Aspek Perlindungan Anak dalam Perspektif Konfensi Hak Anak , Citra Aditya Bakti, Bandung, 199, hlm 35.
yang layak, dilindungi, menyatakan pendapat, dan diperlakukan secara adil. Tetapi tidak semua anak dapat memiliki kesempatan untuk merasakan hak-haknya sebagaimana disebutkan di atas. Pada akhirnya mereka mencari dunianya sendiri dengan bermacam cara, seperti yang dilakukan oleh anak pelaku adalah dengan menelusuri konten dewasa hingga ia terjerumus dan berkonflik dengan hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan kepada anak korban.
KUHP telah mengakomodir kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan khususnya kejahatan kesusilaan yang menyangkut anak. Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “ barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, di ancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.” Keseriusasn pemerintah akan kejahatan terhadap anak dapat pula dilihat dengan adanya regulasi khusus terkait dengan kejahatan yang menyangkut anak yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menutut anak pelaku dengan Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang berbunyi “bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
Mengingat pelaku masih dalam kategori anak, sesuai dengan pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlingdungan Anak (UUPA). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPA menjelaskan definisi dari anak yaitu sebagai seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang berada dala kandungan, maka asas lex specialis derogate lex generalis yang berarti bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Sehingga Pasal 287 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan karena terdapat peraturan yang lebih khusus yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikhususkan bagi mereka yang sudah melewati umur 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Anak pelaku dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srg Ketika melakukan pencabulan belum melewati batas maksium umur anak sehingga Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana diterapkan kepadanya sesuai dengan asas lex specialis derogate lex generalis. Dalam persidangan anak korban menuturkan bahwa anak pelaku mengawali pencabulan kepadanya dengan bujuk rayu, perbuatan anak pelaku tersebut melanggar Pasal 76D UUPA, yang menyatakan:
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”
Sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D UUPA di atas, diatur dalam Pasal 81 UUPA yakni:
(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah;
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
Seperti halnya dengan KUHP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak-pun memiliki kategorisasi dalam sanksi yang akan diberikan bagi orang yang melanggarnya. Jenis sanksi itu diatur dalam Pasal 82 ayat (1), sebagai berikut 11 :
Pidana Pokok Pidana Tambahan a. Pidana peringatan; a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. Pidana dengan syarat (pembinaan diluar Lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan)
b. pemenuhan kewajiban adat
c. Pelatihan kerja;
d. Pembinaan dalam Lembaga, dan

## e. Penjara
Bentuk sanksi tindakan yang dapat diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), diantaranya 12 :
a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;
e. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. Perbaikan akibat perbuatan pidana.
11 Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
12 Lihat Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Anak pelaku yang mendapatkan sanksi pidana, sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UUSPPA menegaskan bahwa sanksi pidana penjara yang dijatuhkan untuk anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman hukuman yang dilakukan oleh orang dewasa. JPU yang menuntut anak pada putusan Nomor 17/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Srg dengan Pasal 81 ayat (2) yang ancaman maksimumnya mencapai 15 (lima belas tahun) maka anak pelaku maksimum dijatuhkan ½ (satu perdua) yakni 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan.
Hakikatnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berusaha untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan upaya diversi ketika mendapati anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut wujud nyata dari Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” Akan tetapi upaya diversi yang disediakan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki persyaratan khusus yakni terhadap tindak pidana yang acaman pidana penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana ( recidivie). Meski anak pelaku baru kali ini melakukan tindak pidana tetapi persyaratan pertama tentang ancaman pidana dibawah ketentuan diversi (7 tahun) tidak terpenuhi karena syarat ini bersifat kumulatif. Sedangkan melihat ancaman pidana pada pasal 76D UUPA dengan ancaman paling lama 15 (lima belas) tahun 13 . Sehingga hakim tidak dapat mengupayakan diversi melainkan sanki yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) UUSPPA.
Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang menangani perkara No.17/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Srg ditangani oleh Slamet Widodo, beliau memilih sanki pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tangerang dan Pelatihan kerja anak pelaku selama 1 (satu) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dengan sengaja bersetubuh dengan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
Penjatuhan sanksi tersebut dirasa terlalu berat untuk anak pelaku, sebagaimana fakta dalam persidangan anak korban dan anak pelaku merupakan sepasang kekasih, namun karena pergaulan yang tidak semestinya mereka melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak seusia mereka. Sebagai seorang kekasih anak korban memberikan keterangan bahwa latar belakang melakukan hal tersebut adalah karena rasa suka sama suka alias saling mencintai. Bisa dilihat dari intensitas mereka melakukan hubungan suami-isteri yang sudah berkali-kali hingga menyebabkan anak korban hamil di luar nikah. Namun sebagai bentuk pertanggungjawaban anak pelaku kepada anak korban kedua orang tua anak sepakat untuk menikahkan sirri sebagaimana tuntutan dari warga sekitar untuk perilaku yang menyimpangi norma dibutuhkan upaya untuk mengembalikan norma yang telah disimpangi itu dengan cara menikahkan keduanya. Orang tua hanya pasarah menerima apa yang telah terjadi
13 Renna Prisdawati, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan , Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 1 No.2, (2021).
karena pola asuh yang cenderung santai. Mereka tidak menerapkan aturan-aturan baku yang sifatnya mencegah agar anak tidak terjerumus pada dunia seks pra nikah 14 .
Hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim yang seharusnya bisa memberikan sanksi yang lebih ringan. Pertama, terdakwa belum pernah dihukum karena terbukti bahwa memang perkara ini ialah tindak pidana pertama yang ia lakukan. Kedua, Terdakwa sopan di persidangan hal ini ditunjukan sejak dimulainya persidangan pertama yang menggunakan media zoom, terdakwa tidak menunjukan raut muka menantang dan selalu memberikan jawaban terkait apapun yang hakim tanyakan. Ketiga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, pada agenda keterangan terdakwa ia mengatakan bahwa ia menyesali atas perbuatan yang seharusnya tidak ia lakukan pada masa remaja. Keempat, Sudah ada perdamaian, antara pihak anak pelaku dan anak korban telah dilakukan perdamaian dan bisa dibuktikan dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh ketua Rukun Tetangga anak korban yang hadir dalam persidangan dan membenarkan bahwa perdamaian telah dilakukan bahkan hingga mengadakan pernikahan adat. Kelima, anak korban memaafkan Terdakwa di persidangan, hal ini pun diucapkan langsung oleh anak korban Ketika memberi kesaksian. Selain kelima pertimbangan di atas yang perlu dilihat oleh hakim terdapat alasan krusial lainnya yang tidak kalah penting, yaitu Terdakwa yang masih muda. Sebagaimana yang diketahui bahwa anak pelaku masih berstatus sebagai pelajar. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana berupa pemenjaraan tentunya akan menimbulkan lebih banyak dampak negative yang bisa merusak mental dan perbuatannya. Diusia yang masih mud aitu ia sudah harus menanggung dinginnya jeruji penjara, disisi lain anak korban yang sedang hamil besar yang terlihat dalam persidangan, tentunya tidak lama pasca persidangan akan melahirkan. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ia harus merelakan sang kekasih dipenjara dan sang anak melahirkan tanpa sosok ayah biologisnya tentunya tidak hanya anak pelaku yang akan merasakan dampak negatif dari penjatuhan sanksi penjara akan tetapi anak korban pun dipastikan akan merasakan hal yang sama dengan anak pelaku.
Posisi hakim yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana tentunya tidak boleh dimaknai secara parsial. Hakim dalam menjalankan titah undang-undang tidak seharusnya layaknya corong yang menjadi wadah bagi sanksi-sanksi dalam undang- undang keluar. Akan tetapi sebagai wakil tuhan di bumi hakim harus memperhatikan lebih jeli menggunakan akal berfikirnya untuk menakar rasa keadailan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang akan ia tuangkan dalam sebuah putusan. Karena apa yang ia tuturkan dalam putusan akan memberikan dampak yang sangat besar. Dampak tersebut dapat berupa dampak negatif (penjatuhan sanksi yang dirasa tidak seharusnya) dan dampak positif (penjatuhan sanksi sesuai sebagaimana mestinya). Penjatuhan sanksi penjara mengharuskan anak pelaku merasakan dinginnya jeruji besi. Penjara bukanlah tempat yang ideal bagi seorang anak. Perpeloncoan menjadi hal yang lumrah terjadi dalam penjara Ketika terdapat anak yang baru masuk, dan mendapatkan perpeloncoan dari anak-anak tahanan lama, tidak jarang, anak baru ada yang sampai dipukuli terlebih untuk kasus asusila 15
14 Devi Roswita, Pela-Pela Saung Leba dan Pernikahan Dini Potret Kekerasan Seksual Terhadap Anak , Yayasan Gugah Nurani Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 32.
15 Agus Noor Alamsyah, dkk, Cerita Anak dari Penjara , Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Bandung, 2005, hlm 44.
Regulasi tentang kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman menegaskan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Hakim diharuskan mempertimbangkan sifat baik dan jahat yang terdapat dalam diri terdakwa. Terlebih dalam rumusan Pasal 51 RKUHP menegaskan bahwa kewajiban hakim untuk mempertimbangkan motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Dengan adanya regulasi dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kehakiman menuntut untuk para hakim harus jeli sebelum memberikan putusan kepada terdakwa.
Keadilan yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) UU Kehakiman jangan dianggap sebagai angin lalu tetapi hakim harus benar-benar memperhatikannya terlebih dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN anak pelaku yang dianggap telah merusak norma dalam masyarakat dalam bentuk perbuatan pencabulan kepada anak korban. Kemudian mendapatkan respon dari masyarakat untuk mengembalikan norma yang telah anak pelaku rusak tersebut. Pemulihan norma itu dilakukan dengan cara menikahkan anak pelaku dengan anak korban dengan menggunakan pernikahan adat setempat. Dengan adanya pernikahan tersebut masyarakat sudah merasa bahwa norma yang dirusak telah Kembali pulih dengan demikian keadilan yang hidup dalam masyarakat telah didapatkan.

## 4. Kesimpulan
Elemen kesalahan sangat diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban anak pelaku. kesalahan dalam corak Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk) telah terbukti dilakukan oleh anak pelaku kepada anak korban dengan mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri sebagaimana motivasinya untuk mempraktikan konten-konten pronografi yang anak pelaku akses. Takaran terhadap kemampuan bertanggungjawab seseorang pun dapat diukur dengan tigal hal: pertama, ia dapat memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, ia mampu untuk menginsyafi bahwa tindakannya itu bertentangan dengan ketertiban dalam masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dengan melakukan pencabulan kepada anak korban berulang kali ketiga syarat di atas telah terpenuhi secara kumulatif.
Regulasi peraturan untuk tindak pidana pencabulan yang melibatkan anaksebagai korban pada dasarnya telah diakomodir sesuai Pasal 287 ayat (1) KUHP. Sebagai bentuk Keseriusasn pemerintah akan kejahatan terhadap anak dapat pula dilihat dengan adanya diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Beradasarkan asas lex specialis derogate lex generalis maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang diterapkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Akibat dari perbuatannya anak pelaku dijatuhi sanksi pidana penjaraan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tangerang dan Pelatihan kerja anak pelaku selama 1 (satu) bulan.

## Referensi
Buku
Hiariej, Eddy O.S, (2015), Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Johnny Ibrahim, Johnny, (2006), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing. Joni, Mohammad dan Zulchaina Z, Tanamas, Aspek Perlindungan Anak dalam Perspektif Konfensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti. Mahmud Marzuki, Peter, (2014,) Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group. Moeljatno, (2008), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. Noor Alamsyah, Agus, dkk, (2005), Cerita Anak dari Penjara, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA). Roswita, Devi, (2014), Pela-Pela Saung Leba dan Pernikahan Dini Potret Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Jakarta: Yayasan Gugah Nurani Indonesia. Seosilo, R, (1991), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar- Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politea. Sofian, Ahmad, dkk, (2018), Pedoman Standar Penyediaan Layanan Bagi Anak Korban dan Pelaku Pornografi, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Jurnal
Prisdawati, Renna Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 1 No.2, (2021).
Rahmawati, Efvi dkk, (2021), Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi kasis Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/Pn.Sgr), Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1. (2020).

## Peraturan Perundang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Website Hadya, Dwi, Jayani, (2021), Kasus Kekerasan Sekesual Terhadap Anak mendominasi saat Pandemi Covid-19, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/ 27/kasus- kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19#. Diakses pada 11 Agustus 2021. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI), (2021), Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak.
https://kekerasan.kemenpppa. go.id/ringkasan. Diakses pada 11 Agustus 2021.