## Jurnal Wacana Ekonomi

## Fakultas Ekonomi Universitas Garut
P-ISSN : 1412-5897;   E-ISSN : 2715-517X
Analisis Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit di Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid Cabang Garut
Sintiawati Nurfaidah 1 ; Erik Kartiko 2
1 Universitas Garut 24021119042@fekon.uniga.ac.id
2 Universitas Garut erikkartiko@uniga.ac.id

## Abstrak
Pengendalian  internal  adalah  kebijakan  dan  prosedur  yang  dirancang  untuk memberikan  kepastian  yang  layak  bagi  manajemen  bahwa  perusahaan  telah mencapai  tujuan  dan  sasarannya.  Pengendalian  internal  kredit  merupakan  suatu perencanaan  organisasi  dan  semua  tindakan  terkait  dengan  yang  diterapkan  oleh suatu entitas atau perusahaan guna menjaga aktiva dan mendorong karyawan untuk mengikuti  kebijakan  perusahaan.  Maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana pengendalian internal dalam pemberian kredit di Koperasi Pemberdayaan Ummat  Daarut  Tauhid  Cabang  Garut.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa data hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak koperasi dan data sekunder berupa profil perusahaan,  struktur  organisasi  dan  dokumen  lainnya  yang  terkait  dengan  kredit. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan  dan  wawancara. Berdasarkan  hasil  penelitian,  pengendalian  internal  dalam  pemberian  kredit  di Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid Cabang Garut dapat dikatakan baik namun  masih  belum  memadai  karena  masih  ada  beberapa  indikator  pengendalian internal yang belum terpenuhi.
Kata kunci : Pengendalian Internal, Pengendalian Kredit.

## Abstract
Internal controls are policies and procedures designed to provide management with reasonable assurance that the company is achieving its goals and objectives. Credit internal  control  is  an  organizational  plan  and  all  actions  related  to  those implemented by an entity or company to protect assets and encourage employees to follow  company policies.  So  this  study  aims  to  find out  how  internal  control  is  in granting credit at the Daarut Tauhid Community Empowerment Cooperative, Garut Branch. The method in this study uses qualitative  methods. The data sources used are primary data in the form of data from interviews conducted with cooperatives and secondary data in the form of company profiles, organizational structures and other documents related to credit. Data collection techniques using library research and interviews. Based on the results of the study, internal control in granting credit at the Daarut Tauhid Community Empowerment Cooperative Garut Branch can be said  to  be  good  but  still  inadequate  because  there  are  still  several  indicators  of internal control that have not been fulfilled.

## Keywords: Internal Control, Credit Control.

## 1 Pendahuluan
Organisasi  ekonomi  atau  unit  usaha  berbadan  hukum  salah  satunya  adalah  koperasi.  Kerena perannya  dalam  badan  usaha,  koperasi  perlu  untuk  selalu  ditujukan  berpartisipasi  dalam memberdayakan  anggotanya  serta  membantu  perekonomiannya  supaya  dapat  menanggulangi kesenjangan perekonomian dan sosial, maka koperasi mampu memenuhi perannya sebagai wadah bagi  anggotanya  dalam  perekonomian  rakyat.  Usaha  rakyat  yang  perlu  dikembangkan  dan memperoleh perhatian salah satunya yaitu badan usaha kecil dan menengah. Para pengusaha harus bisa  melakukan  suatu  hal  untuk  meningkatkan usahanya.  Namun  umumnya yang  menghambat adalah masalah modal. Maka koperasi berperan membantu masalah tersebut dengan pemberian kredit.
Dalam melakukan aktivitas pemberian kredit tersebut koperasi perlu melakukan pengelolaan dan pengawasan yang memadai serta terkendali demi menghindari masalah dan risiko dari pemberian kredit. Umumnya koperasi melakukan kewajibannya dalam  bertanggung jawab atas kelancaran sistem pemberian kredit dengan melakukan pengendalian internal.
Koperasi  Pemberdayaan  Ummat  Daarut  Tauhid  atau  dikenal  dengan  KOPMU-DT  adalah koperasi yang menjalankan kegiatannya dengan sistem syariah. Pemberian kredit di KOPMU-DT ada  tiga  macam  yaitu  mudharabah  atau  pembiayaan  usaha,  qardh  hasan  atau  pinjaman  berupa uang dan  hiwalah  atau  peralihan  hutang.  Dalam  pemberian  kredit  tersebut  dapat  timbul  resiko atau  masalah,  salah  satunya  anggota  yang  kurang  mematuhi  aturan  sehingga  telat  dalam pembayaran.
Pada  KOPMU-DT Cabang  Garut  masih  banyak  anggota  yang  kurang  taat  aturan,  terbukti dari data  periode  September  sampai  dengan  februari  terdapat  44%  dari  semua  jenis  kredit  anggota yang  dihapuskan  karena  kelalaian  dalam  pembayaran  sehingga  semua  anggota  tersebut dikeluarkan  serta  tanggung  jawab  juga  dilimpahkan  kepada  anggota  lain  yang  satu  kelompok untuk  tanggung  renteng.  Dampak  dari  masalah  tersebut  adalah  berkurangnya  jumlah  anggota yang  semula  962  anggota  menjadi  535  anggota  dan  adanya  tanggung  renteng  oleh  anggota kelompok  dari  wilayah  anggota  yang  tidak  bisa  bayar  tersebut.  Karena  koperasi  adalah  badan usaha  yang  berbasis  kekeluargaan  apalagi  KOPMU-DT  adalah  koperasi  syariah,  jadi pengendalian  internal  dari  masalah  tersebut  kurang  tegas  karena  tidak  ada  sanksi  hukum  atas anggota  tersebut  dan  piutangnya  dihapuskan  kemudian  menunggu  anggota  tersebut  mau membayar sampai waktu yang tidak terbatas.

## 2 Tinjauan Pustaka

## 2.1 Koperasi
Koperasi umumnya adalah badan usaha berbentuk hukum di mana menjalankan kegiatan dengan sistem kerja sama dan keanggotaan. Menurut Tambunan & Tambunan  (2019) koperasi diambil dari  bahasa  latin,  yaitu  “ Coorpere ”  dan  selanjutnya  disajikan  kembali  dalam  bahasa  Inggris menjadi “ Cooperation ”, kata “ Co ” berarti bersama dan “ Operation ” artinya bekerja. Maka kata coorporation berarti  bekerja  secara  bersama-sama  dalam  artian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama.
Berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2012, koperasi yaitu badan atau unit usaha dimana memiliki anggota orang atau badan hukum yang kegiatannya didasarkan prinsip-prinsip koperasi dan juga merupakan  kegiatan  perekonomian  masyarakat  dengan  dasar  asas  kekeluargaan  (Tambunan  & Tambunan, 2019). Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi adalah badan usaha  hukum  beranggotakan  beberapa  orang  yang  bekerja  sama  dalam  gerakan  ekonomi masyarakat.

## 2.2 Pengendalian Internal
Hery (2019) mengemukakan bahwa pengendalian internal adalah prosedur serta kebijakan yang dibuat  demi  menyerahkan  suatu  kepastian  yang  layak  kepada  manajemen  bahwa  suatu  entitas sudah  memenuhi  tujuan beserta  sasarannya. Sedangkan definisi  pengendalian  internal  menurut Committee of Sponsoring Organization ( COSO ) yaitu suatu tahapan dimana bisa mempengaruhi direksi,  manajemen,  serta  pegawai  terhadap  penyediaan  dengan  benar  atas  kepastian  terhadap prestasi  digapai  dengan  objektif  pada  penerapan  mengenai  pelaporan  finansial  yang  bisa dipercaya,  penerapannya  efisien  serta  efektif  terhadap  aktivitas  operasi  suatu  entitas,  juga penerapan aturan beserta hukum berlaku supaya dipatuhi berbagai pihak.

## 2.3 Komponen Pengendalian Internal COSO
Indikator pekerjaan pengendalian internal yang dipergunakan berbagai perusahaan besar di dunia berasal  dari Committee  of  Sponsoring  Organization (COSO).  Berikut  ini  5  komponen pengendalian COSO (Hery, 2019) : 1. Lingkungan Pengendalian
Komponen  ini  memiliki  fungsi  bagaikan  penopang  untuk  komponen-komponen  lainnya. lingkungan  pengendalian  memiliki  kegiatan  yaitu  tindakan,  kebijakan  serta  sistem  yang menggambarkan  etika  manajemen  senior,  dierkur,  dan  yang  pemegang  di  seluruh  perusahaan terhadap pengendalian internal dan kepentingannya bagi entitas.
Esensi keberhasilannya pengendalian yang efektifitasnya baik terdapat dalam etos manajemen. Jika  manajemen  senior  begitu  terfokus  pada  pengendalian,  seluruh  anggota  yang  lain  pasti melakukan  hal  yang  sama.  Dalam  pemahaman  dan  mengevaluasi  lingkungan  pengendalian, seorang pemeriksa harus memiliki pertimbangan pada komponen atas lingkungan pengendalian berikut ini:
a. Integritas dan Nilai-Nilai Etis
b. Komitmen pada Kompetensi
c. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit
d. Struktur Organisasi
e. Kebijakan perihal Sumber Daya Manusia (Karyawan Entias)
2. Penilaian Risiko
Komponen ini adalah kebijakan yang diambil manajemen dalam memverifikasi serta menelaah resiko  yang  berhubungan  dengan  pembuatan  pelaporan  finansial  yang  memiliki  kesesuaian terhadap  standar  akuntansi.  Penilaian  risiko  oleh  manajer  beda  dari  penilaian  risiko  auditor, meskipun terdapat keterkaitan antara keduanya. Ketika manajemen melakukan penilaian risiko sebagai penerapan pengendalian internal dalam meminimalisir kesalahan.
3. Aktivitas Pengendalian
Hal ini mengenai prosedur serta kebijakan dalam membantu memastikan bahwa tindakan yang dibutuhkan dalam menanggulangi risiko sudah diperoleh untuk mewujudkan sasaran perusahaan. Prosedur serta tindakan tersebut diantaranya:
a. Pemisahan Tugas
b. Setiap  bagian  pekerjaan  seharusnya  dilakukan  oleh  karyawan  yang  berbeda.  Pemisahan tugas  juga  harus  diterapkan  antara  karyawan  yang  menangani  pekerjaan  pencatatan  aset secara fisik (operasional).
c. Transaksi diotorisasi dengan tepat
d. Kelengkapan catatan serta dokumen
e. Catatan dan kondisi fisik aset dikendalikan dengan baik
f. Verifikasi Internal dan pemeriksaan yang independen
4. Informasi dan Komunikasi Akuntansi
Informasi  serta  komunikasi  akuntansi  bertujuan  supaya  transaksi  yang  dicatat,  diolah  serta dilaporkan sudah mencakup enam tujuan dan sasaran audit umum terhadap transaksi, diantaranya: a. Transaksi yang dicatat benar adanya
b. Transaksi yang ada telah dicatat
c. Transaksi yang dicatat sesuai dengan nominal sesungguhnya
d. Transaksi yang dicatat di posting serta diikhtisarkan secara benar
e. Transaksi dikelompokan dengan sesuai
f. Tanggal transaksi dicatat dengan benar
5. Pemantauan
Suatu  proses  penilaian  sepanjang  waku  atas  kualitas  pelaksanaan  pengendalian  internal  dan dilakukan perbaikan jika dianggap perlu, metode utama untuk mengawasi kinerja mencakup: a. Supervisi yang efektif
b. Akuntansi pertanggungjawaban
c. Audit intern

## 3 Metode Penelitian
Sugiyono  (2017)  menyatakan  bahwa  secara  umum  metode  penelitian  diartikan  sebagai  cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Metode  penelitian kualitatif  dapat  diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada postpositivisme , digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen)  dimana  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017).

## 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pembahasan  hasil  penelitian  mengenai  pengendalian  internal  pemberian  kredit  di  Koperasi Pemberdayaan  Ummat  Daarut  Tauhid  Cabang  Garut  ini  diuraikan  berdasarkan  komponen pengendalian  internal  menurut Committee  of  Sponsoring  Organization (COSO).  Komponen tersebut antara lain:
1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi akuntansi
5. Pemantauan

## Lingkungan Pengendalian
Lingkungan  pengendalian  internal  pemberian  kredit  di  KOPMU-DT  Cabang  Garut  dapat diuraikan berdasarkan beberapa faktor berikut ini:
1. Integritas dan Nilai-Nilai Etis
Sub komponen pertama dari lingkungan pengendalian adalah integritas dan nilai-nilai etis. Suatu perusahaan harus mempunyai integritas dan nilai etis yang baik supaya lingkungan pengendalian yang  efektif.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  KOPMU-DT  Cabang  Garut  telah  menetapkan beberapa  standar  perilaku  dan  nilai-nilai  etis  yang  diantaranya  Khadimul  Ummah,  Optimis, Profesional, dan Ukhuwah

## 2. Komitmen Pada Kompetensi
Kompetensi  yang  dimiliki  setiap  karyawan  sangat  penting  dalam  menjalankan  operasional perusahaan,  maka  dari  itu  perusahaan  harus  menetapkan  standar  bagi  karyawan  yang  akan bekerja. Berdasarkan hasil wawancara, Kopmu Garut telah menetapkan kriteria kompetensi bagi setiap karyawan, diantaranya:
a) Bisa membaca al-quran.
b) Minimal pendidikan D3/S1 untuk posisi kepala cabang, teller dan admp.
c) Minimal pendidikan SMA/SMK/Sederajat untuk posisi tenaga pendamping lapangan.
d) Memiliki kemampuan komputerisasi untuk bagian kepala cabang, teller dan admp.
3. Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit
Komite audit di sebuah perusahaan sangat penting dalam pengendalian internal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak koperasi, KOPMU-DT telah memiliki dua komite audit dan partisipasinya dalam kegiatan koperasi diantaranya:
a) Pengawas dari direktur utama DT Peduli.
b) Dewan Pengawas Syariah yang memantau teknis dari akad-akad.

## 4. Struktur Organisasi
Pada  struktur  organisasi  KOPMU-DT  di  Cabang  Garut,  ditemukan  beberapa  kelemahan  yaitu masih  terdapat  perangkapan  tugas.  Perangkapan  tugas  tersebut  adalah  adanya  cabang  rintisan KOPMU-DT di Cibiuk tetapi pegawai admp dan teller nya masih dirangkap dengan admp dan teller dari  KOPMU-DT  Cabang  Garut,  hanya  saja  kepala  cabang  nya  berbeda  dan  tenaga pendamping lapanganya dirangkap oleh kepala cabang rintisan tersebut.
5. Kebijakan Perihal Sumber Daya Manusia (Karyawan Entitas) Kebijakan perihal SDM di KOPMU-DT Cabang Garut diuraikan sebagai berikut:
a) Mekanisme perekrutan karyawan
Perekrutan karyawan di Kopmu dilakukan di pusat dan nantinya akan ditempatkan di tiap cabang. Perekrutan dilakukan dengan dua jenis yaitu pertama merekrut santri di pondok pesantren Daarut Tauhid yang berpotensi menjadi karyawan Kopmu. Jika masih membutuhkan maka akan dibuka pendaftaran  untuk  umum  dan  diterima  apabila  memenuhi  kriteria  dan  lulus  tahap  wawancara. Karyawan yang baru diterima akan melakukan proses pelatihan dan magang terlebih dahulu untuk melihat perkembangan kinerjanya, jika menunjukan peningkatan pekerjaan dan produktif dalam pekerjaannya maka bisa diperpanjang kontrak.
b) Pelatihan karyawan
Pelatihan karyawan juga dilaksanakan oleh KOPMU-DT Pusat dengan peserta pelatihan adalah karyawan dari tiap cabang dalam jangka waktu fleksibel, artinya tergantung pada keputusan dari pusat. Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan dilakukan tidak rutin tiap tahun tetapi jika banyak karyawan baru.

## c) Kebijakan atas karyawan melanggar aturan
Berdasarkan  hasil  wawancara,  KOPMU-DT  Cabang  Garut  telah  menetapkan  kebijakan  yang tegas atas tindakan yang melanggar aturan diantaranya jika menghilangkan dana anggota dengan jumlah yang besar maka akan dikeluarkan karena sudah khianat, tapi jika menghilangkan dibawah Rp100.000  misal  barang-barang  atau  peralatan  kopmu  maka  hanya  akan  diberi  teguran  dan mengganti  kehilangannya.  Begitu  juga  jika  kesalahannya  berupa  kelalaian  atau  kesiangan,  itu masih dicoba untuk diperingati.

## Penilaian Risiko
1. Proses Pemberian Kredit
Dalam pemberian kredit pasti akan ada risiko yang mungkin terjadi, berikut ini proses pemberian kredit di Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid Cabang Garut:
Prosedur pemberian kredit pembiayaan TPL Anggota ADMP
Kepala Cabang
Teller Niaga
P h as e Mulai Formulir Pembiayaan Mengisi formulir pembiayaan dan melampirkan dokumen pendukung Dokumen pendukung Formulir Pembiayaan Dokumen pendukung Memeriksa langsung kebenaran data Memeriksa kelengkapan dan validasi sistem Formulir Pembiayaan Dokumen pendukung Keputusan FB ACC Dokumen pendukung Dikembalika n ke anggota Ya Tidak Formulir di tandatangani bahwa pengajuan di acc FB ACC Dokumen pendukung SPA Proyeksi Dana Daftar Angsuran Proyeksi Dana Rupiah Proyeksi Dana Rupiah Kwitansi Daftar Angsuran Proyeksi dana ditandatangani kemudian diserahkan kembali Daftar Angsuran Dokumen Pendukung: 1. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. KK (Kartu Keluarga
3. Surat keterangan Sehat
TPL        : Tenaga Pendamping Lapangan ADMP   : Administrasi Pembiayaan FB ACC : Formulir pembiayaan diterima SPA : Surat Pernyataan Akad DPK       : Daftar Pengeluaran Kas Jenis kredit Proyeksi Dana Rupiah Jika berbentuk uang Jika berbentuk barang DPK Proyeksi Dana Kwitansi Proyeksi Dana Selesai Proyeksi Dana Rupiah Proyeksi Dana Proyeksi Dana Kwitansi
Gambar 1: Prosedur pemberian kredit di KOPMU-DT Cabang Garut

## Dengan narasi sebagai berikut:
a) Pemohon  atau  anggota  melakukan  pengajuan  permohonan pembiayaan  kepada  TPL dan mengisi sendiri formulir permohonan pembiayaan tersebut serta pengumpulkan dokumen- dokumen pendukung yang diperlukan yaitu KK, KTP dan Surat keterangan sehat kepada TPL.
b) Setelah itu TPL melakukan validasi langsung kepada pemohon yaitu dengan menanyakan kebenaran data sesuai dengan yang  tertera di formulir pengajuan pembiayaan. Selanjutnya membawa formulir pengajuan ke kantor dan langsung menyerahkannya ke Kepala Cabang.
c) Berkas pengajuan pembiayaan di kumpulkan dan kepala cabang melakukan rapat komite dengan 2 orang TPL untuk sebagai saksi dan juga sebagai pendukung dari Pemohon.
d) Setelah  melakukan  rapat  komite  antara  KACAB  dan  TPL  maka  akan  menghasilkan keputusan apakah pengajuan pembiayaan tersebut dapat diterima atau tidak.
e) Jika pengajuan pembiayaan ditolak maka berkas tersebut dikembalikan ke TPL dan TPL akan  memberitahu  kepada  Pemohon  bahwa  pengajuannya  ditolak  dan  untuk  formulir pengajuannya yang diterima  maka formulir pengajuan diberikan ke bagian ADMP.
f) ADMP  menerima  berkas  pengajuan  pembiayaan  yang  disetujui  kemudian  melakukan validasi sistem dan selanjutnya membuat surat pernyataan akad, proyeksi dana dan daftar angsuran.  Proyeksi  dana  diberikan  kepada teller untuk  proses  pencairan  uang,  surat pernyataan  akad diarsipkan oleh  admp  dan daftar  angsuran diberikan kepada TPL untuk nanti diserahkan kepada anggota.
g) Setelah  menerima  proyeksi  dana  maka teller akan  melakukan  pembukuan  untuk memproses pencairan dana. Jika jenis kreditnya berupa uang, maka proyeksi dana beserta uang langsung diberikan kepada TPL lalu diserahkan kepada anggota. Jika jenis kreditnya berupa barang, maka proyeksi dana beserta uang untuk pembiayaan akan diberikan kepada niaga untuk pengadaan produk pembiayaan yang dibutuhkan anggota.
h) Bagian niaga menyediakan produk sesuai proyeksi dana dan membuat kwitansi. proyeksi dana, produk beserta kwitansi diberikan kepada TPL untuk selanjutnya diberikan kepada anggota.
i) Proyeksi dana ditandatangani oleh anggota pemohon kemudian dikembalikan lagi kepada TPL untuk kemudian diberikan ke teller dan diarsipkan.
j) Angsuran dilakukan setiap satu minggu sekali oleh TPL.
Berdasarkan  prosedur  pemberian  kredit  di  atas,  terdapat  beberapa  kelemahan  yaitu  kurangnya pengendalian internal sebelum diberikannya kredit. Pada saat setelah menerima pengajuan kredit pembiayaan,  TPL  hanya  memeriksa  kebenaran  data  dengan  menanyakan  langsung  kepada anggota pada saat pertemuan, tidak ada survey langsung ke rumah anggota untuk melihat apakah benar usaha itu dijalankan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, survey dilakukan pada saat pendaftaran  menjadi  anggota,  tetapi  survey  dilakukan  dengan  cara  mengunjungi  rumah  dan memeriksa apakah benar anggota tersebut termasuk kurang mampu dan memerlukan modal untuk membuka  usaha  karena  tujuan  koperasi  ini  adalah  untuk  membantu  umat  meningkatkan perekonomian.
Maka  dari  itu,  resiko  yang  paling  sering  terjadi  dalam  pemberian  kredit  tersebut  adalah keterlambatan  anggota  dalam  membayar  angsuran  pinjaman.  Jumlah  kredit  yang  dihapuskan paling banyak pada saat krisis ekonomi akibat pandemi beberapa waktu lalu. Karena kurangnya pengendalian sebelumnya, maka pihak koperasi melakukan pengendalian sesudah risiko terjadi, pengendalian yang dilakukan KOPMU-DT Cabang Garut dalam mengatasi resiko tersebut adalah sebagai berikut:
a. Mencoba mengunjungi rumah anggota tersebut dan dibicarakan secara baik-baik.
b. Melakukan sistem tanggung renteng oleh anggota-anggota yang satu wilayah dengannya pada pertemuan dimana anggota tersebut tidak bisa bayar angsuran, tujuannya agar mereka bisa saling membantu dan mengingatkan.
c. Jika  sampai  tenggat  waktu  angsuran  belum  lunas,  pihak  koperasi  tetap  mencoba menghubungi dan menagih kewajiban anggota tersebut dan mengeluarkan surat teguran.
Namun  jika  sudah  dilakukan  upaya-upaya  tersebut  tetapi  sampai  beberapa  bulan  dari  tenggat waktu  angsuran  belum  lunas,  maka  anggota  tersebut  dikeluarkan  dari  koperasi  dan  simpanan wajib  beserta  tabungannya  (jika  ada)  dibayarkan  pada  tunggakannya,  jika  masih  belum  cukup maka  diambil  dari  dana  cadangan  kerugian  piutang.  Meskipun  sudah  dikeluarkan  dan kewajibannya  dihapuskan,  anggota  tersebut  masih  harus  membayar  sisa  hutangnya  kapan  pun anggota tersebut bisa membayar.

## 2. Sistem Informasi Pemberian Kredit
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  demi  menghindari  hal  yang  tidak diinginkan  pihak  KOPMU-DT  Cabang  Garut  menerapkan  sistem  informasi  pemberian  kredit dengan  menggunakan  aplikasi  syirkah  yaitu  aplikasi  operasional  khusus  KOPMU-DT.  Pihak administrasi pembiayaan membuat daftar register yang berisi rekapan daftar nama-nama anggota yang  melakukan  pinjaman  beserta  kumpulan  tabel  angsuran  yang  nantinya  akan  terakses  juga oleh kepala cabang. Begitu juga teller yang membuat buku kasir berisi catatan jumlah realisasi kredit setiap bulannya selama periode tertentu.

## Aktivitas Pengendalian
Hasil penelitian dan pembahasan atas aktivitas pengendalian akan diuraikan berdasarkan aspek- aspek berikut ini:
1. Pemisahan Tugas
Berdasarkan hasil penelitian,  semua bagian pegawai dalam struktur organisasi dalam gambar 1 melakukan tugas-tugas dalam pemberian kredit diantaranya:
a) Tim Pendamping Lapangan (TPL)
Bagian ini bertugas sebagai langkah awal pemberian kredit yaitu merekrut dan melayani anggota, menerima permohonan kredit pembiayaan serta melakukan penagihan setiap minggunya sampai anggota melunasi pinjamannya atau melanjutkan permohonan kredit selanjutnya. Dalam bagian ini fokus pada kegiatan pinjaman.
b) Bagian Administrasi Pembiayaan (ADMP)
Bagian  ini  bertanggungjawab  atas  kebenaran  data-data  anggota  dan  menyiapkan  serta mengarsipkan dokumen-dokumen terkait kredit pembiayaan. Namun selain itu, bagian ini juga menangani dokumen-dokumen koperasi lainnya.
c) Bagian Niaga
Bagian ini bertugas menyiapkan kebutuhan-kebutuhan produk dalam kredit pembiayaan.
d) Teller
Bagian ini bertanggungjawab atas pencatatan transaksi dan pembukuan atas keluar masuknya kas dalam pemberian kredit dan operasional lainnya. Namun selain itu, teller juga bertanggungjawab atas pengadaan kebutuhan bulanan koperasi.
e) Kepala Cabang
Kepala cabang hanya memantau dan memberikan keputusan atas suatu masalah dalam kegiatan kreidt tersebut.
Berdasarkan  hasil  uraian  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  penerapan  pemisahan  tugas  dalam pemberian kredit di KOPMU-DT Cabang Garut sudah baik, pemisahan tugas antara pencatat aset dengan yang menangani asset secara langsung juga dilakukan dengan baik oleh teller dan TPL. Namun  karena  koperasi  ini  adalah  koperasi  cabang,  bagian-bagian  atau  karyawan-karyawan tersebut tidak hanya menangani pemberian kredit tetapi juga pekerjaan lain. Contohnya seperti
teller yang juga menyiapkan kebutuhan bulanan kopmu seperti perlengkapan, konsumsi dan lain- lain.

## 2. Otorisasi yang Tepat atas Transaksi
Setiap  transaksi  tentunya  harus  ada  otorisasi  yang  tepat  atau  persetujuan  dari  pihak  yang berwenang.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  setiap  transaksi  kredit  yang  diajukan  oleh  anggota harus  melalui  tahap  pemeriksaan  terlebih  dahulu  yaitu  pemeriksaan  oleh  TPL,  keabsahan dokumen oleh bagian ADMP dan atas persetujuan kepala cabang.
3. Dokumen dan Catatan yang Memadai
Proses  pemberian  pembiayaan  pada  Koperasi  Pemberdayaan  Ummat  Daarut  Tauhid  Cabang Garut menggunakan dokumen tertulis atau bukti tertulis diantaranya:
a) Formulir Permohonan Pembiayaan
b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
c) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
d) Surat Keterangan Sehat
e) Proyeksi dana, merupakan dokumen yang berisi perincian jumlah pembiayaan dan tanggal pencairan beserta akad yang disepakati.
f) Surat Pernyataan Akad
g) Tabel Angsuran
h) Kwitansi/Nota Realisasi
Sedangkan  catatan  akuntansi  yang  digunakan  untuk  mencatat  transaksi  pemberian  kredit  pada Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid Cabang Garut adalah sebagai berikut:
a) Jurnal  Umum,  merupakan  hasil  output  atas  semua  transaksi  kas  yang  sebelumnya  telah diinput kedalam komputer.
b) Daftar Penerimaan Kas, merupakan rekap atas semua transaksi penerimaan kas.
c) Daftar Pengeluaran Kas, merupakan rekap atas semua transaksi pengeluaran kas
d) Daftar Register, yaitu rekapan yang berisi daftar nama-nama debitur yang meminjam uang atau kumpulan tabel angsuran.
e) Buku Kasir, yaitu buku yang berisi catatan jumlah realisasi kredit setiap bulannya selama periode tertentu.
4. Pengendalian atas Aset dan Catatan
Berdasarkan  hasil  wawancara,  berikut  ini  pengendalian  atas  aset  dan  catatan  di  KOPMU-DT Cabang Garut:
a) Aset  berupa  kas  yang  dimiliki  oleh  koperasi  disimpan  di  Bank  tetapi  untuk uang dalam jumlah kecil atau kas kecil dipegang oleh teller di laci meja teller karena belum memiliki brankas. Sedangkan untuk surat-surat berharga dan catatan lainnya disimpan di arsip.
b) Untuk aset tetap berwujud seperti komputer disimpan di kantor dan dikunci setiap jam kerja berakhir.

## Informasi dan Komunikasi Akuntansi
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  atas  Informasi  dan  Komunikasi  Akuntansi  di  KOPMU-DT Cabang Garut akan diuraikan berdasarkan aspek-aspek berikut ini:
1. Komunikasi Antara Pegawai dan Anggota
Karyawan khususnya pendamping lapangan mengkomunikasikan sistem untuk pinjaman dengan memberikan dokumen-dokumen berikut:
a) Memberikan  buku  pegangan  bagi  setiap  anggota  berisi  materi  dampingan  mengenai KOPMU-DT.
b) Adanya  proyeksi  dana  berisi  rincian  jumlah  pembiayaan,  tanggal  pencairan,  jadwal angsuran beserta akad yang disepakati.
c) Adanya dokumen tabel angsuran yang dipegang oleh anggota yang mengajukan pinjaman dan  ditandai  setiap  membayar  angsuran  sehingga  anggota  tersebut  mengetahui  sisa angsurannya.
2. Standar Operasional Perusahaan
Berdasarkan  hasil  wawancara,  KOPMU-DT  sudah  memiliki  standar  operasional  perusahaan (SOP) yang tertulis bagi semua karyawan yang dibuat oleh pusat dan diterapkan di semua cabang. SOP mengenai pemberian kredit diantaranya SOP Dampingan dan SOP Form setoran.
3. Pengambilan Keputusan
Berdasarkan  hasil  wawancara,  proses  pengambilan  keputusan  terkait  pemberian  kredit  adalah konsultasi dari tim pendamping lapangan kepada kepala cabang kemudian kepala cabang akan melakukan kontrol ke lapangan dan akan diambil keputusan atas masalah yang diutarakan oleh pendamping  lapangan.  Jika  masalahnya  serius  seperti  penghapusan  piutang,  kepala  cabang melaporkan terlebih dahulu kepada manajer di pusat untuk menyetujui keputusan tersebut.

## Pemantauan
Adapun pemantauan terkait pengendalian internal pemberian kredit di  Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid Cabang Garut dapat diuraikan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

## 1. Penilaian Kinerja
Berdasarkan  hasil  wawancara,  penilaian  kinerja  untuk  pegawai  KOPMU-DT  Cabang  Garut dilihat berdasarkan sikap, kedisiplinan dan pemenuhan tugas. Sedangkan penilaian kinerja untuk pemberian kredit dilakukan pada tenaga pendamping lapangan yaitu dengan menilai komunikasi dalam  proses  penagihan  apakah  sudah  dilakukan  dengan  baik  serta  penilaian  pencapaian  atau realisasi kredit. Jika ada karyawan yang melanggar aturan ataupun kurang dalam dampingan maka akan  diberikan  SP  (Surat  Peringatan).  Namun  tidak  ada  penghargaan  bagi  karyawan  yang mencapai kinerja yang sesuai dengan kriteria.
2. Evaluasi
Setiap perusahaan pasti melakukan evaluasi dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil  wawancara,  KOPMU-DT  Cabang  Garut  melakukan  evaluasi  satu  minggu  sekali  dengan berbagai pembahasan, adapun pembahasan mengenai pemberian kredit adalah sebagai berikut:
1) Penerapan standar operasional perusahaan yaitu SOP Dampingan dan SOP Form setoran.
2) Evaluasi realisasi angsuran kredit dalam pertemuan mingguan.

## 3. Audit Intern
Berdasarkan  hasil  wawancara,  KOPMU-DT  pusat  mempunyai  audit  internal  yang  memantau semua cabang, tetapi untuk audit internal di cabang itu sendiri dilakukan langsung oleh kepala cabang. Audit intern dilakukan oleh kepala cabang dengan mengaudit laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran atas pemberian kredit serta mengaudit daftar register dan buku kasir.

## 5 Simpulan dan Saran
Berdasarkan analisis pengendalian internal pemberian kredit di Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid (KOPMU-DT) Cabang Garut, maka dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan pengendalian internal pemberian kredit di KOPMU-DT Cabang Garut masih terdapat beberapa kekurangan. Adapun hasil penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Lingkungan  Pengendalian,  penerapan  pengendalian  internal  atas  komponen  lingkungan pengendalian  sudah  dilakukan  dengan  baik,  namun  terdapat  kekurangan  yaitu  adanya rangkap  jabatan  pegawai  di  KOPMU-DT  Cabang  Garut  dengan  KOPMU-DT  Rintisan Cibiuk.
2) Penilaian  risiko,  penerapan  pengendalian  internal  atas  komponen  penilaian  risiko  sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan dalam proses pemberian kredit yaitu kurangnya  pengendalian  internal  pada  saat  sebelum  diberikannya  kredit  seperti  survey usaha anggota terlebih dahulu ataupun surat perjanjian hukum di atas materai.
3) Aktivitas  Pengendalian,  penerapan  pengendalian  internal  atas  komponen  aktivitas pengendalian  sudah  dilakukan  dengan  baik,  namun  masih  ada  beberapa  kekurangan diantaranya: sudah ada pemisahan tugas dalam proses pemberian kredit tetapi ada bagian teller dan admp merangkap tugas dengan tugas koperasi lainnya selain pemberian kredit kemudian belum ada brankas tempat penyimpanan aset.
4) Informasi  dan  Komunikasi  Akuntansi,  penerapan  pengendalian  internal  atas  semua komponen informasi dan komunikasi akuntansi sudah dilakukan dengan baik diantaranya: pegawai telah mengkomunikasikan dokumen-dokumen mengenai pemberian kredit kepada anggota, sistem informasi akuntansi sudah menggunakan komputer yaitu Microsoft excel dan  aplikasi  khusus  yaitu  syirkah,  sudah  memiliki  standar  operasional  (SOP)  pemberian kredit yaitu SOP Dampingan dan SOP Form Setoran dan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah.
5) Pemantauan,  penerapan  pengendalian  internal  atas  komponen  pemantauan  yang  sudah dilakukan  dengan  baik  yaitu  evaluasi  terkait  pemberian  kredit  dilakukan  satu  minggu sekali.  Namun  masih  ada  beberapa  kekurangan  diantaranya:  tidak  ada  penghargaan  atas penilaian kinerja karyawan, belum ada karyawan khusus untuk audit intern.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  adapun  saran-saran  yang  bisa  diberikan  kepada  Koperasi Pemberdayaan  Ummat  Daarut  Tauhid  Cabang  Garut  dalam  pengendalian  internal  pemberian kredit diantaranya:
1) Sebaiknya koperasi segera merekrut pegawai untuk KOPMU-DT rintisan Cibiuk agar tidak ada perangkapan jabatan dan bisa fokus pada kegiatan di satu cabang.
2) Sebaiknya  TPL  melakukan  survey  terlebih  dahulu  sebelum  keputusan  pemberian  kredit dengan cara memeriksa apakah usaha tersebut benar-benar dijalankan dengan baik.
3) Sebaiknya  diadakan  surat  perjanjian  yang  menyatakan  bahwa  anggota  sebagai  pemohon dalam  pemberian  kredit  akan  melunasi  pinjamannya  dengan  tepat  waktu  yang ditandatangani di atas materai demi menghindari kredit macet.
4) Sebaiknya  untuk  pengadaan  kebutuhan-kebutuhan  koperasi  tidak  dilakukan  oleh teller supaya teller lebih fokus pada aktivitas keuangan.
5) Sebaiknya ada penghargaan bagi karyawan yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan mencapai  dapat  mencapai  target  dalam  pekerjaannya  agar  dapat  memotivasi  karyawan tersebut dan karyawan lainnya.
6) Sebaiknya  koperasi  merekrut  karyawan  untuk  bagian  pekerjaan  audit  internal  yang berkantor di kantor pusat agar tidak dilakukan oleh kepala cabang.

## Daftar Pustaka
Agoes, S. (2018). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Fitria.  (2012).  Analisis  Kebijakan  Pemberian  Kredit  dan  Pengaruh  Non  Performing  Loan Terhadap Loan to Deposit Ratio Pada Pt. Bank Indonesia (Persero). Jurnal Ekonomi dan Keuangan , 88.
Hery. (2019). AUDITING Dasar Dasar Pemeriksaan Akuntansi. Jakarta: PT Grasindo. Kasmir. (2011). Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. KOPMU-DT, D. P. (2018). Materi Dampingan Koperasi Pemberdayaan Ummat. KOPMU-DT , 1. Moonti, U. (2016). Bahan ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi (1nd ed.). (Y. Tamu, Ed.) Yogyakarta: Interpena.
Putri. (2015). Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Tri Aji Mandiri Kota Kediri). Jurnal Administrasi Bisnis , 1-9. Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sunyoto, D. (2016). Metode Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama. Tambunan,  T.  S.,  &  Tambunan,  H.  (2019). Manajemen  Koperasi. Bandung:  Penerbit  Yrama Widya.