DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 1 Juni 2024, Revised: 3 Juli 2024, Publish: 4 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Implikasi Kasus Kenneth Lay Terhadap Tata Kelola Perusahaan di Indonesia
Salsabila Putri 1 , Gunardi Lie 2 , Moody Rizqy 3
1 Universitas Tarumanagara, Indonesia, salsabila.205210249@untar.ac.id 2 Universitas Tarumanagara, Indonesia, gunardi.lie@untar.co.id 3 Universitas Tarumanagara, Indonesia, moodys@fh.untar.ac.id
Corresponding Author: salsabila.205210249@untar.ac.id
Abstract: The  case  of  Kenneth  Lay,  founder  and  CEO  of  Enron  Corporation,  marked  a watershed point in global business history as one of the largest financial scandals involving the manipulation of financial statements and violations of corporate ethics. The impact of this case  extends  throughout  the  world,  including  in  Indonesia,  where  its  implications  for corporate governance are of serious concern. This paper aims to investigate the implications of  the  Kenneth  Lay  case  for  corporate  governance  practices  in  Indonesia.  Through  a descriptive and interpretive analysis  approach, this  article explores how  the Enron scandal led  by  Lay  illustrates  the  shortcomings  in  the  company's  monitoring  and  law  enforcement system. By exploring the lessons that can be learned from this case, this article also identifies the challenges faced by companies in Indonesia in maintaining integrity and transparency in their governance. Additionally, this article offers views on how companies and regulators in Indonesia  can strengthen their  corporate governance frameworks to  prevent  the recurrence of  similar  scandals  and increase  investor  confidence.  Through  a  deep  understanding  of  the implications  of  the  Kenneth  Lay  case,  it  is  hoped  that  this  article  can  provide  guidance  for business stakeholders and regulators to strengthen the foundations of healthy and sustainable business in Indonesia.
Keyword: Business Law, Business Practices, Kenneth Lay, Financial Scandal.
Abstrak: Kasus  Kenneth  Lay,  pendiri  dan  CEO  Enron  Corporation,  mencatat  titik  penting dalam  sejarah  bisnis  global  sebagai  salah  satu  skandal  keuangan  terbesar  yang  melibatkan manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran etika korporat. Dampak dari kasus ini meluas ke  seluruh  dunia,  termasuk  di  Indonesia,  di  mana  implikasinya  terhadap  tata  kelola perusahaan memunculkan perhatian serius. Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi kasus Kenneth Lay terhadap praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Melalui pendekatan analisis deskriptif dan interpretatif, artikel ini mengeksplorasi bagaimana skandal Enron yang dipimpin  oleh  Lay  menggambarkan  kekurangan  dalam  sistem  pengawasan  dan  penegakan hukum perusahaan. Dengan menggali pelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut, tulisan ini  juga  mengidentifikasi  tantangan  yang  dihadapi  perusahaan  di  Indonesia  dalam  menjaga integritas  dan  transparansi  dalam  tata  kelola  mereka.  Selain  itu,  artikel  ini  menawarkan
pandangan  tentang  bagaimana  perusahaan  dan  regulator  di  Indonesia  dapat  memperkuat kerangka  tata  kelola  perusahaan  mereka  untuk  mencegah  terulangnya  skandal  serupa  dan meningkatkan kepercayaan investor. Melalui pemahaman  yang mendalam  tentang implikasi kasus Kenneth Lay, diharapkan bahwa tulisan ini dapat memberikan panduan bagi pemangku kepentingan  bisnis  dan  regulator  untuk  memperkuat  fondasi  bisnis  yang  sehat  dan berkelanjutan di Indonesia.
Kata Kunci: Hukum Bisnis, Praktik Bisnis, Kenneth Lay, Skandal Keuangan.

## PENDAHULUAN
Selama  dekade  terakhir,  sejumlah  insiden  pelanggaran  hukum  dan  etika  telah mengurangi kepercayaan pada sektor bisnis. Banyak yang mempertanyakan kemampuan kita untuk  berkembang  secara  global,  memandang  CEO  sebagai  contoh  etis  dan  efektif,  serta keefektifan  pendekatan  regulasi  untuk  menegakkan  dasar-dasar  kepatuhan  dan  etika  bisnis. Sejumlah  teori  dan  penelitian  telah  fokus  pada  moralitas  individu  pengambil  keputusan, seperti CEO (Reidenbach dan Robin, 1990).
Enron memimpin dalam berbagai kemajuan teknologi, dengan banyak karyawan yang memanfaatkan  teknologi  mutakhir  seperti  panggilan  video  dan  streaming  video  jauh  lebih maju  dari  zamannya.  Meskipun  demikian,  Enron  terlibat  dalam  skandal  penipuan  yang dipublikasikan  secara  luas.  Bethany  McLean,  kolumnis  Majalah  Fortune,  secara  terbuka mempertanyakan apakah Enron dinilai terlalu tinggi. Ketika dia mengajukan pertanyaan ini, Jeffrey  Skilling,  yang  mengambil  alih  jabatan  CEO  setelah  mantan  CEO  Kenneth  Lay mengundurkan diri, menganggap komentarnya tidak etis.
Namun, penyelidikan McLean mengungkapkan penyimpangan yang signifikan dalam praktik  akuntansi  Enron,  dan  tak  lama  kemudian,  perusahaan  tersebut  mulai  melaporkan kerugian  finansial.  Kerugian  pertama  yang  dilaporkan  berjumlah  $638  juta  pada  kuartal ketiga,  mendorong  penyelidikan  oleh  Komisi  Sekuritas  dan  Bursa  Amerika  Serikat  (SEC) pada  bulan  Oktober  2001.  Kedua  pemimpin  perusahaan  ini  didakwa  atas  berbagai  tuduhan, termasuk penipuan, di antara tuduhan lainnya.
Keputusan pengadilan baru-baru ini terhadap banding hukuman Jeff Skilling menjadi latar  belakang  analisis  kami.  Kami  bertujuan  untuk  menginvestigasi  peran  CEO  dalam menjaga  kinerja  etika,  kepatuhan  hukum,  dan  stabilitas  keuangan  organisasi.  Kasus  Enron dipilih  karena  ketersediaan  beragam  sumber  informasi  dari  berbagai  pihak  yang  terlibat dalam organisasi, termasuk wawancara yang dilakukan di ungagged.net ("The Other Side of the  Enron  Story",  2010),  serta  berbagai  artikel  akademis.  Penulis  juga  memperoleh wawancara kunci dari pendiri dan CEO terakhir Enron, Ken Lay.
Kasus  Kenneth  Lay  terkait  dengan  skandal  keuangan  yang  terjadi  di  perusahaan energi besar bernama Enron Corporation. Kenneth Lay adalah pendiri dan CEO Enron, yang kemudian menjadi pusat perhatian ketika perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan pada tahun  2001.  Skandal  tersebut  melibatkan  praktik  akuntansi  yang  meragukan,  manipulasi laporan  keuangan,  dan  pengungkapan  informasi  yang  tidak  jujur  kepada  investor  dan regulator. Kenneth  Lay  didakwa atas berbagai tuduhan penipuan, penyelewengan keuangan, dan  penghindaran  pajak.  Kasus  ini  menjadi  salah  satu  skandal  keuangan  terbesar  dalam sejarah  Amerika  Serikat  dan  menimbulkan  dampak  yang  signifikan  pada  praktik  bisnis  dan regulasi keuangan di seluruh dunia.
Pada  titik  itu,  Enron  ingin  melakukan  divestasi  sejumlah  aset,  dan  individu  ini bertanggung  jawab  untuk  mengatur  prioritas  dalam  upaya  tersebut.  Tugasnya  adalah meninjau  semua  aset  yang  dipertimbangkan  Enron  untuk  dijual  dan  menentukan kemungkinan  dampak  ekonomi  dari  penjualan  tersebut.  Sebagai  bagian  dari  analisis penjualan, ia meninjau nilai buku dan memperkirakan nilai pasar setiap aset pekerjaan  yang
cukup  sederhana.  Namun,  ia  merasa  bingung.  Beberapa  aset  dilindungi  nilai  dengan  entitas yang disebut Raptors.
Setiap  aset  yang  dilindungi  nilainya,  sebagian  besar,  harus  memiliki  nilai  penjualan yang terkunci bagi Enron artinya meskipun harga pasar saat ini, Enron harus menyadari harga lindung  nilai  dengan  Raptors.  Entitas  tujuan  khusus  Raptor  dimiliki  oleh  LJM,  kemitraan investor  luar  yang  kini  terkenal  dan  dijalankan  oleh  Andy  Fastow.  Dalam  menyelesaikan pekerjaannya,  menjadi  jelas  bahwa  kerugian  lindung  nilai  tertentu  yang  ditimbulkan  oleh Raptors sebenarnya kembali ke Enron.
Penjelasan umum adalah bahwa saham Enron yang digunakan untuk mengkapitalisasi entitas  Raptor  telah  menurun  nilainya  sehingga  Raptors  akan  mengalami  kekurangan  dan tidak  mampu  membayar  kembali  utangnya  kepada  Enron.  Ketika  ia  bertanya  tentang  uang pihak  ketiga  atau  ekuitas  luar  yang  berisiko,  ia  tidak  pernah  mendengar  jawaban  yang meyakinkan pada dasarnya jawabannya adalah jawaban tersebut tidak ada.
Ia sangat khawatir dengan fakta ini. Pemahaman saya sebagai seorang akuntan adalah bahwa  sebuah  perusahaan  tidak  akan  pernah  bisa  menggunakan  sahamnya  sendiri  untuk secara
langsung  menghasilkan  keuntungan  atau,  seperti  dalam  kasus  Enron,  menghindari kerugian pada laporan laba ruginya. Ia tidak dapat membayangkan bahwa aturan “akuntansi” menjadi  sekreatif  itu.  Secara  keseluruhan,  motif  dan  sikap  yang  mendorong  keputusan  dan peristiwa  yang  menyebabkan  kejatuhan  Enron  sebenarnya  cukup  sederhana  :  keserakahan individu  dan  kolektif  yang  muncul  dalam  suasana  euforia  pasar  dan  sikap  arogansi perusahaan.
Hampir  tidak  ada  yang  ingin  mempercayai  bahwa  perusahaan  tersebut  terlalu  baik untuk  menjadi  kenyataan.  Oleh  karena  itu,  pada  awalnya,  hampir  tidak  ada  yang melakukannya.  Banyak  yang  terus  membeli  saham  dan  mempercayai  visi  perusahaan. Sementara  itu,  Enron  terlibat  dalam  banyak  transaksi  berisiko  tinggi,  beberapa  di  antaranya dilakukan  tanpa  proses  pengendalian  risiko  aset  yang  biasa  dilakukan  perusahaan.  Situasi semakin  memburuk  pada  awal  tahun  2001  karena  harga  saham  dan  peringkat  utang  Enron merosot akibat hilangnya kepercayaan investor dan kreditor.
Metode  yang  digunakan  perusahaan  untuk  mengungkapkan  (atau  dengan  kreatif mengaburkan) transaksi keuangannya yang kompleks dianggap keliru dan, menurut beberapa pihak, memang menipu. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, yang kemudian diikuti  dengan  penyesuaian  keuangan  yang  mengungkapkan  miliaran  dolar  utang  dan kerugian  yang  sebelumnya  disembunyikan,  turut  serta  dalam  kehancuran  Enron.  Semua kejadian  ini  berlangsung  di  bawah  pengawasan  Arthur  Andersen  LLP,  firma  akuntan  yang mempekerjakan  seluruh  auditor  yang  bertanggung  jawab  di  Enron  sepanjang  periode tersebut.
Dampak  Enron  kini  merambah  ke  tingkat  pemerintahan  yang  paling  tinggi,  di  mana para legislator terlibat dalam perdebatan sengit dan tuduhan tak berujung mengenai pengaruh uang  dalam  politik.  GAO  telah  meminta  Gedung  Putih  untuk  mengungkapkan  dokumen terkait penunjukan Satuan Tugas Energi Presiden George W. Bush yang dipimpin oleh Wakil Presiden Dick Cheney, mantan CEO Halliburton.
Namun,  Gedung  Putih  menolak,  dan  GAO  mengajukan  gugatan,  yang  merupakan yang pertama dalam sejarah. Investigasi Kongres diyakini akan terus berlanjut hingga tahun 2002  dan  seterusnya.  Para  pembuat  kebijakan  diharapkan  untuk  menyelidiki  tidak  hanya praktik  keterbukaan  informasi  di  Enron,  tetapi  juga  di  semua  perusahaan  publik,  terutama terkait dengan Special Purpose Entity (SPE), transaksi dengan pihak terkait, dan penggunaan akuntansi "mark- to-market".
Kenneth Lay dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Enron di bawah  tekanan  dari  kelompok  kreditor.  Namun,  masih  banyak  pertanyaan  yang  belum terjawab mengenai peran Lay, Skilling, dan Fastow dalam skandal tersebut. Selain itu, dewan
direksi Enron, terutama komite auditnya, akan berada di bawah sorotan publik dan dipastikan akan  menghadapi  tekanan  yang  besar.  Departemen  Kehakiman  memulai  penyelidikan kriminal dan membentuk satuan tugas nasional yang terdiri dari jaksa federal di Houston, San Francisco, New York, dan beberapa kota lainnya untuk  menyelidiki kemungkinan penipuan dalam urusan perusahaan.
Menariknya,  untuk  menggambarkan  sejauh  mana  keterlibatan  Enron  dengan pemerintah dan politik di semua tingkatan, Jaksa Agung AS John Ashcroft dan seluruh kantor di Houston menyatakan diri mereka diskualifikasi dari penyelidikan karena hubungan politik, ekonomi, atau keluarga. Tahun 2002 tampaknya akan menjadi titik balik yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi sebuah profesi yang sedang menghadapi krisis identitas.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  metode  yuridis  empiris dengan pendekatan berbasis data dari jurnal-jurnal dan artikel-artikel dokumen yang tersedia secara  daring.  Pendekatan  ini  melibatkan  pengumpulan  data  empiris  dari  literatur  yang tersedia  secara  online,  seperti  jurnal  ilmiah,  artikel,  dan  dokumen-dokumen  hukum  yang ditemukan melalui internet. Peneliti akan melakukan pencarian dan analisis terhadap berbagai sumber  informasi  yang  relevan  untuk  memahami  dan  menjelaskan  fenomena  hukum  yang sedang diteliti. Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara sistematis  untuk  mengidentifikasi  pola-pola,  tren,  atau  informasi  penting  yang  berkaitan dengan subjek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  isu-isu  hukum  yang  diteliti  berdasarkan  bukti- bukti empiris yang ada dalam literatur yang tersedia secara online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Skandal  yang  melibatkan  Kenneth  Lay  di  Enron  mencerminkan  kebutuhan  akan penegakan hukum yang kuat dalam menegakkan tata kelola perusahaan yang sehat di Indonesia
Dalam  implementasi  GCG  di  Indonesia,  semua  pemangku  kepentingan  turut  serta berpartisipasi.  Komite  Nasional  Kebijakan  Corporate  Governance,  yang  kemudian  berganti nama  menjadi  Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  pada  awal  tahun  2005,  telah mengeluarkan  pedoman  GCG.  Pedoman  ini  kemudian  diikuti  dengan  penerbitan  Pedoman GCG  Perbankan  Indonesia,  Pedoman  untuk  komite  audit,  dan  pedoman  untuk  komisaris independen. Semua panduan ini dianggap penting sebagai pedoman dalam menerapkan GCG.
Pemerintah  juga  perlu  melakukan  upaya  khusus  dengan  berkolaborasi  dengan komunitas  bisnis  untuk  menyosialisasikan  dan  menerapkan  GCG.  Dua  sektor  utama,  yaitu BUMN  dan  Pasar  Modal,  menjadi  fokus  pemerintah.  Kinerja  direksi  dapat  diamati  melalui sistem reward and punishment dengan mengesahkan undang-undang BUMN.
Pasar  modal  juga  memerlukan  penerapan  prinsip-prinsip  GCG  bagi  perusahaan publik.  Hal  ini  tercermin  melalui  serangkaian  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  Bursa  Efek Indonesia (BEI),  yang mewajibkan seluruh perusahaan tercatat untuk mengimplementasikan GCG.  Implementasi  GCG  bertujuan  untuk  meningkatkan  perlindungan  bagi  investor, khususnya para pemegang saham di perusahaan-perusahaan terbuka.
Menurut  penelitian  Monks  (2003),  Good  Corporate  Governance  (GCG)  secara  tegas diartikan  sebagai  sistem  pengaturan  dan  pengendalian  perusahaan  yang  menghasilkan  nilai tambah  bagi  semua  pemangku  kepentingan.  Konsep  ini  menekankan  dua  hal:  pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu, dan  kedua,  kewajiban  perusahaan  untuk  melakukan  pengungkapan  informasi  secara  akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai kinerja mereka.
Perusahaan,  kepemilikan,  dan  pemangku  kepentingan.  GCG  merupakan  standar evaluasi  kualitatif  bagi  perusahaan,  dan  Indonesia  masih  menunjukkan  kinerja  yang  kurang
memuaskan  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  GCG  ini  (Dwiridotjahjono,  2009).  Dengan tingkat  penerapan  prinsip  GCG  yang  kurang  baik,  Dwiridotjahjono  (2009)  menyatakan bahwa  investor  baru  akan  enggan  untuk  melakukan  investasi  di  suatu  perusahaan  karena dianggap  tidak  aman,  sementara  investor  yang  sudah  ada  akan  cenderung  menarik  kembali modal yang telah diinvestasikan.
Untuk mengatasi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal di dalam perusahaan, penerapan corporate governance sangat diperlukan. Terdapat  empat komponen utama dalam konsep good  corporate  governance (Kaen, 2003;  Shaw, 2003),  yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas,  dan  tanggung  jawab.  Keempat  komponen  tersebut  memiliki  peran  penting karena  penerapan  prinsip  good  corporate  governance  secara  konsisten  telah  terbukti  dapat meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  serta  mengurangi  praktik  rekayasa  kinerja  yang dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan nilai fundamental perusahaan.
Skandal  yang  melibatkan  Kenneth  Lay  di  Enron  mencerminkan  kebutuhan  akan penegakan  hukum  yang  kuat  dalam  menegakkan  tata  kelola  perusahaan  yang  sehat  di Indonesia dalam beberapa aspek. Pertama, skandal Enron menyoroti pentingnya transparansi dan  akuntabilitas  dalam  laporan  keuangan  perusahaan.  Lay  dan  rekan-rekannya  di  Enron terlibat  dalam  praktik  akuntansi  kreatif  dan  manipulatif  untuk  menutupi  kerugian  dan membuat kinerja perusahaan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya.
Hal  ini  menunjukkan  perlunya  penegakan  hukum  yang  ketat  terhadap  praktik akuntansi  yang  meragukan  dan  upaya-upaya  untuk  memastikan  bahwa  laporan  keuangan perusahaan  adalah  akurat  dan  dapat  dipercaya.  Kedua,  skandal  Enron  juga  menyoroti pentingnya  pengawasan  yang  ketat  terhadap  perusahaan  publik  dan  perlunya  independensi lembaga pengawas. Pada saat skandal terungkap, banyak pertanyaan muncul mengenai peran Arthur  Andersen  LLP,  firma  akuntan  yang  bertanggung  jawab  atas  pemeriksaan  keuangan Enron.
Kasus  ini  menunjukkan  pentingnya  lembaga  pengawas  yang  independen  dan  tidak terpengaruh  oleh  kepentingan  bisnis  atau  politik  untuk  memastikan  bahwa  praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar hukum diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan tepat. Ketiga, skandal  Enron  menggarisbawahi  kebutuhan  akan  perlindungan  hukum  bagi  para whistleblower  atau  pelapor  pelanggaran  internal.  Sherron  Watkins,  seorang  mantan  wakil presiden  di  Enron,  adalah  salah  satu  dari  sedikit  individu  yang  mengungkapkan kecurigaannya terhadap praktik akuntansi yang meragukan di perusahaan tersebut.
Namun,  upaya-upaya  untuk  memperingatkan  pihak  berwenang  seringkali  tidak efektif,  dan  whistleblower  seperti  Watkins  seringkali  menghadapi  risiko  retaliation  atau pembalasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik yang dipersoalkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat bagi whistleblower sangat penting dalam mendukung upaya- upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di perusahaan.
Secara  keseluruhan,  skandal  Enron  memberikan  pelajaran  berharga  bagi  Indonesia tentang pentingnya penegakan hukum yang kuat dan efektif dalam menjaga integritas dan tata kelola  perusahaan  yang  sehat.  Ini  mencakup  perlindungan  terhadap  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  laporan  keuangan,  pengawasan  yang  ketat  terhadap  perusahaan  publik, serta perlindungan hukum bagi whistleblower yang melaporkan pelanggaran internal.
Sebagai  contoh  kasus  ini  yang  terjadi  di  indonesia  ialah  “Transparasi  dan akuntabilitas  laporan  keuangan  organisasi  keagamaan  pada  gereja  GPDI  Gloria  Malang”, indonesia tidak jauh dari kasus kenneth lay ini, Kasus yang disebutkan mengenai transparansi dan  akuntabilitas  laporan  keuangan  organisasi  keagamaan  di  gereja  GPDI  Gloria  Malang adalah contoh konkret dari kebutuhan akan penegakan hukum yang kuat dalam menegakkan tata  kelola  perusahaan  yang  sehat  di  Indonesia.  Sebagaimana  kasus  Enron  yang  melibatkan Kenneth Lay, kasus tersebut juga mencerminkan beberapa aspek penting:
1. Transparansi dan Akuntabilitas: Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci  dalam  menjaga  integritas  sebuah  organisasi.  Dalam  konteks  gereja  GPDI  Gloria
Malang, penting untuk  memastikan bahwa laporan keuangan  gereja disusun dengan jelas dan  terbuka,  sehingga  para  jemaat  dan  pihak-pihak  terkait  dapat  memahami  dengan  baik penggunaan dana gereja.
2. Pengawasan  Internal  dan  Eksternal:  Diperlukan  mekanisme  pengawasan  internal  dan eksternal  yang  kuat  untuk  mengawasi  penggunaan  dana  gereja  dan  mencegah  terjadinya penyalahgunaan. Pengawasan yang ketat dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan pelanggaran hukum yang perlu ditindaklanjuti.
3. Budaya  Organisasi  yang  Integritas:  Penting  untuk  membangun  budaya  organisasi  yang mendorong  integritas,  kejujuran,  dan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  moral  dan hukum. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum dianggap tidak dapat diterima dan karyawan merasa nyaman untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.
4. Sistem  Pelaporan  Pelanggaran  Internal:  Gereja  GPDI  Gloria  Malang,  seperti  organisasi lainnya, perlu memiliki sistem pelaporan pelanggaran internal yang efektif dan aman bagi para pelapor.
Perlindungan  hukum  yang  kuat  bagi  whistleblower  dapat  mendorong  orang  untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi tanpa takut akan pembalasan atau intimidasi.
Dengan  mengambil  contoh  kasus  tersebut  dan  memperhatikan  pengalaman  kasus Enron,  organisasi  keagamaan  dan  perusahaan  di  Indonesia  dapat  memperkuat  tata  kelola mereka,  memastikan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  prinsip-prinsip  etika  yang  tinggi,  serta membangun kepercayaan masyarakat atas integritas mereka.
Namun  terdapat  contoh  yang  dimaksud  dari  permasalahan  ini  ialah  GCG  atau  yang dimaksud dari Good Corporate Governance, GCG ialah suatu struktur dan mekanisme  yang merujuk pada kerangka kerja yang mengatur manajemen perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi  jangka  panjang  yang  berkelanjutan  bagi  para  pemegang  saham  dan  pihak-pihak terkait. GCG mencakup kontrol bisnis melalui fungsi pengawasan, regulasi, dan manajemen, serta  menciptakan  kerangka  kerja  yang  jelas  bagi  interaksi  antara  pihak-pihak  terkait  untuk mencapai tujuan perusahaan tanpa mengorbankan kepentingan mereka.
Zarkasyi (2008: 36) juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa GCG adalah  sistem  dan  serangkaian  aturan  yang  mengatur  hubungan  antara  berbagai  pemangku kepentingan,  terutama  pemegang  saham,  dewan  komisaris,  dan  direksi,  untuk  mencapai tujuan  perusahaan.  Dengan  sistem  ini,  interaksi  antar  organ  perusahaan  dapat  terkontrol, memungkinkan  pengidentifikasian  dan  perbaikan  kelemahan  dalam  rencana  bisnis  secara cepat.
Maka dari itu sebuah Implementasi Tata Kelola Perusahaan (TGP) yang baik oleh PT Angkasa  Pura  II  Divisi  Airport  Learning  sebagai  contoh  besarnya,  telah  memenuhi  prinsip- prinsip utama, seperti transparansi,  akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan, dan keadilan. Terdapat tiga prinsip yang menonjol, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, serta kesetaraan  dan  keadilan.  Prinsip  akuntabilitas  dijaga  melalui  pemantauan  kinerja  yang sistematis, sementara prinsip tanggung jawab ditegakkan melalui alokasi dana sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, prinsip kesetaraan dan keadilan dipastikan melalui peraturan yang disusun berdasarkan aspirasi karyawan.
Dari  hasil  penelitian,  terlihat  bahwa  penerapan  TGP  di  PT  Angkasa  Pura  II  Divisi Airport  Learning  mampu  mengarahkan  interaksi  antara  pemegang  saham,  dewan  komisaris, direksi, karyawan, pelanggan, mitra bisnis, serta masyarakat dan lingkungan dengan baik. Hal ini menciptakan perusahaan yang berkembang, tumbuh, dan bersaing dengan baik. Langkah- langkah yang diambil dalam menerapkan TGP sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No: Per  01/MBU/2011  telah  membawa  perusahaan  menuju  pedoman  yang  lebih  fleksibel  dan teruji, sesuai dengan prinsip-prinsip TGP yang baik.

## Strategi yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan di Indonesia untuk mencegah terjadinya skandal serupa dengan kasus Enron yang melibatkan Kenneth Lay
Dalam  era  globalisasi  saat  ini,  persaingan  bisnis  semakin  ketat,  terutama  bagi perusahaan  yang beroperasi  di  negara-negara berkembang seperti  Indonesia. Perhatian  yang mendalam  terhadap  berbagai  aspek  bisnis  menjadi  krusial  untuk  menjaga  kepentingan  dan kelangsungan  hidup  perusahaan.  Salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan adalah  risiko  kecurangan  di  dalam  perusahaan.  Kecurangan  merupakan  tindakan  yang disengaja oleh pihak tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, seringkali  melalui  manipulasi  data,  tipu  daya,  atau  tindakan  tidak  jujur  lainnya  yang  sulit terdeteksi  melalui  proses  audit  konvensional.  Menurut  the  Association  of  Certified  Fraud Examiners (ACFE), kecurangan dapat  mencakup berbagai  tindakan licik  yang dimaksudkan untuk menyembunyikan kebenaran, menipu, atau memanipulasi informasi secara tidak jujur.
Salah satu usaha organisasi untuk mencegah kecurangan adalah melalui pembentukan sistem pengendalian internal  yang terstruktur dan jelas. Menurut Mulyadi  yang dikutip  oleh Arifudin  et  al.  (2020),  Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  merangkumi  struktur  organisasi, langkah-langkah,  dan  sarana  yang  saling  berkoordinasi  untuk  melindungi  kelangsungan organisasi. Pujiono (2016), yang juga dikutip oleh Arifudin et al. (2020), menjelaskan bahwa tujuan  dari  pengendalian  internal  adalah  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan,  mengurangi potensi  insiden  yang  tidak  terduga,  meningkatkan  efisiensi,  mencegah  kerugian  aset, meningkatkan keandalan laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Nelaz et al. (2018) juga menjelaskan bahwa SPI dapat memastikan operasi perusahaan berjalan  secara  efektif  dan  efisien,  serta  memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  internal dan  eksternal  yang  relevan,  sehingga  dapat  menciptakan  akuntabilitas.  Dengan  pengaturan organisasi  dalam  sistem  pengendalian  internal,  kegiatan  organisasi  dapat  berjalan  sesuai dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  dan  terhindar  dari  kesalahan.  Tidak  hanya  itu,  tata kelola  perusahaan  yang  baik  (Good  Corporate  Governance/GCG)  juga  memainkan  peran penting dalam upaya mencegah kecurangan.
Menurut  Tunggal  (2012)  yang  dikutip  oleh  Adiko  &  Astuty  (2019),  praktik  GCG yang  baik  termasuk  membangun  budaya  integritas  dan  moral  yang  kuat,  mengamanatkan manajemen  dalam  menerapkan  langkah-langkah  pencegahan  kecurangan,  serta  melakukan pengawasan melalui komite audit. Adiko & Astuty (2019) menjelaskan  bahwa GCG  adalah proses dan struktur yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan akuntabilitas dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan, moralitas, dan etika yang berlaku. Prinsip-prinsip GCG yang diatur dalam  Peraturan  Menteri  BUMN  No  PER-01/MBU/2011  mencakup  transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.
Skandal  keuangan  yang  melibatkan  Enron,  yang  merupakan  salah  satu  perusahaan energi terbesar di dunia pada masanya, telah menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kasus ini mengungkapkan sejumlah kelemahan dalam tata kelola perusahaan, transparansi laporan keuangan, serta pengawasan dan kepatuhan yang ketat  terhadap  prinsip-prinsip  etika  bisnis.  Sebagai  tanggapan  atas  kasus  Enron,  banyak perusahaan  telah  mempertimbangkan  strategi-strategi  baru  untuk  mencegah  terjadinya skandal serupa di masa depan.
Dalam  konteks  Indonesia,  di  mana  risiko  skandal  korporasi  masih  ada,  diperlukan langkah- langkah yang proaktif dan komprehensif untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan  meminimalkan  peluang  terjadinya  pelanggaran  hukum  atau  praktik-praktik  yang  tidak etis. Dengan memperhatikan pelajaran  yang dipetik  dari kasus  Enron, kita dapat  merancang strategi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  konteks  bisnis  Indonesia  untuk  mencegah terjadinya  skandal  serupa.  Berikut  ini  adalah  beberapa  strategi  kunci  yang  dapat  diterapkan oleh perusahaan di Indonesia untuk menjaga integritas dan tata kelola yang sehat.
Untuk  mencegah  terjadinya  skandal  serupa  dengan  kasus  Enron  yang  melibatkan Kenneth  Lay, perusahaan di  Indonesia dapat mengimplementasikan beberapa strategi kunci. Pertama,  perusahaan  harus  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pelaporan keuangan  dan  operasional  mereka.  Ini  termasuk  memastikan  bahwa  laporan  keuangan disusun  dengan  jelas,  lengkap,  dan  dapat  dipahami  oleh  semua  pemangku  kepentingan. Kedua,  perusahaan  perlu  memperkuat  pengawasan  internal  dan  eksternal  untuk mengidentifikasi potensi risiko dan pelanggaran hukum.
Pengawasan yang ketat akan membantu menghentikan praktik-praktik yang tidak etis atau  melanggar  hukum  sebelum  dapat  menyebabkan  kerugian  yang  signifikan.  Ketiga, perusahaan  harus  membangun  budaya  organisasi  yang  mendorong  integritas,  kejujuran,  dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Budaya ini akan menciptakan lingkungan di  mana pelanggaran  hukum  tidak  dapat  diterima  dan  karyawan  merasa  nyaman  untuk  melaporkan pelanggaran yang terjadi.
Keempat,  perusahaan  perlu  meningkatkan  perlindungan  bagi  whistleblower  atau pelapor  pelanggaran  internal.  Ini  termasuk  memastikan  bahwa  ada  mekanisme  yang  aman dan  efektif  bagi  individu  yang  melaporkan  pelanggaran  untuk  dilindungi  dari  pembalasan atau intimidasi. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat bagi whistleblower, karyawan akan merasa lebih percaya diri untuk melaporkan pelanggaran yang mereka temui tanpa takut akan  konsekuensi  negatif.  Dengan  menerapkan  strategi-strategi  ini  secara  komprehensif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mencegah terjadinya skandal serupa dengan kasus Enron.
Kelima, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan pembaruan terus-menerus terhadap kebijakan dan prosedur mereka terkait dengan tata kelola perusahaan. Ini termasuk mengikuti perkembangan  regulasi  dan  praktik  terbaik  industri  untuk  memastikan  bahwa  sistem  tata kelola  perusahaan  selalu  relevan  dan  efektif.  Dengan  mengadopsi  pendekatan  yang  proaktif dan  adaptif  terhadap  tata  kelola  perusahaan,  perusahaan  dapat  meminimalkan  risiko terjadinya  pelanggaran  hukum  atau  praktik-praktik  yang  tidak  etis,  serta  membangun kepercayaan yang lebih besar dari pemangku kepentingan.
Karena karyawan ataupun manusia bisa saja berperilaku dan berbicara dimuka seperti kenneth  lay,  ia  menyatakan,  “Saya  tidak  hanya  terpapar  pada  perilaku  hukum  tetapi  juga moral  dan  perilaku  etis  dan  apa  artinya  dari  sudut  pandang  organisasi  dan  orang-orang terkemuka.” Dalam pernyataan pengantar revisi Kode Etik Enron yang dikeluarkan pada Juli 2000,  Lay  menulis:  “Sebagai  pejabat  dan  karyawan  Enron  Corp.,  anak  perusahaannya,  dan perusahaan afiliasinya, kita bertanggung jawab untuk menjalankan urusan bisnis perusahaan sesuai dengan semua hukum yang berlaku dan secara moral dan jujur.”
Lay menunjukkan bahwa 64 halaman Kode Etik Enron mencerminkan kebijakan yang disetujui  oleh  dewan  direksi  perusahaan  dan  bahwa  perusahaan,  yang  memiliki  reputasi sebagai perusahaan yang adil dan jujur, sangat dihormati. Kode etik Enron juga menetapkan bahwa  “Seorang  karyawan  tidak  boleh  berperilaku  dengan  cara  yang  secara  langsung  atau tidak langsung akan merugikan kepentingan terbaik Perusahaan atau dengan cara yang akan membawa  keuntungan  finansial  kepada  karyawan  yang  diperoleh  secara  terpisah  sebagai konsekuensi langsung dari pekerjaannya dengan Perusahaan.”.
Kode  etik  Enron  didasarkan  pada  rasa  hormat,  integritas,  komunikasi,  dan keunggulan. Nilai- nilai ini dijelaskan sebagai berikut:
1. Respek. Kami memperlakukan orang lain seperti kami ingin diperlakukan sendiri. Kami tidak  mentolerir  perlakuan  kasar  atau  tidak  sopan.  Kekejaman,  sifat  tidak  berperasaan, dan kesombongan tidak termasuk di sini.
2. Integritas.  Kami bekerja  dengan pelanggan dan prospek secara terbuka, jujur, dan tulus. Ketika  kita  berkata  kita  akan  melakukan  sesuatu,  kita  akan  melakukannya;  ketika  kita berkata  kita  tidak  bisa  atau  tidak  akan  melakukan  sesuatu,  maka  kita  tidak  akan melakukannya.
3. Komunikasi.  Kami  memiliki  kewajiban  untuk  berkomunikasi.  Di  sini  kami  meluangkan waktu untuk berbicara satu sama lain dan mendengarkan. Kami percaya bahwa informasi dimaksudkan untuk bergerak dan bahwa informasi menggerakkan orang.
4. Keunggulan. Kami puas dengan yang terbaik dalam segala hal yang kami lakukan. Kami akan terus meningkatkan standar untuk semua orang.
Yang  paling  menyenangkan  di  sini  adalah  bagi  kita  semua  untuk  menemukan seberapa baik kita sebenarnya. Meskipun komitmen Ken Lay terhadap etika bisnis dan Kode Etik  Enron  yang  dipegang  teguh,  Enron  mengalami  kebangkrutan  yang  dramatis  dari pendapatan  yang  dilaporkan  sebesar  $  101  miliar  pada  tahun  2000  hingga  menyatakan kebangkrutan  pada  bulan  Desember  2001.  Jawaban  atas  pertanyaan  ini  tampaknya  berakar pada kombinasi dari kegagalan kepemimpinan puncak, budaya perusahaan yang mendukung perilaku tidak etis, dan keterlibatan komunitas perbankan investasi.
Maka kembali lagi, implementasi dari GCG. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)  menjadi  kunci  vital  untuk  memastikan  bahwa  bisnis  beroperasi  dengan  sukses  dan transparan  dalam  jangka  panjang.  Hal  ini  memperkuat  aspek  manajemen  dengan  harapan bahwa  kinerja  perusahaan  mencerminkan  nilai  bisnis  yang  sebenarnya  secara  akurat.  GCG, sebagai  standar  untuk  manajemen  yang  baik,  memainkan  peran  penting  dalam  menjaga integritas dan keandalan kinerja perusahaan.
Dengan  menerapkan  GCG,  perusahaan  tidak  hanya  memastikan  keberhasilan operasionalnya,  tetapi  juga  dapat  terus  meningkatkan  posisi  kompetitifnya  di  pasar.  Ini dilakukan dengan mengoptimalkan nilai bisnis, mengelola sumber daya, dan mengelola risiko secara  lebih  efektif.  Selain  itu,  penerapan  GCG  juga  membantu  meningkatkan  kepercayaan pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  terhadap  perusahaan.  Secara keseluruhan,  GCG  tidak  hanya  menjadi  kerangka  kerja  untuk  manajemen  yang  baik,  tetapi juga  menjadi  alat  penting  untuk  memastikan  kesinambungan  bisnis  yang  berhasil  dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan demikian, penerapan dan kesinambungan GCG adalah suatu keharusan dalam upaya memastikan keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis. Melalui penerapan GCG,  perusahaan  dapat  meminimalkan  risiko  terkait  penyalahgunaan  kekuasaan, pelanggaran  etika,  dan  praktik  bisnis  yang  tidak  sah.  Hal  ini  memungkinkan  perusahaan untuk  membangun  hubungan  yang  lebih  baik  dengan  pemangku  kepentingan,  seperti pemegang  saham,  karyawan,  pelanggan,  dan  masyarakat.  Dengan  demikian,  GCG  bukan hanya  tentang  mematuhi  peraturan,  tetapi  juga  tentang  menciptakan  lingkungan  yang berintegritas, adil, dan bertanggung jawab  yang memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Ini adalah fondasi yang kuat untuk menciptakan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan.

## KESIMPULAN
Skandal  yang  melibatkan  Kenneth  Lay  di  Enron  menyoroti  kebutuhan  akan penegakan  hukum  yang  kuat  dalam  menegakkan  tata  kelola  perusahaan  yang  sehat  di Indonesia. Kasus Enron menunjukkan bahwa kelemahan dalam penegakan hukum, terutama terkait  dengan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  pengawasan,  dapat  menyebabkan  kegagalan sistem tata kelola perusahaan. Perlindungan hukum  yang tidak memadai bagi whistleblower juga dapat menghambat pengungkapan pelanggaran internal.
Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  yang  efektif  dan  independen,  serta  perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor pelanggaran, menjadi krusial dalam memastikan integritas dan kesehatan tata kelola perusahaan di  Indonesia. Di Indonesia, implementasi GCG melibatkan partisipasi  semua  pemangku  kepentingan,  didukung  oleh  pedoman  yang  dikeluarkan  oleh Komite  Nasional  Kebijakan  Corporate  Governance.  Namun,  upaya  pemerintah  dalam mensosialisasikan  dan  menerapkan  GCG  masih  perlu  diperkuat,  terutama  di  sektor  BUMN dan Pasar Modal.
Untuk  mencegah  skandal  serupa  dengan  Enron,  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia perlu  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pelaporan  keuangan,  memperkuat pengawasan  internal  dan  eksternal,  serta  membangun  budaya  organisasi  yang  mendorong integritas  dan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  etika.  Kasus  Enron  juga  menekankan pentingnya peran individu dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika.
Oleh  karena  itu,  memastikan  bahwa  semua  karyawan  memahami  dan  menerapkan nilai-  nilai  etika  dalam  setiap  aspek  bisnis  mereka  adalah  kunci  dalam  mencegah  skandal korporasi  yang  merugikan.  Dengan  memperkuat  tata  kelola  perusahaan  dan  meningkatkan kesadaran  akan  pentingnya  integritas  dan  etika  bisnis,  Indonesia  dapat  mengurangi  risiko terjadinya  skandal  korporasi  dan  membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  perusahaan dan pasar modal.

## REFERENSI
Nurjanah,  Siti  Bunga.  &  Handayani,  Nida.  (2023).  Implementasi  Prinsip  Good  Corporate Governance  (GCG)  dalam  Angkatan  Kinerja  Perseroan  pada  PT  Angkasa  Pura  II (Studi Kasus pada Divisi Airport Learning Center). Jarvic, Jakarta.
Ulum,  Septiana  Nurul.  &  Suryatimur,  Kartika  Pradana.  (2022).  Peran  Sistem  Pengendalian Internal  dan  Good  Corporate  Governance  dalam  Upaya  Pencegahan  Fraud.  Jiakes, Magelang.
Ferrell, O.C.  &  Ferrel,  Linda. (2010). The Responsibility  and Accountability of CEOs: The Last Interview with Ken Lay. Springer.
Hermanto.  Suhendri,  Hendrik.  &  Iriani,  Nur  Ida.  Transpransi  dan  Akuntabilitas  Laporan Keuangan  Organisasi  Keagamaan  pada  Gereja  GPDI  Gloria  Malang.  Jurnal Cakrawala, 2655-1969
Harinurdin,  Erwin.  &  Safitri,  Karin  Amelia.  (2023).  “Tata  Kelola  Perusahaan  Tercatat  di Indonesia”. J. Vokasi Indonesia:.Vol. 10: No. 1, Article 6.
Thomas, C. William. (2002). The Rise and Fall of Enron. J. Accountancy.