## ANALISA FAKTOR-FAKTOR DAN PENYELESAIAN SAAT TERJADI SALAH TAKSIR YANG DILAKUKAN OLEH PENAKSIR PADA PRODUK RAHN (STUDI KASUS PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR KABUPATEN SUMENEP)
Nobi Iskandar & Amran Suadi Email: noiskan@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  tesis  ini  merupakan  hasil  dari  analisa  faktor-faktor  yang  mengakibatkan kesalahan  tafsir  yang  dilakukan  oleh  penaksir,  serta  bagaimana  proses  penyelesaian  yang dilakukan  oleh  pihak  PT.  BPRS  Bhakti  Sumekar  pada  masalah  selisih  harga  kurang  saat lelang barang agunan emas pada produk rahn. Bagaimana perhitungan yang dilakukan oleh pihak Bank dan Tim Audit lelang dalam menentukan besrnya selisih yang harus ditanggung oleh  penaksir.  Besarnya  biaya  pelunasan  yang  harus  dibayar  oleh  peminjam  dari  tanggal jatuh tempo sampai acara peleangan.
Metode  yang  dipergunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Metode  kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, fenomena, perilaku orang  atau  suatu  keadaan  pada  tempat  tertentu  secara  rinci  dan  mendalam  dalam  bentuk narasi.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  reseacrh).  Pendekatan  yang digunakan  adalah  Studi  kasus  merupakan  salah  satu  jenis  pendekatan  kualitatif  yang menelaah sebuah "kasus" tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  kesalahan  taksir  yang  dilakukan  oleh  penaksir mengakibatkan terjadinya salah taksir pada barang agunan emas yang dilelang  oleh pihak Bank.  Hal  ini  menyebabkan  ada  selsih  kurang  pada  pelunasan  pembayaran  penerima pinjaman.  Namun,  melihat  dari  sebab  terjadinya  selisih  harga  yang  diakibatkan  oleh kesalahan  penaksir,  maka  sesuai  dengan  bentuk  kerja  sama  yang  telah  disepakati,  beban selisih  kurang  tersebut  ditanggung  oleh  pihak  penaksir.  Peminjam  hanya  diwajibkan memenuhi  pelunasan  biaya  pemeliharaan  dari  tanggal  jatuh  tempo  sampai  tanggal pelelangan. Perlu ada yang melakukan penelitian serupa yang lebih baik sehingga apa yang sudah diteliti dan disusun ini memperoleh perbaikan dan semakin luas pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab penaksir.
Kata Kunci : Rahn, Penakisr, Faktor-Faktor Kesalahan Taksir

## PENDAHULUAN
Dalam persoalan ekonomi khususnya  yang  berprinsip  syariah,  juga bermacam  macam  diantara  jenis  kerja sama  dan  tolong  menolong  yang  telah membudaya di kalangan masyarakat yakni pinjam meminjam dan utang-piutang. Oleh karena  itu,  terciptalah  sebuah  lembaga pemerintah yang dapat membantu masyarakat  mendapatkan  sejumlah  dana segar  tanpa  harus  kehilangan  barang berharga  yang  mereka  miliki  ataupun tepaksa  meminjam  dengan  bunga  yang
sangat  tinggi,  lembaga  tersebut  yaitu lembaga baik bank maupun non bank yang salah satu produknya adalah gadai.
Gadai merupakan salah satu kategori  dari  perjanjian  utang  piutang, yang  mana  untuk  suatu  kepercayaan  dari orang  yang  berpiutang,  maka  orang  yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan  terhadap  utangnya  itu.  Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan  (orang  yang  berutang) tetapi  dikuasai  oleh  penerima  gadai  (yang berpiutang).
Dalam memberikan pinjaman, pegadaian  harus  menerima  barang  yang bernilai  ekonomis  yang  dijadikan  sebagai jaminan  dari  debitur,  sebagai  syarat apabila  debitur  tidak  dapat  melunasi pinjamannya,  setelah  melalui  peringatan terlebih  dahulu,  namun  tidak  diindahkan dan  tidak  meakukan  perpanjangan,  maka lembaga  pegadaian  mempunyai  hak  untuk mengambil  pelunasan  piutangnya  dengan cara  melelang  barang  jaminan  gadai  yang dibawah kekuasaannya.
Sebelum
Indonesia merdeka,
lembaga pegadaian sudah didirikan meskipun pada awalnya merupakan lembaga  swasta.  Hal  ini  berkelanjutan hingga  pada  awal-awal  kemerdekaan. Sehingga,  pada  tahun  1961,  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  178  Tahun 1961  lembaga  itu  berubah  menjadi perusahaan negara. Selanutnya, berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor 108  tahun  1965  Perusahaan  Negara
Pegadaian  diintegrasikan  ke  dalam  urusan
Bank  Sentral.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969
Perusahaan  Negara  Pegadaian  diubah statusnya  menjadi  Perusahaan  Jawatan Pegadaian.
System  perbankan  di  Indonesia diatur  dalam  UU  No.  7  Tahun  1992. Perbankan di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu  bank  umum  dan  bank  perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan  kegiatan  konvesional  dan syariah secara berdampingan (dualbanking system = system perbankan ganda).
Bank  syariah  dalah  bank  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan prinsip  Syariah,  yaitu  aturan  perjanjian berdasarkan  Hukum  Ekonomi  Stari'ah. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan  landasan  utama  dalam  segala operasinya.  Produk-produk  bank  syariah mempunyai  kemiripan  tetapi  tidak  sama dengan  bank  konvesional,  yaitu  harus menghindari unsur-unsur yang dilarang.
Banyak  produk  di  bank  syaria'ah yang  akhir  akhir  ini  banyak  diminati  oleh
masyarakat  menengah  kebawah  adalah produk  gadai,    yang  merupakan  produk unggulan dalam satu tahun mencapai 85 % . Produk gadai  emas perhiasan  merupakan produk  bank  syari/ah  yang  menggunakan akad Rahn, Ijarah dan Qarad.
Produk gadai emas di bank syariah beroperasi  didasarkan  pada  fatwa  DSN MUI  No  26/DSN-MUI/III/2002  gadai emas  syariah    yang  harus  memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:
a. Rahn emas dibolehkan  berdasarkan  prinsip rahn b. Ongkos    dan    biaya penyimpanan barang ( marhun ) ditanggung oleh penggadai ( rahn )
c. Ongkos
penyimpanan  besarnya  didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan d. Biaya  penyimpanan barang ( marhun ) dilakukan berdasarkan akad ijarah Namun pada
kenyataannya permasalahan - permasalahan mulai muncul  saat  nasabah  tidak  dapat  menebus emasnya  untuk  membayar  hutang  pada saat  jatuh tempo. Sesuai dengan peraturan di  Bank,  apabila  pada  saat  jatuh  tempo nasabah  tidak  dapat  membayar  hutang dengan menebus emas mereka, maka akan dilakukan pelelangan atau penjualan objek jaminan milik nasabah.
Disamping  permasalahan  di  atas, permasalahan  yang  akan  dicermati  dan diteliti  yaitu  apakah  ada  perbedaan  dasar penaksiran  harga  emas  yang  digunakan, pada  saat  terjadi  akad  dasar  harga  emas yang  digunakan  di  pegadaian  dan  bank dengan harga emas di pasar.
Untuk  menghindari  hal  tersebut sebaiknya pada saat melakukan akad maka nasabah  meminta  dijelaskan  dan  pihak bank  harus  menjelaskan  rincian  hitungan dan  dasar  perhitungan  penaksiran  emas serta  dijelaskan  pula  dasar  harga  emas yang digunakan, jika memang ada perbedaan  atau  selisih  dengan  harga  emas pasar  harus  dijelaskan  dari  awal  sehingga
akad  yang  dilakukan  menjadi  jelas  dan tidak ada yang mengganjal.
Seperti  permasalahan  yang  pernah terjadi  pada  PT.  BPRS  Bhakti  Sumekar pada
tahun
2017.
gambaran permaslahannya  sebai  berikut:  si  Fulan memiliki  perhiasan  berupa  liontin  yang ingin  dijadikan  sebagai  barang  agunan untuk  pengajuan  dana  Rahn  pada  PT. BPRS  Bhakti  Sumekar.  setelah  si  Fulan mendatangi  kantor  PT.  BPRS  Bhakti Sumekar pada tanggal 23 Nopember 2017, pihak Bank melakukan pengecekan kepada perhiasan milik si Fulan. sehingga menghasilkan  taksiran  berat  liontin  si Fulan  sebesar  4,85  gr  dengan  kadar  Emas sebesar 85 %. pada saat itu harga emas di Bank  sebesar  Rp.  478.000,-.  dari  taksiran tersebut  harga  taksiran  liontin  si  Fulan Sebesar  Rp.  1.969.698,-  dan  si  Fulan mendapatkan  dana  plafon  sebesar  Rp.  1. 772.000,-  berdasarkan  perhitungan  0,90% dari harga taksiran. dana bersih yang dapat diterima  oleh  si  Fulan  adalah  sebesar  Rp. 1.755.001,-  setelah  dikurangi  atas  biaya taksiran.  namun  setelah  beberapa  bulan pembayarang, ternyata si Fulan melakukan wanprestasi  terhadap  PT.  BPRS  Bhakti Sumekar.  si  Fulan  tidak  melakukan pembayaran  atas  pinjamannya  sampai tanggal  jatuh  temponya.  pihak  Bank  telak melakukan  peringatan  kepada  si  Fulan sesuai prosedur yang ada. namun peringatan  tersebut  tidak  diindahkan  oleh si  Fulan.  pada  akhirnya  pihak  Bank memutuskan  untuk  melakukan  pelelangan jaminan Rahn milik si fulan pada tangggal 23  Februari  2018.  saat  pelelangan  harga liontin  si  Fulan  mendapatkan  penawaran harga  sebesar  Rp.  1.000.000,-  dari  harga jual  yang  ditetapkan  oleh  tim  lelang sebesar Rp. 1. 150. 000,-
Penyajian  data-data  yang  didapat dari  lapangan oleh penulis disajikan dalam bentuk deskriuptif., penyajian gambar  baik itu  dari  hasil  wawancara,  dokumentasi maupun observasi dan bukan berupa angka. Sedangkan  bentuk  penyajian  datanya berupa kualitatif yaitu dengan
pertimbangan menyesuaikan metode
kualitatif  lebih  mudah  dilakukan  bila berhadapan  dengan  kenyataan  ganda. Sehingga  jenis  penelitian  ini  termasuk dalam  kategori  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif.
Pendekatan yang digunakan oleh  peniliti  dalam  penelitian  ini  adalah metode  studi  kasus.  Penelitian  studi  kasus yang dikemukakan oleh Yin adalah sebuah metode  penelitian  yang  secara  khusus menyelidiki  fenomena  kontemporer  yang terdapat  dalam  konteks  kehidupan  nyata, yang  dilaksanakan  ketika  batasan-batasan antara  fenomena  dan  konteksnya  belum jelas dengan meggunakan berbagai sumber data. jadi penelitian studi kasus merupakan penelitian  yang  mengungkap  fonomena atau  peristiwa  yang  terjadi  dilapangan yang berhubungan langsung dengan kehidupan  individu  maupun  kelompok. kemudian dalam kasus atau perustiwa akan dikaji dari berbagai teori atau keilmuannya.
Jenis  data  yang  digunakan oleh  peneliti  adalah  data  primer.  data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan  dan  diolah  peneliti  secara langsung  dari  lapangan,  melalui  observasi dan  interview  yang  berupa  informasi melalui  wawancara  kepada  pihak  pelaku dalam  hal  ini  adalah  penaksir,  Nasabah dan  Karyawan  Bank  tentang  tanggung jawab  dan  penyelesaian  penaksir  saat terjadi  salah  taksir  pada  produk  Rahn  PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.
Subyek  penelitian  berupa informan yang akan di minta keterangannya  tentang  obyek  yang  akan diteliti. Para informan tersebut diantaranya adalah  Penaksir  yang  bertindak  sebagai mitra  kerja  perusahaan  PT.  BPRS  Bhakti Sumekar  dan  karyawan/Staf  audit  yang membawahi  produk Rahn pada PT. BPRS Bhakti Sumekar.
Sedangkan obyek penelitian adalah  Tanggung  jawab  penaksir  saat terjadi  kesalahan  taksir  pada  produk  Rahn PT.  BPRS  Bhakti  Sumekar  beserta
penyelesaiannya  ditinjau  dari  Hukum Ekonomi Syariah.
Sumber data yang dibutuhkan  agar  tercapainya  tujuan  dalam penelitian adalah : 1)
Sumber Data Primer
Yaitu  pengolahan  sumber data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti secara  langsung  dari  lapangan,  melalui observasi  dan  interview  berupa  informasi melalui  wawancara  kepada  pihak  pelaku, berbagai  tokoh  masayarakat  dan  tokoh agama  tentang  Analisis  Tanggung  Jawab Kesalahan  Penaksir  dan  Penyelesaian Selisih  Kurang  Saat  Lelang  Pada  Produk Rahn  Studi  Kasus  PT.  BPRS  Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.
2) Sumber Data Sekunder Yaitu  sumber  data  yang
dijadikan  acuan  landasan  teori  dalam pembahasan  seperti  buku-buku,  karya ilmiah  dan  sumber-sumber  lainnya  yang relevan dengan pembahasan objek permasalahan dari penelitian.
metode  yang  digunakan oleh  peneliti  untuk  mendapatkan  dan mengumpulkan  data  dalam  penelitian diantaranya :
1) Interview (Wawancara)
Adalah  teknik  pengumpulan  data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan  keterangan-keterangan  lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan  orang  yang  dapat  memberikan keterangan.kepada peneliti. 1 Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara  mendalam,  dengan  tujuannya untuk  memperoleh  informasi  dari  semua responden,  tetapi  susunan  dan  urutan kalimatnya  disesuaikan  dengan  ciri-ciri responden. 2 hal  pertama  yang  dilakukakn oleh  peneliti  adalah  dengan  melakukan wawancara  dengan  narasumber  secara langsung.  Data  yang  ditanyakan  oleh peneliti adalah hal-hal ada sangkut pautnya
1 Dedy  Mulyana, Metodologi  Penelitian Kualitatif ; Paradigma  baru  Ilmu  Komunikasi  dan Ilmu sosial lainnya , (Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2004)
2 Ibid.,
dengan Analisis Tanggung Jawab Kesalahan  Penaksir  dan  Penyelesaian
Selisih  Kurang  Saat  Lelang  Pada  Produk Rahn  Studi  Kasus  PT.  BPRS  Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep. 2) Observasi Menurut Suharsimi Arikunto, Observasi adalah suatu metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis  mengenai  fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti  baik  itu  secara langsung maupun tidak langsung. 3
Observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti adalah  observasi  non  partisipan,  dimana tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  peneliti dalam kehidupan subjek penelitian.
Peneliti hanya akan mengadakan observasi berdasarkan  fenomena  yang  terjadi  di lapangan  dengan  cara  mengungkapkan secara  cermat  dan  tepat,  dari  hasil observasi  tersebut  kemudian  dicatat  dan diolah  menjadi  sebuah  laporan  penelitian. Data  yang  akan  dikumpulkan  dalam observasi  ini  seperti  bagaimana  analisa tanggung  jawab  kesalahan  penaksir  dalam mengatasi  masalah  selisih  kurang  saat terjadi lelang pada produk Rahn PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.
3) Dokumentasi Untuk  memperoleh  data
yang  tidak  dapat  peneliti  gali  dengan metode  penulisa  tentang  fenomena  yang terjadi,  maka  penelliti  melakukan  metode dokumentasi. Dalam  hal  ini  bisa  berupa gambar,  arsip,  maupun  dokumen  penting yang ada pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten  Sumenep  yang  berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
Teknik Pemeriksaan
Keabsahan  Data  yang  digunakan  oleh peneliti  adalah  Trianggulasi.  adapun  yang dimaksud trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  di  luar data  untuk  keperluan  pengecekan  atau
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek , (Jakarta: Rineka Cipta,1991), Hlm. 189
sebagai  alat  pembanding  terhadap  data  itu sendiri. Teknik trianggulasi yang digunakan  adalah  trianggulasi  sumber. Yaitu  membandingkan  dan  mengecek balik  derajat  kepercayaan  suatu  informasi yang  diperoleh  dengan  alat  yang  berbeda dalam  penelitian  kualitatif.  Hal  dilakukan dengan cara :
1) Membandingkan  data  hasil wawancara dengan hasil pengamatan.
2) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen lain. Jadi trianggulasi
merupakan    cara    terbaik    untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan
konstruksi  kenyataan  yang  ada  dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan  data  tentang  berbagai kajian  dan  hubungan  dari  berbagai pandangan.  Untuk  itu  maka  peneliti  dapat melakukannya dengan cara :
1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 2) Mengeceknya dengan berbagai sumber data. Data yang
didapat dikerjakan  dan  dimanfaatkan  sedemikian rupa agar dapat menyimpulkan kebenaran- kebenaran  yang  dipakai  untuk  menjawab persoalan-persoalan  yang  diajukan  dalam penelitian. Peneliti  menggunakan  analisis data  model  alur  Miles  dan  Huberman, dimana  dalam  menjelaskan  analisis  data mempunyai tiga alur yaitu :
1) Reduksi  data,  yaitu  proses
pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan  mengorganisasikan  data  dengan  cara sedemikian  rupa  hingga  kesimpulan  dan verifikasi.
2) Penyajian  data.  Dalam  alur ini  seluruh  data-data  di  lapangan  yang berupa  dokumen,  hasil  wawancara  dan hasil  observasi  akan  dianalisis  sehingga dapat  memunculkan  deskripsi  tentang Analisis  Tanggung  Jawab  Kesalahan Penaksir  dan  Penyelesaian  Selisih  Kurang Saat  Lelang  Pada  Produk  Rahn  Studi Kasus PT. BPRS Bhakti Sumekar
Kabupaten Sumenep.
3)
Penarikan
kesimpulan adalah hasil akhir dari proses analisis data, dimana  peneliti  akan  mendeskripsikan, menganalisa dan  menginterpretasikan data yang  peneliti  dapatkan  melalui  penelitian tersebut diatas.
Dalam    Analisis    data, peneliti  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif dimana dalam melakukan penelitian, peneliti akan mencoba mendeskripsikan  fakta  dari  semua  hasil penelitian  di  lapangan,  menganalisa  dan menginterpretasikannya sehingga penelitian  ini  dapat  diketahui  kebenaran konsep  dari  Analisis  Tanggung  Jawab Kesalahan  Penaksir  dan  Penyelesaian Selisih  Kurang  Saat  Lelang  Pada  Produk Rahn  Studi  Kasus  PT.  BPRS  Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.

## PEMBAHASAN
1. Konsep Gadai Syariah PT.
BPRS Bhakti Sumekar
Simulasi  perhitungan  gadai  emas berdasarkan  akan  yang  sudah  dilakukan antara  nasabah  dengan  pihak  Bank Dokumentasi  Kantor  PT.  BPRS  Bhakti Sumekar  Kabupaten  Sumenep,  2018. Misalnya  seorang  nasabah  pada  tanggal  3 Nopember  2017,  dengan  Surat  Bukti Gadai  Emas  (SBGE)  nomor  048R5272- LD1632,  dengan  transaksi  menggadaikan emasnya  berupa  perhiasan  satu  buah cincin,  dengan  kadar  23  karat  dan  berat 6,11 gram. Jika nasabah melunasi pinjamannya  pada  tanggal  3  Maret  2018, berapakah  biaya  pemeliharaan  yang  harus dibayarkan?  HDE atau Harga Dasar Emas saat itu adalah Rp 509.500,- Nah, jika kita cermati ternyata waktu/periode gadai yang berlangsung adalah:  3 Nopember 2017 s.d 3  Maret  2018  =  (4  bulan),  karena  biaya pemeliharaan dihitung per hari 4 bulan.
Taksiran nilai perhiasan nasabah
= (karat/24) x berat emas x HDE
Pembiayaan  (jumlah  pinjaman maksimal) yang diperoleh nasabah
= Taksiran x FTV
Biaya Pemeliharaan yang dibebankan ke nasabah
= (Taksiran x Rate) x waktu gadai Simulasi  perhitungan  gadai  emas yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar  Kabupaten  Sumenep  adalah menggunakan  akad Qardh dalam  rangka Rahn . Yang dimaksud akad " Qardh dalam rangka Rahn "  adalah  akad  pemberian pinjaman  dari  bank  untuk  nasabah  yang disertai  dengan  penyerahan  tugas  agar bank  menjaga  barang  jaminan  yang diserahkan.  Biaya  pemeliharaan  tersebut menggunakan akad ijarah . Selain ketentuan  -  ketentuan  tersebut,  ada beberapa  hal  yang  perlu  anda  cermati untuk  mengetahui  jumlah  pinjaman  dana yang bisa anda bawa pulang dengan sistem gadai syariah ini, misalnya biaya administrasi   yang  biasanya  dipungut  di depan,  dan  biaya  pemeliharaan  yang umumnya  dipungut  di  akhir  atau  diawal periode.
Ada  beberapa  hal  yang  perlu dicermati  oleh  nasabah  pada  saat  sebelum akad,  selama  dalam  akad  maupun  setelah akad tersebut selesai, yaitu :
1. Isi dari akad;
Nasabah tidak membaca akad; Ada beberapa  faktor  yang  menyebabkan  para nasabah  tidak  membaca  akad  Qard  yang dibuat dengan pihak bank, yaitu karena :
a. Tulisan didalam akad tersebut sangat kecil sehingga susah untuk membacanya,  dan  biasanya  nasabah  tidak membacanya.
b. Nasabah sudah percaya kepada pihak perbankan karena pemahaman  mereka dengan  menggunakan akad  syariah  akan  lebih  melindungi  dan tidak merugikan mereka.
c. Nasabah
tidak memperhatikan  essensi  dari  akad Qard tersebut karena tidak sempat karena sudah membutuhkan  uang  pinjaman  dan  sudah percaya  saja  karena  sudah  berlogo  gadai emas syariah.
2. Pihak  petugas  bank  tidak menjelaskan.
Saat  dilakukan  penandatanganan akad  tersebut  petugas  bank  bagian  gadai emas  syariah  tidak  menjelaskan  tentang klausal-klausal  dalam  akad Qard tersebut, dan  hanya  dijelaskan  tentang  kadar  emas, berat  emas,  biaya  adminitrasi,  biaya pemeliharaan dan seberapa besar pembiayaan  yang  akan  diterima  oleh nasabah.  Bahkan  saat  contoh  akad  yang digunakan dalam penulisan ini dimana ada konsekuensi jika nasabah meminta pembiayaan  diluar  ketentuan  syariah, sebagai  contoh  seharusnya  pembiayaan yang  sesuai  dengan  syariah  sebesar  Rp. 2.535.834,57,  tetapi  manakala  nasabah hanya mengambil pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,-.
3. Nasabah tidak bertanya tentang rincian perhitungan; Bagaimana menghitung nilai taksiran.= (karat/24) x berat emas x HDE 4. Ketentuan  tentang  biaya administrasi
Untuk  biaya  administrasi  ini  sudah ditentukan oleh kantor pusat Bank Syariah Mandiri, dan besarnya setiap bank berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing.
Besaran  biaya  administrasi  yang dibebankan  Bank  pada  nasabah  dibuat dengan  metode  tiring  mengikuti  jumlah besarnya  nilai  taksiran.  Artinya,  semakin besar  nilai  taksiran  yang  digadaikan  maka akan  semakin  besar  biaya  administrasi yang dibebankan pada nasabah.
5. Ketentuan  tentang  biaya
sewa tempat ( Ijarah ). Biaya Sewa Tempat adalah sejumlah  uang  yang  dibayar  oleh  nasabah kepada  bank  sebagai  biaya  atas  jasa penyimpanan  dan  pengamanan  barang jaminan  oleh  bank.  Komponen  biaya  ini adalah  biaya  tenaga  sumber  daya  manusia untuk operasional pemeliharaan (keamanan) barang, biaya segel keamanan, biaya  CCTV  ruang  penyimpanan  barang dan  biaya  brankas  tahan  api  yang disediakan, dan biaya atas fasilitas IT.
Biaya  sewa  tempat  wajib  dilunasi nasabah pada saat akhir masa pembiayaan, sedangkan  pengakuan biaya  tersebut
digunakan term per 4 bulan. Artinya, biaya sewa  tempat  nasabah  akan  di- accrue oleh bank  per  4  bulan  sehingga  secara keuangan  sudah  bisa  diakui  sebagai piutang  pendapatan  sewa.  Untuk  PT. BPRS  Bhakti  Sumekar  menggunakan istilah Biaya pemeliharaan dengan rumus : Biaya  Pemeliharaan  yang  dibebankan  ke nasabah = (Taksiran x Rate) x waktu gadai Adapun  pengakuan  pendapatan sewa  dengan  menggunakan term atau fathroh per 4 bulan sesuai dengan Hukum Islam dalam hal pengambilan ujroh . Dalam  Konsep  Akad  Ijarah  dinyatakan bahwa ujroh akan  menjadi  wajib  dibayar oleh musta’jir dan dapat dimiliki oleh mu’jir , salah satunya, jika musta’jir membayar  atas  penggunaan objek  sewa  secara  bertahap  berdasarkan waktu
penggunaan.
Artinya,
kepemilikan ujroh oleh mu’jir adalah mengikuti  kepemilikan  manfaat  objek sewa  yang  diterima musta’jir .  Metode pembayaran ujroh dengan  cara  mengikuti hari  atau  mengikuti  peringkat  merupakan metode didasari pada dalil istihsân.
6. Bagaimana menghitung besarnya pembiayaan syariah Pembiayaan (jumlah pinjaman maksimal) yang diperoleh nasabah = Taksiran x FTV 7. Prosedur Pelunasan Pembiayaan  Gadai  Emas  Syariah  di  PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.
Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Prosedur pelunasan pada PT. BPRS Bhakti Sumekar sebagai berikut 4 :
1. Nasabah  datang  langsung ke  PT.  BPRS  Bhakti  Sumekar  dan  masuk ke  ruang  pelaksana  gadai.  Nasabah  dapat melakukan pembayaran dengan membayar pinjaman  pada  saat  jatuh  tempo  atau nasabah dapat mengangsur setiap bulannya.
4 Berdasarkan wawancara tidak terstruktur dengan Samsul Hadi –Tim Audit PT. BPRS Nhalti Sumekar.
2.
Pada saat pelunasan, nasabah  juga  harus  membayar  biaya pemeliharaan selama jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan.
3. Jika  nasabah  tidak  mampu melunasi  kewajibannya,  pegawai  gadai akan  menjual  barang  jaminan  emas  yang digadaikan.  Penjualan  barang  jaminan emas  harus  mendapat  persetujuan  dari pihak pemberi gadai.
4.
Barang jaminan dikeluarkan  oleh  pegawai  gadai  emas syariah.
5. Jika  nasabah  sudah  mampu melunasi  sesuai  dengan  pembiayaan  yang didapat,  maka  barang  jaminan  emas  akan diserah terimakan kembali kepada nasabah.
8. Proses  Pelelangan  Barang
Gadai Emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.
Pihak gadai emas melakukan pelelangan  harta  benda  yang  menjadi barang  jaminan  bila  pemberi  gadai  tidak dapat melunasi kewajibannya sampai batas waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  akad. Pelelangan dilakukan oleh pelaksana gadai emas  setelah  memberitahukan  kepada pemberi gadai sebelum penjualan.
Ketentuan pelelangan sebagai berikut :
1. Pihak bank melakukan pelelangan  terbatas,  yaitu  hanya  memilih beberapa  orang  pembeli.  Jadi  harga penawaran  yang  dilakukan  oleh  banyak pembeli  tidak  diperbolehkan  karena  dapat merugikan rahin .
2. Pelelangan  atau  penjualan dilakukan oleh pihak bank yaitu pelaksana gadai.
3. Hasil pelelangan akan digunakan  untuk  biaya  penjualan  1%  dari harga  jual,  biaya  pinjaman,  dan  sisanya dikembalikan kepada rahin .
9. Perpanjangan  Gadai  Emas
Syariah Jika nasabah belum mampu melunasi  pinjamannya  pada  jangka  waktu yang  telah  ditentukan  di  akad,  maka nasabah  dapat  mengajukan  perpanjangan
gadai  emas  syariah  dengan  membayar biaya pemeliharaan dan angsuran
pembiayaan  serta  menandatangani  akad baru. Di Bank Syariah Mandiri,
memberikan kebijakan dua kali perpanjangan  untuk  gadai  emas  syariah. Dan  kebijakan  ini  banyak  dipakai  oleh pihak  bank  untuk  mencegah  terjadinya kredit  macet,  dan  juga  dimanfaatkan  para nasabah  agar  tidak  sampai  kehilangan perhiasan yang digadaikan tersebut.
2. Analisa Selisih Harga Taksiran Mengacu pada permasalahan yang  dialami  PT.  BPRS  Bhakti  Sumekar pada  tahun  2017,  Atas  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  si  Fulan  sebagai  pemilik perhiasan  berupa  liontin  yang  dijadikan sebagai  barang  agunan  untuk  pengajuan dana rahn dan terjadinya salah taksir yang dilakukan  oleh  penaksir  saat  pelelangan. Peneliti mengulas secara rinci selisih harga yang dialami oleh si Fulan dengan metode perhitungan sebagai berikut :
Harga taksiran = Kadar
Emas x Harga Emas x Berat Emas
= 85% x Rp. 478.000,- x 4,85 gr = Rp. 1. 969.698,- Pembiyaan (Jumlah Pinjaman Maksimal) yang diperoleh nasabah : =  Taksiran  x 90% = Rp. 1.969.698,- x 90% = Rp. 1.
772.728,-
Namun,  setelah  liontin  si  Fulan dilelang  karena  tindakan  wanprestasi  si Fulan,  mendapatkan  taksiran  sebagai berikut.  Menurut  hasil  penawaran  peserta, harga  liontin  si  Fulan  sebesar  Rp.
1.000.000,-  dari  nilai  taksiran  sebesar  Rp.
1.969.698,-  namun  harga  tersebut  terlalu rendah untuk disetujui,  sehingga tim audit menjual  liontin  si  Fulan  dengan  harga sebesar Rp. 1.150.000,-. Sedangkan kewajiban  pelunasan  si  Fulan  sebesar  Rp.
2.050.498,-. Maka, selisih  harga pada  saat lelang sebagai berikut :
Kewajiban  pelunasan  –  Harga  jual lelang = Selisih Harga
Rp.2.050.498  –  Rp.  1.150.000,-  =
Rp. 900.498,-
Selisih yang dihasilkan dari perhitungan tersebut, nantinya akan ditanggung oleh penaksir. Karena keruguian  yang  dialami  oleh  pihak  Bank atas  taksiran  liontin  si  Fulan  akibat kesalahan  taksir  oleh  penaksir.  Sesuai dengan  isi kontrak kerja antar pihak Bank dan Penaksir
3. Analisa  Faktor-Faktor  dan
Penyelesaian  Saat  Terjadi  Salah  Taksir Yang  Dilakukan  Oleh  Penaksir  Pada Produk  Rahn  (Studi  Kasus  PT.  BPRS Bhakti Sumekar Kab. Sumenep).
a. Faktor-Faktor Salah Taksir Penaksir  adalah  mitra  kerja  PT.
BPRS  Bhakti  Sumekar  yang  bertugas untuk  melakukan  kegiatan  penilaian  atas barang  yang  akan  dijadikan  agunan  pada produk rahn.
Fungsi  penaksiran  tidak  lain  untuk menentukan  batas  jumlah  pinjaman  yang diberikan kepada peminjam  sesuai dengan jaminan yang diberikan agar tidak melebihi ataupun kurang dari harga pasar. Penaksir  sebagai  ujung  tombak perusahaan  memiliki  tugas  dan  tanggung jawab  yang  sangat  krusial  bagi  kegiatan oprasional  PT.  BPRS  Bhakti  Sumekar. Maju  mundurnya  perusahaan  tergantung kepada  kualitas  taksiran  yang  dihasilkan oleh  para  penaksir.  Untuk  itu,  penaksir memegang  fungsi  yang  sangat  penting didalam  kegiatan  oprasional  khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Sebagai  salah  satu  fungsi  dari kegiatan  oprasional  tersebut,  maka  fungsi penaksir  mencerminkan  citra  dan  kualitas pelayanan  yang  dapat  diberikan  oleh  PT. BPRS  Bhakti  Sumekar.  Proses  kerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Penaksir menetukan
taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah.
b. Taksiran  yang  baik  akan menghasilkan  uang  pinjaman  yang  baik pula.
c. Uang  pinjaman  yang  baik akan  menghasilkan  sewa  modal  yang optimal.  Sebaliknya  taksiran  yang  buruk (Taksiran
Tinggi/Randah) akan menghasilkan uang pinjaman yang bermasalah.
d. Taksiran tinggi
akan
menyebabkan  terhambatnya  perputaran modal  kerja  dan  Cost  Of  Capital  yang tinggi karena perlu penanganan yang lebih lanjut  atas  kasus  taksiran  tinggi.  Taksiran rendah  akan  menyebabkan  uang  pinjaman rendah  dan  pendapatan  sewa  modal  yang rendah  pula,  disamping  itu  kepercayaan masyarakat  kepada  PT.  BPRS  Bhakti Sumekar  akan  semakin  rendah  karena barang  mereka  ditaksir  rendah  oleh penaksir.
Pada kenyataannya, dalam pekerjaanya  penaksir  bukan  berarti  tidak pernah  melakukan  kesalahan.  Baik  dari intern  penaksir  maupun  dari  bantuan  alat- alat  taksir  yang  memiliki  kualitas  kurang baik.  Masih  banyak  kesalahan  yang dilakukan  oleh  penaksir  yang  dapat menimbulkan  kerugian  kepada  penaksir, pihak BANK, bahkan nasabah. Kesalahan- kesalahan itu, diakibatkan oleh :
1) Kesalahan  timbangan,  pada
proses  ini  kesalahan  yang  terjadi  dapat diakibatkan  oleh  alat  timbang  yang  tak mampu beroprasi fengan baik. Atau proses penimbangan  yang  kurnag  tepat  sehingga mengakibatkan kesalahan timbangan.
2) Salah kadar, penentuan kadar  emas  sangatlah  sulit.  Membutuhkan pengalaman bertahun-tahun untuk mengetahui  tinggi  rendahnya  kadar  emas pada  perhiasan.  Kemampuan  tersebut  tak hanya  bisa  dilakukan  dengan  mengikuti pelatihan-pelatihan singkat yang mengandalkan  keabsahan  sertifikat  yang didapat. Semakin lama pengalaman penaksir  dalam  dunia  perhiasan  akan
sangat  dengan  mudah  dapat  menentukan besar  kecilnya  kadar  emas  yang  ada  pada perhiasan. 3)
Faktor  kesehatan,  faktor yang  satu  ini  datang  dari  intern  penaksir. Dikarenakan  kegiatan  penaksiran ini sangat  mengandalkan  tingkat  ketelitian seorang  penaksir,  maka  menjaga  stamina dan kesehatan tubuh menjadi syarat mutlak bagi  penaksir  agar  dapat  menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 4) Air Penguji 5) Keliru Tulis, pada kenyataannya  adalah  penaksir  taklepas dari  kehilafan  saat  melakukan  penulisan hasil taksiran.  Karena kesalahan penulisan ini  terkadang  penaksir  harus  menelan kerugian dalam kerjanya.
6) Psikis,  keadaan  psikologi penaksir  sangat  mempengaruhi  tingkat kesabaran  dalam  menjalankan  proses pengukuran  emas.  Sehingga  tingginya kesabara penaksir mengakibatkna tingginya  ketelitiaan  dan  kesempurnaan hasil pengukuran kadar emas.
Dari beberpa faktor yang dijelaskan  diatas,  pada  dasarnya  tidak  ada faktor kesengajaan dalam setiap kesalahan yang  dilakukan  oleh  penaksir.  Semua penaksir  berusaha  bersikap  profesional untuk  memberikan  kepuasan  pelayanan sebagai mitra kerja.
b. Penyelesaian  Saat  Terjadi Kesalahan Taksir Salah  satu  langkah  yang  dilakukan oleh  PT.  BPRS  Bhakti  Sumekar  dalam mengatasi  wanprestasi  yang  dilakukan oleh  nasabah  dalam  produk  rahn  adalah menjual/melelang  barang  yang  dijadikan agunan produk rahn.
Wanprestasi  berarti  melanggark tindakan  yang  sudah  disepakati  dan  dapat dituntut. Wanprestasi adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi sebagai mana ditetapkan dalam perikatan karena kesalahan  peminjam  (sengaja/lalai)  atau keadaan  memaksa  (diluar  kemampuan peminjam).
Sehingga  bentuk  sangksi  dari peminjam  yang  melaklukan  wanprestasi pada  produk  rahn  adalah  dilakukannya pelelangan  oleh  pihak bank.  Suatu pelaksanaan  lelang,  khususnya  lelang eksekusi adalah tindak lanjut dari pelaksanaan  perjanjian  rahn  yang  tidak ditepati oleh peminjam berdasarkan perjanjian  rahn  pada  PT.  BPRS  Bhakti Sumekar.
Pada  kegiatan  lelang  PT.  BPRS Bhakti Sumekar diawali dengan mengundang peserta lelang yang bersangkutan  dan  memiliki  keinginan untuk  mendapatkan  barang  lelang  seperti toko  emas,  pedagang  emas  maupun masyarakat  yang  telah  menjadi  mitra  PT. BPRS Bhakti Sumekar. Dilanjutkan dengan  tim  lelang  membuka  acara  lelang. Setiap  peserta  lelang  diberikan  hak  untuk melihat  dan  mengukur  emas  yang  akan dilelang, setiap peserta juga akan diberikan lembar  penawaran  harga  untuk  barang yang  akan  dilelang.  Kemudian  tim  lelang mengumpulkan  kembali  lembar  harga penawaran  dari  peserta  lelang.  Hal  ini dilakukan  untuk  mencari  kesepakatan harga  tertinggi  yang  ditawarkan  oleh peserta  lelang.  Pada  akhrinya  ditemukan harga  tertinggi  dari  peserta  lelang.  Maka tersebut menjadi harga kesepakatan.
Dari harga tersebut akan menimbulkan  perbedaan/selisih  kurang harga  pelunasan  rahn  dari  pihak  BANK. Tim  audit  melakukan  pengecekan  ulang terhadap  nilai  selisih  kurang  dari  hasil lelang  emas  pada  produk  rahn.  Sehingga, menemukan  kesimpulan  bahwa  kesalahan taksir  berat  pada  produk  rahn  dilakukan oleh penaksir. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti  masalah  tersebut  pihak BANK  memberitahukan  kepada  pihak penaksir  bahwa  terjadi  kesalahan  taksir yang  mengkibatkan  selisih  kurang  pada lelang  emas. Segala  bentuk kerugian  yang diakibatkan kesalahan taksir pada penaksir akan  ditanggungkan  kepada  penaksir sesuai  dengan  kontrak  kerja  antara  pihakn BANK dengan penaksir.

## KESIMPULAN
1.
Beberpa faktor yang
menjadi penyebab kesalahan taksir diantaranya adalah :  kesalahan timbangan, salah  kadar,  faktor  kesehatan,  air  penguji, keliru tulis, dan kondisi psikologis.
2. Salah satu bentuk penanganan wanprestasi pada produk rahn
PT. BPRS Bhakti Sumekar adalah dilakukan  penjualan/pelelangan  barang agunan dalam hal ini berupa emas.
3. Segala bentuk kerugian yang  diakibatkan  oleh  kesalahan  taksir oleh penaksir, akan sepenuhnya dibebankan kepada penaksir sesuai dengan isi kontrak kerja sama antara pihak BANK dengan penaksir.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank
Syari'ah dari Teori ke Praktik ,  cet. I,  Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2001.
Arifin,  Zainul, Dasar-dasar  Manajemen Bank Syari'ah , edisi revisi, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
_______, Memahami  Bank  Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek ,  cet.  I,  Jakarta:  Alvabet,
1999.
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Jakarat: PT. Rineka Cipta, 1998. AAOIFI, Accounting and Auditing
Standards  for  Islamic  Financial Institution, Bahrain, 1998. Bachrudin, Manajemen Pembiayaan (Kredit)  Bank  Syari’ah, Hand  Out Mata Kuliah Manajemen Dana dan Pembiayaan  Bank  Syari’ah,  2007, tidak diterbitkan.
Basyir,  Ahmad  Azhar, Asas-asas  Hukum Mu’amalah (Hukum Perdata Islam) ,  edisi  revisi,  Yogyakarta, UII Press, 2000.
al-Bustani,  Abdul  Karim,  dkk., al-Munjid fi  al-Lugah  wa  al-A'lām, Beirut: Dār el-Machreq, 1946.
Dahlan, Abdul Aziz, (ed) dalam Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  cet.  V,
Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 2001.
Darmawi,  Herman, Manajemen  Risiko , cet. 9, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
Dendawijaya,
Lukman, Manajemen Perbankan , Cet, II. Jakarta: Ghalia, 2003.
Hadi,  Sutrisno, Metodologi  Research  2 , Yogyakarta:  Yayasan  Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984. al-Hafiz,  Ibn  Rusyd,  Abu  al-Walid Muhammad, Bidayah  al-Mujtahid wa  Nihayah  al-Muqtasid, Beirut:
Dār al-Fikr, t.t.
Hanafi, Mamduh M, Manajemen
Keuangan ,  cet.  I,  Yogyakarta: BPFE,  2004.    dan  Abdul  Halim, Analisis  Laporan  Keuangan ,  edisi ketiga, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah
Tinggi  Ilmu  Manajemen  YKPN, 2007.
Harahap,  Sofyan  S, Bunga  Rampai; Ekonomi,  Bisnis  &  Manajemen
Islami ,  cet.  I,  Yogyakarta:  BPFE,
2004.
Haris,  S.E, The  National  Debt  and  New Economic, New  York:  Mc  Graw
Hill Book Co, 1977.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia, Kerangka
Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari’ah , Jakarta:  Dewan  Standar  Akuntansi Keuangan, 2002.
al-Jaziri,  Abd.  Ar-Rahman, Kitab  al-Fiqh
’ala al-Mazahib al-Arba’ah , Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
Karim,
Adiwarman A, Incentive- Compatible Constraints for Islamic  Banking:  Some  Lessons From  Bank  Muamalat ,  dalam Munawar  Iqbal,  dkk  (Ed), Islamic
Banking and Finance: New
Perspectives on Profit-Sharing and
Risk ,  Edward  Elgar,  Montpellier Parade, Cheltenham, UK, 2000. Kim,  Saeng  Wi  and  Eric  Sorensen, "Evidence  on  the  Impact  of  tha
Agancy Cost of Debt on Corporate
Debt  Policy", Journal  Financial
and Quantitative Analysis, Vol.21, No.2.
Lewis,  Mervyin  dan  Latifa  M.  Algaoud,
Islamic  Banking ,  Edward  Elgar Cheltenham,  UK,  Northampton Massachusetts USA, 2001. Mājah,  Ibnu, Sunān  Ibnu  Mājah, Beirut:
Dār al-Fikr, t.t.
Makmun, Tantangan  Perbankan  Syariah , Republika, 7 April 2008. Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian Kualitatif ,  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2000 al-Mushlih,  Abdullah  dan  Shalah  ash- Shawi, Fikih  Ekonomi  Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir,cet. I, Jakarta: Darul Haq, 2004. Nasution,  S, Metode  Research(Penelitian Ilmiah) ,  cet.  VIII,  Jakarta:  Bmi
Aksara, 2006
Perwataatmadja,  Karnaen dan Muhammad
Syafi’i
Antonio, Apa dan
Bagaimana  Bank  Islam ,  cet.  III,
Yogyakarta:  Dana  Bhakti  Prima Yasa, 1999.
Prakoso,  Sigit,  dan  Syamsul  Anwar, Permasalahan  Mudharabah  dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syari'ah , Yogyakarta: FLKS, 2001.
Presley,  JR,  dan  Session  JG,  “Islamic
Economic:  The  Emergence  of  a New  Paradigm, The  Economic Journal , Vol 104.
Qadāma,  Ibn, al-Mugnī ,  Riyād:  Maktabah al-Riyād al-Hadisah, t.t.