Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi
ISSN 2407-4322
E- ISSN 2503-2933           2137

## Sistem Informasi Dalam Mendukung Kematangan
Planning Smart City E - Government Untuk Peningkatan Kapabilitas Pelayanan Pemerintah Lombok Timur Terhadap Masyarakat
Marcho Oknivan Tumbade 1 , Kristoko Dwi Hartomo 2 , Melkior N. N. Sitokdana 3 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Dr. O. Notohamidjojo No. 1-10, Salatiga e-mail: 682018196@student.uksw.edu 1 , kristoko@uksw.edu 2 , melkior.sitokdana@uksw.edu 3

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  terus  berkembang  pesat  serta  tujuan  pemerintah  pusat  dalam mencapai  kota  pintar  di  Indonesia,  sehingga  menuntut  pemerintah  daerah  agar  mampu  secara optimal  guna  mendukung  kota  pintar  di  berbagai  daerah  yang  ada  di  Indonesia  terkhususnya pemerintah  Lombok  Timur.  Dalam  penerapan Smart  City E-Government Sistem  informasi memang  tidak  mudah  ketika  pengimplementasian  pastinya  akan  bertabrakan  dengan  beberapa faktor sosial bahkan dengan ketersediaan infrastruktur yang dimiliki daerah, beberapa strategi dibutuhkan ketika dalam penerapan Smart City ada beberapa langkah strategi yang dibutuhkan melihat  tolak  ukur  kesiapan  daerah  dan  pemerintah  berdasarkan  buku  panduan  penyusunan MasterPlan Smart  City 2007  :  Struktur,  Infrastruktur,  dan  Suprastruktur  yang  kemudian menentukan  strategi  dengan  metode  analisis  SWOT  guna  mendukung  pemerintah  dalam mengevaluasi  dan  mempersiapkan  untuk  menunjang  program  kerja  lalu  metode  pendekatan TOGAF  yang  dimana  setelah  menganalisis  serta  mengevaluasi  pendekatan  ini  merupakan penyusunan perancangan informasi Smart City di harapkan dengan ini solusi yang ada mampu menjadi  dasar  ketika  penyusunan planning pemerintah  Lombok  Timur  dalam  menerapkan Smart City dengan berpedoman terhadap referensi yang digunakan dalam penulisan. Diharapkan mampu mendukung penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, pemenuhan infrastruktur daerah  dan  pemanfaatan  teknologi  sehingga  meningkatkan  pelayanan  terpadu  kepada masyarakat.
Kata kunci : Smart City, SWOT , Togaf ADM 9.1, Masterplan Smart City 2017.

## Abstract
Technological developments continue to grow rapidly and the central government's goal is  to  achieve  smart  cities  in  Indonesia,  thus  demanding  local  governments  to  be  able  to optimally  support  smart  cities  in  various  regions  in  Indonesia,  especially  the  East  Lombok government. In the implementation of Smart City E-Government Information systems are indeed not  easy  when  implementation  will  certainly  collide  with  several  social  factors  even  with  the availability  of  infrastructure  owned  by  the  region,  several  strategies  are  needed  when  in implementing Smart City there are several strategic steps that are needed to see the benchmark of  regional  readiness  and  the  government  based  on  the  guidebook  for  the  preparation  of  the MasterPlan  Smart  City  2007:  Structure,  Infrastructure,  and  Superstructure  which  then determines a strategy using the SWOT analysis method to support the government in evaluating and  preparing  to  support  work  programs  then  the  TOGAF  approach  method  which  after analyzing  and  evaluating  this  approach  is  the  preparationinformation  design    Smart  City  is expected  with  this  solution  that  is  able  to  be  the  basis  when  preparing  planning  the  East Lombok  government  Smart  City  based  on  the  references  used  in  writing.  It  is  expected  to  be
2138 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN 2503-2933
able to support the preparation of quality human resources, fulfill regional infrastructure and use technology so as to improve integrated services to the community.
Keywords : Smart City, SWOT , Togaf ADM 9.1, Masterplan Smart City 2017.

## 1. PENDAHULUAN
Era  Globalisasi  dalam  perkembangan  teknologi  informasi  dapat  memberikan  dampak yang sangat signifikan dalam tatanan masyarakat dan diiringi laju pertumbuhan penduduk yang cukup cepat di berbagai daerah sehingga bisa menimbulkan penurunan kualitas layanan publik. Dalam  perkembangan  sistem  informasi  mampu  membawa  perubahan  yaitu  dari  segi  sistem pelayanan  kepada  masyarakat  yang  awalnya  manual  beradaptasi  dengan  pelayanan  berbasis elektronik.  Dari  permasalahan  tersebut  sehingga  mendorong  sebuah  terobosan  baru  dari  segi pelayanan  menggunakan  media  elektronik,  tetapi  dari  segi  penerapan  banyak  yang  terfokus dengan  penyediaan  website  yang  menyebabkan  orang  terfokus  bahwa  ketika  pemerintahan menyediakan maka dianggap menerapkan E-Government padahal dari semua itu membutuhkan dukungan  dari  berbagai  pihak  bahkan  lapisan  masyarakat  [1]. Oleh  karena  itu  perlunya penyelesaian  dari  pemerintah  dalam  memecahkan  masalah  dengan  mewujudkan  konsep  kota pintar  diharapkan  solusi  tersebut  bisa  lebih  cepat  menyelesaikan  masalah  pertumbuhan penduduk,  solusi  yang  dimaksud  ialah  konsep Smart  City .  Konsep Smart  City merupakan pengembangan  dalam  mengelola  kota  dengan  adanya  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi (TIK) yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien dari segi pelayanan kepada masyarakat, sehingga berkelanjutan mendukung pembangunan kota [2].  Konsep  dari Smart  City menyebabkan  peningkatan  waktu  dalam  mengakses  informasi secara  mendetail  dan  akurat  di  suatu  kota,  tetapi  dalam  konsep  ini  peran  penting  dari E- Government sangat dibutuhkan, dikarenakan berperan penting untuk mewujudkan konsep Smart City dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Terkait  dengan  permasalahan  layanan informasi kepada masyarakat dapat diselesaikan sistem open data [3].
Zaman sekarang yang serba canggih serta transparan, pemanfaatan teknologi informasi serta  komunikasi  di  pemerintahan  dan  masyarakat  tidak  bisa  disembunyikan  lagi  sehingga mampu meningkatkan kualitas dari pelayanan yang lebih efektif dan efisien, tetapi ketika ingin mewujudkan  upaya Smart  City  E-Government tentunya  tidak  hanya  membutuhkan  sebuah rangkaian sistem yang canggih melainkan harus memiliki prinsip dalam pengelolaan yang baik, perancangan,  pengorganisasian,  penerapan  sesuai  dengan planning dan  juga  pengendalian terstruktur sehingga  dalam  perancangan  perlu rumusan  suatu  kerja  yang  sesuai dengan  tujuan sasaran  pasti  [4]. E-Government sendiri  merupakan  suatu  sistem  informasi  di  sebuah pemerintahan  dan  terus  dikembangkan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  [5]. Smart Government sebuah  komponen Smart  City yang  merupakan  cerminan  tentang  kinerja  dari pemerintah  dalam  melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  digitalisasi  kota  dengan infrastruktur  yang  memadai  [6].  Dari  keuntungan Smart  City mampu  mengembangkan perencanaan  kota  yang  layak  huni,  pelayanan  dapat  lebih  cepat  serta  implikasinya  kepada masyarakat,  sehingga  mobilitas  sosial  masyarakat  bisa  membaik  [7]. Smart  City dalam penerapan  mampu  memanfaatkan  sumber  daya  manusia,  infrastruktur,  sosial,  serta telekomunikasi  yang modern dengan  baik  dalam  mendukung  terwujudnya  pertumbuhan ekonomi [8]. Terdapat berbagai permasalahan kompleks dalam upaya sebuah perancangan serta penerapan kota pintar sehingga perlunya kesesuaian kerangka kerja maupun kesamaan persepsi menerapkan  kota  pintar  dan  perlu  partisipasi  dari  masyarakat  yang  menjadi  salah  satu  faktor utama  dalam  mendukung  hal  ini   [9].  Tujuan  dari  penerapan Smart  City sendiri  ialah  paling
Jatisi

## ISSN  2407-4322
Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN  2503-2933 2139
tidak mampu meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat serta dapat mempersiapkan konsep perkotaan  yang  berkelanjutan  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  mempengaruhi pertukaran informasi yang dapat diterima di tengah masyarakat serta layanan publik transparan. Mampu untuk menciptakan salah satu indikator Smart E-Government melalui keterbukaan data kepada masyarakat sehingga membantu pemerintah dalam mendukung pengambilan keputusan pada  saat  proses  pengelolaan  kota  [10].  Solusi  yang  ditawarkan  ialah  dengan  perkembangan teknologi  yang  begitu  pesat   pemerintah  dituntut  agar  mampu  memberikan  informasi  layanan publik  yang  baik  sehingga  terwujudnya  tatanan  konsep  kota  digital  dalam  meningkatkan kapabilitas  pemerintahan  di  tengah  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  berkonsentrasi  pada pembahasan tentang konsep Smart City berbasis E-Government dalam menggunakan teknologi informasi sesuai dengan kondisi sumberdaya, kebutuhan pelayanan publik, potensi dan Master Plan Smart City sehingga membantu pemerintah Lombok Timur dalam Planning mewujudkan kota digital.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  SWOT  ( Strength,  Weakness, Opportunity,  & Threat ) berdasarkan “Masterplan Smart City 2017” untuk mengetahui tingkat kesiapan  serta  analisis  kesenjangan  atau gap Kabupaten  Lombok  Timur  dalam  implementasi Smart  City  E-Government .  Dalam  membangun Smart  City ada  beberapa  elemen  yang  harus dimiliki di antaranya Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur.
Gambar 1. Elemen Dalam Smart City
Menentukan indikator dan tolak ukur dalam pengembangan konsep berdasarkan ruang lingkup  penelitian.  Peran  penting  peningkatan  kapabilitas  pemerintah  di  tengah  masyarakat sangat berpengaruh. Pakar Smart City di Indonesia “Prof. Suhono Harso Supangkat mengatakan Smart  City sebagai  kota  yang  mengetahui  permasalahan  yang  ada  di  dalamnya  ( sensing ), memahami  kondisi  permasalahan  tersebut  ( understanding ),  dan  dapat  mengatur  ( controlling ) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan  pelayanan  kepada  warganya”.  Ada  beberapa  unsur  tata  kelola  dalam menerapkan  Governance  yang  nantinya  di  implementasikan  yaitu  pelayanan  ( Service ), birokrasi ( Bureaucracy ), dan kebijakan ( policy ).
Kolaborasi  metode  SWOT  dan  pendekatan  metode  TOGAF  ( The  Open  Group  Of Architecture  Framework) dalam  merencanakan  serta  mengembangkan  arsitektur  sistem informasi  sebuah  instansi  pemerintahan.  Metode  dapat  memodelkan  perencanaan  disesuaikan
2140 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN 2503-2933
dengan perubahan serta kebutuhan selama proses perencanaan, di antaranya ialah : architecture Vision,  Business  Architecture,  Information  System  Architecture,  Technology  Architecture, Opportunities  and  solutions,  Migration  planning,  Implementation  Governance,  Architecture Change  Management .  Dalam  perencanaan Smart  City  E-Government menentukan  terlebih dahulu area titik requirements management dari framework TOGAF sehingga lebih terfokuskan dalam implementation governance dengan Patokan hasil analisis kesenjangan atau gap [11].
Gambar 2. Fase Framework TOGAF

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pembahasan
Dalam  penerapan Smart  City E-Government dapat  menjadi  perangsang  pertumbuhan ekonomi yang konsisten serta fleksibilitas sebuah institusi pemerintahan dan karakter strategis perencanaan dalam  menerapkan sistem baru [12]. Ketika penerapan dalam daerah dan produk layanan melalui pendekatan rekayasa planning yang sistematik dalam integrasi layanan sistem informasi  kota   [13]. E-Government merupakan  layanan  yang  diberikan  pemerintah  kepada masyarakat untuk mengakses informasi maupun pengaduan serta transparansi pemerintah untuk mewujudkan  Sistem  Informasi  yang  terintegrasi  [14].  Tantangan  global  merupakan  faktor perkembangan  teknologi,  lingkungan,  sumber  daya  manusia  terbatas  sehingga  membutuhkan model  yang  berkelanjutan  dalam  menata  daerah  Lombok  Timur  [15].  Memulai  pendekatan ekstraksi  informasi  yang  diterima  masyarakat  melalui platform resmi  pemerintah  Lombok Timur  dibutuhkan  sebuah pemodelan  basis  data  untuk  memfilter segala  bentuk  informasi  dan sensor  pemantauan  infrastruktur  sipil  pemerintahan  [16].  Konsep Smart  City E-Government
Jatisi

## ISSN  2407-4322
Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN  2503-2933 2141
adalah kategori tertinggi dalam penerapan sistem informasi serta komunikasi antar pemerintah dan  masyarakat  karena  penerapan  sistem  yang  cerdas  mampu  meningkatkan  efisiensi pemerintah  ketika  memantau  perkembangan  masyarakat  dan  mendapatkan  dukungan  dari masyarakat  [17].  Lingkungan  buatan  Pemerintah  memainkan  peran  dari  segi  layanan  publik ketika  mengintegrasikan  sebuah  strategi  yang  dibutuhkan,  pengembangan  pemodelan  kota digital  sehingga  memungkinkan  interaksi  antar  berbagai  aspek,  Sistem  Informasi  Geografis guna  mendukung  elemen  infrastruktur pemantauan  pemerintah  [18].  Penerapan Smart  City E- Government diharapkan  mampu  memudahkan  dalam  mempercepat  arus  informasi  dan komunikasi kepada masyarakat serta memungkinkan kota untuk mengelola sumber daya secara efektif  dan  efisien [19] . E-Government merupakan  penerapan  yang  melibatkan  pemerintah sebagai  aktor  utama  yang  mempunyai  peran  sebagai  penyedia  seluruh  integrasi  Sistem Informasi [20]. Komitmen Pemerintah ketika ingin melakukan penerapan konsep E-Government memperhatikan  perubahan  budaya  kerja  serta  tradisi  yang  dihadapi  serta  bagaimana  akhirnya dalam memanfaatkan teknologi informasi yang menjadi faktor pendukung [21]. Sehingga dalam penerapan  dibutuhkan  perencanaan  infrastruktur  dan  intelektual,  tujuan  ini  mampu mengintegrasi sistem, nantinya tahapan ini memperluas akses dari internet dan platform layanan pemerintah serta manajemen berbasis online yang mampu mendukung dalam sistem informasi pemerintah  Lombok  Timur  ketika  menerapkan Smart  City E-Government .  Perkembangan teknologi  mampu  mendukung  pemerintah  Lombok  Timur  dalam  menerapkan Smart  City E- Government dapat dilihat dari referensi beberapa kota di Indonesia. Kerangka  dalam  penerapan E-Government di  Lombok  Timur  dapat  beracu  pada kerangka  Sistem  Informasi  Nasional  (  Sisfonas  ),  yang  dimana  Sistem  Informasi  merupakan suatu bentuk aplikasi di masing-masing bidang lapisan pemerintah.

## 3.2 Hasil
Dengan  mempertimbangkan  pembahasan  dan  metodologi  penerapan  maka  perlu susunan pengimplementasian di dasari dengan beberapa faktor dasar dalam perencanaan yang perlu diperhatikan dalam Masterplan Smart City . Sehingga diharapkan meningkatnya pelayanan pemerintah  kepada  masyarakat  dan  diharapkan  profesionalitas  ASN  dalam  melayani masyarakat.
Gambar 3. Analisis Kesiapan Daerah
Buku  panduan  penyusunan  menyebutkan  tiga  elemen  dasar  untuk  menilai  kesiapan dalam  Penerapan  Sistem  Informasi Smart  City E-Government Pelayanan  pemerintah  Lombok Timur dari kesiapan diantaranya:
2142 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN 2503-2933
3.2.1 Implementasi Smart City E-Government

## 3.2.2 Struktur
Yang dimana sebuah komponen dari sebuah daerah yang inti dimulai dari sumber daya manusia,  keuangan  daerah,  serta  sumber  daya  pemerintah.  Melakukan  analisis  untuk mengetahui  unsur  utama  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  menerapkan Smart  City E- Government .
o Analisis Sumber Daya Manusia
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kualitas  kapasitas  masyarakat  di daerah dalam menerapkan konsep Smart City E-Government , sebagai analisis diantarnya:
Gambar 4. Analisis Sumber Kualitas SDM
o Analisis Keuangan Daerah
Analisis ini digunakan dalam memproses keuangan agar mengetahui alokasi keuangan oleh  pemerintah  untuk  dapat  mengetahui  seberapa  besar  dalam  pembiayaan  program penerapan Smart City E-Government sehingga mampu mengoptimalkan pendanaan. Dalam menganalisis dibutuhkan data sebagai berikut:
Jatisi

## ISSN  2407-4322
Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN  2503-2933 2143

## Gambar 5. Analisis Keuangan Daerah
o Analisis Sumber Daya Pemerintah
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengukur  kualitas  tingkat  kesiapan  pemerintah  dalam penerapan Smart  City E-Government yang  dituntut  adanya  integrasi  dan  interoperabilitas proses bisnis. Menganalisis dibutuhkan data sebagai berikut:
2144 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN 2503-2933

## Gambar 6. Analisis Sumber Daya Pemerintah

## 3.2.3 Infrastruktur
Sebuah komponen sarana prasarana fisik daerah, infrastruktur sosial untuk kepentingan umum,  dan  infrastruktur  Digital.  Melakukan  analisis  terhadap  kesiapan  Infrastruktur  daerah dalam mengukur kesiapan Penerapan Smart City E-Government .
o Analisis Sarana Prasarana Fisik Daerah
Analisis  digunakan  untuk  mengetahui  kesiapan  infrastruktur  pemerintah  terhadap sarana  dan  prasarana  daerah  sehingga  mengetahui  posisi  dalam  infrastruktur  fisik  daerah ada  berapa  banyak  dalam  mendukung  penerapan Smart  City E-Government ,  sehingga analisisnya antara lain:
Jatisi

## ISSN  2407-4322
Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN  2503-2933 2145
Gambar 7. Analisis Sarana Prasarana Fisik Daerah
o Analisis Infrastruktur Sosial
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengukur  kesiapan  kondisi  terhadap  kebutuhan  akan sarana prasarana sosial yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat disaat penerapan Smart City E-Government dimulai, sehingga analisis yang dibutuhkan antara lain:
Gambar 8. Analisis Infrastruktur Sosial
o Analisis Infrastruktur Digital
Analisis  digunakan  untuk  mengukur  kesiapan  teknologi  yang  mampu  memberikan percepatan informasi dan capaian dari penerapan Smart City E-Government . Analisis dapat dilakukan antara lain:
Gambar 9. Analisis Infrastruktur Digital
2146 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN 2503-2933

## 3.2.4 Suprastruktur
Sebuah  komponen  kelembagaan  seperti  lembaga  sosial  dan  pemerintah,  regulasi  dan kebijakan serta hubungan antar Lembaga. Suprastruktur daerah sebuah aspek kelembagaan serta kebijakan  daerah  yang  merupakan  perangkat  dalam  menjamin  lancar  ketika  penerapan Smart City E-Government ,  yang  dimana  dimulai  dari  inisiatif  pemerintah.  Dalam  hal  ini  melihat kesiapan dari pemerintah yang dimulai dari
o Analisis Kesiapan Lembaga Sosial dan Pemerintah
Kelembagaan  merupakan  perangkat  dalam  keberlanjutan  pelaksanaan Smart  City E- Government daerah dari sisi untuk pengelolaan kota, analisis diantaranya:
Gambar 10. Analisis Kesiapan Lembaga Sosial dan Pemerintah
o Analisis Regulasi dan Kebijakan Pemerintah
Dalam kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah untuk  menjamin  keberlanjutan  sebuah  program  pembangunan,  pendekatan  analisis diantaranya:
Gambar 11. Analisis Regulasi dan Kebijakan Pemerintah
Dalam menerapkan Smart City Perlunya analisis pendukung dalam melihat kesenjangan terhadap penilaian celah yang perlu diperbaiki dalam kinerja tiap indicator Smart  City . Dalam analisis  kesenjangan  atau  GAP  akan  dilakukan  penilaian  terhadap  kondisi  eksisting  terhadap target  pada  indicator  RPJM.  Analisis  GAP  akan  menghasilkan  target Smart City yang  perlu diperbaiki  agar  kesenjangan  setiap  indikator  dapat  mencapai  target  RPJM  kinerjanya.  Dalam meningkatkan  pelayanan  pemerintah  terdapat  beberapa  analisis  yang  dihasilkan  berdasarkan data penyusun 2021, sehingga perbaikan diantaranya
Jatisi

## ISSN  2407-4322
Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN  2503-2933 2147
Tabel 1. Komponen, Variabel dan Indikator Smart City Kabupaten Lombok Timur
Gambar 12. Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2021
Tabel 2. Data Eksisting dan Target Smart Government
Gambar 13. Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2021
Berdasarkan  tabel  diatas,  indikator Smart Government di  Kabupaten  Lombok  Timur, terdapat  3  (tiga)  indikator  yang  telah  memenuhi  target  dan  hanya  terdapat  1  (satu)  indikator yang  masih jauh  dari  target.  Indikator  RPJMD  yang  masih  perlu  dilakukan  peningkatan  yaitu indikator  persentase  pelayanan  pencatatan  sipil.  Berikut  hasil  pengukuran  kondisi  eksisting dengan target RPJMD
2148 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN 2503-2933

## Gambar 14. Hasil Pengukuran Perbandingan Data Kondisi Eksisting dan
Target Setiap Indikator Smart Governance
Dari  hasil  penilaian Smart  City Government Kabupaten  Lombok  Timur  berdasarkan kondisi eksisting dan target pencapaian indikator pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2023, maka di peroleh angka capai di salah satu dimensi Smart City Kabupaten Lombok Timur. Pada tabel berikut yang berisi Kondisi eksisting, target, dan GAP
Gambar 15. Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2021
Melalui pendekatan metode SWOT (strength, weakness, Opportunity, & Threat ) metode ini  juga  merupakan  langkah  strategis  sehingga  dapat  mengetahui  apa  yang  perlu  dilakukan dalam mendukung penerapan Smart  City sehingga mampu  mengevaluasi kesiapan dari daerah itu sendiri serta menunjang program kerja. Dalam penerapan sebagai berikut:
1. Strength (Kekuatan)
Dalam penerapan metode ini harus secara objektif yang menghasilkan strategi tepat sasaran dan  realistis,  sehingga  point  utama  ialah  terhadap  sumber  daya  yang  akan  dibutuhkan, keuangan,  teknologi  serta  penunjang  lainnya.  Dan  kekuatan  ini  berasal  dari  internal pemerintah.
2. Weakness (Kelemahan) Metode  ini  berpotensi  dalam  hambatan  untuk  mencapai  sebuah  tujuan  dalam  penerapan
Smart  City .  Dari  kelemahan  ini  mampu  menghasilkan  solusi  yang  dapat  menjadi  strategi untuk mengupayakan ketidak ketersediaan apa yang menjadi kekuatan.
3. Opportunity (Peluang) Secara  umum  peluang  merupakan  kondisi  eksternal  untuk  mendorong  keberhasilan  dalam perancangan  penerapan  konsep Smart  City .  Peluang  ini  tumbuh  dari  segi  ekonomi, peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  paling  utama  dukungan  dari  pemerintah dikarenakan strategi ini merupakan paling utama.
4. Threat (Ancaman)
Kondisi ini merupakan ancaman dari eksternal yang menghambat pencapaian tujuan untuk penerapan Smart  City dari  segi  masyarakat,  konflik,  ketertiban,  bencana  alam  dan  dalam perubahan  iklim  sehingga  kondisi  ini  sedikit  sulit  untuk  di  manajemen.  Disertai  dengan perkembangan teknologi sehingga pemahaman akan ancaman dari segi teknologi.
Jatisi

## ISSN  2407-4322
Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN  2503-2933 2149
Gambar 16. Alat Analisis Swot, Sumber: Analisis Tim Penyusun , 2021
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Analisis  SWOT  merupakan  tujuan  mampu mengidentifikasi faktor untuk merumuskan strategi dalam merencanakan penerapan Smart City . Analisis  SWOT  merupakan  analisis  untuk  menemukan  strategi  terbaik  dalam  proses  suatu organisasi/pemerintahan  daerah.  Analisis  SWOT  menitik  beratkan  pada  penyelesaian permasalahan internal dan kekuatan yang dimiliki dengan didukung oleh faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Dimensi Smart Government merupakan sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas. Smart Government dapat diwujudkan dengan penyelesaian permasalahan internal yang  terdapat  pada  proses  pemerintahan.    Pendekatan  Togaf  ( Open  Group  Architecture Framework )  merupakan  penyusunan  dalam  membangun  arsitektur  untuk  sistem  informasi dalam  perencanaan,  implementasi  serta  pengelolaan  untuk  mendukung Smart  City E- Government , dalam metode menentukan area titik dilihat dari penjabaran sebagai berikut:
1. Architecture Vision
Metode  dalam  pendekatan  digunakan  untuk  menentukan  perencanaan  dalam  instansi pemerintah kemudian dituangkan kedalam Visi dan Misi.
2. Business Architecture
Metode  yang  digunakan  untuk  melihat  kondisi  arsitektur  bisnis  di  awal  dan  menentukan model bisnis yang akan dijalankan ketika penerapan.
3. Information System Architecture
Metode  pendefinisian  arsitektur  aplikasi  maupun  web  resmi  yang  akan  digunakan  oleh instansi  pemerintah  ,  yang  kemudian  diberikan  pemodelan  bentuk ER  Diagram dan Class Diagram .
4. Technology Architecture
Jenis  metode  teknologi  dalam  penggunaan  perangkat  lunak  dan  keras  demi  menjamin infrastruktur  teknologi  informasi  sehingga  perlu  pertimbangan  terkait  jaringan  komputer maupun jaringan yang diakses masyarakat.
2150 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN 2503-2933

## 5. Opportunities and solutions
Metode ini  mendukung  dalam  menggambarkan  tentang  pemanfaatan  dari  segi bisnis,  data, aplikasi  maupun  web  resmi  pemerintah  sehingga  pemodelan  dengan  perencanaan  teknik Project Context Diagram dan Benefit Diagram .
6. Migration planning
Metode ini menentukan perencanaan migrasi sistem yang lama menuju sistem baru dengan memperhatikan kekurangan dan adaptasi.
7. Implementation Governance
Metode pengembangan ini merupakan tata kelola daerah serta tata kelola struktur pemerintah dan tata kelola Teknologi Informasi.
8. Architecture Change Management
Metode yang digunakan untuk perencanaan manajemen arsitektur dalam perubahan transisi pemerintah serta pengembangan teknologi yang digunakan.
o Kendala Penerapan Ketika penerapan pastinya ada hambatan yang bertabrakan dengan faktor sosial untuk kemajuan  karena  menentukan  sebuah  solusi  teknologi  membutuhkan  inovasi  tidak mungkin  sepenuhnya  dapat  berjalan  dan  memenuhi  persyaratan  sehingga  kesenjangan sosial  tidak  dapat  diakses  semua  komponen  lapisan  masyarakat.  Tidak  bisa  di  pungkiri ketika penerapan dilakukan perlu adanya pengenalan teknologi Smart  City sesuai dengan tahapan  perencanaan  yang  sudah  diuraikan  di  atas.  Peran  penting  pemerintah  dalam memanajemen  merupakan  komponen  penting  ketika  penerapan  berlangsung  serta  perlu diperhatikan  dengan  baik.  Kemudian  dari  itu  kualitas  sumber  daya  manusia  perlu diperhatikan serta beberapa infrastruktur guna mendukung dalam penerapan Smart City E- Government.

## 4. KESIMPULAN
Isu  Global  terkait  penerapan Smart  City merupakan  pengembangan  yang  terus  di kembangkan  di  Indonesia,  sehingga  penelitian  ini  telah  berhasil  dalam  menyusun  penerapan dimensi dengan menentukan titik area dalam pemerintahan ketika ingin mengimplementasi serta telah  didukung  dengan planning kedepannya.  Ketika  Pemerintah  Lombok  Timur  melakukan penerapan  terdapat  elemen  indikator  yang  harus  di  lakukan  dan  di  ukur,  mulai  dengan pendekatan metode penuangan dalam tulisan ini. Penulis berpedoman terhadap referensi yang digunakan,   sehingga  pemerintah  Lombok  Timur  menitik  beratkan  dalam  pemenuhan infrastruktur  serta  pendukung  seperti  Sumber  Daya  Manusia  yang  memadai  dari  segi  kualitas pemanfaatan teknologi dan Pelayanan Sistem informasi kepada masyarakat.

## 5. SARAN
Diharapkan  adanya  penelitian  yang  dapat  meneruskan  serta  mengembangkan  Sistem Informasi Kematangan Planning Smart City E-Government hingga ke outputnya mampu untuk diimplementasi oleh pemerintah dengan dukung data penyusunan planning dalam jurnal ini.
Jatisi

## ISSN  2407-4322
Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN  2503-2933 2151

## DAFTAR PUSTAKA
[1] N. I. Alfiyah, “Pengaruh Penerapan  E-Government pada  Pembangunan  Smart  City  di Kabupaten  Sumenep,” J.  Inov.  Ilmu  Sos.  dan  Polit. ,  Vol.  1,  No.  2,  p.  88,  2019,  doi: 10.33474/jisop.v1i2.4800.
[2] P. Kustanto and R. Rahman, “SMART Integrated Leadership (SMILE) for Smart City,” J. Kaji. Ilm. , Vol. 20, No. 3, pp. 323–330, 2020, doi: 10.31599/jki.v20i3.357.
[3] M.  T.  R.  Farikhah, “Implementation  of  Smart  Governance  Concept  Policy  in  Bantul Regency,” Nakhoda  J.  Ilmu  Pemerintah. ,  Vol.  18,  No.  2,  p.  129,  2020,  doi: 10.35967/jipn.v18i2.7809.
[4] R. Hardi and S. Gohwong, “E-Government Based Urban Governance on The Smart City Program  in  Makassar,  Indonesia,”  J.  Contemp.  Gov.  Public  Policy , Vol. 1, No. 1, pp. 12–17, 2020, doi: 10.46507/jcgpp.v1i1.10.
[5] I.  Farida,  R.  Setiawan,  A.  S.  Maryatmi,  and  N.  Juwita, “The  Implementation  of  E- Government  in  The  Industrial  Revolution  Era  4.0  in  Indonesia,” Int.  J.  Progress.  Sci. Technol.  (IJPSAT ,  Vol.  22,  No.  2,  pp.  340–346,  2020,  [Online].  Available: http://ijpsat.ijsht-journals.org.
[6] E.  A.  Fauzi,  A.  Nurmandi,  and  U.  Pribadi, “Literature  Review:  Smart  City  and  Smart Governance  in  Analysis,”  JPPUMA  J.  Ilmu  Pemerintah.  dan  Sos.  Polit.  Univ.  Medan Area , Vol. 8, No. 1, pp. 84–89, 2020, doi: 10.31289/jppuma.v8i1.3304.
[7] N. Faidat and M. Khozin, “Analisa  Strategi  Pengembangan  Kota  Pintar  (Smart  City): Studi Kasus Kota Yogyakarta,” JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan)  Kaji. Ilmu Pemerintah. dan Polit. Drh. , Vol. 3, No. 2, pp. 171–180, 2018, doi: 10.24905/jip.3.2.2018.171-180.
[8] Annisah, “Usulan  Perencanaan  Smart  City:  Smart  Governance  Pemerintah  Daerah Kabupaten Mukomuko* Smart City Planning Proposal: Smart Governance for Regional Government  of Mukomuko  Regency,”  J. Masy.  Telemat.  dan Inf. , Vol. 8 No.1, pp. 59– 80, 2017.
[9] A.  K.  Darmawan,  D.  O.  Siahaan,  T.  D.  Susanto,  Hoiriyah,  B.  A.  Umam,  and  A. Hermanto, “A Model of Smart Regency Framework Using Meta-Ethnography Approach and TOGAF ADM 9.1,” J. Phys. Conf. Ser. , Vol. 1569, No. 2, 2020, doi: 10.1088/1742- 6596/1569/2/022005.
[10]  M.  Razaghi  and  M.  Finger, “Smart  Governance  for  Smart  Cities,” Proc.  IEEE ,  Vol. 106, No. 4, pp. 680–689, 2018, doi: 10.1109/JPROC.2018.2807784.
[11]  S. Samsuar and S. Mediyanti, “Kesiapan  Pemerintah  Kota  Langsa  Dalam  Mendukung Rencana Pengembangan Smart City ,” J. Ekon. dan Pembang. , Vol. 10, No. 2, pp. 102– 113, 2020, doi: 10.22373/jep.v10i2.40.
2152 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 3, September 2022, Hal. 2137-2152 E-ISSN 2503-2933
[12]  A.  Vishnivetskaya  and  E.  Alexandrova,  “ Smart City ’ Concept.  Implementation Practice,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. , Vol. 497, No. 1, 2019, doi: 10.1088/1757- 899X/497/1/012019.
[13]  J. Muvuna, T. Boutaleb, K. J. Baker, and S. B. Mickovski, “A  Methodology  to  Model Integrated Smart City System from The Information Perspective,” Smart Cities , Vol. 2, No. 4, pp. 496–511, 2019, doi: 10.3390/ Smart cities2040030.
[14]  D.  A.  Bonde,  E.  P.  Purnomo,  and  L.  Salsabila, “Analisis  Kesiapan  Kota  Kotamobagu Dalam  Mewujudkan  Kotamobagu  Sebagai  Smart City ,” Moderat  J.  Ilm.  Ilmu Pemerintah. , Vol. 6, pp. 79–92, 2020.
[15]  M.  Kubina,  D.  Šulyová,  and  J.  Vodák, “Comparison  of  Smart  City  Standards, Implementation and Cluster Models of Cities In North America and Europe,” Sustain. , Vol. 13, No. 6, pp. 1–15, 2021, doi: 10.3390/su13063120.
[16]  S. H. Sim and J. J. Lee, “Special Issue on ‘ Smart City and Smart Infrastructure ,’” pp. 10–13, 2021.
[17]  N.  A.  Jasim  and  H.  T.  S.  ALRikabi, “Design  and  Implementation  of  Smart  City Applications Based on The Internet of Things,” Int. J. Interact. Mob. Technol. , Vol. 15, No. 13, pp. 4–15, 2021, doi: 10.3991/ijim.v15i13.22331.
[18]  T. H. E. Integrated, A. Of, S. City , and T. Implementation, “International Engineering Journal  For  Research  &  Development  Issue  3  The  Integrated  Application  of  Bim  and Gis  In  The  Process  of  A  International  Engineering  Journal  For  Research  & Development,” Vol. 6, No. 3, pp. 1–7.
[19]  E.  Science, “Implementation  of  Smart  City  Concept :  A  Case  of  Jakarta  Smart  City  , Indonesia” 2021, doi: 10.1088/1755-1315/716/1/012128.
[20]  D.  Perencanaan,  F.  Teknik,  U.  Diponegoro,  J.  P.  Soedarto,  and  S.  H.  Tembalang, “Implementasi Smart Governance Berdasarkan Konsep Smart Village Implementation of Smart Governance Based On Smart ,” Vol. 21, No. 2, pp. 145–160, 2020.
[21]  L. Strategis, T. Pengembangan, L. Strategis, T. Pengembangan, and Z. A. Hasibuan, “ E- Government Untuk Pemda Abstrak,” No. November, 2015.