STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN TERPADU KANTOR PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
Strategy for Improving Public Services with the Application of Integrated Population Information Systems Palangka Raya Religious Court Office
Rika Yunita Pratiwi *
Danes Jaya Negara Luluk Tri Harinie
Univesritas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia.
*email:
dyk.cab.kalteng@gmail.com

## Abstrak
Pengadilan  Agama  Palangka  Raya  merupakan  salah  satu  Lembaga  Peradilan  yang menyelenggarakan  Kekuasaan  Kehakiman.  Dalam  meningkatkan  kinerja  Pegawai  di Pengadilan Agama Palangka Raya pada pelayanan publik,  diciptakanlah sebuah aplikasi yang  diharapkan  dapat  memfasilitasi  masyarakat  dalam  mengubah  status  perkawinan saat pascaperceraian. Aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Kependudukan Terpadu (Sidudu)  Dengan  adanya  aplikasi  SIDUDU,  diharapkan  mengangkat  citra  nama  baik kinerja  pelayan  publik  Kantor  Pengadilan  Agama  Palangka  Raya,  terkait  membantu percepatan  perubahan  identitas  kependudukan.  Peneliti  ini  merupakan  penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan dampak penggunaan  aplikasi  (kelebihan  dan  kelemahan)  aplikasi  SIDUDU  dalam  pelayanan publik  di  kantor  Pengadilan  Agama  Palangka  Raya.  pemanfaatan  aplikasi  SIDUDU sebagai  strategi  peningkatan  pelayanan  publik  di  Kantor  Pengadilan  Agama  Palangka Raya,  untuk  memudahkan  masyarakat,  sehingga  masyarakat  terlayani  dengan  sangat cepat  dan  dapat  memangkas  birokrasi.  Karena  dengan  hanya  membawa  surat pernyataan  dari  PA.  Palangka  Raya  yang  ditandatangi  yang  bersangkutan  petugas  di Disdukcapil  pun  secara  cepat  dapat  menyerahkan  e-KTP  dan  KK  yang  baru.dengan adanya  aplikasi  yang  terintegrasi  Pemanfaatan  aplikasi  SIDUDU  sebagai  strategi peningkatan pelayanan publik di Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya, maka sangat membantu pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sehari-hari. Serta dapat meminimalisir kolusi, korupsi dan nepotisme.

## Kata Kunci:
Pelayanan Publik Perceraian Sistem Informasi
Keywords :
Public Service Divorce Information System

## Accepted
January 2023

## Published
April 2023

## Abstract
The Palangka Raya Religious Court is one of the judicial institutions that administer judicial power. In order to improve the performance of employees at the Palangka Raya Religious Court in providing public services, an application was created that is expected to facilitate the  community  in  changing  their  marital  status  after  divorce.  The  application  is  an Integrated  Population  Information  System  (Sidudu).  With  the  SIDUDU  application,  it  is hoped  that  it  will  raise  the  good  name  of  the  performance  of  public  servants  at  the Palangka  Raya  Religious  Court  Office  in  relation  to  helping  accelerate  changes  in population  identity.  This  researcher  is  conducting  qualitative  research,  and  the  data collection  techniques  used  are  interviews,  observation,  and  documentation.  This  study  is expected to explain and describe the impact of using the SIDUDU application (strengths and weaknesses) in public services at the Palangka Raya Religious Court office. the use of the SIDUDU application as a strategy for improving public services at the Palangka Raya Religious  Court  Office,  to  make  it  easier  for  the  community,  so  that  the  community  is served very quickly and can cut bureaucracy. by only bringing a statement from the PA. With  the  integrated  application,  the  use  of  the  SIDUDU  application  as  a  strategy  for improving  public  services  at  the  Palangka  Raya  Religious  Court  Office  is  very  helpful  for employees  in  carrying  out  their  main  tasks.  and  daily  functions.  and  can  minimize collusion, corruption, and nepotism.
©  year  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya.  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v9i1

## PENDAHULUAN
Kondisi  penyelenggaraan  pelayanan  publik yang  diberikan  oleh  pemerintah  saat  ini,  masih tergolong  rendah,  seperti  :  pelayanan  yang  belum efektif  dan  efisien  serta  dilihat  dari  kualitas  sumber daya  manusia  yang  belum  memadai.  Hal  ini  dapat  kita lihat  dari  banyaknya  masayarakat  yang  menyampaikan pengaduan  secara  langsung,  maupun  pengaduan  yang disampaikan  melalui  tulisan-tulisan  atau  video-video sindiran  pada  media  massa  atau  media  sosial,  yang menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan publik (Yayat, 2017).
Sudah  sejak  lama  masyarakat  Indonesia mengeluhkan  tentang  rendahnya  kualitas  pelayanan publik. Hal berdasarkan pengalaman untuk memperoleh  akses  terhadap  pelayanan  publik  sangat rumit  dan  bahkan  mahal  untuk  harga  pelayanan. Kondisi  demikian  tidak  sejalan  dengan  upaya pemerintah  untuk  mewujudkan  pelayanan  prima kepada masyarakat (Firdaus & Lawati, 2020).
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan logika,  kondisi  pelayanan  publik  yang  tersedia  sering mendapatkan kritikan dari berbagai pihak supaya dapat memperbaiki  kualitas  komunikasi  dan  pengelolaan pelayanannya,  mengingat  bahwa  tidak  semua masyarakat  dapat  menikmati  aksesibilitas  yang disediakan  pelayan  publik  secara  efektif  (Muliawaty  & Hendryawan, 2020).
Pemerintahan  kita  mempunyai  harapan  untuk mendukung  pemberantasan  KKN  dan  mewujudkan pemerintahan  yang  bersih  (good  governance)  dalam praktik  tata-pemerintahan.    Beberapa  pertimbangan bahwa  pelayanan  publik  akan  menjadi  titik  strategis untuk  dimulainya  pengembangan  good  governance, yaitu  membangun  kesadaran  masyarakat  untuk memberantas  percaloan  atau  membayar  pungli  dan memberikan  pelayanan  publik  yang  terbaik,  cepat, tepat,  efisien,  efektif  serta  tidak  melakukan diskriminatif  kepada  masyarakat,  serta  membangun
kerjasama yang baik dengan semua unsur yang memiliki keterlibatan kepentingan (Dwiyanto, 2014).
Undang-undang  pun  telah  menjamin  bahwa pelayanan  publik  wajib  diberikan  kepada  masyarakat karena  pelayanan  publik  merupakan  hak  masyarakat. Untuk  mewujudkan  harapan  tersebut,  sebaiknya diberikan  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  Aparatur Negara  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan kompetensi,  baik  knowledge,  psikomotiric  (skill) maupun  affective  (attitude)  untuk  mencapai  tujuan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  senantiasa  harus dilakukan  dalam  memberikan  pelayan  publik  (Riani, 2021).
Perubahan dinamika dalam pemberian layanan publik  melalui  pengenalan  e-government,  akan melahirkan  suatu  strategi  sumber  daya  terdistribusi yang  dilakukan  secara  bertahap  oleh  digitalisasi.  E- government  saat  ini  mulai  bermunculan  yang  akan memungkinkan  pemerintah  untuk  membuat  strategi yang mengoptimalkan kepada pemberian layanan publik dengan  cara  memanfaatkan  secara  ekstensif  platform penyampaian layanan multi-saluran untuk menawarkan layanan kepada publik di era kemajuan digital (Putra et al., 2018).
Nilai  publik  dapat  didefinisikan  sebagai evaluasi  pengguna,  klien  atau  warga  tentang  sebuah layanan.  Saat  ini,  TIK  sangat  berpotensi  untuk memberikan kelancaran suatu bisnis yang berhubungan dengan  layanan  e-government,  oleh  sebab  itu seharusnyalah  untuk  dikaji  mengenai  nilai  publik  dari layanan  e-government  (Lessa  &  Tsegaye,  2019).  Salah satu  bentuk  dari  pelayanan  administratif  yaitu menghasilkan  berbagai  bentuk  dokumen  resmi  yang dibutuhkan  oleh  publik,  baik  berupa  yang  berkaitan dengan  status  kewarganegaraan,  sertifikat  kompetensi dan  kepemilikan  dan  atau  penguasaan  terhadap  suatu barang,  misalnya  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Akta kelahiran, Akta kematian, buku nikah, Akta perceraian, sertifikat  tanah,  IMB,  paspor,  STNK,  BPKB  dan  lain sebagainya (Abdhul, 2022).
Pengadilan  Agama  Palangka  Raya  merupakan salah  satu  Lembaga  Peradilan  yang  menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama sebagai salah satu  pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman  menegakan Hukum dan Keadilan, dalam pelaksanaannya dijabarkan sebagai  berikut  :  menerima  perkara  sesuai  dengan wewenangnya, memeriksa perkara sesuai hukum acara yang  berlaku,  mengadili  serta  menyelesaikan  perkara sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan  yang berlaku.
Informasi  dari  Ketua  Pengadilan  Agama Palangka  Raya  bahwa  bagi  Pengadilan  Agama  Palangka Raya, terdapat beberapa dokumen yang wajib dijadikan sebagai  alat  bukti  di  persidangan  seperti  KTP  dan  KK yang  merupakan  produk  Disdukcapil,  sehingga  pada saat  pascaperceraian  dan  telah  berkekuatan  hukum tetap  status  masyarakat  pascaperceraian  tersebut secara  cepat  dapat  diubah  pada  database  Disdukcapil melalui  Aplikasi  SIPENDUK  dan  ini  dilakukan  oleh pihak  Pengadilan  yang  ditunjuk  dan  diberikan kewenangan khusus (Misran, 2021).
Mahkamah  Agung  mencetuskan  8  (delapan) Nilai Utama Mahkamah Agung yang merupakan bagian tidak terpisahkan bagi setiap Aparatur Pengadilan, baik dari  tingkatan  Pimpinan  hingga  PPNPN  yang menjadikan  nilai  utama  tersebut  sebagai  pedoman dalam melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari. 8 nilai utama  tersebut  yaitu  Kemandirian,  Integritas, Kejujuran,  Akuntabilitas,  Responsibilitas,  Keterbukaan, Ketidakberpihakan,  dan  Perlakuan  yang  Sama  di Hadapan Hukum  (Admin, 2022).
Dalam  meningkatkan  kinerja  Pegawai  di Pengadilan  Agama  Palangka  Raya  pada  pelayanan publik,  diciptakanlah  sebuah  aplikasi  yang  diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengubah status perkawinan  saat  pascaperceraian.    Aplikasi  tersebut adalah  Sistem  Informasi  Kependudukan  Terpadu (Sidudu)  dimana  salah  satu  fitur  yang  digunakan  yaitu membantu  para  pihak  untuk  mengubah  status perkawinannya pascaperceraian pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa tambahan biaya, proses  yang  memakan  waktu  lama,  persyaratan  yang tidak  transparan,  pelayanan  yang  kurang  memadai  dan bertele-tele.    Sehingga  citra  buruk  yang  dibangun masyarakat  yang  merasa  kurang  puas  terhadap pengelolaan  pelayanan  publik  dapat  diminimalisir. Dengan  adanya  aplikasi  SIDUDU,  diharapkan mengangkat  citra  nama  baik  kinerja  pelayan  publik Kantor  Pengadilan  Agama  Palangka  Raya,  terkait membantu percepatan perubahan identitas kependudukan.  Hal  ini dikarenakan  dari  Kantor Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Palangka Raya,  telah  melaksanakan  “jemput  bola”  terhadap pembuatan kartu identitas, baik KTP maupun KIA.
Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas  mengenai  fenomena  bahwa  pelayanan publik  pada  Era  Revolusi  Industri  4.0  sangat  di  tuntut adanya  inovasi    (Hapsari  et  al.,  2021).  Penggunaan teknologi  berupa  aplikasi  e-Participatif  untuk menampung  aspirasi  masyarkat  serta  mengubah  cara partisipasi pada pengembangan perencanaan pembangunan  partisipatif,  dari  cara  partisipasi tradisional  menjadi  e-participation  yang  menjadikan kerja  lintas  lembaga  dan  mekanis  koordinasi  lebih sederhana (Nugraha et al., 2021).
Di era yang serba digital seperti sekarang ini, menjadi  sebuah  tuntutan  bagi  pelayanan  publik manajemen  administrasi  pemerintahan  khususnya administrasi  perkara  di  Pengadilan  Agama,  disamping mengelola  dan  menata  berkas  perkara  yang  asli  oleh bagian  kepaniteraan  dan  staf  lainnya,  perlu  juga mengelola  dan  menata  berkas  perkara  berbasis  digital yang  dikerjakan  oleh  bagian  khusus  yang  menangani Teknologi  Informasi  (TI)  perkara  yang  terintegrasi dengan dokumen atau berkas perkara asli di Pengadilan Agama (Devi et al., 2021).
Berdasarkan  uraian  diatas  serta  didukung penelitian  sebelumnya,  penelitiian  ini  di  fokuskan pemanfaatan  aplikasi  SIDUDU  sebagai  strategi peningkatan  pelayanan  publik  dalam  perubahan  atau
pembaruan data pada dokumen kependudukan, seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pascaperceraian. Dimana rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  dan  sejauh  mana pelayanan publik dan pemanfaatan aplikasi SIDUDU di kantor Pengadilan Agama Palangka Raya.
Peneliti  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  wawancara,  observasi,  dokumentasi.  Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan dampak penggunaan aplikasi (kelebihan dan kelemahan) aplikasi  SIDUDU  dalam  pelayanan  publik  di  kantor Pengadilan Agama Palangka Raya.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif.  Penggunaan  metode  kualitatif  ini  adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode alamiah (Harahap, 2020).
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  secara  langsung aktifitas  yang  ada  di  lokasi  penelitian.  Selanjutnya penulis  melakukan  metode  wawancara/interview kepada  informan  dengan  mengacu  kepada  pertanyaan yang terkait dengan aplikasi SIDUDU. Kemudian untuk melengkapi data penulis melakukan studi dokumentasi berupa  gambaran  kondisi  lokasi  penelitian,  gambaran aplikasi  SIDUDU,  biodata  informan  dan  klasifikasi bahan-bahan    tertulis    yang  berhubungan    dengan aspek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi  Pelayanan  publik  di  kantor  Pengadilan Agama  Palangka  Raya  sebelum  penguunaan SIDUDU
Setelah  peneliti  melakukan  wawancara  dan observasi  kepada  beberapa  informan  di  Kantor Pengadilan  Agama  Palangka  Raya  dan  di  Kantor Disdukcapil,  mengenai  kondisi  pelayanan  publik  di Kantor  Pengadilan  Agama  Palangka  Raya  sebelum penggunaan SIDUDU maka diperoleh data-data sebagai berikut :
Tabel 1. Pernyataan kondisi pelayanan publik Berdasarkan  informasi  dalam  tabel  di  atas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,  kondisi  pelayanan publik  di  Kantor  Pengadilan  Agama  Palangka  Raya sebelum  penggunaan  SIDUDU,  masyarakat  masih kesulitan  dalam  mengubah  status  kependudukan karena  dilakukan  secara  manual,  dengan  melengkapi beberapa persyaratan, mengisi formulir dan membawa penunjang  perubahan  sehingga  masyarakat  agak  lebih sering bolak-balik, untuk minta surat pengantar.

## Pemanfaatan  aplikasi  SIDUDU  sebagai  strategi peningkatan  pelayanan  public  di  kantor Pengadilan Agama Palangka Raya
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi yang  dilakukan  peneliti  kepada  beberapa  informan  di Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya dan di Kantor Disdukcapil,  mengenai  pemanfaatan  aplikasi  SIDUDU sebagai strategi peningkatan pelayanan publik di Kantor
Pengadilan Agama Palangka Raya maka diperoleh data- data sebagai berikut :
Tabel  2.  pernyataan  pemanfaatan  aplikasi

## SIDUDU
Berdasarkan  informasi  dalam  tabel  di  atas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,  pemanfaatan  aplikasi SIDUDU sebagai strategi peningkatan pelayanan publik di  Kantor  Pengadilan  Agama  Palangka  Raya,  untuk memudahkan masyarakat, sehingga masyarakat terlayani  dengan  sangat  cepat  dan  dapat  memangkas birokrasi.    Karena  dengan  hanya  membawa  surat pernyataan  dari  PA.  Palangka  Raya  yang  ditandatangi yang  bersangkutan  petugas  di  Disdukcapil  pun  secara cepat  dapat  menyerahkan  e-KTP  dan  KK  yang  baru. Sehingga pelayanannya lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat lain.
Dampak penggunaan (kelebihan dan kelemahan) aplikasi  SIDUDU  sebagai  aplikasi  pelayanan publik  di  kantor  Pengadilan  Agama  Palangka Raya
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan di Kantor Pengadilan  Agama  Palangka  Raya  dan  di  Kantor Disdukcapil,  mengenai  dampak  penggunaan  (kelebihan dan  kelemahan)  aplikasi  SIDUDU  sebagai  aplikasi pelayanan publik di Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya maka diperoleh data-data sebagai berikut :
Tabel  3.  pernyataan  dampak  penggunaan aplikasi SIDUDU
Berdasarkan  informasi  dalam  tabel  di  atas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,  kelebihan  dan kelemahan aplikasi SIDUDU sebagai aplikasi pelayanan publik  di  Kantor  Pengadilan  Agama  Palangka  Raya, masyarakat  terlayani  dengan  sangat  cepat  dan  dapat memangkas  birokrasi.    Dengan  adanya  aplikasi SIDUDU  maka  lebih  memudahkan  masyarakat  dan dibandingkan pada saat terdahulu, pelayanannya saat ini lebih cepat.  Sehingga masyarakat tidak perlu repot lagi bolak-balik untuk berurusan ke Pengadilan.  Hanya saja masyarakat  belum  maksimal  dalam  menggunakan aplikasi  SIDUDU.  Rendahnya  kesadaran  masyarakat untuk  mengubah  status  perkawinan  menjadi  kendala yang  sulit  untuk  diatasi.    Sehingga  masyarakat  tidak akan  mengambil  e-KTP  kalau  belum  ada  keperluan. Serta  kelemahan  aplikasi  SIDUDU  yaitu  sering  terjadi kesalahan di sistemnya, yaitu pada saat input data.  Dan pada  saat  memverifikasi  yang  memerlukan  waktu hingga 5 (lima) menit untuk 1 (satu) data.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas,  maka  peneliti  dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : (1) Kondisi pelayanan publik di PA. Palangka Raya sebelum diciptakannya aplikasi SIDUDU, masyarakat pascaperceraian wajib memenuhi beberapa persyaratan
yaitu  menggandakan  Putusan  (Akta  Cerai)  dan melakukan legalisasi (pengesahan) di Kantor Pengadilan Agama  Palangka  Raya.  (2)  Pemanfaatan  aplikasi SIDUDU sebagai strategi peningkatan pelayanan publik di  Kantor  Pengadilan  Agama  Palangka  Raya,  maka sangat  membantu  pegawai  dalam  menjalankan  tugas pokok  dan  fungsi  sehari-hari.    Serta  dapat meminimalisir  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  dengan mengurangi  antrian  panjang.  (3)  Dampak  penggunaan (kelebihan) aplikasi SIDUDU sebagai aplikasi pelayanan publik di kantor Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu pelayanan  kepada  masyarakat  lebih  mudah  dengan adanya  aplikasi  terhubung  (terintegrasi),  dapat memepersingkat  waktu  dalam  pengurusan  perubahan status  pascaperceraian  dan  untuk  pelayanan  sangaat ramah.  Sementara  itu  kelemahan  dari  penggunaan aplikasi  SIDUDU  yaitu  masyarakat  pascaperceraian masih  banyak  yang  belum  memutuskan  penggunaan alamat  lama  dan  juga  atas  hak  asuh  anak,  kurangnya sumber  daya  manusia  pada  kantor  Disdukcapil  Kota Palangka Raya yang menguasai aplikasi SIDUDU.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  secara  khusus  mengucapkan  terimakasih kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu.    Peneliti banyak  menerima  petunjuk,  bimbingan,  arahan  bahkan dorongan  semangat  dari  berbagai  pihak  baik  yang bersifat moral dan material.

## REFERENSI
Abdhul, Y. (2022). Prinsip Pelayanan Publik: Pengertian,
Jenis dan Contoh. Deepublish.
https://penerbitbukudeepublish.com/pelayanan- publik/
Admin.  (2022).  Menggema  Delapan  Nilai  Utama
Mahkamah  Agung.  Badilag.  Mahkamahagung. Go.Id.https://badilag.mahkamahagung.go.id/seput ar-peradilan-agama/berita-daerah/menggema- delapan-nilai-utama-mahkamah-agung Devi,  P.,  Muchsin,  S.,  &  Suyeno.  (2021).  Inovasi
Program  Pelayanan  Publik  Berbasis  Digital Government  (Studi  Kasus  pada  Pengadilan
Agama  di  Kota  Malang).  Jurnal  Respon  Publik, 15(1), 32 – 40.
Dwiyanto, A. (2014). Mengapa Pelayanan Publik. In A. Dwiyanto (Ed.), Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (Keempat, p. 17).
Firdaus,  F.,  &  Lawati,  S.  (2020).  Keterjangkauan Informasi  dalam  Pelayanan  Publik.  Journal  PPS UNISTI, 2(1), 1 – 7. https://doi.org/10.48093/jiask.v2i1.14
Hapsari,  S.  W.,  Oktavianingtias,  E.,  Zakiyah,  B.,  & Kurniasih,  Y.  (2021).  Kesehatan  Di  Kabupaten Purwakarta  Jawa  Barat.  Jurnal  Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), 5(2), 18 – 29.
Harahap,  N.  (2020).  Bab  V  Penelitian  Kualitatis.  In  H. Sazali  (Ed.),  Penelitian  Kualitatif  (Pertama,  p. 123). Wal ashri Publishing.
Lessa, L., & Tsegaye, A. (2019). Evaluation of the public value of e-government services in Ethiopia: Case of  court  case  management  system.  ACM International Conference Proceeding Series, Part
F1481, 21 – 26. https://doi.org/10.1145/3326365.3326369
Misran,  S.  H.  (2021).  PA  Palangka  Raya  Jajaki
Kerjasama  dengan  Disdukcapil  Kota  Palangka Raya. PA. Palangka Raya. https://pa- palangkaraya.go.id/pa-palangka-raya-jajaki- kerjasama-dengan-disdukcapil-kota-palangka- raya/
Muliawaty,  L.,  &  Hendryawan,  S.  (2020).  Peranan  E- government  dalam  Pelayanan  Publik  (Studi Kasus ;  Mal  Pelayanan  Publik  Kabupaten Sumedang).  Jurnal  Ilmu  Administrasi,  11,  101 – 112.
Nugraha,  N.,  Nugraha,  D.,  Hamdani,  D.,  Nursyamsu, R.,  &  Rahajaan,  J.  D.  (2021).  Design  and development of information technology-based e- participatory application in participative development  planning.  Journal  of  Physics: Conference Series, 1933(1).
Putra,  D.  A.  D.,  Jasmi,  K.  A.,  Basiron,  B.,  Huda,  M., Maseleno,  A.,  Shankar,  K.,  &  Aminudin,  N. (2018).  Tactical  steps  for  e-government development.  International  Journal  of  Pure  and Applied Mathematics, 119(15), 2251 – 2258.
Riani,  N.  K.  (2021).  Strategi  Peningkatan  Pelayanan Publik. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(April), 6.
Yayat,  R.  (2017).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Bidang Administrasi  Kependudukan  Di  Kecamatan Gamping. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), 2, 56 – 65.