## HARMONI KEHIDUPAN SOSIAL BEDA AGAMA DAN ALIRAN DI KUDUS

## Moh. Rosyid
STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia mrosyid72@yahoo.co.id

## Abstrak
Terjadinya  konflik  antar  dan  intern  umat  beragama  menghiasi pemberitaan media massa cetak dan elektronik setiap jengkal detik di negeri ini. Konflik tersebut dipicu oleh hal-hal yang sangat sederhana hingga persoalan besar di tengah masyarakat. Bahkan, sudah menjadi kelaziman jika sebuah desa terdapat multi-pemeluk agama atau aliran dalam agama, sudah hampir dipastikan yang terjadi konflik, baik konflik terbuka, semi terbuka, maupun konflik tertutup. Hal tersebut bukan berarti terjadi “pukul rata” bahwa selalu terjadi konflik jika terdapat sebuah komunitas yang terdapat multi-pemeluk agama. Sebagaimana terjadi di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus pada 2012, warga  berjumlah  4.327  jiwa,  mayoritas  muslim,  umat  Kristiani  16 orang, Buddhis 40 orang, dan pemeluk aliran Ahmadiyah 14 KK yang berada di satu kelurahan dan masing-masing memiliki tempat ibadah yang saling berdekatan, tetapi penuh dengan kedamaian. Interaksi yang positif   terwujud  di  Desa  Colo  karena  terciptanya  harmoni  interaksi sosial, terwujudnya empati sosial, dan terantisipasinya perilaku agresif. Semua itu terwujud karena kesamaan kepentingan untuk menjunjung tinggi kesederajatan sebagai sesama umat manusia. Faktor pendukung kerukunan  terwujud  karena  antar  pemeluk  agama  dan  atau  intern
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
agama yang berbeda aliran terdapat hubungan persaudaraan (genealogis), terjadi  simbiosis  mutualisme  di  bidang  perekonomian,  pemahaman dalam batin antar pemeluk agama dan atau intern agama yang berbeda aliran diwujudkan dalam kehidupan dengan mengedepankan persamaan kebutuhan dan menafikan konflik yang dipicu oleh perbedaan keyakinan dan agama, pola pikir antar pemeluk agama dan atau intern agama yang berbeda aliran terjauhkan dari sikap negatif. Tidak terjadi konflik antar pemeluk agama dan aliran karena tidak adanya loko dan pemicu konflik, sumber konflik tertangani, perilaku agresif  yang terantisipasi, dan faktor pemicu kekerasan teredam. Kerukunan sebagai kebutuhan bersama  yang  difasilitasi  secara  bersama-sama  antara  warga,  tokoh, dan perangkat pemerintahan. Warga mayoritas tidak mudah tersulut pemberitaan media dan gosip yang tertebar setiap saat untuk menerkam yang  minoritas.  Terwujudnya  toleransi  beragama  antar  dan  intern umat beragama dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pendekatan budaya dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, pendekatan yang menggunakan aspek keamanan secara alami ternafikan.
Kata Kunci: Nirkonflik, Antar Umat dan Intern Umat Beragama, Aliran Agama.

## Abstract
HARMONY  OF  SOCIAL  LIFE  OF  DIFFERENT RELIGION  IN  KUDUS.  Internal  and  interreligious  conflict  has colored social reality in this  country. The most important thing to solve the  problem  is  finding  its  fundamental  cause.  However,  religious  life among the society does not necessarily mean conflict or religious differences is not identical with conflict. Research conducted 2012 in Colo Village, Dawe, Kudus, Central Java shows that people from different religious background  has  created  harmony  among  themselves.  This  research uses  observation  and  interview  to  collect  data  from  the  research  field and applies descriptive qualitative analysis. In 2012 the population in Colo is 4.327 people consisting of  2.400 family in which the majority are  Moslem.  There  are  also  16  Christians,  40  Buddhists  and  14 Ahmadiyah’s family living in one village. All religious adherents build their own sacred places consisting of  five mosques (the Muria Mosque in Muria Mountain built by the Central Java Provincial government, two mosques in Colo village and a mosque built by Ahmady people), 11
mushalla (Muslim prayer house) spread in four hamlet of  Colo, a church beside a vihara. The vihara was built during Gus Dur’s presidency. In addition, there are two private Islamic schools, two elementary schools, a  private  junior  Islamic  high  school  (MTs),  a  private  senior  Islamic high school (MA), three Quranic learning centers, a kindergarten and an Islamic playgroup. Religious harmony among the society in Colo is established through social and cultural life in which most of  them has good income. They are not easily triggered by conflict and there is no such conflict trigger, moreover they have a strong family ties among people from different religious background.
Keywords: Nirconflict,  Internal  and  Interreligious  Conflict, Ideology of  Religion.

## Pendahuluan A.
Presiden  SBY  saat  memberi  sambutan  dalam  peresmian sarana  dan  prasarana  Dewan  Dakwah  Islamiyah  Indonesia di  Tambun,  Kabupaten  Bekasi,  Jawa  Barat  pada  27  Juni  2011 meminta umat dibimbing untuk dapat menjalankan ajaran Islam yang  benar,  agar  persoalan  yang  timbul  akibat  penyimpangan pelaksanaan ajaran Islam dapat teratasi dan menjalankan syariat dengan sesungguhnya. Misalnya, apa pengertian jihad yang benar menurut  Islam,  apakah  benar  ketika  membunuh  saudaranya yang tidak bersalah, surga balasannya, termasuk aksi bunuh diri. Saat ini umat Islam di dunia menghadapi tiga tantangan besar yakni ketidakadilan, persepsi tidak benar mengenai Islam, serta penyimpangan  pelaksanaan  ajaran  Islam  oleh  segelintir  orang. Umat Islam harus gigih memperjuangkan keadilan hakiki dengan cara  cerdas  dan  tepat  tanpa  menimbulkan  masalah  baru  yang bisa merugikan nama Islam. Persepsi keliru tentang Islam diatasi dengan  usaha  terus-menerus  dari  umat  Islam  untuk  berdialog dengan semua pihak yang selama ini salah mengerti tentang Islam, sehingga tokoh muslim harus aktif mengemban tugas tersebut. Tidak ada pilihan selain memperkuat bimbingan terhadap umat. 1
Presiden SBY juga mengajak tokoh agama, ulama, dan pemimpin
1 Kompas, 28 Juni 2011, hlm. 4.
ormas Islam di Tanah Air untuk membimbing umatnya dalam menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, membangun  akhlak  mulia  dan  sikap  positif  (perilaku  damai, ramah, dan toleran) dalam menghadapi tantangan global dengan merujuk  pada  Alquran  dan  hadis.  Nilai  islami  dan spirit  qurani perlu  menjadi  rujukan  pergaulan  internasional,  terutama  di tengah arus pergeseran nilai, norma, dan perilaku kemanusiaan saat ini. Perlunya mengaktualkan dan memberi kontribusi dalam membangun tatanan dunia yang makin aman, adil, damai, dan sejahtera. Cegah dan lindungi kaum Muslim dari pemahaman yang keliru dan menyimpang, apalagi yang menyuburkan radikalisme serta  menyakiti  kelompok  tertentu  hingga  menimbulkan tindakan kekerasan. 2 Presiden SBY menjelang pergantian tahun mengajak  masyarakat  untuk  memperkokoh  persaudaraan  dan kerukunan  berbangsa.  Diharapkan  tidak  terjadi  lagi  kekerasan pada tahun 2012. Bahkan berkali-kali SBY menyatakan prihatin dan mengimbau supaya tak ada lagi kekerasan, tetapi tidak ada langkah  kongkret.  Imbauan  SBY  menurut  Hendardi,  Badan Pekerja Setara Institute ,  dianggap  sekedar  kata-kata  politik  yang tidak  ada  gunanya  untuk  masyarakat.  Konflik  terjadi  akibat kebijakan negara yang tidak memberi keadilan dan perlindungan kepada warganya, penegakan hukum dan regulasi tidak berjalan, akar masalahnya terdapat pada kepemimpinan politik. 3
Tahun  demi  tahun  tidak  menggembirakan  dalam  soal kerukunan  umat  beragama,  baik  intern  maupun  antarumat beragama dan umat berkeyakinan di negeri ini. Masalah tersebut berakar pada banyak persoalan, dari dalam dan dari luar agama. Sebagian  kelompok  memperoleh  pemahaman  yang  sempit tentang agama. Mereka juga kurang mengenal keragaman budaya alias  kemajemukan.  Faktor  luar  berasal  dari  banyak  masalah yang membelit masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, infrastruktur yang lemah atau masalah lingkungan. Pemerintah dinilai oleh masyarakat belum mampu membangun
2 Kompas, 28 Juni 2011, hlm. 4.
3 Kompas, 3 Januari 2012, hlm. 4.
negeri yang sumber daya alamnya melimpah. Penegakan hukum yang  lemah,  bahkan  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN) semakin subur. Tren kekerasan di Indonesia meningkat, toleransi beragama semakin terkikis dan radikalisasi agama kian menguat yang terlihat dari merosotnya toleransi terhadap kelompok atau agama lain. Penyebab intoleransi juga akibat tidak ada lagi tokoh masyarakat  atau  pemimpin  yang  dihormati.  Dulu  masyarakat kuat  karena  ada  inisiatif  pemimpin  lokal,  munculnya  otoritas tradisional  secara  turun-temurun  karena  kharisma  pemimpin dalam wujud tokoh adat yang berperan mendamaikan konflik. Kini,  semenjak  lurah  dijadikan  pegawai  negeri  sipil  (PNS) bagian dari birokrasi sehingga kehilangan ruh dan legitimasinya memudar.
Terdapat  realitas  yang  menarik  kaitannya  dengan  respon publik yang resisten terhadap  Islam radikal. Masyarakat menilai, keberadaan  kelompok  radikal  aktivitasnya  mengakibatkan munculnya citra negatif terhadap agama dan umat Islam, bahkan sangat  sedikit  anggota  masyarakat  yang  bersedia  mendukung kelompok  radikal.  Dialog  lintas  agama  seyogyanya  jangan hanya  berlangsung  di  tingkat  elit  dan  bersifat  retorika,  tetapi dikembangkan  hingga  menjadi  gerakan  masyarakat  awam  dan menciptakan  kerukunan  dalam  kehidupan  nyata.  Inti  penting untuk mengurangi ketegangan atau konflik antarumat beragama. Wacana dialog lintas agama sudah didengungkan oleh pemerintah dan tokoh agama di Indonesia. Namun, selama itu pula, konflik dan kekerasan atas nama agama masih berlangsung karena dialog itu masih menjadi wacana elit.
Bila Negara tak mampu mengendalikan kebrutalan warga negara maka eksistensi negara menjadi sorotan penegak HAM dunia. Tahun 2005, Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Itu berarti demi hukum Negara RI terikat untuk memenuhi semua kewajibannya, kecuali terhadap Pasal 1 yang direservasi. Untuk mengawasi agar semua negara peratifikasi UU -disingkat KIHSP- mematuhi  kewajibannya  yakni  menghormati  dan  melindungi
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
semua  hak  yang  tertuang  dalam  kovenan,  PBB  mendirikan Komite HAM. Dalam konteks itu, negara pihak KIHSP harus menyampaikan  laporan  kepada  komite  di  atas  terkait  langkah dan kemajuan yang dicapai untuk mewujudkan semua hak yang termuat  dalam  kovenan.  Laporan  itu  disampaikan  dalam  satu tahun sejak berlakunya KIHSP di Negara yang bersangkutan dan selanjutnya setiap diminta komite.
Di bawah KIHSP ada 24 hak sipil dan politik yang wajib dilindungi  dan  dipenuhi  oleh  Negara.  Hal  itu  antara  lain  hak menentukan nasib sendiri, persamaan hak laki-laki dan perempuan, hak  hidup,  kebebasan  dari  penyiksaan,  atau  perlakuan  atau hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas pemeriksaan adil dan proses hukum yang semestinya, hak kebebasan berpikir, berkeyakinan  dan  beragama,  hak  atas  kebebasan  berekspresi, berserikat, hak politik, hak atas kedudukan yang sama di depan hukum, hak-hak minoritas etnis, agama atau bahasa, dan hak sipil politik lainnya.
Indonesia menyajikan laporan pada 2013 dan Komite HAM PBB menanyakan 10 poin: (1) remedia apa yang tersedia bagi para korban pelanggaran HAM?; (2) apakah para anggota militer yang  melakukan  tindak  pidana  biasa  diadili  pengadilan  militer yang tidak independen dan transparan?; (3) langkah apa untuk mengimplementasikan akses ke keadilan yang diluncurkan pada tahun  2009?;  (4)  apa  tindakan  pemerintah  untuk  memastikan UU dan perda sesuai dengan KIHSP?; (5) apa yang dilakukan pemerintah untuk menyidik kasus penggunaan senjata berlebihan dalam  menghadapi  para  pemrotes  di  Papua,  dengan  sejumlah pemrotes  meninggal  dunia?  Sebanyak  70  pembunuhan  di  luar hukum terjadi di Papua, mengapa tidak ada pelaku yang diadili?; (6)  mengapa  hukuman  mati  secara  sistematis  dikenakan  pada para terpidana narkoba?; (7) mengapa pemerintah mengeluarkan peraturan  khusus  yang  membatasi  hak-hak  komunitas Ahmadiyah?;  (8)  apa  langkah  pemerintah  untuk  mewujudkan Badan Pemantau Independen atas fasilitas dan kondisi tempat-
tempat penahanan dan lembaga pemasyarakatan?; dan (9) apakah KIHSP secara langsung diterapkan pengadilan?; (10) apa ruang lingkup reservasi atas Pasal 1 KIHSP oleh Indonesia?. Hal ini menandakan  bahwa  perlakuan  negara  terhadap  10  hal  yang diterima  warga  Negara  sebagaimana  di  atas  dipantau  Komite HAM PBB.
Akan  tetapi,  bukan  berarti  semua  wilayah  negeri  ini selalu  terjadi  konflik  intern  atau  antarumat  beragama  karena adanya mayoritas menghadapi minoritas. Sebagaimana di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah desa di  mana waliyullah Sunan  Muria  disemayamkan.  Topografi wilayah ini pegunungan dengan adanya Gunung Muria. Jumlah penduduk 4.327 jiwa, 3020 pemilik hak pilih, mayoritas pemeluk Islam, Kristen 16 orang, Buddha 40 orang, dan pemeluk aliran Ahmadiyah 14 KK yang berada di satu kelurahan dan masing- masing  memiliki  tempat  ibadah  yang  terdiri  5  masjid  (Masjid Sunan Muria di Gunung Muria, masjid yang dibangun pemerintah provinsi Jateng yang berada di wilayah wisata pegunungan Colo, Muria, 2 masjid di perkampungan Desa Colo, dan 1 masjid warga Ahmadiyah), 11 musala di perdukuhan Desa Colo, 1 gereja yang bersebelahan dengan Vihara. Vihara dibangun era kepresidenan Gus Dur. Beberapa tempat ibadah tersebut saling berdekatan, masing-masing  umat  menjalankan  peribadatan  dengan  penuh kedamaian.
Muncul pertanyaan yang terumuskan dalam permasalahan: (1) bagaimana interaksi antar-pemeluk agama dan aliran di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus?; (2) faktor apakah yang mendukung terjadinya kerukunan antar-pemeluk agama dan aliran di Desa Colo, Kec. Dawe, Kab. Kudus?; (3) mengapa tidak terjadi konflik antar-pemeluk agama dan aliran di Desa Colo, Kec. Dawe, Kab. Kudus? Naskah ini teknik perolehan data dengan wawancara  dan  observasi  dengan  analisis  deskriptif  kualitatif. Penelitian dilakukan tahun 2012 dengan harapan harmoni sosial di Desa Colo yang terdiri multi-pemeluk agama dan aliran tetap terwujud dengan baik dapat dipotret.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013

## Pembahasan
B.
Data Intoleransi
1.
Berdasarkan data Institut Titian Perdamaian . Pada 2008  rata- rata  terjadi  1,5  kekerasan  per  hari  yang  meningkat  menjadi  4 kasus per hari pada 2010 dan konflik tak selalu bernuansa agama, tetapi bertumpu pada motif politik (pesta demokrasi lokal) dan sumber daya alam (implementasi otda). Dari 600 kasus kekerasan pada 2009, hanya 6 berbau agama dan hingga semester pertama 2010, kekerasan berbau agama hanya 10 kasus dari 752 peristiwa yang  terdata  secara  nasional.  Berdasarkan  persentase,  konflik politik meningkat dari 12 persen pada 2009 menjadi 16 persen per Juni 2010. Adapun konflik SDA dari 9 menjadi 10 persen. Penyebaran konflik merata, di DKI terbanyak konflik horizontal dengan 110 kasus pada 2009 dan 89 kasus hingga pertengahan 2010, Jatim 87 kasus, Sulsel 76 kasus, Jabar 66 kasus, Maluku 47 kasus, NTB 41 kasus, Sul Tenggara dan Jateng 34 kasus, Sumut 32 kasus, Sumsel 30 kasus, dan Papua 29 kasus ( Republika, 3/3/ 2011, hlm.23). Berdasarkan data catatan akhir tahun 2011 dari Setara Institute terjadi 103 tindakan negara melalui institusi dan 244 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 299 bentuk tindakan di lima provinsi yang masuk daftar tertinggi pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Di Jawa Barat sebanyak 57 peristiwa, Sulawesi Selatan 45 peristiwa, Jatim  31  peristiwa,  Sumut  24  peristiwa,  Banten  12  peristiwa, Jateng  11  peristiwa.  Peristiwa  tersebut  berkaitan  dengan  kasus Ahmadiyah,  perusakan  rumah  ibadah,  pemaksaan  keluar  dari keyakinan, ancaman penyerangan, dan perusakan rumah. Ketua Setara Institute , Hendardi, menyatakan bahwa Presiden SBY telah 19  kali  berpidato  untuk  menyampaikan  pesan  toleransi,  tetapi pelanggaran terhadap kebebasan beragama justru meningkat. 4
Hasil  Survei  Pusat  Pengkajian  Islam  dan  Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta tahun 2000-2010 terhadap 1.200 responden yang  berusia  di  atas  17  th  di  seluruh  Indonesia  secara  acak
4 Suara Merdeka, 20 Desember 2011, hlm. 2.
dengan  memperhitungkan  keterwakilan  kelompok  masyarakat. Materi yang ditanyakan adalah bagaimana umat Islam jika hidup berdampingan dengan kelompok atau agama lain secara setara, sebagian besar menjawab keberatan. PPIM menawarkan solusi berupa  dialog  lintas-agama,  pemerintah  harus  menegakkan hukum,  keamanan,  dan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat. 5
Dalam laporan Pew Research Center’s Forum on Religions on Religion (2011) lembaga nonpartisan internasional yang meneliti bidang demografi, media, agama, dan politik bahwa lebih dari 2,2 miliar manusia  (lebih  kurang  sepertiga  penduduk  dunia)  mengalami pelarangan/pembatasan  ( restriction )  dan  kebencian  ( hostilities ) kehidupan beragama di 23 negara (12 persen), stagnasi di 163 negara (82 persen), dan penurunan di 12 negara (6 persen), baik oleh negara maupun masyarakat. Pew Research menyumbangkan The  Government  Restrictions  Index (GRI),  indeks  yang  mengukur tingkat restriksi pemerintah terhadap penganut agama, khususnya dari dari kelompok minoritas- dan The Social Hostilities Index (SHI)- mengukur  tingkat  ancaman,  tekanan,  kebencian,  permusuhan, dan intimidasi oleh individu dan anggota masyarakat terhadap kelompok agama minoritas . 6 Temuan penelitian The Wahid Institute, terjadi  pelanggaran  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan. Pada 2010, terdapat 62 kasus dan tahun 2011 terdapat 92 kasus, meningkat  18  persen.  Pelarangan  dan  pembatasan  aktivitas keagamaan  atau  kegiatan  ibadah  tercatat  49  kasus,  tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara 20 kasus, pembiaran  kekerasan  11  kasus,  kekerasan  dan  pemaksaan keyakinan serta penyegelan dan pelarangan rumah ibadah masing- masing  9  kasus,  dan  kriminalisasi  atau  viktimisasi  keyakinan 4  kasus.  Institusi  negara  tercatat  menjadi  pelaku  pelanggaran kebebasan beragama yang paling banyak adalah polisi menempati peringkat pertama dengan 32 kali, disusul bupati, wali kota, atau pejabat di lingkungan pemda sebanyak 28 kali. Pelaku pelanggaran
5 Kompas , 29 Maret 2011, hlm. 4.
6 Husni Thoyyar, Husni. “Dunia yang Makin Tidak Toleran”, Kompas, 22 November 2011, hlm. 7.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
lainnya  adalah  tentara  16,  Satpol  PP  10,  pemprov  8,  kantor kemenag dan KUA 8. Jabar merupakan daerah dengan jumlah sebaran wilayah pelanggaran tertinggi yakni 55 kasus, Banten 9 kasus, Aceh 5 kasus, Jatim, Jateng, dan Sulsel masing-masing 4 kasus.  Tindakan  intoleransi  dalam  beragama  dan  berkeyakinan tahun 2010 sebanyak 134 kasus, tahun 2011 sebanyak 184 kasus. Kategori tindakan intoleransi yang paling tinggi adalah intimidasi dan ancaman kekerasan atas nama agama 48 kasus, penyebaran kebencian  terhadap  kelompok  lain  27  kasus,  pembakaran  dan perusakan properti 26 kasus, dan diskriminasi atas dasar agama 26 kasus. Pelanggaran kebebasan beragama/intoleransi di Jabar 105 kasus, Jatim 17, Jateng 15, Jakarta 13, dan Riau 9 kasus. Simpulan dari The  Wahid  Institute bahwa  pemerintah  masih  menganggap pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi bukan persoalan serius  dan  tak  pernah  serius  menanggapi  laporan . 7 Kekerasan demi  kekerasan  itu  seakan  menjadi  potret  buram  negeri  yang terkenal dalam syair lagu sebagai gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo (damai, makmur, sejahtera, tenteram, dan sentosa). Kekerasan tersebut dalam pepatah Jawa seperti ajur mumur ambeg angkoro, budhi cendholo (rusak binasa karena angkara murka akibat rusaknya budi pekerti).
Pada Februari 2011, sekitar 100 orang menyerang warga Ahmadiyah menyebabkan tiga warga ahmadi tewas di Kampung Peundeuy,  Pandeglang,  Banten.  Disusul  3  gereja  di  Kab. Temanggung, Jateng, dibakar seusai pengadilan kasus penistaan agama oleh oknum yang tak bertanggung jawab karena mereka tak puas atas proses pengadilan dan melampiaskannya dengan merusak  rumah  ibadah  umat  agama  lain.  Pertengahan  tahun, muncul isu penculikan dalam usaha perekrutan anggota Negara Islam Indonesia (NII). Jaringan baru NII yang didirikan tahun 1949 masih bergerak di bawah tanah, dengan cita-cita mendirikan Negara Islam. Tak hanya mengancam agama lain, mereka hendak mengubah kesepakatan bersama NKRI. Saat isu itu mereda, Kota Ambon, Maluku, rusuh lagi pada pertengahan September 2011.
7 Kompas, 30 Desember 2011, hlm. 5.
Dua  kelompok  beragama  bentrok  akibat  isu  kematian  tukang ojek yang menyebar liar. Konflik Ambon terasa terulang tahun 1999 dengan ribuan korban di Ambon dan Maluku. Sementara itu, kasus Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Kota Bogor, Jabar, memanas setelah Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) gereja itu, meskipun Mahkamah Agung  memerintahkan  pencabutan  atas  pembekuan  IMB. Ombudsman  pun  merekomendasikan  pembukaan  segel  gereja Yasmin. Pada 18 September 2011, massa bersurban merusak tiga patung di pusat kota yaitu patung Gatotkaca di Persimpangan Parcom, Patung Semar di Persimpangan Sasak Beusi, dan patung Bima di Pertigaan Jalan Baru. Massa menilai keberadaan patung tak  sesuai  aspirasi  masyarakat  dan  menghamburkan  anggaran daerah. Perusakan terjadi pada pukul 11.30 melibatkan sedikitnya lima ribu orang. Tindakan anarkhis dilerai oleh aparat keamanan gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP. Massa setelah mengikuti istighosah di Masjid Agung Purwakarta, Jabar. Menurut pimpinan ponpes Ad Duha, Ustad Toto Taufik, aksi merupakan puncak kemarahan warga karena keinginan umat tak digubris. 8 Perusakan sebagai bentuk protes warga terhadap Pemkab Purwakarta yang membangun  patung  dan  menggelar  ribuan  tumpeng  untuk pemecahan rekor Agustus 2011 yang mengabaikan penderitaan rakyat yang diimpit kemiskinan. Pada kasus sebelumnya, Ketua Forum  Ulama  Indonesia  Purwakarta,  Abdullah  As  Joban  dan Sekretarisnya,  Ahmad  Muhaimin,  dituntut  ke  Pengadilan  oleh tiga  lurah  karena  dinilai  bertanggung  jawab  atas  kerusakan patung  Bima  di  jl.Ibrahim  Singadilaga  pada  Agustus  2010 dengan tuntutan ganti rugi materiil Rp 102 juta dan imateriil Rp 3 miliar. 9
Hasil survei Setara Institute tahun 2011 tentang persepsi publik tentang Islam radikal di Solo, Sukoharjo, Klaten, Temanggung, Karanganyar,  Pekalongan,  Pemalang,  Kendal  (Jateng)  dan Sleman, Yogyakarta, dan Bantul (DIY). Jumlah responden 1.200
8 Jawa Pos , 19 September 2011, hlm. 10.
9 Kompas , 19 september 2011, hlm. 23.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
orang dengan margin of  error 2,2 persen pada tingkat  kepercayaan 95 persen, pengambilan sampel melalui stratified random sampling, dengan  teknik  wawancara  tatap  muka. 10 Data  menunjukkan, warga  melakukan  perlawanan  terhadap  kelompok  radikal, meskipun berita kekerasan masih tetap berlangsung. Sebagaimana peledakan markas FPI di Desa Balecatur, Kec. Gamping, Sleman Jl.Wates Km.8 Yogyakarta pada dini hari, 01.30 WIB, 15/12/2011 mengakibatkan  rusaknya  sebagian  bangunan  dan  anggota  FPI luka bakar (Agus Susanto, 35 th). 11 Terdapat info yang sedikit melegakan  bagi  warga  bangsa  berdasarkan  pernyataan  Ketua Umum  PP  Muhammadiyah,  Din  Syamsuddin,  mantan  Ketum PB NU, K.H. Hasyim Muzadi, dan Rohaniawan, Frans Magnis Suseno bahwa komunikasi antarpemimpin agama di Indonesia tahun 2011 semakin baik, meskipun terjadi sejumlah konflik dan kekerasan  atas  nama  agama.  Hal  ini  bisa  menjadi  modal  yang baik untuk terus membangun kerukunan antarumat beragama di  masa  mendatang.  Tren  positif  tersebut  ditandai  dengan kerapnya pertemuan di antara tokoh agama dan lintas agama jika ada  masalah  yang  membutuhkan  penanganan  bersama  karena di setiap agama ada kelompok garis keras yang sulit menerima perbedaan. Saat ini agama sangat rentan dibajak dan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk kepentingan masing-masing, termasuk kepentingan politik. Sebab, umat beragama belum benar-benar memahami permainan politik dan sebagian kehidupannya masih belum sejahtera. Sentimen ideologis agama yang kuat juga mudah untuk  diletupkan  menjadi  gesekan.  Kaum  agamawan  diimbau mencegah kemungkinan itu agar agama tetap menjadi kekuatan pemersatu,  bukan  pemecah  bangsa.  Pengurus  FKUB  bersama tokoh agama di daerah didorong membuat jaringan kerukunan antarumat  beragama  agar  tak  mudah  terpancing  untuk  masuk dalam  gesekan  yang  akar  penyebabnya  sebenarnya  bukan  soal agama. 12
10 Kompas, 22 Nopember 2011, hlm. 4.
11 Suara Merdeka, 17 Desember 2011, hlm.
12 Kompas, 26 Nopember 2011, hlm. 3.

## Data Konflik di Kudus 2.
Terjadi konflik yang dapat direda di wilayah Kudus yang berbasis agama. Pertama, warga Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati melakukan demo yang dilatarbelakangi pemanfaatan rumah toko (ruko) di gedung IPIEMS jalan Agus Salim Kudus untuk dijadikan  tempat  ibadah  (gereja).  Ibadah  dipimpin  pendeta  F. Iskandar  Wibawa.  Pemanfaatan  tokoh  untuk  tempat  ibadah menurut warga menyalahi fungsi. Hal tersebut direspon Bupati Kudus  menerbitkan  surat  No.450/7777/11/2006  tanggal 23/11/2006 ditandatangani Asisten Tata Praja, Suyono. Isi surat menghentikan penggunaan ruko sebagai tempat ibadah. Untuk mengurangi tensi ketegangan, aparat Polres Kudus disiagakan. 13
Ruko tersebut kini tidak digunakan untuk tempat ibadah.  Kedua, Jamaah Dzikrussholikhin  dipimpin  oleh  Nur  Rokhim  di  RT.06 RW.01 Desa Golantepus, Kec. Mejobo, Kudus. Pada 2007 sang tokoh mengaku bertemu malaikat akibat taatnya berzikir setiap malam,  ditemui  cahaya  mengajak  ruh  Nur  Rokhim  singgah rumah mewah, cahaya dianggap malaikat. Sebagian masyarakat Kudus  menganggap ajaran  Nur  Rokhim  sebagai  ajaran  sesat, akibatnya muncul ketegangan suasana desa. Agar tidak terjadi konflik, aparat desa dan kepolisian mendamaikan kedua belah pihak di balai desa setempat. Kondisi komunitas itu kini tiarap. Ketiga, penggunaan rumah hunian Sukarjo untuk gereja di Dukuh Conge  Rt.5/II,  Desa  Ngembalrejo,  Kecamatan  Bae,  Kudus. Inisiatif   Forum  Umat  Islam  Ngembal  (FUIN)  melayangkan surat keberatan tanggal 30/4/2010 ditembuskan kepada seluruh Muspida  Kudus  dan  Muspika  Bae  yang  ditandatangani  30 ormas dan 1.387 warga Desa Ngembalrejo. Surat tersebut berisi permintaan penghentian aktivitas keagamaan dan membongkar rumah  yang  dijadikan  gereja.  Difasilitasi  Forum  Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) tingkat Kec.Bae, pada 5 Mei 2010 diadakan dialog antara pemilik rumah, yayasan, dan masyarakat di Balai Desa Ngembalrejo. Dialog menghasilkan kesepakatan menutup sementara kegiatan kebaktian kristiani dan mengurus
13 Jawa Pos, Radar Kudus , 27 November 2006, hlm. 1.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
izin rumah ibadah sesuai peruntukan dan selama belum terbit izin  tak  diperbolehkan  mengadakan  aktivitas  keagamaan  di rumah itu. 14 Hingga ditulisnya naskah ini, rumah tersebut tak lagi digunakan untuk peribadatan umat kristiani.

## Konsep Toleransi Beragama
3.
Rasa sepenanggungan, kesetiakawanan, dan kebersamaan menjadi `barang mahal’ di tengah pesan negatif  globalisasi dan pemahaman sempit atas kapitalisme. Jika hal ini tertradisi tanpa adanya reserve oleh warga bangsa dikhawatirkan menumpulkan perasaan hati antarsesama dan munculnya kesenjangan sosial. Solusi bijak yang perlu dikedepankan adalah pemahaman dari diri  untuk  diri  bahwa  kehidupan  manusia  sebagai  makhluk sosial  tidak  akan  mampu  ’sendiri’,  tetapi  membutuhkan empati dan simpati pihak lain meski beda agama. Tetapi jika memahami diri lain ( the others ) tidak hanya dengan kaca mata diri,  juga  menggunakan  kaca  pandang  diri  lain,  sehingga tercipta  keseimbangan  dan  terjauhkan  diri  dari  sakwasangka (buruk sangka, negatif  thinking, su`uddhon ).
Kemajemukan  dipahami  sebagai  kumpulan  berbagai elemen  sosial  yang  menyatu  dalam  lingkungan  yang  sama, elemen tersebut berpeluang berbeda sehingga terjadi perbedaan. Perbedaan tidak untuk dijadikan modal konflik,  tetapi untuk dipahami  bahwa  ketidaksamaan  dalam  berbagai  lini  adalah produk Ilahi untuk disadari dan disyukuri. Perbedaan sebagai cara memahami diri atas pihak lain sebagai modal sosial untuk membangun kehidupan kemasyarakatan. Sebagaimana realitas sosial bila terjadi musibah dan saling menolong. Pertolongan tersebut atas dasar sifat kemanusiaan murni, bukan atas dasar kesamaan atau perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. Spontanitas menolong sesama tersebut pada dasarnya adalah esensi dari toleransi dan kemajemukan sebagai potensi alamiyah yang dimiliki setiap manusia, kapan pun dan di manapun.
Interaksi sosial positif yakni terciptanya keselarasan sosial,
14 Jawa Pos, Radar Kudus, 8 Mei 2010, hlm.1.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
manakala  dalam  bersesama,  manusia  mengedepankan  sifat seimbang ( at-tawazun ) kaitannya dengan menerima informasi dari berbagai sumber, masudnya tak latah menghakimi salah, toleran ( at-tasamuh ) maksudnya memahami dan menghormati di tengah perbedaan, khususnya beda agama atau aliran, dan adil ( al-`adalah ) yakni bersikap tegas jika menjadi penguasa dalam menegakkan hukum. Empati  sosial  merupakan  bentuk  kesadaran  identitas sosial  dalam  meningkatkan  kapasitas  empati  sebenarnya  dapat dilakukan  dengan  lebih  menambah  kesadaran  diri  ( self-aware autonomy )  dan  mengurangi  tendensi  mengklaim  apa  yang  benar dan apa yang salah. Kesadaran diri/mawas diri bahwa setiap orang memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangan yang dapat saling melengkapi. 15

## Interaksi antar-Pemeluk Agama dan Aliran 4.
Hubungan  antar-individu  dengan  individu  dan  antara individu dengan kelompok meskipun berbeda agama dan aliran tercipta dengan baik dan terwujud sejak lama di Desa Colo karena terciptanya harmoni interaksi sosial, terwujudnya empati sosial dan terantisipasinya perilaku agresif. Pertama, harmoni interaksi sosial yakni terciptanya keselarasan sosial di tengah masyarakat. Hal  ini  dapat  terwujud  manakala  dalam  bersesama,  manusia mengedepankan  sifat  keseimbangan  ( at-tawazun )  kaitannya dengan menerima informasi dari berbagai sumber, maksudnya tidak latah menghakimi salah pada pihak lain, toleran ( at-tasamuh ) maksudnya memahami dan menghormati di tengah perbedaan, khususnya berbeda agama atau aliran, dan adil ( al-`adalah ) yakni bersikap tegas jika menemukan kesalahan, baik pelaku kesalahan dari golongannya maupun golongan lain. Di sisi lain, penguasa dalam  memegang  amanat  kepemimpinan  bersifat  tegas  dan melindungi  agar  terwujud  pengayoman  hukum  bagi  warga. Konsep  harmoni  ini  terealisasi  di  Desa  Colo  karena  karakter frontal  tidak  dimiliki  oleh  warga  Desa  Colo  jika  berhadapan dengan  pemeluk  agama  lain.  Hal  ini  akibat  lingkungan  sosial
15 Maya Dania, “Empati dan Identitas Sosial”. Kompas, 22 Desember 2011, hlm. 7.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013

## yang rukun berperan besar mewujudkan kenyamanan sosial dan
sumber perekonomian warga eksis.
Kedua,  terwujudnya  empati  sosial.  Kesadaran  identitas sosial dalam meningkatkan kapasitas empati dilakukan dengan kesadaran  diri  ( self-aware  autonomy )  dan  mengurangi  tendensi mengklaim apa yang benar dan apa yang salah. Kesadaran diri atau mawas diri bahwa setiap orang memiliki keunikan, kelebihan, dan  kekurangan  yang  dapat  saling  melengkapi.  Hal  ini  dapat diwujudkan warga Desa Colo karena kehidupan sebagai petani gurem, pedagang kaki lima, dan tukang ojek obsesinya hanyalah kenyamanan sosial, tanpa adanya kompetisi politik dan lainnya.
Ketiga,  terantisipasinya  perilaku  agresif.  Perilaku  agresif terjadi karena adanya alasan manusia melakukan kebengisan dan berperilaku agresif. Model dua perilaku terseut dari aspek faktor internal karena mengalami kemampatan berpikir yang cenderung menempuh  jalan  kekerasan  untuk  menegakkan  eksistensinya atau sekadar mempertahankan hidup. Kekerasan hanyalah cara, ketika tidak ada jalan lain. Ditambah frustasi sosial akibat beban hidup  yang  makin  berat  sehingga  menjadi  semacam  legitimasi seseorang melakukan kekerasan. Hal itu didukung hukum tidak mengakomodasi  keadilan  dan  hukum  tidak  berwibawa,  sistem pemerintahan  yang  korup,  ketidakadilan  sosial  mendorong kebrutalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 16
Faktor  pemicu  kekerasan,  secara  sosiologis  terdapat tiga  faktor  pemicu  kekerasan  yakni  keyakinan,  institusi,  dan ritualisme. Pola kekerasan di Indonesia muncul secara sporadis dengan karakter yang berbeda antarwilayah yang memiliki fase dan episode masing-masing. Pemicu kekerasan berupa keyakinan; menurut  Arie  Sudjito  (2011)  agama  memiliki  tiga  level  yakni believe system , institusional, dan ritualisme. Ketika agama berada pada  level  sistem  keyakinan  maka  tidak  ada  persoalan.  Ketika agama pada institusi agama, muncullah rezim kekuasaan dalam penafsiran  tentang  kebenaran  ( truth  claim )  yang  memunculkan
16 Surahmat. “Menakar Kekerasan Diri Kita”, Kompas, 28 Mei 2011, hlm. 12.
konflik. Problem struktural dan ketidakmapanan (kesenjangan) bidang  ekonomi,  pemahaman  keagamaan,  dan  politik  yang menafikan budaya lokal, dan ketidakdewasaan kelompok, mudah mencuatkan  kekerasan. 17 Pemicu  kekerasan  tersebut  dapat ditoleransi  warga  antar-umat  beragama  karena  bermodalkan kesadaran dan saling memahami di tengah perbedaan.
Terantisipasinya  sumber  konflik.  Terjadinya  konflik  di Indonesia  sering  dipicu  oleh  persoalan  sederhana,  seperti pertikaian sekelompok pemuda, kekalahan persahabatan dalam olah raga, dsb. Hal itu jika tidak diantisipasi akan menyulut konflik. Menurut  Ichsan  Malik,  ada  lima  sumber  konflik  di  Indonesia: (a) konflik struktural yakni adanya ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, kebijakan yang tidak adil, kesewenang-wenangan dalam mengambil keputusan; (b) konflik kepentingan yakni pemuasan kebutuhan dan cara memenuhinya dari  satu  kelompok  yang  mengorbankan  kelompok  lain (persaingan tidak sehat); (c) konflik nilai karena perbedaan adat, ideologi, dan implementasi nilai agama sehingga nilai yang tak sesuai berbenturan. Konflik terjadi karena pemaksaan nilai pada pihak lain; (d) konflik hubungan sosial psikologis yang disebabkan oleh stereotip, prasangka, dan stigmatisasi; (e) konflik data yang diakibatkan kurangnya data dan informasi, perbedaan pandangan, salah komunikasi, dan perbedaan interpretasi suatu masalah yang menyebabkan  distorsi  informasi. 18 Sumber  konflik  juga  akibat warisan kasus yang belum tuntas. Hal ini posisinya bagaikan api dalam sekam jika tak dituntaskan, sebagaimana kasus Ahmadiyah di berbagai daerah. Kelima sumber konflik tersebut tereliminasi secara alamiah oleh warga Desa Colo karena kokohnya ikatan primordial geneologis, meskipun berbeda akidah atau agama.
17 El-Fikri, Syahruddin. Rumput Kering Bernama Indonesia, Republika, 3 Maret 2011. hlm. 23.
18 Surahmat. Menakar Kekerasan Diri Kita, Kompas, 28 Mei 2011. hlm.
12.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013

## Faktor  Pendukung  Kerukunan  antar  Pemeluk  Agama
5. dan Aliran
Faktor pendukung kerukunan beragama terwujud karena: antar-pemeluk agama dan atau intern agama yang berbeda aliran terdapat hubungan persaudaraan (geneologis), terjadi simbiosis mutualisme di bidang perekonomian, pemahaman dalam batin antar-pemeluk agama dan atau intern agama yang berbeda aliran diwujudkan dalam kehidupan dengan mengedepankan persamaan kebutuhan  dan  menafikan  konflik  yang  lazimnya  dipicu  oleh perbedaan keyakinan dan agama, pola pikir antar-pemeluk agama dan atau intern agama yang berbeda aliran terjauhkan dari sikap negatif.
Pertama , antar-pemeluk agama dan atau intern agama yang berbeda  aliran  terdapat  hubungan  persaudaraan  (geneologis). Imbasnya  lebih  mengedepankan  ikatan  persaudaraan  yang berimbas  saling  memahami  perbedaan  agama  dan  perbedaan aliran  kepercayaan.  Bila  muncul  bintik-bintik  konflik  berbasis agama,  peran  orang  tua  atau  sesepuh  dalam  rumpun  keluarga berperan  sebagai  mediator. Kedua ,  antar-pemeluk  agama  dan atau  intern  agama  yang  berbeda  aliran  terjadinya  simbiosis mutualisme di bidang perekonomian yakni mitrakerja. Sebagai contoh, umat kristen pemasok bahan baku mainan anak-anak, warga  Ahmadiyah  memproduk  mainan  anak-anak,  dan  warga nahdliyin berperan sebagai pemasar produk. Begitu pula dalam hal pertanian dan perladangan. Ketiga , pemahaman dalam batin antar- pemeluk agama dan atau intern umat beragama yang berbeda aliran  diwujudkan  dalam  kehidupan  dengan  mengedepankan persamaan kebutuhan dan menafikan konflik yang dipicu oleh perbedaan keyakinan dan agama. Hal itu tercipta karena dukungan poin  pertama  dan  kedua.  Keempat,  pola  pikir  antar-pemeluk agama  dan  atau  intern  agama  yang  berbeda  aliran  terjauhkan dari sikap negatif. Hal ini tercipta karena: (a) keeratan kehidupan antar-pemeluk agama dan aliran di desa pegunungan. Keeratan tersebut  tergapai  karena  penghidupan  ekonomi  warga  berupa petani, peladang, tukang ojek sepeda motor di area wisata makam
Sunan Muria, dan pedagang kaki lima di area wisata Colo. Profesi tersebut  membutuhkan  keeratan  hubungan  sosial  dan  saling membutuhkan tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan pekerjaan pribadi yang membutuhkan kiprah lingkungannya; (b) frekuensi komunikasi  antar-individu  rapat,  sehingga  dapat  menepis  jika terjadi gosip atau jika terpicu konflik dapat teratasi sedari dini. Seperti  forum  RT-nan,  RW-nan,  lembaga  BPD,  PKK,  dsb. Kelima, warga minoritas mengikuti acara budaya yang bernuansa ritual keagamaan jika diundang menghadiri acara warga mayoritas, seperti hajatan untuk doa kematian, hajatan menantu, dan hajatan lain.  Begitu  pula  sebaliknya,  warga  pemeluk  agama  mayoritas akan memenuhi hal yang sama karena sepenanggungan. Keenam, warga mayoritas dan minoritas saling memberi dukungan dana dan  tenaga  jika  diminta  panitia  pembangunan  tempat  ibadah masing-masing. Hal ini terjadi karena poin 1 s.d 5 telah mapan di tengah kehidupan warga. Ketujuh, terdapat dalam sebuah rumah tangga, memiliki penghuni yang multi-agama. Hal ini dianggap hal wajar bagi warga Desa Colo karena prinsipnya bahwa yang menentukan  kebajikan  atau  ketidakbajikan  seseorang  adalah perilaku baiknya pada sesama, bukan keagaman semata.

## Tidak Terjadi Konflik antar Pemeluk Agama dan Aliran
6. Tidak terjadi konflik antar-pemeluk agama dan aliran karena tidak adanya loko dan pemicu konflik, sumber konflik tertangani, perilaku agresif yang terantisipasi, dan faktor pemicu kekerasan teredam. Pertama, tidak adanya loko dan pemicu konflik. Hal ini yang terjadi berbeda jika dibandingkan di wilayah Kudus selain Desa Colo. Warga Kudus ketika dihadapkan dengan aktivitas yang  dianggap  lain  responnya  berupa  penolakan,  seperti pemanfaatan  rumah  toko  (ruko)  untuk  gereja,  pernyataan kelompok tarekat yang dianggap ‘mengganggu’ kenyamanan umat beragama, dan penggunaan rumah untuk gereja.
Begitu  pula  adanya  aliran  sesat  Sabda  Kusuma  yang mendapat fatwa sesat MUI Jawa Tengah, direspon negatif dalam berbagai  bentuk:  (a)  Dibentuk  Tim  Menara  untuk  merespon dan  menindaklanjuti  terjadinya  kesesatan  di  kawasan  Menara,
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
Masjid  al-Aqsha,  Menara  Kudus,  Desa  Kauman,  Kec.  Kota, Kudus berupa meneliti, menggali, dan memverifikasi data dan fakta  sehubungan  dengan  informasi  seputar  Sabda  Kusuma. (b) Barisan Serba Guna (Banser) NU Kudus berorasi di alun- alun  simpang  tujuh,  Kudus.  Tetapi  karena  hujan,  orasi  damai dilanjutkan ke Mapolres Kudus untuk memotivasi perwakilannya (Tim  Masyarakat  Menara)  yang  beraudiensi  dengan  Kapolres Kudus.  Hasil  audiensi,  diadakan  pertemuan  antara  unsur Kemenag Kudus, MUI Kudus, Kesbangpolinmas Kudus, Polres dan  Kodim  Kudus,  pihak  Tim  Masyarakat  Menara  (TMM), dan  pihak  Sabda  Kusuma.  (c)  Adanya  pernyataan  dari  Ketua Pengurus Cabang NU Kudus, M. Chusnan, pihak terkait perlu segera menindaklanjuti kebijakan terhadap Sabda Kusuma karena masyarakat resah atas keberadaannya. Menurut Juru Bicara Tim Menara, Maesah Anggni, warga yang menjadi saksi kasus Sabda Kusuma, mendapat teror berupa telepon yang diduga datangnya dari pihak Sabda Kusuma berupa caci maki dan pernyataan bahwa warga Kauman Kudus tak berani. Diduga teror datangnya dari pihak lawan (Sabda Kusuma) sehingga warga Kauman resah . 19
(d)  Pernyataan  Ketua  Forum  Komunikasi  Umat  Beragama (FKUB) Kab. Kudus, Budiono, yang juga Wabup Kudus bahwa persoalan  Sabda  Kusuma  diserahkan  pada  MUI  Kab.  Kudus. FKUB  akan  merapatkan  barisan  menyikapi  hal  tersebut . 20 (e) Kusmanto  diharuskan  meninggalkan  wilayah  Kauman  Kudus setelah 5 tahun kontrak di rumah warga Kauman, Kec. Kota. Rapat dihadiri Kusmanto, Kepala Kelurahan Kauman, Rofiqul Hidayat, Ketua BPD, Achmad Chanafi, dan tokoh masyarakat Menara, Em Nadjib Hasan . 21
Deklarasi  Majelis  Tafsir  Alquran  (MTA)  di  Kudus  pada 28  Januari  2012  dibubarkan  paksa  oleh  ormas  Islam  (IPNU, IPPNU, GP Ansor, Banser, Fatayat, dan PMII Kudus) dengan dalih  menyimpang  dari frame  Islam  sebagaimana  disaksikan
19 Jawa Pos, Radar Kudus , 13 Desember 2009, hlm. 2.
20 Jawa Pos, Radar Kudus , 13 November 2009, hlm. 1.
21 Suara Merdeka, Suara Muria , 24 November 2009, hlm. 1.
penulis. Ada  pula  komunitas  aliran  beragama  yang  difatwa sesat MUI pusat tetapi tidak ditolak oleh warga Kudus secara terbuka yakni Ahmadiyah yang berada di Desa Colo. Meskipun telah  diterbitkan  Surat  Keputusan  Bersama  yang  menganggap sesatnya Ahmadiyah yang diterbitkan oleh tiga lembaga negara yakni Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Nomor 3/2008; Nomor 199/2008; dan Nomor KEP-033/A/ JA/6/2008 pada 9 Juni 2008.
Kedua,  sumber  konflik  tertangani.  Terjadinya  konflik di  Indonesia  sering  dipicu  oleh  persoalan  sederhana,  seperti pertikaian sekelompok pemuda, kekalahan persahabatan dalam olah raga, dsb. Hal itu jika tidak diantisipasi akan menyulut konflik. Menurut Ichsan Malik, ada lima sumber konflik di Indonesia: (a) Konflik struktural yakni adanya ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, kebijakan yang tidak adil, kesewenang-wenangan dalam mengambil keputusan; (b) konflik kepentingan yakni pemuasan kebutuhan dan cara memenuhinya dari  satu  kelompok  yang  mengorbankan  kelompok  lain (persaingan tidak sehat); (c) konflik nilai karena perbedaan adat, ideologi, dan implementasi nilai agama sehingga nilai yang tidak sesuai  berbenturan.  Konflik  terjadi  karena  pemaksaan  nilai pada  pihak  lain;  (d)  konflik  hubungan  sosial  psikologis  yang disebabkan oleh stereotip, prasangka, dan stigmatisasi; (e) konflik data yang diakibatkan kurangnya data dan informasi, perbedaan pandangan, salah komunikasi, dan perbedaan interpretasi suatu masalah yang menyebabkan distorsi informasi. 22 Sumber konflik juga akibat warisan kasus yang belum tuntas. Hal ini posisinya bagaikan api dalam sekam jika tidak dituntaskan, sebagaimana mencuatnya kasus Ahmadiyah di berbagai daerah.
Ketiga, perilaku agresif yang terantisipasi. Pada dasarnya alasan  manusia  melakukan  kebengisan  dan  berperilaku  agresif dari aspek faktor internal karena mengalami kemampatan berpikir. Hal ini cenderung menempuh jalan kekerasan untuk menegakkan eksistensinya  atau  sekadar  mempertahankan  hidup.  Kekerasan
22 Republika , 3 Maret 2011, hlm. 24.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
hanyalah cara, ketika tidak ada jalan lain. Ditambah frustasi sosial akibat beban hidup yang makin berat sehingga menjadi semacam legitimasi  seseorang  melakukan  kekerasan.  Didukung  hukum tidak  mengakomodasi  keadilan  dan  hukum  tidak  berwibawa, sistem pemerintahan yang korup, ketidakadilan sosial mendorong kebrutalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut tidak terjadi di Desa Colo karena kehidupan warga Desa Colo disibukkan  dengan  mengais  rizki  yang  telah  terfasilitasi  secara alamiah. Mulai dari petani, peladang, tukang ojek di obyek wisata Gunung Muria dan makam Sunan Muria, pedagang kaki lima di area wisata/ziarah.
Keempat,  faktor  pemicu  kekerasan  teredam.  Secara sosiologis terdapat tiga faktor pemicu kekerasan yakni keyakinan, institusi,  dan  ritualisme.  Pola  kekerasan  di  Indonesia  muncul secara sporadis dengan karakter yang berbeda antarwilayah yang memiliki  fase  dan  episode  masing-masing.  Pemicu  kekerasan berupa keyakinan; menurut Arie Sudjito (2011) agama memiliki tiga level yakni believe system , institusional, dan ritualisme. Ketika agama  berada  pada  level  sistem  keyakinan  maka  tidak  ada persoalan. Ketika agama pada institusi agama, muncullah rezim kekuasaan dalam penafsiran tentang kebenaran ( truth claim ) yang memunculkan konflik. Problem struktural dan ketidakmapanan (kesenjangan)  bidang  ekonomi,  pemahaman  keagamaan,  dan politik  yang  menafikan  budaya  lokal,  dan  ketidakdewasaan kelompok, mudah mencuatkan kekerasan. 23
Hal tersebut tidak terjadi di Desa Colo karena (1) sumber ekonomi  dan  strata  ekonomi  merata,  sehingga  tidak  terjadi kesenjangan  ekonomi,  (2)  pemahaman  keagamaan  warga Desa Colo tidak kategori fanatis karena rata-rata pengetahuan keislamannya tidak eksklusif, (3) tidak adanya kelompok sosial- keagamaan  yang  menonjol  dalam  aspek  jumlah  atau  peran sosial, sehingga tidak terjadi kepongahan peran organisasi sosial. Hal  ini  bukan  berarti  embrio  konflik  selalu  terpatahkan  oleh
23 Syahruddin El-Fikri, “Rumput Kering Bernama Indonesia”, Republika, 3 Maret 2011. hlm. 23.
harmoni sosial, sehingga segenap warga, tokoh agama dan tokoh masyarakat  bersama  pemerintah  saling  bahu-membahu  untuk mengokohkan ikatan solidaritas. Munculnya embrio konflik dan membara menjadi konflik selalu ada dan berada di manapun saja, termasuk  di  wilayah  yang  harmoni  sosial  terwujud.  Semua  itu memerlukan kesiapsiagaan bersama secara simultan.

## Simpulan C.
Kata  kunci  terwujudnya  harmoni  kehidupan  sosial  yang terdiri dari berbagai agama dan aliran dalam agama pada sebuah wilayah  sangat  dipengaruhi  karakter  antar  dan  intern-umat beragama.  Karakter  tersebut  didominasi  oleh  faktor  konflik yang  terdeteksi  dan  terciptanya  saling  mewujudkan  simbiosis mutualisme antar-pemeluk agama. Satu hal yang menimbulkan kenyamanan  sosial  karena  loko  penggerak  konflik  nihil, didukung dengan wilayah kehidupan warga tidak miskin secara materi,  hubungan  positif  antar-pemeluk  agama  satu  ikatan kekerabatan (geneologis), dan tumbuhnya saling menyadari antar- pemeluk agama bahwa hidup tidak untuk menuai konflik, tetapi mewujudkan kenyamanan sosial. Hal itu merupakan modal sosial yang  sangat  besar  manfaatnya  untuk  mewujudkan  kehidupan sosial yang harmonis.
Prestasi individu dalam berinteraksi sosial ditentukan oleh kepribadian,  bukan  label  agama  yang  disandangnya.  Semangat ini menjadi modal utama yang perlu terus dipupuk agar semakin kokoh, terjauhkan dari kerapuhan sosial.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013

## DAFTAR PUSTAKA
Anita Lie dan Sarah Limuil, Beyod the Classroom: English for Academic Purposes, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001. Anthony Campbell, “ Religion and Language”, dalam http://www. acampbell.ukfsn.org/essays/skeptic/ language.html,  diakses pada tanggal 6 Juni 2010.
Dania, Maya, “ Empati dan Identitas Sosial” , Kompas, 22 Desember
2011.
El-Fikri,  Syahruddin, “ Rumput  Kering  Bernama  Indonesia” ,
Republika , 3 Maret 2011.
H.  Douglas  Brown, Principles  of   Language  Learning  and  Teaching (Fourth  Edition) ,  New  York:  Addison  Wesley  Longman,
Inc., 2000. Jerry G. Gebhard, Teaching English as a Foreign or Second Language: a Teacher Self-development and Methodology Guide, Michigan: The University of Michigan, 2000.
Joseph  Ernest  Mambu, Personalizing  Critical  Pedagogies  in  Foreign Language Education, Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2010. Nusantara,  Abdul  Hakim  G. “ RI  dan  Sidang  Komite  HAM PBB” , Kompas, 26 Juli 2013.
Surahmat, “ Menakar  Kekerasan  Diri  Kita” ,  Kompas,  28  Mei 2011. Thoyyar, Husni,  “Dunia yang Makin Tidak Toleran”, Kompas, 22 November 2011.