## Mengapa Pendidikan Politik  Elektoral Penting? Respon Penyelenggaraan Pemilu 2019

## Awaluddin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga e-mail: awaluddin-2017@fisip.unair.ac.id
Abstract – Citizens  legitimacy  of  the  process  and  results  of  elections  is  a  feature  of  democratic elections.  The  implementation  of  democratic  elections  will  not  be  realized  without  the  awareness and  knowledge  of  citizens  about  the  political  rights  of  citizens,  forms  of  citizen  participation  in elections,  rights  and  obligations  of  citizens  in  elections,  and  intelligence  of  voters  in  determining their choices in elections. This study aims to find academic concepts about the urgency of electoral political  education  for  citizens  as  a  rospon  after  the  implementation  of  the  2019  Election.  The method used in this study is qualitative through literature studies and documentation related to the importance of political education for the people as voters. The results of this study are expected to contribute  to  the  thinking  of  policy  makers  in  the  electoral  field  in  the  context  of  efforts  to democratize elections in Indonesia .
Keywords - Political Education, Elections, Citizens
Abstrak -  Legitimasi  warga  negara  terhadap  proses  dan  hasil  Pemilu  merupakan  ciri  dari penyelenggaraan  Pemilu  yang  demokratis.  Penyelenggaraan  Pemilu  demokratis  tidak  akan diwujudan  tanpa  kesadaran  dan  pengetahuan  dari  warga  negara  tentang  hak-hak  politik  warga negara,  bentuk  partisipasi  warga  negara  dalam  Pemilu,  hak  dan  kewajiban  warga  negara  dalam Pemilu  serta  kecerdasan  pemilih  dalam  menentukan  pilihannya  dalam  Pemilu.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menemukan  konsep  akademis  tentang  urgensi  pendidikan  politik  elektoral  bagi warga negara  sebagai rospon pasca penyelenggaraan Pemilu 2019. Metode yang  digunakan dalam studi  ini  adalah  kualitatif  melalui  studi  literatur  dan  dokumentasi  yang  terkait  dengan  pentingnya pendidikan  politk  bagi  rakyat  sebagai  pemilih.  Hasil  dari  studi  ini  diharapkan  dapat  memberikan sumbangsih  pemikiran  bagi  pembuat  kebijakan  dibidang  kepemiluan  dalam  rangka  upaya demokratisasi Pemilu di Indonesia.

## Kata Kunci: Pendidikan Politik, Pemilu, Warga Negara

## PENDAHULUAN
Indonesia  baru  saja  menyelenggarakan demokrasi  elektoral  melalui  pemilihan  umum serentak  tahun  2019.  Demikian  juga  dengan hasil  Pemilu.  KPU  telah  menetapkan  dan mengumumkan  hasil  pemilihan  presiden  dan wakil  presiden  yang  dimenangkan  pasangan Joko  Widodo  dan  Ma’ruf  Amin  atas  pasangan Prabowo  Subianto  dan  Sandiaga  Salahudin Uno.  Sejumlah  pengamat  menilai  bahwa penyelenggaran  Pemilu  2019  lebih  baik dibanding  dengan  pemilu-pemilu  sebelumnya. Akan  tetapi  tidak  sedikit  praktisi  maupun akademisi yang menanggap justru penyelenggaraan Pemilu 2019 lebih buruk dari Pemilu 2014. Penilaian
terhadap domokratisasi penyelenggaraan  Pemilu  tentu  secara  kualitatif setiap pihak memiliki parameter dan tolak ukur yang  berbeda-beda.  Namun  terlepas  dari  itu, setiap pergelaran lima tahunan ini menimbulkan  fenomena  yang  menarik  untuk
diperhatikan.  Fenomena  yang  menunjukan adanya  perhatian  yang  demikian  besar,  berupa perubahan  kekuatan  moril  dan  materiel  dari masyarakat  dan  elit  politik  yang  bisa menimbulkan “ elektoralisme”.
Istilah elektoralisme oleh Fahrul Muzaqqi mendeskripsikan  situasi  dan  praktek  politik elektoral  yang  lebih  mementingkan  urusan menang kalah dalam Pemilu dengan mengorbankan  tatanan  nilai  moral    kultural dalam masyarakat.
Ketika  kursi  dan  jabatan  politik  dianggap sangat  penting  bagi  peserta  Pemilu,  maka segala daya upaya dilakukan untuk memenangkan kompetisi memperebutkan suara rakyat, termasuk harus melakukan malapraktek Pemilu.  Hal  ini  seperti  mana  sebelum  dan sesudah  penyelenggaraan  Pemilu  2019,  ruang publik  disajikan  dengan  berbagai  penyebaran berita  bohong  ( hoax ),  ujaran  kebencian, politisasi  agama,  politik  uang,  ancaman kekerasan dan manipulasi hasil Pemilu menjadi tranding  topic dihalaman  berita  berbagai media.  Puncaknya  hingga  terjadi  kerusuhan
antara  masa  pendukung  salah  satu  pasangan calon  presiden  dan  wakil  presiden  dengan aparat keamanan yang menelan puluhan korban jiwa.  Menurut  data  dari  kementrian  informasi dan  kominikasi,  sebanyak  549  berita  bohong ( hoax ) politik terproduksi selama agusuts 2018 hingga April 2019.
Berbagai  praktek  yang  dipandang immoral tersebut disadari atau tidak akan mengikis rasa persatuan  dan  kesatuan  bangsa  yang  tentunya menjadi  ancaman  bagi  kelangsungan  hidup dalam  bernegara.    Tantangan  ini  menjadi “pekerjaan  rumah”  bagi  generasi  penerus bangsa  dalam  upaya  mempertahankan  cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Berbagai problematik penyelenggaraan  Pemilu  di  atas  ,  menarik untuk  ditelisik  sehingga  dalam  kajian  ini penulis berupaya menjawab pertanyaan mengapa  pendidikan  politik  elektoral  bagi pemilih pemula itu penting.
Pada  bagian  berikutnya,  akan  diuraikan beragam  pemaknaan  konsep  hak-hak  politik warga  negara,  bentuk  partisipasi  warga  negara dalam Pemilu,  pendidikan politik. Pada bagian selanjutnya akan diuraikan seberapa pentingnya pendidikan  politik  dalam  Pemilu  bagi  warga negara.

## METODE PENELITIAN
Dalam  kajian  ini  penulis  menggunakan metode  pendekatan  kualitatif  melalui  studi literature dan dokumentasi yang terkait dengan pentingnya  pendidikan  politik  elektoral  bagi rakyat  Pemilih.  Studi  literature  dilakukan dengan mengumpulkan dan mereview literature yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sedangkan  dokumentasi  dilakukan  dengan mereview berbagai norma konstitusi, kebijakan perundang-undangan  serta  dokumen  lainnya sebagai  data  sekunder  yang  menunjang pembahasan dan analisisnya

## PERSPEKTIF TEORI
Secara  etimologi  kata  “pendidikan”  dalam bahasa  inggris  disebut  dengan education. Dalam  bahasa  latin  pendidikan  disebut  dengan educatum yang  tersusun  dari  dua  kata  yaitu e yang  berarti  perkembangan  dari  dalam  keluar atau dari sedikit ke banyak, dan kata duco yang artinya perkembangan atau sedang berkembang.  Jadi,  secara  etimologi  pengertian pendidikan  adalah  proses  mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sedangkan  menurut Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok  orang  dalam  usaha  mendewasakan manusia  melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
Untuk  menjelaskan  makna  pendidikan secara  substansial,  Ki  Hajar  Dewantara merumuskan  bahwa  pendidikan  umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya  budi  pekerti  (kekuatan  batin, karakter),  pikiran  (intelektual  dan  tubuh  fisik); dalam  taman  siswa  tidak  boleh  dipisahkan bagian-bagian itu agar suapaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan  dunianya.  Sementara  dalam  legal formal Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan  pokok  pikiran  utama  dalam pendidikan  yaitu  usaha  sadar  dan  terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan  potensi  dirinya  sehingga memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan Negara
Politik  menurut  Miriam  Budiardjo  adalah usaha  untuk  mencapai  suatu  masyarakat  yang lebih  baik  daripada  yang  dihadapinya.  Sejalan dengan  itu,  Peter  Merkl  mengatakan  bahwa politik  dalam  bentuk  yang  paling  baik  adalah usaha  mencapai  sesuatu  tatanan  sosial  yang baik  dan  berkeadilan  (Miriam  Budiardjo, 2008:15).  Sementara  elektoral  atau  pemilihan umum adalah merupakan bagian dari politik.
Politik  elektoral  diartikan  sebagai  sala  satu sarana  untuk  menentukan  orang-orang  yang akan  mewakili  rakyat  dalam  menjalankan pemerintahan.  G.J.  Wolhoff  mendefiniskan pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi.  Demokrasi  berarti  pemerintahan rakyat.  Pemerintahan  untuk  rakyat,  dan  oleh rakyat  seluruhnya.  Dalam  negara  domkrasi, rakyat  secara  keseluruhan  ikut  serta  dalam pemerintahan  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Di  dalam  demokrasi  tidak  langsung atau  demokrasi  perwakilan  rakyat  memilih menurut  salah  satu  sistem  pemilihan  untuk memilih  wakil-wkilnya  agar  menjalankan  atau turut  serta  dalam  pemerintahan  atas  nama rakyat (Fajlurrahman Jurdi, 2018:2).
Definisi lain dari Ramlan Surbakti mengtakan  bahwa  Pemilu  sebagai  instrumen dirumuskan sebagai: (1) mekanisme pendelegasian  sebagian  kedaulatan  dari  rakyat kepada  peserta  Pemilu  dan/atau  calon  anggota DPR,  DPD,  DPRD,  Presiden  dan  Wakil Presiden,  dan  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala Daerah  untuk  membuat  dan  melaksanakan keputusan  politik  sesuai  dengan  kehendak rakyat;  (2)  mekanisme  perubahan  politik mengenai  pola  dan  arah  kebijakan  publik, dan/atau  mengenai  sirkulasi  elite,  secara periodik  dan  tertib;  dan  (3)  mekanisme
pemindahan  berbagai  macam  perbedaan  dan pertentangan  kepentingan  dari  masyarakat  ke dalam  lembaga  legislatif  dan  eksekutif  untuk dibahas  dan  diputuskan  secara  terbuka  dan beradab  (Ramlan  Surbakti,  2008:32).  Pendapat berikutnya  dari  Jimly  Asshiddiqie  bahwa Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan  untuk  memilih  wakil-wakil rakyat  secara  demokratis  (Jimly  Asshiddiqie, 2014:414).
Pesta  demokrasi  atau  yang  sering  disebut dengan demokrasi elektoral merupakan keniscayaan  bagi  negara  yang  mengakui kedaulatan  rakyat.  Negara  penganut  prinsip kedaulatan  rakyat  disebut  dengan  negara demokrasi  yang  bercirikan    pemerintah  dari rakyat  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat.  Legalitas pengakuan terhadap kedaulatan rakyat termaktub  dalan  konstitusi  UUD  1945  pasal  1 ayat  (2)  yang  berbunyi  “kedaulatan  berada  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang Dasar.” Implementasi kedaulatan  rakyat  dilakukan  baik  secara langsung maupun tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Pada Demokrasi perwakilan,  rakyat  melaksanakan  transfer kedaulatan dengan memilih pemimpin dan/wakil  mereka  pada  Pemilu.    Sehingga Pemilu  merupakan  mekanisme  penyelesaian dan  pendelegasian  atau  penyerahan  kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Sigit Pamungkas, 2010:23).
Dari  rumusan  diatas  dapat  ditarik  suatu proposisi  bahwa  tujuan  pendidikan  politik elektoral untuk mengembangkan percayaan dan pengertian  atas  proses  Pemilihan  Umum.  Hal ini  mencakup  penyampaian  informasi  kepada pemilih  pada  umumnya  tentang  hal-hal  yang berkaitan  dengan  Pemilu,  seperti  UU  Politik, UU  Pemilu,  UU  Pemilihan  Presiden  dan mekanisme  pemilihan,  dan  bagaimana  proses pemberian  suara  pada  hari  Pemilu  itu.  Tujuan berikutnya adalah untuk memotifasi kelompok- kelompok  tertentu  seperti  pemilih  perempuan, pemilih  pemula,  orang  marginal  dipedesaan dan  tempat  terpencil  untuk  mengambil  bagian dalam  Pemilu  dengan  memberikan  penyuluhan tentang  pentingnya  suara  individual  (Akbar Kaelola, 2009:230)

## HASIL PENELITIAN

## Hak Politik Warga Negara
Dalam  pengertian  minimalis,  demokrasi terdiri  dari  2  (dua)  unsur  yaitu  kontestasi  dan partisipasi.  Demokrasi  dalam  arti  partisipasi menurut  Robert  A.  Dahl  adalah  partisipasi untuk  menentukan  kebijakan  dalam  proses pemerintahan  agar  seluruh  anggota  memiliki
hak  yang  sama  dengan  harus  memenuhi kriteria: pertama, partisipasi  aktif; kedua, persamaan  suara; ketiga, pemahaman  yang cukup; keempat, pengawasan terhadap pelaksanaan; dan lima, pelibatan orang dewasa (Robert A. Dahl, 2001: 63).
Dari  kriteria  diatas,  jelas  bahwa  partisipasi politik  tidak  berdiri  sendiri  melainkan  harus didukung  oleh  kesadaran  politik,  persamaan, pemahaman  politik  dan  juga  harus  dilakukan oleh  orang  dewasa.  Undang-Undan  Pemilu mengatur  penduduk  dikatakan  dewasa    jika telah  berusian  17  tahun  atau  lebih,  atau sudah/pernah  kawin.  Kepada  penduduk  yang telah  dianggap  dewasa,  memiliki  hak  politik baik untuk dipilih maupun hak untuk memilih.
Hak-hak  politik  warga  negara  dalam The Universal  Declaration  of  Human  Right ( UDHM )  PBB  pada  tahun  1948  Pasal  21 menyebutkan:  ayat  (1)  setiap  orang    berhak turut  serta  dalam  pemerintahan  negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil  yang dipilih  dengan  bebas;  ayat  (2)  setiap  orang berhak  atas  kesempatan  yang  sama  untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya; dan ayat (3) kehendak rakyat  harus menjadi dasar kekuadaan pemerintah, kehendak ini  harus  dinyatakan  dalam  pemilihan  umum yang  dilaksanakan  secara  berkala  dan  murni, dengan  hak  pilih  yang  bersifat  umum  dan sederajat,  dengan  pemungutan  suara  secara rahasia  ataupun  dengan  prosedur  lain  yang menjamin kebebasan memberikan suara.
Rumusan berbeda dengan substansi hak-hak politik  warga  negara  yang  sama  kembali dideklarsikan  PBB  melalui International Covenant on Civil and Political Rihts (ICCPR) tahun  1960.  Pada  pasal  25  ICPPR  yang menyebutkan bahwa setiap warga negara harus mempunyai  hak  dan  kesempatan,  tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak  layak  untu:  (1)  ikut  serta  dalam pelaksanaan  urusan  pemerintahan,  baik  secara langsung  ataupun  melalui  wakil-wakil  yang dipilih  secara  bebas;  (2)  memilih  dan  dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan  melalui  pemungutan  suara  secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan  dari  para  pemilih;  (3)  memperoleh akses  pada  pelayanan  umum  di  negaranya  atas dasar persamaan dalam arti umum.
Norma  dalam The Universal Declaration of Human  Rights dan International  Covenant  on Civil  and  Political  Rights diatas  diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights (Kovenan  Internasioanal  tentang  hak- hak  Sipil  dan  Poltik.  Tidak  hanya  itu,
penegasan  tentang  pengakuan  hak-hak  politik warga  negara  juga  termaktub  dalam  konstitusi UUD  1945  pada  bab  X  tentang  warga  negara dan  penduduk  serta  pada  bab  XI  tentang  hak asasi manusia.

## Partisipasi Politik Elektoral
Pengertian  partisipasi  dalam  KBBI  adalah turut  berperan  serta  dalam  suatu  kegiatan. George dan Achilles mendefinisikan partisipasi politik  sebagai  kegiatan  warga  negara  yang bertindak secara pribadi-pribadi dengan maskud  untuk  mempengaruhi  pembuatan keptusan  oleh  pemerintah.  Sejalan  dengan  itu, Herbert  McClosky  mengartikan  partisipasi politik  seagai  kegiatan-kegaitan  sukarela  dan warga negara melalui mana mereka mengambil bagian  dalam  proses  pemilihan  penguasa, secara  langsung  atua  tidak  langsung  (Yoyoh Rahaniah dan Efriza, 2017:271).
Terdapat  berbagai  bentuk  partisipasi  politik dalan  bernegara.  Menurut  Dedi  Irawan  bentuk partisipasi  politik  terbagi  menjadi  4  (empat) bagian  yaitu:  (1) voting atau  pemberian  suara dalam  Pemilu;  (2)  kampanye  politik;  (3) aktifitas organsiasi; dan (4) kontak politik atau lobi  politik.    Sementara  Michael  Rush  dan Philip  Althoff  merumuskan  9  (sembilan) tingakat  partisipasi  untuk  menunjukan  tinggi atau rendahnya partisipasi politik yang dilakukan  warga  negara,  yaitu:  (1) voting atau pemberian suara dalam Pemilu; (2) keikutsertaan  dalam  suatu  diskusi  politik;  (3) keikutsertaan  dalam  kampanye  politik,  rapat umum,  demonstrasi,  dsb;  (4)  tercatat  sebagai pengurus  aktif  dalam  suatu  ormas/LSM  yang bernuansa  politik;  (5)  menjadi  anggota  biasa dalam  sebuah  parpol;  (6)  menjadi  pengurus aktif  dalam  sebuah  parpol;  (7)  menjadi pengurus aktif dalam sebuah parpol; (8) secara profesional  bekerja  sebagai  pencari  jabatan politik  atau  jabatan  administratif;  (9)  secara profesional  menduduki  jabatan  politik  di pemerintahan atau jabatan administratif.
Dari  kedua  pendapat  di  atas,  menempatkan voting atau pemberian suara dalam Pemilu pada posisi  teratas  dari  pada  bentuk  partisipasi lainnya.  Hal  ini  dikandung  makasud  bahwa meskipun  proses  pemberian  suara  hanya dilakuan  dalam  waktu  tertentu  (periodisasi), namun  mengambil  peran  yang  penting  dalam proses  politik.  Tidak  hanya  untuk  menentukan siapa  yang  mewakili  mereka,  pemberian  suara dalam  Pemilu  juga  menentukan  arah  dan kebijakan  dari  pemerintah  yang  dilahirakan melalui Pemilu.
Beberapa  fungsi  Pemilu  yang  tulis  oleh Fajlurrahman  Jurdi    dalam  bukunya  Pengantar Hukum  Pemilu,  adalah: Pertama, sebagai sarana  pemilihan  pejabat  publik.  Fungsi  ini
sebagai  mekanisme  pembatasan  kekuasaan. Pembatasan  kekuasaan  tidak  saja  dimaknai dalam konteks cek and balances antar lembaga negara,  tetapi  juga  yang  paling  hakiki  aalah menghindari teralalu lamanya seseorang menempati  jabatan  publik  lembaga  negara. Karena  semakin  lama  kekuasaan  itu  akan semakin tak terkontrol dan dapat menimbulkan otoriterisme.
Kedua, Sarana pertanggungjawaban  pejabat  publik.  Fungsi  ini berhubungan  erat  dengan  masa  jabatan  dan memperoleh  kembali  kekuasaan  yang  dimiliki. Jika pejabat publik yang dipilih melalui Pemilu bisa  bekerja  dengan  baik,  maka  dengan sendirinya  dapat  dipilih  kembali.  Sementara jika  dia  tidak  bisa  bekerja  dan  tidak  akuntabel maka dia dengan sendirinya tidak akan terpilih lagi melalui seleksi publik dalam Pemilu.
Ketiga, sebagai  sarana  pendidikan  politik rakyat.  Melaui  Pemilu  rakyat  mengetahui  dan memahami  makna  politik  secara  praktis, dimana  politik  adalah  pertukaran  ide,  gagasan dan  kepentingan  yang  saling  mempengaruhi untuk  diambil  dalam  bentuk  keputusan  yang nyata. Keempat, mengubah  kebijakan.  Sebagai mekanisme  pergantian  kekuasaan,  maka  bila kekuasaan mengalami perubahan maka kebijakan  akan  mengalami  perubahan  pula. Kelima, mengganti  pemerintahan.  Dengan bergantinya  kekuasaan  maka  juga  akan mengganti  program  dan  kebijakan. Keenam, menyalurkan aspirasi daerah. Melalui mekanisme  pemilu  orang-orang  yang  tidak berada  dipusat  kekuasaan,  atau  orang-orang yang  berada  di  daerah  memiliki  peluang  yang sama  untuk  dipilih  secara  langsung  dalam rangka mewakili daerahnya di tingkat nasional.
Di  atas  telah  diuraikan  bentuk  hak-hak politik warga negara dan fungsi penyelenggaraan  Pemilu,    Lalu  seperti  apa bentuk partisipasi warga negara dalam Pemilu ? Berikut  setidaknya  10  (sepuluh)  bentuk partisipasi warga negara dalam proses penyelenggaraan  Pemilu.  (1)  bekerjasama dengan  KPU  melaksanakan  sosialisasi  Pemilu; (2)  melaksanakan  pendidikan  pemilih  ( voter education ),  (3)  keterlibatan  anggota  partai politik dalam proses pemilihan pengurus partai politik; (4) partisipasi pemilih dalam memberikan  suara  pada  Pemilu;  (5)  peliputan segalah kegaitan yang menyangkut penyelenggaraan  Pemilu  oleh  wartawan  dan aparat  media;  (6)  memberikan  dukungan  aktif kepada  peserta  Pemilu/calon  tertentu;  (7) mengajak para pemilih lainnya untuk mendukung  atau  menyatakan  keberatan  atas alternatif  kebijakan  yang  ditawarkan  oleh penyelenggara  Pemilu  atau  peserta  Pemilu;  (8) menyampaikan  pengaduan  tentang  dugaan pelanggaran pemilu; (9) melakukan survey atas persepsi  atau  pendapat  pemilih  mengenai peserta Pemilu dan menyebarluaskannya
kepada  masyarakat;  (10)  melaksanakan  dan menyebarluaskan  hasil  penghitungan  suara (Ramlan  Surbakti  dan  Didik  Supriyanto, 2013:5).

## Pendidikan Politik Elektoral
Definisi    pendidikan  atau  sosialisasi  politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik  para  anggota  masyarakat.  Melalui proses  pendidikan  politik  inilah  warga  negara memperoleh  sikap  dan  orientasi  terhadap kehidupan  politik  yang  berlansung  dalam masyarakat  (Ramlan  Surbakti,  2015:150). Pendidikan politik di tujukan untuk meningkatkan  dan  mengembangkan  kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan pemahaman akan kesadaran kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  akan mampu  meningkatkan  partisipasi  secara  aktif untuk  membangun  bangsa  sesuai  dengan  arah dan  cita-cita  bangsa.  Pandangan  diatas,  sejalan dengan  pendapat  Sumantri  dan  Affandi  (1996) yang menyatakan bahwa maskud diselenggarakannya  pendidikan  politik  pada dasarnya  adalah  untuk  memberikan  pedoman kepada  warga  negara  guna  meningkatkan kesadaran  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara sesuai dengan arah dan cita-cita bangsa.
Pendidikan Politik berfungsi untuk memberikan  pengertian  kepada  generasi  muda supaya  memahami  nilai-nilai  serta  dinamika perpolitikan  yang  sedang  berlangsung.  Ini berarti  bahwa  pendidikan  politik  menekankan kepada  usaha  penghayatan  nilai-nilai  yang  etis normatif,  dengan  menanamkan  norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia  serta  dasar  untuk  membina  dan mengembangkan  diri  supaya  masyarakat  bisa ikut  serta  berpartisipasi  dalam  kehidupan perpolitikan.  Sementara  Sumantri,  mengatakan bahwapendididikan  politik  akan  membentuk warga  negara  yang  berkepribadian  utuh, berketerampilan,  sekaligus  juga  berkesadaran yang  tinggi  dan  memahami  apa  itu  warga negara yang  baik,  sadarakan  hak  dan kewajibannnya,  serta  memiliki  rasa  tanggung jawab  yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  yang berlaku  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara (Sumantri, 2003.3).
Rusadi Kantraprawira (2006:54) memandang  pendidikan  politik  sebagai  salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan  pengetahuan  politik  rakyat supaya  mereka  dapat  berpartisipasi  secara maksimal dalam suatu sistem politik. Pendidikan  politik  disini  merupakan  metode untuk  melibatkan  rakyat  melalui  partisipasi aktif  mereka  dalam  menyalurkan  tuntutan  dan dikungannya  terhadapat  aktifitas,  tindakan, kebijakan maupn institusi politik.
Dalam  politik,  seseorang  tidak  hanya dituntut  untuk  mengembangkan  pengetahuan, tetapi  juga  harus  mengembangkan  aspek  sikap dan  keterampilan.  Perpaduan  ketiga  aspek tersebut  menurut  Crick  (2005)  disebut  dengan melek politik “ political literacy”. Keberhasilan pendidikan  politik  tentunya  akan  melahirkan masyarakat  yang  melek  politik  yang  nantinya akan  mampu  berpartisipasi  secara  aktif  dalam berbagai  kegiatan  politik  dalam  komunitasnya. Pendidikan  politik  tidak  hanya  dilaksankan melalui  pembelajaran  di  persekolahan  saja, melainkan juga dapat dilakukan melalui proses sosialisasi  politik  seperti  kegiatan  kursus, latifhan kememimpinan, diskusi serta keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan. Proses sosialisasi politik ini haruslah dilakukan secara  luas,  melibatkan  banyak  orang,  dan dilaksanakan  secara  dialogis-interaktif,  bukan indoktrinatif.
Efektifitas  politik  suatu  bangsa  berorientasi kepada semangat membangun bangsa sehingga setiap  yang  dilakukan  baik  dalam  membuat kebijakan  dan  memilih  pemimpin  serta  wakil rakyat  selalu  didasarkan  pada  perjuangan  yang bertujuan  kemakmuran  rakyat  dengan  prinsip keadilan sosial bagi seluruh warganya. Praktek politik menunjukan jika budaya politik di suatu negara  telah  matang    diantaranya  jika menghargai perbedaan antar kelompok, dewasa dalam  persaingan  dan  cara  untuk  memperoleh kekuasaan  dicapai  secara  jujur  dan  adil  serta mengedepankan moral sebagai budaya politik.
Pendidikan  politik  elektoral  diarahkan  agar warga melek terhadap Pemilu. Punya pengetahuan tentang sistem Pemilu yang dianut oleh  negara,  hak  dan  kewajiban  warga  negara dalam  Pemilu,  juga  bentuk  partisipasi  warga negara  dalam  Pemilu  yang  pada  gilirannya akan  meningkatkan  partisipasi  dalam  Pemilu. Lebih jauh dari itu, pendidikan politik elektoral akan  meningkatkan  kecerdasan  pemilih  dalam memilih  calon  pemimpin  dan  wakilnya dilembaga  pemerintahan.  Sejatinya,  memilih pemimpin  adalah  karena  mempertimbangkan profesionalitas,  integritas,  serta    rencana kebijakan  publik  yang  ditawarkan  oleh  calon pemimpin dan calon wakil rakyat.
Tidak kalah penting lagi, pendidikan politik akan  menciptakan  penyelenggaraan  Pemilu yang  Demokratis.  Pendidikan  politik  yang mengarahkan  pengetahuan  tentang  proses penyelenggaraan pemilu, penerapan asas Pemilu  demokrasi  (langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil) serta pemilu berintegritas pada setiap proses
penyelenggaraan Pemilu maka akan melahirkan kepercayaan  yang  tinggi  terhadap  proses  dan hasil  Pemilu  oleh  pemilik  kedaulatan.  Rakyat akan melegitimasi hasil Pemilu dan mendukung kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah  hasil  Pemilu.  Pengakuan  dan dukungan  masyarakat  kepada  pemerintah  hasil Pemilu,  akan  menciptakan  pemerintahan  yang stabil  sehingga  pemerintah  dapat  mebuat keputusan  dan  menjalankan  keputusan  yang menguntungkan masyarakat umum.

## KESIMPULAN
Pendidikan politik elektoral sangat dibutuhkan  bangsa  Indonesia  dewasa  ini. Penyelenggaran  Pemilu  2019  yang  diwarnai penyebaran  berita  bohong  ( hoax ),  ujaran kebencian,  politisasi  agama,  politik  uang, ancaman  kekerasan  dan  manipulasi  hasil Pemilu serta bentorakan antar pendukung  yang hingga  menelan  korban  jiwa  adalah  bentuk ketidakdewasaan  warga  negara  dalam  politik elektoral. Pengetahuan tentang proses penyelenggaraan  Pemilu,  hak  dan  kewajiban warga  negara  dalam  Pemilu,  bentuk  partisipasi warga  negara,  dan  kecerdasan  pemilih  dalam menentukan  pilihan  dalam  Pemilu  menjadi tujuan  penting  dalam  melakukan  pendidikan politik.  Dengan  begitu,  akan  menciptakan penyelenggaraan  Pemilu  yang  demokratis, melahirkan  kepercayaan  yang  tinggi  terhadap proses  dan  hasil  Pemilu  dan  pada  gilirannya rakyat akan mendukung kebijakan publik  yang jalankan  pemerintah  hasil  Pemilu  sebagai  ciri dari  negara  demokratis,  memperkuat  integrasi bangsa,  dan  mewujudkan  cita-cita  pendiri bangsa dalam konstitusi UUD 1945.

## REFERENSI
Asshidiqie,  Jimly,  2014. Pengantar  Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers Brownhill,  Robert  &  Smart,  Patricia,  1989. Political Education. London and New York. Routledge
Budiardjo,  Miriam,  2008. Dasar-Dasar  Ilmu Politik, Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka
Utama
Dahl,  Robert  A.  2001.  Perihal  Demokrasi: Menjelajahi  Teori  dan  Praktek  Demokrasi
Secara Singkat, diterjemahkan oleh Zainyddin,  Rahmat.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia
Harsono,  2011. Pendidikan  Untuk  Semua, Dalam  Publikasi  Universitas  Muhamadiyah Surakarta
Jurdi,  Fajlurrahman,  2018. Pengant  Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Kencana Kaelola,  Akbar,  2009. Kamus  Istilah  Politik, Yogyakarta: Cakrawala
Pamungkas,  Sigit,  2010, Pemilu,  Perilaku Pemilih  dan  Kepartaian, Yogyakarta: Intitute For Democracyand Welfarism.
Rohaniah, Yoyoh dan Efriza, 2017. Handbook Sistem Politik Indonesia, Menjelajah Teori dan Praktek, Malang: Intrans Publishing Surbakti,  Ramlan  and  Didik.  2013.  Partisipasi
Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta: Kemitraan
Surbakti,  Ramlan,  2015. Memahami  Ilmu Politik, Jakarta: Kompas Gramedia
The  Universal  Declaration  of  Human  Right ( UDHM ) PBB pada tahun 1948
International  Covenant  on  Civil  and  Political Rihts (ICCPR) tahun 1960
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005 tentang Pengesahan International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (Kovenan  Internasioanal  tentang  hak-hak Sipil dan Poltik
https://www.kanalinfo.web.id/pengertian- elektoral-dalam-demokrasi https://silabus.org/pengertian-pendidikan/ https://mediaindonesia.com/read/detail/229106- ancaman-pengeroposan-demokrasi