## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  889-902  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8502.889-902

## POLITIK KRIMINAL OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN

## Veronica Agustina Darida, Slamet Tri Wahyudi
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia 2010611020@mahasiswa.upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Pornografi  balas  dendam  atau  revenge  porn    sedang  marak  terjadi,  dan  banyak  anak  dibawah  umur  sebagai korbannya.  Revenge  porn  adalah  tindak  pidana  pornografi  motif  balas  dendam  pelaku  kepada  korban  dengan menyebarluaskan  konten  asusilanya  di  sosial  media.  Optimalisasi  perlindungan  hukum  kepada  anak  korban revenge porn sangat diperlukan mengingat anak adalah sosok yang lemah, dan dampak negatif yang ditimbulkan akan  sangat  menggangu  kesehatan  fisik  seperti  rasa  lelah  dan  tegang  otot  akibat  cemas  berlebih,  serta terganggunya  psikologis  anak  yang  menimbulkan  stress  berlebih  dan  trauma  berat.  Revenge  porn  pada  anak akan  mengganggu  kelanjutan  hidup  anak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perlindungan  hukum  bagi anak  sebagai  korban  revenge  porn  dalam  peraturan  perundang-undangan,  khususnya  UU  TPKS.  Penelitian  ini adalah penelitian normatif yang dikaji menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini diketahui, terdapat beberapa tantangan dalam ketentuan UU TPKS yang dapar  menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban revenge porn. Diperlukan pelaksanaan politik criminal untuk mengoptimalisasikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  revenge  porn,  terutama  anak.    Politik  kriminal terdiri  dari  kebijakan  penal  dan  kebijakan  non-penal.  Dengan  mengimplementasikan  setiap  ketentuan  hukum yang  mengatur revenge porn, disertai dengan pelaksanaan dari politik kriminal  merupakan bentuk pencegahan terjadinya  revenge  porn,  dan  sebagai  bentuk  optimalisasi  perlindungan  hukum  terhadap  korban  revenge  porn, terutama pada anak dibawah umur.
Kata Kunci : Anak, Pornografi Balas Dendam, Optimalisasi Perlindungan Hukum

## ABSTRACT
Revenge porn is on the rise, and many minors are victims. Revenge porn is a criminal act of pornography with the motive of revenge for the perpetrator against the victim by disseminating immoral content on social media. Optimizing  legal  protection  for  children  who  are  victims  of  revenge  porn  is  very  necessary  considering  that children  are  weak  individuals,  and  the  negative  impacts  they  cause  will  greatly  disrupt  their  physical  health, such as feeling tired and muscle tension due to excessive anxiety, as well as psychological disorders in children which  can  cause  excessive  stress  and  severe  trauma.  Revenge  porn  for  children  will  disrupt  the  child's continued  life.  This  research  aims  to  examine  legal  protection  for  children  as  victims  of  revenge  porn  in statutory  regulations,  especially  the  TPKS  Law.  This  research  is  normative  research  which  is  studied  using  a statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  results  of  this  research  show  that  there  are  several challenges in  the provisions of  the TPKS Law  which could  become obstacles to  implementing legal protection for victims of  revenge porn. The implementation of  criminal  politics is needed to optimize legal protection for revenge porn victims, especially children. Criminal politics consists of penal policies and non-penal policies. By implementing every legal provision that regulates revenge porn, accompanied by the implementation of criminal politics,  this  is  a  form  of  preventing  the  occurrence  of  revenge  porn,  and  as  a  form  of  optimizing  legal protection for victims of revenge porn, especially minors.
Keywords : Children, Revenge Porn, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  pornografi  yang  belakangan  ini  sedang  marak  terjadi  yaitu  tindak  pidana pornografi  balas  dendam  atau  biasa  disebut  revenge  porn.  Revenge  porn  terjadi  pada  siapa  saja
termasuk  anak  dibawah  umur.  Selaras  dengan  pandangan  ilmu  teori  klasik  yang  menyatakan  setiap manusia sebagai makhluk rasional berkehendak bebas dalam melakukan apa saja termasuk juga pada anak-anak (Laili Nur Anisah, 2021). Berdasarkan perspektif viktimologi, anak berkedudukan sebagai latent  victim ,  yaitu  salah  satu  kelompok  yang  rentan  mengalami  pelanggaran  terhadap  hak-haknya, dan menjadi korban dari tindak pidana (Sari, 2022). Definisi anak dapat dimaknai sebagaimana yang diatur  didalam  Pasal  1  angka  3  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yaitu  “ seseorang  yang  sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun saat diduga melakukan tindak pidana ”.
Revenge  porn  merupakan  kekerasan  seksual  dilangsungkan  dengan  menyebarluaskan  informasi ataupun  dokumen  bermuatan  asusila  milik  seseorang  yang  dilakukan  tanpa  adanya  persetujuan terlebih  dulu  dari  orang  yang  menjadi  objek  dalam  konten  tersebut.  Umumnya,  konten  asusila  milik korban  disebarluaskan  oleh  pelaku  melalui  sosial  media.  Kemudahan  mengakses  internet  dan kemajuan  teknologi  menjadi  penyebab  konten-konten  asusila  tersebut  dapat  tersebar  luas  di masyarakat  yang  mayoritasnya  saat  ini  adalah  pengguna  sosial  media.  Kecanggihan  internet  dan kemajuan  teknologi  juga  merupakan  faktor  penyebab  meningkatnya  kasus  revenge  porn.  Tindakan pelaku  dalam  menyebarluaskan  konten  asusila  milik  korban  dilakukan  dengan  menguploadnya melalui platform digital seperti instagram , youtube , twitter , ataupun dengan mengirimkan langsung ke orang lain melalui jaringan bluetooth .
Revenge porn biasanya terjadi pada mereka yang bertalian intim (Kalew, 2022). Pada umumnya, pelaku  melakukan  hal  tersebut  bertujuan  untuk  mempermalukan  hingga  merusak  kehidupan  korban (Faizah & Hariri, 2022). Dampak negatif yang ditimbulkan akibat terjadinya tindak pidana ini cukup besar  dan  tergolong  membahayakan  (Perangin-angin,  Ita  Iya  Pulina  Rahayu  &  Dwiwarno,  2019). Anak yang mengalami revenge porn tentu akan terganggu kesehatan fisik dan mentalnya, dan bahkan dapat  berujung  kematian  jika  anak  sebagai  korban  terus  mengalami  tekanan  mental  yang  berlebih. Sosok  anak  di  masa  mendatang  akan  menjadi  penyambung  hidup  bangsa.  Sebab  itu,  anak  harus mendapat peluang yang luas untuk tumbuh, berkembang, serta pemenuhan terhadap haknya tanpa ada diskriminasi (Sukawantara et al., 2020). Mengingat dampak negatif yang timbul sangat besar, dengan demikian jika tindak pidana revenge porn ini terjadi pada anak, maka sangatlah dibutuhkan ketentuan hukum  yang  dapat  mengakomodir  tindak  pidana  revenge  porn  tersebut  baik  dari  segi  penegakan hukum bagi pelaku, maupun dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban.
Terdapat  beberapa  dasar  hukum  di  Indonesia  yang  mengatur  tindak  pidana  pornografi  balas dendam atau revenge porn. Pengaturan revenge porn ini dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  UU  No.  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  UU No.  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi,  dan  UU  No.  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual.  Selain  itu,  ada  pula  ketentuan  tindak  pidana  pada  anak  yaitu  UU  No.  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dan  UU  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Anak. Meskipun  telah  terdapat  beberapa  aturan  hukum  tersebut,  tidak  menjadikan  kejahatan  seksual  pada anak, khususnya revenge porn dapat berkurang, justru semakin meningkat.
Anak  yang  terlibat  dengan  masalah  hukum,  khususnya  mereka  yang  berada  di  pihak  sebagai korban sangat memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan  terpenuhinya  hak  anak  dan  menjaminnya  seperti  yang  telah  diatur  didalam  UU Perlindungan  Anak.  Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  korban  dapat  diwujudkan dengan  menjatuhi  pemidanaan  kepada  pelaku  dengan  semestinya  berdasar  pada  peraturan  dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan  dan berlaku. Namun, jika ditelusuri kembali penjatuhan pemidanaan terhadap  pelaku  inipun  tidak  memberikan  sumbangsih  manfaat  apapun  dalam  pemulihan kesengsaraan korban.
Perlu  diketahui  bahwa  pengupayaan  perlindungan  hukum  pada  anak  sebagai  korban  kejahatan pornografi  terutama  revenge  porn  tidak  terealisasi  dengan  optimal.  Peristiwa  ini  disebabkan  karena aturan hukum yang berlaku dalam mengatur tindak pidana  revenge porn dianggap belum sepenuhnya mampu memenuhi dan memulihkan pelanggaran hak-hak yang dialami anak sebagai korban. Semakin meningkatnya kasus revenge porn di Indonesia juga disebabkan oleh kegagalan hukum pidana dalam menanggulanginya  (Nafi,  2019).  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  perhatian  khusus  masyarakat,  aparat penegak  hukum,  dan  pemerintah  tentang  apa  yang  perlu  dilakukan  untuk  mengatasi  meningkatnya kasus  revenge  porn di  Indonesia,  dan  untuk  dapat  mencapai  perlindungan  hukum  yang  optimal  bagi anak yang menjadi korban revenge porn.
Kajian  penelitian  mengenai  revenge  porn  ini  dapat  dilihat  juga  melalui  penelitian  Alifia  pada tahun  2021  yang  membahas  mengenai  penanganan  tindak  pidana  non-concensual  pornography  yang dititikberatkan  pada  urgensi  pengesahan  UU  TPKS  untuk  menanggulanginya  (Usman  &  Agustanti, 2021).  Kebaruan  pada  penelitian  ini  yang  menjadi  pembeda  yaitu  penelitian  ini  dititikberatkan  pada kelemahan pengaturan perlindungan hukum anak sebagai korban revenge porn, termasuk  UU TPKS. Kedua,  penelitian  Hervina  pada  tahun  2021  yang  membahas  mengenai  kebijakan  victim  impact statement dalam memengaruhi putusan hakim (Puspitosari & Kusumaningrum, 2021). Kebaruan pada penelitian  ini  yang  menjadi  pembeda  yaitu  penelitian  ini  dititikberatkan  pada  pelaksanaan  politik criminal  sebagai  upaya  yang  mengoptimalkan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban revenge  porn.  Ketiga,  penelitian  Mania  pada  tahun  2020  yang  mengkaji  perberbedaan  kebijakan hukum revenge porn di negara Amerika Serikat dan Inggris (Mania, 2022). Kebaruan pada penelitian ini  yang  menjadi  pembeda  yaitu  penelitian  ini  dititikberatkan  pada  penerapan  kebijakan  hukum  di Indonesia dalam menangani revenge porn.
Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya upaya perlindungan  hukum  terhadap  korban  revenge  porn  khususnya  anak,  dan  penelitian  ini  juga memberikan  pengetahuan  bagi  masyarakat  melalui  penjabaran  beberapa  ketentuan  yang  mengatur revenge porn, khususnya UU TPKS sebagai undang-undang baru yang dicita-citakan sejak lama oleh seluruh  masyarakat  Indonesia.  Adapun  rumusan  masalah  yang  akan  dianalisis  berdasarkan  runtutan latar  belakang  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  1)  Bagaimana  optimalisasi  kebijakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana revenge porn? 2) Bagaimana politik kriminal  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  tindak  pidana  revenge  porn?  Rumusan permasalahan  ini  kemudian  akan  dianalisis  dan  dikaji  lebih  lanjut  yang  dituangkan  dalam  jurnal penelitian dengan dengan judul “Politik Kriminal Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn”.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  bersifat  normatif.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan undang-undang  dan  pendekatan  konsep.  Penelitian  ini  memakai  pendekatan  undang-undang  serta pendekatan konsep sebagai metode pendekatan masalah. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menguraikan  penjelasan  dari  beberapa  undang-undang  yang  mengatur  revenge  porn,  seperti  KUHP, UU  Pornografi,  UU  ITE,  dan  UU  TPKS.  Pendekatan  konsep  digunakan  untuk  menelaah  sudut pandang analisa penyelesaian revenge porn ditinjau dari aspek konsep hukum yang melatarbelakangi. Sumber data penelitian ini dihimpunkan dengan metode kepustakaan, yakni data-data yang diperlukan didapatkan dan dikumpulkan, yang kemudian diolah dengan menggunakan berbagai macam material kepustakan  seperti  undang-undang,  buku  hukum,  serta  literatur  lainnya  sebagai  pendukung pembuktian permasalahan dalam penelitian. Kemudian, data-data tersebut dijabarkan secara kualitatif dengan  menjelaskan  serta  menguraikan  rangkaian  hasil  penelitian,  kemudian  disimpulkan  sehingga menjadi jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  terbagi  atas  bahan  hukum  primer  sebagai  sumber  utama memperoleh  informasi  yang  diperlukan  dalam  pemecahan  masalah  penelitian,  yang  terdiri  atas KUHP,  UU  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  UU  No.  4  Tahun  2008  Tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang  Informasi dan  Transaksi Elektronik, UU No. 12 Tahun 2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  dan  Putusan  Pengadilan  No.  20/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Mrs.  Selanjutnya,  bahan  hukum  sekunder  sebagai  pelengkap  dengan  memberikan penjelasan  lebih  lanjut  dari  bahan  hukum  primer,  yang  terdiri  atas  buku  dan  jurnal  hukum,  dan literatur  lain  yang  mempunyai  relevansi  topik.  Kemudian,  bahan  hukum  tersier  yang  diperuntukan guna  melengkapi  data  yang  didapat  dari  sumber  hukum  primer  dan  sekunder,  yang  terdiri  dari ensiklopedi, serta informasi melalui berita yang tersebar di sosial media yang berkenaan dengan topik penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn
Pornografi  balas  dendam  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  revenge  porn saat  ini  sedang  marak terjadi. Tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, tindak pidana  revenge porn ini juga terjadi pada
anak.  Revenge  porn  yakni  tindak  pidana  kekerasan  seksual  berbasis  siber  online  yang  dilakukan melalui menyebarluaskan konten bermuatan asusila milik korban ke internet tanpa adanya persetujuan dari pihak korban atas tindakan pelaku tersebut (Sugiyanto, 2021). Pelaku dari revenge porn ini pada umumnya  dilakukan  oleh  mantan  kekasih  atau  orang  yang  merasa  tersakiti  oleh  korban,  sehingga dengan  tega  melakukan  tindakan  ini  dengan  maksud  sebagai  wujud  balas  dendam  kepada  korban (Sundari,  2023).  Biasanya,  korban  dari  revenge  porn  ini  didominasi  oleh  perempuan  dan  anak (Ayuningtyas  &  Subekti,  2022).  Demikian  terjadi  disebabkan  adanya  pandangan  bahwa  anak  dan perempuan  mempunyai  suatu  karakter  tertentu  yang  membuat  dirinya  cenderung  dianggap  sebagai sasaran tindak pidana (Wahyu Hidayat et al., 2023).
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  selain  mempermudah  setiap  kebutuhan  manusia, namun juga menjadi faktor penyebab semakin tingginya kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana berbasis  elektronik  seperti  revenge  porn.  Hampir  setiap  individu  sudah  mempunyai  alat  komunikasi pribadi  ( handphone ),  bahkan  dalam  usia  anak  pun  juga  sudah  memiliki  fasilitas  alat  komunikasi tersebut. Berdasar pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  diatur batasan usia anak yaitu  “ belum  mencapai  usia  18  (delapan  belas)  tahun,  dan  termasuk  juga  anak  yang  masih  berada dalam  kandungan ”.  Kecepatan  internet,  kecanggihan  handphone  dan  ketidakpahaman  seorang  anak dalam  mengontrol  penggunaannya  merupakan  faktor  penyebab  terjadinya revenge  porn pada  anak saat ini semakin meningkat (Suryani et al., 2023).
Meningkatnya  kasus  revenge  porn  pada  anak  saat  ini  merupakan  suatu  hal  penting  yang  harus disadari  dan  diupayakan  penanggulangannya.  Seperti  yang  diketahui,  revenge  porn  menimbulkan berbagai  macam  dampak  negatif  pada  korbannya.  Korban  yang  mengalami  revenge  porn  akan mengalami penderitaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Penderitaan yang dialami korban dapat berupa  terganggunya  kesehatan  fisik  maupun  kesehatan  psikis,  rusaknya  hubungan  sosial  korban dalam  masyarakat,  bahkan  tidak  sedikit  juga  korban  yang  mengalami  kerugian  ekonomi  akibat terjadinya  revenge  porn  pada  dirinya.  Anak  sebagai  korban  atas  terjadinya  revenge  porn membutuhkan perlindungan yang optimal atas dirinya. Hal ini disebabkan karena tidak sedikit korban yang  mengalami  revenge  porn  mengambil  keputusan  untuk  bunuh  diri  (Ashgarie  et  al.,  2022).  Oleh sebab  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  dampak  yang  ditimbulkan  dari  terjadinya  revenge  porn  akan sangat mempengaruhi kelanjutan hidup korbannya.
Setiap  anak  sebagai  seorang  manusia  memiliki  hak  asasi  yang  harus  dijaga  serta  dijamin  dalam pemenuhannya  oleh  orangtuanya,  masyarakat  sekitar,  dan  negara  (Made  Fiorentina  Yana  Putri  & Diah  Ratna  Sari  Hariyanto,  2023).  Anak  memiiki  beragam  hak,  seperti  yang  diatur  dalam  Konvensi PBB,  bahwa  anak  memiliki  hak  dasar  yang  terdiri  hak  berpartisipasi,  hak  tumbuh  kembang,  hak kelangsungan hidup, serta hak untuk dilindungi. Selain itu, anak juga memiliki hak asasi atas dirinya untuk  bebas  dari  penyiksaan,  hak  hidup,  hak  rasa  aman,  dan  lainnya.    Anak  sebagai  korban revenge porn harus  mendapat  perlindungan  hukum  yang  optimal  dan  hal  ini  perlu  dijadikan  urgensi  bagi seluruh  masyarakat,  khususnya  bagi  aparat  penegak  hukum  dan  pemerintah,  mengingat  dampak negatif  yang  timbul  dari  terjadinya  revenge  porn sangatlah  besar.  Dibutuhkan  perlindungan  hukum yang optimal dan memadai seluruh kebutuhan hukum anak dengan tujuan memulihkan setiap hak-hak anak sebagai korban dari revenge porn yang mengalami pelanggaran.
Revenge  porn  terkandung  dalam  beberapa  kebijakan  perundang-undangan  di  Indonesia,  yaitu terdapat di dalam KUHP, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Pada  tahun  2022,  Pemerintah  kembali  mengesahkan  undang- undang  kekerasan  seksual  yang  selama  ini  menjadi  cita-cita  masyarakat  Indonesia  yaitu  dengan hadirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang dikenal dengan UU  TPKS.  Lahirnya  UU  TPKS  sebagai  ketentuan  hukum  yang lex  specialis dari  KUHP diharapkan dapat menjadi aturan hukum yang mengakomodasikan keadilan bagi para korban kekerasan seksual.
Selama  ini  ketentuan  hukum  dalam  mengatur  revenge  porn  sebelum  disahkannya  UU  TPKS dinilai  tidak  memadai  kebutuhan  korban,  khususnya  dalam  pemenuhan  perlindungan  hukum  yang optimal bagi para korbannya. Ketentuan yang diimplementasikan pada kasus revenge porn yang tidak menunjukan  keberpihakan  pada  kedudukan  korban,  dan  justru  korban  sering  mendapat  perlakuan kriminalisasi  dan  diskriminasi  atas  terjadinya  revenge  porn  (Aurelie  et  al.,  2022).  Selain  itu, penegakan hukum atas tindakan pelaku juga dipandang tidak efektif karena ancaman pidana tergolong ringan,  sehingga  tidak  memberi  efek  jera  pada  pelaku  yang  menyebabkan  tingginya  kasus  revenge porn di Indonesia.
Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  putusan  pengadilan  yang  menangani  kasus  revenge  porn  yang diperbuat  anak,  dan  menyebabkan  anak  sebagai  korban  yaitu  Putusan  Pengadilan  No.  20/Pid.Sus- Anak/2022/PN. Mrs. Dalam putusan pengadilan ini, anak sebagai pelaku dibebankan hukuman berupa pelatihan  kerja  kurun  waktu  1  (satu)  bulan,  dan  dijatuhi  pidana  denda  berjumlah  Rp2.000.000  (dua juta  rupiah).  Aturan  hukum  yang  digunakan  kepada  anak  sebagai  pelaku  dalam  kasus  ini menggunakan  Pasal  45  ayat  (1)  jo  Pasal  27  ayat  (1)  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selama ini penegakan hukum  pidana  hanya  terfokus  pada  penjatuhan  pidana  pada  pelaku  (Fardha,  2023),  yang  melahirkan pandangan  bahwa  kesengsaraan  korban  dianggap  terbayar  atau  telah  dipulihkan  apabila  pelaku  telah dijatuhi  pemidanaan.  Akan  tetapi,  dalam  putusan  ini  anak  sebagai  pelaku  hanya  dijatuhi  hukuman pelatihan  kerja  selama  1  (bulan)  dan  dikenakan  pidana  denda.  Dapat  dikatakan  bahwa  penjatuhan hukuman  ini  tidaklah  sebanding  dengan  kesengsaraan  yang  ditanggung  korban.  Padahal  dalam terjadinya  suatu  tindak  pidana,  kedudukan  korbanlah  yang  menjadi  utama  untuk  mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.
Anak  sebagai  korban  revenge  porn  sangat  memerlukan  perlindungan  hukum  dalam  proses penanganan  perkara  hingga  tahap  akhir  penyelesaian  perkara.  Adapun  perlindungan  hukum  ini seharusnya  dijamin  untuk  didapatkan  oleh  anak  sebagai  korban  revenge  porn  pada  tahap  pelaporan, penanganan, hingga pemulihan. Akan tetapi, pelaksanaan pemenuhan perlindungan hukum anak yang sebagai  korban  revenge  porn  tidaklah  berjalan  dengan  efektif  akibat  tidak  adanya  ketentuan  hukum yang  tegas  dalam  mengatur  hal  tersebut  baik  di  dalam  KUHP,  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang Pornografi,  maupun  UU  No.  19  Tahun  2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Ketentuan hukum dalam mengatur revenge porn tersebut justru menimbulkan diskriminasi pada korban dengan mempersalahkan  korban  serta  menilai  bahwa  korbanlah  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  revenge porn.
Ketentuan  hukum  dalam  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang diaplikasikan dalam menangani kasus revenge porn terdapat di Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1)  UU  ITE  yang  berbunyi  “ Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan pendistribusian,  mentransmisikan,  dan/atau  membuat  jadi  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  melanggar  kesusilaan,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ”. Meskipun penjatuhan pemidanaan di UU ITE lebih berat dibandingkan dengan UU TPKS, namun ketentuan UU ITE sering mengakibatkan reviktimisasi dan ancaman kriminalisasi pada korban. Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini lebih menitikberatkan pada  kepemilikan atas  konten asusila,  sehingga menyebabkan korban dapat dinyatakan turut bersalah atas penyebaran konten asusila tersebut, padahal korban sendiri tidak menghendaki konten-konten asusila miliknya disebarkan oleh pelaku.
Selain  menggunakan  pasal  dalam  UU  ITE,  kasus revenge  porn diatur  pula  pada  Pasal  29    UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun ketentuan dari Pasal 29 UU Pornografi ini berbunyi “ Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau menyediakan  pornografi  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1),  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan atau pidana denda  paling  sedikit  Rp.250.000.000  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah),  dan  paling  banyak Rp.6.000.000.000  (enam  miliar  rupiah) ”.  Ketentuan  “ membuat” dikecualikan  untuk  diri  sendiri.  Ini adalah contoh betapa tidak konsistennya ketentuan, sehingga memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukannya atas dasar kepentingan diri sendiri. Penerapan pasal ini juga menunjukan adanya ketidaksesuaian  dengan  aturan  hukum  dalam  Pasal  15  UU  Pornografi  yang  memberikan  larangan akses informasi pornografi pada anak dan kewajiban untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi.
Selanjutnya,  kasus  revenge  porn  juga  dapat  dijerat  dengan  KUHP.  Akan  tetapi,  revenge  porn dalam KUHP tidak diatur secara jelas, karena KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan  dan  percabulan,  sehingga  dalam  implementasi  aturan  hukum  dalam  KUHP  terhadap kasus revenge porn dirasa kurang efektif. Pasal yang digunakan dalam KUHP untuk menangani kasus revenge  porn  yaitu  Pasal  281  yang  menyebutkan  “ Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhadap barangsiapa yang dengan sengaja melanggar kesusilaan dan melakukannya di depan orang lain ”
Kemudian, Pasal 283 yang menyebutkan “ Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun  4  (empat)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.4.500.000  (empat  juta  lima  ratus  ribu  rupiah) terhadap  barangsiapa  yang  pada  pokoknya  menyiarkan,  mempertontonkan,  atau  menempelkan secara  terang-terangan  suatu  tulisan,  gambar,  barang  yang  diketahui  melanggar  kesusilaan .” Penggunaan  KUHP  dalam  menangani  KUHP  selain  tidak  memberikan  perlindungan  hukum  bagi korbannya,  juga  tidak  memberikan  penegakan  hukum  yang  tepat  bagi  pelaku.  Tidak  adanya  batasan ataupun  penjelasan  mengenai  bentuk-bentuk  dari  frasa  “ melanggar  kesusilaan ”  ini  yang  membuat aturan  dalam  KUHP  menjadi  multitafsir  sehingga  tidak  cukup  baik  untuk  digunakan  dalam menangani kasus revenge porn.
Pengaturan revenge porn secara terpisah-pisah dalam beberapa undang-undang ini menyebabkan sulitnya  ketetapan  dalam  pemberian  perlindungan  hukum  sebagai  bagian  dari  hak  korban  dan kebijakan  dalam  hukum  acara.  Dengan  hadirnya  UU  TPKS  saat  ini  yang  mewadahi  semua  bentuk kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual berbasis siber online yang termuat dalam Pasal 4 UU TPKS  yang  memberikan  jaminan  hak  korban  dan  hukum  acara  secara  masif  khususnya  bagi  anak sebagai  korban.  UU  TPKS  memuat  pengaturan  perlindungan  korban  revenge  porn  jauh  lebih komprehensif  dibandingkan  dengan  UU  ITE,  UU  Pornografi,  dan  KUHP.  Pengaturan  dalam  UU TPKS ini lebih berorientasi pada kedudukan korban dalam tindak pidana, sehingga korban tidak akan mendapat  perlakuan  diskriminasi,  dan  menjamin  terpenuhinya  setiap  hak-hak  korban.  Dalam  UU TPKS,  anak  sebagai  korban  revenge  porn  akan  mendapat  jaminan  perlindungan  hukum  mulai  dari proses pelaporan dan penanganan perkara, hingga pemulihan korban.
Perlindungan  hukum  bagi  seorang  anak  sebagai  korban  revenge  porn  dikaji  lebih  luas  dan spesifik  dalam  UU  TPKS.  Kebaruan  peraturan  pemenuhan  perlindungan  hukum  terhadap  anak sebagai  korban  revenge  porn  yakni  diaturnya  mengenai  hak  penanganan,  hak  perlindungan,  dan  hak pemulihan.  Hak  atas  penanganan  termuat  dalam  Pasal  68  UU  TPKS,  yang  terdiri  atas  beberapa  hak seperti  hak  peroleh  informasi  perkara,  hak  peroleh  layanan  kesehatan,  dan  hak  penghapusan  konten asusila.    Kemudahan  bagi  setiap  orang  untuk  mengakses  internet  saat  ini  merupakan  alasan  utama penghapusan  konten  asusila  milik  korban  harus  segera  diupayakan  segera  mungkin,  dengan  tujuan agar tidak semakin meluasnya foto atau video asusila tersebut. Hak korban atas penghapusan konten asusila  diperjelas  dalam  ketentuan  UU  TPKS.  Hak  penghapusan  konten  diatur  juga  di  Pasal  26  ayat (3)  UU  ITE,  yang  mengembankan  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  untuk  menindaklanjuti penghapusan  atas  informasi  serta  dokumen  elektronik  yang  tidak  sesuai  berdasarkan  putusan pengadilan. Kemudian, ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 46 ayat (1) UU TPKS yang memberikan kewenangan  bagi  Pemerintah  Pusat  untuk  bertindak  menghapus  dan  memutus  berbagai  akses  pada konten yang mengandung muatan asusila.
Selain  hak  atas  penanganan,  korban  kekerasan  seksual    juga  berhak  atas  perlindungan.  Upaya pemenuhan hak perlindungan dapat diwujudkan melalui jaminan pendidikan seperti pada Pasal 69 UU TPKS.  Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan.  Ironisnya  beberapa  kasus  terjadi,  bahwa  anak sebagai korban kekerasan seksual pernah dikluarkan dari sekolah dan mengalami pemutusan terhadap akses  pendidikan.  Melalui  ketentuan  dalam  UU  TPKS,  maka  anak  yang  mengalami  atau  sebagai korban  dari  kekerasan  seksual  akan  tetap  dijamin  hak  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  layak. Pemenuhan atas hak perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di UU TPKS melibatkan semua pihak,  seperti  keluarga,  masyarakat,  dan  pemerintah.  Adanya  pengaturan  atas  hak  penanganan bertujuan  agar  anak  sebagai  korban  dari  revenge  porn tetap  mendapatkan  rasa  aman  dan  nyaman semenjak penanganan kasus kekerasan seksual yang dialaminya dimulai.
Anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual  juga  mendapatkan  hak  atas  pemulihan.  Hak  pemulihan diatur  di  Pasal  70  UU  TPKS.  Hak  pemulihan  ditekankan  pada  pertanggungjawaban  pelaku  atas perbuatan  yang  dilakukannya.  Hak  untuk  mendapat  restitusi  dan  kompensasi  bagi  anak  sebagai korban  revenge  porn adalah  bagian  dari  hak  atas  pemulihan.  Restitusi  merupakan  ganti  rugi  yang dibayar  pelaku  terhadap  korban  ataupun  keluarganya  yang  mengalami  kerugian  atas  tindak  pidana yang terjadi (Apriyani, 2021). Dalam hal anak pelaku tidak sanggup membayar restitusi kepada anak korban  maka  akan  diberlakukan  kompensasi.  Kompensasi  merupakan  pembayaran  ganti  rugi  negara pada  korban  akibat  ketidakmampuan  pelaku  membayar  restitusi  korban  dan/atau  keluarganya  yang mengalami  kesengsaraan  atas  perbuatan  pelaku  (Larwuy  et  al.,  2023).  Pembayaran  restitusi  dan kompensasi  untuk  anak  sebagai  korban  adalah  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pelaku  atas
perbuatannya  (Alhabsy,  2023),  dan  sebagai  bentuk  kewajiban  negara  dalam  memenuhi  kebutuhan perlindungan hukum pada anak selaku korban kekerasan seksual.
Pengaturan  pembayaran  restitusi  dan  kompensasi  terhadap  anak  sebagai  korban  diatur  pada Perma  No.1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian  Restitusi  dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Perma merupakan aturan turunan dari PP No. 43 Tahun 2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  Yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana.  Namun manifestasi  ketentuan  dalam  Perma  maupun  PP  ini  belum  sepenuhnya  berjalan  secara  optimal menyempurnakan  perlindungan  hukum  bagi  anak  selaku  korban.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya jaminan  perolehan  restitusi  dan  kompensasi  pada  anak  selaku  korban  tindak  pidana  dan/atau keluarganya, dalam hal anak selaku pelaku dan/atau pihak ketiga tidak mampu untuk membayarnya.
Pasal  16  UU  TPKS  memuat  aturan  pelaksanaan  restitusi  yang  dikenakan  pada  pelaku  tindak pidana  yang  ancaman  pemidanaan  4  (empat)  tahun  atau  lebih.  Korban  kekerasan  seksual  berhak memperoleh  restitusi  seperti  termuat  di  Pasal  30  UU  TPKS.  UU  TPKS  menyempurnakan  aturan pelaksanaan  restitusi  ini  dengan  menjaminkan  terlaksananya  melalui  penerapan  prinsip victim  trust fund .  Pasal  35  UU  TPKS  menyebutkan  “ Dalam  hal  harta  kekayaan  terpidana  yang  disita  tidak mencukupi  untuk  memenuhi  biaya  restitusi,  maka  negara  akan  memberikan  kompensasi  sejumlah kurangnya restitusi tersebut kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan ” (Pasal 35 UU TPKS). Melalui  ketentuan  ini,  maka  korban  ataupun  pihak-pihak  terkait  yang  berhak  mengajukan  restitusi, memperoleh  jaminan  untuk  mendapatkan  restitusi  sebagai  haknya.  Adapun  victim  trust  fund ini adalah  anggaran  pertolongan  yang  diberi  kepada  korban  tindak  pidana,  bersumber  dan  dikumpulkan melalui  filantropi,  masyarakat,  individu,  dan  pihak-pihak  lainnya  dengan  tidak  melibatkan  anggaran dari negara.
Hadirnya  UU  No.  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  ini  adalah  bukti keseriusan  negara  dalam  menjaminkan  perolehan  perlindungan  hukum  yang  optimal  setiap  orang yang  mengalami  kekerasan  seksual,  yang  termasuk  juga  pada  anak  dibawah  umur.  UU  TPKS  hadir untuk mengatur dan sebagai jawaban atas masalah kekerasan seksual di Indonesia, melalui kebijakan pencegahan  hingga  pemulihan  pada  korban.  Selain  itu,  UU  TPKS  juga  melaksanakan  penegakan hukum yang optimal terhadap pelaku kekerasan seksual, dengan tidak adanya pasal-pasal atau aturan hukum  yang  bersifat  multitafsir  untuk  diimplementasikan  terhadap  suatu  kasus  kekerasan  seksual yang  terjadi.  UU  TPKS  juga  berupaya  untuk  mewujudkan  negara  bebas  kekerasan  seksual,  serta menyiasati  tidak  terjadi  keberulangan  kekerasan  seksual.  Oleh  sebab  itu,  UU  TPKS  didambakan sebagai  landasan  bagi  korban  kekerasan  seksual  untuk  dapat  memperoleh  segala  hak-haknya,  dan sebagai upaya untuk meminimalisir atau menghilangkan terjadinya kekerasan seksual di masyarakat, khususnya  pada  anak  dibawah  umur  yang  rentan  mengalami  tindakan  kekerasan  seksual  dari  orang sekitarnya.

## 3.2   Politik  Kriminal  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana Revenge Porn
Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana harus dijadikan sebagai urgensi.  Akan  tetapi,  terkadang  upaya  pemenuhan  hak-hak  anak  sebagai  bagian  dari  perlindungan hukum  sering  tidak  berjalan  secara  optimal  akibat  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan, ataupun  aturan  hukum  lain  yang  diimplementasikan  dalam  penanganan  kasus  anak  tersebut  justru menjadikan  kedudukan  anak  terancam  dan  mendapat  diskriminasi.  Semakin  meningkatnya  kasus revenge  porn saat  ini  khususnya  yang  terjadi  pada  anak,  maka  dibutuhkan  suatu  upaya  untuk  dapat menanggulangi hal tersebut.
Dalam hukum pidana dikenal  suatu istilah politik kriminal,  yaitu  sarana penanggulangan  tindak pidana oleh masyarakat melalui suatu usaha  yang rasional dan terorganisir. Menurut pendapat Barda Nawawi, politik kriminal merupakan pelaksanaan dari kebijakan hukum pidana yang dirumuskan dan ditetapkan  oleh  badan  berwenang  dalam  rangka  melindungi  masyarakat  (Ade  Adhari  &  Sherryl Naomi,  2023).  Pelaksanaan  politik  kriminal  ini  dilaksanakan  melalui  2  (dua)  kebijakan  secara  penal dan  kebijakan  secara  non-penal.  Kebijakan  penal  merupakan  usaha  pengendalian  tindak  pidana melalui  penegakan  hukum  pidana.  Kebijakan  penal  ini  bersifat  represif  yaitu  dilaksanakan  sesudah tindak  pidana  tersebut  terjadi.  Sedangkan,  kebijakan  non-penal  adalah  usaha  penanggulangan  tindak pidana yang  lebih diarahkan pada tindakan preventif yaitu sebelum terjadinya tindak pidana, dengan
tujuan menghilangkan faktor-faktor yang ada dan berpotensi sebagai penyebab terjadinya suatu tindak pidana (Sormin et al., 2023).
Dalam  mengoptimalkan  perlindungan  hukum  kepada  anak  selaku  korban revenge  porn,  maka dapat  diimplementasikan  melalui  pelaksanaan  politik  kriminal.  Adapun  kebijakan-kebijakan  dalam politik kriminal yang dapat dilakukan yaitu:
a. Kebijakan penal ( penal policy )
1. Menerapkan Victim Impact Statement dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Victim  impact  statement  merupakan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  korban  baik secara  tertulis  maupun  lisan  yang  disampaikan  ke  pengadilan  mengenai  dampak-dampak negatif  yang  dihadapi  korban  akibat  tindakan  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Victim impact statement dalam sistem peradilan pidana memiliki berbagai macam kegunaan, yakni menjadi  petunjuk  pertimbangan  oleh  hakim  saat  menjatuhi  putusan  pemidanaan  terhadap pelaku,  dan  berguna  juga  untuk  mengoptimalkan  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak pidana.  Pelaksanaan  victim  impact  statement dalam  sistem  peradilan  pidana  sangat diperlukan,  seperti  yang  diketahui  bahwa  selama  ini  kedudukan  korban  seringkali  tidak diperhatikan dan banyak mengalami diskriminasi.
Peristiwa  ini  terjadi  karena  bahwasanya  kedudukan  korban  dalam  sistem  peradilan pidana  dianggap  diwakilkan  oleh  jaksa  seperti  terkandung  pada  Pasal  14  KUHAP,  yang menyebabkan kedudukan korban menjadi terbatas dalam menyampaikan pendapat mengenai tindak  pidana  yang  terjadi  pada  dirinya.  Penjatuhan  pidana  oleh  hakim  terhadap  pelaku sering  didasari  oleh  pertimbangan-pertimbangan  atas  diri  pelaku  tindak  pidana  sebagai bentuk  pencegahan  potensi  terjadinya  pelanggaran  atas  hak  asasi  pelaku.  Seharusnya, korban harus lebih diperhatikan  karena korban selaku pihak  yang mengalami kesengsaraan dan penderitaan akibat tindakan pelaku.
Dalam  Putusan  Pengadilan  No.  20/Pid.Khusus-Anak/PN.  Mrs/2022  diketahui  bahwa anak  pelaku  hanya  dijatuhi  hukuman  berupa  pelatihan  kerja  selama  1  bulan  serta  denda sebanyak  Rp2.000.000  (dua  juta  rupiah).  Berdasarkan  putusan  tersebut,  dapat  dinyatakan bahwa  hukuman  yang  diterima  oleh  anak  pelaku  tidaklah  setimpal  dengan  penderitaan  dan kerugian yang dialami oleh anak korban, yang dimana konten asusilanya telah tersebar luas di media sosial. Terjadinya revenge porn pada anak ini tentu menimbulkan berbagai dampak negatif pada diri anak. Oleh sebab itu, melalui pelaksanaan dari victim impact statement ini dapat  menjadi  solusi  untuk  mengupayakan  pemberian  perlindungan  hukum  pada  anak sebagai  korban  revenge  porn dengan  mempertimbangkan  segala  kondisi  dan  kebutuhan khusus dari dampak yang dialaminya.
Sayangnya, dasar hukum pelaksanaan dari victim impact statement ini belum terdapat pada  perundang-undangan  di  Indonesia.  Namun,  ada  ketentuan  yang  tidak  secara  eksplisit mengatur pemberlakuan dari victim impact statement ini adalah Pasal 60 ayat (2) UU No. 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  pada  pokoknya  memberikan  hak kepada  korban  tindak  pidana  untuk  menyampaikan  pendapatnya  mengenai  perkara  yang dialami. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan victim impact statement ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Dasar  hukum  pelaksanaan  victim  impact  statement  ini  harus  diupayakan  dengan segera pembentukan pengaturannya dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam KUHAP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Mengingat, dampak negatif yang dialami oleh  korban  sangat  besar,  sehingga  melalui  victim  impact  statement  ini  dapat  membantu pemenuhan  hak  korban  revenge  porn,  melalui  laporan  pernyataan  dampak  negatif  yang terjadi pada diri korban seperti terganggunya kesehatan fisik dan kesehatan mental, maupun kerugian  lainnya  yang  dialami  korban  revenge  porn,  yang  kemudian  pernyataan  ini  akan ditujukan  kepada  hakim  pengadilan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menetapkan hukuman  bagi  pelaku  revenge  porn  dan  bentuk  perlindungan  dan  pemulihan  hak  korban revenge porn.
2. Menjadikan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai dasar hukum utama dalam menangani kasus kekerasan seksual.
Kasus  revenge  porn  sebelum  adanya  UU  TPKS  ditangani  dengan  menggunakan  UU No.  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi,  UU  No.  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  dan  KUHP.  Akan  tetapi,  implementasi  dari  pasal-pasal  dalam  dasar hukum  tersebut  tidak  memberikan  perlindungan  hukum  yang  dibutuhkan  oleh  korban,  dan justru mengkriminalisasi kedudukan korban atas terjadinya revenge porn. UU TPKS bersifat lex  specialis  KUHP.  Hadirnya  UU  TPKS  saat  ini  diharapkan  dapat  mewujudkan  cita-cita untuk memperoleh perlindungan hukum yang optimal dan keadilan, khususnya bagi korban kekerasan seksual.
UU  TPKS  dapat  diaplikasikan  dalam  memproses  kasus  kekerasan  seksual  di Indonesia.  Akan  tetapi,  beberapa  kasus  terjadi  bahwa  aparat  penegak  hukum  tidak menggunakan  pasal-pasal  yang  mengatur  revenge  porn  dalam  UU  TPKS.  Seperti  pada Putusan  Pengadilan  No.  20/Pid.Khusus-Anak/PN.Mrs/2022,  bahwa  hakim  masih menggunakan UU ITE yakni Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Kasus  revenge  porn  terhadap  anak  dalam Putusan  Pengadilan  No.  20/Pid.Khusus-Anak/  PN  Mrs/2022  diputus  dalam  sidang  pada tanggal  20  Oktober  2022,  dengan  demikian  seharusnya  hakim  dapat  menggunakan ketentuan  di  dalam  UU  TPKS  agar  mengoptimalkan  segala  bentuk  perlindungan  hukum terhadap korban mulai dari tahap pelaporan, penanganan, hingga pemulihan.
Terdapat kendala seperti belum adanya aturan turunan yang memuat ketentuan teknis dalam  pelaksanaan  dari  UU  TPKS,  dan  lemahnya  pemahaman  para  penegak  hukum  dalam mengimplementasikan pasal-pasal dalam UU TPKS menjadi alasan mengapa UU TPKS ini belum  secara  merata  diberlakukan  dalam  menangani  kasus  kekerasan  seksual,  khususnya revenge  porn.  Adapun  aturan  turunan  dari  UU  TPKS  yakni  3  (tiga)  Peraturan  Pemerintah (PP)  dan  4  (empat)  Peraturan  Presiden  (Perpres)  diprakarsai  oleh  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (KemenPPPA)  dan  Kementerian  Hukum  dan  HAM (Kemenkumham).  Belum  digunakannya  UU  TPKS  secara  merata  oleh  aparat  penegak hukum, maka dibutuhkan percepatan dalam penyusunan aturan turunan UU TPKS, sehingga dalam  menangani  setiap  kasus  kekerasan  seksual,  UU  TPKS  dapat  diutamakan penggunaannya  demi  mewujudkan  keadilan  khususnya  bagi  anak  yang  menjadi  korban revenge porn.
3. Mengoptimalkan  implementasi  hak  korban  dalam  UU  No.  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Secara substantif UU TPKS lebih komprehensif dalam mengatur hak-hak korban, dan menjangkau  lebih  luas  seluruh  aspek  yang  dibutuhkan  seperti  hak  prosedural  dalam penanganan, perlindungan  hukum, hingga menjamin pemulihan terhadap korban terlaksana dengan  efektif.  Meskipun  secara  substansi  hukum  telah  tersedia,  namun  komponen  sistem hukum  dalam  UU  TPKS  yakni  struktur  dan  budaya  hukumnya  masih  harus  dilengkapi dalam  pelaksanaan  teknis  operasionalisasinya.  Dalam  UU  TPKS  diatur  dengan  rinci  dan jelas  mengenai  hak  penanganan,  hak  perlindungan,  juga  hak  pemulihan  bagi  korban kekerasan seksual. Namun, dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersebut masih terdapat beberapa  tantangan  yang  dapat  menjadi  penyebab  terhambatnya  pemenuhan  hak  korban. Adapun  tantangan  atau  hambatan  yang  terlihat  dalam  pelaksanaan  pemenuhan  hak  korban yang diatur dalam UU TPKS seperti:
a) Hak penghapusan konten bermuatan asusila dengan sarana elektronik. Penghapusan  konten  asusila  milik  korban  yang  tersebar  di  internet  merupakan salah satu  hak korban yang diatur dalam UU TPKS, yaitu di dalam Pasal 68 huruf g yang  mengatur  mengenai  penghapusan  konten  asusila  merupakan  bagian  dari  hak korban.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  ketentuan  ini  tidak  secara  otomatis  dan langsung  dilakukan  oleh  Kominfo  sebagai  lembaga  penyedia  layanan,  melainkan Kominfo  hanya  menerbitkan  laporan  kepada  pihak  penyedia  ( platform )  yang mengunggah konten asusila tersebut  untuk melakukan take down atas konten-konten asusila yang tersebar di internet.
Terkait  penghapusan  konten  asusila  yang  tersebar  di  internet  ini  juga  menjadi suatu  permasalahan  dalam  hal  pembuktian.  Alat  bukti  dan  barang  bukti  merupakan
bagian yang berlainan, tapi keduanya dipakai sebagai pembuktian terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Dalam UU TPKS, barang bukti dapat menjadi alat bukti. Dengan dihapusnya  konten  asusila  tersebut  maka  dapat  menyulitkan  dalam  proses pembuktian.  Oleh  sebab  itu,  dalam  mengoptimalkan  rangkaian  perwujudan  hak tersebut,  maka  diperlukan  adanya  aturan  hukum  yang  mengatur  pengamanan  barang bukti  kekerasan  seksual  berbasis  elektronik,  contohnya  dengan  membuat  Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan dari UU TPKS.
b) Hak atas fasilitas pendidikan bagi korban.
Anak  yang  mengalami  revenge  porn  tentu  mengalami  rasa  malu  yang  sangat mendalam.  Beberapa  kasus  terjadi,  bahwa  anak  sebagai  korban  revenge  porn dibiarkan  untuk  mengundurkan  diri  sendiri  dan  memilih  untuk  tidak  melanjutkan sekolah.  Hal  ini  terjadi  karena  di  beberapa  sekolah  belum  diatur  mengenai  regulasi tertulis dalam mencegah kekerasan seksual termasuk juga dukungan terhadap korban untuk  tetap  dapat  melanjutkan  pendidikan.  Keadaan  seperti  ini  kontradiktif  dengan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan “ Setiap anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya .”  Oleh sebab  itu,  perlunya  upaya  dari  Pemerintah  maupun  kementerian  dan/atau  lembaga satuan  pendidikan  untuk  memerintahkan  setiap  sekolah  agar  dapat  membentuk regulasi  yang  sesuai  dengan  upaya  pencegahan  serta  perlindungan  terhadap  anak sebagai korban, khususnya revenge porn.
c) Hak atas pelayanan dan fasilitas.
Tantangan  atau  hambatan  terhadap  pelaksanaan  hal  ini  dapat  ditilik  dalam beberapa  hal  yaitu: a) Keterbatasan  rumah  aman  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  sejumlah  daerah  (UPTD  PPA)  yang  adalah penyedia  layanan  yang  dibutuhkan  oleh  korban  kekerasan  seksual, b) Keterbatasan SDM  Pendamping  bagi  anak  yang  mengalami  kekerasan  seksual, c) Ketiadaan  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  sejumlah  daerah (UPTD  PPA),  dan d) Keterbatasan  fasilitas  ruang  khusus  bagi  korban  di  lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan kepolisian.
Dalam  menanggulangi  tantangan  atau  hambatan  tersebut  maka  perlu dilakukannya  kerjasama  antar  pihak-pihak  terkait  yaitu  seperti  kerjasama  dengan tenaga psikolog, kerjasama dengan layanan berbasis masyarakat, membentuk layanan one  stop  service di  daerah  yang  belum  memiliki  atau  jauh  dari  keberadaan  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  sejumlah  daerah (UPTD  PPA),  pengembangan  layanan  pengaduan  dan  pembentukan  rumah  aman secara merata di setiap daerah.
b. Kebijakan non-penal ( non-penal policy )
1. Menghilangkan budaya patriarki di masyarakat.
Patriarki  merupakan  kebiasaan  dalam  masyarakat  menempatkan  kedudukan  kaum perempuan dibawah strata kaum laki-laki. Budaya ini terbentuk karena adanya relasi kuasa yang  menyebabkan  lahirnya  pandangan  segala  tindakan  kaum  laki-laki  pada  kaum perempuan  adalah  lazim,  meskipun  yang  dilakukan  merupakan  bentuk  kejahatan.  Budaya patriarki ini dianggap sebagai akar timbulnya kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga kekerasan  seksual.  Oleh  sebab  itu,  budaya  patriarki  ini  harus  dihilangkan  dari  kehidupan masyarakat,  dan  menciptakan  pandangan  bahwa  kedudukan  kaum  perempuan  sederajat dengan kaum laki-laki.
2. Penanaman nilai keadilan gender pada setiap kalangan.
Kasus  revenge  porn  didominasi  oleh  anak  dan  perempuan  sebagai  korban.  Hal  ini didasari  adanya  pandangan  bahwa  anak  dan  perempuan  merupakan  sosok  yang  lemah  dan memiliki  karakteristik  tertentu  yang  menyebabkan  sering  menjadi  korban  tindak  pidana. Penanaman  nilai  keadilan  gender  ini  dimaksudkan  sebagai  bentuk  upaya  dalam meminimalisir  faktor-faktor  yang  berpotensi  menjadi  sebab  revenge  porn  terjadi.  Adanya kesenjangan  gender  di  masyarakat  berkaitan  dengan  budaya  patriarki  yang  menempatkan
perempuan  sebagai  sosok  yang  harus  patuh  dan  taat  atas  setiap  keputusan  yang  dijadikan kaum  laki-laki.  Oleh  sebab  itu,  dalam  mengatasi  kasus  revenge  porn  yang  semakin meningkat  saat  ini  khususnya  yang  melibatkan  anak,  maka  diperlukan  penanaman  nilai keadilan  gender  pada  setiap  kalangan.  Hal  ini  bertujuan  agar  terciptanya  keserasian  dan keadilan  kedudukan  bagi  kaum  perempuan  dan  kaum  laki-laki  didalam  masyarakat,  sera tidak  menempatkan  anak  dan  perempuan  dibawah  kekuasaan  laki-laki  yang  dapat diperlakukan semena-mena.
3. Melakukan  integrasi  pencegahan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dalam  regulasi  setiap satuan pendidikan atau sekolah.
Kemampuan  anak  dalam  berpikir  tidak  sama  dengan  kemampuan  orang  dewasa.
Pengetahuan  yang  masih  minim  mengenai  kekerasan  seksual  menjadi  salah  satu  penyebab anak  terlibat  baik  sebagai  pelaku  maupun  korban  dalam  tindak  pidana.  Beberapa  kasus terjadi,  bahwa  anak  dan  perempuan  tidak  menyadari  bahwa  telah  terjadi  kekerasan  seksual terhadap  dirinya,  tentu  hal  ini  sangatlah  merugikan.  Demikian,  diperlukan  adanya  solusi untuk  mengembangkan  pengetahuan  dan  pemahaman  korban  revenge  porn.  Dalam meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  anak  terhadap  kekerasan  seksual,  maka  dapat dilakukan melalui integrasi pencegahan kekerasan seksual dalam regulasi satuan pendidikan atau sekolah, yang dapat dilakukan dengan mengadakan seminar tentang kekerasan seksual, pameran karya mengenai gerakan menghapus kekerasan seksual, dan membentuk organisasi yang bertugas merancang program dan melaksanakan aksi pencegahan kekerasan seksual di sekolah.
4. Melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  dampak  kekerasan  seksual  dan lembaga-lembaga yang berkenaan mengatasi kekerasan seksual.
Sosialisasi  mengenai  kekerasan  seksual  kepada  masyarakat  sangat  diperlukan.
Ketidaktahuan  seseorang  mengenai  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  jadi  salah  satu penyebab  kasus  kekerasan  seksual.  Dalam  kasus  revenge  porn,  pelaku  yang  memotret ataupun  merekam  konten  asusila  milik  korban  tidak  hanya  dilakukan  tanpa  sepengetahuan korban,  akan  tetapi  juga  didasari  oleh  perbuatan  korban  sendiri  yang  melakukan  perbuatan asusila di hadapan pelaku. Seperti contohnya Putusan Pengadilan No. 20/Pid.Sus-Anak/PN. Mrs/2022,  diterangkan  bahwa  anak  korbanlah  yang  terlebih  dulu  memperlihatkan  bagian sensitifnya  kepada  anak  pelaku,  sehingga  anak  pelaku  merekam  kejadian  tersebut.  Dalam melakukan  aksi  tersebut,  tentu  saja  korban  tidak  berpikir  panjang  mengenai  dampak  yang terjadi  atas  dirinya  akibat  tindakan  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  pelaksanaan sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  jenis  kekerasan  seksual  dan  dampak  negatif  yang ditimbulkan,  dengan  tujuan  menambah  pengetahuan  masyarakat,  dan  menumbuhkan  rasa kehati-hatian terhadap masyarakat dalam setiap perbuatan yang hendak dilakukan.
5. Melakukan pembatasan dan pengawasan dalam penggunaan  gadget terhadap anak dibawah umur.
Kecepatan  internet  saat  ini  sangat  memberikan  kemudahan  bagi  setiap  orang,  akan tetapi  disisi  lain  juga  digunakan  sebagai  kesempatan  untuk  melakukan  kekerasan  seksual. Penggunaan  gadget  pada  anak  dibawah  umur  memunculkan  berbagai  dampak  negatif.  Hal ini  dikarenakan,  anak  belum  sepenuhnya  cakap  mengendalikan  hal  baik  atau  buruk  yang termuat  dalam  gadget.  Kecanduan  anak  terhadap  penggunaan  gadget  akan  memunculkan keingintahuan  yang  tinggi,  sehingga  memungkinkan  anak  untuk  mencoba  yang  menjalani aksi  yang  dapat  merugikan  orang  lain,  contohnya  melakukan  kekerasan  seksual  dengan menggunakan  teknologi  dan  internet  seperti  revenge  porn.  Atas  permasalahan  ini,  maka diperlukan  instruksi  orang  tua  dalam  mengatur  penggunaan  gadget  pada  anak  dibawah umur. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu: a) Menetapkan batas usia anak untuk dapat menggunakan  gadget, b) Menetapkan  batas  waktu  anak  untuk  dapat  menggunakan  gadget,
c) Gadget hanya berisikan aplikasi yang bermanfaat dan tidak memberikan pengaruh buruk pada diri anak, dan d) Memeriksa gadget yang digunakan oleh anak secara berkala.

## IV.   SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1   Simpulan
Beralaskan  analisis  data,  dapat  dikonklusikan  bahwa  UU  TPKS  sebagai  undang-undang  yang bersifat lex  specialis dalam  mengatur  kejahatan  kekerasan  seksual  menyajikan  perlindungan  hukum yang lebih optimal bagi korban, jika dibandingkan dengan ketentuan yang terkandung di KUHP, UU ITE,  serta  UU  Pornografi.  UU  TPKS  memuat  jaminan  untuk  korban  kekerasan  seksual  memperoleh perlindungan  hukum mulai dari tahap pelaporan, penanganan,  serta pemulihan. Perlindungan  hukum ini sangatlah dibutuhkan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual revenge porn. Penyebarluasan konten  yang  bermuatan  asusila  milik  anak  akan  sangat  menimbulkan  banyak  dampak  negatif  yang mengganggu  kesehatan  fisik,  dan  psikologis.  Oleh  karena  itu,  UU  TPKS  hadir  memberikan  jaminan untuk  anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual  agar  memperoleh  hak-haknya  yang  telah  dilanggar akibat  perbuatan  pidana  pelaku,  dan  sebagai  sebuah  wujud  keseriusan  negara  dalam mempresentasikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban kekerasan seksual.
Selain menerapkan UU TPKS terhadap kasus revenge porn, pengoptimalan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban revenge pon juga dapat dilangsungkan melalui pelaksanaan politik kriminal. Politik  kriminal  yang  dilakukan  melalui  kebijakan  penal  maupun  kebijakan  non  penal  merupakan bentuk  optimalisasi  perlindungan  hukum  kepada  anak  sebagai  korban  revenge  porn  lebih  lanjut, bilamana  masih  terdapat  beberapa  tantangan  dalam  implementasi  ketentuan  dalam  UU  TPKS. Kebijakan  penal  lebih  ditekankan  pada  penggunaan  hukum  pidana  dalam  menanggulangi  setelah tindak  pidana  tersebut  terjadi.  Sedangkan,  kebijakan  non  penal  lebih  diarahkan  pada  usaha pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak sampai terjadi.
Berkaitan  dengan  revenge  porn,  kebijakan  non  penal  ini  dititikberatkan  pada  peran  masyarakat dalam  menanggulanginya.  Korban  mengalami  penderitaan  bertambah  akibat  adanya  stigmasasi  dari masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  seharusnya  masyarakat  memiliki  peranan  penting  yang  dapat mempengaruhi pengoptimalan perlindungan hukum terhadap korban revenge porn. Adapun beberapa peran  yang  dapat  dilakukan  masyarakat  dalam  mengupayakan  perlindungan  hukum  terhadap  anak yang mengalami revenge porn salah satunya yaitu menunjukan keberpihakan pada kedudukan korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan, serta tidak memfokuskan anggapan bahwa korban adalah pihak  yang  bersalah  atas  terjadinya  revenge  porn.  Selain  itu,  diperlukan  juga  penghapusan  budaya patriarki  yang  selama  ini  tertanam  dalam  kebiasaan  hidup  masyarakat  sebagai  bagian  dari  usaha pencegahan revenge porn. Upaya menghapus budaya patriarki ini dapat dilakukan dengan menjunjung emansipasi  perempuan,  sehingga  tidak  ada  lagi  anggapan  bahwa  hirarki  kaum  perempuan  ada dibawah kaum laki-laki yang menimbulkan sikap dan perbuatan semena-mena yang ditujukan kepada kaum perempuan.
Dengan  demikian,  berpadunya  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  pelaksanaan  dari  politik kriminal  ini  ditujukan  sebagai  langkah  untuk  mencegah  terjadinya  revenge  porn  pada  anak  maupun kekerasan  seksual  lainnya,  dan  sebagai  bentuk  terwujudnya  rasa  keadilan  bagi  korban  kekerasan seksual yang sering mendapatkan reviktimisasi dan diskriminasi atas terjadinya kekerasan seksual.

## 4.2   Saran
Melihat  beberapa  kelemahan  dari  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang diimplementasikan  pada  kasus  revenge  porn,  maka  adapun  saran  yang  terbentuk  berdasarkan  hasil analisis  data  diatas.  Saran  ini  ditujukan  kepada  orang  tua,  penegak  hukum,  masyarakat,  serta  setiap pihak  yang  terkait  agar  dapat  mengupayakan  yang  terbaik  bagi  anak  sebagai  korban  revenge  porn. Seringkali,  revenge  porn  yang  terjadi  tidak  dianggap  sebagai  urgensi  untuk  ditanggulangi,  sehingga penyebarannya  semakin  meluas  di  masyarakat.  Dalam  mengoptimalkan  perlindungan  hukum  bagi anak  sebagai  korban  revenge  porn,  maka  diperlukan  kesadaran  tinggi  dari  seluruh  pihak,  khususnya masyarakat  mengenai  revenge  porn  yang  terjadi  dan  dampak  negatif  yang  ditimbulkannya. Masyarakat  harus  menyadari  betul  bahwasanya  revenge  porn  ini  menimbulkan  dampak  negatif  yang besar dan serius, serta berpengaruh pada kelanjutan hidup korbannya. Kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan akibat terjadinya revenge porn merupakan langkah awal untuk dapat mengupayakan kerjasama  di  masyarakat,  dan  untuk  meningkatkan  kepedulian  orang  tua,  penegak  hukum,  serta masyarakat,  dalam  rangka  mencegah  dan  mengatasi  tindak  pidana  revenge  porn  yang  terjadi khususnya pada anak dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Adhari,  &  Sherryl  Naomi.  (2023).  Pemberian  Pemahaman  Urgensi  Perubahan  UU  ITE  Bagi  Keminfo. Jurnal Serina Abdimas , 1 (3), 1422–1427. https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26194 Alhabsy,  V.  R.  (2023).  Pemberian  Restitusi  terhadap  Anak  sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual. JIM:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah , 8 (4), 3406-3416. Apriyani,  M.  N.  (2021).  Implementasi  Restitusi  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual. Risalah Hukum , 17 (1), 1–10. https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269
Ashgarie, R. I. A., Tibrisna, N., Basith, R. R. A., & ... (2022). Bias Gender Dalam Fenomena Victim Blaming Kekerasan Seksual. Flourishing Journal , 2 (3), 201–207. https://doi.org/10.17977/um070v2i32022p201 Aurelie,  B.  G.,  Erowati,  E.  M.,  &  Purwendah,  E.  K.  (2022).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Kasus  Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak , 17 (1), 35–58. https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.6652
Ayuningtyas, N. C., & Subekti, ,. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge  Porn). Recidive :  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Penanggulangan  Kejahatan , 10 (3),  164. https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58954
Faizah,  A.  F.,  &  Hariri,  M.  R.  (2022).  Pelindungan  Hukum  terhadap  Korban  Revenge  Porn  sebagai  Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum Lex Generalis , 3 (7), 520–541. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281 Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana . 3 , 3982–3991.
Kalew,  G.  M.,  Mokalu,  V.  R.,  &  Sopacoly,  M.  M.  (2022).  PAK  yang  Responsif  dan  Antisipatif  Terhadap Kejahatan Seksual Online Pada Remaja. Jurnal Teologi Berita Hidup , 5 (1), 231-254.
Laili Nur Anisah. (2021). Penguatan Kesehatan Mental Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Jurnal Dedikasi Hukum , 1 (2), 151–163.
https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.16544
Larwuy,  W.  Y.,  Adam,  S.,  &  Salamor,  Y.  B.  (2023). Kompensasi  Terhadaap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak Pidana Perkosaan . 3 (1), 14–20.
Made Fiorentina Yana Putri, & Diah Ratna Sari Hariyanto. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban EksploitasiSeksual  Berdasarkan  Uu  No  35  Tahun  2014  TentangPerlindungan  Anak. Jurnal  Interpretasi Hukum , 4 (1), 100–107.
Mania,  K.  (2022).  Legal  Protection  of  Revenge  and  Deepfake  Porn  Victims  in  the  European  Union:  Findings From a Comparative Legal Study. Trauma, Violence, and Abuse , January . https://doi.org/10.1177/15248380221143772
Perangin-angin,  Ita  Iya  Pulina  Rahayu,  R.,  &  Dwiwarno,  N.  (2019).  Kewajiban  Dan  Tanggungjawab  Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia. Diponegoro Law Journal , 8 (1), 457–483. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25345
Puspitosari, H., & Kusumaningrum, A. E. (2021). Victim impact statement sebagai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban victim impact statement as a legal protection. Jurnal USM Law Review , 4 (1), 67–81.
Sari,  W.  C.  K.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Kejahatan  Eksploitasi  Seksual.
Ikatan Penulis Mahasiswa
Hukum
Indonesia Law Journal , 2 (1), 61–72.
https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747
Sormin,  G.  S.,  Pakpahan,  K.,  Pane,  L.  S.,  &  ...  (2023).  Upaya  Penanggulangan  Kekerasan  Seksual  Terhadap
Anak di
SD Kota
Medan. Jurnal Interpretasi … , 4 (2), 300–307.
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/7597
Sugiyanto,  O.  (2021).  Perempuan  dan  Revenge  Porn:  Konstruksi  Sosial  Terhadap  Perempuan  Indonesia  dari Preskpektif Viktimologi. Jurnal Wanita Dan Keluarga , 2 (1), 22–31. https://doi.org/10.22146/jwk.2240 Sukawantara,  G.  A.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Suryani,  L.  P.  (2020).  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Jurnal Konstruksi Hukum , 1 (1), 220– 226. https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2138.220-226
Sundari,  M.  T.  (2023). Victim  Blaming  Terhadap  Penyebaran  Konten  Video  Pornografi  Pada  Korban  Toxic Relationship dan Balas Dendam (Revenge Porn) . 1 (2), 1–25. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx Suryani,  D.  E.,  Situmorang,  S.  J.  G.,  &  ...  (2023).  Pembinaan  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana Pemerkosaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan. Jurnal … , 4 (2), 200–207. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/7319%0Ahttps://www.ejournal.w armadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/7319/4783
Usman, A. M. A., & Agustanti, R. D. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam  Memberantas Kejahatan Non-
Consensual Pornography Di Indonesia. Perspektif , 26 (3), 163–177.
https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i3.811
Wahyu  Hidayat,  Muhamad  Abas,  &  Tatang  Targana.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban
Kekerasan  Seksual  Di  Kabupaten  Karawang  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak. Justisi: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 21–41. https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4880