Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya
Yohanes S. Lon
Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur-Indonesia yohservatiusboylon@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang implikasi pedagogis dan pastoral dari penerapan hukuman mati di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kepustakaan  dengan  menghadirkan  diskusi  persoalan pemberlakuan  hukuman  mati di Indonesia dan  implikasinya  bagi kegiatan pedagogis. Hasil anasilis  menunjukan bahwa penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk hidup. Hukuman mati memberi kewenangan kepada pihak eksternal dan lembaga manusiawi untuk meniadakan atau mencabut hak hidup  seseorang.  Hal  itu  mengkianati  hakikat  hak  hidup  yang  bersifat  melakat  (inherent)  dan  tak  terpisahkan (inseparable)  dari  diri  seorang  manusia.  Hak  hidup  itu  diterima  sejak  seseorang  menjadi  manusia.  Maka  ketika hukuman  mati  diterapkan  di  Indonesia,  muncul  persepsi  bahwa  pemerintah  atau  negara  seolah-olah  melegalisir tindakan  kekerasan  pelanggaran  HAM.  Persepsi  demikian  dapat  saja  menjustifikasi  setiap  tindakan  pelanggaran HAM  dari  setiap  orang.  Konsekuensinya,  negara  atau  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  menghilangkan persepsi demikian dengan melindungi anak-anak Indonesia dari permahaman yang keliru atau salah tentang HAM sebagai  akibat  dari  pemberlakuan  hukuman  mati.  Untuk  itu  pemerintah  perlu  mendorong  dan  mengembangkan pendidikan  HAM  yang  benar  di  sekolah,  yaitu  pendidikan  yang  memampukan  peserta  didik  untuk    memiliki pemahaman yang benar tentang HAM dan pidana mati, mencintai nilai HAM, dan berprilaku sesuai dengan nilai- nilai  HAM.  Pendidikan  yang  demikian  seharusnya  berasaskan  kebebasan,  kesederajatan,  demokrasi  dan  toleran dalam kemajemukan.
Kata Kunci : Hukuman Mati, Hak Hidup, Pendidikan HAM

## Abstract
This  study  aims  to  discuss  the  pedagogical  and  pastoral  implications  of  the  application  of  the  death  penalty  in Indonesia. This study uses a literature study method by presenting a discussion of the issue of the imposition of the death  penalty  in  Indonesia  and  its  implications  for  pedagogical  activities.  Anasilis  results  show  that  the application  of  the  death  penalty  is  contrary  to  human  rights,  specifically  the  right  to  life.  Capital  punishment authorizes  external  parties  and  human  institutions  to  negate  or  revoke  a  person's  right  to  life.  It  betrays  the inherent and inseparable nature of the right to life of a human being. The right to life is accepted since a person becomes a human. So when the death penalty is applied in Indonesia, there is a perception that the government or state seems to legalize acts of violence against human rights. Such a perception can justify every act of violation of human  rights  of  everyone.  Consequently,  the  state  is  responsible  for  eliminating  such  perceptions  by  protecting Indonesian children from mistaken or wrongful understanding of human rights as a result of the imposition of the death penalty. For this reason, the government needs to encourage and develop proper human rights education in schools,  namely  education  that  enables  students  to  have  a  correct  understanding  of  human  rights  and  capital punishment, love human rights values, and behave according  to  human rights values. Such education should  be based on freedom, equality, democracy and tolerance in pluralism.
Keywords : Capital Punishment, Right to Life, Human Rights Education

## I.  PENDAHULUAN
Perdebatan  tentang  hukuman  mati  selalu menarik  perhatian  karena  berkaitan  erat  dengan
hak  hidup  seorang  manusia.  Setiap  manusia memiliki  hak  hidup  yang  bersifat  melekat, penting, kodrati, dan juridis (Pasal 28 A dan Pasal
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 47
Published: 01/02/2020
How To Cite: Lon,  Y.  S . (2020).  Penerapan  Hukuman  Mati  di  Indonesia  dan  Implikasi  Pedagogisnya. KERTHA  W ICA KSANA:  Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 14 (1). Pp 47-55. https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1549.47-55
28  I  ayat  1  UUD  1945;  Pasal  3  DUHAM  PBB 1948).  Bagi  manusia  hak  hidup  merupakan conditio  sine  qua  non (syarat  mutlak)  untuk menjadi  manusia.  Tanpa  memiliki  hak  tersebut, tidak  mungkin  seseorang  disebut  manusia;  tanpa hak  hidup  seseorang  akan  menjadi  mayat  atau jenasah.  Di  pihak  lain,  hukuman  mati  mencabut hak  hidup  seseorang.  Hukuman  mati  seolah-olah menyangkal hak hidup yang bersifat inheren atau melekat  pada  kodrat  seorang  manusia.  Hukuman mati  memberi  kewenangan  kepada  pihak eksternal  seperti  negara  atau  seseorang  untuk mencabut  kehidupan  dalam  diri  seorang  manusia ( Lon, 2017 ).
Kontroversi  hak  hidup  dan  hukuman  mati sesungguhnya telah menjadi tema perdebatan dan topik  penelitian  dalam  berbagai  bidang  disiplin pengetahuan seperti bidang Antropologi ( Paredes, 2011 ); ( Berman & Sarat, 2002 ), bidang Sosiologi ( Jacobs  &  Carmichael,  2002 );  ( Stack,  2003 ), bidang  Filsafat  ( Cochran  &  Chamlin,  2006 ); ( Weiner,  Graham,  &  Reyna,  1997 ),  bidang Psikologi  ( Steinberg,  Cauffman,  Woolard, Graham, & Banich, 2009 ), bidang Hukum ( Brace &  Boyea,  2008 )  dan  sebagainya.  Di  Indonesia sendiri  studi  tentang  hukuman  mati  juga  telah menjadi  perhatian  para  ahli  hukum,  akademisi, aktivis,  tokoh  agama  dan  sebagainya  ( Asnawi, 2012 ); ( Handayani, 2016 ); ( Rahayu & Dewantara,  2018 ).  ( Lubis,  2009 )  berpendapat bahwa    penerapan  pidana  mati  merupakan  salah satu  bentuk  pengingkaran,  pengurangan  dan pembatasan  hak  seseorang  untuk  hidup.  Pidana mati  adalah  pidana  yang  paling  kejam  karena tidak  memberikan  kesempatan  kepada  pelaku untuk memperbaiki diri ( Prakoso, 1987 ). Menurut ( Warih,  2015 ),  supaya  hukuman  mati  hanya diperbolehkan  untuk  kejahatan  yang  luar  biasa dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hak  hidup seseorang,  hukuman  mati  harus  dilakukan  secara transparan dan ankutabel agar tidak terjadi hal-hal yang negatif.
Sementara  itu  fenomena  terorisme  dan radikalisme  serta  kejahatan  narkotika  yang berpotensi  untuk  mengancam  nyawa  orang  lain yang  tidak  bersalah  turut  membuat  penelitian tentang  hukuman  mati.  Dalam  hal  ini,  negara berkewajiban (dan pemerintah) untuk melindungi segenap  rakyat  dari  semua  ancaman  baik eksternal  maupun  internal.  Negara  seharusnya memberi  keamanan  dan  kenyamanan  hidup kepada  warganya.  Karena  itu  negara  mempunyai kewajiban untuk memastikan rakyatnya jauh  dari ancaman  terorisme,  radikalisme  dan  kejahatan
narkotika. Salah satu cara yang digunakan negara adalah  dengan  memberikan  hukuman  mati terhadap  pelaku  teror  dan  kejahatan  narkotika. Penelitian dari ( Ahmad, 2012 ) menyatakan bahwa dalam  Islam  terorisme  dikategorikan  sebagai jarimah  hudud “hirabah”  karena  dampaknya sangat merugikan manusia sebagai konsekuensinya  pelaku  terorisme  harus  dihukum mati.
Persoalan  hukuman  mati  sudah  setua  usia manusia.  Catatan  sejarah  merekam  kasus hukuman  mati  yang  terjadi  pada  jaman  Yunani kuno, Romawi, Jerman, Tiongkok dan sebagainya.    Ketika  Raja  Hammurabi  bertahta  di abad  ke  18  sebelum  Masehi  di  Babilonia  dicatat tentang  hukuman  mati  berupa  pembunuhan  yang diterapkan  kepada  25 penjahat  besar  (Hamzah  & Sumangelipui, 1985). Pada abad ketujuh sebelum Masehi hukumam mati dijalankan dengan banyak cara  seperti  penyaliban,  penenggelaman  di  laut, pembakaran  hidup-hidup,  rajam  dengan  batu, penombakan, isi dalam karung, dilepaskan dalam tempat  bersama  binatang  buas  seperti  singa, harimau,  ular  berbisa,  meminum  racun  dan sebagainya.  Di  era  yang  sama  yaitu  sekitar  621 tahun sebelum Masehi, Draco menulis manuskrip hukuman  mati  yang  terjadi  pada  masyarakat Yunani.  Sesudah  itu  ada    kasus  hukuman  mati yang  menimpa  filsuf  Yunaniyang  terkenal  yaitu Socrates.  Dia  dituduh  melakukan  bidaah  atau ajaran  sesat  kepada  generasi  muda  dan  olehnya dia dihukum mati ( Suryadinata, 2011 ).
Praktik  hukuman  mati  sesungguhnya  terdapat dalam  berbagai  suku  di  dunia.  Hukuman  mati sering  menjadi  bagian  integral  dari  tata  aturan kehidupan  bersama  dan  digunakan  dalam menjaga  keseimbangan  serta  kerberlangsungan kehidupan  sukunya.  Hukuman  mati  menjadi kompensasi  dari  kesalahan  yang  dibuat  oleh pelaku.  Hukuman  mati  dilihat  sebagai  cara terbaik untuk memulihkan keseimbangan kehidupan mikrokosmos atau makrokosmos yang terganggu  karena  perbuatan  tertentu.  Bentuk hukuman  matinya  bermacam-macam  sesuai dengan  kebiasaan  setempat.  Ada  yang  dirajam, ada yang dibuang di laut, di sungai dan di jurang dalam  dan  sebagainya.  Dalam  kasus  tertentu hukuman  mati  dilakukan  sebagai revenge (balas dendam)  terhadap  pembunuhan  yang  dilakukan terhadap orang lain. Hal ini nampak sekali dalam kasus hukuman mati terhadap mereka yang kalah perang ( Mandery, 2005 ).
Dalam  perkembangan  sejarah  keislaman,
Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 48
dicatat  kisah  hukuman  mati  yang  terjadi  pada masa  kekhalifaan  dinasti  Abbasiyah  di  Baghdad. Al-Mu’tadid,  misalnya  memberi  hukuman  mati kepada  mereka  yang  menyimpang  dari  syariat Islam.  Hukuman  mati  pantas  diberikan  kepada mereka yang melawan hukum Allah. Dalam kisah Seribu Satu Malam ( A rabian Nights ) sesungguhnya digambarkan bagaimana perjuangan  sekelompok  orang  untuk  melawan tradisi  hukuman  mati.  Penulis  kisah  ini, Sheherazade,  mewakili  kelompok  tersebut melalui  kisah-kisahnya,  menyuarakan  “ voice  of sanity  and  mercy ”  (suara  hati  nurani  dan  belas kasihan)  terhadap  praktek  hukuman  mati  yang tidak manusiawi dan kejam ( Neneng, 2009 ).
Hukuman  mati  berupa  pembunuhan  juga dikenal  dan  dicatat  dalam  sejarah  hukum  Cina. Pada  masa  kekaiseran  Tiongkok,  terutama  di  era Dinasti  Tang,  pidana  mati  sering  diterapkan kepada  mereka  yang  memberontak.  Pada  masa kaisar  Xuanzong  dari  dinasti  Tang  (712-756) hukuman  mati  dihapus  dan  hanya  diterapkan pidana  mati  tergantung  kepada  mereka  yang melakukan  kejahatan  yang  luar  biasa.  Dalam  era kekuasaan  Xuanzong  hanya  ada  82  kasus  pidana mati yaitu 24 kasus pada tahun 730 dan 58 kasus di  tahun  736.  Pada  tahun  759  hukuman  mati diterapkan lagi kepada semua pemberontak. Pada saat ini terkenal kasus pemberontakan An Lushan dan penguasa kekaisaran Tiongkok menghukumnya dan pengikut-pengikutnya dengan hukuman mati ( Hamzah & Sumangelipui, 1985 ).
Pada saat ini pidana mati dipraktikkan sebagai bentuk  hukuman  yang  sangat  umum,  termasuk mereka  yang  memperjuangkan  kebebasan  warga ( habeas  corpus ).  Pada  masa  pemerintahan  raja Henry  VIII  di  Inggris  dicatat  sebanyak  72.000 orang  yang  dieksekusi  mati.  Di  tahun  1820  ada 160 penjahat yang dihukum mati di Inggris. Yang termasuk dalam kelompok penjahat di sini adalah mereka  yang  mengutil,  mencuri  ayam,  mencuri ternak atau menebang pohon di tempat umum. Di Perancis  dikenal  bentuk  hukuman  mati  yang disebut guillotine ,  yaitu  nama  alat  yang digunakan  untuk  eksekusi  mati  khususnya  untuk memenggal  kepala.  Alat  ini  dibuat  oleh  Joseph Ignace  Guillotin  (1738-1814).  Ia  sendiri  tidak setuju  dengan  hukuman  mati  dan  alat  yang dibuatnya  bertujuan  untuk  mengakhiri  hukuman mati.
Namun  dalam  perkembangannya  alat  tersebut menjadi  senjata  utama  dalam  eksekusi  mati,
terutama  pada  saat  revolusi  Prancis.  Alat  ini dibutuhkan  karena  sangat  cepat  mengeksekusi terdakwa.  Korban  pertama  yang  dieksekusi dengan  alat  ini  adalah  Nicolas  Pelletier  pada  25 April  1792.  Ada  sekitar  40.000  orang  yang dieksekusi  dengan  alat guillotine ,  termasuk  raja Louis  XVI  dan  isterinya  Marie  Antoinette. Korban terakhir dari alat  tersebut  adalah Hamida Djandoubi  pada  10  September  1977.  Pada  akhir abad  pertengahan,  di  abad  XVI-XVIII,  ketika terjadi  perjuangan  hak  individu,  hukuman  mati mulai  dipersoalkan  dan  bahkan  muncul  banyak penolakan terhadap eksekusi pidana mati. Namun penolakan  tersebut  tidak  mampu  mengakiri praktek  hukuman  mati.  Bahkan  banyak  pejuang melawan  hukuman  mati  yang  dikenakan  pidana mati ( Hamzah, 1993 ).
Walaupun eksekusi pidana mati masih berlaku di  banyak  negara  di  dunia,  ada  penolakan  secara internasional terhadap pidana hukuman mati pada satu  abad  terakhir  ini.  Pada  tahun  1948,  negara- negara  yang  tergabung  dalam  organisasi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  secara  tegas mendeklarasi  sejumlah  hak  asasi  manusia, termasuk  hak  untuk  hidup.  Pasal  3  Deklarasi HAM  tahun  1948  berbunyi  sebagai  berikut: Everyone has the right to life, liberty and security of  person. Dengan  deklarasi  tersebut,  pidana hukuman  mati  dipersoalkan  dan  diperdebatkan secara  internasional.  Hal  itu  nampak  dalam ketentuan  pasal  6  ayat  2  dari  International Covenant  Civil  and  Political  Rights  yang  secara tegas  membatasi  pidana  hukuman  mati  hanya pada kejahatan yang luar biasa. Dikatakannya: in countries  which  have  not  abolished  the  death penalthy, sentence of death may imposed only for the  most  serious  crimes  in  accordance  with  the law  in force at the time of the commission of the crime  and  not  contrary  to  the  provisions  of  the present  covenant  and  to  the  convention  on  the Prevention  and  Punishment  of  the  Crime  of Genocide.  This  penalthy  can  only  be  carried  out pursuant  to  a  final  judgement  rendered  by  a competent court.
Selanjutnya,  ada  ratusan  negara  yang  ikut meratifikasi ketentuan di atas. Pada 15 Desember 1989, ada 84 negara yang secara resmi mencabut hukuman  mati  dengan  ikut  menandatangani Protokol  Opsional  Kedua  Kovenan  Internasional tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik,  seperti  negara Albania,  Angola,  Austria,  Australia,  Argentina, Belgia,  Brasilia,  Kanada  dan  sebagainya. Indonesia sendiri, Sejauh ini, belum menandantangani  protokol  tersebut.  Oleh  karena
Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 49
itu,  berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penelitian  ini bertujuan  untuk  membahas  tentang  implikasi pedagogis  dan  pastoral  dari  penerapan  hukuman mati  di  Indonesia.  Pertanyaan  dasar  yang  akan dijawab  dalam  penelitian  ini  yaitu  bgaimana penerapan hukuman mati di Indonesia, apakah hal itu  mempengaruhi  persepsi  terhadap  HAM?  dan bagaimana implikasi pedagogisnya untuk pendidikan anak-anak Indonesia.

## II.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kepustakaan,  yang  difokuskan  pada  sumber- sumber  tertulis  tentang  aturan  hukum  negara Indonesia  dan  teori  pedagogi.  Sumber-sumber tersebut  dibaca,  disimak  isinya,  dibuat  catatan untuk  hal-hal  relevan,  lalu    dianalisa  untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.    Untuk  menjaga  ketepatan  pengkajian  isinya dan mencegah kesalahan informasi dalam analisis data,  maka  dilakukan  pengecekan  antar-pustaka. Selain  itu  dilakukan  pembacaan  pustaka  secara cermat dan berulang-ulang.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hukuman Mati di Indonesia
Penerapan  hukuman  mati  di  Indonesia sesungguhnya sudah ada jauh sebelum kemerdekaan  dan  di  beberapa  tempat  telah menjadi bagian integral dari hukum adat. Di Aceh seorang isteri yang berzinah dibunuh dan di Batak seorang  pembunuh  yang  tidak  membayar  uang salah  dapat  dipidana  mati  jika  dituntut  oleh keluarga  isteri  yang  terbunuh.  Di  Minangkabau dikenal hukum membalas, siapa yang membunuh akan dibunuh. Di Cirebon, penculik wanita dapat dipidana  mati.  Sementara  orang  yang  bersumpah palsu  ditenggelamkan  mati  di  Kalimantan Tenggara.  Di  Sulawesi  Selatan,  pemberontak yang  tidak  mau  pergi  ke  tempat  pembuangan dapat  dibunuh.  Di  Sulawesi  Tengah  wanita  yang berhubungan  seks  dengan  batua  (budak)  juga dipidana  mati.  Di  pulau  Bonerate,  pencuri  diikat tanpa  diberi  makan  sehingga  mati  ( Hamzah  & Sumangelipui, 1985 ).
( Reid, 1992 ) mencatat berbagai praktek pidana mati  yang  terjadi  pada  kerajaan-kerajaan  Asia Tenggara  pada  abad  15  dan  16.  Dicatat  olehnya bahwa  hukuman  mati  sering  dikenakan  kepada mereka  yang  merugikan  kedaulatan  kerajaan seperti  pengkianat  kerajaan  atau  pelaku pembunuhan.  Ada  juga  pemberian  pidana  mati karena  alasan  politis,  alasan  ekonomis  dan bahkan alasan personal. Bentuk hukuman matinya
pun  bermacam-macam  dan  mengerikan,  seperti pemenggalan  kepala,  dipaku  pada  tiang  kayu, dipotong anggota badannya, dibakar hidup-hidup, diinjak oleh gajah, disantap oleh harimau. Bahkan di  Aceh  hukuman  matinya  lebih  sadis  dan  tidak sejalan dengan hukum Islam atau syari’ah seperti menuangkan timah panas, mengiris leher, diinjak- injak  oleh  gajah,  dijadikan  mangsa  harimau, menusuk  galah  bambu  di  anus  tembus  ke  mulut, di  bakar  hidup-hidup  dan  sebagainya  ( Robet  & Lubis, 2016 ).
Sejak  kemerdekaannya  tahun  1945,  Indonesia menerapkan hukuman mati sebagaimana tercantum  dalam  berbagai  produk  hukum positifnya.  Di  dalam  KUHP  ditetapkan  hukuman mati  untuk  perbuatan  makar  terhadap  presiden dan wakil presiden (pasal 104), membujuk negara asing  untuk  berperang  (pasal  111  ayat  2), membantu  musuh  waktu  perang  (pasal  124  ayat 3), pembunuhan berencana (pasal 340), pencurian dengan kekerasan dan mengakibatkan mati (pasal 365  ayat  4),  pemerasan  dengan  kekerasan  dan mengakibatkan  mati  (pasal  368  ayat  2), pembajakan  di  laut,  pesisir  dan  sungai  yang mengakibatkan  kematian  (pasal  444).  Selain KUHP,  terdapat  juga  berbagai  peraturan perundang-undangan yang mencantumkan pidana mati  seperti  Undang-Undang  Nomor    20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-UndangNomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
UndangUndang    No.  35  Tahun  2009  Tentang Perubahan  UU  Nomor  22  Tahun  1997  tentang Narkotika,    Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia Pasal 36, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Dalam  RKUHP  dicatat  bahwa  hukuman  mati dikenakan  pada  a)  tindak  pidana  terhadap keamanan  negara  seperti  makar  (Pasal  215  ayat 1), penghasut sehingga terjadi perang (Pasal 228) dan  pengkianat  negara  (Pasal  237  ayat  3),  b) Tindak  pidana  terorisme  (Pasal  242,  244,  247, 250,  262),  c)  makar  terhadap  negara  sahabat (pasal  269),  d)  genosida  (pasal  394),  e)  tindak pidana  terhadap  kemanusiaan  (Pasal  395),  f) tindak pidana pada masa perang (Pasal 396-399), g)  Narkotika  (Pasal  506,  508),  h)  Psikotropika (Pasal  515),  i)  pembunuhan  berencana  (Pasal 572), dan j) Korupsi atas dana bagi bencana alam (Pasal 684).
Penerapan  pidana  mati  di  Indonesia  tidak

## Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
hanya  sebatas  pada  menghasilkan  produk hukumnya,  tetapi  juga  dalam  implementasi hukum-hukum  tersebut  seperti  nampak  dalam berbagai  kasus  pidana  mati  yang  dijatuhkan  oleh negara  atau  pemerintah  Indonesia.  Sejak  tahun 1987  sampai  2016,  Pemerintah  Indonesia  telah mengeksekusi  58  orang  atas  pelanggaran pembunuhan, kerusuhan, terorisme dan narkotika. Dalam  tahun-tahun  terakhir,  kejahatan  narkotika dan  terorisme    mendominasi  angka  pidana  mati yaitu  sebanyak  37  kasus.  Sementara  kasus pembunuhan  berencana  hanya  berjumlah  12 orang, pembunuhan dan KDRT (kekerasan dalam rumah  tangga)  1  orang,  narkoba  dan human trafficking 2 orang, pencurian dan pembunuhan 2 orang ( Nahei dkk, 2016 ).
Bagi  sebagian  orang,  semua  produk  hukum positif  di  atas  dan  implementasinya  dinilai  tidak sejalan  dengan  nafas  amandemen  kedua Konstitusi  UUD  1945,  pasal  28  ayat  1,  yang berbunyi,  “Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
Ketidakharmonisan  tersebut  juga  nampak karena  Indonesia  ikut  menandatangani  Deklarasi Universal  HAM  dan  meratifikasi  Kovenan Internasional Hak Sipil Politik melalui UU No 12 Tahun  2005  yang  secara  tegas  menyatakan  hak atas  hidup  adalah  hak  setiap  manusia  dalam keadaan  apapun  dan  negara  berkewajiban  untuk memberi jaminan perlindungannya.
Ketidaksejalanan  antara  berbagai  aturan tentang  hak  hidup  dan  pidana  mati  telah memperluas      ruang  perdebatan  terhadap pelaksanaan  hukuman  mati  di  Indonesia. Perdebatan itu menghasilkan pro kontra terhadap hukuman  mati.  Kelompok  yang  pro  hukuman mati  berargumentasi  bahwa  hukuman  mati berfungsi  sebagai  efek  jera  yang  membuat  orang tidak  melakukan  kejahatan  serupa  sehingga terciptalah ketenangan dan ketentraman di tengah masyarakat. Selain itu hukuman mati memberikan rasa  keadilan  kepada  korban  tindak  pidana  dan keluarganya  yang  mengalami  penderitaan. Hukuman  mati  juga  tidak  bertentangan  dengan ajaran  agama  karena  ada  tercantum  dalam  Kitab Suci  setiap  agama,  walaupun  dengan  persyaratan tertentu ( Siswanto, 2009 ).
Sementara  kelompok  yang  kontra  hukuman
mati  berpendapat  bahwa  hukuman  mati  tidak memberi ruang pertobatan dan perubahan kepada pelaku kejahatan. Sebaliknya pidana mati bahkan memberi beban penderitaan psikologis dan sosial kepada  terpidana  dan  keluarga  terutama menjelang eksekusi mati. Lebih dari itu, hukuman mati  bersifat irreversible ;  jika  ada  kesalahan dalam putusan pidana mati maka hal itu tidak bisa dikoreksi  ( Siswanto,  2009 ).  ( Hood,  2002 ) menegaskan  bahwa  penjatuhan  pidana  mati sesungguhnya  merupakan  serangan  fundamental terhadap  keberadaan  hak  asasi  manusia  karena menyerang  martabat  kemanusiaan  itu  sendiri. Hukuman  mati  tidaklah  selalu  efektif  dalam mengurangi  jumlah  pelaku  tindak  pidana  atau mencegah  terjadinya  perbuatan  serupa.  Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berwenang mencabut hak  hidup  seseorang.  Jika  ada  orang  yang melakukan  kejahatan,  maka  dia  tidak  harus dihukum  mati;  dia  sebaiknya  dibina  untuk bertobat. Hal yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pelbagai kasus kejahatan bukanlah balas dendam tetapi keadilan dan pengampunan.
Pidana  mati  sungguh  bertentangan  dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat  ini.  Negara-negara  yang  demokratis menjadikan HAM sebagai indikator kemajuannya.  Makin  beradab  sebuah  bangsa, makin  menghargai  hak  asasi  manusia.  Bagi mereka,  pidana  mati  menyebabkan  munculnya pelbagai  pelanggaran  HAM  lainnya  seperti penyiksaan  psikologis  yang  kejam  dan  tidak manusiawi.  Penyiksaan  tersebut  sangat  dirasakan oleh terpidana menjelang eksekusi mati. Perasaan tersebut  semakin  hebat  ketika  waktu  menunggu eksekusi  matinya  lama  dan  tidak  menentu. Tentunya  hal  ini  bertentangan  dengan  Undang- undang  Anti  Penyiksaan  No  5  Tahun  1998 dimana  pemerintah Indonesia  meratifikasi
Konvensi Anti Penyiksaan.
Kelompok ketiga berpendapat bahwa penerapan  hukuman  mati  pada  dasarnya memberikan  kewenangan  kepada  negara  untuk mengambil  hak  hidup  warganya.  Olehnya  dia bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia.  Namun hukuman  mati  dapat  saja  diterapkan  sejauh membela  hak  asasi  dari  warga  negara  yang  lain dan  diterapkan  kepada  penjahat  tindak  pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban  manusia  dan  diatur  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  pidana hukuman  mati  layak  dikenakan  kepada  mereka yang melakukan pembunuhan berencana,
Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 51
terorisme,  pengedar  dan  bandar  narkoba,  dan korupsi uang negara.
Namun  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan pengadilan  karena  memberi  hukuman  mati kepada  orang  yang  tidak  bersalah  maka ditetapkan  berbagai  batasan  dalam  pelaksanaan hukuman  mati.  Pertama,  hukuman  mati  hanya diberikan  kepada  mereka  yang  melakukan kejahatan  yang  paling  serius  ( extraordinary crime )  seperti  pelaku  teror,  bandar  narkoba. Kedua,  hukuman  mati  harus  dilaksanakan  sesuai hukum  yang  berlaku  di  negara  tempat  terjadinya kejahatan tindak pidana. Jika terorisme dilakukan di  Indonesia,  maka  pelaku  teror  diadili  sesuai hakum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Ketiga, hukuman  mati  harus  diputuskan  oleh  pengadilan yang  berwenang.  Pengadilan  yang  berwenang adalah  pengadilan  di  tempat  terjadinya  tindak pidana  ( locus  delecti ).  Keempat,  hukuman  mati diberikan  setelah  terpidana  mati  meminta pengampunan  atau  kasasi  dari  presiden  dan ditolak  permintaannya.  Kelima,  hukuman  mati yang  diberikan  bukanlah  merupakan  sebuah tindakan genosida terhadap kelompok tertentu.

## Implikasi Pedagogis
Menurut  ( Robet  &  Lubis,  2016 ),  pakar sosiologi, bahwa dengan memberlakukan hukuman  mati,  negara  secara  tidak  langsung melakukan  kekerasan  terhadap  warganya  sendiri. Kebijakan  hukuman  mati  merupakan  kebiasaan negatif  yang  dapat  menular  pada  masyarakat khususnya  pada  anak-anak.  Sementara  Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  dengan  tegas  mencantumkan  hak  anak untuk  dilindungi  dari  pelbagai  hal  negatif, termasuk  kekerasan  pelanggaran  HAM.  Adalah kewajiban  dan  tanggung  jawab  orangtua, keluarga,  masyarakat  dan  pemerintah  untuk memberikan  perlindungan  dan  jaminan  terhadap hak anak.
Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002 menegaskan  bahwa  perlindungan  anak  dalam segala  aspeknya  harus  menjadi  tanggung  jawab dan  kewajiban  orangtua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah  dan  negara  yang  harus  dilaksanakan melalui  rangkaian  kegiatan  yang  bersifat  terus menerus. Rangkaian kegiatan tersebut hendaknya berorientasi  pada  terjaminnya  dan  terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik,  mental,  spiritual  dan  sosial.  Rangkaian kegiatan  ini  tentunya  dilakukan  secara  terencana dan sistematis melalui pendidikan.
Undang-undang  No  20  Tahun  2003  Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  mendefinisikan pendidikan  sebagai  sebuah  usaha  sadar  dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  sehingga memiliki  kekayaan  intelektual,  spiritual,  sosial, moral,  personal,  dan  berbagai  ketrampilan  yang dibutuhkan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara.  Pendidikan  nasional  pada  dasarnya bertujuan  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,  yaitu  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa  terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa  dan berbudi  pekerti  luhur,  memiliki  pengetahuan  dan ketrampilan,  kesehatan  jasmani  dan  rohani, kepribadian  yang  mantap  dan  mandiri  serta  rasa tanggungjawab  kemasyarakatan  dan  kebangsaan (Pasal 3 UU No 20 Tahun 2003).
Dengan  demikian,  pendidikan  sebagai  usaha sadar  dalam  memanusiakan  manusia  seharusnya mampu menjauhkan peserta didik dari cengkeraman  kekerasan  pelanggaran  HAM khususnya  pelanggaran  terhadap  hak  hidup manusia.  Di  sini  pendidikan  tidak  sekadar mengaktualisir  semua  bakat  dan  potensi  peserta didik tetapi juga melindungi mereka dari pelbagai pengaruh  dan  kebiasaan  negatif  serta  destruktif seperti  pelanggaran  HAM  dan  ketidakadilan gender. Pendidikan tidak lagi sekedar mengajarkan  mana  yang  benar  dan  mana  yang salah, tetapi juga menanamkan  kebiasaan  positif dan  produktif    sehingga  memiliki  minat  dan  hati untuk mencintai hal-hal yang baik. Hanya dengan demikian anak didik menjadi paham dan mengerti tentang  mana  yang  baik  dan  mana  yang  salah, lalu  memutuskan  untuk  mencintai  yang  baik  dan berprilaku  yang  baik  dalam  kehidupan  sehari- hari.
Pendidikan  yang  baik  biasanya  mengarahkan pengetahuan diskursif ke pengetahuan praktis; dia berorientasi pada pembentukan etos peserta didik yang  menjadi  kebiasaan  yang  baik  sehari-hari. Pendidikan  tersebut  mendisposisikan  batin peserta didik untuk berlaku jujur, benar, rasional, bertanggungjawab,  respek  HAM  dan  gender. Olehnya  proses  pedagogis  dalam  kegiatan pendidikan  membentuk  etos  setiap  warga  negara untuk  bertumbuh  positif  dan  dapat  menjadi tindakan  sehari-hari.  Lickonia  ( Lon,  2019 ) menegaskan  bahwa  pendidikan  yang  baik  selalu diarahkan  untuk  mengetahui  kebaikan  ( knowing the  good ),  mencintai  kebaikan  ( desiring  the good ), dan melakukan kebaikan ( doing the good ).
Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 52
Untuk  itu  dibutuhkan  komitmen  dan  integritas pemangku  kepentingan  di  bidang  pendidikan sehingga  secara  sungguh-sungguh  menerapkan nilai-nilai  kehidupan  yang  baik  di  setiap pembelajaran.
Ada  empat  azas  penting  dalam  implementasi pendidikan  HAM  di  sekolah  di  Indonesia. Pertama,  azas  kebebasan.  Kebebasan  merupakan anugerah  istimewa  yang  diterima  manusia  dari Sang  Pencipta.  Kebebasan  adalah  mahkota kemanusiaan  seseorang.  Ketika  kemerdekaannya dibelenggu  atau  direnggut  maka  keluhuran martabatnya  sebagai  manusia  pun  dipertaruhkan. Kebebasan  sangat  dibutuhkan  untuk  kepenuhan hidup  seorang  manusia.  Pendidikan  HAM  yang benar  adalah  pendidikan  yang  memerdekakan manusia  dari  belenggu  penindasan.  Pendidikan demikian  memberi  kesempatan  kepada  setiap peserta  didik  ruang  bebas  sehingga  mudah memperoleh  akses  belajar  dan  menumbuhkan kesadaran  magis,  kesadaran  naif  dan  kesadaran kritis  (Freire,  2007).  Pendidikan  demikian  juga memberikan  ruang  bebas  untuk  bertumbuhnya kreativitas  dan  originalitas  peserta  didik, kebebasan  menyatakan  pendapat,  kebebasan berkspresi,  kebebasan  menjalankan  keyakinan agamanya  serta  kebebasan  untuk  berkumpul dengan siapa saja.
Kedua,  azas  pemerataan  atau  kesederajatan ( equality )  dan  keadilan.  HAM  selalu  merujuk pada status yang sama di hadapan hukum. Setiap orang  setara  dalam  martabatnya  yang  luhur  dan hak-hak  yang  dimilikinya. A ll  human  beings  are both free and equal in dignity and rights . Dalam konteks pendidikan setiap peserta didik sama dan setara  dalam  memperoleh  peluang  belajar  untuk mewujudkan potensi dirinya. Semua peserta didik mempunyai  hak  untuk  diperlakukan  secara  adil. Semua bentuk dikriminasi apapun  pada dasarnya melawan  azas  kesederajatan  dan  keadilan. Dengan  demikian  pendidikan  kesederajatan  akan sensitif  gender,  dan  mencegah  bertumbuhnya sikap  hegemoni  mayoritas  ataupun  tirani minoritas.
Ketiga,  azas  demokrasi  sebagai  prasyarat keberadaan  masyarakat  yang  respek  HAM. Demokrasi  pada  dasarnya  berbicara  tentang kedaulatan  rakyat,  kedaulatan  setiap  orang. Dalam  konteks  pendidikan,  demokrasi  merujuk pada kedaulatan pada peserta didik. Peserta didik diperlakukan  sebagai  subjek  dan  bukan  sebagai objek.  Pendidikan  yang  demokratis  tentunya bersifat child center , dimana anak menjadi pusat.
Pendidikan demikian berorientasi pada pemberdayaan  potensi  anak  dengan  melibatkan partisipasi  mereka  sendiri  agar  mereka  mampu menjadi  dirinya  sendiri  (pendidikan  dari  anak, oleh  anak  dan  untuk  anak).  Selanjutnya  dalam demokrasi  ada  supremasi  hukum  yang  mengatur dan  mengarahkan  kedaulatan  setiap  orang (peserta didik) sehingga mereka saling menghargai  HAM  atau  kedaulatan  dari  sesama. Dengan  kata  lain,    pendidikan  yang  demokratis akan  berorientasi  pada  pembentukan  budaya hukum atau budaya disiplin, tertib dan patuh pada peserta didik.
Keempat,  azas  toleransi  dalam  kemajemukan. Toleransi  adalah  sikap  saling  menghargai  dan menghormati  perbedaan  dalam  kemajemukan. Toleransi membentuk tata relasi yang menyenangkan  berbagai  pihak  yang  berbeda dengan  menjadikan  HAM  sebagai  indikator interaksi  satu  sama  lain.  Karena  itu  pendidikan sebaiknya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk  bertumbuhnya  suasana  toleran  di  antara mereka yang berbeda. Pendidikan demikian  akan memberikan  kenyamanan  kepada  setiap  orang apapun  suku,  agama,  ras  atau  golongannya.  Di sini  anak-anak  diajarkan  untuk  menghargai perbedaan,  menghormati  hak  orang  lain, menumbuhkan  sikap  terbuka  dan  kerjasama dengan  siapa  saja  dalam  semangat  persaudaraan dan ketulusan atau kejujuran.
Pendidikan HAM sudah seharusnya menumbuhkan sikap toleransi dalam kemajemukan  mempunyai  motto homo  homini amicus,  omnium  amant  omnes (manusia  adalah kawan  bagi  sesamanya,  mereka  saling  mencintai satu  sama  lain),  dan  bukan  seperti    yang dikatakan  oleh  Thomas  Hobbes homo  homini lupus,  bellum  omnium  contra  omnes (manusia adalah  serigala  bagi  sesamanya,  mereka  saling menyerang satu sama lain).

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan  asil  analisis  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  penerapan  hukuman  mati pada  hakikatnya  bertentangan  dengan  Hak  Asasi Manusia,  khususnya  hak  untuk  hidup.  Hukuman mati  memberi  kewenangan  kepada  pihak eksternal  dan  lembaga  manusiawi  untuk meniadakan  atau  mencabut  hak  hidup  seseorang. Hal  itu  mengkianati  hakikat  hak  hidup  yang bersifat  melakat  ( inherent )  dan  tak  terpisahkan ( inseparable )  dari  diri  seorang  manusia.  Hak hidup  itu  diterima  sejak  seseorang  menjadi manusia.  Maka  ketika  hukuman  mati  diterapkan
Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 53
di  Indonesia,  muncul  persepsi  bahwa  pemerintah atau  negara  seolah-olah  melegalisir  tindakan kekerasan  pelanggaran  HAM.  Persepsi  demikian dapat  saja  menjustifikasi  setiap  tindakan pelanggaran HAM dari setiap orang.
Konsekuensinya,  negara  atau  pemerintah bertanggung jawab untuk menghilangkan persepsi demikian dengan melindungi anak-anak Indonesia dari permahaman yang keliru atau salah tentang  HAM  sebagai  akibat  dari  pemberlakuan hukuman  mati.  Untuk  itu  pemerintah  perlu mendorong  dan  mengembangkan  pendidikan HAM  yang  benar  di  sekolah,  yaitu  pendidikan yang memampukan peserta didik untuk  memiliki pemahaman yang benar tentang HAM dan pidana mati, mencintai nilai HAM, dan berprilaku sesuai dengan  nilai-nilai  HAM.  Pendidikan  yang demikian  seharusnya  berasaskan  kebebasan, kesederajatan,  demokrasi  dan  toleran  dalam kemajemukan.
Selain itu pemerintah atau negara berkewajiban  untuk  memastikan  tidak  ada penyimpangan  dan  penyiksaan  dalam  penerapan HAM terhadap terpidana mati. Di sini negara atau pemerintah  membuat  dan  menegakkan  regulasi yang  berpihak  pada  pemenuhan  hak  asasi  dari setiap  warganya,  termasuk  hak  terpidana  mati untuk  tidak  mengalami  penyiksaan.  Pemerintah atau  negara  menetapkan  regulasi  yang  ketat terhadap  penerapan  hukuman  mati  agar  tetap menjamin  perlindungan  hak  hidup  dari  orang yang  tidak  bersalah  dan  agar  tidak  menimbulkan pelanggaran  jenis  HAM  lain  dari  terpidana  mati, termasuk  haknya  untuk  bebas  dari  penyiksaan fisik atau psikologis.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, T. Z. (2012). Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Terorisme:  Perspektif  Fikih Jinayah. In  Right:  Jurnal  Agama  Dan  Hak Azazi  Manusia , 1 (2),  343–368.  Retrieved  from http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/ article/view/1223
Asnawi,  H.  S.  (2012).  Hak  Asasi  Manusia  Islam  dan Barat:  Studi  Kritik  Hukum  Pidana  Islam  dan Hukuman Mati. Jurnal Supremasi Hukum , 1 (1),
25–48.  Retrieved  from  https://www.aifis- digilib.com/ uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan _barat_habib_shulton_asnawi.pdf
Berman, P. S., & Sarat, A. (2002). The Cultural Life of Capital  Punishment:  Surveying  the  Benefits  of a  Cultural  Analysis  of  Law. Columbia  Law Review , 102 (4), 1129. doi:10.2307/1123652 Brace,  P.,  &  Boyea,  B.  D.  (2008).  State  Public
Opinion, the Death Penalty, and the Practice of Electing  Judges. American  Journal  of  Political Science , 52 (2),  360–372.  Retrieved  from https://www.jstor.org/stable/25193818
Cochran,  J.  K.,  &  Chamlin,  M.  B.  (2006).  The Enduring  Racial  Divide  In  Death  Penalty Support. Journal of Criminal Justice , 34 (1), 85– 99. doi:10.1016/j.jcrimjus.2005.11.007
Freire,  P.  (2007). Politik  Pendidikan:  Kebudayaan, Kekuasaan  dan  Pembebasan  (Penerjemah Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hamzah,  A.  (1993). Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan Indonesia . Jakarta: Pradnia Paramita. Hamzah, A., & Sumangelipui, A. (1985). Pidana Mati di Indonesia: di Masa Llalu, Kini dan di Masa Depan . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Handayani,  F.  (2016).  Pidana  Mati  ditinjau  dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru  dan  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru). Jurnal  Hukum  Islam , 16 (1),  47–70.  doi:http:// dx.doi.org/10.24014/hi.v16i1.2690
Hood,  R.  (2002). The  Death  Penalthy:  A  Worldwide Perspective (Third  Edit).  Oxford:  Oxford University Press.
Jacobs,  D.,  &  Carmichael,  J.  T.  (2002).  The  Political Sociology of the Death Penalty: A Pooled Time -Series  Analysis. American  Sociological Review , 67 (1), 109. doi:10.2307/3088936 Lon,  Y.  S.  (2017). Pendidikan  HAM,  Gender  dan Antikorupsi . Ruteng: STKIP Santu Paulus. Lon,  Y.  S.  (2019). Membangun  Manusia  Seutuhnya: Perspektif Agama, Kebudayaan dan Pendidikan . Ruteng: Unika Santu Paulus. Lubis,  T.  M.  (2009). Kontroversi  Hukuman  Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi . Jakarta: Kompas Media Group.
Mandery, J. E. (2005). Capital Punishment: A Balance Examination .  Massachusetts:  Jones  and Bartlett Publishers Inc.
Nahei, I., dkk. (2016). Kematian Berulang: Perjuangan Perempuan  Pekerja  Migran  Terpidana  Mati dan Keluarganya Merebut Hak Hidup . Jakarta: Komnas Perempuan.
Neneng,  Y.  K.  (2009).  Analisis  Strukturalisme  Levi- Strauss  Terhadap  Kisah  Pedagang  dan  Jin
Dalam Dongeng Seribu Satu Malam. Adabiyyāt:  Jurnal  Bahasa  Dan  Sastra , 8 (2), 305. doi:10.14421/ajbs.2009.08206
Paredes,  J.  A.  (2011).  Some  Anthropological Observations  on  Capital  Punishment  in  the USA. International Journal of Comparative and Applied  Criminal  Justice , 17 (1–2),  219–227. doi:10.1080/01924036.1993.9689018
Prakoso,  D.  (1987). Masalah  Pidana  Mati .  Jakarta:
Bina Aksara.

## Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 54
Rahayu,  A.,  &  Dewantara,  A.  (2018). Studi  Kasus Eksekusi mati TKI Indonesia (Tuti Tursilawati) ditinjau dari Teori Tindakan Manusia, Tatanan Moral  Subjektif  dan  tatanan  Moral  Objektif. Univeritas  Katolik  Widya  Mandala  Madiun. https://doi.org/10.31227/osf.io/zrqvk Reid,  A.  (1992). Asia  Tenggara  Dalam  Kurun  Niaga 1450-1680  Jilid  I:  Negara  di  Bawah  Angin . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Robet,  R.,  &  Lubis,  T.  M.  (2016). Politik  Hukuman Mati di Indonesia . Serpong: CV. Marjin Kiri. Siswanto,  A.  (2009).  Pidana  Mati  dalam  Perspektif Hukum  Internasional. Jurnal  Ilmu  Hukum Refleksi  Hukum ,  7–20.  Retrieved  from  https:// repository.uksw.edu/handle/123456789/443
Stack, S. (2003). Authoritarianism and Support for the
Death  Penalty:  A  Multivariate  Analysis. Sociological
Focus , 36 (4), 333–352. doi:10.1080/00380237.2003.10571228
Steinberg, L., Cauffman, E., Woolard, J., Graham, S.,
&  Banich,  M.  (2009).  Are  Adolescents  Less Mature  Than  Adults?:  Minors’  Access  to Abortion, The Juvenile Death Penalty, and The Alleged APA ‘Flip-Flop.’ American Psychologist , 64 (7),  583–594.  doi:10.1037/ a0014763
Warih,  A.  (2015).  Penjatuhan  Hukuman  Mati  di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. E-Journal Widya Yustisia , 1 (2). Retrieved from https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/ yustisia/article/view/208
Weiner,  B.,  Graham,  S.,  &  Reyna,  C.  (1997).  An Attributional  Examination  of  Retributive Versus  Utilitarian  Philosophies  of  Punishment.
Social  Justice  Research , 10 (4),  431–452. doi:10.1007/BF02683293

## Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License