How to cite:
Caroline Cynthia, Disriani Latifah Soroinda (2023) Tanggung Jawab Perdata Dan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Penggunaan Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian, Syntax Literate (8) 12 , https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v8i12 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 12, Desember 2023

## TANGGUNG JAWAB PERDATA DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS
DALAM PENGGUNAAN

## ARTIFICIAL INTELLIGENCE
YANG MENIMBULKAN KERUGIAN
Caroline Cynthia, Disriani Latifah Soroinda Universitas Indonesia, Indonesia Email: caroline1@gmail.com

## Abstrak
Artificial  Intelligence  merupakan  teknologi  yang  mensimulasikan  kecerdasan manusia, diprogram ke dalam media elektronik untuk berpikir dan meniru tindakan manusia. Artificial Intelligence dalam dunia kenotariatan dapat berfungsi sebagai alat  untuk  restrukturisasi,  due  diligence,  dan  pembuatan  akta.  Hal  tersebut memunculkan  kekhawatiran  terkait  potensi  kesalahan  dalam  output  Artificial Intelligence yang dapat menyebabkan kerugian bagi subjek hukum. Penelitian ini mengkaji  tanggung  jawab  hukum  ketika  output  yang  dihasilkan  oleh  Artificial Intelligence menimbulkan kerugian, dengan fokus pada penerapan prinsip kehati- hatian notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).  Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  penelitian  hukum  doktrinal, memanfaatkan  data  sekunder  dari  studi  literatur,  arsip,  laporan  penelitian,  dan sumber  hukum  seperti  UUJN  dan  KUH  Perdata.  Melalui  analisis  kualitatif, penelitian  ini  mengungkap  bahwa  Artificial  Intelligence  bukanlah  subjek  hukum tetapi  dapat  dikategorikan  sebagai  alat  yang  membantu  notaris.  Dalam  hal pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang disebabkan Artificial Intelligence, tanggung  jawab  perdata  diberikan  kepada  pemilik  perintah,  yaitu  orang  yang menggunakan dan memberi perintah kepada Artificial Intelligence. Penelitian ini menekankan perlunya pertimbangan hati-hati terhadap tanggung jawab hukum dan kehati-hatian  dalam  praktik-notaris  seiring  dengan  perkembangan  teknologi Artificial Intelligence dalam domain hukum.
Kata Kunci: Artificial Intelligence, Notaris dan Hukum.

## Abstract
Artificial  Intelligence  is  a  technology  that  simulates  human  intelligence, programmed into electronic media to think and imitate human actions. Artificial Intelligence functions as a tool for restructuring, due diligence, and making deeds, raising  concerns  regarding  potential  errors  in  Artificial  Intelligence  output  that could  cause  losses  to  legal  subjects.  This  research  examines  legal  responsibility when the output produced by Artificial Intelligence causes losses, with a focus on
the careful application of notary principles as regulated in Article 16 of the Notary Position Law (UUJN). This research adopts a doctrinal legal research approach, utilizing  secondary  data  from  literature  studies,  archives,  research  reports,  and legal sources such as UUJN and the Civil Code. Through qualitative analysis, this research  reveals  that  Artificial  Intelligence  is  not  a  legal  subject  but  can  be categorized as a tool that helps notaries. In terms of legal liability for losses caused by Artificial Intelligence, civil liability is given to the owner of the order, namely the  person  who  uses  and  gives  orders  to  Artificial  Intelligence.  This  research emphasizes the need for careful consideration of legal responsibilities and prudence in notarial practice, along with the development of Artificial Intelligence technology in the legal domain.
Keywords: Artificial Intelligence, Notary and Law

## Pendahuluan
Pada  zaman  kontemporer  ilmu  pengetahuan  mengalami  kemajuan  sangat  cepat dengan  penemuan  berbagai  teknologi  canggih.  Teknologi  yang  terus  berkembang berimplikasi  dalam  perubahan  peradaban  manusia.  Berkembangnya  teknologi diversifikasi dan spesialisasi ilmu serta inovasi teknologi telah mencapai temuan-temuan baru beserta penerapannya di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu teknologi yang sedang marak dan berkembang dengan pesat dewasa ini yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan.
Artificial  Intelligence  menjadi  tantangan  baru  yang  harus  dihadapi  berbagai dampaknya baik positif dan negatif, hal demikian tercermin dari mandat Jokowi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yaitu Budi Arie Setiadi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang telah ditimbulkan dengan adanya Artificial Intelligence. Menurut kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia bab.la, “Artificial Intelligence” dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “kecerdasan buatan”. Artificial Intelligence diciptakan agar dapat mengerjakan pekerjaan manusia  atau  bahkan  lebih  unggul  dari  manusia,  untuk  mengerjakan  hal  demikian Artificial Intelligence meniru fungsi-fungsi otak manusia seperti melakukan pemikiran, penalaran dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah (Fahrudin, 2018).
Berbagai  macam  Artificial  Intelligence  telah  bermunculan  dan  telah  banyak digunakan.  Siri  merupakan  contoh  Artificial  Intelligence  yang  melaksanakan  perintah dari suara manusia yang didengarnya. Lebih lanjut, Artificial Intelligence juga dipakai oleh  Instagram  untuk  menyaring  komentar-komentar  kurang  baik  yang  terunggah  di Instagram dengan tujuan untuk menghindari cyberbullying (Marr, 2019).
Tidak hanya luar negeri saja yang menggunakan Artificial Intelligence, salah satu bagian  dari  pemerintah  Indonesia  yaitu  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika Republik Indonesia yang menggunakan Artificial Intelligence dalam chatbox anti hoaks dengan tujuan untuk menanggulangi masifnya penyebaran berita tidak benar atau istilah lainnya yaitu hoaks. Lebih lanjut, terdapat salah satu bagian dari pemerintah lain yang menggunakan  Artificial  Intelligence  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  yaitu  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  di  sini  Artificial  Intelligence  digunakan  untuk
memindai apakah wajah orang yang bersangkutan sama dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimilikinya. Artificial Intelligence yang digunakan berupa Face Recognition yang diprogram untuk melaksanakan hal tersebut.
Artificial  Intelligence  juga  dapat  membantu  dalam  bidang  Hukum.  Sebagai contoh yaitu Artificial Intelligence bernama LawGeex yang digunakan untuk meninjau kontrak secara detail seperti layaknya seorang contract drafter dan/atau advokat. Artificial Intelligence ini tidak hanya meninjau saja melainkan juga dapat mengubah substansi dari kontrak tersebut. Selain itu juga dia dapat melakukan identifikasi sengketa hukum yang berkaitan dengan ganti rugi, arbitrase, kerahasiaan.
Menurut hasil lomba dalam memahami kontrak hukum, para profesor hukum dari tiga perguruan tinggi terkemuka (Duke University School of Law, Stanford University, dan  University  of  Southern  California)  menyatakan  bahwa  Artificial  Intelligence  ini bahkan lebih hebat daripada kemampuan pengacara manusia biasa. Umumnya manusia memiliki  keakuratan  sebesar  85  persen  sedangkan  Artificial  Intelligence  ini  memiliki keakuratan sebesar 94 persen serta waktu pengerjaan yang lebih cepat yaitu hanya dalam 26 menit saja sedangkan pengacara manusia memerlukan rata-rata waktu 66 menit untuk melaksanakan  pekerjaannya (Alfarizi,  2023).  Artificial  Intelligence  lainnya  yang memberi  bantuan  hukum  kepada  penggunanya  bernama  DoNotPay  Chat  yang  telah memberikan lebih dari 1000 pelayanan bantuan hukum (Kusumawardani, 2019).
Apabila menilik pada contoh-contoh Artificial Intelligence tersebut terlihat bahwa terdapat  Artificial  Intelligence  yang  kemampuannya  setara  dengan  seorang  manusia untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  tertentu  sesuai  apa  yang  diprogramkan  kepada Artificial Intelligence tersebut, di satu sisi menurut Kurniawan, (2023) terdapat Artificial Intelligence yang kemampuannya lebih dari manusia.
Jika berbicara mengenai cara kerja dari Artificial Intelligence, sebenarnya kurang lebih layaknya manusia dan komputer yaitu terdiri dari input, proses dan output. Input dari  Artificial  Intelligence  yaitu  data-data  yang  jumlahnya  sangat  banyak  untuk menunjang program dari Artificial Intelligence yang bersangkutan, kemudian data-data tersebut  digabungkan  dan  diolah  dengan  kemampuan  matematika  secara  algoritmik (Pasaribu & Widjaja, 2022).
Lebih lanjut, data yang telah diolah tersebut akan direkam serta disimpan menjadi sebuah  pengetahuan  serta  pedoman  bagi  Artificial  Intelligence  untuk  mengerjakan pekerjaan  sesuai  apa  yang  diprogramkan  terhadap  Artificial  Intelligence.  Output  dari input  dan  proses  yang  telah  dijalani  yaitu  sebuah  keputusan  yang  mirip  dengan  hasil keputusan dari otak manusia atau bahkan lebih baik dari manusia seperti contoh yang telah dipaparkan di atas. Hal demikian sejalan dengan pendapat dari seorang ahli bernama Luckin yang menyatakan bahwa artificial intelligence merupakan sistem komputer yang dirancang  untuk  memiliki  kemampuan  sesuai  dengan  tujuan  dari  pemrogramannya sehingga  dapat  mencari  jalan  keluar  dan  melakukan  tindakan  layaknya  manusia (Priowirjanto, 2022).
Melihat  dari  contoh-contoh  artificial  intelligence  dalam  bidang  hukum  di  atas, terdapat  profesi  hukum  yang  juga  tentunya  tidak  luput  untuk  menggunakan  teknologi
yaitu  notaris.  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana termaktub dalam pasal 1 angka 1 UUJN.  Dalam  membuat  suatu  akta  otentik  yang  tepat  sesuai  kebutuhan  dari  klien, tentunya  seorang  notaris  dapat  merumuskan,  menyelesaikan,  memberi  solusi  dan menuangkannya dalam akta.
Tentunya  dalam  perkembangan  teknologi  yang  pesat  seperti  ini  notaris  dalam menjalankan jabatannya menggunakan teknologi seperti menggunakan sistem komputer atau  perangkat  lunak  yang  salah  satunya  yaitu  Artificial  Intelligence  untuk  membantu pekerjaan  notaris.  Artificial  Intelligence  dapat  menjadi  sebuah  alat  untuk  membantu restrukturisasi,  due  diligence  dan  pembuatan  draft  akta.  Menjadi  timbul  permasalahan bagaimana  jika  terdapat  kesalahan  yang  terjadi  dari  output  yang  dikeluarkan  oleh Artificial  Intelligence  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  sebuah  subjek  hukum. Subjek hukum mana yang bertanggung jawab dan bagaimana penerapan prinsip kehati- hatian notaris mengingat dalam pasal 16 UUJN notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah cermat dan hati-hati.
Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Penulis akan mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap  tindakan  dari  Artificial  Inteligence  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  subjek hukum?  2)  Bagaimanakah  resiko  serta  pertanggungjawaban  bagi  notaris  yang menggunakan Artificial Intelligence dalam menjalankan jabatannya?

## Metode Penelitian
Penyusunan  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  yang  bersifat penelitian hukum doktrinal, yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soekanto, 2007). Data yang diperoleh dalam  penyusunan  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  sebagai  data  utama  yang diperoleh dari studi kepustakaan, arsip-arsip, laporan penelitian, dan bahan pustaka.
Bahan  hukum  primer  yang  dipakai  yaitu  UUJN  dan  KUHPerdata,  lebih  lanjut untuk  bahan  hukum  sekunder  yang  bersumber  dari  buku,  karya  tulis  ilmiah  laporan penelitian.  Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  mana  dalam penelitian ini yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  menggunakan analisis kualitatif. Penelitian dengan teknik analisis kualitatif akan mengelola keseluruhan data yang terkumpul baik dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data serta dilakukan penafsiran dari perspektif dan pengetahuan peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data (Sunggono, 2007). Maka dari itu, penelitian ini memiliki bentuk hasil penelitian preskriptif-analistis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan,
validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Muhammad & Niaga, 2004). Hasil dan Pembahasan

## A. Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Artificial Intelligence
1. Pengertian Artificial Intelligence
Menurut  Minsky,  Artiﬁcial  Intelligence  adalah  bidang  studi  yang  menyelidiki bagaimana  membuat  perangkat  komputer  untuk  melakukan  sesuatu  seperti  yang  biasa dilakukan  manusia.  Menurut  H.  A.  Simon,  Artificial  Intelligence  adalah  bidang  riset, aplikasi  dan  instruksi  yang  berhubungan  dengan  pemrograman  komputer  agar  dapat melaksanakan  hal  apapun  sesuai  pandangan  manusia  dan  menyerupai  kecerdasan manusia.
Menurut  Encyclopedia  Britannica,  Artificial  Intelligence  adalah  kemampuan komputer digital atau robot yang dikendalikan oleh manusia melalui komputer agar dapat melakukan tugas apapun.  Sedangkan menurut Stuart J. Russell dan Peter Norvig, definisi Artiﬁcial Intelligence adalah perangkat komputer yang mampu mempelajari memahami lingkungannya  serta  juga  bisa  melakukan  tindakan  yang  memaksimalkan  peluang keberhasilannya di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan (Trisno & Raharja, 2023).
Artiﬁcial Intelligence dalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meniru kecerdasan makhluk hidup (Ahmad, 2017). Artificial Intelligence dapat diartikan  menjadi  cerdasan  buatan,  yang  pada  prosesnya  berarti  membuat,  atau mempersiapkan,  mesin  seperti  komputer  untuk  memiliki  kecerdasan  atau  intelligence berdasarkan  perilaku  manusia.  Artificial  Intelligence  pada  dasarnya  bertujuan  untuk membuat  komputer  dapat  melakukan  tugas  yang  dapat  dilakukan  oleh  manusia (Pakpahan, 2021).
1. Artificial Intelligence merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana membuat sebuah  komputer  dapat  mengerjakan  sesuatu  yang  masih  lebih  baik  dikerjakan manusia
2.  Artificial  Intelligence  merupakan  solusi  berbasis  komputer  terhadap  masalah yang ada, yang menggunakan aplikasi yang mirip dengan proses berpikir menurut manusia
3.  Artificial  Intelligence  adalah  cabang  ilmu  komputer  yang  mempelajari bagaimana  komputer  melakukan  hal-hal  yang  pada  saat  yang  sama  orang mengejakannya lebih baik
4.  Artificial  Intelligence  adalah  subdivisi  dari  ilmu  komputer  untuk  membuat perangkat  keras  dan  piranti  lunak  komputer  sebagai  usaha  untuk  memperoleh hasil seperti yang dihasilkan oleh manusia.

## 2. Jenis Artificial Intelligence
Menurut Darwis et all Artificial Intelligence memiliki beberapa jenis yaitu sebagai berikut (Dawis et al., 2022):

## a. Reactive Machines
Reactive  Machines  adalah  bentuk  dasar  dari  Artificial  Intelligence  yang melibatkan operasi-operasi dasar. Jenis AI ini memiliki tingkat yang paling dasar, di mana
responsnya  terhadap  beberapa  input  hanya  menghasilkan  beberapa  output.  Tidak  ada proses pembelajaran yang terjadi dalam jenis ini. Ini dapat dianggap sebagai langkah awal dalam  pengembangan  setiap  sistem  AI.  Sebagai  contoh,  mesin  yang  dapat mengidentifikasi wajah manusia dan menempatkan kotak di sekitarnya sebagai respons terhadap input tanpa menyimpan informasi atau melakukan pembelajaran, adalah contoh dari mesin yang bersifat sederhana dan reaktif.
b. Limited Memory
Limited  Memory  mengacu  pada  kapasitas  AI  dalam  menyimpan  informasi dan/atau  estimasi  sebelumnya,  serta  menggunakan  informasi  tersebut  untuk meningkatkan  kualitas  estimasi  berikutnya.  Dengan  adanya  Memori  Terbatas, kompleksitas arsitektur pembelajaran mesin menjadi lebih tinggi. Meskipun setiap model pembelajaran  mesin  memerlukan  batasan  kapasitas  memori,  model  tersebut  dapat berfungsi sebagai jenis mesin reaktif.

## c. Theory of Mind
Theory of Mind merujuk pada pemahaman bahwa Artificial intelligence memiliki keyakinan,  keinginan,  dan  niat  yang  mempengaruhi  keputusan  yang  mereka  ambil. Hingga  saat  ini,  jenis  Artificial  Intelligence  atau  Artificial  Intelligence  (AI)  ini  belum terwujud.
d. Self-Awareness
Sistem Artificial Intelligence memiliki kemampuan untuk memiliki kesadaran dan pemahaman diri. Mesin yang dilengkapi dengan kesadaran diri dapat mengenali kondisi mereka  sendiri  dan  menggunakan  informasi  untuk  menginferensi  perasaan  orang  lain. Keberadaan AI dengan sifat ini terutama dapat ditemui pada robot terkini, salah satunya adalah Robot Sophia yang diperkenalkan pada tahun 2019 (Tawil & Akar, 2021).

## 3. Cara Kerja Artificial Intelligence
Artificial Intelligence memerlukan sejumlah besar data dan menerapkan algoritma pintar agar sistem dapat memperoleh pemahaman secara otomatis (Pasaribu & Widjaja, 2022).  Menggunakan  prinsip  matematika  dan  logika,  sistem  komputer  mampu mensimulasikan  proses  penalaran  yang  biasa  digunakan  manusia  dalam  menggali informasi baru dan mengambil keputusan.
Artificial  Intelligence  membuat  prediksi  atau  melakukan  tindakan  berdasarkan pola yang terdapat dalam data, dan selanjutnya dapat belajar dari kesalahan yang terjadi untuk meningkatkan tingkat akurasi. Artificial Intelligence yang sudah matang mampu mengolah informasi baru dengan cepat dan tepat, sehingga sangat berguna dalam skenario yang  kompleks  seperti  kendaraan  otonom,  program  pengenalan  gambar,  dan  asisten virtual.
Proses kerja Artificial Intelligence terdiri dari beberapa komponen yaitu sebagai berikut:  (1)  Pengumpulan  Data,  Artificial  Intelligence  membutuhkan  akses  pada  data untuk mempelajari dan menjalankan fungsinya. Jenis data yang diperlukan dapat berupa teks, gambar, suara, atau format data lainnya yang relevan dengan tugas yang diberikan. Data  ini  diolah  sebagai  input  bagi  sistem  artificial  intelligence.  (2)  Pemrosesan  Data, Setelah data terkumpul, artificial intelligence mengolahnya untuk mengekstrak informasi
yang relevan. Proses ini melibatkan komputasi tingkat tinggi yang mencakup pengenalan pola,  analisis  statistik,  dan  penerapan  konsep  matematika.  (3)  Pembelajaran,  artificial intelligence menggunakan data yang telah diolah untuk memperoleh pengetahuan. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti supervised learning, unsupervised learning,  dan  reinforcement  learning.  AI  mencari  pola  dan  keterkaitan  dalam  data, menggunakan  informasi  tersebut  untuk  memahami  tugas  yang  diberikan.  (4) Pengambilan keputusan, Setelah mempelajari data, AI dapat digunakan untuk mengambil keputusan.
Hal ini dapat salah satunya mencakup pengenalan gambar, prediksi cuaca, atau memberikan  rekomendasi  produk  dalam  platform  e-commerce.  AI  menggunakan pengetahuannya  untuk  memberikan  hasil  yang  paling  akurat  sesuai  dengan  tugas  dan informasi yang diberikan. (5) Evaluasi dan Peningkatan, Jika terdapat ketidakpuasan atau kesalahan,  artificial  intelligence  akan  berupaya  memperbaiki  dirinya  sendiri  melalui proses pembelajaran tambahan. Ini menjelaskan mengapa AI dapat terus berkembang dan meningkat seiring berjalannya waktu (Baihaqi, Sulistiyana, & Fadholi, 2021).

## B. Artficial Intelligence Tidak Termasuk dalam Subjek Hukum
Saat  ini  fitur  artificial  intelligence  sangatlah  kompleks  menjadikannya  sangat serupa  dengan  pengalaman  dan  pola  pikir  manusia.  Pemodelan  kognitif  dan  teknik berpikir  rasional  memberikan  tingkat  fleksibilitas  yang  lebih  tinggi,  memungkinkan pembuatan  program  yang  mampu  memproses  informasi  sebagaimana  otak  manusia melakukan  proses  aktivitasnya.  Terdapat  beberapa  kategori  level  artificial  intelligence salah satunya Narrow AI yang yang merupakan tingkatan artificial intelligence saat ini.
Narrow  AI  (Weak  AI)  adalah  Tingkat  kemampuan  program  komputer  yang melebihi kinerja manusia dalam tugas yang terbatas dan memiliki cakupan yang spesifik. Narrow  AI  memiliki  kapasitas  untuk  mempelajari  informasi  dan  mengaplikasikannya dalam  mengambil  keputusan  secara  mandiri  layaknya  manusia (Bostrom,  2014). Pertumbuhan  artificial  intelligence  sebagai  teknologi  replikasi  kecerdasan  manusia  ini memunculkan  pertanyaan  apakah  artificial  intelligence  mampu  menjadikan  subjek hukum. Dilihat dari pengertiannya subjek hukum merujuk pada entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam konteks hukum, sehingga segala hal yang termasuk dalam definisi ini melibatkan manusia dan entitas hukum.
Oleh karena itu, hukum mengakui manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagai  subjek  hukum  atau  individu  (Usman,  2006).  Menurut  Hardjawidjaja,  manusia diidentifikasi sebagai entitas fisik yang umumnya dianggap manusia dalam pandangan umum.  Eggens  menekankan  bahwa  dalam  konteks  hukum  (KUH  Perdata),  istilah "manusia" merujuk pada manusia sebagai rechts persoon atau subyek hukum. Ko Tjai Sing lebih lanjut memperluas konsep "orang" untuk mencakup tidak hanya manusia biasa tetapi  juga  Badan  Hukum,  menunjukkan  bahwa  baik  manusia  maupun  badan  hukum memiliki hak-hak yang diakui dalam konteks hukum tersebut (Entah, 1989).
Selain  itu,  Chidir  Ali  menambahkan  dimensi  filosofis  dengan  mengartikan manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik dan rohaniah, dengan kemampuan
berasa,  berbuat,  menilai,  berpengetahuan,  dan  berwatak  (HS,  2013).  Berdasarkan pengertian subjek hukum tersebut maka artificial intelligence tentu tidak dapat disamakan dengan manusia dalam subjek hukum. Manusia memiliki entitas fisik kemampuan berasa, berbuat, menilai, berpengetahuan, dan berwatak yang tidak dimiliki artificial intelligence.
Menurut Otto Von Gierke melalui konsep organ, badan hukum pada hakikatnya adalah  manifestasi  nyata  dari  karakter  dan  identitas  alami  manusia  dalam  konteks hukumnya. Badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab, serta memiliki kemampuan untuk  bertindak  secara  mandiri  dalam  setiap  keputusan  yang  diambil  sebagai  subjek hukum (Rahim et al., 2020). Artificial intelligence tidak dapat disetarakan dengan badan hukum untuk menjadi subjek hukum.
Badan hukum memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam pendiriannya dan terbatas pada ruang lingkup manusia. Artificial intelligence tidak memiliki kemampuan untuk  berdiri  secara  mandiri,  mengingat  bahwa  komputer  diatur  dan  diprogram  oleh manusia. Jika Artificial intelligence mengambil keputusan yang serupa dengan manusia, kepastian kesempurnaan keputusan tersebut tidak dapat dijamin tanpa supremasi manusia dalam  pengambilan  keputusan  karena  komputer  tidak  terlepas  dari  kemungkinan kesalahan sistem.

## C.  Pertanggungjawaban  perdata  kepada  tindakan  Artificial  Inteligence  terhadap Subjek Hukum
Artificial intelligence tidak seharusnya disamakan dengan manusia sebagai subjek hukum. Ketika suatu alat yang seharusnya membantu manusia malah dianggap memiliki posisi  sebagai  "manusia"  dari  segi  hukum.  Secara  mendasar,  terdapat  perbedaan  yang signifikan antara artificial intelligence dan manusia. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses  kelahiran  dan  ketiadaan  unsur  alami  pada  artificial  intelligence.  Artificial intelligence tidak diciptakan secara alami seperti manusia dan tidak memiliki unsur-unsur organisme.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  Artificial  Intelligence  sangat berbeda dengan manusia dari segi sifat alamiahnya.
Suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan  menyebabkan  kerugian  kepada  orang  lain  mengharuskan  pelaku  tindakan  yang bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut  untuk  mengganti  kerugian  tersebut. Pertanggungjawaban  perdata  terhadap  tindakan  artificial  intelligence  dapat diinterpretasikan melalui kerangka hukum Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata).  berbunyi:  “Tiap  perbuatan  yang  melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  Suatu  tindakan  dianggap  sebagai  perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
Pasal  ini  menyatakan  bahwa  setiap  tindakan  yang  melanggar  hukum  dan menyebabkan  kerugian  kepada  orang  lain  mengharuskan  pelaku  tindakan  yang bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut  untuk  mengganti  kerugian  tersebut. Pertanggungjawaban  perdata  terhadap  tindakan  artificial  intelligence  dapat
diinterpretasikan melalui kerangka hukum Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata).  berbunyi:  “Tiap  perbuatan  yang  melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
Pasal 1365 KUH Perdata tidak mengadakan perbedaan antara "dilakukan dengan sengaja" dan "dilakukan tanpa hati-hati yang memadai." Pasal tersebut justru menyatakan bahwa  suatu  tindakan  yang  melanggar  hukum  harus  mengandung  unsur  kesalahan (schuld)  dari  pihak  yang  melakukan  perbuatan,  agar  dapat  menimbulkan  kewajiban membayar ganti rugi. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai melawan hukum.
Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana cakupan unsur kesalahan ini. Suatu tindakan dianggap memiliki unsur kesalahan dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum jika memenuhi kriteria-kriteria berikut:
a. Ada unsur kesengajaan, Menurut tingkatannya kesengajaan ada 3 macam, yaitu:
1)  Kesengajaan  sebagai  maksud  dan  tujuan  (kesengajaan  dalam  artian  yang sempit). 2) Kesengajaan sebagai kepastian (adanya kesadaran bahwa perbuatan tersebut menimbulkan akibat). 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan atau suatu kesadaran  suatu  perbuatan  terhadap  kemungkinan  timbulnya  suatu  akibat  dari suatu perbuatan (dolis eventualis)
b.  Ada  unsur  kelalaian  (negligence,  culpa)  Unsur  dari  kelalaian  itu  adalah:  1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan. 2) Adanya  suatu  kewajiban  kehati-hatian  (duty  of  care).  3)  Tidak  dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut. 4) Adanya kerugian bagi orang lain. 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.
c. Tidak ada justifikasi atau pembenaran yang dapat diakui, seperti situasi keadaan yang di luar kendali, tindakan pembelaan diri, tidak waras, dan sejenisnya. Dalam  perspektif  ini,  tindakan  artificial  intelligence  termasuk  kedalam  unsur kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi oranglain, tetapi mengingat bahwa Artificial Intelligence  bukanlah  subjek  hukum  secara  yuridis,  maka  menjadi  tidak  tepat  jika dikenakan pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini artificial intelligence dapat dianggap sebagai pekerja, dengan analogi hubungan pekerja dan majikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata.
Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang yang menjadi tanggung jawabnya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Sejalan dengan analogi ini, artificial  intelligence  dapat  dianggap  sebagai  pekerja  yang  bertanggung  jawab  atas tindakannya.  Dalam  konteks  ini,  pemilik  artificial  intelligence  yang  dianggap  sebagai "pemberi  kerja,"  dan  tanggung  jawab  hukumnya  dapat  dibebankan  sesuai  dengan ketentuan Pasal 1367.
Namun,  terdapat  pemikiran  alternatif  yang  memandang  artificial  intelligence sebagai  suatu  benda.  Apabila  diposisikan  sebagai  benda,  artificial  intelligence  akan
tunduk  pada  hukum  perdata  yang  mengatur  pertanggungjawaban  atas  benda.  Hal  ini hanya berlaku jika artificial intelligence dianggap sebagai suatu objek yang dimiliki oleh subjek dan tidak memiliki hak serta kewajiban seperti manusia atau badan hukum.
Kategorisasi sebagai benda berwujud atau tidak berwujud, serta benda bergerak. Sebagai contoh, robot fisik seperti Sophia dapat dianggap sebagai benda berwujud dan bergerak,  sementara  teknologi  big  data,  bentuk  artificial  intelligence  lainnya,  dapat dianggap  sebagai  benda  tidak  berwujud.  Dengan  demikian,  tanggung  jawab  hukum terhadap artificial intelligence dapat beragam tergantung pada kategorisasi hukum yang diterapkan (Hs, 2008).
Selain  itu  artificial  intelligence  juga  dapat  dibandingkan  dengan  hewan  yang dianggap  sebagai  benda  bergerak.  Analogi  ini  menciptakan  kemungkinan  pemilik artificial  intelligence  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  oleh  artificial intelligence, sebagaimana diatur dalam Pasal 1368 KUH Perdata terkait tanggung jawab pemilik binatang. Dengan demikian, pemahaman mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap  Artificial  Intelligence  melibatkan  interpretasi  yang  cermat  terhadap  status hukumnya, baik sebagai pekerja yang dapat bertanggung jawab maupun sebagai objek yang tunduk pada aturan hukum perdata .

## D.  Prinsip  Kehati-hatian  Notaris  dalam  Menjalankan  Jabatan  Menggunakan Artificial Intelligence
Jabatan Notaris adalah suatu entitas yang dibentuk oleh negara, yang menetapkan notaris  sebagai  jabatan  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  khusus  sesuai  dengan peraturan hukum. Jabatan ini bersifat berkelanjutan dan memiliki lingkungan pekerjaan tetap,  dimana  setiap  kewenangan  yang  diberikan  kepada  notaris  harus  sesuai  dengan aturan hukum yang mengatur agar jabatan tersebut dapat beroperasi dengan efektif dan tidak  saling  bertentangan  dengan  kewenangan  jabatan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  jika seorang pejabat notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran wewenang (Notaris & Aditama, 2009).
Prinsip  kehati-hatian  merupakan  dasar  tindakan  pencegahan  yang  diterapkan untuk menghindari potensi masalah di dalam menjalankan jabatan. Prinsip ini tercermin dalam sumpah jabatan seorang Notaris, seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, yang  menyatakan:  "...saya  berjanji  untuk  menjalankan  tugas  dengan  amanah,  jujur, seksama,  mandiri,  dan  tidak  memihak.  Saya  akan  menjaga  perilaku  dan  pelaksanaan kewajiban  saya  sesuai  dengan  kode  etik  profesi,  serta  menjunjung  tinggi  kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai seorang Notaris...".
Dalam konteks ini, amanah dan jujur menjadi bagian penting dari prinsip kehati- hatian,  menandakan  keberhati-hatian  yang  cermat  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung jawab. Selain itu Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN mengamanatkan bahwa seorang notaris, dalam melaksanakan tanggung jawabnya, diwajibkan untuk berperilaku dengan amanah, jujur, teliti, bebas dari pengaruh pihak tertentu, serta memastikan kepentingan pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tetap terjaga. Pasal ini merinci prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh seorang notaris sebagai berikut:

## 1. Amanah
Salah  satu  tanggung  jawab  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  notaris  adalah menjalankan  tugasnya  secara  amanah,  sesuai  dengan  jabatan  kepercayaan  yang  harus selaras  dengan  kewajiban  sebagai  notaris  dan  perannya  sebagai  individu  yang  dapat dipercaya.  Profesionalisme  notaris  menjadi  sangat  penting  karena  notaris  bertindak sebagai pemegang amanah, dan oleh karena itu, harus berperilaku dengan integritas yang sesuai  dengan  posisinya  sebagai  orang  yang  dipercayai  untuk  menjalankan  tugasnya (Mubarok, 2009).
2. Jujur
Notaris  memiliki  tanggung  jawab  untuk  bertindak  dengan  jujur,  tidak  hanya terhadap  kliennya  tetapi  juga  terhadap  dirinya  sendiri.  Notaris  diharapkan  untuk menyadari  batasan  kemampuannya,  menghindari  memberikan  janji-janji  yang  hanya bertujuan untuk menyenangkan klien atau memastikan klien tetap menggunakan jasanya. Semua ini merupakan indikator kejujuran intelektual seorang notaris yang dapat diukur dengan sendirinya (Saleh, 1993).

## 3. Seksama
Notaris  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjadi  teliti  dan  berhati-hati  dalam menjalankan  tugasnya,  terutama  ketika  menghadapi  keterangan  para  penghadap  yang mungkin memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi keterangan agar sesuai dengan keinginan  mereka.  Notaris  berperan  dalam  menentukan  apakah  suatu  tindakan  dapat dicatat dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum membuat keputusan tersebut, Notaris wajib mempertimbangkan  dengan  seksama  semua  dokumen  yang  diberikan  kepadanya, meneliti bukti yang diajukan, dan mendengarkan keterangan atau pernyataan dari semua pihak  terkait.  Keputusan  tersebut  harus  didasarkan  pada  alasan  hukum  yang  harus dijelaskan  kepada  para  pihak  yang  terlibat.  Seluruh  pertimbangan  tersebut  harus mencakup segala aspek hukum, termasuk potensi masalah hukum yang mungkin muncul di masa mendatang.

## 4. Mandiri
Notaris  memiliki  tanggung  jawab  untuk  bersifat  mandiri  dalam  menjalankan jabatan pribadinya, tidak tergantung pada pihak lain, dan tidak memanfaatkan layanan dari pihak eksternal yang dapat merusak kemandiriannya.

## 5. Tidak Berpihak
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  sebagai  pejabat  umum, notaris  memiliki  karakteristik  khusus,  terutama  dalam  posisinya  yang  bersifat  tidak memihak dan independen. Bahkan, dengan jelas ditegaskan bahwa notaris bukanlah salah satu  pihak  yang  terlibat.  Sebagai  pejabat  umum,  notaris  memberikan  layanan  terkait dalam  pembuatan  akta  otentik,  tanpa  menjadi  pihak  yang  memiliki  kepentingan. Meskipun  merupakan  bagian  dari  aparat  hukum,  notaris  bukanlah  "penegak  hukum"; notaris tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang terlibat.
Penggunaan  sistem  Artificial  Intelligence  dalam  menjalankan  jabatannya  dapat menjadi  salah  satu  alat  bantu  seorang  notaris  dalam  menerapkan  prinsip  kehati-hatian
salah satunya dengan cara membuat draf akta notaris yang dikehendaki para penghadap yaitu dengan mengolah data yang terdiri dari sejumlah aturan-aturan yang tersusun secara sistematis dan spesifik mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang akan buat para penghadap yang isinya bergantung pada apa yang diperjanjikan atau sesuai dengan kehendak para penghadap.
Sistem  Artificial  Intelligence  mengolah  data  yang  terdiri  dari  sejumlah  aturan- aturan yang tersusun secara sistematis dan spesifik mengenai syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan dari perjanjian yang akan dibuat para penghadap. Artificial Intelligence akan memberikan  input  dari  draf  akta  notaris  yang  dibuat  sesuai  basis  data  pada  suatu penyimpanan  data  yang  selanjutnya  menghasilkan  output  berupa  suatu  kesimpulan. Namun,  Notaris  harus  tetap  memperhatikan  bahwa  penggunaan  sistem  artificial Intelligence tidak mengurangi tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya.
Artificial Intelligence memiliki potensi untuk menghasilkan terobosan baru dalam dunia digital, di mana penggunaannya tidak hanya membawa manfaat positif tetapi juga menimbulkan  beberapa  risiko:  1)  Kekhawatiran  terkait  teknologi  yang  dapat menggantikan peran manusia dalam dunia kerja. 2) Tingkat kompleksitas teknologi yang terus  berkembang  sulit  diatasi  secara  manual  oleh  tenaga  manusia.  3)  Dampak penggunaan sistem teknologi terhadap tingkat pengangguran dan pergeseran pekerjaan. 4)  Ketiadaan  tanggung  jawab  profesional  dalam  pemanfaatan  teknologi.  5)  Kelompok minoritas yang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai perkembangan teknologi.
Untuk  mengatasi  risiko-risiko  yang  muncul,  langkah-langkah  berikut  dapat diambil:  Pertama,  perlu  dirancang  teknologi  yang  berfokus  pada  kebutuhan  manusia. Kedua,  dukungan  dari  organisasi  sangat  penting  untuk  mengembangkan  ilmu pengetahuan  yang  kompleks  dan  dapat  diatasi  dengan  bantuan  Teknologi  Informasi. Ketiga,  diperlukan  pendidikan  yang  memperkenalkan  teknologi  informasi  agar masyarakat lebih menyadari perkembangan di bidang ini. Keempat, peningkatan dalam pendidikan akan menghasilkan umpan balik positif dan imbalan dari organisasi. Kelima, meskipun  teknologi  terus  berkembang,  perlu  disesuaikan  dengan  hukum  yang  berlaku agar etika dalam profesi di bidang teknologi dapat dijaga.

## Kesimpulan
Menghadapi pertanggungjawaban perdata terhadap tindakan artificial Intelligence yang  menimbulkan  kerugian  bagi  subjek  hukum,  perlu  mempertimbangkan  beberapa sudut  pandang.  Analogi  artificial  Intelligence  sebagai  pekerja  membuka  peluang pembebanan tanggung jawab kepada pemiliknya, mengikuti prinsip tanggung jawab atas perbuatan  orang  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Di  sisi  lain,  pandangan  artificial Intelligence  sebagai  suatu  benda  memunculkan  implikasi  hukum  dimana  pemiliknya bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian  yang  disebabkan  oleh  artificial  Intelligence tersebut.
Notaris yang menggunakan artificial Intelligence dalam menjalankan jabatannya, terdapat  risiko  terkait  dengan  keputusan  atau  tindakan  yang  dihasilkan  oleh  algoritma artificial  Intelligence.  Notaris  sebagai  pihak  yang  menggunakan  teknologi  ini  dapat
dikenai pertanggungjawaban jika terjadi kerugian akibat kesalahan atau keputusan yang diambil oleh artificial Intelligence tersebut. Oleh karena itu, notaris perlu menjalankan kewajibannya dengan cermat dan tetap bertanggung jawab terhadap akibat hukum dari penggunaan artificial Intelligence.
Pengaturan artificial Intelligence di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan  perlu  pemikiran  yang  cermat.  Pandangan  mengenai  artificial  Intelligence  sebagai benda atau subjek hukum perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh  karena  itu,  diperlukan  kajian  lebih  lanjut  dan  regulasi  yang  sesuai  untuk mengakomodasi dinamika perkembangan teknologi ini dan meminimalkan risiko serta pertanggungjawaban yang mungkin timbul.

## BIBLIOGRAFI
Ahmad, Abu. (2017). Mengenal artificial intelligence, machine learning, neural network, dan deep learning. J. Teknol. Indones., No. October , 3 .
Alfarizi, Moh Khory. (2023). Studi AI Lebih Akurat Temukan Masalah Hukum Dibanding Pengacara-Tekno Tempo. Co .
Baihaqi,  Wiga  Maulana,  Sulistiyana,  Fatma,  &  Fadholi,  Azhar.  (2021).  Pengenalan Artificial Intelligence Untuk Siswa Dalam Menghadapi Dunia Kerja Di Era Revolusi Industri 4.0. RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 79–88.
Bostrom, N. (2014). Superintelligence, UK: Oxford University Press .
Dawis, Aisyah Mutia, Himawan, Irfan Sophan, Meidelfi, Dwiny, Ikhram, Faisal, Intan,
Indo,  Harun,  Rofiq,  Haris,  M.  Syauqi,  Wahyuddin,  S.,  Yuniar,  Eka,  &  Purnomo, Rakhmat. (2022). Artificial Intelligence: Konsep Dasar Dan Kajian Praktis . Tohar Media.
Entah, Aloysius R. (1989). Hukum perdata:(suatu studi perbandingan ringkas) . Liberty.
Fahrudin,  Naiman.  (2018).  Penerapan  Metode  Finite  State  Machine  Pada  Game Adventure “Franco.” JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) , 2 (1), 446–453.
Hs, Salim. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika .
HS, Salim. (2013). Dan Erlies Septiana Nurbani (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta: RajaGrafindo Persada .
Kurniawan,  Itok.  (2023).  Analisis  Terhadap  Artificial  Intelligence  Sebagai  Subjek Hukum Pidana. Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia , 1 (1), 35–44.
Kusumawardani,  Q.  D.  (2019). Hukum  Progresif  Dan  Perkembangan  Teknologi Kecerdasan Buatan. Veritas et Justitia, 5 (1), 166–190 .
Marr, Bernard. (2019). Artificial intelligence in practice: how 50 successful companies
used AI and machine learning to solve problems . John Wiley & Sons.
Mubarok,  Achmad.  (2009).  Akhlak  Manusia  sebagai  Konsep  Pembangunan  Karakter.
Jakarta: GMPAM YPC-WAP .
Muhammad, Abdulkadir, & Niaga, Hukum Pengangkutan. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
Notaris, Jabatan, & Aditama, Refika. (2009). Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung .
Pakpahan, Roida. (2021). Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence Dalam Kehidupan  Manusia. JISICOM  (Journal  of  Information  System,  Informatics  and Computing) , 5 (2), 506–513.
Pasaribu,  Manerep,  &  Widjaja,  Albert.  (2022). Artificial  Intelligence:  Perspektif Manajemen Strategis . Kepustakaan Populer Gramedia.
Priowirjanto, Enni Soerjati. (2022). Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum , 6 (2), 254–272.
Rahim, Muh Ibnu Fajar, SH, M. H., Rahim, A., SH, M., Guwi, Januhari, & SH, M. H. (2020). Kewenangan  Kejaksaan  Mewakili  Pemerintah-Rajawali  Pers .  PT. RajaGrafindo Persada.
Saleh,  Ismail.  (1993). Membangun  Citra  Profesional  Notaris  Indonesia .  Bandung, Pengarahan/ceramah Umum Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada ….
Soekanto, Soerjono. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat .
Sunggono, Bambang. (2007). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
Tawil, Siti Fatimah Mohd, & Akar, Celal. (2021). Teknologi Revolusi Industri 4.0 Untuk Kesejahteraan Ummah: Menyingkap Perspektif Rasail Nur .
Trisno,  Indra  Budi,  &  Raharja,  Made  Agung.  (2023).  WEBINAR  ARTIFICIAL INTELLIGENCE  DAN  MACHINE  LEARNING. Jurnal  Pengabdian  Mandiri ,
2 (11), 2307–2314.
Usman,  Rachmadi.  (2006). Aspek-aspek  hukum  perorangan  dan  kekeluargaan  di indonesia .

## Copyright holder:
Caroline Cynthia, Disriani Latifah Soroinda (2023)
First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: