## Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif
Astra Vigo Putra 1 , Elita Rahmi 2 , Firdaus Abu Bakar 3 1,2,3 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi Email : astravigo@gmail.com

## Abstract
The duty of a notary as a public official is to serve the public concerned. As a servant, of course, a very noble task borne by a Notary. By referring to the UUJN which is actually a regulation that regulates his position, according to the author, it does not violate the law if it  overrides  the  election  law  regarding  concurrent  positions.  And  also  no  party  will  be harmed if a Notary who is a member of the DPR applies for leave, in other words it does not stop. Notaries are required to apply for leave, and appoint a substitute Notary as stated in Article  11  paragraph  (1-3)  of  the  UUJN  if  the  Notary  is  elected  as  a  member  of  the Legislature. Because based on Article 17 letter d of the UUJN, a Notary is prohibited from serving as a state official. Regarding the request for leave due to being appointed as a State Official,  the MPP must have received it within a maximum period of 60 (sixty) days from the  date  the  decision  as  a  State  Official  is  stipulated.  Before  a  Notary  submits  an application for leave, the mechanism in applying for a Notary leave that needs to be done first  is  to  apply  for  a  Leave  certificate  to  the  Directorate  General  of  AHU  Online.  The request  for  leave  must  be  received  by  the  Regional  Supervisory  Council,  Regional Supervisory Council, or Central Supervisory Council at the latest 30 (thirty) days before the leave is implemented, unless there are other valid reasons.

## Keywords   : Notary Position, Legislative Member

## Abstrak
Tugas Notaris sebagai  pejabat  umum ialah  melayani masyarakat yang berkepentingan. Sebagai  pelayan,  tentunya  sangat  mulia  tugas  yang  dipikul  oleh  Notaris.  Dengan mengacu  terhadap  UUJN  yang  notabene  sebuah  peraturan  yang  mengatur  akan jabatannya,  menurut  penulis  tidak  melanggar  hukum  apabila  mengesampingkan Undang-undang pemilu soal rangkap jabatan. Dan juga tidak ada pihak yang dirugikan apabila  Notaris  yang  menjadi  anggota  DPR  mengajukan  cuti,  dengan  kata  lain  tidak berhenti. Notaris wajib mengajukan cuti, dan menunjuk Notaris pengganti seperti yang disebutkandalamPasal  11  ayat  (1-3)  UUJN  apabilaNotaris  terpilih  menjadi  anggota Legislatif. Karena berdasarkan Pasal 17 huruf d UUJN Notaris di larangrangkapjabatanmenjadi  pejabat  negara.  Mengenai  permohonan  cuti  karena diangkat menjadi Pejabat Negara harus sudah diterima MPP dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan sebagai Pejabat Negara ditetapkan. Sebelum  Notaris  mengajukan  permohonan  cuti,  mekanisme  dalam  pengajuan  cuti Notaris yang perlu dilakukan terlebih dahulu  ialah mengajukan permohonan sertifikat Cuti kepada Direktorat Jendral AHU Online. Permohonan cuti sudah harus diterima oleh Majelis  Pengawas  Daerah,  Majelis  Pengawas  Wilayah,  atau  Majelis  Pengawas  Pusat dalam  jangka  waktu paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sebelum  cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah .
Kata Kunci  : Kedudukan Notaris, Anggota Legislatif.

## PENDAHULUAN
Jabatan  Notaris  diadakan  atau  kehadirannya  dikehendaki  oleh  aturan  hukum dengan  maksud  untuk  membantu  dan  melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  alat bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  mengenai  keadaan,  peristiwa  atau  perbuatan hukum,  serta  membantu  menciptakan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat  yang lebih  bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status  hukumdan  lain  sebagainya  yang  berfungsi  sebagai  alat  bukti  yang  paling sempurna  di  Pengadilan,  dalam  hal  terjadi  sengketa  hak  dan  kewajiban  yang  terkait. Dalam  era  globalisasi  saat  ini  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat akta autentik memiliki peran penting dalam kemajuan Indonesia. Pentingnya pembuatan  akta  autentik  tercantum  dalam  konsinderans  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  sebagaimana  yang  telah  diperbarui  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 1
Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Jabatan  Notaris    mengatakan  bahwa: “Dalam  melaksanakan  jabatannya,  Notaris  berkewajiban  bertindak  jujur,  saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.  Berdasarkan  ketentuan  diatas  telah  menunjukkan  bahwa  mengenai  kejujuran, saksama  dan  tidak  berpihak  merupakan  hal  yang  penting  bagi  Notaris  dalam  hal menjalankan  tugas  dan  jabatannya.  Hal  ini  merupakan  kewajiban  Notaris  yang  diatur dalam  undang–undang,  dimana  berarti  hal  ini  memiliki  konsekuensi  yang  tegas  bagi Notaris yang melanggarnya.
1 Fanny Dewi Sukmawati dkk, Landasan Teori Hukum Pailit Sebagai Salah Satu Alasan Pemberhentian Secara Tidak Hormat Seorang Notaris Berdasarkan Pasal 12 (A) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris, Jurnal  Hukum ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya  Malang,  2014, hlm. 56.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  satu-satunya  berwenang  membuat  akta  dalam rumusan Peraturan Jabatan Notaris tidak lagi digunakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.  Penggunaan  kata  satu-satunya  dimaksudkan  untuk  memberikan  penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat  lainnya.“Semua  pejabat  lainnya  hanya  mempunyai  wewenang  tertentu  yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih dari pada pembuatan akta autentik yang secara  tegas  ditugaskan  kepada  mereka  oleh  undang-undang.” 2 Dengan  perkataan  lain, wewenang  Notaris  bersifat  umumsedangkan  wewenang  para  pejabat  lainnya  dalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk  suatu  perbuatan  diharuskan  adanya  akta  autentik  maka  hal  itu  hanya  dapat dilakukan  dengan  suatu  akta  Notaris,  terkecuali  peraturan  perundang-undangan  ada yang    meyatakan  dengan  tegas  bahwa  selain  dari  Notaris  juga  pejabat  umum  lainnya turut  berwenang  atau  sebagai  satu-satunya  berwewenang  untuk  itu.  Dalam  hal demikikan  berlaku  asas lex  specilais  derogate  generali yakni  Notaris  sebagai    pejabat yang  berwenang  untuk  membuat  akta  didampingi  oleh  adanya  pejabat  lain  yang berwenag untuk membuat akta pengecualian ini didasarkan pada peraturan perundang- undangan (khusus) lainnya. 3
Kewenangan  Notaris,  menurut  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan NotarisNomor 2 Tahun 2014 ialah:
Membuat  akta autentik  mengenai  semua  perbuatan  ,  perjanjian,  dan  penetapan yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau    yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  meyimpan  akta,  memberikan Grosse,  salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta  itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2 Abdul  Ghofur  Anshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  perspektif  Hukum  dan  Etika UII  Press, Yogyakarta, 2009,  hlm. 14.
3 Ibid ,hlm. 15.
Selain  kewenangan  yang  di  maksud  dalam  Pasal  15  ayat  (1),  Notaris  juga memiliki kewenangan lain yang di atur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi:
Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
Membukukan  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus;
Membuat  copy  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat uraian sebagaimana ditulis dandigambarkan dalam surat yang bersangkutan;Melakukan  pengesahan  kecocokan  fotocopy  dengan  surat aslinya;Memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan  pembuatan akta;Membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  ;  atau  Membuat  akta risalah lelang.
Selain kewenangan, Notaris juga memiliki kewajiban seperti terlihat pada Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dimana Notaris dilarang:
Menjalankan  jabatan  di  luar  wilayah  jabatannya;Meninggalakan  wilayah jabatannya  lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang  sah; Merangkap  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil;  Merangkap  jabatan  sebagai  pejabat Negara; Merangkap jabatan sebagai advokat;
Merangkap  jabatan  sebagai  pemimpin  atau  pegawai  badan  usaha  milik  Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
Menjadi  Notaris  Pengganti;  atau  Melakukan  pekerjaan  lain  yang  bertentangan dengan  norma  agama,  kesusilaan  atau  kepatutan  yang  dapat  mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

## Munir Fuady mengatakan bahwa:
Produk utama dari seorang Notari adalah akta, maka dalam hal ini Notaris dalam melaksanakan  tugas  dan  jabatannnya  harus  mempunyai  prinsip  kehati-hatian dan  ketelitian  dalam  membuat  akta,  supaya  akta  yang  dibuatnya  tidak  cacat hukum  karena  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  umum dan  juga  tidak  merugikan  orang  lain.  Kehati-hatian  dan  ketelitian  ini  sangat diperlukan  dalam  proses  pembuatanakta.  Hal  tersebut  telah  ditentukan  dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris  dalam  menjalankan tugasnya. Kedudukan kode etik bagi Notaris sangat penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan  suatu kode etik, melainkan  juga  karena  sifat  dan  hakikat  dari  pekerjaan  Notaris  yang  sangat berorientasi  pada  lagalisasi,  sehingga  menjadi  fundamen  hukum  utama  tentang
status  harta  benda,  hak  dan  kewajiban  seorang  klien  yang  menggunakan  jasa Notaris tersebut. 4
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  juga  mengatur  untuk  Notaris  yang  diangkat menjadi  pejabat  Negara.“Jika  Notaris  merangkap  dengan  jabatan  Negara,  hal  ini merupakan  alasan  untuk  memberhentikan  sementara  Notaris  dari  jabatannya,  Pasal  8 ayat (1) huruf e Undang-Undang JabatanNotaris.” 5 Penerapan sanksi menurut Pasal 17 ayat  (2)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dijatuhi  berupa  peringatan  tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sementara sanksi keperdataan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
Sanksi  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya  bagi  Notaris  yang melanggar  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  tentu  menimbulkan kewajiban  bagi  Notaris  yang  bersangkutan  untuk  menyerahkan  protokol  Notaris sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  62  huruf  h  bahwa  dalam  hal  Notaris  diberhentikan dengan tidak hormat maka dilakukan penyerahan protokol Notaris. Mengenai tata cara penyerahan  protokol  Notaris  ini  juga  telah  diatur  dalam  Pasal  63  Undang-Undang Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014.  Tentu  saja  bukan  berarti  bahwa  setelah penyerahan  protokol  Notaris  itu  dilakukan  maka  Notaris  yang  diberhentikan  secara tidak  hormat  dapat  terlepas  dari  tanggungjawab  atas  protokol  yang  dimilikinya, khususnya akta yang dibuatnya selama menjalankan masa jabatannya sebagai Notaris.
Undang-undang  otonomi  daerah  di  dalamnya  menyebutkan  ada  dua  unsure penyelenggara    pemerintahan    daerah  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang
4 Munir Fuady, Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,  hlm.133.
5 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia , PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.102
berperan sebagai lembaga legislatif, dan satunya adalah lembaga eksekutif daerah yang dipimpin  oleh  kepala  daerah  yang  berperan  sebagai  pelaksana  dan  pengendali  roda pemerintahan  daerah.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan  daerah  menyebutkan  pengertian  pemerintahan  daerah  salah  satu unsurnya  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  atau  DPRD  yang  memiliki pengertian  lembaga  daerah  sebagai  unsure  penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang memiliki  kedudukan  dan  posisi  strategis  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  dan kontrol kebijakan pembangunan daerah. Sebab, DPRD merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan berkedudukan sebagai unsur peyelenggaraan  pemerintah  daerah,  sehingga  mampu  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Pasal  45  pada  huruf  (e) menjelaskan,  mengenai  kewajiban  DPRD  untuk  menyerap,  menampung,  menghimpun, dan  menindaklanjuti  aspirasi  masyarakat.  Baskoro  menjelaskan  bahwa  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  adalah  salah  satu  unsur  penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran penting, yakni:
1. Menentukan policy (kebijaksanaan dan membuat undang-undang). Untuk itu DPR atau  DPRD  diberi  hak  inisiatif,  hak  untuk  mengadakan  amandemen  terhadap rancangan  undang-undang  atau  rancangan peraturan  daerah  yang  disusun  oleh pemerintah serta hak budget.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan ekskutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus. 6
Fungsi  selanjutnya  daripada  DPR  atau  DPRD  adalah  fungsi  budgeting,  dimana bersama  dengan  eksekutif  melakukan  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  atau  biasa  disingkat  APBD.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dalam sistem  otonomi  daerah  memiliki  pengertian  sebagai  rencana  dalam  bidang  keuangan
6 Baskoro, Evaluasi Kerja Sumber Daya Manusia , Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 15
dalam  masa  Tahunan  yang  dihasilkan  dari  proses  pembahasan  dan  pergulatan  antara eksekutif  daerah  beserta  lembaga  legislative  daerah  atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  yang  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  yang  akan  menjadi  dasar  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  masa  satu  Tahun  anggaran.  APBD  merupakan instrument  penting  kebijakan  pemerintah  daerah,  yang  tidak  bisa  dipahami  hanya sebagai  suatu  dokumen  keuangan  semata,  tetapi  juga  merefleksikan  komitmen  politik dan prioritas kebijakan sosial ekonomi pemerintah.
Keberadaan  lembaga  seperti  DPRD  dalam  Undang-Undang  Otonomi  Daerah mengalami  dinamisasi  yang  sangat  signifikan,  hal  ini  berbanding  lurus  dengan tingkat  perkembangan  dan  kedewasaan  masyarakat  dalam  bernegara.  Disaat sistem pemerintahan sentralistik, fungsi dan posisi DPRD didesain hanya sebagai legitimasi  kekuasaan  orde  baru.  Ini  berbanding  terbalik  dengan  sistem  yang dibangun  dalam  konsep  pemerintahan  otonomi  daerah,  maka  posisi  DPRD memiliki  peran  sebagai  mitra  eksekutif.  Undang-undang  tentang  pemerintahan dearah  Nomor  32  Tahun  2004  menyatakan  dengan  jelas,  bahwa  fungsi  dan kesusukan DPRD selain sebagaimitra juga memiliki fungsi legeslasi, kontrol dan anggaran. 7
Maka  desentralisasi  disini  dapat  juga  dimaknai  sebagai  pemberian kewenangan  (otonom)  kepada  daerah  untuk  seluas-luasnya  untuk  mengelola  dan memanfaatkan  potensi  daerah  secara  optimal  dan  berkesinambungan.  Namun  bukan berarti  seperti  negara  federal,  dimana  negara  bagian  memiliki  kewenangan  yang terlepas dari pemerintah pusat, dalam system desentralisasi kewenangan daerah tetap dibatasi  baik  oleh  sistem  pengawasan  maupun  batas-batas  kewenagnannya  dapat diartikan  sebagai  pemberian  otonomi  daerah  seluas-luasnya  yang  berarti  pemberian kewenangan  dan  kekuasaan  kepada  daerah  untuk    mengelola  dan  memanfaatkan sumber  daya  daerah  secara  optimal.  Agar  tidak  terjadi  penyimpangan  dan penyelewengan, maka pemberian kewenangan dan kekuasaan yang luas tersebut harus
7 Wasistiono,  S.,  dan  Wiyoso,  Y, Meningkatkan  Kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) , Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm.10.
diikuti  dengan  pengawasan  yang  kuat.  Salah  satu  peran  penguatan  pengawasan kewengan  daerah  otonom  diperankan  oleh  kelembagan  legislative  daerah.  Sehingga, konsep  desentralisasi  sebenarnya  menginginkan  adanya  penguatan  peran  dan  fungsi DPRD dalam pengelolaan daerah otonom.
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  menjelaskan  bahwa  pengawasan merupakan  salah  satu  dari  tiga  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Fungsi  ini dijalankan  dalam  bentuk  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  suatu  undang-undang, peraturan  daerah,  maupun  kebijakan-kebijakan  lainnya  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  daerah.  Tugas  dan  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  selain  fungsi budgeting  dan  legislasi,  adalah  fumgsi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  peraturan daerah,  peraturan  perundang-undangan,  maupun  peraturan-peraturan  lainnya  yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Fungsi  pengawasan  merupakan  fungsi  yang  melekat  pada  anggota  legislatif, sehingga  fungsi  ini  merupakan  salah  satu  fungsi  yang  paling  intensif  dilakukan  oleh anggota  dewan  terhadap  pelaksanaan  peraturan  daerah.  Fungsi  pengawasan  yang dijalankan  oleh  DPRD  dalam  konteks  sebagai  lembaga  politik  merupakan  bentuk pengawasan  politik  yang  lebih  bersifat  strategis  yang  bukan  merupakan  pengawasan teknis  administratif.  Salah  satu  bentuk  pengawasannya  adalah  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  bertindak  sebagai  lembaga  pengendali  atau  pengontrol  yang dapat  menyetujui  atau  bahkan  menolak  sama  sekali  ataupun  menyetujui  dengan perubahan-perubahan  tertentu  terhadap  rancangan  peraturan  daerah  yang  akan
ditetapkan menjadi Perda. Hal ini dapat dipahami bahwa sebenarnya lembaga DPRD itu adalah lembaga politik.
Besarnya peran, fungsi dan kewenangan lembaga legislatif tersebut mengundang banyak  elemen  masyarakat  untuk  masuk  sebagai  anggota  dewan,  baik  daerah (kabupaten  atau  kota,  propinsi,  terlebih  pusat).  Pengusaha,  birokrat,  advokat, dokter,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  dan  tidak  terkecuali  adalah  seorang Notaris  dan  atau  PPAT.  Fenomena  diperebutkannya  kursi  legislative  bukanlah terjadi  pada  akhir-akhir  ini  saja,  sejak  zaman  kemerdekaan  pun  sudah  menjadi medan  perebutan.  Hal  tersebut  dikarenakan  kedudukan,  tugas  dan  fungsi anggota  dewan  dalam  struktur  pemerintahan  daerah  maupun  pusat  begitu diperhitungkan, selain gaji yang cukup besar. 8
Jabatan Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah banyak yang ditinggalkan untuk mengikuti prosesi pemilu legislatif. Sebagai langkah awal maka, seorang Notaris maupun  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  masuk  kedalam  keanggotaan  partai,  dan mengikuti  semua  prosedur  pencalonan  anggota  legislatif,  untuk  kemudian  dipilih  oleh masyarakat untuk menjadi anggota dewan.
Bolehkah  seorang  Notaris  maupun  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  menjabat sebagai  anggota  dewan?  Pertanyaan  semacam  ini  tentunya  harus  dirunut  dari  semua peraturan  perundangan  yang  mengatur  tentang  jabatan  Notaris  (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), Pejabat Pembuat Akta Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  1  Tahun  2006)  maupun  tentang  mekanisme  ketentuan  pencalonan anggota legislatif yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni :
Didalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  pemilihan  umum  anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD, dan anggota Dewan
8 Miriam Budiardjo ,Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Dimasa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disingkat DPR) (Indonesia), House of Representative (Amerika Serikat), ataupun House of Common (Inggris).Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik, Dasar- dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 23.
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Notaris  dalam  menggunakan  haknya  untuk  bisa duduk mewakili masyarakat sebagai anggota dewan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  pemilihan  umum  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 50 ayat (1), disebutkan huruf I bahwa mereka harus membuat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disingkat PPAT).
Ketentuan  tersebut  juga  dijelaskan  tentang  tidak  diperbolehkannya  melakukan penyediaan  barang  dan  jasa  yang  berkaitan  dengan  keuangan  negara  serta  pekerjaan lain yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan ( conflict of interest ) dengan tugas, kewenangan,  dan  fungsi  anggota  legislatif.  Sebagai  konsekuaensinya,  selain  terhadap Undang-Undang  Pemilu  Nomor  7  Tahun  2007,  dalam  pencalonannya  atau  dalam kedudukannya  sebagai  Notaris,  tentunya  mereka  juga  terikat  dengan  ketentuan perundang-undangan, khusususnya tentang jabatan Notaris itu sendiri, di mana Pasal 17 huruf d menyatakan bahwa, Notaris dilarang untuk melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat  negara.  Dalam hal  ini,  ditegaskan bahwa  apabila  seorang  Notaris  yang  terpilih sebagai anggota legislatif, maka wajib baginya untuk mengambil cuti.
Selama  menjalankan  tugas  jabatannya,  Notaris  berhak  untuk  cuti,  yang  dapat diambil  setelah  menjalankan  tugas  jabatan  selama  2  (dua)  Tahun.  Jumlah keseluruhan  cuti  yang  diambil  Notaris  tidak  lebih  dari  12  (dua  belas) Tahun.“Sesuai  dengan  karakter  jabatan  Notaris  yaitu  harus  berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris Pengganti.” 9
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 50 ayat (1), disebutkan huruf I bahwa mereka
9 Habib Adjie, Op.Cit , hlm 102.
harus membuat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (yang  selanjutnya  disingkat  PPAT).  Selanjutnya  dalam  Pasal  50 ayat (2) huruf g diatur bahwa kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  pertama dibuktikan  dengan:  “surat  pernyataan  kesediaan  untuk  tidak  berpraktik  sebagai akuntan publik, advokat/ pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;”
Ketentuan  yang  sama  diperlakukan  pula  bagi  perseorangan  sebagai  peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang diataur dalam asal 12 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dari penjelasan di atas, yakni ketentuan yang tercantum dalam Pasal 50 ayat pertama huruf i dan ayat (2) huruf g diatas, maka timbul pertanyaan, apakah rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Propinsi  dan  atau  Kota,  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terlarang bagi seorang Notaris? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tentu saja tidak, sebab peraturan itu hanya mengatur tentang “kesediaan untuk tidak  berpraktik,  dan  sekali-kali  bukan  untuk  berhenti  sebagai  Notaris  atau  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  selama  berstatus  sebagai  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi dan ataukota, Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”
Mengenai  makna  terhadap  istilah  “berpraktek”,  yang  paling  tepat  dalam hubungannya dengan ketentuan di atas adalah “melaksanakan pekerjaan/jabatan/profesi”,  dalam  hal  ini  “membuat  akta  peralihan  dan  pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun serta Surat Kuasa Membebankan Hak  Tanggungan”.  Kesesuaian  penafsiran  atau  pemberian  makna  tersebutakan  lebih
nampak  lagi  bila  kita  berkenan  memperbandingkannya  dengan  pengaturan  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  maupun Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Dalam  Pasal  20  ayat  (3)  Undang-Undang  Tentang  Advokat  dinyatakan  bahwa ”Advokat  yang  menjadi  pejabat  negara,  tidak  melaksanakan  tugas  profesi  Advokat selama  memangku  jabatan  tersebut”.  Dalam  penjelasan  dari  ayat  yang  bersangkutan dinyatakan  bahwa  ”Ketentuan  dalam  ayat  ini  tidak  mengurangi  hak  dan  hubungan perdata Advokat tersebut dengan kantornya”.
Pasal 11 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan  secara  berturut-turut  sebagai  berikut:  (1)  Notaris  yang  diangkat  menjadi pejabat negara wajib untuk mengambil cuti. (6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat  negara  sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat  (1)  dapat  menjalankan  kembali fungsi  jabatan  Notarisnya,  dan  protokol  Notaris  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) diserahkan kembali kepadanya.
Tidak  ada  kewajiban  terhadap  Notaris  atau  PPAT  untuk  mengajukan permohonan  berhenti  kepada  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  dan  yang bersangkutan tidak pernah kehilangan, oleh karena itu tetap berstatus sebagai Notaris atau PPAT, hanya saja tidak berpraktik. Apabila seorang pejabat Notaris atau PPAT yang menjadi  anggota  dewan  dan  digantikan  oleh  Notaris  pengganti,  terus  bagaimana kedudukan  Notaris  yang  mengambil  cuti  karena  diangkat  menjadi  anggota  legislatif? dan  apa  saja  bentuk  kewenangan  Notaris  yang  menjalankan  cuti  sebagai  anggota legislatif ?
Semua  elemen  masyarakat  tentunya  memiliki  kewajiban  dan  hak  yang  sama, dimata hukum negara. Pada pokoknya mereka yang akan mewakili elemen masyarakat
tertentu,  pasti  terikat  pada  ketentuan  perundangan  yang  berlaku  di  Indonesia. Contohnya seseorang  Notaris,  sebagai seorang warga negara tentunya ia memiliki hak dan  kewajiban  yang  sama.  Namun,  sebagai  jabatan  Notaris  terikat  oleh  ketentuan perundangan  yaitu  UUJN.  Notaris  dalam  menggunakan  haknya  untuk  bisa  duduk mewakili masyarakat sebagai anggota dewan, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Pewakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (selanjutnya  disingkat Undang-Undang Pemilu) Pasal 240 ayat (1) huruf m, dikatakan:
Mereka  harus  membuat  pernyataan  bersedia  untuk  tidak  berpraktek  sebagai  Notaris dan  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  (yang  selanjutnya  disingkat  PPAT).  Juga  disebutkan, tidakmelakukan  penyediaan  barang  dan  jasa  yang  berhubungan  dengan  keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.
Selain  undang-undang  Pemilu,  sebagai  Notaris,  tentunya  mereka  juga  terikat dengan ketentuan perundangan yang mengatur jabatan Notaris yaitu UUJN, khususnya Pasal  17  huruf  d  menyatakan  Notaris  dilarang  merangkap  sebagai  pejabat Negara.“Dalam  ketentuan  UUJN,  apabila  Notaris  yang  terpilih  menjadi  anggota  dewan, diwajibkan  mengambil  cuti.” 10 Selama  menjalankan  tugas  jabatannya,  Notaris  berhak untuk cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatan selama 2 (dua) Tahun. Jumlah  keseluruhan  cuti  yang  diambil  Notaris  tidak  lebih  dari  12  (dua  belas) Tahun.“Sesuai  dengan karakter  jabatan  Notaris  yaitu  harus  berkesinambungan  selama
10 RENVOI.edisi tujuhpuluh dua. Op. Cit . Hlm.21.
Notaris  masih  dalam  masa  jabatannya,  maka  Notaris  yang  bersangkutan  wajib menunjuk Notaris pengganti.” 11
Adanya dua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sejajar namun memiliki  dua  perbedaan  yang  mendasar  di  salah  satu  pasalnya  mengenai  rangkap jabatan.  Jadi  aksioma  (pernyataan  yang  dapat  diterima  sebagai  kebenaran  tanpa pembuktian)  hukumnya,  mana  yang  harus  diutamakan.  Untuk  itulah  penulis  tertarik meneliti  mengenai  jabatan  Notaris  yang  menjadi  anggota  dewan  (lembaga  legislatif berdasarkan  trias  politika),  apakah  harus  berhenti  yang  menurut  kamus  Bahasa Indonesia  yang  berarti  tidak  berpraktek  (berdasarkan  Pasal  240  ayat  (1)  huruf  m Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu),  Atau  hanya  dengan  cuti  saja (berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014).
Penelitian ini nantinya penulis lebih khusus membahas mengenai jabatan Notaris yang  terpilih  menjadi  anggota  legislatif.  UUJN  juga  mengatur  untuk  Notaris  yang diangkat menjadi pejabat negara. Jika Notaris merangkap dengan jabatan Negara, hal ini merupakan  alasan  untuk  memberhentikan  sementara  Notaris  dari  jabatannya,  Pasal  8 ayat (1) huruf e UUJN. Jika seorang Notaris akan diangkat menjadi pejabat negara maka wajib mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai pejabat negara, Pasal 11 ayat (1)  dan  (2)  UUJN,  dan  wajib  mengangkat  Notaris  pengganti  yang  akan  menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai anggota legislatif, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris. “ketentuan semacam ini untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan Notaris.” 12
Melihat latar belakang di atas, bahwa dalam pengaturan cuti Notaris yang diatur dalam UUJN belum begitu tegas mengatur tentang batas waktu yang diberikan kepada
11 Habib Adjie, Op. Cit , hlm.102. 12 Ibid , hlm.105.
Notaris  yang  mengambil  cuti,  karena  cuti  adalah  keadaan  tidak  masuk  kerja  yang diizinkan  dalam  jangka  waktu  tertentu  atau  sementara  waktu,  dalam  UUJN  hanya mengatur  kewajiban  cuti  bagi  Notaris  yang  diangkat  sebagai  amggota  legislatif.  Oleh karena itu maka penulis tertarik mengambil judul dalam tulisan ini adalah Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif.

## PEMBAHASAN
1. Kedudukan Notaris Yang Sedang Menjalankan Cuti Sebagai Anggota Legislatif
Jabatan  Notaris  merupakan  suatu  lembaga  yang  diciptakan  oleh  negara.  Suatu lembaga  yang  dibuat  atau  diciptakan  oleh  negara,  baik  kewenangan  atau  materi muatannya  tidak  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan,  delegasi  atau mandat.  Melainkan  berdasarkan  wewenang  yang  timbul  dari freisermessen yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan yang dibenarkan oleh  hukum  ( Beleidsregel ).  Pejabat  umum  merupakan  suatu  jabatan  yang  disandang atau  diberikan  kepada  mereka  yang  diberi  wewenang  oleh  aturan  hukum  dalam pembuatan  akta  autentik,  dan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  kepadanya  diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik.
Oleh karena itu Notaris sudah pasti pejabat umum, tetapi pejabat umum belum tentu Notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  atau  pejabat  lelang.  Perkembangan  dunia  lembaga  kenotariatan  di  Indonesia berkembang sangat pesat, dimana seorang Notaris tidak hanya atau sekedar mencatat, melegalisasi  dan  membuat  akta  bagi  para  pihak  yang  memerlukan  saja.  Notaris  yang saat ini diatur di dalam UUJN sejak Tahun 2004, memiliki kepentingan-kepentingan dari kelanjutan  jabatannya  sebagai  pejabat  umum.  Sehingga  membuat  seorang  Notaris
mencalonkan  diri  menjadi  anggota  dewan  (legislatif)  guna  memperjuangkan kepentingan dari jabatannya sebagai pejabat publik.
Banyak  Notaris  yang  mencalonkan  diri  menjadi  anggota  dewan  baik  itu  di  pusat maupun  di  daerah,  dimana  banyak  akan  dilakukan  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  untuk anggota  legislatif  dan  presiden  serta  wakil  presiden.  Khusus  untuk  anggota  legislatif (DPRD  Kota/Kabupaten,  DPRD  Propinsi  dan  DPR  serta  Dewan  Perwakilan Daerah/DPD),  banyak  dari  kalangan  Notaris  dan  PPAT  melalui  partai  politik  tertentu yang  “mengadu  peruntungan”  untuk  turut  serta  merebut  satu  kursi  legislatif  tersebut. Saya sebutkan “mengadu peruntungan” mungkin untuk melakukan reposisi kedudukan dari  Notaris/PPAT  sebagai  Pejabat  Umum  atau  Pejabat  Publik  ke  Pejabat  Negara, ataupun memang terpanggil untuk berkiprah dalam dunia politik, sehingga bias berbuat lebih  banyak  untuk  rakyat,  dibandingkan  dengan  Notaris  yang  seringkali mengedepankan ego pribadinya daripada melayani masyarakat. Apapun alasannya sah- sah  saja,  dan  tidak  perlu  dipersoalkan,  karena  semuanya  akan  kembali  kepada  yang menjalaninya. Masalah rangkap jabatan pernah menjadi perdebatan serius dalam jagad perpolitikan  nasional.  Muaranya  adalah  penolakan  bagi  seseorang  yang  menduduki posisi ganda, entah itu diposisi eksekutif maupun legislatif dan disaat yang sama dianya memimpin partai politik.
Sebab, dipandang bahwa tidak etis dua jabatan dipimpin atau dikendalikan oleh satu orang.  Selain  sangat  berpotensi  terjadinya  benturan  kepentingan  yang  bias  saja merugikan  kepentingan  yang  sifatnya  lebih  besar,  juga  diyakini  masih  banyak  anak bangsa  yang  bias  menduduki  jabatan  tersebut.  Sekalilagi,  model  rangkap  jabatan  yang paling  disorot  adalah  dalam  bentuk  jabatan  eksekutif  dan  legislatif.  Perdebatan  yang cukup  panjang  mengenai  rangkap  jabatan  seperti  yang  penulis  singgung  diatas  adalah
tentang rangkap jabatan Notaris yang menjadi pejabat negara.  Secara umum tidak ada perdebatan  mengenai  dilarangnya  rangkap  jabatan  Notaris  dengan  pejabat  negara apabila dilihat dari UUJN saja, dimana berdasarkan UUJN dalam Pasal 17 huruf d juncto Pasal  11  ayat  (1) mengenai  larangan  Notaris yang  merangkap  jabatan  sebagai pejabat negara  dan  apabila  Notaris  tersebut  terpilih  menjadi  pejabat  negara  maka  Notaris tersebut wajib mengambil cuti selama menjabat sebagai pejabat negara tersebut.
Permasalahan  perdebatan  muncul  setela  hadanya  undang-undang  Pemilu  Tahun 2008,  dimana  dalam  Pasal  50  ayat  (1)  huruf  l,  yang  mengatakan  bahwa  mereka  yang mau  mencalonkan  menjadi  anggota  DPR  (pejabat  negara)  harus  membuat  pernyataan bersedia untuk tidak berpraktek sebagai Notaris. Artinya Notaris yang terpilih menjadi anggota DPR tidak boleh membuka kantornya dengan kata lain tidak berpraktek.
Pada satu sisi undang-undang Pemilu menghendaki agar anggota DPR, dilarang sama sekali  menjalani  jabatannya  sebagai  Notaris  dan  bahkan  dilarang  membuka  kantor Notarisnya  selama  ia  menjadi  anggota  DPR,  karena  kekhawatiran  terjadinya penyalahgunaan  dalam  praktek  Notaris  ketika  seseorang  menjadi  pejabat  negara. Disamping  itu  dikhawatirkan  tidak  terkonsentrasinya  anggota  DPR  untuk  menjalani kedua  tugas  profesi  yang  berarti  pada  waktu  yang  bersamaan.  Mengenai  larangan terhadap  Notaris,  lebih  tepatnya  lagi  mengenai  larangan  rangkap  jabatan  yang dimaksud  penulis  ialah  Notaris  dilarang  merangkap  jabatan  sebagai  pejabat  negara. Seperti yang terdapat dalam Pasal 17 huruf d UUJN.
Apabila  Notaris  tersebut  terpilih  menjadi  pejabat  negara,  maka  Notaris  tersebut diwajibkan mengajukan cuti (Pasal 11 ayat (1) UUJN) kepada MPP sesuai dengan Pasal 27  ayat  (2)  huruf  c  UUJN.  Yaitu  mengenai  permohonan  cuti  Notaris  yang  jangka waktunya  lebih  dari  1  (satu)  Tahun.  Mengingat  masa  jabatan  pejabat  negara  ialah  5
(lima)  Tahun.  Dalam  aturan  hokum  menentukan  mereka  yang  menjadi  pimpinan  atau anggota  tinggi  negara/tertinggi  negara  sebagaimana  tersebut  di  atas  dikualifikasikan sebagai  pejabat  negara.  Pengertian  ini  menunjuk  kepada  orang  (subjek)  hukum  yang menjadi  pimpinan  atau  anggota  tinggi/tertinggi  negara.  Kedudukan  sebagai  pejabat negara  tidak  hanya  dapat  diisi  atau  dipangku  oleh  mereka  yang  berkarir  dalam pemerintahan  (sebagai  pegawai  negeri),  kedudukan  tersebut  dapat  diisi  pula  oleh mereka  yang  berjuang  melalui  sarana  partai  politik  atau  juga  oleh  mereka  yang  tidak merintis karir sebagai pegawai negeri atau melalui partai politik, tapi melalui cara lain, misalnya dalam pengangkatan Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), disamping  menerima  calon  yang  berasal  hakim  karir,  juga  menerima  mereka  yang bukan berasal dari hakim karir. Jabatan seperti itu dapat disebut sebagai Jabatan Politik.
Disebut sebagai Jabatan Politik bukan saja dari cara meraihnya, tapi sebagai jabatan yang  strategis  dalam  pengambilan  kebijakan  atau  keputusan  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Pejabat negara yang dimaksud penulis dalam karya tulisnya disini  adalah  anggota  DPR,  penulis  tidak  menyebut  pejabat  negara  disebut  dengan istilah  yang  lebih  umum  seperti  anggota  dewan  atau  anggota  legislatif  karena  yang termasuk  lembaga  legislatif  ialah  lembaga  yang  membuat  peraturan-peraturan  baik  di daerah maupun pusat.
Contoh  lembaga  DPRD  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah),  lembaga  DPRD  tidak termasuk  pejabat  Negara  karena  selain  tidak  termasuk  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  UU Kepegawaian,  mengenai  lembaga  yang  termasuk  pejabat  Negara.  DPRD  Menurut Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2003  tentang  Susduk  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD, dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  DPRD  Kota  berhak  meminta  pejabat negara tingkat Kota, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat
untuk  memberikan  keterangan.  DPRD  termasuk  lembaga  legislatif,  tetapi  DPRD bukanlah  pejabat  negara.  Maka  Notaris  yang  merangkap  sebagai  pejabat  negara dimaksud  dalam  karya  tulis  ini  ialah  DPR.  Mengenai  Notaris  harus  berhenti  dari jabatannya  apabila  terpilih  menjadi  DPR  juga  diungkapkan  Notaris  Habib  Adji  yang kedudukan  kerjanya  di  Kota  Surabaya.  Habib  Adji  mengatakan  bahwasanya  aturan hukum  yang  mengatur  kedudukan  Notaris  yang  menjadi  anggota  DPR  tersebut  secara substansi sangat berbeda.
Berdasarkan  Pasal  11  ayat  (1)  dan  (2)  UUJN,  Untuk  Notaris  wajib  mengangkat Notaris pengganti yang akan  menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat (3) juncto (6) UUJN), sedangkan menurut Pasal 12 huruf l dan  50  ayat  (1)  huruf  l  Undang-undang  Pemilu,  Notaris  dilarang  berpraktek  atau dilarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Jika menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN, Untuk Notaris wajib mengangkat Notaris pengganti yang akan menerima protokolnya,  dan  setelah  tidak  lagi  memangku  jabatan  sebagai  pejabat  negara,  maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat (3) jo (6) UUJN) maka dapat dikategorikan bahwa Notaris yang bersangkutan masih berpraktek, meskipun  jabatannya  dan  namanya  dipakai  oleh  Notaris  pengganti,  artinya  papan namanya sebagai Notaris tetap ada (dipasang) atau tidak diturunkan. Berdasarkan Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-undang Pemilu, Notaris dilarang berpraktek atau  dilarang  menjalankan  tugas  jabatannya  sebagaiNotaris  sama  sekali,  artinya kalaulah  Notaris  yang  menjadi  anggota  legistif  tersebut  dengan  memakai  Notaris penggganti  masih  dikategorikan  praktek  atau  menjalankan  tugas  jabatannya,  maka menurut  Pasal  12  huruf  l  dan  50  ayat  (1)  huruf  l  Undang-undang  Pemilu  dilarang
praktek, dengan kata lain Notaris yang bersangkutan bukan lagi harus cuti,  tapi harus mengundurkan diri atau berhenti tetap sebagai Notaris dan menyerahkan protokolnya kepada Notaris lain dan menurunkan papan namanya dan menutup kantornya.
Karena  mengundurkan  diri,  maka  dengan  konsekuensi  hukum,  jika  setelah menjalankan  tugas  sebagai  anggota  legislatif,  akan  praktek  kembali  sebagai  Notaris, maka  kepada  yang  bersangkutan  akan  dikategorikan  sebagai  Notaris  baru  yang  harus menempuh  prosedur  pengangkatan  sebagai  Notaris  baru,  misalnya  harus  melihat formasi  pengangkatan  Notaris,  dengan  kata  lain  tidak  lain  tidak  diperlukan keistimewaan apapun pada dirinya atau perlakukan khusus kepada yang bersangkutan. Secara normatif kedua aturan sebagaimana terurai di atas tidak sejalan, yaitu menurut menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) jo ayat (3) dan (6) UUJN) cukup cuti saja, dan setelah selesai cuti dapat mengambil kembali Surat Keputusan (SK-nya) untuk menjalani tugas jabatan  sebagai  Notaris,  sedangkan  menurut  Pasal  12  huruf  l  dan  50  ayat  (1)  huruf  l Undang-undang Pemilu, Notaris dilarang berpraktek.
Dengan menggunakan Asas Preferensi Hukum, dalam hal ini Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-undang Pemilu harus ditempatkan sebagai aturan hukum yang khusus  (l exspesialis ),  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  persyaratan  sebagai anggota  legislatif,  maka  Notaris  yang  terpilih  sebagai  anggota  legislatif  wajib  berhenti tetap atau mengundurkan diri sebagai Notaris. Terpenting, cuti tidak bias dipilah-pilah. Maksudnya,  seorang  menjadi  pejabat  negara,  misalnya  jadi  bupati,  gubernur,  dan lainnya  dia  memiliki  cuti  5  (lima)  Tahun.  Itu  harus  diambil  sekaligus.  Dalam penjabarannya tidak dikenal perpanjanga ncuti, maksudnya si A cuti 3 (tiga) bulan dari MPD,  kemudian  memperpanjang  masa  cuti  2  (dua)  bulan  lagi.  Dalam  UUJN  setiap  cuti dibuat  dalam  satu  berita  acara  serah  terima  dan  yang  menerima  Notaris  pengganti
harus  diambil  sumpah.  Jadi, dalam  hal  itu,  rentang  waktunya  sudah  jelas,  protokolnya jelas. Cuti paling lama dalam masa jabatan Notaris, hanya diperbolehkan selama 12 (dua belas)  Tahun.  Undang-undang  Pemilu  dikatakan  bahwa  Notaris  yang  menjadi  caleg, harus berhenti.
Sedangkan  dalam  UUJN  diperbolehkan  untuk  mengambil  cuti.  Dengan  adanya  dua peraturan perundangan ini, harus ditinjau sejauh mana pemahamannya itu, karena ada dua perbedaan yang mendasar. Jadi aksioma hukumnya, mana yang harus diutamakan kalau  ada  2  (dua)  undang-undang  yang  mengatur  hal  yang  sama.  Aksioma  hukum, tentula  hundang-undang  yang  terakhir  yang  berlaku.  Artinya  Notaris  harus  berhenti. Setiap  permasalahan  selalu  ada  pro  dan  kontra.  Seorang  Notaris  yang  kedudukan kerjanya di Jakarta Pusat ini memiliki sudut pandang yang berbeda dengan rekan-rekan Notaris di atas.
Jabatan  Notaris  ada  karena  undang-undang  dan  peraturan,  sedangkan  undang- undang  dan  peraturan  tersebut  dibuat  dan  digodog  dilembaga  tersebut.  Untuk  itu menurut  Lumassia  Notaris  perlu  menjadi  bagian  dari  lembaga  ini.  Seharusnya,  kalau melihat  latar  belakangnya  seperti  itu,  rekan-rekan  seprofesi  bersikap  bijak  dan berwawasan jauh kedepan. Setidaknya dengan memberi support atau dukungan kepada rekan-rekannya  yang  menjadi  caleg.  Bukannya  malah  membangun  opini  yang  kurang baik, menurut NotarisLumassia. Jadi di sini tidak secara eksplisit menyebutkan rangkap jabatan sebagai anggota dewan. Harus dibedakan,  dalam Undang-undang Pemilu tidak ada  yang  menyatakan  harus  berhenti,  tetapi  tidak  boleh  berpraktek.“Tidak  boleh berpraktek” dan “berhenti” harus dibedakan.
Seperti halnya pegawai negeri yang terlibat dalam sebuah kasus, atau dalam proses hukum, tidak otomatis berhenti. Tapi di non jobkan. Mengenai Notaris tidak berpraktek
itu  harus  diartikan,  tidak  membuat  akta.  Bukan  SK-nya  dicabut.  Berbeda  dengan pegawai negeri, TNI dan lainnya, yang harus mengundurkan diri dan tidak bias ditarik lagi.  Berdasarkan asas umum,  contohnya  Pasal  1  ayat  (2)  KUH  Perdata,  kalau  ada  dua peraturan,  satu  diantaranya  yang  menguntungkan,  itu  yang  dipilih.  Maksudnya menguntungkan  Notaris  yang  bersangkutan.  Kalau  ada  anggota  Notaris  yang  menjadi anggota  dewan  tentunya  sangat  baik.  Karena  anggota  dewan  itu  harus  berbobot.  Dari sisi pendidikan, Notaris itu suda hmendukung.
Setelah mengkaji dan memperhatikan pendapat para ahli, penulis berpendapat atas permasalahan di atas. Bahwa seorang Notaris yang terpilih menjadi anggota DPR tidak harus berhenti berdasarkan Undang-undang Pemilu. Karena jabatan Notaris merupakan sebuah  jabatan  yang  diangkat  oleh  pemerintah  berdasarkan  UUJN.  Jadi  Notaris  dalam menjalankan  jabatannya  tunduk  dengan  UUJN.  Soal  rangkap  jabatan  juga  sangat  jelas diatur  dalam  UUJN,  yaitu  Pasal  17  huruf  d juncto Pasal  11  ayat  (1),  (2),  dan  (3).
Mengenai  larangan  Notaris  merangkap  jabatan  sebagai  pejabat  negara  dan  wajib mengangkat  Notaris  pengganti  yang  akan  menerima  protokolnya,  setelah  tidak  lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya  sebagai  Notaris.  Hal  ini  guna  menjaga  kesinambungan  jabatan  Notaris. Sehingga UUJN merupakan lex specialist , sedangkan Undang-undang Pemilu lex generali .
Tugas  Notaris  sebagai  pejabat  umum  ialah  melayani  masyarakat  yang berkepentingan. Sebagai pelayan, tentunya sangat mulia tugas yang dipikul oleh Notaris. Dengan mengacu terhadap UUJN yang notabene sebuah peraturan yang mengatur akan jabatannya,  menurut  penulis  tidak  melanggar  hukum  apabila  mengesampingkan Undang-undang pemilu soal rangkap jabatan. Dan juga tidak ada pihak yang dirugikan apabila  Notaris  yang  menjadi  anggota  DPR  mengajukan  cuti,  dengan  kata  lain  tidak
berhenti. Tujuan utama dari hukum itu adalah kepastian hukum, keadilan bagi sebagian besar masyarakat, dan yang terakhir memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Hukum diciptakan bukan untuk memperburuk keadaan, melainkan memberikan ketiga poin dari tujuan hukum di atas.
2. Mekanisme Cuti Bagi Notaris Yang Sedang Akan Menjadi Anggota Legislatif
Institusi Notaris di Indonesia telah banyak melakukan pengawasan terhadap Notaris. Hal  ini  selalu  dilakukan  oleh  lembaga  peradilan  dan  pemerintah,  bahwa  tujuan  dari pengawasan  agar  dari  Notaris  ketika  menjalakan  tugas  jabatanya  memenuhi  semua persyaratan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris,  demi kepentinagan  masyarakat,  karena  Notaris  diangkat  oleh  pemerintah,  bukan  untuk kepentingan  diri  diri  Notaris  sendiri  melainkan  untuk  kepentingan  masyarakat  yang dilayainya.  Tujuan  lain  dari  pengawasan  terhadap  Notaris,  bahwa  Notaris  dihadirkan untuk  melayani  kepentingan  masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti  berupa  akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris.
Mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri yang membawahi bidang kenotariatan, dan untuk melaksanakan pengawasan tersebut Menteri  membentuk  suatu  lembaga  tersendiri  yang  disebut  Majelis  Pengawas  Notaris telah  disebutkan  dalam  UUJN.  Mengenai  Majelis  Pengawas,  menurut  UUJN  memberi batasan  sebagai  suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan  dan  kewajiban  untuk melaksanakan,  pembeninaan  dan  pengawasan  terhadap  Notaris.  Dalam  melaksanakan tugasnya,  majelis  pengawas  mempunyai  berbagai  macam  kewenangan  dan  kewajiban
sebagaimana  diatur  dalam  UUJN,  selanjutnya  mengenai  kewenangan  dan  kewajiban Majelis Pengawas Notaris tersebut terdiri atas: 13

## Majelis Pengawas Daerah
Kewenangan :
Menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  adanya  dugaan  pelanggaran  kode etik  Notaris  atau  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan  Notaris,  melakukan pemeriksaan  terhadap  protokol  Notaris  secara  berkala  satu  kali  dalam  satu Tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, memberikan izin cuti untuk waktu sampai enam bulan, menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris  yang  bersangkutan,  menentukan  tempat  penyimpanan  protokol  Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 Tahun atau lebih, menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang diangkat  sebagai  pejabat  negara,  menerima  laporan  masyarakat  mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang  jabatan  Notaris,  membuat  dan  menyampaikan  laporan  tentang hal-hal diatas kepada Majelis Pengawas Wilayah.
Kewajiban :
Mencatat  pada  buku  daftar  yang  termasuk  dalam  protokol  Notaris  dengan menyebutkan  tanggal  pemeriksaan,  jumlah  akta  serta  jumlah  surat  dibawah tangan  yang  disahkan  dan  dibukukan  yang  dibuat  sejak  tanggal  pemeriksaan terakhir, membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas  Wilayah  setempat,  dengan  tembusan  kepada  Notaris  yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat, merahasiakan isi akta  dan  hasil  pemeriksaan,  menerima  salinan  yang  telah  disahkan  dari  daftar akta  dan  daftar  lain  dari  notaris  dan  merahasiakannya,  memeriksa  laporan masyarakat  terhadap  Notaris  dan  menyampaikan  hasil  pemeriksaan  tersebut kepada  Majelis  Pengawas  Wilayah  dalam  waktu  tiga  puluh  hari,  dengan tembusan  kepada  pihak  yang  melaporkan,  Notaris  yang  bersangkutan,  Majelis Pengawas  Pusat  dan  organisasi  Notaris,  menyampaikan  permohonan  banding terhadap keputusan penolakan cuti.

## Majelis Pengawas Wilayah
Kewenangan:
Menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  dan  mengambil  keputusan  atas laporan  masyarakat  yang  disampaikan  melalui  Majelis  Pengawas  Wilayah, memanggil  Notaris  terlapor  untuk  dilakukan  pemeriksaan  atas  laporan  diatas, memberikan  izin  cuti  untuk  waktu  lebih  dari  enam  bulan  sampai  dengan  satu Tahun, memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan Notaris pelapor, memberikan sanksi berupa teguran lisan  atau  tertulis,  mengusulkan  pemberian  sanksi  terhadap  Notaris  kepada Majelis  Pengwas  Pusat  berupa  pemberhentian  sementara  tiga  bulan
13 Sjaifurrachman,  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjwaban  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta ,  CV Mandar Maju, Bandung 2011, hlm. 268-272
sampaidengan enam bulan atau pemeberhentian dengan tidak hormat, membuat berita  acara  atas  setiap  keputusan  penjatuhan  sanksi  atau  usulan  pemberian sanksi sebagaimana tersebut diatas.

## Kewajiban
menyampaikan  keputusan  atas  penyelenggaraan  sidang  untuk  memeriksa  dan mengambil  keputusan  atas  laporan  masyarakat  yang  disampaikan  melalui Majelis Pengawas Wilayah, menyampaikan keputusan pemberian izin cuti untuk waktu  lebih  dari  enam  bulan  sampai  satu  Tahun,  menyapaikan  keputusan permohonan  banding  terhadap  keputusan  Majelis  Pengawas  Daerah  yang menolak  cuti  yang  diajukan  oleh  Notaris  pelapro,  menyampaikan  keputusan usulan  pemberian  sanksi  terhadap  Notaris  kepada  Majelis  Pengawas  Pusat berupa  pemberhentian  sementara  tiga  bulan  sampai  dengan  enam  bulan  atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan  kepada  Majelis  Pengawas  Pusat  dan  organisasi  Notaris  serta menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

## Majelis Pengawas Pusat
Kewenangan:
Menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  dan  mengambil  keputusan  dalam tingkat  banding  terhadap  penjatuhan  snaksi  dan  penolakan  cuti,  memanggil Notaris  pelapor  untuk  dilakukan  pemeriksaan,  menjatuhkan  sanksi pemebrhentian  smenetara  dan  mengusulkan  pemeberian  sanksi  berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.
Kewajiban:
Menyapaikan  keputusan  atas  penyelenggaraan  sidang  untuk  memeriksa  dan mengambil  keputusan  dalam  tingakat  banding  terhadap  penjatuhan  sanksi  dan penolakan cuti kepada menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada  Majelis  Pengawas  Wilayah  dan  Majelis  Pengawas  Daerah  yang bersangkutan serta organisasi Notaris.
Setiap  Notaris  memiliki  hak  untuk  cuti,  hak  cuti  Notaris  sebagaimana  yang  telah disebutkan  dalam Pasal  25  UUJN.  Hak  cuti  Notaris  dapat  diambil  setelah  Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) Tahun. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UU  30/2004)  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris adalah: “Notaris adalah pejabat umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang lainnya.”
Selama menjalankan jabatannya, Notaris berhak mengambil cuti, yang dapat diambil setelah  menjalankan  tugas  jabatannya  selama 2 (dua) Tahun.  Jumlah keseluruhan  cuti diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) Tahun. Sesuai dengan karakter jabatan Notaris  yaitu  harus  berkesinambungan  selama  Notaris  masih  dalam  masa  jabatannya, maka  Notaris  yang  bersangkutan  wajib  menunjuk  Notaris  Pengganti.  Selama menjalankan  cuti  Notaris  wajib  mengusulkan  Notaris  Pengganti.  Hak  cuti  Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa :
Hak  cuti  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  25  ayat  (1) dapat  diambil  setiap Tahun atau sekaligus untuk beberapa Tahun.
Setiap  pengambilan  cuti  paling  lama  5  (lima)  Tahun  sudah  termasuk perpanjangannya.
Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) Tahun.
Apabila  Notaris  mengajukan permohonan  cuti  maka  harus  dibuat  secara tertulis disertai  penunjukan Notaris  Pengganti.  Permohonan  cuti  tersebut  diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu :
Majelis Pengawas Daerah (MPD), dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan;
Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 Tahun;
Majelis Pengawas Pusat (MPP), dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 Tahun. Surat permohonan cuti wajib melampirkan dengan dokumen-dokumen berupa:
Fotokopi  surat  keputusan  pengangkatan  atau  pindah  sebagai  Notaris  yang disahkan oleh Notaris
Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris Fotokopi surat yang menjadi dasar untuk cuti yang disahkan oleh Notaris Asli sertifikat cuti Notaris
Permohonan  cuti  sudah  harus  diterima  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah,  Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga  puluh)  hari  sebelum  cuti dilaksanakan,  kecuali  ada  alasan  lain  yang  sah.  Jika disetujui,  MPD,  MPW  atau  MPP  menandatangani  sertifikat  cuti  yang  memuat  data pengambilan cuti yang dicata dalam buku register cuti Notaris.
Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat :
nama Notaris tanggal mulai dan berakhirnya cuti nama  Notaris  Pengganti  disertai  dokumen  yang  mendukung  Notaris  Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya,  Notaris  yang  mengambil  cuti  wajib  menunjuk  Notaris  Pengganti  yang diajukan bersamaan dengan surat permohonan cuti. Notaris Pengganti tersebut harus : warga  negara  Indonesia,  berijazah  sarjana  hokum,  telah  bekerja  sebagai  karyawan kantor Notaris paling singkat 24 bulan berturut-turut.
Penunjukan Notaris Pengganti dilakukan dengan melampirkan dokumen pendukung : fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi; fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi; asli surat keterangan catatan kepolisian setempat; asli  surat  keterangan  sehat  jasmani  dan  dokter  rumah  sakit  dan  asli  surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit; pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar; daftar riwayat hidup; dan surat  keterangan  telah  bekerja  sebagai  karyawan  kantor  Notaris  paling  singkat 24 bulan berturut-turut.
Di sisi lain, merujuk pada Pasal 11 ayat (1) UU 2/2014, Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara wajib mengambil cuti. Permohonan cuti tersebut diajukan secara tertulis kepada MPP dengan melampirkan :
fotokopi  keputusan  pengangkatan  atau  perpindahan  Notaris  yang  telah dilegalisasi;
fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Negara yang telah dilegalisasi; fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi; asli sertifikat cuti Notaris; dan
surat penunjukan Notaris Pengganti.
Mengenai  permohonan  cuti  karena  diangkat  menjadi  Pejabat  Negara  harus  sudah diterima  MPP  dalam  jangka  waktu  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  sejak  tanggal keputusan  sebagai  Pejabat  Negara  ditetapkan.  Sebelum  Notaris  mengajukan permohonan  cuti,  mekanisme  dalam  pengajuan  cuti  Notaris  yang  perlu  dilakukan terlebih dahulu ialah mengajukan permohonan sertifikat Cuti kepada Direktorat Jendral AHU Online dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Masuk pada halaman Website AHU ke alamat http://ahu.go.id/ Kemudian klik menu login Notaris Masukkan user akun Notaris dan password Jika sudah masuk maka pilih permohonan cuti, kemudian memilih sertifikat cuti Mengisi permohonan sertifikat cuti Kemudian  akan  muncul  list  permohonan  sertifikat  cuti  dan  terdapat  biaya tagihan  yang  harus  dibayar  sebesar  Rp.  250.000,-  (dua  ratus  lima  puluh  ribu rupiah)  dan  menunggu  verifikasi  dan  verifikator  untuk  melakukan  verifikasi permohonan cuti Notaris
Semua  transaksi  yang  berkaitan  dengan  Notaris  akan  dilakukan  pembayaran melalui  aplikasi Your  All  Paymet (YAP),  ketika  telah  melakukan  transaksi  maka penggunaakan mendapatkan Notifikasi dari YAP.
Setelah  melakukan  pembayaran  dan  sudah  terverifikasi  oleh  verifikator  maka pada  halaman  list  permohonan  sertifikat  cuti  akan  muncul  aksi  berupa  bukti pembayaran, download Form cuti dan sertifikat cuti sudah bisa di cetak sendiri.
Apabila  permohonan  ditolak  akibat  tidak  memenuhi  persyaratan,  maka  Majelis Pengawas  Daerah,  Majelis  Pengawas  Wilayah,  atau  Majelis  Pengawas  Pusat  dapat mengeluarkan  surat  penolakan  cuti  disertai  dengan  alas  an  penolakan.  Penolakan  cuti Notaris biasanya dengan alasan-alasan sebagai berikut :
Masa  jabatan  Notaris  yang  mengajukan  permohonan  cuti  belum  mencapai  2 (dua) Tahun terhitung sejak melaksanakan sumpah jabatan Notaris Notaris yang bersangkutan telah menjalani cuti selama 12 (dua belas) Tahun atau Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) yaitu tidak melengkapi dokumen-dokumen yang wajib untuk dilampirkan.

## KESIMPULAN
Notaris  wajib  mengajukan  cuti,  dan  menunjuk  Notaris  pengganti  seperti  yang disebutkan  dalam  Pasal  11  ayat  (1-3)  UUJN  apabilaNotaris  terpilih  menjadi  anggota Legislatif. Karena berdasarkan Pasal 17 huruf d UUJN Notaris di larang rangkap jabatan menjadi  pejabat  negara.  Mengenai  permohonan  cuti  karena  diangkat  menjadi  Pejabat Negara  harus  sudah  diterima  MPP  dalam  jangka  waktu  paling  lama  60  (enam  puluh) hari  sejak  tanggal  keputusan  sebagai  Pejabat  Negara  ditetapkan.  Sebelum  Notaris mengajukan  permohonan  cuti,  mekanisme  dalam  pengajuan  cuti  Notaris  yang  perlu dilakukan  terlebih  dahulu  ialah  mengajukan  permohonan  sertifikat  Cuti  kepada Direktorat  Jendral  AHU  Online.  Permohonan  cuti  sudah  harus  diterima  oleh  Majelis Pengawas  Daerah,  Majelis  Pengawas  Wilayah,  atau  Majelis  Pengawas  Pusat  dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdul  Ghofur  Anshori.  2009. Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  perspektif  Hukum  dan Etika. Yogyakarta. UII Press.
Abu  Daud  Busroh  dan  Abu  Bakar  Busro.  1983. Asas-Asas  Hukum  Tata Negara .  Jakarta.
Ghalia Indonesia.
Bahder Johan Nasution. 2014. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia . Bandung. Mandar Maju.
Baskoro. 2001. Evaluasi Kerja Sumber Daya Manusia . Bandung. Refika Aditama.
C.F.  Strong.  2004. Konstitusi-Konstitusi  Politik  Modern  –  Kajian  Tentang  Sejarah  Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi-Konstitusi Dunia . Bandung. Nuansa dan Nusamedia. Efriza. 2014. Studi Parlemen; Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik . Malang. Setara Press. Hartanti  Sulihandari  &    Nisya  Rifiani.  2013. Prinsip-Prinsip  Dasar  Profesi  Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru . Jakarta . Dunia Cerdas.
Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia . Bandung. PT. Refika Aditama.
_____________.2009. Meneropong  Khasanah  Notaris  dan  PPAT  di  Indonesia .  Bandung.
PT.Citra Aditya Bakti.
Munir  Fuady.  2005. Profesi  Mulia  Etika  Profesi  Hukum  bagi  Hakim,  Jaksa,  Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus . Bandung. Citra Aditya Bakti.
Peter Mahmud Marzuki. 2016. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta. Prenadamedia Group.
Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara . Jakarta. Rajagrafindo Persada.
R. Soegondo Notodisoerjo . 2003. Hukum Notariat di IndonesiaSuatu Penjelasan, Cetakan 2 . Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian dan Disetasi . Jakarta. Rajagrafindo Persada.
Sjaifurrachman, Habib Adjie. 2011. Aspek Pertanggungjwaban Notaris Dalam Pembuatan Akta . Bandung. CV Mandar Maju.
Sidharta. 2014. Moralitas Profesi Hukum . Bandung. Refika Aditama.
Sri  Mamudji.  2007. Metode  Penelitian  Dan  Penulisan  Hukum .  Jakarta.  Badan  Penerbit Penulis Universitas Indonesia,.
Sukamto  Satoto.  2004. Pengaturan  Eksisitensi  &  Fungsi  Badan  Kepegawaian  Negara . Yogyakarta. anggar Kreator.
Wasistiono,  S.,  dan  Wiyoso,  Y.  2009.  Meningkatkan  Kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD), Fokusmedia, Bandung, 2009
Yanti Jacline Jennifer Tobing, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dalam jabatan dan
Kode Etik Notaris (Studi Kasus: MPP Nomor;10/ B/ MJ.PPN/ 2008) Putusan MPW- Jabar/ 2008), Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2010

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Pendaftaran,
Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

## Jurnal
Fanny  Dewi  Sukmawati  dkk, Landasan  Teori  Hukum  Pailit  Sebagai  Salah  Satu  Alasan Pemberhentian  Secara  Tidak  Hormat  Seorang  Notaris  Berdasarkan  Pasal  12  (A) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jurnal, 2014