Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 6, Juni 2024

## KETAHANAN DEMOKRASI INDONESIA: STUDI KASUS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

## I Gede Ngurah Eka Dharmayudha
Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia Email: helloits.eka@gmail.com

## Abstrak
Keterwakilan  Perempuan  dalam  pemerintahan  dinilai  mampu  mencerminkan  ketahanan Demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan demokrasi di  DKI  Jakarta  dengan  melihat  keterwakilan  perempuan  dalam  jajaran  legislatif  DPRD Provinsi DKI Jakarta. Metode dalam penelitian pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan studi kasus pada keterwakilan perempuan dalam jajaran legislatif DPRD DKI Jakarta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keterlibatan  perempuan  dalam  politik  di DPRD DKI Jakarta pada tahun 2009, 2014, dan 2019 masih belum sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu di mana dinyatakan bahwa peserta  pemilu  dapat  mengajukan  calon  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/kota  untuk  setiap  daerah  pemilihan  dengan  memperhatikan  keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Pada tahun 2009, dari total 94 kursi, hanya 22 kursi (23,40%) yang ditempati oleh perempuan, sedangkan sisanya oleh laki-laki. Kemudian, pada  tahun  2014,  jumlah  kursi  perempuan  sedikit  berkurang  menjadi  19  kursi  (17,92%), sementara pada tahun 2019, terjadi peningkatan menjadi 23 kursi (21,70%). Ketidaksesuaian keterwakilan  perempuan  dalam  kursi  politik  dapat  menyebabkan  kekhawatiran  terhadap ketahanan demokrasi yang dimiliki Indonesia. Ketika keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan  keputusan  politik  terlalu  rendah,  maka  akan  muncul  indikasi ketidakseimbangan dalam representasi politik dan mengurangi pluralitas suara dalam proses pembuatan kebijakan. Ketidaksetaraan tersebut berpotensi mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi yang telah ditanamkan di Indonesia. Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah  representasi  yang  inklusif  dan  partisipatif,  di  mana  semua  warga  negara  memiliki kesempatan yang setara untuk ikut serta dalam proses politik dan pembuatan keputusan.
Kata kunci: Ketahanan Demokrasi, Keterwakilan Perempuan, Kesetaraan Gender

## Abstract
The  role  of  women  in  governance  is  evaluated  as  a  means  of  strengthening  democratic resilience in Indonesia. This study aims to analyze the democratic resilience in DKI Jakarta by examining the representation of women in the legislative body of the DPRD Provincial DKI Jakarta. The research employs a qualitative approach with a literature review and case studies of women representatives in the DPRD DKI Jakarta. The findings indicate that the involvement of women in politics in DPRD DKI Jakarta in 2009, 2014, and 2019 was still not in line with Article 65 paragraph 1 of Law No. 12 of 2003 on Elections, which stipulates that election candidates for the DPR, DPRD Provincial, and DPRD District/City Councils must ensure that at least 30% of candidates are women. In 2009, out of 94 seats, only 22 seats (23.40%) were filled by women, while the rest were filled by men. In 2014, the number of women's seats slightly decreased to 19 seats (17.92%), and in 2019, there was an increase
to  23  seats  (21.70%).  The  lack  of  representation  of  women  in  political  seats  can  cause concerns  about  the  democratic  resilience  that  Indonesia  possesses.  When  women's involvement  in  the  political  decision-making  process  is  low,  it  indicates  an  imbalance  in political representation and reduces the plurality of voices in the process of policy making. This imbalance has the potential to threaten the fundamental principles of democracy that have been established in Indonesia. One of the primary principles of democracy is inclusive and participatory representation, where all citizens have equal opportunities to participate in political processes and decision-making.
Keywords: Democratic Resilience, Women's Representation, Gender Equality

## Pendahuluan
Demokrasi merupakan sebuah sistem politik dengan pemerintahan yang berasaskan pada kedaulatan rakyat. Di Eropa, konsep demokrasi berkembang pasca revolusi Perancis bergulir  dengan  tumbangnya  monarki  dan  bangkitnya  semangat  untuk  menciptakan sebuah  pemerintahan  dan  struktur  sosial  yang  berkeadilan  dengan  mengusung  slogan Egalite, Fraternite, Liberte. Demokrasi kemudian mengalami banyak perubahan dengan beradaptasi  terhadap  perkembangan  sosial  yang  terjadi  di  dunia.  Secara  garis  besar, demokrasi yang ada di dunia saat ini berprinsip pada konsep demokrasi yang dicetuskan oleh  Montesqiue  yaitu  sebuah  sistem  politik  dengan  pemisahan  kekuasaan  yang  tegas antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Meski dianggap sebagai salah satu sistem yang  terbaik  saat  ini,  demokrasi  tak  terlepas  dari  berbagai  guncangan  dan  tantangan dalam  pelaksanaan.  Untuk  itu,  untuk  membentuk  dan  menjalanankan  politik  dalam rangka menciptakan kesejahteraan, ketahanan demokrasi menjadi sebuah unsur penting dalam menganalisis dinamika dan praktik demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara.
Indonesia  pasca  reformasi  1998  mulai  mencoba  memperbaiki  kehidupan demokrasinya. Hak politik dibuka selebar-lebarnya, partai politik bebas berdiri, dan peran pers menjadi lebih bebas dan independen. Namun seiring berjalannya waktu, tantangan- tantangan mulai mengancam ketahanan demokrasi. Salah satunya ialah pada indikator budaya  politik.  Budaya  politik  yang  tumbuh  di  masyarakat  Indonesia  masih  belum sepenuhnya  lepas  dan  beradaptasi  dengan  demokrasi  modern.  Salah  satu  unsur penilaiannya ialah pada tingkat keterwakilan perempuan di setiap pemilu digelar sejak era  reformasi.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  ialah  dengan  mengeluarkan  peraturan untuk  mendorong  tingkat  keterwakilan  perempuan  minimal  30%  di  parlemen.  Meski begitu, partai politik masih sulit untuk memenangkan kader-kader perempuannya baik di nasional maupun di daerah.
DKI  Jakarta  sebagai  ibu  kota  negara  dan  barometer  politik  nasional  sudah menunjukkan angka yang baik pada tingkat partisipasi politik perempuan dan juga indeks ketimpangan gender. Namun, angka tersebut tidak berbanding lurus dengan tercapainya minimal 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Dalam pemilu 2014 dan 2019 sudah terjadi peningkatan pada keterpilihan caleg perempuan di DPRD DKI Jakarta menjadi 21,7% di 2019 dari 19,8% di tahun 2014. Keberadaan perempuan dalam partai politik dan juga parlemen tentu akan memberikan warna politik tersendiri, namun hambatan besar menghalangi kesempatan kader-kader perempuan dalam setiap perhelatan pemilu digelar. Secara  umum,  hambatan  yang  dihadapi  perempuan  di  politik  berkaitan  erat  dengan konstruksi  sosial  dari  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri  yang  kemudian  diikuti  dengan hambatan  secara  psikologis  maupun  secara  ekonomi.  Keadaan  tersebut  secara  tidak langsung memberikan dampak buruk bagi politik perempuan. Dari perspektif ketahanan demokrasi,  rendahnya  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  akan  berdampak  pada
pertimbangan yang minim terhadap kepentingan perempuan saat sebuah kebijakan akan dibuat atau diputuskan, terlebih secara demografi jumlah populasi perempuan mencapai setengah dari total populasi yang ada di Indonesia.
Masih  sulitnya  pemilu  menghasilkan  30%  keterwakilan  perempuan  di  parlemen disebabkan  perempuan  secara  politik  mendapatkan  banyak  hambatan  dalam  upayanya meraih  kursi  di  parlemen.  Hambatan  paling  sering  dijumpai  ialah  hambatan  kultural. Perempuan  selama  ini  diidentikan  sebagai  subjek  yang  emosional,  tidak  mampu mengontrol  perasaan,  tidak  percaya  diri,  dan  tidak  lebih  baik  dibandingkan  laki-laki dalam  tampil  sebagai  seorang  pemimpin.  Perempuan  juga  diidentikan  dengan  peran domestik rumah tangga sehingga tidak memiliki kecakapan sosial untuk tampil di ruang- ruang publik. Hambatan secara kultural ini kemudian berimplikasi pada pengetahuan dan juga  kesempatan  yang  bisa  didapatkan  perempuan  dalam  politik.  Akibat  tertutupnya akses politik perempuan, perempuan tidak mampu mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk bisa tampil di ruang publik. Akibatnya ialah perempuan cenderung menutup diri dan tidak percaya diri untuk mau tampil di ruang-ruang publik. Keadaan lainnya yang menghambat  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  ialah  modal  sosial  dan  modal ekonomi. Kedua modal ini merupakan modal yang sangat penting dalam meraih kursi di pemilu.  Secara  modal  sosial,  perempuan  sudah  diindentikan  secara  kultural  sebagai pelengkap di partai politik. Walaupun mampu mendapatkan tiket untuk berkontestasi di pemilu, kendala berikutnya ialah pada modal ekonomi. Biaya politik yang begitu tinggi di  Indonesia  menyebabkan  perempuan  sulit  untuk  membangun  jaringan  politik, membiayai  kampanye  dan  pemenangannya  saat  pemilu.  Sehingga,  tak  jarang  ditemui meskipun  ada  representasi  perempuan  di  parlemen,  mereka  datang  dari  kalangan  elit politik  sehingga  kepentingannya  tersandera  oleh  kepentingan  partai  dan  kelompok tertentu saja, bukan kepentingan untuk membentuk struktur sosial masyarakat yang lebih inklusif  dan  setara.  Pada  akhirnya  politik  menjadi  sangat  maskulin  dan  perempuan kesulitan untuk terlibat secara bebas.
Ketahanan demokrasi merupakan sebuah kemampuan sistem demokrasi termasuk lembaga-lembaganya, aktor-aktor politiknya, dan warga negaranya, untuk mencegah atau bereaksi  terhadap  tantangan  dan  tekanan,  dan  serangan  baik  secara  internal  maupun eksternal melalui satu atau lebih reaksi potensial; bertahan tanpa perubahan, beradaptasi melalui perubahan internal, dan untuk pulih tanpa kehilangan karakter demokratis rezim dan institusi inti, organisasi, dan proses konstitutifnya. Salah satu indikator untuk melihat ketahanan  demokrasi  suatu  wilayah  adalah  melalui  angka  partisipasi  politik.  Secara terminologi, partisipasi politik merupakan kegiatan politik yang dilakukan warga negara dalam rangka mempengaruhi keputusan kebijakan politik (Huntington, 1950). Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara spontan, berkesinambung ataupun sporadis, secara damai maupun kekerasan, ilegal ataupun legal. Di negara-negara dengan demokrasi yang baik, partisipasi  berakar  dari  konsep  kedaulatan  rakyat  yang  memiliki  arti  bahwa penyelenggaraan  negara  ditujukan  untuk  kepentingan  mulia  bersama  dan  dilakukan dengan memberikan kekuasaan kepada orang yang dianggap layak untuk mewujudkan kepentingan bersama tersebut.
Tanpa partisipasi, maka demokrasi akan sulit berjalan dengan baik (Imawan, 2003). Seluruh  produk  kebijakan  publik  harus  lahir  melalui  proses  partisipasi  warga  negara sehingga  aspek  keadilan  mampu  dipenuhi  oleh  penyelenggara  negara.  Terdapat  tiga macam aspek dalam partisipasi; pertama yaitu adanya kesempatan yang sama bagi warga negara  untuk  mengungkapkan  kepentingan  dan  pandangannya  dalam  seluruh  proses perumusan  kebijakan;  kedua  yaitu  adanya  kesempatan  memperjuangan  pandangannya
baik  secara  individu  maupun  berkelompok;  ketiga  yaitu  adanya  perlakuan  yang  sama terutama dari penguasa pada kepentingan dan pandangan yang diperjuangkan oleh warga negara. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan upaya untuk memperjuangkan kebijakan  publik  yang  inklusif  dan  tidak  bias  gender.  Dalam  partisipasi  politiknya, perempuan perlu untuk langsung berada dalam sebuah sistem yang bisa memastikan suara dan  kepentingannya  terakomodir.  Pengikutsertaan  perempuan  dalam  politik  serta affirmative action dalam kuota 30% perempuan yang ada dalam aturan nasional bertujuan agar  partisipasi  politik  perempuan  bisa  meningkat  disetiap  momen  demokrasi  negara. Namun keraguan masih menghambat peran perempuan di politik. Banyak budaya dan masyarakat  yang  menganggap  kelompok  tidak  berdaya  (spesifik  mengarah  pada kelompok perempuan) masih dianggap sebagai “yang lain” yang tidak sama yang tidak sama sekali memiliki korelasi esensial dengan kelompok dominan dalam hal ini adalah kelompok laki-laki (Young, 2005). Ciri dan karakter seperti lemah, tidak berdaya, lembut halus, diasosiasikan pada kelompok-kelompok rentan melekat sebagai sebuah identitas politik dan diwariskan secara struktural oleh kelompok dominan dalam kebudayaan yang patriaki.
Di  era  modern  ini,  peran  perempuan  dalam  politik  menunjukkan  peningkatan signifikan.  Perempuan  mulai  menunjukkan  kekuatannya  sebagai  aktor  politik  yang kredibel dalam membawa isu-isu berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender. Isu pangan,  keluarga,  energi,  hingga  perlindungan  dari  kekerasan  seksual,  menjadi  isu prioritas yang dibawa perempuan ke dalam politik. Di DKI Jakarta sendiri, representasi politik perempuan terus mengalami peningkatan dari pemilu ke pemilu. Ini menunjukkan perempuan  mulai  menemukan  warna  politik  yang  bisa  mengantarkan  mereka  menuju kekuasaan  agar  bisa  terlibat  dalam  perumusan  kebijakan.  Namun  perbedaan  gender melahirkan  ketidaksetaraan  gender  dalam  politik.  Dampak-dampak  yang  ditimbulkan termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi atau pemiskinan secara struktural terhadap perempuan,  subordinasi  dalam  keputusan  politik,  pembentukan stereotype ,  kekerasan fisik maupun non fisik, dan beban kerja yang lebih banyak dan panjang (Tanaya, 2011).
Pada saat peran perempuan dalam partisipasi dan keterwakilan di parlemen rendah, terjadi  peluruhan  demokrasi.  Dalam  peluruhan  demokrasi,  terhadap  faktor  mekanisme partisipasi politik secara formal yang melibatkan partai politik dan pemilu. Partai politik memegan  tugas  sentral  membentuk  dan  melahirkan  politisi  perempuan  yang  mampu menjawab  tantangan  demokrasi  serta  menyusun  kebijakan  untuk  menciptakan  pemilu yang berkeadilan. Meski partai politik mampu melahirkan kader-kader perempuan yang unggul, pemilu tetap menjadi medan perang sesungguhnya. Faktor ekonomi, sosial, dan politik menjadi krusial bagi kader perempuan untuk bisa bertarung secara maksimal agar mampu mengalahkan status quo. Peluruhan demokrasi terjadi ketika dua institusi tersebut gagal  menjalankan  perannya  dalam  menciptakan  ketahanan  demokrasi  yang berlandaskan  pada  kesetaraan  sehingga  pemilu  diibaratkan  menjadi  tempat “pembantaian” bagi politisi perempuan.
Berdasarkan  keadaan  dan  dinamika,  serta  asumsi-asumsi  yang  ada  terhadap partisipasi  politik  perempuan  di  DKI  Jakarta,  maka  penelitian  ini  ditujukan  untuk menganalisis ketahanan demokrasi di DKI Jakarta. Peran perempuan di politik terkhusus keterwakilan perempuan di parlemen menjadi sangat krusial dalam rangka keterlibatan perempuan dalam membuat sebuah kebijakan di parlemen yang mampu dinikmati oleh sebuah  kalangan  tak  terkecuali  perempuan  itu  sendiri  sehingga  demokrasi  mampu menjadi sebuah sistem politik yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi literatur  dan  studi  kasus  yang  memungkinkan  peneliti  melakukan  penelitian  yang mendalam  terhadap  sistem  pemilu  yang  diterapkan  di  Indonesia  dalam  rangka menciptakan demokrasi yang ideal dalam sudut pandang yang holistik. Dalam konteks ini, teori mengenai ketahanan demokasi, budaya politik, gender, dan partai politik, akan menjadi teori yang relevan dalam kerangka teoritis penelitian ini.
Selain  itu,  data  sekunder  berupa  berita  politik  serta  pendapat  para  ahli  akan digunakan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis grounded theory. Analisis ini akan mengidentifikasi ketahanan demokrasi di DKI Jakarta. Dalam proses analisis, akan dilakukan studi perbandingan dengan negara-negara demokrasi  maupun  negara  yang  memiliki  kondisi  sosial  politik  yang  serupa  agar mendapatkan  hasil  penelitian  yang  komprehensif.  Penelitian  ini  akan  mengajukan kesimpulan  berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  mengajukan  konsep  tersebut  kepada stakeholder agar mampu dimanfaatkan dalam upaya menciptakan demokrasi yang ideal.

## Hasil dan Pembahasan
Keterwakilan perempuan dalam politik adalah isu yang cukup kompleks dan krusial dalam analisis gender. Di banyak negara, perempuan masih menghadapi hambatan dalam mencapai  posisi  politik  yang  signifikan.  Keterwakilan  perempuan  yang  rendah  tidak hanya  menjadi  cerminan  bahwa  adanya  ketidakadilan  sosial,  tetapi  juga  dapat memberikan dampak besar terhadap pembangunan kebijakan yang inklusif dan responsif gender. Partisipasi aktif perempuan dalam pembentukan kebijakan publik yang tidak bias gender akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam membangun demokrasi yang  baik.  Dengan  memastikan  representasi  yang  seimbang  dalam  struktur  kekuasaan politik, perempuan dapat membawa perspektif lain dan dapat menjadi pengendali dalam meja keputusan.
Dalam tulisannya, Adeni dan Harahap (2018) menyatakan bahwa Indonesia masih kuat  dalam  sistem  patriarkal  sehingga  hal  tersebut  yang  menjadi  sebab  adanya keterbatasan  keterlibatan  perempuan  dalam  partisipasi  politik.  Sistem  patriarkal  yang merajalela cenderung memberikan preferensi dan memperkuat dominasi laki-laki dalam ranah  politik.  Akibatnya,  perempuan  sering  kali  menghadapi  hambatan  struktural  dan budaya dalam mencapai posisi politik yang signifikan. Permasalahan gender sebenarnya telah  berlangsung  sejak  enam  ribu  tahun  silam  (Nurcahyo,  2016).  Pertentangan  atas kesetaraan  gender  semakin  menguat  ketika  munculnya  ketimpangan  dan  terdapat hubungan  subordinasi.  Permasalahan  gender  semakin  parah  di  saat  sistem  partriaki dianggap wajar sebab pembenarannya disejajarkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks atau jenis kelamin dan bukan didasarkan pada gender (Nurcahyo, 2016).
Padahal perlu dimengerti bahwa kehadiran perempuan dalam sebuah sistem politik dapat membangun demokrasi dalam membentuk kebijakan publik yang tidak bias gender di DKI Jakarta. Keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan membawa perspektif yang beragam dan pengalaman langsung tentang tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih  sensitif  terhadap  isu-isu  gender  dan  lebih  mampu  menciptakan  solusi  yang berkelanjutan  untuk  mengatasi  ketidaksetaraan  (Hevriansyah,  2021).  Selain  itu, partisipasi perempuan dalam politik juga membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan representatif yang mencerminkan keragaman masyarakat DKI Jakarta secara  lebih  akurat.  Banyak  yang  telah  mengotak-ngotakkan  bahwa  kekuasaan  dalam
sistem  politik  harus  dipegang  oleh  laki-laki.  Dalam  tulisannya,  Hardjaloka  (2012) menyatakan  bahwa  kekuasaan  pada  dasarnya  netral,  di  mana  hanya  tergantung  pada kepatuhan, perubahan, dan pembaharuan.
DKI Jakarta menjadi salah satu pusat sistem pemerintahan sehingga memiliki peran penting  dalam  menentukan  arah  pembangunan  nasional  serta  menangai  berbagai  isu sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Dalam konteks ini, kehadiran perempuan dalam sistem pemerintahan DKI Jakarta menjadi semakin krusial. Partisipasi aktif perempuan dalam  proses  pengambilan  keputusan  pemerintahan  tidak  hanya  mencerminkan inklusivitas  dalam  representasi  politik,  tetapi  juga  memperkaya  pandangan  kebijakan dengan perspektif gender yang mendalam. Melalui pengintegrasian analisis gender dalam setiap  aspek  pembuatan  kebijakan,  DKI  Jakarta  dapat  menghasilkan  kebijakan  publik yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan serta masyarakat secara keseluruhan.  Keberadaan  perempuan  dalam  pusat  pemerintahan  seperti  DKI  Jakarta menjadi  kunci  untuk  memastikan  bahwa  proses  pembangunan  dan  pengambilan keputusan  yang  dilakukan  mencerminkan  keadilan  gender  serta  memberikan  manfaat yang merata bagi seluruh warga Jakarta.
Realita menunjukkan  bahwa keterlibatan perempuan dalam politik di DPRD DKI Jakarta pada tahun 2009, 2014, dan 2019 masih belum sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilu  di  mana  dinyatakan  bahwa peserta  pemilu  dapat  mengajukan  calon  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/kota  untuk  setiap  daerah  pemilihan  dengan  memperhatikan  keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

## Tabel 1. Perolehan Kursi Perempuan DPRD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Jumlah Kursi Persentase Kursi Total  Perempuan  Laki-laki  Perempuan  Laki-laki 2009 94 22 72 23,40% 76,60% 2014 106 19 87 17,92% 82,08% 2019 106 23 83 21,70% 78,30% Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta (Mariyah, 2021)
Tabel  1.  Tersebut  menunjukkan  bahwa  keterlibatan  perempuan  masih  berada  di bawah  30%  dalam  DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta.  Meskipun  ada  peningkatan  yang signifikan  pada  tahun  2019,  di  mana  persentase  kursi  perempuan  mencapai  21,70%, angka  tersebut  masih  jauh  dari  mencapai  kesetaraan  gender  yang  diharapkan  dalam representasi  politik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih  ada  tantangan  yang  signifikan dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik di DKI Jakarta.
Anggota perempuan DPRD DKI Jakarta dapat berasal dari berbagai latar belakang yang  beragam,  termasuk  dari  kelas  menengah,  kelas  pekerja,  dan  kelas  elite.  Namun, terdapat  kecenderungan  bahwa  dominasi  kelas  elite  lebih  unggul  di  antara  anggota DPRD,  terutama  di  level  Provinsi  DKI  Jakarta.  Seperti  yang  dituliskan  oleh  Mawardi (2019) bahwa kedudukan kelas elite dalam politik menjadi hal yang lumrah dikarenakan adanya dukungan sumber daya serta akses untuk terlibat dan masuk dalam dunia politik. Meskipun demikian, terdapat juga perwakilan dari kelas menengah dan kelas pekerja di dalam DPRD, terutama sebagai hasil dari partisipasi politik yang semakin meningkat dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, proporsi mereka mungkin lebih kecil dibandingkan dengan anggota yang berasal dari kelas elite.
Terdapat  sebuah  teori  yang  menjadi  penunjang  dalam  pembahasan  elite  politik yaitu Elite Theory . Dalam Elite Theory yang dikembangkan oleh Vilfredo Pareto (1848- 1923) dan Gaetano Mosca (1858-1911), dijelaskan bahwa elite muncul karena adanya kecakapan  dan  kecerdasan  pribadi  yang  dimiliki  oleh  seseorang  dibandingkan  dengan orang  lain.  Mosca  lebih  memiliki  kecenderungan  melihat  elite  adalah  seseorang  yang memiliki manajemen organisasi yang lebih baik. Namun, dalam perkembangannya, C. Wright Mills menyatakan bahwa kekuasaan elite muncul karena adanya dominasi massa oleh elite. Mills berpandangan bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah eksploitasi massa oleh elite. Terdapat perbedaan pengartian definisi antara dominasi dengan eksploitasi di mana  penguasaan  elite  atas  masyarakat  bawah  tidak  bisa  disebut  dengan  dominasi, melainkan eksploitasi. Penjelasan tersebut yang menjadikan munculnya teori power elite . Tidak dapat dipungkiri bahwa teori power elite memang dijalankan di kehidupan saat ini. Dalam tulisannya Mawardi (2019) menyatakan bahwa power elite tidak hanya memegang kekuasaan  formal  semata,  seperti  dalam  pemerintahan,  namun  juga  sekelompok  kecil orang  yang  berpengaruh  besar  untuk  turut  serta  mengarahkan  jalannya  roda pemerintahan. Dalam konteks zaman saat ini, konsep kaum elite masih relevan dan dapat dilihat  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  terutama  dalam  ranah  politik,  ekonomi,  dan sosial. Kaum elite adalah kelompok kecil individu yang memiliki kontrol atau pengaruh yang  signifikan  terhadap  keputusan-keputusan  penting  yang  memengaruhi  masyarakat secara keseluruhan. Mereka sering kali memiliki akses yang luas terhadap sumber daya dan  kekuatan,  baik  itu  dalam  bentuk  kekayaan  materi,  koneksi  politik,  atau  pengaruh sosial.
Kaum  elite  yang  menduduki  kursi  legislatif  DPRD  DKI  Jakarta  di  tahun-tahun sekarang adalah mereka yang berkedudukan sebagai seorang artis. Para artis yang terpilih menjadi  anggota  DPRD  DKI  Jakarta  sering  kali  memanfaatkan  kepopuleran  mereka dalam  industri  hiburan  untuk  memperoleh  dukungan  massa.  Meskipun  demikian, keberadaan  mereka  dalam  lembaga  legislatif  juga  menimbulkan  pertanyaan  tentang kemampuan  mereka  dalam  merumuskan  kebijakan  publik  dan  mewakili  kepentingan masyarakat dengan baik. Tahun 2019, beberapa public figure atau artis turut serta dalam jajaran kursi legislatif seperti Tina Toon dari PDIP dan Zita Anjani dari PAN. Dalam tulisannya, Lubis (2015) menyatakan bahwa melibatkan public figure atau artis menjadi salah satu hal yang dinilai efektif dalam mensosialisasi partai politik sehingga eksistensi partai akan turut terangkat. Hal ini menjadikan kaum elite yang berkalangan dari artis lebih mendominasi dibandingkan dengan kelas menengah atau kelas pekerja. Menurut Lubis  (2015)  fenomena public  figure yang  masuk  dalam  ranah  politik  dapat  menjadi celebrity  endorsement demi  keuntungan  kampanye  partai.  Dengan  kata  lain,  modal popularitas yang dimiliki para artis akan lebih mudah dalam mendapatkan elektabilitas, dikarenakan kemajuan telah menjadi modal awal dibandingkan kandidat lainnya.
Maliki (2018) memberikan pendapat bahwa kaum elite masih menjadi pemegang dominasi dalam politik di negara ini. Maliki menegaskan bahwa kaum elite, termasuk para artis, tetap menjadi pemegang dominasi dalam politik. Ini mengindikasikan bahwa struktur kekuasaan dalam politik cenderung tetap terkonsentrasi di tangan kelompok yang memiliki  akses  terhadap  sumber  daya  dan  kekuatan  politik.  Atas  hal  tersebut,  muncul sebuah kekhawatiran di mana dapat terjadi kerentanan dalam kualitas institusi politik dan budaya  politik  di  Indonesia.  Kehadiran  mereka  menimbulkan  pertanyaan  tentang kemampuan  institusi  politik,  khususnya  dalam  DPRD  DKI  Jakarta  dalam  melakukan seleksi  dan  evaluasi  terhadap  calon  legislatif  berdasarkan  kualifikasi  dan  kompetensi yang sesuai. Hal ini menyoroti potensi kelemahan dalam proses rekruitmen dan penilaian
kandidat,  di  mana  popularitas  atau  ketenaran  seringkali  menjadi  faktor  penentu  yang dominan  daripada  kualitas  kepemimpinan  dan  pemahaman  akan  isu-isu  publik. Fenomena  ini  juga  menyoroti  kondisi  budaya  politik  yang  rentan  terhadap  pengaruh celebrity endorsement dan pragmatisme politik. Budaya politik yang terlalu terfokus pada citra  dan  popularitas  individu  dapat  mengaburkan  substansi  dari  peran  legislatif  itu sendiri,  yaitu  merumuskan  kebijakan  yang  berpihak  kepada  kepentingan  publik  dan mewakili  aspirasi  masyarakat.  Ketika  publik  lebih  tertarik  pada  citra  dan  popularitas seseorang  daripada  rekam  jejak  dan  komitmen  politiknya,  hal  ini  dapat  mengurangi akuntabilitas dan kualitas representasi politik yang seharusnya dijunjung tinggi. Pendapat tersebut  sejalan  dengan  pandangan  Putri,  et  al  (2018)  dalam  tulisannya  yang  juga menyebutkan bahwa ketika pemilih lebih cenderung memilih berdasarkan ketenaran dan pesona  seseorang  daripada  mempertimbangkan  rekam  jejak  dan  komitmen  politiknya, maka proses demokrasi dapat terkikis. Hal ini dapat mengarah pada terpilihnya pemimpin yang  kurang  kompeten  atau  tidak  memenuhi  harapan  publik,  karena  prioritas  dalam pemilihan  berubah  dari  kualitas  kepemimpinan  dan  agenda  politik  yang  jelas  menjadi sekadar popularitas semata.
Rendahnya  keterlibatan  perempuan  juga  dapat  menghasilkan  kebijakan  yang kurang  representatif  terhadap  kesetaraan  gender.  Tanpa  representasi  yang  cukup  dari perempuan dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan, suara dan kebutuhan mereka cenderung tidak terwakili secara memadai. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan publik yang  tidak  sensitif  terhadap  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh  perempuan,  seperti kesenjangan upah, akses terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi, serta kekerasan gender. Dengan demikian, rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya merugikan  perempuan  secara  langsung,  tetapi  juga  menciptakan  kesenjangan  dalam representasi dan pembangunan kebijakan yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Permasalahan  yang  banyak  dikaitkan  dengan  isu  kesetaraan  gender  adalah kekerasan.  Kekerasan  gender  dapat  berupa  kekerasan  terhadap  perempuan,  termasuk pada pelecehan seksual, pemerkosaan, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024, tercatat  bahwa  pelaku  kekerasan  menunjukkan  laki-laki  memeroleh  nilai  3.030  dan perempuan memeroleh nilai 406.
Angka tersebut merepresentasikan ketidakproporsionalan  yang  mencolok  antara  jumlah  pelaku  kekerasan  laki-laki  dan perempuan. Dengan nilai yang jauh lebih tinggi untuk laki-laki, hal ini mengindikasikan bahwa kekerasan gender masih terutama dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Fenomena  ini  mencerminkan  ketidaksetaraan  kekuatan  dan  kontrol  dalam  hubungan gender, di mana perempuan sering kali menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh pasangan  atau  individu  laki-laki.  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  melalui  Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mencatat di sepanjang tahun 2023 telah masuk sebanyak 1.682 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kompas,  2024).  Di  tahun  2022,  tercatat  sebanyak  1.455  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kasus  kekerasan  terhadap perempuan menunjukkan kecenderungan bertambah di setiap tahunnya.
Meningkatnya  kasus  kekerasan  setiap  tahunnya  mencerminkan  proses pengupayaan  kebijakan  atas  gender  masih  kurang  maksimal.  Kurangnya  keterlibatan perempuan dalam DPRD DKI Jakarta dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengupayaan terhadap perempuan masih kurang optimal. Keterwakilan perempuan yang rendah dalam lembaga legislatif dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman akan isu- isu  yang  dihadapi  oleh  perempuan  secara  langsung,  termasuk  isu  kekerasan  gender.
Dalam  konteks  ini,  keberadaan  perempuan  dalam  DPRD  dapat  menjadi  suara  yang penting dalam memperjuangkan kebijakan dan program yang memperkuat perlindungan terhadap  perempuan  dan  penanggulangan  kekerasan  gender.  Jika  keterwakilan perempuan  dalam  DPRD  rendah,  maka  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  perempuan cenderung  tidak  mendapatkan  prioritas  yang  memadai  dalam  agenda  legislatif. Kurangnya perspektif perempuan dalam pembuatan kebijakan juga dapat menghambat upaya-upaya  untuk  meningkatkan  akses  terhadap  layanan  perlindungan  dan  kesehatan bagi  korban  kekerasan,  serta  untuk  memperkuat  penegakan  hukum  terhadap  pelaku kekerasan.  Kurangnya  suara  perempuan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  dapat mengakibatkan  ketidakseimbangan  dalam  perhatian  terhadap  isu-isu  gender  dan kebijakan yang tidak memadai dalam mendukung kesetaraan gender.
Analisis  terhadap  kondisi  sosial  budaya  politik  masyarakat  Indonesia mengindikasikan bahwa meskipun terdapat partisipasi politik yang tinggi dari perempuan dalam pemilu, namun hal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah anggota dewan perempuan yang terpilih di DPRD DKI Jakarta. Hal ini mencerminkan adanya hambatan-hambatan  struktural  dan  prosedural  dalam  praktik  demokrasi  yang mengakibatkan  kelompok-kelompok  sosial  rentan,  termasuk  perempuan,  sering  kali tersisihkan  atau  terisolasi  dari  proses  pengambilan  keputusan  politik  (Laku,  2021). Hambatan struktural seperti stereotip gender, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi, serta kekurangan dukungan dari partai politik dapat menjadi faktor utama  yang  menghalangi  keterwakilan  perempuan  dalam  lembaga  legislatif  seperti DPRD DKI Jakarta. Selain itu, budaya politik yang masih didominasi oleh norma-norma patriarki dan pandangan tradisional tentang peran gender juga dapat menjadi penghambat bagi partisipasi politik perempuan yang lebih aktif dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik.
Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia juga turut memberikan dampak signifikan  terhadap  ketahanan  demokrasi  di  Indonesia.  Ketika  keterlibatan  perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik terlalu rendah, maka akan muncul indikasi ketidakseimbangan  dalam  representasi  politik  dan  mengurangi  pluralitas  suara  dalam proses  pembuatan  kebijakan.  Dengan  demikian,  rendahnya  keterlibatan  perempuan dalam  DPRD  DKI  Jakarta,  yang  merupakan  salah  satu  pusat  pemerintahan  penting  di Indonesia,  dapat  mereduksi  pluralitas  pandangan  dan  pengalaman  dalam  perwakilan politik.
Dalam konteks ini, ketidaksetaraan dalam gender yang ada dalam jajaran legislatif akan  memunculkan  permasalahan  baru  yang  mana  menyangkut  pada  ketahanan demokrasi di Indonesia.  Ketidaksetaraan tersebut akan berpotensi mengancam prinsip- prinsip dasar demokrasi yang telah dibangun Indonesia. Salah satu prinsip fundamental dalam demokrasi adalah representasi yang inklusif dan partisipatif, di mana semua warga negara  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  politik  dan pembuatan  keputusan  (Sulastri  et  al.,  2020).  Namun,  ketika  terdapat  ketidaksetaraan gender  yang  signifikan  di  dalam  lembaga-lembaga  politik,  hal  ini  mengakibatkan ketimpangan dalam representasi dan partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan  gender  di  jajaran  legislatif  menciptakan  ketidakseimbangan  dalam representasi suara dan perspektif dalam pembentukan kebijakan. Perempuan sering kali memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda dalam masyarakat, dan ketika mereka tidak cukup diwakili dalam lembaga-lembaga politik, isu-isu yang spesifik bagi mereka sering kali diabaikan atau tidak diperhatikan secara serius dalam pembentukan kebijakan (Fatmariza,  2003).  Akibatnya,  kebijakan  yang  dihasilkan  cenderung  tidak  sensitif
terhadap  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh  perempuan,  seperti  kekerasan  gender, kesenjangan ekonomi, dan akses terhadap layanan kesehatan.
Selain  itu,  ketidaksetaraan  gender  juga  menciptakan  ketidakseimbangan  dalam agenda politik secara keseluruhan. Isu-isu yang berkaitan dengan gender sering kali tidak mendapatkan prioritas yang memadai, sehingga mengurangi keberagaman dan pluralitas dalam  perwakilan  politik.  Dalam  sebuah  demokrasi  yang  sehat,  semua  warga  negara harus  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan  representasi  politik  yang memadai,  tanpa  memandang  jenis  kelamin  mereka.  Penjelasan  tersebut  menjadi  bukti bahwa  ketidaksetaraan  gender  dalam  jajaran  legislatif  tidak  hanya  melanggar  prinsip- prinsip  demokrasi  yang  mendasar,  tetapi  juga  mengancam  kualitas  dan  legitimasi  dari sistem politik secara keseluruhan.

## Kesimpulan
Keterwakilan  perempuan  dalam  politik,  khususnya  di  DPRD  DKI  Jakarta, menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam mencapai keterlibatan perempuan yang seimbang dan representatif. Hal ini tidak hanya mencerminkan adanya ketidakadilan sosial yang masih mewarnai struktur politik yang kuat dalam sistem patriarkal, tetapi juga berpotensi  mengakibatkan  ketimpangan  dalam  representasi  suara  dan  perspektif  yang penting  dalam  pembentukan  kebijakan  publik  yang  inklusif  dan  responsif  gender. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam DPRD DKI Jakarta juga dapat menghambat upaya-upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan penanggulangan kekerasan  gender,  serta  dapat  mengurangi  pluralitas  suara  dalam  proses  pembuatan kebijakan yang seharusnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk memastikan keterlibatan perempuan yang lebih aktif dan efektif dalam proses politik, termasuk peran lembaga- lembaga  negara  dan  partai  politik  dalam  memberikan  dukungan  yang  memadai, pemberian  ruang  dan  kesempatan  yang  adil,  serta  pemahaman  yang  mendalam  akan pentingnya perspektif gender dalam pembentukan kebijakan publik yang berkualitas dan berpihak pada keadilan sosial.

## BIBLIOGRAFI
Adeni, S., & Harahap, M. A. (2018). Komunikasi politik dan keterwakilan perempuan dalam arena politik. Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis , 1 (2).
Fatmariza, F. (2003). Kesetaraan Gender: Langkah Menuju Demokratisasi Nagari. Jurnal Demokrasi , 2 (1).
Hardjaloka,  L.  (2012).  Potret  keterwakilan  perempuan  dalam  wajah  politik  Indonesia perspektif regulasi dan implementasi. Jurnal Konstitusi , 9 (2), 403–430. Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi , 1 (1), 67–85.
Huntington, S. P. (1950). A revised theory of American party politics. American Political Science Review , 44 (3), 669–677. Imawan, H. (2003). Penerapan activity based information system (ABIS) pada product costing  untuk  membantu  manajemen  dalam  mendapatkan  informasi  yang  jelas, akurat dan cepat CV. X di Surabaya .
Kompas. (2024). Ada 1.682 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Jakarta Selama  2023 .  https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/08/12594331/ada- 1682-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-jakarta-selama Laku, S. K. (2021). Ketika Demokrasi Membutuhkan Inklusi. Dekonstruksi , 4 (01), 156– 184.
Lubis,  S.  (2015).  Artis  Dan  Kegiatan  Politik:  Studi  Keterlibatan  Artis  Pada  Pemilu Legislatif 2014. Ilmu Dan Budaya , 39 (44), 5209–5226.
Maliki,  Z.  (2018). Sosiologi  politik:  makna  kekuasaan  dan  transformasi  politik .  Ugm Press.
Mariyah, C. (2021). Analisis Modal Politik, Sosial, dan Ekonomi Terhadap Keterpilihan Caleg  Perempuan  Pemula  Pada  Pileg  DPRD  DKI  Jakarta  2019. TheJournalish: Social and Government , 2 (2), 56–63.
Mawardi, A. I. (2019). Charles Wright mills dan teori power elite: Membaca Konteks dan pemetaan  teori  sosiologi  politik  tentang  kelas  elite  kekuasaan. Jurnal  Sosiologi Pendidikan Humanis , 4 (2).
Nurcahyo,  A.  (2016).  Relevansi  budaya  patriarki  dengan  partisipasi  politik  dan keterwakilan  perempuan  di  parlemen. Agastya:  Jurnal  Sejarah  Dan Pembelajarannya , 6 (01), 25–34.
Putri, P. S., Hasrullah, H., & Nadjib, M. (2018). Artis Dan Pilkada (Politic Marketing Pemenangan  Hidayat–Sigit  Pada  Pemilihan  Walikota  Dan  Wakil  Walikota  Kota Palu). KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi , 23–29.
Sulastri,  E.,  Purnomo,  E.  P.,  Setiawan,  A.,  Fathani,  A.  T.,  &  Oktiawan,  C.  (2020).
Pertarungan  Perempuan  Dalam  Demokrasi  Dunia  Politik  Untuk  Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta. Jurnal Ketahanan Nasional , 26 (3), 308– 332.
Tanaya, V. (2011). Optik gender dalam Putusan Perkara kekerasan Fisik dalam Rumah tangga. Jurnal Yudisial , 4 (1), 89–112. Young, I. M. (2005). On female body experience:" Throwing like a girl" and other essays . Oxford University Press.

## Copyright holder:
I Gede Ngurah Eka Dharmayudha (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: