Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri
Available at :
http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika
Factors Affecting Tax Compliance with the Complexity of Tax Regulations as a Moderator Variable
Welly Chandra 1* , Waluyo 2 1 Program Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara
2 Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Email: welly.127212018@stu.untar.ac.id; waluyo@mercubuana.ac.id
ABSTRACT
Article History :
The aim of this study was to determine the role of Understanding of Tax Regulations  and  E-Filling  Service  Quality  in  explaining  Tax Compliance  of  tax  payers  with  certain  business  in  Jakarta  and determining  moderating  effects  of  Tax  Regulation  Complexity.  The samples used in this study are tax payers of certain business in Jakarta. This  research  is  a  research  with  descriptive  research  design and  the sample  of  this  research  collected  from  146  respondents  who  are individual tax payers with certain business in Jakarta. This respondents selected  by  using  convenience  sampling  method.  Data  analysis technique study indicated that Understanding of Tax Regulations don’t have  significance  influence  on  explaining  Tax  Compliance  but  E- Filling Service Quality have positive influence on Tax Compliance and Tax Regulation Complexity didn’t have any moderating effect on the relation  of  Understanding  of Tax  Regulation  on  Tax  Compliance  but have  moderating  effect  on  relationship  between  E-Filling  Quality Service and Tax Compliance. Received : 01 - 06 - 2023 Revised : 05 - 08 - 2023 Accepted : 28 - 08 - 2023 Keywords: Tax Compliance; Understanding
Tax Regulations; Quality of E- Filling Services; Complexity of Tax Regulations

## INTRODUCTION
Pada  masa  ini,  ekonomi  di  Indonesia  sudah mengalami penurunan  yang disebabkan oleh adanya pandemi, Covid-19. Dalam mengatasi penurunan ekonomi tersebut pemerintah  sudah  merencanakan  program-program  pembangunan berkelanjutan dalam  memulihkan perekonomian. Negara  dapat  melakukan pembangunan  ini  dengan  adanya  pajak.  Pajak  merupakan  sumber  daya  keuangan yang  dimiliki  suatu  negara  untuk  membiayai  pengeluaran  dan  melakukan pembangunan  negara. (Safrin,  2023). Pajak  adalah  kontribusi  yang wajib  untuk diberikan  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  dengan memiliki  sifat  yang memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan kontribusi tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan negara dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran sebesar- besarnya  kepada  masyarakat. Seluruh  wajib  pajak  harus  membayar  pajak  yang dikenakan  kepada  mereka. Menurut  Nurkhin  et  al.  (2018),  Kepatuhan  Pajak merupakan  suatu  kondisi  atau  suatu  periode  yang  terjadi  di  mana dalam  periode
ISSN ( Online ) 2581-2157
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
ISSN ( Print )    2502-9304
tersebut  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  dan  hak  yang  dimiliki  mereka  dalam melakukan  pembayaran  pajak.    Oleh  karena  itu,  negara  yang  baik  akan  dapat melakukan perkembangan yang baik akan memiliki tingkat kepatuhan pajak wajib pajak  yang  tinggi. Menurut laporan  yang  dibuat  oleh  DJP,  kepatuhan  pajak  orang pribadi pegawai mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Realisasi rasio kepatuhan pajak yang dicapai pada tahun 2017 adalah sebesar 117,8 triliun, pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 134,9 triliun, pada tahun 2019 dapat direalisasi sebesar 148,5 triliun, pada tahun 2020 realiasi menurun menjadi 139,4 triliun tetapi pada tahun 2021 menaikan kembali realisasi menjadi 145,5 triliun, pada tahun 2022 realisasi pajak orang pribadi berhasil meningkat sebesar 16,34% dari tahun 2021 yaitu sebesar 169.2 triliun. Selain itu, wajib pajak pegawai ini, masih ada bagian dari  warga  negara  yang  mempunyai tingkat kepatuhan  yang  rendah  dalam melakukan  kewajiban  pajak  yaitu  wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu. Menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 32/PJ/ 2010 tentang Pelaksanaan  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25,  Wajib  pajak  orang  pribadi pengusaha tertentu merupakan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pekerjaan sebagai pedagang eceran yang dilakukan dalam satu tempat atau lebih. Kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu  ini  mengalami penurunan dari beberapa tahun terakhir sampai dengan pada tahun 2022. Selain itu, Pendapatan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu mengalami kenaikan setiap bulannya sebesar kenaikan dari 10 sampai dengan 16%. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pajak dari wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu merupakan sumber yang besar bagi anggaran  negara.  Dengan  demikian,  untuk  dapat  melakukan  pembangunan  yang optimal dan memulihkan ekonomi negara maka perlu dilakukan penelitian terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  kepatuhan pajak  ini  dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, biaya kepatuhan pajak (Musimenta, 2020),  kesadaran  wajib pajak  (Fitria,  2017;  Wiryani,  2017),  kerumitan  peraturan  perpajakan  (Noreen & Kristanti,  2022),  kualitas  layanan  E-Filling  (Putri  & Setiawan,  2017),  pemahaman peraturan perpajakan (Raharjo et al., 2020), tarif pajak  (Raharjo et al., (2020), sanksi perpajakan  (Pebria & Hidayutulloh,  2020;  Wulandri,  2020),  sosialiasasi  perpajakan (Ananda et al., 2015).
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
Di antara variabel di atas, penelitian ini menggunakan variabel pemahaman peraturan  perpajakan  dan  kualitas  layanan  E-Filling  sebagai  variabel  independen karena  berdasarkan  penelitian  sebelumnya  kedua  variabel  tersebut  merupakan variabel  penting  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  orang  pribadi pengusaha tertentu yang hasil penelitiannya masih memiliki inkonsistensi. Menurut Wulandri (2020), pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor penting yang dapat  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu,  semakin tinggi  pemahaman  perpajakan  yang  dimiliki  wajib pajak  orang  pribadi  pengusaha tertentu maka akan meningkatkan kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Menurut Pebrina dan Hidayatulloh (2020), Raharjo et al. (2020) dan Safitri dan Silalahi (2020), pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  kepatuhan  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu  sedangkan  menurut Ananda et al. (2015), Fitria (2017), Indrawan dan Binekas (2018), Nurkhin et al. (2018), Ratnasari dan Huda (2018), Saudi et al. (2018), Solichah et al. (2019), Syaputra (2019), Ma’ruf  dan  Supatminingsih  (2020)  dan  Wulandri  (2020),  pemahaman  peraturan perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak  OPPT. Adanya  inkonsistensi  hasil  pada  penelitian  sebelumnya  merupakan  faktor  yang mendorong untuk menggunakan variabel ini
Menurut  Putri  dan  Setiawan  (2017),  Kualitas  Layanan  E-Filling  merupakan kemampuan E-Filling dalam memberikan layanan optimal kepada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu sehingga wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu merasa puas kepada pelayanan yang diberikan oleh E-filling.  Menurut Ma’ruf dan Supatminingsih  (2020),  kualitas  layanan  merupakan  aspek  penting  yang  dapat mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi, semakin tinggi kualitas layanan yang dapat diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Menurut Wiryani (2017), Safitri dan Silalahi (2020), Puspodewanti dan  Susanti  (2021),  Kualitas  layanan  memiliki  pengaruh  yang  tidak  signifikan terhadap  kepatuhan  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu  sedangkan  menurut Putri  dan  Setiawan  (2017),  Ma’ruf  dan  Supatminingsih  (2020),  Pebria  dan Hidayutulloh (2020), Raharjo et al. (2020) dan Pradyani et al. (2022), kualitas layanan mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Penelitian ini menggunakan variabel Kualitas layanan E-filling
ISSN ( Online ) 2581-2157
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
ISSN ( Print )    2502-9304
ini  sebagai  variabel  independen  karena  adanya  inkonsistensi  hasil  penelitian sebelumnya.
Selain  menggunakan  kedua  variabel  di  atas, penelitian  ini  menggunakan kerumitan  peraturan  perpajakan  sebagai  variabel  moderator  untuk  melihat  efek moderasi variabel ini terhadap kedua variabel di atas. Penggunaan variabel ini sebagai variabel moderasi membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya karena masih  belum  ada  penelitian  yang  menentukan  efek  moderasi  kerumitan  peraturan perpajakan terhadap hubungan kedua variabel di atas. Menurut Wiryano et al. (2017), Kerumitan peraturan perpajakan merupakan tingkat kerumitan yang dirasakan oleh wajib pajak pribadi pengusaha tertentu untuk memahami peraturan perpajakan yang terdapat dalam peraturan undang-undang perpajakan. Menurut Noreen dan Kristanti (2022), kerumitan peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap  kepatuhan  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu.  Selain  itu,  menurut merupakan  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku  wajib  pajak  orang  pribadi pengusaha tertentu. Keterbalikan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian dengan variabel pemahaman  peraturan perpajakan menunjukkan  kerumitan  peraturan perpajakan  dapat  menurunkan  perilaku  kepatuhan  pajak  dengan  menurunkan pemahaman yang dimiliki wajib pajak terhadap peraturan perpajakan karena dengan semakin rumitnya peraturan perpajakan maka akan mempersulit wajib pajak untuk memahami  peraturan  perpajakan.  Selain  itu, hasil  penelitian  dengan  variabel kerumitan  peraturan  perpajakan  juga  mempunyai  keterbalikan  dengan  hasil penelitian  dengan  variabel  kualitas  layanan  E-Filling.  Oleh  karena  itu,  kerumitan peraturan perpajakan juga dapat menurunkan kualitas layanan yang dapat diberikan E-Filling  karena  dengan  kerumitan  peraturan  perpajakan  dapat  membuat  layanan yang  diberikan  E-Filling  menjadi  lebih  lebih  lama  dan  rumit    untuk  dilakukan sehingga  wajib  pajak  tidak  puas  terhadap  layanan  yang  diberikan  oleh  E-Filling sehingga menghasilkan perilaku ketidakpatuhan pajak.

## LITERATURE REVIEW

## Theory of Planned Behavior
Menurut  Azjen  (1985),  keinginan  yang  dimiliki  individu  dipengaruhi  oleh  3 dimensi  yaitu attitude  toward  the  behavior,  subjective  norms dan perceived  behavioral
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
control. Attitude  toward  the  behavior merupakan  tanggapan  negatif  atau  positif  dari individu dalam melakukan perilaku yang diminati. Subjective norms merupakan cara pandang  individu  terhadap  pemikiran  yang  individu  lain  yang  dapat  membantu dirinya  atau  tidak  dalam  melakukan  suatu  kegiatan.  Selain  itu,  dimensi perceived behavioral  control menunjukkan  cara  pandang  individu  terhadap  tingkat  kesulitan dalam melakukan perilaku yang diminati.

## Attribution Theory
Menurut Putri dan Setiawan (2017), “teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang  menginterpretasikan  suatu  peristiwa  dan  mempelajari  bagaimana seseorang  menginterpretasikan  alasan  atau  sebab  perilakunya.  Teori  atribusi menyatakan  bahwa  bila  individu-individu  mengamati  perilaku  seseorang,  mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal”.

## Pemahaman Peraturan Perpajakan
Menurut  Solichah  et  al.  (2019, p.  730),  “pemahaman  pajak  adalah tingkatan pengetahuan  dan  pemikiran  wajib  pajak  atas  kewajiban  perpajakannya  untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan  nasional  guna  tercapainya  keadilan  dan  kemakmuran”.  Menurut Pebrina  dan  Hidayatulloh (2020, p.  2),  “Pemahaman  peraturan  perpajakan  adalah suatu  proses  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk  memahami  dan  mengetahui tentang  peraturan,  undang  undang  serta  tata  cara  perpajakan,  serta mengimplementasikan  pada  kegiatan  perpajakan.  Kegiatan  perpajakan  meliputi pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan lain sebagainya”. Selain itu, menurut Raharjo et al. (2020, p. 675), “Pemahaman peraturan perpajakan ialah cara wajib pajak untuk memahami  peraturan  perpajakan  dan  dapat  melaksanakannya  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku”. Variabel  pemahaman  peraturan  perpajakan ini menggunakan  3  indikator  yaitu  (1)  ketentuan  dan  tata  cara  perpajakan,  (2)  batas waktu pembayaran dan (3) sanksi pajak yang diadaptasi dari Nurkhin et al. (2018), Syaputra  (2019),  Safitri  dan  Silalahi  (2020). Ketiga  indikator  ini  digunakan  untuk
ISSN ( Online ) 2581-2157
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
ISSN ( Print )    2502-9304
membuat  5  item  untuk  mengukur  tingkat  pemahaman  yang  dimiliki  wajib  pajak orang pribadi pengusaha tertentu terhadap peraturan perpajakan.

## Kualitas Layanan E-Filling
Menurut  Megawangi  dan  Setiawan (2017,  p.2352),  “kualitas  pelayanan  adalah penilaian  seseorang  terhadap  kinerja  aktual  dari  penyedia  layanan  yang dibandingkan dengan harapan yang diinginkan. Pelayanan berkualitas merupakan kemampuan suatu instansi yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap  dalam  batas  memenuhi  standar  pelayanan  yang  dapat  dipertanggung jawabkan”. Menurut Putri dan Setiawan (2017, p. 1118), “Kualitas pelayanan pajak adalah  kemampuan  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  bentuk  pelayanan  pajak yang  optimal  kepada  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak  merasa  puas  terhadap pelayanan  yang  diberikan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak”. Menurut  Safitri  dan Silalahi  (2020, p.  150),  “Kualitas  pelayanan  adalah  ukuran  citra  yang  diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas  dengan  layanan  yang  diberikan”. Variabel  kualitas  layanan  E-Filling menggunakan 2 indikator yaitu (1) keandalan dan (2) ketanggapan yang diadaptasi dari Safitri dan Silalahi (2020), Susuawu et al. (2020). Kedua indikator ini digunakan untuk membuat 5 item pernyataan untuk  mengukur tingkat kepuasan  wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu terhadap layanan E-Filling yang diberikan.

## Kerumitan Peraturan Pajak
Menurut Wiyarni et al. (2018, p. 15), “ Kompleksitas perpajakan adalah kesulitan atau  kerumitan  dalam  memahami  peraturan  perpajakan  yang  dijumpai  dalam undang-undang  perpajakan  dan  peraturan  pelaksanannya  yang  dituangkan  dalam Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Menteri  Keuangan  dan Surat  Edaran  Direktorat Jenderal Pajak ” . Taing dan Chang (2020), menyatakan bahwa sistem perpajakan yang kompleks dapat membatasi keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak. Selain itu, Noreen dan Kristanto (2021, p. 185), mengungkapkan bahwa “kompleksitas pajak  sebagai  kesulitan,  waktu  dan  biaya  dalam  menginterpretasi  dan  memenuhi regulasi pajak”. Variabel kerumitan peraturan perpajakan menggunakan 4 indikator yaitu,  (1)  Frekuensi  perubahan,  (2)  kerumitan  prosedur,  (3)  kesulitan  isi  dan  (4)
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
kejelasan peraturan yang diadaptasi dari Forest dan Sheffrin (2002), Taing  dan Chang (2020). Keempat  variabel  ini  digunakan  untuk  membuat  5  item  pernyataan  untuk mengukur kerumitan peraturan perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu

## Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Menurut  Solichah  et  al.  (2019, p.  729),  “Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan ketaatan pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara secara sukarela”. Menurut Safitri dan  Silalahi  (2020, p.  146),  “Kepatuhan  Perpajakan  didefinisikan  sebagai  sebagai situasi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan menerapkan hak pajaknya“. Selain itu, Fitria (2017, p. 32), menyatakan bahwa ”kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan”. Variabel kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu ini menggunakan 3 indikator yaitu, (1) terdaftar sebagai NPWP,  (2)  ketepatan  pembayaran  pajak  dan  (3)  perhitungan  pajak  terutang  yang diadaptasi dari Nurkhin et al. (2018), Syaputra (2019), Safitri dan Silalahi (2020). Ketiga indikator ini akan digunakan untuk membuat 5 item pernyataan untuk mengukur tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

## Pengaruh  pemahaman  peraturan  pajak terhadap  kepatuhan  pajak  orang  pribadi pengusaha tertentu
Menurut Syaputra (2019), Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor psikologis yang termasuk dalam proses belajar sebagai tujuan akhir dari  suatu  pembelajaran  peraturan  perpajakan.  Wajib  pajak  yang  memiliki pemahaman  peraturan  perpajakan  yang  tinggi  akan  meminimalisir  banyaknya pelanggaran  yang  dilakukan  dalam  melakukan  pelaporan  dan  pembayaran  pajak sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. Lalu, menurut Nurkhin et al. (2018), pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Wajib  pajak  yang  memiliki
ISSN ( Online ) 2581-2157
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
ISSN ( Print )    2502-9304
pemahaman  peraturan  perpajakan  dengan  tingkat  yang tinggi  akan  menggunakan pemahaman  tersebut  sebagai  dasar  untuk  membuat  keputusan  dalam  memenuhi kebijakan pajak. Dari pernyataan yang disebutkan di atas, wajib pajak orang pribadi pengusaha  tertentu  yang  mempunyai  pemahaman  terhadap  peraturan  perpajakan dengan tingkat yang tinggi akan mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Hasil  penelitian,  Ananda  et  al.  (2015),  Fitria  (2017),  Indrawan  dan  Binekas  (2018), Ratnasari dan Huda (2018), Saudi et al. (2018), Solichah et al. (2019), Syaputra (2019), Ma’ruf  dan  Supatmaningsih  (2020),  Nurkhin  et  al.  (2020)  dan  Wuladri  (2020),  juga menyatakan  bahwa  pemahaman  peraturan  perpajakan  memiliki  pengaruh  yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

## Pengaruh  kualitas  layanan  E-filling terhadap  kepatuhan  pajak  orang  pribadi pengusaha tertentu
Menurut Putri dan Setiawan (2017), Kualitas layanan merupakan faktor penting yang  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Kualitas  layanan  mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kualitas layanan yang tinggi merupakan layanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi  standar  pelayanan  dengan  mempertanggungjawabkan  kualitas  layanan dengan berkelanjutan. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu akan memiliki kepatuhan  pajak  yang  tinggi  karena  dengan  kualitas  layanan  yang  tinggi  dapat membuat  wajib  pajak  dan  melakukan  kewajiban  perpajakan  dengan  cepat,  mudah dan akurat. Menurut Pradnyani et al. (2022), kualitas layanan mempunyai pengaruh yang  positif signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Kualitas  layanan  akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam melakukan pembayaran pajak karena dengan  kualitas  layanan  yang  tinggi  dapat  membantu  wajib  pajak  dalam menyelesaikan  masalah  yang  dihadapinya  dan  mempermudah  wajib  pajak  dalam melakukan  kewajiban  pajak  sehingga  meningkatkan  kepatuhan  pajak. Hasil penelitian Susmita dan Supdami (2016), Megawangi dan Setiawan (2017), Putri dan Setiawan (2017), Erawati dan Ratnasari (2018), Ratnasari dan Huda (2018), Raharjo et al. (2020), Susuawu et al. (2020), Pradnyani et al. (2021), menyatakan kualitas layanan E-filling mempunyai  pengaruh  yang  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
Kerumitan  peraturan  perpajakan  dalam  memperlemah  pengaruh  pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu
Kerumitan  peraturan  perpajakan  akan  memperlemah  pengaruh  pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi karena berdasarkan teori atribusi kompleksitas merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi individu. Dengan tingginya kerumitan peraturan perpajakan yang dimiliki dalam suatu negara akan memperlemah kemampuan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu untuk memahami  peraturan  perpajakan  yang  dimiliki  individu  terhadap  peraturan perpajakan sehingga dengan tidak memiliki kemampuan untuk memahami peraturan perpajakan  akan  memberikan  tekanan  kepada  individu  untuk  tidak  melakukan kepatuhan pajak. Dengan menurunnya kemampuan individu maka wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu akan menurunkan keinginan wajib pajak orang pribadi untuk mematuhi pajak.

## Kerumitan peraturan perpajakan dalam memperlemah pengaruh kualitas layanan E-filling terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu
Menurut  teori  atribusi  kerumitan  peraturan  perpajakan  akan  memperlemah pengaruh  kualitas  layanan  E-Filling  terhadap  kepatuhan  pajak  orang  pribadi pengusaha tertentu. Menurut teori ini, kerumitan peraturan perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas layanan yang dapat diberikan E-Filling dengan semakin tingginya kerumitan peraturan perpajakan maka akan menurunkan kepuasan  yang  dimiliki  wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu  terhadap layanan yang dapat diberikan E-Filling karena dengan semakin rumitnya peraturan perpajakan maka akan menurunkan kecepatan, akurasi dari layanan E-Filling yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dalam melaporkan SPT dan melakukan pembayaran pajak. Lalu, dengan Theory of Planned Behavior, menjelaskan bahwa kualitas layanan E-Filing sebagai perceived behavior Control di mana  dengan  semakin  susah  dan  lambatnya  wajib  pajak  dalam  menggunakan  E- Filling  untuk  melakukan  pelaporan  SPT  dan  pembayaran  pajak  maka akan menurunkan keinginan wajib pajak orang pribadi untuk melakukan kewajiban pajak.

## Pengembangan Hipotesis
ISSN ( Online ) 2581-2157
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
ISSN ( Print )    2502-9304
Berdasarkan literature review yang telah dilakukan di atas maka dalam penelitian ini membuat hipotesis sebagai berikut:
H 1 =Terdapat  pengaruh  positif  Pemahaman Peraturan  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
H 2 = Terdapat pengaruh positif Kualitas Layanan E-Filling terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
H 3 =Kerumitan  Peraturan  Perpajakan  dapat  memperlemah pengaruh  positif Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  terhadap Kepatuhan  Pajak  Orang  Pribadi Pengusaha Tertentu
H 4 =Kerumitan Peraturan Perpajakan dapat memperlemah pengaruh positif Kualitas Layanan E-Filling terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

## METHODS
Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain penelitian deskriptif. Populasi penelitian  ini  adalah  seluruh  wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha  Penelitian  ini menggunakan  sampel  berupa  wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu  yang berdomisili  di  Indonesia.  Data  sampel  ini  dikumpulkan  dengan  kuesioner  dengan menggunakan teknik convenience sampling . Data dari responden akan dikumpulkan dengan  menggunakan  skala  likert  untuk  mengukur  tanggapan  yang  diberikan responden.  Penelitian  ini telah  mengumpulkan  146  responden.  Di  mana  data  dari responden  ini  akan  di  analisis  dengan  menggunakan  alat  analisis  Smart  PLS  dan menggunakan  teknis  analisis  PLS-SEM  yang  melakukan  analisis  dengan  membagi inner model dan outer model .

## RESULTS OUTER MODEL
Convergent Validity
Tabel 1 Hasil Analisis AVE Variabel Average Variance Extracted (AVE) KL_KPOP*KPP 1,000 Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu 0,836 Kerumitan Peraturan Perpajakan 0,838 Kualitas Layanan E-Filling 0,812
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
PPP_KPOP*KPP 1,000 Pemahaman Peraturan Perpajakan 0,837

## Sumber: Smart PLS, diolah (2023)
Berdasarkan Tabel 1 hasil analisis AVE dari pernyataan dari variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan E-Filling, kerumitan peraturan perpajakan dan kepatuhan  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu dapat  dinyatakan  valid dikarenakan mempunyai nilai AVE lebih besar dari 0,50.
Tabel 2
Hasil Analisis Loading Factor KL *KPP Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Kerumitan Peraturan Perpajakan Kualitas Layanan E-Filling PPP *KPP Pemahaman Peraturan Perpajakan KL1 0,909 KL2 0,914 KL3 0,902 KL4 0,889 KL5 0,890 KPOP1 0,917 KPOP2 0,930 KPOP3 0,912 KPOP4 0,910 KPOP5 0,903 KPP1 0,918 KPP2 0,921 KPP3 0,910 KPP4 0,911 KPP5 0,918 Kualitas Layanan E- Filling * Kerumitan Peraturan Perpajakan 0,698
PPP1 0,901 PPP2 0,922 PPP3 0,922 PPP4 0,914 PPP5 0,916 Pemahaman Peraturan Perpajakan * Kerumitan Peraturan Perpajakan 0,699
Sumber: Smart PLS, diolah (2023)
ISSN ( Online ) 2581-2157
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
ISSN ( Print )    2502-9304
Berdasarkan Tabel 2 hasil analisis loading factor dari setiap pernyataan variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan E-Filling, kerumitan peraturan perpajakan dan kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu dapat dinyatakan valid dikarenakan mempunyai nilai loading factor lebih besar dari 0,50.
Discriminant validity .
Tabel 3 Hasil Analisis Cross Loading KL*KPP Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Kerumitan Peraturan Perpajakan Kualita s Layana n E- Filling PPP*KP P Pemahama n Peraturan Perpajaka n KL1 0,034 0,752 -0,831 0,909 0,098 0,750 KL2 0,035 0,760 -0,801 0,914 0,085 0,734 KL3 0,023 0,745 -0,813 0,902 0,077 0,746 KL4 0,069 0,746 -0,745 0,889 0,111 0,733 KL5 0,157 0,763 -0,755 0,890 0,165 0,729 KPOP1 0,204 0,917 -0,800 0,781 0,178 0,753 KPOP2 0,178 0,930 -0,793 0,790 0,139 0,743 KPOP3 0,215 0,912 -0,721 0,755 0,139 0,688 KPOP4 0,237 0,910 -0,743 0,731 0,206 0,707 KPOP5 0,150 0,903 -0,777 0,763 0,086 0,724 KPP1 -0,068 -0,777 0,918 -0,801 -0,035 -0,756 KPP2 -0,067 -0,745 0,921 -0,792 -0,028 -0,739 KPP3 -0,068 -0,784 0,910 -0,809 -0,045 -0,757 KPP4 -0,041 -0,762 0,911 -0,803 -0,035 -0,754 KPP5 -0,094 -0,774 0,918 -0,803 -0,052 -0,753 Kualitas Layanan E-Filling * Kerumitan Peraturan Perpajakan 1,000 0,215 -0,074 0,071 0,616 0,119 PPP1 0,157 0,710 -0,746 0,743 0,292 0,901 PPP2 0,100 0,719 -0,769 0,762 0,232 0,922 PPP3 0,082 0,745 -0,741 0,749 0,179 0,922 PPP4 0,134 0,708 -0,734 0,747 0,240 0,914 PPP5 0,076 0,738 -0,766 0,748 0,175 0,916 Pemahaman Peraturan Perpajakan * Kerumitan Peraturan Perpajakan 0,616 0,164 -0,043 0,119 1,000 0,244

## Sumber: Smart PLS, diolah (2023)
Berdasarkan Tabel 3 hasil analisis cross loading dari setiap pernyataan dari semua variabel  dapat  dinyatakan  valid  dikarenakan  mempunyai  nilai cross  loading suatu
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
pernyataan lebih besar dari nilai cross loading pernyataan tersebut pada variabel lain dan nilai cross loading setiap pernyataan juga lebih besar dari 0,7.
Tabel 4
Hasil Analisis Fornell-Larcker Criterion KL*KPP Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Kerumitan Peraturan Perpajakan Kualita s Layana n E- Filling PPP*KP P Pemahama n Peraturan Perpajaka n KL_KPOP*KPP 1,000 Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu 0,215 0,914 Kerumitan Peraturan Perpajakan -0,074 -0,840 0,916 Kualitas Layanan E-Filling 0,071 0,836 -0,875 0,901 PPP_KPOP*KPP 0,616 0,164 -0,043 0,119 1,000 Pemahaman Peraturan Perpajakan 0,119 0,791 -0,821 0,819 0,244 0,915

## Sumber: Smart PLS, diolah (2023)
Berdasarkan  Tabel 4 hasil  analisis Fornell-Larcker  Criterion dari    setiap  variabel dapat dinyatakan valid dikarenakan setiap konstruk mempunyai akar kuadrat AVE lebih besar dari pada akar kuadrat AVE lainnya.

## Uji Reliabillitas
Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach's Alpha Composite Reliability KL*KPP 1,000 1,000 Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu 0,951 0,962 Kerumitan Peraturan Perpajakan 0,952 0,963 Kualitas Layanan E-Filling 0,942 0,956 PPP*KPP 1,000 1,000 Pemahaman Peraturan Perpajakan 0,951 0,963
Sumber: Smart PLS, diolah (2023)
Berdasarkan  Tabel 5 hasil  uji  reliabilitas dari  pernyataan setiap variabel  dapat dinyatakan reliabel dikarenakan setiap variabel memiliki nilai alpha dari cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6 dan mempunyai nilai composite reliability lebih besar dari 0,6.
ISSN ( Online ) 2581-2157
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
ISSN ( Print )    2502-9304

## Inner Model
Koefisien Determinasi
Tabel 6 Hasil Pengukuran Koefisien Determinasi Variabel R Square Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu 0,782
Sumber: Smart PLS, diolah (2023)
Berdasarkan  hasil  pengukuran  koefisien  determinasi  pada  tabel 6 di  atas, menunjukkan  bahwa  variabel  eksogen  yaitu, pemahaman  peraturan  perpajakan, kualitas layanan E-Filling dan kerumitan peraturan perpajakan itu mempunyai besar pengaruh  yang kuat terhadap  variabel  endogen kepatuhan  pajak  orang  pribadi pengusaha tertentu. Variabel kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu ini dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan E- Filling, kerumitan peraturan perpajakan dan efek moderasi dari kerumitan peraturan perpajakan terhadap pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen sebesar 78,2% dan sisanya 21,8% dijelaskan oleh variabel lainnya.

## Effect Size
Tabel 7 Hasil Pengukuran Effect Size Variabel Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu KL*KPP 0,078 Kerumitan Peraturan Perpajakan 0,102 Kualitas Layanan E-Filling 0,118 PPP*KPP 0,005 Pemahaman Peraturan Perpajakan 0,047

## Sumber: Smart PLS, diolah (2023)
Berdasarkan hasil pengukuran effect size pada tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan E-Filling, kerumitan peraturan perpajakan dan  efek  moderasi  kerumitan  peraturan  perpajakan  dalam  hubungan pemahaman  peraturan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  pajak  orang  pribadi pengusaha tertentu mempunyai efek perubahan yang kecil terhadap kepatuhan pajak orang  pribadi  pengusaha  tertentu  sedangkan  efek  moderasi  kerumitan  peraturan perpajakan dalam hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu  mempunyai  efek  perubahan  yang  tidak signifikan.

## Predictive Relevance
Tabel 8 Hasil Pengukuran Predictive Relevance Variabel Q² Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu 0,627

## Sumber: Smart PLS, diolah (2023)
Berdasarkan hasil dari pengukuran predictive relevance pada tabel 8 di atas dapat dinyatakan bahwa variabel eksogen mempunyai predictive relevance terhadap variabel endogen dikarenakan hasil pengukuran predictive relevance ini mempunyai nilai lebih besar dari 0.

## Path Coefficient
Tabel 9 Hasil Pengujian Bootstrapping Variabel Path Coefficient T-Statistics P-Values Pemahaman Peraturan Perpajakan -> Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha tertentu 0,203 1,488 0,137 Kualitas Layanan E-Filling -> Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha tertentu 0,357 2,805 0,005 Pemahaman Peraturan Perpajakan *Kerumitan Peraturan Perpajakan -> Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha tertentu -0,068 0,480 0,632 Kualitas Layanan E-Filling *Kerumitan Peraturan Perpajakan -> Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha tertentu 0,242 1,987 0,047

## Sumber: Smart PLS, diolah (2023)
Pengaruh Pemahaman  Peraturan  Perpajakan terhadap Kepatuhan  Pajak  Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Berdasarkan  tabel 9 tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel pemahaman peraturan  perpajakan mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu dikarenakan nilai P-value sebesar 0,137 yang lebih dari 0,05 dan nilai T-statistics sebesar 1.488 yang lebih kecil dari nilai
ISSN ( Online ) 2581-2157
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
T-value kritikal sebesar 1,96. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H 1 ditolak. Hasil  dari pengujian  ini  menunjukkan  bahwa  tinggi  rendahnya  pemahaman peraturan perpajakan tidak dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu . Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak yang dimiliki orang wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu tidak akan dipengaruhi oleh  pemahaman  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan bukan merupakan faktor yang penting terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu karena wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dapat menggunakan jasa konsultan pajak sebagai bantuan dari pihak eksternal yang membantu kekurangan pemahaman yang dimiliki untuk  melakukan  pengisian  SPT  ataupun  melakukan  pembayaran  pajak  sehingga pemahaman peraturan perpajakan tidak perlu dimiliki secara internal oleh wajib pajak orang  pribadi  pengusaha  tertentu  untuk  tetap  patuh  dalam  melakukan  kewajiban perpajakan.  Dengan  adanya  bantuan  dari  konsultan  pajak  untuk  mengatasi kekurangan pemahaman yang dimiliki wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, wajib pajak akan melihat pelaksanaan kewajiban pajak tidak memiliki kesulitan yang tinggi. Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu akan melakukan kepatuhan pajak walaupun mempunyai pemahaman yang rendah.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Pebrina  dan  Hidayatulloh (2020), Raharjo et al. (2020), dan Safitri dan Silalahi (2020), yang menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

## Pengaruh Kualitas  Layanan  E-Filling terhadap Kepatuhan  Pajak  Orang  Pribadi Pengusaha Tertentu
Berdasarkan tabel 9 tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas layanan E-Filling mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak orang  pribadi  pengusaha  tertentu dikarenakan    nilai  P-value  sebesar  0,005 yang kurang dari 0,05 dan nilai T statistics sebesar 2,805 yang lebih besar dari nilai T value kritikal sebesar 1,96. Selain itu, arah hubungan yang positif antara kualitas layanan E- Filling terhadap kepatuhan  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu dapat  dilihat melalui  nilai  positif path  coefficient yaitu  0,357.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan bahwa H 2 tidak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya suatu kualitas
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
ISSN ( Print )    2502-9304
layanan  E-Filling  dapat  mempengaruhi  tinggi  rendahnya kepatuhan  pajak  orang pribadi pengusaha tertentu . Semakin tinggi tingkat kualitas layanan E-Filling maka akan meningkatkan juga tingkat kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu . Adanya pengaruh kualitas layanan E-Filling terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha  tertentu ini  menunjukkan  bahwa tingkat  penilaian  yang  diberikan individu  terhadap  layanan  E-Filling faktor  penting  yang  mempengaruhi  baik buruknya perilaku wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dalam mematuhi kewajiban  perpajakan.  Hal  ini  dikarenakan kualitas  layanan  E-Filling merupakan penilaian  yang  diberikan  wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu  terhadap keoptimalan dari layanan yang diberikan oleh E-Filling.
Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang berdomisili dan mempunyai toko di Jakarta memberikan penilaian terhadap kualitas layanan E-Filling di Indonesia sebagai  layanan  yang  dapat  diandalkan  dan  membantu  mereka  dalam  melakukan kewajiban  perpajakan  dengan  lebih  akurat.  hal  ini  disebabkan  kualitas  layanan  E- Filling  yang  diberikan  akan  dilakukan  pembaruan  secara  periodik  sesuai  dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu wajib pajak dapat melakukan kewajiban pajak sesuai  dengan  kebutuhan  dengan  menggunakan  kualitas  layanan  E-Filling. Penggunaan  layanan  E-Filling  ini  akan  memudahkan  wajib pajak  orang  pribadi pengusaha tertentu dalam melakukan perilaku yang patuh terhadap kewajiban pajak sehingga wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu akan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Susmita dan Supdami (2016), Megawangi dan Setiawan (2017), Putri dan Setiawan (2017), Erawati dan Ratnasari (2018),  Ratnasari  dan  Huda  (2018),  Raharjo  et  al.  (2020),  Susuawu  et  al.  (2020), Pradnyani et al. (2021), yang menemukan bahwa kualitas layanan E-Filling memiliki pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  terhadap  kepatuhan  pajak  orang  pribadi pengusaha tertentu.
ISSN ( Online ) 2581-2157
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
Kerumitan  Peraturan  Perpajakan  dapat  memperlemah  pengaruh  positif Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Pajak  Orang  Pribadi Pengusaha Tertentu
Berdasarkan  tabel 9 tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel kerumitan peraturan  perpajakan tidak mempunyai efek  moderasi  dalam  memperlemah pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Kesimpulan ini dapat dilihat dari nilai P-value sebesar 0,632 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai T-statistics sebesar 0,480 yang kurang dari nilai  T-value  kritikal  sebesar  1,96.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  H 3 ditolak.
Mayoritas  Wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu  yang  berdomisili  di Jakarta  mempunyai  tanggapan  bahwa  peraturan  perpajakan  di  Indonesia  tidak mempunyai  kerumitan  yang  terlalu  tinggi.  Kerumitan  peraturan  perpajakan  ini merupakan  banyaknya  waktu  dan  biaya  yang  diperlukan  oleh  wajib  pajak  dalam memahami  peraturan  perpajakan.  Kerumitan  peraturan  perpajakan  ini  merupakan variabel yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak yang dimiliki wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu tetapi kerumitan perpajakan ini tidak mempunyai efek moderasi dalam hubungan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu karena besar tinggi  kerumitan  peraturan  perpajakan  ini  tidak  dapat  mempengaruhi  tingkat pemahaman  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak.  Hal  ini  disebabkan  wajib  pajak  dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk melengkapi, menambah dan memperbaiki pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dalam mematuhi  kewajiban perpajakan  ,  Penggunaan  konsultan  pajak  ini  meningkatkan kerumitan  yang  dimiliki  dalam  melakukan  kewajiban  pajak  karena  dengan menggunakan  jasa  ini  meningkatkan  biaya  yang  diperlukan  untuk  melakukan kewajiban  perpajakan  yang  menghasilkan  wajib  pajak  orang pribadi  pengusaha tertentu mempunyai tanggapan bahwa perilaku patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan  sulit  dilakukan  sehingga  menurunkan  kepatuhan  pajak  yang  dimiliki wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
Kerumitan  Peraturan  Perpajakan  dapat memperlemah  pengaruh  positif  Kualitas Layanan E-Filling terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Berdasarkan  tabel 9 tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel kerumitan peraturan  perpajakan mempunyai efek  moderasi  dalam memperkuat  pengaruh signifikan  dan  positif kualitas  layanan  E-Filling terhadap kepatuhan  pajak  orang pribadi  pengusaha  tertentu . Hubungan  ini dikarenakan  nilai  P-value  sebesar  0,047 yang kurang dari 0,05 dan nilai T-statistics sebesar 1,987 yang lebih besar dari nilai T- value kritikal sebesar 1,96. Selain itu, kemampuan efek moderasi dalam memperkuat hubungan dapat dilihat melalui nilai positif path coefficient yaitu 0,242. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H 4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya suatu kerumitan  peraturan  perpajakan dapat memperkuat  hubungan  hubungan positif kualitas layanan E-Filling terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
Mayoritas wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu mempunyai pendapat bahwa kerumitan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia tidak terlalu sulit dan variabel  kerumitan  peraturan  perpajakan  ini  mempunyai  hubungan  yang  negatif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya kerumitan peraturan perpajakan maka kepatuhan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dalam melakukan kewajiban pajak  semakin  tinggi.  Berlawanan  dengan  variabel  ini  kualitas  layanan  E-Filling mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi  pengusaha  tertentu.  pengaruh  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tingginya kualitas  layanan  E-Filling  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  pengusaha  tertentu  dalam  mematuhi  kewajiban  perpajakan.  Kerumitan peraturan perpajakan ini mempunyai efek moderasi dalam memperkuat hubungan positif kualitas layanan E-Filling terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu.  Efek  moderasi  ini  disebabkan  karena  layanan  E-Filling  ini  mendapat pembaruan  dan  update  secara  periodik  sesuai  dengan  pembaruan  peraturan perpajakan yang menyebabkan kualitas layanan E-Filling yang diterima oleh wajib pajak semakin meningkat dan mengurangi kesulitan yang dialami wajib pajak dalam melakukan  kewajiban  perpajakan.  Peningkatan  kualitas  layanan membuat
ISSN ( Online ) 2581-2157
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
ISSN ( Print )    2502-9304
kemudahan  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu  untuk  mempunyai perilaku kepatuhan dalam melakukan kewajiban pajak

## CONCLUSION AND SUGGESTION
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan  bahwa pemahaman  peraturan  perpajakan  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pengusaha tertentu tetapi Kualitas layanan E-Filling mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang  pribadi  pengusaha  tertentu.  Selain  itu,  dapat  disimpulkan  juga  bahwa kerumitan peraturan perpajakan tidak mempunyai efek moderasi terhadap hubungan antara  pemahaman  peraturan  perpajakan  dengan  kepatuhan  pajak  orang  pribadi pengusaha tertentu tetapi kerumitan peraturan perpajakan mempunyai efek moderasi untuk memperkuat hubungan kualitas layanan E-Filling terhadap kepatuhan pajak orang  pribadi  pengusaha  tertentu.  penelitian  ini  mempunyai  keterbatasan  bahwa penelitian ini hanya dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan pajak dari wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang ada di Jakarta
Wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu  disarankan  untuk  mempunyai pemahaman  yang  minimal  mengenai  peraturan  perpajakan  untuk  dapat mempermudah dalam mendapat bantuan dari faktor eksternal untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu juga disarankan  mengetahui  dan  memahami  kemampuan  dan  keterbatasan  layanan  E- Filling  yang  diberikan  setiap  adanya  update  sehingga  dapat  mengefisiensikan penggunaan  layanan  E-Filling.  Untuk  peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk menggunakan  variabel  independen  dan  variabel  moderator  lainnya.  Selain  itu, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk melakukan penelitian dengan jangkauan lebih luas

## BIBLIOGRAPHY
Abdi Pradnyani, N.L.P.N.D., Sasmitadewo, P.R., & Suprapto, P.A. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.  E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Udayana,  11(2),  219-226. https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11.i02.p09.
Ajzen,  I.  (1991). The  Theory  of  Planned  Behavior.  ORGANIZATIONAL  BEHAVIOR  AND HUMAN  DECISION  PROCESSES,  50,  179-211. https://doi.org/10.1016/0749- 5978(91)90020-T
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
Alshira’f, A.F., AL -Shatnawai, H.M., Alsqour, M.K., & Alshirah, M.H. (2020). The Influence of  Tax  Complexity  on  Sales  Tax  Compliance  among  Jordanian  SMEs. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 10(1), 250-260. http://dx.doi.org/10.6007/IJARAFMS/v10-i1/7172
Ananda,  P.R.D.,  Kumadji,  S.,  & Husaini,  A.  (2015).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pda UMKM yang  Terdaftar  sebagai  Wajib  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Batu).  Jurnal Perpajakan (JEJAK), 6(2), 1-9.
Erawati, T., & Ratnasari, R. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi, 6(1), 1-10. https://doi.org/10.24964/ja.v6i1.427
Fitria.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Applied Business and Economics, 4(1), 30- 44. http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905
Indrawan,  R.,  &  Binekas,  B.  (2018). Pemahaman  Pajak  dan  Pengetahuan  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UKM.  Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Keuangan,  6(3), 419-428. https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14421
Ma’ruf,  M.H.,  &  Supatminingsih,  S.  (2020). Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(2), 276-284. http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i2.641
Megawangi, C.A.M., & Setiawan, P.E. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19(3), 2348-2377.
Muflihani,  F.,  Bambang,  S.,  &  Rusydi,  M.K.  (2021). The  Effect  of  Motivation,  Tax  System Complexity,  and  Financial  Conditions  on Taxpayer  Compliance. Journal  of  Economics,
Business, and Accountancy Ventura, 24(2), 184-194. http://dx.doi.org/10.14414/jebav.v24i2.2609
Musimenta,  D.  (2020). Knowledge  requirements,  tax  complexity,  compliance  costs  and  tax compliance in Uganda. Cogent Business & Managemet, 7(1), 1-19. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220
Noreen, C.A., & Kristanto, A.B. (2021). Kepatuhan di Tengah Kompleksitas Pajak: Apakah Literasi  Memiliki  Peran?.  Jurnal Riset  Akuntansi dan  Perpajakan,  8(2),  184-195. https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.14
Nurkhin,  A.,  Novanty,  I.,  Muhsin,  M.,  &  Sumiadji,  S.  (2018). The  Influence  of  Tax Understanding,  Tax  Awareness  and  Tax  Amnesty  toward  Taxpayer  Compliance.  Jurnal Keuangan dan Perbankan, 22(2), 240-255. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678
ISSN ( Online ) 2581-2157
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
Pebrina,  R.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  E-SPT,  Pemahaman  Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan BIsnis, 17(1), 1-8.
Pradnyani,  N.L.P.N.D.A.,  Sasmitadewo,  P.R.,  &  Suprapto,  P.A.  (2022).  Pengaruh  Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.  E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Udayana,  11(2),  219-226. https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11.i02.p09.
Puspodewanti, C.P., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabayar. E-Jurnal
Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, 10(11), 967-980. https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i11.p04.
Putri,  K.J.,  &  Setiawan,  P.E.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran,  Pengetahuan  dan  Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 18(2), 1112-1140.
Raharjo, N.K., Makidah, & Kurnia. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Non  Karyawan  di  KPP  Pratama  Cibinong  Periode  2020). E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 9(7), 671-686.
https://doi.org/10.24843/EEB.2020.v09.i07.p05
Ratnasari,  I.,  &  Huda,  S.  (2018).  Pengaruh  Pelayanan  Pegawau  Pajak  dan  Kesadaran  Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Karawang  Utara.  Jurnal  RAK  (Riset  Akuntansi  Keuangan),  3(2),  1-14. http://dx.doi.org/10.31002/rak.v3i2.1066
Safitri, D., & Silalahi, S.P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan  Sebagai  Pemoderasi.  Jurnal  Akuntansi  dan  Pajak,  20(2),  145-153. http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i2.688
Safrin, A. (2023). Wabup Pasangkayu Buka Pekan Panutan Pajak SPT Tahunan, Herny: Mari Kita Semua untuk Taat Pajak.
Trans89.com. (Retrieved from: https://trans89.com/2023/02/14/wabup-pasangkayu-buka-pekan-panutan-pajak-spt- tahunan-herny-mari-kita-semua-untuk-taat-pajak )
Saudi.  M.H.M.,  Sinaga,  H.O.,  &  Roespinoedji,  D.S.  (2018).  The  Role  of  Tax  Education  in Supply Chain Management A Case of Indonesia Supply Chain Companies. Polish Journal of Management Studies, 18(2), 284-299. http://dx.doi.org/10.17512/pjms.2018.18.2.23
Solichah,  N.N.,  Isnalita.,  &  Soewarno,  N.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  E-Filling,  Tingkat Pemahaman  Pajak,  dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Formal  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, 4(2), 728-744.
Jurnal Ekonika vol 8 (2) 2023
ISSN ( Print )    2502-9304
Susmita,  P.R.,  &  Supadmi,  N.L.  (2016).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 14(2),1239-1269.
Susuawau, D., Ofori-Boateng, K., & Amoh, J.K. (2020). Does Service Quality Influence Tax Compliance Behaviour of SMEs? A New Perspective from Ghana. International Journal of Economics and Financial Issues, 10(6), 50-56. https://doi.org/10.32479/ijefi.1055
Syaputra,  R.  (2019).  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  atas  Penerapan  Peraturan Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018  dan  Pemahaman  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menegah  dengan  Sosialisasi  Perpajakan  sebagai  Variabel Moderasi. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, 6(2), 121-144.
https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560
Taing, H.B., & Chang, Y. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory  of  Planned  Behavior. International  Journal  of  Public  Administration,  1-12. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313
Wiryani, Hartini, & Djuharni, D. (2018). Pengaruh Komplekitas Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi Kontemporer, 10(1), 14-23. https://doi.org/10.33508/jako.v10i1.2190
Wulandri, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  dengan  Preferensi  Risiko  sebagai  Variabel  Moderasi. Journal  of  Busniess  and Banking, 10(1), 169-179. http://dx.doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298