## Studi Tentang Pelayanan KTP Online Di Kabupaten Garut
Yudi Triana Wahyudi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
yuditrianaw050578@gmail.com

## Abstrak
Pembahasan  utama  untuk  menginterprestasi  beberapa  aspek  seperti  sistem, ketersediaan informasi, bentuk pelayanan dan respon dari pelaksanaan pelayanan e- KTP  di  DISDUKCAPIL  dan  PEMDA  Garut.  Alasan  pemilihan  lokasi  tersebut karena  sebagian  besar  pencatatan  kependudukan  ada  disana.  Untuk  mengetahui kasus-kasus  yang  berhubungan  dengan  software  engineering  di  instansi  tersebut. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan sumber  data  utama  dan  pendukung,  selain  itu  Teknik  pengumpulan  data  yang peneliti gunakan meliputi observasi dan wawancara terhadap informan diantaranya kepala  departemen,  pegawai  dan  masyarakat  yang  menggunakan  layanan  e-KTP. Selain  itu,  untuk  menganalisis  data  teknis,  penulis  menggunakan  data  yang diringkas,  disajikan  dan  diverifikasi  dari  data  pencari  layanan  yang  diharuskan memiliki  kartu  identitas  dan  telah  terdaftar  pada  sistem  sistem  online  di  database kependudukan  nasional.  Ketersediaan  informasi  dari  penyelenggaraan  layanan  e- KTP  telah  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pengumpulan  informasi  yang  objektif, subjektif  dan  umum  untuk  mendapatkan  NIK  yang  sesuai  dengan  KK  yang didaftarkan.  Bentuk  pelayanan  permohonan  pelayanan  e-KTP  ditunjukkan  oleh petugas  yang  melayani  pemohon  berupa  pelayanan  interaktif  yang  berkualitas, lingkungan fisik dan hasil yang menjamin tercapainya harapan pelayanan. Selain itu form umpan balik pelaksanaan pelayanan e-KTP dipantau oleh petugas berdasarkan kesesuaian,  efisiensi,  ketepatan  waktu  dan  proses  kegiatan  pemberian  pelayanan setingkat e-KTP.
Kata Kunci: Masyarakat, Online, Pelayanan e-KTP.

## 1. Pendahuluan
Penduduk  merupakan  salah  satu  faktor  negara  yang  memegang  peranan  penting  sekaligus menjadi tujuan pembangunan. Keberhasilan kemajuan dan kemunduran suatu negara secara tidak langsung tergantung pada sumber daya manusianya. Indonesia salah satu negara kepulauan juga memiliki efek terhadap pertumbuhan warga negaranya yang tidak merata. Permasalahan tersebut seringkali  memiliki  dasar  permasalahan  pemerataan  penduduk  yang  begitu  banyak  sehingga pemerintah  dituntut  untuk  membuat  kebijakan.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  manajer  publik harus  dapat  bekerja  lebih  dari  biasanya,  dari  tingkat  pemerintah  pusat  hingga  tingkat  terendah dalam  hal  pengumpulan  dokumen  dan  memastikan  penyediaan  data  pribadi.  Manajemen kependudukan  menurut  peraturan  yang  berlaku  no  23  tahun  2006  mengenai  pengelolaan kependudukan  dimana  didalamnya  menjelaskan  mengenai  sekumpulan  manajerial  dalam pelaksanaan  data  dan  dokumen  penduduk  melalui  pendataan  pendaftaran  juga  pengelolaan informasi  kependudukan  dan  pemanfaatan  hasil  pelayanan  publik  untuk  pelaksanaan
pembangunan  dan  pemanfaatan  institusi  public  yang  tujuan  utamanya  membangun  data  yang terintegrasi, dengan adanya landasan hukum yang kuat didalam pengelolaan data kependudukan harus  sejalan  dengan  pengaturan  dan  pembentukan  lingkungan  yang  ideal  dalam  tata  cara penyelenggaraan kependudukan, sejalan dengan kegiatan tersebut maka registrasi kependudukan, biodata penduduk dan pendataan masih mengalami beberapa masalah yang dialami oleh beberapa pengguna  layanan  KTP  onlin  diantaranya  terkadang server yang overload karena  banyak pengguna  masuk  bersamaan  untuk  melakukna  kepengurusan  KTP,  daftar  kependudukan  dan dinas  kependudukan  provinsi/kota  atau  unit  teknis  yang  menyelenggarakan  pelayanan kependudukan dan kependudukan.
Kebijakan  pemerintah  tentang  penetapan  e-KTP  sebagai  program  nasional  telah  dituangkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan KTP secara online berdasarkan NIK nasional sudah dimasukan kedalam beberapa peraturan yang mengharuskan masyarakat semakin berperan aktif, penetapan data dengan basis data warga yang lebih akurat merupakan salah satu bagian  dari  visi  dan  misi  pemerintahan  pusat  dan  provinsi/kota/provinsi  sebagai  bagian  dari implementasi kebijakan e-KTP.  Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Peraturan Menteri ini diundangkan tentang Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Tata Usaha Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  tentang  Kebijakan  e-KTP  dan  Peraturan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat tentang Kebijakan e-KTP, Kabupaten Garut dalam kinerja pelayanan.

## 2. Literature Review
Pelayanan  publik  merupakan  ketentuan  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat  yang  harus dihormati dan diikat oleh seluruh warga negara atau singkatnya ketertiban umum adalah hukum (Sore  &  Sobirin,  2017).  Suatu  kebijakan  harus    dirumuskan  dengan  baik.  Ketertiban  umum diartikan  sebagai  ketertiban  umum,  baik    itu  undang-undang  atau  peraturan  pemerintah  atau presiden, atau bahkan peraturan daerah, dan kemudian ketertiban umum menjadi undang-undang yang harus ditaati oleh semua orang. Kebijakan publik harus dipahami dengan benar (Handoyo, 2012).
Dengan demikian, realisasi tujuan suatu negara digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan publik.  Sore  &  Sobirin  (2017)  menetapkan  beberapa  standar  dalam  penamaan  kebijakan  yang berbeda, yaitu:
a. Usability  merupakan  sebuah  tolak  ukur  yang  digunakan  dalam  sebuah  pilihan  alternatif sebuah kebijakan yang nantinya akan menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan;
b. Secara efektif, sumber pengelolaan keuangan yang harus sejalan dengan tujuan utama yang ingin di capai;
c. Dengan  tepat,  sebuah  keputusan  yang  harus  sejalan  dengan  hasil  akhir  yang  diharapkan maupun dirumuskan yang tersedia;
d. Keadilan;
e. Menjawab,  sebuah  keputusan  maupun  aturan  harus  dijalankan  dengan  dasar  memenuhi kebutuhan  sebuah  kelompok  maupun  individu  terhadap  problematika  tertentu  didalam masyarakat  mengenai  kebijakan  publik  mengenai  pelayanan    yang    diberikan    kepada masyarakat  baik  berupa  barang  maupun  jasa. Pelayanan publik ini memiliki posisi yang sangat krusial dan sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka  yang  nantinya  akan  menumbuhkan  sebuah  kepercayaan  publik  atau public  trust dimana nilai akuntabilitas sebuah institusi publik sangat bersinggungan erat dengan opini
dan  persepsi  dari  masyarakat  dan  pengguna  layanan,  didalamnya  memiliki  aspek  aspek yang  membangun  kepercayaan  masyarakat  baik  secara  aturan  maupun  aturan penyelenggara.
Kebutuhan  masyarakat  merupakan  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  maupun harapan dengan dasar aturan yang berlaku dengan dasar kepemilikan maupun pengharapan atas barang  dan  jasa  maupun  pelayanan  secara  administratif  harus  disediakan  oleh  institusi penyelenggara pelayanan publik baik itu, koperasi, Lembaga indepnden yang dibentuk atas dasar undang undang yang berlaku untuk pelayanan publik. Dengan adanya badan hukum yang berlaku dan  jelas  maka  setiap  orang  yang  memiliki  kewajiban  untuk  melayani  masyarakat  menurut keputusan  mentri  terkait  pedoman  layanan  publik  maka  dasar  pelayanan  yang  merupakan kependudukan  dan pencatatan  sipil  juga merupakan salah satu  urusan  wajib/ obligatory yang diberikan  ke  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dengan  ruang  lingkup  pelayanan  publik  dimana didalamnya terdapat pemenuhan jasa dan barang publik yang semuanya diatur dalam peraturan perundang undangan, pelayanan publik adalah segala bentuk kinerja yang diberikan oleh instansi terkait dalam pemenuha pelayanan.

## 3. Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut  sugiyono  (2016)  metode tersebut  merupakan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  pemilihan  pemilihan  data maupun  fakta  yang  didapat  dilapangan  sehingga  hasil  dari  metode  ini  terbilang  lebih komperhensif  meskipun  hasilnya  nanti  tidak  akan  bertahan  lama  karena  ilmu  pengetahuan  dan kondisi  lapangan  yang  akan  selalu  berubah  terus  menerus.  Jenis  penelitia  ini  diambil  dengan bertujuan memberikan pengetahuan hal terkait kepengurusan KTP online di Kabupaten Garut.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Hasil Penelitian
Pelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  dapat  dilakukan  setelah  penginputan  data,  agar masyarakat  dapat  melanjutkan  tahapan  untuk  melangkapi  dan  mengisi  format  yang  diberikan untuk  perekaman.  Pemohon  wajib  datang  dan  membawa  surat  panggilan,  kemudian  petugas melakukan verifikasi data penduduk, perekaman pas photo, tanda tangan, seluruh sidik jari, dan scan mata. Pelayanan e-KTP sudah diterapkan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

## 4.2 Pembahasan
Kartu  tanda  penduduk  elektronik  merupakan  salah  satu  dokumen  yang  wajib  di  miliki oleh  setiap  masyarakat  yang  terdaftar  di  data  base  kependudukan  dengan  dasar  NIK. Identitas ini  sifatnya  unik  pada  setiap  penduduk  dan  selamanya.  Nomor  NIK  yang dimasukan  ke  dalam  KTP  elektronik  juga  dapat  digunakan  sebagai  dasar  pembuatan dokume dokumen lain seperti surat izin mengemudi, polis asuransi, sertifikat tanah dan izin penertiban juga masih banyak dokumen lainnya. Dengan adanya data data tertentu dalam setiap KTP karna adanya perekaman sidik jari, retina mata, DNA bentuk gigi dan bentuk  wajah,  penggunaan biometric jari  karena  lebih  kompleks  dibandingkan penggunaan  kartu  kartu  lain.  Data  data  tersebut  juga  di  buat  dalam  bentuk  chip  yang
nantinya dipasang dalam KTP elektronik menggunakan logaritma enkripsi tertentu yang tentu saja unik.

## 5. Ke simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem penyediaan pelayanan e-KTP dilaksanakan pada arah pemasukan, pengolahan dan pengeluaran  data  bagi  pelamar  yang  harus  memiliki  kartu  tanda  penduduk  dan  telah terdaftar pada sistem di instansi data kependudukan nasional.
2. Ketersediaan  informasi  layanan  e-KTP  telah  terjamin  dengan  baik  oleh  Disdukcapil Kabupaten  Garut,  diantaranya  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  dengan melaksanakan  sosialisasi,  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  biaya Pelayanan,  informasi  tentang  proses  dan  prosedur    diberikan  secara  jelas  dan  mudah memahami  cara.  ,  dipahami  dengan  baik  oleh  masyarakat,  terlihat  pada  alternatif Disdukcapil  dengan  memberikan  informasi  dengan  bukti  jumlah  masyarakat  yang  telah melakukan e-KTP dibandingkan dengan yang belum.
3. Bentuk  pelayanan pelayanan e-KTP ditunjukkan melalui sistem online, dalam hal ini pihak Disdukcapil Kabupaten Garut  memberikan pelayanan yang baik,  hal  ini dicapai dengan adanya petugas yang tanggap, ramah, dan santun dalam bertutur kata, menanggapi kritik dan saran dengan baik. masyarakat tetapi selalu ada  yang mengatakan bahwa staf merespon lebih buruk, tetapi dalam hal ini tidak dapat dianggap sebagai perlombaan karena terkadang karyawan  merespons  kurang  baik  karena    kelelahan  dan  menghadapi  masyarakat  yang pemilih.
4. Bentuk  umpan  balik  pelaksanaan  pelayanan  KTP  elektronik  diikuti  oleh  pegawai berdasarkan  kesesuaian,  efisiensi,  ketepatan  waktu  dan  proses  yang  benar.  Hasil  survey mengevaluasi  kecepatan  pelayanan  KTP  elektronik  dapat  dilakukan  dalam  sehari  dan cukup cepat, masyarakat puas dengan tindak lanjut petugas kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka

## I. Jurnal
Ahmad Kevin Maulana, Endang Larasati. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang
Yuni  Winarti.  (2016).  Penerapan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  di  Kantor  Kecamatan Gunungpati Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Rahman. (2016).
Implementasi  Sistem  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan
(PATEN) di Kecamatan Lumbis Induk Kabupaten Nunukan
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Mirnasari,  Rina  Mei.  2013.  Inovasi  Pelayanan  Publik  UPTD  Terminal  Purabaya-  Bungurasih. Universitas Airlangga. Volume 1.
Vol. 16; No. 01; 2022; 52-56
journal.unair.ac.id/downloadfullpapers10%20Rina_KMP%20V1%20N1%20Jan- April%202013.pdf. Diakses pada 03 juli 2019

## II. Buku
Hutagalung, Simon Sumanjoyo dan Dedy Hermawan. (2018). Membangun  Inovasi Pemerintah Daerah. Sleman : Deepublish.
Ibrahim, A. (2008). Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya. Jakarta: Kencana. Katharina, Riris dkk. (2017). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Saggaf,  Said  dan  Haedar  Akib.  (2018).  Reformasi  Pelayanan  Publik  di  Negara  Berkembang. Makassar : CV Sah Media.
Sinambela,  Lijan  Poltak.  (2011).  Reformasi  Pelayanan  Publik  :  Teori  Kebijakan  Dan Implementasi. Jakarta. Bumi Aksara.
Ulum,  Chazienul.  (2018).  Public  Service  Tinjauan  Teoritis  dan  Isu-Isu  Strategis  Pelayanan Publik. Malang : UB Press.

## III. Dokumen-Dokumen
Republik Indonesia. (2004). Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang standar pelayanan. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik  Indonesia. (2008). Undang-undang  No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan  Tata Cara. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  (2009).  Undang-undang  No.  25  Tahun  2008  tentang  Pelayanan  Publik. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2004). Permendagri No. 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelayanan Publik.
Sekretariat Negara. Jakarta
Republik Indonesia. (2003). MENPAN No. 63 Tahun 2003. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia. (2004). UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  (2013).  UU  No  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2003). MENPAN No.63 tahun 2003 standar pelayanan publik. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sekretariat Negara. Jakarta.

## IV. Website
Wikipedia. (2021). Pelayanan publik. Diakses pada 6 Oktober 2021  Melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik
Pelayananpublik  (2019).  Pelayanan  Publik:  Pengertian,  Karakteristik,  Hingga  Tujuannya. Diakses  pada  6  Oktober  2021  Melalui  https://pelayananpublik.id/2019/07/13/pelayanan- publik-pengertian-karakteristik-hingga-tujuannya/