Journal homepage: http://iptek.its.ac.id/index.php/jats
Identifikasi  Kriteria  Pemilihan  Badan  Usaha  pada  Proyek  Kerjasama  Pemerintah dengan Badan Usaha Jalan Tol Menggunakan Metode Relative Important Index (RII)
Erfansyah Rizal Variamen 1* , Farida Rachmawati 1
Departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 1 Koresponden*, Email: erfansyahvariamen@gmail.com
Info Artikel Abstract
Diajukan           20 Juni 2023 Diperbaiki         25 Juli 2023
Disetujui           28 Juli 2023
Keywords: private partner selection, relative important index (RII), private partners criteria
In a Public Private Partnership project, the government and private sector participate in the projects and share the risks. Therefore, the selection of private sector has an important role in increasing the sustainability of tollroad projects. This study aims to determine the criteria that need to be considered in selecting private sector based on sustainability aspects. The criteria are  identified  through  a  literature  study. The  Likert  scale  is  used  to  measure  the  level  of respondents' agreement on a variable. The Relative Important Index (RII) value and standard deviation are used to show the value of the level of importance and rating of each criterion. The  research  respondents  came  from  experts  from  the  Indonesia Toll  Road  Authority. The analysis  show  that  the  criteria  for  ability  to  manage  risk,  ability  to  manage  operations, provision of environmental improvement programs, financial planning, and human resources are the main criteria that need to be considered in selecting a private partner.
Kata kunci: pemilihan badan usaha, relative important index (RII), kriteria badan usaha
Abstrak
Dalam proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, pemerintah dan badan usaha berpartisipasi  dalam  proyek  dan  berbagi  risiko.  Oleh  karena  itu  pemilihan  badan usaha memiliki  peran  penting  untuk  meningkatkan  keberlanjutan  proyek  KPBU  jalan  tol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih badan  usaha  berdasarkan  aspek  keberlanjutan.  Kriteria  diidentifikasi  melalui  studi literatur. Skala likert digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap suatu variabel. Nilai Relative Important Index (RII) dan standar deviasi digunakan untuk menunjukkan nilai tingkat kepentingan dan peringkat masing masing kriteria. Responden penelitian berasal dari tenaga ahli Badan Pengatur Jalan Tol. Hasil analisis menunjukkan bahwa  kriteria  kemampuan  mengelola  risiko,  kemampuan  mengelola  operasional, penyediaan  program  perbaikan  lingkungan,  perencanaan  finansial,  dan  sumber  daya manusia sebagai kriteria utama yang perlu diperhatikan dalam memilih badan usaha.

## 1. Pendahuluan
Penyediaan infrastruktur publik merupakan salah satu tu- gas  dari  pemerintah[1].  Pembangunan  infrastruktur  trans- portasi  telah  menjadi  strategi  global  dalam  meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara[2]. Selain itu juga pem- bangunan  infrastruktur  transportasi  memiliki  peran  penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan[3]. Hal itu- lah yang mendorong penyediaan infrastruktur jalan termasuk jalan tol menjadi fokusan utama pembangunan nasional di- bawah  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  periode  2020- 2024[4]. Penyediaan infrastruktur jalan tol merupakan upaya pemerintah  Indonesia  dalam  meningkatkan  perekonomian dan mencapai pemerataan pembangunan[5]. Akan tetapi pa- da praktiknya, dalam proses penyediaan infrastruktur publik, pemerintah di seluruh dunia sering menghadapi kendala baik secara teknis maupun secara finansial[1]. Di Indonesia sen- diri  untuk  menyediakan  infrastruktur  transportasi  mem- butuhkan  anggaran  sebesar  Rp  2.058  triliun.  Akan  tetapi, anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  hanya
mampu membiayai sebesar 30% saja. Dapat diartikan sedang terjadi funding  gap dalam  penyediaan  infrastruktur  tran- sportasi[4]. Oleh karena itu, pemerintah di seluruh dunia ter- masuk  Indonesia  melakukan  upaya  memunculkan creative fincancing untuk  mengatasi  tekanan  finansial  dalam  pen- yediaan infrastruktur publik dengan melibatkan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)[4],[6].
KPBU  merupakan  suatu  komitmen  kerjasama  antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infras- truktur  publik[7].  Akademisi  dan  praktisi  di  seluruh  dunia percaya bahwa skema KPBU tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan melainkan dapat menciptakan produk inovatif  dan  meningkatkan value  for  money dalam  pe- nyediaan infrastruktur publik[6],[8],[9]. Beberapa contoh pe- nerapan skema KPBU di dunia antara lain pada pembangkit listrik  di  China[10],[11],  proyek  pelabuhan  di  Eropa Barat[12], proyek tempat pembuangan sampah di India[13],
Erfansyah Rizal Variamen dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 21, Nomor 3, Agustus 2023 (239-248) 240
proyek jalan di tol di Iran[8], proyek tempat pengabuan lim- bah di China[14], proyek perumahan di Eropa[15], dan pro- yek jalan di Eropa[16].
Pembangunan jalan tol di Indonesia dimulai sejak tahun 2014 dengan menjadikan Tol Trans Jawa sebagai perioritas utama[17],  dan  penerapan  skema  KPBU  pada  proyek  jalan tol  di  Indonesia  diharapkan  tidak  hanya  mengatasi  per- masalahan  finansial  melainkan  juga  dapat  berperan  dalam mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan[18].  Akan  tetapi, skema kerjasama ini memiliki banyak risiko misalnya risiko finansial, risiko konstruksi, risiko operasional, risiko sosial, risiko  lingkungan  dan  lain  sebagainya[19],[20].  Apabila risiko tersebut tidak dapat dimitigasi dengan baik maka dapat mempengaruhi  keberlanjutan  proyek,  dan  menimbulkan ketidakoptimalan dalam memberikan pelayanan[21].
Terdapat  beberapa  kegagalan  proyek  KPBU  jalan  tol yang disebabkan oleh minimnya kompetensi dan pengalaman badan usaha jalan tol misalnya pada beberapa ruas jalan tol pernah  tergenang  banjir  yang  mengakibatkan  perjalanan pengguna  jalan  tol  menjadi  terhambat.  Hal  tersebut  di- akibatkan drainase  yang  melintang  di  jalan  tol  tertutup  dan pengusaha jalan tol terbukti abai[22]. Pada ruas jalan tol seksi 1 BSD-Legok memiliki progress konstruksi yang sangat lam- bat sehingga menyebabkan ruas tol tersebut gagal beroperasi sesuai  target  yang  ditentukan[23].  Pada  ruas  Tol  Jakarta- Cikampek  (Japek)  yang  memiliki  permukaan  jalan  ber- gelombang  sehingga  menyebabkan  kecelakaan  bagi  peng- guna  jalan  tol[24].  Dari  beberapa  peristiwa  tersebut,  maka dapat  dikatakan  bahwa  diperlukan  badan  usaha  yang sustainable untuk  dapat  memberikan  kontribusi  yang  sig- nifikan dalam meningkatkan keberhasilan proyek KPBU ja- lan tol[6],[9],[25] sekaligus mencapai value for money [26]- ,[27]. Akan tetapi pada praktiknya, proses pemilihan badan usaha  masih  menjadi  tantangan  utama  karena  harus mempertimbangkan  banyak  kriteria  dalam  mengambil  ke- putusan[21],[27]. Akibatnya masih banyak terjadi kesalahan dalam pemilihan badan usaha[26].
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  kriteria dalam memilih badan usaha pada proyek KPBU jalan tol de- ngan  mempertimbangkan  aspek  aspek  keberlanjutan  guna meningkatkan keberlanjutan pembangunan proyek KPBU ja- lan tol. Selain itu juga menunjukkan tingkat kepentingan dan peringkat dari masing masing kriteria, dan di isisi yang sama, penelitian  sejenis  masih  belum  mendapat  banyak  perhatian  dari peneliti di Indonesia.

## 2. Metode
Berdasarkan proses bisnis pada proyek KPBU jalan tol, pemilihan  Badan  Usaha  Jalan  Tol  (BUJT)  berada  pada tahapan transaksi[5]. Pada tahapan ini pemerintah dalam hal
ini  adalah  Penanggung  Jawab  Proyek  Kerjasama  (PJPK) akan  melakukan  proses  penilaian  kompetensi  dan  ke- mampuan  BUJT  serta  pemenuhan  persyaratan  tertentu  dari penyedia  barang  atau  jasa  sebelum  melakukan  proses  pe- nawaran. Sehingga hanya BUJT yang memenuhi kualifikasi yang dapat memasukkan penawaran[28]. Akan tetapi dalam proses  pemilihan  badan  usaha  tersebut  masih  menjadi  ken- dala utama karena harus mempertimbangkan banyak kriteria dalam  pengambilan  keputusan.  Oleh  karena  itu  perlu  di- lakukan mengidentifikasi kriteria dan sub kriteria dalam me- milih badan usaha pada proyek KPBU jalan tol. Penelitian ini menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  menganalisis variabel yang diperoleh dari studi literatur menggunakan me- tode Relative Important Index (RII) dan nilai standar deviasi. Pendekatan  dengan  tenaga  ahli  dipilih  agar  hasil  penelitian memiliki kualitas data yang baik. Selain itu juga karena ke- terbatasan responden yang terlibat dalam proyek KPBU jalan tol  dari  sektor  pemerintah  di  Indonesia.  Agar  metode  pe- nelitian  ini  lebih  komperhensif  dan  memberikan  gambaran yang  lebih  jelas  maka  perlu  dilakukan  pendetilan  pada  be- berapa hal yang meliputi:
1. Menentukan Objek Penelitian
Skema KPBU dapat diterapkan pada banyak infrastruktur misalnya  rumah  susun,  sektor  energi,  sumber  daya  air,  pa- riwisata, rumah sakit, jalan tol dan lainnya. Akan tetapi objek penelitian  ini  terbatas  pada  proyek  KPBU  jalan  tol  karena merupakan representasi pembangunan di Indonesia dan ter- masuk  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN).  Selain  itu  juga  dalam  pada praktiknya, pembangunan  tol  Trans  Jawa  memiliki  banyak  risiko  yang erat  kaitannya  dengan  badan  usaha  jalan  tol  seperti  risiko konstruksi, operasional, pemeliharaan, finansisal, sosial dan lingkungan  sehingga  menyebabkan  banyak  kegagalan  pada proses pembangunannya[20].
2. Menentukan Variabel Penelitian
KPBU  tidak  hanya  menarik  perhatian  para  praktisi  me- lainkan  juga  dari  para  akademisi[6].  Selama  dua  dekade terakhir, minat peneliti mengenai topik KPBU tersebut terus meningkat.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  per- tumbuhan yang signifikan dalam jumlah publikasi yang di- terbitkan  pada  jurnal[29].  Salah  satu  topik  yang  paling  di- minati oleh peneliti di dunia yaitu mengenai pemilihan badan usaha  dalam  proyek  KPBU.  Penelitian  tentang  topik  pe- milihan badan usaha pada proyek KPBU telah menjadi minat peneliti sejak tahun 2005 hingga saat ini. Konsep penelitian sangat beragam dari mulai objek infrastruktur yang ditinjau hingga  metode  penelitian  yang  digunakan.  Hal  tersebut  di- karenakan badan usaha memiliki peran yang penting dalam
memberikan best value dalam penyediaan infrastruktur ber- skema KPBU[12],[30]. Akan tetapi proses pemilihan badan usaha  masih  menjadi  kendala  utama  karena  harus  mem- pertimbangkan  banyak  kriteria[25].  Akibatnya  sering  tidak tercapainya value  for  money dalam  proses  penyediaan  in- frastruktur dengan skema KPBU. Pada proyek KPBU secara general  menunjukkan  bahwa  dalam  memilih  badan  usaha harus memperhatikan aspek finansial dan ling- kungan[25],[26],[31]–[34]. Aspek finansial menjelaskan ten- tang bagaimana kapasitas finansial dan perencanan finansial badan  usaha  dalam  penyediaan  infrastruktur[31].  Semakin baik  kualitas  finansial  badan  usaha  maka  badan  usaha  di- anggap semakin mampu melakukan pembiayaan proyek da- lam jangka waktu dekat maupun yang akan datang. Kapasitas finansial sendiri dinilai berdasarkan kekuatan modal, ekuitas, likuiditas dan peningkatan modal badan usaha[25], [26]. Se- dangkan untuk perencanaan finansial dinilai berdasarkan ba- gaimana  badan  usaha  membuat  perencanaan  pembiayaan proyek,  perencanaan  risiko  finansial,  perencanaan  pem- bagian profit dan penentuan tarif tol yang tepat[32], [33].
Aspek lingkungan juga menjadi aspek yang diperhatikan dalam  memilih  badan  usaha.  Aspek  lingkungan  ini  men- jelaskan tentang kemampuan badan usaha dalam mengelola limbah kontsruksi dan operasional jalan tol dan juga program perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha jalan tol[31],[33],[34].  Kemampan  mengelola  limbah  ini  dinilai dari  bagaimana  badan  usaha  dapat  memimalisir  limbah, mengelola  limbah,  mendaur  ulang  kembali  limbang  dan mengelolah tempat pembuangan limbah[25],[26]. Sedangkan untuk program perbaikan lingkungan dinilai dari bagaimana badan  usaha  melakukan  penghijauan  kembali  habitat,  me- lestarikan lingkungan dan menerapkan metode dan tekologi yang ramah lingkungan[31],[34].
Pada proyek KPBU sistem pengelolaan air menunjukkan bahwa  dalam  memilih  badan  usaha  harus  memperhatikan aspek  teknologi[35].  Aspek  teknologi  sangat  membantu dalam  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  biaya  dan waktu proyek. Aspek ini menjelaskan tentang bagaimana ba- dan usaha dapat mengembangkan dan menerapkan teknologi terbarukan[31],[32],  kemampuan  sumber  daya  manusia  da- lam  menggunakan  teknologi  dan  menciptakan  in- ovasi[25],[33],[34], dan melakukan perencanaan yang sesuai spesifikasi dan standar[21].
Pada  proyek  KPBU  infrastruktur  pengisian  daya  mobil listrik menunjukkan bahwa dalam memilih badan usaha ha- rus  memperhatikan  aspek  manajemen[21].  Aspek  man- ajemen  menjelaskan  tentang  bagaimana  badan  usaha  dapat mengelola  modal  yang  meliputi  kemampuan  merencanaan dan  menggunakan  modal  investasi[21],[35],  mengelola
risiko  teknis[33]  dan  kemampuan  mengelola  operasional infrastruktur[21],[35].  Variabel  dalam  penelitian  ini  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Variabel Penelitian Kode Kriteria dan Sub Kriteria Sumber A Finansial A1 Kapasitas Finansial [21], [25], [31], [32], [35], [36] A2 Perencanaan Finansial [21], [25], [26], [31], [32], [34], [35]
B Teknologi B1 Pengembangan dan Penerapan Teknologi Baru [31], [35], [36] B2 Sumber Daya Manusia [25], [32], [34]–[36] B3 Rencana Desain, Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan yang Sesuai Spesifikasi dan Kebutuhan Pelanggan [21], [32], [35] C Manajemen C1 Kemampuan Mengelola Modal [21], [32], [35] C2 Kemampuan Mengelola Risiko [21], [25], [32], [35] C3 Kemampuan Mengelola Operasional [21], [32], [35] D Lingkungan D1 Kemampuan Mengelola Limbah [25], [26], [31], [32], [36] D2 Program Perbaikan Lingkungan [25], [31], [32], [36]
3. Menentukan Responden Penelitian
Responden  penelitian  berasal  dari  pihak  pihak  tertentu yang menangani proyek KPBU Jalan tol. Responden berasal dari  pihak  Badan  Pengatur  Jalan  Tol  (BPJT).  BPJT  me- rupakan  sebuah  lembaga  yang  mengatur  jalan  tol  di  Indo- nesia.  Lembaga  ini  dibentuk  Keputusan  Menteri  Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005. Tugas utama lembaga ini adalah melaksanakan perbaikan manajemen pengusahaan ja- lan tol sekaligus melakukan percepatan pembangunan jalan tol  yang  telah  dicanangkan  oleh  Pemerintah.  Kriteria  res- ponden  yang  menjadi  pertimbangan  yaitu  memiliki  peng- alaman bekerja minimal 3 (tiga) tahun pada instansi terkait
Erfansyah Rizal Variamen dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 21, Nomor 3, Agustus 2023 (239-248) 242
dan pernah terlibat pada salah satu proyek KPBU jalan tol. Responden dalam penelitian berjumlah 7 (tujuh) orang yakni: Sekertaris  BPJT,  Kepala  Bagian  Hukum  dan  Humas,  Staf Humas,  Staf  Bagian  Teknik,  dan  Staf  Bagian  Umum sebanyak 4 (empat) orang.
4. Menentukan Teknik Pengambilan Data Tahap  awal  penelitian  dimulai  dengan  melakukan  studi literatur pada topik yang berkaitan dengan pemilihan badan usaha pada proyek KPBU. Studi literatur dilakukan bertujuan untuk  mengidentifikasi  kriteria  yang  perlu  diperhatikan  da- lam memilih badan usaha pada proyek KPBU.
Setelah kriteria terindentifikasi dilanjutkan dengan survei kuisioner  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  per- setujuan responden terhadap masing masing kriteria dengan menggunakan skala  likert . Skala  likert adalah  suatu  skala yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  persetujuan responden  terhadap  suatu  variabel[2],[13],[19],[30].  Detil deskripsi skala likert ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Skala likert [2] Skala Likert Definisi 1
Sangat Tidak Setuju, artinya variabel dianggap Sangat Tidak Diperlukan
2 Tidak Setuju, artinya variabel dianggap Tidak Diperlukan
3 Netral, artinya variabel dianggap Cukup Diperlukan
4 Setuju, artinya variabel dianggap Diperlukan
5 Sangat Setuju, artinya variabel dianggap Sangat Diperlukan
Responden  penelitian  akan  diminta  memberikan  pe- nilaian tingkat persetujuan terhadap masing masing variabel menggunakan skala  likert. Berdasarkan  saran[9],[37],  res- ponden  penelitian  harus  berasal  dari  tenaga  ahli  yang berjumlah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang. 5. Menentukan Teknik Analisis Data Pada tahap survei kuisioner, responden memberikan pe- nilaian  tingkat  persetujuan  terhadap  variabel  menggunakan skala likert , kemudian data dari pengisian kuisioner tersebut akan  dianalisis  menggunakan  metode Relative  Important Index (RII). Tujuan analisis menggunakan metode RII adalah untuk menunjukkan nilai tingkat kepentingan dan peringkat masing  masing  variabel.  RII  menunjukkan  nilai  dengan  re- ntan 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) [38]. RII dapat dihitung dengan persamaan 1.
RII  = . ( + + ⋯ + ) …………………… (1)
dimana: X 1 sd X n = nilai yang diberikan oleh responden disetiap ma- sing masing variabel dengan menggunakan skala likert N = Jumlah responden
A = nilai skala tertinggi (dalam kasus ini bernilai 5)
Setalah  mengihitung  RII  masing  masing  variabel  maka selanjutnya  menghitung  standar  deviasi  untuk  mengukur jumlah variasi atau sebaran dari sejumlah nilai data. Semakin rendah  nilai  standar  deviasi  maka  semakin  dekat  titik  data tersebut  dengan  nilai  rata  rata.  Sedangkan  apabila  semakin tinggi nilai standar deviasi maka semakin jauh titik data ter- sebut dengan nilai rata rata. Standart deviasi dapat dihitung dengan persamaan 2.
= ∑ ( ̅) ….………………………………….. (2)

## 3. Hasil dan Pembahasan
Data yang akan dianalisis diperoleh dari survei kuisioner utama  yang  dikirimkan  kepada  responden  penelitian.  Dari hasil  analisis  data  tersebut  akan  dilakukan  pembahasan  se- cara komperhensif terhadap setiap kriteria dengan meninjau literatur yang relevan yang berkaitan dengan pemilihan ba- dan usaha yang berkelanjutan pada proyek KPBU di dunia. Selain itu juga dengan peraturan peraturan eksisting yang di- gunakan  dan  kondisi  penerapan  proyek  KPBU  jalan  tol  di Indonesia  seperti  Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pengadaan  Badan  Usaha Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha  Dalam  Pe- nyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor 01/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan  Usaha  Untuk  Pengusahaan  Jalan  Tol,  dan  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Pe- raturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Re- publik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan  Pengadaan  Badan  Usaha  Untuk  Pengusahaan Jalan  Tol.  Agar  hasil  dan  pembahasan  penelitian  ini  lebih komperhensif  dan  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas maka  perlu  dilakukan  pendetilan  pada  beberapa  hal  yang meliputi:
1. Deskripsi Data Survei
Sumber  data  pada  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur secara komperhensif untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang perlu diperhatikan dalam memilih badan usaha
pada  proyek  KPBU.  Literatur  dipilih  berdasarkan  dari  be- berapa  topik  misalnya  berdasarkan  sektor  infrastruktur, skema  yang  digunakan,  faktor  faktor  penentu  keberhasilan, faktor faktor sukses, faktor risiko, faktor penghambat, benefit sosial, evaluasi risiko, dampak sosial, tantangan penerapan, finansial proyek dan masih banyak lagi. Misalnya topik yang berkaitan sektor infrastruktur yaitu pada infrastruktur tempat pembuangan  limbah,  infrastruktur  pembangkit  listrik, infrastruktur  pelabuhan,  infrastruktur  jalan,  infrastruktur energi,  infrastruktur  jalan  tol  dan  lainnya.  Kemudian  topik yang  berkaitan  skema  yang  digunakan  misalnya  penerapan skema Build Operate Transfer (BOT) dan skema kerjasama lainnya.  Sedangkan  data  primer  diperoleh  melalui  survei kuisioner yang telah didistribusikan kepada BPJT pada bulan Februari  hingga  Maret  2023.  Lembaga  ini  dipilih  dika- renakan  lembaga  tersebut  memiliki  fungsi  diantaranya  me- lakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan se- cara  transparan  dan  terbuka,  memberikan  rekomendasi  ke- pada  Menteri  untuk  melakukan  pengambilalihan  hak  pen- gusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya, me- rekomendasikan  kepada  Menteri  untuk  melakukan  peng- ambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol yang gagal dalam  pelaksanaan  konsesi  untuk  kemudian  dilelangkan kembali  pengusahaannya  dan  melakukan  pengawasan  ter- hadap  badan  usaha  atas  pelaksanaan  kewajiban  perjanjian pengusahaan  jalan  tol  dan  melaporkan  periodik  kepada Menteri. Profil responden dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Informasi Umum Responden Penelitian Informasi Responden Tipe Jumlah Presentasi (%) Unit Kerja Pemerintah (BPJT) 7 100 Tingkat Pendidikan Doktor (S3) 0 0 Magister (S2) 1 14 Sarjana (S1) 4 57 Lainnya 2 29 Posisi Manajemen 2 29 Staf 5 71 Pengalaman  1 sd 3 Tahun 2 29 3 sd 6 Tahun 4 57 Lebih dari 9 Tahun 1 14 2. Analisis Data
Data hasil pengisian kuisioner yang telah didistribusikan kepada responden berupa penilaian terhadap setiap variabel menggunakan skala  likert. Data  tersebut  selanjutkan  di- analisis dengan metode RII menggunakan persamaan 1 dan
nilai standar deviasi menggunakan persamaan 2. Penentuan tingkat  kepentingan  dan  peringkat  masing  masing  kriteria berdasarkan nilai RII tertinggi dan nilai standar deviasi yang rendah. Tabel 4 menunjukkan rekapitulasi perhitungan RII, standar deviasi serta peringkat dari masing masing kriteria. Tabel 4 Perhitungan RII, Stadar Deviasi, dan Peringkat Pada Setiap Kriteria
Kode Kriteria dan Sub Kriteria RII Stdv Rank . A Finansial A1 Kapasitas Finansial 0,951  0,857 7 A2 Perencanaan Finansial 0,883  0,787 4 B Teknologi B1 Pengembangan dan Penerapan Teknologi Baru 0,829  0,900 8 B2 Sumber Daya Manusia 0,857  0,755 5 B3 Rencana Desain, Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan yang Sesuai Spesifikasi dan Kebutuhan Pelanggan 0,829  0,900 9 C Manajemen C1 Kemampuan Mengelola Modal 0,800  0,816 10 C2 Kemampuan Mengelola Risiko 0,886  0,534 1 C3 Kemampuan Mengelola Operasional 0,885  0,535 2 D Lingkungan D1 Kemampuan Mengelola Limbah 0,857  0,756 6 D2 Program Perbaikan Lingkungan 0,884  0,536 3
3. Pembahasan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  terdapat  5  (lima)  kriteria utama yang perlu diperhatikan dalam memilih badan usaha pada proyek KPBU jalan tol. Kelima kriteria tersebut dipilih karena  memiliki  nilai  RII  tertinggi  dengan  nilai  standar deviasi terendah.
Kriteria “Kemampuan mengelola risiko” memperoleh pe- ringkat tertinggi pertama dengan nilai RII sebesar 0,886 dan standar  deviasi  0,534.  Kriteria  tersebut  menjadi  penting karena dalam perjanjian KPBU, pemerintah dan badan usaha berpartisipasi  dalam  proyek  dan  melakukan  alokasi risiko[19].  Beberapa  risiko  memang  dialokasikan  kepada badan  usaha  karena  badan  usaha  dianggap  memiliki  ke- mampuan  yang  lebih  baik  dalam  memberikan  pelayanan
Erfansyah Rizal Variamen dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 21, Nomor 3, Agustus 2023 (239-248) 244
infrastruktur publik daripada pemerintah[39]. Misalnya pada studi kasus proyek High Speed Rail (HSR) di Taiwan, badan usaha  mengambil  semua  tanggung  jawab  risiko  yang  ber- kaitan dengan pembengkaan biaya konstruksi, keterlambatan pembangunan  dan  perubahan  desain  konstruksi[19]. Kemudian pada proyek pembuangan limbah di China, badan usaha  juga  memegang  tanggungjawab  penuh  untuk  risiko supply  demand dan  efeisiensi  proyek[14].  Maka  dapat  di- katakan  bahwa  tingkat  keberhasilan  proyek  KPBU  juga  di- tentukan dari bagaimana risiko yang terjadi dapat dimitigasi dengan baik oleh pihak yang terlibat termasuk badan usaha. Oleh  karena  itu  kriteria  “Kemampuan  mengelola  risiko” menjadi  penting  untuk  diperhatikan  dalam  memilih  badan usaha pada proyek KPBU.
Kriteria  “Kemampuan  mengelola  operasional”  mem- peroleh  peringkat  tertinggi  kedua  dengan  nilai  RII  sebesar 0,885  dan  standar  deviasi  0,535.  Kriteria  tersebut  menjadi penting karena dalam skema KPBU, badan usaha juga meng- ambil  peran  dalam  menjalankan  operasional  proyek.  Ke- mampuan badan usaha dalam mengelola operasional proyek dapat dilihat dari bagaimana badan usaha berkoordinasi dan bekerjasama  dengan  stakeholder  terkait,  serta  upaya  badan usaha  dalam  menciptakan  program  pemeliharaan  dan  per- awatan yang baik terhadap fisik infras- truktur[21],[25],[32],[35]. Terdapat beberapa contoh kegagalan  proyek  KPBU  jalan  tol  yang  disebabkan  oleh minimnya  kompetensi  dan  pengalaman  badan  usaha  dalam menjalankan tahap operasional misalnya pada beberapa ruas jalan  tol  pernah  tergenang  banjir  yang  mengakibatkan  per- jalanan  pengguna  jalan  tol  menjadi  terhambat.  Hal  tersebut diakibatkan drainase yang melintang di jalan tol tertutup dan pengusaha  jalan  tol  terbukti  abai[22].  Kemudian  pada  ruas jalan  tol  seksi  1  BSD-Legok  memiliki  progress  konstruksi yang sangat lambat sehingga menyebabkan ruas tol tersebut gagal  beroperasi  sesuai  target  yang  telah  ditentukan[23]. Pada ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) yang memiliki per- mukaan  jalan  bergelombang  sehingga  menyebabkan  ke- celakaan  bagi  pengguna  jalan  tol  yang  menyebabkan  ke- rugian  secara  materil  dan  non  materil  bagi  pengguna  jalan tol[24].  Oleh  karena  itu,  kriteria  “Kemampuan  mengelola operasional”  diperlukan  dalam  memilih  badan  usaha  pada proyek KPBU untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna.
Kriteria  “Program  perbaikan  lingkungan”  memperoleh peringkat tertinggi ketiga dengan nilai RII sebesar 0,884 dan standar deviasi 0,536. Kriteria tersebut menjadi penting ka- rena  dampak  lingkungan  menjadi  fokusan utama  dalam  se- tiap  pembangunan  infrastruktur  di  seluruh  dunia.  Pada  saat tahap konstruksi maupun operasional, proyek jalan tol selalu
menghasilkan  limbah  baik  dari  material,  metode  kerja maupun alat yang digunakan tidak ramah lingkungan. Hal ini dapat  merugikan  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  area proyek.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  selalu  meminta  badan usaha  untuk  membuat  Karangka  Acuan  Analisis  Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) pada tahap pelelangan ba- dan usaha pada proyek KPBU jalan tol di Indonesia. Badan usaha  diharapkan  dapat  mengelola  limbah,  meminimalisir limbah, mendaur ulang material, dan mengelola tempat pem- buangan limbah[25],[26],[31],[32],[36]. Selain itu juga pada aspek  ini  badan  usaha  diharapkan  memiliki  program  untuk penghijauan kembali habitat, melestarikan flaura fauna, dan menerapkan  metode  dan  teknologi  yang  ramah  ling- kungan[25],[31],[32],[36].
Kriteria  “Perencanaan  finansial”  memperoleh  peringkat tertinggi keempat dengan nilai RII sebesar 0,883 dan standar deviasi  0,787.  Kriteria  tersebut  menjadi  penting  karena skema KPBU diharapkan dapat menjadi solusi untuk meng- atasi tekanan finansial suatu negara dalam meningkatkan ku- alitas  pelayanan  infrastruktur[30].  Semakin  baik  kondisi finansial, maka badan usaha dianggap mampu memenuhi ke- wajiban pendanaan investasi tahun berjalan serta kewajiban pendananaan  yang  akan  datang[40].  Seperti  halnya  pada proyek KPBU tempat pengelolaan air di China, pemerintah China menilai bahwa perencaan finansial badan usaha men- jadi hal yang paling diperhatikan dalam memilih badan usaha karena  perencanaan  finansial  mengarah  tentang  bagaimana kemampuan pembiayaan, stabilitas finansial, merencanakan profitabilitas,  dan  respon  terhadap  risiko  finansia  pada proyek  KPBU[21],[25],[31],[32],[35],[36].  Hal  ini  juga  se- jalan  dengan  pemerintah  Indonesia  sesuai  pada  Peraturan Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/  Jasa  Pe- merintah Nomor 19 Tahun 2015 bahwa dalam pemilihan ba- dan usaha jalan tol mempertimbangkan dua aspek yaitu aspek kemampuan keuangan dengan bobot sebesar 80% dan aspek pengalaman badan usaha dengan bobot sebesar 20%. Aspek kemampuan keuangan dibagi menjadi dua yaitu kemampuan pendanaan dengan bobot sebesar 80% dan kinerja perusahaan dengan  bobot  sebesar  20%[41].  Kemampuan  pendanaan dinilai berdasarkan dari besaran kemampuan pendanaan di- kurangi  dengan  kewajiban  pendanaan  investasi  tahun berjalan  serta  kewajiban  pendananaan  yang  akan  datang dalam  5  (lima)  tahun  kedepan  bagi  peminat  atau  anggota konsorsium  serta  dengan  membandingkan  EBITDA ( Earning  Before  Interest  and  Tax  Plus  Depreciation  and Amortization) dengan nilai bagian modal/ ekuitas minimum dalam biaya investasi pengusahaan jalan tol sesuai ketentuan dokumen  prakualifikasi,  sedangkan  kinerja  perusahaan didasakan  pada  kinerja  selama  3  (tiga)  tahun  terakhir  yang
ditujukan  dengan  sub  kriteria  diantaranya:  rasio  likuiditas dengan bobot sebesar 40% yang menunjukkan kemampuan likuiditas  perusahaan  untuk  memenuhi  kewajiban  jangka pendek,  rasio  solvabilitas  dengan  bobot  sebesar  40%  yang menunjukkan  kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi kewajiban  jangka  panjang,  dan  rasio  profitabilitas  dengan bobot  sebesar  20%  yang  menunjukkan  keuntungan  atau efisiensi perusahaan dalam menjalankan usahanya[40],[42].
Kriteria  “Sumber  daya  manusia”  memperoleh  peringkat tertinggi kelima dengan nilai RII sebesar 0,857 dan standar deviasi 0,755. Kriteria tersebut menjadi penting karena badan usaha dianggap lebih memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan pelayanan dan pemeliharaan pada infras- truktur publik daripada pemerintah. Badan usaha diharapkan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik misalnya terkait tingkat profesionalitas yang tinggi serta kemampuan dalam  menerapkan  teknologi  baru,  metode  kerja  dan  men- ciptakan inovasi pada tahap desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan[25],[32],[34]–[36].  Misalnya  pada  proyek KPBU tampat pengisian daya kendaraan listrik di China, pe- merintah China menilai bahwa kemampuan sumber daya ma- nusia  yang  dimiliki  oleh  badan  usaha  sangat  penting  untuk diperhatikan.  Hal  ini  disebabkan  semakin  baik  kapabilitas sumber  daya  manusia,  maka  akan  semakin  memberikan dampak  yang  signifikan  untuk  mencapai  efektivitas  waktu dan biaya proyek serta meningkatkan benefit suatu proyek di tahap desain, konstruksi, operasional maupun pemeliharaan[31],[35],[36].
Dalam memilih badan usaha jalan tol pada proyek KPBU memang  harus  mempertikan  beberapa  aspek  yang  meliputi aspek finansial, teknologi, manajemen dan lingkungan. Hal tersebut sebagai upaya agar dapat meningkatkan keberlanju- tan proyek KPBU jalan tol mengingat badan usaha memiliki peran yang sangat signifikan pada skema ini.

## 4. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis terdapat 5 kriteria utama yang perlu diperhatikan dalam memilih badan usaha pada proyek KPBU jalan tol diantaranya: Kriteria kemampuan mengelola risiko  sebagai  peringkat  tertinggi  pertama  dengan  nilai  RII sebesar 0,866 dan standar deviasi 0,534 , kriteria kemampuan mengelola  operasional  sebagai  peringkat  tertinggi  kedua dengan  nilai  RII  0,885  dan  standar  deviasi  0,535,  kriteria program  perbaikan  lingkungan  sebagai  peringkat  tertinggi ketiga  dengan  nilai  RII  0,884  dan  standar  deviasi  0,536, kriteria  perencanaan  finansial  sebagai  peringkat  tertinggi keempat  dengan  nilai  RII  0,883  dan  standar  deviasi  0,787, dan kriteria sumber daya manusia sebagai peringkat tertinggi kelima dengan nilai RII 0,857 dan standar deviasi 0,755.

## Daftar Pustaka
[1] M. K. Al-Hanawi, S. Almubark, A. M. N. Qattan, A. Cenkier,  and  E.  A.  Kosycarz,  “Barriers  to  the implementation  of  public-private  partnerships  in  the healthcare  sector  in  the  Kingdom  of  Saudi  Arabia,” PLoS  One ,  vol.  15,  no.  6,  Jun.  2020,  doi: 10.1371/journal.pone.0233802.
[2] J. S. Chou and D. Pramudawardhani, “Cross-country comparisons  of  key  drivers,  critical  success  factors and  risk  allocation  for  public-private  partnership projects,” International Journal of Project
Management , vol. 33, no. 5, pp. 1136–1150, Jul. 2015, doi: 10.1016/j.ijproman.2014.12.003.
[3] L. Shen, L. Jiao, B. He, and L. Li, “Evaluation on the utility  efficiency  of  metro  infrastructure  projects  in China  from  sustainable  development  perspective,” International  Journal  of  Project  Management ,  vol. 33,  no.  3,  pp.  528–536,  Apr.  2015,  doi:  10.1016/ j.ijproman.2014.07.005.
[4] BPIW, “Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR,” Badan Pengembangan Infrastruktur  Wilayah  Kementerian  PUPR ,  Jakarta, Jun. 2020.
[5] A.  Gagono et  al. ,  “Kebijakan  Umum  Kerjasama Pemerintah Dengan Badan UsahA,” 2022.
[6] R. Osei-Kyei and A. P. C. Chan, “Review of studies on  the  critical  success  factors  for  public-private partnership  (PPP)  projects  from  1990  to  2013,” International  Journal  of  Project  Management ,  vol. 33,  no.  6,  pp.  1335–1346,  Aug.  2015,  doi: 10.1016/j.ijproman.2015.02.008.
[7] S.  Ismail  and  F.  A.  Harris,  “Challenges  in Implementing  Public  Private  Partnership  (PPP)  in Malaysia,” Procedia Soc Behav Sci , vol. 164, pp. 5– 10, Dec. 2014, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.11.044.
[8] A.  A.  Ahmadabadi  and  G.  Heravi,  “The  effect  of critical  success  factors  on  project  success  in  Public- Private Partnership projects: A case study of highway projects  in  Iran,” Transp  Policy  (Oxf) ,  vol.  73,  pp. 152–161,  Jan.  2019,  doi:  10.1016/j.tranpol.2018. 07.004.
[9] S.  T.  Ng,  Y.  M.  W.  Wong,  and  J.  M.  W.  Wong, “Factors influencing the success of PPP at feasibility stage - A tripartite comparison study in Hong Kong,” Habitat  Int ,  vol.  36,  no.  4,  pp.  423–432,  2012,  doi: 10.1016/j.habitatint.2012.02.002.
[10] Z.  Y.  Zhao,  J.  Zuo,  and  G.  Zillante,  “Factors influencing the success of BOT power plant projects in  China:  A  review,” Renewable  and  Sustainable
Erfansyah Rizal Variamen dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 21, Nomor 3, Agustus 2023 (239-248) 246
Energy  Reviews ,  vol.  22.  pp.  446–453,  2013.  doi:
10.1016/j.rser.2013.02.025.
[11] Z.  Y.  Zhao,  J.  Zuo,  G.  Zillante,  and  X.  W.  Wang, “Critical  success  factors  for  BOT  electric  power projects  in  China:  Thermal  power  versus  wind power,” Renew Energy , vol. 35, no. 6, pp. 1283–1291, Jun. 2010, doi: 10.1016/j.renene.2009.09.016.
[12] G. Aerts, T. Grage, · Michaël, and E. Haezendonck, “Public-Private Partnerships for the Provision of Port Infrastructure: An Explorative Multi-Actor
Perspective on Critical Success Factors Public-Private Partnerships for the Provision of Port Infrastructure:
An  Explorative  Multi-Actor  Perspective  on  Critical Success Factors*,” 2014.
[13] N.  Ngullie,  K.  C.  Maturi,  A.  S.  Kalamdhad,  and  B. Laishram,  “Critical  success  factors  for  PPP  MSW projects – perception of different stakeholder groups in  India,” Environmental  Challenges ,  vol.  5,  Dec. 2021, doi: 10.1016/j.envc.2021.100379.
[14] Y. Wu, C. Xu, L. Li, Y. Wang, K. Chen, and R. Xu, “A  risk  assessment  framework  of  PPP  waste-to- energy  incineration  projects  in  China  under  2- dimension linguistic environment,” J Clean Prod , vol.
183, pp. 602–617, May 2018, doi: 10.1016/j.jclepro. 2018.02.077.
[15] F.  Villalba-Romero  and  C.  Liyanage,  “Evaluating Success  in  PPP  Road  Projects  in  Europe:  A
Comparison of Performance
Measurement Approaches,”  in Transportation  Research  Procedia , Elsevier  B.V.,  2016,  pp.  372–381.  doi:  10.1016/ j.trpro.2016.05.089.
[16] R.  Batra,  “A  thematic  analysis  to  identify  barriers, gaps, and challenges for the implementation of public- private-partnerships  in  housing,” Habitat  Int ,  vol.
118,  Dec.  2021,  doi:  10.1016/j.habitatint.2021. 102454.
[17] M. Z. Irawan, N. I. M. Simanjuntak, F. F. Bastarianto, R. Dwitasari, and Herawati, “Predicting the impact of Trans  Java  Toll  Roads  on  demand  for  intercity  air travel  in  Indonesia,” J  Air  Transp  Manag ,  vol.  87, Aug. 2020, doi: 10.1016/j.jairtraman.2020.101848.
[18] X.  Xiahou,  L.  Tang,  J.  Yuan,  J.  Zuo,  and  Q.  Li, “Exploring  social  impacts  of  urban  rail  transit  PPP projects:  Towards  dynamic  social  change  from  the stakeholder perspective,” Environ Impact Assess Rev , vol. 93, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.eiar.2021.106700.
[19] J.  S.  Chou,  H.  Ping  Tserng,  C.  Lin,  and  C.  P.  Yeh, “Critical  factors  and  risk  allocation  for  PPP  policy:
Comparison between HSR and general infrastructure
projects,” Transp Policy (Oxf) , vol. 22, pp. 36–48, Jul. 2012, doi: 10.1016/j.tranpol.2012.05.009.
[20] DPR,  “Parlementaria  Terkini  -  Dewan  Perwakilan Rakyat,” DPR ,  2022.  https://www.dpr.go.id/berita/ detail/id/33121/t/Kegagalan+Konstruksi+Tol+Jawa+ Harus+Jadi+Bahan+Evaluasi  (accessed  Aug.  28, 2022).
[21] L. Zhang, Z. Zhao, and Z. Kan, “Private-sector partner selection  for  public-private  partnership  projects  of electric  vehicle  charging  infrastructure,” Energy  Sci Eng ,  vol.  7,  no.  5,  pp.  1469–1484,  Oct.  2019,  doi: 10.1002/ese3.367.
[22] D. P. Huzaini, “Hak Ganti Kerugian Pengguna Jalan Tol Saat Mengalami Banjir di Musim Hujan,” Hukum Online.  Com ,  Oct.  19,  2022.  https://www.hukum online.com/stories/article/lt634e106959182/hak-gan- ti-kerugian-pengguna-jalan-tol-saat-mengalami-ban- jir-di-musim-hujan (accessed Jun. 04, 2023).
[23] A.  D.  Afriyadi,  “Tol  Ini  Gagal  Operasi  di  Akhir Periode  1  Jokowi,  Ini  Kata  BPJT,” Detik  Finance , Sep. 22, 2019. https://finance.detik.com/infrastruktur/ d-4716778/tol-ini-gagal-operasi-di-akhir-periode-i- jokowi-ini-kata-bpjt (accessed Jun. 04, 2023).
[24] Sriyanti,  “Gagal  Jadi  Solusi,  Tol  Japek  Berpotensi Mebahayakan,” Tegas.Co ,  Dec.  22,  2019.  https://- tegas.co/2020/01/18/gagal-jadi-solusi-tol-japek-ber- potensi-membahayakan/ (accessed Jun. 04, 2023).
[25] Jiawu  Gan,  “The  Coorperation  partner  selection  of Private sector under PPP,” Hindawi Journal , 2018.
[26] T. Dolla and B. Laishram, “Enhancing Sustainability in  Public-Private  Partnership  Projects  through  Bid Selection  Model,”  in Transportation  Research Procedia ,  Elsevier  B.V.,  2020,  pp.  3896–3907.  doi: 10.1016/j.trpro.2020.08.031.
[27] T.  Liu,  Y.  Wang,  and  S.  Wilkinson,  “Identifying critical  factors  affecting  the  effectiveness  and efficiency  of  tendering  processes  in  Public-Private Partnerships  (PPPs):  A  comparative  analysis  of Australia  and  China,” International  Journal  of Project  Management ,  vol.  34,  no.  4,  pp.  701–716, May 2016, doi: 10.1016/j.ijproman.2016.01.004.
[28] PUPR,  “Simpul  KPBU  Kementerian  PUPR,”  2022. http://simpulkpbu.pu.go.id/project/search?key=&kat egori=&sektor=2 (accessed Jun. 09, 2022).
[29] C.  Cui,  Y.  Liu,  A.  Hope,  and  J.  Wang,  “Review  of studies  on  the  public–private  partnerships  (PPP)  for infrastructure  projects,” International  Journal  of Project Management , vol. 36, no. 5, pp. 773–794, Jul. 2018, doi: 10.1016/j.ijproman.2018.03.004.
[30] B.  G.  Hwang,  X.  Zhao,  and  M.  J.  S.  Gay,  “Public private  partnership  projects  in  Singapore:  Factors, critical  risks  and  preferred  risk  allocation  from  the perspective  of  contractors,” International  Journal  of Project  Management ,  vol.  31,  no.  3,  pp.  424–433, 2013, doi: 10.1016/j.ijproman.2012.08.003.
[31] M. Tavana, A. Khalili Nasr, H. Mina, and J. Michnik, “A  private  sustainable  partner  selection  model  for green  public-private  partnerships  and  regional economic  development,” Socioecon  Plann  Sci ,  Oct. 2021, doi: 10.1016/j.seps.2021.101189.
[32] Xueqing  Zhang,  “Criteria  for  Selecting  the  Private Sector  in  PPP,” J  Constr  Eng  Manag ,  vol.  131,  pp. 631–644, 2005.
[33] L. Liu, J. Wu, G. Wei, C. Wei, J. Wang, and Y. Wei, “Entropy-based  GLDS  method  for  social  capital selection  of  a  PPP  project  with  q-Rung  orthopair fuzzy  information,” Entropy ,  vol.  22,  no.  4,  Apr. 2020, doi: 10.3390/E22040414.
[34] B. Liu, J. qin Shen, Z. jian Meng, and F. hua Sun, “A Survey  on  the  Establishment  and  Application  of Social Capital Partner Selection System for the New Profit  PPP  Project,” KSCE  Journal  of  Civil Engineering ,  vol.  22,  no.  10,  pp.  3726–3737,  Oct. 2018, doi: 10.1007/s12205-018-0489-5.
[35] H.  Li,  F.  Wang,  C.  Zhang,  L.  Wang,  X.  An,  and  G. Dong,  “Sustainable  supplier  selection  for  water environment  treatment  public-private  partnership
projects,” J  Clean  Prod ,  vol.  324,  Nov.  2021,  doi: 10.1016/j.jclepro.2021.129218.
[36] C. P. Garg and A. Sharma, “Sustainable outsourcing partner  selection  and  evaluation  using  an  integrated BWM–VIKOR  framework,” Environ  Dev  Sustain , vol.  22,  no.  2,  pp.  1529–1557,  Feb.  2020,  doi: 10.1007/s10668-018-0261-5.
[37] A.  Akbari  Ahmadabadi  and  G.  Heravi,  “Risk assessment framework of PPP-megaprojects focusing on  risk  interaction  and  project  success,” Transp  Res Part A Policy Pract , vol. 124, pp. 169–188, Jun. 2019, doi: 10.1016/j.tra.2019.03.011.
[38] J. Ayarkwa, D. G. Joe Opoku, P. Antwi-Afari, and R. Y.  Man  Li,  “Sustainable  building  processes’ challenges  and  strategies:  The  relative  important index  approach,” Clean  Eng  Technol ,  vol.  7,  Apr. 2022, doi: 10.1016/j.clet.2022.100455.
[39] D.  Makajić  Nikolić,  S.  Jednak,  S.  Benković,  and  V. Poznanić,  “Project  finance  risk  evaluation  of  the Electric  power  industry  of  Serbia,” Energy  Policy , vol.  39,  no.  10,  pp.  6168–6177,  Oct.  2011,  doi: 10.1016/j.enpol.2011.07.017.
[40] Permen PUPR, PERMEN PUPR Nomor
01/PRT/M/2017 . 2017.
[41] Peraturan  Kepala  LKPP  No  19  Tahun  2015, Peraturan Kepala LKPP No 19 Tahun 2015 . 2015.
[42] Permen  PUPR, PERMEN  PUPR  Nomor  3  Tahun 2021 . 2021.
Erfansyah Rizal Variamen dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 21, Nomor 3, Agustus 2023 (239-248) 248

## Halaman ini sengaja dikosongkan