## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ROKAN HULU KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Oleh:
Muhammad Zen
Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia

## Yusri Munaf
Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: yusri.ip@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Peran  penting  Camat  dalam  mewujudkan  ketentraman  dan  ketertiban  umum  diwilayah Kecamatan  merupakan  salah  satu  peran  utama  yang  dimiliki  oleh  seorang  Camat.  Namun  di berbagai  wilayah,  khususnya  di  Kecamatan  Tandun  Kabupaten  Rokan  Hulu,  ketentraman  dan ketertiban  masyarakat  belum  terlaksana  dengan  baik.  Berbagai  permasalahan  terkait  dengan ketentraman dan ketertiban umum masih saja terjadi. Berawal dari permasalahan tersebut, maka perlu  diadakan  penelitian  mengenai  peran  Camat  dalam  penyelenggaraan  tugas  umum pemerintahan  di  Kecamatan  Tandun  Kabupaten  Rokan  Hulu  beserta  faktor-faktor  yang mempengaruhinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan  deskriptif.  Informan  yang  dijadikan  objek  dalam  penelitian  adalah  aparatur  yang bertugas beserta Muspika dan tokoh masyarakat Tandun. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Camat  Tandun  beserta  aparatur  yang  bertugas  telah  melaksanakan  perannya  dalam  menjaga keamanan dan ketertiban umum bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Tandun. Berbagai kegiatan seperti  pelaksanaan  koordinasi,  pembinaan  pelayanan  dan  penertiban  masyarakat  tekah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun berbagai kegiatan tersebut belum dapat menjamin  sepenuhnya  suasana  tertib  dan  aman  dilingkungan  masyarakat.  Faktor-faktor  yang menyebabkan  susasana  aman  dan  tertib  dilingkungan  masyarakat  tersebut  belum  terselenggara dengan  baik  antara  lain  adalah  karena  pendelegasian  kewenangan  dari  Pemerintah  Kabupaten Rokan Hulu Kepada Pemerintah kecamatan yang tidak konsisten menyebabkan berbagai kegiatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien. Begitu juga dengan minimnya alokasi pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam kegiatan tersebut, menyebabkan beberapa jenis kegiatan tidak  dapat  diselenggarakan  dengan  baik.  Kurangnya  saranandan  prasaranan  pendukung operasional  kegiatan  pelayanan  keamanan  dan  ketertiban  umum  yang  dimiliki  oleh  pemerintah Kecamatan Tandun mengakibatkan berbagai upaya pelayanan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar dapat lebih  konsisten  dalam  meyerahkan  kewenangan  kepada  kecamatan  serta  alokasi  dana  kegiatan yang disalurkan juga diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Agar peran Camat sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dapat terselengara dengan baik.
Kata Kunci: Peran Camat, Tugas Umum, Pelimpahan Kewenangan

## PENDAHULUAN
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  Tentang Kecamatan Pasal 1 ayat (9) dinyatakan bahwa: 1 ”Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya  memperoleh  pelimpahan  kewenangan  pemerintahan  dari  Bupati/Walikota  untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.” Dalam era otonomi daerah peran Camat sangat diharapkan dapat membantu pelaksanaan otonomi daerah  yang  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  terutama  dalam  hal  meningkatkan  ekonomi masyarakat agar masyarakat dapat lebih tersejahterakan karena sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan peran Camat sebagai koordinator  dan  juga  pengendali  percepatan  pembangunan  di  daerah,  serta  motivator  bagi penggerak partisipasi dan swadaya masyarakat agar ikut berperan aktif dalam pembangunan.
Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan  juga  akan  mengemban  penyelenggaraan  tugas-tugas  umum  pemerintahan. 2 Sebagai salah  satu  wujud  pelaksanaan  peran  Pemerintah  Kecamatan  dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan umum di daerah khususnya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu antara lain adalah: 1) Pelaksanaan Program kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kepada masyarakat; 2) Program Pembinaan persatuan dan Kesatuan (Kesbanglinmas); 3) Program pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan; 4) Program sosialisasi  penanganan  konflik,  keamanan  dan  ketertiban  umum  (Trantib);  5)  Pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan koordinasi antar instansi pemerintahan baik pemerintahaan daerah Kabupaten/Provinsi dan Pemerintah Pusat; 6) Program pengembangan kehidupan berdemokrasi.
Mengenai pelaksanaan tugas Camat sebagai koordinator peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban  umum  dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2008 Tentang Kecamatan pada pasal 17 sebagai berikut: 3 Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Melakukan  koordinasi  dengan  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan/atau  Tentara Nasional  Indonesia  mengenai  program  dan  kegiatan  penyelenggaraan  ketenteraman  dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
b. Melakukan  koordinasi  dengan  pemuka  agama  yang  berada  di  wilayah  kerja  kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati/ Walikota.
Pelaksanaan  tugas  camat  dalam  mengkoordinasikan  upaya  ketentraman  dan  ketertiban umum  di  Kecamatan  Tandun  Kabupaten  Rokan  Hulu  dilaksanakan  oleh  Camat  bersama  seksi Ketentraman  dan  Ketertiban  Umum.  Pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  tersebut,  diatur
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 1 ayat 9
2 Tambahan Lembaran Negara No 4826 Otonomi Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Kecamatan.. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40)
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 17
berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Kecamatan. Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas antara lain adalah sebagai berikut: 4
a. Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan/ atau TNI Mengenai program kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;.
b. Melakukan  koordinasi  dengan  pemuka  agama  yang  ada  ditingkat  Kecamatan  untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah Kecamatan;
c. Melakukan pembinaan dan ketentraman ketertiban masyarakat;
d. Melakukan pelayanan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat;.
e. Melakukan  koordinasi  dengan  satuan  kerja  perangkat  daerah  yang  tugas  dan  fungsinya dibidang penerapan aturan/ peraturan daerah dan perundang-undangan;
f. Menyiapkan laporan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban (Laporan Tahunan).
g. Menghimpun  dan  menyusun  laporan  rupa-rupa  kejadian,  seperti  tindak  kriminal,  sara, perdata dan sebagainya;
h. Melakukan pembinaan terhadap organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan serta melakukan pembinaan ketertiban umum dan pengawasan terhadap orang asing;
i. Mengamankan kunjungan kerja diwilayah Kecamatan;
j. Melakukan pembinaan terhadap Linmas;
k. Melakukan penertiban pasar Desa dan Kelurahan
l. Menyiapkan laporan pelaksanaan tahunan dibidang trantib dan;
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Begitu besarnya peran dan fungsi yang dimiliki oleh Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, khususnya dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum (Trantibum), maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: “Peranan Camat Dalam Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu”. Permasalahan yang saat ini masih menjadi fenomena peranan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten  Rokan  Hulu  saat  ini  khususnya  dalam  pelaksanaan  keamanan  dan  ketertiban  umum (Trantibum) adalah sebagai berikut:
1. Maraknya  terjadi  kasus  pencurian  terutama  pencurian  buah  kelapa  sawit  hasil  tanaman warga.  Perkelahian  antar  kampung  yang  dipicu  oleh  ulah  pergaulan  remaja.  Maraknya penyakit  masyarakat  (Pekat)  berupa  permainan  judi  domino  dibeberapa  wilayah  desa  di Kecamatan Tandun.
2. Para pengusaha di Kecamatan Tandun yang menjalankan usahanya sebahagian besar tidak mengurus atau menggunakan Surat Izin Usaha (SIUP), jenis usaha yang tidak memiliki Izin Usaha tersebut antara lain Usaha pengepul hasil panen kelapa sawit, usaha rumah makan dan
4 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Kecamatan Pasal 10 Ayat 2
usaha penangkaran burung walet dan usaha lainnya yang tidak bersifat/berjenis PT, CV,UD, Firma atau sejenis usaha berskala besar lainnya.  Begitu juga dengan maraknya berdiri kantin liar yang menjual minuman keras dan menyediakan panti pijat.
3. Kesadaran  masyarakat  untuk  mengurus  Izin  Mendirikan  Bagunan  (IMB)  tempat  tinggal mereka sangat rendah.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan  peran  Camat  dalam  penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintahan  di  Kecamatan  Tandun Kabupaten  Rokan  Hulu,  khususnya  dalam  pelaksanaan  keamanan  dan  ketertiban  umum (Trantibum)

## KERANGKA TEORI

## Konsep Pemerintahan
Menurut  Ndraha,  “Pemerintahan  adalah  organ  yang  berwenang  memproses  pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan,  sehingga  setiap  anggota  masyarakat  yang  bersangkutan  menerimanya  pada  saat diperlukan sesusi dengan tuntutan yang diperintah”. 5 Sementara itu konsep pemerintahan menurut Yusri  Munaf  adalah:  “Pemerintahan  dalam  paradigma  lama  memiliki  objek  material  Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalamparadigma baru pemerintahan dipandang memiliko objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses  menata  kelola  kehidupan  masyarakat  dalam  suatu  pemerintahan/Negara.” 6 Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibedakan dalam tiga klasifikasi, yaitu: 1) Urusan pemerintahan absolut; 2) Urusan pemerintahan konkuren, dan Urusan pemerintahan umum.
Kedudukan  dan  peranan  Pemerintahan  atasan  menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini diperkuat, baik Pemerintahan Pusat terhadap  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  maupun  Pemeritahan  Daerah Provinsi terhadap Peritahan Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam  makna  pemerintahan:  Tinjauan  dari  Segi  Etika  dan  Kepemimpinan,  seperti  yang diungkapkan oleh Ryaas Rasyid berpendapat bahwa ada “ tiga fungsi hakiki pemerintahan “ yaitu pelayanan  ( service ),  pemberdayaan  ( empowerment ).  Dan  pembangunan  ( development )  dengan tujuan masing-masing. 7 Pelayanan akan membuahkan keadilan, pemberdayaan akan mendorong kemandirian, dan pembangunan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. 8
Proses  reformasi  telah  membawa  paradigma  pemerintahan  dari governmet  menjadi governance .   Revitalisasi  dan  reposisi  kelembagaan  pemerintah  daerah  telah  dilakukan  untuk mengawali proses desentralisasi (otonomi daerah) sebagai bagian dari proses menuju governance.
5 Ndraha, Taliziduhu.2003. Jakarta, Kybernologi (Ilmu Pemerintaha Baru), Jilid I, Penerbit Rineka Cipta
6 Munaf Yusri. 2016.  Hukum Administrasi Negara, Penerbit : Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, Hal: 47
7 Ndraha Taliziduhu 2008. Kybernologi dan Kepamongprajaan, Penerbit Sirao Credentia Center, Banten, hal: 174
8 Rasyid M. Ryaas. 2007. Memaknai Fungsi Pemerintahan, Cetakan VI, Penerbit PT Mutiara Sumber Widya , Jakarta
Untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan, meliputi: pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan diformulasikan pada kebijakan publik serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 9

## Konsep Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah
Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah menjelaskan  bahwa: 10 Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu defenisi Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 6 adalah: Otonomi Daerah adalah hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. 11 Otonomi  Daerah  adalah  hak  penduduk  yang  tinggal  dalam  suatu  daerah  untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. 12

## Konsep Peranan
Peranan menurut Ndraha diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan. 13 Miftah Thoha merumuskan peran sebagai berikut : 14 “suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena  adanya  suatu  kantor  yang  sudah  dikenal,  oleh  karena  peran  yang  dimaksud  di  sini menyangkut suatu jabatan dan jabatan ini berisikan seperangkat tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang lazimnya dalam suatu organisasi formil semua ini tersimpul dalam suatu uraian  pekerjaan  (job  discriptions),  maka  setiap  organisasi  formil  pada  umumnya  berusaha mengembangkan suatu job disciriptions untuk menjelaskan secara lebih terperinci tentang tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab kepada masing-masing orang yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut” . Dalam penulisan ini, peneliti akan memaparkan definisi peran dan peranan  untuk  membedakan  kedua  istilah  ini.  Peranan  berasal  dari  kata  peran.  Peran  memiliki makna yaitu seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. 15
Menurut  perspektif  Kybernologi,  pemerintahan  adalah  proses  perlindungan  hak  azazi (misalnya  hak  untuk  hidup,  perlindungan  nyawa  manusia)  dan  pemenuhan  kebutuhan  dasar manusia (misalnya keadilan, masyarakat dan lingkungannya, oleh negara, dalam hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (adalah sebagai berikut : 16 “Proses pemenuhan kebutuhan dasar tersebut memerlukan alat (means), baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.  Alat tersebut harus diadakan  (dibangun/dibeli),  maka  munculah  konsep  pembangunan.   Sudah  barang  tentu,
9 Priyono Agung. 2006. Pelayanan Satu Atap Sebagai Strategi Pelayanan Prima Di Era Otonomi Daerah, Jurnal ISSN UNS, Semarang
10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat 2
11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 6
12 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, 2007, Jakarta, Hal: 30
13 Ndraha,  Taliziduhu,  1985, Peranan  Administrasi  Pemerintahan  Desa  Dalam  Pembangunan.  Penerbit  Yayasan Dharma IIP Jakarta,hal 53
14 Thoha, Miftah, 1999. Perilaku Organisasi – Konsep Dasar dan Aplikasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia
16 Ndraha Taliziduhu.2003. Jakarta, Kybernologi (Ilmu Pemerintaha Baru), Jilid I, Penerbit Rineka Cipta
pembangunan memerlukan sumberdaya (SDA, SDM dan SDB).  Bangunan tidak bermakna jika tidak digunakan .  pengguna disebut konsumer (lazim disebut konsumen).  Sejauh mana hak azazi konsumer terlindungi amat bergantung pada ketersediaan pelindung disatu pihak, kesempatan dan bargainning position (keberdayaan) konsumen dipihak lain.  Jika ia tidak berdaya, maka ia harus diberdayakan.   Dari  sinilah  muncul  konsep  pemberdayaan  ( empowering ).   Sejauh  mana kebutuhannya  terpenuhi  amat  bergantung  pada  tersedianya  alat  dan  kemampuan  (kondisi keberdayaan)  konsumer  untuk  mengunakan  alat  yang  bersangkutan.   Kalau  konsumer  tidak berdaya, maka konsumer harus diberdayakan. Dari sinilah muncul konsep pemberdayaan dalam arti  enabling.   Empowering  dilakukan  melalui  kebijakan,  peraturan  atau  keputusan politik.  Enabling dilakukan melalui pembangunan, artinya sejak awal pembangunan itu diarahkan untuk  memberdayakan  masyarakat  agar  pada  suatu  saat  masyarakat  mampu  membangun  diri sendiri”.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  telah membawa berbagai perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal  praktik-praktik  pemerintahan.  Salah  satu  perubahan  tersebut  menyangkut  kedudukan, tugas,fungsi,  dan  kewenangan  kecamatan.  Perubahan  tersebut  mengubah  bentuk  organisasi, pembiayaan, pengisian personel, pemenuhan kebutuhan logistik, serta akuntabilitasnya, baik secara langsung  maupun  tidak  langsung.   Dengan  demikian,  unsur  Muspika  yang  selama  ini  berperan besar dalam menengahi dan mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat tidak lagi diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008  yang  diterbitkan  pemerintah.   Perubahan  tersebut diawali dengan perubahan definisi mengenai kecamatan itu sendiri. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kecamatan didefinisikan sebagai wilayah administratif pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi.  Definisi  ini  bermakna  bahwa  kecamatan  adalah  lingkungan  kerja  perangkat pemerintah  pusat  yang  menyelenggarakan  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  umum  di  daerah. 17 Sementara  itu,  pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  kecamatan  didefinisikan  sebagai wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Perubahan definisi ini menjadikan  kecamatan  yangawalnya  merupakan  salah  satu  wilayah  administrasi  pemerintahan selain  pemerintahan  Nasional,  Provinsi,  Kabupaten  atau  Kotamadya,  dan  kota  administratif menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. Perubahanini juga telah mengubah Kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 224 Ayat 1 dijelaskan bahwa: 18 Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
Pelaksanaan peranan Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dijelaskan dalam Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dalam pasal 15 ayat 1 sebagai berikut: 19
(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
17 Maksum,  Irfan  Ridwan.  2007.  Birokrasi  Patrimonial  di  Kabupaten  dan  Kota. Jurnal  Ilmu  Administrasi  dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 15, No. 2 (Mei).
18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 Ayat 1
19 Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 ayat 1
b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ricky Suawah Tahun 2014 yang berjudul Peran  Camat  Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  di  Kecamatan  Tikala  Kota  Manado  diketahui bahwa  pembangunan  yang  sudah  di  rencanakan  di  tingkat  kecamatan  oleh  aparat  Pemerintah kecamatan  sering  tidak  berjalan  sebagaimana  di  harapkan.  Keikutsertaan  semua  pihak  dalam pembangunan daerah di kecamatan sangatlah menentukan pula, oleh karena bagaimanapun pula potensi  daerah  yang  dimiliki  jika  aparat  pelaksanaan  kurang  memahami  keterpaduan pembangunan,  dengan  sendirinya  tujuan  pembangunan  kecamatan  juga  tidak  akan  tercapai sebagaimana  yang  diharapkan.  Kecamatan  merupakan  bagian  dari  pemerintahan  daerah  yang membawahkan beberapa kelurahan dan dikepalai oleh seorang Camat, mempunyai tugas pokok yaitu  sebagai  pelaksana  teknik  kewilayahan  yang  mempunyai  wilayah  kerja  tertentu  dan  juga mempunyai fungsi. 20
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tahta Kharisma Fajryan Tahun 2014 dengan judul Upaya  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  di  Kelurahan  Sumber  Rejo  Kecamatan  Kemiling Bandar  Lampung  Dalam  Pelaksanaan  Sistem  Keamanan  Lingkungan  diketahui  bahwa  :  upaya untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  keamanan  di  masyarakat,  tidak  dapat  hanya  dengan mengandalkan  aparat  saja.  Selain  jumlah  aparat  yang  terbatas,  juga  cakupan  tugas  yang  harus diemban  aparat  sangat  banyak.  Untuk  itu  peran  serta  masyarakat  sangat dibutuhkan  guna membantu  kelancaran  tugas-tugas  aparat  di  lapangan.  Melalui  tokoh-tokoh  masyarakat  yang berkaitan langsung dengan masyarakat, tugas dan fungsi aparat dapat dioptimalkan. 21

## METODE PENELITIAN
Objek kajian dari penelitian ini adalah Camat Tandun, Kapolsek Tandun, Komandan Rayon Militer  (Danramil)  Tandun,  Sekretaris  Kecamatan  Tandun,  Kepala  Seksi  Ketentraman  dan Ketertiban Umum Kecamatan Tandun, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tandun Tokoh  Agama  dan  Tokoh  masyarakat  Kecamatan  Tandun,  Kepala  Desa  beserta  sebagian masyarakat diwilayah Kecamatan Tandun.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moh.Ali, Penelitian dengan pendekatan Deskriptif dimaksudkan untuk  berupaya  memecahkan  atau  menjawab  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  pada  situasi sekarang.  Dan  dilakukan  dengan  menempuh  langkah-langkah  pengumpulan,  klasifikasi,  dan
20 Richy Suawah, 2014, Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tikala Kota Manado, Tesis, Manado
21 Tahta Kharisma Fajryan. 2014. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling  Bandar  Lampung  Dalam  Pelaksanaan  Sistem  Keamanan  Lingkungan  .Jurnal  Sociologie,  Vol.  1,  No.  2: Sosiologi FISIP Universitas Lampung
analisis/ pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi. 22 Pendekatan kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya 23
Penelitian dilakukan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena pelaksanaan peranan camat di Kecamatan Tandun dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum menurut pengamatan peneliti masih belum terlaksana dengan baik.
Dalam penelitian ini,penulis menggunakan tiga kriteria informan penelitian yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:
a.  Informan Kunci (key informan) adalah Camat Tandun, Kapolsek Tandun, Komandan Rayon Militer  (Danramil)  Tandun,  Sekretaris  Kecamatan  Tandun,  Tokoh  Agama  dan  Tokoh Masyarakat Kecamatan Tandun.
b.  Informan utama adalah Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tandun beserta staf, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tandun, Kepala Desa Bono Tapung, Kepala Desa Dayo, Kepala Desa Koto Tandun, Kepala Desa Kumain, Kepala Desa Pou Raya, Kepala Desa Kuning, Kepala Desa Tandun, Kepala Desa Tandun Barat, Kepala Desa Tapung Jaya.
c.  Informan Tambahan adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Tandun.

## PEMBAHASAN

## Peran Pelayanan
Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  organisasi  pemerintah  sering  pula  disebut  sebagai”Pelayan Masyarakat”  ( Publik  Servant ).  Pelayanan  itu  adalah  proses  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan manusia sesuai dengan haknya. Kata “umum” dalam “pelayanan“ menunjukkan masyarakat, orang banyak, yang punya kepentingan, terjemahan dalam Bahasa Inggris “Publik” kalau dihubungkan dengan  kata  pelayanan  maka  menjadi  pelayanan  umum (public  service) atau  pelayanan  publik. Adapun pengertian pelayanan umum sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah bahwa : Pelayanan umum (public service) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan.
Ndraha menjelaskan bahwa : “Pelayanan publik adalah hal yang menyangkut kepentingan masyarakat umum”. Berkaitan dengan pelayanan umum, maka aparatur pemerintah harus mampu menempatkan posisinya sebagai abdi masyarakat, untuk itu yang perlu dapat perhatian adalah sikap dan perilaku birokrat yang selama ini cenderung sebagai penguasa yang harus dilayani.
Pelayanan pemerintah adalah suatu kegiatan yang merupakan perwujudan dari salah satu fungsi  pemerintah  itu  sendiri,  yang  bertujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat..  Rasyid mengatakan  bahwa  :  “fungsi  utama  pemerintah  adalah  pelayanan  kepada  masyarakat,  yang
22 Ali. Mohammad. 1982. Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi. Bandung: Angkasa Offset, hal : 120
23 Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Rineka Cipta. Hal:23
bertujuan  menciptakan  kondisi  yang  menjamin  warga  masyarakat  melaksanakan  kehidupan mereka secara wajar ”
Organisasi Kecamatan sebagai suatu lembaga pelayanan Publik berkewajiban memberikan pelayanan  dan  mewujudkan  kesejahteraan  warganya.  Terkait  dengan  pelaksanaan  peran  Camat Tandun dalam melaksanakan pelayanan ketentraman danketertiban umum diwilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu maka maka berdasarkan hasil wawancara penelitian yang yang disampaikan oleh Kepala Seksi Trantib Kecamatan Tandun sebagai berikut
”Kegiatan pelayanan trantib sudah dilaksanakan dengan baik. Upaya tersebut dilaksanakan salah  satunya  dengan  cara  membentuk  Linmas,  penempatan  anggota  satuan  pamong  praja  dan pihak  keamanan  ditempat-tempat  keramaian  begitu  juga  dengan  melaksanakan  pelayanan  data kependudukan pendataan tindakan kriminalitas, sara, perdata dan lain sebagainya.. .
Sementara  itu  tanggapan  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Bono  Tandun  dalam menaggapi hal ini adalah sebagai berikut:
”Menurut saya, Pak Camat sudah melaksanakan peranya dengan baik dalam meningkatkan keamanan  dan  ketertiban  diwilayah  Kecamatan  Tandun  saat  ini.  Hal  ini  terbukti  dari  semakin berkurangnya  angka  kejadian  yang  meresahkan  masyarakat.  Salah  satu  bentuk  kegiatan  yang dilakuan antara lain adalah sosialisasi K3 Pembasmian Penyakit Masyarakat (PEKAT), sosialisasi Gerakan Moral Anti Narkoba (German), sosialisasi kegiatan Desa Siaga, Linmas, sosialisasi IMB, sosialisasi Karang Taruna dan lain sebagainya. .
Pendapat  berikutnya  disampaikan  oleh  Ketua  MUI  Kecamatan  Tandun  sebagai  salah seorang  tokoh  agama  di  wilayah  Kecamatan  Tandun  mengenai  upaya  yang  dilakukan  camat Tandun dalam memberikan pelayanan trantib adalah sebagai berikut:
”Pelayanan trantib sudah dilaksanakan oleh Camat Tandun beserta jajarannya. Namun yang sangat  disanyangkan  adalah  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  menjaga keamanan  dan  ketertiban  karena  tanpa  adanya  rasa  aman,  makasemua  kegiatan  yang  dilakukan masyarakat  tidak  akan  terlaksana  dengan  baik.  Saat  ini  masih  banyak  ditemui  jenis  kegiatan masyarakat  yang  berdampak  memicu  terjadainya  keributan  diwilayah  Kecamatan  Tandun  ini. Masih  saja  ada  warga  masyarakat  yang  menjual  minuman  keras,  menyelenggarakan  kegitan perjudian,  bahkan  prostitusi.  Untuk  itu  kami  minta  agar  Camat,  Kapolsek,  Danramil  untuk bertindak tegas agar kegiatan yang meresahkan masyarakat ini segera disingkirkan dari wilayah Tandun.
Menyikapi  kegiatan  pelayanan  trantib  diwilayah  Kecamatan  Tandun  ini,  seperti  yang disampaikan oleh masyarakat Tandun berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut: ”Pemerintah menurut saya masih belum melaksanakan kegiatan pelayanan trantib dengan baik. Bisa kita lihat saat ini diwilayah ini masih sering terjadi pencurian kendaraan bermotor, pencurian buah sawit, perkelahian antar warga, juga anak- anak muda yang mabuk-mabukan serta kebut-kebutan dijalan raya . hal itu sangat meresahkan kami masyarakat, bahkan tak sering juga mengganggu aktifitas masyarakat lainnya. . . .
Tanggapan berikutnya juga disampaikan oleh Sekretaris Camat Tandun sebagai berikut: ”Kami  sudah  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  memberikan  pelayan  terbaik  kepada masyarakat  termasuk  didalamnnya  kegiatan  pelayanan  dibidang  trantib  ini.  Mulai  dari  kegiatan sosialisasi  K3  Pembasmian  Penyakit  Masyarakat  (PEKAT),  sosialisasi  Gerakan  Moral  Anti Narkoba (German), sosialisasi kegiatan Desa
Siaga,  Linmas,  sosialisasi  IMB,  sosialisasi  Karang  Taruna,  kegiatan  Siaga  Api  dan  lain sebagainya. Namun bagaimanapun juga kita akui bahwa hingga saat ini berbagai kegiatan yang dilakukan  masyarakat  yang  berujung  pada  terganggunya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, masih  saja  terjadi.  Menurut  saya  ini  disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat  kesadaran  masyarakat untuk menjaga dan menciptakan suasana aman dan tertib. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami  untuk  terus  berupaya  meningkatkan  kinerja  agar  wilayah  Kecamatan  Tandun  ini  semakin tentram, aman dan tertib..
Berdasarkan  tanggapan  dari  beberapa  informan  tersebut  diketahui  bahwa  peran  Camat Tandun  dalam  melaksanakan  pelayanan  trantib  bagi  masyarakat  di  Kecamatan  Tandun  telah dilaksanakan dengan baik. Namun karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarat di Kecamatan Tandun yang masih kurang, maka pelanggaran trantib hingga saat ini masih saja terjadi.

## Peran Penertiban
Untuk dapat terciptanya suatu kondisi aman dan tertib, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan  ketentraman  dan  ketertiban.  Kondisi  ketentraman  dan  ketertiban  yang  mantap  dan terkendali dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan didaerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah.
Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi  tindakan  tersebut  hanya  terbatas  pada  tindakan  peringatan  dan  larangan,  penghentian sementara,  bimbingan  dan  pengarahan  serta  pengawasan  kegiatan  yang  melanggar  Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
Terkait  dengan  pelaksanaan  peran  Camat  Tandun  dalam  melaksanakan  penertiban ketentraman  dan  ketertiban  umum  diwilayah  Kecamatan  Tandun  Kabupaten  Rokan  Hulu  maka upaya  penertiban  yang  dilakukan  antara  lain  sebagai  berikut:  Penertiban  Pasar  Desa Penertiban  Izin  Usaha  masyarakat  Penertiban  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  Penyakit masyarakat (Pekat). Mengenai tahapan kegiatan penertiban tersebut, berdasarkan hasil wawancara penelitian yang disampaikan Kepala Seksi Trantib Kecamatan Tandun sebagai berikut:
”Kegiatan  penertiban  yang  kita  lakukan  adalah  merupakan  langkah  terakhir  dalam pelaksanaan tugas trantib di Kecamatan Tandun ini. Sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, kita terlebih dahulu melakukan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan Tramtib dan Linmas melalui RT/RW se Kecamatan Tandun. Langkah berikutnya adalah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan serat  pendataan  kepada  masyarakat  yang  melakukan  aktifitas  yang  akan  berdampak  pada terganggunya keamanan dan ketertiban umum. Apabila kegiatan ini sudah dilakukan, namun tidak diindahkan oleh masyarakat, maka kita lanjutkan pada tindakan .baik itu berupa penutupan paksa atau penyegelan atau juga pembongkaran bangunan atau tempat-tempat yang ada.
Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Ketua MUI Kecamatan Tandun sebagai berikut: ”Tindakan tegas dari Camat Tandun beserta sangat diperlukan untuk dapat menciptakan rasa aman dan tertib di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sampai saat ini menurut saya, Camat sudah melaksanakan  perannya  dalam  melakukan  penertiban  terhadap  berbagai  kegiatan  maksiat  dari masyarakat  yang  sifatnya  menggangu  dan  meresahkan  masyarakat,  namun  kami  meminta  agar
kegiatan tersebut dilakukan secara kontiniu, jangan tunggu sampai ada masalah baru seluruh aparat bertindak. Ingat, mencegah lebih baik dari pada menindak kalau sudah terjadi keributan.
Adapun tanggapan Camat Tandun mengenai kegiatan penertiban yang dilakukan diwilayah kecamatan  Tandun  adalah  sebagai  berikut:  ”Sebelum  melaksanakan  kegiatan  penertiban  dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat, terlebih dahulu kami mengevaluasi berbagai objek ataupun jenis kegiatan yang berdampak pada terganggunya suasana aman  dan  tertib  dilingkungan  masyarakat.  Adapun  objek  atau  kegiatan  yang  saat  ini  perlu dilakukan pemantauan serius antara lain adalah kegiatan PKL dipasar desa sekecamatan Tandun, kegiatan  usaha  masyarakat  yang  tidak  memiliki  Izin  Usaha  dan  melakukan  kegiatan  yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku seperti menjual minuman keras, prostistusi judi dan sebagainya, dan juga bangunan-bangunan liar yang pendiriannya tidak memiliki IMB, serta merebaknya  Pekat  (Penyakit  Masyarakat)  yang  meresahkan  lingkungan  sekitar.  Kami  beserta jajaran  terkait  sudah  memberikan  himbauan  bahkan  teguran  keras  terhadap  berbagai  kegiatan tersebut dan jika tidak diindahkan, maka upaya terakhir yang dilakukan adalah dengan penertiban ataupun  tidakan  tegas  pemerintah  baik  berupa  penutupan  paksa,  penyegelan  ataupun pembongkaran. Ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Peran  Camat  dalam  penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintahan  di  Kecamatan  Tandun Kabupaten Rokan Hulu, khususnya dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan  ketertiban  umum  adalah  kegiatan  penertiban  pasar  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Tandun berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:
”Kami sangat setuju dan sangat mendukung kegiatan penertiban pasar yang dilaksanakan Camat  beserta  jajarannya.  Namun  kegiatan  tersebut  handaknya  dikoordinasikan  dengan  baik khususnya pada pengurus pasar yang ada. Masyarakat pedagang yang ada dipasar tidak semuanya merupakan  pedagang  tetap  yang  memiliki  modal  usaha  yang  cukup  untuk  menyewa  kios-kios ataupun  lapak-  lapak  permanen  yang  ada  dipasar.  Sebagian  besar  pedagang  yang  ada  dalah pedagang  musiman  yang  tidak  menetap  didaerah  ini.  Mereka  sudah  membayar  biaya  retribusi pasar,  biaya  keamanan  dan  juga  kebersihan  kepada  petugas  pasar.  Akan  tetapi  disaat  kegiatan penertiban dilakukan, semua biaya ataupun retribusi yang mereka berikan sama sekali tidak ada artinya. Mereka digusur dengan begitu saja. Harusnya yang mengatur ini adalah Dinas Pasar dan juga  koordinator  atau  pengurus  pasar,  sebelum  dilakukan  penertiban,  pihak  kecamatan  terlebih dahulu  harus  melakukan  koordinasi  dengan  pihak-pihak  yang  bertangungjawab  tersebut.  Yang namanya pedagang tentu akan mencari lokasi atau tempat memajang daganganya yang strategis seperti  dipinggir  jalan  ataupun  dipersimpangan.  Jadi  jangan  semata-mata  menyalahkan  para pedagang saja, kasihan mereka. .
Mengenai  kegiatan  penertiban  pasar  yang  dilakukan  tersebut,  menurut  tanggapan  dari Sekretaris  Camat  Kecamatan  Tandun  adalah  sebagai  berikut:  ”Aparatur  yang  bertugas  sudah melakukan kegiatan penertiban tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pendataan pedagang pasar sosialisasi, himbauan teguran juga sudah kita lakukan. Namun upaya ini tidak diindahkan oleh  para  pedagang.  Kegiaan  mereka  yang  melakukan  aktifitas  jual  beli  tidak  pada  tempatnya tentunya  akan  meresahkan  ataupun  mengganggu  ketertiban  umum.  Ini  sudah  merupakan  tugas rutin kita, dan bagi yang melanggar tetap akan dilakukan penindakan
Peran  Camat  dalam  penyelenggaraan  ketentraman  dan  ketertiban  umum  diwilayah Kecamatan Tandun juga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penertiban izin usaha masyarakat. Kondisi  ini  dilandasi  oleh  berbagai  permasalahan  terkait  dengan  menjamurnya  jenis  usaha
masyarakat  yang  bersifat  ilegal  dan  tentunya  akan  mengakibatkan  terganggunya  keamanan  dan ketertiban diwilayah Kecamatan Tandun saat ini. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi  juga  dipengaruhi  oleh  besar  kecilnya  pemasukan  dana  dari  usaha  masyarakat  yang dilaksanakan secara legal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal sebagai berikut:
1. Camat  Tandun  selaku  prangkat  daerah  yang  berwenang  menyelenggarakan  tugas pemerintahan  umum  di  Kecamatan  Tandun  Kabupaten  Rokan  Hulu  sudah  melaksanakan perannya  dengan  baik  dalam  upaya  pelaksanaan  kegiatan  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat. Pelaksanaan peran tersebut diwujudkan dengan melakukan kegiatan koordinasi trantib bersama Kapolsek Tandun, Danramil tokoh agama dan tokoh masyarakat yag ada di Kecamatan  tandun.    Disamping  itu  upaya  pembinaan  trantib  juga  dilaksanakan  bersama dengan organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang ada.  Pelaksanaan peran Camat tersebut  juga  diwujudkan  dengan  upaya  Camat  memberikan  pelayanan  trantib  kepada masyarakat.    Untuk  memberikan  jaminan  rasa  aman,  tentran  dan  terib  kepada  seluruh masyarakat  yang  ada  di  Kecamatan  Tandun,  maka  Camat  Tandun  beserta  aparatur  yang bertugas telah melaksanakan kegitan penertiban terhadap kegiatan Pasar Desa, penertiban Izin Usaha masyarakat,penertiban Izin Mendirikan Bangunan dan pemberantasan Penyakit masyarakat yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Faktor-faktor-yang  mempengaruhi  peran  Camat  dalam  pelaksanaan  ketentraman  dan ketertiban umum diwilayah kecamatan Tandun disebabkan oleh karena faktor pendelegasian kewenangan yang tidak tegas oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mengalihkan sebagian  kewenangan  kepada  Kecamatan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  trantib  diwilayah Kecamatan.    Faktor  berikutnya  adalah  minimnya  alokasi  dana  kegiatan  yang  disalurkan kepada  masing-masing  Kecamatan  khususnya  Kecamatan  Tandun  oleh  Pemerintah Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam  melaksanakan  kegiatan  mengakibatkan  berbagai  program kegiatan trantib yang dilaksanakan menjadi terkendala atau tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.  Faktor  terakhir  adalah  ketersediaan  sarana  prasarana  penunjang  kegiatan operasional pelayanan trantib di Kecamatan Tandun yang kurang memadai.  Hal ini yang menyebabkan pelayanan trantib di Kecamatan Tandun tidak berjalan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, 2007, Jakarta Munaf Yusri. 2016.  Hukum Administrasi Negara, Penerbit : Marpoyan Tujuh, Pekanbaru Ndraha, Taliziduhu, 2008. Kybernologi dan Kepamongprajaan, Penerbit Sirao Credentia Center, Banten.
Priyono Agung. 2006. Pelayanan Satu Atap Sebagai Strategi Pelayanan Prima Di Era Otonomi Daerah, Jurnal ISSN UNS, Semarang.
Rasyid  M.  Ryaas.  2007.  Memaknai  Fungsi  Pemerintahan,  Cetakan  VI,  Penerbit  PT  Mutiara Sumber Widya , Jakarta
Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. Pekanbaru City .
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.,  &  Zainal,  M.  L.  H.  (2021).  Good Governance  in  Maintaining  Peace  and  Order  at  Pangkalan  Kerinci  District. Pelalawan Regency .
Rajasa,  Y.  (2021).  Good  Governance  In  Structure  Belantik  Raya  People's  Market  In  Siak District. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics , 11 (2), 1- 11.
Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications.
Yogia, A. I. M. A., Wedayanti, Z. M. D., & Purwati, A. A. (2021). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance.
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating  the  Administration  of  Peace  and  Order  in  Pangkalan  Kerinci  District Pelalawan Regency.
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  M.  D.,  &  Purwati,  A.  A.  (2021,  February).  The  Effect  of Leadership  and  Incentives  on  Employee  Performance  of  Market  Retribution.  In 2nd International  Conference  on  Social  Sciences  Education  (ICSSE  2020) (pp.  167-171). Atlantis Press.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
Riauan, M. A., Amdes, E., Aslinda, C., Qurniawati, E. F., & Aziz, A. (2019). Aktivitas Sebagai Corporate Sosial Responsibility Community Development PT. RAPP.
Trijupitasari,  R.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  (2017).  Pola  Komunikasi  Komisi  Penanggulangan  AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. MEDIUM, 6(1), 78-86.
Riauan, M. A. I., & Shasrini, T. (2017). Dampak Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). Jurnal The Messenger, 9(1), 31-43.
Riauan, M. A. I., Kholil, S., & Sikumbang, A. T. (2019). Islamic Symbols on Political Messages in  Newspapers  in  Riau  (Study  in  Regional  Head  Election  2017).  Budapest  International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 2(1), 254-262.
Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ(Halim et al., n.d.)
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Aziz,  A.  (2019).  Professional  Gamer:  The  Meaning  on  ‘Point  Blank Online’Play. Jurnal The Messenger, 11(1), 18-26.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna  Perilaku  Merokok  di  Kalangan  Dosen  Universitas  Islam  Riau.  Bricolage:  Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 6(02), 207-222.