## EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI WATAMPONE (PUTUSAN NOMOR: 114/Pid.B/2023/PN Wtp)
Effectiveness of the Application of the Principle of Presumption of Innocence in the Criminal Justice Process at the Watampone District Court (Decision Number: 114/Pid.B/2023/PN Wtp)
Baharuddin Badaru 1* , Ibnu Hibban Sabil 2
1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Maros
*Email: baharuddin.badaru.fh@umi.ac.id
Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana sebagai wujud penghormatan hak asasi manusia seperti perkara Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/Pn Wtp yang mana perkara tersebut terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukkan inisial IR terhadap korban yang tak lain adalah  mertuanya  inisial  MK  meninggal  dunia.  Hak-hak  yang  dimiliki  tersangka  sangat  dijunjung  tinggi,  dan  sedapat mungkin harus tetap diberikan oleh aparat penegak hukum. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris terhadap  penerapan  asas  praduga  tidak  bersalah  dalam  proses  penegakan  hukum.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  tindak  pidana  pembunuhan  nomor  114/Pid.B/2023/PN  Wtp  berdasarkan asas  praduga  tidak  bersalah  dengan  memanfatkan  Knowledge,  Comprehensif,  Aplikatif,  Analysis,  syntesis  ,  evaluatif  telah efektif  namun  saran  penulis  pada  penelitian  ini,  perlu  ditingkatkan  sinergitas  antara  Para  Penegak  Hukum  mulai  dari Kepolisian, Kejaksaan sampai kepada Pengadilan dalam proses peradilan pidana tindak pidana pembunuhan berdasarkan asas praduga  tidak  bersalah  dalam  rangka  mencegah  tindak  pidana  baru  seperti  tindak  pidana  main  hakim  sendiri  oleh Masyarakat.
Kata Kunci : Asas Praduga Tak Bersalah, Peradilan Pidana, Perkara Pembunuhan

## ABSTRACT
This study aims to examine the factors that influence the effectiveness of the application of the presumption of innocence in the criminal justice process as a form of respect for human rights such as Case No. 114/Pid.B/2023/Pn Wtp in which the case involved the crime of murder committed by the initials IR against the victim who was none other than his father-in-law MK died. The rights of the suspect are highly upheld, and as far as possible must still be given by law enforcement officials. The type of research used is empirical legal research on the application of the presumption of innocence in the law enforcement process. The results showed that the judge's consideration in deciding the criminal murder case number 114/Pid.B/2023/PN Wtp  based  on  the  presumption  of  innocence  by  utilizing  Knowledge,  Comprehensive,  Applicative,  Analysis,  syntesis, evaluative has been effective but the author's suggestion in this study, it is necessary to increase the synergy between Law Enforcement  Officers  ranging  from  the  Police,  Prosecutors'  Office  to  the  Court  in  the  criminal  justice  process  of  murder based on the presumption of innocence in order to prevent new crimes such as vigilantism by the community.
Keywords: Presumption Of Innocence, Criminal Justice, Murder Case
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Kepentingan  hukum  telah  memberikan  hak  dan kewajiban  kepada  setiap  orang  dan  tentunya  untuk memperoleh  atau  mewujudkan  haknya,  diperlukan  rambu- rambu  agar  tidak  bertentangan  satu  sama  lainnya.  Pada konteks  tersebutlah  hukum  pidana  hadir  mengatur  tata perilaku  pribadi  seseorang  agar  tetap  serasi  dan  seimbang
dalam  mewujudkan  cita-cita  ketenteraman  dan  ketertiban masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat yang menunjukkan adanya perilaku pelanggaran norma-norma atau kejahatan merupakan gejala kontra produktif dalam masyarakat.
Dalam  konteks  terjadinya  suatu  perbuatan  pidana,  maka untuk  menentukan  salah  tidaknya  seseorang,  setiap  penegak
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana di (Baharuddin Badaru, Ibnu Hibban Sabil)
hukum  akan  berpedoman  pada  ketentuan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum Acara Pidana atau biasa disingkat KUHAP. Asas Praduga Tak Bersalah merupakan salah satu asas yang melatar belakangi di rumuskannya pasal-pasal KUHAP.
Kehadiran  asas  praduga  tak  bersalah  diprediksi  muncul pada  abad  ke-XI.  Asas  ini  lahir  karena  adanya  ideologi individualistic-liberalistik.  Dalam  sistem Common  Law, asas praduga  tak  bersalah  merupakan  syarat  utama  untuk menetapkan  bahwa  suatu  proses  telah  dilaksanakan  secara jujur,  adil,  dan  tidak  memihak.  Asas  praduga  tak  bersalah adalah  bagian  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  prinsip due process  of  law. Prinsip  ini  telah  melembaga  dalam  proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lalu dan telah melembaga pula dalam kehidupan sosial saat ini.
Penerapan  asas  praduga  tak  bersalah  di  Indonesia tercermin  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 8  Tahun  1981  Tentang  HukumAcara  Pidana  (KUHAP)  dan Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Penjelasan  Umum  KUHAP  butir  ketiga  huruf  c menerangkan  bahwa  setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap, ditahan,  dituntut,  dan  atau  dihadapkan  di  muka  sidang pengadilan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sampai  adanya putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Asas  praduga  tak  bersalah  bukan  mengklasifikasikan tersangka/terdakwa  sebagai  orang  yang  tidak  bersalah, melainkan  memberikan  jaminan  HAM  dalam  proses peradilan.  Sementara  itu,  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman menerangkan  bahwa  setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap, ditahan,  dituntut,  atau  dihadapkan  di  depan  pengadilan  wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan  kesalahannya  dan  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap.
Dari  ketentuan-ketentuan  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa secara sederhana pengertian asas praduga tak bersalah adalah  asas  yang  menginginkan  agar  setiap  orang  menjalani proses  perkara  secara  tidak  bersalah  hingga  ada  putusan pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap  yang  menyatakan kesalahan  orang  tersebut.  Asas  praduga  tak  bersalah  tidak dapat  dipisahkan  dari  proses  peradilan  pidana  karena keduanya berkaitan erat.
Proses peradilan pidana merupakan proses di mana sejak seseorang menjadi tersangka atau terdakwa dengan penangkapannyahingga adanya putusan hakim yang menyatakan  kesalahannya.  Dalam  proses  inilah  asas  praduga tak  bersalah  diterapkan.  Sehubungan  dengan  kepentingan terdakwa karena dianggap “tidak bersalah”, hak-hak terdakwa atau  tersangka  harus  dihormati  sebagaimana  mereka  yang tidak bersalah.
Penerapan asas praduga tak bersalah bukan menitikberatkan  pada  salah  atau  tidaknya  tersangka  atau terdakwa.  Pasalnya,  sebagaimana  yang  diungkapkan  Marc Weber  Tobias,  jika  semua  orang  dianggap  tidak  bersalah, maka  tidak  seorang  pun  dapat  disangka  atau  didakwa  sampai penyelidikannya  menghasilkan  bukti  bahwa  orang  tersebut telah melakukantindak pidana.
Meskipun  dengan  adanya  asas  praduga  tak  bersalah  ini, bukan berarti asas tersebut mengklasifikasikan tersangka/terdakwa  sebagai  orang  yang  tidak  bersalah, melainkan  memberikan  jaminan  hak  asasi  manusia  (HAM) dalam  proses  peradilan.  Selain  itu,  asas  praduga  tak  bersalah juga  merupakan  dasar  pemenuhan  jaminan  dan  perlindungan hak  asasi  tersangka  atau  terdakwa  sebagai  makhluk  yang
memiliki  harkat  dan  martabat  yang  wajib  dijunjung  dalam proses penegakan hukum sebagaimana mestinya.
Penerapan  asas  tersebut  dalam  proses  peradilan  pidana sangat  penting  sebagai  wujud  penghormatan  hak  asasi manusia,  hal  ini  tentunya  tergantung  pula  pada  pemahaman penegakan hukum terhadap asas praduga tak bersalah, apabila asas tersebut tidak di terapkan  maka akan  membawa dampak berkurangnya  kepercaya  terhadap  masyarakat  terhadap pelaksanaan  proses  peradilan  pidana  yang  seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan.
Salah  satu  komponen  yang  ada  dalam  sistem  peradilan pidana ( Criminal Justice System ) adalah Lembaga Kejaksaan. Lembaga  Kejaksaan  Republik  Indonesia  merupakan  lembaga pemerintahan  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  secara merdeka  terutama  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan di  bidang  penuntutan,  melaksanakan  tugas  dan  kewenangan dibidang  penyidikan  dan  penuntutan  perkara  tindak  pidana khusus  seperti  halnya  korupsi  dan  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  berat  serta  kewenangan  lain  berdasarkan undang-undang,  Dalam  sistem  peradilan  pidana  khususnya dalam  hal  penuntutan,  seorang  Jaksa  harus  memperhatikan mengenai hak-hak seorang terdakwa maupun korban.
Hakim  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  di wewenang oleh undang-undang untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah melalui proses penegakan hukum dan  keadilan  di  pengadilan.  Hal  ini  berarti  bahwa  kesalahan seseorang dapat di tentukan dalam suatu putusan hakim  yang sudah  mempunyai  kekuatan  tetap,  oleh  karena  itu  seseorang dianggap  tidak  bersalah  sebelum  sebelum  ada  putusan  hakim yang mempunyai kekuatan tetap. Seperti dalam tindak pidana pembunuhan  penerapan  asas  praduga  tidak  bersalah  harus  di junjung  tinggi  karena  sebelum  menyatakan  motif  yang sebenarnya terjadi maka belumlah bisa menyatakan pelakunya bersalah  karena  penyebab  seseorang  melakukan  pembunuhan di  latar  belakangi  oleh  beberapa  faktor  seperti  faktor  stress, gangguan  jiwa,  balas  dendam  dan  dalam  keadaan  mabuk Tindak pidana pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh,  perbuatan  membunuh.Sedangkan  dalam  istilah KUHP  pembunuhan  adalah  kesengajaan  menghilangkan nyawa  orang  lain.  Dari  definisi  tersebut,  maka  tindak  pidana pembunuhan  dianggap  sebagai  delik  material  bila  delik tersebut  selesai  dilakukan  oleh  pelakunya  dengan  timbulnya akibat  yang  dilarang  atau  yang  tidak  dikehendaki  oleh Undang-undang.
Dalam  KUHP,  ketentuan  tindak  pidana  pembunuhan diatur  dalam  buku  II  bab  XIX,  yang  terdiri  dari  13  Pasal, yakni  Pasal  338  sampai  Pasal  350.  Bentuk  kesalahan  tindak pidana  menghilangkan  nyawa  orang  lain  ini  dapat  berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan (dolus) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan  terlebih  dahulu  atau  tidak  direncanakan.  Tetapi yang  penting  dari  suatu  peristiwa  itu  adalah  adanya  ”niat” yang  diwujudkan  melalui  perbuatan  yang  dilakukan  sampai selesai.
Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan  dapat  dibedakan  menjadi:  tindak  pidana pembunuhan biasa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP  merupakan  tindak  pidana  dalam  bentuk  pokok ( Doodslag  In  Zijn  Grondvorm ),  yaitu  delik  yang  telah dirumuskan  secara  lengkap  dengan  semua  unsur-  unsurnya. Adapun  rumusan  Pasal  338  KUHP  adalah:  “Barangsiapa sengaja  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam,  karena pembunuhan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  belas tahun”.
Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan: “Barang siapa sengaja  dan  dengan  rencana  lebih  dahulu  merampas  nyawa orang  lain  diancam,  karena  pembunuhan  dengan  rencana (moord),  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur hidup  atau  selama  waktu  tertentu,  paling  lama  dua  puluh tahun.
Pada  pembunuhan  biasa  ini,  Pasal  338  KUHP menyatakan  bahwa  pemberian  sanksi  atau  hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di  sini  disebutkan  “paling  lama”  jadi  tidak  menutup kemungkinan  hakim  akan  memberikan  sanksi  pidana  kurang dari lima belas tahun penjara.
Tindak  pidana  pembunuhan  merupakan  kejahatan  yang menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain  sehingga  tidak mudah untuk mengungkapnya, dengan demikian asas praduga tak  bersalah  tetap  di  terapkan  dalam  proses  penyelesaian perkara  perkara  tindak  pidana  pembunuhan  di  Pengadilan seperti  di  Pengadilan  Negeri  Bone,  hakim  Pengadilan  Negeri Bone  harus  memahami  terhadap  konsep  asas  praduga  tak bersalah karena selama proses peradilan masih berjalan seperti di  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi  dan  Mahkamah Agung  dan  belum  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  maka terdakwa belum dapat di katagorikan bersalah sebagai pelaku dari  tindak  pidana,  sehingga  selama  proses  peradilan  pidana tersebut  harus  mendapatkan  hak-haknya  sebagaimana  di  atur undang-undang, selanjutnya asas praduga tidak bersalah yang dianut  KUHAP,  memberikan  pedoman  kepada  Hakim  untuk mempergunakan  prinsip  asas  yang  berkenaan  dengan  proses pemeriksaan  terdakwa  di  Pengadilan  (akusator).  hakim menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisatur‟ atau  inquirisatorial  system‟  yang  menempatkan  terdakwa dalam  pemeriksaan  sebagai  obyek  yang  dapat  diperlakukan dengan sewenang-wenang.
Penerapan  asas  praduga  tidak  bersalah  menempatkan negara dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum yang dibebani  untuk  membuktikan  unsur-unsur  pidana  yang didakwakan,  dan  bukan  sebaliknya  terdakwa  yang  harus membuktikan  ketidak-  bersalahannya.  Selanjutnya  hakim yang  akan  memutus  untuk  menjatuhkan  pidana  kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang  dan  didukung  pula  adanya  keyakinan  hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.
Seperti  perkara  Nomor  114/Pid.B/2023/Pn  Wtp  yang mana  perkara  tersebut  sebagai  berikut  :  telah  terjadi  tindak pidana  pembunuhan  yang  di  lakukan  oleh  inisial  pelaku  IR terhadap  korban  yang  tak  lain  adalah  mertuanya  inisial  MK meninggal  dunia,  tersangka  melakukan  pembunuhan  dengan cara  mendatangi  rumah  korban  dengan  membawa  sebilah parang kemudian membunuh korban tepat di dalam kamarnya dengan  luka  robek  di  bagian  kepala  dan  leher  sehingga mengakibatkan  korban  mati  ditempat,  karna  perbuatan tersangka di kenakan sanksi pidana yang di kenakan pasal 338 KUHP.
Atas  perbuatan  tersangka  Jaksa  penuntut  umum, menuntut tersangka dengan dakwaan primer pasal 338 KUHP dan  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  12  tahun  terhadap tersangka  Dan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bone memutuskan dengan putusan selama 11 tahun penjara
Berdasarkan  uraian  diatas  bahwa  asas  praduga  tak bersalah  merupakan  salah  satu  asas  penting  dalam  proses
peradilan  pidana  karena  seseorang  tidak  boleh  dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan  bersalah  kepadanya  dan  mempunyai  kekuatan hukum.  Hak-hak  yang  dimiliki  tersangka  sangat  dijunjung tinggi, dan sedapat mungkin harus tetap diberikan oleh aparat penegak hukum.
Penelitian  bertujuan  untuk  mengkaji  faktor-faktor  yang mempengaruhi  efektivitas  penerapan  asas  praduga  tak bersalah  dalam  proses  peradilan  pidana  sebagai  wujud penghormatan  hak  asasi  manusia  seperti  perkara  Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/Pn Wtp.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum empiris, adapun Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan  literatur-literatur  serta  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Watampone yang beralamatkan Jln.MTHaryonno, Macanang, Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone, Sulawaesi Selatan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkara  Pidana  Nomor  114/Pid.B/2023/PN  Wtp  di Pengadilan  Negeri  watampone  merupakan  perkara  tindak pidana  pembunuhan  dengan  terdakwa  berinisial  IR  yang terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  pembunuhan  sebagaimana  dalam  dakwaan primair  melanggar  pasal  338  KUHPidana  dan  mendapatkan sanksi  pidana  penjara  kepada  MK  selama  12  tahun, dikurangkan  seluruhnya  selama  terdakwa  berada  dalam tahanan  sementara  dengan  perintah  agar  terdakwa  tetap berada dalam tahanan.
Tindak  pidana  pembunuhan  terjadi  pada  hari  jumat tangga10 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dusun  Tirong  Desa  Tirong  Kecematan  Palakka  Kabupaten Bone.  Berawal  ketika  sakit  hati  IR  membuat  kandang  ayam potong  dibelakang  rumah  korban  MK  yang  tak  lain  adalah mertuanya  sendiri,  semenjak  terdakwa  membuat  kandang ayam  potong  terdakwa  sering  dikatai  bodoh  mengurus  ayam oleh korban MK.
Akibat  dari  perbuatan  terdakwa,  korban  mendapat  luka dan  meninggal  dunia  berdasarkan Visum  Et  Repertum dari Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Tenriawaru  Kabupaten  Bone Nomor;  350/28/III/RSU  Tanggal  2  Maret  2023  yang  ditanda tangani  oleh  dr.Yuarni  Mellu,  yang  menerangkan  bahwa  pada hari  jumat  tanggal  10  Febuari  2023  jam  14.30  Wita  telah melakukan  pemeriksaan  dan  tindakan  terhadap  seseorang mayat  dengan  inisial  MK  dengan  hasil  pemeriksaan  tampak luka robek dikepala bagian kanan tembus ke batok kepala, dan juga luka robek di leher bagian kanan mulai dari dagu belakang telinga kanan sampai leher.
Berdasarkan  kronologi  perkara  penerapan  asas  paraduga tidak  bersalah  terhadap  perkara  ini  banyak  timbul  perbedaan persepsi  di  kalangan  penegak  hukum  terutama  di  Pihak  Jaksa dan  Hakim,  dimana  ”kebijakan”  kejaksaan  yang  harus menuntut  pidana  atau  mengajukan  upaya  hukum  apabila putusan  pengadilan  menyatakan  pidana  penjara  tidak  2/3  dari tuntutan penuntut umum dengan pertimbangan terdakwa sangat
Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana di (Baharuddin Badaru, Ibnu Hibban Sabil)
menyesali  perbuatannya  dan  kondisi  sering  sakit-sakitan setelah  kejadian,  karena  dengan  adanya  kebijakan  demikian, maka  proses  pemeriksaan  di  muka  sidang  pengadilan  yang dilaksanakan  oleh  penuntut  umum  dengan  ”kaca  mata  kuda”, artinya penuntut umum kurang memperdulikan terhadap fakta- fakta  yang  ada  di  persidangan  dan  lebih  hanya  berdasarkan Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  penyidik  yang  sudah  ada. Pada  gilirannya  setelah  pemeriksaan  di  persidangan  selesai, penuntut umum tetap menuntut terdakwa bersalah atau dengan tuntutan  pidana  penjara  yang  tinggi,  walaupun  dalam persidangan terungkap fakta- fakta bahwa terdakwa pelakunya, tetapi  terdapat  hal-hal  yang  meringankan  sehingga  putusan pengadilan  membebaskan  terdakwa  atau  memidana  dengan pidana  penjara  yang  ringan  sesuai  dengan  kesalahan  dari terdakwa  (Wawancara dengan Muswandar, S.H.,M.H, Hakim  Pengadilan  Negeri  Watampone tanggal 25 September 2023).
Penuntut umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara  ke  pengadilan,  penuntut  umum mendapat  ”perintah”  dari  instansinya  (kejaksaan)  harus memidana  terdakwa  dengan  tuntutan  pidana  yang  juga diperintahkan  oleh  atasannya  (melalui  lembaga  RENTUT). Tetapi  apabila  ternyata  bahwa  fakta-fakta  yang  terungkap dalam  persidangan  meringankan  perbuatan  terdakwa,  maka hakim  sebagai  ”penegak  hukum  dan  keadilan”  tidak  dapat memenuhi  permintaan  penuntut  umum,  sehingga  terjadi perbedaan persepsi antara penuntut umum dengan hakim yang keduanya sebenarnya hanya melaksanakan tugas dan fungsinya saja.
Penuntut umum harus menuntut 2/3 dari ancaman pidana pasal  yang  didakwakan  dan  ketentuan  bahwa  Majelis  Hakim harus  memidana  minimal  2/3  dari  tuntutan  pidana  penuntut umum  merupakan  kebijakan  pimpinan  Kejaksaan  yang harus  dilaksanakan  oleh  penuntut  umum. Apabila penuntut umum  gagal  melaksanakan  kebijakan  tersebut,  maka  seorang penuntut  umum  akan  dieksaminasi  (diperiksa  oleh  Jaksa Pengawas) dan apabila hal tersebut karena kesalahan penuntut umum, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi dari teguran sampai  dengan  pemecatan  dengan  menggunakan  sanksi disiplin  pegawai  negeri  sipil  (Wawancara  dengan  Sulfiandi, S.H, Advokat, tanggal 25 September 2023).
Untuk mengkaji adanya perbedaan persepsi antara hakim dengan  penuntut  umum  tentang  asas  praduga  tak  bersalah dalam proses  peradilan pidana yang menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah:
1)
Knowledge,  Jaksa  dan  hakim  walaupun  sama-sama sarjana hukum,
dalam
perkembangannya mendapatkan  pengetahuan  yang  berbeda  karena mendapatkan pelatihan  yang  berbeda. Asas praduga tak  bersalah  dipersepsikan  secara  berbeda  oleh kedua  penegak  hukum  berdasarkan  pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pembekalan pengetahuan yang dimiliki dari instansi masing-masing.
2) Comprehensif,  Pemahaman  secara  komprehensif juga  mempengaruhi  perbedaan  persepsi.  Padahal, semestinya  pemahaman  atas  asas  praduga  tak bersalah  atas  tersangka/terdakwa  harus  dipahami secara komprehensif oleh petugas sebagai keseluruhan sistem.
3) Aplikatif, Penerapan praktek berdasarkan tugas yang berbeda  menyebabkan  pengalaman  yang  berbeda dalam  memahami  tugas  masing-masing.  Dalam persepsi  hakim,  penjatuhan  hukuman  didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, sedangkan menurut persepsi  jaksa  penuntut  umum,  terdakwa  mesti
dihukum  atas  keyakinan  berdasarkan  berita  acara pemeriksaan
4) Analysis,  Pengalaman,  penerapan  tugas,  dan pengetahuan yang berbeda dianalisis secara instansi sentris  dengan  kacamata  masing-masing,  sehingga persepsi praduga tak bersalah menjadi berbeda
5) Syntesis,  Perbedaan  persepsi  secara  berulang-ulang menyebabkan secara otomatis terus terjadi kesalahan dalam  mempersepsikan  asas  praduga  tak  bersalah. Hal  ini  menyebabkan  penerapan  hukum  dilakukan semaunya dan seenaknya
6) Evaluatif, Atas pengalaman yang sering terjadi para pihak  menyimpulkan  setelah  melakukan  evaluasi yang  mengarah  pada  pembenaran  persepsi  masing- masing atas tugas yang dilakukan
Berdasarkan kelima faktor di atas, maka masing-masing instansi  melakukan  evaluasi  atas  tugas  masing-masing  yang justru  makin  menyebabkan  perbedaan  persepsi  makin melebar.  Ringkasnya,  persepsi  seseorang  dipengaruhi  oleh pengetahuannya  (knowlwdge)  dan  pemahaman  yang  luas (comprehensif)  serta  praktek-praktek  nyata  di  lapangan (aplicatif).  Kemudian  dengan  analisis,  sintesis  dan  evaluasi, seseorang  mempersiapkan  sesuatu  menurut  persepsi  orang tersebut (Wawancara dengan Sulfiandi, S.H, Advokat, tanggal 25 September 2023).
Untuk  menggambarkan  perbedaan  persepsi  antara  jaksa dan  hakim  atas  praduga  tak  bersalah  jika  dilihat  dari  teori persepsi dapat  dilihat dalam bentuk Tabel 1. Berikut.
Tabel 1.
Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi
No Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Analisis 1.  Pengetahuan Walaupun sama-sama berpendidikan sarjana  hukum  sebagai  syarat  pekerjaan, masing-masing profesi mengikuti pendidikan yang berbeda berupa pendidikan calon hakim dan calon jaksa 2.  Pemahaman Sistem  rekrutmen  jaksa  dan  hakim berbeda sehingga kualifikasi yang dibutuhkan  juga  berbeda.  Akibatnya tingkat  pemahaman  antara  jaksa  dan hakim atas perundang-undangan berbeda 3.  Penerapan Masing-masing  institusi  memiliki  aturan teknis yang menerapkan pertauran perundang-undangan. Aturan teknis disusun  instansi  masing-masing  yang cenderung mengarah pada instansi sentris, merasa  instansinya  lah  yang  paling  betul dalam  menerpakan  ketentuan  perundang- undangan.  Jaksa  dan  hakim  di  lapangan tunduk  pada  aturan  teknis  dari  pimpinan di tingkat pusat
4.  Sintetis
Satu ketentuan yang diterapkan berulang- ulang  akan  menjadi  kebiasaan  sehingga walaupun  terdapat  kesalahan  dalam penerapan  prosedur  dianggap  benar karena dianggap biasa 5.  Evaluatif Praktek penerapan hukum akan dievaluasi menurut versi sendiri, sehingga mengarahkan  pada  pembenaran  pendapat atas apa yang dilakukan walaupun salah 6.  Analitis Kedua  instansi  tidak  melakukan  analisis secara  komperhensif,  sehingga  kesalahan dalam memberi persepsi terus terjadi
Perbedaan  persepsi  tersebut  menyebabkan  para  penegak hukum  memainkan  peranannya  secara  berbeda.  Undang- undang  dalam  hal  ini  KUHAP  mengharuskan  semua  pihak khususnya jaksa dan hakim mepersepsikan hal yang sama atas prinsip  praduga  tak  bersalah.  Nyatanya,  kedua  instrumen penegak  hukum  ini  memainkan  peranannya  sendiri-sendiri berdasarkan  persepsi  yang  dibangun  sendiri  sebagai  akibat proses  di  atas.  Dari  empat  peranan  yang  digambarkan  dalam teori  peranan,  maka  hakim  dan  jaksa  lebih  sering menggunakan  peranan  yang  dianggap  oleh  diri  sendiri (perceived  role)  dan  peranan  yang  sebenarnya  dilakukan ( actual role ).
Kasus  yang  umum  adalah  dalam  hal  pra  penuntutan. Polisi  seringkali  merasa  sudah  benar  dalam  melakukan penyidikan,  sedangkan  jaksa  seringkali  merasa  polisi  belum maksimal  sehingga  perlu  melakukan  pra  penuntutan  (P19). Dalam  hal  penerapan  asas  praduga  tak  bersalah,  yang  muncul adalah  persepsi  jaksa  yang  selalu  hamper  selalu  menganggap hakim  salah  dalam  memutus  suatu  perkara  sehingga  dirasa perlu  untuk  melakukan  upaya  hukum  berupa  banding  dan kasasi bahkan peninjauan kembali.
Menurut  Minoru  Shikita,  perbedaan  persepsi  antar penegak  hukum yang berakibat pada perbedaan peranan yang diterapkan  dalam  penegakan  hukum  akan  menimbulkan setidaknya  3  (tiga)  kerugian  yaitu  (Minoru  Shikita  dalam Indriyanto  Seno  Adji,  1998:21):
1) Kesukaran  dalam  menilai  diri  sendiri keberhasilan  atau  kegagalan  masing- masing  instansi,  sehubungan  dengan tugas mereka bersama
2) Kesulitan  dalam  memecahkan  sendiri masalah  (masalah)  pokok  masing- masing  instansi  (sebagai  sub  system dari system peradilan pidana) ;
3) Karena  tanggung  jawab  masing- masing  instansi  sering  kurang  jelas terbagi,  maka  setiap  instansi  tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh  dari  system  peradilan pidana
Perbedaan  dan  polemik  atau  konflik  peranan  antar  sub sistem  peradilan  pidana  jelaslah  tidak  sesuai  dengan  prinsip yang  ingin  dibangun  dengan  adanya  Integrated  Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) yang dapat diartikan  sebagai  keterpaduan  yang  sama  dalam  memahami satu  tugas  bersama  yaitu  mengungkapkan  kebenaran  materil dari suatu tindak pidana. Karena itulah, hubungan koordinasi yang ada daam sistem KUHAP adalah koordinasi horizontal, bukan vertikal. Semua instansi dalam sistem peradilan pidana memiliki  tugas  yang  sama,  tetapi  dalam  lingkungan  yang teknis  dan  lebih  kecil  menjalankan  tugas  dan  peranan sesuai  tujuan  kecil  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari tujuan bersama berdasarkan kewenangan masing-masing pihak yang ditentukan undang-undang.
Persepsi  masyarakat  bahwa  pengadilan  yang  berhak menyatakan terdakwa bersalah atau tidak sebagai wujud dari asas praduga tak bersalah mempunyai perbedaan berdasarkan  pengetahuan,  pemahaman  dan  sikapnya. Perbedaan  persepsi  atas  asas  praduga  tak  bersalah  antara
masyarakat  dengan  hakim  dapat  digambarkan  dalam  tabel berikut ini:
Tabel 2. Perbedaan Persepsi Antara Hakim dan Masyarakat Atas Praduga Tak Bersalah No Persepsi Hakim Persepsi Masyarakat 1. Masyarakat  tidak  memahami sepenuhnya kasus yang terjadi, masyarakat terlalu percaya pada pemberitaan pers Hakim  tidak  objektif  dalam menangani perkara, sehingga terjadi disparitas pidana yang  terlalu  jauh  antara perkara  yang  satu  dengan yang lain
2. Masyarakat  tidak  sepenuhnya memahami  kesulitan  hakim dalam  mengungkap  perkara  di persidangan. Tidak semua perkara  harus  divonis  dengan hukuman (pidana) karena lebih baik  melepaskan  seribu  orang bersalah  daripada  menghukum satu orang yang tidak bersalah
Hakim lebih sering bernegosiasi dengan terdakwa  sehingga  orang yang  seharsnya  dihukum bisa dibebaskan, atau hukuman  yang  dijatuhkan jauh  lebih  ringan  daripada tuntutan. 3. Masyarakat  lah  yang  sering tidak mematuhi hukum dengan main hakim sendiri Masyarakat  tidak  percaya dengan putusan hakim, karenanya main hakim sendiri dirasa lebih adil.
Selanjutnya  sehubungan  dengan  perkara  nomor 114/Pid.B/2023/PN  Wtp  pedoman  internal  hakim  dalam membuat  putusan  Pengadilan  harus  memperhatikan  tujuan bahwa  pidana  dijatuhkan  untuk  (Wawancara  dengan Muswandar, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 September 2023):
1) Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan menegakan norma hukum demi masyarakatnya
2) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan pembinaan  sehingga  menjadikannya  orang  yang baik dan berguna.
3) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh tindak  pidana,  memulihkan  keseimbangan  dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
Oleh karena itu, dapat dikatakan pada dasarnya putusan pengadilan  merupakan  suatu  upaya  harmonisasi  konflik- konflik  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  dimana  dengan adanya  konflik  menimbulkan  disharmonisasi  yang  kemudian persoalannya  diserahkan  kepada  Pengadilan  dan  pengadilan harus  mengharmoniskan  kembali  masyarakat.  Namun demikian,  hampir  saja  selalu  terjadi  perbedaan  persepsi tentang  kesalahan  seseorang  dalam  adanya  statu  putusan pengadilan  Kekecewaan  dan  ketidakpuasan  masyarakat  juga terhadap  putusan-putusan  yang  berbeda-beda  dalamperkara- perkara  yang  sama  (disparitas  pidana).  Adanya  disparitas pidana  putusan  pengadilan  dapat  saja  terjadi,  karena keyakinan  hakim  bahwa  putusan  yang  diberikan  dirasakan sudah sesuai  dengan rasa keadilan atas pertimbangan  hukum dan non hukum. Pada sisi lain penetapan ancaman pidana ini sesuai dengan sistem yang ada dalam KUHP, khususnya pada pada  Pasal  12  ayat  (1)  dan  (2)  menyatakan  bahwa  pidana penjara  selama  waktu  tertentu  paling  pendek  satu  hari  dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
Akibatnya  dari  adanya  ketentuan  pasal  12  ayat  1  dan 2
Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana di (Baharuddin Badaru, Ibnu Hibban Sabil)
KUHP  ini,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  dapat  terjadi disparitas  pidana,  yaitu  penerapan  pidana  yang  tidak  sama terhadap  tindak  pidana  yang  sama  (same  offence)  atau terhadap  tindak  pidana  yang  sifatnya  bahaya  dapat dibandingkan  (offences  of  comparable  seriousness)  tanpa dasar  pembenaran  yang  jelas.  Berarti  dalam  keadaan  seperti ini  hak  penuh  dari  hakim  sangat  berperan  besar  dalam memberikan suatu putusan mengenai berat ringannya pidana.
Pada  hakikatnya,  kebebasan  hakim  adalah  gebinden vrijheid, kebebasan terikat / terbatas karena diberi batas oleh undang-undang  yang  berlaku  dalam  batas  tertentu.  Hakim memiliki  kebebasan  dalam  menetapkan,  menentukan  jenis pidana  ( stfaafsorrt ),  ukuran  pidana  atau  berat  ringan  pidana ( strafmaat ),  cara  pelaksanaan  pidana  ( straf  modus )  dan kebebasan untuk menemukan hukum ( rechtsvinding ).
Kebebasan  hakim  mutlak  dibutuhkan  terutama  untuk menjamin  keobjektifan  hakim  dalam  mengambil  keputusan. Hakim  memberikan  keputusannya  mengenai  hal-hal  sebagai berikut (Wawancara  dengan  Muswandar,  S.H.,M.H,  Hakim Pengadilan  Negeri  Watampone tanggal 25 September 2023):
1) Keputusan  mengenai  peristiwanya,  ialah  apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya,  dan kemudian.
2) Keputusan  mengenai  hukumnya  ialah  apakah  yang dilakukan  terdakwa  itu  merupakan  suatu  tindakan pidana  dan  apakah  terdakwa  bersalah  dan  dapat dipidana, dan akhirnya.
3) Keputusan  mengenai  pidananya,  apabila  terdakwa memang dapat dipidana
Para  Hakim  juga  mempertimbangkan  hal-hal  yang memperingan pidana antara lain:
1) Perbuatan yang merupakan percobaan atau pembantuan tindak pidana.
2) Pelaku  tindak  pidana  dengan  sukarela  menyerahkan diri kepad yang berwajib;
3) Pelaku  tindak  pidana  seorang  wanita  yang  sedang hamil muda;
4) Pelaku tindak pidana dengan sukarela memberi ganti rugi  yang  layak  atau  memperbaiki  kerusakan  akibat perbuatannya;
5) Pelaku melakukan tindak pidana karena kegoncangan  jiwa  yang  sangat  hebat  sebagai  akibat yang  sangat  berat  dari  keadaan  pribadi  atau keluarganya;
6) Pelaku
tindak
pidana
tidak
mampu bertanggungjawab Keputusan  yang  proporsional  tersebut  dapat  dicapai dengan  memperlihatkan  tujuan  pemidanaan  yang  hendak dicapai,  pedoman  pemidaan  (statutory  guidelines  for sentencing) aturan pemidanaan  yang berlaku  serta  keyakinan hakim  tersebut  dalam  menjatuhkan  sanksi,  sehingga  terlihat faktor-faktor  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam penjatuhan sanksi pidana dalam rangka mengurangi disparitas pidana.
Adanya  penjatuhan  pidana  oleh  hakim  secara  langsung mengkongkritkan  tugas  hakim  tersebut,  yaitu  sebagai  alat pemaksa  agar  norma  dapat  juga  berfungsi  sebagai  alat prefentif  dan  sekaligus  sebagai  alat  refresif  sehingga  tujuan dari hukum pidan tersebut dapat dicapai secara efektif.
Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemampuan mempersepsi  suatu  objek  adalah:  pengalaman  hidup,  proses belajar  (sosialisasi),  cakrawala  dan  pengetahuan.  Faktor pengalaman hidup dan proses belajar yang dimiliki seseorang akan membantu memberi bentuk dan struktur terhadap objek persepsi. Adapun faktor cakrawala dan kemampuan seseorang
akan  membantu  memberikan  arti  terhadap  objek  psikologi tersbut.  Apa  yang  ingin  dilakukan  atau  dikehendaki  oleh hakim tidak dapat ditentukan secara penuh, melainkan sangat tergantung pula pada nilai-nilai dan susunan masyarakatnya.
Secara konkrit Julius Stone menyebut ada suatu  ’expected  reaction”  yang  datangnya  dari  masyarakat. seorang  hakim  tidak  dapat  bertindak  mengikuti  kebutuhan sendiri,  melainkan  tindakan-tindakannya  itu  didisiplinkan oleh  sistem  dari  ”expected  reaction”  tersebut.  Tugas  dan pekerjaan  sehari-harinya  harus  dijalankan  oleh  hakim, didukung  oleh  harapan  atau  tuntutan-tuntutan  anggota masyarakat  yang  diorganisasi  disekitar  tugas-tugas  hakim tersebut (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1986).
Penjatuhan  sanksi  pidana  oleh  hakim  mempunyai konsekwensi  yang  luas,  baik  yang  menyangkut  langsung pelaku  tindak  pidana  maupun  masyarakat  secara  luas  karena keputusan  pidana  yang  dianggap  tidak  tepat  akan menimbulkan  reaksi  kontroversial,  dalam  hal  ini  disebut disparitas  pidana,  yaitu  penerapan  pidana  yang  tidak  sama terhadap  tidak  pidana  yang  sama  (same  offence)  atau terhadap  tidank  pidana  yang  sifatnya  berbahaya  dapat diperbandingkan.  Dampak  disparitas  pidana  adalah  terpidana yang  telah  memperbandingkan  pidana  kemudian  merasa menjadi korban ’the judicial caprice” akan menjadi terpidana yang  tidak  menghargai  hukum,  padahal  pengahargaan terhadap  hukum  tersebut  merupakan  salah  satu  target  di dalam tujuan pemidanaan.
Pendekatan  untuk  memperkecil  disparitas  pidana  dan pengaruhnya  diperlukan  suatu  pedoman  pemidanaan (statutory  guidelines  for  sentencing)  untuk  memudahkan hakim  dalam  menetapkan  pemidanaannya,  setelah  terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.  Munculnya  perbedaan  persepsi  di  kalangan masyarakat  dengan pengadilan  karena  adanya  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi  serta  komunikasi  dan informasi  yang  mengakibatkan  terjadinya  terpaan  informasi yang  begitu  deras  di kalangan  masyarakat,  padahal perkembangan dan perubahan hukum berjalan sangat lambat.
Masyarakat  yang  menghendaki  agar  peradilan  membuat putusan  yang  seadil-adilnya  dalam  rangka  menegakan supremasi  hukum,  tidak  dapat  berharap  banyak  sepanjang peraturan  perundangundangan,  aparat  penegak  hukum  dan budaya  hukum  yang  ada  di  pengadilan  masih  bersifat konvensional

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  penerapan  asas  praduga  tidak  bersalah  menurut Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang mensyaratkan  harus  adanya  dugaan  kuat  bahwa  orang tersebut  bersalah  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  Hak tersangka  atau  terdakwa  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum merupakan  salah  satu  hak  dalam  mewujudkan  asas  praduga tak  bersalah.  Dalam  pertimbangannya  hakim  memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan nomor 114/Pid.B/2023/PN  Wtp  berdasarkan  asas  praduga  tak bersalah  dengan  memanfaatkan  Knowladge,  Comprehensif, Aplikasif,  Analisis,  Syntesis,  Evaluatif  yang  bertujuan memulihkan  keseimbangan  dan  mendatangkan  rasa  damai dalam  Masyarakat  berdasarkan  hasil  penelitian  telah  efektif, namun  dalam  pelaksnaan  proses  peradilan  terjadi  perbedaan pendapat  antara  penegak  hukum  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan Pengadilan dalam penerapan asas praduga tidak bersalah.
Perlunya  ditingkatkan  sinergitas  antara  pihak  penegak hukum  mulai  dari  kepolisian,  kejaksaan  sampai  kepada pengadilan  dalam  proses  peradilan  pidana  tindak  pidana pembunuhan  berdasarkan  asas  praduga  tidak  bersalah  dalam rangka  mencegah  tindak  pidana  baru  seperti  tindak  pidana main hakim sendiri oleh Masyarakat.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali.  2017.  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory) dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk Interpretasi  Undang-  Undang  (Legisprudence).  Volume 1 Pemahaman Awal. Kencana: Jakarta.
Adami  Chazawi.  2002.  Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I, Raja Grafindo Persada.
Ahmad  Zaenal  Fanani.  2011.  Berpikir  Falsafati  Dalam Putusan  Hakim,  Artikel  ini  pernah  dimuatdi  Varia Peradilan No. 304.
Andi  Hamzah.  2011.  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  Sinar Grafika, Jakarta
Azhari  M.  Tahir.  2005.  Negara  Hukum:  Suatu  Studi  tentang Prinsip-prinsip  Dilihat  Dari  Segi  Hukum  Islam, Implementasinya  Pada  Periode  Negara  Madinah  dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta.
Bernard  L  Tanya  dkk.  2013.  Teori  Hukum:  Strategi  Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta.
Bodenheimer.  Dalam  Satjipto  Rahardjo.  2006.  Ilmu  Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Dominikus Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, LaksbangPressindo, Yogyakarta.
H.R  Otje  Salman.  2010.  Filsafat  Hukum  (Perkembangan  & Dinamika Masalah), PT. Refika Aditama, Bandung.
Jimly Asshiddiqie. 2009. e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia.
John  Rawls.  2006.  A  Theory  of  Justice,  London:  Oxford University  press,  yang  sudah  diterjemahkan  dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo,
Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kartanegara Satochid.1989. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan  Pendapat  Pendapat  Para  Ahli  Hukum  Terkemuka,
Balai Lektur Mahasiswa.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksana
Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wyasa  Putra.  1993.  Hukum  sebagai
Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rosdakarya.
M.  Yahya  Harahap.  2008.  Pembahasan  Permasalahan  Dan Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan  Penuntutan,  Sinar Grafika, Jakarta.
Mardjono  Reksodiputro.  1993.  Mardjono  Reksodiputro,
Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Melihat  Kepada Kejahatan  dan  Penegakkan  Hukum  Dalam  Batas-batas Toleransi),  Pidato  Pengukuhan  Penerimaan  Jabatan Guru  Besar  Tetap  Dalam  Ilmu  Hukum  Pada  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Masrudi  Muchtar,  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Bidang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Jakarta, Prestasi Pustakaraya.
Minoru  Shikita  dalam  Indriyanto  Seno  Adji.  1998. Penyiksaan  dan  HAM  dalam  Perspektif  KUHAP, Jakarta.  Sinar  HarapanMoh.  Kusnardi  dan  Harmaily Ibrahim.  1983.  Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia,  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
Moh. Mahfud MD. 2009. Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan  Yang  Baik,  Bahan  pada  Acara  Seminar Nasional  “Saatnya  Hati  Nurani  Bicara”  yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  ”Ruang  Lingkup Penegakan  Hukum  Pidana  dalam  Konteks  Politik Kriminal”.  Makalah  Seminar  Kriminologi  V.  Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986
Nur  Agus  Susanto.  2014.  Dimensi  Aksiologis  Dari  Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3.
Romli  Atmasasmita.  1996.  Perbandingan  Hukum  Pidana, CV. Mandar Maju.
Satjipto  Rahardjo.  2012.  Ilmu  Hukum,  Editor  Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sidharta  Arief.  2007.  Meuwissen  Tentang  Pengembanan Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum  dan  Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung.
Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Soerjono  Soekanto.  2007.  Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Tongat.  2011.  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  dalam Perspektif Pembaharuan, UMMPress, Malang.
Utrecht,  1962.  Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta.