## PROBLEMATIKA BIAYA PEMELIHARAAN ANAK DALAM PUTUSAN VERSTEK DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH
1 Soraya Devy & 2 Mansari ZA
1 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

## Abstrak
Putusan  biaya  pemeliharaan  anak  yang  diputuskan  dalam  putusan  verstek  akan  mengalami berbagai  persoalan.  Terutama  sekali  kesulitan  untuk  melaksanakan  amar  putusan  yang membebankan biaya nafkah anak yang dibebankan hakim kepada orang tua. Selain itu, penentuan besarnya jumlah nominal sangat sulit bagi hakim untuk menilainya karena dalam putusan verstek tidak  dihadiri  suami  sebagai  orang  yang  bertanggungjawab  atas  biaya  pemeliharaan  anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer penelitian didapatkan  melalui  wawancara  dengan  hakim  dan  panitera  di  lingkungan  Mahkamah  Syar‟iyah Banda  Aceh.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pelaksanaan  putusan  biaya  pemeliharaan  anak  dalam putusan  verstek belum  berjalan  maksimal.  Faktor  pendukungnya  karena  adanya  pengakuan  tegas dalam hukum positif dan dalil syar‟i, adanya putusan yang amarnya menghukum suami membayar biaya pemeliharaan anak dan adanya kesadaran pribadi seorang ayah. Sedangkan factor eksternnya dikarenakan.  Sementara  faktor  penghambatnya  dikarenakan  faktor  diri  pribadi  (internal)  yakni kurang  mampu,  tidak  adanya  kesadaran  dan  anak  diasuh  oleh  ibunya  dan  faktor  ekstern  yaitu aturan hukumnya yang belum lengkap, biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi, membutuhkan waktu  lama  dan  suami  tidak  diketahui  keberadaannya.  Bentuk  perealisasian  hak  anak  atas  biaya pemeliharaannya  hanya  dapat  diberikan  dalam  putusan,  meskipun  pelaksanaannya  menilbulkan hambatan.
Kata Kunci : Pemeliharaan Anak, Putusan Verstek dan Mahkamah Syar‟iyah

## A. Pendahuluan
Kewajiban seorang ayah membiayai kehidupan anak, terutama sekali memberikan biaya hidupnya dan seluruh biaya pendidikannya mendapat pengakuan secara tegas dalam berbagai system  hukum.  Dalam  sistem  hukum  nasional  hak  anak  untuk  mendapat  biaya pemeliharaannya  diatur  dalam  Pasal  41  huruf  (b)  menyatakan  bahwa  “Bapak  yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya  tersebut”.  Selanjutnya  huruf  (c)  Pasal  tersebut menyatakan  “Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan  dan/atau  menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi  bekas  isteri”.  Dalam  Kompilasi Hukum Islam mengenai biaya anak diatur dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 105 huruf (c) Jo

## Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh
Pasal 156 KHI. Pasal 105 menyatakan bahwa “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” 1 . Selanjutnya  dalam  Pasal  156  juga  menyebutkan  “Semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun 2 .
Pasca  putusnya  perkawinan  antara  pasangan  suami  isteri  kewajiban  membiayai segala  kebutuhan  anak  tetap  seperti  biaya  pendidikan, biaya  hidup,  dan  lain  sebagainya tetap  terus  berlangsung  sampai  anak  tersebut  dewasa.  Untuk  mendapatkan  kepastian hukum terhadap jumlah biaya pemeliharaan anak, ditetapkan dalam putusan pengadilan berdasarkan  pemeriksaan  di  persidangan.  Hakim  memiliki  otoritas  untuk  menetapkan jumlah  nafkah  anak  yang  dibebankan  kepada  ayah  pasca  perceraian.  Meskipun  dalam pemeriksaan  di  persidangan  tidak  dihadiri  oleh  suami,  hakim  dibolehkan  memutuskan perkara tersebut dengan putusan verstek atau putusan di luar hadirnya Tergugat.
Secara  yuridis  diperbolehkan  bagi  hakim  memutuskan  perkara  dalam  putusan verstek serta menetapkan jumlah biaya pemeliharaan anak di dalamnya. Meskipun secara de  jure diperbolehkan,  tetapi  pada  tahap  pelaksanaannya  seringkali  menimbulkan persoalan.  Karena  dalam  putusan  verstek  tidak  dihadiri  oleh  Tergugat,  biaya  yang ditetapkan  pun  tidak  sesuai  dengan  kemampuan  seorang  ayah  dan  faktor-faktor  lain. Akibatnya, anak merupakan korban dari tindakan perceraian yang dilakukan oleh orang tua. Selain tidak mendapatkan kasih sayang dari salah satu dari kedua orang tuanya, anak tidak bisa mendapatkan biaya pemeliharaan untuk dirinya.
Dari  uraian  di  atas,  menimbulkan  suatu  persoalan  dalam  pelaksanaan  putusan biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek. Untuk membatasi permasalahan tersebut berikut ini akan diformulasikan rumusan pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada dalam penelitian, yaitu: Bagaimana pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dalam putusan  verstek,  Apa  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan  putusan biaya  pemeliharaan  anak  dalam  putusan  verstek  dan  Bagaimana  bentuk  perealisasian perlindungan hukum terhadap anak dalam memberikan hak-haknya terutama sekali biaya pemeliharaan dan pendidikan pasca terjadi perceraian antara kedua orang tuanya?

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  yaitu  penelitian  yang  berusaha  untuk menggambarkan  dan  menjelaskan  secara  komprehensif  mengenai  topik  penelitian  yakni pelaksanaan  putusan  biaya  anak  dalam  putusan  verstek  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda Aceh.  Data  yang  digunakan  berupa  data  primer  yang  didapatkan  melalui  wawancara
1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji., hlm. 228.
2 Ibid., hlm. 244.

## Soraya Devy & Mansari ZA
secara mendalam ( dept interview ) dengan hakim dan panitera yang terlibat langsung dalam memutuskan perkara tersebut. Data sekunder untuk melengkapi penelitian ini digunakan literature  kepustakaan  seperti  buku,  jurnal,  penelitian-penelitian  terdahulu  yang mempunyai  relevansi  dengan  penelitian  ini.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif berdasarkan  data  yang  telah  terkumpulkan.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  wilayah yurisdiksi Makamah Syar‟iya Kota Banda Aceh.

## C. Pembahasan
1. Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek
Putusan  hakim  merupakan  suatu  pernyataan  yang  oleh  hakim,  sebagai  pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. 3 Putusan yang diucapkan oleh hakim di ruang sidang yang terbuka untuk umum bertujuan untuk mengakhiri  pertikaian  antara  dua  orang  atau  lebih.  Namun  dalam  kenyataannya, keluarnya  putusan  tidak  serta  merta  mengakhiri  perkara,  akan  tetapi  menimbulkan persoalan  baru  bila  amar  putusan  yang  ditetapkan  hakim  tidak  dijalankan  sebagaimana mestinya.  Langkah  selanjutnya  yang  ditempuh  bila  pihak  yang  dikalahkan  tidak mengindahkan  isi  putusan  adalah  mengajukan  eksekusi  kepada  pengadilan  yang mempunyai kewenangan relatif dan absolute untuk perkara tersebut.
Eksekusi  berasal  dari  kata  „ executie‟ ,  artinya  melaksanakan  putusan  hakim  ( ten uitvoer  legging  van  vonnissen ).  Pengertian  eksekusi  adalah  melaksanakan  secara  paksa putusan  pengadilan  dengan  bantuan  kekuatan  umum,  guna  menjalankan  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. 4 Tugas  dan  kewenangan  pengadilan dalam  mengeksekusi  setiap  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  dan  amar  putusan bersifat condemnatoir tidak saja terbatas pada masalah-masalah yang berhubungan dengan harta, melainkan juga menyangkut nafkah anak dan  berhubungan dengan orang, seperti hadhanah serta yang berkaitan dengan jaminan berupa grose akta. 5
Putusan  yang  dapat  dieksekusi  hanyalah  putusan  yang  bersifat comdennatoir , sedangkan putusan declaratoir dan constitutive tidak memerlukan sarana-sarana memaksa untuk melaksanakannnya. Karena dalam putusan declaratoir dan constitutive tidak dimuat adanya  hak  atas  suatu  prestasi,  maka  terjadinya  akibat  hukum  tidak  tergantung  pada bantuan  atau  kesediaan  dari  pihak  yang  dikalahkan,  maka  oleh  karena  itu  tidak diperlukan sarana pemaksa untuk menjalankannya. 6
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 202.
4 Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi (Praktek Kejurusitaan Pengadilan) , (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm. 60.
5 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 170.
6 Bambang  Sugeng  A.S,  Sujayadi, Pengantar  Hukum  Acara  Perdata  &  Contoh  Dokumen  Litigasi ,  cet.  1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 103-104.
Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh
Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa 7 :
1) Putusan  tingkat  pertama  yang  tidak  dimintakan  banding  atau  kasasi  karena telah diterima oleh kedua belah pihak.
2) Putusan  pengadilan  tingkat  banding  yang  tidak  dimintakan  kasasi  ke Mahkamah Agung.
3) Putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diverzet, dan
4) Putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara
Namun  tidak  demikian  halnya  dengan  putusan  yang  menghukum  tergugat membayar  biaya  pemeliharaan  anak.  Meskipun  putusan  tersebut  bersifat comdennatoir yang dapat dimintakan eksekusi bila tidak dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang dikalahkan, tapi akan mengalami kesulitan untuk melaksanakannya. Menurut A. Murad, selama  menjabat  sebagai  Panitera  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh  tidak  pernah melaksanakan  eksekusi  biaya  anak  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  ayahnya.  Penyebab utamanya dikarenakan tidak pernah diajukan oleh isteri yang mewakili anaknya sebagai pihak  yang  menang  dalam  perkara  gugat  cerai. 8 Meskipun  secara  teoritis  diperbolehkan untuk memaksakan pihak yang dikalahkan (ayah si anak), namun sangat jarang diteruskan oleh si ibu.
Sebenarnya seorang ibu memiliki kesempatan untuk mengajukan eksekusi setelah adanya  putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  ibu  hanya  berkonsultasi dengan  hakim  dan  menceritakan  kepadanya  bahwa  amar  putusan  yang  menghukum tergugat  untuk  membayar  biaya  anak  tidak  pernah  dilaksanakan.  Amar  putusan  hanya tertera  dalam  kertas  putih  dengan  sederetan  baris  kalimat  yang  tidak  mempunyai kekuatan  memaksa,  indah  dibaca  tapi  tidak  bermakna.  Seolah-olah  kalimat  itu  ompong yang  tidak  bertaring  untuk  menggigit  serta  mempunyai  daya  paksa  dan  kekuatan  bila tidak dilaksanakan.
Hakim  yang  memutuskan  perkara  itu  tidak  bisa  berkomentar  banyak,  karena memang bukan lagi ranahnya untuk memaksakan tergugat agar menjalankan isi putusan. Kewenangan untuk melaksanakan isi putusan berada di tangan juru sita bila pihak yang menang perkara meminta eksekusi.
2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek
Suatu  putusan  hakim  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  pasti  dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu oleh pihak yang dikalahkan.
7 Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi (Praktek Kejurusitaan Pengadilan) , (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm. 61.
8 Wawancara  dengan  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  Drs.  Murad,  MH,  pada  hari  jum’at  12  Juni 2015.

## Soraya Devy & Mansari ZA
Apabila suatu perkara sudah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan tersebut. Akan tetapi  sering  terjadi  bahwa  pihak  yang  dikalahkan  tidak  melaksanakan  putusan  hakim secara  sukarela  sehingga  memerlukan  bantuan  dari  pengadilan  untuk  melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan  putusan  (eksekusi)  kepada  pengadilan  yang  akan  melaksanakannya  secara paksa ( execution force ). 9
Namun  dalam  pelaksanaan  putusan  biaya  pemeliharaan  anak  sangat  sulit dilaksanakan  dan  dimintakan  eksekusi  dikarenakan  berbagai  factor  yang melatarbelakanginnya.  Akibatnya  ibu  harus  menanggung  derita  dari  perceraian  yang terjadi di antara mereka berdua. Selain berpisah dengan suaminya tercinta, ditambah lagi beban  harus  bertanggungjawab  terhadap  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak. Mencari  keadilan  ke  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  agar  dapat  menutupi tanggungjawabnya,  namun  yang  didapatkan  ketidakadilan.  Adanya  putusan  yang membebankan  biaya  pemeliharaan  anak  kepada  suami  bukan  jaminan  untuk dilaksanakannya.
Banyak  faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  pelaksanaan  putusan biaya  pemeliharaan  anak  dalam  putusan  verstek.  Untuk  itu,  berikut  ini  akan  diuraikan factor pendukung dan penghambat, yaitu:

## a. Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan  putusan  biaya  pemeliharaan  anak  dalam putusan verstek maksudnya adalah segala sesuatu yang memberikan peluang bagi ibu si anak  untuk  menuntut    hak-hak  anak  dari  orang  tuanya,  terutama  sekali  untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya. Adapun yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan putusan verstek adalah sebagai berikut:
1) Mendapat Pengakuan Tegas Dalam Hukum Positif dan Dalil Syar‟i Hukum  positif  Indonesia  ( ius  constitum )  memberikan  perlindungan  secara  baik kepada  kepada  anak  agar  terwujudnya  kepentingan  terbaik bagi  anak ( the  best interest  of child ). Perlindungan yang diberikan UU bukan hanya dalam bentuk pemeliharaan semata, akan  tetapi  perlindungan  dalam  bentuk  materiil  berupa  biaya  pemeliharaan  anak  juga mendapatkan  perhatian  penting  manakala  terjadinya  perceraian  antara  kedua  orang tuanya.    Dalam  tatanan  hukum  Indonesia,  terdapat  beberapa  regulasi  yang  mengatur tentang  biaya  pemeliharaan  anak,  yaitu  UU  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,
9 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 2002), 240.

## Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan dalil-dalil al-Quran dan Hadits Nabi.
Dalam  Pasal  41  huruf  UU  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa  Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a) Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak;  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  Pengadilan  memberi keputusannya.
b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang  diperlukan  anak  itu;  bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat memenuhi  kewajiban  tersebut,  Pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut memikul biaya tersebut.
c) Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Dalam  KHI  yang  merupakan  hukum  terapan  di  Pengadilan  Agama/Mahkamah
Syar‟iyah  serta  pedoman  bagi  hakim  dalam  memutus  setiap  perkara  juga  mengatur  hal yang sama mengenai  biaya anak pasca  perceraian. Pasal 105 KHI menyebutkan  “Dalam hal terjadinya perceraian :
a) Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun adalah hak ibunya.
b) Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada  anak  untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Dalam Pasal 156 Huruf (d) KHI juga mengatur biaya anak yang menyatakan bahwa semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak  menjadi  tanggung  jawab  ayah  menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
Selain  yang  telah  diatur  dalam  produk  peraturan  perundang-undangan,  biaya pemeliharaan anak mendapat penegasan dari al-Quran dan Hadits Nabi. Dalam Surat al- Baqarah Ayat 233 Allah Swt berfirman:
Artinya:
“Dan  ibu-ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anak  mereka  selama  dua  tahun  genap  Iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu; dan kewajipan bapa pula ialah memberi  makan  dan  pakaian  kepada  ibu  itu  menurut  cara  Yang  sepatutnya.  tidaklah diberatkan  seseorang  melainkan  menurut  kemampuannya.  janganlah  menjadikan seseorang  ibu  itu  menderita  kerana  anaknya,  dan  (jangan  juga  menjadikan)  seseorang

## Soraya Devy & Mansari ZA
bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut (jika si bapa tiada). kemudian jika keduanya (suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu Dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua  tidaklah  salah  (melakukannya).  dan  jika  kamu  hendak  beri  anak-anak  kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) Yang kamu mahu beri itu Dengan cara Yang patut. dan bertaqwalah kamu kepada Allah,  serta  ketahuilah,  Sesungguhnya  Allah sentiasa  melihat  akan apa  jua  Yang  kamu lakukan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233)
Ayah  wajib  memberi  makan  dan  pakaian  yang  cukup  kepada  si  ibu  (isteri)  yang menyusui, supaya dia dapat melayani kebutuhan anak dengan sebaik-baiknya. Firman ini memberi pengertian bahwa anak-anak dibangsakan kepada ayahnya, namun tidak berarti bahwa ibu tidak mempunyai hak apa-apa atas anaknya. Hendaklah belanja itu diberikan menurut  yang  makruf  (lazim,  layak  dan  baik),  yang  sepadan  dengan  perempuan. Kewajiban yang dibebankan kepada si ibu atas anaknya atau beban kepada si ayah adalah sebatas kemampuannya dan tidak mendatangkan kesukaran 10 .
Selain  nash  al-Quran,  dalam  hadits  Nabi  menegaskan  agar  si  ayah  memberikan nafkah  kepada  anaknya.  Bahkan  bila  suaminya  kikir  yang  tidak  memberikan  biaya kehidupan  kepada  isteri  dan  anaknya  dapat  diambil  sebagian  dari  harta  suami  untuk keperluannya. Nabi Saw bersabda:
ْتَل اَق اَهْ نَع ُّللّا َيِضَر َةَشِئ اَع ْنَع : َةَ ْ  ُع ُتْنِ  ُ ْنِ  ْتَ َ َ - َااَ ْ ُ  ِْ َا ُ َاَ ْ ِا - ِ لَّ َ َ  ِ ْ َ َع ُّللّا  لَّ َ  ِّللّا ِ  ْ ُ َر  َ َع . ِّللّا َ  ْ ُ َرَ  ْتَلاَ َ ! َا اَ ْ ُ  َبََا لَّاِا
لَِّ َ  ِِ ْ ِ ْ َ َ  ِْ ْ ِ ْ َ  اَ  ِةَ َ لَّ نلا َنِ  ِْ ْ ِ ْ ُ  َ  لٌ ْ ِ َ  لٌ ُ َر , َا اَ  لَّ ِا ْﺬَ ِ ِ ْ ِع ِْ َ ِ  ِ ِل اَ  ْنِ  ُ , ِْفِ لَّيَ َع ْ َهَ َﺫ حٍااَنُ  ْنِ  َ َل , َ  اَ َ : ِﺫُ ِ ِل اَ  ْنِ  ْي ِ ْ ِنَ  ْيِ ْ َ َ  ِ ْ ِ ْ َ  اَ  ِفْ َ  اَ  ِفْ ُ ْ َ ْلِبَ ( ِ ْ َ َع لٌ َ لَّ  ُ )

## .

## Artinya :
Dari  Aisyah  radhiyallahu  „anha,  ia  berkata,  “  Hindun  binti  utbah  –  istri  Abu  sufyan  – pernah  masuk  menemui  Rasullullah  SAW,  lalu  dia  berkata,  „  wahai  Rasulullah  ! sesungguhnya Abu sufyan itu laki-laki yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang cukup buatku  dan  anak-anakku,  kecuali  apabila  aku  mengambilnya  tanpa  sepengetahuannya, apakah saya berdosa? „ maka beliau menjawab‟, ambillah dari hartanya dengan cara yang ma‟ruf yang cukup buatmu dan anak-anakmu, “ ( Mutaffaq „alaih ) 11 .
2) Adanya  Putusan  yang  Amarnya  Menghukum  Suami  Membayar  Biaya Pemeliharaan Anak
Isteri  memiliki  landasan  yang  kuat  meminta  agar  biaya  pemeliharaan  anak diberikan  kepada  dirinya.  Putusan  yang  telah  diputuskan  hakim  dalam  sidang  terbuka
10 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qurannul Majid An-Nuur (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 405.
11 Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar, terj. Adib Bisri Musthafa, dkk, juz vii, (Semarang: Asy- Syifa’, 1994), hlm. 280.
Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh
untuk  umum  memiliki  tiga  kekuatan  yang  melekat  padanya,  yaitu:  kekuatan  mengikat, kekuatan  pembuktian  dan  kekuatan  eksekutorial  atau  kekuatan  untuk  dilaksanakan. Kekuatan  mengikat  mengikat  dari  suatu  putusan  mempunyai  pengertian  bahwa  hasil putusan itu dapat mengikat yang harus ditaati dan dipatuhi serta dijalankan oleh pihak- pihak  yang  berperkara  sesuai  dengan  amar  putusan.  Hal  ini  dikarenakan  pihak  yang bersengketa telah memberikan kepercayaan kepada pengadilan untuk menyelesaikannya. Kekuatan  pembuktian  dari  sebuah  putusan  dikarenakan  putusan  itu  dituangkan  dalam bentuk  akta  authentic  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  bagi  para  pihak,  yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Kemudian maksud dari kekuatan putusan sebagai kekuatan eksekutorial adalah agar suatu putusan dapat  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Putusan  bukan  hanya  mengikat  para  pihak akan  tetapi  harus  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  yang  kalah  serta  menaati  putusan tersebut 12 .

## 3) Adanya Kesadaran Pribadi Seorang Ayah
Kesadaran  pribadi  merupakan  faktor  yang  sangat  mendukung  terealisasikannya hak-hak  anak  dari  ayahnya.  Sebaik  apapun  putusan  yang  dirumuskan  hakim  tidak memiliki  arti  bila  tidak dibarengi  oleh kesadaran dan  hati  nurani  seorang ayah. Putusan yang  terdiri  kata-kata,  kalimat-kalimat  dan  paragraph-paragraf    tidak  mempunyai  daya apapun  bila  tidak  adanya  keinginan  suami  untuk  melaksanakannya.  Oleh  karenanya, kesadaran dari diri pribadi memiliki peran penting untuk mewujudkan hak-hak anak.
Kesadaran  hukum  termasuk  salah  satu  unsur  sistem  hukum  yang  dikemukakan oleh  Lawrence  M.  Friedmen.  Menurutnya,  system  hukum  terdiri  dari  tiga  unsur,  yaitu: struktur  hukum  ( structure  of  law ),  substansi  hukum  ( substansial  of law ),  dan  budaya hukum  ( culture  of  law ).  Struktur  adalah  keseluruhan  institusi  hukum  beserta aparatnya,  yaitu  Kepolisian  dengan  polisinya,  Kejaksaan  dengan  jaksanya  dan Pengadilan  dengan  hakimnya  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  substansi  hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum baik yang tertulis maupun  tidak  tertulis,  termasuk  putusan  pengadilan.  Sementara  kultur  hukum adalah  opini-opini,  kepercayaan-kepercayaan  (keyakinan-keyakinan)  kebiasaan- kebiasaan, cara berpikir  dan cara  bertindak,  baik  dari  penegak hukum  maupun dari warga  masyarakat,  tentang  hukum  dan  berbagai  fenomena  yang  berkairan  dengan hukum. 13
12 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 209-211.
13 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 204.

## Soraya Devy & Mansari ZA
Menurut  Rochmadi,  kesadaran  akan  kewajiban  atas  nafkah  anak  tidak menjamin  ayah  akan  melaksanakannya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karenanya pendapatan  si  ayah  yang  tidak  mendukung  untuk  membayarnya.  Bahkan  sebagian dari  orang  tua  berniat  untuk  memberikannya,  namun  karena  ia  tidak  mampu  saja, maka hak yang seharusnya didapatkan anak terabaikan. 14 Pendapat Rochmadi sejalan dengan  yang  dikemukakan  oleh  Achmad  Ali.  Menurut  Achmad  Ali,  kesadaran hukum  ( rechtsbewustzijn,  legal  consciousness )  yang  dimiliki  masyarakat,  belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan.  Kesadaran  seseorang  bahwa  mencuri  itu  salah  atau  jahat, belum  tentu  menyebabkan  orang  itu  tidak  melakukannya  jika  tuntutan  mendesak. Misalnya,  kalau  tidak  melakukan  pencurian,  maka  anak  satu-satunya  yang  sedang sakit berat akan meninggal, karenanya tidak ada biaya pengobatan. 15

## b. Faktor Penghambat
Di samping adanya factor-faktor pendukung dalam merealisasikan hak anak, tidak sedikit faktor lain yang menghambat pelaksanaan pembayaran nafkah anak. Adakalanya disebabkan  oleh  faktor  internal  suami  tersebut  dan  adakalanya  disebabkan  oleh  faktor eksternal. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal adalah sebagai berikut:

## 1) Suami Kurang Mampu
Kurangnya  financial  seorang  ayah  pasca  putusnya  hubungan  perkawinan  akan berakibat pada tidak terealiasikan hak anak terhadap biaya pemeliharaannya. Anak tidak bisa  mendapatkan  haknya  dikarenakan  ayahnya  tidak  memiliki  pendapatan  yang  jelas setiap  harinya.  Kondisi  demikian  tidak  dapat  dipaksakan  kepada  si  ayah  untuk  tetap membayar  biaya  kepada  anak.  Untuk  kehidupannya  sendiri  tidak  cukup  apalagi menafkahi  anaknya.  UU  Perkawinan  dan  KHI  membebankan  biaya  pemeliharaan  anak kepada  ibu  bila  suami  tidak  sanggup  membiayai  biaya  kehidupan  anak  sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan dan Pasal 156 huruf (f) KHI.

## 2) Tidak Adanya Kesadaran
Rasa  kemanusiaan  dan  kasih  sayang  kepada  anak  menjadi  pilar  utama  dalam upaya  perealisasian  hak  anak.  Semakin  tinggi  kesadaran  dan  tanggungjawabnya,  maka akan  besar  kemungkinan  seorang  suami  membayar  biaya  kehidupan  anak.  Bahkan meskipun  tidak  ditetapkan  dalam  putusan  akan  dilaksanakan  dengan  sendirinya  demi
14 Wawancara dengan Hakim Drs. Rochmadi, SH.M.Hum, pada hari jum’at 12 Juni 2015.
15 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 300.
Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh
kepentingan  dan  kesejahteraan  anak.  Di  samping  itu,  perlu  adanya  kesadaran  nilai-nilai agama, mengetahui kewajiban-kewajiban yang dibebankan  agama kepada dirinya.

## 3) Anak Diasuh oleh Ibunya
Dalam  kasus-kasus  perceraian  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Syar‟iyah  seringkali memperebutkan anak agar tetap berada di bawah pengasuhan ibu atau bapak.  Persoalan yang akan muncul bila hakim memutus perkara secara verstek di mana dalam putusannya anak diberikan kepada ibu. Konsekuensi yang timbul  bila anak tidak diserahkan kepada ayah adalah tidak memberikan biaya hidup dan  pendidikannya. Hal  ini  dapat diketahui oleh  hakim-hakim  di  Mahkamah  berdasarkan  laporan  dari  ibu  kepada  hakim  yang memutuskan perkara tersebut. 16
Selain  faktor  internal  pribadi  seorang  ayah,  penghambat  lainnya  berasal  dari eksternalnya.  Faktor  eksternal  ini  disebabkan  oleh  karena  yuridisnya  yang  belum maksimal mengatur tentang pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dan factor non yuridis lainnya seperti yang akan dideskripsikan sebagai berikut:
1) Faktor Yuridis yang Belum Lengkap
Hukum  memiliki  peran  penting  dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak  anak  untuk mendapatkan  biaya  penghidupannya.  Oleh  karenanya  hukum  harus  diformulasikan sedemikian  rumah  supaya  mudah  dipahami  dan  dapat  terakomodir  segala  kepentingan anak. Ketentuan tentang nafkah yang selama ini terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan  KHI  masih  bersifat  fakultatif  atau  hanya  mengatur  semata  yang  tidak  diiringi  oleh sanksi bagi ayah yang tidak melaksanakannya. Tidak ada satupun sanksi yang digunakan dalam  kedua  aturan  tersebut  memberikan  peluang  bagi  ayah  untuk  mencari  celah-celah dan sedapat mungkin dapat menghindari dari kewajibannya.
Namun  di  sisi  lain  Rochmadi  berpadapat  bahwa  dimasukkannya  aspek  pidana  ke dalam  hukum  keluarga  mempunya  nilai  positifnya  atau  nilai  kemaslahatannya  dapat dirasakan oleh si anak. Namun di sisi lain, pengaturan demikian akan sangat mengancam status si ayah. Karena kenyataan empiris membuktikan bahwa tidak selamanya ayah yang tidak  melaksanakan  kewajibannya  mampu  membiayai  kehidupan  anak.  Adakalanya sebagian dari ayah si anak yang memiliki keinginan untuk melaksanakan tapi terkendala oleh financial yang tidak memadai, maka akan mengakibatkan hak anak terabaikan.

## 2) Biaya Anak Lebih Rendah dari Biaya Eksekusi
Biaya  anak  yang  ditetapkan  dalam  putusan  lebih  rendah  dari  biaya  eksekusi  menjadi kendala bagi isteri yang ingin melaksanakan eksekusi. Untuk mencari modal utamanya harus menjual  berbagai  kekayaannya  terlebih  dahulu.  Belum  pasti  setelah  diajuakannya  eksekusi dapat  dilaksanan  oleh  suaminya.  Boleh  jadi  suami  tidak  memiliki  kekayaannya,  atau  tidak
16 Wawancara  dengan  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  Drs.  Murad,  MH,  pada  hari  jum’at  12  Juni 2015

## Soraya Devy & Mansari ZA
diketahui  keberadaannya.  Mahalnya  biaya  eksekusi  biasanya  diberikan  kepada  aparat keamanan  supaya  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  pada  saat  proses  eksekusi berlangsung. Demi terciptanya kondisi yang kondusif dibutuhkannya aparat keamanan untuk mengantisipasi tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.
Pada saat berkonsultasi dengan hakim pasca putusnya perkara, isteri akan menceritakan bahwa  suaminya  tidak  pernah  membayar  biaya  anak.  Kemudian  hakim  akan  menceritakan mahalnya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  membayar  kepada  apara  yang  mengawasi pelaksanaan  eksekusi.  Karena  itu,  isteri  harus  menguburkan  niatnya  dan  menelan  kenyataan pahit oleh karena ulah suaminya. Dalam hal biaya eksekusi ini, A. Murad mengibaratkan lebih “ meuhai  yum  taloe  ngon  yum  lumo ”  (lebih  mahal  harga  tali  dari  harga  lembu).  Pendapat  yang dikemukakan Murad sangat rasional mengingat biayanya sungguh mahal.

## 3) Membutuhkan Waktu Lama
Pengajuan  eksekusi  tidak  dapat  diselesaikan  dalam  jangka  waktu  sebulan,  akan memakan  waktu  dalam  interval  lama.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  isteri  akan  hilang semangat untuk memperoleh hak-hak anaknya.

## 4) Sulit Menunjukkan Harta Suami
Harta  suami  yang  ingin  dieksekusi  untuk  memenuhi  biaya  pemeliharaan  anak merupakan  objek  terpenting  dalam  pelaksanaan  eksekusi.  Karena  keberadaannya  dapat menutupi segala kebutuhan anak setelah dilakukan eksekusi. Kendala yang dihadapi oleh ibu biasa sangat sulit menunjukkan harta yang dimiliki suami. Isteri harus membuktikan terlebih  dahulu  kepada  ketua  pengadilan  bahwa  suaminya  memiliki  sejumlah  harta beserta bukti-buktinya yang dapat menyakinkan bahwa objeknya benar-benar ada.

## 5) Suami Tidak Diketahui Kediamannya
Keberadaan  suami  sering  kalai  tidak  diketahui  lagi  pasca  putusnya  hubungan perkawinan perkawinan dengan isterinya. Ketiadaan suami akan mempengaruhi terhadap terabainya  hak-hak  anak  pasca  perceraian.  Hal  ini  akan  merugikan  bagi  anak  secara psikologis  karena  tidak  mendapatkan  kasih  sayang  dari  ayahnya,  dan  kerugian  secara materiil yang tidak tersalurkan.
3.  Upaya  Perealisasian  Perlindungan  Anak  dalam  Pemenuhan  Biaya  Kehidupan  dan Pendidikan
Perlindungan  hukum  bagi  anak  dapat  diartikan  sebagai  upaya  perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak ( fundamental right and freedoms of children )  serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak.  Jadi
Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh
masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. 17 Termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian antara suami isteri.
Setelah  terjadi  perceraian,  nafkah  anak  yang  dituntut  seringkali  dilalaikan  oleh seorang  ayah.  Padahal  menurut  UU  Nomor  1  Tahun  1974,  orang  tua  (khususnya  ayah) wajib memelihara (termasuk membiayai segala keperluannya) dan mendidik anak sebaik- baiknya, baik dalam masa perkawinan atau setelah perkawinan itu putus. 18
Upaya perealisasian biaya anak sebagai bentuk perlindungan anak yang dilakukan di Mahkamah Syar‟iyah hanya dalam bentuk putusan tertulis. Karena pada dasarnya tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Setelah perkara diputus, maka tugas selanjutnya beralih kepada juru sita bila dimintakan eksekusi terhadap  objek  tertentu  dan  tugas  pegawai  pengadilan  bila  perkara  tersebut  diajukan banding atau kasasi.
Kebanyakan  praktek  yang  terjadi  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  biaya pemeliharaan  anak  sangat  kurang  dilaksanakan.  Kecuali  bagi  anggota  TNI  dan  POLRI yang  memiliki  ketaatan  kepada  atasan  sehingga  sangat  mudah  diberikan  oleh  ayahnya. Sementara  bagi  masyarakat  sipil  biasa  jarang  dilaksanakan  dengan  berbagai  alasan  dan sandiwaranya. 19
Melihat  tingkat  perealisasian  nafkah  anak  yang  sangat  rendah,  maka  masyarakat dan pemerintah memiliki tanggungjawab dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak.  Dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  ditegaskan  bahwa orang  tua,  keluarga,  dan  masyarakat  bertanggungjawab  untuk  menjaga  dan  memelihara hak  asasi  anak  sesuai  dengan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  hukum.  Demikian  pula dalam  rangka  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  Negara  dan  pemerintah bertanggungjawab  menyediakan  fasilitas  dan  aksesibilitas  bagi  anak,  terutama  dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. 20

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini akan diuraikan secara ringkas substansi yang merupakan pokok jawaban dari hasil penelitian, yaitu:
Pertama ,  Perlindungan  terhadap  nafkah  anak  pasca  perceraian  dalam  putusan verstek  belum  terealisasikan  secara  maksimal.  Pelaksanaan  eksekusi  biaya  pemeliharaan anak  dalam  putusan  verstek  atau  dalam  putusan  biasa  tidak  pernah  dilaksanakan  oleh
17 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak , cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.
18 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 170.
19 Wawancara  dengan  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  Drs.  Murad,  MH,  pada  hari  jum’at  12  Juni 2015.
20 Amin Suprihatini, Perlindungan Terhada Anak , cet. 1, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm. 18.

## Soraya Devy & Mansari ZA
Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh. Hak anak berupa nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan hanyalah kata-kata mati yang tidak pernah diajukan eksekusi. Kedatangan ibu ke Mahkamah hanya sekedar konsultasi dengan hakim tapi tidak pernah menemukan solusi.
Kedua ,  pendukung  pelaksanaan  putusan biaya  pemeliharaan  anak  dalam  putusan verstek karena mendapat pengakuan tegas dalam hukum positif dan dalil  syar‟i, adanya putusan yang amarnya menghukum suami membayar biaya pemeliharaan anak. Penyebab yang  menghambat  pelaksanaan  eksekusi  dikarenakan faktor  internal  suami  sendiri  yaitu kurang mampu, tidak adanya kesadaran dan anak diasuh oleh ibunya. Sementara faktor eksternalnya  disebabkan  oleh  karena  yuridisnya  yang  belum  lengkap,  biaya  anak  lebih rendah  dari  biaya  eksekusi,  membutuhkan  waktu  lama  dan  suami  tidak  diketahui keberadaannya.
Ketiga , perealisasian hak anak untuk mendapatkan biaya hidup dari ayahnya pasca perceraian hanya diwujudkan dalam putusan. Meskipun sangat sulit untuk dilaksanakan, itulah yang dapat hakim berikan. Dalam asas hukum acara perdata, hakim bersifat pasif, tidak boleh mengabulkan melebihi dari yang diminta. Setelah hakim memutuskan perkara, maka hakim tidak lagi hubungannya dengan perkara yang telah diputuskan. Dilaksanakan atau tidaknya suatu putusan bukan menjadi tanggungjawab hakim, tapi tugas jurusita bila pihak yang menang memintakan agar dieksekusi putusan tersebut.
Dari  uraian  tersebut  diharapkan  kepada  hakim  supaya  lebih  hati-hati  dalam menetapkan  jumlah  biaya  pemeliharaan  anak  dalam  putusan  verstek,  karena  jumlah penentuan  jumlah  ini  sangat  menentukan  mampu  atau  tidaknya  seorang  ayah melaksanakannya.  Diharapkan  juga  kepada  pemerintah  supaya  menyusun  kembali kebijakan-kebijakan yang pro pada perlindungan anak agar hak-hak anak tidak terabaikan. Begitu juga dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak  supaya  terus  menyuarakan  kepentingan-kepentingan  anak  dalam  rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak ( the best interest of child ).

## Referensi
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2000).
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2000.
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama ,  cet.  3, (Jakarta: Kencana, 2005.
Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar, terj. Adib Bisri Musthafa, dkk, juz vii, (Semarang: Asy-Syifa‟, 1994).
Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia , cet. 3, (Bandung: Alumni, 2005)
Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh
Mawarni, Nafkah Anak Setelah Perceraian, Kajian Amar Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh. Nova Andriani,  “ Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian PNS Di Indonesia (Studi Analisis Interpretasi Hakim Terhadap Pasal 8 PP Nomor  10 Tahun 1983 Dalam Kasus Nomor : 75/Pdt.G/2011/MS-Bna), Skripsi tidak dipublikasikan. Tahun 2014. Putusan Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh, 2012. Putusan Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh, 2012. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Soufyan M. Saleh, Profil Mahkamah Syar‟iyah Aceh, Banda Aceh: Mahkamah Syar‟iyah Aceh, 2006.