HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## PENERAPAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 DALAM PEMBUATAN PUTUSAN PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA

## Samuel Saut Martua Samosir
Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur Email: samuelsamosire@gmail.com

## Abstraks
Pemberlakuan  SEMA  Nomor  3  Tahun  2015  adalah  sebagai  acuan  bagi  hakim dalam  memberikan  putusan  bagi  pelaku  tindak  pidana  Narkotika  yang  ternyata terbukti  dalam  persidangan  hanyalah  sebagai  penyalahguna  Narkotika sebagaiman  ketentuan  pasal  127  UU  Narkotika,  sehingga  meskipun  terdakwa didakwa  dengan  ketentuan  pasal  111  atau  112  UU  Narkotika  yang  memiliki ketentuan  pidana  minimum  khusus,  namun  hakim  dapat  memberikan  pidana penjara  di  bawah  ketentuan  minimum  khusus  tersebut,  namun  yang  perlu diperhatikan  bahwa  pengaturan  SEMA  Nomor  3  Tahun  2015  selain  dapat memberikan pidana penjara di bawah ketentuan pidana minimum khusus, SEMA Nomor  3  Tahun  2015  sebenarnya  juga  mengisyaratkan  bahwa  ada  kewajiban hakim untuk memperhatikan apakah terdakwa adalah sebagai penyalahguna saja atau pecandu narkotika, hal ini menjadi perhatian karena ketentuan pidana yang dikenakan akan berbeda jika terdakwa terbukti sebagai pencandu narkotika yang seharusnya  tidak  dilakukan  pidana  penjara,  namun  perlu  dilakukan  rehabilitasi. Fokus kajian dalam artikel ini  adalah  mendalami cara hakim dalam menerapkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 dalam membuat putusan sehingga tetap sesuai dengan tujuan pembentukan UU Narkotika itu sendiri yaitu selain penanggulangan akan tetapi  adalah  upaya  pencegahan  dan  penyembuhan  bagi  pelaku  penyalahguna Narkotika.
Kata Kunci : SEMA, Narkotika, Pecandu.

## Abstract
The  enactment  of  SEMA  Number  3  of  2015  is  as  a  reference  for  judges  in  giving decisions for perpetrators of Narcotics crime who turned out to be proven in the trial only  as  Narcotics  abusers  as  stipulated  in  Article  127  of  the  Narcotics  Law,  so  that even though the defendant was charged with the provisions of Article 111 or 112 of the Narcotics Law which has provisions a special minimum sentence, but judges can give imprisonment under the special minimum provisions, but what needs to be noted is  that  the  SEMA  regulation  Number  3  of  2015  in  addition  to  being  able  to  provide

## Penerapan Sema Nomor 3 Tahun 2015 Dalam Pembuatan Putusan Pidana Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika
imprisonment  under  the  special  minimum  criminal  provisions,  SEMA  Number  3  of 2015  actually  also  implies  that  there  are  the  judge's  obligation  to  pay  attention  to whether the defendant is just a  drug abuser  or addict, this  is a concern  because the criminal  provisions  imposed  will  be  different  if  the  defendant  is  proven  to  be  a narcotics  addict  who  should  not  be  sentenced  to  prison,  but  needs  to  be  done  r rehabilitation.  The  focus  of  the  study  in  this  article  is  to  explore  how  judges  apply SEMA Number 3 of 2015 in making decisions so that they remain in accordance with the  purpose  of  the  formation  of  the  Narcotics  Law  itself,  which  is  in  addition  to prevention but also prevention and healing efforts for narcotics abusers.
Keywords : SEMA, Narcotic, Addict.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Narkotika  merupakan  pendukung  dalam  membuat  obat  yang  berguna  untuk menyembuhkan  penyakit,  akan  tetapi  jika  terdapat  penyalahgunaan  terhadap  zat tersebut dan tidak tepat dengan spesifikasi pemakaian maka akan memunculkan efek negative  masyarakat 1 .  Narkotika  dapat  berbentuk  tanaman  dan  bukan  tanaman  dan terdiri  dari  beberapa  golongan 2 ,  Penyalahgunaan  Narkotika  bisa  terjadi  dikarenakan efek dari penggunaan narkotika memberikan efek stimulan terhadap susunan syaraf di otak  sehingga  bisa  menimbulkan  rasa  senang  yang  berlebihan,  euphoria,  rasa  tidak kenal  lelah  dan  menimbulkan  tingkat  kepercayaan  diri  yang  tinggi,  namun  karena berlebihan  akan  menyebabkan  seseorang  bisa  mengalami  delusi  terhadap  dirinya, Narkotika  yang  sifatnya  stimulan  bahkan  dengan  sengaja  dicari  oleh  penyalahguna supaya  dapat  lebih  giat  dalam  bekerja  dan  atau  untuk  bersenang  senang  saja,  dan karena  efek  ini  yang  menyebabkan  seseorang  bisa  mengalami  ketergantungan 3 . Penyalahguna  narkotika  yang  mengalami  ketergantungan  tentunya  akan  terus berusaha  mencari  narkotika  guna  memenuhi  kebutuhan  narkotika  dalam  tubuhnya, bahkan meskipun dengan harga yang mahal dan dilarang oleh undang-undang, dan hal inilah  yang  menjadi  lubang  pintu  masuk  bagi  orang  lain  untuk  mencari  keuntungan dengan  mengadakan  jual  beli  Narkotika  secara  tidak  sah  dengan  berbagai  cara  dan modus  operandi  dalam  mendapatkan  dan  atau  menjual  narkotika  dengan  tidak
1 Dalam penjelasan umum UU Narkotika
2 Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika
3 https://health.kompas.com/read/2015/04/16/134000523/Mengapa.Orang.Memakai.Narkoba.? page=all, diundul tanggal 12 September 2022, pkl 08.00 Wib
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
mempunyai  kewenangan  dari  Lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  dalam memberikan ijin peredaran.
Untuk  menghindari  terjadinya  penyalahgunaan  narkotika,  maka  negara mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  (yang selanjutnya  disebut  UU  Narkotika)  untuk  mengatur  pembatasan  dan  pelarangan  atas penyalahgunaan narkotika, dimana pada penjelasan UU Narkotika menegaskan  bahwa selain  untuk  mencegah  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika,  pemerintah  juga mempunyai  peran  penting  untuk  melakukan  pencegahan  dan  bagaimana  cara melakukan  penyembuhan  bagi  para  penyalahguna  narkotika  dengan  memberikan rehabilitasi  bagi  para  pecandu  narkotika,  karena  tidak  dapat  dipungkiri  banyak pencandu narkotika adalah generasi muda penerus bangsa. 4 .
Terdapat  ketentuan  pidana  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  illegal  yang saling bersinggungan dan saling berkaitan dalam UU Narkotika, yaitu :
a. Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat dipidana sedangkan  pasal  111  ayat  (2)  berkaitan  dengan  pidana  yang  lebih  berat  jika perbuatan  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  tanaman  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  beratnya  melebihi  1  (satu)  kilogram  atau  melebihi  5 (lima) batang pohon,
b. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan  I  bukan  tanaman,  dapat  dipidana    dan  pada  pasal  112  ayat  (2) berkaitan dengan pidana yang lebih berat jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,
c. Pasal  127  ayat  (1)  UU  Narkotika  menyatakan  bahwa  setiap  Penyalah  Guna:  a. Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling
4 Pasal 60 ayat (2) UU Narkotika jo. Pasal 54 UU Narkotika

## Penerapan Sema Nomor 3 Tahun 2015 Dalam Pembuatan Putusan Pidana Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika
lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Ketentuan yang terdapat dalam  Pasal 111 dan 112 UU Narkotika salah satunya mengatur  tentang  pemidanaan  bagi  “kepemilikan”  Narkotika  secara  melawan  hukum, namun  memaknai  unsur  “kepemilikan”  narkotika  secara  melawan  hukum  mengalami ketidakjelasan dan multitafsir ketika  hal tersebut dikaitkan dengan pengaturan pasal 127 UU Narkotika tentang ketentuan pidana bagi penyalah guna narkotika. Seseorang yang dikategorikan sebagai penyalahguna  narkotika tentunya bisa tertangkap dengan adanya  barang  bukti  narkotika  yang  dimilikinya,  padahal  narkotika  tersebut sebenarnya akan  digunakan sendiri, akan  tetapi jika memaknai arti “memiliki” secara umum, maka seorang penyalahguna narkotika pada akhirnya bisa juga dikenakan pasal 111  atau  112  UU  Narkotika  dan  bahkan  terdapat  beberapa  surat  dakwaan  yang mendakwa  dengan  ketentuan  pasal  111  atau  112  UU  Narkotika,  namun  setelah dilakukan  pemeriksaan  di  pengadilan  ternyata  ditemukan  fakta  bahwa  terdakwa sebenarnya  hanyalah  seorang  penyalahguna  narkotika  sebagaimana  ketentuan  pasal 127 UU Narkotika.
Terhadap  multitafsir  tentang  pemaknaan  ketentuan  kepemilikan  narkotika sebagaimana  diatur  dalam  pasal  111  atau  112  UU  Narkotika  dan  pasal  127  UU Narkotika tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan  (selanjutnya disebut SEMA Nomor 3 Tahun 2015), dan dalam Rumusan Rapat Pleno Kamar Hukumnya khususnya kamar pidana yang berbicara pengaturan tentang tindak pidana narkotika dinyatakan jika  hakim  menemukan  memeriksa  dan  memutus  perkara    dimana  jaksa  mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika,  namun ternyata dalam pembuktian di persidangan terdakwa terbukti hanyalah sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan  Pasal 127 UU Narkotika  yang mana pasal ini tidak didakwakan, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup 5 .
5 Dalam Rumusan Rapat Pleno Kamar Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Huruf A angka 1.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Salah satu contoh putusan Hakim yang berkaitan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015  adalah  terdapat  dalam  Putusan  No:  59/Pid.Sus/2019/PN  Sit,  yang  dalam pertimbangannya  hukumnya  ditemukan  fakta  bahwa  terdakwa  adalah  bukan  sebagai pemilik  narkotika  sebagaimana  pasal  yang  didakwakan  oleh  penuntut  umum,  yaitu pasal  112  UU  Narkotika,  namun  terdakwa  terbukti  sebagai  Penyalah  Guna  Narkotika, sehingga hakim dalam perkara A quo menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dengan tetap menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 UU Narkotika, hakim dalam putusannya  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  selama  1  (satu)  tahun  penjara (dibawah  minimum  khusus  sebagaimana  ketentuan  pidana  dalam  pasal  112  UU Narkotika)  dengan  hanya  memperhatikan  diperbolehkan  memberikan  ketentuan pidana minimum tanpa adanya pertimbangan yang lain.
SEMA Nomor 3 Tahun 2015 mengisyaratkan apabila hakim akan menggunakan SEMA  tersebut  haruslah  dapat  “membuat  pertimbangan  yang  cukup”,  maka  hal  yang menarik juga untuk dikaji adalah apakah penjatuhan putusan perkara pidana narkotika yang  berkaitan  dengan  SEMA  tersebut  hanyalah  cukup  dengan  penyimpangan penjatuhan pidana minimum khusus saja yang akan dikenakan kepada terdakwa, atau adakah hal yang lain yang perlu dipertimbangkan selain hanya menyimpangi ketentuan pidana  minimum  khusus  yang  terdapat  dalam  pasal  111  atau  112  UU  Narkotika, mengigat  bahwa  dalam  SEMA  tersebut  juga  digunakan  ketentuan  pasal  127  UU Narkotika  yang  berkaitan  dengan  ketentuan  pidana  bagi  pelaku  penyalahguna narkotika.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diutarakan  sebelumnya,  penelitian  ini akan menekankan pada dua hal yaitu :
1. Bagaimanakah  syarat  penggunaan  SEMA  Nomor  3  Tahun  2015  dalam  putusan yang berkaitan tentang pemidanaan narkotika
2. Apakah  hal  yang  wajib  dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam  pertimbangan putusannya, jika menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam memberikan putusan yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika.

## C. Metode Penelitian.
Penelitian ini melakukan eksplorasi regulasi, hukum, dan norma yang hidup di masyarakat. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah bentuk penelitian

## Penerapan Sema Nomor 3 Tahun 2015 Dalam Pembuatan Putusan Pidana Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika
hukum  normatif,  mengggunakan  bahan-bahan  yang  sah  diperoleh,  baik  bahan-bahan hukum  yang  esensial  maupun  bahan-bahan  yang  sah  opsional  untuk  menjawab perincian  dari  masalah  dalam  penelitian.  Setelah  bahan-bahan  sebagai  alat  analisa terkumpul,  maka  tahap  selanjutnya  adalah  melakukan  inventarisasi  terhadap  bahan hukum  tersebut,  kemudian  dilakukan  pemeriksaan  dan  analisa  dari  bahan  bahan hukum  tersebut  tersebut  untuk  mendapatkan  hasil  yang  merupakan  jawaban  dari masalah 6 .

## PEMBAHASAN
A. Syarat  Penerapan  SEMA  Nomor  3  Tahun  2015  Dalam  Pemberian  Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika.
Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  Kekuasaan  Kehakiman  mempunyai  fungsi yakni  fungsi  peradilan,  fungsi  pengawasan,  fungsi  mengatur,  fungsi  nasehat,  fungsi administratif,  dan  fungsi  lain-lain. 7 Sebagai  bagian  dari  fungsi  mengatur,  Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu peraturan yang  berfungsi  sebagai  pengisi  kekosongan  terhadap  hukum  acara  demi  kelancaran penyelenggaraan  peradilan. 8 Salah  satu  produk  Mahkamah  Agung  sebagai pengaplikasian  fungsi  mengatur  adalah  dapat  menerbitkan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung atau disingkat SEMA.
SEMA  bersifat  sebagai  peraturan  kebijakan  dikarenakan  hal  tersebut  dapat dilihat dari bentuk, nama, dan obyeknya. Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk  formalitas  yang  serupa  dengan  peraturan  perundang-undangan  pada umumnya. 9 Apabila dilihat dari penamaannya “Surat Edaran”, Prof. Jimly Asshidiqie di dalam  bukunya  yang  berjudul  Perihal  Undang-Undang  berpendapat  bahwa  Surat Edaran  diklasifikasikan  dalam  aturan  kebijakan  atau  quasi  legislation. 10 Surat  Edaran Mahkamah  Agung  memiliki  obyek  norma  yaitu  ditujukan  kepada  hakim,  ketua pengadilan, panitera, maupun pejabat dalam lembaga peradilan sehingga sesuai dengan
6 Peter  Mahmud  Marzuki,  2016,  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, h.133
7 Tugas Pokok dan Fungsi - Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://www.mahkamah agung. go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi diakses pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 10.05
8 Ibid
9 Maria Farida, 1998, Ilmu Perundang-Undangan , Kanisius, Yogyakarta, h.157
10 Jimly Asshidiqie, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, h.393
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
sifat aturan kebijakan yakni mengatur ke dalam internal. Maka dapat diartikan bahwa obyek  norma  dari  Surat  Edaran  Mahakamah  Agung  adalah  hakim,  ketua  pengadilan, panitera  dan  pejabat  dalam  lingkup  peradilan  yang  diartikan  sebagai  badan  atau pejabat  administrasi,  sehingga  dapat  kita  tarik  kesimpulan  bahwa  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  merupakan  Peraturan  Kebijakan. 11 SEMA  merupakan  norma  yang bersifat  peraturan  kebijakan  yang  mana  peraturan  kebijakan  bersifat  mengatur  ke dalam  internal,  sehingga  sifat  SEMA  yang  mengatur  ke  dalam  internal  dan  hakim merupakan obyek dari SEMA, maka SEMA setidaknya merupakan pedoman bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara agar tetap memiliki kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.
Di  dalam  perkembangan  penanganan  perkara  pidana  khususnya  tentang Narkotika  terdapat  SEMA  Nomor  03  Tahun  2015,  dimana  pada  bagian  kamar  hukum pidana yang berkaitan dengan Narkotika menyebutkan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP) jaksa mendakwa Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  namun  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di persidangan  terbukti  Pasal  127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  yang  mana  pasal  ini  tidak  didakwakan,  Terdakwa  terbukti  sebagai  pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat  dakwaan  tetapi  dapat  menyimpangi  ketentutan  pidana  minimum  khusus  dengan membuat  pertimbangan  yang  cukup.”,  sehingga  dalam  suatu  pemeriksaan  perkara Narkotika dimana Majelis Hakim akan menggunakan putusan dengan mendasari akan ketentuan SEMA tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan syarat dalam pemberian pertimbangan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut.
Adapun syarat syarat tersebut adalah :
1. Harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP. Ketentuan  yang  mengacu  pada  pasal  182  ayat    dan  4  KUHAP  mengisyaratkan bahwa Hakim pemeriksa perkara pidana Narkotika dalam membuat putusan perlu
11 Victor  Imanuel  W.  Nalle,  2013,  Kewenangan  Yudikatif  Dalam  Pengujian  Peraturan  Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2009, Jurnal Yuridis, Voume. 6, h.41

## Penerapan Sema Nomor 3 Tahun 2015 Dalam Pembuatan Putusan Pidana Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika
melakukan musyawarah terlebih dahulu yang didasarkan pada surat dakwaan dan segala  sesuatu  yang  terbukti  dalam  pemeriksaan  di  sidang,  sehingga  jika  hakim akan  melakukan  putusan  pemidaanan  maka  tentunya  hal  ini  berkaitan  dengan ketentuan  pada  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  d  KUHAP  menyebutkan  ketentuan pertimbangan  hakim  penyusunannya  dilakukan  secara  ringkas  berkaitan  dengan fakta dan  keadaan serta memiliki keterkaitan dengan   alat bukti yang didapatkan pada  saat  pemeriksaan  di  sidang  yang  menjadi  penentu  kesalahan  Terdakwa. Dalam  memperoleh  pertimbangan  dalam  memeriksa  perkara,  hakim  wajib menguasai  atau  mengenal  aspek  teoritik  dan  praktik,  yurisprudensi  dan  kasus posisi  yang  sedang  ditangani”. 12 Pertimbangan  hakim  sangat  penting  dalam menentukan  sebuah  kasus  dalam  menegakkan  hukum,  oleh  karena  itu  di  dalam pembuatan  putusan  oleh  Majelis  Hakim  pertimbangan  hakim  tentu  saja berhubungan dengan amar putusan nantinya.
2. Ketentuan Pasal yang didakwakan dan pasal yang terbukti dalam persidangan Hakim  pemeriksa  perkara  pidana  kasus  narkotika  dapat  menggunakan  SEMA Nomor 3 Tahun 2015, jika dalam suatu perkara yang diajukan dalam persidangan, Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan  seorang  terdakwa  dengan  pasal  yang  telah ditentukan yaitu pasal 111 dan pasal  112 UU Narkotika. Ketentuan yang terdapat pada pasal 111 dan pasal 112 UU Narkotika memiliki persamaan bahwa ketentuan pasal  tersebut  dapat  dikenakan  kepada  terdakwa  yang  tanpa  hak  atau  melawan hukum  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan Narkotika Golongan I, hanya saja yang membedakan dari kedua pasal tersebut  adalah  bentuk  Narkotika  yang  dijadikan  sebagai  barang  bukti  yaitu Narkotika  dalam  bentuk  tanaman  (pasal  111  ayat  1  dan  2  UU  Narkotika)  dan Narkotika  bukan  dalam  bentuk  tanaman  (pasal  112  ayat  1  dan  2  UU  Narkotika). Penggunaan  SEMA  Nomor  3  Tahun  2015  ini  bisa  diterapkan  jika  ternyata berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan  ternyata  terdakwa  terbukti hanyalah  sebagai  penyalahguna  narkotika  sebagaimana  ketentuan  pasal  127  UU Narkotika dimana pasal tersebut tidak didakwakan kepada terdakwa
3. Jumlah barang bukti relatif kecil.
12 Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.193-194
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Penerapan  SEMA  Nomor  3  Tahun  2015  dapat  diterapkan  selain  ditemukan  fakta bahwa terdakwa terbukti hanyalah sebagai penyalahguna sebagaimana disebutkan dalam  ketentuan  pasal  127  UU  Narkotika,  namun  juga  harus  dilakukan pemeriksaan  bahwa  barang  bukti  yang  digunakan  oleh  terdakwa  memiliki  berat yang relative kecil. Pemaknaan jumlah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa memiliki  pengertian  relative  kecil  didasarkan  pada  ketentuan  SEMA  Nomor  4 Tahun 2010 dan barang bukti tersebut ditemukan pada saat tertangkap tangan 13
4. Memaknai istilah “pertimbangan yang cukup” yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015
Pada  SEMA  Nomor  3  Tahun  2015  disebutkan  bahwa  hakim  dapat  menyatakan bahwa  terdakwa  tetap  terbukti  sebagai  pelaku  pidana  sebagaimana  disebutkan dalam surat dakwaan (pasal 111 atau  pasal 112 UU Narkotika) dimana meskipun kedua  pasal  tersebut  memiliki  ketentuan  minimal  khusus  terhadap pemidaanaannya  akan  tetapi  dapat  disimpangi  dengan  membuat  pertimbangan yang  cukup.  Pemaknaan  “Pertimbangan  yang  cukup”  dalam  hal  ini  tentunya diharapkan  bahwa  hakim  yang  memeriksa  perkara  tersebut  juga  memperhatikan ketentuan pasal 127 UU Narkotika yang sebenarnya menurut hakim terbukti dalam persidangan.
Untuk  memahami  ketentuan  pasal  127  UU  Narkotika  tentunya  tidak  terlepas dari  pemaknaan  arti  kata  penyalahguna  narkotika  itu  sendiri,  Penyalah  Guna  adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak  adalah  apabila  seseorang  tersebut  dalam  melakukan  perbuatannya  tidak mempunyai  ijin  untuk  melakukan  perbuatan  tersebut  dan  yang  dimaksud  dengan melawan  hukum  adalah  apabila  seseorang  melakukan  suatu  tindakan  atau  perbuatan
13 Pada  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010  angka  2  huruf   (b) disebutkan  bahwa  pada  saat  tertangkap tangan  ditemukan  barang  bukti  pemakaian I  (satu)  hari  dengan  perincian  antara  lain  yaitu  Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram, Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram=8 butir , Kelompok Heroin: 1.8 gram , Kelompok  Kokain  :  1,8  gram , Kelompok  Ganja:  5  gram , Daun  Koka:  5  gram , Meskalin  :  5  gram , Kelompok  Psilosybin  :  3  gram , Kelompok  LSD  (d-lysergic  acid  diethylamide:  2  gram , Kelompok  PCP (phencyclidine): 3 gram, Kelompok Fentanil : 1 gram , Kelompok Metadon : 0,5 gram , Kelompok Morfin : 1,8 gram , Kelompok Petidin : 0,96 gram , Kelompok Kodein : 72 gram, dan Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
yang  dilarang  oleh  hukum 14 ,  perbuatan  melawan  hukum  bisa  dikategorikan  sebagai perbuatan  melawan  hukum  secara  kesengajaan,Perbuatan  melawan  hukum  tanpa kesalahan  (tanpa  unsur  kesengajaan  maupun  kelalaian)  dan  Perbuatan  melawan hukum karena kelalaian 15
Memaknai  kata  penyalahguna  narkotika  yang  pada  intinya  dikenakan  kepada orang  yang  menggunakan  tanpa  hak  atau  orang  melanggar  ketentuan  yang  dilarang oleh  hukum,  maka  sebenarnya  pelaku  yang  melanggar  ketentuan  pidana  dalam  UU Narkotika dapat diartikan sebagai seseorang yang menyalahgunakan narkotika, tinggal mengkualifikasikan terhadap perbuatan apa yang dilanggar dengan disesuaikan dengan ketentuan pidana yang akan dikenakan kepadanya.
Ketentuan  pasal  111  dan  pasal  112  UU  Narkotika  memiliki  kemiripan  dengan pasal  127  ayat  1  UU  narkotika,  karena  dalam  unsur  tersebut  dinyatakan  sama  sama memiliki  pengertian  seseorang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  (sebagaimana pengertian penyalahguna) namun dalam ketentuan pasal 127 UU Narkotika ditegaskan bahwa  pemaknaan  penyalahgunaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  tersebut adalah bagi mereka yang menggunakan untuk dirinya sendiri.
Memaknai ketentuan pasal 127 UU Narkotika, maka dapat ditemukan  kategori pelaku penyalahguna Narkotika yaitu :
1. Penyalahguna  narkotika  untuk  dirinya  sendiri  sesuai  dengan  kualifikiasi golongan  narkotika  yang  digunakannya  (ketentuan  pasal  127  ayat  1  UU Narkotika),  yang  dalam  hal  ini  adalah  seseorang  yang  menggunakan  narkotika namun belum mengalami Fase  ketergantungan terhadap Narkotika baik secara psikis maupun fisik.
2. Penyalahguna  Narkotika  bagi  dirinya  sendiri  dengan  kualifikasi  golongan sebagaimana  disebutkan  pasal  127  ayat  1  UU  Narkotika,  namun  pelaku penyalahguna narkotika ini mengalami keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis atau disebut sebagai pecandu Narkotika 16
3. Korban  penyalahguna  Narkotika  yaitu  orang  yang  tanpa  sengaja  menggunakan
14 Eddy  O.S  Hiariej,  2016,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  Edisi  Revisi,  Cahaya  Atmapustaka, Yogyakarta, h.232
15 Munir Fuady, 2005, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.3
16 Ketentuan pasal 1 angka 13 UU Narkotika
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Narkotika  karena  dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/atau  diancam  untuk menggunakan Narkotika 17
Ketentuan yang didapatkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dinyatakan bahwa hakim    harus  mempertimbangkan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal  127  UU Narkotika. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 127 UU Narkotika yang terdiri dari 3 pasal  memberikan  gambaran  bahwa  terdapat  tiga  subyek  hukum  yang  diatur  dalam pasal tersebut, yaitu terdapat subyek hukum sebagai  penyalahguna (Pasal 127 ayat 1 UU  Narkotika),  subyek  hukum  penyalahguna  guna  narkotika  yang  mengalami ketergantungan  (Pasal  127  ayat  2  UU  Narkotika),  dan  subyek  hukum  korban penyalahgunaan narkotika (Pasal 127 ayat 3 UU Narkotika.
Ketiga  subyek  hukum  yang  diatur  dalam  pasal  127  UU  Narkotika  tersebut memiliki  pemidanaan  yang  berbeda,  sehingga  jika  hakim  akan  menggunakan  SEMA NOmor  3  tahun  2015  sebagai  dasar  acuannya  untuk  memutus  sebuah  perkara narkotika,  maka  pertimbangan  hukum  yang  harus  diberikan  tidak  hanya  semata pemberian pidana dibawah ancaman pidana minimun sebagaimana ditentukan dalam pasal  111  atau  112  UU  Narkotika,  namun  juga  harus  memperhatikan  apakah penyalahguna narkotika tersebut mengalami keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik  secara  fisik  maupun  psikis  (pecandu  narkotika),  dan  jika  terbukti  mengalami kecanduan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat 1 dan 2 UU Narkotika,  Hakim yang  memeriksa  perkara  Pecandu  Narkotika  dapat  memberikan  putusan  dengan memberikan  perintah  kepada  terdakwa  untuk  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi,  yang  mana  masa  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
B. Hal  yang  wajib  dinyatakan  dalam  pertimbangan  hakim  jika  menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai acuan dalam memberikan pertimbangan dan putusan yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika
Ketentuan  yang terdapat dalam SEMA  Nomor 3 Tahun 2015  yang menyatakan apabila  perbuatan  terdakwa  terbukti  pasal  127  UU  Narkotika,  maka  Hakim  yang memeriksa perkara yang berkaitan dengan terbuktinya pasal 127 UU Narkotika, maka

## Penerapan Sema Nomor 3 Tahun 2015 Dalam Pembuatan Putusan Pidana Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika
ada  beberapa  hal  yang  harus  dipertimbangkan  dan  menjadi  salah  satu  bahan pertimbangan (ratio decidendi) dalam suatu putusan antara lain:
1. Ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal  127  UU  Narkotika  terdapat  3  pasal  dan ketiga  pasal  tersebut  saling  berkaitan  dimana  ketentuan  yang  terdapat  pada pasal 127 ayat (2) UU Narkotika memberikan keterkaitan bagaimana seharusnya hakim  akan  memberikan  sebuah  putusan  bagi  penyalahguna  narkotika sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  127  ayat  (1)  UU  Narkotika  dan  syarat bagaimana  penyalahguna  sebagaimana  disebutkan  pada  ayat  (1)  dapat dilakukan rehabiltasi (pasal 127 ayat 3 UU Narkotika)
2. Klausula yang disebutkan dalam pasal 127 ayat 2 UU Narkotika, terdapat suatu kewajiban bagi hakim untuk memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika,  dan dalam pasal 127 ayat 3 dinyatakan bahwa jika terbukti sebagai korban  penyalahguna  maka  hakim  punya  kewenangan  untuk  mewajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Istilah wajib adalah suatu keharusan, sesuatu yang harus juga dilaksanakan oleh hakim  dalam  memeriksa  perkara,  sehingga  untuk  mengetahui  apakah  hakim sudah  melaksanakan  kewajiban  tersebut,  maka  sudah  seharusnyalah  Hakim dalam ratio decidendinya menyebutkan pemenuhan kewajiban tersebut. Adapun kewajiban  yang  harus  dipenuhi  adalah  hakim  wajib  memperhatikan  ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika.
3. Ketentuan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika adalah tidak terlepas dari pemaknaan bahwa istilah penyalahguna narkotika  dalam  UU  Narkotika  terbagi  menjadi  3  subyek  yaitu  penyalahguna narkotika yang belum mengalami kecanduan, sebagai pencandu narkotika, dan sebagai  korban  penyalah  guna  narkotika.  Seorang  penyalahguna  Narkotika untuk  diri  sendiri  dapat  dikenakan  pidana  sebagaimana  pasal  127  ayat  1  UU narkotika  sesuai  dengan  kualifikasi  golongan  narkotika  yang  digunakannya, akan tetapi seseorang yang mengalami kecanduan, maka hakim dapat memutus untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  Pecandu  Narkotika  tersebut  terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana  Narkotika;  atau  menetapkan  untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
melalui  rehabilitasi  jika  Pecandu  Narkotika  tersebut  tidak  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana  Narkotika  dan  masa  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan  bagi  Pecandu  Narkotika  diperhitungkan  sebagai  masa  menjalani hukuman.
4. Istilah “wajib memperhatikan” dalam  ketentuan  pasal  127  ayat (2) dan (3)  UU Narkotika  diartikan  bahwa  Hakim  pemeriksa  perkara  dalam  membuat putusannya  harus  memberikan  penjelasan  dalam  ratio  decidendinya,  apakah terdakwa  memang  dapat  membuktikan  bahwa  dirinya  sebagai  pecandu  yang perlu untuk direhabilitasi sesuai dengan bukti yang dihadirkan, dan harus juga menjelaskan  dalam  ratio  decidendinya  bahwa  apakah  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  54,55  dan  pasal  103  UU  Narkotika  dapat  diterapkan dalam perkara yang diperiksanya.

## KESIMPULAN
Dalam penerapan SEMA Nomor 5 tahun 2015 yang akan digunakan hakim dalam memutuskan  suatu  perkara  tindak  pidana  Narkotika,  maka  konsep  pemidanaan  bagi pelaku  yang  dinyatakan  sebagai  penyalahguna  Narkotika  sebagaimana  disebutkan pasal  127  UU  Narkotika,  dan  bukan  sebagai  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana ketentuan  pasal  111  atau  112  UU  Narkotika  (sebagaimana  yang  didakwakan)  ,  maka pemidanaan  bukan  hanyalah  semata  memperbolehkan  pemberian  pidana  penjara  di bawah ketentuan minimum khusus pidana yang terdapat dalam pasal 111 atau 112 UU Narkotika,  namun  hakim  juga  harus  memperhatikan  bahwa  SEMA  Nomor  5  Tahun 2015  memberikan  suatu  persyaratan  istilah  “Pertimbangan  yang  cukup”  yang  berarti harus juga memberikan kejelasan dalam ratio decidendinya, apakah hakim pemeriksa perkara  telah  memperhatikan  ketentuan  pasal  54,55  dan  103  UU  Narkotika sebagaimana hal tersebut diisyaratkan sebagai kewajiban bagi hakim yang tersebutkan dalam pasal 127 ayat (2) UU Narkotika, karena hal ini yang akan memberikan pengaruh mengenai  pidana  apa  yang  tepat  dikenakan  kepada  terdakwa  yang  ternyata  terbukti sebagai  penyalahguna  narkotika,  apakah  dipidana  penjara,  ataukah  perlu  untuk dilakukan rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta.
Jimly Asshidiqie, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta.
Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Maria Farida, 1998, Ilmu Perundang-Undangan , Kanisius, Yogyakarta.
Munir  Fuady,  2005,  Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2016,  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.

## Jurnal :
Victor  Imanuel  W.  Nalle,  2013,  Kewenangan  Yudikatif  Dalam  Pengujian  Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2009, Jurnal Yuridis, Voume. 6,

## Internet :
https://health.kompas.com/read/2015/04/16/134000523/Mengapa.Orang.Memakai. Narkoba.?page=all, diundul tanggal 12 September 2022,
Tugas Pokok dan Fungsi - Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://www.mahkamah  agung.  go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi  diakses  pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022.

## Peraturan :

## Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemberlakuan Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2015  Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  04  Tahun  2010  Tentang  Penempatan Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan  Dan  Pecandu  Narkotika  Ke  Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial.