Studi Komparatif ( Comparative Constitutional Law ) Antara Negara Demokrasi dan Negara Islam di Tinjau dari Persfektif Politik dan Keadilan

## Afrinald Rizhan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau Indonesia afrinaldrizhan@gmail.com

## Abstract
The law is always identified with justice, because the law must reflect justice and at the same time maintain justice. Law as a moral category is similar to justice. The word "justice" is of course also used in the legal sense, in terms of compatibility with positive law, especially in conformity with the Act. The only thing that is always demanded by the community is justice, not the law. Because justice is an irrational ideal, and justice is not the goal of knowledge, so what is learned in science is law, even though justice itself is indispensable to human will and action. Justice is something that is difficult to reach. Seeing the number of elements that affect or the parties related to justice itself. Justice that tends to be relatively large influenced by political elements. Legal politics is a legal policy or legal (policy) line of law that will be enforced either by the creation of a new law or by the replacement of the old law, in order to achieve the objectives of the State. In other words Political law is a series of concepts and principles that outline and basic plan in the implementation of a job, leadership, and how to act in the field of law. The purpose of this study is to determine the comparison between the State of Democracy and   Islamic   State  when   viewed   from   Politics   and   Justice.   Type   of   research   conducted   is  normative   legal research, namely research conducted on legal principles and legal synchronization level. The analysis conducted in this research is qualitative analysis by drawing deductive conclusions that is drawing conclusions from things that are general to things that are special. The result of this research is Democracy State and Islamic State both using politics. Because, in simple terms politics is a strategy, a technique of governing. Politics has also been used in Islam since the time of Prophet Muhammad SAW. He as a person who spread the religion of Islam and in the spread of religion is using the same strategy as with politics. Justice is a thing that has always been the basis of the ideals of each State, whatever form the State certainly has a vision and mission that did not escape the desire of achieving justice. So also with the State of Democracy and Islamic State. In addition to the equality of vision and mission of justice, another apparent equation concerns the thought of the political system of the relationship between the people and the rulers and the responsibilities of government.
Keywords: state, politics, justice, democracy

## Abstrak
Hukum selalu diidentikkan dengan keadilan, karena hukum harus mencerminkan keadilan dan sekaligus dapat menjaga keadilan. Hukum sebagai  kategori moral serupa dengan keadilan. Kata “keadilan”  tentu saja juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif, terutama kecocokan dengan Undang-Undang.   Hanya  saja   yang  selalu  dituntut  oleh  masyarakat   adalah   keadilan,   bukan  hukum.  Karena keadilan   adalah   suatu   cita-cita   yang   irasional,   dan   keadilan   bukan   sasaran   dari   pengetahuan,   maka   yang dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan adalah hukum, meskipun keadilan itu sendiri sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia. Keadilan adalah sesuatu hal yang sulit di gapai. Melihat banyaknya unsur-unsur yang   mempengaruhi   atau   pihak-pihak   yang   terkait   dengan   keadilan   itu   sendiri.   Keadilan   yang   cenderung bersifat  relatif  banyak  di  pengaruhi  oleh  unsur-unsur politik. Politik hukum  adalah legal  policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian   hukum   lama,   dalam   rangka   mencapai   tujuan   Negara.   Dengan   kata   lain   Politik   hukum   adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan,   dan   cara   bertindak   dalam   bidang   hukum.   Tujuan   penelitian   ini   adalah   untuk   mengetahui perbandingan antara Negara Demokrasi dan Negara Islam apabila di tinjau dari Politik dan Keadilan.  Jenis
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah  analisis  kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Negara Demokrasi maupun Negara Islam  sama-sama  menggunakan  politik. Karena,  dalam  permaknaan  yang sederhana  politik adalah  strategi, teknik mengatur. Politik juga sudah digunakan dalam islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau selaku orang yang menyebarkan agama islam dan dalam penyebaran agama tersebut menggunakan strategi yang sama halnya dengan politik. Keadilan adalah suatu hal yang selalu menjadi dasar cita-cita setiap Negara, apapun bentuk Negara tersebut tentu mempunyai visi dan misi yang tak luput dari keinginan pencapaian keadilan. Begitu juga dengan Negara Demokrasi maupun Negara Islam. Selain persamaan terhadap visi dan misi keadilan tersebut, persamaan lain yang tampak adalah  menyangkut pemikiran sistem politik tentang hubungan antara umat dan penguasa serta tanggung jawab pemerintahan.
Kata Kunci : negara, politik, keadilan, demokrasi

## PENDAHULUAN
Hukum   adalah   sebuah   entitas   yang   sangat   kompleks,   meliputi   kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase. 1 Ilmu hukum mempunyai jangkauan universal, melampaui batas-batas hukum suatu bangsa dan Negara tertentu.   Ilmu   hukum   mempunyai   hakikat   interdisipliner.   Hakikat   ini   kita   ketahui   dari digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Berbagai aspek dari hukum yang ingin kita  ketahui  ternyata  tidak dapat dijelaskan  dengan baik tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan, seperti politik, antropologi, ekonomi dan lain-lainnya. 2
Hukum   selalu   diidentikkan   dengan   keadilan,   karena   hukum   harus   mencerminkan keadilan dan sekaligus dapat menjaga keadilan. Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan.   Kata   “keadilan”   tentu   saja   juga   digunakan   dalam   pengertian   hukum,   dari   segi kecocokan dengan hukum positif, terutama kecocokan dengan Undang-Undang. 3 Hanya saja yang selalu dituntut oleh masyarakat adalah keadilan, bukan hukum. Karena keadilan adalah suatu   cita-cita   yang   irasional,   dan   keadilan   bukan   sasaran   dari   pengetahuan,   maka   yang dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan adalah hukum, meskipun keadilan itu sendiri sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia.
Hukum adalah kristalisasi atau formalisasi dari kaidah-kaidah atau norma lainnya di dalam masyarakat yang kemudian mempunyai sifat sendiri yakni bersifat memaksa dan dapat
1 Hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan, dan sebagainya), dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat, bentuknya ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya, namun sekaligus ikut menentukan sifat masyarakat itu sendiri. Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilasafatan   dan   Sifat   Keilmuan   Ilmu   Hukum   sebagai   Landasan   Pengembangan   Ilmu   Hukum   Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1999), Hal. 116, Dalam Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, Hal. 1
2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, Hal. 7 3 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48
dipaksakan   dengan   kekuatan   penegak   hukum.   Salah   satu   masalah   yang   sekarang   timbul adalah   terlepasnya   sukma   hukum   yakni   keadilan   dari   banyak   proses   penegakan   hukum karena hukum kemudian lebih banyak dihayati sebagai persoalan teknis-prosedural semata. Akibatnya, hukum kemudian menjadi alat permainan untuk mencari kemenangan di dalam sengketa atau berpekara di pengadilan dan bukan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban di dalam masyarakat. Penegakan hukum kemudian bermain atau terjebak di dalam permainan norma-norma tanpa mempedulikan manusianya sebagai subjek yang harus dilayani dengan hukum yang bersukmakan keadilan serta berlandaskan etika dan moral. 4
Keadilan adalah sesuatu hal yang sulit di gapai. Melihat banyaknya unsur-unsur yang mempengaruhi   atau   pihak-pihak   yang  terkait   dengan   keadilan   itu   sendiri.   Keadilan   yang cenderung bersifat relatif banyak di pengaruhi oleh unsur-unsur politik. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan  Negara. 5 Dengan kata lain Politik  hukum adalah  rangkaian  konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. 6
Selain  terlepasnya  keadilan  sebagai  sukma  hukum yang  bersumber  dari  etika  dan moral, masalah lain yang kita hadapi adalah hubungan antara hukum dan politik sebagai dua subsistem kemasyarakatan. Dalam hal-hal penting tertentu hukum lebih banyak didominasi oleh   politik   sehingga   sejalan   dengan   melemahnya   dasar   etik   dan   moral,   pembuatan   dan penegakan hukum banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik.
Adanya   bermacam-macam   bentuk   negara   tentu   akan   menimbulkan   perbedaan- perbedaan dalam berbagai konsep dan penerapan hukum di masing-masing negara tersebut. Antara hukum yang ada di negara demokrasi akan berbeda dengan hukum yang ada di negara islam. Hanya saja persamaan dari kedua negara tersebut adalah sama-sama menginginkan tercapainya keadilan. Akan tetapi proses pencapaian keadilan itu berbeda melihat adanya perbedaan   konsep   yang   di   terapkan   di   masing-masing   negara   serta   seiring   dengan perkembangan politik yang cenderung mempengaruhi pertumbuhan hukum dan keadilan.
Begitulah   rangkaian   pemaparan   yang   dapat   penulis   sampaikan   mengenai   konsep keadilan yang selalu diiming-imingi oleh politik. Itulah sebabnya untuk menjaga keadilan sosial dibutuhkan aturan  hukum agar tidak selalu dimainkan  oleh politik.  Maka dari itu,
4 Mahfud, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, Hal. 68-69
5 Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, Hal. 1
6 Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Rajawali Pers, Jakarta: 2008, Hal. 22
penulis   ingin   melakukan   suatu   perbandingan   antara   politik   dan   keadilan   yang   terjadi   di Negara Demokrasi dengan Negara Islam. Sehingga penulis memberikan judul pada makalah ini yaitu “ studi komparatif ( comparative constitutional law )   antara negara demokrasi dan negara islam  di tinjau persfektif politik dan keadilan ”
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara negara demokrasi dan negara Islam ditinjau dari segi politik dan keadilan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan  permasalahannya sebagai berikut :
Bagaimanakah perbandingan antara Negara Demokrasi dan Negara Islam apabila di tinjau dari Politik dan Keadilan?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan   identifikasi   terlebih   dahulu   terhadap   kaidah-kaidah   hukum   yang   telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.
Sebagai   pendukung,   penelitian   ini   juga   menggunakan   pendakatan   empiris   yaitu mendapatkan   informasi   yang   akurat   dengan   cara   mengadakan   identifikasi   hukum   dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.
Dalam   konsep   normatif,   hukum   adalah   norma,   baik   yang   diidentikkan   dengan keadilan  yang harus diwujudkan ( ius constituendum ) ataupun norma yang telah  terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas ( ius constitutum ) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang   hakim   ( judgements )   pada   waktu   hakim   memutuskan   suatu   perkara   dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Negara   adalah   suatu   organisasi   dalam   suatu   wilayah   yang   memiliki   kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan   para   pelaku.   Keputusan   adalah   hasil   dari   membuat   pilihan   di   antara   beberapa
alternatif. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. 7
Menurut   R.   M.   Maclver,   Negara   merupakan   perkumpulan   mendasar   untuk membangun   dan   menyelenggarakan   tatanan   sosial,   dan   untuk   tujuan   ini,   institusi   pusat dibantu dengan adanya penyatuan kekuasaan komunitas. Menurut H. J. W. Hetherington, Negara adalah institusi atau seperangkat institusi yang menyatukan penduduknya dalam suatu wilayah   teritorial   yang   ditandai   secara   jelas   di   bawah   otoritas   tunggal   untuk   menjamin tercapainya tujuan dasar dan kondisi kehidupan bersama. Sementara itu, menurut Woodrow Wilson, Negara adalah orang-orang yang diatur menurut hukum dalam suatu batas wilayah teritorial tertentu. 8
Menurut Prof. Bernard Lewis, ada tiga penjelasan mengenai pengertian Islam 9 :
1. Islam   adalah   wahyu   dan   teladan   Nabi   Muhammad   SAW,   yang   dikodifikasikan menjadi al-qur’an dan hadist. Kedua sumber ajaran ini tidak pernah berubah. Yang berubah adalah penafsiran terhadapnya.
2. Islam   yang   diceritakan   dalam   ilmu   kalam   (terutama   ilmu   tauhid,   aqaid,   dan usuluddin), ilmu fiqih, dan tasawuf.
3. Islam historis, yaitu islam yang diwujudkan dalam peradaban dan kebudayaan yang dikembangkan   oleh   para   penganutnya   dalam   arti   luas,   termasuk   peradaban   dan kebudayaan yang diwarisi oleh Islam walaupun bukan karya kaum muslimin.

## POLITIK DAN KEADILAN DI NEGARA DEMOKRASI
Demokrasi dapat dilihat sebagai suatu Weltanschauung atau ideologi. Demokrasi juga dapat   dilihat   sebagai   suatu   sistem   yang   mengoperasionalkan   ide-ide.   Merumuskan   suatu ideologi   dalam   garis-garis   besar   tidak   terlalu   sukar,   akan   tetapi   mengoperasionalkannya, itulah yang paling sulit. 10
Menurut teori keadilan Aristoteles menyatakan keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Ia membagi kesamaan Numerik dan kesamaan Proporsional. Kesamaan numerik   melahirkan   prinsip   : “semua   orang   sederajat   di   depan   hukum”. Sedangkan kesamaan   proporsional   melahirkan   prinsip   : “memberi   tiap   orang   apa   yang   menjadi
7 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009, Hal 17-20
8 C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Study Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk , Nusa Media, Bandung: 2010, Hal. 6-7
9 Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru , Gema Insani Press, Jakarta: 1996, Hal. 38
10 Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila , PT SUN, Jakarta: 2000, Hal. 291
haknya” . 11 Selain  itu,   Aristoteles   juga  memaknai  keadilan  yaitu  memberikan  barang   dan penghormatan   pada   masing-masing   anggota   sesuai   posisinya   dalam   masyarakat   serta perlakuan sama di depan hukum (keadilan distributif) dan penghukuman terhadap orang yang berperilaku salah dan jahat, dan hukum harus diimplementasikan sama di muka pengadilan (keadilan remedial/correctif ) 12 .
Berikutnya   mengenai   pengertian   politik.   Secara   etimologis,   istilah   politik   hukum merupakan   terjemahan   bahasa   Indonesia   dari   istilah   hukum   Belanda rechtspolitiek ,   yang merupakan bentukan dari dua kata recht dan politiek. Recht berarti hukum, adapun dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas, kata politiek 13 mengandung arti beleid . Kata beleid sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (policy). Dari penjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum.

## POLITIK DAN KEADILAN DI NEGARA ISLAM
Sementara keadilan dalam konsep Islam adalah sistesis yang harmonis antara hukum dan moralitas. Keadilan yang terangkum dalam Al-Qur’an yakni “adl” yang artinya : sama atau tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, sepatutnya atau tidak   sewenang-wenang.   Al-Qur’an   menetapkan   bahwa   salah   satu   sendi   kehidupan bermasyarakat adalah keadilan. Tidak lebih dan tidak kurang. Berbuat baik melebihi keadilan seperti   memaafkan   yang   bersalah   atau   memberi   bantuan   kepada   yang   malas   akan   dapat menggoyahkan  sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.  Memang Al-Qur’an memerintahkan perbuatan   adil   dan   kebaikan   (Q.S   An-Nahl:16),   karena   Ihsan   (kebajikan)   dinilai   sebagai sesuatu   yang   melebihi   keadilan.   Namun   dalam   kehidupan   bermasyarakat,   keadilan   lebih utama daripada kedermawanan atau ihsan. 14
Sebagaimana   dengan   tepat   orang   dahulu   mengatakan,   keadilan   adalah   asas pemerintahan.   Semua   agama   dan   syari’at   Illahi   serta   Undang-Undang   duniawi   berperan demikian. Akan tetapi keadilan dalam Islam bersifat mutlak lagi menyeluruh. Oleh sebab itu,
11 Satjipto Rahardjo, Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010, Hal. 45
12 Rohidin,   Materi   Kuliah Filsafat   Hukum   Islam, Di   sampaikan   pada   Perkuliahan   Filsafat   Hukum   Islam Pascasarjana Hukum UII, Tanggal 15 Januari 2011
13 Istilah Politik, politiek dalam bahasa Belanda atau politics dalam bahasa Inggris berasal dari Bahas Yunani polis ,   berarti   kota   dan   dibatasi   pada   kajian   tentang   negara.   Dalam   kepustakaan   ilmu   politik   ternyata   ada bermacam-macam definisi mengenai politik. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam- macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Abdul Rashid Moten, Ilmu Politik Islam (Political Science: An Islamic Perspective) , diterjemahkan oleh Munir A. Mu’in dan Widyawati, Cet. I, (Bandung: Pustaka, 2001), Hal. 20; Miriam Budiarjo , Dasar-dasar Ilmu Politik, Cet. 17, (Jakarta: Gramedia, 1996), Hal. 8; M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 2. Dalam Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, op. cit., Hal. 19-21 14 Ibid.
Islam   mewajibkan   penerapannya   terhadap   kaum   muslimin   maupun   non-muslim,   teman ataupun lawan. Keadilan yang ditegakkan oleh sistem pemerintahan Islam dan dipandang sebagai   salah   satu   dasarnya   yang   kuat   adalah   keadilan   yang   utama   bagi   semua   orang, walaupun berbeda bangsa dan agama. Ia merupakan keadilan yang tidak terpengaruh oleh hubungan kerabat, kebesaran dan kekuasaan. Sebaliknya juga tidak boleh terpengaruh oleh rasa benci atau permusuhan atau faktor apapun, selain  yang tersebut di atas. 15
Oleh sebab itu, Allah menyuruh berbuat adil dan melarang berbuat sebaliknya, yaitu dhalim, sebagaimana terdapat dalam banyak ayat Al-Qur’an juga dengan keras diharamkan berbuat dhalim dan diancam dengan siksaan yang berat. Begitu pula banyak hadist Rasulullah dan praktek serta perilaku beliau sepanjang hidupnya yang memerintahkan keadilan. Islam bukan semata-mata slogan dan prinsip saja, tetapi juga agama, amal dan praktek dari prinsip- prinsip yang telah ditetapkannya. Oleh karena itu, keadilan merupakan salah satu prinsip pemerintahan dan sendinya yang kokoh pada masa khulafaur-rasyidin dan para khalifah serta gubernur yang mengikuti jejak mereka. 16
Islam mengajarkan tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu diatur dan dikelola. Oleh sebab itu Islam sarat dengan tuntunan politik. Prinsip halal-haram dalam hubungan antara manusia, masalah hukum perdata-pidana yang dituntunkannya, masalah budaya yang harus   dikembangkan   manusia,   masalah   kualitas   manusia   yang   layak   dipilih   sebagai pemimpin   masyarakat/bangsa/negara,   masalah   perilaku   ekonomi   yang   harus   dianut,   dan semacamnya   membuat   Islam   tidak   bisa   terlepas   dari   dimensi   politik   kehidupan   sosial manusia.   Kekuasaan   yang   melaksanakan   hukum   dan   aturan,   juga   bias   disebut   dengan aktifitas kepemimpinan  yang telah diwajibkan  oleh syara’ atas kaum muslimin.  Aktifitas kepemimpinan ini merupakan kekuasaan yang dipergunakan untuk menjaga terjadinya tindak kedzaliman   serta   memutuskan   masalah-masalah   yang   dipersengketakan. 17 Kondisi   politik internal   dan   eksternal   sangat   mempengaruhi   peranan   strategis   umat   dalam   pembentukan insitusi politik yang lebih demokratis. 18
Inilah   yang   membedakan   Islam   dengan   ajaran   agama   lain   yang   umumnya   hanya memberi  tuntunan  untuk nilai spiritual,  ritual,  dan beberapa prinsip pokok moral  belaka. Andaikata   Islam   juga   hanya   memberi   tuntunan   tentang   aspek   akidah   (spiritual),   ibadah (ritual), dan akhlak (prinsip umum moral) saja maka Islam tidak beda dengan agama lain, dan
15 Yusuf Musa, Nidhamul Hukmi fil Islam, Kairo-Mesir: 1963 diterjemhkan oleh Thalib, Politik dan Negara dalam Islam , Al-Ikhlas, Surabaya: 1963, Hal. 185
16 Ibid , Hal. 185-187
17 Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam , Al Izzah, Jatim: 1997, Hal. 11
18 Kunto Wijoyo, Identitas Politik Umat Islam , Mizan, Bandung: 1997, Hal. 107
tidak layak terlibat dalam urusan politik. Nyatanya isi Al-Qur’an 90% sarat dengan masalah sosial, sehingga Islam memang memiliki dimensi politik dalam ajarannya. Umat Islam yang sadar tentu tidak boleh lari dari urusan politik di negerinya. Umat Islam yang sadar tidak boleh dikecoh orang untuk hanya ber-Islam dalam hal berfilsafat dan ritual belaka. 19

## PERBEDAAN ANTARA NEGARA ISLAM DAN DEMOKRASI 20
Agama   dan   Negara   adalah   dua   satuan   sejarah   yang   berbeda   hakikatnya.   Agama adalah kabar gembira dan peringatan ( basyiran wa nadzira , baca QS. Al-Baqarah (2) : 119), sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa ( coercion ). Agama punya khatib, juru dakwah, dan   ulama,   sedangkan   Negara   punya   birokrasi,   pengadilan,   dan   tentara.   Agama   dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama ( collective conscience ), negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan, dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam dan Negara adalah kekuatan dari luar. 21
Dr. Dhiyauddin ar Rais mengatakan, Ada beberapa persamaan yang mempertemukan Islam   dan   demokrasi.   Namun,   perbedaannya   lebih   banyak.   Persamaannya   menyangkut pemikiran sistem politik tentang hubungan antara umat dan penguasa serta tanggung jawab pemerintahan. Akhirnya, ar Rais sampai pada kesimpulan bahwa antara Islam dan demokrasi tidak   hanya   memiliki   persamaan   di   bidang   politik.   Lebih   dari   itu,   unsur-unsur   yang terkandung dalam demokrasi dan keistimewaannya pun sudah terkandung di dalam Islam. Dalam menerangkan hal itu, dia mengatakan, Jika yang dimaksud dengan demokrasi seperti definisi Abraham Lincoln: dari rakyat dan untuk rakyat pengertian itu pun ada di dalam sistem   negara   Islam   dengan   pengecualian   bahwa   rakyat   harus   memahami   Islam   secara komprehensif. Jika maksud demokrasi adalah adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu (misalnya, asas persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, realisasi keadilan sosial, atau memberikan jaminan hak-hak tertentu, seperti hak hidup dan bebas mendapat pekerjaan). Semua hak tersebut dijamin dalam Islam.
Jika demokrasi diartikan sebagai sistem yang diikuti asas pemisahan kekuasaan, itu pun sudah ada di dalam Islam. Kekuasaan legislatif sebagai sistem terpenting dalam sistem demokrasi diberikan penuh kepada rakyat sebagai satu kesatuan dan terpisah dari kekuasaan Imam atau Presiden. Pembuatan Undang-Undang atau hukum didasarkan pada alQuran dan Hadist,  ijma,  atau  ijtihad.  Dengan demikian,  pembuatan  UU terpisah dari  Imam,  bahkan
19 Fuad Amsyari, Islam Kaaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia , Gema Insani Press, Jakarta: 1995, Hal. 226
20 http://dhekasasmita.wordpress.com/2010/03/page/2/
21 Kunto Wijoyo, op., cit, Hal. 191-192
kedudukannya lebih tinggi dari Imam. Adapun Imam harus menaatinya dan terikat UU. Pada hakikatnya, Imamah (kepemimpinan) ada di kekuasaan eksekutif yang memiliki kewenangan independen   karena   pengambilan   keputusan   tidak   boleh   didasarkan   pada   pendapat   atau keputusan penguasa atau presiden, jelainkan berdasarkan pada hukum-hukum syariat atau perintah Allah Swt.
Menurut Dhiyauddin ar Rais, ada tiga hal yang membedakan Islam dan demokrasi :
1. Dalam demokrasi yang sudah populer di Barat, definisi bangsa atau umat dibatasi batas wilayah, iklim, daerah, suku-bangsa, bahasa dan adat-adat yang mengkristal. Dengan   kata   lain,   demokrasi   selalu   diiringi   pemikiran   nasionalisme   atau rasialisme yang digiring tendensi fanatisme. Adapun menurut Islam, umat tidak terikat  batas wilayah  atau batasan lainnya.  Ikatan yang hakiki di dalam  Islam adalah ikatan akidah, pemikiran dan perasaan. Siapa pun yang mengikuti Islam, ia masuk salah satu negara Islam terlepas dari jenis, warna kulit, negara, bahasa atau batasan lain. Dengan demikian, pandangan Islam sangat manusiawi dan bersifat internasional.
2. Tujuan-tujuan demokrasi modern Barat atau demokrasi yang ada pada tiap masa adalah   tujuan-tujuan   yang   bersifat   duniawi   dan   material.   Jadi,   demokrasi ditujukan   hanya   untuk   kesejahteraan   umat   (rakyat)   atau   bangsa   dengan   upaya pemenuhan kebutuhan dunia yang ditempuh melalui pembangunan, peningkatan kekayaan   atau   gaji.   Adapun   demokrasi   Islam   selain   mencakup   pemenuhan kebutuhan  duniawi (materi)  mempunyai  tujuan spiritual  yang lebih utama  dan fundamental.
3. kedaulatan  umat (rakyat) menurut demokrasi Barat adalah sebuah kemutlakan. Jadi,   rakyat   adalah   pemegang   kekuasaan   tertinggi   tanpa   peduli   kebodohan, kezaliman   atau   kemaksiatannya.   Namun   dalam   Islam,   kedaulatan   rakyat   tidak mutlak,   melainkan   terikat   dengan   ketentuan-ketentuan   syariat   sehingga   rakyat tidak   dapat   bertindak   melebihi   batasan-batasan   syariat,   alQuran   dan   asSunnah tanpa   mendapat   sanksi.  Menurut   Islam,   kekuasaan   tertinggi   bukan   di   tangan penguasa karena Islam tidak sama dengan paham otokrasi. Kekuasaan bukan pula di   tangan   tokoh-tokoh   agamanya   karena   Islam   tidak   sama   dengan   teokrasi. Begitupun bukan di tangan UU karena Islam tidak sama dengan nomokrasi atau di tangan   umat   karena   Islam   bukan   demokrasi   dalam   pengertian   yang   sempit. Jawabannya, kekuasaan tertinggi dalam Islam sangat nyata sebagai perpaduan dua
hal, yaitu umat dan undang-undang atau syariat Islam. Jadi, syariat pemegang kekuasaan penuh dalam negara Islam.
Dr. Dhiyauddin ar Rasi menambahkan, jika harus memakai istilah demokrasi tanpa mengabaikan   perbedaan   substansialnya   sistem   itu   dapat   disebut   sebagai   demokrasi   yang manusiawi, menyeluruh (internasional), religius, etis, spiritual, sekaligus material. Boleh pula disebut sebagai demokrasi Islam atau menurut al Maududy demokrasi teokrasi. Demokrasi seperti itulah yang dipahami aktivis Islam termasuk Ikhwanul Muslimun saat terjun di dalam kehidupan politik dan bernegara di negara demokrasi.
Ustadz Mamun al Hudhaibi hafizhahullah pernah ditanya pandangan Ikhwan tentang demokrasi dan kebebasan individu. Katanya, Jika demokrasi berarti rakyat memilih orang yang akan memimpin mereka, Ikhwan menerima demokrasi. Namun, jika demokrasi berarti rakyat dapat mengubah hukum-hukum Allah Swt dan mengikuti kehendak mereka, Ikhwan menolak demokrasi. Ikhwan hanya mau terlibat dalam sistem yang memungkinkan syariat Islam diberlakukan dan kemungkaran dihapuskan. Menolong, meskipun sedikit, masih lebih baik daripada tidak menolong. Mengenai kebebasan individu, Ikhwan menerima kebebasan individu   dalam   batas-batas   yang   dibolehkan   Islam.   Namun,   kebebasan   individu   yang menjadikan muslimah memakai pakaian pendek, minim dan atau seperti pria adalah haram dan Ikhwan tidak akan toleran dengan hal itu.

## KESIMPULAN
Negara Demokrasi maupun Negara Islam sama-sama menggunakan politik. Karena, dalam   permaknaan   yang   sederhana   politik   adalah   strategi,   teknik   mengatur.   Politik   juga sudah digunakan dalam islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau selaku orang yang menyebarkan agama islam dan dalam penyebaran agama tersebut menggunakan strategi yang sama halnya dengan politik.
Keadilan adalah suatu hal yang selalu menjadi dasar cita-cita setiap Negara, apapun bentuk   Negara   tersebut   tentu   mempunyai   visi   dan   misi   yang   tak   luput   dari   keinginan pencapaian keadilan. Begitu juga dengan Negara Demokrasi maupun Negara Islam. Selain persamaan   terhadap  visi  dan  misi  keadilan  tersebut,  persamaan   lain  yang  tampak   adalah menyangkut   pemikiran   sistem   politik   tentang   hubungan   antara   umat   dan   penguasa   serta tanggung jawab pemerintahan.
Mengenai perbedaan diantara Negara demokrasi dengan Negara islam adalah dalam demokrasi yang sudah populer di Barat, definisi bangsa atau umat dibatasi batas wilayah,
iklim, daerah, suku-bangsa, bahasa dan adat-adat yang mengkristal sementara menurut Islam, umat tidak terikat batas wilayah atau batasan lainnya. Dan tujuan-tujuan demokrasi modern Barat atau demokrasi yang ada pada tiap masa adalah tujuan-tujuan yang bersifat duniawi dan material adapun demokrasi Islam selain mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi (materi) mempunyai   tujuan   spiritual   yang   lebih   utama   dan   fundamental.   Serta   kedaulatan   umat (rakyat)   menurut   demokrasi   Barat   adalah   sebuah   kemutlakan.   Namun   dalam   Islam, kedaulatan   rakyat   tidak   mutlak,   melainkan   terikat   dengan   ketentuan-ketentuan   syariat sehingga rakyat tidak dapat bertindak melebihi batasan-batasan syariat, Al-Quran dan As Sunnah tanpa mendapat sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amsyari, Fuad, Islam Kaaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia , Gema Insani Press, Jakarta: 1995
An-Nabhani, Taqiyuddin, Sistem Pemerintahan Islam , Al Izzah, Jatim: 1997
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009
Budiardjo,   Miriam, Demokrasi   di   Indonesia,   Demokrasi   Parlementer   dan   Demokrasi Pancasila , PT SUN, Jakarta: 2000
Kelsen, Hans, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009
Mahfud, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta: 2009
Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta: 2009
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000
Rahardjo, Satjipto, Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010
Strong, Konstitusi-Konstitusi   Politik   Modern   Study   Perbandingan   tentang   Sejarah   dan Bentuk , Nusa Media, Bandung: 2010
Syaukani, Imam dan Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008
Thaba, Abdul Azis, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru , Gema Insani Press, Jakarta: 1996
Wijoyo, Kunto, Identitas Politik Umat Islam , Mizan, Bandung: 1997
Musa,   Yusuf,   Nidhamul   Hukmi   fil   Islam,   Kairo-Mesir:   1963   diterjemhkan   oleh   Thalib, Politik dan Negara dalam Islam , Al-Ikhlas, Surabaya: 1963
Rohidin,   Materi   Kuliah Filsafat   Hukum   Islam, Di   sampaikan   pada   Perkuliahan   Filsafat Hukum Islam Pascasarjana Hukum UII, Tanggal 15 Januari 2011
http://dhekasasmita.wordpress.com/2010/03/page/2/