## KEADILAN DALAM PEMILU BEDASARKAN SISTEM PRESIDENSIAL THRESHOLD
Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad Universitas Airlangga Surabaya diansabrina@ymail.com

## Abstrak
Pemilihan umum merupakan konsekuensi dari  sebuah Negara demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Prinsip negara demokrasi hendaklah  dibangun  dan  dikembangkan  menurut  prinsip-prinsip  demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat (democration  rechtstaat),  prinsip  demokrasi  melahirkan  pemilu  yang  demokratis.  Namun  dalam  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan secara adil bagi partai politik peserta pemilu. Penelitian ini mengkaji sejauh mana presidential threshold memberikan keadilan bagi pelaksanaan pemilu khususnya terkait hak partai politik  sebagai  peserta  pemilu.  Tujuan  yang  hendak  di  capai  adalah  membangun  system  demokrasi  yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, di mana data dan informasi dianalisis secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya persamaan hak dalam penentuan ambang batas dengan tidak menghilangkan hak minoritas partai politik peserta pemilu dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Kata Kunci : Keadilan, Pemilu, Presidential Theshold.

## Abstract
General elections are a consequence of a democratic country regulated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). The principle of a democratic state should be built and developed according to the principles of democracy or people's sovereignty (demonstration rechtstaat), the principles of democracy give birth to democratic elections. However, the  election  for  the  President  and  Vice  President  is  not  conducted  fairly  for  the  political  parties participating  in  the  election.  This  study  examines  the  extent  to  which  the  presidential  threshold provides justice for the implementation of elections, especially regarding the rights of political parties as election participants. This study uses a descriptive analytical method with a normative juridical approach,  in  which  data  and  information  are  analyzed  normatively.  The  results  showed  that  the importance  of  equal  rights  in  determining  the  threshold  by  not  eliminating  the  minority  rights  of political  parties  participating  in  the  elections  in  proposing  candidates  for  President  and  Vice President.
Keywords: Justice, Election, Presidential Theshold.

## A. Pendahuluan
Sebagai  konsekuensi  dari  kerangka  pemikiran  bahwa  konstitusi  merupakan  hasil perjanjian  bersama  seluruh  rakyat,  yang  berdasarkan  teori  kedaulatan  rakyat  merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka konstitusi menduduki tempat sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (the supreme law of the land). Bahkan, konstitusi yang secara etimologis berasal dari kata “to constitute” yang berarti membentuk, juga dapat diartikan sebagai dokumen pembentuk organisasi negara. Oleh karena itu konstitusi mengikat segenap komponen negara, baik penyelenggara maupun warga negara 1 .
1 Brian Thompson,1997, Texbook on Constitutional and Administrative Law ,  Ondon, Blackstone Press Ltd.,  h. 3
Konstitusi  merupakan  dokumen  penting  yang  mengandung  peraturan-peraturan dasar mengenai struktur pemerintahan, hak dan kewajiban serta pembatasan kekuasaan dan kewenangan negara, konstitusi merupakan hukum dasar ( grundnorm), maka secara lebih luas biasa  berwujud  teks  tertulis  ( written  texts )  dan  tidak  tertulis  ( unwritten  texts ),  hal  tersebut tergantung pada sistem hukum yang dianut antara civil law atau common law 2 .  Dalam sejarah ketatanegaraan  Indonesia  merdeka,  telah  mencatat  beberapa  upaya  yaitu  pembentukan undang-undang dasar, pergantian undang-undang dasar, perubahan dalam arti pembaruan undang-undang dasar 3 .
Berdasarkan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi mengemban fungsi  sebagai  pengawal  konstitusi  ( the  guardian  of  the  constitution ).  Hal  tersebut  membawa konsekuensi  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  penafsir  konstitusi  ( the  sole  interpreter  of  the constitution ).  Konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi  mengatur  penyelenggaraan  negara berdasarkan  prinsip  demokrasi  dan  salah  satu  fungsi  konstitusi  adalah  melindungi  HAM. Oleh  karena  itu  Mahkamah  Konstitusi  juga  berfungsi  sebagai  pengawal  demokrasi  ( the guardian of the democracy ), pelindung hak konstitusional warga negara ( the protector of the citizen’s constitutional rights ) dan pelindung HAM ( the protector of human rights ). Dalam konteks ketiga fungsi tersebut.
David  Held 4 memberikan  konsepsi  hubungan  antara  demokrasi,  negara  dan kebutuhan konstitusionalnya di mana ketiganya menjadi satu kesatuan sistemik dalam rangka memperkuat hak dan kewajiban dalam hukum publik yang demokratis.  Hal itu menunjukkan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi dari gagasan negara hukum  yang  salah  satu  cirinya  adalah  menempatkan  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi. Kewenangan  yang  dimiliki  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  sarana  untuk  menjadikan konstitusi sebagai dokumen hidup (a living document) yang menentukan bentuk dan arah kekuasaan  negara  sesuai  dengan  prinsip  dasar  dalam  konstitusi  berdasarkan  demokrasi 5 .
2 Jawahir Thontowi, 2002, Islam Politik dan Hukum: Esai-esai Ilmiah untuk pembaharuan , Cetakan I, Yogyakarta, Madyan Press, h. 150.
3 Taufiqurrahman Syahuri, 2011, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 22 .
4 David Held, 1995, Democracy and the Global Order:  From the Modern State to Cosmopolitan Governance , Stanford, Stanford University Press, h. 157.
5 I Dewa Gede Palguna, 2011, Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Perbandingan), Disertasi, Jakarta, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, h. 157.
Mahkamah  Konstitusi  memberi  kontribusi  bagi  terciptanya  kehidupan  bernegara berdasarkan hukum dan demokrasi.
Pemilihan umum merupakan konsekuensi dari sebuah Negara demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI  1945).  Prinsip  negara  demokrasi  hendaklah  dibangun  dan  dikembangkan  menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat ( democration rechtstaat ) 6 .  Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E Tentang Pemilihan Umum.
Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  merupakan  bagian  dari  skema Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang terdapat dalam pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrument penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan, pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus - politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan dan mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik 7 .
Mengenai pelaksanan waktu pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilihan  Presiden  apabila  dikaitkan  dengan  Pasal  6A  ayat  (2)    Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini menimbulkan pertanyaan yaitu apakah waktu pengusulan pemilu Presiden dan wakil Presiden sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemilihan Presiden sesuai dengan pengaturan waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksudkan oleh Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Nepublik Indonesia  Tahun  1945,  yakni  sebelum  pelaksanaan  pemilihan  umum.  Pengaturan  Pasal  9 Undang-Undang  Pemilihan  Presiden  tersebut  haruslah  sesuai  dengan  konstitusi  Republik Indonesia  yang  menjamin  hak-hak  warga  negara  berupa  persamaan  kedudukan  di  dalam hukum  dan  pemerintahan  yang  diakui  secara  normatif  dan  dilaksanakan  secara  empirik 8 .
Sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 27 ayat (1), selain itu pula konstitusi Republik Indonesia menjamin adanya hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
6 Ni’matul Huda, 2014, Perkembangan Hukum Tata Negara , Yogyakarta, FH.UII Press, h. 346.
7 Mahfud MD, 2017, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers, h. 60.
8 Jimly Assidiqie, 2011, Konstitusi dan  Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, h. 128 .
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 28D ayat (1), dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28 D ayat (3), serta  hak  untuk  bebas  dari  segala  bentuk  diskriminasi  Pasal  28I  ayat  (2)  Semuanya  itu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang telah digariskan dalam Pasal 1 ayat (2).
Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah-satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar  manusia  untuk  hidup  bermasyarakat  dan  berorganisasi  baik  secara  formal  maupun informal, kecendrungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan ( organizational imperatives ) kecenderungan  bermasyarakat  yang  pada  prinsipnya  menurut  pandangan  Locke  dan Rousseau  adalah  kehidupan  berorganisasi  timbul  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan kepentingan-kepentingan  yang  sama  dari  individu-individu  serta  untuk  mencapai  tujuan bersama  berdasarkan  persamaan  pikiran  dan  hati  nurani,  oleh  karena  itu  dalam perkembangannya kebebasan berserikat menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui  secara  universal sebagai  bagian  dari  hak asasi  manusia  dengan  istilah  kemerdekaan berserikat ( freedom of association ) 9 .
Perkembangan  sistem  demokrasi  tidak  langsung  yang  tetap  dapat  menjamin kepentingan  dan  kehendak  warga  negara,  tetap  menjadi  penentu.  Demokrasi  melalui partisipasi  langsung  bergeser  menjadi  demokrasi  perwakilan,  rakyat  tetap  memegang kekuasaan  tertinggi  namun  pelaksanaanya  dilakukan  oleh  wakil-wakil  yang dipilih  rakyat  . Demokrasi dalam arti harfiah adalah pemerintahan oleh rakyat, hal itu berarti rakyatlah yang benar-benar  memerintah  yaitu  mengambil  keputusan  bersama  dalam  suatu  majelis  yang diikuti oleh seluruh rakyat. Menurut MacIver praktik demokrasi hanya mungkin dijalankan pada  negara  yang  wilayah  dan  jumlah  warganya  sangat  kecil.  Dalam  perkembangannya, demokrasi  yang  melibatkan  rakyat  secara  langsung  dalam  pemerintahan  tidak  mungkin dilaksanakan.
Secara teori yang termasuk dalam infrastruktur politik adalah partai politik (political parties) 10 Pemerintahan  modern  yang  demokratis  adalah  pemerintahan  yang  dibentuk melalui  pemilihan  umum  yang  diikuti  oleh  partai  politik.  Partai  politik  memainkan  peran dalam  pemilihan  organ  legislatif  ataupun eksekutif,  dengan  menentukan calon-calon  yang akan dipilih. Mekanisme penentuan calon tersebut biasanya menjadi masalah internal partai
9 Muhamad Ali Safa’at, 2011, Pembubaran Partai Politik , Jakarta, Rajawali Pers, h. 14.
10 Sri Soemantri M, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia pemikiran dan Pandangan , Bandung, Remaja Rosdakarya, h. 128
politik inilah yang disebut fungsi rekrutmen politik dan dapat dikatakan bahwa pemerintahan demokrasi  modern  dibentuk  dari  satu  partai  atau  koalisi  beberapa  partai.    Hal  ini  sesuai dengan  amanat  dalam  konstitusi  yang  tertuang  dalam  pasal  6A  ayat  (2)  yang  menyatakan bahwa  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Berdasarkan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan  Umum  tentang  Penetapan  Partai  Politik  Sebagai  Peserta  Pemilu  2019  yang dinyatakan  lolos  verifikasi  secara  keseluruhan  adalah  19  partai  politik  yang  terdiri  dari  11 partai lama peserta pemilu dan 4 partai baru yakni PSI, Perindo, Berkarya, dan Partai Garuda serta Partai Lokal diantaranya adalah Partai Daerah Aceh, Partai Sira, dan Partai Nangroe Aceh  yang  tidak  terdaftar  sebagai  partai  politik  peserta  pemilu  pada  pemilihan  umum sebelumnya. sistem Pemerintahan Presidensial, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan  dibantu  oleh  satu  orang  Wakil  Presiden  dengan  kewenangan  penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal pencalonan pasangan calon Presiden dikenal konsep presidential threshold    sebagai  syarat  hukum  pengajuan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden untuk dipilih dalam pemilihan umum.
Calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu  2019,  dimana  partai  tersebut  dinyatakan  lolos  verifikasi  oleh  Komisi  Pemilihan Umum, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang syarat-syarat pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 pasal 10 ayat (1) adalah setiap partai politik peserta pemilu 2019 wajib memenuhi setidaknya 10 syarat yang sudah diatur, yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang partai politik, memiliki kepengurusan paling sedikit 75%  dari  jumlah  kabupaten/kota  di  provinsi  yang  bersangkutan,  memiliki  kepengurusan paling  sedikit  di  50%  jumlah  kecamatan,  menyertakan  paling  sedikit,  30%  keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat  pusat  provinsi  hingga  kota,  mengajukan  nama,  lambang,  dan  tanda  partai  politik Komisi Pemilihan Umum, menyerahkan nomor rekening atas nama partai, dan menyerahkan AD/ART  partai  politik  dan  syarat  ini  dibuat  sebagai  pembatasan  kekuasan  partai  pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
Pembatasan kekuasaan negara diperlukan sebagai wujud paham konstitusionalisme, yaitu  paham  bahwa  kekuasaan  harus  dibatasi  agar  negara  dapat  dijalankan  sesuai  dengan pembentukan  negara  itu  sendiri.  Dari  sudut  pandang  ini,  konstitusi  berfungsi  sebagai pembatas kekuasaan. Oleh karena itu tanpa adanya pembatasan kekuasaan, suatu konstitusi kehilangan ruh konstitusionalisme dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas . Hal ini dikemukakan oleh Erict Barent bahwa “ constitusionalism is a belief in composition  of  restrains  on  governance  by  mean  a  constitution 11 ”      konstitusi  sebagai  pembatas kekuasaan juga dapat dipahami dari tiga pengertian pokok yang disampaikan oleh C.J Bax dan G.F.M van der Tang , yaitu:
1. A state, or any system of government, must be founded upon law, while the power exercised within the state should conform to definite legal rules and procedures.
2. The institutional structure of government should ensure the power resides with, or is divided among, different branches which mutually control their exercise of power and which are obliged to co-operate.
3. The relationship between the government and the individual members of society should be regulated in such manner that leaves the latter’s basic right and freedom unimpaired 12 .
Salah  satu  bentuk  pembatasan  kekuasaan  dalam  konstitusi  adanya  jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan perlindungan HAM di dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM adalah pada negara. Kegiatan pemilu merupakan sarana  penyaluran  hak  asasi  warga  negara  yang  prinsipil.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka pelaksanaan hak asasi warga negara menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk mejamin terselenggaranya  pemilu  sesuai  dengan  jadwal  ketatanegaraan  yang  ditentukan.  Jimly Asshiddiqie 13 menyatakan bahwa ketentuan HAM di dalam UUD 1945 setelah perubahan terdapat  di  dalam  37  butir  ketentuan  yang  diklasifikasi  ke  dalam  empat  kelompok,    yaitu pertama, kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang meliputi:
1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;
3. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;
4. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
5. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani;
6. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum;
7. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;
11 Eric Barent,1998, An Introduction to Constitutional Law , Oxford: Oxford University Press, h. 14.
12 Carla M. Zoethout et all. (eds.), 1993, Controlin Constitusional Law , Nederland, Martinus Nijhoff Publisher,  h.
88.
13 Jimly Assiddiqie-I, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta, Raja Grafindo utama, h. 416.
8. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
9. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
10. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;
11. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya;
12. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;
13. Setiap  orang  berhak  bebas  dari  segala  bentuk  perlakuan  diskriminatif  dan  berhak mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif tersebut.
Kelompok kedua adalah hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi
1. Setiap  warga  negara  berhak  untuk  berserikat,  berkumpul,  dan  menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;
2. Setiap  warga  negara  berhak  untuk  memilih  dan  dipilih  dalam  rangka  lembaga perwakilan rakyat;
3. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
4. Setiap  orang  berhak  untuk  memperoleh  dan  memilih  pekerjaan  yang  sah  dan layak bagi kemanusiaan;
5. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;
6. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;
7. Setiap  warga  negara  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  dibutuhkan  untuk  hidup layak  dan  memungkinkan  pengembangan  dirinya  sebagai  manusia  yang bermartabat
8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
9. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;
10. Setiap  orang  berhak  mengembangkan  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;
11. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;
12. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
13. Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut kepercayaannya itu.
Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:
1. Setiap  warga  negara  yang  menyandang  masalah  sosial,  termasuk  kelompok masyarakat  yang  terasing  dan  yang  hidup  di  lingkungan  terpencil,  berhak mendapatkan  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan yang sama;
2. Hak  perempuan  dijamin  dan  dilindungi  untuk  mencapai  kesetaraan  gender  dalam kehidupan nasional;
3. Hak  khusus  yang  melekat  pada  diri  perempuan  yang  dikarenakan  oleh  fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;
4. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat  dan  negara  bagi  pertumbuhan  fisik  dan  mental  serta  perkembangan pribadinya;
5. Setiap  warga  negara  berhak  untuk  berperan  serta  dalam  pengelolaan  dan  turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;
6. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
7. Kebijakan, perlakuan atas tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  sah  yang  dimaksudkan  untuk menyetarakan  tingkat  perkembangan  kelompok  tertentu  yang  pernah  mengalami perlakuan  diskriminatif  dengan  kelompok-kelompok  lain  dalam  masyarakat,  dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminatif.
Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban hak asasi manusia yang meliputi:
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  pada pembatasan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  dengan  maksud  semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;
3. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;
4. Untuk  menjamin  pelaksanaan  hak  asasi  manusia,  dibentuk  Komisi  Nasional  Hak Asasi  Manusia  yang  bersifat  independen  dan  tidak  memihak  yang  pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.
Di dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable rights di dalam pasal 28I ayat (1), yaitu:
1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum; dan
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Penyelenggaraan  pemilu  sangat  terkait  dengan  HAM.  Pemilu  sebagai  mekanisme demokrasi modern adalah wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan manusia dalam  derajat  yang  sama.  Kesederajatan  tersebut  mengharuskan  pembentukan  kekuasaan yang memonopoli dan bersifat memaksa hanya dapat dilakukan oleh atau setidak-tidaknya dengan  persetujuan  manusia  yang  diperintah.  Pemilu  adalah  upaya  untuk  mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu adalah wujud nyata pengakuan HAM dalam kehidupan bernegara.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  pasal  222 menyatakan  bahwa  ketentuan  yang  masih  mengatur  adanya  ambang  batas  pencalonan Presiden sebesar 20% jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% dari total suara sah hasil pemilu 2014 dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan
pilihan. Hal ini dianggap bertentangan dengan pasal 6A ayat (2), pasal 22E ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan, bahwa  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  dalam  1  (satu)  pasangan  oleh  partai politik  atau  gabungan  partai  politik,  yang  memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi  paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pasal 223 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan  calon  sesuai  dengan  mekanisme  internal  partai  politik  yang  dilakukan  secara demokratis dan terbuka.
Perselisihan  terkait  ambang  batas  tersebut  mengakibatkan  Mahkamah  Konstitusi harus  bekerja  keras  dalam  putusannya  karena  mengingat  bahwa  pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden  akan  diselenggarakan  pada  tahun  2019.  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi sebelumnya nomor 14/PUU-XI/2013 mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon  untuk  membatalkan  Pasal  3  ayat  5  tentang  pelaksanaan  pemilu  presiden  pasca pemilu legislatif, Pasal 12 Ayat 1 dan 2 tentang kebolehan partai politik mengumumkan siapa pasangan calon presidennya pada kampanye pemilu legislatif, Pasal 14 Ayat 2 tentang masa pendaftaran  calon  presiden  pasca  penetapan  hasil  pemilu  legislatif  dan  Pasal  112  tentang pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden pasca penetapan hasil pemilu legislatif.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  penyelenggaraan pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  lagi  dilaksanakan  pasca  pemilihan  umum legislatif, hal ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik at au gabungan partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sebelum  pelaksanaan  pemilihan  umum”  prasa pemilihan umum kedua dalam pasal tersebut merujuk pada Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi  “Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakila n Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  wakil  presiden  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah”.  Jadi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bertujuan  memperjelas  inkonsistensi penerapan Pasal 6A ayat 2 dan Pasal 22E ayat 2 UUD 1945. Ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur ambang batas pemilu presiden ( presidential threshold) tidak  dikabulkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  sehingga  pemilu  Tahun  2019 dilaksanakan secara serentak namun harus pula menggunakan presidential treshold sebagai acuan pencalonan. Terkait hal ini, keberadaan presidential threshold tidak akan mengganggu
jalannya  pemilihan  umum  serentak  2019,  karena  penggunaan  presidential  threshold  dapat dilakukan dengan menggunakan hasil suara sah ataupun kursi pada pemilihan legislatif  2014 sebagai dasar penggunakan presidential threshold.
Presidential threshold merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden berkualitas. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bertanggungjawab terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil  Presiden  yang  diusung.  Kendati  demikian,  beberapa  pihak  berpendapat  bahwa presidential trheshold tidak tepat dilaksanakan mengingat hanya partai yang memiliki suara atau kursi besar saja yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, sementara partai dengan suara dan kursi kecil tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Ketentuan tata cara penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu  2019,  diatur  dalam  Pasal  222  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  umum.  Pasal  222  menyatakan  bahwa  “Pasangan  Calon  diusulkan  oleh  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua  puluh  lima  persen)  dari  suara  sah  secara  nasional  pada  Pemilu  anggota  DPR sebelumnya”
Pengaturan  ambang  batas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan penjabaran dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2). UUD NRI 1945 Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pe milihan umum”. Ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) mempunyai perbedaan dengan Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) tidak menentukan berapa jumlah suara sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden  sedangkan  Pasal  222  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum, menentukan secara eksplisit jumlah suara sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Penerapan ambang batas sesungguhnya tidak hanya terjadi untuk Pemilu 2019 saja namun  sudah  ada  jauh  sebelum  pelaksanaan  Pemilu  2019.  Jika  melihat  sejarah,  maka penerapan  ambang  batas  sudah  ada  sejak  dilaksanakannya  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang dimulai pada tahun 2004. Pemilu, sebelum Pemilu 2019, dilaksanakan dengan dua instrumen hukum yaitu instrumen hukum untuk pemilihan
anggota DPR, DPD, dan DPRD serta instrumen hukum untuk pemilhan Presiden dan Wakil Presiden.  Pemilu  yang  dilaksanakan  melalui  dua  instrumen  hukum  hanya  berlaku  sampai dengan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Pemilu 2019 diatur dengan satu instrumen hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017  karena  Pemilu  2019  dilaksanakan  secara  serentak.  Pemilu  yang  dimaksud dilaksanakan  secara  serentak  yaitu  Pemilu  DPR,  DPD,  DPRD,  serta  Presiden  dan  Wakil Presiden dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu waktu. Sejarah pengaturan ambang batas Pemilu 2004 sampai dengan Pemilu 2019 dalam kenyataannya tidak ditentukan dengan persentase dan jumlah perolehan suara sah secara nasional yang sama dalam menentukan ambang  batas.  Persentase  ambang  batas  dan  jumlah  perolehan  suara  sah  secara  nasional pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  langsung  tahun  2004  sampai  dengan  2019 mengalami  perubahan.  Kecendrungan  partai  politik  untuk  memenuhi  ambang  batas  yang telah diatur dalam undang-undang pemilu lebih memilih berkoalisi dengan partai politik yang memiliki  ambang  batas  lebih  besar  agar  partai  politik  tersebut  memiliki  hak  suara  dalam pengusulan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  hal  ini  pula  yang  mengakibatkan menumpuknya partai politik yang berkoalisi sehingga calon yang dilahirkan dari ambang batas tersebut menjadi terbatas.
Pengalaman 2 kali masa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya melahirkan 2 calon Presiden dan Wakil Presiden pada periode masa pemilu tahun 2014-2019 dan masa 2019-2024. Hal tersebut membuat masyarakat dipaksakan untuk memilih calon yang telah disediakan meskipun calon tersebut belum tentu calon yang diharapkan masyarakat sehingga tidak ada alternatif lain dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Ketentuan partai politik peserta pemilu pada Pemilu 2019 juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Bab XI Pasal 414 dan 415. Pasal 414 ayat (1) menyatakan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam pene ntuan perolehan kursi anggota DPR”. Selanjutnya Pasal 415 ayat (1) menyatakan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan k ursi DPR di setiap daerah pemilihan”. Ketentuan Pasal 414 dan Pasal  415  tersebut  berdampak  pada  parpol  yang  semakin  kecil  peluangnya  dalam pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan berdampak pula kepada parpol dalam
mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari kandidatnya sendiri, hal ini juga berakibat  pada calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  hanya  terdiri  dari  2  (dua)  pasang calon, atau hanya 1 (satu) pasang calon (calon tunggal) dan menimbukan suara rakyat tidak tersalurkan melalui parpol.
Franz  Magnis  Suseno  dalam  bukunya  Etika  Politik  (Prinsip-prinsip  Moral  Dasar Kenegaraan Modern) bahwa kriteria hukum yang ditetapkan secara objektif dan yang sama- sama  berlaku  bagi  semua,  baik  bagi  yang  lemah,  maupun  bagi  yang  kuat.    Dalam  fungsi hukum ini nampak dua nilai yang secara hakiki mau dilindungi dan dijamin olehnya. Dua nilai itu adalah kesamaan dan kebebasan. Hanya karena dua nilai itu dihargai tinggi oleh manusia, kesewenangan  kehidupan  anggota  masyarakat  lain-lain  perlu  dicegah.  Eksistensi  hukum hanya  masuk  akal  apabila  hukum  menjamin  kesamaan.  Kesamaan  terutama  dalam  arti kesamaan  kedudukan  di  hadapan  hukum.    Inti  kesamaan  yaitu  bahwa  kita  diperlakukan menurut  kriteria  objektif  yang  berlaku  bagi  semua,  dan  bukan  menurut  siapa  yang  lebih mampu untuk memaksakan kehendaknya, dijamin oleh hukum juga dalam tatanan sosial yang foedal 14 .
Yang menjadi urgensi adalah terkait dengan adanya jaminan HAM terhadap warga Negara  oleh konstitusi  dalam  pemilu  adalah  partai politik  memiliki  hak  yang  sama  dalam pemilu,  Hal  ini  menjadi  persoalan  hukum  ketika  pemilu  yang  akan  diselengarakan  oleh Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  khususnya  pada tahap pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden yang melibatkan partai politik peserta pemilu tidak seluruh partai politik peserta pemilu dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dengan dasar bahwa partai tersebut tidak ikut dalam pemilu dari periode sebelumnya dan tidak memiliki suara pada kursi legislatif pada pemilu sebelumnya berdasarkan sistem Presidential threshold .

## B. Telaah Konsep
Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang  mendasar  pada  keadilan  sehingga  seluruh  masyarakat  sekalipun  tidak  bisa
14 Franz Magnis Suseno,1991, Etika Politik , Jakarta, Gramedia, h. 114.
membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang  dapat  dibenarkan  oleh  hal  lebih  besar  yang  didapatkan  orang  lain.  Keadilan  tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar  keuntungan  yang  dinikmati  banyak  orang.  Karena  itu,  dalam  masyarakat  yang  adil kebebasan masyarakatnya dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.  Mereka yang meyakini konsep keadilan yang berbeda bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada perbedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial 15
Di tengah tidak adanya ukuran tertentu tentang kesepakatan mengenai mana yang adil dan mana yang tidak, jelas lebih sulit bagi para individu untuk mengoordinasikan rencana- rencana  mereka  secara  efisien  dalam  rangka  menjamin  bahwa  tatanan  yang  saling menguntungkan tetap dipertahankan. Secara umum kita tidak bisa melihat konsepsi keadilan dengan  peran  distributifnya  semata,  betapapun  bergunanya  peran  tersebut  dalam mengidentifikasi konsep keadilan dan harus mempertimbangkan kaitan yang lebih luas; sebab kendati  keadilan  punya  prioritas  tertentu,  menjadi  kebajikan  utama  dari  institusi.    Hal  ini menjadi  persoalan  ketika  kedudukan  partai  politik  dalam  pemilu  tidak  memiliki  hak  dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lain sehingga terjadi ketidakadilan dalam proses pemilu di Indonesia.
KC Wheare pernah berkata “Constitutions is used to describe the whole system of Government of  a  country , the  collection  of  rule  which  establish  and  regulate  or  govern  the  government. 16 ” Esensi konstitusionalisme  terdiri  atas  dua  hal  yang  pertama,  konsepsi  negara  hukum  yang menyatakan  bahwa  secara  universal  kewibawaan  hukum  haruslah  mengatasi  kekuasaan pemerintah yang karenanya hukum harus mampu mengontrol dan mengendalikan politik; kedua,  konsepsi  hak-hak  sipil  warga  negara  yang  menggariskan  adanya  kebebasan  warga negara di bawah jaminan konstitusi sekaligus dapat diperoleh oleh konstitusi 17 .
Keadilan  merupakan  prinsip  sekaligus  mandat  yang  mesti  diwujudkan  dalam penyelen ggaraan setiap pemilu. Konsep “keadilan” dalam pengertian hukum sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen adalah Keadilan dinilai dari aspek kecocokan tindakan dengan
15 John Rawls, 2011, A Theory of Justice Teori Keadilan , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 3.
16 KC Wheare, 1996, Modern Constitution, London , Oxford University Press, h. 184.
17 Mahfud MD, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia , Jakarta, Rineka Cipta, h. 145.
hukum  positif  terutama  kecocokan  dengan  undang-undang.  Pemilu  dianggap  adil  jika pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada. Dalam konteks itu, makna adil hanyalah kata lain dari “benar”. Sebab, penerapan hukum akan dikatakan “tidak adil” jika sebuah norma umum diterapkan pada satu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis lainnya yang muncul 18
Ramlan Surbakti sekalipun tidak memberikan definisi keadilan pemilu secara tegas, namun ia mengemukakan tujuh kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Tujuh kriteria tersebut adalah: 1). kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; 2). kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu  demokratis;  3).  persaingan  bebas  dan  adil  antar  kontestan  pemilu;  4).  partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; 5). badan  penyelenggara  pemilu  yang  profesional,  independen,  dan  imparsial;  6).  integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; 7). penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu 19 .
Tujuh kriteria yang dikemukakan Ramlan di atas tidak hanya mengukur pemilu dari aspek  regulasi  dan  tersedianya  mekanisme  komplain,  melainkan  juga  menyentuh  aspek kesetaraan antarwarga  negara  dan  persaingan yang  bebas  dan  adil.  Kesetaraan  antarwarga negara  dijelaskan  sebagai  kesetaraan  baik  dalam  pengajuan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden.  Sementara persaingan yang bebas dan adil diartikan sebagai suatu kontestasi di mana para kontestan berangkat dan bersaing dari titik tolak atau titik star yang sama dan setara.    Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  keadilan  pemilu  agar terwujudnya kesetaraan antarwarga negara dan terlaksananya kontestasi yang bebas dan adil, salah satunya adalah pada tahap pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ambang batas.
Syarat ambang batas dianggap mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan. Sebab partai-partai itu harus berkoalisi yang bisa dipastikan gabungan parpol tersebut akan menghasilkan dukungan 20 persen lebih, tidak bisa pas 20%. Dalam praktiknya, sejak ambang batas 20% tersebut diberlakukan tahun 2009, maksimal hanya ada 2 pasangan calon.  Dengan  adanya  pembatasan  tersebut  akan  membatasi  munculnya  tokoh  alternatif
18 Hans Kalsen,1992, Introduction to The Problems of Legal Theory , translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson,  Clarendon Press, Oxford, h. 16.
19 Ramlan Surbakti, 2014, Pemilu Berintegritas dan Adil, Harian Kompas edisi 14 Februari, h. 6.
dalam  kontestasi  pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden.  Pilihan  rakyat  dibatasi sehingga rakyat  jadi  apatis.  Undang-undang  pemilu  sejatinya  harus  memfasilitasi  munculnya  calon pemimpin  alternatif  supaya  persaingan  elektoral  semakin  meningkat.  Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya.
Teori keadilan Justinian adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat  apa  yang  merupakan  bagiannya  berbeda  dengan  pendapat  Herbert  Spencer keadilan adalah setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya asal ia tidak melanggar kebebasan orang lain.  Sama halnya menurut Nelson tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi 20 .
Berbeda  dengan  keadilan  justinian,  keadilan  distributif  merupakan  keadilan  yang diberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasa atau prestasi masing-masing. Keadilan ini  tidak  menuntut  persamaan  (kualitas  dan  kuantitas),    dan  lebih  mengedepankan  tujuan hukum  dari  segi  pemanfaatan  dalam  pemilu.  Pemilu  serentak  berdasarkan  ambang  batas bertujuan  meminimalisir  anggaran  yang  dikeluarkan  dalam  pemilu  serta  waktu  yang digunakan  dalam  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Pemilu  tanpa  ambang  batas menggunakan  Keadilan  Kommulatif 21 yaitu  keadilan  yang  memberikan  kepada  tiap-tiap orang yang sama banyaknya (kualitas dan kuantitas) tanpa memperhitungkan jasa-jasa atau prestasi masing-masing.
Larry Diamond and Richard Gunther 22 dalam bukunya yang berjudul Political Parties and Democracy menyatakan bahwa untuk mencapai suatu  tujuan dan menemukan beberapa implikasi yang berbeda dalam tipe- tipe partai untuk karakter dan kualitas dalam demokrasi politik terutama perlu identifikasi di berbagai fungsi yang dilakukan oleh parpol. Hal tersebut dijelaskan dalam bukunya yaitu “involve s two distinct phases of the electoral ” Sebelum masuk dalam fungsi partai ada dua fase yang berbeda dalam proses pemilu yang pertama adalah candidate nomination dimana para peserta pemilu yang mewakili masing-masing pihak dalam pemilihan partai  dalam  ruangan  khusus;  dan electoral  mobilization ,  dimana  partai-partai  memotivasi mereka  untuk  masing-masing  pilihan  dalam  mendukung  kandidat  mereka  dan,  dalam beberapa  kasus,  memfasilitasi  keaktifan  partisipan  dalam  proses  pemilihan  umum.  fungsi partai yang lain diantaranya adalah issue structuring, this societal representation, interest aggregation, forming and sustaining goverments, and social integration. Hal ini sangat berpengaruh dengan kualitas
20 Andi Abu Ayyub, 1987, Law in book and law in action ,Jakarta Selatan,  Yarsif Watampone, h. 60.
21 Ibid,. 22 Larry and Richard, 2001, Gunther, Political Parties and Democracy ,  USA, The Johns Hopkins University Press, h. 7.
partai dalam pemilu oleh karena itu parpol peserta pemilu dalam sistem demokrasi harus memiliki  kedudukan  yang  sama  mengingat  partai  berasal  dari  warga  negara  untuk berpartisipasi  secara  efektif  dalam  proses  politik  dan  jika  berhasil  dalam  tugas  itu    maka mereka  akan  merasa  mempunyai  sebuah  pemberian  penting  dalam  sebuah  pengabdian  di negara.
Pengertian demokrasi secara umum terdapat dalam Jurgen Habermas’ Conception 23 yaitu a self-organising community of free and equel citizens, coordinating their collective affairs through their common  reason. Sementara  itu,  pengertian  demokrasi  secara  sempit  ditulis  oleh  Joseph Schumpeter bahwa demokrasi merupakan metode untuk memilih pemimpin. Menurut David Held 24 bahwa  demokrasi  harus  melibatkan  komunitas  politik  sebagai  ciri  utama  dalam demokrasi.    Sehingga  dapat  diartikan  bahwa  demokrasi  tidak  hanya  berkaitan  tentang memilih  pemimpin,  tetapi  legitimasi  kekuasaan  dan  kekuasaan  itu  dijalankan  dengan melibatkan rakyat dalam kedudukannya yang setara dan bebas.
Soehino 25 membedakan antara demokrasi langsung ( direct democracy ) dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan ( indirect democracy ) . Demokrasi langsung sebagai suatu pemerintahan oleh rakyat, dalam arti segala keputusan diambil oleh seluruh rakyat yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama. Hal ini hanya mungkin terjadi pada negara dengan wilayah dan jumlah warganya sedikit.  Pada zaman modern, pemerintahan sudah tidak mungkin dilaksanakan lagi karena jumlah warga negara yang banyak dan wilayah negara yang luas.
Threshold adalah  ambang  batas  atau  yang  diartikan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI),  ambang  batas  sebagai  tingkatan  batas  yang  masih  dapat  diterima  atau ditoleransi.  Ambang batas ini diadopsi dalam sistem pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional. Ambang batas awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem  Pemilu.  Konsep  ini  mengaitkan  besaran  daerah  pemilihan  ( district  magnitude )  dan formula  perolehan  kursi  partai  dengan  metode  kuota.  Semakin  besar  besaran  daerah pemilihan,  maka  semakin  kecil  persentase  perolehan  suara  untuk  mendapatkan  kursi,
23 Cornelia Schneider, 2000, The Constitutional Protection of Rights in Dworkin’s and Harbermas’ Theory of Democracy, UCL Jurisprudence Review, Vol. 7, h. 11.
24 John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, 2013, Ilmu Politik: Dalam Paradigma Abad Ke-21 , (Penerjemah : Ahmad Fedyani Saifuddin), Jakarta, Kencana, h. 444.
25 Soehino, 2000, Ilmu Negara , Edisi Ketiga, Cet. Ke-3, Jogjakarta, Liberty, h.240.
sebaliknya  jika  semakin  kecil  besaran  daerah  pemilihan,  maka  semakin  besar  persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.
Ambang batas bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan atau utusan di parlemen. Istilah ambang batas juga diistilahkan dengan batas minimum, Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) dan ambang batas Presiden untuk  bisa  ikut  Pemilu  ( presidential  threshold ) 26 .    Presidential  threshold  yaitu  batas  minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas ini juga dimaknai sebagai syarat perolehan suara maupun  kursi  bagi  partai  untuk  bisa  ikut  kembali  di  Pemilu  mendatang.  Hal  ini  tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 39 UU No. 3 Tahun 1999 menyatakan:  “Untuk  dapat  mengikuti  Pemilihan  Umum  berikutnya,  Partai  Politik  harus memiliki  sebanyak  2%  (dua  per  seratus)  dari  jumlah  kursi  DPR  atau  memiliki  sekurang- kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang- kurangnya  di  1/2  (setengah)  jumlah  propinsi  dan  di  1/2  (setengah)  jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum”. Ketentun ini dicantumkan kembali pada Pasal 143 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003. Inilah yang disebut electoral threshold, yaitu batas minimal perolehan kursi partai agar dapat mengikuti Pemilu berikutnya sedangkan parliamentary treshold, yakni ambang batas perolehan suara minimal parpol dalam Pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Threshold (ambang  batas)  antara electoral,  parliamentary dan presidential memiliki pengertian yang berbeda-beda. Electoral dan presidential adalah syarat bagi partai peserta Pemilu untuk dapat mengikuti Pemilu, sedangkan parliamentary adalah syarat untuk mendapatkan kursi di parlemen.

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  menyusun  disertasi  ini  menggunakan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi.  Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep
26 Matthew Justin Streb,   2013, Law and Election Politics: The Rules of the Game , New York, Routledge, dalam Muhammad Siddiq Armia dkk, Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional , 2016, Petita, Volume 1 Nomor 2, h.135 .
baru  sebagai  preskriptif  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi,  jawaban  yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate atau wrong, dengan demikian hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai 27 . Senada  dengan  pendapat  Peter  Mahmud  Marzuki,  Blacks  Law  Dictionary mengartikan Penelitian Hukum (Legal Research) sebagai: (1) The finding and assembling of authorities that bear on a question of law; (2) The field of study concerned with the effective marshaling of authorities that bear on a question of law. 28 Penelitian ini lebih menenkankan pada data sekunder.

## D. Pembahasan
Istilah Threshold dalam  pemilu,  mengadopsi  beberapa  varian threshold yang  sering digunakan  dalam  penyelengggaraan  pemilu.  Varian  tersebut  adalah electoral  threshold, parliamentary  threshold, dan presidential  threshold .  Gotfridus  Goris  Seran 29 ,    mendefinisikan presidential threshold sebagai ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Penerapan presidential threshold pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  sekarang  tidak  berlaku  lagi.  Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, pengaturan  presidential threshold  terdapat pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  yang menyatakan bahwa: “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.
Putusan  Mahakamah  Konstitusi  menegaskan  bahwa  Pasal  222  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat  dalam  UUD  1945.  Namun  berbeda  dalam  dissenting  opinion  dinyatakan  bahwa dengan membaca formulasi perumusan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menjadi sulit dibantah bahwa pesan “tetap mendasarkan pada ketentuan  UUD  1945”  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU -XI/2013
27 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 35.
28 W. Wiegand, 2001, The Reception of American Law in Eropa , The American Journal of Comparative Law, Vol. 16, No.1, Maret-April, h. 103-126.
29 Seran, Gotfridus Goris, 2003. Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain , Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 557.
terang-terangan  diabaikan  oleh  pembentuk  undang-undang.  Artinya,  pembentuk  undang- undang berhenti membaca pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo hanya sampai  pada  kalimat  syarat  jumlah  kursi  dan  jumlah  suara  partai  politik  sebagai  syarat mengajukan  pasangan  calon  presiden  adalah  kewenangan  pembentuk  undang-undang. Padahal , dengan adanya frasa “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”, pembentuk undang-undang selain memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus pula memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki adanya jaminan hak yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah  Konstitusi  seharusnya  menempatkan  atau  lebih  memberikan  prioritas  pada pemenuhan  constitutional  rights  dari  partai  politik  peserta  pemilu  dibandingkan  dengan pemenuhan atas penilaian bahwa format atau constitutional design atau constitutional engineering menghendaki  penyederhanaan  jumlah  partai  politik  peserta  pemilu.  Putusan  Nomor 14/PUU-XI/2013  tentang  pelaksanaan  pemilihan  umum  serentak  pada  Pemilu  2019  dan pemilihan  umum  seterusnya  didasarkan  pada  tiga  pertimbangan  utama:  Pertama,  untuk memperkuat rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945 terkait dengan sistem pemerintahan presidensial dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi ( checks and balances ).  Kedua,  makna  asli  yang  dikehendaki  oleh  para  perumus  perubahan  UUD  1945 terhadap desain penyelenggaraan pemilu presiden adalah dilakukan serentak dengan pemilu legislatif.  Ketiga,  pelaksanaan  pemilu  presiden  dan  pemilu  legislatif  yang  serentak  sejalan dengan  prinsip  konstitusi  yang  menghendaki  adanya  efisiensi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
Penetapan ambang batas jelas tidak diatur dalam UUD 1945 namun diatur dalam Undang-Undang  Pemilu,  agar  memberikan  batasan  terhadap  partai  politik  dalam mengusulkan  calon  Presiden  dan  Presiden.  Ketentuan  ambang  batas  juga  tidak  memiliki dasar  batasan  angka  yang  tetap  dalam  pengusulan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden sehingga pembentuk Undang-undang bisa dengan mudah mengubah batas ambang setiap pemilu  sesuai  dengan  kepentingan  partai  politik.  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  tidak  berprinsip  dengan  rule  of  the  game  dari pemilihan umum yang adil. Hal ini tercermin kepada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017  tetang  Pemilihan  Umum.  Pasal  222  tersebut  secara  sepihak  telah menguntungkan partai politik yang pada pemilihan umum 2014 yang memiliki kursi di DPR. Padahal pada pemilihan umum tahun 2019 secara serentak juga terdapat partai baru yang
secara konstitusi memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden 30 . Demokrasi pada dasarnya memiliki potensi untuk memberikan suatu yang baik bagi manusia terutama dalam menghadapi kekuasaan yang represif dan rakyat dipandang memiliki  kesetaraan  dalam  politik  ( politcal  equity ). Politcal  equity dapat  diperoleh  melalui persamaan hak dan kesempatan setiap masyarakat, kelompok atau partai politik dalam proses pemilihan umum.
Tujuan  pemberian  kesempatan  yang  sama  kepada  para  peserta  pemilihan  umum untuk  memenangkan  pemilihan  umum,  yang  juga  berarti  para  peserta  pemilihan  umum mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan program-programnya. Negara-negara demokrasi,  pergantian  pejabat  pemerintahan  eksekutif  dan  legislatif  ditentukan  secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara periodik 31 .
Penggunaan  ambang  batas    pencalonan     presiden atau presidential threshold sebagai open legal policy, politik  hukum  secara  sederhana  dapat dirumuskan  sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional  oleh  pemerintah.  pengertian ini    mencakup    juga  terkait    bagaimana    politik    memengaruhi  hukum    dengan    melihat konfigurasi kekuatan  yang  ada dibalik pembuat  serta penegakan hukum tersebut. Politik hukum  sebagai  media  bagaimana  hukum  harus  mengakomodasi  suatu  tujuan  masyarakat yang dirumuskan secara politik.
Bagian  yang  sering  dilupakan  adalah  bentuk partisipative  democracy dalam  proses pengambilan keputusan pemerintahan.  Demokrasi itu esensinya adalah menyediakan pilihan, artinya  demokrasi  itu  menyediakan  pilihan  kepada  rakyat.  Mengingat  partai  politik  hanya bertumpuh pada satu partai politik saja untuk berkoalisi sehingga hanya melahirkan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik berkuasa, artinya partai politik yang memiliki suara dan kursi di parlemen lebih banyak dari partai-partai lainnya. Partai-partai politik  yang  berkoalisi  belum  tentu  mengusung  calon  presiden  dan  wakil  presiden  dalam pemilu  presiden  dan  wakil  presiden.  Namun,  hanya  memberi  dukungan  terhadap  partai penguasa  dan  tidak  memiliki  hak  suara  dalam  mengusung  calonnya  sendiri  berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh partai politik penguasa.
Akibat dari penetapan ambang batas minimal dalam pemilihan presiden dan wakil presiden karena  tidak  memunculkan  oposisi/penyeimbang  di  parlemen  yang  dibutuhkan  dalam
30 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014 mengenai Pengujian Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Perkara Pemilu Serentak, 2013, h. 78-82.
31 Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II , Jakarta, Konstitusi Press, h. 176 .
demokrasi pasca pemilihan presiden dan wakil presiden akhirnya akan memunculkan banyak masalah dalam pembuatan undang-undang. Dalam pemilu yang demokratis sistem pemilu menyediakan  beberapa  pilihan  yang  seimbang  kepada  rakyat  atau  pemilih  untuk  dipilih. Kasus  pemilihan  presiden  dengan  sistem  ambang  batas  minimal  menutup  kemungkinan munculnya beberapa pilihan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas dan amanah. Hal ini juga memicu lahirnya pemilu dinasti karena mengingat kasus pemilihan umum kepala daerah erat hubungannya dengan pemenangan presiden di pusat karena koalisi partai politik di pusat menekan partai politik di daerah.
Mengubah  konsep  ambang  batas  minimum  menjadi  ambang  batas  maksimum  itu atau setidaknya tidak pada angka 20 persen sehingga partai politik dapat mengusung calon presiden  dan  wakil  presiden  yang  berkualitas.  Penggunaan  presidential  threshold  yang dinyatakan  konstitusional  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  53/PUU- XV/2017, namun Mahkamah Konstitusi juga mengatakan DPR dalam membentuk Undang- Undang Pemilu terkait ambang batas tidak menggunakan dasar teori dalam penetapan angka setiap pemilu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.  Hal ini menjadi dasar diubahnya konsep ambang batas minimum menjadi ambang batas maksimum misalnya jika penetapan ambang batas maksimum menjadi 10% maka partai politik yang memenuhi ambang batas 10%  atau  lebih  tidak  dapat  melakukan  koalisi  partai  sebagaimana  telah  dituangkan  dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden  diusulkan  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik.  Ambang  batas  dalam presidential threshold dinilai melemahkan kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis menjadi  terhambat  untuk  mengusung  kader-kadernya  menjadi  calon  presiden  dan  wakil presiden. Sistem presidensial mempunyai karakter pemilu tidak bergantung pada parlemen seperti pada sistem parlementer. Sementara ambang batas pencalonan presiden sebaliknya membuat pencalonan presiden bergantung pada kekuatan yang ada di parlemen. Hal ini tidak sejalan dengan sistem presidensial. Pengalaman pemilu 2014 dan 2019, hanya melahirkan dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Realitas politik yang saling berhadap-hadapan ( head to head ) tersebut dari sudut pandang realisme politik, justru menebalkan praktik koalisi politik pragmatisme. Bahkan hal yang akan mungkin terjadi jika ambang batas dinaikan maka calon Presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik hanya 1 calon sehingga harus melawan kotak kosong.

## E. Penutup

## Kesimpulan
Ambang  batas  pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  menjadi  masalah  dalam  proses pemilu di Indonesia. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pemilihan Presiden dan Wakil  Presiden  melalui  partai  politik  merupakan  penggambaran  demokrasi  di  Indonesia. Ambang batas yang ditentukan oleh badan legislatif dianggap merugikan hak partai politik dalam  pengusulan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  adanya  ambang  batas  tersebut membentuk koalisi partai politik agar memenuhi ambang batas dalam pencalonan. Hal ini mengakibatkan masyarakat dalam menentukan pilihan tidak memiliki alternatif lain terhadap calon yang diusung oleh partai politik.

## Saran
Seharusnya lembaga legislatif dalam membentuk undang-undang harus berdasarkan isi dari konstitusi  dan  tidak  menghilangkan  hak  minoritas  setiap  partai  politik  dalam  pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden serta asas demokrasi dalam pemilu. Ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mengakibatkan suara masyarakat yang terwakili dari partai politik menjadi hilang karena ambang batas yang ditentukan dalam undang-undang pemilu mengakibatkan partai politik yang tidak memenuhi ambang tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Abu Ayyub, 1987, Law in book and law in action , Jakarta Selatan,  Yarsif Watampone. Brian Thompson,1997, Texbook on Constitutional and Administrative Law ,  Ondon, Blackstone Press Ltd. Carla  M.  Zoethout  et  all.  (eds.),  1993, Controlin  Constitusional  Law ,  Nederland,  Martinus Nijhoff Publisher.
Cornelia Schneider, 2000, The Constitutional Protection of Rights in Dworkin’s and Harbermas’ Theory of Democracy , UCL Jurisprudence Review, Vol. 7, h. 11. David  Held,  1995, Democracy  and  the  Global  Order:  From  the  Modern  State  to  Cosmopolitan Governance , Stanford, Stanford University Press. Eric Barent,1998, An Introduction to Constitutional Law , Oxford: Oxford University Press. Franz Magnis Suseno,1991, Etika Politik , Jakarta, Gramedia. Hans Kalsen,1992, Introduction to The Problems of Legal Theory , translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson,  Clarendon Press, Oxford.
I Dewa Gede Palguna, 2011, Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak- Hak Konstitusional Warga Negara (Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Perbandingan) , Disertasi, Jakarta, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
Jawahir Thontowi, 2002, Islam Politik dan Hukum: Esai-esai Ilmiah untuk pembaharuan , Cetakan I, Yogyakarta, Madyan Press.
Jimly Assiddiqie-I, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta, Raja Grafindo utama. Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II , Jakarta, Konstitusi Press. Jimly Assidiqie, 2011, Konstitusi dan  Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, h. 128. John  T.  Ishiyama  dan  Marijke  Breuning,  2013, Ilmu  Politik:  Dalam  Paradigma  Abad  Ke-21 , (Penerjemah : Ahmad Fedyani Saifuddin), Jakarta, Kencana. John Rawls, 2011, A Theory of Justice Teori Keadilan , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
KC Wheare, 1996, Modern Constitution , London, Oxford University Press.
Larry and Richard Gunther, 2001, Political Parties and Democracy ,  USA, The Johns Hopkins University Press. Matthew Justin Streb,  2013, Law and Election Politics : The Rules of the Game, New York, Routledge, dalam Muhammad Siddiq Armia dkk, Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional, 2016, Petita, Volume 1 Nomor 2, h.135.
Mahfud MD, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia , Jakarta, Rineka Cipta. Mahfud MD, 2017, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers. Muhamad Ali Safa’at, 2011, Pembubaran Partai Politik , Jakarta, Rajawali Pers.
Ni’matul Huda, 2014, Perkembangan Hukum Tata Negara , Yogyakarta, FH.UII Press.
Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Ramlan Surbakti, 2014, Pemilu Berintegritas dan Adil , Harian Kompas edisi 14 Februari, h. 6. Seran, Gotfridus Goris, 2003. Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain , Yogyakarta: Graha Ilmu. Soehino, 2000, Ilmu Negara , Edisi Ketiga, Cet. Ke-3, Jogjakarta, Liberty. Sri  Soemantri  M,  2014, Hukum  Tata  Negara  Indonesia  pemikiran  dan  Pandangan ,  Bandung, Remaja Rosdakarya. Taufiqurrahman  Syahuri,  2011, Tafsir  Konstitusi  Berbagai  Aspek  Hukum ,  Jakarta,  Kencana Prenada Media Group.
W.  Wiegand,  2001, The  Reception  of  American  Law  in  Eropa ,  The  American  Journal  of Comparative Law, Vol. 16, No.1, Maret-April, Pp. 103-126.