## KEJAHATAN GENOSIDA  DALAM KETENTUAN HUKUM NASIONAL SEBAGAI KEJAHATAN TRADISIONAL

## Hetty Hassanah
Fakultas Hukum Universitas Komputer Bandung Email :het_rara@yahoo.co.id

## Abstrak
International crimes are acts that are internationally recognized as international crimes.  Based  on  the  Rome  Statute  of  1998  on  the  International  Criminal  Court one  of  the  international  crimes  is  genocide  that  is  every  act  committed  with  the aim  of  destroying  all  or  part  of  a  certain  national,  ethnic,  racial  or  religious group  in  various  ways  including:  killing  the  group,  causing  injury  or  mental seriously against members of the group, deliberately raising the living conditions of  the  group  calculated  to  cause  physical  destruction  as  a  whole  or  in  part, imposing measures intended to prevent birth in the group or forcibly transferring children of that group to other groups .
Keywords : Genocide, Transnational Crime

## A. Latar Belakang
Kejahatan  terhadap  umat  manusia  adalah  istilah  di  dalam  hukum internasional  yang  mengacu  pada  tindakan  pembunuhan  massal  dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap  yang  lain.  Para  sarjana  telah  secara  luas  menggambarkan  kejahatan terhadap umat manusia sebagai tindakan  yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat  besar,  yang  dilaksanakan  untuk  mengurangi  ras  manusia  secara keseluruhan.  Biasanya  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dilakukan  atas  dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM)  di  Indonesia.  Menurut  undang-undang  tersebut  dan  juga  sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari  serangan  yang  meluas  atau
sistematik  yang diketahuinya bahwa serangan tersebut  ditujukan secara langsung terdapat penduduk sipil.
Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ialah  salah  satu  dari  empat  Pelanggaran HAM  berat  yang  berada  dalam  yurisdiksi International  Criminal  Court . Pelanggaran HAM berat lainnya ialah Genosida, Kejahatan perang dan kejahatan agresi.  Kejahatan  perang  adalah  suatu  tindakan  pelanggaran,  dalam  cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran  hukum  perang  pada  konflik  antar  bangsa  merupakan  kejahatan perang.  Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa  dianggap  kejahatan  perang.  Kejahatan  perang  meliputi  semua  pelanggaran terhadap  perlindungan  yang  telah  ditentukan  oleh  hukum  perang,  dan  juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan  bendera  perdamaian  itu  sebagai  taktik  perang  untuk  mengecoh pihak lawan sebelum menyerang. Perlakuan semena-mena terhadap tawanan atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan  genosida  kadang  dianggap  juga  sebagai  suatu  kejahatan  perang,  walaupun dalam  kemanusiaan  internasional,  kejahatan-kejahatan  ini  secara  luas  didekarya ilmiahkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kejahatan  perang  merupakan  bagian  penting  dalam  hukum  kemanusiaan internasional  karena  biasanya  pada  kasus  kejahatan  ini  dibutuhkan  suatu pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke- 21 adalah Pengadilan Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda, yang dibentuk oleh  Dewan  Keamanan  PBB  berdasarkan  Pasal  VII  Piagam  PBB.    Pada  1  Juli 2002,  Pengadilan  Kejahatan  Internasional,  yang  berbasis  di  Den  Haag,  Belanda, dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada atau setelah tanggal tersebut.  Beberapa  negara,  terutama  Amerika  serikat,  Tiongkok  dan  Israel, menolak  untuk  berpartisipasi  atau  mengizinkan  pengadilan  tersebut  menindak warga negara mereka.
Beberapa  mantan  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  yang  telah diadili  karena  kejahatan  perang  antara  lain  adalah  Karl  Donitz  dari  Jerman, mantan  Perdana  Menteri  Hedeki  Tojo  dari  Jepang  dan  mantan  Presiden  Liberia Charles Taylor. Pada awal 2006 mantan Presiden Irak Saddam Husein dan mantan Presiden  Yugoslavia  Slobodan  Milosevic  juga  diadili  karena  kejahatan  perang. Keadilan  perang  kadang  dituding  lebih  berpihak  kepada  pemenang  suatu peperangan,  karena  beberapa  peristiwa  kontroversi  tidak  atau  belum  dianggap sebagai kejahatan perang. Contohnya antara lain perusakan target-target sipil yang dilakukan Amerika Serikat pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II; penggunaan bom  atom  terhadap  Hirosima  dan  Nagasaki  pada  Perang  Dunia  II;  serta pendudukan Timor Timur oleh Indonesia antara Tahun 1976 dan 1999.
B. Aspek Hukum Kejahatan Genosida Sebagai Kejahatan Transnasional
1. Tindakan-Tindakan Penyebab Kejahatan Genosida
Hukum  pidana  internasional  dalam  arti  praktis  adalah  cabang hukum  baru  yang  dapat  memberikan  solusi  hukum  yang  tepat  terhadap timbulnya  sengketa  yurisdiksi  criminal  antara  dua  negara  atau  lebih. Bahkan  lebih  jauh  perkembangan  hukum  pidana  internasional  telah menuntut  para  ahli  hukum  pidana  untuk  selalu  membuka  diri,  tidak bersikap  konservatif  serta  harus  bersikap  proaktif  mengantisipasi perkembangan  internasional  dalam  setiap  kejahatan  yang  melibatkan yurisdiksi  dua  negara  atau  lebih  atau  melibatkan  dua  kewarganegaraan yang  berbeda.    Salah  satu  objek  yang  diatur  dalam  hokum  pidana internasional  adalah  kejahatan  internasional 1 .    Ada  beberapa  konvensi internasional  yang  membahas  tentang  kejahatan  internasional  antara  lain dikenal  dengan  Statuta  Roma.    Salah  satu  kejahatan  yang  diatur  dalam Statuta Roma adalah kejahatan genosida.
Kejahatan  genosida,  merupakan  kejahatan  yang  berkaitan  dengan pemusnahan etnis ( ethnical cleansing ). Komite Keenam ( Sixth Commitee ) dari  Majelis  Umum  PBB  menyimpulkan  bahwa  kejahatan  genosida  juga
1 Romli  Atmasasmita, Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional, Cetakan  Kedua,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 54
mencakup  kejahatan  terhadap  kelompok-kelompok  politik  ( political groups ),  karena  dalam  pandangan  komite,  kelompok-kelompok  tersebut adalah  kelompok  yang  tidak  dengan  mudah  diidentifikasi  ( non  readily identifiable ), termasuk kelompok-kelompok politik yang akan menyebabkan  gangguan  internasional  dalam  masalah-masalah  politik dalam negeri suatu negara 2 Secara yuridis, genosida didefinisikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau  sebagian  kelompok  bangsa,  rasa,  etnis,  atau  agama.  Definisi  ini tertuang dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida ( Convention on the Prevention and Punishment of the Crime  of  Genocide ),  Tahun  1948,  yang  kemudian  diabsorbsi  oleh  Statuta ICC, dan juga kemudian dimasukkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia.  Kelompok  bangsa dimaksudkan  sekumpulan  individu-individu  yang  memiliki  identitas berbeda, yang identitasnya ditetapkan melalui suatu tanah air bersama dari bangsa atau asal usul bangsa. Kelompok ras berarti sekumpulan individu- individu  yang identitasnya ditetapkan melalui sifat-sifat atau ciri-ciri fisik secara  turun-temurun.  Kelompok  etnis  merujuk  pada  kumpulan  individu- individu yang memiliki satu bahasa bersama, serta tradisi atau kebudayaan yang  turun-temurun  serta  satu  warisan  bersama.  Sedangkan  kelompok agama  adalah  sekumpulan  individu  yang  identitasnya  ditetapkan  melalui keyakinan-keyakinan agama, ajaran-ajaran, ibadah-ibadah atau ritual-ritual bersama.
Selanjutnya  menurut  ketiga  produk  hukum  tersebut,  kejahatan genosida termasuk didalamnya 3 :
a) Membunuh anggota kelompok tersebut;
b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota
2 Devy Sondakh, Peradilan Mahkamah Internasional AD Hoc Den Haag Para Penjahat erang  Di  Wilayah  Bekas  Yugoslavia  Dan  Kemungkinan  Penerapannya  di  Indonesia ,  esis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999, hlm. 53.
3 Adam  Jones  &  Mary  Anna  Warren,  “ Gendericide  As  A  Part  of  Genocide ”, Journal of Genocide Research, 2:2 (June 2000), hlm. 185, dalam www.hukumonline , diakses 3 Juni 2015.
kelompok;
c) Menciptakan  keadaan  kehidupan  yang  bertujuan  mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagainya;
d) Memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
e) Memindahkan  secara  paksa  anak-anak  dari  kelompok  tertentu  ke kelompok lain.
Membunuh  anggota-anggota  kelompok,  termasuk  pembunuhan langsung  dan  tindakan-tindakan  yang  menyebabkan  kematian.  Dalam elemen-elemen  kejahatan  genosida  (yang  dihasilkan  oleh  Komisi Persiapan  Mahkamah  Pidana  Internasional)  menyebutkan  bahwa  istilah “membunuh”  dalam  poin  (a)  tersebut  di  atas,  adalah  istilah  yang  dapat digunakan  secara  bergantian  dengan  istilah  “menyebabkan  kematian”. Mengakibatkan  penderitaan  fisik  atau  mental  berat  terhadap  anggota kelompok, termasuk menyebabkan trauma atas anggota-anggota kelompok melalui  penyiksaan,  perkosaan  dan  kekerasan  seksual  yang  meluas, pemaksaan penggunaan obat-obat dan multilasi.
Kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.  Perbedaannya  adalah,  pertama  korban  kejahatan  genosida ditetapkan sebagai bagian dari satu keempat jenis kelompok (bangsa, etnis, ras  atau  agama),  sedangkan  para  korban  “kejahatan  terhadap kemanusiaan” adalah biasanya warga negara, dan penduduk sipil. Kedua, disatu  pihak,  genosida  mensyaratkan  “maksud  untuk  menghancurkan, keseluruhan  atau  sebagian”  satu  dari  keempat  jenis  kejahatan  tersebut  di atas,  sedangkan  di  lain  pihak,  tidak  ada  syarat  untuk  kejahatan  terhadap kemanusiaan 4 .
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  pada  Pasal  7  menyebutkan,  “Kejahatan Genosida”  adalah  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat.  Di  dalam
4 I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung, 2003, Hlm 33.
Pasal  8  disebutkan,  “Kejahatan  genosida  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  7  tersebut  adalah  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara 5 :
a.   membunuh anggota kelompok;
b.  mengakibatkan  penderitaan  fisik  atau  mental  yang  berat  terhadap anggota-anggota kelompok;
c.   menciptakan  kondisi  kehidupan  kelompok  yang  akan  mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d.  memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e.  memindahkan  secara  paksa  anak-anak  dari  kelompok  tertentu  ke kelompok lain.
Pasal 8 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 di atas tidak mengatur secara  tegas  kapan  dilakukan  kejahatan  genosida  di  waktu  damai  atau  di saat  perang,  tetapi  secara  konsisten  memberi  ancaman  hukuman  kepada pelaku.  Pada  Pasal  3  Konvensi  tentang  Pencegahan  dan  Penghukuman Kejahatan  Genosida  disebutkan  ada  lima  perbuatan  yang  dapat  dihukum yaitu:  (a)  Genosida;  (b)  Persengkokolan  untuk  melakukan  genosida;  (c) Hasutan  langsung  dan  di  depan  umum,  untuk  melakukan  genosida;  (d) Mencoba melakukan genosida; (e) Keterlibatan dalam genosida. Indonesia sampai  saat  ini  belum  melakukan  pengesahan  Konvensi  Pencegahan  dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
Suatu  konflik  dapat  dimanifestasikan  dalam  bentuk-bentuk  yang berbeda  dan  terjadi  dalam  keadaan-keadaan  yang  berbeda  pula.  Dalam situasi  konflik-konflik  di  Afrika,  konflik-konflik  dapat  dibagi  dalam beberapa jenis, yaitu konflik pribadi dan individu, antara dua individu dan konflik-konflik  komunal  yaitu  konflik-konflik  antara  marga  (dan), kelompok-kelompok etnis, suku-suku (tribes), kelompok-kelompok agama atau  antar  daerah.  ketika  suatu  kelompok  mengangkat  senjata  dalam
5 Ibid
menentang  negara,  hal  ini  disebut  pemberontakan.  Sedangkan  konflik antara  dua  orang  individu  sering  dipicu  oleh  masalah  etnis  atau  marga. Konflik-konflik  tersebut,  biasanya  berkepanjangan  dan  menimbulkan korban yang banyak diantara masyarakat.
Menurut  Kiplagat,  di  antara  53  negara  di  benua  Afrika,  ada  35 negara  anggota  Organisasi  Persatuan  Afrika-OAU  ( Organization  of African  Unity )  yang  menderita  konflik.  Mayoritas  dari  konflik  adalah kategori  pemberontakan  menentang  negara,  yang  diorganisir  oleh kelompok-kelompok  yang  berbasis  kedaerahan,  ideologi,  ras  atau  etnis yang  mengangkat  senjata  melawan  pemerintah/Negara.  Konflik-konflik tersebut,  bukan  hanya  terjadi  di  benua  Afrika,  tetapi  juga  di  seluruh belahan dunia 6 .
Konflik  etnis,  selain  disebabkan  oleh  pertentangan  etnis  (dan agama),  juga  banyak  dipicu  oleh  masyarakat  sipil.  Di  sisi  lain,  penyebab konflik  etnis  adalah  proliferasi  senjata,  ekonomi,  dan  perkembangan politik demokratis  melalui disintegrasi  sosial.    Penyebab konflik tersebut, lebih dititikberatkan pada faktor politis dan kebijakan pemerintah.
Sama seperti latar belakang suku/etnis, agama juga menjadi pemicu terjadinya  konflik.  Little  mengidentifikasi  3  wilayah  khusus  dalam  mana agama
dan  keluhan-keluhan  lain  berhubungan  dengan  menjadi  penyebab intensitas  konflik,  yaitu  (1)  membantu  melegitimir  kaum  insurgensi;  (2) membantu  dan  merekrut  kaum  insurgensi;  dan  (3)  memperkenalkan obyek-obyek  kritis  dan  wilayah-wilayah  sengketa,  seperti  penempatan tempat-tempat  yang  suci,  dan  akomodasi  bagi  keyakinan  dan  praktek agama.    Sejak  dikenalnya  agama,  perang  telah  terjadi.  Sampai  sekarang ini,  banyak  kekerasan  yang  terjadi  dalam  konflik  berhubungan  dengan elemen-elemen  agama,  yang  juga  berhubungan  dengan  etno-nasional, antar  Negara,  ekonomi,  wilayah,  kebudayaan,  dan  masalah-masalah lainnya.  Konflik-konflik  yang  didasarkan  pada  agama  cenderung  menjadi
6 Bethuel Kiplagat dalam I Wayan Parthiana, Ibid.
berlanjut,  dan  menjadi  bermacam-macam  perang  yang  brutal.  Ketika konflik-konflik ditulis dalam istilah agama, konflik tersebut ditransformasikan dalam konflik-konflik nilai.
Kasus  apartheid  untuk  pertama  kali  mencuat  di  Afrika  Selatan. Kasus  apartheid  bermula  dari  penemuan  ladang  berlian  oleh  Inggris  dan Belanda pada
abad  ke-17.  Sesudah  kemerdekaannya,  ada  dua  kelompok  yang kemudian  membagi  kekuasaannya  atas  Afrika  Selatan,  yang  kemudian dimenangkan oleh Partai Nasionalis. Untuk melanggengkan kekuasaannya, Partai  ini  kemudian  melakukan  strategi  dengan  menciptakan  apartheid sebagai suatu cara untuk mempererat kontrol mereka atas sistem ekonomi dan  sosial.  Pada  permulaannya,  tujuan  dari  apartheid  adalah  untuk mempertahankan  dominasi  kulit  putih  yang  pada  saat  yang  sama memperluas pemisahan rasial. Kemudian pada permulaan Tahun 1960-an, pimpinan  Negara  menciptakan  dan  memberlakukan  suatu  rencana  yang dinamakan  “ Grand  apartheid ”  yang  menekankan  pada  pemisahan territorial dan kebijakan represif 7 .
2. Ketentuan  Hukum  Yang  Mengatur  Mengenai  Kejahatan  Genosida Dalam Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Transnasional
Kejahatan  genosida  dan  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  SARA, diatur  dalam  berbagai  aturan,  baik  hukum  internasional  (khususnya perjanjian  internasional  dan  yurisprudensi),  maupun  hukum  nasional. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut akan dibahas di bawah ini, yakni 8 :
1. Deklarasi  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (Deklarasi  ini  dikenal  dengan “The Universal Declaration of Human Rights), Ketentuan hukum yang berkaitan dengan ras, suku atau agama, diatur dalam Pasal 2 Deklarasi ini,  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  semua  hak  dan
7 Ibid
8 M.Cherif  Basiouni, International  Criminal  Law,  Volume  I  (Crimes) ,  Transnational Publishers.  Inc.  Dobbs  Ferry,  New  York,  1987,  hlm.  301-302,  dalam www.hukumonline.com , diakses 3 JUni 2015.
kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau  pandangan  lain,  asal  usul  kebangsaan  atau  kemasyarakatan,  hak milik, kelahiran ataupun status lainnya. Ada sejumlah formulasi hukum dalam  Konvensi  ini,  yang  berkaitan  dengan  penghormatan  terhadap suku, agama atau ras.
a. Ketentuan  Pasal  1,  yang  mewajibkan  tiap  Negara  untuk menguatkan  bahwa  kejahatan  genosida,  apakah  dilakukan  pada masa damai atau pada waktu perang, merupakan kejahatan menurut hukum  internasional,  di  mana  mereka  berusaha  untuk  mencegah dan menghukumnya.
b. Pasal  2  yang  menyebutkan  bahwa  genosida  dimaksudkan  sebagai perbuatan-perbuatan  yang  ditujukan  untuk  menghancurkan,  baik keseluruhan  atau  sebagian,  suatu  kelompok  bangsa,  etnis,  rasial atau agama dengan cara :
(a)   Membunuh para anggota kelompok;
(b)   Menyebabkan  luka-luka  pada  tubuh  atau  mental  para  anggota kelompok;
(c)   Dengan  sengaja  menimbulkan  Kesusahan  pada  kelompok  tersebut yang  setelah  diperhitungkan  menyebabkan  kerusakan  fisik,  baik keseluruhan atau sebagian;
(d)  Melakukan  tindakan-tindakan  yang  dimaksudkan  untuk  mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; dan
(e)   Dengan  paksa  memindahkan  anak-anak  dari  suatu  kelompok  ke kelompok lainnya.
c.  Pasal  3  yang  menyebutkan  bahwa  tindakan-tindakan  yang  juga dapat dihukum sebagai kejahatan genosida adalah :
(a)   Kejahatan genosida;
(b)  Persekongkolan untuk melakukan kejahatan genosida;
(c) Hasutan langsung dan di  depan umum, untuk melakukan kejahatan genosida;
(d)   Mencoba melakukan kejahatan genosida; dan
(e)   Keterlibatan dalam kejahatan genosida
d. Pasal  4       yang menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan  genosida  atau  tiap  perbuatan-perbuatan  lain  yang disebutkan  dalam  Pasal  3  harus  dihukum,  apakah  mereka  adalah penguasa  yang  bertanggung  jawab  secara  konstitusional,  para pejabat Negara, atau individu-individu biasa.
e.  Pasal  5  yang  menyebutkan  bahwa  Negara-negara,  berdasarkan konstitusinya masing-masing, harus membuat perundang-undangan yang diperlukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, dan terutama untuk menjatuhkan hukuman-hukuman yang  efektif  bagi  orang-orang  yang  bersalah  melakukan  kejahatan genosida atau tiap perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal 3.
2. Perjanjian  Internasional  Tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik,  Perjanjian ini  dikenal  dengan  “ Internasional  Covenant  on  Civil  And  Political Rights ”, tanggal 16 Desember 1966, dan berlaku (entry into force) pada bulan  Maret  tahun  1976.    Ada  sejumlah  formulasi  yang  menjamin penghormatan terhadap hak-hak, khususnya hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu :
a. Pasal 2 Perjanjian ini menyebutkan sebagai  berikut :
(1) Setiap Negara Peserta Perjanjian ini berjanji untuk menghormati dan menjamin  ( to  respect  and  to  ensure )  hak-hak  yang  diakui  dalam Konvensi ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan  berada  dibawah  yurisdiksinya,  tanpa  pembedaan  jenis  apapun ( without  distinction  of  any  kind ),  seperti  ras,  warna  kulit,  jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal  usul  kebangsaan  atau  sosial,  hak  milik,  status  kelahiran  atau status lainnya.
(2)   Apabila  belum  diatur  oleh  ketentuan  perundang-undangan  atau kebijakan lainnya, setiap Negara Peserta Perjanjian ini berjanji untuk
mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  ( to  take  the  necessary steps ),  sesuai  dengan  proses  konstitusionalnya,  dan  sesuai  dengan ketentuan  perjanjian  ini,  untuk  mengambil  tindakan  legislatif  atau tindakan  lainnya  yang  mungkin  perlu  bagi  pelaksanaan  hak  yang diakui dalam Perjanjian ini.
(3)   Setiap Negara Peserta Perjanjian ini berjanji : (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak dan kebebasannya sebagaimana diakui dalam Perjanjian  ini  dilanggar,  akan  memperoleh  pemulihan  yang  efektif ( shall  have  an  effective  remedy ),  walaupun  pelanggaran  tersebut dilakukan  oleh  seseorang  yang  bertindak  dalam  kapasitas  sebagai pejabat  Negara;  (b)  Menjamin  agar  setiap  orang  yang  menuntut upaya  pemulihan  tersebut  harus  ditentukan  haknya  oleh  lembaga peradilan,  administratif  atau  legislatif  yang  berwenang,  atau  oleh lembaga  yang  berwenang  lainnya  yang  diatur  oleh  sistem  hukum Negara  tersebut,  dan  untuk  mengembangkan  kemungkinan pemulihan  yang  bersifat  hukum;  dan  (c)  Menjamin  bahwa  lembaga yang  berwenang  akan  melaksanakan  upaya  pemulihan  tersebut apabila dikabulkan.
b.  Pasal 18 menyebutkan bahwa menyebutkan sebagai berikut :
(1)  Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berpikir,  berkeyakinan  dan beragama.  Hal  ini  mencakup  kebebasan  untuk  menganut  atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan,  baik  secara  individu  maupun  bersama-sama  dengan orang lain, dan baik ditempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama  atau  kepercayaan  dalam  kegiatan  ibadah,  ketaatan, pengalaman dan pengajaran.
(2)  Tidak                seorangpun    boleh    dipaksa    sehingga      mengganggu kebebasannya  untuk  menganut  atau  menerima  suatu  agama  atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
(3) Kebebasan            untuk   menjalankan    agama   atau    kepercayaan seseorang  hanya  dapat  dibatasi  oleh  ketentuan  hukum  yang
diperlukan  untuk  melindungi  keamanan,  ketertiban,  kesehatan  atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.
(4)  Negara-negara    Peserta      Perjanjian    ini      berjanji        untuk menghormati  kebebasan  orang  tua,  dan  jika  ada,  wali  yang  sah, untuk  memastikan  bahwa  pendidikan  agama  dan  moral  bagi  anak- anaknya sesuai dengan keyakinan masing-masing.
c.  Pasal  20  ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  tindakan  yang menganjutkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.
d.  Pasal  24  ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  anak,  tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,  agama,  asal  usul  kebangsaan  atau  sosial,  harta  benda  atau kelahiran,  berhak  atas  upayaupaya  perlindungan  sebagaimana  yang dibutuhkan  oleh  statusnya  sebagai  anak  di  bawah  umur,  oleh keluarga, masyarakat dan Negara.
e.  Pasal 26 yang menyebutkan bahwa semua orang berkedudukan sama di  depan  hukum  dan  berhak,  tanpa  diskriminasi  apapun,  atas perlindungan  hukum  yang  sama.  Dalam  hal  ini  hukum  harus melarang  diskriminasi  apapun  dan  menjamin  perlindungan  yang sama dan efektif bagi  semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau  pendapat  lain,  asal  usul  kebangsaan  atau  sosial,  harta  benda, status kelahiran atau status lainnya.
f.  Pasal  27  menyebutkan  bahwa  di  Negara-negara  di  mana  terdapat golongan  minoritas  berdasarkan  etnis,  agama  atau  bahasa,  orang- orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya dalam komunitas bersama anggota lain dalam  kelompoknya  untuk  menikmati  budayanya  sendiri,  untuk menjalankan  dan  mengamalkan  agama  mereka  sendiri  atau  untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.
3. Perjanjian  Internasional  Tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya,  Perjanjian  ini  dikenal  dengan Internasional  Covenant  on Economic,  Social  And  Cultural  Rights ,  tanggal  16  Desember  1966, dan berlaku pada bulan Januari tahun 1976.  Ada sejumlah formulasi hukum  yang  menjamin  penghormatan  terhadap  hak-hak,  khususnya hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu :
a.  Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Negara Peserta perjanjian ini  berjanji  untuk  menjamin  bahwa  hak-hak  yang  diatur  dalam perjanjian  ini  akan  dilaksanakan  tanpa  diskriminasi  apapun  seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya,  asal  usul  kebangsaan  atau  status  sosial,  kekayaan  atau lainnya.
b.  Pasal  13  ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa  Negara-negara  Peserta Perjanjian  ini  mengakui  hak  setiap  orang  atas  pendidikan.  Adanya persetujuan,  pendidikan  harus  diarahkan  pada  perkembangan kepribadian  manusia  seutuhnya  dan  kesadaran  akan  harga  dirinya, serta  memperkuat  penghormatan  atas  hak-hak  asasi  dan  kebebasan manusia  yang  mendasar.  Selanjutnya,  menyetujui  pendidikan  harus memungkinkan  semua  orang  untuk  berpartisipasi  secara  efektif dalam  masyarakat  yang  bebas,  meningkatkan  rasa  pengertian, toleransi  serta  persahabatan  antar  semua  bangsa  dan  semua kelompok,  ras,  etnis  atau  agama,  dan  lebih  memajukan  kegiatan- kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
4. Konvensi Tentang Tidak Berlakunya Lembaga Kadaluarsa Terhadap Kejahatan  Perang  dan  Kejahatan  Terhadap  Kemanusiaan,  Konvensi ini dikenal dengan Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations  to  War  Crimes  And  Crimes  Against  Humanity ,  tahun 1968.    Ada  sejumlah  formulasi  hukum  dalam  Konvensi  ini,  yang
menjamin  penghormatan  terhadap  hak-hak,  khususnya  hak  yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu :
Pasal 1  Konvensi  menyebutkan  bahwa  lembaga  kadaluarsa  tidak dapat berlaku pada kejahatan-kejahatan  berikut :
(a) Kejahatan-kejahatan perang;
(b) Kejahatan-kejahatan terhadap manusia.
Pasal 2  Konvensi  yang  menyebutkan  bahwa  bilamana  terjadi kejahatan-kejahatan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1,  maka ketentuan-ketentuan  dalam  Konvensi  ini  akan  berlaku  pada perwakilan-perwakilan  dari  penguasa  Negara  Peserta  dan  individu- individu  biasa  yang,  sebagai  pelaku  atau  pembantu,  ikut  serta  atau yang secara langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan setiap  kejahatan-kejahatan  tersebut,  atau  yang  bersekongkol melakukan kejahatan-kejahatan tersebut,
dengan tidak mempertimbangkan  tingkat  penyelesaiannya,  dan  pada  perwakilan- perwakilan  penguasa  Negara  Peserta  yang  bersangkutan  yang membiarkan dilakukannya kejahatan-kejahatan tersebut.
Pasal  3  Konvensi  yang  menyebutkan  bahwa  Negara  Peserta Konvensi ini berusaha mengambil seluruh tindakan yang diperlukan, baik  legislative  maupun  tindakan  lainnya,  dengan  tujuan mewujudkan  pelaksanaan  ekstradisi  terhadap  orang-orang  yang disebutkan  dalam  Pasal  2  Konvensi  ini  sesuai  dengan  hukum international.
Pasal 4   yang menyebutkan bahwa Negara-negara Peserta Konvensi ini,  berdasarkan  Konstitusi  masing-masing,  mengambil  tindakan- tindakan  legislatif  atau  tindakan-tindakan  lainnya  yang  diperlukan untuk  menjamin  bahwa  lembaga  kadaluarsa  atau  lainnya  tidak berlaku  pada  penuntutan  dan  penghukuman  kejahatan-kejahatan
yang  ditunjuk  dalam  Pasal  1  dan  2  Konvensi  ini,  dan  bahwa bilamana ada, aturan kadaluarsa tersebut harus dihapus.
5. Konvensi  Internasional  tentang  Pemberantasan  dan  Penghukuman Kejahatan  Pembedaan  Warna  Kulit  ( Apartheid ),  tahun  1975,
Konvensi  ini  dinamakan  “ International  Convention  on  the Suppression  and  Punishment  og  the  Crime  of  Apartheid ”,  diadopsi oleh  Resolusi  Majelis  Umum  (General  Assembly)  PBB,  melalui resolusi nomor 3068, tanggal 30 November 1973.
Pasal 1 ayat (1) Konvensi ini menyatakan bahwa tiap Negara Peserta Konvensi  ini  menyatakan  bahwa  apartheid  adalah  suatu  kejahatan terhadap  kemanusiaan  ( is  crime  against  humanity )  dan  bahwa perbuatan-perbuatan  tidak  manusiawi  yang  diakibatkan  dari kebijakan-kebijakan  dan  praktek-praktek  apartheid  ( policies  and practices of apartheid ) dan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek serupa  mengenai  pemisahan  dan  diskriminasi  rasial,  seperti  yang didefinisikan  dalam  Pasal  2  Konvensi,  merupakan  kejahatan- kejahatan  yang  melanggar  asas-asas  hukum  internasional,  terutama tujuan-tujuan  dan  asas-asas  yang  ada  dalam  Piagam  PBB,  dan merupakan ancaman yang serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional  ( international  peace  and  security ).  Sedangkan  dalam ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  tiap  Negara  Peserta  Konvensi  ini menyatakan  sebagai  penjahat,  organisasi,  lembaga,  dan  individu yang  melakukan  kejahatan apartheid .    Menurut  Bassiouni,  ada  dua penafsiran  tentang  konsep  tindak  pidana  menurut  Konvensi  ini, yaitu :
Pertama,  Konvensi  menetapkan  pertanggung  jawaban  kepada individu-individu yang berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan Negara apartheid . Negara apartheid itu sendiri dapat  terlibat  dalam tindak  pidana  yang  menimbulkan  pertanggung  jawaban  negara  dari suatu  sifat  pidana,  sebagaimana  yang  dikembangkan  oleh  Komisi
Hukum  Internasional  dalam  rumusannya  tentang  Tanggung  Jawab Negara.
Kedua,   Konvensi ini mengadopsi pendekatan Mahkamah Nuremberg  yang  menetapkan  pertanggung  jawaban  pidana  bagi organisasi dan lembaga yang melakukan kejahatan.
Selanjutnya,  Pasal  2  Konvensi  ini  menyatakan  bahwa  istilah Kejahatan apartheid ,  mencakup  kebijakan-kebijakan  dan  praktek- praktek  yang  serupa  mengenai  pemisahan  dan  diskriminasi  rasial, seperti  yang  dilakukan  di  Afrika  Selatan,  akan  berlaku  bagi perbuatan-perbuatan  tidak  manusiawi  berikut  yang  dilakukan  untuk tujuan  membentuk  dan  mempertahankan  dominasi  oleh  suatu kelompok  rasial  atau  kelompok  rasial  yang  lain  yang  menjajah mereka secara sistematis.
Sejumlah  ketentuan  dalam  perubahan  Undang-undang  Dasar  1945, yang berkaitan dengan penghormatan terhadap suku, agama dan ras, antara lain:
1. Pasal    28 -  B,         ayat  (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Pasal 28 – E         ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, memilih pendidikan dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan, memilih  tempat  tinggal  di  wilayah  Negara  dan  meninggalkannya, serta berhak kembali;
3. Pasal 28 - E ayat     (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan sikap, sesuai dengan hati nurani;
4. Pasal 28 - E    ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat;
5.  Pasal  28-I  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  hak  hidup,  hak  untuk  tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum  yang berlaku surut  adalah  hak  asasi  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan apapun;
6.  Pasal  28-I  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  bebas dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminasi  bahwa  atas  dasar  apapun dan  berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan  yang bersifat diskriminatif itu; dan
7.  Pasal  28  J  Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut.  Oleh  karena  itu undang-undang  ini  mengatur  pula  tentang  Pengadilan  HAM ad  hoc untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  berat  yang  terjadi  sebelum  diundangkannya  undang- undang ini.
Undang-undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia mengatur perlindungan dan penghormatan terhadap suku, agama dan ras,  yang  antara  lain  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa Diskriminasi  adalah  setiap  pembatasan,  pelecehan,  atau  pengucilan yang  langsung  ataupun  tak  langsung  didasarkan  pada  perbedaan manusia  atas  dasar  agama,  suku,  etnik,  kelompok,  golongan,  status sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  keyakinan  politik, yang  berakibat  pengurangan,  penyimpangan  atau  penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak  kolektif dalam bidang politik,  ekonomi,  hukum,  sosial,  budaya,  dan  aspek  kehidupan lainnya.
Pada  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan Hak  asasi  Manusia,  juga  disebutkan  beberapa  hal  terkait  dengan
kejahatan  genosida,  antara  lain  pada  Pasal  7  Undang-undang menetapkan, ratione  materae dari  pelanggaran  hak  asasi  dari pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  meliputi  (a)  kejahatan genosida  dan  kejahatan  kemanusiaan.  Kejahatan  genosida,  tersebut di  atas,  menurut  Pasal  8,  adalah  setiap  perbuatan  yang  dilakukan dengan  maksud  untuk  menghancurkan  atau  memusnahkan  seluruh atau  sebagian  kelompok  bangsa,  ras,  kelompok  etnis,  kelompok agama, dengan cara :
a.  Membunuh anggota kelompok;
b.  Mengakibatkan  penderitaan  fisik  atau  mental  yang  berat  terhadap anggota-anggota kelompok;
c.  Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya;
d.  Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di alam kelompok; atau
e.  Memindahkan  secara  paksa  anak-anak  dan  kelompok  tertentu  ke kelompok lain.
Dalam  penjelasan  Pasal  7  disebutkan  juga  bahwa  Kejahatan genosida  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dalam  ketentuan  ini sesuai  dengan  dan  yang  diambil  dari “Rome  Statute  of  The Internasional  Criminal  Court” Dalam  Undang-undang  No.  11 Tahun  2005  Tentang  Pengesahan International  Covenant  On Economic , Social  And  Cultural  Rights (Kovenan  Internasional Tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya),  menyebutkan beberapa Pasal yang secara redaksional mencantumkan perlindungan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras. Pasal 2 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :
1.  Akar    penyebab      tindakan  kejahatan  genosida  dapat  meliputi  latar belakang  suku  dalam  memperjuangan  hak  minoritas;  latar  belakang agama  yang  dimanifestasikan  dengan  fanatisme  dan  latar  belakang rasial yang diwujudkan melalui diskriminasi kultural.
2. Ketentuan hukum tentang          kejahatan Genosida diatur, baik melalui hukum  internasional  (perjanjian-perjanjian  dan  putusan-putusan Mahkamah  Internasional),  maupun  oleh  ketentuan  hukum  nasional  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam Jones & Mary Anna Warren, “ Gendericide As A Part of Genocide ”, Journal of Genocide Research, 2:2 (June 2000), hlm. 185, dalam www.hukumonline.
Devy  Sondakh, Peradilan  Mahkamah  Internasional  AD  Hoc  Den  Haag  Para Penjahat  erang  Di  Wilayah  Bekas  Yugoslavia  Dan  Kemungkinan Penerapannya di Indonesia , esis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999.
I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung, 2003
M.Cherif Basiouni, International Criminal Law, Volume I (Crimes) , Transnational Publishers.  Inc.  Dobbs  Ferry,  New  York,  1987,  hlm.  301-302,  dalam www.hukumonline.com.
Romli  Atmasasmita, Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional, Cetakan  Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.