Volume 7, Number 1, February 2024 p-ISSN: 2615-0212 | e-ISSN: 2621-2838 https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah
Accepted: October 2023 Revised: December 2023 Published : February 2024

## Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan

## Fadhilah Rahmafitri
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia e-mail: fadhilahrahmafitri1@gmail.com
Elvi Deswita Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Batusangkar, Indonesia e-mail: elvideswita29@gmail.com

## Ridwal Trisoni
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia e-mail: ridwal.trisoni@uinmybatusangkar.ac.id

## Abstract
This  article  discusses  the  Analysis  of  the  Merdeka  Curriculum  Policy  and  Its  Implications  on  the Quality of Indonesian Education. This policy is a response to global developments and the demands of the times, necessitating a more inclusive, adaptive, and relevant education. The research method employed is  library research, which involves examining  relevant  sources or references to  address research problems and find solutions. The research findings indicate that the Merdeka Belajar Policy has  significantly  and  critically  impacted  the  quality  of  education  in  Indonesia.  It  not  only  makes education  more  relevant  but  also  aligns  Indonesian  education  with  the  demands  of  the  times, balancing global and local perspectives to ensure a better quality of education for future generations. The importance of the Merdeka Curriculum in the 4.0 era is emphasized, with a primary focus on enhancing  literacy,  numeracy,  and  character  development.  Concrete  findings  from  this  research show that emphasis on these three aspects forms the fundamental basis for improving the quality of education.
Keywords: Policy analysis; independent curriculum; policy implications.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  Analisis  Kebijakan  Kurikulum  Merdeka  dan  Implikasinya  terhadap Kualitas Pendidikan Indonesia. Kebijakan ini merupakan respon terhadap perkembangan global dan tuntutan  zaman  yang  memerlukan  pendidikan  yang  lebih  inklusif,  adaptif,  dan  relevan.  Metode penelitian yang digunakan ialah metode library research, yaitu metode penelitian yang menggunakan pendekatan  studi  kepustakaan  dengan  menelaah  sumber  atau  referensi  yang  relevan  dengan permasalahan  penelitian  untuk  mencari  jawaban  permasalahan  penelitian.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar telah membawa dampak positif yang sangat penting pada kualitas pendidikan di Indonesia. Ini bukan hanya sekadar membuat pendidikan lebih relevan, tetapi  juga  mengarahkan  pendidikan  Indonesia  agar  lebih  sejalan  dengan  tuntutan  zaman, menyeimbangkan perspektif global dan lokal untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pentingnya Kurikulum Merdeka dalam era 4.0 ditekankan, dengan fokus utama pada peningkatan literasi, numerasi, dan pembangunan karakter. Temuan dari penelitian ini secara konkret menunjukkan bahwa penekanan pada tiga aspek ini merupakan landasan utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
Kata Kunci: Analisis Kebijakan; Kurikulum Merdeka; Implikasi Kebijakan.

## Pendahuluan
Pada  prinsipnya,  sistem  diciptakan  dengan  harapan  bahwa  jika  dijalankan  sesuai  prosedur, maka  tujuan  tertentu  akan  tercapai.  Namun,  untuk  menjalankan  sistem  dengan  baik,  dibutuhkan individu yang mampu melaksanakan proses tersebut dengan tepat. Oleh karena itu, setiap kali sebuah sistem diterapkan, penting untuk menganalisis individu-individu yang akan menjadi pelaksana utama dari sistem tersebut. Hal ini terutama berkaitan dengan kesiapan mereka dalam melaksanakan sistem dengan  benar.  Dalam  konteks  sistem  pendidikan,  guru  merupakan  pilar  utama  yang  diharapkan mampu  mengimplementasikan  seluruh  kebijakan  pendidikan.  Pandangan  ini  sejalan  dengan pemikiran W. Sharuji & N. Nordin (2017), yang menyatakan bahwa guru memiliki peran kunci dalam menerapkan program pengajaran dan pembelajaran di lingkungan sekolah.
Saat  ini,  di  bawah  kepemimpinan  Bapak  Nadiem  Makarim,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Kemendikbud)  memperkenalkan  sebuah  program  pendidikan  yang  dikenal  dengan sebutan  "Merdeka  Belajar".  Program  ini  mengintegrasikan  sejumlah  kegiatan  yang  seharusnya diadopsi  oleh  keseluruhan  komunitas  pendidikan  di  lingkungan  sekolah,  terutama  oleh  para  guru. Program  tersebut  mencakup  sejumlah  inisiatif,  termasuk  KIP  Sekolah,  Digitalisasi  Sekolah, Peningkatan  Prestasi  dan  Karakter,  Guru  Penggerak,  Kurikulum  Baru,  Pembaruan  Pendidikan Vokasional, Institusi Pendidikan Merdeka, serta Pemajuan Kebudayaan dan Bahasa.
Sejak 2019, Kemendikbud telah menginisiasi perubahan mendasar dalam sistem pendidikan melalui program Merdeka Belajar yang diterapkan di semua tingkat pendidikan, dari dasar hingga tinggi.  Konsep  Merdeka  Belajar  menggambarkan  ide  kebebasan  dalam  proses  pembelajaran, memberikan  siswa  kesempatan  untuk  belajar  tanpa  tekanan  atau  kecemasan,  sesuai  dengan  minat pribadi mereka. Dengan ide ini, setiap siswa dapat belajar sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri, membangun  portofolio  yang  mencerminkan  minat  dan  keahliannya  tanpa  dipaksa  belajar  di  luar bidang  minatnya.  Memaksa  siswa  belajar  di  luar  kemampuan  mereka  dianggap  tidak  masuk  akal, tindakan yang tidak dilakukan oleh guru yang bijak. Merdeka Belajar juga menekankan pentingnya kemerdekaan  berpikir,  yang  harus  dimiliki  terlebih  dahulu  oleh  guru.  Tanpa  kemampuan  ini  pada guru, hal serupa tidak dapat dialami oleh murid.
Kurikulum  merupakan  komponen  penting  dalam  ranah  pendidikan,  yang  dapat  dijelaskan sebagai suatu rencana program yang dibuat untuk kepentingan peserta didik, sebagaimana diuraikan oleh  Oemar  Hamalik  (2012)  dalam  kajiannya  tentang  manajemen  pengembangan  kurikulum, kurikulum diartikan sebagai sebuah rencana program pendidikan yang dirancang khusus bagi peserta didik  sebagai  bagian  integral  dari  proses  belajar.  Sasaran  utama  dari  kurikulum  ini  adalah  untuk menggalakkan  pertumbuhan  dan  perkembangan  siswa  dengan  mengaitkannya  pada  tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum mencakup keseluruhan proses yang terkait dengan kebijakan pendidikan  nasional  yang  dibentuk  berdasarkan  arah  visi,  misi,  dan  strategi  nasional  dalam pendidikan. Proses ini meliputi fase perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi.
Kurikulum Merdeka merupakan ide kurikulum yang menekankan variasi pembelajaran dalam batasan  kurikuler,  memungkinkan  penyesuaian  optimal  pada  konten  dengan  maksud  memberikan siswa kesempatan lebih luas untuk  memahami konsep dan memperkuat  kemampuan  (Khoirurrijal, Fadriati, Sofia, Anisa Dwi Makrufi, Sunaryo Gandi, Abdul Muin, Tajeri, Ali Fakhrudin, Hamdani, 2022). Menurut Kemendikbudristek, guru memiliki kewenangan untuk memilih berbagai perangkat ajar yang sesuai, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa.
Lahirnya  Kebijakan  Pemerintah  mengenai  Kurikulum  Merdeka  dan  Merdeka  Belajar merupakan momen krusial dalam perkembangan sistem pendidikan Indonesia. Kebijakan ini muncul dari  pemahaman  yang  mendalam  akan  pentingnya  transformasi  dalam  pendidikan,  sejalan  dengan tuntutan zaman, kebutuhan masyarakat, dan perubahan teknologi. Diperkenalkan secara resmi oleh Pemerintah  Indonesia  pada  tahun  2020,  kebijakan  ini  telah  menjadi  fokus  utama  dalam  reformasi pendidikan di negara tersebut.
Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar telah mengubah dasar sistem pendidikan Indonesia.  Langkah  ini  merupakan  respons  terhadap  tuntutan  zaman  yang  semakin  global  dan menuntut  pendekatan  pendidikan  yang  lebih  inklusif,  adaptif,  dan  relevan.  Sejak  beberapa  tahun terakhir,  kebijakan  ini  telah  menjadi  sorotan  utama  dalam  dunia  pendidikan,  mengubah  sejumlah aspek dalam sistem pendidikan di Indonesia.
Menyelami  latar  belakang  dari  munculnya  Kebijakan  Kurikulum  Merdeka  dan  Merdeka Belajar, kita perlu memahami perubahan dalam lingkungan sosial, teknologi, dan ekonomi yang telah membawa  tantangan  besar  bagi  sistem  pendidikan  tradisional.  Kurikulum  yang  terlalu  kaku  dan terstandarisasi mungkin tak lagi mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks di era ini. Maka, pemahaman mendalam  akan landasan serta motivasi di  balik  kebijakan ini menjadi krusial untuk memahami peran dan implikasinya.
Selain itu, dalam menganalisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, penting juga  mempertimbangkan  dampaknya  pada  kualitas  pendidikan  di  sekolah-sekolah  di  seluruh Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan muncul tentang sejauh mana kebijakan ini berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran, hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi, dan apakah ada peluang perbaikan yang bisa diidentifikasi.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar serta  dampaknya  terhadap  kualitas  pendidikan  di  sekolah-sekolah.  Dengan  demikian,  kita  dapat menelaah  lebih  rinci  tentang  pengaruh  kebijakan  ini  pada  sistem  pendidikan  Indonesia  secara keseluruhan  dan  sejauh  mana  berhasil  mencapai  tujuan-tujuan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah. Penelitian  ini  diharapkan  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  terkait  perubahan  dalam
pendidikan  Indonesia  dan  menjadi  landasan  untuk  evaluasi  kebijakan  pendidikan  yang  lebih komprehensif di masa mendatang.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  studi  kepustakaan  (library  research),  yang  melibatkan proses  pengumpulan  informasi  dari  sumber-sumber  pustaka.  Kegiatan  ini  mencakup  membaca, mencatat,  dan  mengelola  materi  dari  berbagai  koleksi  perpustakaan  tanpa  memerlukan  investigasi langsung  di  lapangan  (Mestika,  2004).  Metode  penelitian  kepustakaan  dilakukan  untuk mengumpulkan  informasi  dari  teori,  konsep,  dan  kajian  literatur  yang  relevan  guna  menjawab pertanyaan yang muncul dalam penelitian.
Penelitian  ini  berfokus  pada  analisis  kebijakan  pemerintah  terkait  Kurikulum  Merdeka  dan Merdeka Belajar serta dampaknya pada mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer meliputi  Kebijakan  Kurikulum  Merdeka  dan  Merdeka  Belajar,  sedangkan  sumber  data  sekunder mencakup buku-buku yang menganalisis sistem dan kebijakan serta hasil penelitian terkait dengan analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar.
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  yang menitikberatkan  pada  analisis  komparatif  serta  menganalisis  dinamika  hubungan  antara  fenomena yang  diamati  dengan  menggunakan  logika  ilmiah  (Azmar,  2001).  Data  dianalisis  dengan  teknik reduksi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Informasi yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan pertanyaan  penelitian,  kemudian  diteliti,  diinterpretasikan,  dan  disimpulkan  dengan  menggunakan teori serta sumber data yang sesuai.

## Hasil  dan Pembahasan

## Latar Belakang Kebijakan
Hasil  dari Program  for  International  Student  Assessment (PISA)  (Kemdikbud,  2022) menyatakan  bahwa  sekitar  70%  siswa  usia  15  tahun  berada  di  bawah  standar  minimum  dalam pemahaman membaca yang sederhana atau penerapan prinsip-prinsip dasar matematika. Hasil PISA ini menunjukkan kurangnya kemajuan yang signifikan dalam satu dekade hingga lima belas tahun terakhir. Penelitian ini juga mencatat adanya ketidakmerataan yang jelas dalam tingkat pendidikan di berbagai daerah dan golongan sosial-ekonomi. Dinamika ini semakin dipersulit oleh dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.
Ketidakmampuan  mayoritas  siswa  dalam  mencapai  standar  kompetensi  pada  keterampilan dasar  seperti  membaca  dan  matematika  merupakan  perhatian  utama  dalam  ranah  pendidikan. Stagnansi  hasil  PISA  selama  satu  dekade  terakhir  menyoroti  perlunya  inovasi  dalam  pendekatan pengajaran serta pemahaman yang lebih baik mengenai cara menginspirasi motivasi belajar siswa. Selain itu, disparitas dalam kualitas pendidikan antar wilayah dan kelompok sosial-ekonomi menjadi isu krusial yang harus segera diatasi guna memastikan kesempatan pendidikan yang lebih merata.
Pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi pendidikan, dengan banyak siswa mengalami ketidaksetaraan  akses  ke  pembelajaran  online  dan  gangguan  dalam  rutinitas  belajar  mereka (Kemdikbud,  2022).  Maka,  upaya  untuk  memulihkan  dan  mengubah  sistem  pendidikan  menjadi semakin  krusial  dalam  menanggulangi  permasalahan-permasalahan  ini.  Tantangan  utama  adalah
bagaimana  merancang  strategi  pendidikan  yang  lebih  inklusif,  kreatif,  dan  sesuai  dengan  tuntutan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian (Mendikbud, 2020).
Menghadapi situasi sosial yang tidak diharapkan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 (Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam  Masa  Darurat  Penyebaran  Covid-19),  tujuannya  adalah  menerapkan  kebijakan  pendidikan darurat  guna  mengurangi  penyebaran  infeksi  virus  corona.  Dalam  dokumen  ini,  diuraikan  enam langkah strategis yang perlu dilakukan dalam menjalankan kebijakan pendidikan darurat, termasuk aspek ujian nasional, pembelajaran dari rumah, pelaksanaan ujian di sekolah, kebijakan peningkatan kelas, penerimaan siswa baru, dan alokasi dana Bantuan Operasional.
Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Kemendikbudristek telah mengimplementasikan  penyederhanaan  kurikulum  pada  situasi  khusus  melalui  Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus  (2020),  dikenal  sebagai  "kurikulum  darurat,"  dengan  tujuan  untuk  mengatasi  dampak ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Hasil dari implementasi ini menunjukkan bahwa dari sekolah  yang  menggunakan  kurikulum  darurat,  sekitar  31,5%  di  antaranya  menunjukkan  bahwa pendekatan ini efektif dalam mengurangi dampak pandemi pada literasi sebesar 73% dan numerasi sebesar 86% (Jojor & Sihotang, 2022).
Penerapan kurikulum dalam keadaan istimewa bertujuan memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih  besar  bagi  institusi  pendidikan  dalam  menentukan  kurikulum  yang  paling  cocok  dengan kebutuhan  pembelajaran  siswa.  Dalam  kondisi  pendidikan  yang  spesifik  ini,  institusi  pendidikan memiliki  tiga  opsi:  (1)  tetap  mematuhi  Kurikulum  Nasional;  (2)  menggunakan  kurikulum  darurat yang  tersedia;  atau  (3)  menyederhanakan  kurikulum  mereka  sendiri  sesuai  dengan  situasi  yang mereka hadapi (Kemdikbud, 2020). Keputusan ini dapat diambil oleh semua tingkatan pendidikan dalam situasi khusus, memberikan beragam pilihan dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan situasi yang dihadapi.
Kurikulum  darurat  dalam  situasi  khusus  sebenarnya  adalah  penyederhanaan  dari  kurikulum nasional.  Kurikulum  darurat  ini  mengurangi  jumlah  kompetensi  dasar  di  setiap  mata  pelajaran, dengan maksud agar guru dan siswa dapat lebih fokus pada keterampilan yang paling penting serta kemampuan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya. Penerapan kurikulum darurat juga terbukti secara signifikan mengurangi indikasi penurunan hasil belajar selama pandemi, baik dalam aspek literasi maupun numerasi (Kemdikbud, 2020).

## Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar
Kurikulum merupakan bagian penting yang wajib ada dan diimplementasikan di suatu unit atau lembaga  pendidikan.  Ini  merupakan  serangkaian  instruksi  yang  berisi  beragam  rencana  kegiatan pembelajaran  yang  menjadi  bagian  integral  dari  proses  memperoleh  pengetahuan  dan  pengalaman melalui kegiatan di lingkungan sekolah (Mudlofir, 2012).
Kurikulum pendidikan adalah sistem yang dinamis, perlu adaptasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan  zaman  serta  karakteristik  siswa.  Di  Indonesia,  sejarah  kurikulum  pendidikan  telah mengalami  serangkaian  revisi  sejak  diperkenalkan  pertama  kali  pada  tahun  1947  dengan  nama Kurikulum Rentjana Pembelajaran 1947. Evolusinya terus berkembang hingga mencapai Kurikulum Merdeka. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, tercatat sepuluh kali perubahan kurikulum, termasuk tahun  1947,  1952,  1964,  1968,  1975,  1984,  1994,  2004,  2006,  2013,  dan  2022.  Pengembangan
kurikulum pendidikan di Indonesia merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Cholilah et al., 2023).
Ide inti dalam penyusunan Kurikulum Merdeka adalah konsep filosofis Merdeka Belajar. Hal ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pendidikan lainnya dan tercermin dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 2020-2024 (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa Merdeka Belajar bertujuan mengubah  paradigma  dalam  kurikulum  dan  metode  pembelajaran.  Fokus  utamanya  adalah memperkuat  peran  guru  sebagai  fasilitator,  mengurangi  kendali  standar  yang  kaku  di  lembaga pendidikan  di  Indonesia,  dan  memberi  penekanan  pada  " student  agency ,"  yang  menekankan  hak siswa untuk mengambil inisiatif dalam cara mereka belajar dengan menetapkan tujuan, merenung, dan bertindak proaktif dalam pencapaian belajar pribadi.
Menurut kesimpulan  Agustinus  Tanggu Daga dari berbagai  sumber, Merdeka Belajar dalam konteks  pembelajaran  dapat  diartikan  sebagai  kebebasan  untuk  berpikir,  berinovasi,  belajar  secara mandiri  dan  kreatif,  serta  kebebasan  untuk  mencapai  kebahagiaan  (Daga,  2021).  Merdeka  belajar mendorong  kebebasan  pikiran  peserta  didik,  mendorong  eksplorasi  prinsip  pendidikan  Ki  Hadjar Dewantara ( Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani ) dalam struktur pendidikan Indonesia, menekankan keterbukaan pikiran (Suhartono, 2021).
Penerapan  Kurikulum  Merdeka  mendorong  pendekatan  pembelajaran  yang  relevan  dan interaktif,  memungkinkan  eksplorasi  isu-isu  kontemporer  seperti  lingkungan  dan  kesehatan. Tujuannya  adalah  memperkuat  karakter  dan  kompetensi  sesuai  Profil  Pelajar  Pancasila.  Lembaga pendidikan pada Tahun Ajaran 2022/2023 memiliki tiga opsi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka: mengadopsi  sebagian  prinsip,  menggunakan  materi  yang  sudah  ada,  atau  merancang  materi pembelajaran sesuai kebutuhan mereka sendiri.
Program Merdeka Belajar adalah upaya meningkatkan standar pendidikan sejak kemerdekaan Indonesia,  fokus  pada  pengembangan  sumber  daya  manusia  dan  revitalisasi  sistem  pendidikan nasional.  Inisiatif  ini  bertujuan  menciptakan  lingkungan  belajar  yang  memicu  kegembiraan  bagi siswa dan pendidik. Menurut E. Dharma & B. Sihombing (2020), Program Merdeka Belajar terdiri dari  empat  prinsip  utama,  yaitu  USBN,  UN,  RPP,  dan  PPDB  berbasis  zona.  Prinsip-prinsip  ini memiliki penjelasan tersendiri:
Pertama , USBN 2020 memberikan keleluasaan pada lembaga pendidikan untuk mengevaluasi pencapaian belajar siswa secara lebih variatif. Guru dapat menggunakan portofolio, tugas, ujian tulis, atau  bentuk  penilaian  lain  yang  relevan  dengan  kompetensi  yang  diukur  berdasarkan  Standar Nasional Pendidikan. Penentuan kelulusan siswa ditangani oleh lembaga pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan.
Kedua ,  UN  adalah  proses  evaluasi  prestasi  kompetensi  lulusan  secara  nasional  dalam  mata pelajaran  tertentu.  Tahun  2021,  UN  digantikan  oleh  Asesmen  Kompetensi  Minimum  dan  Survei Karakter, yang lebih mengedepankan literasi, numerasi, dan aspek pendidikan karakter. Asesmen ini akan diterapkan di titik-titik penting jenjang pendidikan, seperti kelas 4, 8, dan 11, untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa siswa memiliki kompetensi dasar.
Ketiga ,  regulasi  ini  menyederhanakan  penyusunan  RPP  dengan  fokus  pada  tujuan,  langkah pembelajaran,  dan  evaluasi.  Sekolah  dan  guru  memiliki  kebebasan  dalam  menciptakan, menggunakan, serta memperkaya format RPP secara mandiri. RPP yang dihasilkan hendaknya lebih
sederhana dan efisien, tidak terlalu rumit, serta memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran.
Keempat , kuota penerimaan siswa baru melalui jalur prestasi ditingkatkan dari 15% menjadi 30%. Selain itu, jalur afirmasi ditambahkan bagi peserta didik yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan ini, PPDB masih berbasis zonasi, namun dengan fleksibilitas dalam pelaksanaannya untuk menyesuaikan ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.
Merdeka  Belajar  merupakan  konsep  yang  menekankan  kebebasan  dan  perubahan  dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip Merdeka Belajar memberikan ruang lebih bagi guru dan sekolah untuk mengevaluasi serta mengembangkan hasil belajar siswa secara lebih fleksibel. Dengan pendekatan ini, mutu pendidikan dapat diperbaiki, dan suasana belajar dapat menjadi lebih dinamis dan interaktif.
Salah  satu  aspek  yang  menjadikan  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  (IKM)  unik  adalah keberadaan  Proyek  Penguatan  Profil  Pelajar  Pancasila  (P5)  yang  merupakan  bagian  integral  dari kurikulum  tersebut.  P5  merupakan  wujud  nyata  dari  kurikulum  merdeka  dan  mengharuskan partisipasi  siswa  dalam  kegiatan  ini.  Terdapat  tujuh  tema  dalam  P5  yang  meliputi  berbagai  aspek penting seperti Gaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Bhinneka Tunggal Ika, Pengembangan Jiwa  dan  Fisik,  Partisipasi  Demokratis,  Penerapan  Teknologi  untuk  Kemajuan  NKRI,  dan Kewirausahaan. Sebelum siswa terlibat dalam kegiatan P5, sekolah disarankan untuk membentuk tim proyek yang terdiri dari guru-guru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek di setiap tema yang dipilih oleh sekolah (Kemendikbudristek, 2022).
Pengenalan  gagasan  Merdeka  Belajar  telah  membuka  ruang  untuk  pertumbuhan  pendidikan yang lebih dinamis dan kreatif. Melalui penerapan IKM dan pelaksanaan P5, siswa didorong untuk memperluas  pemahaman  mereka  tentang  prinsip-prinsip  Pancasila  dan  untuk  mengembangkan keterampilan  berpikir  kritis  dan  inovatif.  Seiring  dengan  itu,  guru  dan  lembaga  pendidikan  juga mendapatkan  kebebasan  yang  lebih  besar  dalam  mengevaluasi  dan  menggali  potensi  siswa (Kemendikbudristek, 2022). Dengan ini, Merdeka Belajar tidak hanya mengubah cara siswa belajar, tetapi juga mengubah pendekatan pendidikan secara keseluruhan menuju suatu pendidikan yang lebih relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman.
Pemerintah  Indonesia  telah  menyediakan  berbagai  sarana  untuk  mempermudah  pemahaman tentang  Kurikulum  Merdeka  melalui  Program  Merdeka  Belajar  (PMM),  komunitas  belajar, Narasumber  Berbagi  Praktik  Baik  (NS  BPB),  serangkaian  webinar,  kolaborasi  dengan  mitra pembangunan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan layanan bantuan pusat (helpdesk) yang tersedia di situs web resmi kurikulum merdeka (Kemdikbud, 2023). Tujuan dari semua upaya ini adalah memastikan pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, termasuk guru, siswa, dan orang  tua,  dapat  lebih  baik  memahami,  mengakses,  dan  menerapkan  Kurikulum  Merdeka.  Hal  ini bertujuan  untuk  mewujudkan  pendidikan  yang  lebih  kreatif  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  peserta didik di zaman yang modern.

## Implikasi Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar terhadap Pendidikan
Analisis implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam menangani kehilangan pembelajaran pasca pandemi COVID-19 masih menghadapi tantangan baru di kalangan penyelenggara pendidikan. Walaupun sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan dukungan pemerintah sudah cukup baik, masih terdapat beberapa hambatan dalam menghadapi situasi riil di masyarakat, di mana kemampuan  pemanfaatan  teknologi  belum  sepenuhnya  terampil  dan  terbatasnya  alokasi  anggaran
menjadi  kendala.  Tetapi,  Kebijakan  Merdeka  Belajar  tetap  menjadi  solusi  terdepan  dalam menghadapi tantangan pendidikan selama pandemi. Kebijakan ini memberikan peluang bagi siswa dan guru untuk belajar secara mandiri, mengeksplorasi beragam sumber pembelajaran tanpa dibatasi oleh  ruang  dan  waktu,  dan  merangsang  pengembangan  teknologi  informasi  guna  meningkatkan kualitas pembelajaran.
Profesor Unifah Rosyidi dari UNJ menjelaskan pentingnya memahami beberapa aspek kunci untuk menerapkan program Merdeka Belajar. Ini termasuk transformasi kurikulum dan pembelajaran yang telah disetujui, perubahan dalam manajemen pendidikan nasional, serta perubahan manajemen pendidikan  pada  tingkat  lokal  dan  otonomi  sekolah.  Dia  juga  menyoroti  perlunya  konsistensi kebijakan dan manajemen pendidikan antar kementerian, pemerintah pusat, dan daerah, yang dapat diperkuat  dengan  melibatkan  National  Education  Council  (NEC)  dalam  merumuskan  kebijakan pendidikan presiden (Dharma, E. & Sihombing, 2020).
Hasil  dari  riset  yang  dilakukan  oleh  Sugiman  dan  koleganya  menunjukkan  bahwa  program kebijakan  Merdeka  Belajar,  terutama  upaya  penyederhanaan  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP)  yang  lebih  simpel,  praktis,  dan  terpusat  pada  4C  ( Communication,  Collaboration,  Critical Thinking, dan Creativity ), memberikan manfaat besar bagi para guru. Ini memungkinkan guru untuk lebih leluasa mengembangkan gagasan-gagasan pembelajaran mereka dan menjelajahi pengetahuan sesuai  dengan  bidang  studi  mereka.  Dengan  demikian,  para  guru  dapat  lebih  fokus  pada pengembangan proses pembelajaran, yang pada akhirnya membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran secara lebih mendalam, karena guru tidak lagi terikat oleh perangkat pembelajaran yang rumit (S. Sugiman, A. Suyitno, E. Pujiastuti, M. Masrukan, 2021).
Riset Aan Widiyono dan Izzah Millati menunjukkan dampak besar teknologi pendidikan dalam pengelolaan,  pemanfaatan,  pengembangan,  dan  evaluasi  Merdeka  Belajar  di  era  4.0.  Teknologi pendidikan  bukan  sekadar  alat,  melainkan  sistem  dan  proses  yang  membantu  mencapai  tujuan spesifik, terutama dalam konteks " Merdeka Belajar di era 4.0 ". Fokus utamanya adalah pada literasi, numerasi, dan pembentukan karakter. Diharapkan, hal ini memungkinkan proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan bermakna bagi peserta didik (Widiyono & Millati., 2021).
Melalui  penelitian  ini,  kita  memahami  bahwa  kebijakan  Merdeka  Belajar  memiliki  dampak besar pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dan pengembangan metode pembelajaran yang superior.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ni  Wayan  Adnyani  menunjukkan  bahwa  kebijakan  ini memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan efisien di berbagai lokasi, asalkan terdapat fasilitas yang mendukung.  Implementasi  Media  Pembelajaran  sains  "Merdeka  Belajar"  di  TK  Werdi  Kumara Punggul  menunjukkan  kemajuan  positif  secara  keseluruhan,  menumbuhkan  minat  pada  sains  bagi anak usia dini. Saat bermain sains, guru memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk bergerak, menciptakan  lingkungan  belajar  yang  menyenangkan,  serta  membantu  perkembangan  sikap, pengetahuan,  keterampilan,  dan  kreativitas  yang  penting  dalam  penyesuaian  dengan  lingkungan (Adnyani., 2021).
Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan, kebijakan Merdeka Belajar memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peran guru. Sebagai agen kunci dalam dunia pendidikan, guru dapat menikmati  peningkatan  kebebasan  dalam  mengembangkan  keterampilan  mereka  dalam  proses pendidikan serta membantu membentuk generasi yang unggul sesuai dengan visi pemerintah untuk memajukan Indonesia menuju tahun 2045. Melalui Program Merdeka Belajar, peserta didik didorong untuk  menjadi  mandiri,  sesuai  dengan  nilai-nilai  profil  pelajar  Pancasila  yang  menekankan
kemampuan mereka dalam  berpikir kritis, berperilaku baik,  berinovasi,  berkolaborasi,  menghargai keragaman  global,  serta  menjadi  individu  yang  otonom.  Ini  mendorong  peningkatan  prestasi akademis  mereka,  tidak  hanya  dalam  menguasai  materi  pelajaran,  tetapi  juga  dalam  kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Guru berperan sebagai pembimbing dan pelatih bagi peserta didik selama proses belajar dalam konteks ini (D. Sibagariang, H. Sihotang, 2021).
Selain itu, untuk memperkuat pemahaman dan penerapan konsep Merdeka Belajar, diperlukan pelatihan  bagi  guru,  penyampaian  pemahaman  dan  motivasi  kepada  siswa,  serta  kerjasama  yang terstruktur dan terarah antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai  pihak terkait. Hal  ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari kebijakan Merdeka Belajar (Daga, 2021).
Hasil  penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting  dalam  memperkaya  pemahaman  kita terhadap  analisis  kebijakan  kurikulum  merdeka  dan  dampaknya  terhadap  kualitas  pendidikan  di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan penelitian pustaka, penelitian ini tidak hanya menggali teori  dan  analisis,  tetapi  juga  menghadirkan  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  bagaimana kebijakan  ini  merubah  paradigma  pendidikan  secara  substansial.  Dengan  demikian,  memahami kontribusi dan implikasi kebijakan kurikulum merdeka bukan hanya sekadar meningkatkan wawasan tentang pendidikan, tetapi juga membuka ruang bagi pemikiran inovatif dan strategis dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

## Penutup
Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar adalah suatu inisiatif penting dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk menghadapi perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Kurikulum Merdeka menekankan pada kebebasan belajar, memberikan fleksibilitas pada guru dan siswa  dalam  mengatur  pembelajaran,  dan  memungkinkan  pembelajaran  yang  lebih  sesuai  dengan kebutuhan peserta didik. Dengan adanya program ini, pendidikan diharapkan menjadi lebih inklusif, adaptif,  dan  relevan.  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  dan  Merdeka  Belajar  juga  memerlukan perubahan dalam manajemen pendidikan dan pengembangan teknologi pendidikan. Meskipun masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memberikan potensi peningkatan mutu pendidikan dan perubahan positif dalam proses pembelajaran di Indonesia.
Saran  kedepannya  penting  bagi  semua  pemangku  kepentingan  dalam  dunia  pendidikan, terutama  guru,  untuk  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang  Kurikulum  Merdeka  dan Merdeka  Belajar.  Hal  ini  melibatkan  pemahaman  tentang  filosofi  Merdeka  Belajar,  prinsip- prinsipnya, dan implikasinya pada pendidikan.

## Daftar Pustaka
Adnyani.,  N.  W.  (2021).  Penerapan  Media  Pembelajaran  Sains  Pada  Anak  Usia  Dini”  Merdeka Belajar” Di Era Belajar Di Rumah. Pratama Widya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 52 (9). Azmar, S. (2001). Metode Penelitian . Pustaka Pelajar.
Cholilah,  M.,  Tatuwo,  A.  G.  P.,  Komariah,  &  Rosdiana,  S.  P.  (2023).  Pengembangan  Kurikulum Merdeka  Dalam  Satuan  Pendidikan  Serta  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  Pada Pembelajaran  Abad  21. Sanskara  Pendidikan  Dan  Pengajaran , 1 (02),  56–67. https://doi.org/10.58812/spp.v1i02.110
D. Sibagariang, H. Sihotang,  dan E. M. (2021). Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan Merdeka Belajar Di Indonesia. Jurnal Dinamika Pendidikan , 2 , 11–18.
Daga, A. T. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di  Sekolah Dasar. Jurnal Educatio FKIP UNMA , 7 (3), 1075–1090. https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279
Dharma, E. &  Sihombing,  B. (2020). Merdeka Belajar: Kajian Literatur. UrbanGreen Conference Proceeding Library .
Hamalik, O. (2012). Manajemen Pengembangan Kurikulum . PT. Remaja Rosdakarya.
Jojor, A., & Sihotang, H. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Studi Kasus Kebijakan Pendidikan). Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan , 4 (4), 5150–5161. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3106
Kepmendikbud  Nomor  719/P/2020  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kurikulum  pada  Satuan
Pendidikan dalam Kondisi
Khusus, Www.Kemdikbud.Go.Id 9 (2020). https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/kemendikbud-terbitkan-kurikulum-darurat- pada-satuan-pendidikan-dalam-kondisi-khusus
Permendikbud  Nomor  22  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Strategis  Kementrian  Pendidikan  dan Kebudayaan  Tahun  2020-2024,  3  Salinan  Permendikbud  22  Tahun  2020  1  (2020). https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/SALINAN PERMENDIKBUD 22 TAHUN 2020.pdf
Kemdikbud. (2020a). Kemendikbud Terbitkan Kurikulum Darurat  pada Satuan  Pendidikan dalam Kondisi Khusus . Https://Www.Kemdikbud.Go.Id/.
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/kemendikbud-terbitkan-kurikulum-darurat- pada-satuan-pendidikan-dalam-kondisi-khusus
Kemdikbud.  (2020b). Kurikulum  Darurat  Merupakan  Penyederhanaan  Kompetensi  Dasar  yang Mengacu  pada  Kurikulum  2013 .  Gtk.Kemdikbud.Go.Id.  https://gtk.kemdikbud.go.id/read- news/kurikulum-darurat-merupakan-penyederhanaan-kompetensi-dasar-yang-mengacu-pada- kurikulum-2013
Kemdikbud. (2022). Latar Belakang Kurikulum Merdeka . Pusatinformasi.Guru.Kemendikbud.Go.Id. https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/6824331505561-Latar- Belakang-Kurikulum-Merdeka
Kemdikbud.  (2023). Dukungan  Implementasi  Kurikulum  Merdeka .  Kurikulum.Kemdikbud.Go.Id. https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/dukungan
Kemendikbudristek.  (2022).  Dimensi,  Elemen,  dan  Subelemen  Profil  Pelajar  Pancasila  pada Kurikulum Merdeka. Kemendikbudristek , 1–37.
Khoirurrijal, Fadriati, Sofia, Anisa Dwi Makrufi, Sunaryo Gandi, Abdul Muin, Tajeri, Ali Fakhrudin, Hamdani, S. (2022). Pengembangan Kurikulum merdeka .
Mendikbud.  (2020). SE  Mendikbud:  Pelaksanaan  Kebijakan  Pendidikan  dalam  Masa  Darurat Penyebaran Covid-19 .
Https://Www.Kemdikbud.Go.Id/.
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaan-kebijakan- pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19
SE  Mendikbud  No.  4  Tahun  2020:  Pelaksanaan  Kebijakan  Pendidikan  dalam  Masa  Darurat Penyebaran Covid-19, (2020).
Mestika, Z. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Bogor Indonesia.
Mudlofir, A. (2012). Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam . PT. Raja Grafindo Persad.
S. Sugiman, A. Suyitno, E. Pujiastuti, M. Masrukan,  dan I. H. (2021). Penguatan Pembelajaran dan Penilaian  yang  Bermuatan  4C  Competence  in  Mathematics  di  Era  “Merdeka  Belajar”  pada Guru-guru SMPN 24 Semarang. Prosiding Seminar Nasional Matematika , 487–492.
Suhartono, O. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 1 (1), 8–19. https://doi.org/10.18860/rosikhun.v1i1.13897
Widiyono, A., & Millati., I. (2021). Peran Teknologi Pendidikan dalam Perspektif Merdeka Belajar di Era 4.0. Journal of Education and Teaching (JET) , 2 (1), 1–9.