## PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA PERSEROAN TERBATAS
Khalifah Wini Mujaddidah Akbar 1 , Ahkam Jayadi 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar winiakbar@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  pada  PT.  Industri  Kapal  Indonesia  (Persero)  menjadi permasalahan  pokok  sebuah  perusahaan  karena  tidak  melaksanakan  jaminan  sosial  tenaga  kerja  khususnya jaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerjanya. Oleh sebab itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) serta mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab PT. Industri Kapal Indonesia (Persero). Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja  di  PT.  Industri  Kapal  Indonesia  (Persero)  sesuai  dengan  UU  No.  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan  mengenai klaim  jaminan sosial kecelakaan kerja dapat diproses saat adanya pihak  yang  mengajukan  untuk  mencairkan  dana  berdasarkan  kecelakaan  kerja  yang  dialaminya.  Kemudian tanggung  jawab  PT.  Industri  Kapal  Indonesia  (Persero)  telah  melaksanakan  sesuai  dengan  standar  operasional prosedur  dan  bisa  meminimalisir  tingkat  kecelakaan  kerja  di  PT.  Industri  Kapal  Indonesia  (Persero).  Dalam meningkatkan  upaya  efektivitas  pelaksanaan  jaminan  kecelakaan  kerja  pada  PT.  Industri  Kapal  Indonesia (Persero)  pihak  perusahaan  sebaiknya  melaksanakan  tanggung  jawabnya  secara  optimal  dan  juga  diharapkan mampu  lebih  meningkatkan  pengusahaan  terhadap  kepentingan  para  pekerjanya  karena  pada  dasarnya  antara pengusaha dan pekerja/buruh memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain.
Kata Kunci: Jaminan Sosial, Tenaga Kerja, Perusahaan, Industri Kapal Indonesia.

## Abstract
Implementation of Workers' Social Security at PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) is the main problem of a company because it does not implement social security for workers, especially work accident insurance for its workers. Therefore, this research was conducted to determine and understand the implementation of social security for PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) and know and understand how the responsibility of PT. Indonesian Ship Industry (Persero). The implementation of social security for workers at PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) in accordance  with  Law  no.  24  of  2011  concerning  Social  Security  Administering  Bodies  and  regarding  work accident  social  security  claims  can  be  processed  when  a  party  proposes  to  withdraw  funds  based  on  the  work accident they have experienced. Then the responsibility of PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) has implemented it in accordance with standard operating procedures and can minimize the rate of work accidents at PT. Indonesian Ship Industry (Persero). In increasing the effectiveness of work accident insurance at PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), the company should carry out its responsibilities optimally and it is also hoped that it will be able to further increase the exploitation of the interests of its workers because basically between entrepreneurs and workers / laborers have dependence and need each other.
Keywords: Social Security, Labor, Company, Indonesian Ship Industry.

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  ini  sudah  merupakan  kodratnya  bahwa  manusia  tidak  bisa  hidup sendiri,  manusia  harus  hidup  dalam  masyarakat  yang  terorganisasi  untuk  mencapai  tujuan bersama. Untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk berkerja. Baik  pekerjaan  yang  diusahakan  sendiri  maupun  bekerja  pada  orang  lain.  Pekerjaan  yang diusahakan  sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri.
Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan memutusnya, karena harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan. 1
Salah  satu  keberhasilan  dari  pembangunan  nasional  adalah  dengan  melihat  kualitas manusianya. Peningkatan manusia ini sendiri tidak dapat tercapai apabila tidak adanya jaminan hidup  yang  pasti  didapatkannya,  dan  peningkatan  kualitas  tenaga  kerja  serta  perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimana harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia. 2
Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat  menjaga keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan.  Pemikiran-pemikiran  itu  merupakan  program  perlindungan  pekerja,  yang  dalam praktik  sehari-hari  berguna  untuk  dapat  mempertahankan  produktivitas  dan  kestabilan perusahaan. 3
Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Kemudian selanjutnya  dalam  pasal  6  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan berbunyi: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.
Dalam melaksanakan hubungan kerja karena manusia menghadapi ketidakpastian yang sifatnya  spekulasi  maupun  ketidakpastian  murni  yang  selalu  menimbulkan  kerugian. Ketidakpastian  murni  inilah  yang  seringkali  disebut  dengan  risiko.  Risiko  terdapat  dalam berbagai bidang, dan bisa digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Untuk menghadapi risiko ini maka diperlukannya suatu instrumen atau alat yang  setidak-tidaknya  akan  mencegah  dan  mengurangi  timbulnya  risiko  tersebut.  Instrumen atau alat ini disebut dengan jaminan sosial. 4
Secara yuridis, macam-macam jaminan sosial tenaga kerja yang wajib diberikan kepada pekerja dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
1 Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 1
2 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. (Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2003) h. ix
3 Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, h. 95
4 Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, h. 98
Jaminan  Sosial  yaitu 5 :  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  pensiun,  jaminan  hati  tua,  dan jaminan kematian.
Undang-Undang  No.  3  Tahun  1992  Tentang  Jamsostek  juga  menjelaskan  bahwasanya penyelenggaraan  jamsostek  sebagai  upaya  untuk  merespon  masalah  dan  kebutuhan  pemberi kerja terhadap tenaga kerja, berdisiplin, dan produktifitasnya tinggi. Jaminan kecelakaan kerja atau  yang  biasa  disingkat  (JKK)  merupakan  salah  satu  program  yang  dimiliki  BPJS Ketenagakerjaan  untuk  memberikan  perlindungan  atas  risiko  kecelakaan  kerja  kepada  para peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin berlangsungnya hubungan  kerja  yang  diatur  secara  khusus  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.44  Tahun  2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
Terdapat beberapa kasus di Indonesia salah satunya yaitu, BUMN yang bergerak dalam bidang konstruksi seharusnya memberikan contoh kepada perusahaan swasta tentang jaminan sosial  ketenagakerjaan.  PT.  Industri  Kapal  Indonesia  (Persero)  adalah  salah  satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan kapal, yang mempekerjakan ratusan orang pekerja dan seluruh kegiatan operasional pada perusahaan tersebut memiliki bahaya dan potensi risiko yang tinggi  terhadap  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  karena  menggunakan  berbagai  macam peralatan,  alat-alat  berat,  alat-alat  kelistrikan,  dan  alur  pekerjaan  yang  melibatkan  interaksi antara pekerja dengan peralatan. PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah galangan kapal terbesar  di  Indonesia  Timur  diperlukan  untuk  mengkaji  tentang  jaminan  sosial  tenaga  kerja yang  pada  khususnya  jaminan  kecelakaan  kerja  bagi  para  pekerja  di  PT.  Industri  Kapal Indonesia (Persero)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penulisan  kali  ini  melakukan  penelitian  studi lapangan  ( field  research). Penelitian  ini  menggunakan  data  langsung  hasil  dari  survey  dan wawancara di PT Industri Kapal Indonesia (Persero). Selain itu, penelitian ini mengacu pada literature dari Undang-Undang, Jurnal, Artikel, dan lain sebagainya.
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang dimana penelitian empiris adalah salah satu  metode  penelitian  yang  memerlukan  pengetahuan  dalam  berbagai  macam  literatur  yang digunakan  dan  kemampuan  tertentu  dari  pihak  peneliti  dikarenakan  penelitian  ini  langsung
5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
menemui pihak terkait untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan  Jaminan  Sosial  Kecelakaan  Kerja  Pada  PT.  Industri  Kapal  Indonesia (Persero)
Mengenai  pelaksanaan  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja.  Informasi  mengenai kepesertaan  karyawan  PT.  Industri  kapal  Indonesia  (Persero)  dalam  program  BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan Manager SDM PT. Industri Kapal Indonesia (Persero).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengumpulan  data-data  dan  wawancara  dengan Manager SDM Bapak Akhyar mengatakan bahwa:
“ Dalam  hal  pelaksanaan  jaminan  sosial  tenaga  kerja,  kami  di  PT.  Industri  Kapal Indonesia  (Persero)  telah  melaksanakannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dilakukan perusahaan adalah mendaftarkan tenaga kerja sebagai peserta  BPJS  Ketenagakerjaan,  dan  setiap  tenaga  kerja  wajib  membayar  iuran  yang besarannya ditetapkan berdasarkan persentase upah atau suatu jumlah tertentu. PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan .” 6
PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  melalui  mekanisme  yang  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.  Keikutsertaan  PT.  Industri  Kapal  Indonesia  (Persero)  dalam  program  BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai perhatian terhadap hak- hak  pekerja,  juga  menimbulkan  rasa  aman  dalam  bekerja  karena  jika  sewaktu-waktu  terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja tersebut berhak mendapat jaminan dari perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Akhyar selaku Manager SDM bahwa: “PT.  Industri  Kapal  Indonesia  (Persero)  mengikutsertakan  pekerjanya  pada  program BPJS  Ketenagakerjaan  diantaranya  yaitu:  Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  Jaminan  Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun.” 7
PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)  memiliki bentuk kepedulian dan perhatian bagi setiap tenaga kerja di perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa jaminan sosial merupakan
6 Hasil wawancara dengan Bapak Achyar tanggal 10 Juli 2020
7 Hasil wawancara dengan Bapak Akhyar tanggal 10 Juli 2020
hak bagi setiap tenaga kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja.
Peran  serta  tenaga  kerja  dalam  pembangunan  nasional  yang  semakin  meningkat mendorong  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan,  pemeliharaan  dan  peningkatan kesejahteraan  yang  nantinya  berimbas  pada  peningkatan  produktivitas  nasional.  Bentuk perlindungan,  pemeliharaan  dan  peningkatan  kesejahteraan  yang  dimaksud  diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945.
Berdasarkan hasil penelitian penulis di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) diperoleh data  mengenai  jumlah  tenaga  kerja.  Menurut  Bapak  Akhyar  selaku  Manager  SDM,  jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)  pada tahun 2020 tercatat sebanyak  205  orang,  dibagi  dalam  164  orang  karyawan  kantor  pusat  dan  kantor  unit  bitung sebanyak  41  orang  yang  mempunyai  latar  belakang  pendidikan  yang  berbeda-beda.  Dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 1. Unit Kerja dan Jumlah Pekerja
No. Unit Kerja Jumlah Pekerja 1. Satuan Pengawasan Intern 4 orang 2. Sekretaris Perusahaan 10 orang 3. Keuangan dan Akuntansi 17 orang 4. Engineering dan Logistik 13 orang 5. Pemasaran 9 orang 6. Produksi 102 orang 7. Badan Manajemen Mutu 6 orang 8. Unit Usaha Perdagangan 3 orang 9. Unit Bitung 41 orang Total Pekerja 205 orang
Sumber: Data Primer, PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), Juni 2020
Berdasarkan  tabel  diatas  ini  menunjukkan  bahwa  sebanyak  205  orang  pekerja  yang terdaftar  di  PT.  Industri  kapal  Indonesia  (Persero)  dan  mengikuti  program  BPJS Ketenagakerjaan  dan  apabila  terjadi  kecelakaan  kerja,  perusahaan  bisa  langsung melaporkannya.
Dari 205 orang pekerja yang bekerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) terdapat 10  orang  pekerja  yang  menjadi  responden  terkait  dengan  pelaksanaan  jaminan  sosial kecelakaan  kerja  di  PT.  Industri  Kapal  Indonesia  (Persero).  Berikut  adalah  tanggapan responden.
Tabel 2. Tanggapan Responden
No.  Tanggapan  responden  terhadap  pelaksanaan
jaminan sosial kecelakaan kerja Jumlah Pekerja 1. Pihak yang puas 8 Orang 2. Pihak yang tidak puas 2 Orang Total 10 Orang
Adapun alasan 2 orang pekerja merasa tidak puas terhadap pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja tersebut, dikarenakan pengajuan klaim yang memakan waktu cukup lama dan berbelit-belit yang menyebabkan pencairan dana dan pengambilan uang jaminan milik pekerja tidak dapat segera diterima.

## B. Tanggung  Jawab  PT.  Industri  Kapal  Indonesia  (Persero)  Akibat  Kecelakaan  Kerja Terhadap Pekerja
Sesuai    UU  No.1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja,  pengusaha  bertugas menyelenggarakan keselamatan kerja. Guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja, pemimpin tempat kerja wajib menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja, baik dalam konteks mencegah  kecelakaan  kerja,  mengatasi  kebakaran,  dan  peningkatan  K3,  maupun  memberi pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan.
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Akbar selaku Manager K3LH bahwa:
“Dalam  hal  terjadi  kecelakaan  kerja  yang  menimpa  pekerja,  maka  perusahaan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian mengisi dan mengirim formulir laporan kecelakaan ke BPJS tempat dimana perusahaan mendaftarkan karyawan tidak lebih dari 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya setelah menerima surat  keterangan  dokter  tentang  kecelakaan  kerja  yang  terjadi,  dalam  waktu  1  x  24  jam
perusahaan kembali melaporkan kepada BPJS dengan menerangkan kecelakaan kerja seperti apa yang terjadi.” 8
Berdasarkan wawancara yang diperoleh oleh Bapak Akbar selaku Manager K3LH bahwa: “Pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja langsung mendapat pelayanan dari perusahaan, dimana  kecelakaan  kecil  yang  masih  bisa  ditangani  oleh  dokter  perusahaan  akan  dirawat  di poliklinik perusahaan dan bagi pekerja yang tertimpa musibah besar langsung akan ditangani oleh Rumah Sakit yang ditunjuk perusahaan.”
Kemudian  adapun  fasilitas  yang  diperoleh  pekerja  pada  saat  terjadi  kecelakaan  kerja yaitu:
a. Pertolongan pertama dari pihak perusahaan
b. Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit
c. Pemeriksaan dan pengobatan
d. Perawatan di Rumah Sakit
Dari  205  orang  pekerja  di  PT.  Industri  Kapal  Indonesia  (Persero)  yang  menjadi responden, terdapat 2 (dua) orang pekerja  yang pernah mengalami kecelakaan kerja. Berikut data kecelakaan kerja di PT. Industri Kapal Indonesia (persero) selama 5 tahun terakhir.
Tabel 3. Nama, Umur, dan Kecelakaan Kerja
No. Nama Umur Kecelakaan Kerja 1. Abdul Salam Santa 45 tahun Tangan kanan terjepit forklift 2. Efendy Kasry 40 tahun Kepala  kejatuhan benda
Sumber: Data Primer, PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) 2015
Dari data tersebut menunjukkan bahwa tanggapan pekerja terhadap jaminan kecelakaan kerja yang diberikan oleh perusahaan diperoleh hasil bahwa ada jaminan dan santunan  yang diberikan untuk memenuhi kebutuhannya. Baik itu kecelakaan kerja ringan sampai kecelakaan kerja berat.
8 Hasil Wawancara Bapak Akbar
Berdasarkan  hasil  wawancara  Bapak  Efendy  Kasri  salah  satu  tenaga  kerja  bagian produksi yang berinteraksi langsung dengan alat-alat berat pernah mengalami kecelakaan kerja yang dimana kepala beliau kejatuhan benda
“Tanggungjawab  perusahaan  terkait  kecelakaan  kerja  sangat  cepat  ditangani,  saya bersyukur  bisa  mendapatkan  perawatan  medis  tanpa  bayaran  sama  sekali.  Meskipun pihak keluarga saya yang harus mengurusnya sendiri.”
Selain  memberikan  jaminan  dan  santunan  kepada  para  pekerja  yang  mendapat kecelakaan kerja, PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) juga selalu melakukan upaya untuk menjamin keselamatan kerja karyawan agar risiko kecelakaan kerja tidak tinggi.
Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Akbar selaku Manager K3LH bahwa:
“Untuk  mengurangi  risiko  terjadinya  kecelakaan  kerja  kami  di  K3LH  menyediakan perlengkapan  keselamatan  kerja  standar  minimal  yang  berupa  pakaian  kerja,  sepatu keselamatan kerja, safety helmet, Alat Perlindungan Diri (APD) bagi pekerja yang sesuai dengan jenis dan bahaya pekerjaanya. Serta kami selalu mengadakan pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi masing-masing tingkat jabatannya di perusahaan.”
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  dapatkan,  pelaksanaan  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan  pada  PT.  Industri  Kapal  Indonesia  (Persero)  sudah  dapat  memenuhi kebutuhan  pekerja  jika  terjadi  kecelakaan  kerja.  Hal  ini  dapat  dilihat  dimana  jika  terjadi kecelakaan  kerja  keseluruhan  biaya  ditanggung  oleh  perusahaan,  mulai  dari  biaya pengangkutan, biaya pengobatan dan biaya rumah sakit.
Adapun  yang  menjadi  kekurangan  dari  jaminan  yang  dilaksanakan  oleh  PT.  Industri Kapal  Indonesia  (Persero)  yaitu  bahwa  setiap  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja mengurus sendiri hak-haknya untuk memperoleh santunan ke BPJS. Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang disebarkan kepada pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja, dimana sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka harus mengurus sendiri hak-haknya ke BPJS dengan memperlihatkan kartu peserta, identitas peserta, serta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
Sejak  5  (lima)  tahun  terakhir  PT.  Industri  Kapal  Indonesia  (Persero)  tidak  pernah mengalami kecelakaan kerja. Ini dibuktikan dengan data kecelakaan kerja dari Manager K3LH pada  tahun  2015.  Ini  dibuktikan  dengan  diberikannya  Piagam  Penghargaan  oleh  Gubernur Sulawesi Selatan dalam acara K3 Nasional di Sulawesi Selatan pada bulan februari 2019. PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) mendapatkan prestasi yang luar biasa dengan predikat “Zero Accident” atau Kecelakaan Nihil dengan total jam kerja 2.401.008 (dua juta empat ratus satu)

## KESIMPULAN
Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), salah satunya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja yang diikuti oleh BPJS Ketenagakerjaan  yang  dapat  melindungi  kepentingan  pekerja  jika  terjadi  kecelakaan  kerja. Adapun mekanisme pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) dilaksanakan sesuai dengan regulasi atau Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.  Selanjutnya  mengenai  klaim  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  dapat  diproses  saat adanya  pihak  yang  mengajukan  untuk  mencairkan  dana  berdasarkan  kecelakaan  kerja  yang dialami pekerja.
PT.  Industri  Kapal  Indonesia  (Persero)  dalam  memberikan  pertanggungjawaban  atas terjadinya kecelakaan kerja dengan memberikan jaminan dan perawatan medis serta tunjangan apabila  terjadi  kecelakaan  kerja  yang  mengakibatkan  pekerja  sampai  meninggal  dunia  telah berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Namun  harus  terus  lebih  diperhatikan, mengingat  bahwa  apabila  terjadi  kecelakaan  kerja  yang  mengakibatkan  pekerja  sakit  atau bahkan  sampai  kehilangan  bagian-bagian  tubuh  tertentu  pasti  akan  sulit  dalam  melakukan aktivitas sehari-hari terlebih untuk melakukan pekerjaan dan membiayai kehidupan sehari-hari dan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Khakim, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia. (Bandung  :  PT.  Citra AdityaBakti, 2003) h. ix
Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, h. 95 Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, h. 98
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Hasil wawancara dengan Bapak Achyar tanggal 10 Juli 2020 Hasil wawancara dengan Bapak Akhyar tanggal 10 Juli 2020
Hasil Wawancara Bapak Akbar
Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 1
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 63- 79.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Asmar, A. R., Nurdin, R., Arbani, T. S., Syam, F., Fuady, M. I. N., & Lukita, F. H. (2021). The Patterns and Influences of Women's Legislative in Simultaneously General Elections in Indonesia. International Journal of Criminology and Sociology , 10 , 912-920.