## Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index
Research Article

## PERAN INLANDSCH BESTUUR SIDOARDJO DALAM MENANGANI PERISTIWA GEDANGAN TAHUN 1904
Nanda Pramudya Fadli Illahi a nanda.pramudya.1907326@students.um.ac.id
a Universitas Negeri Malang, Indonesia.

## ARTICLE INFO
Received: 1 st December 2021 Revised: 11 th December 2021 Accepted: 20 th December 2021 Published: 30 th December 2021

## ABSTRACT
The  Gedangan  incident,  Sidoarjo  which  occurred  in  1904  was  an  event  of  a rebellion  carried  out  by  a  man  named  Kyai  Kassan  /  Hassan  Moekmin  with  his followers. The background was the various problems that emerged in Regentschap Sidoardjo  at  the  end  of  the  19th  century  and  the  beginning  of  the  20th  century regarding  the  condition  of  society  which  was  increasingly  miserable  with  new projects from the Dutch East Indies colonial government. He himself carried out a rebellion that claimed many lives both on the rebel side and the government. In this case the colonial government relied on its employees in the surrounding area, from the  Regent,  the  Wedana,  to  the  Village  Head.  By  the  colonial  government,  these employees were referred to as Inlands Bestuur or indigenous employees. Their role in dealing with this rebellion largely determined the decisions that the Dutch East Indies officials would take at that time.

## KEYWORDS
Role; Inlands Bestuur; Gedangan Insurgance

## ABSTRAK
Peristiwa  Gedangan,  Sidoarjo  yang  terjadi  tahun  1904  merupakan  peristiwa pemberontakan  yang  dilakukan  oleh  seorang  bernama  Kyai  Kassan  /  Hassan Moekmin bersama para pengikutnya. Dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan yang muncul di Regentschap Sidoardjo pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 tentang  kondisi  masyarakat  yang  semakin  sengsara  dengan  proyek-proyek  baru dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Dirinya melakukan pemberontakan yang memakan  tidak  sedikit  korban  jiwa  baik  di  pihak  pemberontak  maupun pemerintah.  Dalam  hal  ini  pemerintah  Kolonial  mengandalkan  pegawainya  yang ada di daerah sekitar mulai dari Bupati, Wedana, sampai Lurah. Oleh pemerintah kolonial, para pegawai ini disebut sebagai Inlandsch Bestuur atau  pegawai pribumi. Peranan  mereka  dalam  menangani  pemberontakan  ini  sangat  menentukan keputusan yang akan diambil oleh para pejabat Hindia-Belanda saat itu.

## KATA KUNCI
Peran; Inlands Bestuur; Peristiwa Gedangan

## Permalink/DOI
10.17977/um021v15i22021p227
-238
Copyright © 2021. Sejarah dan Budaya Email: jsb.journal@um.ac.id Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2, TAHUN 2021.

## PENDAHULUAN
Gedangan kini adalah sebuah kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten  Sidoarjo.  Namun  pada  masa  kolonial  belanda  antara  abad  ke-19  dan  awal abad  ke-20,  wilayah  Gedangan  merupakan  salah  satu  kawedanan  atau  distrik  dari  6 distrik yang ada di Regentschap Sidoardjo seringkali ditulis dalam peta sebagai Distrik Jenggolo I. Masyarakat Gedangan pada waktu itu banyak yang bekerja sebagai petani dan mempunyai tanah garapan yang luas meskipun harus berbagi dengan lahan tebu milik pabrik gula yang ada di sekitar Gedangan itu sendiri. Diantara pabrik gula yang ada di Gedangan adalah Pabrik Gula Sroeni yang terletak di sebelah jalan raya Sidoarjo menuju Surabaya. Pada awal abad ke-20 tepatnya pada tanggal 27 Mei 1904 terjadi peristiwa pemberontakan oleh masyarakat di Gedangan yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Gedangan 1904.
Pemberontakan ini didominasi oleh para pengikut seorang yang dianggap sebagai Kyai bernama Hassan / Kassan Moekmin bersama para pengikutnya yang sebagian besar berprofesi  sebagai  petani.  Sepanjang  sejarah  pemberontakan-pemberontakan  petani, pemimpin-pemimpinnya  jarang  sekali  petani  biasa.  Mereka  berasal  dari  golongan- golongan penduduk pedesaan yang lebih berada dan lebih terkemuka, dan mereka adalah pemuka-pemuka agama, anggota-anggota kaum ningrat atau orang-orang yang termasuk golongan penduduk desa yang terhormat, jadi orang-orang yang statusnya memudahkan penilaian mengenai tujuan suatu  gerakan dan yang dapat berfungsi sebagai suatu fokus simbolis (Kartodirdjo, 1984 : 6).  Begitu juga yang terjadi di peristiwa Gedangan tahun 1904  ini,  tokoh  utama  dari  pemberontakan  adalah  seorang  yang  dianggap  sebagai pemuka  agama  di    desa  Sumantoro  bernama  Hassan  /  Kassan  Moekmin  (Penyebutan nama ini banyak yang berbeda dalam berbagai sumber berupa koran sezaman, ada yang menyebut sebagai Kassan dan ada pula yang menyebut sebagai Hassan).
Hal yang akhirnya membuat Kyai Kassan Moekmin melakukan pemberontakan pada pemerintah seperti yang dirangkum oleh Dukut Imam Widodo dalam buku yang berjudul “Sidoardjo Tempo Doeloe” dan dikutip oleh Ulil Azmil Umroh pada skripsinya berjudul “Kyai Hassan Mukmin” : (1) Melalui sebuah perusahaan trem uap OJS (Oost Java Stoomtram) Belanda sudah mulai menekan warga Gedangan dengan pembangunan jalur rel  di    Krian-Sepanjang-Wonokromo  hingga  ke  ujung  Surabaya.  Pembangunan  itu membongkar paksa makam-makam leluhur yang sangat dihormati oleh penduduk; (2) Upaya  Kristenisasi  melalui pipo  londo yang  terbuat  dari  logam,  atau carbonsteel. Pada tahun  1890,  seorang  pengusaha  Belanda  bernama  Birnie  mendapatkan  izin  untuk menyelenggarakan  pengadaan  air  minum  bersih  dari  Umbulan  Pasuruan  ke  Surabaya dengan  jaringan pipo  londo. Namun  masyarakat  mulai  curiga  terhadap  aliran  air  yang sampai  kerumah-rumah  warga  karena  berwarna  putih  susu.  Muncullah  kabar  bahwa pencemaran air tersebut berasal dari sumber yang dicampur dengan banyu srani atau Nasrani. Maka masyarakat akhirnya menyimpulkan telah dilakukan upaya kristenisasi oleh Pemerintah Hindia-Belanda; (3) Masalah paling besar datang dari sengketa tanah antara  rakyat  Sidoarjo  dengan  pemerintah  daerah  dan  rakyat  Sidoarjo  dengan pemerintah  koloni.  Pemerintah  Belanda  mengeluarkan  kebijakan  tentang  pajak  tanah yang sudah menjadi milik rakyat sejak lama. Ini dilakukan untuk mendesak rakyat agar

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2, TAHUN 2021.
mau menjual tanahnya pada raja-raja gula. Bahkan tidak hanya tanah, tetapi juga tambak- tambak  bandeng  dan  udang  yang  menjadi  warisan  leluhur  selama  berabad-abad  juga dikenakan pajak yang cukup besar (Umroh, 2017 : 3-4).
Terjadinya pemberontakan ini kemudian juga menjadi perhatian bagi penguasa saat  itu  yaitu  Pemerintah  Hindia-Belanda  melalui  wakilnya  di  daerah  dalam  hal  ini Pemerintah Karesidenan Soerabaia dan Regent Sidoardjo. Sehingga segala tindakan yang diambil  oleh  pemerintah  Hindia-Belanda  adalah  berdasarkan  keterangan  dari pemerintah  daerah.  Untuk  diketahui  bahwa    pada  masa  itu  belanda  menerapkan pemerintahan indirect-rule atau  pemerintahan  tidak  langsung.  Maksudnya  adalah mempercayakan  pemerintahan  di  daerah  pada  penguasa  lokal  atau  mereka menyebutnya sebagai Inlandsch Bestuur . Seperti  dituliskan Heather Shuterland dalam bukunya  berjudul “Terbentuknya  Sebuah  Elite  Birokrasi” bahwa  Kepegawaian  sipil pribumi  di  Jawa  pada  masa  akhir  pemerintahan  kolonial  sebuah  nama  yang mengesankan : Pangreh Praja, “Penguasa Kerajaan”. Tetapi gelar ini, meskipun dengan pancaran  kebanggaan  kekuasaannya  memang  dapat  dibenarkan,  sekaligus  sedihnya karena  tidak  tepat.  Karena  bila  dalam  konteks  pribumi  para  pejabat  berarti  pangreh praja,  maka  bagi  Belanda  mereka  itu  adalah inlandsch  bestuur atau  “pemerintahan pribumi”,  suatu  tingkat  yang  lebih  rendah  dari  pemerintah  setempat.  Pejabat -pejabat pribumi itu merupakan suatu kelas penguasa yang ditakuti dan dikagumi, tetapi mereka itu merupakan wakil-wakil bawahan dari sebuah kekuasaan asing (Sutherland, 1983 : 25).
Susunan Inlandsch Bestuur di Regentschap Sidoarjo pada saat terjadinya Peristiwa Gedangan adalah Bupati Sidoarjo bersama dengan Asisten Residen yang berada dibawah kekuasaan Residen Surabaya, disusul dengan bawahan bupati di tingkat kawedanan atau distrik yaitu Wedana, kemudian tingkat terendah berada di tingkat desa yaitu lurah atau kepala  desa.  Dimana  ini  merupakan  susunan  dari  pemerintahan  yang  ada  pada  tahun 1904  dan  mempunyai  kontribusi  penting  dalam  segala  bentuk  penanganan  pada pemberontakan gedangan tersebut, baik itu berupa laporan, dokumentasi, maupun aksi langsung  di  lapangan.  Tanpa  adanya  peran  dari  mereka  (yang  berada  dalam  sistem pemerintahan  tersebut)  maka  mungkin  peristiwa  gedangan  pada  masa  sekarang  ini sudah terlupakan.
Penelitian  terdahulu  yang  pernah  dilakukan  adalah  membahas  tentang  latar belakang, bagaimana, dan pasca peristiwa pemberontakan gedangan ini. Sementara, juga ada  penelitian  yang  membahas  tentang  Kyai  Hassan  Mukmin  ini  secara  histori  dan biografis. Maka dari itu, yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya adalah penelitian ini berusaha membahas secara spesifik peranan dari  para Inlandsch  Bestuur yang  ada  di  Sidoarjo  pada  tahun  1904  dalam  prosesnya menangani peristiwa gedangan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang didapat dari penelitian adalah : (1) Bagaimana struktur pemerintahan Inlandsch Bestuur (IB)  dan Binnenlands  Bestuur (BB)  Sidoardjo  yang  menangani  peristiwa  gedangan  ? (siapa dan apa jabatannya pada saat itu); (2) Bagaimana jalannya peristiwa gedangan tahun 1904 ? ; Lalu (3) Bagaimana peran para Inlandsch Bestuur tersebut pada saat dan pasca terjadinya peristiwa gedangan tahun 1904 ?

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2, TAHUN 2021.

## METODE
Dalam  penelitian  tentang  peran Inlandsch  Bestuur dalam  peristiwa  Gedangan tahun 1904 ini penulis menggunakan penelitian secara kualitatif-deskriptif. Maksudnya adalah penulis memakai sumber yang telah penulis dapatkan dari berbagai media online dan  juga  buku  untuk  kemudian  dimasukkan  dalam  tulisan  ini  dan  dijelaskan  secara deskriptif.  Penulis  menampilkan  data-data  yang  didapatkan  secara  apa  adanya  dalam tulisan  ini  dengan  menggunakan  analisis  terhadap  tiap  permasalahannya  secara kualitatif. Maka dari itu diharapkan nantinya penelitian ini dapat menjadi sumber yang kredibel untuk dapat dijadikan sumber bagi penelitian serupa yang lain di kemudian hari.
Kemudian dalam penelitian ini juga penulis menggunakan metode sejarah yang terdiri  dari  5  proses.  Kelima  proses  tersebut  dimulai  dari  :  (1)  Penentuan  Tema,  saat menentukan  tema  penelitian  ini  penulis  terinspirasi  dari  tulisan  Dukut  Imam  Widodo dalam  bukunya  yang  berjudul  “ Sidoardjo  Tempo  Doeloe” yang  beberapa  bagiannya membahas  tentang  peristiwa  gedangan  tahun  1904.  Kemudian  penulis  mulai  coba mencari  sumber-sumber  lain  dari  peristiwa  gedangan  ini  dan  ternyata  ada  beberapa topik  yang  belum  dibahas,  salah  satu    diantaranya  adalah  peran  dari  para Inlandsch Bestuur di  Sidoarjo  tahun  1904  dalam  menangani  peristiwa  gedangan.  Maka  dari  itu, kemudian penulis memutuskan untuk meneliti dan menulisnya.
(2)  Proses  heuristik  atau  pencarian  sumber,  dalam  proses  ini  penulis menggunakan berbagai sumber yang didapatkan baik dari media online maupun buku. Sumber yang  didapatkan  dari  media  online  antara  lain  penulis  dapatkan  dari  website delpher.nl berupa koran-koran sezaman yang memberitakan tentang peristiwa gedangan ini. Kemudian penulis juga menggunakan website tersebut untuk mencari laporan Bupati Sidoarjo  dan  Residen  Surabaya  seputar  peristiwa  gedangan.  Hasilnya  banyak  sekali sumber  arsip  koran  yang  berhasil  didapatkan.  Penulis  juga  menggunakan  skripsi  dari mahasiswa sejarah peradaban islam UIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang Kyai Hassan Mukmin tokoh penting dibalik meletusnya peristiwa tersebut.  Dalam buku, penulis mendapatkan 2 buku, yakni buku dari Dukut Imam Widodo berjudul Sidoardjo Tempo  Doeloe dan  buku  berjudul Sejarah  Sidoarjo yang  ditulis  oleh  Panitia  Penggali Sejarah Kabupaten Sidoarjo.
(3)  Proses  selanjutnya  yaitu  kritik  sumber,  dalam  proses  kritik  sumber  ini terdapat 2 kritik berupa kritik eksternal dan internal. Pada tahap kritik eksternal penulis melakukan kritik terhadap darimana sumber-sumber didapatkan saat proses heuristik. Sumber berupa skripsi yang didapatkan dari perpustakaan online universitas, kemudian buku-buku  yang  dipastikan  kembali  penulis  dan  penerbitnya  jelas,  serta  sumber dokumentasi berupa foto yang penulis dapatkan apakah sumber tersebut masuk kedalam kategori  sumber primer,  sekunder,  atau  tersier.  Sementara  pada  tahap  kritik internal, penulis  berusaha  memastikan  kembali  keotentikan  dari  sumber-sumber  yang  telah penulis dapatkan diatas.
Proses selanjutnya yaitu (4) Interpretasi, dalam proses ini penulis melakukan pemaknaan  terhadap  sumber-sumber  yang  telah  diperoleh  dan  sebelumnya  telah melewati  proses  kritik  sumber  terlebih  dahulu.  Penulis  menginterpretasi  fakta-fakta

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2, TAHUN 2021.
sejarah  yang  terdapat  dalam  sumber-sumber  tadi  untuk  kemudian  diklasifikasikan, ditata,  dan  disusun  agar  dapat  menjadi  sebuah  tulisan  sejarah  yang  baik  pada  proses setelahnya  yaitu  historiografi.  (5)  Proses  Historiografi,  dalam  proses  historiografi  ini penulis berusaha untuk menuliskan segala yang telah penulis dapatkan dalam keempat proses  sebelumnya.  Menuliskan  fakta-fakta  sejarah  yang  telah  diinterpretasikan  pada pemahaman  penulis  dan  berusaha  untuk  menyampaikannya  secara  jelas  dan  runtut sesuai  dengan  analisa  sejarah.  Diharapkan  setelah  hasil  karya  ilmiah  dari    penulis  ini sudah selesai akan memberikan pengetahuan baru bagi para pembacanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Struktur Inlandsch Bestuur di Sidoarjo
Seperti  yang  telah  dibahas  sedikit  pada  bagian  pendahuluan,  bahwa Inlandsch Bestuur merupakan  pemerintahan  pribumi  yang  menjadi  bagian  dari  struktur pemerintahan  kolonial  di  Hindia-Belanda  yang  menerapkan  sistem  indirect  rule  atau pemerintahan  tidak  langsung.  Lalu  bagaimana  sebenarnya  struktur  pemerintahan  di Hindia-Belanda  secara menyeluruh  ? Hindia-Belanda  dipimpin  oleh seorang  Gubernur Jenderal yang bertempat di Batavia, kemudian gubernur jenderal mempunyai bawahan lagi  untuk  mengontrol  wilayah-wilayah  yang  disebut  sebagai  Karesidenan.  Wilayah karesidenan  dipimpin  oleh  seorang  residen  yang  membawahi  wilayah-wilayah regentschap serta gemeente .  Dibawah  karesidenan  terdapat  pemerintahan  kabupaten yang disebut sebagai regentschap dan dipimpin oleh bupati dibantu oleh patih dengan diawasi oleh asisten residen. Bupati membawahi wilayah distrik atau kawedanan yang dipimpin  oleh  wedana,  dan  membawahi  wilayah  desa  yang  dipimpin  oleh  lurah  atau kepala desa. Selain itu terdapat juga controleur yang merupakan bawahan dari asisten residen untuk mengawasi perkebunan serta aset-aset vital pemerintah kolonial lainnya di daerah.
Struktur pemerintahan yang sedemikian rupa kemudian terbagi menjadi 2 untuk kategori  kepegawaiannya.  Kategori  pegawai  tersebut  terbagi  menjadi Binnenlands Bestuur (BB)  dan Inlandsch  Bestuur (IB).  Dimana Binnenlands  Bestuur adalah  sebutan untuk  para  pegawai  yang  terdiri  dari  orang  Belanda  /  Eropa  dan  bekerja  dalam pemerintahan dalam negeri kolonial. Sedangkan Inlandsch Bestuur merupakan sebutan bagi  pegawai  pribumi  yang  bekerja  sebagai  pegawai  kolonial  atau  biasa  juga  disebut sebagai  pangreh  praja.  Walaupun  terjadi  klasifikasi  atau  penggolongan  terhadap kepegawaian kolonial, tetapi keduanya tetap saling membutuhkan satu sama lain.
Hubungan Kolonial itu merupakan suatu kerja sama politik yang tidak setara, yang diisyaratkan secara hakiki oleh hubungan yang dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang antara kepegawaian Eropa, BB ( Binnenlands Bestuur , Pemerintahan Dalam Negeri) dan pangreh praja . Interaksi antara keduanya berlangsung bukan sesederhana hubungan  administrasi  atasan  dan  bawahan,  melainkan  juga  merupakan  kekuatan tawar-menawar yang  berkesinambungan  antara  kedua  elite  itu dengan  latar belakang budaya dan ras yang berbeda (Sutherland, 1983 : 26-27).
Hal ini juga terjadi di Sidoarjo, sebagai sebuah regentschap atau kabupaten yang berada  dibawah  kekuasaan  pemerintah  Hindia-Belanda.  Maka  Sidoarjo  sesuai  dengan

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2, TAHUN 2021.
letak geografisnya yang berada di sebelah selatan wilayah Surabaya kemudian menjadi bagian dari Karesidenan Surabaya. Dengan begitu maka, struktur pemerintahannya tak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. perbedaannya hanya  terletak  pada  tiap  orang  yang  menjabat  sebagai  kepala  Inlandsch  Bestuur mempunyai pasukan pengamanan atau biasa disebut opas sendiri-sendiri.
Pada  saat  terjadinya  peristiwa  gedangan  tanggal  27  Mei  1904,  Regentschap Sidoarjo  dipimpin  oleh  seorang  bupati  bernama  Raden  Adipati  Tjondronegoro  / Tjondronegoro  I.  Bupati  ini  berasal  dari  patih  (ronggo)  Jombang  dan  mulai  menjabat pada  tahun  1883  menggantikan  bupati  sebelumnya  yaitu  RTAA  Tjokronegoro  II  yang mendapat pensiun di tahun tersebut (PPSKS, 2009 : 15). Sedangkan pada waktu itu yang menjabat sebagai Residen Surabaya adalah E.C.A.F Lange yang nantinya juga turut serta dalam menangani pemberontakan.  Sementara wakil pejabat BB di Sidoarjo yang pada saat itu sedang menjabat sebagai asisten residen, bernama Th. A. Smulders. Pada waktu itu bukan hanya bupati saja dari kalangan pejabat IB yang terlibat, tetapi para pejabat IB yang  berada  dibawah  kuasa  bupati  juga  turut  terlibat.  Diantaranya    :  wedana  krian bernama Raden Djojo Adiputro, asisten wedana taman, wedana gedangan bernama Mas Prawiro Dimedjo, lurah gedangan, dan wedana boelang bernama Raden Djojo Adiningrat.
Kebanyakan dari sumber yang ada tidak menyebutkan secara detail nama-nama pejabat IB yang berada dibawah kekuasaan Bupati Sidoarjo. Hanya Wedana Bulang saja pejabat  setingkat  wedana  yang  secara  jelas  disebutkan  namanya  karena  ia  ternyata memilih  untuk  berpihak  pada  pihak  pemberontak.  Sementara  itu  selain  para  pejabat pemerintahan, para petinggi militer juga terlibat dalam penanganan peristiwa gedangan ini. Para pemimpin dari pihak militer Hindia-Belanda yang terlibat diantaranya : Kapten C.H Hoedt dari kesatuan KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda), Raden Tjondrokusumo dari satuan Opas (Petugas Keamanan) Bupati. Dalam catatan bupati Sidoarjo pada 30 Mei 1904, sebenarnya terdapat satuan lain yang dituliskan dalam catatan. Satuan itu antara lain berasal dari pamong praja dan kepolisian tetapi tidak disebutkan siapa tokoh yang ikut  serta  dalam  peristiwa  itu.  Tokoh-tokoh  diatas  adalah  yang  terdapat  dalam  arsip seputar peristiwa gedangan.

## Jalannya Peristiwa Gedangan
Peristiwa Gedangan terjadi pada tanggal 27 Maret 1904 dan dimulai pada pukul 11.00  pagi.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  laporan  telegram  yang  dikirim  oleh  Residen Surabaya bernama E.C.A.F Lange dan dikutip oleh koran Dagblad van Zuidholland en ‘s - Gravenhage  yang  terbit  pada  tanggal  30  Juni  1904  atau  sebulan  pasca  terjadinya peristiwa Gedangan. Bunyi laporan telegram itu kurang lebih seperti berikut :
“Pagi ini pada pukul sebelas ada laporan tentang gangguan yang terjadi di Sidoarjo. Saya sendiri pergi kesana dengan kereta api pukul setengah satu dengan bantuan militer. Tapi  belum  tahu  detailnya.  Hari  ini  dengan  lima  puluh  bawahan,  seorang  kapten  dan seorang  letnan  dua  tiba  di  Gedangan.  Menurut  laporan,  penggagas  gerakan pemberontakan tersebut adalah Kassan Moekmin, guru spiritual dari Djogja dan tinggal di desa Sumantoro. Tadi malam dia mengumpulkan para pengikutnya ke taman alang-alang, bermaksud untuk memproklamirkan perang sabil” (Dagblad, 30 Juni 1904). Disebutkan

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2, TAHUN 2021.
dalam  telegram  itu  bahwa  pemimpin  gerakan  adalah  seorang  guru  spiritual  bernama Kassan  Moekmin  yang  berasal  dari  desa  Sumantoro,  Distrik  Gedangan.  Menurut  Ulil Azmil Umroh dalam skripsinya, Kyai Hassan Mukmin adalah putra dari seorang ulama besar  di  Yogyakarta  yang  memimpin  tarekat  Qadariyah  wa  Naqsabandiyah.  Ia diperkirakan  lahir  pada  tahun  1854  M  dan  merupakan  anak  satu-satunya.  Nama panggilan kecilnya adalah Sebloe, seperti nama ibu asuhnya. Ketika menginjak dewasa ia dipanggil    Durrachman  hingga  kemudian  ia  kembali  dipanggil  dengan  nama  Hasan Mukmin. Ia menikah dengan perempuan asal Sidoarjo yang dikenal dengan nama Mbok Markamah (Umroh, 2017 : 9).
Sebelum menikah dengan mbok Markamah, ia tinggal di daerah Krian tepatnya di  desa  Semambung  dan  berprofesi  sebagai  pedagang  tikar.  Di  desa  Semambung  ia membentuk  komunitas  yang  anggotanya  terdiri  dari  orang-orang  yang  menaruh kepercayaan dan kesetiaan padanya. Kegiatannya di samping menyebarkan agama juga membantu menyembuhkan penyakit. Selain itu dia juga memberikan jimat kepada para pengikutnya yang sebagian berprofesi sebagai nelayan dan petani agar hasil panennya melimpah. Berangkat dari kebiasaannya tersebut akhirnya ia semakin tertantang untuk berdakwah  dalam  tingkatan  yang  lebih  luas.  Ia  kemudian  lebih  dikenal  sebagai  guru agama dan dukun ketimbang profesi awalnya sebagai pedagang tikar.
Didorong oleh keyakinannya selama dianggap sebagai dukun dan guru agama bahwa nantinya akan turun Imam mahdi untuk membebaskan rakyat dari kesengsaraan yang jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat saat masa kolonial sangat sesuai. Maka, kemudian  Kyai  Kassan  Moekmin  mengklaim  dirinya  sebagai  Imam  Mahdi  yang  akan menyelamatkan rakyat dari kondisi kesengsaraan selama masa kolonial tersebut. Setelah itu ia bersama para pengikutnya merencanakan perang suci atau perang sabil yang akan dilaksanakan bertepatan dengan hari kelahiran nabi Muhammad atau Maulid Nabi yang jatuh  pada  tanggal  27  Mei  tahun  1904.  Alhasil  persiapan  aksi  pemberontakan  mulai dilakukan demi kelancaran aksi pada tanggal yang sudah ditentukan tersebut.
Menurut  laporan  dari  bupati  Sidoarjo  Raden  Adipati  Tjondronegoro  yang berhasil  menangkap  salah  satu  pemberontak  bernama  Haji  Abdoel  Gani  dari  desa Damarsi untuk dijadikan narasumber. Dan laporan ini kemudian diterjemahkan Dukut Imam Widodo dalam bukunya yang berjudul “Sidoardjo Tempo Doeloe” .  Dalam laporan tersebut  dikatakan  bahwa  persiapan  pemberontakan  sudah  mulai  dilakukan  pada tanggal 25 Mei 1904.  Dimana salah satu menantu kyai Kasan yang bernama pak Rupiah datang untuk menemui Abdoel Gani dengan perintah untuk mempersiapkan perang sabil pada tanggal 27 Mei nantinya. Kemudian Abdoel gani segera berangkat untuk menemui rekan pemberontak lainnya yang telah berkumpul lebih dulu dirumah Kyai Ngari desa Wagir.  Disana  ia  bersama  8  orang  lainnya  dan  dua  orang  yang  datang  menyusul membawa bendera putih dengan umbul-umbul klaras (daun pisang kering).
Pada malam hari itu juga ia bersama rakan-rekannya tersebut pergi ke sawah di desa Keboan Pasar sambil membawa bendera tadi. Kemudian pada pukul 10 malam, ia bersama  rekan-rekannya  menancapkan  bendera  tadi  di  tanah  yang  sudah  digali sebelumnya  oleh  7  orang  dari  Keboan  Pasar.  Pada  pukul  11  malam  bendera  mulai berkibar (Widodo, 2013 : 207-208). Hal ini didukung oleh keterangan yang didapatkan

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2, TAHUN 2021.
dari berita yang diterbitkan oleh koran Het Nieuws Van Den Dag pada tanggal 22 Juni tahun  1905.  Pada  bagian  yang  membahas  tentang  perkembangan  kasus  gedangan  ini, ditulis sebagai berikut :
“....  bahwa  kemudian  dengan  bersenjatakan  pedang,  tombak,  keris,  dan  parang mereka berkumpul di sawah dekat Keboan Pasar dan menancapkan panji pemberontakan di sana sebagai lambang kerajaan baru yang akan didirikan, yang panji-panji terdiri dari putih-biru-putih. Bendera tersebut berposisi di atas tiang bambu yang dilapisi dengan daun pisang kering; bahwa pada saat itulah mereka berteriak “Sabilullah!” telah pergi ke desa Keboan Sikep.. ..” (Het Nieuws Van Den Dag, 22 Juni 1905).
Suasana jalannya pemberontakan sendiri dapat dinarasikan secara singkat dari berita-berita dalam berbagai koran sezaman yang memberitakannya, bahwa pada pukul 11 pagi para pemberontak mulai menyerukan perang sabil di sawah desa Keboan Pasar tepatnya di seberang dan sisi kanal mangetan. Sementara itu sebelumnya mereka sudah berkumpul pada pukul 6.30 pagi. Sedangkan pukul 10 pagi Kyai Kasan moekmin selaku pemimpin pemberontak datang ke lokasi tempat pemberontakan berkumpul. Mendengar kejadian itu Bupati Sidoarjo Raden Adipati Tjondronegoro bersama Asisten Residen Th. A. Smulders dan controleurnya bernama P.H. Frolich berangkat ke Gedangan ditemani oleh Opas, pamong praja, dan polisi. Tetapi sebelum menuju lokasi kejadian di Keboan Pasar, mereka lebih dulu menuju stasiun Gedangan untuk menjemput Residen Surabaya bernama  E.C.A.F  Lange  yang  dikabarkan  telah  berangkat  dari    Surabaya  ke  Gedangan pada pukul setengah satu siang dikawal oleh 50 tentara KNIL yang dipimpin oleh Kapten C.H  Hoedt  dan  seorang  letnan  dua  untuk  menangani  secara  langsung  peristiwa  yang terjadi.
Kemudian pukul 2 siang Residen tiba di Stasiun Gedangan dan disambut oleh rombongan  bupati  beserta  asisten  residen.  Residen  beristirahat  sejenak  sebelum akhirnya pukul setengah 3 ia bersama rombongan bupati dan asisten residen pergi ke tempat  kejadian  di  desa  Keboan  Pasar.  Namun  dari  50  tentara  KNIL  tadi  sebagian diarahkan ke daerah Sepanjang untuk mengantisipasi pemberontakan juga yang terjadi disana.  Dalam  perjalanan  menuju  lokasi,  rombongan  residen  bertemu  dengan  lurah Gedangan  yang  berhasil  lolos  dari  tangkapan  para  pemberontak.  Sementara  itu  para pemberontak  berhasil  menangkap  Wedana  Gedangan  dan  membunuh  opasnya. Mendengar kabar itu rombongan residen langsung bergegas menuju lokasi. Mereka tiba di desa Keboan Pasar pada sekitar pukul 3 sore dan langsung melakukan upaya mediasi pada  para  pemberontak  dengan  tujuan  agar  mereka  mau  meletakkan  senjatanya  dan menyerah.
Tapi yang terjadi malah sebaliknya, para pemberontak kemudian merangsek maju ke arah residen, bupati, dan asisten residen yang sedang berada diatas jembatan kanal mangetan. Rombongan yang terkejut dengan adanya serangan dadakan tersebut akhirnya melakukan tindakan dengan menembak setiap pemberontak yang menyerang. Meski sempat melakukan perlawan tetapi salah satu diantara pemberontak berhasil maju ke  arah  Residen  dan  berduel  dengannya.  Residen  Surabaya  sempat  melepaskan tembakan untuk melindungi diri tetapi tembakan itu ternyata meleset dan membuatnya jatuh ke sungai mangetan bersama seorang pemberontak tadi. Di Sungai ia melanjutkan

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2, TAHUN 2021.
duelnya  sampai  kemudian  asisten  residen  dan  bupati  sidoarjo  datang  bersama  opas (pasukan pengaman) dan berhasil membunuh pemberontak tadi. Residen yang ternyata terluka di bagian lutut kanan akhirnya dibawa kembali ke Surabaya.
Setelah  kejadian  itu  para  pemberontak  (termasuk  Kasan  Mukmin)  akhirnya perlahan  mulai  pergi  meninggalkan  lokasi  dan  kembali  ke  desanya  masing-masing. Dalam  serangan  itu  tercatat  70  orang  tewas  pada  peristiwa  gedangan  tersebut. Sementara lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit sidoarjo. Sementara yang lainnya kabur ke pemukiman penduduk. Kasan Mukmin sendiri akhirnya menurut laporan  dari  panglima  KNIL  bernama  Lan  Legger  bahwa  di  malam  hari  usai  kejadian, Kasan  Mukmin  berhasil  dibunuh  di  desa  Sumantoro  oleh  25  orang  tentara  KNIL. Pemberontakan kemudian dapat digagalkan dan Kasan Mukmin dinyatakan tewas oleh laporan pemerintah.

## Peran Inlandsch Bestuur Dalam Menangani Peristiwa Gedangan
Inlandsch bestuur (IB) di Sidoarjo mempunyai peran yang sangat mencolok dalam menangani  peristiwa  gedangan  tahun  1904.  Peran  itu  dapat  terlihat  dalam  tindakan- tindakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  daerah  (dalam  hal  ini  bupati  pada  pejabat  IB bawahannya).  Bahkan  semua  laporan  yang  ditulis  oleh  asisten  residen  pada  residen Surabaya merupakan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh para pejabat IB dibawah bupati  Sidoarjo.  Meskipun  para  pejabat  IB  yang  termasuk  bupati  Sidoarjo  merupakan bagian  dari  orang-orang  yang  dianggap  oleh  para  pemberontak  sebagai  suruhan pemerintah  kolonial.  Tetapi,  para  pemberontak  masih  menaruh respect pada  mereka karena para pemberontak hanya mau menyerang para pejabat BB (Binnenlands Bestuur) saja yang dianggap sebagai penyebab permasalahan yang dihadapi rakyat pada waktu itu.
Dimulai  dari  peran  Bupati  Sidoarjo  Raden  Adipati  Tjondronegoro  yang  sejak sebelum  terjadinya  pemberontakan  terus  menerus  melakukan  investigasi  terhadap pergerakan Kyai Kasan Mukmin. Hal ini sebagaimana tertulis  dalam laporannya seputar peristiwa gedangan ini pada tanggal 30 Mei 1904 yang diterjemahkan oleh Dukut Imam Widodo dalam bukunya berjudul “Sidoardjo Tempo Doeloe” bahwa ketika mendapatkan laporan  dari  Naib  Larangan  dan  Bulungan  pada  tanggal  24  Mei  di  desa  Sumantoro, Kawedanan Krian ada seorang bernama Kyai Kasan Mukmin yang berkhotbah, dimana isi khotbahnya adalah ajakan untuk melaksanakan perang sabil atau perang suci. Terdorong oleh laporan tersebut maka Bupati Tjondronegoro memerintahkan Naib Larangan dan Bulungan  untuk  menemui  Kyai  Kasan  Mukmin  di  desa  Sumantoro.  Dan  hasilnya, diketahui bahwa memang Kyai Kassan Mukmin berniat untuk melakukan perang sabil meskipun belum diketahui kapan akan melakukannya.
Begitu  juga  peran  dari  Wedana  Krian  dan  Taman  yang  juga  turut  mencari informasi seputar pemberontakan yang akan dilakukan oleh kelompok Kasan Mukmin. Bupati Sidoarjo memanggil wedana Krian pada malam hari tanggal 26 Mei dengan tujuan memberikan tugas kepadanya untuk mencari tahu kebenaran tentang rapat yang selalu diadakan  oleh  Kyai  Kasan  Mukmin  di  rumahnya  setiap  malam  jumat.  Setelah  itu kemudian wedana Krian menyuruh 2 orang dari Kawedanan Taman untuk melakukan

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2, TAHUN 2021.
cross-check kebenarannya.  Saat  hari  pelaksanaan  pemberontakan  juga  dapat  dilihat kekompakan  dari  hubungan  antar  struktur  Inlands  Bestuur  (IB).  Mulai  dari  tingkat terendah yaitu mantri pengairan sampai ke tingkat wedana dan bupati.
Pada  tanggal  27  Mei  1904  pukul  07.30  wedana  gedangan  memberitahu  bupati Sidoarjo  bahwa  di  sawah  desa  Keboan  telah  berkumpul  sekitar  20  orang  berpakaian putih-putih dan membawa senjata tajam. Berikutnya pada pukul 9.00 pagi giliran mantri pengairan desa Botokan yang memberikan kabar bahwa selain Kyai Kasan Mukmin juga terdapat  banyak  orang  yang  berpakaian  serba  putih  dan  bersenjata  tajam  (Widodo, 2013).  Fakta-fakta  diatas  menunjukkan  kerjasama  yang  baik  antara Inlandsch  Bestuur sesuai dengan jabatan dan fungsinya masing-masing. Keputusan yang nantinya diambil oleh para pejabat kolonial (BB) di tingkat asisten residen dan residen bahkan sampai ke gubernur  jenderal  adalah  berdasarkan  laporan  di  lapangan  yang  disampaikan  oleh pejabat Indlandsch  Bestuur. Meski  kebanyakan  wedana  turut  serta  mebantu  dalam menangani kasus, tetapi ada juga pejabat Inlandsch Bestuur yang memberontak. Pejabat IB  tersebut  adalah  Wedana  Bulang  yang  ternyata  mendukung  rencana  Kyai  Kasan Mukmin  untuk  melakukan  perang  sabil.  Seperti  terdapat  dalam  koran  Het  Vaderland yang terbit pada tanggal 28 Juni 1904 atau sebulan setelah pecahnya peristiwa gedangan. Dalam artikel di koran tersebut dijelaskan isi dari salah satu telegram dari Java Herald di Surabaya bahwa :
“.....Terdapat  masalah  serius  dalam  pemerintahan  Inlandsch  Bestuur  yang  harus diselesaikan  oleh  Residen  Surabaya.  Wedana  Boelang  sempat  menolak  melaksanakan dakwaan  yang  diberikan  oleh  Bupati  Sidoarjo  atas  desakan  dari  asisten  residen.  Beban tersebut berupa pemberian perintah kepada wedana Boelang untuk mengambil polowidjo yang belum  cukup  matang untuk kepentingan  budidaya  gula  (maksudnya  adalah  lahan palawija  diganti  dengan  lahan  tebu).  Tetapi  wedana  Boelang  menolaknya  dan  memilih untuk tidak memberikan perintah kepada rakyatnya untuk mengosongkan lahannya demi rencana penanaman tebu yang akan dilakukan oleh pemerintah kolonial. Akhirnya pejabat IB tersebut dipindahkan ke distrik / kawedanan lain ” (Het Vaderland, 1904).
Dari kejadian tersebut memang terlihat bahwa wedana Boelang menolak untuk mematuhi  perintah  atasannya  dalam  hal  ini  Bupati  Tjondronegoro  untuk  mengganti lahan warga yang sedang ditanami palawija untuk keperluan lahan tebu. Bupati Sidoarjo sendiri dalam kasus ini disuruh atau merupakan tangan kanan dari pemerintah kolonial melalui Residen Surabaya dan asisten residennya. Wedana Boelang lebih memilih untuk memihak rakyatnya yang memang tidak mau lahannya beralih ditanami tebu.
Sementara kasus pasca peristiwa gedangan sendiri terus berlanjut, disebutkan bahwa  para  pemberontak  mulai  ditangkap  dan  dipenjara  mulai  malam  hari  setelah kejadian.  Disini  peran  Inlandsch  Bestuur  kembali  diandalkan  untuk  mencari  para pemberontak yang sedang bersembunyi di desa-desa sekitar. Setelah itu mereka (para pemberontak yang tertangkap) diserahkan ke pengadilan dan dewan pertanahan untuk diadili.  Setelah  beberapa  bulan  pasca  kasus  pemberontakan  gedangan  akhirnya  para tahanan dijatuhi  vonis hukuman.  Diantara  62  terdakwa  12  dibebaskan  karena  kurang bukti keterlibatannya, sementara 50 orang sisanya dijatuhi hukuman 8-16 tahun kerja

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2, TAHUN 2021.
paksa. Hal ini dimuat dalam salah satu berita di koran Het Nieuws Van Den Dag yang terbit pada tanggal 3 November tahun 1905 yang berbunyi sebagai berikut :
“Setelah  audiensi  publik  selama  lebih  dari  empat  bulan  dari  19  Juni  hingga  28 Oktober  dewan pertanahan  di  Sidoardjo  pada hari  Sabtu  menjatuhkan  putusan  atas 62 terdakwa  di  kerusuhan  gedangan.  Seperti  yang  telah  dilaporkan,  dari  62  terdakwa  12 dibebaskan  karena kurangnya  bukti  dan 50  sebelumnya  dijatuhi  hukuman  mulai  dari  8 hingga 16 tahun kerja paksa secara berantai. Tiga dari  50 narapidana yang mengalami kehilangan  anggota  tubuh  saat  pemberontakan  (cacat)  menerima  hukuman  yang  lebih sedikit yaitu delapan dan sepuluh tahun kerja paksa” (Het Nieuws Van Den Dag, 1905).

## KESIMPULAN
Pada kasus peristiwa gedangan tanggal 27 Mei tahun 1904 ini dapat terlihat jelas bagaimana  kerjasama  yang  baik  antara Inlandsch  Bestuur pada  tiap  jabatan  yang  ada. Meskipun  pada  akhirnya  salah  satu  wedana  yang  berasal  dari  Boelang  telah  memilih untuk  memberontak  pada  perintah  atasannya  yaitu  Bupati  Sidoarjo.  Tetapi  secara keseluruhan  bisa  dikatakan  kepercayaan  para  pejabat  IB  pada  Bupati  Sidoarjo  yang akhirnya  mendorong  terjalinnya  komunikasi  yang  baik  antara  pegawai.  Struktur Inlandsch  Bestuur di  Sidoarjo  juga  menjalin  kerjasama  yang  baik  dengan Binnenlands Bestuur dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Asisten  Residen  dan  Residen  Surabaya.  Melalui laporan-laporan  yang  disampaikan  oleh  bupati  sidoarjo  pada  asisten  residen  yang kemudian  diteruskan  pada  residen  dan  dari  residen  diteruskan  lagi  sampai  pada gubernur jenderal Hindia-Belanda di Batavia.
Kemudian  dari  laporan-laporan  tingkat  terendah  sampai  tertinggi  itulah pemerintah  kolonial  bisa  memutuskan  untuk  mengambil  tindakan  pada  kasus pemberontakan gedangan ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam fakta-fakta sejarah di bagian pembahasan, pada akhirnya pemerintah kolonial memutuskan untuk mengambil tindakan represif dalam membubarkan massa pemberontak. Padahal sebetulnya jika kita melihat upaya-upaya penyelesaian konflik, harus ada yang dinamakan tindakan preventif atau pencegahan. Dalam kasus peristiwa gedangan tanggal 27 Mei tahun 1904 ini tidak terlihat  upaya  preventif  diambil  oleh  pemerintah  baik  dari  Inlandsch  Bestuur  (IB) maupun Binnenlands Bestuur (BB). Maka, disinilah letak minus dari peran pemerintahan kolonial dalam menangani peristiwa gedangan. jika tindakan preventif atau pencegahan telah  dilakukan  paling  tidak  ada  alasan  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  tindakan represif.

## DAFTAR RUJUKAN Buku dan Jurnal
Widodo, D. I. 2013. Sidoardjo Tempo Doeloe. Surabaya : Dukut Publishing.
Sejarah Sidoarjo . 2009. Sidoarjo : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo. Kartodirdjo, S. 1984. Pemberontakan Petani Banten 1888 . Jakarta : Dunia Pustaka Jaya Sutherland, H. 1983. Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi . Jakarta : Sinar Harapan

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2, TAHUN 2021.
Umroh, U. A. 2017. KYAI HASAN MUKMIN (Studi Tentang Perannya Memimpin Perlawanan Petani Pada Pemerintah Kolonial Belanda di Gedangan 1904). Skripsi diterbitkan. Surabaya : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya.

## Arsip dan Dokumen
Dagblad. 30 Juni 1904. De opstand in Gedangan.  hlm 1 Het Nieuws Van Den Dag. 22 Juni 1905. De Gedangan-zaak. hlm 6 Het Nieuws Van Den Dag. 3 November 1905. De Gedangan-zaak. hlm 6 Het Vaderland. 28 Juni 1904. Cultures Mijnwezen, Handel, Rnz. hlm 5