## PENDIDIKAN GENDER DALAM KERANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI LINGKUNGAN NAGARI
(Studi Kualitatif di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar).

## REMISWAL
Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Bonjol Padang

## Abstract
The objectives of this research is to find gender education process which received women that increasing their participation in nagari environment.
This research used qualitative approach, and techniques of observation, interview and document study in collecting data. Data is analyzed through some stages, such as domain analysis, taxonomy, component and theme.
The finding of the research shows that nagari environment supports women, women being are still a domestic sphere in Salimpaung nagari, gender education process to woman is learned to encourage domestic roles, and trend to forward potential woman to domestic’s area, and Bundokandung is understanded as self woman and women  organization, than woman organization is concentrated its functions. Its impact is to be balance among men’s roles and women’s roles in Salimpaung nagari.
Based on those findings, it could be concluded that woman involvement which occurred might be effected by gender education process which received.
Therefore, in increasing woman involvement in nagari environment into implementing gender education process by equity and eguality mentioned their quality of roles.

## PENDAHULUAN
Tuntutan kesamaan peran antara lakilaki dan perempuan dalam pembangunan merupakan suatu keniscayaan. Apalagi dikaitkan dengan rendahnya peran  serta perempuan dalam urusan publik. Suatu keadaan yang timpang, mengingat p er e mp u a n me r u p ak a n  ke lo mp o k  penduduk terbanyak. Perempuan juga memiliki kebutuhan dan keinginan yang  sama dengan laki-laki. Perempuan memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Perempuan menduduki posisi strategis dalam perekonomian. Sehingga masuknya pere mpua n da la m  w ila ya h pu blik,  seharusnya mendapat tanggapan positif dari semua kalangan.
Perempuan berhak atas hidup dan mengapresiasi hak-hak hidupnya di dunia ini. Karena hak-hak asasi bersifat universal. Setiap manusia berkebutuhan t erhadap nya. Hak- hak a sas i t idak membedakan laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam pemenuhan hak-hak  asasi tersebut cenderung bersifat alamiah. Dalam konteks apa dan dimana pun permasalahan hak-hak asasi tetap mendapat tempat. Hanya dalam prosesnya masih belum seperti yang diharapkan.  Apalagi bila mengacu pada standar perundangan yang ada, pelaksanaan hak asasi masih besar harapan daripada kenyataannya.
P e r e mp u a n d a la m p a r a d ig ma  pembangunan pun mengalami pergeseran. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai beban. Tetapi perempuan dijadikan mitra, bahkan menjadi subjek pembangunan. Sebagai subjek merupakan pe laku dalam kegiatan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pengembangan
potensi  perempuan merupakan sebuah kemestian dalam pembangunan itu sendiri. Dengan demikian pembangunan seharusnya bersifat memberdayakan perempuan.
Munculnya telaah peran perempuan dalam pembangunan, telah mendorong lahirnya kajian kesetaraan gender. Kajian yang mendorong kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam  pembangunan.  Aksi lokal yang menuntut kesetaraan peran, khususnya dalam wilayah publik terus mengglobal, sehingga gerakan tersebut memunculkan kesadaran  baru, dimana perlunya perempuan ambil bagian dalam pembangunan.
Di sisi lain, nagari dalam konteks otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan terendah di Sumatera  Barat, seperti pemerintahan lurah/desa. Nagari memiliki kerangka pembangunan yang memberdayakan masyarakat. Sistem pembangunan nagari dipandang positif dalam mewujudkan kesetaraan  gender. Dengan s ist e m  mat rilinia l tersebut menjadikan perempuan berhak dalam pengasuhan/pendidikan anak dan pemeliharaan harta kekayaan, serta penyandaran garis keturunan pada perempuan yang memegang akses perekonomian dalam nagari. Po la matrilinea l di  lingkungan nagari mempengaruhi  status dan peran masyarakat. Menurut Nursid Sumaatmadja (2007:4.11) bahwa status dan peran masyarakat nagari cenderung bersifat stagnan. Status dan peran tersebut tidak bisa dipertukarkan lagi. Setiap warga masyarakat nagari menerima status dan peran yang melekat padanya, misalnya status sebagai mamak, kemenakan, bako, orang semenda, anak pisang dan
sebagainya. Namun status dengan jenis “ achieved status ” masih memungkinkan terjadinya kesetaraan peran, seperti dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.
Realitas peran perempuan dalam konteks Sumatera Barat yang ditunjukkan oleh data yang ada belum menunjukkan t e r j a d i n y a   k e s e t a r a a n g e n d e r .   Indikasi kearah ini seperti ditunjukkan oleh penelit ian Hallen dkk (2002:1-  50) yang berjudul, “ Pengaruh Hukum Adat Minangkabau terhadap Peran dan Kesejahteraan Perempuan di Sumatera Barat” menyoroti beberapa aspek seperti peran perempuan, sistem pewarisan dan harta pusaka, perkawinan dan perceraian, pola asuh anak, kesejahteraan perempuan,  pemberdayaan perempuan dan kebijakan pemerintah propinsi belum menunjukkan masalah gender sebagai sesuatu yang menggembirakan di Sumatera Barat. Termasuk juga data yang dikeluarkan  oleh Komisi Pemilihan Umum Sumbar yang menunjukkan rendahnya apresiasi penerimaan terhadap calon legislatif perempuan di DPRD propinsi dan DPRD kab/kota (Marnis, 2004: 1-2).
Seiring dengan meningkatnya taraf kehidupan masyarakat, berupa meningkatnya kualit as pendid ikan,   kesehatan dan ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan cara pandang dalam masyarakat. Termasuknya d e n g a n   me n in g k a t n ya k e ma ju a n   teknologi komunikasi dan informasi t ela h  me na mba h d a n  me mper lu as wawasan masyarakat. Oleh karenanya, jika selama ini segala persoalan diterima masyarakat sepenuhnya, maka sekarang  masyarakat memiliki kesadaran baru untuk mengkritisinya. Sehingga di kalangan petinggi nagari mulai mengakomodasi berbagai persoalan masyarakat untuk ditata ulang ke dalam bentuk peraturan nagari. Karena nagari tidak lagi berada pada konteks yang terisolir, melainkan nagari telah menjadi bagian dari kemajuan zaman dan peta perpolitikan nasional.  Disis i la in, peran serta perempuan dalam pembangunan, khususnya dalam kekuasaan nagari semakin terbuka secara philosofis, sosiologis dan yuridis formal. Namun rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan, khusus dalam kekuasaan dan kepemimpinan nagari tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan gender yang diterima selama ini.

## Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa yang menjadi fokus  dalam penelit ian ini ada lah proses pendidikan gender dalam kerangka peningkatan partisipasi perempuan di lingkungan nagari. Di lingkungan Nagari Salimpaung, perempuan merupakan kelompok dengan jumlah besar atau
kelompok mayoritas. Pada dasarnya, perempuan- perempuan di lingkungan Nagari Salimpaung adalah orang-orang  yang tangguh, sejalan dengan fungsinya sebagai orang-orang yang menjaga nagari, karena dalam sistem matrilineal yang dianut menempatkan perempuan  pada kedudukan dan peran untuk menjaga harta kekayaan di lingkungan Nagari Salimpaung. Kompleksitas persoalan di lingkungan Nagari Salimpaung senantiasa bertambah Lingkungan nagari tidak hanya diikat oleh nilai-nilai tradisi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya-budaya modern. Perempuan juga dihadapkan dengan berbagai pilihan dan tuntutan hidup, seperti memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pilihan untuk bekerja atau terlibat aktif dalam kegiatan penting lainnya. Perempuan di lingkungan nagari tidak lagi berprofesi sebagai ibu rumah tangga semata, melainkan mereka telah bekerja sebagai pegawai pemerintahan/non pemerintahan, berwiraswasta dan berdagang.
S e l a m a i n i , k e m u n g k i n a n terwujudnya kesetaraan partisipasi lakilaki dan perempuan di lingkungan Nagari Salimpaung adalah sangat besar dan terbuka. Hal ini didasari oleh tiga sudut  pandang, yaitu; (1) filosofis-religius, (2) sosial- budaya dan (3) legalitas formal.
Dari segi filosofis-religious bahwa manusia pada hakikat adalah sama. Tidak ada perbedaan antara laki-laki  dan perempuan di hadapan Sang Khalik, perbedaan hanya terletak pada amal perbuatan mereka. Atau dengan kata lain kadar iman dan tagwa yang membedakan mereka.
Dari segi sosial-budaya bahwa lingkungan nagari menganut sistem matrilineal, karena nagari berada dalam wilayah adapt Minangkabau. Dimana pada sistem matrilineal, penghitungan garis keturunan disandarkan kepada ibu (perempuan). Konsekuensinya, perempuan memiliki beberapa kewenangan dan hak di dalamnya seperti; tanggung jawab dalam pengasuhan, pendidikan dan pemeiliharaan harta kekayaan.
Sedangkan dari segi legalitas formal adanya quota 30% bagi perempuan di lembaga legislative dan eksekutif. Yang demikian adalah sebagai bentuk pentingnya perempuan untuk mengambil bagian dalam urusan publik.
Namun kenyataannya, partisipasi p e r e mp u a n d i  l in g k u ng a n  N a g a r i  Salimpaung dapat dikatakan belum setara dengan laki-laki. Secara kasat mata  pengambilan keputusan-keputusan penting di lingkungan nagari diambil oleh lakilaki, peran-peran strategis dalam nagari berada dalam kuasa laki-laki. Sedangkan  p e r e mp u a n   le b i h   b a n ya k   b e r a d a posisi subordinat laki-laki, baik dalam keluarga, kaum, pasukuan, organisasi sosial  maupun lembaga tinggi nagari. Sekalipun perempuan
berkecimpung di dalamnya, tetapi mereka senantiasa  mengurusi masalah-masalah domestik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji pendidikan gender yang diterima perempuan dalam lingkungan nagari, sehingga penelitian ini difokuskan pada,  “proses pendidikan gender yang diterima perempuan dalam rangka peningkatan partisipasi mereka di lingkungan Nagari Salimpaung”.

## Pertanyaan Penelitian
1. Faktor-faktor lingkungan fisik, ling ku nga n so s ia l da n ling ku ng a n binaan yang bagaimana yang dapat dipotimalkan untuk proses pendidikan  gender dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan di lingkungan Nagari Salimpaung ?
2. Bagaimana proses pendidikan gender untuk dapat mengembangkan diri perempuan dalam keluarga, kaum,  pasukuan, lembaga sosial dan lembaga  t inggi da la m rangka meningkatkan partisipasi perempuan di lingkungan Nagari Salimpaung?
3. Aspek-aspek pengembangan personal, pengembangan sosial dan pengembangan professional yang bagaimana yang ditanamkan kepada  perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan di lingkungan Nagari Salimpaung?
4. Bentuk-bentuk keterlibatan seperti apa yang dilakukan oleh perempuan untuk meningkatkan partisipasi mereka di lingkungan Nagari Salimpaung?

## Kajian Teoritik
1. Pendidikan Gender
a. Pendidikan G. Terry Page dan JB.Thomas dalam International Dictionary of Education menyatakan bahwa pendidikan ( education )  memiliki karakter sebagai berikut: (1) The total processes developing human ability and behavior.(2) Sosial process in which one achieves sosial competence and individual growth, carried on in a selected, controlled setting, which can be  institutionalized as a school or college.(3) In the sense of theory of education or disciplines of education. (4) According to UNESCO), ‘organized and sustained instruction designed to communicate  a combination of knowledge, skill and understanding valuable for all the activities of life’ (Agus Salim, 2005:7).
Paulo Freira, seorang ahli pendidikan Brasil berpendapat bahwa pendidikan adalah usaha memanusiakan manusia, tujuan pendidikan adalah
pembebasan  permananen. Pembebasan permanen ini berlangsung dalam dua tahap: (1) tahap kesadaran akan penindasan, dan (2) membangun kemantapan dengan aksi  budaya yang membebaskan (Yusufhadi M., 2007:130) .
Mansoer Fakih mengemukakan pendapat sama dengan Paulo Freira, bahwa pendidikan merupakan proses perkembangan siswa meraih kemajuan. Pend id ikan se baga i gerakan  ya ng  menjadi acuan peningkatan prestasi dan arena kompetensi pertumbuhan antar pribadi. Pendidikan adalah gerakan yang lepas, tidak terkait dengan lembaga atau dikaitkan dengan kekuasaan ( power )  yang memberinya legitimasi formal. Pendidikan merupakan gerakan humanis  yang bertujuan memperbaiki peradaban manusia secara umum. Ia menjadi ideologi yang harus dianut oleh setiap orang (dimulai dari lingkup keluarga, komunitas, dan masyarakat), diupayakan sebagai  gerakan massal yang menjadi acuan dari kehidupan manusia seluas-luasnya (Agus Salim, 2005: 7).
Dalam perkembangannya, pendidikan telah memantapkan dirinya sebagai sebuah ilmu yang memiliki batang tubuh dengan landasan filosofis, psikologis dan sosial budaya. Menurut konsorsium ilmu pendidikan ada lima komponen inti ilmu pendidikan yang membentuk batang tubuh ilmu pendidikan berdasarkan landasan yang disebutkan di atas, sekaligus sebagai objek dari ilmu pendidikan, yakni mencakup aspek kurikulum, belajar, mengajar, lingkungan belajar dan penilaian (Saiful Sagala, 2005:2-4). Kelima komponen  pendidikan itu dapat diringkas dalam penjelasan berikut:

## 1) Pendidik
Mendidik/mengajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan proses pelaksanaan interaksi  ditinjau dari sudut pendidik. Istilah pendidik memiliki ungkapan yang banyak sekali, seperti orang tua, guru, maupun tokoh masyarakat. Hanya saja, istilah pendidik cenderung lengket pada guru. Namun yang seharusnya dimengerti adalah bahwa orang tua, guru maupun tokoh masyarakat bertanggung jawab terhadap pendidikan.  Dengan demikian, pendidik memegang andil besar terhadap pendidikan, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Hanya saja, pengakuan kompetensi pendidik tetap berada pada guru, sehingga setiap saat tuntutan kepada guru semakin besar terhadap keberhasilan peserta didik. Bahkan Nasution (1988:76) menyatakan  bahwa peranan guru tersebut senantiasa mengalami perubahan, dari awalnya sebagai penyampai informasi, berubah menjadi orang yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan bimbingan dalam bersikap dan
berprilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
L e b i h   l a n j u t ,   H .   A .   R .  T i l a a r   (2002:78) menyatakan  bahwa dalam kegiatan pendidikan, guru harus mampu menjadikan pendidikan sebagai pusat- pusat pemelihara dan pengembangan nilai-nilai moral. Sekolah bukan hanya berfungsi sebagai pusat- pusat pendidikan tetapi juga sebagai pusat-pusat atau  benteng moral dari kehidupan masyarakat. Di sisi lain, Syaiful (1994:99) berpendapat bahwa guru sebagai unsur manusiawi dalam pendidikan dan sebagai orang yang  memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik harus betul-betul memahami dasar, tujuan dan kebijakan-kebijakan pendidikan. Lebih lanjut dijelaskannya  bahwa guru sebagai unsur manusiawi dalam pendidikan harus betul-betul  memahami dasar, tujuan dan kebijakankebijakan pendidikan.

## 2) Kurikulum
Kurikulum dapat diartikan dengan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pengajaran  serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum merupakan seperangkat alat yang sangat penting dalam keberhasilan suatu pendidikan.  Tanpa adanya kurikulum yang baik dan tepat, maka tujuan pendidikan akan sulit dicapai. Sukmadinata (2004:4) berpendapat dengan memperhatikan pengertian kurikulum sebagai kumpulan mata-mata pelajaran yang disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa, maka di dalamnya akan ditemukan tujuan, materi, metode, waktu, alat dan sarana prasarana serta evaluasi.
Dari sisi ini, pengertian kurikulum telah dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen  pendukung atau sebagai sub sistem  dari sistem kurikulum itu sendiri. Dimana kurikulum menjadi dasar bagi proses transformasi terhadap peserta didik, seperti diungkap lewat pengertian yang dikemukakan Zais (1976:7) , “ curricullum is a racecourse of subject matters to be mastered “ .

## 3) Peserta didik
Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan proses pelaksanaan interaksi ditinjau dari sudut peserta didik. Untuk itu peserta didik senantiasa menjadi pertimbangan dalam melaksanakan proses pendidikan. Menurut Sagala (2005:5-6) bahwa pendekatan  terhadap peserta didik dalam proses pendidikan dapat dilakukan dengan melalui pendekatan yaitu: (a) Pendekatan sosial yaitu peserta didik sebagai anggota masyarakat yang sedang disiapkan  jadi anggota masyarakat yang berada dalam lingkungan keluarga, karena itu perlu
ditanamkan nilai-nilai sosial yang terbaik secara bertahap melalui proses pembelajaran; (b) Pendekatan psikologi  yaitu peserta didik memiliki berbagai potensi manusiawi seperti bakat, minat, kebutuhan, emosional, kepribadian, dan kemampuan jasmaniah. Potensi psikologis ini perlu dikembangkan melalui  proses pendidikan dan pembelajaran yang sistematis sehingga peserta didik dapat menjadi manusia seutuhnya; dan (c) Pendekat an edukat if ya it u suatu pendekatan pendidikan yang menempatkan peserta didik merupakan unsur yang amat penting, karena peserta didik memiliki hak dan kewajiban dalam suatu sistem pendidikan. Dengan demikian  proses pendidikan adalah upaya manusia mentransformasikan atau mengubah kemampuan potensial seseorang menjadi kemampuan nyata yang diperlukan  dalam meningkatkan taraf hidup lahir batin dan berguna bagi masyarakat lingkungannya.

## 4) Lingkungan
Lingkungan pendidikan merupakan k o mp o n e n i l m u   p e n d id ik a n   ya n g   berkenaan dengan situasi di mana interaksi tersebut berlangsung beserta unsur-unsur penunjangnya. Institusi tempat interaksi pendidikan berlangsung secara formal di ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan tempat lain yang ditentukan yang ada di satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang persekolahan.
Lingkungan pendidikan memiliki andil yang cukup besar dalam pencapaian tujuan pendidikan, khususnya dan peningkatan  mutu pendidikan pada umumnya. Prayitno ( 2 0 05 : 1 0)   me ng e mu k a k a n  ba hw a   lingkungan pembelajaran yang kondusif memungkinkan materi, metode dan alat bantu pembelajaran dapat disinergikan,  maksudnya guru hendaklah mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek lingkungan sekolah yang perlu diorganisir. Lingkungan ini diatur dan diawasi supaya kegiatan terarah kepada tujuan pendidikan.
Lingkungan yang mengarah kepada tujuan pendidikan adalah lingkungan yang bersih, aman, tertib nyaman dan indah. Uzer (2002:10) menjelaskan  bahwa lingkungan pembelajaran yang baik adalah lingkungan yang menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberi rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. Untuk mewujudkan  kondisi lingkungan tersebut di atas, diperlukan keterlibatan semua pihak terutama guru. Guru diharapkan dapat menciptakan lingkungann belajar yang tidak hanya kondusif dalam arti fisik, tetapi juga mencakup lingkungkungan sosio emosional.
Disini penulis mengartikan pendidikan sebagai bentuk pembinaan, pengajaran dan pembiasaan terhadap suatu generasi baru yang dilakukan oleh
generasi  sebelumnya secara terencana, sehingga hasilnya generasi baru itu mampu mengangkat harkat dan martabat hidupnya yang dapat melebihi kehidupan generasi  sebelumnya, dengan cara menghimpun berbagai bentuk pengalaman belajar dalam formulasi kurikulum yang dipandu oleh pendidik yang berorientasi pada masa depan serta dibutuhkan dukungan  dari semua elemen terkait dan situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pendidikan tersebut.

## b. Gender
Istilah seks dibedakan dengan gender. Seks bersifat biologis dan gender bersifat psikologis, sosial dan budaya. Istilah seks menekankan pada perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan kromoson pada janin, sebagaimana dikatakan oleh Moore dan Sinclair (1995:117), “ Sex refers to the biological differences between men and women, the result of differeneces in the chromosomes of the embryo ”.  Sedangkan istilah gender menyangkut perbedaan psikologis, sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan, seperti dikemukakan oleh Gidden (1989:158), “ the psychological, social, and cultural differences between males and famales ”.  Lebih lanjut, gender diartikan sebagai penget ahuan dan kesadaran, ba ik secara sadar ataupun tidak sadar, bahwa seseorang tergolong dalam suatu jenis kelamin tertentu dan bukan dalam jenis  kelamin lain, seperti yang didefinisikan oleh Lasswell dan Lasswell (1987:51), “ the knowledge and awareness, whether conscious or unconscious, that one beleongs to one sex and not to other ”.
Gerakan gender merupakan bentuk penentangan terhadap kehebatan lakilaki atas perempuan. Paradigma yang berkembang adalah laki-laki merupakan  makhluk superior dan perempuan adalah inferior. Disini muncul tuntutan pengakuan kesamaan hak-hak perempuan atas lakilaki. Laki-laki telah memasung hak-hak  perempuan, sehingga mereka diperlakukan  secara diskriminatif. Akibatnya perempuan tidak mendapatkan kebebasan dalam mengaktualisasikan dirinya. Kebebasan dalam mencapai kebahagian dalam hidup merupakan pembawaan manusia sejak lahir (Noer,1997:117). Tsalatsa (Tim IP4 Lappera, 2001:80) mengutip pendapat Sheila bernada sama bahwa, “jika hidup menjadi milik Tuhan , sedangkan kehidupan  milik manusia, maka sebenarnya tak ada perbedaan bagi laki-laki dan perempuan , untuk memaknai kehidupan sebagaimana yang terlihat selama ini”.
Gerakan gender sebagai bentuk pemulihan kesetaraan hak-hak asasi manusia, telah melahirkan tiga statemen  pokok, yaitu:1) gagasan tentang peranan alamiah kaum wanita telah diadakan dekonstruksi, kecuali dalam hal prokreasi tak ada peranan alamiah,
melainkan hanya ada yang dikonstruksi secara sosial, 2) argumentasi guna mempertahankan suatu pembagian kerja tertentu menurut gender  karena merupakan tradisi, 3) penyebab  keterbelakangan wanita atau kedudukan subordinasinya bersumber pada hubungan antar pria dan wanita serta nilai-nilai  gender yang mendukung hubungan- hubungan ini (Ihromi,1995:184-185).
Oleh karena itu, gerakan gender  sebagai bentuk provokasi perwujudan hakhak asasi dalam pembanguna, senantiasa  berada dalam bingkai kemitrasejajaran peran dan fungsi antara laki-laki dan p e r e mp u a n  d i d a la m  ma s ya r a k a t  (Saidah,2003:43).
Pada garis besarnya, menurut Umar (2001:43) teori gender dikelompokkan ke dalam dua aliran, yaitu nature dan nurture . Bersumber dari duan aliran besar  inilah teori-teori gender dibangun. Dalam aliran nature bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati. Sedangkan aliran nurture menyatakan  bahwa, perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan oleh konstruksi masyarakat.
Berdasarkan kedua aliran besar tentang gender tersebut, maka muncul berbagai teori gender yang dapat dijadikan rujukan untuk melihat terjadinya bias  gender atas kedudukan dan peran laki-laki  dan perempuan dalam masyarakat.
Teori psikoanalisa, dalam teori ini bahwa perbedaan gender ditentukan oleh perbedaan psikologis. Dalam hal ini, relasi gender mengikuti perkembangan  p s ik o s e k s u a l.   B e r a w a l  d a r i ma s a phallic stage , ketika seorang anak menghubungkan identitas ayah ibu dengan dirinya. Hubungan tersebut dikaitkan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Kemudian, berlanjut kepada  peran yang  dimainkan oleh masing-masingnya. Hal inilah yang menentukan relasi gender lakilaki dan perempuan tatkala anak tumbuh dewasa.(Umar,2001:45-50)
B e r i k u t n y a   t e o r i   s t r u k t u r a l fungsionalisme. Dalam teori ini dinyatakan bahwa masyarakat akan  stabil bilamana setiap unsur pembentuknya terintegrasi ke dalam suatu sistem. Setiap unsur pembentuk harus berfungsi sesuai dengan perannya. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan sebagai unsur masyarakat, mereka harus berperan sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian, kondisi inilah yang mendorong terbentuknya masyarakat yang stabil. (Ibid:51-60)
Selanjutnya teori konflik. Dalam teori ini dikenal pembagian kelas dalam masyarakat. Dengan adanya kelaskelas masyarakat, muncul kelas yang diuntungkan, dan adapula kelas yang dirugikan. Dengan demikian basis ekonomi yang tidak adil sebagai pemicu konflik. Akibat adanya konflik, perubahan sosial akan terjadi. Perubahan sosial terjadi adalah munculnya hak milik memicu pribadi. Dalam hal ini,
laki-laki merupakan kelas yang diuntungkan dan perempuan  sebagai kelas yang dirugikan, sehingga akhirnya terjadi subordiasi perempuan akibat pertumbuhan hak milik pribadi. (Ibid:61-63)
Kemudian teori sosio-biologis. Dalam teori ini dinyatakan bahwa keunggulan seseorang ditentukan oleh gabungan faktor biologis dan sosial. Dengan demikian,  dalam teori ini menempatkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Secara fisik, laki-laki memiliki bentuk tubuh yang kuat. Kemudian, secara sosial laki-laki pun diuntungkan. Sebaliknya, perempuan  memiliki kendala biologis, kondisi tersebut dibentuk pula oleh faktor sosial yang belum mendukungnya. Dalam hal ini, masalah reproduksi perempuan dianggap sebagai faktor penghambat. Sehingga peran laki-laki. Bahkan Fakih (2001:144) membedakannya atas tiga tinjauan;  biologis, sosial dan kultural. Secara biologis menunjuk kepada perbedaan jenis kelamin ( sex differencies ) yang bersifat kodrati, sedangkan secara sosial dan kultural, perbedaan yang muncul akibat konstruksi sosial dan budaya masyarakat yang masih dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Hanya saja, perbedaan yang bersifat kodrati telah merambah masuk ke perbedaan kedudukan dan peranan dalam kehidupan masyarakat, yang diperkuat oleh institusi-institusi sosial  dan budaya yang dibangun, sehingga melahirkan perbedaan peran dan kelas dalam masyarakat.
Selanjutnya teori feminis. Menurut teori ini, bawha kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis. Tetapi kodrat karena pengaruh faktor budaya  masyarakat. Dalam hal ini, sistem patriaki perlu ditinjau kembali. Sistem ini banyak merugikan perempuan. Yang dipentingkan menurut teori ini adalah kemitrasejajaran. Kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan.  Oleh karena itu, ia perlu diusulkan menjadi ideologi dalam tatanan dunia baru.(Ibid:64- 67)
Disini penulis mengartikan gender sebagai bentuk kesederajatan peran manusia dalam suatu budaya masyarakat, dimana laki-laki dan perempuan memiliki  akses dan kesempatan yang sama di dalamnya, tidak dibenarkan kelompok  jenis kelamin tertentu menjegal hak atas kelompok jenis kelamin lainnya dengan cara apapun, termasuk penghargaan terhadap berbagai bentuk peran yang dilakoni masing-masingnya, yang mana kesederajatan peran itu melingkupi wilayah domestik dan publik yang mana peran dan kedudukan itu tidak bersifat kodrati, serta adanya penghargaan akan bentuk kesepakatan peran yang diterima secara sukarela oleh anggota masyarakat tersebut.
c. Tinjauan tentang Pendidikan Gender
Istilah pendidikan gender memiliki sebutan yang banyak sekali, diantaranya; gender education, gender and education,  gender in education atau gender gap in education. Namun istilah tersebut tidak pula dipisahkan dengan pendidikan sebagai sebuah institusi. Dalam hal ini, Horton dan Hunt (2004:68) membedakan fungsi institusi pendidikan menjadi dua bagian; fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifesnya antara lain; mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan perseorangan demi kepuasan pribadi maupun kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterempilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi dan sebagainya. Sedangkan fungsi laten dapat berbentuk seperti pemupukan keremajaan, pengurangan pengendalian orang tua, penyediaan sarana untuk pembangkangan, dan dipertahankannya sistem kelas sosial.
Pada awal pada tahun 70-an muncul gerakan gender yang mampu menggugah pemikiran yang jenuh dengan praktekpraktek diskriminasi gender dalam bidang  kehidupan. Gerakan gender bermaksud menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Bebas dari pemasungan dan pensubordinasian
antara satu dengan yang lainnya, seperti kekerasan terhadap perempuan, beban ganda, steorotipe, marginalisasi dan subordinasi, berawal dari perbedaan  jenis kelamin. Tim IP4-Lappera (2001:5) seperti mengutip pendapat Learner mengungkapkan sebagai berikut:
“ that the subordination of women preceded all other subordinations and that to rid ourselves other “ism” racisme, classim,ageism,etc.”
B a h k a n   W i l l i a m  d a n   C r e s s e y  (1996:302- 309) berpendapat ketidakadilan gender dapat dilihat dengan jelas dalam bidang kehidupan manusia, seperti segi  pendidikan, pekerjaan,kekuatan politik dan kehidupan sosial (devaluasi wanita, bahasa dan komunikasi serta pelecehan seksual).
Dengan menguatnya gerakan-gerakan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender dalam kehidupan, maka pendidikan gender semakin mendapat perhatian. Declaration World on Education for All di Jomtien Thailand Maret 1990 pun memasukkan gender dalam pendidikan. Dalam hal ini pendidikan dan gender merupakan rangkaian erat dan saling mengisi. Karena kebutuhan belajar dasar dalam pelaksanaan pendidikan adalah kebutuhan setiap manusia, baik lakilaki dan perempuan, dengan berbagai  tingkatan usia; anak-anak, remaja dan dewasa. Disisi lain, pendidikan sebagai proses transformasi yang dibangun atas budaya, bahasa dan nilai-nilai spritualitas kelompok mampu mendorong
pendidikan,  keadilan sosial, perlindungan lingkungan, sistem religius,  politik dan sosial yang toleran, menerima nilai-nilai humanis dan hak asasi manusia. Pendidikan harus memperkaya budaya umum dan nilai- nilai  moral yang serta bagi dasar pendidikan seumur hidup dan pembangunan manusia. (http://www.globalmarch.org/gaw/Jomtien.html )
Deklarasi EFA di atas kembali ditindaklanjuti pada World Education Forum yang berlangsung di Dakkar pada tahun 2000. Peserta forum kembali menyetujui universalisasi pendidikan dasar dan pemberantasan buta huruf pada negara-negara peserta paling lambat pada akhir decade ini. Mengingat mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan buta huruf itu adalah kebanyakan anak-anak dan perempuan. (http.//www/ choike/org)
Pada pertemuan United Nations Millennium Summit tahun 2000 , para pemimpin dunia menyetujuinya sebagai “Sasaran Pembangunan Millennium”  atau lebih dikenal dengan MDGs, yaitu diharapkan pada tahun 2005 jumlah anak perempuan sama banyaknya dengan anak laki-laki yang memasuki SD dan SMP ( primary education ) dan pada  tahun 2015 masalah disparitas gender telah diselesaikan untuk seluruh tingkat pendidikan ( all level education ). (http.// www/choike/org) Melalui forum The Earth Summit (KTT Bumi) pada tahun yang sama, persoalan kesetaraan dan keadilan gender diangkat dan dijadikan pula sebagai butir statement “ The Earth Charter ” yang berbunyi : “ Affirm gender equality and equity as prerequisites to sustainable development and ensure universal acces to education, health care, and economic opportunity ; a) Secure the human rights of women and girls and end all violence against them, b) Promote the active participation of women in all aspect of economic, political, civil, sosial, and cultural, c) Strengthen families and ensure the safety andloving nurture of all family members. (http://en.wikipedia. org/wiki/Earth Charter)
O l e h   k a r e n a   i t u ,   p e n d i d i k a n   merupakan proses penyadaran ke arah kesederajatan manusia. Sejalan dengan pendapat IP4 Lappera (2001:15- 17)  yang mengatakan perlunya kesadaran tentang laki-laki dan perempuan yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan sepadan. Sehingga langkah-langkah yang  diperlukan bagi pencapaiannya adalah 1) Adanya gerakan penyadaran bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara. 2) Salah satu jalan yang harus ditempuh untuk melakukan hal tersebut antara lain dengan mengikutsertakan para perempuan untuk masuk dalam proses pengambilan keputusan. 3) Gerakan pemberdayaan perempuan adalah suatu gerakan transformasi. 4) Perlu  juga adanya penyadaran bagi
kaum perempuan sendiri bahwa kesempatan yang diberikan  kepada kaum perempuan harus digunakan sebaik-baiknya. 5) Perlunya memfokuskan perbaikan relasi antara perempuan dan laki-laki.
Menurut Tjiptoherijanto (1999:20) bahwa pentingnya pendidikan gender bagi kesetaraan dan pemberdayaan perempuan didasari oleh dua alasan, yaitu; 1) wanita memegang sejumlah fungsi sentral dalam keluarga dan sekaligus sumberdaya ekonomi yang tidak kalah penting dengan pria, 2) selama ini keterlibatan atau tingkat partisipasi angkatan kerja wanita  umumnya sangat rendah, sehingga ada kesan wanita justru menjadi beban pembangunan.
Sedangkan Maria Ulfah (http://www. fatayat.or.id/page.php?) menyatakan bahwa pendidikan berwawasan gender membutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud antara lain; (1) pendidikan bersifat non seksis, (2) pendidikan menumbuhkan sikap kritis pada  anak, (3) pendidikan tidak be r la ng s u ng d is k r imina t if d a n (4)  pendidikan dilaksanakan dalam suasana demokratis. Senada dengan pendapat tersebut, Tjiptoheriajnto (1999:loc.cit) bahwa terdapat beberapa factor eksternal yang merintanginya, yaitu; 1) masih banyak ditemui nilai-nilai sosial budaya yang kurang mendukung, 2) cita baru masyarakat terhadap wanita masih didominasi oleh pola-pola lama, 3) program dan kebijakan yang dilaksanakan dalam pembangunan.
Untuk menjamin proses pendidikan yang berkeadilan gender, maka pendidik me mi lik i p e r a n ya ng   be s a r   d a la m  melaksanakan pendidikan yang berkeadilan  gender. Untuk itu, pendidik senantiasa dibekali dengan mindset (cara berpikir) yang berkeadilan gender, sehingga proses penyampaian oleh pendidik kepada peserta didik berkeadilan gender pula.  Artinya pendidik memiliki wawasan gender dalam melaksanakan pendidikan. Kondisi ini tidak dapat dipisahkan dari kurikulum yang berwawasan gender pula, baik dari aspek tujuan, materi, metode, waktu, alat dan sarana prasarana serta evaluasi yang digunakan dalam masyarakat.
Dalam hal ini, pendidikan gender yang dimaksud dalam penelit ian  ini adalah upaya sadar anggota masyarakat  menempatkan hak-hak sipil, politik, sosial ekonomi, budaya laki-laki dan perempuan sebagai makhluk individu dan sosial yang setara dan adil untuk mengapresiasinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam formulasinya, pendidikan gender dapat dilaksanakan  di lingkungan formal, informal dan non  formal, yang dicirikan dengan adanya pertimbangan unsur pendidik, kurikulum, peserta didik, dan aspek lingkungannya, yang dalam pelaksanaannya bersifat non seksis, mendorong sikap
kritis, tidak diskriminatif dan berlangsung secara demokratis.
2. Peningkatan Partisipasi Perempuan di
Lingkungan Nagari a. Partisipasi Perempuan
1) Partisipasi
Partisipasi merupakan istilah yang d ig u na ka n u nt uk me ngg a mbark a n keterlibatan warga komunitas dalam l i n g k u ng a n n ya .   N a mu n  p a r a a h l i  mengemukakan berbagai pengertian partisipasi. Menurut Davis dan Newstorm (1993:248-249) bahwa partisipasi adalah keterlibatan  mental dan emo sio nal  orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka memberikan ko nst r ibus i pada t ujua n ke lo mpo k dan berbagai tanggung jawab untuk mencapainya. Sedangkan Cary (1995:144) berpendapat bahwa partisipasi merupakan kebersamaan atau saling memberikan sumbangan untuk kepent ingan dan masalah-masalah bersama yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri. Sedangkan
Taliziduhu menganggap partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program dengan kemampuan  setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri. Kedua pengertian tersebut mengarah kepada makna perubahan  sosial lewat kesadaran masyarakat  sendiri.
Y e u n g   d a n   M c G e e   ( 1 9 8 6 : 9 - 1 4 ) m e n g u n g k a p k a n   p a r t i s i p a s i   menggambarkan peran serta seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan, sehingga partisipasi merupakan tindakan ambil bagian dalam suatu kegiatan kepentingan bersama. Partisipasi berkenaan dengan kesiapan, kesetujuan, aktivitas dan tanggung jawab secara  pasti. Menurut Ouchi (1985:4) bahwa terdapat perbedaan dimensi dan fase dalam partisipasi, misalnya partisipasi dalam identifikasi masalah, partisipasi da la m pengumpula n info rmasi dan diskusi kelompok tentang kebaikan dan  kekuarangan bergabung dalam suatu kegiatan, partisipasi dalam perencanaan atau formulasi kegiatan, partisipasi dalam mobilisasi sumber daya, partisipasi dalam  implementasi (pelaksanaan), partisipasi dalam pembagian keuntungan, atau partisipasi dalam pemantauan ( monitoring ) dan evaluasi kegiatan. Patil (1985:34-35) berpendapat bahwa part isipasi dapat berart i (1) pembagian keuntungan, (2) andil dalam pembuatan keputusan, dan (3) pembagian dalam biaya dan usaha-usaha suatu kegiatan kelompok atau organisasi. 3 Soetrisno (1995:221-222) membagi definsi partisipasi menjadi dua bagian, yakni: (a) Dukungan rakyat terhadap rencana atau projek yang ditentukan pemerintah
sebagai perencana tujuan pembangunan. (b) Kerja sama yang erat antara pemerintah sebagai perencana pembangunan dengan masyarakat sendiri. Kerjasama tersebut  terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan. Kerjasama disini dapat dinyatakan dalam bentuk dukungan  masyarakat berupa biaya, arah atau tujuan dan pelestarian serta pengembangan program pembangunan. Senada dengan pendapat tersebut, Cohen (1992:7) mengartikan partisipasi ke dalam empat hal, yaitu:
“. . . p a r t i c i p a t i o n   i n   d e c i s i o n   making, participation in implementation, participation in benefits, and participation in evaluation” . Oakley (1991:122) membedakan partisipas i sebagai alat dan tujuan. Partisipasi sebagai alat digunakan untuk mencapai tujuan atau maksud dengan pe nggunaan su mber-sumber fis ik, ekonomi dan sosial masyarakat. Partisipasi da la m pengert ia n in i me nek a nka n pada pencapaian hasil. Sedangkan p art is ipa s i se bag a i t u jua n ada la h proses pengembangan dan penguatan kemampuan masyarakat untuk terlibat  dalam proses pembangunan. Partisipasi disini dipahami sebagai tindakan aktif dan dinamis masyarakat untuk berperan dalam aktifitas pembangunan. Partisipasi dalam konteks pembangunan, menurut Oakley mengandung empat pernyataan yaitu: (a) Sebagai suatu sumbangan sukarela dari  orang perorang atau kepada program publik yang berkonstribusi pada pembangunan nasional. Yang bersangkutan terlepas dari program tersebut. (b) Sebagai keterlibatan  masyarakat dalam proses pembangunan pedesaan. Yang bersangkutan ambil bagian dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan d a n   p e n i la ia n   t e r h a d a p p r o g r a m  pembangunan tersebut. (3) Sebagai usaha yang terorganisasi untuk meningkatkan p e ng a w a s a n s u mbe r - s u mbe r  d a n  lembaga-lembaga pemerintah. (4) Sebagai  proses aktif dari kelompok tertentu yang diuntungkan untuk mempengaruhi arah dan pelaksanan program pembangunan. Yang bersangkutan diasumsikan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan ma s ya r a k a t   b e r u p a   p e n d a p a t a n ,   pertumbuhan personal, swadaya atau nilai-nilai lainnya.
Menurut Oakley (1991:10) partisipasi dapat diinterpretasikan ke dalam tiga bentuk yaitu: (a) Partisipasi sebagai suatu bentuk kontribusi, berupa keterlibatan dan konstribusi lainnya masyarakat secara sukarela terhadap program pembangunan. (b) Part is ipas i se baga i o rganisa s i merupakan sarana bagi masyarakat untuk melibatkan diri dalam pembangunan (3) Partisipasi sebagai pemberdayaan adalah  upaya mengembangkan keterampilan dan
kemampuan masyarakat guna memutuskan keterlibatannya dalam pembangunan.
Ungkapan partisipasi tidak semudah dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan partisipasi sering terkendala oleh hambatan struktural, hambatan administratif dan hambatan sosial (Oakley,1991:10- 14).  Untuk mengatasi hambatan partisipasi di atas, menurut Soetrisno (1995:204-  221) maka langkah awalnya adalah: (a) Adanya dasar-dasar desentralisasi yang  memperbesar peranan budaya lokal dalam pembangunan. (b) Adanya kerelaan kerelaan berkorban bagi pembangunan. Ketentuan ini berlaku bagi semua warga tanpa memandang kelas. Bukan ditujukan kepada mereka yang tersisihkan dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan persyaratan bagi model partisipasi yang menggairahkan masyarakat adalah:  ( 1 )  P e mik ir a n  k r e a t if  d i  k a la n g a n pelaku pe mbangu nan (pe mer int ah dan masyarakat),  (2) Bertoleransi dan berfikir positif di kalangan para pelaksana atas kritikan masyarakat bawah. (3) Me mbud a ya ka n  s ika p da n pr ilaku mengakui kesalahan dalam merencanakan pembangunan daerah. (4) Bekerja atas rancangan dasar skenario, (5) Menciptakan  sistem  evaluasi pembangunan atas dasar kemampuan rakyat untuk mandiri terhadap permasalahan dan solusinya.
Berdasarkan pendapat terdahulu, maka partisipasi yang dimaksudkan adalah kesediaan masyarakat secara sukarela untuk membantu kelangsungan program-program baik atas inisiatif lokal maupun pemerintahan yang tercermin dari pikiran, sikap dan tindakan mereka berdasarkan model kerangka partisipasi yang dikembangkan baik pada tahap  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun tahap pengambilan manfaat dari program yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka tersebut.

## 2) Perempuan
S a la h   s a t u   d is ip l i n   i l m u   ya n g memusatkan perhatiannya terhadap masalah perempuan adalah anthropologi. Sejak pertengahan abad 19, beberapa ahli anthropologi seperti Darwin dengan  konsep natural section , Galton dan Karl Pearson dengan konsep hereditas dan
Herbert Spencer dengan konsep survival of the fittest mendasarkan pemikiran mereka atas keunggulan ras atau lebih dikenal dengan istilah determinisme bio logis.  Sama pent ingnya dengan pendapat EB. Taylor (1988:245-269) yang menyatakan bahwa bentuk monogami adalah bentuk tertinggi dalam sistem  perkawinan. Dengan reduksi biologis yang berakar kepada keunggulan ras dan hereditas menempatkan perempuan sebagai peripheral . Sebagaimana diungkapkan oleh Brown (1970:1074)
bahwa kemampuan perempuan untuk reproduksi seringkali dilihat sebagai kekurangan dan kelemahan, sehingga  setiap pekerjaan yang dilakukannya seringkali disifatkan sebagai pekerjaan yang mo noton dan tak memerlukan otak. Biasanya karakteristik yang sering diberikan kepada perempuan adalah tidak kompeten, lemah, tidak mandiri. (Kisyani- Laksono,2004)
Dekade abad 19 muncul keprihatinan terhadap perempuan sebagai agenda utama PBB. Pada tahun 1975, Konperensi  Internasional Perempuan Pertama dilaksanakan di Mexico. Konperensi ini membicarakan beberapa topik yaitu; peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, perlakuan yang lebih baik terhadap tenaga kerja perempuan yang mencerminkan prinsip-prinsip  dalam  konvensi ILO, kesehatan dan reproduksi, kesehatan dan pendidikan, konsep keluarga berencana dan masyarakat modern, kependudukan dan trend demografi, perumahan dan berbagai fasilitas, yang berhubungan dengan itu, masalahmasalah sosial yang mempengaruhi perempuan seperti kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan sosial, perempuan migran, orang tua, kriminalitas perempuan, prostitusi dan trafficking .(Surya Dharma, 2002:28) Pada t ahun 1980 dilaksanakan p u l a K o n p e r e n s i I n t e r n a s i o n a l Perempuan Kedua d i Kopenhagen. Dalam konperensi tersebut topik yang menjadi pembahasan adalah pekerjaan, kesehatan dan pendidikan. Konperensi ini juga menghasilkan Copenhagen  Programme for Action sebagai bentuk dukungan terhadap peran perempuan  dalam proses pembangunan melalui peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, akses pada pasar tenaga kerja dan mendukung peran perempuan di bidang pertanian.(Ibid: 29). Copenhagen Programme for Action tersebut sebagai tindak lanjut dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disetujui pada tahun 1979, yang memuat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW ( The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against  Women ).  Kemudian bangsa Indonesia meratifikasinya melalui UU No.7 Tahun 1984. Pada tahun 1985 diadakan Konperensi Internasional Perempuan Ketiga di Nairobi. Tema yang diangkat dalam konperensi ini adalah equality, development and peace . Konperensi ini merupakan tinjauan  tentang kemajuan yang telah dicapai satu decade Internasional perempuan. Sebab masih ditemukan fakta tentang kemiskinan missal ( poverty mass ) dan keterbelakangan perempuan terutama di negara-negara berkembang. Sehingga konperensi ini menghasilkan Nairobi
Forward Looking Strategies for the Advancement of Women to the year 2000. (Surya Dharma2002:29) P a d a   t a h u n 1 9 9 5 ,   K o n p e r e n s i Internasio nal Pere mpuan Keempat diadakan di Beijing. Dalam konperensi ini ditegaskan secara global mengenai peran sentral dari HAM untuk perjuangan ke arah persamaan/kesetaraan gender. Karena pada tahun 1993 telah dilangsungkan Ko np ere ns i Int er na s io na l t e nt a ng HAM di Wina. Serta pada tahun 1994 telah diselenggarakan pula Konferensi I nt er na s io na l  Ke p e nd u d u k a n  d a n Pembangunan atau ICPD ( International C o n f e r e n c e   o n   P o p u l a t i o n   a n d Development ) di Kairo. Dalam konferensi ini disepakati kembali komitmen bersama ( the spirit of Cairo ) tentang pemenuhan  kebutuhan spesifik perempuan beserta semua hak produksinya.(Habsjah:2006). Sehingga Platform for Action yang dihasilkan pada Konperensi Beijing ini melihat 12 titik krusial yang dihadapi perempuan,  meliputi: perempuan dan kemiskinan, perempuan dan pendidikan serta pelatihan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan konflik bersenjata, ketimpangan ekonomi,  perempuan dan politik dan pengambilan keputusan, HAM perempuan, mekanisme institusional, perempuan dalam media, perempuan dan lingkungan hidup, dan hak anak perempuan.(Surya Dharma, 2002: 30)
Namun menurut Sri Rejeki (2002), Menteri Pemberdayaan Perempuan b a h w a ,   p e r e m p u a n m a s i h   s u k a r   me ngakt ualisa s ika n d ir inya dala m kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, karena disebabkan oleh lima faktor, yaitu:  (1) sistem tata nilai budaya yang masih menggunakan pola patriarkhi; (2) masih banyak peraturan  perundang-undangan yang bias gender sehingga perempuan kurang mendapat perlindungan yang setara dengan lakilaki; (3) adanya kebijakan dan program  pembangunan  yang dikembangkan secara bias gender, sehingga perempuan kurang mendapat kesempatan untuk mengakses, mengontrol, berpartsisipasi dan menikmati hasil pembangunan; (4) adanya pemahaman dan penafsiran ajaran agama yang kurang tepat sebagai akibat dari banyak pemuka agama yang menggunakan pendekatan tekstual dibanding kontekstual; dan (5) dampak dari semua itu, persaingan di antara perempuan akan membawa kerugian pada diri perempuan sendiri.(Ulfatin, 2004) Perempuan juga dihadapkan pada keterbatasan akses dalam kepemilikan. Indikasi ke arah tersebut dapat dilihat  pada hukum adat pada setiap etnis  yang berpotensi bagi diskrimasi gender. Misalnya akses terhadap sumber daya alam dan tanah. Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilinial, perempuan bukan ahli waris ayah atau suaminya,  dan perempuan
menjadi tanggungan anak laki-laki tertuanya bila mereka  sudah tua. Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilinial, sekalipun perempuan berada garis keturunan dan warisan, tapi saudara laki-laki ibu ( mother’s brother ) yang memiliki kontrol terhadap harta. Sementara itu pada masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral/parental, perempuan mendapat separuh saja dari bagian yang diperoleh saudara laki- lakinya (Irianto,2006:30)
Berdasarkan pendapat sebelumnya, ma k a   is t ila h p e r e mp u a n me mi l ik i kesamaan arti dengan wanita yang muncul akibat pendikotomian manusia atas seks biologis yang berdampak pada pembagian perannya dari segi budaya. Namun, apresiasi terhadap hak-hak perempuan sebagai makhluk individual, sosial dan budaya senantiasa meningkat dan semakin membuka peluang dan kesempatan bagi perempuan berperan di wilayah publik.

## b. Tinjauan Tentang Partisipasi Perempuan
Menurut Taliziduhu (67) partisipasi masyarakat dalam pembangunan bertujuan sebagai berikut: (1) Menumbuhkan kemampuan untuk mengusahakan, memelihara atau untuk merawat segenap sumber, asset, dan sarana yang ada, baik fisik maupun non-fisik. (2) Menumbuhkan  kemampuan untuk bangkit kembali dari  keterpurukan atau kemunduran sebagai akibat kekeliruan yang pernah ditempuh. (3) Menumbuhkan kemampuan untuk mengembangkan serta meningkatkan  sumber, asset, atau peralatan yang ada. (4) Menumbuhkan kemampuan untuk memberikan respons yang positif terhadap setiap perubahan yang tengah berlangsung.
P a r t is ip a s i p e r e mp u a n d a la m pembangunan dapat dilakukan dengan cara: (a) Adanya kontak dengan fihak lain dan merupakan titik awal perubahan sosial. (2) Menyerap atau memberikan tanggapan  terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat atau menolaknya. (3) Turut dalam perencanaan p e mba ng u na n s e rt a p e ng a mb ila n keputusan. (4) Terlibat dalam operasional  pembangunan. (5) Turut menerima, me me lihara da n  me nge mba ng ka n pembangunan. (6)Menilai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan hasilnya memenuhi kebutuhan  masyarakat.(Taliziduhu :103-104) Senada dengan pendapat tersebut, menurut Sastropoetro (1988:23) bahwa partisipasi harus memiliki sifat berikut: (1) Partisipasi harus bersifat sukarela. (2) Partisipasi harus bersifat objektif terhadap issu atau masalah yang diangkat, (3) Partisipasi harus dibarengi dengan informasi yang jelas dan  lengkap tentang program,  (4) Partisipasi harus menumbuhkan
kepercayaan terhadap diri sendiri, dewasa, penuh arti dan berkesinambungan serta aktif.
P a r t is ip a s i p e r e mp u a n d a la m pembangunan dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pertama, Pendekatan Women  in Development (WID) merupakan proses pengintegrasian perempuan dalam program  pembangunan. Pendekatan ini berangkat dari ideologi developmentalism. (Burha nudin.2004:83). Dimana pembangunan merupakan wujud pemikiran modern atau terjadinya modernisasi pemikiran tentang pembangunan di negara-negara dunia. Sehingga pembangunan merupakan p r o s e s   k e ma j u a n ya n g   b e r g e r a k   secara linear dan pasti. Hanya saja, perempuan tetap masih berada dalam posisi terbelakang, baik sebagai pelaku, objek maupun pemanfaat pembangunan. Penyebabnya adalah perempuan tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan, baik karena alasan klasik seperti peran subordinat perempuan maupun alasanalasan yang berkaitan dengan sosial budaya.
Oleh karena itu, pendekatan WID berpijak dari dua sasaran, yaitu: (1) prinsip egalitarian, kepercayaan bahwa semua orang sederajat. (2) menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi diskriminasi  yang dialami oleh perempuan pada sektor produksi (Surya Dharma:38-39). Senada dengan pendapat di atas, Jajat dan Oman merumuskan sebagai prinsip dasar yang perlu diupayakan dalam proses pembangunan, yaitu: (1) kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki harus diabadikan sebagai prinsip fundamental. (2) Perempuan harus diakui sebagai agen dan pewaris perubahan. (3) Model pembangunan baru yang berperspektif  gender, yang bertujuan untuk memperluas pilihan–pilihan bagi perempuan  dan  laki-laki, namun perbedaan budaya dan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.(Burhanudd in,2003:84)
Kedua , Pendekatan Women And Development (WAD) merupakan tindak lanjut dari pendekatan terdahulu. Dalam WID antara laki-laki dan perempuan  me mil ik i  k e d u d uk a n,   ke s e mp a t a n dan peran yang sejajar. Sedangkan pendekatan WAD adalah menekankan pada hubungan antara perempuan dan  proses pembangunan. Terkait dengan posisi laki-laki dan perempuan dalam p e mb a n g u n a n. P e nd e k a t a n   W AD  dianggap lebih kritis, namun terbentur  pada hubungan patriakhi yang terjadi dalam corak produksi masyarakat. Untuk itu pendekatan WAD harus ditunjang oleh struktur politik yang lebih stabil dan merata pada skala nasional dan internasional.
Sehingga dalam implementasinya WAD menitiberatkan pada pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsure
waktu yang digunakan oleh perempuan.(Surya Dharma,2003:40-41)
Ketiga, Pendekatan Gender And Development (GAD) lebih menekankan pada orientasi hubungan sosial dalam pembangunan. GAD memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan sosial. GAD berasumsi bahwa persoalan mendasar dalam pembangunan  adalah adanya hubungan gender yang tidak adil. Situasi inilah yang menghalangi pemerataan pembangunan dan partisipasi penuh perempuan (Darwin,2003:61).  Menurut GAD bahwa kesetaraan gender harus diupayakan pada aspek yang substansial berikut: (1) Pemberian akses yang sama dalam pendidikan sebagai upaya mendasar terjadinya perubahan  sosial san transfer ilmu pengetahuan dan keterampialn. (2) Pengakuan terhadap hak-hak perempouan sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia. (3) Memberikan kemandirian ekonomi yang sama, termasuk akses terhadap dunia kerja, gaji yang sama, serta pendistribusian asset yang sama. Dan (4) Pemberian akses yang sama pula di bidang politik dan posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan.(Ibid:62)
Pendekatan GAD dipandang strategis dalam kegiatan pembangunan. Kemudian diperkuat dengan Gender Mainstreaming (GM) atau Pengarus Utamaan Gender  (PUG). GM bertujuan menjadikan gender se baga i  arus  ut a ma   ( ma inst re a m) pembangunan. Sasaran GM adalah kebijakan (negara), aksi (masyarakat), serta intuisi (negara dan masyarakat).  Oleh karena itu, PUG merupakan proses reorganisasi, pengembangan dan evaluasi kebijakan sehingga kesetaraan gender dapat dintegrasikan pada kebijakankebijakan di semua tingkatan oleh para pengambil keputusan.(Ibid: 63-64)
Sekalipun pendekatan di atas telah berlangsung lama, namun partisipasi perempuan dalam bidang kehidupan belum menunjukkan sesuatu yang signifikan.  Sebagai contoh dalam hal ini terkait dengan partisipasi politik perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, mengisyaratkan bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan dapat dilakukan dengan cara pemberian kuota 30% perempuan untuk menduduki kursi lembaga legislatif, bahkan dipersyaratkan kepada setiap partai politik untuk memenuhi kuota yang ditentukan dengan calon legislatif perempuan di dalamnya (Gobel, 2005:51-55)
Agar perempuan dapat memenuhi kuota yang telah ditetapkan secara yuridis tersebut, maka dibutuhkan performance politik perempuan yang menitikberatkan pada aspek rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, terbuka, rasional, jujur dan adil. Disisi lain perempuan  harus memiliki kompetensi politik yang mencakup aspek mental dan moral (budi pekerti, disiplin,
demokratis) dan intelektual (keterampilan berpikir logis, luwes, orisinil, dan elaborasi wawasan, profesionalisme serta kreativitas (Nadiroh, 2008:135)
Oleh karena itu, Ani Soejipto (2006: 102) berpendapat terlepas dari semua ketentuan tersebut pada kenyataannya  politik perempuan dan hak-hak politik perempuan masih sangat terbatas dan jauh tertinggal atau jauh dari target sebagaimana yang dicanangkan dalam  Konferensi Perempuan Dunia di Beijing t ahun 1995. Sedangkan Laode Ida (2002:23) berpendapat bahwa untuk me ngukur kadar part is ipas i po lit ik masyarakat termasuk perempuan di dalamnya dapat dilakukan dengan pola memperhatikan empat unsur utama di dalamnya, yaitu: (1) ada inisiatif dari masyarakat, (2) usaha- usaha yang terorganisir, (3) adanya sumber daya yang harus dipertahankan, dan (4) adanya upaya mengontrol kebijakan pemerintah.
Jauhnya partisipasi politik perempuan seperti yang diharapkan, menurut Marwah Daud (Tan,1996:16) tidak terlepas dari beberapa hambatan yang mendasar yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi di dalamnya, yaitu: (a) hambatan fisik, (b) hambatan teologis,  perempuan dipandang sebagai makhluk yang dicipta untuk lelaki, (c) hambatan sosial budaya, d) hambatan sikap pandang, dan (e) hambatan historis.
Oleh karena itu, menurut Bamberger dan Shams (1991:20) terdapat beberapa langkah yang diperlukan untuk menaikkan tingkat partisipasi politik perempuan,  sehingga perempuan memiliki inisiatif sendiri untuk mengambil bagian dalam akt ivit as pe mba ngu na n.  La ngka hlangkah yang dimaksud adalah (1) tahap penyebarluasan informasi (information  sharing), (2) tahap konsultasi, (3) tahap pengambilan keputusan, dan (4) tahap inisiatif.
Selanjutnya Ani Soejipto (2006: 105-  106) mengemukakan beberapa contoh temuan di lima negara Asia (Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Tahiland tentang krusialnya partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan. Pertama , tiada ada satu pun negara di asia yang menjadi objek penelitian, mampu mencapai angka keterwakilan yang mendekati 30%. Kedua ,  hambatan sosial budaya masih menjadi kendala terbesar bagi perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik. Ketiga ,  transisi demokrasi yang berlangsung di negara-negara Asia termasuk Indonesia gagal melakukan perubahan substansial dalam proses demokratisasi yang berjalan. Keempat, isu politik dan perempuan masih menjadi isu yang datang dan hilang dari  gerakan perempuan di banyak negara Asia termasuk Indonesia. Kelima , di lima negara Asia
yang menjadi objek penelit ian, pemerintahannya masih  melihat isu perempuan sebagai persoalan kesejahteraan ( welfare ). Keenam , jalan menuju partisipasi yang adil dalam bidang politik dan pengambilan keputusan masih menjadi tantangan berat yang harus dilalui.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka partisipasi perempuan yang dimaksudkan adalah kesediaan perempuan secara sukarela dalam menunjang program-program baik atas inisiatif masyarakat lo k a l  ma u p u n  p e me r int a ha n  ya ng   tercermin dari pikiran, sikap dan tindakan mereka baik sifatnya individual maupun kolektif dalam model kerangka partisipasi  yang dikembangkan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pengambilan  manfaat dari pro gram-program ya ng terdapat di  lingkungan tempat tinggal mereka.

## c. Lingkungan Nagari

## 1) Nagari Sebagai Wilayah Adat di Minangkabau
Nagari sebagai wilayah adat memiliki dimensi historis dan sosiologis. Nagari disini terkait erat dengan kultur Minangkabau. Karenanya nagari tidak hanya dipahami sebagai wilayah pemerintahan, tetapi juga sebagai wilayah adat. Menurut De Rooy seperti dikutip Hanani (2002:13-14) mengatakan bahwa terbentuknya sebuah nagari sebagai daerah desentralistik telah melalui empat tahap pemukiman. Pertama ;  secara sosiologis, sejarah kehidupan manusia di bumi ini selalu diawal dari kehidupan yang sangat sederhana. Kedua , pertumbuhan penduduk otomatis mempengaruhi jumlah suku dan jumlah tempat tinggal. Ketiga , masyarakat sudah mulai bercocok tanam di sawah sambil  mengerjakan perladangan di kaki bukit. Dan keempat , setelah perkampungan meluas dan struktur masyarakat juga sudah menunjukkan komunitas tertentu maka lahirlah tempat kehidupan yang baru yang bernama nagari, yaitu permukiman permanen sekurang-kurangnya terdiri dari empat suku asal.
Dengan terbentuknya nagari tersebut, maka diperlukan pula perangkat yang akan mengurusnya. Kepada perangkat tersebut diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengatur nagari. Menurut Amir MS (Hanani,2002:15) bahwa dalam masyarakat nagari yang sangat sederhana hanya terdiri dari beberapa perangkat nagari dengan tugas berikut: 1) Penghulu ,  bertugas menghukum bawahan atau anak kemenakan yang bersalah sepanjang adat. 2) Malin , bertugas menghukum bawahan,  kemenakan atau anak nagari yang bersalah melakukan pelanggaran sepanjang syara’. 3) Manti , bertugas menyelesaikan dan menghukum silang selisih atau sangketa yang timbul di kalangan anak nagari. Dan 4) Dubalang , tugasnya menghukum dan mengamankan nagari  bila terjadi huru-hara.
Setelah nagari dilegitimasi sebagai sistem pemerintah terendah di Indonesia, maka dalam nagari berlaku hukum adat dan hukum positif. Dengan demikian,  menurut Amir MS (2001:56) bahwa nagari minimal memiliki lima fungsi: (1) Membantu pe mer int a h  d a la m  me ngu s a hak a n  kelancaran pembangunan di segala bidang, terutama bidang kemasyarakatan  dan budaya. (2) Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam nagari. (3) Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyengkut  harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan keperdataan adat, juga dalam hal adanya sangketa atau perkara perdata adat. (4) Menyelenggarakan  pembinaan dan pengembangan nilainilai adat Minangkabau dalam rangka m e mp e r k a ya ,   me l e s t a r ik a n ,   d a n   membangun kebudayaan nasional pada umumnya, dan kebudayaan Minangkabau  khususnya. (5) Menjaga, memilihara, dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.

## 2) Nagari Sebagai Wilayah Administrasi Pemerintahan
Nagari adalah pembagian wilayah a d min is t r at if  d i  ba w a h  k e c a ma t a n  di Provinsi Sumatera Barat  . Istilah “Nagari” menggantikan “desa”,  yang  sebelumnya digunakan di Sumatera Barat, seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Nagari disini pun merupakan sistem pemerintahan terendah, setingkat dengan pemerintahan desa / kelurahan.  Hal ini sejalan dengan pendapat Santoso (2003:2) , bahwa desa/kelurahan sebagai upaya pembaharuan terhadap level pemerintahan terendah di Indonesia. Karena ada dua alasan pokok, yaitu: (1) tingkat keberagamannya desa di negeri ini sangatlah tinggi, (2) desa merupakan wujud ‘bangsa’ yang paling kongkrit.
N a g a r i   m e r u p a k a n   k e s a t u a n   masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  (http://id.wikipedia.org/wiki/Nagari) Menurut Soepomo (Budiardjo,1995:20) bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia tercermin dengan kehidupan  desa, termasuk nagari di dalamnya. Pada dasarnya kehidupan desa di seluruh Indonesia hampir sama. Kehidupan desa didukung oleh hukum adat yang mana gejala-gejala atas suku-suku bangsa Indonesia yang meskipun lahirnya tidak sama, tapi garis-garis besarnya atau pokok dasarnya sama. Sehingga republik desa di Indonesia menganut asas negara berdasar atau hukum ( rechtsstaatsprincipes ) dan menganut asas
sistem hukum konstitusi (c onstitutional systeemsprincipes ).
Hanya saja, nagari bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan nagari bukan merupakan bagian  dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan,  nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Tetapi dalam perkembangannya, sebuah nagari dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan (http://id.wikipedia.org/wiki/ Nagari).
a. Sejarah  Nagari sebagai Wilayah Administratif Pemerintahan
Istilah Nagari telah dikenal sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Nagarinagari tersebut merupakan bentuk federasi dari Kerajaan Pagaruyung yang didirikan oleh Adityawarman. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum kerajaan didirikannya. Namun pada masa pemerintahan kolonial Belanda, tatanan pemerintahan nagari dirubah guna mendukung rencananya. Kerapatan Adat Nagari dirubah menjadi lembaga pemerintah terendah. Sehingga penghulup e ng h u lu   ya n g   me m i m p in n a g a r i  sebelumnya, salah satu dari mereka ditunjuk sebagai Kepala Nagari. Kemudian dikeluarkan Ordonansi Nagari pada tahun 1914 yang membatasi keanggotaan  KAN hanya pada penghulu yang diakui pemerintah Hindia Belanda. (http:// id.wikipedia.org/wiki/Nagari)
Setelah proklamasi kemerdekaan terjadi beberapa kali penyesuaian dan perubahan pada sistem nagari . Pertama ,  tahun 1946 kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Nagari dan Walinagari dipilih secara langsung oelh warganagari. Calonnya lebih bervariasi seperti dari penghulu dan partai politik. Kemudian  atas inisiatif Chatib Sulaiman dibentuk pula organisasi pertahanan tingkat nagari dengan nama Badan Pengawal Negeridan Kota  (BNPK).  Kedua, tahun 1951 sewaktu Kabinet Natsir  dibekukan Dewan Perwakilan Rakyat di provinsi Sumatera Tengah yang juga mencakup wilayah Sumatera Barat sekarang. Sehingga menyebabkan tidak jelasnya status dewan  perwakilan tingkat nagari. Ketiga, tahun  1974 pada masa Gubernur Harun Zain tahun 1974, Kepala Nagari diputuskan d a n  d ia ng k a t   s e ba g a i p e la k s a na   pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN) dijadikan lembaga legislatif terendah. Hanya saja kebijakan gubernur tersebut berumur pendek.( http:// id.wikipedia.org/wiki/Perubahan Sistem Nagari)
Kemudian dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979  tentang Pemerintahan Desa, penyebab dihapuskan sistem nagari di Propinsi Sumatera Barat. Keberadaan jorongjorong di
bawah nagari ditingkatkan statusnya menjadi desa. Dengan demikian administrasi pemerintahan terendah  di Propinsi Sumatera Barat dijalankan oleh para Kepala Desa. (Abdurrahman, 1987 :1)
Unt uk me mpert ahankan nagar i  sebaga i lembaga  tradisio nal, maka melalui Perda No.13 tahun 1983 didirikan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di tiap-tiap nagari yang lama. Hanya KAN sendiri tidak memiliki kekuasaan formal. Kemudian setelah diberlakukan Otonomi Daerah pada tahun 2001, sebagai akibat terjadi perubahan peta politik nasional, maka semangat masyarakat Sumatera Barat kembali bangkit untuk kembali menjalankan pemerintahan Nagari beserta keistimewaannya. (http://id.wikipedia.org/ wiki/Kerapatan Adat Nagari)
b. Struktur Pemerintahan Nagari N a g a r i d ip imp in  o le h s e o r a ng   Wali Nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang Kepala Jorong, semacam ketua RT. Wali Nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis. Biasanya yang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.
Dalam sebuah Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari, yakni lembaga ya ng ber a nggo t aka n Tungku T igo  Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan  merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari Alim Ulama, Cadiak Pandai (kaum intelektual) dan Niniak Mamak para pemimpin suku dalam suatu Nagari. Keputusan keputusan penting yang  akan diambil selalu dimusyawarahkan antara Wali Nagari dan Tungku Tigo Sajarangan di Balai Adat atau Balairung Sari Nagari.(Ibid)
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengartikan lingkungan nagari sebagai komunitas masyarakat yang mendiami area tempat tinggal dengan  segala bentuk karakteristik fisik, sosial dan budaya yang terdapat di dalamnya, atas dasar inilah ditetapkan tata aturan hidup warganya dalam menjalin hubungan sesama dan lingkungan sekitarnya, d a n a t a s   d a s a r   in i  p u la   d iba ng u n  sistem pemerintahannya serta dengan mengakomodasi peraturan tertinggi di atasnya.

## Metodologi Penelitian
Pene lit ia n  ini d ifo kuska n pada  beberapa aspek: 1) kondisi lingkungan Nagari Salimpaung, 2) keberadaan  p e r e mp u a n  d i  l in g k u ng a n  N a g a r i Salimpaung, 3) proses pendidikan gender bagi
perempuan di lingkungan Nagari Salimpaung, dan 4) partisipasi perempuan di lingkungan Nagari Salimpaung.
Lokasi penelitian adalah nagari Salimpauang. Pemelihan nagari ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Salimpaung merupakan nagari yang tertua dari enam nagari yang terdapat dalam wilayah kecamatan Salimpaung. Peneliti berada di lapangan secara intensif berjalan selama tujuh bulan. Dalam hal ini mencakup beberapa tahapan kegiatan: a. studi pendahuluan selama dua bulan antara Februari dan Maret 2004, b. proses pengumpulan data penelitian dilakukan  selama empat bulan antara Agustus dan Nopember 2004, dan c. perpanjangan keikutsertaan penelitian selama satu bulan yakni Desember 2004. Untuk  mengatasi kendala teknis dan non teknis selama penelitian berjalan, maka peneliti senantiasa melakukan kontak dengan Pemerintahan Nagari, sehingga peneliti harus menyakini betul bahwa data telah terkumpul secara akurat.
Latar penelitian adalah nagari  Salimpuang, sebab berbagai setting alamiah dan sosial dari berbagai prilaku dan aktivitas masyarakatnya hanya  dipahami dalam konteks latar nagari ini. Meskipun terjadi perbedaan dan persamaan perilaku masyarakat dengan nagari lainnya, namun wilayah nagari  sebagai latar penelit ian senantiasa bersifat dominan bagi terbentuknya perilaku dan aktivitas sosial masyarakat, terutama terkait dengan kiprah perempuan dalam kehidupan bernagari, seperti  peran perempuan dalam nagari, otoritas perempuan terhadap kekuasaan dan adat istiadat dan sebagainya.
Keaktifan perempuan dalam lembaga nagari merupakan puncak partisipasi perempuan dalam nagari, yang mana selama ini tetap menjadi sorotan dalam  pelaksanaan kehidupan bernagari. Nagari sebagai penganut sistem matrlinieal memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada perempuan untuk berpartisipasi nyat a dala m kehidupa n bernagar i,  na mu n kese mpat an t ersebut  t idak   nyata mendorong munculnya inisiatif perempuan nagari. Belum signifikannya  tingkat keterlibatan dengan kuantitas perempuan dalam nagari, semakin memperkuat dugaan adanya factorfaktor yang menghambatnya, seperti nilai-nilai dan norma, adat ist iadat, persepsi, penghargaan, hukuman dan sebagainya.
Pendekatan yang digunakan bertujuan agar penelitian tepat sasaran, sehingga  pemilihan pendekatan disesuaikan  dengan objek penelitian. Sesuai dengan tema yang dipilih dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kua lit at if.  Se bag a ima na d iket a hu i  bahwa pendekatan kualitatif memiliki paradigma dimana penelitian sifatnya
mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada latar tertentu secara rinci dalam mendalam dalam bentuk narasi. Peristiwa atau keadaan  yang akan disajikan dalam bentuk narasi pada penelitian ini, peneliti dasarkan atas pendapat Bogdan dan Biklen (1998:4-  7), dimana sifat kealamiahan latar dan sumber data menjadi karakteristik utama dari pendekatan penelitian ini. Sedangkan  karakteristik yang peneliti maksud sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Slavin (1992:66-68) , dimana terdiri dari atribut berikut; (1) dilakukan pada latar alamiah, (2) bersifat deskriptif, (3) lebih mengutamakan proses daripada hasil,
(4) menggunakan analisis induktif, dan
(5) pengungkapan makna adalah tujuan esensinya. Untuk efektif kualitatif sebagai pendekatan dan metode dalam penelitian ini, maka sasarannya adalah berbagai  gejala (fenomena) dalam bentuk perkataan, tindakan atau peristiwa dalam masyarakat. Bogdan dan Biklen (1998:23-24) bahwa dengan kualitatif berarti dapat memahami makna suatu peristiwa atau kejadian,  pikiran atau perilaku seseorang dari sisi peristiwa atau pikiran orang itu sendiri.
Oleh karena itu, peneliti mengupayakan adanya informan kunci. Melalui informan kunci inilah peneliti menelusuri dari siapa dan peristiwa yang bagaimana  memungkinkan data diperoleh secara akurat. Mengingat subjek penelitian ini adalah perempuan dalam nagari, maka perempuan dijadikan target utama sebagai sumber data. Sedangkan untuk keperluan  triangulasi data, peneliti menggunakan infoman tambahan di luar perempuan, yakni tokoh- tokoh yang berperan dalam lembaga politik dan fungsional adat nagari. Dalam hal ini, pembatasan informan  tidak dilakukan. Berhentinya pencarian informan bilamana data yang didapatkan sudah  akurat. Penelitian dilakukan setelah izin penelitian dikeluarkan oleh Direktur PPs. UNJ, kemudian direkomendasikan oleh  Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) Kabupaten Tanah Datar ke Kantor Camat Salimpaung serta dilanjutkan ke Kantor Walinagari Salimpaung.
S e la n ju t nya   p e ne lit i  be r u p a ya   membangun “ rapport ” dengan subjek penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sekat antara peneliti  dengan subjek penelitian, sehingga informasi yang diperoleh tidak sepotongpotong. Dengan kata lain, informasi yang peneliti peroleh dalam bentuk kata-kata  dan tindakan tidak berada di dalam kepura-puraan.
Upaya membangun rapport dengan  subjek penelitian di atas, peneliti tidak bisa mengabaikan beberapa tempat dan event-event strategis dalam nagari, seperti pusat Kantor Pemerintahan Nagari, mesjid/ musholla, warung, rumah masyarakat, dan berbagai kegiatan adat
dalam nagari. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Pemilihan beberapa teknik tersebut bertujuan untuk saling melengkapi satu sama lainnya.
Setelah data diperoleh, peneliti menganalisis data dengan menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan Spradley (1980:34) berikut: melakukan  analisis domain, taksonomi, komponensial dan tema. Sedangkan pemeriksaan data
menggunakan berbagai teknik pengujian, seperti teknik perpanjangan keiikutsertaan, teknik triangulasi, pemeriksaan teman sejawat dan auditing.

## Temuan dan Pembahasan

## 1 .  Ko n d i s i  L in g k u n g a n   Na g a r i Salimpaung
Keberadaan kondisi lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan binaan Nagari Salimpaung ternyata belum dioptimalkan sebagai wahana  proses pengambilan kebijakan untuk mengembangkan potensi perempuan dalam keluarga dan masyarakat
Lingkungan nagar i secara fis ik  me m i l ik i k e s a ma a n  d e ng a n  d e s a   maupun kelurahan, karena ukuranukuran yang digunakan untuk ketiganya  adalah sama seperti tinjauan dari segi geografis, batas adaministratif dan kondisi ekologis, termasuk juga dalam mengukur aspek kependudukan nagari seperti masalah komposisi penduduk,  matapencaharian, pendidikan dan aspek sosial kemasyarakatan, di samping kesamaan dalam perangkat sistem pemerintahannya. Dalam konteks ini,  maka pandangan terhadap nagari tidak akan berbeda dengan desa ataupun kelurahan.
Namun bila ditelusuri lebih dalam, nagari memiliki lingkungan sosial dan binaan yang berbeda dengan desa ataupun kelurahan. Sebab dalam nagari yang menonjol adalah ikatan kekerabatan antara keluarga batih dengan keluarga besarnya yang berasal dari garis keturunan ibu, karena nagari p ada umu mnya  menganut sistem matrilineal dengan menjadikan rumah gadang sebagai pusatnya. Sedangkan bentuk hubungan lainnya adalah seperti hubungan dengan garis keturunan ayah dikenal dengan bako dan hubungan dengan anak-anak mamak (mamak adalah sebutan untuk saudara laki-laki ibu) dinamai dengan anak panca .  Status ini sangat berpengaruh terhadap  pola hubungan dalam masyarakat nagari, disertai dengan perangkat-perangkat lunak (seperti kata nan empat; kata mendaki, melereng, mendatar dan
menurun) dan istitusinya (seperti perangkat adapt kaum;.Penghulu Andiko, Manti, Dubalang dan Orang Siak, serta perangkat adat pasukuan;  Datuk Suku, Pegawai, Malin, Imam dan Bilal). Sisi lain yang menarik  dari nagari adalah mensejalankan antara sistem pemerintahan dengan sistem adatnya, karenanya dengan sistem pemerintahan nagari ditonjolkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun Nagari Salimpaung. Oleh karena itu, antara aparat pemerintah dan unsur tungku tiga sejarangan tali tiga sepilin saling bekerjasama dalam memajukan  masyarakat nagari sesuai dengan proporsi tugasnya masing-masing.
Penjelasan kondisi lingkungan fisik, sosial dan binaan Nagari Salimpaung di atas bermaksud menempatkan penilitian da la m bingka i yang ho list ik da la m memahami gagasan dan tingkah laku  masyarakat yang tinggal di dalamnya. Lingkungan nagari mencakup aspek fisik  seperti kondisi geografis, administratif dan ekologis serta aspek sosial seperti kepadatan dan struktur penduduk, mata  pencaharian, pendidikan , dan binaan mencakup aspek sejarah dan budaya penduduk nagari.
Dari sudut pandang lingkungan fisik, bahwa Nagari Salimpaung termasuk ke dalam wilayah pedesaan. Sebab secara fisik nagari merupakan daratan dan perbukitan. Sehingga untuk tata ruang lahan cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Keberadaan lahan tersebut tidak berada pada satu lokasi saja, melainkan tersebar di setiap jorong dalam Nagari Salimpaung.
Umumnya aktivitas perekonomian p e nd u d u k n a g a r i  b e r s u mb e r   d a r i  pe ma n fa at a n  la ha n pert an ia n da n p e r k e b u n a n   t e r s e b u t .   R a t a - r a t a penduduk nagari mendayagunakan lahan persawahan untuk kegiatan bercocok tanam, seperti padi, cabe, tomat, lobak (kol) dan sayur mayur lainnya. Sedangkan  lahan perkebunan ditanami dengan kulit manis, kopi, cokelat dan pisang. Hanya saja, keberadaan lahan tersebut mulai tidak berimbang, karena jumlah penduduk yang terus bertambah.
D i sa mp ing  it u,  sebag ian kec il penduduk nagari juga memiliki profesi lain, seperti pegawai pemerintahan dan wiraswasta, namun kegiatan pertanian  tetap mereka kerjakan sekalipun tidak s e p e nu h n ya .   Ka d a ng k a la   me r e k a   mengerjakan sendiri pada waktu senggang,  atau mengupahkan pada orang lain, dan ada pula penggarapannnya dengan sistem bagi hasil. Sehingga pertanian tetap menjadi mata pencaharian utama dalam Nagari Salimpaung.
Biasanya pelaksanaan kegiatan pertanian dalam Nagari Salimpaung, antara laki-laki dan perempuan saling bahu membahu, seperti laki-laki
bertugas  membajak dan perempuannya bercocok tanam, demikian pula di saat panennya.
Untuk kegiatan pertanian ini, pekerjaan perempuan minimal adalah bertanggung jawab atas konsumsi suami. Tetapi, pada umumnya perempuan terlibat langsung dalam kegiatan pertanian tersebut.
Dari sudut pandang  lingkungan sosial, bahwa penduduk nagari bersifat ho mo gen ba ik dar i s eg i as a l usu l,  pendidikan, pekerjaan dan budaya.  Karenanya gap antar penduduk dalam Nagari Salimpaung tidak terlalu jauh. Sehingga dalam pengangkatan pimpinan contohnya tidak terlepas dari pepatah  yang berbunyi , “didahulukan selangkah ditinggikan seranting”. Dengan demikian, kondisi penduduk nagari menunjukkan taraf yang sama, yang membedakan diantara mereka adalah tingkat pendidikan  dan perekonomian keluarga. Sedangkan dari sudut sejarah dan budaya Minangkabau yang senantiasa  dikuasai laki-laki terjadi penguasaan interpretasi atas nilai-nilai sejarah dan budaya dalam kehidupan masyarakat nagari. Oleh karenanya, banyak ditemukan  bias di dalamnya yang secara umum dapat merugikan perempuan di lingkungan nagari.

## 2. Proses Pendidikan Gender untuk Mengembangkan Diri Perempuan di Lingkungan Nagari Salimpaung
Keberadaan proses pendidikan gender untuk mengembangkan diri perempuan dalam keluarga, kaum, pasukuan, lembaga sosial dan lembaga  tinggi ternyata belum berlangsung secara setara dengan laki-laki.
Keberadaan perempuan menjadi s e n t r a l d a la m  k e h id u p a n   N a g a r i Salimpaung, karena segala sesuatu menjadi hak kepemilikan atas nama perempuan atau diperuntukkan bagi kepentingan perempuan dalam Nagari Salimpaung. MIsalnya dalam keluarga, lebihnya perhatian orang tua kepada anak perempuan daripada laki-laki.  Ilustrasi mengenai tingginya perhatian  terhadap perempuan, seperti pepatah berikut, “anak perempuan ditempatkan di mata dan anak laki-laki ditempatkan di telinga”. Oleh karena itu, perempuan lebih diharapkan lebih banyak tinggal di rumah, karena dalam Nagari Salimpaung menempatkan perempuan sebagai pemilik rumah dan sudah seharusnya mereka pula yang mengurus pekerjaan rumah seperti membenahi rumah, menyuci  dan memasak. Disini laki-laki dipandang sebagai pendatang, karenanya anak laki-laki dibiasakan sekedar menempati dan tidak membebankan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan yang berbau domestik seperti menyuci,
memasak  dan mengasuh anak. Oleh karena itu, bilamana kakak dan adik perempuan tidak ada, biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang tua yang perempuan. Demikian pula dalam lingkup lingkungan  kaum yang mana perempuan berhak atas kepemilikan harta warisan, seperti rumah, sawah dan ladang serta kegiatan yang dilaksanakan oleh kaum seperti kenduri atau hajatan lainnya juga atas nama perempuan.  Keberadaan laki-laki bersifat membantu dalam hal pengaturan dan pengurusan kelancaran acara tersebut. Begitupula dalam pasukuan, perempuan menjadi sorotan utama dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Laki-laki telah memiliki beban membantu pengaturan,  karena mereka dibiasakan untuk leluasa dalam bersikap dan bertindak. Demikian pu la   d i t ingkat  nagar i,  pere mpua n  dipandang sebagai tiang berdirinya nagari dengan mengukuhkan Bundokandung sebagai lembaga perempuan dalam  Nagari Salimpaung. Namun penempatan perempuan  pada posisi sentral tersebut, dalam lingkup keluarga, kaum, pasukuan maupun nagari, belum menjadikan perempuan lebih unggul daripada laki- laki, karena kurang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman perempuan di luar kegiatan domestik. Sehingga perempuan tetap menjadi subordinat atas laki-laki.  Akibatnya perempuan dengan posisi sentral tersebut tidak menjadikan mereka leluasa untuk mengembangkan diri, tetapi akibat diperhatikan lebih menjadikan mereka sebagai sumber kekhawatiran yang senantiasa harus diayomi dan dilindungi.
P e r e m p u a n   n a g a r i   m e m i l i k i   kedudukan dan peran yang sentral dalam lingkungan keluarga, kaum, pasukuan maupun nagari, namun belum serta merta mendukung pengembangan dirinya, sehingga aktualisasi diri perempuan di luar urusan domestik terkendala (Deliar Noer,1997:117), kurang memaknai hak hidupnya (Tim IP4 Lappera,2001:80, Hartono,2001:31, Engkoswara,1999:2-  3), rendah dan biasnya pengetahuan dan pemahaman ajaran agama terhadap perempuan (Mulia dan Farida, 2005:49),  kurangnya kemitrasejajaran peran dan fungsi dalam masyarakat (Najmah Saidah,2003:49- 50), cenderung bersifat seksis dan kurang baiknya dalam hal pembagian kerja dan relasi gender (Nasaruddin Umar,2001:43, Nasr Hamid Abu Zay,2003:30).
Mencermati perempuan dalam lingkungan keluarga. Sebagaimana diketahui bahwa, keluarga merupakan unit terkecil masyarakat dalam nagari.  Dalam nagari dikenal dua jenis keluarga; keluarga inti dan keluarga besar. Pada kedua jenis keluarga ini perempuan memiliki tempat istimewa. Perempuan seperti  halnya ibu adalah orang yang paling dihormati. Sama halnya dengan
keberadaan anak perempuan dalam keluarga, mereka dianggap sebagai penerus keturunan. Sebab keluarga yang tidak memiliki anak perempuan, biasanya keluarga tersebut dianggap punah. Tetapi tidak begitu sebaliknya.
Distorsi gender dalam lingkungan keluarga dapat dilihat dalam berbagai tingkatan perempuan dan kedudukannya di dalamnya, seperti perempuan dengan status sebaga i ibu,  istri atau anak. Status ibu merupakan simbol kemuliaan perempuan dalam nagari. Kepadanya dilimpahkan tanggung jawab pendidikan anak-anak, pemiliharaan harta kekayaan d a n  p e la ya n  t e r ha d a p   s u a mi.   I bu   dianggap paling berjasa dalam pendidikan anak-anaknya atau pada umu mnya dalam mempersiapkan generasi nagari.  Karenanya ibu adalah sosok yang sangat dihormati. Ibu dituntut menjadi panutan dalam keluarga. Seorang ibu tidak boleh melakukan kekhilafan. Oleh karenanya ibu harus mendedikasikan seluruh waktu untuk mengurus anak-anaknya. Ibu harus mengabdikan diri untuk  melayani  suaminya. Kekhilafan yang muncul dalam keluarga maka kesalahan seringkali menjadi tanggung jawab ibu. Untuk itu, ibu harus siap menerima lemparan kesalahan dari suaminya. Sebaliknya jika anakanak berhasil maka biasanya menjadi keberhasilan seorang bapak.
Dengan status sebagai istri, seorang perempuan harus tunduk kepada perintah suami. Ia harus melayani segala kebutuhan suaminya. Sebab suami merupakan  kepala keluarga. Suami juga menentukan boleh tidak istrinya berpergian. Di samping pekerjaan rumah tanga, pada umumnya perempuan nagari terlibat pula sebagai pembantu sumber nafkah keluarga.  Mereka juga ikut mengelola sawah dan ladang. Biasanya mereka menerima penghasilan di bawah yang diterima oleh suaminya. Dengan demikian, sebagai istri perempuan memiliki beban ganda.
Status anak perempuan berbeda dengan laki- laki. Seorang anak perempuan harus bisa membantu pekerjaan ibunya sehari-hari. Terutama sekali dalam urusan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, mencuci dan memasak. Mereka juga harus menyucikan pakaian saudara laki-laki mereka. Mereka berpergian dan  bergaul tidak sebebas anak laki-laki.  Mereka cenderung diposisikan untuk mendiami rumah.
Demikian pula halnya dalam lingkungan keluarga besar. Sama halnya dengan laki-laki, perempuan juga mengalami tambahan tanggung jawab. Sekalipun  dalam hal mendidik dan mengajari anak, perempuan dibantu oleh saudara laki-laki  yang dikenal dengan istilah mamak. Hanya saja tambahan tidak menjadikannya lebih leluasa, melainkan perempun semakin  tersubordinasi, sehingga perempuan berada dalam kungkungan kewajiban yang mesti ditunaikan. Kalau tidak perempuan
dapat menjadi lemparan kesalahan atas kegagalan dalam mendidik anakanaknya.
Mencermati perempuan dalam lingkungan fungsional adat. Lingkungan  fungsional adat terdiri dari dua bagian; fungsional adat kaum dan fungsional  adat pasukuan. Pada kedua fungsional adat tersebut menjadi wewenang laki-laki dalam nagari. Fungsional adat bertugas membina anak kemenakan. Pada dasarnya fungsional adat ditujukan mengatur perempuan dalam kaum dan pasukuan. Terutama sekali dengan pendidikan dan pengelolaan harta pusaka. Disini peran sentral dipegang oleh mamak (saudara  laki-laki ibu). Demikian pula anak lakilaki dalam kaum tersebut, pada akhirnya mereka akan menjadi mamak pula dalam kaum tersebut. Sehingga perempuan tetap menjadi objek pengaturan dalam kaum tersebut.
Mencer mat i perempua n da la m  le mb a g a s o s ia l  k e ma s ya r a k a t a n.   Sebagaimana diketahuhi bahwa lembaga sosial kemas yarakatan merupakan organisasi informal dalam masyarakat, seperti kelompok pengajian, kegiatan arisan atau bentuk kelompok paguyuban lainnya, contohnya kelompok pada acara kematian maupun kenduri. Pada kelompok seperti ini, perempuan dan laki-laki  cenderung mengelompok secara  terpisah. Bila kedua kelompok ini bergabung, maka perempuan menjadi kelo mpok yang  pasif. Demikian pula pada kelompok ya ng be r a ng g o t a k a n  p e r e mp u a n,   narasumber dalam kelompok kegiatan ini pada umumnya adalah laki-laki. Dengan demikian ketergantungan perempuan terhadap laki-laki masih sangat tinggi, sehingga perempuan tetap pada posisi kelas kedua.
Mencermati perempuan dalam lingkungan lembaga tinggi nagari. Sebagaimana diketahui bahwa persentase  perempuan dalam lingkungan lembaga tinggi nagari, seperti BPRN (12 %), Pemerintah Nagari (20%), KAN (2%). Dalam lembaga tinggi nagari dominasi laki-laki sangat jelas sekali. Sehingga  perempuan dalam lembaga ini belum berfungsi sesuai dengan kedudukannya. Perempuan cenderung berperan dalam ranah domestik, sehingga mereka tetap sebagai subordinasi laki-laki. Bahkan penunjukkan perempuan dalam lembaga ini bertujuan untuk mengerjakan peranperan domestik. Dengan demikian , kedudukan perempuan di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan laki-laki.

## 3. Aspek-aspek Pengembangan Perempuan di Lingkungan Nagari Salimpaung
Aspek-aspek pengembangan personal, pengembangan sosial dan pengembangan professional bagi perempuan di lingkungan
Nagari  Salimpaung, ternyata masih dibedakan dari laki-laki.
Pendidikan yang diterima perempuan dalam Nagari Salimpaung berawal dari lingkungan keluarga, kaum, pasukuan dan masyarakat. Dalam keluarga kepada perempuan ditanamkan nilai-nilai dan aturan mengenai diri dan berhubungan dengan orang luar. Di lingkungan kaum me r e k a  me mp e r o le h p e mbe k a la n   mengenai sesuatu yang menjadi hak  dan kewajiban mereka sampai dengan masalah harta pusaka yang terdapat dalam pasukuan mereka. Perempuan juga dimotivasi, berkesempatan melanjutkan  pendidikan, mengikuti berbagai pelatihan yang difasilitasi nagari, akses terhadap perekonomian, aktif dalam organisasi sosial, peningkatan status sosial, bisa juga dalam hal menyikapi penggunaan kemajuan teknologi yang berkembang  sampai ke nagari. Berbagai hal diatas dapat dipandang sebagai bentuk pemberian pendidikan kepada perempuan yang senantiasa dilakukan secara bersama  sesuai dengan proporsi tugasnya masing- masing.
Namun pendidikan yang diperoleh perempuan dalam lingkungan keluarga, k a u m,   p a s uk ua n  d a n na g a r i  p a da   umumnya sama dengan laki-laki, tetapi karena spesifikasi keberadaan perempuan it u berbeda dengan laki-laki da lam nagari, maka ada hal-hal tertentu yang diorientasikan tidak sama dari mereka berdua, karena sifat femenim dan maskulin disesuaikan dengan peran yang  mereka  lakoni dalam nagari yang mengarah pada karakter sikap dan mental yang berbeda pula. Untuk pengembangan potensinya, perempuan berbuat berdasarkan karakter sikap dan mental yang digariskan, sehingga dari sudut pandang luar perempuan  terkesan dihalangi dalam mengeskplorasi kemampuan yang mereka miliki, termasuk dalam menyikapi pilihan hidupnya tatkala perempuan menjadi istri/ibu rumah tangga yang baik. Oleh karena itu, dalam tataran  ini tidak ada persaingan antara perempuan dengan lak i-lak i, karena keduanya berada dalam posisi yang tidak sama, meskipun ditemukan adanya berbagai bentuk opsi yang dihadapi perempuan  dalam nagari, semuanya itu sangat tergantung pada kesiapan mental mereka dalam menanggung konsekuensi dari pilihan  mereka, seperti membantu suami dalam meningkatkan income (sumber pendapatan) keluarga dan sebagainya.
Pendidikan gender dalam lingkungan nagari bisa memiliki beberapa pengertian. Pertama, gender menjadi alat analisis dalam melihat tingkat pendidikan penduduk  nagari. Kedua, gender sebagai wawasan penduduk nagari dalam mendidik anakanak mereka. Ketiga, gender sebagai subt ansi pend id ikan
dala m nagari. Dari ketiga pengertian tersebut hanya  sangat memungkinkan untuk membahas dua pengertian terdahulu. Sebab pada  pengertian yang ketiga istilah gender belum dipahami oleh penduduk nagari serta tidak memungkinkan mereka jadikan  sebagai substansi utama pendidikan. Apalagi pembahasan ini ditujukan pada praktek- praktek universal dari pendidikan yang dilaksanakan oleh penduduk nagari dalam kesehariannya.
Gender sebagai alat analisis dalam pendidikan (EFA:1990, Forum Dakkar:2000, The Earth Summit dan MDGS:2000) antara lain memberantas buta huruf, universalisasi  pendidikan dasar dengan memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki  dan perempuan serta menghapuskan diskriminasi gender dalam pendidikan. Gender sebagai wawasan pelaksanaan  pendidikan seperti penyadaran hak, ikut serta dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan perempuan, kesadaran perempuan, perbaikan relasi (Tim IP4 Lappera, 2001:80), berlangsung non seksis, menumbuhkan sikap kritis, tidak diskriminatif dan demokratis (Maria : 2007), kesetaraan dalam pendidikan formal dan non formal (Ari :2002)
Mencermati tingkat pendidikan p ere mp ua n t e la h me mba ik.  Bo le h dikatakan pada umumnya perempuan  nagari melek huruf. Rata-rata perempuan nagari menempuh jenjang pendidikan formal. Bahkan sebagiannya adapula yang menempuh jenjang pendidikan tinggi. Hanya saja, tatkala perempuan  me la njut kan pend id ika nnya  sering menemui kendala. Terutama perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu. Disini perempuan cenderung menempati  prioritas kedua setelah laki-laki. Laki-laki lebih didahulukan daripada perempuan. Dengan alasan,  bahwa perempuan  nantinya akan menjadi ibu rumah tangga. Perempuan menjadi tanggung jawab suaminya. Sebaliknya laki-laki memikul tanggung jawab atas istrinya. Untuk itu lakilaki memperoleh kesempatan terlebih dulu. Tidak demikian halnya pada keluarga yang mampu, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Namun masih ditemukan pandangan bahwa perempuan tidak perlu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sebab mereka senantiasa akan kembali pada pekerjaan rumah tangga juga.
S e k a l i p u n   p e r e m p u a n   n a g a r i m e m p e r o l e h   k e s e m p a t a n   u n t u k m e l a n j u t k a n   p e n d i d i k a n ,   n a m u n   mereka cenderung tidak memperoleh motivasi yang sama. Setinggi apapun pendidikan perempuan pada akhirnya  mereka tetap dipersiapkan menjadi seorang istri yang baik. Perempuan menjadi bahan kekhawat iran orang tua akan jodohnya. Keadaan ini sering menjadi penghambat perempuan
dalam  melanjutkan pendidikannya. Akibatnya hak- hak perempuan sering digiring dan bukan atas kehendaknya. Sehingga kemauan melanjutkan pendidikan tidak bergantung pada diri mereka, tetapi  dorongan tersebut lebih bersifat akumulatif kepent ingan anggota keluarga dan kaum.
Disinilah permu laan pendidikan bersifat bias gender di lingkungan nagari. Motivasi yang muncul antara laki-laki dan perempuan cenderung direspon tidak  sama. Perempuan seringkali terbentur dengan pilihan-pilihan yang tidak objektif. Subjektivitas muncul terhadap pilihan hidup mereka. Pilihan- pilihan yang bertentangan satu sama lain, seperti pilihan sekolah atau pilihan terlambat menikah atau kemungkinan akan menjadi perawan tua. Sehingga perempuan seakan menekan keinginan-keinginan yang  lainnya. Senantiasa mereka tidak bisa dengan leluasa menyalurkan kemampuankemampuannya.
Oleh karena itu, perempuan lebih memilih mencapai kemapanan finansial. Sehingga perempuan lebih banyak bekerja ke luar nagari. Dengan demikian perempuan dapat melengkapi kebutuhan  dan peralatan rumahnya. Sebagai bentuk persiapan perempuan menikahkan anakanaknya.
Disamping itu, kesempatan perempuan mengembangkan diri dalam nagari bersifat seksis sekali. Artinya wadah-wadah yang tersedia bagi pengembangan dirinya disesuaikan dengan karakternya, seperti kegiatan menjahit, merangkai bunga dan keterampilan sejenis lainnya. Perempuan diidentikkan dengan pekerjaan seperti itu.
Sehingga pekerjaan di luar dari itu sering dinilai tidak pantas bagi perempuan. Yang demikian itu penyebab terbentuk image perempuan nagari tentang adanya pekerjaan yang pantas atau tidak pantas mereka lakukan dalam nagari.
Demikian pula halnya keaktifan perempuan dalam organisasi sosial. Organisasi sosial kemasyarakatan yang banyak digeluti perempuan adalah bidang keagamaan, seperti majlis ta’lim dan wirid kaum ibu. Substansi kegiatan mengarah kepada pembentukan kepribadian perempuan yang salehah, dengan narasumber pada umumnya laki-laki.  Kondisi seperti ini perempuan cenderung bersifat pasif karena komunikasi yang berlangsung satu arah serta tidak memungkinkan pula untuk berdiskusi. Hal ini terkait dengan sifat perempuan yang cenderung menerima, sehingga  tidak akan muncul pemahaman yang berimbang.  Karena pada umumnya ahli agama dalam nagari adalah laki-laki.
Hal  yang  sama ditemukan pula pada akses perempuan pada bidang perekonomian. Sekalipun perempuan  b e r s u s a h   p a y a h   b e k e r j a   u n t u k meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi penghasilan perempuan tetap berada di bawah laki-laki. Karena
pekerjaan yang dilakukan perempuan dinilai tidak sama  dengan laki-laki, walaupun pekerjaan yang mereka lakukan sama. Demikian pula halnya terhadap perempuan yang menguasai harta pusaka, pengendaliannya  berada di bawah saudara laki-laki ibu  (mamak). Sehingga akses perempuan terhadap perekonomian belum sejajar dengan laki-laki. Dengan kata lain, pekerjaan yang berhubungan dengan  peningkatan perekomian keluarga berada di bawah tanggung jawab laki-laki, karena kewajiban mencari nafkah berada di pundak laki-laki.
Dalam perolehan status sosial antara laki-laki dan perempuan cenderung berbeda. Laki-laki yang telah menikah di lingkungan nagari diberikan gelar adat. Sehingga  dalam kesehariannya mereka dipanggil dengan gelar tersebut. Yang demikian tidak berlaku bagi perempuan di lingkungan nagari. Biasanya gelar perempuan melekat pada gelar suaminya, seperti istri bagindo/malin/sutan/ dan sebagainya. Akibatnya relasi gender yang  terbentuk adalah hubungan patron-klien. Dengan demikian kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan di lingkungan Nagari Salimpaung.
Biasanya cara perempuan mengangkat st at us so s ia l le wat   pe ker ja a nn ya.   Pekerjaan yang dianggap pantas bagi perempuan adalah pekerjaan sebagai guru. Karena pekerjaan sejalan dengan fungsi perempuan di lingkungan nagari. Dengan pekerjaan tersebut, biasanya perempuan  mempelopori kegiatan-kegiatan atas nama perempuan. Sebaliknya keadaan itu tidak berlaku pada kegiatan yang melibatkan laki-laki. Dengan demikian, masalah status sosial di lingkungan nagari tetap direduksi oleh kepentingan laki-laki.
Pada pemanfaatan pengetahuan dan kemajuan teknologi di lingkungan nagari cenderung terjadi pembatasan oleh lakilaki. Perempuan nagari juga memiliki  pemikiran yang lebih maju. Terutama dalam hal kepemilikan harta benda. Karena perempuan nagari menginginkan kesejahteraan seperti yang diperoleh tetangganya. Akan tetapi perempuan tidak bisa memutuskan sendiri. Mereka biasanya menggunakan sesuatu harus memperoleh persetujuan atau izin suaminya.
Partisipasi perempuan di lingkungan Nagari Salimpaung berada dalam dua sudut pandang; pandangan perempuan dan pandangan bukan perempuan. Partisipasi mereka ternyata tidak dapat dipandang sebelah mata, karena mereka sangat berkonstribusi di wilayah domestik dan juga dalam wilayah publik seperti d a la m p e mba ng u na n na g a r i ya ng   mencakup bidang pemerintahan, sosial, adat dan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan serta politik,  meskipun partisipasi yang dilakukannya  senantiasa berada pada koridor domestik
dan menunjang tugas-tugas laki-laki  dalam Nagari Salimpaung.

## 4 .   P a r t i s i p a s i   P e r e m p u a n   d i Lingkungan Nagari Salimpaung
Bentuk-bentuk keterlibatan perempuan baik secara individual maupun kelembagaan di lingkungan  Nagari Salimpaung, ternyata masih berada dalam koridor domestik.
S e k a l i p u n   p e r e m p u a n   d a p a t   berpartisipasi dalam urusan pengambilan kebijakan, tapi perempuan senantiasa melakukannya pada koridor domestik, karena untuk menjaga keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam nagari. Keaktifan perempuan  c e n d e r u n g   m e mo t o r i  p e r t e m u a n perempuan dalam nagari, bukan pada posisi berseberangan dengan kaum laki-laki, melainkan mendukung penuh kekuatan laki-laki baik dalam keluarga,  kaum, pasukuan maupun nagari. Oleh karena itu, pertemuan-pertemuan yang dimotori oleh laki-laki, seperti pertemuan adat di tingkat kaum dan pasukuan, kaum perempuan cenderung berkonstribusi dalam urusan logistik (dalam bahasa nagari disebut juga dengan urusan dapur). Juga dalam memperkenalkan kembali budaya nagari, seperti pengaturan cara berpakaian perempuan sewaktu pergi pesta, besuk atau takziah ataupun pakaian pada tempat umum lainnya serta melombakan masakan antar nagari merupakan partisipasi yang lebih bersifat domestik. Perempuan  yang  menso sia lis as ika n perat uran nagari, hanya sebatas kepentingan yang menyangkut urusan perempuan. Sementara keterlibatan dalam kegiatan kegiatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak-anak dalam nagari telah menjadi pekerjaan pokok perempuan selaku ibu rumah tangga dan mereka cenderung sebagai pelaksana, yang mana otoritas dan wewenang tetap dipegang oleh laki-laki.
Partisipasi perempuan di lingkungan N a g a r i S a l i mp a u n g ,   s e yo g ya n ya   menunjukkan perbandingan yang signifikan dengan kuantitasnya. Karena perempuan  merupakan bagian yang terbanyak dari penduduk Nagari Salimpaung dengan jumlah 5.029 jiwa.  Dimana angka sex ratio nya dengan jumlah penduduk laki-laki  adalah 82. Artinya bahwa perbandingan penduduk pere mpuan dengan  laki- laki adalah 100 : 82. Jumlah tersebut seharusnya dibarengi dengan tingkat partisipasinya dalam lingkungan nagari. Keadaan tersebut didukung pula dengan  nilai-nilai yang membuka peluang untuk berpartisipasi di dalamnya. Sekaligus partisipasi perempuan di lingkungan
Nagari Salimpaung cukup memungkinkan terjadi, sebab nilai-nilai yang dianut nagari sangat menghargai kaum perempuan.  Hanya saja sangat tergantung pada
proses pendidikan yang berwawasan gender yang mendorong kesederajatan peran antara laki-laki dan perempuan  dikembangkan dalam lingkungan Nagari Salimpaung.
Partisipasi perempuan di lingkungan nagari merupakan bentuk keterlibatan dalam pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi perempuan di lingkungan nagari senantiasa bersifat sukarela, konstribusi, organisasi, pemberdayaan, terorganisir, a kt if  d a la m p ro s e s   p e mba ng u na n  (Oakley,1991:10). Partisipasi dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pembuatan keputusan, pelaksanaan dan pemanfaatan (Carry,1995:144,Tali ziduhu,1990:102,Soetrisno,1995:221). Dengan langkah-langkah mem-perbesar peranan budaya lokal, berkorban bagi pembangunan, pemikiran kreatif, toleransi  dan berpikir positif, ksatria terhadap kesalahan, sesuai dengan skenario serta bertumpu pada kemampuan (Soetrisno, 1995: 204, Santoso, 1988:23). Untuk me lihat ket erliba tan perempuan di  lingkungan nagari bisa menggunakan  berbagai pendekatan, seperti WID, WAD, GAD, PUG (Jajat dan Oman,2004:83, Surya Dharma,2002:38-41, Muhadjir, 2003:61).
Mencermati partisipasi perempuan di lingkungan Nagari Salimpaung, bahwa perempuan nagari telah mempunyai  wadah yang dikenal dengan nama Bundokandung. Wadah ini berguna untuk menampung dan menyalurkan aspirasi perempuan nagari. Hanya saja fungsi wadah ini dipersempit dalam pelaksanaan adat yang didominasi laki-laki. Sehingga wadah ini belum berperan sebagaimana m e s t i n y a , d i s a m p i n g   l e m a h n y a   pemahaman perempuan nagari terhadap wadah tersebut. Akibatnya terjadi reduksi terhadap wadah ini oleh lembaga adat yang dikuasai laki-laki, seperti penggantian istilah Bundokandung dalam struktur KAN menjadi seksi perempuan. Bundokandung lebih mengarah kepada simbol daripada fungsinya di lingkungan nagari. Dengan perubahan tersebut, Bundokandung  tidak ada bedannya dengan PKK dan  sejenisnya. Sehingga perubahan ini berdampak juga pada program-program kegiatannya yang berkisar pada daerah domestik. Dengan kata lain, keberadaan Bundokandung semakin mempertegas dan melanggengkan praktek-praktek bias gender yang berlangsung selama ini.
Lebih jauh Bundokandung belum lagi sebagai organisasi yang mandiri. Karena Bundokandung belum memiliki AD & ART, seperti halnya KAN dan fungsional adat di lingkungan nagari. Sehingga pemilihan Bundokandung nagari tidak didasarkan pada mekanisme organisasi dan partisipasi kaum perempuan sendiri. Tapi Bundokandung nagari lebih banyak  ditentukan oleh laki-laki yang duduk sebagai anggota lembaga tinggi nagari. Sehingga
Bundokandung belum mampu memberdayakan kaum perempuan, karena keberadaannya masih berada di bawah pengaruh kekuasaan laki-laki.
Lebih jauh, akibatnya partisipasi perempuan dalam Nagari Salimpaung tetap berada pada koridor domestik. Partisipasi perempuan belum mampu mengangkat  kemandirian Bundokandung sebagai organisasi independen. Perempuan belum mampu menyuarakan kepentingannya, baik di tingkat kaum, pasukuan maupun nagari. Kegiatan perempuan belum teroganisir dengan baik. Perempuan juga kurang  aktif dalam memperjuangkan hakhaknya. Terutama dalam menentukan  perwakilan perempuan di lembaga tinggi nagari. Akibatnya perempuan tidak ikut dalam pengambilan keputusan dalam program pembangunan nagari.
Keaktifan perempuan nagari tetap berada pada koridor domestik. Pertemuan yang dihadiri oleh perempuan lebih mengarah pada peran-peran domestik  yang mesti dikerjakan perempuan dalam nagari. Perempuan yang hadir pun merupakan perwakilan jorong dalam nagari. Sehingga pertemuan belum mampu memberikan pencerahan secara  umum kepada perempuan nagari. Sebab rendahnya mobilisasi perempuan terhadap hal-hal yang penting bagi mereka.
Bentuk pelanggengan peran domestik perempuan nagari terlihat dari keterlibatan dalam sosialisasi adat nagari. Sosialisasi  adat bertujuan memberikan batasanbatasan kepada perempuan nagari, seperti bagaimana seharusnya perempuan berpakaian tatkala menghadiri undangan, acara kematian dan pakaian pada tempattempat umum lainnya. Demikan dengan sosialisasi dalam bentuk  perlombaan  makanan dan minuman khas nagari, semua kegiatan tesebut mempertegas  peran-peran domestik perempuan dalam Nagari Salimpaung.
Bundokandung juga terlibat dalam mensosialisasikan peraturan nagari yang menyangkut perempuan dan anak-anak.  Terutama ibu-ibu yang mempunyai anak gadis / remaja putri. Agar lebih ditanamkan  kepada mereka tata sopan santun berpakaian dan berbicara di hadapan mamak/datuk kaum dan pasukuan dalam nagari. Perempuan tidak bisa seenaknya  dan berbuat semaunya, seperti bergaul dengan sembarang orang, keluar rumah pada malam hari, tetapi mereka harus seizin orang tua, suami, ataupun mamak kaum. Bilamana perempuan melanggarnya bisa menimbulkan streotipe jelek kepada mereka. Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan sifatnya belum memberdayakan kaum perempuan sendiri.
Partisipasi dalam pelaksanaan pendidikan dianggap paling aman bagi perempuan dalam Nagari Salimpaung.  Sebab perempuan berinteraksi dengan anak-anak, hingga perempuan terhalang dar i fit nah.
Beda ha lnya keakt ifa n perempuan dalam organisasi lainnya, kemungkinan fitnah dan gunjingan lebih besar. Di sisi lain, kegiatan pendidikan tersebut sejalan dengan tugas pokoknya p e r e mp u a n  d a la m na g a r i.   B er up a   pengasuhan dan pendidikan terhadap anak-anak mereka.
Hanya saja keterlibatan perempuan dalam kegiatan pendidikan belum bersifat mandiri. Perempuan cenderung sebagai tenaga pendidik, karena perempuan dipandang sabar dan telaten. Sedangkan otoritas pendidikan tetap berada di tangan laki-laki. Terutama pada lembaga  pendidikan formal yang dikelola oleh masyarakat. Biasanya lembaga pendidikan berada di bawah naungan pengurus mes jid/ musho lla maupun ya yasan. Untuk itu, perempuan harus membuat laporan pelaksanaan pendidikan tersebut kepada pengurus tersebut. Biasanya yang menjadi pengurus mesjid/musholla/ yayasan adalah laki-laki, mereka sekaligus sebagai penanggung jawabnya. Untuk itu, mereka yang merumuskan kebijakan  pendidikan dan mekanismenya. Karenanya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pendidikan tetap berada pada skenario yang digariskan.
Demikian pula keterlibatan perempuan dalam kegiatan kesenian dan olah raga belum memiliki iniasiatif sendiri. Kesenian dan olah raga kurang melekat dengan kehidupan perempuan nagari. Keterlibatan  mereka di bidang ini masih  bersifat spontan, karenanya ada perlombaan yang harus diikuti oleh nagari. Prakarsa latihan kegiatan ini seringkali dimotori oleh lakilaki, kecuali pada bidang kesenian, karena seni dianggap identik dengan perempuan. Namun kegiatan tidak diikuti secara aktif dan berkesinambungan.
Berdasarkan partisipasi perempuan di lingkungan nagari, maka relasi gender antara laki-laki dan nagari masih terjadi batasan. Batasan yang lebih didasari oleh perbedaan jenis kelamin antara keduanya.  Laki-laki merupakan prototipe kekuatan dalam nagari, sedangkan perempuan meru pak a n  pro totip e o rang-o ra ng yang senantiasa dilindungi. Akibatnya perempuan nagari menjadi tergantung pada laki-laki dalam seluruh aktivitas kehidupannya.

## Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan Pertama , jika keberadaan lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan binaan kurang dioptimalkan sebagai wahana proses pengambilan kebijakan  u n t u k   m e n g e m b a n g k a n   p o t e n s i perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, maka peluang meningkat partisipasi perempuan di lingkungan Nagari Salimpaung semakin rendah.
Kedua, jika proses pendid ikan gender untuk dapat mengembangkan diri perempuan dalam keluarga, kaum, pasukuan, lembaga sosial dan lembaga  tinggi dilakukan secara deskriminatif, maka peluang meningkat partisipasi perempuan di lingkungan Nagari Salimpaung semakin rendah.
Ketiga, jika aspek pengembangan personal, pengembangan sosial dan pengembangan professional perempuan tidak disetarakan dengan laki-laki, maka peluang meningkat partisipasi perempuan di lingkungan Nagari Salimpaung semakin rendah.
Keempat, jika bentuk keterlibatan perempuan yang dikembangkan tetap berada dalam koridor domestik, maka peluang meningkat partisipasi perempuan  di lingkungan Nagari Salimpaung semakin rendah.

## 2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas tentang perlunya pendidikan gender yang dapat meningkatkan partisipasi p e r e mp u a n   d i l in g k u ng a n  N a g a r i  Salimpaung yang setara gender, maka penulis menyarankan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan segala sesuatu yang mendorong terjadinya kesetaraan dalam partisipasi masyarakat di lingkungan Nagari Salimpaung, sebagai berikut:
Pertama, Keluarga, baik keluarga int i maupun keluarga luas sebagai wadah pertama dan utama bagi generasi Nagari Salimpaung untuk tumbuh dan berkembang, seyogyanya betul-betul  me mber ikan per lak uan yang sa ma kepada anggota keluarganya untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga memberikan dampak terhadap mereka dalam mengapresiasi kewajiban dan hak dalam kehidupan bermasyarakat.
Kedua, Tokoh-tokoh nagari yang didahulukan selangkah dan ditinggikan ser a nt ing de nga n se but an t u ngku tiga sejarangan tali tiga sepilin yang  tersebar dalam lembaga-lembaga yang terdapat dalam nagari, seperti; lembaga pemerintahan (Pemerintahan Nagari, Badan Perewakilan Rakyat Nagari dan Kerapatan Adat Nagari), lembaga adat (Pemangku Adat Kaum, Pemangku Adat Pasukuan dan Kerapatan Adat Nagari), dan pada lembaga sosial kemasyarakat/ k e ag a ma a n,   s e yo g ya n ya   d ibe k a li dengan pengetahuan yang berwawasaan gender, sehingga berdampak positif bagi pembinaan generasi Nagari Salimpaung yang berkesetaraan gender.
Ketiga, Pendidik yang tersebar dalam kelembagaan formal, non formal dan informal dalam Nagari Salimpaung,  seyogyanya memiliki mindset gender dan berkemampuan dalam menyiapkan dan menyampaikan materi-materi yang adil secara gender.
Untuk itu diperlukan pembekalan-pembekalan baik sifatnya  penyuluhan maupun pelatihan, sehingga memiliki keterampilan dan kecakapan merancang materi-materi yang berkeadilan gender.
Keempat, Lingkungan pendidikan baik pada tingkat keluarga, kaum, pasukuan dan nagari, seyogyanya dilengkapi dengan infra struktur yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan penduduk dengan  jalan tidak membedakan mereka secara gender, sehingga tercipta lingkungan pendidikan nagari yang terbuka secara gender.
Kelima, Bundokandung, baik dalam artian perempuan secara lembaga maupun perempuan secara individu, seyogyanya memanfaatkan peluang- peluang yang telah terbuka secara gender, tentunya perempuan nagari seharusnya memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan kualit as kemampuannya, sehingga  mereka dapat berbuat lebih maksimal dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh dan serius dari perempuan nagari tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan bagi  mereka untuk berpartisipasi pada tingkatan dan wilayah diatasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, L, Wanita dan Gender dalam Islam , Jakarta: Lentera,2000
Amir, M.S., A dat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang ,  Jakarta: PT. Mutiara Sumber W i d ya ,   2 0 0 1 A n s h o r ,   M . U , Pendidikan dan Pengasuhan dengan Perspektif Gender , Februari 2007. (http://www. fatayat.or.id/page.php?)
Bamberger and Shams, Community P a r t i c i p a t i o n   i n   P r o j e c t
M a n a g e m e n t :   T h e   A s i a   Experience, Malaysia: Asian and Pacifik Development Center, 1991
Banks, J.A. and Banks, Cherry A.McGee, Multicultural Education ; Issues a nd   P e r s p e ct ive s , B o st o n- L o n d o n - T o r o n t o - S y d n e y - Tokyo-Singapore: Allyn and Bacon,1997, Edisi III
Bartlett, K. T dan Rosanne Kennedy, Feminist Legal Theory. Reading in Law and Gender , USA : Westview Press, Inc. 1991
Biro Pusat Statistik, kecamatan  S a l i mp a u n g   d a l a m A n g k a , Salimpaung : Sekretariat Kec. Salimpaung, 2004.
Bluckburn, S, Women and Citizenship in Indonesia, Paper presented at Asia Studies Association of Australia Conference, University of New South Wales, 1998
Black, J. A. dan Dean J.Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Bandung : PT. Eresco,1992
Bro wn J., “A Note on the Division o f L a b o r   b y   S e x ” d a l a m American Anthropologist, 1970. Vol.72:1074
Burhanudin, J. &  Oman Faturahman, Tentang Pere mpua n  Is la m: Wacana dan Gerakan , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2004
Carry, L.J., Community Development as  a Process, Columbia: University of Missouri Press, 1995
Clinton, R., Report on World Education Forum Dakar is.2000 (http.//  www.sil.org.uk/efa  forum Dakar. htm)
Cohen, L. dan Lawrence Manion, Research  Methods in Education , London & New York : Routledge,tt.
Cossman, B., “What is Feminist Legal Theory” dalam Feminist Legal Theory, The Thatched Patio, No.1-2, July/August, 1990
Darwin, M. M., Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik, Jakarta: Media Wacana,
2003
Datuk Sanggano Dirajo, Curaian Adat Alam Minangkabau, Bukittinggi : CV.Pustaka Indonesia,t.t.
Davis, K. and Newstrom , John W., Organization Behavior; Human Behavior at Work , New York: Mc.Graw-Hill,1993.
Dharma , S. (Ed), Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Malang: UMM Press, 2002
DeclarationWorldonEducation   for All,199 0 (http:// www.globalmarch.org/gaw/Jomtien. html).
Delors, J., Education for the Twenty-First  Century : Issues and Prospect, Unesco, France: Universitait de France,1989
, Learning: The Treasure
Within, Vendome : Pesses Univertait de France,1996
Effendi, A.M., Dimensi Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta : Ghalia Indonesia,1994
E h rli c h ,   P.   R .   an d   E h rlic h   ,A n n e    H ,
P o p ul ati on  R e c ou r c e s  Environment;
Issues in Human Ecology, USA: W.H. Friiman and Company, 1972
Engkoswara, Menuju Indonesia Modern ,  J a k a r t a   : Y a y a s a n   A m a l   Keluarga,1999
Faisal, S., Penelitian Kualitatif DasarDasar dan Aplikasinya, Malang : YA3,1980
F a k i h ,   M . , A n a l i s i s   G e n d e r   d a n Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001
Fattah, N., Landasan Manajemen Pendidikan , Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,1996
Furchan, A., Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Surabaya : Usaha Nasional,1982
Giddens, A., Sociology , Cambridge, Oxford:
Polity Press, 1989
Gobel, F. A., ”Peran Perempuan dalam P e n g a m b i l a n   K e b i j a k a n , ” Wacana Indonesia , Vol.1,No.1, Mei 2005, hh. 51-55
Habsjah, A., Sejauh Mana Indonesia Merespon ICPD Kairo? “ Jurnal Perempuan ,th, I No 45 Januari 2006
Hadiz, L. (Editor), Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru, Jakarta : LP3ES,2002
Hakimy, I Dt. Rajo Panghulu, PokokPokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau , Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997, R a n g k a i a n
M u s t i k a
A d a t   B a s a n d i   S y a r a ’   d i   Minangkabau ,
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997, Pegangan Penghulu,
Bundokandung dan Pidato Alua Pasamba han A dat di Minangkabau , Bandung : Remaja Rosdakarya,1997
Hallen,(Editor),
Profile Politisi  Perempuan
Sumatera Barat, Padang : Yayasan Limpapeh FKK-P3A,2003
Hallen, dkk., Hasil Penelitian : Pengaruh Hukum Adat Minangkabau  Terhadap Kualitas Peran dan Kesejahteraan Perempuan di Sumatera Barat , Padang : PSW. IAIN “IB”,2002
Hanani, S., Surat Aset Lokal Yang Tercecer , Bandung : Humaniora Utama Press,2002
Hartono,C.I.C.Sunaryati, Ratifikasi Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita dan UndangUndang Hak Azasi Manusia , Jakarta:t.p.,2001
Hasyim, S., Menakar Harga Perempuan; Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak  Reproduksi Perempuan dalam Islam , Jakarta : Mizan,1995
Huntington, S.P., dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta : Rineka Cipta,1994
Ihromi, T.O., Kajian Wanita dalam P e m b a n g u n a n , J a k a r t a   :   Yayasan Obor Indonesia,1995
Iria nt o  ,  S. ,  Apakah Huku m Bo le h Berpihak?
Sebuah Pertanyaan Perempuan, “ Jurnal Perempuan , th, I No 45 Januari 2006
Kementerian Pemberdayaan Perempuan,
Perempuan danPolitik,
Jakarta: Sekretariat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan,1993
Kerlinger, F. N., Foundations of Behavioral Res ear ch , New Yo rk : Ho lt  Rinehart and Winston, Inc.,1973
Kisyani-Laksono,Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan di Unesa, makalah disampaikan pada  Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia,
Depdiknas,Surabaya, 6-8 Oktober 2004
Koentjaraningrat, Manusiadan K e b u d a y a a n  di I n d o n e si a, Jakarta : Djembatan,1995
Kristianawati, A., Kesetaraan Pendidikan Berbasis Jender,
2002. ( http:// www.kompascetak.com/kcm/)
Lasswell, M. dan Thomas Lasswell, M a r r i a g e a n d   t h e   F a m i l y , Belmont, California: Wadsworth, 1987, Edisi II
L inc o ln,  Y .  S.  d a n E go n G . Guba , Naturalistic Inquiry, Baverly  Hills London New Delhi: Sage Publications,1985
Machicao, X., Education, Citizenship, Right, Desember, 2006 (http.// www/ choike/org.)
M e nk o k e s r a  R I,   I nf o r m a s i   D a s a r   Kongres Nasiona Pembangunan Manusia Indonesia ,
Jakarta: Kedeputian Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Menkokesra, 2006
Miarso, Y., Menyemai Benih Teknologi Pendidikan , Jakarta : Pustekkom Diknas, 2007
Milles, M. B. and Huberman A. Michael, Q u alit ati v e D ata  An al y si s ;  A

## S o u r c e r b o o k   o f   N e w   Methods,
Beverly Hills : Sage Publication,1984
Millet, K., Sexual Politics , New York : Doubleday
& Co, 1970
M it r a n i,   A. , M a n a j e m e n   S u m b e r  Daya Manusia Berdasarkan Kompetensi, Jakarta: Grafiti,1995
Mo leo ng,   L. J., Metode Penelitian Kualitatif , Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2001
Moore, S. dan Stepehen P.Sinclair, Sociology ,
Lincolnwood, Illionis: NTC Publishing Group, 1995
Muhadjir, N., Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta : Rake Sarasin,2000
Mulia, S. M. dan Anik Faridah, Perempuan dan Politik , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2005
Munt i,  R. B., Se jau hma na Neg ara M e m p e r h a t i k a n   M a s a l a h   Per e m p u a n ? , ” J urn a l Perempuan ,th,  I No 45 Januari 2006
Nadiroh, Prospek dan Tantangan Civil Society di Indonesia , Jakarta : Pen. Pustaka Keluarga, 2008
N a s if,   F.   U . ,   M e ng g u g a t   S e ja r a h Perempuan; Mewujudkan Idealisme G e n d e r S e s u ai   T u n t u t a n   I s l a m , J a k a r t a   : Cendikia,  2001
Nasution,S., Metode  Penelitian  Naturalistik Kualitatif , Bandung : Tarsito, 1996
Nasution, S., Kurikulum dan Pengajaran , Jakarta : Bina Aksara, 1988
Navis, A. A., Dialektika Minangkabau , Padang : PT. Gema Singgalang Press,1983
Oakly , P., Project with People, Geneva: ILO, 1991
Ouchi,M.dan M.J. Campbell, Development, Communication and Grassroots Participation : AResearch Framework,
K u a l a l u m p u r : A D D I P A   /   Association of Development Research and Training Institutes of Asia and Pacific, 1985.
Pa lud i,   M.   A. , The Psy cholog y of Women, USA : WCB Brown and Benchmark, 1992
Patil, R. K., Role of Development C o m m u n i c a t i o n   i n   A c t i v e   Participation of the Poor in Rural Development Programmes in India , Kualalumpur:ADDIPA /Association of
Sajogyo, P., Sosiologi Pembangunan ,  Jakarta : Fakultas Pascasarjana I KI P   B e k e r ja s a ma d e ng a n  BKKB,1985
Salim, A., ” Pendidikan dan Guru; Apa yang Dilahirkan dari Garda Ilmu Pendidikan” ,
Makalah d is a mp a ik a n  pada  Se minar Nasional FIP/JIP se Indonesia di Universitas Padang, Medio September 2005
Samin, Y., dkk., Peran Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini ,
Padang : Intissar,1996
Sarapung, E. dkk., Agama dan Kesehatan Reproduksi , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999
Sastropoetro ,S., Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Nasional , Bandung: Alumni, 1988
Selltiz, C., et.all., Research Methods in Social Relation, New York-C h i c a g o - S a n -
F r a n c i s c o - Toronto : Holth, Rinehart and Winston,1959
Sharma, A., Perempuan dalam AgamaAgama Dunia , Jakarta : Dikti Depag RI. Bekerjasama dengan CIDA-Mc.Gill Project,2002
Soejipto , A., Pemenuhan Hak Politik Perempuan Sejauh Manakah?, “ Jurnal Perempuan , th, No 45 Januari 2006
Soetrisno ,L., Menuju Masyarakat P a r t i s i p a t i f ,   J a k a r t a :   Kanisius,1995
Southwick ,C. H., Ecology and the Quality of Our Environment, NewYork: D. Van Nostrand Co.,
1976
Spradley, J. P., Participant Observation, New York : Holt, Ronehart and Winston,1980
Sukmadinata, N. S., Pengembangan K u r i k u l u m ,   T e o r i   d a n   Praktik ,Bandung : Remaja Rosdakarya,2000
Sumaatmadja,N., Manusia dalam Konteks Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup, Bandung: Alfabeta, 2003, Cet.III
Sunarto, K., Pengantar Sosiologi , Jakarta : FEUI,
2004, Edisi Revisi
Taliziduhu,N., Pembangunan Masyarakat , Jakarta:
Rineke Cipta, 1990
Tan, G. M., Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,1996
Taylor, EB., “On Method of investigating the Development of Institution, Applied toLaws of
Marriage and Descent”, dalam Journal of the Royal Anthropological Institute, 1988, Vol.  18, h. 245-269
The Earth Charter 2000,Bab III Pasal 11, http://en.wikipedia.org/wiki/  Earth Charter
Tilaar, H.A.R., Membenahi Pendidikan Nasional , Jakarta : Rineka Cipta,2002
Tim IP4-Lappera, Perempuan dalam Pusaran Demokrasi dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan ,  Bantul : IP4-Lappera,2001
Tjiptoherijanto, P   K eseimbangan P e n d u d u k , S u m b e r   D a y a   Manusia dan Pembangunan
Daerah , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,1999
Ulfatin , N., Pengembangan Sumber D a y a P e r e m p u a n   u n t u k   Mewujudkan Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi, makalah disampaikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, D e p d ik n a s , S u r a ba ya ,  6 - 8   Oktober 2004
U n g e r ,   R .   K . , F e m a l e   a n d   M a l e Psychological Perspectives ,  New York, Philadelphia, San Francisco, & London, 1979
Urip, S., Subagyo, Ritonga, Razali dan Rosdianty,
Lies, Pembangunan  Manusia Berbasis Gender, Jakarta : BPS kerjasama dengan KNPP, 2005
Usman, U., Menjadi Guru Profesional , Bandung: Rosda Karya,2002
Umar, N., Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al- Qur’an, Jakarta : Paramadina, 2001
Weisberg, D. K., Feminist Legal Theory, Foundations, Philadephia : Temple
University Press, 1997
Yeung, Y. M. and McGee, T.G. Participation  Urban Services in Asia , Canada: I nt e r nat io na l D e ve lo p me nt   Research Centre,1986.
Zais, R. S., Curriculum Principles and Foundations, New York: Harper & Row Publisher,1976
Zayd, N. H. A., Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam , Jakarta : Samha, 2003