Halaman 332

## MEKANISME PENGISIAN JABATAN KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN; STUDI  PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT, BRAZIL DAN PERANCIS
Syafri Hariansah dan Anna Erliyana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jalan Adiyaksa Pangkal Pinang Babel, Jalan Margonda Raya Depok Jabar e-mail : hariansah@ankara.edu.tr, annaerliyana@gmail.com Naskah diterima : 03/10/2018, revisi : 14/10/2018, disetujui 20/10/2018

## ABSTRAK
Satu  di  antara  permasalahan  ketatanegaraan  yang  perlu  dikaji secara  akademis  untuk  mendapatkan  jawaban  akademis  adalah permasalahan  pengisian  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di Indonesia. Secara teoritis, pengisian jabatan dapat ditafsirkan dalam 2  (dua)  perspektif. Pertama dalam  artian sempit pengisian  jabatan hanya  dipahami  sebagai  suatu  proses  pengisian  jabatan  apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden saja. Kedua , dalam  artian  luas  pengisian  jabatan  dapat  dipahami  sebagai  suatu proses  atau  mekanisme  yang  di  dalamnya  memuat  ketentuan tentang  syarat  calon,  mekanisme  pengisian  jabatan,  masa  jabatan dan  dalam  hal  terjadi  kekosongan  jabatan.  Penelitian  ini  mengkaji pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam artian  luas  khususnya  berkenaan  dengan  kekosongan  jabatan Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Di  Indonesia  pengaturan  tentang pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 6, 6A, 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar Tahun 1945  serta  Undang-Undang  RI  No.  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia kemudian  diganti  dan  dikompilasikan  dalam  Undang-Undang  No  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian dengan tipe decriptive explanatory , yakni dengan
Halaman 333
mengumpulkan dan menyimpulkan informasi tentang permasalahan yang  diteliti.  Sementara  studi explanatory digunakan  untuk menjelaskan  dan  menghitung  informasi  deskriptif.  Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Selain itu untuk memperdalam analisis metode comparative analysis digunakan untuk mendapatkan fokus studi yang khusus dalam masyarakat yang berbeda.
Kata  kunci  :  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Pengisian  jabatan, kekosongan jabatan

## I. Pendahuluan
Satu  di  antara  permasalahan  penting  yang  perlu  dikaji  secara akademis  dalam  sistem  ketatanegaraan  (khususnya  ketatanegaraan Indonesia)  adalah  tentang  pengisian  Jabatan  Presiden  dan  Wakil Presiden. 1 Menurut Kamus Bahasa Indonesia Pengisian jabatan terbagi menjadi  2  (dua)  suku  kata  yakni  pengisian  dan  jabatan.  Pengisian sendiri memiliki kata dasar (isi) yang didefinisikan sebagai sesuatu yang ada (termuat atau terkandung) tetapi setelah mendapat imbuhan (Peng) maka berarti orang yang mengisi, sedangkan jabatan diartikan sebagai Pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan organisasi. 2
Mengacu  pada  (2)  dua  definisi  di  atas  maka  secara  sederhana dapatlah  didefinisikan  pengisian  jabatan  adalah  orang  yang  mengisi jabatan tertentu dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Lebih luas penulis mendefinisikan pengisian jabatan merupakan suatu proses atau mekanisme  yang  di  dalamnya  terdapat  syarat  dan  ketentuan  untuk mengisi jabatan tertentu.
1 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan , cet. 2, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 77.
2 Tim  Penyusun Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,(Jakarta  :  Pusat  Bahasa, 2008), hlm. 601 dan 604.
Pejabat  dan  jabatan  merupakan  dua  hal  yang  berbeda.  Pejabat (official) berati  orang  yang  mengisi  jabatan,  sedangkan  jabatan
(occupation) merupakan tugas dalam pemerintahan. Di Negara Republik Indonesia  jabatan  tertinggi  dipegang  oleh  Presiden.  Presiden  memiliki tugas menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. Jabatan Presiden  merupakan  jabatan prestisius dan  strategis.  Oleh  sebab  itu kekosongan jabatan di cabang esekutif ini tidak dapat dibiarkan kosong dalam waktu yang lama.
Sebagai bukti kongkrit kekosongan jabatan Presiden tidak boleh terjadi  adalah  fakta  bahwa  Wakil  Presiden  Amerika  Serikat  Harry  S. Truman  langsung  diangkat  sumpahnya  sebagai  Presiden  Amerika Serikat di atas pesawat terbang setelah  Presiden Franklin D. Roosevelt terserang  stroke  pada  12  April  tahun  1945.  Kemudian  Presiden  Brazil Trancredo  Neves  yang  meninggal  dunia  akibat  sakit  keras  sebelum sempat  dilantik  sebagai  Presiden  yang  kemudian  digantikan  secara langsung oleh José Sarney sebagai Presiden Brazil.
Bertitik  tolak  dari  deskripsi  sederhana  di  atas,  penelitian  ini secara komprehensif mengkaji dan menganalisis mekanisme pengisian jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  Indonesia  dalam  kondisi berhalangan  tetap  serta  melihat  mekanisme  yang  sama  pada  negara yang  berbeda.  Penelitian  ini  secara  spesifik  menganalisis  pengisian jabatan khususnya mekanisme kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan beberapa negara.
Halaman 335

## II. Teori Pengisian Jabatan
Pengisian Jabatan merupakan suatu mekanisme yang dilakukan untuk  mengisi  jabatan  dalam  suatu  struktur  organisasi  atau pemerintahan.  Pengisian  jabatan  ini  dapat  dilakukan  dalam  beberapa metode.  Pertama  pemilihan  umum  langsung  yang  diserahkan  kepada rakyat (direct  election) 3 ,  kedua  metode  penunjukan  atau  pemilihan secara tidak langsung dan ketiga pemilihan yang dilakukan oleh badan perwakilan (parlemen) (indirect election) 4 .
Satu  di  antara  mekanisme  pengisian  jabatan  adalah  dengan melalui  Pemilihan  umum.  Pemilihan  umum  merupakan  cerminan
3 Lihat kamus hukum (law Black dictionary), direct elections means Direct election  is  a  term  describing  a  system  of  choosing  political  officeholders  in  which the  voters  directly  cast  ballots  for  the  person,  persons  or  political  party  that  they desire to see elected. The method by which the winner or winners of a direct election are  chosen  depends  upon  the  electoral  system  used.  The  most  commonly  used systems  are  the  plurality  system  and  the  two  round  system  for  single  winner elections, such as a presidential election, and party-list proportional representation for  the  election  of  a  legislature. Pemilihan  langsung  adalah  istilah  yang menggambarkan  suatu  sistem  memilih  pemegang  jabatan  politik  di  mana  para pemilih  secara  langsung  memberikan  suara  untuk  orang,  orang-orang  atau  partai politik  yang  mereka  inginkan  untuk  terpilih.  Metode  dimana  pemenang  atau pemenang dari pemilihan langsung yang dipilih tergantung pada sistem Pemilu yang digunakan. Sistem yang paling umum digunakan adalah sistem pluralitas dan sistem dua  putaran  untuk  pemilihan  pemenang  tunggal,  seperti  pemilihan  presiden,  dan daftar partai perwakilan proporsional untuk pemilihan legislatif.
4 Ibid., indirect  elections  means  Indirect  election  is  a  process  in  which voters in an election do not choose between candidates for an office but rather elect persons who will then make the choice. It is one of the oldest form of elections and is still used today for many upper houses and presidents. This process is also used in many  union  elections  and  sometimes  in  professional,  civic,  and  fraternal organizations. istilah Pemilihan tidak langsung (indirect  elections) dapat dipahami sebagai sebuah proses para pemilih dalam pemilihan tidak  memilih langsung calon (kandidat),  tetapi  hanya  memilih  orang  (wakil-wakil)  yang  mereka  anggap  pantas untuk  mewakili  hak-hak  mereka  dalam  memilih  kandidat  (presiden  atau  pejabat lainnya) dan kemudian proses pemilihan dilakukan oleh orang tersebut.
Halaman 336
kehidupan demokratis, sebab di dalam pemerintahan yang demokratis wewenang,  kekuasaan  dan  jabatan  harus  diperoleh  berdasarkan pemilihan  yang  diserahkan  langsung  kepada  pemilih (constituen).
Mekanisme  utama  untuk  mengimplementasikan  persetujuan  tersebut menjadi  wewenang  pemerintah  adalah  melalui  pelaksanaan  pemilihan umum  yang  bebas,  jujur  dan  adil,  khususnya  untuk  memilih    presiden dan  kepala  daerah.  Di  negara  yang  tidak menjunjung  tinggi  demokrasi sekalipun,  pemilihan  umum  diadakan  untuk  memberi  corak  legitimasi kekuasaan (otoritas). 5
Oleh  sebab  itu  Pemilihan  umum  yang  baik  merupakan keharusan  bagi  setiap  negara  yang  menjunjung  nilai-nilai  demokrasi. 6
Rusli  M  Karim  dalam  bukunnya  Pemilu  Demokratis  Kompetitif menuliskan unsur-unsur Pemilu demokratis itu sebagai berikut : 7
1. Sebagai aktualisasi dari prinsip keterwakilan politik.
2. Aturan permainan yang fair .
3. Dihargainya nilai-nilai kebebasan.
5 Marzuki, Pengaruh  Sistem  Pemilihan  Umum  Terhadap  Keterwakilan Politik  Masyarakat  Pada  DPRD-DPRD  Di  Provinsi  Sumatera  Utara,    Studi Konstitusional  Peran  DPRD  Pada  Era  Reformasi  Pasca  Pemilu  1999, Disertasi, (Program Pasca Sarjana USU: Medan, 2007), hlm. 143.
6 Reynolds, Andrew, Ben Reilly,  Andrew Ellis, Electoral System Design: The  New  International  IDEA  Handbook. (International  IDEA  :  June 2005). ISBN 91-85391-18-2.  Dalam  jurnal  ini  disebutkan  bahwa  Pemilihan  sistem Pemilu merupakan salah satu keputusan institusional yang paling penting bagi setiap demokrasi. pilihan sistem Pemilu tertentu memiliki efek mendalam pada kehidupan politik  masa  depan  negara  yang  bersangkutan,  dan  sistem  Pemilu,  setelah  terpilih, seringkali  tetap  cukup  konstan  seperti  kepentingan  politik  memperkuat  sekitar  dan menanggapi  insentif  yang  disajikan  oleh  mereka.  Pilihan  yang  dibuat  mungkin memiliki konsekuensi yang tak terduga serta efek yang tidak dapat diprediksi.
7 Rusli  M.  Karim, Pemilu  Demokratis  Kompetitif, (Yogyakarta:  PT.  Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 37.
Halaman 337
4. Diselenggarakan  oleh  lembaga  yang  netral  atau  mencerminkan berbagai kekuatan politik secara proporsional.
5. Tiadanya intimidasi.
6. Adanya  kesadaran  rakyat  tentang  hak  politiknya  dalam  pemilihan umum.
7. Mekanisme pelaporan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
Ketujuh unsur ini jika dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa Pemilu yang demokratis merupakan Pemilu yang dapat mengakomodir segala  hak-hak  sipil  yang  dan  dilaksanakan  oleh  lembaga  ( election commission ) 8 yang  bebas, independent terlepas  dari  pengaruh  pihak manapun  (intervensi)  dan  penyelenggaraannya  tersebut  dijamin  serta dilindungi oleh hukum.

## III. Mekanisme Pengisian Jabatan di Indonesia
Sebagaimana  telah  disampaikan  pada  latar  belakang  di  atas, kekosongan  Jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  bersifat  sementara, artinya  akan  ada  pejabat  yang  akan  mengisi  kekosongan  jabatan tersebut sampai dengan terpilih  kembali berdasarkan mekanisme yang telah  diatur  di  dalam  konstitusi.  Tidak  dapat  dipastikan  bahwa  akan selalu  ada  Wakil  Presiden  yang  setiap  saat  siap  untuk  menggantikan Presiden  apabila  jabatan  tersebut  lowong. 9 Dalam  Hal  terjadi
8 Reynolds, Andrew, op. cit. 9 Harun  Alrasid  (a), Masalah  Pengisian  Jabatan  Presiden  di  Indonesia Sejak  Sidang  Dokuitsu  Zyunbi  Choosakai  1945  sampai  Sidang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  1993:  Suatu  Tinjauan  Formal  Yuridis, (Disertasi  Doktor Universitas Indonesia, Depok, 1993), hlm 93.
Halaman 338
kekosongan  jabatan  Presiden,  Pasal  8  ayat  (1)    UUD  Tahun  1945 menyatakan : 10
Jika  Presiden  mangkat,  berhenti, diberhentikan,  atau  tidak  dapat melakukan kewajibannya dalam masa  jabatannya,  ia  digantikan  oleh
Wakil  Presiden  sampai  habis  masa jabatannya.
Alasan  yang  menyebabkan  kekosongan  jabatan  menurut konstruksi hukum  Pasal  8  ini adalah,  mangkat  (atau  meninggal  dunia), berhenti,  diberhentikan  atau  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya. Keseluruhan  alasan  ini  hanya  menyatakan  kondisi  saat  Presiden berhalangan  tetap  dan  tidak  mengatur  jika  presiden  berhalangan sementara semisalnya sakit,  sedang  berada  di  luar  wilayah  negara  dan lain sebagainya.
Makna  kata  berhenti  dan  diberhentikan  mempunyai  arti  yang berbeda.  Alasan  berhenti  dapat  ditafsirkan  muncul  dari  keinginan sendiri atau karena alasan sendiri mengundurkan diri misalnya karena sakit  yang  parah  atau  alasan  lainnya,  sedangkan  diberhentikan merupakan  alasan  yang  dimaknai  dengan  pemecatan,  dalam  hal  ini Presiden  dianggap  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa penghianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindakan  pidana berat  lainnya,  dan/atau  perbuatan  tercela.  Lebih  lanjut  mengenai
10 Lihat  Undang  Undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945  hasil Amandemen Pasal 8.
Halaman 339
kekosongan  jabatan  Wakil  Presiden  yang  kosong  disebutkan  dalam Pasal 8 ayat (2), pasal ini menyatakan bahwa : 11
Dalam  hal  terjadi  kekosongan  Wakil Presiden,  selambat-lambatnya  dalam waktu  enam  puluh  hari,  Majelis
Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan  sidang  untuk memilih  Wakil  Presiden  dari  dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Jika  ditafsirkan  maka  pasal  ini  menjelaskan  posisi  Wakil Presiden  yang  kosong  karena  Wakil  Presiden  menggantikan  Presiden. Konstruksi  pasal  ini  juga  menunjukkan  peran  lembaga  legislatif  dalam mengisi  jabatan  Wakil  Presiden  yang  kosong.  Wakil  Presiden  dipilih melalui  lembaga  legislatif  atas  usul  Presiden,  dalam  kondisi  terjadi pergeseran  dari  pemilihan  oleh  rakyat (direct  vote) menjadi  pemilihan yang  dilakukan  oleh  lembaga  legislatif (indirect  vote/  representatives vote) .
Ada  beberapa  alasan  yang  kemudian  melatarbelakangi pergeseran  metode  pemilihan  ini.  Pertama,  lebih  dikarenakan  jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah jabatan yang sangat penting dalam sebuah  negara  serta  menghindari  ketidak-stabilan  jalannya pemerintahan.  Kedua,  persoalan  efektivitas  dan  efisiensi  waktu  sebab jika  mekanisme  pemilihan  diserahkan  kepada  rakyat  (publik)  secara langsung  membutuhkan  proses  yang  panjang,  dan  rumit (complicated process) oleh sebab itu voting dilakukan oleh  MPR melalui mekanisme yang demokratis.
Halaman 340
Dalam  hal  terjadi  kekosongan  jabatan  Presiden  dan  Wakil Presiden  secara  bersama-sama  maka  Pelaksana  Tugas  Kepresidenan dilaksanakan oleh lembaga triumvirat 12 , yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri dalam Negeri dan Menteri Pertahanan 13 . Pasal 8 ayat (3) ini menyatakan bahwa : 14
Jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden mangkat,  berhenti,  diberhentikan,
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Dalam Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan secara  bersama-sama.  Selambat- lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis  Permusyawaratan  Rakyat menyelenggarakan  sidang  untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil  Presiden  yang  diusulkan  oleh
12 Istilah  “triumvirat”  dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia merujuk pada dua  pengertian,  yaitu  (1)  tritunggal  atau  tiga  serangkai,  dan  (2)  pemerintahan  atau kekuasaan  yang  dipegang  oleh  tiga  orang  sebagai  satu  kesatuan.  Dalam  Kamus Latin-Indonesia, kata “triumviratus” mengacu  pada  jabatan  triumvir; pemerintah/majelis/dewan/badan/panitia  tiga  serangkai  (terdiri  dari  tiga  orang  dan diberi tugas yang tertentu) Kemunculan triumvirat ini menemukan relevansinya pada zaman  Romawi  Kuno.  Tiga  serangkai  dalam  tahap  pertama  dipelopori  oleh  Julis Caesar,  Pompeii,  dan  Marcus  Licinius  Crassus.  Sementara  dalam  tahap  kedua muncul Octavian, Marc Anthony, dan Marcus Aemilius Lepidus sebagai pengendali kekuasaan.  Penjelasan  tentang  “Triumvirate”, http://triumvirate.askdefine.com/ diakses pada tanggal 25 Desember 2012.
13 Jimly  Asshiddiqie  (a), Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara, cet. 2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 180-181.
14 Pasal 8 ayat (3), loc.cit.
Halaman 341
Partai  politik  atau  gabungan  partai politik yang pasangan calon Presiden dan  Wakil  Presidennya meraih  suara terbanyak  pertama  dan  ke  dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.
Jika  di  analisis,  Konstruksi  Pasal  8  ayat  (3)  ini  memuat  beberapa ketentuan  utama,  secara  lengkap  dapat  di  sistematisasikan  sebagai berikut :
1. Dalam  hal  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Kosong (berhalangan  tetap)  maka  Pelaksanaan  Tugas  Kepresidenan dilaksanakan  oleh  3  (tiga)  Menteri  yakni  Menteri  dalam  Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama;
2. MPR selambat-lambatnya tiga puluh hari menyelenggarakan sidang untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  diusulkan  oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik;
3. Proses  Pengisian  Jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  ini dilaksanakan  dengan  mekanisme  suara  terbanyak  dan  dilakukan oleh lembaga Legislatif.
Dasar  pengisian  jabatan  bila  Presiden  dan  Wakil  Presiden berhalangan tetap ialah jika keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya  secara  bersamaan.  Bagir Manan  berpendapat  bahwa  keadaan  mangkat  diartikan  apabila  secara medis  Presiden  dinyatakan  meninggal  oleh  tim  medis  yang  kompeten. Keadaan  berhenti  yang  dimaksudkan  ialah  jika  Presiden  menyatakan berhenti atau mengundurkan diri, baik karena kemauan sendiri maupun
Halaman 342
tuntutan  eksternal,  dalam  masa  jabatannya. 15 Keadaan  diberhentikan ialah  didasarkan  oleh  alasan-alasan  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan,  sedangkan  keadaan  tidak  dapat  melakukan kewajiban  dalam  masa  jabatan  dapat  berarti  dua  kemungkinan,  yaitu: (1)  tidak  hadir,  artinya  yang  bersangkutan  tidak  berada  di  lingkungan jabatan  yang  memungkinkan  melaksanakan  kewajibannya,  dan  (2) hadir, tetapi secara fisik dan mental tidak memungkinkan menjalankan kewajibannya, misalnya dalam keadaan sakit. 16
Dari  segi  legalitas  ketiga  lembaga  tersebut,  Dengan ditetapkannya kedudukan konstitusional ketiga menteri ini dalam UUD Tahun  1945,  maka  hal  ini  menjadi  kewajiban  Presiden  untuk membentuk ketiga kementerian tersebut. 17 Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga disebutkan Presiden tidak dapat mengubah  dan/atau  membubarkan  ketiga  kementerian  tersebut. 18 Hal ini  dimaksudkan  agar  ketiga  menteri  tersebut  tetap  terisi  karena  akan berperan  sangat  penting  ketika  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam keadaan berhalangan tetap secara bersama-sama.
Secara  konstitusionalitas  ketiga  menteri  tersebut  memiliki legitimasi  yuridis  sangat  kuat  sebab  Undang-Undang  Dasar  negara Republik  Indonesia  tahun  1945  mendelegasikan  kekuasaan  secara eksplisit  kepada  ketiga  Menteri  tersebut.  Namun,  apabila  ditinjau  dari segi  legitimasi  sosialnya,  Bagir  Manan  berpendapat  bahwa  Pelaksana
15 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan ,op.cit., hlm. 96-100. 16 Ibid. , 17 Lihat  juga  Indonesia  (j),  Undang-Undang  tentang  Kementerian  Negara, UU Nomor 39 Tahun 2008, LN Nomor 166 Tahun 2008, TLN Nomor 4916, Pasal 12.
18 Ibid., Pasal 17 jo Pasal 20.
Halaman 343
Tugas  Kepresidenan  oleh  ketiga  menteri  triumvirat  ini  tidak  tepat.  Ia berpendapat bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah jabatan yang  pengisiannya  berkaitan  erat  dengan  rakyat.  Oleh  karena  itu, pengganti  Presiden  dan  Wakil  Presiden  seharusnya  dari  lingkungan jabatan  yang  berkaitan  dengan  rakyat,  yaitu  Ketua  MPR  atau  Ketua DPR. 19
Pendapat  Bagir  Manan  tentunya  lebih  didasari  pada pertimbangan  sosio-empiris  sebab  pada  tataran  praksis  rakyat  adalah pemegang  kedaulatan  tertinggi  dalam  sebuah  negara  dan  rakyat memiliki  hak  konstitusional  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil Presidennya  sendiri  termasuk  memilih  wakil-wakilnya  di  parlemen. Oleh  sebab  itu,  dalam  kondisi  berhalangan  tetap  secara  bersamaan lembaga yang paling tepat menjalankan tugas dan fungsi Presiden dan Wakil  Presiden  adalah  lembaga  MPR  sampai  dengan  dilaksanakannya Pemilu dan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden.

## IV. Mekanisme Pengisian Jabatan Presiden dibeberapa negara

## 1. Amerika Serikat
Konstitusi  Amerika  sangat  detail  dalam  membuat  peraturan yang berkenaan dengan cabang eksekutif. Kekosongan jabatan Presiden dan  Wakil  Presiden  diantisipasi  melalui  beberapa  pengaturan  dan
19 Bagir  Manan,  op.cit.,  hlm.  105.  Bandingkan  dengan  pendapat  Isac Latuconsina  bahwa  seharusnya  kekosongan  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden harus  dikembalikan  lagi  kepada  rakyat  melalui  pemilu.  Isac  Latuconsina,
“Disepakati, Pemilihan Presiden Melalui Satu Putaran”, http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0312/17/nas13.htm diunduh  pada 21 Oktober 2012.
ketentuan-ketentuan  yang  detail.  Konstitusi  Amerika  menyatakan bahwa:
In case of the removal of the President from  Office,  or  of  his  Death, Resignation  or  Inability  to discharge the  Powers  and  Duties  of  the  said Office,  the  Same  shall  devolve  on  the Vice  President,  and  the  Congress  may by  Law  provide  for  the  Case  of Removal,  Death,  Resignation  or Inability,  both  of  the  President  and Vice  President,  declaring  what  Officer shall  then  act  as  President,  and  such Officer  shall  act  accordingly,  until  the Disability  be  removed,  or  a  President shall be elected. 20
Article I Paragraph (6) ini mengatur kondisi kekosongan Jabatan dalam  keadaan  tetap. Article ini  menjelaskan  beberapa  alasan  atau kondisi Presiden dianggap berhalanan tetap, karena alasan :
a. Meninggal dunia;
b. Menggundurkan diri; dan
c. Tidak mampu menjalankan tugasnya.
Jika  dianalisis  lebih  jauh  maka  dapat  dilihat  bahwa, article ini hanya mengatur ketentuan jika Presiden dan Wakil Presiden dianggap berhalangan  tetap,  tetapi  tidak  mengatur  ketentuan  jika  presiden berhalangan  sementara,  misalnya  sakit  atau  tidak  berada  di  dalam
20 Lihat Konstitusi Amerika 1787 Aricle II Section 1 Election Removal (6)
Halaman 345
negeri.  Ketentuan  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  pengaturan berhalangan sementara di konstitusi indonesia.
Lebih  lanjut,  Pasca  Amandemen  Konstitusi  ke-XXV  (dua  puluh lima)  tahun  1967  tentang Presidential  Succesion menjelaskan kedudukan Wakil Presiden yang menggantikan posisi Presiden sebagai kepala eksekutif. Ketentuan ini dapat dilihat dalam :

## Section 1 [Vice President]
In case of the removal of the President from  office  or  of  his  death  or resignation,  the  Vice  President  shall become President. 21 Section 2 [Vice President Replacement] Whenever  there  is  a  vacancy  in  the office  of  the  Vice  President,  the President  shall  nominate  a  Vice
President  who  shall  take  office  upon confirmation  by  a  majority  vote  of both Houses of Congress. 22
Section  3  [Vice  President  as  Acting

## President]
Whenever the Vice President transmits to  the  President  pro  tempore  of  the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration  that  he  is  unable  to discharge the powers and duties of his
21 Lihat Konstitusi Amerika hasil Amandemen ke XXV Tahun 1967 about Presidential Succesion section I Vice President.
22 Lihat Konstitusi Amerika hasil Amandemen ke XXV Tahun 1967 about Presidential Succesion section 2 Vice President Replacement.
Halaman 346
office, and until he transmits to them a written  declaration  to  the  contrary, such  powers  and  duties  shall  be discharged  by  the  Vice  President  as Acting President. 23
Section  4  [Vice  President  as  Acting

## President]
Whenever  the  Vice  President  and  a majority of either the principal officers of the executive departments or of such other  body  as  Congress  may  by  law provide, transmit to the President  pro tempore of the Senate and the Speaker of  the  House  of  Representatives  their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties  of  his  office,  the  Vice  President shall  immediately  assume  the  powers and  duties  of  the  office  as  Acting
President.  Thereafter,  when  the President  transmits  to  the  President pro  tempore  of  the  Senate  and  the Speaker of the House of Representatives his written declaration that no inability exists, he shall resume the powers and duties of his office unless the Vice President and a  majority  of  either  the  principal officers of the executive department or of such other body as Congress may by
23 Lihat Konstitusi Amerika hasil Amandemen ke XXV Tahun 1967 about Presidential Succesion section 3 Vice President as Acting President.
Halaman 347
law provide, transmit within four days to  the  President  pro  tempore  of  the
Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration  that  the  President  is unable  to  discharge  the  powers  and duties  of  his  office.  Thereupon
Congress  shall  decide  the  issue, assembling  within  forty-eight  hours for that purpose if not in session. If the Congress, within twenty-one days after receipt of the latter written declaration,  or,  if  Congress  is  not  in session,  within  twenty-one  days  after
Congress  is  required  to  assemble, determines  by  two-thirds  vote  of  both Houses that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall continue to  discharge  the  same  as  Acting President;  otherwise,  the  President shall resume the powers and duties of his office. 24
Section 1  menjelaskan  kedudukan  Wakil  Presiden  yang menggantikan  posisi  Presiden  Jika  Presiden  meninggal  dunia  atau mengundurkan  diri.  Selanjutnya  pada section 2  mengatur  ketentuan dalam  hal  Wakil  Presiden  yang  menggantikan  Presiden  dan mengakibatkan jabatan yang ditinggalkan Wakil Presiden kosong, maka Presiden  dapat  memilih  Wakil  Presiden  yang  baru  atas  persetujuan
24 Lihat Konstitusi Amerika hasil Amandemen ke XXV Tahun 1967 about Presidential Succesion section 4 vice President as acting President.
Halaman 348
Parlemen,  Kemudian  pada section 3  dan  4  menerangkan  bahwa  peran dari  Wakil  Presiden  yang  mengantikan  tugas  Presiden.  Dalam  hal Presiden  dan  Wakil  Presiden  berhalangan  tetap  maka  pelaksana pemerintahan  dilaksanakan  oleh  Ketua  DPR  ( Speaker  House  of Representatives) sampai  dengan  terpilihnya  Presiden  dan  Wakil Presiden yang baru.
2. Republic of Brazil
Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pada bulan Januari  1985  memenangkan  Pasangan  calon  Trancredo  Neves  sebagai Presiden  dan  José  Sarney  sebagai  Wakil  Presiden,  tetapi  sebelum dilakukan  Pelantikan  dan  pengucapan  Sumpah  Presiden  Trancredo Teves 25 mengalami  Sakit  parah  dan  kemudian  meninggal  dunia  tanpa sempat mengucapkan sumpah jabatan, sesaat setelah itu Wakil Presiden José  Sarney  mengucapkan  Sumpah  dan  kemudian  diangkat  menjadi Presiden  Republik  Brazil  ke  31 26 dan  dalam  menjalankan pemerintahannya  José  Sarney  tidak  dibantu  oleh  Wakil  Presiden, artinya jabatan Wakil Presiden dibiarkan kosong (lowong).
Selain kasus kematian Presiden, pengantian posisi Presiden oleh Wakil  Presiden  juga  sempat  dilakukan  karena  kasus  dugaan  Korupsi yang dialami Presiden Brazil. Fernando Collor adalah Presiden Pertama dalam  sejarah  Pemerintahan  Brazil  yang  diberhentikan (impeachment) pada  tanggal  2  Oktober  1992,  dan  seketika  secara  otomatis  Wakil
25 Sebagai  penghormatan  Rakyat  Brazil  mencantumkan  nama  Trancredo Neves  sebagai  Presiden  Brazil  walaupun  belum  disumpah  dan  belum  pernah menjalankan Pemerintahan.
26 David Fleischer, Countries at The Crossroads 2012 : Brazil, op.cit.
Halaman 349
Presiden  Itamar  Franco  mengantikan  posisi  Presiden  untuk menjalankan sisa pemerintahan. 27
Mengacu  pada  Permasalahan  di  atas  Konstitusi  Brazil menghendaki  adanya  Pengantian  Posisi  Presiden  apabila  Presiden berhalangan tetap dan tidak dapat menjalankan pemerintahannya, oleh sebab  itu  jika  terjadi  kekosongan  jabatan  dalam  Pemerintahan,  atau Presiden  sebagai  Kepala  Eksekutif  berhalangan  maka  tugas pemerintahan  akan  dilaksanakan  oleh  Wakil  Presiden  ketentuan  ini diatur secara tegas dalam Konstitusi Brazil yang termuat dalam Article 79 (0) dan (1) yang menyatakan bahwa :
(0) The  Vice  President  replaces  the President  in  the  event  of impediment  and  succeeds  him  in the event of vacancy. 28
Implikasi dari ketentuan angka 0 dalam Konstitusi Brazil adalah penyerahan  secara  langsung  tugas  untuk  menjalankan  pemerintahan. Konstruksi  Pasal  ini  dapat  dipahami  bahwa  Wakil  Presiden menggantikan Presiden apabila Presiden berhalangan tetap. Jika dilihat materi  muatan  pasal  ini  tidak  menyebutkan  secara  jelas  alasan  yang menyebabkan  terjadi  kekosongan  jabatan  Presiden  seperti  alasan kematian,  pengunduran  diri  atau  dianggap  tidak  dapat  menjalankan Pemerintahan.  Konstitusi  Brazil  khususnya Article 79  angka  (0)  ini
27 Guilherme Stolle Paixão e Casarões, Impeachment do Presidente collor, op. cit.,
28 Lihat  konstitusi  Brazilia, Chapter  II  Executive  Branch  Section  I President and Vice President of The Republic Article 79 Vice President.
Halaman 350
hanya  menjelaskan  Posisi  Wakil  Presiden  yang  secara  otomatis  jika terjadi kekosongan jabatan langsung menggantikan Presiden.
Dalam  hal  terjadi  kekosongan  Jabatan  secara  bersamaan,  baik Posisi  Presiden  maupun  Wakil  Presiden  maka  Jabatan  Pemerintahan atau  kepala  Eksekutif  akan  dilaksanakan  oleh  Ketua  DPR,  Ketua  Senat Federal dan Ketua Mahkamah Agung secara bersamaan sampai dengan dilaksanakannya  Pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang baru. Ketentuan ini diatur dalam Article 80 about Double Vacancy, bunyi article ini adalah sebagai berikut :
In  the  event of  impediment  of the President  and  of  the  Vice President,  or  of  vacancy  in  the respective offices, the President of the  House  of  Representatives,  the President  of  the  Federal  Senate, and the Chief Justice of the Federal Supreme Court are called successively  to  exercise  the
Presidency. 29
Ketetentuan article  80 ini  dapat  dianalisis  bahwa  telah  terjadi pergeseran  kekuasaan  dalam  hal  menjalankan  pemerintahan,  jalannya pemerintahan  tidak  hanya  dilaksanakan  oleh  Parlemen (Senat  dan House  of  Representatives) saja  melainkan  dijalankan  oleh  lembaga Yudikatif atau Mahkamah Agung.  Jika ditinjau dari posisi Konstitusional Lembaga  negaranya  maka  ketiga  lembaga  ini  memiliki  posisi  yang
29 Lihat  konstitusi  Brazilia, Chapter  II  Executive  Branch  Section  I President and Vice President of The Republic Article 80 double vacancy.
Halaman 351
sangat  kuat  mengingat  pergeseran  menjalankan  pemerintahan  dari ranah Eksekutif bergeser ke ranah Legislatif dan Yudikatif.
Setelah  terjadi  Kekosongan  jabatan  Presiden  dan  Wakil Presiden,  maka  harus  dilaksanakan  pemilihan  ulang  untuk  mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu 90 hari, Ketentuan ini diatur  dalam  article  81 about  new  elections  electoral  collage yang menyatakan bahwa :
(0) If  a  vacancy  occurs  in  the offices  of  President  and  Vice President  of  the  Republic, elections  are  held  ninety  days after the last vacancy occurred. (1) If  the  vacancy  occurs  during the  last  two  years  of  the President's  term  of  office Congress  holds  elections  for both  offices within thirty days after the last vacancy occurred,  in  accordance  with the law. 30
Lebih lanjut dalam ketentuan angka 1 dapat dipahami bahwa dalam hal Presiden  yang  berhalang  tetap  telah  menjalankan  pemerintahannya selama  2  tahun  maka  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden dilaksanakan  oleh  Parlemen  dengan  mekanisme  sesuai  dengan ketentuan Undang-Undang.
30 Lihat  konstitusi  Brazilia, Chapter  II  Executive  Branch  Section  I President  and  Vice  President  of  The  Republic  Article  81  about  new  elections electoral collage.
Halaman 352

## 3. France Republic
Selain mengatur tentang mekanisme Pemilihan Presiden, article 7  juga  mengatur  ketentuan  mengenai  keadaan  apabila  terjadi kekosongan  dalam  jabatan  Presiden.  Lebih  lanjut article  7 Konstitusi Perancis menegaskan bahwa : 31
In  the  event  of  the  Presidency  of  the Republic  falling  vacant  for  any  cause whatsoever, or of an impediment being formally recorded by the Constitutional Council upon referral to it by the Government and ruling by an absolute  majority  of  its  members,  the functions  of  the  President  of  the Republic,  with  the  exception  of  those laid down in Articles 11 and 12 below, are  temporarily  exercised  by  the President of the Senate, or, if the latter is in his turn impeded from exercising these functions, by the Government. In the  event  of  a  vacancy,  or  when  the impediment  is  declared  permanent  by the  Constitutional  Council,  polling  for the  election  of  a  new  President  takes place, except in cases of force majeure formally recognized by the Constitutional  Council,  no  less  than twenty days and no more than thirty-
five  days  after  the  beginning  of  the vacancy  or  the  declaration  of  the permanence of the impediment. If one of the persons who publicly announced
31 Ibid., Article 7 (4)
Halaman 353
their decision to stand for election less than  thirty  days  before  the  final  date for  lodging  the  presentations  of candidature  dies  or  is  otherwise prevented  within  seven  days  prior  to that  date,  the  Constitutional  Council may decide to postpone the election.
Mengacu pada lanjutan Article 7 (4) Konstitusi Perancis ini dapat disimpulkan  bahwa  Presiden  dinyatakan  tidak  bisa  menjalankan tugasnya  untuk  menjalankan  pemerintahan  apabila  telah  diputuskan oleh  Dewan  Konstitusi  ( Constitutional  Council) ,  kecuali  dalam  keadaan sebagaimana  tercantum  dalam Article 11  dan  12.  Jika  terjadi kekosongan  maka  tanggung  jawab  Presiden  untuk  sementara diserahkan  kepada  Ketua  Senat.  Jika  Dewan  Konstitusi  Perancis menyatakan  Presiden  berhalangan  tetap  maka  harus  dilakukan pemilihan  ulang  untuk  mengisi  jabatan  Presiden  dengan  durasi  waktu tidak kurang dari 25 (dua puluh lima) hari dan tidak lebih dari tiga 35 (tiga puluh lima) hari sejak Presiden dinyatakan berhalangan tetap atau ketidakmampuan secara permanen.
Dari  ketentuan  tersebut  di  atas  dapatlah  dipahami  bahwa, kewenangan untuk menyatakan ketidakmampuan Presiden hanya dapat dilakukan  berdasarkan  Putusan  Dewan  Konstitusi  Perancis  saja.  Di samping  itu  Konstitusi  Perancis  juga  tidak  mengatur  fungsi  dan kedudukan dari Wakil Presiden. 32 Dalam hal terjadi kekosongan jabatan
32 Dalam  konstitusi  Perancis  tidak  dijelaskan  secara  spesifik  tentang  tugas dan  kewenangan  wakil  presiden,  hanya  saja  didalam  article  65  disebutkan  bahwa “The High Council of the Judiciary shall be presided over by the President of the
Halaman 354
pasca Presiden dinyatakan tidak dapat menjalankan Pemerintahan oleh Dewan Konstitusi ( Constitutional Council) , maka jabatan Presiden untuk sementara waktu dilaksanakan oleh ketua Senat.
Konstitusi  Perancis  tidak  menyebutkan  secara  detail  mengenai tugas  dan  kedudukan  Wakil  Presidennya,  konstitusi  hanya menyebutkan  1  kali  berkenaan  dengan  Wakil  Presiden  yakni  pada article 65 yang menyatakan :
The High Council of the Judiciary shall be  presided  over  by  the  President  of the  Republic.  The  Minister  of  Justice shall be its ex officio Vice-president. He may  deputize  for  the  President  of  the Republic.
Secara  otomatis  jika  terjadi  kekosongan  Jabatan  Presiden  di  Perancis maka wakil Presiden tidak mengantikan posisi Presiden.

## V. Kesimpulan
Kekosongan  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara normatif  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  (2)  dan  (3)  UUD  Tahun  1945. Wakil  Presiden  secara  otomatis  menggantikan  posisi  Presiden  apabila Presiden  berhalangan  tetap.  Namun  dalam  kondisi  tertentu  baik Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan berhalangan tetap maka tugas eksekutif diserahkan kepada lembaga Triumvirat yang terdiri  dari  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Luar  Negeri,  dan  Menteri
Republic.  The  Minister  of  Justice  shall  be  its  ex  officio  Vice-president.  He  may deputize  for  the  President  of  the  Republic” .  Yakni  posisi  Wakil  Presiden  yang mengantikan Presiden dalam Pengadilan Tinggi Perancis.
Halaman 355
Pertahanan.  Kondisi  ini  berbeda  dalam  praktik  ketatanegaraan  di Amerika Serikat Brazil dan Perancis yang mengalihkan tugas pengantian eksekutif  kepada  parlemen  atau  bahkan  secara  bersama-sama  dengan lembaga  yudikatif  untuk  menjalankan  tugas  pemerintahan  sampai dilaksanakanya  pemilu.  Secara  sistematis  perbedaan  beberapa  negara adalah sebagai berikut :
Country Type of Government Type of state Presi- den Wakil Presi- den Berhalangan tetap (bersama) Indonesia Presidential Republic Unitary State Ada Ada Triumvirat (Mendagri, Menlu, dan Menhan) Amerika Serikat Presidential Republic Federal State Ada Ada Speaker House of Representative Brazil Presidential Republic Federal State Ada Ada Parliament (House of Representatives and Senate) bersama Lembaga Yudikatif Perancis Presidential Republic / (hybrid System) Unitarian State Ada Tidak Ada Ketua Senate
Halaman 356
Presiden dan Wakil Presiden adalah jabatan yang sangat penting dan  strategis  dalam  negara  Republik.  Tidak  dibenarkan  baik  secara hukum  maupun  politis  terjadinya  kekosongan  jabatan  di  cabang eksekutif,  sebab  jika  persoalan  ini  terjadi  tanpa  ada  antisipasi (pengaturan  hukum)  maka  kekosongan  jabatan  dapat  terjadi kekosongan kekuasaan (vacum of power) yang berakhir pada chaos.

## DAFTAR PUSTAKA
Arinanto. Satya, 2011 HAM dan Transisi Politik Indonesia,cet. Ketiga (3) Jakarta,  pusat  studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia.
Azhary.  1955,  Negara  Hukum  Indonesia-analisis  Yuridis  Normatif tentang unsur-unsurnya, Jakarta, UI Press.
Black’s law Dictionary.
Budiarjo. Miriam, 1977 Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia.
Buku Modul Pemilu, Jakarta, KPU.
Boyer, 1877 Clarrk dkk, the Enduring Vision A history of The American People, sixth edition, vol. 1, New york.
D.  Duchacek,  Ivo,  1973  Comparative  politic  of  constitutions  California, Oxford, American bibliographical centre.
Dicey,  A.v,  1952  Introduction  To  The  Study  Of  The  Law  Of  The Constitution, Ninth edition, London, McMilland and co.
Duverger,  Maurice.  2007,  Teori  dan  Praktek  Tata  Negara,  dalam
Lodewijk  Gultom,  Eksistensi  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Struktur  Ketatanegaraan  Di  Indonesia,  Suatu  Kajian  Dari  Aspek Tugas dan Wewenangnya, Bandung, CV.Utomo.
Duverger,  Maurice.  1962,  Instituciones  políticas  y  derecho constitucional, Barcelona, Ariel.
Douglas V Vareney. 1998, Parlementary Goverenment and Presidential Goverenment dan Aren lipjhart, parliamentary versus presidential goverenment, Oxford : Oxford University Press.
Dwipanaya, G. dan Ramadhan, K.H., Soeharto. 1989 PikIran, Ucapan dan Tindakan  Saya  (Otobiografi),  Jakarta:  PT.  Citra  Lamtoro  Gung Persada.
Halaman 358
Gaudemet,  Paul  Marie.  1996,  Le  pouvoir  exécutif  dans  les  pays occidentaux, Paris, Editions Montchrestien.
Ghofar,  Abdul.  2009,  Perbandingan  Kekuasaan  Presiden  Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan 8 negara Maju, Jakarta, Kencana.
Hadjon, M. Philipus. 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia
Suatu  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsip  Penanganannya    oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu Surabaya.
Indrayana,  Denny  (a).  2008,  “Mendesain  Presiden  Yang  Efektif:  Bukan ‘Presiden  Sial’  Atawa  ‘Presiden  Sialan’”,  dalam  Al.  Soni  BL  de Rosari,  ed.,  Negara  Antara  Ada  dan  Tiada:  Reformasi  Hukum Ketatanegaraan, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Iver, Mc. 1960, The Modern State, London, oxford University Press.
Kansil,  C.S.T.  1992,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Jilid  I,
Jakarta : Balai Pustaka.
.  1983,  Hukum  Tata  Pemerintahan  Indonesia,  Jakarta  :
Ghalia Indonesia.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.