## AKIBAT HUKUM PENGHIBAHAN HARTA ORANGTUA KEPADA ANAK YANG MELANGGAR HAK LEGITIME PORTIE ANAK YANG LAIN MENURUT KUHPERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST)

## Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda
(radinda.wanda@gmail.com)

## Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Ambar Budhisulistyawati (ambarbudhi@gmail.com)

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
The purposes of this article are to know if the provisions of Legitime Portie according to civil code appropriate and applied in Judge Decision Number 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST and investigate the effect of law granting parental property to children who violate legitime portie according to Decision of Judge Number 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. This research is normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials  is literature study technique. The approaches in this research are legislation approach and case approach. The conceptual framework is deductive. The results of the research indicate that the judge has applied the legitime portie provisions contained in the covil code to impose the verdict whose the decision is to grant the Plaintiff’s claim to cancel the Deed of No. 1 dated October 2, 1992 made in front of the Notary FJ Mawati on the “Wasiat” on behalf of Dicky Benjamin Masengi, as long as the contents concerning PT Lembah Nyiur Indah, is  invalid or void by law. The legal consequences arising after the above verdict are the recalculation of assets already shared in the deed of the grant.
Keywords: Grant Will; Legitime Portie; Legal Effect

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan Legitime Portie menurut KUHPdt sudah sesuai dan diterapkan dalam Putusan Hakim Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST dan apa akibat hukum penghibahan harta orangtua kepada anak yang melanggar hak mutlak/hak legitime portie menurut Putusan Hakim Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber data penelitian yaitu berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hakim sudah menerapkan ketentuan legitime portie yang terdapat dalam KUHPerdata untuk menjatuhkan putusan dengan hasil putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan Akta Wasiat No. 1 tertanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan Notaris FJ Mawati tentang “Wasiat” atas nama Pewaris Dicky Benyamin Masengi, sepanjang isinya mengenai PT Lembah Nyiur Indah, adalah tidak sah atau batal demi hukum. Akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan di atas adalah adanya perhitungan kembali harta-harta yang telah dibagi di dalam akta hibah wasiat tersebut.
Kata Kunci: Hibah Wasiat; Legitime Portie; Akibat Hukum

## A. Pendahuluan
Hukum mengatur segala permasalahan di dalam kehidupan manusia salah satunya adalah Hukum Waris. Semua manusia yang hidup pasti akan mengalami mati, setelah kematian seseorang pasti timbul permasalahan tentang pembagian harta pewaris atau permasalahan yang lainnya yang berkaitan juga dengan ahli waris.
Burgelijk Wetboek atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan KUH Perdata menurut sejarah adalah berasal dari Belanda yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi. Walaupun pada awalnya diberlakukan bagi orang keturunan Belanda (termasuk di dalamnya
orang Eropa dan Jepang), namun setelah Indonesia merdeka ternyata masyarakat Indonesia tetap mempergunakannya dalam memecahkan masalah-masalah perdata (Erie Hariyanto,2009:150)
Bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa (Belanda) dan Timur Asing Tionghoa, hukum Perdata BW masih merupakan sumber hukum utama dalam menyelesaikan masalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang atau lebih yang telah meninggal dunia. Kendati hukum itu sudah lama ada dan telah lama pula digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, namun penyelesaian terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut kerap menjadi masalah dan bahkan tidak jarang penyelesaiannya harus dengan intervensi lembaga peradilan negara (Anisitus Amanat,2001:VII).
Pewarisan menurut KUHPerdata dibedakan menjadi dua, yaitu Pewarisan secara ab intestato (ahli waris menurut Undang-Undang) dan pewarisan secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = testamen) (Effendi Perangin,1999:4).
Selain dari hal-hal yang dapat dilakukan oleh seseorang pewaris terhadap harta peninggalannya, jika ia telah meninggal dapat juga ia melakukan pemberian-pemberian kepada seseorang pada waktu ia masih hidup (Ali Afandi,1997:30).
Hibah adalah suatu persetujuan dimana si  penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban. (Azni.2015:1).
Tetapi permasalahan hibah muncul setelah pemberi hibah meninggal dunia. Permasalahan yang sering terjadi adalah dimana pemberi hibah memberikan hartanya secara tidak merata kepada ahli warisnya melalui akta semasa hidupnya maupun melalui hibah wasiat. Padahal setiap ahli waris memiliki hak mutlak/hak legitime portie yang harus dipenuhi. Bagian mutlak ( Legitime Portie ) adalah suatu bagian dari harta peninggalan (harta warisan) yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang,terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menguranginya dengan suatu pemberian di masa hidup atau pemberian dengan wasiat (Pasal 913 KUHPerdata).
Pewaris mempunyai hak/wewenang atas barang-barang yang semasa hidupnya menjadi miliknya. Pengakuan akan hak tersebut telah diberikan oleh pasal 874 B.W di mana ditentukan, bahwa dalam suatu pewarisan, suatu “ketetapan yang sah” yang diambil oleh pewaris yang dimaksud testament didahulukan terhadap ketentuan pewarisan berdasarkan Undang-Undang. Namun atas kemerdekaan pewaris, pembuat Undang-Undang membuat beberapa perkecualian, yang tak lain berarti pembatasan-pembatasannya. Caranya adalah dengan memberikan suatu jaminan Undang-Undang kepada ahli waris tertentu, bahwa suatu bagian sebanding tertentu dari hak waris ab-interestaat mereka, tidak dapat diganggu gugat oleh pewaris, baik melalui suatu tindakan hukum semasa pewaris masih hidup, maupun melalui testament, kecuali atas persetujuan oleh yang bersangkutan. Bagian sebanding tertentu tersebut, yang dijamin oleh Undang-Undang, disebut legitime portie, sedangkan para ahli waris yang mempunyai legitime portie disebut legitimaris (J.Satrio,1992:241-242).
Syarat-syarat untuk bisa mempunyai hak atas legitime portie adalah ahli waris yang memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu mereka ahli waris dalam garis lurus yaitu keluarga dari garis lurus keatas maupun ke bawah. Selanjutnya kata “ahli waris” dalam pasal 913 KUHPerdata menunjukkan pada kita bahwa yang mempunyai Legitieme Portie adalah orang yang benar-benar terpanggil untuk mewaris berdasarkan Undang-Undang pada saat matinya pewaris (http://www.npslawoffice.com/ legitieme-portie/)
Salah satu kasus mengenai penghibahan harta orangtua kepada ahli warisnya yang melanggar hak mutlak/hak legitime portie ahli waris yang lain dapat dilihat pada Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST yang berisi (alm) Dicky Benjamin selanjutnya disebut Pewaris telah meninggal dunia pada 17 Mei 1994. Pewaris meninggalkan anak dari perkawinan pertama (perkawinan pewaris dengan Bertha Daveds yang berakhir dengan perceraian) yaitu Ansje Angelien, Yvonne Hellen, dan Hetty Gertruida. Meninggalkan istri dari perkawinan kedua Jeanne Suniar dan anak dari perkawinan kedua yaitu Jorgen Lester. Semasa hidupnya, Dicky Benjamin membuat wasiat yang dituangkan dalam Akta Wasiat No.1 tertanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Notaris. Pewaris mewasiatkan hibah wasiat untuk istri (kedua) dan anak-anaknya. Tetapi pembagian dalam hibah wasiat tersebut
ternyata tidak sama rata. Maka, para penggugat bermaksud untuk menuntut hak mutlak/hak legitime portie mereka atas harta dari Pewaris sehingga akta hibah wasiat di atas tidak boleh melanggar hak mutlak/hak legitime portie para penggugat.
Dalam artikel ini hendak dibahas tentang akibat hukum penghibahan harta orangtua kepada anak yang melanggar hak mutlak/hak legitime portie menurut Putusan Hakim Nomor 433/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber data penelitian yaitu berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (https://www.suduthukum.com/2017/01/pengertian- akibat-hukum.html).
Hibah/hibah wasiat yang diberikan Pewaris kepada ahli waris pada umumnya terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Hibah/hibah wasiat yang tidak melanggar hak mutlak/hak legitime portie dan hibah/hibah wasiat yang melanggar hak mutlak/hak legitime portie ahli waris. Permasalahan yang sering terjadi yaitu hibah/hibah wasiat yang tanpa memperhatikan hak mutlak/hak legitime portie ahli waris. Padahal hak mutlak/hak legitime portie tersebut harus dipenuhi dahulu sebelum Pewaris menghibah/hibah wasiatkan harta bendanya. Meskipun hibah/hibah wasiat pada prinsipnya adalah pemberian dari Pewaris kepada ahli waris secara sukarela, tetapi tetap ada batasan untuk Pewaris dalam memberikan hibah/hibah wasiat kepada ahli waris. Dapat dilihat di dalam penulisan hibah wasiat, Pewaris dalam menuliskan hibah wasiat untuk ahli warisnya tidak bisa semena-mena membagi hartanya tersebut.
Setelah terjadinya hibah/hibah wasiat yang melanggar hak mutlak/ legitime portie ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu apabila ahli waris menerima segala isi dari akta wasiat itu sehingga tidak menuntut hak mutlak/ legitime portie serta tidak menggugat atas segala isi dari akta wasiat tersebut dan apabila ahli waris tidak bisa menerima bahwa hak mutlak/ legitime portie nya terlanggar oleh isi dari akta wasiat yang telah ditulis oleh Pewaris tersebut sehingga meminta pembatalan atau pengurangan agar hak mutlak/ legitime portie nya dapat terpenuhi. Karena pada dasarnya bagian mutlak harus selalu dituntut, apabila tidak dituntut tidak diperoleh legitime portie . Jadi kalau ada legitimaris dan yang menuntut hanya satu, maka yang menuntut itu saja yang dapat. Yang lain lagi (yang tidak menuntut) tidak dapat.
Di dalam Putusan Hakim Nomor Perkara 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST para ahli waris yang mana sebagai Para Penggugat menuntut hak mutlak/ legitime portie yang terlanggar karena pembagian hibah wasiat tidak sama rata antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Para ahli waris meminta agar Hakim menyatakan Akta Wasiat No. 1 tertanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan Notaris FJ Mawati tentang “Wasiat” atas nama Pewaris Dicky Benyamin Masengi, sepanjang isinya mengenai PT Lembah Nyiur Indah, adalah tidak sah atau batal demi hukum. Karena jika isi akta wasiat mengenai PT Lembah Nyiur Indah tetap dijalankan, akan melanggar hak mutlak/hak legitime portie para Penggugat.
Secara garis besar isi didalam Putusan Hakim Nomor Perkara 433/PDT.G/2011/PN.JKT. PST apabila isi Akta Wasiat sehubungan dengan PT Lembah Nyiur Indah (sekarang PT.Lembah Kopo) dijalankan, maka Akta Wasiat dijalankan dengan status hukum Lembah Nyiur Indah sebagai persekutuan perdata. Tindakan Pewaris terhadap harta kekayaan (aset-aset) milik Persekutuan “Lembah Nyiur Indah”, sepanjang berhubungan dengan harta tak bergerak milik salah satu pengurus “Lembah Nyiur Indah”, haruslah atas persetujuan bersama dari pengurus Persekutuan Perdata “Lembah Nyiur Indah” (Pasal 1639 ayat (4) KUHPer),  sehingga Akta Wasiat hanya berlaku sebatas
aset-aset berupa harta bergerak milik Persekutuan Perdata “Lembah Nyiur Indah” yang berasal dari setoran pribadi Pewaris. Bahwa apabila Hibah Wasiat dilaksanakan, maka Hibah Wasiat tidak boleh melanggar Legitime Portie dari Para Penggugat sebesar 3/4 (tigaperempat) bagian. Dengan demikian, isi Akta Wasiat sehubungan dengan Hibah Wasiat tidak dapat dilaksanakan. Dengan belum disahkannya status hukum “Lembah Nyiur Indah” menjadi Perseroan Terbatas, maka modal yang disetor oleh Pewaris belum menjadi saham dan dapat diinterpretasikan hanya diperhitungkan sebagai modal pribadi yang disetor dalam persekutuan perdata. Apabila saham dinterpretasikan sebagai modal yang disetorkan oleh Pewaris, maka wasiat Pewaris telah melanggar Legitime Portie dikarenakan Pewaris mewariskan modal kepada Tergugat I sebesar 40 % (empat puluh persen) atau 2/5 (duaperlima) bagian atau 12/20 (duabelasperduapuluh) bagian dari modal Pewaris, hal mana telah melebihi sisa yang dapat dibagi (SDD), yaitu 1/4 (seperempat) bagian atau 5/20 (limaperduapuluh) bagian dari modal Pewaris yang disetorkan ke persekutuan perdata “Lembah Nyiur Indah”. Dengan demikian, isi Akta Wasiat sehubungan dengan pembagian saham “PT Lembah Nyiur Indah” tidak dapat dilaksanakan. Dalam persekutuan perdata, susunan pengurus hanya dapat ditentukan melalui keputusan bersama para peserta Persekutuan Perdata, yaitu Pewaris, Jeane Masengi dan Jefry Jan Umbas (Pasal 1641 KUHPer) sehingga Pewaris tidak dapat mengatur susunan pengurus secara sepihak. Dengan demikian, isi Akta Wasiat sehubungan dengan susunan pengurus “PT Lembah Nyiur Indah” tidak dapat dilaksanakan. Isi wasiat Pewaris terkait pembagian keuntungan “Lembah Nyiur Indah” merupakan ketetapan yang berakibat batal karena termasuk dalam hibah wasiat lompat tangan atau fidei commis (Pasal 839 KUHPer). Dengan isi wasiat tersebut, Pewaris ( insteller ) telah menunjuk Persekutuan Perdata “Lembah Nyiur Indah” sebagai bezwaarde (pemikul beban) untuk menyimpan modal yang disetor dari Pewaris, agar Persekutuan Perdata “Lembah Nyiur Indah” kemudian menyerahkan keuntungan (dari modal yang disetor kepada Persekutuan Perdata “Lembah Nyiur Indah”) ke para ahli waris dari Pewaris selaku verwahcter (penunggu). Dengan demikian, isi Akta Wasiat sehubungan dengan pembagian keuntungan “PT Lembah Nyiur Indah” tidak dapat dilaksanakan.
Dari uraian mengenai PT Lembah Nyiur Indah di atas, dapat diketahui bahwa jika akta wasiat tersebut dijalankan, maka hak mutlak/hak legitime portie dari Para Penggugat menjadi terlanggar. Karena dalam akta wasiat yang ditulis Pewaris memang bagian dari Para Penggugat ini yang ada kaitannya dengan PT. Lembah Nyiur Indah tersebut. Maka wajar bahwa Para Penggugat menuntut isi dari akta wasiat tersebut khususnya mengenai PT Lembah Nyiur Indah.
Dengan dinyatakannya isi akta wasiat yang telah ditulis dalam Akta Hibah Wasiat No.1 tanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat oleh almarhum Dicky Benyamin Masengi selaku Pewaris dihadapan Notaris/PPAT F.J. Mawati telah melanggar Hak Mutlak/ Legitime Portie para Penggugat (ahli waris) maka Majelis Hakim memutuskan bahwa Akta Hibah Wasiat tersebut khusus mengenai harta warisan berupa PT. Lembah Nyiur Indah (sekarang PT. Lembah Kopo) dinyatakan tidak sah. Dengan demikian akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan di atas adalah adanya perhitungan kembali harta- harta yang telah dibagi di dalam akta hibah wasiat tersebut. Menurut Pasal 920 KUHPerdata “Segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak ( legitime portie ) dalam sesuatu warisan, boleh kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu telah terbuka, akan tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan ahli waris dari mereka atau pengganti mereka.”
Terkait penghitungan legitieme portie Para Penggugat atas harta peninggalan almarhum Dicky Benyamin Masengi, karena Para Penggugat tidak mengajukan perhitungan secara riil, maka Majelis Hakim tidak dapat membagi dan menentukan besarnya harta antara ahli waris yang satu dengan yang lain.

## C. Simpulan
Dengan dinyatakannya isi akta wasiat yang telah ditulis dalam Akta Hibah Wasiat No.1 tanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat oleh almarhum Dicky Benyamin Masengi selaku Pewaris dihadapan Notaris/PPAT F.J. MAWATI telah melanggar Hak Mutlak/ Legitime Portie para Penggugat (ahli waris) maka Majelis Hakim memutuskan bahwa Akta Hibah Wasiat tersebut khusus mengenai harta warisan berupa PT. Lembah Nyiur Indah (sekarang PT. Lembah Kopo) dinyatakan tidak sah, dengan demikian akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan di atas adalah adanya perhitungan kembali harta- harta yang telah dibagi di dalam akta hibah wasiat tersebut. Menurut Pasal 920 KUHPerdata “Segala
pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak ( legitime portie ) dalam sesuatu warisan, boleh kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu telah terbuka, akan tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan ahli waris dari mereka atau pengganti mereka.”

## D. Saran
Di dalam pembuatan/penulisan hibah/hibah wasiat perlu diperhatikan dahulu batasan-batasan dalam penulisan hibah/hibah wasiat itu sendiri. Karena setiap perbuatan hukum pasti ada dasar dan aturan bagaimana cara melakukan agar tidak adanya permasalahan nantinya. Seharusnya Hakim menetapkan juga tentang pengurangan yang menjadi langkah selanjutnya untuk memenuhi legitime portie para ahli waris. Tetapi dalam kasus di atas, para Penggugat yang mana juga merupakan ahli waris, tidak memberikan/mengajukan perhitungan secara riil kepada Majelis Hakim. Maka dari itu Majelis Hakim juga tidak bisa menentukan berapa perhitungan tentang pengurangan agar legitime portie para ahli waris terpenuhi. Seharusnya para Penggugat yang berkepentingan menuntut legitime portie nya agar terpenuhi, mengajukan juga harta secara riil agar Majelis Hakim dapat menentukan berapa jumlah harta yang seharusnya terpenuhi. Jadi Majelis Hakim tidak hanya membatalkan akta wasiat saja tetapi juga menghitung berapa jumlah pengurangan hartanya agar tidak ada permasalahan lagi untuk kedepannya.

## Daftar Pustaka
Anisitus,Amanat.2001. Membagi Warisan berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW . Jakarta:PT. Raja Gravindo Persada
Afandi,Ali.1997. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian .Jakarta:PT. Bina Aksara R.Soetojo,Prawirohamidjojo.2000. Hukum Waris Kodifikasi .Surabaya:Airlangga University Press J,Satrio.1992. Hukum Waris .Bandung:Penerbit Alumni
Azni.2015. “Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannnya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Jurnal Pemikiran Islam .Vol.40.No.2(Juli-Agustus 2015).
Erie Hariyanto. BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia. Al-Ihkâ . Vol .IV No. 1 (Juni 2009)
Sudut Hukum.2016.https://www.suduthukum.com/2017/01/pengertian-akibat-hukum.html.diakses tanggal 20 Maret 2018
NPS Law Office.2016. http://www.npslawoffice.com/legitieme-portie/ .diakses tanggal 20 Maret 2018