Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 14, No. 1 Juli 2022, pp. 150-161 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Ayu Babro Valentina 1 , Putu Kepramareni 2 , Ni Luh gede Mahayu Dicriyani 3 * 1,2, 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar *e-mail: pkepramareni@unmas.ac.id
Abstract DiPublikasi: 01/07/2022
This  researchaims  to  find  out  the  influence  tax  understanding,  tax  socialization,  taxpayer  awareness,  tax  sanctions  and  tax employee  services  to  taxpayercompliance.  The  population  in  the  study  was  all  motor  vehicle  taxpayers  registered  with  the Technical Implementation Unit of the Bali Provincial Levy Tax Service in Karangasem Regency in 2020 as many as 211,821 motor vehicle taxpayers with samples used, namely as many as 100 respondents determined by incidental sampling method. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression. The results showed that tax understanding, tax socialization, taxpayer awareness, tax sanctions and tax employee services had a positive and significant effect on taxpayer compliance. Keywords: Understanding of Taxes, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Employee Services and Taxpayer Compliance.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan  dan  pelayanan  pegawai  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  terdaftar  pada  Unit  Pelaksana  Teknis  Pelayanan  Pajak  Retribusi  Provinsi  Bali  Kabupaten Karangasem Tahun 2020 sebanyak 211.821 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 100 responden yang ditentukan dengan metode Incidental Sampling. . Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemahaman  perpajakan,  sosialisasi  perpajakan,  kesadaran  wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan pegawai pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kata  Kunci  :  Pemahaman  Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan  Pegawai  Pajak  dan Kepatuhan Wajib Pajak

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan
nasional seperti pembangunan  infrastruktur  berupa  jalan,  jembatan, sekolah,  dan  pembangunan  lainnya  memerlukan pembiayaan yang cukup signifikan, yang dipengaruhi oleh jumlah pajak yang diterima. Pajak sebagai salah satu  sumber  pendapatan  negara  untuk  mengatasi masalah  sosial,  meningkatkan  kesejahteraan  dan kemakmuran  masyarakat  secara  merata.  Menurut Mardiasmo  (2019:3),  pajak  adalah  iuran  rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum. Pada tingkat pemerintah daerah terdapat dua jenis  pajak  yaitu  pajak  tingkat  provinsi  dan  pajak tingkat kabupaten/kota. Salah satu penerimaan pajak
pada  tingkat  provinsi  yaitu  pajak  kendaraan bermotor.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2011 Tentang  Pajak  Daerah  menyatakan  pajak  kendaraan bermotor  adalah  pajak  atas  kepemilikan  dan/atau penguasaan  kendaraan  bermotor.  Instansi  yang menaungi  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor adalah  Badan  Pendapatan  Daerah,  instansi  ini sebelumnya  bernama  Kantor  Bersama  Sistem Administrasi  Manunggal  Satu  Atap  (SAMSAT) Karangasem  yang  sekarang  bernama  Badan Pendapatan  Daerah  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah (UPTD)  Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah (PPRD)  Provinsi  Bali  di  Kabupaten  Karangasem.
UPTD.  Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Provinsi  Bali  merupakan  kerja  sama  tiga  instansi terkait  yaitu,  UPTD.  PPRD.  Provinsi  Bali  di Kabupaten  Karangasem,  Kepolisian  dan  Asuransi Jasa  Raharja.  UPTD.  PPRD.  Provinsi  Bali memastikan  banyaknya  jumlah  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  dan  Pajak  atas  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sementara Kepolisian  mempunyai  tugas  menerbitkan  Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Asuransi Jasa Raharja  melaksanakan  Sumbangan  Wajib  Dana Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  (SWDKLLJ).  Pada setiap  kabupaten/kota  memiliki  Kantor  Samsat sebagai  tempat  wajib  pajak  melakukan  pembayaran pajak kendaraan bermotornya.
Bahri,  dkk.  (2018)  menyatakan  saat  ini sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia adalah  sistem self  assessment ,  dimana  wajib  pajak diberikan  kepercayaan  untuk  menghitung  dan melaporkan  sendiri  pajak  yang  terutang,  sedangkan petugas  pajak  hanya  bersifat  mengawasi  saja. Self assessment  system ini  menitik  beratkan  pada kesadaran  wajib  pajak  oleh  sebab  itu  kepatuhan wajib  pajak  menjadi  hal  utama.  Hal  ini  berarti, berhasil  atau  tidaknya  sistem  ini  sangat  dipengaruhi oleh  kepatuhan  wajib  pajak  yang  bersifat  sukarela dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Tabel  1 menunjukkan  jumlah  kendaraan  bermotor  yang terdaftar  pada  UPTD.  PPRD.  Provinsi  Bali  di Kabupaten Karangasem dari tahun 2016-2020.
Tabel 1
Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Karangasem. dari tahun 2016-2020
Sumber : UPTD. PPRD. Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem (2021)
Berdasarkan  Tabel  1  terdapat  peningkatan jumlah kendaraan bermotor dalam kurun waktu lima tahun  terakhir.  Jumlah  kendaraan  bermotor  paling tinggi  pada  tahun  2020  sebanyak  211.821  unit,
dengan jumlah sepeda motor tercatat paling banyak. Tabel  2  menunjukkan  target  dan  penerimaan pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten Karangasem dari tahun 2016-2020.
Tabel 2
Jumlah target dan penerimaan pendapatan kendaraan bermotor di Kabupaten Karangasem dari tahun 2016-2020
Sumber : UPTD. PPRD. Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem (2021)
Tabel  2  di  atas  menunjukkan  dari  tahun  2016-2020 mengalami  peningkatan  dan  penurunan  jumlah pokok  penerimaan,  denda  dan  jumlah  pendapatan yang  telah  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.
Jenis Kendaraan 2016 2017 2018 2019 2020 Sedan 384 408 445 434 437 Jeep 735 818 916 961 1.004 Minibus 8.609 9.792 10.824 11.736 12.125 Bus 209 209 237 232 239 Pickup 5.168 5.607 6.108 6.368 6.591 Truck 2.828 2.940 3.264 3.368 3.449 Sepeda Motor 146.791 157.055 176.109 182.750 187.976 Jumlah (Unit) 164.724 176.829 197.903 205.849 211.821
Tahun Target Pokok Penerimaan PKB (Rp) Denda (Rp) Jumlah Pendapatan (Rp) Persentase 2016 37.436.094.471  41.910.738.832  1.187.441.300  43.098.180.132  111,95% 2017 45.143.070.554  50.609.456.000  1.945.589.207  52.555.045.207  112,11% 2018 52.890.320.933  59.596.940.650  1.801.461.700  61.398.402.350  112,68% 2019 58.976.366.213  65.390.722.765  2.021.655.400  67.412.378.165  110,88% 2020 62.091.313.575  20.535.716.100  799.727.700 21.335.443.800  33,07%
Pada  tahun  2020  terlihat  jumlah  pendapatan pembayaran  pajak  yang  diterima  belum  mencapai target.  Penurunan  jumlah  pendapatan  terjadi  dari tahun  2019  hingga  2020  sebesar  46.076.934.365 dengan persentase penurunan 77,81%.
Berdasarkan  data  dalam  Tabel  2  terlihat masih  rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan  bermotor  di  Kabupaten  Karangasem.  Hal ini  memotivasi  peneliti  untuk  memilih  lokasi  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Pelayanan  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Provinsi  Bali  di  Kabupaten Karangasem  sebagai  tempat  penelitian.  Menurut Jelantik  (2019),  kepatuhan  berarti  sifat  patuh,  taat, tunduk  pada  ajaran  atau  peraturan.  Menurut  Dewi (2021) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa  faktor,  seperti  pemahaman  pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan pegawai pajak.
Menurut  Bahri  dkk.  (2018),  pemahaman wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui  informasi  tentang  perpajakan  dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  hasil  penelitian menurut  Dewi  (2021)  menunjukkan  bahwa pemahaman  wajib  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Kusuma  (2017)  menunjukkan  bahwa  pemahaman wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor.
Untuk  meningkatkan  pemahaman  wajib pajak diperlukan upaya sosialisasi tentang perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan  pengertian,  informasi,  dan  pembinaan kepada  masyarakat  pada  umumnya  dan  wajib  pajak pada  khususnya  mengenai  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  perpajakan  dan  perundang- undangan (Damayanti, 2019). Sosialisasi pajak dapat dilakukan  dengan  memberikan  penyuluhan  dan memberikan  brosur  terkait  pajak  kendaraan bermotor.  Penelitian  menurut  Supiawan  (2020)  dan Jelantik (2019), sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan  penelitian  menurut  Dewi  (2021), sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  juga dapat  dipengaruhi  oleh  kesadaran  dari  wajib  pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan
melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela dan benar (Juliantari, 2021). Penelitian menurut Sista (2019)  dan  Juliantari  (2021)  menunjukkan  bahwa kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor, sedangkan  penelitian  menurut  Susanti  (2018) menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor.
Faktor berikutnya yang diduga berpengaruh pada  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sanksi  pajak. Menurut  Mardiasmo  (2019:72),  menyatakan  bahwa sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi/ditaati atau dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat pencegah  (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak melanggar  norma  perpajakan.  Penelitian  menurut Dewi (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor, sedangkan  penelitian  menurut  Widyana  dan  Putra (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor.
Pelayanan  pegawai  pajak  atau  fiskus merupakan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala  keperluan  dan  kebutuhan  wajib  pajak  untuk memenuhi  kewajibannya  dengan  harapan  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  (Wulandari,  2019).  Menurut  Supiawan (2020),  kualitas  pelayanan  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan menurut Akbar (2019), kualitas pelayanan pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Penurunan  penerimaan  PKB  yang  sangat signifikan  (77,81%)  di  Kabupaten  Karangasem  di tahun  2020  dan  adanya  ketidakkonsistenan  hasil penelitian  sebelumnya,  sehingga  peneliti  tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  di  Kabupaten  Karangasem  dengan mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor (studi pada Unit Pelaksana Teknis  Daerah  Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten
Karangasem)”.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Teori  Perilaku  yang  Direncanakan  ( Theory  of Planned Behavior
Menurut  Ajzen  (1991), Theory  of  Planned Behavior (TPB)  adalah  teori  yang  mempelajari perilaku  yang  ditimbulkan  oleh  individu  yang muncul  karena  adanya  niat  untuk  berperilaku. Menurut  Ermawati  (2018), Theory  of  Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang berisi tentang sikap  seseorang  dalam  bertindak  bersumber  dari motivasi,  karena  seseorang  akan  patuh  terhadap peraturan  jika  sudah  mendapat  motivasi  atau dorongan dari diri sendiri. Dalam teori ini dijelaskan munculnya  niat  untuk  berperilaku  disebabkan  oleh tiga faktor, yaitu:
1) Behavioral  beliefs adalah  keyakinan  dari individu  akan  hasil  dari  suatu  perilaku  dan evaluasi  atau  hasil  perilaku  tersebut.  Individu akan  memilih  keyakinan  mengenai  hasil  yang akan diperoleh dari perilaku tersebut, kemudian akan  memutuskan  bahwa  akan  melakukan  atau tidak  melakukan  perilaku  tersebut.  Faktor  ini dapat dikaitkan dengan pemahaman wajib pajak dan  kesadaran  wajib  pajak  dalam  melakukan kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  Bahri,  dkk. (2018)  pemahaman  wajib  pajak  merupakan proses  dimana  wajib  pajak  mengetahui  tentang perpajakan  dan  mengaplikasikannya  untuk membayar  pajak.  Menurut  Yuniastuti  (2016), kesadaran  wajib  pajak  adalah  keadaan mengetahui,  mengerti  dan  melaksanakan ketentuan  perpajakan.  Wajib  pajak  yang memiliki pemahaman dan kesadaran pajak, akan memiliki  keyakinan  mengenai  pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara.
2) Normative  beliefs adalah  keyakinan  tentang harapan-harapan  normatif  orang  lain  dan motivasi  untuk  memenuhi  harapan  normatif tersebut.  Faktor  ini  dapat  dikaitkan  dengan sosialisasi  pajak,  karena  dengan  adanya sosialisasi  diharapkan  dapat  memotivasi  wajib pajak  dalam  membayar  pajak,  melalui sosialisasi  diberikan  pemahaman  lebih  tentang pajak dan dengan pelayanan pegawai pajak yang diberikan kepada wajib pajak dapat mendorong wajib  pajak  agar  patuh  dalam  melakukan kewajibannya membayar pajak. Menurut Barus, dkk.  (2016),  sosialisasi  perpajakan  yang diberikan  kepada  wajib  pajak  atau  masyarakat dimaksudkan  untuk  memberikan  pengertian kepada  masyarakat  akan  pentingnya  dalam
membayar  pajak.  Menurut  Fuadiyah  (2017), pelayanan  adalah  suatu  proses  memberikan bantuan  kepada  orang  lain  dengan  cara-cara tertentu  yang  memerlukan  kepekaan  dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.
3) Control  beliefs adalah  keyakinan  tentang keberadaan  hal  yang  dapat  mendukung  dan menghambat  setiap  perilaku  yang  ditampilkan dan  persepsi  mengenai  kuat  tidaknya  hal  yang akan  mendukung  dan  menghambat  perilaku tersebut.  Faktor  ini  dapat  dikaitkan  dengan sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2019:72), menyatakan bahwa sanksi
perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi/ditaati  atau  dengan  kata  lain sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar norma perpajakan.
Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Menurut  Bahri,  dkk.  (2018)  pemahaman tentang  perpajakan  merupakan  suatu  proses  dimana wajib pajak mengetahui, mengerti tentang pajak dan melaksanakan  kewajibannya.  Pemahaman  pajak adalah  informasi  pajak  yang  dapat  digunakan  wajib pajak  sebagai  landasan  untuk  bertindak,  mengambil keputusan  atas  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban perpajakan.  Menurut  Dewi  (2021),  pemahaman wajib pajak adalah salah satu cara wajib pajak dalam memahami  peraturan  perpajakan  yang  telah  ada. Semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  wajib  pajak tentang perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Dewi  (2019)  dan  Dewi  (2021),  menyatakan bahwa  pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. H 1 :  Pemahaman  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  pada  UPTD.  PPRD.  Provinsi  Bali  di Kabupaten Karangasem.
Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Sosialisasi  diharapkan  dapat  memberikan motivasi  bagi  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Sosialisasi  merupakan upaya untuk memberikan pemahaman dan informasi
bagi  masyarakat  atau  wajib  pajak  khususnya  wajib pajak  kendaraan  bermotor  dalam  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak. Menurut  Juliantari  (2021),  menyatakan  bahwa sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknai sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain  tentang  cara  berpikir,  merasakan  dan  bertindak dimana  semua  itu  merupakan  hal-hal  yang  penting dalam  menghasilkan  partisipasi  dari  masyarakat. Sosialisasi  pajak  dapat  dilakukan  melalui  berbagai metode  yang  efektif  seperti  dengan  melakukan penyebaran  brosur  tentang  pajak  kendaraan bermotor,  dengan  menyebarkan  informasi  melalui sosial media maupun melakukan penyuluhan kepada masyarakat  secara  langsung,  dengan  adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib  pajak  khususnya  wajib  pajak  kendaraan bermotor.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Damayanti (2019) dan Supiawan (2020), menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  pada UPT Samsat Badung.
H 2 :  Sosialisasi  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  pada  UPTD.  PPRD.  Provinsi  Bali  di Kabupaten Karangasem.
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut  Purnamawati  (2018),  kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami, mengetahui dan melaksanakan ketentuan perpajakan  dengan  benar  dan  sukarela. Menurut Widyana  dan  Putra  (2019),  kesadaran  masyarakat akan  perpajakan  berarti  bahwa  wajib  pajak  ingin membayar  pajak  karena  mereka  tidak  dirugikan dalam  pengumpulan  pajak  dilakukan  dan  tidak merasakan  paksaan.  Kesadaran  merupakan  unsur dalam  diri  manusia  untuk  memahami  realitas  dan bagaimana  mereka  bertindak  atau  bersikap  terhadap kenyataan  yang  ada  (Sista,  2019).  Semakin  tinggi tingkat  kesadaran  wajib  pajak  maka  semakin  tinggi tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  meningkatkan penerimaan  pajak  daerah.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  Damayanti  (2019),  Widiastini  dan Supadmi  (2020),  menunjukkan  bahwa  kesadaran wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
H 3 :  Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  pada  UPTD.  PPRD.  Provinsi  Bali  di Kabupaten Karangasem.
Pengaruh  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Sanksi  pajak  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi pajak  memiliki  peranan  penting  dalam  memberikan pembelajaran  bagi  pelanggar  pajak  agar  tidak meremehkan  peraturan  perpajakan  dan  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotornya (Dewi,  2019). Sanksi  perpajakan  terjadi  karena terdapat  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang- undangan  perpajakan,  sehingga  apabila  terjadi pelanggaran  maka  wajib  pajak  dihukum  dengan indikasi  kebijakan  perpajakan.  Sanksi  pajak  dibuat dengan  tujuan  agar  wajib  pajak  merasa  takut  untuk melanggar  Undang-Undang  Perpajakan,  wajib  pajak akan  mematuhi  pembayaran  pajaknya  bila  wajib pajak  memandang  bahwa  sanksi  akan  lebih  banyak merugikannya. Sanksi pajak adalah hukuman negatif yang  diberikan  kepada  orang  yang  melanggar peraturan, sedangkan denda adalah hukuman dengan cara  membayar  uang  karena  melanggar  peraturan hukum  yang  berlaku  (Aprilliyana,  2017). Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sista  (2019)  dan Jelantik  (2019),  menunjukkan  bahwa  sanksi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak kendaraan  bermotor  pada  Kantor  Bersama  Samsat Gianyar.
H 4 :  Sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD.  PPRD.  Provinsi  Bali  di  Kabupaten Karangasem.
Pengaruh  Pelayanan  Pegawai  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Pelayanan pegawai pajak diharapkan dapat menjadi  salah  satu  dorongan  atau  motivasi  bagi wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Pelayanan adalah  suatu  proses  memberikan  bantuan  kepada orang  lain  dan  juga  memerlukan  kepekaan  dan hubungan  interpersonal  agar  terciptanya  kepuasan dan keberhasilan. Jelantik (2019) menyatakan bahwa kualitas  pelayanan  merupakan  perbandingan  antara harapan  yang  diinginkan  oleh  pelanggan  dengan penilaian  mereka  terhadap  kinerja  aktual  dari  suatu penyediaan  pelayanan.  Menurut  Damayanti  (2019), pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K  yaitu,  keamanan,  kenyamanan,  kelancaran  dan kepastian  hukum.  Pelayanan  pegawai  pajak  yang baik, sopan santun, dan dapat memberikan informasi
secara  jelas  kepada  wajib  pajak  diharapkan  dapat mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  khususnya  wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Jelantik  (2019)  dan  Akbar  (2019) bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh  positif terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kantor
Bersama Samsat Karangasem. H 5 :  Pelayanan  pegawai  pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor  pada  UPTD.  PPRD. Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Pelayanan  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Provinsi  Bali  di  Kabupaten Karangasem yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Subagan,  Kabupaten  Karangasem,  Bali.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  wajib  pajak kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  pada  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Pelayanan  Pajak  Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem pada tahun 2020 sebanyak 211.821 wajib pajak kendaraan bermotor  dengan  jumlah  sampel  yang  digunakan sebanyak  100  responden  wajib  pajak.  Metode penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  metode insidental sampling dengan kriteria responden adalah seluruh  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang terdaftar  pada  UPTD.  PPRD.  Provinsi  Bali  di Kabupaten Karangasem. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.
Menurut  Dewi  (2021),  pemahaman  tidak hanya  memberikan  pengetahuan,  melainkan  juga membuat  wajib  ajak  mengerti  akan  hak,  kewajiban dan sanksi apa yang akan diberikan jika wajib pajak tidak  mematuhi  peraturan  yang  berlaku.  Kuesioner yang  diadopsi  dari  penelitian  Dewi  (2019),  variabel pemahaman pajak akan diukur dengan menggunakan skala likert dengan 5 poin yaitu: STS = Sangat Tidak Setuju  (skor  1),  TS  =  Tidak  Setuju  (skor  2),  KS  = Kurang  Setuju  (skor  3),  S  =  Setuju  (skor  4),  ST  = Sangat  Setuju  (skor  5).  Menurut  Dewi  (2021) Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh  pemahaman  pajak  yaitu:  wajib  pajak paham tentang tata cara peraturan perpajakan, wajib pajak  memahami  tentang  manfaat  yang  didapat  dari pembayaran  pajak,  wajib  pajak  memahami  dengan adanya  penerimaan  pajak,  wajib  pajak  merasakan adanya  pembangunan  fasilitas  publik  menjadi  lebih baik,  wajib  pajak  mengetahui  dan  memahami mengenai  kewajiban  sebagai  wajib  pajak,  wajib pajak  memahami  jika  terlambat  melakukan pembayaran  pajak  maka  dikenakan  sanksi  atau denda.
Sosialisasi pajak merupakan upaya pemerintah  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan pemahaman  wajib  pajak.  Menurut  Akbar  (2019), sosialisasi pajak merupakan proses untuk mengenalkan  kepada  masyarakat  tentang  pajak  agar mereka  bisa  mengetahui  arti  penting  pajak  tersebut. Kuesioner  yang  diadopsi  dari  penelitian  Wulandari (2020), variabel sosialisasi pajak akan diukur dengan menggunakan skala likert dengan 5 poin yaitu : STS =  Sangat  Tidak  Setuju  (skor  1),  TS  =  Tidak  Setuju (skor  2),  KS  =  Kurang  Setuju  (skor  3),  S  =  Setuju (skor  4),  ST  =  Sangat  Setuju  (skor  5).  Menurut Wulandari  (2020)  dan  Dewi  (2021)  indikator- indikator yang digunakan untuk mengukur sosialisasi pajak  antara  lain  :  wajib  pajak  paham  tata  cara peraturan  perpajakan,  dan  membayar  kewajiban pajak  kendaraan  bermotor  dengan  lengkap, sosialisasi  mengenai  perpajakan  melalui  media massa,  spanduk,  reklame  dan  media  cetak  lainnya yang  dilakukan  oleh  Dirjen  Pajak,  masyarakat memperoleh  informasi  lengkap  tentang  pajak kendaraan  bermotor  melalui  penyuluhan  langsung yang  diberikan,  melalui  internet  dan  sosial  media, wajib pajak mengetahui jika ada penerapan atau tarif pajak  terbaru,  wajib  pajak  mendapat  brosur  tentang pajak kendaraan bermotor.
Menurut  Widiastini  dan  Supadmi  (2020), meningkatnya kesadaran wajib pajak seiring dengan tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  tinggi tingkat  kesadaran  wajib  pajak  maka  semakin  tinggi tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  penerimaan pajak juga akan meningkat. Kuesioner yang diadopsi dari penelitian Sista (2019), variabel kesadaran wajib pajak akan diukur dengan menggunakan skala likert dengan  5  poin  yaitu  :  STS  =  Sangat  Tidak  Setuju (skor  1),  TS  =  Tidak  Setuju  (skor  2),  KS=  Kurang Setuju  (skor  3),  S  =  Setuju  (skor  4),  ST  =  Sangat Setuju (skor 5). Menurut Supiawan (2019) Indikator- indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib  pajak  yaitu:  Kesadaran  bahwa  pajak melakukan pembayaran pajaknya sendiri tanpa calo,
Kesadaran  bahwa  pajak  merupakan  bentuk partisipasi  dalam  menunjang  pembangunan  negara, Penundaan  pembayaran  pajak  dan  pengurangan beban  pajak  sangat  merugikan  negara,  Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan, Memiliki prinsip dalam pembayaran pajak harus dibayar tepat waktu.
Sanksi  pajak  merupakan  salah  satu  cara untuk  menekan  ketidakpatuhan  seseorang  dalam membayar pajak serta untuk mendorong wajib pajak untuk  melakukan  kewajibannya  dalam  membayar pajak  (Supiawan,  2020).  Sanksi  pajak  yang  tegas akan  lebih  mendorong  keinginan  wajib  pajak  untuk membayar  pajak.  Kuesioner  yang  diadopsi  dari penelitian Jelantik (2019), variabel sanksi pajak akan diukur  dengan  menggunakan skala  likert dengan  5 poin yaitu : STS = Sangat Tidak Setuju (skor 1), TS =  Tidak  Setuju  (skor  2),  KS  =  Kurang  Setuju  (skor 3), S = Setuju (skor 4), ST = Sangat Setuju (skor 5). Menurut  Dewi  (2021),  sanksi  pajak  tersebut  diukur dengan  indikator  sebagai  berikut  :  wajib  pajak mengetahui  terdapat  sanksi  perpajakan  yaitu  sanksi administrasi  dan  sanksi  pidana,  pembayaran  pajak tepat  waktu  bertujuan  untuk  menghindari  sanksi, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu  sarana  mendidik  wajib  pajak  yang  tidak membayar  pajak,  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi kewajiban  membayar  pajak  kendaraan  bermotor dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  bunga,  sanksi pajak  ditentukan  berdasarkan  jenis  pajak  yang dilanggar (sanksi administrasi).
Pelayanan adalah suatu proses memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang  memerlukan  kepekaan  dan  hubungan interpersonal  agar  terciptanya  kepuasan  dan keberhasilan.  Pelayanan  pegawai  pajak  yang  baik, sopan  santun,  menguasai  informasi  tentang perpajakan  akan  memotivasi  wajib  pajak  dalam kepatuhannya membayar pajak dan dapat meningkatkan  pendapatan  pajak.  Kuesioner  yang diadopsi  dari  penelitian  Wulandari  (2020),  variabel pelayanan  pegawai  pajak  akan  diukur  dengan menggunakan skala likert dengan 5 poin yaitu : STS =  Sangat  Tidak  Setuju  (skor  1),  TS  =  Tidak  Setuju (skor  2),  KS  =  Kurang  Setuju  (skor  3),  S  =  Setuju
(skor  4),  ST  =  Sangat  Setuju  (skor  5).  Menurut Wulandari  (2020),  menyatakan  untuk  mengukur variabel pelayanan pegawai pajak indikator-indikator yang  digunakan  antara  lain:  petugas  fiskus  atau pegawai  pajak  memberikan  informasi  secara  jelas dan  lengkap  kepada  wajib  pajak,  pelayanan  pajak yang  mudah,  cepat  dan  transparan,  pegawai  pajak memberikan  pelayanan  secara  teliti  kepada  wajib pajak,  pegawai  pajak  bersedia  menanggapi  setiap kepentingan  wajib  pajak,  kecepatan  petugas  dalam menindak lanjuti keluhan yang disampaikan.
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk  menjalankan  kewajiban  perpajakan  yang berupa  menghitung  pajak,  membayar  pajak  sendiri dan  melaporkan  pajak  (Ermawati,2018).  Kepatuhan wajib  pajak  khususnya  pajak  kendaraan  bermotor dapat  diketahui  dari  perhitungan  tepat  waktu, pembayaran  serta  pelaporan  tepat  waktu.  Kuesioner yang  diadopsi  dari  penelitian  Wulandari  (2020), variabel  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor akan  diukur  dengan  menggunakan skala  likert dengan  5  poin  yaitu  :  STS  =  Sangat  Tidak  Setuju (skor  1),  TS  =  Tidak  Setuju  (skor  2),  KS  =  Kurang Setuju  (skor  3),  S  =  Setuju  (skor  4),  ST  =  Sangat Setuju  (skor  5).  Menurut  Wulandari  (2020), kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dapat diukur  dengan  indikator-indikator  sebagai  berikut: wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan pajak kendaraan  bermotor,wajib  pajak  membayar  pajak kendaraan  bermotor  dalam  jumlah  yang  sesuai dengan  peraturan,  wajib  pajak  mengisi  formulir pajak  dengan  lengkap,  benar  dan  jelas,  wajib  pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis kendaraan  bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor, wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linier berganda ditunjukan dengan persamaan berikut.
KWP  =    α  +  β 1 PPP  +  β 2 SP  +  β 3 KSWP  + β 4 SAP + β 5 PPPA + ε

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Instrumen Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan  bahwa  setiap  butir  pertanyaan  dari masing-masing variabel pemahaman pajak, sosialiasi pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  pajak, pelayanan pegawai pajak dan kepatuhan wajib pajak
pada  kuesioner  memiliki  nilai  koefisien  korelasi lebih  dari  0,30  sehingga  dapat  disimpulkan  masing- masing  butir  pernyataan  tersebut  valid.  Berdasarkan hasil  uji  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  variabel pada penelitian ini yaitu pemahaman pajak, sosialiasi pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  pajak, pelayanan pegawai pajak dan kepatuhan wajib pajak ini  memiliki  nilai Alpha yang  lebih  besar  dari  0,70 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kuesioner  yang digunakan sudah reliabel.
Uji Asumsi Klasik Hasil pengujian normalitas dengan memakai statistika kolmogorov-smirnovnya nilai dari angka understandardized  residualnya menunjukkan bahwa  besarnya  nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) adalah sebesar  0,143  yaitu  lebih  besar  dari  0,05  yang
menunjukkan  bahwa  data  berdistribusi  secara normal.  Pengujian  multikolinearitas  menunjukkan bahwa  seluruh  variabel  bebas  memiliki  nilai tolerance > 0,10 dan seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10, hal ini berarti setiap variabel bebas dalam penelitian  ini  tidak  terjadi  multikolinearitas  yang berarti tidak terdapat kolerasi (hubungan kuat) antar variabel bebas. Pengujian heteroskedastisitas menujukkan  bahwa  masing-masing  model  memiliki nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05,  hal  ini membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas yang  berarti  bahwa  dalam  model  regresi variance dan residual satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain tetap.
Uji Regresi Linier Berganda

## Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Sumber : Data Diolah, 2021 (Lampiran 7)
Berdasarkan  Tabel  4  maka  dapat  diperoleh persamaan  dari  regresi  linier  berganda  sebagai berikut:
KWP  =  -3,153  +  0,180  PPP  +  0,174  SP  + 0,322 KSWP + 0,232 SAP  + 0,215 PPPA
Uji  Analisis  Determinasi  (R 2 )  atau  (Adjusted  R- Square)
Hasil  uji  analisis  koefisien  determinasi menunjukkan  bahwa  koefisien  determinasi  yang ditunjukkan dari nilai R Square sebesar 0,509 x 100 =  50,9%,  hal  ini  berarti  50,9%  variasi  variabel kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dijelaskan  oleh  variasi dari  kelima  variabel  independen  pemahaman  pajak, sosialiasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan  pelayanan  pegawai  pajak,  sedangkan  sisanya (100%  -  50,9%  =  49,1%)  dijelaskan  oleh  variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

## Uji F
Berdasarkan  hasil  uji  F  menunjukkan  nilai
signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  secara  bersama  -  sama pemahaman  pajak,  sosialiasi  pajak,  kesadaran  wajib pajak,  sanksi  pajak  dan  pelayanan  pegawai  pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  dengan  demikian  model  penelitian  diangap layak uji dan pengujian hipotesis dapat dilanjutkan.

## Uji t
Berdasarkan  pada  Tabel  5.21  diperoleh hasil uji t sebagai berikut:
1. Variabel pemahaman pajak memiliki koefisien  regresi  sebesar  0,180  dan  nilai signifikansi  0,045  <  0,05.  Hal  ini  berarti variabel  pemahaman  pajak  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  yang  artinya  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima.
2. Variabel  sosialiasi  pajak  memiliki  koefisien regresi  sebesar  0,174  dan  nilai  signifikansi 0,019  <  0,05.  Hal  ini  berarti  variabel
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t
Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -3.153 2.333 -1.351 .180 Pemahaman Pajak .180 .089 .195 2.030 .045 Sosialisasi Pajak .174 .073 .184 2.393 .019 Kesadaran Wajib Pajak .322 .071 .333 4.558 .000 Sanksi Pajak .232 .080 .268 2.915 .004 Pelayanan Pegawai Pajak .215 .065 .258 3.340 .001
sosialiasi pajak berpengaruh positif signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, yang artinya H 0 ditolak dan H 2 diterima.
3. Variabel  kesadaran  wajib  pajak  memiliki koefisien  regresi  sebesar  0,322  dan  nilai signifikansi  0,000  <  0,05.  Hal  ini  berarti variabel  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  yang  artinya  H 0 ditolak  dan  H 3 diterima.
4. Variabel  sanksi  pajak  memiliki  koefisien regresi  sebesar  0,232  dan  nilai  signifikansi 0,004  <  0,05.  Hal  ini  berarti  variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  yang  artinya  H 0 ditolak dan H 4 diterima.
5. Variabel  kesadaran  wajib  pajak  memiliki koefisien  regresi  sebesar  0,215  dan  nilai signifikansi  0,001  <  0,05.  Hal  ini  berarti variabel pelayanan pegawai pajak berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  yang  artinya  H 0 ditolak dan H 5 diterima.
Pengaruh  Pengaruh  pemahaman  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Pelayanan  Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem.
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien  regresi  variabel  pemahaman  pajak  sebesar 0,180 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,045. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman  pajak berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.    Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  tinggi pemahaman  pajak  maka  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  di  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Provinsi  Bali  di  Kabupaten  Karangasem.  Berkaitan dengan theory  of  planned  behavior terkait  dengan behavioral  belief yang  menyatakan  individu memiliki  keyakinan  akan  hasil  dari  suatu  perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut (Ajzen, 1991), dalam hal  ini  kaitannya  wajib  pajak  yang  memiliki pemahaman  mengenai  pentingnya  pajak  akan meyakini  hasil  dari  kewajibannya  membayar  pajak. Menurut  Bahri,  dkk.  (2018)  pemahaman  tentang perpajakan  merupakan  suatu  proses  dimana  wajib pajak  mengetahui,  mengerti  tentang  pajak  dan melaksanakan  kewajibannya.  Pemahaman  pajak adalah  informasi  pajak  yang  dapat  digunakan  wajib
pajak  sebagai  landasan  untuk  bertindak,  mengambil keputusan  atas  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban perpajakan.  Menurut  Dewi  (2021),  pemahaman wajib pajak adalah salah satu cara wajib pajak dalam memahami  peraturan  perpajakan  yang  telah  ada. Semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  wajib  pajak tentang perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak kendaraan  bermotor. Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Dewi  (2019)  dan  Dewi  (2021)  bahwa pemahaman  pajak  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh  sosialiasi  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor  pada  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Pelayanan  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Provinsi  Bali  di  Kabupaten Karangasem
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien  regresi  variabel  sosialiasi  pajak  sebesar 0,174 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,019. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sosialiasi  pajak berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.    Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  baik penerapan sosialiasi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  di  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Provinsi  Bali  di  Kabupaten  Karangasem.  Berkaitan dengan theory of planned behavior terkait normative belief yang  menyatakan  keyakinan  tentang  harapan- harapan  normatif  orang  lain  dan  motivasi  untuk memenuhi  harapan  normatif  tersebut  (Ajzen,  1991), dalam hal ini kaitannya adanya sosialisasi diharapkan dapat  memberikan  motivasi  bagi  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Sosialisasi merupakan  upaya  untuk  memberikan  pemahaman dan  informasi  bagi  masyarakat  atau  wajib  pajak khususnya  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dalam meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak.  Menurut  Juliantari  (2021), menyatakan  bahwa  sosialisasi  adalah  suatu  konsep umum yang dimaknai sebagai proses belajar melalui interaksi  dengan  orang  lain  tentang  cara  berpikir, merasakan  dan  bertindak  dimana  semua  itu merupakan hal-hal yang penting dalam menghasilkan partisipasi  dari  masyarakat.  Sosialisasi  pajak  dapat dilakukan  melalui  berbagai  metode  yang  efektif seperti dengan melakukan penyebaran brosur tentang pajak  kendaraan  bermotor,  dengan  menyebarkan informasi  melalui  sosial  media  maupun  melakukan
penyuluhan  kepada  masyarakat  secara  langsung, dengan  adanya  sosialisasi  diharapkan  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  khususnya wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh Damayanti (2019) dan Supiawan (2020) bahwa sosialiasi  pajak  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Pelayanan  Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien  regresi  variabel  kesadaran  wajib  pajak sebesar 0,322 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  berarti  bahwa semakin  meningkat  kesadaran  wajib  pajak  maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor  pada  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem. Berkaitan dengan theory of planned behavior terkait dengan behavioral belief yang menyatakan individu memiliki keyakinan akan hasil  dari  suatu  perilaku  dan  evaluasi  dari  hasil tersebut (Ajzen, 1991), dalam hal ini kaitannya wajib pajak yang memiliki kesadaran akan secara sukarela melaksanakan  kewajiban  perpajakannya,  karena telah  memiliki  keyakinan  akan  hasil  dari  perilaku tersebut.  Menurut  Purnamawati  (2018),  kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami, mengetahui dan melaksanakan ketentuan perpajakan  dengan  benar  dan  sukarela.  Kesadaran merupakan  unsur  dalam  diri  manusia  untuk memahami  keadaan  dan  bagaimana  mereka bertindak atau bersikap terhadap kenyataan yang ada (Sista, 2019). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak  maka  semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Damayanti  (2019), Widiastini  dan  Supadmi  (2020)  bahwa  kesadaran wajib  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  kendaraan  bermotor  pada  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi
Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,232 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004. Hal ini menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  tegas  penerapan sanksi  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor  pada  Unit  Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi  Bali  di  Kabupaten  Karangasem.  Berkaitan dengan theory  of  planned  behavior terkait control beliefs yang  merupakan  keyakinan  tentang keberadaan  hal  yang  dapat  mendukung  dan menghambat  setiap  perilaku  yang  ditampilkan  dan persepsi  mengenai  kuat  tidaknya  hal  yang  akan mendukung  atau  menghambat  perilaku  tersebut (Ajzen, 1991), dimana dalam hal ini kaitannya sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan  ditaati  atau  dipatuhi.  Sanksi  pajak  memiliki peranan  penting  dalam  memberikan  pembelajaran bagi  pelanggar  pajak  agar  tidak  meremehkan peraturan  perpajakan  dan  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  wajib  pajak  untuk  membayar pajak  kendaraan  bermotornya  (Dewi,  2019).  Sanksi perpajakan  terjadi  karena  terdapat  pelanggaran terhadap  peraturan  perundang-undangan  perpajakan, sehingga  apabila  terjadi  pelanggaran  maka  wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan.  Sanksi  pajak  dibuat  dengan  tujuan  agar wajib  pajak  merasa  takut  untuk  melanggar  Undang- Undang  Perpajakan,  wajib  pajak  akan  mematuhi pembayaran  pajaknya  bila  wajib  pajak  memandang bahwa  sanksi  akan  lebih  banyak  merugikannya. Sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada  orang  yang  melanggar  peraturan,  sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena  melanggar  peraturan  hukum  yang  berlaku (Aprilliyana,  2017).  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Sista (2019) dan Jelantik (2019) bahwa sanksi pajak berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh  pelayanan  pegawai  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Pelayanan  Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai
koefisien  regresi  variabel  pelayanan  pegawai  pajak sebesar 0,215 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelayanan pegawai  pajak  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  berarti bahwa  semakin  baik  pelayanan  yang  diberikan  oleh pegawai  pajak  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi  Bali  di  Kabupaten  Karangasem.  Berkaitan dengan theory of planned behavior terkait normative belief yang  menyatakan  keyakinan  tentang  harapan- harapan  normatif  orang  lain  dan  motivasi  untuk memenuhi  harapan  normatif  tersebut  (Ajzen,  1991), berkaitan  dengan  teori  tersebut  pelayanan  pegawai pajak diharapkan dapat menjadi salah satu dorongan atau  motivasi  bagi  wajib  pajak  untuk  membayar pajak.  Pelayanan  adalah  suatu  proses  memberikan bantuan  kepada  orang  lain  dan  juga  memerlukan
kepekaan  dan  hubungan  interpersonal  agar terciptanya  kepuasan  dan  keberhasilan.  Jelantik (2019)  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan merupakan  perbandingan  antara  harapan  yang diinginkan  oleh  pelanggan  dengan  penilaian  mereka terhadap  kinerja  aktual  dari  suatu  penyediaan pelayanan.  Menurut  Damayanti  (2019),  pelayanan yang  berkualitas  harus  dapat  memberikan  4K  yaitu, keamanan,  kenyamanan,  kelancaran  dan  kepastian hukum.  Pelayanan  pegawai  pajak  yang  baik,  sopan santun, dan dapat memberikan informasi secara jelas kepada  wajib  pajak  diharapkan  dapat  mendorong kepatuhan  wajib  pajak  khususnya  wajib  pajak kendaraan  bermotor.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Jelantik  (2019)  dan  Akbar  (2019)  bahwa pelayanan  pegawai  pajak  berpengaruh  positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  penelitian yang  telah  dilakukan,  kesimpulannya  adalah: pemahaman pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak,  sanksi  pajak  dan  pelayanan  pegawai  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa keterbatasan adalah sebagai berikut:
1. Dalam penelitian sampel yang digunakan hanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan  Retribusi  Daerah  Provinsi  Bali  di
Kabupaten  Karangasem  dan  objek  yang dijadikan  sampel  tersebut  masih  terbatas  dari segi luas daerah populasi.
2. Variabel  yang  diteliti  untuk  mencari  pengaruh terhadap  kualitas  kepatuhan  wajib  pajak  adalah pemahaman  pajak,  sosialiasi  pajak,  kesadaran wajib  pajak,  sanksi  pajak  dan  pelayanan pegawai  pajak,  sehingga  masih  perlu  diteliti variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilliyana,  Putri.  2017.  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Kesadaran  dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  Studi  pada  WPOP  Samsat  Kota Surakarta .  Skripsi. Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Ajzen,  I.  1991.  Perceived  Behavioral  Control,  Self-  Efficacy,
Locus  of  Control,  and  The  Theory  of  Planned Behavioral. Journal  of  Applied  Social  Psychology ,  32, pp.665-83.
Akbar,  Okky  Cahya.  2019.  Pengaruh  Sosialisasi  Pajak, Pengetahuan  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Sanksi  Pajak Dan  Kesadaran  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman). Skripsi. Program Studi Akuntansi.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam Indonesia.
Bahri,  Saiful.,  Yossi  Diantimala.,  dan  M.  S.  Abd.  Majid.  2018. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Pemahaman Peraturan  Perpajakan  Serta  Sanksi  Perpajakan  Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Pada  Kantor  Pajak  KPP Pratama  Kota  Banda  Aceh). JPED  (Jurnal  Perspektif Ekonomi Darussalam ), 4(2), 318-334.
Barus, Stephanie Amelia Handayani. Kamaliah, K., dan Anisma Y.  2016.  Pengaruh  Akses  Pajak,  Fasilitas,  Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. JOM Fekon, 3(1). Damayanti,  Ni  Putu.  Schonia.  2019.  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Badung. Skripsi. Program Studi  Akuntansi Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Mahasaraswati. Denpasar.
Dewi,  Ni  Luh  Putu  Mita.  2019.  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  Pada Kantor  Bersama  Samsat  Kabupaten  Badung. Skripsi.
Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
Dewi, Ni Putu Deazy Cintya. 2021. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Kendaraan  Bermotor  di  Kantor  di  Kantor  Bersama Samsat  Denpasar. Skripsi .  Program  Studi  Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar Ermawati, Nanik. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak .  Jurnal Stie  Semarang (Edisi  Elektronik), 10(1), 106-122.
Fuadiyah,  Fildatul.  2017.  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan,  dan  Sanksi Perpajakan  Dapat  Digunakan  Untuk  Memprediksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  di  Kab. Sampang). Skripsi. Program  Studi  Akuntansi.  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis.  Universitas  Muhammadiyah Malang.
Jelantik,  I.  Gusti  Ngurah  Kesariya.  2019.  Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  dan Kewajiban  Moral  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor  Bersama  Samsat  Karangasem. Skripsi. Program Studi  Akuntansi. Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
Juliantari,  Ni  Komang  Ayu.,  I.  M.  Sudiartana  dan  N.  L.  G.  M. Dicriyani.  2021.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Jurnal Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA). 3(1), 128-139. Kusuma,  Ferdinandus.  2017.  Pengaruh  Pemahaman  Pajak  dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Kendaraan  Bermotor  (studi  Kasus  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  di  Samsat  Polda  Jakarta  Timur). Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik. Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Trisakti. Vol. 12. No. 2 Mardiasmo.  (2019). Perpajakan  Edisi  2019 .  Yogyakarta: Penerbit Andi.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  9  tahun  2019  Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Purnamawati,  I  Dewa  Ayu  Nindya.  2018.  Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Kewajiban Moral  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Kantor  Bersama  Samsat Gianyar. Skripsi Program  Studi  Akuntansi  Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
Sista,  Ni  Putu  Ayu  2019.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,
Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Kewajiban  Moral  dan  Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  di  Kantor  Samsat  Gianyar. Skripsi. Program Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
Supiawan,  I  Komang  Endra.  2020.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan  Kualitas Pelayanan  terhadap  Kepatuhan  wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  di  Kantor  Bersama  Samsat  Gianyar. Skripsi .
Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
Susanti,  Niken  Apriliana.  2018.  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan,  Sosialisasi  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Kendaraan  Bermotor  (Studi  Kasus  Pada  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  Di  Kabupaten  Sleman). Skripsi . Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta.
Widiastini,  Ni  Putu  Atik  dan  Ni  Luh  Supadmi.  2020.  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi. 30(7), 1645-1657. Widyana, Dewa Putu Gede dan I Nyoman Wijana Asmara Putra. (2019).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan Fiskus,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor. E-Jurnal  Akuntansi , 30 (1),
39-55.
Wulandari,  Ida  Ayu  Kadek  Sri.  2020.  Pengaruh  Penerapan Sistem  E-Samsat,  Sosialisasi  Perpajakan  dan  Kualitas Pelayanan  Fiskus  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  (studi  di  Kantor  Bersama  Samsat Klungkung. Skripsi .  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Mahasaraswati. Denpasar.
Yuniastuti,  Tika.  2016.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Wajib  Pajak,  Pemahaman Wajib  Pajak,  Dan  Sikap  Rasional  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris  Pada  WPOP Pribadi Di KPP Pratama Surakarta Sampai Tahun 2016). Publikasi  ilmiah .  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.