## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## KOLEKTIBILITAS RESTRUKTURISASI KREDIT ATAS PINJAMAN KREDIT PERBANKAN TERDAMPAK PANDEMI

## CORONAVIRUS DISEASE 2019 ( COVID-19 )

## COLLECTIBILITY OF CREDIT RESTRUCTURING ON BANKING CREDIT LOANS AFFECTED BY THE CORONAVIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) PANDEMIC

## Rino Aryanto Saputro
Magister Kenotariatan Universitas Mataram Email : rinoas1988@gmail.com

## Salim HS
Universitas Mataram Email : salimhs@unram.ac.id
Lalu Wira Pria Suhartana Universitas Mataram Email : wip.intan@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa Pelaksanaan dalam pemberian penilaian kualitas kredit Kolektibilitas Restrukturisasi Kredit atas Pinjaman Kredit Perbankan terdampak Pandemi Covid-19 dan Akibat hukum bagi Bank selaku Kreditur pemberi Pinjaman Kredit yang terdampak Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan penerapan Kolektibilitas restrukturisasi kredit di tengah situasi pandemi Covid-19,Pihak bank dapat menetapkan kualitas Lancar (Kolektibilitas 1) untuk kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19yang dituangkan berupa Laporan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Akibat hukum berupa sanksiadministratif dengan mencabut izin usaha, pembekuan kegiatan operasional dan denda yang diberikan terhadap pihak kreditur (bank).
Kata Kunci : Kredit, Bank, Covid-19, Restrukturisasi Kredit.

## Abstract
This study aims to explain and analyze the Implementation of credit quality assessment in the Collectibility of Credit Restructuring on Banking Credit Loans affected by the COVID-19 pandemic and the Legal Consequences for Banks as Lenders providing Credit Loans impacted by the COVID-19 Pandemic. Based on the results of this research, it is found that the implementation of the Collectibility of Credit Restructuring amidst the COVID-19 pandemic situation allows banks to classify restructured credits or financing as Current (Collectibility 1) after debtors are impacted by the spread of COVID-19, as documented in reports through the Financial Information Services System. Legal consequences include administrative sanctions such as revocation of business licenses, suspension of operational activities, and fines imposed on the creditor (bank).
Keywords: Credit, Bank, COVID-19, Credit Restructuring.

## 482~498

## A. PENDAHULUAN
Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 atau lebih dikenal Covid-19 merupakan sebuah virus yang kasus pertama kali ditemukan di Kota Wuhan Propinsi Hubei Negara Tiongkok (China) pada akhir tahun 2019, telah meruak secara menyeluruh ke berbagai negara-negara di seluruh dunia. Covid-19 itu sendiri merupakan jenis virus yang dapat menyerang serta menginfeksi sistem pernapasan manusia. World Health Organization ( WHO ) sebagai organisasi kesehatan dunia telah menetapkan bahwa sebagian negara- negara di seluruh dunia mengalami pandemi akibat dari penyebaran Covid-19 , tak terkecuali negara Indonesia.
Wabah Pandemi Covid-19 ini di umumkan secara resmi oleh Presiden Negara Republik Indonesia yaitu bapak Joko Widodo, bahwa tepatnya tanggal 2 maret 2020 merupakan kasus pertama kali di Indonesia terdeteksi adanya Covid-19 , serta bapak Presiden langsung menerbitkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.
Berbagai Langkah dan upaya dari pemerintah Indonesia untuk memperkecil penyebaran Wabah Pandemi Covid-19 yaitu dengan menetapkan kebijakan social atau physical distancing (pembatasan sosial atau fisik) hingga memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana berbagai macam aktivitas dan/atau kegiatan masyarakat diluar sangat dibatasi, hingga self quarantine (mengkarantina diri) dan/atau isolasi mandiri sudah menjadi inisiatif hampir di setiap rumah.
Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19 ) yang mulai diberlakukan tanggal 10 April 2020.
Dengan adanya penetapan kebijakan tersebut, juga memaksa masyarakat untuk tidak dapat beraktivitas atau bekerja di luar rumah. Hal ini pula tentu mengakibatkan lumpuhnya kegiatan perekonomian masyarakat, menurunnya tingkat pendapatan masyarakat dan mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan hingga tempat usaha harus tutup. Banyak perusahaan yang memberhentikan kegiatan operasionalnya bahkan sampai dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya, serta pertumbuhan ekonomi maupun bisnis di masyarakat terhambat. Seperti yang kita ketahui ekonomi merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia dimana setiap kegiatan manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi.
Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undanga- undang Nomor 1 tahun 2020) di mana pada 16 Mei 2020 aturan ini dikukuhkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undanga-undang Nomor 1 tahun 2020 menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai respons memburuknya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang mengancam stabilitas perekonomian negara.
Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 diatur mengenai pembagian tugas serta kewenangan antara tiga lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guna untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah dalam menstabilkan kondisi keuangan Indonesia di masa pandemi Covid-19 .
Secara yuridis formal kebijakan ini kemudian diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Pandemi Covid-19 ), yang diberlakukan sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator lembaga keuangan, menilai efek perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih bakal menyisakan beban bagi perbankan. Walhasil, agar stabilitas sistem jasa keuangan tetap terjaga, regulator pun memutuskan untuk memperpanjang masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit tersebut menjadi periode bulan Maret tahun 2022 dari sebelumnya berakhir di bulan Maret tahun 2021.
Kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam POJK Stimulus Dampak Pandemi Covid-19 tersebut menyebutkan bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19 ) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam POJK Stimulus Dampak Pandemi Covid-19 tersebut menyebutkan bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19 ) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang menimbulkan kondisi Overmacht (keadaan memaksa) pada debitur di perbankan maupun kreditur atau bank selaku pihak pemberi kredit, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan usaha dalam bidang perbankan menyadari bahwa penyebaran virus Covid-19 secara global memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kapasitas, kinerja dan kualitas penilaian kredit (Kolektibilitas) nasabah debitur dalam melaksanakan kewajiban atas kreditnya. Semakin banyaknya kredit macet tentu membuat angka Non- Performing Loan ( NPL ) ikut meningkat, dan hal ini tidak baik bagi kondisi bank. 1 Kolektibilitas ( collectability ) yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok, bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga dan penanaman lainnya. 2
Dengan kata lain, Kolektibilitas adalah klasifikasi di bidang perbankan yang menjelaskan rekam jejak atau riwayat status pembayaran angsuran bunga dan pokok dari debitur yang menggunakan fasilitas peminjaman dana atau kredit. Fungsinya sebagai penentu yang bisa memberi keputusan analis kredit.
Aturan mengenai Kolektibilitas Kredit di atur pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
Aturan tersebut menjabarkan secara garis besar penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit performing loan (kredit tidak bermasalah) atau nonperforming loan (kredit bermasalah) kualitas kredit. Meskipun kebijakan restrukturisasi kredit terdampak Pandemi Covid-19 telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak
1 Kartika Wahyu Sukarno dan Muhamad Syaichu. (2012). “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kin- erja Bank Umum di Indonesia”, Jurnal Studi Manajemen & Organisasi Vol. 3, No. 2 . hlm. 48.
2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 484~498
Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) , kebijakan restrukturisasi kredit ini masih menyisahkan berbagai macam persoalan.
Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dan lembaga pembiayaan non -bank dalam kegiatan perkreditan kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kredit. 3
Restrukturisasi kredit dapat dilakukan antara lain melalui (i) penurunan suku bunga kredit; (ii)perpanjangan jangka waktu kredit; (iii) pengurangan tunggakan pokok dan bunga kredit; (iv)penambahan fasilitas kredit; dan/atau (v) konversi kredit melalui penyertaan modal sementara. 4
Sedangkan dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjabarkan: Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria: 5 a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.
Restrukturisasi tersebut muncul karena para debitur mengalami kesulitan pembayaran kredit yang telah jatuh tempo akibat terdampak oleh suatu kondisi kesulitan keuangan dan ekonomi atau kondisi lain yang disebabkan diluar kuasa debitur.
Adanya restrukturisasi kredit bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. 6
Dalam upaya mengantisipasi kredit macet, bank harus menerapkan prinsip kehati- hatian. Dalam memberikan kredit wajib memberikan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan sesuai dengan perjanjian.
Skema tersebut dinilai sangat membebani debitur karena harus membayar utang pada tahun depan jadi lebih besar dari keadaan normal. Seharusnya, skema restrukturisasi yang baik dengan memberi penangguhan waktu pembayaran bunga dan utang pokok. Jadi, debitur tetap membayar utang pokok dan bunga seperti keadaan normal di tahun berikutnya.
Dan mempengaruhi tingkat penilaian kualitas kredit (Kolektibilitas) Debitur dan Kreditur yang ada di layanan sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK) database SLIK (Sistem Laporan Informasi Keuangan) agar kedepannya bagi pihak debitur serta kreditur sebagai pemberi kredit dari data Keuangan yang ada menjadi sehat dan baik untuk kedepannya.
Atas dasar pemikiran singkat dan sederhana permasalahan tersebut menarik minat penulis untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan dalam pemberian penilaian kualitas kredit Kolektibilitas Restrukturisasi Kredit atas Pinjaman Kredit Perbankan terdampak Pandemi Covid-19 dan bagaimana akibat hukumbagi Bank selaku Kreditur pemberi Pinjaman Kredit yang terdampak Pandemi Covid-19 .
Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisa Pelaksanaan dalam pemberian penilaian kualitas kredit Kolektibilitas Restrukturisasi Kredit atas Pinjaman
3 Otoritas Jasa Keuangan. “Apa yang Dimaksud dengan Restrukturisasi Kredit?”, https://sikapiuangmu.ojk. go.id/FrontEnd/CMS/Article/321 (diakses 30 April 2022)
4 Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
5 Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Peniaian Kualitas Aset Bank Umum
6 CNN Indonesia, “ OJK Jelaskan Manfaat Perpanjangan Restrukturisasi Kredit ”, https://www.cnnindonesia. com/ekonomi/20201120154119-83-572453/ojk-jelaskan-manfaat-perpanjangan-restrukturisasi-kredit (diakses 30 April 2022)
Kredit Perbankan terdampak Pandemi Covid-19 . Menjelaskan dan menganalisa akibat hukum bagi Bank selaku Kreditur pemberi Pinjaman Kredit yang terdampak Pandemi Covid-19 .

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatifempiris. Penelitian hukum normatif empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara inaction (faktual) pada setiap pristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.
Metode pendekatan yang dapat digunakan diantaranya adalah  Pendekatan Perundang- undangan ( Statute Approach ), Pendekatan Sosiologis ( Sociological Approach ), dan Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ).

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Dalam Pemberian Penilaian Kualitas Kredit Kolektibilitas Restruk- turisasi Kredit Atas Pinjaman Kredit Perbankan Terdampak Pandemi COVID-19 Kebijakan relaksasi/restrukturisasi kredit dalam dunia perbankan bukan merupakan istilah baru, karena secara yuridis formal kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit merupakan salah satu upaya yang ditempuh bank untuk mengatasi permasalahan kredit perbankan untuk meminimalisir kredit macet.
Penyebaran Covid-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.
Dampak lanjutan terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan pada gilirannya memengaruhi ketahanan permodalan bank yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi; oleh karenanya untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan langkah antisipatif dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh debitur terdampak Covid-19 tersebut. 7
Berdasarkan pada peraturan tersebut pemerintah memberikan instruksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memberikan relaksasi/restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur terdampak Covid-19 baik di sektor perbankan dan lembaga keuangan nonbank. OJK kemudian merespon kebijakan pemerintah tersebut yang secara singkat. 8 Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa restrukturisasi kredit merupakan upaya yang digunakan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya atau diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Sedangkan Terminologi relaksasi perbankan ditujukan untuk membantu nasabah debitur yang
7 Hasil wawancara dengan Ibu Afiati selaku Head General Audit Area Bali Nusa Tenggara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Perwakilan Bali di Denpasar,Padatanggal15Februari2023.
8 HasilwawancaradenganIbu Afiati selakuHead General Audit Area Bali Nusa Tenggara, Otoritas Jasa Keuan- gan (OJK) Kantor Perwakilan Bali di Denpasar,Padatanggal15Februari2023.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 486~498
mengalami beban keuangan (financial stress ) sehingga dengan diberikan pelonggaran syarat maka nasabah debitur tersebut dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya. 9
Secara singkat dapat dipahami bahwa baik restrukturisasi atau pun relaksasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk memberikan solusi atau jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak, baik itu bagi bank selaku kreditur maupun nasabah debitur untuk meminimanilisir risiko kredit macet, sebagaiman dijelaskan oleh Munir Fuady bahwa tujuan dengan adanya restrukturisasi terhadap kredit bermasalah adalah sebagai upaya: 10
1. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2.  Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kewajiban untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
3.  Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.
Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 ayat 16 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank; sedangkan nasabah debitur itu sendiri pada pasal 1 ayat 18 UU Perbankan menyebutkan bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah debitur dimaksud dapat terdiri dari orang perorangan, korporasi atau badan hukum maupun usaha mikro kecil menengah (UMKN).
Ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 diberlakukan pada tanggal 16 Maret 2020 secara garis besar mengatur tentang mekanisme restrukturisasi dan relaksasi kredit antara:
1. Restrukturisasi kredit bagi Nasbah debitur terdampak Covid-19 , Nasabah debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKN adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease 2019 Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Contohnya: 11
1) Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
Jangka waktu kredit merupakan cerminan dari risiko kredit yang mungkin muncul. Semakin Panjang jangka waktu kredit semakin tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek. Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk
9 Rio Christiawan, Relaksasi Kredit, “Rescheduling atau Restrukturisasi?,” , https://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt5ec4d0492311d/relaksasi-kredit--rescheduling-atau-restrukturisasi-oleh--rio-christiawan?page=all. (diakses 20 Februari 2023) 10   Munir Fuady Munir. 2003. Hukum Perbankan Modern. Bandung: Citra Aditya. hlm.30.
11   Pasal 2 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk memenuhi kewajibannya.
Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.
2) Pengurangan Tunggakan Bunga atau Denda Pengurangan tunggakan bunga adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total pembayaran tunggakan bunga yang belum dipenuhi. Sedangkan pengurangan denda adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total pembayaran denda yang belum dipenuhi.
Langkah ini diberikan kepada debitur yang mengalami ketidakmampuan untuk membayar tunggakan baik di sebabkan karena adanya bencana alam maupun keluarga debitur yang mengalami musibah sehingga memerlukan biaya ekstra.
Pemberian keringanan ini diberikan sesuai dengan perhitungan matrik sebelumnya dan debitur yang akan diberikan keringanan belum pernah mendapatkan keringanan tunggakan bunga dan/atau denda sebelumnya sehingga debitur hanya berhak mendapatkan keringanan sebanyak 1 (satu) kali.
3) Penambahan Fasilitas Kredit Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan tambahan kredit baru. Mencermati bahwa penyebaran Covid-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik dan diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, maka perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran Covid-19 . POJKditerbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal-hal pokok yang diatur dalam POJK Stimulus Covid-19 berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 , antara lain mencakup:
1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp10 miliar;
2. Penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi; dan
3. Pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan baru. Penambahan pengaturan dalam POJK ini antara lain:
a) Penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut; serta
b) Kebijakan terkait dengan permodalan dan
c) Likuditas bank.
d) Aturan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.
Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan antar bank satu dengan bank lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 488~498
terletak persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkanoleh bank dengan pertimbangan masing-masing.
Untuk Proses Tahap-tahapan dalam melakukan Restrukturisasi kredit sendiri tidak jauh berbeda dengan Proses Kredit pada umumnya yang telah dijabarkan di atas: 12
1.  Penelitian Berkas
Untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kredit atau tergolong sebagai debitur yang bermasalah dalam menyelesaikan kewajiban kreditnya, akan dilakukan penelitian kembali terhadap berkas-berkas kredit oleh pihak Bank dan yang perlu diperhatikan dan diamati oleh pihak Bank adalah: 13
a) Melihat kondisi kredit dan mengklasifikasikan kembali baik dari segi kolek- tibilitas, jenis usaha maupun lokasi debitur.
b) Meneliti kembali berkas Agunan, baik kelengkapannya maupun keaslian Agu- nan.
c) Melakukan penilaian Kembali terhadap kondisi akhir nilai Agunan, termasuk dilakukannya peninjauan kelapangan untuk melihat kembali keberadaan har- ta yang dijaminkan oleh nasabah.
2. Mengirim Surat Teguran Berdasarkan data yang ada pada klasifikasi tunggakan kredit, kepada nasabah yang bersangkutan dikirimkan surat teguran. Surat teguran ini dimaksudkan untuk mengingatkan nasabah bahwa ia telah menunggak, dan diminta untuk segera melunasi atau membayar tunggakan tersebut. Surat teguran disampaikan bersamaan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap nasabah di lapangan. 14
3.  Melakukan Negosiasi
Pihak bank melakukan negosiasi dengan menawarkan rekstrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal Bank dan pada akhirnya penawaran restrukturisasi kredit ini disetujui oleh debitur. Proses rekstrukturisasi yang telah dilaksanakan Bank yaitu: 15
a) Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi
b) Melakukan kunjungan kepada usaha debitur untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur. Setelah itu, petugas Bank membuat laporan kunjungan nasabah (LKN).
c) Membuat Berita Acara Negosiasi (BAN).
d) Melakukan analisis kembali atau disebut juga dengan 5C
4.  Putusan Restrukturisasi
Putusan restrukturisasi kredit diatur oleh pihak Bank, Secara umum putusan restrukturisasi kredit dilakukan oleh Direktur Utama. Secara garis besar menjelaskan materi putusan restrukturisasi kredit terhadap debitur yaitu: 16
12  Hasil wawancara dengan Ibu Rita Prabowo selaku Head Manager of Credit Corporate Dept. , PT. Bank Shin- han Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Pada tanggal 10 Desember2022.
13  Hasil wawancara dengan Ibu Pauline Linda Manus selaku Head Manager of Legal Loan Admin Dept. , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Padatanggal10Desember2022. 14  Hasil wawancara denganBapak Budianto Halim selaku Head Manager of Remedial and Special Aset Manage- ment Dept. , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Padatanggal10Desember2022. 15  Hasil wawancara dengan Bapak Budianto Halim selaku Head Manager of Remedial and Special Aset Manage- ment Dept. , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Padatanggal10Desember2022.
16  Hasil wawancara denganIbu Rita Prabowo selaku Head Manager of Credit Corporate Dept. , PT. Bank Shin- han Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Padatanggal10Desember2022.
a) Perpanjangan Jangka Waktu Kredit b) Pengurangan Tunggakan Bunga/Denda c) Penundaan Pembayaran Bunga Pokok d) Penundaan Bayar Pokok Angsuran.
5.  Dokumentasi Restrukturisasi
Dokumentasi yang harus ada dalam restrukturisasi kredit meliputi: 17
a)  Asli surat permohonan debitur Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada bank yang bersangkutan.
b) Cek data Keuangan, Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).
c) Laporan Kunjungan.
d) Negosiasi merupakan gambaran awal serta persepsi mengenai rencana restrukturisasi oleh debitur dengan pihak bank.
e) Laporan hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini.
6. Monitoring Pengawasan restrukturisasi kredit dilakukan oleh Kepada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kredit secara berkala dan bank diwajibkan melakukan pemantauan secara terus menerus antara lain dalam bentuk penyusunan laporan bulanan perkembangan usaha debitur, mewajibkan debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang diperlukan bank dalam rangka pemantauan kondisi usaha dan keuangan debitur.
Selanjutnya, POJK mengatur relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 baik perorangan, UMKM, maupun korporasi. Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sejak dikeluarkan hingga saat ini, tercatat restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp769,55 triliun dari 6,72 juta debitur. 18
Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerjakeuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid-19 . Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun atau minimum 6 (enam) bulan.
Selanjutnya bu Afiati juga menyebutkan bahwa bank dapat menetapkan kualitas lancar untuk kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. 19 Lanjut keterangan dari bapak Leonard Auly, memberikan Contoh: “Bank melakukan restrukturisasi kredit debitur“A”setelah terkena dampak Covid-19 , pada tanggal 10 Februari 2020 (sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku). Kredit debitur “A” tetap dapat memperoleh perlakuan khusus sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu ditetapkan lancar sejak laporan bulanan Bank posisi akhir bulan. 20
17  Hasilwawancara dengan Ibu Pauline Linda Manus selaku Head Manager of Legal Loan Admin Dept. , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Pada tanggal 10Desember2022. 18  Hasil wawancara dengan Ibu Afiati selaku Head General Audit Area Bali Nusa Tenggara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Perwakilan Bali di Denpasar,Padatanggal15Februari2023. 19  HasilwawancaradenganIbu Afiati selaku Head General Audit Area Bali Nusa Tenggara, Otoritas Jasa Keuan- gan (OJK) Kantor Perwakilan Bali di Denpasar,Padatanggal15Februari2023.
20  HasilwawancaradenganBapak Leonard Auly selaku General Manager of Credit , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Padatanggal11 Desember2022.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 490~498
Restrukturisasi/relaksasi kredit secara khusus dituangkan dalam POJK untuk semua lembaga keuangan baik perbankan maupun nonbank yang mengatur mekanisme dan ketentuan yang bersifat umum. Namun dalam pelaksanaan skema restrukturisasi tersebut diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank.
Selanjutnya General Manager of Credit PT. Bank Shinhan Indonesia, bapakLeonard Auly menyebutkan untuk usaha mikro, kecil, dan ritel, ada 4 (empat) skema restrukturisasi yaitu : 21
1. Pertama, debitur yang mengalami penurunan omzet sampai dengan 30 persen, restrukturisasi berupa penurunan suku bunga diberikan perpanjangan waktu kredit.
2. Kedua, debitur yang mengalami penurunan omzet 30 persen - 50 persen, restrukturisasi berupa penundaan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 6 bulan.
3.  Ketiga, debitur yang mengalami penurunan omzet 50 persen - 75 persen, penundaan pembayaran bunga selama 6 bulan, dan penundaan angsuran pokok hingga 12 bulan.
4. Keempat, debitur yang mengalami penurunan omzet 75 persen, penundaan pembayaran bunga selama 12 bulan dan penundaan angsuran pokok selama 12 bulan.
Adapun, untuk kredit konsumer, ada 3 skema restrukturisasi yang diberikan.
Pembagiannya ialah debitur dengan penurunan penghasilan hingga 10 persen, penurunan penghasilan 10 persen hngga 30 persen, dan penurunan penghasilan lebih dari 30 persen antara lain: 22
1. Pertama, debitur dengan penurunan penghasilan hingga 10 persen diberikan keringanan perpanjangan waktu kredit maksimal 12 bulan. Pokok dan bunga kredit tetap dibayarkan.
2. Kedua, debitur penurunan penghasilan 10 persen - 30 persen restrukturisasi berupa penundaan pembayaran angsuran pokok maksimal 12 bulan. Pembayaran bunga lebih ringan.
3. Ketiga, debitur dengan penurunan penghasilan lebih dari 30 persen mendapat restrukturisasi penundaann pembayaran angsuran pokok dan bunga maksimal 12 bulan.
Sementara itu, untuk nasabah menengah dan korporasi, ada 2 skema restrukturisasi yang disiapkan oleh PT. Bank Shinhan Indonesia: 23
1. Pertama, untuk debitur dengan penurunan omzet hingga 20 persen dan tidak terdampak fluktuasi kurs, diberikan restrukturisasi penjadwalan angsuran pokok dan penurunan bunga.
2.  Kedua, debitur yang mengalami penurunan omzet lebih dari 20 persen dan/atau terdampak fluktuasi kurs, restrukturisasi berupa penjadwalan angsuran pokok dan penurunan suku bunga. Minimun tetap dibayar, sisanya dilakukan deffered payment.
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Shinhan Indonesia nomor:
03/SK-BOD/BSI-HQ/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Restrukturisasi
21  HasilwawancaradenganBapak Leonard Auly selaku General Manager of Credit , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Padatanggal11 Desember2022.
22  Hasil wawancara dengan Bapak Leonard Auly selaku General Manager of Credit , PT. Bank Shinhan Indone- sia Kantor Pusat di Jakarta Selatan, Pada tanggal 11 Desember2022. 23  Hasil wawancara dengan Bapak Leonard Auly selaku General Manager of Credit , PT. Bank Shinhan Indone- sia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Padatanggal11 Desember2022.
Pembiayaan Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ), dalam penerapan SK Direksi tersebut, PT. Bank Shinhan Indonesia mengacu pada POJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 antara lain membuat kebijakan dan prosedur terkait debitur yang terkena dampak penyebaran corona virus disease 2019 ( Covid-19 ) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, paling sedikit memuat:
1.  Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak Covid-19 ;
2.  Sektor yang terkena dampak Covid-19 .
Adapun tahap-tahap restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Shinhan Indonesia yakni;
1. Resrtukturisasi Pembiayaan, Pihak Bank menawarkan keringanan (restrukturisasi) kepada debitur dalam beberapa mekanisme. Keringanan tersebut disediakan dalam beberapa bentuk disesuaikan dengan kondisi debitur dan/atau usaha debitur sehingga lebih memudahkan dan tidak memberatkan debitur. Selanjutnya debitur mengajukan permohonan kepada bagian pembiayaan dan mengisi form restrukturisasi. Setelah diterima permohonan restrukturisasi oleh bagian pembiayaan maka pihak bank melakukan assessment yakni dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur apakah terdampak Covid-19 atau tidak. Setelah itu, petugas bank membuat laporan kunjungan nasabah.
2. Analisa dan Evaluasi, Setelah dilakukan assessment terdapat beberapa mekanisme stimulus yang dapat diberikan kepada debitur berdasarkan POJK nomor 11/POJK.03//2020 sesuai dengan kemampuan debitur. Contoh, debitur A mengambil pembiayaan Kredit Kepemilikan Bermotor(Mobil) dengan tenor 60 bulan, pokok hutang awal Rp 105.312.125, angsuran awal sebanyak Rp. 2.984.000/bulan. Total angsuran (pokok+margin) Rp. 2.984.000 x 60 bulan= Rp. 179.040.000,- Skenario terburuk premature angsuran ke-2, debitur mengalami dampak Covid-19 dan mengajukan relaksasi pembiayaan.
Putusan restrukturisasi kredit diatur oleh pihak manajemen direksi PT. Bank Shinhan Indonesia setelah dilakukan assessment terhadap kondisi usaha debitur, komite restrukturisasi tersebut nantinya akan menghasilkan solusi terbaik dengan mempertimbangkan kemampuan usaha debitur.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ridwan A. Goenawan selaku Direktur Operasional PT. Bank Shinhan Indoesia secara garis besar menjelaskan materi putusan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yaitu isinya: 24 Restrukturisasi pembiayaan akan dilakukan kepada debitur yang benar terdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usahanya yang sebelum terjadinya pandemi Covid-19 ini tergolong dalam debitur dengan kolektibilitas lancar, hal ini dibuktikan dengan hasil survey langsung ke lapangan oleh petugas PT. Bank Shinhan Indonesia serta setelah dilakukan assessment.
Perlu diketahui, setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur maka kualitas pembiayaan debitur tersebut menjadi lancar, stimulus ini diberikan sesuai dengan POJK nomor 11/POJK.03/2020. 25
24  Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan A. Gunawan selaku General Manager of Credit , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan, Pada tanggal 11 Desember 2022.
25 Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) , https://slik.ojk.go.id/slik (diakses 31 Desember 2022)
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 492~498
Setelah masa berlaku POJK berakhir, maka kualitas pembiayaan debitur akan disesuaikan kembali dengan kualitas pembiayaan yang sebenarnya atau merujuk pada POJK nomor 29/ POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif atau sampai ada ketetapan stimulus lebih lanjut dari OJK. 26 Selanjutnya Dokumentasi yang harus ada dalam restrukturisasi pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Shinhan Indonesia nomor: 03/SK-BOD/ BSI-HQ/III/2020 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ), meliputi:
1. Form Permohonan Debitur, Debitur mengajukan permohonan melalui Form Registrasi restrukturisasi Kredit pembiayaan kepada PT. Bank Shinhan Indo- nesiasecara online melalui email atau website .
2. Analisa data Debitur yang diperiksa oleh pihak Marketing Kredit dan Review- er Kredit PT. Bank Shinhan Indonesia.
3. Reviewer memeriksan dan menilai data Data Keuangan Historis Kredit, Data jaminan agunan milik debitur serta memeriksa prospek usaha debitur kemba- li, dimana petugas melihat usaha debitur memiliki usaha yang masih cukup baik, selanjutnya dibuat laporan hasil pemeriksaan.
4.  Putusan Kredit dan Realisasi Kredit.
5. Monitoring Data Kredit debitur setelah dilakukan Eksekusi atau Realisasi Kredit yang direstruktur, dengan melakukan kunjungan ke debitur harus leb- ih sering dilakukan minimal 1 bulan, omset usaha dan laporan keuangan har- us tertib berupa data SLIK OJK yang di unggah di website akun OJK, artinya agar pihak bank mengetahui secara detail perkembangan usaha debitur, se- hingga secara dini dapat diketahui oleh bank dan tindakan-tindakan pencega- han. Monitoring secara ketat berlangsung 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun se- lama proses restrukturisasi berjalan.
Dari Hasil penelusuran dan mewawancari secara langsung ke pihak debitur yang mengikuti proses Pengajuan Resrtukturisasi Kredit terdampak terdampak Covid-19 , kebanyakan para debitur merasakan dampak positif setelah melakukan restruktur kredit Covid-19 , dimana para debitur dapat tertolong dan bisa diberikan kesempatan kelonggaran pembayaran kewajiban angsuran (Pokok/Bunga) dalam waktu yg tditentukan. Sebagai contoh debitur-debitur dari PT. Bank Shinhan Indonesia:
1.  PT. Surya Cemerlang Sejahtera, jenis usaha Perhotelan (debitur korporasi), melalui salah satu jajaran direksi yang diwawancari secara langsung bapak Kurnalius, menerangkan “Kami, sangat terbantu dari restruktur kredit masa pandemi Covid-19 , dimana pada masa Pandemi berlangsung pendapatan hotel mengalami penurunan dan untuk pengembalian pembayaran kewajiban tidak maksimal, sehingga adanya resturktur ini kami dapat diberi kelonggaran pembayaran pokok dan bunga selama 1 tahun dan catatan laporan kami di SLIK OJK menjadi tetap lancar atau Kol-1”. 27 2. Mintarso Anggara, Jenis usaha rental jasa penyewaan kendaraan Mobil (debitur perorangan), menerangkan: “Pengajuan restruktur kredit, sangat memudahkan bagi
26  HasilwawancaradenganIbu Afiati selaku Head General Audit Area Bali Nusa Tenggara, Otoritas Jasa Keuan- gan (OJK) Kantor Perwakilan Bali di Denpasar, Pada tanggal15 Februari2023.
27  Hasil wawancara dengan bapak Kurnalius selaku direktur PT. Surya Cemerlang Sejahtera merupakan debi- tur koporasi dari Bank Shinhan Indonesia yang mengikuti Restrukturisasi Kreditterdampak Covid-19 ,Padatanggal31 Mei2023.
saya untuk mendapatkan fasilitas kredit berupa kredit baru di bank lain karena catatan data keuangan saya di SLIK berstatus tetap lancar”. 28
3.  Raden Roro Ratih Dinar Hikmah, Jenis usaha penyedia makan atau katering(debitur perorangan), menerangkan, “awal kami sangat kesulitan melakukan pengembalian pembayaran kewajiban angsuran dikarenakan dampak sepi nya orderan pada masa pandemi, namun setelah mengajukan restruktur kredit, bisa dapat bernapas dan memikirkan perbaikan omset jualan dalam waktu setahun dan diperpanjang lagi selama 6 bulan sampe periode februari 2023. Hasilnya saat ini omset kami Kembali normal dan pembayaran kewajiban Kembali lancar”. 29
Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas asset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan bank tergantung pada assessment terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya.
DalamhaliniOJKmenekankankepada bankagardalampemberiankebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi moral hazard . Jangan sampai hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Dari berbagai penjelasan yang telah dijabarkan, proses pelaksanaan Restrukturisasi Kreditterdampak pandemi Covid-19 adalah :
1. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank yang dapat disampaikan secara online ( email / website yangditetapkanolehbank)tanpa harus datang bertatap muka.
2. Bank akan melakukan assessment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok atau bunga.
3. Bank memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasukjikamasihada kemampuanpembayarancicilanyang nilainyamelalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat Covid-19 . Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank disampaikan secara online atau via website bank yang terkait.
2. Akibat Hukum Bagi Bank Selaku Kreditur Pemberi Pinjaman Kredit Yang Ter- dampak Pandemi COVID-19
Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. 30
Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian. 31
28  Hasil wawancara dengan bapak Mintarso Anggara selaku merupakan debitur perorangan dari Bank Shin- han Indonesia yang mengikuti Restrukturisasi Kredit terdampak Covid-19 ,Padatanggal31 Mei2023.
29  Hasil wawancara denganbapakRaden Roro Ratih Dinar Hikmah selaku merupakan debitur perorangan dari Bank Shinhan Indonesia yang mengikuti Restrukturisasi Kredit terdampak Covid-19 ,Padatanggal02 Juni2023. 30   Abdul Azis. 2020. “ ADA PPKM, OJK Buka Peluang Perpanjang Restrukturisasi Kredit Perbankan. ”. hlm. 3. 31   Soeroso R. 2011. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 295.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 494~498
Berdasarkan pada hal tersebut maka, kredit sebagai salah satu bentuk perjanjian membawa akibat hukum bagi bank dan nasabah debitur sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: 32
a.  Perjanjian mengikat para pihak. Artinya lahirnya perjanjian kredit seketika akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu baik nasabah debitur maupun bank selaku kreditur.
b.  Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
c.  Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari Pihak yang membuat perjanjian. Bank selaku pihak pertama sebagai pemberi prestasi yang meminjamkan uang, barang dan atau jasa kepada nasabah debitur makasesuai dengan kesepakatan maka nasabah wajib memberikan kontra prestasinya untuk mengembalikan pinjaman baik berupa uang dan atau barang beserta bunga sesuai tanggal jatuh tempo yang telah diperjanjikan.
Oleh karenanya kebijakan restrukturisasi /relaksasi kredit merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh bank agar nasabah debitur tetap dapat memenuhi kewajibannya, dan bank selaku kreditur terdampak juga tetapmendaptakan hak-haknya. Namun pelaksanaan restrukturisasi/relaksasi kredit yang dilakukan pihak bank wajib mempertimbangkan.
Berdasarakan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat sedikitnya tiga hal, yang dapat dilakukan untuk menunda kewajiban dalam hal ini penyelamatankredit, diantaranya yakni:
a. Rescheduling , merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembaliangsuranpokokmaupun bunga kredit.
b. Reconditioning, dengan melakukan perubahan baik sebagian atau menyeluruh dari persyaratan perjanjian dengan tidak memberikan tambahan kredit dantanpa melakukan konversi penyertaan. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaanproyek atau bisnisnya
c. Restrukturisasi, dengan melakukan perubahan terhadap syarat-syarat berupa pemberian tambahan kredit misalnya atau dengan melakukan konversi terhadap penyertaan tanpa Rescheduling dan Reconditioning .
Pemberian restrukturisasi kredit oleh bank kepada nasabah debitur tujuan utamanya adalah menekan atau meminimalisir terjadinya risiko kredit macet. Namun dalam situasi pandemi Covid-19 .
Dampak Nilai positifnya, bagi perbankan menunjukkan bahwa bank sebagai kreditur terdampak aktif membantu proses pemulihan ekonomi khususnya bagi UMKM yang merupakan salah satu sektorpenopang ekonomi Indonesia untuk tetap survive di masa pandemi Covid-19 . 33
Adanya restrukturisasi kredit tidak menutup kemungkian akan membawa high risk atau risiko ekonomi tinggi jika nasabah debitur yang direstrukturisasi kredit ternyata
32   H R Daeng Naja. 2009. Pengantar Hukum Bisnis Indonesia , Bandung: Cipta Aditya Bakti. hlm. 100.
33  Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan A. Gunawan selaku General Manager of Credit, PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Padatanggal11 Desember2022.
tidak memiliki kemampuan bertahan, sehingga potensi kredit macet ke depan tidak bisa dihindarkan. 34
Pada kenyataan tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan, terkadang salah satu pihak tidak dapat melakukan pelaksaan perjanjian dikarenakan karena adanya wanprestasi atau overmacht/ force mejeur/ keadaan memaksa.
Wanprestasi atau disebut cidera janji yaitu suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian ( non performance ) rupa sehingga pihak lainnya irugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdarkan kontrak yang telah disepakati bersama. 35 Wanprestasi seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat. Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. 36
Akibat Hukum dari wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian karena wanprestasi dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian, harus bertanggung jawab menggati kerugian, benda yang menjadi obyek perjanjian sejak tidak dipenuhi perjanjian menjadi tanggung jawabnya serta dapat juga dituntut pembatalan perjanjian.
Overmacht/ force mejeur/ keadaan memaksa/keadaan kahar adalah suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor setelah di buatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya,dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadiaan yang berbeda di luar kuasanya. Seperti : gempa bumi, banjir, kecelakaan.
Sebagaimana telah dijelaskan akibat hukum pada force majeure yang menimbulkan konsekuensi yang berbeda, bahwa akibat hukum yang terjadi telah mempengaruhi aktivitas Krediturdan debitur dapat dikatakan bersifat relatif. Karena meskipun terdapat penundaan kewajiban berdasarkan perjanjian di masa pandemi Covid-19 ini, tetapidengan melakukan upaya restrukturisasi kredit antara Krediturdan Debitur yang telah menghasilkan kesepakatan terhadap apa yang diperjanjikan kembali. Pada implikasinya terhadap kreditur adalah termasuk dalam Ketidakpraktisan ( impracticability ), karenapihak kreditur dan debitur sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya.
Maka hal di atas berartibahwapandemi Covid-19 tidak sampai menyebabkan pada batalnya perjanjian. Penundaan hanya bersifat sementara selama keadaan force majeure tersebut menghalangi kedua belahpihak melaksanakan prestasi. Kemudian setelah keadaan sudah kembali normal atau setidaknya semakin pulih, maka kedua belah pihak dapat menuntut prestasinya sesuaiapa yang telah direstrukturisasi dan pastinya mencakup semua biaya, rugi, dan bunga yang ditimbulkan.

## D. KESIMPULAN
Pelaksanaan dalam pemberian penilaian kualitas kredit Kolektibilitas Restrukturisasi Kredit atas Pinjaman Kredit Perbankan terdampak Pandemi Covid-19 , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan
34  Hasil wawancara dengan Bapak Leonard Auly selaku General Manager of Credit , PT. Bank Shinhan Indone- sia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Padatanggal11 Desember2022. 35   Budiono Kusumohamidjoyo. 2001. Panduan Merancang Kontrak , Gramedia: Jakarta. hlm.70. 36   Ahmad Miru. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak . Rajawali Pers: Jakarta. hlm.74.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 496~498
untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan bank tergantung pada assessment terhadap profil dan kapasitas membayar debitur yang terdampak. Dalam pemberian penilaian kualitas kredit Restrukturisasi Kredit masa Pandemi Covid-19 , Pihak bank dapat menetapkan kualitas Lancar (Kolektibilitas 1) untuk kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 yang dituangkan berupa Laporan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankankepada bankagardalampemberiankebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi moral hazard . Jangan sampai hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk Proses pelaksanaan Restrukturisasi Kredit terdampak pandemi Covid-19:
a.  Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank yang dapat disampaikan secara online ( email atau website yang ditetapkan oleh bank) tanpa harus datang bertatap muka.
b.  Bank akan melakukan assessment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok atau bunga.
c.  Bankmemberikanrestrukturisasi berdasarkanprofil debitur untuk menentukanpola restrukturisasiatau perpanjangan waktu,jumlah yang dapat direstrukturisasi ter- masuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui pe- nilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank.Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat Covid-19 . Informasi persetujuan re- strukturisasi dari bank disampaikan secara online atau via website bank yangterkait. Akibat Hukum bagi Bank selaku Kreditur pemberi Pinjaman Kredit yang ter- dampak Pandemi Covid-19 ,bahwapandemi Covid-19 tidaksampai menyebabkan pada batalnya perjanjian Kredit. Hanya bersifat sementaraselama keadaan force majeure , Ke- mudian setelah keadaan sudahkembali normal atau setidaknya semakin pulih, maka kedua belah pihak dapatmen untut prestasinya sesuai apa yang telah direstrukturisasi dan pastinya mencakup semua biaya, rugi, danbungayangditimbulkan, sertatidak me- nutup kemungkian akan membawa high risk atau risikosangat tinggi jika nasabah debi- tur yang direstrukturisasikredit ternyata tidak memiliki kemampuan untuk bertahan. Akibat hukum lain yang muncul adalah berupa sanksiadministratif dengan mencabut izin usaha, pembekuan kegiatan operasional dan denda yang diberikan terhadap pihak kreditur (bank)dikarenakan tidak melaksanakandan memperlambat upaya pengajuan restrukturisasi kredit dari pihak debitur yang terdampak Covid-19 .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Azis. 2020. “ ADA PPKM, OJK Buka Peluang Perpanjang Restrukturisasi Kredit Perbankan.
Ahmad Miru. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak . Rajawali Pers: Jakarta.
Budiono Kusumohamidjoyo. 2001. Panduan Merancang Kontrak , Gramedia: Jakarta.
CNN Indonesia, “ OJK Jelaskan Manfaat Perpanjangan Restrukturisasi Kredit ”, https://
www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201120154119-83-572453/ojk-jelaskan- manfaat-perpanjangan-restrukturisasi-kredit (diakses 30 April 2022).
H R Daeng Naja. 2009. Pengantar Hukum Bisnis Indonesia , Bandung: Cipta Aditya Bakti. hlm. 100.
Kartika Wahyu Sukarno dan Muhamad Syaichu. (2012). “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia”, Jurnal Studi Manajemen & Organisasi Vol. 3, No. 2 .
Munir Fuady Munir. 2003. Hukum Perbankan Modern. Bandung: Citra Aditya.
Otoritas Jasa Keuangan. “ Apa yang Dimaksud dengan Restrukturisasi Kredit? ”, https:// sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321 (diakses 30 April 2022)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum. Rio Christiawan, Relaksasi Kredit, “Rescheduling atau Restrukturisasi?,” , https:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec4d0492311d/relaksasi-kredit-- rescheduling-atau-restrukturisasi-oleh--rio-christiawan?page=all. (diakses 20 Februari 2023)
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) , https://slik.ojk.go.id/slik (diakses 31 Desember 2022)
Soeroso R. 2011. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Hasil wawancara dengan Bapak Budianto Halim selaku Head Manager of Remedial and Special Aset Management Dept. , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Pada tanggal 10 Desember 2022.
Hasil wawancara dengan bapak Kurnalius selaku direktur PT. Surya Cemerlang Sejahtera merupakan debitur koporasi dari Bank Shinhan Indonesia yang mengikuti Restrukturisasi Kreditterdampak Covid-19 , Pada tanggal 31 Mei 2023.
Hasil wawancara dengan Bapak Leonard Auly selaku General Manager of Credit , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Padatanggal11 Desember 2022.
Hasil wawancara dengan Bapak Leonard Auly selaku General Manager of Credit , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan, Pada tanggal 11 Desember 2022.
Hasil wawancara dengan Bapak Leonard Auly selaku General Manager of Credit , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Padatanggal11 Desember 2022.
Hasil wawancara dengan Bapak Leonard Auly selaku General Manager of Credit , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Padatanggal11 Desember 2022.
Hasil wawancara dengan bapak Mintarso Anggara selaku merupakan debitur perorangan dari Bank Shinhan Indonesia yang mengikuti Restrukturisasi Kredit terdampak Covid-19 ,Padatanggal31 Mei 2023.
Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan A. Gunawan selaku General Manager of Credit , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan, Pada tanggal 11 Desember 2022.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 498~498
Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan A. Gunawan selaku General Manager of Credit , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan, Pada tanggal 11 Desember 2022.
Hasil wawancara dengan Ibu Afiati selaku Head General Audit Area Bali Nusa Tenggara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Perwakilan Bali di Denpasar,Pada tanggal 15 Februari 2023.
Hasil wawancara dengan Ibu Afiati selaku Head General Audit Area Bali Nusa Tenggara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Perwakilan Bali di Denpasar, Pada tanggal 15 Februari 2023.
Hasil wawancara dengan Ibu Afiati selaku Head General Audit Area Bali Nusa Tenggara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Perwakilan Bali di Denpasar,Padatangga l15Februari2023.
Hasil wawancara dengan Ibu Pauline Linda Manus selaku Head Manager of Legal Loan Admin Dept. , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,P adatanggal 10 Desember 2022.
Hasil wawancara dengan Ibu Rita Prabowo selaku Head Manager of Credit Corporate Dept. , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Pada tanggal 10 Desember 2022.
Hasil wawancara denganBapak Budianto Halim selaku Head Manager of Remedial and Special Aset Management Dept. , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Padatanggal 10 Desember 2022.
Hasil wawancara denganbapakRaden Roro Ratih Dinar Hikmah selaku merupakan debitur perorangan dari Bank Shinhan Indonesia yang mengikuti Restrukturisasi Kredit terdampak Covid-19 ,Pada tanggal 02 Juni2023.
Hasil wawancara denganIbu Rita Prabowo selaku Head Manager of Credit Corporate Dept. , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Pada tanggal 10 Desember 2022.
Hasilwawancara dengan Ibu Pauline Linda Manus selaku Head Manager of Legal Loan Admin Dept. , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Pada tanggal 10 Desember 2022.
HasilwawancaradenganBapak Leonard Auly selaku General Manager of Credit , PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Pusat di Jakarta Selatan,Pada tanggal 11 Desember 2022.
HasilwawancaradenganIbu Afiati selaku Head General Audit Area Bali Nusa Tenggara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Perwakilan Bali di Denpasar, Pada tanggal 15 Februari 2023.
HasilwawancaradenganIbu Afiati selakuHead General Audit Area Bali Nusa Tenggara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Perwakilan Bali di Denpasar, Pada tanggal 15 Februari 2023.