## KEBIJAKAN PENGENDALIAN MONETER DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARI’AH
Oleh: Hery Purwanto Dosen Program Studi Perbankan Syari’ah
Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Email: unsiqhepu@gmail.com

## Abstrak
Bank  Sentral  merupakan  lembaga  yang  memiliki  peranan  strategis  baik  dalam perekonomian  domestik  suatu  negara  maupun  dalam  kaitannya  dengan perekonomian  mancanegara.  Umumnya  Bank  Sentral  diberikan  mandat  berupa tanggung  jawab  merumuskan  dan  menjalankan  kebijakan  moneter.  Sasaran kebijakan moneter ini adalah menjaga stabilitas harga, stabilitas sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan (macroprudential). Fungsi ini sesuai UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang BI yang kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 3 Tahun 2004  mengamanahkan  kepada  BI  untuk  mewujudkan  tujuan  akhir  kebijakan moneter  yaitu  tingkat  inflasi  yang  rendah  dan  stabil.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut sasaran kebijakan moneter ditentukan dari jumlah uang beredar maupun penetapan  suku  bunga  dengan  menggunakan  instrumen-instrumen  kebijakan moneter yang antara lain :operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan Himbauan  Moral.  Dalam  perkembangan  sistem  ekonominegara  Indonesia  yang mayoritas  berpenduduk  muslim  meyakini  bahwa  sistem  ekonomi  Islam  menjadi pilihan prioritas dalam mencapai keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui variabel stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi dalam strategi penetapan kebijakan moneter. Oleh karena itu tulisan ini akan menganalisis tentang kebijakan pengendalian  moneter  dari  perspektif  perbankan  syariah  dimana  perbankan syari’ah merupakan rumusan dari konsep besar sistem ekonomi Islam.
Kata kunci : kebijakan, pengendalian moneter, perspektif, perbankan syariah .

## A. Pendahuluan
Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang  Bank  Indonesia  yang kemudian diamandemenkan menjadi Undang- undang  No.  3  Tahun  2004  menjelaskan bahwa  Bank  Indonesia  mempunyai tujuan  tunggal  yaitu  mencapai  dan memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7  ayat  1)  UU  No.3  Tahun  2004  dimana kestabilan nilai rupiah ini terlihat dari dua aspek,  yaitu:  (1)  kestabilan  nilai  mata uang  (rupiah)  terhadap  barang  dan  jasa,
(2)  kestabilan  nilai  mata  uang  Rupiah terhadap  mata  uang  negara  lain.  Aspek pertama  tercermin  pada  perkembangan laju  inflasi,  sementara  aspek  kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah  terhadap  mata  uang  negara  lain. Dari  hal  itu  dapat  disimpulkan  bahwa Bank  Indonesia  menganut  kebijakan moneter  yang bersasaran tunggal ( single objective ).  Oleh  karena  pemerintah  dan Bank  Indonesia  telah  menganut  sistem nilai tukar yang mengambang bebas ( free
floating  exchange  rate ),  maka  kebijakan moneter fokus pada aspek pertama  yaitu inflasi yang rendah dan stabil. Meskipun demikian, untuk menjaga agar nilai tukar rupiah  tetap  pada  tingkat  yang  wajar maka  Bank  Indonesia  tetap  melakukan intervensi  di  pasar  valuta  asing.  (M. Natsir, 2014: 94-95)
Kestabilan nilai rupiah sangat
penting  terutama  untuk  mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga-harga  yang  tinggi  dan  terus menerus  akan  menurunkan  daya  beli masyarakat terutama
golongan masyarakat  yang  berpendapatan  tetap, sehingga kesejahteraannya akan menurun.  Nilai  tukar  rupiah  yang  terus melemah, meskipun dapat meningkatkan pendapatan  netto  dari  perdagangan  luar negeri,  akan  menaikkan  harga-harga dalam  negeri,  khususnya  harga  barang dan  jasa  yang  harus  diimpor  dari mancanegara. Disamping itu, ketidakstabilan  inflasi  dan  nilai  tukar rupiah  menyebabkan  dunia  usaha  dan para  pelaku  ekonomi  akan  mengalami kesulitan dalam menyusun bussines plan - nya yang pada akhirya akan mengakibatkan  fluktuasi  perkembangan ekonomi  secara  keseluruhan  yang  pada gilirannya akan
memperburuk kesejahteraan masyarakat.
Berkembangnya  sistem  ekonomi Islam  sebagai  alternatif  dari  sistem ekonomi  konvensional  diharapkan  dapat memberikan  solusi  bagi  para  pelaku ekonomi  yang  mayoritas  berpenduduk muslim  dalam  mengoptimalkan  fungsi uang,  menjaga  kestabilan  ekonomi termasuk  inflasi,  memperkecil  tingkat pengangguran,  memperluas  lapangan pekerjaan,  menstabilkan  harga  dan sebagainya dalam koridor syariah. Secara sederhana  yang  dimungkinkan  agar sistem ekonomi islam ini dapat menyentuh kesemua sektor adalah dengan mengembangkan aktifitas perdagangan internasional secara syariah, hal ini disebabkan karena dalam aktifitas itulah  sektor  moneter  dan  sektor  riil berskala global dapat disatukan sekaligus menghilangkan praktik riba dan sejenisnya.
Dalam  pandangan  Islam,  sektor moneter  berperan  sebagai  penyokong sektor  riil.  Uang  dan  perbankan  sebagai bagian  dari  sistem  moneter  mempunyai fungsi  yang  berbeda  antara  sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi  Islam.  Pandangan  ekonomi konvensionaltentang uang memiliki fungsi  utama  sebagai  alat  tukar  dalam transaksi  ( medium  of  exchange )  yang kemudian  diderivikasi  menjadi  fungsi yang  lain  yaitu  sebagai  pengukur  nilai ( standard  of  value ),  penyimpan  nilai
( store of value ) dan pengukur
pembayaran tangguh ( standard of deferred payment ). Sementara pandangan
Islam  tentang  fungsi  uang  adalah  hanya sebagai  alat  tukar  yang  memiliki  makna bahwa  uang  merupakan  ( flow  concept ),
artinya  uang  adalah  sesuatu  yang  terus mengalir  dalam  perekonomian,  istilah lainnya  uang  adalah  barang  publik ( public  goods ).  Perbedaan  ini  sangat tajam  pada  pemahaman  bahwa  sistem konvensional memandang uang tidak saja sebagai  alat  tukar  yang  syah,  melainkan juga  sebagai  suatu  komoditi  yang diperdagangkan,  atau  istilah  lain  uang adalah  modal,  dan  modal  adalah  barang pribadi ( private goods), padahal menurut imam  Al-Ghazali,  emas  dan  perak hanyalah logam yang didalam substansinya  tidak  ada  manfaat  atau tujuannya. (Rusdiyana, dkk, 2009: 53)
Penghapusan  bunga  dalam  sistem moneter islam  akan  membawa implikasi yang  fundamental  terhadap  instrumen kebijakan yang digunakan.Tujuan kebijakan  moneter  islam  sesungguhnya tidak  berbeda  dengan  tujuan  kebijakan moneter  konvensional  yaitu  menjaga stabilitas perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Oleh karenanya penting untuk dipahami dalam perspektif  islam  instrumen-instrumen seperti  apakah  yang  digunakan  dalam
kebijakan  pengendalian  moneter  di Indonesia khususnya.
B. Hasil Temuan dan Pembahasan
1. Bank Indonesia

## sebagai Lembaga Otoritas Moneter
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mengemban  amanat  untuk  mencapai tingkat  inflasi  yang  rendah  dan  stabil, amanat tersebut  tertuang secara eksplisit dalam  pasal  7  ayat  (1)  UU  No.3  Tahun 2004  tentang  Bank  Indonesia  yang berbunyi  bahwa  tujuan  Bank  Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan  nilai  rupiah.  Tujuan  Bank Indonesia  tersebut  sangat  erat  kaitannya dengan  diterapkannya  strategi  kebijakan moneter yang dinamakan inflation Targeting . (M. Natsir, 2014 : 100)
Strategi  kebijakan  moneter  yang diarahkan  untuk  mengemban  amanat pencapaian  target  stabilitas  nilai  rupiah (stabilitas harga) dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Aspek  internal  yang  dimaksud  adalah kestabilan  rupiah  terhadap  barang  dan jasa  yang  tercermin  dari  perkembangan laju  inflasi.  Sedangkan  aspek  eksternal yang  dimaksud  adalah  kestabilan  nilai rupiah  terhadap  mata  uang  negara  lain yang  diukur  dari  perkembangan  nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.
Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk  alasan  itu  Bank  Indonesia mengubah strategi kebijakan moneternya dari monetery targeting menjadi inflation targeting .  Artinya  sejak  saat  itu  Bank Indonesia mengemban amanat baru untuk menggantikan amanat lama yang kurang realistis diemban oleh Bank Sentral, yaitu perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilitas pasar valuta asing.  (Mishkin,  2004  :  411).  Secara teoritis,  perubahan  strategi  tersebut sangat erat kaitannya dengan pernyataan bahwa dalam jangka panjang peningkatan jumlah  uang  beredar  ( money  supply ) hanya berpengaruh terhadap peningkatan harga  (inflasi)  dan  tidak  berpengaruh terhadappeningkatan output (GDP). Sehingga  kesimpulannya  bahwa  ranah inflasi  dianggap  sangat  relevan  untuk diemban  oleh  Bank  Indonesia  sebagai otoritas  moneter  di  Indonesia.  (Satria, Dias, 2008 : 69)
Dengan  adanya  perubahan  operasi kebijakan moneter dari stabilisasi dengan pentargetan moneter ( monetery targeting) menjadi  stabilisasi  pentargetan  inflasi ( inflation  targeting  framwork )  dengan tujuan  akhir  kebijakan  moneter  adalah mencapai  dan  memelihara  kestabilan nilai  rupiah  yang  tercermin  dari  tingkat inflasi yang rendah dan stabil maka Bank
Indonesia menetapkan suku bunga acuan (BI rate) berdasarkan tingkat inflasi yang dituju sebagai panduan bagi pasar. BI rate merupakan policy  rate sebagai  suku bunga  acuan  ( benchmark ).  Dampak  BI rate  terasa  dalam  implementasi  operasi moneter  oleh  Bank  Indonesia  melalui pengelolaan  likuiditas  di  pasar.  Alatnya adalah suku bunga pasar uang antar bank overnight (suku bunga PUAB O/N).
Bagi  perbankan,  PUAB  merupakan salah  satu  alternatif  cara  atau  sumber pemenuhan  likuiditas  harian.  Melalui transaksi  pinjaman  antar  bank  yang sebagian  besar  berjangka  pendek  inilah sinyal  kebijakan  moneter  ditransmisikan kepada instrumen lain dipasar keuangan, misalnya suku bunga deposito dan kredit. Disamping  itu,  perubahan  (kenaikan)  BI rate  juga  bisa  dipakai  untuk  menarik masuknya  dana  asing  ( capital  inflow ), yang sekaligus bisa menambah likuiditas valuta asing di dalam negeri.
2. Perbankan Syariah di Indonesia
Menurut Undang-undang No.10 tahun  1998  bank  syariah  adalah  bank yang  melaksanakan  kegiatan  usahanya berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintaspembayaran. (Muhamad Said.
2015: 38)
Dari hasil musyawarah (ijma internasional) para ahli ekonomi Muslim
beserta para ahli fiqih dari Academi Fiqh di Mekkah pada tahun 1973, menyimpulkan  bahwa  konsep  dasar hubungan  ekonomi  berdasarkan  syariah Islam  dalam  bentuk  sistem  ekonomi Islam  ternyata  dapat  diterapkan  dalam operasional  lembaga  keuangan  bank maupun  lembaga  keuangan  non  bank. Penerapan atas konsep tersebut terwujud dengan  munculnya  lembaga  keuangan Islam di Indonesia.
Sepuluh  tahun  sejak  diundangkannya pada  Lembaga  Negara,  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil, yang direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998, bank syariah dan lembaga keuangan  non  bank  secara  kuantitatif tumbuh dengan pesat.
Bank  syariah  dapat  menarik  dana pihak  ketiga  atau  masyarakat  dalam bentuk :
a. Titipan  ( wadî’ah )  simpanan  yang
dijamin keamanan dan pengembaliannya ( guaranteed deposit )  tetapi  tanpa  memperoleh imbalan atau keuntungan.
b. Partisipasi  modal  berbagi  hasil  dan berbagi resiko ( non guaranteed account ) untuk investasi umum
( general  investment  account  atau muḍarabah  mutlaqah )  di  mana  bank akan  membayar  bagian  keuntungan secara  proporsional  dengan  porofolio yang didanai dengan modal tersebut.
c. Investasi  khusus  ( special  investment account atau
muḍarabah muqayyadah ) di mana bank bertindak sebagai  manajer  investasi  untuk memperoleh  fee.  Jadi  bank  tidak  ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya  mengambil  resiko  atas investasi.
Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari:
a. Modal Inti ( core capital )
b. Kuasi ekuitas ( muḍarabah account )
c. Titipan ( wadî’ah ) atau simpanan tanpa imbalan ( non remunerated deposit ) Secara garis besar, hubungan ekonomi  berdasarkan  syariah  Islam tersebut  ditentukan  oleh  hubungan  aqad yang  terdiri  dari  lima  konsep  aqad. Bersumber  dari  lima  konsep  ini  bank syariah dapat menerapkan produk-produk lembaga  keuangan  bank  syariah  dan lembaga  keuangan  bukan  bank  syariah yang  dapat  dioperasionalkan.  (Karnaen Perwataatmadja  dan  Muhamad  Syafi’i Antonio.  1992  :  53)  Kelima  konsep tersebut adalah :
1. Prinsip Simpanan Murni ( al - Wadî’ah ) Prinsip simpanan murni merupakan  fasilitas  yang  diberikan oleh  bank  Islam  untuk  memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan  dana  untuk  menyimpan dananya  dalam  bentuk al-Wadî’ah . Fasilitas al-Wadî’ah diberikan  untuk
tujuan  investasi  guna  mendapatkan keuntungan  seperti  halnya  tabungan dan deposito.
2. Bagi Hasil ( asy - Syirkah )
Sistem  ini  adalah  suatu  sistem yang  meliputi  tata  cara  pembagian hasil  usaha  antara  penyedia  dana dengan  pengelola  dana.  Pembagian hasil  usaha  ini  dapat  terjadi  antara bank dengan penyimpan dana, maupun  antara  bank  dengan  nasabah penerima dana.
3. Prinsip Jual beli ( at - Tijârah )
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang  menerapkan  tata  cara  jual  beli, dimana  bank  akan  membeli  terlebih dahulu  barang  yang  dibutuhkan  atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan  pembelian  atas  nama  bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada  nasabah  dengan  harga  beli ditambah keuntungan (margin).
4. Prinsip Sewa ( al-Ijârah )
Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis :
a. Ijârah ,  sewa  murni,  seperti  halnya penyewaan alat-alat produk ( operating lease ).
b. Bai’  at  ta`jîri atau ijârah  al- muntahiya  bi  at-tamlîk merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si  penyewa  mempunyai  hak  untuk memiliki  barang  pada  akhir  masa sewa ( finansial lease ).
5. Prinsip jasa atau fee ( al-`Ajr )
Prinsip  ini  meliputi  seluruh layanan  non-pembiayaan  tunai  yang diberikan  bank.  Bentuk  produk  yang berasaskan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa,
Transfer, dan lain-lain.

## 3. Kebijakan  Moneter  Perspektif Konvensional
Pasal  (1)  Ayat  10  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang  Bank  Indonesia  yang  kemudian diamandemenkan menjadi Undang-undang Nomor  3  Tahun  2004  Tentang  Bank Indonesia  menyatakan  bahwa : Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan dan  dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah  yang  dilakukan  antara  lain  melalui pengendalian  uang  beredar  dan  atau  suku bunga.
Oleh  karena  tujuan  akhir  dari kebijakan  moneter  ini  adalah  kestabilan nilai  rupiah  yang  sangat  penting  untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat maka inflation targeting menjadi  pilihan,karena  dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya berpengaruh  terhadap  kenaikan  harga- harga (inflasi) dan tidak banyak berpengaruhnya  terhadap  pertumbuhan output  (ekonomi).  Karena  hubungan
antara  jumlah  uang  beredar  dan  inflasi adalah sempurna atau mendekati 1 (satu), sedangkan hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan pertumbuhan  output  (PDB)  mendekati nol.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  JUB berpengaruh signifikan terhadap
perubahan harga-harga (inflasi) dan tidak banyak berpengaruh
terhadap
pertumbuhan PDB. (Warjito dan Solikin, 2003 :2) Menurut Sugiyanto dan Etty lestari(2012:  116 ), Kebijakan  moneter dapat digolongkan menjadi dua yaitu: a. Kebijakan moneter ekspansif ( Monetary expansive policy )
Yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan  daya  beli  masyarakat (permintaan  masyarakat)  pada  saat perekonomian  mengalami  resesi  atau depresi.  Kebijakan  ini  disebut  juga kebijakan  moneter  longgar  ( easy money policy )
b. Kebijakan Moneter Kontraktif ( Monetary contractive policy )
Yaitu  suatu  kebijakan  dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut  juga  dengan  kebijakan  uang ketat ( tight money policy ).
Dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen  moneter  guna  mengendalikan uang  beredar  dalam  rangka  mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter. ( Sugiyanto  dan  Etty  lestari, 2012: 69 ). Instrumen-instrumen kebijakan moneter yang dimaksud adalah :
a. Operasi  Pasar Terbuka ( Open Market Operation )
Ini  merupakan  alat  kebijakan moneter  yang  penting  karena  melalui instrumen  ini  Bank  Sentral  mampu mempengaruhi sasaran operasionalnya secara efektif.
Kebijakan  ini  meliputi  tindakan menjual  dan  membeli  surat-surat berharga  oleh  Bank  Sentral,  sehingga mempengaruhi  kondisi  pasar  uang. Contohnya,  jika  inflasi  cenderung meningkat  dan  daya  beli  rupiah melemah, maka Bank Indonesia perlu memperketat  jumlah  uang  beredar. Kebijakan  ketat  ini  dilakukan  oleh Bank  Indonesia  dengan  cara  menjual Sertifikat  Bank  Indonesia  di  pasar terbuka  guna  untuk  menurunkan besarnya cadangan Bank Umum yang disimpan di Bank Indonesia. Sehingga mampu  mengurangi  kemamuan  Bank Umum dalam menciptakan uang baru. Karena  dengan  seperti  ini  bisa  untuk meredam laju inflasi dan menstabilkan nilai tukar ilmiah. Mengenai hal di atas
Tony Hartono (2006: 304) menggambarkan dalam diagram
sebagai berikut :
Jika perekonomian lesumaka Bank Indonesia akan membeli SBI di pasar terbuka untuk menambah jumlah uang beredar.  Sehingga  akan  mendorong timbulnya pertumbuhan ekonomi
(PDB)  seperti  pada  langkah-langkah berikut :
b. Penetapan  tingkat  diskonto  ( Discount Policy )
Merupakan  fasilitas  kredit  (dan/ atau  simpanan)  yang  diberikan  oleh Bank  Sentral  kepada  Bank-bank dengan  jaminan  surat-surat  berharga dan  tingkat  diskonto  yang  ditetapkan oleh Bank Sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. ( Ascarya, 2002: 16).
Bentuk fasilitas diskonto ini umumnya berupa  pinjaman  dengan  jaminan kepada  sistem  perbankan  dan  suku bunga  diatas  suku  bunga  intervensi Bank  Sentral  (atau  perupa  simpanan dengan  suku  bunga  dibawah  pasar), sehingga suku bunga fasilitas diskonto
ini akan menjadi  patokan suku bunga pinjaman  tertinggi  atau  suku  bunga pinjaman terendah.
Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus  meminjam  ke  Bank  Sentral. Untuk membuat jumlah uang
bertambah, maka pemerintah menurunkan  tingkat  bunga  Bank
Sentral, dan juga sebaliknya meningkatkan  bunga  demi  membuat uang yang beredar berkurang.
c. Penetapan Cadangan Wajib Minimum ( Reserves Requirements )
Rasio  cadangan  wajib  adalah mengatur  jumlah  uang  yang  beredar dengan  memainkan  jumlah  dana cadangan  perbankan  yang  harus disimpan  pada  pemerintah  atau  yang wajib  dipelihara  oleh  bank.  Ini bertujuan  untuk  menjamin  agar  bank dapat  memenuhi  penarikan  dana  oleh nasabah sewaktu-waktu.
Untuk  menambah  jumlah  uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Dan untuk menurunkan  jumlah  uang  beredar, pemerintah menaikkan rasio ini.
d. Himbauan Moral ( Moral Persuasion )
Himbauan  moral  digunakan  untuk mengatur  jumlah  uang  yang  beredar dengan cara memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.
Contohnya, mengimbau perbankan pemberi kredit Penjuala n SBI Uang beredar turun Inflasi turun,
Rupiah Stabil
PDB dan lapangan kerja naik
Pembelian SBI
Uang bereda
r naik
untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar
pada perekonomian.

## 4. Sejarah Kebijakan Moneter
Islam
Sistem dan kebijakan moneter sudah dimiliki  oleh  bangsa  Quraisy,  walaupun masih  dalam  bentuk  yang  sederhana. Seiring berjalannya waktu, ketika Khalifah  Umar r.a. memerintah  Islam pada  634  –  644  M,  terdapat  beberapa perubahan  yang  dilakukan  pada  saat  itu. Beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Khalifah  Umar r.a. dalam  mengatur sektor moneter antara lain:
a. Islam  melarang  segala  sesuatu  yang akan  berdampak  pada  bertambahnya gejolak dalam daya beli, dan ketidakstabilan  nilai  uang,  misalnya: pengharaman perdagangan uang yaitu dengan pengharaman riba, pengharaman penimbunan, dan pengawasan  ketat  terhadap  inflasi serta  penyelesaian  dampak-dampak inflasi.
b. Larangan  bermuamalah  dengan  uang palsu.
c. Melindungi
inflasi dengan menghimbau masyarakat untuk
menginvestasikan  uang,  sederhana dalam belanja, serta melarang
berlebih-lebihan  dan  menghambur- hamburkan uang.
d. Penyatuan moneter melalui
pencetakan dirham yang sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu sebesar enam daniq .
Kebijakan moneter Rasulullah selalu terkait  dengan  sektor  riil  perekonomian. Hasilnya  adalah  pertumbuhan  sekaligus stabilitas.  Syekh  Abdul  Qadim  Zallum mengatakan  bahwa  sistem  moneter  atau keuangan  adalah  sekumpulan  kaidah pengadaan  dan  pengaturan  keuangan dalam suatu negara.  yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan dimana dinisbahkan  seluruh  nilai-nilai  berbagai mata uang.(Pratikto, Heri. 2012: 193)
Perekonomian Arab di zaman Rasulullah  SAW  bukanlah  ekonomi barter, bahkan jauh dari itu. Valuta asing dari  Persia  dan  Romawi  dikenal  oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi  alat  pembayaran  resmi.  Untuk menjaga stabilitas ekonomi, beberapa hal berikut ini dilarang, yaitu:
a. Permintaan yang tidak riil. Permintaan akan uang hanyalah untuk keperluann transaksi dan berjaga-jaga.
b. Penimbunan mata uang.
c. Transaksi talaqqi rukban , yaitu mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidakpastian harga.
d. Transaksi  kali  bi  kali,  yaitu  bukan transaksi  tidak  tunai.  Transaksi  tunai dibolehkan  namun  transaksi  future tanpa ada barang dilarang.
e. Segala bentuk riba.
Islam  tidak  mengenal  inflasi  karena mata  uang  yang  digunakan  adalah  dinar dan dirham  yang mempunyai nilai stabil dan dibenarkan dalam Islam. Dalam buku Heri  Pratikto  (2012:  196)  Syeikh Taqyuddin  An-Nabhani  memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai adalah emas, yaitu: a. Ketika Islam melarang praktik penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan  larangan  tersebut untuk  emas  dan  perak,  padahal  harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan.
b. Islam  telah  mengaitkan  emas  dan perak  dengan  hukum  yang  baku  dan tidak  berubah-ubah.  Ketika  Islam mewajibkan diyat maka yang dijadikan  sebagai  ukurannya  adalah dalam bentuk emas.
c. Rasulullah telah menetapkan emas dan perak  sebagai  mata  uang  dan  beliau menjadikan  hanya  emas  dan  perak sebagai standar uang.
d. Hukum-hukum  tentang  pertukaran
mata uang yang terjadi dalam transaksi uang  hanya  dilakukan  dengan  emas dan perak, begitupun dengan transaksi
lainnya  hanya  dinyatakan  dengan emas dan perak.
Pada masa khalifah mata uang  yang berlaku  adalah  emas  dan  perak.  Rasio peredaran  dinar  dibandingkan  dirham sebesar 1:10  hanya berlaku sampai pada masa  keempat  khalifah.  Setelah  periode keempat khalifah, rasio ini terus berubah di  berbagai  negara-negara  Islam  mulai dari 1:35 hingga mencapai 1:50. Ketidakstabilan rasio ini
mengindikasikan  bahwa  orang  lebih senang  menyimpan  dalam  mata  uang dinar  dan  menggunakan  dirham  sebagai alat  transaksi  sehingga  peredaran  dinar semakin  kecil.  Akhirnya,  semakin  lama standar  dua  metal  tersebut  tidak  dipakai lagi secara universal karena fluktuasinya.
Selanjutnya  dimulailah  masa  metal tunggal  dengan  emas  sebagai  standar mata uang yang berlaku secara universal. Gold  currency  standart dikenal  dengan tiga variasi, yaitu :
a. Gold coin standard merupakan sistem moneter  di  mana  gold  coin  aktif beredar di masyarakat sebagai standar alat tukar.
b. Gold  bulion  standard merupakan standar  moneter  dengan  keterntuan- ketentuan sebagai berikut:
1) Mata  uang  nasional  disetarakan dengan emas
2) Emas  disimpan  oleh  pemerintah dalam bentuk bar atau batangan
3) Emas tidak beredar dalam perekonomian
4) Emas tersedia untuk tujuan industri dan transaksi-transaksi
internasional dari bank
c. Gold  exchange  standart atau  dikenal sebagai Bretton  Woods  System, yaitu merupakan kesepakatan internasioanal di bidang moneter di mana mata uang merupakan fiat  money yang  dapat dikonversikan ke dalam  emas dengan tingkat harga tertentu.
5. Kebijakan  Moneter  Perspektif
Islam
Dalam manajemen moneter
Islam, untuk mencapai kestabilan perekonomian  ada  beberapa  hal  yang menjadi pedoman, antara lain:
a. Uang untuk investasi produktif
Manajemen  moneter  berdasarkan suku  bunga  berpengaruh  terhadap pemenuhan  kebutuhan  pokok  dan pemerataan  distribusi  pendapatan.
Golongan kaya umumnya memanfaatkan dana tidak hanya untuk kepentingan  investasi  yang  produktif melainkan  juga  untuk  konsumsi barang-barang mewah sebagai simbol status sosial dan juga untuk spekulasi. Tentunya kegiatan ekonomi konvensional  tersebut  tidak  terlepas dari  suku  bunga  yang  cenderung memperkecil  permintaan  uang  untuk
kegiatan-kegiatan pemenuhan
kebutuhan  pokok  dan  investasi  yang produktif dan
memperbesar permintaan  uang  untuk  kegiatan  non- produktif  dan  spekulatif  yang  pada akhirnya  berakibat  pada  kegagalan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi negara. Dalam Islam, permintaan uang harus diarahkan pada upaya  untuk  investasi  produktif  dan mengembalikan  motif  permintaan uang pada fungsi yang sebenarnya.
b. Permintaan uang
Manajemen  moneter  Islami  adalah manajemen  moneter  yang  efisien  dan adil tidak berdasarkan pada mekanisme  suku  bunga,  melainkan menggunakan  tiga  instrumen  utama yaitu:
1) Value  judgements yang  dapat
menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi  sumber  yang  sesuai dengan  ajaran  Islam.  Berdasarkan nilai-nilai  Islam,  permintaan  uang harus dimanfaatkan untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  dan investasi  yang  produktif,  sama sekali bukan untuk konsumsi yang berlebihan, pengeluaran- pengeluaran  non  produktif,  dan spekulatif.
2) Kelembagaan  yang    berkaitan dengan  kegiatan  sosial  ekonomi
dan  politik  yang  salah  satunya adalah dapat menciptakan mekanisme harga dan meningkatkan efisiensi dalam
pemanfaatan sumber.
3) Mekanisme lembaga perantara
keuangan yang beroperasi
berdasarkan  sistem  bagi  hasil.
Dalam  sistem  ini  permintaan  uang untuk pemanfaatan uang dialokasikan  dengan  syarat  hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat  dan  hanya  kepada debitur  yang  mampu  mengelola proyek secara efisien. Dengan  tidak  diperbolehkan  unsur bunga dalam ekonomi Islam, maka bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan suku  bunga  acuan  (BI rate )  dalam pengelolaan  likuiditas  bagi  pasar.  Hal serupa  juga  tidak  dapat  menerapkan instrumen-instrumen  yang  digunakan dalam  kebijakan  moneter  konvensional seperti misal discount rate .
Bank  Sentral  Islam  memerlukan instrumen  yang  bebas  bunga  untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneternya.  Dalam  hal  ini,  terdapat beberapa  instrumen  bebas  bunga  yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan  atau  menurunkan  uang beredar.  Secara  mendasar,  terdapat beberapa  kebijakan  moneter  dalam ekonomi Islam,  antara lain:
a. Kebijakan  Dorongan  Moral  ( Moral Suasion ).
Kebijakan yang berisikan
himbauan kepada seluruh bank umum untuk  mengajak  berhati-hati  dalam memberikan pinjaman.
b. Lending ratio.
Kebijakan untuk memberikan pinjaman, Lending Ratio dalam hal ini yang artinya Qarḍul Hasan (pinjaman kebaikan).
c. Profit Sharing.
Ratio bagi  untung  yang  harus ditentukan  sebelum  memulai  bisnis. Bank Sentral menggunakan kebijakan dalam  kebijakan  moneter.  Dimana ketika  bank  sentral  menaikan  jumlah uang  yang  beredar,  maka  keuntungan untuk nasabah juga ikut meningkat d. Reserve Ratio .
Adalah  suatu  presentase  tertentu dari  simpanan  bank  yang  harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 3 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan Reserve  Ratio misalnya  dari  5  persen menjadi  18  %  yang  dampaknya  sisa uang  yang  ada  pada  komersial  bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.
e. Refinance Ratio.
Adalah  sejumlah  proporsi  dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat,
pembiayaan yang diberikan
meningkat, dan ketika refinance  ratio turun,  bank  komersial  harus  hati-hati karena  mereka  tidak  di  dorong  untuk memberikan pinjaman.
f. Government Instrument Certificate . Merupakan instrumen operasi pasar terbuka kebijakan pengendalian moneter dalam perspektif islam dimana cara ini  memperkenalkan dua instrumen yang sesuai dengan syari’ah yaitu  CMC  ( The  Central  Bank Musharaka  Certificate )  dan  GMC
( Government Musharaka Certificate ).
(1) CMC ( The Central Bank Musharaka Certificate ). Merupakan sekuritas yang berdasarkan  sistem  bagi  hasil dengan karakteristik sebagai berikut  :  tidak  mempunyai  tanggal jatuh tempo, berbasis ekuitas dalam jumlah tertentu dari investasi bisnis dan  pemerintah  di  bank-bank komersial, Mempunyai nilai nominal uniform yang  sebanding dengan  nilai  akuntansi  dari  total jumlah  investasi  dibagi  jumlah CMC  yang  diterbitkan,  dapat diperdagangkan  oleh  pemilik  di pasar  sekunder  melalui  prosedur administrasi  standar,  sedangkan pada  pasar  primer  penjual  adalah melalui pelelangan
(2) GMC  ( Government  Musharaka Certificate ).  Merupakan  instrumen yang  memungkinkan  pemerintah untuk  melakukan  pengumpulan dana  melalui  penerbitan  sekuritas yang  menjanjikan  pada  investor suatu pengembalian yang dinegosiasikan  sebelumnya  atas dasar investasi mereka pada kumpulan  aset  pemerintah  yang berbentuk kepemilikan pada perusahaan-perusahaan publik atau patungan  yang  menguntungkan dalam  operasinya.  Secara  garis besar  kegunaan  GMC  adalah  : untuk pembiayaan anggaran, instrumen  operasi  pasar  terbuka bagi  pelaku  bisnis,  mobilisasi tabungan nasional, mendorong investasi, sebagai alat
pengembangan  pasar  uang  yang sesuai dengan syari’ah Islam.
(3) Ijara  Certificate  /  Islamic  Sukuk (SUKUK).  Merupakan  sekuritas yang dimaksudkan untuk memobilisasi simpanan jangka panjang  yang  digunakan  untuk pembangunan  proyek  infrastruktur jangka  panjang  yang  dilakukan melalui  sekuritas  aset  pemerintah berwujud seperti jalan raya, pabrik, sekolah,  dan  lainnya.  Sukuk  ini adalah  instrumen  finansial  yang merepresentasikan  tiga  perjanjian
dasar,  yaitu:  perjanjian  pembelian aset,  perjanjian  sewa  menyewa, perjanjian penjualan aset. Menurut ketentuan Departemen Perbankan Syariah OJK (2017:42) bahwa instrumen lain yang merupakan alternatif
investasi bank syariah yang dikembangkan  oleh  pasar  modal,  antara lain :
a. Obligasi  Syariah  Muḍarabah yaitu
berdasarkan akad mudaharabah dimana  keuntungan  yang  dibagikan kepada  investor  (pemegang  obligasi) sesuai  dengan  hasil  yang  didapatkan oleh emiten.
b. Obligasi Syariah Ijarah yaitu didasarkan  pada  akad  ijarah  dimana investor  bertindak  sebagai  Mujir (pemberi  sewa)  sedangkan  emiten adalah mustajir (penyewa).
c. Resakdana  Syariah yaitu  resakdana yang  investasinya  ditempatkan  pada portofolio yang sesuai dengan syariah, seperti  obligasi  syariah  dan  saham- saham  yang  direting  menurut  kriteria syariah.
d. Masih menurut Departemen
Perbankan  Syariah  OJK  (2017:42) instrumen kebijakan dalam perbankan untuk  transaksi  antarbank  saat  ini  di Indonesia, antara lain
e. Sertifikat  Muḍarabah  Antar  Bank merupakan instrumen pasar uang antar bank  syariah  yang  hanya  dapat  dijual
satu kali kepada bank lain dengan bagi hasil sesuai kesepakatan.
f. Sertifikat  Wadî’ah  Bank  Indonesia merupakan instrumen Bank Indonesia untuk  menyerap  kelebihan  likuiditas dalam perbankan.
g. Sertifikat Bank Indonesia
Syariah(SBIS) merupakan  sertifikat yang  diterbitkan  Bank  Indonesia berdasarkan akad ju’alah.
h. Sertifikat  Perdagangan  Komiditi
Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank(SIKA) merupakan sertifikan  tang  diterbitkan  oleh  bank syariah dalam pengelolaan likuiditasnya  yang  diperdagangkan antarbank.
i. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) merupakan fasilitas Bank Indonesia untuk perbankan  syariah  untuk  menutupi selisih posisi (mismatch).
Sementara  Sertifikat  perdagangan komoditi  berdasarkan  prinsip  syariah antar bank (SiKA):
a. Berdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah Nasional (DSN) MUI. Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan terkait penggunaan komoditas syariah sebagai  salah  satu  instrumen  di  pasar uang  antarbank  syariah  (PUAS). Ketentuan  tersebut  terwujud  surat edaran BI perihal sertifikat
perdagangan  komodoti  berdasarkan prinsip syariah antarbank (SiKA).
b. Transaksi  SiKA  melibatkan  tiga elemen. Yang pertama,Peserta
Komersial yaitu BUS, UUS dan Bank Asing yang menjalankan usaha
berprinsip  syariah  yang  kelebihan likuiditas. Kedua, Konsumen Komoditi,  yaitu  BUS,  UUS  yang membutuhkan likuiditas dan
menerbitkan  SiKA.  Ketiga,  Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).
c. Mekanisme  Transaksi  SiKA:  Peserta komersial  membeli  komoditas  di Bursa dari Peserta Pedagang Komoditi secara  tunai  dan  menerima  surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT). Kemudian Konsumen Komoditi membeli komoditi di Bursa dari Peserta Komersial  Atas  transaksi tersebut. Konsumen Komoditi menerima SPAKT dan dan memberikan SiKA.
Konsumen Komoditi  menjual  komoditi  di  bursa kepada  Peserta  Pedagang  Komoditi secara tunai dengan akad bai’ sebesar nilai  nominal  komoditi  sebagaimana tercantum dalam SPAKT.

## C. Simpulan
Kebijakan  pengendalian  moneter bertujuan  untuk  memperbaiki  keadaan perekonomian  yaitu  terkendalinya  laju
inflasi  melalui  pengaturan  jumlah  uang beredar.  Bank  Indonesia  mengubah strategi  kebijakan  moneternya  dari monetery  targeting menjadi inflation targeting . Instrumen-instrumen pengendalian moneter konvensional dengan Open market operation , discount policy , Reserves  Requrements , Moral Persuasion.
Oleh  karena  Islam  memandang bahwa  bunga  dalam  perilaku  ekonomi sebagai  riba  yang  tidak  diperbolehkan maka  kebijakan  penetapan  pengendalian moneter  harus  menghilangkan  bunga dalam sistem perbankan syariah. Instrumen-instrumen  yang  digunakan antara  lain; Reserve  Ratio,  Moral Persuassion,  Lending  Ratio,  Refinance Ratio,  Profit  Sharing  Ratio,  Islamic Sukuk,
Government Instrument Certificate (GIC) dengan beragam produk  sebagai  instrumen  kebijakan dalam perbankan untuk transaksi antarbank  saat  ini  di  Indonesia  seperti Sertifikat Muḍarabah Antar Bank,
Sertifikat  Wadî’ah  Bank  Indonesia,
Sertifikat Bank Indonesia Syariah(SBIS), Sertifikat Perdagangan Komiditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank(SIKA)dan Fasilitas Pembiayaan  Jangka  Pendek  Syariah
(FPJPS).
***

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya.  2002. Instrumen-instrumen Pengendalian  Moneter. Jakarta  : Pusat Pendidikan dan Studi KeBanksentralan Bank Indonesia. Departemen  Perbankan  Syariah  OJK. 2017. Slide Presentasi Modul Training  of  Trainers  Keuangan Syariah . Yogyakarta
Hartono,  Tony.  2006. Mekanisme Ekonomi  dalam  Konteks  Ekonomi Indonesia. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Miskhin.  2004. The  Economics  of Money . Banking  and  Financial Markets . Seventh Edition. International  Edition.  New  York:
Pearson Addison Wesley Longman.
Natsir,  M.  2014. Ekonomi Moneter dan
Kebanksentralan . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Perwataatmadja, Karnaen A. dan Muhammad  Syafi’i  Antonio.  1992.
Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam .
Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. Pratikto,  Heri.  2012. Bahan  Ajar Ekonomi syariah . Malang:
Universitas Negeri Malang
Rusdiyana,  Aam  Slamet  dkk.  2009.
Ekonomi  Islam  Substantif. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan  Masyarakat  (LPPM). Sekolah  Tinggi  Ekonomi  Islam
TAZKIA.
Said,  Muhamad.  2015. Konsep  Hukum Perbankan Syariah d. Malang: Setara
Press
Satria, Dias. 2008. Keuangan Internasional.,Explaining the Financial Crisis . Malang: Banyumedia Publising. Sugiyanto  dan  Lestari  Etty.  2012. Ekonomi Moneter. Tanggerang: Universitas Terbuka
Warjiyo  dan  Solikin.  2003. Kebijakan
Moneter  di  Indonesia.  Buku  Seri Kebanksentralan No. 6 . Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.