Permohonan Hak Asuh Anak Bagi WNA yang Berdomisili di Luar Negeri: Study Kasus Pengadilan Agama Stabat Nomor Perkara 590
Suaib Lubis 1 , Puput Chairani 2
STAI Jam’iyah Mahmudiyah Langkat
Suaib_Lubis@staijm.ac.id

## ABSTRACT
The  research  was  conducted  at  the  Stabat  State  Religious  Court.  This  research  was conducted qualitatively by carrying out several stages. Data collection techniques by observing and interviewing directly in the Stabat Religious Court. Based on the results of the study it can be concluded in determining the custody of minors that in this case the best interest of the child at this time is to live with the mother because in reality the children have begun to adjust to the environment  they  are  in  now  and  get care,  care,  and  get  education  well.  The  Panel  of  Judges determined custody of minors in this case fell to the mother with no intention of alienating the child from the father. As a review of Islamic law in terms of determining the custody of minors to the mother in its legal considerations the Panel of Judges considers the benefit of the child. The Assembly  in  interpreting  its  legal  considerations  in  establishing  child  custody  is  oriented  to maintaining the five main points in Islamic law and by seeing who is better able to guarantee the realization of the child's best interests and to realize the objectives of syara 'law (maqashid asy- syari'ah) in maintaining the child's religion , take care of the soul of the child, preserve the child's mind, nurture offspring, and preserve the child's property.
Keywords : Application for child custody, Foreign Citizens
ABSTRAK Adapun  penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Negeri  Stabat.  Penelitian  ini dilakukan  secara  kualitatif  dengan  melakukan  beberapa  tahap.  Teknik  pengumpulan  data dengan melakukan observasi dan wawancara  secara langsung di Pengadilan Agama Stabat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur bahwa dalam perkara ini kepentingan terbaik anak saat ini adalah tinggal bersama ibu karena  senyatanya  anak-anak  sudah  mulai  dapat  menyesuaikan  dengan  lingkungan  yang ditempatinya  saat  ini  dan  mendapatkan  pemeliharaan,  pengasuhan,  serta  mendapatkan pendidikan  dengan    baik.  Majelis  Hakim  menetapkan  hak  asuh  anak  di  bawah  umur  pada perkara  ini  jatuh  kepada  ibu  dengan  tidak  bermaksud  menjauhkan  anak  dari  ayah. Sebagaimana tinjauan dari hukum Islam dalam hal penetapan hak asuh anak  di  bawah  umur kepada    ibu    dalam    pertimbangan    hukumnya  Majelis  Hakim  menimbang  dari  sisi kemaslahatan  bagi  anak.  Majelis  dalam    menafsirkan    pertimbangan    hukumnya    dalam menetapkan  hak asuh anak berorientasi pada memelihara lima hal pokok dalam hukum Islam dan  dengan  melihat  siapa  yang  lebih  mampu  menjamin  terwujudnya  kepentingan  terbaik anak serta agar terwujudnya tujuan hukum syara ’ (maqashid asy-syari ’ ah) dalam memelihara agama  anak,  memelihara  jiwa  anak,  memelihara  akal  anak,  memelihara  keturunan,  dan memelihara harta anak.
Kata kunci : Permohonan hak asuh anak, Warga Negara Asing

## PENDAHULUAN
Persoalan hak asuh anak bagi WNA yang berdomisili di Luar Negeri merupakan suatu  polemik  yang  dari  dahulu  sudah  dibincangkan  hingga  saat  ini.  Masalahnya, dengan hak asuh anak akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan itu sehingga  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  berbagai  masalah  yang  rumit  untuk diselesaikan  di  kemudian  hari,  di  satu  sisi  masih  menjadi  perdebatan  pula  dasar hukum  untuk  menyatakan  keabsahan  dan  ketidak  absahan  hak  asuh  anak.  Oleh karena  itu  menjadi  menarik,  persoalan  nikah  antar  pemeluk  agama   untuk dibincangkan baik ditinjau dari hukum Islam ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  Pasal  2  disebutkan  bahwa  :  perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah. Dari  pengertian  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  perkawinan  menurut  Hukum Islam  adalah  suatu  kesepakatan  atau  perjanjian  antara  pria  dan  wanita  yang mengikatkan  dirinya  dalam  hubungan  suami  istri  agar  dapat  menghalalkan hubungan kelamin guna mendapatkan keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan  ibadah  kebaktian  kepada  Allah  SWT  yang  disertai dengan  hak  dan kewajibannya masing-masing. Hilman  Hadikusuma  dalam   bukunya  yang   berjudul “ Hukum   Perkawinan Indonesia ” mengatakan bahwa perkawinan  menurut  Hukum Agama Islam adalah perikatan  antara  wali  perempuan  (calon  istri)  dengan  calon suami,  bukan  hanya  perikatan  antara  pria  dan  wanita  saja  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  UU  No.  1 Tahun   1974   dan   Hukum   Kristen.    Dengan   adanya wali      dalam      perkawinan  menunjukkan  bahwa  ikatan  perkawinan  dalam  Islam berarti  pula  perikatan  kekerabatan  bukan  hukum  perikatan  perorangan.  Dengan demikian perkawinan menurut  hukum   Islam  pada prinsipnya merupakan ibadah dalam  rangka mentaati perintah    Allah  SWT.

## Hak Asuh Anak Bagi WNA
Berdasarkan  aturan  dalam  Pasal  29  ayat  (2)  UU  Perlindungan  Anak dinyatakan,  anak  yang  bersangkutan  diberikan  kesempatan  untuk  memilih  atau berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 105 ayat (1) KHI telah ditentukan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.  Namun  jika  anak  tersebut  sudah  berusia  12  tahun  atau  lebih,  maka  anak tersebut  memiliki  hak  untuk  memilih  di  antara  ayah  dan  ibunya  sebagai  pihak pemegang  hak  asuh  atau  pemegang  hak  pemeliharaan.  Dalam  Putusan  No. 4/Pdt.G/2012/PN.BLI dalam perkara perceraian antara perempuan Warga Negara Jerman dan pria Warga Negara Indonesia, ditentukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya.
Pada praktiknya hal mendasar dijadikan perhatian dan pertimbangan majelis hakim  dalam  menentukan  pihak  mana  yang  berhak  untuk  memperoleh  hak  asuh
yaitu  disesuaikan  dengan  kepentingan  si  anak  itu  sendiri.  Sebagaimana  termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyebutkan bahwa kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak. Penentuan  hak  asuh  si  anak  ini  nantinya  akan  berdampak  pada kewarganegaraan  dari  anak  tersebut.  Karena  bagi  seorang  anak  dari  perkawinan campuran  yang  belum  berusia  18  tahun  berhak  untuk  memperoleh kewarganegaraan dari kedua orang tuanya. Atau disebut kewarganegaraan ganda. Ketika mencapai usia 18 tahun maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu  kewarganegarannya.  Namun  ketika  terjadi  perceraian,  dimana  ibunya berkewargangeraan  Republik  Indonesia  dan  anak  dalam  usia  belum  mampu menentukan  pilhannya.  Maka  demi  kepentingan  terbaik  si  anak  atau  atas permohonan  ibunya  tersebut,  pemerintah  berkewajiban  mengurus  status kewarganegaraan RI bagi anak tersebut.

## TINJAUAN LITERATUR
Hak Dan Tanggung Jawab Wali Atas Anak Yang Berbeda Kewarganegaraan Dalam  kaitan  dengan  Undang – Undang  Nomor  12  Tahun  2006,  penjelasan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  di  jelaskan  bahwa, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh,dan komprehensif, undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban  memberikan  perlindungan  kepada  anak  berdasarkan  asas-asas  sebagai berikut:  1.  Nondiskriminasi,  2.  Kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  3.  Hak  untuk hidup,  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan,  Penghargaan  terhadap  pendapat anak. Pemberlakuan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI,  memunculkan  sederet  aturan  dan  petunjuk  pelaksanaan  namun  itu  rupanya belum membuat urusan kawin campuran atau beda kewarganegaraan selesai seratus persen.  Mereka  masih  mengeluhkan  kesulitan  yang  dihadapi  di  lapangan.  Jumlah anak yang didaftarkan untuk memperoleh warga negara ganda terbatas baru sekitar 4000  anak.  Bisa  jadi,  ketidaktahuan  atau  keengganan  pasangan  antar  negara mendaftar  karena  sosialisasi  kurang,  pilihan  untuk  tidak  atau  menjadi  WNI,  plus prosedur pengurusan yang dirasa panjang, serta menguras tenaga dan uang.
Pelaksanaan perlindungan anak belum dijamin dengan peraturan perundang- undangan  yang  mantap,  sehingga  menghambat  pelaksanaan  perlindungan  anak. Pelaksanaan  atau  implementasi  dari  Undang-Undang  belum  berjalan  sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dalam upaya  Perlindungan  anak.  Saran-saran agar  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Indonesia berjalan efektif. Perlindungan anak  di  Indonesia  dan  implementasinya  dipertanggungjawabkan  serta  bermanfaat ingin  dikemukakan,beberapa  saran  yang  kiranya  dapat  diperhatikan  dan dilaksanakan  bersama  mengingat  situasi  dan  kondisi  yang  ada  pada  saat  ini  dan dikemudian hari sebagi berikut:
1. Mengusahakan   adanya   suatu   organisasi  koordinasi   kerjasama   di   bidang pelayanan  perlindungan  anak,  yang  berfungsi  sebagai  koordinator  yang memonitor dan membantu membina dan membuat pola kebijaksanaan mereka
Volume 1 Nomor 2(2019)  212-223  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v1i2.590
yang melibatkan diri dalam perlindungan  anak  pada  tingkat  nasional  dan regional.
2. Berupaya  maksimal  membuat,  mengadakan  penjamin  pelaksanaan perlindungan  anak dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum.
3. Mengusahakan  penyuluhan  mengenai  perlindungan  anak serta  manfaatnya secara  merata  dengan  tujuan  meningkatkan  kesadaran  setiap  anggota masyarakat  dan  aparat  pemerintah  untuk  ikut  serta  dalam  kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan berbagai cara untuk tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
4. Mengusahakan  penelitian  di  bidang  perlindungan  anak  agar  lebih  dapat memahami  permasalahan  untuk  dapat  membuat  dan  melakasanakan kebijaksanaan secara dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat.
5. Meningkatkan  pemenuhan  hak-hak  sipil  dan  kebebasan  sebagai  manifest pertama  haknya  sebagai  manusia,  yang  mencakup:  Nama,  status kewarganegaraan, identitas penduduk, dan akta kelahiran; Kebebasan dalam berekspresi,  berpikir,  berhati  nurani,  memeluk  agama,  berserikat,  akses terhadap  informasi  yang  layak  baik  melalui  jalur  organisasi  pemerintah, organisasi  masyarakat,  maupun  organisasi  yang  dibentuk  oleh  mereka sendiri.
6. Perlindungan atas kehidupan pribadi.
7. Tidak menjadi subjek penyiksaan, hukum yang kejam, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kebebasan (Enggi Holt : 2006)
Pembuatan undang-undang Nomor   23   Tahun   2002   tentang Perlindungan Anak dilatar belakangi dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB guna mengatur masalah pemenuhan Hak Anak. Selain itu Indonesia juga mengadopsi undang-undang tentang hak  asasi  manusia  pada  tahun  1999  (UU  No.  39/1999).  Meskipun  sudah  ada sejumlah undang-undang di yang berkaitan dengan perlindungan anak, misalnya UU Kesejahteraan  Anak,  UU  Pengadilan  Anak,  dan  sebagainya,  belum  ada  undang- undang  yang  secara  utuh  dapat  mengatasi  permasalahan  anak.  Undang  -  Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dapat dilihat sebagai salah satu produk dari Konvensi Hak Anak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan Hak Anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran Hak Anak  baik  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  dalam  konteks  keluarga,  masyarakat maupun  negara.  Undang-  undang  Perlindungan Anak  dibuat  berdasarkan  empat prinsip KHA:
1. Non-diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup
4. Bertahan dan berkembang\
5. Dan hak anak untuk berpartisipasi.
Pelaksanaan hak perwalian yang telah ditetapkan terhadap wali Manusia sebagai anggota masyarakat selalu hidup bersama dengan sesamanya dalam  suatu  pergaulan  hidup.  Bentuk  masyarakat  terkecil  adalah  keluarga  yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak. Keluarga memegang peranan penting dalam pembangunan  bangsa  dan  negara,  karena  kemajuan  keluarga  berbanding  lurus dengan  kemajuan  negara,  oleh  karena  itu  negara  membutuhkan  tata  tertib  dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang keluarga. Semakin tertata dan baik keluarga, maka akan semakin baik dan tertata pula suatu negara, demikian sebaliknya semakin tidak  tertata  suatu  keluarga,  maka  akan  semakin  tidak  tertata  pula  suatu  negara. Sehingga  muncul  istilah  hukum  keluarga  yang  diartikan  sebagai  keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah  dan  kekeluargaan  karena  perkawinan,  termasuk  di  dalamnya  adalah perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir (Ali Afandi : 2004).
Anak-anak  yang  belum  dewasa  pertumbuhan  dan  perkembangannya  dapat dipengaruhi  oleh  ketidakcakapan  orangtuanya  dan  dapat  juga  dipengaruhi  karena salah  satu  atau  kedua  orang  tuanya  meninggal  dunia.  Anak-anak  yang  belum dewasa  pertumbuhan  dan  perkembangannya  dapat  juga  dipengaruhi  karena perceraian  orang  tuanya  dan  juga  dapat  dipengaruhi  karena  dicabut  kekuasaan sebagai orang tua salah satu atau keduanya, oleh karena itu anak yang belum dewasa dan  tidak  berada  dibawah  kekuasaan  orang  tua  maka  dalam  hal  ini  anak-anak tersebut berada dibawah kekuasaan seseorang pengganti kekuasaan orang tua yaitu seorang wali dengan sistem perwalian. Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam selanjutnya  disingkat  KHI  adalah “ Perwalian  adalah  kewenangan  yang  diberikan kepada  seseorang  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  sebagai  wakil  untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hu kum”. Sedangkan  perwalian menurut  KUHPerdata (Burgerlijk  Weetboek) yakni  telah dibahas dalam Pasal 331 dalam hukum keluarga “P erwalian adalah anak-anak yang  belum  cukup  umur  dan tidak dalam kekuasaan orang tua yang memerlukan bimbingan dan oleh karena itu harus  ditunjuk  wali,  yaitu  orang-orang  atau  perkumpulan  yang  akan menyelenggarakan  keperluan  hidup  anak  tersebut.  Seorang  wali  ditetapkan  oleh hakim atau dapat pula karena wasiat orang tua sebelum meninggal, sedapat mungkin wali  diangkat  dari  orang-orang  yang  mempunyai  pertalian  darah  dari  si  anak  itu sendiri.  Pengertian  perwalian  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  yang merupakan Hukum Perdata Nasional  yang berlaku saat ini, perwalian adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, belum pernah melangsungkan pernikahan,   yang  tidak  berada  dalam  kekuasaan  orang  tua,  berada  di  bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai peribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda.

## Dasar Konseptual
Menurut  penelitian  Meilani  (2009)  menjelaskan  bahwa  status  anak  sebelum adanya Undang-  Undang  Kewarganegaraan  Nomor  12  Tahun  2006,  Indonesia berpedoman  kepada  Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang berlaku sejak di undangkan pada tanggal 1 Agustus 1958. Beberapa hal yang diatur dalam  Undang-Undang  Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 adalah mengenai ketentuan  -  ketentuan  siapa  yang  dinyatakan  berstatus  Warga  Negara  Indonesia, naturalisasi atau pewarganegaraan biasa, akibat pewarganegaraan,
pewarganegaraan  istimewa,  kehilangan  kewarganegaraan,  dan  siapa  yang dinyatakan berstatus orang asing. Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan  campuran,  Undang-  Undang  Nomor  62  Tahun  1958  tentang Kewarganegaraan mengaturnya sebagai berikut :
1. Pada    dasarnya    Undang-Undang    Nomor    62    Tahun    1958    tentang Kewarganegaraan  menganut  asas ius  sangunis seperti yang terdapat  dalam Pasal  1  huruf  b,  bahwa  orang  yang  pada  waktu  lahirnya  mempunyai hubungan  hukum  kekeluargaan  dengan  ayahnya  seorang  Warga  Negara Indonesia  dengan  pengertian  hubungan  tersebut  telah  ada  sebelum  anak tersebut  berumur  18  tahun,  atau  sebelum  kawin  di  bawah  18  tahun. Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan.  Seorang  anak  dianggap  memiliki  status  kewarganegaraan seorang  ayah,  bila  ada  hubungan  keluarga.  Jadi  bila  anak  lahir  dari perkawinan  yang  sah  seperti  disebut  dalam  Pasal  42 Undang-Undang Perkawina  Nomor  1  Tahun  1974,  maka  kewarganegaraan  ayah    dengan sendirinya menentukan    status kewarganegaraan anaknya.
2. Pasal    1    huruf    c    Undang-Undang    Nomor    62    Tahun    1958    tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa anak yang di lahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah Warga Negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh Warga Negara Indonesia.
3. Anak yang belum berumur 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan  kewarganegaraan  RI  dan  antara  ayah  dan  anak  terdapat hubungan hukum keluarga. Bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan RI karena naturalisasi, maka anak yang belurn berumur  18  tahun  memperoleh kewarganegaraan  RI  dan  anak  tersebut  harus  bertempat  tinggal  di Indonesia ( Pasal 14 ayat 1Undang-Undang Nomor  62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan).
4. Anak   dapat   kehilangan   kewarganegaraan   RI   bila   ayah   atau   ibunya kehilangan kewarganegaraan RI (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 62   Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan).

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  merupakan  suatu  cara  yang  ditempuh  untuk  melak- sanakan  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif.  Penelitian deskripif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dengan cara menganalisis dan menafsirkan variabel-variabel yang diteliti. Sehingga nampaklah bahwa penelitian ini
merupakan  penelitian kualitatif  dan  bersifat  deskriptif  analitis.  Metode  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam penelitian  ini  adalah  wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara lebih fokus kepada sumber data primer yang ada yaitu orang yang berkaitan langsung dengan variabel penelitian. Untuk observasi dilakukan dengan  pengamatan  langsung  obyek  maupun  lokasi  penelitian  tersebut. Sedangkan  dokumentasi yang  terkumpul  adalah  proses  penelitian  yang  dilakukan dari  awal  hingga  akhir  penelitian.  Terlihat model  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah model interaktif ( interactive model of analysis) . Artinya, ketiga komponen dalam kegiatan penelitian berjalan bersama-sama, yakni data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusions drawing and verifying (penarikan kesimpulan dan verifikasi) . Teknik  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian  kualitatif  mencakup  transkip  hasil  wawancara,  reduksi  data,  analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

## HASILL DAN PEMBAHASAN
Kelembagaan  Peradilan  Agama  sebagai  wadah,  dan  hukum  Islam  sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami  pasang  surut.  Pada  masa  kekuasaan  kerajaan  Islam  lembaga  peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada  masa  pemerintahan  VOC,  kelembagaan  peradilan  agama  akan  dihapuskan dengan  membentuk  peradilan  tersendiri  dengan  hukum  yang  berlaku  di  negeri Belanda,  namun  kelembagaan  ini  tidak  dapat  betjalan  karena  tidak  menerapkan hukum Islam.
Usaha-usaha  untuk  menghapuskan  peradilan  agama  yang  identik  dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini.  Usaha  tersebut  dengan  cara  mengurangi  kewenangan  peradilan  agama  sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan "landraad" (pengadilan negeri). Hanya lembaga landraad yang berkuasa  untuk  memerintahkan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  agama  dalam bentuk  "excecutoire  verklaring"  (pelaksanaan  putusan).  Pengadilan  Agama  tidak berwenang  untuk  menyita  barang  dan  uang  (Daud  Ali  :  223).  Dan  tidak  adanya kewenangan  yang  seperti  ini  terns  berlangsung  sampai  dengan  lahirnya  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Usaha  untuk  menghapuskan  pengadilan  agama  masih  terus  berlangsung sampai  dengan  keluarnya  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  1948  dan  Undang- undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951  tentangTindakan  Sementara  untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dati peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya  diatur  dengan  peraturan  pemerintah.  Proses  keluarnya  peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah
berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Muchtar Zarkasyi : 33 - 37). Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini  tidak  ada  ketentuan  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Pasa12  ayat  (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Indonesia  dengan  keluarnya  Undang-  undang  Nomor  7  Tahun  1989  ten  tang Peradilan  Agama  yang  telah  memberikan  landasan  untuk  mewujudkan  peradilan agama yang mandiri, sed~r~jat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.
Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang  oleh  para  ulama  yang  disegani  yang  menjadi  panutan  masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama sebagai-mana disebut di atas. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tug as raja di bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, berasal dari ulama seperti  KaBjeng  Penghulu  Tafsir  Anom  IV  pada  Kesunanan  Surakarta.  Ia  pemah mendapat  tugas  untuk  membuka  Madrasah  Mambaul  Ulum  pada  tahun  1905. Demikian  pula  para  personil  yang  telah  banyak  berkecimpung  dalam penyelenggaraan  peradilan  agama  adalah ulama-ulama  yang  disegani,  seperti:  KH. Abdullah Sirad Penghulu Pakualaman, KH. Abu Amar Penghulu Purbalingga, K.H. Moh. Saubari  Penghulu  Tegal,  K.H.  Mahfudl  Penghulu  Kutoarjo,  KH.  Ichsan  Penghulu Temanggung, KH. Moh. Isa Penghulu Serang, KH.Musta'in Penghulu T1;1ban, dan KH. Moh.  Adnan  Ketua  Mahkamah  Islam  Tinggi  tiga  zaman  (Belanda,  Jepang  dan  RI) (Daniel  S.  Lev:  5-7).  Namun  sejak  tahun  1970-an,  perekrutan  tenaga  personil  di lingkungan peradilan agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan mulai diambil dati alumni lAIN dan perguruan tinggi agama.
Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan agama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman  dan  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat.  Agar  pengayoman  hukum dan  pelayanan  hukum  tersebut  dapat  terselenggara  dengan  baik,  diperlukan perangkat sebagai berikut :
1. Kelembagaan
Peradilan Agama yang mandiri sebagaimana lingkungan peradilan yang lain yang secara  nyata  -  didukung  dengan  sarana  dan  prasarana  serta  tatalaksana  yang memadai dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Materi Hukum
Hukum Islam sebagai hukum materiil peradilan agama yang dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan yang jelas. Dimulai dengan Kompilasi Hukum Islam, yang  selanjutnya  perlu  disempurnakan  dan  dikembangkan,  kemudian  hukum mengenai shadaqah dan baitul mal segera dibentuk. Demikian pula dengan hukum formil peradilan agama perlu dikembangkan.
3. Personil
Dalam  melaksanakan  tugas  kedinasan  ia  sebagai  aparat  penegak  hukum  yang profesional, netral (tidak memihak) dan sebagai anggota masvarakat ia orang yang
menguasai  masalah  keislaman,  yang  menjadi  panutan  dan  pemersatu  masyarakat sekelilingnya serta punya integritas sebagai seorang muslim.
Peradilan  agama  adalah  peradilan  yang  khusus  mengadili  perkara-perkara perdata dimana para pihaknya beragama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perkara- perkara  yang  diputus  oleh  peradilan  agama  antara  lain  perceraian,  perwalian, pewarisan, wakaf, dan sebagainya. Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau  ibu  kota  kabupaten,  dan  daerah  hukumnya  meliputi  wilayah  kotamadya  atau kabupaten. Susunan hierarki peradilan agama secara instansional  diatur dalam pasal 6 UU Nomor 7 Tahun1989 menurut ketentuan pasal ini secara instansional lingkugan peradilan agama terdiri dari dua tingkat :
a. Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama
b. Pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding.
Makna pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang  bertindak  menerima,  memeriksa,  dan  memutus  setiap  permohonan  atau gugatan  pada  tahap  paling  awal  dan  paling  bawah.  Pengadilan  agama  bertindak sebagai  peradilan  sehari-hari  menampung  pada  tahap  awal  dan  memutus  atau mengadili  pada  tahap  awal  segala  perkara  yang  diajukan  masyarakat  pencari keadilan.  Tidak  boleh  mengajukan  suatu  permohonan  atau  gugatan  langsung  ke pengadilan  tinggi  agama.  Semua  jenis  perkara  terlebih  dahulu  harus  melalui pengadilan agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama.

## Tentang Nafkah Anak
Menimbang,  bahwa  tuntutan  Pengugat  konvensi  tentang  nafkah  anak  pada masa yang akan dating sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) perbulan sampai ank tersebut dewasa, sementara Tergugat rekonvensi mengatakan keberatan karena Tergugat  tidak  setuju  kalau  anak  Tergugat  diasuh  oleh  pengugat  konvensi  dan menyatakan dalam jawabannya bahwa selama anak tersebut berada di Jerman dala asuhan Pengugat konvensi Tergugat konvensi tetap mengirim biaya kebutuha anak sebesar  400  Euro  (setara  denagan  ±  Rp.7.000.000,-)  akan  tetapi  belakangan  ini tergugat  hanya  mampu  memberikan  200  Euro  (setara  dengan  ±Rp.3.500.00.,-) kepada  pengugat.  Menurut Majelis  Hakim nafjah  anak sebesar  Rp.3.500.000,-  (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah dapat mendekati standar kebutuhan minimal bagi satu orang anak, dan perhatikan pasal 512 huruf b undang-undang nomor 1 tahun 1974  dan  pasal  149  huruf  d  komilasi  hokum  islam,  serta firman  Allah  SWT  dalam surat ke-65 (Q.S. Ath-Thalaq Ayat 7) yang berbunyi sebagai berikut :
ۡ ق ِفنُي ِل ۡۡ ِۡهِت َع َسۡن ِّمۡ ٖة َع َسۡو ُ ذ ۡ ۦ ۡۡ ۡ ُ ه ُ ق ز ِرۡ ِه يَل َعۡ َر ِد ُ قۡن َم َو
ۡۥۡۡ ۡۡ ُ هٰى َ تا َءۡ ٓ ا َّم ِمۡ ق ِفنُيۡلَف ۡ هُ ّ للٱ ۡۡ ۡۡ ُف ِّ ل َ كُيۡ َ لَ ُۡ ّ للٱ ۡۡ ۡۡ ه ا َهٰى َ تا َءۡ ٓ ا َمۡ َّ لَ ِإۡا ًس  فَن ۡ ُل َع  جَي َس ُۡ ّ للٱ ۡ ۡا ٗ سُۡيۡ ٖ سۡ ُعۡ َ د  عَب ٧ ۡۡۡ
Artinya  :  Orang  yang  mampu  hendaknya  member  nafjah  menurut kemampuannya.  Dan  orang  yang  sempitkan  rezekinya  hendaklah  member nafkah dari harta yang diberika Allah kepadanya.
Maka  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  majelis  Hakim  menetapkan  nafkah yang  layak  dan  patut  bagi  anak  yang  berada  dalam  asuhan  Pengugat  Rekonvensi
minimal  Rp.3.500.000,-(tiga  jurta  lima  ratur  ribu  rupiah)  debebankan  kepada Tergugat Konvensi selaku ayahnya.

## Analisis Data dan Putusan PA No.590
Temuan umum dalam penelitian ini, mengemukakan data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Hak Asuh Anak yang berbeda kewarganegaraan, yaitu :
1. Hak asuh anak yang berbeda kewarganegaraan , apabila anak tersebut belum berumur 18 tahun, masih jatuh ketangan ibunya.
2. Pendayagunaan   yang   kreatif   maksudnya   penyaluran   dalam bentuk alat- alat  sekolah dan  beasiswa dan lain-lain.anak  yang  sudah  berusia  diatas  18 tahun berhak menentukan ingin mengikuti warganegara ayah atau ibunya.
3. Ayah  masih  memberikan  naskah  untuk  kehidupan  sianak  selama  anak tersebut masih berstatus sendiri dan belum menikah
A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan No. 590
Tujuan  utama  dari  suatu  perkawinan  ialah  membentuk  keluarga,    untuk membangun,  membina  dan  memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Namun ikatan perkawinan itu dapat diputus jika suami dan istri memutuskannya.  Setelah  putusnya  perkawinan  salah  satu  sengketa  yang  biasanya dipermasalahkan.  Pelaksanaan  penetapan  hak  asuh  anak  dapat  dilakukan berdasarkan  kesepakatan  para pihak ataupun  penetapan  melalui perantara  hakim. Penulis  mengkaji  pelaksanaan  ketentuan  UU  Perkawinan  yang  memuat  ketentuan terkait hak asuh anak yakni Pasal 41 UU Perkawinan. Pentingnya penelitian ini, untuk mengetahui penetapan hak asuh anak atas dasar kesepakatan dengan bantuan hakim sebagai  mediator.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  analisis  dan pendekatan  fakta.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  yang bersumber  dari  Pengadilan  Negeri  Singaraja  dan  data  sekunder  yang  berasal  dari bahan  hukum  primer  berupa  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan hak asuh anak.
Dari hasil penelitian   ini dapat disimpulkan  bahwa penetapan  hak  asuh anak karena  perkawinan  orang  tua  diatur  dalam  beberapa  ketentuan  pasal  pada  UU Perkawinan,  PP  No.  9 Tahun  1975,  PP  No  10  Tahun  1985,  UU  Perlindungan  Anak dan  UU  No.4  Tahun  1979,apabila  terjadi  perselisihan    maka  pengadilan  akan memutuskan  dengan pertimbangan untuk kepentingan  yang  terbaik  bagi  tumbuh kembang anak. Sebagai bahan perbandingan terkait dengan pengasuhan anak  dalam ketentuan    kompilas  hukum  islam  pada  Pasal  105  menyatakan  bahwa “ pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,  selanjutnya  ketentuan  terhadap  pemeliharaan  anak  yang  sudah mumayyiz diserahkan    kepada    anak    untuk    memilih    diantara    ayah    atau  ibunya    sebagai pemegang  hak  pemeliharaannya,  dan  terkait dengan biaya ditanggung oleh ayahnya. Namun pada kenyataan pengasuhan terhadap anak tidak mungkin dilakukan secara
bersama  dalam  hal  orang  tua  yang  tidak  lagi  tinggal  bersama- sama dalam satu rumah.  Sehingga  ketentuan  Pasal  41  dan  Pasal  45  UU  Perkawinan  tidak  dapat ditafsirkan  dan/atau  dilaksanakan  terkait  hak  asuh  tanpa  adanya  penetapan pengadilan.
Penetapan    hak    asuh    terhadap  anak    yang    sudah    dewasa,  oleh  hakim diberikan  ruang  untuk  menentukan  kehendaknya  sendiri  atas  penguasaan  dirinya terhadap  hak  asuh  baik  kepada  bapak  ataupun  kepada  ibunya.  Terkait  anak  yang sudah  dewasa  sebagaimana  ketentuan  Pasal  330  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (selanjutnya  disebut  KUHPerdata)  adalah  21  Tahun dan pada pasal 47 (1) dan pasal 50 UU Perkawinan adalah 18 Tahun. Terhadap penguasaan hak asuh anak yang  belum  dewasa  sebagaimana  ketentuan  dalam  KUHPerdata  pada  Pasal  246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing – masing anak yang  belum  dewasa  akan  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Negeri  siapa  diantara  kedua orang tua yang akan memelihara si anak tersebut.
Dari  uraian  pada  pembahasan  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur bahwa dalam perkara ini kepentingan  terbaik  anak  saat  ini  adalah  tinggal  bersama  ibu  karena senyatanya anak-anak sudah mulai dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang  ditempatinya  saat  ini  dan  mendapatkan  pemeliharaan,  pengasuhan, serta mendapatkan pendidikan dengan  baik.
2. Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak di bawah umur pada perkara ini jatuh  kepada  ibu  dengan  tidak  bermaksud  menjauhkan  anak  dari ayah.
3. Sebagaimana tinjauan dari hukum Islam dalam hal penetapan hak asuh anak di  bawah  umur  kepada  ibu  dalam  pertimbangan  hukumnya Majelis Hakim menimbang  dari  sisi  kemaslahatan  bagi  anak.  Majelis  dalam    menafsirkan pertimbangan  hukumnya  dalam  menetapkan  hak asuh anak berorientasi pada  memelihara  lima  hal  pokok dalam  hukum  Islam  dan dengan  melihat siapa yang lebih mampu menjamin terwujudnya  kepentingan terbaik anak serta agar terwujudnya tujuan hukum syara ’ (maqashid asy-syari ’ ah) dalam memelihara  agama  anak,  memelihara  jiwa  anak,  memelihara  akal  anak, memelihara keturunan, dan memelihara harta anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Al – Qur’anul Qarim Ali Afandi, (2004), Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta.
Departemen  Agama  RI, Al- Qur’an  dan  Terjemahannya, Jakarta:  Pussaka  Assalam, 2010.
Enggi  Holt, Asas  Perlindungan  Anak  dan  Persamaan  Kedudukan  Hukum  Antara Perempuan  dan  Pria  Da-  lam  Rancangan  Undang-Undang  Kewarganegaraan Republik Indonesia , 17 April 2006.
Hilman  Hadikusuma,  (2003), Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan, Hukum  Adat, Hukum Agama, cetakan. I (Bandung: Mandar Maju, 1990),  h. 15- 116, dalam   Asghar  Ali  Engineer, Pembebasan Perempuan , bahasa  oleh  Agus Nuryanto, cet. I, alih bahasa Agus Nuryanto ,Yogyakarta: LKIS.
Masalah Yang Saat Ini Dihadapi Keluarga Perkawinan Campuran , 12 Agustus 2006 Mahkamah Agung RI, (2001), Kompilasi Hukum Islam , Jakarta. Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia , Semarang, Universitas Diponegoro, 2000,. Sugiono, (2008), Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alphabeta. Turnadi, Hak  dan  Kewajiban  Suami  Istri ,   http://www.jurnalhukum.com/hak-dan- kewajiban-suami-istri/, diakses tanggal 20 september 2014.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan penjelasan http://majalahembun.com/perlindun-
gan-hukum-terhadap-anak-bagian-
terakhir