## Volume 6 No. 2, Januari 2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Serta Kekerasan Kepada Anak Dengan Menyamar Sebagai Pekerja Dinas Perpustakan (Studi  Putusan  Nomor  :  109/Pid.B/2022/Pn.Met)
Anggalana, Angga Alfiyan, Nur  Kholan  Karima
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Jl. ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung
Email: anggalana@ubl.ac.id , angga.alfian@ubl.ac.id kholank00@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  writing  is  to  know,  understand  and  analyze  criminal  law  enforcement  against perpetrators of abuse and violence against children and to analyze the factors that cause perpetrators to commit abuse. The research method used is normative juridical research. Seeing some of the facts on the ground, where the crime of violence against children is a case that must be taken very seriously, in order to  provide  protection  for  children  from  various  criminal  acts,  Law  Number  17  of  2016  concerning  the second amendment to the Law was specifically established.  -Law Number  23 of 2002 concerning Child Protection. Regarding criminal arrangements for acts of violence against children specifically regulated in article  80  of  Law  Number  17  of  2016  concerning  the  second  amendment  to  Law  Number  23  of  2002 concerning  Child  Protection.  Factors  that  cause  perpetrators  to  commit  abuse  include  the  individual's own psychological factors that can cause crimes such as emotional power, low mentality, heartache.

## Keywords: Criminal Law Enforcement; Persecution ; Child

## Abstrak
Tujuan    dari    penulisan    ini    adalah    untuk    mengetahui,    memahami    dan    menganalisis penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  penganiayaan  serta  kekerasan  kepada  anak  dan menganalisis    faktor    penyebab    pelaku    melakukan    penganiayaan.  Metode  Penelitian  yang digunakan  menggunakan  penelitian  yuridis  normative.  Melihat  beberapa  fakta  yang  ada dilapangan, dimana tindak pidana kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi  dengan  sangat  serius,  maka  untuk  memberi  perlindungan  terhadap  anak  dari berbagai  tindak  pidana  yang  secara  khusus  dibentuk  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016 tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Faktor    penyebab pelaku  melakukan  penganiayaan  antara  lain faktor  kejiwaan  individu  itu  sendiri  dapat menyebabkan  kejahatan  seperti  daya  emosional,  rendahnya  mental,  sakit  hati.
Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana; Penganiayaan ; Anak.

## A. PENDAHULUAN
Berbagai  macam  tindak  pidana  kerap  terjadi  di  kota-kota  besar  yang  dapat dilakukan  oleh  setiap  orang  tanpa  memandang  siapa pelakunya. Setiap  orang  yang melakukan  tindak  pidana,  harus  dihukum sesuai  ketentuan  yang  berlaku  dimana hal  tersebut  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang  dilakukan. Arus  globalisasi  yang  diikuti  oleh  perkembangan  ekonomi,  ilmu    pengetahuan  dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.  Dampak positif pesatnya perkembangan  antara  lain  terciptanya  berbagai  macam    produk  yang  berkualitas  dan berteknologi, terbukanya informasi yang melalui  satelit dan meningkatnya pendapatan masyakarat. Dampak negatifnya antara lain  semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat  yang  berpotensi    meningkatnya  jumlah  orang  melawan  hukum  dalam berbagai bentuk.
Pada  hakikatnya  Indonesia  telah  mendasarkan  dirinya  sebagai  Negara  Hukum, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat 3 Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep negara hukum secara umum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum. 1
Manusia  adalah  makhluk  individu  dan  sosial  yang  membutuhkan  aturan  dan norma  untuk  mengatur  tata  cara  sosial  dalam  masyarakat.  Manusia  sebagai  politisi zoologi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  dengan  manusia  lainnya.  Persatuan  ini seringkali  menimbulkan  gesekan  antara  individu  dengan  individu  lainnya.  Untuk penyelarasan  hak  antar  individu  memerlukan  aturan  untuk  menyelenggarakan kehidupan  yang  tertib  dan  teratur  dalam  masyarakat,  sehingga  aturan  inilah  yang
1 Recca A.H, Bambang Hartono, dan Sapitri, A.P. (2021). Implementasi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan  Bebas  Korupsi  Bandara  Raden  Intan  Lampung  (Studi  Putusan  Nomor  5/Pid.  Sus-Tpk/2020/Pn.  Tjk). Pakuan Law Review, Vol,7, No.1, hlm.163
kemudian memperoleh legitimasi dari anggota masyarakat dan diakui sebagai undang- undang. 2
Berbagai  jenis  kejahatan  ditengah  masyarakat  mengindikasikan,  bahwa korban  demi  korban  terus  berjatuhan  dengan  kerugian  dan  penderitaan  yang  sangat besar,  kerugian  yang  timbul  sebagai  akibat  kejahatan,  dapat  terjadi  dalam berbagai  bentuk.  Kerugian-kerugian  akibat  suatu  kejahatan  berbagai  bentuk kerugian  yang  diderita  oleh  korban  kejahatan  bukan  hanyadalam  bentuk  fisik seperti  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  menyembuhkan  luka  fisik,  tetapi  juga kerugian  nonfisik  yang  susah,  bahkan  tidak  dapat  dinilai  dengan  uang. Hilangnya  keseimbangan  jiwa,  hilangnya  semangat  hidup,  dan  kepercayaan  diri karena  kecemasan  dan  ketakutan  dari  bayang-bayang  kejahatan  yang  selalu terbayang  menghantui  adalah  salah  satu  dari  sekian  banyak  kerugian  nonfisik yang bisa timbul.
Perlindungan  terhadap  anak  merupakan  kebutuhan  mutlak  bagi  negara  ini, karena  negara  ini  telah  mencanangkan  negara  hukum  yang  melindungi  hak  asasi manusia. Perlindungan anak sebagai salah satu jaminan hak asasi manusia merupakan wujud  nyata  dari  pembangunan  regeneratif  suatu  negara.  Sangat  disayangkan  bahwa anak-anak  menjadi  korban  di  masa  kecil  mereka.  muda  mereka.  Masa  depan  Anda hancur  karena trauma psikologis dan psikologis. Untuk melindungi anak  dari bahaya kekerasan  perlu  dilakukan  reformasi  penerapan  hukum  terhadap  ancaman  kekerasan terhadap perlindungan anak.Model rancangan konstitusional perlindungan anak yang berkelanjutan  memang  harus  dilaksanakan  agar  tercipta  perlindungan  anak  yang berkelanjutan. 3
Perlindungan  hak  anak  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  oleh konstitusi  negara,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945), dan secara khusus dalam Pasal 28B
2 Hantono, D.,  Pramitasari, D. (2018). Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik. Nature National Academic Journal of Architecture, Vol.5, No.2, hlm.85
3 Arliman,  L.  (2017).  Reformasi  Penegakan  Hukum  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Sebagai  Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, No.2, hlm. 305
anak harus memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh kembang. dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. 4
Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (selanjutnya  disebut Undang-Undang  Perlindungan  Anak)  Pasal  59  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  Lembaga  Negara  lainnya  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak,  yang selanjutnya  dilanjutkan  dalam  ayat  (2)  beberapa  perlindungan  khusus  kepada  anak yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  juga  anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
Partisipasi  masyarakat  dalam  penegakan  hukum  perlindungan  anak  merupakan salah  satu  kunci  dari  kemajuan  negara  Indonesia.  Hari  ini,  semakin  marak  terjadi pelanggaran  terhadap  perlindungan  hak-hak  anak  di  tengah  masyarakat.  Menjadi sebuah  pertanyaan  apakah  kemudian  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  terkait  hal tersebut,  karena  baik  secara  sadar  maupun  tidak  sadar,  perlindungan  anak  telah terabaikan. 5
Aturan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  bukan  merupakan  standar perilaku  yang  wajib  ditaati  masyarakat,  tetapi  regulasi  mengenai  bagaimana memperlakukan  mereka  yang  melanggar  kewajiban  tersebut.  Dalam  hubungan ini,  kesalahan  merupakan  faktor  penentu  bagi  pertanggungjawaban  pidana.  Ada tidaknya  kesalahan,  terutama  penting  bagi  penegak  hukum  untuk  menentukan apakah  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  dapat  dipertanggungjawabkan dan  karenanya  patut  dipidana.  Pertanggungjawaban  pidana  hanya  dapat  terjadi  jika sebelumnya  seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana.  Adapun  yang  menjadi  contoh kasus  yang  terjadi  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa  melakukan  tipu muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  yaitu  saksi  korban    Anak korban yang umurnya belum mencapai 18 tahun.
4 Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, ASAS, Vol.6, No.2, hlm.1
5 Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. Padjadjaran Journal of Law, Vol. 3, No. 2, hlm. 310
Sebagaimana  diketahui  bahwa  hubungan  sebab  dan  akibat  akan senantiasa ditemukan  dalam  setiap  peristiwa  atau  kejadian  dalam kehidupan  sehari-hari  yang merupakan    rangkaian    kehidupan    manusia  sebagai    mahkluk    sosial.    Namun demikian    keanekaragaman    hubungan  sebab    akibat    tersebut    kadangkala menimbulkan  berbagai  permasalahan yang  tidak  pasti,  oleh  karena  tidaklah  mudah untuk    menentukan    mana  yang    menjadi    sebab    dan    mana    yang    menjadi    akibat, terutama  apabila banyak  ditemukan  faktor  berangkai  yang  menimbulkan  akibat. 6
Tindak    kejahatan    sudah    menjadi    hal    biasa    dalam    kehidupan    di    seluruh dunia,  ada  banyak  tindak  kejahatan  yang  terjadi  didunia,  dengan  berbagai  cara serta    motif    yang    berbeda    seseorang    melakukan    aksi    kejahatannya    tersebut. Kejahatan    merupakan    fenomena    komplek    dimana    cara    memahaminya    dari    sisi yang    berbeda.   Oleh   sebab    itu    kita    dapat    menangkap    informasi    kejahatan    dari berbagai  komentar  yang   ada  tentang   peristiwa  kejatan  dari   satu  dengan  yang lainnya  dalam  kehidupan  sehari-hari  kita.  Namun  sesungguhnya  tidak  mudah  kita dalam  memahami  suatu  kejatan  itu  sendiri. 7
Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia,  telah  mengembangkan  sistem  aplikasi pencatatan  dan  pelaporan  kekerasan  perempuan  dan  anak  melalui   SIMFONI  PPA (Sistem  Informasi  Online  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak),  yang  dapat  di  akses  oleh semua  unit  layanan  penanganan  korban  kekerasan  perempuan  dan  anak  di  tingkat nasional,  provinsi,  dan  kab/kota  secara  up  to  date,  riil  time  dan  akurat,  untuk  menuju satu  data,  data  kekerasan  nasional.  Sistem  ini  dibangun  sebagai  media  pendataan, monitoring dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Kekerasan pada  anak  berdasarkan  SIMFONI  PPA  (Sistem  Informasi  Online  Perlindungan Perempuan dan Anak)  dari tahun 2020-2022 berdasarkan jenis kelamin laki-laki 20,5% perempuan 79,5% sebanyak 16.488 kasus kekerasan pada anak secara nasioanal. 8
6 Andi Hamzah. (2010).  Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 176
7 Ali Zaidan. (2015). Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 371
8 https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login,  Diakses  Pada  Tanggal  13/09/2022,  Pukul 20:26 WIB
Seperti  perkara  pada  penelitian  oleh  Terdakwa  pada  hari  Senin  tanggal  23  Mei 2022 sekira pukul 11.30 Wib, bermula saat anak korban berjalan kaki tiba tiba Terdakwa dengan  mengendarai mobil  berhenti  menanyakan  dimana  lokasi SMP  Negeri  1 Metro dan meminta  diantarkan ke SMP Negeri 1 Metro karena google map Terdakwa rusak dan    Terdakwa  menyampaikan  kepada  anak  korban  bahwa  Terdakwa  dari  Dinas Perpustakaan  akan  mengantarkan  buku  sehingga  Anak  korbanpun  percaya  kepada Terdakwa sehingga anak korban mau untuk menghantarkan Terdakwa ke SMP 1 Metro karena  Terdakwa  berjanji  akan  menghantarkan  anak  korban  pulang.  Kemudian terdakwa meminjam hp korban dan korban tidak mau sehingga ingin kabur kemudian Terdakwa melakukan kekerasan menahan anak korban dengan cara melipatkan tangan kirinya  ke  leher  anak  korban  sehingga  anak  korban  tidak  bisa  meninggalkan  mobil Terdakwa  kemudian  Terdakwa  mencolok  mata  anak  korban  menggunakan  jari Terdakwa lalu memukuli mata kanan kiri anak korban kemudian anak korban berteriak teriak meminta tolong sehingga warga mulai datang.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  dan  penjelasan  kasus  diatas,  penulis tertarik  melakukan  penelitian  melalui  penelitian  ini.  Masalah  yang  diangkat  dalam penelitian    ini    adalah    bagaimana  penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku penganiayaan  serta  kekerasan  kepada  anak  dan  Apa    faktor    penyebab    pelaku melakukan  penganiayaan  serta  kekerasan  oleh  anak   dengan   menyamar  sebagai pekerja    Dinas    Perpustakaan  berdasarkan  (Studi    Putusan    Nomor    : 109/PID.B/2022/PN.Met).
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  maka  tujuan  dari  penulisan  ini  adalah untuk  mengetahui,  memahami  dan  menganalisis  penegakan hukum pidana terhadap pelaku  penganiayaan  dan    menganalisis    faktor    penyebab    pelaku    melakukan penganiayaan  serta  kekerasan  oleh  anak  dengan  menyamar  sebagai  pekerja  Dinas Perpustakaan berdasarkan (Studi  Putusan  Nomor  :  109/PID.B/2022/PN.Met).

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat  dari  kekaburan  norma 9 ,  menggunakan  pendekatan:  statute  approach, conceptual  approach,  serta  analytical  approach.  Tehnik  penelusuran  bahan  hukum menggunakan  tehnik  studi  dokumen,  serta  analisis  kajian  menggunakan  analisis kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Serta Kekerasan Kepada  Anak  Dengan  Menyamar  Sebagai  Pekerja  Dinas  Perpustakan Berdasarkan (Studi  Putusan  Nomor  :  109/PID.B/2022/PN.Met)
Tindak  pidana  atau  strafbaarfeit  adalah  perbuatan  yang  pelakunya  seharusnya dipidana.  Tindak  pidana  dirumuskan  dalam  undang-undang,  antara  lain  KUHP. Contohnya,    Pasal    338    KUHP    menentukan    bahwa:    Barangsiapa    dengan    sengaja merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan  dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  belas  tahun.   Strafbaarfeit  atau  tindak  pidana  terdiri  dari  tiga kata,  yakni:
a) Straf  sendiri  diterjemahkan  dengan  pidana  dan  hukum.
b) Baar  diterjemahkan  dapat  atau  boleh.
c) Feit  adalah  perbuatan,  tindak,  peristiwa,  dan  pelanggaran.
Jadi    dapat    disimpulkan    bahwa    istilah    strafbaarfeit    adalah    peristiwa    yang    dapat dipidana  atau  perbuatan  yang  dapat  dipidana. 10
Pengertian  Tindak  Pidana  Menurut  Simons,  tindak  pidana  atau   strafbaarfeit adalah  suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana  oleh  Undang- Undang,    bertentangan    dengan    hukum    dan    dilakukan    dengan    kesalahan    oleh seseorang  yang  mampu  bertanggung  jawab.  Dari  rumusan  dapat  terlihat  untuk adanya    suatu    strafbaarfeit    itu    disyaratkan    bahwa    disitu    harus    terdapat    suatu tindakan  yang  dilarang  atau  pun  yang  diwajibkan  oleh  Undang-Undang,  di  mana
9 Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.
10 Erdianto  Effendi.  (2011).  Hukum  Pidana  Indonesia. Bandung:  Pt.  Refika  Aditama,  hlm.  97
pelanggaran  terhadap  larangan  atau  kewajiban  itu  telah  dinyatakan  sebagai  suatu tindakan  yang  dapat  dihukum.  Agar  sesuatu  tindakan  itu  dapat  dihukum,  maka tindakan    tersebut    harus    memenuhi    semua    unsur    dari    delik    seperti    yang dirumuskan    dalam    Undang-Undang.    Setiap    strafbaarfeit    itu    sebagai    pelanggaran terhadap  larangan  atau  kewajiban  menurut  Undang-Undang  itu,  pada  hakikatnya merupakan  suatu  tindakan  melawan  hukum. 11
Pidana    lebih    tepat    didefinisikan    sebagai    suatu    penderitaan    yang    sengaja dijatuhkan/diberikan  oleh  Negara  pada  seseorang   atau  beberapa  orang  sebagai akibat  hukum  (sanksi)  baginya  atas  perbuatannya  yang  telah  melanggar  larangan hukum  pidana.  Secara  khusus  larangan  dalam  hukum  pidana  ini  disebut  sebagai tindak  pidana  strafbaarfeit.  Pidana  dalam  hukum  pidana  merupakan  suatu  alat  dan bukan  tujuan  dari  hukum  pidana,  yang  apabila  dilaksanakan  tiada  lain  adalah berupa    penderitaan    atau    rasa    tidak    enak    bagi    yang    bersangkutan    disebut terpidana.  Tujuan  utama  hukum  pidana  adalah  ketertiban,  yang  secara  khusus dapat    disebut    terhindarnya    masyarakat    dari    perkosaan-perkosaan    terhadap kepentingan  hukum  yang  dilindungi.  Mencantumkan  pidana  pada  setiap  larangan dalam  hukum  pidana,  disamping  bertujuan  untuk  kepastian  hukum  dan  dalam rangka  membatasi  kekuasaan  Negara  juga  bertujuan  untuk  mencegah  bagi  orang yang  berniat  untuk  melanggar  hukum  pidana.
Perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana  merupakan  suatu  perbuatan  yang  tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang  dilarang oleh aturan hukum  yang  disertai  dengan  sanksi  pidana  yang  mana  aturan  tersebut  ditujukan kepada  perbuatan  sedangkan  ancamannya  atau  sanksi  pidananya  ditujukan  kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. 12
Tindak    pidana    merupakan    kelakuan    manusia    yang    dirumuskan    dalam undang-undang,    melawan    hukum,    yang    patut    dipidana    dan    dilakukan    dengan kesalahan.  Tindak    pidana    adalah    perbuatan    melakukan    sesuatu    yang    memiliki
11 Ibid,  hlm.  100 12 Zainab  Ompu  Jainah,  Recca  Ayu  Hapsari,  and  Mutiara  Nabhila  Putri.  (2021).  Analisis Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyebaran  Berita  Bohong  Melalui  Media  Sosial.  Borneo  Law Review, Vol.5, No. 2, hlm.113
unsur  kesalahan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana,  di mana    penjatuhan    pidana    pada    pelaku    adalah    demi    tertib    hukum    dan    untuk terjaminnya  kepentingan  umum  dalam  kehidupan  bermasyarakat. 13
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan konsep-  konsep  menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  untuk mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Kepentingan  umum yang  terutama  adalah  kepentingan  negara  untuk  melindungi  eksistensi  dan  hakikat negara  dan  kepentingan  untuk  mengawasi  dan  memajukan  kesejahteraan  sosial. Pembentukan  hukum  harus  memperhatikan  hukum  yang  hidup.  Terdapat perimbangan  antara  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis.  Perkembangan  hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah. 14
Anak-anak  Indonesia  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Undang-undang  ini  mengatur  anak  mendapatkan  hak,  perlindungan,  dan keadilan  atas  apa  yang  menimpa  mereka.  UU  Perlindungan  Anak  ini  juga  mengatur tentang  ancaman  hukuman  bagi  siapapun  yang  melakukan  kekerasan  atau penganiayaan  terhadap  anak.  Tak  tanggung-tanggung,  ancaman  hukumannya  lima tahun penjara dan denda Rp100 juta. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
a. Diskriminasi
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
c. Penelantaran
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
13 Erlina,    B.,    Safitri,    M.,        Phourtuna,    R.    S.    C.    (2021).    Analisis    Penjatuhan    Sanksi    Pidana Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Faktur  Penjualan  Atas  Nama  Perusahaan Distributor  Lampu Bohlam  Berbagai  Merek.  Jurnal  Widya  Yuridika, Vol.4,  No.1,  hlm.5
14 Zainab Ompu Jainah. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal R  D, Vol.3, No.2, hlm. 1
e. Ketidakadilan
f. Perlakuan salah lainnya.
Menurut  yurisprudensi,  yang  dimaksud  dengan  penganiayaan,  yaitu  sengaja menyebabkan  perasaan  tidak  enak  (penderitaan),  rasa  sakit,  atau  luka.  Contoh  “rasa sakit”  tersebut  misalnya  diakibatkan  mencubit,  menendang,  memukul,  menempeleng, dan  sebagainya.  Pasal  yang  menjerat  pelaku  penganiayaan  anak  diatur  khusus  dalam Pasal  76C  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Uundang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  berbunyi:  "Setiap Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Sementara, sanksi pidana bagi orang atau  pelaku  kekerasan/peganiayaan  yang  melanggar  pasal  di  atas  ditentukan  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Uundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  Pasal 80 ayat (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.
Melihat  beberapa  fakta  yang  ada  dilapangan,  dimana  tindak  pidana kekerasan  terhadap  anak  ini  menjadi  suatu  kasus  yang  harus  ditanggapi  dengan sangat serius, maka untuk memberi perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana  yang  secara  khusus  dibentuk  Undang-undang  Nomor  17  Tahun 2016  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Mengenai  pengaturan  pidana  terhadap  tindakan kekerasan  terhadap  anak  secara  khusus  telah  diatur  dalam  pasal  80  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:
a. Setiap  orang  yang  melakukan  kekejaman,  kekerasan,  atau  ancaman, ancaman  kekerasan,  atau  penganiayaan  terhadap  anak,  dapat  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  Tahun  6  (enam)  bulan  dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta).
b. Dalam  hal  anak  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  luka  berat, maka  pelaku  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) Tahun dan/atau denda  paling banyak  Rp.100.000.000  (Seratus Juta Rupiah).
c. Dalam  hal  anak  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  ayat  (2)  mati,  maka pelaku  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas) Tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.3.000.000.000  (tiga  miliar  rupiah  Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  apabila  yang  melakukan  penganiayaan  tersebut orang tuanya.
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses  dilakukanya  berbagai  upaya demi  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  yang  secara  nyata  dalam kehidupan  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bersmasyarakat dan juga bernegara.
a. Ditinjau  dari  sudut  subjeknya,  penegakan  hukum  itu  dapat  pula dilakukan  oleh  subjek  yang  luas  dan  dapat  pula  diartikan  sebagai upaya  penegakan  hukum  oleh  subjek  dalam  arti  yang  sempit.  Dalam arti  luas  proses  penegakan  hukum  itu  dapat  melibatkan  semua  subjek hukum dalam setiap hubungan hukum tertentu.
b. Ditinjau  dari  sudut  objeknya,  dari  segi  hukumnya  dalam  hal  ini, pengertiannya  juga  mencakup  makna  yang  sangat  luas  dan  sempit. Dalam  arti  luas,  penegakan  hukum  itu  mencakup  nilai-nilai  keadilan yang  hidup  dalam  bermasyarakat  tetapi,  dalam  arti  sempit,  penegakan hukum  itu  juga  hanya  menyangkut  penegakan  peraturan  yang  secara formal dan tertulis saja.
Akibat  perbuatan  Terdakwa,  anak  korban  mengalami  luka  dan  memar  pada bagian mata sesuai dengan hasil visum Et Repertum oleh RSUD JEND. A YANI METRO Nomor : 050/528.B/LL-3/04/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Aberta  Karolina,  Sp.F.M  selaku  Dokter  Spesialis  Forensik  dan  dr.  Pradila  Desty  Sari selaku  Dokter  Pemeriksa  dengan  kesimpulan:  Pada  pemeriksaan  seorang  korban  laki-
laki, berbangsa Indonesia, yang menurut surat permintaan berumur sekitar enam belas tahun  ini,  terdapat  luka  memar  disertai  bengkak  pada  lingkar  mata  kanan  atas,  luka lecet pada dahi, kelopak mata atas, pipi kanan, kelopak mata kiri bawah, pipi kiri, sudut bibir  kanan,  leher,  daerah  di  atas  tulang  selangka  kanan  dan  punggung.  Luka-luka akibat kekerasan benda tumpul.
Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan serta kekerasan kepada anak dengan menyamar sebagai pekerja dinas perpustakan berdasarkan (studi  putusan nomor    :    109/pid.b/2022/pn.met)  dengan  berdasarkan  Pasal  80  Ayat  (1)  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang- undangan lain yang bersangkutan. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Faktor    Penyebab    Pelaku    Melakukan    Penganiayaan    Serta    Kekerasan Oleh    Anak    Dengan    Menyamar    Sebagai    Pekerja    Dinas    Perpustakaan Berdasarkan (Studi  Putusan  Nomor  :  109/PID.B/2022/PN.Met)
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  35  Tahun  2014  Jo  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun  2002  Anak  Pasal  1  angka  (1) menyebutkan”  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas  tahun), termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan”.  Defenisi  anak  dalam  undang-undang ini tidak menyebutkan tentang kedewasaan anak dicapai lebih awal seperti halnya yang disebutkan  dalam  konvensi  hak  anak  (KHA)  atau  yang  disebutkan  dalam  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan walaupun dalam usia anak tetapi sudah kawin, dikatakan telah dewasa.
Perlindungan  anak  yang  disebutkan  dalam  undang-undang  ini  adalah  bertujuan untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang dan  perpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia  yang  berkulaitas,  berakhlak  mulia,  dan  sejahtera.  Secara  khusus  dijelaskan
bahwa  perlindungan  khusus  (special  protection),  diberikan  kepada  anak  dalam  situasi darurat,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  (children  conflic  with  low),  kondisi  lain yang  disebutkan  dalam  kategori  darurat  bagi  anak  yang  membutuhkan  perlindungan khusus. 15
Diatur pula pengertian Anak yang menjadi korban tindak pidana dalam Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Anak  yang Menjadi  Korban  Tindak  Pidana  adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas) tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang disebabkan oleh tindak pidana.
Saat ini, sudah banyak tindak kekerasan yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang di mana tindak kekerasan yang terjadi akan menimbulkan luka pada korbannya, baik  itu  luka  fisik  atau  luka  psikis.  Pada  umumnya,  kekerasan  sering  terjadi  karena adanya  berbagai  macam  permasalahan  yang  ada  pada  suatu  masyarakat,  kemudian masalah-masalah tersebut sangat sulit untuk diselesaikan. Banyaknya tindak kekerasan pada suatu wilayah menandakan bahwa wilayah tersebut sedang tidak baik-baik saja. Bagi  para  korban  tindak  kekerasan,  sebaiknya  segera  melapor  pada  pihak  berwajib, Lembaga Pemerintah, keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dengan  begitu,  pelaku  tindak  kekerasan  bisa  segera  ditangkap  dan  diberi hukuman. Tindak kekerasan memang merupakan salah satu hal yang tidak dibenarkan di dunia ini. Akan tetapi, tidak ada salahnya kita untuk mengetahui apa itu kekerasan, ciri-ciri kekerasan, jenis-jenis kekerasan, hingga contoh kekerasan. Dengan mengetahui kekerasan  lebih  dalam,  maka  kita  akan  semakin  sadar  bahwa  tindak  kekerasan  harus dihindari atau bahkan tidak boleh dilakukan oleh semua orang.
Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan antara lain:
1) Faktor  kejiwaan  individu  itu  sendiri  dapat  menyebabkan  kejahatan  seperti  daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.
2) Faktor  ketidaktahuan  masyarakat  juga  merupakan  penyebab  terjadinya  tindak pidana.  Kurangnya  sosialisasi/penyuluhan  kepada  masyarakat  inilah  yang
15 Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak- Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.2, hlm. 2
menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan.
Pelaku melakukan kejahatan antara lain:
a) Faktor Kurangnya Kontrol Sosial, faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol  internal  yang  wajar  dari  pihak  atau  lingkungan  dalam  keluarga  yang seringkali  tidak  mau  tahu  akan  kondisi  anggota  keluarganya  tersebut,  dan  dari pihak  eksternal  yang  mana  masyarakat  tidak  memperdulikan  akan  kejadian- kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya  kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.
b) Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola prilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. 16
Faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan  menurut  beberapa  teori  yaitu  sebagai berikut. Teori kemauan bebas, teori ini menyatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri, Individual (antropologis) yang meliputi: usia, jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan,  konstitusiorganis  dan  psikis  kemudian  teori  sosial,  meliputi:  kepadatan penduduk,  susunan  masyarakat,  adat  istiadat,  agama,  orde  pemerintah,  kondisi ekonomi, industri, pendidikan, jaminan sosial, dan lain-lain. 17
Kronologi singkat saat terdakwa dan korban berada di depan tempat wisata Palem Indah Lampung tiba-tiba mobil berhenti dan Terdakwa meminta Hp anak korban dan meminta  password  hp  anak  korban  kemudian  anak  korban  mengambil  kembali  hp milik  anak  korban  namun  Terdakwa  marah  dan  meminta  agar  Terdakwa  saja  yang memegang hpnya kemudian kerena curiga, anak korban mengambil hp anak korban di tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik hp.
Berdasarkan    faktor  penyebab  pelaku  melakukan  kejahatan    diatas  maka  faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukann kejahatan didasari atas faktor internal yang  merupakan  berasal  dari  dalam  diri  sendiri,  faktor  kejiwaan  individu  itu  sendiri dapat  menyebabkan  kejahatan  seperti  daya  emosional,  rendahnya  mental,  sakit  hati
16 Ibid, hlm. 78
17 Kartini  Kartono.  (1992).  Pathologi  sosial  2  (  kenakalan  remaja).  Jakarta:Raja  Grafindo  Persada, hlm.109
dengan  korban.  Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  kejahatan  menjadikan  alasan mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

## C. PENUTUP
Penegakan  hukum  pidana  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide ide  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  sosial  yang  menjadi kenyataan.  Dan  juga  penegakan  hukum  pidana  merupakan  suatu  proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma suatu hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  pelaku  dalam  lalu  lintas  atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara.  Penegakan  hukum  pidana  pada  perkara  ini  dengan  berdasarkan  Pasal  80 Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Penyebab  kekerasan  pada  anak  itu  dikarenakan  eseorang  atau  kelompok  yang tidak bisa mengendalikan emosi. Jika emosi yang ada di dalam diri sulit dikendalikan, maka emosi akan terus meningkat, sehingga akan mudah marah dengan permasalahan yang  sepele.  Faktor  internal  yang  merupakan  berasal  dari  dalam  diri  sendiri,  faktor kejiwaan  individu  itu  sendiri  dapat  menyebabkan  kejahatan.  Dari  situlah,  tindak kekerasan bisa terjadi dan bisa menimbulkan korban jiwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Andi Hamzah. (2010).  Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta:Rineka Cipta.
Ali Zaidan. (2015). Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta:Sinar Grafika.
Diantha,  I.  M.  P.  (2016). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Erdianto  Effendi.  (2011).  Hukum  Pidana  Indonesia. Bandung:  Pt.  Refika  Aditama.
Kartini  Kartono.  (1992).  Pathologi  sosial  2  (  kenakalan  remaja).  Jakarta:Raja  Grafindo Persada.

## Jurnal:
Arliman,  L.  (2017).  Reformasi  Penegakan  Hukum  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, No.2.
Erlina,  B.,  Safitri,  M.,    Phourtuna,  R.  S.  C.  (2021).   Analisis  Penjatuhan  Sanksi Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Faktur  Penjualan  Atas  Nama Perusahaan Distributor  Lampu  Bohlam  Berbagai  Merek.  Jurnal  Widya  Yuridika, Vol.4,  No.1.
Fitriani,  R.  (2016).  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.2.
Hantono, D.,  Pramitasari, D. (2018). Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik. Nature National Academic Journal of Architecture, Vol.5, No.2.
Recca A.H, Bambang Hartono, dan Sapitri, A.P. (2021). Implementasi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Korupsi Bandara Raden Intan Lampung (Studi Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). Pakuan Law Review, Vol,7, No.1.
Simbolon,  L.  A.  (2016).  Partisipasi  Masyarakat  Di  Dalam  Perlindungan  Anak  Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. Padjadjaran Journal of Law, Vol. 3, No. 2.
Zainab  Ompu  Jainah,  Recca  Ayu  Hapsari,  and  Mutiara  Nabhila  Putri.  (2021).  Analisis Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyebaran  Berita  Bohong  Melalui  Media Sosial.  Borneo  Law  Review,  Vol.5,  No.  2.Zainab  Ompu  Jainah.  (2012).  Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal R  D, Vol.3, No.2.
Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, ASAS, Vol.6, No.2.
Website:
https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login.