## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3159/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah

## Muhammad Mulyadi
Institut pemerintahan dalam negeri
Article Info Abstrak Article history: Received : 16 Maret 2022 Publish: 25 Maret 2022 Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  dan  memberikan  bukti  empiris pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah  daerah.  Untuk  mengetahui  dan  memberikan  bukti  empiris pengaruh Budaya Organis terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  organisasi  perangkat  daerah    Kabupaten Lombok  Tengah  dengan  kriteria  perangkat  kerja  yang  memiliki  jabatan fungsional.  Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh  populasi  yang  ada. Populasi  dan  sampel  adalah  semua  perangkat  kerja  yang  memiliki  jabatan fungsional  dan  memiliki  wewenang  untuk  pengambilan  keputusan  berjumlah 60  responden.  Metode  pengambilan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan kuesioner yaitu metode pengumpulan    data yang pengumpulan datanya  dilakukan  dengan  cara  memberikan      seperangkat  pertanyaan  atau pernyataan  tertulis  kepada  responden  untuk  dijawabnya.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kompetensi  sumberdaya  manusia  tidak  berpengaruh  dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Lombok  Tengah.  budaya  organisasi  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Keywords: Kompetensi Sumberdaya Manusia,  Budaya  Organisasi, Akuntabilitas This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author
Muhammad Mulyadi Institut pemerintahan dalam negeri email: m.mulyadi@ipdn.ac.id

## 1. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang
Indonesia  telah  memasuki  masa  pemulihan  akibat  krisis  ekonomi  yang berkepanjangan.  Seluruh  pihak  termasuk  pemerintah  sendiri  mencoba  mengatasi  hal  ini dengan  melakukan  reformasi  disegala  bidang.  Salah  satu  usaha  memulihkan  kondisi ekonomi,  sosial  dan  politik  adalah  dengan  mengembalikan  kepercayaan  rakyat  kepada pemerintah  dengan  mencoba  mewujudkan  suatu  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa atau  dikenal  dengan  istilah Good  Governance (Anjarwati,  2012).  Kewajiban  pemerintah untuk  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  dengan  sendirinya  dipenuhi  dengan menyampaikan  informasi  yang  relevan  sehubungan  dengan  hasil  dari  program  yang dilaksanakan  kepada  wakil  rakyat  dan  juga  kelompok  masyarakat  yang  memang  ingin menilai kinerja pemerintah.
Kinerja  pegawai  adalah  salah  satu  faktor  utama  yang  mempengaruhi  kemajuan perusahaan.  Semakin  tinggi  atau  semakin  baik  kinerja  pegawai  maka  tujuan  perusahaan akan  semakin  mudah  dicapai,  begitu  pula  sebaliknya  yang  terjadi  apabila  kinerja  pegawai rendah  atau  tidak  baik.  Kinerja  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan perusahaan.  Dukungan  dari  tiap  manajemen  yang  berupa  pengarahan,  dukungan  sumber daya  seperti,  memberikan  peralatan  yang  memadai  sebagai  sarana  untuk  memudahkan pencapaian  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  pendampingan,  bimbingan,  pelatihan  serta pengembangan akan lebih mempermudah penilaian kinerja yang obyektif.
Kompetensi  adalah  karakteristik  yang  mendasari  seseorang  dan  berkaitan  dengan efektifitas  kinerja  individu  dalam  pekerjaannnya  atau  karakteristik  dasar  individu  yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif  atau  berkinerja  prima  atau  superior  di  tempat  kerja  atau  pada  situasi  tertentu. (Spencer  &  Spencer  dalam  Moeheriono  2009:3).  Berangkat  dari  pengertian  tersebut kompentensi  seorang  individu  merupakan  sesuatu  yang  melekat  dalam  dirinya  yang  dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kinerjanya. Sesuatu yang dimaksud bisa menyangkut motif, konsep diri, sifat, pengetahuan maupun kemampuan/keahlian. Kompentensi individu yang  berupa  kemampuan  dan  pengetahuan  bisa  dikembangkan  melalui  pendidikan  dan pelatihan. Sedangkan motif kompentensi dapat diperoleh pada saat proses seleksi.
Pemerintah  daerah  yang  akuntabel  dalam  pengelolaan  keuangannya  berarti  mampu menyajikan  informasi  penyelenggaran  pemerintah  secara  terbuka,  cepat,  dan  tepat  kepada masyarakat,  mampu  menjelaskan  dan  mempertanggungjawabkan  setiap  kebijakan  publik secara proporsional, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan,  dan  pemerintahan  serta  adanya  sarana  bagi  publik  untuk  menilai  kinerja pemerintah,  sehingga  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  sangat  penting  dalam tercapainya good governance di tingkat pemerintah daerah.Perwujudan pertanggungjawaban kinerja  yang  dituangkan  dalam  bentuk  laporan  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  pelaksanaan  pemerintah  yang  lebih  berdaya  guna,  berhasil guna,  bersih  bertanggung  jawab,  dan  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  dalam  mencapai visi misi dan tujuan instansi pemerintah daerah.
Dalam  rangka  mewujudkan  budaya  organisasi  yang  cocok  diterapkan  pada  sebuah organisasi, maka diperlukan adanya dukungan dan partisipasi dari semua anggota yang ada dalam  lingkup  organisasi  tersebut.  Para  pegawai  negeri  sipil  membentuk  persepsi keseluruhan  berdasarkan  karakteristik  budaya  organisasi  yang  antara  lain  meliputi  inovasi, kemantapan,  kepedulian,  orientasi  hasil,  perilaku  pemimpin,  orientasi  tim,  karakteristik tersebut terdapat dalam organisasi mereka.
Persepsi  pegawai  negeri  sipil  mengenai  kenyataan  terhadap  budaya  organisasinya menjadi  dasar  pegawai  negeri  sipil  berperilaku.  Dari  persepsi  ini  memunculkan  suatu tanggapan berupa  dukungan pada karakrteristik organisasi yang selanjutnya mempengaruhi profesionalisme  kerja  pegawai  negeri  sipil.  Profesionalisme  pegawai  negeri  sipil  sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai negeri sipil yang tercermin melalui perilakunya sehari  –  hari  dalam  organisasi.  Profesionalisme  adalah  kompetensi  untuk  melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi  untuk  meningkatkan  kemampuan  dari  seorang  pegawai  negeri  sipil.  Tingkat profesionalisme  kerja  pegawai  negeri  sipil  yang  tinggi  akan  lebih  cepat  mengarah  kepada pencapaian  tujuan  organisasi  yang  telah  direncanakan  sebelumnya,  sebaliknya  apabila tingkat  profesionalisme  kerja  pegawai  negeri  sipil  rendah  maka  kecenderungan  tujuan organisasi yang ingin dicapai akan lambat bahkan menyimpang dari rencana semula. Namun  dalam  pelaksanaanya,  jika  budaya  organisasi  yang  dimiliki  Instansi  atau lembaga  tersebut  kuat  akan  berpengaruh  terhadap  peningkatkan  profesionalisme  kerja pegawai negeri sipil dan sebaliknya jika budaya organisasi yang dimiliki oleh instansi atau organisasi  tersebut  lemah  akan  berpengaruh  terhadap  penurunan  profesionalisme  kerja pegawai  negeri  sipil.  Maka  dari  itu  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  obyek  penelitian adalah  pengaruh  budaya  organisasi  dan  kompetensi  sumberdaya  manusia  terhadap akuntabilitas.  Hal  ini  disebabkan  karena  peneliti  berasumsi  bahwa  budaya  organisasi  yang diterapkan  dalam  suatu  instansi/organisasi  manapun  sangat  mempengaruhi  akuntanilitas, karena budaya organisasi dapat menjadi pedoman dasar bagi para pegawai untuk berprilaku dan berinteraksi di dalam instansi atau organisasi tersebut.
Beberapa  permasalah  tersebut  disebabkan  oleh  kurangnya  kompetensi  sumber  daya manusia  mengenai  aturan  untuk  meningkatkan  pemahaman  aparatur  daerah  dalam pengelolaan  keuangan  daerah.Wardhana  (2015)  menyatakan  bahwa  kompetensi  sumber
daya  manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah. Penelitian terkait kompetensi sumber daya manusia juga dilakukan oleh Santoso (2016)  bahwa  kompetensi  SDM  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini sependapat dengan Mada, dkk. (2017) bahwa kompetensi sumber daya  manusia  bepengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas.  Namun  penelitian yang dilakukan oleh Palu (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  daerah.Penelitian Widyatama (2017) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur dari Pemerintah Daerah secara signifikan  tidak  memengaruhi  Akuntabiitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Daerah (ADD).
Hasil penelitian Putriasri Pujanira (2017) mengemukakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  postif  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  asosiatif.  Penelitian  asosiatif  adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau  lebih (Sugiyono, 2013).  Keadaan  populasi  atau  fakta  empiris  yang  akan  dijelaskan  dalam  penelitian  ini  adalah Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Budaya  OrganisasiTerhadap  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah  daerah  dalam  Pengelolaan  Keuangan  daerah.  Variabel  dependen  dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi.
Penelitian  dilakukan  pada  OPD  di  Kabupaten  Lombok  Tengah,  Nusa  Tenggara  Tengah pada tahun 2021. OPD sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fenomena yang ada di  bebrapa OPD  bahwa  akuntabilitasnya  masih  rendah,  sehingga  diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Lombok Tengah.
Populasi  adalah  kelompok  elemen  yang  lengkap,  yang  biasanya  berupa  orang,  objek, transaksi  atau  kejadian  dimana  kita  tertarik  untuk  mempelajarinya  atau  menjadi  penelitian (Kuncoro,  2011:19).  Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  objek/subjekyang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian  ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono,  2013:80).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah organisasi  perangkat  daerah    Kabupaten  Lombok  Tengah  dengan  kriteria  perangkat  kerja  yang memiliki jabatan fungsional.
Sampel  merupakan  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut  (Kuncoro,  2003:  20).  Teknik  pengambilan  sampling  dengan Nonprobability  sampling yaitu  Sampling  Jenuh.  Menurut  Sugiyono  (2001:61)  sampling  jenuh  adalah teknik  penentuan sampel  bila  semua  anggota  populasi digunakan  sebagai  sampel.  Hal  ini  sering  dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.Secara teknis populasi yang dijadikan sampel, merupakan pegawai yang paling reprensentatif dalam menjelaskan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  daerah  di  organisasi  perangkat  daerah.  Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh populasi  yang  ada.  Populasi  dan  sampel  adalah  semua  perangkat  kerja  yang  memiliki  jabatan fungsional dan memiliki wewenang untuk pengambilan keputusan.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data  primer  adalah data yang diperoleh lansung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung  dengan  permasalahan  yang  diteliti  (Indriantoro  dan  Supomo,  2002:  146).Data  primer diperoleh  dengan  menggunakan  kuesioner  yang  berisi  daftar  pertanyaan  yang  telah  terstruktur dengan  tujuan  untuk  mengumpulkan  data  dari  jawaban  responden  dalam  penelitian  ini.  Data utama  yang  dikumpulkan  terdiri    dari  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Budaya  Organisasi,
dan  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  daerah.  Metode  pengambilan  data  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  menggunakan  kuesioner  yaitu  metode  pengumpulan        data  yang  pengumpulan datanya  dilakukan  dengan  cara  memberikan      seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi penelitian adalah 20 OPD yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang berasal dari  kepala  dinas,  bendahara  penerimaan,  bendahara  pengeluaran  daerah.  Sampel  responden ditetapkan  secara  non  probability  sampling  yaitu  purposive  sampling  yaitu    berdasarkan pertimbangan dapat memberikanin formasi  yang diperlukan.Jumlah ditetapkan 20 OPD atau 60 responden  yang  terdiri  dari  ,  bendahara  penerimaan,  bendahara  pengeluaran  di  Kabupaten Lombok Tengah
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel  bebas  keduanya  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak.  Uji  normalitas  dilakukan dengan  memilih attabel  Kolmogorov-smirnov .Jika  hasil  padatabel  Kolmogorov-smirnov menunjukkan  tingkat  signifikansi  >0,05  maka  distribusi  data  tersebut  normal  dan  jika  <0,05 maka distribusi data tersebut tidak normal
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 55 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation 2.06236648 Most Extreme Differences Absolute .175 Positive .175 Negative -.112 Kolmogorov-Smirnov Z 1.298 Asymp. Sig. (2-tailed) .069
a. Test distribution is Normal.
Berdasarkan  tabel  diatas  untuk model  1 nilai  signifikansi  sebesar  0,180  lebih  besar  dari 0,05, yang berarti variabel residual berdistribusi normal.
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independent).  Nilai  yang  digunakan  untuk  menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai toleransi berkisar antara 0 dan 1 > 0.01 sama dengan nilai VIF > 10, namun jika menunjukkan < 10 maka tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas.
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics (Constant) Tolerance VIF Kompetensi Sumberdaya Manusia .510 1.960 Budaya Organisasi .456 2.191
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai tolerance variabel kompetensi sumberdaya manusia  sebesar  0,510  lebih  besar  dari  0,10  sementara  nilai  VIF  yakni  1,960  lebih  kecil  dari 10,00, sehingga dapat disimpulkan variabel norma kompetensi sumberdaya manusia tidak terjadi multikolonieritas. Nilai tolerance variabel budaya organisasi sebesar 0,456 lebih besar dari 0,10 sementara  nilai  VIF  yakni  2,191  lebih  kecil  dari  10,00,  sehingga  dapat  disimpulkan  variabel budaya organisasi tidak terjadi multikolonieritas.
Nilai  koefisien  Adjusted  R  Square  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh variabel  bebas  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependent  atau  untuk  menunjukkan seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variabelitas variabel dependent.
Tabel 3. Hasil Determinasi (R 2 )
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .497 a .247 .188 1.927
a. Predictors: (Constant), kompetensi sumberdaya manusia, budaya organisasi
Berdasarkan tabel diatasbesarnya angka koefisien determinasi 0,247 sama dengan 24,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa kompetensi sumberdaya manusia dan budaya organisasi berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah  sebesar  24,7%  dan  sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.
Uji  t  digunakan  untuk  menguji  seberapa  jauh  pengaruh  masing-masing  variabel  bebas secara individual dalam menerangkan variabel dependen.
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis (Uji t) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients t Sig. B Std. Error (Constant) 5.713 3.524  1.621 .111 Kompetensi Sumberdaya Manusia .131 .152 .860 .394 Budaya Organisasi .899 .253  3.558 .001
Variabel kompetensi sumberdaya manusia memiliki nilai t hitung sebesar 0,860 lebih kecil dari  t tabel 2,01  atau  nilai  sig  sebesar  0,394  lebih  besar  dari  0,05,  artinya  H0  diterima  dan  H1 ditolak,  bahwa  kompetensi  sumberdaya  manusia  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Tengah.
Kompetensi adalah  faktor  mendasar  yang  dimiliki  seseorang  yang  mempunyai kemampuan  lebih,  yang  membuatnya  berbeda  dengan  seseorang  yang  mempunyai  kemampuan rata-rata atau biasa saja.Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk  meningkatkan  akuntabilitas  diperlukan  adanya  kompetensi.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  kompetensi  sumberdaya  manusia  tidak  berpengaruh  dan  tidak  signifikan terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Lombok  Tengah.  Artinya kompetensi  sumberdaya  manusia  tidak  memberikan  dampak  positif  pada  peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sehingga baiknya pertanggung jawaban setiap pekerjaan atau program yang dilakukan pemerintah daerah bukan dilihat dari bagusnya tingkat SDM akan tetapi  dilihat  dari  behavior  atau  perilaku  seseorang  yang  meliputi  kejujuran,  ketakwaan, kedisiplinan,  dll.  Meskipun  seseorang  tingkat  pemahamanya  suatu  pekerjaan  atau  program sangat luar biasa akan tetapi tidak didasari ddengan perilaku yang baik tidak akan menyebabkan pertanggung jawaban yang bak juga.
Penelitian  ini  tidak  sejalan  denggan  penelitian  Mada  (2017)  Hasil  penelitiannya Penelitian ini juga tidak sejalan dengan konsep teori harapan yang menyatakan bahwa, salah satu faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  harapan  atau  ekspektansi  seseorang  yaitu  informasi  yang diperlukan  untuk  melaksanakan  suatu  tugas.  Artinya  dengan  adanya  informasi  yang  diberikan oleh  perangkat  daerah  diharapkan  pihak  pengguna  informasi  dapat  menggunakan  informasi tersebut  untuk  mengidentifikasi  kelemahan-kelemahan  atau  area  kritis  dalam  aspek pembangunan  daerah  sehingga  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dapat  dilaksanakan  dengan efektif,  dan  tujuan  yang  diharapkan  untuk  perbaikan  pengelolaan  kegiatan  pembangunan  dapat tercapai.  Teori  harapan  memprediksi  bahwa  karyawan-karyawan  akan  mengeluarkan  tingkat
usaha  yang  tinggi  apabila  mereka  merasa  bahwa  ada  hubungan  yang  kuat  antara  usaha  dan kinerja,  kinerja  dan  penghargaan,  serta  penghargaan  dan  pemenuhan  tujuan-tujuan  pribadi. Setiap  hubungan  ini  akan  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  tertentu.  Supaya  usaha  menghasilkan kinerja  yang  baik,  pejabat  pemerintahan  harus  mempunyai  kemampuan  atau  kompetensi  yang dibutuhkan  untuk  bekerja,  dan  sistem  penilaian  kinerja  yang  mengukur  kinerja  pejabat pemerintahan  tersebut  harus  dianggap  adil  dan  obyektif.  Teori  harapan  menyatakan  bahwa motivasi organisasi adalah hasil dari seberapa jauh seseorang menginginkan imbalan (Valence), yaitu penilaian bahwa kemungkinan sebuah kompetensi tinggi akan menyebabkan kinerja yang diharapkan  ( Expectancy ),  dan  keyakinan  bahwa  kinerja  akan  mengakibatkan  penghargaan ( Instrumentality ).  Vroom  (1990)  mengemukakan  bahwa  orang-orang  akan  termotivasi  untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut.
Variabel  budaya  organisasi  memiliki  nilai  t hitung sebesar  3,558 lebih  besar  dari  t tabel 2,01 atau  nilai  sig  sebesar  0,001  lebih  kecil  dari  0,05,  artinya  H0  ditolak  dan  H4  diterima,  bahwa budaya  organisasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah.
Budaya  organisasi  yang  baik  tentunya  akan  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  publik yang baik pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Tjiptono (2000:75), yang mengemukakan bahwa kualitas  pelayanan  sendiri  sebenarnya  dipengaruhi  oleh  banyak  aspek  salah  satunya  adalah budaya organisasi dan cara pengorganisasiannya. Dalam organisasi tentunya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuannya, sedangkan jalannya organisasi dipengaruhi oleh  perilaku  banyak  individu  yang  memiliki  kepentingan  masing-masing.  Oleh  sebab  itu, budaya  organisasi  sangat  penting,  karena  merupakan  kebiasaan-kebiasaan  yang  ada  dalam organisasi.  Kebiasaan-kebiasaan  yang  baik  ini  di  harapkan  dapat  meningkatkan  kinerja  pada organisasi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  budaya  organisasi  berpengaruh  dan  signifikan terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah.  Semakin  bagus  budaya  organisasi  akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Tradisi atau kebiasaan yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  tata  pemerintahan  yang  baik  dan  juga meningkatkan pertanggung jawaban memiliki dan berdampak pada budaya organisasi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Ikhsan  (2016)  hasil  penelitiannya  mengemukakan bahwa “budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota  Surabaya”.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  Nurkhamid  (2008) menunjukkan  bahwa  budaya  organisasi  berpengaruh  positif  terhadap  pengembangan  sistem pengukuran  kinerja,  akuntabilitas  kinerja  dan  penggunaan  informasi  kinerja.  Artinya  semakin baik  budaya  organisasi  maka  semakin  baik  pula  kinerja  yang  dicapai.  Sehingga  budaya organisasi  dapat  mempengaruhi  cara  karyawan  dalam  bertingkah  laku,  cara  menggambarkan pekerjaan,  dan  cara  bekerja  dengan  karyawan  lain.  Dalam  setiap  instansi  pemerintah,  budaya organisasi  selalu  diharapkan  baik  karena  baiknya  budaya  organisasi  akan  berhubungan  dengan berhasil tidaknya instansi pemerintah agar mencapai tujuannya.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  konsep  teori  harapan  yang  mengatakan  bahwa  karyawan- karyawan  akan  termotivasi  untuk  mengeluarkan  tingkat  usaha  yang  tinggi  ketika mereka  yakin bahwa  usaha  tersebut  akan  menghasilkan  penilaian  kinerja  yang  baik,  dan  pada  gilirannya menghasilkan  penghargaan-penghargaan  organisasional.  Teori  harapan  memprediksi  bahwa karyawan-karyawan akan mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi apabila mereka merasa bahwa ada  hubungan  yang  kuat  antara  usaha  dan  kinerja,  kinerja  dan  penghargaan,  serta  penghargaan dan  pemenuhan  tujuan-tujuan  pribadi.  Setiap  hubungan  ini  akan  dipengaruhi  oleh faktor-faktor tertentu. Supaya usaha menghasilkan kinerja yang baik, individu harus mempunyai kemampuan yang  dibutuhkan  untuk  bekerja,  dan  sistem  penilaian  kinerja  yang  mengukur  kinerja  individu tersebut harus dianggap adil dan obyektif.

## 4. KESIMPULAN
Munculnya  penelitian  ini  sebab  sistem  pelaporan  dan  kompetensi  sumberdaya  manusia perlu  ditingkatkan  dalam  proses  penyususnan  program  kerja  pemerintah  daerah,  baik  program pembangunan,  pemeberdayaan,  dan  pembinaan  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi sumberdaya manusi, dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan maka dapat diambil beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut:  Kompetensi  sumberdaya  manusia  tidak  berpengaruh  dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok  Tengah.  Budaya  organisasi  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja pemerintah desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Tengah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  Utami.  2018.  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Komitmen  Organisasi,  Dan Pemnfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Keberhasilan Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  (  Studi  Empiris  Pada  SKPD  Kabupaten  Badung). Skripsi. Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha.
Irawan, nata. 2017. Lambannya Penyerapan Dana Desa. Tersedia pada : http://www.medanbisnisdaily.com/m/n
ews/read/2017/07/27/312467/lambatn ya_penyerapan_dana_desa/
Juliantari,  I  Dewa  Ayu,  2019.  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Sosialisasi  Dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di Kabupaten Bangli. Skripsi. Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha.
Medianti, larastika. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa.  JOM  FEB  (Volume  1  Edisi  1,  Januari- Juni 2018)
Nurkhasanah. 2019. “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa”.  Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
NUSABALI.  2019.  “Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2019  Di  Jembrana  Tertinggi
Dibandingkan Kabupaten Lain Di Bali”. Tersedia Pada : https://www.nusabali.com/berita/6176 3/dana-desa-di-jembrana-naik-rp-3- miliar.
(Diakses pada 18 Desember 2019).
Parwati,  Juni.  2018.  Pengaruh  Kompetensi  Pendamping  Desa,  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  Desa,  Dan  Komitmen  Aparatur  Desa  Terhadap  Keberhasilan  Pengelolaan Dana  Desa  Di  Kabupaten  Buleleng.  Skripsi.  Singaraja  :  Universitas  Pendidikan Ganesha.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018,  Tentang  Perubahan  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  56  Tahun  2015  tentang  Kode  dan  Data  Wilayah Administrasi Pemerintah.
Rapor Akuntabilitas Kinerja Jabar dan Bandung Pertahankan Predikat A, 20 Pemda Berpredikat BB.  (2019).  Retrieved  from  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi:  https://menpan.go.id/site/berita-terkini/raporakuntabilitas-kinerja- jabar-dan  bandung-pertahankanperdikat-a-20-pemda-berpredikat-bb.  Diakses  pada  03 November 2019.
Saepulloh, R. (2017). Kemenpan-RB Sebut Kinerja 83 Persen Pemda Masih Rendah. Retrieved from  Warta  Ekonomi:  https://m.wartaekonomi.co.id/berita128498/kemenpa  nrb-sebut- kinerja-83-persen-pemda-masihrendah.html. Diakses pada 03 November 2019. [11]
Skorkava, Z. (2016). Competency Models in Public Sector. 3rd International Conference pn New Challenge in Management and Organization, 226- 234.
Spencer, L., & Spancer, S. M. (1993). Competence at Work, Models for Performance. Canada: John Willey & Sons, Inc.
Wardhana,  G.  A.,  Rasmini,  N.  K.,  &  Astika,  I.  B.  (2015).  Pengaruh  Kompetensi  pada Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dengan  Komitmen  Organisasi  sebagai Variabel Moderasi. E-Journal Ekonomi dan Bisnis, 571-598.
Zulfiandri,  A.  (2017).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah. Jurnal RIset Akuntansi Tirtayasa VOl 2, 102-125.