## KINERJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

## Purwoko

## Abstract
Developmental    process    has  been  implementasi  sing  in  indonesia    since  1969, about  almost 45 years. As long as  time developmental mean as  physical developmental in any aspects meters as GNP, Income Percapita and Economic Growth the indicators coult not described the real developmental results in such country or such area  it is needed  another non  eonomic  variables  as  social  variables  whick  some  indicators  as  evendestribusion, evenhealth  cares  in  one  composite.  Inditional  social  variabless  ould  describe  development performence  of    Pekalongan  lokal  Government  (Kabupaten  Pekalongan)  more comprehensive. Reminded that developmental performance the main pillar  of  state stability.
Keywords:  developmental    performance,  developmental  indicators,  economic  indicators, social indicators

## A.  PENDAHULUAN
Proses  pembangunan  di  Indonesia telah  berlangsung  lebih  dari  40  tahun, terhitung  sejak  berubahnya  tatanan  politik dari rezim Orde Lama ke rezim politik Orde Baru  pada  tahun  1967.  Dua  tahun kemudian,  pada  tahun  1969  dicanangkan Pembangunan  Nasional  oleh  pemerintah Republik Indonesia.
Selama  itu  pula,  pembangunan dimaknai sebagai pembangunan fisik semata-mata dengan paramaeter, indikator atau  tolok  ukur  yang  kasat  mata  dan konkrit  seperti  berapa  kilometer  jalan  raya yang berhasil dibangun, berapa bendungan atau  dam  yang  dihasilkan  atau  berapa gedung yang didirkan. Atau paling banter / jauh  dari  itu  adalah  pembangunan  bidang ekonomi  saja  dengan  tolok  ukur  dan indikator  yang  bersifat  ekonomi  seperti GNP (Gross National Product), Income per Capita,  Tabungan  Nasional,  Pertumbuhan Ekonomi,  dan  lain-lain  yang  kemudian ternyata  kurang  dapat  menggambarkan realita keberhasilan pembangunan di suatu negara.  Sebetulnya  hal  itu  telah  disadari oleh banyak ahli dari berbagai negara pada akhir dekade 1970-an. Atas dasar pemahaman baru mengenai pembangunan kemudian,  pada  dekade  akhir  1980-an parameter, tolok ukur dan indikator ekonomi masih digunakan tetapi dilengkapi dengan parameter, tolok ukur dan indikator lain  seperti  sosial,  politik  dan  kelestarian lingkungan.
Menjelang  millenium  21,  konsep- konsep  baru  pembangunan  itu  telah
diterima  secara  luas  oleh  sebagian  besar negara  berkembang  dengan  berbagai improvivasi berdasarkan kondisi dan situasi masing-masing  negara.  Tetapi  yang  jelas konsep dan paradigma yang baru tadi lebih dapat memotret realitas pembangunan dan hasil-hasil nya secara lebih akurat.
Beberapa  ahli  memasukan  konsep seperti  MASOL  (Minimum  Acceptable Standart of Living) misalnya untuk mengukur sejauh mana proses pembangunan  di  negara  itu  mencapai keberhasilan.
Ada  juga  beberapa  ahli  yang mengajukan  konsep  Social  and  Human Index,  dengan  tolok  ukur  dan  indikator seberapa  besar  angka  kematian  bagi  per 1.000  kelahiran  dan  angka  harapan  hidup di  negara  tersebut.  Demikian  pula  muncul pemikiran  baru  dengan  konsep-konsep yang  pada  intinya  adalah  tidak  saja membuat atau memasukkan tolok ukur dan indikator  yang  bersifat  pertumbuhan  saja, tetapi  sampai  pada  konsep  sustainaibility (keberlanjutan)  seperti  misalnya  konsep keberlangsungan pembangunan jika timbul gejolak  sosial  politik  akibat  gap  atau  celah yang  menganga  atau  melebar  antar  strata masyarakat atau antar wilayah. Keberlanjutan  pembangunan  digunakan oleh eksploitasi alam secara terus menerus tanpa  henti.  Pentingnya  aspek  lain  selain ekonomi  dan  fisik  ini  menarik  untuk  diteliti oleh karena itu penulis mencoba mengangkat  tema  pembangunan  sosial sebagai substansi penelitian yang
merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus ditunaikan oleh pengajar Perguruan Tinggi.
Berdasarkan  latar  belakang  seperti tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan disini adalah bagaimana  kinerja  Pemerintah  Daerah dalam  pembangunan  sosial  di  Kabupaten Pekalongan.  Pembangunan  yang  dipilih dengan  pertimbangan,  penulis  mencoba memunculkan  perspektif/paradigma  baru dalam  konsep  pembangunan  yang  sampai saat  ini  masih  saja  sering  menggunakan pembangunan  fisik  dan  ekonomi  sebagai barometernya. Pemerintah Daerah Kabupaten  dipilih  dengan  pertimbangan bahwa  Kabupaten  lah  yang  merupakan Daerah  Otonom  paling  bawah  yang mengimplementasikan  kebijakan-kebijakan atau  merupakan  lembaga  Pemerintahan terdepan  yang  berhubungan  langsung dengan  masyarakat  dalam  hal  kebijakan, program dan proyek pembangunan.
Penelitian  ini  diharapkan  memberi sumbangan atau kontribusi pengembangan keilmuan  tentang  salah  satu  aspek  dalam studi  pembangunan  pada  khususnya  dan politik  pembangunan  pada  umumnya. Kontribusi  secara  spesifik  terletak  pada keterkaitan  pemenuhan  kebutuhan  sosial masyarakat  dalam  proses  pembangunan dengan  keberlangsungan  atau  eksistensi kehidupan  mereka.  Pembangunan  yang tidak dapat meemenuhi kebutuhan mereka akan mengakibatkan destabilitas.
Pembangunan  yang  dilaksanakan oleh  banyak  negara  berkembang  pada dekade
1960-1970
merupakan pembangunan  yang  blue  print  nya  (cetak birunya)  dari  PBB  yang  mengeluarkan suat u  konsep  pembangunan  “Dasawarsa Pembangunan  I”.  Dalam  konsep  tersebut, parameter  dan  indikator  pembangunan dinyatakan  dalam  pertumbuhan  ekonomi tahunan,  Produk  Nasional  Bruto  (PDB), pendapatan  per  kapita  penduduk.  Suatu parameter  dan  indikator  untuk  mengukur Economic  Wealth  being  penduduk,  yaitu seberapa banyak barang dan jasa tersediauntuk  konsumsi  dan  investasi  bagi rata-rata  penduduk  (Todaro).  Kemudian muncul  reaksi  lain  terhadap  kegagalan parameter dan indikator di atas menjuelaskan  meningkatnya  ketimpangan dan  ketidak  merataan  dalam  pembagian pendapatan yang terselubung dibalik
angka-angka  keberhasilan  pembangunan. Masih  ada  corak  ekonomi  dalam  konsep aliran  baru  ini,  tetapi  ada  perubahan fundamental  dalam  cara  memberi  makna pembangunan.  Tokoh  Utama  pendukung indikator neo ekonomi ini adalah Sir Dudley Seers  yang  mengatakan  bahwa  ada  3  hal yang perlu ditanyakan tentang pembangunan suatu negara yaitu apa yang tengah  terjadi  dengan  pengangguran  dan apa yang tengah terjadi dengan ketimpangan.  Apabila  jawaban  atas  ketiga hal  tersebut  adalah  terjadi  penurunan secara  substansial  dan  signifikan,  maka tidak diragunakj lagi bahwa negara tersebut baru mengalami periode pembangunan. Pembaharuan konsep- konsep  pembangunan  ini  berlanjut  dengan munculnya konsep parameter dan indikator sosial  yang  berupaya  memperkenalkan jargon  seberapa  baik  bukannya  jargon seberapa banyak, dan tidak mengutamakan  kualitas  barang  kita,  tetapi lebih  pada  kualitas  hidup  kita  (Bauer). Untuk  itu  mereka  menambahkan  indikator lain disamping ekonomi seperti : Pendidikan,  kesehatan,  pelayanan  sosial dan sebagainya.
Konsep pembangunan ini kemudian meluas  tidak  saja  sampai  pada  hal-hal yang tangible, namun mulai mencakup hal- hal  yang  intangible  seperti  misalnya  yang dikemukakan  oleh  Dennis  Goulet.  Dia menyatakan  pembangunan  mempunyai  3 komponen  utama,  yakni  :  kelangsungan hidup (life sustenance), khormatan diri (self esteem) dan kebebasan (Freedom). Selanjutnya Goulet mengemukakan bahwa kebebasan  ini  mencakup  kebebasan  dari pengasingan  terhadap  hak  hidup  material yang  layak,  kebebasan  dari  perbudakan, kebebasan dari kesengsaraan dan kemelaratan. Dengan pemenuhan dari hal- hal  di  atas  maka  akan  tercipta  manusia yang memiliki kehormatan diri dan kemuliaan sebagaimana layaknya manusia.
Dari berbagai konsep yang muncul, kiranya  dapatlah  dirangkum  suatu  konsep pembangunan  baru  yang  pada  intinya adalah  merupakan  konsep  pembangunan Berdimensi  Kerakyatan  yang  mengandung 4  dimensi  seperti  yang  dikemukakan  oleh banyak  ahli  (Moeljanto,  Arief  Budiman, David Korten, Syahrir dll) :
1. Pertumbuhan  ekonomi  cukup  tinggi. Diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk mengantisipasi pertumbuhan  penduduk.  Pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari pertumbuhan penduduk hanya    akan   menambah pengangguran.
2. Ketidakadilan ekonomi sosial dan kemiskinan  absolut  harus  dikurangi secara berarti.
Kemiskinan dan ketidakadilan  yang  terus  berlangsung akan  mudah  memicu  gejolak      sosial dan politik.
3. Pengertian partisipasi dalam pembangunan bukan semata-mata dalam pelaksanaan program saja tetapi juga  sampai  pada  perencanaan  dan kebijakan pembangunan yang emansipatif. Emansipasi ini ditunjukkan oleh kesetaraan dan kemandirian dalam proses pembangunan.
4. Pembangunan berwawasan lingkungan yang  secara  hukum  diperkuat  dengan produk perundang-undangan dari Amdal  (Analisa  Dampak  Lingkungan) perlu membudaya dalam  praktek kegiatan pembangunan sehari-hari.
Basis  artikel  ini  adalah  penelitian dengan beberapa aspek sebagai berikut: 1.  Pendekatan
Penelitian ini
menggunakan pendekatan  kuantitatif-kualitatif  dalam  arti berupaya memberikan analisis dan
menjelaskan kinerja dalam bentuk
kuantitatif atas beberapa indikator pembangunan yang tangible
atau measurable, kemudian mengkonversi
menjadi kategori-kategori kualitatif.
2.  Tipe Penelitian
Evaluatif:  Memberi  penilaian  atas kinerja suatu instansi, institusi atau lembaga  dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah Kabupaten.  Meskipun  disadari  bahwa menilai  suatu  kinerja  lembaga  tidak  lepas dari  pengaruh  kinerja  atau  performance pihak  lain,  tetapi  paling  tidak  disini  ada semacam  andil  yang  diberikan  oleh
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dalam pembangunan  karena  mereka  adalah  unit daerah otonom paling langsung bersinggungan dengan rakyat.
3.  Locus Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian lapangan,  oleh  karena  itu  locus  atau tempat/area  penelitiannya  adalah  wilayah Kabupaten  Pekalongan  berikut  berbagai bidang  yang  melingkupinya.  Untuk  tiu peneliti  berusaha  memperoleh  data  dan informasi  baik  pada  tataran  Supra  Struktur Pemerintahan  seperti  :  Eksekutif  dan Legislatif  maupun  pada  tataran  infra struktur  seperti  LSM,  BPD  atau  kelompok- kelompok  masyarakat  yang  ada  di  daerah tersebut.
4.  Sumber Data/Informasi
Data/informasi primer diperoleh dari jajaran  Eksekutif  Pemda  seperti  Bupati, Sekretaris  Daerah  dan  Kepala  Bappeda. Selain itu juga dari jajaran Legislatif seperti Ketua Dewan dan angggota-anggota Dewan  serta  beberapa  tokoh  masyarakat. Sedangkan  data  sekunder  akan  digali  dari buku Kabupaten Dalam Angka secara time series.
5.  Teknik Pengumpulan Data
Koleksi  data  dan  informasi  primer diperoleh  melalui  wawancara  mendalam ( depth  interview ).  Data  sekunder  diperoleh melalui  pencuplikan  terhadap  arsip/buku data/informasi yang relevan.
6.  Analisis Data
Reduksi  data,  pengorganisasian data, interpretasi data.
7.  Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  beberapa keterbatasan,  yakni  jumlah  indikator/tolok ukur  yang  masih  kurang  memadai,  lokasi penelitian  kurang  representatif  mengingat dari  35  kabupaten/kota  di  Jateng  hanya diambil  1  kabupaten.  Selain  itu,  ada keterbatasan  pada  data/informasi  time series  yang  tidak  menjangkau  saat  paling kini ( recent time ).

## B.  PEMBAHASAN
B.1.  Kondisi Geografis Daerah
Kabupaten Pekalongan adalah salah  satu  daerah  otonom  yang  termasuk dalam  wilayah Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis mempunyai bentuk memanjang  dan  utara  ke  selatan.  Di
bagian utara termasuk wilayah pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa yang secara  astronomis  terletak  pada  6°83’  - 7°23’  Lintang  Selatan  dan  109°49’  - 109°78’  Bujur  Timur.  Karena  sebagian wilayahnya  berbatasan  langsung  dengan
Laut  Jawa  maka  dan  285  desa/kelurahan yang ada, terdapat 8 desa pantai.
Kabupaten Pekalongan secara administratif  berbatasan  dengan  Sebelah Utara  Kota  Pekalongan  dan  Laut  Jawa, Sebelah  Timur  Kabupaten  Batang  dan Kota Pekalongan,
Sebelah Selatan
Kabupaten  Banjarnegara  dan  Kabupaten Purbalingga dan Sebelah Barat Kabupaten Pemalang.
Wilayah  Kabupaten  Pekalongan merupakan  perpaduan  antara  wilayah dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi  di  bagian  selatan  yang  termasuk
dalam  kawasan  dataran  tinggi  Dieng. Kawasan  dataran  tinggi  di  kabupaten  ini berada  pada  1.294  meter  dari  permukaan laut. Secara topografis, ada 60
desa/kelurahan  (20%)  berada  di  kawasan dataran  tinggi  dan  225  desa/kelurahan (80%) berada di kawasan dataran rendah.
Kabupaten Pekalongan sesuai
Permendagri  Nomor  18  Tahun  2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi  Pemerintahan  memiliki  luas wilayah  836,13  Km 2 yang  terbagi  menjadi 19  kecamatan  dengan  272  desa  dan  13 kelurahan.

## Tabel 5.1

## Jumlah Desa dan Luas Wilayah Kabupaten Pekalongan per Kecamatan
NO KECAMATAN DESA / KEL LUAS (Km 2 ) % 1 Kandangserang 14 60,55 7,24 2 Paninggaran 15 92,99 11,12 3 Lebakbarang 11 58,20 6,96 4 Petungkriyono 9 73,58 8,80 5 Talun 10 58,57 7,00 6 Doro 14 68,45 8,19 7 Karanganyar 15 63,48 7,59 8 Kajen 25 75,15 8,99 9 Kesesi 23 68,52 8,19 10 Sragi 17 32,40 3,87 11 Siwalan 13 25,91 3,10 12 Bojong 22 40,06 4,79 13 Wonopringgo 14 18,80 2,25 14 Kedungwuni 19 22,94 2,74 15 Karangdadap 11 20,99 2,51 16 Buaran 10 9,54 1,14 17 Tirto 16 17,39 2,08 18 Wiradesa 16 12,71 1,52 19 Wonokerto 11 15,90 1,90 JUMLAH 285 836,13 100,00 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Pekalongan, 2014 Ketinggian wilayah Kabupaten
Pekalongan  berada  pada  kisaran  antara  0 –  1.294  meter  di  atas  permukaan  laut (dpL),  dengan  wilayah  terendah  berada  di Kecamatan Wonokerto dan wilayah tertinggi di Kecamatan Petungkriyono.
Penggunaan lahan Kabupaten Pekalongan  dengan  luas  total  83.613,06 Ha,  dapat  dibagi  menjadi  yaitu  lahan sawah  dan  lahan  bukan  sawah.  Pada tahun  2013,  luas  lahan  sawah  sebesar
24.871,51  Ha  (29,75%)  dan  luas  lahan bukan  sawah  sebesar  58.741,56  Ha (70,25%).  Sebagian  besar  luas  lahan sawah  merupakan  sawah  beririgasi  teknis 19.930,67  Ha  (80,13%),  4.286,54  Ha (17,23%)  dan  sisanya  seluas  654,29  Ha (2,63%).  Sementara  untuk  lahan  bukan sawah  sebagian  merupakan  hutan  negara sebesar  26.218,96  Ha  (44,63%),  berupa rumah,  bangunan  dan  halaman  sebesar 21.649,57  Ha  (36,86%)  dan  sisanya
10.873,03 Ha (18,47%) merupakan tegalan atau  kebun,  ladang,  perkebunan,  hutan rakyat,  tambak,  kolam/empang,  padang rumput serta rawa-rawa.
Wilayah  Kabupaten  Pekalongan memiliki  iklim  tropis,  dengan  rata-rata  hari hujan  per  tahun  pada  tahun  2013  adalah 143  hari  dengan  curah  hujan  rata-rata 2.992 mm.

## B.2.  Gambaran Demografis
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan  populasi  sewaktu-waktu  dan dapat  dihitung  sebagai  perubahan  dalam jumlah  individu  dalam  sebuah  populasi menggunakan  “per  waktu  unit”  untuk pengukuran.  Pertumbuhan  penduduk  yang makin  cepat,  mendorong  pertumbuhan aspek-aspek  kehidupan  yang  meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya.
Jumlah  penduduk  di  Kabupaten Pekalongan tahun 2013 sebanyak 861.082 jiwa,  terdiri  dari  laki-laki  sebanyak  427.815 jiwa  dan  perempuan  sebanyak  433.267 jiwa. Jumlah ini meningkat dari tahun 2012 yang  mencapai  854.337  jiwa.  Dimana tahun  2012  jumlah  penduduk  laki-laki 424.465 jiwa dan perempuan 429.872 jiwa, berarti  meningkat  sekitar  0,80  persen  atau bertambah sebanyak 6.745 jiwa.
Pertumbuhan  penduduk  ini  selain dikarenakan adanya pertumbuhan penduduk  alami  (fertilitas  dan  mortalitas), juga  disebabkan  adanya  pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi keuar  yang  lebih  besar  daripada  migrasi masuk  (migrasi  neto  negatif)  atau  dengan kata  lain  penduduk  yang  keluar  lebih banyak  dibandingkan  dengan  penduduk yang masuk Kabupaten Pekalongan. Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah  seluas  836,13  Km2  sehingga  rata-
rata  kepadatan  penduduk  adalah  1.030 jiwa per Km2.
Dilihat  dari  sebaran  penduduknya untuk  masing-masing  kecamatan  terlihat belum merata. Ada tiga kecamatan dengan tingkat  kepadatan  penduduknya  sudah mencapai diatas 4.000 jiwa, yaitu Kecamatan  Wiradesa,  Kedungwuni  dan Buaran.  Namun  demikian,  masih  ada  dua kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya  masih  dibawah  200  jiwa, yaitu Kecamatan Lebakbarang dan Petungkriono.

## B.3.  Kemiskinan
Penduduk  miskin  di  Kabupaten Pekalongan  selama  kurun  waktu  lima tahun terus menerus mengalami penurunan.  Hal  ini  menunjukkan  capaian positif para pelaku pembangunan di bidang kesejahteraan  rakyat.  Kondisi  ini  harus tetap  dipertahankan  atau  ditingkatkan kinerja  para  pelaku  pembangunan  di bidang  kesra  sehingga  kondisi  sosial ekonomi di kabupaten Pekalongan semakin mantap. Pada tahun 2013
penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan tercatat 116.500 jiwa.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten  Pekalongan  selama  2009 – 2013  cenderung  mengalami  penurunan. Prosentase  penduduk  miskin  pada  tahun 2013  sebesar  13,51%  turun  dari  tahun 2012  sebesar  13,86%.  Hal  ini  lebih  baik dibandingkan  Provinsi  Jawa  Tengah  yang mencapai  14,44%  pada  tahun  2013. Dengan  demikian  hal  tersebut  sejalan dengan  komitmen  pemerintah  Kabupaten Pekalongan  dalam  upaya  untuk  selalu mengurangi dan menanggulangi kemiskinan menuju target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015.

## Tabel 5.2
Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009 – 2013 CAKUPAN WILAYAH PROSENTASE PENDUDUK MISKIN (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Kab. Pekalongan 17,93 16,29 15,00 13,86 13,51 Jawa Tengah 17,48 16,11 16,21 14,98 14,44 Nasional 14,15 13,33 12,36 11,66 11,47
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, 2014
Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam rangka mengurangi  tingkat  kesenjangan  antar wilayah. Oleh karena itu, program-program untuk  masyarakat  miskin  perlu  diupayakan agar dapat dirasakan di seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan hingga ke  Desa-desa  di  pedalaman.  Perbaikan distribusi pendapatan, program pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan  ekonomi  pada  masyarakat berpenghasilan  rendah  serta  memperluas akses  perlindungan  sosial  perlu  terus diupayakan.  Jika  dibandingkan  dengan target-target yang dituangkan dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025,
pencapaian pengentasan kemiskinan masih  belum  memenuhi  target  capaian kinerja pada RPJMD.

## B.4.  Kondisi Ekonomi

## 1.  Potensi Unggulan Daerah
Potensi-potensi  yang  ada  dalam suatu  wilayah  dapat  dilihat  dari  berbagai macam  perspektif  dan  pendekatan.  Salah satu  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB).  PDRB  pada dasarnya  merupakan  jumlah  nilai  tambah yang  dihasilkan  oleh  seluruhunit  usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan  jumlah  nilai  barang  dan  jasa akhir  (neto)  yang  dihasilkan  oleh  seluruh unit  ekonomi.  Salah  satu  pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan  pendekatan  produksi  yang merupakan  jumlah  nilai  tambah  atas barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh berbagai  unit  produksi  di  wilayah  suatu daerah  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Unit- unit  produksi  tersebut  dalam  penyajiannya
dikelompokkan  menjadi  9  lapangan  usaha (sektor)  dan  setiap  sektor  tersebut  dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.
PDRB  dapat  dibagi  menjadi  dua jenis,  yaitu  PDRB  Atas  Dasar  Harga Berlaku  dan  PDRB  Atas  Dasar  Harga Konstan. PDRB Atas Dasar  Harga Berlaku menunjukkan  kemampuan  sumber  daya ekonomi  yang  dihasilkan  oleh  suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku  menurut  sektor  menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor  ekonomi  dalam  suatu  daerah. Sektor-sektor  ekonomi  yang  mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian  suatu  daerah.  Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk  menunjukkan  Laju  Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun  sektoral  dari tahun ke tahun.  Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan  sumber  daya  ekonomi  yang besar pula.
Sektor-sektor  ekonomi  lokal  yang mempunyai  potensi  diharapkan  menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat setempat  dan  bahkan  menjadi  sektor unggulan.  Sejalan  dengan  paradigma pembangunan yang partisipatif dan sensitif terhadap  nilai-nilai  lokal,  sistem  ekonomi yang dijalankan diharapkan dapat memberikan peran kepada usaha di tingkat komunitas  dengan  sekala  mikro,  kecil  dan menengah.  Dalam  hal  ini  peran  UKM sebagai  pelaku  usaha  lokal  secara  optimal dan  menggunakan  teknologi  yang  sesuai agar  produk  yang  dihasilkan  dapat  lebih bersaing  baik  di  pasar  nasional  maupun internasional.
Berdasarkan kajian ekonomi, distribusi PDRB berdasarkan Harga Konstan  2000  rata-rata  selama  lima  tahun terakhir  di  Kabupaten  Pekalongan  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.3 Distribusi Sektoral PDRB atas dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Pekalongan Perirode 2010 – 2014 NO LAPANGAN USAHA KONTRIBUSI TERHADAP TOTAL PDRB’ (%) URUTAN 2010  2011  2012  2013 2014*) RATA- RATA 1 Pertanian 21,6 6 20,6 5 20,3 6 19,7 7 19,79 20,45 2 2 Pertambangan dan Penggahan 1,02 1,01 1,02 1,01 0,98 1,01 9
NO LAPANGAN USAHA KONTRIBUSI TERHADAP TOTAL PDRB’ (%) URUTAN 2010  2011  2012  2013 2014*) RATA- RATA 3 Industri Pengolahan 25,9 4 26,4 3 26,4 4 26,7 8 26,65 26,45 1 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 1,15 1,15 1,16 1,18 1,16 1,16 8 5 Bangunan 6,26 6,31 6,29 6,28 6,36 6,30 5 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 18,6 3 19,0 6 19,2 2 19,4 1 19,33 19,13 3 7 Pengangkutan dan Komunikasi 3,96 3,93 3,08 4,00 4,01 3,98 7 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,37 4,38 4,44 4,57 4,55 4,46 6 9 Jasa-jasa 17,0 1 17,0 8 17,0 8 17,0 1 17,16 17,07 4
Sumber  :  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pekalongan,  2014  (Data  Sekunder  Diolah)
Keterangan: *) Angka Sementara Dari  tabel  tersebut  terlihat  bahwa Sektor
Industri Pengolahan masih merupakan  salah  satu  sektor  unggulan Kabupaten Pekalongan. Hal ini ditunjukkan oleh  paling  besarnya  kontribusi  sektor  ini terhadap perekonomian Kabupaten Pekalongan  selama  lima  tahun  terakhir yang mencapai 26,45%.
Kontribusi  sektor  terbesar  kedua adalah  Sektor  Pertanian  dengan  rata-rata selama  lima  tahun  terakhir  mencapai 20,45%.  Sedangkan,  kontribusi  sektor
terbesar  ketiga  disumbangkan  oleh  Sektor Perdagangan,  Hotel  dan  Restoran  dengan sumbangan  rata-rata  selama  lima  tahun terakhir mencapai 19,13%.
Grafik berikut menggambarkan kontribusi  sektoral  PDRB  di  Kabupaten Pekalongan selama periode 2013 – 2014*) yang  diurut  mulai  dari  nilai  kontribusi terbesar (sektor Industri Pengolahan) hingga  nilai  kontribusi  terkecil  (Sektor Pertambangan  dan  Penggalian)  dengan menggunakan Harga Konstan 2000.

## Gambar 5.1
Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Pekalongan Periode 2013 – 2014*) (Harga Konstan 2000)
Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2014 Keterangan: *) Angka Sementara
Seiring  dengan  kontribusinya  yang besar  terhadap  PDRB,  Sektor  Industri Pengolahan;  Sektor  Pertanian;  dan  Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan  tiga  sektor  yang  menyerap tenaga terbanyak di
Kabupaten Pekalongan. Secara bersama-sama ke tiga sektor  tersebut  telah  menyerap  lebih  dari 75% tenaga kerja.
Dari  sektor  unggulan  tersebut, maka  produk  dan  komoditas  unggulan berdasarkan sektor adalah sebagai berikut: 1)  Sektor Industri Pengolahan
Industri  di  Kabupaten  Pekalongan dari  tahun  ke  tahun  selalu  mengalami peningkatan,  baik  dari  segi  jumlah,  tenaga kerja  yang  terserap  maupun  dari  nilai produksinya.  Sampai  dengan  tahun  2014,
tercatat  32.250  unit  usaha  (industri  besar, sedang  maupun  industri  kecil)  dengan menyerap  tenaga  kerja  sebanyak  184.523 orang  dengan  nilai  investasi  mencapai 1,197  trilyun  rupiah  dan  nilai  produksi mencapai 5,045 trilyun rupiah.
Berdasarkan  sumbangan  tehadap jumlah  unit  usaha  dan  penyerapan  tenaga kerja,  industri  yang  unggul  di  Kabupaten Pekalongan yaitu Pertenunan, Batik, Bordir,  Pakalan  Jadi,  Jeans,  Pengolahan Ikan, Gula Aren dan Anyaman Bambu. 2)  Sektor Pertanian
Pada  Sektor  Pertanian,  komoditas yang  unggul  dan  kompetitif  di  tingkat Provinsi  Jawa  Tengah  serta  komoditas yang  cukup  potensial  untuk  dikembangkan yaitu :

## Tabel 5.4

## Komoditas Sektor Pertanian di Jawa Tengah
Unggulan Tanaman Pangan Padi Sawah Hortikultura Bawang Daun, Lobak, Kacang-Kacangan dipanen > 1 kali, Ketimun, Belimbing, dipanen > 1 kali, Ketimun, Belimbing, Durian, Jambu Biji, Mangga, Manggis, Nangka, Pisang, Rambutan, Sirsak, Sukun, Jengkol, Mlinjo, Petai. Perkebunan Tebu, Teh, Panili Peternakan Ayam Kampung, Itik, Kuda, Kerbau, Kambing, Domba Perikanan Ikan Darat Kehutanan Pinus Potensial Tanaman Pangan Padi Ladang, Ketela Rambat Hortikultura Kentang, Kangkung Perkebunan Cengkeh, Kopi, Aren, Glagah Arjuno, Nilam Peternakan Sapi Potong Perikanan -
Sumber: Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan, 2014
3)  Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Selanjutnya  melihat  nilai  output pada  Sub  Sektor  Perdagangan  komoditi sub-sub sektor industri memberikan kontribusi  cukup  dominan  sebesar  61,90% disusul  Sub-sub  Sektor  Pertanian  sebesar 18,43%.  Jadi  komoditas  pada  Sektor Industri  Pengolahan  dan  Sektor  Pertanian menjadi unggulan untuk Sektor
Perdagangan, Hotel dan Restoran.
4)  Sektor Jasa-Jasa
Sektor  lainnya  yang  mempunyai kontribusi  cenderung  meningkat  dari  tahun ke  tahun  dalam  pembentukan  PDRB  di Kabupaten  Pekalongan  adalah  Sektor Jasa-jasa. Sub sektor yang akan diidentifikasi  pada  Sektor  Jasa-Jasa  yaitu Jasa  Hiburan  dan  Rekreasi  terutama Bidang  Pariwisata,  karena  kondisi  existing menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan  mempunyai  banyak  potensi Pariwisata  yang  dapat  dikembangkan.
Adapun  potensi  unggulan  di  Sub  Sektor
Pariwisata yaitu:
Tabel 5.5 Potensi Unggulan di Sub Sektor Pariwisata KECAMATAN UNGGULAN ANDALAN POTENSIAL Kandangsera ng - - Wisata budaya Paninggaran Perkebunan Teh Paninggaran - Makam Wali Tanduran, Wisata budaya Lebakbarang - - Curug Ciride, Wisata budaya Petungkriyono  Kawasan ekowisata - Lingga Yoni, Wisata budaya Talun - - Wisata budaya Doro - - Makam Ki Ageng Rogoselo, Makam Atas Angin, Makam Syekh Siti Jenar, Wisata budaya Karanganyar Kabalog, Jembatan Lolong Kulu Asri, Tirta Alam, Prima Graha Makam Habib Abdurrahman, Makam Syekh Abu Bakar Bin Toha Bin Yahya, Wisata budaya Kajen Hutan Wisata Linggoasri - Goa Putri, Wisata budaya, Kali Paingan Kesesi - - Makam Mbah Gendhon, Wisata budaya Sragi - - Wisata budaya Siwaan Pantai Depok - Wisata budaya Bojong - - Bendungan Gembiro, Makam Siti Ambaryah, Wisata budaya Wonopringgo - - Wisata budaya Kedungwuni Sentra Jeans Sentra kerajinan tempurung kelapa Wisata budaya Karangdadap - Sentra bordir   Wisata budaya Buaran Sentra ATBM - Masjid Wonoyoso, Wisata Budaya Tirto - - Wisata budaya Wiradesa Kampung Batik, Wiradesa, International Batik Center Banyu Biru Makam Mbah Faqih, Wisata budaya Wonokerto Pantai Wonokerto - Wisata budaya
Sumber: Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan, 2014

## 2.  Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  ( economic growth )  merupakan  salah  satu  indikator untuk
mengevaluasi perkembangan/kemajuan kinerja pembangunan  ekonomi  di  suatu  daerah pada  periode  tertentu.  Agar  diperoleh gambaran  tentang  pertumbuhan  ekonomi secara  riil,  maka  digunakan  angka  PDRB
atas dasar harga konstan. Angka pertumbuhan  ekonomi  dapat  dihitung  dari perubahan nilai PDRB pada harga konstan dan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.
Pada  tahun  2014  kinerja  ekonomi Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85%, lebih tinggi dari tahun 2013
yang sebesar 5,45%. Untuk tahun 2013 ini sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan  secara  positif.  Pertumbuhan tertinggi  terjadi  pada  Sektor  Keuangan Perusahaan  dan  Jasa  Perusahaan  yang
tumbuh  6,93%  sedangkan  terendah  terjadi pada Sektor Pertambangan
dan
Penggalian  sebesar  3,98%.  Selengkapnya pada tabel berikut ini : Tabel 5.6 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Pekalongan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2010 – 2014*) SEKTOR TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014*) 1.  Pertanian 3,61 (0,09) 3,83 2,38 4,21 2.  Pertambangan dan Penggalian (2,55) 3,97 5,57 5,13 3,98 3.  Industri Pengolahan 4,23 6,74 5,38 6,79 6,28 4.  Listrik, Gas dan Air 5,82 4,50 6,14 7,18 5,90 5.  Bangunan 4,17 5,57 5,00 5,20 6,41 6.  Perdagangan, Hotel dan Restauran 4,31 7,16 6,21 6,49 6,09 7.  Pengangkutan dan Komunikasi 5,76 4,11 6,72 6,04 5,92 8.  Keuangan Perush. dan Jasa Perush. 4,96 4,99 6,90 8,45 6,93 9.  Jasa-jasa 5,00 5,19 5,37 4,97 5,99 Pertumbuhan PDRB (%) 4,27 4,77 5,32 5,45 5,85
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan, 2014 Keterangan: *) Angka Sementara/Prediksi Sementara

## 3.  Inflasi
Secara  sederhana  inflasi  diartikan sebagai  meningkatnya  harga-harga  secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dan satu atau dua barang saja tidak dapat disebut  inflasi  kecuali  bila  kenaikan  itu meluas  (atau  mengakibatkan  kenaikan harga) pada barang lainnya.
Sepanjang tahun 2014 di
Kabupaten  Pekalongan  telah  terjadi  inflasi
yang  sangat  tinggi  yang  mencapai  8,32%. Kenaikan  harga  bahan  bakar  minyak (BBM) yang diumumkan Pemerintah per 18 November  2014  dan  diikuti  oleh  kenaikan komoditas lainnya menjadi penyebab tingginya  inflasi  ada  tahun  2014  ini.
Perbandingan Inflasi Kabupaten
Pekalongan,  Provinsi  Jawa  Tengah  dan Nasional  Tahun  2010 –  2014  dapat  dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 5.7
Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2014 CAKUPAN WILAYAH Tingkat Inflasi % 2010 2011 2012 2013 2014 Kab. Pekalongan 6,54 2,65 2,98 8,18 8,32 Jawa Tengah 6,88 2,68 4,24 7,99 8,2 Nasional 6,96 3,79 4,30 8,38 8,36
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014
Gambar 5.2
Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2014
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014
1.  Koordinasi dan rekonsiliasi terkait dengan penerimaan bagi hasil pajak pusat propinsi
2.  Mengajukan usulan program kegiatan yang diharapkan pembiayaannya dan pemerintah propinsi melalui Dana Bantuan Keuangan.

## B.5.  Kinerja Ekonomi Makro 1.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Salah satu indikator kemempuan daerah dalam pembangunan secara konvensional adalah dengan mengukur seberapa besar PAD  atau  Pendapatan Asli  Daerah Tersebut.
Kabupaten  pekalongan  pada  tahun anggaran  2014  capaian    kenerja  PAD sebesar Rp. 225.037.017.191.46 dari terget yang ditetapkan sebesar Rp. 213.752.969.00  atau  melampui  terget 119.30  %.  Namun  jumlah    tersebut terhitung    masih  target  rendah  dari  total pendapatan daerah , hanya  sebesar 17.30 %  idealnya  secara  ekonomi  capainya adalah  lebih  dari  50  %  total  pendapatan daerah  atau  kontribusi    PAD  lebih  dari  50 % total pendapatan dareh.
Kontribusi  yang  belum  belum  besar ini  disebabkan    oleh  belum  banyaknya sektor  sektor    yang    berkembang    di masyarakat selain itu  sumbangan  masing –  masing  sektor  juga  belum  secara signifikan  atau  menyakinkan  menambah PAD  Kab.  Pekalongan.  Tiga  besar  sektor yang  memberi  kontribusi  terbesar  dalam PDRB adalah :
1)  Indurstri pengelohan sebesar 26.45%
2)  Pertanian sebesar 20.45% 3)  Pendapatan , Hotel dan Restoran sebesar 19.13 % Sektor pengangkutan
dan komunikasi  dan  keuangan  persewaan, perusahaan  serta  sektor    jasa –  jasa menunjukkan  sektor  yang  memberi  andil besar dalam PDRB.
Peningkatan  besaran  dan  jenis PDRB ini tempat berkaitan dengan kemampuan  mayarakat  dalam  membayar pajak  dan  retribusi  serta  berapa  besar tenaga  kerja  yang  bisa  diserap  oleh aktivitas  ekonomi itu. Rentetan selanjutnya adalah seberapa besar penghasilan percapita    penduduk  dan  kesejahteraan Income  percapita  mereka.PAD  yang  agak randah  ini  sulit  untuk  mendorong  pemda mel akukan    semacam    “  Big  Push  ” ekonomi  seperti  investasi –  investasi  yang dapat mendongkrak kemampuan
masyarakat,  menciptakan  lapangan  kerja mengurangi pengangguran dan menigkatkan  kesejahteraan.  Data  tahuin 2014  mengenai  Income  percapita  yang dikeluarkan  oleh  Pemda  kab.  Pekalongan menujukkan  sebesar 3.760.000 per tahun,
jadi  kira –  kira  hanya  sebesar  310.00 perbulan.  Angka  ini  merupakan  faktor  rata –rata  tiap  (orang  perkapita)  jadi  masih banyak    penduduk  atau  masyarakat  yang mempunyai  pendapatan  lebih  rendah  dari itu .Income percapita ini belum menggambarkan  kondisi  sesungguhnya income  /  pendapatan  kerana  merata  atau rata –rata  ini  dapat  berarti  ada  sejumlah kecil  penduduk  atau  lapisan  masyarakat yang  mempunyai  penghasilan  tinggi  ,  di lain  pihak  ada  sejumlah  besar  penduduk yang berpenghasilan rendah.
Menurut Demografi Kab. Pekalongan  ada  tiga  kecamatan  yang mempunyai penduduk padat
yakni wiradesa, kedungwuni dan Buaran, kecamatan  pertama  berkarakter  wilayah dataran  berbatas  laut  dimana  penduduk sebagai nelayan yakni buruk nelayan.
Sebagain besar yang lain di wiradesa , kedungwuni dan buaran bermata pencahairian sebagai buruh industri  kecil  /  rumahan  dan  industri pengolahan. Ketiga kecamatan ini ekonominya  bertumpu  pada  industri  batik dan tekstil sedangkan kecamatan kecamatan  lain  masih  bertumpu  pada pertanian. Kecmatan yang tingkat pendapatan atau densitasnya rendah adalah  lebakbarang  dan  petungkriono dengan karakter sebagaian besar penduduknya  bermata  pencaharian  di bidang  pertanian/  perkebunan  .  Tidak  ada industri besar / berat serta belum berkembangya  sektor –  sektor  lain  seperti perdagangan,  pariwisata  serta  perhotelan dan restoran mengakibatkan perekonomian kab.Pekalongan belum terdiversifikasi secara  merata  .  Belum  berkembangnya prekonomian  ini  mempengaruhi  income percapita  penduduk  .  sesungguhnya  telah terjadi peningkatan anggaran Income percapita  tiap  tahun,  tetapi  masih  kurang signifikan  ,  karana  setaiap  kenaikan  selalu diikuti dengan kenaikan Inflansi.
2.  Pertumbuhan Ekonomi
Indikator  Konvesional  lain  dari keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan  ekonomi,  untungnya  patokan atau  pedoman  pertumbuhan  ekonomi  ini adalah angka pertambahan jumlah penduduk  di  tambah  sekian  persen,  hal  ini di dasrkan pada asumsi bahwa pertumbuhan  yang  sama    atau  di  bawah
angka pertumbuhan penduduk menunjukkan ketidakmampuan sektor ekonomi wilayah tersebut. Untuk menopang dan memberi peluang kerja bagi masyarakat. Data dari tahun  2009 sampai dengan  2013  menunjukka  pertumbuhan ekonomi  yang  tidak  begitu  tinggi.  Tahun 2009 sebesar 4.30% ,Tahun 2010 menurun hanya  sebasar  4,27  %.  Tahun  2011  naik menjadi  4.77%,  Tahun  2012  naik  menjadi sebasar,  5.23%  dan  tahun  2013  menjadi .5.45  %.  Tahun  2015  ini  diperkirakan menurun karena sacara nasional pertumbuhan ekonomi tidak begitu optimistik.
3.  Inflasi
Indikator ekonomi konvensional lain adalah  angka  inflansi  daerah  .  data  resmi yang  direlease  oleh  Pemda  Kabupaten Pekalongan  menunjukkan  bahwa  angka iniflasi  dari  tahun  ke  tahun  mengalam kenaikan  yang  cukup  signifikan    menjadi 3,39%,  tahun  2010  naik  menjadi  cukup signifikan  menjadi  sebasar  6.59%.  Tahun 2011  turun  signifikan  menjadi  2,65  %  dan tahun  2012  naik  sedikit  menjadi    2.93%, tetepi  tahun  2013  naik  sempat  tanjam menjadi  8.80  %.  Tahun  2014  akhir  dan 2015  diperkikan  naik  lagi  meningkat  tahun itu  pemerintah  menaikkan  harga  BBM. Karena  biasanya  kenaikan  BBM  memicu munculnya  inflasi  atau melesatnya  inflansi, inflasi  terlalu  tinggi  akan  mengakibatkan daya  beli  masyarakat  merosot.  Harga – harga  komoditas  yang  ada  kaitanya dengan    BBM  akan  naik,  tetapi  sebaliknya harga –harga  komoditas  pertanian  tidak seluruhnya  meningkat  .  Imbasnya  nilai tukar petani atau masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian mangalami penurunan  relatif  yang  mengkibatkan  daya beli  mereka  melemah.  Angka  Inflasi  yang mencapai dua digit tentunya mengakibatkan  melemahnya  nilai  tukar mata  uang  rupiah,  sehingga  menjadi sempat rendah nilai nominalnya.
Indikator nonekonomi sebagai salah satu  dari  unsur  composif  untuk  mengukur kinerja pembangunan suatu daerah adalah tingkat pembangunan
4.  Tingkat Pengangguran Terbuka Data time series di kab. Pekalongan menujukkan  angka yang bersifat fluktuatif, pada tahun 2010 TPT ( Tingkat Pengangguran  Terbuka  )  sebesar  8.14%
dari  seluruh  penduduk  .  Pada  tahun  2011 menjadi  12.50  %,  kemudian  pada  tahun 2012  menjadi  10.55%  dan  tahun  2013 angka  TPT  berubah  menjadi  9.40%.  Data tahun  2014  belum  tercatat  di  BPS kabupaten    pekalongan.  Data  tahun  2012 dan  2013  menujukkan    tren  penerunan,
tetapi  angka  pengangguran  ini  belum memuaskan  jenis pengangguran lain yakni penganguran terselubung. ( disquesed Unew  plogment )  yang  justru  diberbagi daerah  atau  setara  jumlahnya  lebih  besar dari pengangguran terbuka.
Tabel 5.8 TPT Kab. Pekalongan Tahun 2010 – 2013 TPT 2010 2011 2012 2013 Laki- laki 3.89 5.37 4.22 4.96 Perempuan 4.25 7.13 6.33 4.44 Total 8.14 12.50 10.55 9.40 Sumber : BPS Kab. Pekalongan 2014 Dilihat  dari  jenis  kelamin  proposi penduduk perempuan yang mencari pekerjaan  lebuh  banyak  di  bandingkan dengan  penduduk  laki –laki  hanya  pada tahun terakhir (2013) jumlah penduduk laki – laki yang mencari pekerjaan lebih banyak dari  pada  penduduk  perempuan  dengan selisih tipis.
5.  Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat kemiskinan Jumlah penduduk miskin dan tingkat  kemiskinan  di  Kab.  Pekalongan selama  kurun  waktu  4  Tahun  terakhir jumlahnya konstan meski presentasi turun.
Tabel 5.9
Penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kab. Pekalongan 2010-2013 Tahun Juml Pend Jumlah Pend Miskin %Pendk Miskin  %Pendk Miskin Jateng 2010 842.223 136.600 16.29 16.11 2011 848.710 125.900 15.00 16.21 2012 854.287 116.500 13.86 14.98 2013 861.082 116.500 13.51 14.44
Sumber : BPS Kab. Pekalongan 2014
Data  penduduk  miskin  ttahun  2012 dan  2013  menujukkan    angka  yang  sama yakni  111.500  jiwa  tetapi  persentase  nya menjadi  turun  karena  pada  tahun  yang sama  jumlah  penduduk  bertambah  dari 854.287 menjadi 861.082 . Jadi  dilihat dari jumlah  atau  kuantitasnya  tidak  berubah  , sedangkan persentasenya menurun.
Angka  ini  memeng  lebih  baik  dari presentaswe penduduk miskin Jateng yang masih sebesar 14.44%
6.  Kesehatan
Para  ahli    umunya  menggunakan tiga indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan  sosial  suatu  negara  atau masyarakat .pertama adalah :
1)  Tingkat harapan hidup atau angka harapan hidup.
Angka harapan hidup  ( ANH ) Kab. Pekalongan  menujukkan  peningkatan  , Data yang ada  memperlihatkan  kenaikkan angka  harapan  hidup.  Tahun  2010  ANH 69.01,  Tahun  2011  meningkat  menjadi 69,28, tahun 2012 maik menjadi 69. 53 dan tahun2013  menjadi  69.96.  dilihat  dari  sisi ini terlihat tren positif 2)  Tingkat kematian Bayi
Pada  sisi  lain    jumlah  kematian bagi    yang  baru  lahir  fluktuatif  ,  data  yang dikeluarkan  oleh    BPS  Kab.  Pekalongan menujukkan  terjadinya  peningkatan  diawal tahun  2010  jumlah  atau  kepala  kemataian bagi  bayi  sebesar  11  anak.  (  tidak  ada penjelasan  per  1000  kelahiran  atau  dari total  kelahiran  ).  Tahun  2011  turun menjadi  11 anak  dan tahun 2013 menjadi 10  anak.  Terjadi  fluktuasi  kematian  bagi
yang  baru  lahir    ini  adalah  petunjuk  belum merata dan meningkatnya pelayanan terhadap kelahiran bayi.
3)  Tingkat Kematian Ibu melahirkan
Data jumlah kematian ibu melahirkan  dapat  dikatakan  mengalami tren  peningkatan.  Hanya  pada  tahun terakhir  yang  tercatat  saja.  angkanya mengalami  penurunan  namun  tidak  cukup signifikan  angka  kematian  ibu  melahirkan pada tahun pada tahun 2010 sebasar  127 (  tidak  ada  catatan  per berapa  penduduk ) tetapi setahun kemudian menurun signifikan menjadi 105, tahun 2012 meningkat  tajam    sekali  menjadi  184  jiwa dan  tahun  2013  menjadi  183.  Apanbila  dri tiga  indikator  kesehatan  ini  di  gabungkan terlihat  optimalnya  pelayanan  kesehatan masyarakat  di  kab.  Pekalongan  angka kematian  baik  bagi  baru  lahir  maupun  ibu yang melahirkan masih cukup tinggi.
7.  Pendidikan
Ada  tiga  indikator  untuk  mengukur sejauh  mana  proses  pembangunan  di suatu  negara/masyarakat  di  laksakan. Pertama adalah
1)  Angka melanjutkan sekolah dari SD ke SLTP
2)  Angka melanjutkan sekolah dari SLTP ke SLTA
3)  Angka Rata-rata  Lama Sekolah
Memang  masih  ada  satu  indikator lagi yakni angka melek huruf, namun sering kali  indikator  ini  tidak  banyak  dipakai kaeran  asumsi  bahwa    pada  masa mellenium ini pendidikan dasar merupakan suatu keniscayaan.
1)  Angka melanjutkan  sekolah  dari  SD  ke SLTP
Terdapat  data  yang  lebih  komplit mengenai  hal  ini  .  Data  tahun  2009 menujukkan  angka  sebanyak  93.76% artinya  sebanyak sekian persen anak yang
lulus  SD  melanjutkan  Studi/sekolah  SLTP, tetapi  kemudian  angka  ini  menurun.  Pada tahun  2010  menjadi  80.40  %,  tahun2011 menjadi  84.38  %,  tahun  2012  menjadi 85.17%  dan  tahun  2013  menjadi  84.48  % jadi jelas terjadi penurunan angka keberlanjutan  studi  dari  kelulusan  SD  di Kab . Pekalongan.
2)  Angka  melanjutkan  sekolah  dari  SLTP ke SLTA
Serupa  atau  idem  distro  dengan keberlanjutan  studi  /  sekolah  dari  SD  ke SLTP,  angka  melanjutkan  sekolah  dari SLTP  ke  SLTA  juga  mengalami  tren penurunan  atau  merosot  .  Tahun  2009 angkanya 83,9% teapi tahun 2010 merosot menjadi  74,  41%,  tahun  2011merosot  lagi menjadi  71.91%,  tahun  2012  merosot  lagi menjadi 74.62%.
Dilihat dari rata -rata perkembangan selama 4 - 5 tahun , angkanya melanjutkan sekolah  dan  masuk  ke  pasar  kerja  atau menganggur.
3)  Angka Rata-rata  Lama Sekolah
Rata  -rata  lama  sekolah  yang tercatat di pemerintah daerah kab. Pekalongantidak banyak mengalami perkembangan  yang  berarti.  Angkanya fluktuatif  tetapi  berpesar  tipis  sekali  tidak ada kenaikan atau lonjakan yang signifikan hal  ini    menujukkan    bahwa  kinerja  dalam pengembangan pendidikan belum optimum/ tidak optimum. Angka tahun2009 tercatat  rata-  rata  selama  sekolah  6,66 tahun,  tahun  berikutnya  tetap  sama  atau stgman 6,6 tahun , tahun 2011 naik sedikit 6,79  tahun,  2012  menjadi  6,8  tahun  2013 tetap pada angka 6,8. Sebagai perbandingan  rata  -rata  lama  sekolah penduduk    di  negara  -  negara  maju  lebih dari 12 tahun. Dua kali lebih lama dari pada rata - rata lama sekolahdi beberapa negara berkembang.

## C.  PENUTUP C.1.  Simpulan
Dilihat  dari  beberapa  variabel  yakni ekonomi  makro  dan  variabel  non  ekonomi seperti  sosial,  pendidikan  dan  kesehatan ternyata  kinerja  pembangunan  Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:
1.  Tingkat  pengangguran  terbuka    masih cukup tinggi, angkanya hampir dua digit yakni  9.0  %.  Jumlah  penduduk  miskin
sebesar 113.500 jiwa atau 13.51 % dari total penduduk Kab. Pekalongan. Dilihat  dari  peringkat  provinsi,  Kab. Pekalongan  menduduki  rangking  22 Kab/Kota se Jawa Tengah.
2.  Angka  harapan  hidup  cukup  tinggi tetapi  angka  kematian  bayi  baru  lahir dan  angka  kematian  ibu  melahirkan
juga cukup tinggi yakni 10 bayi dan 183 jiwa ibu. Jadi dari tiga indikator variabel kesehatan  ini  dua  diantaranya  belum memperlihatkan kinerja layanan kesehatan yang optimum.
3.  Angka  melanjutkan  dari  SD  ke  SLTP awalnya  di  tahun  2009  cukup    baik, tetapi  kemudian  merosot  tajam.  Pada tahun 2009 angka indikator ini 93.76 %, tetapi  di  tahun  2013  menjadi  hanya 84.48%. Angka selanjutnya dari LTP ke SLTA  juga  mengalami  hal  yang  sama. Pada  tahun  2009  mencapai  83.9  %, namun  pada tahun  2013  turun menjadi 74.62  %.  Indikator  ketiga  yaitu  rata  - rata  lama  sekolah  tidak    mengalami perkembangan  yang  menggembirakan. Tahun  2009  angkanya  sebesar  6.66 tahun.  Sedangkan  pada  tahun  2013 naik tipis sebesar 6,80 tahun.
4.  Satu  variabel  lagi  yakni  variabel ekonomi  makro  menunjukkan  bahwa indikator  -  indikator  variabel  ini  seperti pertumbuhan  ekonomi,  tingkat  inflasi dan pendapatan perkapita belum menunjukkan angka yang mengesankan.  Variabel  ini  memang sangat  di  pengaruhi  oleh  kondisi ekonomi  makro  ,  oleh  karena  itu  kita
tidak dapat memberi kesimpulan bahwa seluruh  gambaran  ekomomi  makro daerah  adalah  cerminan  dari  kinerja daerah tersebut.
5.  Angka  pertumbuhan  ekonomi  tahun 2013 sebesar 5.45%, namun pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan itu dibarengi dengan kenaikan angka  inflasi    ;  tahun  2010  tercatat 6,54%. Tetapi pada tahun 2013  angka inflasinya juga meningkat 8,8%.
Sedangkan pendapatan perkapita tahun  2012,  3.368.143,  tahun  2013 pendapatan  perkapita  hanya  sebesar 3.760.000. Apabila variabelnya di tambahkan dengan sumbangan / kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang hanya sebesar  17  %,  maka  secara    ekonomi Kab.  Pelakalongan  masih  berada  pada level rendah.

## C.2.  Saran
Diperlukan penelitian lanjutan untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai kinerja pembangunan
mengingat  masih  ada  beberapa  variabel yang belum dimasukkan di dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Koencoro,  Mudrajad.  2000. Ekonomika  Pembangunan,  Teori,  Masalah  dan  Kebijakan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Korten,  David  C.  1980. Community  Organization  and  Rural  Development:  A  Learning Process Approach: Public Administration Review . Moeljanto.  1993. Politik  Pembangunan  :  Sebuah  Analisis,  Konsep,  Arah  dan  Strategi . Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
Seers,  Dudley.  1973. The  Meaning  of  Development  dalam  Charles  K  Wilber  (ed)  The Political  Economy  of  Development  and  underdevelopment .  New  York:  Random House.
Syahrir. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.