## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3620/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Refocusing Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah

## Heriyanto Citra Buana

## Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 14 Juli 2022 Publish 6 November 2022 The government purpose in budgeting Special allocation Fund is to shape autonomy for regions in allocating the budget. Special Allocation Funds (DAK) are fund that sourced from  State  Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBN)  which  is  allocated  to  certain regions with the aim to help funding special activities which are regional affairs and in accordance with national priorities. The application of special allocation funds (DAK) realization of the mandate of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government which is focused on several sectors that are integrated into the regional formal sector. In reality, the placement of the Special Allocation Fund (DAK) does not always focus on the formal sector and applications in the regions overlap with the formal sector so that it requires refocusing the placement of the Special Allocation Fund (DAK).
Keywords:
Dana Alokasi Khusus, Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, Sektor
Formal Daerah
Info Artikel ABSTRACT Article history: Received 14 Juli 2022 Publish 6 November 2022 Tujuan  Pemerintah  menganggarkan  Dana  Alokasi  Khusus  adalah  untuk  membentuk kemandirian  terhadap  daerah-daerah  dalam  mengalokasi  anggaran.  Dana  Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penerapan dana alokasi khusus (DAK) realisasi dari amanat Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah  yang  mana  difokuskan dalam  beberapa  sektor  yang  berintegrasi  kepada  sektor  formal  daerah  tersebut.  Pada kenyataannya  penempatan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  tidak  selalu  berfokus  pada sektor formal dan pengaplikasi di daerah tumpang tindih dengan sektor formal sehingga membutuhkan memfokuskan kembali penempatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
This  is  an  open  access  article  under  the Lisensi  Creative  Commons  Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Heriyanto Citra Buana Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia heritjitrabuana84@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Bahwa  amanat  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah memiliki tujuan  mulia  dimana penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  pertimbangannya  juga disampaikan  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  perlu  ditingkatkan  dengan lebih  memperhatikan  aspek-aspek  hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  daerah  dan  antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Sebagaimana  amanah  Undang-Undang Pemerintah  Daerah  Pasal 292 ayat 1 DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf c penerapan DAK bersumber dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi  kewenangan  Daerah.  Sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan DAK merupakan Dana  yang  ditransfer  dari  Pemerintah  Daerah  kepada  Pemerintah  Daerah  dengan  tujuan  menjalan pembangunan  infrastruktur  dan  fasilitas  publik  di  masing  masing  daerah.  Maksud  dengan  adanya  DAK adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya khusus pada daerah tertentu yang menjadi urusan daerah sesuai dengan skala prioritas nasional. Terlebih lagi DAK memiliki kekhususan dalam membiayai
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dimana pada daerah tertentu belum mencapai standar  yang  ditentukan  pemerintah  dengan  adanya  DAK  diupayakan  dapat  mendorong  pecepatan pembangunan pada suatu daerah.
Kegiatan Khusus dimaksud terbatas pada yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat.  Sehingga  tidak  serta  merta  pada  berbagai  sektor  dapat  menggunakan  dana  alokasi  khusus. Pemerintah  Daerah  masing-masing  memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda  jika  dipersamakan  dalam suatu  organization  Pemerintah  daerah  diharapkan  dalam  Observasi  dan  analisis  memiliki  berbagai pertimbangan atas karakter budaya masyarakatnya serta variable lain yang mana menjadi faktor perilaku masyarakatnya. Kemampuan individu dalam masyarakat meliputi antara  lain Kemampuan, keahlian latar belakang  dan  demograpi  masyarakat.  Tujuan  pemerintah  pusat  memberikan  dana  bantuan  dalam  bentuk grant kepada pemerintah daerah :
1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (geo-graphical equity).
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas (promote accountability).
3. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif.
4. Untuk meningkatkan keberterimaan (acceptability) pajak daerah. Dalam Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-
Undang  No.  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah sebagaimana dijelaskan memiliki tujuan antara lain :
1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2) Pemberian  sumber  keuangan  Negara  kepada  Pemerintahan  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan Desentralisasi  didasarkan  atas  penyerahan  tugas  oleh  Pemerintah  kepada  Pemerintah  Daerah  dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
3) Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  merupakan  suatu  sistem  yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
Penempatan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dana Perimbangan yang sepenuhnya digunakan untuk belanja modal  guna peningkatan fasilitas publik sehingga pada intinya tidak ada bagian Dana Alokasi khusus (DAK) yang digunakan untuk pengelaran operasional pembangunan  seperti biaya- biaya rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

## Pokok Permasalahan
1) Bagaimana  Penerapan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  di  Daerah-daerah  terkait  dengan  kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2) Bagaimana persiapan Sumber daya Manusia terhadap penerapan DAK di daerah-daerah.

## 2. METODE PENELITIAN
Bentuk penelitiаn ini merupаkаn penelitiаn yuridis normаtif аtаu penelitiаn hukum kepustаkааn, yаitu dengаn cаrа melаkukаn penelitiаn terhаdаp bаhаn pustаkа аtаupun dаtа sekunder belаkа . Tipologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipologi penelitian hukum preskriptif. Penelitian preskriptif adalah  suatu  penelitian  yang  bertujuan  dalam  memberikan  gambaran  atau  merumuskan  masalah  sesuai dengan keadaan/fakta yang ada untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan Data Sekunder  dengan  melakukan  kajian  dan  menalaah  isu-isu  social  maupun  hukum  melalui  peraturan perundang-undangan,  penelusuran  literatur  dan  bahan  Pustaka  yang  dikaji  dalam  rangka  memahami konseptualisasi hukum dalam teks dan sumber hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengolah studi kepustakaan ( Library research ). Metode Analisa data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dilakukan  dengan  melakukan  Analisa  dan  mengolah  sumber  data  berdasarkan  apa  yang  dipahami  guna memperolah  informasi  yang  kemudian  dinarasikan  untuk  memperoleh  kesimpulan.  Dalam  sistemasi kalimat yang teratur, runtun, logis, dan terstruktur sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang didasarkan pada konsep, teori peraturan perundang-undangan serta doktrin.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1) Bagaimana Penerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah-daerah terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan  tahunan Pemerintah  Daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah,  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  APBD  terdiri  atas  Anggaran  Pendapatan,
Anggaran  Belanja  dan  Pembiayaan.  Dalam  kegiatan  organisasi  pemerintah  yang  sangat  luas  dan kompleks memerlukan alokasi dana yang cukup memadai. Hal tersebut diperlukan untuk membiayai program  dan  kegiatan  organisasi  pemerintah  yang  berkesinambungan.  Pembiayaan  yang berkesinambungan tersebut dialokasikan dalam kelompok pendanaan rutin yang terdapat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maka pendanaan tersebut merupakan salah satu anggaran dalam  APBD  untuk  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Salah  satu penerapan APBD adalah dengan adanya Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi menjadi 2 jenis, yaitu DAK fisik dan DAK non fisik. DAK fisik terdiri atas 3 jenis, yaitu DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi. DAK Reguler adalah DAK  yang  harus  digunakan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  memenuhi  program  prioritas  atau  target daerah. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana  Alokasi  Khusus  Non  Fisik  ada  4  tambahan  jenis  DAK  non  fisik.  Yaitu  Bantuan  Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan serta Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS)
Lewat  desentralisasi  daerah  menjadi  lebih  leluasa  dalam  mengelola  dan  mengembangkan potensinya.  Pemerintah  daerah  menggunakan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagai  sumber  dalam membiayai  pembangunan  daerahnya.  Desentralisasi  fiskal  juga  memiliki  dampak  yaitu  ketimpangan antardaerah,  karena  daerah  memiliki  potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  karakter, budaya, geografis, dan topografi yang berbeda-beda. Dalam mencegah ketimpangan serta  membantu daerah dalam membiayai pembangunannya pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah  dan  juga  mengukur  keberhasilan  pemerintah  dalam  menjalankan  fungsinya.  Diharapkan dengan  pengelolaan  PAD,  DAU,  dan  DAK  Fisik  yang  baik  maka  pembangunan  manusia  di  suatu wilayah  dapat  meningkat..  Dana  Alokasi  Khusus  sarat  dengan  kepentingan  daerah  yang  perlu mendapatkan  pengawasan  khusus  terhadap  sumber  penggunaannya.  Peranan  adit  daerah  perlu  turut serta untuk mengawasi penggunaan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penerapan
Berbicara pada substansi pembangunan karakter manusia, mengapa hal ini menjadi penting atas kualitas  dalam  pembangunan  karakter  individu  tersebut.  Yang  dinamakan  aspek  personality.  Para psikologi secara umum menyampaikan faktor faktor pembentukan personality antara lain.
1. Personality merupakan faktor yang dapat di organisasi sementara individual tidak memiliki faktor organisasi.
2. Personality  dibangun  secara  teroraganisir  yang  memiliki  patern  dan  derajat  observasi  yang  da[at diukur.
3. Meskipun  personality  ememiliki  basis  biologist,  namun  secara  pembangunan  spesifi  merupakan suatu produk sosial dan pembangunan culture dan budaya.
4. Personality secara aspek luaran merupakan perilaku untuk menjadi pemimpin, dan secara mendalam seperti sentiment mengenai suatu kekuasaan atau protes terhadap budaya kerja.
5. Personality melibatkan karakter yang umum juga spesifik dimana setiap orang memiliki perbedaan, dan beberapa memiliki kesamaan dalam saling memahami Dana  Alokasi  khusus  memiliki  beberapa  kekhususan  dalam  bidang-bidang  tertentu.
Sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  128  /  PMK.07  /  2006  Tentang Penetapan  Alokasi  Dan  Pedoman  Umum Pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus  Tahun  Anggaran  2007. Diatur dalam Pasal 3 DAK dialokasikan untuk membantu Daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi,  dan  air  bersih),  kelautan  dan  perikanan,  pertanian,  prasarana  pemerintahan  daerah,  serta lingkungan hidup.
DAK  bidang  pendidikan  dialokasikan  untuk  menunjang  pelaksanaan  Wajib  Belajar  (Wajar) Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun. DAK diperuntukkan bagi SD/SDLB dan MI/Salafiah, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan dengan kegiatan:
1. Rehabilitasi fisik gedung sekolah/ruang kelas;
2. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana sanitasi air bersih dan mandi, cuci, kakus (MCK);
3. pengadaan meubelair untuk ruang kelas;
4. pembangunan/rehabilitasi rumah dinas untuk penjaga sekolah/guru/kepala sekolah; dan
5. peningkatan  mutu  sekolah  dengan  pembangunan/  penyediaan  sarana  dan  prasarana  perpustakaan serta fasilitas pendidikan lainnya di sekolah.
Sedangkan untuk DAK bidang kesehatan dialokasikan untuk dapat meningkatkan jangkauan, dan  kualitas  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  di  Kabupaten/Kota  terutama  kelompok Kabupaten/Kota dengan derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal. diarahkan untuk kegiatan:
a) Pengadaan peralatan medis dan non medis yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan  dasar  di  Puskesmas,  Puskesmas  Pembantu  (Pustu),  Pos  Kesehatan  Desa,  Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, dan Pondok Bersalin Desa (Polindes);
b) Peningkatan fisik Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap, Pustu menjadi Puskesmas;
c) Pengadaan fisik dan/atau rehabilitasi Pusling perairan/Puskesmas terapung, Pusling roda 4
d) Pembangunan/rehabilitasi  dan  perluasan  gedung  Puskesmas,  Puskesmas  Pembantu  (Pustu),  dan Pondok Bersalin Desa (Polindes);
e) Pembangunan baru Pos Kesehatan Desa;
f) Pengadaan kendaraan bermotor roda 2 untuk petugas Puskesmas dan bidan desa;
g) Pembangunan baru/rehabilitasi rumah dinas dokter, perawat, dan bidan Puskesmas; dan
h) Pengadaan Sarana Gudang Farmasi Kabupaten/Kota
Masing-masing  Daerah  dapat  memilih  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  sesuai dengan prioritas di Daerah dengan memperhatikan alokasi DAK bidang kesehatan yang diterimanya.
Untuk  Bidang  Kesehatan  ini  Pemerintah  telah  mengeluarkan  aturan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2021  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana Alokasi  Khusus  Nonfisik  Bidang  Kesehatan  Tahun  Anggaran  2021  sebagaimana  dana  yang dialokasikan  ke  daerah  untuk  membiayai  operasional  kegiatan  program  prioritas  nasional  di  bidang kesehatan  yang  menjadi  urusan  daerah  guna  meningkatkan  akses  dan  mutu  pelayanan  kesehatan  di daerah. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas: a. BOK (Bantuan Operasional Kesehatan); b. jaminan persalinan; c. dukungan akreditasi Puskesmas;
d. dukungan akreditasi laboratorium kesehatan daerah; dan
e. bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan.
DAK  bidang  infrastruktur  dialokasikan  untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  daya dukung, kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi, mempertahankan tingkat layanan irigasi dan mengoptimalkan infrastruktur sistem irigasi, meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air bersih dan sanitasi. diarahkan untuk kegiatan:
a) Penanganan  prasarana  jalan  dan  jembatan  yang  diarahkan  untuk  kegiatan  pemeliharaan  berkala, serta peningkatan prasarana jalan dan penggantian jembatan di Kabupaten/Kota;
b) Penanganan prasarana irigasi yang diarahkan untuk kegiatan pemeliharaan irigasi dan rehabilitasi jaringan  irigasi  kabupaten/kota  yang  utuh  dalam  kabupaten/kota  dengan  luas  <  1000  ha  beserta bangunan pelengkapnya untuk menunjang produksi pertanian; dan
c) Penanganan prasarana dan sarana air bersih yang diarahkan untuk kegiatan perbaikan, peningkatan dan pembangunan baru sistem prasarana air  bersih bagi masyarakat pada daerah rawan air bersih dan  kekeringan  di  perdesaan  dan  perkotaan  serta  penanganan  prasarana  dan  sarana  sanitasi  yang diarahkan untuk kegiatan perbaikan, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi untuk daerah-daerah rawan sanitasi di perdesaan dan perkotaan.
DAK  bidang  Kelautan  dan  Perikanan  dialokasikan  untuk  meningkatkan  prasarana  dasar  di bidang  kelautan  dan  perikanan  khususnya  dalam  menunjang  pengembangan  perikanan  tangkap  dan budidaya serta pengembangan pulau-pulau kecil di Daerah. diarahkan untuk kegiatan:
a) Penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Perikanan Tangkap;
b) Penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Perikanan Budidaya;
c) Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
d) Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
e) Penyediaan sarana Pengawasan.
DAK bidang pertanian dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian guna mendukung ketahanan pangan dan agribisnis. diarahkan untuk kegiatan:
a) Sarana dan prasarana Kelembagaan Perbenihan Tanaman Pangan;
b) Sarana dan prasarana Kelembagaan Perbenihan/ Pembibitan Hortikultura;
c) Sarana dan prasarana Kelembagaan Pembibitan Peternakan;
d) Sarana dan prasarana Kelembagaan Perbenihan/ Pembibitan Perkebunan;
e) Sarana dan prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
f) Prasarana Kelembagaan Ketahanan Pangan.
DAK  bidang  prasarana  pemerintahan  Daerah  dialokasikan  untuk  meningkatkan  sarana  dan prasarana  pemerintahan  guna  mendukung  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah pemekaran dan daerah yang mengalami dampak/akibat pemekaran diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
DAK  bidang  lingkungan  hidup  dialokasikan  untuk  meningkatkan  kapasitas  daerah  dalam mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan, meningkatkan kepedulian dan partisipasi semua pihak  yang  berkepentingan  di  daerah  dalam  menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup,  serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indonesia.diarahkan untuk kegiatan:
a) Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air;
b) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan pencemaran lingkungan; dan
c) Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan sumber daya air.
perencanaan  dan  penganggaran  daerah.  Perencanaan  dan  penganggaran  daerah  merupakan cermin  dari  efektifitas  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  untuk  menunjang  keberhasilan desentralisasi  fiscal.  Besaran  DAK ditetapkan  setiap  tahun dalam  Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. Arah  Kebijakan  dalam  Lingkungan  hidup    sebagai  upaya  pengendalian  pencemaran  lingkungan  dan upaya  perlindungan  dan  pengelolaan  Lingkungan  hidup,  Pengendalian  kerusakan  ekosistem  serta pengelolaan  sampah  melalui  pengurangan  dan  penanganan  sampah.yang disesuaikan  dengan  kondisi krakterisitik  masing-masing  daerah  yang  menjadi  kewenangan  daerah.  DAK  Fisik  jenis  penugasan bidang Lingkungan Hidup Subbidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 mendukung prioritas nasionalmembangun  lingkungan  Hidup,  meningkatkan  ketahanan  Bencana  dan  perubahan  iklim melalui  program  prioritas  peningkatan  kualitas  lingkungan  hidup,  peningkatan  ketahan  bencana  dan iklim rendah karbon.

## 2) PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAK
Program  yang  menjadi  prioritas  nasional  dimuat  dalam  rencana  kerja  pemerintah  tahun anggaran  yang  bersangkutan.  Menteri  teknis  mengusulkan  kegiatan  khusus  yang  akan  didanai  dari DAK  dan  ditetapkan  setelah  berkoordinasi  dengan  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Keuangan  dan Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  sesuai  rencana  kerja  pemerintah.  DAK  tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas
Gambar 1 : diolah dari djpk.kemenkeu.go.id “Perencanaan Proses perencanaan  dan penganggaran DAK 2020.
FEBRUARI MARET – MEI
JUNI
DJPK & Bappenas Bahas
Arah Kebijakan, PN Dan Sasaran DAK Fisik Februari DJPK & Bappenas bahas Rancangan Bidang/ Subbidang Dak Fisik & daerah afirmasi Februari Menyusun TOR Februari DJPK, Bappenas & KL bahas mekanisme & batas waktu usulan DAKF Maret-Mei Daerah menyampaikan usulan melalui aplikasi Maret-Juni Rekomendasi Gubernur atas usulan Kabupaten/Kota Maret-Juni Indikasi kebutuhan dana Februari Surat Pemberitahuan Penyampaian Usulan dan Penyusunan draft Juknis dan Jukop Maret DJPK, Bappenas & KL dapat memperpanjang Waktu usulan Juni
Gambar 2 : diolah dari djpk.kemenkeu.go.id “Perencanaan Proses perencanaan  dan penganggaran DAK 2020.
Rencana  kegiatan  paling  sedikit  memuat  rincian  dan  lokasi  kegiatan,  target  output  kegiatan, prioritas  lokasi  kegiatan,  rincian  pendanaan  kegiatan,  metode  pelaksanaan  kegiatan  dan  kegiatan penunjang.  Rencana  Kegiatan  yang  telah  dibahas  ditetapkan  oleh  SKPD  menjadi  rencana  kegiatan berdasarkan  persetujuan  dari  Kementerian  Negara/Lembaga  paling  lambat  bulan  Desember  sebelum Tahun anggaran berjalan. Kepala Daerah Menyusun
Gambar 3 : diolah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi  Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.
Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai  kegiatan khusus  fisik yang  merupakan urusan daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional. DAK Fisik terdiri atas 2 (dua) jenis, meliputi:
a. DAK Fisik Reguler; dan b. DAK Fisik Penugasan.
Pengelolaan  DAK  Fisik  Di  Daerah  Meliputi  Persiapan  Teknis;  Pelaksanaan;  Pelaporan;  Dan Pemantauan Dan Evaluasi. Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap: Pencapaian keluaran dalam 1 (satu) tahun  sesuai  dengan  targetlsasaran  keluaran  yang  telah  ditetapkan  pada  masing-masing  bidang/sub bidang DAK Fisik; dan Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.
Pemantauan & Evaluasi dilakukan untuk :
a. memastikan  kesesuaian  antara  realisasi  dana,  capaian  keluaran  dan  capaian  hasil  jangka  pendek kegiatan setiap bidang/subbidang DAK Fisik
b. memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang/ subbidang DAK Fisik guna mencapai targeti sasaran capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek yang ditetapkan.
c. memastikan  pencapaian  dampak  dan  manfaat  pelaksanaan  kegiatan  dengan  mempertimbangkan kesesuaian  pelaksanaan  kegiatan  dengan  prioritas  daerah  yang  diatur  dalam  dokumen  perencanaan daerah jangka menengah .
d. memastikan  keberlanjutan  fungsi  hasil  kegiatan  agar  dapat  dimanfaatkan/digunakan dan  terpelihara dengan baik oleh masyarakat dan/atau lembaga pengelola setelah selesai terbangun.
P enga loka sian JULI - AGST AGST – SEPT OKTOBER NOV-DES PAGU ANGGARAN Penilaian Awal Usulan Dan Penetapan Kriteria Penilaian Dan Draft Juknis Penyampaian Hasil Penilaian Awal Agustus NOTA KEUANGAN AGUSTUS Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hasil Penilaian Awal (Termasuk Penilaian Akhir Usulan Dan Usulan Alokasi Per Daerah Dari K/L Dan Penetapan Kinerja Dak Ta Sebelumnya Sebagai Pertimbangan Pengalokasian September Penetapan Alokasi Per Daerah (Teknokratik) Oktober Pembahasan TK. I RUU Apbn Penyesuaian Alokasi Per Daerah (Sesuai Dinamika Pembahasan Di Dpr) Oktober Penetapan Alokasi Final Dak Fisik, Ruu Apbn (Hasil Rapat Paripurna) Oktober Perpres incian lokasi an Perpres uknis o ember esember DAK Fisik Terdiri Atas 2 (Dua)jenis, Meliputi: DAK Fisik Reguler; Dan DAK Fisik Penugasan. DAK Fisik Reguler, Meliputi: Pendidikan Kesehatan dan Keluarga Berencana; Jalan Transportasi Laut Transportasi Perdesaan DAK Fisik Penugasan, Meliputi: Air Minum & Sanitasi Kesehatan dan Keluarga Berencana; Jalan Perumahan dan Permukiman; Pertanian & Irigasi DAK Fisik Penugasan Meliputi : Kelautan dan Perikanan; Industri Kecil dan Menengah Pariwisata; Lingkungan Hidup
Gambar 4: diolah dari Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi  Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.

## 4. KESIMPULAN
1) Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu  dengan  tujuan untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional.  Pemanfaatan  DAK  diarahkan  pada  kegiatan  investasi pembangunan,  pengadaan,  peningkatan,  dan  perbaikan  sarana  dan  prasarana  fisik  dengan  umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.
2) Pengolakasian DAK setiap Tahunnya berubah-ubah dengan mengacu kepada kebutuhan Daerah yang mana  dalam  prakteknya  seringkali  terjadi  evaluasi  dan  perubahan-perubahan  sehingga  perlunya koordinasi  antara  pusat  dan  daerah  untuk  dapat  memfokuskan  kebali  terhadap  penggunaan  Dana Alokasi Khusus.
3) Hingga kini pun masih banyak persoalan terkait pengelolaan DAK yang terjadi di berbagai wilayah. Oleh  karena  itu  dibutuhkan  mitigasi  pengelolaan  DAK  dari  satuan  unit  kerja  pengelola  DAK  agar dapat meminimalisir persoalan tersebut
4) Dana Alokasi Khusus sarat dengan kepentingan daerah yang perlu mendapatkan pengawasan khusus terhadap sumber penggunaannya. Peranan adit daerah perlu turut serta untuk mengawasi penggunaan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penerapan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Andri Ebisker Napitu, Vaya Juliana Dillak, S.E M.M, dan Kurnia, S.A.B, M.M, Pengaruh Dana Alokasi Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA) Terhadap Belanja Modal, e-Proceeding of Management : Vol.5, No.3, 2018.
Gibson,  James  L.,  Ivancevich,  John  M.,  Donnelly,  Jr.,  James  H,  Konopaske,  Robert.  Organization- Behavior, Structure, Processes, 11th Edition. New York: McGraw- Hill, 2012 https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/02/Kebijakan-Pengalokasian-DAK-Fisik-TA- 2020.pdf https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mengenal-dak-dan-kebijakan-baru-dak-non- fisik-2019/
Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi Penerbit Alfabeta, Bandung 2017.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2021  Tentang  Petunjuk  Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  128  /  PMK.07  /  2006  Tentang  Penetapan  Alokasi  Dan  Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  123  Tahun  2020 Tentang  Petunjuk  Teknis  Dana  Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 Soerjono. Soekanto, Penelitiаn Hukum  ormаtif ( akarta: PT.  aja Grafindo Persada, 2012).
Tri  smeli Sembiring jurnal Indonesian Treasury  e iew “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018)” Vol 5  o 1 (2020).
Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah