## JEJAK INTEGRASI INDONESIA DARI KILOMETER NOL: MELACAK AKAR BUDAYA NASIONAL BANGSA

## Abdul Jalil Salam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Abad_jalil70@yahoo.com
Abstract. The  founders  of the  Indonesian  people are  well  aware that  the nations  of Indonesia was built based on common history, common struggle, as well as the ideals of equality, freedom, security,  justice  and  prosperity in  the  Republic  of Indonesia, which  is based  on  Pancasila and the 1945 Constitution. In this context, the spirit of nationalism respects diversity, pluralism and diversity. In  the  globalization era, integration  of  the  nation has faced challenges, because the dynamics of the development of the strategic environment has brought a new feel to the levels of interaction, interrelation and interdependence of society, nation and state. Another contributing factor is the shift value between the original nationalism is more oriented to political values and geo-political to  the economic value and geo-economics. This value shift from the originally oriented to the importance of unity and unity to form a strong community of nations, be oriented to the  accessibility  of professionalism to improve  the  welfare and security for  the  sake  of survival. In this position, the connection to the level of national unity outweighed by the benefit of a more personal nature.

## Kata Kunci: Jejak-Integrasi-Indonesia

## Pendahuluan
Bangsa  Indonesia  yang  dibangun  oleh  para  pendahulu  lebih  dari  enam  puluh  delapan tahun  yang  lalu,  semata  dilandasi  atas  rasa  persatuan  dan  kesatuan  yang  tinggi  untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa yaitu menuju masyarakat adil dan makmur 1 . Cita dan rasa kebersamaan  tersebut  tidaklah  dibangun  berdasarkan atas asal  usul,  suku  bangsa,  agama, geografi, melainkan di atas rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa  yang cukup lama terjajah. Para  pendiri  bangsa  Indonesia  sadar  betul  bahwa  bangsa  Indonesia  terbentuk berlandaskan  persamaan  sejarah,  persamaan  perjuangan,  serta  persamaan  cita-cita  yaitu kehendak hidup  dalam  kebebasan,  aman,  serta  adil  dan  makmur  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia,  yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berwawasan nasional,  bukan  berwawasan  suku,  ras,  dan  bukan  pula  berwawasan  agama  atau  golongan. 2 Dalam  konteks  inilah  semangat  nasionalisme  yang  menghargai  perbedaan,  kemajemukan  dan keanekaragaman seharusnya didudukkan  dan  dijunjung  tinggi  serta ditanamkan  kepada seluruh komponen  bangsa,  termasuk  kepada  seluruh  individu  warga  negara  Indonesia,  baik  generasi sekarang, terlebih lagi kepada generasi penerus bangsa nantinya, agar mereka menyadari hakikat bangsa Indonesia yang besar ini.
Siapa saja tentu memiliki rasa kebangsaan dan wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikirannya,  paling  tidak  di  dalam  hati  nuraninya.  Dalam  realitas,  rasa  kebangsaan menyerupai sesuatu  yang  dapat  dirasakan  tetapi  sulit  dipahami.  Namun  menyisakan getaran  atau  resonansi dalam pikiran  ketika  rasa  kebangsaan  tersentuh.  Rasa  kebangsaan  bisa  timbul  dan  terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, disamping bisa
1 Sumarsono S, Pendidikan Kewargaan, Jakarta: PT. Gramadia Pustaka Utama, 2001, hal. 86
2 Unisia, Majalah Triwulanan UII Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2004, hal. 172
juga  timbul  dalam  kelompok  yang  berpotensi  luar  biasa kuatannya. Rasa  kebangsaan  adalah kesadaran  berbangsa,  yakni  rasa  yang  lahir  secara  alamiah  karena  adanya  kebersamaan  sosial yang  tumbuh  dari  kebudayaan,  sejarah,  dan  aspirasi  perjuangan  masa  lampau 3 ,  serta kebersamaan  dalam  menghadapi  tantangan  sejarah  masa  kini. Dinamisasi  rasa  kebangsaan  ini dalam  mencapai  cita-cita  bangsa  berkembang  menjadi  wawasan  kebangsaan,  yakni  pikiran- pikiran  yang  bersifat  nasional  dimana  suatu  bangsa  memiliki  cita-cita  kehidupan  dan  tujuan nasional  yang jelas. Sehingga berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbullah semangat kebangsaan atau semangat patriotisme. 4
Rasa  kebangsaan  bukan  monopoli  suatu  bangsa,  tetapi  ia  merupakan  perekat  yang mempersatukan  dan  memberi  dasar  keberadaan  (raison  d’entre)  bangsa -bangsa  di  dunia. Rasa kebangsaan  bukanlah  sesuatu  yang tergolong unik  dimana hanya  ada  dalam  diri  suatu  bangsa saja,  melainkan hal  yang  sama  juga  dialami  bangsa-bangsa  lain.  Bagaimana pun  konsep kebangsaan itu dinamis adanya. Dalam kedinamisannya, antar-pandangan kebangsaan dari suatu bangsa  dengan  bangsa  lainnya  saling  berinteraksi  dan  saling  mempengaruhi.  Dengan  benturan budaya  dan  lalu bermetamorfosa  dalam  campuran  budaya  dan  sintesanya,  maka  derajat kebangsaan suatu bangsa menjadi lebih dinamis dan tumbuh kuat untuk kemudian terkristalisasi dalam paham kebangsaan. 5
Melihat  perkembangan  wawasan  kebangsaan  yang  dimiliki  anak  bangsa  hari  ini  kian rapuh dan pudar, yang jika dibiarkan dapat dipastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terpecah-pecah,  sehingga pada  gilirannya  akan  memudahkan  kekuatan  asing  masuk  ke  wilayah Indonesia  seperti yang terjadi  pada  jaman  penjajahan dahulu. Dimana  ketika  itu  bangsa Indonesia  ditindas,  diperas,  dan  dibelenggu  kebebasan  hak-haknya  oleh  penjajah. Maka  di sinilah titik penting mendesaknya untuk melakukan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa  yang  pernah  tertanam  untuk  digali  kembali. Kasus  Aceh  adalah  sebagai  perspektif representatif. Disamping  menelusuri  apa  yang  telah  terjadi  dengan  proses  integrasi  nasional Indonesia.  Penelusuran  terkait  hal  ini  mendesak  untuk  dilakukan tanpa perlu  menunggu terulangnya  neo-colonialisasi. Perlukah negara  Indonesia  dijajah  kembali  supaya  rasa nasionalisme bangsanya menjadi tumbuh dan berkembang serta masyarakatnya menjadi bersatu untuk dapat meraih kehormatan dan kebebasan? yang harus dilakukan, Bagaimana merumuskan strategi  untuk  menguatkan  kembali  komitmen  nasionalisme  (Pancasila,  UUD1945,  Bhineka Tunggal Ika, NKRI) untuk menjaga integrasi nasional?

## HAKIKAT INTEGRASI BUDAYA NASIONAL
Kebijakan  kebudayaan  dalam  konteks  integrasi  nasional  bukan  berarti  tidak  pernah dikenal dalam peta politik di Nusantara, karena pemerintah kolonial Belanda tatkala menguatkan kekuasaannya  di  Nusantara  tempo  dulu,  menempatkan  semua  jabatan di  wilayah  yang  paling rentan dalam kacamata mereka dipercayakan kepada ahli-ahli yang tahu tentang masyarakat dan kebudayaan  setempat  untuk  dengan  bijak (baca:lihai?)  menangani  masalah  politik  dan  sosial regional,  ekonomi  dan  kebudayaan  lokal  tanpa  menimbulkan  pemberontakan  bersenjata  yang akan amat mahal harganya untuk ditumpas. 6
3 Siswono  Yudohusodo,  dkk, Nasionalisme  Indonesia  dalam  Era  Globalisasi,  Jakarta:  Yayasan  Widya Patria, 1995, hal. 5
4 Esposito, Jhon, L, Islam: The Straight Path, Oxford: University Press, 2011, hal. 14
5 Hamangkubuono X, Bercermin di Kalbu Rakyat, Yogyakarta: Penerbit Karnisius, 1999, hal. 107
6 Parnusa, Perjuangan Amanat Rakyat Nusantara, PT. Pernusatama Cemerlang, 1998, hal. 24
Bangsa Indonesia terdiri dari beragam penduduk dengan segala ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang  dapat  memberikan  kesan  terhadap  suasana  gejolak  kehidupan  sosial. Tidak  dapat dipungkiri  lagi  segala  implikasi  dari  keberagaman  itu,  seringkali menjadi  duri  penghalang kepada berlangsungnya integrasi nasional.  Bahkan belakangan ini, hampir setiap saat mata dan telinga  anak  bangsa disuguhkan  oleh  pelbagai  media  massa  baik elektronik  maupun  cetak tentang  berita  dan  tayangan  mengenai  konflik  antar kelompok  kepentingan,  etnik,  dan  agama. 7 Dalam  konteks  ini,  pada  masa pemerintahan  Orde  Lama  ada  kata  baku  yang  ditabukan  untuk diucapkan  atau dinyatakan  oleh  setiap  Warga  Negara  Indonesia,  yaitu  SARA. Padahal  realitas sosial  dan  budaya  seperti  itu,  jika  hanya  dijadikan  kata  tabu  dan dinyatakan  tidak  perlu dipertentangkan  lagi,  justru  akan  bercorak centrifugal yang bila  tidak  mendapat  perhatian  dan penanganan serius akan berakibat negatif pada kehidupan bermasyarakat di masa mendatang.
Memang  upaya  ke  arah  wujudnya kebudayaan  nasional  Indonesia  sebagai  mekanisme dan tata pergaulan kehidupan warga masyarakat terus selalu diupayakan, tetapi tidak jarang pula usaha  itu justru mengarah pada  dominasi  kebudayaan. Penyeragaman  atas  unsur-unsur kebudayaan telah menjadi ciri klasik di negeri ini 8 , sebut saja misalnya dalam hal pangan, beras menjadi makanan pokok bangsa ini, pakaian, bentuk dan model arsitektur rumah dan bangunan menjadi pemandangan  yang serupa  yang dapat dilihat pada setiap daerah di wilayah  Indonesia. Belum  lagi penyeragaman  tata  pemerintahan  dan  sejarah  nasional  yang tekadang  telah menggeser dan mengabaikan sejarah lokal.
Upaya  penyeragaman  kebudayaan  dengan  cara  dominasi  suatu  kebudayaan  terhadap kebudayaan lainnya seperti yang pernah, telah, dan sedang dikembangkan selama ini, tampaknya dimaksudkan  agar  tercapai  persatuan  bangsa  yang  terintegrasi  dalam  tataran nasional.  Padahal hakekat  integrasi  nasional  dalam  takaran  sosio-antropologis,  dimana  perspektif  ini  lebih  sesuai untuk digunakan, mencakup arena yang lebih luas dan tidak sekadar untuk penyelesaian seputar konflik  sosial  yang  berlatar  etnik.  Sebab,  seperti  telah  dikemukakan  di  atas  bahwa pemisahan dan pembelahan sosial yang berlangsung di Indonesia selama ini telah berwujud dalam pelbagai bentuk  dan  tingkat.  Itu  artinya,  penyelesaian  melalui  penyeragaman kebudayaan dengan mengatasnamakan kebudayaan  nasional,  seperti  yang  selama  ini terus  digalakkan jika  terus dilanjutkan justru akan dapat  menimbulkan  ancaman  disintegrasi sistemik oleh  dan  atas  nama negara.
Pelaksanaan  program  pembangunan  di  Indonesia  yang  dalam  hal  ini  melaksanakan amanat  rakyatnya  untuk  mengintegrasikan  bangsa  pada  tataran  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI),  tampak  cenderung  tidak  memperhatikan  masyarakat  dan  kebudayaan. Sebagai  contoh  kelaparan  penduduk  di  Papua,  dan  di  tempat-tempat  lain  yang  amat  sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok dari Jakarta. Padahal wilayah ini secara kasat mata alamnya  telah  menyediakan  melimpah  keperluan  mereka,  dan  bukan  itu  saja,  adanya  kematian ratusan  penduduk  asli  yang  bukan  sekadar  berita,  tetapi  suatu  kenyataan  yang  dijumpai  di Mapanduma  dan  Timika,  penyelesaian  Timor  Timur  yang  kemudian  menjadi  Timor  Loro  Sae, peristiwa Sangau Ledo di Kalimantan Barat, dan kerusuhan di Sampit Kalimantan Tengah. Juga Perseturuan  yang  cenderung  tiada  henti  di  Ambon  dan  Maluku,  atau  kerusuhan  lainnya  di pelbagai  kota  di  Indonesia  dan  keinginan  berbagai  daerah  membentuk  provinsi  dan  kabupaten
7 Tholhah,  Imam,  dkk, Mewaspadai  dan  Mencegah  Konflik  antar  Umat  Beragama,  Jakarta:  Departemen Agama  RI, Badan  Litbang  Agama dan Diklat Keagamaan, Proyek Peningkatan Kerukunan antar Umat Beragama, 2001, hal. 61
8 Benedict Anderson, Imagined Communities, New York: Verso, 2006, hal. 6
atau  kota  sendiri  yang  lepas  dari  provinsi  atau  kabupaten/kota  induknya,  dan  bahkan kecenderungan hendak melepaskan diri dari ikatan NKRI, adalah cermin refleksi buramnya masa depan bangsa yang sedang ditatap. 9
Semuanya  itu  tidaklah  dapat  dilepaskan  dari  berbagai  kebijakan  pembangunan  yang mengabaikan  kebudayaan,  dan  dari  pemahaman  serta  keinginan  membentuk  kebudayaan Indonesia  sebagai  wahana  pengintegrasian  bangsa.  Kebijakan  pembangunan  yang  selama  ini, memang untuk  memperbaiki  taraf hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat,  hanya  sayang  bahwa dalam  hal  ini,  banyak  pihak  sering  lupa,  yaitu  masyarakat manakah  yang  dimaksud.  Dalam lingkup  Indonesia  dengan  berbagai  macam  kebudayaan – masalah  ini  menjadi  masalah  yang sangat perlu diperhatikan. Apa yang dianggap sebagai hidup yang baik oleh orang Madura tidak selamanya  cocok  bagi  orang  Lampung atau  Batak;  apa  yang  dipandang  menguntungkan  oleh orang  Ambon  atau  Makasar tidak  selamanya  demikian  bagi  orang  Kalimantan  atau  Batk; atau apa yang bernilai bagi orang Bengkulu belum tentu bernilai bagi orang Surakarta. Dalam konteks itu, persoalan integrasi dikemas untuk siapa menjadi sangat penting diperhatikan, artinya, tidak dapat begitu saja mengunakan ukuran yang ada pada suatu system nilai tertentu, yang biasa dan lazim menjadi  ukuran  penentu  kebijakan  itu.  Apakah  untuk  ukuran  baik-buruk,  bahagia-celaka atau untung-rugi.
Bagaimana  pun perlu  untuk  dipahami  betul  nilai-nilai unik yang  ada  pada  masyarakat agar tujuan bernegara tercapai dan sejalan dengan karakter nilai  yang ada pada masyarakat itu. Dengan  pemahaman  ini,  strategi  kebudayaan  dapat  ditentukan  dari  pandangan  atau  pemikiran yang ada pada masyarakatnya, sehingga langkah yang telah atau akan ditentukan kelah sedekat mungkin mengikuti realitas sosial-budaya yang dihadapi masyarakat. Kematian akibat kelaparan seperti yang terjadi di Papua tidak bakalan terjadi, manakala pengenalan beras sebagai makanan pokok  mereka  di-introduksi  melalui  teknik  bercocok  tanam yang  sesuai  dengan  tuntutan lingkungan  alam  mereka  sendiri.  Bukan  kebijakan  yang  dipaksakan  untuk  penyeragaman makanan  pokok  bangsa  Indonesia.  Demikianm  juga  pelbagai  kasus  lainnya  di  Indonesia  yang sekarang muncul ke permukaan dengan kemasan politik, tetapi jika dikaji lebih mendalam lagi akar persoalannya  ialah  kebudayaan  masyarakat yang diabaikan.  Artinya,  kebijakan  yang diterapkan selama ini menempatkan sahabat menjadi musuh atau kawan menjadi lawan. Integrasi menjadi disitegrasi, sehingga mengarah pada terpecahnya NKRI, serta keinginan  yang berbasis masyarakat  lokal  untuk  menjadikan  negara-negara  bagian  pada  satuan-satuan  wilayah kebudayaan suku-bangsa. Semua itu, akibat menempatkan kebijakan pembangunan yang selama ini diterapkan seolah-olah telah memperhatikan sisi kebudayaan masyarakat lokal.
Lebih jauh lagi, sering dinyatakan, bahwa sebuah kebijakan sudah sejalan dengan aspirasi warga  masyarakat  serta  sudah  memenuhi  semua  ketentuan  hukum  yang  diwujudkan  dalam takaran  politik  nasional  berbungkus  Perundang-undangan,  seperti  halnya  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  Daerah  dan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa.  Padahal  kebijakan-kebijakan  tersebut masih merefleksikan politik  penyeragaman  kebudayaan  tanpa  memperhitungkan secara  cermat keragaman  budaya  suku-bangsa  yang  ada  di  Indonesia.  Itu  artinya,  selama  30an tahun  telah berlangsung pengingkaran atas semangat Bhinneka Tunggal Ika. 10
9 Hikmat Budiman, Lubang Hitam Kebudayaan, Yoqyakarta: Penerbit Karnusius, 2002, hal. 169
10 Nani Tuloli, Dialog Budaya, Wahana Pelestarian dan Pengembangan Budaya Bangsa, Jakarta: Bandan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2003, hal. 55
Dari sisi ini menunjukkan bahwa politik penyeragaman kebudayaan yang dikemas dalam kerangka kebudayaan nasional itu kini  menuai “bulan - bulanan” gugatan banyak pihak, sehingga terciptalah  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  dikenal dengan  istilah  Otonomi  Daerah.  Semangat  otonomi  yang  sedemikian  deras  telah  melahirkan sikap dari berbagai daerah ingin melepaskan diri dari kekuatan kekuasaan pusat atau provinsi 11 , seperti  halnya  yang  dahulu  dikenal  sebagai  Wilayah  Keresidenan Banten,  kini  telah  menjadi provinsi tersendiri lepas dari Provinsi Jawa Barat, demikian juga provinsi-provinsi lainnya yang baru  terbentuk  selepas  pemberlakuan  undang-undang  tersebut.  Bahkan  tidak  dapat  dinafikan kecenderungan  warga  masyarakat  lokal  yang  terikat  oleh  kebudayaan  dalam  satuan  provinsi tumbuh keinginan melepaskan diri dari NKRI.
Tentunya, realitas sosial-budaya  yang berkembang itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sebab, kenyataan yang berkembang justru dapat menimbulkan banyak persoalan yang wujudnya sebagai  akibat  meningkatnya  sentimen  kemasyarakatan  yang  didasarkan  pada  semakin menebalnya rasa kesukubangsaan di setiap daerah, terutama pada tataran daerah kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia.
Ada  tiga  cara  yang  selalu  ditawarkan  untuk memperkuat  rasa  nasionalisme  kebangsaan Indonesia  sebagai  upaya  menghindari  disintegrasi  bangsa,  sehingga  sila  Persatuan  Indonesia dapat diwujudkan. Tiga cara tersebut, yakni melakukan sosialisasi nasionalisme Indonesia secara terus  menerus.  Kedua,  meningkatkan  pembangunan  ekonomi.  Ketiga,  menghilangkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. 12
Sosialisasi nasionalisme Indonesia, merupakan proses penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada  seluruh  warga  negara,  terutama  bagi  generasi  muda.  "Penanaman  nilai-nilai  dapat dilakukan  dengan  memberikan  informasi  mengenai  perjuangan  kemerdekaan,  sejarah  tokoh- tokoh nasional dan penghormatan terhadap simbol-simbol kebangsaan,". Sarana yang digunakan untuk sosialisasi tersebut, bisa melalui keluarga, sekolah, media massa, instansi pemerintah dan spanduk/poster.  Kecuali  itu,  kegagalan  pembangunan  ekonomi  merupakan  sumber  frustrasi sejumlah  suku  bangsa  yang  mendorong  mereka  keluar  dari  negara  yang  ada  dan  berupaya membentuk negara sendiri.
Alternatif  lainnya  untuk keluar dari  permasalahan  integrasi  nasional,  yaitu: pertama, membangun  kembali  integrasi  vertikal  antara  pusat  dan  daerah,  antara  elite  dan  massa  yang mengalami  distorsi. Kedua, membangun  integrasi  horizontal  di bidang  social  budaya. Agar Republik  Indonesia  dapat  terhindar dari  disintegrasi  atau  negara  gagal,  pilar-pilar  kebangsaan pancasila,  UUD1945,  NKRI,  Bhineka  Tunggal  Ika  harus  senantiasa  terus  mengawal dan memelihara Republik ini sampai akhir zaman.

## MEMBANGUN IDENTITAS BUDAYA NASIONAL
Nasional yang berasal  dari  kata nation (Inggris)  dan natie (Belanda) berarti  bangsa. Bangsa sebagaimana  yang  telah  disebutkan, adalah  sekelompok  masyarakat  yang  mendiami wilayah tertentu dan memiliki hasrat serta kemampuan untuk bersatu, karena adanya persamaan nasib, cita-cita,  dan  tujuan.  Sedangkan  paham  yang  menciptakan  dan  mempertahankan
11 Denny  JA,  dan  Frans  Surdiasis, Melewati  Perubahan:  Sebuah  Catatan  tentang  Transisi  Demokrasi Indonesia, Yoqyakarta, Penerbit LKIS, 2006, hal. 12
12 Safran  Sofyan, Implementasi  Nilai-Nilai  Konstitusi  dalam  Meningkatkan  Persatuan  dan  Kesatuan Bangsa, Jakarta: Lemhanas, hal 3
kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia dinamakan nasionalisme. 13
Bila dilihat secara historis, akar nasionalisme Indonesia telah tumbuh jauh sebelum Budi Utomo  didirikan.  Semangat  nasionalisme  di  Nusantara  telah  pernah  dibangun  oleh  kerajaan Sriwijaya  pada  abad  VI  yang  menguasai  hampir  seluruh  daerah  di  Sumatra  dan  semenanjung Malaka.  Hubungan  Sriwijaya  kala  itu  telah  mencapai  hampir  seluruh  wilayah  Nusantara  dan wilayah-wilayah Asia. Seperti India, Tiongkok, Arab dan Srilangka. Keinginan Sriwijaya untuk mempersatukan  wilayah-wilayah  di  Nusantara  dalam  suatu  kesatuan  kerajaannya  harus  patah pada  abad  XIII  setelah  kekuasaannya  di  Malaya  direbut  oleh  kerajaan  lain,  dan  pusat  kejayaan Sriwijaya pun runtuh setelah diserang oleh kekuatan pasukan kerajaan Singasari dari Jawa. 14 Setelah  itu  bangkit  pula  nasionalisme  kedua  di  Nusantara  yang  dipelopori  kerajaan Majapahit.  Pada  abad  XIII  Majapahit  berhasil  mengusir  pasukan  Kubilai  Khan  dari  Tiongkok sebagai  wujud  anti  kekuatan  asing  di  Nusantara.  Patih  Gajah  Mada  saat  itu  sudah  mencita- citakan untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara dalam suatu kejayaan Majapahit. 15 Namun saat  ini,  nasionalisme  masyarakat  Indonesia  mulai  terkikis  akibat  pengaruh globalisasi yang semakin deras. Pengaruh tersebut dirasa dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari  ekonomi,  pendidikan,  sosial  dan  budaya.  Utamanya  globalisaasi  sangat  mengancam  kaum muda bangsa karena kondisis psikis kaum muda terbilang masih labil sehingga mudah mendapat pengaruh  dari  luar.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari gaya  hidup  sebagian  besar  anak bangsa yang cenderung  kebarat-baratan.  Mereka  kurang  sadar  akan  ancaman  tersebut  dan  kurang menganggap  penting  nasionalisme.  Daya  kritis  anak bangsa Indonesia pula  mulai  luntur  dan berganti  dengan  kepentingan  pragmaatis  kekuasaan. Masih  banyak  lagi  dampak  negatif globalisasi  yang  mengancam  nasionalisme  kaum  muda bangsa. Bahwa  pemerintahan  Indonesia akan  dilanjutkan  oleh  kaum  muda bangsa  tersebut  sudah dapat  dibayangkan seperti  apa nasib bangsa jika dipimpin oleh kaum muda bangsa yang kurang paham mengenaai jati diri bangsa.
Dengan derasnya arus globalisasi, integrasi bangsa pun ikut menghadapi tantangan yang cukup  berat, sebab  dinamika  perkembangan  lingkungan  strategis  telah  membawa  nuansa  baru terhadap kadar interaksi, interelasi dan interdependensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Faktor  penyebabnya  antara  lain  adalah  bergesernya  nilai  nasionalisme  yang  semula lebih  berorientasi  kepada  nilai  politik  dan  geo-politik  menuju  nilai  ekonomi  dan  geo-ekonomi. Pergeseran nilai  ini  dari  yang  semula  berorientasi  kepada  pentingnya  kesatuan dan persatuan untuk  membentuk  masyarakat  bangsa  yang  kuat,  menjadi  berorientasi  kepada  aksesibilitas profesionalisme  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  keamanan  demi  kelangsungan  hidup. Pada  posisi  ini,  ikatan  kepada  kadar  kesatuan  persatuan  bangsa  terkalahkan  oleh  kepentingan yang lebih bersifat pribadi. 16
Fenomena di atas telah melanda hampir seluruh lapisan masyarakat di mana pun berada sehingga nyaris tanpa ada kekuatan yang dapat menghalanginya. Posisi yang paling kritis adalah manakala  perubahan  tersebut  ada  pada  posisi  anomi,  yaitu  posisi  di  mana  nilai  lama,  baru  saja ditinggalkan,  nilai  baru  belum  mapan,  sehingga  posisi  ini  merupakan  posisi  yang  paling  tidak
13 Akira  Nagazumi, Bangkitnya  Nasionalisme  Indonesia:  Budi Utomo  1908 -1918,  Terj.  LIPI,  Michigan: Grafitipers, 1989, hal. 2
14 Safwandi,  dkk, Integrasi  Nasional:  Suatu  Pendekatan  Budaya,  Jakarta:  Proyek  Pengkajian  dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1996, hal. 1
15 Nab Bahany AS, Aceh: Nafas Terakhir Indonesia, Banda Aceh: Serambi Indonesia, 19 Agustus 2011
16 Pangi Syarwi, Penguatan Nasionalisme Kebangsaan “Nation State”, Makalah, tidak dipublikasi,
stabil dan mudah  dipengaruhi  oleh  unsur-unsur  eksternal,  yang  dinamika  perubahannya  amat besar.  Keadaan  demikian  akan  dapat  menimbulkan  goncangan  yang  mengganggu  kohesi nasional. 17
Oleh  sebab  itu  apabila  berbagai  komponen  kekuatan  bangsa  yang  dihadapkan  pada konflik  faktual  dapat  dihimpun  menjadi  kekuatan  yang  sinergi,  berinteraksi  secara  proaktif partisipatif,  melalui  sharing  kepentingan,  saling  memberi  dan  menerima,  membangun kepercayaan  kepada  sistem,  mau  saling  mendengarkan,  menjalin  persaudaraan  sejati  atas  dasar keterbukaan  serta  membangun  komitmen  kepada  kepentingan  nasional,  maka masing-masing komponen  kekuatan  bangsa akan ber-reorientasi  visi  dan  sikap dari yang  semula  lebih berorientasi pada kepentingan kelompok menjadi berorientasi kepada kepentingan nasional yaitu kesatuan persatuan bangsa, keutuhan wilayah yurisdiksi nasional dan pengembangan kehidupan bangsa yang dibangun atas dasar kerjasama saling menguntungkan. Jika hal ini dilakukan, maka integrasi bangsa, nasionalisme dan ketahanan nasional Indonesia dapat dipertahankan
Primordialisme  yang ketika  negara  tidak  mampu  memeliharanya  dengan  baik  akan berujung  kepada  gerakan-gerakan  seperatisme  seperti  GAM,  RMS, yang  berkonsekuensi mengancam  NKRI.  Hal  ini  bisa  saja  terjadi karena  ketidakadilan  pembagian  sumber  daya ekonomi  dan kemiskinan.  Sekedar  mencontohkan bagaimana marginalisasi  Menteri yang di  isi oleh orang-orang pusat, pembangunan yang tidak merata, dana perimbangan dari pusat ke daerah yang “tric k le down effect”. 18
Namun  nilai-nilai  primordialisme,  etnosentrisme  tidak  bisa  dihapus begitu  saja,  tetapi perlu dikembangkan menjadi identitas nasional. Partai punya tugas untuk mempromosikan orang tanpa  melihat  daerah  dan  suku,  dan  menempatkan untuk  keterwakilan  kaum  minoritas  dalam pemerintahan. Munculnya  partai  lokal  di  Aceh  misalnya,  menjadi  bagian  dari  demokrasi consensus, untuk keterwakilan minoritas, asumsi partai Aceh berbahaya untuk identitas nasional tidak terbukti, selama pemerintah mampu memiliharanya dengan baik.
Ada  berbagai  cara  guna  meminimalisir  berbagai  ancaman  tersebut.  Antara  lain  dengan penanaman  nasionalisme  sejak  dini, misalnya  dengan  pengenalan  lagu-lagu  daerah  dan  aneka ragam  budaya  Indonesia  yang  diajarkan  kepada  anak-anak  sejak  mereka  duduk  di  bangku  TK. Arus  globalisasi  yang  deras  tidak  harus  serta  merta  ditolak,  namun  harus dinetralisir melalui berbagai penyaringan, karena diketahui bahwa globalisasi tidak hanya membawa dampak negatif melainkan  juga  dampak  positif. Bangsa Indonesia  harus  memiliki  sifat  selektif.  Pengaruh  yang membawa  dampak  positif,  dirasa  penting  dan  sesuai  dengan  kebudayaan  bangsa  bisa  diterima dan  diterapkan,  namun  budaya  asing  yang  dirasa  kurang  penting  apalagi  tidak  sesuai  dengan kepribadian  bangsa  harus  segera  dihindari.  Selain  itu Pemerintah  Indonesia  juga harus berkontribusi mengenai  masalah  ini,  pemerintah  harus  melibatsertakan anak bangsa dalam berbagai  kegiatan,  agar mereka merasa  ikut  andil  dalam  rangka  mengisi  kemerdekaan. Pemerintah juga harus bersikap adil dan transparan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang  terjadi  di  Indonesia,  agar  anak bangsa tidak  memiliki  rasa  kecewa  terhadap  pemeritahan Indonesia yang dapat menimbulkan perasaan antipasti terhadap bangsa. 19
17 Ibid
18 Dadang Shalihin, Pengelolaan Keuangan di Era Otonomi Daerah, Makalah tidak dipublikasui, Jakarta: Bapenas, 2010
19 Dawam  Raharjo, Pembangunan  Ekonomi  Nasional: Suatu  Pendekatan  Pemerataan,  Keadilan  dan Ekonomi Kerakyatan, Jakarta: Intermasa, 1997, hal. 208
Nasionalisme juga dapat dipupuk melalui momentum-momentum yang tepat seperti pada peringatan  sumpah  pemuda,  hari  kemerdekaan,  hari  pahlawan  dan  hari  besar  besar  nasional lainnya. Guru maupun dosen yang tulus mengajar dengan baik dan dengan ikhlas terus berupaya menuntun  para  siswa  hingga  mampu mengukir  prestasi  yang  gemilang,  pelajar harus belajar sungguh-sungguh  dengan  segenap  kemampuannya  demi  nama  baik  bangsa dan  negara,  cinta serta  bangga  tanpa  malu-malu  menggunakan  produk-produk  dalam  negeri  demi  kemajuan ekonomi negara. Karya  seni seperti menciptakan lagu-lagu yang berslogan cinta tanah air, seni peran  yang  bertajuk  semangat  juang  untuk  negara  dll  juga  dapat  digunakan  sebagai  media penggugah nasionalisme.
Proses  internalisasi  nasionalisme sendiri,  harus  dilakukan  sejak  dini  melalui  pendidikan sekolah. Untuk anak-anak kecil, salah satu cara yang paling efektif adalah melalui lagu. Sangat menyedihkan  jika pengajaran  lagu-lagu perjuangan  di  sekolah  kurang  mendapat  perhatian. Sebagai  akibatnya,  anak-anak  usia  dini  jaman  sekarang  justru  cenderung  hafal  lagu-lagu  orang dewasa, bahkan biasanya disertai dengan goyangan yang belum sepantasnya mereka lakukan. 20 Tampaknya bangsa Indonesia harus segera mengikuti jejak Prancis dalam hal penanaman sifat  nasionalisme  pada  warga  negaranya.  Di  Prancis  pendidikan  kewarganegaraan  masuk  ke dalam Socle Commun (bersama matematika dan  bahasa Pransis)  yang diajarkan sampai tingkat sekolah  menengah  atas. Socle  Commun merupakan  mata  pelajaran  yang  kualitasnya  dijamin penuh oleh pemerintah, bahkan dianggap salah satu bentuk perjanjian antara pemerintah dengan masyarakat.  Maksudnya  apabila  seseorang  telah  lulus  dari  mata  pelajaran  kewarganegaraan, pemerintah  menjamin  selain  telah  memahami  sistem  ketatanegaraan,  mereka  juga  memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami prinsip-prinsip hukum dan konsekuensinya (kognitif),  mampu  melakukan  kegiatan  demokrasi,  dan  yang  paling  penting  dijamin  akan berperilku sebagai warga negara yang baik (afektif) 21
Memudarnya  rasa  kebanggaan berbangsa  selama  beberapa  tahun  belakangan  ini, lebih karena disulut oleh menguatnya sentimen kedaerahan dan semangat primordialisme pascakrisis. Suatu  sikap  yang  sedikit  banyak  disebabkan oleh  kekecewaan  sebagian  besar anggota  dan kelompok masyarakat bahwa kesepakatan bersama (contract social) yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan dan perikemanusiaan serta musyawarah kerap hanya menjadi retorika kosong.

## MENGUAK NASIONALISME KEACEHAN
Meskipun  ideologi  negara  Indonesia  adalah  Pancasila,  namun  pada  era  reformasi sekarang sebagian  cendekiawan  dan  tokoh terus mencari-cari format ideal namun dengan persepsi  dan  kepentingannya  yang  sempit,  ingin  meninggalkan  Pancasila  dan  menjadikan ideologi lain sebagai ideologi bangsa  Indonesia. Masyarakat  yang majemuk dan berbeda dalam banyak hal akhirnya menjadi terkoyak-koyak, saling mencurigai dan bahkan saling membunuh, sehingga sulit mewujudkan keharmonisan dalam hidup berdampingan.
Krisis  multi  dimensi tersebut telah  menjadikan  perekonomian  terpuruk,  menyebabkan tingkat  kriminalitas  yang  tinggi  dan  sebaliknya  mengakibatkan  kemampuan  dan  mental  aparat menjadi  rendah.  Konflik  vertikal  maupun  horizontal  yang  terjadi  di  beberapa  daerah  telah
20 Gatut  Saksono, Mahaenisme  Bung  Karno:  Marxisme  ala  Indonesia,  Jakarta,  Rumah  Belajar  Yabinkas, 2010, hal. 106
21 Ganjar Kurnia, Nasionalisme Rasional, Makalah, Tidak dipublikasi, 2008
menyebabkan  masyarakat  Indonesia  saling  curiga,  bahkan  saling  membunuh  di  antara  sesama warga  bangsa,  menandakan  bahwa  rasa  sebangsa,  setanah  air,  rela  berkorban  demi  nusa  dan bangsa serta kesadaran bela negara telah hilang.
Dalam  sejarah  adat  Aceh  diketahui,  bahwa  konflik  yang  terjadi  dalam  komunitas masyarakat  gampong,  baik  yang  bersifat  individual  (internal  keluarga),  antar  individu  maupun antar kelompok, selalu diselesaikan dengan bingkai adat dan agama. Kombinasi pola agama dan adat ini ternyata dapat membawa kepada kedamaian yang abadi dan permanen.
Sayangnya,  dalam  sejarah  kebangkitan  nasionalisme  ke-Indonesia-an,  baik  sejak  abad klasik  maupun  di  abad modern  saat  ini,  peranan  Aceh  seperti  terlupakan.  Padahal  akar nasionalisme yang dimiliki masyarakat Aceh sudah mulai tumbuh sejak abat ke 15 M, tepatnya pada saat Sultan Ali Mughayat Syah mempersatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh dalam satu  kedaulatan  kerajaan  Aceh  Darussalam.  Secara  historis,  dalam  kronologis  sejarah  akar kebangkitan  nasionalisme  yang  terjadi  di  kerajaan  Aceh  boleh  dikatakan  sebagai  kebangkitan nasionalisme ketiga setelah Sriwijaya dan Majapahit runtuh di Nusantara.
Rasa  kesatuan yang  telah  dibangun  Aceh  saat  itu  tidak  hanya  dalam  wilayah  Sumatera, tapi juga Pahang dan tanah Melayu lainnya ikut tunduk dalam kesatuan kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan  seorang  Sultan.  Rasa  nasionalisme  kebangsaan  ini  telah  tumbuh  dalam  diri masyarakat  Aceh  sejak  berabad-abad  yang  silam.  Hal  ini  di  antaranya  disebabkan karena  pada saat  itu  semua  wilayah  di  Aceh  sedang  menghadapi  serangan  Portugis  yang  ingin  menguasai Aceh dan rakyat Aceh terpanggil untuk melakukan bela negara.
Dalam  konteks  nasionalisme,  rakyat  Aceh  mewujudkan  sikap  nasionalisme  mereka dengan  tetap memilih bergabung  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  walau beberapa tahun sebelumnya konflik perpecahan mendera wilayah ini. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, rasa nasionalisme rakyat Aceh bisa dikatakan jauh lebih besar daripada wilayah-wilayah  lain  di  republik  ini.  Masih  terngiang  dalam  ingatan,  bahwa  perjuangan  rakyat Aceh dalam membela kedaulatan bangsa dari agresi dan aneksasi penjajah telah ada sejak abad 16. Saat  itu  Aceh  termasuk  salah  satu  dari  lima  kerajaan  Islam  terbesar  di  dunia,  disamping kerajaan  Ottoman  Turki,  Kerajaan  Maroko,  Kerajaan  Isfan  di  Timteng,  dan  Kerajaan  Agra  di India. Aceh pun telah menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan tersebut.
Selama  agresi militer  Belanda, Aceh  tidak  pernah  ditaklukkan  oleh  Belanda  sekalipun perang  terus berkecamuk.  Belanda  akhirnya mengalami  trauma  atas  perang  panjang  dengan Aceh  tahun  1873-1914  yang telah melahirkan  pahlawan-pahlawan gigih Aceh  seperti  Teuku Umar,  Panglima  Polim,  Cut  Nyak  Dien,  dan  masih  banyak  lagi  lainnya.  Pada  agresi  militer Belanda  tersebut,  Aceh  membangun  pemancar  radio  Rimba  Raya  yang  disebut  pula  Radio Indonesia  Kutaradja  dan  Suara  Indonesia  Merdeka,  guna  membendung  propaganda  Belanda melalui  siaran  Radio  Batavia  dan  Radio  Hilversum.  Siaran  radio  Rimba  Raya  menjangkau seluruh  tanah  air,  Penang,  Kuala  Lumpur,  Manila  bahkan  hingga  ke  New  Delhi,  dan menyuarakan  pesan  dan  berita  Markas  Besar  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia  yang berpindah-pindah  di  Pulau  Jawa  dan  Pemerintah  Darurat  Republik  Indonesia  di  Sumatera Tengah. 22
Bukan  hanya  pemancar  radio,  rakyat  Aceh  juga  menyiapkan  Kutaradja  (kini  Banda Aceh) untuk sewaktu-waktu dapat dijadikan sebagai ibukota darurat Republik Indonesia. Dalam
22 Abdul  Karim  Jakobi, Aceh dalam  Perang  Mempertahankanproklamasi  Kemerdekaan1945-1949 dan  Peranan TeukuHamid Azwar, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Hal. 282
kunjungan  ke  Aceh  tanggal  16  Juni  1948,  Presiden  Soekarno  mengajak  rakyat  Aceh  untuk membeli  sebuah  pesawat  terbang,  yang  sangat  diperlukan  untuk  kepentingan  negara.  Di  luar dugaan,  rakyat  Aceh  spontan  mengumpulkan  uang  dan  tidak  kurang  20  kg  emas  murni,  yang cukup untuk membeli  dua  pesawat  jenis  Dakota.  Bahkan,  uang  masih  tersisa  untuk  membiayai operasional para duta dan perwakilan  Indonesia  di luar negeri, seperti Singapura, Penang, New Delhi,  Manila,  dan  PBB.  Presiden  Soekarno  memberi  nama  pesawat  Dakota  pertama  dengan Seulawah  RI- 001.  Pesawat  perintis  yang  mulai  beroperasi  Oktober  1948  itu  merupakan kekuatan  pertama  Angkatan  Udara  RI  dalam  menerobos  blokade  udara  Belanda.  Pesawat  itu menjadi  jembatan  udara  antara  pemerintah  pusat  di  Yogyakarta  dengan  Pemerintah  Darurat di Sumatera Tengah dan Kutaradja (Aceh).
Tidaklah  berlebihan  ketika  Presiden  Soekarno  saat  itu  menjuluki  Aceh  sebagai  daerah modal karena sumbangan moril dan materil yang begitu hebat untuk mempertahankan Indonesia merdeka  dari  ancaman  pendudukan  kembali Belanda.  Hal  lain  yang  juga  tidak  kalah  penting adalah  kontribusi  seorang  sastrawan  sufistik  Syech  Hamzah  Fansury.  Beliau  merupakan  orang pertama  yang  menulis  karya  sastra  dengan  bahasa  melayu,  yang  saat  ini  menjadi  bahasa Indonesia.  Bahasa  Indonesia  merupakan  bahasa  persatuan  yang  merupakan  salah  satu  inti penggerak semangat nasionalisme. Pesawat Seulawah RI dan Bahasa Indonesia merupakan dua hal  yang  merupakan  kontribusi nyata kearifan  lokal  (local  wisdom)  masyarakat  Aceh  dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.  Kearifan  lokal  merupakan  kebijakan  manusia  dan komunitas dengan bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk  mengelola sumber daya  alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya secara berkelanjutan.
Secara  historis,  jelas  sekali akar  sejarah  terbentuknya  rasa  kebangsaan dan  semangat nasionalisme dan  patriotisme masyarakat Aceh  dalam  mempertahankan  keutuhan  wilayah dari serangan  bangsa  asing.  Pengalaman  rasa  nasionalisme dan  patriotisme itulah  yang  kemudian melekat  pada diri per orang  Aceh  dalam  perjuangan  merebut  kemerdekaan  Indonesia  dari penjajahan Kolonial  Belanda. Untuk rasa kebangsaan ini, masyarakat Aceh telah membuktikan dengan kerelaan berkorban  jiwa  dan  raga  terjun  ke  medan  perang  mempertahankan  Indonesia tidak  hanya  dalam kerangka wilayah  Aceh,  tapi  rela melepas  tapal  batas  kesukuan  dan kedaerahan  untuk  maju berperang ke  luar  Aceh,  seperti  yang  di kenal dalam  fakta  sejarah dengan perang Medan Area.
Tidak perlu diragukan rasa kebangsaan dan sifat nasionalisme masyarakat Aceh terhadap NKRI. Bahkan catatan sejarah di atas tentang Radio Rimba Raya yang terus tetap dioperasikan di Aceh sabagai satu-satunya radio yang mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada, meskipun semua wilayah-wilayah strategis di Indonesia saat itu telah berhasil diduduki kembali oleh  Belanda. Sehingga dunia tetap mengganggap  bahwa  Indonesia masih dalam  pengakuan Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Tidaklah berlebihan  bila  Nab  Bahani,  pemerhati  sejarah  Asia  Tenggara,  mengatakan bahwa  “Aceh  adalah  nafas  terakhir  Indonesia”.  “Indonesia”  atau  “Keindonesiaan”  tidak  akan mungkin  ada  seandainya  tidak  ada  Aceh  (tulis  Nurcholish  Madjid  dalam  pengantar  buku “Tragedi Anak Bangsa”). Ini sejarah  yang harus  diketahui dan dipanuti oleh anak bangsa  yang menjunjung  tinggi  rasa  nasionalisme  berbangsa  dan  bernegara  bahwa  betapa  besar  rasa kebangsaan  dan  nasionalisme  yang  dimiliki  masyarakat  Aceh  terhadap  Indonesia. Sehingga
tidaklah berlebihan nilai-nilai tersebut untuk digali, disemai dan dipupuk kembali dalam bingkai pembangunan nasionalisme modern Indonesia.
Semua itu adalah fakta sejarah yang perlu ditulis ulang dalam sejarah nasional Indonesia, agar  generasi  bangsa  dapat  mengetahui dan  mengambil lesson  learn dari rasa  kebangsaan  dan rasa  ke-Indonesia-an  rakyat  Aceh  terhadap  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Tepatlah kiranya, Emha Ainun Nadjib (1992) dalam sebuah puisinya menulis:  Indonesia berhutang budi padamu,  Aceh/Indonesia  berterimakasih  padamu,  Aceh/Indonesia  menundukkan  muka  dan berkata: “Aceh tak perlu kau banggakan dirim u/Sebab akulah Indonesia yang wajib bangga atas pengorbananmu

## PENUTUP
Di dalam  konsensus  bernegara  dan  berbangsa  yang  telah  meleburkan  diri  di dalam nasionalisme kebangsaan  Indonesia  di  bawah  satu  indentitas  bendera  negara  Merah  Putih, Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  merupakan  hukum tertinggi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lambang Negara Burung Garuda dan  semboyan  Bhineka  Tunggal  Ika  sebagai  pijakan  dan  acuan  untuk  Persatuan  dan  Kesatuan, meskipun  berbeda-beda  akan  tetapi  tetap  satu,  merupakan  warisan  kebudayaan  Nusantara  yang luhur  sejak  zaman  Majapahit  sampai  zaman  keemasan  Islam  di  Nusantara yang  terus  harus dilestarikan.
Keacehan  dengan  perjuangan  kebangsaannya meskipun  penduduknya  kecil  akan  tetapi telah bekerja membesarkan  kebudayaan bangsa di  Nusantara  ini,  begitupula  Majapahit  dengan Kejawaannya  yang  penduduknya  terbesar  di  Nusantara  ini  telah bekerja mempersatukan Nusantara seperti ikrar Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya di dalam sejarah baru Indonesia Raya. Terlepas dari segala kepentingan politik kedua nama besar tersebut, fakta bahwa keduanya telah  berjasa  besar  sebagai penegak pilar-pilar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  ini perlu menjadi  renungan  anak  bangsa  dalam  membangun  komitmen  kebangsaan  Indonesia  baru  yang berkeadaban.  Perbedaan  Ideologi  politik  dan  beragama  sudah seharusnya bisa  diterima  oleh semua pihak di dalam satu Ideologi Pancasila yang juga selaras dengan toleransi budaya bangsa yang mayoritas dianut oleh rakyat Indonesia.
Itu  artinya konsep  kebangsaan  dan  Dasar  Negara  Indonesia  Pancasila  sudahlah final. Munculnya pengaruh politik dari luar seperti demokrasi liberarisme, sekulerisme dan komunisme yang membuat  kekuatan  dunia  setelah  perang  dunia  II  berakhir  menjadi  dua  kekuatan  besar yakni Blok  Timur  dengan  Komunisme  dan  Blok  Barat  dengan  Demokrasi, Sekulerisme, Liberalisme  Kapitalisme  ala  Amerika  dan  Eropa. Sedangkan  kekuatan  politik  Indonesia yang saat itu baru merdeka dengan negara-negara dunia ketiga lainnya lalu membentuk satu gerakan Non  Blok  yang  netral  akan  tetapi  di dalam  perjalanannya  mau  tidak  mau  Indonesia  yang dipimpin  oleh  Soekarno  waktu  itu  terseret  juga  kepada  pengaruh  dua  kekuatan  besar  tersebut adalah sebuah tragedi sejarah yang harus diambil hikmahnya.

## REKOMENDASI
Kondisi  geografis  Indonesia  diakui  sangat  menguntungkan  karena diperindah  oleh keaneka ragaman suku,  etnis, agama, bahasa, dan adat istiadat meskipun terbukti sangat rentan terhadap  perpecahan.  Oleh karena  itu  dalam  pengelolaan  sebuah  “negara  bangsa”  diperlukan suatu  cara  pandang  baru  atau  wawasan  yang  berorientasi  neo  nasional  yang  merupakan pengejawantahan  kesepakatan  bangsa  Indonesia  yang  selama  ini  dikenal  dengan istilah
“Wawasan  Nusantara”.  Cara  pandang  yang  berwawasan  nusantara  baru  itulah  ke  depan  perlu mendapat  perhatian  cukup  serius oleh  segenap  lapisan  anak bangsa,  agar  tidak  tergerus  luntur dan berada di titik terendah pada diri sikap anak bangsa. Tidak boleh ada lagi sekelompok anak bangsa yang rela dan dengan rasa tidak bersalah menjual negara kepada bangsa lain hanya untuk mendapatkan  popularitas,  kedudukan  ataupun  materi.  Jika  prilaku  seperti  itu  tidak  segera diantisipasi, maka dapat dipastikan bahwa ikatan nilai-nilai kebangsaan  yang selama ini pernah terpatri  kuat  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia  yang  merupakan  pengejawantahan  dari  rasa cinta tanah air, bela negara dan semangat patriotisme bangsa akan punah dan musnah.
Nilai-nilai  budaya  gotong  royong,  kesediaan  untuk  saling  menghargai  dan  saling menghormati perbedaan  serta kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa  yang dulu melekat kuat  dalam  sanubari masyarakat  yang  dikenal  dengan  semangat  kebangsaannya  harus  mulai dipupuk  kembali. Tidak  boleh berkembang  lagi  kesadaran  etnis  yang  sempit  dalam  bentuk tuntutan merdeka dari sekelompok masyarakat di beberapa belahan daerah Indonesia.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Acemoglu,  Daron,  and  James  A.  Robinson. Why  Nations  Fail:  The  Origins  of  Power,
Propsperity and Proverty. London: Profile Books, 2012.
Akira  Nagazumi, Bangkitnya  Nasionalisme  Indonesia:  Budi  Utomo  1908 -1918,  Terj.  LIPI, Michigan: Grafitipers, 1989
Al-Attas. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Bangi: UKM Publisher, 1972.
Alfian, Ibrahim. Perang di Jalan Allah: Perang Aceh, 1873-1912. Jakarta: Sinar Harapan, 1987. Ali, As'ad Said. Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa. 3. Jakarta: LP3ES, 2010. Azra,  Azyumardi. Jaringan  Ulama  Timur  Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara  Abad  XVII  dan XVIII:  Melacak  Akar-Akar  Pembaharuan  Pemikiran  Islam  Indonesia. Bandung:  Mizan, 1994.
Benedict Anderson, Imagined Communities, New York: Verso, 2006
Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman.  "Kontribusi  Daerah  Aceh  terhadap  Perkembangan  Awal
Hukum Islam di Indonesia." Al-Jami'ah XII, no. 64 (1999): 143-175.
Dadang Shalihin, Pengelolaan Keuangan di Era Otonomi Daerah, Makalah tidak dipublikasui,
Jakarta: Bapenas, 2010
Dawam  Raharjo, Pembangunan  Ekonomi  Nasional:  Suatu  Pendekatan  Pemerataan,  Keadilan dan Ekonomi Kerakyatan, Jakarta: Intermasa, 1997
Denny  JA,  dan  Frans  Surdiasis, Melewati  Perubahan:  Sebuah  Catatan  tentang  Transisi Demokrasi Indonesia, Yoqyakarta, Penerbit LKIS, 2006
Esposito, Jhon, L, Islam: The Straight Path, Oxford: University Press, 2011 Ganjar Kurnia, Nasionalisme Rasional, Makalah, Tidak dipublikasi, 2008
Gatut  Saksono, Mahaenisme  Bung  Karno:  Marxisme  ala  Indonesia,  Jakarta,  Rumah  Belajar Yabinkas, 2010
Gould, James W. Americans in Sumatra. The Hague: Martinus Nijhoff, 1961.
H.A.R Tilaar. Mengindonesia etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif

## Ilmu Pendidikan, Jakatra: Rineka Cipta, 2007
Hamangkubuono X, Bercermin di Kalbu Rakyat, Yogyakarta: Penerbit Karnisius, 1999 Harun, Mohd. Memahami Orang Aceh. Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2009. Hikmat Budiman, Lubang Hitam Kebudayaan, Yoqyakarta: Penerbit Karnusius, 2002 Hing,  Lee Ham. The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760-1824 . Kuala  Lumpur:
Oxford University Press, 1995.
Ismail, Faisal. Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam Dan Pancasila .Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
Jackson, Karl D. Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa

## Barat. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1990
Karim,  Wazir  Jahan,  ed. Straits  Muslims:  Diasporas  of  the  Northern  Passage  of  the  Straits  of Malacca. Penang: Straits, 2009.
Koentjaraningrat. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Aksara Baru. 1971
Koentjaraningrat. Masalah  Kesukubangsaan  dan  Integrasi  Nasional.  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia. 1993.
Koentjaraningrat.Pengantar Ilmu antropologi.Jakarta:Aksara Baru, 1989
Lombard,  Denys. Kerajaan  Aceh  Zaman  Sultan  Iskandar  Muda  (1607-1636). Translated  by Winarsih Arifin. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007.
Maarif,  Ahmad  Syafii. Islam  dan  Masalah  Kenegaraan:  Studi  Tentang  Percaturan  dalam
Konstituante . Jakarta: LP3ES, 1996.
Nab Bahany AS, Aceh: Nafas Terakhir Indonesia, Banda Aceh: Serambi Indonesia, 19 Agustus 2011
Nani Tuloli, Dialog Budaya, Wahana Pelestarian dan Pengembangan Budaya Bangsa, Jakarta:
Bandan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2003,
Nasikum. Sosial Indonesia.Jakarta: Rajawali Pers, 2011
Natsir, Mohammad. "Bahaya Sekularisme." In Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, edited by Herbert Feith and Lance Castles, 213-217. Jakarta: LP3ES, 1995.
Pangi Syarwi, Penguatan Nasionalisme Kebangsaan “Nation State”, Makalah, tidak dipublikasi, Parnusa, Perjuangan Amanat Rakyat Nusantara, PT. Pernusatama Cemerlang, 1998
Safran  Sofyan, Implementasi  Nilai-Nilai  Konstitusi  dalam  Meningkatkan  Persatuan  dan

## Kesatuan Bangsa, Jakarta: Lemhanas,
Safwandi,  dkk, Integrasi  Nasional:  Suatu  Pendekatan  Budaya,  Jakarta:  Proyek  Pengkajian  dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1996
Sandhu, K.S., and A. Mani, . Indian Communities in Southeast Asia. Singapore: ISEAS, 2006.
Sedyawati,  Edy.  "Budaya  Bagi  Bangsa."  In Budaya  Bagi  Bangsa,  edited  by  Toeti  Heraty Noerhadi, 49-52. Jakarta: AIPI, 2012.
Siswono  Yudohusodo,  dkk, Nasionalisme  Indonesia  dalam  Era  Globalisasi,  Jakarta:  Yayasan Widya Patria, 1995, hal. 5
Soetomo. Masalah  Sosial  Budaya  dan  Upaya  Pemecahannya. Yogyakarya  :  Pustaka Pelajar,
2008
Sumarsono S, Pendidikan Kewargaan, Jakarta: PT. Gramadia Pustaka Utama, 2001 Sumarsono, dkk.. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000 Sunarso, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta :UNY Press. 2008 Suny, Ismail. Bunga Rampai Tentang Aceh . Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980.
Taqwaddin.  "Mukim  Sebagai  Pengembang  Hukum  Adat  Aceh  ." Penguatan  Institusi  Lembaga
Adat  Melalui  Pendokumentasian  Hukum  Adat. Banda  Aceh:  Jaringan  Komunitas Masyarakat Adat (JKMA), 2009.
Tholhah,  Imam,  dkk, Mewaspadai  dan  Mencegah  Konflik antar  Umat  Beragama,  Jakarta: Departemen  Agama  RI,  Badan  Litbang  Agama  dan  Diklat  Keagamaan,  Proyek Peningkatan Kerukunan antar Umat Beragama, 2001
Unisia, Majalah Triwulanan UII Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2004 Usman, A. Rani. Etnis Cina Perantauan di Aceh. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009. Zainuddin, H. M. Tarich Atjeh dan Nusantara. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.