## J urnal Legisia
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA AKIBAT KESEWENANGAN PENGUSAHA
Moh Syaeful Bahar UIN Sunan Ampel Surabaya syaefulbahar@gmail.com
Rahmat Dwi Susanto Universitas Sunan Giri Surabaya rahmatsusanto@gmail.com

## Abstract
As a country with a large population, it is certainly a problem for the country, many things must be regulated by the government, and one of them is the issue of employment. So far, there has been a lot going on in the field about employees getting a job at the company, there must be a work agreement, actually regulations on employment have been made by the government, but work agreements also depend on between employers and job seekers or workers. As parties who urgently need work to fulfill their daily needs, job seekers are often at a disadvantage at the beginning of the employment agreement between  the  authorities  and  workers,  this  is  what  motivates  researchers  to  study  how  the  legal protection of workers due to the arbitrariness of employers is concerned. The method used in this study is a normative juridical method with an empirical juridical approach, the work agreement process at PT.X does not meet the requirements/standards of the applicable company agreement/according to the existing law, because the agreement is as if the employer does not want to be harmed , so all the things that cause the company to lose are not in the work agreement, but on the part of the workers who must compensate.
Keywords: Employment Agreement, Labor, Employer Arbitrary.

## ABSTRAK
Sebagai  negara dengan jumlah penduduk yang besar, tentu menjadi  masalah tersendiri bagi negara, banyak hal yang harus di atur oleh pemerintah, dan salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan . selama ini banyak terjadi di lapangan tentang karyawan yang  memperoleh pekerjaan di perusahaan harus  ada  perjanjian  kerja,  sebenarnya  peraturan  tentang  ketenagakerjaan  telah  di  buat  oleh pemerintah, gtetapi perjanjian kerja juga tergantung antara pengusaha dan pencari kerja atau pekerja. Sebagai pihak yang sangat membutuhkan pekerjaan gubna memenuhi kebutuhan hidup, para pencari kerja seringkali berada pada pihak yang di rugikan di awal perjanjian kerja antara penguasa dan pekerja hal ini yang melatrbelakangi peneliti untuk mengaji bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaag kerja akibat kesewenangan pengusaha, Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis dengan pendekatan yuridis empiris, Proses perjanjian kerja yang ada di PT X tidak memenuhi syarat/standart perjanjian perusahaan yang berlaku/sesuai Undang-undang yang ada, karena  perjanjian  tersebut  seolah-olah  pihak  pengusaha tidak  ingin  dirugikan,  jadi  semua  hal  yang mengakibatkan perusahaan rugi tidak ada didalam perjanjian kerja, melainkan dari pihak pekerja lah yang harus mengganti rugi.
Kata Kunci :  Perjanjian Kerja, Tenaga Kerja, Kesewenangan Pengusaha.
Submit Approve Publish 30 Mei 2022 20 Juni  2022 3 Juli 2022

## PENDAHULUAN.
Keberhasilan  suatu  perusahaan  sangat  tergantung  dari  para  pekerjanya,    hubungan antara  perusahaan  dengan  para  pekerja  ini  saling  membutuhkan,  di  satu  sisi  pekerja membutuhkan  perusahaan  untuk  tempat  mereka  bekerja,  disisi  lain  perusahaan  juga membutuhkan  pekerja  sebagai  sumber  daya  untuk  mengantarkan  perusahaan  mencapai tujuannya.  Menurut  L.Husni  “Pekerja/buruh  adalah  tulang  punggung  perusahaan”  ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung karena dia mempunyai peranan yang penting., tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa jalan dan berpartisipasi dalam pembangunan. 1
Menyadari  akan  pentingnya  pekerja  bagi  perusahaan,  pemerintah  dan  masyarakat, maka  perlu  dilakukan  pemikiran  agar  pekerja  dapat  menjaga  keselamatannya  dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar  apa  yang  dihadapinya  dalam  pekerjaan  dapat  diperhatikan  semaksimal  mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran ini merupakan program perlindungan pekerja yang diprakteikkan dalam sehari-hari berguna untuk mempertahankan keselamatan pekerja.
Perlindungan  pekerja  dapat  dilakukan  baik  dengan  jalan  memberikan  tuntunan, maupun  dengan jalan  meningkatkan  pengakuan  hak-hak  asasi manusia,  perlindungan  fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Maka  setiap  pekerja  berhak  memperoleh  perlakuan  yang  sama  tanpa  perbedaan  dari pengusaha, tinggal bagaimana pengusaha dalam merealisasikannya. Baik dari mulai pekerja itu diterima sebagai pekerja sampai dengan penempatan dan pada masa pekerja melaksanakan pek erjaan  di  perusahaan.  Selanjutnya,  menurut  Imam  Soepomo  “Perlindungan  hukum terhadap tenaga kerja adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan hukum ini adalah norma kerja yang
1 L.Husni , Dasar-dasar hukum perburuhan  , perlindungan buruh , Raja Grafindo Persada , hal.75
meliputi  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  yang  bertalian  dengan  waktu  kerja,  sistem pengupahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagian memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin  daya  guna  kerja  yang  tinggi  serta  perlakuan  yang  sesuai  dengan  martabat  dan moril”. 2
Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ini terjadi karena adanya suatu hubungan kerja  antara  pekerja  dengan  pengusaha,  hubungan  kerja  ini  lahir  karena  adanya  perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja tersebut berisi tentang pengaturan mengenai syarat-syarat kerja, hak  dan  kewajiban  pekerja  dan  pengusaha,  pengupahan  serta  jaminan  sosial  tenaga  kerja. Selanjutnya  Imam  Soepomo  menulis  bahwa  perjanjian  kerja  adalah  suatu  perjanjian  yang diadakan  oleh  buruh  dan  pengusaha,  di  mana  buruh  menyatakan  kesanggupannya  untuk bekerja  pada  pengusaha  dengan  menerima  upah  dan  di  mana  pengusaha  menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.
Sebagai  bagian  dari  perjanjian  pada  umumnya,  maka  perjanjian  kerja  baik  secara tertulis  maupun  secara  lisan  harus  memenuhi  syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian  baik secara subjektif maupun secara objektif. Apabila pekerja dan pengusaha dalam mengadakan perjanjian kerja telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan di atas artinya pekerja  dan  pengusaha  telah  mengikatkan  dirinya  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya, konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa pekerja dan pengusaha harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana telah ada pada perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku di perusahaan.
Para pihak (pekerja dan pengusaha) wajib menjalankan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, pihak pekerja harus bertanggung jawab apabila melanggar perjanjian kerja dan peraturan  yang  berlaku  di  perusahaan,  begitupun  sebaliknya  jika  pengusaha  tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan peraturan yang berlaku di perusahaan maka pengusaha tersebut harus bertanggung jawab terhadap pekerja. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa hubungan antara pekerja dengan perusahaan saling membutuhkan, oleh karena itu pekerja tidak boleh menjadi pihak yang semata-mata dieksploitasi oleh perusahaan, walaupun memang pada kenyataannya pekerja membutuhkan pekerjaan dan perusahaan memberinya upah, tetapi hak-hak pekerja ini harus diperhatikan dan dilindungi agar pekerja dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan kinerja yang baik pula.
Adanya perjanjian kerja yang memuat tentang syarat-syarat kerja, pengupahan serta jaminan  sosial  merupakan  hak-hak  para  pekerja  yang  dijamin  oleh  undang-undang,  oleh karena itu para pekerja harus mendapatkan perlindungan hukum untuk dapat diperolehnya
2 Imam Soepomo , Hukum ketenaga kerjaan  , Pustaka Setia , Hal. 263-264
hak-hak  tersebut,  begitupun  sebaliknya  perusahaan  juga  harus  memperoleh  hak-haknya sesuai  dengan  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  ataupun  perjanjian  kerja  bersama. Untuk  melihat  lebih  jauh  bagaimana  perlindungan  hukum  tenaga  kerja  pada  perusahaan. peneliti ingin meneliti mengenai bagaimana poses perjanjian serta  masing-masing hak dan kewajiban  antara pengusaha dan pekerja di perusahaan

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis dengan  pendekatan  yuridis  empiris,  Pendekatan  yuridis  diartikan  sebagai  pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum tenaga kerja, dan  di  telaah  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  akan  dipakai  untuk  menjawab permasalahan  tertentu. 3 Pengolahan  dan  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dari  berbagai perturan  perundang-undangan  terkait  dengan  penelitian  dan  juga  bahan  hukum  hukum sekunder  yaitu  responden  sebagai  subyek  penelitian,  dari  kedua  bahan  hukum  akan  dikaji secara untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang akan di deskripsikan secara narasi.

## PROSES  PERJANJIAN  KERJA  ANTARA  PENGUSAHA  DAN  PEKERJA  SERTA PERATURAN PERUSAHAAN YANG BERLAKU DI PERUSAHAAN
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat agar  mereka dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum  atau  dengan  kata  lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai  ancaman  dari  pihak  manapun. 4 Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  akan harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan peraturan  atau  kaidah  yang  akan  dapat  melindungi  suatu  hal  dari  hal  lainnya.  Berkaitan
3 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia. hal.68.
4 Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74.
dengan  konsumen,  berarti  hukum  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. 5
Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama  manusia  serta  lingkungannya.  Sebagai  subyek  hukum  manusia  memiliki  hak  dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  menikmati  martabatnya  sebagai manusia 6 .  Menurut  Muchsin,  perlindungan  hukum  merupakan  kegiatan  untuk  melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap  dan  tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup  antar sesama manusia.
Menurut  Muchsin,  perlindungan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi.  Perlindungan  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  dua, yaitu:  (a)  Perlindungan  Hukum  Preventif  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah dengan  tujuan  untuk  mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran,  (b)Perlindungan  Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari  konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  karena menurut  sejarah  dari  barat,  lahirnya  konsep-konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  hak-hak  asasi  manusia  diarahkan  kepada  pembatasanpembatasan  dan  peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak-hak  asasi  manusia  mendapat  tempat  utama  dan  dapat  dikaitkan  dengan  tujuan  dari negara hukum. 7
Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menentukan  bahwa  perlindungan
5 Philipus M. Hadjon. Loc Cit. hlm. 25.
6 Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm 3
7 Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 30
adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada  Saksi  dan/atau  Korban  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  LPSK  atau  lembaga  lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
Rasa  keadilan  dan  hukum  harus  ditegakkan  berdasarkan  Hukum  Positif  untuk menegakkan  keadilan  dalam  hukum  sesuai  dengan  realitas  masyarakat  yang  menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum  (Rechtidee)  dalam  negara  hukum  (Rechtsstaat),  bukan  negara  kekuasaan (Machtsstaat).  Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia,  penegakkan hukum  harus  memperhatikan  4  unsur  :  (a)  Kepastian  hukum  (Rechtssicherkeit);  (b) Kemanfaat  hukum  (Zeweckmassigkeit);  (c)  Keadilan  hukum  (Gerechtigkeit);  (c)  Jaminan hukum (Doelmatigkeit). 8
Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat  bukti  dan  barang  bukti  untuk  merealisasikan  keadilan  hukum  dan  isi  hukum  harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara  sistematis,  artinya  menggunakan  kodifikasi  dan  unifikasi  hukum  demi  terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum 9 .
Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia,  agar  kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan  hukum.  Penegakkan  hukum  menghendaki  kepastian  hukum,  kepastian  hukum merupakan  perlindungan  yustisiable  terhadap  tindakan  sewenang-wenang.  Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan  tertib,  aman  dan  damai.  Masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat,  kegunaan  bagi  masyarakat  jangan  sampai  hukum  dilaksanakan  menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan  mewujudkan  keadaan  yang  tata  tentrem  raharja.  Hukum  dapat  melindungi  hak  dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh  akan  terwujud  tujuan  hukum  secara  umum:  ketertiban,  keamanan,  ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.
8 Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43 9 Ibid. hlm. 44 Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 30
9 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158
Aturan  hukum  baik  berupa  undang-undang  maupun  hukum  tidak  tertulis,  dengan demikian,  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  umum  yang  menjadi  pedoman  bagi  individu bertingkah  laku  dalam  hidup  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan  aturan  tersebut  menimbulkan  kepastian  hukum.  Dengan  demikian,  kepastian hukum  mengandung  dua  pengertian,  yaitu  pertama,  adanya  aturan  yang  bersifat  umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala  bentuk  upaya  pengayoman  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  serta  pengakuan terhadahak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.
Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun  2003  Bab  I  pasal  1  ayat  2  disebutkan  bahwa  tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  atau  jasa  baik  untuk  memenuhi kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat.  Batas  usia  kerja  yang  berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun,  bahkan  ada  yang  menyebutkan  di  atas  7  tahun  karena  anak-anak  jalanan  sudah termasuk tenaga kerja. 10
Pengertian Perusahaan Perusahaan adalah  tempat  terjadinya  kegiatan produksi dan  berkumpulnya semua faktor produksi . Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya.  Badan  usaha  ini  adalah  status  dari  perusahaan  tersebut  yang  terdaftar  di pemerintah secara resmi. 11
Perjanjian  kerja  menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Pasal  1  angka  14 adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat- syarat  kerja  hak  dan  kewajiban  kedua  boleh  pihak.  Perjanjian  kerja  pada  dasarnya  harus
10 Tenaga Kerja , https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja
11 Peraturan Perusahaan, https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan.
Selanjutnya  perihal  pengertian  perjanjian  kerja,  ada  lagi  pendapat  Subekti  beliau menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjian dan adanya suatu hubungan di peratas yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus di taati oleh pihak yang lain (buruh). 12
Perjanjian  kerja  terdiri  dari  atas:  (a)  Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu,  yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubugan kerja dalam waktu terntentu atau untuk pekerja tertentu. Selanjutany di sebut dengan PKWT, (b) Perjanjin kerja untuk waktu tidak tentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Selanjutnya di sebut dengan PKWTT, (c) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat di buat:  (1)Berdasarkan jangka waktu , (2) Berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu
Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tudak  tertentu  terjadi  karna  hal-hal  sebagai  hal  (a) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu tidak di buat dalam bahasa Indonesia dalam huruf latin, (b) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak di buat untuk pekerja yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaanya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: (1) Pekerjaan yang sekali  selesai  atau  yang  sementara  sifatnya,  (2)  Pekerjaan  yang  di  perkirakan  dapat  di selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling lama 3(tiga) tahun, (3)Pekerjaan yang bersifat musiman, (4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kergiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Pembaruan perjanjian kerja untuk  waktu  tertentu  di  adakan  tidak  melebihi  masa  tegang  waktu  30  (tiga  puluh)  hari berakhirnya  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang  lama.  Pembaruan  perjanjian  kerja  untuk waktu tertentu ini di adakan lebih dari 1 (satu) kali dan lebih dari 2 (dua) tahun. 13
Setiap  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  perdagangan  jasa  dan/atau  barang  baik nasional  maupun  multinasional  dalam menjalankan  manajemen  dan  operasionalnya  sehari- hari  yang  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan  pastinya  membutuhkan  suatu  peraturan perusahaan yang berlaku dan dipatuhi oleh seluruh karyawan agar dapat berjalan dengan baik dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengertian  peraturan perusahaan  berdasarkan  Pasal  1  angka  20  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan disusun oleh pengusaha
12 Subekti. 1977. Aneka Perjanjian. Penerbit Alumni. Bandung.
13 Djumialdi S.H., M.Hum. Perjanjian Kerja , F.X , edisi revisi, hlm.11-12
dan  menjadi  tanggung  jawab  dari  pengusaha  yang  bersangkutan.  Penyusunan  peraturan perusahaan  dilakukan  dengan  memperhatikan  saran  dan  pertimbangan  dari  wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
Peraturan  perusahaan  bertujuan  untuk  menjamin  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  pekerja,  serta  antara  kewenangan  dan  kewajiban  pengusaha,  memberikan pedoman  bagi  pengusaha  dan  pekerja  untuk  melaksanakan  tugas  kewajibannya  masing- masing,  menciptakan  hubungan  kerja  harmonis,  aman  dan  dinamis  antara  pekerja  dan pengusaha, dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan perusahaan, serta meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya.  Menurut  Pasal  111  UU Ketenegakerjaan, Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat: (a) hak dan kewajiban pengusaha; (b) hak dan kewajiban pekerja/buruh; (c) syarat kerja;(d) tata tertib perusahaan; (e) jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
Pengusaha  yang  mempekerjakan  paling  sedikit  10  (sepuluh)  orang  pekerja/buruh wajib membuat peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dan peraturan perusahaan berlaku untuk jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  serta  wajib  diperbaharui  setelah  habis  masa berlakunya.
Peraturan perusahaan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima harus sudah mendapat pengesahan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Apabila peraturan perusahaan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja belum mendapatkan  pengesahan  dari  Menteri  atau  Pejabat  yang  ditunjuk,  maka  peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan. Namun, apabila peraturan perusahaan belum  memenuhi  persyaratan  dalam  Pasal  111  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Ketenagakerjaan,  maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan peraturan perusahaan. Dan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari  kerja  sejak  tanggal  pemberitahuan  diterima  oleh  pengusaha,  pengusaha  wajib menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki tersebut kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal  113  UU  Ketenagakerjaan  mengatur  bahwa  perubahan  peraturan  perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara  pengusaha  dan  wakil  pekerja/buruh.  Hasil  perubahan  peraturan  perusahaan  harus mendapat  pengesahan  dari  Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Pengusaha  wajib memberitahukan  dan  menjelaskan  isi  peraturan  perusahaan,  serta  memberikan  naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.
Pasal 188 UU Ketenagakerjaan mengatur ketentuan sanksi pidana pelanggaran berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) atas pelanggaran Pasal 111 ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengenai jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan dan Pasal 114 UU Ketenagakerjaan tentang kewajiban pengusaha untuk memberitahukan dan menjelaskan isi peraturan perusahaan serta memberikan naskah peraturan perusahaan kepada pekerja/buruh. 14
Perjanjian  Kerja  menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Adapun yang menjadi dasar dari pembuatan perjanjian kerja, yaitu: (a) Kesepakatan kedua belah  pihak;  (b)  Kemampuan  atau  kecakapan  melakukan  perbuatan  hukum;  (c)  Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;(d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari perjanjian kerja tersebut melahirkan apa yang disebut dengan hubungan kerja. Hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh  berdasarkan perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah,  dan  perintah.  Perjanjian   kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Dalam hal perjanjian kerja dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  harus  memuat  hal-hal  sebagai  berikut:  (a)  Nama,  alamat perusahaan, dan jenis usaha; (b) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; (c) Jabatan  atau  jenis  pekerjaan;  (d)  Tempat  pekerjaan;(e  )  Besarnya  upah  dan  cara pembayarannya;(f)
Syarat-syarat  kerja  yang  memuat  hak  dan  kewajiban  pengusaha  dan pekerja/buruh;(g)  Mulai  dan  jangka  waktu  berlakunya  perjanjian  kerja;(h)  Tempat  dan tanggal perjanjian kerja dibuat;(i) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Perjanjian  kerja  tersebut  harus  dibuat  dalam  dua  rangkap  yang  dipegang  oleh masing-masing pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Oleh karena hal tersebut, dalam  hal  terjadi  perubahan,  perubahan  tersebut  haruslah  didasarkan  oleh  kesepakatan antara dua belah pihak. Perjanjian  kerja dapat dibuat atas dasar waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ( PKWT) diatur lebih rinci di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004. 15

## Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja
Konsep  tanggung  jawab  hukum  berkaitan  erat  dengan  konsep  hak  dan  kewajiban. Konsep  hak  merupakan  suatu  konsep  yang  menekankan  pada  pengertian  hak  yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. 16 Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.
14 https://www.hukumperseroanterbatas.com/peraturan-perusahaan/pentingnya-peraturan-perusahaan/
15 http://www.gresnews.com/berita/tips/80997-perjanjian-kerja/
16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm 55
Sebuah  konsep  yang  berkaitan  dengan  konsep  kewajiban  hukum  adalah  konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 17
Menurut  Hans  Kelsen  dalam  teorinya  tentang  tanggung  jawab  hukum  menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi  dalam  hal  perbuatan  yang  bertentangan.  Teori  tradisional  dibedakan  dua  jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.
Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang  lain.  Teori  tanggung  jawab  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) ketegori sebagai berikut: (a) Tanggung jawab  atasan.  (b)  Tanggung  jawab  pengganti  yang  bukan  dari  atasan  orang-orang  dalam tanggungannya.  (c)  Tanggung  jawab  pengganti  dari  barang-barang  yang  berada  di  bawah tanggungannya.
KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut: 18
1) Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tidakan yang dilakukan oleh anak- anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya.
2) Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.
3) Guru bertanggung jawab atas muridnya.
4) Kepala  tukang  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pekerja  yang berada dibawahnya.
5) Pemilik  binatang  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  binatang peliharaannya. 19
6) Pemilik  gedung  bertanggung  jawab  atas  ambruknya  gedung  kerena kelalaian  dalam  pemeliharaan  atau  karena  cacat  dalam  pembangunan  maupun tatanannya. 20
Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut : 21
17 Hans Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006 hlm 95
18 Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
19 Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
20 Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
21 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan konsumen , PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008  hlm 92

## Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (Liability based on fault)
Secara  umum,  asas  tanggung  jawab  ini  dapat  diterima  karena  adil  bagi  orang  yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.  Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas vicarious liability dan corporate liability.
Vicarious liability mengandung  pengertian,  majikan  bertanggung  jawab  atas  kerugian pihak  lain  yang  ditimbulkan  oleh  orang  atau  karyawan  yang  dibawah  pengawasannya. Corporate liability memiliki pengertian yang sama dengan vicarious liability . Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.
Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat  membuktikan  bahwa  kerugian  terjadi  karena  kesalahan  pengangkut.  Pembuktiann tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.
Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumtion of liability)
Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat  tidak  dapat  membuktikan  kesalahan  pengangkut,  maka  ganti  rugi  tidak  akan diberikan. 22 Berkaitan  dengan  prinsip  tanggung  jawab  ini,  dalam  doktrin  hukum pengangkutan dikenal empat variasi:
a) Pengangkut  dapat  membebaskan  diri  dari  tanggung  jawab  kalau  ia  dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
b) Pengangkut  dapat  membebaskan  diri  dari  tanggung  jawab  jika  ia  dapat membuktikan,  ia  mengambil  suatu  tindakan  yang  diperlukan  untuk  menghindari timbulnya kerugian
c) Pengangkut  dapat  membebaskan  diri  dari  tanggung  jawab  jika  ia  dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya
d) Pengangkut  tidak  bertanggung  jawab  jika  kerugian  itu  ditimbulkan  oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
e) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumtion nonliability principle)
22 E Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung: 2000, hlm 37.
Prinsip  ini  merupakan  kebalikan  dari  prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggung jawab.  Prinsip  ini  hanya  dikenal  dalam  lingkup  transaksi  konsumen  yang  sangat  terbatas. Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan  lalu  lintas  yang  mempunyai  peran  aktif  dalam  melakukan  pembuktian  adalah pihak penggugat.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan  umum  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita  oleh  pihak  ketiga, kecuali  jika  pihak  ketiga  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian  tersebut  disebabkan  oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita.

## Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability)
Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut.  Ada  yang  mengatakan  tanggung  jawab  mutlak  adalah  prinsip  yang  menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.
Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (Civil Liability) . 23 Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.
Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut  dari  pelaksanaan  peranan,  baik  peranan  itu  merupakan  hak  dan  kewajiban  ataupun kekuasaan.  Secara  umum  tanggung  jawab hukum diartikan   sebagai  kewajiban  untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.
Dengan  demikian  tanggung  jawab  hukum  diartikan  sebagai  suatu  keadaan  dimana seseorang wajib menanggung segala akibat dari tindakannya yang sudah melanggar ketentuan yang  diatur  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Orang  yang  melanggar  tersebut wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang telah diperbuatnya. Prinsip tanggung jawab  dalam  hukum  secara  umum  dibedakan  sebagai  berikut:  (a)  Prinsip  tanggung  jawab berdasarkan  unsur  kesalahan,  (b)  Prinsip  praduga  untuk  bertanggung  jawab.  (c)  Prinsip praduga  untuk  tidak  selalu  bertanggung  jawab,  (d)  Prinsip  tanggung  jawab  mutlak,  (e  ) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ( limitation of liability ).
Tanggung  jawab  hukum  dalam  hukum  perdata  digantungkan  pada  sifat  hubungan hukum yang melahirkan hak-hak keperdataan. Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat
23 Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008,  hlm 45
dimintakan  berdasarkan  pertanggungjawaban  kerugian  karena  perbuatan melawan  hukum ( onrechtsmatigedaad ) atau pertanggungjawaban atas kerugian karena wanprestasi.
Pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPdt diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang  yang  karena  kesalahnya  telah  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini, yaitu: 1). Perbuatan  itu  harus  melawan  hukum  ( onrechtmatig ).  2).  Perbuatan  itu  harus  menimbulkan kerugian.  3).  Perbuatan  itu  harus  dilakukan  dengan  kesalahan.  4).  Antara  perbuatan  dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.
Pertanggungjawaban  atas  kerugian  karena  wanprestasi  lebih  disebabkan  adanya pelanggaran  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  salah satu  pihak.  Wanprestasi  dalam KUHPdt memiliki arti yaitu suatu keadaaan dimana seseorang (debitur) tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Wanprestasi itu sendiri dapat berupa, yaitu:  (a)  Tidak  melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan  (Pasal  1239  KUHPdt),  (b) Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya (Pasal 1248 KUHPdt), (c) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat (Pasal 1243 KUHPdt), (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Pasal 1242 KUHPdt).
Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum, yakni: (a) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPdt), (b) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPdt), (c) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 Ayat 2 KUHPdt), (e) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan,  atau  pembatalan  disertai  pembayaran  ganti  kerugian  (Pasal  1267  KUHPdt),  (f) Debitur  wajib  membayar  biaya  perkara  jika  diperkarakan  di  muka  Pengadilan  Negeri,  dan debitur dinyatakan bersalah.
Kerugian  yang  timbul  dalam  wanprestasi  wajib  diganti  oleh  debitur  sejak  ia dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu sendiri terdiri dari tiga unsur, yaitu: (a) Ongkos atau biaya yang  telah  dikeluarkan,  (b)  Kerugian  sesungguhnya  karena  kerusakan,  kehilangan  benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, (c) Bunga atau ongkos yang diharapkan.
Ganti kerugian harus berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam ganti  kerugian  itu  tidak  selalu  ketiga  unsur  itu  harus  ada.  Yang  ada  itu  mungkin  hanya kerugian  yang  sesungguhnya,  mungkin  hanya  ongkos-ongkos  atau  biaya,  atau  mungkin kerugian sesungguhnya ditambah ongkos dan biaya. Berdasarkan Pasal 1246-1248 KUHPdt mengenai  ganti  kerugian  dalam  wanprestasi  tidak  dapat  diterapkan  secara  langsung  pada perbuatan  melawan  hukum,  melainkan  dibuka  kemungkinan  penerapan  secara  analogis.
Kerugian  yang  ditimbulkan  dalam  perbuatan  melawan  hukum  dapat  bersifat  materiil  dan kerugian immateriil.
Kerugian  materiil  dapat  berupa  kerugian  yang  nyata  dan  dapat  ditaksir  besarnya kerugian  yang  diderita,  sedangkan  kerugian  immateriil  merupakan  kerugian yang menyebabkan  seseorang  mendapatkan  tekanan  mental  akibat  tindakan  yang  sudah merugikan  dirinya.  Jadi  dimungkinkan  kerugian  yang  timbul  dalam  perbuatan  melawan hukum tidak hanya kerugian yang nyata saja, tetapi dapat berupa kerugian yang terjadi setelah perbuatan melawan hukum itu terjadi.
Berdasarkan  hal  tersebut  dasar  pertanggungjawaban  dalam hukum perdata  itu  ada dua macam yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal pertanggungjawaban atas dasar  kesalahan  ( liability  without  based  on  fault )  dan  pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan ( liability without fault ) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko ( risk liability ) atau tanggung jawab  mutlak  ( strict  liability ).  Prinsip  dasar  pertanggungjawaban  atas  dasar  kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena seseorang tersebut telah bersalah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko  merupakan  dasar  pertanggungjawaban,  maka  pasien  sebagai  penggugat  tidak diwajibkan lagi membuktikan kesalahan dokter (tenaga kesehatan) sebagai tergugat sebab menurut  prinsip  ini  dasar  pertanggungjawaban  bukan  lagi  kesalahan  melainkan  dokter langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

## Perbuatan Melawan Hukum dan Konsekuensinya
Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."
PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat  yang  melanggar  hak  orang  lain  atau  bertentangan  dengan  kewajiban  orang  yang berbuat  atau  tidak  berbuat  bertentangan  dengan  kesusilaan  maupun  sifat  berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.
Unsur-unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  terdiri  dari  4  unsur  Perbuatan Melawan Hukum (PMH):Adanya Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan melawan hukum tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut: 24 (a) Bertentangan dengan hak orang lain; (b) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; (c) Bertentangan dengan kesusilaan; (d)  Bertentangan  dengan  keharusan  (kehati-hatian,  kepantasan,  kepatutan)  yang  harus
24 Perbuatan melawan hukum, http://lampung.tribunnews.com/2018/02/01/perbuatan-apa-yang-dimaksud- melawan-hukum-perdata .
diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda, (e) Adanya unsur kesalahan, (f) Adanya kerugian, (g) Adanya hubungan sebab akibat,
Unsur  sebab-akibat  dimaksudkan  untuk  meneliti  adalah  hubungan  kausal  antara perbuatan  melawan  hukum  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  sehingga  si  pelaku  dapat dipertanggungjawabkan. 25 Perjanjian kerja harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang  membuatnya.  Namun,  perjanjian  kerja  pun  dapat  diakhiri  bilamana  (a)  pekerja meninggal  dunia;  (b)  berakhirnya  jangka  waktu  perjanjian  kerja;  (c)  adanya  putusan pengadilan  dan/atau  putusan  atau  penetapan  lembaga  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (e ) adanya keadaan atau kejadian tertentu  yang  dicantumkan  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Perjanjian kerja tidak berakhir dikarenakan meninggalnya pengusaha atau  beralihnya  hak  atas  perusahaan  yang  disebabkan  penjualan,  pewarisan,  atau  hibah. Dalam  hal  terjadi  pengalihan  perusahaan,  maka  hak-hak  pekerja/buruh  menjadi  tanggung jawab  pengusaha  baru,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  pengalihan  yang  tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.
Dalam hal pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh, sedangkan dalam hal  pekerja/buruh  meninggal  dunia,  ahli  waris  pekerja/buruh  berhak  mendapatkan  hak- haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Berdasarkan  Pasal  62  UU  Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa  apabila  salah  satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61  ayat  (1),  pihak  yang  mengakhiri  hubungan  kerja diwajibkan membayar  ganti  rugi  kepada  pihak  lainnya  sebesar  upah  pekerja/buruh  sampai batas  waktu  berakhirnya  jangka  waktu  perjanjian  kerja.  Hal  ini  merupakan  asas  fairness (keadilan)  yang  berlaku  baik  pengusaha  maupun  pekerja  agar  kedua  saling  mematuhi  dan melaksanakan perjanjian kerja yang telah dibuat dan ditandatangani. 26
25 http://lampung.tribunnews.com/2018/02/01/perbuatan-apa-yang-dimaksud-melawan-hukum- perdata?page=2.
26 http://www.hukumtenagakerja.com/perjanjian-kerja/berakhirnya-perjanjian-kerja/

## SIMPULAN
Proses  perjanjian  kerja  yang  ada  di  PT.X    tidak  memenuhi  syarat/standart  perjanjian perusahaan yang berlaku/sesuai Undang-undang yang ada, karena perjanjian tersebut seolah- olah pihak pengusaha tidak ingin dirugikan, jadi semua hal yang mengakibatkan perusahaan rugi  tidak  ada  didalam  perjanjian  kerja,  melainkan  dari  pihak  pekerja  lah  yang  harus mengganti rugi.
Hak dan Kewajiban dari seorang pengusaha kepada pekerja kurang memenuhi, karena semua hak dan kewajiban pekerja tidak dipenuhi seluruhnya sebagai seorang pekerja, namu kewajiban  pekerja  di  perusahaan  tersebut  terlalu  banyak  dan  berat  bagi  seorang  pekerja, karena harus memenuhi perjanjian kerja yang semua hal dirugikan ditujukan kepada seorang pekerja,  jadi  sebagai  seorang  pekerja  yang  ingin/butuh  pekerjaan  dan  melamar  kerja  di perusahaan ini akan mendapatkan kewajiban yang cukup berat bagi seorang pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan konsumen, PT. Sinar Grafika,Jakarta: 2008 hlm 92.
Djumialdi. Perjanjian Kerja, F.X , edisi revisi, hlm.11-12.
E Suherman. 1961-1995.  Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan. Himpunan Makalah. (Mandar Maju. 2000. Bandung).
Ishaq. 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. Kristiyanti, Siwi, Tri, Celina. Hukum Perlindungan konsumen. PT Sinar Grafika. Jakarta.
Kalsen,Hans. 2006. Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung.
L.Husni. Dasar-dasar hukum perburuhan, perlindungan buruh. Raja Grafindo Persada.
Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Soepomo, Imam. Hukum ketenaga kerjaan. Pustaka Setia.
Soekanto, Soerjono.1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.
Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Subekti. 1977. Aneka Perjanjian. Penerbit Alumni. Bandung.
Salim. 2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), PT. Sinar Grafika. Jakarta.
Perusahaan, https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan Pentingnya Peraturan Perusahaan https://www.hukumperseroanterbatas.com/peraturan- perusahaan/pentingnya-peraturan-perusahaan/
Hukum Ketenagan Kerjaan, hukum ketenaga kerjaan http://hukumketenagakerjaanindonesia.blogspot.com/2012/04/perjanjian-kerja- bersama.html, April 2022.
Perjanjian Kerja, Grews News.Com http://www.gresnews.com/berita/tips/80997-perjanjian- kerja/, 5 Maret 2013.
Tanggung Jawab Hukum, https://www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab- hukum.html, Pebruari 2017.
Apa yang di maksud Perbuatan Melawan Hukum Perdata, http://lampung.tribunnews.com/2018/02/01/perbuatan-apa-yang-  dimaksud-melawan- hukum-perdata. Maret 2016.
Hukum ketenagaa kerjaan dan perjanjian, http://www.hukumtenagakerja.com/perjanjian- kerja/berakhirnya-perjanjian-kerja/, Juli 2017
Undang-Undang no 13 tahun 2003 Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata