Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.14, No.2, Oktober 2023; hal 1 – hal 10 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v14i2.5364

## Upaya  Pengentasan  Kemiskinan  Melalui  Program Keluarga Harapan
Amalia Nur Azizah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel email: amaliazizah15@gmail.com

## ABSTRAK
Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang sampai saat ini menjadi menjadi pembahasan dunia. Kemiskinan juga masuk dalam poin utama pembangunan berkelanjutan (SDG’s), oleh karena itu penaggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama dan diperlukan penanganan secara komprehensif, yang melibatkan banyak pihak dan banyak sektor. Salah satu upaya yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam pengementasan kemiskinan ialah program keluarga harapan. Program ini telah  dicanangkan  sejak  tahun  2007  dan  hingga saat  ini  masih  berjalan.  Tujuan  dari  penelitian  ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan, faktor penghambat dan apa saja  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  faktor  penghambat  tersebut.  Metode  penelitian  ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber penelitian terdahulu, yang berasal dari atikel, berita, maupun situs Kementerian Sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKH sudah memberikan manfaat bagi penerimanya, namun belum maksimal dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dalam penerepannya PKH masih  memiliki  kekurangan  yakni  penerima  bantuan  PKH  ini  terbatas  dimana  masih  banyak masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai peserta PKH akan tetapi tidak terdaftar sebagai peserta dikarenakan telah memenuhi kuota yang telah disiapkan.
Kata kunci : Program Keluarga Harapan (PKH); Pengentasan Kemiskinan

## ABSTRACT
Poverty is a multidimensional problem that until now has become a world discussion. Poverty is also included in the main points of sustainable development (SDG's), therefore poverty reduction is a shared responsibility and comprehensive handling is needed, involving many parties and many sectors. One of the efforts made by the Indonesian government in poverty alleviation is the family hope program. This program has been launched since 2007 and is still running. The purpose of this study is to find out how the implementation of the Family Hope Program, inhibiting factors and what efforts are made to overcome these inhibiting factors. Method This research uses qualitative methods. The data used in this study are secondary data obtained from previous research sources, which come from aticles, news, and the Ministry of Social Affairs website. The results of this study show that PKH has provided benefits for its recipients, but has not been maximized in reducing poverty in Indonesia. In its implementation, PKH still has shortcomings, namely the recipients of PKH assistance are limited, where there are still many people who meet the criteria as PKH participants but are not registered as participants because they have met the quota that has been prepared
Key Words: Family Hope Program (PKH); Poverty Alleviation

## PENDAHULUAN
Badan Pusat Statistik (2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari  sisi  pengeluaran.  Suatu  penduduk  dikatakan  miskin  apabila  ditandai  dengan pendapatan rendah, pendidikan yang rendah, produktivitas kerja rendah, kesehatan dan gizi rendah,  serta  kesejahteraan  hidup  yang  rendah.  Kemiskinan  juga  disebabkan  oleh keterbatasan sumber daya manusia yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non  formal  yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan  konsekuensi  terhadap  rendahnya pendidikan  non  formal  (Supriatna,2010).  Laporan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022. Angka ini menurun 0,17  poin dibandingkan  September  2021  yang  sebesar  9,71%.  Angka  kemiskinan  Indonesia pada Maret 2022 menunjukkan perbaikan alias yang terendah semenjak pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang per September 2022. Jumlah ini naik tipis dibandingkan pada akhir Maret 2022  sebanyak  26,16  juta  orang.  Kepala  BPS  Margo  Yuwono  mengatakan  secara persentasenya, jumlah masyarakat miskin per September sebesar 9,57 persen, naik 0,03 persen dibandingkan Maret 9,54 persen.
Pulau Jawa sendiri, jumlah penduduk miskinnya mencapai 13,94 juta orang merujuk pada data  BPS  September  2022.   Sebaran  terbanyak  ada di  Jawa Timur  sebanyak  4,23  Juta penduduk  miskin  dan  Jawa  Barat  sebanyak  4,05  Juta  jiwa.  Dengan  rata  rata  presentase penduduk desa lebih banyak masyarakat miskin daripada penduduk di kota.
Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.14, No.2, Oktober 2023; hal 1 – hal 10 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v14i2.5364
Wilayah  desa  memiliki  tingkat  kemiskinan  tertinggi  disebabkan  karena  pendapatan per kapita yang masih rendah atau mendekati garis kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, serta  indeks  pembangunan  manusia  juga  rendah.  Rendahnya  pendidikan  dan  IPM  akan mempengaruhi  kualitas  sumber  daya  manusia,  semakin  rendah  tingkat  pendidikan  maka semakin  rendah  pula  kualitas  tenaga  kerja.  Jika  kualitas  tenaga  kerja  rendah  maka produktifitas  juga  rendah.  Oleh  karena  itu  akan  mengakibatkan  rata-rata  penghasilan penduduk juga rendah, sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan dapat dikatakan penduduk tersebut miskin.
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi masalah yang disebabkan oleh kemiskinan salah satunya adalah dengan membuat kebijakan terkait pemberdayaan keluarga miskin,  salah  satu  kebijakannya  yaitu  membuat  Program  keluarga  Harapan  (PKH)  yang mulai  dicanangkan  pemerintah  sejak  tahun  2007.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  selaku  ketua  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan,  No.  31/KEP/MENKO/KESRA.IX/2007  tentang  “Tim  Pengendalian  Program Keluarga Harapan” yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, No. 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007).
Tujuan  diberlakukannya  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  jangka  panjang adalah  untuk  memutus  mata  rantai  kemiskinan  dan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia.  Tujuan  tersebut  sekaligus  mendukung  dalam  upaya  mempercepat  pencapaian target  Millennium  Development  Goals  (MGDs)  yang  sekarang  disebut  dengan  Sustainable Development  Goals  (SDGs).  Ada  lima  komponen  SDGs  yang  secara  tidak  langsung  akan terbantu  oleh  PKH,  yaitu  mencakup:  Pengurangan  penduduk  miskin  dan  kelaparan, pendidikan  dasar,  kesetaraan  jender,  pengurangan  angka  kematian  bayi  dan  balita  dan pengurangan  kematian  ibu  melahirkan.  Secara  khusus,  tujuan  PKH  adalah  meningkatkan akses  dan  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan,  meningkatkan  taraf  pendidikan  peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan balita di bawah lima tahun (Dirjen Linjamsos, 2017).
Dari  latar  belakang  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  melihat  sejauh  mana  PKH  dapat menjadi program yang membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Maka dapat ditarik  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah,  bagaimana  penerapan  program keluarga harapan dalam upaya pemerintah menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

## METODE
Artikel ini ditulis dengan pendekatan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber penelitian terdahulu, dengan merujuk  pada  hasil  pencarian  data  dan  informasi  melalui  dokumen-dokumen  elektronik sebagai referensi yang mendukung penulisan artikel. Sumber data didapatkan melalui studi kepustakaan (literature review) yang ambil dari artikel-artikel dan tulisan ilmiah lainnya yang membahas tentang topik seputar program keluarga harapan dan kemiskinan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  program  bantuan  dari  pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan dengan penyaluran bantuan melalui HIMBARA. Berdasarkan  pada  hasil  pengamatan  bahwa  pendampingan  dilakukan  rutin  pada  tiap bulannya oleh pendamping PKH yang merupakan bagian dari sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. [1]
Tabel. 1 PROGRAM KELUARGA HARAPAN Pelayanan yang diberikan Kriteria 1. Pendidikan Anak  yang  berusia  7-15  tahun  dan terdaftar pada satuan pendidikan 2. Kesehatan Anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan nifas 3. Kesejahteraan Sosial Lanjut  usia  mulai  dari  60  tahun  dan penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat
Sumber: PERMENSOS No 1 Tahun 2018
Pendampingan  dilakukan  setelah  dinyatakan  sebagai  peserta  atau  KPM  PKH. Pendampingan  pencairan  dana  dilakukan  dengan  cara  berkonsultasi  dengan  KPM  PKH tentang tahapan penyaluran dana. Dalam setahun dana disalurkan dengan empat tahapan. tahap  pertama,  dana  tersalur  pada  bulan  Januari,  tahap  kedua  dana  tersalur  bulan  April, tahap ketiga dana tersalur bulan Juli, dan tahap empat pada bulan Oktober. Berikut tahapan penyaluran dana.
Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.14, No.2, Oktober 2023; hal 1 – hal 10 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v14i2.5364

## Gambar. 1

## 2. Faktor penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Ada beberapa faktor yang  menjadi  penghambat  dari  pelaksanaan  program  keluarga harapan di Indonesia, yaitu: Pertama kecemburuan sosial yang terjadi antara Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang tidak menerima bantuan PKH dengan KSM yang telah menjadi anggota PKH  yang  disebabkan  oleh  data  dari  Kementrian  Sosial  tidak  sesuai  dengan  yang  ada  di lapangan  padahal  mereka  juga  memenuhi  persyaratan  dengan  KSM  yang  telah  menjadi anggota peserta PKH [2]. Kedua, belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap PKH disebabkan  oleh  pembinaan  terhadap  KPM  masih  terkendala  waktu  dan  kesibukan  dari penerima  bantuan  untuk  bekerja  serta  terkendala  oleh  adanya  pandemi  Covid-19.  3. Banyaknya warga miskin yang belum menjadi peserta PKH. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  implementasi  yang  berupa  pemahaman  akan program  belum  maksimal  bagi  penerima  bantuan  PKH,  karena  ada  saja  masyarakat  yang menerima bantuan belum mengerti meskipun telah dijelaskan berulangkali. [3]. Hal ini sangat mempengaruhi  jalannya  pengimplementasian  PKH.  Adanya  ketiga  faktor  penghambat tersebut  membuat  tidak  berjalannya  implementasi  Program  Keluarga  Harapan  dengan maksimal.

## 3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dari pelaksanaan program keluarga harapan antara lain, yang pertama dari pihak kecamatan
dapat  memberikan  pengertian  kepada  masyarakat  bahwasanya  pendataan  dilakukan  oleh pihak  pusat  melalui  koordinasi  dengan  BPS  dengan  data  yang  diperoleh  dari  (Pendataan Program Perlindungan Sosial) PPLS. [4]Selain itu juga dari pihak kecamatan dapat lebih dulu melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi tentang Permasalahan data yang masih tidak sesuai agar ditindaklanjuti ke pihak pusat.
Kedua,  para  pendamping  sosial  kecamatan  melakukan  monitoring  secara  bertahap  ke lapangan agar dapat melihat perkembangan dari peserta penerima bantuan dan memastikan para KPM melaksanakan kewajibannya sebagai peserta PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Selanjutnya,  apabila  KSM  sangat  ingin  menjadi  anggota  PKH  mereka  dapat membuat  surat  pengaduan  yang  kemudian  diserahkan  kepada  pendamping  kecamatan. Kemudian pendamping menyerahkan data waiting list kepada Operator untuk selanjutnya dikirim  ke  UPPKH  pusat  sebagai  sumber  data  (Pendataan  Program  Perlindungan  Sosial) PPLS. [5]

## 4. Temuan Penelitian
Dari beberapa penelitian terdahulu selama kurun waktu 6 tahun terakhir, mulai tahun 2017-2022. Peneliti mendapati beberapa hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan progam  Keluarga  Harapan  di  beberapa  daerah  yang  berbeda.  Didapati  bahwa  mayoritas pelaksanaan  PKH  masih belum  optimal.  Perlu  adanya  peningkatan  dan  evaluasi  baik dari Pemerintah pusat dan daerah.
Beberapa penelitian yang menjadi rujukan peneliti diantara lain, yang pertama (Ayuni P & Nugroho A, 2022), Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia. Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  jumlah  penerima  PKH  masih  sedikit  baru  2,7%  dari  angka kemiskinan  namun  tingkat  kepuasan  masyarakat  93%.  Disisi  lain  masih  adanya penyalahgunaan wewenang sehingga 7% yang ada tersebut harus segera ditangani. Adanya fasilitas konsultasi publik yang dinamakan Contact Center yang dibuat oleh Kemensos. Sikap integritas pegawainya yang belum kuat mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan dengan baik. Saran yang diberikan yaitu memberikan pelatihan ke KPM (Kartu Penerima Manfaat), perbaikan  dalam  merekrut  SDM  (Sumber  Daya  Manusia),  dan  Pendamping  PKH  menjadi fasilitator tentang informasi pelatihan dan kursus sertfikasi kepada KPM .
Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.14, No.2, Oktober 2023; hal 1 – hal 10 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v14i2.5364
Kedua (Saragi S. dkk, 2021) Analisis Program Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. Dari penelitiannya mengungkapkan bahwa penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap dilakukan pengecekan kebenaran kondisi peserta hingga  pengumpulan  ulang  oleh  Kementerian  sosial. Sedangkan  kendala  yang  terdapat dalam pelaksanaan yaitu masih sulitnya mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk pengecekan dan pelatihan.
Ketiga  (Desi  Pratiwi,  2020),  Efektivitas  Program  Keluarga  harapan  (PKH)  Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi pada peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur). Menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil  penelitiannya  Program  Keluarga  Harapan  belum  mensejahterakan  Masyarakat  serta belum  tepat  sasaran,  hal  ini  terjadi  karena  proses  penerimaan  batuan  yang  relatif  lama sehingga masyarakat telah mengalami perkembangan pada sisi ekonomi.
Keempat (Rining dkk,.2019) Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan  Kemiskinan  di  Kota  Batu.  Hasil  penelitian  tersebut  mengatakan,  bahwa implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  upaya  mengentaskan  kemiskinan pada  Dinas  Sosial  Pemerintahan  Kota  Batu  telah  berjalan  dengan  baik dan lancar.  Namun dalam  komunikasinya  masih  diperlukan  peningkatan  yang  lebih  komunikatif  dari  pihak Pendamping PKH, dan Peserta PKH. Dinas Sosial melibatkan Pendamping PKH dalam rapat koordinasi,  seminar  dan  matrikasi  sebagai  bekal  untuk  meningkatkan  professional  dalam implementasi PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dinas Sosial memberikan tugas pada  Pendamping  PKH  untuk  membantu  Peserta  PKH  dalam  memberikan  penyuluhan terkait syarat dan ketentuan wajib yang harus dipenuhi Peserta PKH.
(Kelima,  Prayitna  dkk,  2018)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Evaluasi  Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi PKH telah mampu menambah tingkat kesejahteraan pesertanya, meningkatkan akses dan kehadiran di sekolah dan layanan kesehatan, memberikan penyadaran adanya diskriminasi gender, meningkatkan partisipasi  terhadap  program,  namun  PKH belum  sepenuhnya  menyentuh  tingkat  kontrol peserta  terhadap  lembaga  pendidikan  dan  kesehatan  ketika  bersinggungan  dengan kebutuhannya berdasarkan pilihan-pilihan aspirasi personalnya.
(Keenam, Oktavia Tirani, 2017) berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Poso dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini berdasarkan teori Implementasi dari George Edward III. Adapun hasil dari
penelitian ini belum optimal, berdasarkan dari empat indikator menurut Edward III aspek sumber  daya  dan  aspek  birokrasi  sudah  berjalan  dengan  baik  akan  tetapi  dari  aspek komunikasi dan disposisi (sikap pelaksana) belum berjalan dengan baik. Masyarakat masih banyak yang belum paham tentang penggunaan dana yang diberikan sehingga masyarakat sebagai  peserta  harus  diawasi  dan  harus  sering  dingaatkan  kefasilitas  kesehatan  maupun pendidikan.

## KESIMPULAN
Berdasar pada hasil penelitian penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  upayanya  menuntaskan  kemiskinan  di  Indonesia  masih belum  maksimal.  Program-program  yang  digagas  oleh  Pemerintah  guna  mengurangi kemiskinan di Indonesia sangatlah beragam.
PKH  sendiri  dapat  menambah  kesejahteraan  bagi  para  penerimanya,  namun  sejauh pelaksanaan PKH ini diterapkan masih belum mampu untuk mengurangi angka kemiskinan yang  ada  di  Indonesia  dengan  sangat  drastis.  Dalam  praktiknya  PKH  masih  terdapat kekurangan yakni, data penerima bantuan program tersebut belum diperhatikan dengan baik yang  menjadikan  kurang  merata  dan  mendetailnya  sasaran  yang  dituju  untuk  penerima bantuan keluarga harapan.
Dalam  hal  ini  penulis  memberikan  saran  agar  program  keluarga  harapan  di  tinjau dengan baik mulai dari sasaran yang dituju untuk menerima bantuan PKH serta meninjau proses pelaksanaanya. Kerjasama antar lini pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat, harus terjaga dengan baik dan komunikatif. Agar Ketika terjadi permasalah terhadap program keluarga harapan baik dilapangan maupun diluar lapangan dapat segera teratasi dengan baik. Dan harus adanya evaluasi setiap bulan maupun tahunan terhadap program keluarga harapan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber dari Jurnal :
[1] Sutino  C,  Rizqi A  and  S.  S  Wijaya ,  “Evaluasi  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, ” J. Ilmu Administrasi Negara. UPNJatim , vol. 3, no. 6, 2021.
[2] Prayitna, Nurhaeni and Dermatoto “ Evaluating Program Keluarga Harapan (Pkh) In Improving Women Empowerment On Education And Health ,” J. Spirit Publik. , vol 13 no.1 April, 2018.
[3] Novi  A  and  Hendra  S,  “Analysis  of  the  Family  Hope  Program:  Analisis  Program Keluarga Harapan,” Indonesian Journal of Public Policy Review. , vol 20no.1 April, 2022.
[4] Pratiwi  D ,  “ Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Pengentasan
Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.14, No.2, Oktober 2023; hal 1 – hal 10 Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v14i2.5364
Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton 1 Kec. Batanghari Nubab Kab. Lampung Timur), ” Skripsi , vol 13 no.1 April, 2020.
[5] D Dian and P Indah , “ Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro  Kabupaten  Magetan  (Studi  Pada  Komponen  Kesejahteraann  Sosial ) ,” J. Publika. , vol 11 no.3 2023.
[6] Siswati S and Maria U , “ Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak ,” J. Manajemen SDM, Adminitrasi dan Pelayanan Publik,” vol  VIII no.1 2021.
[7] Syahputra & Risma , “ Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan ”, J. Prosiding KS:Riset&PKM , vol 4 no.1, 2017.
[8] Tirani O, “ IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN POSO ” e Jurnal Katalogis , Volume 5 Nomor 6, 1-9, 2017.
[9] Ayuni and A. A, "Evaluasi Kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) di Indonesia," Journal of Public Policy and Applied Administration Vol 4 No 2 2022, vol. Vol 4 No 2, pp. 39-53, 2022.
Sumber dari Web:
[1] Badan  Pusat Statistik,  “ Presentase  Penduduk  Miskin  Menurut  Provinsi ,”  20 22. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase- penduduk-miskin-menurut-provinsi.html.
[10]  R. W. d. A. Talkah, "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat  PKH  di  Kecamatan  PanggungREJO  Kabupaten  Blitar," REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen, vol. Vol 9 No 2, 2020.
[11]  C.  S  and  E.  Rining,  "Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  Dalam  Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu," Journal of Public Sector Innovation, vol. Vol 3 No 2, pp. 68-74, 2019.
[12]  D.  T,  C.  J  and  Lisbeth,  "Dampak  Bantuan  PKH  terhadap  Masyarakat  Miskin  di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado," Jurnal Holistik , vol. Vol 13 No.2, 2020.
[13]  A.  Sofianto,  "Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Provinsi  Jawa Tengah," SOSIO  KONSEPSIA: Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesejahteraan  Sosial, vol. Vol 10 No.1, pp. 14-31, 2020.
[14]  S.  R  and  d.  Syahruddin,  "Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan  Melalui  Program Keluarga Harapan di Kota Banjarbaru," Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial, vol. Volume 2 No.1, 2022.
[15]  H.  L.  Nurul  Najidah,  "Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kelurahan Rowoasri Kecamatan Tembalang Kota Surabaya," Journal of Public Policy, 2019.
[16]  D. U. Rr. Diana Febrianti, "PEMANFAATAN BANTUAN PKH BAGI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DI DESA SIDOREJO KABUPATEN SIDOARJO," 2019.
[17 ] N.  M  and  I.  Nurhadji  N,  "Analisis  Dampak  Pemberian  Bantuan  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat," Jurnal  Pancasila  dan Kewarganegaraan, vol. Vol 7 No 2, pp. 108-116, 2019.
[2] Kementerian Sosial , “ Program Keluarga Harapan (PKH) ,” 201 8. [Online]. Available: https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh.
[3] JDIH  BPK “ PERMENSOS  No  1  Tahun  2018 ”  2018.  [Online].  Available: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129999/permensos-no-1-tahun-2018.
[4] Badan  Pusat  Statistik ,  “ Penduduk  Miskin  Turun  2022.  [Online].  Available: https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk- miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html.
[5] Dirjen  Lijamsos ,  “ Penyaluran  Bantuan  PKH ”,  201 7.  [Online].  Available: https://kemensos.go.id/direktorat-jenderal-perlindungan-dan-jaminan-sosial.