SUNAT PEREMPUAN MADURA (Belenggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia) 1
Imam Zamroni 2
(Peneliti pada Pusat Studi Asia Pasifik UGM Yogyakarta, Jl. Bulak Sumur Yogyakarta e-mail: imam_z@yahoo.com)

## Abstrak:
Artikel  ini  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  tentang  the  Famale  Geneital Mutulation  (FGM)  di  Madura,  Jawa  Timur,  Indonesia  yang  difokuskan  pada tigapersoalan,  yaitu  tradisi  lokal,  norma  keagamaan,  dan  hak  asasi  manusia. FGM  telah  berlangsung  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya  di  Madura sebagai tradisi lokal dan dorongan keagamaan. ia menjadi kewajiban yang harus dilakukan  oleh  setiap  perempuan.  Lebih  dari  itu,  setelah  perempuan  Madura masuk  agama  Islam,  kyai  sebagai  pemimpin  keagamaan  lokal  memberikan kontribusi  yang  kuat  bagi  pelaksanaan  FGM  di  Madura,  yakni  dengan memberikan  pembenaran  dari  sisi  keagamaan-keislaman.  Di  samping  itu,  dari sisi  kesehatan  menunjukkan  bahwa  FGM  tidak  memberikan  efek  penting terutama dalam reproduksi perempuan. Pelaksanaan FGM tanpa berkomunikasi terlebih  dahulu  dengan    anak  perempuan  sebagai  korban.  Karenanya,  praktik FGM merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif  World Health Organization (WHO).  Penelitian  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini. Sedangkan wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data.
Kata Kunci: sunat perempuan, adat, agama dan HAM

## Abstract:
This article aims to describe the Female Genital Mutilation (FGM) in Madura-east Java Indonesia  which  focused  on  three  issues  there  are  local  tradition,  religious  norm,  and human right. FGM have been doing from generation to generation in Maduresse as local traditions and religious urge. It is become some obligation as if and must be done every woman. More over, after entry of Islamic religion in Madura, kiai as local-religious leader gave strong contribution to do FGM in the Maduresse which Islamic-religious justified. Besides  that,  in  the  medical  perspective  shows  FGM  doesn’t  give  important  effect particularly in the woman reproduction. Carrying out of FGM is without communication first with daughter as sacrifice. Therefore, practices of FGM are infringement of human
1 Tulisan  ini  dikembangkan  dari  makalah  konferensi  nasional  dengan  tema  ”Pengetahuan  dari Perempuan  Indonesia  tentang  Hukum  dan  penghukuman”  28  November-1  Desember  2010,  Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, kampus Depok.
2 Peneliti  Pada  Pusat  Studi  Asia  Pasifik  UGM  Yogyakarta.  Menulis  tesis  dengan  judul:  Dinamika Kekuasaan  Elite  Ekonomi  Lokal  Pasca  Soeharto  di  Pamekasan-Madura (Menguak  Relasi  Kekuasaan  Antara Tauke, Juragan, Bandol dan Kiai Dalam Perdagangan Tembakau dan Pentas Politik di Tingkat Lokal ), tahun 2007. Dibiayai oleh The Ford Foundation.
right as World Health Organization (WHO) perspective. Qualitative research is used as method in the research and interview and documentation as the data collection.
Key Words:
famale geneital mutulation, tradition, religion, and human rights.

## Pendahuluan
Kepulauan Madura terletak di ujung timur propinsi Jawa Timur yang dipisahkan  oleh  laut.  Laut  sebagai pemisah  merupakan  salah  satu  sebab perbedaan  orang  Madura  dengan  orang Jawa,  seperti  perbedaan  bahasa,  adat istiadat  dan  budaya.  Karakter  sosial  dan watak  orang  Madura  dalam  memegang teguh  adat  istiadat  dan  tradisi  setempat memiliki  perbedaan  dibandingkan  de- ngan orang Jawa pada umumnya.
Masyarakat Madura, diketahui selain  dikenal  sebagai  masyarakat  yang taat  dan  patuh  terhadap  ajaran  agama Islâm  juga  berpegang  teguh  terhadap tradisi  dan  adat  istiadat,  salah  satunya adalah  tradisi  sunat  perempuan.  Tradisi yang  sudah  dilaksanakan  secara  turun- temurun  tersebut  sampai  sekarang  terus dilakukan sebagai bagian dari kehidupan perempuan Madura. Tradisi sunat perempuan  telah  menjadi  perhatian banyak  pihak  baik  masyarakat  lokal setempat,  nasional  bahkan  juga  tingkat internasional. Dunia internasional menge- nalnya  sebagai  Female  Genital  Mutilation (FGM) atau Female Genital Cutting (FGC). 3
3 Di  dalam  sunat  perempuan  tidak  menggunakan istilah  sirkumsisi  karena  bermakna  cutting around secara  spesifik  prosedur  medis  pemotongan  alat kelamin  laki-laki  yang  dilakukan  sunat  laki-laki. Padahal  dalam  sunat  perempuan  tidak  selalu melakukan  pemotongan,  tetapi  terkadang  hanya menyobek bagian ujung klitoris perempuan.
Masyarakat  Madura  sebagian  besar beragama  Islâm  yang  taat  dan  patuh terhadap  ajaran  dan  simbol-simbol  Islâm lokal-Madura.  Seperti  Kabupaten  Pame- kasan misalnya terdiri dari 725.621 orang beragama  Islâm,  487  orang  beragama kristen,  650  orang  beragama  Katholik,  18 orang  beragama  Hindu,  124  orang beragama  Budha  dan  lainnya  8  orang. 4 Sejarah  masuknya  Islâm  ke  pulau Madura  diperkirakan  sekitar  abad  ke  16, tepatnya setelah kerajaan Demak runtuh 5 . Tradisi  sunat  perempuan  di  Madura diperkirakan  sudah  ada  sejak  Islâm belum  masuk  ke  pulau  Madura  dan setelah  Islâm  masuk  tradisi  sunat perempuan  semakin  kuat  mengakar dalam  masyarakat,  khususnya  pedesaan. Praktik sunat perempuan bahkan sesungguhnya diduga telah dimulai sejak 4000  tahun  silam  sebelum  kemunculan agama. Meskipun demikian, pelaksanaan sunat perempuan setelah ditelusuri dasar normatif (al-Qur’ân dan Hadîts) di dalam ajaran agama Islâm tidak ditemukan.
Dalam  konteks  Islâm  lokal  Madura, kiai  Madura  mempunyai  otoritas  yang cukup  berpengaruh  dalam  kehidupan
4 Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten  Pamekasan,  Kabupaten  Pamekasan dalam  Angka (Pamekasan:  Bappeda  Pamekasan, 2004)
5 Huub  De  Jonge,  Madura  dalam  Empat  Zaman; Pedagang  Perkembangan  Ekonomi  dan  Islam;  Suatu Studi  Antropologi  Ekonomi, (Jakarta:  Gramedia, 1989), hlm. 47.
keberagamaan  masyarakat  Madura  bah- kan  juga  sampai  pada  persoalan  sosial dan politik. Para kiai berusaha mentrans- formasikan  ajaran-ajaran  agama  Islâm kepada  masyarakat  Madura.  Dalam  hal ini,  Cliffort  Geertz 6 menyebut  sebagai pialang  kebudayaan  (cultural  broker). Ketaatan  masyarakat  Madura  terhadap kiai  didasarkan  pada  landasan  dan filosofi  yang  sampai  sekarang  terus dipegang  teguh,  yakni  Bhuppa’,  Bhabbu’, Ghuru,  Rato (bapak,  ibu,  guru,  ratu). Bhuppa’,  bhabbu’ adalah  bapak  dan  ibu yang  harus  ditaati  dan  dihormati.  Ghuru yang  dicerminkan  dalam  simbolisasi  kiai juga  orang  yang  ditaati  segala  perintah dan  anjurannya,  termasuk  sunat  perem- puan.  Rato  adalah  simbolisasi  kekuasaan negara  yang  dicerminkan  dalam  klebun (kepala desa) atau bupati setempat.
Masyarakat  Madura  menganggap bahwa  sunat  perempuan  sama  halnya dengan  sunat  laki-laki  yang  hukumnya wajib,  sehingga  hampir  setiap  anak perempuan  pasti  disunat,  salah  satunya karena  pengaruh  adat  istiadat  yang sangat  kuat.  Agama  Islâm  sebagai  dasar dan landasan pelaksanaan sunat perempuan  sampai  sekarang  juga  belum cukup jelas kekuatan hukumnya, sehingga orang Madura melakukan qiyâs 7 hukum sunat perempuan terhadap hukum  sunat  laki-laki.  Meskipun  alat kelamin  laki-laki  dan  perempuan  jelas berbeda.
Masyarakat  di  luar  Madura  dan sejumlah  negara  baik  yang  beragama Kristen, Katholik, Animisme, Dinamisme,
6 Clifford  Geertz,  “The  Javanese  Kijaji:  The Changing Role of A Cultural Broker”, Comparative Studies in Society and History , Vol. 2  No. 2 (Januari 1960), hlm. 228-249
7 Qiyâs menjadi  salah  satu  sumber  hukum  Islâm, terutama  digunakan  oleh  kelompok  Islâm tradisionalis di Madura.
salah  satu  sekte  Yahudi,  maupun  yang atheis  ternyata  juga  melaksanakan  sunat perempuan.  Pelaksanaan  sunat  perem- puan  lebih  dominan  didasarkan  pada faktor  tradisi  dibandingkan  dengan perintah  agama  atau  keyakinan  religius yang dianutnya.
Penelitian  World  Health  Organization (WHO)  mencatat  terdapat  empat  jenis sunat  perempuan  yang  dikenal  secara internasional. Pertama, Clitoridotomy, yaitu eksisi  dari  permukaan  (prepuce)  klitoris dengan  atau  tanpa  eksisi  sebagian  atau seluruh  klitoris.  Hal  itu  dikenal  juga dengan istilah hoodectomy (istilah ”slang”).  Kedua,  Clitoridectomy,  yaitu eksisi sebagian atau total dari labia minora, jenis  sunat  perempuan  yang  lebih ekstensif  dari  jenis  pertama.  Negara- negara  bagian  Afrika  Sahara,  Afrika Timur,  Mesir,  Sudan,  dan  Peninsula banyak  melakukan  jenis  yang  kedua. Ketiga ,  Infibulasi/Pharaonic  Circumcision ( Khitan ala Fir’aun), yaitu eksisi sebagian atau seluruh bagian genitalia dan penjahitan  untuk  menyempitkan  mulut vulva .  Penyempitan  vulva  dilakukan dengan  hanya  menyisakan  lubang  sebe- sar  diameter  pensil  agar  darah  saat menstruasi  dan  urine  tetap  bisa  keluar. Jenis  ketiga  merupakan  tipe  terberat  dari FGC.  Keempat,  jenis  sunat  perempuan yang  tidak  terklasifikasi,  termasuk  jenis ini adalah menusuk dengan jarum baik di permukaan saja ataupun sampai menem- bus,  atau  insisi  klitoris  dan/atau  labia; meregangkan  (stretching)  klitoris  dan/ atau  vagina;  kauterisasi  klitoris  dan jaringan  sekitarnya;  menggores  jaringan sekitar introitus vagina (angurya  cuts) atau memotong  vagina  (gishiri  cut),  mema- sukkan  benda  korosif  atau  tumbuh- tumbuhan  agar  vagina  mengeluarkan darah,  menipis  dan/atau  menyempit;
serta  berbagai  macam  tindakan  yang sesuai dengan definisi FGC di atas 8 .
Pelaksanaan sunat perempuan Madura  dilakukan  pada  umur  0-18 tahun. Salah seorang warga Madura Barat menuturkan,  bahwa  dirinya  menyunat anak  perempuannya  ketika  berumur  3-4 hari. Hal itu dilakukan dengan anggapan jika anak perempuan tidak disunat, maka anak  perempuan  tersebut  belum  diang- gap  masuk  agama  Islâm 9 .  Pendapat  lain mengatakan,  bahwa  sunat  perempuan mayoritas  dilaksanakan  pada  usia  balita yakni  umur  7-40  hari.    Balita  yang berumur  7-40  hari  sebanyak  110  orang atau 45,8 persen dan umur kurang dari 7 hari sebanyak 91 orang atau 37,9 persen 10 . Pelaksanaan  sunat  perempuan  pada setiap  kabupaten  yang  ada  di  Madura berbeda-beda.  Pelaksanaan  sunat  perem- puan di kabupaten Pamekasan dilakukan ketika  umur  35-40  hari.  Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, pelaksanaan  sunat  perempuan  di  daerah pedesaan banyak dilakukan ketika berumur  35  hari,  bertepatan  dengan peringatan  kelahiran  bayi  pada  umur  35 hari (selapanan).
Dalam praktiknya, pelaksanaan sunat perempuan cukup bervariasi mulai dari  tenaga  medis,  dukun  bayi,  istri  kyai (nyai),  maupun  tukang  sunat  dengan menggunakan  alat-alat  tradisional  atau pun  alat  modern 11 .  Sunat  perempuan
8 Rachmah  Ida,  Sunat;  Belenggu  Adat  Perempuan Madura (Yogyakarta:  PSKK  UGM  dan  Ford Foundation, 2005), hlm. 70
9 Wawancara  dengan  Muhdhor,  26  Agustus  2010 di Yogyakarta, ( nama disamarkan)
10 Ida, Sunat, hlm. 58
11 Sebagai  catatan,  di  Jawa  sunat  perempuan banyak  dilakukan  oleh  nyai  atau  tokoh  agama perempuan  yang  sekaligus  menandakan  bahwa pelaksanaan sunat perempuan merupakan perintah  agama  Islâm  yang  harus  dilakukan ketika anak perempuan menjelang ‘aqil baligh atau
Madura  yang  dianggap  oleh  masyarakat sudah menjadi suatu kewajiban dan telah dilaksanakan  secara  turun  temurun, proses  pelaksanaannya  tanpa  dilalui negosiasi  dengan  anak  perempuan  yang bersangkutan  dan  juga  tidak  diadakan perayaan/pesta  seperti  halnya  khitanan pada anak laki-laki.
Para  informan  yang  telah  diwa- wancarai  menyatakan,  bahwa  perayaan/ pesta yang mengiringi khitan perempuan belum  pernah  ada,  kecuali  hanya  kenduri atau slametan kecil-kecilan. Slametan yang diselenggarakan  saat  pelaksanaan  sunat perempuan pada umur 35 hari, sebenarnya  bukan  untuk  mengiringi sunat  perempuan,  tetapi  lebih  tertuju pada  upacara  slametan  selapanan.  Tradisi upacara selapanan seperti diketahui bersama telah mengakar kuat baik dalam masyarakat Jawa maupun Madura, sehingga  dalam  praktik  upacara  ritual keagamaan sunat perempuan tidak menjadi prioritas utama. Hal itulah justru yang  aneh  karena  sunat  perempuan masih  dianggap  sebagai  kewajiban  yang harus dijalankan.
Pemaparan tersebut di atas menunjukkan,  bahwa  dalam  tradisi masyarakat  Madura  perlakukan  anak laki-laki  dan  perempuan  sudah  dibe- dakan  sejak  mereka  masih  anak-anak. Bayi  perempuan  saat  usia  20-35  hari terkadang sudah dilakukan tindik telinga dan kemudian pada umur 35-40 hari anak perempuan  disunat,  padahal  anak  laki- laki  disunat  ketika  umur  ±  5-12  tahun. Pelaksanaan sunat anak laki-laki dilakukan  oleh  orangtua  yang  bersang- kutan  dengan  mengkomunikasikan  de- ngan  si  anak,  apakah  sudah  berani  atau belum? Sunat tidak akan dilakukan jika si
menginjak usia menjelang dewasa sekitar umur 7- 9 tahun.
anak  laki-laki  belum  berani  melakukan sunat.  Hal  ini  tentunya  sangat  berbeda dengan  pelaksanaan  sunat  pada  anak perempuan yang dilakukan pada umur 7- 40  hari.  si  bayi  perempuan  tentunya belum bisa diajak bicara untuk pelaksanaan  sunat  pada  saat  umur tersebut.
Tradisi  dan  adat  istiadat  sunat perempuan  memang  cukup  kompleks. Belenggu  adat  telah  dirasakan  dalam tradisi  sunat  perempuan  yang  sudah dilakukan  secara  turun  temurun  yang dibingkai  dengan  agama  yang  diyakini oleh  masyarakat  Madura.  Pelaksanaan sunat perempuan pada usia bayi bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia (HAM).  Praktik  sunat  perempuan  di samping itu  juga diiringi sejumlah mitos yang sampai saat ini masih dipercaya dan dipegang  kuat  oleh  masyarakat  Madura. Tulisan  pendek  ini  berusaha  mendisku- sikan  sunat  perempuan  dari  beberapa aspek, yakni adat, agama dan HAM.
Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten  Pamekasan  dengan  asumsi bahwa, Pamekasan merupakan salah satu kabupaten  di  kepulauan  Madura  bagian timur  yang  menerapkan  perda  syariat Islâm. 12 Tradisi, adat istiadat, dan budaya lokal meskipun demikian masih dipegang teguh oleh masyarakat Pamekasan, termasuk tradisi sunat perempuan, namun  tidak  dimunculkan  dalam  Perda penerapaan Syariat Islâm.

## Dimensi Islâm dalam Sunat Perempuan Madura
Masyarakat  Madura  beranggapan bahwa  tradisi  slametan  menjadi  suatu  hal
12 Penerapan  Perda  Syariat  di  Pamekasan  yang juga dikenal sebagai kota Gerbang Salam tidaklah seperti  di  Aceh.  Di  Pamekasan,  Perda  Syariah hanya  bersifat  himbauan  yang  diterapkan  sejak tahun 2002 (Zamroni, 2007:62)
yang  sangat  penting  sebagai  jalan  untuk memperoleh kesalamatan. Upacara slametan yang  mengiringi  sunat  perem- puan  sebagian  besar  dilakukan  bersa- maan  dengan  upacara  selapanan 13 . Salah satu  acara  dalam  upacara  selapanan biasanya  diisi  dengan  pemberian  nama sang anak. Warga Madura pada umumnya  banyak  menggunakan  kosa- kata bahasa Arab untuk pemberian nama daripada kosakata bahasa Madura ataupun  kosakata  bahasa  Jawa.  Hal  ini terkait  dengan  ketaatan  masyarakat Madura  terhadap  agama  Islâm  yang diyakininya, sehingga bahasa Arab menggantikan  posisi  bahasa  Madura dalam pemberian nama anak-anak mereka.
Pelaksanaan  sunat  perempuan  di Madura lebih banyak didasari oleh faktor adat  daripada  faktor  agama,  meskipun dalam  pelaksanaannya  juga  menggu- nakan  justifikasi  dalil-dalil  agama  yang diyakini  oleh  masyarakat  Madura.  Salah satu dasar hukum dilaksanakannya sunat perempuan menurut salah seorang informan  adalah  qâ’idah  fiqhiyah  dan dengan  meng-qiyâs-kan  hukum  sunat perempuan  kepada  hukum  sunat  laki- laki.  Hal  itulah  yang  menjadi  pegangan untuk  melaksanakan  sunat  perempuan. Masyarakat  kebanyakan  bahkan    meng- anggap bahwa seorang perempuan belum  masuk  Islâm  ketika  belum dilakukan sunat. 14 Pemahaman seperti itu dipegang  teguh  oleh  sebagian  besar orang  Madura  terkait  dengan  pelaksa- naan sunat perempuan.
13 Upacara  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Madura  sebagai  rasa  syukur  dan  untuk memperingati  kelahiran  bayi  ketika  sudah menginjak usia 35 hari.
14 Wawancara  dengan  orang  Bangkalan-Madura 26 Agustus 2010
Jika  menengok  dimensi  historis, khitan  memang  ada  pada  rosul,  beliau sendiri pun pernah mengkhitan putrinya. Dan rosul memang tidak pernah mengingkari tradisi ini. Namun, hadis itu pun  masih  belum  menegaskan  putusan masalah  khitan.  Sesuai  lima  fitrah manusia  yang  terdapat  dalam  sebuah hadis  adalah  khitan,  mencukur  bulu kemaluan,  bulu  ketiak,  menggunting  kuku dan  memendekkan  kumis .  Nah,  khitan  di sini  lebih  spesifik  kepada  laki-laki.  Dan pembahasan  untuk  wanita  berhenti  pada keutamaan saja. Maka dasar hukum yang digunakan adalah lemah (dha’îf). 15
Perempuan  di  pedesaan  Madura yang  orang  tuanya  beragama  Islâm hampir  secara  keseluruhan  disunat. Dasar  hukum  untuk  melakukan  sunat perempuan  adalah  di-qiyâs-kan  pada hukum  sunat  laki-laki.  Kaum  laki-laki muslim  hukumnya  wajib  disunnat,  maka perempuan  muslim  juga  wajib  disunnat, meskipun  tidak  terdapat  dalil  yang  pasti dari  ajaran  Islâm.  Pelaksanaan  sunat perempuan  di  dalam  qâ’idah  fiqhiyah mempunyai  tiga  pendapat  yang  masih diperdebatkan.  Pertama,  yang  berpenda- pat  sebagai  sunah  (dianjurkan);  kedua, wajib  (harus  dilaksanakan);  dan  ketiga, pendapat yang menyatakan sunat perempuan  adalah  murni  tradisi  yang tidak  terkait  dengan  agama.  Dalam praktik sunat perempuan Madura, umumnya  diadakan  selamatan  pada malam  hari  dengan  mengundang  30-40
15 Dalil  yang  dijadikan  landasan  oleh  orang  yang melakukan  khitan  perempuan  adalah  Hadîts Ummu ‘Atiyah yang mengatakan jangan berlebihan  dalam  menghitan  perempuan  karna itu  lebih/disukai  perempuan  dan  disenangi  laki- laki. Namun hadis ini dipandang doif dan mursal karena  ada  sebagian  yang  rowi  yang  hilang sehingga  tidak  cocok  untuk  dijadikan  sumber hukum. Lihat http://tetukonugroho. wordpress.com)
orang,  dan  keesokan  harinya  baru disunat.
Ketaatan  orang  Madura  dalam menjalankan syariat Islâm sebagai agama yang diyakininya tercermin dalam peribahasa  abhântal  syahâdat,  asapo’  iman, apajung Islâm (berbantal syahadat, berselimut  iman,  berpayung  Islâm). Masyarakat  Madura  memang  tidak semua  saleh,  taat  dan  fanatik  dalam melaksanakan ritual ibadahnya, tetapi hal itu tidak mengurangi pembawaan suasana  berkeagamaan. 16 Dalam  masya- rakat muslim di Madura, kiai mempunyai peran  yang  sangat  penting  terhadap penyebaran  agama  Islâm  dan  ketaatan masyarakat  Madura  terhadap  ajaran Islâm.  Kiai  dalam  masyarakat  Madura tidak hanya mempunyai otoritas religius, tetapi  juga  otoritas  sosial  dan  budaya yang  dibingkai  dengan  simbol-simbol agama Islâm 17 .
Islâm  yang  bernuansa  lokal  turut memberikan  kontribusi  dalam  pelaksa- naan  sunat  perempuan.  Kolaborasi  Islâm dengan adat istiadat masyarakat setempat  telah  terintegrasi  dalam  sistem sosial  dan  tata  nilai  kehidupan  orang Madura,  sehingga  sulit  membedakan mana tuntunan adat dan mana pula yang merupakan tuntutan syariat Islâm.

## Tradisi Sunat Perempuan di Madura
Dalam  masyarakat  Madura,  Sunat laki-laki biasanya diiringi dengan perayaan  seperti  selamatan  maupun
16 Mien  A.Rifai,  Manusia  Madura;  Pembawaan Prilaku,  Etos  Kerja,  Penampilan  dan  Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 233.
17 Kuntowijoyo,  “Agama  Islam  dan  Politik: Gerakan-Gerakan  Sarekat  Islam  Lokal di  Madura 1913-1920” dalam Agama, kebudayaan, dan Ekonomi, ed. Huub De Jonge (Jakarta: Rajawali Perss, 1989), hlm. 49.
khataman al-Qur’ân  dan  yang  akan disunat  tersebut  diarak  keliling  kam- pung 18 dengan menggunakan rebana dan berpakaian  muslim.  Tradisi  yang  serupa tidak  berlaku  bagi  sunat  perempuan. Sunat perempuan biasanya tanpa diiringi dengan  perayaan  ataupun  arak-arakan seperti halnya sunat laki-laki. Periodesasi sunat  perempuan  dalam  masyarakat Madura  tidak  terdapat  data-data  yang pasti,  termasuk  jumlah  perempuan  yang disunat, orang yang mempunyai keahlian menyunat dan lain sebagainya.
Ketika  disunat  ujung  kulit  penis laki-laki  dipotong  untuk  menghilangkan najis  atau  kotoran  pada  ujung  prepuce penis,  dengan  alasan  kesehatan.  Sunat perempuan  pun  disamakan  sunat  laki- laki  dengan  dalih  penghilangan  najis, setelah  alasan  kebersihan  kemudian muncul  konteks  keperempuanan  dan persoalan  aqil  baligh.  Sunat  perempuan menjadi  bagian  dari  adat  dan  tradisi masyarakat  Madura  sekaligus  sebagai proses islamisasi, sehingga sunat perempuan  menjadi  suatu  kewajiban yang  harus  dilaksanakan.  Pelaksanaan sunat perempuan selain didasarkan pada umur  bayi,  terkadang  juga  didasarkan pada  perhitungan  hari  baik  menurut orang Madura.
Mitologi  yang  berkembang  dalam masyarakat Madura tentang sunat perempuan  juga  masih  dipegang  teguh dan  sekaligus  menjadi  pendorong  dalam pelaksanaan  sunat  perempuan,  selain justifikasi agama. Orang Madura mempunyai  empat  anggapan  tentang sunat  perempuan.    Pertama,  perempuan yang  tidak  disunat  akan  mengurangi kenikmatan  hubungan  seks.  Kedua,  sunat perempuan  dengan  cara  memotong sedikit  ujung  klitoris  perempuan  dapat
18 Ibid., hlm. 47.
menambah  gairah  seks.  Ketiga,  sunat perempuan  adalah  bagian  dari  proses islamisasi.  Keempat,  hukum  sunat  perem- puan  diambilkan  dari  hukum  sunat  laki- laki.  Anggapan  tersebut  merupakan bagian  dari  sistem  pengetahuan  lokal masyarakat Madura yang sampai saat ini belum  terbukti  dan  teruji  kebenarannya, apalagi  jika  hal  tersebut  diuji  secara medis.  Adat  menjadi  belenggu  dalam praktik sunat perempuan.
Pelaksanaan sunat perempuan sebagian  besar  dilakukan  oleh  dukun bayi  yang  membantu  proses  melahirkan, sehingga  tidak  hanya  kiai  yang  berperan di  dalamnya,  tetapi  juga  dukun  bayi sebagai  pelaksana  sunat  perempuan. Praktik  sunat  perempuan  dalam  skala yang  lebih  luas  (Indonesia)  sering diminimalkan  hanya  pada  tindakan simbolik,  tanpa  pemotongan  sesung- guhnya pada alat kelamin. Dukun bayi di Madura  masih  ada  juga  yang  berpen- dapat,  bahwa  walaupun  sedikit  tetap harus  ada  darah  dari  klitoris  atau  labia minora yang mengalir ketika dilaksanakan sunat  perempuan.  Pelaksanaan  sunat perempuan terkadang juga hanya mengusap  atau  membersihkan  bagian klitoris  dan  sekitarnya  dengan  menggu- nakan alat tradisional atau modern. Sunat dengan  memotong  sedikit  ujung  klitoris adalah cara yang paling banyak dilakukan baik di Jawa maupun Madura.
Pelaksanaan sunat perempuan dalam  konteks  pengetahuan  lokal  (local knowledge )  masyarakat  Madura  diilhami sejumlah  alasan  diantaranya  adalah melanjutkan tradisi, menghilangkan hambatan  atau  kesialan  bawaan,  masa peralihan  pubertas  atau  wanita  dewasa, perekat  sosial,  pengakuan  masuk  Islâm secara sah, meningkatkan kesuburan dan daya  tahan  anak,  organ  genitalia  eksternal dianggap kotor dan tidak bagus
bentuknya.  Semua  alasan  sunat  perem- puan    tersebut  dilakukan  adalah  untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan. Pengetahuan  lokal  orang  Madura  seperti itu  seolah  menjadi  dasar  dan  prinsip pelaksanaan  sunat  perempuan,  Karena sebagian  besar  masyarakat  Madura berpegang  teguh  pada  adat  istiadat  dan tradisi setempat.
Sunat  perempuan  sudah  dianggap tradisi  turun  temurun,  sehingga  tidak terungkap  dampak  negatif  sunat  perem- puan  karena  efek  samping  yang  terjadi tidak  pernah  dianggap  sebagai  hal  yang serius dan tidak perlu dirisaukan apalagi diperbincangkan. Keluhan psikologis maupun  fisik  dari  perempuan  yang disunat  tidak  pernah  ada,  yang  berkem- bang  justru  sugesti  tentang  adanya peningkatan gairah seksual perempuan.

## Sunat Perempuan dan HAM
Gerakan-gerakan  sosial  yang  dila- kukan  oleh  para  feminis  barat  terkait dengan  sunat  perempuan  di  beberapa negara  umumnya  terkendala  faktor tradisi,  adat  istiadat  dan  agama  yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan sunat perempuan 19 . Adat istiadat dan agama di pulau  Madura  memiliki  kaitan  yang sangat erat sebagai dasar dalam melaksanakan  sunat  perempuan.  Beleng- gu  adat  itulah  yang  menjadikan  praktik sunat perempuan tidak bisa disentuh oleh hukum,  baik  di  Madura  maupun  di Indonesia  secara  umum  tidak  terdapat aturan  yang  melarang  pelaksanaan  sunat perempuan.  Pelarangan  sunat  perem- puan  meskipun  pernah  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia,  tetapi  kebijakan tersebut  mendapat  pertentangan  dari berbagai pihak.
19 Nahid  Toubia,  “Female  Genital  Mutilation”, dalam  Women’s  Rights  Human  Rights,  eds.  Peters Julia  dan  Andrea  Wolper,  (Great  Britain: Routledge, 1995), hlm. 225.
Pelaksanaan sunat perempuan pada umur  balita,  yakni  sekitar  3-40  hari menunjukkan  tidak  adanya  komunikasi dialogis antara anak dan orangtua dalam pelaksanaan sunat. Di samping itu, sunat perempuan  Madura  tidak  pernah  ada perayaan sebagaimana yang sering disaksikan dalam sunat laki-laki Madura. Keputusan  pelaksanaan  sunat  perem- puan  diambil  secara  sepihak  oleh orangtua si anak. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan sunat laki-laki yang biasanya dilakukan  pada  usia  5-12  tahun  atau sebelum  mereka  ‘aqil  baligh.  Orangtua hampir  selalu  menanyakan  kepada  anak yang  bersangkutan  sebelum  dilakukan sunat.  Apakah  sudah berani  atau  belum? Sunat akan segera dilaksanakan jika anak sudah  berani  untuk  disunat  dengan menggelar  suatu  perayaan  dalam  tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat 20 .
Jika  dirunut  lebih  jauh  sejak  usia balita anak perempuan sudah mengalami beberapa tindak kekerasan. Anak perempuan  saat  umur  ±  20  hari  sudah ditindik  telinganya  untuk  dipasang anting-anting  dan  kemudian  pada  umur 35-40  hari  anak  perempuan  disunat. Kekerasan  yang  demikian  digolongkan ke  dalam  kekerasan  yang  disebabkan oleh bias gender (gender-related violence) 21 . Di samping itu, tradisi perjodohan dalam masyarakat  Madura  juga  tidak  membe- rikan  kebebasan  kepada  perempuan Madura untuk menentukan pasangannya sendiri. Sebagian anak perempuan dinikahkan  oleh  orangtuanya  pada  usia
20 Terdapat  pula  pelaksanaan  sunat  anak  laki-laki yang  dirayakan  dengan  menggelar  kesenian tradisional  Madura  yang  dinamakan  tanda’  atau di dalam bahasa jawa disebut tayuban. Lebih jelas, baca  “Tanda’;  Jungkir  Balik  Kekuasaan  Laki-Laki Madura”, Jurnal Srinthil, Edisi 013 (2007).
21 Mansour  Fakih,  Analisis  Gender  dan  Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 17.
yang  masih  sangat  muda  (Niehof, 1948:107) .  Dalam  sistem  kekeluargaan, anak  perempuan  cenderung  mendapat- kan  perhatian  dari  keleuargaanya  yang over protective.
Menurut  World  Health  Organization (WHO),  sunat  perempuan  termasuk bentuk  penyiksaan  (torture)  sehingga dimasukkan  dalam  salah  satu  bentuk kekerasan  pada  wanita  dan  sekaligus pelanggaran  HAM,  walaupun  dilakukan oleh  tenaga  medis.  Seperti  tercantum dalam  pasal  24  (ayat  1  dan  3)  dari Konvensi  Hak  Anak.  Praktek  inklubasi klitoris  ini  juga  bertentangan  dengan Undang-Undang  (UU)  Nomor  39  Tahun 1999 Pasal 46 Butir C menegaskan bahwa hak  khusus  yang  ada  pada  diri  wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin  dan  dilindungi  oleh  hukum (http://tetukonugroho.wordpress.com).
Berbagai  pihak  juga  menganggap sunat  perempuan  bertentangan  dengan hak  asasi  manusia  terkait  dengan  tidak adanya  inform  consent,  tekanan  patriakal, dan  kekerasan  pada  wanita  berkaitan dengan  penderitaan  serta  dampak  yang timbul.  Berbeda  dengan  sunat  laki-laki, teknik  pelaksanaan  sunat  perempuan tidak pernah diajarkan dalam pendidikan kesehatan.  Tidak  ada  standar  dan prosedur  tetap  sunat  perempuan  secara medis.  Jadi,  tenaga  kesehatan  biasanya berdasar  pada  “warisan”  seniornya,  atau bertanya  dan  mengamati  sunat  yang dilakukan  oleh  dukun  bayi/sunat  di daerah  setempat,  baik  simbolik  maupun dengan insisi serta eksisi klitoris. Terdapat  juga  bidan  yang  melakukan sunat perempuan sesuai kemauan orangtua  si  anak  (misalnya  harus ditusuk/dipotong sampai keluar darah).
Adat  istiadat  masyarakat  Madura yang  telah  mengakar  dalam  pelaksanaan sunat  perempuan  tidak  searus  dengan
nilai-nilai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Dilihat dari sisi medis, pelaksanaan sunat perempuan tidak membawa manfaat bagi kesehatan  alat  reproduksi  perempuan, sedangkan  dari  sisi  agama  juga  tidak mempunyai  dasar  yang  kuat.  Fenomena tersebut  karenanya  dapat  digolongkan sebagai pelanggaran HAM yang dibingkai dengan adat istiadat setempat.
Kebijakan Sunat Perempuan di Indonesia
Tepatnya pada tahun 2010,
pemerintah  Indonesia  melalui  Kemente- rian  Kesehatan  mengeluarkan  Peraturan nomor: 1636/MENKES/PER-/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Dalam pasal 1 ayat  1  berbunyi  ‘sunat  perempuan  adalah tindakan  menggores  kulit  yang  menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris’ . Ini artinya pemerintah Indonesia memperbolehkan pelaksanaan sunat perempuan  dengan  ketentuan-ketentuan yang  sudah  ditetapkan.  Hal  ini  tentunya akan  berdampak  pada  praktik  sunat perempuan di Madura yang sudah kental dengan tradisi dan adat istiadat setempat.
Berbeda dengan Indonesia, sejumlah  negara  telah  melarang  praktik sunat perempuan seperti Etiopia, Senegal, dan  Tanzania.  Bahkan  di  Inggris  telah mengeluarkan peraturan yang dinamakan  “female  general  multilation  act” yang  isinya  antara  lain  melarang  orang tua  membawa  putrinya  keluar  negeri untuk menjalani khitan. Karna diperkirakan  banyak  orang  tua  yang mebawa  anaknya  keluar  negri  untuk dikhitan.  Ketentuan  ini  mempunyai sangsi hukum penjara 14 tahun bagi yang melanggar.
Menurut  hemat  penulis,  Indonesia perlu melakukan kajian secara jernih dan mendalam  terkait  dengan  praktik  sunat perempuan dengan menggunakan
pendekatan  interdisipliner.  Pendekatan interdisipliner  ini  sangat  penting  dalam mengkaji sunat perempuan, karena sifatnya  yang  komplek.  Di  samping  itu dengan menggunakan pendekatan interdisipliner akan mendapatkan
gambaran sunat perempuan yang komprehensif dan mendalam.

## Sekilas Dampak Sunat Perempuan
Sunat perempuan mempunyai dampak  sosial-budaya,  agama  dan  fisik. Dampak  sosial-budaya,  yakni  adanya pengakuan orang Madura—terutama kerabat  dekat  atau  famili—terhadap perempuan  yang  sudah  disunat,  karena mereka telah menjalankan dan melestarikan  tradisi  nenek  moyang  yang sudah  turun  temurun.  Dampak  agama (terutama  Islâm),  yakni  suatu  bentuk pengakuan  bahwa  si  perempuan  telah masuk  Islâm  secara  sah  yang  ditandai dengan  dilakukannya  sunat  perempuan. Orang Madura menganggap bahwa sunat perempuan  merupakan  bagian  dari syariat Islâm yang sifatnya wajib dilaksanakan. Dampak fisik sunat perempuan bersifat kompleks.
Sunat  perempuan  dari  sisi  fisik memiliki  dampak  jangka  pendek  dan jangka  panjang.  Dampak  jangka  pendek, yakni komplikasi yang bisa segera terjadi berupa  nyeri  berat,  shock  (kesakitan karena  tanpa  anestesi  atau  pendarahan), pendarahan,  tetanus,  sepsis,  retensi  urine, ulserasi pada  daerah  genital,  dan  luka pada  jaringan  sekitarnya.  Pendarahan massif dan kemudian infeksi bisa menjadi penyebab kematian.
Dampak  sunat  perempuan  jangka panjang dapat mengakibatkan kista, abses, keloid , kerusakan
uretra yang
mengakibatkan
inkontinentia urine , dispareni ,  disfungsi  seksual,  dan  cronic morbidity (antara lain fistula vesico vaginal).
Disfungsi  seksual dapat  diakibatkan  oleh dipaureni serta  penurunan  sensitivitas permanen akibat klitoridektomi dan infibulasi .  Kauterisasi  elektrik  klitoris  bisa berpengaruh pada psikis yang menghilangkan keinginan untuk masturbasi 22
Orang Madura memang tidak semua memahami dampak yang
ditimbulkan akibat praktik sunat perempuan,  karena  banyak  yang  hanya percaya  pada  mitos  yang  berkembang meskipun  tidak  jelas  ujung  pangkalnya. Agama  Islâm  bahkan  dijadikan  sebagai justifikasi  dalam  pelaksanaan  sunat perempuan,  meskipun  dasar  normatif agama  hanya  bersifat  qias  terhadap kewajiban melaksanakan sunat bagi anak laki-laki.

## Penutup
Sunat perempuan Madura merupakan  bagian  dari  tradisi  dan  adat istiadat  Madura  yang  sudah  dilakukan secara  turun  temurun  yang  dijustifikasi oleh ajaran agama Islâm lokal yang ada di Madura.  Nyai,  dukun  bayi  bahkan  juga bidan  dalam  praktiknya  mempunyai peran  yang  sangat  penting  dalam melanggengkan tradisi sunat perempuan. Sunat  perempuan  lebih  didominasi  adat istiadat  dan  budaya  masyarakat  Madura daripada agama, meskipun telah dijustifikasi dengan agama. Praktik sunat perempuan  Madura  sampai  saat  ini masih  marak  dilakukan  oleh  orang Madura, terutama di daerah pedesaan.
Dasar  normatif  agama  (Islâm)  yang dijadikan  pegangan  oleh  orang  Madura dalam  melakukan  sunat  perempuan adalah  mengikuti  hukum  sunat  laki-laki. Laki-laki  wajib  melakukan  sunat,  maka perempuan  sebagai  pemeluk  Islâm  juga
22 http://duniakeperawatan.wordpress.com
wajib  melakukan  sunat.  Sumber  hukum pelaksanaan  sunat  perempuan  dalam ajaran agama Islâm yang utama, yaitu Al- Qur’an  maupun  Hadits  tidak  ditemukan dasar  hukum  yang  jelas.  Pelaksanaan sunat  perempuan  Madura  berdasarkan umur cukup beragam, hal itu didasarkan pada  paham  (madzab)  yang  dianut  oleh orang Madura.
Praktik  sunat  perempuan  Madura dapat  digolongkan  pada  pelanggaran HAM,  karena  merupakan  suatu  bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Pelaksanaan  sunat  perempuan  Madura apalagi sebagian besar dilaksanakan pada usia  balita  yang  belum  bisa  diajak berkomunikasi.  Hal  itu  berbeda  dengan pelaksanaan sunat laki-laki yang sebagian besar  dilaksanakan  ketika  anak-anak sudah  bisa  diajak  komunikasi  atau  usia sekolah,  sehingga  mereka  bisa  ditanya kesiapannya. Sunat perempuan meskipun termasuk  bagian  pelanggaran  HAM, namun orang Madura tetap melaksanakan  ritual  sunat  perempuan. Tuntutan  adat  istiadat  yang  begitu  kuat telah  mengabaikan  praktik  kekerasan yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  hak asasi manusia.
Sistem  adat  dalam  masyarakat Madura  yang  begitu  kuat  menjadi belenggu tindak kekerasan pada
perempuan  dalam  pelaksanaan  sunat perempuan.
Salah satu upaya pencegahan  sunat  perempuan  adalah sosialisasi  yang  intensif  kepada  para tokoh  agama,  dukun  bayi,  nyai,  dan bidan  agar  selanjutnya  memberikan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan  baik  secara  medis,  agama maupun  adat  istiadat,  sehingga  timbul kesadaran  baru  tentang  pelaksanaan sunat  perempuan  Wallâh  a’lam  bi  al shawâb

## Daftar Pustaka
Fakih,  Mansour.  Analisis  Gender  dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Geertz, Clifford. “The Javanese Kijaji: The Changing  Role  of  A  Cultural Broker”,  Comparative  Studies  in Society and History , Vol. 2, No. 2 (Jan.
1960), hlm. 228-249.
Ida,  Rachmah.  Sunat;  Belenggu  Adat
Perempuan Madura. Yogyakarta:
PSKK  UGM  dan  Ford  Foundation, 2005.
Jonge,  Huub  De.  Madura  dalam  Empat
Zaman; Pedagang Perkembangan Ekonomi  dan  Islam;  Suatu  Studi Antropologi Ekonomi. Jakarta:
Gramedia, 1989.
Kuntowijoyo.  “Agama  Islam  dan  Politik:
Gerakan-Gerakan Sarekat Islam Lokal  di  Madura  1913-1920”,  dalam Agama ,  kebudayaan,  dan  Ekonomi,  ed. Huub  De  Jonge.  Jakarta:  Rajawali Perss, 1989.
Rifai, Mien A. Manusia Madura; Pembawan
Prilaku,  Etos  Kerja,  Penampilan  dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya. Yogya- karta: Pilar Media, 2007. Toubia, Nahid. “Female
Genital Mutilation”,  dalam  Women’s  Rights Human  Rights ,  eds.  Peters  Julia  dan Andrea  Wolper.  Great  Britain: Routledge, 1995.