ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)
Erick Palovi Tambunan 1) Halomoan Sianturi 2) Herdi Munte 3)

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)
Oleh:
Erick Palovi Tambunan 1)
Halomoan Sianturi 2)
Herdi Munte 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
ericktambunan@gmail.com 1)
halomoansianturi@gmail.com 2)
Hardimuntefh2020@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This study aims at discussing corporate responsibility as a legal subject in corruption. The  law  places  corporations  as  legal  subjects  who  can  be  punished  for  harming  the state's  finances.  Corruption  as  proof  of  corporate  guilt  can  determine  the  criminal liability of the corporation. This research method is normative juridical, namely how is corporate criminal responsibility as a legal subject; who the parties that can be held responsible for corporate crimes. The result shows that a criminal act by a corporation is a crime that can be held criminally responsible for a corporation in accordance with the laws that govern it, for example in Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This crime by  a  corporation  is  a  crime  committed  by  a  person  based  on  an  employment relationship, or based on another relationship, either individually or jointly acting for and on behalf of the corporation.
Keywords : Corporation, Criminal Liability, Legal Subject

## ABSTRAK
Studi  ini  membahas  tentang  pertanggungjawaban  korporasi  sebagai  subjek  hukum dalam tindak pidana korupsi. Undang-undang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum  yang  dapat  dipidana  karena  merugikan  keuangan  Negara.  Korupsi  sebagai pembuktian  kesalahan  korporasi  dapat  menentukan  pertanggungjawaban  pidana korporasi.  Metode  penelitian  ini  adalah  yuridis  normative  yaitu  Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum; Siapa pihak-pihak yang dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  dalam  tindak  pidana  korporasi.  Adapun hasilnya  adalah  Tindak  pidana  oleh  korporasi  adalah  tindak  pidana  yang  dapat dimintakan  pertanggung  jawaban  pidana  kepada  korporasi  sesuai  dengan  undang- undang yang menagaturnya, misalnya Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana oleh korporasi ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan  hubungan  kerja,  atau  berdasarkan  hubungan  lain,  baik  sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
Kata Kunci: Korporsi, Pertanggungjawaban Pidana, Subjek Hukum
1. PENDAHULUAN
B. Latar Belakang
Peraturan  Mahkamah  Agung
Republik  Indonesia  No.  13  Tahun 2016,  Tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana  bagi  korporasi  adalah  pidana denda  dan  apa  bila  korporasi  tersebut tidak  sanggup  membayar  denda  yang dikenakan, maka aparat berhak menyita  aset  korporasi  itu  sebagai ganti kerugian Negara yang ditimbulkan  akibat  tindak  pidananya untuk kemudian dilelang. Pembuktian kesalahan korporasi dalam kasus korupsi
merupakan  hal  yang  menentukan pertanggungjawaban pidana.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Korupsi  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).
Terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan korupsi disebut dalam
KUHP  sebagai  delik  jabatan.  Dalam hubungan  ini  Sudarto  mengemukakan bahwa dalam Wetboek van Strafrechts (KUHP)  terhadap  delik-delik  yang dilakukan  oleh  pejabat  (ambtenaar) yang  bersangkut  paut  dengan  korupsi adalah penggelapan (Pasal 415 KUHP) dan pemalsuan (Pasal 416 KUHP).
Korporasi  sebagai  subyek tindak  pidana  korupsi  yang  dapat dikenakan  sanksi.  Hal  ini  tidak  diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Korporasi adalah kumpulan  orang  dan  atau  kekayaan yang  terorganisir,  baik  merupakan
Badan  Hukum  maupun  bukan  Badan Hukum (Pasal 1 butir 1 dan Pasal 20). Ini  merupakan  perkembangan  barau
bahwa  dalam  Undang-undang  Nomor 31  Tahun  1999  mengatur  tentang korporasi sebagai subyek tindak pidana  korupsi  yang  dapat  dipidana baik  dalam  crime  for  corporation ataupun corporate criminal.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Menggunakan metode yuridis  normative,  yakni  mengkaji kepustakaan.
1.Jenis dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data  yang  akan digunakan yaitu :
a. Data primer,Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah dibah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  13  Tahun  2016 Tentang  Tata  Cara  Penangan Perkara  Tindak  Pidana  Oleh Korporasi;
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu Buku-buku,  Majalah,  Artikel, Internet;
c. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu pendukung lain, misalnya Kamus Buku-buku ensiklopedia.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Metode  penelitian  dalam penulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  atau  biasa disebut  penelitian  yuridis  normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan data secara studi pustaka,  maka  metode  peangumpulan data  yang  dilakukan  adalah  metode
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)
penelitian kepustakaan, studi kepustakaan  yaitu  mempelajari  dan menganalisa  secara  sistematis  buku- buku,  majajalah-majalah,  surat  kabar, peraturan  perundang-undangan  dan bahan-bahan  lain  yang  berhubungan dengan  materi  yang  dibahas  dalam penelitian.

## 3. Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif  yaitu  data  yang  diperoleh kemudian  disusun  secara  sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif  untuk  mencapai  kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis kulitatif adalah menganalisa secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data sekunder  yang  diperoleh  sehingga dapat menjawab permasalahan- permasalahan dalam penelitian penelitian ini.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengertian perusahaan menurut Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1982 tentang  Wajib  Daftar  Perusahaan, adalah:
setiap  bentuk  usaha  yang  menjalankan setiap  jenis  usaha  yang  bersifat  tetap dan  terus menerus  dan  yang  didirikan, bekerja  serta  berkedudukan  dalam wilayah  Negara  Republik  Indonesia, untuk  tujuan  memperoleh  keuntungan dan atau laba
Sedangkan  menurut  Undang-undang
Nomor  40  tahun  2007  korporasi adalah:
“persekutuan  modal,  berdiri berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang serta peraturan
pelaksanaannya.
Mengenai  kapan  suatu  PT mulai  berstatus  sebagai  badan  hukum masih  terdapat  ketidakseragaman.  Di satu  sisi,  ada  yang  berpendapat  bahwa PT  mulai  berstatus  sebagai  badan hukum  setelah  akta  pendirian  PT disahkan  oleh  Menteri  (dalam  hal  ini Menteri  Hukum  dan  HAM  RI), sementara  di  sisi  lain  ada  pula  yang berpendapat bahwa PT berstatus sebagai  badan  hukum  itu  tidak  cukup hanya  dengan  setelah  akta  pendirian PT disahkan oleh Menteri, tetapi harus ditambah  dengan  telah  dilakukannya pendaftaran dan pengumuman terhadap PT. Pasal  3  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menentukan bahwa pertanggungjawaban  pemegang  saham
PT  hanya  terbatas  pada  nilai  saham yang dimiliki dalam PT.
Peraturan  umum  dari  badan hukum  adalah  Pasal  1653  KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: Selainnya  perseroan  yang  sejati  oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan,
baik  perkumpulan-perkumpulan  itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun
perkumpulan-perkumpulan itu
diterima  sebagai  diperbolehkan,  atau telah  didirikan  untuk  suatu  maksud tertentu yang tidak bertentangan
dengan undang-undang atau kesusilaan baik.
Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan melakukan  perbuatan  hukum  seperti halnya  orang,  akan  tetapi  perbuatan hukum  itu  hanya  terbatas  pada  bidang hukum harta kekayaan.  Karena bentuk badan  hukum  adalah  sebagai  badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Pasal 1 butir 4 UUPT adalah organ  perseroan  yang  bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan  untuk  kepentingan  dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan  baik  di  dalam  maupun  di luar  pengadilan.  Sebagaimana  halnya tanggung  jawab  terbatas  pemegang saham  PT,  keterbatasan  tanggung jawab  itu  juga  berlaku  terhadap anggota  direksi  meskipun  tidak  secara tegas  dinyatakan  dalam  pasal-pasal UUPT.
Apabila anggota direksi
tidak bersalah dan tidak lalai menjalankan  tugasnya,  maka  berarti direksi tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi.Selama direksi menjalankan  tugas  dan  kewajibannya dengan  penuh  tanggung  jawab,  maka anggota  direksi  tetap  mempunyai tanggung  jawab  yang  terbatas  yang merupakan ciri utama dari PT.
Kejahatan  korporasi  adalah
pada  sector  produksi,  dimana  tujuan utama pelaku adalah untuk memaksimalkan  keuntungan  korporasi dan/atau mengurangi biaya-biaya
produksi.  Contoh  yang  lazim  terjadi dalam  dunia  bisnis  adalah  penipuan oleh suatu korporasi.
Secara tradisional,  penipuan  ini  sering  kali dilakukan  oleh  pihak  manajemen korporasi sebagai bagian dari kebijakan korporasi, ia tidak dilakukan oleh  individu-individu  yang  terpisah dari korporasi daimana individu tersebut bekerja.
Dalam common law system, pada  awalnya  korporasi  tidak  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  atas kejahatan  yang  dilakukan,  karena korporasi  tidak  memiliki  pikiran  dan hati  yang  bisa  menentukan  perasaan bersalah  sebagaimana  manusia  yang harus  dimintai  pertanggungjawaban dalam suatu kejahatan.
Namun,  demikian  ini  tidak dapat  menghalangi adanya suatu predikat kejahatan, tetapi kejahatan itu harus  dilakukan  oleh  orang  atau anggota  dari  korporasi  tersebut  yang terlibat  secara  langsung  maupun  tidak secara  langsung.  Pertanggungjawaban korporasi  ini  muncul  dalam  beberapa tahap.  Awalnya,  kejahatan  akibat kelalaian  yang  dibawa  pelaku  sebagai pertanggungjawban pidana juga terjadi pada korporasi.
Ini merupakan pertanggungjawaban pidana yang sempurna.  Tindakan  yang  disebabkan kelalaian  ini,  bagaimanapun  juga,
memerlukan kewajiban untuk
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)
Erick Palovi Tambunan 1) Halomoan Sianturi 2) Herdi Munte 3)
mempertanggungjawaban. Perluasan pertanggungjawaban korporasi menjadi  pertanggungjawaban  pidana yang  sempuran  meliputi  tindakan karena  kalalaian  dan  menjadi  premis dasar  yang  tidak  dapat  dihukum sebagai  tindak  pidana  dengan  maksud bahwa  korporasi  tidak  cakap  dalam melaukan kejahatan. Dengan demikian,  perlu  adanya  suatu  aturan yang menghukum korporasi dipertimbangkan legitimasinya.
Kejahatan  korporasi (coporate crime) berbeda  dengan crime  against corporation dan criminal  coporation. Konsep  crime  against  corporation. Biasa disebut dengan kejahatan jabatan atau  kejahatan  terhadap  korporasi, merupakan  kejahatan  di  mana  pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan  yang  ditunjukan  kepada korporasi, seperti penyalagunaan
kekuasaan  yang  dimiliki  seorang karyawan  suatu  korporasi.  kejahatan terhadap  korporasi (crimes  against corporation), juga  sering  dinamakan dengan employee  crimes ,  merupakan kejahatan  yang  dilakukan  oleh  para karyawan atau pekerja terhadap korporasi.
Misalnya  penggelapan  dana perusahaan  tersebut.  Pelaku  kejahatan ini tidak hanya terbatas pada karyawan dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan,  tetapi  juga  masyarakat luas  bisa  menjadi  pelaku  kejahatan terhadap korporasi jenis ini.
Pertanggungjawaban perseroan  terbatas,  sebagai  salah  satu bentuk  korporasi,  sebagai  pelaku tindak  pidana  adalah  suatu  hal  yang
tidak  sederhana  mengingat  korporasi adalah badan hukum.
Permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan.  Kesalahan  adalah  mens  rea atau  sikap  kalbu,  yang  secara  alamiah hanya ada pada orang alamiah aja. Dan oleh  sebab  itu,  maka  dipandang manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana.
Terhadap  mens  rea  diatas, maka  ayat  (2)  dari  pasal  20  UUPTPK mengikuti  ajaran  identifikasi  dan  teori fungsional,  dimana  tindak  pidana korupsi  dianggap  dilakukan  oleh korporasi,  bila  mana  tindak  pidana dilakukan  oleh  orang-orang  yang  erat hubungannya  dengan  korporasi  yang bersangkutan.  Dengan  demikian,  tidak akan  menjadi  perdebatan  mengenai kemungkinannya suatu korporasi memiliki unsur mens rea. Selain  itu,  ayat  (2)  tersebut, yang
memperluas pengertian “pengurus:,  bisa  diterima,  mengingat dalam  kenyataanya,  sebagai  contoh, bisa  saja  terjadi  pengurus  suatu korporais  itu  bertindak  hanya  untuk sekedar  “boneka”  yang  patuh  pada petunjuk  orang  lain,  atau  segala perbuatan  korporasi  dilakukan  atas perintah dan persetujuan orang lain itu, yang  mana  orang  dimaksud  tidak mempunyai  kedudukan  formal  dalam korporasi  yang  bersangkutan.  Artinya, bisa saja terdapat defacto director atau shadow  director  pada  suatu  korporasi, bila  mana  pengertian  pengurus  ini tidak  diperluas,  maka  tentu  hukum tidak bisa menjangkau kepada pertanggungjawaban  korporasi,  sebab
bisa  saja  korporasi  itu  dijalankan  oleh orang  alamiah  yang  secara  formal tidak mejabat sebagai anggota pngurus.
Permintaan pertanggungjawaban  pidana  kepada korporasi  dan  manusianya  itu  jauh lebih murah  bila  dibandingkan  dengan cara  menuntut  pidana  manusia  dan mengajukan  gugatan  perdata  dengan permintaan ganti rugi ke korporasinya.
Untuk hal ini,
meskipun disampaikannya secara tidak langsung,
akan tetapi khanna memandang adalah lebih  bijak  dan  baik  bila  mana penuntutan  terhadap  manusianya  yang memiliki  directing  mind  itu  dilakukan terlebih  dahulu  dibandingkn  dengan penuntutan terhadap korporasinya. Jika manusianya  telah  terbukti  bersalah melakukan tindak pidananya, maka itu akan  lebih  memudahkan  pembuktian dalam  persidangan  untuk  penuntutan bagi korporasinya.
Akan tetapi bisa saja pengajuan  ke  pengadilan  terhadap manusia dan korporasinya itu dilakukan  oleh  penuntut  umum  pada waktu  yang  bersamaan.  Kalau  hal  ini dilakukannya, ada kemungkinan
majelis  hakim  yang  mengadili  kedua perkara  itu,  yaitu  perkara  yang melibatkan directing mind atau manusianaya, dan perkara yang mendudukkan korporasi sebagai terdakwanya, diperiksa dan diadili oleh majelis  hakim  yang  sama.  Sebalikya, jika  penuntutan  terhadap  koporasinya dilaksanakan setelah terbuktinya secara sah kesalahan manusia alamiahnya,  maka  bisa  terjadi  majelis
hakim  yang  menangani  perkara  bagi korporasi  itu  berbeda  dengan  majelis hakim  yang  memutus  directing  mind- nya itu bersalah.
Strategi  yang  akan    ditempuh ini  tentu  perlu  didahului  dengan pertimbangan  yang  baik  dan  cermat, karena  sulit  menggeneralisasi  lagkah mana yang sebaiknya ditempuh, mengingat  setiap  perkara  pidana  yang menyangkut  korporsi,  termasuk  tindak pidana  korupsi,  mempunyai  keunikan tersendiri.
2 Pertimbangan Hakim Dan Analisis Hukum Terhadap Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.
Pst  Dan  Kaitannya  Dengan Pertanggungjawaban Pidana.
Pertanggungjawaban atas atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan  kesalahan  dari  tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau
criminal liability artinya adalah bahwa orang  yang  telah  melakukan  suatu tindak  pidana  itu,  belum  berarti  ia harus  dipidana,  melainkan  ia  harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan  yang  telah  dilakukan,  jika ditemukan  unsur  kesalahan  padanya, karena  suatu  tindak  pidana  itu  terdiri atas  dua  unsur, a  criminal  act (actus reus) dan a criminal intent (mens rea). Actus  reus  atau quality  act dan  Mens  rea  atau  quality  main,  ini harus  ada  untuk  bias  dimintakannya pertanggungjawaban  pidana.  Kedua unsur itu, actus reus dan mens rea, atau
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)
Erick Palovi Tambunan 1) Halomoan Sianturi 2) Herdi Munte 3)
yang  disebut  juga conduct  elements dan fault  elements tersebut,  harus
dipenuhi  untuk  menuntut  adanya tanggungjawab pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahuluinya  dengan  dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian,
tindak  pidana  itu  dipisahkan  dari pertanggungjawaban pidana atau dipisahkan  dari  unsur  kesalahan.
Pengecualian  prinsip  actus  reus    dan mens  rea  ini  hanya  pada  delik-delik yang  bersifat strict  laiability, dimana pada  tindak  pidana  yang  demikian  itu adanya  unsur  kesalahan  atau  mens  rea tidak perlu dibuktikan.
Dengan  demikian,  dala  hal pertanggungjawabn  pidana  ini  maka seseorang hanya dapat dibebani tsanggung  jawab  pidana  bukan  hanya dikarenakan dia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan  oleh  undang-undang yang  harus  dibuktikan  oleh  penuntut umum dimuka persidangan, akan tetapi juga pada saat perbuatan itu dilakukan, pelaku  harus  memiliki  mens  rea  atau sikap  kalbu.    Hal  ini  merupakan  salah satu  ciri  dari  hampir  semua  sistem hokum,  dimana  pertanggungjawaban pelaku  terhadap  tindak  pidana  yang telah  dilakukannya  selalu  dikaitkan pada  keadaan-keadaan  tertentu  dan mentalnya.
Pertanggungjawban
pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan  yang  objektif  yang  ada  pada tindak  pidana  dan  secara  subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat
dipidana  karena  perbuatannya  itu. Dasar  adanya  tindak  pidana  adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya  pembuat  adalah  asas kesalah.  Ini  berarti  bahwa  pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
Kapan  seseorang  dikatan mempunyai  kesalahan  menyangkut masalah  pertanggungjawaban  pidana. Oleh  karena  itu  pertanggungjawaban pidana  adalah  pertanggungjawaban orang  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukannya.
Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban  pidana  karena telah  ada  tindak  pidana  yang  telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu
mekanisme yang dibangun oleh hokum pidana  untuk  bereaksi  terhadap  atas pelanggaran  „kesepakatan  menolak‟ suatu perbuatan tertentu.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka penulis  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut :
a. Pertanggungjawaban pidana korporasi  sebagai  subjek  hukum yang  melakukan  tindak  pidana korupsi  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  adalah Korporasi  atau  pengurus;  atau Korporasi  dan  pengurus;  Pihak  lain
yang  terbukti  terlibat  dalam  tindak pidana korporasi.
b. Pertimbangan  hakim  dan  analisis hukum  terhadap  putusan  MA  RI No. 81/ Pid.Sus/ Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst dan kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana memerhatikan  setiap  unsur  dalam dakwaan  jaksa  penutut  umum dimana,  1)  Setiap  Orang;  2)  Secara
Melawan  Hukum;  3)  Melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi; 4) Yang dapat merugikan  Keuangan  negara  atau Perekonomian  negara;  5)  Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan  perbuatan  pidana;  6) Unsur Melakukan beberapa perbuatan  yang  ada  hubungan sedemikian  rupa,  sehingga  harus dipandang  sebagai  satu  perbuatan berlanjut  (voortgezette  handeling). Maka  dengan  demikian  apabila setiap unsur tersebut tidak terpenuhi hakim  tidak  mungkin  menjatuhkan pertanggungjawaban  pidana  kepada korporasi  sebab  tiada  pidana  tanpa kesalahan, atau geen straf zonder

## 6.  DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Abidin,  A.  Zainal,  Bunga  Rampai Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita 1983. Adji,  Oemar  Seno,  Hukum  Pidana Pengembangan, Jakarta: Erlangga, 1985. Ali,  Chidir,  Badan  Hukum,  Bandung: Alumni, 1991 Ali,  Mahrus  dan  Aji  Pramono, Perdagangan Orang
Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturan  di  Indoneasia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
--------------. Azas-Azas Hukum Pidana
Korporasi,  Jakarta:  Rajawali Pers, 2015
Ali,  Mahrus,  Hukum  Pidana  Korupsi
Di  Indonesia,  Yogyakarta: UII Pres, 2011. Ali,  Zainuddin,  Metode  Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 Almasyah,  Azis  M.  dan  Sudrajat,  , Apersepsi,Modus  dan  Kasus Korupsi, Bandung; CV Pustaka Setia, 2019 Anwar, Yesmil dan Adang, Kriminologi, Bandung; Refika Aditama, 2010
Arief  ,  Barda  Nawawi,Sari  Kuliah
Perbandigan Hukum Pidana, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2002. Arif Amrullah, M., Kejahatan Korporasi, Malang: Bayumedia Publishing,2006 Atmasasmita,  Romli,  Perbandingan Hukum  Pidana,  Bandung: Mandar Maju, 2000 devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum
Acara  ,  Lembaga  Penelitian dan  Penulisan  Ilmiah  AQLI, Medan, Maret 2021. Sinaga, Lestari Victoria Sinaga, Pertanggungjawbaan direksi  atas  Pailitnya  Suatu Perseroan terbatas, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)
Erick Palovi Tambunan 1) Halomoan Sianturi 2) Herdi Munte 3)

## B. Perundang-undangan
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun 2016  Tentang  Tata  Cara
Penanganan  Perkara  Tindak Pidana Oleh Korporasi. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas.