Volume 9                                                   Nomor 1                                                         April 2021

## Mengapa Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Kota Magelang tidak Optimal?
Ratna Nur Pujiastuti * , Ayun Sriatmi * , Nurhasmadiar Nandini *
* Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Email: ratnanurpujiastuti@gmail.com

## ABSTRACT
Adolescents  are  particularly  vulnerable to  a  variety  of  health  risks,  especially  about sexual  problems  and  reproductive  health problems. The government develops adolescent  health  programs  in  Indonesia  by using the Adolescent  Friendly Health Service (PKPR)  at  the  health  care  level.  Adolescent health programs in 2019 at Magelang city has not  achieved  performance  targets,  so  that  it becomes  attention  to  optimizing  the  PKPR program.  This  research  aimed  to  analyze  the causes of  the  PKPR program  implementation in Magelang Tengah health center which was not  optimal  with  its  influencing  factors.  This was  qualitative  research  with  descriptive approach.  Data  collected  through  in-depth interviews with subject selection with purposive  sampling  criteria.  Data  analysis used  content  analysis.  Analyzed  variables were  communication,  resources,  dispositions or  attitudes,  and  bureaucratic  structure.  The results  showed  that  implementation  of  PKPR in health center has not been optimal because have  some  constraints  which  influenced  by several  factors,  such  as  the  lack  of communication  between  PKPR  teams  in coordinating scheduling activities, the understanding  and  clarity  about  PKPR program  owned  by  officers  was  limited,  the function  of  public  service  room  in  health center has not been optimal to provide service to adolescent, and monitoring and evaluation was limited. Therefore, it needs to communication and coordination was scheduled  regularly  so  that  has  a  good  team
management,  and  needs  to  monitoring  and assessment  of  SNPKPR  by  Department  of Health  regularly  in  order  to  know  the achievement  and  factors  which  influence  the implementation  PKPR  program  in  the  health center.
Keywords : PKPR, Health Center, Magelang

## PENDAHULUAN
Remaja  merupakan  penduduk  dalam rentang  usia  10  sampai  dengan  19  tahun. Masa  remaja  ( adolescence )  merupakan  masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju  ke  masa  dewasa. 1 Remaja  sangat rentan  terhadap  berbagai  ancaman  resiko masalah  kesehatan  terutama  terkait  dengan masalah  seksual  dan  masalah  kesehatan reproduksi  yang  dapat  membahayakan  aspek psikososial  yang  menyebabkan  remaja  sulit berkembang dan berpotensi membawa pengaruh  terhadap  perilaku  dan  status kesehatan remaja itu sendiri. 2
Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian terhadap perkembangan dan permasalahan  kesehatan  remaja  sejak  tahun 2003 dengan mengembangkan program kesehatan  remaja  di  Indonesia  dengan menggunakan
pendekatan Pelayanan
Kesehatan  Peduli  Remaja  (PKPR)  di  tingkat puskesmas.    Pelayanan  tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas  kepada  remaja  untuk  mengatasi masalah  kesehatan  remaja,  baik  preventif, promotif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  untuk semua kalangan remaja. 3

## Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia
Indikator  yang  belum  mencapai  target kinerja program di Kota Magelang pada tahun 2019  salah  satunya  yaitu  program  kesehatan remaja.  Hal  tersebut  kemudian  menjadi perhatian lebih bagi pemerintah Kota Magelang  dalam  upaya  mengoptimalkan program  PKPR  untuk  dapat  menanggulangi berbagai  kasus  kenakalan  dan  masalah kesehatan yang terjadi pada remaja.
Diketahui Puskesmas Magelang Tengah menduduki  peringkat  pertama  dalam  jumlah kasus  terbanyak masalah kesehatan remaja di Kota  Magelang  pada  tahun  2019.  Realisasi dari  capaian  kunjungan  pelayanan  kesehatan remaja  pada  tahun  2019  di  Puskesmas Magelang  Tengah  sebesar  77,5%.  Capaian tersebut  diketahui  belum  memenuhi  target sebesar  85%  yang  telah  ditetapkan  Dinas Kesehatan  Kota  Magelang  sebagai  Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan studi pendahuluan,  terdapat  petugas  yang  belum paham  mengenai  PKPR  dan  remaja  tidak mengetahui mengenai keberadaan PKPR yang terdapat  di  puskesmas.  Penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  sebelumnya  oleh  Tamara (2019)  bahwa  dalam  implementasi  PKPR  di Puskesmas  terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  yaitu  penyertaan  remaja  yang kurang  aktif  dalam  evaluasi  dan  pencatatan pelaporan, serta belum  memaksimalkan mitra kerjasama  dengan  menambah  dukungan  dari berbagai  pihak  yang  dapat  mendukung  dan memperkuat kegiatan PKPR. 4
Merujuk  pada  program Adolenscent Friendly  Health  Service (AFHS)  pada  WHO (2002),  program  PKPR  diharapkan  mampu menurunkan  permasalahan  kesehatan  pada remaja  dengan  turut  serta  melibatkan  remaja untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  mendukung pelaksanaan program dengan dukungan prosedur,  kebijakan,  fasilitas  kesehatan, petugas  yang  tergabung,  serta  remaja  yang menjadi sasaran dalam program. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Magelang Tengah yang belum berjalan optimal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui metode wawancara
mendalam (indepth  interview) dan  metode observasi.  Penelitian  berlangsung  pada  bulan Juli  sampai  dengan  Agustus  2020.  Lokasi penelitian  berada  di  Puskesmas  Magelang Tengah  Kota  Magelang.  Subjek  penelitian didapatkan  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Informan  utama  terdiri dari program PKPR dan 3 anggota tim PKPR yang bertugas sebagai petugas medis, promosi kesehatan, dan penyuluh kesehatan. Informan triangulasi  terdiri  dari  pemegang  program PKPR  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Magelang, Kepala Puskesmas, dan dua remaja di wilayah kerja  yang  pernah  dan  belum  pernah mengalami  masalah  kesehatan  namun  sudah mendapat  pelayanan  PKPR  dari  puskesmas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisa secara deskriptif isi (content analysis ). Penelitian  ini  telah  lolos  kaji  etik  penelitian kesehatan oleh Fakultas
Kesehatan
Masyarakat  Universitas  Diponegoro  dengan nomor ethical  approval :  194/EA/KEPK- FKM/2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Magelang Tengah Pelaksanaan program PKPR diharapkan dapat  menjangkau  seluruh  remaja  di  wilayah kerja  baik  remaja  di  sekolah  maupun  di  luar sekolah  seperti  di  masyarakat,  panti  asuhan, karang  taruna,  rumah  singgah,  panti  asuhan, hingga remaja berkebutuhan khusus. Terdapat 6  kegiatan  dalam  pelaksanaan  PKPR,  yang terdiri  dari  kegiatan  penyuluhan  kesehatan dan  pemberian  Komunikasi,  Informasi,  dan Edukasi  (KIE),  pelayanan  klinis  medis termasuk  pemeriksaan  penunjang,  screening kesehatan,  konseling  remaja,  pembentukan dan pelatihan konselor sebaya, serta pelayanan rujukan. Kegiatan pemberian penyuluhan kesehatan  dan  Komunikasi,  Informasi,  dan Edukasi  (KIE)  dilakukan  bersamaan  dengan kegiatan screening kesehatan. Kedua kegiatan tersebut  diberikan  hanya  kepada  remaja  di sekolah  wilayah  kerja  puskesmas,  sedangkan puskesmas belum memberikan kepada remaja di luar sekolah. Puskesmas dalam pelaksanaan PKPR wajib melakukan pembinaan ke sekolah, namun hingga saat ini
puskesmas menerapkan kerjasama pembinaan rutin kepada 3 dari 13 sekolah yang berada di wilayah  kerja.  Hal  tersebut  dikarenakan puskesmas  memperhitungkan  efektifitas  dan adanya  kesesuaian  dalam  anggaran  dana  dan waktu yang dimiliki oleh puskesmas.
Bagi sekolah yang dilakukan pembinaan rutin,    kegiatan  penyuluhan  KIE  dan screening  diberikan  kepada  seluruh  siswa dengan  penjadwalan  yang  dilakukan  dalam waktu  4  kali  kunjungan  dalam  setahun. Sedangkan untuk sekolah yang tidak dilakukan  pembinaan  rutin,  kegiatan  tersebut hanya  didapat  oleh  siswa  baru  saat  Masa Orientasi  Siswa  (MOS).  Perbedaan  sasaran dalam  pemberian  penyuluhan  KIE  dan screening  tersebut  akan  membuat  tidak meratanya  informasi  serta  pelayanan  PKPR yang  didapatkan  oleh  remaja,  hal  tersebut berpengaruh terhadap kurangnya pengetahuan dan informasi remaja serta mengenai manfaat adanya PKPR. 5
Kegiatan  selanjutnya,  yaitu  pelayanan klinis  medis  dan  konseling  kepada  remaja. Kunjungan  remaja  ke  puskesmas  dapat dikarenakan  atas  tindaklanjut  dari  hasil screening kesehatan yang dilakukan sebelumnya  di  sekolah,  rujukan  dari  pihak guru Bimbingan Konseling (BK) dikarenakan masalah  kesehatan  yang  dialami,    maupun atas  dasar  keinginan  pribadi  untuk  mendapat pelayanan  kesehatan.  Dalam  penerimaan pasien  remaja,  prosedur  pelayanan  dilakukan sama  seperti  pasien  lainnya  di  ruang pelayanan  umum.  Namun,  tetap  harus  dapat menjamin dan mengutamakan adanya kerahasiaan,  kenyamanan,  serta  privasi  bagi remaja dalam memperoleh pelayanan.
Penelitian  sebelumnya  menyebutkan bahwa  penggabungan  pelayanan  remaja  di poli  umum  puskesmas  seringkali  belum menjamin adanya kerahasiaan, privasi, kenyamanan,  dan  kecepatan  penyelenggaraan pelayanan remaja sehingga dapat berpengaruh terhadap  keterbukaan  remaja  akan  masalah dan kondisi yang sedang dihadapi. 6 Sehingga, puskesmas dalam pemberian pelayanan kepada  remaja  perlu  memiliki  ruangan  yang dapat  digunakan  secara  multifungsi  namun tetap  menjamin  sesuai  dengan  kebutuhan remaja serta petugas yang memiliki kemampuan  yang  bersifat youth  friendly dan
ramah sehingga dapat menjaga hubungan baik dan menimbulkan kenyamanan bagi remaja.
Terkait  dengan  kegiatan  pembentukan dan pelatihan konselor sebaya sudah dilakukan  setiap  tahun  dengan  mengundang perwakilan  dari  seluruh  SMP/SMA/sederajat di  wilayah  kerja  dengan  mengirimkan  2 perwakilan  anggota  Palang  Merah  Remaja (PMR).  Konselor  yang  terbentuk  tersebut bukan  berdasarkan  atas  minat  dalam  diri untuk  ingin  bergabung  menjadi  konselor sebaya dikarenakan puskesmas tidak membuka  kesempatan  siswa  lain  untuk bergabung.  Puskesmas  membentuk  konselor hanya  bagi  remaja  yang  tergabung  dalam PMR  di  sekolah.  Sehingga  peran  konselor sebaya  yang  seringkali  belum  maksimal dikarenakan  masih  terlibat  secara  pasif  dan konselor  tidak  memiliki  sikap  kesungguhan dari diri sendiri maupun kurangnya komunikasi  dan  keaktifan  antar  konselor sebaya. 7
Untuk  kegiatan  pelayanan  rujukan, dalam PKPR mengintegrasikan rujukan dalam berbagai  tujuan,  diantaranya  rujukan  medis, rujukan  hukum,  maupun  rujukan  sosial. Namun  diketahui  bahwa  petugas  puskesmas masih  belum  seluruhnya  mengetahui  terkait dengan  integrasi  rujukan  tersebut.  Puskesmas belum  melakukan  rujukan  selain  non  medis, dikarenakan  terdapat  penolakan  dari  pihak keluarga  apabila  memang  diperlukan  rujukan sosial  kepada  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM) dan lembaga terkait lainnya. Puskesmas  dalam  hal  ini  harus  dapat menguatkan  kerjasama  antar  institusi  dan LSM dan menguatkan partisipasi kepercayaan dari lingkungan terdekat seperti keluarga. 8
Pelaksanaan  PKPR  masih  memiliki kendala permasalahan berupa belum menjangkau  remaja  di  luar  sekolah,  belum maksimalnya dalam pemberian informasi dan promosi  PKPR  yang  berdampak  pada ketidaktahuan  remaja  akan  manfaat  adanya PKPR,  peran  konselor  sebaya  yang  belum memiliki  kesungguhan  dalam  menjalankan peran,  serta  petugas  yang  belum  memahami proses  pelaksanaan  PKPR  dan  bagaimana cara  menangani  pasien  remaja.  Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji pelaksanaan program PKPR berdasarkan teori yang  dikemukakan  oleh  George  C.  Edward
III, dimana implementasi kebijakan dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang meliputi komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

## 1. Komunikasi
Komunikasi
sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Sebuah implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik  dan  lancar  apabila  para  pelaksana mengetahui  apa  yang  akan  mereka  lakukan. Koordinator  mendapat  informasi  dari  Dinas Kesehatan yang kemudian dilakukan diseminasi  informasi  kepada  anggota  tim PKPR.  Diseminasi  belum  dilakukan  dengan baik  dikarenakan  masih  ditemukan  anggota yang  belum  memahami  program  secara  jelas dan akurat terkait dengan pelaksanaan PKPR. Anggota  juga  tidak  mendapatkan  solusi mengenai kendala yang dialami atas informasi yang  telah  diberikan  koordinator.  Sehingga harus mencari informasi tambahan.
Kurangnya informasi sebagai unsur komunikasi  dapat  menyebabkan  munculnya gangguan  atau  hambatan  akibat  keberagaman serta ketidakpahaman dan minimnya informasi yang diterima.
“jelas ga jelas ya mbak.. tapi kita tetep harus  aktif  juga  mencari  tahu  dari internet” (IU 3)
“kurang  puas  karna  tidak  mendengar langsung,  keadaan  lapangan  kan  yang selalu  menangani  remaja  langsung saya,  tapi  malah  belum  pernah  dapat sosialisasi.” (IU 4)
Koordinasi berupa penyampaian informasi  penjadwalan  dalam  tim  PKPR dilakukan  hanya  saat  menjelang  adanya kegiatan program. Sehingga membuat petugas seringkali  tidak  dapat  mengatur  waktu  dan jadwal  kegiatan  dengan  baik.  Komunikasi cenderung  dilakukan  melalui  media  grup Whatsapp  karena  sulit  untuk  melakukan koordinasi  tatap  muka.  Tersebarnya  anggota di  beberapa  puskesmas  pembantu  dan double job membuat  komunikasi  dengan  grup Whatsapp lebih efektif. Keteraturan
penyampaian  informasi  penting  dilakukan supaya  tidak  terjadi  gap  sehingga  diperlukan upaya  yaitu  strategi  yang  dilakukan  dengan komunikasi  efektif  agar  petugas  menjalankan tugas  dan  perannya  dengan  baik.  Peranan komunikasi  dalam  suatu  organisasi  sangatlah penting,  karena  akan  membantu  terjalinnya hubungan  yang  baik  serta  koordinasi  yang baik  antar  sesama  anggota  dalam  mencapai tujuan organisasi. 9
“engga  pernah  rutin,  paling  cuma koordinasi sebelum kegiatan berlangsung  aja,  seringnya  ya  lewat WA. Praktis...” (IU 3)
Terkait  dengan  komunikasi  kepada remaja,  penyampaian  informasi  masih  belum maksimal  dikarenakan  hanya  diperoleh  saat KIE  dan  konseling.  Puskesmas  kurang melakukan komunikasi interaktif dan komunikasi  dua  arah  kepada  remaja  saat pemberian penyuluhan di sekolah. 10 Sehingga komunikasi  yang  diperoleh  remaja  masih belum  dapat  dikatakan  kontinyu  dan  belum teratur. Remaja juga belum memiliki keterlibatan  secara  aktif  dalam  pemberian informasi.  Informasi  yang  diperoleh  remaja tidak  berkelanjutan  dikarenakan  hanya  dalam satu  kali  frekuensi  secara  singkat  dengan waktu  yang  terbatas.  Puskesmas  dapat melakukan promosi PKPR dengan menggunakan strategi pengembangan. 11
“ya  paling  efektif  kasih  informasi  pas KIE.  Tapi  frekuensi  terbatas,  jadi penyampaian  masih  belum  maksimal, remaja yang aktif juga masih sedikit..”
(IU 1)
“kalo  ada  sosialisasi  ya  aku  dengerin mbak,  tapi  membosankan,  tidak  ada game  jadi  bikin  ngantuk.  Promosi tentang  PKPR  tidak  berikan,  cuma bilang  kalau  mau  tau  lebih  lanjut  bisa ke puskesmas.” (IT3 )
2. Sumber Daya
Sumber daya manusia sebagai penggerak  sumber  daya  lain  merupakan kompenen penting dalam pelaksanaan program.  Ketersediaan  dari  tim  PKPR  secara kuantitas  sudah  tersedia  dengan  cukup
sebanyak  13  petugas.  Petugas  PKPR  tersebut memiliki  peran  ganda  dikarenakan  juga memiliki  tanggung  jawab  dalam  pelayanan puskesmas.  Namun,  adanya  sebuah  peran ganda seharusnya tidak membuat beban kerja petugas  berlebih  dikarenakan  kegiatan  PKPR dilakukan  secara  berkala  dalam  waktu tertentu.  Diketahui  bahwa  manajemen  waktu yang  dimiliki  oleh  masing-masing  petugas PKPR  sendiri  masih  belum  baik.  Petugas seringkali  lupa  akan jobdesk yang  telah dijadwalkan pada
kegiatan PKPR.
Permasalahan  berada  pada  sistem  koordinasi mengenai  penjadwalan  petugas  yang  masih belum  dilakukan  dengan  komunikasi  secara teratur. Petugas  puskesmas  PKPR semestinya dapat memiliki manajemen perencanaan yang baik,  pengorganisasian  waktu  yang  optimal, pergerakan dan pelaksanaan yang efektif agar pelaksanaan  program  menjadi  maksimal  dan berjalan sesuai yang direncanakan. 12
“kadang  jadwal  yang  dibuat  tabrakan sama  yang  lain.  Ada  yang  lupa  juga. Beban  kerja  memang  lebih,  tp  kalo dilihat tim ya ada.” (IU 1)
“dah  koordinasinya  sulit  karna  semua sibuk,  kadang  jadwal  tabrakan  sama tugas lain, bingung harus memperioritaskan  mana  dulu,  cari pengganti dadakan juga sulit.” (IU 2)
Salah  satu  upaya  peningkatan  SDM yang  perlu  dilakukan  adalah  pemberian pelatihan. Pelatihan yang diperoleh koordinator hanya berupa refreshing saat awal program PKPR dilaksanakan di Kota Magelang.  Orientasi  dan refreshing internal mengenai PKPR belum pernah dilakukan oleh puskesmas  dikarenakan  puskesmas  belum memprioritaskan  pelayanan  pada  remaja. Dalam  Standar  Nasional  PKPR  dijelaskan Kepala  Puskesmas  mampu  PKPR  harus melakukan  orientasi  mengenai  program  agar diperoleh  kesepemahaman  yang  sama  oleh seluruh petugas.
Puskesmas juga harus memiliki petugas terlatih yang telah mendapat orientasi maupun pelatihan  ToT (Training  of  Trainer). Selain itu, kemampuan  tim  PKPR  masih  kurang mengenai  teknik  konseling,  dikarenakan
pemberian  konseling  membutuhkan  adanya skills  pendekatan  kepada  pasien  untuk  dapat memperoleh  kenyamanan  bagi  remaja  dalam menyampaikan  permasalahannya.  Sehingga dibutuhkan  adanya  pelatihan  dasar  yang sesuai, yang mencakup kebutuhan pendidikan pra pelayanan kepada petugas kesehatan  agar dapat  melakukan  pelayanan  pada  remaja dengan  sikap  bersahabat,  peduli,  peka,  dan tidak menghakimi dalam memberikan pelayanan. 13
“pelatihan  biasanya  cuma  buat koordinator,  kalo  secara  internal  tu belum  ada  sosialisasi  PKPR,  tapi  aku kan  perawat  jadi  tau  lah  kalo  teknis secara  umum,  jadi  semampu  kita  aja, yang  susah  itu  kalau  kasih  konseling, kan  pendekatannya  juga  beda  sama pelayanan biasa” (IU 2)
“di  Magelang  sendiri  belum  ada tenaga  psikolog  di  level  puskesmas, jadi poli psikolog juga belum ada” (IT 2)
Untuk  sarana  dan  prasarana  yang mendukung  pelayanan  PKPR,  puskesmas menggunakan  ruangan  yang  dimiliki  dalam pelayanan umum untuk melakukan pelayanan kepada  remaja.  Ruangan  pada  pelayanan umum  tersebut  harus  berfungsi  sebagai fasilitas  yang  mendukung  dan  disesuaikan dengan kebutuhan remaja yang tetap memperhatikan  kerahasiaan,  kenyamanan, dan  privasi  yang  diperoleh  remaja.  Namun, dalam  pelaksanaanya  ruangan  tersebut  belum sepenuhnya  menjamin  dikarenakan  ruangan pemeriksaan  yang  tidak  tertutup  sehingga remaja  merasa  tidak  memiliki  kenyamanan dalam  melakukan  pelayanan.  Sumber  daya fasilitas kesehatan yang masih belum mendukung  dalam  pelaksanaan  PKPR  akan menjadi  kendala  sekaligus  tantangan  bagi petugas  agar  tetap  memberikan  pelayanan yang baik. 14
“Konseling  adanya  terpadu,  itu  saja jarang  digunakan  karna  remaja  takut kalau  ada  perpindahan  ruangan.” (IU 1)
“...kalau  PKPR  harus  ada  klinik, program  lain  pada  meri  mbak  kalo  ga dibikinin  juga,  kita  jadi  satu  di  poli umum saja supaya efektif” (IT 1)
Terkait  dengan  media  informasi  sudah tersedia  secara  lengkap  diantaranya  leaflet, VCD/DVD,  poster,  dan  brosur  dengan berbagai  macam  materi  serta  lembar  balik. Media  yang  belum  dimiliki  adalah  kit konseling remaja. Pengadaan dan pembaharuan media informasi tersebut dilakukan  pada  media  yang  juga  dapat dimanfaatkan  oleh  program  lain,  seperti leaflet dan brosur.
Selain  itu,  tidak  ditemukan  adanya penyediaan  media  informasi  pendukung  di dinding  ruang  tunggu  pasien  maupun  di dalam  ruangan  pemeriksaan.  Remaja  juga menyampaikan  bahwa  jarang  menerima adanya  media  informasi  saat  dilaksanakan KIE  di  sekolah.  Media  informasi  dapat diperoleh  remaja  di  ruang Bimbingan Konseling  (BK)  ataupun  di  ruang  Unit Kesehatan  Remaja  (UKS).  Hal  tersebut menunjukkan pendistribusian media informasi PKPR  masih  belum  dilakukan  dengan  baik. Media informasi  berupa  media cetak maupun audio  visual  memberikan  pengaruh  terhadap keterpaparan  remaja  dalam  memperoleh informasi  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku pada remaja. 15
“ Saat  sosialiasi  tidak  ada  brosur  yang diberikan  mbak,  ada  ya  kalo  di  ruang BK,  pas  periksa  juga,  didalem  gaada leaflet  yang  dikasih,  ya  cuma  tanya jawab biasa aja. ”
(IT 3)
Mengenai  dana  PKPR  bersumber  dari Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK), dikatakan bahwa penerimaan dana selama ini selalu mencukupi dikarenakan rencana kegiatan  yang  dilakukan  merupakan  kegiatan luar  gedung  dengan  sasaran  remaja  di masyarakat yaitu kegiatan sosialiasi penyuluhan, bukan berupa pengadaan. Terkait dengan  perencanaan  pengadaan  fasilitas, puskesmas  dapat  menganggarkan  melalui dana  BOK  maupun  APBD  II.  Dana  PKPR dapat dimanfaatkan terkait pemberian
sosialisasi  dan  jangkauan  kepada  remaja secara  menyeluruh  dengan  media  promosi yang menarik minat remaja. 16

## 3. Sikap/Disposisi Pelaksana
Jika  pelaksanaan  kebijakan  diharapkan dapat berlangsung efektif, maka para pelaksana  harus  mempunyai  keinginan  dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Diketahui bahwa  petugas  tim  PKPR  memiliki  sikap yang  mendukung  dengan  adanya  program PKPR.  Motivasi  yang  dimiliki  petugas  juga diperoleh  dari  hasrat  diri  sendiri  dikarenakan keprihatinan  dalam  melihat  kondisi  remaja saat  ini.  Motivasi  yang  dimiliki  petugas  erat kaitannya  dengan  kinerja  yang  diberikan, sehingga perlu dibina serta dijaga agar kinerja stabil  atau  bahkan  dapat  meningkatkan kinerja. 17 Terkait  dengan  komitmen,  petugas belum  sepenuhnya  memiliki  kesepahaman mengenai  PKPR  sehingga  masih  belum memiliki  keyakinan  mengenai  keberhasilan program  dan  cenderung  hanya  sekedar melakukan peran dan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Petugas tim PKPR harus  mempunyai  sikap  komitmen  dan kemauan yang penuh yang dilengkapi dengan dimilikinya  pengetahuan  terkait  pelayanan remaja agar dapat terbentuk dan berfungsinya program PKPR dengan baik. 18
“wah  kalo  keberhasilan  jelas  kurang, butuh  pengembangan  yang  bagus, tugas di PKPR kan tugas tambahan ya mbak,  saya  juga  nganggep  PKPR  tu sama kayak pelayanan biasa” (IU 2) “kalau remaja ini memang sangat labil dan  sering  coba-coba,  prihatin  mbak kalo lihat jaman sekarang tu” (IU 3) “PKPR  sejatinya  sangat  membantu, namun kalau tidak ada kerjasama dari petugas  dan  sasaran  sama  saja  belum bisa berjalan baik.” (IT 2)
Dukungan dari lingkungan juga memberikan pengaruh terhadap sikap petugas. Kerjasama  lintas  sektor  dan  lintas  program harus  dimiliki  dikarenakan  PKPR  merupakan program sangat kompleks. Puskesmas membutuhkan  adanya  kerjasama  dengan pihak  sekolah  dalam  pemberian  perhatian
terkait  kondisi  remaja,  diantaranya  kepada pimpinan  sekolah  dan  dewan  guru  BK. 14
Puskesmas  juga  diketahui  belum  melakukan kerjasama  tindaklanjut  dengan  LSM  dan lembaga  sosial  lainnya  yang  tersedia  di  Kota Magelang dalam mendukung program PKPR. Padahal adanya dukungan dengan membentuk jejaring,  integrasi,  dan  menjaga  hubungan baik  terhadap  organisasi  swasta  dan  LSM terkait  kesehatan  remaja  akan  berpengaruh dengan  terlaksananya  program  PKPR  secara optimal. 19
Untuk dukungan berupa antusiasme dari masyarakat  dan  remaja  belum  didapatkan secara menyeluruh dalam mendukung kegiatan PKPR. Partisipasi remaja juga masih rendah  dan  belum  berperan  aktif.  Dukungan belum diperoleh sepenuhnya terkait pembentukan posyandu remaja untuk mendapat  keterlibatan  masyarakat  secara mandiri  serta  dalam  memperluas  jangkauan PKPR. Puskesmas belum melakukan kerjasama  secara  maksimal  dengan  pihak perangkat desa/kelurahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum adanya komitmen dan  kemauan  puskesmas  secara  maksimal dalam menjadikan prioritas untuk pembentukan  posyandu  remaja.  Dibentuknya posyandu  remaja  bertujuan  agar  masyarakat memiliki  keterlibatan  secara  mandiri  dalam upaya promotif serta preventif untuk memfasilitasi remaja dalam memahami permasalahan kesehatan yang dialami. 20
“kalau  menjangkau  remaja  di  luar susah,  diundang  pada  nggak  dateng, remaja  sekarang  pada  cuek  dan  malas kalau disuruh srawung” (IU 2)
“posyandu  remaja  kan  UKBM,  dari dan untuk mereka, leadingnya lebih ke kelurahan  kita  sebagai  tim  pembina. Nah  ini  sulitnya,  serta  merta  masih serba  dari  puskesmas.  Pusing  mbak kalau prinsipnya begitu” (IT 1)
Dukungan  menjadi  salah  satu  kunci dapat  berjalannya  suatu  program  dalam pelaksanaan PKPR sehingga pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh kalangan remaja. Puskesmas perlu meningkatkan komunikasi persuasif kepada berbagai
stakeholders seperti  perangkat  desa,  sekolah, masyarakat  dan  lembaga  lain  yang  menjadi sarana remaja sebagai upaya dalam membangun jejaring kerja. 21

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  dalam  pelaksanaan program sangat mempengaruhi keberlangsungan proses pelaksanaan
dikarenakan menyangkut kerjasama,
koordinasi,  dan  prosedur  atau  tata  kerja  agar pelaksanaan  program  dapat  bejalan  efektif. Dalam  pelaksanaan  program  PKPR,  aturan pedoman yang digunakan Puskesmas Magelang Tengah bersumber dari Kementerian Kesehatan. Penerapan  program  belum  dapat  sesuai dengan pedoman dikarenakan petugas mengalami  kesulitan  karena  masih  terdapat anggota  yang  belum  memiliki  pemahaman secara maksimal mengenai PKPR serta masih terdapat anggota yang belum pernah membaca  pedoman  PKPR  yang  tersedia. Adanya  pedoman  memiliki  pengaruh  dalam bentuk menentukan terselenggaranya kebijakan yang konsisten dan tidak menyimpang dari tujuan. 22 Pelaksanaan program  sesuai  pedoman  juga  mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelayanan.
“..tidak  sedetail  yang  di  pedoman, karna  gacukup  waktunya,  jadi  ada beberapa  item  belum  terlaksana.”
(IU2)
“Repot  kalo  harus  sesuai  persis,  saya juga belum baca mbak, cuma dengerin kalau  dijelasin,  pakai  ilmu  yang  saya punya saja” (IU 3)
“Pedoman dari pusat, SPM remaja kan juga  belum  ada,  untuk  pedoman  atau juknis  dari  daerah  kami  juga  belum ada,  ya  dari  kami  cuma  adanya  IKK saja mbak” (IT 2)
Terkait  dengan  jabatan  dan  pembagian tugas  tim  PKPR  tertulis  pada  surat  Lembar Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 440/692/222/TAHUN  2019.  Susunan  Tim PKPR  terdiri  dari  13  petugas  dengan  jabatan dokter  umum,  perawat,  analis  laboratorium, penyuluh  kesehatan,  nutrisionis,  dan  bidan. Namun  pembagian  kerja  belum  dilakukan
sesuai yang ada dikarenakan pembagian tugas berdasarkan  dengan  jumlah  penjadwalan tugas  yang  diperoleh  masing-masing  anggota adil  dan  merata.  Sehingga  dikatakan  bahwa tiap anggota harus dapat memiliki kemampuan untuk dapat menjelaskan berbagai kompetensi lain.
Dalam pelaksanaan program, dibutuhkan  adanya  pembagian  kerja  yang dituntut  adanya  penempatan  petugas  sesuai dengan  kompetensi  keahlian  atau  spesialisasi yang  dimiliki  dengan  pekerjaan  yang  akan diserahkan  kepadanya.  Keterbatasan  tenaga kesehatan  yang  tersedia  harus  dapat  dikelola dengan sebaik-baiknya. Petugas PKPR puskesmas harus melakukan koordinasi secara teratur demi menunjang keterlaksanaan dan  kelancaran  kegiatan  program  PKPR  agar terdapat  manajemen  dalam  diri  masing- masing  pelaksana  dalam  perencanaan  dan kesiapan  diri  dalam  melaksanakan  agenda yang  dijadwalkan. 23 Sehingga  tidak  terjadi miss  communication mengenai  penjadwalan dan pembagian tugas yang diberikan. Koordinasi  di  puskesmas  mengenai  program PKPR  juga  belum  berjalan  dengan  baik dikarenakan belum terdapat agenda koordinasi  rutin  pada  tim  PKPR.  Petugas terkadang  memiliki  jadwal  ganda  dalam waktu  yang  bersamaan  yang  berakibat penjadwalan  yang  sudah  ada  tidak  berjalan sesuai  yang  direncanakan.  Tidak  adanya komunikasi  yang  baik  dalam  suatu  tim  akan berdampak  pada  kekompakan  yang  terjadi dalam pelaksanaan program.
“Jadwal petugas saya buat menyesuaikan  biar  adil,  sama  rata  ya mbak..  kalaupun  gabisa  semuanya  ya asal harus ada yg isi, daripada kosong sama  batal,  nanti  repot  koordinasinya lagi.” (IU 1)
“jadwal  sudah  terencana,  tapi  kadang ya ga sesuai, suka lupa suka misscomm karna ada barengan agenda.” (IU 4)
“harus  bisa  saling  back  up  ya,  tenaga puskesmas  memang  terbatas,  jadi harus  pinter  memanajemen  timnya  ” (IT 2)
Untuk  pelaksanaan  supervisi  program PKPR,  Dinas  Kesehatan  belum  melakukan penilaian  dan  pemantauan  SNPKPR  secara rutin  di  Kota  Magelang.  Penilaian  dan pemantauan  SNPKPR  seharusnya  dilakukan secara  rutin  untuk  mengetahui  seberapa pencapaian  yang  didapatkan  puskesmas. Kurangnya  manajemen  pemantauan  dan penilaian  kinerja  program  akan  menghambat pengembangan kinerja. 19 Monitoring evaluasi juga  dilakukan  dengan  kunjungan  Dinas Kesehatan  ke  puskesmas  setiap  akhir  tahun secara  general  bersamaan  dengan  program lain.  Metode  dilakukan  dengan  pengecekan berkas  dokumen  yang  dibutuhkan  dan  tanya jawab  seputar  keberlangsungan  program. Namun, dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum  maksimal dikarenakan ditemukan  adanya  ketidaksesuaian  antara berkas laporan dengan kejadian di lapangan.
Hal tersebut membuat monitoring evaluasi kurang berdampak terhadap peningkatan output program  dan  akan mempengaruhi  mutu  pelayanan  kesehatan. Kegiatan  monitoring  evaluasi  di  puskesmas seringkali tidak maksimal dikarenakan kegiatan  monitoring  tidak  didukung  dengan data instrumen yang diperlukan dan keterbukaan dan kejujuran kondisi yang ada. 4
“monev  dari  Dinkes  itu  global  untuk keseluruhan program.” (IU 1)
“wah  belum  ada  monev  internal  mbak, kita sebatas koordinasi santai
kekeluargaan tiap ada masalah” (IU 4)
“belum penilaian SNPKPR mbak, karna PKPR  di  sini  tu  masih  minimal  semua. Cuma kunjungan saja, kadang ada yang suka nutupi permasalahan yang ada, pas ditanya  berkasnya  gabisa  ngasih.” (IT 2)
Sedangkan  untuk  pelaporan  dilakukan setiap  bulan  kepada  Dinas  Kesehatan  berupa pemberian  data  laporan  terkait  PKPR.  Dalam pelaporan  tersebut,  jarang  dilakukan  adanya tanya  jawab  dan  penindaklanjutan  kegiatan program  yang  belum  berjalan.  Pengawasan PKPR  di  puskesmas  yang  hanya  berupa pemeriksaan  laporan  tersebut  menyebabkan evaluasi  mengenai  berjalannya  PKPR  tidak
diketahui sebagai perbaikan program. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kegiatan monitoring  evaluasi  dalam  program  PKPR masih  lemah.  Proses  monitoring  evaluasi dalam  pelaksanaan  PKPR  masih  dilakukan secara  belum  optimal  dikarenakan  evaluasi program  seringkali  belum  didukung  dengan sharing information dengan pelaksana. 7

## KESIMPULAN
Pelaksanaan PKPR di Puskesmas Magelang  Tengah  tidak  optimal  dikarenakan masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam serangkaian  kegiatan  pelaksanaan  program PKPR  yaitu  pelaksanaan  PKPR  yang  belum menjangkau  remaja  di  luar  sekolah,  peran konselor  sebaya  yang  belum  memiliki kesungguhan  dalam  menjalankan  peran,  serta petugas  yang  belum  memahami  penanganan dalam  menangani  pasien  remaja.  Adapun faktor  yang  mempengaruhi  tidak  optimalnya pelaksanaan  program  PKPR  di  puskesmas antara  lain  kurangnya  komunikasi  antar  tim PKPR dalam koordinasi penjadwalan kegiatan  sehingga  manajemen  waktu  yang dimiliki  petugas  belum  dimiliki  dengan  baik, terbatasnya  mengenai  kesepahaman  dan kejelasan terkait program PKPR yang dimiliki oleh petugas yang berakibat tidak maksimalnya  dalam  memberikan  pelayanan kepada remaja, belum difungsikannya ruangan  pelayanan  umum  secara  maksimal dalam  pemberian  pelayanan  kepada  remaja sehingga  berpengaruh  dalam  keterbukaan akan  masalah  yang  dihadapi  remaja,  serta monitoring  evaluasi  yang  terbatas  tanpa adanya penindaklanjutan program yang belum berjalan.
Penelitian  ini  menyarankan  agar  tim PKPR  melakukan  penjadwalan  komunikasi dan  koordinasi  secara  teratur  dan  konsisten agar terbentuk manajemen tim yang baik serta diperoleh  adanya  kejelasan  informasi  dan pemahaman  terkait  dengan  peran  dan  tugas masing-masing anggota.
Bagi Dinas Kesehatan
untuk dapat melakukan pemantauan  dan  penilaian  SNPKPR  secara rutin  sehingga  diketahui  aspek  penghambat yang mempengaruhi belum optimalnya program PKPR di puskesmas.
DAFTAR PUSTAKA
1.   Batubara  JRL.  Adolescent  Development (Perkembangan  Remaja).  Sari  Pediatr. 2010;12(1):21–9.
2.   Khoirun Q, Mairo N, Rahayuningsih SE, Purwara  BH.  Kesehatan  Reproduksi Remaja  Putri  di  Pondok  Pesantren Sidoarjo  Jawa  Timur.  MKB  :  Maj
Kedokt Bandung. 2015;47(2):77–83. 3.   Kementerian Kesehatan. Pedoman Standar  Nasional  Pelayanan  Kesehatan
Peduli  Remaja  (SNPKPR).  2nd  ed. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2018. 4.   Avilla T. Gambaran Pelaksanaan Pelayanan  Kesehatan  Peduli  Remaja (PKPR)  Di  Puskesmas  Dupak  Surabaya. J Promkes. 2019;7(1):78–87.
5.   Ni  Luh  Kadek  Alit  Arsani,  Ni  Nyoman Mestri Agustini. Peranan Program PKPR (Pelayanan  Kesehatan  Peduli  Remaja) Terhadap  Kesehatan  Reproduksi  Remaja Di  Kecamatan  Buleleng.  J  Ilmu  Sos  dan Hum. 2013;2(1):129–37.
6.   Rohmah IN, Tauran. Implementasi Program  Pelayanan  Kesehatan  Peduli Remaja  (PKPR)  Di  Puskesmas  Alun Alun  Kabupaten  Gresik.  J  Mhs  Unesa. 2016:1–10.
7.   Muthmainnah. Analisis Stakeholder Remaja Terhadap  Implementasi  Program Pelayanan  Kesehatan  Peduli  Remaja (PKPR)  Di  Kota  Semarang.  J  Promosi Kesehat. 2013;1:170–83.
8.   Setiasih.  The  Adolescent  in  Indonesia: Kesehatan Remaja di Tanah Air. Jakarta: Sagung Seto; 2017.
9.   Polii  KJ,  Warouw  DM.,  Kalesara  ER. Peranan  Komunikasi  Organisasi  Dalam Meningkatkan  Motivasi  Kerja.  J  Ilmu Komun Univ Sam Ratulangi. 2017;(7):1– 13.
10.   Friskarini K, Manalu HSP. Implementasi Program  Pelayanan  Kesehatan  Peduli Remaja  (PKPR)  Di  Tingkat  Puskesmas DKI Jakarta. J Ekol Kesehat. 2016;15(1):66–75. 11.   Kusumawati MH. Implementasi Pelayanan  Kesehatan  Peduli  Remaja (PKPR) Pada Puskesmas Dalam Meningkatkan  Kesehatan  Remaja  (Studi
Kasus Pada UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo  Kota  Blitar).  J  Adm  Publik. 2014;2(11).
12.   Ainurrahmah  Y.  Pengaruh  Manajemen
Pusat  Kesehatan  Masyarakat  terhadap Akses Pelayanan Kesehatan untuk
Mewujudkan Mutu Pelayanan Kesehatan.
J Publik. 2015;11(2):239–56.
13.   Rohmayanti,  Rachman  IT,  Nisman  WA. Pelayanan  Kesehatan  Peduli  Remaja Menurut  Perspektif  Remaja  Di  Kota Magelang. J Kesehat Reproduksi.
2015;2(1):12–20.
14.   Pratiwi T. Analisis Implementasi Program  Pelayanan  Kesehatan  Peduli Remaja  (PKPR)  di  Puskesmas  Kota
Palembang.  JHeS:  J  Heal  Stud  Univ
Aisyiyah Yogyakarta. 2017;
15.   Suwarsi.  Hubungan  Paparan  Media, Penggunaan  Waktu  Luang,  Dan  Peran Keluarga  Dengan  Perilaku  Kenakalan Remaja  Di  SMA  Negeri  Sleman.  Ilmu Keperawatan. 2012;
16.   Zainab,  Shaluhiyah  Z,  Widjanarko  B. Pelaksanaan Program PKPR Pada Puskesmas  Guntung  Payung  di  Kota
Banjarbaru.  J  Promosi  Kesehat  Indones.
2012;7(1):1–9.
17.   Ganta  VC.  Motivation  in  the  workplace to  improve  the  employee  performance. Int  J  Eng  Technol  Manag  Appl  Sci. 2014;2(6):221–30.
18.   Messakh  ST,  Istiarti  E,  Makulua  M.
Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Di Puskesmas Bancak  Kabupaten  Semarang.  J  Kesehat Bakti  Tunas  Husada  :  J  Ilmu  Ilmu
Keperawatan,  Anal  Kesehat  dan  Farm.
2019;19(2):190–9.
19.   Kurniawati L. Analisis Pelayanan Kesehatan  Peduli  Remaja  (PKPR)  Di Puskesmas  Kecamatan  Simpang  Teritip Bangka  Barat.  J  Ilm  Dozen  Glob. 2020;2(1):11–20.
20.   Pesiwarissa  PE,  Messakh  ST,  Panuntun B.  Gambaran  Implementasi  Program Kesehatan Reproduksi Remaja Di Puskesmas  Getasan.  J  Keperawatan Respati Yogyakarta. 2019;6(2):570–4. 21.   Afrianti  N,  Mudatsir,  Tahlil  T.  Analisis Implementasi Program
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). J Ilmu Keperawatan. 2017;5(2):16–25.
22.   Cutia  L,  Padmawati  RS.  Implementasi Program  pelayanan  Kesehatan  Peduli Remaja  (PKPR)  di  Puskesmas  (Studi Kasus  di  Kabupaten  Sumbawa  Barat).  J
BKM Univ Gadjah Mada. 2012; 23.   Maulidia FM. Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli  Remaja  (PKPR).  J  Ilm  Kesehat Media Husada. 2018;6(2):183–92.