## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN
Oleh Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi SH.,M.Hum Duwi Aprianti, S.H.,M.H.

## Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jalan kamboja
Nomor 11A Denpasar
ABSTRACT,  This  paper  aims  to  identify  and  analyze  legal  protection  for  creditors  in providing working capital loans without collateral. The writing method used is normative juridical  with  a  statutory  approach.  Credit  in  banking  activities  is  the  most  important activity, because the largest income from bank business comes from income from credit business activities. Banks provide credit based on trust, so that granting credit is giving trust to customers. But what about credit without collateral because credit collateral will provide legal certainty to the bank that the credit will still return by executing the credit guarantee,  while  unsecured  credit  provides  no  guarantee  at  all.  The  basic  law  that  we can  use  is  Articles  1131  and  1132,  there  are  explained  in  detail  about  the  unsecured credit.
Keywords: Legal protection, Personal Loan, creditors, debtors
ABSTRAK,  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perlindungan hukum  bagi  kreditor  dalam  pemberian  kredit  modal  kerja  tanpa  agunan.  Metode penulisan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan.  Kredit  dalam  kegiatan  perbankan  merupakan  kegiatan  yang  paling  utama, karena  pendapatan  terbesar  dari  usaha  bank  berasal  dari  pendapatan  kegiatan  usaha kredit.  Bank  memberikan  kredit  didasarkan  atas  keprcayaan,  sehingga  pemberian  kredit merupakan  pemberian  kepercayaan  kepada  nasabah.  Namun  bagaimana  dengan  kredit tanpa  agunan  karena  agunan  kredit  akan  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kreditnya sedangkan kredit tanpa agunan tidak memberikan jaminan sama sekali. Secara hukum  dasar  yang  dapat  kita  gunakan  adalah  Pasal  1131  dan  1132,  disana  dijelaskan secara detail mengenai kredit tanpa agunan tersebut.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kredit Tanpa Agunan, kreditor, debitor
A. Pendahuluan
Pembangunan nasional merupakan  upaya  pembangunan  yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam menghadapi perkembangan perekonomian  nasional  yang  senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi  dengan  tantangan  yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan  penyesuaian  kebijakan  di bidang  ekonomi,  termasuk  perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki
dan memperkukuh perekonomian nasional 1 . Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis  sebagai  lembaga  intermediasi dan  penunjang  merupakan  faktor  yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan  itu,  diperlukan  penyempurnaan terhadap  sistem  Perbankan  nasional yang  bukan  hanya  mencakup  upaya penyehatan  bank  secara  individual melainkan  juga  penyehatan  sistem Perbankan  secara  menyeluruh.  Upaya penyehatan  Perbankan  nasional  menjadi
1 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
tanggung jawab bersama antara Pemerintah,  bank-bank  itu  sendiri  dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung  jawab  bersama  tersebut  dapat membantu memelihara tingkat kesehatan  Perbankan  nasional  sehingga dapat  berperan  secara  maksimal  dalam perekonomian nasional. Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya  dalam  menghimpun  dan menyalurkan  dana  masyarakat  dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan  sektor  perekonomian  nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha  kecil  dan  menengah,  serta berbagai  lapisan  masyarakat  tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional, demikian  pula  bank  perlu  memberikan perhatian  yang  lebih  besar  dalam meningkatkan  kinerja  perekonomian  di wilayah operasi tiap-tiap kantor. 2
Di Indonesia peranan perbankan dalam  hal  sumber  pembiayaan  dunia masih  sangat  dominan.  Bank  sebagai lembaga  keuangan  hadir  ditengah- tengah  masyarakat  untuk  menyalurkan dana  yang  diperoleh  dari  masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit.  Kredit dalam kegiatan perbankan adalah kegiatan  usaha  yang  paling  utama, karena  pendapatan  terbesar  dari  usaha bank  adalah  pendapatan  yang  berasal dari  kegiatan  usaha  kredit  yaitu  bunga dan  provisi.  Fungsi  utama  bank  adalah sebagai  wahana  yang  dapat  secara optimal menghimpun dana dan selanjutnya  secara  selektif  menyalurkan dana  tersebut  dalam  bentuk  kredit kepada  para  pengusaha  sebagai  pelaku usaha dan pelaku bisnis yang membutuhkannya. Pihak bank dalam hal ini bank milik negara ataupun bank yang
2 Penjelasan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
dikelola oleh pihak swasta sebagai salah satu  insan  perbankan  nasional  berusaha untuk  membantu  kesulitan  dana  yang dialami  oleh  para  pengusaha  sebagai pelaku bisnis. 3 Fungsi utama bank adalah sebagai  wahana  yang  dapat  secara optimal menghimpun dana dan selanjutnya  secara  selektif  menyalurkan ana tersebut dalam bentuk kredit kepada paraFungsi  utama  bank  adalah  sebagai wahana  yang  dapat  secara  optimal menghimpun  dana  dan  selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut  dalam  bentuk  kredit  kepada paraFungsi  utama  bank  adalah  sebagai wahana  yang  dapat  secara  optimal menghimpun  dana  dan  selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut  dalam  bentuk  kredit  kepada paraFungsi  utama  bank  adalah  sebagai wahana  yang  dapat  secara  optimal menghimpun  dana  dan  selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut  dalam  bentuk  kredit  kepada para Salah  satu  kegiatan  yang  dapat diberikan  oleh  bank  baik  itu  bank  milik negara  maupun  bank  swasta  yaitu kegiatan pinjam meminjam uang. Kegiatan pinjam meminjam  uang sudah ada  sejak  lama  dalam  kehidupan masyarakat  yang  telah  mengenal  uang sebagai alat pembayaran, hampir seluruh masyarakat  telah  menjadikan  kegiatan pinjam  meminjam  uang  sebagai  sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan  taraf  kehidupannya.  Bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan internasional akan dapat diketahui betapa  besar  peranan  yang  terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga
3 Muhammad Hatta, Implementasi
Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 1, April 2014, Hal 27
keuangan    terutama  bank  konvensional telah  membantu  pemenuhan  kebutuhan dana  bagi  kegiatan  perekonomian  ngan memberikan  pinjaman  uang  antara  lain dalam  bentuk  kredit  perbankan.  Kredit perbankan  merupakan  salah  satu  usaha bank  konvensional  yang  telah  banyak dimanfaatkan  oleh  masyarakat  yang memerlukan dana. 4 \ Kredit dalam kegiatan perbankan  merupakan  kegiatan  yang paling utama, karena pendapatan terbesar  dari  usaha  bank  berasal  dari pendapatan kegiatan usaha kredit. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan  bertindak  sebagai  lembaga penyedia jasa keuangan bagi nasabahnya,  yang  mana  pada  umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi
keuangan  dari  pemerintah.  Penyaluran yang  dilakukan  kepada  masyarakat terutama  untuk  pengusaha  kecil  dan ekonomi  lemah  merupakan  kebijakan dari  sektor  perbankan.  Penyaluran  dana dapat  dilakukan  melalui  pemberian kredit  dengan  syarat-syarat  yang  telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan  untuk  meminjam  kepastian pelunasan  hutang  dari  debitur  kepada kreditur  bilamana  dikemudian  hari melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Sebetulanya  pemberian  kredit  yang aman  bagi  kreditur  adalah  dengan memberikan  kredit  yang  menggunakan jaminan atau agunan. Benda yang paling sering  digunakan  untuk  jaminan  atau agunan  adalah  tanah  dalam  pemberian fasilitas  kredit,  karena  tanah  pada umumnya  tanah  mudah  dijual  dan mempunyai nilai jual tinggi dibandingkan  dengan  benda  selain tanah, dan tentunya tanah dapat dibebani dengan hak tanggungan.
4 Bahsan, hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan  Indonesia,  Jakarta  :raja  grafindo persada 2007. hal 2
Bank memberikan kredit
didasarkan  atas  keprcayaan,  sehingga pemberian  kredit  merupakan  pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit  ini  merupakan  salah  satu  cara bank  untuk  memperoleh  keuntungan, maka  bank  hanya  boleh  meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya  dalam  bentuk  kredit  jika betul-betul  yakin  bahwa  debitur  akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan  syarat-syarat  yang  telah  disetujui oleh kedua belah pihak. Seiring perkembangan  jaman  pemberian  kredit mengalami perubahan yang begitu pesat banyaknya kebutuhan masyarakat sehingga  membuat  pemerintah  untuk mengeluarkan kebijakan dibidang keuangan dan bank-bank pun baik lokal maupun  asing  memberikan  berbagai macam  kredit  seperti  kredit  dengan agunan ataupun tanpa agunan. Kemudian muncul permasalahan bagaimana perlindungan hukum kreditur dengan  kredit  tanpa  agunan  tersebut. Oleh  sebab  itu  penulis  akan  membahas bagaimana  perlindungan  hukum  Kredit Tanpa Agunan (KTA) tersebut.
Berdasarkan uraian
latar belakang  masalah  di  atas,  makan  dapat dirumuskan  permasalahan  yang  akan menjadi  pokok  pembahasan,  adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur  dalam  pemberian  kredit  tanpa agunan?
Adapun  tujuan  penulisan  ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis  perlindungan  hukum  bagi kreditor  dalam  pemberian  kredit  modal kerja tanpa agunan.

## B. Pembahasan
1. Penjelasan  Kredit  Tanpa
Agunan Kata  “Kredit”  berasal  dari bahasa  Yunani  “credere”  yang  berarti kepercayaan  dengan  demikian  istilah kredit  memiliki  arti  khusus,  yaitu meminjamkan  uang  (atau  penundaan
pembayaran).  Unsur  kepercayaan  dalam hal  ini  adalah  keyakinan  dari  pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik  dalam  bentuk  uang,  barang,  atau jasa  akan  benar-benar  diterimanya kembali  dalam  jangka  waktu  tertentu  di masa  yang  akan  datang. 5 Apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung  pengertian  bahwa  bank selaku  kreditor  percaya  meminjamkan sejumlah  uang  kepada  nasabah  atau debitor yang dapat dipercaya kemampuannya  untuk  membayar  lunas pinjamannya  setelah jangka  waktu  yang ditentukan.  Menurut  Pasal  1  ayat  (12) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992, kredit  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan  itu.  Berdasarkan  persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  hutangnya  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  jumlah  bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.  Setelah  itu  pengertian Agunan menurut Undang-Undang Perbankan ialah kemampuan, keyakinan atau kesanggupan nasabah untuk melunasi  kewajibannya  sesuai  dengan yang dijanjikan. Selain itu pak Widiyono  mengatakan  bahwa  Agunan yaitu  suatu  benda  bergerak  ataupun benda  tidak  bergerak  yang  diserahkan debitur  kepada  kreditur  yang  berguna untuk  menjamin  apabila  terjadi  kondisi dimana fasilitas kredit tidak bisa dibayar kembali  sesuai  waktu  yang  telah ditetapkan. 6 Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  Kredit  Tanpa  Agunan  adalah sebuah produk perbankan yang memberikan  fasilitas  pinjaman  kepada peminjam  tanpa  adanya  sebuah  agunan
5 Thomas Suyatno, dkk, Dasar-dasar Perkreditan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 14
6 https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian- agunan/#Pengertian_Agunan diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul. 10.51
yang  dijadikan  jaminan  atas  pinjaman tersebut.  Pengertian  tersebut  dapat dijelaskan bahwa seorang debitur meminjam  uang  kepada  pihak  bank tanpa adanya jaminan hanya bermodalkan kepercayaan. Memang resikonya  lebih  besar  tetapi  pihak  bank tidak sembarangan memberikan pinjaman tentunya harus melalui
persyaratan yang ketat.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di atas,  jika  dilihat  dari  segi  jaminannya kredit  dapat  dibedakan  menjadi  kredit dengan  jaminan  dan  kredit  tanpa jaminan.  Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  Kredit  tanpa  jaminan  atau Kredit  Blanko  (unsecured  loan)  yaitu pemberian kredit tanpa jaminan material (agunan  fisik),  pemberiannya  sangatlah selektif  dan  ditujukan  kepada  nasabah besar  yang  telah  teruji  bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi  perbankan  maupun  kegiatan usaha yang dijalaninya. Dalam Peraturan  Perundang-Undangan  yang berlaku  seperti  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,
pemberian  kredit  demikian  dapat  saja direalisasikan, sebab Perundang- Undangan  Perbankan  yang  berlaku sekarang lebih menganut kepada
jaminan  yang  bersifat  non  fisik,  artinya bahwa pemberian kredit dapat dilakukan oleh  bank  apabila  bank  mempunyai keyakinan terhadap debitur atas kemampuan,  dan  kesanggupan  debitur untuk  melunasi  hutangya  sesuai  dengan yang diperjanjikan. Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko, sehingga  dengan  demikian  berlaku bahwa  semua  harta  kekayaan  debitur baik  yang  bergerak  maupun  tidak bergerak  yang  sudah  ada  maupun  yang akan  ada  kemudian  seluruhnya  menjadi jaminan pemenuhan pembayaran
hutang.  Bagi  dunia  Perbankan,  Kredit tanpa  jaminan  merupakan  jenis  kredit yang  mengandung  resiko  besar,  oleh karenanya tidak banyak bank di Indonesia  yang  mengeluarkan  kredit
jenis  ini.  Bank  sebagai  suatu  lembaga penghimpun  dana  dari  dan  untuk masyarakat  akan  menerapkan  Prinsip Kehati-hatian Bank dalam setiap pemberian kredit kepada nasabah (debitur). Berlatar-belakang prinsip tersebut    banyak  Bank  mengeluarkan kredit  kepada  nasabah  (debitur)  dengan jalan  meminta  jaminan  atau  yang dikenal  dengan  Kredit  dengan  Jaminan, sebagai  salah  satu  cara  meminimalisir resiko  kerugian  yang  akan  diderita sebagai  akibat  nasabah  (debitur)  tidak dapat  melunasi  kreditnya  sesuai  dengan yang telah diperjanjikan. 7
2. Penerapan Prinsip Kehatian- Hatian  dalam  Pemberian  Kredit Tanpa Agunan Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan  maupun  lembaga  keuangan non-perbankan,  namun  demikian  untuk lembaga  perbankan  pemberian  kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang  cukup  sulit.  Akan  tetapi  ada beberapa  bank  swasta  yg  memberikan syarat  yang  mudah,  Pemberian  kredit tersebut  terkesan  sangat  mudah  bahkan tidak  jarang  terkesan  sangat  dipaksakan karena  dalam  pencairan  kredit  kepada masyarakat  tersebut  tidak  melalui  suatu penelitian yang mendalam yang tentunya juga membutuhkan waktu baik administrasi  maupun  dalam  mengambil kesimpulan sebelum mencairkan kredit. Berkaitan dengan prinsip pemberian  kredit  oleh  bank  kepada debitur  berpedoman  kepada  2  prinsip yaitu : 8
1. Prinsip Kepercayaan Pemberian  kredit  oleh  bank  kepada nasabah debitor selalu didasarkan kepada  kepercayaan.  Bank  mempunyai
7 Ni  Made  Arini  dkk,  Penyelesaian permasalahan  kredit  tanpa  agunan  (umkm) di  Denpasar,  jurnal  ilmiah  prodi  magister kenot ariatan, 2016 - 2017 halaman 125
8 Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta.Kencana. 2011. Hal 64-65
kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya  bermanfaat  bagi  nasabah debitor  sesuai  dengan  peruntukannya yang  bersangkutan  mampu  melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Prinsip  Kehati-hatian  (Prudential
Principle)
Bank  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya,  termasuk  pemberian  kredit kepada  nasabah  debitor  harus  selalu berpedoman  dan  menerapkan  prinsip kehati-hatian.  Prinsip  ini  antara  lain diwujudkan  dalam  bentuk  penerapan secara  konsisten  berdasarkan  iktikad baik  terhadap  semua  persyaratan  dan peraturan  perundang-  undangan  yang terkait  dengan  pemberian  kredit  oleh bank bersangkutan. Prinsip kehati-hatian atau  yang  dalam  istilah  lain  disebut dengan  banking  prudential  principles merupakan  prinsip  yang  umum  yang digunakan dalam kegiatan atau aktivitas perbankan. Salah satunya adalah melalui pengawasan,  yakni  sampai  sejauh  mana bank diawasi kegiatan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai  tolok  ukur  utama.  Namun, pengawasan  perbankan  pada  umumnya merupakan  tindakan  represif  yang  tidak cukup mencegah terjadinya kebangkrutan  bank  atau  likuidasi  atau pembekuan kegiatan usaha dan ditempatkannya bank dalam pengawasan  khusus  di  masa  industri perbankan di tahun 2004. Bahkan bank- bank tersebut bangkrut karena “dirampok”  oleh  pemilik  dan  atau pengurusnya  sendiri  dan  pengawas “terlambat”  mengetahuinya.  Beberapa studi  memang  meragukan  efektifitas aturan kehati-hatian (prudential regulation) dan kinerja lembaga pengawas.  Pendekatan  alternatif  yang ditawarkan adalah menerapkan sunshine regulation (aturan keterbukaan). Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan kemampuan  nasabah  dan  stakeholder lainnya mengawasi bank secara
langsung. 9 Aspek  keterbukaan  yang dilakukan  perbankan  menjadi  bagian yang  tidak  terpisahkan  dalam  setiap aktivitas perbankan di Indonesia
Untuk  mencegah  terjadinya  kredit bermasalah  dikemudian  hari,  penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan  terhadap  suatu  permohonan kredit  dilakukan  dengan  berpedoman kepada Formula 4P dan 5C. Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut 10 :
a. Personality Pihak  Bank  mencari  data  secara lengkap  mengenai  kepribadan  si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya,  dan  lain-  lain.  Hal ini  diperlukan  untuk  menentukan persetujuan  kredit  yang  diajukan oleh pemohon kredit. b. Purpose Selain mengenai kepribadian (personality)  dari  pemohon  kredit, bank  juga  harus  mencari  data tentang  tujuan  atau  penggunaan kredit tersebut sesuai lineof business kredit bank yang bersangkutan.
c. Prospect Bank  harus  melakukan  analisis secara cermat dan mendalam tentang  bentuk  usaha  yang  akan dilakukan  oleh  pemohon  kredit.
Misalnya, apakah usaha yang dijalankan  oleh  pemohon  kredit mempunyai  prospek  di  kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat. d. Payment Bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari 9 Zulkarnain Sitompul, Transparansi Perbankan: Tantangan 2005. Pilars N0.51/TH VII/27 Desember 2004-09 Januari 2005. h. 1 10 Gendhis G, Analisis Hukum Kredit Tanpa Agunan (KTA) Mandiri Payroll dan Non Payroll , Bandar Lampung: 2019 hal 10-11
pemohon  kredit  untuk  melunasi utang  kredit  dalam  jumlah  dan jangka waktu yang ditentukan.
Mengenai Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut : a. Character ,  bahwa  calon nasabah debitor memiliki watak, moral,dan sifat-sifat pribadi yang baik.penilaian  terhadap karakter  ini  dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas,  dan  kemauan dari calon nasabah debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya b. Capacity , kemampuan calon  nasabah  debitor untuk mengelola kegiatan  usahanya  dan mampu melihat prospektif  masa  depan, sehingga  usahanya  akan dapat  berjalan  dengan baik  dan  memberikan kentungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi hutang kreditnya  dalam  jumlah dan  jangka  waktu  yang ditentukan
c. Capital , bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap  modal  yang dimiliki  oleh  pemohon kredit d. Colleteral adalah jaminan untuk persetujuan  pemberian kredit  yang  merupakan sarana  pengaman  (back up)  atas  resiko  yang mungkin  terjadi  atas wanprestasinya  nasabah debitor di kemudian
hari,  misalnya  terjadi kredit macet.
e. Condition  of  Economic Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi  secara  umum dan sektor usaha pemohon  kredit  perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin  terjadi  yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. Fungsi utama bank adalah sebagai wahana yang dapat secara optimal menghimpun dana dan selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada 3. Perlindungan bagi kreditur dalam memberikan Kredit Tanpa Agunan (KTA) Agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan  unsur-unsur  lain  dapat diperoleh  keyakinan  atas  kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya,  agunan  dapat  hanya  berupa barang,  proyek  atau  hak  tagih  yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.  Dalam  Pasal  1  angka  23 Undang-Undang  Perbankan  mengatur mengenai  pengertian  agunan.  Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam  rangka  pemberian  fasilitas  kredit atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip Syariah. 11 Pengertian  agunan  di  atas, dapat  dijelaskan  bahwa  fungsi  utama dari  jaminan  adalah  untuk  meyakinkan bank agar melunasi kredit yang diberikan  kepada  debitur  sesuai  dengan
11 H R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi , PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
2005, hlm 208
perjanjian  kredit  yang  telah  disepakati bersama. Agunan kredit akan memberikan  jaminan  kepastian  hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya  akan  tetap  kembali  dengan cara  mengeksekusi  jaminan  kreditnya dan  sesuai  dengan  gambaran  diatas bahwa  agunan  dalam  prakteknya  lebih dipentingkan  dalam  pemberian  kredit ini,  sehingga  tidak  berlebihan  apabila bank  memandang  perlu  dalam  rangka menambah  keyakinan  atas  watak  dan kemampuan debitur, bank selalu meminta  jaminan  pemberian  kredit  dari pihak  lain  seperti  jaminan  pribadi,
garansi  dari  bank  lain  atau jaminan  dari induk perusahaan.
Persoalan  agunan  ini  berkaitan dengan  ketentuan  pasal  1131  dan  1132 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata. Kedua  pasal  ini  membahas  tentang piutang-  piutang  yang  diistimewakan. Pasal 1131 KUHPer mengatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan  untuk  segala  perikatan perseorangan. Dan pasal 1132 mengatakan  bahwa  kebendaan  tersebut menjadi  jaminan  bersama-sama  bagi semua orang yang mengutangkan padanya,  pendapatan  penjualan  benda- benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan,  yaitu  menurut  besar- kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila  diantara  para  piutang  itu  ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
Untuk  kredit  tanpa  agunan,
karena  pihak  bank  tidak  menentukan dari  awal  apa  yang  menjadi  agunannya dan  dalam  hal  ini  memang  tidak menggunakan agunan, maka berdasarkan  pasal  1131  dan  1132 KUHPer,  harta  kekayaan  milik  dari debitur  seluruhnya  menjadi  jaminan terhadap  jumlah  utang  yang  harus dibayarkan  oleh  debitur.  Akibatnya  jika terjadi  wanprestasi  dari  pihak  debitur,
maka  pihak  Bank  melakukan  eksekusi berdasarkan  pasal  1131  dan  1132 KUHPer.  Dengan  menggunakan  kedua pasal  tersebut  pihak  kreditor  melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi seluruh harta  maupun  barang-barang  berharga milik  debitur  yang  wanprestasi  sebagai pelunasan  dari  sisa  prestasinya  yang belum terpenuhi. 12
Dalam  dunia  perbankan  sering kali  terjadi  permasalahan-permasalahan yang  nantinya  akan  terdapat  implikasi hukum bagi para pelaku yang bersangkutan.  Salah  satu  di  Antara permasalahan  yang  sering  terjadi  ialah bagaimana  sistem  kredit  yang  tidak menggunakan  agunan  maupun  jaminan dan bagaimana perlindungan hukumnya, Jaminan  dari  pihak  debitur  merupakan persyaratan mutlak dengan tujuan untuk adanya  kepastian  hukum  yang  secara tegas  telah  diatur  dalam  perjanjian kredit.  Hal  ini  disebabkan  karena jaminan  merupakan  hal  yang  sangat penting bagi pihak bank untuk menangkal  resiko-resiko  yang  mungkin akan  timbul  di  kemudian  hari  sebagai akibat  dari  pemberian  kredit  oleh  bank kepada pihak debitur.
Kesimpulan Berdasarkan analisis yang sudah dibahas dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi  kreditur  dalam  pemberian  kredit tanpa  agunan  berdasarkan  pasal  1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  harta  kekayaan  milik  dari debitur  seluruhnya  menjadi  jaminan terhadap  jumlah  utang  yang  harus dibayarkan  oleh  debitur.  Akibatnya  jika terjadi  wanprestasi  dari  pihak  debitur, maka  pihak  Bank  melakukan  eksekusi berdasarkan  pasal  1131  dan  1132 KUHPer.  Dengan  menggunakan  kedua pasal  tersebut  pihak  kreditor  melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi seluruh
12 Muhammad H, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor  Dalam  Pemberian  Kredit  Modal Kerja Tanpa Agunan, Samarinda.hal 11
harta  maupun  barang-barang  berharga milik  debitur  yang  wanprestasi  sebagai pelunasan  dari  sisa  prestasinya  yang belum terpenuhi.

## Saran.
1. Perlu  adanya  sosialisasi  mengenai Kredit Tanpa Agunan (KTA) dengan  kaitannya  Pasal  1131dan 1132 KUHPer kepada pihak debitur. 2. Apabila debitur melakukan wanprestasi  maka  penyelesaiannya utamanya  melalui  jalur  non  litigasi apabila  dibisa  terselesaikan  maka dapat diambil jalur litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Undang-Undang
Undang-Undang  No  10  Tahun  1998 tentang perubahan atas Undang-Undang  No  7  Tahun 1992 Tentang Perbankan Penjelasan  Undang-Undang  No  10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No  7  Tahun  1992  tentang Perbankan

## Buku
Bahsan,  hukum  jaminan  dan  jaminan kredit  perbankan  Indonesia, Jakarta  :raja  grafindo  persada
2007. hal 2
Gendhis  G, Analisis  Hukum  Kredit Tanpa  Agunan  (KTA)  Mandiri Payroll  dan  Non  Payroll , Bandar  Lampung:  2019  hal
10-11
H R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm
208
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta.Kencana. 2011. Hal 64-65 Muhammad  H, Perlindungan  Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan , Samarinda.hal 11
Muhammad Hatta, Implementasi Perlindungan  Hukum  Bagi Kreditor  Dalam  Pemberian Kredit  Modal  Kerja  Tanpa Agunan ,  ARENA  HUKUM Volume  7,  Nomor  1,  April 2014, Hal 27 Ni  Made  Arini  dkk, Penyelesaian permasalahan  kredit  tanpa agunan  (umkm)  di  Denpasar , Jurnal  ilmiah  prodi  magister kenot  ariatan,  2016  -  2017
halaman 125
Thomas  Suyatno,  dkk, Dasar-dasar Perkreditan , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 14 Zulkarnain Sitompul, Transparansi Perbankan:  Tantangan  2005. Pilars N0.51/TH VII/27 Desember  2004-09  Januari 2005. h. 1
Website. https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian- agunan/#Pengertian_Agunan diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul. 10.51