## KONSEP RUKHSAH SEBAGAI PERWUJUDAN ISLAM AKOMODATIF;

## KAJIAN KAIDAH HUKUM ISLAM
Zulfahmi UIN Sultan Syarif Kasim Riau zulfahmi91@uin-suska.ac.id

## ABSTRAK
Tulisan  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  konsep rukhsah yang  merupakan keringanan  bagi  seorang mukallaf dalam  menjalankan  syariat.  Sebagai  agama yang  universal,  Islam  sangat  menjunjung  prinsip  dan  karakternya  demi mewujudkan  tujuan  hukum  yang  mulia  yaitu  menciptakan  kemaslahatan  dan menghilangkan  kerusakan.  Konsep rukhsah merupakan  wujud  Islam  yang akomodatif  terhadap  kondisi  sosial  masyarakat  dengan  memperhatikan  kesulitan yang muncul di tengah-tengah kehidupan.  Kajian ini adalah kajian pustaka yang bersifat  kualitatif  dengan  deskriptif  analitik  untuk  menganalisis  konsep rukhsah dengan  bahan  kaidah  hukum  Islam  sehingga  menjadi  terang  bahwa  ajaran  Islam adalah  ajaran  yang  universal  dan  humanis.  Kajian  ini  bertujuan  memberikan penjelasan bahwa Islam adalah agama yang mengakomodir segala kesulitan yang ada ketika menjalankan syariat. Islam bukanlah agama yang picik dan menafikan kesulitan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  keringanan  yang  disebut rukhsah . Sehingga  lahirlah  kaidah  khusus  terkait  konsep rukhsah yaitu al-masyaqqah tajlibu al-taysir (kesulitan membawa kemudahan). Dari kaidah pokok ini -berikut kaidah  cabangnya-  melahirkan  konsep rukhsah atau  keringanan  dalam  beragama dikarenakan adanya penyebab.
Kata Kunci: rukhsah, Islam Akomodatif, Kaidah Hukum Islam

## ABSTRACT
This  paper  is  motivated  by  the  concept  of  rukhsah  which  is  a  relief  for  a mukallaf in carrying out the Shari'a. As a universal religion, Islam highly upholds its  principles  and  character  in  order  to  realize the  noble  legal  goals  of  creating benefit and eliminating damage. The concept of rukhsah is a form of Islam that is accommodating to the social conditions of the community by paying attention to the difficulties that arise in the midst of life. This study is a qualitative literature review  with  analytical  descriptive  to  analyze  the  concept  of  rukhsah  with  the material of Islamic law rules so that it becomes clear that Islamic teachings are universal and humanist teachings. This study aims to provide an explanation that Islam  is  a  religion  that  accommodates  all  the  difficulties  that  exist  when implementing  the  Shari'a.  Islam  is  not  a  narrow-minded  religion  and  denies difficulties. This is evidenced by the existence of a relief called rukhsah. So that a special  rule  related  to  the  concept  of  rukhsah  was  born,  namely  al-masyaqqah tajlibu  al-taysir  (difficulty  bringing  ease).  From  this  basic  rule  -  along  with  the
branch rules - gave birth to the concept of rukhsah or leniency in religion due to a cause.
Keywords: Rukhsah, Accommodative Islam, The rule of Islamic Law

## PENDAHULUAN
Islam  merupakan  agama  yang  universal.  Seluruh  ajaran  yang  terdapat  di dalamnya  bisa  berlaku  untuk  semua  ummat  tanpa  terkecuali.  Dalam  Al-Qur’an QS.  Al-Anbiya  (21);107  Allah  swt.  telah  meyatakan  bahwa  Nabi  Muhammad saw. diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hal ini menjadikan karakter universalitas ini semakin kuat.
Syukri  Albani  Nasution  menambahkan  bahwa  syariat  yang  dibawa  oleh Muhammad bukan hanya untuk orang Arab saja, melainkan bagi seluruh manusia yang  ada  di  setiap  penjuru  dunia.  Ayat-ayat  yang  ada  dalam  Al-Qur’an diantaranya  juga  menggunakan  seruan yaa  ayyuha  al-nas yang  menunjuk  semua manusia  di  manapun  berada. 1 Bahkan  lebih  jauh,  ajaran-ajaran  yang  ada  dalam agama  Islam  bisa  menyatukan  dan  mengakomodir  segala  persoalan  kehidupan tanpa memihak kepada siapapun.  Berikutnya, Islam telah menentukan aturan dan dasar-dasar  hukum  yang  berlaku  bagi  manusia  bagi  sehingga  mereka  selamat  di dunia dan akhirat. Selanjutnya aturan ini disebut sebagai syariat Islam yang mana syariat  ini  dibuat  oleh  Allah  swt.  Istilah  syariat  sejatinya  sama  dengan  hukum Islam.  Ketika  didefinisikan  kata  syariat  maka  isinya  sama  apa  yang  ada  dalam hukum Islam, yaitu seperangkat aturan yang dibuat oleh Tuhan bersifat mengikat dan disertai sanksi.
Setiap  aturan  (baik  yang  bersifat  perintah  maupun  larangan)  yang  dibuat harus  dijalankan  sepenuh  hati.  Orang  yang  dituntut  untuk  menjalankan  perintah dan larangan disebut sebagai mukallaf. Mukallaf berarti orang yang sudah mampu menjalankan syariat secara utuh.  Namun, sebagai manusia terkadang ada kondisi dan  situasi  yang  menyebabkan  aturan  itu  tidak  bisa  dilaksanakan  sebagaimana semestinya. Seperti keadaan sakit, hamil dan menyusui, tua renta, musafir dan lain sebagainya.  Keadaan  seperti  itu  mengharuskan  adanya  solusi  dari  sang  pembuat
1 Syukri Albani Nasution, 2013, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta:Rajawali Pers), hal. 42
syariat sebagai upaya perwujudan Islam  akomodatif. Sebab, jika tidak ada solusi yang  ditawarkan  maka  manusia  akan  merasa  kesusahan  dalam  beragama.  Tidak menutup  kemungkinan  mereka  akan  memberontak  terhadap  agama  mereka sendiri.
Dalam  hukum  Islam  ada  dua  istilah  yang  terkait  dengan  pembebanan terhadap mukallaf , yaitu ‘azimah dan rukhsah . ‘Azimah berarti perkara yang sudah disyariatkan  sejak  awal  tanpa  adanya  perubahan  dikarenakan  ada  sesuatu  yang baru.  Sedangkan rukhsah berarti  sesuatu  yang  ada  dikarenakan  adanya  uzur. 2
Dalam bahasan sederhana dapat dimaknai bahwa ‘azimah merupakan pelaksanaan hukum  syariat  sebagaimana  yang  sudah  ditetapkan  sejak  awal  seperti melaksanakan  wudhu  menggunakan  air.  Sedangkan rukhsah dapat  diartikan sebagai  keringanan  dalam  pelaksanaan  hukum  syariat  seperti  bertayammum dikarenakan  uzur  menggunakan  air.  Untuk  itu,  tulisan  ini  akan  memberikan gambaran  terhadap  konsep rukhsah sebagai  perwujudan  Islam  yang  akomodatif melalui kajian kaidah hukum Islam.

## PEMBAHASAN
A. KONSEP RUKHSAH
1. Rukhsah dan ‘Azimah
Rukhsah atau  dalam  istilah  lain  disebut  juga  sebagai takhfif (keringanan) merupakan satu dari sekian banyak bentuk kemurahan Allah swt.  kepada  manusia.  Banyak  dalil  Al-Qur’an  yang  menegaskan  bahwa Allah  swt.  menginginkan  adanya  kemudahan.  Diantaranya dalam QS.  Al-
Baqarah (2); 185 “Allah menginginkan terhadapmu akan kemudahan dan tidak  menginginkan  kesulitan”, dan  dalam  QS.  Al-Hajj  (2);  78  yang artinya “Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama” .
Selanjutnya,  Al-Syatibi  mendefinisikan rukhsah dengan  segala sesuatu  yang  disyariatkan  karena  adanya  uzur  yang  membuat  sulit. 3
Definisi  yang  sama  dituliskan  oleh  Zakariya  Al-Anshori  bahwa rukhsah
2 Muhammad  bin  Ahmad  Al-Syarakshy,  tt, Usuhul  al-Syarakhsy ,  (Beirut:Darul Ma’rifat), hal. 111
3 Al-Syatibi, 1997, Al-Muwafaqat , (ttp:Dar Ibnu Affan), hal: 466
adalah  perubahan  hukum  dari  hal  yang  sulit  (menurut  mukallaf)  kepada kemudahan  karna  adanya  uzur  seperti  haram  mejadi  halal. 4 Sedangkan ‘azimah adalah  segala  sesuatu  yang  disyariatkan  berupa  hukum-hukum syariat  yang  bersifat  umum  sebagaimana  sejak  awalnya.  Artinya,  seluruh hukum  (berupa  perintah  dan  larangan)  yang  sejak  awal  memang diperintahkan  seperti  itu  dan  hukum  tersebut  tidak  hanya  tertentu  kepada sebagian orang maupun sebagian waktu dan keadaan saja. 5
2. Sebab-Sebab Rukhsah
Syariat sudah menentukan penyebab apa saja yang memperbolehkan  seseorang  mendapatkan  keringanan.  Diantara  sebab- sebab itu sebagai berikut. 6
a. Melakukan  perjalanan  yang  dibenarkan  agama  sehingga  seseorang dibenarkan meringkas sholat dan membukakan puasa.
b. Adanya  sakit  sehingga  seseorang  boleh  bertayammum  ketika  ia  sulit menggunakan air.
c. Adanya  paksaan  (selain  paksaan  untuk  berzina,  membunuh  dan murtad).
d. Lupa terhadap ketentuan hukum sehingga apabila seseorang melanggar aturan syariat, ia tidak dikenai sanksi.
e. Ketidaktahuan terhadap suatu perkara.
f. Adanya kesulitan yang tidak mungkin menghindar seperti diperbolehkan sholat bersama darah bisul yang terus keluar.
3. Macam-macam Rukhsah
Rukhsah terbagi  menjadi  beberapa  macam  dilihat  dari  segi pelaksanaannya. Diantaranya: 7
a. Menggugurkan  kewajiban,  seperti  tidak  melaksanakan  sholat  jum’at dan ibadah haji karena adanya uzur.
4 Zakariya  Al-Anshori, tt, Ghoyah al-Wushul  Syarh Lub al-Ushul , (Mesir:Darul  Kutub Al-Arabiyyah Al-Kubro), hal. 19
5 Al-Syatibi, Op.cit. hal. 464
6 Ibrahim  Muhammad  Mahmud  Al-Hariri,  tt, Al-Madkhol  ila  Al-Qawaid  Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah , (Amman: Dar ‘Ammar), hal. 100
7 Ibid , hal. 101
b. Mengurangi  kewajiban,  seperti  mengerjakan  sholat  yang  empat  rakaat menjadi dua rakaat.
c. Mengganti  kewajiban,  seperti  mengganti  wudhu  dan  mandi  wajib dengan  tayammum,  mengganti  berdiri  dengan  duduk  ketika  sholat fardhu.
d. Mendahulukan  kewajiban,  seperti  mendahulukan  pembayaran  zakat sementara haul belum sampai.
e. Mengakhirkan kewajiban, seperti kebolehan menjamak (mengumpulkan) sholat di Muzdalifah bagi jamaah haji.
f. Meringankan  kewajiban,  seperti memakan  bangkai  saat  di  saat  darurat sebagai upaya untuk bertahan hidup.
g. Merubah  kewajiban,  seperti  merubah  gerakan  dan  ketentuan  sholat ketika dalam keadaan genting maupun perang.
4. Pembagian Rukhsah
Sementara  jika  dilihat  dari  tingkat  pelaksanaannya,  maka rukhsah dibagi menjadi lima sebagai berikut: 8
a. Wajib  dilaksanakan,  seperti  memakan  bangkai  ketika  keadaan  darurat, dan berbuka puasa bagi orang yang khawatir terhadap dirinya sendiri.
b. Sunnah  dilaksanakan,  seperti  meringkas  sholat  ketika  perjalanan,  dan melihat kepada wanita pinangan.
c. Mubah dilaksanakan, seperti melaksanakan akad salam (pesanan).
d. Lebih baik ditinggalkan, seperti berbuka bagi musafir yang sebenarnya ia mampu untuk berpuasa.
e. Makruh  dikerjakan,  seperti  meringkas  (meng qasar )  sholat  yang  mana jarak perjalanan kurang dari yang ditentukan.
5. Karakter Hukum Islam

## Sempurna
Sempurna  maknanya  utuh  dan  lengkap  segalanya.  Hal  ini dibuktikan dengan syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang global dan umum  dengan  tujuan  memberikan  ruang  kepada  seorang  mujtahid  untuk
8 Ibid , hal. 101
memberikan  pendapat  sesuai  perkembangan  situasi  dan  kondisi.  Hukum Islam  bisa  diterima  di  semua  tempat  dan  setiap  saat  sehingga  ia  bisa berlaku  sepanjang  masa. 9 Hukum  Islam  bisa  menyatukan  umat  manusia meskipun  mereka  berbeda  suku,  budaya  dan  bangsa.  Meskipun  waktu terus  berganti,  perubahan  sosial  terus  terjadi,  namun  Hukum  Islam  tetap dalam keutuhannya.
Hukum Islam bisa menghimpun antara pandangan hidup individual dan  sosial  tanpa  menimbulkan  pertentangan  antara  kelompok-kelompok. Bahkan lebih jauh, Islam menghimpun segala bidang kehidupan manusia, seperti  ibadah,  muamalah, siyasah (politik),  perkawinan,  pidana  dan  lain sebagainya. 10

## Elastis
Elastis  berarti  mudah  berubah  bentuknya  dan  mudah  kembali  ke bentuk  asal;  lentur. 11 Praktek  dari  karakter  elastis  ini  dapat  dilihat  pada segala  aspek  kehidupan,  baik  menyangkut  hubungan  manusia  dengan Tuhan maupun manusia dengan sesama manusia. Dalam kehidupan sehari- hari  misalnya,  banyak  sekali  kasus-kasus  yang  sebelumnya  tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur’an maupun hadis akan tetapi seorang mujtahid diperkenankan untuk menggali sebuah hukum. Ini menunjukkan bahwa  hukum  Islam  tidak  kaku,  ia  bisa berubah  sesuai  perubahan  zaman dan  keadaan. 12 Contoh  keelastisan  hukum  Islam  dapat  kita  lihat  pada kebolehan  ibu  hamil  untuk  tidak  berpuasa  di  bulan  Ramadhan  karena khawatir  terhadap  dirinya  maupun  anaknya.  Begitu  pula  permasalahan kontemporer  seperti  belanja  online  yang  sebelumnya  tidak  ada,  sehingga para  mujtahid  mempunyai  kewenangan  untuk  menentukan  hukum  bagi masalah tersebut.
Dinamis
9 Syukri Albani Nasution, Op.cit. hal. 39
10 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2013, Falsafah Hukum Islam , (Semarang:Pustaka Rizki Putra), hal. 64
11 Kemdikbud, KBBI Daring, diakses pada 20 September pukul 21.28.
12 Yusuf  Qardhawi, Keluwesan  dan  Keluasan  Syariat  Islam  Dalam  Menghadapi Perubaha Zaman , (Jakarta:Pustaka Firdaus), hal. 36
Hukum  Islam  bergerak  menyertai  perkembangan  manusia  dalam segala  aspek.  Ia  tidak  memungkiri  kenyataan  yang  terjadi  di  tengah masyarakat.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perubahan  sosial  lebih  cepat dari perubahan hukum itu sendiri. Oleh karenanya,  Hukum Islam dituntut untuk selalu siap menyikapi perubahan itu.
Manusia mempunyai watak ketertarikan terhadap suatu hal jika hal tersebut  memang  dianggap  bisa  menawan  hatinya.  Manusia  tidak menyukai  sesuatu  yang  tidak  bisa  bergerak  menuju  perubahan.  Hukum Islam  bergerak  menyertai  perkembangan  zaman  dengan  mengedepankan konsep ijtihad. Ijtihad akan menjawab segala tantangan dan harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai dasarnya. 13

## Sistematis
Hukum  Islam  mencerminkan  sejumlah  doktrinnya  saling  bertalian dan berhubungan satu dengan yang lain secara logis. Perintah sholat dalam Al-Qur’an  selalu  berkaitan  dengan  perintah  zakat.  Perintah  makan  dan minum  selalu  diiringi  perintah  jangan  berlebih-lebihan.  Begitu  pula Hukum  Islam  selalu  terhubung  dengan  kondisi  sosial  masyarakat.  Seperti contoh  Islam  tidak  memotong  tangan  si  pencuri  bila  keadaan  masyarakat sedang  dalam  keadaan  kacau  dan  kelaparan.  Menjadi  sangat  jelas  bahwa hukum Islam tidak bisa meninggalkan sebagian dan menjalankan sebagian yang lain karena ia memiliki karakter yang sistematis. 14

## 6. Tujuan Hukum Islam
Kajian  tentang  hukum  Islam  merupakan  salah  satu  kajian  yang menarik dalam bidang ushul fiqih yang selanjutnya kajian ini berkembang menjadi  kajian  filsafat  hukum  Islam.  Karenanya  istilah maqasid  syari’ah adalah istilah yang sama dengan filsafat hukum Islam. Kajian dalam istilah yang  terakhir  ini  merupakan  pertanyaan  kritis  terhadap  tujuan disyariatkannya hukum Islam. 15
13 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.cit , hal. 66
14 Syukri Albani Nasution, Op.cit. hal. 45
15 Fathurrahman Djamil, FIlsafat Hukum Islam , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hal. 123
Setiap orang yang bertanya apa, mengapa, dan bagaimana berarti ia telah  mencoba  untuk  berpikir  secara maqaṣid .  Apa  manfaat  puasa Ramaḍan?.  Mengapa  menunaikan  zakat menjadi  salah  satu  rukun  Islam?.
Bagaimana    hukum  Islam  dapat  berkontribusi  pada  pembangunan  dan peradaban?. Maqaṣid akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan  pertanyaan  lain  tentang  hukum  Islam. 16 Menurut  Al-Syatibi,  tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mengilangkan segala bentuk  kerusakan.  Tidak  ada  satupun  hukum  yang  dibuat  Allah  swt  yang tidak  memiliki  tujuan.  Merupakan  suatu  kemustahilan  jika  hukum  Tuhan tidak memiliki tujuan yang baik bagi manusia. 17
Untuk  mewujudkan  tujuan  hukum  Islam  tersebut  ada  lima  unsur pokok yang harus dijaga. Kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan,  dan  harta.  Selanjutnya,  dalam  menjaga  yang  lima  tersebut, dibagi menjadi tiga tingkatan tujuan, yaitu: tingkatan primer ( daruriyyah ),
tingkatan  sekunder  ( Hajjiyyah ),  dan  tingkatan  tersier  ( tahsiniyyah ). 18
Dalam  praktiknya,  tentu  tingkatan  primer  ( daruriyyah )  menjadi  tujuan pertama  dalam  setiap  lima  unsur  pokok  tersebut.  Seperti  menjaga  agama, maka yang menjadi tujuan primernya adalah rukun iman dan rukun Islam. Sedangkan  menjaga  jiwa  maka  yang  menjadi  tujuan  utamanya  adalah melarang  segala  bentuk  pembunuhan  jiwa  tanpa  adanya  hak.  Berikutnya menjaga  akal,  maka  yang  menjadi  tujuan  utamanya  adalah  larangan meminum  khamar  dan  lain  sebagainya.  Begitupun  dalam  menjaga keturunan  yang  menjadi  tujuan  utama  adalah  syariat  perkawinan.  Dan yang  terakhir  menjaga  harta  yang  menjadi  tujuan  utama  adalah  larangan mencuri dan lain sebagainya.
B. ISLAM AKOMODATIF
1. Prinsip Hukum Islam
16 Jasser Auda, 2015, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah, (Bandung: Mizan), hal. 31
17 Ahmad Raisyuni, 1992, Nazariyah al-Maqasid ‘Inda Al-Imam Al-Syatibi , (ttp: Darul ‘Alamiyyah), hal, 233
18 Syukri Albani Nasution, Op.cit. hal. 127
Prinsip  berarti  kebenaran  yang  menjadi  dasar  seseorang  dalam berfikir,  bertindak  dan  sebagainya. 19 Artinya,  prinsip  hukum  Islam merupakan panduan dasar yang menjadi landasan dalam hukum Islam itu sendiri.
Adapun prinsip-prinsip hukum Islam tersebut: 20
a. Meniadakan kesulitan ( ‘adam al-harj )
Allah  swt.  dalam  QS.  Al-Baqarah  (2);  286  mengatakan “Allah  tidak memberatkan  seseorang  hamba  melainkan  sesuai  kemampuan” .  Ayat ini  menegaskan  bahwa  segala  bentuk taklif (beban  hukum)  yang disyariatkan kepada manusia tidak mungkin melebihi batas kemampuan sehingga membuat mereka kesulitan dan kesukaran. Hal yang demikian ini tentu tidak diinginkan oleh syariat. Setiap ada perintah atau larangan yang dianggap menyulitkan karena suatu hal maka pasti ada solusi yang ditawarkan.  Banyak  contoh  dari  prinsip  ini,  diantaranya  adanya kebolehan tidak berpuasa ketika musafir dan lain sebagainya.
b. Meminimalisir beban ( taqlil al-taklif )
Pembebanan  syariat  kepada  seorang  hamba  pasti  ada.  Akan  tetapi, syariat  yang  diturunkan  itu  diterima  apa  adanya  atau  mempertanyakan suatu hal yang akan membuat kesulitan. Bahkan Allah swt. menegaskan dalam QS. Al-Maidah (5); 101 kepada orang-orang yang beriman untuk tidak  bertanya  tentang  suatu  perkara  yang  mana  jika  perkara  tersebut diterangkan justru membuat mereka semakin sulit dan menyusahkan.
c. Bertahap ( tadarruj )
Islam  lahir  di  tengah  kondisi  masyarakat  yang  sudah  lama  menganut agama  nenek  moyang  beserta  adat  dan  kebiasaan  jahiliyah.  Tentu keadaan  tersebut  tidak  mungkin  ditinggalkan  sekaligus.  Al-Qur’an diturunkan  secara  bertahap  dengan  tujuan  umat  manusia  tidak  merasa kaget  dengan  syariat  yang  diperintahkan.  Secara  psikologi,  manusia akan sulit menerima sesuatu yang baru. Sehingga harus dipahami secara
19 Muhammad Abu Zahrah, 1997, Al-Mujtama’ Al-Insany fi Dzilli Al-Islam , (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 117
20 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.cit , hal. 41
bertahap  dan  berangsur-angsur  agar  tidak  menimbulkan  konflik, kesulitan  dan  ketegangan.  Sebagai  contoh  dapat  dilihat  dari  proses pengharaman khamar yang diturunkan dalam tiga tahap.
d. Memperhatikan kemaslahatan
Setiap  penetapan  hukum  atas  manusia  selalu  memperhatikan kemaslahatan. Sehingga hukum yang ada dapat diterima dengan lapang dada.  Maka  dalam  penetapannya,  ada  beberapa  hal  yang  diperhatikan, yaitu:  hukum  ditetapkan  setelah  masyarakat  butuh,  hukum  ditetapkan oleh  penguasa  yang  berhak,  dan  hukum  ditetapkan  sesuai  kadar kebutuhan masyarakat.

## 2. Islam Akomodatif
Akomodatif  berarti  dapat  menyesuaikan  diri. 21 Abu  Yasid menuliskan  bahwa  Islam  adalah  agama  universal  yang  mengakui  adanya perubahan.  Sekitar  90  persen  teks  ajaran  agama  memuat  aturan  yang bersifat  global  dalam  bentuk  parsial  dan  interpretatif.  Tentu  ajaran  ini langsung bersentuhan dengan kondisi sosial masyarakat. Kenyataan seperti ini  nilai  keuniversalitasan  Islam  sangat  diperlukan  agar  Islam  selalu akomodatif  terhadap perubahan yang akan terus bergulir. 22
Namun  demikian,  nilai  universalitas  itu  sering  terpasung  oleh pemeluknya sendiri sehingga ajaran-ajarannya tidak dapat terwujud  dalam bentuknya  yang  kompatibel  dengan  segala  ruang  dan  waktu.  Sebagai agama yang menghargai perubahan  dan perbedaan, perbedaan penafsiran tumbuh  subur  dalam  Islam.  Oleh  karenanya,  perdebatan  dan  silang pendapat  tidak  dapat  dihindarkan,  itu  sebuah  keniscayaan. 23 Hal  ini merupakan wujud dari Islam yang akomodatif.
Senada  dengan  apa  yang  disampaikan  Ma’ruf  Amin,  pendekatan Islam  yang  akomodatif  saat  ini    merupakan  pilihan  dalam  menyebarkan nilai-nilai  Islam.  Dengan  pendekatan  ini,  budaya  lokal  dan  semacamnya
21 Kemdikbud, KBBI Daring, diakses pada 20 September pukul 21.28. WIB
22 Abu Yasid, 2004, Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal , (Yogyakarta: LKiS), hal. 2
23 Ibid, hal. 3
dapat diakomodir. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh para ulama saat menyebarkan  Islam. 24 Islam  membawa  pesan  universalitas  disamping Islam  juga  merupakan  respon  terhadap  kondisi  khusus  masyarakat  Arab saat  itu.  Islam  datang  dengan  mempertimbangkan  situasi  sosio-historis budaya  masyarakat.  Sejak  turunnya,  Al-Qur’an  sudah  melakukan  dialog dengan realitas budaya. 25
Hukum  Islam  tidak  bisa  dipisahkan  dari  lingkungan  hidupnya.  Ia akan selalu dituntut untuk berdialektika dengan lingkungan sosial, budaya maupun  politik  secara  berkesinambungan.  Jika  hal  ini  tidak  dilakukan maka  akan  terjadi  kepincangan  dan  menimbulkan  problematik  dalam segala sisi kehidupan. 26

## C. KAIDAH HUKUM ISLAM

## 1. Kaidah Pokok Hukum Islam
Kaidah pokok ini dikenal juga dengan kaidah kulli atau qawaid al- khamsah (lima kaidah pokok). Dalam hukum Islam ada lima kaidah yang dijadikan pegangan. Adapun lima kaidah ini adalah: 27
a. اهدصاقبم روملأا ( segala urusan tergantung pada tujuannya )
Kaidah  ini  merupakan  kaidah  pertama  dan  utama  karena  dikatakan ulama (Syafi’I, Hanbali, Ibnu Mahdi, Abu Daud dan Daru Quthni)  bahwa kaidah  ini  merupakan  sepertiga  ilmu.  Maksudnya,  ketika  seseorang melakukan suatu pekerjaan maka satu dari tiga anggota yang ikut berperan utama adalah hati. Sedangkan diketahui bahwa hati merupakan tempatnya niat. 28
Bahkan  seluruh  pekerjaan  tergantung  keabsahannya  pada  niat. Meskipun  bentuk  ibadahnya  baik,  namun  jika  diiringi  dengan  niat  yang
24 Republika, Wapres:Pendekatan  Islam  Akomodatif  dibutuhkan  saat  ini ,  diakses  pada 20 September pukul 22.00 WIB.
25 Edy Susanto dan Karimullah, Islam Nusantara: Islam Khas dan Akomodasi terhadap Budaya Lokal , jurnal Al-Ulum vol. 16 nomor 1, Juni 2016.
26 Ahmad  Syafi’I, Menggagas  Hukum  Islam  yang  Akomodatif-Transformatif    dalam Konteks Legal Pluralism di Indonesia , jurnal Almanhaj, vol. 1 Nomor 1, Januari 2019.
27 Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Hariri, Op.cit. hal.. 73
28 Ibid , hal. 74
tidak  benar  maka  nilainya  hampa  di  sisi  Allah  swt.  Pekerjaan  yang sejatinya biasa saja jika disertai niat ibadah maka di situ ada nilai pahala.
b. كشلاب عفرُي لا ينقيلا (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan)
Kaidah  ini  memberikan  pemahaman  bahwa  sebuah  keyakinan  yang sudah ada tidak bisa digoyahkan oleh sebuah keraguan yang baru muncul. Seperti seseorang yang sudah berwudhu lalu ragu apakah sudah batal atau belum, maka dihukumi wudhunya belum batal.
c. لازي ررضلا (kemudaratan harus dihilangkan)
Kemudaratan  ada  kalanya  telah  terjadi  dan  akan  terjadi.  Oleh karenanya,  apapun  bentuknya  kemudaratan  wajib  dihilangkan.  Misalnya perceraian  diperbolehkan  untuk  menghindari  mudarat  yang  besar  jika pernikahan  tetap  dipertahankan.  Contoh  berikutnya  yaitu  kebolehan mengembalikan barang yang dibeli karena adanya cacat. 29
d. يرسيتلا بلتج ةقشلما (kesulitan membawa kemudahan)
Adapun contoh dari kaidah ini yaitu seseorang yang sedang sakit dan kesulitan  berdiri  untuk  sholat  fardhu  maka  boleh  sholat  duduk  bahkan berbaring.  Kaidah  ini  menunjukkan  keelastisan  hukum  Islam.  Sehingga manusia tidak menemukan kesulitan dalam menjalankan agamanya.
e. ةمكمح ةداعلا (adat bisa dijadikan hukum)
Kaidah  ini  membahas  adat  dan  kebiasaan  masyarakat  yang  tidak bertentangan  dengan  syariat  boleh  dijadikan  hukum.  Namun,  jika  adat tersebut  bertentangan  dengan  nilai-nilai  keIslaman  maka  ia  tidak  bisa diterima. Seperti contoh mahar merupakan kewajiban suami yang menjadi hak istri, akan tetapi Islam tidak mengatur jumlah dan bentuk mahar secara khusus.  Oleh  karenanya,  ketentuan    tersebut  dikembalikan  kepada  adat setiap daerah.
29 Tajuddin  Al-Syubky,  1991, Al-Asybah  wa  Al-Nazhoir ,  (ttp:  Darul  Kutub  Al- ‘Ilmiyyah), hal. 11
Demikianlah  lima  pokok  kaidah  dasar  dalam  hukum  Islam. Sesungguhnya  dari  kaidah  pokok  itu  melahirkan  36  kaidah  cabang  yang bisa ditemukan di beberapa tulisan.

## 2. Urgensi Kaidah Pokok Hukum Islam
Diketahui  bahwa  hukum-hukum  fikih  yang  bersifat  rinci  terdapat kesamaan ‘illat (sebab)  yang  menjadikan  adanya  sebuah  hukum.  Untuk itu, sebagai petunjuk bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum maka disusunlah  kaidah-kaidah  yang  bersifat  umum.  Demikian  pula  dengan adanya  kaidah  umum  ini  bisa  membagi  masalah-masalah  yang  bersifat parsial  ke  dalam  beberapa  kelompok  dan  kumpulan  dari  masalah  yang sama. 30 Dengan  demikian  menjadi  jelas  bahwa  kaidah  umum  itu  sangat penting bagi penetapan hukum yang parsial.
Ditambahkan  oleh  Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy  bahwa  tidak diragukan lagi bagi seorang mujtahid untuk mempedomani kaidah-kaidah umum  dalam  menetapkan  hukum.  Oleh  karenanya,  agar  perwujudan maksud  dari  tujuan  hukum  dapat  tecapai,  sudah  semestinya  setiap (khususnya)  ahli  ijtihad  berpegang  teguh  terhadap  kaidah-kaidah  pokok ini.  Sebagaimana  diketahui,  Tuhan  mensyariatkan  hukum  bagi  umat manusia tentu memiliki tujuan yakni kemaslahatan. 31
3. Kaidah Pokok yang Terkait dengan Rukhsah
Jika ditinjau dari lima kaidah pokok yang sudah disebutkan di atas, maka  ada  satu  kaidah  yang  secara  penggunaan  langsung  berhubungan dengan rukhsah .  Adapun  kaidah  tersebut  yaitu يرسيتلا  بلتج  ةقشلما yang
bermakna  “kesulitan  membawa  kemudahan”.  Kaidah  ini  memiliki  enam kaidah cabang yang merupakan turunan dari kaidah pokoknya tersebut.
Ibrahim  Muhammad  Mahmud  Al-Hariri  dalam  kitabnya Al- Madkhol  ila  Al-Qawaid  Al-Fiqhiyyah  Al-Kulliyyah menuliskan  bahwa seluruh  ulama  menegaskan  kaidah  ini  merupakan  sumber  dari  segala
30 Syukri Albani Nasution, Op.cit. hal. 123
31 Ibid , hal. 124
bentuk  keringanan  atau rukhsah . 32 Selanjutnya,  enam  kaidah  cabang berikut dijelaskan:
a. قاض  عستا  اذإو  عستا  رملأا  قاض  اذإ (Apabila  menjadi  sempit  sebuah  urusan
maka ia bisa menjadi luas, dan apabila telah luas maka menjadi sempit kembali)
As-Suyuti  memberikan  contoh  dari  kaidah  ini  dengan  seorang perempuan yang sedang berada di tengah perjalan namun walinya hilang, maka perempuan tersebut boleh menjadikan seorang laki-laki yang bukan mahram  sebagai  teman  perjalanannya.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  ketika itu kondisi menjadikan seseorang berada pada posisi yang sempit sehinga (yang  sempit)  bisa  menjadi  luas  dengan  tetap  mematuhi  aturan-aturan awal. 33
b. تاروظلمحا حيبت تارورضلا (segala bentuk kondisi darurat bisa memperbolehkan
segala yang dilarang)
Seperti  contoh  dalam  kondisi  darurat  seseorang  boleh  bahkan diwajibkan  untuk  memakan  bangkai  (kecuali  mayat  para  Nabi). Ketentuan  seperti  ini  bertujuan  untuk menjaga  dan  menyelamatkan jiwa yang mana (menjaga jiwa) merupakan satu dari lima tujuan pokok dalam hukum Islam. 34
c. اهردقب  ردقت  تارورضلا (segala  bentuk  kondisi  darurat  harus  diukur  sesuai
ukurannnya)
Kaidah  ini  dalam  penerapannya  sama  dengan  kaidah  cabang  yang pertama  (point  a).  Artinya,  ketika  seseorang  diperbolehkan  memakan bangkai,  maka  ia  hanya  boleh  memakan  sekedar  menghilangkan kelaparan. Ia tidak boleh membawa pulang maupun menyimpan bangkai tersebut  untuk  cadangan  di  rumah.  Begitu  juga  seorang  dokter  hanya
32 Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Hariri, Op.cit. hal. 100
33 As-Suyuti, 1990, Al-Asybah wa Al-Nazhoir , (ttp: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah), hal. 83
34 Tajuddin Al-Syubky, Op.cit , hal. 15
boleh membuka aurat pasien yang akan diobati, ia tidak boleh membuka bagian tubuh yang lain. 35
d. يرغلا  قح  لطبُي لا رارطضلاا (keadaan  darurat  tidak  membatalkan  hak  orang
orang lain)
Pada  asalnya,  setiap  orang  tidak  boleh  mengambil  harta  orang  lain. Berbeda  halnya  ketika  dalam  keadaan  darurat  atau  terpaksa,  maka seseorang  boleh  mengambil  harta  milik  orang  lain.  Kebolehan  tersebut tetap  menetapkan  posisi  seseorang  pada  kewajiban  mengganti  barang yang ia ambil. Seperti keadaan tersesat di hutan belantara dengan kondisi menahan  lapar  yang  sangat  kuat,  ia  tidak  menemukan  makanan  apapun yang  halal  selain  pisang  di  kebun  orang  lain.  Ketika  kondisinya  sudah kembali  normal,  maka  seseorang  tersebut  wajib  mengganti  pisang  yang sudah diambil. 36
e. ةصاخ وأ تناك ةماع ةرورضلا ةلزنم لزنت ةجالحا (sebuah hajat bisa menempati posisi
darurat baik secara umum atau khusus)
Kaidah ini menunjukkan bahwa hajat atau kebutuhan kedudukannya sama  dengan  darurat.  Banyak  sekali  contoh-contoh  kaidah  ini  dalam kehidupan  sehari-hari.  Diantaranya  kebolehan  melihat  wanita  atau  pria yang  bukan  mahram  dengan  alasan  aktifitas  belajar,  dan  kebolehan melaksanakan  beberapa  akad  dalam  muamalah  seperti  akad  sewa  dan hiwalah (memindah hutang). 37
f. مودعلما ةلزنم لوهلمجا لزني (sesuatu yang tidak diketahui itu sama dengan tidak
ada)
Apabila  sesuatu  tidak  diketahui  posisi,  status  atau  keberadaannya maka  ia  dihukumi  tidak  ada.  Seperti  status  barang  temuan  yang  sudah sampai  satu  tahun,  namun  belum  diketahui  pemiliknya  maka  pemilik
35 Muhammad  Shidqi,  1996, Al-Wajiz  fi  Idlohi  Al-Qawaid  Al-Fiqhiyyah  Al-Kulliyyah , (Beirut: Muassasah Al-Risalah), hal. 239
36 Ibid , hal. 55
37 Ibid , hal. 88
barang  tersebut  dianggap  tidak  ada.  Oleh  karenanya,  orang  yang menemukan barang tersebut boleh memilikinya. 38

## D. KONSEP RUKHSAH DAN ISLAM AKOMODATIF
Telah  diketahui  bahwa  Islam  memiliki  prinsip  menghilangkan  segala bentuk kesulitan, meminimalisir beban hukum, bertahap dalam pembebanan, dan  memperhatikan  kemaslahatan  manusia.  Prinsip-prinsip  inilah  yang dipegang teguh oleh pembuat syariat dan seorang mujtahid agar pensyariatan sesuai  dengan  tujuan  hukum  yaitu  mewujudkan  kemaslahatan  dan menghilangkan kesulitan.
Lalu dalam prakteknya banyak di antara umat Islam yang menemukan kesulitan.  Persinggungan  mereka  satu  sama  lain  maupun  dengan  kondisi lingkungan dan situasi sering kali menimbulkan permasalahan. Ditambah lagi dengan  adanya  perubahan  zaman  yang  pasti  ada  seiring  berjalannya  waktu, tentu menjadikan masalah mereka semakin kompleks. Untuk itu ajaran dalam agama Islam selalu menekankan salah satu prinsip yaitu kemudahan. Perintah yang  diberikan  Allah  swt.  tidak  terlepas  dari  tuntutan,  baik  tuntutan mengerjakan maupun tuntutan meniggalkan. Dalam keadaan normal, seorang mukallaf harus  mengerjakan  perintah  tersebut  sesuai  syariat  sejak  seperti semula,  ini  yang  disebut  sebagai ‘azimah .  Sedangkan  sebaliknya,  seseorang boleh  mengerjakan  perintah  sesuai  kemampuan  dan  kondisinya  sebagai bentuk  keringanan  ( rukhsah )  yang  diberikan.  Semua  itu  bertujuan  untuk menghilangkan kesulitan dan menciptakan kemaslahatan.
Dari  sini  menjadi  jelas  bahwa  Islam  adalah  agama  yang  akomodatif terhadap  pemeluknya.  Bisa  memberikan  solusi  dan  tawaran  ketika pemeluknya  dalam  kesulitan.  Mereka  tidak  dibiarkan  menghadapi  kesulitan itu  tanpa  ada  keringanan.  Islam  bisa  menyesuaikan  diri  terhadap  perubahan yang terjadi, baik perubahan yang membawa kemudahan maupun perubahan yang  menciptakan  kesulitan.  Seperti  contoh  perubahan  bentuk  transaksi antara dulu dan sekarang. Manusia sekarang sudah mengenal teknologi lebih
38 Muhammad  Musthofa  Al-Zuhaili,  2006, Al-Qawaid  Al-Fiqhiyyah  wa  Tathbiquha  fi al-Maazahib Al-Arba’ah , (Damaskus: Darul Fikr), hal. 859
jauh yang membuat segala transaksi hanya melalui ketikan jari. Mereka tidak perlu  bertatap  muka  secara  langsung  ketika  ingin  berjual  beli.  Dengan demikian muncullah permasalahan baru dalam hukum Islam, khususnya jual beli.  Untuk  itu  diperlukan  pendapat  ataupun  gagasan  hukum  baru  sebagai bentuk  akomodatif  ajaran  Islam  dengan  tetap  berpegang  pada  landasan syariat.
Oleh  karena  itu,  konsep rukhsah merupakan  sebuah  konsep  yang sangat  menjunjung  kemaslahatan  manusia.  Bahkan  dalam  kaidah  pokok hukum  Islam  salah  satunya  merupakan  kaidah  yang  langsung  terkait  dengan rukhsah sebagaimana  yang  sudah  dibahas.  Ada  banyak  hal  yang menyebabkan seseorang mendapatkan rukhsah . Dalam kaidah tersebut sudah sangat  jelas  dinyatakan  bahwa  setiap  bentuk  kesulitan  bisa  membawa kemudahan.  Kesulitan  itu  tentu  bervariasi  antara  satu  dengan  yang  lain, tergantung  situasi  dan  kondisi  seseorang.  Namun,  yang  perlu  digarisbawahi adalah apapun bentuk kesulitan dalam menjalankan syariat maka di situ pula konsep rukhsah hadir sebagai salah satu wujud Islam rahmatan lil ‘alamin .

## SIMPULAN
Ada dua istilah penting dalam hukum Islam, yaitu ‘ azimah dan rukhsah . ‘Azimah berarti  melaksanakan  syariat  sebagaimana  ketetapan  awal,  sedangkan rukhsah adalah  berubahnya  aturan  syariat  dari  sesuatu  yang  sulit  menuju kemudahan dikarenakan ada uzur. Konsep rukhsah merupakan wujud Islam yang akomodatif  terhadap  kondisi  sosial  masyarakat  dengan  memperhatikan  kesulitan yang  muncul  di  tengah-tengah  kehidupan.  Sehingga  ada  kaidah  khusus  terkait konsep rukhsah .  Islam  adalah  agama  yang  memiliki  kerakter  yang  sempurna, elastis,  dinamis  dan  sistematis.  Demikian  juga  tujuan  hukum  Islam  adalah mewujudkan  kemaslahatan  dan  menghilangkan  kesulitan/kerusakan  dengan menjaga  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Dalam  prinsipnya,  Islam berprinsip menghilangkan kesulitan, meminimalisir beban hukum, bertahap dalam perintah, dan memperhatikan kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori  Al-,  Zakariya, Ghoyah  al-Wushul  Syarh  Lub  al-Ushul ,  Mesir:Darul Kutub Al-Arabiyyah Al-Kubro, tt.
Auda,  Jasser, Membumikan  Hukum  Islam Melalui Maqasid  Syari’ah, Bandung: Mizan, 2015. Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam , Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 1997. Hariri  Al-,  Ibrahim  Muhammad  Mahmud,  (tt), Al-Madkhol  ila  Al-Qawaid  Al- Fiqhiyyah Al-Kulliyyah , Amman: Dar ‘Ammar.
Kemdikbud, KBBI Daring, diakses pada 20 September pukul 21.28.
Nasution, Syukri Albani, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Qardhawi,  Yusuf, Keluwesan  dan  Keluasan  Syariat  Islam  Dalam  Menghadapi Perubaha Zaman , Jakarta:Pustaka Firdaus.
Raisyuni,  Ahmad, Nazariyah  al-Maqasid  ‘Inda  Al-Imam  Al-Syatibi ,  ttp:  Darul ‘Alamiyyah, 1992.
Republika, Wapres:Pendekatan  Islam  Akomodatif  dibutuhkan  saat  ini ,  diakses pada 20 September pukul 22.00 WIB.
Shidqi,  Muhammad, Al-Wajiz  fi  Idlohi  Al-Qawaid  Al-Fiqhiyyah  Al-Kulliyyah , Muassasah Al-Risalah: Beirut, 1996.
Shiddieqy  Ash-,  Muhammad  Hasbi, Falsafah  Hukum  Islam ,  Semarang:  Pustaka Rizki Putra, 2013.
Susanto,  Edy  dan  Karimullah, Islam  Nusantara:  Islam  Khas  dan  Akomodasi terhadap Budaya Lokal , jurnal Al-Ulum vol. 16 nomor 1, Juni 2016. Suyuti As-, Al-Asybah wa Al-Nazhoir , ttp: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990. Syafi’I  ,  Ahmad, Menggagas  Hukum  Islam  yang  Akomodatif-Transformatif dalam  Konteks  Legal  Pluralism  di  Indonesia ,  jurnal  Almanhaj,  vol.  1 Nomor 1, Januari 2019.
Syarakshy  Al-,  Muhammad  bin  Ahmad, Usuhul  al-Syarakhsy ,  Beirut:Darul Ma’rifat,  tt.
Syatibi Al-, Al-Muwafaqat , ttp:Dar Ibnu Affan, 1997. Syubky Al-, Tajuddin, Al-Asybah wa Al-Nazhoir , ttp: Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1991.
Yasid,  Abu, Islam  Akomodatif  Rekonstruksi  Pemahaman  Islam  sebagai  Agama Universal , Yogyakarta: LKiS, 2004.
Zahrah,  Muhammad  Abu, Al-Mujtama’  Al-Insany  fi  Dzilli  Al-Islam ,  Beirut:  Dar al-Fikr, 1997.
Zuhaili Al-, Muhammad Musthofa, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tathbiquha fi al- Maazahib Al-Arba’ah , Damaskus: Darul Fikr, 2006.