Volume 5 Issue 1, 2021 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Bencana  Alam  Banjir  Dan  Tanah  Lonsor  Di  Kabupaten Sentani Jayapura Dalam Prespektif Green Criminology
David Hardiago 1 , Rani Fadhila Syafrinaldi 2
1. Faculty of Law, Universitas Gajah Mada. E-mail: davidhardiago@mail.ugm.ac.id 2. Faculty of Law, Universitas Gajah Mada. E-mail: raniyafrinaldi@mail.ugm.ac.id
Abstract: This  article  aims  to  analyze  two  main  problems  related  to  the  connection  between  floods  and landslides  that  occurred  in  Sentani  Jayapura  Regency  with  green  criminology  discipline  as  the  main approach perspective. This paper also offer projection as a means of prevention of environmental damage that has an impact on the natural disaster. This research uses a multi-method research technique (triangular method), which combines more than one research technique or strategy to study one or several related phenomena. The conclusion, in general, consists of two main parts. First, the connection between flood and landslide natural disasters in Sentani Jayapura Regency with green criminology, lies in the scope of green criminology in relation to factors in factual incidents  in  the example cases raised. Second, the means of prevention as a projection offer, in outline it consists of several main points. First, restoring the forest area according to its function. Second, conduct a spatial review based on considerations of disaster risk reduction and  develop  an  adaptation  scheme  at  the  point  of  flooding.  Third,  internalization  of  land  rehabilitation programs in the upstream and middle watersheds (DAS), especially forest areas, into program indications for spatial planning. Fourth, internalization of the soil and water conservation program in the form of Water Drainage (SPA) in agricultural land and settlements to improve regulation so as to reduce the potential for landslides  and  water  accumulation  in  a  short  time.  Fifth,  socialization  to  the  public  by  providing  an understanding of green criminology and the importance of environmental responsibility .
Keywords: Natural Disasters , Sentani Floods , Green Criminology

## 1. Pendahuluan
Jus istud non humanis generis propium est, sed omnium  animalium, quae in caelo, quae  in  terra,  quae  in  mari  nascuntur yang  berarti  bahwa  hukum  bukan  spesies manusia, tetapi hukum mengatur semua yang ada di udara, di darat, maupun di laut. 1 Berangkat dari asas hukum tersebut, yang selanjutnya merumuskan ketiga elemen di  atas  (pengaturan  mengenai  udara,  darat,  dan  laut)  dalam  suatu  istilah  hukum umum dikualifikasikan sebagai instrument pengelolaan lingkungan hidup.
Secara  mendasar,  instrument  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam  lingkup penegertian lingkungan memiliki beragam definisi. Namun sebagai gambaran awal, dapat dijelaskan bahwa lingkungan diartikan sebagai “ kombinasi antara kondisi fisik dan non fisik, yang cakupannya meliputi segala hal dan keadaan, serta mencangkup
1 Eddy  O.S  Hiariej,  2018, Asas-Asas  Hukum:  Bahan  Ajar  Teori  dan  Filsafat  Hukum, Fakultas  Hukum, Universitas Gadjah Mada.
eksistensi manusia dan sekitarnya yang pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan manusia itu sendiri. ” 2
Pengertian  mendasar  dari  lingkungan  sebagaimana  yang  diuraikan  di  atas, selanjutnya diejawantahkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU  PPLH).  Sehingga,  dapat  dikemukakan  di  awal  bahwa  regulasi  hukum  positif  di Indonesia  yang  memandang  lingkungan  (hidup)  sebagai “ kesatuan  ruang  dengan semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kejahatan  lingkungan  hidup, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, ” 3 sejatinya bentuk lanjutan dalam suatu produk hukum positif dari definisi lingkungan yang telah ada sebelumnya.
Dari pemaparan di atas, menarik perhatian penulis untuk mempertanyakan mengapa instrumen  pengelolaan  lingkungan  hidup  menjadi  sesuatu  yang  penting  dan dibutuhkan, serta harus dituangkan dalam bentuk suatu produk hukum positif.
Pada suatu hipotesa, dalam rangka merespon pertanyaan hukum tersebut lahirlah tanggapan  yang  menyatakan  bahwa  pemikiran  awal  yang  mendasari  perlunya instrumen  hukum  pengelolaan  lingkungan  hidup,  dikarenakan  lahirnya  kesadaran bahwa  keadaan  kualitas  lingkungan  sangat  terkait  dengan  keberadaan  manusia beserta  segala  aktifitasnya.  Sebab, “ manusia  dan  perilakunyalah  yang  dapat mempengaruhi,  baik  alam  itu  sendiri,  kelangsungan  peri  kehidupan  maupun kesejahteraan makhluk lainnya. ” 4
Artinya,  dengan  peran  besar  atas  perilaku  manusia  yang  mempengaruhi keberlangsungan lingkungan hidup, hal inilah yang selanjutnya menjadi dasar utama mengapa perlu kirannya hal tersebut untuk diatur yang ditujukan guna melindungi keberlangsugan  lingkungan  hidup  yang  ada.  Dengan  kata  lain,  keberlangsungan lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh tingkah laku manusia, jika disalahgunakan tidak hanya berimbas pada satu subjek saja (manusia itu sendiri). Melainkan, akan berimbas  pula  subjek-subjek  yang  lainya  mengingat  tesis  dari  lingkungan  hidup merupakan suatu ekosistem yang saling mempengaruhi.
Namun,  jika  dikaji  lebih  jauh  dengan  berlandaskan  pada  hipotesa  sebelumnya sebagai  respon  atas  pertanyaan  hukum  mengenai  dasar  dari  dibutuhkannya intrumen  pengelolaan  lingkungan  hidup  tersebut.  Pada  gilirannya,  memunculkan pertanyaan  hukum  lanjutan  apakah  dengan  adanya  instrument  pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat menekan perilaku menyimpang dari manusia yang merusak  lingkungan.  Mengingat,  keadaan  Indonesia  saat  ini  dengan  instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang tegas, pada tataran fakta empiris  tetap terjadi kejahatan  lingkungan  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  sampai  pada  taraf
2 Ashabul Kahfi, Kejahatan Lingkungan Hidup, Jurnal al-daulah, Volume 3, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 206.
3 Lihat  Pasal  1  angkat  (1)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4 Ashabul Kahfi ., Lo.Cit.,
terparah  menimbulkan  bencana  alam  sebagai  satu  rangkaian  perintiwa  perusakan lingkungan.
Dari  fakta  empiris  tersebutlah,  yang  selanjutnya  menarik  perhatian  penulis  untuk mencari apa yang sejatinya menjadi faktor dari kerusakan lingkungan hidup tersebut dengan menguji dan menghubungkanya pada kasus bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Sentani Jayapura. Analisis tersebut, nantinya akan dikaji dengan memilih pendekatan pada disiplin ilmu “green c riminology . ” 5
Pilihan  untuk  mencari  faktor  kerusakan  lingkungan  yang  menyebabkan  terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sentani Jayapura, dan dengan pendekatan pada disiplin ilmu green criminology tentu bukan tanpa alasan.
Mengingat,  selain  ambigunya  penjelasan  mengenai  faktor  apa  yang  sejatinya menyebabkan kerusakan lingkungan baik pada kasus-kasus umum, maupun spesifik pada contoh kasus yang di angkat. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah bagaimana  proyeksi  yang  dapat  ditawarkan  untuk  mengantisipasi  atau  sebagai sarana  dalam  mencegah  terjadinya  bencana  alam  akibat  pengrusakan  lingkungan hidup tersebut.
Sehingga  dari  uraian  diatas,  dalam  penulisan  ini  nantinya  secara  spesifik  akan mengkaji  perihal  bagaimanakah  hubungan  antara  banjir  dan  tanah  longsor  di Kabupaten Sentani Jayapura dengan green criminology. Serta, bagaimanakah upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  bencana  alam  banjir  di  Kabupaten  Sentani Jayapura berdasarkan pendekatan green criminology tersebut .

## 2. Metode Penelitian
Dalam  penulisan  ini,  penulis  menggunakan  teknik  penelitian  multi  metode (triangular  method )  yang  menggabungkan  lebih  dari  satu  teknik  penelitian  atau strategi untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena yang saling berhubungan. 6 Penggunaan multi metode sebagai teknik penelitian, hemat penulis nantinya hanya akan menggunakan dua dari tiga metode tersebut yang ditujukan dengan maksud untuk  mencari  dan  menjawab  permasalahan  yang  diangkat  dengan  merujuk  pada tipologi  dengan  metode  membaca  dan  perhitungan  yang  merupakan  akhir  dari penelitian. 7 .
5 Green Criminology merupakan pendekatan ekologis yang menfokuskan kelestarian lingkungan dan kerusakan  lingkungan  yang  timbul  sebagai  dampak  dari  interaksi  antar  manusia  dan  lingkungan, dengan menerapkan gagasan tentang etika lingkungan, ekologi, dan hak asasi manusia. White, R. (2007). Green Criminology and the Pursuit of Social and Ecological Justice. Devon: Willan Publishing.
6 Laura Beth Nielses, The Need for Multi-Method Approaches in Empirical Legal Research, The Oxford Handbook  of  Empirical  Legal  Research,  DOI:10.1093/oxfordhb/9780199542475.013.0040,  hlm. 953-954.
7 Scheppele, K.L., 2009, Counting, Reading, Interacting: Focusing on the Activities of the Researcher in Thinking  about  Methods ,  Paper  presented  at  the  Law  and  Society  Association  Early  Career Workshop, Denver.

## 3. Pembahasan
A. Hubungan Green  Criminology Dengan  Banjir  Dan  Tanah  Longsor  Di  Kabupaten Sentani Jayapura
Dari sudat pandang kriminologi, perhatian terhadap kejahatan lingkungan cenderung terabaikan bila dibandingkan dengan masalah-masalah hukum dan ketertiban sosial lainnya.  Hal  tersebut  kirannya  disadari,  mengingat  minimnya  pembahasan  dan pustaka  yang  spesifik  mengkaji  dan  menganalisa  mengenai  kejahatan  lingkungan dalam lingkup kriminologi di Indonesia saat ini.
Sementara di sisi lain,  timbul kesadaran bahwa Indonesia yang merupakan negara agraris dengan potensi alam yang kaya, tentunya menjadi salah satu faktor tersendiri mengapa  kajian  terhadap  penyalahgunaan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang berdampak pada bencana alam dan timbulnya korban, dari sudut padang kriminologi menjadi sesuatu yang dibutuhkan.
Namun sebelum masuk lebih jauh, penting untuk dijelaskan terlebih dahulu terkait apa yang dimaksud dengan kriminilogi, sebelum akhirnya yang nanti dijelaskan pula apa  yang  dimaksud  dengan green  criminology sebagai  aliran  kontemporer  dari disiplin ilmu kriminologi.
Krimonologi sebagai disipin ilmu, pertama kali disampaikan oleh P Topinanrd (1830- 1911)  yang  merupakan  antropolog  asal  Perancis. 8 Secara  etimologi,  kriminologi berasal  dari  kata  “ crimen” yang  berarti  kejahatan  dan ”logos” yang  berarti  ilmu pengetahuan. 9 Sehingga  berdasarkan  defenisi  tersebut,  secara  sederhana  dapat dikatakan  bahwa  kriminologi  memiliki  arti  sebagai  disiplin  ilmu  tentang  kejahatan atau penjahat.
Namun dalam tataran doktrin yang disampaikan oleh beberapa pakar, memberikan pengertian yang berbeda terkait apa yang dimaksud dengan kriminologi. W.A Bonger misalnya,  yang  memberi  defenisi  kriminologi  sebagai “ ilmu  pengetahuan  yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. ” 10
Masih dalam rangka mendefinisikan kriminologi, pendapat lain dapat pula dilihat dari Frank  E  Hagan  yang  mendefenisikan  kriminologi  sebagai “ ilmu  atau  disiplin  yang mempelajari  kejahatan  dan  perilaku  kriminal. ” 11 Secara  khusus,  dijelaskan  lebih lanjut bahwa kriminologi berkosentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab- sebab kejahatan, dan rekasi masyarakat terhadap aktivitas kriminal. 12
Seiring  dengan  perkembangan  peradaban,  modus  operandi,  dan  bentuk-bentuk kejahatan baru. Kriminologi sebagai disiplin ilmu mulai mengalami kontemporesasi teori  guna  mengikuti  dinamika  tersebut.  Di  antara  berbagai  aliran  kontemporer
8 I.S Susanto, 2011, Kriminologi, Genta Publishing,  Yogyakarta, hlm.1.
9 Ibid.,
10 Muhammad Mustafa, 2007, Kriminologi, Fisip UI Press, Depok, hlm. 2.
11 Frank E Hagan, 2013, Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Krimnal: Cetakan Ke-Tujuh, Kencana, Jakarta, hlm. 1.
12 Ibid.,
dalam  kriminologi  tersebut,  lahirlah  salah  satu  disiplin  yang  diistilahkan green criminology atau kriminologi hijau dalam terjemahan Indonesia.
Secara  sederhana, green  criminology diartikan  sebagai  cara  pandang  terhadap kejahatan  yang  berfokus  pada  isu-isu  lingkungan.  Istilah  tersebut, pertama  kali ditemukan  oleh  Lynch  pada  tahun  1990  dan  telah  diterima  secara  luas  oleh masyarakat  sebagai  sebuah  pemikiran  terhadap  penegakan  hukum  kejahatan lingkungan. 13
Senada dengan Lynch, White yang juga penganut teori kriminologi hijau menyatakan bahwa green criminology berfokus terhadap perusakan yang terkonseptualisasi yang hubungannya  antara  lingkungan  dan  manusia  serta  mahluk  hidup  yang  ada  pada sebuah  ekosistem. 14 Oleh  karenanya,  keterkaitan  antara  isu  lingkungan  dan Kriminologi merupakan suatu perkembangan yang timbul dari isu kekhawatiran atas masalah lingkungan.
Dalam  tataran  konsep, green  criminology merupakan  pendekatan  ekologis  yang menfokuskan kelestarian lingkungan dan kerusakan lingkungan yang timbul sebagai dampak dari interaksi antar manusia dan lingkungan, dengan menerapkan gagasan tentang etika lingkungan, ekologi, dan hak asasi manusia. 15 Dengan konsep tersebut, ruang  lingkup  dari green  criminology berorientasi  pada  aktifitas  analisis  isu-isu pelanggaran lingkungan yang secara garis besar terdiri dari: 16
“ Pertama, Kejahatan apa yang terjadi pada lingkungan hidup. Kedua, dampak apa yang  ditimbulkan  terhadap  lingkungan  hidup  dari  kejahatan  tersebut.  Ketiga, bagaimana  terjadinya  sebuah  kejahatan  lingkungan.  Keempat,  siapakah  pelaku yang  melakukan  kejahatan  terhadap  lingkungan.  Kelima,  mengapa  pelaku melakukan  kejahatan  tersebut  dan  bagaimanakah  akibat  dari  kerusakan lingkungan baik terhadap korban manusia maupun ekosistem tempat terjadinya kejahatan.  Keenam,  bagaimanakah  tanggapan  masyarakat  terhadap  kejahatan lingkungan. ”
Sehingga dapat ditegaskan bahwa green criminology berhubungan langsung dengan kondisi sosial masyarakat yang mengarah pada kejahatan lingkungan. 17
Berdasarkan mukadimah di atas, dalam rangka menguraikan hubungan antara green criminology dengan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Sentani  Provinsi  Jayapura,  penulis  menguraikan  hubungan  tersebut  pada  ruang lingkup green  criminology sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  serta  di dasarkan pada data bencana alam di kabupaten Sentani untuk melihat apakah ruang lingkup tersebut mampu untuk menjawab faktor dari terjadinya becana alam yang dimaksud,  sekaligus  sebagai  jawaban  atas  pertanyaan  mengenai  hubungan  antara
13 White, R. (2007). Green Criminology and the Pursuit of Social and Ecological Justice. Devon: Willan Publishing.
14 Ibid.,
15 Ibid.,
16 Ibid.,
17 Ibid.,
bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Sentani Jayapura dengan konsep green criminology .
Menurut  Direktur  Jendral  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan  Hutan  Lindung (PDASHL) IB Putera Parthama, menyampaikan bahwa pada tahun 1990 tutupan lahan pada daerah aliran sungai (DAS) Sentani seluas 52,305 ha. Selanjutnya, pada tahun 1996 menurun menjadi 52,226 ha, di tahun 2000 menurun kembali menjadi 48.073 ha. 18 Dari data tersebut, paling tidak dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan luas tutupan lahan sebesar 5% dari tahun 1996 hingga 2018. 19
Sementara dalam pendapat lain dari Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo  Nugroho,  menyatakan  bahwa  banjir  dan  tanah  longsor  di  Sentani  terjadi akibat  faktor  ulah  manusia  karena  adanya  perambahan  yang  sudah  berlangsung sejak tahun 2003 di Cagar Alam Cycloop oleh 43.030 orang, serta penggunaan lahan kering  campur  pada  Daerah  Tampungan  Air  (DTA)  seluas  2.415  ha,  penebangan pohon  untuk  pembukaan  lahan,  perumahan  dan  kebutuhan  kayu,  serta  adanya tambang galian. 20
Dari kedua data di atas yang merupakan pemaparan awal terjadinya bencana alam banjir  dan  tanah  longsor  di  Kabupaten  Sentani,  yang  selanjutnya  dihubungkan dengan ruang lingkup Green Criminology, akan menghasilkan analisis pada beberapa poin utama sebagai berikut.
Pertama,  analisis  ruang  lingkup green  criminology mengenai  kejahatan  apa  yang terjadi  pada  lingkungan  hidup.  Pada  poin  ini,  kejahatan  yang  terjadi  tidak  saja merujuk  secara  spesifik  terhadap  adanya  bencana  alam  banjir  dan  tanah  longsor yang terjadi di Kabupaten Sentani Jayapura. Melainkan, dari adanya bencana alam tersebut,  hal  ini  sejatinya  dipengaruhi  dan  terdiri  atas  beberapa  perbuatan (perbuatan  pidana/kejahatan),  yang  masing-masing  berdiri  sendiri-sendiri  dalam suatu rangkaian peristiwa. Sehingga, dengan pemaparan tersebut perlu pula untuk dijelaskan lebih lanjut, bahwa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sentani tidak saja menduduki poin sebagai suatu perbuatan jahat (kejahatan). Melainkan, bencana alam  di  sini  memainkan  pula  peranan  sebagai  dampak  dari  kejahatan  pada  aspek lingkungan hidup.
Sedangkan  untuk  perbuatan  (perbuatan  pidana/kejahatan),  yang  masing-masing berdiri sendiri-sendiri dalam suatu rangkaian peristiwa sebagaimana yang dimaksud di  atas.  Hal  ini,  sejatinya  masuk  pada  konstruksi  kejahatan  penebangan  liar  atau illegal logging sebagai salah satu faktor utama terjadinya bencana alam tersebut.
Namun yang perlu untuk digaris bawahi, makna penebangan liar atau illegal logging yang dimaksud tersebut tidaklah diartikan secara sempit. Melainkan, hal ini diartikan
18 Ghita  Intan, Banjir  Sentani  Akibat  Ulah  Manusia, https://www.voaindonesia.com/a/bnpb-banjir- bandang-sentani-akibat-ulah-manusia-yang-merusak-alam/4836093.html diakses pada 1 Mei 2021 Pukul 02.25 WIB
19 Ibid.,
20 Ibid.,
secara luas dengan merujuk pada konsep “ primary green crimes” 21 yang merupakan salah satu dari dua garis besar utama pembagian green criminology.
Sehingga dengan penjelasan yang demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk analisis poin  pertama  ini  memberi  penegasan  kejahatan  yang  terjadi  terhadap  lingkungan hidup yang sekaligus sebagai salah satu faktor dari adanya bencana alam banjir dan tanah  longsor  di  Kabupaten  Sentani,  merupakan  kejahatan  penebangan  liar  atau illegal logging yang secara garis besar terdiri atas perbuatan di antaranya: 22
(1) Penebangan di luar areal kewenangan pemegang hak pengusahaan hutan;
(2) Penebangan melebihi toleransi;
(3) Penyelundupan kayu illegal; serta
(4) Illegal processing. 23
Di mana, keempat poin di atas yang dijadikan sebagai kesimpulan utama, dirumuskan dengan  mempertimbangan  data  yang  dikemukakan  di  awal,  perihal  adanya perambahan Cagar Alam Cycloop yang seharusnya menjadi daerah resapan air serta penggunaan lahan kering campur pada Daerah Tampungan Air (DTA) seluas 2.415 ha,  penebangan  pohon untuk  pembukaan  lahan  perumahan  dan  kebutuhan  kayu, serta adanya penebangan yang ditujukan untuk tambang galian.
Kedua,  analisis  ruang  lingkup green  criminology mengenai  dampak  apa  yang ditimbulkan  terhadap  lingkungan  hidup  dari  kejahatan  tersebut.  Penjelasan  pada sub-kajian ini, memiliki keterkaitan yang erat dengan 4 poin utama ( illegal logging) yang telah diuraikan pada poin analisis sebelumnya.
Sehingga,  pada  kajian  analisis  dalam  poin  kedua  ini  mengenai  dampak  yang ditimbulkan dari kejahatan lingkungan hidup secara praktis adalah adanya bencana alam banjir dan tanah longsor. Namun, perlu pula untuk ditegaskan bahwa dampak di  sini  tidak  hanya  difokuskan  pada  bencana  alam  banjir  dan  tanah  longsor  yang terjadi di Kabupaten Sentani Jayapura semata. Melainkan, hal ini harus dilihat dari prespektif  “ secondary  green  crimes atau  yang  dalam  istilah  lain  disebut  dengan symbiotic  green  crimes” 24 yang  merupakan  garis  besar  poin  kedua  dari green criminology.
Artinya dalam hal penjelasan mengenai dampak kejahatan lingkungan dalam kajian poin  ini,  tidak  bisa  diartikan  secara  sempit  pada  konteks  terjadinya  becnana  alam semata.  Melainkan,  hal  ini  meliputi  pula  dampak  yang  terjadi  terhadap  korban bencana alam baik yang meninggal dunia maupun yang tidak mendapat penanganan
21 Eamon  Carrabine,  Paul  Iganski,  Maggy  Lee,  Ken  Plummer  And  Nigel  South,  2004, Criminology:  A Sociological Introduction, Routledge Taylor & Francis Group, New York And London, hlm. 315-317.
22 Lihat, Eddy O.S Hiariej, Op.Cit., hlm. 8-9.
23 Penebangan  kayu  dengan  menggunakan  alat-alat  berat  dan  mesin-mesin  termasuk  di  dalamnya adalah berdirinya industri pemotongan kayu liar atau tanpa ijin. Ibid.,
24 Secondary green crimes atau symbiotic green crimes adalah kejahatan terkait bencana alam. Sebagai missal primary  grenn  crimes yang  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  akan  berdampak  pada terjadinya bencana alam. Lihat, Eamon Carrabine, Paul Iganski, Maggy Lee, Ken Plummer And Nigel South, Op.Cit., hlm. 318.
secara  baik  (penanganan  secara  psikologis  mauapun  materil)  sebagai  pihak  yang terdampak  langsung  atas  adanya  bencana  alam,  yang  faktornya  disebabkan  oleh primary green crime tersebut .
Sehingga dengan penjelasan yang demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk analisis poin kedua ini mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dari kejahatan tersebut, tidak saja pada lingkup terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Sentani Jayapura (baik sebagai kejahatan maupun dampak  dari  adanya  kejahatan  lingkungan  hidup).  Melainkan,  dampak  lain  dari adanya  kejahatan  lingkungan  bencana  alam  tersebut,  merujuk  pula  pada  adannya korban bencana alam baik yang meninggal dunia, maupun yang tidak mendapatkan perlakuan secara baik sebagai bentuk “viktimisasi sekunder” 25 atas adanya bencana alam sebagai kejahatan lingkungan.
Ketiga, analisis ruang lingkup green criminology perihal bagaimana terjadinya suatu kejahatan  lingkungan.  Pada  kajian  ini,  poin  analisis  yang  dijadikan  sebagai  dasar dalam menilai proses terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sentani  Jayapura  sebagai  suatu  kejahatan,  didasarkan  pada  data  yang  telah dikemukakan sebelumnya.
Secara  sederhana,  hal  ini  dapat  dideskripsikan  dengan  melihat  gambaran di  mana pada  tahun  1990  tutupan  lahan  pada  daerah  aliran  sungai  (DAS)  Sentani  seluas 52,305 ha, yang selanjutnya pada tahun 1996 menurun menjadi 52,226 ha, di tahun 2000  menurun  kembali  menjadi  48.073  ha. 26 Dari  data  tersebut,  terlihat  bahwa terdapat penurunan luas tutupan lahan sebesar 5% dari tahun 1996 hingga 2018. 27
Selain  itu, gambaran lain yang juga merupakan pengaruh dari terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sentani Jayapura, terlihat dari adanya perambahan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003 di Cagar Alam Cycloop oleh 43.030 orang, serta penggunaan lahan kering campur pada Daerah Tampungan Air (DTA) seluas 2.415 ha, penebangan pohon untuk pembukaan lahan, perumahan dan kebutuhan kayu, serta adanya tambang galian.
Dari  uraian  kedua  data  tersebut,  kirannya  dapat  disimpulkan  bahwa  proses terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di kabupaten sentani jayapura sebagai bentuk kejahatan lingkungan, terjadi dengan proses yang panjang yang dimulai dengan penebangan liar lahan pada daerah aliran sungai (DAS) dengan dampak  penurunan  luas  tutupan  lahan  sebesar  5%  dari  tahun  1996  hingga  2018. Serta, perambahan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003 di Cagar Alam Cycloop oleh 43.030 orang, serta penggunaan lahan kering campur pada Daerah Tampungan Air (DTA) seluas 2.415 ha, penebangan pohon untuk pembukaan lahan, perumahan dan kebutuhan kayu, serta adanya tambang galian.
25 Viktimisasi  sekunder  atau secondary  victimization adalah  pengulangan  viktimisasi  yang  lebih cenderung terjadi karena perlakuan dan penanganan terhadap korban yang tidak sesuai. Lorraine Wolhuter, Neil Olley, David Denham, 2009, Victimology: Victimisation and Victim’s Rights, Routledge Cavendish, New York, hlm. 33.
26 Ghita Intan, Lo.Cit., 27 Ibid.,
Keempat, analisis ruang lingkup green criminology mengenai siapakah pelaku yang melakukan  kejahatan  terhadap  lingkungan.  Dalam  kajian  poin  ini,  kirannya  perlu untuk  dipahami  terlebih  dahulu  bahwa  dalam  hal  terjadinya  suatu  kejahatan, penentuan mengenai siapa pelakunya atau siapa subjek yang melakukan kejahatan tentunya  menjadi  kewenganan  penyidik  di dalam  “system  peradilan  pidana dalam arti  yang  sempit .” 28 Mengingat,  penentuan  pelaku  kejahatan  ini  di  dasarkan  pada adanya  penyelidikan  terlebih  dahulu  sebelum  akhirnya  ditetapkan  subjek  sebagai pelaku kejahatan tersebut.
Sehingga,  dalam  poin  ini  tidak  dapat  ditegaskan  mengenai  siapa  yang  sejatinya menjadi  pelaku  kejahatan  dalam  kejahatan  lingkungan  yang  berdampak  pada terjadinya  banjir  dan  tanah  longsor  di  Kabupaten  Sentani  Jayapura,  mengingat penjelasan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  hal  tersebut  merupakan kewenangan penyidik.
Namun,  sebagai  gambaran  dalam  penentuan  pelaku  kejahatan  lingkungan berdasarkan  pendekatan green  criminology. Menekankan,  bahwa  dalam  hal terjadinya  bencana  alam  yang  disebabkan  oleh  kejahatan  lingkungan,  penentuan pelaku  kejahatan  dilakukan  dengan  menganalisis  dan  mengevaluasi  kebijakan terhadap lingkungan, namun tidak saja terhadap kebijakan pemerintah. Melainkan, kebijakan yang ditekankan di sini meliputi dan memperhitungkan pula peran serta masyarakat, korporasi dan pemerintah atas tindakan-tindakan yang membahayakan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. 29
Sehingga,  meskipun  tidak  dapat  ditegaskan  siapa  yang  menjadi  pelaku  dalam kejahatan  lingkungan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Sentani  Jayapura.  Namun  dapat diberi  gambaran,  bahwa  dalam  hal  terjadinya  kejahatan  lingkungan,  pelaku kejahatan  tersebut  sejatinya  meliputi  beberapa  subjek  utama  yakni  masyarakat, korporasi dan pemerintah.
Kelima, analisis ruang lingkup green criminology perihal mengapa pelaku melakukan kejahatan  tersebut  dan  bagaimanakah  akibat  dari  kerusakan  lingkungan  baik terhadap korban manusia maupun ekosistem tempat terjadinya kejahatan.
Dalam poin ini, kajian yang akan dilakukan hanya ditujukan pada bagaimana akibat dari kerusakan lingkungan baik terhadap korban manusia maupun ekosistem tempat terjadinya  kejahatan,  dan  mengesampingkan  kajian  terhadap  motifasi/mengapa pelaku melakukan kejahatan tersebut. Mengingat kajian pada poin sebelumnya yang tidak dapat menegaskan siapa yang menjadi pelaku dalam kejahatan lingkungan di Kabupaten  Sentani  Jayapura.  Tentunya,  hal  ini  berdampak  pula  pada  tidak  dapat ditegaskannya  poin  mengenai  mengapa  atau  motivasi  apa  yang  mendasari  pelaku melakukan kejahatan lingkungan tersebut.
28 Sistem  peradilan  pidana  dalam  arti  yang  sempit,  diartikan  sebagai  bekerjanya  sub-sub  system  di dalam  penegakan  hukum  pidana,  dilihat  dalam  Cavadino  dan  Dignan  sebagaimana  dikutip  oleh Marcus Priyo Gunarto, 2018, Bahan Ajar Hukum Pidana: Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Unersitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
29 Lihat Eddy O.S Hiariej, Op.Cit., hlm. 8.
Selanjutnya, mengenai akibat dari kerusakan lingkungan terhadap korban manusia dari  adanya  banjir  dan  tanah  longsor  di  Kabupaten  Sentani  Jayapura,  hal  ini  akan diuraikan kedalam dua garis besar utama.
Pertama,  kerugian  materil  akibat  kejahatan  yang  berdampak  pada  kerusakan lingkungan  terhadap  korban  manusia  dari  adanya  banjir  dan  tanah  longsor  di Kabupaten Sentani Jayapura. Dalam garisbesar pertama ini, dari adanya becana alam tersebut  mengaibatkan  kerugian  sebesar Rp454  miliar,  dengan  dampak  terbesar terhadap kerusakan permukiman yang mencapai nilai Rp 252 miliar. Serta, kerugian di sektor infrastruktur yang mencapai Rp174 miliar, sektor ekonomi Rp 22,6 miliar, sosial Rp4 miliar dan lintas sektor Rp1 miliar. Selain itu tercatat adanya 1.770 unit rumah rusak. 30
Kedua,  kerugian  terhadap  nyawa  dan  fisik  akibat  kerusakan  lingkungan terhadap korban manusia dari adanya banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sentani Jayapura. Dalam  garisbesar  kedua  ini,  dari  adanya  becana  alam  tersebut  hal  ini  berdampak pada adanya 112 orang meninggal dunia, 82 orang hilang, 917 orang luka-luka, 8.008 orang mengungsi dan 33.161 KK terdampak. 31
Sedangkan  untuk  kerusakan  yang  diakibatkan  kejahatan  lingkungan  terhadap ekosistem  tempat  terjadinya  bencana  alam,  dalam  hal  ini  dampak  terhadap ekosistem dari adanya bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sentani Jayapura. Sejatinya, hal ini tidak dapat secara langsung dirumuskan dampak seperti apa yang terjadi pasca adanya bencana alam tersebut terhadap ekosistem yang ada di  Kabuaten  Sentani.  Melainkan,  dibutuhkan  penelitian  lapangan  yang  lebih komprehenif sebelum akhirnya dapat memberi suatu kesimpulan yang tegas perihal dampak  bencana  alam  tersebut  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung terhadap kerusakan ekositem.
Kendatipun  demikian,  perlu  pula  untuk  dijelaskan  bahwa  sudah  menjadi  hal  yang pasti  bahwa  terjadinya  suatu  bencana  alam  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  akan  membawa  dampak  terhadap  keseimbangan  ekosistem  lingkungan. Mengingat, lingkungan yang merupakan kombinasi antara kondisi fisik dan non fisik, yang  cakupannya  meliputi  segala  hal  dan  keadaan,  serta  mencangkup  eksistensi manusia  dan  sekitarnya,  dalam  hal  terjadinya  bencana  alam  sebagai  bentuk ketidakseimbangan, pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan ekosistem dan peri kehidupan manusia itu sendiri.
Keenam, analisis ruang lingkup green criminology perihal bagaimanakah tanggapan masyarakat  terhadap  kejahatan  lingkungan.  Hemat  penulis,  kajian  dalam  poin  ini kirannya  belum  dapat  terjawab  mengingat  terhadap  poin  dalam  ruang  lingkup keenam  ini  harus  dilakukan  penelitian  yang  lebih mendalam  dan  terlibat  langsung
30 Fahreza  Rizki, BNPB:  Kerugian  Banjir  Bandang  Di  Sentani  Capai  Rp454  Miliar, https://www.google.co.id/amp/s/news.okezone.com/amp/2019/03/29/340/2036798/bnpb- kerugian-banjir-bandang-di-sentani-capai-rp454-miliar Diakses pada 5 Mei 2021 pukul 14:35 W.I.B.
31 Newswire, Kerugian Akibat Banjir Sentani Rp454Miliar, https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190330/15/906162/keru gian-akibat-banjir-sentani-capai-rp454-miliar , Diakses pada 5 Mei 2021 pukul 14:52 W.I.B.
dengan  masyarakat  yang  menjadi  bagian  dan  korban  dalam  kejahatan  lingkungan tersebut.
Sehingga dari pemaparan diatas, kendatipun belum menjawab beberapa poin dari ruang  lingkup green  criminology kaitannya  dengan  contoh  kasus  yang  diangkat. Namun, berdasarkan beberapa poin analisis lainnya, kiraanya sudah memberi suatu jawaban yang dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan bahwa hubungan antara green criminology dengan  bencana  alam  banjir  dan  tanah  longsor  di  Kabupaten  Sentani Jayapura,  terletak  pada  faktor  dalam  kejadian  faktual  yang  memiliki  keterkaitan dengan ruang lingkup green criminology tersebut.
B. Proyeksi Sebagai Tawaran Dalam Upaya Pencegahan Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Sentani Jayapura
Pasca diuraikannya hubungan antara bencana alam yang terjadi di Sentani dengan pendekatan green criminology. Selanjutnya, penulis akan mengkaji mekanisme atau upaya apa yang dapat dilakukan untuk mecegah dan menanggulangi bencana alam tersebut.
Sebelum masuk lebih jauh, perlu kirannya untuk dijelaskan terlebih dahulu bahwa terhadap  pendekatan  yang  digunakan pada  penelitian  ini  yakni green criminology. Sejatinya, pendekatan tersebut lebih cocok digunakan sebagai sarana pencegahan daripada sarana penanggulangan dalam kejahatan lingkungan. Mengingat, dalam hal terjadinya  kasus-kasus  kejahatan  lingkungan  hidup,  penanggulangan  terhadap kejahatan tersebut cenderung lebih sulit untuk dimintakan pertanggungjawaban.
Kesulitan sebagaimana yang dimaksud di atas, sejatinya terjadi karena dalam teori hukum  lingkungan,  prinsip prevention atau  pencegahan  yang  merupakan  sarana utama  sebelum  masuk  pada  sarana  penanggulangan,  memiliki  beberapa  kendala utama yang terkait dengan kejahatan tersebut sulit untuk dibuktikan, biaya mahal, dan dalam pembuktiaanya membutuhkan teknologi yang canggih. Sehingga dengan kendala tersebut, dalam penanganan kejahatan lingkungan hidup umumnya hanya sampai pada tahap pencegahan. Mengingat, dalam tahap pencegahan, problematika yang ditemukan sudah sangat kompleks.
Namun, mengingat contoh kasus yang penulis angkat terkait dengan bencana alam banjir  dan    tanah  longsor  di  Kabupaten  Sentani  Jayapura  telah  terjadi.  Sehingga, kajian terhadap upaya penanggulangan bencana alam sebagai dampak dari adanya kejahatan di sektor lingkungan hidup kirannya tidak dapat dihindarkan.
Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah pada poin ini, penulis akan membagi kajian tersebut menjadi 2 sub pembahasan utama. Pertama, terkait dengan upaya pencegahan yang dapat dilakukan terhadap bencana alam yang terjadi di Sentani. Kedua terkait upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap bencana alam yang  terjadi  di  Sentani.  Pembagian  ini  ditujukan  untuk  lebih  memudahkan  dalam membedakan mana yang masuk sebagai upaya pencegahan dan mana yang masuk sebagai  upaya  penanggulangan.  Walaupun,  terhadap  kedua  mekanisme  tersebut tidak dapat dipisahkan.
(1) Upaya Pencegahan Yang  Dapat Dilakukan Terhadap Bencana Alam Yang Terjadi Di Sentani
Upaya dalam pencegahan kejahatan lingkungan atau uapaya prefentif, secara sederhana  diartikan  sebagai  mekanisme  yang  dilakukan  untuk  mencegah atau meghalangi agar suatu perbuatan yang terkait dengan kejahatan pada sektor lingkungan hidup tidak terjadi.
Namun, sebagaimana yang telah dikemukakan di awal terkait contoh kasus yang  penulis  angkat  yaitu  bencana  alam  banjir  dan  tanah  longsor  di Kabupaten  Sentani  Jayapura  telah  terjadi.  Sehingga,  dalam  upaya pencegahan yang nantinya akan penulis uraikan sebagai proyeksi, sejatinya hanya memberi pemaham mengenai bagaimana seharusnya upaya terhadap pencegahan kejahatan lingkungan di Sentani dilakukan dengan prediksi dan simulasi sebelum kejahatan lingkungan yang berdampak pada bencana alam tersebut terjadi.
Selanjutnya  dalam  rangka  menjabarkan  proyeksi  bagi  upaya  pencegahan tersebut, penulis menggabungkan dua aliran dalam disiplin ilmu kriminologi yang  akan  digunakan.  Yaitu,  pendekatan green  criminology sebagai  upaya untuk  mencari  faktor  kejahatan  lingkungan.  Serta, hygiene  criminal yang nantinya ditujukan sebagai usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan. 32
Merujuk  kembali  pada  faktor-faktor  terjadinya  kejahatan  lingkungan  yang menyebabkan bencana alam banjir dan tanah longsor Di Kabupaten Sentani Jayapura  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  di  awal,  yang  terdiri  dari: Pertama, faktor penurunan luas tutupan lahan sebesar 5% dari tahun 1996 hingga  2018. 33 Kedua,  faktor  ulah  manusia  karena  ada  perambahan  yang sudah  berlangsung  sejak  tahun  2003  di  Cagar  Alam  Cycloop  oleh  43.030 orang. Ketiga, faktor penggunaan lahan kering campur pada DTA seluas 2.415 ha, penebangan pohon untuk pembukaan lahan, perumahan dan kebutuhan kayu, serta adanya tambang galian. 34
Memperhatikan  data  dari  faktor  terjadinya  bencana  alam  di  Kabupaten Sentani  sebagaimana  yang  diuraikan  di  atas.  Kirannya  dipahami,  bahwa kejahatan terhadap lingkungan hidup tersebut telah berlangsung sejak lama yang kurang lebih dimulai dari tahun 1996.
Namun, faktor tersebut yang hemat penulis dilabeli sebagai faktor kejahatan lingkungan dan berdampak pada adanya bencana alam di Kabupaten Sentani, pada  faktanya  hal  ini  seolah-olah  tidak  mendapat  tanggapan.  Tidak ditanggapinya problem tersebut, dapat dilihat dari data penurunan DAS yang hingga  tahun  2018  masih  berlangsung  dengan  presentase  sebanyak  5%. Argumentasi  penulis  sebagai  prediksi  mengapa  penurunan  kulaitas
32 Eddy O.S Hiariej, Op.Cit, hlm. 6.
33 Ghita Indah, Lo.cit.,
34 Ibid,
lingkungan hidup di Kabupaten Sentani Jayapura tidak mendapat tanggapan, paling tidak dapat diuraikan pada beberapa hal utama.
Pertama,  penurunan  kulaitas  lingkungan  hidup  disebabkan  turut  sertanya pemerintah dalam terjadinya tindakan kejahatan lingkungan. Arguumentasi penulis ini, berdasar pada temuan dari organisasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), yang  menyatakan  “instansi  pemerintah  di  Papua  maupun Pemerintah  Pusat,  mengeluarkan  izin-izin  konsesi  kepada  korporasi  atas nama  Negara”. 35 Izin  konsesi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  baik  itu pemerintah  Papua  maupun  Pemerintah  Pusat  dilakukan  di  daerah  Gunung Cycloop yang patut diketahui adalah daerah cagar alam.
Sehingga,  sebagai  upaya  pencegahan  dengan  dasar  pada  uraian  terhadap faktor pertama tersebut, penulis menarik suatu proyeksi sebagai solusi yang dapat  dijadikan  sebagai  pertimbangan  bagi  upaya  pencegahan  terhadap kejahatan lingkungan hidup.  Proyeksi yang penulis tawarkan sebagai solusi tersebut,  kriannya  bersesuaian  pula  dengan  upaya  yang  ditawarkan  oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang seara garis besar terdiri atas beberapa poin utama sebagai berikut:
“ Pertama, mengembalikan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya.
Kedua,  melakukan  review  tata  ruang  berdasarkan  pertimbangan pengurangan risiko bencana dan mengembangkan skema adaptasi di titik banjir. Ketiga, internalisasi program rehabilitasi lahan di hulu dan tengah DAS terutama kawasan hutan ke dalam indikasi program pada tata ruang. Keempat, internalisasi program konservasi tanah dan air berupa  Saluran  Pembuangan  Air  (SPA)  di  lahan  pertanian  dan permukiman untuk meningkatkan pengaturan sehingga menurunkan potensi longsor dan akumulasi air pada waktu yang pendek. ” 36
Kedua, penurunan kulaitas lingkungan hidup yang disebabkan turut sertanya masyarakat  dalam  terjadinya  kejahatan  lingkungan.  Argumentasi  penulis untuk  meletakan  masyarakat  sebagai  bagian  dari  terjadinya  kejahatan lingkungan,  di  dasarkan pada  data  yang  telah  dikemukakan  di  awal  perihal faktor  terjadinya  bencana  alam  di  Kabupaten  Sentani  Jayapura,  yang  salah satunya  dipengaruhi  oleh  eksploitasi  besar-besaran  dari  masyarakat  selain dari tindakan pemerintah dan korporasi itu sendiri.
Namun, peran serta masyarakat dalam hal terjadinya kejahatan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam poin ini, hemat penulis berbeda dengan peranan  korporasi  dan  negara  dalam  tururt  serta  terjadinya  kejahatan lingkungan.
35 Fahreza Rizki, Lo.Cit.,
36 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (PPID- KLHK), Siaran  Pers  Penyebab  Banjir Bandang  Sentani  Di  Komisi  IV  DPR  RI , https://jpp.go.id/humaniora/lingkungan-hidup/331047-empat-rekomendasi-klhk-untuk- mengatasi-banjir-di-wilayah-das Diakses pada Kamis, 7 Mei 2021 pukul 03:45.
Perbedaan  ini,  paling  tidak  dipengaruhi  oleh  pemikiran  apakah  masyarakat sebagian  besar  memahami  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  kegiatan eksploitasi lingkungan secara besar-besaran tersebut.
Sehingga, untuk upaya pencegahan kejahatan lingkungan hidup yang dapat dilakukan  terhadap  masyarakat,  penulis  mencoba  menawarkan  proyeksi dengan  upaya  pemberian  pemahaman  dan  sosialisasi  terkait green criminology tersebut terhadap masyarakat.
Proyeksi  sebagai  tawaran  dalam  upaya  pencegahan  melalui  mekanisme sosialisasi green  criminology terhadap  masyarakat  di  tempat  terjadinya kejahatan  sebagaimana  yang  dimaksud  di  atas,  paling  tidak  di  dasari  atas adanya penelitiaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Dasim Budimansyah, Susan  Fitriasari,  Dwi  Iman  Mutaqin,  Dede  Iswandi  mengenai  efek  gerakan green criminology terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan lingkungan.
Dari  penelitian  tersebut diketahui,  bahwa  mekanisme  sosialisasi  akan  lebih efektif untuk pencegahan kejahatan lingkungan karena hal tersebut memberi dampak yang signifikan dalam mengubah pola perilaku masyarakat dalam rangka   mewujudkan   tanggung   jawab warganegara terhadap lingkungan. Sehingga dengan dilaksanakannya proyeksi ini, diharapkan mampu memberi pemahaman  terhadap  masyarakat  dengan  cara  yang  sederhana  perihal beberapa prinsip utama dalam teori ekologisentrime yang relevan. 37
Prinsip-prinsip sebagaimana yang dimaksud di atas, di dasarai pada adanya penghargaan terhadap  hak alam   dan  dilatarbelakangi   oleh   krisis   ekologi yang   bersumber   pada   cara pandang dan perilaku  antropologi  antara lain (1)  sikap  hormat  terhadap  alam  ( respect  for  nature );  (2)  tanggung  jawab ( moral  responbility  for  nature );  (3)  prinsip  kasih  sayang  dan  kepedulian terhadap  alam  ( caring  for  nature );  dan  (4)  prinsip  hidup  sederhana  dan selaras dengan alam. 38
Selain  itu,  terhadap  upaya  pencegahan  yang  penulis  tawarkan  ini. Kirannya,  hal  ini  tidak  dapat  dilepaskan  sepenunya  dengan  upaya penanggulangan karena kedunya saling reversible.  Sehingga dari upaya pencegahaan ini, seandainya tidak terlaksana dengan baik, masih dapat diupayakan penanggulangan terhadap kejahatan lingkungan khususnya pada bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sentani yang akan dibahas pada sub kajian selanjutnya
37 Dasim Budimansyah Dkk, Efek Gerakan Green Criminology Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Kejahatan Lingkungan, Conference: 7th UPSI UPI Conference At: Tanjong Malim, Mlaysia, hlm. 9-10.
38 Rahayu, T.  Puji, 201, Enskilopedia  Seri  Desa-Kota. Semarang:  Aneka Ilmu, hlm. 1.

## 4. Kesimpulan
Dari uraian singkat yang penulis sampaikan diatas, paling tidak dapat ditari 2 (dua) kesimpulan utama yaitu: Pertama, hubungan antara Green Criminology dan bencana alam banjir serta tanah longsor di Kabupaten Sentani seperti dalam uraian rumusan masalah pertama adalah factor dalam kejadian factual serta dikaitkan dengan ruang lingkup Green Criminology menjadi penjelasan hubungan antara Green Criminology dan  bencana alam banjir serta tanah longsor di Kabupaten Sentani.
Kedua, Upaya pencegaha sebagai tawaran proyeksi, secara garis besar terdiri atas beberapa poin utama, yaitu: Pertama, mengembalikan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya.  Kedua,  melakukan  review  tata  ruang  berdasarkan  pertimbangan pengurangan  risiko  bencana  dan  mengembangkan  skema  adaptasi  di  titik  banjir. Ketiga,  internalisasi  program  rehabilitasi  lahan  di  hulu  dan  tengah  daerah  aliran sungai (DAS) terutama kawasan hutan ke dalam indikasi program pada tata ruang. Keempat,  internalisasi  program  konservasi  tanah  dan  air  berupa  Saluran Pembuangan  Air  (SPA)  di  lahan  pertanian  dan  permukiman  untuk  meningkatkan pengaturan  sehingga  menurunkan  potensi  longsor  dan  akumulasi  air  pada  waktu yang  pendek.  Kelima,  untuk  pencegahan  terhadap  kejahatan  lingkungan  yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemberian pemahaman terkait green criminology tersebut kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka
Carrabine,  Eamon,  Paul  Iganski,  Maggy  Lee,  Ken  Plummer  And  Nigel  South,  2004, Criminology: A Sociological Introduction, Routledge Taylor & Francis Group, New York And London.
Hagan,  Frank  E,  2013, Pengantar  Kriminologi  Teori,  Metode,  Dan  Perilaku  Krimnal: Cetakan Ke-Tujuh, Kencana, Jakarta.
Hiariej, Eddy O.S, 2018, Asas-Asas Hukum: Bahan Ajar Teori dan Filsafat Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
Gunarto,  Marcus  Priyo,  2018, Bahan  Ajar  Hukum  Pidana:  Sistem  Peradilan  Pidana, Fakultas Hukum, Unersitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Mustafa, Muhammad, 2007, Kriminologi, Fisip UI Press, Depok.
Puji, Rahayu, T, 2001, Enskilopedia  Seri  Desa-Kota. Semarang:  Aneka Ilmu.
R,  White,  (2007). Green  Criminology  and  the  Pursuit  of  Social  and  Ecological  Justice. Devon: Willan Publishing.
Susanto, I.S, 2011, Kriminologi, Genta Publishing,  Yogyakarta.
Wolhuter,  Lorraine,  Neil  Olley,  David  Denham,  2009, Victimology:  Victimisation  and Victim’s Righ ts, Routledge Cavendish, New York, hlm. 33.
Ashabul  Kahfi,  Kejahatan  Lingkungan  Hidup, Jurnal  al-daulah, Volume  3,  Nomor  2, Desember 2014, hlm. 206.
Laura Beth Nielses, The Need for Multi-Method Approaches in Empirical Legal Research, The Oxford Handbook of Empirical Legal Research,
DOI:10.1093/oxfordhb/9780199542475.013.0040, hlm. 953-954.
Scheppele,  K.L., 2009, Counting,  Reading,  Interacting:  Focusing  on  the  Activities  of  the Researcher  in  Thinking  about  Methods ,  Paper  presented  at  the  Law  and  Society Association Early Career Workshop, Denver.
Dasim Budimansyah Dkk, Efek Gerakan Green Criminology Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat  Dalam  Mencegah  Tindak  Kejahatan  Lingkungan, Conference:  7th  UPSI UPI Conference At: Tanjong Malim, Mlaysia, hlm. 9-10.
Ghita Intan, Banjir Sentani Akibat Ulah Manusia, https://www.voaindonesia.com/a/bnpb- banjir-bandang-sentani-akibat-ulah-manusia-yang-merusak-alam/4836093.html diakses pada 1 Mei 2021 Pukul 02.25 WIB
Fahreza  Rizki, BNPB:  Kerugian  Banjir  Bandang  Di  Sentani  Capai  Rp454  Miliar, https://www.google.co.id/amp/s/news.okezone.com/amp/2019/03/29/340/2036798 /bnpb-kerugian-banjir-bandang-di-sentani-capai-rp454-miliar Diakses  pada  5  Mei 2021 pukul 14:35 W.I.B.
Newswire, Kerugian Akibat Banjir Sentani Rp454Miliar, https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190330/15
/906162/kerugian-akibat-banjir-sentani-capai-rp454-miliar , Diakses pada 5 Mei 2021 pukul 14:52 W.I.B.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (PPID-KLHK), Siaran Pers Penyebab Banjir Bandang Sentani Di Komisi IV DPR RI , https://jpp.go.id/humaniora/lingkungan-hidup/331047-empat-rekomendasi- klhk-untuk-mengatasi-banjir-di-wilayah-das Diakses pada Kamis, 7 Mei 2021 pukul 03:45.