Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi
Aliffina Tazkiyannida
allifinatz@gmail.com , Program Studi Akuntansi, Universitas Ahmad Dahlan
Amir Hidayatulloh*
amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id , Program Studi Akuntansi, Universitas Ahmad Dahlan

## Abstrak
___________________________________________________________
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalis  faktor-faktor  yang  memengaruhi  wajib  pajak orang  pribadi  untuk  menggelapan  pajak.  Sampel  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling ,  dengan  kriteria  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib Pajak. Responden penelitian ini berjumlah 60 responden yang terdiri dari 34 perempuan dan 26  laki-laki.  Analisis  data  yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linear berganda.  Hasil  penelitian  ini  adalah  faktor  yang  memengaruhi  wajib  pajak  orang  pribadi melakukan  penggelapan  pajak  adalah  tarif  pajak,  keadilan  pajak,  dan  sistem  perpajakan. Sedangkan,  diskriminasi  pajak  tidak  memengaruhi  wajib  pajak  orang  pribadi  untuk menggelapkan pajak.
Kata Kunci : Tarif Pajak; Diskriminasi Pajak; Keadilan Pajak; Sistem Perpajakan;

## Penggelapan Pajak

## DETERMINANTS OF TAX EVASION: PERSONAL TAXPAYER'S PERSPECTIVE

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the factors that influence individual taxpayers to taxes evasion. The sample of this study is an individual taxpayer in the Special Region of  Yogyakarta.  The  sampling  technique  used  purposive  sampling,  with  the  criteria  of individual taxpayers who have a Taxpayer Identification Number. Respondents in this study amounted to 60 respondents consisting of 34 women and 26 men. Analysis of the data used in this study is multiple linear regression analysis. The results of this study are the factors that influence individual taxpayers to commit tax evasion are tax rates, tax  justice,  and  the  taxation  system.  Meanwhile,  tax  discrimination  does  not  affect individual taxpayers to taxes evasion.
Keywords: tax rates; tax discrimination; tax justice; taxation system; taxes evasion

## PENDAHULUAN
Dana  bagi  negara  berkembang  dapat  digunakan  dalam  melaksanakan  pembangunan juga untuk membiayai kepentingan negara.  Hal tersebut mendorong negara untuk menyusun dan  membuat  APBN.  Negara  dapat  memperoleh  penerimaan  dari  sektor  pajak  dan  sektor bukan pajak  (Karlina  et  al.,  2021). Menurut  (Mardiasmo,  2016), pajak didefinisikan sebagai iuran  dari  rakyat  kepada  negara  yang  berlandasan  undang-undang  serta  bersifat  memaksa serta  manfaat  tidak  diberikan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  membiayai  kepentingan umum. Setiap tahun, penerimaan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan akan tetapi bentuk pengeluarannya atas pajak masih belum maksimal dirasakan oleh masyarakat  (Rifani et  al.,  2019).  Dengan  demikian,  apabila  kegiatan  ini  berlangsung  terus  menerus, dikhawatirkan  masyarakat  enggan  membayar  pajak  bahkan  cenderung  melakukan penggelapan  pajak.  Hal  ini  seperti  data  realisasi  penerimaan  pajak  dari  tahun  2018  sampai tahun 2021 (tabel 1).
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2021 (Dalam Triliun Rupiah) Tahun Target Realisasi Capaian 2018 1.434,00 1.315,51 92,24% 2019 1.577,56 1.332,06 84,44% 2020 1.652,57 1.069,98 89,25% 2021 1.229,60 1.082,56 88,04%
Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)
Tabel 1 menunjukan belum maksimalnya penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini terlihat  dari  penerimaan  pajak  yang  belum  pernah  mencapai  target  yang  ditetapkan  pada setiap  tahunnya.  Akan  tetapi,  salah  satu  propinsi  di  Indonesia  yaitu  Daerah  Istimewa Yogyakarta  pada  tahun  2018  dan  2019  target  penerimaan  pajak  sudah  tercapai,  walaupun pada tahun 2020 dan 2021 penerimaan pajak mengalami penurunan (tabel 2).
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Triliun Rupiah) Tahun Target Realisasi Capaian 2018 1.434,00 1.315,51 92,24% 2019 1.577,56 1.332,06 84,44% 2020 1.652,57 1.069,98 89,25% 2021 1.229,60 1.082,56 88,04%
Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)
Menurut  (Rifani  et  al.,  2019),  salah  satu  asas  penting  pada  bidang  perpajakan  adalah persepsi  keadilan.  Selain  itu,  faktor  ini  juga  salah  satu  faktor  yang  mendorong  wajib  pajak untuk  melakukan  penggelapan  pajak.  Guna  mendukung  penerapan  keadilan  maka diterapkanlah sistem pemungutan. Selain itu, faktor diskriminasi juga merupakan faktor yang mendorong wajib pajak untuk menggelapan pajak. Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015), diskriminasi didefinisikan sebagai membedakan perlakuan pada sesama warga negara. Sedangkan  pada  bidang  perpajakan,  diskriminasi  adalah  penerapan  suatu  kebijakan  yang menguntungkan beberapa pihak saja. Bentuk diskriminasi pajak dapat berupa penerapan tarif
pajak yang tidak sesuai yang akhirnya menyebabkan wajib pajak merasa terdiskriminasi. Hal ini  karena  tarif  pajak  yang  cenderung  tinggi  akan  berpengaruh  pada  etika  wajib  pajak mengenai penggelapan pajak.
Hasil  penelitian  terdahulu  sudah  menemukan  beberapa  faktor  yang  mendorong  wajib pajak  untuk  melakukan  penggelapan  pajak.  beberapa  faktor  tersebut  antara  lain  tarif  pajak (Silvya,  2020;  Utami  &  Helmy,  2016);  diskriminasi  pajak  (Paramita  &  Budiasih,  2016; Widjaja  et  al.,  2017);  keadilan  pajak  (Faradiza,  2018;  Rifani  et  al.,  2019),  dan  sistem perpajakan  (Paramita  &  Budiasih,  2016).  Namun,  hasil  penelitian  terdahulu  belum menemukan hasil yang sama atau dengan kata lain masih terjadi kontradiksi hasil penelitian. Misalnya,  (Denyntha  &  Hidayatulloh,  2021)  yang  menemukan  bahwa  penggelapan  pajak tidak  dipengaruhi  oleh  tarif  pajak.  Menurut  (Fatimah  &  Wardani,  2017),  diskiriminasi  juga merupakan  salah  satu  faktor  yang  tidak  memengaruhi  individu  untuk  menggelapan  pajak. Selain  dua  faktor  tersebut,  faktor  keadilan  (Karlina  et  al.,  2021),  dan  sistem  perpajakan (Fatimah  &  Wardani,  2017)  merupakan  faktor  yang  tidak  memengaruhi  penggelapan  pajak. Masih  tidak  konsistennya  hasil  penelitian  terdahulu,  maka  peneliti  termovitasi  untuk menganalisis  kembali  faktor-faktor  yang  mendorong  wajib  pajak  orang  pribadi  untuk menggelapan pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Theory of Planned Behavior
Menurut  (Ajzen,  1991), tujuan theory  of  planned  behavior menjelaskan  hubungan perilaku  yang  ditunjukan  dengan  cara  individu  menanggapi  suatu  hal.  Suatu  individu melakukan  perilaku  karena  tiga  alasan  yaitu behavior  beliefs,  normative  beliefs, dan control beliefs .

## Teori Keadilan
Menurut  (Fattah,  2014),  prinsip-prinsip  umum  keadilan  mendasari  dan  menjelaskan keputusan  dari  evaluasi  moral.  Keadilan  merupakan  kebijakan  pada  setiap  individu  dalam suatu kondisi setiap manusia dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap individu. Teori  keadilan  ini,  dapat  digunakan  sebagai  penilaian  apakah  sistem  perpajakan  yang diterapkan  di  suatu  negara  sudah  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  sudah  dirasa  adil atau belum oleh wajib pajak. Jika wajib pajak merasa tidak adil dalam peraturan serta sistem yang  ditetapkan  maka  akan  berpengaruh  pada  perilaku  dan  cenderung  akan  melakukan penggelapan atau melaporkan penghasilannya kurang dari keadaan yang sebenarnya.

## Penggelapan Pajak
Menurut  (Sondakh  et  al.,  2019),  penggelapan  pajak  adalah  suatu  tindakan  yang disengaja  dan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajibannya  untuk  membayar  beban  pajaknya.  penggelapan  pajak  termasuk  tindakan  yang tidak etis dan ilegal karena dilakukan dengan sengaja serta tidak melaporkan secara jujur dan lengkap  pada  objek  pajaknya  (Fatimah  &  Wardani,  2017).  Namun,  sekarang  ini  tindakan penggelapan  pajak  dianggap  wajar  karena  banyak  pemimpin  maupun  petugas  pajak  yang melakukan  penyalahgunaan  dana  dan  dimanfaatkan  guna  kepentingan  pribadi  atau kelompoknya. Banyaknya kasus yang terjadi tersebut kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan  pajak karena wajib pajak beranggapan bahwa perilaku penggelapan
pajak  wajar  dan  mereka  beranggapan  bahwa  penerimaan  pajak  tidak  sepenuhnya  digunakan untuk pembiayaan negara (Silvya, 2020).

## Tarif Pajak
Menurut  (Yuliyanti  et  al.,  2017),  tarif  pajak  adalah  persentase  yang  penetapannya berdasarkan  pada  undang-undang  yang  dipergunakan  dalam  menghitung  kewajiban  yang harus  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  sebagai  warga  negara.  Semakin  tinggi  tarif  pajak kemungkinan  akan  menyebabkan  semakin  tinggi  pula  kasus  penggelapan  pajak  (Silvya, 2020).  Adanya  keadilan  pajak  dapat  menciptakan  keseimbangan  sosial.  Dengan  demikian, kesejahteraan dapat tercapai dan penggelapan pajak dapat berkurang (Yuliyanti et al., 2017).

## Diskriminasi Pajak
Menurut  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  2015),  diskriminasi  merupakan  perlakuan yang membedakan  antar sesama warga negara berdasarkan  golongan, suku, agama, dan lain sebagainya.  Diskriminasi  pajak  adalah  suatu  kebijakan  yang  menguntungkan  pihak  tertentu. Menurut  (Silvya,  2020),  ketika  masyarakat  menganggap  bahwa  tingkat  deskriminasi  tinggi, maka  masyarakat  memiliki  kecenderungan  unttuk  menggelapan  pajak  (Fatimah  &  Wardani, 2017).

## Keadilan Pajak
Adil didefinisikan sebagai tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran,  serta  tidak  sewenang-wenang  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  2015).  Menurut (Mardiasmo,  2016),  keadilan  dapat  tercapai  ketika  undang-undang  dan  pelaksanaan  pajak harus adil serta sejalan dengan tujuan hukum  atau undang-undang. Keadilan  yang dimaksud merupakan  keadilan  yang  melihat  kemampuan  wajib  pajak  dan  pemerintah  dalam menerapkan  peraturan  yang  sama.  Dengan  demikian,  peraturan  perpajakan  yang  adil merupakan  faktor  penting  yang  dapat  memengaruhi  sikap  individu  dalam  membayarkan pajaknya.  Semakin  dirasa  adil  maka  wajib  pajak  semakin  patuh  dalam  membayarkan pajaknya (Rifani et al., 2019).

## Sistem Perpajakan
Sistem  perpajakan  merupakan  suatu  sistem  dan  aturan  pemungutan  pajak  tentang ketetapan  tarif  pajak  serta  tanggung  jawab  iuran  pajak  yang  digunakan  sebagai  pembiayaan pembangunan negara  (Fatimah & Wardani,  2017).  Menurut (Maghfiroh  &  Fajarwati, 2016), prosedur  perpajakan  mengenai  perhitungan,  pembayaran  dan  pelaporan  pajak  yang  mudah serta  berperan  aktifnya  petugas  pajak,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  perpajakan berjalan dengan baik. Akan tetapi, ketika petugas pajak melakukan kecurangan seperti korupsi maka  sistem  perpajakan  dikatakan  tidak  baik.  Semakin  baik  sistem  perpajakannya  maka masyarakat akan semakin percaya kepada pemerintah namun jika sistemnya  tidak baik maka wajib pajak akan ragu terhadap pemerintah (Indriyani et al., 2016).

## Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
Tarif  pajak  harus  ditetapkan  berdasarkan  keadilan.  Dengan  tarif  pajak  yang  rendah, maka  wajib  pajak  cenderung  tidak  keberatan  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya karena penghasilan  yang berkurang hanya sebagian kecil saja  (Yuliyanti, 2020). Ketika tarif pajak  yang  ditetapkan  dianggap  terlalu  tinggi  maka  wajib  pajak  akan  cenderung  akan melakukan  penggelapan  pajak.  Pernyataan  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  (Ervana,  2019; Silvya,  2020;  Utami  &  Helmy,  2016),  semakin  tinggi  tarif  pajak  yang  ditentukan  maka penggelapan  pajaknya  akan  semakin  meningkat  karena  wajib  pajak  menganggap  beban
mereka bertambah sedangkan penghasilannya berkurang. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) penelitian ini adalah sebagai berikut:

## H1: tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

## Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
Dalam  bidang  perpajakan  harus  menerapkan  prinsip  teori  keadailan.  Perbedaan  sosial dan ekonomi harus diatur dengan baik agar semua individu mendapatkan manfaat yang sama. Oleh  karena  itu,  dalam  perpajakan  yang  baik  tidak  ada  diskriminasi  yang  menguntungkan golongan, suku, agama atau ras tertentu, karena semua aturan harus dibuat berdasarkan pada keadilan  agar  wajib  pajak  patuh  dan  taat  terhadap  perpajakan.  Semakin  banyaknya  wajib pajak  yang  merasa  terdiskriminasi  maka  akan  semakin  membuat  wajib  pajak  melakukan penggelapan  karena  dianggap  hanya  mementingkan  suatu  golongan  atau  kelompok  tertentu saja.  Hal  ini  didukung  dengan  penelitian  (Faradiza,  2018;  Paramita  &  Budiasih,  2016)  yang menyatakan  bahwa  diskriminasi  pajak  berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak.  Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) penelitian ini adalah sebagai berikut:
H2: diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

## Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
Teori keadilan berperan sebagai teori yang memandang apakah dalam sistem perpajakan yang  diterapkan  pada  suatu  negara  sudah  berjalan  sesuai  hukum  yang  berlaku  dan  sudah termasuk  dalam  kriteria  adil  menurut  wajib  pajak.  Keadilan  dalam  perpajakan  merupakan pandangan    yang  luas  karena  keadilan  setiap  individu  berbeda-beda.  Pandangan  serta anggapan  tentang  pentingnya  keadilan  perpajakan  bagi  wajib  pajak  dapat  mempengaruhi sikap dan pandangan dalam melakukan kegiatan perpajakannya (Karlina et al., 2021). Akan di pandang  adil  jika  wajib  pajak  beranggapan  dan  merasa  bahwa  beban  pajak  yang  ditetapkan sebanding dengan kemampuannya dalam membayar  (Sasmito, 2017). Semakin tinggi tingkat keadilan  maka  penggelapan  pajak  akan  rendah.  Hal  ini  didukung  dengan  hasil  penelitian (Ervana,  2019;  Faradiza,  2018;  Rifani  et  al.,  2019)  yang  menyatakan  keadilan  berpengaruh terhadap  penggelapan  pajak.  Dengan  demikian,  hipotesis  ketiga  (H3)  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
H3: keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

## Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak
Menurut (Karlina et al., 2021), sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan dan pengumpulan pajak terhadap wajib pajak yang merupakan wujud peran serta secara langsung dan  melaksanakan  kewajibanya  bersama    untuk  membayar  pajak.  Ketika  sistem  pajak  tidak tersusun  dengan  baik  maka  akan  membuat  wajib  pajak  ragu  dalam  melakukan  kewajiban perpajakannya  dan  cenderung  akan  melakukan  tindakan  penggelapan  pajak  yang  akhirnya tindakan tersebut dianggap tindakan yang etis untuk dilakukan (Indriyani et al., 2016). Hal ini didukung  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Indriyani  et  al.,  2016;  Paramita  &  Budiasih, 2016)  yang  menyatakan  bahwa  sistem  perpajakan  berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) penelitian ini adalah sebagai berikut:
H4: sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

## METODE
Populasi  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Sampel penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  (WPOP)  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling , dengan kriteria WPOP  yang memiliki  NPWP.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioener  kepada responden baik secara langsung maupun menggunakan bantuan internet.
Variabel  penelitian ini terdiri  dari variabel  dependen (penggelapan pajak) dan variabel independent  (tarif  pajak,  diskriminasi  pajak,  keadilan  pajak,  dan  sistem  pajak).  Definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel dijelaskan pada tabel 3. Masing-masing variabel  menggunakan  skala  likert  lima  poin.  Analisis  data  menggunakan  analisis  regresi linear berganda dengan bantuan alat SPSS.
Tabel 3.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel Definisi Referensi Pengukuran Referensi Tarif Pajak Persentase penetapan yang  didasarkan  pada undang-undang dan dipergunakan untuk menghitung  kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Yuliyanti, 2020) Lima pernyataaan  (Silvya, 2020) Diskriminasi Pajak Kebijakan yang diterapkah hanya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu. (Silvya, 2020) Empat pernyataan (Silvya, 2020) Keadilan Pajak Penerapan  aturan  terkait perpajakan sudah diterapkan  atau  belum diterapkan secara merata (Mardiasmo, 2016) Empat pernyataan (Faradiza, 2018) Sistem Pajak Suatu sistem pemungutan pajak mengenai tinggi rendahnya  tarif  pajak serta pertanggungjawaban iuran pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan rumah tangga negara (Fatimah & Wardani, 2017) Empat pernyataan (Fatimah & Wardani, 2017) Penggelapan Pajak Bentuk usaha yang dilakukan  oleh  wajib pajak dengan tujuan untuk meringankan beban  pajaknya  dengan cara  melanggar  undang- undang (Mardiasmo, 2016) Enam pernyataan (Silvya, 2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden  penelitian  ini  berjumlah  60  responden  yang  terdiri  dari  responden  berjenis kelamin  perempuan  (34  responden),  dan  26  responden  berjenis  kelamin  laki-laki.  Domisili responden  didominasi  oleh  Kota  Yogyakarta  (15  orang),  Kabupaten  Sleman  dan  Kabupaten Bantul  13  orang,  Kabupaten  Kulon  Progo  10  orang,  dan  9  orang  berasal  dari  Kabupaten Gunung  Kidul.  Usia,  penghasilan,  dan  pendidikan  responden  disajikan  pada  tabel  4. Sedangkan, hasil pengujian deskripsi disajikan pada tabel 5.
Tabel 4. Usia, Penghasilan, dan Pendidikan Responden
Keterangan Jumlah Usia < 25 Tahun 3 25-35 Tahun 11 36-45 Tahun 21 >45 Tahun 25 Penghasilan 0 -  Rp 1.000.000,-/ bulan 10 > Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000,-/bulan 20 > Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000,-/bulan 19 > Rp 10.000.000 – Rp 20.000.000,-/bulan 5 > Rp 20.000.000 – Rp 30.000.000,-/bulan 3 >  Rp 30.000.000,-/bulan 3 Pendidikan SMA 10 Diploma 5 S1 35 S2 10 Sumber: data primer, diolah (2022) Tabel 5. Hasil Pengujian Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Tarif Pajak 60 5 25 12.57 5.625 Diskriminasi Pajak 60 4 20 13.03 4.679 Keadilan Pajak 60 4 20 11.20 5.105 Sistem Perpajakan 60 6 20 14.32 3.265 Penggelapan Pajak 60 6 30 10.78 5.056
Sumber: data primer, diolah (2022)
Tabel  lima  menunjukan  bahwa  nilai  minum  masing-masing  variabel  ketika  dibagi dengan jumlah pertanyaan adalah 1. Hal ini berarti jawaban terendah responden adalah sangat tidak  setuju.  Sedangkan,  nilai  maksimum  masing-masing  variabel  ketika  dibagi  dengan jumlah  pertanyaan  adalah  lima  kecuali  variabel  sistem  perpajakan  (3,33).  Hal  ini  berarti bahwa  jawaban  responden  tertinggi  untuk  variabel  tarif  pajak,  diskriminasi  pajak,  keadilan pajak,  dan  penggelapan  pajak  adalah  sangat  setuju.  Sedangkan,variabel  sistem  perpajakan
adalah  ragu-ragu.  Masing-masing  variabel  memiliki  standar  deviasi  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  nilai mean .  Hal  ini  berarti  seluruh  variabel  memiliki  tingkat keberagaman data atau tingkat sebaran data tinggi.
Sebelum pengujian hipotesis, penelitian ini melakukan uji kualitas data dan uji asumsi klasik  serta  penelitian  ini  memenuhi  pengujian  tersebut.  Hasil  pengujian  hipotesis  disajikan pada tabel 6.

## Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Ket B Std. Error Beta (Constant) 9.706 2.931 Tarif Pajak 0.295 .101 .329 2.924 0.005 Terdukung Diskriminasi Pajak -0.121 .126 -.112 -0.966 0.338 Tidak Terdukung Keadilan Pajak 0.344 .118 .347 2.902 0.005 Terdukung Sistem Perpajakan -0.342 .167 -.221 -2.048 0.045 Terdukung Sig F 0.000 Adjusted R Square 0.510
Sumber: data primer, diolah (2022)
Tabel  6  menunjukan  bahwa  faktor-faktor  yang  dapat  mendorong  wajib  pajak  orang pribadi  untuk  menggelapan  pajak  adalah  tarif  pajak,  keadilan  pajak,  dan  sistem  perpajakan. Hal ini ditunjukan oleh nilai signifikasi tarif pajak (0,005), keadilan pajak (0,005), dan sistem perpajakan  (0,045)  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  0,05.  Atau  dengan  kata  lain,  H1, H3, dan H4 terdukung.
Penetapan  tarif  pajak  yang  terlalu  tinggi  dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk menggelapan  pajak.  Menurut  teori  keadilan,  dalam  penetapan  tarif  pajak  pemerintah  harus adil sehingga tidak menguntungkan salah satu pihak atau beberapa pihak saja. Hasil penelitian mendukung hasil penelitian sebelumnya  (Ervana, 2019; Gashi & Kukaj, 2016; Silvya, 2020; Utami  &  Helmy,  2016)  yang  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  tarif  pajak  yang  ditetapkan pemerintah,  maka  semakin  tinggi  pula  wajib  pajak  melakukan  penggelapan  pajak  karena wajib  pajak  beranggapan  semakin  tinggi  tarif  pajak  maka  beban  pajak  yang  ditanggungnya semakin bertambah dan akan mengurangi penghasilannya.
Pandangan  serta  anggapan  pentingnya  keadilan  perpajakan  memengaruhi  sikap  dan pandangan  wajib  pajak  dalam  melakukan  kegiatan  perpajakannya  (Karlina  et  al.,  2021). Pemungutan  pajak  disebut  adil  ketika  wajib  pajak  menganggap  serta  merasa  bahwa  beban pajak  yang  ditanggungnya  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  kemampuannya  dalam membayarkan  pajanya  (Sasmito,  2017).  Dengan  demikian,  semakin  adil  pemungutan  pajak maka  tingkat  penggelapan  pajak  semakin  rendah.  Hasil  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian sebelumnya  (Ervana,  2019;  Faradiza,  2018;  Hamilah  et  al.,  2022;  Rifani  et  al.,  2019)  yang menyatakan salah satu faktor yang memengaruhi penggelapan pajak adalah keadilan.
Faktor  lain  yang  dapat  memengaruhi  penggelapan  pajak  adalah  sistem  perpajakan. Sistem  perpajakan  yang  tidak  tersusun  dengan  rapi  maka  akan  membuat  wajib  pajak  ragu untuk  memenuhi  kewajibannya,  dan  wajib  pajak  cenderung  akan  melakukan  penggelapan
pajak  yang  akhirnya  akan  muncul  persepsi  pada  diri  wajib  pajak  bahwa  penggelapan  pajak adalah suatu perilaku yang etis (Indriyani et al., 2016). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Indriyani et al., 2016; Paramita & Budiasih, 2016) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat memengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah sistem perpajakan.
Penelitian  ini  menemukan  hasil  bahwa  penggelapan  pajak  oleh  wajib  pajak  orang pribadi tidak dipengaruhi oleh faktor diskriminasi perpajakan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki nomor pokok wajib pajak memilih untuk  tidak membayarkan pajaknya maka direktorat  jenderal  pajak  akan  memberikan  sanksi.  Adanya  sanksi  ini  diharapkan  akan mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh. Namun, apabila sanksi yang diberikan semakin berat dan wajib pajak merasa bahwa sanksi tersebut hanya menguntungkan beberapa kalangan saja maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak  (Santana et al., 2020). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Fatimah & Wardani, 2017; Widjaja et al., 2017)  yang  menyatakan  bahwa  diskriminasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap penggelapan pajak.  Lebih lanjut, (Widjaja et al., 2017) menyatakan bahwa meskipun tingkat diskriminasi  pajak  rendah  tetapi  kemungkinan  wajib  pajak  melakukan  penggelapan  sangat mungkin dilakukan, bukan karena wajib pajak merasa kebijakan kurang adil akan tetapi dapat disebabkan karena kepentingan wajib pajak sendiri.

## SIMPULAN
Wajib pajak melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh faktor tarif pajak, keadilan pajak, serta sistem perpajakan. Agar wajib pajak tidak menggelapan pajak, maka pemerintah harus menentapkan tarif pajak yang adil yaitu tidak menguntungkan satu pihak atau beberapa pihak.  Sedangkan,  adil  menurut  wajib  pajak  ketika  beban  pajak  yang  ditanggungnya  sesuai dengan  kemampuan  membayar  wajib  pajak.  selain  itu,  ketika  wajib  pajak  beranggap  bahwa sistem  perpajakan  tidak  tersusun  rapi,  maka  menimbulkan  keraguan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajibannya.  Hal  ini  akan  mendorong  wajib  pajak  untuk  berpersepsi  bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku etis  yang boleh dilakukan. Akan tetapi, penggelapan pajak  tidak  dipengaruhi  oleh  diskriminasi  perpajakan.  Hal  ini  karena,  meskipun  tingkat diskriminasi  pajak  rendah  mungkin  wajib  pajak  tetap  melakukan  penggelapan  pajak  karena wajib  pajak  merasa  adanya  kebijakan  yang  kurang  adil  atau  mungkin  disebabkan  karena kepentingan wajib pajak sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1991).  The  Theory  of  Planned  Behavior. Organizational  Behavior  and  Human Decision Processes , 50 , 179–211.
Denyntha,  D.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2021).  Kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kabupaten Bantul:  faktor  pemahaman,  sanksi  dan  tarif  memengaruhi? Wahana  Riset  Akuntansi ,
9 (2), 132–138. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/112378
Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika  Penggelapan  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Klaten).
Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara , 1 (1), 80–92.
https://doi.org/10.24964/JAPD.V1I1.802
Faradiza,  S.  A.  (2018).  Persepsi  Keadilan,  Sistem  Perpajakan  dan  Diskriminasi  Terhadap
Etika Penggelapan Pajak. Akuntabilitas , 11 (1), 53–74.
https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820
Fatimah,  S.,  &  Wardani,  D.  K.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Akuntansi Dewantara , 1 (1), 1– 14.
Fattah, D. (2014). Teori Keadilan Menurut John Rawls. Jurnal TAPIs , 9 (2), 30–45.
Gashi,  M.,  &  Kukaj,  H.  (2016).  The  Effect  of  Tax  Rates  on  Fiscal  Evasion  and  Avoidance.
European Journal of
Sustainable
Development , 5 (1), 31–38. https://doi.org/10.14207/ejsd.2016.v5n1p31
Hamilah,  Lydia,  Henni,  Gusmiarni,  &  Reschiwati.  (2022).  The  Influence  of  Tax  System Perception,  Tax  Justice,  Tax  Rate,  Tax  Audit,  Discrimination  on  Tax  Embroidery Behaviour. Journal  of  Governance  Risk  Management  Compliance  and  Sustainability (JGRCS) , 2 (1), 25–35. https://doi.org/10.31098/jgrcs.v2i1.881
Indriyani,  M.,  Nurlaela,  S.,  &  Wahyuningsih,  E.  M.  (2016).  Pengaruh  Keadilan,  Sistem Perpajakan,  Diskriminasi  dan  Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. Prosiding Seminar Nasional IENACO , 818–825.
Kamus Besar Bahasa Indonesia . (2015).
Karlina,  Y.,  Kurniawan,  A.,  &  Umiyati,  I.  (2021).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Niat Melakukan  Penggelapan  Pajak. JASS  (Journal  of  Accounting  for  Sustainable  Society) , 2 (02), 28–54. https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.670
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2022). APBN  Kita:  Kinerja  dan  Fakta . Djpk.Kemenkeu.Go.Id.  https://djpk.kemenkeu.go.id//wp-content/uploads/2020/02/apbn- kita-agustus-2019.pdf
Maghfiroh, D., &  Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai  Pengaruh  Keadilan, Sistem  Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Penggelapan  Pajak  (Survey Terhadap Umkm Di Bekasi). JRAK , 7 (1), 39–55.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan (2016th ed.). CV Andi.
Paramita, M.,  & Budiasih,  I. (2016). Pengaruh Sistem  Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan  Pada  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak. E-Jurnal Akuntansi , 17 (2), 1030–1056.
Rifani,  R.  A.,  Mursalim,  M.,  &  Ahmad,  H.  (2019).  Pengaruh  Keadlilan,  Sistem  Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak. PARADOKS: Jurnal Ilmu … , 2 (3). Santana,  R.,  Tanno,  A.,  &  Misra,  F.  (2020).  Pengaruh  Keadilan,  Sanksi  Pajak  Dan Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai Penggelapan Pajak. Jurnal Benefita , 5 (1), 113. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939 Sasmito,  G.  G.  (2017).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Keadilan  Sistem  Perpajakan,  Teknologi  dan Informasi  Perpajakan  Terhadap  Penggelapan  Pajak. Artikel  Ilmiah  STIE  Perbanas Surabaya , 1–17.
Silvya,  M.  A.  (2020).  Pengaruh  Etika  Uang,  Pemeriksaan  Pajak,  Diskriminasi  Perpajakan,
Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi  Yang  Terdaftar  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tegal). Journal  of
Chemical Information and Modeling , 2 (1), 5–7.
Sondakh,  T.  F.  Y.,  Sabijono,  H.,  &  Pusung,  R.  J.  (2019).  Pengaruh  Keadilan  Pemungutan Pajak,  Pemahaman  Perpajakan  Dan  Pelayanan  Aparat  Pajak  Terhadap  Tindakan Penggelapan  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kpp  Pratama Manado). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 7 (3), 3109–3118.
Utami,  P.  D.,  &  Helmy,  H.  (2016).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Teknologi  Informasi  Perpajakan, dan  Keadilan  Sistem  Terhadap  Penggelapan  Pajak:  Studi  Empiris  pada  WPOP  yang Melakukan Usaha di Kota Padang. Wahana Riset Akuntansi , 4 (2), 893–904.
Widjaja,  P.  N.  K.,  Lambey,  L.,  &  Walandouw,  S.  K.  (2017).  Pengaruh  Diskriminasi  Dan Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai Penggelapan  Pajak  Di  Kota  Bitung  (Studi  Kasus  Pada  WPOP  yang  ditemui  di  KPP Pratama  Bitung). Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi , 12 (2),  541–552. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17961.2017
Yuliyanti, T. A. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Tegal). Sustainability (Switzerland) , 4 (1), 1–9.
Yuliyanti,  T.,  Titisari,  H.  K.,  &  Nurlela,  S.  (2017).  Pengaruh  Keadilan  Pajak,  Tarif  Pajak, Sistem  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Teknologi  Perpajakan  Terhadap  Persepsi  Wajib Pajak  Badan  Mengenai  Penggelapan  Pajak. Jurnal  Seminar  Nasional  IENACO , 1 (2), 2337–4349.