Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 5, Number 2, Desember 2019, pp. 91-101 P-ISSN: 2407-4551 | E-ISSN: 2407-4551 DOI: 10.23887/jiis.v5i2.22491 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index

## Korupsi Mengancam Desa Celukan Bawang
Ayu Verayanti 1* , I Made Gata S.W 1 , Nyoman Julita Sari 1 , Mahendra Alfarizy 1 , Maria Apolonia Koda 1
1 Universitas Pendidikan Ganesha, Bali

## A B S T R A K
Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk  mengetahui  (1)  bahaya  dari  kasus korupsi,  (2)  kerentanan  dari  kasus  korupsi  dan,  (3)  dampak  dari  kasus korupsi  yang  terjadi  di  Desa  Celukan  Bawang.  Metode  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan analisis data primer dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  :  (1)  kasus korupsi di Desa Celukan Bawang  memberikan bahaya  bagi warga seperti pembangunan  yang  direncakan  guna  meningkatkan  fasilitas  desa  tidak berjalan,  bahaya  bagi  standar  moral  masyarakat  dan  rusaknya  generasi muda,  (2)  kasus  korupsi  ini  rentan  kepada  orang  yang  memiliki  jabatan, berpendapatan  rendah  dan  penyelahgunaan  kekuasaan  dan  (3)  dampak yang  ditimbulkan  yaitu  dampak  primer  dan  dampak  sekunder.  Dampak primer:  kerugian  Negara,  dinonaktifkan  dari  jabatan,  dan  pelanggaran pasal  Undang-Undang.  Dampak  sekunder:  mendapat  gunjingan  dan dikucilkan, serta nama baik keluarga tercemar.

## A B S T R A C T
This  research  was conducted to determine (1) the  dangers  of corruption cases,  (2)  the  vulnerability  of  corruption  cases  and,  (3)  the  impact  of corruption  cases  that  occurred  in  Celukan  Bawang  Village.  The  method
used in this study is a qualitative method with an analysis of primary and secondary data. The results of this study indicate that: (1) corruption cases in Celukan Bawang Village pose dangers to residents such as development  planned  to  improve  village  facilities  that  do  not  work,  risk  to  the  moral  standards  of  the community  and damage to  the younger generation, (2) these corruption cases are  vulnerable to people who have a position, low income and abuse of power and (3) the impact caused is the primary impact and secondary impact. Significant impact: State loss, deactivation from the position, and violation of Article of the Act. Secondary effect: gossiped and isolated, and the family's reputation is tarnished.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author. E-mail addresses: ayuverayanti03@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 12 Desember 2019 Accepted 23 Desember 2019
Available online 31 Desember 2019
Kata Kunci: Bahaya Korupsi; Kerentanan Korupsi; Dampak Korupsi
Keywords: Corruption Hazard; Corruption Vulnerability; Impact of Corruption

## 1. Pendahuluan
Bencana merupakan salah satu kejadian yang mengancam kehidupan manusia. Bencana didefinisikan sebagai hasil dari proses yang tidak sinergi antara ancaman (threatness), baik dari dalam  (internal)  maupun  dari  luar  (eksternal)  dengan  kemampuan  dan  kewaspadaan  yang dimiliki  individu  maupun  masyarakat  (Wesnawa  &  Christiawan,  2014).  Indonesia  merupakan salah  satu  negara  yang  rentan  terhadap  adanya  bencana.Bencana  yang  terjadi  di  Indonesia sendiri meliputi berbagai macam jenis. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, bencana dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
Menurut Indeks Rawan Bencana Indonesia bahaya adalah suatu kejadian atau peristiwa yang  mempunyai  potensi  dapat  menimbulkan  kerusakan,  kehilangan  jiwa  manusia,  atau kerusakan lingkungan. Kerentanan  adalah suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses  fisik,  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan  yang  mengakibatkan  kerawanan masyarakat dalam menghadapi bahaya (Wesnawa dan Christiawan, 2014). Ketiga jenis bencana tersebut hampir setiap hari setiap saat dapat terjadi di Indonesia seperti bencana alam yang ada di  Indonesia  seperti  gunung  erupsi,  gempa  bumi,  dan  tsunami  yang  bersumber  dari  dua  jalur pegunungan yang aktif serta tiga lempeng yang aktif. Bencana non alam pun juga tidak terlepas terjadi  di  Indonesia  seperti  wabah  penyakit  seperti  DBD  yang  sering  terjadi  pada  musim penghujan  dan  kecelakaan  teknologi  seperti  kecelakaan  kendaraan  yang  hampir  setiap  saat terjadi  di  Indonesia.Bencana  sosial  juga  dapat  terjadi  di  Indonesia  dimana  bencana  sosial merupakan  bencana  yang  disebabkan  atau  diakibatkan  oleh  peristiwa  atau  serangkaian peristiwa  yang  diakibatkan  oleh  manusia  yang  meliputi  konflik  sosial,  teror,  dan  yang  paling sering terjadi yaitu kasus korupsi.
Istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  yakni corruptio .  Dalam  bahasa  Inggris  adalah corruption atau corrupt, dalam  bahasa  Perancis  disebut corruption dan  dalam  bahasa  Belanda disebut dengan coruptie . Agaknya dari bahasa Belanda itulah  lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.  Korup  berarti  busuk,  buruk;  suka  menerima  uang  sogok  (memakai  kekuasaannya untuk  kepentingan  sendiri  dan  sebagainya).  Korupsi  adalah  perbuatan  yang  buruk  (seperti penggelapan  uang,  penerimaan  uang  sogok  dan  sebagainya).  Korupsi  berakibat  sangat berbahaya bagi kehidupan manusia,  baik aspek kehidupan sosial,  politik, birokrasi, ekonomi,4 dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah,  sehingga  si  empunya  badan  harus selalu melakukan  “cuci darah”  terus  menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus.
Korupsi  masih  menjadi  permasalahan  yang  terjadi  di  Indonesia.  Berdasarkan  Indeks Persepsi  Korupsi(IPK)  tahun  2018  Indonesia  menempati  posisi  ke-89  dari  180  negara.  Nilai yang  didapatkan  olehIndonesia  yakni  38  dengan  skala  0-100,  semakin  rendah  nilainya  maka semakin  korup  negaranya,begitu  pun  sebaliknya.  Apabila  dibandingkan  dengan  tahun  2017, Indonesia menempati urutan ke-96dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan  penegakan  hukum  dalampemberantasan  korupsi  maksimal  meskipun  dari  segi posisi  meningkat.  Kondisi  ini  perlu  menjadibahan  evaluasi  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.
Indonesia dengan kasus korupsi yang ada dapat dikatakan tidak bisa terlepaskan dimana negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Negara  hukum  merupakan  cita-cita  sekaligus  prinsip dalam penyelenggaraan praktik bernegara (Mulyanto, 2016). Sebagai negara hukum jelas segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat diatur dalam peraturan perundang undangan termasuk kasus-kasus  pelanggaran  hukum  yang  ada  seperti  korupsi.  Korupsi  yang  ada  di  Indonesia hampir setiap hari menjadi pembicaraan di media massa. Korupsi bisa diartikan  sebagai kasus penggelapan baik itu uang ataupun barang. Korupsi terjadi karena adanya kelemahan corporate govermance baik  pada  korporasi  maupun  pemerintahan  (Lidyah,  2016).  Korupsi  yang  ada  di Indonesia  sudah  hampir  menjadi  bagian  dari  kehidupan  masyarakat  dan  menyusup  dalam sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  (Rumesten,  2014).  Menurut  Wattimena  (dalam  Dewi, 2018) mengatakan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum namun juga persoalan kultur. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang yakni rusaknya generasi  muda  yang  dimana  dalam  masyarakat,  generasi  muda  akan  menganggap  bahwa korupsi sebagai hal biasa.
Di Indonesia, sejak berlakunya UU No. 22 tahun 1999, praktik korupsi di Indonesia yang sebelumnya lebih banyak terjadi ranah birokrasi dan perbankan, kini sudah merambah masuk ke  lembaga  legislatif  (Said,  2011).  Kasus  yang  terjadi  dalam  lembaga  legislatif  tidak  hanya  di pemerintahan pusat saja melainkan pemerintahan daerah dan bahkan di tingkat desa juga tidak terlepas dari kasus korupsi yang berkaitan dengan upaya pembangunan.Dapat dikatakan bahwa korupsi  itu  sendiri  tidak  memandang  siapa,  jabatan,  dan  pelakuknya  karena  korupsi  sendiri dapat dilakukan secara bersama-sama.
Selain itu juga kasus korupsi yang ada tidak mengenal lokasi dalam artian tidak hanya di dalam suatu tingkatan yang tinggi seperti pemerintah pusat melainkan juga dapat ditemukan di tingkat  yang  rendah  di  pemerintahan  desa.Terdapat  beberapa  kasus  korupsi  di  tingkat  desa yang  terjadi  dan  melibatkan  beberapa  oknum  seperti  perangkat  desa,  kerjasama  desa  dengan instansi  dan  masyarakat  itu  sendiri  dalam  desa  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bahaya  kasus  korupsi,  kerentanan  dan  dampak  yang  ditimbulkan  kasus  korupsi tersebut.  Salah  satu  kasus  korupsi  yang  ada  di  tingkat  desa  yaitu  kasus  korupsi  di  Celukan Bawang  oleh  Perbekel  Desa  Celukan  Bawang.  Maka  dari  itu  dilakukanlah  penelitian  yang berjudul Kasus Korupsi Di Desa Celukan Bawang.

## 2. Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  dalam  penelitian  Mitigasi  adalah  penelitian kualitatif. Kualitatif riset didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Definisi diatas  menunjukan  beberapa  kata  kunci  dalam  riset  kualitatif,  yaitu  :  proses,  pemahaman, kompleksitas,  interaksi  dan  manusia.  Proses  dalam  melakukan  penelitian  merupakan penekanan  dalam  riset  kualitatif  oleh  karena  itu  dalam  melaksanakan  penelitian,  penelitian lebih fokus pada proses dari pada hasil akhir.
Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  bersifat  naturalistik  karena  sesuai dengan situasi yang ada di lapangan, penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa  dimanipulasi,  diatur  dengan  eksperimen  atau  test.  Penelitian  kualitatif  tidak  ada kebenaran  yang  mutlak,  kebenaran  itu  sangat  kompleks  dan  tak  ada  suatu  teori  yang  dapat menangkapnya.
Data  dalam  penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif  bukan  angka.  Data  dapat  berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Jika dilihat dari jenis, maka kita dapat membedakan data kualitatif sebagai data primer dan data sekunder. Data primer data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat  oleh  peneliti.  Data  tersebut  diperoleh  dari  satu  informan,  terkait  kebenaran  kasus korupsi yang dikajian dan dampaknya. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. teknik pengambilan data yang digunakan yaitu dengan mengambil dari berbagai sumber media. Data yang diperoleh yaitu faktor pemicu terjadinya korupsi, pelaku yang rentan terlibat dalam kasus korupsi, dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi serta jurnal-jurnal yang mengkaji kasus korupsi sebagai perbandingan.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  dua  tahapan  yaitu  persiapan  dan  proses.  Tahapan persiapan  adalah  tahapan  meyiapkan  hal-hal  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian.  Hal  yang disiapkan  adalah  menentukan  fokus  kajian,  pembuatan  instrumen,  dan  pengumpulan  data. Tahapan  proses  merupakan  tahapan  mengumpulan  data  dengan  data  yang  didapat  dalam berbagai sumber.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 3.1 Bahaya Kasus Korupsi di Desa Celukan Bawang
Menurut  Edward  Aspinal  (dalam  Airliman,  2016)  bahwa  politik  uang  hanya  ada  di Indonesia.  Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan setiap masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Sehingga individu hanya akan mementingkan diri sendiri ( self  interst )  bahkan  menjadi selfishness (Setiadi,  2018).    Kasus  korupsi  merupakan  suatu kejahatan  yang  hampir  ditemukan  dalam setiap  pemerintahan,  hal ini  terbukti  yang  terjadi  di Desa Celukan Bawang tersebut.
Penyebab adanya tindakan korupsi sangat bervariasi dan beranekaragam  (Wesnawa & Christiawan, 2014). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tindakan korupsi adalah sebagai berikut:  Ketiadaan  atau  kelemahan  kepemimpinan  dalam  menjinakan  korupsi,  Kelemahan- kelemahan pengajaran agama dan etika. Kurangnya pendidikan dan adanya banyak kemiskinan. Tidak  adanya  tindakan  hukum  yang  tegas.  Kelangkaan  lingkungan  yang  subur,  untuk  prilaku anti  korupsi.  Struktur  pemerintahan  dan  keadaan  masyarakat  semakin  majemuk.  Perubahan radikal,  merupakan  suatu  sistem  nilai  yang  mengalami  perubahan  radikal,  korupsi  muncul sebagai penyakit transisional.
Disisi lain, fakor-faktor yang dapat menyebkan tindakan korupsi secara teoritis adalah sebagai  berikut: greeds (keserakahan)  berkaitan  dengan  adanya  prilaku  serakah  secara potensial  ada  dalam  diri  setiap  orang. Opportunities (kesempatan)  berkaitan  dengan  keadaan organisasi  atau  instansi  atau  masyarakat  yang sedemikian  rupa  sehingga  terbuka  kesempatan seseorang  melakukan  kecurangan. Needs (kebutuhan)  berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang dibutuhkan  oleh  indivisu-individu    untuk  menunjang  hidupnya  yang  wajar.  Exposures (pengungkapan)  berkaitan  dengan  tindakan  atau  konsekuensi  yang  dihadapi  oleh  pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.
Faktor-faktor  tersebut,  dalam  kasus  korupsi  di  Celukan  Bawang  yang  menyebabkan tindakan  kasus  korupsi  yaitu greeds (keserakahan)  dan opportunities (kesempatan). Keserakahan  terlihat  dari  jabatan  yang  dimiliki  perbekel  Desa  Celukan  Bawang,  dari  jabatan tersebut  tentu  sudah  mendapatkan  gaji.  Namun  dengan  besarnya  dana  untuk  pembangunan desa, menyebabkan perbekel tersebut menginginkan material lebih (serakah). Selain itu,  adanya opportunities (kesempatan), dengan jabatan perbekel tersebut menyebabkan adanya kekuasaan, sehingga kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi lebih besar.
Sehingga jika dilihat pada kasus korupsi perbekel di Desa Celukan Bawang, memberikan bahaya bagi warga tersebut karena pembangunan yang direncakan guna meningkatkan fasilitas desa tidak berjalan. Selain itu, menurut (Setiadi, 2018) bahwa bahaya korupsi meliputi Korupsi juga  membahayakan  terhadap  standar  moral  dan  intelektual  masyarakat,  korupsi  merusak perkembangan  ekonomi  suatu  bangsa,  efek  negatif  yang  paling  berbahaya  dari  korupsi  pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda karena menganggap korupsi sebagai hal biasa, dan masyarakat tidak akan percaya kepada pemerintah akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk  pada  otoritas  mereka.    Jika  korupsi  dalam  suatu  masyarakat  telah  merajalela  dan menjadi  makanan  masyarakat  setiap  hari,  maka  akibatnya  akan  menjadikan  masyarakat tersebut  sebagai  masyarakat  yang  kacau,  tidak  ada  sistem  sosial  yang  dapat  berlaku  dengan baik.  Setiap  individu  dalam  masyarakat  hanya  akan  mementingkan  diri  sendiri  ( self  interest ), bahkan selfishness . Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Fakta  empirik  dari  hasil  penelitian  di  banyak  negara  dan  dukungan  teoritik  oleh  para saintis  sosial  menunjukkan  bahwa  korupsi  berpengaruh  negatif  terhadap  rasa  keadilan  sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan  individu  baik  dalam  hal  pendapatan,  prestis,  kekuasaan  dan  lain-lain.  Korupsi  juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka  tidak  ada  nilai  utama  atau  kemulyaan  dalam  masyarakat.  Theobald  menyatakan  bahwa korupsi  menimbulkan  iklim  ketamakan,  selfishness,  dan  sinisism.  Banyak  pakar  menyatakan bahwa  korupsi  menyebabkan  sikap  individu  menempatkan  kepentingan  diri  sendiri  di  atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata.
Bahaya  koupsi  dapat  menyasar  pada  generasi  muda,  politik,  ekonomi  dan  birokrasi (Setiadi, 2018) sebagai berikut.

## (1)   Bahaya korupsi terhadap generasi muda
Salah  satu  efek  negatif  yang  paling  berbahaya  dari  korupsi  pada  jangka  panjang  adalah rusaknya  generasi muda.  Dalam masyarakat  yang  korupsi  telah menjadi  makanan  sehari- hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu  bangsa  keadaannya  seperti  itu,  bisa  dibayangkan  betapa  suramnya  masa  depan bangsa tersebut.
(2)   Bahaya Korupsi terhadap politik Kekuasaan  politik  yang  dicapai  dengan  korupsi  akan  menghasilkan  pemerintahan  dan pemimpin  masyarakat  yang  tidak  legitimate  di  mata  publik.  Jika  demikian  keadaannya, maka  masyarakat  tidak  akan  percaya  terhadap  pemerintah  dan  pemimpin  tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi  lebih  luas  lagi  di  masyarakat.  Di  samping  itu,  keadaan  yang  demikian  itu  akan memicu  terjadinya  instabilitas  sosial  politik  dan  integrasi  sosial,  karena  terjadi pertentangan  antara  penguasa  dan  rakyat.  Bahkan  dalam  banyak  kasus,  hal  ini menyebabkan  jatuhnya  kekuasaan  pemerintahan  secara  tidak  terhormat,  seperti  yang terjadi di Indonesia.
(3)   Bahaya korupsi bagi ekonomi Korupsi  merusak  perkembangan  ekonomi  suatu  bangsa.  Jika  suatu  projek  ekonomi dijalankan  sarat  dengan  unsur-unsur  korupsi  (penyuapan  untuk  kelulusan  projek, nepotisme)  dalam  penunjukan  pelaksana  projek,  penggelepan  dalam  pelaksanaannya  dan lain-lain bentuk korupsi dalam projek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari projek  tersebut  tidak  akan  tercapai.  Penelitian  empirik  oleh  Transparency  International menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya  yang  lebih  tinggi  dari  semestinya  dalam  berinvestasi  (seperti  untuk  penyuapan pejabat  agar  dapat izin, biaya  keamanan  kepada pihak  keamanan  agar  investasinya  aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negera maju (Amerika,  Inggris  dan  lain-lain)  cenderung  lebih  suka  menginvestasikan  dananya  dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.
(4)   Bahaya korupsi bagi birokrasi Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka  prinsip  dasar  birokrasi  yang  rasional,  efisien,  dan  berkualitas  akan  tidak  pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya  saja  yang  akan  dapat  layanan  baik  karena  mampu  menyuap. Keadaan  ini  dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat

## 3.2 Kerentanan Kasus Korupsi di Desa Celukan Bawang
Modus  korupsi  dikalangan  Dewan  terhadap  dana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, merupakan modus korupsi yang  dilegalisasi  (Switri,  2007).  Pihak-pihak  yang  rentan  dalam  melakukan  tindakan  korupsi dalah  orang-orang  yang  memiliki  keterbatasan  finansial  namun  memiliki  keinginan  yang  tak terbatas dalam hidup. Keinginan yang tak terbatas ini khususnya dalam hal gaya hidup akhirnya mendorong  orang  untuk  melakukan  tindakan  korupsi  agar  keinginannya  dapat  terpenuhi. Kelompok  orang  yang  memiliki  kemungkinan    besar  dalam  melakukan  tindakan  korupsi  ini memiliki  beberapa  indikasi  seperti  :  memiliki  pendidikan  yang  tinggi  serta  jabatan,
berpendapatan rendah atau tidak mencukupi dan penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan untuk memperkaya diri.
Selain itu, adanya keserakahan yang ada pada pemegang kekuasaan memunculkan sifat korupsi  itu  sendiri  dan  lemahnya  penegakan  hukum.    Kasus  korupsi  yang  terjadi  di CelukanBawang yang melibatkan kepala desa Celukan Bawang ini termasuk dalam indiksai yang ketiga yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan untuk memperkaya diri, karena dalam kasus ini dana yang seharusnya masuk kedalam rekening desa malah masuk  kerekening pribadi dari  kepala  desa  Celukan  Bawang  sendiri.  Hal  ini  dapat  terjadi  tentunya  dengan  unsur kesengajaan  karena  dalam  memberikan  data  atau  nomer  rekening  yang  menyangkut  desa tentunya  harus  lebih  teliti  sehingga  kesalahan  seperti  salah  nomer  rekening  tidak  mungkin terjadi.
Pihak  kepala  desa  sendiri  tentunya  memiliki  latarbelakang  pendidikan  yang  bagus sehingga  dapat  menjadi  kepala  desa,  namun  pendidikan  yang  dimiliki  ini  tidak  digunakan dengan baik namun malah digunakan untuk melakukan tindakan korupsi yang tentu saja sangat merugikan  desa  Celukan  Bawang  hanya  untuk  memperkaya  dirinya    sendiri  demi  memenuhi gaya  hidup  yang  sekarang.  Tantangan  bagi  Korupsi  adalah  canggihnya  modus  operandi  yang terbilang sistematis lagi terorganisir (Mulyanto, 2016).
Alamsyah, Abid, & Sunaryanto (2018) dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) telah  melakukan  pemetaan  kasus  dugaan  korupsi  yang  memperlihatkan  kerentanan  korupsi hampir  di  segala  sektor  dan  berbagai  modus.  da  sebanyak  13  modus  yang  ICW  klaster  kerap digunakan  oleh  tersangka  korupsi.  Modusnya  antara  lain:mark  up,penyalahgunaan  anggaran, penggelapan,  laporan  fiktif,  suap,  kegiatan/proyek  fiktif,  pungutan  liar,penyalahgunaan wewenang,  penyunatan/pemotongan,  gratifikasi,  pemerasan,  anggaran  ganda  danmark down.Pemetaan  modus  dapat  digunakan  sebagai  upaya  untuk  melakukan  pencegahan  dalam konteks 6perbaikan sistem. Berikut hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW sepanjang tahun 2018 seperti terlihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus
Modus  yang  paling  banyak  dilakukan  oleh  tersangka  korupsi  yaknimark  up.  Ada  sebanyak  76 kasuskorupsi yang melibatkan 185 orang tersangka. Artinya per kasus melibatkan 2 (dua) orang terasngkakorupsi. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat melakukan penggelembungan harga  sebesarRp541  miliar.  Rata-rata  nilai  kerugian  negara  yang  timbul  akibat  kasus  dugaan korupsi bermodusmarkupsebesar Rp2,9 miliar per kasus.
ICW  juga  melakukan  pemetaan  kasus  dugaan  korupsi  berdasarkan  sektor  yang  rawan dikorupsi. Adasebanyak 31 sektor yang ICW klaster rawan terjadi korupsi. Sektornya beragam, mulai  dari  yangberkaitan  dengan  sumber  daya  alam,  pelayanan  publik,  tata  kelola pemerintahan,  hingga  sosial  kemasyarakatan.  Pemetaan  sektor  yang  rawan  dikorupsi  dapat digunakan  sebagai  upaya  untuk  merancang  aksipencegahan.  Berikut  hasil  pemantauan  yang dilakukan oleh ICW sepanjang tahun 2018 seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor

## 3.3 Dampak kasus korupsi di Desa Celukan Bawang
Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi  kebusukan,  ketidakjujuran,  dan  melukai  rasa  keadilan  masyarakat.  Penyimpangan anggaran  yang  terjadi  akibat  korupsi  telah  menurunkan  kualitas  pelayanan  negara  kepada masyarakat.  Pada  tingkat  makro,  penyimpangan  dana  masyarakat  ke  dalam  kantong  pribadi telah  menurunkan  kemampuan  negara  untuk  memberikan  hal-hal  yang  bermanfaat  untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat  mikro,  korupsi  telah  meningkatkan  ketidakpastian  adanya  pelayanan  yang  baik  dari pemerintah kepada masyarakat.
Korupsi di Celukan Bawang pastinya akan menyebabkan dampak-dampak negative, baik itu  berupa  dampak  primer  dan  dampak  sekunder.  Menurut  Fauzan  (2012)  tindakan  korupsi diyakini  merupakan  ancaman  serius  yang  akibatnya  tidak  saja  menyerang  sendi-sendi perekonomian  nasional  suatu  negara,  tetapi  juga  dapat  memengaruhi  sistem  perekonomian internasional  serta  melemahkan  nilai-nilai  keadilan  disemua  negara.  Kasus  korupsi  ini  sudah merajalela  hingga  ke  Desa,  seperti  pada  kasus  korupsi  perbekel  di  Desa  Celukan  Bawang. Sehingga kasus ini berdampak negatif primer dan sekunder seperti terlihat pada Tabel 3.
Table 3 . Data kependudukan Desa Ambengan April-Desember 2018. No Struktur Dampak Deskripsi 1 Dampak Primer Kerugian negara Dinonaktifkan dari jabatan Pelanggaran pasal perundang-undangan 2 Dampak Sekunder Keluarga  yang  bersangkutan  mendapat  gunjingan dan dikucilkan Nama baik keluarga tercemar
Pada  Tabel  3  terlihat  bahwa  dampak  primer  yang  ditimbulkan  dari  pelaku  kosrupsi secara langsung, yaitu kerugian negara, dana yang dikorupsi tersebut berdampak langsung pada kerugian  negara  mencapai  194  rupiah  (Mustofa,  2019).  Kemudian  perbekel  tersebut dinonaktifkan dari jabatan sebagai perbekel karena merugikan desa. Selain itu, dampak primer pada  tabel  tersebut,  yaitu  perbekel  tersebut  melanggar  pasal  2  jo  18  Undang-undang  Tipikor serta pasal 55 jo pasal 64 KUHP dan subsider pasal 3, ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal  20  tahun.  Hal  ini  menyebkan  perbekel  tersebut  dijerat  dalam  penjara.  Pada  tabel diatas,  terdapat  dampak  sekunder  kasus  korupsi  tersebut  bahwa  keluarga yang  bersangkutan mendapat  gunjingan  dan  dikucilkan  dari  masyarakat  dan  keluarga  menjadi  malu.  Selain  itu, menurut  satu  informan  bahwa  keluarga  bersangkutan  juga  dipandang  masyarakat  setempat sudah  kehilangan  kepercayaan  dari  masyarakat  untuk  mendapat  struktuk  kepengurusan  di Desa.  Hal  ini  juga  terdapat  dalam  kasus  korupsi  di  tempat  lain  yang  dilakukan  oleh  kepala sekolah, yang menyebabkan siswa malu dan mogok sekolah.
Korupsi  berkontribusi  dalam  mengurangi  pertumbuhan  ekonomi  dengan  menurunkan kualitas  infrastruktur  dan  pelayanan  publik,  mengurangi  pajak,  membuat  pemerintah  justru bergandengan  dengan  para  pencari  rente  daripada  melakukan  aktivitas  yang  produktif,  dan akhirnya  mendistorsi  komposisi  pengeluaran  pemerintah.  Korupsi  berimplikasi  negatif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  karena  korupsi  berpengaruh  langsung  terhadap  tingkat investasi,  rendahnya  tingkat  investasi  swasta  karena  besarnya  biaya  suap  dalam  perizinan usaha, dan terdistorsinya investasi pemerintah oleh kelompok kepentingan.
Dampak  korupsi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  memengaruhi  indikator- indikator  makro  ekonomi  suatu  negara.  Korupsi  dapat  menciptakan  kesenjangan  yang  lebar antara  pertumbuhan  ekonomi  yang  telah  dicapai  dengan  potensi  pertumbuhan  ekonomi  yang sebenarnya  bisa  dicapai,  sehingga  memengaruhi  proses  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Analisanya  adalah  korupsi  menimbulkan  inefisiensi  dan  pemborosan  dari  sumber  ekonomi periode  sebelumnya,  karena  hasil  dari  pengelolaan  sumberdaya  ekonomi  yang  ada  tidak semuanya dikembalikan sebagai modal perputaran ekonomi secara multiplier, keuntungan yang
diperoleh  dari  korupsi  kemungkinan  besar  digunakan  bermewah-mewah  atau  dilarikan  ke rekening pribadi di luar negeri bukan di alihkan ke sektor investasi
Secara  sederhana  korupsi  pada  dasarnya  adalah  sebuah  misalokasi  sumberdaya,  yang artinya, korupsi memindahkan sumberdaya dari kegiatan produktif atau memiliki manfaat sosial tinggi ke kegiatan tidak produktif dan menciptakan biaya sosial. Biaya ekonomi korupsi dapat dikaitkan  sebagai  sumber  daya  yang  terbuang,  yang  dapat  digambarkan  pada  kurva  batas kemungkinan produksi ( Production Posibility Frontier / PPF).
Akan tetapi selama ini terdapat dua sisi pandangan yang berbeda mengenai efek korupsi, beberapa  diantaranya memperlihatkan  efek  buruk,  dan sisi  lainnya memperlihatkan  efek  baik korupsi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Banyak pakar  menyatakan  bahwa  korupsi  membuat aktivitas  ekonomi  berjalan  lancar  dan  akhirnya  pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkat. Menurut argumen ini, aktivitas bisnis diibaratkan sebagai roda perekonomian dan korupsi dapat menjadi “minyak pelumas” bagi roda itu, terdapat beberapa alasan dari argumen ini. Pertama, korupsi dapat menjadi uang pelicin atau speed money sehingga dapat menghindari terjadinya penundaan  birokrasi.  Hal  ini  di  dukung  oleh  teori  keseimbangan  Nash  pada noncooperative game adanya  suap  dapat  meminimalisasi  biaya  tunggu  atau  waiting  cost  sehingga  dapat mengurangi biaya-biaya, yang pada akhirnya menurunkan inefisiensi dari pemerintah. Namun ada  beberapa  ahli  yang  membantah  pandangan  tersebut,  menurut  mereka  teori speed  money tidak  terjadi.  Pada  kenyataannya  para  birokrat  dapat  memperlambat  kerja  mereka  untuk mendapatkan lebih banyak suap.
Alasan yang kedua adalah para pegawai struktural yang mendapat pembayaran rendah, ditambah  kurangnya  tanggung  jawab  mereka,  tidak  termotivasi  untuk  bekerja  lebih  efisien. Namun dengan adanya suap akan mendorong mereka untuk bekerja lebih efisien. Alasan yang ketiga  dari sisi  kesejahteraan  ( welfare ),  banyak  layanan  atau  barang  publik  masih  dimonopoli oleh  pemerintah,  tapi  apabila  ada  aparat  pemerintah  yang  menjualnya  di  pasar  gelap  (secara illegal),  maka  konsumen  bisa  mendapatkan  barang  atau  pelayanan  publik  tersebut  dibawah harga resmi. Oknum aparat akan menerima seluruh pembayaran untuk dirinya sendiri, sehingga negara  kehilangan  pendapatan,  namun  konsumen  mendapatkan  harga  di  bawah  harga  resmi sehingga  terjadi  relokasi  keuntungan  dari  negara  ke  konsumen  (peningkatan  kesejahteraan masyarakat).
Sedangkan pakar lain membuktikan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi negara-negara. Ia menemukan apabila Bangladesh dapat memerangi korupsi pada tingkat yang sama dengan Singapura dan jika laju pertumbuhannya mencapai 4 persen pertahun, maka laju pertumbuhan  PDB  tahunan  per  kapita  rata-rata  antara  1960-1985  tentu  akan  mencapai  1.8 persen  lebih  tinggi.  Selain  itu,  Todaro  &  Smith  (2006)  mendukung  pendapat  bahwa  korupsi berimplikasi  negatif  terhadap  pertumbuhan,  menurutnya  ketiadaan  korupsi  mendorong investasi dan upaya-upaya untuk memperbesar peluang perekonomian dan bukan hanya untuk memperebutkannya,  dan  oleh  karenanya  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  pada umumnya  perbaikan  tata  kelola  (governance),  terutama  pengurangan  korupsi  akan mempercepat  proses  pembangunan.  Pemberantasan  korupsi  penting  dilakukan,  karena pemerintahan  yang  jujur  dapat  mendorong  pertumbuhan  dan  pendapatan  tinggi  secara berkesinambungan.
Sedangkan  menurut  Swaleheen  &  Stansel  (2007)  korupsi  dapat  menurunkan pertumbuhan  ekonomi,  ketika  pelaku  ekonomi  memiliki  pilihan  yang  sedikit/  kebebasan ekonomi  rendah,  namun  pada  keadaan  pelaku  ekonomi  memiliki  banyak  pilihan/kebebasan ekonomi tinggi, korupsi membantu pertumbuhan dengan menyediakan jalan di sekitar kontrol pemerintah.
Korupsi  selalu  membawa  konsekuensi  negatif  terhadap  proses  demokratisasi  dan pembangunan,  sebab  korupsi  telah  mendelegetimasi  dan  mengurangi  kepercayaan  publik terhadap  proses  politik  melalui  money-politik.  Korupsi  juga  telah  mendistorsi  pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan the rule of law. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah  serta  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  semestinya,  sehingga  menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

## 4. Simpulan dan Saran
Dari  hasil  pembahasan  diatas  mengenai  kasus  korupsi  di  Desa  Celukan  Bawang,  dapat disimpulkan bahaya kasus korupsi Desa Celukan Bawang adalah pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan fasilitas desa tidak berjalan sehingga menghambat pembangunan desa. Pihak yang rentan melakukan tindak pidana korupsi yaitu memiliki pendidikan yang tinggi serta jabatan, berpendapatan rendah atau tidak mencukupi, penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan untuk memperkaya  diri.  Dampak  dari  kasuskorupsi  di  Celukan  Bawang  yaitu  terbagi  menjadi  2  yaitu dampak primer dan dampak sekunder.
Saran  kepada  pemerintah  Indonesia  umumnya  dan  pemerintah  Kabupaten  Buleleng khususnya untuk terus meningkatkan posisi-posisi dalam memberantas korupsi yang mewabah di kalangan  pemimpin  masyarakat  baik  lungkup  kecil  maupun  besar.  Serta  meningkatkan  kualitas hukum  yang  tegas  bagi  pemimpin  yang  melakukan  tindakan  korupsi.Agar  kasus  korupsi  yang dilakukan  perbekel  di  Desa  Celukan  Bawang  tersebut  tidak  terjadi  lagi  atau  tidak  ditiru  oleh generasi selanjutnya. Karna hal ini akan berpengaruh terhadap kemajuan negara. Secara signifikan, upaya  strategis  yang  harus  dilakukan  berdasarkan  berbagai  simpulan  terhadap  hasil  pemetaan kasus korupsi adalah: (1) perlu adanya sinergi antara penegak hukum, lembaga audit negara, dan inspektorat terkait potensi kerugian negara yang mengakibatkan terjadinya korupsi. Hal ini guna meningkatkan kinerja penegak hukum dalam penindakan kasus korupsi, (2) penegak hukum harus membuat  kanal  informasi  bagi  masyarakat  sebagai  ruang  partisipasi  untuk  mengawasi  kasus korupsi  yang sedang  berjalan di  tiap instans,  (3)  perlu  adanya  pengawasan yang  dilakukan oleh inspektorat  daerah  untuk  meminimalisir  terjadinya  korupsi  di  daerah.  Selain  itu,  perlu  adanya pengawasan  dari  Pemerintah  Pusat  untuk  mengawasi  penyaluran  dana  bencana  alam  sehingga potensi  kerugian  yang  dialami  oleh  negara  dan  masyarakat  dapat  diminimalisir,  (4)  penegak hukum  dapat  memberikan  penawaran  kepada  tersangka  korupsi  untuk  menjadi  justice collaborator  demi  membongkar  kejahatan  hingga  aktor  utama,  (5)  penegak  hukum  selain  harus fokus  dalam  aspek  pidana  badan,  perlu  juga  fokus  dalam  aspek  perampasan  aset  dengan menggunakan  instrumen  pidana  pencucian  uang.  Supaya  pengembalian  aset  dan  memiskinkan koruptor  dapat  terwujud,  (6)  penegak  hukum  perlu  menggali  bukti  lain  yang  mengarah  pada keterlibatan  korporasi  dalam  kejahatan  korupsi.  Hal  ini  patut  untuk  dilakukan  agar  kehidupan bangsa dapat terbebas dari praktik korupsi.

## Daftar Rujukan
Airliman, S. L. (2016). Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Cita Hukum , 4 , 225–240.
Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018 .
Dewi,  C.  I.  K.  (2018).  Struktur  dan  Agensi  Analisa  Sosial  Terhadap  Perilaku  Korupsi. Dharmasmrti , 9 (2), 102–123.
Fauzan,  M.  (2012).  Implementasi  Pemerintahan  Yang  Bersih  Dalam  Kerangka  Rencana  Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) (Studi di Kabupaten Pemalang). Jurnal Dinamika Hukum , 12 , 448–463. Lidyah, R. (2016). Korupsi dan Akuntansi Forensik. I-Finance , 2 (2), 72–91.
Mulyanto.  (2016).  Praktik  Pembatasan  Pembalikan  Beban  Pembuktian  dalma  Pengadilan Tipikor  (Studi  Pada  Perkara  Korupsi  RAPBD  Kota  Semarang  dipengadilan  Tipikor  Kota Semarang). Jurnal Jurisprudence , 6 , 116–125.
Mustofa,  A.  (2019).  Dijebloskan  Kebui  Perbekel  Celukan  Bawang  Minta  Rekanan  di  Proses. Retrieved  from  https://radarbali.jawapos.com/read/2019/08/30/153206/dijebloskan- ke-bui-perbekel-celukan-bawang-minta-rekanan-diproses
Rumesten,  R. S.  I.  (2014).  Korelasi  Perilaku  Korupsi  Kepala  Daerah  Dengan  Pilkada  Langsung.
Jurnal Dinamika Hukum , 14 (2), 350–358.
Said, N. A. (2011). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi APBD yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD. Jurnal Dinamika Hukum , 11 , 135–149.
Setiadi,  W.  (2018).  Korupsi  Di  Indonesia  (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan  dan  Upaya Pemberantasan Serata Regulasi). Jurnal Legislasi Indonesia , 15 , 249–262.
Swaleheen, M., & Stansel, D. (2007). Economic Freedom, Corruption and Growth. Cato Journal , 27 (3), 343–358.
Switri,  S.  (2007).  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia :  Sebuah  Upaya  Reformasi  Berokrasi.
Jurnal Dialogue , 4 , 23–42.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi Edisi ke-9 . (H. Munandar & A. L. Puji, Eds.). Jakarta: Erlangga.
Wesnawa, I. G. A., & Christiawan, P. I. (2014). Geografi Bencana . Jakarta: Graha Ilmu.