Gloria Erysa Meilinda Situmorang, Amy Yayuk Sri Rahayu (2023) Peran Dinas Sosial Melalui Program Keluarga Harapan Komponen Kesejahteraan Disabilitas dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bengkulu, (8) 9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## PERAN  DINAS  SOSIAL  MELALUI  PROGRAM  KELUARGA  HARAPAN
KOMPONEN KESEJAHTERAAN

## DISABILITAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BENGKULU

## Gloria Erysa Meilinda Situmorang, Amy Yayuk Sri Rahayu
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia E-mail: gloria.erysa@ui.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  peran  Dinas  Sosial  melalui Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  komponen  kesejahteraan  disabilitas  dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bengkulu dengan yang didasarkan pada teori peran oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero yang mencakup empat peran utama: peran fasilitatif,  peran  edukasional,  peran  representasional,  dan  peran  teknis.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  studi kepustakaan,  dan  dokumentasi.  Teknik  penentuan  informan  dengan  teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Dinas Sosial Kota Bengkulu  selaku  lembaga  yang  bertanggung  jawab  terhadap  penanganan kemiskinan  di  wilayah  Kota  Bengkulu,  telah  menjalankan  peran  fasilitatif,  peran edukasional,  peran  representasional,  dan  peran  teknis  dengan  baik  dalam pelaksanaan  program.  Kehadiran  dan  peranan  Dinas  Sosial  melalui  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  komponen  kesejahteraan  disabilitas  di  Kota  Bengkulu telah berhasil memberikan kesejahteraan bagi KPM PKH, program PKH juga ini mampu mencapai tujuannya dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu dan meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  pada  kelompok  masyarakat  yang sangat  miskin,  termasuk  di  dalamnya  penerima  manfaat  komponen  disabilitas. Keberhasilan program ini bukan hanya terletak pada pemberian bantuan finansial semata,  tetapi  juga  pada  peran  multifaset  dari  Dinas  Sosial  yang  membantu mewujudkan kesejahteraan holistik bagi keluarga-keluarga tersebut.
Kata Kunci; Program Keluarga Harapan; Dinas Sosial; Kemiskinan; Disabilitas.

## Abstract
This study aims to find out the role of the Social Departement through the disability welfare  component  of  the  Family  Hope  Program  (PKH)  in  alleviating  poverty  in Bengkulu based on the role theory of Jim Ife and Frank Tesoriero  which includes four main roles. facilitative role, educational role, representative role, and technical role.  The  research  method  used  in  this  research  is  qualitative,  with  a  descriptive approach.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  means  of  interviews, literature studies, and documentation. The technique of determining informants with
purposive  sampling  technique.  The  findings  of  this  study  demonstrate  that  the Bengkulu  City  Social  Department,  in  its  capacity  as  an  organization  tasked  with addressing  poverty  in  Bengkulu,  has  effectively  fulfilled  its  responsibilities  in executing the program through facilitation, education, representation, and technical expertise.  The  Social  Department  has  a  significant  role  in  providing  welfare  for beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) in Bengkulu, particularly in the context of disability support. The PKH program demonstrates efficacy in its objective of poverty reduction and enhancement of human well-being in Bengkulu City. This study  aims  to  explore  the  availability  of  services  specifically  designed  to  support those facing extreme poverty, with a particular focus on those who are beneficiaries of the disability component. The efficacy of this program is contingent upon not only its  provision  of  financial  aid,  but  also  the  multifarious  involvement  of  the  Social Department in fostering comprehensive well-being for these households.
Keywords: Family Hope Program; Social Departement; Poverty; Disability.

## Pendahuluan
Kemiskinan di Indonesia, seperti di banyak negara lain, adalah isu yang kompleks dan  multifaset.  Sejak  kemerdekaannya  pada  tahun  1945,  Indonesia  telah  menghadapi tantangan besar dalam upaya mengurangi kemiskinan di berbagai wilayah dan kalangan masyarakatnya.  Menurut  pandangan  Amartya  Sen  (1976),  konsep  kemiskinan  tidak hanya terbatas pada keterbatasan pendapatan semata, melainkan memiliki dimensi yang lebih luas.
Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang kekurangan satu atau lebih kemampuan dasar yang diperlukan untuk mencapai fungsi minimal dalam hidup bersosial (Tamboto & Manongko, 2019). Ini melibatkan tidak hanya kekurangan pendapatan  yang  cukup  untuk  memperoleh  kebutuhan  seperti  makanan,  pakaian,  dan tempat tinggal (kemiskinan berdasarkan pendapatan), tetapi juga ketidakmampuan untuk mengakses perawatan medis yang diperlukan (kemiskinan akibat kesehatan yang buruk).
Selain  itu,  hal  ini  juga  mencakup  keterbatasan  dalam  mengakses  pendidikan, berpartisipasi  dalam  proses  politik,  atau  berperan  dalam  kehidupan  masyarakat  secara keseluruhan.  Sen  (1976)  memandang  kemiskinan  tidak  hanya  sebagai  kurangnya pendapatan,  tetapi  sebagai  ketidakmampuan  untuk  mencapai  "kemampuan  dasar"  atau "capabilities", yang menekankan bahwa manusia seharusnya memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalani jenis kehidupan yang mereka nilai.
Oleh  karena  itu,  kemiskinan,  menurut  Sen,  bukan  hanya  tentang  kekurangan materi,  tetapi  juga  tentang  kekurangan  kapasitas  atau  kemampuan  untuk  menjalani kehidupan  yang  bermakna.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa,  kemiskinan  adalah keadaan ketika seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki akses atau sumber daya yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka,  seperti  pangan,  perumahan, pendidikan,  dan  kesehatan.  Kemiskinan  bukan  hanya  tentang  kekurangan  finansial semata,  tetapi  juga  mencakup  ketidakmampuan  untuk  mengakses  peluang  dan  layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2023, populasi penduduk miskin  di  Indonesia  diperkirakan  mencapai  sekitar  25,9  juta  individu.  Jumlah  ini mengalami penurunan sekitar 460 ribu orang jika dibandingkan dengan data pada bulan September 2022, atau mengalami penurunan sebesar 260 ribu orang jika dibandingkan dengan  data  pada  bulan  Maret  tahun  sebelumnya.  Secara  proporsional,  persentase penduduk miskin di seluruh negara juga mengalami penurunan dalam jangka waktu satu tahun terakhir, turun dari 9,54% pada Maret 2022 menjadi 9,36% pada Maret 2023.
Baik dari segi jumlah maupun persentase, angka kemiskinan nasional pada bulan Maret  2023  mencapai level  terendah  sejak  dimulainya  wabah  pandemi  Covid-19. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai individu yang memiliki pengeluaran rata-rata di  bawah  Garis  Kemiskinan.  Garis  kemiskinan  per  kapita  pada  Maret  2023  dipatok sebesar  Rp550.458  per  kapita  per  bulan.  Sementara,  Garis  Kemiskinan  rumah  tangga sebesar Rp2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan.
Program  Keluarga  Harapan  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk mengatasi  dan  mengurangi  kemiskinan  di  Indonesia  (Gultom  et  al.,  2020).  PKH  telah berdiri sejak tahun 2007 dan kini memasuki tahun ke-16, terus dijalankan secara konsisten di  berbagai  Provinsi  di  Indonesia.  Pada  saat  PKH  diperkenalkan  pada  tahun  2007, program  ini  menargetkan  rumah  tangga  penerima  manfaat  yang  tergolong  dalam kelompok  yang  sangat  miskin,  yakni  mereka  yang  memiliki  pendapatan  di  bawah  80 persen dari ambang batas kemiskinan resmi pada waktu itu.
PKH  memberikan  bantuan  social  secara  langsung  kepada  keluarga  penerima manfaat,  yang  kemudian  dapat  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka. Dengan  adanya  bantuan  ini,  keluarga  miskin  memiliki  kesempatan  lebih  besar  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  mereka,  termasuk  pendidikan  anak-anak,  perawatan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2009 tentang Inisiatif Keluarga Harapan untuk Rumah Tangga yang Sangat Miskin (RTSM), Program  Keluarga  Harapan  ini  merujuk kepada  suatu  skema  perlindungan  sosial yang melibatkan pemberian uang tunai kepada Keluarga yang Sangat Miskin (KSM), selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya.
Tujuan  dari  Program  Keluarga  Harapan  adalah  untuk  mengurangi  jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan serta meningkatkan taraf kualitas sumber daya manusia,  terutama  anak-anak,  ibu  hamil,  dan  penyandang  disabilitas.  Kesejahteraan keluarga  miskin  yang  memiliki  anggota  penyandang  disabilitas  merupakan  isu  yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus, karena penyandang disabilitas berada dalam situasi yang lebih rentan terhadap kemiskinan dan kesulitan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan (Tanjung, 2018).
Skema  komponen  kesejahteraan  yang  ditujukan  untuk  penyandang  disabilitas dalam rangka Program Keluarga Harapan (PKH) diperkenalkan pada tahun 2016. Namun, pada saat itu skema ini masih bersifat tambahan dan tidak terintegrasi secara penuh dalam program tersebut. Skema ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang telah ada
sebelumnya,  atau  kepada  keluarga  prasejahtera  yang  memenuhi  persyaratan  tertentu, seperti memiliki anggota keluarga ibu hamil dan balita, serta anak usia sekolah.
Jumlah penerima manfaat dari skema ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah penerima manfaat mencapai 45 ribu orang, dan ketika terintegrasi  dengan  Asas  Sosial  Pemberdayaan  Data  dan  Informasi  Berbasis  (ASPDB) pada  tahun  2018,  jumlahnya  meningkat  menjadi  55  ribu  orang.  Peningkatan  yang signifikan terjadi pada tahun 2019, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 108 ribu orang. Namun, terjadi penurunan jumlah penerima manfaat pada tahun 2020 menjadi 102 ribu orang. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan skema pada tahun 2020, di mana manfaat  hanya  diberikan  kepada  penyandang  disabilitas  di  dalam  keluarga,  dengan batasan satu orang penyandang disabilitas untuk setiap keluarga.
Dengan kata lain, meskipun terdapat program yang ditujukan untuk penyandang disabilitas,  pada  tahun  2020  terjadi  perubahan  dalam  pendekatan  skema.  Program  ini hanya  diberikan  kepada  penyandang  disabilitas  yang  merupakan  bagian  dari  suatu keluarga,  dan  jumlah  penerima  manfaatnya  dibatasi  satu  orang  penyandang  disabilitas dalam setiap keluarga. Hal ini menyiratkan bahwa, meskipun ada upaya program untuk kelompok  penyandang  disabilitas,  tidak  terdapat  upaya  yang  signifikan  untuk  secara langsung menargetkan kebutuhan individu penyandang disabilitas (Zakiah et al., 2020).
Perluasan cakupan bantuan sosial sebagian besar masih terkonsentrasi pada rumah tangga  miskin  dengan  anak-anak,  tetapi  kelompok  lain  seperti  lansia  dan  penyandang disabilitas  belum  mendapatkan  bantuan  sosial  yang  memadai  (Baru,  2020).  Padahal, rumah  tangga  dengan  anggota  keluarga  yang  mengalami  disabilitas  seringkali  harus menghadapi pengeluaran tambahan (extra cost) untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang berbeda dengan kondisi rumah tangga yang tidak memiliki anggota disabilitas.
Ada beberapa faktor yang membuat isu ini memerlukan perhatian khusus, yang pertama  adalah  keluarga  miskin  yang  sudah  menghadapi  tekanan  ekonomi,  dengan kehadiran  anggota  keluarga  yang  menyandang  disabilitas  dapat  menambah  biaya tambahan,  seperti  untuk  perawatan  medis,  alat  bantu,  terapi,  dan  lain-lain.  Lalu, penyandang  disabilitas  sering  memerlukan  fasilitas  khusus  atau  modifikasi  di  rumah untuk  mendukung  kehidupan  sehari-hari  mereka  (Norhalim,  2019).  Ini  bisa  menjadi tantangan  bagi  keluarga  miskin  yang  mungkin  tidak  memiliki  sumber  daya  untuk melakukan perubahan tersebut.
Lalu, dalam hal stigma sosial, di banyak masyarakat masih ada stigma terhadap penyandang  disabilitas.  Keluarga  miskin  dengan  anggota  yang  penyandang  disabilitas mungkin  menghadapi  diskriminasi  ganda  –  karena  kemiskinan  dan  disabilitas.  Dan seringkali,  penyandang  disabilitas  mengalami  kesulitan  mendapatkan  pekerjaan  karena hambatan  fisik,  kurangnya  keterampilan,  atau  prasangka  dari  pemberi  kerja.  Ini menambah  tantangan  bagi  keluarga  miskin  dalam  meningkatkan  kondisi  ekonomi mereka. Kemiskinan pun dapat meningkatkan risiko seseorang mendapatkan disabilitas, seperti melalui malnutrisi, kondisi hidup yang buruk, atau kurangnya akses ke perawatan kesehatan, seperti pendapat Pinilla-Roncancio (2015) bahwa secara umum, kemiskinan dan disabilitas saling memengaruhi satu sama lain.

## Gambar 1 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Disabilitas
Data  Susenas  2020  mengonfirmasi  bahwa  produktivitas  rata-rata  rumah  tangga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas ternyata cenderung lebih rendah. Hal  ini  terlihat  dari  pola  konsumsi  yang  menunjukkan  penurunan  sebesar  5,28%  pada rata-rata  konsumsi  rumah  tangga  dengan penyandang  disabilitas.  Namun,  perlu  dicatat bahwa di dalam kelompok rumah tangga dengan penyandang disabilitas tingkat sedang dan  berat,  terjadi  peningkatan  konsumsi  sebesar  14,17%.  Ini  mengindikasikan  bahwa secara  keseluruhan,  rumah  tangga  dengan  penyandang  disabilitas  sedang  dan  berat mengalami kenaikan biaya tambahan sekitar 15-20% untuk memenuhi kebutuhan hidup (Bappenas, 2021).
Hasil  studi  dari  Prospera  juga  mengindikasikan  bahwa  perbandingan  tingkat kemiskinan  antara  rumah  tangga  yang  tidak  memiliki  anggota  keluarga  penyandang disabilitas dengan rumah tangga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas, baik ringan maupun berat, cenderung lebih tinggi. Hal ini menjadi lebih signifikan jika mempertimbangkan  biaya  tambahan  yang  terkait  dengan  kondisi  disabilitas.  Rumah tangga yang tidak memiliki penyandang disabilitas memiliki tingkat kemiskinan sebesar 8,3%.
Sementara  itu,  rumah  tangga  dengan  anggota  keluarga  penyandang  disabilitas ringan memiliki tingkat kemiskinan sebesar 12,6%, yang meningkat menjadi 15,4% jika biaya tambahan yang berkaitan dengan disabilitas juga dimasukkan dalam perhitungan. Lebih  lanjut,  rumah  tangga  dengan  penyandang  disabilitas  berat  memiliki  tingkat kemiskinan mencapai 16,33%, yang akan meningkat menjadi 24,3% jika biaya tambahan disabilitas juga diperhitungkan. Dengan kata lain, apabila standar garis kemiskinan yang digunakan  tetap  konstan,  hal  ini  menyiratkan  bahwa  dalam  perancangan  program- program  bantuan  sosial,  banyak  rumah  tangga  dengan  penyandang  disabilitas  yang mungkin semakin mengalami keterbatasan dalam mengakses berbagai program bantuan tersebut.
Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), penyandang disabilitas memang merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia.  Lebih dari 7 miliar orang atau setara dengan 15% populasi dunia hidup dengan beberapa bentuk kecacatan
dan keterbatasan fisik, dimana 2-4% diantaranya mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, dan 190 juta orang (3,8%) di antaranya berusia 15 tahun ke atas dan prevalensi disabilitas lebih tinggi di negara berkembang (WHO, 2021). Sedangkan di Indonesia,  jumlah  penyandang  disabilitas  berdasarkan  data  Susenas  2020  cukup signifikan yakni sebesar 22,22 juta jiwa atau 8,5% dari total populasi Indonesia (TNP2K, 2021).  Pada  akses  perlindungan  sosial,  tercatat  hanya  1,07  juta  jiwa  penyandang disabilitas  yang  masuk  kedalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  atau  5%  saja (Bappenas, 2021).
Menurut definisi dalam Declaration on the Right of Disabled Persons (1975) yang menegaskan disabilitas adalah "any person unable to ensure by himself or herself, wholly or partly, the necessities of a normal individual or social life, as a result of deficiency, either congenital or not in his or her physical or mental capabilitas" yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "penyandang cacat" adalah setiap orang yang tidak dapat memenuhi sendiri, seluruhnya atau sebagian, kebutuhan hidup individu dan/atau sosial yang normal, sebagai akibat dari kekurangan, baik bawaan maupun bukan bawaan, dalam dirinya. kemampuan fisik atau mental.
Penyandang  disabilitas  sering  kali  menghadapi  kesulitan  ekonomi  akibat  biaya tambahan yang mungkin diperlukan untuk perawatan kesehatan, alat bantu, atau terapi. Selain  itu,  mereka  mungkin  mengalami  hambatan  dalam  mendapatkan  pekerjaan  atau pendapatan  yang  stabil  karena  keterbatasan  fisik  atau  stigma  sosial.  Hal  ini  dapat menggambarkan  bahwa  belum  sempurnanya  penjaminan  hak  ekonomi  bagi  para penyandang disabilitas dapat berpengaruh terhadap hak-hak mereka secara keseluruhan.
Hak  ekonomi  adalah  bagian  penting  dari  hak  asasi  manusia,  dan  untuk penyandang disabilitas, akses dan kesempatan dalam hal ekonomi memiliki dampak yang signifikan pada kemandirian, martabat, dan kualitas hidup mereka (Hastuti et al., 2022). Ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang cukup dapat menyebabkan penyandang disabilitas terjerumus dalam kemiskinan dan ketergantungan pada bantuan sosial atau dukungan keluarga. Biaya kesehatan dan perawatan yang tinggi dapat  menjadi  beban  besar  bagi  penyandang  disabilitas  dan  keluarga  mereka. Ketidakmampuan untuk mengakses layanan kesehatan yang diperlukan dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas hidup mereka.
Dengan  meningkatkan  penjaminan  hak  ekonomi  bagi  penyandang  disabilitas, termasuk akses yang lebih baik ke pendidikan, pelatihan, kesempatan kerja yang inklusif, dan dukungan kesehatan, mereka dapat lebih mandiri secara ekonomi dan mendapatkan kesempatan yang setara dalam berkontribusi pada masyarakat dan pembangunan negara (Dewi,  2015).  Upaya  dan  kebijakan  yang  berfokus  pada  inklusi  dan  kesetaraan  adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.
Penyandang disabilitas berat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)  terbagi  dalam  sembilan  kategori, yakni  penyandang  disabilitas  fisik;  disabilitas rungu  dan  wicara;  disabilitas  netra  dan  fisik;  disabilitas  netra,  rungu  dan  wicara; disabilitas  rungu,  wicara  dan  fisik;  disabilitas  intelektual,  disabilitasmental,  dan disabilitas ganda/multi.

## Tabel 1 Data Jumlah Komponen Kesejahteraan Disabilitas PKH di Kota Bengkulu Tahun
2023 No. Kecamatan/ Kelurahan Jumlah Komponen Disabilitas 1 Kampung Melayu 26 2 Selebar 14 3 Singaran Pati 13 4 Gading Cempaka 8 5 Ratu Agung 17 6 Ratu Samban 20 7 Teluk Segara 14 8 Sungai Serut 12 9 Muara Bangkahulu 33 Total 157 Sumber: Dinas Sosial Kota Bengkulu, 2023
Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan  (PKH)  di  tingkat  daerah.  Peran  aktif  Dinas  Sosial  dalam  pelaksanaan  PKH  sangat penting  untuk  memastikan  bahwa  program  ini  berjalan  dengan  baik  dan  memberikan  manfaat maksimal  bagi  keluarga penerima  manfaat  (Rahmawati  &  Kisworo, 2017).  Meskipun  program ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, keterlibatan Dinas Sosial di  tingkat  daerah  sangat  krusial  untuk  menjamin  efektivitas  dan  kesuksesan  program  tersebut. Kerjasama  dan  koordinasi  yang  baik  antara  Dinas  Sosial  dengan  lembaga  pemerintah  dan masyarakat  lainnya  juga  akan  memperkuat  keberhasilan  implementasi  PKH  dalam  upaya mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  miskin  penyandang disabilitas.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka bisa ditarik sebuah rumusan masalah yang  nantinya  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  yang  akan  dilakukan  sehingga  akan menghasilkan kajian yang terarah dan mendalam. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 1)  Bagaimana  peran  Dinas  Sosial  melalui  Program      Keluarga  Harapan  (PKH)  komponen kesejahteraan  disabilitas  dalam  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Bengkulu?  2)  Bagaimana hambatan Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) komponen.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Mengacu pada pandangan Creswell (2020), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. "Qualitative research  is an approach for exploring  and  understanding  the  meaning  individuals  or  group  ascribe  to  a  social  or human  problem."  Penelitian  deskriptif  adalah  jenis  penelitian  yang  memiliki  tujuan eksplorasi  dan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  membentuk  hipotesis  atau pemahaman orang tentang berbagai variabel dalam konteks sosial. Penelitian deskriptif sering kali disifatkan menjadi sehingga tujuan utamanya bukan untuk menguji hipotesis atau membuat generalisasi (Bungin, 2011).
Fokus  penelitian  yakni  pembatasan  masalah  dan  topik  dalam  sebuah  penelitian yang  lebih  didasarkan  pada  tingkat  kepentingan  masalah  yang  akan  dipecahkan (Sugiyono,  2013).  Penelitian  ini  meneliti  tentang  peran  Dinas  Sosial  melalui  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  komponen  kesejahteraan  disabilitas  dalam  penanggulangan
kemiskinan di Kota Bengkulu dengan berfokus pada teori peran  dari (Ife & Tesoriero, 2008).
Lokasi penelitian merujuk pada area geografis atau tempat tertentu di mana studi atau penelitian dilakukan. Ini adalah lokasi fisik di mana peneliti mengumpulkan data, mengamati  fenomena,  atau  melaksanakan  eksperimen  yang  relevan  dengan  tujuan penelitian.  Menentukan  lokasi  penelitian  adalah  langkah  kritis  yang  penting  penelitian kualitatif,  yang  memberi  kemudahan  bagi  peneliti  dalam  pelaksanaan  studi  kualitatif. Adapun lokasi pelaksanaan penelitian adalah di Kota Bengkulu.
Pemilihan subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur purposive, yang merupakan salah satu pendekatan untuk memilih informan yang memiliki  relevansi  dengan  isu  penelitian  tertentu,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Burhan Bungin (Bungin, 2011). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive  sampling,  di  mana  pemilihan  informan  didasarkan  pada  keyakinan  bahwa informan  memiliki  potensi  untuk  memberikan  informasi  yang  berhubungan  dengan pertanyaan penelitian. Yang menjadi informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu : 1orang 2) Koordinator Program Keluarga Harapan Kota Bengkulu  : 1orang 3) Pendamping Sosial PKH : 5orang 4) Masyarakat KPM komponen kesejahteraan disabilitas : 5orang
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data Primer, merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data  primer  diperoleh  melalui  metode  studi  lapangan  (field  research),  dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses interaksi tatap muka di mana dua  orang  atau  lebih  berdialog  untuk  memperoleh  informasi  atau  keterangan  tertentu. Dalam  penelitian  ini,  metode  wawancara  yang  diterapkan  adalah  wawancara  bebas terpimpin.
Data  Sekunder,  untuk  mendapatkan  data  sekunder,  peneliti  melakukan  kajian literatur  melalui  dokumen  tertulis  seperti  studi  kepustakaan.  Juga,  peneliti  mengakses media  terkait,  termasuk  peraturan  daerah,  koran  lokal,  media  elektronik  daerah,  dan peraturan  yang  relevan  untuk  mengumpulkan  informasi  yang  mendukung  kebutuhan penelitian.
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  proses  yang  dilakukan  secara sistematis untuk bekerja dengan data, mengatur dan mengelompokkannya menjadi bagian yang dapat dikelola, mengorganisasi secara sistematis, mengidentifikasi pola-pola yang signifikan,  dan  menentukan  temuan  yang  penting  serta  yang  perlu  dikomunikasikan kepada  orang  lain.  Dalam  konteks  keabsahan  data  penelitian  ini,  digunakan  teknik triangulasi yang sesuai dengan kerangka yang dijelaskan oleh Burhan Bungin.
Teknik ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah berikut:1) Membandingkan  hasil  pengamatan  yang  diperoleh  dari  penelitian  dengan  hasil  dari wawancara yang dilakukan. 2) Melakukan perbandingan antara pernyataan atau perilaku yang ditampilkan oleh individu di depan publik dengan tindakan yang mereka lakukan secara pribadi. 3) Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang situasi penelitian  dengan  apa  yang  mereka  sampaikan  pada  berbagai  waktu  yang  berbeda.  4) Membandingkan  kondisi  dan  sudut  pandang  individu  dengan  beragam  pendapat  dan perspektif  yang  berasal  dari  berbagai  kalangan,  seperti  masyarakat  umum,  individu berpendidikan menengah atau tinggi, dan pihak pemerintahan. 5) Mengkontraskan hasil dari wawancara dengan dokumen yang relevan yang berkaitan dengan topik penelitian.
Dengan  menggunakan  pendekatan  ini,  penelitian  ini  memastikan  bahwa  data  yang dihasilkan  dapat  diperkuat  dan  diverifikasi  melalui  pendekatan  multiperspektif  yang beragam.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Peran  Dinas  Sosial  melalui  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  komponen kesejahteraan disabilitas  dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bengkulu
Dinas Sosial Kota Bengkulu yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan kemiskinan di wilayah Kota Bengkulu. Masalah sosial kemiskinan ini merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaanya dalam kehidupan masyarakat. pemerintah mengeluarkan  Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan  Penanggulangan  untuk  meningkatkan  efektivitas  upaya  penanggulangan kemiskinan.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat  melalui  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  komponen  kesejahteraan disabilitas di Kota Bengkulu,  Dr. Sahat Marulitua Situmorang, AP, MM selaku kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu mengatakan, Dinas Sosial dalam melaksanakan peranannya mengacu pada Peraturan Presiden No 15 tahun 2010 BAB III Pasal 3 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu untuk mengentaskan beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan  menjamin  keberlanjutan  usaha  mikro  dan  kecil,  dan  mensinergikan  kebijakan  dan program penanggulangan kemiskinan.
Dalam  Peraturan  Presiden  tersebut,  diinstruksikan  pendirian  Tim  Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat  yang komposisinya mencakup berbagai elemen seperti pemerintah, masyarakat, sektor usaha, dan berbagai pemangku  kepentingan  lainnya.  Sementara  itu,  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota akan  dibentuk  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  untuk  wilayah masing-masing.
Pembahasan penelitian ini adalah mengenai bagaimana peran dinas sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) komponen kesejahteraan disabilitas yang didasarkan pada kerangka teori peran oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero, yang mencakup empat peran utama: peran fasilitatif, peran edukasional, peran representasional, dan peran teknis.

## 1. Peran Fasilitatif
Terkait peran fasilitatif, peneliti akan membahas tentang peran oleh Dinas Sosial dalam  memfasilitasi  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  komponen kesejahteraan disabilitas dalam rangka memperkuat potensi individu dan meningkatkan tingkat kesejahteraan, serta mendukung integrasi aktif dalam kehidupan sosial sehingga mereka dapat hidup secara mandiri.
Sebagai  fasilitator,  Dinas  Sosial  menyediakan  fasilitas  untuk  melakukan pendataan  secara  khusus  terhadap  keluarga-keluarga  yang  memiliki  anggota  dengan disabilitas di wilayah cakupan program PKH yang berpotensi menjadi penerima manfaat PKH. Pendataan ini melibatkan pengumpulan informasi tentang jenis disabilitas, tingkat keparahan, dan kebutuhan khusus yang dimiliki anggota keluarga tersebut. Dinas Sosial juga  melakukan  verifikasi  data  untuk  memastikan  keabsahan  informasi  yang  diajukan oleh keluarga penerima potensial.
Status  keberadaan  data  seseorang  dalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS)  dan  kepesertaan  bansos  dapat  diketahui  dengan  cara  menanyakan  langsung (datang langsung ke bagian pelayanan masyarakat atau melalui email) ke Dinas Sosial
dengan  menunjukkan  persyaratan  yang  ada.    Dinas  Sosial  bertanggung  jawab  untuk mengidentifikasi  keluarga-keluarga  yang  berpotensi  memenuhi  kriteria  penerimaan manfaat  PKH.  Mereka  melakukan  pendataan  di  komunitas  dan  wilayah  yang  menjadi cakupan  program,  mengumpulkan  informasi  mengenai  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan anggota keluarga.
Setelah  data  pendataan  terkumpul,  Dinas  Sosial  melanjutkan  dengan  proses verifikasi  data.  Ini  melibatkan  pengecekan  dan  validasi  informasi  yang  diajukan  oleh keluarga  penerima  potensial.  Tujuan  utamanya  adalah  memastikan  bahwa  data  yang diberikan akurat dan sesuai dengan ketentuan program. Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi  data,  Dinas  Sosial  melakukan  seleksi  untuk  menentukan  keluarga  yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat PKH.
Mereka  memastikan  bahwa  bantuan  yang  diberikan  benar-benar  diterima  oleh keluarga  yang  membutuhkan.  Dinas  Sosial  juga  dapat  melakukan  pemutakhiran  data secara  berkala,  mengingat  situasi  keluarga  dapat  berubah  dari  waktu  ke  waktu. Pemutakhiran  data  memastikan  bahwa  bantuan  yang  diberikan  tetap  tepat  sasaran. Dengan melakukan pendataan dan verifikasi data yang akurat, Dinas Sosial memastikan bahwa  bantuan  sosial  yang  diberikan  melalui  PKH  tepat  sasaran  dan  benar-benar bermanfaat  bagi  keluarga  yang  membutuhkan,  serta  membantu  mencegah penyalahgunaan  dan  kecurangan  dalam  program.  Dengan  melakukan  pendataan  dan identifikasi yang komprehensif,
Dinas Sosial membantu memastikan bahwa keluarga dengan anggota disabilitas mendapatkan  perhatian  yang  sesuai  dalam  program  PKH,  sehingga  mereka  dapat menerima  bantuan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  partisipasi  dalam  masyarakat.  Dinas  Sosial  juga  menjadi  pusat informasi  terkait  PKH,  memberikan  penjelasan  kepada  masyarakat  mengenai  kriteria penerimaan,  tahapan  program,  dan  manfaat  yang  diberikan.  Dinas  Sosial  memberikan informasi  kepada  masyarakat  tentang  kriteria  yang  harus  dipenuhi  oleh  keluarga  agar dapat menjadi penerima manfaat PKH.
Ini  termasuk  kriteria  pendapatan,  jumlah  anggota  keluarga,  kondisi  sosial ekonomi,  dan  lain  sebagainya.  Dinas  Sosial  juga  menyediakan  fasilitas  berupa  pusat pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat atau penerima manfaat berupa informasi kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat atau penerima manfaat untuk mengajukan pertanyaan,  memberikan  masukan,  atau  melaporkan  kendala  terkait  program.  Dinas Sosial Kota Bengkulu juga berkoordinasi dengan instansi Dinas Sosial di tingkat provinsi dan  kabupaten/kota  untuk  memastikan  implementasi  program  yang  seragam  dan terintegrasi.

## a. Peran Edukasional
Terkait peran edukasi, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada KPM PKH dengan anggota keluarga disabilitas. Edukasi ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai program PKH itu sendiri, tetapi juga mencakup aspek lain yang dapat membantu keluarga meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi tantangan  yang  dihadapi  oleh  anggota  keluarga  dengan  disabilitas.  Dinas  Sosial memberikan  pemahaman  kepada  keluarga  dengan  disabilitas  tentang  hak-hak  mereka sebagai warga negara dan penerima manfaat, serta bagaimana cara melindungi hak-hak tersebut.
Dinas Sosial dapat memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan inklusif bagi  anak  dengan  disabilitas,  membantu  keluarga  memahami  bagaimana  anak-anak
mereka  dapat  berpartisipasi  dalam  pendidikan.  Dinas  Sosial  membantu  mengedukasi keluarga tentang stigma dan diskriminasi yang mungkin dihadapi oleh individu dengan disabilitas, serta cara mengatasi dan menghadapi situasi tersebut. Melalui peran edukasi ini, Dinas Sosial membantu keluarga dengan anggota disabilitas memahami hak, peluang, dan  keterampilan  yang  dapat  membantu  mereka  meningkatkan  kualitas  hidup  dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

## b. Peran Representasional
Peran  representasional  ini  berkaitan  dengan  melaksanakan  interaksi  dengan entitas-entitas di masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat  secara  keseluruhan.  Peranan  ini  melibatkan  beberapa  strategi,  yaitu memperoleh  sumber  informasi,  melakukan  advokasi,  memanfaatkan  media  sosial, menjalin  hubungan  masyarakat,  membentuk  jaringan  kerja,  serta  berbagi  pengetahuan dan pengalaman.
Terkait peran representasional, Dinas Sosial melakukan advokasi untuk membela individu  penyandang  disabilitas  yang  mengalami  tindakan  diskriminatif,  sekaligus membangun jaringan kolaborasi melalui membina hubungan dengan banyak pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan individu penyandang disabilitas. Namun, melihat  bahwa  mayoritas  KPM  PKH  komponen  kesejahteraan  disabilitas  di  Kota Bengkulu  adalah  mereka  dengan  disabilitas  berat,  maka  peran  representasional  Dinas Sosial dalam konteks ini mungkin memang tidak terlalu dominan seperti yang mungkin terjadi di daerah dengan kelompok penerima yang lebih beragam.
Meskipun  mayoritas  penerima adalah  disabilitas  berat,  Dinas  Sosial  tetap  perlu melakukan  konsultasi  dengan  keluarga  penerima  manfaat  ini  untuk  memahami permasalahan  yang  dihadapi  mereka,  mendengarkan  aspirasi  dan  kebutuhan,  serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan harapan mereka. Dinas Sosial juga melakukan advokasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak- hak penyandang disabilitas dan pentingnya menghindari diskriminasi.

## c. Peran Teknis
Berkaitan dengan peran teknis, Dinas Sosial memiliki peran teknis yang penting dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  khususnya  untuk  penerima manfaat  dengan  disabilitas.  Peran  ini  melibatkan  aspek  operasional  dan  teknis  dalam menyelenggarakan  program,  serta  memastikan  bahwa  penerima  manfaat  dengan disabilitas mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dinas  Sosial  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  pendataan  keluarga  dengan anggota  disabilitas,  termasuk  mengidentifikasi  jenis  dan  tingkat  keparahan  disabilitas. Lalu, Dinas Sosial juga memberikan pelatihan kepada Pendamping Sosial PKH selaku tenaga  kesejahteraan  sosial  yang  bekerja  langsung  dengan  penerima  manfaat  dengan disabilitas,  agar  mereka  memiliki  pemahaman  yang  baik  mengenai  kebutuhan  dan tantangan yang dihadapi oleh KPM PKH komponen kesejahteraan disabilitas ini.

## B. Hambatan Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) komponen kesejahteraan disabilitas  dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bengkulu
Hambatan  dari  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  komponen kesejahteraan  disabilitas  di  Kota  Bengkulu,  sangat  bergantung  dan  dipengaruhi  secara signifikan  oleh  kebijakan  program  tersebut  serta  peran  pendamping  sosial  yang bertanggung jawab dalam implementasi program di lapangan. Kebijakan program telah
dirancang  dan  diperbaharui  sedemikian  rupa  sesuai  evaluasi  yang  telah  dilakukan  dari hasil pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan  hasil  penemuan  di  lapangan  terkait  hambatan  pelaksanaan  dalam kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  beberapa  aspek  yang  menjadi  hambatan terhadap pelaksanaan program tersebut, antara lain:
a.  Masih  ada  ketidaksesuaian  antara  data  yang  tercatat  dalam  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi aktual Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Fenomena  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  efektivitas  dalam  evaluasi  program  dan pemutakhiran data KPM dalam beberapa tahun sebelumnya. Ada beberapa kendala yang terjadi,  seperti  nama-nama  KPM  yang  sebenarnya  tidak  memenuhi  syarat  untuk mendapatkan  bantuan  dari  komponen  kesejahteraan  disabilitas  Program  Keluarga Harapan (PKH).
Terkadang, proses pendataan awal dalam DTKS juga dilakukan dengan kurang tepat,  sehingga  individu  yang  seharusnya  memenuhi  kriteria  sebagai  KPM  PKH  tidak terdaftar.  Data  DTKS  yang  dijadikan  landasan  untuk  menentukan  calon  penerima manfaat  tidak  sepenuhnya  mencerminkan  situasi  masyarakat  secara  akurat.  Dalam observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti bersama Pendamping Sosial, ditemukan beberapa contoh kasus serupa. Kesalahan-kesalahan semacam ini seringkali berdampak jangka panjang di lapangan.
Perubahan pola pikir masyarakat sulit diubah; ada yang mengandalkan bantuan yang diterima dan enggan untuk mandiri. Sementara itu, Pendamping Sosial tidak bisa secara paksa mencabut hak KPM tanpa bukti yang telah disetujui oleh RT/ RW setempat dan  Koordinator  Wilayah.  Hal  semacam  ini  dapat  melahirkan  masalah  yang  lebih kompleks, tidak hanya terkait dengan pengentasan kemiskinan fisik, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana mengatasi kemiskinan moral.
b.  Perubahan  dari  e-pkh  menjadi  Sistem  Informasi  Kesejahteraan  Sosial  Next Generation  (SIKS-NG),  menjadi  kendala  bagi  para  pendamping  sosial,  karena pendamping  PKH  sudah  tidak  memiliki  akses  untuk  melakukan  akurasi  data. Ketidaksinkronan data antar aplikasi, membuat data penerima atau calon penerima baru tidak bisa diperbarui dengan cepat.
Tidak  terakomodirnya  perubahan  data  penerima  manfaat  seperti  kematian, penambahan  anggota  keluarga,  atau  perubahan  status  dalam  aplikasi  SIKS-NG  dapat menjadi masalah serius dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), jika data tidak diperbarui dengan akurat, bantuan yang diberikan dapat menjadi tidak tepat sasaran atau bahkan diberikan kepada mereka yang tidak memenuhi syarat. Ini dapat merugikan efektivitas dan integritas program.
c. Banyak masyarakat masih kurang paham tentang berbagai jenis disabilitas dan kebutuhan  khusus  apa  yang  mereka  perlukan  diperlukan.  Ini  dapat  mengakibatkan ketidakpekaan terhadap kebutuhan keluarga dengan anggota disabilitas dalam program.
d. Terdapat KPM pindah alamat tanpa memberi laporan ke Pendamping Sosial, sehingga  hal  tersebut  tentunya  menjadi  pekerjaan  tambahan  untuk  Pendamping  Sosial mencari tahu alamat rumah KPM bersangkutan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah Kehadiran  dan  peranan  Dinas  Sosial  melalui  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) komponen  kesejahteraan  disabilitas  di  Kota  Bengkulu  memberikan  kesejahteraan  bagi KPM PKH komponen kesejahteraan disabilitas di Kota Bengkulu. Berdasarkan penelitian
yang yang dilakukan di Kota Bengkulu, program PKH ini mampu mencapai tujuannya dalam  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  pada kelompok  masyarakat  yang  sangat  miskin,  termasuk  di  dalamnya  penerima  manfaat dengan disabilitas.
Keberhasilan program ini bukan hanya terletak pada pemberian bantuan finansial semata, tetapi juga pada peran multifaset dari Dinas Sosial yang membantu mewujudkan kesejahteraan  holistik  bagi  keluarga-keluarga  tersebut.  Peran  Dinas  Sosial  dalam pelaksanaan dan pengawasan program PKH menjadi kunci dalam mencapai hasil positif ini, antara lain:
Dalam  peran  fasilitatif,  Dinas  Sosial  Kota  Bengkulu  mengidentifikasi, mengumpulkan  data,  dan  memverifikasi  keluarga  penerima  manfaat  potensial.  Dinas Sosial  memastikan  bahwa  bantuan  sosial  diberikan  kepada  keluarga  yang  memenuhi kriteria dan membutuhkan, serta mencegah penyalahgunaan. Dinas Sosial juga menjadi sumber informasi terkait PKH dan memberikan fasilitas pengaduan.
Dalam  peran  edukasional,  Dinas  Sosial  Kota  Bengkulu  memberikan  edukasi kepada keluarga penerima manfaat dengan disabilitas. Ini termasuk pemahaman tentang program  PKH,  hak-hak  warga,  pendidikan  inklusif,  dan  cara  mengatasi  stigma  serta diskriminasi.  Tujuannya  adalah  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  partisipasi  anggota keluarga disabilitas dalam masyarakat.
Dalam peran representasional, Dinas Sosial Kota Bengkulu melibatkan interaksi dengan masyarakat dan advokasi untuk hak-hak penyandang disabilitas. Meskipun peran representasionalnya mungkin tidak dominan seperti di daerah dengan kelompok penerima yang  lebih  beragam,  Dinas  Sosial  tetap  dapat  memainkan  peran  penting  dalam memastikan keberlanjutan program dan hak-hak penyandang disabilitas.
Dalam peran teknis, Dinas Sosial Kota Bengkulu memiliki peran operasional dan teknis  dalam  pelaksanaan  PKH.  Ini  melibatkan  pendataan  keluarga  dengan  anggota disabilitas, pelatihan Pendamping Sosial PKH untuk bekerja dengan penerima manfaat disabilitas, serta memastikan dukungan sesuai kebutuhan.
Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  komponen  kesejahteraan disabilitas di Kota Bengkulu menghadapi sejumlah hambatan, antara lain:
Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  tidak  selalu  sesuai  dengan  situasi Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  sebenarnya.  Evaluasi  dan  pemutakhiran  data sebelumnya kurang efektif, menyebabkan KPM yang tidak memenuhi syarat menerima bantuan.  Data  yang  tidak  akurat  ini  berdampak  pada  keputusan  di  lapangan  dan  sulit untuk mengubah pola pikir masyarakat yang terlanjur tergantung pada bantuan.
Perubahan  dari  e-PKH  menjadi  Sistem  Informasi  Kesejahteraan  Sosial  Next Generation  (SIKS-NG)  menyulitkan  pendamping  sosial.  Ketidakselarasan  data  antar aplikasi  menghambat  pembaruan  data  penerima  manfaat.  Ketidakakuratan  data  dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran dan mempengaruhi efektivitas program.
Masyarakat  kurang  paham tentang  jenis disabilitas  dan  kebutuhan  khusus  yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan kurangnya sensitivitas terhadap kebutuhan keluarga dengan anggota disabilitas dalam program.
Beberapa  KPM  pindah  alamat  tanpa  memberi  tahu  pendamping  sosial, mengakibatkan kesulitan bagi pendamping sosial untuk menemukan alamat mereka dan memantau situasi terkini.

## BIBLIOGRAPHY
Baru, K. J. S. (2020). Berinvestasi Pada Manusia .
Bungin, B. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua. Jakarta: Kencana .
Creswell, J. W., & Wekke, I. S. (2020). Berpikir Seperti Peneliti Kualitatif .
Dewi,  U.  (2015).  Implementasi  kebijakan  kuota  bagi  penyandang  disabilitas  untuk mendapatkan pekerjaan di kota Yogyakarta. Natapraja , 3 (2).
Gultom,  H.,  Kindangen,  P.,  &  Kawung,  G.  M.  V.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  DAN  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) Terhadap  Kemiskinan  di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal  Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 20 (4).
Hastuti, L. T., Harahap, B., Rianto, A., & Sulistyaningsih, N. (2022). Peran Organisasi- Organisasi  Kemasyarakatan  Islam  dalam  Pemberdayaan  Penyandang  Disabilitas  di Kota Surakarta. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 7 (2), 147–161.
Ife,  J.,  &  Tesoriero,  F.  (2008).  Community  development:  Alternatif  pengembangan masyarakat di era globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 265 .
Norhalim,  M.  (2019). Keberfungsian  Sosial  Penyandang  Disabilitas  Tunadaksa Pasca Pemanfaatan Modifikasi Motor Roda Tiga Di Komunitas Difabel Motor Community Ciputat Timur . Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ….
Pinilla-Roncancio, M. (2015). Disability and poverty: two related conditions. A review of the literature. Revista de La Facultad de Medicina , 63 , 113–123.
Rahmawati,  E.,  &  Kisworo,  B.  (2017).  Peran  Pendamping  dalam  Pemberdayaan Masyarakat  Miskin  melalui  Program  Keluarga  Harapan. Journal  of  Nonformal Education and Community Empowerment , 161–169.
Sen, A. (1976). Poverty: an ordinal approach to measurement. Econometrica: Journal of the Econometric Society , 219–231. https://doi.org/10.2307/1912718
Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D .
Tamboto,  H.  J.  D.,  &  Manongko,  A.  A.  C.  (2019). Model  Pengentasan  Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial . Makaria Waya.
Tanjung,  M.  (2018). Dampak  Pemberian  Bantuan  Stimulan  Terhadap  Pemberdayaan Ekonomi  Penyandang  Disabilitas  Alumni  Balai  Rehabilitasi  Terpadu  Penyandang
Syntax Literate , Vol. 8, No. 9, September 2023

## Disabilitas Yogyakarta Perspektif Maqāşid Syarī’ah . Universitas Islam Indonesia.
Zakiah, K., Lestari, V. P., & Putra, H. D. (2020). Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga  Harapan  (PKH):  Komponen  Kesejahteraan  Sosial  (Lanjut  Usia  dan Disabilitas Berat) di Indonesia . Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

## Copyright holder:
Gloria Erysa Meilinda Situmorang, Amy Yayuk Sri Rahayu (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: