Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (86-96) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu)

## Annisak Hidayatiningtias
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail:  annisakhidayatiningtias@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12352
Info Artikel |Submitted : 10 September 2021 |Revised : 09 November 2021 |Accepted : 22 November 2021
How to cite:  Annisak Hidayatiningtias, Rila  Kusumaningsih,  “ Peran Pemerintah Daerah dalam  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Sosial  Rakyat  Banten  Bersatu  (Jamsosratu) ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)”, hlm. 86-96.

## ABSTRAK
Social security the people Banten united in banten (Jamsosratu) is one of the programs protection and social insurance the government Banten to ensure the people who come from the households medium not capable of down based on the data PPLS/PBDT that have been validated and verified as RTS and make social assistance  conditional  cash.  This  study  will  discuss  the  role  of  the  Banten  Province  Social  Service  in  the implementation  of  the  United  Banten  People's  Social  Security  Program  (Jamsosratu)  based  on  Banten Governor Regulation Number 15 of 2019? and what are the obstacles faced by the Banten Provincial Social Service  in  implementing  the  social  security  program  for  the  people  of  Banten  united  (Jamsosratu)?  The research method used is juridical empirical based on qualitative juridical analysis sourced from primary data and  secondary  data.  Primary  data  based  on  interviews  obtained  at  the  Social  Service  of  Banten  Province. Secondary data is based on primary legal material data, and theoretical studies based on expert opinions, as well as qualitative data showing the implementation of Jamsosratu in Banten Province. This research found that  the  role  of the  Banten  Provincial  Government  in  implementing  the  Jamsosratu  program was to make policies, regulations, guidelines and provide a budget for Jamsosratu implementation. The Banten Provincial Social Service is one of the authorized agencies to implement the Jamsosratu program management in Banten Province. Several factors that influence the management of the Jamsosratu  program are divided into three factors,  namely  the  completeness  of  community  data,  the  coordination  factor  between  the  institutions concerned, and the lack of public understanding of the existence of Jamsosratu.
Keyword: The Role, Local Government, Jamsosratu .

## ABSTRAK
Jaminan  Sosial  Rakyat  Banten  Bersatu  di  Provinsi  Banten  (Jamsosratu)  adalah  salah  satu Program  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  Pemerintah  Provinsi  Banten  untuk  menjamin  rakyat yang  berasal  dari  kelompok  rumah  tangga  menengah  tidak  mampu  kebawah  berdasarkan  data PPLS/PBDT  yang  telah  divalidasi  dan  diverifikasi  sebagai  RTS  serta  mendapat  bantuan  sosial tunai bersyarat. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimanakah peran Dinas Sosial Provinsi Banten  terhadap  pelaksanaan  Program  Jaminan  Sosial  Rakyat  Banten  Bersatu  (Jamsosratu) berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019? Serta apa kendala yang dihadapi Dinas  Sosial  Provinsi  Banten  dalam  pelaksanaan  program  jaminan  sosial  rakyat  banten  bersatu (Jamsosratu)? Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris  berdasarkan  analisa yuridis kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data Primer berdasarkan wawancara  yang  didapatkan  di  Dinas  Sosial  Provinsi  Banten.  Data  sekunder  berdasarkan  data bahan hukum primer, dan kajian teoritis berdasarkan pendapat para ahli, serta data-data kualitatif yang menunjukkan pelaksanaan Jamsosratu di Provinsi Banten. Penelitian ini menemukan bahwa peran  Pemerintah  Provinsi  Banten  dalam  pelaksanaan  program  Jamsosratu  adalah  sebagai pembuat kebijakan, regulasi, pedoman dan penyediaan anggaran  pelaksanaan Jamsosratu. Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai salah satu instansi yang berwenang sebagai pelaksana pengelolaan program  Jamsosratu  di  Provinsi  Banten.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan program Jamsosratu terbagi menjadi tiga faktor, yaitu faktor kelengkapan data masyarakat, faktor koordinasi  antar  lembaga  yang  bersangkutan,  dan  faktor  kurangnya  pemahaman  masyarakat mengenai keberadaan Jamsosratu.
Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Jamsosratu.

## Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  salah satu  dampak  negatif  dari  pembangunan. Permasalahan  kemiskinan  yang  cukup kompleks  membutuhkan  perubahan semua  pihak  secara  bersama  dan terkoordinasi.  Secara  umum, kemiskinan adalah  suatu  kondisi  dimana  tingkat pendapatan  seseorang  atau  kelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 1 Lapangan pekerjaan yang disediakan  oleh  pemerintah  maupun swasta belum bisa memenuhi permintaan lapangan  pekerjaan  seluruh  masyarakat sehingga menyebabkan tingginya jumlah kemiskinan.  Faktor  yang  menyebabkan kemiskinan adalah sebagai berikut:
1. Penyebab  individual,  atau  patologis yang  melihat  kemiskinan  sebagai akibat  dari  perilaku,  pilihan,  atau kemampuan si miskin.
2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
3. Penyebab sub budaya (sub cultural), yang  menghubungkan  kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari,  atau  dijalankan  dalam lingkungan sekitar.
4. Penyebab  agensi,  yang  melihat kemiskinan  sebagai  akibat  dari  aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. 5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan  merupakan  hasil  dari struktur sosial. 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir Miskin, Pasal 5 menyatakan “Penanganan  fakir  miskin  dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan
1 Agnes  Sunartiningsih, Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Institusi Lokal (Yogyakarta: Aditya Media], 2004). Hlm. 80. 2 Elly  M.  Setiadi  dan  Usman  Kolip, Pengantar  Sosiologi  Pemahaman  Fakta  dan  Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 82.
berkelanjutan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 6  “Sasaran  penanganan  fakir  miskin ditujukan  kepada:  a)  perseorangan;  b) keluarga;  c)  kelompok;  dan/atau  d) masyarakat.  Pasal  7  ayat:  (1)  Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
1. Pengembangan potensi diri;
2. Bantuan pangan dan sandang;
3. Penyediaan pelayanan perumahan;
4. Penyediaan pelayanan kesehatan;
5. Penyediaan pelayanan pendidikan;
6. Penyediaan  akses  kesempatan  kerja dan berusaha;
7. Bantuan hukum; dan/atau Pelayanan sosial. 3
Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah menimbulkan implikasi-implikasi tertentu,  baik  secara  politis,  administratif, maupun  yuridis.  Implikasi  politis  berarti terjadinya  reposisi  hubungan  Pusat  dan Daerah,  mengenai  hak  dan  peran pemerintah  Pusat  semakin  kecil  dan berkurang.  Pada  saat  yang  bersamaan, fungsi  dan  kedudukan  lembaga  daerah khususnya legislatif, semakin diberdayakan.  Implikasi  politis  ini  pada gilirannya akan berdampak secara administratif  dalam  bentuk  perlunya penataan  kewenangan  dan  kelembagaan pemerintahan daerah. Sementara implikasi  yuridis  menyangkut  bentuk- bentuk  regulasi,  kewenangan  pengaturan lembaga-lembaga  di  tingkat  daerah  dan produk hukum daerah, serta konsekuensi pengaturan  dari  masing-masing  lembaga daerah yang memiliki kewenangan. Desentralisasi  diagendakan  bukan hanya  dalam  rangka  mempertahankan keutuhan  bangsa  didalam  keberagaman, dan  bukan  sekedar  sebagai  penyerahan wewenang  pemerintahan  dari  Pusat  ke Daerah,  tetapi  juga  menyangkut  agenda penyertaan  masyarakat  dalam  proses pemerintahan itu sendiri. 4
3 “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin” (n.d.).
4 Syamsudin  Haris, Membangun  Format
Kemiskinan  yang  berada  di wilayah  Provinsi  Banten  menuntut kehadiran  pemerintah,terutama  Dinas Sosial  Provinsi  Banten.  Sesuai  dengan peran dan tugasnya, yakni menyelenggarakan program
kesejahteraan  sosial,  dan  salah  satunya adalah  penanggulangan  kemiskinan. Permasalahan  kemiskinan  yang  cukup kompleks  ini  membutuhkan  intervensi semua  pihak  secara  bersama  dan terkoordinasi.  Hal  ini  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemeritah  Daerah  sebagai  dasar penyelenggaraan  otonomi  daerah,yakni bahwa  salah  satu  urusan  wajib  yang dilaksanakan  di  daerah  adalah  urusan sosial,  termasuk  di  dalamnya  bidang kesejahteraan sosial. 5 Maka  untuk  menjawab  dan menyelesaikan  masalah-masalah  yang terjadi  di  provinsi  Banten  dalam  hal  ini pemerintah  Provinsi  Banten  melalui Dinas  Sosial  dibawah  Supervisi  Tim Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan Daerah  (TKPKD)  pada  26  maret  2013, menetapkan dan  melaksanakan  program untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan yaitu dengan membuat program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (JAMSOSRATU)  yang  ditunjukan  bagi
RTSM di Provinsi Banten.
Jaminan  Sosial  Rakyat  Banten Bersatu  di  Provinsi  Banten,  selanjutnya disingkat  JAMSOSRATU  adalah  skema yang  terpadu  dalam  kelembagaan  untuk menjamin  rakyat  yang  berasal  dari kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM),  yang  telah  ditetapkan  sebagai peserta  Jaminan  Sosial  Rakyat  Banten Bersatu  untuk  mendapatkan  bantuan sosial  tunai  bersyarat  dan  mendapatkan Santunan  pertanggungan  Kesejahteraan Sosial (Sankesos). Jamsosratu memadukan program Kementerian
Baru  Otonomi  Daerah (Jakarta:  LIPI  Press,  2006). Hlm. 5.
5 “Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (n.d.).
Sosial,  yakni  Program  Keluarga  Harapan (PKH) dengan program Asuransi Kesejahteraan  Sosial  (Askesos).  Program Jamsosratu  merupakan  program  bantuan sosial  untuk  warga  Banten  yang  belum menerima  bantuan  program  keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat.
Tujuan Jamsosratu untuk meningkatkan  keberdayaan  sosial  Rumah Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan  sosial.  RTSM  yang  menjadi sasaran dari Jamsosratu ini mengacu pada Pendataan  Program  Perlindungan  Sosial (PPLS)  yang  dilaksanakan  oleh  Badan Pusat  Statistik  (BPS),  dan  dipublikasikan oleh Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K). Untuk  menentukan  klasterisasi  tingkat kesejahteraan  sosial  individu  maupun rumah  tangga,  sebagai  sasaran  penerima program  perlindungan  sosial.  Pemerintah Provinsi  Banten  meluncurkan  program Jamsosratu  sebagai  wujud  komitmennya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan sosial.
Program  Jamsosratu  saat  ini dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor  15 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor  10 Tahun 2019 Tentang  Pedoman  Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten. Adanya  payung  hukum  berupa
Pergub tersebut, maka Jamsosratu dinyatakan  sah  dan  legal  sebagai  sebuah kebijakan Pemprov Banten. Hal ini sejalan dengan  upaya  Pemerintah  Pusat  dalam percepatan  penanggulangan  kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Visi sebagai  sebuah  perlindungan  sosial, program Jamsosratu sangat ideal dilaksanakan di Provinsi Banten mengingat dengan berjalannya Jamsosratu maka  RTSM  di  Provinsi  Banten  dapat meningkatkan  kesejahteraan  sosialnya. Hal ini sesuai dengan visi Provinsi Banten
yakni  “Bersatu  Mewujudkan  Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa”.
Program  Jamsosratu  merupakan bantuan  uang  tunai  kepada  Rumah Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  dengan catatan  mengikuti  persyaratan  yang diwajibkan.  Persyaratan  itu  terkait dengan
peningkatan kualitas sumberdaya  manusia  yaitu  kesehatan dan  pendidikan.  Sasaran  dari  program ini  yakni  ibu  hamil,  ibu  menyusui, memiliki  anak  balita  dan  anak  usia sekolah  setingkat  SD-SMA.  Penerima bantuan  ini  adalah  ibu  atau  wanita dewasa  yang  mengurus  anak  pada rumah tangga yang bersangkutan.
Program Jamsosratu dilaksanakan di 8 kabupaten/ kota di Provinsi Banten sebanyak  50.000  RTS,  yang  tersebar  di Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten
Serang,  Kabupaten  Lebak,  Kota  Serang, Kota  Cilegon  dan  Kota  Tangerang Selatan.
Pelaksanaan  program  Jamsosratu terdapat  beberapa  masalah  yang  dapat menghambat  tercapainya  tujuan  dari Program  Jamsosratu  itu  sendiri. Adapun permasalahan  tersebut  di  antaranya sebagai berikut:
Pertama,  program  Jamsosratu dianggap  sebagai  kebijakan  yang  tujuan dan sasarannya tumpang tindih terhadap kebijakan  lainnya  sehingga  dianggap perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap program Jamsosratu. Misalnya di bidang pendidikan,  Dinas  Pendidikan  sudah membebaskan  biaya  untuk  usia  sekolah sampai sembilan tahun. Untuk
penunjangnya  seperti  buku-buku  juga sudah  dialokasikan  di  dana  BOS.  Di bidang  kesehatan,  sudah  ada  BPJS  atau Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS),  bahkan Pemprov  Banten  memberikan  subsidi tambahan untuk masyarakat Banten yang kurang  mampu  dan  tidak  tercover  oleh BPJS. 6
6 Pilar  Banten,  “Dinilai  Tumpang  Tindih, Komisi  V  Akan  Evaluasi  Program  Jamsosratu,”
Kedua  masih  ada  masyarakat Banten  yang  layak  untuk  dibantu  dan masuk  kriteria,  tetapi  tidak  mendapatkan program  Bansos  Jaminan  Sosial  Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) dan Program Keluarga Harapan (PKH) .
Ketiga,  penyaluran  Jamsosratu yang dinilai  lambat.  Hal  ini  disebabkan karena  perubahan  mekanisme  yang sebelumnya  pencairan  dana  Jamsosratu melalui  POS,  kini  melalui  perbankan. Sehingga proses pencairan dana Jamsosratu terhambat. 7 Program  Jamsosratu  di  wilayah Provinsi Banten diharapkan dapat mengatasi  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi Banten, sehingga kesejahteraan
masyarakat  di  Provinsi  Banten  dapat terwujud.  Serta  dengan  adanya  program Jamsosratu diharapkan akses bagi kesehatan  dan  pendidikan  di  wilayah Provinsi Banten akan lebih baik, sehingga angka  partisipasi  sekolah  bagi  anak-anak akan  lebih  meningkat dan kesehatan  bagi anak  dan  ibu  hamil/  nifas  bisa  di  akses dengan mudah. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  peran  Dinas  Sosial Provinsi Banten terhadap pelaksanaan program jaminan sosial rakyat banten bersatu  (JAMSOSRATU)  berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun  2019  Tentang  Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah Provinsi Banten?
2. Apa  kendala  yang  dihadapi  Dinas Sosial Provinsi Banten dalam pelaksanaan  program  Jaminan  Sosial Rakyat Banten Bersatu
Pilar Banten , 2020, https://pilarbanten.com/dinilai- tumpang-tindih-komisi-v-akan-evaluasi-program- jamsosratu/.
7 Kabar  Banten,  “Dinsos  Akui  Penyaluran Jamsosratu  Lambat,” https://kabarbanten.pikiran- rakyat.com/ , 2020, ttps://www.kabar-banten.com.

## (JAMSOSRATU)?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris,
8 yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam kenyataannya dalam masyarakat. 9 Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan  hukum  normatif  secara  in action  pada  setiap  peristiwa  hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 10
Atau  dengan  kata  lain  yaitu  suatu penelitian  yang  dilakukan  terhadap keadaan  sebenarnya  atau  keadaan  nyata yang  terjadi  dimasyarakat  dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan  fakta  fakta  dan  data  yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. 11 Penggunaan metode yuridis empiris  dalam  penelitian  ini  difokuskan pada  kewenangan  pemerintah  daerah Provinsi  Banten  dalam  pelaksanaan program  jamsosratu  di  Provinsi  Banten berdasarkan  analisa  yuridis  kualitatif yang  bersumber  dari  data  primer  dan data  sekunder.  Data  Primer  berdasarkan wawancara  yang  didapatkan  di  Dinas Sosial  Provinsi  Banten.  Data  sekunder berdasarkan  data  bahan  hukum  primer,
8 Rani  Sri  Agustina,  “THE  CREDIT RESTRUCTURING
AS A

## FORM OF
PROTECTION  AGAINST  CUSTOMERS  DURING THE COVID-19 PANDEMIC,” International Journal of  Law  Reconstruction 5,  no.  2  (2021):  231, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v 5i2.17528.
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu  Pendekatan  Praktek (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2012). Hlm. 126.
10 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan Penelitian  Hukum (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2004). Hlm. 134.
11 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum Dalam  Praktek (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2002).  Hlm.
15.
dan  kajian  teoritis  berdasarkan  pendapat para  ahli,  serta  data-data  kualitatif  yang menunjukkan  pelaksanaan  Jamsosratu  di Provinsi Banten.

## Hasil dan Pembahasan
1. Analisis  Kewenangan  Pemerintah Daerah  Provinsi  Banten  Dalam Pengelolaan  Jaminan  Sosial  Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) Berdasarkan  Peraturan  Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019 .
a. Kewenangan  Pemerintah  Daerah Provinsi  Banten  Dalam  Pengelolaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu).
Pada hubungan antara pemerintah pusat  dan  daerah  untuk  menghindari terjadi  tumpang  tindih  pelaksanaan kewenangan, hubungan pusat dan daerah mempunyai  4  (empat)  asas  pokok  yang perlu  dijadikan  pedoman  berdasarkan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Salah  satunya adalah bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan  dan  kesejahteraan  sosial  di daerah.
Sumber  kewenangan  yang  terdiri dari  atribusi,  delegasi  dan  mandat, pemerintahan  daerah  Provinsi  Banten memperoleh kewenangan melalui atribusi dan  delegasi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari materi muatan peraturan daerah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  yang  menyatakan bahwa  “Materi  muatan  Peraturan  Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  berisi  materi  muatan dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah  dan  tugas  pembantuan  serta menampung  kondisi  khusus  daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi.” 12
Berdasarkan  ketentuan  ini  dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah mempunyai kewenangan
berdasarkan  atribusi  dalam  rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan tugas  pembantuan  dan  secara  delegasi sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kewenangan  secara  atribusi  dari Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah Daerah  Provinsi  Banten  berdasarkan pada  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2014.  Implikasi  utama  dari  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2014  pada penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial adalah  urusan  sosial  merupakan  urusan wajib  dan  merupakan  pelayanan  dasar bagi pemerintah daerah.
Urusan  sosial  sebagai  urusan wajib  dan  pelayanan  dasar  memberi konsekuensi tanggung jawab penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial lebih bertumpu pada pemerintah daerah. Penyelenggaraan
kesejahteraan sosial  harus  menjadi  salah  satu  prioritas pembangunan  yang  diselenggarakan pemerintah  daerah  sebagai  upaya mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat.  Sedangkan  Kewenangan secara  delegasi  dari  pemerintah  pusat kepada Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial termuat pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang menginstruksikan seluruh Kepala Daerah baik  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan berbasis keluarga. Tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas Sosial Provinsi Banten dalam pelaksanaan Program Jamsosratu
tercantum  dalam  pasal 8  ayat  1  huruf  m Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor  15 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor  10
tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan” (n.d.).
Tahun 2019 Tentang  Pedoman  Pemberian Hibah  Dan  Bantuan  Sosial  Yang Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang menyebutkan  bahwa  kesejahteraan  sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa. Dinas Sosial Provinsi Banten dalam pelaksanaan program Jamsosratu memiliki kewenangan atas penandatangan  Naskah  Perjanjian  Hibah Daerah (NPHD) selaku Perangkat
Daerah/Unit  Kerja  Terkait  program kesejahteraan sosial. Kewenangan tersebut merupakan  kewenangan  secara  delegasi, yaitu  merupakan  pelimpahan  wewenang dari  Gubernur  Banten.  Tanggung  Jawab yuridis  tidak  lagi  berada  pada  pemberi delegasi  (delegans),  tetapi  beralih  pada penerima delegasi (delegataris).
Pelaksanaan  program  Jamsosratu mengacu  pada  Peraturan  Gubernur Banten  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur Banten  Nomor  10  Tahun  2019  Tentang Pedoman  Pemberian  Hibah  Dan  Bantuan Sosial  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Provinsi Banten  dimana  pengawasan  terhadap pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor  4 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  di  Lingkungan Pemerintah  Provinsi  Banten  Tahun  2019. Berdasarkan pasal 3 pengawasan dilakukan  oleh  Inspektorat  Provinsi Banten dan Inspektorat Kab/Kota. b. Analisis Pelaksanaan Program Jamsosratu. Jamsosratu dilaksanakan
berkelanjutan  sejak  dicanangkannya  pada tanggal  26  Maret  2013.  RTS  Jamsosratu berdasarkan data PPLS/PBDT, pendataan dilaksanakan  oleh  BPS  (badan  pusat statistik) dan diterbitkan secara resmi oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Semenjak pelaksanaannya,
Program  Jamsosratu  dinilai  berhasil dalam  mencapai  tujuannya.  Pada  tahun 2021  ini  2.500  KPM  Jamsosratu  keluar dari  kemiskinan.  Maka  secara  umum tujuan dari Jamsosratu
untuk terpenuhinya  Kebutuhan  Dasar  Pangan, Sandang,  dan  Papan  RTS  dinilai  sudah berhasil,  hal  ini  berdasarkan  indikator sebagai  berikut  yaitu,  bantuan  tunai bersyarat dari Jamsosratu digunakan RTS unutk  memenuhi  kebutuhan  sehari- harinya.
Undang-Undang Nomor 40
Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional  Pasal  1  angka  1 mendefinisikan  bahwa:  “Jaminan  Sosial adalah  salah  satu  bentuk  perlindungan sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar hidupnya  yang  layak”. 13 Itu  artinya Program  Jamsosratu  sudah  sesuai dengan  isi  dari  Undang-undang  Nomor 40  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan
Sosial Nasional. Namun faktanya dilapangan  masih  banyak  RTS  yang merasa  belum  cukup  terbantu  oleh adanya  Jamsosratu,  seperti  khususnya RTS  yang  memiliki  banyak  anak,  untuk sekolah masih sangat kekurangan karena beban mereka lebih banyak, beda halnya dengan  RTS  yang  memiliki  anak  sedikit yang  cukup  terbantu  dengan  adanya Jamsosratu.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis  lakukan  di  Kampung  Jerakah Kelurahan  Warung  Jaud  Kecamatan Kasemen  Kota  serang,  RTS  yang memiliki  jumlah  anak  lebih  banyak mendapatkan uang Jamsosratu berjumlah  sama  dengan  RTS  yang memiliki anak sedikit. Hal ini menyababkan  masih  ada  yang  belum terbantu  oleh  uang  dari  program Jamsosratu dikarenakan
beban tanggungan  yang  lebih  banyak  seperti RTS  yang  memiliki  banyak  anak,  dan
13 “Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional” (n.d.).
kebutuhan mereka lebih banyak, sehingga bantuan  Jamsosratu  masih  sangat  kurang dalam pemenuhan kebutuhan hidup RTS.
Program  Jamsosratu  mendorong orang  tua  hingga  termotivasi  untuk menyekolahkan  anaknya,  karena  adanya kewajiban  dalam  pemenuhan  verifikasi data  dimana  RTS  wajib  menyekolahkan anaknya.  Jika  tidak,  ada  potongan  untuk jumlah  bantuan  yang  mereka  terima. Karena adanya kewajiban dalam pemenuhan  verifikasi  data  dimana  RTS wajib menyekolahkan anaknya.
Tujuan untuk meningkatkan status kesehatan  dan  gizi  ibu  hamil,  ibu  nifas, anak  balita  RTS  juga  tercapai  karena adanya  tuntutan  untuk  para  RTS  agar memeriksakan  kesehatannya  bagi  ibu hamil  maupun  RTS  yang  punya  anak balita, karena dalam pemenuhan persyaratan  verifikasi  agar  bantuannya tidak  dipotong.  Sehingga  RTS  menjadi termotivasi untuk melakukan hal itu. RTS juga  jadi  mampu  membayar  untuk membawa balitanya ke Posyandu, puskesmas,  ataupun  faskes  lainnya dengan menggunakan uang Jamsosratu. Jamsosratu  dinilai  efektif  untuk meningkatkan  aksesbilitas  dan  motivasi RTS  terhadap  pelayanan  pendidikan  dan kesehatan.  Dengan  adanya  kewajiban yang  menjadi  tuntutan  untuk  RTS  dalam memenuhi  syarat  saat  verifikasi  data, sehingga RTS selalu memperhatikan anak sekolahnya  untuk  tidak  bolos,  dan memeriksakan  kesehatannya  untuk  ibu hamil.
Jamsosratu  memberikan  jaminan dalam kehidupan masa depan RTS karena adanya investasi dalam bentuk pendidikan  bagi  anak-anaknya.  Serta Membangun dan mengembangkan modal sosial (social  capital), seperti  kepercayaan, jaringan,  dan  kegotong-royongan  melalui kelompok dan pendampingan.
2. Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Provinsi  Banten  Dalam  Pelaksanaan Program  Jaminan  Sosial  Rakyat Banten Bersatu (JAMSOSRATU)
Faktor-Faktor yang mempengaruhi  pengelolaan  program Jamsosratu, dapat diidentifikasikan melalui  hasil  wawancara  langsung dengan  Dinas  Sosial  Provinsi  Banten sebagai  salah  satu  instansi  yang berwenang sebagai pelaksana pengelolaan  program  Jamsosratu  di Provinsi Banten. Beberapa kendala yang mempengaruhi  pengelolaan  program Jamsosratu diantaranya adalah:
a. Kelengkapan  data  masyarakat  yang kurang  lengkap  seperi  KTP  dan Kartu  Keluarga.  Serta  data  yang kurang  lengkap  dari  peserta  anak yang  menerima  bantuan  pendidikan dan kesehatan. Permasalahan tersebut  merupakan  bukti  konkret bahwa  masih  banyak  masyarakat  di Provinsi Banten yang kurang memahami pentingnya data kependudukan.    Manfaat  yang dirasakan  dari  data  kependudukan secara  tidak  langsung  antara  lain, karena banyak program pembangunan  yang  dilaksanakan oleh pemerintah membutuhkan data kependudukan. Pengguna data kependudukan  yang  utama  adalah pemeritah  baik  di  tingkat  pusat maupun  lokal,  kalangan  legislatif, LSM,  parpol,  kalangan  bisnis, peneliti dan badan/lembaga lainnya. Jadi  data  penduduk  memiliki peranan strategis dalam pembangunan. Data penduduk diolah,  dianalisis,  dan  diinterpretasi untuk  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan, evaluasi
dan pemanfaatan hasil pembangunan.
b. Kendala  mengenai  koordinasi  antar lembaga  terkait  yang  harus  lebih diperbaiki,  dan  mungkin  untuk dilapangan  agar  pihak-pihak  seperti sekolah  dan  posyandu  atau  faskes lainnya  agar  tidak  mempersulit pendamping  dalam  hal  memberikan data  di  saat  validasi  data.  Misalnya saja  adanya  permasalahan  yang
muncul  pada  verifikasi  data  anak sekolah,  ada  pihak  sekolah  yang susah  untuk  di  minta  tanda  tangan sebagai  bukti  sudah  validasi  data  ke sekolah itu.
c. Kurangnya  pemahaman  masyarakat mengenai  keberadaan  Jamsosratu. Banyaknya  masyarakat  yang  masih tidak  tahu  akan  adanya  bantuan- bantuan  dari  pemerintah  sehingga kurangnya  pemahaman  masyarakat miskin  terhadap  adanya  bantuan Program  Jamsosratu  ini,  sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan  bantuan  Jamsosratu  ini menjadi  tidak  dapat  merasakan manfaat  dari  bantuan  Jamsosratu.  Ini menyebabkan  banyak  masyarakat miskin  yang  tidak  mengurus  data kemiskinannya karena mereka mengira  tidak  ada  bantuan  dari pemerintah yang akan
mensejahterakan mereka.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan Program  Jamsosratu  di  Provinsi  Banten diatur  berdasarkan  Peraturan  Gubernur Banten  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur Banten  Nomor  10  Tahun  2019  Tentang Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan Sosial  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi Banten  dan  Peraturan  Daerah  Provinsi Banten  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial Provinsi Banten mempunyai fungsi sebagai  pembuat  kebijakan,  regulasi, pedoman  dan  penyediaan  anggaran pelaksanaan Jamsosratu. Jamsosratu dilaksanakan  sebagai  wujud  komitmen Pemerintah  Provinsi  Banten  dalam memacu peningkatan “Kesejahteraan Sosial”  rakyat  Banten.  Jaminan  Sosial Rakyat Banten Bersatu di Provinsi Banten merupakan program bantuan sosial untuk warga  Banten  yang  belum  menerima
bantuan  program  keluarga  harapan (PKH)  dari  pemerintah  pusat,  yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi Banten selaku  Tim  Pengendali  Jamsosratu Provinsi.  Pemerintahan  Daerah  Provinsi Banten  mempunyai  Kewenangan  secara atribusi  dari  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten berdasarkan pada Undang-Undang Nomor  23  tahun  2014.  Implikasi  utama dari  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2014 pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah urusan sosial merupakan urusan wajib dan merupakan pelayanan dasar bagi pemerintah daerah.
Sedangkan  Kewenangan  secara  delegasi dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  termuat  pada Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang menginstruksikan seluruh  Kepala  Daerah  baik  Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melaksanakan  program  pengentasan kemiskinan  berbasis  keluarga.  Meskipun Program  Jamsosratu  efektif  untuk meningkatkan  aksesbilitas  dan  motivasi RTS terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan,  namun  program  jamsosratu dinilai belum berhasil dalam mengentaskan  kemiskinan  di  Provinsi Banten. RTS penerima bantuan Jamsosratu masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas Sosial Provinsi Banten dalam pelaksanaan  Program  Jamsosratu  di Provinsi  Banten  terbagi  menjadi  tiga faktor,  yaitu  faktor  kelengkapan  data masyarakat,  faktor  koordinasi  antar lembaga  yang  bersangkutan,  dan  faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan Jamsosratu. Faktor kelengkapan  data  masyarakat,  dimana permasalahan  tersebut  merupakan  bukti konkret bahwa masih banyak masyarakat di  Provinsi  Banten  yang  kurang memahami
pentingnya data
kependudukan.  Faktor  koordinasi  antar
lembaga  terkait  yang  harus  lebih diperbaiki, dan mungkin untuk dilapangan  agar  pihak-pihak  seperti sekolah dan posyandu atau faskes lainnya agar  tidak  mempersulit  pendamping dalam  hal  memberikan  data  di  saat validasi data. Faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan Jamsosratu. Banyaknya masyarakat  yang  masih  tidak  tahu  akan adanya  bantuan-bantuan  dari  pemerintah sehingga kurangnya pemahaman masyarakat  miskin  terhadap  adanya bantuan Program Jamsosratu ini, sehingga masyarakat yang
seharusnya mendapatkan  bantuan  Jamsosratu  ini menjadi  tidak  dapat  merasakan  manfaat dari bantuan Jamsosratu.

## Daftar Pustaka
Agustina,  Rani  Sri.  “THE  CREDIT RESTRUCTURING  AS  A  FORM  OF PROTECTION AGAINST
CUSTOMERS DURING THE COVID- 19  PANDEMIC.” International  Journal of  Law  Reconstruction 5,  no.  2  (2021): 231. https://doi.org/http://dx.doi.org/1 0.26532/ijlr.v5i2.17528.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitiaan Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Banten,  Kabar.  “Dinsos  Akui  Penyaluran
Jamsosratu Lambat.”
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/ ,
2020. ttps://www.kabar-banten.com. Banten,  Pilar.  “Dinilai  Tumpang  Tindih, Komisi  V  Akan  Evaluasi  Program Jamsosratu.” Pilar  Banten ,  2020. https://pilarbanten.com/dinilai- tumpang-tindih-komisi-v-akan- evaluasi-program-jamsosratu/.
Elly  M.  Setiadi  dan  Usman  Kolip. Pengantar  Sosiologi  Pemahaman  Fakta dan  Gejala  Permasalahan  Sosial:  Teori, Aplikasi,  dan  Pemecahannya .  Jakarta: Kencana, 2011. Haris,  Syamsudin. Membangun  Format Baru  Otonomi  Daerah .  Jakarta:  LIPI Press, 2006.
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  dan Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra
Aditya Bakti, 2004.
Sunartiningsih,  Agnes. Pemberdayaan
Masyarakat  Desa  melalui  Institusi Lokal .  Yogyakarta:  Aditya  Media], 2004. Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah (n.d.). Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2011 tentang  Penanganan  Fakir  Miskin (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (n.d.).
Waluyo,  Bambang. Penelitian  Hukum Dalam  Praktek .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2002.