## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI JAMA’AH SHOLAWATAN
Oleh: Syarifuddin dan Samsul Arifin Fakutas Syari’ah IAI Ibrahimy Situbondo Fakultas Dakwah IAI Ibrahimy Situbondo Syarifuddinahm@gmail.com & goessyam@gmail.com

## Abstract
AT-tawazun Counseling: Pesantren Based Best Practices Counselling For Developing a better person.The characteristics of Islam Nusantara (The Islamic Archipelago) which is known as tawasuth, tasamuh, and tawazun can  be  found  in  various  areas  of  life  as  it covers  many  aspects  such  as thought,  movement  and  best  practices.  The  characteristics  of  Islam Nusantara   are  also  seen  in  the  world  of  psychology  and  counseling which  have  been  practiced  in  pesantren  by  santri  (students  in pesantren)  and  clerics.  This  paper  aims  to;  first  to  develop  a  design  of psychology  and  counseling  from  the  texts  of  classical  book  (kitab kuning), especially texts of morality and mysticism taught in pesantren. Second,  to  describe  the  implementation  of  best  practices  related  to psychology and counseling in pesantren, especially on the formation of character psychologically so that the students (santri) grow and develop as better persons. Lastly, to understand the traces of Islam Nusantara in boarding schools (pesantren) that becomes best practices in the field of psychology and counseling.
The researcher adopted several stages of Mallon (2004: 75-85) that uses quadri-hermeneutics or reflexive methodology in one of his research as this study used qualitative research methods combined with the type of ethnographic  hermeneutics.  The  findings  are  there  are  correlations between  the  quality  of  scientific  prowess  and  skill  (shalahiyyah)  and integrity  (character  strength).  Meanwhile,  in  behavior  modification techniques,  pesantren  realm  balance  between  the  physical  aspects, giving ta'zir and targhib, student-teacher mutual interaction (counselor- counselee) in the technique of application and other balance values. This at-tawazun  construction  is  in  line  with  the  characteristics  of  the paradigm of thinking, social attitudes, and the context of the existence of Sukorejo Islamic Boarding School.
Key words: empowerment, advocacy, HGU

## “Pemberdayaan Masyarakat”

## A. Pendahuluan
Kawasan Banongan Dusun Bugeman termasuk wilayah sengketa Hak Guna Usahan (HGU) bekas hak ertpacht antara masyarakat pembuka lahan  dengan  PTPN  Perkebunan  Kapas  Asembagus  dan  Perusda Banongan.  Karena  statusnya  yang  masih  dalam  sengketa  itulah masyarakat  hidupnya  termarginalkan.  Mereka  kurang  mendapat perhatian dari pemerintah.
Setelah  kami  mengadakan prelemenary  research, kami menjumpai  beberapa  isu  yang  menjadi  problematika  masyarakat  Dusun Bugeman, yaitu sengketa lahan HGU Banongan antara masyarakat dengan PTPN  XXVI  Perkebunan  Kapas  dan  PG  Asembagus.  Menurut  masyarakat, tanah  Banongan  tersebut  dibabat  pada  tahun  1912.  Pembukaan  lahan tersebut  untuk  tanaman  tebu  sebagai  pemasok  Pabrik  Gula  (PG)  milik orang  Belanda.  Orang  Belanda  tersebut  berjanji  nantinya  tanah  tersebut sebagai  hak  milik  orang  yang  membabat  hutan;  asalkan  ditanami  tebu selama  satu  musim.  Tapi  pada  tahun  1937,  orang-orang  Belanda memerintah  mandor  tebu  untuk  mengambil  alih  secara  paksa  beberapa lahan. Setelah Indonesia merdeka, lahan tersebut dikuasai PG Asembagus. Tapi masyarakat terus berjuang agar tanah tersebut menjadi miliknya.
Adapun riwayat Hak Guna Usaha (HGU) tersebut di muka adalah:
1. Recht Van Erfpacht. Verp. 170.  Akte tanggal 16  Juli  1889 nomor 149, luasnya  386.3473  Ha;  atas  nama  Guevernement  Van  NI  (Banongan Wringin  Anom I);
2. Recht  Van  Erfpacht.  Verp.  171.  Akte  tanggal  16  Juli  1889  nomor  150 luasnya  289,9720  Ha;  atas  nama  Guevernement  Van  NI  (Banongan Wringin  Anom II);
3. Recht  Van  Erfpacht.  Verp.  171.  Akte  tanggal  16  Juli  1889  nomor  151 luasnya  357,6353  Ha;  atas  nama  Guevernement  Van  NI  (Banongan Wringin  Anom III);
4. Recht  Van  Erfpacht.  Verp.  171.  Akte  tanggal  16  Juli  1889  nomor  152 luasnya  281,6175  Ha;  atas  nama  Guevernement  Van  NI  (Banongan Wringin  Anom IV);
Pada  awalnya,  masyarakat  tidak  mengetahui  status  tanah  yang dibabatnya  tersebut.  Pada  tahun  1992  BPN  menjelaskan  bahwa  tanah tersebut  merupakan  tanah  hak ertpacht; berdasarkan  UU  No  86  tahun 1958 terkena nasionalisasi dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak tgl 3 Desember 1957.  Tanah-tanah bekas Erfacht Banongan Verp. Nomor 170 sampai  dengan 173  yang berdasarkan Undang-Undang Nomor  86  Tahun  1958  terkena  nasionalisasi  dan  menjadi  tanah  yang haknya dikuasai oleh negara (HMN) sejak tanggal 5 Desember 1957, dan
selanjutnya  tanah  tersebut  diberikan  kepada  BUMN  dan  BUMD  untuk dikelola  dengan  status  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  masing-masing  sebagai berikut:
1. HGU Nomor 1 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Maret 1968  Nomor  :  SK.12/HGU/68  atas  nama  PTPN  XXVI  (persero) perkebunan  kapas,  seluas  85,7170  Ha  yang  akan  berakhir  tanggal  31 Desember 1998.
2. HGU Nomor 2 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Maret 1968  Nomor  :  SK.12/HGU/68  atas  nama  PTPN  XXVI  (persero) perkebunan  kapas,  seluas  64,6570  Ha  yang  akan  berakhir  tanggal  31 Desember 1998.
3. HGU  Nomor  3  berdasarkan  SK  Menteri  Dalam  Negeri  tanggal  14 Agustus1971  Nomor  :  SK.10/HGU/DA/68  atas  nama  Perusahaan Daerah Situbondo, seluas 330,0480 Ha yang  akan berakhir tanggal 31 Desember 1998.
4. HGU  Nomor  4  berdasarkan  SK  Menteri  Dalam  Negeri  Tanggal  4  Juli 1972 Nomor : SK.8/HGU/DA/68 atas nama PTP XXIV-XXV Pabrik Gula Asembagus,  seluas  808,7900  Ha  yang  akan  berakhir  tanggal  31 Desember 1997.
5. HGU  Nomor  5  berdasarkan  SK  Menteri  Dalam  Negeri  Tanggal  14 Agustus1971 Nomor: SK.10/HGU/DA/68 atas nama Perusahaan Daerah Situbondo, seluas 37,9770 Ha yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2011.
Mengenai  lahan-lahan  HGU  yang  diterlantarkan  maka  hal  ini bertentangan dengan pasal 34 UUPA tentang hapusnya Hak Guna Usaha. Termasuk juga sesuai dengan SK Mendagri No. 96/1971 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah, pasal 7.
Bagi negara-negara agraris, masalah tanah pada hakekatnya adalah masalah fundamental, seperti halnya kepemilikan tanah yang merupakan syarat  mutlak  bagi  seorang  petani.  Sepanjang  sejarah,  sejak  menusia berburu  di  hutan  atau  mengumpulkan  hasil  hutan,  kemudian  bertani mengembara sampai kepada bercocok tanam secara menetap, penguasaan dan  pemanfaatan  tanah  seringkali  menimbulkan  sengketa.  Kalau  kita melihat kembali pada sejarah, maka tampak bahwa sengketa-sengketa itu terjadi karena tanah-tanah yang subur semakin dikuasai oleh segolongan kecil pemilik-pemilik tanah yang biasanya memiliki kekuatan politik, atau kaum “raja uang” yang merampas tanah-tanah petani bagi pengembangan industrinya 1 .
1 Wiradi, Reforma Agraria  Perjalanan  Yang  Belum  Berakhir. (Yogyakarta:  Insist,

## “Pemberdayaan Masyarakat”
Sengketa  agraria  mampu  menjadi  isu  sentral  terutama  di  daerah pedesaan  yang  menjadi  sebuah  fenomena  yang  menarik  tidak  hanya terjadi di Jawa Timur, tetapi hampir tersebar banyak wilayah di negeri ini yang  salah  satunya  adalah  sengketa  tanah  perkebunan.  Ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah merupakan masalah yang sangat kritis di Indonesia. Desakan liberalisasi perdagangan dengan menempatkan “tanah sebagai  komoditi”  membuat  wilayah  masalah  ini  semakain  kompleks,  di mana rakyat, terutama petani kecil diposisikan sebagai “korban” (victim) arus kapitalisme global yang nyaris tanpa jalan keluar. Persoalan sengketa tanah  merupakan  masalah  yang  rawan  dan  sensitif  bagi  rakyat,  karena tanah merupakan faktor penting dalam menopang survival setiap manusia sebagai  sebuah  entitas.  Karena  itu  pesoalan  yang  menyangkut  masalah tanah perlu ditangani secara serius dan bijaksana.
Sebenarnya  pendiri  negara  ini  menyadari  pentingnya  masalah tanah  dalam  pembangunan  dan  potensi  sengketa  yang  ada  di  dalamnya, sehingga  diletakkan  dasar  pengaturan  masalah  pertanahan  dalam  dasar negara.  Ketentuan  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 pasal 33 ayat (3), yang menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Dari  ketentuan  tersebut,  secara implisit  terlihat  bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh karena itu harus dikuasai  oleh  negara,  dengan  tujuan  diperuntukkan  bagi  kemakmuran rakyat..
Kita  semua  mengetahui  bahwa  masalah  penguasaan  tanah bukanlah  hal  yang  sederhana,  karena  itu  menyangkut  bukan  hanya  saja hubungan  manusia  dengan  tanah,  melainkan  juga  (dan  justru  terutama) hubungan manusia dengan manusia. Seyogyanyalah kebijaksanaan agraria perlu  dilandasi  dengan  pemahaman  terhadap  aspek  sosial  ini  agar penataan kembali masalah agraria dapat dilaksanakan tanpa gejolak sosial yang destruktif 2 . Sengketa  pertanahan  merupakan  sengketa  yang  memiliki karakteristik yang khas, yang ditandai dengan adanya penghadapan secara vertikal fihak yang memiliki akses sumberdaya lebih lemah dengan fihak yang  memiliki  akses  sumberdaya  lebih  besar  atau  dengan  kebijaksanaan negara  yang  cenderung  eksklusif,  tidak  partisipatif  dan  bersifat  dominan
KPA dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 21-22.
2 Ibid , hlm. 23.
terhadap kontrol  pendayagunaan sumberdaya.
Kebijakan  perkebunan  di  Indonesia  tidak  saja  melahirkan  dan memperluas  kantong-kantong  kemiskimam (proverty  enclave) dibasis perkebunan namun juga menghilangnya penguasaan dan pemilikan lahan oleh  petani  karena  adanya  berbagai  bentuk  perampasan  tanah  direjim Soeharto.  Sedangkan  kian  besarnya  angka  terhadap  petani  dalam  upaya untuk menyelamatkan aset-aset perkebunan pada era pemerintahan saat ini menunjukkan bahwa politik agraria pemerintah tidak banyak berubah dengan  rejim  berikutnya.  Hak  ini  membuktikan  bahwa  meluasnya kemiskinan  struktural  tidak  sekedar  sebuah  fakta  dengan  adanya  pola sejarah  penindasan  kolonial  yang  mempengaruhi  relasi  struktur  sosial ketergantungan  terhadap  sumber  pemiskinan,  mempengaruhi  tingkat pendidikan petani, buruh, dan masyarakat sekitar perkebunan.
Namun juga diakibatkan tidak adanya kesungguhan dan komitmen pemerintah saat ini (political will) dalam perlindungan petani dan buruh perkebunan. Masyarakat sangat kesulitan memperoleh akses pangan yang layak, pemenuhan hak kesehatan, serta tidak adanya jaminan sosial hidup petani.  Penggusuran  nilai-nilai  kearifan  lokal  dengan  menggantikannya dengan nilai-nilai yang mendorong konsumtifistik-kapitalistik, dari tradisi komunalistik ke individualistik. 3
Sebagai  konsekuensi  logis  dari  kebijakan-kebijakan  pemerintah yang  tidak  populis  tentang  persoalan  sengketa  tanah  perkebunan  yang kompleks  maka  munculah  radikalisme  petani  diberbagai  kelompok sektoral dikantong-kantong konflik sengketa tanah perkebunan. Salah satu permasalahan  yang  kini  timbul  adalah  maraknya  perebutan  tanah-tanah negara oleh masyarakat atau sering disebut reclaiming 4 . Gerakan  radikal  inilah  yang  dinamakan  reclaiming (reclaiming movement) yaitu,  sebuah  tindakan  perlawanan  rakyat  tertindas  untuk memperoleh  hak-haknya  seperti  tanah,  air  dan  sumberdaya  alam  serta alat-alat  produksi  lainnya  secara  adil  demi  terciptanya  kemakmuran rakyat semesta. Gerakan reclaiming memiliki prinsip anti kekerasan serta menjaga nilai demokrasi dan HAM, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menjadikan  kaum  tani  menjadi  tirani  baru.  Oleh  sebab  itu,  gerakan reclaiming  lebih  mendekati  pada  proses  keyakinan  kaum  tani  atau komonitas kaun tertindas lainnya untuk mengembalikan atau paling tidak
3 Wijardjo, Rekleiming  dan  Kedaulatan  Rakyat .  (Jakarta:  YLBHI-RACA  Institute. 2001), hlm. 16.
4 Al  Araf dan  Awan  Puryadi., Perebutan  Kuasa  Tanah. (LAPPERA  Pustaka  Utama.
2002),  hlm. 77.

## “Pemberdayaan Masyarakat”
memulihkan  ketimpangan  agraria  yang  menyebabkan  kemelaratan  dan kemiskinan di pedesaan 5 . Sengketa  penguasaan  hak  atas  tanah  yang  terjadi  di  Banongan Asembagus  Situbondo  antara  petani  dengan  PTPN  XI,  PTPN  XII  dan Perusahaan  Daerah  Banongan  terjadi  disebabkan  salah  satu  faktor  dari unsur  kesejarahan  tanah  sengketa  tersebut.  Dimana  masyarakat  petani Banongan  menganggap  bahwa  tanah  tersebut  sebagai  hak  miliknya sebagai  warisan  dari  nenek  moyang  mereka  dengan  cara  membuka ( membabat ) hutan.
Fenomena  radikalisme  petani  sengketa  kasus  tanah  perkebunan seperti  yang  terdiskripsikan  di  muka,  merupakan  bagian  potret  kasus pertanahan  yang  terjadi  di  perkebunan  Banongan  Asembagus  Situbondo Jawa  timur,  yang  membutuhkan  perhatian  serius  oleh  semua  pihak terutama pemerintah dalam mencarikan solusi penyelesaian sengketa dan penanganannya secara tuntas.
Sebenarnya  telah  ada  produk-produk  hukum  yang  mengatur tentang tanah perkebunan antara lain, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960  tentang  Larangan  Pemakaian  Tanah  Tanpa  Ijin  Pemilik  atau Kuasanya yang Sah, Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 11 Tahun 1962  tentang  Ketentuan-Ketentuan  dan  Syarat-Syarat  Dalam  Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha Swasta Nasional, Keppres Nomor 32 Tahun  1979  tentang  Pokok-Pokok  Kebijakan  Dalam  Rangka  Pemberian Hak  Baru  Tanah  Asal  Konversi  Hak-Hak  Barat,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  3  Tahun  1979  tentang  Pemberian  Hak  Baru  Atas  Tanah- Tanah  Bekas  Hak  Guna  Usaha  yang  Diduduki  Atau  Digarap  Pihak  lain, serta  PP  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
Produk hukum  yang berkaitan  dengan masalah tanah  perkebunan telah  ada,  akan  tetapi  sengketa  masih  saja  muncul  bahkan  ada kecenderungan  terjadi  peningkatan.  Fenomina  meningkatnya  eskalasi sengketa  agraria  ini  terjadi  dengan  mengikuti  pola  kebijakan  agraria dalam penyelesaian sengketa yang tersedia.
Penyelesaian  sengketa  tanah  perkebunan  menjadi  semakin  sulit apabila  hanya  mengandalkan  formalitas  pelembagaan  penyelesaian sengketa  yang  tersedia  selama  ini.  Ketidaksiapan  perangkat  hukum  dan kebijakan publik, yang diharapkan menjadi benteng terakhir perlindungan hukum  dan  keadilan  bagi  masyarakat,  menjadi  permasalahan  tersendiri yang memperkuat ketidak berdayaan rakyat.
5 Perdana, 2011.
Secara  teoritis  sengketa  muncul  ketika  seseorang  atau  lebih  yang merasa  bahwa  haknya  talah  dilanggar,  akan  tetapi  orang  yang  dirasa malanggar  haknya  tidak  mau  secara  sukarela  melakukan  atau  tidak melakukan  sesuatu  yang  diminta  itu.  Karena  prinsipnya  tidak  akan  ada gugatan  jika  tidak  ada  kepentingan  ( geen  actie  geen  belang ),  dengan adanya  kepentingan  diantara  para  pihak  maka  salah  satu  pihak  yang merasa  telah  dilanggar  haknya  dapat  melakukan  upaya  hukum  untuk mendapatkan haknya.
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  ada  cenderung mengedepankan  kebenaran  formal,  dan  sering  kali  tidak  menangkap kebenaran  meteriil 6 .  Di  sisi    yang  lain  lembaga  peradilan  dianggap  tidak efektif  dan  efisien  menyelesaikan  sengketa  yang  banyak  timbul dimasyarakat.
Prosedur  yang  biasa,  yang  dikenal  dengan  jalur  litigasi,  dalam penyelesaiaan sengketa sering kali membutuhkan waktu yang lama, biaya yang  mahal,  dan  jaminan  bahwa  akan  menghasilkan  penyelesaian  yang adil  dan  memuaskan  para  pihak  yang  bersengketa  belum  tentu  dapat dicapainya. Begitu pula adanya penilaian bahwa pengadilan sulit bersikap obyektif, ketika institusi tersebut lebih berpihak pada eksekutif, sehingga kemandirian pengambilan keputusannya dipertanyakan 7 . Terlepas  dari  sengketa  tanah  yang  masih  berlangsung  tersebut, bagaimana  pun  kondisi  masyarakat  Bugeman  harus  diperhatikan. Berdasarkan  pemikiran  inilah  kalangan  perguruan  tinggi  perlu mengadakan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  berbentuk  dakwah pemberdayaan.
Dalam  istilah  Khamami  Zada,  dakwah  pemberdayaan  ini  bisa disebut  sebagi  dakwah  transformatif.  Dakwah  transformatif  merupakan model  dakwah,  yang  tidak  hanya  mengandalkan  dakwah  verbal (konvensional)  untuk  memberikan  materi-materi  keagamaan  kepada masyarakat,  yang  memposisikan  da’i  sebagai  penyebar  pesan-pesan keagamaan,  tetapi  menginternalisasikan  pesan-pesan  keagamaan  ke dalam  kehidupan riil masyarakat  dengan  cara melakukan pendampingan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, dakwah tidak hanya untuk memperkukuh aspek relijiusitas masyarakat, melainkan juga
6 Sugianto, Mekanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (MAPS)  Dalam  Sengketa Pertanahan (Suatu Pemikiran Awal Tentang Kelayakan Pengembangan MAPS Pertanahan) . DIKLAT  SEMA  Fakultas  Hukum  Brawijaya  Malang  bekerja  sama  dengan  Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Surabaya. 1996, hlm. 2.
7 Mulyo, Studi  Tentang  Makanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (MAPS) .
(Jakarta: ELSAM. 1996), hlm. 6.

## “Pemberdayaan Masyarakat”
memperkukuh  basis  sosial  untuk  mewujudkan  transformasi  sosial. Dengan  dakwah  transformatif,  da’i  diharapkan  memiliki  fungsi  ganda, yakni melakukan aktivitas penyebaran materi keagamaan dan melakukan pendampingan  masyarakat  untuk  isu-isu  korupsi,  lingkungan  hidup, penggusuran,  hak-hak  perempuan,  konflik  antaragama,  dan  problem kemanusiaan lainnya.
Menurut  A.  Halim 8 ,  ada  beberapa  prinsip  dalam  dakwah transformatif  tersebut  yang  perlu  diperhatikan.  Pertama,  harus berorientasi  kepada  kesejahteraan  lahir  dan  batin  masyarakat.  Dakwah harus direncanakan sebagai usaha membenahi kehidupan sosial bersama masyarakat  agar  penindasan,  ketidakadilan,  dan  kesewenang-wenangan terkikis  habis.  Kedua,  sebagai  upaya  melakukan  rekayasa  sosial (social engineering), untuk  mendapatkan  suatu  perubahan  tatanan  kehidupan sosial yang lebih baik dengan menerapkan nilai-nilai keislaman.
Menurut Khamami 9 , dakwah transformatif harus memenuhi lima indikator.  Pertama,  dari  aspek  materi  dakwah;  ada  perubahan  yang berarti; dari materi ubudiyah ke materi sosial. Dalam konteks ini, para da’i sudah  mulai  memperkuat  materi  dakwahnya  pada  isu-isu  sosial,  seperti korupsi, kemiskinan, dan penindasan. Sehingga para da’i  tidak lagi hanya berkutat  pada  materi  ukhrowi.  Penyebaran  Islam  sosial  ke  masyarakat secara terus-menerus melalui dakwah merupakan cara yang paling ampuh untuk  mengubah  pemahaman  keagamaan  masyarakat,  bahwa  beribadah bukanya  secara  vertikal  kepada  Allah,  tetapi  juga  secara  horisontal terhadap  sesama  manusia.  Sehingga  akan  terjadi  suatu  masyarakat  yang saleh  individual  dan  saleh  sosial.  Ibaratnya  ibadahnya  rajin,  kepekaan sosialnya juga tinggi, sehingga ada keharmonisan dalam beragama secara sosial.
Dari aspek materi juga ada perubahan; dari materi dakwah yang ekslusif  ke  inklusif.  Para  da’i  tidak  lagi  menyampaikan  materi  dakwah yang memojokkan atau memusuhi non muslim. Kecenderungan selama ini para  da’i  sering  menyampaikan  dakwah  yang  bernada  permusuhan terhadap  agama  lain.  Padahal  cara  ini  justru  membuat  masyarakat  ikut memusuhi  agama  lain  hanya  karena  agamanya  yang  berbeda.  Karena itulah,  dakwah  sudah  mulai  diarahkan  pada  paradigma  beragama  yang toleran  dan  inklusif.  Paradigma  ini  telah  menjadi   semangat  teologi  al-
8 A.  Halim, Paradigma  Dakwah  Pengembangan  Masyarakat ,  dalam  Moh  Ali  Aziz (ed), Dakwah  Pemberdayaan  Masyarakat  Paradigma  Aksi  Metodologi, (Yogyakarta,  LKiS 2005), hlm. 15-17.
9 Khamami, Dakwah  Transformatif:  Mengantar  Dai  sebagai  Pendamping Masyarakat, (www.nu.or.id 2006).
Qur’an  bahwa  Islam  bukanlah  agama  yang  memusuhi  umat  lain,  hanya karena berbeda agamanya. ”Kalimatun sawa” (titik temu yang sama) antar berbagai  agama  yang  sudah  digambarkan  dalam  al-Qur’an  menjadi  kata kunci dalam dakwah transformatif.
Kedua,  dari  aspek  metodologi  terjadi  perubahan;  dari  model monolog  ke  dialog.  Para  da’i  sudah  berubah  cara  penyampaian dakwahnya,  tidak  lagi  menggunakan  pendekatan  monolog,  melainkan sudah melakukan dialog langsung dengan jama’ah. Sehingga problem yang dihadapi masyarakat dapat langsung dicarikan solusinya oleh da’i dengan kemampuan  yang  dimilikinya.  Dakwah  yang  menggunakan  pendekatan monolog  cenderung  melakukan  indoktrinasi  kepada  jamaah.  Padahal, Islam  tidak  hanya  indoktrinasi,  melainkan  juga  pencerahan  terhadap jamaah.  Dakwah  dengan  model  dialog  inilah  yang  akan  memancing keaktifan  jamaah  untuk  berpartisipasi  dalam  perubahan  sosial  dalam dimensi keagamaan. Jika yang dilakukan hanya melulu pengajian monolog, tanpa adanya umpan balik dari jamaah, maka yang terjadi adalah sekadar menghilangan   dahaga  spiritual,  bukan  melakukan  perubahan pemahaman,  sikap  dan  perilaku  sosial.  Dakwah  dengan  model  dialog dilakukan dalam rangka mencapai cita-cita dakwah transformatif.
Ketiga,  menggunakan  institusi  yang  bisa  diajak  bersama  dalam aksi. Para da’i mesti menggunakan institusi sebagai basis gerakan agar apa yang dilakukannya mendapatkan legitimasi yang lebih kuat. Dalam kerja- kerja  transformasi,  agenda  perubahan  biasanya  didukung  oleh  basis massa  atau  institusi  yang  pada  gilirannya  akan  digunakan  sebagai perangkat  kerja  perubahan.  Maka,  dalam  dakwah  transformatif,  institusi merupakan  indikator  penting  untuk  memuluskan  jalan  perubahan. Kekuatan  kerja  dakwah  transformatif,  bukan  saja  secara  individual  pada diri  sang  da’i,  tetapi  juga  basis  institusional  yang  dimilikinya,  sehingga bargaining  position  (posisi  tawar)  terhadap  negara,  pelaku  pasar,  dan masyarakat bisa didapat relatif lebih mudah. Tanpa institusi yang menjadi pendukung,  da’i  transformatif  akan  kesulitan  untuk  melakukan  aksi terhadap stakeholder-stakholder yang ada di sekitarnya.
Keempat,  ada  wujud  keberpihakan  pada mustad’afin .  Para  da’i terketuk hatinya untuk melakukan usaha-usaha sosial untuk kepentingan kaum  tertindas  di  daerahnya  semisal  kasus  penggusuran  tanah, pencemaran  lingkungan,  nasib  nelayan  dan  petani.  Rasa  empati  sosial merupakan  prasyarat  bagi  da’i  yang  menggunakan  pendekatan transformatif. Rasa empati sosial terutama ditujukan pada si korban,  baik itu korban penggusuran, korban penindasan, korban permainan ekonomi, korban  konflik,  dan  masih  banyak  lagi.  Empati  terhadap  korban  menjadi

## “Pemberdayaan Masyarakat”
modal  dasar  untuk  melakukan  langkah  strategis  untuk  membantu  para korban penindasan, kemiskinan, dan permainan politik.
Kelima,  para  da’i  melakukan  advokasi  dan  pengorganisasian masyarakat  terhadap  suatu  kasus  yang  terjadi  di  daerahnya  agar  nasib para petani, nelayan, buruh, dan kaum tertindas lainnya didampingi. Inilah puncak dari para da’i yang menggunakan pendekatan transformatif. Hasil akhir dari dakwah transformatif adalah mencetak para da’i yang mampu melakukan  pendampingan  terhadap  problem-problem  sosial  yang dihadapi  masyaraat.  Dalam  konteks  inilah,  penyebaran  dakwah  di masyarakat  mesti  dilandasi  oleh  visi   yang  benar  tentang  perdamaian, kesalehan sosial, dan sesuai dengan cita-cita agama yang mendorong pada perubahan  ekspresi  beragama  yang  inklusif  dan  toleran.  Di  sinilah,  para aktivis  dakwah  (da’i)  memiliki  peran  yang  strategis  dalam  merubah pandangan  keagamaan  masyarakat.  Sebab,  pemahaman  keagamaan masyarakat biasanya sangat dipengaruhi oleh para da’i.
Sedangkan  menurut  Sarah  Hlupelkile  Longwe 10 konsep pemberdayaan perempuan memiliki lima dimensi. Pertama, kesejahteraan.  Dimensi  ini  merupakan  tingkat  kesejahteraan  material rakyat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar; seperti makanan, penghasilan,  perumahan,  dan  kesehatan.  Kedua,  akses.  Pemberdayaan dalam  hal  ini  berarti  dipahaminya  untuk  mendorong  rakyat  melakukan tindakan untuk  mengubahnya dengan  cara memperoleh  akses yang  lebih besar  terhadap  sumber  daya  atau  bahkan  mampu  menguasai  akses tersebut.
Ketiga,  kesadaran  kritis.  Pemberdayaan  di  tingkat  ini,  berarti penumbuhan  sikap  kritis  dan  penolakan  terhadap  cara  pandang  bahwa subordinasi  terhadap  perempuan  bukanlah  pengaturan  alamiah  tetapi merupakan  hasil  dari  sistem  diskriminatif  dari  tatanan  sosial  yang berlaku. Keempat,  partisipasi. Pemberdayaan  pada  level ini  adalah  upaya pengorganisasian  rakyat,  sehingga  mereka  dapat  berperan  serta  dalam setiap proses pengambilan keputusan sehingga kepentingan mereka tidak terabaikan. Kelima, kuasa. Pemberdayaan dalam tingkatan ini, merupakan upaya  untuk  menguatkan  organisasi  rakyat  sehingga  mereka  mampu mengimbangi  kekuasaan  kelas  atas  dan  mampu  mewujudkan  aspirasi mereka  karena  mereka  ikut  memegang  kendali  atas  sumber  daya  yang ada 11 .
10 Sarah Hlupelkile Longwe (1991). 11 Wardah  Hafidz  dan  Wiladi, Model  Pemberdayaan  Rakyat  Berkeadilan  Gender , dalam Panduan Pendidikan Politik Bagi Perempuan, (Komite Perempuan Pro Demokrasi,
Fokus  pemberdayaan  dalam  program  ini  adalah  penguatan masyarakat  untuk  memperoleh  kembali  kuasa  kelola (power  of management system), kuasa milik (power of ownership system), dan kuasa manfaat (power of unility system) yang hilang. Ada dua bidang yang akan kami lakukan, yang saling berkaitan. Pertama, dalam bidang hukum. Kami akan  melakukan  penyadaran  kepada  masyarakat,  agar  mereka mendapatkan kembali hak-haknya. Hak-hak tersebut pada ujungnya, akan tercipta  kesejahteraan  masyarakat.  Kedua,  dalam  bidang  spiritual.  Kami akan  melakukan  pendekatan  dengan  pendekatan  keagamaan.  Sebab pendekatan  keagamaan  ini  akan  lebih  diterima  masyarakat  Dusun Bugeman.

## B. Metode
Strategi  yang  dapat  digunakan  dalam  melakukan  pemberdayaan ini  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  pengabdian  masyarakat berbasis Participatory  Rural  Appraisal 12 . Strategi  ini  diharapkan  data problematika  masyarakat  yang  dijelaskan  di  atas  (hasil  studi pendahuluan)  dapat  ditelaah  kembali,  didalami  bersama-sama  untuk kemudian  direncanakan  alternatif  problem  solvingnya  bersama masyarakat.  Sehingga  dapat  menumbuhkan  kesadaran  bersama  karena mereka terlibat di dalamnya, dan tim berperan hanya sebagai fasilitator.
Adapun  dalam  implementasinya,  program  ini  akan  dilakukan melalui beberapa cara atau metode-metode sebagai berikut:
Pertama ,  pengenalan  situasi  dan  membangun  restu  masyarakat. Kedua ,  melakukan  pengkajian  keadaan  wilayah  (secara  umum  dan topikal),  yaitu  melakukan  pengkajian  terhadap  peta  wilayah,  keadaan sosial-ekonomi,  sosial  politik,  sosial  budaya  dan  rekonstruksi  sejarah masyarakat  Bugeman  secara  umum.  Setelah  itu,  dilanjutkan  dengan melakukan  kajian  wilayah  secara  mendalam  tentang  problem  sosial keagamaan masyarakat Bugeman dengan cara mengkaitkan problematika dan  potensi  wilayah  di  daerah  tersebut. Ketiga ,  menyusun  rencana  aksi secara  partisipatif  bersama  warga, yaitu  merancang  kegiatan  sesuai dengan problem yang ditemukan dari hasil kajian wilayah bersama-sama dengan  warga  yang  didasarkan  atas  kebutuhan  mereka. Keempat , melaksanakan  aksi,  yaitu  melakukan  kegiatan  atau  upaya-upaya  untuk
Unair Surabaya 1999), hlm. 17-19.
12 Daniel, 2006, hlm. 37-47; Sukardi, Implementasi Metodologi RRA dan PRA untuk Merancang  Perubahan  Berencana,  dalam  Moh  Ali  Aziz  (ed), Dakwah  Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi, (Yogyakarta, LkiS, 2005), hlm. 241-247.

## “Pemberdayaan Masyarakat”
memecahkan problem yang telah dikaji bersama-sama dengan warga dan dilakukan bersama-sama dengan warga pula.
Kelima ,  melakukan  evaluasi  dan  refleksi,  yaitu  melakukan monitoring  dan  evaluasi  atas  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  pada aktivitas  sebelumnya  untuk  melihat  sejauhmana  efekitivias  dan efesiensinya.  Dan  bagaimana  melakukan  perbaikan  ulang  (menyusun siklus berikutnya selama masih mungkin)

## C. Pembahasan

## 1. Pengenalan Situasi
Kabupaten  Situbondo  terletak  di  pantai  utara  Jawa  Timur  bagian timur, kurang lebih 7-35 dan 7-44 di sebelah selatan khatulistiwa di antara 113-30  dan  114-42  Bujur  Timur.  Daerah  ini  terletak  di  jalur  lintasan Surabaya-Banyuangi-Bali. Luas wilayah Situbondo yang 1.638,50 Km2 itu hampir keseluruhan terletak di pesisir dengan panjang pantai sekitar 140 Km. sebelah barat Situbondo berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Batas  sebelah  utara  berbatasan  Selat  Madura,  batas  sebelah  timur berbatasan  dengan  Selat  Bali.  Batas  sebelah  selatan  berbatasan  dengan Kabupaten  Bondowoso  dan  pada  ujung  timur  berbatasan  dengan Kabupaten Banyuangi (BPS, 2014).
Sengketa  tanah  di  perkebunan  Banongan  ini  meliputi  tiga Kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Jangkar,  Asembagus,  dan  Banyuputih. Kecamatan  Jangkar  memiliki  luas  wilayah  67,00  Km,  yang  terdiri  dari  8 Desa dan 44 Dusun. Kecamatan Jangkar ini berpenduduk sebanyak 32. 876 jiwa.
Kecamatan  Asembagus  mempunyai  luas  wilayah  118,74  Km,  yang terbagi dalam 10 Desa dan 36 Dusun dengan kepadatan jumlah penduduk 45.751. Sedangkan Kecamatan Banyuputih luasnya 481,67 Km yang terdiri dari 5 desa (desa Banyuputih, Sumberejo, Sumberanyar, Sumberwaru dan Wonorejo) dengan terdiri dari 27 Dusun dengan jumlah penduduk 48.839 jiwa.
Dari  latar  geografis  di  depan,  wilayah  Banongan  didominasi  oleh penggunaan  tanah  pertanian  untuk  tiga  komoditi,  yaitu  sawah,  tebu  dan kelapa. Dengan penggunaan sekitar 500 KK, hampir seluruh penduduknya terbawa kearus pengerjaan tanah perkebunan. Di luar itu mereka, bekerja sebagai buruh tani dan nelayan. Diskripsi ini menunjukkan kenyataan pola penguasaan tanah dan juga penggunaannya.
Kondisi umum perkebunan di Situbondo berdasarkan data statistik diketahui  areal  perkebunan  di  Situbondo  cukup  luas  dan  terbesar  dan tersebar  di  seluruh  daerah  serta  terdiri  dari  berbagai  jenis  komoditi
tanaman  perkebunan,  yang  dikelola  oleh  perkebunan  besar  negara, perusahaan perkebunan swasta dan perkebunan rakyat.
Menurut  data  yang  ada  di  kantor  cabang  perkebunan  Situbondo luas perkebunan rakyat yang ada di Kabupaten Situbondo adalah 17.150 Ha,  yang  ditanami  beberapa  komoditi.  Sedangkan  luas  areal  perkebunan negara  tercatat  4.340  Ha,  yang  ditanami  tebu,  dan  kapas.  Areal perkebunan  besar  swasta  tercatat  seluas  586  Ha  yang  ditanami  tebu, kelapa dan kapuk randu.
Tahapan  pengenalan  situasi  atau  persiapan  sosial  dilakukan  di Dusun  Bugeman  Banyuputih,  merupakan  kegiatan  tindak  lanjut  dari kegiatan identifikasi atau penjajagan awal. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai pertemuan untuk memperoleh persepsi yang sama. Langkah ini penting  untuk  mengkomunikasikan  tujuan  yang  ingin  dicapai,  kegiatan yang perlu dilakukan, dana yang dibutuhkan dan siapa melakukan apa dan lain sebagainya.

## 2. Kajian Keadaan Wilayah
Dalam  tahapan  kajian  wilayah  yang  paling  penting  tahap identifikasi. Tahap identifikasi merupakan tahap yang paling kritis dalam suatu daur kegiatan dakwah pemberdayaan. Tahap ini sangat menentukan tahapan  berikutnya.  Untuk  itu,  tahap  ini  perlu  dipersiapkan  dengan  baik dan matang, yang mungkin juga perlu  melibatkan tenaga ahli atau  pakar untuk  melakukannya.  Kegiatan  identifikasi  pengabdian  masyarakat bukanlah  suatu  kegiatan  diskret  (terpisah)  melainkan  kegiatan  yang berlangsung  terus  menerus  (kontinyu),  bukan  peristiwa  satu  kali  jadi, melainkan suatu perkembangan adaptif untuk menemukan apa-apa yang baik dikerjakan pada tiap tahapan. Pada tahapan ini, kami melakukan:
Pertama, analisis sosial, ekonomis, teknis, kelembagaan dan analisis lainnya  sebagai  langkah  awal  untuk  identifikasi  permasalahan secara partisipatif  yang  melibatkan  berbagai  pihak  yang  terkena  pengaruh maupun  yang  berpengaruh  (stakeholder)  baik  untuk  mengetahui kebutuhan,  potensi  dan  peluang  yang  ada  maupun  permasalahan  yang ada.  Kami  melakukan  tahapan  ini  di  masjid  bersama  Jamaah  Sholawatan Dusun Bugeman Banyuputih.
Kedua, analisis pihak terkait  (stakeholder analysis) untuk menjajagi kepentingan  dan  pengaruh  serta  tingkat  partisipasi  pihak  terkait ( stakeholder )  ini  yang  dapat  dipengaruhi  atau  mempengaruhi  jalannya kegiatan pengabdian masyarakat.
Ketiga, analisis  keunggulan  komparatif  (comparative  advantages analysis) untuk  menjajagi  tingkat  kelebihan  dan  keunggulan  suatu

## “Pemberdayaan Masyarakat”
program  tertentu    dibandingkan  dengan  program  yang  lain  sehingga mudah dan laku di pasaran, terutama bagi masyarakat di Dusun Bugeman Banyuputih. Hal ini juga untuk menghindari adanya program yang serupa dan sejenis.
Keempat, appraisal  (penilaian) .  Berdasarkan  kegiatan-kegiatan spesifik  tersebut  di  atas  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  analisis semua hasil yang diperoleh dan melakukan appraisal (kajian mendalam) sehingga diperoleh suatu rumusan yang komprehensif.
Pemilihan  Dusun  Bugeman  Desa  Banyuputih  Kecamatan Banyuputih  Kabupaten  Situbondo  dalam  program  pengabdian  kepada masyarakat ini, atas beberapa pertimbangan; antara lain:
Pertama, masyarakat Bugeman termasuk masyarakat pesisir yang termarginalkan.  Mereka  jauh  dari  akses.  Pemukiman  penduduk  harus melewati hutan belantara dan lahan tebu.
Kedua,  penduduk  Dusun  Bugeman  tergolong  miskin  dan termasuk daerah “rawan”. Menurut keterangan dari beberapa masyarakat, pada musim panen atau musim tanam banyak orang luar Dusun Bugeman yang  mencari  kerja  di  dusun  tersebut.  Mereka  bekerja  selama  beberapa bulan  di  Dusun  Bugeman.  Tak  menutup  kemungkinan  para  pekerja tersebut orang pelarian atau maling.
Ketiga,  Dusun  Bugeman  termasuk  Desa  Binaan  Institut  Agama Islam Ibrahimy. Dusun Bugeman termasuk lokasi pengabdian masyarakat para dosen dan mahasisiwa IAI Ibrahimy. Dengan demikian,  antara kami dengan masyarakat   Bugeman sudah terjalin komunikasi yang baik.

## 3. Menyusun Rencana Aksi Partisipatif
Pada  tahapan  ini  tim merancang  kegiatan  sesuai  dengan  problem yang  ditemukan  dari  hasil  kajian  wilayah  bersama-sama  dengan  warga yang didasarkan atas kebutuhan mereka. Mekanisme ini diterapkan untuk mendorong  pembelajaran  bersama  di  antara  anggota  kelompok  yang berkepentingan (multi-stakeholder) dalam  program  ini . Adapun  teknik pelaksanaan langkah kedua ini adalah:
Pertemuan  kelompok ,  sebagai  mekanisme  untuk  merenung, membangun  kelompok  dan  perencanaan  bersama.  Melalui  forum  ini, masing-masing  pihak  didorong  untuk  mengenali  problem  yang  mereka hadapi  dan  difasilitasi  untuk  merumuskan  sebuah  formula  solusi  secara bersama-sama.  Forum  kelompok  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan masyarakat untuk mendiskusikan persoalan-persoalan penting kemudian mencari  solusi  untuk  memecahkan  masalah. Benchmarking ;  juga  bagian dari  mekanisme  perenungan,  membangun  kelompok  dan  perencanaan
bersama terhadap beberapa tantangan dan kendala yang ingin dipecahkan secara  kolektif.  Tentu  saja  dalam  langkah  sistem  pembelajaran  bersama, anggota  tim  peneliti  memiliki  kesempatan  untuk  berpartisipasi  aktif dalam forum kegiatan.

## 4. Melaksanakan Aksi
Bentuk  kegiatan  aksi  yang  kami  lakukan  pada  kegiatan pengabdian  masyarakat  yaitu  pemberdayaan  dalam  bidang  hukum  dan sosial keagamaan. Melaksanakan aksi dalam bidang dalam bidang hukum. Kami  melakukan  penyadaran  kepada  masyarakat,  agar  mereka mendapatkan kembali hak-haknya. Hak-hak tersebut pada ujungnya, akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Adapun programnya, antara lain:
Pertama ,  pertemuan  dengan  masyarakat. Tujuan  kegiatan  ini, untuk  mendorong  terjadinya  perubahan  terhadap  kondisi  masyarakat Bugeman,  terutama  jamaah  shalawatan  yang  lebih  baik.    Di  samping  itu untuk  melakukan  refleksi  dan  evaluasi  tahapan  tahun  kemarin,  tahun sekarang, dan impian tahun depan.
Kedua ,  identifikasi  kasus  dan  strategi  advokasi.  Tujuan  program ini  yaitu  untuk  mengidentifikasi  kasus  dan  menyusun  strategi  advokasi selama  lima  bulan  mendatang.  Temuan  identifikasi,  terdapat  sebagian petani  mulai  hampir  jenuh  terhadap  permasalahan  tanah  HGU,  karena advokasi  yang  dilakukan  bertahun-tahun  belum  sesuai  dengan  harapan mereka.  Adapun  hasil  dalam  program  identifikasi  kasus,  mereview kembali  kronologis  kasus  HGU  Bugemen,  melakukan  pemetaan  ulang beberapa  kasus  dan  pemetaan  stakecholder.  Strateginya,  membangun jaringan  dengan  akar  rumput  (grassroots),  mempererat  komunikasi  dan lobi-lobi  dengan  pejabat,  DPRD,  akademisi  &  tokoh  masyarakat  untuk mengubah  kebijakan  yang  berpihak  pada  masyarakat,  serta  membangun opini dan publikasi di media massa.
Ketiga ,  pengorganisasian petani dan penggalangan sekutu . Tujuan pengorganisasian  petani  yaitu  untuk  memperkuat  basis  dan  networking. Sedangkan  tujuan  penggalangan  sekutu  untuk  melakukakan  penyamaan persepsi tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat petani penggarap HGU  dan  memperkuat  jaringan  agar  mendapat  dukungan  dari  beberapa pihak. Hasil pengorganisasian adalah memperkuat basis, terutama dalam jamaah  shalawatan  dengan  melakukan  pendidikan  politik,  pertemuan dilakukan  secara  intens  melalu  arisan  mingguan,  serta  penguatan koperasi.  Sedangkan  hasil  penggalangan  sekutu  adalah  menghormati keinginan  masyarakat,  pentingnya  pemberdayaan  masyarakat,  dan  pola kemitraan dengan PTPN yang saling menguntungkan.

## “Pemberdayaan Masyarakat”
Keempat ,    yaitu  kami  melakukan  tekanan  dan  lobi.  Pola  kerja dalam  proses  advokasi  pada  tahapan  melakukan  tekanan  dan  lobi.  Dan kelima, penyelesaian konflik dengan pembaharuan MoU   Berbagai  upaya terus  dilakukan  oleh  petani  Bugeman  untuk  memperjuangkan  haknya dalam memperoleh hak atas tanah/sertifikat. Akan tetapi usaha tersebut nampaknya tidak menunjukkan hasil yang memuaskan dari targetan yang cita-citakan. Petani kembali harus berpikir realistis atas ketidak mampuan dan  kelemahannya  dari  sumber  daya  ekonomi  dan  politik  dalam mendukung  upaya  perjuangannya.  Akhirnya  petani  menjalin  kerjasama pola “kemitraan” dengan PTPN XII dengan cara menyewa tanah HGU milik PTPN tersebut untuk dikelola petani.
Adapun aksi dalam bidang spiritual keagamaan, kami melakukan pendekatan  dengan  pendekatan  keagamaan.  Sebab  pendekatan keagamaan  ini  akan  lebih  diterima  masyarakat  Dusun Bugeman .  Tujuan pengabdian  masyarakat  dalam  bidang  keagamaan  ini  agar  jamaah shalawatan  memiliki  pemahaman  dan  keahlian  dalam  tajhizul  mayyit. Bentuk  kegiatan  ini  adalah  pelatihan  tajhizul  mayyit,  yaitu:  tatacara merawat  dan  memandikan  jenazah,  tatacara  menyolati  jenazah,  dan tatacara mengubur jenazah
Pada kegiatan program pengabdian ini, kami melakukan evaluasi partisipatif  yaitu  memberi  kesempatan  bagi  tim  dan  petani  Jamaah Sholawatan Penggarap HGU Dusun Bugeman untuk berhenti sejenak dan merefleksikan  kegiatan  yang  telah  lalu  dengan  tujuan  untuk  membuat keputusan langkah berikutnya. Petani Jamaah Sholawatan Penggarap HGU Dusun  Bugeman  didorong  dan  didukung  oleh  tim  untuk  memikul tanggung  jawab  dan  kontrol  tentang:  merencanakan  apa  yang  akan dievaluasi (sasaran dan topik); bagaimana evaluasi akan dilakukan (teknik evaluasi); melaksanakan evaluasi; menganalisis informasi dan menyajikan hasil-hasil evaluasi.
Petani  Jamaah  Sholawatan  Penggarap  HGU  Dusun  Bugeman secara intuitif dan informal mengevaluasi menurut objektif mereka sendiri dan/atau  objektif  kelompok,  karena:  kegiatan  Petani  Jamaah  Sholawatan Penggarap  HGU  Dusun  Bugeman  sering  membutuhkan  keterlibatan  dan input  dari  anggota  Jamaah  Sholawatan.  Pada    akhirnya  merekalah  yang memperoleh manfaatnya dan menanggung banyak biaya program.  Petani Jamaah Sholawatan Penggarap HGU Dusun Bugeman memilih apakah akan melanjutkan  (atau  tidak)    kegiatan  setelah  kepergian  tim.  Jadi,  tepat  bila tim  membantu  Petani  Jamaah  Sholawatan  Penggarap  HGU  Dusun Bugeman  untuk  melakukan  evaluasi  yang  efektif.  Berdasarkan  hasil evaluasi, Jamaah Sholawatan dapat memilih untuk melanjutkan  kegiatan,
memodifikasi, mengubah strategi, mengubah objektif, atau menghentikan kegiatan.
Sengketa  tanah  perkebunan  Banongan  Situbondo  Jawa  Timur merupakan sengketa Hak Guna Usaha. Dimana wilayah sengketa tersebut pada  jaman  Belanda  bernama  Banongan,  maka  sengketa  ini  disebut sebagai  sengketa  Hak  Guna  Usaha  Banongan.  Dalam  sengketa  ini berhadapan  antara  petani  dan  PEMDA  Situbondo,  serta  pemegang Sertifikat  Hak  Guna  Usaha  yaitu  PTPN  XI  dan  PTPN  XII  dan  PEMDA Situbondo.  PD  Banongan  mewakilkan  kepentingan  pemegang  Hak  Guna Usahanya  sebagian  kepada  TNI  AL  yang  dijadikan  sebagai  areal  latihan tempur.  PEMDA  melindungi  aset  daerahnya  karena  Perusahaan  Daerah merupakan  aset  bagi  pendapatan  daerahnya,  yang  pengelolaannya didasarkan pada pemberian HGU. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa HGU yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah Banongan, PTPN XI dan PTPN XII banyak tejadi pelanggaran dan pengingkaran hukum karena itu sudah selayaknya  tanah  tersebut  dikembalikan  pada  rakyat  sesuai  dengan amanat UUPA 1960.
Konflik agraria yang terjadi di Banongan hanya bagian dari potret sengketa agraria yang terjadi. Kasus ini bisa dilihat bahwa konflik antara rakyat tani dengan pihak lain yang dalam hal ini bukan bagian dari kelas petani  khususnya  dalam  memperebutkan  tanah  untuk  kegiatan  mereka masing-masing terjadi dengan sangat keras. Rakyat membutuhkan tanah- tanah  untuk  sumber  kehidupan  dan  kelanjutan  hidup  mereka.  Sedang pihak  lain  pada  umumnya  memerlukan  tanah  tersebut  untuk  kegiatan usaha  ekonomi  mereka  dengan  skala  besar. Meskipun  demikian persengketaan yang terjadi diantara kedua pihak ini tidak bisa dikatakan diakibatkan oleh langkanya sumber agraria (termasuk tanah), tetapi lebih diakibatkan  oleh  ekspansi  modal  secara  besar-besaran  yang  kemudian berhadapan  dengan  kepentingan  ekonomi  ( subsisten )  maupun  kultural rakyat  kebanyakan.  Dalam  kontek  pengembangan  usaha  ekonomi  skala besar  itu  dan  kemudian  tanah-tanah  garapan  petani  atau  tanah-tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pengusaha melalui fasilitas- fasilitas  pengalihan  hak  atas  sumber-sumber  agraria  yang  disediadakan oleh negara.
Pendekatan  ( approaches )  yang  digunakan  dalam  suatu  upaya penyelesaian  sengketa  sangatlah  penting,  sebab  upaya  ini  yang  nantinya yang  akan  menentukan  hasil  seperti  apa  yang  akan  diperoleh  dari  suatu pendekatan.  Pendekatan  dalam  penyelesaian  sengketa  dapat  dibagi  ke dalam  tiga  pendekatan,  yaitu;  Pendekatan  dengan  cara  penggunaan kekuatan  ( power  based ).  Pendekatan  dengan  cara  “benar-salah”

## “Pemberdayaan Masyarakat”
(pendekatan hukum/ right based ), dan pendekatan dengan cara penggalian kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa ( inters based ). Pendekatan  berdasarkan  kepentingan  adalah  pendekatan  penyelesaian sengketa  dimana  kepentingan  serta  kebutuhan  para  pihak  digali  secara bersama  untuk  kemudian  dibangaun  kesepakatan  (solusi)  yang  mempu mencerminkan  kebutuhan  serta  kepentingan  pihak-pihak  yang bersengketa  secara  seimbang  ( mutually  shared  interest ).  Pendekatan penyelesaian  sengketa  ini  ditujukan  untuk  mencapai  suatu solusi/kesepakatan  yang  sifatnya  “menang-menang”.  Pendekatan penyelesaian sengketa ini berdasarkan kepentingan yang dapat dilakukan melalui  mekanisme  perundingan  (negosiasi)  maupun  penengahan (mediasi).
Penguatan kelembagaan organisasi petani (OT) merupakan suatu hal mutlak yang harus dilakukan untuk dapat mengimbangi kekutan yang dimiliki oleh pihak lawan dalam suatu proses penyelesaian sengketa. serta perlunya peran lembaga-lembaga pemerintahan (terutama DPR dan BPN) dalam  mendukung  terjadinya  proses landreform di  desa,  seperti  yang terjadi  pada  sengketa  tanah  perkebunan  di  Blitar.  Pihak-pihak  terkait kemudian  mendorong  ke  dalam  kerangka  srategi  landreform  yang berpijak pada Reforma Tata Kuasa, Tata Guna dan Tata Produksi.
Refleksi  tentang  pelatihan  tajhizul  mayyit,  antara  lain:  Pertama, masyarakat berharap agar materi tajhizul mayyit dengan materi yang lain, disampaikan  pada  kegiatan  Jamaah  Shalawatan.  Kedua,  beberapa penonton  film  tersebut  mendapatkan  informasi  baru  dan  pemahaman yang  lebih  komprehensif  tentang  tajhiz  al-mayyit.  Sebab  kalau  melalui media film mereka langsung tahu praktiknya dan bisa dipahami, lain kalau hanya membaca di kitab-kitab. Ketiga, film drama tajhiz al-mayyit ini amat membantu para Jamaah Sholawatan yang mengajar bidang studi fiqh. Film ini  sebagai  media  pembelajaran  yang  amat  membantu  mereka  dalam mengajar  fiqh,  terutama  bab  jenazah.  Ketiga,  film  tersebut  mendapat respon  yang  amat  positif  dari  penonton.  Mereka  berharap  agar  Fakultas Dakwah  mengembangkan  media  pembelajaran  tersebut  sebagai  media dakwah yang amat efektif.

## D. Simpulan
Fokus  pemberdayaan  dalam  program  ini  adalah  penguatan masyarakat  untuk  memperoleh  kembali  kuasa  kelola (power  of management system), kuasa milik (power of ownership system), dan kuasa manfaat (power of unility system) yang hilang. Ada dua bidang yang kami lakukan,  yang  saling  berkaitan.  Pertama,  dalam  bidang  hukum.  Kami
melakukan  penyadaran  kepada  masyarakat,  agar  mereka  mendapatkan kembali  hak-haknya.  Hak-hak  tersebut  pada  ujungnya,  akan  tercipta kesejahteraan  masyarakat.  Kedua,  dalam  bidang  spiritual.  Kami melakukan  pendekatan  dengan  pendekatan  keagamaan.  Sebab pendekatan  keagamaan  ini  akan  lebih  diterima  masyarakat  Dusun Bugeman.
Cara  penyelesaian  sengketa  dalam  pengabdian  masyarakat  ini diarahkan  pada  kerjasama  untuk  mencapai  kompromi,  serta  masing- masing  pihak  tidak  perlu  berambisi  untuk  mempertahankan  fakta  dan bukti  yang  mereka  miliki,  serta    tidak  dilakukan  dengan  tindakan kekerasan  ( anti  violance ).  Di  samping  itu  faktor  penghambat  lain  dalam penerapan yang efektif yang cukup signifikan adalah ketidak seimbangan kekuatan  diantara  para  pihak  yang  bersengketa,  sehingga  yang  terjadi adalah  salah  satu  pihak  yang  berada  dalam  posisi  yang  lemah  dan  pihak yang  lain  dalam  posisi  yang  kuat.  Seharusnya  pihak  petani  dan  pihak pemegang  HGU  sama-sama  dalam  posisi  tawar  yang  seimbang  agar kondisi saling tergantung.
Lemahnya  posisi  tawar  kelompok  petani  sangatlah  berpengaruh terhadap  kondisi  perundingan  yang  ada.  Oleh  karena  itu  mutlak  perlu dilakukan  penguatan  organisasi  rakyat  ( organization  framework assessment )  dengan  tujuan  menyeimbangkan  kekuatan  dalam  membuat tawaran-tawaran  penyelesaian  sengketa  ( bargaining  power ).  Sehingga juga  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  tersebut  masing-masing  pihak merasa terikat untuk melaksakan kesaepakatan yang telah dicapai dengan konsisten.
Secara  garis  besar,  pada  tahapan  advokasi  ini,  kami  melakukan beberapa tahapan, antara lain: pertemuan dengan masyarakat, identifikasi dan strategi advokasi, pengorganisasian petani dan penggalangan sekutu, tekanan  dan  lobi;  serta  penyelesaian  konflik.  Aksi  bersama  masyarakat tersebut  tujuannya  agar  masyarakat  memperoleh  kembali  power  of management,  power  of  ownership  dan  power  of  unility  system berdasarkan nilai-nilai keagamaan.
Aksi  dalam  bidang  spiritual  keagamaan.  Kami  akan  melakukan pendekatan  dengan  pendekatan  keagamaan.  Sebab  pendekatan keagamaan  ini  akan  lebih  diterima  masyarakat  Dusun Bugeman .  Tujuan pengabdian  masyarakat  dalam  bidang  keagamaan  ini  agar  jamaah shalawatan  memiliki  pemahaman  dan  keahlian  dalam  tajhizul  mayyit. Bentuk  kegiatan  ini  adalah  pelatihan  tajhizul  mayyit,  yaitu:  tatacara merawat  dan  memandikan  jenazah;  tatacara  menyolati  jenazah;  dan tatacara mengubur jenazah

## “Pemberdayaan Masyarakat”
Adapun  beberapa  saran  dan  rekomendasi  dari  hasil  kegiatan pengabdian masyarakat berbasis pendampingan ini, antara lain: Pertama, PTPN  XII  harus  tetap  menjalin  komunikasi  dengan  masyarakat  untuk memperpanjang  MoU  kemitraan.  Kedua,  IAI  Ibrahimy  harus  terus mendampingi  masyarakat,  terutama  Jamaah  Sholawatan  dalam menghadapi perpanjangan MoU kemitraan  Ketiga, bagi petani penggarap HGU  terutama  Jamaah  Sholawatan  agar  berperan  aktif  dalam  program kemitraan  dan  selalu  menjalin  komunikasi  dengan  berbagai  pihak, terutama mitra yang melakukan pemberdayaan selama ini.
.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Halim, Paradigma  Dakwah  Pengembangan  Masyarakat ,  dalam  Moh  Ali Aziz  (ed), Dakwah  Pemberdayaan  Masyarakat  Paradigma  Aksi Metodologi, Yogyakarta, LKiS. 2005.
Al  Araf  dan  Puryadi,  Awan., Perebutan  Kuasa  Tanah. LAPPERA  Pustaka Utama. 2002.
R. Wolf, Eric., Perang Petani . . Yokyakarta: Insist Press. 2004. Zada,  Khamami, Dakwah  Transformatif:  Mengantar  Dai  sebagai Pendamping Masyarakat, www.nu.or.id , 2006. Mubyarto  dkk., Tanah  dan  Tenaga  Kerja  Perkebunan  (Kajian  Social Ekonomi) . Yokyakarta: Aditya Media. 1992. Mulyo.  H,. Studi  Tentang  Makanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (MAPS) . Jakarta: ELSAM, 1996.
Sugianto., Mekanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (MAPS)  Dalam Sengketa  Pertanahan  (Suatu  Pemikiran  Awal  Tentang  Kelayakan Pengembangan  MAPS  Pertanahan) .  DIKLAT  SEMA  Fakultas  Hukum Brawijaya  Malang  bekerja  sama  dengan  Lembaga  Bantuan  Hukum (LBH), Surabaya, 1996.
Sukardi,  Implementasi  Metodologi  RRA  dan  PRA  untuk  Merancang Perubahan  Berencana,  dalam  Moh  Ali  Aziz  (ed), Dakwah Pemberdayaan  Masyarakat  Paradigma  Aksi  Metodologi, Yogyakarta, LkiS, 2005. Wijoyo,  Suparto, Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  (Settlement  Of Environmental Dispute ). Surabaya: Airlangga University Press, 1999.
Tim  KPA. Pembaharuan  Agraria  Adalah  Agenda  Yang  Inklusif  Dengan Reformasi Sosial Secara Menyeluruh . Bandung: KPA, 1998. Hafidz,  Wardah  dan  Budiharga,  Wiladi,  Model  Pemberdayaan  Rakyat Berkeadilan  Gender,  dalam Panduan  Pendidikan  Politik  Bagi
Perempuan, Komite  Perempuan  Pro  Demokrasi,  Unair  Surabaya, 1999.
Wijardjo, B. dan Perdana, Herlambang, Rekleiming dan Kedaulatan Rakyat . Jakarta: YLBHI-RACA Institute, 2001. Wijardjo. B, Tanpa Tahun. RUU Perkebunan : Melestarikan Eksploitasi dan Ketergantungan . RACA Institute.
Wiradi.  G. Reforma Agraria  Perjalanan  Yang  Belum Berakhir. Yogyakarta:
Insist, KPA dan Pustaka Pelajar. 2000.