## Analisis Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Hibah Bawaslu Di Kab. Maluku Barat Daya
Janet W. Litualy 1* , Engrith G. Leunupun 1 , Thimotina Killay 2
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, 97233
*E mai l : aktpsdkumbd@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study was  determine and analyze the management, accountability and reporting of Bawaslu grants in Kabupaten Maluku Barat Daya. The analysis method used is descriptive qualitative with data collection  techniques,  namely  through  interviews  and  documentation.  Based  on  the  results  of  research  on Bawaslu grants for Southwest Maluku Regency from 2019, so far the management system for Bawaslu grants for Southwest  Maluku  Regency  has  been  running  in  accordance  with  established  procedures.  The  flow  of  the mechanism for receiving grant funds from the Southwest Maluku Regency Government starts with the Bawaslu making a letter of application to the Regency Government, when it has been approved and agreed upon by the Government,  then  the  Bawaslu  must  also  complete  the  requirements  for  the  disbursement  of  the  grant  funds. These  requirements  are  Fund  Disbursement  Notes  (NPHD),  Receipts,  Integrity  Facts,  Bank  Accounts  in  the name of the Grant recipient. Furthermore, who are authorized to manage grants in the process of disbursement, use and accountability, namely PPK and expenditure treasurers who are civil servants placed by the Regional Government of Southwest Maluku Regency . Management of pilkada grant funds at Bawaslu with a deadline in accordance with the NHPD is 3 months after the proposed ratification and appointment of the elected candidates. Of the Rp. 1,000,000,000 realized funds at the end of the year amounting to Rp. 998,667,600.
KEYWORDS : Management, Accountability, Reporting, Bawaslu Grants

## INTISARI
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengelolaan dana hibah Bawaslu di Kabupaten Maluku Barat daya. Metode analisis  yang  digunakan  deskritif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  melalui wawancara  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil penelitian dana  hibah  Bawaslu Kabupaten Maluku Barat  Daya  dari tahun 2019, Sejauh  ini  sistem  pengelolaan  dana  hibah  Bawaslu  Kabupaten  Maluku Barat Daya bejalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Alur mekanisme penerimaan dana hibah dari  Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  dimulai  dari  pihak  Bawaslu  membuat  surat pemohonan  kepada  Pemerintah  Kabupaten,  ketika  sudah  disetujui  dan  disepakati  oleh  Pemerintah maka  selanjutnya  pihak  Bawaslu  harus  juga  melengkapi  persyaratan  untuk  pencairan  dana  hibah. Persyaratan itu adalah Nota Pencairan Dana (NPHD), Kwitansi, Fakta Integritas,  Rekening Bank atas nama  penerima  Hibah  Selanjutnya  yang  berwenang  mengelola  hibah  dalam  proses  pencairan, penggunaan  dan  pertanggungjawaban  yaitu  PPK  dan  Bendahara  pengeluaran  yang  berstatus  PNS yang  ditempatkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Pengelolaan  dana  hibah pilkada pada Bawaslu dibekan batas waktu sesuai dengan NHPD lamanya 3 bulan setelah pengusulan pengesahan  dan  pengangkatan  calon    terpilih.  Dari  Dana  1.000.000.000  terealisasi  diakhir  tahun sebesar 998.667.600.
KEYWORDS : Pengelolaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Dana Hibah

## Pendahuluan
Pemilukada merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Peran penting pemilukada dalam membedakan  sistem  politik  yang  demokratis  atau  bukan,  tampak  jelas  dari  beberapa  definisi demokrasi  diajukan  para  sarjana.  Salah  satu  konsepsi  modern  awal  mengenai  demokrasi  diajukan Schumpeter (1991:636) menempatkan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sistem politik untuk dapat disebut demokrasi.
Demokrasi  berkredibilitas  ini  tidak  mungkin  terwujud  tanpa  adanya  transparansi  dan mekanisme  pertanggungjawaban  yang  jelas  atas  seluruh  pembiayaan  kegiatan  pemilihan  umum. Pertanggungjawaban  keuangan  organisasi  dalam  hal  ini  KPU  maupun  BAWASLU,  sebagai  suatu entitas yang menggunakan danah hibah yang besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi (Hafild, 2008).
Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004 Tentang Pemerintah  Daerah, para pembuat  undang-undang  memasukkan  ketentuan  mengenai  penyelenggaraan  pemilihan  kepala daerah (Pilkada) karena pemilihan langsung bukan hanya untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden,  dan  Wakil  Presiden  tetapi  juga  untuk  memilih  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah. Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung,  memiliki  konsekuensi  pada  penyediaan  anggaran  bagi pemerintah  daerah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang  wajib  disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  44  Tahun  2015  (PMDN  44/2015)  Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota  dan  Wakil  Walikota,  menyatakan  bahwa:  “Belanja  hibah  kegiatan  Pemilu  Kepala  Daerah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan  yang  dituangkan  dalam  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  yang  harus  dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan”.
Belanja  Batuan  Hibah  merupakan  salah  satu  rekening  belanja  dalam  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media  massa.  Hal  ini  dikarenakan  banyak  pihak  yang  membutuhkan  dana  hibah  tersebut  dalam banyak  kepentingan  yang  dapat  diakomodir  baik  untuk  kepentingan  kesejahteraan  masyarakat maupun kepentingan politik tertentu (Siti, 2017).
Pemberian  bantuan  hibah  diperbolehkan  berdasarkan  PP  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  telah  diubah  beberapa  kali  dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Selanjutnya  pengaturan secara spesifik baru ditetapkan melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disempurnakan  kembali  dengan  Permendagri  Nomor  39  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dengan  tujuan pemberian  hibah  oleh  Pemerintah  Daerah  yaitu  untuk  menunjang  penyelenggaraan  urusan Pemerintah Daerah.
Bawaslu  adalah  lembaga  independen  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  sebagai lembaga  yang  mempunyai  tugas  melakukan  pengawasan  pada  pelaksanaan  pesta  demokrasi.  Salah satu syarat utama dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah terjaminnya pendanaan sebagai bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  pemilihan.  Pendanaan  pilkada  melalui  mekanisme  hibah  dari pemerintah daerah masih belum menjadi satu pemahaman yang baik tata cara pengelolaan maupun pertanggungjawabannya.
Siti (2017) dalam penelitiaanya menggambarkan kondisi bahwa belum ada satu pemahaman yang  baik  dalam  tata  cara  pengelolaan  maupun  pertanggungjawaban  dana  hibah,  hal  ini  sangat mungkin  terjadi  mengingat  banyak  hal  khususnya  persiapan  pilkada  yang  relatif  singkat  sementara paying  hukum  dan  juga  sumber  daya  penyelenggaraan  pilkada  belum  sepenuhnya  sempurna. Kecepatan  dan  ketepatan  menjadi  sebuah  pertentangan  mengingat  regulasi  dana  hibah  melibatkan beberapa  lembaga  sehingga  dibutuhkan  sinergitas  dalam  pengelolaannya.  Setidaknya  kita  dapat memotret bahwa secara kronologi mengenai pendanaan pilkada ini menjadi satu titik masalah krusial tersendiri.
Pendanaan  pilkada  memiliki  pola  yang  unik  dan  terus  berubah  seiring  dengan  perubahan regulasi  serta  perbaikan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Salah  satunya  adalah  perubahan  status kelembagaan  penyelenggara  khususnya  Bawaslu  Provinsi  dari  mulanya  bersifat Ad-Hoc (sementara) menjadi permanen setelah keluarnya UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.  Selain  itu  pola  mekanisme  pencairan  dan  pertanggungjawaban  dana  hibah  yang  pada mulanya hanya melewati siklus dalam sistem keuangan pemerintah daerah (APBD) berubah menjadi mekanisme APBN dengan mengingat bahwa lembaga penerima hibah dalam hal ini Bawaslu adalah lembaga vertical nonstructural berdasarkan undang-undang.
Adanya  regulasi  terkait  dengan  dana  hibah  yang  diatur  dalam  Permendagri  44  Tahun  2015 tentang  Pengelolaan  Dana  Kegiatan  Pilkada  dan  juga  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
191/PMK.05/2011  tentang  Mekanisme  Pengelolaan  Hibah  yang  seolah  tumpang  tindih  khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban.
Berdasarkan  beberapa  hal  yang  dikemukakan  dalam  latar  belakang  diatas  maka  peneliti sangat  tertarik  untuk  meneliti  dan  mendapat  gambaran  lengkap  terkait  dengan  pola  “ Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban  Dana  Hibah  pada  Bawaslu  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya”. Tujuan penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  sistem  pengelolaan  Dana  Hibah  Pilkada  dalam  Sistem Keuangan  Bawaslu  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  dan  untuk  mengetahui  mekanisme pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada pada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.

## Tinjauan Pustaka

## Pengelolaan Dana Hibah
Pengelolaan  merupakan  terjemahan  dari  kata  “ management ”.  Istilah  Inggris  tersebut  lalu  di Indonesiakan menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata “ to manage ” yang artinya mengatur, pengaturan  dilakukan  melalui  proses  dan  diatur  berdasarkan  urutan  dan  fungsi-fungsi  manajemen. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek- aspeknya antara lain planning, organizing, actuating, and controlling .

## Tujuan Pemberian Hibah
Sesuai  dengan  pengertian  hibah,  maka  pemberian  hibah  oleh  pemerintah  daerah  bertujuan untuk  menunjang  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  daerah.  Pemberian  hibah  ditujukan  untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

## Mekanisme Pengelolaan Hibah
Mekanisme  pengelolaan  hibah  langsung  diatur  dalam  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan Nomor  PER-81/PB/2011  tentang  tata  cara  pengesahan  hibah  lansung  dalam  bentuk  uang  dan Penyampaian  Memo  Pencatatan  Hibah  Langsung/Bentuk  barang/Jasa/Surat  Berharga  dan SE/PB/2012  tentang  petunjuk  lebih  lanjut  pengelolaan  hibah  langsung  baik  dalam  bentuk  Uang maupun P/J/S tahun 2011. Mekanisme pengelolaan hibah diatur juga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tanggal 30 November 2011.
Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah yang diterima langsung oleh K/L dan atau  pencairan  dananya  dilaksanakan  melalului  KPPN  yang  pengesahannya  dilaksanakan  oleh BUN/Kuasa  BUN.  Atas  pendapatan  hibah  tersebut,  pemerintah  mendapat  manfaat  secara  langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan oleh Pemda, BUMN, dan BUMD.pendapatan Hibah Langsung ini bisa berbentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga.
Pengelolaan Dana Hibah Pilkada
Pengelolaan  dana  kegiatan  pilkada  yang  bersumber  dari  APBD,  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Ddalam  Negeri  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  Dana  Kegiatan  Pemilihan Gubernur  dan  wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota, sebagaimana  telah  diubah  dengan  peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  51  Tahun  2015  tentan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kegiatan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil Walikota.
Pengelolaan  dana  hibah  pada  pelaksanaan  pilkada  tahun  2015  berbeda  dengan  pengelolaan dana  hibah  pada  gelaran  Pilkada  sebelumnya  ,  pada  Pilkada  sebelumnya,  dana  hibah  dikelola  oleh Panwas  yang  diberikan  olehg  Bupati,  atau  Walikota,  dan  kemudian  dipetanggungjawabkan  oleh Panwas ke Kepala Daerah. Walaupun ada perbedaan dalam dalam menegelola dana hibah akan tetapi dasar  hukumnya  tetap  sama,  yaitu  menganut  pada  (PMK  Nomor  191/PMK.05/2011  tentang mekanisme pengelolaan dana hibah).
Perbedaan  pengelolaan  dana  hibah  Pilkada,  itu  semua  atas  hasil  pemeriksaan  Badan pemeriksa  Keuangan  (BPK)  terhadap  kementerian  Keuangan  dalam  penggunaan/pengelolaan  uang Negara.  Dalam  pemeriksaannya  BPK  menemukan  “adanya  laporan  yang  tidak  signifikan”  terkait dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat kepada Bawaslu Provinsi atau panwaslu Kabupaten/Kota
Pengangaran  dana  kegiatan  Pilkada  dimulai  dari  adanya  usulan  kebutuhan  pendanaan kegiatan pilkada oleh dan Bawaslu Provinsi kepada Gubernur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati/Walikota  untuk  Pemilihan  Bupati/Walikota.  Dalam  menyusun  usulan  kebutuhan pendanaan,  Bawaslu  Provinsi/Kabupaten/Kota  berpedoman  pada  perturan  perundang-undangan yang  mengetur  standar  kebutuhan  pendanaan  kegiatan  pemilihan  di  bidang  pengelolaan  APBN. Usulan  kebutuhan  pendanaan  tersebut  akan  dibahas  dengan  Tim  Anggaran  pemerintah  daerah (TAPD)  Provinsi/Kabupaten/Kota  menjadi  dasar  penganggaran  belanja  hibah  pendanaan  kegiatan Pilkada sesuai perturan perundang-undangan.
Setelah  dilakukan  pembahasan,  proses  pendanaan  masuk  pada  tahap  pelaksanaan  dimulai dengan  penyusunan  Dokumen  pelaksanaan  Anggaran  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  (DPA- PPKD)  oleh  Kepala  Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  (SKPKD)  setelah  Peraturan  Daerah tentang APBD dan perturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD ditetapkan sesuai peraturan  perundang-undangan  untuk  kemudian  disahkan  oleh  PPKD  selaku  Bendahara  Umum Daerah (BUD) dan disetujui oleh Sekertaris daerah selaku kordinator pengelolaan keuangan daerah. DPA-PPKD  tersebut  terdiri  dari  belanja  hibah  kepada  Bawaslu  Provinsi/Kabupaten/Kota.  Belanja hibah tersebut kemudian dituangkan dala Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD). Pencairan dana
hibah  tersebut  dapat  dilakukan  sekaligus  aatau  bertahap  sesuai  kebutuhan  kegiatan  Pilkada. “Misalnya,  dalam  tingkat  TPS  dikhawatirkan  nantinya  tidak  ada  pengawasnya  karena  tidak  ada anggaran  akibat  pemotongan  tersebut.  “Dari  sisi  penggunaan,  terdapat  temuan  dan  laporan  adanya hambatan penyaluran anggaran khususnya terkait anggaran pengawasan.
Pada  tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  Bawaslu  Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan  laporan  penggunaan  belanja  hibah  kegiatan  pilkada  dan  mengembalikan  sisa  dana (apabila  terdapat  sisa  dana  kegiatan)  kepada  Gubernur/Bupati/Walikotapaling  lambat  tiga  bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pilkada.

## Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada
Pertanggungjawaban  dana  hibah  APBN  dilaksanakan  dalam  tahun  anggran  berjalan  dan berpedoman pada pengelolaan APBN dengan tahapan:
1. Register  diajukan  segera  setelah  penandatanganan  NPHD  (Register  mendahului  pembukaan Rekening kembali ke pengelolaan umum dana hibah sebagaimana PMK 191/2011)
2. 1 (satu) Register - 1 (satu) NPHD – 1 (satu) Rekenening
3. Klausul NPHD untuk dana hibah pilkada:
 NPHD  yang  ditandatangani  Gubernur  &  Ketua  Bawaslu/Panwas  merupakan  komitmen pemberian & penggunaan dana hibah
 Dapat didukung dengan pakta integritas
 Nomor rekening seharusnya tidak menjadi prasyarat dalam penandatanganan NPHD
 NPHD  sebaiknya  mencantumkan  klausul  masa  penggunaan/  pelaksanaan  dana  hibah sampai dengan lewat tahun anggaran ( multiyears 2016-2017)
 Pada akhir tahun anggaran, sisa dana hibah diharapkan tidak perlu dikembalikan ke kas Pemda s.d tahapan berakhir
 Dapat disusun NPHD turunan untuk setiap tahapan pencairan dana hibah (tidak perlu di register)
Untuk NPHD yang berlaku hanya 1 (satu) TA berjalan dan sisa dana akan dilanjutkan di TA berikutnya , diperlukan  NPHD  Addendum  /  Surat  keterangan  perpanjangan  pelaksanaan/ penggunaan dana hibah s.d TA berikutnya dan disetujui oleh pemberi dan penerima hibah:
 NPH Addendum/Surat Keterangan Addendum  harus  merujuk/ mencantumkan nomor dan tanggal NPHD awal yang telah di registrasi.
 Dilampiri dokumen Ringkasan Hibah
 Dokumen  persyaratan  registrasi  dan  addendum  merupakan  dokumen  asli/  fotocopy  yang telah di legalisir (cap dinas dan tandatangan basah)
 Dana  Pilkada  yang  telah  ditransfer  dari  Pemda  dapat  langsung  digunakan/dibelanjakan untuk  kebutuhan  penyelenggaraan  Pilkada  tanpa  menunggu  terbitnya  persetujuan pembukaan rekening hibah
 Revisi DIPA dan Pengesahan dapat dilakukan kemudian namun tetap dalam tahun anggaran berjalan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif.  Berdasarkan  metode  ini, digambarkan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  dana  hibah  pikada  pada  Bawaslu  Kabupaten Maluku Barat Daya. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif seperti Undang-Undang yang berkaitan dana hibah Bawaslu dan hal-hal yang terkait dengan topik penelitian. Data kuantitatif yaitu berupa  data  angka  yang  menggambarkan  jumlah  dana  hibah  yang  diterima,  dan  pengelolaan  serta pertanggungjawaban  dana.  Sumber  data  tersebut  dikumpulkan  berdasarkan  data  pada  Bawaslu Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara  dan  dokumentasi. Yang mana wawancara dilakukan dengan melibatkan Pimpinan Bawalu dan Staf Keuangan Bawaslu di Kantor Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.

## Hasil dan Pembahasan

## Pembahasan Tentang Pengelolaan Dana Hibah Badan Pengawas Pemilu
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  di  Badan  Pengawas  Pemilu  Kabupaten Maluku  Barat  Daya  bersama  dengan  Bendahara  Bawaslu  maka  peneliti  mendapat  penjelasan  secara detail tentang bagaimana sistem pengelolaan dana hibah dama sistem keuangan Bawaslu.
Menurut  penjelasan  Bendahara  Bawaslu  “Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  (NPHD) merupakan  dasar  hukum  dalam  bentuk  perjanjian  ( agreement )  antara  Pemerintah  Daerah  (Pemda) dengan  Penyelenggara  Pemilu,  baik  Bawaslu  maupun  KPU.  NPHD  sebagai  pelaksanaan  dari ketentuan  regulasi  UU  No.  10  Tahun  2016  tentang  Pilkada  dan  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan Daerah. Bahwa kedua “regulasi induk” tersebut mengatur tentang relasi antara Pemerintahan Daerah sebagai fungsi penyedia keuangan daerah, berkorelasi dengan persiapan dan  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah,  baik  pada  tingkat  Provinsi  maupun  Kabupaten  /  Kota. Namun,  secara  praktek  pelaksanaan  NPHD  sudah  terjadi  dinamika  rasionalisasi  nominal  dan persetujuan budget NPHD didalamnya.
UU  No.  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah,  Bab  XXII,  Pasal  166  ayat  (1) berbunyi “ Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dapat  didukung  oleh  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang – undangan ”, ayat (3) berbunyi “ Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) diatur  dengan  Peraturan  Menteri ”.  UU No.  23  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  Daerah,  Bab  XI,  Pasal  279  ayat  (2)  berbunyi “ Hubungan  keuangan  dalam  penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  Daerah, sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : huruf d berbunyi pemberian pinjaman dan / atau hibah, dana darurat, intensif (fiskal)” . Kedua norma tersebut, secara eksplisit yang memberikan justifikasi NPHD terhadap urusan pemerintahan daerah (Pemda).
Kemudian lebih lanjut dijelaskan mengenai Peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.  900/9629/SJ,  tanggal  18  September  2019,  selain  teknis,  prosedur, pelaksanaan  dalam  proses  Hibah  antara  Pemda  dengan  penyelenggara  pemilu  yakni  Bawaslu  dan KPU.  Permendagri  tersebut,  juga  membagi  peran  Pemda  dalam  proses  Hibah,  dengan  perangkat strategisnya.  Ada  TAPD  (Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah)  yang  dikepalai  oleh  Sekda  (Sekretaris Daerah) dengan anggota berupa tim (pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya), tugas utama  TAPD  adalah  penyusunan  APBD.  Ada  lagi,  DPA-PPKD  (Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  – Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah),  dihandel  Bendaharawan  Umum  Daerah,  tugas  utama  adalah mendokumentasi  seluruh  pelaksanaan  anggaran  dari  dinas/badan/biro,  dan  sebagainya.  Ada  juga, APIP  (Aparan  Pengawas  Internal  Pemerintah)  yang  berisi  inspektorat  Jenderal,  baik  berasal  dari pemerintah,  KPU,  Bawaslu.  Ketiga  perangkat  tersebut,  secara  strategis  berdasarkan  tugas,  pokok, fungsi dalam menjalankan proses Hibah. Disisi penyelenggara pemilu adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada tingkat Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) pada tingkat Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota. Sisi lain, dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) pada Provinsi bernama Gubernur, pada level Kabupaten bernama Bupati, pada level Kotamadya bernama Walikota.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  99/PMK.05/2017  tentang  Administrasi  Pengelolaan Hibah,  bahwa  peraturan  tersebut  memberikan  panduan  tentang  tuntutan  pengadministrasian  dan pemberkasan  dalam  pengelolaan  dana  Hibah,  dengan  baik  dan  benar.  Pasal  13  ayat  (1)  berbunyi “ Hibah  harus  dituangkan  dalam  perjanjian  Hibah ”,  bahwa  pasal  ini  menekankan,  harus  dalam  bentuk perjanjian tertulis. Ayat (2) berbunyi “ Perjanjian Hibah paling sedikit memuat, (a) Identitas pemberi hibah dan  penerima  hibah,  (b)  tanggal  perjanjian  hibah  /  penandatanganan  perjanjian  hibah,  (c)  jumlah  hibah,  (d) peruntukan hibah, (e) ketentuan dan persyaratan hibah ”. Dapat dikatakan, bahwa norma tersebut sebagai kelengkapan syarat formil terkait dengan perjanjian hibah itu sendiri.
Surat  Keputusan  Bawaslu  RI  Nomor  0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu. Kaitan dengan pengelolaan dana  (keuangan)  hibah,  bahwa  Bab  III  tentang  Pejabat  Perbendaharaan  Negara,  dalam  Pengguna
Anggaran  (PA)  merupakan  Ketua  Bawaslu,  sedangkan  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  adalah Kepala  Sekretariatan  Bawaslu.  Wewenang  KPA  didalamnya  terdapat  Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPK) bertugas berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Bendahara Pengeluaran (BP) memiliki tugas inti berkaitan dengan sirkulasi pengelolaan keuangan. SK Bawaslu No. 0343 tersebut, sebagai  panduan  ( guiden )  terhadap  perangkat  organ  Bawaslu  dalam  melaksanakan  fungsi  legalisasi (penandatangan), fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pembukuan, fungsi perencanaan. SK tersebut, lebih  pada  aspek maintenance dan management struktur  organ  Bawaslu  terhadap  pengelolaan keuangan.
Sejauh  ini  sistem  pengelolaan  dana  hibah  Bawaslu  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  bejalan sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan.  Alur  mekanisme  penerimaan  dana  hibah  dari  Pemerintah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  dimulai  dari  pihak  Bawaslu  membuat  surat  pemohonan  kepada Pemerintah  Kabupaten,  ketika  sudah  disetujui  dan  disepakati  oleh  Pemerintah  maka  selanjutnya pihak  Bawaslu  harus  juga  melengkapi  persyaratan  untuk  pencairan  dana  hibah.  Persyaratan  itu adalah :
1. Nota Pencairan Dana (NPHD)
2. Kwitansi
3. Fakta Integritas
4. Rekening Bank atas nama penerima Hibah
Selanjutnya  yang  berwenang  mengelola  hibah  dalam  proses  pencairan,  penggunaan  dan pertanggungjawaban  yaitu  PPK  dan  Bendahara  pengeluaran  yang  berstatus  PNS  yang  ditempatkan oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Pengelolaan  dana  hibah  pilkada  pada Bawaslu  diberikan  batas  waktu  sesuai  dengan  NHPD  lamanya  3  bulan  setelah  pengusulan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih.

## Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  pihak  Bawaslu  dalam  hal  ini  bendahara  Bawaslu, ada  beberapa  hal  yang  ditanyakan  dan  didapat  penjelasan  terkait  dengan  laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah Bawaslu.  Uraian skema pertanggungjawaban dana hibah:
1. Naskah  perjanjian  hibah  daerah  (NPHD)  ditanda  tangani  Pemda  Kabupaten  dan  pihak Bawaslu.
2. Pemerintah Daerah melakukan transfer ke dana Bawaslu
3. Belanja  Hibah  Pilkada  tidak  dicatat  pada  APBN  tetapi  pertanggungjawaban  menggunakan mekanisme APBD.
Tabel 1. Pagu Anggaran Dan Realisasi Dana Hibah Bawaslu
PAGU ANGGARAN REALISASI SISA DANA % Rp.1.000.000.000,- Rp. 998.667.600 Rp. 1.332.400 99.8%
Sumber: Data Bawaslu (2019)
Berdasarkan data pada Tabel 4.1 pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- realisasi anggaran  Rp.998.667.600,-  sebesar  99.8%  anggaran  hibah  yang  diberikan  terealisasi  dengan  baik. Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, bukti-bukti laporan keuangan  yang  disiapkan  setiap  bulannya  dalam  bentuk  BKU  kemudian  di  kirimkan  ke  Bawaslu Provinsi selaku Satker kemudian di Bawaslu Provinsi baru di buat laporan pertanggungjawaban dana hibah kemudian dikembalikan lagi ke Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

## Gambar 1. Skema Pertanggungjawaban Dana Hibah Bawaslu Alur

## APBD
Belanja langsung
(belanja barang utk pilkada) Belanja Hibah

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  pada  BAB  sebelumnya  maka  yang  menjadi  kesimpulan dalam  penelitian  ini  adalah  perencanaan  dalam  pengelolaan  keuangan  dana  hibah  Pilkada  pada
Tidak dicatat pada APBN PEMDA Harmonisasi peraturan Rekomendasi BPK Dimasukan dalam CALK dan LKPP BAWASLU Naskah Perjanjian Hibah SWAKELOLA Rekening Bawaslu APBD Pendapatan Hibah
Bawaslu di Kabupaten Maluku Barat Daya, telah sesuai dengan regulasi Peraturan dan sesuai dengan ketentuan  yang  tertuang  dalam  NPHD.  Penatausahaan  dalam  pengelolaan  keuangan  dana  hibah Pilkada Bawaslu telah sesuai dengan regulasi dan telah melalui mekanisme pengendalian dari pejabat yang berwenang. Pengawasan dalam pengelolaan keuangan dana hibah dinilai telah berjalan dengan baik  dan  sesuai  dengan  Petunjuk  Teknis  yang  telah  disusun.  Selanjtnya bagi  peneliti  selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian terhadap analisis pengelolaan dana hibah di Kabupaten Maluku  Barat  Daya  dengan  jenis  peruntukan  dana  hibah  dan  fokus  penelitian  yang  berbeda dari  penelitian  ini  sehingga  ditemukan  kebenaran  yang  lebih  komperensif  dalam  mendukung keilmiahan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. 2013. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Penerbit Erlangga
Hafild,  Emmy.  2008. Laporan  Studi:  Standar  Akuntansi  Keuangan  Khusus  Partai  Politik. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
-------. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: ANDI
Menteri  Dalam  Negeri.  2015. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  44  tahun  2015  tentang Pengelolaan  Dana  Kegiatan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
Menteri  Keuangan.  2014. Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  252/PMK.05/2014  tentang  Rekening  milik KL/Satker
Moleong, Lexy.J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
-------. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
Supriyanto, Didik & Lia Wulandari. 2013. Basa-basi Dana Kampanye Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu. Jakarta: Yayasan Perludem
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2005. Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007. Tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja  Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala  Daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006.  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Atas  PMDN  Nomor  13 Tahun  2006. Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah .  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  096/PMK.06/2007. Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan,  Penggunaan,  Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 (PMDN 44/2015) Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2011,  PMK  191/2011  dan  Keputusan  KPU  Nomor 534/KPTS/KPU/Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Dana  Hibah  Langsung  di  Lingkungan KPU. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011. Tentang Sistem Akuntansi Hibah .
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  101/PMK.02/2011. Tentang  Klasifikasi  Anggaran .  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  105  Tahun  2000.  Tentang Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah .  Schumpeter,  Joseph,  1991.  Capitalism,  Socialism,  and Democracy,  Universty  Press,  New  York.  Singarimbun,  Masri,  2008. Metode  Penelitian  Survey , LP3ES, Jakarta. Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003. Tentang  Keuangan  Negara .  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Pemilu .
Asmadewa. (2006). Faktor yang mempengaruhi keefektifan implementasi Anggaran Berpusat Basis kinerja (survey pada Pemerintah Pusat).

## Buletin Bawaslu Edisi 3, Maret 2015
Charolina, Ovita dan Husaini Abdullah . Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman
Kerja  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Komisi  Pemilihan  Umum.  Jumal  Fairness,  Vol.  3,  No.3. 2013: 82-94.
Creswell, J. W. (2012). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed: Cetakan ke-2,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Indrati. (2011). Analisis Rasia Alokasi belanja antara daerah Incumbent dan Daerah Non-Incumbent sebelum dan sesaat Pemilukada.
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan UmumNomor 0611-KEP Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan  Dana  Hibah  Penyelenggaraan  Pengawasan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
Moleong, Lexy J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat  Jenderal  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  Provinsi,  Sekretariat  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota,  dan  Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang. Perubahan atas Peraturan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No : 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  No.  44  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  :  190/PMK.05/2012 tentang  Tata  Cara  Pembayaran  dalam  Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang,  dan  tata  Kerja  Sekretariat  Jenderal  Bawaslu,  Sekretariat  Bawaslu  Provinsi,  Sekretariat Panitia  Pengawas  Pengawas  Pemilihan  umum  Kabupaten/Kota,  dan  Sekretariat  Panitia  Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Rhonda. (2011). Jmplementasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2010.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis. Bandung:Alfabeta.
Suhardjanto, djoko.(2008). Persepsi pejabat pengguna anggaran terhadap efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja ditinjau dari aspek rasional.jumal siasat bisnis
Sunardiana.(201 0). Analisis faktor-faktor yang mempengauhi efektifitas pelaksanaan anggaran .Tesis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Universitas Terbuka. (2014). Metode Penelitian Bisnis
Windhianto,Wahyu. (2011). Good governance dalam pelaksanaan Anggaran belanja pemerintah pusat. Tesis