## Pendampingan Hukum Dalam Program Rehabilitasi Narkoba Bagi Warga Negara Asing Di Yayasan Kasih Karunia Bali
Ni Putu Noni Suharyanti * , Lis Julianti, Kadek Apriliani, Putu Angga Pratama Sukma Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar, Indonesia Email: nonisuharyantifh@unmas.ac.id *

## ABSTRAK
Guna mengefektifkan pelaksanaan rehabilitasi narkoba bagi pecandu, Badan Narkotika Nasional bekerjasama  dengan  Yayasan  Rehabilitasi  Narkoba.  Salah  satu  Yayasan  yang  membuka  jasa layanan  untuk  pusat  informasi  narkotika,  psikotropika,  dan  bahan  adiktif  lainnya,  konseling, adiksi dan rehabilitasi di Bali adalah Yayasan Kasih Karunia Bali. Yayasan ini berdiri sejak tahun 2022  dan  berlokasi  di  Desa  Sanur  Kaja,  Kecamatan  Denpasar  Selatan.  Terdapat  beberapa permasalahan  prioritas  yang  dialami  oleh  Yayasan  Kasih  Karunia  Bali  khususnya  dalam penanganan program rehabilitasi untuk klien yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) salah satunya adalah bidang pendampingan hukum, dimana Yayasan Kasih Karunia Bali selaku mitra Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  kesulitan  dalam  menyusun  dokumen  hukum  seperti kontrak  dan  legal  advice  penanganan  rehabilitasi  klien  narkoba  yang  berstatus  WNA  serta minimnya pengetahuan mitra perihal keimigrasian WNA yang terjerat kasus narkoba, sehingga hal tersebut membuat mitra kurang maksimal memberikan pelayanan di bidang hukum bagi WNA yang menjalani program rehabilitasi ditempatnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka kegiatan  PkM  yang  dilaksanakan  bekerjasama  dengan  mitra  bertujuan  agar  mitra  mampu meningkatkan kinerja layanan konsultasi dan pelayanan optimal bagi WNA yang akan menjalani rehabilitasi narkoba baik melalui melalui metode pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan hukum sekaligus membantu Pemerintah untuk mewujudkan generasi bersih bebas narkoba.

## Kata kunci: Pendampingan Hukum, Rehabilitasi, Narkoba, Warga Negara Asing

## ABSTRACT
In  order  to  make  drug  rehabilitation  more  effective  for  addicts,  Badan  Narkotika  Nasional collaborates  with  the  Drug  Rehabilitation  Foundation.  One  of  the  foundations  that  provides services  for  information  centers  for  narcotics,  psychotropics  and  other  addictive  substances, counseling,  addiction  and  rehabilitation  in  Bali  is  the  Yayasan  Kasih  Karunia  Bali.  This foundation was founded in 2022 and is located in Sanur Kaja Village, South Denpasar District. There are several priority problems experienced by the Yayasan Kasih Karunia Bali, especially in handling rehabilitation programs for clients with Foreign Citizen, one of which is in the field of legal  assistance,  where  the  Yayasan  Kasih  Karunia  Bali  as  a  PkM  partner  has  difficulty  in compiling documents laws such as contracts and legal advice for handling the rehabilitation of drug  clients  who  have  foreign  status  as  well  as  partners'  lack  of  knowledge  regarding  the immigration  of  foreigners  involved  in  drug  cases,  so  this  makes  partners  less  than  optimal  in providing  legal  services  for  foreigners  undergoing  rehabilitation  programs  at  their  location. Based  on  these  problems,  the  PkM  activities  carried  out  in  collaboration  with  partners  aim  to ensure that partners  are able to  improve the performance of  consultation services and optimal services for foreigners who will undergo drug rehabilitation through training, outreach and legal assistance methods as well as assisting the Government to create a clean, drug-free generation.
Key words: Legal Assistance, Rehabilitation, Drugs, Foreign Citizens

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan narkotika sangat erat kaitannya dengan peredaran gelap narkotika. Dalam sebuah hasil penelitian diungkapkan bahwa “ narcotics abuse is closely related to illicit trafficking as part of trans national organized crime. People become dependent so that the supply continues to  increase.  The  relationship  between  dealers  and  victims  is  solidly  bonded.  It  is  difficult  for victims to escape from dealer/s, even though victims are not frequently involved ” (Arif Purnama Oktora and Hilaire Tegnan, 2021). Demikian juga dengan angka pengguna narkoba di Indonesia yang terus naik dalam dua tahun terakhir berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak tahun 2017 sampai 2019. Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta. Kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial. Sebanyak 275 juta atau 5,6 persen dari penduduk dunia usia 15 sampai 65 tahun pernah mengonsumsi narkoba. Bahkan kalangan pelajar di  Indonesia  pun  sudah  terpapar  narkoba  dimana  sekitar  2,29  juta  pelajar  sudah  menggunakan narkoba  pada  tahun  2018.  Kemudian  perkembangan  modus  penyelundupan  narkotika  di  tahun 2020, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak terjadi banyak perubahan yang signifikan. Penyelundupan melalui jalur laut juga masih menjadi primadona. Oleh sebab itu, BNN berupaya kuat membangun sinergitas khususnya di wilayah laut dengan melakukan operasi laut interdiksi terpadu bersama instansi terkait seperti Bea Cukai dan Polair pada bulan November lalu (BNN, 2023). Adapun grafik penanganan kasus narkotika per tahun di Indonesia dapat dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Grafik Penanganan Kasus Narkotika Per Tahun di Indonesia
Angka  penyalahgunaan  narkotika  di  Bali  selama  pandemi  Covid-19  mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 jumlah kasus narkoba yang ditangani oleh Polda Bali dan BNN mencapai 571 kasus, sementara pada periode Januari-November 2020 sebanyak 618 kasus narkoba yang ditangani Polda Bali dan BNN. Peningkatan jumlah kasus narkoba ini disebabkan karena para pengguna banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan work from home (WFH). Penyebab lainnya yakni para pengguna merasa aman saat mengonsumsi narkoba selama pandemi Covid-19. Barang bukti sabu merupakan jenis nakoba yang paling banyak disusul dengan ganja,  tembakau  gorila  dan  ekstasi.  Kemudian  daerah  yang  paling  tinggi  pengungkapan  kasus narkoba  di  Bali  adalah  Denpasar  (Kompas.com,  2023).  Penyalahgunaan  narkoba  yang  marak terjadi belakangan ini tidak hanya oleh Warga Negara Indonesia namun juga Oleh Warga Negara
Asing (WNA). WNA yang terlibat tidak hanya berasal dari satu negara saja namun berasal dari berbagai negara yang berbeda dengan modus serta tujuan yang berbeda. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang sangat serius karena pengguna narkoba akan merasakan berbagai dampak buruk, misalnya efek buruk pada otak menimbulkan kerusakan saraf.
Mengatasi  permasalahan  narkoba  tidak  bisa  diselesaikan  dengan  menangkap  para penyalahguna narkoba saja, namun perlu dilakukan juga melalui upaya rehabilitasi sebagai bentuk upaya menyelamatkan para pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba agar kembali pulih, produktif dan berfungsi sosial (Andi Hamzah, 1994). Dengan adanya rehabilitasi narkoba dapat membantu  pengguna narkoba memulihkan dari kecanduan atau ketergantungan narkoba. Selain itu, rehabilitasi narkoba juga berfungsi agar pengguna narkoba bisa kembali menjalani kehidupan sosial dimasyarakat. Program rehabilitasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun bisa  juga  dilakukan  oleh  masyarakat  melalui  penyediaan  layanan/tempat  rehabilitasi  yang memadai sesuai dengam standar yang ada serta didukung sumber daya manusia yang berkompeten dalam melaksanakan rehabilitasi melalui penguatan/pelatihan yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional (BNN) ataupun instansi terkait lainnya (Zulkarnain Nasution, 2007).
Sejalan  dengan  hal  itu,  BNN  Provinsi  Bali  menggandeng  Yayasan  rehabilitasi  yang beroperasi di Bali salah satunya adalah Yayasan Kasih Karunia Bali yang berlokasi di daerah Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan. Yayasan ini merupakan Yayasan yang menyediakan layanan pusat informasi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), Konseling, Adiksi dan Rehabilitasi bagi masyarakat umum. Yayasan Kasih Karunia Bali berdiri sejak tahun 2022 yang dikelola oleh Ibu Sarah dengan visi “Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Bebas dari  Penyalahgunaan  Narkoba”.  Dalam  perjalanannya,  tidak  sedikit  WNA  yang  berada  di  Bali terlibat dalam kasus narkoba baik sebagai pengguna, penyelundup dan pengedar narkoba. Tentu hal  ini  merupakan  tantangan  dalam  pelaksanaan  program  rehabilitasi  bagi  WNA  oleh  Yayasan Kasih Karunia Bali dikarenakan dalam implementasinya terdapat persoalan diantaranya kurangnya pemahaman mitra terkait teknis penyusunan dokumen legal seperti kontrak dan legal advice terkait penanganan  WNA  yang  menjalani  program  rehabilitasi  narkoba  di  lokasi  mitra,  begitu  juga pemahaman dari aspek keimigrasian apabila ada WNA yang menjalani rehabilitasi narkoba di Bali.
Gambar 2. Wawancara dengan Pengelola Yayasan Kasih Karunia Bali dan Klien Rehabilitasi WNA

## Gambar 3. Kondisi Ruang Isolasi dan Kamar Pasien Rehabilitasi

## Gambar 4. Ruang Konsultasi Layanan Rehabilitasi

## METODE PELAKSANAAN
Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan, maka adapun rincian permasalahan yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut:
1.  Bidang Pendampingan Hukum
Mitra kesulitan dalam menyusun dokumen hukum seperti kontrak dan legal advice penanganan rehabilitasi  klien  narkoba  yang  berstatus  WNA  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  tentang substansi dan format legal document . 2.  Bidang Pemberdayaan
Minimnya pengetahuan mitra perihal keimigrasian WNA yang terjerat kasus narkoba sehingga hal  ini  membuat  mitra  kurang  maksimal  dalam  pemberian  pelayanan  di  bidang  hukum  bagi WNA yang menjalani program rehabilitasi ditempat mitra.
Berdasarkan  uraian  analisis  situasi  dan  permasalahan  mitra,  maka  solusi  yang  dapat dilakukan sebagai pemecahan masalah dapat dilihat pada tabel 1. Metode pelaksanaan Pengabdian kepada  Masyarakat  (PkM)  Unggulan  Prodi  Hukum  Unmas  Denpasar  dilaksanakan  dengan melibatkan  partisipasi  mitra,  mahasiswa  Prodi  Hukum,  serta  pihak-pihak  terkait  guna merealisasikan program yang dicanangkan oleh Tim PkM Prodi Hukum Unmas Denpasar. Adapun langkah-langkah dan metode pelaksanaan PkM dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

## Tabel 1. Solusi Permasalahan Mitra
No Masalah Solusi Sifat Program 1 Mitra  kesulitan  dalam  menyusun dokumen hukum seperti kontrak dan legal advice penanganan rehabilitasi klien  narkoba  yang  berstatus  WNA dikarenakan  kurangnya  pemahaman tentang  substansi  dan  format legal document a. Pendampingan hukum penyusunan rancangan  kontrak  pelaksanaan  program rehabilitasi narkoba oleh WNA.
b. Pendampingan dalam pemberian konsultasi hukum  bagi  WNA  yang  menjalani  proses rehabilitasi  narkoba  bekerjasama  dengan Kantor Konsultan Hukum/ Law Firm . Rintisan 2 Minimnya pengetahuan mitra perihal keimigrasian  WNA  yang  terjerat kasus  narkoba  sehingga  hal  ini membuat  mitra  kurang  maksimal dalam  pemberian  pelayanan  di bidang  hukum  bagi  WNA  yang menjalani program rehabilitasi ditempat mitra a. Mengadakan workshop bekerjasama dengan  Kantor  Imigrasi  Denpasar  tentang “Mekanisme  Penanganan  Hukum  Bagi WNA  yang  Terjerat  Narkoba  Dari  Aspek Keimigrasian”
b. Pendampingan pelayanan hukum di bidang keimigrasian  bagi  WNA  yang  menjalani rehabilitasi narkoba. Rintisan Tabel 2. Tahapan/Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah No Tahapan Penyelesaian Masalah Kegiatan 1 Persiapan a. Melakukan  inventarisir  terhadap  permasalahan  mitra  yang  menjadi  skala prioritas b. Menentukan program kerja sesuai dengan skala prioritas permasalahan c. Sosialisasi program kerja kepada mitra
d. Pembagian  personalia  masing-masing  topik  yang  bertanggungjawab  pada pelaksanaan program kerja
e. Penyusunan kalender program kerja dan timeline pelaksanaan program kerja
2 Pelaksanaan a. Pelaksanaan  program  kerja  oleh  masing-masing  personalia  sesuai  dengan topik program kerja
b. Berkoordinasi dengan mitra pada setiap pelaksanaan program kerja 3 Evaluasi Melakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  proker  untuk  melihat  sejauhmana realisasi dan keberhasilan program kerja kepada mitra dalam bentuk penyebaran kuesioner evaluasi Tabel 3. Metode Pendekatan Penyelesaian Masalah No Masalah Metode Penyelesaian Masalah 1 Mitra kesulitan dalam menyusun dokumen hukum seperti  kontrak  dan legal  advice penanganan rehabilitasi  klien  narkoba  yang  berstatus  WNA dikarenakan  kurangnya  pemahaman  tentang substansi dan format legal document
Pendampingan ,  kegiatan  ini  bertujuan  agar mitra  mampu  menyusun  dokumen  kontrak rehabilitasi dan meningkatnya kinerja layanan konsultasi  bagi  WNA  yang  akan  menjalani rehabilitasi narkoba
2 Minimnya pengetahuan
mitra perihal keimigrasian  WNA  yang  terjerat  kasus  narkoba sehingga hal ini membuat mitra kurang maksimal dalam pemberian pelayanan di bidang hukum bagi WNA  yang  menjalani  program  rehabilitasi ditempat mitra
Pelatihan ,  kegiatan  ini  bertujuan  agar  mitra mampu memberikan pelayanan optimal dalam kaitannya  dengan  keimigrasian  bagi  WNA yang menjalani rehabilitasi narkoba
Terlaksananya kegiatan ini tidak lepas dari peran mitra yakni Yayasan Kasih Karunia Bali mulai dari Pemilik hingga Jajaran Pengurus Yayasan Kasih Karunia Bali yang sangat responsif dan mendukung adanya PkM Prodi Hukum Unmas Denpasar, hal ini dikarenakan program yang dilaksanakan memberikan kontribusi terutama bagi Yayasan Kasih Karunia Bali dalam membantu mewujudkan visi berdirinya Yayasan Kasih Karunia Bali yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Sehat  dan  Bebas  dari  Penyalahgunaan  Narkoba”.  Adapun  keterlibatan  pihak  terkait  dalam pelaksanaan PkM Prodi Hukum Unmas Denpasar diuraikan dalam Tabel 4.
Tabel 4. Keterlibatan pihak terkait dalam pelaksanaan PkM

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pemulihan. Pemberian layanan rehabilitasi yang  efektif  dan  berkualitas  akan  memberikan  dampak  positif,  yaitu  menurunkan  peredaran narkoba,  mengurangi  kerugian  negara  akibat  narkoba  dan  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat. Layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas harus dimiliki oleh semua tempat rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional dengan adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan  rehabilitasi  berkelanjutan.  Proses  rehabilitasi  bagi  korban  penyalahguna  narkoba  dapat dibagi  menjadi  3  (tiga)  fase,  yaitu  rehabilitasi  medis,  dimana  pecandu  melakukan  assessment dengan dokter (professional) untuk diperiksa Kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh. Fase kedua  dilakukan  rehabilitasi  non  medis,  pecandu  narkoba  ikut  berpartisipasi  dalam  program rehabilitasi  yang  disediakan  oleh  BNN  (Taufik  Makarao  dkk,  2003).  Pada  tahap  rehabilitasi, pecandu  yang  menjalani  program  rehabilitasi  akan  diberikan  program Therapeutik  Community (TC)  dan  Program  12  langkah  yang  digunakan  untuk  membantu  pecandu  dalam  melakukan pemulihan atas ketergantungannya.
Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang  Enumens  Narkoba  Nasional  sebagai  dasar  pembentukan  BNN.  BNN  selanjutnya  diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagai  perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1997  tentang Narkotika. Adapun alur dan mekanisme rehabiltasi  narkoba yang dapat  ditempuh oleh pecandu atau penyalahguna narkoba dapat dilihat pada Gambar 5.
Berdasarkan Gambar 5, alur rehabilitasi bagi pecandu dapat dilakukan secara sukarela dan melalui proses hukum. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak mitra, selama 1 tahun ini klien yang melakukan rehabilitasi di Yayasan Kasih Karunia Bali adalah warga negara asing yang terlibat kasus hukum narkoba. Ada sebanyak 7 (tujuh) orang WNA yang telah menyelesaikan program rehabilitasi di tempat mitra yang berasal dari negara Arab, Turki, Inggris  dan  Amerika.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  pendampingan  dari  advokat  atau  penasehat hukum  sangat  diperlukan  dalam  memberikan  pendampingan  hukum,  tidak  saja  oleh  pecandu
No Topik Metode Pendekatan Pelaksana dan Pihak Terkait 1 Pendampingan Hukum Penyusunan Rancangan Kontrak Jasa Layanan Rehabilitasi  Narkoba  di  Yayasan  Kasih Karunia Bali Pendampingan Tim PkM dan Kantor LBH/Konsultan Hukum 2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelayanan  Rehabilitasi  Narkoba  di Yayasan Kasih Karunia Bali Pelatihan Tim PkM dan BNN/Kantor Imigrasi Denpasar
sebagai  tersangka  dan  juga  pihak  mitra  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap  klien  yang melaksanakan program rehabilitasi.

## Gambar 5. Alur dan Mekanisme Rehabilitasi Narkoba
Pada tahap pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), tim pengabdian melaksanakan  kegiatan  dan  pendampingan  kerjasama  dengan  para  legal  baik  lembaga  bantuan hukum dan lawyer/advokat dengan tujuan untuk membantu warga negara asing yang terlibat kasus narkoba untuk  bisa mendapatkan bantuan hukum  dan memperoleh layanan rehabilitasi  narkoba selama  masa  tahanan  berlangsung.  Pendampingan  kegiatan  kerjasama  dalam  bentuk  Nota Kesepahaman  (MoU)  antara  Yayasan  dengan  paralegal  dilakukan  oleh  tim  pengabdian  untuk membantu akses Yayasan untuk mendapatkan klien atau pecandu narkoba memperoleh fasilitas rehabilitasi  selama  kasus  hukum  dan  persidangan  masih  berjalan.  Adapun  tahapan  pelaksanaan kegiatan PkM dijabarkan sebagai berikut:

## Kegiatan Pendampingan Hukum
Kegiatan ini dibagi dalam beberapa tahapan yakni: a.  Identifikasi Isu Hukum
Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan observasi dan identifikasi masalah yang dialami mitra.  Tim  pengabdian  melakukan  analisis  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  mitra  dan keterbatasan mitra dalam menangani kasus terkait narkoba ini. Pada tahapan ini tim pengabdian melakukan  wawancara  dengan  mitra  yakni  Program  Manager  dan  House  Manager  terkait pemberian  layanan  rehabilitasi  narkoba  di  Yayasan  Kasih  Karunia  Bali.  Berdasarkan  hasil observasi  dan  wawancara  ini  dapat  diketahui  bahwa  mitra  mengalami  kesulitan  dalam memberikan  informasi  hukum  bagi  warga  negara  asing  yang  mengalami  kasus  hukum  dan menjalani rehabilitasi sehingga memerlukan adanya kerjasama dengan paralegal dalam hal ini untuk membantu klien dalam memberikan konsultasi hukum. Selain itu, mitra juga kesulitan dalam  melakukan  pendekatan  ke  pihak  apparat  hukum  dalam  hal  ini  kepolisian  untuk
membantu  warga  negara  asing  dalam  memperoleh  layanan  rehabilitasi  setelah  WNA  ini ditangkap  dan  dijatuhi  putusan  untuk  memperoleh  rehabilitasi.  Sehingga  diperlukan  pihak- pihak Advokat/Lawyer ataupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang membantu mitra dalam mengakses  informasi  terkait  kebutuhan  WNA.  Berangkat  dari  identifikasi  permasalahan tersebut  maka  tim  pengabdi  membuat  analisis  dan  pemecahan  masalah  bagi  mitra.  Tim pengabdian  memberikan  solusi  dengan  membantu  mitra  dalam  menyusun  draft  kerjasama (MoU) dengan paralegal untuk merancang kerjasama dengan Advokat/Lawyer maupun LBH untuk  bekerjasama  dengan  mitra.  Selain  itu  tim  pengabdian  untuk  membantu  mencari  pihak yang akan bekerjasama untuk membantu mitra dalam memperoleh akses dan layanan hukum kepada pihak-pihak penegak hukum terkait yang melakukan penangkapan kepada WNA yang tersandung kasus narkoba.
b.  Penyusunan Draft Perjanjian (MoU)
Tahap  selanjutnya  tim  pengabdian  melakukan  audensi  dengan  advokat/lawyer  yang  akan melakukan  kerjasama  dengan  mitra.  Pada  tahapan  ini  tim  pengabdian  melakukan  audiensi dengan  Tim  Advokat  yang  biasanya  menangani  kasus-kasus  narkoba  yang  dilakukan  oleh WNA. Pada tanggal 22 September 2023 tim pengabdian melakukan audiensi dengan Lawyer Ida Bagus Adi Mahardika, S.H., M.H yang berlokasi di Jalan Noja No.10x, Kesiman, Denpasar Timur,  Bali.  Selanjutnya  tim  pengabdian  bersama  dengan  mitra  menyampaikan  maksud  dan tujuan kerjasama sehingga nantinya dapat merumuskan hal-hal yang akan dimasukkan dalam klausul-klausul  perjanjian  kerjasama.  Setelah  melakukan  audiensi  dengan  lawyer,  tim pengabdian mulai menyusun draft perjanjian kerjasama yang kemudian dikonsultasikan dengan mitra  terkait  dengan  hal-hal  yangdirumuskan  dalam  klausula.  Hasil  koordinasi  dengan  mitra kemudian  dituangkan  dalam  klausula  draft  perjanjian,  dimana  perjanjian  kerjasama  tersebut memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
•  Bab I Maksud dan Tujuan
•  Bab II Ruang Lingkup
•  Bab III Hak dan Kewajiban
•  Bab IV Jangka Waktu
•  Bab V Keadaan Kahar
•  Bab VI Pemantauan dan Evaluasi
•  Bab VII Penyelesaian Perselisihan
•  Bab VIII Pengakhiran Perjanjian
•  Bab IX Penutup
Gambar 6. Kegiatan Pendampingan Hukum dan Penyusunan Rancangan Kerjasama

## Kegiatan Pelatihan
Workshop atau pelatihan terkait dengan mekanisme penanganan hukum bagi WNA yang terjerat kasus narkoba di Bali dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 bertempat di  Yayasan  Kasih  Karunia  Bali  sekaligus  telah  juga  dilakukan  pendampingan  langsung  dari Imigrasi (Kepala Sub Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar) dengan tujuan agar mitra mampu memberikan pelayanan optimal dalam kaitannya dengan keimigrasian bagi WNA yang  menjalani  rehabilitasi  narkoba,  dikarenakan  selama  ini  pengetahuan  mitra  perihal keimigrasian  WNA  yang  terjerat  kasus  narkoba  masih  minim  sehingga  hal  ini  membuat  mitra kurang  maksimal  dalam  pemberian  pelayanan  di  bidang  hukum  bagi  WNA  yang  menjalani program rehabilitasi ditempat mitra. Dalam pemaparan materi workshop/pelatihan dalam rangka realisasi program PkM, Narasumber workshop pada penyamapaian materinya menekankan bahwa perlu adanya sinergi antara BNN, Bea Cukai, maupun Imigrasi dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan WNA di Bali karena kasus ini tidak hanya bersentuhan dengan satu instansi. Hal ini harus ditanggapi serius mengingat Bali adalah destinasi favorit pariwisata bagi wisatawan baik lokal maupun asing yang apabila dibiarkan akan menyebkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat  di  Bali  khususnya  terkait  keberadaan  orang  asing  yang  berpotensi  melakukan pelanggaran  peraturan  perundang  undangan.  Sinergi  antar  instansi  penting  bertujuan  sebagai langkah  antisipasi  oleh  pihak  Imigrasi  dan  BNN  terhadap  penyalahgunaan  narkoba  oleh  WNA dengan  melakukan  pemetaan  keberadaan  orang  asing  yang  berada  di  Bali.  Pada  proses pendampingan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak  Imigrasi  terhadap  mitra  yang  berlokasi  di Yayasan  Kasih  Karunia  Bali  Sanur,  telah  disampaikan  juga  terkait  “Peran  Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Bali”, dimana ruang lingkup pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan oleh Imigrasi terdiri atas:
•  Sebelum kedatangan (Pengawasan administratif dengan fitur alamat tinggal di Bali)
•  Saat kedatangan (Mengembalikan Marwah “tempat pemeriksaan imigrasi”)
•  Pada saat di Bali (Pengawasan lapangan rutin dan pengawasan administratif seperti ijin tinggal dan lain-lain)
•  Meninggalkan Bali (Penegakan overstay dan untuk WNI bisa tentang mekanisme pencegahan TPPO)

## Gambar 7. SOP Penjemputan Narapidana Asing Bebas Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, atau Kejaksanaan
Mekanisme penanganan orang asing di Bali diatur pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi “Pejabat Imigrasi
berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di  Wilayah  Indonesia  yang  melakukan  kegiatan  berbahaya  dan  patut  diduga  membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang- undangan”,  kemudian  pada  Pasal  76  disebutkan  bahwa  “Keputusan  mengenai  Tindakan Administrasi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara  tertulis  dan  harus  disertai  dengan  alasan”.  Dalam  kegiatan  pendampingan  hukum  oleh Imigrasi  telah  disampaikan  pula  terkait  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Penjemputan Narapidana  Asing  Bebas  Lembaga  Pemasyarakatan,  Rumah  Tahanan,  atau  Kejaksanaan  yang dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8.

## Gambar 8. Kegiatan Workshop oleh Kepala Sub Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar
Pelaksanaan  kegiatan  PkM  diakhiri  dengan  evaluasi  kegiatan  melalui  penyebaran kuesioner  kepada  mitra  sebagai  upaya  perbaikan  untuk  meningkatkan  kinerja  PkM  selanjutnya dengan hasil analisis pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Evaluasi Kegiatan PkM Unggulan Prodi Hukum FH Unmas Denpasar
No Indikator Sangat Baik Baik Cukup 1 Kesiapan pelaksanaan PkM (Observasi, Penyusunan Proker) 90,27% 9,73% - 2 Inovasi (Proker) 92,7% 7,3% - 3 Pelaksanaan (Pelaksanaan Program) 91,3% 8,7% - 4 Etika selama pelaksanaan PkM 89,68% 10,32% - 5 Manfaat bagi Mitra PkM 94% 6% -

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kelancaran pelaksanaan PkM Unggulan Prodi Hukum FH Unmas ini tidak terlepas dari dukungan  para  pihak  yang  telah  memberikan  kontribusi  serta  fasilitasi.  Untuk  itu,  ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya tim ucapkan kepada:
1.  Universitas  Mahasaraswati  Denpasar  khususnya  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat  (LPPM)  sebagai  penyelenggara  kegiatan  hibah  internal  yang  telah  memberikan kesempatan kepada Tim PkM untuk melaksanakan kegiatan PkM Unggulan Prodi.
2.  Yayasan Kasih Karunia Bali sebagai mitra PkM dari Prodi Hukum FH Unmas Denpasar yang telah  memfasilitasi  Tim  PkM  untuk  merealisasikan  program  yang  bermanfaat  dalam  rangka mencegah dan menanggulangi bahaya narkoba.
3.  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Denpasar  yang  telah  bersedia  memberikan  fasilitasi  dalam pelatihan  dan  pendampingan  hukum  terhadap  WNA  yang  menjalani  rehabilitasi  dari  aspek keimigrasian.
4.  Kantor  Pengacara  dan  Konsultan  Hukum,  IBM  Law  Office  and  Partners,  Ida  Bagus  Adi Mahardika, S.H., M.H. yang telah bersedia membantu mitra dalam rangka mengoptimalkan jasa layanan  pemberian  rehabilitasi  khususnya  pendampingan  hukum  terkait  rehabilitasi  narkoba bagi WNA.

## KESIMPULAN
Berdasarkan atas pelaksanaan program PkM di Yayasan Kasih Karunia Bali, maka dalam rangka optimalisasi peningkatan layanan jasa rehabilitasi narkoba oleh mitra diperlukan sinergitas antara  instansi  terkait  seperti  BNN,  Kantor  Konsultan  Hukum  yang  mumpuni  di  bidang pendampingan rehabilitasi narkoba, maupun Imigrasi. Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra meliputi:
1.  Pendampingan,  kegiatan  ini  bertujuan  agar  mitra  mampu  menyusun  dokumen  kontrak rehabilitasi  dan  meningkatnya  kinerja  layanan  konsultasi  bagi  WNA  yang  akan  menjalani rehabilitasi narkoba melalui kerjasama dengan Kantor Konsultan Hukum.
2.  Pelatihan,  kegiatan  ini  bertujuan  agar  mitra  mampu  memberikan  pelayanan  optimal  dalam kaitannya  dengan  keimigrasian  bagi  WNA  yang  menjalani  rehabilitasi  narkoba  melalui workshop  dari  pihak  Imigrasi  untuk  mengetahui  bagaimana  penanganan  WNA  yang  terlibat narkoba dari aspek keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Narkotika Nasional. 2023. Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat” (On- line) . Jakarta: BNN. https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/ Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Bali.  2023. Sistem  Informasi  Tanggap  Pelayanan  (SIGAP) BNN  Provinsi  Bali,  “Program  Unggulan” . Bali: BNN Provinsi Bali. https://sigapbnnpbali.bnn.go.id/program-unggulan
Citranu. 2020. Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju. Moralty: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1).
Kompas.com.  2023. BNN  Bali  Sebut  Kasus  Narkoba  Meningkat  Selama  Pandemi  Covid-19 . Jakarta:  Kompas.com.  https://regional.kompas.com/read/2020/11/16/15271211/bnn-bali- sebut-kasus-narkoba-meningkat-selama-pandemi-covid-19?page=all
Krisnanta, K. A. 2020. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Melalui Pararem Desa Adat Pancasari. Jurnal Interpretasi Hukum, 1 (1). Hadiman. 2005. Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba . Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA).
Hamzah, A. 1994. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika . Jakarta: Sinar Grafika. Makarao, & Taufik, M. 2003. Tindak Pidana Narkotika . Jakarta: Ghalia Indonesia. Nasution,  Z.  2007. Memilih  Lingkungan  Bebas  Narkoba .  Jakarta:  Badan  Narkotika  Nasional Republik Indonesia.
Oktora,  A.  P.,  &  Tegnan,  H.  Strategy  for  Implementing  Operations  to  Handle  the  Crime  of Narcotics. J ournal of Human Rights, Culture and Legal System, 1 (3). Presiden Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009 Sasangka, H. 2023. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana . Jakarta: Mandar Maju.