## PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SUATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
Cunduk Wasiati
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Jln.Ndalem Mangkubumen KT III/237, Kadipaten Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istemewa Yogyakarta 55132

## Abstrak
Dewasa  ini  bangsa  Indonesia  dihadapkan  dengan  bentuk  perlindungan  yang  tidak  berjalan  dengan baik,  hal  ini  dapat  merusak  masa  depan  negara  Indonesia.  Bangsa  Indonesia  sebenarnya  sadar  anak adalah  sebagai  generasi  penerus  bangsa  dan  juga  sebaga  regenerasi  dari  masyarakat.  Sangat  sedih melihat  orang  tua  tidak  memberikan  perlindungan  anak  kepada  anak-anaknya.  Anak-anak  dipukuli, diperkosa, ditelantarkan dan lain sebagainya. Apakah orang tua tidak sadar jika itu melanggar hak asasi manusia? Tulisan ini mencoba membahas hal itu dengan rumusan masalah apakah perlindungan anak sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia?  Bagaimana partsipasi  orang  tua  terhadap  perlindungan  anak? serta  menawarkan  konsep  perlindungan  anak  berkelanjutan.  Tulisan  ini  menggunakan  penelitian yuridis  normatif.  Penulis  mencoba  menjawab  pertanyaan  tersebut:  Perlindungan  Anak  merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Partispasi orang tua terhadap perlindungan anak dapat ditemui dalam Undang-Undag Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974  Tentang Perkawinan. Konsep perlindungan anak yang berkelanjutan sangat dibuthkan didalam mengawal pelindungan anak, konsep ini memberikan ketegasan bahwa perlindungan anak harus dioptimalkan.
Kata Kunci: Anak, Hak Asasi Manusia, Orang Tua, Perlindungan.

## Abstract
Today the Indonesian people are faced with a form of protection that is not going well, it is equally damaging the future of the  Indonesian  state.  We  are  actually  aware  of  the  child  is  as  the  future  generation  and  also  sebaga  regeneration  of society. Very sad to see parents do not provide child protection to their children. Children are beaten, raped, neglected and so forth. What parents do not realize if it violates human rights? This paper attempts to discuss it with the formulation of the problem is the protection of children as part of human rights? How's participation of parents of child protection? as well as offering the concept of sustainable child protection. This paper uses normative juridical research. The author tries to answer the question: Child Protection is part of the  of Human Rights. Participation of parents about child protection can be found in Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection and Law No. 1 of 1974 About Marriage. The concept of sustainable child protection very need to escorting the protection of children, the concept is made clear that child protection must be optimized.
Key words: Child, Human Rights, Parent, Protection.
A.  Pendahuluan
Dewasa ini   kondisi  perlindungan anak  sangat menyedihkan, dimana  dengan kemajuan teknologi, akses terhadap  pelanggaran perlindungan semakin cepat sampai untuk dilihat ataupun dibaca. Lihat saja media televisi yang semakin canggih, dahulu berita   di   televisi   cuma   bisa   ditonton   di   monitor   televisi,   namun   dengan
perkembangan   zaman   yang   sangat   cepat,   informasi   ini   bisa   dilihat   di   media handphone  pintar.  Selain  itu  untuk  membaca  kasus  perlindungan  anak  di  media massa  yang  bisanya  bisa  kit  abaca  di  kran,  bulletin ataupun  majalah  mingguan  yang terbit  dalam  jangka  waktu  seminggu,  perbulan,  pertriwulan  ataupun  persemester sekarang   sudah   bisa   kita   akses   di   handphone   pintar   juga,   selain   itu   jaringan komunikasi untuk menyampaikan berita tentang pelanggaran perlindungan anak juga semakin bertmabah canggih, lihat saja  sekarang semua berita tentang perkembangan perlindungan  anak  bisa  dilihat  media  sosial  semacam  facebook,  tweeter,  path,  line, waatshap, instagram ataupun media sosial yang lainnya.
Informasi berita yang tersaji pada hari ini memperlihatkan perlindungan anak yang semakin miris, dimana semakin banyak pihak yang tidak mau lagi berpartisipasi terhadap  perlindungan  anak,  karena  perlindungan  anak  ini  merupakan  salah  satu bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Tetapi  dengan  yang  kita  saksikan  sekarang  sangat mengurut  hati  nurani  para  pemerhati  anak,  karena  kenyataan  yang  dicita-citakan untuk perlindungan anak tidak sesuai dengan yang semestinya.
Berbicara  mengenai  anak  adalah  sangat  penting  karena  anak  merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang 1 . Karena berbicara anak  maka  kita  akan  berbicara  tentang  pembangunan  hukum  juga,  karena  anak  lah yang  nantinya  akan  membangun  hukum  di  Indonesia  ini  saat  mereka  dewasa  dan memiliki  pengetahuan  yang  cukup  terkait  menciptakan  suatu  peraturan.  Ini  semua disebabkan  bahwa  pembangunan  hukum  telah  menjadi  kebutuhan  yang  tidak  dapat dielakkan  oleh  banyak  negara.  Kemerdekaan  dan  pembangunan  telah  mendorong negara  untuk  mengadakan  penataan  kembali  tatanan  masyarakat  mereka,  baik  di bidang  politik,  ekonomi,  maupun  bidang  sosial.  Proses  untuk  merubah  tata  jajahan menuju masyarakat merdeka yang  sibuk  pembangunan  mengharuskan mereka untuk melaksanakan pembangunan hukum 2 .
Maka   dari   pada   itu   pemerintah   telah   membentuk   suatu   pengaturan perlindungan anak yang membahas segala lini perlindungan anak dan memperbaharui peraturan  yang  berkaitan  tentang  anak  pada  tahun-tahun  yang  lampau,  dimana perlindungan anak ini sendiri berdiri sendiri pada tahun 2002 yaitu Undang-Undang
1 Wagiati Soeteddjo dan Melani, 2011, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama, hlm. 5
2 Abdul Garuda Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, 1980, Beberapa Pembangunan Hukum Di Indonesia, Bandung, Alumni, hlm. 1.
Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  yang  pada  tahun  2014 dirubah kembali  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  yang kemungkinan  akan  dirubah  lagi  setelah  Presiden  Republik  Indonesia  yaitu  Joko Widodo  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2016 Tentang Kebiri.
Sebagai  suatu  bidang  kajian,  hukum  perlindungan  anak  telah  dikenal  di beberapa  negara  barat,  melalui  tulisan-tulisan khusus tentang  masalah  tersebut. Bagi negara-negara  yang  mengenal  kodifikasi  seperti  di  negeri  Belanda  ada  usaha-usaha penyesuaian  di  bidang  hukum,  dengan  cara  meninjau  kembali  pasal-pasal  yang terdapat  dalam  kitab-kitab  hukum,  baik  public  maupun  perdata,  pasal-pasal  yang merugikan   bagi   kehidupan   anak,   seperti   yang   dilaksanakan   oleh   suatu   panitia pimpinan  Wiarda  pada  tahun  1965-1971.  Walaupun  demikian  hal  ini  tidak  berate bahwa bagi negara yang tidak mengenal sistem hukum seperti tersebut di muka, tidak mengenal  hukum  yang  berwawasan  pada  kepentingan  anak/remaja.  Sebagai  contoh di  Indonesia  aspek-aspek  hukum  perlindungan  anak  dapat  dietemui  dalam  berbagai ketentuan  hukum,  baik  tertulis  maupun  hukum  adat,  hanya  tolak  ukur  yang dipergunakan  mungkin  berbeda.  Tolak  ukur  ini  tentunya  bagi  tiap  masyarakat  dan negara  akan  lain,  karena  adanya  pengaruh  berbagai  macam  faktor  lain  nilai  budaya, serta agama, dan falsafah negara masing-masing 3 .
Anak  dilahirkan  merdeka,  tidak  boleh  dilenyapkan  atau  dihilangkan,  tetapi kemerdekaan  anak  harus  dilindungi  dan  diperluas  dalam  hal  mendapatkan  hak  atas hidup  dan  hak  perlindungan  baik  dari  rang  tua,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan negara.  Perlindungan  anak  tersebut  berkautan  erat  untuk  mendapatkan  hak  asasi mutlak  dan  mendasar  yang  tidak  boleh  dikurangi  satupun  atau  asasi  mutlak  dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk  mendapatkan  hak  lainnya,  sehingga  anak  tersebut  akan  mendapatkan  hak- haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikan, bila anak  telah  menjadi  dewasa,  maka  anak  tersebut  akan  mengetahui  dan  memahami
9-10. 3 Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.
menganai apa yang menjadi dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, banga dan negara 4 .
Hak  asasi  anak  adalah  hak  asasi  manusia  plus  dalam  arti  kata  harus mendapatkan  perhatian  khusus  dalam  memberikan  perlindungan,  agar  anak  yang baru  lahir,  tumbuh  dan  berkembang  mendapat  hak  asasi  manusia  secara  utuh.  Hak asasi  manusia  meliputi  semua  yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan  manusia seutuhnya  dan  hukum  positif  mendukung  pranata  sosial  yang  dibuthkan  untuk pembangunan  seutuhnya  tersebut.  Pembangunan  manusia  seutuhnya  melalui  suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri adalah suatu aktualisasi dari potensi manusia seperti yang terdapat pada individu dan komunitasnya. Hak asasi manusia adalah hak dari setiap manusia yang dibuthkan untuk pembangunan manusia seutuhnya. Hukum positif   adalah   pranata   sosial   yang   dibutuhkan   oleh   semua   manusia   untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia,  hak asasi manusia adalah  dasar hukum positif. Penegak  hukum  digunakan  secara  efektif,  bila  ada  pelanggaran  hak  asasi  manusia dalam   pembangunan   atau   pembangunan   yang   dilaksanakan   telah   bertentangan dengan  hak  asasi  manusia.  Manusia/anak  telah  dirampas  hak  asasinya  dengan digunakan sebagai alat pembangunan untuk kepentingan dirinya atau kelompok yang berkuasa 5 .
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diksriminasi.  Dimana  perlindungan  ini  juga  harus  dilindungi  oleh keluarga,  maksud  dari  keluarga  menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Perlindungan   Anak   menyatakan   bahwa   keluarga   adalah   unit   terkecil   dalam masyarakat  yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah anaknya, atau ibu dan anaknya,  atau  keluarga  sedarah  dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  ke  bawah  sampai dengan derajat ke  lima.  Sedangkan untuk orang  tua  sendiri dijelaskan dalam  Pasal  1 angka  4  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  orang  tua  adalah ayah/ibu  kandung, atau  ayah  dan/atau  ibu  tiri,  ayah  dan/atau  angkat.  Lebih lanjut
13. 4 R. Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Restu Agung, hlm. 10-11.
5 R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PTIK, hlm.
Pasal  1  angka  a2  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menyatakan  hak  anak  adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua dan lainnya.
Lebih  lanjut  partsipasi  orang  tua  terhadap  perlindungan  anak  diatur  dalam Pasal  20  Undang-Undang  Perlindungan  anak  yang  menyatakan  bahwa  negara, Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang  Tua  atau  wali berkewajiban dan  bertanggung jawab  terhadap  penyelenggaraan  Perlindungan  Anak. Lebih  dalam  lagi  didalam  Pasal  23  ayat  (1)  menyatakan  juga  bahwa  Negara, Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, wali, atau orang  lain  yang  secara  hukum  bertanggung  jawab  terhadap  anak.  Tetapi  mengapa selalu saja ada orang tua yang tega tidak memenuhi perlindungan anaknya?
Lihat saja kasus-kasus pembuangan bayi oleh orang tua kandungnya, dimana bayi yang terbuang atau sengaja dibuang itu akibat dari hasil hubungan tidak dibawah pernikahan. Kemudian ada juga orang tua yang tega menjual anaknya akibat desakan kebutuhan  ekonomi  kehidupan  pada  saat  ini.  Ada  pula  orang  tua  yang  menyuruh anaknya  mengamen  ataupun  mengemis  untuk  memenuhi  kehidupan  ekonomi keluarga, sehingga mengabaikan keselamatan dan pendidikan anak. Selain itu ada juga orang  tua  yang  berani  memperkerjakan  anaknya  dengan  secara  brutal,  melebih kapasitas  beban  anak  bekerja.  Itu  hanya  sedikit  contoh  lalainya  orang  tua  dalam rangka ikut berpartispasi dalm perlindungan anak.
Atas  penjelasan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  maka  penulis  mencoba untuk   membahas   bagaimana   kedudukan  perlindungan   anak   di   mata   hak   asasi manusia?  Bagaimana  partispasi  orang  tua  dalam  rangka  memenuhi  perlindungan anak?  menggagas  konsep  perlindungan  anak  yang  berkelanjutan  dalam  rangka menjamin perlindungan anak di Indonesia.
Penelitian   karya   ilmiah   ini,   berjenis   penelitian   hukum   normatif   ( yuridis normatif) 6 . Pada penelitian yuridis normatif penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti  partisipasi  orang  tua  di  dalam  perlindungan  anak  yang  berkelanjutan. Penelitian  ini  akan  melihat  nilai  ilmiah  suatu  pembahasan  dan  pemecahan  masalah terhadap legal  issue dengan  cara  pendekatan-pendekatan (approach) yang  digunakan, antara lain:
6 Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 30.
1.  Pendekatan  Perundang-undangan (Statute    Approach). Pendekatan  perundang- undangan  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  dalam  penelitian  yuridis  normatif, karena  yang  akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi  fokus sekaligus    tema    sentral    suatu    penelitian.    Pendekatan    perundang-undangan dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani 7 yaitu  isu  partisipasi  orang  tua  di dalam perlindungan anak.
2.  Pendekatan  Historis  ( Historical  Approach) .  Pendekatan  historis  dilakukan  dalam kerangka  pelacakan  sejarah  lembaga  hukum dari  waktu  ke  waktu.  Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke  waktu.  Disamping  itu,  melallui  pendekatan  demikian  penelitian  ini  juga  dapat memahami  perubahan  dan  perkembangan  filosofi  yang  melandasi  aturan  hukum tersebut. 8 Penelitian  normatif  yang  menggunakan  pendekatan  sejarah memungkinkan seorang  peneliti untuk memahami hukum secara  lebih  mendalam tentang suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu 9 terhadap partisipasi orang tua di dalam perlindungan anak 3.  Pendekatan Kasus (Case Approach) . Berbeda dengan penelitian sosial 10 , pendekatan kasus (case  approach), dalam  penelitian  normatif  bertujuan  untuk  mempelajari penerapan  norma-norma  atau  kaidah  hukum  yang  dilakukan  dalam  praktik hukum. 11 Pendekatan  kasus (case  approach) tidak  sama  dengan  studi  kasus (case study). Dalam pendekatan kasus beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan  referensi bagi  suatu  isu  hukum.  Sedangkan  studi  kasus (case  study), adalah  suatu  studi terhadap  kasus-kasus  tertentu  dilihat  dari  berbagai  aspek  hukum  perlindungan anak.
Teori  yang  dipakai  dalam  tulisan  ini  adalah  teori  Hak  Asasi  Manusia.  Ada beberapa  teori  yang  penting  dan  relevan  dengan  persoalan  Hak Asasi Manusia,
7 Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jawa  Timur,  Bayu Media Publishing, hlm. 302.
8 Ibid, hlm 126. 9 Satjipto Raharjo, 1986, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni Bandung, hlm 332.
10 Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias menjelaskan bahwa Tujuan pokok dari Penelitian Sosial (yang   tentunya   bersifat   ilmiah),   adalah   menjelaskan   gejala-gejala   sosial   yang   ada   dalam   suatu masyarakat.   Marnasse  Malo  dan  Sri  Trisnongtias,  1997, Metode  Penelitian  Masyarakat, Jakarta,  Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Unversitas Indonesia, hlm. 19.
11 Johnny Ibrahim, Op.cit, hal 321.
antara lain, yaitu: teori hak-hak kodrati ( natural rights theory ), teori positivisme ( positivist theory )  dan  teori  relativisme  budaya  ( cultural  relativist  theory ).  Menurut  teori  hak-hak kodrati, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan  di  semua  tempat  oleh  karena  manusia  dilahirkan  sebagai  manusia.  Hak-hak tersebut  termasuk  hak  untuk  hidup,  kebebasan  dan  harta  kekayaan  seperti  yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi Hak Asasi Manusia, baik dari  pemerintah  atau  dari  suatu  sistem  hukum, karena Hak Asasi Manusia bersifat universal. Berdasarkan  alasan  ini,  sumber  Hak  Asasi  Manusia  sesungguhnya semata- mata berasal dari manusia 12 . Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap  tidak  jelas.  Menurut  positivisme  suatu  hak  mestilah  berasal  dari  sumber yang  jelas,   seperti   dari   peraturan   perundang-undangan   atau   konstitusi   yang dibuat  oleh  negara.  Dengan  perkataan  lain,  jika  pendukung  hak-hak  kodrati menurunkan  gagasan  mereka  tentang  hak  itu  dari  Tuhan,  nalar  atau  pengandaian moral  yang a  priori ,  kaum  positivis  berpendapat  bahwa  eksistensi  hak  hanya  dapat diturunkan  dari  hukum  negara 13 .  Keberatan  lainnya  terhadap  teori  hak-hak  kodrati berasal  dari  teori  relativisme  budaya  ( cultural  relativist  theory )  yang  memandang  teori hak-hak  kodrati  dan   penekanannya  pada  universalitas   sebagai   suatu   pemaksaan atas  suatu  budaya  terhadap  budaya  yang  lain  yang  diberi  nama  imperalisme  budaya ( cultural imperalism ) 14 .

## B.  Telaah Konsep
Perlindungan  hukum menjadi  sangat  penting karena  hal  tersebut  merupakan unsur  yang  harus  ada  dalam  suatu  negara  hukum.  Perlindungan  hukum  merupakan segala  upaya  yang  dapat  menjamin  adanya              kepastian  hukum,  sehingga  dapat memberikan perlindungan hukum  kepada  pihak-pihak yang bersangkutan atau yang
12 Todung Mulya  Lubis,  1993, In  search  of  Human  Rights  Legal-Political  Dilemmas  of  Indonesia’s New  Order,  1966-1990 ,  S.J.D   Dissertaion,   (Berkeley:   Boalt   Hlml   Law   School   –  University  of California,  1990)  didalam  Satya  Arinanto,   2001, Bahan  Bacaan  Politik  Hukum  2 ,  Jakarta,  Program Pasca Sarjana FHUI, hlm. 13.
13 Scott Davidson ,   1994, Hak   Asasi   Manusia,   Sejarah,   Teori   dan   Praktek   dalam   Pergaulan Internasional , Jakarta, Grafiti, hlm. 40.
melakukan  tindakan  hukum, 15 Menurut Satijipto  Raharjo dikutip  dalam  buku penerapan  teori  hukum  pada  penelitian  tesis  dan  disertasi;  perlindungan  hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM)  yang dirugikan orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum 16
Menurut Philipus  M.  Hadjon 17 berpendapat  bahwa  Perlindungan  Hukum bagi  rakyat  sebagai  tindakan  pemerintah  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan represif  perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinnya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati hati dalam mengambil keputusan  berdasarkan  diskresi  dan  perlindungan  yang  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan  sengketa.  Itu  artinya  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum berdasarkan    ketentuan    hukum    dari    kesewenangan.    Menurut CST    Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

## C.  Metode Penelitian
Secara  khusus  menurut  jenis,  sifat  dan  tujuannya  suatu  penelitian  hukum dibedakan  menjadi  dua  penelitian  yuridis  normatif  dan  penelitian  yuridis  empiris. Dalam  penelitian  yang  dilakukan  penulis  saat  ini  digunakan  penelitian  yang  bersifat normatif  atau  yuridis normatif  “  Metode  penelitian  ini  yang  digunakan  oleh  penulis dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan   yang   tertulis   atau   bahan-bahan   hukum   yang   lain,   sebagai penelitian   perpustakaan   atau   studi   dokumen   disebabkan   penelitian   ini   banyak
15 Setiono, Rule   of   Law   (Supremasi   Hukum), (Surakarta:   Magister   Ilmu   Hukum   Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.
3, dikutip dalam (http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf). Diakses 5 oktober 2015.
16 H. Salim HS dan Erlies Septiana N, Penerapan teori hukum  pada Penelitian Tesis dan Disertasi,
Rajawali Pers, Jakarta, 2014, cet 3, hlm 262.
17 Philipus M.  Hadjon, Perlindungan hukum bagi  rakyat  Indonesia, sebuah studi tentang prinsip prinsip penanganan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hlm 2.
dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder  yang  ada  di  perpustakaan 18 . Sehubungan  dengan  tipe  penelitiannya  yuridis  normatif  maka  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  (hukum  positif). Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama,  dan  metode  induktif  sebagai  tata  kerja  penunjang.analisis  normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. 19

## D.  Pembahasan
1.  Kedudukan Perlindungan Anak Dalam Kaca Mata Hak Asasi Manusia
Prinsip  fundamental  dari  suatu  keadilan  adalah  pengakuan  bahwa  semua manusia  itu  memiliki  martabat  yang  sama.  Di  samping  itu  memiliki  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban   yang   sama   pula.   Persamaan   fundamental   tersebut   sejalan dengan  sikap  tidak  membedakan  jenis  kelamin,  suku,  agama  atau  status  sosial seseorang 20 . Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau  kemanusiaan  itu  sendiri.  Kemanusiaan  setiap  manusia  atau  kemanusiaan  itu sendiri.  Kemanusiaan  setiap  manusia  merupakan  ide  yang  luhur  dari  Sang  Pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaanya sebagai manusia. Karena iu setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga  dapat  terus  berkembang  secara  leluasa.  Pengembangan  diri  ini dipertanggungjawabkan  kepada  Tuhan,  asal  dan  tujuan  hidup  manusia.  Semua  hak yang  berakar  dalam  kodratnya  sebagai  manusia  adalah  hak-hak  yang  lahir  bersama dengan eksistensi manusia  dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya.  Itulah sebabnya  mengapa  Hak  Asasi  Manusia  bersifat  universal.  Di  mana  ada  manusia  di situ ada Hak Asasi Manusia yang harus dihargai dan dijunjung tinggi 21 .
Pengertian  umum  dari  Hak  Asasi  Manusia  seperti  dikemukakan  oleh  Jan Marttenson dari  Komisi Hak Asasi Manusia PBB dapat disimpulkan dalam kalimat sebagai berikut “ Human Right could be generally defined as those rights which are inherent in our
18 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta, Sinar Grafika, 2008,hlm 14
19 Amirudin,  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta,  Raja  Grafindo,  2012, hlm. 16
20 Krisna Harahap, 2003, HAM dan Upaya Penegakannya Di Indonesia, Jakarta, PT Grafitri Budi Utama, hlm. 1.
21 Gunawan  Setiadirdja,  1993, Hak-hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Ideologi  Pancasila, Jakarta, Penerbit Kanisius, hlm. 75.
nature and  without  which  we can  not live as human being”. Dengan demikian, menurut Jan Martenson, Hak Asasi  Manusia itu merupakan  hak yang melekat pada  sifat manusia yang  tanpa  tersebut,  manusia  mustahil  dapat  hidup  sebagai  manusia.  Berdasarkan definisi tersebut, kita menemukan bahwa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia itu sangtlah  luas.  Namun  demikian,  yang  melandasi  lahirnya  Hak  Asasi  Manusia  dapat digolongkan dalam tiga macam konsep: 1) bersumber dari hukum kodrat ( natural law );
2)  Merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa;  3)  Merupakan  hak  diatur  dalam peraturan  ( legal  rights ),  dalam  pada  itu,  kepustakaan  tentang  Hak  Asasi  Manusia membaginya  dalam  hak-hak  dasar:  a)  yang  bersifat  klasik  ( de  klassieke  gronrechten ),  b) yang bersifat sosial ( de sociale gronrechten ) 22 .
Dalam   upaya   penegakannya,   Hak   Asasi   Manusia   mempunyai   beberapa konsep dasar, yaitu bahawa Hak Asasi Manusia merupakan jembatan menuju perilaku beradab  yang  diciptakan  dan  diakui  oleh  masyarakat  dunia,  yang  merupakan  bagian dari undang-undang dan kebijkan negara di dunia, telah dimodifikasi ke dalam hukum Internasional  dan  diakui  oleh  pengadilan  internasional.  Kemudian  berada  di  atas kepentingan  semua  golongan,  karena  merupakan  cara  bagi  semua  orang  “di  seluruh dunia”,  bai  yang  lemah  maupun  yang  kuat,  untuk  memberi  pembenaran  terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Serta tidak bergantung pada kesamaan agama, filsafat konsep  manusia,  melainkan  bergantung  pada  sejauh  mana  kita  saling  berbagi komitmen  mengenai  apa  yang  dibutuhkan  untuk  menciptakan  dunia  yang  beradab dan  juga  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  “asas  keadilan  dan  moral”  yang  telah diterima atau dimiliki bersama oleh setiap orang, “semata karena kita manusia”. Hal ini berarti bahwa setiap orang berhak menikmati Hak Asasi Manusia yang dimilikinya, sementara polisi  berkewajiban untuk menghormati dan  meliondungi  Hak-Hak  Asasi Manusia setiap orang 23 .
Sebagai bagian dari masyarakat Internasional Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 26 Januari 1990 di New York menandatangani pengesahan Convention on The  Rights  of  The  Child. Kemudian  melalui  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention  on  The  Rights  of  The  Child (Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak),  Indnesia  mengikatkan  diri  pada  konvensi  ini. Adapun beberapa butir penting dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
22 Krisna Harahap, Op.cit, hlm. 2. 23 Kepolisan Republik Indonesia, 2006, Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, Jakarta, hlm. 13.
hak-hak   anak,   adalah:   1)   menghormati   dan   menjamin   hak-hak   anak,   tanpa diskriminasi  dalam  bentuk  apapun  (Pasal  1);  2)  Negara  peserta  akan  menjamin langkah-langkah  tidak  ada  diskriminasi  itu  (Pasal  2);  3)  kepentingan  anak  akan menjadi  pertimbangan  utama  dalam  semua  tindakan  yang  dilakukan  oleh  lembaga pemerintah, swasta, lembaga, peradilan dan legislatif, menyangkut anak (Pasal 3 ayat 1);  4)  menjamin adanya  perlindungan  danb  perawatan  kesejahteraan anak,  untuk  itu harus  diambil  tindakan  legislatif  dan  administratif  yang  layak  mengenai  hak  dan kewajiban  orang  tua,  wali  dan  sebagainya  (Pasal  3  ayat  2);  5)  menjamin  agar  semua instansi  menyesuaikan  diri  dengan  norma  yang  ditetapkan  oleh  lembaga  yang berwenang  dalam  keselamatan  dan  kesehatan  anak  (Pasal  4);  6)  mengambil  langkah legislatif,  administratif  dan  langkah  lainnya  untuk  pelaksanaanhak-hak  yang  diakui dalam  konvensi;  7)  sejak  lahirnya  seseorang  anak  berhak  atas  nama  pendaftaran kelahiran,  dan  kewarganegaraan  (Pasal  7  ayat  1);  8)  menghormati  hak  anak  untuk mempertahankan  identitasnya  termasuk  kewarganegaraannya,  nama  dan  hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang (Pasal 8 ayat 1); 9) Jamninan bahwa  anak  tidak  akan  dipisahkan  dengan  orang  tuanya,  kecuali  demi  kepentingan anak   itu   sendiri;   10)   Jaminan   untuk   penyatuan   kembali   keluarga,   dengan membolehkan  keluar  atau  masuk  kembali  ke  negara  peserta  ( repratiasi )  diatur  dalam pasal 10; 11) memberantas penyerahan anak ke luar negeri (Pasal 11); 12) menjamin pandangan  anak  sesuai  dengan  usia  dan  kematangan  anak;  13)  hak  anak  untuk menyatakan pendapat  secara  bebas;  14)  hak  anak atas  kemerdekaan berpikir  (Pasal 14); 15) hak anak atas kemerdekaan berkumpul (Pasal 15); 16) jaminan Pribadi Anak
(Pasal  16);  17)  menjamin  hak  anak  memperoleh  informasi  (Pasal  17);  18) tanggungjawab   orang   tua   membesarkan   anak   (Pasal   18);   19)   Langkah-langkah legislasi,  administrasi,  sosial  dan  pendidikan  untuk  melindungi  anak  dari  kekerasan fisik, mental dan penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah, pelukan ( injury ) atau  eksploitasi  termasuk  penyalahgunaan  seksual  (Pasal  19);  20)  perlindungan  bagi anak yang kehilangan orangtuanya (Pasal 20); 21) upaya adopsi harus dilakukan demi kepentingan anak  (Pasal  21);  22)  langkah-langkah yang  layak  bagi  anak  pengungsian (Pasal  22);  23)  menjamin  martabat  anak  yang  cacat  fisik  dan  mental  (Pasal  23);  24) mengakui  hak  anak  untuk  menikmati  norma  kesehatan  tertinggi  dan  fasilitas perawatan serta pemulihan kesehatan (Pasal 24); 25) hak evaluasi secara berkala atas perawatan kesehatan jasmani dan rohani (Pasal 25); 26) hak anak atas jaminan sosial
(Pasal  26);  27)  hak  anak  atas  kehidupan  yang  layak  (Pasal  27);  28)  hak  anak  atas pendidikan  (Pasal  28);  29)  Hak  anak  atas  arah  pendidikan yang  baik  (Pasal  29);  30) hak  anak  minoritas  atas  budaya  dan  agamanya  sendiri  (Pasal  30);  31)  hak  anak  atas beristirahat,  bersantai,  bermain,  dan  rekreasi  (Pasal  31);  32)  kewajiban  melindungi anak dari eksploitasi (Pasal 32); 33) perlindungan anak dari bat terlarang (Pasal 33); 34)  melindungi  anak  dari  penyalahgunaan  seksual  (Pasal  34);  35)  mencegah penculikan, penjualan, atau jual beli anak (Pasal 35); 36) melindungi anak dari  segala bentuk  eksploitasi  (Pasal  36);  37)  snsk  tidak  boleh  disiksa  dan  dirampas kemerdekaannya  (Pasal  37);  38)  negara  peserta  menghormati  hukum  kemanusiaan internasional mengenai anak (Pasal 38); 39) meningkatkan pemulihan rohani, jasmani, dan  penyatuan kembali anak pada masyarakat bagi anak yang menjadi korban  setiap bentuk  pelanggaran  hak  anak  dan  kejahatan  (Pasal  39)  dan  40)  mengakui  hak  anak yang disangka melanggar hukum (Pasal 40) 24 .
Indonesia  sendiri  sebagai  negara  hukum,  mengatur  Hak  Asasi  Manusia  di dalam Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Masyur Effendi, hak-hak yang tercantum dalam undang-undang ini terdiri atas 25 :
1)   Hak untuk hidup, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf  kehidupannya,  hidup  tenteram, damai,  bahagia,  sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak berkeluarga  untuk  melanjutkan  keturunan.  Setiap  orang  berhak  untuk membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang sah atas kehendak yang bebas;
2)   Hak  mengembangkan diri,  setiap orang  berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan  dirinya,  baik  secara  pribadi  maupun  kolektif,  untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
3)    Hak  memperoleh  keadilan,  setiap  orang,  tanpa  diksriminasi,  berhak  untuk memperoleh  keadilan  dengan  mengajukan  permohonan,  pengaduan,  dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melaui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum
24 Otong Rosadi, 2004, Hak An a k Bagian Dari HAM, Bandung, Akademika, hlm. 48-50.
25 H. A. Prayitno dan Trubus Rahardiansah P, 2013, Pendidikan Kadeham, Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Menapak Jejak-Jejak Reformasi , Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, hlm. 152- 154
acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang  jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;
4)   Hak   atas   kebebasan   pribadi,   setiap   orang   bebas   untuk   memilih   dan mempunyai   keyakinan   politik,   mengeluarkan   pendapat   di   muka   umu, memeluk  agama  masing-masing,  tidak  boleh  diperbudak,  memiliki kewarganegaraan    tanpa    diskriminasi,    bebas    bergerak,    berpindah    dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
5)   Hak  atas  rasa  aman,  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi, keluarga,  kehormatan,  martabat,  hak  milik,  rasa  aman  dan  tenteram  serta perlindungan  terhadap  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu;
6)   Hak  atas  kesejahteraan,  setiap  orang  berhak  mempunyai  milik,  baik  sendiri maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain  demi  pengembangan  dirinyam bangsa  dan  masyarakat  dengan  cara  tidak  melanggar  hukum  serta mendapatkan  jaminan  sosial  yang  dibutuhkan,  berhak  atas  pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya;
7)   Hak  turut  serta  dalam  pemerintahan,  setiap  warga  negara  berhak  turut  serta dalam  pemerintahan  dengan  lansung  atau  perantaraan  wakil  yang  dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan;
8)    Hak  wanita,  seorang  wanita  berhak  untuk  memilih,  dipilih,  diangkat  dalam jabatan,  profesi  dan  pendidikan  sesuai  dengan  persyaratan  dan  peraturan perundang-undangan.  Di  samping  itu  berhak  mendapatkan  perlindungan khusus  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  atau  profesinya  terhadap  hal-hal  yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya; dan
9)    Hak  anak,  setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  oleh  orang  tua,  keluarga, masyarakat  dan  negara  serta  memperoleh  pendidikan,  pengajaran  dalam rangka pengembangan diri dan  tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
Atas  dasar  hal  tersebut  sudah  jelas  bahwa  perlindungan  merupakan  bagian dari  Hak  Asasi  Manusia,  dan  mendapatkan  tempat  prioritas.  Lebih  lanjut  Rahayu lebih  mengkrucutkan hak  anak  sebagai  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  yang  dilihat
dari  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  yang  menyatakan bahwa  Undang-Undang Perlindungan Anak lahir sebagai rekasi atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai  pihak  terhadap  anak,  antara  lain  seperti:  jual  beli/perdagangan  anak ( trafficking ),  pemaksaan  anak  untuk  bekerja,  perusahaan  yang  mempekerjakan  anak, kelompok  pemberontak  yang  memggunakan  anak  sebagai  informan  atau  sebagai tentara, anak sebagai korban kekerasan seksual, anak sebagai pelaku dalam film porno dan  tindakan  aparat  negara  yang  mengetahui  tentang  hak-hak  anak.  Perlindungan terhdap  anak  akan  dilakukan  dengan  berbagai  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  negara berdasarkan  4  (empat)  prinsip  utama,  yaitu:  1)  prinsip  non-diskriminasi;  2) kepentingan  terbaik  untuk  anak;  3)  hak  untuk  hidup,  kelansungan  hidup,  dan perkembangan; 4) penghargaan terhadap anak 26 .
Pada hakikatnya orang tua memiliki hak dan kewajiban yang sangat dominan bagi  anak,  namun  jika  orang  tua  melakukan  pelanggaran  hak  anak  maka  hukuman yang dijatuhkan juga akan semakin berat. Pelanggaran yang dapat dilakukan orang tua kepada  anaknya  antara  lain:  diskriminasi,  eksploitasi  baik  ekonomi  maupun  seksual, penelantaran,  kekejaman,  kekerasan  dan  penganiayaan,  ketidakadilan  serta  perlakuan salah lainnya. Ini juga memberikan penegasan, bahwa pelibatan anak dalam berbagai kegiatan orang dewasa tidak dibenarkan. Anak harus dilindungi untuk tidak dilibatkan dalam  kegiatan  politik  (seperti  kampanye),  dalam  sengketa  bersenjata,  kerusuhan sosial,  serta  semua  kegiatan  yang  mengandung  unsur  kejahatan 27 kerena  itu  semua bentuk  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  dan  menggambarkan  kebobrokan  negara  di masa akan datang.

## 2.   Partisipasi Orang Tua Dalam Rangka Memenuhi Perlindungan Anak
Untuk  sampai  pada  pemikiran  tentang  jaminan  hak  anak  dan perlindungannya,maka  terlebih  dahulu  harus  diketahui  apa  yang  menjadi  penyebab bahwa   hak   anak   dan   perlindungan   terabaikan.   Setelah   melalui   penganalisaan terdahulu  ternyata  bahwa  hak  anak  dan  perlindungannya  terabaikan  akibat  dari kurangnya perhatian dari keluarga sebagai masyarakat terkecil juga sebagai akibat dari lingkungan sekitar anak. Oleh  karena  itu pemikiran tentang jaminan hak anak  serta perlindungannya   perlu   dimulai   pada   perbaikan   pola   pembinaan   anak   dalam
26 Rahayu,  2012, Hukum  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), Semarang,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro , hlm. 158-159.
masyarakat  kita,  dengan  mendasarkan  kepad  kasih  sayang  dan  cinta  yang  tulus  dan murni dari orang tua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak di kemudian hari. Beranjak di sini, maka  terbentuk  suatu  masyarakat  yang  memiliki  kesejahteraan,  ketentraman  dan stabilitas yang tinggi 28 .
Selanjutnya  orang  tua  harus  bahwa  proses  perkembangan  anak  terdiri  dari beberapa  fase  pertumbuhan  yang  bisa  digolongkan  berdasarkan  pada  parelitas perkembangan   jasmani   anak   dengan   perkembangan   jiwa   anak.   Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase yaitu 29 :
1.   Fase  pertama  adalah  dimulainya  pada  usia  anak  0  tahun  sampai  dengan  7 (tujuh)  tahun  yang  bisa  disebut  sebagai  masa  anak  kecil  dan  masa perkembangan  kemampuan  mental,  pengembangan  fungsi-fungsi  tubuh, perkembangan  kehidupan  emosional,  bahasa  bayi  dan  arti  bahasa  asing  bagi anak-anak, masa kritis ( trozalter ) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak;
2.   Fase  kedua  adalah  dimulai  pada  usia  7  sampai  dengan  14  tahun  disebut sebagai  masa  kanak-kanak,  dimana  dapat  digoolongkan  ke  dalam  2  peride yaitu:  a)  masa  anak  sekolah  dasar  mulai  dari  usia  7-12  tahun  adalah  periode intelektual,  periode  intelektual  ini  adalah  masa  belajar  awal  dimulai  dengan memasuki  masyarakat  di  luar  keluarga,  yaitu  lingkungan  sekolah  kemudian teori  pengamatan  anak  dan  hidupnya  perasaan,  kemauan  serta  kemampuan anak  dalam  berbagai  macam  potensi,  namun  masih  bersifat  tersimpan  atau masa  latensi  (masa  tersembunyi), b)  masa  remaja/pra-pubertas atau  pubertas awal  yang  dikenal  dengan  sebutan perode  pueral, pada  periode  ini  terdapat kematangan  fungsi  jasmaniah  ditandai  dengan  berkembangnya  tenaga  fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung,  berandal,  kurang  sopan,  liar  dan  lain-lain,  sejalan  dengan berkembangnya  fungsi  jasmaniah,  perkembangan  intelektual  pun  berlansung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia  luar  sabgat  besar  terutama  yang  bersifat  kongkret,  karenanya  anak
28 Wagiati , Op.cit, hlm. 54.
puber  disebut  sebagai  fragmatis  atau  utilitas  kecil,  di  mana  minatnya  terarah pada kegunaan-kegunaan teknis;
3.   Fase  ketiga  adalah  dimulai  pada  usia  14  sampai  21  tahun,  yang  dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, di mana terdapat  masa  penghubung  dan  masa  peralihan  dari  anak  menjadi  orang dewasa.  Masa  remaja  atau  masa  pubertas  bisa  dibagi  dalam  4  (empat)  fase, yaitu:  a)  masa  awal  pubertas,  disebut  pula  sebagai  masa  pueral/pubertas,  b) masa  menentang  kedua,  fase  negatif, trotzalter kedua,  periode vemeinung, c) masa  pubertas sebenarnya, mulai kurang  lebih 14 tahun, masa  pubertas pada anak  wanita  pada  umumnya  berlansung  lebih  awal  dari  pada  masa  pubertas anak  laki-laki,  d)  fase adolescence, mulai  kurang  lebih  usia  17  tahun  sampai sekitar 19 hingga 21 tahun. Fase ketiga ini mencakup point c dan d di atas, di dalam  periode  ini  terjadi  perubahan-perubahan  besar.  Perubahan  besar  yang dialami anak membawa pengaruh pad sikap dan tindakan kea rah lebih agresif sehingga  pada  periode  ini  banyak  anak-anak  dalam  bertindak  dapat digolongkan  ke  dalam  tindakan  yang  menunjukan  ke  arah  gejala  kenakalan anak.
Seperti  yang  dijelaskan  di  awal  partispasi  orang  tua  di  dalam  perlindungan anak  secara  tegas  sudah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak. Kebijaksanaan,  usaha  dan  kegiatan  yang  menjamin  terwujudnya  perlindungan  anak, pertama  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  anak-anak  merupakan  golongan  yang rawan   dan depedent, di   samping   itu,   karena   adanya   golongan   anak-anak   yang mengalami   hambatan   dalam   pertumbuhan   dan   perkembangannya,   baik   rohani, jasmani  maupun  sosial,  selain  itu  dalam  pelaksanaan  perlindungan  anak  orang  tua harus lah  berdasarkan dasar filosofis, dimana  pancasila sebagai  dasar kegiatan dalam berbagai  bidang  kehidupan  keluarga,  bermasyarakat,  bernegara,  dan  berbangsa,  dan dasar  filosofis  pelaksanaan  perlindungan  anak.  Dasar  etis,  dimana  pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku  menyimpang  dalam  pelaksanaan  kewenagan,  kekuasaan  dan  keuatan  dalam pelaksanaan perlindungan anak.  Dasar  yuridis, pelaksanaan perlindungan  anak  harus didasarkan  pada  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  berbagai  peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang  berlaku.  Penerapan  dasar  yuridis  ini  haru  secara  integratif,
yaitu  penerapan  terpadu  menyangkut  peraturan  perundang-undangan  dari  berbagai bidang hukum yang berkaitan 30 .
Makna  yang  terdapat  didalam  Pasal  23  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Negara, Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, menekankan bahwa setiap yang disebutkan tersebut wajib untuk berpartisipasi dan hal ini berlaku menjadi tanggungjawab.  Penekanan  terhadap  orang  tua  menurut  penulis  sangat  penting, karena  orang  tua  lah  orang  yang  pertama  kali  dikenal  oleh  seorang  anak  ketika dilahirkan,  jadi  orang  tua  tidak  boleh  macam-macam  dengan  makna  perlindungan anak.
Kesejahteraan  anak  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  orang  tua. Perlindungan  anak  bermanfaat  bagi  anak  dan  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah  dan  negara.  Koordinasi  kerja  sama  kegiatan  perlindungan  anak  perlu dilakukan  dalam  rangka  mencegah  ketidakseimbangan  kegiatan  perlindungan  anak secara    keseluruhan.    Menurut    Maidin    Gultom    bahwa    yang    mengusahakan perlindungan  anak  adalah  setiap  anggota  masyarakat  sesuai  dengan  kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut  bertanggung  jawab  terhadap  dilaksanakannya  perlindungan  anak  demi kesejahteraan  anak.  Kebahagiaan  anak  merupakan  kebahagian  bersama,  kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera 31 .
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  kewajiban  orang  tua  terdapat didalam  BAB  IV  bagian  keempat  yang  mengatur  tentang  Kewajiban  dan  Tanggung Jawab  Orang  Tua  dan  Keluarga.  Pengaturan  ini  telah  disempurnakan  lagi  dengan kehadiran  perubahan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Apabila  orang  tua  ada yang  tidak  mau  berpartisipasi  didalam  perlindungan  anak  maka  akan  menimbulkan sebuah perbuatan pelanggaran hukum, maka Pasal 33 ayat (1) mengatur hal tersebut, yang   menyatakan   bahwa   dalam   orang   tua   dan   keluarga   anak   tidak   dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab persyaratan dimaksud dalam Pasal 26,
30 Maidin  Gultom,  2012, Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan, Bandung, Refika Aditama, hlm. 70-71.
31 Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm. 48.
seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan 32 .
Jika kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka partispasi orang tua yang diatur didalam aturan tersebut dapat penulis rinci sebagai berikut:
1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan  dan/atau  aturan  hukum  yang  sah  menunjukkan bahwa  pemisahan  itu adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  merupakan  pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat (1) );
2) Orang   tua   berkewajiban   dan   bertanggung   jawab   untuk:   a)   mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan  minatnya;  c)  mencegah  terjadinya perkawinan  pada  usia  Anak,  dan  d)  memberikan  pendidikan  karakter  dan penanaman nilai budi pekerti pada anak (Pasal 26 ayat (1) ) 33 ;
3)  Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahiran (Pasal 27 ayat (1) ) 34 ; 4) Orang  Tua  menjamin  Perlindungan  Anak  dalam  memeluk agamanya  (Pasal 43 ayat (1);
5) Orang  tua  bertanggung  jawab  menjaga  kesehatan  Anak  dan  merawat  Anak sejak dalam kandungan (Pasal 45 ayat (1) ) 35 ;
6) Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang menganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak (Pasal 45 B ayat (1) );
7) Orang Tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelansungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan (Pasal 46);
32 Untuk  menjadi  Wali dari Anak dilakukan melalui penetapan pengadilan, wali yang  ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak, wali juga bertanggung jawab terhadap diri anak  dan  wajib  mengelola harta  milik  anak  yang  bersangkutan untuk  kepentingan terbaik  bagi  anak, ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  syarat  dan  tata  cara  penunjukan  Wali  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
33 Dalam hal ketika orang tua tidak ada, maka pengaturannya bisa dilihat dalam 26 ayat (2) yang menyatakan  bahwa  dalam  hal  orang  tua  tidak  ada,  atau  tidak  diketahui  keberadaannya,  atau  karena suatu  sebab  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya,  kewajiban  dan  tanggung jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  beralih  kepada  keluarga,  yang  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34 Dalam  hal  anak  yang  proses  akta  kelahirannya  tidak  diketahui  dan  Orang  Tua  nya  tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta  kelahiran untuk  anak  tersebut  didasarkan  pada  keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (4).
35 Dalam  hal  Orang  Tua  yang  tidak  mampu  melaksanakan  tanggung  jawab  sebagaimna dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
8) Orang  Tua  wajib  melindungi  Anak  dari  upaya  transplantasi  organ  tubuhnya untuk pihak lain (Pasal 47 ayat (1) ) 36 ; dan
9) Orang  Tua  wajib  memberikan kesempatan  yang  seluas-luasnya kepada  Anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 49);
Sebagai anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka akan timbullah antara  hak  dan  kewajiban  selaku  anak.  Di  antara  hak  dan  kewajiban  yang  menjadi partispasi  orang  tua  dalam  rangka  memebuhi  hak  anak  menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 37 :
1)  Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya (Pasal 45);
2)  Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46);
3)  Jika  anak tekah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua  dan  keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas,  bila  mereka  itu  memerlukan bantuannya;
4)  Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47); dan
5)  Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 ayat (2) ).

## Menggagas Konsep  Perlindungan Anak  Yang Berkelanjutan Dalam  Rangka Menjamin Perlindungan Anak Di Indonesia
Konsep  “bekelanjutan”  merupakan  konsep  yang  sering  digunakan  dalam kajian  lingkungan  dan  hukum  lingkungan  yang  dikaitkan  dengan  pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) 38 .   Berkelanjutan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan.
36 Terkait hal itu, penjelasan lebih lanjut menjelaskan bahwa Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan: a) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperahtikan kesehatahn  anak;  b)  jual  beli  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  anak;  dan  c)  penelitian  kesehatan  yang menggunakan  Anak  sebagai  objek  penelitian  tanpa  seizing  Orang  Tua  dan  tidak  mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.
37 Siska  Lis  Sulistiani,  2015, Kedudukan  Hukum  Anak,  Hasil  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Badnung, Refika Aditama, hlm. 17.
38 Yuliandri, Membentuk Undang -Undang  Yang  Berkelanjutan, Jurnal  Konstitusi,  Vol.  II  No  2,
(2009), hlm. 12.
Terkait  hal  ini  maka  konsep  berkelanjutan  tentu  dapat  diterapkan  di  dalam perlindungan, hal ini akan membawa jaminan dan kepastian perlindungan anak yang terus menerus.
Sejatinya  gagasan  konsep  perlindungan  anak  yang  berkelanjutan  ini  sudah hadir  di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  tetapi  dalam  kenyaataan  yang kita lihat di lapangan masih banyak pemenuhan perlindungan anak yang tidak sesuai dengan  kadar  atau  porsinya,  sehingga  menimbulkan  konsep  di  mata  masyarakat, bahwa di Indonesia perlindungan anak tidak diakuai sebagai hak asasi manusia karena tidak  ada  aturanya,  atau  bahkan  masyarakat mengganggap aturan  perlindungan  anak sudah  ada,  tetapi  tidak  dijalankan,  sesuai  dengan  konsep  klasik  masyarakat  “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah”. Jika anak artis atau pejabat yang sering kita temui di layar  televisi  atau  yang  sering  dibicarakan  orang  maka  haknya  terpenuhi,  sedangkan bagi  anak-anak  yang  biasa  saja  atau  bahkan  tidak  mampu  haknya  tidak  terpenuhi, kecuali kasus nya menjadi hot topic di Indonesia.
Undang-Undang       Perlindungan       Anak               menegaskan       bahwa pertanggungjawaban  orang  tua  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan secara  terus  menerus demi  terlindunginya hak-hak  anak.  Rangkain  kegiatan  tersebut harus  berkelanjutan  dan  terarah  guna  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan anak,  baik  fisik,  mental,  spiritual,  maupun  sosial.  Tindakan  ini  dimaksudkan  untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak  yang  diharapkan  nantinya sebagai penerus generasi  bangsa.  Upaya  perlindungan  anak  perlu  dilaksanakan  sedini  mungkin,  yaitu sejak  dari  janin  dalam  kandungan  sampai  anak  berusia  delapan  belas  tahun. Bertitik tolak  pada  konsep  perlindungan  anak  yang  utuh,  menyeluruh,  dan  komprehensif maka  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  meletakkan  kewajiban  memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas 39 :
a)   Asas nondiskriminasi, adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan  anak,  baik  secara  lansung  maupun  tidak  lansung  berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan perlindugan hak-hak anak;
b)   Asas  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  adalah  asas  yang  menekankan bahwa  dalam  semua  tindakan  yang  berkaitan  dengan  anak  yang  dilakukan
39 Rika  Saraswati, 2015, Hukum  Perlindungan Anak Di  Indonesia, Bandung, Citra  Aditya  Bakti, hlm, 24-25.
oleh  pemerintah,  masyarakat,  ataupun  badan  legislatif  dan  yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
c)   Asas  hak  untuk  hidup,  kelansungan  hidup,  dan  perkembangan,  adalah  asas yang  menekankan  bahwa  setiap  anak  mempunyai  hak  untuk  hidup  dengan aman,  tenteram,  damai,  bahagia,  sejahtera  lahir  dan  batin,  serta  berhak  atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi  oleh  pihak-pihak  yang  disebutkan  oleh  Undang-Undang Perlindungan  Anak  memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  itu,  yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintahan;
d)   Asas  penghargaan  terhadap  pandangan/pendapat  anak,  adalah  asas  yang memberikan  hak  kepada  anak  untuk  menyatakan  pendapat  dalam  segala  hal yang  mempengaruhi  anak,  meliputi:  1)  hak  untuk  berpendapat  dan memperoleh  pertimbangan  atas  pendapatnya,  b)  hak  untuk  mendapat  dan mengetahui  informasi  serta  untuk  mengeskpresikan,  c)  hak  untuk  berserikat menjalin   hubungan   untuk   bergabung,   dan   d)   hak   untuk   memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.
Menurut  Rika  Saraswati,  mmberikan  perlindungan  kepada  anak  merupakan tindakan  yang  tepat  karena  anak-anak  dikategorikan  sebagai  kelompok  yang  rentan ( vulnerable  groups )  di  samping  kelompok  rentan  lainnya,  seperti  pengungsi  ( refugees ),
pengungsi  dalam  negeri  ( internally  displaced  persons ),  kelompok  minoritas  dalaman ( indigenous peoples ), dan perempuan ( women ). Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  juga  mengidentifikasi anak-anak  sebagai  kelompok rentan  bersama-sama  dengan  kelompok  lainnya,  seperti  petani  yang  tidak  memili tanah,  pekerja  di  desa,  pengangguran  di  desa,  pengangguran  di  kota,  kaum  miskin kota, usia lanjut, dan kelompok khusus lainnya. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat   penting   karena   pelanggaran   atas   perlindungan   anak   pada   hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat  menjadi  penghalang  sangat  besar  bagi  kelansungan  hidup  dan  perkembangan anak  karena  anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan  perlakuan salah  lainnya  akan  mengambil  resiko,  seperti  hidup  yang  lebih  pendek,  memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan
pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki ketrampilan yang buruk sebagai orang tua,  menjadi  tunawisma,  terusir  dari  tempat  tinggalnya,  dan  tidak  memiliki  rumah. Akan  tetapi,  di  sisi  lain,  tindakan  perlindungan  yang  sukses  akan  meningkatkan peluang  anak  untuk  tumbuh  sehat  secara  fisik,  mental,  percaya  diri,  dan  memilki harga  diri,  dan  kecil  kemungkinan  melakukan abuse atau  eksploitasi  terhadap  orang lain, termasuk anaknya sendiri 40 .
Perlindungan  terhadap  anak  yang  berkelanjutan memang  sangat  diperlukan, karena  banyak  faktor  yang  menyebabkan  anak  berisiko  mengalami  kekerasan, pengabaian,  eksploitasi,  dan  perlakuan  salah  lainnya,  dimana  penulis  mencoba menguraikan  perlindungan  anak  yang  berkelanjutan  ini  disesuaikan  dengan  konsep Rika Saraswati yaitu 41 :
a) Cara  pengusahan  mengunakan  kekerasan  yang  diterapkan  lintas  generasi, pengasuhan  demikian  biasanya  masih  menggunakan  pendekatan  militer  atau pendekatan otoriter. Jenis  pengasuhan ini  memberi pengalaman kepada anak tentang  kekerasan.  Setelah  anak  dewasa,  ada  kecenderungan  ia  akan menggunakan  pendekatan  yang  sama.  Di  sisi  lain,  pengasuhan  yang  egaliter akan  menumbuhan  hubungan  pertemanan  orang  tua  dengan  anak  tanpa mengurangi nilai-nilai hormat antara kedua pihak;
b) Kemiskinan   yang   berdampak   urbanisasi,   perubahan   gaya   hidup,   dan perubahan  harapan  terhadap  kualitas  hidup,  kemiskinan  sangat  jelas  telah menghambat  kesempatan  dan  cita-cita  anak  untuk  tumbuh  dan  berkembang sesuai  dengan  keinginannya.  Pemerintahan  yang  tidak  mampu  memberi kesempatan kerja kepada para orang tua akan berdampak pada anak-anak, di antaranya, anak-anak berhenti sekolah karena tidak ada uang untuk membayar sekolah, sebab kepentingan perut lebih diutamakan dari pada sekolah. Setelah berhenti  sekolah,  anak-anak  tidak  mempunyai aktivitas lagi,  sehingga mereka terdorong untuk bekerja membantu orang tuanya;
c) Nilai-nilai di masyarakat yang eksploitatif (nilai anak sebagai komoditas) dan diskriminatif, masih  ada  sebagian  orang  tua  di  masyarakat yang  menganggap bahwa anak adalah hak miliknya, sehingga hak-hak anak cenderung diabaikan.
Namun,  di  sisi  lain,  anak  selalu  dituntut  untuk  memenuhi  kewajibannya,
40 Ibid, hlm . 26. 41 Ibid, hlm. 27 -28.
seperti  harus  menghormati  rang  tua,  menurut  segala  perintah  dan  kehendak orang tua, serta tidak boleh membangkang. Begitu pula ketika anak berada di sekolah,  anak  harus  menghormati,  mematuhi   perintah,  dan  kehendak  guru. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  anak  sering  dipandang  sebagai  kelompok  yang tidak  pernah  dianggap  secara  sosial,  kultural,  atau  secara  legal.  Akibatnya, anak  menjadi  rentan  terhadap  segala  macam  kekerasan  (fisik,  psikis,  seksual, penelantaran,  eksploitasi,  diksriminasi,  dan  pelecehan)  yang  pada  hakikatnya merupakan  bentuk pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Kekerasan  terhadap  anak dapat terjadi di ranah privat, seperti di dalam rumah tangga ataupun di ranah publik, seperti di sekolah dan di tempat umum lainnya;
d) Sistem   hukum   yang   tidak   mendukung   perlindungan   anak,   meskipun Indonesia  sudah  memiliki  berbagai  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang anak  di  berbagai  bidang,  pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  anak  masih sangat  jauh  dari  harapan.  Tidak  hanya  peraturan  hukum  tentang  anak  yang satu  sama  lain  ada  yang  bertentangan,  bahkan  diperparah  lagi  oleh  pihak aparat  penegak  hukum  yang  masih  belum  berspektif  hak  anak  dalam menghadapi  dan  menyelesaikan  persoalan.  Selain  itu,  dukungan  masyarakat atau  budaya  hukum  masyarakat  juga  masih  rendah,  terutama  dalam memosisikan seorang anak dan pengetahuan tentang hak-hak anak.
Atas   dasar-dasar   tersebut,   sangat   dibutuhkan   kesadaran   semua   lapisan ataupun  golongan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak,  karena  tumbuh  dan besarnya  anak  akan  selalu  berkaitan  dengan  pertanyaan,  apakah  perlindungan  anak sudah berjalan di Indonesia? Dengan konsep perlindungan anak yang berekelanjutan menegaskan  bahwa  perlindungan  anak  tidak  hanya  berhenti  dalam  tataran  undang- undang  saja,  tetapi  harus  berimplikasi  di  dalam  kehidupan  nyata  seorang  anak.  dari dia  bangun  tidur,  bersekolah,  bermain,  belajar,  makan  dan  minum,  sampai  dengan tidurnya serta terkait aktivitas lainnya yang berkaitan dengan tumbuh kembang serang anak.

## E.  Penutup
Orang  tua  sebagai  orang  yang  pertama  kali  ditemui anak  setelah  melahirkan seyogyannya orang tua mendukung perlindungan anak. Anak akan bersama orang tua
dari dalam kandungan sampai dengan besarnya nanti, anak selalu butuh perlindungan dan  kasih  sayang.  Orang  tua  yang  menelantarkan  dan  tidak  mau  melindungi  anak, akan menciptakan anak yang tidak baik nantinya, karena akan banyak menyusahakan masyarakat. Maka dari pada itu perlindungana adalah suatu hukum yang wajib untuk dipenuhi  oleh  orang  tua.  Perlindungan  Anak  merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi Manusia,  jika  perlindungan  anak  tidak  diberikan  rang  tua  maka  orang  tua  sama  saja membuat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Tentu saja pelanggaran ini  akan memiliki implikasi hukum di kemudian hari.   Terhadap partispasi orang tua terhadap perlindungan  anak  dapat  kita  temui  dalam  Undang-Undag  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan   Anak   serta   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   1974   Tentang Perkawinan.  Di  dalam  undang-undang  itu  dijelaskan  bagaimana  peran  orang  tua dalam  berpartispasi memberikan perlindungan  yang  terbaik bagi  anak,  maka dari  itu penulis   mencoba   menawarkan   konsep   perlindungan   anak   yang   berkelanjutan. Konsep  perlindungan  anak  sangat  dibuthkan sekali di  dalam  mengawal pelindungan anak,  karena  dengan  konsep  perlindungan  ini  memberikan  ketegasan  bahwa perlindungan  harus  benar-benar  dijalankan  di  dalam  lapangan,  dan  bukan  hanya sampai dalam sebatas aturan saja, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul Garuda Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, 1980, Beberapa Pembangunan Hukum Di Indonesia, Bandung, Alumni. Amirudin,  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta,  Raja  Grafindo, 2012.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta, Sinar Grafika, 2008. Gunawan  Setiadirdja,  1993, Hak-hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Ideologi  Pancasila, Jakarta, Penerbit Kanisius.
H.  A.  Prayitno  dan  Trubus  Rahardiansah  P,  2013, Pendidikan  Kadeham,  Kebangsaan, Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Menapak  Jejak-Jejak  Reformasi, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti.
Irma  Setyowati  Soemitro,  1990, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak, Jakarta,  Bumi Aksara.
Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jawa  Timur, Bayu Media Publishing.
Kepolisan Republik Indonesia, 2006, Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, Jakarta. Krisna Harahap, 2003, HAM dan Upaya Penegakannya Di Indonesia, Jakarta, PT Grafitri Budi Utama.
Maidin  Gultom,  2012, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan, Bandung, Refika Aditama.
,  2014, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama
Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias, 1997, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Unversitas Indonesia. Otong Rosadi, 2004, Hak Anak Bagian Dari HAM, Bandung, Akademika. Rahayu,   2012, Hukum   Hak   Asasi  Manusia   (HAM), Semarang,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Rika  Saraswati, 2015, Hukum  Perlindungan  Anak Di  Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti. R. Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Restu Agung.
dan Adri Desasfuryanto, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PTIK. Satjipto Raharjo, 1986, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni Bandung. Satya Arinanto,  2001, Bahan Bacaan Politik Hukum 2 , Jakarta, Program Pasca Sarjana FHUI.
Scott   Davidson,   1994, Hak   Asasi   Manusia,   Sejarah,   Teori   dan   Praktek   dalam Pergaulan  Internasional , Jakarta, Grafiti.
Setiono, Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum), (Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Sebelas  Maret,  2004),  hlm.  3,  dikutip dalam    (http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf).    Diakses    5 oktober 2015.
H.  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  N, Penerapan  teori  hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, cet 3. Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, sebuah studi tentang prinsip prinsip penanganan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1985
Siska  Lis  Sulistiani,  2015, Kedudukan  Hukum  Anak,  Hasil  Perkawinan  Beda  Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Bandung, Refika Aditama Todung  Mulya  Lubis,  1993, In  search  of  Human  Rights  Legal-Political  Dilemmas  of Indonesia’s  New  Order, 1966-1990 , S.J.D   Dissertaion,  (Berkeley:  Boalt   Hlml Law  School  – University of California, 1990).
Wagiati Soeteddjo dan Melani, 2011, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama. Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.
Jurnal Yuliandri, Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan, Jurnal Konstitusi, Vol. II No 2, (2009).

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindunga Anak.