Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, Irda Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas Asahan JL. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga, Asahan, Sumatera Utara Telp: (0623) 42643, Kode Pos 21216
Email: nurrywuranty@gmail.com (CA)
Naskah Diterima: ………  Direvisi:………………Disetujui:……. Diterbitkan:……….. DOI: ……………………………….

## Abstrak
Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyatakan anak yang sah adalah anak yang Lashir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan  di  lahirkan  oleh  istri  tersebut  yang  artinya  bahwa  anak  dikatakan  sah  apabila  lahir  dari perkawinan yang resmi. Bila dikatakan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah tidak ada masalah, namun anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah ini akam menimbulkan suatu kecurigaan apabila pasal ini di hubungkan dengan pasal lain yang membolehkan wanita hamil karena  zina  menikah  dengan  laki-laki  yang  menghamilinya.  Perkawinan  perempuan  hamil karena zina dengan pria yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah. Dalam penulisan ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  melakukan  pendekatan secara  undang-undang.  Dalam  penulisan ini  juga  mengangkat  dua  permasalahn  hukum  yang adalah bagaimana akibat hukum anak yang di lahirkan wanita hamil yang dinikahkan menurut Kompilasi  Hukum  Islam  dan  bagaimana  kedudukan  anak  luar  nikah  ditinjau  berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan dari penulisan ini dapat di simpulkan bahwa anak yang  lahir  di  luar  pernikahan  hanya  memiliki  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya.
Kata Kunci: Peraturan Hukum, Kedudukan Anak, Perkawinan Yang Sah.

## Abstract
Article 99 in Compilation of Islamic Law which states that: a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage and the  result of fertilization of a legal husband and wife outside the womb and born by the wife, which means that the child is said to be legitimate when born from marriage official one. If it is said "children born as a result of a legal marriage there are no problems, but children born during this legal marriage will raise suspicion if this Article is  linked to  other  Articles  that  allow  pregnant  women  because  adultery  marries  a  man  who impregnates".  a  marriage  of  a  pregnant  woman  because  of  adultery  with  a  man  who impregnates her is a legal marriage. In this paper the author uses normative juridical research methods that approach the law. In this paper also raised two legal issues that are how the legal consequences of children born to pregnant women married according to the Compilation of Islamic Law and how the position of out of wedlock children is reviewed based on a compilation of Islamic Law. Based on this writing, it can be concluded that a child born outside of marriage only has a nasab relationship with his mother and his mother's family.
Keywords: Legal Regulations, Position of Children, Legitimate Marriage.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata

## PENDAHULUAN
Perkawinan    adalah  suatu  peristiwa  penting  di  dalam  kehidupan  manusia  karena perkawinan  tidak  saja  menyangkut  pribadi  kedua  calon  suami  istri  yaitu  laki-laki  dan perempuan, tapi juga menyangkut masalah keluarga dan masalah orang di sekitar lingkungan. Setiap  perkawinan  selalu  dianggap  sebagai  suatu  yang  sakral  serta  suci  karena  setiap kepercayaan  selalu  menghubungkan  kaidah  perkawinan  dan  kaidah  agama  islam  yang  di jelaskan  dalam  (Q.S.  An-Nissa:  3)  yang  Artinya:  Maka  nikahilah  wanita-wanita  yang  kamu senangi  dua  tiga  atau  empat,  kemudian jika  kamu  takut tidak  akan  dapat  berlaku adil, maka nikahilah seorang saja.
Menurut Kompilasi Hukum Islam didalam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah.  (Lihat  Pasal  2 Kompilasi Hukum Islam) Sedangkan tujuan perkawinan terletak di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Demikian juga dalam pasal 4 disebut perkawinan adalah sah apabila dilakukan dalam hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 (Lihat Kompilasi Hukum Islam , h. 14-15 ).
Pada  masa  saat  ini  merupakan  zaman  dimana  mana  perbuatan  tercela  dan  hina  sering terjadi.  Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  semua  kalangan  tidak  melakukan  hal  tersebut dimana kita ketahui bahwa banyak remaja melakukan perbuatan maksiat yang tidak terkendali dan tidak di awasi oleh keluarganya dan hal ini juga merupakan pengaruh dari lingkungan yang tidak baik. Masa puber remaja mengakibatkan tidak terkendali emosi yang menjerumuskan si remaja berbuat kemaksiatan (Santoso, 2017, h. 2).
Lembaga perkawinan selalu menghadapi tantangan yang berkaitan dengan masalah sosial di masyarakat yang bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial yang mencoba  mengusik  kesakralan  institusinya.  Salah  satu  masalah  sosial  tersebut  adalah banyaknya  kasus  yang  menimpah  wanita  terhadap  masalah  hamil  diluar  nikah.  Masalah  ini tidak  hanya  mengenai  kehamilan  saja  akan  tetapi  ini  menyangkut  tentang  para  pelaku  yang melakukan perbuatan tersebut dan mengenai status hukum anak di dalam kandunganya (Quthb, 1987, h. 24).
Di  Indonesia  pengaturan    masalah  perkawinan  yang  terdapat  dalam  Pasal  53  Kompilasi Hukum  Islam  (selanjutnya  disebut  KHI)  akan  tetapi  dalam  peraturan  tersebut  tidak  ada peraturan khusus tentang adanya masa ‘iddah bagi wanita hamil tersebut. Dan ketentuan dalam Kompilasi  Hukum  Islam  sama  sekali  tidak  menggugurkan  setatus  zina  bagi  sipelakunya, meskipun telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan diluar nikah. Karena perbuatan yang  sebelumnya  tidak  akan  terhapuskan  sekalipun akan  dilakukanya  pernikahan setelah  itu dan hal ini akan semangkin rumit ketika dihadapkan pada suatu permasalahan di hubungkan dengan status anak yang akan dilahirkan. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan dalam pasalnya  yang ke 42 berbunyi bahwa anak  yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Hukum harusnya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada pada anak tersebut, termasuk terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang ada terutama Kompilasi Hukum Islam.
Berdasarkan  latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.  Berdasarkan  Uraian  latar  belakang  diatas,  maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum anak yang di lahirkan wanita hamil yang di nikahkan menurut kompilasi hukum islam, status anak yang di lahirkan dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di tinjau dari kompilasi hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Menurut Marzuki bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan prinsip- prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, dan yang paling mendasar terkait aturan hukum, untuk menjadi solusi terhadap isu-isu hukum  yang dihadapi (Marzuki, 2005, h. 35). Penulis dalam melakukan  penulisan  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif dengan  pendekatan  secara  undang-undang.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan utamanya  yang terdiri dari bahan hukum primer  berupa  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  perarturan  yang  berhubungan  dengan  masalah hukum yang di angkat, bahan hukum sekunder yang berupa bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier berupa bahan penunjang yang membantu bahan primer  dan  bahan  sekunder.  Prosedur  dalam  pengumpulan  data  berupa  bahan-bahan  dari pustaka  yang  berhubungan  dengan  judul  yang  di  angkat  penulis.  Selanjutnya  dalam menganalisis bahan hukum mengunakan data kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Akibat  Hukum  Anak  Yang  di  Lahirkan  Wanita  Hamil  Yang  di  Nikahkan  Menurut Kompilasi Hukum Islam
Perkawinan  yang  sah  merupakan  perkawinan  yang  di  lakukan  oleh  seorang  pria  dan seorang wanita tidak dalam keadaan paksa dan  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam. Sesuai  dengan  ketentuan  Islam  sebelum  adanya  ikatan  perkawinan  maka,  pria  dan  wanita dilarang  melakukan  suatu  hubungan  dan  jika  mereka  telah  melakukannya  maka  perbuatan tersebut  dikatakan  perbuatan  zina.  Jika  hasil  dari  perbuatan  mereka  menyebabkan  wanita tersebut mengandung anak dari pria yang melakukan hubungan dengannya, maka berdasarkan pandangan masyarakat anak tersebut di katakan sebagai anak zina sebab dari perbuatan kedua orang tuannya.
Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang berasal dari persetubuhan di luar kawin yang  berasal  dari  pria  yang  bukan  suami  sahnya  menurut  islam  dan  undang-undang  tidak terhitung  untuk  mendapatkan  warisan  dan  anak  tersebut  hanya  mempunyai  hubungan  nasab dengan ibunya tetapi tidak dengan bapaknya, juga tidak berhak atas nafkah, dan pemeliharaan dari bapaknya. Status anak zina dalan Islam tersebut kembali ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Maret 2012, yang antara lain menyatakan: (Fatwa MUI, 2012) 1. Anak dari hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, nikah, waris, dan juga nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Anak  dari  hasil  zina  hanya  mempunyai  hubungan  nasab,  waris,  dan  juga  nafkah  dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Islam  menetapkan  bahwa  anak  menempati  garis  kewarisan  pertama  dalam  menerima warisan  dari  orang  tuanya.  Mengenai  anak  luar  kawin  sebagai  anak  yang  tidak  sah  hanya mempunya  hubungan  hukum  perdata  dengan  si  ibu  dan  keluarga  si  ibunya  dan  tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya. Oleh karena anak luar kawin, laki-laki maupun perempuan tidak di akui hubungan darah dengan ayahnya, maka anak tidak mewarisi  harta  ayahnya  dan  tidak  pula  dari  seorang  kerabat  ayahnya  sebagaimana  ayahnya tidak  mewarisinya  lantaran  tidak  ada  sebab  pustaka  mempusakai  antara  keduannya  yaitu hubungan darah.
Menurut  Wahbah  Zuhaili  menyebutkan  bahwah  ada  beberapa  cara  untuk  menentukan hubungan nasab seorang anak yaitu; perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya (Al-Khalafi, Al-Wajiz, 2006, h. 799-800):
1. Hubungan  perkawinan  yang  merupakan  awal  dari adanya  hubungan  nasab  bagi  anak  dan keturunannya,  sedangkan  menurut  Abdul  Azim  bin  Badawi  Al-Khalafi  menyatakan hubungan darah pada umumnya harus di awali dengan suatu akad yang sah sesuai dengan Hukum Islam.,
2. Pengakuan  garis  nasab  atau  keturunan (itsbat  nasab  bil  iqrar) berdasarkan  pendapat  dari Abdul  Manan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  tetap  bisa  diakui  apabila  tidak terpenuhinya secara nyata bahwa hubungan mereka tidak sah.
3. Mubaiyyinah (perbandingan)  dengan  melakukan  pembuktian  berdasarkan  bukti  yang  sah bahwa seorang anak benar senasab dengan kedua orangtuanya dan mempunyai kemiripan orang tua dan anak tersebut.
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, dan ahli waris orang yang pada saat meninggal dunia memiliki ikatan darah atau ikatan yang sah  dengan  pewaris, islam,  dan  tidak terhalang  untuk mendapatkan  warisan  (Aulia,  2012,  h. 52).
Beberapa akibat Hukum hak dan kewajiban anak dengan ibu yang melahirkan, dan ayah kandungnya yaitu: (Jurnal Pro Hukum, 2016)
1. Hubungan Nasab
Anak yang lahir di luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja dan anak tersebut tidak dapat dinisabkan oleh ayah kandungnya walaupun secara nyata ayah kandungnya yang telah menghamili ibu yang melahirkan anak tersebut.
2. Nafkah
Karena anak di luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, maka  yang  memberikan  nafkah  kepada  anak  tersebut  yaitu  ibu  dan  keluarga  ibunya. Sedangkan jika anak  yang sah ayah harus memberikan nafkah dan kehidupan  yang layak dan  baik  contohnya  pendidikan,  kesehatan,  dan  nafkah  sehari-hari  kepada  anak  tersebut sesuai dengan penghasilannya jika ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai  ketentuan  Islam.  Apabila  ayah  dan  ibu  sudah  berpisah  maka  ayah  tetap  harus  di bebankan memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.
3. Hak waris
Anak luar kawin hanya memiliki ikatan kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka secara hukum anak tersebut tidak memiliki ikatan saling mewaris dengan ayah kandungnya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

## Kedudukan Anak Luar Nikah Ditinjau Berdasarkan Kompilasi  Hukum Islam (KHI)
Kedudukan anak luar nikah diatur dalam Pasal 42, Pasal 43 Undang-Undang dan Pasal 283 KUHPerdata sebagai aturan hukum umum. Kedudukan anak dibagi menjadi tiga jenis yaitu :
1. Anak sah
2. Anak luar kawin yang diakui
3. Anak luar kawin yang tidak diakui
Namun ketentuan pembagian jenis kedudukan anak tersebut hanya diatur secara rinci pada KUHPerdata  dan  tidak  diatur  secara  spesifik  didalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),
melainkan hanya mengatur tentang apa yang dimaksud anak sah dan apa yang dimaksud dengan anak luar kawin (pada Pasal 186).
Pandangan  Hukum  Islam  menetapkan  bahwa  kedudukan  anak  diketahui  dari  hubungan biologis antara ayah dan anak. Dikatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari ayahnya jika anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang legal dan resmi menurut agama Islam  dan  peraturan  perundang-undangan  terkait  pernikahan.  Sementara  jika  anak  tersebut dilahirkan diluar pernikahan yang legal dan resmi maka anak tesebut hanya memiliki ikatan dengan  ibunya  bukan  ayahnya,  sehingga  memungkinkan  bahwa  anak  tersebut  tidak  akan menjadi ahli waris dari ayahnya, dan jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan maka sang ayah tidak dapat menjadi wali nikahnya.
Namun  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  melalui  pengujian  undang-undang perkawinan  terhadap  Undang-Undang  1945,  dalam  inti  putusannya  menyatakan  kedudukan anak  diluar  nikah  tetap  memiliki  ikatan  dengan  ayahnya  kandungnya  jika  dapat  dibuktikan secara  keilmuan  dan  surat  pembuktiannya  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  berwenang melakukan penelitian yang menyatakan bahwa anak tersebut memang memiliki DNA ayahnya, sehingga anak tersebut tetap dapat diakui dan dapat menjadi ahli waris dari ayahnya. Sesuai dengan pendapat para ahli fiqih yang menyatakan bahwa seorang anak memiliki ikatan dengan ayahnya jika anak tersebut hasil dari pernikahan legal dan resmi.
Wacana tentang kemungkinan penerapan Pengaduan Konstitusional di Indonesia tentunya tidak terlepas dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.  Pengaduan  Konstitusional  yang  notabene  berada  dalam  ranah  pengujian konstitusional  ( constitutional  review )  jelas  berada  dalam  area  kewenangan  Mahkamah Konstitusi (Kodiyat dan Sinaga, 2019, h.169).
Putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yaitu  berkekuatan  untuk  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa yang  ditetapkan  dalam  putusan  itu  secara  paksa  oleh  alat-alat  negara.  Walaupun  putusan pengadilan  itu  dapat  dilakukan  dan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  tetapi  banyak  pihak yang  masih  merasa  khawatir  bahwa  selama  proses  persidangan  berlangsung  tergugat  akan menjual barang-barangnya atau dengan jalan lain mengalihkan hak atas barangnya, sehingga jika  waktunya  telah  tiba  putusan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  hendak dilaksanakan, barang yang menjadi objek persengketaan tidak dapat dieksekusi karena barang tersebut tidak berada ditangan tergugat lagi atau berada ditangan pihak ketiga  yang tentunya sangat merugikan bagi pihak penggugat  (Lubis, 2019, h. 43-44).
Jika telah terjadi kelahiran seorang anak hasil luar nikah maka solusi yang saat ini sering dilakukan  masyarakat  yaitu  menikahkan  perempuan  tersebut  dengan  laki-laki  yang menghamilinya ataupun bukan laki-laki yang menghamilinya. Tujuan dari pernikahan tersebut agar  sang  anak  mempunyai  kedudukan  atau  status  yang  dapat  diterima  dimasyarakat  dan memiliki ikatan dengan ayah kandungnya.
Memang  pada  dasarnya  tidak  ada  penyebutan  anak  sebagai  anak  haram  atau  anak  zina karena  dalam  ajaran  agama  Islam tidak  pernah  menyebutkan  seorang  anak  adalah anak  zina meskipun  anak  tersebut  lahir  diluar  nikah  ataupun  hasil  hubungan  gelap  atau  lainnya.  Abu Hurairah  mengatakan,  Rasulullah  SAW  bersabda: “ setiap  anak  dilahirkan  dalam  keadaan Fithrah.  Kemudian  kedua  orang  tuanyalah  yang  akan  menjadikan  anak  itu  menjadi  Yahudi,
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
Nashrani,  atau  Majusi ” (HR.  Ahmad,  Ad-Darimi,  an-Nasa  I,  Ibnu  Jarir,  Ibnu  Hibban,  Ath- Thabrani, al-Hakim, Abu Na’im, dan Al-Baihaqi).
Ketidakamanan atau ketidakadilan yang ditimbulkan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga  itu  sendiri  dapat  mencakup  beberapa  hal  yaitu  penderitaan  atau  penelantaran rumahtangga, kekerasan secara fisik, kekerasan seksual bahkan kekerasan secara psikis yang dapat  menimbulkan  hal-hal  yang  melanggar  hukum  dalam  kehidupan  rumahtangga.Tindak penelantaran  rumahtangga,  kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual  dan  kekerasan  psikis  dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Asmadi, 2018, h. 40).
Berdasarkan  pernyataan  diatas,  seorang  anak  yang  lahir  diluar  pernikahan  yang  sah  dan resmi  berdasarkan  unang-undang  perkawinan  bahkan  yang  termasuk  karena  hubungan  gelap atau  zinah,  nikah  sirih,  nikah  dibawa  tangan  ataupun  bentuk  pernikahan  lain    tidak  akan menerima dosa akibat perbuatan orangtuanya. Mereka tetap dianggap suci sehingga kedudukan mereka  harus  lebih  diperjelas  oleh  peraturan  perundang-undangan  agar  tercapainya  keadilan tehadap kedudukan si anak (Irfan, 2013, h. 125).
Pengertian dari anak sah yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat hukum terlaksananya suatu    pernikahan  yang  legal  dan  resmi  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  (dalam  hal  ini  undang-undang  perkawinan),  dan  anak tersebut  merupakan hasil  dari pasangan suami istri seingga kemudian dilahirkan oleh istri tersebut (Anshary Mk, 2015, h. 62).
Kompilasi Hukum Islam memberikan kemungkinan adanya peluang terhadap anak yang dilahirkan jika seorang perempuan menikah dalam keadaan sedang mengandung anak tersebut dengan  laki-laki  yang  menghamilinya  dan  kemudian  setelah  pernikahan  anak  tersebut  lahir maka kedudukan anak tersebut legal sebagai anak dari ayah yang menikah dengan ibunya serta diakui  oleh  ayahnya  bahwa  anak  tersebut  merupakan anak  kandungnya.  Pernyataan  tersebut sesuai dengan pendapat sahabat Umar bin Khattab melalui keputusannya menyatakan “beliau menasabkan  anak-anak  jahiliyah  (pra  islam)  kepada  mereka  yang  mau  mengakui  sebagai anaknya sesudah islam. (Berdasarkan riwayat Abdur Rozzaq dalam Al- Mushannaf ). Selain itu, Sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya terkait masalah seorang pria yang berzina dengan wanita lalu  menikahinya  dan  menurut  Ibnu  Abbas  menjawab  “Mulanya  melakukan  zina,  dan  pada akhirnya menikah itu tidak apa-apa”.
Menurut  pendapat  Imam  Abu  Hanifah  secara  tegas  menyatakan  bahwa  kedudukan  anak hasil zina akan menjadi sah atau legal serta dinasabkan kepada ayah biologisnya jika pria dan wanita yang melakukan hubungan di luar pernikahan yang legal secara agama Islam dan hukum melakukan  pernikahan  tersebut  saat  keadaan  belum  terjadinya  kelahiran  anak  tersebut.  Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengambil pendapat Abu Hanifah yaitu “ Seorang pria melakukan hubungan di luar penikahan bersama wanita dan kemudian wanita itu hamil, maka mereka di perbolehkan menikahi wanita itu saat sedang mengandung.  dan status anak yaitu anak dari pasangan yang melakukan zina (Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni) ”.

## KESIMPULAN
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya  yang dikatakan anak sah  yaitu: anak  yang lahir akibat perkawinan  yang sah dan  dari  hasil  pembuahan  dari  suami  istri  yang  diluar  rahim  dan  dilahirkan  oleh  istri tersebut.Jelas  bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  membuka  kemungkinan  bagi  tertampungnya
anak  yang  lahir  akibat  perkawinan  wanita  hamil  ke  dalam  anak  sah  sekalipun  anak  tersebut lahir beberapa hari setelah pernikahan dilaksanakan. KHI mengatur adanya bahwa anak yang berasal  dari  persetubuhan  di  luar  kawin  yang  berasal  dari  pria  yang  bukan  suami  sahnya menurut  islam  dan  undang-undang  tidak  terhitung  untuk  mendapatkan  warisan  dan  anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya tetapi tidak dengan bapaknya, juga tidak  berhak  atas  nafkah,  dan  pemeliharaan  dari  bapaknya.  Ditambahkan  lagi  dengan  fatwa MUI, bahwa anak dari hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan juga nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

## SARAN
Seharusnya  masyarakat  sadar  akibat  hukum  dari  perzinahan,  tidak  hanya  berdampak kepada  si  pembuat  namun  juga  anak  hasil  perbuatannya  yang  tidak  bersalah.  Sehingga, harusnya berfikirlah sebelum melakukan.Semestinya di dalam Kompilasi Hukum islam lebih secara tegas lagi mengatur tentang katagori anak sah dan masalah hubungan nasab anak dengan ayahnya  dan  lebih  tegas  mengatur  tentang  anak  yang  lahir  dari  akibat  ikatan  yang  legal berdasarkan batas minimal kehamilan 180 hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Adz-Dzahabi, Kitab al-Kabar’ir Jakarta: Syirkah Dina Mutiara Berkah Utama.
Al-Khalafi,  Abdul  Azhim  bin  Badawi.  (2006). Al-Wajiz, (terj:  Ma’ruf  Abdul  Jalil).  Jakarta: Pustaka As- Sunnah.
Anshary Mk. (2015). Hukum Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Doi, Abdul Rahman I. (1996). Perkawinan Dalam Syari’at Islam. Jakarta: Rineka Cipta. Ibrahim, Johny. (2006). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Surabaya: Bayu Media Publishing.
Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia
Kodiyat  MS,  Benito  Asdhie.,  Sinaga,  Eza  Ista  Maulida.  (2019).  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi  Dalam  Perlindungan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Melalui Konstitusional Complaint. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu . 4 (2). 160-174.  https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174
Lubis,  Mhd.  Teguh  Syuhada.  (2019).    Pelaksanaan  Sita  Jaminan  Terhadap  Objek  Sengketa Yang  Berada  Di  Tangan  Pihak  Ketiga  Dalam  Penanganan  Perkara  Perdata. De  Lega
Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu . 4 (1). 42-53. https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163
Lukman,  Akbar  Santoso.  (2017). perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  lahir  Dari perkawinan  perempuan  hamil  di  luar  nikah. Skripsi  Sarjana  Hukum:  Universitas Lampung, Lampung.
Manan, Abdul. (2003). Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama . Jakarta: Pustaka Bangsa.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Quthb, Sayyid. (1987). Tafsir Fi Zilalil Qur’an . Beirut: Darus Syuruq.