| Ken Paramitha Aryana

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA WAKAF MELALUI WAQF CORE
PRINCIPLE DAN PSAK 112
Ken Paramitha Aryana ken20001@mail.unpad.ac.id
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran Jalan Japati Nomor 4, Bandung

## ABSTRAK
Indonesia  memiliki  penduduk  dengan  mayoritas  beragama  Islam  sehingga  memiliki potensi  yang  besar  dalam  pengembangan  dan  pengelolaan  wakaf.  Namun  terdapat masalah  dalam  pengelolaan  wakaf,  salah  satunya  mengenai  akuntabilitas  dan transparansi lembaga pengelola wakaf. Hal ini menjadi isu yang penting dalam lembaga pengelola wakaf, karena berkaitan dengan nilai  kepercayaan. Waqf Core Principle dan PSAK  112  tentang  Akuntansi  Wakaf  menjadi  acuan  prinsip  dan  standar  yang  sedang dikembangkan  di  Indonesia  untuk  entitas  wakaf,  terutama  lembaga  pengelola  wakaf. Penelitian  ini  betujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  Waqf  Core  Principle dan  PSAK  112  dapat  mewujudkan  akuntabilitas  dan  transparansi  lembaga  pengelola wakaf.  Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi pustaka (library research), dengan mengumpulkan data berupa buku, artikel, manuskrip, atau berita yang relevan dengan objek penelitian atau mengumpulkan data dalam bentuk kepustakaan,  untuk  memecahkan  suatu  masalah  yang  pada  dasarnya  didasarkan  pada tinjauan kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan  akuntabilitas  dan  transparansi  lembaga  pengelola  wakaf  dapat  didukung dengan adanya penerapan Waqf Core Principle (WCP) dan PSAK 112 Akuntansi Wakaf. Waqf Core Principle (WCP) memiliki 29 prinsip yang memberikan sistematika yang jelas dan  standar  tentang  elemen-elemen  pendukung  sistem  wakaf  yang  berlaku  dan merepresentasikan  bagaimana  untuk  mewujudkan  akuntabiitas  dan  transparansi  pada lembaga pengelola wakaf. Selain itu PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf bertujuan untuk mengatur  secara  khusus  mengenai  transaksi  wakaf  mengenai  penerimaan,  pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan berisi mengenai ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian  dan  pengungkapan.  PSAK  112  digunakan  sebagai  dasar  analisis  dari transaksi  wakaf  yang  disajikan  oleh  nazhir  organisasi/badan  hukum  dan  wakif organisasi/badan  hukum,  serta  menjadi  satu  instrumen  yang  dapat  menilai  kualitas pelaporan  nazir  yang  akuntabel  dan  transparan,  sehingga  kinerja  wakaf  akan terdokumentasikan dengan baik dan membawa perbaikan pada sistem perwakafan Kata kunci:  Akuntabilitas, transparansi, Waqf Core Principle, PSAK 112

## ISSN 2460-030X

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  penduduk  dengan  mayoritas  beragama  Islam  sehingga  memiliki potensi  yang  besar  dalam  pengembangan  dan  pengelolaan  wakaf.  Wakaf  merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat, sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut  syariah. Wakaf  memiliki  kontribusi  pada  dalam  mengurangi  mengurangi  kemiskinan  dan pengeluaran  pemerintah,  meratakan  distribusi  pendapatan,  dan  dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Fitri & Wilantoro, 2018). Namun saat ini potensi wakaf tersebut belum  dimanfaatkan  secara  optimal  di  Indonesia.  Menurut  Komite  Nasional  Ekonomi dan  Keuangan  Syariah  (KNEKS,  2021b),  berdasarkan  data  Sistem  Informasi  Wakaf (SIWAK)  Kementerian  Agama  per  tanggal  29  September  2021,  potensi  wakaf  tanah  di Indonesia  mencapai  jumlah  414.829  lokasi  dengan  luas  55.259,87  hektar  serta  potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun.
Masalah  dalam  pengelolaan  wakaf  antara  lain  masalah  sumber  daya  manusia, kelembagaan, dan masalah pemerintah (Ali & Zaki, 2017), rendahnya literasi masyarakat (Cupian  &  Najmi,  2020;  Hiyanti  et  al.,  2020;  Rifai,  2020;  Fawwaz  et  al.,  2021), pengawasan dan tata kelola (Yuliafitri & Rivaldi, 2017; Amaliah et al., 2021; As’har & Diana,  2019;  Rohman,  2020;  Utomo  et  al.,  2020;  Rifai,  2020;  Lubis  &  Lestari,  2021), akuntabilitas  dan  transparansi  (Rifai,  2020;  Baihaqi  et  al.,  2021;  Muhammad  &  Sari, 2021),  terbatasnya  instrumen  keuangan  dalam  mengembangkan  nilai  (aset)  wakaf (Fiskalpedia, 2021), kompetensi nazhir (Hiyanti, Afiyana, et al., 2020), serta regulasi dan kelembagaan yang perlu diperkuat dan diselaraskan (KNEKS 2021a). Bentuk  upaya  pemerintah  dalam  pembenahan  tata  kelola  wakaf  untuk  mengoptimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat luas adalah dengan penguatan dan penyelarasan regulasi dan  kelembagaan  wakaf.  Menurut  Latif  et  al.,  (2018),  yang  harus  diperhatikan  dalam perbaikan  pengelolaan  lembaga  wakaf,  yaitu  pengendalian  keuangan  internal, transparansi dan pelaporan, pengelolaan dana, dan kode tata kelola yang baik. Tata kelola wakaf yang baik juga dapat membantu menghilangkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi  dalam  penyelenggaraan  lembaga  wakaf,  seperti  konflik  kepentingan  (Zeni  & Sapuan, 2017).
Eksistensi  wakaf  dan  pemberdayaannya  sangat  tergantung  pada  nazhir.  Nazhir merupakan  pihak  yang  menerima  harta  benda  wakaf  dari  wakif  untuk  dikelola  dan dikembangkan  sesuai  dengan  peruntukannya.  Pengelolaan  wakaf  dapat  terarah  dan terbina  secara  optimal,  apabila  nazhirnya  amanah  (dapat  dipercaya)  dan  profesional (Kasdi,  2014).  Menurut  hasil  survey  BWI  (2020)  45%  responden  akan  memilih melaksanakan  wakafnya  ke  nadzir  lembaga,  dikarenakan  aspek  akuntabilitas  dan transparansi  serta  aksesbilitas  informasi,  dibandingkan  ke  penerima  lain  seperti  yang terlihat pada gambar di bawah ini:
| Ken Paramitha Aryana
2067
Gambar 1.1 Preferansi Tempat Menunaikan Wakaf Sumber : (BWI, 2020)
Wakif  menitipkan  donasi  berupa  wakaf  melalui nazhir ( mutawalli/trustee )  agar  dikelola dan menghasilkan manfaat untuk diterima oleh mauquf’alaih (beneficiaries). Tata kelola yang baik akan menciptakan  prinsip keutuhan, transparansi, manajemen risiko, reputasi, efektivitas,  efisiensi,  akuntabilitas,  kredibilitas,  produktivitas,  kolaborasi,  dan  kepatuhan syariah  bagi  nazhir,  sehingga  dapat  memberikan  kepercayaan  kepada  wakif  serta performa kepada mauquf’alaih , seperti dijelaskan pada gambar berikut:
Gambar 1.2 Model Tata Kelola Nazhir Sumber : Masyita (2012)
Akuntabilitas dan transparansi menjadi isu yang penting dalam lembaga pengelola wakaf, karena  berkaitan  dengan  nilai  kepercayaan  masyarakat  yang  merupakan  modal  sosial. Kepercayaan  merupakan  indikator  penting  kepuasan  pelanggan  terhadap  lembaga keuangan  syariah,  khususnya  lembaga  wakaf.  Memahami  dinamika  kepercayaan  dalam keuangan Islam seperti lembaga ziswaf dan keuangan mikro Islam sangat penting untuk menentukan dalam memutuskan bagaimana mengontrol kinerja lembaga Wakaf. Laporan Tahunan  merupakan  sarana  yang  digunakan  untuk  memberikan  informasi  yang transparan tidak hanya kepada para wali, anggota, donatur, penerima manfaat, tetapi juga

## ISSN 2460-030X
kepada masyarakat luas yang ingin mengetahui manfaat apa yang mereka berikan kepada masyarakat.  Penyebab  dari  kurangnya  kepercayaan  adalah  kurangnya  transparansi. Bahkan  dalam  penggalangan  dana  sosial  melalui  media  massa,  tingkat  transparansi  dan akuntabilitas  yang  tinggi  memotivasi  para  donor,  yang  sebagian  besar  memilih  untuk tidak  disebutkan  namanya,  untuk  menyumbangkan  uang  mereka  melalui  media  massa. Oleh  karena  itu,  akuntabilitas  dan  transparansi  menjadi  hal  yang  diperhatikan  dalam keberhasilan  pengelolaan  dana  perwalian/ endowment  fund dan  menjadi  aspek  penting dalam pelaksanaan tata kelola perwakafan yang baik (Masyita, 2012) . Waqf  Core  Principles (WCP)  adalah  inisiatif  bersama  antara  Badan  Wakaf  Indonesia, Bank  Indonesia,  dan International  Research  of  Training  Institute-Islamic  Development Bank (IRTI-IsDB). WCP dirancang untuk dua tujuan, yaitu untuk memberikan deskripsi ringkas  atas  posisi  dan  peran  manajemen  dan  juga  sistem  pengawasan  wakaf  dalam program  pengembangan  ekonomi,  serta  untuk  memberikan  suatu  metodologi  yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf. Dalam WCP, nazhir  harus  memperhatikan  nilai  maslahah,  akuntabilitas,  transparansi,  produktivitas, dapat  dipercaya,  serta  nilai  keberlanjutan. (BWI  et  al.,  2018).  WCP  terdiri  dari  lima dimensi  yang  harus  diperhatikan  oleh  otoritas  pengawas  wakaf  dan  lembaga-lembaga wakaf, antara lain :
Tabel 1. Waqf Core Principle Dimesions No. Dimensions WCP 1 Legal Foundations WCP 1 – WCP 6 2 Waqf Supervision WCP 7 – WCP 12 3 Good Nazhir Governance WCP 13 4 Risk Management WCP 14 – WCP 24 5 Shari’ah Governance WCP 26 – WCP 29
Sumber : (BWI et al., 2018)
Waqf  Core  Principles dapat  membentuk good  waqf  governance ,  seperti  pada  penelitian Satriyaningtyas  (2020)  bahwa  secara  umum  standar good  waqf  governance yang  telah dirincikan dalam Waqf Core Principles , telah diimplementasikan dengan baik di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Mantingan. Selain itu,  pada penelitian  Iskandar et al., (2020) i mplementasi Waqf  Core  Principles berpengaruh  positif  terhadap  kinerja keuangan  secara  langsung  Hal  ini  berarti  bahwa  tingkat  implementasi Waqf  Core Principles juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja keuangan. Dalam  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi,  nazhir  juga  diharuskan  menyusun laporan  keuangan  sesuai  standar  yang  berlaku.  Hadirnya  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  (SAK)  PSAK  112  tetang  Akuntansi  Wakaf,  yang  mengatur  khusus  tentang wakaf  menjadi  kabar  baik  bagi  perwakafan  di  Indonesia.  Sebab  sebelumnya,  untuk transaksi  wakaf  belum  ada  SAK  yang  mengatur,  sehingga  acuannya  masih  mengikuti PSAK 109 tentang Zakat, Infak dan Sadaqah, PSAK 45 tentang organisasi non profit, dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah. Tujuan PSAK ini adalah memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh entitas wakaf.
| Ken Paramitha Aryana
Meski  demikikan,  masih  terdapat  lembaga  wakaf  yang  belum  sepenuhnya  menerapkan PSAK 112. Putri & Santoso (2019) menemukan bahwa perlakuan akuntansi wakaf pada pelaporan  aset  wakaf  di  Badan  Wakaf  Indonesia  Kota  Batam  belum  sesuai  seutuhnya dengan  PSAK  112.  Begitu  pula  dengan  penelitian  (Arifson,  2020)  yang  menyatakan bahwa  menyatakan  bahwa  Yayasan  Wakaf  Indonesia  As  Sakinah  Al  Mawaddah  belum sesuai  dengan  PSAK  112  dan  prinsip-prinsip  umum  yang  berlaku  dalam  SAK  Syariah. Sehingga diperlukan sosialisasi penerapan PSAK 112 agar komponen laporan keuangan wakaf yang mudah dipahami, transparan, dan akuntabel baik bagi pihak internal  (nazhir dan  waqif),  maupun  pihak  pengguna  eksternal  diluar  lingkup  badan/lembaga  wakaf tersebut.
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian Waqf Core Principle dan  PSAK  112  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  lembaga  pengelola wakaf.  Manfaat  teoritis  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa  penelitian  ini  diharapkan mampu  memberikan  kontribusi  dalam  mewujudkan  pengelolaan  wakaf  yang  sesuai dengan  syariat  Islam  dan  memperhatikan  nilai  maslahah,  akuntabilitas,  transparansi, produktivitas, dapat dipercaya, serta nilai keberlanjutan. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada pihak  terkait dalam hal  ini  lembaga  pengelola  wakaf  dengan  lebih  memperhatikan  nilai  akuntabilitas, transparansi,  pertanggungjawaban  demi  menciptakan  pengelolaan  wakaf  yang  amanah, efektif,  dan  optimal.    Manfaat  regulasi  dalam  penelitian  ini  diharapkan  memberikan gambaran  dan  manfaat  kepada  nazhir  sebagai  pengelola  wakaf  untuk  menjalankan perannya dengan baik sesuai UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Teori Agensi
Teori keagenan menjelaskan bahwa dua pihak berinteraksi dalam perusahaan yang terdiri dari  pemegang  saham (principal) dan  manajer  atau  orang  yang  diberi  wewenang  oleh pemegang  saham  untuk  menjalankan  perusahaan  yang  disebut agent .  Perusahaan  yang memisahkan fungsi manajemen dan kepemilikan yang rentan terhadap konflik keagenan, karena  masing-masing  pihak  memiliki  kepentingan  yang  saling  bertentangan  dalam mencapai  keuntungan  dan  kemakmuran  (Chrisman  et  al.,  2004;  Hayward  &  Boeker, 1998; Jensen & Meckling, 1976) Namun demikian, dalam prinsip Islam, tidak ada perbedaan keuntungan antara principal dan agent , karena kegiatan bisnis harus memberikan maslahah. Konsep maslahah dalam kegiatan bisnis adalah ketika pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan atau organisasi harus mampu memberikan manfaat atau kebaikan bagi kemanusiaan  ( jalb almanafi' ) dan menghindarkan manusia dari keburukan atau kehancuran ( dar'u almafasid ) (Kara, 2012; Nugroho & Husnadi, 2017; Iqbal & Mirakhor, 2011; Rahman, 2003). Selain itu, konsep maslahah  memungkinkan  semua  aktivitas  manusia,  termasuk  operasi  perusahaan  dan organisasi, tidak hanya untuk mencapai tujuan dunia secara individu, tetapi juga sebagai tujuan akhir, atau yang disebut Falah (aNugroho et al., 2017; bNugroho et al., 2017; Aris et al., 2013; Kara, 2013).

## ISSN 2460-030X

## 2.2. Akuntabilitas
Menurut  Mardiasmo  (2002),  akuntabilitas  merupakan  suatu  kewajiban  manajer  atau penerima  amanah  ( agent )  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas ini mengharuskan perusahaan  dapat  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  secara  wajar  dan  transparant. Akuntabilitas  merupakan  ketentuan  yang  diperlukan  untuk  mencapai  kinerja  yang berkesinambungan. (Yuliafitri & Rivaldi, 2017).
Dalam pandangan Islam, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai  khalifah  di  bumi  kepada  sang  pencipta  yaitu  Allah Subhanahu  Wa  Ta’ala atas sesuatu yang manusia kerjakan, perbuat, dan dititipkan  atas amanah, sesuai dengan ayat Al  Qur’an  “ Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  diantara manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ” (Q.S An Nisa 4:58)

## 2.3. Transparansi
Menurut Schnackenberg & Tomlinson (2016) transparansi merupakan persepsi terhadap kualitas  informasi  yang  diperoleh  dan  dibutuhkan  antara  beberapa  pihak.  Perusahaan harus  menyediakan  informasi  secara  relevan,  memadai,  tepat  waktu,  akurat  dan  dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya, dimana pemangku kepentingan akan dapat melihat informasi yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan. (Yuliafitri & Rivaldi, 2017).
Prinsip  transparansi  dalam  pandangan  Islam  sangat  menuntut  nilai-nilai  kejujuran  atas setiap informasi dalam sebuah  lembaga  perusahaan,  seperti  yang  diuraikan  dalam  ayat  Al  Quran  “ Dan sempurnakanlah  takaran  apabila  kamu  menakar,  dan  timbanglah  dengan  neraca  yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya .” (Q.S Al Isra’ 17:35)

## 2.4. Lembaga Pengelola Wakaf
Salah satu hal penting diluar rukun dan ketentuan syariah dalam wakaf adalah kehadiran pengelola  wakaf  (nazhir).  Bahkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf  (2004),  pengelola  wakaf  adalah  salah  satu dari  unsur  wakaf.  Pengertian pengelola  wakaf  adalah  pihak  yang  menerima  harta  benda  wakaf  dari  pewakaf  untuk dikelola  dan  dikembangkan  sesuai  dengan  peruntukannya.  Posisi  pengelola  wakaf sebagai  pihak  yang bertugas untuk  memelihara  dan  mengelola  harta  wakaf,  mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafkan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  pustaka  ( library research ),  dengan  mengumpulkan  data  berupa  buku,  manuskrip,  atau  majalah  yang
| Ken Paramitha Aryana
relevan  dengan  objek  penelitian  atau  mengumpulkan  data  dalam  bentuk  kepustakaan, untuk  memecahkan  suatu  masalah  yang  pada  dasarnya  didasarkan  pada  tinjauan  kritis dan  mendalam  terhadap  bahan  pustaka  yang  relevan.  (Mestika,  2004).  Sumber  primer yang  dijadikan  referensi  yang  dijadikan  sumber  utama  penelitian  adalah  Booklet Waqf Core  Principles dari  Badan  Wakaf  Indonesia  dan  PSAK  112  tentang  Akuntansi  Wakaf dari Ikatan Akuntan Indonesia.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Akuntabilitas dan Transparansi dalam Waqf Core Principle
Waqf  Core  Principle (WCP)  memberikan  sistematika  yang  jelas  dan  standar  tentang elemen-elemen  pendukung  sistem  wakaf  yang  berlaku.  WCP  diposisikan  untuk memastikan  kesesuaian  dan  pengakuan  bersama  terhadap  standar  kehati-hatian  sektor keuangan  lainnya,  serta  standar  regulasi  terkini  yang  mengedepankan  aspek  tata  kelola. WCP  menempatkan  standar  operasional  dan  pengawasan  sektor  wakaf  pada  tingkat kehati-hatian yang sama dengan sektor keuangan lainnya. Standar operasional disiapkan untuk  mempertimbangkan  langkah-langkah yang  disesuaikan  dengan  risiko  berdasarkan kelas aset yang dikelola dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat.
Dalam  lima  dimensi  WCP,  dijelaskan  29  (dua  puluh  sembilan)  prinsip  yang  meliputi wewenang, tanggung jawab, dan fungsi pengawas, sebagai berikut:
Tabel 2. Supervisory Powers, Responsibilities, and Functions of Waqf Core Principles No. Dimensi WCP 1 Legal Foundations WCP 1: Responsibilities, Objectives, Powers, Independence, Accountability, and Collaboration.
WCP 2: Asset Classes WCP 3: Permissible Activities WCP 4: Licensing Criteria WCP 5: Transfer of Waqf Management WCP 6: Takeover of Waqf Institution & Assets 2 Waqf Supervision
WCP 7: Waqf Supervisory Approach
WCP 8: Waqf Supervisory Techniques and Tools WCP 9: Waqf supervisory Reporting WCP 10: Corrective and Sanctioning Powers of Waqf Supervisors WCP 11: Consolidated Supervision WCP 12: Home–host Relationships 3 Good Nazir Governance WCP 13: Good Nazir Governance
4 Risk Management WCP 14: Risk Management
WCP 15: Collection Management WCP 16: Counterparty Risk WCP 17: Disbursement Management WCP 18: Problem Waqf Assets, Provisions and Reserves WCP 19: Transactions with Related Parties

## ISSN 2460-030X
WCP 20: Country and Transfer Risks WCP 21: Market risk
WCP 22: Reputation and Waqf Asset Loss Risk WCP 23: Revenue/Profit-Loss Sharing Risk
WCP 24: Disbursement Risk
WCP 25: Operational Risk and Shari’ah Compliant 5 Shari’ah Governance WCP 26: Shari’ah Compliance and Internal Audit
WCP 27: Financial Reporting and External Audit WCP 28: Disclosure and Transparency WCP 29: Abuse of Waqf Services
Dari  29  butir  WCP,  sedikitnya  terdapat  6  prinsip  yang  merepresentasikan  nilai akuntabilitas dan transparansi lembaga pegelola wakaf adalah sebagai berikut:
1. Dalam WCP 1 “ Responsibilities, Objectives, Powers, Independence, Accountability, and Collaboration”, undang-undang, peraturan, atau kerangka hukum lainnya untuk pengelolaan  dan  pengawasan  wakaf  didefinisikan  dengan  jelas  untuk  memberikan setiap otoritas yang bertanggung jawab dengan kekuatan hukum yang diperlukan dan aturan  independen.  Pada  kriteria  utama  WCP  1,  tujuan  utama  pengelolaan  dan pengawasan  wakaf  adalah  untuk  mendorong  standar  minimal  bagi  pengaturan  dan pengawasan  yang  baik  dari  sistem  pengelolaan  dan  pengawasan  wakaf.  Sistem pengelolaan  dan  pengawasan  wakaf  yang  optimal  harus  memiliki  landasan  hukum yang  kokoh  dalam  hal  perbuatan  wakaf.  Undang-undang  wakaf  harus  secara  jelas mendefinisikan  struktur  peraturan  dan  pengawasan  yang  mencakup  aturan  syariah. Pengelola  dan  pengawas  wakaf  berwenang  mendapatkan  akses  penuh  ke  dewan, manajemen,  staf,  dan  catatan  lembaga  wakaf,  lalu  mengkaji  keseluruhan  kegiatan lembaga  wakaf,  termasuk  penghimpunan  penanaman  modal,  pengelolaan  dan pencairan dana wakaf termasuk penghimpunan, penanaman modal, pengelolaan dan pencairan  dana  wakaf,  dan  dapat  menjatuhkan  koreksi  dan/atau  sanksi  yang  sesuai dan mencabut izin pengelola aset wakaf (lisensi Nazhir) ketika lembaga wakaf tidak mematuhi aturan.
2. Dalam  WCP 9  “Waqf  supervisory  Reporting”, pengawas  wakaf  mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis laporan kehati-hatian kinerja lembaga wakaf baik secara individu  maupun  konsolidasi  dan  secara  independen  memverifikasi  laporan-laporan ini,  baik  melalui  pemeriksaan  di  tempat  atau  penggunaan  ahli  eksternal.  Pengawas wakaf  berwenang  mewajibkan  lembaga  wakaf  untuk  menyampaikan  informasi pengawasan  secara  tepat  waktu  dan  akurat,  seperti  kondisi  keuangannya, memberikan  instruksi  yang  jelas  untuk  laporan  berkala  yang  secara  jelas menguraikan pedoman akuntansi wakaf, menggunakan kebijakan dan prosedur yang menentukan  validitas  dan  integritas  informasi  pengawasan,  dan  berbagi  data  dan informasi  dengan  bank  sentral  dan  otoritas  terkait  lainnya  untuk  memungkinkan mereka  mengukur  dampak  sektor  terhadap  program  pembangunan  ekonomi  yang rasional dan memungkinkan bank sentral dan otoritas terkait lainnya, sebagai otoritas makroprudensial,  untuk  berpotensi  memberi  saran  kepada  otoritas  wakaf  dalam  hal arah portofolio yang optimal.
| Ken Paramitha Aryana
3. Dalam  WCP  13  “ Good  Nazhir  Governance” pengawas  wakaf  menentukan  bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses tata kelola Nazhir yang kuat dan baik yang  mencakup  hukum  syariah,  kepatuhan  syariah,  perangkat  strategis,  lingkungan kontrol,  pengetahuan  manajemen  wakaf,  kode  etik,  dan  tanggung  jawab  Dewan lembaga wakaf. Nazhir berhak menerima bagian dari keuntungan yang diperoleh dari aset  wakaf  atau  pengelolaan  dana  sebagai  persentase  tertentu  dari  total  keuntungan aset  wakaf  dan  dana  investasi.  Jika  bagian  keuntungan  dari  investasi  wakaf  tidak cukup untuk mendukung biaya manajemen, maka jumlah tersebut dapat dibayarkan dari  kekayaan  non-wakaf  seperti  shadaqah,  infaq,  atau  pajak  atas  kekayaan  yang disepakati secara persentase nasional.
4. Dalam  WCP  26  “ Shari’ah  Compliance  and  Internal  Audit”, pengawas  wakaf menentukan  bahwa  lembaga wakaf  memiliki  kepatuhan  syariah  dan  kerangka  kerja audit  internal  yang  sesuai  untuk  membangun  dan  memelihara  lingkungan  operasi yang  terkontrol  dengan  baik  dalam  sudut  pandang  syariah.  Pengawas  wakaf mengharuskan  lembaga  wakaf  memiliki  kerangka  pengendalian  internal  yang memadai  untuk  menetapkan  struktur  organisasi,  kebijakan  dan  proses  akuntansi wakaf, dan pemisahan dana wakaf dan dana amal lainnya.
5. Dalam  WCP  27:  “ Financial  Reporting  and  External  Audit ”  pengawas  wakaf menentukan  bahwa  lembaga  wakaf  memiliki  catatan  laporan  keuangan  yang  andal, publikasi  tahunan,  dan  fungsi  audit  eksternal.  Pengawas  wakaf  harus  memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan laporan  keuangan  diterbitkan  setiap  tahun  kepada  publik  berisi  opini  auditor eksternal  independen.  Pengawas  wakaf  memiliki  wewenang  untuk  menolak  dan membatalkan audit eksternal yang tidak profesional.
6. Dalam WCP 28: Disclosure and Transparency. pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga  wakaf  secara  teratur  mempublikasikan  informasi  konsolidasi  yang  mudah diakses  dan  mencerminkan  kondisi  keuangan,  kinerja,  eksposur  risiko,  strategi manajemen risiko, dan kebijakan tata kelola wakaf, dan proses mereka secara wajar. Lembaga  wakaf  diwajibkan  mengungkapkan  informasi  publik  secara  berkala  oleh lembaga wakaf secara terkonsolidasi dan, jika sesuai, secara individual yang secara memadai  mencerminkan  kondisi  dan  kinerja  keuangan  lembaga  wakaf  yang sebenarnya  dan  mematuhi  standar  yang  mempromosikan  komparabilitas,  relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu informasi yang diungkapkan.
Selain itu nazhir juga harus memperhatikan hal-hal berikut:
1. Maslahah  (mencapai  manfaat/menghindari  kerugian).  Aspek  kemaslahatan merupakan bentuk tanggung jawab nazhir untuk memberikan manfaat yang optimal kepada mauquf’alaih .
2. Transparansi.  Nazhir  harus  mengelola  wakaf  uang/aset  secara  transparan  dan  di bawah tata kelola yang baik, serta dapat menghasilkan laporan keuangan dan kinerja yang dapat diakses oleh wakif.
3. Produktivitas.  Nazhir  harus  mampu  mengelola  dana  secara  produktif,  sehingga mauquf’alaih dapat memanfaatkan wakaf tunai/harta secara berkesinambungan.

## ISSN 2460-030X
4. Dapat dipercaya. Integritas seorang Nazhir sangat penting karena nazhir menghindari setiap  peluang  bisnis  dan  proses  yang  dapat  menyebabkan moral  hazard .  Semua kegiatan bisnis yang diusulkan harus dinilai berdasarkan hukum Islam.
5. Keberlanjutan. Nazhir harus mampu menjaga keberlangsungan nilai aset wakaf.

## 4.2  Akuntabilitas  dan  Transparansi  dalam  PSAK  112  :  Akuntansi Wakaf
PSAK  112  digunakan  sebagai  dasar  analisis  dari  transaksi  wakaf  yang  disajikan  oleh nazhir  organisasi/badan  hukum  dan  wakif  organisasi/badan  hukum.  PSAK  112  menjadi satu  instrumen  yang  dapat  menilai  kualitas  pelaporan  nazir  yang  akuntabel  dan transparan,  sehingga  kinerja wakaf  akan  terdokumentasikan  dengan baik  dan  membawa perbaikan pada sistem perwakafan. PSAK 112 disahkan pada tanggal 7 November 2018, bertujuan  untuk  mengatur  secara  khusus  mengenai  transaksi  wakaf  mengenai penerimaan,  pengelolaan  dan  pengembangan  aset  wakaf.  Aset  wakaf  dan  kegiatan ekonomi  terkait  merupakan  suatu  entitas  pelaporan,  yaitu  entitas  wakaf.  Entitas  wakaf menyajikan  laporan  keuangan  tersendiri  yang  tidak  dikonsolidasikan  ke  dalam  laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi:
a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
b. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
c. Laporan aktivitas selama periode;
d. Laporan arus kas selama periode;
e. Catatan atas laporan keuangan.
Pengaturan  mengenai  penyajian  laporan  keuangan  tersebut,  yang  tidak  diatur  secara spesifik  dalam  Pernyataan  ini,  mengacu  pada  PSAK  101:  Penyajian  Laporan  Keuangan Syariah  dan  PSAK  lain  yang  relevan.    Seperti  contoh,  dalam  paragraf  47  PSAK  112, kebijakan akuntansi atas aset wakaf yang tidak diatur dalam Pernyataan PSAK 112, dapat mengacu kepada PSAK lain yang relevan, seperti pada PSAK 16: Aset Tetap untuk aset wakaf  berupa  aset  tetap,  PSAK  13:  Properti  Investasi  untuk  aset  wakaf  berupa  properti investasi,    PSAK  19:  Aset  Tak  Berwujud  untuk  aset  wakaf  berupa  aset  tak  berwujud, PSAK 110: Akuntansi Sukuk untuk aset wakaf berupa sukuk, dan PSAK 71: Instrumen Keuangan, apabila aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk.

## 4.2.1 Pengakuan
Dalam  PSAK  112  pengakuan  diatur  dalam  paragraf  20  sampai  dengan  40.  Nazhir memiliki kententuan pengakuan sebagai berikut :
a. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum  dan  fisik  atas  aset  wakaf,  yang  pada  umumnya  terpenuhi  pada  saat  terjadi akta  ikrar  wakaf  atau  ketika  wakif  wakif  mentransfer  dana  langsung  ke  rekening entitas wakaf melalui lembaga keuangan.
b. Nazhir  mengakui  aset  wakaf  dalam  laporan  keuangan  ketika  memiliki  kendali  atas manfaat  ekonomi  dari  aset  wakaf.  Namun  Dalam  apanila  nazhir  mungkin  telah menerima  aset  dan  memperoleh  manfaat  ekonominya  tetapi  aset  tersebut  belum
| Ken Paramitha Aryana
dialihkan secara hukum (akta ikrar wakaf) sebagai aset wakaf awal. Maka aset wakaf tersebut diungkapkan dalam catatan atas  laporan  keuangan dan akan diakui sebagai aset wakaf pada saat dilakukan akta ikrar wakaf.
c. Ketika  nazhir  menerima  wasiat  wakaf,  maka  nazhir  tidak mengakui  aset  yang  akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan. Misalnya, seseorang  berwasiat  akan  mewakafkan  hartanya  saat  meninggal.  Maka  nazhir  baru akan  mengakui  aset  wakaf  pada  saat  pihak  yang  berwasiat  meninggal  dunia  dan menerima aset yang diwakafkan.
d. Ketika  nazhir  menerima  janji  ( wa’d )  berwakaf,  maka  nazhir  tidak  mengakui  aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan, walaupun dalam bentuk janji tertulis
e. Nazhir  mengakui  aset  wakaf  dengan  jangka  waktu  tertentu  (aset  wakaf  temporer) diakui  sebagai  liabilitas.  bukan  penghasilan,  karena  nazhir  wajib  mengembalikan aset  yang  diwakafkan  ke  wakif  di  masa  mendatang.  Penghasilan  nazhir  adalah manfaat yang dihasilkan oleh aset wakaf temporer berupa imbal hasil.
f. Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf yang bersumber dari aset wakaf yang ada, berupa berbagai macam bentuk penghasilan, seperti imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya.
g. Dasar  penentuan  imbalan  untuk  nazhir  adalah  hasil  neto  pengelolaan  dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di  periode  berjalan,  meskipun  dengan  penyesuaian  kas  dan  setara  kasnya  belum diterima  di  periode  berjalan  ataupun  pengelolaan  dan  pengembangan  aset  wakaf periode namun kas dan setara kasnya diterima di periode berjalan.
h. Nazhir  mengakui  penyaluran  manfaat  wakaf  pada  saat  manfaat  wakaf  tersebut diterima  secara  langsung  oleh mauquf  alaih sesuai  yang  tertuang  dalam  akta  ikrar wakaf  yang  bersangkutan.  Manfaat  wakaf  yang  disalurkan  kepada  mauquf  alaih dapat berupa kas, setara kas, aset lainnya, dan manfaat ekonomis lain yang melekat pada aset wakaf, seperti penyusutan dan amortisasi dari aset wakaf.

## 4.2.2 Pengukuran
Dalam  PSAK  112,  pengukuran  diatur  dalam  paragraf  41  sampai  dengan  44.  Nazhir memiliki kententuan pengukuran sebagai berikut :
a. Pada saat pengukuran awal, aset wakaf berupa uang diukur dengan nilai nominal.
b. Apabila  selain  uang,  pengakuan  awal  aset  wakaf  diukur  dengan  nilai  wajar.  Tetapi dalam beberapa kondisi ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Maka aset  tersebut  tidak  diakui  dalam  laporan  keuangan.  Aset  wakaf  tersebut  harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
c. Aset  wakaf  berupa  logam  mulia  selanjutnya  diukur  pada  nilai  wajar  tanggal pengukuran. Jika terjadi perubahan (kenaikan atau penuruan nilai wajar) maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

## ISSN 2460-030X

## 4.2.3 Penyajian dan Pengungkapan
Dalam PSAK 112, penyajian dan pengungkapan diatur dalam paragraf 44 sampai dengan 46. Nazhir memiliki kententuan sebagai berikut :
a. Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.
b. Nazhir mengungkapkan hal-hal terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
− Kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan  pada  penerimaan,  pengembangan  dan pengelolaan aset wakaf;
− Penjelasan mengenai nazhir dan wakif yang signifikan secara individual;
− Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
− Jumlah  imbalan  nazhir  dan  persentasenya  dari  hasil  neto  pengelolaan  dan pengembangan  aset  wakaf,  dan  jika  terjadi  perubahan  di  periode  berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
− Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir.
− Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;
− Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya.
− Jika  ada  wakaf  melalui  uang,  penjelasan  mengenai  wakaf  melalui  uang  yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;
− Jika  ada  aset  wakaf  yang  ditukar  dengan  aset  wakaf  lain,  penjelasan  mengenai hal  tersebut  termasuk  jenis  aset  yang  ditukar  dan  aset  pengganti,  alasan,  dan dasar hukum;
− Jika  ada  hubungan  pihak  berelasi  antara  wakif,  nazhir,  dan/atau mauquf  alaih , maka  diungkapkan:  sifat  hubungan,  jumlah  dan  jenis  aset  wakaf  permanen dan/atau  temporer,  dan  persentase  penyaluran  manfaat  wakaf  dari  total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Akuntabilitas dan transparansi  lembaga pengelola wakaf dapat didukung dengan  adanya penerapan Waqf  Core  Principle (WCP)  dan  PSAK  112  Akuntansi  Wakaf. Waqf  Core Principle (WCP)  memiliki  29  prinsip  yang  memberikan  sistematika  yang  jelas  dan standar  tentang  elemen-elemen  pendukung  sistem  wakaf  yang  berlaku.  6  diantaranya merepresentasikan  bagaimana  penerapan  akuntabiitas  dan  transparansi  pada  lembaga pengelola  wakaf.  Selain  itu  untuk  nazhir  sendiri  harus  memperhatikan  nilai  maslahah, akuntabilitas, transparansi, produktivitas, dapat dipercaya, serta nilai keberlanjutan. Begitu  pula  dengan  penerapan  PSAK  112  tentang  Akuntansi  Wakaf.  PSAK  112 digunakan  sebagai  dasar  analisis  dari  transaksi  wakaf  yang  disajikan  oleh  nazhir organisasi/badan hukum dan wakif organisasi/badan hukum, serta menjadi satu instrumen yang  dapat  menilai  kualitas  pelaporan  nazir  yang  akuntabel  dan  transparan,  sehingga kinerja wakaf akan terdokumentasikan dengan baik dan membawa perbaikan pada sistem perwakafan.  PSAK  112  bertujuan  untuk  mengatur  secara  khusus  mengenai  transaksi wakaf  mengenai  penerimaan,  pengelolaan  dan  pengembangan  aset  wakaf,  dan  berisi mengenai ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
| Ken Paramitha Aryana
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  meneliti  mengenai  pengaruh  dari penerapan Waqf  Core  Principle dan/atau  PSAK  112  terhadap  penerimaan  wakaf,  minat berwakaf,  atau  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  pengelola  wakaf  itu  sendiri. Sehingga  penelitian  tersebut  dapat  berkontribusi  terhadap  riset  perkembangan  wakaf  di Indonesia
6. DAFTAR PUSTAKA
[1]. Ali,  A.,  &  Zaki,  I.  (2017).  Masalah  Pendayagunaan  Wakaf  Tunai  Bidang Pendidikan  Pada  Baitul  Maal  Hidayatullah  Surabaya. Jurnal  Ekonomi  Syariah Teori Dan Terapan , 4 (9), 726. https://doi.org/10.20473/vol4iss20179pp726-740
[2]. Amaliah,  A.,  Afifah,  N.,  &  Rochmiyatun,  S.  (2021).  GOVERNANCE  DALAM PENGELOLAAN  WAKAF  PRODUKTIF  DI  YAYASAN  SEKOLAH  ISLAM TERPADU ( SIT ) AL-FURQON. I-Philanthropy: A Research Journal On Zakat
And Waqf , 01 (September), 1–16.
[3]. aNugroho,  L.,  Utami,  W.,  Doktoralina,  C.  M.,  &  Husnadi,  T.  C.  (2017).  Islamic Banking  Capital  Challenges  To  Increase  Business  Expansion  (Indonesia  Cases). International Journal of Commerce and Finance , 3 (2), 1–10.
[4]. Arifson,  H.  (2020).  Analisis  Penerapan  Akuntansi  Wakaf  Berdasarkan  Psak  112 Pada  Yayasan  Wakaf  Indo  As-Sakinah  Al-Mawaddah  Kota  Pekanbaru.  In Chmk Nursing  Scientific  Journal  Volume  3  Nomor  2,  September  2019 (Vol.  3,  Issue September).
[5]. Aris,  N.  A.,  Othman,  R.,  & Azli,  R.  M.  (2013).  Pyramid of  Maslahah  for  Social and  Economic  Welfare:  The  Case  of  Bank  Islam  Malaysia  Berhad. Journal  of Energy … , 3 (11), 457–470. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&a uthtype=crawler&jrnl=22250573&AN=93478007&h=Yiulnt8a6C8Fkz5R%2BA5 TWCwR2xK9%2BljH051G3E1o1I2B374EAcPo5kLOi1fKd56uFf8XGNM3dAxa
uFOvohNsjw%3D%3D&crl=c
[6]. As’har,  F.,  &  Diana,  N.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Prinsip  Good  Governance Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai. E-Jra , 8 (2), 42–54.
[7]. Baihaqi,  J.,  Islamiah,  M.  H.,  &  ...  (2021).  Penguatan  Akuntabilitas  Wakaf (Ilustrasi  Pada  Kasus  Wakaf  Uang  dan  Wakaf  Saham). Jurnal  Akun  Nabelo: Jurnal … , 4 (112). http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/view/17229
[8]. bNugroho,  L.,  Utami,  W.,  Sukmadilaga,  C.,  &  Fitrijanti,  T.  (2017).  International Journal  of  Economics  and  Financial  Issues  The  Urgency  of  Allignment  Islamic Bank  to  Increasing  the  Outreach  (Indonesia  Evidence). International  Journal  of Economics and Financial Issues , 7 (4), 283–291. http:www.econjournals.com
[9]. BWI. (2020). Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020 .
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/kovalen/article/view/6719
[10]. BWI,  BI,  &  IRTI-IsDB.  (2018).  Waqf  Core  Principles  for  Effective  Waqf Operation  and  Supervision.  In International  Working  Group  on  Waqf  Core Principles (Issue 1).

## ISSN 2460-030X
[11]. Cupian, & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat  Terhadap  Wakaf  Uang  di  Kota  Bandung. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam , 6 (02), 151–162.
[12]. Fawwaz,  M.  F.  A.,  Juliana,  J.,  Cakhyaneu,  A.,  Muhammad,  M.,  &  Marlina,  R. (2021).  Waqf  as  Alternative  Financing  Resource  for  Infrastructure  Development in  Indonesia:  Analytical  Hierarchy  Process  Approach. Jurnal  Kajian  Peradaban Islam , 3 (2), 50–58. https://doi.org/10.47076/jkpis.v3i2.53
[13]. Fiskalpedia.  (2021). Wakaf  Uang  dari,  oleh,  dan  untuk  Masyarakat . https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf- uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat
[14]. Fitri,  R.,  &  Wilantoro,  H.  P.  (2018).  Analisis  Prioritas  Solusi  Permasalahan Pengelolaan  Wakaf  Produktif  (Studi  Kasus  Kabupaten  Banjarnegara). Al- Muzara’ah , 6 (1), 41–59. https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59
[15]. Hayward,  M.  L.  A.,  &  Boeker,  W.  (1998).  Power  and  conflicts  of  interest  in professional  firms:  Evidence  from  investment  banking. Administrative  Science Quarterly , 43 (1), 1–22. https://doi.org/10.2307/2393589
[16]. Hiyanti,  H.,  Afiyana,  I.  F.,  &  Fazriah,  S.  (2020).  Potensi  Dan  Realisasi  Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) , 4 (1), 77–84. http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/207/100
[17]. Hiyanti,  H.,  Fitrijanti,  T.,  &  Sukmadilaga,  C.  (2020).  Pengaruh  Literasi  dan Religiusitas  Terhadapintensi  Berwakaf  Pada  Cash  Waqf  Linked  Sukuk  (CWLS).
Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) , 4 (3), 493–507.
[18]. Iqbal,  Z.,  &  Mirakhor,  A.  (2011). An  Introduction  to  Islamic  Finance  An Introduction  to  Islamic  Finance (Second).  John  Wiley  &  Sons  (Asia)  Pte.  Ltd. https://pdfs.semanticscholar.org/37bf/ba7af87f865008c133e64f6b0a128560b63b.p df
[19]. Iskandar,  M.,  Dismane,  Nugraha,  &  Mayasari.  (2020).  Peningkatan  Kinerja Keuangan  Institusi  Wakaf  di  Indonesia:  Landasan  Hukum,  Pengawasan  Hukum, Pengelolaan Nadzir, Manajemen Resiko, Kepatuhan Syariah. Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen , 11 (3), 253–262.
https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i3.158
[20]. Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).  THEORY  OF  THE  FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY
COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. Journal of Financial Economics , 3 , 305–360. https://doi.org/10.1177/0018726718812602
[21]. Kara,  M.  (2012).  Pemikiran  Al-Syatibi  Tentang  Maslahah  dan  Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. Jurnal Assets , 2 , 173–184.
[22]. Kara,  M.  (2013).  Konstribusi  Pembiayaan  Perbankan  Syariah  Terhadap Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (Umkm)  Di  Kota  Makassar. Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum , 47 (1), 315–322.
[23]. Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. Jurnal Zakat Dan Wakaf , 1 (2), 213–226.
| Ken Paramitha Aryana
[24]. KNEKS.  (2021a). Pembenahan  Tata  Kelola  Wakaf  Uang  Melalui  Harmonisasi dan Penguatan Regulasi . Https://Knks.Go.Id/. https://knks.go.id/isuutama/25/pembenahan-tata-kelola-wakaf-uang-melalui- harmonisasi-dan-penguatan-regulasi
[25]. KNEKS.  (2021b). Pengembangan  Digitalisasi  dan  Integrasi  Data  Wakaf Nasional . Https://Knks.Go.Id/. https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan- digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional
[26]. Latif, S. A., Din, N. M. N., & Mustapha, Z. (2018). Good Waqf Governance and its  Contribution  in  Sustainable  Development. Journal  of  ASIAN  Behavioural Studies , 4 (12), 37–47. https://doi.org/10.21834/jabs.v4i12.328
[27]. Lubis,  R.  hayati,  &  Lestari,  S.  I.  (2021).  Wakaf  Uang :  Solusi  Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat. JISFIM:  Journal  of  Islamic  Social  Finance Management , 2 , 70–82.
[28]. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik (1st ed.). Andi.
[29]. Masyita,  D.  (2012). Sustainable  Islamic  Microfinance  Institutions  In  Indonesia: An  Exploration  Of  Demand  &  Supply  Factors  And  The  Role  Of  Waqf .  1–313. http://etheses.dur.ac.uk/5942/
[30]. Mestika, Z. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.
[31]. Muhammad,  R.,  &  Sari,  A.  P.  (2021).  Tantangan  Optimalisasi  Pengelolaan  dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 4 (1), 79–94. https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805
[32]. Nugroho,  L.,  &  Husnadi,  T.  C.  (2017).  Maslahah  and  Strategy  To  Establish  a Single  State-Owned  Islamic  Bank  in  Indonesia. Tazkia  Islamic  Finance  and Business Review , 10 (1), 17–33.
[33]. UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (2004).
[34]. Putri, N. N.  E., & Santoso,  C. B. (2019). Analisa Penerapan PSAK 112 Tentang Transaksi  Wakaf  Terhadap  Penerimaan,  Pengelolaan  Dan  Pengembangan  Aset Wakaf  Studi  Kasus  Pada  Badan  Wakaf  Indonesia  Kota  Batam. Measurement : Jurnal Akuntansi , 13 (2), 74. https://doi.org/10.33373/mja.v13i2.2032 [35]. Rahman,  A.  R.  A.  (2003).  Ethics  in  Accounting  Education:  Contribution  of  the Islamic  Principle  of  Maslahah. IIUM  Journal  of  Economics  and  Management , 11 (1), 21–50.
[36]. Rifai,  F.  (2020).  Analisis  Sistem  Pengawasan  Wakaf  di  Indonesia. PROCEEDINGS :  1st  ANNUAL  CONFERENCE  ON  IHTIFAZ:  Islamic Economics, Finance, and Banking 11191 9 (ACI-IJIEFB) , 115–125.
[37]. Rohman,  T.  (2020).  Pengelolaan  wakaf  dan  pembangunan  ekonomi  syariah  di indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah , 2 (2), 126–139.
[38]. Satriyaningtyas,  T.  (2020).  Implementasi  Good  Waqf  Governance  Modern Darussalam  Gontor  Putri. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB , 8 (2),  1–21. https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1750045
[39]. Schnackenberg, A. K., & Tomlinson, E. C. (2016). Organizational Transparency: A  New  Perspective  on  Managing  Trust  in  Organization-Stakeholder

## ISSN 2460-030X
Relationships. Journal of Management , 42 (7), 1784–1810.
https://doi.org/10.1177/0149206314525202
[40]. Utomo,  S.  B.,  Masyita,  D.,  &  Hastuti,  F.  (2020).  Why  Cash  Waqf  Fails  to  Meet The Expectation: Evidence from Indonesia. Journal of Islamic Economic Studies , October . [41]. Yuliafitri,  I.,  &  Rivaldi,  A.  I.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good Governance  dan  Promosi  Terhadap  Penerimaan  Wakaf  Tunai  (Pada  Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). InFestasi , 13 (1), 217.
https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044
[42]. Zeni,  N.  A.  M.,  &  Sapuan,  N.  M.  (2017).  Revitalizing  waqf  governance :  A Theoretical  Perspectives. International  Journal  of  Advanced  Biotechnology  and Research , 8 (3), 305–311.