Implementasi Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia
Nilfah 1 , Suci Septiani 2 , Muhammad Nasri Katman 3
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : suciseptiani@gmail.com

## P-ISSN : 2745-7796
e-ISSN : 2809-7459

## Abstract.
Perkembangan  ekonomi  dunia  yang  semakin  pesat  telah  menghasilkan  berbagai  macam  perusahaan  dan lembaga-lembaga  keuangan  di  Indonesia,  baik  itu  bank  ataupun  non-bank.  Sejalan  dengan  perkembangan tersebut juga memicu pemikiran masyrakat muslim akan keberadaan serta aktivitas dari perusahaan dan lembaga keuangan.  masyrakat  muslim  meragukan  aktivitas  lembaga  keuangan,  sehingga  berdirilah  lembaga  keuangan dengan  basic  syariah.  Namun  perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  yang  semakin  pesat  juga  memicu masyarakat  akan  perlakuan  akuntansinya  yang  sama  dengan  lembaga  keuangan  konven  lainnya,  sehingga ditetapkanlah  sistem  akuntansi  syariah  untuk  lembaga  keuangan  syariah.  Dalam  hal  ini  penulis  membahas menggunakan metode penelitian jenis kajian yang datanya di ambil dari buku hingga jurnal ilmiah. Hasil diskusi yang  penulis  peroleh  pada  penelitian  artikel  kali  ini  yaitu  Akuntansi  syariah  merupakan  proses  pencatatan, pernggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan di dalam satu perusahaan selama periode tertentu yang mengacu pada syariat islam. Sistem Akuntansi dalam asuransi yang berbasis syariat terdapat pada perlakuannya, prinsipnya yakni keadilan, dan penerapannya.
Keywords: Akuntansi, Asuransi, Syariah
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi

## PENDAHULUAN
Perkembangan industri asuransi syariah juga terjadi di Indonesia. Pertumbuhan asuransi syariah didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Ketentuan hukum  yang  mengatur  asuransi  syariah antara lain: Pertama, Undang-Undang No. 2 Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian. Kedua,  Peraturan  Pemerintah  No.  73  Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian,  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992. Ketiga, Keputusan Menteri  Keuangan
Nomor:  421/KMK.06/2003  tanggal  30 September 2003 tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian. Keempat,  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor:  422/KMK.06/2003  tanggal  30 September  2003  tentang  Penyelenggaraan Usaha  Perusahaan  Asuransi  dan  Perusahaan Reasuransi.  Kelima,  Keputusan  Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Keenam,  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor:  424/KMK.06/2003  tanggal  30
September 2003 tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan  Reasuransi.  Ketujuh,  Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor:  426/KMK.06/ 2003  tanggal  30  September  2003  tentang Perizinan  Usaha  Perusahaan  Asuransi  dan Perusahaan Reasuransi.(Effendi, 2016)
Berbeda  dengan  asurasnsi  maka kemuculan akuntansi syariah di Indoensia, di mulai  semenjak tahun kemunculannya yaitu seiring dengan berdirinya lembaga keuangan syariah yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia  (BMI)  pada  tahun  1991  sampai dengan  peristiwa  dilahirkannya  pernyataan standar  akuntansi  syariah  (PSAKS)  terakhir yang  diterbitkan  oleh  Ikatan  Akuntansi Indonesia  (IAI)  pada  tahun  2016,  telah mengalami perkembangan yang cepat dalam mengadopsi setiap perubahan dalam lingkungan  bisnis  syariah  yang  dihadapi masyarakat Indonesia. Perubahan kept dalam lingkungan bisnis syariah memerlukan suatu teori akuntansi syariah yang baik pula.(Kasim, 2021)
Dengan berjalannya berjalannya waktu,  perkembangan  ekonomi  dunia  dari masa  ke  masa,  kini  telah  mengalami modifikasi  dan  kemajuan  beserta  dengan munculnya teknologi modern. Begitu banyak dampak  postif  dan  juga  negatif  dari perkembangan  teknologi  tersebut  yang  kini sangat  pelik  untuk  menentukan  yang  benar
dan  mana  yang  salah,  dan  karena  hal tersebutlah, bukan hanya membawa kebaikan namun  terkadang  juga  dapat  menyesatkan banyak orang. Dalam hal ini, perkembangan ekonomi yang berkembang beriringan dengan teknologi tentu saja dapat mempengaruhi keadaan masyarakat terutama masalah  kesenjangan  ekonomi.(Daningrum, 2018)
Dalam  hukum  islam,  melakukan ativitas  perekonomian  atau  disebut  dengan muammalah merupakan suatu hal yang fitrah bagi  manusia  dan  dasar  hukumnya  adalah boleh  .  Namun  dalam  hal  ini  tidak  semua aktivitas  ekonomi  dibenarkan  oleh  hukum islam,  yaitu  aktivitas  yang  di  dalamnya menimbulkan  kezaliman,  ketidakadilan  atau hal  lainnya  yang  mendatangkan  mudharat bagi  banyak  orang.  Hal  ini  biasanya  terjadi pada  perusahaan-perusahaan  atau  lembaga- lembaga teutama lembaga keuangan
Setiap  perusahaan  atau  lembaga- lembaga  terutama  lembaga  dibidang  jasa keuangan  baik  itu  dari  perbankan  atau  non perbankan  diwajibkan  untuk  membuat  dan menyajikan  laporan  yang  menggambarkan kondisi  keuangan  setiap  kurun  waktu tertentu,  biasanya  pada  akhir  bulan  ataupun akhir  tahun  sesuai  dengan  kebijakan  dari lembaga  tersebut  atau  dalam  hal  ini dinamakan akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, yang dimana dalam hal ini dapat
menghasilkan  suatu  keterangan  tentang konisi financial sebuah perusahaan. Keterangan  dari  financial  tersebut  yang dinamakan  hasil  proses  akuntansi.  Untuk tujuan dari pembuatan pembukuan keuangan ini  adalah  untuk  memberikan  penjelasan terkait  posisi  keuangan  perusahaan  sebagai tanggung jawab dalam aktivitas keuangannya, baik dalam hal penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Laporan keuangan  ini  juga  berguna  bagi  masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan. Laporan  keuangan  ini  disusun  berdasarkan PSAK yang telah ditetapkan di Indonesia.(Daningrum, 2018)
Asuransi syariah ini merupakan salah satu lembaga keuangan juga wajib membuat laporan  keuangan  yang  tentu  saja  juga berpedoman  pada  PSAK  108.(Hisamuddin, 2014)  Dalam  hal  ini,  kita  perlu  mengetahui bahwasannya  akuntansi  sangatlah  penting bagi  perusahaan,  terlebih  khusus  pada asuransi syariah yang tujuannya membangun kepercayaan  nasabah.  Akan  tetapi,  asuransi syariah dalam perkembangannya yang cukup pesat tidak diikuti oleh pendukung lainnnya, seperti kurangnya ketanagakerjaan yang ahli dalam  bidang  syariah  di  dalam  asuransi syariah,  yang menimbulkan banyak nasabah yang  tidak  mengerti  akan  konsep  yang terdapat  didalamnya,  terutama  berkaitan dengan  kontrak  atau  akad  yang  ada  dalam
asuransi  syariah.  Karena  sebab  itulah,  di Indonesia  ditetapkan  suatu  pedoman  terkait akuntansi  yang  menjadi  standar  lembaga asuransi  basic  syariah  yang  terdapat  pada ketentuan Dewan Syariah Nasional nomor 21 tahun 2001. Ketentuan inilah yang menjamin akan  kesesuaian  asuransi  dengan  syariat islam,  maka ditetapkan juga PSAK No. 108 untuk  menetapkan  perlakuan  akuntansi dalam insurance syariah(Jannah, 2018)

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitaatif atau  menggunakan  metode  kajian  pustaka yang hasil pembahasannya diperoleh dengan cara mengumpulkan hasil data dari buku dan jurnal  ilmiah,  yang  berkenaan  dengan  judul artikel  yang  penulis  kemukakan  dengan tujuan untuk dipelajari dan dipahami dengan baik tentang konsep dasar dan Implementasi akuntansi  syariah  dalam  asuransi  syariah  di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntansi merupakan proses identifikasi,pencatatan,penggolongan,pengik htisaran  ,sehingga  dihasilkan  informasi keuangan  dalam  bentuk  laporan  keungan yang  dapat  digunakan  untuk  pengambilan keputusan.    Istilah  dari  akuntansi  yang lainnya yakni al-Muhasabah yang merupakan  istilah  dari  bahasa  arab  yang artinya  menghitung.  Sedangkan ahsaba
artinya  menjaga  serta Ihtisaba yang  artinya mengasakan  ridho  Allah  Swt  dunia  dan akhirat,  dan  juga  berarti  sebagai  sebuah pertanggung  jawaban.  Pada  kesimpulannya akuntansi  adalah  sebuah  proses  mencatat, menggolongkan, mengikhitsarkan serta melaporkan  segala  aktivitas  keuangan. Kemudian, untuk arti kata syariah itu sendiri adalah  aturan  yang  telah  aallah  swt  untuk dipatuhi oleh semua manusia dalam menjalani  segala  aktivitasnya  didunia.Jadi, definisi  akuntansi  syariah  adalah  akuntansi yang  sesuai  dengan  aturan  yang  telah ditetapkan allah swt

## Teori dan Konsep Dasar Akuntansi
Teori  merupakan    suatu  kajian  tentang konseptual  dan  aliran  filsafat  sama-sama memiliki  keterkaitan,  keterkaitan  tersebut dapat  menciptakan  kerangka  atau  susunan acuan  dari  suatu  bidang  pengetahuan tertentu.  Dengan  demikian,  teori  akuntansi syariah  adalah  suatu  penalaran  dari  suatu kerangka  acuan  yakni  prinsip-  prinsip akuntansi  syariah  beserta  pedoman  bagi perkembangan praktiknya. Tujuan akuntansi syariah yaitu untuk mengukur pengembangan praktik akuntansi yang sehat berdasarkan  prinsip  syariah.(Lusiono  et  al., 2000)
Teori  akuntansi  Syariah  merupakan  teori akuntansi yang ditujukan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan
manusia  dalam  bidang  pengelelolaan  harta yang  di  amanahkan  terhadapnya  kepada pihak  yang  memberi  tanggung  jawab  dalam cara yang sesuai dengan Syariah Allah SWT. Syariah Allah SWT terdiri atas aturan-aturan yang  meli[uti  aspek  akidah,hukum  amaliah dan akhlak.Akuntansi Syariah dengan demikian  harus  pula  mengandung  ketiga unsuur  tersebut.  Tujuan  akuntansi  syariah yaitu untuk mengukur pengembangan praktik akuntansi  yang  sehat  berdasarkan  prinsip syariah.

## Dasar Hukum Akuntansi Syariah
Dasar  hukum  akuntansi  syariah  terdapat  di dalam Q.S Al-Baqarah: 282, di dalam ayat ini Allah  menjelaskan  fungsi  dari  pencataan beserta  hikmahnya.  Dalam  ayat  ini  Allah memerintahkan  manusia  untuk  melakukan penulisan  secara  benar  atas  segala  transaksi yang  telah  terjadi  selama  melakukan muamalah
Selain itu dasar hukum konsep akuntansi juga terdapat  dalam  Q.S  Asy-  Syu’ara:  181-184 yaitu  menjelaskan  tentang  penyempurnaan ukuran  timbangan  dengan  baik,  larangan merugikan  orang  lain  atau  mengambil  hak- hak  yang  bukan  miliknya,  serta  untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Swt.  Dan juga terdapat dalam Q.S Al-Israa’ : 35 yaitu menjeleskan  tentang  bentuk  pengukuran yang  berbentuk  pos-pos  yang  di  buat  di dalam neraca.(Kasim, 2021)
Konsep Asuransi Syariah di Indonesia Asuransi merupakan lembaga yang menggunakan  sistem  agregrat  atau  tempat dimana seluruh pesertanya memberikan dana atau donasi untuk digunakan dalam pembayaran  klaim  risk  tertentu.  Hal  ini berdasarkan  PSAK  108  atau  pernyataan standar akuntansi keuangan. Donasi tersebut memiliki  syarat  dan  merupakan  hak  milik peserta bersama, bukan pendapatan perusahaan.  Dengan  kata  lain,  maksud  dari PSAK  108  yaitu  peserta  asuransi  menyetor uang sesuai akad untuk dipakai ketika terjadi risk atau bahaya pada peserta. Dalam hal ini, lembaga  asuransi  berdiri  atas  dasar  kerja sama  tolong  menolong.  Sedangkan  asuransi pada  masa  kontemporer  ini  adalah  peserta menyetorkan  sejumlah  uang  dengan  2  cara yaitu  sebagai  tabungan  dan  dana  kebijakan. Tabungan  yaitu  amanat  dari  peserta  dan profit  sharing  dari  net  investment  income (Widiana, 2018)
Regulasi  Hukum  Asuransi  Syariah  di Indonesia
Di  Indonesia,  aktivitas  asuransi  berbasis syariah kini telah mendapat pengakuan serta tempat  yang layak baik  dari segi  sosiologis, yuridis  maupun  filosofis.  Secara  sosiologis artinya  hukum  tetap  berlaku  meskipun masyarakat  tidak  setuju,  hal  ini  disebut dengan teori kekuasaan, atau hukum berlaku dan  diterima  oleh  masyarat,  hal  ini  disebut
teori  pengakuan.  Selain  itu  juga  asuransi dapat  belaku  secara  filosofis  apabila  telah mencapai kaidah yang dicita-citakan.
Dari  segi  yuridis  pedoman  operasional asuransi  berbasis  syariah  mengacu  pada penetapan  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 . Isi fatwa  tersebut  ialah  asuransi  syariah  adalah sebuah  lembaga  yang  dalam  kegiatannya yaitu  untuk  usaha  saling  membantu  antar sesama peserta ataupun lembaga asuransi itu sendiri berdasarkan kesepakatan awal. Akad yang sesuai dengan syariah yaitu yang tidak memiliki  unsur  penipuan,  ketidakjelasan, perjudian,  riba.  dan  hal  lainnya  yang diharamkan oleh syariat. Penetapan peraturan yang  diakui  atau  yang  memiliki  kekuatan hukum  nasional  Indonesia  yakni  UUD Negara  RI  Tahun  1945,  PP  Pengganti  UU, PP, Pepres, dan Perda. Sehingga dalam hal ini penetapan  yang  dikeluarkan  oleh  DSN mengenai  pedoman  asuransi  syariah  belum mempunyai kekuatan hukum di Indonesia.(Widiana, 2018)
Asuransi  syariah  yang  berada  di  dalam Indonesia  telah  tercatat  terdapat  42  asuransi syariah,  yang  terdiri  dari  2  asuransi  umum syariah  beserta  20  unit  asuransi  umum syariah, dan terdapat 3 asuransi jiwa syariah beserta 17 unit asuransi jiwa syariah. Catatan tersebut diketahui berdasarkan hasil data dari penelitian  oleh  lembaga  Asosiasi  Asuransi
Syariah.  Dari  hasil  data  yang  diteliti  oleh Asosiasi  Asuransi  Syariah  tersebut  menjadi sebuah  bukti  bahwasannya  asuransi  syariah telah diakui keberadaannya oleh masyarakat di Indonesia.
Di  Indonesia,  terbentuknya  asuransi  syariah juga  didasari  pada  Q.S  al-  Ma’idah  ayat  2, dalam  ayat  tersebut  Allah  memerintahkan kepada  manusia  untuk  melakukan  kebaikan seperti saling tolong menolong dan menjauhi perbuatan  yang  mendatangkan  mudharat serta  Allah  memerintahkan  manusia  untuk senantiasa bertakwa kepadanya.
Akuntansi  Transaksi  Asuransi  Syariah Berdasarkan PSAK 108
Seorang  akuntan  dalam  proses  pembuatan pengakuan,  pengukuran,  dan  penyajian transaksi laporan keuangan wajib berpedoman pada  PSAK  108 atau  yang kita kenal  dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang didalam pernyataan tersebut berisikan  ketentuan  yang  berkenaan  dengan transaksi  kontribusi  peserta,  surplus,  dan cadangan dana kebajikan.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 tersebut  juga  berisikan  ketentuan  dalam penyusunan  laporan  keuangan,  diantaranya yaitu:(Rahayu et al., 2019)
1) Bertujuan  sebagai  pedoman  dalam memanajemen pengesahan, perhitungan, pembuatan, dan
penyingkapan  transaksi  yang  terjadi di dalam asuransi syariah.
2) Transaksi tersebut berkenaan dengan keikutsertaan peserta, kelebihan, atau penjaminan  defisit,  penyisihan  sisa dana kebajikan.
3) Kesepakatan  atau  kontrak  dalam asuransi  syariah  yaitu  kesepakatan dana kebajikan untuk tolong menolong  antar  sesama  peserta  dan kesepakatan  tijarah  atau  kesepakatan untuk bisnis antar investor dan pihak asuransi selaku pengelola.
4) Pemenuhan  tuntutan  atau  klaim merupakan dana yang bersumber dari kepemilikan penuh pihak peserta.
5) Partisipasi  dana  dari  para  pihak dicatat sebagai income dana kebajikan.
6) Sisa  dana  kebajikan,  surplus,  dan defisit dicatat sebagai perubahan sisa dana kebajikan.
7) Perlakuan  untuk  hasil  investasi mengacu pada PSAK.
Perlakuan  akuntansi  dalam  asuransi  syariah salah satunya terhadap premi yaitu sebagian dananya  diakui  sebagai  dana  tabarru’ sedangkan untuk  sebagian lainnya dijadikan fee pada pengelola. Dalam hal ini, Pencatatan akuntansinya  dicatat  terpisah  dan  kemudian dijadikan  satu  dalam  laporan  keuangan. Pencataatn  iuran  fee  tersebut  dicatat  oleh
perusahaan asuransi sebagai fee income, dan pencatatan  dana  kebajikan  dicatat  oleh perusahaan sebagai dana kebajikan’.
Sedangkan  untuk  aktivitas  hasil  investment dicatat sebagai investment income. Pada  penerimaan  premi  di  catat  dan  di  akui perusahaan, kas bertambah sebelah debet dan premi income bertambah sebelah kredit. Pada pemenuhan klaim, maka perusahaan mencatat  beban  klaim  bertambah  sebelah debet dan kas berkurang sebelah kredit. Pada investasi, perusahaan mencatat efek, obligasi, reksadana  bertambah  sebelah  debet  dan  kas berkurang  sebelah  kredit.  Sedangkan  untuk hasil investasi, dicatat kas bertambah sebelah debet  dan  pendapatan  investasi  bertambah sebelah kredit.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Akuntansi  syariah  di  Indonesia  itu sendiri  dilatarbelakangi  oleh  keraguan  umat muslim akan ketentuan akuntansi konvensional yang mungkin saja tidak sesuai dengan  akuntansi  konvensional  sehingga ditetapkanlah  akuntansi  syariah.  Akuntansi syariah di dalam asuransi syariah merupakan proses pencatatan, pengkalsifikasian, pengikhtisaran,  dan  pelaporan  keuangan yang berbasis syariah. Prinsip akuntansi yan digunakan  dalam  asuransi  syariah  yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip amanah. Pedoman
penyusunan akuntansi dalam asuransi syariah ini yaitu terdapat dalam PSAK 108. Di dalam PSAK 108 termuat kerangka dasar penyusunan akuntansi syariah. Proses akuntansi syariah ini akan menghasilan suatu laporan  keuangan  dalam  asuransi  syariah, yang  menunjukan  arus  kas,  laba  rugi, perubahan  modal,  beserta  posisi  keuangan lembaga keuangan syariah. Sedangkan untuk laporan  keuangan  itu  sendiri  berfungsi sebagai  pertanggung  jawaban  atas  kegiatan keuangan  dari  lembaga  asuransi  syariah tersebut. Untuk transaksi akuntansi syariah di dalam  asuransi  syariah  itu  yakni  transaksi yang berkenenaan dengan kontribusi peserta baik  dalam  investasi  ataupu  pada  dana kebajikan  atau  dana  tabarrui8’.  Sedangkan untuk  kesepakatan  yang  terdapat  dalam asuransi  syraiah  yaitu  kesepakatan  dana kebajikan  dan  kesepakatan  investasi  atau bisnis. Sedangkan untuk perlakuan akuntansi syariah  dalam  asuransi  syariah  di  Indonesia itu  sendiri  mengacu  pada  PSAK.  Untuk Perlakuan akuntansinya yaitu terdapat pengakuan,  pengukuran,  penyajian  teknis, dan  pelaporan.  Pengakuan  terhadap  akad jangka panjang dan akad jangka pendek juga berbeda sesuai dengan peristiwa terjadi baik sudah tajuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Dan  pelaksanaan  dan  penerapan  akuntansi syariah  yang  dominan  di  dalam  asuransi syariah di Indonesia adalah syarikat takaful.

## DAFTAR PUSTAKA
Daningrum, U. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Syariah Pada Tafakul Keluarga Cabang Yogyakarta . 2 (1), 5.
Effendi, A. (2016). ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial , 3 (2), 71. https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145 Hisamuddin, N. (2014). IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKAD ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 108 : Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga. Addin , 8 (1), 53–80.
Jannah, M. (2018). Aspek Akuntansi dalam Asuransi Syariah. Jurnal Syar’Insurance , 4 (1), 59–84. Kasim, A. (2021). Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. Al-’Aqdu: Journal of Islamic Economics Law ,
1 (1), 1. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1469 Lusiono, E. F., Studi, P., Keuangan, A., & Sambas, P. N. (2000). Analisis tingkat pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar akuntansi . Rahayu, S. I., Emosional, K., Belajar, P., Sekolah, B., Kuliah, S., Konsep, P., & Akuntansi, D. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI . 1 (1), 40–57.
Widiana, W. (2018). Analisa Perkembangan
Peraturan Dan Penerapan Akuntansi
Syariah Di Indonesia. Law and Justice ,
2 (2), 168–176. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3837