## Omnibus Law dalam Perspektif Hukum dan Politik
Miran 1* , Doharman Lumban Tungkup 2 , Fadjrin Wira Perdana 3 , Irwan 4 , Joko Setiono 5 Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia 1, 2, 3, 4, 5
Email: mrnbp2ip@yahoo.com 1* , doharman29021980@gmail.com 2 , fadjrinwira@gmail.com 3 , irwanpasang07@gmail.com 4 , jokosetiyono@lecturer.undip.ac.id 5

## Artikel info
Artikel history Diterima : 19-07-2022 Direvisi : 16-08-2022 Disetujui : 25-08-2022
Kata Kunci: omnibus law; hukum; politik
Keywords : omnibus law; law; politics

## Abstrak
Omnibus  law  merupakan  konsep  yang  dianggap  dapat  mengurangi permasalahan  negara  pada  aspek  obesitas  hukum  sehingga  proses pengadministrasian  pemerintah  menjadi  lebih  mudah  dan  memiliki kemampuan  untuk  menarik  banyak  investor  asing  untuk  meningkatkan kesejahtereaan  rakyat.  Untuk  itulah  peneliti  ingin  mengetahui  lebih  lanjut mengenai  omnibus  law  pada  perpektif  hukum  dan  politik.  Peneliain  ini menggunakan  jenis  kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data menggunakan  studi  pustaka  yang  bersifat  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian diketahui bahwa omnibuslaw memenuhi standar hukum mengenai substansi, struktur dan budaya hukum dinilai dari aspek hukum. Sedangkan pada bidang politik diketahui bahwa omnibus law memiliki substansi yang sesuai dengan tujuan  dibentuknya  juga  proses  penyusunan  yang  panjang  sehingga  politik hukum  dilakukan  untuk  mempermudah  jalannya  proses  penyusunan  hingga penerbitan UU Cipta Kerja.

## Abstract
Omnibus  law  is  a  concept  that  is  considered  to  be  able  to  reduce  state problems  in  the  legal  obesity  aspect  so  that  the  government  administration process becomes easier and has the ability to attract many foreign investors to  improve  people's  welfare.  For  this  reason,  researchers  want  to  find  out more about omnibus law from a legal and political perspective. This research uses  a  descriptive  qualitative  type  with  data  collection  techniques  using  a normative  juridical  literature  study.  The  results  of  the  study  show  that omnibus  law  meets  legal  standards  regarding  the  substance,  structure  and legal culture assessed from the legal aspect. Meanwhile, in the political field, it is known that the omnibus law has substance that is in accordance with the purpose  of  its  formation  as  well  as  a  long  drafting  process  so  that  legal politics is carried out to facilitate the process of drafting up to the issuance of the Job Creation Act.
Koresponden author: Miran Email: mrnbp2ip@yahoo.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagamannya ( Khairiah & Walid , 2020), selain itu juga menyatakan diri sebagai negara hukum  ( Anton Sudanto , 2017) sehingga pada pelaksanaan beragam keputusan dalam kehidupan sehari-hari berpedoman pada hukum  yang berlaku  ( Cakra  et  al .,  2020)  salah  satunya  peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan kaidah  atau  patokan  hukum  yang  sah  untuk  dijadikan  sebagai  pedoman  hidup  warga  negara
( Ciputat ,  2020)  untuk  mencapai  tujuannya  yaitu  hidup  dengan  sejahtera,  nyaman  dan  aman ( Bareta et al ., 2020).
Seiring dengan perkembangan zaman, ( Adha et al ., 2019) dimana globalisasi ( Kartono , 2019) dan IPTEK terbuka lebar menuntut pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui beragam pembangunan dan fasilitas yang disiapkan  ( Annisa  Rahmadania ,  2019).  Setelah  beragam  pembangunan  dan  fasilitas  siap, langkah berikutnya yaitu membuat peraturan atau hukum yang berlaku sehingga dapat berjalan sebagaimana fungsi dan tujuannya yakni untuk mencapai cita-cita bangsa yang tersebut dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat ( Pradhana , 2021).
Hukum  merupakan  aturan  yang  berlaku  untuk  semua  warga  negara  dan  bagi  yang melanggar  maka  akan  memperoleh  konsekuensianya  masing-masing,  dimana  penerapannya dilakuikan secara tegas ( Lubis & Fahmi , 2021).
Sebagai negara hukum, maka Indonesia kerap kali membuat regulasi baru. Data pada Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia  (PSHK)  diketahui  bahwa  Indonesia  telah menerbitkan  8.945  regulasi  dengan  107  Undang-Undang,  452  Peraturan  Pemerintah,  765 Peraturan  Presiden  dan  7621  Peraturan  Menteri.  Perhitungan  ini  dilakukan  pada  tahun  2014 sampai  bulan  Oktober  2018  ( Dewinagara  et  al .,  2022).  Jumlah  tersebut  bukanlah  sedikit. Dampak  dari  pembuatan  regulasi  yang  banyak  adalah  adanya  tumpang  tindih  antara  satu peraturan dengan peraturan lainnya. Akibatnya, pelaksaan regulasi hukum menjadi terhambat yang  berhubungan  dengan  kemajuan  perekonomian  yang  tidak  signifikan.  Padahal,  untuk meningkatkan  kesejahateraan  rakyat  maka  pemerintah  harus  memiliki  terobosan  untuk meningkatkan perekonomian negara.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  berusaha  untuk  mencari  formula  hukum  terbaru  atau pembaharuan hukum  untuk  memudahkan pelaksanaan hukum  di  Indonesia supaya tidak lagi tumpang  tindih.  Namun,  proses  reformasi  hukum  bukanlah  sesuatu  yang  mudah  karena memiliki cakupan yang cukup luas ( Ulil et al ., 2020). Reformasi hukum yang akan dilakukan tidak dapat terlepas dari substani, struktur dan budaya hukum sehingga hukum baru yang dibuat dapat seusai dengan cita-cita bangsa.
Omnibus law merupakan konsep yang diunggah oleh presiden Jokowi ( Sudarmanto et al .,  2021)  untuk  menyelesaikan  permasalahan  adanya overlapping peraturan  atau  regulasi pemerintah  sehingga  penyusunan  peraturan  menjadi  lebih  cepat  dan  pelaksanaannya  pun semakin efektif dan efisien ( Arief & Sutrisni , 2021)
Konsep  ini  diyakini  dapat  meringkas  atau  mengurangi  obesitas  regulasi  sehingga diharapkan  peraturan  peurndang-udanagan  tidak  lagi  tumpang  tindih  dan  beragam  proses hukum dapat lebih sederhana ( Maruf et al ., 2022), baik dalam izin usaha, persyaratan investasi, perlindungan  dan  jaminan  bagi  para  pekerja,  kemudahan  bagi  para  pelaku  UMKM  untuk berkembang, reformasi dunia perpajakan, pelaksanaan administrasi pemerintah yang semakin mudah dan cepat, optimalisasi kekuatan perekonomian, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya.
Namun,  dirilisnya  omnibus  law  bukan  tanpa  kritik  dan  saran  melainkan  tetap menimbulkan  pro  dan  kontra  sebagaimana  teori  UU  yang  baik  dan  berkualitas,  yakni memerlukan  proses  yang  panjang  ( Neununy ,  2021).  Oleh  karena  itu,  peneltii  ingin  meneliti lebih  lanjut  mengenai  omnibus  law  dari  perspektif  hukum  dan  politik.  Hasil  penelitian  ini
diharapkan  mampu  memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi  pemerintah  juga  para  peneliti berikutnya.

## Metode Penelitian
Metode  pada  penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis yuridis  normatif.  Teknik  penelitian  yang  digunakan  ialah  studi  kepustakaan  yaitu  mengkaji beragam  sumber  pustaka  baik  media  online  maupun  offline  sesuai  dengan  fokus  penelitian untuk  mengetahui  penilaian  omnibus  law  pada  perspektif  hukum  dan  politik.  Setelah  data diperoleh  akan  dianalisis  dan  diolah  secara  mendalam  kemudian  disampaikan  dengan  cara menjelaskan  hasil  penelitian  melalui  rangkaian  kalimat  yang  mudah  dipahami  oleh  banyak orang.

## Hasil dan Pembahasan
Omnibus law merupakan konsep yang disusun pemerintah Indonesia untuk mengatasi beragam  permasalahan  regulasi,  dimana  sebelumnya  regulasi  Indonesia  mengalami  obesitas yang  cukup  tinggi  sehingga  memerlukan  adanya  formula  baru  untuk  mengatasinya.  Salah satunya melalui omnibus law. Dibeberapa negara seperti Amerika Serikat telah menggunakan omnibus  law  yang  dikenal  dengan  omnibus  bill  untuk  menurunkan  obesitas  regulasi ( Darmawan , 2020).
Konsep  ini  sebenarnya  telah  muncul  sejak  tahun  1937  pada  kebiasaan common  law ( Susetya et  al ., 2018)  yang kemudian di  adaptasi ke  Indonesia di  era pemerintahan presiden Jokowi.
Pada penelitian ini akan membahas omnibus law dengan dua perpsektif yakni hukum dan politik. Secara lebih rinci, mengenai hasil penelitianini akan dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Omnibus law pada Perspektif Hukum
Hukum  merupakan  aturan  yang  berlaku  disuatu  negara.  Teori  sistem  hukum  yang digunakan  ialah  legal system  theory atau  yang  dikenal  dengan  sistem  hukum.  Sistem  ini dikemukakan  oleh Lawrence  Friedman yang  terdiri  dari  tiga  komponen  yaitu  substansi hukum,  stuktur  hukum  dan  budaya  hukum.  Berdasarkan  hasil  analisis  melalui  studi kepustakaan, diperoleh hasil sebagai berikut:
Pertama, aspek substansi hukum ( legal substance ). Substansi atau muatan diartikan sebagai  pokok  yang  terdapat  dalam  UU  s  dan  beragam  peraturan  perundang-undangan. Muatan pada suatu peraturan ditetapkan dengan tolak ukur sebagai berikut:
a. Disusun ketetapannya melalui UUD.
b. Disusun ketatapannya pada UU terdahulu.
c. Disusun untuk menghapus UU terdahulu.
d. Berisi pokok bahasan mengenai hak dasar atau hak asasi.
e. Berisi kepentingan atau kewajiban khalayak umum (rakyat). Pada aspek ini, UU Cipta Kerja atau omnibus law mengandung banyak regulasi yang dijadikan  dalam  satu  UU  ( Ciputat ,  2020)  yang  sebelumnya  setiap  UU  mengandung  satu substansi  hukum  saja.  Pengurangan  obesitas  ini  digunakan  supaya  regulasi  menjadi  lebih jelas, tidak terjadi tumpang tindih dan berdampak pada peningkatan serta percepatan kinerja pemerintah  pada  beberapa  aspek  yang  dibahas  pada  UU  omnisbus  law  seperti  ekonomi melalui  terbukanya  pintu  investasi,  kesehatan,  pelaksanaaan  administrasi  pemerintah,  dan lain sebagainya.
Kedua,  struktur  hukum  ( legal  structure ).  Legal structure dapat  diartikan  sebagai dasar atau unsur yang disajikan sebagai sistem hukum. Struktur hukum ini bersifat permanen dan terdapat pada tubuh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, struktur hukum merupakan  unsur  penegak  peraturan  yang  berlaku.  Pada  aspek  ini,  UU  Cipta  Kerja
menghapus beberapa lembaga hukum yang lama dan menambah lembaga hukum baru dalam UU yang direvisi, misalnya mengenai lembaga jaminan kehilangan pekerjaan yang terdapat pada bagian ketenagakerjaan.
Ketiga,  budaya  hukum  ( legal  culture )  merupakan  budaya  mengenai  hukum  yang terjadi  di  masyarakat  sehingga  berdanmpak  pada  pembuatan  aturan  perundang-undangan yang disusun dalam UU Cipta Kerja. Artinya, nilai-nilai yang terdapat pada UU Cipta Kerja atau omnibus law akan menjadi budaya yang melekat bagi masyarakat mengenai hukum atau peraturan  yang  baru  dimana  UU  Cipta  Kerja  ini  memiliki  arah  dalam  meringkas  atau menyederhanakan  proses  perijinan  juga  memberikan  kemudahan  pada  aspek  lain  seperti investasi  dan  berusaha,  juga  pemberian  layanan  administrasi  yang  semakin  efektif  dan efisien.

## 2. Omnibus Law pada Perspektif Politik
Politik  hukum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  formula  atau  kebijakan  hukum  yang akan, sedang dan telah berlalu dalam suatu negara mengenai aturan yang berlaku. Sumber dari  kebijakan  ini  berasal  dari  beragam  nilai  yang  berlaku  di  masyarakat.  Tujuan  politik hukum  yaitu untuk  menyusun  sistem hukum nasional guna mencapai  tujuan bangsa  yang dicita-citakan ( Darmawan , 2020)
Pada bidang politik, jika melihat arah pergerakan saat membuat omnibus law maka dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk menyamakan konteks hukum di Indonesia.
Pada omnisbus law ini memunculkan beragam klaster seperti penataan kewenangan, persyaratan investasi, kegiatan berbasis risiko, pendukung iklim investasi, pembinaan dan pengawasan,  juga  klaster  sanksi.  Klaster-klaster  ini  digunakan  untuk  memudahkan  dalam penyusunan omnibus law.
Penyusunan omnibus law tentu tidak terlepas dari aspek politik hukum, tanpa adanya politik hukum maka suatu UU akan sulit untuk diterbitkan karena memilki arah dan proses pengaturan  yang  sulit.  Politik  merupakan  hal  penting  sehingga  mampu  memberikan pemahaman  yang baik  dan mudah dipahami untuk meminimalisir adanya  pengertian  atau pemahaman ganda.
Politik  hukum  yang  ada  di  UU  Cipta  Kerja  atau  omnibus  law  digunakan  untuk memudahkan  proses  penyusunan  perundang-undangan  terlebih  proses  ini  merevisi  atau bahkan menghapus UU lama untuk disederahanakan dalam UU Cipta Kerja. Namun, dalam proses  pembentukannya  tetap  mematuhi  prosedur  pembentukan  perundang-undangan  dan mengatasi beragam kendala menjadi sebuah peluang.
Selain  melihat  dari  proses  pembentukan  UU,  politik  hukum  juga  dapat  dipahami melalui  substansi  dari  UU  Cipta  Kerja  yang  disusun  yakni  untuk  memperlancar  proses investasi  asing  di  Indonesia  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan,  dengan  adanya  investasi  maka  lapangan  kerja  akan  terbuka  lebar  dan masyarakat  tidak  lagi  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan.  Kemudahan  investasi  juga  dapat dilihat dengan adanya sistem regulasi pada pelaksaan administrasi pemerintah yang diatur untuk  lebih  sederhana  dan  cekatan  dalam  melaksanakan  tugasnya  sehingga  pejabat pemerintah dapat bekerja secara sigap dan tepat.

## Kesimpulan
Indonesia  memiliki  banyak  sekali  perundang-undangan  atau  pengaturan  hukum  dalam bentuk lain hingga mengalami obesitas regulasi yang berdampak pada adanya tumpang tindih antara  satu  aturan  dengan  aturan  lainnya.  Hal  ini  menyebabkan  pengaturan  dan  pelaksanaan administrasi menjadi lamban sehingga banyak investor asing yang tidaka tertarik berinvestasi di Idonesia, maka omnibus law dianggap sebagai konsep atau strategi yang dapat mengurangi
obesitas  regulasi  sehingga  pelaksanaan  administrasi  atau  persoalan  lain  menjadi  lebih sederhana, ditanggapi dengan cepat dan tepat.
Pada sudut pandang hukum, UU Cipta Kerja telah berisi tiga komponen mengenai substansi hukum, stuktur hukum dan budaya hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi, struktur dan budaya melalui  UU  Cipta  Kerja.  Sedangkan  pada  aspek  politik,  digunakan  untuk  melihat  proses pembentukan  UU  sampai  akhirnya  dirilis  dan  melihat  pada  substansi  UU  Cipta  Kerja  untuk mengetahui  tujuan  atau  arah  politik  yang  diinginkan  yakni  untuk  membuka  lebar  jalannya investasi asing sehingga beberpa aturan dirubah, atau bahkan dihilangkan.

## Bibliografi
Adha, R. N., Qomariah, N., & Hafidzi, A. H. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja,  Budaya  Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Jember. Jurnal Penelitian IPTEKS , 4 (1), 47–62. https://doi.org/10.32528/ipteks.v4i1.2109
Anton Sudanto, S. H. (2017). Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Materiil  Di  Indonesia. JURNAL  HUKUM STAATRECHTS , 1 (1), 130–150. https://doi.org/10.52447/sr.v1i1.1028
Arief,  M.  Z.,  &  Sutrisni,  S.  (2021).  Analisis  Politik  Hukum  Tentang  Omnibus  Law  di Indonesia. Jurnal Jendela Hukum , 8 (1), 19–28.
Bareta,  R.  D.,  Santoso,  J.,  &  Amin,  F.  (2020).  Peran  Badan  Layanan  Umum  dalam  Politik Hukum Omnibus  Law Cipta Kerja. Jurnal Manajemen Perbendaharaan , 1 (1), 1–20. https://doi.org/10.33105/jmp.v1i1
Cakra,  I., Sulistyawan, P. E.,  & Yuli,  A. (2020).  Kompabilitas Penerapan Konsep  Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Crepido , 2 , 59–69.
Ciputat, J. K. H. A. D. C. (2020). Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. Volume 9 Nomor 1, April 2020 , 9 (1), 143.
Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. Indonesian  Journal  of  Law  and  Policy  Studies , 1 (1),  13–24. https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655.g1627
Dewinagara,  T.  B.,  Handayani,  I.  G.  A.  K.  R.,  &  Purwadi,  H.  (2022).  The  Omnibus  Law Concept  in  the  Job  Creation  Law  and  the  Legal  Consequences  for  Limited  Liability Companies. SASI , 28 (2), 323–335.
Khairiah,  K.,  &  Walid,  A.  (2020).  Pengelolaan  Keberagaman  Budaya  Melalui Multilingualisme di Indonesia. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya , 5 (1), 131–144. https://doi.org/10.25217/jf.v5i1.789
Lubis,  A.  E.  N.,  &  Fahmi,  F.  D.  (2021).  Pengenalan  dan  Definisi  Hukum  Secara  Umum (Literature Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , 2 (6), 768–789.
Maruf, I. R., Sembiring, T. B., Syah, K., & Arta, I. M. D. (2022). Omnibus Law Dari Politik Hingga Implementasi: Apa Yang Dapat Dipelajari Warga. Gorontalo Law Review , 5 (1), 14–26. https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2016
Neununy, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat  Adat  Di  Wilayah  Pesisir. Balobe  Law  Journal , 1 (2),  119–131. https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653
Pradhana,  R.  S.  (2021). Otonomi  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Perguruan  Tinggi  Negeri Badan Hukum (PN-BH) .
Sudarmanto, K., Suryanto, B., Junaidi, M., & Sadono, B. (2021). Implikasi Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  Terhadap  Pembentukan  Produk  Hukum Daerah.
Jurnal USM Law Review , 4 (2), 702–713.
https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191
Susetya,  I. G. P. H., Diantha, P., Made, I., Landra, C., & Tuni, P. (2018). Adaptasi Doktrin Promissory Estoppel dalam Penyelesaian Ganti Rugi pada Tahap PRA Kontrak pada Hukum Kontrak di Indonesia . Udayana University.
Ulil,  A.,  Lazuardi,  S.,  &  Putri,  D.  C.  (2020).  Arsitektur  Penerapan  Omnibus  Law  Melalui Transplantasi  Hukum  Nasional  Pembentukan  Undang-Undang. Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum , 14 (1), 1–18. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18