Ayuni Damayanti Putri, Fiona Kirana Oktavia (2023), Evaluasi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan, (5) 8, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416 _ _
E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## EVALUASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TANGERANG SELATAN
Ayuni Damayanti Putri 1 , Fiona Kirana Oktavia 2
Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
*Email: ayuni_dp.22010500002@student.umj.ac.id, fiona_ko.22010500009@student.umj.ac.id

## Abstrak
Meningkatnya pertambahan penduduk dengan berbagai aktifitas yang dijalaninya sehari- hari akan memberikan dampak pada limbah produksi atau sampah yang dihasilkan dalam proses kehidupan tersebut. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki permasalahan keterbatasan  lahan  Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA)  dimana  masyarakatnya menghasilkan ± 400 ton sampah per hari, padahal apabila sampah dikelola dengan baik mulai dari pengurangan hingga penanganannya, permasalahan lahan bukanlah menjadi masalah yang besar. Berbagai strategi mulai dari 3R ( Reduse, Reuse, dan Recycle ), Bank Sampah,  Komposter,  Eco-Enzim,  Maggot  dan  lain  sebagainya  dapat  diterapkan  guna mengurangi penumpukan sampah yang menjadi polemik Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan dari pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan belum cukup baik karena terdapat beberapa indikator kriteria evaluasi yang  belum  terpenuhi  dari  aspek  (1)  Efektifitas  yaitu  program  pengurangan  dan penanganan  sampah  belum  dirasakan  manfaatnya  karena  masih  banyaknya  timbulan sampah, (2) Efisiensi dimana Kota Tangerang Selatan masih tergantung pada TPA kota lain, (3) Kecukupan, terbatasnya lahan TPA Cipeucang sehingga timbulnya permasalahan baru serta keterbatasan sarana dan prasarana, (4) Perataan program pengurangan sampah sudah  berjalan  pada  kalangan  masyarakat  dan  edukasi  sosial  mengenai  sampah  pada tingkat sekolah hingga kampus, (5) Responsivitas, Pemerintah Kota Tangerang Selatan merespon  baik  kebijakan  dari  Pemerintah  Pusat  dengan  melakukannya  semaksimal mungkin  dan,  (6)  Ketepatan,  belum  memenuhi  indikator  tepat  karena  masih  banyak permasalahan  yang  harus  dibenahi  mulai  dari  pengurangan  sampah  pada  skala  rumah tangga (sumber) hingga skala kawasan.
Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan ; Strategi ; Pengelolaan Sampah.

## Abstract
Increasing population growth with various activities that they carry out daily will have an  impact  on  production  waste  or  waste  generated  in  the  life  process.  The  South Tangerang City Government has the problem of limited land for the Final Processing Site (TPA) where the community produces ± 400 tons of waste per day, even though if waste is managed properly from reduction to handling, land problems are not a big problem. Various  strategies  ranging  from  3R  (Reuse,  Reuse,  and  Recycle),  Garbage  Bank, Composter, Eco-Enzyme, Maggot and so on can be applied to reduce the accumulation of waste which has become a polemic for the City of South Tangerang. The results of this
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 11, November 2023
study indicate that the policy evaluation of waste management in South Tangerang City is not good enough because there are several indicators of evaluation criteria that have not been fulfilled from the aspect of (1) Effectiveness, namely the waste reduction and handling  program, the benefits  have not been  felt  because  there  is  still a  lot  of  waste generation, (2) Efficiency where the City of Tangerang Selatan still depends on TPA in other cities, (3) Adequacy, limited land for Cipeucang TPA so that new problems arise and limited facilities and infrastructure, (4) Flattening of the waste reduction program has been running among the community and social education regarding waste at the level schools  to  campuses,  (5)  Responsiveness,  the  South  Tangerang  City  Government responds well to policies from the Central Government by doing as much as possible and, (6) Accuracy, not meeting the right indicators because there are still many problems that need to be addressed starting from reducing waste at the household scale ( sources) to regional scale.
Keywords : Policy Evaluation ; Strategy ; Waste Management.

## PENDAHULUAN
Seiring berjalannya waktu dan pertambahan penduduk di Negara Indonesia maka akan  memberikan  dampak  pula  terhadap  kenaikan  limbah  hasil  produksi  dari  segala aktifitas harian yang dilakukan oleh warga masyarakat yaitu persoalan menganai sampah. Dalam  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah (MENDAGRI,  2008)  menyebutkan  bahwa  Sampah  adalah  sisa  kegiatan  sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang padat. Pengelolaan sampah haruslah tepat dan segera dilakukan karena apabila timbunan sampah terjadi maka akan membahayakan kehidupan manusia  dan  alam  sekitar  antara  lain  resiko  ancaman  penyakit  yang  ditimbulkan  dari sampah, kualitas udara yang memburuk, pencemaran lingkungan, dan masih banyak lagi.
Timbunan pada sampah akan memberikan dampak negatif pada keberlangsungan hidup serta membahayakan lingkungan (Addahlawi et al., 2019). Berbagai penyakit yang mengintai antara lain yaitu Thypus dengan pembawa penyakitnya adalah hewan-hewan yang berkembang biak pada timbunan sampah tersebut seperti tikus, lalat, kecoa dan lain sebagainya  sehingga  mengurangi  estetika  dari  lingkup  dalam  suatu  perkotaan  tersebut serta timbulnya aroma tidak sedap akan menggangu sistem pernafasan manusia.
Masyarakat diharapkan dapat berlaku bijak terhadap pengelolaan sampah dengan mengubah  pandangan  atau  perspektif  bahwa  sampah  merupakan  sebuah  sumber  daya yang  dapat  memberikan  manfaat  apabila  diolah  lagi  dengan  baik  dan  benar,  sehingga muncul  sebuah  konsep  3R  ( Reduce,  Reuse, dan Recycle )  (HIDAYAT,  2021).  Dalam pengelolaan  3R  tidak  hanya  menyangkut  mengenai  teknis  semata  namun  jauh  lebih penting  yaitu  menyangkut  pola  pikir,  perubahan  sikap,  dan  masalah  sosial  demi mewujudkan masyarakat dengan kawasan lingkungan yang ramah serta berkelanjutan. Dalam  bukunya  Departemen  Pekerjaan  Umum  (Departemen  Pekerjaan  Umum,  2008) menjelaskan bahwa prinsip pertama adalah Reduce yaitu segala upaya atau aktifitas yang dapat dilakukan guna mencegah dan mengurangi timbulan sampah. Prinsip kedua adalah Reuse yaitu  sebuah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  penggunaan  kembali  sampah  layak pakai untuk fungsi sama atau fungsi yang lainnya. Prinsip ketiga adalah Recycle yaitu
aktifitas atau kegiatan pengelolaan sampah untuk dijadikan produk baru yang layak pakai. Berikut ini merupakan sebuah skema atau konsepsi penanganan sampah pada skala rumah tangga (sumber) dan skala Kawasan yaitu sebagai berikut ;

## Gambar 1. Penanganan Sampah 3R
Persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab dari beberapa pihak saja, namun  sudah  menjadi  tugas  serta  tanggung  jawab  seluruh  masyarakat  tidak  terkecuali (Suryani,  2014).  Dalam  menjalankan  pengelolaan  sampah  yaitu  pengurangan  serta penanganan yang tepat, maka isu mengenai sampah sangat penting dan menjadi perhatian dari  pemerintah  baik  itu  pemerintah  pusat  hingga  ke  pemerintah  daerah,  sehingga diperlukannya sebuah regulasi yang mengatur jelas mengenai pengelolaan sampah secara cepat dan tepat(Rifani & Jalaluddin, 2019) . Hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga  ( PP_81_2012.Pdf ,  n.d.)  yang menjelaskan  bahwa  pengelolaan  sampah  adalah  kegiatan  yang  sistematis,  menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
Pada  setiap  kota/kabupaten  memiliki  caranya  tersendiri  dalam  mengatasi persoalan timbulan sampah, mulai dengan prinsip 3R hingga solusi terakhir pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kota Tangerang Selatan memiliki polemik permasalahannya tersendiri  yaitu  dimana  jumlah  sampah  meningkat  cepat  yang  disebabkan  oleh peningkatan  populasi  serta  meningkatnya  ekonomi,  tidak  ada  pemisah  antara  sampah organik/anorganik  pada  tahap  pembuangan,  rata-rata  timbulan  sampah  perjiwa  0,59 kg/jiwa/hari, dan sampah yang dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebanyak 400 ton/hari ( Persampahan DLH 2023 , n.d.). Keterbatasan lahan TPA yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan menjadi
permasalahan yang sangat serius sehingga dibutuhkannya jalan keluar guna mengatasi masalah tersebut. Berikut ini merupakan data timbulan sampah dan komposisi sampah berdasarkan sumber Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan ;

## Gambar 2. Timbulan dan Komposisi Sampah
Berdasarkan penjelasan diatas memberikan asumsi bahwa setelah dikeluarkannya kebijakan  Undang-Undang  No.  18  tahun  2008  mengenai  Pengelolaan  Sampah  hingga Peraturan  Walikota  No.  83  tahun  2022  tentang  Pengurangan  Sampah  Plastik dibutuhkannya  kegiatan  evaluasi  guna  melakukan  penilaian  sejauh  mana  efektifitas kebijakan tersebut dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Tangerang Selatan.
Setelah  melakukan  pelaksanaan  terhadap  kebijakan  tersebut,  masih  terdapat masalah-masalah  yang  harus  dievaluasi  lagi  antara  lain  yaitu  timbulan  sampah  yang meningkat, masih terdapat Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) liar, keterbatasan lahan TPA,  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  sarana  dan  prasarana,  serta  belum diterapkannya teknologi di di TPA.

## Gambar 3. Permasalahan Sampah di Kota Tangerang Selatan
Maka  dari  itu  dibutuhkannya  proses  evaluasi  kembali  terhadap  kebijakan  yang sudah  diterapkan  untuk  mengatasi  permasalahan  sampah  yang  dihadapi  oleh  Kota Tangerang  Selatan.  Bukan  hanya  peran  dari  pihak  pemerintah  saja  namun  peran  serta seluruh masyarakat untuk mendukung sebuah gerakan atau kegiatan guna mengurangi serta menangani persoalan sampah.
Evaluasi Kebijakan.
Sebuah kegiatan dimana untuk menilai sejauh mana tujuan telah dicapai, melihat sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan pada konstituen, dan sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan merupakan deifinisi dari Evaluasi.
Menurut Hertati (2021) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dikatakan sebagai kegiatan  yang  menyangkut  penilaian  kebijakan,  estimasi  yang  mencangkup  substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan terhadap kebijakan tersebut.
Dampak  dari  kebijakan  mempunyai  beberapa  dimensi  dan  semuanya  harus diperhatikan  dalam  membicarakan  evaluasi.  Menurut  Abdurahman  et  al.,  (2021) setidaknya  ada  lima  dimensi  yang  harus  dibahas  dalam  meperhitungkan  dampak  dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:
1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang- orang yang terlibat.
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok- kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan- keadaan sekarang dan yang akan datang.
4. Evaluasi  juga  menyangkut  unsur  yang  lain  yakni  biaya  langsung  yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
5. Biaya-biaya  tidak  langsung  yang  ditanggung  oleh  masyarakat  atau  beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.
Kemudian  untuk  mengevaluasi  dampak  pada  suatu  program  berdasarkan kebijakan  publik  terkait,  diperlukan  adanya  suatu  kriteria  untuk  mengukur  sebuah kebijakan publik atau keberhasilan program tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan  informasi  terdapat  kriteria  evaluasi  dampak  kebijakan  public  sebagai berikut ;
1. Efektifitas.
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Lembong et al., 2017). Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi  (sumbangan)  output  terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif organisasi, program atau kegiatan-kegiatan (Jibril, 2017).
Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas  merupakan  daya  pesan  untuk  mempengaruhi  atau  tingkat  kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.
Sehubungan  dengan  hal-hal  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang  akan  dicapai.  Selain  itu,  menunjukan  pada  tingkat  sejauhmana  organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.
2. Efisiensi.
Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan  tingkat  efektivitas  tertentu  (Winarta  et  al.,  2020).  Efisiensi  yang merupakan  sinonim  dari  rasionalitas  ekonomi,  adalah  merupakan  hubungan  antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.  Kebijakan  yang  mencapai  efektivitas  tertinggi  dengan  biaya  terkecil dinamakan efisien.
Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana  sedangkan  biaya  yang  dikeluarkan  melalui  proses  kebijakan  terlampau besar  dibandingkan  dengan  hasil  yang  dicapai.  Ini  berarti  kegiatan  kebijakan  telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.
3. Kecukupan.
Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektivitas  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Akibu, 2014). Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif  yang  ada  dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai  atau  kesempatan  dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan  dilaksanakan  harus  ada  analisis  kesesuaian  metoda  yang  akan  dilaksanakan dengan  sasaran  yang  akan  dicapai,  apakah  caranya  sudah  benar  atau  menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.
4. Perataan.
Perataan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatakan  mempunyai  arti  dengan keadilan  yang  diberikan  dan  diperoleh  sasaran  kebijakan  publik  (Mandas  et  al., 2018a). Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial  dan  menunjuk  pada  distribusi  akibat  dan  usaha  antara  kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan  yang  akibatnya  atau  usaha  secara  adil  didistribusikan.  Suatu  program tertentu  mungkin  dapat  efektif,  efisien,  dan  mencukupi  apabila  biaya-manfaat merata.
5. Responsivitas.
Responsivitas  dalam  kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  respon  dari suatu  aktivitas  (Mandas  et  al.,  2018b).  Yang  berarti  tanggapan  sasaran  kebijakan publik  atas  penerapan  suatu  kebijakan.  Responsivitas  berkenaan  dengan  seberapa jauh  kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  kelompok- kelompok  masyarakat  tertentu.  Keberhasilan  kebijakan  dapat  dilihat  melalui tanggapan  masyarakat  yang  menanggapi  pelaksanaan  setelah  terlebih  dahulu memprediksi  pengaruh  yang  akan  terjadi  jika  kebijakan  akan  dilaksanakan,  juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.
Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan.
Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.
6. Ketepatan.
Ketepatan  merujuk  pada  nilai  atau  harga  dari  tujuan  program  dan  pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini  menyangkut  substansi  tujuan  bukan  cara  atau  instrumen  untuk  merealisasikan tujuan tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  yang  dimaksud  dengan  evaluasi  dampak kebijakan  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  suatu  penilaian  terhadap pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  diberlakukan  oleh  organisasi  atau  pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi,  kecukupan,  perataan,  responsivitas  dan  ketepatan  pelaksanaan  kebijkan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.
Sehingga  untuk  mengevaluasi  sebuah  kebijakan  diperlukannya  sebuah indikator-indikator  keberhasilan  sebagai  acuan  apakah  sebuah  kebijakan  tersebut terimplementasi dengan baik atau tidak.

## Strategi Pengelolaan Sampah.
Bahri  (2015)  menjelaskan  bahwa  strategi  adalah  sebuah  upaya  atau  cara  untuk mengerjakan  sesuatu  dengan  harapan  mencapai  tujuan  tertentu  yang  diinginkan. Sedangkan  menurut  Dhuka  (2022)  mendefinisikan  bahwa  strategi  merupakan  sebuah proses penentuan rencana oleh seorang pemimpin dengan fokus pada tujuan atau jangka panjang supaya tujuan tersebut dapat dicapai.
Kemudian  pengelolaan  sampah  merupakan  kegiatan  yang  sistematis  dan berkesinambungan meliputi pengurangan (dengan cara 3R Reduce, Reuse, dan Recycle ) dan  penanganan  sampah  (Pemilahan,  Pengumpulan,  Pengangkutan,  Pengolahan,  dan Pemrosesan Akhir).
Dalam pelaksanaan strategi pengelolaan sampah, diperlukannya kegiatan terpadu, pemberdayaan secara terprogram, dan berkelanjutan sehingga dapat tercapainya perilaku atau  kebiasaan  masyarakat  pada  strategi  yang  telah  ditentukan.  Dalam  proses pemberdayaan  tersebut  meliputi  antara  lain  yaitu  penyuluhan  atau  sosialisasi  kepada masyarakat,  memberikan  contoh,  memberikan  pelatihan,  kemudian  mengembangkan kegiatan strategi, dan lainnya.
Sehingga  dalam  mengatasi  sebuah  masalah,  diperlukannya  strategi  yang  tepat serta  efektif  supaya  masalah  tersebut  dapat  teratasi  dengan  cepat  dan  memuaskan berbagai pihak, baik itu masyarakat maupun pemerintah.
Sejauh ini pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat melalui strategi 3R ( Reduce, Reuse, dan Recycle ) sudah diterapkan sebagai program karena berkaitan dengan kebijakan dan strategi nasional pengembangan pengelolaan persampahan terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

## METODE PENELITIAN.
Untuk  mengumpulkan  sebuah  data  dalam  sebuah  penelitian,  diperlukannya metode  yang  sesuai  dan  tepat,  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Moleong (2007 : 4) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif ( Viewer @ Library.Stik-Ptik.Ac.Id , n.d.) menjelaskan bahwa penelitian yang menghasilkan data deskriptif  dengan  menggunakan  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  serta perilaku yang dapat diamati merupakan sebuah istilah penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.
1. Eksisting Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan. Pengelolaan  sampah  di  Kota  Tangerang  Selatan  ditangani  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Tangerang  Selatan,  penanganan  persoalan  sampah menggunakan dua pendekatan tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 pada Bab VI pasal 19, yaitu ;
1. Pengurangan Sampah (Peran Serta Masyarakat). Pengurangan  sampah  dilakukan  meliputi  kegiatan  (1)  Pembatasan  timbulan sampah,  (2)  Pendauran  ulang  sampah,  dan  (3)  Pemanfaatan  kembali  sampah, kemudian bentuk implementasi dari Kota Tangerang Selatan atas kebijakan tersebut adalah  dengan  menggunakan  strategi  Bank  Sampah  sebanyak  351  unit  540,5 ton/tahun,  TPS  3R  sebanyak  41  unit  39.409  ton/tahun,  Komposting  Rumah sebanyak 1.731 unit 667 ton/tahun, Rumah Minim Sampah sebanyak 255 unit 280 ton/tahun,  dan  terakhir  yaitu  Pemulung/Lapak  sebanyak  ±  1.900  jiwa  10.403 ton/tahun.
2. Penanganan Sampah (Peran Pemerintah Daerah). Kegiatan  penanganan  sampah  meliput  Pemilahan,  Pengumpulan,  Pengangkutan, Pengolahan,  dan  Pemrosesan  Akhir,  kemudian  bentuk  implementasi  dari  Kota Tangerang  Selatan  atas  kebijakan  tersebut  adalah  dengan  menggunakan  strategi UPT TPST Cipeucang ± 400 ton/hari, kemudian karena keterbatasan lahan yang dimiliki  oleh  TPST  Cipeucang  maka  dilakukannya  kerja  sama  dengan  TPAS Cilowong Serang, dan TPAS Lulut Nambo Jawa Barat, serta Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang sedang dalam tahap penyusunan FBC (studi kelayakan).
Kemudian untuk alur dari penanganan sampah di Kota Tangerang Selatan dibagi menjadi  dua  yaitu  penanganan  skala  rumah  tangga  (sumber)  dan  penanganan  skala kawasan.
Untuk penanganan skala rumah tangga (sumber) sampah tersebut dipilah mulai dari sampah rumah tangga, pasar, perkantoran, industri, taman, dan jalanan, selanjutnya dilakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya yaitu komposter yang bisa dijadikan kompos, organik bahan kompos, organik residu, B3, non organik residu, non organik yang  bisa  dijadikan  kerajinan  tangan,  kemudian  terakhir  sampah  campuran  yang
dilanjutkan  pada  penanganan  skala  Kawasan.  Berikut  merupakan  data  TPS  3R  yang berada di Kota Tangerang Selatan, yaitu ;

## Tabel 1. Data TPS 3R Kota Tangerang Selatan
Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan
Untuk penanganan skala Kawasan, sampah yang berasal di TPST diolah kembali menjadi kompos, materi daur ulang, residu (dilanjutkan pada TPA), dan penanganan B3 lanjutan.  Sehingga  sebelum  sampah  tersebut  sampai  pada  tempat  pemrosesan  akhir maka  harus  diolah  dulu  sedemikian  rupa  pada  skala  rumah  tangga  dengan  tujuan pengurangan  timbulan  sampah  serta  pemanfaatan  kembali  sampah  yang  masih  dapat didaur ulang.
Karena kurangnya sosialisasi serta pemahaman dari masyarakat Kota Tangerang Selatan  akan  penanganan  sampah  pada  skala  rumah  tangga,  maka  volume  sampah semakin  melonjak,  sehingga  dibutuhkannya  edukasi  sosial  mengenai  sosialisasi pengolahan  sampah  kepada  seluruh  warga.  Pendidikan  sedini  mungkin  akan membentuk  pola  perilaku  yang  menjadi  kebiasaan  dari  warga  kemudian  membentuk pola pikir baru serta pandangan terhadap pemilahan dan pemanfaatan sampah.
Edukasi  sosial  yang  dilakukan  yaitu  (1)  Sosialisasi  pengolahan  sampah  ke sekolah  dan  kampus,  dengan  memberikan  kesadaran  untuk  tidak  membuang  sampah sembarang serta memilahnya, (2) Sosialisasi pengolahan sampah ke masyarakat, dengan memberikan kesadaran untuk memilah dan mengolah sampah dengan tepat pada tingkat kecamatan,  kelurahan,  RW  dan  RT,  (3)  Promosi  dengan  figure  pelitas,  dengan melakukan aktivitas promosi berulang untuk menanamkan nilai-nilai kebersihan kepada anak-anak,  (4)  Acara  hari  peduli  sampah  nasional,  untuk  mengingatkan  masyarakat akan bahaya sampah apabila salah penanganan seperti kejadian Tragedi Leuwi Gajah pada 21 Februari 2004 di Jawa Barat, (5) Kunjungan masyarakat ke TPS3R, ITF, dan TPA, untuk mendorong partisipasi aktif dengan memberikan pengalaman tentang proses pengolahan sampah.
2. Evaluasi Input Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan. Dalam  penelitian  ini,  yang  dimaksudkan  dalam  indikator  evaluasi  input pengelolaan  sampah  adalah  indikator  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang  menjadi
masukan untuk dipergunakan dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, antara lain adalah sebagai berikut ;
1. Kriteria Evaluasi Efektifitas.
Ditinjau dari proses pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan terlihat belum mencapai  kriteria  efektif  karena  timbulan  sampah  terus  meningkat  pertahunnya, bahkan dalam satu hari jumlah produksi sampah di Kota Tangerang Selatan yaitu ± 400  ton/hari.  Dengan  keterbatasan  lahan  yang  dimiliki  pada  TPA  Cipeucang mengakibatkan  ketergantugan  pada  TPA  lain,  padahal  seharusnya  walau  degan lahan  terbatas  di  TPA  Cipeucang  bukanlah  menjadi  masalah  karena  masyarakat telah melakukanan pengurangan sampah pada skala rumah tangga (sumber). Hal ini menunjukan  bahwa  edukasi  yang  dilaksanakan  kepada  masyarakat  belum menciptakan budaya baru guna mengatasi permasalahan sampah di Kota Tangerang Selatan.
2. Kriteria Evaluasi Efisiensi. Timbulan  sampah  menumpuk  yang  diproduksi  oleh  Kota  Tangerang  Selatan dilakukan  kerja  sama  dengan  TPA  lain  yaitu  TPAS  Cilowong,  dan  TPAS  Lulut Nambo  Jawa  Barat,  tentu  dengan  pengeluaran  anggaran  yang  sudah  ditentukan. Sedangkan  TPA  yang  dimiliki  Kota  Tangerang  Selatan  yaitu  TPA  Cipeucang memiliki  keterbatasan  lahan,  bahkan  lokasinya  berdekatan  dengan  pemukiman warga  dan  sungai  Cisadane.  Pada  tahun  2020  luapan  sampah  dari  TPA  tersebut longsor sehingga sampahnya masuk ke sungai Cisadane ( Turap-Tpa-Cipeucang- Jebol-Longsoran-Sampah-Masuk-Ke-Sungai-Cisadane @ News.Detik.Com , n.d.). Tentunya hal tersebut kembali menjadi permasalahan baru mengenai pencemaran air,  kesehatan  dan  kebersihan  lingkungan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, warga yang tinggal di daerah dekat dengan TPA Cipeucang ingin dilakukannya pembebasan lahan namun masih terhambat oleh biaya anggaran, dan walaupun dapat terealisasi, struktur tanah dari TPA  Cipeucang  harus  diperbaiki  karena  kondisi  tanah  yang  menurun  membuat persoalan  sendiri  sehingga  masih  banyak  yang  perlu  dibenahi  dari  segi  fasilitas, sarana, dan prasarana.
3. Kriteria Evaluasi Kecukupan. Kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  dalam  bentuk  regulasi  belum  mencukupi kebutuhan  dari  masyarakat  Kota  Tangerang  Selatan,  karena  masih  banyak  yang perlu dipersiapkan mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dalam pengolahan sampah maupun pemberian edukasi pada masyarakat, kemudian keterbatasan teknologi sehingga belum diterapkan pada proses penanganan sampah di TPA, dan banyak timbul TPS liar dipinggir jalan yang tentunya merusak nilai estetika dari Kota Tangerang Selatan.
4. Kriteria Evaluasi Perataan. Kriteria  perataan  dalam  hal  ini  merupakan  keadilan  yang  diberikan  kepada masyarakat atas hasil implementasi dari kebijakan yang ada. Membahas mengenai perataan, seluruh program yang dilaksanakan guna mengurangi produksi sampah
belum dilakukan secara maksimal oleh Kota Tangerang Selatan yaitu mulai dari program Bank Sampah, Gerakan Sedekah Sampah, Komposter, Maggot, Biopori, Eco-Enzim,  dan  lain  sebagainya  belum  diterapkan  maksimal  kepada  masyarakat melalui edukasi-edukasi sosial yang dilaksanakan.
5. Kriteria Evaluasi Responsivitas. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat responsif mengenai regulasi/kebijakan yang telah diterapkan mengenai pengelolaan sampah hingga pengurangan sampah plastik, berbagai program juga berjalan baik dengan peran atau partisipasi aktif dari masyarakat, dibutuhkan keberlanjutan dalam pelaksanaan program-program yang telah  ada  dan  bukan  hanya  sekedar  formalitas  saja.  Masyarakat  melakukannya dengan penuh kesadaran untuk keberhasilan serta kebersihan lingkungan di masa mendatang  sehingga  anak  dan  cucu  generasi  penerus  bangsa  akan  memetik  hal manis dari langkah kecil perbaikan yang dilakukan pada saat ini.
6. Kriteria Evaluasi Ketepatan. Evaluasi  ketepatan  atau  kelayakan  belum  menjadi  kriteria  dalam  pengurangan, penanganan, dan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, karena kondisi TPA  Cipeucang  yang  memprihatinkan  dan  butuh  penanganan  lebih  lanjut  oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

## KESIMPULAN.
Berdasarkan  penjelasan  dan  pembahasan  penelitian  diatas  maka  dapat  dibuat kesimpulan  evaluasi  kebijakan  dan  strategi  pengelolaan  sampah  di  Kota  Tangerang Selatan  belum  cukup  baik  karena  beberapa  hal  sebagai  berikut  ;  (1)  Belum  mencapai kriteria efektif karena timbulan sampah terus meningkat pertahunnya dan pengurangan sampah pada skala rumah tangga (sumber) belum memberikan dampak yang signifikan. (2)  Ketergantungan  Kota  Tangerang  Selatan  terhadap  TPA  lain  menandakan  bahwa belum  efisiennya  pengentasan  masalah  sampah  yang  terjadi  hingga  saat  ini  dan diperlukannya  kesiapan  dari  segi  fasilitas,  sarana,  dan  prasarana.  (3)  Keterbatasan Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  ditemukannya  TPS  liar,  dan  timbulan  sampah  yang meningkat  merupakan  sebuah  fenomena  dimana  belum  tercukupinya  kebutuhan masyarakat  mengenai  permasalahan  sampah.  (4)  Seluruh  program  yang  dilaksanakan oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan belum berjalan dengan baik dan masih harus melakukan evaluasi sehingga program berjalan secara berlanjut dan bukan hanya sebuah formalitas  saja.  (5)  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  sangat  responsif  mengenai regulasi/kebijakan  yang  telah  diterapkan  mengenai  pengelolaan  sampah  hingga pengurangan  sampah  plastik,  berbagai  program  juga  berjalan  baik  dengan  peran  atau partisipasi aktif dari masyarakat. (6) Indikator evaluasi ketepatan atau kelayakan belum dipenuhi  oleh  Kota  Tangerang  Selatan,  mengingat  kondisi  TPA  Cipeucang  yang memprihatinkan sehingga dibutuhkan penanganan lebih lanjut untuk kedepannya.
Memang tidak ada yang sempurna dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang menjadi  polemik  di  Kota  Tangerang  Selatan,  namun  sebuah  usaha  untuk  mencapai
sesuatu hingga maksimal wajib kita terapkan sebagai warga masyarakat dan pemerintah untuk masa depan tata kelola sampah yang lebih baik.

## BIBLIOGRAFI
Abdurahman, H., Suryadi, B., Riyadi Fitri, M., Febrina Nur, A., Devita Dwi Indri, A., Adina, S., Rajid Maulana, R., & Renita, L. (2021). Dampak Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Masyarakat Pinggiran Sungai Kota Banjarmasin .
Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni’mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A.
F. (2019). Implementasi prinsip good environmental governance dalam pengelolaan sampah di indonesia. Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan , 8 (2), 106– 118.
Akibu,  R.  S.  (2014).  Evaluasi  kebijakan  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  di  sma negeri 1 ampibabo kecamatan ampibabo kabupaten parigi moutong. Katalogis , 2 (1). Bahri, S. (2015). Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman  (  Dkpp  )  Di  Kabupaten  Tangerang. Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik Universitas Sultas Ageng Tirtayasa , 297.
Departemen  Pekerjaan  Umum.  (2008).  Buku  Pedoman  3R  Berbasis  Masyarakat  di Kawasan Permukiman. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta .
Dhuka, M. N. (2022). Perencanaan Strategis Mutu Pendidikan Agama Islam. Journal of Industrial Engineering & Management Research , 3 (4), 287–298.
Hertati,  D.  (2021).  Evaluasi  Kebijakan  Program  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST)  di  Kota Surabaya (Studi pada Kecamatan Tambaksari). Jurnal Governansi , 7 (2), 99–110.
Hidayat,  F.  (2021). Analisis  Strategi  Pengelolaan  Bank  Sampah  Dalang  Collection Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Kecamatan  Tenayan  Raya  Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Jibril,  A.  (2017).  Efektivitas  program  perpuseru  di  perpustakaan  umum  Kabupaten Pamekasan. Jurnal Universitas Airlangga , 6 (2), 1–8.
Lembong, F., Lapian, M. T., & Kalangie, F. (2017). Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang  Efektivitas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di  Desa  Tewasen Kecamatan Amurang Barat. Jurnal Eksekutif , 1 (1).
Mandas,  I.  S.  T.,  LENGKONG,  F.  D.  J.,  &  RURU,  J.  (2018a).  Evaluasi  Kebijakan Kependudukan Program Keluarga Berencana Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di BKKBN Prov. Sulawesi Utara). Jurnal Administrasi Publik , 4 (62).
Mandas,  I.  S.  T.,  LENGKONG,  F.  D.  J.,  &  RURU,  J.  (2018b).  Evaluasi  Kebijakan Kependudukan Program Keluarga Berencana Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di BKKBN Prov. Sulawesi Utara). Jurnal Administrasi Publik , 4 (62).
MENDAGRI. (2008). UU No. 18 Tahun 2008 . 69–73.
Persampahan DLH 2023 . (n.d.).
Rifani, D. N., & Jalaluddin, A. M. (2019). Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah Dan Kesadaran Masyarakat. Jurnal Paradigma (JP) , 7 (1), 45–54.
Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 5 (1), 71– 84.
Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi kebijakan penyaluran dana  bantuan  sosial  di  pemerintah  kabupaten  gianyar. Public  Inspiration:  Jurnal Administrasi Publik , 5 (1), 28–42.

## Copyright Holder:
Ayuni Damayanti Putri, Fiona Kirana Oktavia (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: