Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i02.566 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index

## TANTANGAN PEMBUKTIAN DALAM KASUS KEJAHATAN SIBER
Nurul Aini 1 , Fauziah Lubis 2
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan
Article Info ABSTRACT Keywords: Kejahatan  siber,  pembuktian digital,  penegakan  hukum, tantangan forensik digital, keamanan siber. Kejahatan siber merupakan tantangan serius bagi penegak hukum di era digital. Penelitian  ini  mengkaji  tantangan  dalam  pembuktian  kasus  kejahatan  siber  di Indonesia. Metode kualitatif digunakan dengan menganalisis literatur, peraturan perundang-undangan,  dan  studi  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tantangan utama meliputi sifat transnasional kejahatan siber, anonimitas pelaku, volatilitas bukti digital, dan keterbatasan sumber daya serta keahlian penyidik.
Faktor-faktor  ini  menyulitkan  proses  pengumpulan  dan  analisis  bukti  digital yang valid dan dapat diterima di pengadilan. Diperlukan peningkatan kapasitas penegak  hukum,  kerjasama  internasional,  dan  pembaruan  regulasi  untuk mengatasi  tantangan  ini.  Penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  untuk meningkatkan efektivitas pembuktian dalam kasus kejahatan siber di Indonesia .
This  is  an  open  access  article under the CC BY-NC license Corresponding Author: Nurul Aini, Fauziah Lubis Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan
Address E-mail : nurulaini050404@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²

## PENDAHULUAN
Di  era  digital  yang  semakin  berkembang  pesat,  kejahatan  siber  telah  menjadi ancaman  serius  bagi  keamanan  individu,  organisasi,  dan  bahkan  negara.  Seiring  dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi informasi dan komunikasi, pelaku kejahatan juga semakin lihai dalam memanfaatkan celah keamanan siber untuk melakukan aksi  ilegal  mereka  (Arief,  2020).  Tantangan  yang  dihadapi  oleh  penegak  hukum  dalam menangani  kasus  kejahatan  siber  tidak  hanya  terbatas  pada  kompleksitas  teknis  dari kejahatan itu sendiri, tetapi juga pada aspek pembuktian yang seringkali menjadi kendala utama dalam proses penegakan  hukum 1 Kejahatan  siber,  atau  yang  juga  dikenal  sebagai cybercrime, mencakup berbagai bentuk aktivitas ilegal yang dilakukan melalui atau dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet. Bentuk-bentuk kejahatan ini dapat berupa peretasan (hacking), penipuan online, pencurian data, penyebaran malware, hingga serangan terhadap infrastruktur kritis (Sutanto, 2019). Karakteristik unik dari kejahatan siber,
1 Arief, B. N. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27(1), 1-22.
seperti sifatnya yang lintas batas, anonimitas pelaku, dan cepatnya perkembangan teknologi, membuat proses pembuktian menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
Dalam  konteks  hukum  Indonesia,  pembuktian  kasus  kejahatan  siber  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Meskipun kerangka hukum  ini  telah  memberikan  landasan  untuk  penanganan  kasus  kejahatan  siber, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan (Widodo, 2021). Salah satu  tantangan  utama  adalah  bagaimana  mengumpulkan,  menganalisis,  dan mempresentasikan bukti digital yang dapat diterima di pengadilan.
Bukti digital memiliki karakteristik yang berbeda dari bukti fisik konvensional. Sifatnya yang  mudah  berubah,  mudah  terhapus,  dan  seringkali  tersebar  di  berbagai  lokasi  dan yurisdiksi  membuat  proses  pengumpulan  dan  penyimpanannya  menjadi  sangat  kritis (Raharjo,  2018).  Selain  itu,  kemampuan  pelaku  kejahatan  untuk  menyembunyikan  jejak digital mereka, menggunakan teknik enkripsi, atau memanfaatkan layanan anonim seperti VPN dan dark web, semakin mempersulit proses investigasi dan pembuktian 2
Tantangan  lain  yang  dihadapi  adalah  keterbatasan  sumber  daya  dan  keahlian  di kalangan  penegak  hukum.  Investigasi  kejahatan  siber  membutuhkan  pengetahuan  teknis yang mendalam tentang sistem komputer, jaringan, dan teknik forensik digital. Namun, tidak semua lembaga penegak hukum memiliki personel dengan keahlian yang memadai dalam bidang ini (Prakoso, 2022). Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penanganan bukti digital atau ketidakmampuan untuk menganalisis bukti secara efektif.
Aspek yurisdiksi juga menjadi isu yang signifikan dalam penanganan kasus kejahatan siber. Sifat transnasional dari internet memungkinkan pelaku kejahatan untuk beroperasi dari lokasi yang jauh dari tempat terjadinya dampak kejahatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang  yurisdiksi  hukum  dan  memerlukan  kerjasama  internasional  yang  efektif  dalam proses investigasi dan penuntutan (Sitompul, 2020). Namun, perbedaan sistem hukum dan prosedur  antar  negara  seringkali  menjadi  hambatan  dalam  proses  ini.  Selain  itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menjadi tantangan tersendiri. Metode dan alat yang digunakan oleh pelaku kejahatan terus berkembang, sementara proses pembaruan regulasi  dan  peningkatan  kapasitas  penegak  hukum  seringkali  tertinggal.  Hal  ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber (Nugroho, 2021).
Dalam  konteks  pembuktian  di  pengadilan,  tantangan  lain  yang  muncul  adalah bagaimana menjelaskan konsep dan bukti teknis kepada hakim dan juri yang mungkin tidak memiliki  latar  belakang  teknis  yang  kuat.  Presentasi  bukti  digital  yang  kompleks  harus dilakukan  dengan  cara  yang  dapat  dipahami  oleh  pengadilan  tanpa  mengurangi  nilai pembuktiannya (Hiariej, 2019).
Mengingat kompleksitas dan dinamika tantangan dalam pembuktian kasus kejahatan siber, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek yang menjadi kendala dalam proses pembuktian. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, diharapkan
2 Efendi, J. (2018). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara Pidana Siber. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 439-458.
dapat dirumuskan strategi dan solusi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan siber 3
Penelitian ini juga akan mengeksplorasi praktik terbaik dan inovasi dalam forensik digital  serta  pendekatan  hukum  yang  dapat  diadopsi  untuk  mengatasi  tantangan pembuktian.  Selain  itu,  akan  dibahas  pula  pentingnya  kerjasama  antar  lembaga  baik  di tingkat nasional maupun internasional dalam menangani kasus kejahatan siber yang semakin kompleks.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  tidak  hanya  bertujuan  untuk  mengidentifikasi tantangan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi yang komprehensif  dalam  meningkatkan  efektivitas  pembuktian  kasus  kejahatan  siber  di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, penegak  hukum,  dan  praktisi  hukum  dalam  upaya  memperkuat  sistem  peradilan  dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang terus berkembang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  mengeksplorasi  secara mendalam  tantangan  pembuktian  dalam  kasus  kejahatan  siber  di  Indonesia.  Metode kualitatif  dipilih  karena  kemampuannya  untuk  memberikan  pemahaman  yang  holistik terhadap fenomena yang kompleks dan dinamis seperti kejahatan siber Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Data dikumpulkan  melalui  studi  literatur  dari  sumber-sumber  terpercaya,  observasi  partisipan, dan  analisis  dokumen.  Sumber  literatur  meliputi  jurnal  ilmiah,  buku-buku  akademik,  dan laporan penelitian yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik dengan tahapan  koding,  kategorisasi,  dan  penarikan  tema.  Keabsahan  data  dijamin  melalui triangulasi sumber dan metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kejahatan siber telah menjadi tantangan serius bagi penegak hukum di era digital ini. Karakteristik  uniknya,  seperti  transnasionalitas,  anonimitas  pelaku,  dan  volatilitas  bukti digital, menciptakan kompleksitas yang signifikan dalam proses pembuktian. Penelitian ini mengungkapkan  bahwa  tantangan  utama  dalam  pembuktian  kasus  kejahatan  siber  di Indonesia  meliputi  kompleksitas  teknologi  yang  terus  berkembang,  keterbatasan  sumber daya dan keahlian di kalangan penegak hukum, isu yurisdiksi dalam penanganan kasus lintas batas, kebutuhan pembaruan kerangka hukum, serta kesulitan dalam pengumpulan, analisis, dan  presentasi bukti digital  di  pengadilan.  Temuan  ini  menegaskan perlunya  pendekatan multidimensi dalam mengatasi tantangan tersebut 4
Kompleksitas teknologi menjadi salah satu faktor utama yang mempersulit proses pembuktian.  Perkembangan  pesat  dalam  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah menciptakan  celah-celah  baru  yang  dapat  dieksploitasi  oleh  pelaku  kejahatan  siber. Penggunaan  teknik  enkripsi  yang  semakin canggih,  pemanfaatan  jaringan  anonim  seperti
3 Hiariej, E. O. S. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka.
4 Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2018). Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Refika Aditama.
Tor, dan proliferasi cryptocurrency sebagai alat transaksi ilegal telah meningkatkan tingkat kesulitan  dalam  melacak  dan  mengidentifikasi  pelaku.  Selain  itu,  variasi  perangkat  dan platform  yang  digunakan  dalam  kejahatan  siber  menuntut  penyidik  untuk  memiliki pengetahuan yang luas dan terus diperbarui tentang berbagai sistem dan aplikasi.
Keterbatasan  sumber  daya  dan  keahlian  di  kalangan  penegak  hukum  menjadi hambatan signifikan dalam penanganan kasus kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  masih  terdapat  kesenjangan  yang  besar  antara  kompleksitas  kejahatan  siber  dan kapasitas  penegak  hukum  di  Indonesia.  Kurangnya  ahli  forensik  digital  yang  terlatih, keterbatasan peralatan dan software forensik yang mutakhir, serta anggaran yang terbatas untuk investigasi menjadi kendala utama. Hal ini mengakibatkan proses pengumpulan dan analisis  bukti  digital  menjadi  tidak  optimal,  yang  pada  gilirannya  dapat  mempengaruhi kualitas pembuktian di pengadilan.
Isu  yurisdiksi  dalam  penanganan  kasus  kejahatan  siber  lintas  batas  menjadi tantangan  tersendiri.  Sifat  transnasional  internet  memungkinkan  pelaku  kejahatan beroperasi dari lokasi yang jauh dari tempat terjadinya dampak kejahatan. Perbedaan sistem hukum dan prosedur antar negara seringkali menjadi hambatan dalam proses investigasi dan penuntutan. Kerjasama internasional yang efektif dalam pertukaran informasi dan bantuan hukum timbal balik menjadi krusial, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala,  termasuk  perbedaan  prioritas  keamanan  siber  antar  negara  dan  keterbatasan mekanisme kerjasama yang ada.
Kerangka  hukum  yang  ada  saat  ini,  meskipun  telah  memberikan  landasan  untuk penanganan kasus kejahatan siber, masih memerlukan pembaruan untuk mengakomodasi perkembangan  teknologi  terbaru.  UU  ITE  dan  perubahannya  belum  sepenuhnya  mampu mengantisipasi  kompleksitas  kejahatan  siber  kontemporer.  Interpretasi  hukum  terhadap bukti digital juga masih menjadi tantangan, terutama dalam menentukan admisibilitas dan bobot  pembuktiannya  di  pengadilan.  Standar  pembuktian  yang  tinggi  dalam  sistem peradilan pidana Indonesia terkadang sulit dipenuhi dalam kasus kejahatan siber, mengingat sifat bukti digital yang mudah dimanipulasi.
Tantangan dalam pengumpulan dan analisis bukti digital menjadi aspek kritis dalam proses pembuktian. Volatilitas bukti digital mengharuskan penyidik untuk bertindak cepat dan tepat dalam mengamankan bukti, namun hal ini sering terkendala oleh prosedur hukum yang  memerlukan  waktu,  seperti  proses  mendapatkan  surat  perintah  penggeledahan. Menjaga integritas bukti digital melalui chain of custody yang ketat juga menjadi tantangan tersendiri,  mengingat  kemudahan  dalam  memanipulasi  data  digital.  Analisis  bukti  yang kompleks,  terutama  dalam  kasus  yang  melibatkan  volume  data  yang  besar,  memerlukan tools forensik canggih dan keahlian khusus yang tidak selalu tersedia.
Presentasi  bukti  digital  di  pengadilan  menjadi  tahap  krusial  dalam  proses pembuktian.  Kesenjangan  pemahaman  teknis  antara  penyidik,  jaksa,  hakim,  dan  juri seringkali  menjadi  hambatan  dalam  mengkomunikasikan  temuan  forensik  digital  secara efektif.  Diperlukan  kemampuan  untuk  menjelaskan  konsep  teknis  yang  kompleks  dengan cara  yang  dapat  dipahami  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  memiliki  latar  belakang  teknologi informasi.  Penggunaan  ahli  forensik  digital  dalam  persidangan  telah  membantu menjembatani  kesenjangan  ini,  namun  masih  diperlukan  peningkatan  literasi  digital  di kalangan aparat penegak hukum dan hakim.
Untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  tersebut,  diperlukan  strategi  komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas penegak hukum melalui  program  pelatihan  berkelanjutan  dan  investasi  dalam  teknologi  forensik  digital menjadi prioritas utama. Penguatan kerjasama internasional, termasuk harmonisasi hukum siber dan peningkatan mekanisme pertukaran informasi, diperlukan untuk menangani kasus- kasus lintas batas secara lebih efektif. Inovasi teknologi dalam pengembangan tools forensik yang lebih canggih, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan dan machine learning dalam analisis bukti, juga menjadi area yang perlu dikembangkan.
Aspek  etis  dan  hukum  dalam  pembuktian  kasus  kejahatan  siber  juga  menjadi perhatian  penting.  Keseimbangan  antara  kebutuhan  investigasi  dan  perlindungan  privasi individu  menjadi  isu  yang  semakin  relevan,  terutama  dengan  meningkatnya  penggunaan teknologi  surveillance.  Perlindungan  hak-hak  digital  tersangka,  termasuk  hak  untuk  tidak melakukan self-incrimination dalam konteks digital, memerlukan pertimbangan hukum yang cermat.  Diperlukan  pengawasan  yang  ketat  terhadap  penggunaan  teknologi  investigasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip due process tetap terjaga dalam lingkungan digital.
Kesimpulannya,  tantangan  pembuktian  dalam  kasus  kejahatan  siber  di  Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum, teknologi, dan etika. Kolaborasi  yang  erat  antara  penegak  hukum,  ahli  teknologi,  akademisi,  dan  pembuat kebijakan  menjadi  kunci  dalam  mengembangkan  solusi  yang  efektif  dan  berkelanjutan. Dengan  terus  meningkatnya  peran  teknologi  dalam  kehidupan  sehari-hari,  pentingnya mengatasi  tantangan  ini  semakin  krusial  untuk  menjamin  keamanan  siber  dan  integritas sistem peradilan di era digital. Penelitian lebih lanjut dan evaluasi berkelanjutan terhadap strategi yang diterapkan akan sangat penting untuk menghadapi evolusi kejahatan siber di masa depan.
Kejahatan siber telah menjadi ancaman serius di era digital saat ini. Sifatnya yang lintas  batas  dan  cepat  berkembang  membuat  penegakan  hukum  menghadapi  berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian. Artikel ini akan membahas beberapa tantangan utama  dalam  pembuktian  kasus  kejahatan  siber  serta  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mengatasinya.

## 1. Sifat Transnasional Kejahatan Siber
Salah  satu  tantangan  terbesar  dalam  pembuktian  kasus  kejahatan  siber  adalah sifatnya yang transnasional. Pelaku dapat melakukan kejahatan dari satu negara, sementara korban berada di negara lain, dan bukti digital tersebar di berbagai yurisdiksi (Brenner dan Schwerha, 2004). Hal ini menyulitkan proses pengumpulan bukti dan penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama internasional yang lebih kuat dalam penanganan kejahatan siber. Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber tahun 2001 telah menjadi langkah awal yang baik, namun masih perlu ditingkatkan implementasinya (Weber, 2003). Perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA) antar negara juga perlu diperkuat untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan bukti digital lintas batas (Clough, 2015).

## 2. Volatilitas Bukti Digital
Bukti digital bersifat mudah berubah atau hilang. Data dapat dengan cepat dihapus, dimodifikasi, atau rusak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Casey, 2011). Hal ini membuat  proses  pengumpulan  dan  preservasi  bukti  digital  menjadi  sangat  krusial  dan menantang. Untuk mengatasi masalah ini, penegak hukum perlu mengembangkan prosedur
forensik digital yang ketat dan standar. Penggunaan teknik imaging forensik dan hash values dapat  membantu  menjaga  integritas  bukti  digital  (Carrier,  2005).  Selain  itu,  peningkatan kapasitas dan keterampilan penyidik dalam forensik digital juga sangat penting (Reith et al., 2002).

## 3. Enkripsi dan Anonimitas
Teknologi enkripsi dan tools anonimitas seperti VPN atau Tor memungkinkan pelaku kejahatan  siber untuk menyembunyikan  identitas  dan  aktivitas mereka  (Broadhurst et  al., 2014).  Hal  ini  membuat  proses  pelacakan  dan  pembuktian  menjadi  lebih  sulit.  Untuk menghadapi  tantangan  ini,  penegak  hukum  perlu  mengembangkan  kemampuan  dalam teknik dekripsi dan analisis lalu lintas jaringan. Kerjasama dengan penyedia layanan internet dan platform teknologi juga penting untuk memperoleh informasi yang diperlukan (Kshetri, 2013).  Namun,  upaya  ini  harus  tetap  memperhatikan  keseimbangan  antara  penegakan hukum dan perlindungan privasi pengguna internet yang sah.
4. Kurangnya Standarisasi dalam Forensik Digital Belum  adanya  standarisasi  global  dalam  prosedur  forensik  digital  dapat menimbulkan  masalah  dalam  admisibilitas  bukti  di  pengadilan  (Karie  dan  Venter,  2015). Perbedaan standar dan praktik antar negara atau bahkan antar lembaga penegak hukum dapat mempengaruhi kualitas dan keabsahan bukti yang dikumpulkan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya harmonisasi standar forensik digital di tingkat internasional. Organisasi seperti  INTERPOL  dan  UNODC  dapat  berperan  dalam  mengembangkan  dan mempromosikan  best  practices  dalam  forensik  digital  (Brown,  2015).  Pelatihan  dan sertifikasi bagi penyidik forensik digital juga perlu ditingkatkan untuk menjamin kualitas dan profesionalisme dalam penanganan bukti digital.

## 5. Cepat Berkembangnya Teknologi
Teknologi yang digunakan dalam kejahatan siber berkembang sangat cepat, sering kali lebih cepat daripada kemampuan penegak hukum untuk mengikutinya (Grabosky, 2007). Hal ini menciptakan tantangan konstan dalam pemahaman dan pengumpulan bukti terkait kejahatan yang melibatkan teknologi baru. Untuk mengatasi tantangan ini, lembaga penegak hukum perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Kerjasama dengan sektor  swasta  dan  akademisi  dalam  penelitian  dan  pengembangan  forensik  digital  juga sangat penting (Brewer et al., 2019). Selain itu, pembentukan unit khusus kejahatan siber dengan  keahlian  teknis  yang  mendalam  dapat  membantu  meningkatkan  kapasitas penanganan kasus-kasus kompleks.
6. Masalah Yurisdiksi dan Hukum yang Berlaku Sifat  lintas  batas  kejahatan  siber  sering  kali  menimbulkan  pertanyaan  tentang yurisdiksi dan hukum mana yang berlaku dalam suatu kasus (Brenner, 2006). Hal ini dapat mempengaruhi proses pengumpulan bukti dan penuntutan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan harmonisasi hukum siber antar negara. Upaya seperti EU Cybercrime Directive dapat menjadi contoh baik dalam hal ini (Directive 2013/40/EU). Selain itu, pengembangan prinsip-prinsip yurisdiksi yang lebih jelas untuk kejahatan siber di tingkat internasional juga diperlukan (Keyser, 2003).
7. Keterbatasan Sumber Daya dan Keahlian Penanganan kasus kejahatan siber membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dalam  hal  peralatan  maupun  keahlian  khusus  (Hunton,  2009).  Banyak  lembaga  penegak hukum,  terutama  di  negara  berkembang,  menghadapi  keterbatasan  dalam  hal  ini.  Untuk
mengatasi tantangan ini, investasi dalam pengembangan kapasitas penegak hukum dalam bidang kejahatan siber perlu ditingkatkan. Kerjasama internasional dalam bentuk bantuan teknis  dan  transfer  pengetahuan  juga  dapat  membantu  memperkuat  kapasitas  negara- negara yang membutuhkan (Broadhurst, 2006).
Tantangan  dalam  pembuktian  kasus  kejahatan  siber  memang  kompleks  dan multifaset. Namun, dengan pendekatan yang komprehensif meliputi peningkatan kerjasama internasional, pengembangan kapasitas teknis, harmonisasi hukum dan standar, serta inovasi dalam metode investigasi, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Penting untuk terus mengembangkan strategi dan tools baru dalam menghadapi evolusi kejahatan siber, sambil tetap menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak digital warga  negara.  Dengan  upaya  bersama  dari  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, diharapkan kemampuan dalam pembuktian  kasus  kejahatan  siber  dapat  terus  ditingkatkan.  Hal  ini  pada  akhirnya  akan berkontribusi  pada  penciptaan  lingkungan  digital  yang  lebih  aman  dan  terpercaya  bagi semua pengguna.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  tantangan  pembuktian  dalam  kasus kejahatan  siber  di  Indonesia  merupakan  masalah  multidimensi  yang  memerlukan pendekatan  komprehensif.  Karakteristik  unik  kejahatan  siber,  seperti  transnasionalitas, anonimitas,  dan  volatilitas  bukti  digital,  menciptakan  kompleksitas  yang  signifikan  dalam proses penegakan hukum.
Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi:
1. Kompleksitas teknologi yang terus berkembang
2. Keterbatasan sumber daya dan keahlian di kalangan penegak hukum
3. su yurisdiksi dalam penanganan kasus lintas batas
4. Kebutuhan  pembaruan  kerangka  hukum  untuk  mengakomodasi  perkembangan teknologi
5. Kesulitan dalam pengumpulan, analisis, dan presentasi bukti digital di pengadilan Untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  ini,  diperlukan  strategi  yang  melibatkan  berbagai pemangku kepentingan, termasuk:
1. Peningkatan  kapasitas  dan  kompetensi  penegak  hukum  melalui  pelatihan  dan investasi teknologi
2. Penguatan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan bantuan hukum timbal balik
3. Inovasi teknologi forensik digital untuk meningkatkan efektivitas investigasi
4. Pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi
5. Harmonisasi standar dan prosedur penanganan bukti digital Penelitian  ini  juga  menyoroti  pentingnya  keseimbangan  antara  kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak digital individu. Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan teknologi surveillance dan perlindungan privasi dalam proses investigasi. Kesimpulannya, menghadapi tantangan pembuktian dalam kasus kejahatan siber membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum, teknologi, dan etika. Diperlukan  kolaborasi  yang  erat  antara  penegak  hukum,  ahli  teknologi,  akademisi,  dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Dengan  terus  meningkatnya  peran  teknologi  dalam  kehidupan  sehari-hari, pentingnya mengatasi tantangan ini semakin krusial untuk menjamin keamanan siber dan integritas sistem peradilan di era digital. Penelitian lebih lanjut dan evaluasi berkelanjutan terhadap strategi yang diterapkan akan sangat penting untuk menghadapi evolusi kejahatan siber di masa depan.

## SARAN
Berdasarkan  temuan  penelitian,  beberapa  saran  dapat  diajukan  untuk  meningkatkan efektivitas pembuktian dalam kasus kejahatan siber di Indonesia:
Pembentukan Pusat Keahlian Nasional: Mendirikan pusat keahlian nasional untuk forensik digital dan keamanan siber yang dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum dan lembaga terkait. Kurikulum Khusus: Mengembangkan kurikulum khusus tentang kejahatan siber dan forensik  digital  di  fakultas  hukum  dan  akademi  kepolisian. Kerjasama  Publik-Swasta: Meningkatkan  kerjasama  antara  pemerintah  dan  sektor  swasta  dalam  pengembangan teknologi forensik dan pertukaran informasi ancaman siber. Harmonisasi Hukum: Mendorong harmonisasi hukum siber di tingkat regional dan internasional untuk memfasilitasi kerjasama lintas batas yang lebih efektif. Peningkatan Kesadaran Publik: Melakukan kampanye edukasi publik  tentang  keamanan  siber  dan  peran  masyarakat  dalam  mencegah  dan  melaporkan kejahatan siber.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, B. N. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27(1), 1-22.
Efendi,  J.  (2018).  Rekonstruksi  Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Pengambilan Putusan Perkara Pidana Siber. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 439-458. Hiariej, E. O. S. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka.
Makarim,  E.  (2020).  Kerangka  Kebijakan  dan  Reformasi  Hukum  untuk  Kelancaran Perdagangan  Secara  Elektronik  (E-Commerce)  di  Indonesia.  Jurnal  Hukum  & Pembangunan, 44(3), 314-337.
Maskun, M. (2018). Kejahatan Siber: Cyber Crime. Kencana.
Nugroho, A. (2021). Perkembangan Teknologi dan Implikasinya terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(1), 100-119.
Prakoso, A. (2022). Tantangan Forensik Digital dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber. Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(1), 41-60.
Raharjo,  A.  (2018).  Aspek  Hukum  Penanganan  Cybercrime  di  Indonesia.  Jurnal  Yuridika,
33(1), 23-45.
Sitompul, J. (2020). Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Tatanusa. Sitompul, J. (2021). Penegakan Hukum Kejahatan Siber: Tantangan dan Solusi. Jurnal Ilmu Hukum, 12(2), 210-230.
Sutanto, H. (2019). Cyber Security: Hacking, Etika & Keamanan Jaringan. Andi Offset. Sutarman,  S.  (2019).  Cybercrime:  Modus  Operandi  dan  Penanggulangannya.  LaksBang PRESSindo.
Widodo, W. (2021). Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime. Aswaja Pressindo.
Yudhista, D. (2018). Pembuktian dalam Tindak Pidana Cybercrime. Jurnal Cakrawala Hukum, 9(2), 151-161.
Zulfa,  E.  A.  (2017).  Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan  di  Indonesia.  Jurnal  Hukum  & Pembangunan, 36(3), 389-410.
Atmaja, A. P. (2019). Yurisdiksi Siber dalam Perspektif Hukum Internasional. Refika Aditama. Budhijanto, D. (2017). Revolusi Cyberlaw Indonesia. Refika Aditama.
Dewi, S. (2020). Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 9(1), 80-101.
Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2018). Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Refika Aditama.
Riswandi, B. A. (2019). Hukum Siber (Cyber Law). UII Press.