INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4843-4864 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemilu 2024 dalam Agenda Media: Antara Simulakra, Hiperealitas, dan Kekuasaan Oligarki
Lilik Sumarni Universitas Muhammadiyah Jakarta Email: liliksumarni1@gmail.com

## Abstrak
Tinjauan  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  secara  kritis  hubungan  kompleks antara Pemilu 2024, media massa, dan aspek  ekonomi politik  yang memengaruhi dinamika politik dalam  konteks  pemilihan  umum,  serta  bagaimana  media  massa  mampu  menciptakan  "simulakra," yang saat ini telah mendominasi realitas politik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode literature review . Hasil penelitian tinjauan pustaka menunjukkan bahwa d menghadapi Pemilu 2024 di  Indonesia,  media  massa,  yang  seharusnya  menjadi  penyalur  kepentingan  publik,  menghadapi tantangan  serius.  Potensi  kekuasaannya  terkooptasi  oleh  kepentingan  bisnis  dan  politik,  terutama melalui oligarki media, yang dapat mengancam demokrasi. Dinamika kompleks antara media massa, politik, dan ekonomi menciptakan risiko pembatasan pilihan, kehilangan karakter lembaga publik, dan polarisasi  masyarakat.  Proses  pencalonan Presiden  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  media,  yang menjadi alat untuk menciptakan citra yang menguntungkan. Prediksi untuk Pemilu 2024 menyoroti peningkatan peran media digital, menekankan perlunya pengawasan ketat dan regulasi. Kesadaran kritis masyarakat terhadap informasi media menjadi kunci untuk mengatasi potensi ancaman terhadap integritas demokrasi, memastikan respons yang bijak dan kritis menjelang pemilihan.
Kata Kunci: Pemilu 2024, Agenda Media, Simulakra, Hiperrialitas, Oligarki

## Abstract
This review aims to identify and critically analyze the complex relationship between the 2024 General Election, mass media, and aspects of political economy that influence political dynamics in the context of  general  elections,  as  well  as  how  mass  media  are  able  to  create  "simulacra,"  which  currently dominate political reality. In this study, researchers used the literature review method. The results of the literature review research show that in the face of the 2024 General Election in Indonesia, the mass media, which is supposed to be a channel for public interests, faces serious challenges. Its potential power is co-opted by business and political interests, especially through the media oligarchy, which can threaten democracy. The complex dynamics between mass media, politics and economics create the  risk  of  limiting  choice,  losing  the  character  of  a  public  institution  and  polarizing  society.  The Presidential  nomination  process  is  significantly  influenced  by  the  media,  which  becomes  a  tool  to create a favorable image. Predictions for the 2024 elections highlight the increasing role of digital media, emphasizing the need for strict oversight and regulation. The public's critical awareness of media information is key to addressing potential threats to democratic integrity, ensuring a wise and critical response in the run-up to the election.
Keywords: 2024 Election, media agenda, simulacra, hyperriality, oligarchy

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  2024  mendatang  di  Indonesia  adalah  peristiwa  penting  bagi demokrasi  (Dwi,  2023),  namun  ada  kekhawatiran  tentang  drama  politik  yang  terjadi. Presiden  Joko  Widodo  menekankan  pentingnya  demokrasi  politik  yang  efektif, mendorong masyarakat untuk fokus pada ide-ide besar dan masa depan bangsa. Beliau menekankan perlunya kerja sama, transparansi, dan keadilan dalam mengawasi pemilu untuk menjaga integritas demokrasi.
Media memainkan peran penting dalam memberitakan isu-isu terkait Pemilu 2024, termasuk  strategi  politik,  persiapan,  sosialisasi,  kontestasi  antar  elit  politik,  dan pengawasan. Pada tahun 2024, ada enam partai pendatang baru yang siap ikut serta dalam kontestasi pemilu berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 (Barokah &  Hertanto,  2022).  Artikel  ini  membahas  peluang  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh partai-partai baru ini di era disrupsi, di mana teknologi informasi dapat dimanfaatkan. Strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan memperkuat demokrasi  internal  partai  guna  menghindari  konflik  antar  anggota.  Partai  politik  juga dapat memanfaatkan media sosial untuk mobilisasi massa dan memperkuat citra partai. Namun, perlu diingat bahwa disrupsi juga dapat memberikan dampak negatif, seperti penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian antar partai politik di media sosial. Oleh
karena itu, partai politik perlu bijak dalam menggunakan media sosial dan memastikan dampak positif dari teknologi informasi lebih dominan daripada dampak negatifnya.
Simulakra dan hiperealiatas media menurut Jean Baudrillard (Ane, 2023), dengan menyoroti  masyarakat postmodern,  dijelaskan  bahwa  term  simulakra  secara  harfiah dalam The Oxford English Dictionary berarti “aksi menirukan dengan maksud menipu”. Simulacra hadir dalam dunia yang penuh dengan model dan permainan sibernetik. Ini terjadi melalui proses peniruan, reproduksi citra, dan duplikasi dari sesuatu yang sudah ada. Proses ini terjadi dalam konteks sosial masyarakat, dan menyebabkan percampuran antara yang nyata dan yang palsu, antara yang benar dan yang salah, serta antara yang fakta dan yang bukan fakta. Manusia hidup dalam dua jenis realitas, yaitu realitas nyata dan realitas tiruan atau imitasi. Karena itu, mereka sering kesulitan membedakan mana yang  benar-benar  nyata  dan  mana  yang  tiruan.  Adapun  kata  "oligarki,"  (Fachrudin.A. 2022: 3-4), berasal dari bahasa Yunani. Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan  politik  dipegang  oleh  sekelompok  elit  yang  dapat  dibedakan  berdasarkan kekayaan, keturunan, atau unsur militer.
Dinamika  politik  jelang  Pemilu  2024  penuh  kejutan  dan  terlihat  begitu  panas meskipun  kampanye  belum  waktunya.  Seperti  dalam  Retamara  et  al.  (2023),  hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dinamika politik dalam proses pencalonan Presiden pada  pemilu  2024  disebabkan  oleh  indikator  tindakan  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan menjelang pemilu mendatang. Hal ini menjadi penting karena tindakan para aktor atau elit politik sangat memengaruhi opini publik dalam rangka meraih dukungan suara.
Fenomena buzzer telah menjadi bagian dari wacana politik dan pemasaran politik. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yulianto  (2023),  fenomena  buzzer  dan perang  siber  yang  terjadi  di  media  sosial  dipengaruhi  oleh  gejolak  reformasi  dan perkembangan  era  media  digital.  Kebebasan  berekspresi  yang  ada  dalam  negara demokrasi menjadi sangat ekstrem berkat teknologi media sosial. Hal ini menjadi efektif ketika pesan-pesan kebencian, dukungan politik, dan perang siber menyebar menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Perang siber yang dilakukan oleh para buzzer di media sosial juga  dapat  menyebabkan  polarisasi  di  antara  netizen.  Polarisasi  ini  bisa  terlihat  dari perbedaan wacana,  opini, isu,  dan rumor  yang  berkembang di  berbagai kelompok di media  sosial.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  konsep  opinion  leader  telah bergeser, dari teori komunikasi two step flow menjadi lebih fokus pada pembentukan opini secara anonim dalam konteks media baru.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode literature  review  (tinjauan pustaka). Literature review atau literature research adalah suatu metode penelitian yang melibatkan kajian dan analisis kritis terhadap pengetahuan, ide, atau temuan yang ada dalam literatur akademik. Tujuannya adalah untuk merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis  terhadap  topik  penelitian  yang  spesifik.  Studi  literatur  melibatkan penggunaan  berbagai  sumber,  seperti  jurnal,  buku,  dokumen,  internet,  dan  referensi pustaka,  sebagai  basis  penelitian.  Metode  studi  literatur  melibatkan  aktivitas pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola informasi yang relevan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Suatu  penelitian  membahas  tentang  praktik  oligopoli  di  sektor  media  massa Australia menunjukkan dominasi yang besar oleh sekelompok sedikit pengusaha kaya. Sistem kepemilikan media massa di Australia dapat diidentifikasi sebagai bentuk oligopoli yang signifikan, dan faktor ekonomi serta politik telah memperkuat posisi media tersebut. Keberadaan oligopoli ini sulit untuk diubah karena campur tangan kelompok kepentingan dan tekanan. Pertumbuhan oligopoli media ini dipengaruhi oleh faktor politik, termasuk pemberian izin stasiun televisi kepada perusahaan tertentu. Pemegang kekuasaan media di  Australia,  sebagai  pemain  jangka  panjang,  telah  membangun  dominasi  yang  sulit diganggu, baik dari segi ekonomi maupun politik. Meskipun demokrasi di Australia telah berkembang  positif,  pembatasan  dalam  variasi  pilihan  dapat  mengancam  esensi demokrasi  sejati,  di  mana  kekuasaan  dan  pengaruh  cenderung  dikendalikan  oleh pemodal dan elit politik (Hartati & Wahyuni, 2021).
Disamping  itu  penelitian  lainnya  membahas  tentang  industri  media  massa  dan politik  kontemporer  di  Indonesia  sangat  terkait  dan  saling  menguntungkan.  Studi mengenai  peran  media  massa  dalam  politik  menjadi  penting,  tetapi  memunculkan kesulitan dalam menilai netralitasnya. Penelitian ini bertujuan memahami netralitas media massa selama pemilu 2014 di tengah pengaruh politik dan ekonomi. Metode penelitian kualitatif dengan paradigma kritis digunakan, dengan fokus pada teori politik ekonomi media. Hasil awal menunjukkan media massa lebih dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi.
Konten  media  lebih  dipilih  oleh  kekuasaan  politik,  ekonomi,  pemilik  modal,  dan orientasi pendapatan media daripada oleh publik, meskipun seharusnya publik memiliki hak untuk memilih kebenaran dan informasi yang benar.
Tabel 1. Literature Review
No Nama dan Judul Penelitian Teori Metode Lokasi Hasil Penelitian 1 Hasan, K. (2017). Kajian Ekonomi Politik Media. Teori politik ekonomi media Metode kualitatif Indonesia Bentuk  dan  konten media massa kontemporer lebih banyak  ditentukan  oleh kekuatan  politik  dan ekonomi.  Pengamatan dan  realitas  kehidupan media massa digunakan sebagai  data  primer, sementara
data sekunder  diperoleh  dari dokumen-dokumen terkait.  Kesimpulan  dari penelitian  ini  adalah bahwa  industri  media massa menjadi alat yang sangat  efektif  dalam menyampaikan  pesan politik, citra, dan pandangan  masyarakat. Namun,  media  massa mulai kehilangan karakternya sebagai lembaga  publik  dan telah  terlalu  terlibat
No Nama dan Judul Penelitian Teori Metode Lokasi Hasil Penelitian dalam  politik  oligarki, monopoli, dan hegemoni. 2 Laksono, P. (2020). Komunikasi Massa dan Demokrasi dalam Arus Sistem Politik. Perspektif Empat Teori Pers dan Tiga Model Media dan Politik Metode kualitatif Indonesia Media massa yang memainkan peran penting sebagai kekuasaan keempat. Proses komunikasi massa berlangsung dalam  aliran  sistem politik  negara,  dilihat dari  perspektif  Empat
Teori  Pers  dan  Tiga Model Media dan Politik, demokrasi dapat berkembang sesuai dengan  teori  libertarian dan  tanggung  jawab sosial dalam Empat Teori Pers,  serta  demokrasi liberal  dan  korporat dalam Tiga Model Media dan Politik. Peran penting  media  massa sebagai kekuasaan keempat dapat diwujudkan.  Sementara di negara yang menganut  sistem  media dan politik sesuai dengan  teori  otoriter, teori  komunis  Soviet, dan model pluralis
No Nama dan Judul Penelitian Teori Metode Lokasi Hasil Penelitian pluralis  tidak  mungkin. Meskipun proses komunikasi massa dapat memainkan perannya sebagai kekuasaan keempat  dalam  ranah demokrasi,  tetapi  ada tantangan  serius  yang harus  dihadapi,  yaitu konglomerasi media.
3 Hartati, A. Y., & Wahyuni, Y.
(2021). Oligopoli di Negara Demokrasi: Praktek dan Kepentingan Ekonomi Politik Media Massa di Australia. Demokras i Ekonomi politik Metode kualitatif Australia Media  di  Australia  telah berkembang selain faktor  ekonomi,  juga faktor politik yang membuat  sulit  bagi kelompok  kepentingan dan  kelompok  tekanan di Australia untuk melemahkan  kekuatan mereka. Tembok oligopoli media massa di Australia.  Oligopoli  ini tumbuh  karena  faktor politik yang ada, seperti pemberian izin membuat stasiun televisi kepada perusahaan tertentu.  Selain  itu, sebagai  pemain  jangka panjang, raja-raja media di Australia telah mendirikan sebuah ketatanegaraan yang
No Nama dan Judul Penelitian Teori Metode Lokasi Hasil Penelitian sangat  sulit  diganggu, baik  dalam  konteks ekonomi maupun politik. Monopoli adalah musuh utama demokrasi. Meskipun kehidupan demokratis  masyarakat Australia telah terbudaya,  jika  pilihan bebas  dibatasi,  maka demokrasi bukan bentuk demokrasi  yang  sejati. Demokrasi yang kelangsungannya  dan produknya diarahkan oleh  pemegang  modal dan kekuasaan. 4 Kumala, F.,
Rahmayuni, R., Ariska, F., & Dinata, S. (2021). Oligarki dalam demoksari indonesia membuat hukum sulit di tegakkan. Demokras i, Media dan oligarki Metode kualitatif Indonesia Oligarki akan menyebabkan  nilai-nilai seperti persamaan, parsitipasi politik, keterbukaan, kebebasan, dll.  Demokrasi  yang terbajak  oleh  oligarki akan menyebabkan segenap kebijakan semata diserahkan pada pemenuhan kepentingan eksklusif para  elit,  pengusahaan. Hal  ini  menyebabkan demokrasi kesejahteraan rakyat menjadi
No Nama dan Judul Penelitian Teori Metode Lokasi Hasil Penelitian tersendat. Sementara itu dalam kehidupan bermasyarakat  hampir dimana  ada  mayoritas baik  dalam  agama, ekonomi,  moral,  politik, dll. Yang mayoritas sering mengalami penderitaan karena tertekan  oleh  pihak mayoritas. Dan hubungan  antara  kaum mayoritas-minoritas sering menimbulkan konflik  sosial  yang  tidak bersahabat. Hal ini disebabkan adanya perilaku diskriminatif yang  muncul  karena menganggap  klompok lain  sebagai  out-group yang  merupakan  lawan bagi  mereka  terutama bagi  kaum  minoritas yang  di  anggap  asing oleh kaum mayoritas.
5 Ramadlan, M. F. S., & Masykuri, R. (2022). Kemunduran
Demokrasi dan Kebebasan Pers
di Asia demokras i dan kebebasa n pers di keenam negara Metode kualitatif Asia Tenggara Aspek-aspek yang diperbandingkan meliputi upaya penyensoran oleh pemerintah,  gangguan terhadap  jurnalis,  bias media, korupsi di media,
No Nama dan Judul Penelitian Teori Metode Lokasi Hasil Penelitian Tenggara: Refleksi dari Enam Negara.. dan pengawasan internal di media. Melalui  perbandingan keenam negara tersebut, secara  umum  terlihat bahwa kondisi kebebasan  pers  dan media berkorelasi dengan  tren  penurunan demokrasi.  Di  negara- negara yang mengalami penurunan skor demokrasi, skor kebebasan  pers  dan media  juga  cenderung menurun.  Di  sebagian besar negara Asia Tenggara, komitmen terhadap kebebasan pers seringkali terganggu oleh undang- undang  dan  regulasi yang memberlakukan pembatasan, pengawasan  ketat,  dan intimidasi terhadap organisasi  media  dan jurnalis. Praktik ini mencerminkan kemunduran  demokrasi di Asia Tenggara.
No Nama dan Judul Penelitian Teori Metode Lokasi Hasil Penelitian 6 Retamara, R., Budianto, K., & Apriani, R. (2023). Analisis Tindakan Aktor-Aktor Politik Jelang Pemilu Tahun 2024 dalam Proses Pencalonan Melalui Media Sosial. Teori Aksi Aktor Politik Metode kualitatif Indonesia Dinamika  politik  dalam proses pencalonan Presiden  pada  pemilu 2024  disebabkan  oleh indikator  tindakan  dan tindakan untuk mencapai  tujuan  yang diinginkan menjelang pemilu mendatang. Pertama, dinamika politik  dalam  konteks partai politik dan kedua, dinamika  politik  dalam konteks figur aktor
politik.  Hal  ini  menjadi penting karena tindakan para  aktor  atau  elit politik sangat memengaruhi opini publik  dalam  rangka meraih dukungan suara. 7 Triputranti, C. S. (2023). Oligarki Dan Konvergensi Media Dalam Pemberitaan “Jokowi 3 Periode”. Teori Media Baru Dan Konverge nsi Metode kualitatif Indonesia Kepemilikan media menjadi  faktor  penentu dalam menentukan arah pemberitaan media, yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan  politik  dan ekonomi  para  pemilik media,  dan  hal  ini semakin  diperkuat  dan meluas oleh konvergensi media.
No Nama dan Judul Penelitian Teori Metode Lokasi Hasil Penelitian 8 Intani, A. (2023). Analysis
of the Closed
Proportional
Implementation Plan in the 2024 Election.
Demokras
i menganal isis
rencana pelaksana an
proporsio nal tertutup pada pemilu 2024 Metode kualitatif Indonesia Sistem  yang  digunakan Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional. Sistem pemilu proporsional telah digunakan  di  Indonesia sejak  tahun  1955.  Ada dua bentuk sistem proporsional yang digunakan  di  Indonesia, yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka.  Sistem  yang digunakan saat ini adalah sistem proporsional terbuka. Namun pada tahun 2019 sistem proporsional terbuka  menimbulkan banyak  permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu,  dalam  penelitian  ini peneliti menganalisis rencana pelaksanaan proporsional tertutup pada pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif, dengan pendekatan studi
No Nama dan Judul Penelitian Teori Metode Lokasi Hasil Penelitian literatur.  Dari  penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan  bahwa pemilu  di  Indonesia pada  tahun  2024  harus didasarkan  pada  hasil evaluasi beberapa pemilu  yang  lalu.  Mulai dari  tatanan  konstitusi, demokrasi, anggaran pemilu, kecurangan, biaya  politik,  dan  hak asasi  manusia.  Ada kekhawatiran bahwa sistem yang berlaku saat ini  akan  memperburuk kecerdasan  politik  dan demokrasi  masyarakat. Sistem proporsional terbuka harus diperbaiki secara  internal  dalam perekrutan  wakil  rakyat. Hal  ini  dapat  menjadi jawaban atas kelemahan sistem operasional terbuka. 9 Silitonga, A. M., & Muqsith, M. A. Independence and Neutrality Journalists Ahead 2024 Media and Political Participati on Metode kualitatif Indonesia memahami  fenomena media konglomerat yang  terlibat  dalam politik praktis mengancam independensi dan netralitas  jurnalis  yang
No Nama dan Judul Penelitian Teori Metode Lokasi Hasil Penelitian Indonesian Presidential Election in Perspective Media
Conglomerates.
bekerja di media mereka,  dan  mengkritik mereka. 10 Aliano, Y. A., & Adon, M. J. (2023). Percaturan Politik Geneologi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu ‘2024’Di Indonesia Perspektif Etika Michel Foucault. Politik kekuasaa n dalam sistem pemerinta han Metode kualitatif Indonesia Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis  nilai-nilai filosofis  etika  sistem demokrasi  di  Indonesia yang  mulai  mendapat perhatian  khusus  jelang pemilu  2024.  Temuan melalui analisis genealogi politik kekuasaan  merupakan sebuah  demokrasi  yang tidak akan  pernah  lepas dari  politik  kekuasaan dalam sistem pemerintahan manapun. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemikiran  kritis  filosofis untuk  mempertanyakan asal usul, konstruksi, dan dampak praktik kekuasaan  yang  ada dalam pemilu  agar setiap orang yang bermain di kancah politik  tetap  berpijak
No Nama dan Judul Penelitian Teori Metode Lokasi Hasil Penelitian pada landasan konstitusi yaitu Pancasila dan UUD
1945.
Sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa, media massa yang memiliki potensi  sebagai  alat  kekuasaan  yang  efektif  karena  jangkauannya  yang  luas  mampu memengaruhi  masyarakat  telah  terpengatuh  kepentingan  bisnis  dan  politik,  terjadi konglomerasi  media  yang  dikuasai  oleh  oligarki  media.  Oligarki  media  yang  terpusat pada elit membentuk suatu bentuk kekuasaan yang dapat digunakan sebagai alat politik oleh elit untuk mencapai tujuan mereka. Terkooptasinya oligarki media oleh elit politik dapat mengancam peran media sebagai penyampai kepentingan publik. Melalui media massa, pemilik oligarki media menjalankan hegemoni dengan menyebarkan gagasan dan ideologi  yang  dianggap  benar  oleh  penguasa  (Laksono,  2019).  Hubungan  kompleks antara Pemilu 2024, media massa, dan aspek ekonomi politik dapat memberikan dampak signifikan pada dinamika politik dalam pemilihan umum. Pertama, pengaruh kekuatan politik dan ekonomi pada bentuk dan konten media massa dapat memengaruhi persepsi publik  terhadap  calon  dan  partai  politik.  Keterlibatan  media  dalam  politik  oligarki, monopoli,  dan  hegemoni  dapat  menyebabkan  penonjolan  pesan  yang  lebih  terkait dengan kepentingan elit, mengorbankan netralitas dan representasi masyarakat. Kedua, peran  media  massa  sebagai  "kekuasaan  keempat"  memegang  peranan  sentral  dalam proses  komunikasi  massa.  Dalam  konteks  demokrasi,  media  diharapkan  memberikan informasi  yang  netral  dan  berimbang.  Namun,  konglomerasi  media  bisa  menjadi tantangan  serius,  mengancam  independensi  jurnalis  dan  kritik  terhadap  pemerintah. Proses  komunikasi  massa  juga  harus  dihadapi  dengan  tantangan  dari  pembatasan kebebasan pers dan praktik sensornya.
Selanjutnya,  keberadaan  oligopoli  media  di  Australia  mencerminkan  bagaimana faktor  politik  telah  membantu  perkembangan  media  dan  sulit  untuk  melemahkan pengaruhnya. Oligopoli media ini bisa menjadi hambatan bagi demokrasi sejati, karena pembatasan  pilihan  bebas  dapat  mengancam  prinsip  dasar  demokrasi.  Kondisi  ini menunjukkan bahwa hubungan antara media, politik, dan ekonomi dapat menciptakan dinding  yang  sulit  ditembus,  mengancam  demokrasi  yang  seharusnya  inklusif  dan representatif. Adanya simulakra yang muncul dalam realitas politik melalui media massa bisa menciptakan percampuran antara realitas sejati dan tiruan. Keterlibatan media dalam politik  praktis  dan  pengaruh  ekonomi  politik  dapat  memunculkan  pemahaman  yang
terdistorsi dan menciptakan citra yang tidak selalu mencerminkan kebenaran. Hal ini bisa mengakibatkan  polarisasi  dan  perpecahan  dalam  masyarakat.  Sehingga,  secara kompleksitas hubungan antara Pemilu 2024, media massa, dan aspek ekonomi politik memunculkan tantangan serius bagi demokrasi. Pemilu seharusnya menjadi wadah bagi pilihan bebas dan representasi yang adil, tetapi pengaruh media dan dinamika politik yang  terpengaruh  oleh  kekuasaan  ekonomi  dan  politik  dapat  mengancam  integritas demokrasi itu sendiri. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis mereka terhadap informasi yang disajikan oleh media, serta mengawasi regulasi dan kebijakan yang dapat memastikan bahwa media tetap menjadi pilar demokrasi yang sejati.
Pemilu  2024  di  Indonesia  menjadi  panggung  kompleks  yang  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor,  termasuk  media  massa  dan  aspek  ekonomi  politik.  Media  massa kontemporer, yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi, memiliki peran  sentral  dalam  membentuk  pandangan  masyarakat  terhadap  calon  dan  partai politik.  Pengamatan  terhadap  kehidupan  media  massa  menjadi  data  primer  yang mengungkapkan bahwa media menjadi alat efektif dalam menyampaikan pesan politik dan  membangun  citra  masyarakat.  Namun,  media  massa  juga  berisiko  kehilangan karakternya sebagai lembaga publik karena terlibat dalam politik oligarki, monopoli, dan hegemoni.  Pemilik  media  massa  yang  memiliki  kekuatan  politik  dan  ekonomi  dapat memengaruhi konten media, menimbulkan pertanyaan tentang netralitas media dalam konteks politik. Dalam hubungan kompleks antara Pemilu 2024, media massa, dan aspek ekonomi  politik,  oligopoli  media  di  Australia  memberikan  gambaran  bahwa  kekuatan politik dan ekonomi dapat menciptakan tembok yang sulit dijebol, merugikan demokrasi sejati. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi berkembang, pembatasan pada pilihan bebas dapat mengancam substansi demokrasi.
Dinamika  politik  dalam  proses  pencalonan  Presiden  pada  pemilu  2024 memperlihatkan  bahwa  tindakan  para  aktor  politik  sangat  memengaruhi  opini  publik, menegaskan  peran  media  massa  sebagai  kekuasaan  keempat.  Namun,  kehadiran konglomerasi  media  dapat  mengancam  independensi  jurnalis,  mengancam  netralitas dalam memberikan  informasi.  Sistem  pemilu di Indonesia, yang menggunakan sistem proporsional terbuka, menunjukkan permasalahan pada tahun 2019. Dalam menghadapi Pemilu  2024,  diperlukan  evaluasi  dan  pembenahan  internal  untuk  memastikan  sistem yang berjalan dapat menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas.
Fenomena  media  konglomerat  yang  terlibat  dalam  politik  praktis  menciptakan ancaman terhadap independensi jurnalis, menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana media massa dapat tetap netral dan independen dalam menyajikan informasi politik. Hasil
analisis dari nilai-nilai filosofis etika sistem demokrasi di Indonesia menunjukkan perlunya pemikiran  kritis  jelang  Pemilu  2024.  Pembahasan  tentang  asal  usul,  konstruksi,  dan dampak  praktik kekuasaan menjadi penting agar  setiap  partisipan  dalam politik tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi. Pada akhirnya, kompleksitas hubungan antara Pemilu 2024,  media  massa,  dan  aspek  ekonomi  politik  membawa  tantangan  serius  terhadap keberlangsungan demokrasi. Peran media massa sebagai pembentuk opini dan pemain kunci  dalam  proses  politik  memerlukan  perhatian  kritis  dan  regulasi  yang  tepat  agar demokrasi tetap kuat dan berkelanjutan.

## 1. Peta Politik Jelang Pemilu 2024
Pemilu 2024 di Indonesia menjadi arena politik yang semakin rumit, terpengaruh oleh media massa dan ekonomi politik. Media massa, yang sebagian besar dikendalikan oleh sekelompok pemilik modal besar, memainkan peranan penting dalam membentuk opini publik dan menentukan arah pembangunan citra politik. Dinamika politik dalam proses pencalonan presiden juga dipengaruhi oleh aksi dan strategi para elit politik yang berusaha  mendapatkan  dukungan  publik.  Tantangan  serius  bagi  demokrasi  adalah adanya  media  massa  yang  bentuk  dan  kontennya  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh kekuatan politik dan ekonomi. Pertumbuhan oligopoli media di Australia menjadi contoh bagaimana  kekuatan  politik  dan  ekonomi  pemilik  media  berperan  besar  dalam membentuk realitas politik.
Dalam  penelitian  terbarunya,  Rachman  (2023)  mengungkapkan  bahwa  dinamika peta  koalisi  partai  politik  yang  mendukung  calon  presiden  untuk  Pemilihan  Presiden (Pilpres) 2024 mengalami perubahan signifikan. Terutama, Partai Demokrat secara resmi mengubah dukungannya dari Anies Baswedan ke Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerakan  Indonesia  Raya.  Meskipun  terdapat  pergeseran  koalisi,  potensi  ketiga  calon presiden, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, tetap ada untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yang dikenal sebagai presidential threshold. Pasal 222 UU Pemilu mengatur bahwa "Pasangan calon dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang ikut serta dalam pemilu dan telah memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR  sebelumnya.".  Selain  itu,  Prof.  Dr.  Ir.  H.  Fadel  Muhammad,  Wakil  Ketua  MPR  RI, mengungkapkan keprihatinannya terkait peningkatan suhu politik menjelang Pemilihan Umum  pada  14  Februari  2024.  Fadel  menyatakan  bahwa  kondisi  saat  ini  cenderung memburuk seiring dengan mendekatnya tanggal pemilihan presiden dan legislatif 2024. Oleh  karena  itu,  dia  menekankan  pentingnya  bagi  semua  pihak  untuk  menjaga
ketenangan dan stabilitas, karena ketidakstabilan dapat memiliki dampak signifikan dan menjadi  beban  bagi  pemerintah.  Terlebih  lagi,  Fadel  menyoroti  kerentanan  situasi ekonomi terhadap perubahan dan fluktuasi yang bisa terjadi kapan saja.
Dalam konteks pemilihan umum, media massa di Indonesia memiliki peran sebagai kekuasaan  keempat,  namun  terbatas  oleh  konglomerasi  media.  Meskipun  memiliki potensi untuk menyampaikan pesan politik, citra, dan pandangan masyarakat, media juga rentan terhadap kepentingan politik dan ekonomi pemiliknya. Selain itu, pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional terbuka di Indonesia memberikan ruang bagi dinamika politik yang kompleks. Meskipun rencana untuk beralih ke sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024 telah diusulkan sebagai upaya perbaikan, tetap ada kekhawatiran terkait dengan kecerdasan politik dan demokrasi masyarakat.
Pada tingkat yang lebih  luas, fenomena  media konglomerat yang terlibat dalam politik praktis dapat mengancam independensi dan netralitas jurnalis, mempertanyakan integritas  informasi  yang  disajikan  kepada  publik.  Ini  menciptakan  simulakra,  di  mana realitas politik dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan narasi tertentu yang muncul dari media  massa.  Dengan  demikian,  Pemilu  2024  di  Indonesia  terjadi  dalam  konteks kompleks dimana media massa, dinamika politik, dan aspek ekonomi politik saling terkait. Pemetaan hubungan ini menyoroti tantangan untuk menjaga demokrasi sejati di tengah pengaruh  media  dan  kekuatan  ekonomi  politik  yang  mungkin  merusak  integritas pemilihan umum dan partisipasi masyarakat.
2. Pengaruh Media Massa dalam Pemilu (Sebelum dan Menjelang 2024) Pemilu  merupakan  momen  penting  dalam  negara  demokrasi,  dan  media  massa memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat dan partai politik. Namun, media belum mampu menyajikan berita yang adil dan obyektif, karena  bias  politik  dalam  pemberitaan  sering  terjadi.  Selain  itu,  penyebaran  berita bohong dan disinformasi melalui media sosial menjadi tantangan dalam meningkatkan literasi media di masyarakat. Regulasi media yang  ketat diperlukan untuk memastikan pemberitaan yang adil dan jujur, namun hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan pers. Menjaga keseimbangan antara regulasi dan kebebasan media menjadi isu yang kompleks saat ini. Diharapkan media dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat  akan  isu-isu  politik  yang  penting  menjelang  pemilu  dan  mendorong partisipasi pemilih.
Tak hanya itu, pelaksanaan debat dan kampenye pemilu juga menguji independensi media  dalam  melaporkan  debat  kandidat  dan  kampanye  pemilu  serta  media  dapat mengontrol  narasi  dan  dialog  politik  selama  kampanye.  Disamgping  itu,  jurnalisme
investigasi berperan dalam mengungkap kebijakan dan tindakan calon-calon politik. Oleh karena itu diharapkan peran jurnalistik dapat memiliki kualitas yang tinggi. Adapun peran teknologi dalam pemilu, seperti penggunaan big data dan algoritma dalam kampanye juga akan meramaikan dalm pemilu mendatang, yang menjadi pertanyaan apakah ada regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan teknologi dalam politik, dan sejauh mana implementasinya.
Sebelum Pemilu 2024, pengaruh media massa sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi. Konten media, baik bentuk maupun substansinya, terbentuk oleh faktor-faktor  ini.  Oligopoli  media,  terutama  di  Australia,  menunjukkan  bagaimana kebijakan  politik  dan  izin  stasiun  televisi  memberikan  kekuasaan  yang  sulit  diganggu kepada pemilik media. Hal ini dapat mengancam esensi demokrasi, mengingat media telah terlibat dalam politik oligarki, monopoli, dan hegemoni, yang berpotensi mengarah pada keterbatasan pilihan dan kehilangan  karakter  lembaga publik. Sebagai kekuatan keempat, media massa memainkan peran vital dalam proses politik. Dalam demokrasi, peran  media  ini  dapat  mencerminkan  teori  libertarian  dan  tanggung  jawab  sosial, mendukung perkembangan demokrasi. Namun, konglomerasi media menjadi tantangan serius. Di negara dengan sistem media sesuai dengan teori otoriter atau komunis, peran media sebagai kekuasaan keempat mungkin tidak dapat direalisasikan. Pemilihan bentuk sistem  politik  dan  media  berpengaruh  pada  keberhasilan  media  sebagai  kekuasaan keempat dalam mendukung demokrasi.
Dinamika  politik  terkait  pencalonan  Presiden  sebelum  Pemilu  2024  sangat dipengaruhi oleh media massa. Figur aktor politik dan partai politik menggunakan media untuk memengaruhi opini publik dan meraih dukungan. Peran media dalam menciptakan citra, pesan politik, dan pandangan masyarakat menjadi kunci dalam proses pencalonan. Pengaruh media terlihat sebagai faktor krusial dalam membentuk persepsi dan preferensi pemilih. Selain itu, Kepemilikan media memiliki peran penting dalam menentukan arah pemberitaan.  Keterkaitan  media  dengan  kepentingan  politik  dan  ekonomi  pemiliknya dapat memengaruhi independensi dan netralitas jurnalis. Fenomena konglomerat media yang  terlibat  dalam  politik  praktis  dapat  mengancam  integritas  jurnalis  dan mempengaruhi arus informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
Media  massa  memiliki  dampak  besar  pada  nilai-nilai  filosofis  etika  demokrasi. Sebelum  Pemilu  2024,  media  membentuk  dan  mencerminkan  nilai-nilai  politik  dalam masyarakat. Terkadang, media terlibat dalam praktik-praktik yang mengancam integritas demokrasi, seperti penekanan pada kepentingan eksklusif dan monopoli informasi yang dapat membatasi kebebasan pemilihan dan partisipasi warga negara. Sehingga, dengan
kemajuan teknologi dan terus berkembangnya media sosial, prediksi pengaruh media pada  Pemilu  2024  mencakup  peningkatan  peran  media  digital  dalam  menyebarkan informasi dan memengaruhi opini publik. Pengawasan ketat dan regulasi terhadap media diharapkan  menjadi  fokus  untuk  menjaga  integritas  demokrasi.  Kritik  terhadap  media massa  yang  terlibat  dalam  politik  praktis  dapat  menjadi  lebih  vokal,  dengan  tuntutan untuk independensi dan netralitas yang  lebih besar. Keterlibatan media dalam proses pemilihan dan pencalonan Presiden akan menjadi sorotan, dengan pemilih lebih kritis terhadap  informasi  yang  diterima  dari  berbagai  platform  media.  Secara  keseluruhan, media massa diantisipasi tetap menjadi pemain kunci dalam membentuk opini dan arah politik  selama  Pemilu  2024,  namun  dengan  peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan peran kritis ini.
Peneliti  berharap  nantinya  media  dapat  mendorong  partisipasi  pemilih  dalam pemilu. Sehingga, rendahnya partisipasi pemilih sebenarnya dapat diatasi melalui upaya media yang lebih efektif. Diskusi mengenai hubungan antara media dan politik menjelang pemilu 2024 dapat membantu pemahaman tentang peran media dalam proses politik dan  bagaimana  kita  dapat menghadapinya dengan bijak  dan kritis  dalam  masyarakat yang semakin terhubung.

## SIMPULAN
Dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, pemberitaan oleh media massa memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk opini publik dan citra politik. Meskipun media massa memiliki potensi sebagai alat kekuasaan, keberlanjutan demokrasi terancam oleh keterlibatan dalam politik oligarki, monopoli, dan hegemoni. Pemilu menjadi panggung kompleks yang dipengaruhi oleh aspek ekonomi politik, dengan oligopoli media yang dapat membatasi pilihan  bebas  dan  mengancam integritas  lembaga publik. Dinamika politik terkait pencalonan Presiden dan proses Pemilu sangat dipengaruhi oleh media, yang  digunakan  sebagai  alat  untuk  menciptakan  citra  yang  menguntungkan.  Dalam menghadapi  tantangan  ini,  prediksi  untuk  Pemilu  2024  mencakup  peningkatan  peran media digital, yang menuntut pengawasan ketat dan regulasi untuk menjaga integritas demokrasi. Kesadaran kritis masyarakat terhadap informasi media menjadi kunci untuk melawan  potensi  polarisasi  dan  perpecahan,  memastikan  bahwa  masyarakat  dapat bersikap bijak dan kritis dalam menyikapi informasi yang disajikan menjelang pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliano, Y. A., & Adon, M. J. (2023). Percaturan Politik Geneologi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu ‘2024’Di Indonesia Perspektif Etika Michel Foucault. Jurnal Filsafat Indonesia, 6(3), 474-486. DOI: https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.62767
Ane.  D.  (2023).  https://lsfdiscourse.org/jean-baudrillard-simulakra-dan-hiperrealitas- masyarakat-postmodern/
Barokah, F., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru  Jelang  Pemilu  2024.  Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  21(01),  1-13.  URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/47697
https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273
Fachrudin, A. (2022). Oligarki Demokrasi dan Konglomerasi Media Massa.
H. Chon, Theodore (2002); Global Political Economy, Theory and Practice, Second Edition;
Simon Fraser University; Addison Wesley Longman Inc; New York.
Haris, S. (2020). Menuju Reformasi Partai Politik. Gramedia Pustaka Utama.
Hartati,  A.  Y.,  &  Wahyuni,  Y.  (2021).  Oligopoli  di  Negara  Demokrasi:  Praktek  dan Kepentingan  Ekonomi  Politik  Media  Massa  di  Australia.  Spektrum,  18(1).  DOI: http://dx.doi.org/10.31942/spektrum.v18i1.4101
Hasan, K. (2014). Kajian Netralitas Industri Media dalam Pemilu 2014. Jurnal Suwa Fisip Universitas Malikussaleh, 12(1), 41-61.
Hasan, K. (2017). Kajian Ekonomi Politik MediA. At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, 199-213
https://www.mpr.go.id/berita/Suhu-Panas-Jelang-Pemilu,-Fadel-Muhammad https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/579-unand-pemilu-kredibilitas-
media.html
Intani, A. (2023). Analysis of the Closed Proportional Implementation Plan in the 2024 Election.  Indonesian  Journal  of  Advanced  Research,  2(3),  161-172.  DOI: https://doi.org/10.55927/ijar.v2i3.3454
Kumala,  F.,  Rahmayuni,  R.,  Ariska,  F.,  &  Dinata,  S.  (2021).  Oligarki  dalam  demoksari indonesia  membuat  hukum  sulit  di  tegakkan.  Jurnal  Fusion,  1(2),  40-48.  DOI: https://doi.org/10.54543/fusion.v1i2.15
Laksono, P. (2019). Kuasa Media Dalam Komunikasi Massa. Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam, 4(2), 49-61.
Laksono, P. (2020). Komunikasi Massa dan Demokrasi dalam Arus Sistem Politik. Media Kita, 4(1), 62-73. DOI: https://doi.org/10.30762/mediakita.v4i1.2448
Mc Quail, Denis (2002); McQuail’s Reader in Mass Commmunication Theory, (3rd Edition;
London-Thousand Oaks-New Delhi).
Mosco,  Vincent  (1996);  The  Political  Economy  of  Communication,  Rethingking  and Renewal; SAGE Publications Ltd 6 Bonhill street; London EC2A 4 PU.
Rachman,  A.  (2023),  CNBC  Indonesiacnbcindonesia.com/news/20230924104044-4- 475033/peta-politik-berubah-ini-koalisi-baru-anies-prabowo-ganjar
Ramadlan, M. F. S., & Masykuri, R. (2022). Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara. Jurnal Penelitian Politik, 18(2), 141-158. Reader (1995); Approaches to Media, Edited by Oliver Boyd-Barrett and Chris Newbold; Foundations in Media; Arnold; London.
Retamara,  R.,  Budianto,  K.,  &  Apriani,  R.  (2023).  Analisis  Tindakan  Aktor-Aktor  Politik Jelang Pemilu Tahun 2024 dalam Proses Pencalonan Melalui Media Sosial.  Jurnal Prodi Ilmu Politik, 2(3), 157-169. DOI https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i3.18043
Silitonga, A. M., & Muqsith, M. A. Independence and Neutrality Journalists Ahead 2024 Indonesian  Presidential  Election  in  Perspective  Media  Conglomerates.  doi: 10.47191/ijsshr/v6-i7-37, Impact factor- 6.686
Simarmata,  S.  (2017).  Paralelisme  politik  media  dalam  pemberitaan  pemilu  2014  di Indonesia. Jurnal Ilmu Komunikasi,
14(2), 149-168. DOI: https://doi.org/10.24002/jik.v14i2.885
Triputranti, C. S. (2023). Oligarki Dan Konvergensi Media Dalam Pemberitaan “Jokowi 3 Periode”. Lensa, 17(1), 23-39.
Yulianto, H. (2023). Fenomena Buzzer dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024: Perspektif Netizen  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin,  2(1),  163-168.  DOI: https://doi.org/10.59000/jim.v2i1.107