## Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis
http://journals.usm.ac.id/index.php/jreb

## KAJIAN IZIN LOKASI DAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI DARATAN BAGI PERIZINAN BERUSAHA
Anindita Dinar Susanti anindita.dinar@bkpm.go.id
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, Indonesia

## Info Artikel
________________ Sejarah Artikel: Diterima: 03-12-2021 Disetujui: 22-12-2021
Dipublikasikan:28-12-2021 ________________ Keywords: licencing; business interests; legal certainty ____________________

## Abstrak
___________________________________________________________________ Studi ini mengkaji tentang pemilihan lokasi, perizinan dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang  bagi  kepentingan  usaha.  Tujuan  studi  ini  adalah  untuk  membuktikan  adanya keselarasan  antara  kebijakan  pemerintah  di  satu  sisi  dengan  teori  pemilihan  lokasi,  serta hasil-hasil  penelitian  yang  relevan.  Selanjutnya  kebijakan  berupa  peraturan  yang  berkaitan dengan aspek pengertian, ruang lingkup, mekanisme, jangka waktu, system , bentuk produk perizinan dan kemudahan usaha, bersama-sama dengan teori dan hasil penelitian dianalisis untuk diperoleh keselarasannya. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan kepastian  hukum  dalam  berusaha,  serta  adanya  keberpihakan  bagi  pengembangan  usaha yang bekategori mikro, kecil dan menengah

## STUDY  OF LOCATION PERMITS  AND SUTTABILITY  OF LAND UTILIZATION ACTIVITIES FOR BUSINESS LICENSING

## Abstract
___________________________________________________________________
This study  examines the selection of locations, permits, and suitability of space utilization activities for business purposes. The purpose of this study is to prove the alignment between foverment  policies  on  the  other  hand  and  the  theory  of  site  selection,  as  well  as  relevant research  results.  Furthemore,  approaches  in  the  form  of  regulations  relating  to understanding,  scope,  mechanism,  period,  system,  licensing  products,  and  business facilities,  together  with  theory  and  research  result,  are  analyzed  to  obtain  alignment.  The results show that the  policy provides legal certainty in doing business and taking sides for the development of micro, small and medium enterprises.
🖂 Alamat korespondensi : Kementrian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, Indonesia
Email:anindita.dinar@bkpm.go.id
ISSN 1979-4800 (cetak) 2580-8451 (online)

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  yang  amat  penting  dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Dalam rangka mempercepat  pembangunan  ekonomi  diperlukan  peningkatan  penanaman  modal  yang  akan mengubah  kekuatan  ekonomi  potensial  menjadi  kekuatan  ekonomi  riil,  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kemakmuran  seluruh  rakyat  secara  adil  dan  merata.    Undang-undang  No.  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  dan  peraturan  pelaksanaannya  menetapkan  bahwa perusahaan  penanaman  modal  yang  akan  melakukan  kegiatan  produksi/operasi  wajib  memiliki izin  usaha  dan  izin  komersial  atau  operasional.  Perizinan  berusaha  adalah  pendaftaran  yang diberikan  kepada  pelaku  usaha  untuk  memulai  dan  menjalankan  usaha  dan/atau  kegiatan  dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan  persyaratan  dan/atau  komitmen.  Pada  tahun  2018  pemerintah  mengeluarkan peraturan  PP  no  24  Tahun  2018  mengenai  pelayanan  perizinan  berusaha  terintegrasi  secara elektronik. Dalam PP ini diatur mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online  Single  Submission yang  selanjutnya  disingkat  OSS  adalah  perizinan  berusaha  yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Semenjak  berlakunya  otonomi  daerah,  kompleksitas  peraturan  menjadi  semakin bertambah  ruwet,  sehingga  mengganggu  iklim  investasi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, Pemerintah,  menempuh  langkah  strategis,  dengan  persetujuan  dari  DPR,  Pemerintah menerbitkan  UU  No  11  tahun  2020  yang  dikenal  dengan  UU  Cipta  Kerja.  Sebagaimana  yang tertuang  dalam  pasal  3  dari  undang-undang  tersebut  ada  beberapa  tujuan  yang  hendak  dicapai yaitu  peningkatan  ekosistem  investasi  dan  kegiatan  berusaha,  peningkatan  perlindungan  dan kesejahteraan pekerja,  kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM, dan peningkatan  investasi  pemerintah  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional.  Dalam  peningkatan ekosistem  invetasi  dan  kegiatan  berusaha,  antara  lain  meliputi  penerapan  perizinan  berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan persyaratan investasi. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, maka maka pelaku  usaha  untuk  memulai  kegiatan  usaha  wajib  memenuhi  persyaratan  dasar  perizinan berusaha  sebelum  memiliki  perizinan  berusaha  berbasis  risiko.  Analisis  risiko  yang  dilakukan oleh  pemerintah  pusat  dilakukan  berdasarkan  pada  aspek  kesehatan,  keselamatan,  lingkungan, dan/atau  pemanfaatan  pengelolaan  sumber  daya.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No  5/2021 resiko  kegiatan  usaha  dikelompokkan  menjadi  risiko  rendah,  risiko  menengah  rendah,  risiko menengah tinggi dan risiko tinggi.
Pasal  5  dari  PP  No  5  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis Risiko  menyebutkan  bahwa  persyaratan  dasar  perizinan  meliputi  kesesuaian  kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.  Selanjutnya  persyaratan  dasar  mengenai  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang (KKPR)  merupakan  jenis  persyaratan  dasar  mengenai  kesesuaian  antara  rencana  kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Berpijak dari hal tersebut, maka pelaku usaha terlebih dahulu wajib untuk memperoleh KKPR.  KKPR  mencakup  lokasi  usaha  baik lokasi  usaha  di  daratan,  lokasi  usaha  di  laut  dan  lokasi  usaha  Kawasan  hutan  (Pasal  24  ayat  2 Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021). KKPR untuk kegiatan berusaha dibagi menjadi Konfirmasi Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  (KKKPR)    dan  Persetujuan  Kesesuaian  Kegiatan Pemanfaatan  Ruang  (PKKPR)  (Pasal  5  Peraturan  Menteri  ATR  /Kepala  BPN  No  13  Tahun 2021). Konfirmasi KKPR (KKKPR) untuk kegiatan berusaha diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang (RDTR) yang telah terintegrasi dengan sistem OSS.  Sedangkan Persetujuan KKPR (PKKPR) untuk kegiatan usaha
diberikan  dalam  hal  rencana  lokasi  kegiatan  pemanfaatan  ruang  belum  tersedia  RDTR  atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam sistem OSS. Dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020, maka mekanisme perizinan berusaha mengalami banyak perubahan dari berbagai sisi, baik secara peraturan hingga perizinan bagi kegiatan usaha.
Hasil  penelitian  terkait  dengan  pemilihan  lokasi  sudah  banyak  dilakukan.    Beberapa peneliti  menyebutkan  bahwa  lokasi  yang  berdekatan  dengan  infrastruktur,  kondisi  lingkungan dan  biaya  yang  harus  ditanggung  oleh  pengusaha,  merupakan  factor  yang  dominan  dalam mempertimbangkan  pilihan  lokasi  usaha  (Fuad,  2015;  Sutanto,2019,  Fitriyani  et.al.  2018). Sedangkan penelitian yang lain menyebutkan dalam pemilihan lokasi usaha, faktor yang sangat penting dipertimbangkan meliputi akses ke lokasi, ketersediaan fasilitas penunjang, dekat dengan pasar  dan  tersedianya  energi.  Sedangkan  faktor  lain  yang  bisa  dipertimbangkan  adalah tersedianya  tenaga  kerja,  persaingan  antar  usaha  sejenis  dan  peraturan  pemerintah  (Hanggita, 2018; Putra et.al, 2020).  Berpijak dari  penjelasan sebelumnya, maka permasalahan dalam studi ini adalah bagaimana praktek yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan  usaha  yang  sesuai  dengan  peraturan  yang  baru.  Tujuan  studi  ini  adalah  sebagai sosialisasi  bagi  kalangan  akademisi,  praktisi  dan  para  pemangku  kepentingan  dalam  kaitannya dengan implementasi peraturan perizinan usaha berbasis risiko.

## TELAAH PUSTAKA Teori Pemilihan Lokasi
Teori  ini  dikembangkan  oleh  August  Losch  (dalam  Suryani,  2015).  Dalam perkembangannya,  teori  ini  lebih  dikenal  sebagai  Teori  Lokasi Market  Area .  Teori  ini mendasarkan pada analisis pemilihan lokasi yang optimal pada pasar yang mampu dikuasai serta tingkat persaingan yang ada. Faktor-faktor yang mendominasi pemilihan lokasi adalah meliputi peruntukan  lahan/zonasi,  kondisi  fisik,  utilitas,  dukungan  transportasi,  fasilitas  parkir,  dampak lingkungan  yang  meliputi  social  dan  alam,  pelayanan  public,  perubahan  perilaku  masyarakat  , serta  permintaan  dan  penawaran.  Sementara  itu,  De  Chiara  dan  Koppelman  (dalam  Suryani, 2015)    memberikan  tambahan  kriteria antara lain :  kedekatan  dengan  pasar  dan  pasokan  bahan baku, tersedianya tenaga listrik dan sumber daya air, iklim yang mendukung, tersedianya modal, adanya  perlindungan  baik  keamanan  maupun  kesehatan,  pemukiman  penduduk,  peraturan setempat serta pertumbuhan kawasan di masa yang akan datang.
Selanjutnya  Blair  (dalam  Suryani,2015)  berpendapat  bahwa market  area adalah  suatu kawasan  yang  dipakai  untuk  menjual  produk.  Blair  membagi  kawasan  menjadi  dua  yaitu ideal outer range (kawasan ideal yang bisa dijangkau) dan real outer range (kawasan sesungguhnya yang  bisa  dijangkau). Ideal  outer  range adalah  maksimal  yang  bisa  dijangkau  pembeli  untuk mendapatkan  kebutuhan  barang  sepanjang  harga  barang  ditambah  dengan  biaya  transportasi, dipandang masih lebih murah. Sementara real outer range merupakan jarak maksimal yang bisa ditempuh  pembeli,  untuk  mendapatkan  barang  yang  dibutuhkan. Real  outer  range inilah  yang disebut sebagai market area sebenarnya yang merupakan kawasan dari kegiatan bisnis. Chombes, Piere dan Overman (dalam Suryani, 2015) menunjukkan bahwa suatu industri terdiri atas  sejumlah  pabrik  yang  memilih  lokasi  berurutan  untuk  memaksimalkkan  keuntungan. Diharapkan  keuntungan  tergantung  pada  biaya  lokasi  tertentu,  disamping  limpahan  dari perusahaan lainnya.

## Perizinan usaha berbasis risiko
Semenjak  berlakunya  UU  No  11/tahun  2020,  maka  perizinan  berusaha  diatur  dalam Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  Perizinan  berusaha  berbasis  risiko  adalah  perizinan  berusaha  berdasarkan tingkat  risiko
kegiatan  usaha.  Penilaian  risiko  yang  dilakukan  oleh  dilakukan  oleh  Pemerintah Pusat  meliputi penilaian tingkat bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta  pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Tingkat risiko dibagi menjadi empat yaitu kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi dan tingkat risiko  tinggi.  Penyelenggaran  perizinan  berusaha  mencakup  16  sektor  yaitu  kelautan  dan perikanan,  pertanian,  lingkungan  hidup  dan  kehutanan,  energi  dan  sumber  daya  mineral, ketenaganukliran,  perindustrian,  perdagangan,  pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat, transportasi, kesehatan, obat, dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan, pos,  telekomunikasi,  penyiaran  dan  sistem  transaksi  elektronik,  pertahanan  dan  keamanan  serta ketenagakerjaan.  Perizinan  berusaha  berbasis  risiko  pada  masing-masing  sektor  tersebut didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia/KBLI 2020.
Perizinan  berusaha  berbasis  risiko  rendah,  bentuk  perizinan  usahanya  berupa  Nomor Induk  Berusaha  (NIB),  yang  merupakan  identitas  pelaku  usaha  sekaligus  legalitas  untuk melaksanakan  kegiatan  usaha.  Perizinan  berusaha  risiko  menengah  rendah,bentuk  perizinan berusahanya  berupa  NIB  dan  sertifikat  standar.  Perizinan  berusaha    risiko  menengah  tinggi, bentuk  perizinannya  berupa  NIB  dan  sertifikat  standar  yang  perlu  diverifikasi.  Sedangkan perizinan berusaha risiko tinggi, bentuk perizinannya berupa NIB dan Izin yang wajib dipenuhi oleh  pelaku  usaha  sebelum  melaksanakan  kegiatan  usaha  sebagaimana  diatur    pasal  12  hingga pasal  15  Peraturan  Pemerintah  No  5/2021.  Sebelum  perizinan  diberikan,  pelaku  usaha  terlebih dahulu  wajib  memiliki  persyaratan  dasar  meliputi  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

## Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Pemerintah  melalui  PP  No  21  tahun  2021  mengatur  tentang  kegiatan  pemanfaatan  ruang, sehingga  setiap  usaha  di  Indonesia  wajib  untuk  menyesuaikan.  Peraturan  ini  memuat  tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang  untuk  kegiatan  nonberusaha  dan  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang  untuk  kegiatan yang bersifat strategis nasional. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disebut KKPR  bagi  kegiatan  berusaha  meliputi  untuk  kegiatan  berusaha  untuk  non-UMK  dan  kegiatan berusaha  untuk  UMK.  Dimana  untuk  KKPR  kegiatan  berusaha  non-UMK  dilakukan  melalui mekanisme konfirmasi KKPR dan persetujuan KKPR yang diperoleh melalui OSS. KKKPR untuk kegiatan  berusaha  diberikan  berdasarkan  kesesuaian  rencana  lokasi  kegiatan  pemanfataan  ruang dengan  RDTR  yang  telah  terintegrasi  dengan  sistem  OSS  yang  dilakukan  dengan  tahapan pendaftaran, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap Rencana Detail Tata Ruang  (RDTR)  dan  penerbitan  KKKPR.  PKKPR  untuk  kegiatan  berusaha  yang  berlokasi  di daratan diberikan dalam hal rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang belum tersedia RDTR atau RDTR  yang  tersedia  belum  terintegrasi  dalam  sistem  OSS.  PKKPR  dibagi  menjadi  dua  yaitu pertama PKKPR bagi kegiatan berusaha yang diterbitkan tanpa melalui penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang apabila masuk dalam kriteria yang diatur dalam Pasal 181 Ayat 1 PP No. 5 Tahun 2021 yang juga diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN No 13 Tahun  2021.  Kedua  adalah  PKKPR  untuk  kegiatan  berusaha  yang  diterbitkan  melalui  tahapan penilaian,  yang  dimulai  dengan  tahapan  pendaftaran,  penilaian  dokumen  usulan  kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR, RZ KSNT dan RZ KAW kemudian penerbitan PKKPR.
PP No 21 Tahun 2021 juga menjelaskan pemanfaatan ruang bagi lokasi usaha yang berada di  perairan  pesisir,  wilayah  perairan  dan  wilayah  yurisdiksi  untuk  persetujuan  KKPR  Laut (PKKPRLaut)  diterbitkan  sesuai  kewenangan  oleh  Menteri  di  bidang  Kelautan  serta  Gubernur yang  sudah  diberikan  delegasi  kewenangan  oleh  Menteri  di  Bidang  Kelautan  tanpa  mengurangi kewenangan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan.  Pemanfaatan  ruang  yang  lokasinya  berada  pada
Kawasan hutan, dimana perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan  pembangunan  di  luar  kehutanan  berlaku  ketentuan  peraturan  perundangan  di  bidang kehutanan.  Sedangkan  untuk  pemanfaatan  ruang  yang  lokasi  usahanya  berada  di  daratan  maka Persetujuan  KKPRnya  diterbitkan  oleh  Menteri  atau  di  dapat  didelegasikan  kewenangannya kepada  Gubernur,  Bupati  atau  Wali  kota tanpa mengurangi  kewenangan  Menteri. Kemudian jika dalam hal Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota tidak menerbitkan PKKPR atau jika Menteri di bidang  Kelautan  tidak  menerbitkan  PKKPR  Laut  untuk  kegiatan  berusaha  dalam  jangka  waktu paling lama 20 hari dihitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak, PKKPR atau PKKPR Laut diterbitkan oleh Lembaga OSS.

## Jangka Waktu, Mekanisme Perpanjangan KKPR dan Pemutakhiran KKPR untuk Kegiatan Berusaha
Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 13 tahun 2021, khususnya pasal 18, pasal  19  dan  pasal  22,  maka  lokasi  yang  diterbitkan  KKPR  dapat  diajukan  permohonan  KKPR oleh  pemiliki  tanah  dan  pemohon  KKPR  kegiatan  berusaha  dengan  ketentuan  sesuai  dengan informasi  penguasaan  tanah,  sebagaimana  dimuat  dalam  pertimbangan  teknis  pertanahan,  serta KKPR  yang  diajukan  tidak  melebihi  luas  tanah  yang  dimiliki.  KKPR  untuk  kegiatan  usaha  yang belum  memperoleh  tanah  untuk  kegiatan  usahanya,  maka  KKPR  berlaku  untuk  jangka  waktu  3 (tiga)  tahun.  Namun  apabila  pemohon  KKPR  telah  memperoleh  tanah  untuk  kegiatan  usahanya, masa berlaku KKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh pemohon dan sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam KKPR.
Apabila  pemegang  KKPR  belum  dapat  memperoleh  keseluruhan  tanah  sesuai  dengan KKPR  yang  diterbitkan  maka  pemegang  KKPR  dapat  mengajukan  permohonan  perpanjangan KKPR  untuk  kegiatan  berusaha  atau  kerjasama  dengan  Bank  Tanah.  Pengajuan  permohonan perpanjangan KKPR atau pengajuan kerjasama dengan Bank Tanah dilakukan paling cepat 3 bulan sebelum  berakhirnya  KKPR.  Jika  dilakukan  pengajuan  kerjasama  dengan  Bank  Tanah  maka KKPR  dimutakhirkan.  Selain  itu  pengajuan  perpanjangan  KKPR  hanya  dapat  dilakukan  apabila perolehan  tanah telah mencapai  sekurang-kurangnya  30%  dari  luasan  tanah  yang disetujui  dalam satu  hamparan  sesuai  dengan  penilaian  dari  kantor  pertanahan.  Dimana  pemegang  KKPR memasukkan  Nomor  KKPR  untuk  kegiatan  berusaha  yang  telah  dimiliki  melalui  Sistem  OSS. KKPR  untuk  kegiatan  berusaha  yang  telah  diperpanjang  berlaku  selama  2  tahun dan  tidak  dapat diajukan perpanjangan kembali serta tidak dapat lagi mengajukan kerjasama dengan Bank Tanah. Kemudian  jika  pemohon  KKPR  tidak  mengajukan  perpanjangan  KKPR  sebelum  jangka  waktu KKPR berakhir atau jangka waktu perpanjangan KKPR berahir maka tanah yang belum diperoleh oleh pelaku usaha dapat diajukan permohonan KKPR untuk kegiatan usaha oleh pemohon lainnya. Pelaku usaha yang telah memiliki KKPR dan belum memperoleh tanah maka harus membebaskan tanah  dari  hak  dan  kepentingan  pihak  lain  berdasarkan  kesepakatan  dengan  pemegang  hak  atau pihak  yang  memiliki  kepentingan  dengan  cara  jual  beli,  pemberian  ganti  kerugian,  konsolidasi tanah, atau cara lain yang sesuai dengan peraturan perundangan.
Kemudian sebelum tanah tersebut dibebaskan oleh pemegang KKPR maka semua hak atau kepentingan  pihak  lain  yang  sudah  ada  hak  atas  tanah  tersebut  tidak  berkurang  dan  tetap  diakui haknya, termasuk kewenangan menurut hukum oleh pemegang hak atas tanah melalui tanda bukti hak  (sertifikat)  termasuk  didalamnya  kewenangan  untuk  menggunakan  atau  memanfaatkan tanahnya  bagi  keperluan  pribadi  atau  usaha  sesuai  dengan  rencana  tata  tuang  yang  berlaku  serta kewenangan untuk mengalihkan kepada pihak lain. Kewenangan untuk mengalihkan kepada pihak lain  maksudnya  ialah  berdasarkan  itikad  baik,  maka  pengalihan  hak  diprioritaskan  kepada pemegang  KKPR  atau  Bank  Tanah  berdasarkan  kerjasama  dengan  pemegang  KKPR.  Serta pemegang  KKPR  wajib  menghormati  kepentingan  pihak  lain  yang  lokasi  usaha  yang  tanahnya
belum  dibebaskan  dengan  tidak  menutup  atau  mengurangi  aksesibilitas  masyarakat (Dirangkum dari Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN No 13 Tahun 2021).
Merujuk  Perturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  No  13  tahun  2021,  maka  pemutakhiran KKPR  dilakukan  dalam  hal  yaitu  pertama  apabila  pelaku  usaha  belum  dapat  menyelesaikan perolehan  tanah  dan  tidak  mengajukan  permohonan  perpanjangan  KKPR,    kedua  apabila  pelaku usaha  telah  memperoleh  perpanjangan  KKPR  tetapi  belum  dapat  menyelesaikan  perolehan  tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan, ketiga apabila pelaku usaha telah melakukan kerja sama perolehan tanah dengan Bank Tanah, keempat apabila terjadi perubahan pelaku usaha akibat perbuatan hukum. Pemutahkiran KKPR dilakukan melalui Sistem OSS dimana KKPR untuk kegiatan  berusaha  dengan  jangka  waktu  dan  luasan  tanah  sesuai  penguasaan  atas  tanah  yang diperoleh

## METODE
Penelitian ini merupakan literature review (studi pustaka), yaitu suatu cara yang dipakai untuk  megumpulkan  data  atau  sumber  yang  berhubungan  pada  sebuah topik  tertentu  yang  bisa didapat  dari  berbagai  sumber  seperti  jurnal,  buku,internet,  dan  pustaka  lain.  Pada penelitian  ini literatur  diambil  dari  berbagai  hasil  penelitian  terdahulu,  teori-teori  yang  relevan,  Undang- Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri atau Peraturan Lembaga Non Kementerian yang  mengatur  mengenai  perizinan  berusaha,  izin  lokasi  dan  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan ruang.

## HASIL & PEMBAHASAN
Dalam  studi  ini,  pembahasan  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  antara  apa  yang terkandung  dalam  peraturan  sebelum  dan  setelah  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  No  5  Tahun 2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  dan  Peraturan  Pemerintah No  21  Tentang  Penataan  Ruang  bagi  kegiatan  berusaha.  Adapun  yang  menjadi  sorotan  dalam literature  review ini  meliputi  :  pengertian,  ruang  lingkup,  mekanisme,  jangka  waktu,  system, bentuk  produk  perizinan  dan  kemudahan  berusaha  bagi  UMKM.  Untuk  memudahkan,  maka disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 1 Pengertian Keterangan Peraturan Lama Peraturan Baru Ijin Lokasi Izin lokasi adalah jenis izin yang diberikan kepada  pelaku  usaha  untuk  memperoleh tanah  yang  diperlukan  untuk  usaha dan/atau  kegiatannya  dan  berlaku  pula sebagai  izin  pemindahan  hak  dan  untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya KKPR  adalah  kesesuaian  antara rencana  kegatan  pemanfaatan ruang  dengan  RTR.  Dimana bentuk  dari  KKPR  bagi  kegiatan berusaha  yang  berlokasi  di  darat ialah  Konfirmasi  KKPR  sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan  RTR  dan  Persetujuan KKPR  yaitu  dokumen  yang menyatakan  kesesuaian  antara rencana  kegiatan  pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.

## sumber: data diolah 2021
Merujuk pada pengertian izin lokasi, izin lokasi diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha, dan dapat berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan menggunakan
tanah  bagi  keperluan  usaha.  Perbedaan  dengan  ketentuan  baru,  perizinan  mengenai  tata  ruang diberikan  dalam  bentuk  konfirmasi  dan  persetujuan,  bukan  lagi  berupa  izin  seperti  dalam ketentuan  yang  lama.  Selain  itu  ketentuan  baru  merujuk  pada  Rencana  Detail  Tata  Ruang (RDTR) bagi daerah yang sudah memiliki RDTR, serta bagi daerah yang belum memiliki RDTR maka  merujuk  pada  Rencana  Tata  Ruang  (RTR).  Sebagai  konsekuensi  terbitnya  aturan  baru, setiap daerah baik Kabupaten, Kota dan Provinsi perlu memiliki peraturan tata ruang, sehingga akan  nampak adanya  pemisahan  wilayah pemukiman  dengan  wilayah  usaha.  Selain  itu, tersirat pula bahwa peraturan baru ini memiliki orientasi jangka panjang
Tabel 2 Ruang Lingkup. Keterangan Peraturan Lama Peraturan Baru Ruang Lingkup Pasal  5  Permen  ATR  BPN  No 17  Tahun  2019  yang  diubah dalam  Pasal  5  Permen  ATR BPN  No  13  Tahun  2020 ditemukan  adanya  pembatasan luas  penguasaan  tanah  yang dipakai  untuk  berusaha  sebagai contoh  Usaha  pengembangan perumahan dan pemukiman dalam  satu  provinsi  400  Ha,dan jika seluruh Indonesia 4.000 Ha. Demikian seterusnya
KKPR  diberikan  berdasarkan  kesesuaian kegiatan  pemanfaatan  ruang  dengan  RTR (Rencana  Tata  Ruang).  Dimana  bentuknya terdiri atas Konfirmasi KKPR dan Persetujuan  KKPR,  untuk  Konfirmasi  KKPR yang  selanjutnya  disebut  KKKPR  diberikan apabila adanya kesesuaian antara permohonan pemanfaatan  ruang  yang  luas  lahannya dimohonkan  oleh  pelaku  usaha  dengan Rencana  Detail  Tata  Ruang  yang  telah terintegrasi  dengan  OSS.  PKKPR  bagi kegiatan  berusaha  yang  diterbitkan  tanpa melalui  penilaian  dokumen  usulan  kegiatan pemanfaatan  ruang  apabila  masuk  dalam kriteria  yang  diatur  dalam  Pasal  181  Ayat  1 PP No. 5 Tahun 2021 yang juga diatur dalam Pasal  13  Peraturan  Menteri  ATR  /  Kepala BPN No 13 Tahun 2021.  Sedangkan PKKPR untuk  kegiatan  berusaha  yang  diterbitkan melalui  tahapan  penilaian,  yang  dimulai dengan tahapan pendaftaran, penilaian dokumen  usulan  kegiatan  pemanfaatan  ruang terhadap  RTR,  RZ  KSNT  dan  RZ  KAW kemudian penerbitan PKKPR.

## Sumber: data diolah 2021
Peraturan  lama,  melakukan  pembatasan  penguasaan  lahan  bagi  usaha.  Dalam  peraturan yang  baru,  ruang  lingkup  pemanfaat  ruang  terutama  bagi  PKKPR  dengan  tahapan  penilaian harus dinilai berdasarkan asas berjenjang dan komplementer, dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah/ RTRW Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang  Wilayah Provinsi/RTRWP, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RTRKSN, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional  Tertentu/RZKSNT;  Rencana  Zonasi  Kawasan/RZKaw,  RTR  Pulau/Kepulauan;    serta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sedangkan bagi KKKPR berpedoman pada RDTR yang dimiliki oleh suatu  daerah. Penilaian ini dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Tata
Ruang  serta  dapat  melibatkan  FPR  (Forum  Penataan  Ruang)  dan  juga  dengan mempertimbangkan  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  (Pertek)  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor Pertanahan setempat sesuai lokasi yang dimohonan oleh pelaku usaha.
Tabel 3 Mekanisme Keterangan Peraturan Lama Peraturan Baru Mekanisme Izin lokasi diperoleh melalui mekanisme  tanpa  komitmen  dan dengan komitmen. KKPR dalam mekanisme penerbitannya dibagi  menjadi  dua  yaitu  Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR. Dimana KKKPR diterbitkan berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan  RDTR  yang  telah  terkoneksi dengan OSS.

## Sumber: data diolah 2021
Menurut aturan lama, ijzn lokasi tanpa komitmen akan diterbitkan, bila lokasi usaha yang dimohon oleh pelaku usaha memenuhi kriteria Permen ATR BPN No 17 tahun 2021 khususnya pasal 7 ayat 2. Sedangkan untuk Izin lokasi yang diterbitkan berdasarkan komitmen diterbitkan kepada  pelaku  usaha  yang memerlukan  tanah  untuk menjalankan  usaha  dan  /atau kegiatan  tapi belum memiliki atau menguasai tanah.
Dalam  peraturan  yang  baru,  mekanisme  penerbitan  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang akan  didasarkan  pada  kesesuaian  Rencana  Detail  Tata  Ruang  yang  telah  terkoneksi  dengan Online  Single  Submission (OSS).  Persetujuan  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  bisa diterbitkan  tanpa  melalui  penilaian  dokumen  usulan  atau  melalui  penilaian  dokumen  usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
Tabel 4 Jangka  Waktu Keterangan Peraturan Lama Peraturan Baru Jangka waktu Izin  Lokasi  memiliki  jangka  waktu  izin lokasi  memiliki  jangka  waktu  3  tahun sejak izin lokasi berlaku efektif dan dapat diperpanjang  jangka  waktunya  selama  1 tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh  mencapai  sekurang-kurangnya 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi KKPR  untuk  kegiatan  usaha  yang belum  memperoleh  tanah  untuk kegiatan  usahanya,  maka  KKPR berlaku  untuk  jangka  waktu  3  (tiga) tahun.  Perpanjangan  KKPR  hanya dapat  dilakukan  apabila  perolehan tanah  telah  mencapai  sekurang- kurangnya  30%  dari  luasan  tanah yang disetujui. KKPR untuk kegiatan berusaha yang telah diperpanjang berlaku selama 2 tahun dan tidak dapat diajukan perpanjangan  kembali  serta  tidak dapat  lagi  mengajukan  kerjasama dengan Bank Tanah
Sumber: data diolah 2021
Peraturan  Baru,  secara tegas  membatasi  jangka  waktu  kegiatan  usaha  yang  belum memperoleh tanah  sebagai  sarana  kegiatan  usahanya.    Pembatasan  berlaku  untuk  waktu  3  tahun  dan  dapat
diperpanjang  selama  2  tahun.    Setelah  itu  tidak  dapat  diperpanjang  lagi.    Ini  mengindikasikan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan sekaligus untuk menghindari adanya spekulasi penggunaan tanah.
Tabel 5 Sistem yang digunakan Keterangan Peraturan Lama Peraturan Baru Sistem Izin  Lokasi  bagi  kegiatan  berusaha  baik  izin lokasi  yang  terbit  tanpa  komitmen  ataupun Izin  Lokasi  yang  terbit  melalui  komitmen diperoleh  melalui  sistem  OSS  versi  1.0  yang launching tahun  2018  yang  mengalami pembaharuan  menjadi  OSS  Versi  1.1  pada tahun 2019 KKPR  bagi  kegiatan  berusaha baik  yang  berbentuk  KKKPR ataupun PKKPR diperoleh melalui  sistem  OSS  Berbasis
Risiko  yang  di launching pada tahun 2021

## Sumber: data diolah 2021
Jika  dilihat  lebih  jauh, Online  Single  Submission yang  diluncurkan  pada  tahun  2021 sesungguhnya merupakan penyempurnaan dari versi terdahulu. Pada versi yang baru, perizinan dilakukan  dengan  mempertimbangkan  faktor  risiko.  Perizinan  usaha  berbasis  risiko  dibagi menjadi risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi, Selain itu    perizinannya  berusahanya  berupa  Nomor  Induk  Berusaha,  Sertifikat  Standar  dan  Izin tergantung  pada  risiko  usahanya.    Agar  mendapatkan  NIB,  maka  pelaku  usaha  wajib  memiliki persyaratan dasar yang telah ditentukan.
Tabel  6 Bentuk Produk Perizinan Keterangan Peraturan Lama Peraturan Baru Bentuk Produk izinnya Izin Lokasi diterbitkan dalam bentuk keputusan  pemberian  izin  lokasi yang  dibuat  dalam  bentuk  dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan  elektronik.  Dimana  dokumen elektronik  berlaku  sah  dan  mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang informasi dan transaksi  elektronik  serta  dapat dicetak. KKPR  diterbitkan  dalam  bentuk Konfirmasi dan Persetujuan.
Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR  diterbitkan  dalam  bentuk dokumen  elektronik  yang  disertai dengan  tanda  tangan  elektronik. Dimana dokumen elektronik berlaku  sah  dan  mengikat  sesuai ketentuan  peraturan  perundangan di  bidang  informasi  dan  transaksi elektronik serta dapat dicetak
Sumber: data diolah 2021
Dari  bentuk  produk  perizinan,  secara  prinsip  adalah  sama,  yang  kesemuanya  dilakukan secara  elektronik  dan  dapat  dicetak.  Hal  yang  menarik,  dalam  perizinan  tersebut  tanda  tangan dari  pejabat  berwenang  dilakukan  dengan  menggunakan  cara  elektronik  dalam  bentuk  QR  dan ini secara sah sudah memenuhi perundangan yang berlaku. Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, maka pemberian izin usaha bisa berjalan secara efisien dan efektif. Ini berarti bahwa
pelaku usaha akan mendapat kepastian untuk memulai usaha dengan waktu yang lebih singkat. Faktor  dominan  dalam  pemilihan  lokasi  usaha  meliputi  tersedianya  infrastruktur,  kondisi lingkungan,  biaya  yang  harus  ditanggung,  ketersediaan  fasilitas  penunjang,  pasar,  tersedianya tenaga  kerja  serta  peraturan  pemerintah  yang  merupakan  kepastian  hukum  dalam  berusaha ((Fuad, 2015; Sutanto,2019, Fitriyani et.al. 2018, Hanggita, 2018; Putra et.al, 2020)
Tabel 7 Kemudahan Berusaha Bagi UMKM Keterangan Peraturan Lama Peraturan Baru Kemudahan Berusaha bagi UMK Kriteria  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  merujuk  pada  UU  No 20 tahun 2008. Perizinan usaha dilakukan melalui melalui sistem OSS tanpa Komitmen. Kriteria  UMKM  merujuk  pada  PP
No  7  tahun  2021.  Kemudahan berusaha  bagi  UMK  (Usaha  Mikro dan  Kecil)  terutama  bagi  KKPR diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah No  5  tahun  2021  khususnya  Pasal 181  Ayat  2.  Dimana  sistem  OSS menerbitkan  berdasarkan  pernyataan pelaku  usaha  sesuai  format  pada sistem OSS
Sumber: data diolah 2021
Karena  perkembangan  dunia  usaha  yang  tidak  bisa  dihambat,  maka  kriteria  UMKM seperti  yang  diamanatkan  dalam  UU  No  20  tahun  2008  tentunya  sudah  ketinggalan.  UU  tsb mengamanatkan  bahwa  kriteria  bisa  ditinjau  kembali  sesuai  dengan  perkembangan  jaman. Mekanisme  tersebut  ditempuh  dengan  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  No  7  tahun  2021. Dalam peraturan tersebut disebutkan, untuk mendapatkan perizinan usaha, maka kriteria UMKM yang  digunakan  adalah  berkaitan  dengan  modal.  Usaha  Mikro  adalah  usaha  yang  memiliki modal  sampai  dengan  Rp  1  miliar  diluar tanah  dan  bangunan  usaha,  Usaha  Kecil adalah  usaha yang memiliki modal antara Rp 1 Miliar sampai dengan Rp 5 Miliar diluar tanah dan bangunan usaha,  sedangkan  Usaha  Menengah  adalah  usaha  yang  memiliki  modal  antara  Rp  5  Miliar sampai  dengan  Rp  10  miliar  diluar  tanah  dan  bangunan  usaha.  Selanjutnya  untuk  keperluan kemudahan,  perlindungan  dan  pemberdayaan  UMKM,  maka  kriteria  yang  digunakan  adalah berdasarkan hasil penjualan pertahun. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki hasil penjualan sampai dengan Rp. 2 Miliar per tahun, Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki hasil penjualan antara  Rp  2  miliar  sampai  dengan  Rp  15  Miliar  per  tahun,  sedangkan  usaha  Menengah  adalah usaha yang memiliki hasil penjulan di atas Rp 15 miliar sampai dengan di bawah Rp 50 Miliar pet tahun. Dengan terbitnya PP No 5 tahun 2021, maka Pemerintah memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Merujuk data usaha yang diambil dari data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019, jumlah pelaku  usaha  UMKM  di  Indonesia  berjumlah  sekitar  65.465.497  unit  atau  sekitar  99,99%, sedangkan  sisanya  yaitu  5.637  unit  atau  0,01  %  adalah  berkategori  usaha  besar.  Patut  diduga, pertimbangan ini menjadi alasan bagi Pemerintah untuk lebih membuat kebijakan ekonomi yang berpihak kepada pengusaha UMKM.
Penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  para  peneliti  terdahulu,  membuktikan  adanya keterkaitan  dengan  kebijakan  pemerintah  di  bidang  perizinan  serta  kesesuaian  kegiatan pemanfaatan ruang antara lain adalah :
a. Studi yang dilakukan Sutanto (2019) yang mempunyai implikasi bahwa pelaku usaha perlu memiliki  kesadaran  dalam  menentukan  lokasi  pemilihan  usahanya,  agar  terhindar  dari
kerugian
b. Hasil  penelitian  Adhiputra  dkk  (2020)  menyimpulkan  bahwa  kondisi  lingkungan  sekitar usaha,  ketersediaan  infrastruktur  dan  biaya  lokasi,  memiliki  pengaruh  atas  keberhasilan bisnis
c. Siswantika  et  al  (2015)  dalam  studinya  menyimpulkan  bahwa  pemilihan  lokasi  perlu mempertimbangkan  aksesibilitas,  faktor  pendukung  dan  pangsa  pasar,  kesemuanya  akan mendukung bagi berkembangnya suatu lokasi usaha
d. Khoirul  et  al  (2019)  menjelaskan  bahwa  pemilihan  lokasi  usaha  perlu  memperhatikan kenyamanan bagi masyarakat untuk mengakses lokasi tersebut
e. Demikian juga dengan studi yang dilakukan oleh Fuad (2015) agar usaha yang dilakukan bisa  mencapai  kesuksesan,  maka  pengusaha  dalam  melakukan  pemilihan  perlu memperhatikan  ketersediaan  infrastruktur,  lingkungan  sekitar  dan  biaya  yang  harus ditanggung
f. Penelitian  Heridiansyah  dan  Redjeki  (2016),  menyatakan  bahwa  pemilihan  lokasi  usaha tidak  sekedar  mempertimbangkan  factor  biaya  saja,  tetapi  juga  perlu  mempertimbangkan factor-faktor kuaitatif yang diperlukan untuk mendukung strategi bisnis
g. Demikian  halnya  dengan  hasil  studi  Fuskova  et.al  (2018)  menyebutkan  bahwa  hal  yang terpenting dalam pemilihan lokasi usaha adalah tersedianya pasar serta tenaga kerja
h. Hasil  penelitian  Snieska  et.al  (2019),  menyimpulkan  bawa  suatu  lokasi  usaha  harus memiliki daya tarik yang berguna untuk menciptakan bisnis dan pengembangan investasi
i. Selanjutnya  Lumbwe  et.al  (2018),  pemilihan  lokasi  usaha  yang  tepat  akan  memberikan peluang,  sedangkan  ancaman  yang  muncul  bisa  memberikan  keuntungan  atau  justru menjadi hambatan
j. Chin  (2020)  menegaskan  bahwa  dalam  melakukan  pemilihan  lokasi  usaha,  diperlukan pentingnya  pemahaman  kondisi  ekonomi,  demografis  dan  geografis  di  sekitaran lingkungan usaha.
Merujuk  pembahasan  tentang  kebijakan  pemerintah  dalam  hal  perizinan  usaha  dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang  serta hasil kajian teori pemilihan lokasi dan penelitian, nampak adanya  keselarasan.    Dengan  kebijakan  yang tepat, maka  pelaku  usaha  akan  mendapat kepastian  hukum  dalam  menjalankan  usahanya.  Kawasan  industri  dan  usaha  tidak  tumpang tindih  dengan  kawasan  pemukiman,  penghijauan  dan  pertanian,  sehingga  dampak  lingkungan bisa  lebih  dikendalikan.  Oleh  karena  itu,  pelaku  usaha  perlu  jeli  di  dalam  memilih  kawasan berusaha, karena akan membawa konsekwensi terhadap biaya investasi dan operasional.

## PENUTUP
Lokasi  usaha  memiliki  peranan  yang  penting  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah.  Oleh  karena  itu,  pemberian  konfirmasi  atau  persetujuan  pemanfaatan  ruang  bagi  lokasi usaha  dan  penataan  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang  mutlak  perlu  diatur.  Teori  Lokasi merupakan  teori  dasar  dalam  melakukan  analisis  tata  ruang  yang  baik  serta  sistematis  bagi pemilihan  lokasi,  yang  berguna  untuk  melakukan  kegiatan  ekonomi.  Dengan  adanya  peraturan yang jelas, maka akan memberikan kepastian hukum dalam berusaha. Kebijakan yang ditempuh pemerintah  saat  ini,  adalah  kebijakan  yang  berpihak  kepada  para  pelaku  usaha  yang  memiliki kategori UMKM. Hal ini memberikan peluang bagi UMKM untuk dapat mengakses kebutuhan modal  dari  sektor  perbankan  serta  wujud  untuk  mendapatkan  perlindungan,  pembinaan  dan pengembangan lebih lanjut.

## Daftar Pustaka
Chin,  J.  T.  (2020).  Location  Choice  of  New  Business  Establishents  :  Understanding  the  Local Context and Neigborhood COnditions in the United States. Sustainability, Vol 12, No 501 , 1-17.
Dasci, A., & Laporte, G. (2004). An Analitycal Approach to the Facitlity Location and Capacity Acquisition  Problem  Under  Demand  Uncertanty. Journal  of  the  Operation  Resarch Society, Vol 56 , 397-405.
Fitriyani,  S.,  Murni,  T.,  &  Warsono,  S.  (2015).  Pemilihan  Lokasi  Usaha  dan  Pengauhnya Terhadap  Keberhasilan  Usaha  Jasa  Berskala  Mikro  dan  Kecil. Management  Insight, Vol 13, No 1 , 47-58.
Fuad,  E.  N.  (2015).  Pengaruh  Pemilihan  Lokasi  Terhadap  Kesuksesan  Usaha  Berskala Mikro/Kecil  di  Komplek  Shopping  Center  Jepara. Media  Ekonomi  dan  Manajemen, Vol 30 No 1 , 56-67.
Fuskova, M., Hanackova, D., & Gubanova, M. (2018). Location Factors and Their Importance in Location  Decision  Making  of  Enterproses  (In  Condition  of  Slovak  Republic)  Case Study. Ekonomika Management Inovace, Vol 10, Issue 1 , 5-18.
Hanggita,  A.  T.  (2018).  Analisis  Faktor  Pemilihan  Lokasi  Usaha  Jasa  Pada  UMKM  di Kecamatan Pciran. Journal Manajemen Bisnis, Vol 8, No 02, Edisi Oktober , 167-176. Heridiansyah, J., & Redjeki, D. (2016). Dinamika Baru Pemilihan Lokasi Bagi Perusahaan Ritel dengan Sistem Franchise. Jurnal STIE SEMARANG,Vol 8, No 2, Edisi Juni , 40-60. Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  2021. Tabel  Perkembangan  Data  Usaha  Mikro,  Kecil, Menengah  (UMKM)  Dan  Usaha  Besar  (UB)  Tahun  2018  –  2019 .  Diunduh  di https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DAT A_UMKM_2018-2019.pdf tanggal 22 November 2021
Khoirul,  M.,  Yudana,  G.,  &  Rahayu,  P.  (2019).  Faktor  Utama  Pemilihan  Lokasi  Kafe  di  Kota
Surakarta. Desa Kota, Vol 1, No 2 , 108-120.
Lumbwe, A. K., Anyadiegwu, E. N., & Mbohwa, C. (2018). The Impact of Location Decision on Small, Micro and Medium Enterprises Performance in Johannesburg. Proceedings of The International Conference on Industrial Engineering and Operation Management (pp. 1205-1216). Paris, France, July 26-27: IECOM Society International.
Putra,  W.,  Nawasiah,  N.,  &  Widyaningsih,  M.  (2020).  Pengaruh  Penentuan  Lokasi  Terhadap
Kesuksesan  Usaha  Jasa  Berskala  Mikro/Kecil. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Fakultas Ekonomi , 91-102.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal, Lembaran Negara No.67 Tahun 2007.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  No.  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah, Lembaran Negara No.93 Tahun 2008. Republik  Indonesia. Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja, Lembaran Negara No. 245 Tahun 2020.
Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.24  Tahun  2018  Tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik, Lembaran  Negara No.90 Tahun 2018.
Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.5  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara No.15 Tahun 2021.
Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.21  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Lembaran Negara No.31 Tahun 2021.
Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional No.17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi. Berita Negara No. 1085 Tahun 2019. Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  No.13  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Atas Peraturan  Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.17  Tahun  2019  Tentang  Izin Lokasi. Berita Negara No. 970 Tahun 2020.
Republik Indonesia. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Berita Negara No.308 Tahun 2020.
Republik Indonesia. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal, Berita Negara No.272 Tahun 2021.
Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  No.13  Tahun  2021  Tentang  Pelaksanaan  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan Ruang  dan  Sinkronisasi  Program  Pemanfaatan  Ruang. Berita  Negara  No.  330  Tahun 2021.
Siswantika, Y. P., Nurhadi, K., & Andini, I. (2015). Pengaruh Faktor Pemilihan Lokasi Terhadap Efektivitas Pasar Panggungrejo. Region, Vol 6, No 2, Juli , 61-68. Snieska,  V.,  Zykeine,  I., &  Burksaitiene,  D.  (2019). Evaluation  of Locationas  Attrativeness  for Busines Growth in Smart Development. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, Vol 32, No 1 , 925-946.
Suryani,  Y.  (2015).  Teori  Lokasi  Dalam  Penentuan  Pembangunan  Lokasi  Pasar  Tradisional (Telaah  Studi  Literatur). Seminar  Nasional  Ekonomi  Manajemen  dan  Akuntansi (SNEMA)  Fakultas  Ekonomi  UniversitasnNegeri  Padang (pp.  152-163).  Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Sutanto,  T.  W.  (2019).  Fakor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pemilihan  Lokasi  Terhadap Kesuksesan  Usaha  Dagang  Di  Kota  Surabaya. Seminar  Nasional  Ilmu  Terapan (SNITER) (p. 13). Surabaya: Universitas Widya Kartika.
Zulkifli,  &  Wandebori,  H.  (2018,  June).  Formulating  Business  Strategy  :  A  Case  of  Tutoring Agency In Indonesia. Journal of Applied Management, Vol 16, Number 2 , 271-284.