## PENGANTAR REDAKSI
Pembaca yang budiman.
Tulisan yang diterbitkan Jurnal Masyarakat  Budaya (JMB) kali  ini cukup  beragam. Sepuluh tulisan  membahas  berbagai  isu  sosial-kemasyarakatan,  yaitu  kearifan  lokal,  budaya  demokrasi, budaya  korupsi,  dan  sejarah.  Keragaman  tulisan  yang  dimuat  JMB  diharapkan  dapat  semakin memberikan manfaat kepada seluruh pembaca di masa depan.
Ada  empat  artikel  yang  mendiskusikan  kearifan  lokal.  Kearifan  lokal merupakan  bagian dari budaya suatu masyarakat yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  bahasa  masyarakat  itu  sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari  mulut  ke  mulut.  Kearifan  lokal  dapat  berbentuk  cerita  rakyat, peribahasa, lagu,  dan permainan rakyat.  Kearifan  lokal  sebenarnya  menggambarkan  pengetahuan  yang  ditemukan  oleh  masyarakat lokal  melalui  kumpulan  pengalaman  yang  diintegrasikan  dengan  pemahaman  terhadap  budaya  dan keadaan alam suatu tempat.
Tulisan  pertama  dalam  edisi  jurnal  kali  ini  membahasa  tentang  etnobotani.  Etnobotani biasanya memfokuskaan pada pendokumentasian dan penjelasan hubungan kompleks antara budaya dan  penggunaan tumbuhan,  yaitu  bagaimana  tumbuhan  digunakan,  dikelola,  dan dipersepsikan  pada  berbagai  lingkungan masyarakat.  Dalam  tulisan  ini  penulis  mengidentifikasi pengetahuan  tradisional  masyarakat  di  Sulawesi  Utara  yang  diwakili  oleh  tiga  etnis  besar,  yaitu Minahasa,  Bolaang  Mongondow,  dan  Sangir,  terhadap  pemanfaatan  berbagai  jenis  pohon  hutan sebagai  bahan  baku  pengobatan  tradisional  mulai  dari  jenis,  bagian  yang  dimanfaatkan,  cara pemanfaatan, dan evaluasi terhadap status kelangkaan pohon yang dimanfaatkan.
Isu yang diangkat dalam tulisan kedua adalah budaya multikuralisme. Sebagaimana diketahui, multikulturalisme  merupakan  perspektif  penting  dalam  implementasi  demokratisasi  di  Indonesia. Multikulturalisme  pada  prinsipnya  adalah  kesediaan  menerima  kelompok  lain  secara  sama  sebagai kesatuan  tanpa  memperdulikan  perbedaan  budaya,  etnik,  gender,  bahasa,  maupun  agama. Multikulturalisme  memberi  penegasan  bahwa  seseorang  atau  kelompok  diakui  sama  di  dalam  ruang publikdengan  segala  perbedaannya.  Dalam  tulisankedua  ini  penulis  mengangkat  kasus  sumbangan budaya  tradisional  Belu  bagi  multikulturalisme,  dengan  mengungkapkan  pemahaman  mengenai makna budaya tradisional Belu bagi multikulturalisme di Indonesia dari perspektif filsafat.
Kebudayaan  tidak  lepas  dari  masyarakat  yang  membentuk  adanya  suatu  budaya,  yang kemudian  bisa  disebut  dengan  adat  istiadat.  Adat  istiadat  terbentuk  dari  sekelompok  orang  yang memiliki  pola  hidup  dan  tujuan  yang  sama  dalam  suatu  daerah.  Kemunculan  adat  istiadat  ini kebanyakan  berasal  dari  nenek  moyang,  yang  kemudian  berlanjut  sampai  sekarang.  Kebanyakan setiap  adat  yang  ada  menggunakan  simbol-simbol  serta  adanya  dampak  bagi  masyarakat  yang  tidak menjalankan  adat  yang  telah  dipercayai.  Isu  memudarnya  penggunaan  simbol  budaya  ini  yang diangkat  dalam  tulisan  ketiga.  Dalam  tulisannya,  penulis  membahas  soal  memudarnya  stratifikasi sosial berbasis keturunan yang mengambil kasus semakin memudarnya gelar kebangsawanan karena penggunaannya hanya terbatas pada kegiatan upacara adat atau ritual.
Sementara  itu,  tulisan  keempat  yang  berjudul  citra  emansipasi  perempuan  dalam  kisah mahabarata membahas simbol keperempuanan dalam dunia pewayangan. Tulisan ini difokuskan pada pemaknaan  kembali  peran  dan  kebebasan  bagi  perempuanmodern.  Penulismemaparkan  simbolisme dan  wujud  nilai  emansipasi  yang  terdapat  pada  tokoh-tokoh  perempuan  dalam  kisah  pewayangan, khususnya Mahabarata.
Berikutnya  adalah  dua  tulisan  yang  bertema  budaya  demokrasi.  Budaya  demokrasi  dapat dikatakan  sebagai  bentuk  penerapan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  prinsip  demokrasi  dalam masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Tulisan pertama dari budaya demokrasi dalam jurnal ini mengambil  kasus  budaya  orang  Papua.  Penulis    membahas  sistem  noken  bukan  hanya  sebagai prosedur  legislatif,  melainkan  juga  seni  dalam  menjaga  kolektivisme  dan  integrasi  sosial.  Tulisan
kedua mengangkat gagasan bagaimana kearifan local yang bersinergi dengan nilai-nilai Pancasila dan ke-Islam-an dapat diaktulisasikan dalam rangka membangun resolusi konflik etnik di Lampung.
Jaringan perdagangan masa lalu telah menempatkan lada sebagai salah satu komoditi utama. Jaringan perdagangan ini semakin ramai dengan kedatangan bangsa Eropa sekitar abad ke-16. Dalam konteks  perdagangan  global,  terbentuk  jaringan  perdagangan  yang  menghubungkan  dunia  barat sebagai  konsumen  dan  dunia  timur  sebagai  penghasil  komoditi.  Maluku  dikenal  sebagai  pusat produksi  cengkeh  dan  pala  (kepulauan  rempah-rempah).  Isu  ini  diangkat  pada  tulisan  berikutnya yang  berjudul    Sungai  Tulang  Bawang  dalam  perdagangan  lada  di  Lampung  pada  periode  1684 hingga 1914.
Tulisan  kedelapan  membahas  Perayaan  Erau  di  Tenggarong,  Kutai  Kartanegara.  Perayaan Erau yang didasarkan pada Kisah Putri Karang Melenu ini  menunjukkan nilai-nilai simbolik tentang kehidupan  masyarakatnya.  Dibalik  cerita  tersebut,  tersembunyi  mitos  yang  sangat  disakralkan  oleh masyarakat,  khususnya  di  lingkungan  Kesultanan  Kutai,  Kalimantan  Timur  yang  dianalisis  oleh penulis  dengan  Teori  Semiotika  Pierce.  Perayaan  Erau  tersebut  dinilai  memiliki  empat  fungsi,  yaitu fungsi ekspresif, fungsi kreatif, fungsi psikologis, dan fungsi sosial.
Isu  lingkungan  diangkat  dalam  dua  tulisan  terakhir  di  edisi  jurnal  kali  ini.  Sebagaimana diketahui,  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  merupakan  hak  dasar  masyarakat  yang  harus  dipenuhi oleh  pemerintah  sebagai  bagian  integral  dari  pelayanan  publik  yang  dilaksanakannya.  Namun demikian,  dalam  realitasnya  sampai  saat  ini  pemerintah  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  air bersih  untuk  masyarakat.  Salah  satu  persoalan  kegagalan  pemerintahan  di  bidang  pelayanan kebutuhan air adalah persoalan gratifikasi dan integritas. Isu ini dibahas dalam tulisan yang berjudul potensi gratifikasi dalam tata kelola pelayanan publik pemanfaatan air bawah tanah di Banten.
Sementara itu, tulisan terakhir yang dimuat pada edisi kali ini berjudul relasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan hutan di Hulu Sungai Katingan, Kalimantan Tengah. Di dalam tulisan ini dipaparkan  kurangnya  peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  hutan  yang  seolah-olah  digantikan  oleh perusahaan.  Perusahaan  menyediakan  sarana  dan  prasanara  yang  dibutuhkan  masyarakat  yang seharusnya  disediakan  oleh  pemerintah.  Hal  tersebut  dilakukan  oleh  perusahaan  sebagai  bagian  dari strategi  produksi  dan  pemasaran  produk.  Tulisan  ini  memperlihatkan  dinamika  masyarakat  yang kurang mendapat perhatian pemerintah dan mau tidak mau menerima uluran tangan perusahaan yang lebih banyak hadir di lingkungan tempat tinggal mereka.
Dalam kesempatan ini, redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang bersedia menyumbang tulisan yang sangat berguna dalam rangka penyebaran pengetahuan bagi para pembaca.
Selamat membaca.

## Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 19 No. 2 Tahun 2017
PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT SULAWESI UTARA DALAM PEMANFAATAN POHON HUTAN SEBAGAI BAHAN OBAT TRADISIONAL
Diah Irawati Dwi Arini Balai Penelitian Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado irawati.diah@gmail.com
Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pengetahuan  tradisional  masyarakat  di  Sulawesi  Utara yang  diwakili  oleh  tiga  etnis  besar  yaitu  Minahasa,  Bolaang  Mongondow,  dan  Sangir  terhadap pemanfaatan berbagai jenis pohon hutan sebagai bahan baku pengobatan tradisional mulai dari jenis, bagian  yang  dimanfaatkan  cara  pemanfaatan,  dan  evaluasi  terhadap  status  kelangkaan  pohon  yang dimanfaatkan.  Ditemukan  sebanyak  46  jenis  pohon  hutan  yang  digunakan  sebagai  bahan  baku pengobatan  tradisional  dimana  kulit  kayu  merupakan  bagian  pohon  yang  paling  banyak  digunakan dalam pengobatan. Pemanfaatan masih sangat sederhana dan belum sampai pada tahap komersialisasi. Pewarisan  ilmu  pengobatan diperoleh secara turun  temurun dan hanya secara lisan. Dari ke 46 jenis pohon  diketahui  hanya  satu  yang  dikategorikan  sebagai  pohon  terancam  punah  secara  global  yaitu small-leaved  mahagony.  Hal  ini  menjadikan  perlunya  solusi  berupa  budidaya  tanaman  agar pemanfaatan  baik  kayu  maupun  non-kayu  tidak  langsung  mengambil  dari  alam  namun  dari  hasil budidaya.
Kata kunci: Obat, pohon, hutan, tradisional, Sulawesi Utara,

## MAKNA BUDAYA TRADISIONAL BELU BAGI MULTIKULTURALISME: TINJAUAN FILSAFAT
Endang Retnowati Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI endretno@yahoo.com
Abstrak
Masyarakat  Belu  merupakan  salah  satu  suku  bangsa  di  Indonesia  yang  masih  melestarikan kebudayaan tradisional mereka. Walaupun sudah ada peraturan daerah untuk meneguhkan pelestarian budaya  tradisional  di  wilayah  Belu,  tetapi  saat  ini  kebudayaan  tradisional  Belu  dihadapkan  pada tantangan  budaya  global.  Apabila  masyarakat  Belu  masih  mempraktikkan  budaya  tradisional  di tengah  perkembangan  budaya  global,  apa  makna  budaya  tradisional    Belu    di  tengah  budaya  global bagi  multikulturalisme?  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  pemahaman  mengenai  makna budaya  tradisional  Belu  bagi  multikulturalisme  di  Indonesia  dari  perspektif  filsafat.  Budaya tradisional  Belu  merupakan  warisan  nenek  moyang  beberapa  suku  bangsa  yang    hidup  di  Belu  dan luar  Belu  seperti  Timor  Leste,  Kalimantan,  dan  pulau-pulau  lain  di  Indonesia.  Hingga  kini  mereka memiliki  kebebasan  untuk  memelihara  dan  mengembangkan  nilai-nilai  di  dalamnya  di  atas  dasar hukum.  Sejak  Indonesia  merdeka  para  pendahulu  kita  melindungi  budaya  tradisional  melalui konstitusi,  kemudian  negara  turut  melindungi  melalui  beberapa  peraturan,  yaitu  melalui  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  hingga  bentuk  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Belu.Budaya  tradisional  Belu merupakan salah satu budaya yang memiliki andil bagi predikat multikulturalisme di Indonesia.Pada perkembangannya  kini  sebenarnya  tantangan  terhadap  budaya  tradisional  datang  dari  budaya  global yang membangun nilai hedonis-konsumeris pada generasi muda. Budaya global banyak menawarkan kemudahan-kemudahan.  Dengan  demikian  apa  makna  budaya  tradisional  Belu  di  tengah  budaya global  bagi  multikulturalisme?  Artikel  ini  disusun  berdasarkan  data  pustaka  dan  lapangan.  Data kemudian ditata, dideskripsikan, dipahami, dan direfleksikan sesuai dengan kerangka pemikiran.Atas dasar  itu  semua  ditemukan  bahwa  makna  budaya  tradisional  Belu  adalah  sebagai  jalan  merawat multikulturalisme di tengah kehidupan global. Nilai-nilai di dalamnya mampu memelihara persatuan dan  kesatuan  di  antara  mereka.Pelestarian  budaya  tradisional,  dalam  hal  ini  pelestarian  nilai-nilai tradisional  yang  memiliki  kekuatan  sebagai  alat  integrasi  bangsa  sama  artinya  dengan  merawat multikulturalisme di tengah kehidupan global. Di sini peran setiap anggota masyarakat sebagai homo religiosus  sangat  penting.  Karena  itu  pendidikan  tentang  budaya  tradisional  atau  multikulturalisme perlu diberikan kepada generasi muda.
Kata kunci: budaya tradisional, eksistensi, multikulturalisme, budaya global

## DINAMIKA KELOMPOK SOSIAL BUDAYA DI KOTA MAKASSAR: MEMUDARNYA STRATIFIKASI SOSIAL BERBASIS KETURUNAN
Rochmawati Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI rochmawatiharis@yahoo.com

## Abstrak
Kota  Makassar  merupakan  ibukota  provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  memiliki  masyarakat  sangat heterogen. Heterogenitas sosial tersebut turut dikontribusikan pula oleh keberadaan empat etnis besar, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.  Masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan atau raja,  menganggap  diri  mereka  sebagai  kelompok  ”elite”  karena  memiliki  strata  sosial  paling  tinggi dibandingkan  yang  lain.  Namun,  stratifikasi  sosial  ini  lama  kelamaan  luntur,  begitu  juga  gelar kebangsawanan makin memudar, sehingga penggunaannya hanya terbatas pada kegiatan upacara adat atau  ritual  saja.  Status  sosial  tidak  lagi  semata-mata  didasarkan  pada  keturunan  atau  status kebangsawanan  seseorang,  melainkan  ditentukan  oleh  tingkat  pendidikan.  Tulisan  ini  membahas dinamika  kewargaan  kelompok-kelompok  sosial  budaya  yang  saling  berinteraksi  dalam  kehidupan Kota Makassar.
Kata kunci:   dinamika  sosial,  kelompok  sosial  budaya,  kewargaan,  stratifikasi  sosial,  Kota Makassar, Bugis-Makassar.

## CITRA EMANSIPASI PEREMPUAN DALAM KISAH MAHABARATA: PELURUSAN MAKNA PERAN DAN KEBEBASAN BAGI PEREMPUAN MODERN
Kartika Rahmat Sari Dewi, Andayani, Nugraheni Eko Wardhani Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta kartikarahmatsd@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menemukan  simbolisme  dan  wujud  nilai  emansipasi  yang  terdapat  pada tokoh-tokoh perempuan dalam kisah pewayangan, khususnya Mahabarata. Sebagai bentuk kontruksi sosial,  emansipasi  memunculkan  pemahaman  baru  pada  kaum  perempuan  terkait  dengan  peran  dan posisinya  dalam  ranah  domestik  maupun  publik.  Munculnya  anggapan  perempuan  harus  mampu tampil  di  depan  publik  mulai  disetujui  semua  kalangan,  namun  di  sisi  lain  mulai  tidak  diimbangi dengan  pemenuhan  tugas  dalam  ranah  domestiknya.  Hal  tersebut  dilatarbelakangi  banyaknya pemahaman  dan  praktik  yang  keliru  terkait  makna  peran  dan  kebebasan  di  kalangan  perempuan,  di mana  semuanya  terjadi  dalam  rangka  mengusung  persamaan  hak,  sebagai  prinsip  dasar  dari  adanya emansipasi.  Fenomena  ini  berimplikasi  pada  munculnya  kesenjangan  antara  ambisi  untuk  dapat totalitas berperan di ruang  publik dan pemenuhan kewajiban  personalnya di ranah domestik. Kajian berikut  bertujuan  untuk  dapat  menemukan  nilai-nilai  ideal  yang  berkaitan  dengan  peranan  kaum perempuan,  khususnya  yang  terkandung  di  dalam  sastra  Jawa  klasik.  Hasil  dari  kajian  merupakan perbandingan antara makna emansipasi perempuan yang saat ini dianut di masyarakat, dengan konsep peranan perempuan yang terjabarkan dalam kisah Mahabarata.
Kata kunci : Perempuan, Emasipasi, Wayang.

## NOKEN ELECTORAL SYSTEM IN PAPUA DELIBERATIVE DEMOCRACY IN PAPUAN TRADITION
Cahyo Pamungkas Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – LIPI cahyopamungkas@gmail.com
Abstract
Studies of the noken system from the legal approach have been thoroughly investigated, particularly in the 2009 and 2014 elections and the 2014 presidential election in Papua. Several studies of state’s law  explain  that  the  noken  system  is  legitimate  according  to  Indonesian  laws  due  to  cultural characteristics  of  Papuan  following  Melanesian  traditions.  Different  from  those  studies,  this  paper examines the noken system according to Habermas’ theoretical framework of deliberative democracy. This  study  argues  that  the  noken  system  is  strongly  powerful  as  various  cultural  communities  of native  Papuans  discuss  it.  The  discussions  are  discursive  practices  and  contestations  to  determine political  decisions,  such  as  certain  political  figure  or  political  party  to  be  voted  in  the  election.  The essence  of  the  noken  system  is,  therefore,  a  community's  participation  via  consultations  and discussions in deciding political choices collectively. Using literature review, the author discusses the implementation  of  the  noken  system  in  Papua  province  related  to  the  concept  of  deliberative democracy.  Findings  indicate  that  the  implementation  of  noken  system  reflects  the  practices  of deliberative  democracy,  proposed  by  Habermas,  at  the  village  community  level.  In  some  cases, however, Papuan elites, who unilaterally decide all votes without any discussions and consent of their community, manipulate the noken  system. Theoretically,  the noken system shows that democracy is not only legislative procedures, but also an art of maintaining collectivism and social integration. Keywords: noken system, deliberative democracy, Melanesian tradition, cultural democracy

## PIIL PESENGGIRI : STRATEGI RESOLUSI KONFLIK MENGGUNAKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN PANCASILA
Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma & Deri Cicilia IAIN Metro Alumni PPs Kajian Budaya Universitas Padjadjaran king_rachman@yahoo.com, chici_pkn09@yahoo.com

## Abstrak
Konflik Semaka terjadi antara suku Lampung dengan suku Jawa. Pemicunya adalah tindakan kriminal dan aksi ‘main hakim sendiri’. Konflik semakin meluas karena didasari prasangka dan kecemburuan sosial  yang  telah  mendarah-daging.  Masalah  yang  teridentifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  strategi  aktualisasi  kearifan  lokal  Piil  Pesenggiri  yang  bersinergi  dengan  nilai-nilai Pancasila  dan  ke-Islam-an  dalam  rangka  resolusi  konflik  Semaka?  Penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif kualitatif danmetode  yang digunakan  adalah Ex Post Facto. Subjek penelitian di tentukan dengan  teknik  snowball  sampling,  dan  data  tersebut  dianalisis  dengan  menggunakan  Analysis Interactive Model dari Miles  dan  Huberman. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dan  karakter  Piil  Pesenggiri  itu  sendiri  merupakan  pengejewantahan  dari  syariat  Islam  dan  menjadi pilar  idiologi  Pancasila.  Lebih  lanjut  lagi,  penerapan  falsafah  Piil  Pesenggiri  sebagai  pendekatan penanganan  konflik  menjadi  sebuah  cara  yang  efektif  untuk  menangani  konflik  di  Semaka.  Oleh karena itu, filosofi Piil Pesenggiri juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik di daerah lain.
Kata kunci: Piil Pesenggiri, Islam, Pancasila, Penanganan Konflik

## SUNGAI TULANG BAWANG DALAM PERDAGANGAN LADA DI LAMPUNG PADA PERIODE 1684 HINGGA 1914
Gregorius Andika Ariwibowo Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jawa Barat andikaariwibowo@gmail.com
Abstrak
Sebelum  berkembanganya  era  modernisasi  sarana  transportasi  darat  di  Hindia  Belanda,  kehidupan masyarakat  sejak  awal  abad  ke-19,khususnya  di  wilayah  Sumatera,  sangat  bergantung  pada  sungai. Salah satu sungai yang memiliki fungsi penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Sumatera adalah Sungai  Tulang  Bawang.  Kajian  ini  menelusuri  sejarah  perkembangan  Sungai  Tulang  Bawang, terutama dalam kaitannya dengan arus perdagangan lada pada periode abad ke-17 hingga abad ke-20. Menurut  Kenneth  Hall,  salah  satu  karakter  peradaban  sungai  di  Asia  Tenggara  adalah  peradaban sungai  yang  berada  di  wilayah  pedalaman  yang  memiliki  fungsi  sebagai  penyedia  kebutuhan- kebutuhan  komoditas  perdagangan.  Kajian  ini  menambah  wacana  dalam  kajian  sejarah  maritim Indonesia,  terutama  terkait  dengan  sejarah  perdagangan  lada.  Sungai  Tulang  Bawang  mengalami kemunduran akibat semakin dominannya perkembangan transportasi darat pada  awal Abad ke-20 di Sumatera.
Kata kunci: Sungai Tulang Bawang, Sejarah Sungai, Sejarah Sumatera, Perdagangan Lada

## FUNGSI SIMBOLIK PERAYAAN ERAU DI TENGGARONG (KAJIAN SEMIOTIKA)
Ulum Janah Fakultas Sastra, Universitas Balikpapan Kalimantan Timur ulum.jannah@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Penelitian  “Fungsi  Simbolik  Perayaan  Erau  di  Tenggarong”  merupakan  penelitian  lapangan.  Objek penelitian  ini  adalah  Perayaan  Erau.  Erau  menunjukkan  identitas  masyarakat  dan  menunjukkan  rasa persatuan di wilayah Kutai melalui fungsi simbolis perayaan tersebut. Untuk menganalisis prosesnya, penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik milik Peirce. Hasilnya menunjukkan kegiatan dalam perayaan  Erau  di  Tenggarong  memiliki  makna  simbolis  bagi  masyarakat  pemilik  adat  untuk mengkonfirmasi  identitasnya.  Selain  itu,  simbol  juga  berfungsi  sebagai  bentuk  ekspresif,  kreatif, psikologi, dan sosial bagi masyarakat adat maupun masyarakat umum di Tenggarong. Simbol tersebut menggambarkan orang pertama dan pemimpin di Kutai yang memiliki struktur berupa elemen-elemen yang saling terkait antara pemilik adat, dalam hal ini dari pihak kesultanan dan masyarakat sekitar.
Kata kunci: Erau, simbol, semiotik Peirce, fungsi

## POTENSI GRATIFIKASI DALAM TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI BANTEN
Dede Wardiat
Pusat Penelitiaan Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI dewadetaris@yahoo.com

## Abstrak
Hampir  disetiap  daerah  tampaknya  organisasi  perangkat  daerah  yang  ada  tidak  memberikan  ruang yang memadai bagi pengelolaan urusan air bawah tanah sebagai salah satu sumber daya lokal, tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan urusan itu bukan saja tumpang tindih bahkan  cenderung  semakin  kabur.  Kondisi  ini  membawa  implikasi  luas  terhadap  pelayanan  publik dan    dalam  beberapa  fase  proses  perizinan  menunjukan  potensi  gratifikasi  yang  tinggi.  Ruang gratifikasi  dalam  kasus  pajak  air  tanah  terbuka  lebar  manakala  perusahaan  pengguna  sumur  bor melakukan  pelanggaran,  baik  pelanggaran  teknis,  maupun  pelanggaran  yang  bersifat  administratif. Upaya  menekan  tingkat  gratifikasi  yang  terjadi  selama  ini  harus  dimulai  dari  ketegasan  peraturan perundangan, mulai tingkat pusat hingga daerah. Paradigma tentang kandungan air dalam suatu akifer merupakan  kesatuan  dengan  akifer  lainnya  didalam  keseluruhan  lapisan  tanah  yang  ada  harus ditegaskan dengan jelas, sehingga penentuan zona kritis (zona merah) menjadi mutlak sebagai daerah terlarang  untuk  diambil  airnya.  Dengan  kebijakan  yang  tegas  seperti  ini  peta  zonase  yang  dibuat memberi makna terhadap pengendalian dalam pemanfaatan air tanah. Seiring dengan itu penggunaan meteran air sebagai alat ukur pengguaan air tanah mutlak diwajibkan kepada seluruh wajib pajak, hal ini  diikuti  dengan  penataan  ulang  proses  pencatatan  meteran  dan  penerbitan  Surat  Ketetapan  Pajak Daerah yang terintegrasi dalam satu sistim manajemen pemerintahan daerah yang akuntabel.
Kata kunci : Tata Kelola Pemerintahan, Korupsi, Gratifikasi, Pemanfaatan Air Tanah

## RELASI MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN SARI BUMI KUSUMA (SBK) DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI HULU SUNGAI KATINGAN, KALIMANTAN TENGAH
Mohammad Fathi Royyani 1 , Abdul Sukur 2, dan Oscar Efendy 1 1. Pusat Penelitian Biologi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
2. Universitas Islam Negeri Gunung Djati, Bandung moha036@lipi.go.id

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  relasi  antara  masyarakat  dan  perusahaan  kehutanan  yang memiliki izin konsesi di Kalimantan Tengah. Terdapat masyarakat yang sudah lama tinggal di dalam kawasan  konsesi  tersebut.  Diantara  bentuk  relasi  antara  kedua  pihak  adalah  adanya  kesepakatan bahwa  swasta  memberikan  pelayanan  sosial  kepada  masyarakat,  selain  sebagai  bentuk  tanggung jawab  sosial  juga  sebagai  ruang  baru  bagi  swasta  untuk  berelasi  dengan  masyarakat.  Dengan menggunakan konsep-kritis tentang negara, artikel ini berusaha menjelaskan cara perusahaan berperan sebagai  negara  pada  satu  sisi  sedangkan  di  sisi  lain  tetap  berorientasi  keuntungan.  Melalui pembahasan  mengenai  program-program  yang  diberikan,  artikel  ini  berargumen  bahwa  peran-peran swasta dalam memberdayakan dan membangun masyarakat adalah bagian dari sistem produksi.
Kata kunci: Hutan, Transformasi Masyarakat, Marjinal, Pemberdayaan, Swasta.