## P UBLIKASI P ENELITIAN T ERAPAN DAN K EBIJAKAN 2 (1) (2019): HLM. 90 - 95

## PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN
e-ISSN: 2621-8119 http://ejournal.sumselprov.go.id

## A NALISIS K ONTRIBUSI R ETRIBUSI D AERAH TERHADAP P ENDAPATAN A SLI D AERAH K OTA P ALEMBANG

## A NALYSIS OF THE C ONTRIBUTION OF R EGIONAL R ETRIBUTION TO THE L OCALLY G ENERATED R EVENUE OF P ALEMBANG C ITY
Rita Martini * , Septian Bagus Pambudi, M. Husni Mubarok Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
* Korespondensi Penulis: ritamartini@polsri.ac.id

## ABSTRAK
This  study  aims  to  determine  the  contribution  of  regional  retribution to  the  Locally  Generated  Revenue  (LGR)  and achievement  the  target of  each  regional  retribution  type.  Contribution  ratio  analysis  is  used to  determine  the  amount  of  contribution  of  regional  retribution  to LGR.  The  conclusions  obtained,  the  local  retribution  in  Palembang which  is  carried  out  according  to  regional  regulations  has  decreased the realization every year, while the effectiveness level has fluctuated. Local  retribution  has  not  contributed  to  an  increase  each  year, because  of  changes  in  the  object  of  retribution,  lack  of  socialization on Regional Regulations, and the existence of new types of  retribution that  has  been  applied.  Specific  Licensing  Services  retribution contributed the most to LGR compared to other types of retribution. Keywords : Contribution, Regional Retribution, Locally Generated Revenue

## ABSTRAK
Kajian  ini  bertujuan  mengetahui  kontribusi  retribusi  daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  serta  capaian  target  setiap  jenis  retribusi daerah.  Analisis  rasio  kontribusi  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. Kesimpulan, setiap tahun terjadi penurunan  kontribusi  retribusi  daerah  kota  Palembang,  sedangkan  tingkat efektifitasnya  mengalami  fluktuasi.  Kontribusi  retribusi  daerah  belum meningkat  setiap  tahunnya,  karena  adanya  perubahan  objek  retribusi, kurangnya  sosialisasi  atas  peraturan  daerah,  dan  adanya  jenis  retribusi daerah  yang  baru  diterapkan.  Kontribusi  retribusi  jasa  perizinan  tertentu terbesar dibandingkan jenis retribusi lainnya.
Kata kunci :Kontribusi, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

## PENDAHULUAN
Daerah  otonom  memiliki  kewenangan dan  kemampuan  menggali  sumber-sumber keuangan sendiri, ketergantungan pada bantuan  pemerintah  pusat  harus  seminimal mungkin.  PAD  menjadi  bagian  sumber keuangan  terbesar  yang  didukung  oleh kebijakan  pembagian  keuangan  pusat  dan daerah  mengacu  pada  sistem  pemerintahan negara. Konsekuensinya setiap daerah dituntut meningkatkan  PAD  guna  membiayai  urusan rumah  tangganya.  Upaya  ini  ditujukan  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik dalam  menciptakan  tata  pemerintahan  yang lebih baik (Martini, dkk., 2019).
Peraturan Pemerintah
Republik
Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) menyatakan  PAD  merupakan  penerimaan daerah  yang  berasal  dari  berbagai  sumber ekonomi  asli  daerah,  maka  diharapkan  setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur  ekonomi  baik  di  daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya. PAD adalah penerimaan hasil dari  setoran  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan, dan lain-lainn PAD yang sah.
Perlu dilakukan upaya meningkatkan PAD, yang  salah  satunya  bersumber  dari  retribusi daerah  (Sari  2010);  (Masruri  and  Muazansyah 2017);  dan  (Martini,  dkk.,  2019).  Retribusi Daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  (Presiden  2009)  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  adalah  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan  pribadi  atau  badan.  Seperti  tertuang di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009,  Retribusi  Daerah  dibagi  menjadi  3  (tiga) jenis, yaitu (a) Retribusi Jasa Umum, (b) Retribusi Jasa Usaha, dan (c) Retribusi Perizinan Tertentu. Pemerintah  daerah  berdasarkan  peraturan  yang berlaku  memungut  sejumlah  dana  atas  kontra prestasi  yang  diberikan.  Pembayaran  tersebut didasarkan  atas  prestasi  atau  pelayanan  yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat.
Palembang  merupakan  ibu  kota  Propinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah di sebelah utara,  timur  dan  barat  dengan  Kabupaten Banyuasin; sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan  Kabupaten  Muara  Enim.  Palembang terletak antara 2 o 52′ sampai 3 o 5′ Lintang Selatan dan  104 o 37′  sampai  104 o 52′  Bujur  Timur. Ketinggian  dari  permukaan  air  laut  rata-rata  8 meter.  Wilayahnya  seluas  400,61  km 2 ,  secara administrasi  terbagi  atas  16  kecamatan  dan  107 kelurahan.
Retribusi  daerah  Palembang  selama  lima tahun  diperoleh  dari  Kantor  Dinas  Pendapatan Daerah Kota Palembang. Data menunjukkan dari tahun  2013  hingga  2017  penerimaan  retribusi daerah  tidak  mencapai  target  yang  diinginkan. Masih  kurangnya  kontribusi  retribusi  daerah dalam  kelangsungan  pelaksanaan  pembangunan yang  terangkum  dalam  dana  perimbangan sehingga  dianggap  tidak  cukup  menopang pendapatan daerah.
Kaitan  antara  besar  pengaruh  kontribusi penerimaan  retribusi  dengan  pendapatan  daerah karena  retribusi  merupakan  salah  satu  unsur terbesar dalam menghasilkan PAD (Martini, dkk., 2019). Fenomena di atas menimbulkan permasalahan  yaitu  1)  bagaimana  kontribusi retribusi  daerah  terhadap  penerimaan  PAD  kota Palembang;  dan  2)  bagaimana  efektivitas penerimaan retribusi daerah kota Palembang.
Dengan melihat fenomena fluktuasi berbagai komponen retribusi daerah selama kurun waktu 2013-2017, maka penulis meneliti seberapa besar  kontribusi  dan  efektifitas  retribusi  daerah terhadap PAD kota Palembang.
Beberapa  penelitian  berkaitan  dengan pendapatan daerah, khususnya pengaruh kontribusi penerimaan retribusi dengan PAD (Sari 2010);  (Masruri  and  Muazansyah  2017);  dan (Martini,  dkk.,  2019).  Penelitian  ini  difokuskan pada  pengaruh  kontribusi  retribusi  daerah terhadap PAD pemerintah kota Palembang dalam periode 2013-2017.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif, dimana penelitian ini menganalisis  data  dengan  mendeskripsikan atau  menggambarkan  data  dengan  apa adanya mengenai kontribusi retribusi daerah terhadap  PAD  kota  Palembang  periode
2013-2017.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kuantitatif,  dimana  hasil  hasil analisis  yang  diperoleh  akan  menjelaskan bagaimana  efektivitas  dari  komponen- komponen  retribusi  daerah,  dan  berapa kontribusinya  terhadap  penerimaan  PAD kota  Palembang.  Data  akan  disajikan dengan  menggunakan  statistik  deskrptif melalui pengujian menggunakan teknik atau metode wawancara dan studi literatur.
Pembahasan  dalam  tulisan  ini  mencakup batasan  lokasi  pada  kantor  Pendapatan  Daerah Kota  Palembang.  Data  sekunder  yang  diperoleh berupa daftar realisasi penerimaan kota Palembang. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan  dari  penerimaan  retribusi  daerah terhadap  penerimaan  PAD.  Untuk  itu  dilakukan perbandingan  antara  kedua  komponen  tersebut. Kontribusi  dihitung  dengan  formula  (Halim  & Kusufi, 2012) berikut:

## (1)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam kurung waktu 2013 sampai 2017 ada  beberapa  perubahan  yang  dilakukan  oleh kota  Palembang  pada  objek  retribusi  daerah. Beberapa objek retribusi daerah yang dihapus maupun  diganti  namanya.  Penghapusan  dan penggantian  nama  objek  retribusi  daerah  ini dilakukan mengacu rancangan undang- undang pajak dan retribusi daerah. Ketentuan ini  ditetapkan  supaya  iklim  investasi  dapat berkembang. Gambaran secara rinci disajikan pada tabel di Lampiran.

## Kontribusi Retribusi Jasa Umum
Penerimaan  PAD  dari  retribusi  jasa umum  cenderung  menurun  dari  tahun  ke tahun.  Rata-rata  kontribusi  jasa  umum  dari tahun  2013-2017  adalah  2,68%.  Kontribusi retribusi  jasa  umum  terhadap  PAD  kota Palembang  tergolong  dalam  kategori  sangat kurang  (Sari,  2010).  Kurangnya  penerimaan PAD  dari  retribusi  jasa  umum  ini  bisa disebabkan karena kurang tepatnya penetapan tarif  retribusi,  kurang  efektifnya  pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah, kurang tepat
dalam  memilih  pihak  ke  tiga  dalam membantu  memungut  retribusi  sehingga seringkali  terjadi  retribusi  tidak  disetor kepada pemerintah daerah.
Contohnya,  di  kota  Palembang  banyak sekali  terdapat  lahan  parkir  di  tepi  jalan umum,  tetapi  penerimaan  retribusinya  masih kurang. Padahal retribusi penyediaan pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum merupakan  objek  retribusi  dengan  target penerimaan terbesar. Data Kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD (Tabel 1).
Tabel 1. Kontribusi Retribusi Jasa Umum bagi PAD
Tahun Retribusi Jasa Umum (Rp) PAD (Rp) Kontrib usi (%) 2013 21.618.981.038,00 521.877.454.519,12 4,14 2014 17.166.553.570,03 689.103.604.093,88 2,49 2015 17.462.295.044,34 728.123.306.512,64 2,40 2016 17.679.904.573,36 734.820.204.068,92 2,41 2017 15.547.173.209,00 777.394.030.094,98 2,00

## Sumber: Data olahan

## Kontribusi Retribusi Jasa Usaha
Data  kontribusi  retribusi  jasa  usaha terhadap PAD tahun 2013-2017 (Tabel 2).
Tabel 2. Kontribusi Retribusi Jasa Usaha Berkontribusi terhadap PAD Tahun Retribusi Jasa Umum (Rp) PAD (Rp) Kontribus i (%) 2013 5.700.605.981, 16 521.877.454.519,12 1,09 2014 6.305.872.529, 54 689.103.604.093,88 0,92 2015 6.747.406.933, 00 728.123.306.512,64 0,93 2016 7.172.388.988, 00 734.820.204.068,92 0,98 2017 7.032.557.645, 00 777.394.030.094,98 0,90
Sumber: Data olahan
Persentase kontribusi jasa usaha terhadap  PAD  kota  Palembang  terkategori sangat  kurang  (Sari,  2010).  Kontribusi retribusi  jasa  usaha  paling  tinggi  di  tahun 2013  adalah  1,09%  dan  terendah  terjadi  di 2017 sejumlah 0,90%.

## Determinan Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah kota Palembang  masih  kurang  efektif.  Dalam kurun  waktu  2013-2017  penerimaan  retribusi daerah mengalami penurunan yang signifikan dan  kontribusinya  terhadap  PAD  sangatlah kurang.  Dari  hasil  observasi  di  lapangan  dan wawancara,  serta  dikaitkan  dengan  hasil penelitian,  didapatkan  faktor-faktor  yang dapat  mempengaruhi  penerimaan  retribusi daerah  kota  Palembang  adalah:  1)  inflasi,  2) fasilitas  dan  pelayanan  objek  retribusi (rumahsakit,  puskesmas,  terminal,  pelabuhan dan  yang  lainnya),  3)  jumlah  kendaraan bermotor,  4)  kebijakan  otonomi  daerah,  dan 5) jumlah penduduk.
Tingkat  inflasi  berpengaruh  signifikan dan berkontribusi positif dengan penerimaan retribusi daerah. Ini
mengindikasikan  bahwa  peningkatan  tingkat inflasi akan meningkatkan penerimaan retribusi  daerah  dan  begitu  pula  sebaliknya. Pertumbuhan tingkat inflasi di kota Palembang  selalu  fluktuatif  (Badan  Pusat Statistik, 2017), sehingga berpengaruh terhadap  perekonomian  kota  Palembang. Pemerintah  kota  Palembang  juga  harus menyesuaikan  target  yang  ditetapkan  agar dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dalam pengelolaan  keuangan  daerahnya  terutama atas  belanja  rutin  dan  biaya  pembangunan. Pemerintah kota Palembang melakukan peningkatan  tarif  retribusi  yang  ada  dan disesuaikan dengan harga pasar yang dievaluasi  dan  diawasi  secara  rutin.  Inflasi tidak  mengurangi  aktivitas  perekonomian masyarakat.  Masyarakat  tetap  menggunakan obyek  retribusi  yang  ada  sebagai  penunjang aktivitas perekonomian mereka. Sebagaimana
diketahui  pendapatan  per  kapita  di  kota Palembang perkembangannya selalu mengalami peningkatan (Badan Pusat Statistik, 2017).
Jumlah  fasilitas  objek  retribusi  daerah seperti  rumah  sakit,  puskesmas,  terminal, pelabuhan dan  yang lainnya berpengaruh dan berhubungan  positif  dengan  penerimaan retribusi daerah. Jumlah rumah sakit, puskesmas,  pelabuhan  dan  fasilitas  umum lainnya sangat menunjang penerimaan retribusi  daerah.  Kebutuhan  akan  pelayanan kesehatan dan transportasi di kota Palembang cukup  tinggi.  Kenyataan  ini  berdampak  pada potensi  optimalisasi  penyediaan  fasilitas  dan pelayanan  kesehatan  dan  transportasi  umum dan  juga  dalam  peningkatan  penerimaan retribusi daerah (Badan Pusat Statistik, 2017). Salah  satu  penyebab  adalah  tingginya pertumbuhan  penduduk  di  kota  Palembang. Populasi penduduk berdampak pada tingginya kebutuhan  akan  penggunaan  fasilitas  dan pelayanan kesehatan, serta transportasi umum di kota Palembang.
Penerimaan
retribusi daerah dipengaruhi  oleh  perubahan  jumlah  kendaran bermotor.  Penyumbang  terbesar  penerimaan retribusi  jasa  umum  dari  retribusi  uji kendaraan  dan  retribusi  parkir.  Kedua retribusi itu menggunakan kendaraan bermotor  sebagai  subyek  dari  retribusinya. Peningkatan  kuantitas  kendaraan  bermotor akan  meningkatkan  mobilitas  penduduk dalam  melakukan  aktivitas  perekonomiannya sehingga  dibutuhkan  peningkatan  pelayanan dan  infrastruktur  jasa  (Viva  Sumsel.com- Palembang,  2016).  Kondisi  ini  memberikan indikasi  bagi  pemerintah  kota  Palembang untuk  menggali  potensi  dari  peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Dengan semakin bertambahnya  jumlah  kendaraan  bermotor dapat  dijadikan  pemacu  bagi  pemerintahan kota Palembang untuk  meningkatkan kualitas dan  pelayanan  masyarakat  terutama  bagi ketersediaan  obyek  retribusi  yang  ada,
sehingga penerimaan retribusi dapat dioptimalkan  (Republika.co.id,  2017),    dan (Badan Pusat Statistik, 2017) .
Kebijakan  otonomi  daerah  berpengaruh kuat  dan  berhubungan  negatif  dengan penerimaan retribusi daerah. Ini menunjukkan dengan  adanya  kebijakan  otonomi  daerah justru  menurunkan  penerimaan  retribusi daerah. Kebijakan otonomi daerah membutuhkan  kesiapan  yang  handal  dari pemerintahan  daerah  di  dalam  pengelolaan keuangan daerahnya. Suatu daerah tidak akan berhasil  meningkatkan  penerimaan  keuangan daerahnya,  apabila  tidak  sigap  dan  cermat dalam  menyikapi  kebijakan  otonomi  daerah, terutama menyangkut efektivitas dan efisiensi pengelolaan  keuangan  daerah  (Martini,  dkk., 2019);  (Martini,  dkk.,  2015)  Pemerintah  kota Palembang dalam mengelola keuangan daerah pada  masa  otonomi  daerah  masih  belum maksimal  terutama  menyangkut  penerimaan dari  retribusi  daerah.    Kenyataan  tersebut ditunjukan  pula  oleh  target  dan  realisasi penerimaan retribusi yang trendnya dari tahun 2013  hingga  2017  cenderung  mengalami penurunan.  Ini  mengindikasikan  pelaksanaan otonomi  daerah  belum  berhasil  memberikan dampak  yang  postif  bagi  perkembangan penerimaan  retribusi  daerah.  Pemerintah  kota Palembang  juga  kurang  mensosialisasikan peraturan daerah (Perda) yang ada.
Kurangnya  pengetahuan  wajib  retribusi  akan peraturan tersebut, akan menyebabkan kurangnya  penerimaan  retribusi  daerah  di kota Palembang.
Pemerintah kota Palembang masih kurang optimal  dalam  melakukan self  regular  power dan  managing  financial  power. Kondisi  ini bermakna  (Masruri  and  Muazansyah,  2017), kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah (Martini, Agustin, & Sari, 2020) demi kepentingan masyarakat didaerahnya, serta kemampuan mengembangkan kompetensi dalam mengelola  secara  optimal  sumber  penghasilan dan  keuangan  guna  pembiayaan  aktivitas
pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Masih rendahnya efektivitas penerimaan  jenis  retribusi,  antara  lain  retribusi uji  kendaraan,  retribusi  rekreasi,  retribusi terminal,  retribusi  penyediaan  pelayanan  parkir, retribusi  penyedotan  kakus,  retribusi  pelayanan penyeberangan  orang/barang,  dan  retribusi  izin mendirikan  bangunan.  Penetapan  target  dari retribusi  ini  tidak  disesuaikan  dengan  realisasi potensi yang ada di masyarakat.
Jumlah  penduduk  berhubungan  positif namun  tidak  tidak  signifikan  pengaruhnya terhadap  penerimaan  retribusi  daerah.  Populasi yang  tinggi  tidak  menjamin  akan  peningkatan penerimaan  terhadap  retribusi  daerah.  Pungutan retribusi  tidak  ditentukan  secara  langsung  oleh populasi penduduk. Retribusi disesuaikan dengan  standar  konsumsi  yang  ada  seperti standar  dalam  penggunaan  ketersediaan  obyek dan  fasilitas  retribusi.  Standar  ini  disesuaikan dengan kesejahteraan yang tingkatannya berbeda-beda  dari  masing-masing  penduduk (Badan Pusat Statistik, 2017).

## KESIMPULAN
Kontribusi  terbesar  dari  retribusi daerah untuk  PAD selama 2013-2017 berasal dari  retribusi  jasa  perizinan  tertentu  dengan rata-rata  sebesar  10,18%  masuk  ke  dalam kriteria  kurang.  Sedangkan  retribusi  jasa usaha dengan rara-rata 0,96 dan retribusi jasa umum  sebesar  2,68%  masing-masing  masuk ke dalam kategori sangat kurang.
Tingkat  efektivitas  penerimaan  per jenis  retribusi  daerah  kota  Palembang tergolong kurang, karena penerimaan retribusi  daerah  dalam  periode  2013-2017 berfluktuatif  dan  cenderung  menurun  dari tahun  ke  tahun.  Penerimaan  retribusi daerah  kota  Palembang  dipengaruhi  oleh tingkat  inflasi,  fasilitas  dan  pelayanan objek retribusi, jumlah kendaraan bermotor,  jumlah  penduduk,  dan  kebijakan otonomi daerah.

## SARAN
Pemerintah  kota  Palembang  diharapkan meningkatkan  pengkajian  terhadap  peraturan daerah tentang retribusi daerah diberbagai sektor.
Pemerintah kota Palembang perlu melakukan  intensifikasi  (dengan  meningkatkan pelayanan,  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat, dan memberikan penyuluhan retribusi),  dan  ekstensifikasi  (memperluas  objek retribusi  daerah,  memperluas  wajib  retribusi daerah)  untuk  meningkatkan  perolehan  retribusi guna meningkatkan PAD kota Palembang.
Peneliti  selanjutnya  agar  menganalisis tidak  hanya  efektivitas  berdasarkan  realisasi dibandingkan target, akan tetapi potensi riil dari pos penerimaan PAD.
Penelitian ini hanya menganalisis efektivitas  dan  kontribusi,  untuk  lebih  baiknya dianalisis juga efisiensi, karena untuk mengetahui  tingkat  efisiensi  pemungutan  pos penerimaan  PAD  yang  dilihat  dari  besar  biaya untuk memungut retribusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  2017. Palembang  Dalam Angka 2017.
Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  S.  (2012). Akuntansi keuangan  daerah (Vol.  4).  Jakarta: Salemba Empat.
Martini,  Rita,  Resy  Agustin,  Zaliah  Zaliah,  and Hadi  Winarko.  2019.  “Pendapatan  Asli Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan:  dari Kontribusi  Retribusi  pasar.” Jurnal  Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah 5 (1): 58–
71.
Martini,  Rita,  Naufal  Lianto,  Sukmini  Hartati, Zulkifli  Zulkifli,  and  Endah  Widyastuti. 2019.  “Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  atas  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Dana  Desa  di  Kecamatan Sembawa.” Jurnal  Akademi  Akuntansi 2
(1): 106–23.
Martini,  R.,  Agustin,  R.,  &  Sari,  K.  R.  (2020).
Accrual  Discretion  Policy  on  Excess/Less Budget  Financing  at  the  Provincial  Level. TEST  Engineering  &  Management,  82 ,
9925-9935.
Martini, Rita, Kartika Rachma Sari, Tri Somadi, and I  Wayan  Karman.  2019.  “Financial Independence of the South Sumatra Regional Government” Proceedings of the International Conference On Applied Science and Technology 2019 - Social Sciences Track (iCASTSS  2019). 354 ,  pp.  360-364. Denpasar: Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.75.
Martini, Rita, Kartika Rachma Sari, and Rulyanti Susi Wardhani. 2015. “Analisis Penerapan Good  University  Governance  Melalui Efektivitas  Pengendalilan  Intern  Dan Komitmen  Organisasional.” Simposium Nasional Akuntansi XVII .
Masruri,  and  Imam  Muazansyah.  2017.  “Analisis Efektifitas  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).” Journal  of  Governance  and  Public  Policy 4 (2). https://doi.org/10.18196/jgpp.4281.
Presiden  Republik  Indonesia.  2009.  “Undang Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun 2009.”
Republika.co.id,  Palembang.  (2017,  April  16).
Retrieved from https://www.republika.co.id/berita/nasional/d aerah/17/04/16/ooia3x319-15-juta-wp-di- sumsel-menunggak-pajak-kendaraan- bermotor
Sari,  Yulia  Anggara.  2010.  “Analisis  Efektivitas dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung.” Jurnal Wacana Kinerja 3 (2): 173–85.
Viva Sumsel.com-Palembang. (2016, Januari 12). http://vivasumsel.com. http://vivasumsel.com/tahun-2019- palembang-akan-dilanda-macet-parah/

## Lampiran

## Perkembangan Objek Retribusi Daerah Kota Palembang (2013-2017)
No Retribusi Daerah Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 A. Jasa Umum 1 Pelayanan kesehatan √ - - - - 2 Pelayanan penguburan/pemakaman √ √ √ √ √ 3 Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran √ √ √ √ √ 4 Penggantian biaya cetak penyediaan peta dasar (garis) √ √ √ √ √ 5 Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum √ √ √ √ √ 6 Pengujian kendaraan bermotor √ √ √ - - 7 PKB-mobil bus umum dan mobil  tak umum - - - √ √ 8 PKB - mobil penumpang umum - - - √ √ 9 PKB - mobil barang umum dan tak umum - - - √ √ 10 PKB - mobil khusus - - - √ √ 11 PKB - kereta gandengan dan kereta tempelan - - - √ √ 12 Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara √ √ √ √ √ 13 Penggantian biaya KTP & akta catatan sipil √ √ - - - 14 Penyediaan dan/atau penyedotan kakus √ √ √ √ √
15 Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi
√ √ √ √ √
B.   Jasa Usaha
1 Pemakaian kekayaan daerah √ √ √ - - 2 Pemakaian kekayaan daerah (penyewaan tanah dan bangunan) - - - √ √ 3 Pemakaian kekayaan daerah (laboratorium) - - - √ √ 4 Terminal √ √ √ - - 5 Terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum - - - √ √ 6 Terminal - tempat kegiatan usaha - - - √ √ 7 Terminal - fasilitas lainnya di lingkunagan terminal - - - √ √ 8 Penyebrangan di Air √ √ √ - - 9 Pelayanan jasa kepelabuhan - - - √ √ 10 Pelayaanan penyebranagn orang/barang - - - √ √ 11 Tempat pelelangan ikan √ √ √ √ √ 12 Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong √ √ √ √ √ C.   Perizinan Tertentu 1 Izin mendirikan bangunan √ √ √ √ √
No Retribusi Daerah Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2 Pemberian izin trayek kepada orang pribadi/badan √ √ √ √ √ 3 Izin gangguan/keramaian (SITU) √ √ √ - - 4 Pemberiaan izin gangguan ringan - - - √ √ 5 Pemberiaan izin gangguan berat - - - √ √
Sumber: Data olahan penerimaan kota Palembang tahun 2013-2017