JGAR. Volume 2 No 1 June 2021 / Nafi’ah / Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia

## Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia
Policy Strategy Of Increasing The Excise Rate Of Tobacco Products In Impressing Indonesian Cigarette Consumption
Binti Azizatun Nafi’ah 1
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Corresponding author: binti.azizatun.adneg@upnjatim.ac.id

## Abstract
Tobacco is an agricultural commodity in the plantation sector which has a high selling value.  It  is  known  that  the  largest  customs  and  excise  tax  contributor  taken  by  the Directorate  General  of  Customs  and  Excise  (DJBC)  comes  from  Tobacco  Products Excise (CHT). Behind the large number of revenue from this excise, the government states that smoking deaths  take into account the dimensions of public health. Every year the government issues a policy of excise tariffs on tobacco products and exits the retail sale price (HJE), but this policy does not have a significant impact on the public. This study aims to see and describe the government's strategy in maximizing the policy of increasing the tobacco excise tariff (CHT) in the context of smoking prohibition in Indonesia. The research  method  used  is  library  research  (library  research)  using  a  contect  analysis approach or content study. The results show that the government's strategy in maximizing the  tobacco  product  excise  tariff  increase  policy  in  order  to  sacrifice  Indonesian cigarettes is still not optimal. increase in tariffs for the purpose of reducing Indonesia's cigarette consumption.
Keywords: tax, strategy, excise on tobacco product, cigarette excise

## Abstrak
Tembakau merupakan komoditi tani dalam sektor perkebunan yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Diketahui penyumbang Pajak Bea dan Cukai terbesar yang di teken oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT). Dibalik besarnya angka penerimaan dari cukai ini, pemerintah berusaha menekan angka konsumsi  rokok  utamanya  dengan  mempertimbangkan  dimensi  kesehatan  masyarakat. Pada  setiap  tahunnya  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  kenaikan  tarif  cukai  hasil tembakau  dan  penyesuaian  Harga  Jual  Eceran  (HJE),    namun    kebijakan    ini    tidak memberikan    dampak    yang    cukup    signifikan    dikalangan  masyarakat.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  strategi  pemerintah  dalam memaksimalkan  kebijakan  kenaikan  tarif  Cukai  Hasil  Tembakau  (CHT)  dalam  rangka menekan  konsumsi  rokok  di  Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  kepustakaan  (library  research)  dengan  menggunakan  pendekatan  contect analysis  atau  kajian  isi.  Hasil    penelitian    menunjukkan    bahwa    strategi    pemerintah
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 2 No. 1  June 2021 hal 61-81 https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index
This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0/)
dalam  memaksimalkan  kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka  menekan  konsumsi  rokok  Indonesia  masih  belum  optimal,  hal  ini  dapat  dilihat dari  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  pemerintah  dalam  memaksimalkan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia..
Kata kunci: pajak, strategi, cukai hasil tembakau, cukai rokok

## Pendahuluan
Julukan sebagai negara agraria dimiliki bumi nusantara oleh karena kepemilikan kekayaan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang  sangat  melimpah  seperti  tanaman  pangan, perkebunan,  peternakan,  kehutanan  dan  perikanan.Keberlimpahan  Sumber  Daya  Alam salah  satunya  melalui  hasil  perkebunan  yakni  tembakau.Tembakau  sebagaisalah  satu komodititani dalam sektor perkebunan dengan bericirikan daun berukuran besar dengan hasilolahanyangmemiliki  nilai  jual  cukup  tinggi.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  179/PMK.011/2012  hasil  tembakau  dapat  dikelola  menjadi  barang konsumsi  berupa  Sigaret  Kretek  Tangan  (SKT),  Sigaret  Kretek  Mesin  (SKM),  Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu (CRT), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan  (KLM),  Sigaret  Kretek  Tangan  Filter  (SKTF),  Sigaret  Putih  Tangan  (SPT), Sigaret  Putih  Tangan  Filter  (SPTF),  Tembakau  Iris  (TIS),  dan  Hasil  Pengolahan Tembakau  Lainnya  (HPTL)  baik  oleh  pabrik  rokok  maupun  produksi  rumahan  ( home industry ).
Sumber  Penerimaan  Negara  dapat  diperoleh  melalui  berbagai  sektor  dalam negeri, salah satunya penerimaan melalui Pajak Bea dan Cukai. Diketahui penyumbang Pajak  Bea  dan  Cukai  terbesar  yang  diteken  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai (DJBC)  berasal  dari  Cukai  Hasil  Tembakau  (CHT).Kementerian  Keuangan  mencatat kontribusi  Cukai  Hasil  Tembakau  (CHT)  tumbuh  mencapai  97  persen  dari  total penerimaan  cukai.  Hal  ini  disebabkan  adanya  kenaikan  harga  rokok  sehingga  menjadi memicu peningkatan secara signifikan penerimaan negara pada sektor tersebut (Prakoso, 2021). Cukai Hasil Tembakau (CHT) inipun kemudian menjadi andalan sekaligus tulang punggung Pemerintah pada sektor Bea dan Cukai (Antonius, 2019).
Cukai  Hasil  Tembakau  (CHT)  dapat  memberikan  kontribusi  terbesar  bagi penerimaan  Negara  disebabkan  karena  adanya  peningkatan  kenaikan  tarif  cukai  yang dilakukan oleh Pemerintahdalam setiap tahunnya. Sejak tahun 2012 Pemerintah bersama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sepakat untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau dan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) sebagai salah satu bentuk  upaya  pencapaian  target  penerimaan  pajak.  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai (DJBC)  telah  menyatakan  bahwa  kontribusi  cukai  terhadap  penerimaan  negara  pada tahun  2020  tercatat  sebesar  9,3%  dari  keseluruhan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) dan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cukai tertinggi dibanding negara ASEAN lainnya (Kemenkeu DJBC, 2020).
Selama ini penerimaan Negara yang berasal dari cukai tembakau didominasi oleh cukai rokok Sigaret. Dari Rp326 Triliun pajak yang dikontribusikan, sebesar 61% atau sekitar  Rp200  Triliun  ini  berasal  dari  industri  sigaret  (Kemenkeu  DJBC,  2020).  Oleh karenanya,  Industri  hasil  tembakau  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  sektor  strategis domestik yang memiliki daya saing  tinggi dan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Namun fakta dibalik besarnya penerimaan cukai rokok yang disebabkan adanya kenaikan cukai setiap tahunnya yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk menekan konsumsi rokok masyarakat.Sebagaimana  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Menteri Keuangan,  Sri  Mulyani dalam DDTC News yang mengatakan bahwa : Dimensi pertama yang  dipetimbangkan  dalam  menaikkan  tarif  cukai  rokok  adalah  soal  kesehatan masyarakat.  Pemerintah  ingin  dengan  adanya  cukai  rokok  mampu  untuk  mengurangi prevalensi  merokok  pada  anak,  perempuan  dan  orang  dewasa.  (DDTC  News  (2020). Diambil  dari  https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-tarif-cukai-rokok-2021-naik-125-ini- perinciannya-26199?page_y=812, pada 26 Mei 2021).
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi perokok di atas usia 15 tahun mencapai 33,8 persen dan penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2  persen  di  tahun  2013  menjadi  9,1  persen  di  tahun  2018.  Ironisnya  lagi,  konsumen perokok  dengan  presentase  tertinggi  dilakukan  oleh  kelompok  dengan  pendapatan rendah, seperti nelayan yang mencapai 70,4 persen dan petani atau buruh sebanyak 46,2 persen  (Pranita,  2020).  Oleh  sebab  itu,  di  tahun  2021  ini  Pemerintah  secara  resmi mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau  (CHT)  menjadi  12,5% di  tahun  2021  sebagaimana  pernyataan  yang  disampaikan dalam artikel yang diunggah detik.com yangmengatakan bahwa: Per 1 Februari 2021 kemarin, cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok resmi naik 12,5%.  Kenaikan  cukai biasanya  akan  diikuti oleh
kenaikan harga rokok. (detikFinance(2021).
Diambil dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5363697/cukai-naik-125-segini- harga-rokok-terbaru, pada 26 Mei 2021).
Namun  dengan  adanya  kenaikan  cukai  rokok  yang  berdampak  pada  kenaikan harga  rokok  di  Indonesia  ini  justru  tidak  memberikan  dampak  signifikan  sebagaimana yang  diharapkan.  Harga  rokok  yang  terbentuk  dari  regulasi  tersebut  belumlah meredupkan  keinginan  rakyat  Indonesia  dalam  mengkonsumsi  rokok,  walaupun  pada faktanya harga rokok terus-menerus melambung.Konsumsi rokok di Indonesia cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama perokok dari kalangan anak- anak dan remaja. Dalam hal ini dikarenakan kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan rokok belum berjalan secara maksimal.Oleh sebab itu artikel ini diusung peneliti dengan menarik  sebuah  permasalahan  penelitian  mengenai  “Bagaimana  strategi  pemerintah dalam  memaksimalkan  kebijakan  kenaikan  tarif  Cukai  Hasil  Tembakau  (CHT)  dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia? dan faktor-faktor apa saja yang  mendukung dan  menghambat  pemerintah  dalam  memaksimalkan  kebijakan  kenaikan  tarif  Cukai Hasil Tembakau (CHT)dalam  rangka  menekan  konsumsi  rokok  Indonesia?”.Sehingga didapatitujuan    penelitian  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  strategi  pemerintah  dalam  memaksimalkan  kebijakan  kenaikan  tarif  Cukai Hasil Tembakau (CHT)dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia serta ditujukan untuk  mengetahui  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  pemerintah  dalam memaksimalkan  kebijakan  kenaikan  tarif  Cukai  Hasil  Tembakau  (CHT)dalam  rangka menekan konsumsi rokok Indonesia.

## Tinjauan Literatur

## Strategi
Menurut Gen. US Army (Ret) Andrew J. Good Paster, strategi merupakan kata “Strategy covers what we should do (ends), how we should do it (ways), and what we should  do  it  with  (means)”  (Nelson,  2016,  h.243-244).  Dari  teori  -teori  tersebut menjabarkan  tentang  esensi  strategi  yang  merupakan  proses  pengambilan  keputusan terhadap elemen-elemen utama dari suatu strategi, meliputi Ends (sasaran, tujuan, objek, target),  Ways  (cara  bertindak,  konsep,  metode)  dan  Means  (sarana,  kekuatan,  sumber daya,  potensi).  Dengan  demikian  perumusan  strategi  harus  mengandung  tiga  elemen
tersebut dan harus seimbang.Strategi merupakan bentuk dari adanya suatu perencanaan untuk membangun perkembangan di dalam organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## Kontribusi
Kontribusi berasal dari kata bahasa inggris yang berati contribute, contribution, artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini  kontribusi  dapat  berupa  materi  atau  tindakan.  Kontribusi  dapat  diartikan  sebagai tindakan  yaitu  perilaku  yang  dilakukan  oleh  individu,  sesama  kelompok,  dan  sesama organisasi yang masing – masing harus menciptakan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain atau pihak yang terkait. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga  berusaha  meningkatkan  efisisensi  dan  efektivitas  hidupnya.  Hal  ini  dilakukan dengan  cara  menajamkan  posisi  perannya,  sesuatu  yang  kemudian  menjadi  bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Menurut kamus ilmiah popular, kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau juga uang  songkongan  (Dani,  2006:264),  kontribusi  menurut  Guritno  adalah  “suatu  yang diberikan bersama – sama dnegan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu. Berdasarkan pengertian itu kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan atau iuran pajak atas pemanfaatan penerimaan CHT terhadap penerimaan cukai”.

## Jenis – Jenis Pajak
Menurut Adrian (2012), terdapat tiga golongan jenis pajak, yaitu menurut sifat, menurut sasaran atau objek dan menurut lembaga pemungutnya, sebagai berikut: 1. Menurut Sifat
a. Pajak Langsung Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
b. Pajak  Tidak  Langsung  Pajak  yang  dapat  dibebankan  atau  dilimpahkan  kepada orang  lain  atau  pihak  ketiga.  Pajak  tidak  langsung  terjadi  jika  terdapat  suatu kegiatan,   peristiwa,   atau   perbuatan   yang   menyebabkan   terutangnya   pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
2.  Menurut Sasaran atau Objek
a. Pajak Subjektif Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau  pengenaan  pajak  yang  memperhatikan  keadaan  subjeknya.  Sebagai contoh,  dalam  pajak  penghasilan  terdapat  subjek  pajak  orang  pribadi,  dimana pengenaan  pajak  penghasilan  tersebut  memperhatikan  keadaan  pribadi  wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, tanggungan, dan lain hal sebagainya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut yang digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
b. Pajak Objektif Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda,  keadaan,  perbuatan,  maupun  peristiwa  yang  mengakibatkan  timbulnya kewajiban  membayar    pajak    tanpa    memperhatikan    keadaan    pribadi    subjek pajak   dan  tempat tinggal. Seperti  contoh pengenaan terhadap pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
3.  Menurut Lembaga Pemungut
a. Pajak  Negara  (Pajak  Pusat)  Pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umunya.
b. b.  Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat provinsi,  maupun  tingkat  kabupaten  atau  kota  dan  digunakan  untuk  membiayai rumah  tangga  daerah  masing   –  masing.  Seperti  contoh  pengenaan  pajak kendaraan  bermotor,  pajak  rokok,  pajak  hotel,  pajak  restoran,  dan  lain  hal
c. sebagainya.

## Cukai
Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang – barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang  – undang ini. Yang dimaksud dengan barang – barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan adalah barang – barang yang dalam pemakaiannya antara lain perlu dibatasi, peredarannya perlu diawasi,  pemakaiannya  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  masyarakat  atau lingkungan  hidup,  dan  pemakaiannya  perlu  pembebanan    pungutan    negara    demi keadilan  dan  keseimbangan.  Dalam  Undang  –  Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang termasuk dalam barang kena cukai adalah:
a.  Hasil Tembakau
Hasil tembakau yang termasuk dalam barang kena cukai meliputi sigaret, cerutu, rokok  daun,  tembakau  iris,  dan  hasil  pengolahan  tembakau  lainnya  yang  tidak memperhatikan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam proses pembuatannya.
b.  Etil Alkohol
Barang cair, jernih, dan tidak bewarna yang merupakan senyawa organik dengan rumus  kimia  C2H5OH,  yang  diperoleh  baik  secara  peragian  dan  atau  penyulingan maupun secara
sintesa  kimiawi.Minuman  Yang  Mengandung  Etil  Alkohol  Semua  barang  cair yang mengandung etil.alkohol dan dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan,  atau cara  lainnya. Yang dimaksud dengan minuman  mengandung etil alkohol  adalah bahan pembuatannya mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku dalam pembuatannya.
c.   Hasil Produksi Rokok
Industri hasil tembakau, khususnya hasil tembakau jenis sigaret kretek tergolong industri  yang  sangat  berkembang  baik  di  Jawa  Timur  maupun  di  Indonesia  saat  ini. Kenaikan  tarif  harga  jual  eceran  dan  tarif  cukai  membuat  pabrik  lebih  menerapkan produksi sigaret kretek mesin, dengan menggunakan mesin produktivitas akan meningkat secara  signifikan,  output  yang  dihasilkan  juga  lebih  banyak  dari  pada  sigaret  kretek tangan  serta  efisiensi  waktu  dalam  memproduksi  sigaret  kretek  mesin  dapat  tercapai. Fenomena  di  Indonesia  saat  ini  sigaret  kretek  tangan  mempunyai  nilai  produksi  yang tinggi nomor dua setelah sigaret kretek mesin, selain karena penetapan harga jual eceran dan tarif cukai nya masih lebih rendah, kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena berkurangnya pengangguran.

## Tarif Cukai Hasil Tembakau
Kebijakan  tarif  cukai  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  berfungsi  sebagai pengontrol dampak yang ditimbulkan atas konsumsi hasil tembakau serta sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan cukai.Besarnya hasil penerimaan cukai hasil tembakau sesuai  pada  besarnya  beban  cukai  yang  dibayarkan  oleh  perusahaan.Berdasarkan golongan,  maka  perusahaan  hasil  tembakau  dapat  membayar  cukai  terutang  atas pemesanan  pita  cukai.  Tarif  cukai  dimaksud  terakhir  diatur  melalui  Peraturan  Menteri
Keuangan  Nomor  179/PMK.011/2012  yang  mulai  berlaku  efektif  per  tanggal  25 Desember 2012, kemudian dilakukan perubahan untuk pertama kalinya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tanggal 17 Oktober 2014 mulai berlaku pada  tanggal  1  Januari  2015,  dan  dirubah  untuk  kedua  kalinya  melalui  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  198/PMK.010/2015  berlaku  pada  tanggal  1  Januari  2016. Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2012: 31): “tarif pajak adalah dalam pemungutan pajak harus  ditetapkan  terlebih  dahulu  jenis  tarif  yang  dipergunakan,  karena  tarif  ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur. Seiring dengan pendapat tersebut cukai hasil tembakau di Indonesia memiliki sistem tarif spesifik dengan tujuan pengendalian jumlah konsumsi dan penerimaan bagi kas negara”.
Penerimaan negara selain itu pemerintah juga telah membedakan tembakau atau sigaret menjadi beberapa jenis berdasarkan proses pembuatannya, diantaranya:
a. Sigaret Kretek Mesin (I dan II) yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan  tanpa  memperhatikan  jumlahnya  yang  dalam  pembuatannya  mulai  dari pelintingan,  pemasangan  filter,  pengemasannya  dalam  kemasan  untuk  penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
b. Sigaret Putih Mesin (I dan II) yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam  pembuatannya  tanpa  dicampuri  dengan  cengkih,  kelembak,  atau  kemenyan yang  dalam  pembuatannya  mulai  dari  pelintingan,  pemasangan  filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
c. Sigaret Kretek Tangan (I, II, dan III) yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang  dalam  pembuatannya  dicampur  dengan  cengkih,  atau  bagiannya,  baik  asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai  dari  pelintingan,  pengemasan    dalam    kemasan    untuk    penjualan    eceran, sampai  dengan  pelekatan  pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
d. Sigaret Putih Tangan (I, II, dan III) yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret yang  dalam  pembuatannya  tanpa  dicampuri  dengan  cengkih,  kelembak,  atau kemenyan  yang  dalam  proses  pembuatannya  mulai  dari  pelintingan,  pengemasan
dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
e. Sigaret  Kretek  Tangan  Filter  (I,  dan  II)  yang  selanjutnya  disingkat  SKTF  adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli  maupun  tiruan  tanpa  memperhatikan  jumlahnya  yang  dalam  proses pembuatannya  mulai  dari  pelintingan,  pemasangan  filter,  pengemasan  dalam kemasan  untuk  penjualan  eceran,  sampai  dengan  pelekatan  pita  cukai,  tanpa menggunakan mesin.
b. Sigaret Putih Tangan Filter (I dan II) yang selanjutnya disingkat SPTF adalah sigaret yang  dalam  pembuatannya  tanpa  dicampuri  dengan  cengkih,  kelembak,  atau kemenyan  yang  dalam  proses  pembuatannya  mulai  dari  pelintingan,  pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan    untuk   penjualan   eceran,   sampai   dengan pelekatan   pita   cukai,   tanpa menggunakan mesin.
a. Tembakau Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
b. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat  dengan  daun  nipah,  daun  jagung  (klobot),  atau  sejenisnya,  dengan  cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
c. Sigaret Kelembak Menyan yang selanjutnya disebut KLM adalah sigaret yang dalam pembuatannya  dicampur  dengan  kelembak  dan/atau  kemenyan  asli  maupun  tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
d. Cerutu  yang  selanjutnya  disebut  CRT  adalah  hasil  tembakau  yang  dibuat  dari lembaran- lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun  tembakau,  untuk  dipakai,  tanpa  mengindahkan  bahan  pengganti atau  bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
Hasil  Pengolahan  Tembakau  Lainnya  yang  selanjutnya  disingkat  HPTL  adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 4 sampai dengan  angka  13  yang  dibuat  secara  lain  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  dan selera  konsumen,  tanpa  mengindahkan  bahan  pengganti  atau  bahan  pembantu  yang digunakan dalam pembuatannya.

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka.  Abdul  Rahman Sholeh (2015:63) mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian  yang  menggunakan  cara  untuk  mendapatkan  data  informasi  dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen catatan kisah-kisah  sejarah  atau  penelitian  kepustakaan  murni  yang  terkait  dengan  objek penelitian.
Riset  pustaka  dilakukan  dengan  membatasi  kegiatan  hanya  pada  bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (IKAPI DKI Jaya : 2004:2). Pada penelitian ini penulis  menggunakan  model  pendekatan  contect  analysis  (kajian isi)    yakni    penelitian    yang  berisikan  pembahasan  yang  mendalam  terhadap  isi  teks, dalam hal ini analisis teoritis. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah studi mengenai teks  tertulis  untuk  menganalisis  strategi  pemerintah  dalam  memaksimalkan  kebijakan kenaikan  tarif  Cukai  Hasil  Tembakau  (CHT)dalam  rangka  menekan  konsumsi  rokok Indonesiadan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mendukung  dan    menghambat pemerintah  dalam  memaksimalkan  kebijakan  kenaikan  tarif  Cukai  Hasil
Tembakau  (CHT)dalam  rangka  menekan  konsumsi  rokok  Indonesia.Setelah dilakukan  pengumpulan  data,  maka  tahap  selanjutnya  adalah  melakukan  analisis  data. Adapun analisis data dalam penelitian kepustakaan, yaitu sebagai berikut:
a. Memulai dengan materi hasil penelitian yang secara konsekuensi diperhatikan dari yang  paling  relevan,  relevan,  dan  cukup  relevan.  Cara  lain  dapat  juga,  misalnya dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang paling mutakhir, dan berangsur- angsur mundur ke tahun yang lebih lama.
b. Membaca abstrak dari setiap penelitian terlebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah  permasalahan  yang  dibahas  sesuai  dengan  yang  hendak  dipecahkan  dalam penelitian.
c. Mencatat  bagian-bagian  penting  dan  relevan  dengan  permasalahan  penleitian  dan memperhatikan daftar pustaka, apakah informasi tersebut berasal dari ide atau hasil penelitian orang lain sehingga dapat meminimalisir plagiasi.
d. Membuat  catatan,  kutipan  atau  informasi  yang  disusun  secara  sistematis  sehingga peneliti  dengan  mudah  dapat  mencari  kembali  jika  sewaktu-waktu  diperlukan (Eka,2015).
Analisis  permasalahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis SWOT sebagaimana analisis ini digunakan untuk melakukan identifikasi berbagai faktor secara  sistematis  untuk  merumuskan  strategi  perusahaan  (Freddy  Rangkuti,  2004). Analisis yang didasarkan pada logika  yang  dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan  Peluang  (Opportunities),  namun secara bersamaan dapat meminimalkan Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threaths) dan selalu berkaitan dengan pengembangan Visi, Tujuan,  Strategi  dan  Kebijakan.Analisis  SWOT  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan analisis dalam usaha penetapan strategi.

## Hasil dan Pembahasan
Strategi  Pemerintah  dalam  Meningkatkan  Sumbangan  Cukai  Rokok  Terhadap Keuangan Negara Indonesia
Cukai  hasil  tembakau  (CHT)  alias  cukai  rokok  memiliki  peran  penting  bagi negara.Keberadaan  cukai  rokok  dapat  meningkatkan  pendapatan  pemerintah.Ketika penerimaan  pajak    diperkirakan  menyusut    di  masa  pandemi,    penerimaan  cukai  hasil tembakau    dan    rokok  diharapkan  akan  menjadi  tulang  punggung  penerimaan  negara lainnya.  Dalam  10  tahun  terakhir  (2010-2019),  pertumbuhan  setoran  cukai  rokok  rata- rata  lebih  tinggi  3,4  persen  ketimbang  pertumbuhan  penerimaan  negara.  Karena  itu, kontribusi  cukai  rokok  terhadap  total  penerimaan  negara  terus  meningkat  sepanjang tahun.  Bahkan  pada  2021,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) mengharapkan kontribusinya menjadi 10,0 persen (lokadata.id, 2020)
Gambar 1 Kontribusi Cukai hasil Tembakau terhadap penerimaan negara (%) Sumber data: lokadata.id, 2020
Dalam  APBN  2021,  pemerintah  menargetkan  penerimaan  negara  dari  Cukai tahun 2021 lebih besar daripada tahun 2020. Dari total penerimaan cukai tahun 2021 CHT ditargetkan sebesar Rp 173,78 triliun. Oleh karena itu untuk meningkatkan sumbangan cukai rokok terhadap keuangan negara, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Indonesia menaikan  tarif  cukai  hasil  tembakau  (CHT)  sebesar  12,5  persen  pada  tahun  2021. Kenaikan tarif cukai rokok tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan rata-rata untuk 2020 sebesar 23%. Pemerintah akan menaikkan tarif cukai rokok per 1 Februari 2021.  Rencana  itu  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)    Nomor 77/PMK.01/2020    tentang    Rencana    Strategis    Kementerian    Keuangan    2020-  2024. Beleid  tersebut  berlaku  sejak  tanggal  diundangkan  pada  29  Juni  2020.Dalam  aturan tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan peningkatan tarif cukai rokok sebagai salah satu  arah  kebijakan  guna  mengejar    agenda  pembangunan  memperkuat  ketahanan ekonomi  untuk  pertumbuhan  yang  berkualitas  dan  berkeadilan.Kenaikan  terjadi  untuk seluruh segmen Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).Sedangkan
untuk  Sigaret  Kretek  tangan  tidak  mengalami  kenaikan  di  tahun  2021  ini.Dikutip  dari (Julita, 2020) rincian kenaikan cukai rokok di tahun 2021 sebagai berikut :
a.  Sigaret Kretek Mesin
- SKM 1 : Kenaikan Rp 125/Batang atau 16,9% (Tarif Cukai 2021 Rp 865/Batang) - SKM IIA : Rp 65/Batang atau 13,8% (Tarif Cukai 2021 Rp 535/Batang)
- SKM IIIB : Rp 70/Batang atau 15,4% (Tarif Cukai 2021 Rp 525/Batang) b.  SPM atau Sigaret Putih Mesin - SPM I : Rp 145/Batang atau 18,4% (Tarif Cukai 2021 Rp 935/Batang) - SPM II A : Rp 80/Batang atau 16,5% (Tarif Cukai 2021 Rp 565/Batang)
- SPM IIIB : Rp 470/Batang atau 18,1% (Tarif Cukai 2021 Rp 555/Batang)
Tabel 1 Matriks Analisis SWOT Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT)
IFAS EFAS STRENGTH (S) 1.  Meningkatkan penerimaan negara 2.  Mendukung program pembangunan nasional 3.  Menurunkan jumlah perokok WEAKNESS (W) Memberatkan pengusaha rokok dan perokok sendiri karena pajak dan harga rokok menjadi mahal OPPURTUNITY (O)
1. Mengurangi peredaran rokok ilegal
2. Menekan kematian akibat COVID-19 karena merokok membuat kondisi paru-paru menjadi buruk. (SO) Optimalisasi peningkatan cukai hasil tembakau atau cukai rokok yang membutuhkan kerjasama seluruh jajaran bea cukai dan pihak lainnya.
(WO)
Menggunakan dana cukai hasil tembakau atau cukai rokok untuk mensejahterakan masyarakat khususnya petani tembakau/ buruh rokok.

## THREATS (T)
Banyak pabrik yang akan gulung tikar sehingga banyak pekerja yang akan
terkena PHK.
(ST) 1.Memastikan pekerja yang terkena PHK proses dan haknya harus diberikan sesuai ketentuan perundangundangan 2. Memberikan akses pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. (WT)
Mendukung ekspor hasil tembakau dengan berbagai fasilitas.
Sumber data: primer penelitian
Seperti yang diketahui strategi menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok  pada  tahun  2021  adalah  untuk  menyelamatkan  penerimaan  negara  di  tahun tersebut.Tarif  CHT  memberikan  sumbangan  kepada  penerimaan  negara  dalam  bentuk cukai.Untuk  bisa  mencapai  target    tersebut,    menaikkan    CHT    menjadi    salah    satu langkah.    Dalam    melakukan    kebijakan  kenaikan  cukai  rokok  ini,  pemerintah mempertimbangkan semua aspek.Kondisi tak biasa saat negara masih berjuang melawan pandemi korona (COVID-19) menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan dari sisi kesehatan dan ekonomi secara umum, terutama kelompok  pekerja  dan petani.    Pada    tataran    ini    dimensi    pemahaman    yang    berkembang    lebih  banyak mempertimbangkan lima aspek, yaitu kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja di  industri  hasil  tembakau,  petani  tembakau,  peredaran  rokok  ilegal,  dan  penerimaan negara (Kemenkeu.go.id, 2020).
Pertama,  sisi  kesehatan  yakni  dengan  melihat  prevalensi  atau  jumlah  anak- anak, perempuan dan orang dewasa yang merokok cukup tinggi.Sehingga kebijakan yang diambil  dinilai  harus  mampu  menurunkan  jumlah  perokok  di  kalangan tersebut.Mengendalikan konsumsi dari produk hasil tembakau, di sini fokusnya adalah masalah  kesehatan,  dampak  kesehatan  dari  konsumsi  hasil  tembakau  atau  rokok tersebut.Di  samping  itu,  kenaikan  cukai  dianggap  akan  efektif  mengurangi  jumlah perokok dan menekan kemungkinan kematian akibat COVID-19 dikarenakan merokok dapat  membuat  kondisi  baru-paru  buruk  dan  meningkatkan  risiko  kematian  akibat wabah.  Kedua, tenaga kerja.Kebijakan  ini  juga  mempertimbangkan  tenaga  kerja  yang menggantungkan  hidupnya  di  perusahaan  rokok.Pemerintah  berupaya  melindungi keberadaan industri padat karya dalam penyusunan kebijakan cukai hasil tembakau 2021. Oleh  karenanya,  pemerintah  tidak  menaikkan  cukai  tembakau  yang  melakukan  proses pelintingan rokok secara manual.  Ketiga, petani  tembakau.Dalam  hal  ini  harus  melihat petani  dalam  menghasilkan tembakau dan memasok kepada industri rokok tetap berjalan dengan  baik.Besaran  kenaikan  tarif  cukai  memperhatikan  tingkat  serapan  tembakau lokal.Oleh sebab itu, kenaikan tarif cukai sigaret kretek lebih rendah dari kenaikan tarif cukai  sigaret  putih  Sehingga  tidak  mematikan  atau  menyusahkan  petani  tembakau. Keempat,  rokok  illegal,  kenaikan  CHT  juga  untuk  mengurangi  peredaran  rokok ilegal.Sebab,  dengan  kenaikan  cukai  ini  maka  insentif  untuk  membuat  rokok  ilegal
semakin      mahal.      Kelima,  penerimaan      negara.Kenaikan      CHT      juga      untuk mengamankan  penerimaan  negara.Meskipun  kebijakan  tarif  cukai  hasil  tembakau dititikberatkan  pada  pengendalian  konsumsi,  namun  demikian,  kebijakan  cukai  yang diambil mampu mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Target penerimaan cukai dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp173,78 triliun. Untuk itu diperlukan langkah-langkah bagi seluruh jajaran bea cukai dan kerja sama pihak lain, di dalam rangka untuk terus mendukung peningkatan CHT  dengan  dampak  yang  tetap disesuaikan.  Berangkat  dari  kelima  instrumen  tersebut, pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif.Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tiap aspek pertimbangan.
Meskipun tidak sebesar tahun 2020 yakni mengalami kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23% namun kebijakan kenaikan tarif cukai rokok ini juga cukup memberatkan pengusaha  rokok  maupun  perokok  sendiri.  Salah  satu  Pengurus  Gabungan  Pengusaha Rokok  (Gapero)  memperkirakan    banyak    pabrik    yang    akan    gulung    tikar    akibat kebijakan  tersebut.  Pasalnya, kenaikan terjadi di tengah jatuhnya daya beli masyarakat akibat  pandemi  COVID-19  (cnnindonesia.com,  2020).  Dengan  adanya  kenaikan  CHT (Cukai Hasil Tembakau) ini akan menyebabkan rokok jadi lebih mahal atau naik menjadi 13,7-14% sehingga makin tidak dapat terbeli. Di tahun 2020 saja , banyak pelaku usaha tak menjalankan kebijakan CHT secara penuh. Alasannya, jika kenaikan cukai sebesar 23 persen  berlaku  penuh  dan  Harga  Jual  Eceran  (HJE)  melambung    hingga    rata-rata    35 persen    seperti    ketetapan    pemerintah,    konsumen    akan    lari  tunggang  langgang  dan produksi bisa mandek.
Namun  pandemi  COVID-19  tidak  bisa  dijadikan  pembenaran  untuk  tidak menaikkan cukai rokok yang berimbas langsung pada harga jual.Justru, dengan kenaikan harga rokok, pemerintah berharap daya beli masyarakat (affordability) terhadap produk tersebut dapat ditekan, yang diikuti dengan menurunnya konsumsi rokok. Terlebih lagi, pemerintah  harus  mengejar  target  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN) untuk menurunkan prevalensi  merokok usia 10-18 tahun ke  level 8,7 persen pada  2024  mendatang.  Jika  tarif  cukai  rokok  tidak  dinaikan,  maka  akan  menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Potensi penerimaan negara tidak dapat dioptimakan dan juga jumlah perokok juga akan lebih besar. Upaya  untuk menekan prevalensi perokok
tersebut   harus   terus   dilakukan.Pasalnya,  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk mengatasi penyakit akibat rokok juga merugikan negara.
Untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan cukai hasil tembakau di atas dan meredam dampak kebijakan yang tidak diinginkan, maka pemerintah membuat bantalan kebijakan  dalam  bentuk  pengaturan  ulang  penggunaan  dana  bagi  hasil  cukai  hasil tembakau  (DBHCHT)  (Idxchannel.com,  2021).  Sebesar  50%  akan  digunakan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  khususnya  petani/buruh  tani  tembakau  dan buruh  rokok.  Dari  alokasi  ini,  sebesar  35%  akan  diberikan  melalui  dukungan  program pembinaan lingkungan sosial yang terdiri dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan buruh rokok.
Kemudian  sebesar  5%  untuk  pelatihan  profesi  kepada  butuh  tani/buruh  pabrik rokok termasuk bantuan modal usaha kepada buruh  tani/buruh pabrik yang  akan beralih menjadi  pengusaha    UMKM.    Serta    10%    dukungan  melalui  program  peningkatan kualitas  bahan  baku.  Sedangkan  alokasi  lainnya  yaitu  sebesar  25%  adalah  untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional, dan 25% untuk mendukung penegakan hukum  dalam  bentuk  program  pembinaan  industry,  program  sosialisasi  ketentuan  di bidang  cukai,  serta  program  pemberantasan  Barang  Kena  Cukai  Ilegal.  Selanjutnya, Pemerintah akan terus mendorong ekspor hasil tembakau Indonesia karena memiliki daya saing tinggi. Pemerintah telah memberikan fasilitas berupa penundaan pembayaran pita cukai  untuk  penjualan  lokal  bagi  perusahaan  yang  dominan  melakukan  ekspor  dari normalnya  60  hari  menjadi  90  hari,  fasilitas  Kawasan  Berikat  (KB),  dan  Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Sedangkan, dalam hal untuk mencegah kebijakan menjadi insentif  bagi  peredaran  rokok  ilegal,  upaya  pengawasan  dan  penindakan  akan  terus ditingkatkan, baik yang bersifat preventif maupun represif.

## Faktor Pendukung
a. Kenaikan  harga  rokok  kemudian  berimplikasi  pada  daya  beli  masyarakat (affordability)  terhadap      produk      dapat      ditekan,      sehingga      penurunan prelevansi   konsumsi   rokok masyarakat dapat terwujud. Membuat harga rokok menjadi  semakin  mahal,  maka  peluang  untuk  membeli  rokok  khususnya  bagi populasi  usia  10-18  tahun  menjadi  semakin  kecil  karena  tidak  terjangkau  oleh
anak-anak,  sehingga  target  pemerintah  dalam  menurunkan  prelevansi  perokok anak pada tahun 2024 menjadi 8,7% dapat segera terealisasikan
b. Menciptakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR).Sebagai  contoh  di  Beijing  yang menerapkan larangan merokok di tempat publik dan berjualan rokok jarak 100 meter dari sekolah. Di Inggris dan Skotlandia yang melarang kegiatan merokok di  dalam  mobil  dan  dekat  dengan  anak-anak,  apabila  ketahuan,  maka  akan didenda ratusan poundsterling di tempat.
c. Pembatasan    iklan,    promosi,    dan    sponsor    rokok.    Anak-anak    dan    remaja merupakan  kalangan  yang  mudah  tertarik  dengan  beragam  jenis  iklan  dan promosi.  Di  titik  inilah,  anak-  anak  dan  remaja  dilindungi  agar  tidak  terus- menerus dihujani dengan iklan rokok. Apabila pembatasan iklan, promosi, dan sponsor  rokok  dilakukan  secara  komprehensif  maka  besar  kemungkinan  dapat menurunkan prevalensi perokok.
d. Pengawasan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pengawasan terhadap barang kena cukai  yang  tidak  lagi  menggunakan  mekanisme  konvensional,  tetapi menggunakan global positioning  system  atau  GPS.  Model  pengawasan  yang menggunakan    teknologi    ini  diharapkan  bisa    memperkecil    potensi penyalahgunaan    yang    sebelumnya    terjadi    akibat  kurang  optimalnya pengawasan terhadap barang kena cukai terutama rokok.
e. Menyediakan  wadah  penyuluhan  kesehatan  kepada  masyarakat  dan  klinik berhenti  merokok.  Langkah  preventif  dalam  mengurangi  perilaku  buruk  yakni kebiasaan  merokok  yang    dapat    merusak  kesehatan  maka  dibangun  klinik perhenti  merokok.  Seperti yang dilakukan   Dinas   Kesehatan   Kota   Solok berupaya   memberikan   pelayanan   dengan mendirikan klinik berhenti merokok di  Puskesmas  Nan  Balimo,  klinik  ini  telah  beroperasi  sejak  tahun  2015sampai sekarang  dapat  menyadarkan  beberapa  klien  yang  benar-benar  ingin  berhenti merokok setelah datang ke klinik untuk melakukan konseling berhenti merokok.

## Faktor Penghambat
a. Terdapat  penelitian  yang  mengemukakan  bahwa  suatu  hal  yang  buruk  itu bersifat last longer artinya dapat bertahan lebih lama, sedangkan suatu hal baik akan sangat sukar membiasakan-nya (CNN Indonesia, 2020). Kebiasaan buruk
salah satunya merokok ini disebabkan faktor individu yang memang tidak cukup kuat  secara  mental  dan  adanya  faktor  lingkungan.  Faktor  dari  masing-masing individu,  misalnya  dalam  bungkus  rokok  telah  disematkan  gambar  paru-paru busuk  maupun  tenggorokan  yang  berlubang  atau  kalimat  „rokok membunuhmu‟,  dalam  hal  ini  tidak  akan  berpengaruh  secara  signifikan  dan kebiasaan  merokok  akan  tetap  berlanjut  karena  merasa  penyakit  itu  tidak menimpa dirinya. Kemudian dari faktor lingkungan dapat terlihat dari kebiasaan dari lingkungan disekitar, apabila berada di lingkup yang suka merokok, maka seseorang akan cenderung mengikuti trend pergaulan yang sedang terjadi dalam kelompok lingkungan tersebut.
b. Memanjakan  industri  rokok.  Sebagai  contohperbandingan  antara  rokok  dan minuman  beralkohol.  Keduanya  sama-sama  barang  kena  cukai,  namun perlakuan  yang  diberikan  sangat  berbeda.  Minuman  beralkohol  tidak  boleh diiklankan,  penjualannya  dibatasi,  dan  harganya  mahal  karena  tarif  cukainya yang tinggi. Tapi tidak demikian dengan rokok. Iklan dan promosi rokok masih eksis disekeliling  masyarakat bahkan ditonton seluruh kalangan tanpa batasan umur, dan jual beli rokok yang selalu tersedia pada setiap toko, baik tokok skala kecil atau besar bahankan pedangan asongan pun kerap berjualan roko .
c. Para    elit    politik    baik    jajaran    eksekutif    dana    legislatif    yang    masih menganggap  bahwa industri tembakau atau rokok sebagai industri yang sangat berkontribusi  pada  pembangunan,    padahal  kenyataannya  dampak  buruk industri  kepada  masyarakat  jauh  lebih  besar,  dari  segi  kesehatan,  ekonomi, lingkungan, dll.
d. Efektifitas  komunikasi  dengan  simbol  sebagai  peringatan.  Penggunaan peringatan  yang  disampaikan  melalui  gambar  atau  bahkan  narasi  sangat tergantung  dari  sisi  budaya,  pendidikan  maupun  adat  istiadat.  Budaya masyarakat  kita  yang  kurang  gemar  membaca,  mereka    lebih    patuh    pada bahasan    lisan    langsung    oleh    seorang    tokoh    atau    bahkan  langsung diperlihatkan  dampak  negatifnya  pada  penderita.  Kurang  efektifnya  larangan rokok  ini  terlihat  dari  tren  masih  terus  meningkatnya  jumlah  perokok  di Indonesia dan menciptakan prevalensi merokok yang masih tinggi.
e. Peningkatan peredaran cukai illegal dan rokok tanpa cukai. Apabila tarif cukai makin tinggi, maka taktik memproduksi rokok ilegal yang tidak membayar cukai akan  semakin  marak.  Oleh  sebab  itu  rokok  ilegal  harus  dibasmi  demi keberlangsungan industri rokok nasional dan penyelamatan penerimaan negara dari sektor cukai.

## Kesimpulan
Optimalisasi  kebijakan  kenaikan  tarif  Cukai  Hasil  Tembakau  (CHT)  menjadi aspek  penting  dalam  menekan  konsumsi  rokok  di  Indonesia.  Dengan  kekuatan  dan peluang  yang  dimilki  oleh    Indonesia  menjadikan  komponen  penting  dalam memaksimalkan  kebijakan  tarif  cukai  hasil  tembakau.  Dengan  lebih  menitikberatkan pada  pengendalian  konsumsi,  kebijakan  kenaikan  tarif  Cukai  Hasil  Tembakau  (CHT) dapat  memberikan  kontribusi  bagi  pemerintah  maupun  masyarakat,  disamping memperbaiki  kualitas  kesehatan  masyarakat,  kenaikan  tarif  juga  akan  mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Rekomendasi yang diajukan oleh  peneliti  untuk  mengatasi  kelemahan  dan  tantangan  dapat  direalisasikan  melalui strategi persilangan/matrik hasil analisa SWOT.

## Daftar Pustaka
Abdul Rahman Sholeh. (2015). Pendidikan Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa .
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ahsan, A., Wiyono, N. H., & Aninditya, F. (2012). Beban Konsumsi Rokok, Kebijakan Cukai dan Pengentasan  Kemiskinan. Scientific  Articles.  Depok:  Demographic Institute,  Faculty  of Economic, Universitas Indonesia.
Anggota  IKAPI  DKI  Jaya.  (2004). Metode  Penelitian  Kepustakaan .  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Antonius,  Immanuel.  (2019). 96  Persen  Penerimanaan  Cukai  Masih  Disumbang  dari Industri  Hasil  Tembakau .  https://www.liputan6.com/bisnis/read/4167377/96- persen-penerimaan-cukai- masih-disumbang-dari-industri-hasil-tembakau, diakses pada 26 Mei 2021.
Aristananda, A., & Darwanto, D. (2017). Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (PMK Nomor 147/Pmk. 010/2016) Terhadap Sektor Perekonomian Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Sekolah Vokasi).
CNN  Indonesia.  (2020). Alasan  Orang  Nekat  Merokok  Meski  Bahaya  dan  Harga Cukai  Naik. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201211164648-284- 581058/alasan-orang- nekat-merokok-meski-bahaya-dan-harga-cukai-naik, diakses pada 28 Mei 2021
DDTC     News.     (2020 ).     Sri     Mulyani: Tarif     Cukai     Rokok     2021     Naik 12,5%!     Ini Perinciannya . https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-tarif-cukai-rokok- 2021-naik-125-ini- perinciannya-26199?page_y=812,diakses pada 26 Mei 2021. Detik  Finance.  (2021). Cukai  Naik  12,5%,  Segini  Harga  Rokok  Terbaru . https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5363697/cukai-naik-125-segini- harga-rokok- terbaru, diakses pada 26 Mei 2021.
Haslinda,  D.  A.,  &  Triyonowati,  T.  (2020). Pengaruh  Pengumuman  Kenaikan  Tarif Cukai Rokok Terhadap   Harga   Saham   Industri   Rokok   di   BEI . Jurnal   Ilmu Dan   Riset   Manajemen (JIRM), 9(3).
Herdiana.  (2013). Pengaruh  Hasil  Produksi  Rokok  dan  Tarif  Cukai  Rokok  Terhadap Kinerja  Penerimaan  Bea  dan  Cukai. Journal  of  Chemical  Information  and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Kartiningrum,    E.D.    (2015). Panduan    Penyusunan    Studi    Literatur. Lembaga Penelitian  dan Pengabdian Masyarakat: Politeknik Kesehatan Majapahit.
Kemenkeu  DJBC.  (2020). BPK  Apresiasi  Kinerja  Bea  Cukai  dalam  Menjaga Penerimaan  Negara  Dari  Sektor  Cukai .  https://www.beacukai.go.id/berita/bpk- apresiasi-kinerja-bea-cukai-dalam-menjaga-penerimaan-negara-dari-sektor- cukai.html, diakses pada 28 Mei 2021
Manalu, Ricardo Senio Boang. (2019). Efektivias dan Kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) Terhadap  Penerimaan  Cukai  Sebelum  dan  Setelah  Penyesuaian   Tarif PMK    Nomor  198/PMK.010/2015 .  Skripsi.  Ilmu  Administrasi,  Universitas Brawijaya.
Mufida,  S.,  Timur,  F.  G.  C.,  & Waluyo,  S.  D.  (2020). Strategi  Pemerintah  Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi . Independen, 1(2), 121–130. https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130
Prakoso, Jaffry Prabu. (2021). R okok Berkontribusi Besar untuk Penerimaan Negara dari Cukai, Menyumbang 97 Perse. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210427/259/1387078/rokok- berkontribusi-
besar-untuk-penerimaan-negara-dari-cukai-menyumbang-97-persen,  diakses  pada 28 Mei 2021 Pranita, Ellyvon. (2020). Jumlah Perokok di Indonesia Tinggi, Ahli Desak Pemerintah Lakukan 5 Hal. https://www.kompas.com/sains/ read/2020/09/25/200500823/jumlah-perokok-di-indonesia- tinggi-ahli-desak- pemerintah-lakukan-5-hal?page=all, diakses pada 28 Mei 2021
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Pajak
Wardani,  A.  K.  (2019) Prosedur  Administrasi  Pita  Cukai  Rokok  Pada  Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan .