ISSN Cetak (p-ISSN)  : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755

## PERJANJIAN EKSTRADISI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Submitted : October 2021 Revised : November 2021 Published : November 2021 Nurul Fathanah 1 , M. Akhsanudin 2
Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah 1 , Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah 2 Nurulfathanah824@gmail.com 1 , Moch.ahsanudin@gmail.com 2
Abstrak: Perjanjian  ekstradisi  sekarang  ini  yang  diadakan  antar  negara,  disebabkan adalah  karena  semakin  berkembangnya  zaman.  Sekarang  ini  orang  berbuat  tindak pidana tidak takut lagi untuk melaMaka dalam hal ini penulis akan mengkaji dari segi Fiqih  Siyasah.  Bagaimanakah  pandangan  dari  Fiqih  Siyasah  mengenai  perjanjian ekstradisi ini. Jadi dalam hal ini bagaimanakah konsep perjanjian ekstradisi sekarang ini  menurut  Fiqih  Siyasah.  Apakah  sudah  sesuai  atau  belum.  Dan  juga  mengenai prinsip-prinsip umum dari perjanjian ekstradisi itu sendiri, sudah sesuai dengan Fiqih Siyasah atau belum. Dilihat dari contoh perjanjian ekstradisi dengan negara lain, yang akan dilihat materi, konsep dari perjanjian tersebut menurut Fiqih Siyasah. Dan juga perjanjian  ekstradisi  itu  sendiri  dari  segi  pengertian,  konsep  dan  lain-lainnya,  sudah sesuai  dengan  Fiqih Siyasah atau tidak. Bahwa ternyata dalam  Fiqih Siyasah sendiri telah  mengenal  adanya  perjanijian  ekstradisi.  Mengenai  prinsip-prinsip  umum  yang ada  banyak  yang  telah  sesuai  secara  substansial.  Ada  ketidak  sesuaian,  yaitu mengenai  negara-negara  yang  dapat  melakukan  perjanjian  ekstradisi.  Dalam  Fiqih Siyasah  negara  yang  dapat  mengadakan  perjanjian  ekstradisi  adalah  negara-negara yang  termasuk  dalam  negara  Darus  Salam,  sedangkan  yang  termasuk  dalam  Darul Kuffar  tidak  dapat  mengadakan  perjanjian  ekstradisi  dengan  negara  yang  termasuk dalam  Darus  Salam.Selain  itu  dapat  disimpulkan  ada  hal-hal  yang  kurang  sesuai dengan  Fiqih  Siyasah,  yaitu  mengenai  pelaku  tindak  kejahatan,  yang  mana  dalam Fiqih  Siyasah  itu  diperjelas  mengenai  apakah  orang  tersebut  muslim,  atau  dzimmi. Sementara dalam perjanjian ekstradisi pada umumnya tidak secara jelas menyebutkan tentang pelaku kejahatan apakah dia itu muslim atau dzimmi.
Kata Kunci: Perjanjian, Ektradisi, Fiqih Siyasah
Abstract: The current extradition treaty that is being held between countries is due to the  development  of  the  times.  Nowadays  people  who  commit  crimes  are  no  longer afraid  to  commit  crimes.  So  in  this  case  the  author  will  examine  it  from  the perspective  of  Siyasah  Fiqh.  What  is  the  view  of  Fiqh  Siyasah  regarding  this extradition  agreement.  So  in  this  case  how  is  the  concept  of  the  current  extradition treaty  according  to  Fiqh  Siyasah.  Is  it  appropriate  or  not.  And  also  regarding  the general principles of the extradition agreement itself, are they in accordance with Fiqh Siyasah or not. Judging from examples of extradition agreements with other countries, the  material  that  will  be  seen  is  the  concept  of  the  agreement  according  to  Fiqh Siyasah. And also the extradition agreement itself in terms of understanding, concept and others, is it in accordance with Siyasah Fiqh or not. Whereas it turns out that in
Fiqh Siyasah himself has recognized the existence of an extradition treaty. As regards the  general  principles  there  are  many  which  have  been  substantially  complied  with. There  is  a  discrepancy,  namely  regarding  countries  that  can  enter  into  extradition agreements. In Fiqh Siyasah, countries that can enter into extradition agreements are countries that are included in Darus Salam countries, while those that are included in Darul Kuffar cannot enter into extradition agreements with countries that are included in  Darus  Salam.  with  the  Siyasa  Fiqh,  namely  regarding  the  perpetrators  of  crimes, which in the Siyasa Fiqh it is clarified whether the person is a Muslim, or a dhimmi. Meanwhile,  extradition  agreements  generally  do  not  clearly  state  whether  the perpetrators of crimes are Muslims or dhimmis.
Keywords: Agreement, Extradition, Fiqh Siyasah

## PENDAHULUAN
Dalam  bidang  keamanan,  terjadinya  tindak  kejahatan  adalah  merupakan permasalahan  yang universal bagi  setiap  negara.  Kejahatan  lintas  negara  dewasa  ini telah  menjadi  salah  satu  ancaman  serius  terhadap  keamanan  dan  kestabilitasan nasional  maupun  global.  Kejahatan  lintas  negara  atau  juga  kejahatan  transnasional ( Transnational Crime) merupakan kejahatan yang melampaui batas-batas negara yang dilakukan  oleh  perorangan  maupun  berkelompok  di  negara  lain  yang  bukan  negara darimana  iaberasal.  Kejahatan  transnasional  yang  kerap  terjadi  antara  lain  adalah pemalsuan  surat-surat  atau  dokumen,  penculikan,  pencurian,  perdagangan  manusia, narkotika,  penjualan  aset  negara  secara  tidak  sah  atau  ilegal,  terorisme,  pencucian uang,  kejahatan  dunia  maya,  kejahatan  ekonomi,  penyelundupan  dan  kejahatan transnasional lainnya. 1
Sebelumnya  pada  tahun  1970  istilah  kejahatan  transnasional  merupkan pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut sebagai organized  crime atau  kejahatan  terorganisir.  Istilah  tersebut  digunakan  untuk menjelaskan kompleksitas  yang ada di  antara kejahatan terorganisir, kejahatan  kerah putih ( white collar crime ), dan korupsi yang melampaui batas negara dan berdampak pada pelanggaran hukum di berbagai negara dengan karakteristik berbahaya di tingkat internasional. 2 Pada perkembangannya kemudian PBB menggunakan istilah kejahatan lintas negara sebagai  kegiatan kejahatan dengan  skala  yang luas dan kompleks  yang
1 “Laporan Golongan Kejahatan Transnasional”, dalam http://ncic.polri.go.id diakses pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017
2 M. Irvan Olii, 2005 , Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. 1 september 2005, hlm. 20
dilakukan  oleh  kumpulan  organisasi  yang  rumit  dan  mengeksploitasi  pasar  illegal yang ada dilingkungan masyarakat internasional. 3
Menurut  Indonesian Transnational  Crime  Centre (TNCC),  kata  lintas  negara tidak  hanya  diartikan  sebagai  makna  dari  internasional  atau  yang  melewati  batas negara  saja,  namun  lebih  dari  itu  sifat  kejahatannya  yang  melibatkan  lintas  batas perbatasan  sebagai  bagian  penting  dari  kehiatan  kejahatan  mereka.  Selain  itu kejahatan  lintas  negara  juga  termasuk  kejahatan  yang  terjadi  di  satu  negara,  namun akibatnya  sangat  berpengaruh  terhadap  negara  lain. 4 Menurut  Pries  dalam  M.  Irvan Olii  (2005),  “Perbedaan  makna  antara  internasional  dan  transnasional  adalah  bahwa transnasional  semakin  mengedepankan  kuantitas,  kualitas,  praktek,  jaringan,  dan hubungan-hubungan lain yang menyangkut lintas batas negara.”
Dalam  hal  ini,  kejahatan  lintas  batas  negara  merupakan  ancaman  yang  di tanggapi dengan serius oleh masing-masing negara karena mengancam keamanan dan kestabilitasan negara tersebut. salah satu kejahatan lintas negara yang menjadi sorotan dalam  penelitian  ini  adalah  banyaknya  kasus  penyelundupan  manusia  ( People Smuggling) yang  terindikasi  mengarah  kepada  perdagangan  manusia  ( Human Trafficking). Tindak  kejahatan  dengan  melakukan  penyelundupan  manusia  secara illegal  merupakan  pelanggaran  hukum  yang  banyak  terjadi  dalam  hubungan internasional,  apalagi  dengan  adanya  dukungan  dari  meluasnya  arus  era  globalisasi yang  mendukung  mobilitas  manusia  dari  negara  satu  ke  negara  lainnyameningkat daripada sebelumnya.
Dikarenakan  kejahatan  transnasional  berkaitan  dengan  banyak  negara  maka dibutuhkan  keterlibatan  berbagai  pihak  untuk  menghadapinya,  juga  membutuhkan komitmen  yang  kuat  serta  kemauan  bersama  dari  seluruh  negara  dan  berbagai komponen  terkait,  yang  mempunyai  kepentingan  demi  tercapainya  kedamaian  dan keamanan dalam negeri bagi masing-masing negara.
Dalam  upayanya  pemerintah  menerapkan  berbagai  cara  dan  strategi  dengan harapan dapat memberantas tindakan kejahatan dari daftar permasalahan yang terjadi di dalam negara nya. Bukan hanya usaha dalam memberantas namun juga pemerintah mengerahkan  upayanya  dalam  mencegah  serta  mengurangi  intensitas  terjadinya tindak kejahatan.
3 “Kejahatan Lintas Negara”, dalam http://www.academia.edu/11452140/Kejahatan_Lintas_Negara , pada tanggal 20 Januari 2017
4 M. Irvan Olii, loc cit
Tidak  kalah  dengan  upaya  pemerintah  yang  melakukan  kerjasama  dengan banyak  negara  untuk  memerangi  kejahatan  yang  menjadi  ancaman,  para  pelaku kejahatan  pun  melakukan  usaha  ekstra  untuk  dapat  lepas  dari  jeratan  hukum  atas tindakan  kejahatan  yang  sudah  dilakukan  nya.  Usaha  yang  sangat  sering  dilakukan oleh  para  pelaku  kejahatan  ini  diantaranya  adalah  melarikan  diri  dengan  berbagai cara,  seperti  memalsukan  dokumen  kematian  ataupun  lari  ke  negara  lain  untuk menghapus  jejak  keberadaannya  dengan  harapan  tidak  akan  tertangkap  dan  tidak harus bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang telah dilakukannya.
Melarikan  diri  ke  negara  lain  di  anggap  menjadi  pilihan  yang  cukup menguntungkan bagi para pelaku. Bagaimana tidak, di negara yang di jadikan tujuan pelarian  nya  ia  dapat  memulai  hidup  yang  baru  tanpa  di  ketahui  identitas  aslinya. Termasuk,  mayoritas  penduduk  setempat  tidak  begitu  menyadari  alasan  tentang keberadaan nya disana. Sehingga ia dapat merasa aman dalam persembunyiannya.
Namun usaha pemerintah juga tidak kalah dengan para pelaku kejahatan, demi melacak  keberadaan  pelaku  kejahatan  pemerintah  melakukan  kerjasama  dengan beberapa  pihak  yang  dinilai  dapat  membantu  pencarian  pelaku  kejahatan  di  negara lain.  Pencarian  ini  bukan  lah  perkara  yang  mudah  apalagi  tingkat  kesadaran  warga akan hukum antar negara jelas berbeda.
Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  dalam  Masalah  Pidana  ( Mutual  Legal Assistance  in  Criminal  Matters), kejahatan  tidak  pernah  mengenal  ruang  batas  dan waktu,  sementara  penegak  hukum  memiliki  keterbatasan  wilayah  yurisdiksi  yang diatur oleh undang-undang. Tata cara penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan  sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP  hanya  berlaku  dalam  yurisdiksi wilayah negaranya. Para penegak hukum  akan mengalami  hambatan manakala suatu proses  penyidikan  melewati  batas  yurisdiksi  negara  dimana  setiap  negara  memiliki perbedaan system hukum dan prosedur acara pidana.
Untuk mengatasi perbedaan system hukum dan prosedur acara tersebut, dapat diatasi  melalui  kerjasama  Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  (BHTB)  antara  dua  negara atau lebih yang dikenal dengan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA). Banyak  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam  ekstradisi  maupun  MLA  yang kesemuanya tercantum di dalam Undang-undang sehingga menimbulkan kesan bahwa ekstradisi  ataupun  MLA  memiliki  alur  yang  berbelit-belit  serta  lama  prosesnya.
Namun  hal  ini  terjadi  karena  semata-mata  untuk  menghormati  dan  mematuhi ketentuan atau peraturan baik di negara sendiri maupun negara lain.
Dalam kasus-kasus tertentu, setelah terjadinya penangkapan di negara pelarian nya,  pelaku  akan  menjadi  tahanan  sementara  di  negara  itu.  Negara  pemohon  akan meminta  pelaku  atau  tahanan  tersebut  di  kembalikan  ke  negara  tempat  dimana  ia melakukan tindak kejahatan, hal ini di sebut dengan ekstradisi ( extradition). 5
Ekstradisi  adalah  sebuah  proses  formal  di  mana  seorang  tersangka  criminal ditahan oleh suatu pemerintah diserahkan kepada pemerintahan lain untuk menjalani persidangan  atau,  tersangka  tersebut  sudah  disidang  dan  ditemukan  bersalah, menjalani hukuman nya. 6
Ekstradisi  ini  di  dukung  dengan  adanya  perjanjian  ekstradisi  yang  terjadi secara  bilateral  untuk  dapat  mengadili  pelaku  kejahatan  dari  negara  lain  demi memberantas kejahatan dan menegakkan keadilan.
Dalam  konteks  ini  kejahatan  yang  melibatkan  ekstradisi  tentu  saja  akan melibatkan  peran  dua  negara  atau  lebih  dalam  penangannya.  Contoh  kejahatan  yang terjadi  adalah  tindakan  penyelundupan  manusia  ( people  smuggling) yang  dilakukan oleh  salah  seorang  warga  negara  Iran  bernama  Mohammed  Naghi  Karimi  Azar  ke negara  Australia.  Tersangka  melakukan  penyelundupan  manusia  ke  negara  Australia dan melarikan diri ke Indonesia berdasarkan permohonan pencarian tersangka melalui Red Notice yang di terima oleh pihak Interpol ( International Police) di Jakarta maka di lakukan lah pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa M. Naghi Karimi Azar.
Dalam  hal  ini  perbedaan  sistem  hukum  dan  prosedur  acara  yang  berbeda tentunya  menyebabkan  banyaknya  kesulitan  untuk  dapat  melaksanakan  ekstradisi dengan  tujuan  menegakan  keadilan  yang  tidak  hanya  terpaku  pada  yurisdiksi  satu wilayah  negara,  namun  juga  di  dasari  dengan  tujuan  menghadapi  ancaman  dalam bidang keamanan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif  di  Bidang  perjanjian  extradisi,  yaitu  mencari  dan  mengkaji  norma-norma hukum,  baik  yang  ada  dalam  undang-undang  maupun  keputusan-keputusan pengadilan,  tentang  kendala  kendala  yuridis  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  dalam
5 “Prosedur ekstradisi”, dalam http://www.interpol.go.id/en/component/docman/doc_download/61- ekstradisi-21364c pada tanggal 29 Januari 2017
6 “Ekstradisi”, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/ekstradisi pada tanggal 30 Januari 2017
Pengembalian  Pelaku  Korupsi  yang  melarikan  diri  ke  Singapura  dan  juga bagaimanakah  mekanisme  yang  seharusnya  digunakan  oleh  Indonesia  untuk  dapat mengembalikan  pelaku  korupsi  tersebut.  Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini, penulis  akan  melakukan  penelaahan  secara  mendalam  terhadap  fiqih  siyasah  yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Extradisi.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
a. Pengertian Perjanjian Ekstradisi Dan Dasar Hukum Perjanjian Ekstradisi
Dalam  Fiqih  Siyasah  dikenal  adanya  hubungan  internasional  yang memerlukan adanya sebuah perjanjian antar negara dan antar bangsa dalam menjalani hubungan  antar  bangsa  dan  antar  negara.  Apalagi  dalam  hal  penegakan  hukum  di dalamnya.  Berdasarkan  kenyataan  bahwa  semua  orang  tidaklah  mau  menerima, apalagi  mentaati  hukum  Islam  itu  sebagai  hukum  Internasional.  Dalam  menjalani hubungan  internasional  dan  untuk  mentaati  hukum  internasional  diperlukan  adanya sebuah  perjanjian  antar  negara.  Perjanjian  ( treaty )  dalam  hukum  internasional  ialah persetujuan antara dua negara atau lebih  guna mengatur hubungan-hubungan hukum dan hubungan-hubungan internasional dan meletakkan dasar yang harus dipatuhi. 1
Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hukum internasional yang berlaku sekarang  lahir  dari  kebiasaan-kebiasaan  yang  berlaku  antara  negara  dan  dari perjanjian-perjanjian  yang  mengikat  negara-negara  itu.  Adapun  hukum  Islam internasional,  mengambil  kekuatannya  dari  dasar  (prinsip-prinsip)  kemanusiaan umum yang telah kita bentangkan di atas itu, termasuk di dalamnya memenuhi   janji. 2 Pada  mulanya  perkataan  ‘perjanjian’ (mu’ahadah) itu  dipakai  bagi  persetujuan- persetujuan  internasional  yang  penting-penting  dan  yang  berbentuk  politik,  seperti perjanjian-perjanjian  damai  atau  persekutuan.  Adapun  perjanjian-perjanjian  yang tidak bercorak politik disebut ‘persetujuan’, ittifaqiyah ( convention ) atau persepakatan ittifaq ( record ). 3
Dipandang  dari  sudut  masa,  perjanjian-perjanjian  internasional  itu  ada  yang bersifat sementara dan ada pula yang abadi. Sedang dipandang dari sudut kesahannya, ia  itu  boleh  jadi  sah  dan  boleh  pula  tidak  sah.  Adapun  melihat  persoalannya,  ia  itu
1 Ali-Ali Mansur, Syari’at Islam dan Hukum internasional Umum , (Jakarta: Bulan Binatang, 1979), hlm.107.
2 Ibid. , hlm. 107
3 M. Abu Zahrah, Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam , (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 91
terkadang  perjanjian  politik  atau  sosial.  Sebenarnya  perjanjian  itu  bermacam-macam dan ditentukan oleh sifat perjanjian itu sendiri. 4
Hukum  internasional  tidak  melarang  mengadakan  perjanjian  itu  secara  lisan saja.  Tetapi  telah  menjadi  tradisi  bahwa  setiap  perjanjian  dibuat  dengan  tertulis, sehingga  mungkin  menyampaikan  pada  kekuasaan-kekuasaan  yang  bersangkutan untuk disahkan. Terkadang penulisan itu dibuat dalam beberapa naskah dan terkadang pula  didaftarkan  dalam  daftar  internasional,  seperti  pada  sekretariat  Liga  Bangsa- bangsa dahulu dan sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa sekarang. 5
Dilihat  dari  berbagai  pendapat  di  atas  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa perjanjian  adalah  suatu  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  antar  bangsa  dan  antar negara  dalam  hal  politik  atau  hukum  dalam  keadaan  damai.  Yang  ditujukan  untuk keadaan yang lebih baik.
Sementara  itu  Ekstradisi  adalah  mempunyai  kata  lain  yaitu  penyerahan penjahat.  Setiap  negara  Islam  dipandang  sebagai  wakil  yang  mutlak  bagi  Islam  di dalam menjalankan syari’at  Islam. Karena itu apabila seorang Indonesia, melakukan tindak pidana di Indonesia, maka dia dapat diperkarakan di Mesir. 6 Ada pendapat yang mengatakan tentang ektradisi tidak secara jelas tapi menyatakan bahwa setiap negara yang termasuk Darus Salam dipandang sebagai wakil yang mutlak bagi negara yang lain  untuk  menjalankan  hukum  Islam. 7 Dari  beberapa  pendapat  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Perjanjian  Ekstradisi  menurut  Fiqih  Siyasah  adalah  perjanjian antara  dua  negara  di  bidang  hukum  dalam  hal  penyerahan  penjahat  antara  negara Darus Salam.
Mengenai  dasar  hukum  dari  perjanjian  ekstradisi  dalam  Al-Qur’an  tidak menyebutkan  secara  pasti  mengenai  aturan  yang  jelas  dari  Al-Qur’an.  Dalam  buku dari  T.  M.  Hasby  Ash-Shiddieqy  atau  buku  yang  lain  hanya  menyebutkan  satu  ayat yang mungkin dianggap mirip, yaitu sebuah ayat, Allah SWT berfirman: 8
4 Ali-Ali Mansur, Syari’at Islam, hlm.107
5 Ibid. , hlm.109
6 T.M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Hukum  Antar  Golongan  Dalam  Fiqih  Islam ,  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1971), hlm.
7 L. Amin Widodo, Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional , (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 31
8 Al-Mumtahanah (60) : 10
ترجهم تنمؤلما مكءاج اذا اونما نيذّلا اهييا لاف تنمؤم ّنهوتملع ناف ّننهايمبا ملعا الله ّنهونحتماف اذا ّنهوحكنت نا مكيلع حانجلاو اوقفنا اّم مهوتاو ّنله نوّليح مهلاو مله ّلح ّنهلا راّفكلا لىا ّنهوعجرت مكنيب مكيح الله مكح كلذ اوقفنا ام اولئسيلو اوقفناام اولئسو رفاوكلا مصعب اوكستملاو ّنهروجا ّنهومتيتا ميكح ميلع اللهو

## b. Praktek Perjanjian Ekstradisi Dalam Fiqih Siyasah
Yang  akan  dibahas  dalam  sub  bab  ini  adalah  peranan  perjanjian  ekstradisi dalam  Fiqih  Siyasah.  Dalam  Fiqih  Siyasah,  perjanjian  ekstradisi  termasuk  dalam kajian  Fiqih  Dualy  ‘Am  atau  Siasah  Kharijiyah  As  Syar  ‘iyyah  yang  titik  berat pembicaraannya ialah sekitar hubungan antara negara dan orang-orang yang tercakup dalam hukum internasional. Hubungan ini melahirkan dua aturan hukum yaitu hukum publik  internasional  dan  hukum  perdata  internasional.  Hukum  publik  internasional mengatur  hubungan  antara  negara-negara  Darus  Salam  dengan  negara  lain  yakni Darul Kuffar atau antara Negara Darus Salam dengan warga negara dari negara lain, yang bukan termasuk dalam lapangan hukum perdata Internasional. 22
Berarti  peranan  Fiqih  Siyasah  dalam  hal  ini  adalah  mengatur  bagaimana hubungan antar negara. Hubungan dalam hal ini berarti hubungan internasional, disini maksudnya  adalah  hubungan  antara  suatu  negara  dengan  negara  lainnya.  Hubungan antar  negara  bagaimanapun  tidak  dapat  dihindari  dalam  kehidupan  pergaulan  dunia. Bermacam kebutuhan antara satu negara dengan negara lainnya yang mengakibatkan mereka  harus  selalu  berhubungan  antara  satu  negara  dengan  negara  lainnya.  Mulai dari kebutuhan primer manusia sendiri sebagai rakyat di suatu negara seperti sandang dan  pangan  sampai  pada  masalah  sosial  lainnya  seperti  hubungan  kebudayaan  dan politik  termasuk  masalah  keagamaan.  Seperti  terlihat  dalam  kenyataan  kehidupan negara-negara  yang  ada  di  belahan  bumi,  antara  satu  negara  dengan  negara  lainnya selalu  saling  membutuhkan  bantuan  termasuk  dalam  mendapat  jaminan  keamanan warga negaranya ketika beraktivitas di negara tetangganya, baik dalam kegiatan sosial budaya,  ekonomi  maupun  politik.  Karena  itu  untuk  mengatur  agar  teraturnya hubungan ini diperlukan hukum internasional.
22 Ibid. , hlm, 1
Hukum internasional  adalah hukum  yang membicarakan masalah tata hukum dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur pergaulan antar negara, dalam rangka itu pula ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan diantaranya. 23
Hubungan internasional dibagi menjadi dua kelompok yaitu :
a. Hubungan antar bangsa dan negara dalam Dar al-Salam, dan
b. Hubungan antar bangsa dan negara dalam Dar al-Kuffar.
Yang dimaksud dengan Dar al-Salam adalah negara yang di dalamnya berlaku hukum  Islam  sebagai  hukum  perundang-undangan  atau  negara  yang  berpenduduk beragama  Islam  dan  dapat  menegakkan  hukum  Islam  sebagai  hukum  perundang- undangan  atau  hukum  positif.  Negara-negara  yang  semua  atau  mayoritas penduduknya  terdiri  dari  umat  Islam  digolongkan  kepada  Dar  al-Salam,  walaupun pemerintahannya bukan pemerintahan Islam, akan tetapi orang-orang Islam penduduk negeri  dapat  dengan  leluasa  menegakkan  hukum  Islam  sebagai  hukum  perundang- undangan. Sementara yang dimaksud dengan Dar al-Kuffar adalah negara yang tidak berada  di  bawah  kekuasaan  umat  Islam,  atau  negara  yang  tidak  dapat  atau  tidak tampak  berlakunya  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam,  baik  terhadap  penduduknya yang  beragama  Islam  maupun  penduduk  beragama  lain.  Selama  orang-orang  Islam dimana  mereka  bermukim  secara  tetap  dan  tidak  mampu  melahirkan  hukum  Islam sebagai  hukum  perundang-undangan  negara,  negara  tersebut  dapat  dikategorikan sebagai negara Dar al-Kuffar. 24
Disanalah  letak  peranan  Fiqih  Siyasah  dalam  membentuk  suatu  perjanjian ekstradisi,  dimana  lebih  berperan  dalam  mengatur  hubungan  internasional.  Dan diterapkan  ketika  timbulnya  kejahatan  antar  negara,  baik  Dar  al-Salam  maupun  Dar al-Kuffar.  Apakah  hukum  Islam  itu  dapat  diterapkan  atas  semua  penduduk  negeri yang  berada  di  lingkungan  yurisdiksi  hukum  Darus  Salam  atau  hanya  atas  orang Islam, atau hanya atas sebagian saja dari mereka dan tidak atas yang lain. Dan apabila hanya  dapat  diterapkan  atas  perbuatan  tindak  pidana  (jarimah)  yang  terjadi  dalam yurisdiksi hukum Darus Salam, apakah hukum Islam itu dapat diterapkan atas semua penduduk  negeri  Darus  Salam  ia  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  dalam lingkungan yurisdiksi hukum Darul Kuffar.
23 Subekti, Kamus Hukum , (Jakarta: Paramita, 1972), hlm. 48
24 M.  Hasbi  Amiruddin, Konsep  Negara  Islam  menurut  Fazlur  Rahman ,  (Yogyakarta:  UII Press, 2000), hlm, 141.
Pada  asasnya  hukum  Islam  berlaku  bagi  segenap  penduduk  negeri  yang berada dalam lingkungan yurisdiksi hukum Darus Salam meskipun bentuk dan corak pemerintahannya berlainan.
Prinsip  hukum  Islam  berlaku  atas  semua  penduduk  tanpa  melihat  kepada adanya  perbedaan-perbedaan  agama,  bahasa  dan  kebangsaan,  maka  dari  itu  yang bermukim  dalam  yurisdiksi  hukum  Darus  Salam  berkewajiban  untuk  melaksanakan hukum  Islam,  atas  segala  perbuatan  pidana  (jarimah),  baik  yang  dilakukan  di  Darus Salam, atau di Darul Kuffar atas siapa saja yang melakukannya dan dimana saja.

## C. Analisis Fiqih Siyasah terhadap Perjanjian Ekstradisi
Salah  satu  kewajiban  dalam  agama  yang  terbesar  adalah  urusan  memimpin orang banyak, karena agama tidak akan bisa tegak tanpa adanya pemimpin itu. Karena kemaslahatan  manusia  tidak  bisa  sempurna  kecuali  dengan  bermasyarakat,  setiap orang  membutuhkan  orang  lain,  sedangkan  dalam  sebuah  masyarakat  haruslah  ada seorang pemimpin.
Dengan  semakin  majunya  peradaban,  maka  negara-negara  modern  mulai memisahkan  kekuasaan  negara  menjadi  tiga  kekuasaan,  yaitu  kekuasaan  legislative sebagai  pembuat  undang-undang,  eksekutif  sebagai  pelaksana  dan  yudikatif  sebagai kekuasaan  peradilan.  Indonesia  menganut  tiga  pemisahan  kekuasaan  ini,  meskipun pembagian ini tidak sama dengan pembagian kekuasaan menurut ajaran trias politika. Karena Undang-undang Dasar 1945 memiliki system pembagian kekuasaan sendiri. 7
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  menganut  asas  peradilan  bebas  yang dijamin  Undang-undang.  Undang-Undang  Dasar  1945  menetapkan  jaminan  khusus bagi kebebasan kekuasaan kehakiman, terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.
Dari  sistem  kekuasaan  tersebut  maka  lahirlah  undang-undang.  Dan  undang- undang merupakan sebuah produk  yang dibuat selalu berdasarkan keputusan politik, walaupun  undang-undang  tersebut  masuk  dalam  wilayah  hukum,  tetapi  tetap  selalu ada kaitan dan mata rantai terhadap hal itu, dalam bahasa yang dipakai adalah politik hukum.
7 Dalam pembagian kekuasaan ini setiap lembaga negara telah memiliki tugas tertentu, namun dalam system ini dimungkinkan adanya kerjasama antar lembaga negara. Mah Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945 , cet. 7(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 35.
Asumsi dasar yang digunakan dalam hal ini adalah bahwa hukum merupakan produk  politik,  sehingga  karakter  setiap  produk  hukum  akan  sangat  ditentukan  atau diwarnai  oleh  imbangan  kekuatan  atau  konfigurasi  politik  yang  melahirkannya. Asumsi  lainnya  bahwa  setiap  produk  hukum  dapat  dilihat  berdasarkan  kenyataan setiap  produk  hukum  merupakan  produk  keputusan  politik  sehingga  hukum  dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan politisi. 8
Perjanjian  Ekstradisi  inipun  merupakan  salah  satu  produk  politik  yang digunakan  sebagai  kerangka  acuan  dasar  bagi  proses  pelaksanaan  peradilan  di Indonesia. Sejarah singkatnya bahwa perjanjian ini timbul ke permukaan  merupakan sebagai  penguat  dan  petunjuk  bagi  kekuasaan  kehakiman  sebagai  lembaga  peradilan untuk  dapat  menuntaskan  pelanggaran-pelanggaran  atau  peristiwa-peristiwa  yang pernah terjadi sebelumnya.
Hanya  saja  realitas  yang  terjadi  di  lapangan  adalah  adanya  hambatan- hambatan  dan  kendala-kendala  dalam  melakukan  investigasi  terhadap  setiap pelanggaran.  Apalagi  pelanggaran  itu  dilakukan  oleh  oknum-oknum  pejabat pemerintahan  dan  oknum-oknum  lainnya  yang  masih  mempunyai  pengaruh  cukup besar  terhadap  setiap  kebijakan  politiknya  dalam  pengambilan  keputusan  suatu hukum.
Hukum  dalam  arti  umum  hanya  diperlukan  bila  ada  kepentingan  hukum manusia.  Kepentingan  di  luar  manusia  seakan  tidak  diurus  oleh  hukum.  Oleh  sebab itu, tidak salah bila dipahami hukum itu diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Atau, dengan kata lain hukum baru ada bila ada lebih dari seorang.
Telah  tegas  disebut,  bahwa  berdasarkan  Tap  MPRS/XX/1966,  ditetapkan Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Telah  tegas  pula  disepakati bahwa  bangsa  dan  negara  merdeka  bukan  hanya  atas  jasa  dan  perjuangan  manusia, melainkan yang menentukan, ialah Allah Yang Maha Kuasa. 9
Bagi  umat  Islam,  kenyataan  demikian  tidak  berdiri  sendiri,  tetapi  ada  yang menetunkan, Allah SWT. Wajib dibaca dan diambil hikmahnya. Berdasarkan keadaan itulah, menurut Islam, yang menjadi bangsa Indonesia itu tidak akan ingkar janji.
8 Moh. Mahfud. MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia , (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 4.
9 Bismar Siregar, Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek , cet. Ke-2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 163.
Berbicara tentang hukum, dalam hal ini dari pemahaman ajaran Islam, hukum itu difahami sebagai syari’at, perintah yang diturunkan oleh Allah SWT berupa wahyu yang  diturunkan  melalui  para  Rasulnya  dan  Rasul  yang  terakhir  Muhammad  saw. Kecuali  hukum  syari’at  berupa  wahyu,  diterima  pula  segabai  hukum/syari’at  dari sikap  dan  tindak  laku,  disebut  sunnah  Nabi.  Jadi,  ada  dua  sumber  hukum.  Yang pertama,  mutlak  kebenarannya.  Yang  kedua,  perlu  penelitian  riwayatnya.  Keduanya diakui sebagai sumber hukum. Hukum Allah terkandung pada Kitab Suci Al-Qur’an, mengatur  bagaimana  makhluk-Nya  diberi  amanah  sebagai  khalifah  bertindak  dan berlaku mengelola alam semesta, sebagai wakilnya. Sejauh manakah si manusia sadar dan tahu, bahwa ia wakil Allah, tidak difahami sama dalam kehidupan antar manusia. Walau  berasal  sama,  Adam  dan  Hawa,  tetapi  dalam  perjalanan  sejarah  manusia beraneka ragam. 10
Kata  hukum  berasal  dari  bahasa  Arab, Ahkam .  Tetapi  hukum  yang  aslinya berasal dari yang Arab itu, sebenarnya berbeda dengan hukum yang sudah membumi di  negara  ini.  Hukum  Islam  tidaklah  sesempit  makna  dan  arti  hukum  yang dipergunakan sehari-hari. 11
Menjadi  pertanyaan,  telah  adakah  hukum  Islam  dalam  kehidupan  hukum  di negara  ini?  Pertanyaan  itu  layak  dipikirkan.  Tidak  perlu  malu  bila  jawabannya mengambang dan belum ada ketegasan. Dengan pengamatan demikian, sebagai umat kita terpanggil untuk bersama melakukan perjanjian sejauh mana ilmu-ilmu Islam itu, termasuk  hukum  Islam  dapat  mengahadapi  dan  menjawab  berbagai  tantangan  hidup masa kini.
Hukum  Islam  bersifat  Ijabi  dan  Salbi,  artinya  hukum  Islam  itu memerintahkan,  mendorong,  dan  menganjurkan  melakukan  perbuatan  makruf  (baik) serta  melarang  perbuatan  munkar  dan  segala  macam  kemudaratan.  Berbeda  hukum wad’i, aspek ijabi dalam hukum Islam lebih dominan. Hal ini mengingat bahwa tujuan utama  pensyari’atan  hukum  Islam  adalah  mendatangkan,  menciptakan,  dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia. Sedangkan aspek salbi, yang bertujuan menghindari  kemudaratan  dan  kerusakan,  sebenarnya  telah  tercakup  di  dalamnya.
10 Bismar  Siregar, Islam  dan  Hukum ,  cet,  ke-3,  (Jakarta:  PT.  Grafikatama  Jaya,  1992),  hlm. 166.
11 Ibid., hlm. 166
Perlu  pula  dikemukakan  bahwa  kemaslahatan  individu  bukan  sekedar  tujuan sampingan, yang hanya diperhatikan jika membawa kemaslahatan bagi masyarakat. 12
Berkaitan  dengan  perjanjian  ekstradisi,  persoalan  Fiqih  Siyasah  yang  juga termasuk dalam bagian hukum Islam. Banyak persoalan yang dari Fiqih Siyasah yang tidak terdapat dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh pemerintah tersebut.
Dalam  pembuatan  perjanjian  ekstradisi  harus  diperhatikan  adanya  prinsip- prinsip  umum  yang  harus  diperhatikan  dalam  pembuatannya,  yang  sudah  dibahas dalam bab sebelumnya, diantaranya:
Asas  kejahatan  rangkap  ( double  criminality ),  yaitu  bahwa  perbuatan  yang dilakukan  baik  oleh  negara  peminta  maupun  oleh  negara  yang  diminta  dianggap sebagai kejahatan. (Pasal 4).
Asas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (Pasal 5).
Asas  bahwa  negara  yang  diminta  mempunyai  hak  untuk  tidak  menyerahkan warga negaranya sendiri (Pasal 7).
Asas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 8).
Asas  bahwa  suatu  permintaan  ekstradisi  dapat  ditolak  jika  pejabat  yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (Pasal 9).
Asas  bahwa  apabila  terhadap  suatu  kejahatan  tertentu,  telah  dijatuhi  putusan Pengadilan  yang  berwenang  dari  negara  yang  diminta  dan  putusan  tersebut  telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka permintaan ekstradisi ditolak ( non bis in idem ) (Pasal 10).
Asas  bahwa  seseorang  yang  diserahkan  tidak  akan  dituntut,  dipidana  atau ditahan  untuk  kejahatan  apapun  yang  dilakukan  sebelum  yang  bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya (Pasal 15). 7
12 Ibrahim  Hosen,  “Fungsi  dan  Karakteristik  Hukum  Islam  dalam  Kehidupan  Umat  Islam”, dalam  Amrullah  Ahmad,  SF,  dkk,  (ed), Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH cet. Ke-1(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 88
7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Bab II, Azas-Azas Ekstradisi
Asas  yang  lain  yang  telah  diakui  oleh  hukum  internasional  yaitu  asas spesialitas  ( rule  of  speciality )  atau  asas  kekhususan.  Asas  ini  menentukan  bahwa seseorang  yang  diekstradisikan  itu  tidak  boleh  diadili  dan  dipidana  melainkan  atas kejahatan-kejahatan yang semata-mata dimintakan ekstradisinya. 8
Non  bis  in  idem ,  yaitu  bahwa  seseorang  tidak  boleh  diadili  untuk  kedua kalinya atas kejahatan yang sama. 9 Juga diakui oleh hukum internasional dan asas ini biasanya  dimasukkan  dalam  undang-undang  nasional  dan  perjanjian-perjanjian ekstradisi. Sehingga banyak menimbulkan akibat terhadap pelaku kejahatan tersebut.
Bahwa  undang-undang  dari  segi  ide  dan  maknanya,  adalah  nyata  bahwa masyarakat  tak  boleh  lari  dari  undang-undang.  Dan  hajat  manusia  di  dunia  ini membutuhkan  padanya.  Maka  dengan  undang-undang  dapat  mengatur  masyarakat, mencegah kezaliman-kezaliman dan menjamin hak-hak asasi manusia, membagi-bagi keadilan dan menuntun bangsa.
Dalam  pembuatan  perjanjian  ekstradisi  setelah  melihat  asasnya  baru  bisa diterapkan  ke  dalam  masyaakatnya.  Sedangkan  dalam  Fiqih  siyasah  sendiri  ada prinsip  atau  asas-asas  yang  sesuai  dengan  hal  tersebut  di  atas.  Diantaranya:  Dari konsep Fiqih Siyasah yang sudah dibahas sebelumnya mengenai perjanjian ekstradisi. Sesuai  dengan  prinsip  atau  asas  dasar  yang  dikemukakan,  yang  ada  hubungannya dengan  hubungan  internasional.  Yaitu Tauhid ,  konsep  dasar  dan  ideologi  Islam berasal  dari  konsep  Tauhid.  Tauhid  adalah  visualisasi  hidup  manusia,  dimana  ini menyangkut hubungan langsung antara Sang Pencipta dan ciptaan-Nya, dimana hidup seperti  test  dari  keungulan  dan  nilai.  Asas  lainnya  adalah  Keadilan  ( Adl ),  kejujuran dan  keadilan  diperintahkan  dalam  semua  persetujuan,  walaupun  dengan  musuh sekalipun.  Sejak  konsep  keadilan  menjadi  asas  dasar  di  dalam  Islam,  Islam memberikan  tanggung  jawab  dan  komitmen  untuk  kejujuran  dan  keadilan  di  dalam semua hubungan luar. 10
Selanjutnya  adalah  Perdamaian,  Saling  Bantu  dan  Kerjasama,  dimana  ini adalah  syarat  minimum  untuk  Muslim  di  dalam  hubungan  internasional.  Asas
8 M. Budiarto, Masalah Ekstradisi , hlm. 17
9 Malik  Fatoni,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Atas  Undang-Undang  No.  39  tahun  1999  tentang HAM,” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga (2003), hlm. 119.
10 Abdul Hamid A. AbuSulayman, Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought , (Grove St. Herndon: International Insititute of Islamic Thought, 1993), hlm. 128-129
selanjutnya  adalah Jihad ( self-exertion ),  untuk  manusia  sebagai  penjaga  atau  wakil Allah  SWT  di  bumi,  dengan  sukarela  menggunakan  usaha  sepenuhnya  untuk membawa perilaku mereka yang dipandu Al-Qur’an dan Sunnah untuk umat manusia. Asas  yang  terakhir  adalah  Menghormati  dan  memenuhi  Komitmen,  asas  ini  adalah perluasan dai asas Tauhid, rasa tanggung jawab manusia dan keutuhan dan persamaan manusia  membutuhkan  pendirian  kewajiban  moral  Muslim,  baik  individu  maupun semuanya untuk memenuhi baik komitmen perorangan, nasioal, dan internasional. 11
Sesuai  dengan  corak  siyasah  yang  dikenal  dengan  istilah  Siyasah  Syari’ah atau Fiqih Siyasah (dua istilah yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama) yaitu Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan  moral  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  umum  syari’at  dalam  mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara. 12
Jadi dalam bermasyarakat dan bdernegara tetap memperhatikan etika, agama, dan moral, sebab hal itu sangat diperlukan untuk dapat menuntun kemana arah dalam kehidupan bernegara.
Dalam  hubungan  itu,  Abdul  Wahhab  Khallaf  menyatakan  bahwa  definisi Siyasaah    Syar’iyah  (atau  Fiqih  Siyasah)  adalah  “pengelolaan  masalah  umum  bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan  dengan  tidak  melanggar  ketentuan  syari’at  dan  prinsip-prinsip  syari’at yang  umum  meskipun  tidak  sesuai  dengan  pendapat-pendapat  para  imam  mujtahid. Yang  dimaksud  dengan  masalah  umum  bagi  negara,  menurut  Khallaf,  adalah  setiap urusan  yang  memerlukan  pengaturan  baik  mengenai  perundang-undangan  negara, kebijakan  dalam  harta  benda  dan  keuangan,  penetapan  hukum,  peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri. 13
Dari  pernyataan  tersebut  di  atas  menegaskan  bahwa  wewenang  membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan bersifat mengikat.
Ia  wajib  ditaati  oleh  masyarakat  selama  semua  produk  itu  secara  substansial tidak bertentangan dengan jiwa syari’at. Karena ulil amri telah diberi hak oleh Allah
11 Ibid., hlm. 129, 135, dan 137
12 Suyuthi  Pulungan, Fiqih  Siyasah , Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran ,  cet.  Ke-3  (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 24.
13 Ibid. , hlm. 25.
SWT untuk dipatuhi. Sekalipun semua produk itu bertentangan dengan pendapat para mujtahid. Karena pendapat mujtahid hanya wajib diamalkan oleh mujtahid itu sendiri dan masyarakat tidak wajib mengikutinya.
Allah berfirman dalam Al-Qur’an : 14
لوسّرلاو الله لىا هوّدرف ئيش في متعزانت ناف مكنم رملاا لىواو لوسّرلا اوعيطاو الله اوعيطا اونما نيذلا اهييا .لايوتأ نسحاّو يرخ كلذ رخلاا مويلاو للهبا نونمؤت متنك نا
Yang  jadi  persoalan  adalah  bagaimanakah  pembuat  undang-undang (pemerintah)  memperhatikan  sebagian  dari  masyarakat  atau  warga  negaranya  untuk dijadikan  bahan  pertimbangan.  Walaupun  dalam  hal  ini  negara  mempunyai kewenangan tertentu dalam hal perundang-undangan.
Dalam  suatu  masyarakat  domestik  yang  tertata  dengan  baik,  terdapat  suatu sistem  perundang-undangan,  yang  kompleks  dengan  organ-organ  tertentu  untuk membuat,  mengatur,  dan  memaksakan  hukum.  Negara  memiliki  kewenangan memaksa  individu-individu  menyesuaikan  tingkah  laku  mereka  terhadap  hukum. Hukum dibuat atas nama mereka; mereka dapat diajukan ke pengadilan meskipun itu tidak mereka kehendaki; dan peraturan perundangan, suka atau tidak, dipaksakan pada mereka. 15
Berarti  dalam  penerapan  hukum  ada  suatu  sanksi  di  dalamnya  untuk  dapat diterapkan.  Setiap  bentuk  hukum  memiliki  berbagai  sanksi  normative, utilitarian (sanksi untuk menjamin manfaat bersama) dan koersif (paksaan). Negara tuduk pada aturan hukum, lebih didasarkan pada maksud-maksud normative dan utilitarian. 16
Dalam  kaitannya  dengan  perjanjian  ekstradisi,  yang  merupakan  produk hukum  dari  pemerintah  Indonesia,  Fiqih  Siyasah  sebagai  bagian  dari  Hukum  Islam memiliki  daya  kemampuan  mumpuni  melayani  kepentingan  dunia  Internasional. Hukum  Islam  disamping  mengatur  soal-soal  agama,  mengatur  juga  persoalan- persoalan  dunia.  Artinya  disamping  sebagai  dasar-dasar  peribadatan,  berfungsi  pula
14 An-Nisa’ (4) : 59
15 Waler S. Jones, Logika Hubungan Iternasional, Kekuasaan, Ekonomi, Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2 , alih bahasa Budiana Kusumadiamidjojo, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 333.
16 Ibid. , hlm.333
sebagai  dasar-dasar  hukum  dan  akhlak  yang  mengatur  hubungan  antar  sesama manusia. Dan memperhatikan prinsip-prinsip umumnya, sehingga sesuai dengan yang diatur  dalam  perjanjian  itu.  Melihat  prinsip-prinsip  yang  ada  dapat  diartikan  bahwa dapat  dilihat  antara  perjanjian  ekstradisi  yang  umum  dengan  Fiqih  Siyasah  banyak terdapat kesamaan, akan dianalisa lebih jauh.
Dalam  Prinsip-prinsip  umum  yang  ada,  pada  intinya  banyak  kesesuaian dengan  prinsip-prinsip  umum  yang  dimiliki  oleh  Fiqih  Siyasah,  seperti  halnya  pada asas keadilan yang dimiliki pada Fiqih Siyasah ada kesesuaian dengan asas Non bis in idem,  yaitu  bahwa  seseorang  tidak  boleh  diadili  untuk  kedua  kalinya  atas  kejahatan yang sama.
Dengan  melihat  asas-asas  yang  ada,  dapat  dikatakan  bahwa  antara  prinsip- prinsip yang ada antara Fiqih Siyasah dengan prinsip-prinsip umum sebenarnya sesuai dan mengandung hal  yang sama apa  yang dimaksudkan dalam pembuatan perjanjian ekstradisi. Secara substansial prinsip tersebut mengandung hal yang sama yaitu untuk melindungi  harkat  dan  martabat  manusia  dalam  melakukan  hubungan  internasional apalgi dalam melakukan perjanjian ekstradisi.
Hukum  Islam  melangkah  lebih  jauh.  Ia  menyerukan  agar  seluruh  umat manusia  yang  berlainan  asal  kebangsaan,  warna  kulit,  dan  agamanya,  menegakkan persaudaraan  kemanusiaan  secara  menyeluruh,  sehingga  humanisme  benar  benar terwujud dalam alam kehidupan.
Allah berfirman dalam Al-Qur’an : 17
نّم مكنقلخ ّنّا ساّنلا اهّييا
الله ّنا مكقتا الله دنع مكمركا ّنا اوفراعتل لئابقّو باوعش مكنلعجو ىثناّو ركذ

## يربخ ميلع
Persoalan  Fiqih  Siyasah  dalam  perjanjian  ekstradisi  adalah  ketika menyerahkan  penjahat  dari  negara  Darus  Salam  ke  negara  yang  bukan  Darus  Salam (Darul Kuffar). Ini adalah salah satu prinsip yang lain yang sebenarnya ada alam Fiqih Siyasah.
Hukum  Islam  tidak  membenarkan  bagi  penguasa  negara  Darus  Salam menyerahkan  rakyatnya,  baik  muslim  atau  dzimmi  untuk  diperiksa  perkaranya  di Darul  Kuffar  mengenai  tindak  kejahatan  yang  telah  dilakukan  di  negara  itu,  dan
demikian  juga  halnya  tidak  diperbolehkan  bagi  penguasa  darus  salam  menyerahkan rakyatnya yang bersembunyi di negara Darus Salam yang lain kepada penguasa Darul Kuffar  untuk  diperiksa  perkaranya,  hanya  karena  mereka  ini  dipandang  dari  segi kaedah hukum Islam wajib dihukum sebagai rakyatnya sendiri. 18
Jadi  dalam  hal  ini  Hukum  Islam  tidak  membenarkan  adanya  penyerahan warganegaranya yang merupakan pelaku tindak kejahatan untuk diserahkan ke negara yang bukan Negara  Islam  atau Negara  yang tidak termasuk dalam Darus Salam atau yang lebih tepat disebut sebagai negara Darul Kuffar.
Sebenarnya hal  ini sudah tidak tepat  untuk  dialakukan atau diterapkan dalam masa sekarang, dengan melihat kerangka modern dinamis Islam yang cenderung telah meninggalkan  kerangka  tradisional,  yang  masih  menerapkan  Darus  Salam  dan  darul Kuffar.  Penulis  hanya  memasukkan  sebagai  salah  satu  prinsip  yang  saat  ini  sudah tidak sesuai lagi dengan teori yang diterapkan. Sebab kerangka tradisional yang masih menerapkan  pemisahan  itu,  akan  menimbulkan  perpecahan  antara  negara  yang  satu dengan.
Begitu  juga  masalah  yang  berkait  dengan  masalah  tentang  apakah  pelaku tindak  kejahatan  tersebut,  beragama  Islam  atau  tidak.  Dalam  perjanjian  ekstradisi yang  dibuat  dengan  negara  manapun,  hal  tersebut  tidak  diatur.  Berbeda  dengan konsep Fiqih Siyasah  yang secara tegas mengatur dan menyebutkan tentang Muslim atau Dzimmi.
Dan  syari’at  Islam,  tidak  membolehkan  bagi  pemerintah  Islam  menyerahkan muslim  yang  menjadi  warga  negara  bagi  negara  musuh  (yang  sedang  bermusuhan dengan negara Islam) apabila si muslim itu berhijrah dari Darul Harbi ke Darul Islam, walaupun dimintakan oleh negara yang dia bermukim di daerahnya, selama belum ada persetujuan  (perjanjian  yang  dibuat  terlebih  dahulu  untuk  menyerahkan  warga negaranya).  Jika  telah  ada  perjanjian,  wajiblah  perjanjian  itu  dipenuhi,  terkecuali syarat-syarat  yang  batal  daripadanya.  Dan  dipandang  persetujuan  itu  batal,  apabila yang  dimaksudkan  menyerahkan  orang-orang  Islam  yang  pergi  ke  Darul  Islam sebelum  adanya  perjanjian  itu.  Dan  dipandang  pula  batal  segala  syarat  yang mengharuskan  kita  menyerahkan  wanita-wanita  Islam  (muslim)  yang  berlindung  ke
18 L.  Amin  Widodo, Fiqih  Siyasah  dalam  Hubungan  Internasional ,  (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1994), hlm. 34.
Darul  Islam,  baik  dia  berlindung  itu  sebelum  terjadi  persetujuan  ataupun sesudahnya. 19
Jadi  berkaitan  dengan  undang-undang  tersebut,  berarti  harus  ada  perjanjian antara negara-negara yang termasuk di dalam Darus Salam dengan Darul Kuffar tetap harus ada perjanjian yang harus diatur dengan sebaik-baiknya.
Dalam  perjanjian  ekstradisi  yang  dibuat  oleh  pemerinah,  tidak  diatur  tentang adanya perjanjian antara Negara Islam dengan yang bukan Islam. Ini terbukti dengan adanya perjanjian antara Negara Republik Indonesia dengan negara yang bukan Islam atau negara yang Islam. Seperti dengan Malaysia, Filipina, dan dengan Thailand, atau bahkan negara seperti Amerika Serikat.
Sebagai  contoh  adalah  Pemerintah  Republik  Indonesia  pada  tanggal  10 Pebruari  1976,  mengadakan  perjanjian  ekstradisi  dengan  pemerintah  Philipina,  yang ditandatangani  di  Jakarta.  Kemudian  dengan  Pemerintah  Kerajaan  Thailand,  pada tanggal 29 Juni 1976, yang ditandatngani di Bangkok. 20
Begitu  juga  dengan  masalah  daftar  kejahatan  yang  pelakunya  dapat diekstradisi  yang  terdapat  dalam  perjanjian  ekstradisi  dimana  di  situ  disebutkan tentang  daftar  kejahatan  yang  bisa  diekstradisikan,  tidak  diatur  dalam  ekstradisi menurut  Fiqih  Siyasah,  sehngga  cukup  menyulitkan  ketika  ingin  melihat  apa  saja kejahatan menurut Fiqih Siyasah.
Berikut  ini  adalah  daftar  kejahatan  yang  pelakunya  dapat  diekstardisi  yang diatur oleh perjanjian ekstradisi yang dilakukan dengan Philipina sebagai contoh :
1. Pembunuhan.
2. Pembunuhan yang direncanakan.
3. Penganiayaan  yang  berakibat  luka-luka  berat  atau  matinya  orang,  penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
4. Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
19 T.M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Hukum  Antar  Golongan  dalam  Fiqih  Islam ,  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1971), hlm. 38.
20 M. Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-Hak Asasi Manusia , (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 12.
5. Persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu kawin. 21 Dan seterusnya, untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di lampiran.
Itulah  sekelumit  persoalan-persoalan  yang  terdapat  dalam  Fiqih  Siayasah, dalam  hubungannya  dengan  perjanjian  ekstradisi  yang  dibuat  oleh  pemerintah Indonesia  dengan  pemerintah  negara  lain  dalam  hal  ini  sebagai  contoh  adalah perjanjian ekstradisi dengan pemerintah Republik Indonesia.

## KESIMPULAN
Prinsip-prinsip  umum  dalam  Perjanjian  Ekstradisi  pada  intinya  telah  sesuai secara  substanisal  dengan  apa  yang  terdapat  dalam  prinsip-prinsip  umum  yang terdapat  dalam  Fiqih  Siyasah  yaitu  ingin  melindungi  harkat  dan  martabat  manusia, prinsip-prinsip  yang  dari  prinsip-prinsip  umum  dari  Fiqih  Siyasah  itu  diantaranya adalah : Tauhid , konsep dasar dan ideologi Islam berasal dari konsep Tauhid. Tauhid adalah visualisasi  hidup  manusia, dimana ini menyangkut  hubungan langsung antara Sang Pencipta dan ciptaan-Nya, dimana hidup seperti test dari keungulan dan nilai.
Keadilan  ( Adl ),  kejujuran  dan  keadilan  diperintahkan  dalam  semua persetujuan,  walaupun  dengan  musuh  sekalipun.  Perdamaian,  Saling  Bantu  dan Kerjasama,  dimana  ini  adalah  syarat  minimum  untuk  Muslim  di  dalam  hubungan internasional  Asas  selanjutnya  adalah Jihad ( self-exertion ),  untuk  manusia  sebagai penjaga  atau  wakil  Allah  SWT  di  bumi,  dengan  sukarela  menggunakan  usaha sepenuhnya  untuk  membawa  perilaku  mereka  yang  dipandu  Al-Qur’an  dan  Sunnah untuk  umat  manusia.  Menghormati  dan  memenuhi  Komitmen,  asas  ini  adalah perluasan dai asas Tauhid, rasa tanggung jawab manusia dan keutuhan dan persamaan manusia  membutuhkan  pendirian  kewajiban  moral  Muslim,  baik  individu  maupun semuanya untuk memenuhi baik komitmen perorangan, nasioal, dan internasional.
21 Undang-Undang  Nomor.  10  Tahun  1976,  Perjanjian  Ekstradisi  antara  Indonesia  dengan Philipina, Pasal II

## DAFTAR PUSTAKA
Amin  Widodo,  L, Fiqih  Siasah  dalam  Hubungan  Internasional ,  Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1994
Ash-Shiddieqy,  T.M.  Abu  Zahrah,  Muhammad, Hubungan-Hubungan  Internasional dalam Islam , Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
Hasbi, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
Audah,  Abdul  Kadir, Al-Islam  wa  Audha’unul  Qanuniyah ,  diterjemahkan  oleh  H. Firdaus, A.N, Islam dan Perundang-Undangan, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
Qardhawi,  Yusuf,  al, Min  Fiqhid-Daulah  fil  Islam ,  diterjemakan  ke  dalam  bahasa Indonesia oleh Khatur Suhaidi, Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah, cet. Ke-3, Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 1998.
AbuSulayman, Abdulhamid A. Towards an Islamic Theory of International Relations: New  Directions  for  Methodology  and  Thought ,  Grove  St.  Herndon: International Insititute of Islamic Thought, 1993.
Adolf, Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum , Jakarta: Rajawali, 1991.
Ahmad  SF,  Amrullah,  dkk,  (ed), Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum Nasional,  Mengenang  65  Tahun  Prof.  Dr.  Busthanul  Arifin,  SH ,  cet.  Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Amiruddin,  M.  Hasbi, Konsep  Negara  Islam  Menurut  Fazlur  Rahman ,  Yogyakarta: UII Press, 2000.
Azra,  Azyumardi,  dkk, Indonesia  dalam  Transisi  Menuju  Demokrasi ,  Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999.
Budiarto,  M, Masalah  Ekstradisi  dan  Jaminan  Perlindungan  Hak-Hak  Asasi Manusia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
Echols,  John.  M  dan  Hassan  Shadili, Kamus  Inggris  Indonesia ,  Jakarta:  P.T.
Gramedia, 1992.
Ensiklopedi Nasional Indonesia , jilid 5, Jakarta: P.T. Cipta Adi Pustaka, 1989.
Fatoni,  Malik, Tinjauan  Hukum  Islam  Atas  Undang-Undang  No.  39  tahun  1999 tentang HAM , skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
Gelar  Imam  Radjo  Mulano,  Martias, Pembahasan  Hukum,  Penjelasan  Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia , cet. Ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Hadi, Sutrisnao, Metodologi Research , Yogyakarta: Penerbit andi, 2000.
Hartanto, Pius A dan M. Dahlan Al-Bary, Kamus Ilmiah Populer , Surabaya: Arkola,
t.t.
Jones,  Walter  S, Logika  Hubungan  Internasional,  Kekuasaan,  Ekonomi,  Politik Internasional,  dan  Tatanan  Dunia  2 ,  diterjemahkan  oleh  Budiana Kusumadiamidjojo, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer , Jakarta, t.t.
Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1989
Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah , Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
Kusnardi,  Muhammmad  dan  Bintan  R.  Saragih, Susunan  pembagian  Kekuasaan Menurut  Sistem  Undang-Undang  Dasar  1945 ,  cet.  Ke-7,  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Mahfud MD, Muhammmad, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia , Yogyakarta: Gama Media, 1999.
Mansur  Ali  Ali,  Syari’at  Islam  dan  Hukum  Internasional  Umum,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1973.
Mertokusumo,  Sudikno, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Yogyakarta:  Liberty, 1999.
Siregar,  Bismar, Hukum  Islam  di  Indonesia,  Pemikiran  dan  Praktek ,  cet.  Ke-2, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1994.
Siregar, Bismar, Islam dan Hukum , cet. Ke-3, Jakarta: P.T. Grafikatama Jaya, 1992. Subekti, Kamus Hukum , Jakarta: Paramita, 1972.
Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.
Pulungan,  Suyuthi, Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran ,  cet.  Ke-3,  Jakarta:  P.T.  Raja Grafindo Persada, 1997.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
Undang-Undang  No.  10  Tahun  1976  tentang  Perjanjian  Ekstradisi  antara  Indonesia dengan Philipina.