INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 5902-5915 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Penerapan Sistem Pengupahan Minimum Dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Sulawesi Utara
Zenia Rut Nelani Paath
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi Email: paathzenia19@gmail.com

## Abstrak
Pengaturan  tentang  upah  menjadi  hal  yang  mutlak  dilakukan  dalam  suatu  sistem  perekonomian teristimewa  melibatkan  unsur  tri  partit  dalam  suatu  sistem  ketenagakerjaan  yang  meliputi  unsur pemerintah,  pengusaha  dan  tenaga  kerja  buruh.  Salah  satu  terobosan  pemerintah  untuk  mendorong terciptanya  suatu  iklim  investasi  yang  nantinya  akan  berkorelasi  dengan  pertumbuhan  ekonomi, pertumbuhan tenaga kerja adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja.  Salah  satu  isu  penting  terkait  dengan  Undang-undang  Cipta  Kerja  adalah  mengenai  sistem pengupahan  khususnya  upah  minimum.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  setiap  tahun  berjalan  maka Gubernur  wajib  menetapkan  upah  minimum  provinsi  tahun  berikutnya.  Penyesuaian  upah  minimum dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah (provinsi) atau inflasi kabupaten kota bersangkutan. Persoalan penetapan upah minimum sering menjadi persoalan pelik yang di hadapi oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur yang harus mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi tahun depan yang harus ditetapkan pada bulan November  tahun  berjalan.  Setelah  berlakuknya  Undang-undang  Cipta  kerja  maka  Penetapan  Upah Minimum telah di ganti di mana Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2016 telah dicabut dan telah diganti dengan Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan Kata Kunci: Sistem Pengupahan, Undang-Undang Cipta Kerja, Sulawesi Utara
Abstract
Setting wages is an absolute thing to do in an economic system, especially involving a tripartite element in a manpower system which includes elements of the government, employers and labor workers. One of the  government's  breakthroughs  to  encourage  the  creation  of  an  investment  climate  which  will  later correlate with economic growth, workforce growth is the issuance of Law Number 11 of 2020 concerning job creation. One of the important issues related to the Job Creation Law is regarding the wage system, especially the minimum wage. As it is known that every current year the Governor is obliged to determine the following year's provincial minimum wage. Minimum wage adjustments are made every year taking into  account  regional  (provincial)  economic  growth  or  district/city  inflation.  The  issue  of  setting  the minimum  wage  often  becomes  a  thorny  issue  faced  by  the  Provincial  Government,  in  this  case  the Governor who must issue a Governor's Decree regarding the determination of the Provincial Minimum Wage next year which must be determined in November of the current year. After the Job Creation Law came into effect, the Minimum Wage Determination has been replaced where Government Regulation Number 78 of 2016 has been revoked and has been replaced with Government Regulation Number 36 of 2021 concerning wages Keywords: Wages System, Job Creation Law, North Sulawesi

## PENDAHULUAN
Sistem  pengupahan  merupakan  komponen  penting  dalam  sebuah  proses  kegiatan investasi, industri dan pembangunan ekonomi. Pengaturan tentang upah menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam suatu sistem perekonomian teristimewa melibatkan unsur tri partit dalam suatu sistem  ketenagakerjaan  yang  meliputi  unsur  pemerintah,  pengusaha  dan  tenaga  kerja  buruh. Salah  satu  terobosan  pemerintah  untuk  mendorong  terciptanya  suatu  iklim  investasi  yang nantinya  akan  berkorelasi  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  pertumbuhan  tenaga  kerja  adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja.
Undang-Undang Cipta kerja atau yang dikenal juga dengan Omnibus Law atau  Omnibus Bill, dikenal juga dengan istilah Undang-undang sapu jagat yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai  masalah  atau  hambatan  dalam  suatu  birokrasi  pembangunan  atau  investasi,  suatu undang-undang dengan cakupan yang luas dan dibentuk dengan memangkas atau menghimpun atau  mencabut  undang-undang  yang  lain.  Di  Amerika  Serikat  dikenal  dengan The  Big  Ugly, Philipina dengan The omnibus Investment code dan di Indonesia dikenal dengan Undang-undang Cipta Kerja.
Politik hukum dibalik diciptakannya Undang-undang Cipta kerja adalah adanya hambatan- hambatan  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  investasi  karena  adanya  birokrasi  perundang-
undangan  yang  kemudian  menimbulkan  birokrasi  kewenangan  yang  dianggap  menjadi hambatan  dalam  percepatan  pembangunan  ekonomi  dan  investasi.  Hambatan  birokrasi perundang-undangan  dan  kewenangan menyebabkan daya saing investasi Indonesia menjadi lemah  sehingga  dibutuhkan  sebuah  undang-undang  yang  diharapkan  dapat  mendorong terciptanya iklim investasi dan pembangunan ekonomi yang baik.
Banyaknya   peraturan   perundang-undangan   di   negara   kita   seperti   yang telah disebutkan  dalam  Pasal  7  dan  8  dalam  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Perundang- undangan  ini  seringkali      mengakibatkan      adanya      tumpang      tindih      peraturan      yang menyebabkan   obesitas    peraturan   perundang-undangan.   Sering   terjadi    tidak   sinkronnya peraturan  antara  pusat  dan  daerah  yang  dapat  menyebabkan  tidak  adanya  kepastian  hukum dalam berbagai hal.
Presiden Jokowi pada  saat menyampaikan pidato pelantikannya tanggal 20 Oktober 2019, menyampaikan  bahwa  untuk  menyederhanakan  dan  memangkas  segala  bentuk regulasi, pemerintah akan membentuk dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan  Kerja dan  Undang-Undang    Pemberdayaan    Usaha    Makro    Kecil    dan    Menengah  (UMKM) menggunakan konsep Omnibus Law yang dapat merubah dan merivisi beberapa aturan  hingga puluhan  aturan.  Konsep Omnibus  Law  ini  merupakan  hal  yang  baru terdengar    di    Indonesia, namun        diharapkan        dapat        menyelesaikan        permasalahan-permasalahan  banyaknya peraturan yang tidak sinkron di negara kita (Nyoman Nidia, Dkk 2021: 1-18).
Namun  konsep Omnibus  Law  masih  menjadi  perdebatan,  apabila  diterapkan  di Indonesia yang menganut sistem civil law yang mengutamakan adanya kodifikasi hukum. Konsep ini  merupakan  konsep  yang  baru  karena  biasanya  diterapkan  di  negara common law, sehingga  memerlukan penyesuaian  terhadap sistem hukum di  negara kita.  Ditambah dengan gerak  cepat  pemerintah  yang  terkesan  terburu-buru  dalam  membuat  Rancangan Undang- Undang Omnibus  Law,  dikhawatirkan  dapat  mengabaikan  teknis  penyusunan perundang- undangan  baik  secara  formil  maupun  materil.  Hal  ini  tentu  dapat  dilihat bagaimana  tidak cermatnya  penyusunan  Undang-undang  Cipta  Kerja  sehingga  masih banyak substansi yang cenderung bermasalah namun tetap dipertahankan. Selain itu, aspek partisipatif  yang  cenderung terlihat  eksklusif  sangat  terlihat  dalam  penyusunan.  Serikat buruh  tidak  diajak  berunding dan  tidak  didengarkan  aspirasinya,  padahal  begitu  banyak pasal yang bersentuhan  langsung dengan    para    buruh  ini.  Belum  lagi    penggunann    metode omnibus    law    sebagai    langkah penyusunan    yang    memang    belum    diatur    dengan    payung  hukum  yang  jelas  sehingga berpotensi menghasilkan aturan yang inkonstitusional (Ramanata Disurya, Dkk 2021: 25-34).
Salah satu isu penting terkait dengan Undang-undang Cipta Kerja adalah mengenai sistem pengupahan  khususnya  upah  minimum.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  setiap  tahun  berjalan maka Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi tahun berikutnya. Penyesuaian upah minimum  dilakukan  setiap  tahun  dengan  mempertimbangkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah (provinsi) atau inflasi kabupaten kota bersangkutan.
Upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja buruh di suatu wilayah. Upah minimum terdiri dari Upah Minimum Provinsi dan upah minimum Kabupaten Kota. Persoalan penetapan upah minimum sering menjadi persoalan  pelik  yang  di  hadapi  oleh  Pemerintah  Provinsi  dalam  hal  ini  Gubernur  yang  harus mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi tahun depan yang harus ditetapkan pada bulan November tahun berjalan. Sebagai contoh maka Surat Keputusan  Gubernur  untuk  tahun  2022  harus  ditetapkan  oleh  Gubernur  selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan November 2021, jika tidak maka Gubernur akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arrista Trimaya, 2014 : 11-20).
Mekanisme  penetapan  Upah  Minimum  Provinsi  di  dahului  dengan  pembahasan  yang dilakukan oleh suatu lembaga yang dinamakan Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan terdiri dari Dewan pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Salah satu fungsi dari pada Dewan Pengupahan adalah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai upah minimum yang akan ditetapkan oleh Gubernur. Kewenangan menetapkan Upah minimum berdasarkan kajian dan rekomendasi Dewan pengupahan apakah akan turun, tetap atau naik menjadi kewenangan Gubernur.  Rekomendasi Dewan  pengupahan hanya menjadi  bahan pertimbangan  yang  logis,  regulatif,  akuntabel  dalam  Gubernur  mengambil  Keputusan.  Organ Dewan Pengupahan terdiri dari wakil kelembagaan Pemerintah Provinsi, Serikat Buruh/pekerja, organisasi  pengusaha  (Kadin,  Apindo,  PHRI,  Aprindo)  dan  unsur  perguruan  tinggi  (akademisi) (Nanang Setyono, 2018: 178-196).
Menjadi sebuah fenomena menjelang penetapan Upah Minimum baik ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota adalah adanya tekanan-tekanan dalam bentuk demonstrasi, perang pendapat di media cetak maupun media sosial serta dalam pembahasan-pembahasan ditingkat dewan  pengupahan.  Sebagaimana  diketahui  sebelum  berlakunya  Undang-undang  Cipta  kerja maka  penetapan  Upah  Minimum  provinsi  didasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78 Tahun  2016  tentang  pengupahan.  Setelah  berlakuknya  Undang-undang  Cipta  kerja  maka Penetapan Upah Minimum telah di ganti di mana Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2016
telah  dicabut  dan telah diganti  dengan Peraturan  pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Sesuai  Pengumuman  Gubernur  Sulawesi  Utara  Nomor:  560/22.8741/sekr-DTKTD,  maka pada hari ini Senin, 28 November 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 400  Tahun  2022  Tanggal  28  November  2022  mentetapkan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP) Sulawesi  Utara  Tahun  2023  naik  5,24%  (Rp.  173.486)  menjadi  Rp.  3.484.204,-  dan  dibulatkan sebesar Rp. 3.485.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
Salah satu persoalan yang muncul diakhir tahun 2021 terkait dengan permasalahan upah minimum adalah adanya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 109/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November Tahun 2021 terhadap Undang-undang Cipta kerja di mana dalam amar putusannya menyatakan bahwa Undang-undang Cipta kerja bersifat inkonstitusional bersyarat yang berarti bahwa  Undang-undang  cipta  kerja  wajib  diperbaharui  kembali  persyaratan  formilnya  dalam jangka  waktu  2  (dua)  tahun  sejak  tanggal  keputusan  dan  dinyatakan  tidak  diperkenankan membuat aturan-aturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pelaksanaan.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis kemudian tertarik untuk mengangkat judul  dalam  penelitian  kali  ini  yaitu:  “ IMPLEMENTASI  PENERAPAN  SISTEM  PENGUPAHAN MINIMUM DENGAN BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA DI SULAWESI UTARA” Rumusan  masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  instrument perhitungan Upah Minimum Provinsi Kabupaten Kota dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?  Bagaimana  aspek  keadilan,  kepastian  hukum  serta  kemanfaatan  Penerapan  Sistem pengupahan  Minimum  bagi  hubungan  industrial  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, Pengusaha dan tenaga Kerja Buruh?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang ( Statue Approach). Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian kali ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Instrumen Perhitungan Upah Minimum Dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
Pemerintah  melalui  kementerian  koordinator  perekonomian  menginisiasi  pembentukan undang-undang  cipta  kerja.  Undang-undang  ini  dibentuk  dengan  menggunakan  konsep Omnibus  Law  yang  dapat  merubah  dan  merivisi  beberapa  aturan    hingga    puluhan    aturan. Konsep    Omnibus    Law    ini    merupakan    hal    yang    baru  terdengar        di  Indonesia,  namun diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan banyaknya peraturan yang tidak sinkron di negara kita.
Terlepas dari berbagai kontroversinya, keputusan untuk menggunakan metode omnibus law dapat dimaklumi, mengingat Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah perekonomian terkait dengan minimnya investasi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Persoalan ekonomi ini juga berkelindan dengan masalah sulitnya perizinan dan jumlah peraturan yang sangat banyak (over regulasi). Dengan konsep omnibus law yang mampu menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu undang-undang yang khusus, dapat menjadi jalan pintas bagi  kebijakan sinkronisasi dan perampingan  regulasi  di  Indonesia.  Hal  ini  dilakukan  demi  merealisasikan  visi  Presiden  pada periode keduanya, yakni menciptakan iklim investasi yang mudah dan kondusif untuk terciptanya lapangan  pekerjaan,  serta  menyederhanakan  proses  perizinan  yang  berbelit-belit,  termasuk memberantas pungutan liar. (Anggraeny Arief dan Rizki Ramadani, 2021: 107).
Sistem Penetapan Upah Minimum sejak Tahun 2020 didasarkan terhadap Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  khususnya  Pasal  88  beserta  dengan  peraturan turunannya  (Peraturan  Pemerintah).  Dengan  dicabutnya  keberlakuan  suatu  undang-undang, maka  seharusnya  secara  otomatis  keberlakuan  norma  hukum  yang  terkandung  di  dalamnya termasuk peraturan pelaksana dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun dalam ketentuan Penutup Perpu Cipta Kerja Pasal 184 huruf b dinyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu Cipta Kerja.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  Peraturan  Pemerintah  yang  terkait  dengan  penetapan upah  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang Pengupahan meskipun dibentuk dengan didasarkan pada UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut, keberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut masih memiliki kekuatan hukum dan berlaku dimasyarakat selama tidak bertentangan dengan norma hukum yang baru diatur dalam Perpu Cipta Kerja.
Undang-Undang telah mengatur dengan jelas tentang definisi konseptual upah minimum seb agai berikut “Upah Minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh di suatu wilayah. Acuan penetapan Upah Minimum dalam Undang-Undang ini di bagi dalam 5 indikator:
a. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi
b. Gubernur dapat menetapakan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu.
c. Upah  Minimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  ditetapkan  berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
d. Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
e. Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi.
Ditetapkannya upah minimum adalah dimaksudkan sebagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk melindungi kepentingan  pekerja,  dimana upah minimum  berfungsi  sebagai jaring pengaman agar tidak ada nilai upah yang lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan Pemerintah. Tidak hanya itu, upah minimum juga melindungi dan menjamin kelangsungan usaha dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja produktif. Dari gambaran diatas terlihat telah di atur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ada akan tetap berlaku sampai dengan  nilai  UMP  melebihi  nilai  UMK.  Dalam  hal  Kabupaten/kota  tersebut  telah  memenuhi persyaratan  tertentu  penetapan  UMK  meskipun  nilai  UMP  belum  melebihi  nilai  UMK,  maka Kabupaten/kota tersebut dapat melakukan penyesuaian nilai UMK. Dari gambaran di atas terlihat bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu Adjusting (penyesuaian) dan Setting (Penetapan), dua hal tersebut berlaku untuk penetapan upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten kota dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Adjusting (penyesuaian)
Bagi  Provinsi  atau  Kabupaten/kota  yang  sejauh  ini  telah  menetapkan  Upah  Minimum (Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 191 a mengamanatkan untuk menggunakan Upah Minimum yang  telah  ada  ini  sebagai baseline  bagi  adjusting  nilai  Upah  Minimum  pada  tahun-tahun berikutnya).
b. Setting (Penetapan)
1) Bagi Kabupaten/kota yang selama ini  Tidak/belum menetapakan Upah Minimum dan ingin mulai menetapkan Upah Minimum.
2) Bagi Provinsi atau Kabupaten/kota baru (pemekaran wilayah).
Adapun  Instrumen  Rekomendasi  dan  Penetapan  Upah  Minimum  meliputi:  Penetapan Upah Minimum (UM)
1) Upah Minimum terdiri atas:
a. Upah Minimum Provinsi;
b. Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu (pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten/kota bersangkutan).
2) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi:
a. Paritas daya beli;
b. Tingkat penyerapan tenaga kerja; dan
c. Median upah.
3) Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
4) Penyesuaian Upah Minimum, dilakukan setiap tahun
5) Penyesuaian nilai Upah Minimum ditetapkan pada kisaran nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah Upah Minimum pada wilayah yang bersangkutan.
Khusus untuk Upah Minimum Provinsi, ketentuannya;
• Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun.
• Penyesuaian Upah Minimum Provinsi menggunakan formula penyesuaian Upah Minimum.
• Nilai  Penyesuaian  Upah  Minimum  Provinsi  yang  ditetapkan  harus  berdasarkan  hasil perhitungan penyesuaian Upah Minimum menggunakan formula
• Dalam hal Upah Minimum Provinsi Tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas Upah Minimum Provinsi  maka  Gubernur  wajib  menetapkan  Upah  Minimum  Provinsi  sama  dengan  Upah Minimum Provinsi Tahun berjalan.
• Perhitungan  penyesuaian  Upah  Minimum  Provinsi  dilakukan  oleh  Dewan  Pengupahan Provinsi  untuk  kemudian  di  rekomendasi  kepada  Gubernur  melalui  Dinas  Provinsi  untuk ditetapkan.
• Upah Minimum Provinsi ditetapkan dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November. Instrumen-instrumen di atas juga dijadikan acuan terhadap penetapan UMP di Sulawesi Utara.  Berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Utara  Nomor  400  Tahun  2022  Tanggal  28 November 2022 mentetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2023 naik 5,24% (Rp. 173.486) menjadi Rp. 3.484.204,- dan dibulatkan sebesar Rp. 3.485.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
Berdasarkan data pengawasan yang dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara (Disnaker Sulut), terdapat kurang lebih 1500 perusahaan yang menjadi objek pengawasan oleh personil pengawas Disnaker Sulut. Selama tahun 2019, sebagian besar perusahaan berskala kecil memberikan upah  dibawah ketentuan UMP sedangkan  Perusahaan berskala  sedang dan besar,  sebagian  besar  telah  memberikan  upah  sesuai  ketentuan  UMP,  dimana  dari  1500-an perusahaan setengahnya memberikan upah di bawah ketentuan  UMP Sulut. Penyebab terjadinya ketidakpatuhan  penerapan  UMP  tersebut,  menurut  Disnaker  Sulut,  disebabkan  karena perusahaan belum mempunyai ukuran standar untuk memahami peraturan tentang pemberian upah  yang  berlaku.  Ketidaktahuan  akan  peraturan  tersebut  juga  menghambat  proses pengawasan yang dilakukan oleh personil pengawas Disnaker Sulut (Franco, Dkk, 2022:32-33).
Intrumen-instrumen pengupahan sebagaimana yang telah penulis kemukakan, seharusnya dapat menjadi perhatian bagi pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Ketidaktahuan akan hukum, tidak dapat dijadikan alasan bagi perusahaan untuk memberikan upah di bawah standar UMP terhadap pekerja di Sulawesi Utara. Perusahaan harus serius untuk memperbaiki manajemen pengupahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah maupun standar UMP yang telah ditetapkan oleh Gubernur. Pemerintah Sulawesi  Utara,  harus  memperketat  pengawasan  dan  dapat  melakukan  penindakan  bagi perusahaan-perusahaan yang kedapatan masih menerapkan UMP dibawah standar. Karena ada hak-hak para pekerja di Sulawesi Utara khususnya yang harus diperhatikan kesejahteraannya.
2. Aspek  Keadilan,  Kepastian  Hukum  Serta  Kemanfaatan  Sistem  Pengupahan  Minimum  Bagi Hubungan Industrial Pemerintah Daerah, Pengusaha Dan Tenaga Kerja
Kedudukan  upah  merupakan  bagian  terpenting  dari  suatu  hubungan  kerja,  karena merupakan  pendapatan  atau  penghasilan  untuk  menunjang  kesejahteraan  tenaga  kerja  dan keluarganya. Faktor-faktor yang memengaruhi penetapan upah bagi pemberi kerja antara lain: jumlah usia kerja yang potensial yang didukung oleh kesempatan kerja, perkembangan ekonomi di  perkotaan  dan  adanya  perbedaan  kelas  sosial,  masuknya  teknologi  maju  dalam  berbagai bidang  usaha,  dan  campur  tangan  pemerintah  dalam  masalah-masalah  yang  menyangkut tentang perusahaan. Dengan demikian, pemberi kerja harus dapat membayar tenaga kerjanya selama masa kerja masih berlangsung (Zaeni Asyhadie,2007:179).
Sistem  pengupahan  minimum  yang  ditetapkan  menjadi  instrument  hukum  yang  harus dipatuhi  oleh  pemerintah  daerah,  pengusaha  dan  tenaga  kerja  buruh.  System  pengupahan sebagai instrument hukum harus berkeadilan dan mengutamakan kesetaraan bagi semua pihak yang  terkait  dalam  system  pengupahan  tersebut.  System  pengupahan  yang  ditetapkan  harus
disepakati oleh semua pihak baik pemerintah, serikat buruh dan pengusaha. Sistem tersebut harus berkeadilan  dan  seimbang,  setara  yang  tidak  merugikan  siapapun  dan  salah  satu  sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Hak ini secara konstitusional telah diatur dan dilindungi dalam pasal 27 ayat (2) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan: “Tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pada Pasal 28 D Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak konstitusional ini selanjutnya diatur oleh peraturan perundang-undangan.  Pengaturan  Upah  dalam  hukum  positif  diatur  pada  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Meskipun Undang-Udang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  sudah  lama  berlaku,  namun  peraturan  ini  belum sepenuhnya menciptakan.
Sistem pengupahan harus mengacuh pada keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial. Hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif di Indonesia.  Hal  ini  tercermin  dari  aspek  sosiologis  dan  aspek  yuridis  yang  ada.  Dari  aspek sosiologis,  terlihat  adanya  demonstrasi  para  serikat  pekerja  setiap  memperingati  hari  buruh sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei atau dikenal dengan May Day, dimana para pekerja melalui serikat pekerja setiap tahun selalu menuntut upah layak, hapuskan politik upah murah, hapuskan sistem  kerja  kontrak,  sistem  kerja  alih  daya  ( outsourcing),  invest  in  remarkable,  dan  ada  juga tuntutan Serikat Pekerja untuk menginginkan menambah jumlah komponen hidup layak.
Konsep Pengaturan Upah harus didasarkan pada peraturan agar memiliki kepastian hukum pembentukan atau proses membentuk perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, peraturan negara, atau hukum tertulis baik ditingkat pusat, maupun ditingkat daerah. Sedangkan pengertian pengaturan upah adalah proses pembentukan Peraturan Perundangundangan dan substansi  peraturan  perundangundangan  bidang  pengupahan  baik  ditingkat  pusat  maupun ditingkat daerah, dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha.
Sejak pembentukannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah banyak diajukan hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh  serikat pekerja atau serikat buruh. Apabila  dikaji  dari  sisi  pengaturan mengenai pengupahan, Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memberikan konsep upah minimum, konsep hidup layak,  konsep  perlindungan  upah,  dan  jaring  pengaman  upah.  Dalam  undang-undang  itu, ketentuan  upah  minimum  wajib  dipatuhi  oleh  semua  perusahaan,  padahal  kemampuan  dan kondisi  perusahaan  berbeda-beda  mulai  dari  golongan  perusahaan  mikro,  perusahaan  kecil, perusahaan  menengah  dan  perusahaan  besar.  Hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan perusahaan  pada  ketentuan  upah  minimum.  Berangkat  dari  teori  keadilan  John  Rawls  yang mengatakan:” Ketimpangan sosial  dan ekonomi mesti  diatur  sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang”.
Idealnya  pengaturan  tentang  upah  yang  berkeadilan  isinya  harus  ada  keseimbangan kepentingan pekerja dengan pengusaha yang dimuat dalam perundangundangan. Kepentingan pekerja adalah terpenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarganya secara layak. Sedangkan kepentingan pengusaha adalah kelangsungan usaha dari perusahaan agar dapat berjalan terus. Dengan  demikian,  dikatakan  bahwa  keadilan  sosial  itu  sebaiknya  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  atau  dengan  kata  lain  hukum  positif  itu  harus memperhatikan keadilan.
Upah  minimum  yang  berkeadilan  harus  diwujudkan  termasuk  dengan  berlakuknya peraturan  pemerintah  No  36  Tahun  2021  hal  ini  memang  harus  lebih  rinci  materinya  seperti Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  walaupun  juga  peraturan  ini  tidak  melibatkan lembaga Tripatit Nasional, sehinga dirasakan tidak adil bagi pihak pekerja.
Konsep  pengaturan  upah  dalam  hukum  positif  Indonesia  masih  ditemukan  adanya ketentuan yang tidak memperhatikan keadilan yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang didasarkan pada Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 belum mengedepakan system keadilan dalam pengupahan khususnya bagi buruh sebgai pekerja dan kelurganya hasil analisis dan kajian dari peneliti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan masih bersifat tertutup dan belum terbuka untuk dikaji secara simultan Bersama-sama baik pemerintah dan serikat buruh terkesan  adanya  tidak  transparan  hanya  mengutamakan  kepentingan  investasi  tanpa mengabaikan dampak-dampak lain dari perubahan dan pencabutan berbagai Undang-undang karena Undang-Undang Cipta Kerja ini oleh karena itu penulis mengusulkan untuk kedepannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dapat dilakukan perubahan.
Hal yang perlu menjadi pertimbangan ialah meskipun dicabutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan telah diberlakukan Undang-Undang Baru yakni Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Pengesahan  Perpu  Cipta  Kerja  tidak  berdampak  pada legalitas keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana amanat Pasal
184 Perpu Cipta Kerja, namun aturan-aturan yang terdapat dalam Perpu Cipta Kerja merupakan penyempurnaan atas UU No 11 Tahun 2020 yang telah diuji formil oleh MK. Sehingga alangkah baiknya  menurut  penulis  pemerintah  dapat  menyusun  Peraturan  Pemerintah  yang  baru  yang lebih sesuai dengan norma hukum dalam Perpu Cipta Kerja.
Perubahan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang berkaitan dengan sistem pengupahan yang berkeadilan.
Asas-asas hukum pengupahan yang berkeadilan yaitu:
a. Keadilan harus diwujudkan baik pelaku usaha dan buruh yang memberikan hidupnya kepada pelaku usaha Hak atas upah lahir setelah adanya hubungan kerja dan berakhir bila hubungan kerja berakhir;
b. Pemberian  upah  harus  transparan  terkait  dengan  hak-hak  buruh  termasuk  ketika  buruh sebagai pekerja, harus lembur. Upah terdiri dari beberapa komponen yang harus dirinci secara jelas;
c. Tidak boleh ada diskriminasi upah, ini juga berlaku terhadap semua pihak yang terkait dalam hubungan industrial.
d. Pemberian upah harus manusiawi; terutama buruh sebagai pekerja termasuk keluarganya.
e. Pemerintah dan pemerintah daerah harus melindungi upah pekerja sehingga tidak ada hak- hak buruh yang dikurangi.
f. Keseimbangan dan keadilan dan kesetaraan dan kesamaan untuk menikmati kesejahteran dan keuntungan harus ada dalam penetapan upah.
g. Adanya  penghargaan  untuk  pekerja  yang  lebih  produktif;  Transparansi  dalam  manajemen pengupahan.
h. Para pihak yang karena kesengajaan atau kelalaiannya.

## SIMPULAN
Instrumen perhitungan upah minimum dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja adalah berdasarkan Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang mencabut Peraturan Pemerintah terdahulu. Instrumen utama dalam penentuan  upah  minimum  termasuk  di  Provinsi  Sulawsi  Utara  adalah  pertumbuhan  ekonomi daerah atau inflasi Provinsi, kabupaten/kota bersangkutan. Jika formula Upah Minimum Provinsi Tahun berjalan lebih tinggi dari formula batas atas Upah Minimum Provinsi maka Gubernur wajib menetapkan upah minimum tahun berjalan, sebaliknya jika formula upah minimum lebih tinggi
dari upah minimum tahun berjalan maka kenaikan akan disesuaikan dengan persentase kenaikan upah minimum.
Aspek keadilan upah secara umum adalah diselaraskan dengan kualitas dan keahlian buruh tenaga  kerja  (keadilan  distributif)  tetapi  dari  segi  kedudukan  maka  pendekatan  kesetaraan- kewajaran ( fairness) antara pengusaha dan buruh/tenaga kerja memerlukan instrument yang adil dalam  regulasi  dan  implementasi  terhadap  nilai  keadilan  dalam  pekerjaan  dan  kontribusinya dalam  hubungan  industrial.  Aspek  kemanfaatan  penetapan  upah  minimum  menjadi  dasar perhitungan bagi kesejahteraan buruh tenaga kerja dan dasar bagi pengusaha dalam penyusunan biaya ( cost) perusahaan tahun yang akan datang. Dari aspek kepastian hukum, dengan dicabutnya keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perpu Cipta Kerja, tidak berdampak kepada keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 selama tidak  bertentangan dengan aturan yang tercantum dalam UU Pengesahan Perpu Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi landasan saat  ini  dalam  sistem  pengupahan  di  Indonesia  termasuk  perhitungan  formula  Sistem Pengupahan  minimum  masih  memerlukan  sosialisasi  bahkan  jika  perlu  diadakan  perubahan- perubahan yang mendasar dengan melibatkan pihak-pihak terkait yaitu Pengusaha, serikat buruh maupun pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan rumusan yang demokratis terhadap substansi perhitungsn formulasi upah termasuk upah minimum. Pemerintah, Pengusaha dan Buruh Tenaga kerja perlu mendapatkan konsep formula upah minimum yang berkeadilan, bermanfaat  dan  berkepastian  hukum  yang  kemudian  akan  dituangkan  dalam  suatu  regulasi sebagai  suatu  komitmen  yang  harus  dipatuhi  oleh  semua  pihak  sehingga  akan  menjamin pertumbuhan  ekonomi,  pertumbuhan  dunia  usaha  dan  investasi,  dan  pertumbuhan  angkatan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyhadie, Zaeni. 2007. Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Anggraeny Arief dan Rizki Ramadani, 2021, Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas, Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 6 No. 2, Juli 2021 : 106-120 P-ISSN :2406-8802- E-ISSN : 2685-550X
Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, Muwahid. (2021). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam  Harmonisasi    Peraturan    Perundang-Undangan    Di    Indonesia.    Jurnal    Hukum Samudra  Keadilan,  Volume16, Nomor 1, Januari-Juni 2021
Ramanata  Disurya,  Suryati,  Layang  Sardana.  (2021). Pelanggaran  Asas  Dalam  Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Hukum Volume 19 Nomor 1, Bulan Januari 2021
Setyono, Nanang. "Rekonstruksi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Melalui Koperasi Karyawan Dalam Kajian  Undang  Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan." Jurnal  Ius Constituendum 3.2 (2018
Trimaya,  Arrista.  "Pemberlakuan  upah  minimum  dalam  sistem  pengupahan  nasional  untuk meningkatkan  kesejahteraan  tenaga  kerja." Aspirasi:  Jurnal  Masalah-Masalah  Sosial 5.1
(2014)
Tarumingkeng, Franco D. Dkk., 2022, Pengawasan Pemerintah Dalam Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi Utara, Jurnal Administrasi Publik Nomor 114 Vol VIII 2022 ISSN 2338-9613
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 jo Perpu Nomor 2 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021