MAJALAH SAINSTEKES 10(1): 027-037 (2023)
Kenaikan  Nilai  Obligasi  Dalam  Reksadana  Pendapatan  Tetap  : Kebutuhan Pengenaan  Pajak Keuntungan Reksadana Dalam Portfolio Investasi
Increase in the Value of Bond in Fixed Income Mutual Funds: The Need for The Imposition of Mutual Fund Profit Tax in the Investment Portfolio
Frengki Hardian, Chandra Yusuf
Universitas YARSI Coresponding Author: chandra.yusuf@yarsi.ac.id
KATA KUNCI Bunga Obligasi, Obligasi, Pajak Penghasilan Reksadana, Portfolio ABSTRAK Pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19 dapat dilakukan dengan memberikan insentif terhadap instumen keuangan di Pasar Modal. Bunga  Obligasi  memiliki  daya  tarik  bagi  masyarakat  investor, karena keuntungan yang didapat nilainya tetap, sehingga investasi dalam  Obligasi  menjadi  risiko  kecil.  Namun  keuntungan  yang didapat  juga  kecil.  Sementara  Reksadana  ,  termasuk  Obligasi  di dalamnya  dan  dalam  bentuk  protfolio,  memiliki  keuntungan  dari kenaikan  instrumen  keuangan  lainnya.  Kenaikan  nilai  instrumen keuangan  dalam  Reksadana  tersebut  tidak  dikenakan  Pajak Penghasilan (PPh) Final. Obligasi mengalami kenaikan nilai ketika saham sebagai bagian dari protfolio Reksadana yang memiliki risiko mendapatkan  keuntungan.  Namun  kenaikan  biaya  pembelian Obligasi  akibat  kenaikan  tarif  PPh  Final  yang  tinggi  dan  sebagai bagian dari biaya Reksadana akan menimbulkan risiko yang tinggi bagi masyarakat investor. Pemberian insentif atas PPh Final dengan mengurangi prosentase pajak akan menggairahkan kembali transaksi Reksadana di Pasar Modal. Oleh karenanya, kenaikan PPh Final di tahun  2021  dan  seterusnya  menjadi  10%  (sepuluh  persen)  harus ditunda agar transaksi Reksadana, termasuk Obligasi di dalamnya,
tetap memiliki daya tarik dalam portfolio yang digunakan.
KEYWORDS Bond Interest, Bond, Mutual Fund Income Tax, Portfolio ABSTRACT Economic  recovery  from  Covid-19  Pandemic  can  be  done  by providing incentives for financial instruments in the Capital Market. Bond interest has an attraction for the investor community because the profit obtained is of a fixed value, so investing in bonds becomes a small risk. But the benefits obtained are also small. While Mutual Funds, including Bonds in them and in the form of portfolios, have the  advantage  of  an  increase  in  other  financial  instruments. The increase in the value of financial instruments in the Mutual Fund is not  subject  to  Final  Income  Tax  (PPh).  Bonds  experience  an increase in value when stocks as part of the mutual fund portfolio
are at risk of making a profit. However, the increase in the cost of purchasing Bonds due to the high increase in the Final Income Tax rate and as part of the cost of mutual funds will pose a high risk to the investor community. Providing incentives for the Final Income Tax by reducing the percentage of taxes will re-excite mutual fund transactions in  the Capital  Market.  Therefore, the increase in  the Final Income Tax in 2021 and beyond to 10% (ten percent) must be postponed so that mutual fund transactions, including bonds in it,
still have attractiveness in the portfolio used.
PENDAHULUAN Pengenaan pajak terhadap kenaikan  pendapatan  menjadi  sangat penting  bagi  pemasukan  Anggaran
Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN). APBN  adalah  Rencana  Keuangan Tahunan  Pemerintahan  Negara  yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  (Pusat  Kajian  Anggaran,  2020), pada  penjabarannya  Pendapatan  Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri  atas  Penerimaan  Perpajakan, Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dan Penerimaan  Hibah  (OnlinePajak.Com, 2015).  Tentunya  peraturan  pajak  tidak dapat bertentangan satu dengan lainnya.
Pemerintah wajib meng- harmonisasikan  peraturan  pajak  yang berlaku  agar  pemerintah  memiliki konsistensi dalam menerima pertambahan harta kekayaan dari pajak. Penerimaan  Pajak  Penghasilan
(PPh) Bunga Obligasi yang bersifat final sebagai  bagian  dari  Penerimaan  Pajak memiliki  peranan  penting  sebagai penambah kekayaan bersih negara. Salah satu dari Penerimaan Perpajakan berasal dari  Bunga  Obligasi  yang  diterbitkan perusahaan.  Sesuai  dengan  ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib Pajak  Dalam  Negeri  Dan  Bentuk  Usaha
Tetap, pemerintah pusat telah menetapkan  PPh  Final  atas  bunga Obligasi sebesar 10% (sepuluh persen). Sementara Reksadana yang berbentuk  Kontrak  Investasi  Kolektif (KIK)  memiliki  Unit  Penyertaan  yang dijual  kepada  masyarakat  investor. Penjualan Unit Penyertaan KIK ini dapat mengumpulkan  dana  dari  masyarakat investor dalam jumlah yang cukup besar. Dari dana KIK yang terkumpul, manajer investasi  KIK  akan  melakukan  investasi ke  dalam  berbagai  instrumen  keuangan. Dana  KIK  ini  dinvestasikan  berdasakan portfolio  instrumen  keuangan  yang menguntungkan dan memiliki risiko yang kecil. Tentunya, bagian keuntungan yang diterima  atau  diperoleh  oleh  pemegang Unit Penyertaan KIK termasuk keuntungan atas pelunasan kembali Unit Penyertaannya,  tidak  termasuk  sebagai objek pajak. Salah satu instrumen keuangan di pasar  modal  adalah  Obligasi  yang Bunganya dikenakan PPh Final. Sementara  Unit  Penyertaan  KIK  dalam Reksadana  termasuk  Obligasi  sebagai portfolionya  dianggap  terpisah  dari Obligasi  itu  sendiri.  Dalam  Reksadana yang  berbentuk  KIK,  kenaikan  nilai Obligasi  bukanlah  dari  kenaikan  Bunga Obligasi,  akan  tetapi  kenaikan  nilai  dari instrumen  keuangan  lainnya.  Instrumen keuangan lain yang memiliki keuntungan akan  membagi  keuntungannya  secara merata kepada seluruh instument keuangan  yang  menjadi  portfolio Reksadana.  Kenaikan  nilai  Obligasi sebagai  salah  satu  investasi  dari  Unit Penyertaan KIK dalam Reksadana bukan dianggap  sebagai  kenaikan  Bunga
Obligasi yang dapat menjadi objek pajak. Permasalahannya,  apakah  adil  bagi masyarakat  umum  yang  seharusnya mendapatkan  pertambahan  nilai  dari pajak Obligasi?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam penelitian  normatif,  yakni  menekankan pada data sekunder dalam mengkaji asas dan prinsip hukum positif serta usur yang berhubungan  dengan  objek  penelitian, didukung  dengan  bahan  pustaka  yang cukup.  Penelitian  ini  utamanya  akan menggunakan  studi  kepustakaan  dengan didukung pendekatan peraturan perundang undangan, perbandingan antara  sudut  pandang  hukum,  dan pendekatan  sosial  lainnya.  Jenis  data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data  sekunder  terdiri  dari  bahan-bahan hukum  dan  bahan-bahan  terkait  dengan subjek  yang  diteliti.  Bahan  hukum sekunder  terdiri  atas  asas  dan  prinsip hukum  yang  berkaitan  dengan  hukum perseroan, ilmu ekonomi,
dan lingkungan.  Bahan    hukum    sekunder dapat    dijelaskan    dalam    definisi secondary    resource atau  sumber informasi  sekunder.  Sebaliknya,  sumber informasi  sekunder  adalah  sumber informasi  yang  dibuat  kemudian  oleh seseorang  yang  tidak  mengalami  secara langsung  atau  berpartisipasi  dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Untuk keperluan  proyek  penelitian  sejarah, sumber sekunder umumnya adalah buku dan  artikel  ilmiah.  Hal  tersebut  juga termasuk  sumber  referensi  seperti ensiklopedia.
Bahan  penelitian  berasal  dari buku.  jurnal  ilmiah, encyclopedias atau bahan  lainnya  yang  tidak  dialami  oleh peneliti secara langsung.  Bahan tersebut didapatkan  di  perpustakaan  nasional, perpustakaan  universitas,  perputakaan online, toko buku, toko buku online, dan lainnya.

## PEMBAHASAN

## Bunga Obligasi dan Objek Pajak
Pengertian  yang  menjadi  dasar hukum  objek  pajak  adalah  penghasilan dari  objek  pajak,  yaitu  setiap  tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Dirjen  Pajak,  2022).  Penghasilan  yang dimaksud juga termasuk Bunga Obligasi. Bunga Obligasi adalah penghasilan tetap yang  pembagian  keuntungan  dalam Reksadana  yang  berbentuk  KIK  bukan penghasilan  yang  memiliki  pendapatan tetap.
Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan  Berupa  Bunga  Obligasi Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib Pajak  Dalam  Negeri  Dan  Bentuk  Usaha
Tetap, menyebutkan:
1. Obligasi  adalah  surat  utang,  surat utang  negara  dan  Obligasi  daerah yang berjangka waktu lebih dari 12,
(dua  belas)  bulan  yang  diterbitkan oleh pemerintah dan non pemerintah,  termasuk  surat  utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (sukuk). 2. Bunga  Obligasi  adalah  imbalan yang  diterima  atau  diperoleh pemegang  Obligasi  dalam  bentuk bunga,  ujrah/fee,  bagi  hasil, amrgin, penghasilan sejenis lainnya, dan/atau diskonto. 3. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah  Undang-Undang  Nomor:  7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  sebagaimana  telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 11  Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.
Di  dalam  ketentuan  diatas,
Obligasi  termasuk  Surat  Utang  yang memiliki  Bunga  Obligasi.  Pemerintah mengenakan  PPh  terhadap  Bunga Obligasi dikarenakan adanya pertambahan  nilai  dari  Obligasi  yang sebelumnya.  Bunga  yang  dikecualikan dari  pengenaan  PPh  hanya  objek  pajak tertentu.  Hal  ini  diatur  dalam  ketentuan PPh  dibawah  ini.  Undang-Undang Nomor  :  46  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan,  pasal  4    ayat  (3)  poin  (i) menyatakan:  Yang  dikecualikan  dari objek  pajak  adalah  bagian  laba  yang diterima atau  diperoleh  dari objek pajak adalah  bagian  laba  yang  diterima  atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persektuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk  pemegang  unit  penyertaan kontrak investasi kolektif.
Reksadana  Dalam  Bentuk  Kontrak Investasi Kolektif
Dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) UU PPh  tersebut  menyebutkan:  Reksa  Dana adalah  wadah  yang  dipergunakan  untuk menghimpun  dana  dari  masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portfolio Efek oleh Manajer  Investasi.  Kontrak  Investasi
Kolektif  adalah  kontrak  antara  Manajer Investasi  dan  Bank  Kustodian  yang mengikat  pemegang  Unit  Penyertaan  di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk  mengelola  portfolio  investasi kolektif  dan  Bak  Kustodian  diberikan wewenangn untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif  dikecualikan  dari  kriteria  objek pajak  berdasarkan  pasal  dalam  UU  PPh diatas. Ini juga didukung dengan pasal 18 Undang-Undang  Nomor:  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan: Reksadana  dapat  berbentuk  Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif. Adapun penyertaan  kontrak  investasi  kolektif diatur  di  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan  Nomor:  23/POJK.04/2016 tentang  Reksadana  Berbentuk  Kontrak Investasi Kolektif.

## Perbedaan  Kenaikan  Nilai  Obligasi Akibat Bunga Obligasi dan Portfolio
Bunga  Obligasi  itu  sendiri termasuk  objek  pajak,  akan  tetapi Obligasi  yang  menjadi  bagian  dari Kontrak Investasi Kolektif tidak termasuk  objek  pajak.  Keuntungan Obligasi  yang  bukan  dari  Bunga,  akan tetapi  berasal  dari  kenaikan  instrumen keuangan  lainnya  dalam  portfolio Reksadana,  tidak  dapat  dikenakan  pajak dengan sendirinya. Kenaikan nilai saham perusahaan  yang  menjadi  salah  satu instrumen  keuangan  dalam  portfolio Reksadana  secara  langsung  membagi keuntungannya tersebut kepada nilai rata- rata  Reksadana.  Obligasi  yang  menjadi bagian  dari  protfolio  Reksadana  juga mendapatkan  bagian  keuntungannya,
sehingga keseluruhan nilai unit Reksadana meningkat secara merata. Sebagai contoh, Reksadana memiliki  portfolio  terdiri  dari  Saham, Obligasi Surat Utang Negara dan lainnya. Kenaikan  keuntungan  saham  akibat transaksi di Psar Modal akan mempengaruhi  nilai  dalam  Reksadana. Keuntungan  Saham  akan  menjadi keuntungan  Reksadana  secara  merata. Keuntungan  sahamnya  akan  dibagikan kepada  instrument  keuangan  lainnnya dalam  Reksadana  tersebut.  Keuntungan transaksi  saham  yang  dibagikan  kepada instrumen  keuangan  lainnya  akan mengurangi  keuntungan  saham  yang menjadi  objek  pajak  saham.  Artinya pemegang  Unit  Penyertaan  Reksadana akan  menerima  penghapusan  pajak  atas keuntungan  saham  yang  telah  dibagikan keinstrumen keuangan lainnya. Kenaikan nilai Obligasi dalam portfolio Reksadana tidak diperhitungkan sebagai peningkatan nilai Bunga Obligasi, karenanya kenaikan nilai  Obligasi  dalam  Reksadana  tidak dikenakan PPh yang bersifat final.
Pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan pajak akan menjadi tidak  harmonis,  apabila    pemerintah menerapkannya kepada objek pajak yang telah dikenakan pajak berbeda sebelumnya.  Pengenaan  pajak  terhadap pendapatan Obligasi secara mandiri akan berbeda  dengan  pengenaan  pajak terhadap  pendapatan  Obligasi  yang menjadi bagian dari
instrumen Reksadana.  Penetarapan  prosentase  PPh yang  bersifat  final  terhadap  objek tersebut menjadi tidak konsisten nilainya.

## Kenaikan  Insentif  Obligasi  Dalam Reksadana
Obligasi  yang  merupakan  salah satu  instrumen  di  dalam  pasar  modal dapat  membentuk  portfolio  Reksadana. Saat  ini,  Reksadana  dengan  pendapatan tetap masih menjadi instrumen keuangan yang  menarik  bagi  investor.  Tentunya bunga Obligasi dengan pendapatan tetap memerlukan  kenaikan  insentif  untuk menjaga  investor  lebih  aktif  di  pasar modal.  Sebaliknya  penurunan  insentif membuat  investor  harus  membayar  PPh lebih  besar  akan  mengurangi  aktivitas investasi. Investor akan menjadi pasif dan menunggu  keadaan  lebih  baik  yang dikarenakan  pasca  pandemi  Covid-19 yang  berkepanjangan.  Dalam  hal  ini, pemberian  insentif  pajak  atas  bunga Obligasi yang memiliki pendapatan tetap akan  memiliki  dampak  signifikan terhadap minat investor. Oleh karenanya Obligasi  dengan  penurunan  nilai  PPh harus  dipertahankan  untuk  menjadi instrumen pasar modal yang menarik bagi investor.
Tentunya Obligasi yang memiliki pendapatan tetap dengan prosentase PPh yang rendah akan menjadi objek portfolio Reksadana  dengan  pendapatan  tetap. Lebih  lagi  Reksadana  memiliki  risiko yang kecil dibandingkan saham di pasar modal.  Reksadana  akan  menggunakan metode portfolio untuk mengurangi risiko dari instrumen Keuangan di Pasar Modal. Metode  yang  sering  digunakan  untuk mengurangi risiko, yakni Put Your Eggs
in  one  Basket (Pearson  ,  2022).  Hal  ini dapat  membentuk  Reksadana  dengan pendapatan  tetap.  Reksadana  menjadi instrumen keuangan yang memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan instrumen yang  menjadi  portfolio  tersebut  berdiri sendiri.  Reksadana  sebagai  instrumen keuangan  di  pasar  modal  dapat memberikan prediksi atas pendapatannya yang  konsisten  di  masa  depan.  Namun pandemi  Covid-19  ini  telah  merusak pertumbuhan  ekonomi  yang  telah berjalan  di  dalam  masyarakat.  Dampak dari pasca pandemi covid-19 belum pulih sepenuhnya.
Kecepatan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan  untuk  memulihkan  keadaan ekonomi  yang  terpuruk.  David  C  Ling, dkk  menemukan  bahwa: a  significant positive  relationship  between  lagged turnover  and  contemporameous  capital returns,  suggesting  that  asset  turnover provides increase price revelation which, in  turn,  reduces  investment  risk  and increase  property  values .  Karenanya,
OJK  harus  tetap  mewaspadai  adanya kekurangan likuiditas perusahaan Reksadana.  Hal  ini  terkait  dengan portfolio  yang  dimilikinya  di  pasar modal.  Kekurangan  likuditas  ini  dapat terjadi  akibat  pencairan  surat  berharga yang dilakukan  investor di  pasar modal. Pengaturan  waktu  pencairan  surat berharga  menjadi  sangat  penting  agar Reksadana memiliki risiko invetasi yang lebih  kecil.  Pengaturan  pencairan  surat berharga menjadi sangat penting. Namun investor  tetap  wajib  aktif  dalam melakukan  transaksi  surat  berharga  di pasar  modal.  Hal  ini  dilakukan  agar perusahaan  memiliki  likuiditas  yang cukup.  Investor  yang  mempertahankan investasinya  di  Reksadana  akan  sangat membantu  mempertahankan  likuiditas perusahaan.  Investor  diharapkan  dapat menunda pencairan Reksadana miliknya. Namun transaksi antara investor terhadap Reksadana  tetap  dilakukan  untuk menjaga likuditasnya. Pencairan Reksadana  tidak  terjadi  karena  tertutupi
dengan  adanya  transaksi  jual  beli Reksadana  yang  aktif.  Hal  ini  akan membuat nilai Reksadana stabil di pasar modal  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan.  Dalam  kebijakan  pajaknya, pemerintah memberikan insentif penurunan  pajak  atas  Bunga  Obligasi. Obligasi yang memiliki pendapatan tetap berdasarkan  prosentasenya.  Adapun prosentase  PPh  yang  diterapkan  untuk bunga  Obligasi  secara  mandiri  berbeda dengan pertambahan nilai Obligasi yang digunakan  dalam    portfolio  Reksadana. Ini  diakibatkan  kenaikan  nilai  Obligasi bukan  dari  Bunga,  akan  tetapi  dari keuntungan yang diberikan dari instrumen keuangan lainnya. Keuntungan dari  instrumen  keuangan  Reksadana dibagikan kepada instrumen keungan lain yang  menjadi  portfolio.  Kenaikan pendapatan  Obligasi  dalam  Reksadana tidak  mengalami  pengenaan  pajak. Penggunaan instrumen pasar modal yang berisiko  yang  dijadikan  portfolio  dari Reksadana akan terbungkus kerugiannya dengan  keuntungan  instrumen  keuangan lainnya.
Adanya  perbedaan  pengaturan pengenaan  PPh  yang  bersifat  final terhadap  Bunga  Obligasi  secara  mandiri yang dibandingkan dengan kenaikan nilai Obligasi  sebagai  bagian  dari  portfolio Reksadana. Penerapan regulasi
pemerintah  untuk  memberikan  kenaikan insentif  terhadap  investor  Reksadana dalam  bentuk  penurunan  PPh  terhadap bunga Obligasi di pasar  modal.
Pengaturan Pajak Penghasilan Bunga
Obligasi yang Dibeli Secara Mandiri Adapun pengaturan bunga Obligasi Pendapatan Tetap dalam pasal 1 ayat  (1)  dan  (2),  Peraturan  Pemerintah
(PP) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan  dan  Penghasilan  Berupa Bunga Obligasi menyenjelaskan apa yang dimaksud dengan Obligasi dengan uraian sebagai berikut:
1. Obligasi  adalah  surat  utang  dan surat utang negara, yang berjangka
waktu  lebih  dari  12  (dua  belas) bulan.
2. Bunga  Obligasi  adalah  imbalan yang  diterima  dan/atau  diperoleh pemegang  Obligasi  dalam  bentuk bunga  dan/atau  diskonto.”  Surat Utang  (Obligasi)  merupakan  salah satu Efek yang tercatat di Bursa di samping  Efek  lainnya  seperti Saham, Sukuk, Efek Beragun Aset maupun Dana Investasi Real Estat. Obligasi  dapat  dikelompokkan sebagai  efek  bersifat  utang  di samping  Sukuk.  Obligasi  dapat dijelaskan  sebagai  surat  utang jangka  menengah  panjang  yang dapat  dipindahtangankan,  yang berisi  janji  dari  pihak  yang menerbitkan  untuk  membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada  waktu  yang  telah  ditentukan kepada  pihak  pembeli  Obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh Korporasi maupun Negara. Surat Utang Negara (SUN) adalah surat  berharga  yang  berupa  surat pengakuan  utang  dalam  mata  uang Rupiah  maupun  valuta  asing  yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh  Negara  Republik  Indonesia,  sesuai dengan  masa  berlakunya  (Khavid Normasyhuri,  dkk,  2020).  Relaksasi Pajak  Penghasilan  atau  PPh  final  atas bunga  Obligasi  yang  diperoleh  Wajib Pajak  (WP)  Reksadana  akan  berakhir. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2013 yang mengubah Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2009  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi (PP PPh  Bunga  Obligasi).  Awalnya  pasal  2 (1) PP PPh Bunga Obligasi menyebutkan: Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh  Wajib  Pajak  berupa  Bunga Obligasi  dikenai  pemotongan  Pajak Penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya disebutkan dalam pasal 3 (d) PP  Nomor  16  Tahun  2009  bahwa: Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah: bunga  dan/atau  diskonto  dari  Obligasi yang  diterima  dan/atau  diperoleh  Wajib Pajak  Reksadana  yang  terdaftar  pada Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan Lembaga Keuangan sebesar: 1) 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun  2010;  2)  5%  (lima  persen)  untuk tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2013; dan  3)  15%  (lima  belas  persen)  untuk tahun  2014  dan  seterusnya.  Prosentase yang diterapkan dalam kurun waktu 2014 dan  seterusnya  tidak  memperhitungkan adanya  peristiwa  Pandemi  Covid-19. Namun  nilai  prosentase  pajak  sebesar 15% (lima belas persen) yang diterapkan oleh  pemerintah  kepada  Bunga  Obligasi Pendapatan Tetap cukup tinggi.
Perubahan  pajak  terhadap  Bunga Obligasi  dilakukan  oleh  pemerintah secara  bertahap.  Ini  akan  membuat kegoncangan pendapatan pajak pemerintah.  Pasal  3  (d)  PP  Nomor  100
Tahun  2013  tersebut  menyebutkan: Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah: bunga  dan/atau  diskonto  dari  Obligasi yang  diterima  dan/atau  diperoleh  Wajib Pajak  Reksadana  yang  terdaftar  pada Otoritas  Jasa  Keuangan  sebesar:  1) Dihapus; 2) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan 3) 10% (sepuluh  persen) untuk  tahun 2021 dan  seterusnya.  Penurunan  PPh  yang bersifat  final  terhadap  Bunga  Obligasi yang  bertahap  cukup  menguntungkan investor.
Dalam  peraturan  ini,  pemerintah menurunkan  nilai  prosentase  pajak  atas Bunga  Obligasi  Pendapatan  Tetap  dari 15%  (lima  belas  persen)  menjadi  5% (lima  persen)  yang  berlaku  dari  tahun 2014-2020.  Lebih  lanjut,  PP  Nomor  55 tahun  2019,  yang  merupakan  perubahan kedua PP Nomor 16 tahun 2009, setelah PP  Nomor  100  Tahun  2013,  melakukan perubahan  atas  insentif  Bunga  Obligasi Pendapatan  Tetap.  Pasal  3    butir  (d) menyebutkan  bahwa  Bunga  dan/atau diskonto  dari  Obligasi  yang  diterima
dan/atau  diperoleh  Wajib  Pajak  reksa dana  dan  Wajib  Pajak  dana  investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif,  dana  investasi  real  estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek  beragun  aset  berbentuk  kontrak investasi  kolektif  yang  terdaftar  atau tercatat  pada  Otoritas  Jasa  Keuangan sebesar:  1)  5%  (lima  persen)  sampai dengan  tahun  2020;  dan  10  %  (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.
Pajak  atas  Bunga  Obligasi Pendapatan Tetap mengalami penurunan dari 15 % (lima belas persen) menjadi 5% (lima  persen)  dalam  tahun  2020,  akan tetapi  pajak  tersebut  dalam  tahun  2021 dan  seterusnya  menjadi  sebesar  10% (sepuluh  persen).  Perubahan  prosentase pajak  atas  Bunga  Obligasi  Pendapatan Tetap  tersebut  mengalami  turun  naik dalam pengaturannya. Perubahan prosentase  pajak  dari  15%  (lima  belas persen) pada tahun 2014 dan seterusnya menjadi  5  %  (lima  persen)  pada  tahun 2014-2020. Selanjutnya pajak atas Bunga naik  kembali  sebesar  10  %  (sepuluh persen)  pada  tahun  2021.  Pengurangan pajak  atas  Bunga  Obligasi  Pendapatan tetap  dari  5%  (lima  persen)  pada  tahun 2014-2020  dan  menjadi  10%  (sepuluh persen)  pada  tahun  2021  bukanlah  nilai yang kecil, apabila nilai Bunga  Obligasi Pendapatan  Tetapnya  sangat  besar. Beberapa tahun sebelum pandemi Covid- 19,  atau  Taper  Tantrum  2013,  pasar keuangan dunia telah mengalami goncangan akibat krisis keuangan global.
Arus  keluar  portfolio  asing seketika  dalam  jumlah  yang  besar  telah menciptakan kegoncangan pada satbilitas nilai  tukar  maupun  nilai  aset  di  pasar modal Indonesia. Karenananya pemerinta harus mengambil insisiatif untuk memberikan pendalaman instrumen pasar modal,  termasuk  Obligasi.  Obligasi Pemerintah  wajib  memberikan  insentif pajak  atas  Bunga  Obligasi  Pendapatan Tetap.  Pengurangan  pajak  tersebut  akan membentuk  Obligasi  dengan  portfolio Reksadana  yang  memiliki  risiko  lebih
kecil.  Investor    akan  mendapatkan keuntungan  Bunga  Obligasi  yang menarik.  Penerimaan  pemerintah  atas pajak  Bunga  Obligasi  Pendapatan  Tetap akan  berkurang  dengan  sendirinya. Namun  pengurangan  pajak  atas  Bunga Obligasi  ditambah  dengan  transaksi Reksadana  yang  tidak  dikenakan  pajak, akan menggairahkan transaksi Reksadana kembali  dan  menghindar  dari  keadaan mati suri.
Pemberian insentif tersebut diatas telah  diatur  lebih  lanjut  dalam  Undang- Undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  91  Tahun 2021  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.
Jeremy Betham meletakkan dasar pemikiran  yang  dapat  diuraikan  sebagai berikut: Bentham mendeteksi cacat serius dan  berpotensi  melemahkan  dalam menjadikan  prinsip  kepuasan  ( utility )
sebagai kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar.  Betham  melihat  bahwa  prinsip seperti itu dapat membenarkan pengorbanan  yang  tidak  wajar  oleh minoritas,  bagaimanapun  juga,  bahwa minoritas mungkin dibuat untuk
kepentingan  meningkatkan  kebahagiaan mayoritas.  Betham  menganggap  ini kesimpulan yang salah, tetapi yang perlu perjelas.  Gambaran  yang  tepat  berada dalam  komunitas  yang  bersangkutan dengan  mendasarkan  kepada  apa  yang mungkin terjadi dalam kongkretnya.
Hal  ini  dapat  dijelakan  dengan membagi sebuah kue kedalam dua bagian yang tidak setara, dengan menyebut salah satu  dari  mereka  mayoritas,  yang  lain minoritas.  Dalam  perasaan  yang  sama, posisi minoritas tidak merasakan perbedaan dengan posisi mayoritas. Hasil yang akan ditemukan dalam menyisakan jumlah  kebahagiaan  dalam  komunitas justru menjadi kerugian, bukan
keuntungan,  karena  kepuasan  dalam jumlahnya,  bukan  perasaanya.  Semakin
sedikit perbedaan perasaan atas kepuasan yang  dicapai  antara  minoritas  dan mayoritas,  semakin  jelas  kekurangan yang terjadi dalam mencapai kebahagiaan agregat.  Logikanya,  kemudian,  semakin sedikit orang dalam mengejar kebahagiaan dari semua anggota komunitas,  semakin  besar  agregat kebahagiaan  yang  tersisa  ( Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2021) . Dalam penerapannya, perbeda-an penerapan  prosentase  pajak  terhadap objek  yang  sama  dikarenakan  nilai Obligasi  secara  madiri  memiliki  Bunga Obligasi.  Sementara  Obligasi  yang masuk  dalam  Reksadana  dan  memiliki keterikatan  dengan  nilai  instrumen keuangan  lainnya.  Pem-berian  insentif terhadap  Reksadana  karena  portfolio yang  di-gunakan  mendatangkan  dan mem-berikan  manfaat  atau  kebahagiaan yang  lebih  besar  dibadingkan  dengan instrumen keuangan sama yang mandiri. Kepuasan  yang  dicapai  lebih  kecil dengan  risiko  lebih  besar  yang  timbul dalam  Obligasi  dibandingkan  kepuasan yang  dicapai  lebih  besar  dengan  risiko yang  lebih  kecil  dalam    Obligasi Reksadana.
Sama  halnya  juga  dengan  saham perusahaan sebagai bagian dari portfolio yang  membentuk  Reksadana.  Direksi perusahaan  akan  memberikan  kebijakan membagikan  dividen  kepada  pemegang saham.  Dividen  ini  terdapat  dalam keuntungan  perusaha-an.  Pembayaran dividen  akan  mengontrol  pemegang saham untuk tidak menguangkan sahamnya akibat pembagian keuntungan. Ini terkait dengan Bunga Obligasi yang  dibayarkan.  Kebijakan  dividen sebagai bagian dari corporate governance karena semakin besar dividen payout  ratio  (DPR)  dan  semakin  besar pembayaran  dividen  yang  merupakan bagian  dari  monitoring  perusahaan. Adapun  sumber-sumber  likuiditas  yang di-kendalikan  oleh  manajer  akan  di- minimalisasi  risikonya  melalui  pem- bayaran  dividen  kepada  pemegang
saham,  sehingga  mengurangi agency problem dan  membuat  pembayaran dividen mirip dengan monitoring capital market yang  terjadi  jika  perusahaan memperoleh modal baru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk mengurangi  biaya  keagenan  diperlukan pembayaran  dividen.  Dengan  demikian semakin besar DPR maka saldo laba akan berkurang  akan  tetapi  manajer  harus mendapatkan pendanaan eksternal melalui utang.
Gambar 1. Perbedaan Pengenaan Pajak  Obligasi
Perbedaaan  cara  menerapkan pajak  penghasilan  terhadap  instrumen keuangan  di  pasar  modal  yang  sama tersebut  akan  mengurangi  pendapatan pajak negara. Selain itu pemerintah juga memberikan  insentif  kepada  bunga Obligasi  dalam  Reksadana.  Dalam  teori keadilan,  Aristoteles  menyatakan  bahwa keadilan  adalah  keseimbangan.  Ukuran keseimbangan  yang  dimaksud  dapat dlihat  dari  kesamaan  numerik  dan kesamaan  proporsional.  Ia  membagi keadilan  menjadi: a.keadilan  distributif adalah  keadilan  yang  berlaku  dalam ranah  hukum  publik,  yaitu  fokus  pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh  masyarakat;  b.  keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak  yang  dirugikan  atau  memberikan hukuman  yang  pantas  bagi  pelaku kejahatan.  Apabila  diterapkan  kepada
pajak obligasi dan Reksadana, maka nilai obligasinya  tetap  dalam  transaksinya  di pasar  modal.  Lain  halnya  dengan Reksada. Reksadana mengalami kenaikan  nilai,  ketika  investor  lain memiliki willingness to pay . Investor lain beran  membayar  Reksadana  dengan harga  yang  lebih  tinggi.  Peberdaan  itu menimbulkan marjin nilai antara obligasi yang dinilai tersendiri dan obligasi dalam Reksadana yang dinilai berdasarkan nilai pasar. Ini merupakan keadaan argumentum a contrario . Pajak
penghasilan  terhadap  bunga  Obligasi adalah  sama.  Faktanya,  Obligasi  yang dijadikan instrumen dari Reksadana tidak pernah dihitung secara independen, akan tetapi  diakumulasi  dengan  pendapatan obligasi dan instrumen keuangan lainnya sebagai pendapatan Reksadana.

## Obligasi
Penerapan 10% Pajak
Penghasilan Dilakukan Konsiten Terhadap Bunga Obligasi

## Peraturan Obligasi
Penerapan 10% Pajak Penghasilan
Dilakukan Konsiten Terhadap Bunga Obligasi

## Reksadana
Penerapan 10% Pajak Penghasilan
Bunga Obligasi Sebagai Pendapatan Reksadana  Dikenakan
Pajak dalam
Keuntungan Rata-Rata

## KESIMPULAN
Bunga Obligasi Pendapatan Tetap memiliki  daya  tarik  di  mata  masyarakat investor.  Pemerintah  telah  merevisi kembali  PPh  Final  Obligasi  dari  15% (lima  belas  persen)  menjadi  5%  (lima persen) atas Bunga  Obligasi Pendapatan Tetap.Namun  PPh  Final  dari  Bunga Obligasi  dalam  tahun  2021  dan seterusnya mengalami kenaikan,
sehingga  tarif  PPh  Final  Obligasi  ini kembali  menjadi  10%.  Kenaikan  PPh Final Obligasi akan menimbulkan risiko yang  lebih  tinggi.  Reksadana  akan memiliki  biaya  yang  lebih  besar. Penempatan Obligasi dengan harga yang lebih  tinggi  dalam  Reksadana  akan menaikkan harga Unit Penyertaan dalam Reksadana.  Hal  tersebut  akan  memicu penurunan  minat  dari  masyarakat investor.

## SARAN
Kebijakan  yang  harus  diambil oleh pemerintah dalam keadaan ekonomi yang  baru  mengalami  pemulihan  dari keadaan yang masih luluh lantak karena pandemi Covid-19, sebaiknya pemerintah tidak  harus  menaikkan  PPh  Final Obligasi  dari  5%  menjadi  10%,  akan tetapi melihat kondisi dari ekonomi yang sedang dalam pemulihan dengan memberikan  insentif  sampai  keadaan ekonomi membaik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia,  Muhammad  2023. “Insentif  PPh Bunga Obligasi & Pendalaman Pasar
Keuangan”,
CnbcIndonesia.com, https://www.cnbcindonesia.com/opi ni/20210906121232-14- 273934/insentif-pph-bunga-obligasi- pendalaman-pasar-keuangan, diakses pada tanggal 16 Mei 2023.
Direktorat  Jenderal  Pajak (Dirjen Pajak) 2023. “Objek PPh”, https://www.pajak.go.id/index.php/i d/objek-pph, diakses pada tanggal 6 Februari 2023. English-Grammar-Lesson.Com 2023.
“Don’t  Put  All  Your  Eggs  in  One
Basket – Meaning,  Origin  and Usage”, https://english-grammar- lessons.com/dont-put-all-your-eggs- in-one-basket-meaning/, diakses pada tanggal 7 Februari 2023
Harvard Library 2021. “ Library Research Guide  for  the  History  of  Science: Introduction”, https://guides.library.harvard.edu/Hi stSciInfo/secondary,  diakses  pada tanggal 21 Oktober 2021.
Khavid  Normasyhuri,  Budimansyah Budimansyah,  Eko  Triyadi  2022. “Dampak  Penerbitan  Surat  Utang Negara  (SUN)  dan  Surat  Berharga Syariah  Negara  (SBSN)  Pada Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia Era  Pandemi  Covid-19:  Tinjauan Ekonomi  Islam”,  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam, Vol: 8, No:1 (2022), https://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4 619, diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Ling  DC,  Marcato  G  &  McAllister  P 2009. Dynamics of Asset Prices and Transaction  Activity  in  Illiquid Markets:  the  Case  of  Private Commercial  Real  Estate.  J  Real Estate  Finan  Econ  39,  359 – 383 (2009). https://doi.org/10.1007/s11146-009- 9182-2 .
Nafiatul  Munawaroh  2023. “8  Teori
Keadilan”, Komaps.com, https://www.hukumonline.com/klini k/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat- hukum-lt62e268cc4bb9b, diakses pada tanggal 16 Mei 2023 Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy, Jeremy Betham , https://plato.stanford.edu/entries/ben tham/,  diakses  pada  tanggal  28 November 2021. OnlinePajak.Com,  “  Apa  dan  Fungsi APBN dan Peran Pajak Didalamnya”,  15  Oktober  2 015,
https://www.online- pajak.com/tentang-pajak/fungsi-
apbn,  diakses  pada  tanggal  5 Februari 2023.
Rastri  Paramita  dan  Martha  Carolina, Pusat  Kajian  Anggaran  dan  Badan Keahlian DPR RI, https://puskajianggaran.dpr.go.id/pr oduk/detail-analisis-apbn/id/50,
diakses  pada  tanggal  4  Februari 2023.