…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Fenomena Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

## Raida Rhumaisha
Universitas Islam Negeri Walisongo E-mail: aishrhumaisha12@gmail.com

## Article History:
Received: 04 Juni 2024 Revised: 17 Juni 2024 Accepted: 19 Juni 2024 Abstract:  Every  couple  has  a  dream  of  having children,  but  it  is  undeniable  that  there  is  a  certain condition  where  the  wife  cannot  conceive  due  to  an abnormality in her womb or another cause that causes the wife to be unable to conceive. Advances in medical technology  have  made  this  problem  a  solution,  for example by artificial fertilization or through  in vitro fertilization  (IVF)    technology  known  as  IVF.  In  its growth,  the  IVF  program  has  progressed  by  being carried  out  through    a  surrogate  mother.  However, due to the practice of renting a uterus, new problems arise  in  the  fields  of  law  and  religion.  This  study focuses  on  the  legal  status  of  uterine  rental  in Indonesia and around the world as well as how legal guarantees  are  provided  for  children  and  surrogate mothers.  The  results  of  the  analysis  and  discussion found  that  the  study  of  uterine  rental  was  not  in accordance with the principles of Islamic law. This is regulated in Law No. 23 of 1992, as well as a fatwa issued by the Indonesian Ulema Council on May 26, 2006.  Seen  in  Article  12  of  Law  No.  36  of  2009 concerning  Health,  it  contains  the  law  on  the implementation  of  IVF  practice.  The  practice  of surrogation,  if  pursued  through  moral  policies,  is considered  contrary  to  human  values,  especially according to the European Centre for Law and Justice in  2012  that  using  surrogacy  is  an  act  that  violates humanitarian  principles  because  it  exploits  women and children and makes them a business commodity.

## Keywords: Surrogate
Mother, In Vitro Fertilization, Surrogacy

## PENDAHULUAN
Salah satu tujuan dalam melangsungkan perkawinan adalah  membentuk sebuah keluarga dan memiliki keturunan. Meskipun pada akhirnya memiliki keturunan adalah sebuah pilihan bagi masing-masing  pasangan.  Namun,  banyak  dari  pasangan  yang  menginginkan  untuk  memiliki keturunan mengalami beberapa kendala salah satunya adalah faktor infertilitas.
Banyak dari pasangan tersebut telah mengupayakan berbagai upaya untuk memiliki anak. Salah  satu  langkah  yang  diambil  ialah  melalui  kesehatan.  Kemajuan  ilmu  dan  teknologi  dalam sektor kesehatan yang kian kemari kian laju telah memberikan berbagai keuntungan bagi manusia.
Salah  satu  perkembangan  teknologi  dalam  kesehatan  adalah  pengembangan  teknologi  seperti ditemukannya teknik penyimpanan sperma dan melibatkan proses kehamilan di luar rahim seperti In Vitro Fertilization, yang umumnya dikenal sebagai bayi tabung .
In vitro fertilization (IVF) merupakan contoh metode pembuahan in vitro (di luar rahim), dimana  ovum  (sel  telur  wanita)  diambil,  kemudian dipertemukan dengan  sel sperma  pria  dalam suatu tabung (Husni Thamrin, 2014) . Setelah embrio terbentuk dan membentuk janin, kemudian ditaruh kembali ke dalam rahim si wanita supaya terjadi kehamilan. Pada metode pembuahan lain, prosesnya  mirip  dengan  cara in  vitro  fertilization  (IVF). Namun,  setelah  embrio  terbentuk  dan menjadi janin, pembuahan tersebut dipindahkan dan diletakkan di dalam rahim seorang wanita lain atau biasa disebut sebagai Ibu Pengganti . Keterlibatan orang ketiga sebagai ibu pengganti sering dikenal dengan istilah “ Sewa rahim atau Surrogate Mother ”
Dalam kasus surrogate mother atau sewa rahim, praktik tersebut dilakukan dengan metode surrogasi  dengan  melibatkan  seorang  wanita  yang  menjalani  kehamilan  untuk  pasangan  lain. Dalam  hal  ini,  rahim  wanita  ini  disewa  untuk  melahirkan  anak  bagi  pasangan  lain.  Metode  ini sering dipilih ketika ibu pengganti mengalami gangguan kesehatan yang menghalangi kehamilan secara  alami.  Metode  ini  dikenal  dengan surrogacy, selanjutnya  perempuan  yang  menyewakan rahimnya dikenal dengan sebutan surrogate mother. Surrogate mother juga bisa disebut kedalam sebuah  praktik  peminjaman  rahim  seorang  wanita  atas  dasar  suatu  pembayaran  atau  imbalan (Selian, 2017). Secara umum surrogacy dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya:
1. Surogasi Tradisional
Tradisional surogasi biasanya dilakukan dengan cara memasukkan sperma pria ke dalam rahim ibu pengganti setelah dokter mengambilnya. Ovum diambil dari ibu pengganti sehingga  anak  yang  dilahirkannya  akan  terikat  secara  biologis  dengan  ibu  penggantinya tersebut, yang akan menimbulkan masalah tentang identitas anak di masa depan.
2. Surogasi Gestasional
Teknik  IVF  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  memungkinkan  untuk mempertemukan sperma seorang pria dengan pasangannya yang selanjutnya membentuk embrio  lalu  memasukkannya  ke  dalam  rahim  ibu  pengganti  hingga  anak  itu  lahir.  Ibu pengganti  tidak  memiliki  hubungan  biologis  dengan  si  anak  karena  anak  tersebut  bukan berasal  dari  sel  telurnya.  Secara  biologis,  ibu  anak  tetap  perempuan  yang  sel  telurnya dibuahi.
3. Intended Mother
Untuk  jenis  surogasi  ini  bisa  dijelaskan  sebagai  seorang  wanita,  baik  sendiri maupun  bersama  pasangan  prianya,  memberikan  komisi  kehamilan  dan  menandatangani kontrak komersial dengan wanita lain yang setuju untuk menjadi ibu pengganti. Biasanya, hak asuh bayi diserahkan kepada mereka setelah akta kelahiran dibuat (Twine, 2011) . Surrogate mother biasanya  dibentuk melalui sebuah perjanjian  antara pasangan penyewa bersama pihak wanita yang bersedia menyewakan rahimnya. Peran si Ibu diambil oleh wanita lain yang  akan  menggantikannya  dalam  mengandung  dan  melahirkan  anaknya.  Dalam  praktik  ini, biasanya memiliki beberapa syarat salah satunya adalah dalam jangka waktu yang sudah disepakati di dalam perjanjian, Ibu pengganti tersebut wajib menyerahkan anaknya kepada pasangan penyewa rahimnya (Ratman, 2012) . Setelah surrogate mother dipilih, pasangan yang ingin menitipkan anak dengan surrogate mother biasanya membuat perjanjian dengan mengatur semua hal yang berkaitan dengan praktik ini, didalamnya termasuk kewajiban hukum, kompensasi keuangan, dan hak-hak yang melekat pada bayi (Nyoman Putri Purnama Santhi, 2023).
Ada banyak alasan mengapa banyak pasangan memilih surrogacy untuk memulai sebuah
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
keluarga diantaranya, masalah kesuburan, pasangan homoseksual, riwayat keguguran, atau sedang tidak  ingin  untuk  mengandung.  Kim  Kardashian  dan  Kanye  West  merupakan  salah  satu  contoh pasangan ternama Hollywood yang melakukan surrogasi. Kanye dan Kim memanfaatkan layanan ibu pengganti untuk memiliki anak ketiga dan keempat mereka. Hal ini dilakukan lantaran Kim mengatakan  dia  mengalami  kesulitan  semasa  keamilan  anak  pertama  dan  keduanya  sehingga menimbulkan  trauma  tersendiri  baginya (Pramudiarja,  2017) .  Selain  Kim  dan  Kanye,  Christian Ronaldo  juga  menggunakan  jasa  sewa  rahim  ibu  pengganti  yang  berasal  dari  Amerika  Serikat untuk anak kembarnya pada bulan Juni 2017. Pasangan anak kembar seorang laki-laki dan seorang perempuan itu dinamai Mateo dan Eva.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  mengadopsi  metode  penelitian  normatif  hukum  dengan  berfokus  atas  teori hukum  di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Di  Indonesia,  meskipun  regulasi  yang  secara spesifik  mengatur  praktik  sewa  rahim  belum  ada,  beberapa  undang-undang,  seperti  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61  Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi melarang baik secara implisit dan eksplisit.
Artikel  ini  membahas  kedudukan  kontrak  sewa  rahim  berdasarkan  hukum  perjanjian  di Indonesia serta kedudukan hukum untuk anak yang dilahirkan melalui metode surrogasi. Artikel ini juga membandingkan pengendalian pelaksanaan surrogate mother dari berbagai negara untuk memahami perspektif hukum dan hak asasi manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Surrogate Mother
Opini publik menilai motivasi seorang wanita ingin menjadi seorang ibu pengganti adalah  karena  tergiur  oleh  nominal  kompensasinya.  Namun,  dalam  wawancara  yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Psikologi Keluarga dan Anak di City University, London menyebutkan  bahwa  motivasi  yang  paling  umum  adalah  keinginan  untuk  membantu pasangan yang tidak memiliki anak, merasa mendapatkan kenikmatan saat hamil, dan justru hanya  seorang  dari  beberapa  narasumber  yang  diwawancarai  menyebutkan  bahwa kompensasi atau pembayaran merupakan faktor motivasi untuk melakukan hal tersebut. Ini memberikan  pengetauan  bahwa  uang  bukanlah  motivasi  utama  mereka  melainkan  sikap altuistik lah yang menjadi alasan mereka untung melakukannya (Jadva dkk., 2003).
Surrogacy merupakan  metode  yang  memungkinkan  pasangan  untuk  menitipkan anaknya di dalam rahim seorang wanita lain. Surrogasi rahim adalah fenomena yang dapat menimbulkan  akibat  serta  pengaruh  besar.  Salah  satu  hal  yang  dapat  memicu  adalah pertumbuhan industri  surrogasi yang terjadi  di  berbagai  negara, seperti India,  Kolombia, dan Ukraina, yang  sudah  terkenal  sebagai  tujuan bagi pasangan mancanegara  yang  akan melakukan metode ini (Wistu Malindi, 2020) .
Terlepas dari fakta penilitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Psikologi Keluarga dan Anak di City University, London, India menjadi salah satu negara yang paling banyak mempraktikkan  metode  surogasi  ini,  sebagai contohnya di daerah Cjenna  yang  memberi fasilitas lebih dari 12 rumah sakit untuk melakukan proses surogasi. Dari praktek ini, India diperkirakan memperoleh pemasukan sekitar 4 Triliyun per tahun. Meskipun banyak orang menjadikan  praktik  ini  sebagai  alternatif  untuk  memperoleh  keturuan,  nyatanya kemunculan surogasi masih menjadi topik hangat dimana surogasi yang awalnya bertujuan untuk  membantu  sesama  bergeser  ke  arah  ekonomi  dan  eksploitasi  jika  dilihat  dari
kemunculan surogasi sebagai ladang bisnis.
Praktik surrogacy jika ditinjau dari segi etika moral dianggap bertentangan dengan nilai-nilai  kemanusiaan.  Metode surrogacy ditentang  secara  tegas  oleh  berbagai  agama diantaranya  Islam,  Katholik,  Hindu,  Kristen,  Budha.  Secara  etika  dan  moral,  praktik surrogacy di sebagian besar negara dilarang karena berlawanan dengan sifat asal manusia sebagai makhluk yang memiliki akal serta berbudi. European Centre for Law and Justice, 2012) menerangkan  dalam  reportnya  berjudul  Surrogate  Motherhood:  A  Violation  of Human Right, menerangkan bahwa yang paling beresiko dalam praktik ini ialah individu yang  tidak  bertanggung  jawab  yang  mencari  keuntungan  sebanyak-banyaknya  dan menyampingkan nilai-nilai kemanusiaan (Halimah, 2018) .

## 2. Pengaturan surrogate mother di berbagai dunia
Tidak semua negara melegalkan dan memperbolehkan adanya praktik surrogasi ini di berbagai tipe surrogasi. Belum adanya hukum internasional yang mengatur tentang praktik ini  mengakibatkan  timbulnya  perbedaan  hukum  positif  masing-masing  negara. Permasalahan  terhadap  praktik  ini  bisa  muncul  mengenai  kepastian  hukum  anak, penelantaran anak, maupun kesulitan ibu biologis dalam mendapatkan hak asuh anak yang dilahirkan melalui praktik ini. Beberapa aturan dari berbagai egara diantaranya:
a. Italia
Seperti yang ditunjukkan oleh peraturan hukum Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa  “Semua  kontrak  Ibu  Pengganti  yang  mengharuskan  Ibu  Pengganti  untuk memberikan  persetujuan  terhadap  adopsi  oleh  pihak  ketiga  terhadap  anak  setelah kelahiran dan memfasilitasi transfer hak asuh anak, dianggap batal menurut hukum sipil Italia, karena dianggap melanggar kebijakan publik”
b. Switzerland
Negara  ini  secara  tegas  melarang  praktik  surrogacy  berlandaskan  pada The federal  act  onmedically  assisted  reproduction. Larangan  praktik  tersebut  dimuat dalam Pasal 119 yang berbunyi “Pemberian embrio dan semua bentuk ibu pengganti adalah melanggar hukum”. Bagi seseorang yang tetap menggunakan praktik ini akan dikenai  hukuman  penjara  atau  sanksi  finansial  serta  hukuman  juga  diberlakukan kepada siapa saja yang berperan sebagai perantara Ibu Pengganti.
c. Prancis
Prancis termasuk dalam negara yang melarang praktik ini dimana dalam civil code nya  mengatur  bahwasannya  berbagai  perjanjian  yang  terkait  dengan  proses kehamilan melalui pihak perantara atau ketiga adalah batal. Praktik ini bertentangan dengan  prinsip  Prancis  dimana  tidak  diperbolehkannya  megomersialkan  tubuh manusia.
d. Amerika Serikat
Amerika Serikat menjadi tujuan untuk praktik surogasi internasional. Namun, tidak semua negara bagian di Amerika Serikat melegalkan praktik ini. Selain orang amerika  sendiri,  beberapa  orang  dari  luar  amerika  lebih  memilih  wanita  amerika untuk dijadikan sebagai Surrogate Mother untuk calon anak mereka. Tercatat dalam 104  kelahiran  bayi  yang  lahir  di  California  pada  tahun  2010,  semua  bayi  tersebut berasal dari warga negara asing (Seema Mohapatra, 2015) . Mengutip dari (Wiyanti,
2019) rata-rata  biaya  yang  diperlukan  untuk  jasa  metode  ini  di  Amerika  maupun Eropa berkisar dari Rp 2,2 miliar hingga Rp 3,2 miliar.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Beberapa  negara  bagian  menyatakan  surrogasi  diperbolehkan  antara  lain Alaska, Ohio, Alabama, Arizona, Colorado, Montana, Hawaii, Minnesota, Missisipi, Missouri, Pensylvania, Maryland. Sedangkan, beberapa bagian lain yang menyatakan bawa surrogasi itu illegal adalah Louisiana, New York, Indiana, Nebraska, Delaware, Washington DC.
e. India
Mulai  tahun  2022,  India  merupakan  negara  pertama  yang  mengesahkan surrogasi dengan komersil. Selama 10 tahun terakhir India berhasil melairkan 3.000 bayi lebih dari hasil praktik ini. Sebagian besar  dari mereka berasal dari luar India dan memiliki tujuan untuk melakukan praktik ini.
Undang-Undang  2010  tentang  Peraturan  Teknologi  Reproduksi  Asisten memiliki peraturan yang mempengaruhi sektor surrogasi di India. Beberapa peraturan yang diatur dalam unndang-undang tersebut adalah Orang tua tunggal atau pasangan menikah  dapat  melakukan  proses  surrogasi  tetapi  orang  tua  yang  berencana melakukan  praktik  ini  diminta  untuk  menutupi  semua  ongkos  yang  timbul  selama kehamilan  hingga  bayi  lahir.  Ibu  pengganti  dapat  diberi  kompensasi,  meskipun jumlahnya  tidak  ditentukan.  Nama  pada  sertifikat  kelahiran  anak  merupakan  nama orang tua dari penyewa rahim tersebut dan secara otomatis diakui sebagai orang tua hukum anak.
3. Surrogate Mother ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  seseorang manapun.  Hak  asasi  ini  terdiri  dari  dua  yaitu  absolut  dan  relatif.  Hak  untuk  memiliki keturunan masuk kedalam salah satu hak absolut. Hak tersebut memberikan wewenang bagi semua orang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan melanjutkan keturunan dan setiap orang harus menghormatinya (Supriyanto, 2014) .
Dilihat  dari  perspektif  Hak  Asasi  Manusia,  penggunaan  ibu  pengganti  ini  dapat disebut  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  yang  melekat  pada  wanita  yang  bersedia  untuk menjadi ibu pengganti. Ditinjau dari Pasal 28B ayat(1) UUD 1945, “Setiap orang berhak membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah”,  yang dalam  praktik  ini  tanpa  adanya  ikatan  pernikahan  yang  sah  antara penyewa orang  yang menggunakan jasa ini dengan pemilik rahim.
Selain alasan diatas, ekonomi ibu pengganti menjadi alasan  yang melatarbelakangi perjanjian ini, sehingga mereka menyetujui perjanjian ini tanpa memikirkan akibat-akibat yang akan timbul bagi ibu pengganti maupun anak yang akan dilahirkan (Dewi & Atmaja, 2020) .  Menurut (European  Centre  for  Law  and  Justice,  2012) menjelaskan,  surrogate mother merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM dengan memforsir wanita dan anak untuk memanfaatkan mereka sebagai ladang komersil.
Hak asasi dari anak yang akan dilahirkan pun akan dilanggar karena anak-anak adalah cahaya masa depan dan harapan suatu bangsa dalam mencapai cita-cita bangsa (Said, 2018) . Pasal  27  UU  No.  5  Tahun  2014  tentang  perubaan  atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak yang tidak boleh terabaikan:
a. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
b. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
c. Pembuatan  akta  kelahiran  didasarkan  pada  surat  keterangan  dari  orang  yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
d. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tiddak diketaui  keberadaannya,  pembuatan  akta  kelahiran  untuk  anak  tersebut  didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
Seperti yang tertulis dalam Pasal 56 ayat (1) UU HAM, “bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Pasal tersebut menerangkan bagaimana hak anak untuk mendapatkan pengetahuan tentang siapa orang tuanya yang benar. Kejelasan mengenai orang tua biologis anak tersebut sangat penting  mengingat  hak  yang  dimilikinya  untuk  diasuh,  diperhatikan,  dirawat,  serta dibimbing menyalurkan bakat yang dimilikinya dari orang tua biologisnya (Yadainy, 2019) . Salah satu cara melindungi anak adalah dengan memastikan adanya kepastian hukum untuk  mereka.  Arif  Gosita  menyatakan  bahwa  kepastian  hukum  berfungsi  sebagai  alat untuk mencegah diskriminasi terhadap anak, yang tentunya akan berdampak negatif pada anak tersebut (Gosita, 2004) . Ketidakberadaan peraturan hukum tentang pengaturan praktik ini dengan benar serta tegas menurut HAM menyebabkan dampak buruk pada semua yang terlibat dalam praktik ini, baik dari pihak ibu pengganti, suami Istri yang memilih metode ini,  maupun  si  anak  yang  akan  lahir  dari  praktik  ini.  Hal  ini  disebabkan  belum  adanya jaminan kepastian hukum yang melindungi hak asasi mereka (Dewi & Atmaja, 2020) . 4. Legalitas Surrogate Mother di Indonesia
a. Surrogate Mother dalam hukum positif
Metode  surrogasi  sebagai  salah  satu  praktik  bantu  reproduksi  belum  diatur dengan tegas dalam produk hukum di Indonesia. Surat Ketetapan Dirjen Pelayanan Medik  Departemen  Kesehatan  RI  tahun  2000  mengatur  mengenai  perizinan  dan melegalkan metode bayi tabung( IVF) dengan mennetapkan 10 (sepuluh) dasar dalam ketentuan layanan bayi tabung di  mana poin keempat melarang segala jenis surrogasi. Dengan  demikian,  karena  kurangnya  kepastian  hukum  dan  tidak  jelasnya pengaturannya maka Deklarasi Direktorat Layanan Medis Departemen Kesehatan RI tahun  2000  mengenai  Panduan  untuk  Layanan  IVF  di  Rumah  Sakit  tidak  bisa digunakan sebagai landasan maupun justifikasi untuk pengaturan metode surrogasi.
Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan  PP No. 61 tahun 2014 tentang  Kesehatan  Reproduksi,  mengatur  mengenai  diperbolehkannya  program fertilisasi in vitro dengan batas dan ketentuan di dalam  praktiknya. Dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yakni dalam Ps. 74 huruf B menyebutkan bahwasannya “setiap  orang  berhak  menentukan  kehidupan  reproduksinya  dan  bebas  dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur dengan tidak  merendahkan  martabat  manusia  serta  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan dan norma agama”.
Dalam Pasal 127 UU Kesehatan mengatur bagaimana praktik reproduksi yang bukan melalui cara alamia hanya boleh dijalankan oleh suami Istri yang telah menikah menurut aturan sebagai berikut:
1) Hasil  pembuahan  sperma  dan  ovum  dari  pasangan  suami  Istri  yang bersangkutan dikembalikan lagi di dalam rahim Istri darimana ovum berasal;
2) Dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang itu serta
3) pada fasilitas Kesehatan tertentu
Pasal  diatas  dapat  dipahami  secara  tersirat  bahwasannya  program  tabung
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
sebagai usaha dalam mendapatkan kehamilan yang bukan melalui cara alami hanya bisa dipraktikan bilamana embrio dari hasil pembuahan dikembalikan ke rahim Istri pemilik sel telur. Merujuk pada penafsiran hukum dengan menggunakan argumentum a  contrario,  jika  embrio  ditanamkan  pada  wanita  yang  bukan  Istri  atau  si  pemilik ovum  maka  praktik  ini  secara  tidak  langsung  dianggap  tidak  dilegalkan  menurut hukum Indonesia. Hal ini dipertegas lagi dalam UU No. 39 tahun 1999 dalam Ps. 10 ayat  (1)  menerangkan  “dalam  upaya  melanjutkan  keturunan  diharuskan  melalui ikatan perkawinan yang sah”.
Selanjutnya  PP  No.  61  tahun  2014  merujuk  Pasal  40  menerangkan  bahwa reproduksi dengan bantuan atau bukan melalui cara alami hanya boleh dilakukan oleh suami  Istri  yang  telah  sah  dan  mengalami  masalah  kesuburan  untuk  mendapatkan keturunan.
Merujuk  pada  peraturan  hukum  perjanjian  KUHPerdata  secara  lebih  lanjut dalam Pasal 1320 ada empat persyaratan yang sah untuk sebuah perjanjian meliputi beberapa hal:
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3) Suatu pokok atau hal tertentu.
4) Suatu sebab yang halal. Pasal  diatas  tidak  menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan  sebab  yang  halal.
Sedangkan, dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya menerangkan tentang sebuah sebab adalah  terlarang  jika  tidak  selaras  dengan  Undang-Undang,  ketertiban  umum  dan kesusilaan (Abrar  &  Putra,  2023) .  Perjanjian  dalam  sewa  rahim  dilarang  dalam peraturan-peraturan yang sesudah disebutkan sebelumnya, sehingga akibatnya batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sah dalam sebuah perjanjian. Bermacam  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  disebutkan  sudah menjelaskan bahwa praktik surrogasi secara normatif dilarang sepanjang tidak adanya ikatan perkawinan yang sah. Pengertian tersebut menjelaskan mengenai tindakan di luar  yang  dibolehkan  undang-undang,  apabila  dilakukan  maka  akan  dianggap melanggar hukum dan serta akan dikenakan hukuman administratif maupun hukuman pidana selama tindakan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik.
UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Ps. 82 ayat(2) butir 1 menjelaskan bahwa “barang siapa dengan sengaja melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dipidana  dengan  denda  penjara  paling  lama  lima  (5)  tahun  dan  atau  pidana  denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” (Muntaha, 2013) .
Sebelumnya,  Ps.  16  UU  No.  23  tahun  1992  (2)  membahas  persoalan  upaya kehamilan yang bukan cara alami memiliki beberapa ketentuan diantaranya:
1) Hasil  pembuahan  sperma  dan  ovum  dari  suami  dan  Istri  yang  bersangkutan ditanamkan dalam rahim Istri dari mana ovum berasal
2) Dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
3) Pada sarana kesehatan tertentu. Indonesia  belum  memiliki  regulasi  khusus  yang  mengatur  mengenai  ibu pengganti  (surrogate  mother).  Oleh  karena  itu,  praktik  ibu  pengganti  yang  terkait dengan perjanjian surrogacy tidak dapat dilakukan dalam yurisdiksi Indonesia. Segala
tindakan  yang  berhubungan  dengan  ibu  pengganti  dilarang  di  Indonesia  karena bertentangan  dengan  norma  adat,  agama,  dan  kepatutan.  Demikian  juga,  sebagian besar  negara  di  Eropa  menolak  konsep  ibu  pengganti  karena  perjanjian  surrogacy bertentangan dengan kebijakan publik dan menolak komersialisasi tubuh manusia.
b. Surrogate Mother menurut hukum islam
Fatwa  MUI  telah  mengharamkan  kegiatan  memindahkan  embrio  pada  rahim ibu pengganti (rahim wanita yang bukan pemilik ovum) sejak 26 Mei 2006. Fatwa MUI  berpendapat,  Dewan  Pimpinan  MUI  mengeluarkan  fatwa  sebagai  berikut (Viqria, 2021) :
1) Penggunaan  bayi  tabung  dengan  sperma  dan ovum  dari  suami dan  Istri  yang sah menurut hukum adalah mubah atau boleh.
2) Penggunaan  bayi  tabung  dari  suami  dan  Istri  yang  sah  kemudian  diserahkan kepada  ibu  pengganti  dinyatakan  tidak  diperbolehkan(haram)  berdasarkan kaidah  Sad  Az-Zari’a,  karena  dapat  mengakibatkan  masalah  yang  rumit terutama persoalan waris.
3) Penggunaan  bayi  tabung  dari  sperma  suami  yang  telah  dibekukan  lalu  sang suami  meninggal  dunia  dinyatakan  tidak  diperbolekan  mengingat  akan timbulnya persoalan rumit dalam menentukan nasab ataupun waris.
4) Penggunaan  bayi  tabung  dengan  sperma  dan ovum  dari  individu  yang bukan suami  dan  Istri  yang  terikat  dalam  pernikaan  yang  sah  dinyatakan  haram, statusnya sama dengan zina atau jimak.
Dalam  hukum  islam  jika  praktik  surrogasi  dilakukan  dengan  memanfaatkan sperma  laki-laki  selain  suami  baik  dengan  sepengetahuan  suami  ataupun  tanpa sepengetahuannya,  maka  hal  tersebut  dianggap  haram.  Namun,  Adanya  ikatan perkawinan yang sah dan memenuhi syarat yang berlaku dan mencapai kesepakatan bersama dengan pasangan suami Istri pemilik embrio yang hendak menitipkan ke ibu pengganti menjadi syarat diperbolekannya bayi tabung dengan ibu pengganti menurut hukum islam. Terjadi perdebatan mengenai topik ini. Beberapa ulama mengharamkan dan menganggap anak yang lahir dengan menggunakan metode praktik ini termasuk ke dalam anak hasil zina. Namun, beberapa ulama menghalalkan praktik ini selama ada  ikatan  pernikahan  yang  sah  antara  suami  Istri  yang  memiliki  embrio  sebagai syaratnya (Thoyyibah, 2015) .
Chaidir  Nasution,  seorang  dosen  syariah  di  Universitas  Islam  Negeri  Raden Intan  menjabarkan  beberapa  syarat  tertentu  diperbolehkannya  praktik  surrogasi diantaranya:
1) Istri yang hendak menggunakan jasa sewa rahim wanita lain jelas divonis dokter atau spesialis di bidangnya bahwa dia benar-benar tidak bisa mengandung atau mendapatkan keturunan melalui kandungan yang dipunyainya.
2) Sperma serta sel telur berasal dari pasangan suami Istri yang memiliki ikatan perkawinan yang halal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan tulisan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Surrogate Mother adalah praktik sewa  rahim  yang  dilakukan  dengan  teknik  pembuahan  di  luar  rahim  dari  perempuan  lain  yang bertujuan untuk mengandung bayi pasangan penyewa tersebut. Belum adanya hukum internasional yang mengatur dengan jelas dan tegas mengenai masalah ini menimbulkan banyaknya perbedaan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
aturan hukum surrogasi di berbagai dunia. Upaya kehamilan dalam praktiknya di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh suami isteri yang memiliki ikatan pernikahan yang sah serta embrio diletakkan di  rahim  isteri  pemilik  sel  telur.  Segala  bentuk  praktik  surrogasi  di  Indonesia  hukumnya  tidak diperbolehkan  meskipun  belum  adanya  regulasi  hukum  yang  mengatur  secara  eksplisit  masalah ini.

## DAFTAR REFERENSI
Abrar, H. K., & Putra, B. P. (2023). Surrogate Mother: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme. Jurnal Ilmiah Ecosystem , 23 (3), 610–623. https://doi.org/10.35965 Dewi, N. K. C. C., & Atmaja, G. M. W. (2020). Analisis Surogasi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Kertha Negara , 8 (4), 27–36. European Centre for Law and Justice. (2012). Surrogate Motherhood: A Violation of Human Rights Report  Presented  At  The  Council  of  Europe,  Strasbourg,  on  26  April  2012 . http://www.eclj.org
Gosita, A. (2004). Masalah Perlindungan Anak . Akademi Pressindo. Halimah, M. (2018). Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother. Jurnal Filsafat Islam , 1 (1). Husni Thamrin. (2014). Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim : Perspektif Hukum Perdata dan Hukum  Islam . Aswaja Pressindo.
Jadva,  V.,  Murray,  C.,  Lycett,  E.,  MacCallum,  F.,  &  Golombok,  S.  (2003).  Surrogacy:  The experiences  of  surrogate  mothers. Human  Reproduction , 18 (10),  2196–2204. https://doi.org/10.1093/humrep/deg397
Muntaha. (2013). Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada , 25 (1), 76–86.
Nyoman  Putri  Purnama  Santhi,  N.  (2023).  Surrogasi  Rahim:  Perbandingan  Praktik  Hukum  di Berbagai Negara yang Melegalkan-Implikasi Global dan Lokal. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research , 3 (6). Journal of Social Science Research
Pramudiarja, A. U. (2017). Idap Placenta Accreta Kim Kadarsih Sewa Rahim Untuk Anak Ketiga. detikhealth .  https://health.detik.com/ibu-hamil/d-3538739/idap-i-placenta-accreta-i-kim- kardashian-sewa-rahim-untuk-anak-ketiga
Ratman, D. (2012). Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia? PT. Elex Media Komputindo.
Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
Jurnal Cendekia Hukum , 4 (1).
https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33760/jch.v4i1.97
Seema  Mohapatra.  (2015). A  Race  to  the  Bottom?  dalam  Globalization  and  Transnational Surrogacy in India edited by Sayantani Das Gupta  et al . Lexington Books. Selian, M. A. H. (2017). Surrogate Mother; Tinjauan Hukum  .Perdata Dan Islam. Jurnal Hukum Syariah Dan Hukum , 4 (2).
Supriyanto,  B.  H.  (2014).  “Penegakan  Hukum  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial , 2 (3).
Thoyyibah, S. (2015). Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Islam. E-Jurnal Gloria Yuris , 3 (3).
Twine, F. W. (2011). Outsourcing the Womb Race, Class and Gestational Surrogacy in a  Global Market (1 ed.). Routledge Taylor and Francis Group.
Viqria,  A.  A.  (2021).  Analisis  Sewa  Rahim  (Surrogate  Mother)  Menurut  Hukum  Perdata  dan Hukum Islam. Dharmasisya , 1 (4).
Wistu Malindi, L. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) yang Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Sewa Rahim (Surogasi) Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi , 8 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v8i1.44286 Wiyanti,  W.  (2019).  Mengenal  ibu  pengganti  yang  melahirkan  anak  ke-4  Kim  Kadarsih. detikhealth .
Yadainy, F. A. Al. (2019). Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim Dan  Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo .