## EVALUASI PELAKSANAAN SMART CITY DI KOTA PALANGKARAYA
1 Endah Widyastuti Ningsih
1 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia
Email: endahwidyastutiningsih@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Smart  City,  Kebijakan Pemerintah Daerah Smart City Kota Palangkaraya hadir sebagai tujuan untuk menyatukan visi dan upaya  bersama  dalam  membangun  kota  yang  cerdas,  berbasis  teknologi,  dan berwawasan  lingkungan  guna  menciptakan  sebuah  kota  yang  berkelanjutan, inovatif,  dan  inklusif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  gambaran secara deskriptif mengenai evaluasi pelaksanaan smart city di Kota Palangkaraya, dalam  hal  ini  indikator  yang  dilihat  yaitu  efektifitas,  kecukupan,  pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif  yang  dilakukan  dengan  cara  mengamati  objek  penelitian  sehingga menghasilkan data yang dibutuhkan. Pada tahun 2023 Kota Palangkaraya terpilih sebagai kota yang mendapatkan pendampingan penyusunanan masterplan smart city oleh Kementerian Kominfo RI. Setiap program yang berjalan sudah sesuai dengan  roadmap,  pelaksanaan  smart  city  di  Kota  Palangkaraya  masih berlangsung dan mengalami perkembangan secara bertahap setiap tahunnya.
ABSTRACT Keywords: Policy  Evaluation, Smart City,  Local  Government Policy Smart City Palangkaraya City exists as a goal to unite a common vision and effort in building a city that is smart, technology-based and environmentally friendly in order to create a city that is sustainable, innovative and inclusive. This research aims  to  find  a  descriptive  picture  regarding  the  evaluation  of  smart  city implementation in Palangkaraya City, in this case the indicators looked at are effectiveness,  adequacy,  equity,  responsiveness  and  accuracy.  The  research method  used  is  descriptive  qualitative  which  is  carried  out  by  observing  the research object to produce the required data. In 2023, Palangkaraya City was selected as a city that received assistance in preparing a smart city master plan by the Indonesian Ministry of Communication and Information. Every program that is running is in accordance with the roadmap, the implementation of smart city in Palangkaraya City is still ongoing and experiences gradual development every year.

## PENDAHULUAN
Kota selalu menempati posisi yang sentral dalam perkembangan sejarah peradaban umat manusia. Kota berperan sebagai pusat pertumbuhan serta perkembangan baik bagi kota itu sendiri maupun merangsang perkembangan bagi  wilayah di  sekitarnya. Keberadaan kota terus berubah dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan serta membawa pengaruh yang besar dalam pola  hidup  dan  peradaban  manusia.  Namun  demikian,  semakin  cepat  dan  besar  pertumbuhan sebuah kota, maka cenderung semakin besar pula masalah yang muncul terhadap kota tersebut.
Berbagai  isu  dan  permasalahan  pembangunan  perkotaan  meliputi  urbanisasi  dan peningkatan  penduduk  perkotaan  secara  signifikan,  semakin  menurunnya  kualitas  lingkungan hidup  perkotaan,  kemiskinan  di  perkotaan,  kapasitas  daerah  dalam  pengembangan  dan pengelolaan  perkotaan  di  era  desentralisasi,  dan  tingkat  pertumbuhan  antar  kota  yang  belum berkembangan.
Terkait berbagai permasalahan perkotaan diatas, kemudian memunculkan kebutuhan yang mendesak dan sekaligus tantangan untuk menemukan cara-cara yang cerdas dan strategi yang tepat untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  dan  meningkatkan  kesejahteraan  penduduk perkotaan.  Hadirnya konsep smart  city (kota cerdas) muncul sebagai  alternatif instrument  yang inovatif dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan dan mulai diterapkan pada kota- kota besar di seluruh dunia termasuk Indonesia.
Smart city memang sedang menjadi trend di Indonesia, bukan hanya sebagai bentuk gengsi untuk  disebut  sebagai  kota  cerdas,  namun  smart  city  adalah  sebuah  langkah  yang  hebat  dalam memajukan  kota  dalam  suatu  negara  dengan  basis  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK). Secara  harfiah,  smart  city  memang  diartikan  sebagai  sebuah  kota  cerdas  dengan  konsep  yang dirancang sedemikian rupa untuk  kepentingan masyarakat,  terutama dalam  pengelolaan sumber daya agar efisien dan efektif.
Kementerian  Dalam  Negeri  mendefinisikan  Smart  City  sebagai  konsep  penataan  kota secara terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas dan dipadukan dengan perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  dengan  tujuan  antara  lain,  menciptakan  perencanaan  dan pengembangan kota yang layak huni, maju dan modern, meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi dan membangun fondasi Indonesia Smart Nation.
Beberapa daerah di  Indonesia sudah mulai menerapkan konsep smart city namun belum sepenuhnya.  Konsep  smart  city  masih  bergantung  pada  kota  dan  pengembang  masing-masing daerah.  Dalam  hal  ini  sebuah  konsep  smart  city  diterapkan  dalam  penyelenggaraan  sistem pemerintahan yang ada. Sebagaimana kebijakan berupa proyek atau program dalam pembangunan tata kelola kota dapat dijalankan dengan persetujuan dari Pemerintah yang bersangkutan.
Konsep  smart  city  sendiri  mempunyai  peranan  penting  dalam  pemerintahan,  dengan adanya  smart  city  diharapkan  kota  dapat  memberikan  pelayanan  dengan  memanfaatkan  serta mengolah teknologi yang berkembang pada saat ini serta membangun infrastruktur cerdas berbasis teknologi dan memberikan pelayanan yang efektif serta efesien kepada masyarakat yang ada di kotanya.  Smart  city  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  untuk  mengintegrasikan  seluruh infrastruktur dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Konsep  ini  demi  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  dengan  mengintegrasikan beberapa  elemen  yang  ada  di  kota  seperti  pemerintahan,  ekonomi,  kualitas  hidup,  lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi. Satu persatu sarana prasarana pemerintah termasuk barang dan pelayanannya memperbarui mekanisme pengoperasian. Pembaharuan dilakukan bukan dalam sekali waktu tetapi bertahap secara satu persatu dalam jangka waktu yang panjang.
Indonesia memasuki tatanan kebijakan yang mengusung konsep smart city sekitar tahun 2017  silam,  dimana  pemerintah  mulai  melakukan  penyeleksian  terkait  wilayah  yang  cocok digunakan untuk uji coba kebijakan ini dengan harapan dapat mewujudkan kota-kota di Indonesia yang  maju  dan  bisa  memanfaatkan  teknologi  dengan  semestinya.  Penerapan  konsep  smart  city sebagai  kebijakan  yang  diberlakukan  di  beberapa  kota  besar  di  Indonesia,  sebagai  contoh  DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Semarang, dan beberapa kota besar lainnya, begitu pula dengan kota-kota yang ada di Kalimantan khususnya Kota Palangkaraya.
Keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan Kota Palangkaraya menuju smart city dapat dilihat melalui visi dan misi Walikota Palangkaraya periode 2018-2023 yang mana pembangunan smart city menjadi point penting dalam memajukan Kota Palangkaraya, serta sebagai salah satu upaya  dalam  memasifkan  gerakan  kebijakan  smart  city  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  masing- masing pemerintah daerah di Indonesia.
Adapun legal hukum yang memuat kebijakan smart city tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palangkaraya  Nomor  17  Tahun  2019  Tentang  Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah  Kota Palangkaraya Tahun 2018- 2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya.
Dalam proses pelaksanaan kebijakan smart city tersebut, Pemerintah Kota Palangkaraya menghadirkan Roadmap Implementasi Pengembangan TIK Smart City Kota Palangkaraya yang tertuang di dalam Rencana Induk (Master Plan) TIK Kota Palangkaraya Tahun 2019-2024 sebagai acuan yang jelas agar dapat dicapai terencana dan tepat sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  gambaran  secara  deskriptif  mengenai  proses pelaksanaan kebijakan publik pada fase kelima dalam hal ini yaitu evaluasi pelaksanaan smart city di  Kota  Palangkaraya,  sehingga  hasilnya  dapat  menjadi  masukan  bagi  pemerintah  daerah  serta masyarakat dalam mendukung proses pelaksanaannya.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati  objek  penelitian  sehingga  menghasilkan  data  yang  dibutuhkan.  Penelitian  ini mengamati  tindakan  Pemerintah  Kota  Palangkaraya  dalam  penerapan  smart  city,  maka  dari  itu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi literatur (Kartono,  1998;  Efron  and  Ravid.  2019)  yang  dilakukan  dengan  cara  membaca,  menelaah  dan mencatat  berbagai  literatur  atau  bahan  bacaan  mengenai  penerapan  smart  city  di  Kota Palangkaraya. Peneliti mengamati peraturan pemerintah, artikel, media online, media cetak, dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan penerapan smart city tersebut.
Proses  selanjutnya  yang  dilakukan  yaitu  analisis  data,  yang  bertujuan  untuk menyederhanakan  data  ke  dalam  bentuk  yang  lebih  mudah  dibaca  dan  dipahami  sehingga mencapai suatu kesimpulan yang tepat dan tersusun secara sistematis. Dalam menganalisis data
peneliti akan menggunakan model interaktif (Hardani, et. Al, 2020) yang menganalisis indikator- indikator evaluasi pelaksanaan smart city (William N. Dunn (1999:609)) di Kota Palangkaraya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Smart City Kota Palangkaraya
1. Smart Government
Secara umum, kondisi Kota Palangkaraya pada dimensi smart governance adalah sebagai berikut:
a. Adanya Peraturan daerah berupa RPJMD yang memiliki misi yang sudah mencerminkan dimensi smart city: Misi pembangunan yang mencerminkan dimensi Smart City menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan berbagai inisiatif dan program  Smart  City.  Peraturan  ini  mencakup  kebijakan,  rencana,  serta  aturan  yang mengatur  lengkah-langkah  strategis  dalam  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi  (TIK)  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat,  efisiensi  pemerintah, dan berbagai sektor lainnya di dalam kota.
b. Adanya  Peraturan  Kepala  daerah  tentang  Tim  Pelaksana  Smart  City  Daerah:  Bertujuan untuk  membentuk  kelompok  kerja  yang  akan  bertanggung  jawab  atas  perencanaan, koordinasi,  dan  pelaksanaan  program  Smart  City  di  tingkat  daerah.  Tim  ini  terdiri  dari berbagai ahli dan pemangku kepentingan yang akan bekerja sama untuk mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan strategi, serta mengawasi pelaksanaan inisiatif Smart City secara holistic.
c. Jangkauan Jaringan 4G di Seluruh Kota: Pentingnya memiliki jangkauan jaringan 4G yang merata di seluruh kota adalah untuk mendukung konektivitas yang lancar dan cepat bagi semua  warga  serta  sektor  ekonomi.  Dengan  jaringan  yang  andal  dan  cepat,  masyarakat dapat  dengan  mudah  mengakses  informasi,  layanan  pemerintah,  dan  berbagai  aplikasi pintar yang emndukung kehidupan sehari-hari. Jaringan 4G yang luas juga menjadi fondasi bagi  pengembangan  teknologi  lebih  lanjut  seperti  Internet  of  Things  (IoT)  untuk mendukung konsep Smart City yang lebih maju.
d. Keberadaan  TIK  yang  Mendukung  Kemajuan  Usaha  di  Berbagai  Sektor:  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  yang  canggih  dan  terintegrasi  mendukung perkembangan usaha di berbagai sektor. Misalnya, sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan platform e-learning dan akses informasi yang mudah bagi siswa dan guru. Di sektor kesehatan, teknologi digunakan untuk pelayanan kesehatan jarak jauh, pengumpulan data kesehatan, dan manajemen logistik obat. Sementara pada sektor bisnis  dan  industri  dapat  meningkatkan  efisiensi  operasional  dan  manajemen  dengan mengadopsi solusi TIK seperti analitik data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi.
e. Terdapat Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik: Transparansi informasi dan partisipasi masyarakat sangat penting. Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi
publik  bertanggung  jawab  dalam  menyediakan  akses  informasi  yang  mudah  bagi masyarakat, mengelola platform komunikasi dengan warga, dan menyebarkan informasi terkini mengenai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui portal resmi dan semua sosial media yang dimiliki oleh pemerintah kota.
2. Smart Branding
Dimensi smart branding pada Kota Palangkaraya dapat dilihat sebagai berikut:
a. Produk  Unggulan  Daerah  yang  Khas  dan  Eksotis:  Kota  Palangkaraya  memiliki  produk unggulan yang khas dan eksotis, seperti makanan khas, kerajinan tangan, tekstil tradisional, dan produk-produk local lainnya. Produk-produk ini mencerminkan identitas budaya dan kekayaan alam daerah tersebut. Pengembangan dan promosi produk unggulan ini menjadi peluang untuk menarik wisatawan yang mencari pengalaman berbeda dan autentik. Dengan memperkuat branding produk unggulan daerah, dapat menarik minat para wisatawan untuk berkunjung dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal.
b. Kondisi  Alam  dan  Geografis  yang  masil  Cukup  Banyak  Kawasan  Hijau:  Palangkaraya sebagai  daerah  kondisi  alam  dan  geografis  yang  masih  memiliki  banyak  kawasan  hijau menyajikan  daya  tarik  tersendiri  bagi  para  wisatawan  untuk  beraktivitas  outdoor, melakukan  kegiatan  ekowisata,  dan  menikmati  keindahan  alam  yang  menyejukkan. Pengelolaan  kawasan  hijau  dengan  baik  juga  mendukung  keberlanjutan  pariwisata  dan konservasi lingkungan.
c. Sarana  dan  Prasarana  Pendukung  Pariwisata:  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana pendukung pariwisata di Palangkaraya menjadi faktor penting dalam menarik wisatawan untuk berkunjung dan tinggal lebih lama di Kota Palangkaraya. Sarana dan prasarana yang berkualitas  seperti  bandara,  terminal  transportasi,  jalan-jalan  yang  baik,  fasilitas akomodasi, restoran, toko-toko souvenir, hotel, resort, penginapan tradisional, dan pusat informasi  pariwisata,  akan  memberikan  kenyamanan  dan  kemudahan  bagi  wisatawan selama berada di daerah. Investasi dalam pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata  juga  perlu  ditingkatkan  agar  wisatawan  dapat  merasa  puas  dan  Kembali berkunjung di masa mendatang.
d. Kekayaan Adat dan Budaya: Warisan adat dan budaya Kota Palangkaraya menjadi daya tarik  sendiri  bagi  wisatawan  yang  tertarik  untuk  mengenal  kearifan  lokal  dan  tradisi masyarakat setempat. Seni, tari, musik, festival, upacara adat, dan kegiatan budaya lainnya memberikan  pengalaman  berharga  bagi  para  wisatawan  untuk  memahami  sejarah  dan keberagaman  budaya  Indonesia.  Upaya  pelestarian  dan  promosi  budaya  daerah  ini  akan membantu  memperkuat  identitas  lokal  serta  menarik  kunjungan  wisatawan  yang  ingin merasakan keunikan dan kekayaan budaya setempat.
3. Smart Economy
Kondisi Kota Palangkaraya pada dimensi smart economy secara umum dapat dilihat sebagai berikut:
a. Kondisi  dan  Arah  Ekonomi  Palangkaraya  menjadi  Penggerak  Pelaku  Ekonomi  dan Stakeholder:  Menunjukkan  adanya  peluang  besar  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan ekonomi kota. Jika ekonomi kota berada pada jalur yang positif dan berdaya saing maka akan  meningkatkan  investasi  dan  bisnis.  Hal  ini  akan  membuka  lapangan  kerja  baru, meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  dan  mendukung  pertumbuhan  sektor-sektor lainnya. Dengan memanfaatkan kondisi ekonomi yang baik dan arah pembangunan yang tepat, Palangkaraya dapat menjadi destinasi yang menarik bagi investor dan pebisnis.
b. Masyarakat yang Memiliki Usaha Kecil (UMKM): Kota Palangkaraya memiliki banyak masyarakat yang berperan sebagai pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Kehadiran UMKM  ini  mencerminkan  tingginya  tingkat  kewirausahaan  dan  inovasi  di  kalangan masyarakat  lokal.  UMKM  memiliki  peran  penting  dalam  menciptakan  lapangan  kerja, meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  dan  memperkaya  produk  dan  layanan  yang ditawarkan kepada wisatawan. Dukungan dan pemberdayaan UMKM dilakukan melalui pelatihan, pembiayaan, dan akses pasar akan membantu mengangkat sektor ekonomi lokal dan memperkuat ekonomi kreatif di kota ini.
c. Sumber Daya Alam yang Cukup Melimpah: Kota Palangkaraya memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah, seperti hutan tropis, sungai, dan keanekaragaman hayati. Sumber daya alam ini menjadi aset berharga untuk mengembangkan sektor pariwisata alam dan  ekowisata.  Wisata  alam  dan  ekowisata  menarik  minat  wisatawan  yang  mencari pengalaman  menyatu  dengan  alam  dan  kehidupan  pedesaan.  Melalui  pengelolaan  yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, sumber daya alam Kota Palangkaraya dapat menjadi daya tarik utama dan menjadikan kota ini sebagai destinasi pariwisata yang unik.
4. Smart Living
Pada  dimensi  smart  living,  sebagai  sebuah  dimensi  yang  strategis  di  dalam  elemen smart city di Palangkaraya, yang mana memiliki kondisi sebagai berikut:
a. Wilayah yang Sangat Luas: Wilayah luas yang dimiliki Kota Palangkaraya menjadi salah satu kekuatan dalam dimensi smart living. Wilayah yang luas menyediakan ruang untuk pengembangan  infrastruktur,  perencanaan  kota  yang  lebih  terarah,  dan  pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Selain itu, wilayah yang luas juga memberikan potensi untuk pengembangan sektor pariwisata.
b. Digunakannya Transportasi Air sebagai Aktivitas Sehari-hari: Kota Palangkaraya memiliki keunikan  dalam  penggunaan  transportasi  air  sebagai  aktivitas  sehari-hari,  dimana  Kota Palangkaraya  memiliki  sungai  besar  yang  melintasi  kota  ini  yaitu  salah  satunya  Sungai Kahayan.  Transportasi  air  masih  menjadi  salah  satu  sarana  penting  untuk  mobilisasi penduduk  dan  distribusi  barang.  Pemanfaatan  transportasi  air  ini  menjadi  aset  penting dalam merancang system transportasi yang berkelanjutan dan efisien, serta dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menikmati pelayaran di sungai yang eksotis.
c. Memiliki  Bandara  dengan  Pelayanan  Penerbangan  Nasional:  Adanya  bandara  dengan pelayanan  penerbangan  nasional  di  Kota  Palangkaraya  menjadi  kekuatan  penting  dalam memfasilitasi  konektivitas  dan  mobilitas  penduduk  serta  pariwisata.  Bandara  yang melayani  penerbangan  nasional  memungkinkan  akses  mudah  dari  berbagai  daerah  di Indonesia  untuk  datang  ke  Kota  Palangkaraya.  Dengan  demikian,  bandara  ini  menjadi jembatan penghubung yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kota ini.
d. Dukungan  oleh  Keberadaan  Institusi  Pendukung  (Perbankan,  Pendidikan,  Transportasi, dan Rekreasi): Kota Palangkaraya memiliki keberadaan institusi pendukung yang cukup lengkap,  seperti  perbankan,  pendidikan,  transportasi,  rekreasi,  dan  sektor-sektor pendukung  lainnya.  Keberadaan  infrastruktur  ini  memberikan  dukungan  penting  dalam menciptakan  lingkungan  yang  nyaman  dan  berkualitas  bagi  penduduk  kota.  Institusi pendidikan yang berkualitas memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan terdidik. Selain itu, kehadiran fasilitas rekreasi dan transportasi yang memadai dapat meningkatkan kualitas hidup dan daya tarik kota itu sendiri.
5. Smart Society
Kota Palangkaraya dalam dimensi smart society memiliki kondisi sebagai berikut:
a. Banyaknya  Jumlah  Masyarakat  Akseptor  yang  Mendukung  dalam  Program  KB: Banyaknya dukungan masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) menjadi salah satu  kekuatan  pada  dimensi  smart  society  di  Kota  Palangkaraya.  Partisipasi  aktif masyarakat dalam program KB berkontribusi pada pengendalian pertumbuhan penduduk dan perencanaan keluarga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  adanya  dukungan  masyarakat  terhadap  program  KB, Kota  Palangkaraya  dapat  menghadapi  tantangan  terkait  pertumbuhan  penduduk  secara lebih efektif dan berkelanjutan.
b. Angka  dari  Angkatan  Kerja  yang  Menamatkan  Pendidikan  Universitas  Berada  di  Posisi Tertinggi  Kedua  di  Kalimantan  Tengah:  Tingginya  jumlah  lulusan  universitas mencerminkan adanya potensi sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas di kota ini.  Lulusan  universitas  yang  terampil  dan  terdidik  dapat  memberikan  kontribusi  yang signifikan  dalam  pengembangan  ekonomi  dan  inovasi  di  berbagai  sektor.  Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia ini, Kota Palangkaraya dapat menjadi lebih kompetitif dan mendorong kemajuan sosial-ekonomi di wilayahnya.
c. Banyakanya  Lembaga  Pendidikan  di  Kota  Palangkaraya:  Lembaga  pendidikan  di  Kota Palangkaraya  menjadi  kekuatan  penting  dalam  menciptakan  smart  society.  Keberadaan Lembaga  Pendidikan  yang  beragam,  termasuk  sekolah  dasar,  menengah,  tinggi,  serta institusi  pendidikan  non-formal,  memfasilitasi  akses  pendidikan  dan  pelatihan  bagi masyarakat  dari  berbagai  usia  dan  latar  belakang.  Dengan  adanya  Lembaga  Pendidikan yang  cukup,  masyarakat  memiliki  akses  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan.

## Evaluasi Pelaksanaan Smart City di Kota Palangkaraya
6. Smart Environment
Dimensi smart environment di Kota Palangkaraya dapat dilihat sebagai berikut:
a. Terdapatnya  Sekolah  Peduli  Lingkungan:  Sekolah  peduli  lingkungan  yang  ada  di  Kota Palangkaraya  menjadi  salah  satu  kekuatan  pada  dimensi  smart  environment.  Sekolah- sekolah  yang  peduli  terhadap  lingkungan  memiliki  peran  penting  dalam  mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan praktik ramah lingkungan. Melalui program-program edukasi dan kesadaran lingkungan yang diterapkan di sekolah- sekolah,  generasi  muda  dapat  menjadi  agen  perubahan  dalam  upaya  melestarikan lingkungan  di  masa  depan.  Sekolah  peduli  lingkungan  juga  dapat  berkontribusi  dalam mengajarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana.
b. Terdapatnya  TSAK  (Tim  Serbu  Api  Kelurahan)  yang  Sangat  Aktif  dan  Didukung  oleh Kelompok  Masyarakat:  Kehadiran  TSAK  merupakan  tim  pemadam  kebakaran  tingkat kelurahan yang memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran. Dengan adanya TSAK yang aktif diikuti dengan partisipasi aktif masyarakat, resiko bencana kebakaran dapat dikelola lebih baik, dan dukungan terhadap TSAK akan memperkuat kapasitas penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan.
c. Meningkatnya Jumlah Taman Hijau Tiap Tahun: Jumlah taman hijau yang tiap tahunnya meningkat  di  Kota  Palangkaraya  menjadi  kekuatan  positif  dalam  dimensi  smart environment. Taman hijau berperan sebagai paru-paru kota yang menyediakan area terbuka hijau  untuk  masyarakat,  menyediakan  ruang  resapan  air,  dan  membantu  meningkatkan kualitas  udara.  Dengan  meningkatnya  jumlah  taman  hijau,  kota  ini  dapat  meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi dampak polusi udara, serta meningkatkan keindahan dan kenyamanan  lingkungan  bagi  penduduk.  Pengembangan  dan  pemeliharaan  taman  hijau perlu terus didorong untuk menciptakan kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan.

## Evaluasi Pelaksanaan Smart City Kota Palangkaraya
Dalam  proses  kebijakan  publik  terdapat  lima  tahapan  yaitu,  Penyusunan  Agenda, Formulasi  Kebijakan,  Pembuat  Kebijakan,  Implementasi  Kebijakan,  dan  Evaluasi  Kebijakan (Michael Howlet & M Ramesh. 1995: 11). Pada penelitian ini peneliti berada pada tahapan yang kelima yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan smart city di Kota Palangkaraya. Menurut Dunn (1994), dalam melakukan evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan  sasaran  program  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  secara  formal  oleh  pembuat kebijakan  agar  mendapatkan  ukuran  yang  tepat  untuk  melihat  manfaat  atau  nilai  dari  program kebijakan tersebut.
Untuk menilai keberhasilan sebuah kebijakan ada beberapa indikator atau kriteria evaluasi yang mana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikembangkan oleh Dunn (2003: 405) yaitu, Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan.
Efektivitas
Efektivitas  berkenaan  dengan  suatu  kebijakan  apakah  sudah  mencapai  hasil  dan  tujuan yang  diharapkan,  yang  mana  dalam  hal  ini  adalah  pelaksanaan  kebijakan  smart  city  di  Kota Palangkaraya.  Pelaksanaan  kebijakan  tersebut  sudah  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan  yakni  melalui  Roadmap  Implementasi  Pengembangan  TIK  Smart  City  Kota Palangkaraya  yang  telah  diluncurkan  pada  tahun  2019  yang  termuat  dalam  kajian  konsep Pengembangan Smart  City  Berbasis Kearifan Lokal  di  Kota Palangkaraya. Pada rentang waktu dari  2019-2023  terfokus  pada  penguatan  infrastruktur,  sumber  daya  manusia,  pengembangan aplikasi, dan e-layanan publik.
Pada  tahun  2023,  Kota  Palangkaraya  menjalani  pendampingan  penyusunan  masterplan smart  city  secara  komprehensif  bersama  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia. Bimbingan teknis yang dilakukan merupakan wujud dari pengembangan sumber daya manusia, yang mana sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak empat kali, dimulai pada bulan Juli sampai bulan Oktober 2023 dalam rangka penyusunan masterplan smart city sekaligus penguatan kapasitas aparatur kota.
Kemudian  e-layanan  publik  atau  pelayanan  publik  yang  memanfaatkan  teknologi informasi digital pada Pemerintah Kota Palangkaraya dapat dilihat melalui Mal Pelayanan Publik, seperti  pelayanan  kependudukan  dan  catatan  sipil  melalui  aplikasi  Identitas  Kependudukan Digital, kemudian pembuatan/perpanjangan SIM atau pembuatan SKCK online yang bekerjasama dengan  Polresta  Palangkaraya  pada  aplikasi  SINAR  dan  pelayanan  BPJS  pada  aplikasi  Mobile JKN.  Tidak  hanya  itu,  Pemerintah  Kota  Palangkaraya  juga  memiliki  website  resmi  yaitu palangkaraya.go.id yang mana sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat, serta aplikasi LAPOR yang merupakan aplikasi pengaduan online bentuk kerjasama KemenPAN, Ombudsman RI, dan Kantor Staff Kepresidenan.

## Sumber: Executif Summary Masterplan Smart City Kota Palangkaraya

## Kecukupan
Kecukupan dalam kebijakan publik dapat diartikan bahwa tujuan yang telah dicapai sudah dapat  dirasakan.  Kecukupan  masih  berhubungan  dengan  efektivitas,  dengan  mengukur  atau memprediksi  seberapa  jauh  alternatif  yang  ada  dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau
kesempatan  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi.  Kecukupan  menekankan  pada  kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
Kebijakan smart city Kota Palangkaraya telah melewati tahapan analisis masalah apa saja yang sedang terjadi di tengah masyarakat kota sebagai suatu sasaran yang akan dicapai, sehingga bisa dirumuskan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini hasil yang dapat  dilihat  dari  pelaksanaan  smart  city  Kota  Palangkaraya  adalah  melalui  beberapa  program yang sedang berjalan, Pemerintah Kota Palangkaraya dalam menjalankan programnya tentu tidak sendirian,  ada  beberapa  pihak  yang  berkolaborasi  dalam  mensukseskan  program-program  yang akan dicapai tersebut.
Smart City Kota Palangkaraya bertujuan untuk menyatukan visi dan upaya bersama dalam pembangunan  kota  yang  cerdas,  berwawasan  lingkungan  dan  berbasis  teknologi.  Adapun penyatuan  visi  ini  diwujudkan  dalam  penandatanganan  Lembar  Komitmen  Bersama  Menuju Palangkaraya Kota Cerdas  (Smart  City) yang dilaksanakan pada tanggal  10 Oktober 2023 oleh seluruh  stakeholder  dan  seluruh  perangkat  daerah  lingkup  pemerintah  kota.  Selain  menjalin komitmen  bersama  dengan  seluruh  perangkat  daerah,  Pemerintah  Kota  Palangkaraya  juga menjalin kerjasama dengan akademisi dari institusi pendidikan, dalam hal ini yaitu Tim Peneliti LPPM  Universitas  Palangkaraya.  Jalinan  kerjasama  ini  merupakan  gerbang  awal  dari terlaksananya berbagai program kerja kebijakan smart city di Palangkaraya.
Hasil yang dapat dilihat dari kerjasama dengan institusi pendidikan tersebut adalah lahirnya kajian konsep pengembangan smart city Kota Palangkaraya, yang kemudian berkembang menjadi penyusunan draft masterplan smart city Kota Palangkaraya.
Ada beberapa program kerja yang sudah berjalan sesuai dengan roadmap diantaranya yaitu Program Command Center yang berada di Kantor Walikota Palangkaraya, sebagai pusat informasi bagi masyarakat serta sebagai alat pengawasan dan keamanan di lingkup perkantoran Pemerintah Kota Palangkaraya. Kedua yaitu adanya Mal Pelayanan Publik yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangkaraya, hadirnya Mal Pelayanan Publik ini merupakan solusi bagi masyarakat Kota Palangkaraya dalam melakukan keperluan administrasi yang sudah terintegrasi dalam satu pintu.
Meskipun belum semua program dapat terlaksana, namun beberapa program lainnya sudah tersusun untuk dijalankan dalam beberapa tahun ke depan. Program-program ini dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu:
1. Jangka pendek (2024), dimana pelaksanaan program quickwins dan program smart city jangka pendek menjadi target utama dalam periode ini. Pada jangka pendek berbagai program rencana aksi dan penguatan sumber daya utama kota untuk memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai pelaku pembangunan smart city menjadi fokus utama.
2. Jangka  menengah  (2025),  periode  ini  akan  penuh  pada  pengembangan  berbagai  layanan inovatif  dan  solusi  smart  city,  serta  pelaksanaan  program-program  jangka  menengah  yang menjadi kelanjutan dari program quickwins smart city Palangkaraya yang telah berjalan.
3. Jangka  panjang  (2029),  periode  ini  menjadi  tonggak  pembangunan  smart  city  Kota Palangkaraya  yang  komprehensif  dan  holistic  dimana  seluruh  sektor  kehidupan  kota  telah memiliki layanan dan solusi smart city, sehingga integrasi antar layanan menjadi bagian tidak terpisahkan pada periode ini.

## Pemerataan
Dalam  kebijakan  publik  pemerataan  dapat  dikatakan  mempunyai  arti  keadilan  yang diberikan  dan  diperoleh  dari  sasaran  kebijakan  publik.  Kebijakan  yang  berorientasi  pada pemerataan  adalah  kebijakan  yang  dampaknya  atau  usahanya  dapat  didistribusikan  secara  adil. Suatu  program  tertentu  dapat  dikatakan  efektif,  efesien,  dan  mencukupi  apabila  biaya  dan manfaatnya diterima secara merata. Maka kunci  dari pemerataan yaitu keadilan dan kewajaran, artinya seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial.
Pada  pelaksanaan  kebijakan  smart  city  Kota  Palangkaraya,  pembiayaan  pada  program- program  smart  city  jangka  pendek  dan  menengah  masih  mengandalkan  pembiayaan  dari pemerintah daerah/APBD. Adapun manfaat langsung yang sudah dapat dirasakan oleh warga Kota Palangkaraya yaitu diantaranya:
1. Layanan  Bus  BRT  (Bus  Rapid  Transit)  Kota  Palangkaraya,  Pemerintah  Kota  Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya telah menyediakan layanan bus gratis, dalam layanan ini terdapat empat tujuan rute. Rute Pertama untuk Pelayanan Kesehatan, tujuan rumah sakitnya adalah RSUD Kalampangan, hal ini merupakan salah satu wujud dalam pemenuhan kesejahteraan  masyarakat  dalam  hal  memperoleh  layanan  kesehatan  yang  merata  dan terjangkau  bagi  seluruh  elemen  masyarakat.  Rute  Kedua  untuk  Pelayanan  Administrasi Penduduk, tujuannya adalah KPP Pratama Palangkaraya, Dukcapil Kota, dan Mall Pelayanan Publik, dalam hal ini merupakan bentuk dari layanan publik ke masyarakat melalui lembaga publik yang terbuka, komunikatif, resposif, dan inovatif, serta menjadi sarana bagi partisipasi masyarakat  dalam  pengembangan  kebijakan  publik  khususnya  dalam  hal  pelayanan  publik. Rute  Ketiga  untuk  Pelayanan  Pasar,  tujuannya  adalah  Pasar  Kahayan  dan  Pasar  Citra, kemanfaatan  yang  dirasakan  sangat  besar  terhadap  perputaran  roda  utama  perekonomian masyarakat Kota Palangkaraya, dimana pasar berperan sebagai pusat perputaran uang daerah. Rute Keempat untuk Pelayanan Terminal, tujuannya adalah Terminal W. A. Gara, yang mana terminal  merupakan  pintu  dari  arus  keluar  masuknya  masyarakat  dari  luar  daerah  ke  dalam kota begitupun sebaliknya. Bus BRT beroperasional setiap hari Senin sampai Jumat, dari pukul 06:00  WIB  sampai  dengan  pukul  17:00  WIB.  Hadirnya  bus  BRT  sangat  membantu  dalam mobilisasi  warga  dalam  melakukan  aktivitasnya  sehari-hari,  kemanfaatan  ini  juga  menjadi indikator  dalam  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  yang  disediakan  oleh pemerintah.
2. Operasi Pasar Sembako, Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM  dan  Perindustrian  (DPKUKMP)  Kota  Palangkaraya  menyelenggarakan  operasi  pasar sembako murah, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam
mendapatkan bahan pokok sehari-hari dengan harga murah dan terjangkau. Selain membantu masyarakat  akan  kebutuhan  sembako  dan  menjaga  daya  beli  masyarakat,  kegiatan  ini  juga dalam  rangka  menekan  laju  inflasi.  Operasi  pasar  sembako  sendiri  merup  akan  salah  satu program subsidi dari pemerintah, kegiatan ini bersifat regular yang diadakan setiap tahunnya. Kegiatan ini menjangkau sampai ke kelurahan-kelurahan terpencil atau kelurahan yang berada di  daerah  aliran  sungai  yang  letaknya  di  pinggiran  Kota  Palangkaraya,  seperti  Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Bukit, dan Kelurahan Panjehang di Kecamatan Rakumpit, serta Kecamatan Bukit Batu.
3. Festival  Palangkaraya,  merupakan  agenda  budaya  tahunan  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah Kota Palangkaraya menjelang HUT Pemerintah Kota Palangkaraya dan HUT Kota Palangkaraya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai seni, tradisi,  dan  budaya  lokal  yang  ada  di  Kalimantan  Tengah  khususnya  Kota  Palangkaraya. Terdapat  beberapa  even  yang  digelar,  seperti  pameran,  unjuk  bakat,  live  musik,  berbagai perlombaan, dan UMKM. Tidak hanya sebagai sarana dalam pelestarian seni dan budaya lokal Kalimantan Tengah, Festival Palangkaraya ini juga sebagai sarana perekat kebersamaan dan persatuan. Kegiatan ini juga merupakan inovasi dalam memasarkan daerah sehingga mampu meningkatkan  daya  saing  daerah  melalui  pengenalan  wajah  kota  yang  ditampilkan  lewat promosi  wisata  melalui  pameran  budaya  yang  menunjukkan  kreativitas  olahan  hasil  bumi kalimantan, kemudian UMKM yang diikutsertakan dapat menjadi media promosi kuliner khas Palangkaraya, dan juga berbagai perlombaan keterampilan, kesenian dan olahraga tradisional. Agenda tahunan ini juga sebagai sarana hiburan bagi warga Kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan  sebagai  penjaringan  bibit-bibit  berbakat  dan  berkualitas  sehingga  dapat  menjadi perwakilan daerah di tingkat nasional hingga internasional.
4. Klinik Hewan Pemko, klinik hewan ini dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya yang diperuntukan untuk warga Kota Palangkaraya dalam hal pengobatan hewan peliharaan yang diberikan secara gratis. Tidak hanya pengobatan, klinik hewan pemko juga melayani konsultasi, pemeriksaan hewan dan pelayanan vaksin rabies. Hadirnya klinik hewan pemko sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal pengobatan hewan peliharaan  dan  kesehatan  masyarakat  yang  memiliki  hewan  peliharaan  tersebut  atau  yang sering disebut kesehatan masyarakat veteriner, karena sering kali banyak penyakit hewan yang dapat  menular  kepada  manusia.  Salah  satu  yang  paling  umum  adalah  rabies,  peran  klinik hewan pemko mengendalikan pesebaran penyakit rabies yang umumnya ditularkan oleh hewan kucing dan anjing adalah dengan pemberian vaksin rabies gratis kepada seluruh masyarakat. Tidak  hanya  dalam  hal  penularan  penyakit  berbahaya,  klinik  ini  juga  membantu  menekan lonjakan populasi dari hewan kucing maupun anjing dengan memberikan program steril gratis, biasanya steril gratis dilakukan menjelang peringatan hari Rabies Dunia. Klinik hewan pemko beroperasi setiap hari kerja pada hari Senin sampai Jumat, pukul 09:00 WIB sampai dengan
pukul  15:00  WIB,  lokasi  klinik  berada  tepat  disebelah  Gedung  Kantor  Dinas  Pertanian  dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya.

## Responsivitas
Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yaitu tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkaitan dengan  seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai kelompok  masyarakat,  juga  tanggapan  masyarakat  setelah  dampak  kebijakan  mulai  dapat dirasakan  dalam  bentuk  yang  positif  berupa  dukungan  ataupun  wujud  yang  negatif  berupa penolakan.
Responsivitas  dalam  hal  ini  yaitu  tanggapan  masyarakat  Kota  Palangkaraya  terhadap pelaksanaan kebijakan Smart City Kota Palangkaraya. Masyarakat menyambut baik kebijakan ini, dengan mendukung penuh program-program kebijakan yang berjalan. Beberapa bentuk dukungan masyarakat  dapat  dilihat  dari  swadaya  masyarakat  dalam  membentuk  organisasi  cepat  tanggap sebagai partner maupun perpanjangan tangan dari pemerintah terhadap kejadian atau masalah yang sedang terjadi pada saat itu.
Beberapa  organisasi  tersebut  adalah  Emergency  Response  PLK  (ERP)  yang  merupakan organisasi kecil non profit yang membantu dalam keadaan darurat. ERP bermarkas di Pos Polisi Bundaran  Besar  Palangkaraya.  Kemudian  ada  Barisan  Pemadam  Kebakaran  (BPK)  Swakarsa Putra Pahandut yang merupakan relawan pemadam kebakaran, yang terakhir yaitu RSAT (Rumah Singgah  Agung  Testi)  Palangkaraya,  dimana  RSAT  merupakan  relawan  untuk  mengevakuasi hewan  liar  maupun  hewan  peliharaan  yang  biasanya  ditemukan  hilang  ataupun  terluka.  Tidak hanya mengevakuasi, RSAT juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan vaksin  rabies  gratis  dan  vitamin  gratis  kepada  seluruh  hewan  peliharaan  yang  dimiliki  oleh masyarakat  Kota  Palangkaraya  dengan  berkeliling  kota  dan  menginformasikan  jadwal  vaksin melalui akun instagramnya.
Berbagai  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  organisasi-organisasi  tersebut  diatas didokumentasikan ke dalam media sosial yang merupakan akses terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan  informasi  secara  langsung  dan  terbaru.  Tidak  hanya  itu,  bentuk  dukungan masyarakat pun datang dari berbagai pelaku usaha UMKM, dimana pelaku-pelaku usaha tersebut berperan  aktif  dalam  mengikuti  berbagai  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota Palangkaraya.
Dengan  dukungan  yang  diberikan  masyarakat  kepada  pemerintah,  Pemerintah  Kota Palangkaraya  dengan  sangat  yakin  bahwa  kebijakan  smart  city  akan  sepenuhnya  berhasil diterapkan  di  Kota  Palangkaraya,  dukungan  juga  sebagai  bentuk  pertisipasi  masyarakat  dalam memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi dalam setiap langkah pelaksanaan smart city, selain itu juga akan membangun kepercayaan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola perkembangan kotanya, dukungan yang hadir sebagai bentuk motivasi agar pemerintah
dapat bekerja lebih maksimal dalam mewujudkan Smart City Palangkaraya dan pemerintah juga menerima masukan dari masyarakat di berbagai platform milik pemerintah sebagai bahan evaluasi perbaikan dan perkembangan setiap tahunnya dari program-program yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan untuk kemudian dapat direalisasikan dengan baik di Kota Palangkaraya.

## Ketepatan
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program, yaitu apakah hasil atau tujuan yang  diinginkan  benar-benar  berguna  atau  bernilai  dan  pada  kuatnya  asumsi  yang  melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi adalah dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan  pilihan  tujuan  yang  layak,  dalam  hal  ini  alternatif  kebijakan  yang  dimaksud  adalah Smart City Kota Palangkaraya.
Kebijakan Smart City Kota Palangkaraya telah dimulai pada tahun 2019 yang kemudian kebijakan ini berkembang dan diimplementasikan secara bertahap hingga sekarang. Pada Senin 28 Februari 2023 Pemerintah Kota Palangkaraya menandatangani nota kesepakatan (MoU) Gerakan Menuju  100  Kota  Cerdas  (Smart  City)  bersama  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  RI. Gerakan  menuju  100  Smart  City  merupakan  program  bersama  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  PUPR,  Bappenas  dan  Kantor  Staf Kepresidenan.  Gerakan  tersebut  bertujuan  membimbing  Kabupaten/Kota  dalam  menyusun Masterplan  Smart  City  agar  dapat  lebih  memaksimalkan  pemanfaatan  teknologi,  baik  dalam meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  maupun  mengakselerasikan  potensi  yang  ada  di masing-masing daerah.
Sebelumnya  Kota  Palangkaraya  telah  melalui  proses  assessment  yang  dilakukan  pada tahun 2022 tepatnya pada hari Kamis 14 April 2022. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Kominfo  RI  melalui  Direktorat  Jenderal  Aplikasi  Informatika  untuk  mengukur  kesiapan  dan memilih  kabupaten/kota  yang  akan  mendapatkan  pendampingan  penyusunan  Masterplan  Smart City, dan Kota Palangkaraya terpilih masuk ke dalam 50 Kabupaten/Kota penerima pendampingan penyusunan Masterplan Smart City.
Penilaian  terhadap  Kota  Palangkaraya  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  enam indikator  smart  city,  yaitu  Smart  Governance,  Smart  Branding,  Smart  Economy,  Smart  Living, Smart Society, dan Smart Environment. Dipaparkan juga visi misi hingga implementasi kebijakan e- Government di Palangkaraya. Kegiatan assessment ini dihadiri lima asesor dari Kementerian Kominfo RI yang diselenggarakan melalui video conference dari Ruang Command Center Kantor Walikota Palangkaraya.
Kebijakan smart city ini telah tepat diterapkan di Kota Palangkaraya, hadirnya smart city mendorong  kemudahan  penyelenggaraan  layanan  publik  dengan  pemanfaatan  teknologi  yang kemudian  juga  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  efesiensi  dalam  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat  Kota  Palangkaraya,  maka  dari  itu  diperlukan  adanya  kerjasama  yang  sinergi  dan
strategis  di  antara  semua  pihak  dan  seluruh  stakeholder  agar  smart  city  di  Palangkaraya  dapat diimplementasikan secara optimal.

## KESIMPULAN
Kebijakan  Smart  City  Kota  Palangkaraya  yang  telah  dimulai  sejak  tahun  2019,  dimana pada  waktu  tersebut  mulai  dilaksanakan  kajian  konsep  Pengembangan  Smart  City  Berbasis Kearifan  Lokal  di  Palangkaraya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Palangkaraya  bersama akademisi dari Universitas Palangkaraya. Sebagai kesungguhan kelanjutan inisiatif tersebut, pada tahun  2023  Palangkaraya  menjalani  pendampingan  penyusunan  masterplan  smart  city  secara komprehensif bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Implementasi  kebijakan  Smart  City  di  Palangkaraya  dalam  setiap  programnya  sudah berjalan  sesuai  dengan  time  line  yang  direncanakan.  Proses  pengimplementasian  kebijakan  ini dilakukan  secara  bertahap  hingga  tahun  2033  mendatang,  setiap  tahunnya  dilakukan  evaluasi untuk  melihat  sejauh  mana  proses  sudah  berjalan  dan  melihat  program  mana  saja  yang  dapat dilanjutkan atau diperbaiki. Setiap indikator dalam evaluasi, yang mana dalam penelitian ini ada lima  indikator  yaitu  Efektivitas,  Kecukupan,  Perataan,  Responsivitas,  dan  Ketepatan  memiliki keterkaitan  antara  satu  dan  lainnya.  Indikator-indikator  tersebut  mencerminkan  kebutuhan, preferensi dan nilai yang nyata terhadap pelaksanaan program-program Smart City Palangkaraya.
Setiap proses dan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya tetap harus berjalan  dan  konsisten,  oleh  karena  itu  kesinambungan  smart  city  di  Palangkaraya  merupakan komitmen  dari  segenap  stakeholder  yang  ada  di  Kota  Palangkaraya  sebagai  sebuah  tindakan kolektif yang nyata dimana melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas lokal dan tentu  saja  warga  Kota  Palangkaraya.  Setiap  kebijakan,  proyek,  dan  inovasi  yang diimplementasikan  adalah  langkah  nyata  menuju  visi  bersama,  melalui  kolaborasi  yang  erat, transparansi,  dan  komunikasi  yang  efektif,  dapat  dipastikan  setiap  aspek  dari  smart  city  dapat dikelola dengan cara yang cerdas dan bertanggungjawab sehingga kedepannya dapat diciptakan Palangkaraya  yang  tidak  hanya  cerdas  dalam  teknologi  tetapi  juga  hangat  dengan  semangat kolaborasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmawidjaja,  Endra  S;  Sastra,  Zaldy;  Akbar,  Nadya  Rahmrani.  2015.  Kajian  Pengembangan Smart  City  di  Indonesia.  Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang  Kementerian  Pekerjaan Umum. https://simantu.pu.go.id
Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: CV. Pustaka Setia. Hasibuan, Abdurrozzaq & Sulaiman, Oris Krianto. 2019. Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. Buletin Utama Teknik Vol. 14, No. 2.
https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/download/1097/853
Herabudin.  2016.  Studi  Kebijakan  Pemerintah  Dari  Filosofi  Ke  Implementasi.  Bandung:  CV.
Pustaka Setia. mediacenter.palangkaraya.go.id.
Walikota Palangkaraya Komitmen Wujudkan Smart City. 15 April 2022. https://mediacenter.palangkaraya.go.id/wali-kota- palangka-raya-komitmen-wujudkan- smart-city/mediacenter.palangkaraya.go.id. Pemerintah Kota Ikuti Penandatanganan MoU Gerakan Menuju
Smart  City.  1 Maret 2023. https://mediacenter.palangkaraya.go.id/pemko-ikuti-penandataganan- mou- gerakan-menuju-smart-city/mediacenter.palangkaraya.go.id. Penandatanganan Bersama Komitmen Smart City. 12 Oktober 2023.
https://mediacenter.palangkaraya.go.id/?s=smart+city
Nawawi,  Ismail.  2009.  Public  Policy  Analisis,  Strategi  Advokasi  Teori  dan  Praktek.  Surabaya: PMN.
Ningsih,  Endah  Widyastuti.  2020.  Analisis  Kesiapan  Kota  Palangkaraya  Menuju  Smart  City. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang).
Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota  Palangkaraya  Nomor  17  Tahun  2019  Tentang  Rencana  Strategis  Perangkat Daerah  Kota  Palangkaraya  Tahun  2018-2023  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota Palangkaraya.
Pemerintah Kota Palangkaraya & Kementerian Kominfo RI. Draft I Analisis Strategis Smart City Daerah Kota Palangkaraya Tahun 2024-2033.
Pemerintah Kota Palangkaraya & Kementerian Kominfo RI. Draft II Masterplan Smart City Kota Palangkaraya 2024-2033.
Pemerintah  Kota  Palangkaraya  &  Kementerian  Kominfo  RI.  Draft  III  Executive  Summary Masterplan Smart City Palangkaraya 2024-2033.
Pemerintah Kota Palangkaraya & Kementerian Kominfo RI. Draft IV Profil Quickwins Smart City Kota Palangkaraya.
Priyono,  Tri.  2022.  Evaluasi  Kebijakan  Program  Smart  City  Oleh  Dinas  Komunikasi  Dan Informatika Di Kabupaten Cirebon. http://eprints.ipdn.ac.id/11702/
Setiawan,  Irfan  &  Aindita,  Elfrida  Tri  Farah.  2022.  Penerapan  Konsep  Smart  City  Dalam  Tata Kelola  Pemerintahan  Kota  Semarang.  Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Pemerintahan  Daerah Vol. 14 No. 1 pp. 97-116. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License