## MENGUJI KREDO SINERGI:

## KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM DESA SEJAHTERA MANDIRI
Saptopo B Ilkodar FISIP UPN ‘Veeteran” Yogyakarta saptopo@yahoo.com

## ABSTRAK
Program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) diselenggarakan oleh Kementerian Sosial sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk menguatkan komitmen bersama antar pemangku kepentingan, mengintegrasikan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di desa, serta mewujudkan sinergi antar pemangku kebijakan bidang kesejahteraan sosial di desa. Program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan kalangan dunia usaha. Pada tahap pertama dipilih 100 desa penerima manfaat yang lokasinya tersebar di sembilan provinsi. Sebanyak 15 perguruan tinggi bergabung sebagai pelaksana program tersebut.
Tulisan ini bermaksud menelisik sejauh mana sinergi dalam pelaksanaan program DSM terbangun. Sinergi merupakan sebuah kredo yang sangat sering digaungkan tetapi realtif sulit diwujudkan dalam pelaksanaannya. Tulisan disusun berdasar hasil pengamatan- terlibat (observasi partisipatoris) di Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hasil kajian menunjukkan bahwa pada awal pelaksanaan tidak terjadi sinergi di antara pihak-pihak yang terlibat. Ironisnya, ketidak-sniergian itu terjadi pertama-tama pada pihak pemerintah, yakni tidak terjadi sinergi antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten. Oleh karena belum terjadi sinergi pada pihak “internal” pemerintah, maka sulit membangun sinergi dengan pihak “eksternal” yang dalam hal ini perguruan tinggi dan kalangan dunia usaha. Konsekuensinya, keberlanjutan dan kesinambungan program DSM menjadi tidak pasti.
Kata kunci : sinergi, kebijakan publik, desa sejahtera mandiri

## 1. PENDAHULUAN
Program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) merupakan program yang diprakarsai dan diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah dan lintas sektor serta dunia usaha. DSM merupakan program akselerasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan secara sinergis antarpelaku sehingga menjadi refleksi penanganan masalah sosial secara terpadu.
Menurut Kementerian Sosial (2016), DSM dilaksanakan untuk mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan kesejahtera- an sosial dan percepatan penanganan kemiskinan di desa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepen- tingan masyarakat setempat berdasar prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan Desa Sejahtera Mandiri (DSM) adalah desa yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, memenuhi hak dasar warganya, melindungi warganya dari berbagai risiko sosial dan ekonomi, memelihara kearifan lokal, mengendalikan konflik sosial di lingkungannya, dan
mampu menjadi bantalan sosial bagi warganya yang mengalami berbagai masalah sosial dengan bersumber pada potensi setempat.
Wujud Desa Sejahtera Mandiri hendak dicapai melalui sejumlah langkah, yaitu: pertama, pembentukan pusat per- tumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penguatan enterpreunership , yaitu dengan pengembangan ekonomi rumah tangga, pengembangan kelompok usaha, diversifikasi usaha inti-plasma, dan kemitraan usaha. Kedua, unifikasi pela- yanan kesejahteraan sosial melalui Pusat Kegiatan Masyarakat ( Community Centre ). Ketiga, revitalisasi peran lembaga-lembaga sosial lokal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keempat, internalisasi jiwa kewirausahaan bagi komunitas. Terakhir kelima, pembangunan lingkungan sosial dan permukiman yang tertata serta sehat secara fisik dan sosial.
Pada tahun pertama, yaitu tahun 2015, program DSM dilaksanakan di 100 desa yang berlokasi di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten terhimpun dalam 9 (sembilan) provinsi, dengan melibatkan 15 (lima belas) perguruan tinggi yang berlokasi di sembilan provinsi penerima program. Desa-desa penerima manfaat dikelom-pokkan sesuai dengan level yang telah ditetapkan, yaitu: desa perintis, desa mantap, desa sejahtera, dan desa mandiri.
Volume 22 Nomor 2, Juli ‐ Desember 2018
Tulisan ini berisi kajian pelaksanaan program DSM di Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon- progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perguruan Tinggi yang terlibat dalam program tersebut adalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya (penulis) terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kapasitas sebagai salah seorang pengurus Forum Corporate Social Responsibility Kesejahteraan Sosial (Forum CSR Kesos). Forum CSR Kesos dibentuk berdasar Peraturan Menteri Sosial RI nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahte- raan Sosial.

## 1.1. Locus
Awal keterlibatan penulis dalam program DSM didasari motivasi untuk meememukan kegiatan yang dalam waktu singkat bisa menjadi bukti atas kinerja Forum CSR Kesos. Hal itu penting untuk dilakukan sebab hingga tahun kedua eksistensinya, Forum CSR Kesos belum bisa menunjukkan kinerja yang sesuai dengan ketentuan Permensos nomor 6 Tahun 2016.
Pemilihan program Desa Sejahtera Mandiri sebagai “ quick win program ” didasari pertimbangan tentang besarnya peluang keterlibatan dunia usaha (perusahaan) dengan ragam dan bentuk kegiatan yang luas. Alternatif lain yang
juga sempat dipertimbangkan adalah program Kampung KB yang diseleng- garakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang fokus penerima manfaatnya terutama keluarga miskin. Alternatif tersebut tidak dipilih karena kemungkinan koordinasi pelaksa- naannya lebih rumit berhubung BKKBN merupakan lembaga tersendiri yang tidak berada dalam lingkup Kementerian Sosial. Sedangkan Forum CSR Kesos ada di bawah koordinasi Kementerian Sosial.
Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertama-tama mempelajari daftar desa penerima manfaat DSM yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Dari total 100 desa, ternyata terdapat 8 (delapan) desa yang belokasi di wilayah DIY. Lebih dari itu, ternyata seluruhnya berada di Kabu- paten Kulonprogo, tidak tersebar di empat kabupaten plus sato kota yang ada di DIY. Berdasar data tersebut kemudian diputus- kan bahwa Forum CSR Kesos akan memilih salah satu desa untuk didukung upayanya menjadi desa mandiri.
Pilihan wilayah DIY didasari oleh setidaknya tiga pertimbangan. Pertama lokasinya mudah dijangkau oleh penulis. Hal ini penting karena untuk melaksana- kan kegiatan-kegiatan Forum CSR Kesos tidak ada anggaran dari mana pun. Para Pengurus Forum CSR Kesos adalah rela- wan yang bekerja tanpa honor apalagi gaji. Forum CSR Kesos itu sendiri bukan
merupakan lembaga yang menampung dana atau barang dari perusahaan- perusahaan. Forum CSR Kesos hanyalah forum koordinasi dan sinkronisasi kegi- atan CSR yang sasarannya para penyan- dang masalah sosial.
Kedua, perguruan tinggi pendam- pingnya adalah Universitas Gadjah Mada, universitas berstatus negri yang tertua di Indonesia dan mempunyai reputasi yang bagus serta diakui hingga manca negara. Dalam Rapat Koordinasi DSM yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dan dihadiri semua perguruan tinggi yang menjadi mitra, dimana penulis hadir sebagai perwakilan Forum CSR Kesos, terlihat jelas kepeloporan UGM dan pengakuan dari perguruan tinggi lain akan hal tersebut.
Ketiga, secara subyektif terdapat motivasi penulis untuk: pada satu sisi membantu kegiatan yang sedang dilaku- kan oleh almamater penulis, dan pada pihak lain belajar lebih banyak lagi pada lembaga pendidikan tinggi yang secara konsisten dan konsekuen menamakan diri sebagai universitas kerakyatan. Sebagaimana diketahui, Universitas Gadjah Mada merupakan universitas yang mempelopori penyelenggaraan kuliah kerja nyata (KKN).
Pemilihan Desa Gerbosari dilakukan dengan bertanya kepada Dinas Sosial DIY. Awalnya penulis meminta profil delapan desa penerima manfaat DSM. Setelah
cukup lama tidak ada respon dan beberapa kali penulis menanyakan hal tersebut, pihak Dinas Sosial DIY meminta penulis untuk langsung menghubungi bagian Tata Usaha LPM (Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) UGM. Penulis mengajukan permintaan yang sama. Karena lebih dari sebulan tidak ada respon lantas penulis meminta Dinas Sosial DIY untuk memilihkan salah satu desa lokasi DSM dengan alternatif: a) desa yang paling parah kondisinya sehinga nantinya segera tampak hasilnya ketika diberikan intervensi tertentu; atau b) desa yang paling bagus potensinya sehingga bisa cepat mandiri. Ternyata dipilihkan desa yang paling bagus potensinya dibanding 7 desa lainnya, yaitu Desa Gerbosari.

## 1.2. Fokus
Langkah pertama yang penulis tempuh untuk memulai keterlibatan Forum CSR Kesos di Desa Gerbosari adalah meminta profil desa tersebut. Permintaan ditujukan kepada Dinas Sosial DIY maupun kepada LPM UGM. Saat itu penulis berasumsi bahwa kedua lembaga itu tentu memiliki dokumen dasar sebelum memulai kegiatan. Ternyata butuh waktu cukup lama dan perlu berkali-kali menanyakan untuk akhirnya memperoleh profil yang masih sangat makro itu.
Berbekal data awal tersebut penulis bermaksud mendatangi lokasi guna
mencari data mikro berbasis nama dan alamat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selain itu, kunjungan tersebut dimaksudkan sekaligus untuk mengetahui kondisi lokasi secara riil.
Kepada pegawai Dinas Sosial DIY penulis minta nomor kontak pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kulonprogo. Setelah didapat dan dihubungi, penulis diberi nomor kontak petugas Tim Pe- nanggulangan Kemiskinan (TPK) yang ditempatkan di desa tersebut. Dari diskusi awal dengan petugas TPK ditemukan beberapa informasi penting sebagai berikut. Pertama, sampai dengan saat kedatangan penulis pada 17 Januari 2017, ternyata belum pernah ada mahasiswa KKN UGM yang ditempatkan desa tersebut. Padahal dalam Rapat Koordinasi DSM yang diselenggarakan Kementerian Sosial pada tanggal 1-3 Juni 2016 dipaparkan bahwa kegiatan bedah rumah dan pemberian bantuan modal usaha sudah dilaksanakan.
Kedua, terdapat perbedaan antara data yang diberikan oleh Dinas Sosial dan dijadikan pegangan oleh UGM mengenai orang-orang yang berhak menjadi penerima manfaat, dengan realisasinya. Hal itu terjadi karena ada “kebijakan” dari pemerintah desa untuk “memberikan keadilan” kepada warganya. Maksudnya, bedah rumah dan bantuan modal usaha diberikan bukan kepada orang yang tidak tercantum dalam daftar alias kepada orang lain. Mereka
adalah warga yang selama ini tidak menjadi penerima bantuan beras miskin, bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), atau program sejenis.
Ketiga, petuga TPK yang berdiskusi dengan penulis menyatakan bahwa urusan DSM sebenarnya bukan termasuk tugasnya. Dia juga tidak pernah diberi penjelasan, tidak pernah diundang rapat, tidak mendapat honor, tetapi sering di- minta melakukan pendataan dan bahkan secara de facto menjadi koordinator lapangan untuk kegiatan bedah rumah dan pemberian bantuan modal.
Dalam perkembangan selanjutnya, setelah program berjalan dan penulis banyak berinteraksi dengan pihak LPM UGM, pihak desa, maupun pihak Dinas Sosial Kabupaten Kulonprogo, penulis menemukan tiga fakta tambahan. Oleh karena pokok masalahnya sama, maka urutannya penulis sambungkan dengan urutan sebelumnya.
Keempat, pihak LPM UGM menyampaikan bahwa belum dilaksana- kannya KKN di desa Gerbosari karena terjadi ketidaksesuaian jadwal antara proses dan pelaksanaan KKN pada satu pihak, dengan prosedur birokrasi dan administrasi keuangan pada Kementerian Sosial di pihak lain. Konkritnya, keputusan tentang lokasi desa penerima manfaat beserta turunnya dana untuk kegiatan dari Kementerian Sosial terjadi sesudah proses pembagian
lokasi KKN berlalu. Oleh karena itu pelaksanaan KKN di Desa Gerbosari baru dapat dilaksanakan pada periode berikutnya.
Kelima, dalam proses penentuan desa penerima manfaat DSM terjadi ketidak- sinkronan antara Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial Kabupaten, dan pihak LPM UGM. Awalnya sudah ada daftar desa calon penerima manfaat yang disusun oleh Dinas Sosial DIY yang tersebar di empat kabupaten di DIY. Tiba-tiba, tanpa sepengetahuan LPM UGM maupun Dinas Sosial DIY, pihak Dinas Sosial Kabupaten Kulonprogo mengajukan usulan secara langsung ke Kementerian Sosial yang berisi nama-nama desa yang berbeda. Akibatnya Kementerian Sosial tidak bisa memberi keputusan. Menjelang peresmian program oleh Menteri Sosial, tiba-tiba LPM UGM diminta segera mengajukan daftar desa calon penerima manfaat. Atas arahan Bupati Kulonprogo akhirnya LPPM mengajukan 8 (delapan) desa yang semuanya di Kulonprogo.
Keenam, pihak Dinas Sosial provinsi merasa banyak dilompati atau sekedar dijadikan “penggembira” dalam kegiatan DSM. Mereka tidak diberi kewenangan yang menentukan, tidak banyak dilibatkan dalam proses pelaksanaan, dan tidak mendapat laporan atas kemajuan pelaksanaan kegiatan baik dari Dinsos kabupaten maupun dari perguruan tinggi
mitra. Tetapi mereka sering diminta laporan oleh Kementerian Sosial.
Enam fakta tersebut secara gam- blang menunjukkan terjadinya ketidak- sinkronan dalam persiapan implementasi program DSM. Dapat dikatakan bahwa kehendak untuk membangun sinergi tidak terlaksana sejak dari permulaannya. Padahal sinergi itu dijadikan semacam “mantra” atau dalam tulisan ini disebut kredo. Oleh karena itu rumusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini adalah: mengapa kredo sinergi tidak terimple- mentasikan dalam pelaksanaan program Desa Sejahtera Mandiri di Desa Gerbosari?

## 2. METODE
Metode pengumpulan data, yang sebagian hasilnya telah dipaparkan di atas, dilakukan dengan metode observasi partisipatoris. Dalam hal ini penulis terli- bat dalam persiapan dan pelaksanaan pro- gram Desa Sejahtera Mandiri di Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kulon- progo DIY sebagai representasi dari Forum CSR Kesejahteraan Sosial.
Metode analisanya menggunakan kerangka pikir implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C Edward. (Winarno, 2008; Nugroho, 2014; Suharno, 2016) Menurut Erdard, terdapat empat faktor yang menentukan berhasil atau gagalnya implementasi kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumberdaya,
Volume 22 Nomor 2, Juli ‐ Desember 2018
disposisi atau kecenderungan, dan struk-tur birokrasi. Faktor komunikasi menyangkut baik-buruknya penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada organisasi atau kepada publik. Komunikasi yang baik, dari segi isi maupun cara penyampaian, membuka peluang lebih besar untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Sebaliknya, komunikasi yang buruk membuka celah terjadinya kegagalan implementasi kebijakan. Faktor sumber- daya berkaitan terutama dengan masalah ketersediaan sumberdaya manusia, khusus- nya terkait kecakapan para pelaksana kebijakan publik. Faktor disposisi atau kecenderungan ialah tentang watak para implementator dan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan sebaik-baiknya. Dalam faktor disposisi tercakup antara lain komitmen, kejujuran, dan semangat kerja. Adapun faktor struktur birokrasi merujuk pada sesuai-tidaknya struktur birokrasi yang ada serta berhubungan dengan prosedur operasional baku ( standard operating procedure ; SOP) dari kebijakan tersebut.
Masih terkait dengan metode, yang dimaksud dengan implementasi kebijakan di sini merujuk pada definisi yang dibuat Van Meter dan Horn yang menyatakan: policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are dedicated at the achievement of objectives set forth in prior
policy decisions . (Purwanto & Sulistyastuti,
2012:20)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan, khususnya sub-bab “focus”, inti permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah mengapa kredo sinergi tidak terimplementasikan dalam pelaksanaan program Desa Sejahtera Mandiri di Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), kredo berarti pernyataan kepercayaan (keyakinan) atau dasar tuntunan hidup. Sementara itu, masih menurut KKBI, sinergi adalah kegiatan atau operasi gabungan; bersinergi berarti melakukan kegiatan atau operasi gabungan. Sejalan dengan definisi tersebut, yang dimaksud dengan “kredo sinergi” dalam tulisan ini ialah kepercayaan (keyakinan) yang dimiliki Kementerian Sosial bahwa dengan melakukan kegiatan gabungan maka program DSM akan dapat terlaksana dengan baik.
Mengikuti kerangka pikir seba- gaimana dikemukakan pada bagian “metode”, terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan. Fokus tulisan ini memang bukan membahas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program DSM melainkan membahas penyebab tidak
terwujudnya sinergi. Sekalipun demikian, menurut hemat penulis, keempat faktor tersebut cocok digunakan sebagai kerangka berfikir, yaitu seperti tertuang di bawah ini.
Faktor komunikasi rupanya menjadi penyumbang terbesar untuk tidak terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan DSM di Desa Gerbosari. Dari keterlibatan penulis dalam pelaksanaan program tersebut diketahui bahwa sampai saat dilaksanakannya kegiatan bedah rumah dan pemberian bantuan modal usaha kepada para penerima manffat, belum pernah dilakukan rapat koordinasi antara pihak LPM UGM, Dinas Sosial DIY, dan Dinas Sosial Kabupaten Kulonprogo. Rapat koordinasi baru dilaksanakan sekitar lima bulan kemudian, yaitu pada tanggal 13 April 2017. Fakta tersebut menjelaskan mengapa pada saat penentuan desa calon penerima manfaat DSM terjadi ketidaksinkronan di antara pihak-pihak terkait.
Rapat-rapat koordinasi berikutnya, sebagai bentuk komunikasi, dapat dilak- sanakan dengan baik sesuai kebutuhan. Rapat-rapat tersebut juga melibatkan Forum CSR Kesos dan pihak pemerintah desa. Hanya saja, dari sejumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan itu, Dinas Sosial DIY merupakan pihak yang paling jarang datang. Oleh karena itu wajar jika pada akhirnya kurang memahami kondisi dan perkembangan.
Faktor sumberdaya, khususnya sumberdaya manusia, dalam program DSM di Desa Gerbosari tergolong bagus. Perangkat desa, petugas dari Dinas Sosial Kabupaten, dan pihak LPM UGM merupakan pihak-pihak yang sangat kompeten untuk melaksanakan program tersebut. Kepala desa Gerbosari meru- pakan person yang masih muda, energik, antusias, dan cepat tanggap. Personil dari pihak Dinas Sosial Kulonprogo, bukan hanya staf dan kepala bidang (seba- gaimana lazim dilakukan banyak daerah lainnya), tetapi kapala dinasnya terlibat langsung secara aktif dan penuh inisiatif, termasuk menghadiri rapat-rapat terbatas di UGM. Personil dari pihak LPM UGM sudah tidak diragukan lagi kompetensi dan pengalamannya. Sedangkan dari pihak Dinas Sosial DIY selalu hanya diwakili oleh staf dan sering tidak banyak berkontribusi.
Faktor disposisi atau kecenderungan juga memberi sumbangan untuk tidak terwujudnya sinergi pada awal pelaksanaan program DSM di Desa Gerbosari. Muncul kesan yang kuat bahwa pada awalnya pihak-pihak terkait ingin melaksanakan kegiatan tersebut sekedar “asal jalan”. Sangat besar kemungkinan bahwa hadirnya intervensi dari “pihak luar”, yaitu Forum CSR Kesos, membuat mereka tergerak untuk melaksanakan kegiatan secara ideal dan optimal. Intervensi yang dimaksud
Volume 22 Nomor 2, Juli ‐ Desember 2018
dalam hal ini adalah keaktifan penulis untuk langsung datang dan mengumpulkan data di desa lokasi dan aktif berkomunikasi dengan pihak LPM UGM maupun dengan Dinas Sosial DIY. Dalam perjalanan selanjutnya banyak gagasan dari penulis yang diterima dan dijalankan. Beberapa gagasan itu antara lain upaya menjadikan Desa Gerbosari sebagai role model untuk tujuh desa lain, penguatan kapasitas pelaku dan tokoh masyarakat setempat di masing- masing desa, dan pembuatan road map menuju desa mandiri untuk masing-masing desa lokasi program DSM.
Faktor struktur birokrasi memberi andil yang tidak kalah besarnya dibanding faktor komunikasi untuk tidak terjadinya sinergi pada awal pelaksanaan program DSM di Desa Gerbosari. Dalam konteks ini struktur birokrasi meliputi struktur dalam pengertian permanen, dan struktur dalam pengertian temporer khusus untuk pelaksanaan program DSM. Secara permanen, struktur birokrasi pada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial DIY pada satu pihak, tidak selalu sejalan dan harmonis dengan Dinas Sosial Kabupaten di pihak lain. Hal itu terjadi karena Dinas Sosial kabupaten/kota lebih tunduk kepada bupati/walikota selaku pemegang otonomi daerah. Sedangkan Dinas Sosial provinsi merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial, tetapi tidak punya kewenangan untuk memerintah dinas sosial
kabupaten/kota. Struktur birokrasi yang bersifat temporer ternyata juga belum sesuai kebutuhan sebab program DSM merupakan program baru yang berarti merupakan tugas tambahan bagi para birokrat. Akibatnya, sebagai-mana sering terjadi dalam berbagai program, sebagian birokrat kurang antusias karena mendapat tambahan beban, dan oleh karena itu bersikap “yang penting jalan”.
Perlu dikemukakan di sini bahwa dalam perjalanan selanjutnya program DSM di Desa Gerbosari terlaksana dengan baik. Sejumlah pakar dari UGM turut berperan sesuai keahlian mereka, sesuai kebutuhan di Gerbosari. Kegiatan KKN juga sudah dilaksanakan dengan hasil antara lain berupa profil penyandang masalah sosial, road map pengembangan desa Gerbosari menuju desa mandiri, sejumlah desain pengembangan destinasi wisata, dan sejumlah desain bangunan pendukung. Dari Forum CSR Kesos terdapat tiga perusahaan yang berpar- tisipasi, yaitu: perusahaan susu memberi- kan bantuan susu untuk anak-anak yang tergolong terlantar; sebuah supermarket memberikan bantuan berupa paket kebu- tuhan pokok untuk para Lansia; dan sebuah perusahaam otomotif membantu bibit beserta pemeliharaan tanaman kopi arabika kepada kelompok tani untuk dikembangkan di Puncak Suroloyo. Di Puncak Suroloyo terdapat tempat wisata perbukitan dan
pengolahan kopi oleh penduduk setempat.
Pemasaran kopi telah merambah berbagai kota hingga sering kekurangan stok. Oleh karena itu perlu penambahan tanaman kopi.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
Dari paparan di atas dapat disim- pulkan bahwa dari empat faktor penentu keberhasilan kebijakan, tiga di antaranya berperan untuk tidak terwujudnya sinergi pada awal pelaksanaan program DSM di Desa Gerbosari. Ketiga faktor itu adalah komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Satu faktor lainnya sudah baik, yaitu faktor sumberdaya manusia.
Dari tiga faktor tersebut, faktor struktur birokrasi merupakan hal yang sulit diubah. Oleh karena itu saran yang dapat disampaikan di sini hanya menyangkut dua faktor, yaitu komunikasi dan disposisi. Komunikasi harus dilakukan sebaik mungkin sebelum pelaksanaan program, dalam hal ini bisa berupa sosialisasi, survei lokasi, rapat-rapat koordinasi, hingga rapat persiapan. Selanjutnya mengenai disposisi, perlu ditingkatkan kesadaran semua pihak untuk melaksanakan tugas sebaik mingkun dan menggunakan anggaran negara secara penuh tanggung jawab; jangan mengedepankan kepentingan pribadi/insti- tusi, melainkan mendahulukan kepentingan rakyat banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Nugroho, R, 2014, Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis Konvergensi, dan Kimia Kebijakan . Edisi kelima. Elex Media Komputindo, Jakarta Purwanto, EA dan D.R Sulistyastuti, 2012.
Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Gava Media, Yogyakarta Suharno, 2016, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Kajian Proses dan Analisis Kebijakan . Cetakan II, Penerbit Ombak, Yogyakarta Winarno B, 2008, Kebijakan Publik Teori
& Proses . Cetakan kedua. MedPress,
Yogyakarta
Kementerian Sosial RI, 2016.
Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri . _______, 2016, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial .
Kamus Besar Bahasa Indonesia online, https://kbbi.web.id/ diakses tanggal 16 September 2018.