1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DALAM SISTEM KEWARISAN PATRILINEAL MENURUT MASYARAKAT TIMIKA, PAPUA
Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : hilariuskunto@gmail.com

## Abstract
Indonesia  is  a  very  diverse  country  in  inheritance  law.  Inheritance  law  in  Indonesia  is  currently based  on  the  Civil  Code,  Islamic  Law  and  Customary  Law.  Inheritance  laws  based  on  custom  is very diverse depending on the nature of their territories. The Timika people, especially Papua itself adheres to the patrilineal kinship system, which in the system draws lineage from the father's side, as  well  as  the  inheritance  law.  The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  how  the  distribution  of inheritance  in  the  patrilineal  inheritance  system,  and  whether  girls  would  get  inheritance  in  the patrilineal  kinship  system.  Besides  this  writing  is  also  to  find  out  how  to  resolve  disputes  in  the implementation  of  the  distribution  of  inheritance.  The  results  of  this  research  are  that  the distribution  of  inheritance  can  be  carried  out  by  means  of  grants  and  wills,  and  girls  have  the opportunity  to  continue  to  get  inheritance  rights  from  their  parents.  Dispute  resolution  in  the distribution of inheritance can be resolved as a family.

## Keywords: inheritance law; customary law; patrilineal

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  yang  sangat  beragam  dalam  hukum  kewarisan.  Hukum  waris  di Indonesia  saat  ini  berdasar  kepada  KUHPerdata,  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat.  Hukum  waris berdasarkan  adat  sangatlah  beragam  tergantung  pada  sifat  kedaerahannya.  Masyarakat  Timika, khususnya  Papua  sendiri  menganut  pada  sistem  kekerabatan  patrilineal,  dimana  dalam  sistem tersebut  menarik  garis  keturunan  dari  sisi  ayah,  begitu  pula  dengan  hukum  warisnya.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  pembagian  waris  dalam  sistem kewarisan  patrilineal,  serta  apakah  anak  perempuan  akan  mendapatkan  waris  dalam  sistem kekerabatan patrilineal.  Selain itu penulisan ini juga untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa dalam  pelaksanaan  pembagian  waris.  Hasil  penelitiannya  adalah  bahwa  pembagian  waris  dapat dilaksanakan  dengan  cara  hibah  dan  wasiat,  serta  anak  perempuan  berpeluang  untuk  tetap mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Penyelesaian sengketa dalam pembagian waris ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

## Kata kunci: hukum waris; hukum adat; patrilineal

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang terdiri dari beberapa pulau, beragam budaya,  beragam  suku  dan  beragam  dalam  melaksanakan  pewarisan.  Dalam  hal  ini  seiring berkembangnya  jaman,  nilai-nilai  budaya  mulai  dijunjung  tinggi  agar  nilai  budaya  tersebut tidak  hilang,  hal  ini  sesuai  dengan    Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Indonesia  1945  yang  menyatakan,  “Negara  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia  di tengah  peradabam  dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam  memelihara  dan mengembangkan  nilai-nilai  budayanya”  (Indonesia,  1945).      Di  Indonesia  sistem  hukum kewarisan saat ini berdasarkan pada KUHPerdata, hukum waris berdasarkan adat dan hukum waris Islam. Hukum waris berdasarkan adat sangatlah beragam dari sifat kedaerahannya, oleh sebab  itu  di  Indonesia  terdapat  beraneka  sistem  hukum  kewarisan  yang  berlaku  bagi  warga Negara Indonesia (Ramulyo, 2016).
Hukum  waris  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  ruang  lingkup  kehidupan  manusia. Bahwa  setiap  manusia  pasti  akan  mengalami  suatu  peristiwa  yang  sangat  penting  dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa  hukum,  yaitu  meninggalnya  seseorang  yang  mengakibatkan  keluarga  dekatnya kehilangan  seseorang  yang  mungkin  sangat  dicintainya  sekaligus  menimbulkan  pula  akibat hukum,  yaitu  tentang  bagaimana  caranya  kelanjutan  pengurusan  seseorang  yang  telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.
Hukum  waris  di  Indonesia  masih  bersifat  pluralistis,  karena  saat  ini  berlaku  3  sistem hukum  kewarisan,  yaitu  Hukum  Waris  Adat,  Hukum  Waris  Islam,  dan  Hukum  Waris  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma  dan  keputusan  atau  ketetapan  hukum  yang  bertalian  dengan  proses  penerusan  serta pengendalian  harta  benda  (materiil)  dan  harta  cita  (nonmateriil)  dari  seorang  yang  dapat diserahkan  kepada  keturunannya  serta  dapat  sekaligus  mengatur,  cara  dan  proses peralihannya.  Proses  peralihannya  itu  sendiri  dapat  dimulai  saat  pemilik  harta  kekayaan  itu sendiri  masih  hidup  serta  proses  selanjutnya  berjalan  terus  hingga  keturunannya  itu  masing- masing menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri.
Secara umum, pewarisan adar di luar sistem kekerabatan patrilineal memiliki tiga sistem (Barlimti,  2013).  Sistem  pertama  adalah  pewarisan  individual  yang  umumnya  digunakan dalam  masyarakat  kekerabatan  parental/  bilateral.  Sistem  ini  mengatur  pembagian  waris dengan  menempatkan  setiap  ahli  waris  laki-laki  dan/atau  perempuan  mendapat  pembagian untuk  dapat  menguasai  atau  memiliki  harta  waris  menurut  bagia  masing-masing.  Kedua sistem pewarisan kolektif  yang mana menempatkan harta waris sebagai  kesatuan  yang tidak terbagi-bagi  penguasaan  dan  pemilikannya.  Ketiga,  sistem  mayorat  yang  tidak  jauh  berbeda dengan sistem pewarisan kolektif. Penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta waris dilimpahkan  kepada  anak  tertua  yang  bertugas  sebagai  pengganti  pewaris  dalam  keluarga.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Sistem  mayorat  ini  dipengaruhi  oleh  sistem  kekerabatan  yang  digunakan,  antara  sistem patrilineal atau matrilineal (Nalle, 2017).
Ter Haar mengemukakan bahwa “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud  dari  generasi  pada  generasi  berikut”  (Haar,  1990).  Hukum  waris  adat  sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.
Hukum waris  adat  di  Indonesia dipengaruhi oleh prinsip  garis keturunan  yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, seperti prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih, prinsip matrilineal ,  prinsip  bilateral  dan  prinsip  unilateral  berganda.  Prinsip-prinsip  garis keturunan berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan baik itu yang materiil atau nonmaterial (Soekanto, 2010).
Provinsi  Papua  memiliki  keanekaragaman  budaya  selain  potensi  alamnya,  untuk  itu perlu perhatian baik dari segi pembinaan maupun segi pelestariannya. Papua memiliki suku- suku  yang  sangat  banyak,  oleh  sebab  itu  Dinas  Kebudayaan  Provinsi  Papua  bekerja  sama dengan  Jurusan  Antropologi  Universitas  Cendrawasih,  Summer  Institute  Linguistic,  Dewan Adat  Papua  dan  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua  mengumpulkan  data  tentang  seluruh suku-suku di wilayah tanah Papua. Dari hasil yang didapat oleh tim, kemudian diseleksi dan ditetapkan  terdapat  sebanyak  248  suku.  Dalam  pendataan  lainnya  disebutkan  bahwa kelompok  suku  asli  di  Papua  terdiri  dari  255  suku  dengan  bahasa  yang  masing-masing berbeda. (Rumwaropen, 2016)
Masyarakat  Timika,  Papua  menganut  sistem  kekerabatan patrilineal yaitu  sistem kekerabatan  yang  menarik  garis  keturunan  dari  sisi  ayah  (laki-laki).  Sistem patrilineal mengatur  bahwa  laki-laki  sebagai  penerus  marga  dan  menerima  gelar-gelar  adat  misalnya kepemimpinan  dalam  kampung.  Dari  uraian  diatas,  maka  dilakukan  penelitian  dengan  judul “Pelaksanaan  Pembagian  Waris  Dalam  Sistem  Kewarisan  Patrilineal  Menurut  Masyarakat Timika, Papua.”
Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisikan keadilan. Norma yang  memajukan  keadilan  harus  benar-benar  berfungsi  sebagai  peraturan  yang  diatati. Menurut gustav Radbruch keadilan keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang  tetap  dari  hukum.  Beliau  berpendapat  bahwa  keadilan  dan  kepastian  hukum  harus diperhatikanm  kepastian  hukum  harus  dijaga  demi  keamanan  dan  ketertiban  suatu  negara. Hukum positif harus ditaati. Berdasarkan teroi kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
1. Bagaimana  mekanisme  pelaksanaan  pembagian  waris  dalam  sistem  kewarisan  patrilineal menurut masyarakat Timika, Papua?
2. Bagaimana  kedudukan  hak  waris  anak  perempuan  pada  pembagian  waris  dalam  sistem kewarisan patrilineal menurut masyarakat Timika, Papua?
3. Bagaimana  upaya penyelesaian  sengketa dalam pembagian waris dalam sistem  kewarisan patrilineal menurut masyarakat Timika, Papua?
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Novilda  Anastasia  Rumwaropen  yang  berjudul  “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak di Daerah  Papua”  (Rumwaropen,  2016),  selanjutnya  jurnal  yang  ditulis  oleh  Komari  yang berjudul “Ekstensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat” (Komari, 2015) dan jurnal yang ditulis oleh Yohanes Orlando yang berjudul “Pembagian Waris Menurut Hukum Adat  Masyrakat  Suku  Akit  (Studi  di  Kecamatan  Rupat  Utara,  Pulau  Rupat,  Kabupaten Bengkalis,  Provinsi  Riau)”  (Orlando,  2016).  Berdasarkan  perbandingan  dengan  jurnal  yang telah disebutkan, peneliti lebih terfokus dalam pembagian harta waris oleh maysrakat Timika, Papua.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  pendekatan  normatif.  Pendekatan normatif  adalah  metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  dan mengacu kepada norma-norma hukum  yang terdapat  dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat (Ali, 2014). Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis.  Deskriptif  analitis  yaitu memaparkan  kondisi  hukum  yang  terjadi  dilapangan,  deskirptif  digunakan  peneliti  guna menggambarkan  gejala  hukum,  karakteristik  gejala  hukum  dan  frekuensi  adanya  antara  gejala hukum  atau  peristiwa  hukum  yang  satu  dengan  yang  lain  (Soerjowinoto,  2014).  Sumber  data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh  atau  dikumpulkan  langsung  oleh  orang  yang  melakukan  penelitian  atau  yang bersangkutan  yag  memerlukannya.  Data  primer  didapat  darinsumber  informan  yaitu  individua tau  perseorangan  seperti  hasil  wawandara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  (Hasan,  2002). Sedangkan  data  sekunder,  untuk  mengumpulkan  data  terkait  dengan  objek  penelitian,  maka penelitian  menggunakan  3  jenis  data,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data ini berkaitan dengan cara dan sumber daya yang digunakan untuk memperoleh data  yang terkait dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data  yang  digunakan  penulis  adalah  studi  lapangan  dan  studi  kepustakaan.  Studi  lapangan
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
merupakan metode dengan pengujian hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyrakat dengan cara mengamatai (Nasution, 2010). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan  metode  studi  lapangan  dengan  cara  wawancara  dan  memberikan  daftar pertanyaan.  Sedangkan  studi  pustaka  adalah  suatu  alat  pengumpulan  bahan  hukum  yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan konten analisis (Marzuki, 2010). Prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan  terhadap  bahan-bahan  hukum,  studi  kepustakaan  adalah  merupakan  metode  yang digunakan  untuk  memperoleh  data  sekunder  yang  terkait  dengan  objek  penelitian,  yang diperoleh  melalui  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier (Soerjowinoto,  2014).  Metode  analisis  data  Analisis  data  ini  berisi  uraian  analisis  yang menggambarkan suatu  data dianalisis dan manfaat  dari data tersebut  kemudian akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah (Nasution, 2010) . Data ini akan disusun secara sistematis dan kemudian akan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode yang akan dilakukan dengan turun ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data, dengan  cara  mengangsur  atau  menabung  informasi,  merudiksi,  mengelompokan  dan  sampai memberi interpretasi (Hamidi, 2004). Dengan penelitian ini, peneliti dapat mengenali subyek dan terlibat langsung dalam situasi yang diteliti (Basrowi, 2008). Data yang dibutuhkan berupa data primer hasil wawancara dari daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan data sekunder yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  serta  buku  atau  literatur  yang  terkait dengan objek penelitian. Dengan metode kualitatif ini diharapkan dapat menjawab dengan jelas semua rumusan masalah dalam penelitian ini

## C. Hasil Dan Pembahasan
Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya berada dibawah kpnsep  pengakuan  terbatas  sebagaimana  linear  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  juga  dapat  ditemui  pada  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
1. Mekanisme  Pelaksanaan  Pembagian  Waris  Dalam  Sistem  Kewarisan  Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  masyarakat  Timika  menerapkan  pembagian  harta waris  dengan  menganut  sistem patrilineal .  Dalam  sistem  ini  yang  berhak  mewarisi  adalah anak laki-laki, apabila salah satu meninggal dengan tidak meninggalkan anak laki-laki maka warisan  itu  jatuh  kepada  kakek  (ayah  dari  yang  meninggal),  apabila  kakek  tidak  ada  maka yang  berhak  mewarisi  adalah  saudara  laki-laki  yang  meninggal  (Jamaludin,  2013).  Tetapi
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
anak  perempuan  juga  dapat  menerima  warisan  dari  orang  tuanya  namun  hal  itu  kecil kemungkinannya  dan  jika  perempuan  menerima  harta  warisan  dari  orang  tuanya  bagiannya tidak lebih besar dari pada bagian yang diterima oleh anak laki-laki,
Subyek dalam hal pembagian harta warisan ini adalah pewaris dan ahli waris (Sulastri, 2015).  Hubugan  antara  pewaris  dan  ahli  waris  sangat  erat  karena  adanya  ikatan  darah.  Jika pewaris meninggal dunia, amaka harta warisan akan dialihkan kepada ahli waris. Sedangkan objek  pewarisannya  adalah  harta  benda  baik  yang  berwujud  materi  maupun  harta  yang  non materi, objek harta warisan masyarakat Timika adalah rumah, tanah, dan kebun.
Pembagian  harta  warisan  ini  pada  umumnya  dilakukan  ketika  orang  tua  masih  hidup. Proses  itu  dilakukan  secar  musyawarah  dan  mufakat,  walaupun  hanya  dilakukan  secara sepihak  oleh  orang  tuanya.  Keputusan  orang  tua  itu  wajib  dihadiri  dan  disaksikan  oleh  ahli waris  baik  laki-laki  atau  perempuan  dan  disaksikan  oleh  tetangga  atau  oleh  ketua  adat. Pembagian  harta  warisan  diberlakukan  kepada  ahli  waris  pada  saat  pewaris  telah  meninggal dunia.
Menurut  masyarakat  Timika  dalam  sistem  kewarisan patrilineal ,  pembagian  warisan biasanya  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara,  yaitu  Pertama  dengan  cara  penghibahan.  Hibah merupakan  perbuatan  hukum  dimana  seseorang  memberikan  suatu  barang  tertentu  kepada seseorang  menurut  kaidah  hukum  yang  berlaku  (Tutik,  2008).    Sedangkan  menurut  Pasal 1666  KUH  Perdata,  hibah  adalah  suaru  perjanjian  dimana  si  penghibah,  di  waktu  hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Belanda, 1847). Penghibahan ini memiliki  tujuan  untuk  memberikan  sebagian  dari  pada  harta  pencaharian  orang  tua  kepada anak-anaknya semasa seorang bapak atau ibu masih hidup. Penghibahan ini dilakukan secara musyawarah  dan  mufakat  yang  dihadiri  oleh  seluruh  ahli  waris  dengan  dengan  disaksikan oleh pewaris dan ahli waris, tetangga dan ketua adat.
Kedua dengan cara wasiat. Wasiat adalah suatu pesan terakhir dari orang yang hendak meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya.  Dalam  Pasal  957  KUH  Perdata  surat  wasiat  adalah suatu surat yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi (Belanda, 1847). Jika dilihat  dari  kedua  pengertian  tersebut  bahwa,  hal  ini  bertujuan  untuk  memberitahukan kehendaknya  kepada  ahli  warisnya  tentang  harta  bendanya,  harta  asalnya,  harta  pencaharian bersama,  segala  hutang-hutang,  dan  bagian-bagian  serta  kewajiban-kewajiban  dari  para  ahli waris  masing-masing  (Tutik,  2008).  Wasiat  ini  merupakan  usaha  untuk  menghindarkan keributan dan cekcok dalam membagi harta membagi harta warisan dikemudian hari diantara
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
ahli  waris.  Ucapan  wasiat  dilakukan  sebagai  anjuran  kepada  ahli  waris  untuk  dengan  ikhlas memberikan  sebagian  harta  warisan  kepada  keluarga  yang  hauh  dari  tali  kekeluargaannya (Orlando, 2016).
Jika dalam wasiat ini orang yang hendak meninggal akan memberikan harta warisannya bukan  kepada  anaknya  atau  ahli  waris,  maka  anak  tersebut  tidak  boleh  memprotesnya.  Ahli waris  tersebut  harus  menerima  atas  keputusan  tersebut.  Hal  ini  biasanya  dilakukan  jika  ahli warisnya perempuan. Tetapi untuk pewaris yang tidak memiliki ahli waris, harta tersebut bisa diberikan kepada saudaranya, sahabat atau bahkan diberikan kepada gereja.

## 2. Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Timika, Papua
Dalam  Pasal  42-43  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan menyatakan anak yang sah adalah anak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.  Anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya (Indonesia, 1974). Menurut hukum adat anak kandung  yang sah adalah  anaj  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  ayah  dan  ibunya  yang  sah,  walaupun  mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil lebih dahulu sebelum perkawinan. Dari akibat perkawinan secara sah, anak tersebut memiliki hak sebagai ahli waris dari orang tua tersebut baik anak laki-laki atau perempuan.
Sistem waris patrilineal , yang berhak mendapatkan waris adalah anak laki-laki. Tetapi dalam  pembagian  waris  ini  jika  ahli  warisnya  adalah  anak  perempuan  maka,  harta  yang didapat  laki-laki  akan  diberikan  kepada  saudaranya  dan  pihak  perempuan  hanya  akan mendapat  sedikit.  Harta  warisan  dari  orang  tua  kepada  anak  perempuan  berupa,  perhiasan, pring, gelang, peralatan dapur dan lainnya. Anak perempuan dapat menerima warisan berupa tanah seperti disin sagu, pantai, laut, sungai apabila dihibahkan oleh saduara laki-lakinya atau oleh  orang  tuanya.  Harta  yang  diberikan  tersebut  akan  menjadi  anak  perempuan  dan  tidak dapat ditarik kembali sebab hak milik tersebut sudah menjadi hak mutlak.
Tanah  yang  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  menegaskan  bahwa,  kewenangan  masyarakat  hukum  adat  atas tanah-tanah yang berada di wilayah masing-masing (hak ulayat, hak pertuanan) itu merupakan suatu  mandate  atau  pelimpahan  kewenangan  dari  negara  (Indonesia,  1960).  Maksudnya adalah  rakyat  memiliki  hak  mengeuasai  atas  tanah-tanah  yang  berada  di  wilayah  Republik Indonesia.  Tanah  ini  dapat  berbentuk  seperti  hutan,  atau  perkebunan  dalam  Pasal  4  ayat  3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyebutkan penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
ada  dan  diakui  keberadaannya,  serta  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional (Indonesia, 1999).
Pewarisan  terjadi  ketika  kedua  orang  tuanya  masih  hidup.  Apabila  pewaris  atau  orang tua  laki-laki  meninggal  dan  belum  sempat  membagikan  warisan  maka  yang  berhak  untuk membagi  warisan  adalah  bapak  tua  atau  saudara  laki-laki  dari  pewaris.  Jika  pewaris  adalah anak  tunggal  maka  yang  dapat  memberikan  adalah  garis  lurus  ke  atas  (anak  laki-laki  dari kakeknya). Tante atau kakak perempuan tertua atau isteri dari pewaris tidak mempunyai hak untuk membagi warisan tersebut.
Dalam  hukum  waris  perempuan  mempunyai  hak  atas  warisan  orang  tuanya.  Namun, karena  dipengaruhi  oleh  sistem  kekerabatan  yang  menganut  pada  sistem patrilineal dimana hak  anak  laki-laki  lebih  diutamakan  daripada  hak  anak  perempuan.  Oleh  sebab  itu  anak perempuan hana dapat menunggu bagian yang akan diberikan kepadanya atas dasar toleransi dari orang tuanya atau dari saudara laki-lakinya.
3. Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Pembagian  Waris  Dalam  Sistem  Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua
Sengketa  dalam  pembagian  waris  kemungkinan  untuk  terjasi  sengketa  sangatlah  kecil. Karena  pada  dasarnya  masyarakat  sudah  memahami  bagaimana  sistem  pembagian  warisan dan  mereka  menerima  dengan  baik  sistem  tersebut.  Namun  jika  terjadi  sengketa  dapat diselesaikan secara kekeluargaan, mananwir keret, dan Lembaga dewan adat.
Dalam kekeluargaan orang tua berperan penting dalam penyelesaian sengketa tersebut. Orang  tua  mengumpulkan  semua  anaknya  kemudian  memberikan  arahan  kepada  anak- anaknya  dan  mencari  jalan  keluar  secara  bersama.  Jika  melalui  kekeluargaan  belum  dapat diselesaikan maka akan di panggil Manawir yang bertanggung jawab atas keret keluarga yang bersengketa, untuk duduk bersama dan mencari penyelesaiannya secara  bersama. Namun jika masih  belum  terselesaikan  maka  Lembaga  dewan  adat  adalah  upaya  yang  terakhir.  Pada Lembaga ini para pihak di sidang, kemduan dicari keputusan akhir yang baik bagi para pihak. Apabila ada pihak  yang  dinyatakan salah, maka  dewan  adat  akan memberikan sanksi sesuai dengan hukum adat.

## D. Simpulan
Berdasarkan  apa  yang  telah  penulis  paparkan  diatas,  maka  penulis  mempunyai  beberapa kesimpulan yang bisa ditarik sebagai berikut:
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Pertama, dalam pembagian hak waris pihak laki-laki lebih didahulukan sebab berdasarkan sistem  kekerabatan  patrilineal.  Dalam  pembagian  waris  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara penghibahan dan wasiat. Kedua, anak perempuan tetap akan mendapatkan hak waris dari orang tuanya,  meski  yang  didapat  tidak  sebesar  laki-laki.  Harta  warisan  dari  orang  tua  kepada  anak perempuan berupa, perhiasan, pring, gelang, peralatan dapur dan lainnya. Anak perempuan dapat menerim  warisan  berupa  tanah  seperti  disin  sagu,  pantai,  laut,  sungai  apabila  dihibahkan  oleh saduara laki-lakinya atau oleh orang tuanya. Ketiga, jika terjadi sengketa dalam pembagian waris maka  pertama-tama  dapat  diselesaikan  secara  keekluargaan.  Bila  secara  kekeluargaan  masi belum terselesaikan maka dipanggillah Manawir Keret untuk membantu menyelesaikan masalah. Apabila  masih  belum  terselesaikan  maka  tindakan  paling  akhir  adalah  dilakukannya  sidang bersama Lembaga dewan adat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ali, Z. (2014). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Basrowi, S. (2008). Memahami Penelitian Kualitaif . Jakarta: Rineka Cipta.
Haar, T. (1990). Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat . Bandung: Mandar Maju.
Hamidi. (2004). Metode Penelitian Kualitatif . Malang: UMM Press.
Hasan,  M.  I.  (2002). Pokok-Pokok  Materi  Metodelogi  Penelitian  dan  Aplikasinya .  Bogor: Ghalia Indonesia.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Grup.
Nasution, B. J. (2010). Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung: CV. Mandar Maju.
Ramulyo,  M.  I.  (2016). Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat (Burgelijk Wetboek) . Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, S. (2010). Hukum Adat Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Soerjowinoto,  P.  (2014). Metode  Penulisan  Karya  Hukum  Buku  Panduan  Mahasiswa . Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata.
Sulastri, D. (2015). Pengantar Hukum Adat . Bandung: Pustaka Setia.
Tutik,  T.  T.  (2008). Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional .  Jakarta:  Kencana
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Prenada Media Grup.

## B. Artikel Jurnal
Barlimti,  Y.  S.  (2013).  Indonesia  Law  Review. Indonesia  Law  Review , 1 (Inheritance  Legal System  in  Indonesia:  a  Legal  Justice  for  People),  25.  Retrieved  from https://www.researchgate.net/publication/280843092_Inheritance_Legal_System_in_ Indonesia_A_Legal_Justice_for_People
Jamaludin. (2013). Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Univesitas Islam Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang,  (Praktek  Pembagian  Harta  Warisan Keluarga  Muslim  Dalam  Sistem  Kewarisan  Patrilineal  (Studi  Di  Desa  Sesetan Denpasar Selatan Kota Denpasar)). Retrieved from http://syariah.uin- malang.ac.id/index.php/113-skripsi-al-ahwal-al-syakhshiyyah/519-praktek- pembagian-harta-warisan-keluarga-muslim-dalam-sistem-kewarisan-patrilineal- studi-di-desa-sesetan-denpasar-selatan-kota-tdenpasar#_ftn31
Komari.  (2015).  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia,  (Eksistensi  Waris  Di  Indonesia:  Antara  Adat  dan  Syariat),  2.  Retrieved from https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/656
Nalle,  V.  I.  W.  (2017).  Universitas  Katolik  Darma  Cendika.  Universitas  Katolik  Darma Cendika,  (Pembaharuan  Hukum  Waris  Adat  Dalam  Putusan  Pengadilan).  Retrieved from
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wAQ3WucQpsUJ:https://j urnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/37201/22792+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id
Orlando,  Y.  (2016).  Universitas  Sumatera  Utara.  Universitas  Sumatera  Utara,  (Pembagian Waris  Menurut  Hukum  Adat  Masyrakat  Suku  Akit  (Studi  Di  Kecamatan  Rupat Utara,  Pulau  Rupat,  Kabupaten  Bengkalis,  Provinsi  Riau)).  Retrieved  from https://media.neliti.com/media/publications/165006-ID-pembagian-waris-menurut- hukum-adat-masya.pdf
Rumwaropen,  N.  A.  (2016).  Univeritas  Sumatera  Utara.  Universitas  Sumatera  Utara,
(Kedudukan  Anak  Perempuan  Dalam  Menerima  Harta  Warisan  Menurut  Hukum Waris Adat Suku Biak Di Daerah Papua), 3. Retrieved from https://jurnal.usu.ac.id
C. Undang-undang dan  Peraturan
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Undang-undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.