ANALISIS POTENSI EKONOMI SEKTORAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2010 – 2018
Elvis F. Purba 1 ,  Ellia S. Hutabarat 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen, Medan elvispurba63@gmail.com 1 , elliasarah14@gmail.com 2

## Abstract
This paper describes the economic potential of each industrial origin Humbang Hasundutan  regency  period  2010-2018.  The  analysis  is  based  on:  (1)  location quotient (LQ), (2) sectoral contribution to GDRP, and (3) sectoral contribution to the regency's economic growth rate. Assuming that there is no a drastic change in the sectoral GDRP value in one or several industrial origin, the annual average value  from  the  observation  period  is  used.  Furthermore,  to  determine  the economic  potential  of  each  industrial  origin  based  on  established  quantitative criteria. The results of data analysis indicate that only one industrial origin has high economic potential, namely agriculture, forestry and fisheries.  Then there are  two  industrial  origin  with  moderate  potential,  i.e.:  (1)  construction  and  (2) government  administration,  defense  and  campulsory  social  security.  The remaining fourteen other industrial origin have low potential. Over time, it is estimated that there will be changes in the contribution of each industrial  origin  to  GDRP  and  the  rate  of  regency  economic  growth.  However, agriculture, forestry and fisheries are estimated to still have high potential in the next  few  decades,  especially  since  Humbang  Hasundutan  regency  has  been designated as one of the food estate for Indonesia.

## Abstrak
Tulisan  ini  menjelaskan  potensi  ekonomi  masing-masing  lapangan  usaha Kabupaten  Humbang  Hasundutan  periode  2010-2018.  Analisis  berdasarkan:  (1) location quotient (LQ), (2) kontribusi sektoral terhadap PDRB, dan (3) kontribusi sektoral  terhadap  laju  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten  tersebut.  Dengan anggapan tidak ada perubahan yang drastis dalam nilai PDRB sektoral pada salah satu atau beberapa lapangan usaha, sehingga digunakan nilai rata-rata tahunan dari  periode  pengamatan  tersebut.  Selanjutnya  untuk  menentukan  potensi ekonomi masing-masing lapangan usaha didasarkan atas kriteria kuantitatif yang ditetapkan.  Hasil  analisis  data  menunjukkan  hanya  satu  lapangan  usaha  yang memiliki  potensi ekonomi  yang  tergolong tinggi, yaitu  pertanian,  kehutanan  dan perikanan.  Kemudian  ada  dua  lapangan  usaha  yang  berpotensi  sedang,  yaitu: yaitu: (1) konstruksi dan (2) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial  wajib.  Sisanya,  empat  belas  lapangan  usaha  lainnya  mempunyai  potensi rendah.
Seiring  dengan  waktu,  diperkirakan  akan  terjadi  perubahan-perubahan  dalam kontribusi  masing-masing  lapangan  usaha  terhadap  PDRB  maupun  laju pertumbuhan  ekonomi  kabupaten.  Namun  demikian  pertanian,  kehutanan,  dan perikanan diperkirakan masih tetap memiliki potensi yang tinggi dalam beberapa dasawarsa  ke  depan,  apalagi  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  telah  ditetapkan menjadi salah satu food estate bagi Indonesia.

## Info Artikel
Diterima :  05 Agustus 2020 Revisi     :  08 September 2020 Terbit     :  22 Desember 2020
Key words: Economic  Potential,  Location Quotient  (LQ),  Base  Sector, Gross  Regional  Domestic Product  (GRDP),  Ekonomic Growth, Humbang Hasundutan
Kata Kunci: Potensi  Ekonomi,  Location Quotient  (LQ),  Base  Sector, Gross  Regional  Domestic Product  (GRDP),  Ekonomic Growth, Humbang Hasundutan
Corresponding Author :
Elvis F. Purba, E-mail : Elvispurba63@gmail.com

## PENDAHULUAN
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indicator makroekonomi regional untuk mengetahui  perkembangan  daerah  (Tambunan,  2001;  Tarigan,  2006;  Purba  dan  Novita,  2019).  Hal  ini  sejalan dengan BPS (2011: 2) yang menyebut sebagai berikut: “salah satu indicator penting untuk mengetahui kondisi suatu  daerah  dalam  suatu  periode  tertentu  adalah  data  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)”.  Artinya berdasarkan  data  PDRB  dapat  diketahui  berbagai  “prestasi”  yang  dapat  diraih  suatu  daerah  meliputi  laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan prestasi lainnya seiring dengan perjalanan waktu. Semakin besar laju pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan PDRB per kapita dan lebih  jauh lagi, semakin besar PDRB per kapita  semakin  tinggi  pula  tingkat  kesejahteraan  penduduk  daerah  tersebut  (Sukirno,  2014;  Sjafrizal,  2018).
Demikian juga data PDRB per kapita harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui peningkatan kemakmuran penduduk  dan sekaligus  dapat digunakan  untuk  membandingkan  tingkat  kesejahteraan  penduduk  satu  daerah dengan daerah lainnya.
Dalam  terminologi  ekonomi  regional,  ekspor  merupakan  factor  pendorong  perkembangan  ekonomi suatu daerah. Salah satu alat analisis untuk mengidentifikasi lapangan usaha yang mempunyai potensi ekspor, yang  dikenal  dengan  sector  basis,  adalah  analisis location  quotient  (LQ).  Lapangan  usaha  yang  mempunyai potensi  ekspor  ini  perlu  didorong  karena  mendatangkan  uang  dari  daerah  lain  sehingga  akan  meningkatkan perekonomian  daerah  tersebut  (Tarigan,  2006;  Sjafrizal,  2008;  Purba,  2011;  Purba  dan  Simamora,  2016).
Biasanya sector basis mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi PDRB sehingga analisis kontribusi masing- masing lapangan usaha terhadap pendapatan regional (PDRB) sangat berguna untuk menilai potensi ekonomi masing-masing lapangan usaha tersebut. Selain itu perlu juga menganalisis laju pertumbuhan  sehingga potensi ekonomi  masing-masing  lapangan  usaha  dapat  diketahui,  baik  untuk  tingkat  provinsi,  maupun  kota  dan kabupaten. Hal ini sejalan dengan pendapat Sjafrizal (2018: 229) yang menyatakan bahwa “penentuan potensi ekonomi  sektor  dilakukan  berdasarkan  tiga  indicator  utama,  yaitu  kuosien  lokasi,  laju  pertumbuhan  dan kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian daerah (PDRB)”. Memang benar bahwa pemerintah daerah pun perlu mengetahui lapangan usaha yang memberi kontribusi besar, baik terhadap PDRB maupun terhadap  laju pertumbuhan  ekonomi  sehingga  lapangan  usaha  tersebut  perlu  diberi  perhatian  yang  lebih  besar  guna mendorong pertumbuhan lapangan usaha lainnya sekaligus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kabupaten Humbang Hasundutan yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2003, hingga saat ini masih bertumpu pada sektor primer, terutama pertanian. Namun seiring dengan dinamika pembangunan, lapangan  usaha  lain  pun  mulai  berkembang.  Pembangunan  dan  perhatian  terhadap  berbagai  lapangan  usaha
tidak terlepas dari visi dan misi pemerintah daerah tersebut mulai dari awal pemekaran hingga saat ini. Prestasi berbagai lapangan usaha turut menjadi perhatian karena kontribusi dan laju pertumbuhannya tidak selalu seiring dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Namun melalui kebijakan yang ditempuhnya, pemerintah dapat mendorong pengembangan beberapa lapangan usaha tertentu yang dianggap memiliki keunggulan dan prospek yang lebih baik untuk dikembangkan, termasuk sector-sector basis.
Dalam  dasawarsa  2010-an  berbagai  upaya  telah  dikeluarkan  pemerintah  untuk  mendorong perkembangan  pembangunan  wilayah  seputar  Danau  Toba,  tidak  terkecuali  Kabupaten  Humbang  Hasundutan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya  menjadi  pedoman  untuk  penyusunan  rencana  pembangunan,  perwujudan  keterpaduan,  dan keseimbangan  perkembangan  antarwilayah  kabupaten  serta  keserasian  antarsektor  di  Kawasan  Danau  Toba.
Dalam rangka itu pula pemerintah telah membentuk  suatu badan yang dinamakan Badan Otorita Danau  Toba (BODT) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, yang terbit tanggal 1 Juni 2016. Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu dari tujuh kabupaten di Kawasan Danau Toba yang menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) sehingga kabupaten ini diharapkan akan mencapai kemajuan dan transformasi dalam struktur ekonominya.
Selain menganalisis data PDRB, dapat juga dikaji berdasarkan data lapangan usaha untuk mengetahui perkembangan dan potensinya. Penelitian Purba dan Simamora (2016), misalnya, menganalisis data PDRB, PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi,  Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan beberapa data lainnya tahun 2010-2015  untuk  tujuh  kabupaten  di  seputar  Danau  Toba.  Berdasakan  laju  pertumbuhan  PDRB  dan  PDRB  per kapita,  ternyata  ketujuh  kabupaten  tersebut  lebih  sering  sebagai  “daerah  relatif  tertinggal”,  tidak  terkecuali Kabupaten Humbang Hasundutan. Demikian juga berdasarkan kontribusi sektoral terhadap PDRB masing-masing, ketujuh kabupaten pun tidak mempunyai spesialisasi. Tentu banyak factor yang bisa menyebabkan hal tersebut, mungkin karena jumlah sektor unggulan di masing-masing kabupaten sangat sedikit.
Data  Tabel  1  merupakan  tiga  indicator  dari  berbagai  indicator  yang  dapat  menunjukkan  tentang ketinggalan Kabupaten Humbang Hasundutan dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018. Selain dalam PDRB per kapita dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang selalu di bawah provinsi, termasuk juga dalam laju pertumbuhan ekonomi, kecuali tahun 2014-2015. Berdasarkan ketiga indicator tersebut, kabupaten ini tidak  lebih  baik  dibandingkan  dengan  wilayah  referensinya.  Sjafrizal  (2018:  221)  mengatakan  bahwa:  “Potensi ekonomi sektoral adalah bersifat relatif yaitu dengan membandingkan kondisi rata-rata sektor yang sama pada daerah  lain  yang  berkaitan”.  Hal  ini  juga  merupakan  salah  satu  indikasi  bahwa  potensi  ekonomi  sektoral
Kabupaten Humbang Hasundutan lebih rendah dibandingkan dengan potensi ekonomi sektoral provinsi. Hal inilah yang  merupakan  factor  penarik  untuk  memilih  kabupaten  tersebut  menjadi  objek  penelitian  dan  hasilnya disajikan dalam artikel ini.
Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita dan IPM
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013-2018 Tahun Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB per Kapita (Rp.000)* IPM 2013 5,79 (6,08) 20.596,07 (34.599,95) 64,92 (68,36) 2014 5,30 (5,23) 22.373,03 (37.913,90) 65,59 (68,87) 2015 5,24 (5,10) 24.117,03 (41.019,54) 66,03 (69,51) 2016 5,02 (5,18) 25.828,99 (44.557,76) 66,56 (70,00) 2017 5,07 (5,12) 27.449,46 (47.963,99) 67,30 (70,57) 2018 5,04 (5,18) 29.306,84 (51.416,76) 67,96 (71,18)
*atas dasar harga berlaku Angka dalam kurung adalah data Provinsi Sumatera Utara Sumber: Kabupaten Samosir Dalam Angka 2018: 418-423; 431; 436.
Jadi potensi ekonomi semua lapangan usaha Kabupaten Humbang Hasundutan perlu diketahui supaya pemerintah daerah dapat memberi perhatian untuk mendorong pengembangan lapangan usaha yang memiliki potensi  baik  dan  sekaligus  untuk  memberi  perhatian  yang  wajar  pula  bagi  lapangan  usaha  lainnya.  Dengan demikian  pembangunan  yang  terjadi  dapat  berkembang  menjadi  sumber  penghidupan  rakyat  setempat  dan mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan. Dengan kata lain, bukan hanya meningkatkan PDRB dan laju pertumbuhan ekonominya, tetapi juga PDRB per kapita, IPM dan indikator makroekonomi lainnya. Untuk itu perlu  dianalisis  bagaimana  potensi  masing-masing  lapangan  usaha  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  periode 2010  -  2018.  Tulisan  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat,  bukan  hanya  memperkaya  kazanah  analisis  ekonomi regional  tetapi  juga  untuk  memperkaya  materi  kuliah  khususnya  mata  kuliah  Ekonomi  Regional  dan  Seminar Ekonomi di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

## METODOLOGI PENELITIAN
Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan sebagai daerah penelitian atas beberapa pertimbangan.
Pertama, berdasarkan penelitian Purba (2014) menggunakan data 2003-2011, kontribusi kabupaten ini terhadap PDRB  Sumatera  Utara  berada  dibawah  3  kabupaten  lain  yang  dimekarkan  dari  Kabupaten  Tapanuli  Utara, sehingga perlu dianalisis potensi ekonomi sektoral. Kedua, kabupaten ini masih bertumpu pada sektor primer, terutama  pertanian  sehingga  belum  menunjukkan  adanya  transformasi  structural.  Ketiga,  kabupaten  ini termasuk dalam wilayah Kawasan Strategis Nasional. Keempat, berdasarkan penelitian Purba dan Avani (2018) menggunakan data 2013-2016 terdapat empat lapangan usaha yang tergolong sector unggulan di kabupaten ini, lebih banyak dibandingkan dengan enam kabupaten lainnya dalam KSN. Kelima, data yang dianalisis tersedia dan mudah diperoleh.
Data  yang  dianalisis  adalah  data  sekunder,  publikasi  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  yaitu  data  PDRB sektoral  tahun  2010-2018.  Data  ini  meliputi  17  kategori  lapangan  usaha  sehingga  hasilnya  lebih  valid  bila dibandingkan dengan menggunakan data 9 kategori lapangan usaha.
Menurut Sjafrizal (2018: 229) ada tiga alat analisis untuk menentukan potensi ekonomi sektoral suatu daerah  yaitu  :  (1)  analisis location  quotient  (LQ),  (2)  laju  pertumbuhan  sektoral,  dan  (3)  kontribusi  sektoral.
Namun demikian, dalam tulisan ini hanya dua yang dipilih sedangkan laju pertumbuhan sektoral diganti dengan kontribusi sektoral terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten yang dinalisis. Dengan demikian alat analisis yang  digunakan  adalah  :  (1)  analisis  LQ,  (2)  kontribusi  sektoral,  dan  (3)  kontribusi  sektoral  terhadap  laju pertumbuhan ekonomi. Penjelasan ketiga alat analisis dan kriteria penentuan potensi ekonomi sektoral adalah sebagai berikut.
1. Metode Location Quotient (LQ)
Metode ini digunakan untuk menentukan ada tidaknya sector basis dari 17 lapangan usaha yang dianalisis setiap tahun. Formulasi penghitungannya mengikuti notasi Purba (2018; 2019) yaitu:
PDRB is / PDRB s
LQ i =
…………….…………………….………………………………………………………..……. (1)
PDRB ir / PDRB r dimana PDRB is adalah PDRB lapangan usaha ke-i kabupaten, PDRB s adalah PDRB kabupaten, PDRB ir adalah PDRB lapangan usaha yang sama wilayah referensi, dan PDRB r adalah PDRB wilayah referensi. Apabila LQ i > 1, lapangan usaha tersebut dinamakan sector basis dan jika lebih kecil dari satu dinamakan sector bukan basis  (Kuncoro,  2004;  Adisasmita,  2005;  Sjafrizal,  2008;  Purba  2018).  Setiap  sector  basis  dianggap memiliki  tingkat  spesialisasi  yang  lebih  tinggi  sehingga  memiliki  keunggulan  komparatif  dibandingkan dengan lapangan usaha yang sama di tingkat provinsi. Jadi semakin besar nilai LQ berarti semakin besar
keunggulan  komparatif  lapangan  usaha  tersebut.  Sebaliknya  bila  LQ i <  1  berarti  tingkat  spesialisasi lapangan usaha tersebut lebih kecil sehingga tidak memiliki keunggulan komparatif dibandingkan lapangan usaha yang sama pada tingkat provinsi.
2. Kontribusi Sektoral
Untuk  menghitung  kontribusi  masing-masing  lapangan  usaha  terhadap  PDRB  setiap  tahun  digunakan formulasi berikut:
PDRB i E i =
x 100% ………………………………………………………………………………….………………. (2)
PDRB dimana E i menyatakan kontribusi lapangan usaha ke-i, PDRB i adalah PDRB lapangan usaha ke-i dan PDRB adalah PDRB kabupaten. Semakin tinggi kontribusi suatu lapangan usaha terhadap PDRB berarti semakin penting peranan lapangan usaha tersebut bagi perekonomian kabupaten.
3. Kontribusi Sektoral Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Untuk  menghitung  kontribusi  suatu  lapangan  usaha  terhadap  laju  pertumbuhan  ekonomi  setiap  tahun digunakan formulasi sebagai berikut:
SPE i = g i x E i ......………………………………………………………………………………………………………………………(3) di mana SPE i adalah laju pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari lapangan usaha ke-i, g i adalah laju pertumbuhan  PDRB  lapangan  usaha  ke-i,  dan  E i adalah  kontribusi  lapangan  usaha  ke-i  terhadap  PDRB kabupaten. Jadi berdasarkan rumus (3) di atas, besar kecilnya kontribusi suatu lapangan usaha terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten ditentukan oleh besar kecilnya kontribusi sektoral terhadap PDRB dengan laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha tersebut. Semakin besar laju pertumbuhan dan kontribusi sektoral maka kontribusi lapangan usaha tersebut terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten akan semakin tinggi juga.
4. Kriteria Menentukan Potensi Ekonomi Sektoral
Kriteria penentuan potensi ekonomi sektoral berdasarkan kuosien lokasi (LQ), kontribusi sektoral terhadap PDRB dan kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi disajikan dalam Tabel 2. Klasifikasi potensi dibedakan atas 3 bagian, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Tabel 2. Kriteria Penilaian Potensi Ekonomi Sektoral Klasifikasi Potensi Ekonomi Kuosien Lokasi (LQ) Kontribusi thp PDRB (%) Kontribusi thp Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tinggi > 2,00 > 15,00 > 1,00
Sedang 1,00 – 1,99 5,00 – 15,00 0,50 – 1,00 Rendah < 1,00 < 5,00 < 0,50
Sumber: diadopsi dari Sjafrizal, 2018 dengan penyesuaian.
Karena data PDRB sektoral yang dianalisis berupa data time series dan kuosien lokasi (LQ),  kontribusi terhadap PDRB dan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten tidak mengalami perubahan yang  ekstrim  dari  satu  tahun  ke  tahun  lainnya,  sehingga  ukuran  kuantitatif  potensi  ekonomi  sektoral tersebut didasarkan atas nilai rata-rata tahunan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kuosien Lokasi (LQ) dan Interpretasinya
Berdasarkan analisis data, dari 4 sektor basis hanya 3 yang konsisten, yaitu: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (2) penyedia akomodasi dan makan minum serta (3) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan  sosial  wajib  sedangkan  (4)  konstruksi  pernah  tergolong  sebagai  sector  non  basis  tahun  2013-2014.
Lapangan usaha yang mempunyai LQ paling tinggi adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan rata-rata 3,18 dan terendah adalah konstruksi dengan LQ rata-rata 1,03 (Tabel 3). Keempat lapangan usaha tersebut mempunyai potensi ekspor dalam perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan.

## Tabel 3. LQ Sektoral Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 - 2018
Kategori Lapangan Usaha Tahun Rerata LQ 2010 2011 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 1 B B B B B B B B B 2,01 2 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 0,48 3 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 0,08 4 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 0,58 5 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 0,71 6 B B B Nb Nb B B B B 1,03 7 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 0,81 8 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 0,50 9 B B B B B B B B B 1,38 10 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 0,44 11 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 0,37 12 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 0,60 13 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 0,14 14 B B B B B B B B B 3,18 15 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 0,51 16 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 0,70
17 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 0,27
B = Sektor basis, Nb = Sektor bukan basis
Keterangan: 1 Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2 pertambangan dan penggalian; 3 industri pengolahan;  4 pengadaan listrik dan gas; 5 pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 6 konstruksi;  7 perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 8 transportasi dan pergudangan; 9 penyediaan akomodasi dan makan minum; 10 informasi  dan  komunikasi;  11  jasa  keuangan  asuransi;  12  real  estate;  13  jasa  perusahaan;  14  administrasi  pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 15 jasa pendidikan; 16 jasa kesehatan dan kegiatan sosial; 17 jasa lainnya. Sumber: Purba dan Hutabarat, 2019 (Laporan Penelitian).
Dalam terminologi ekonomi regional, produk sektor basis bukan hanya memenuhi kebutuhan setempat tetapi juga untuk dijual atau “diekspor” sehingga mendatangkan uang dari daerah lain atau luar negeri. Sektor basis inilah yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2008; 2014; Purba, 2011;  Tarigan,  2006; Adisasmita,  2005).  Bertambahnya  sector  basis  akan  berdampak  positif  bagi  sector non basis karena dapat meningkatkan permintaan lokal akan produk sector non basis tersebut. Dengan demikian sector non  basis pun akan berkembang seiring dengan perkembangan sector basis.
Hasil analisis data time series bukan hanya memberi informasi tentang besarnya LQ berbagai lapangan usaha, tetapi juga konsistenan sebagai sektor basis maupun non  basis dari tahun ke tahun. Itulah sebabnya data time  series  memberikan  informasi  yang  lebih  menarik  dan  lebih  bermanfaat.  Dalam  hal  ini  tepat  apa  yang dikemukakan oleh Tarigan (2006 : 83) yang menyatakan bahwa: “analisis LQ… apabila digunakan dalam bentuk one shot  analysis, manfaatnya juga  tidak  begitu  besar,….akan  tetapi,  analisis  LQ  bisa  dibuat menarik  apabila dilakukan  dalam  bentuk time  series/trend”.  Berikut  ini  adalah  uraian singkat  tentang  keempat sektor  basis Kabupaten Humbang Hasundutan.
Pertanian, kehutanan, dan perikanan. LQ lapangan usaha ini menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil tetapi cenderung meningkat dari 1,94 tahun 2010 hingga 2,10 tahun 2018. Berdasarkan kuosien lokasi tersebut, keuntungan komparatifnya di tingkat provinsi cenderung meningkat, terutama tahun 2016-2018 dengan kuosien lokasi  yang  lebih  besar  dari  2,00.  Lapangan  usaha  ini  mencakup  tanaman  pangan,  tanaman  hortikultura semusim,  perkebunan  semusim,  tanaman  hortikultura  tahunan,  perkebunan  tahunan,  peternakan,  dan  jasa pertanian  dan  perburuan,  kehutanan  dan  penebangan  kayu,  dan  perikanan.  Hasil  pertanian,  kehutanan  dan perikanan  tentu  ada  yang  dijual  ke  daerah  lain  sehingga  mendatangkan  arus  uang  ke  kabupaten  tersebut.
Lapangan usaha tersebut menjadi andalan bagi penyerapan tenaga kerja, bukan hanya di Kabupaten Humbang Hasundutan tetapi juga di tingkat provinsi. BPS berdasarkan data 2010-2014, menyebutkan sebagai berikut : “di Sumatera Utara, lapangan usaha ini masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja” (BPS, 2015: 62).
Kendatipun kontribusi lapangan usaha tersebut terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan menurun, namun kuosien lokasinya justru cenderung meningkat. Hal ini memberi sinyal bahwa potensi lapangan usaha ini tergolong  tinggi,  bukan  hanya  dalam  kabupaten  tersebut  tetapi  juga  dalam  perekonomian  Provinsi  Sumatera Utara.  Jadi  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  masih  memegang  peranan  penting  bagi  “ekspor”  Kabupaten Humbang Hasundutan, baik ke kabupaten tetangga maupun kabupaten lain di luar batas provinsi. Singkatnya, LQ lapangan  usaha  yang  cenderung  meningkat  menunjukkan  potensi  keuntungan  komparatifnya  dalam  tingkat provinsi semakin besar.
Bidang pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan lapangan usaha yang tidak pernah ditinggalkan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini terekam dalam visi pemerintah daerah tahun 2016-2020, yang  dirangkum  dalam  kata  “HEBAT”,  singkatan  dari:  H  =  Humbang  Hasundutan na  mar  Tuhan  jala  maduma (peningkatan keimanan, kesejahteraan, dan kualitas SDM dan sumber daya alam), E = eme na godang tano na bidang (mewujudkan ketahanan pangan), B = bahen mura arga ni pupuk (penyediaan saprodi dan alsintan), A = asa sinur na pinahan, bage na niula (peningkatan ekonomi kerakyatan), T = ture dalan tu huta sahat tu balian asa langku na niula dohot tigatiga (peningkatan kualitas infrastruktur). Visi ini diwujudkan melalui misi nomor urut 4 yakni “meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan” yang diperkuat dengan motto bekerja keras, bekerja  cerdas,  dan  bekerja serius.  Jadi walaupun  lapangan  usaha  ini  tergolong sektor  primer,  namun  akan tetap bertahanan atau akan bergeser sesuai dengan visi dan misi pemerintah yang akan datang.
Konstruksi. Lapangan usaha ini menempati urutan keempat. Nilai LQ menurun dari 1,05 tahun 2010 menjadi 1,04 tahun 2018 dan rata-ratanya adalah 1,03 sehingga masih mempunyai potensi “ekspor” yang akan mendatangkan  uang  dari  daerah  lain.  Lapangan  usaha  ini  juga  tidak  terlepas  dari  visi  pemerintah  karena menyangkut peningkatan kualitas infrastruktur yang didukung dengan misi nomor urut 5, yakni “meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah”.
Penyediaan akomodasi dan makan minum. Lapangan usaha ini menempati urutan ketiga dimana LQ meningkat dari 1,39 tahun 2010 menjadi 1,43 tahun 2018 dengan rata-rata 1,38 per tahun. Lapangan usaha ini konsisten sebagai sector basis sepanjang tahun pengamatan. Kontribusi lapangan usaha ini diperkirakan akan terus meningkat beriringan dengan lapangan usaha lain yang turut mendukung peningkatan industri pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan secara khusus dan kawasan Danau Toba secara umum.
Administrasi  pemerintahan,  pertahanan  dan  jaminan  sosial  wajib. Lapangan  usaha  ini  pun konsisten sebagai sector basis sepanjang tahun analisis data. Memang angkanya fluktuatif antara 3,11 hingga 3,23 sehingga rata-ratanya 3,18 per tahun dan berada dalam urutan paling tinggi. Lapangan usaha jasa ini tidak
mungkin  “mengekspor”  jasa,  tetapi  diperkirakan  menyediakan  jasa-jasa  pemerintahan  yang  dibutuhkan masyarakat meliputi administrasi pemerintahan, pertahanan, dan juga jaminan sosial wajib, yang peruntukannya bagi warga Kabupaten Humbang Hasundutan secara keseluruhan dan juga bagi warga kabupaten atau kota lain yang berurusan di kabupaten tersebut. Selain itu karena adanya peningkatan pelayanan dalam lapangan usaha tersebut sehingga memiliki keunggulan komparatif dalam tingkat provinsi.

## 2. Analisis Kontribusi Sektoral
Sebenarnya analisis ini menunjukkan bagaimana struktur perekonomian dilihat dari kontribusi masing- masing lapangan usaha terhadap PDRB. Hasil analisis ini sekaligus menggambarkan ada tidaknya transformasi struktur  dalam  perekonomian  daerah.  Terkait  dengan  transformasi  struktural  dimaksud,  biasanya  lapangan usaha  digolongkan  atas  3  bagian  besar,  yaitu:  (1)  sektor  primer  meliputi  2  lapangan  usaha,  yaitu  pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian, (2) sektor sekunder meliputi 3 lapangan usaha, yaitu  industri  pengolahan,  pengadaan  listrik  dan  gas  serta  konstruksi,  (3)  sektor    tersier  meliputi  lapangan usaha lainnya, yaitu jasa-jasa (BPS, 2011: 8). Untuk mengetahui bagaimana struktur perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan, disajikan data dalam Tabel 4.

## Tabel 4. Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 –2018
Kategori Lapangan Usaha Tahun Rerata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. 50,13 49,20 48,53 48,13 46,94 46,06 45,46 44,44 44,00 46,99 2. 0,52 0,57 0,58 0,60 0,59 0,60 0,62 0,61 0,61 0,590 3. 1,64 1,65 1,66 1,57 1,57 1,57 1,56 1,59 1,59 1,60 4. 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 5. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 6. 12,25 12,46 12,60 12,82 13,26 13,94 13,76 14,19 14,49 13,31 7. 13,11 13,30 13,48 13,54 13,88 13,95 14,47 14,84 15,04 13,96 8. 2,20 2,26 2,22 2,38 2,44 2,45 2,52 2,50 2,47 2,38 9. 2,91 2,86 2,98 3,13 3,20 3,22 3,25 3,38 3,40 3,15 10. 1,05 1,01 0,96 0,92 0,89 0,86 0,86 0,85 0,84 0,92 11. 1,18 1,16 1,20 1,18 1,16 1,16 1,18 1,18 1,18 1,17 12. 2,34 2,42 2,34 2,49 2,61 2,62 2,85 2,98 3,05 2,63 13. 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 14. 10,70 11,15 11,47 11,29 11,46 11,60 11,45 11,39 11,30 11,31 15. 0,98 0,99 0,97 0,96 0,97 0,95 0,97 0,98 0,97 0,97 16. 0,57 0,59 0,60 0,60 0,61 0,62 0,62 0,64 0,64 0,61 17. 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 1,14
Sumber:  Purba dan Hutabarat, 2019 (Laporan Penelitian).
Berdasarkan kontribusinya, ada 4 kontributor terbesar terhadap PDRB, yaitu: (1) pertanian, kehutanan, dan  perikanan,  (2)  perdagangan  besar  dan  eceran,  reperasi  mobil  dan  sepeda  motor,  (3)  konstruksi,  (4) administrasi  pemerintahan,  pertahanan,  dan  jaminan  sosial  wajib,  masing-masing  di  atas  10%.  Peranan pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  masih  sangat  penting  karena  merupakan  kontributor  terbesar  bagi pembentukan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan dengan kontribusi di atas 40 persen. Kontribusi yang besar ini menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar juga. Apabila pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan menunjukkan kecenderungan  menurun  maka konstruksi sebagai kontributor tertinggi ketiga dan perdagangan  besar  dan eceran, reperasi mobil dan sepeda motor sebagai kontributor tertinggi kedua justru menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dan kontributor tertinggi keempat adalah administrasi pemerintahan,  pertahanan  dan  jaminan  sosial  wajib.  Sebaliknya,  industri  pengolahan  belum  menunjukkan peranan  yang  besar  dalam  perekonomian,  hanya  dibawah  2  persen  per  tahun  dan  bahkan  mengalami deindustrialisasi dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB yang cenderung menurun.
Apabila  kontribusi  pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan  digabung  dengan  pertambangan  dan penggalian,  nyatalah  bahwa  kontribusi sector primer tersebut masih sangat dominan  terhadap pembentukan PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi kabupaten tersebut masih bersifat agraris. Memang BPS Kabupaten  Humbang  Hasundutan  menyebut  sebagai  berikut:  “Struktur  lapangan  usaha  sebagian  masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan semakin bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ke lapangan  usaha  ekonomi  lainnya”  (BPS,  2015  :  56),  namun  kontribusi  sektor  primer,  masih  sangat  dominan sehingga struktur ekonominya masih bersifat agraris. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Sjafrizal (2014: 155) yang menyatakan sebagai berikut: “seandainya dari hasil perhitungan ternyata kontribusi sektor pertanian adalah yang paling tinggi ( dominan), ini berarti bahwa struktur ekonomi daerah tersebut masih bersifat agraris ( tradisional)”.
Struktur  perekonomian  yang  demikian  juga  menunjukkan  tingkat  kemajuan  pembangunan  yang  yang belum cukup tinggi. Alasannya ialah karena sektor pertanian masih sangat dominan, lebih dari empat puluh kali lipat dibandingkan dengan kontribusi industri pengolahan yang berarti kabupaten ini masih berbasis pertanian.
Hal ini sejalan dengan pandangan Sjafrizal (2014: 154) yang menyatakan bahwa: “suatu perekonomian dikatakan sudah  maju  bilamana  kontribusi  sektor  industri  sudah  lebih  tinggi  dari  sektor  pertanian”.  Data  menunjukkan bahwa  kontribusi  industri  pengolahan sangat rendah,  yakni  dari  1,64  persen tahun 2010  menjadi  1,59  persen tahun 2018 atau rata-rata sebesar 1,60 persen per tahun sepanjang tahun 2010-2018.
Pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan. Sektor  ini  merupakan  tulang  punggung  perekonomian Kabupaten  Humbang  Hasundutan.  Lapangan  usaha  ini  mencakup  tanaman  pangan,  tanaman  hortikultura semusim,  perkebunan  semusim,  tanaman  hortikultura  tahunan,  perkebunan  tahunan,  peternakan,  dan  jasa pertanian  dan  perburuan,  kehutanan  dan  penebangan  kayu,  dan  perikanan.  Hasil  pertanian,  kehutanan  dan perikanan tentu ada yang dijual ke daerah lain sehingga mendatangkan arus uang ke kabupaten tersebut. Selain kontribusinya  terhadap  PDRB,  juga  merupakan  andalan  dalam  penyerapan  tenaga  kerja.  Tampaknya  sektor pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan  masih  dominan  di  semua  kecamatan  di  kabupaten  tersebut.  Walaupun kontribusi  sektor  tersebut  cenderung  menurun  dari  tahun  ke  tahun,  yakni  50,13  persen  tahun  2010  menjadi 44,00 persen tahun 2018 namun masih tetap dominan dengan rata-rata 46,99 persen setiap tahun. Kalau dilihat dari  nilai  nominalnya,  PDRB  lapangan  usaha  ini  memang  meningkat,  namun  secara  relatif  menunjukkan penurunan.  Hal  ini  tentu  disebabkan  laju  pertumbuhan  PDRB  lapangan  usaha  ini  lebih  rendah  dari  laju pertumbuhan berbagai lapangan usaha lainnya.
Konstruksi. Kontribusi lapangan usaha ini cenderung meningkat, yaitu dari 12,25 persen tahun 2010 menjadi 14,49 persen tahun 2018 atau rata-rata 13,31 persen per tahun. Lapangan usaha ini adalah kontributor tertinggi ketiga dibawah perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil dan sepeda motor. Pembangunan yang tampak semakin berkembang bukan hanya di ibukota kabupaten tetapi juga di sejumlah ibukota kecamatan dan wilayah lain yang memiliki objek-objek wisata sehingga kontribusi lapangan usaha ini diperkirakan akan terus meningkat  beriring  bersamaan  dengan  lapangan  usaha  perdagangan  besar  dan  eceran,  reperasi  mobil  dan sepeda motor.
Perdagangan  besar  dan  eceran,  reperasi  mobil  dan  sepeda  motor. Data  menunjukkan  bahwa kontribusi lapangan usaha ini terus meningkat, yaitu dari 13,11 persen tahun 2010 menjadi 15,04 persen tahun 2018  dengan  rata-rata  13,96  persen  per  tahun  dan  menjadi  kontributor  kedua  tertinggi.  Walaupun  tidak tergolong sebagai sektor basis, yang berarti tidak “mengekspor” produknya ke daerah lain, namun ada tidaknya geliat ekonomi ditunjukkan oleh semakin meningkatnya kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB Humbang Hasundutan.  Doloksanggul  sebagai  ibukota  kabupaten  sekaligus  sebagai  pusat  kegiatan  ekonomi  kabupaten sudah bergerak menjadi kota yang setiap hari menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat. Selain itu banyaknya objek wisata yang didatangi para pengunjung, baik dari dalam kabupaten maupun dari kabupaten atau kota lain turut mendorong geliat ekonomi dan aktivitas perdagangan yang terjadi. Bahkan keberadaan bandara internasional Sisingamangaraja XII di Silangit diperkirakan turut memberi dampak positif karena aksesibilitas bukan hanya dari jalur darat lagi tetapi juga melalui jalur udara yang memungkinkan jumlah pengunjung bisa
bertambah banyak, mulai dari kunjungan seharian hingga beberapa hari. Jadi lapangan usaha ini diperkirakan akan terus meningkat kontribusinya, beriringan dengan lapangan usaha lain yang turut mendukung peningkatan industri pariwisata di seputar Danau Toba.
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Kontribusi lapangan usaha ini cenderung  meningkat,  dari  13,11  persen  tahun  2010  menjadi  15,04  persen  tahun  2018  dengan  rata-rata  11,31 persen per tahun dan berada diurutan keempat tertinggi. Sebagai sektor jasa, lapangan usaha ini menyediakan jasa-jasa  pemerintahan  yang  dibutuhkan  masyarakat  terkait  dengan  administrasi  pemerintahan,  pertahanan, dan juga jaminan sosial wajib, yang peruntukannya bagi warga Kabupaten Humbang Hasundutan dan juga bagi warga kabupaten atau kota yang berurusan di kabupaten tersebut. Sesuai dengan program pemerintah untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat,  maka  jasa-jasa  pemerintahan,  mulai  dari  desa,  kelurahan, kecamatan hingga kabupaten akan semakin meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 4,82 persen per tahun sepanjang tahun analisis data. Diperkirakan kontribusi lapangan usaha ini pun akan meningkat seiring dengan waktu.

## 3. Analisis Kontribusi Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan  analisis  data,  kontribusi  masing-masing  lapangan  usaha  terhadap  laju  pertumbuhan ekonomi  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  pada  umumnya  lebih  kecil  dari  satu  persen,  kecuali  dua  lapangan usaha:  (1)  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan serta  (2)  perdagangan  besar dan eceran,  reperasi  mobil  dan sepeda motor. Data Tabel 5 menunjukkan kontribusi tersebut dalam kurun waktu 2011-2018.

## Tabel 5. Kontribusi Sektoral Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011-2018
Kategori Lapangan Usaha Tahun Rerata 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 1 - 1,85  2,00  2,50 1,67 2,10 1,53 1,76 1,85 1,91 2 - 0,04  0,04  0,05  0,04  0,03  0,05  0,04  0,04 0,04 3 - 0,05 0,12  0,05  0,07  0,07  0,07  0,06  0,07 0,07 4 - 0,01 0,01  0,04 0,01 0,01  0,00  0,00  0,00 0,01 5 - 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 6 - 0,94  0,82  0,86 1,26  0,48 1,00 0,91  0,89 0,90 7 - 0,91 1,15 1,00  0,97  0,66 1,23 1,08 1,02 1,00 8 - 0,18 0,17 0,19 0,15 0,13 0,15 0,17 0,13 0,16 9 - 0,17 0,24  0,26 0,19 0,19 0,24 0,21  0,22 0,21 10 - 0,09  0,05  0,07  0,07  0,04  0,06  0,05  0,05 0,06 11 - 0,05  0,08  0,05  0,05  0,05  0,07  0,07  0,06 0,06
12 - 0,17 0,18 0,19 0,18 0,14  0,28  0,23  0,22 0,20 13 - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 14 - 0,69  0,63 0,42 0,81  0,66  0,36  0,36 0,41 0,54 15 - 0,08  0,05  0,07  0,06  0,04  0,05  0,05  0,04 0,05 16 - 0,05  0,05  0,05  0,03  0,04  0,03  0,04  0,03 0,04 17 - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Sumber: Purba dan Hutabarat, 2019 (Laporan Penelitian).
Hanya ada dua lapangan usaha yang mempunyai kontribusi tertinggi, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan  dengan  kontribusi  1,91  persen  dan  (2)  perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi mobil  dan sepeda motor, mencapai 1,00 persen. Kontributor paling kecil adalah: (1) pengadaan listrik dan gas, (2) jasa perusahaan, dan (3) jasa lainnya, masing-masing sekitar 0,01 persen (angka yang dibulatkan).

## 4. Analisis Potensi Ekonomi Sektoral
Kriteria menentukan potensi ekonomi suatu lapangan usaha didasarkan atas tiga indikator yaitu: (1) LQ,
(2)  kontribusi  terhadap  PDRB  dan  (3)  kontribusi  terhadap  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Selanjutnya  masing- masing lapangan usaha ditempatkan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.
Tabel 6. Kriteria Penilaian Potensi Ekonomi Sektoral Klasifikasi Potensi Ekonomi Rerata kuosien lokasi (LQ) Rerata kontribusi thp PDRB (%) Rerata kontribusi thp laju pertumbuhan ekonomi (%) Tinggi > 2,00 > 15,00 > 1,00 LU 1 LU 14 LU 1 LU1 Sedang 1,00 - 2,00 5,00 – 10,00 0,50 – 1,00 LU 6 LU 9 LU 6 LU 7
LU 14 LU 6 LU 7 LU 14 Rendah < 1,00 < 5,00 < 0,50
LU 2 LU 3
LU 4 LU 5 LU 7 LU 8 LU 10
LU 11 LU 12 LU 13 LU 2 LU 3 LU 4 LU 5 LU 8 LU 9 LU 10 LU 11 LU 12 LU 13
LU 2 LU 3 LU 4 LU 5 LU 8 LU 9 LU 10 LU 11 LU 12 LU 13
LU 15 LU 16 LU 17 LU 15 LU 16 LU 17 LU 15 LU 16 LU 17
LU menyatakan lapangan usaha Sumber: Purba dan Hutabarat, 2019 (Laporan Penelitian).
Berdasarkan data Tabel 6, hanya satu lapangan usaha yang mempunyai potensi tinggi, yaitu pertanian, kehutanan,  dan  perikanan.  Selanjutnya  2  yang  mempunyai  potensi  sedang,  yaitu:  (1)  konstruksi  dan  (3) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sementara itu perdagangan besar dan eceran; reperasi mobil dan sepeda motor masih tergolong rendah karena masih tergolong sektor non basis. Demikian pula  halnya  dengan  penyediaan  akomodasi  dan  makan  minum  tergolong  berpotensi  rendah  walaupun  sudah tergolong  sektor  basis  tetapi  kontribusi  terhadap  PDRB  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Humbang Hasundutan tergolong dalam kelompok rendah. Dengan demikian terdapat 14 lapangan usaha yang mempunyai potensi rendah (Tabel 7).
Tabel 7. Potensi Ekonomi Lapangan Usaha Kabupaten Humbang  Hasundutan
No.  Kategori Lapangan Usaha Potensi Ekonomi 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tinggi 2. Pertambangan dan Penggalian Rendah 3. Industri Pengolahan Rendah 4. Pengadaan Listrik dan Gas Rendah 5. Pangadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rendah 6. Konstruksi Sedang 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor Rendah 8. Transportasi dan Pergudangan Rendah 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rendah 10. Informasi dan Komunikasi Rendah 11. Jasa Keuangan dan Asuransi Rendah 12. Real Estat Rendah 13. Jasa Perusahaan Rendah 14.  Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Sedang 15. Jasa Pendidikan Rendah 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rendah 17. Jasa Lainnya Rendah
Sumber:  Purba dan Hutabarat, 2019 (Laporan Penelitian).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  2001  -  2018,  hanya  satu  lapangan  usaha  yang  berpotensi  tinggi,  yaitu pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan  serta  dua  berpotensi  sedang,  yakni  (1)  konstruksi  dan  (2)  administrasi
pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sisanya berpotensi rendah. Namun seiring dengan waktu ditambah  dengan  program  pemerintah  daerah  serta  program  pemerintah  pusat  dengan  membentuk  Badan Otoritas Danau Toba (BODT) akan memberikan dampak positif bagi perekonomian kabupaten yang ada di seputar Danau  Toba,  tidak  terkecuali  Kabupaten  Humbang  Hasundutan.  Sebagai  destinasi  wisata  nasional  dan internasional,  sejumlah  lapangan  usaha  yang  diperkirakan  memperoleh  dampak  positif  dari  destinasi  wisata antara lain: (1) penyedia akomodasi dan makan minum, (2) perdagangan besar dan eceran, (3) transportasi, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) konstruksi. Lapangan usaha tersebut mungkin akan bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya sehingga kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi dapat berubah. Namun demikian diperkirakan pertanian, kehutanan, dan perikanan masih tetap memiliki potensi yang tinggi dalam beberapa dasawarsa ke depan apalagi Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditetapkan sebagai salah satu food estate di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo, 2005, Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Adisasmita, Rahardjo, 2008, Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori. Yogyakarta: Graha Ilmu. BPS, 2011, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota 2006-2010. BPS, 2015, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Humbang Hasundutan, 2010-2014. BPS, 2019, Kabupaten Samosir Dalam Angka 2018.
Kuncoro,  Mudrajad,  2004, Otonomi  &  Pembangunan  Daerah:  Reformasi,  Perencanaan,  Strategi,  dan  Peluang.
Jakarta: Erlangga.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  49  Tahun  2016  tentang Badan  Otorita  Pengelolaan  Kawasan Pariwisata Danau Toba.
Purba, Elvis F., 2011, Modul Ekonomi Regional. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
Purba, Elvis F., 2014, “Kabupaten Tapanuli Utara dan Pemekarannya: Beberapa Perbandingan Data Makroekonomi Regional”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Nommensen Vol. V No. 2 Juli, hal. 1-14.
Purba, Elvis F. dan Simamora, Bosur Samuelson, 2016, Perbandingan Indikator Makroekonomi Tujuh Kabupaten di Kawasan Danau Toba Sebelum Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Laporan Hasil Penelitian. Medan: LPPM Universitas HKBP Nommensen.
Purba, Elvis F. dan Avani, 2018, “Analisis Sektor Unggulan Tujuh Kabupaten di kawasan Strategis Nasional Danau Toba Periode 2010-2016” dalam VISI Volume 26 Nomor 2 Juni, hal. 3521-3532.
Purba, Elvis F. dan Siregar, Ayu, 2019, Tipe Daerah dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara, 2001-2018. Laporan Hasil Penelitian. Medan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen.
Purba,  Elvis  F.,  dan  Hutabarat,  Ellia  Sarah,  2019, Analisis  Potensi  Ekonomi  Sektoral  Kabupaten  Humbang Hasundutan  Tahun  2010-2018.  Laporan  Hasil  Penelitian.  Medan:  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen.
Sjafrizal, 2008, Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Padang: Baduose Media.
Sjafrizal, 2014, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Jakarta: Rajawali Pers.
Sjafrizal, 2018, Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia. Depok: RajaGrafindo Persada.
Sukirno,  Sadono,  2014, Ekonomi  Pembangunan:  Proses,  Masalah  dan  Dasar  Kebijakan. Edisi  Kedua.  Jakarta: Kencana.
Tambunan, Tulus T.H., 2001, Transformasi Ekonomi di Indonesia, Teori dan Penemuan Empiris. Jakarta: Salemba Empat.
Tarigan, Robinson, 2006, Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara.
Widodo, Tri, 2006, Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.