Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol.  4,  No. 3 – Nov  2023,  Hal.  432-443  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.3.8522.432-443

## UPAYA PENYELESAIAN PRAKTIK DAUR ULANG PALSU LIMBAH B3 INDUSTRI DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN HOLISTIC ZERO WASTE MANAGEMENT

## Mohammad Ervin Ardani
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta E-mail: ervintangselkampus@gmail.com

## Abstrak
Konsep  daur  ulang  limbah  B3,  seringkali  disalahartikan  dan  disalahgunakan  oleh  perusahaan  penghasil  dan pengelola limbah B3 untuk meningkatkan jumlah penjualan produk dengan branding sebagai perusahaan ramah lingkungan. Praktik di  lapangan, banyak perusahaan tersebut melakukan daur ulang limbah B3 dengan metode penimbunan  ( dumping ),  pembakaran  melalui incinerator ,  penampungan,  pemanfaatan  ulang  secara  ilegal,  dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir yang bertentangan dengan konsep daur ulang limbah B3. Data pada Putusan  Pengadilan  Negeri  di  Indonesia  pada  kurun  waktu  tahun  2017  hingga  2021,  setidaknya  ada  enam putusan pengadilan terkait pelanggaran pengelolaan limbah B3, diantaranya adalah putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg,  No.917/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  membuktikan kelemahan  penanganan  limbah  B3  secara  konvensional  yaitu  kumpulkan,  angkut  dan  buang  ke  tempat pembuangan  akhir  dan  menawarkan  pendekatan holistic  zero  waste  management sebagai  solusinya.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif-evaluatif .  Ringkasnya,  praktik  daur  ulang  palsu  limbah  B3  di Indonesia  dalam  kurun  tahun  2017  hingga  2021,  disebabkan  karena  paradigma  pengelolaan  limbah  B3  yang masih konvensional. Pendekatan holistic zero waste management , sebagai solusi daur ulang limbah B3 memiliki empat  tahapan  dalam  penerapannya  yaitu  membuat  regulasi  yang  menekan  industri  memproduksi  limbah  B3, melakukan  upaya  pengelolaan  dan  pengolahan  limbah  B3  yang  aman  bagi  lingkungan,  membangun  kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, dan penerapan indeks zero waste management sebagai indikator kadar limbah B3 yang di produksi di masyarakat.
Kata Kunci: Daur ulang palsu, Holistic zero waste management , Limbah B3

## Abstract
The concept of recycling B3 waste is often misunderstood and misused by companies producing and managing B3 waste to increase the number of product sales by branding them as environmentally friendly companies. In practice in the field, many companies recycle B3 waste using dumping methods, burning through incinerators, holding, illegal reuse and disposal to final landfills which is contrary to the concept of recycling B3 waste. Data from District Court Decisions in Indonesia from 2017 to 2021, there are at least six court decisions regarding violations  of  B3  waste  management,  including  decision  No.566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg,  No.917/Pid.B /LH/2020/PN.Bdg.  The  aim  of  this  research  is  to  prove  the  weakness  of  handling  B3  waste  conventionally, namely  collecting,  transporting  and  disposing  of  to  final  disposal  sites  and  offering  a  holistic  zero  waste management  approach  as  a  solution.  The  research  method  used  is  descriptive-evaluative.  In  summary,  the practice  of  false  recycling  of  B3  waste  in  Indonesia  in  the  period  2017  to  2021  is  due  to  the  B3  waste management paradigm which is still conventional. The holistic zero waste management approach, as a solution for  recycling  B3  waste,  has  four  stages  in  its  implementation,  namely  creating  regulations  that  suppress industry producing B3 waste, making efforts to manage and process B3 waste that is safe for the environment, building sustainable community economic activities, and implementing the zero index. waste management as an indicator of B3 waste levels produced in the community.
Keywords: Fake recycling, Holistic zero waste management, B3 waste

## I. PENDAHULUAN
Konsep  daur  ulang  limbah  B3,  seringkali  digunakan  oleh  perusahaan  penghasil  limbah  dan pengelola  limbah  untuk  mempromosikan  dan  membranding  produknya  sebagai  perusahaan  yang menjual produk ramah lingkungan, meski praktiknya dilapangan melakukan daur ulang palsu limbah. Konsep  daur  ulang  palsu  limbah  B3  tidak  seharusnya  dijalankan  oleh  perusahaan  penghasil  dan pengelola limbah untuk menutupi ketidakmampuan mengelola limbah dengan benar dan moral hazard perusahaan  untuk  menyalahgunakan  konsep  daur  ulang  untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi. Pendekatan holistic  zero  waste  management ,  bisa  menjadi  alternatif  solusi  dalam  menyelesaikan praktik daur ulang palsu limbah B3 di Indonesia.
Philip L. Comella (1993) dalam studinya menjelaskan istilah daur ulang palsu ( sham recycling ) identik  dengan  pengolahan  ( treatment )  limbah  B3.  Daur  ulang  palsu  berbeda  dengan  daur  ulang limbah  yang  berpijak  pada  ekonomi  sirkular.  Daur  ulang  palsu  adalah  klaim  suatu  perusahaan  telah menjalankan  proses  pemanfaatan  limbah  B3  untuk  bahan  baku  suatu  produk,  melalui  proses pengolahan  limbah  konvensional  yaitu  penimbunan,  pembakaran,  pembuangan  ke  TPA, penampungan,  pemanfaatan  secara  ilegal.  Misalnya,  kasus Marine  Shale  Processors yang  berada  di Morgan City, Lousiana Amerika Serikat, di mana Marine Shale menggunakan incinerator dari bahan kapur yang digunakan membakar berbagai limbah B3 termasuk creosote (Roy Varando, 1990). Ditinjau berdasar kasus di lapangan, praktik  daur ulang palsu limbah B3 dilakukan dalam dua bentuk,  yaitu:  Pertama,  perusahaan  penghasil  limbah  B3  mengklaim  telah  melakukan  proses  daur ulang limbah B3, sehingga produknya disebut ramah lingkungan. Misalnya, pemanfaatan limbah abu terbang  dan  abu  dasar  hasil  pembakaran  batubara  ( fly  ash  and  bottom )  yang  dimanfaatkan  untuk proyek infrastruktur, yaitu PLTU Paiton 1 dan 2, PT Pembangkit Jawa Bali yang telah memanfaatkan 100% abu batu bara untuk green pozzolan material pembangunan jalan tol Manado-Bitung, Sulawesi Utara,  PLTU  Asam  yang  memanfaatkan  abu  batu  bara  untuk  lapisan  jalan  dalam  pembuatan  jalan, PLTU  Suralaya  yang  memanfaatkan  abu  batu  bara  untuk  bahan  batako  dan  bahan  baku  industri semen.
Kedua,  perusahaan  pengelola  limbah  B3  melakukan  proses  penimbunan,  pembakaran, pembuangan, penampungan dan daur ulang secara ilegal yang kemudian diklaim sebagai proses daur ulang.  Misalnya,  kasus  PT  NTS  yang  merupakan  perusahaan  jasa  pengolah  limbah  B3  yang tertangkap  tangan  oleh  Gakkum  KLHK  pada  21  Januari  2020,  terbukti  melakukan  pembuangan limbah  B3  dalam  bentuk sludge minyak,  minyak  kotor, bottom  ash ,  sehingga  mengakibatkan  tanah terkontaminasi logam berat, yaitu arsen, barium, Chrom Hexavalen , Tembaga, timbal, merkuri, seng, dan nikel di daerah Bekasi. PT NTS juga melakukan pengelolaan limbah B3 berupa minyak pelumas bekas  tanpa  izin.    Kasus  lain  terjadi  di  kampung  Cengkok,  Desa  Sentul,  Kecamatan  Balaraja, Kabupaten  Tangerang,  di  mana  PT  Sukses  Logam  Indonesia  (SLI)  selaku  perusahan  pengolahan limbah  B3  dihentikan  sementara  proses  pengolahan  limbah  B3  oleh  Bupati  Tangerang  melalui  surat Nomor:  700/1374-DLHL/2022  per  tanggal  3  Februari  2022.  Penghentian  sementara  itu  berdasar laporan warga yang mengeluh dengan polusi bau dan abu limbah B3 yang berasal dari penyimpanan limbah B3 PT SLI.
Daur ulang palsu limbah B3 juga terjadi di Amerika Serikat pasca Undang-Undang konservasi dan  pemulihan  sumber  daya  Amerika  Serikat  ( Resource  Conservation  and  Recovery  Act )  atau disingkat  RCRA  disahkan  pada  akhir  1970-an.  Van  Guilder  (2018)  dalam  studinya  menjelaskan bahwa banyak perusahaan di Amerika Serikat mengklaim telah melakukan proses daur ulang limbah B3, yang rielnya melakukan jual-beli limbah B3, kemudian menyimpannya atau mengubur limbah B3 tersebut  di  dalam  tanah.    Ada  juga  yang  melakukan  pembakaran  limbah  B3  secara  serampangan dengan  mengklaim  telah  melakukan  pemulihan  energi  melalui  pembakaran  limbah.  Ada  juga melakukan daur ulang limbah B3, namun dengan prosedur yang sangat buruk dan fasilitas yang tidak memadai.  Seharusnya,  perusahaan  tidak  bisa  seenaknya  mengklaim  secara  sepihak  kegiatan pengolahan limbah B3 yang dilakukan sebagai konsep daur ulang limbah B3.
Van Guilder (2018) berpendapat bahwa limbah B3 pada dasarnya memiliki kandungan zat yang berbahaya  yang  beresiko  ketika  diproses  daur  ulang,  seperti  limbah  dioksin  yang  banyak  ditemukan dalam  kasus  kerusakan  lingkungan  di Love  Canal ,  Amerika  Serikat  dan  asam  klorida  yang mengandung  halogen  yang  banyak  ditemukan  di  tungku  asam  halogen.  Kedua  jenis  limbah  B3 tersebut  sangat  beracun  dan  memerlukan  penanganan  khusus.    Penanganan  limbah  B3  untuk  didaur ulang  menjadi  produk  yang  bernilai  ekonomis,  membutuhkan  model,  tahapan,  pengawasan  dan
kontrol yang ketat sehingga bisa mencapai tujuan dari konsep daur ulang limbah B3 tersebut. Praktik daur  ulang  di  limbah  B3  di  Amerika  Serikat  dan  Indonesia  yang  kemudian  di  pahami  sebagai  daur ulang palsu limbah B3, memunculkan permasalahan lingkungan yang besar.
Penulis  melihat  ada  dua  permasalahan  dari  praktik  daur  ulang  palsu  limbah  B3.  Pertama, kesalahan  dalam  mendefinisikan  konsep  daur  ulang  limbah  B3  yang  dilakukan  pelaku  produksi limbah  dan  pengelola  limbah  B3.  Kecenderungan  definisi  daur  ulang  masih  didasarkan  pada paradigma  pengelolaan  limbah  secara  konvensional,  yaitu  kumpulkan-angkut  dan  buang  ke  tempat pembuangan  akhir.  Akibatnya,  definisi  daur  ulang  dipahami  identik  dengan  pengelolaan  angkut limbah ke tempat pembuangan akhir ( cradle to grave ) bukan angkut dan olah limbah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis ( cradle to cradle ). Kedua, solusi yang tidak integral dalam penyelesaian problem  pengelolaan  limbah  B3  di  Indonesia,  yaitu  pengolahan  dengan  teknologi  sederhana,  tidak memperhitungkan tingkat efisiensi, nilai ekonomi limbah, budaya dan sosiologis masyarakat terhadap limbah,  dan  keberlanjutan  lingkungan.  Berdasarkan  dua  isu  masalah  diatas,  penulis  tertarik melakukan riset tentang praktik daur ulang palsu limbah B3 di Indonesia dan penyelesaiannya melalui pendekatan holistic zero waste management .

## II. METODE PENELITIAN
Riset  ini  akan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  doktrinal,  yaitu  melakukan  analisis permasalahan  berdasar  teori  hukum  yang  relevan  dengan  permasalahan  penelitian  tersebut.  Adapun sistematika  penulisan  dimulai  dengan  pendahuluan  yang  menjelaskan  latar  belakang  permasalahan penelitian.  Bagian  kedua  praktik  daur  ulang  palsu  limbah  B3  di  Indonesia.  Bagian  ketiga  akan menjelaskan  konsep  dan  tahapan  daur  ulang  limbah  B3.  Bagian  keempat  menjelaskan  model pendekatan holistic zero  waste  management .  Bagian  kelima,  akan  menjelaskan  pendekatan holistic zero  waste  management sebagai  solusi  atas  praktik  daur  ulang  palsu  limbah  B3.  Terakhir,  akan dibuatkan simpulan dan saran dalam bagian penutup.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Daur Ulang Palsu Limbah B3 di Indonesia
Dalam kurun tahun 2017 hingga 2021, penulis mendapatkan beberapa putusan kasus daur ulang palsu limbah B3 yang sudah di putuskan oleh pengadilan negeri. Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 566/Pid. Sus/2017/PN. Kwg, yang menyatakan Aprildo Tri Husodo selaku direktur PT. Bintang Sarana Perkasa yang melakukan tindak pidana memberi perintah melakukan dumping ke media  lingkungan  tanpa  izin  dan  menjatuhkan  hukuman  penjara  satu  tahun  dengan  masa  percobaan dua  tahun.  Kedua,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  Nomor  722/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg  yang menyatakan  terdakwa  Afridal  Pgl.  DAL  terbukti  melakukan  tindak  pidana  pengelolaan  limbah  B3 tanpa  izin  dari  yang  berwenang  dan  dijatuhkan  pidana  penjara  selama  satu  tahun.  Ketiga,  Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 224/Pid.B/LH/2018/PN.Mjk yang memutuskan terdakwa Miko Suharianto,  terbukti  melakukan  tindak  pidana  penampungan  limbah  B3  berupa  abu  aluminium  dan pembuangan air limbah B3 ke media lingkungan.
Keempat,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor  917/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg  yang menyatakan  PT.  Tjimindi  Subur  yang  diwakili  direkturnya  Agus  Kartawidjaja,  terbukti  melakukan tindak  pidana  membuang  air  limbah  B3  tanpa  melalui  proses  IPAL  ke  saluran  media  lingkungan  ke sungai  Cendrawasih  yang  terintegrasi  ke  sungai  Citarum  secara  ilegal.  Kelima,  Putusan  Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1128/Pid.B/2020/PN.Bdg, yang menyatakan PT JOA Texville yang diwakili oleh  Jung  Hyun  Young  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  menimbun  limbah  B3  berupa  oli bekas  dan  lampu  TL  sebanyak  320  buah  secara  ilegal  dan  memberikan  pidana  denda  sebesar  Rp. 125.000.000.  Keenam,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor  492/Pid.B/LH/2020/PN  Bdg, yang  menyatakan  PT.  Central  Sandang  Prima  yang  diwakili  Andri  Kurniawan  Sutanto  Wijaya, terbukti  melakukan  tindak  pidana  dumping  limbah  B3  ke  media  lingkungan  tanpa  izin  dan menjatuhkan  hukuman  pidana  denda  Rp.  90.000.000  dan  pidana  tambahan  berupa  melakukan pembersihan  limbah  B3  berupa bottom  ash dari  Kawasan  area  PT.  Central  Sandang  Prima  dengan melalui pihak ketiga yang berizin.
Adanya enam putusan pengadilan tentang kasus daur ulang limbah B3 dalam kurun tahun 2017 hingga  2021,  menunjukkan  bahwa  program  pengolahan  limbah  B3  masih  menjadi  wacana  normatif yang tidak bisa diterapkan secara tepat dan maksimal di Indonesia. Dunia industri yang  menyumbah
besar limbah B3, seakan tidak memiliki langkah yang konkret dan diterapkan secara tepat dan efisien dalam pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Praktik penimbunan limbah B3 melalui perusahaan yang  didirikan  untuk  menampung  limbah  B3,  bukan  mengolah  limbah  B3,  merupakan  bentuk  nyata kejahatan  dalam  lingkungan.  Pemerintah,  lembaga  swadaya  masyarakat  dan  koalisi  masyarakat  sipil yang  peduli  lingkungan,  seharusnya  mendorong  para  pelaku  industri  yang  menghasilkan  limbah  B3, agar  menjalankan  fungsinya  dalam  pengelolaan  dan  pengolahaan  limbah  B3  pada  titik  yang maksimum dan beresiko kecil bagi kerusakan lingkungan.

## 3.2 Konsep dan Tahapan Daur Ulang Limbah B3
Philip L. Comella (1993) dalam studinya menjelaskan konsep daur ulang limbah berpijak pada tingkat efisiensi penggunaan kembali limbah  dari proses daur ulang  yang diklaim.  Tingkat efisiensi penggunaan  kembali  limbah  akan  dihitung  berdasar  lima  Langkah.    Pertama,  mengidentifikasi kandungan zat dalam limbah B3. Identifikasi ini diperlukan untuk mengetahui kadar bahaya zat yang ada dalam limbah B3, sebagai bahan pengganti untuk produk daur ulang. Misalnya, limbah berbahaya yang  mengandung  logam  seperti  seng,  timbal  dan  kromium  yang  di  ditemukan  di  limbah  B3,  bisa menjadi bahan baku dalam pembuatan produk tertentu, seperti semen.
Kedua,  menentukan  konsentrasi  atau  massa  dari  kandungan  umum  yang  ditemukan  di  limbah B3.  Misalnya,  limbah  B3  mungkin  mengndung  1000  ppm  logam  seng,  timbal,  dan  kromium,  yang semuanya  diperlukan  dalam  pembuatan  suatu  produk.  Bahan  baku  yang  normal  digunakan  untuk sebuah produk, membutuhkan kandungan logam sebesar 1500 ppm dari pabrik A. Selanjutnya, pabrik B  memiliki  kandungan  logam  5000  ppm  dari  limbah  B3  yang  di  hasilkan.  Rasio  kandungan  logam perlu dibuat berdasar yang dapat didaur ulang, yang ditemukan dalam bahan baku normal dan bahan baku  sekunder  (limbah  B3).  Rasio  ini  dinyatakan  sebagai  X/Y,  dimana  X  sama  dengan  konsentrasi atau  massa  dari  kandungan  zat  yang  bisa  didaur  ulang  di  dalam  limbah  B3,  dan  Y  adalah  jumlah konsentrasi atau massa dari kandungan yang ditemukan bahan mentah suatu produk. Berdasar contoh diatas,  rasio  untuk  produk  daur  ulang  limbah  dari  pabrik  A  adalah  1000/1500  ppm,  dan  rasio 1000/5000 ppm untuk produk dari limbah B3 pabrik B. Semakin tinggi tingkat rasionya, semakin baik calon limbah B3 tertentu untuk di daur ulang.
Ketiga,  mengidentifikasi  kandungan  berbahaya  dari  limbah  B3,  yang  tidak  bisa  di  daur  ulang karena sifat kimianya. Misalnya, limbah B3 yang menjadi bahan sekunder suatu produk mengandung 1000  ppm  zat  arsenik  dan  merkuri  yang  tidak  masuk  dalam  bahan  baku  normal.  Jumlah  unsur berbahaya  yang  tertinggi  di  dalam  limbah  B3,  kemudian  di  kode  dengan  huruf  “Z”.  berdasar  pada formulasi identifikasi kandungan limbah B3 diatas, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat ( U.S. Environmental Protection Agency ) atau disingkat EPA membuat rumusan rasio kandungan zat berbahaya  di  dalam  limbah  B3,  yaitu  Y/X  (z)  =  N,  di  mana  N  adalah  menyatakan  tingkat  efisiensi minimum daur ulang limbah B3.
Rumusan tingkat efisiensi kadar zat berbahaya di dalam limbah B3 versi EPA, bertujuan untuk meningkatkan  efektifitas  substitusi  bahan  baku  produk  yang  berasal  dari  daur  ulang  limbah  B3  dan pencegahan  terhadap  pelaku  pengelolaan  limbah  B3  yang  buruk.  Sebagai  ilustrasi,  misalnya  EPA menetakan 2000 ppm sebagai nilai maksimum dari tingkat efisiensi zat di dalam limbah B3 yang bisa didaur  ulang  (N).  Jika  ada  pabrik  daur  ulang  limbah  B3  yang  mendapat  nilai  N  diatas  2000,  maka pabrik tersebut dikategorikan “pengelolaan limbah” bukan sebagai “pendaur ulang” limbah B3.
Undang-Undang  Konservasi  dan  Pemulihan  Sumber  Daya  Amerika  Serikat  ( Resource Conservation and Recovery Act ) atau disingkat RCRA mengajukan standar nilai efisiensi daur ulang limbah B3 (N) yang berbeda.  Misalnya,  RCRA menetapkan  rasio maksimum substitusi dari limbah B3, yaitu 50%, yang bisa digunakan menjadi bahan baku daur ulang produk.  Oleh karena itu, residu zat  berbahaya  di  dalam  limbah  B3  harus  dikelola  sebagai  limbah  B3  non  daur  ulang.  Jika  proses pembakaran limbah B3 lebih dari 50%, dianggap sebagai residunya bernilai negatif bagi lingkungan, maka tidak bisa dikategorikan sebagai proses daur ulang limbah B3. Sebaliknya, jika kandungan zat di  dalam  limbah  B3  bisa  mensubstitusi  kurang  dari  50%  bahan  baku  sebuah  produk,  maka  bisa dikategorikan  bukan  daur  ulang  limbah  B3.  Rasio  efisiensi  daur  ulang  limbah  B3  versi  RCR  adalah X/Y  senilai  50/100.  Terkait  nilai  maksimum  kandungan  zat  berbahaya  di  dalam  suatu  limbah  B3, adalah tidak boleh lebih dari 500 ppm, atau nilai maksimum dari N adalah 1000 ppm.
Keempat, permudah prosedur perijinan pendirian fasilitas penyimpanan  limbah B3 untuk  daur ulang. Misalnya, di Amerika Serikat yang menganut ketentuan daur ulang tidak memerlukan ijin dari
RCRA.    Sebaliknya,  penyimpanan  limbah  B3  sebelum  didaur  ulang,  harus  mendapatkan  izin  dari RCRA.    Infrastruktur  daur  ulang  limbah  B3  yang  legal,  kemudian  akan  menjadi  hilang  dengan keharusan  mendapatkan  izin  dari  RCRA  terkait  penyimpanan  limbah  B3.  Kurangnya  fasilitas  truk pengangkut  limbah  B3,  menyebabkan  limbah  B3  diangkat  dengan  dasar  proses  daur  ulang,  padahal sejatinya  kegiatan  yang  dilakukan  adalah  penyimpanan.    Ini  adalah  bentuk  pemecahan  praktis  dari pabrik penghasil limbah B3 dalam menyiasati aturan dari RCRA.
Kelima,  mempermudah  proses  perizinan  pendirian  fasilitas  penyimpanan  limbah  B3  diluar proses  daur  ulang.  Misalnya,  EPA  mengizinkan  pendirian  fasilitas  penyimpanan  baru  tanpa  melalui prosedur  perizinan  penyimpanan  limbah  B3,  asalkan  fasilitas  baru  tersebut  akan  digunakan  untuk mengolah  limbah  B3  sesuai  dengan  program  pembatasan  pembuangan  limbah  di  lahan  terbuka. Selanjutnya,  EPA  akan  mengeluarkan  surat  izinnya  maksimal  180  hari  dari  pengajuan,  dengan  satu kali perpanjangan 180 hari untuk unit penyimpanan dan pengolahan baru limbah B3.

## 3.3 Pengertian Holistic Zero Waste Management
Penerapan zero  waste  management dalam  pengelolaan  limbah  B3  di  Indonesia  akan menghadapi kesulitan yang luar biasa, karena tiga hal yaitu (1) sifat limbah B3 yang sulit didaur ulang baik  secara  fisikawi,  kimiawi  dan  biologis,  (2)  keterbatasan  teknologi  pengolahan  limbah  di Indonesia, serta budaya dan paradigma masyarakat indonesia tentang pengelolaan limbah  limbah B3 yang buruk. Perlu upaya modifikasi terhadap pendekatan zero waste management dalam pengelolaan limbah  B3  di  Indonesia,  melalui  tiga  tahapan  yaitu  pencegahan  limbah  ( waste  prevention ), penghindaran  limbah  ( waste  avoidance )  dan  mereduksi  limbah  ( waste  reduction )  (Atiq  Uz  Zaman, 2015).
Qingbin  Song,  Jinhui  Li,  dan  Xianlai  Zeng  (2015)  menjelaskan  bahwa  modifikasi  pendekatan zero  waste  management terhadap  pengelolaan  limbah  B3,  akan  memiliki  dua  manfaat,  yaitu  (1) mengubah paradigma pengelolaan limbah B3 di Indonesia dari paradigma diangkut-ditimbun ( cradle to  grave )  menjadi  diolah-daur  ulang  ( cradle  to  cradle ),  (2)  meminimalisir  resiko  yang  mungkin ditimbulkan  dari  pengelolaan  limbah  B3  yang  buruk.  Tian  Song  (2016)  menjelaskan  bahwa pendekatan zero  waste  management berpijak  pada  gagasan  tentang  kemungkinan  terbentuknya masyarakat  nihil  sampah  dikarenakan  semua  sampah  di  masyarakat  bisa  didaur  ulang  dan  dapat digunakan  kembali.    Keberhasilan  pendekatan zero  waste  management yang  sangat  tergantung  pada dua aspek yaitu teknologi yang efisien dan manajemen sosial yang efisien. Limbah bahan  berbahaya atau disingkat B3 merupakan limbah yang  karena sifat fisikawi, kimiawi dan biologisnya  berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki atau merusak kesehatan manusia (M. Narayana  Rao,  Razia  Sultana,  Sri  Harsha  Kota,  A.  Shah,  dan  N.  Davergave,  2016).    Limbah  B3 bersifat  sangat  korosif,  beracun,  mudah  terbakar  dan  reaktif  akan  sangat  mengancam  kelangsungan hidup, keselamatan dan lingkungan hidup manusia.
Media ANTARA seperti dikutip Idntimes.com mencatat kasus kebocoran limbah B3  yang ada di Indonesia antara tahun 2018-2021 yaitu (1) kasus kebocoran limbah B3 di kolong jalan tol lingkar luar  Jakarta,  Cakung,  Jakarta  Utara  yang  berasal  dari  pipa  gas  milik  PT  Perusahaan  Gas  Negara (PGN)  pada  Januari  2021,  (2)  keracunan  gas  di  Mandailing  Natal,  Sumatera  Utara,  disebabkan kebocoran  pipa  gas  milik  PT  Sorik  Merapi  Geothermal  Plant  (SMGP)  yang  berakibat  sedikitnya  24 orang pingsan dan 5 orang meninggal dunia, (3) ledakan di SPBU di Kawasan Margomulyo Surabaya, Jawa Timur pada Januari 2021 yang disebabkan oleh kebocoran konstruksi bangunan SPBU sehingg ada rembesan zat mudah terbakar di dalam saluran  air, (4) tumpahan bahan bakar minyak (BBM)  di perairan Cempae, Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada tahun 2019 dengan perkiraan mencapai 800 liter oleh  kapal  Golden  Pearl  XIV  milik  PT  Soechi  Lines  Tbk  (SOCI)  yang  disewa  PT  Pertamina,  (5) tumpahan  minyak  di  Teluk  Balikpapan,  Kalimantan  Timur  pada  April  2018  dengan  lima  orang meninggal dan hewan laut banyak yang mati, (6) pembuangan limbah medis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, Bandarlampung pada Februari 2021.
Beberapa  contoh  kasus  kebocoran  limbah  berbahaya  yang  terjadi  di  Indonesia,  berakibat timbulnya  korban  dari  pihak  masyarakat,  menunjukkan  konsep zero  waste  management masih dilaksanakan di Indonesia secara parsial dan tidak sistematis. Model zero waste seperti itu, tidak akan bisa  mencapai  nol  limbah  dalam  manajemen  pengelolaan  limbahnya.  Hal  ini  disebabkan  teknik  dan strategi  implementasi  pengelolaan  limbah  B3  hanya  didasarkan  pada  formalitas  dan  model
konvensional  dalam  pengelolaan  limbah  seperi  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  sampah  di  Indonesia yaitu model pengumpulan, pemindahan, penampungan di tempat pembuangan akhir.
Untik  itu  model holistic  zero  waste  management ,  hendak  mengatur  ulang  konsep  dari  model konvensional menjadi model yang berteknologi tinggi dan penerapan manajemen pengelolaan limbah yang  integralistik  dari  tahap  awal  hingga  akhir.  Model  ini  akan  menerapkan  upaya  yang  optimum dalam mereduksi munculnya limbah dari tingkat hulu hingga ke hilir. Model ini akan mengedepankan konsep  nol  limbah  dari  tahap  produksi  limbah  yang  merupakan  produksi  sampingan  dari  industri produk  tertentu,  kemudian  dilakukan  pengolahan  dengan  teknik  tertentu  untuk  mengurai  limbah berbahaya menjadi limbah yang terkendali, dan sisa atau residu limbah yang ada bisa di simpan dalam tempat pembuangan akhir yang aman bagi lingkungan.

## 3.4 Model Pendekatan Holistic Zero Waste Management
Model Holistik  Zero  Waste  Management seringkali  diimplementasikan  dalam  menangani limbah  industri.  Hal  ini  tercermin  dalam  banyak  penelitian  tentang  penanganan  limbah  industri  dari perusahaan  fashion  (Carrico  dan  Kim, 2014, Martin  dkk.,  2013,  Ninimaki,  2014).  Model zero  waste adalah meminimalkan limbah industri hingga pada titik terendah, sebagai paradigma dalam mencapai tujuan  dari  pengolahan  limbah  industri  (Anastas  dan  Zimmerman,  2003).  Tahap  pertama  dari  model holistic zero  waste management adalah penerapan prinsip diolah-daur ulang  ( cradle to cradle ), yang akan mengurangi pemborosan dalam produksi barang dalam industri suatu barang (Black dan Philips, 2010, Braungart dkk., 2007, Paez dkk., 2004).
Limbah  industri  yang  menjadi  produk  sampingan  yang  dihasilkan  dari  industri,  akan  bisa menjadi  di  daur  ulang,  dan  membentuk  simbiosis  mutualisme  dari  industri  tersebut  (Lin,  2012, Termsinvanich, dkk., 2013). Model  diolah-daur  ulang,  juga  akan menjadi unsur penting dari filosofi pengolahan  limbah,  khususnya  jika  didasarkan  pada  efektivitas  untuk  penggunaan  material  dalam produksi barang. Model Holistik Zero  Waste  Management dengan pola diolah-daur ulang, juga akan mendukung dan mendorong pembangunan lingkungan yang berkelanjutan secara menyeluruh.
Tahap kedua, melakukan kegiatan konsumsi yang berkelanjutan untuk meminimalisir produksi limbah.  Konsumsi  sumber  daya  yang  berkelanjutan  adalah  untuk  mencapai  tujuan  dari holistic  zero waste management . Konsumsi yang berkelanjutan bukan berarti mengonsumsi secara sedikit, namun mengonsumsi  secara  efisien  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup,  sehingga  berdampak  minimnya limbah  dan  kerusakan  lingkungan  (Jackson,  2005,  UNEP,  1999).  Konsumsi  yang  berlebihan  akan mendorong lahirnya limbah yang berlebihan (Clapp, 2002, Gutberlet, 2003, Wahab dan Lawal, 2011). Praktik  konsumsi  yang  berkelanjutan  akan  mendorong  perilaku  konsumsi  yang  bertanggungjawab sehingga  akan  tumbuh  budaya zero  waste  management .  Selain  itu,  akan  berakibat  mencegah terjadinya  limbah  yang  tidak  diinginkan  dan  berlebihan.  Konsumsi  berkelanjutan  merupakan transformasi yang sistematis dalam sistem industri yang tidak efisien.
Tahap  ketiga,  pengelolaan  dan  pengolahan  tanpa  limbah.  Model holistic  zero  waste management ,  merupakan  sistem  yang  mengintegrasikan  teknologi  menghindari  timbulnya  limbah, melakukan  daur  ulang  limbag  dan  pengolahan  limbah  secara  canggih.  Dalam  sistem  pengolahan limbah secara tradisional, sampah dianggap produk yang habis masa pakainya. Oleh karena itu teknik pengolahannya  adalah  pengumpulan-pengangkutan-pembuangan  sampah  ke  tempat  pembuangan sampah ( end of pipe solution ). Dalam model holistic zero waste management , limbah di transformasi menjadi  limbah  yang  bisa  di  jadikan  produk  konsumsi  kembali.  Sistem  yang  demikian  merupakan kombinasi antara pengelolaan limbah yang terpadu dan filosofi nol limbah (Zaman, 2014).
Tahap  keempat,  dibentuknya  kebijakan  dan  regulasi  atau  peraturan  tanpa  limbah.  Kebijakan dan  regulasi  nol  limbah  akan  berfokus  pada  penyelesaian  limbah  secara  spesifik,  seperti  pengolahan tanpa menghasilkan sampah, hingga implementasi kebijakan tanpa limbah yang holistic (Yoo dan Yi, 2014,  Zotos,  dkk.,  2009).  Banyak  kota  di  dunia  telah  menerapkan  nol  limbah  dengan  strategi, kebijakan dan perencanaan pengelolaan limbah yang baik. Kebijakan dan regulasi tentang zero waste management , penting untuk menjadi arah dan panduan dalam menerapkan zero waste di semua sektor masyarakat.  Timlett  dan  Williams,  (2011)  mengusulkan  model  ISB  (infrastruktur,  pelayanan  dan perilaku  masyarakat),  menjadi  parameter  dalam  mengukur  keberhasilan zero  waste  management . Model  ISB,  akan  bisa  digunakan  oleh  praktisi  limbah  dalam  merencanakan  pengelolaan  limbah  dan melakukan daur ulang limbah berdasar situasi dan konteks perilaku masyarakat. Alat ukur lain adalah indeks zero  waste (disingkat  ZW).  Indeks  ZW  akan  menjadi  alat  ukur  dalam  mengukur  potensi
material  murni  yang  bisa  diolah  oleh  sistem zero  waste  management .  Zaman  dan  Lehman  (2013), memprediksi  bahwa  indeks  ZW  akan  bisa  memprediksi  pemulihan  lingkungan  dari  sistem pengelolaan limbah dengan mengukur arus balik dari limbah industri.

## 3.5 Pendekatan  Holistic  Zero  Waste  Management  sebagai  Solusi  Praktik  Daur  Ulang  Palsu Limbah B3
Pembuangan  limbah  B3,  memerlukan  langkah  yang  cermat  dan  terukur  dalam  pengelolan limbah  B3  agar  menjadi  efektif.  Efektivitasnya  pengelolaan  limbah  B3  akan  sangat  ditentukan  pada pengolahan  limbah  B3  sebelumnya,  misalnya  pengumpulan,  pencegahan,  minimalisasi,  pengolahan limbah B3. Dengan demikian, pembuangan limbah B3 merupakan kegiatan yang multi tahapan yang terdiri dari semua tahapan yang sudah dilakukan dari awal hingga akhir. Pengelolaan limbah B3 juga bisa  sangat  bergantung  pada  strategi  dan  teknis  pelaksanaan  pengolahan  limbah  yang  di  rancang. Strategi pengelolaan limbah B3 harus dirancang untuk mengurangi kuantitas dan kualitas limbah B3, sehingga akan memudahkan dalam pembuangan akhir limbah B3.
Merujuk pada model holistic zero waste management diatas, penulis akan mengajukan gagasan pengelolaan  limbah  yang  memodifikasi  dari  model holistic  zero  waste  management .  Ada  beberapa tahapan  yang  perlu  dilakukan  agar  bisa  menerapkan  model holistic  zero  waste  management dalam pengelolaan limbah B3. Tahap pertama , membuat regulasi dan pengawasan yang ketat dalam praktik produksi barang di dunia industri yang menghasilkan produk sampingan berupa limbah B3. Regulasi yang  dibuat  oleh  pemerintah  serta  pengawasannya  terhadap  praktik  industri,  harus  secara  efektif menekan pihak industri dalam melakukan kecurangan dalam produksi limbah B3 dan pengelolaannya. Praktik  daur  ulang  palsu  pada  kasus  limbah  B3,  perlu  di  berantas  oleh  pemerintah  agar  produksi limbah B3 bisa ditekan pada titik yang paling rendah.
Tahap  kedua ,  melakukan  upaya  pengendalian,  daur  ulang  dan  pemisahan  kandungan  limbah B3  menjadi  limbah  yang  terkendali  dan  aman  bagi  lingkungan.  Ada  beberapa  model  pengendalian limbah  B3. Pertama ,  melakukan  pembakaran  terhadap  limbah  B3.  Yang  dimaksud  dengan  metode pembakaran  adalah  metode  pembuangan  akhir  untuk  limbah  B3  yang  tidak  dapat  didaur  ulang, dikurangi  atau  disimpan  denga  naman  di  tempat  pembuangan  akhir  (TPA)  limbah  B3.  Metode pembakaran merupakan proses oksidasi akhir, di mana limbah B3 diubah menjadi oksigen yang ada di  udara,  menjadi  gas  dan  residu  padat  yang  tidak  mudah  terbakar.  Oleh  karena  itu  metode pembakaran  merupakan  proses  pengurangan  volume  dari  timbal  berat,  detoksifikasi  dan  pemulihan energi.
Berdasarkan  kisaran  suhu  operasional  untuk  melakukan  pembakaran  limbah  B3,  maka  proses ini diklasifikasikan menjadi insinerasi  suhu  tinggi dan  rendah. Limbah B3 dapat dibakar secara baik oleh  individu  atau  fasilitas  indsutri  yang  sudah  ada,  seperti  semen  dan  kapur,  ketel  uap  industri  dan asap  peledak,  dan  lain-lain.  Proses  pembakaran  seperti  itu  bisa  diistilahkan  “insinerasi  bersamaan”. Produk dari proses insinerasi ini akan dilepaskan ke atmosfir dan residu yang padat dan beracun akan ditimbun. Produksi gas sampingan dari insinerasi akan terkontaminasi dengan sejumlah kecil senyawa organik yang berbahaya. Penting untuk memperhatikan tentang menghindari perpindahan limbah dari fase padat atau cair ke fase gas, dengan memasang peralatan pembersih gas yang tepat.
Secara  umum,  limbah  berbahaya  yang  bisa  dilakukan  pembakaran  adalah  limbah  yang  secara biologis  berbahaya,  limbah  yang  tahan  terhadap  biodegradasi,  dan  persisten  di  lingkungan,  limbah cair  yang  mempunyai  titik  nyala  di  bawah  40 0 celcius,  sampah  yang  tidak  dapat  dibuang  di  tempat pembuangan  sampah  yang  aman,  limbah  mengandung  organ  yaitu  halogen,  timbal,  merkuri, cadmium, zinc, nitrogen, fosfor atau belerang. Namun dari sudut pandang ekonomi dan teknis, hanya limbah  organik  berbahaya  yang  paling  cocok  dilakukan  pembakaran.  Misalnya,  limbah  pelarut, minyak bekas, emulsi minyak dan campuran  minyak, limbah plastic, karet dan lateks, limbah rumah sakit,  limbah  pestisida,  limbah  kilang  seperi  tar  asam  dan  tanah  liat  bekas,  limbah  fenolik,  limbah minyak  dan  lilin,  sampah  organik  yang  mengandung  halogen,  sulfur,  fosfor  atau  senyawa  nitrogen, benda padat yang terkontaminasi bahan kimia berbahaya seperti tanah mengandung minyak, kapasitor yang mengandung PCB, air terkontaminasi bahan kimia berbahaya.
Pengoperasian  proses  pembakaran  sampah  limbah  B3,  akan  menjadi  efektif  sangat  tergantung pada tiga hal, yaitu (1) suhu waktu pencampuran dimana suhu harus cukup tinggi agar limbah dapat dimusnahkan  secara  menyeluruh,  sehingga  kemungkinan  terlepasnya  limbah  yang  tidak  terbakar  ke atmosfir  sangat  rendah,  (2)  semakin  lama  limbah  disimpan  di incinerator ,  maka  semakin  baik  pula
pemusnahannya.  Meski  demikian,  waktu  disimpan  yang  lebih  lama  di incinerator ,  akan  berakibat volume incinerator menjadi lebih tinggi. (3) tingkat pencampuran antara limbah dengan oksigen yang tersedia di udara juga merupakan parameter yang penting dalam pembakaran limbah.
Kedua , dilakukan proses imobilisasi. Proses imobilisasi adalah proses di mana limbah B3 yang dicampur  dengan  bahan-bahan  yang  cenderung  matriks  padar  yang  sangat  kedap  air,  sehingga  akan bisa  menangkap  atau  memperbaiki  limbah  di  dalam  struktur  kandungannya.  Mekanisme  imobilisasi limbah  B3  biasanya  menggunakan  beberapa  bahan  yang  mengandung  senyawa  organik  dan organologam.  Imobilisasi  dapat  dicapai  melalui  beberapa  tahapan  yaitu  stabilisasi  dan  solidifikasi. Proses  solidfikasi  adalah  proses  dimana  massa  padat  monolit  akan  memiliki  struktur  kimia  yang mampu  diangkut  dalam  bentuk  potongan  yang  berukuran  sesuai  dengan  wadah  sekunder.  Stabilisasi kimia  adalah  proses  imobilisasi  sub  unsur  beracun  dengan  mereaksikannya  secara  kimia  sehingga menghasilkan senyawa yang tidak larut dalam kisi kristal yang stabil.
Proses  stabilisasi  merupakan  proses  dimana  limbah  dalam  bentuk  lumpur  atau  semi  padat dicampur  dengan  bahan  penggembur,  seperti  abu  bubuk,  untuk  menghasilkan  padatan  berstruktur padat  berbutir  kasar,  yang  mudah  untuk  diangkut  ke  tempat  pembuangan  akhir  limbah  B3.  Semua proses  imobiliasi  limbah  B3  ini  akan  menghasilkan  suatu  bahan  yang  penempatan  fisiknya  tidak menimbulkan dampak lingkungan atau masalah kesehatan bagi masyarakat setelah di buang. Berbeda dengan  metode  insinerasi,  proses  imobilisasi  merupakan  teknik  pembuangan  sampah  yang  kurang maksimal,  lebih  tepatnya  dianggap  sebagai  tempat  peralihan  antara  tahap treatment limbah  dan pembuangan akhir limbah.
Proses  stabilisasi  dan  solidifikasi  dapat  dibedakan  menjadi  lima  kategori,  yaitu  (1)  pemadatan berbahan  dasar  semen  (proses  perbaikan  kimia),  (2)  pemadatan  berbahan  dasar  kapur,  (3)  teknik polimer organik, (4) teknik enkapsulasi termoplastik, (5) verifikasi atau klasifikasi. Teknik solidifikasi berbahan dasar semen biasanya digunakan untuk lumpur yang terkontaminasi logam berat dan limbah radioaktif. Proses ini menggunakan semen portland dan lumpur dengan bahan tambahan, seperti abu untuk membentuk massa monolitik seperti batu. Bahan tersebut biasanya dibiarkan mengering setelah ditempatkan  di  tempat  pembuangan  akhir  limbah.  Teknik  berbasis  semen,  banyak  berhasil  dalam pengendapan logam berat. PH campuran semen yang tinggi cenderung mempertahankan bahan dalam bentuk  garam  hidroksida  atau  karbonat  yang  tidak  larut.  Ion  logam  juga  dapat  diserap  ke  dalam matriks semen.
Ada beberapa kelebihan jika menggunakan teknik campuran semen, yaitu (1) bahan aditif yang tersedia  bisa  didapatkan  dengan  harga  murah,  (2)  tekniknya  berkembang  dengan  baik  dan  toleran dengan variasi bahan kimia dalam lumpur, (3) peralatan pemrosesan mudah dioperasikan dan mudah tersedia.  Adapun  kelemahannya,  yaitu  (1)  semen  dan  bahan  tambahan  lainnya  menambah  secara signifikan berat dan massa lumpur, (2) campuran semen dan limbah menjadi berkekuatan rendah dan seringkali  rentan  mengalami  pencucian  kontaminan,  (3)  adanya  garam  Mn,  Sn,  Cu,  dan  Pb  akan meningkatkan  waktu  pengendapan  dan  mengurangi  kekuatan  fisik  matriks  semen,  dan  (4)  bahan organik seperti tanah liat akan menghambat proses pengendapan.
Proses  solidifikasi  berbahan  dasar  kapur,  umumnya  digunakan  untuk  senyawa  anorganik berbahaya  dan  umumnya  tergantung  pada  reaksi  kapur  dengan  butiran  halus  yang  bahannya mengandung silika dan air untuk menghasilkan bahan yang mengeras. Bahan seperti ini biasa disebut dengan beton pozzolonic . Pencampuran lumpur anorganik dan bahan tambahan semen bisa digunakan dalam  teknik  ini.    Kedua  bahan  ini  merupakan  bahan  produk  limbah  yang  harus  dibuang.  Proses  ini akan  dapat  mereduksi  potensi  kontaminasi  limbah.  Bahan  akhir  yang  dihasilkan  dari  proses solidifikasi akan diperbolehkan di kerungkan di tempat pembuangan akhir limbah. Keuntungan teknik ini adalah (1) bahan tambahan tidak mahal dan tersedia secara luas, (2) peralatan pemrosesan mudah dioperasikan.  Namun  demikian,  produk  yang  berat  dan  besar  serta  kontaminan  dari  produk  tersebut merupakan kelemahan dari teknik ini.
Kategori  ketiga,  teknik  polimer  organik.  Teknik  ini  basa  digunakan  dalam  proses  urea- formaldehida.  Dalam  proses  ini,  monomer  organik  akan  ditambahkan  ke  limbah  dan  tercampur  rata. Proses  katalisasi  akan  dilakukan  ke  dalam  campuran  dan  pencampuran  berlanjut  sampai  katalis terdispersi.  Campuran  itu  kemudian  dibiarkan  mengeras  dalam  wadah  lain.  Bahan  yang terpolimerisasi  membentuk  massa  seperti  spon  yang  memerangkap  partikel  padat  limbah  sekaligus memungkinkan  adanya  cairan  untuk  melarutkan  diri.  Massa  polimer  dapat  dikeringkan  sebelum dibuang tetapi seringkali dikubur  tanpa dikerangkan dalam  wadah.  Teknik  ini dapat diterapkan pada
lumpur  basah  atau  kering  dan  menghasilkan  campuran  polimer  limbah  dengan  kepadatan  rendah. Bahan  katalis  yang  digunakan  dalam  proses  urea-formadehida  adalah  asam  kuat  yang  logamnnya mudah  larut  (pl-rendah)  sehingga  ada  kemungkinan  keluarnya  logam  dengan  cairan  tidak terperangkap dalam matrik resin selama proses polimerisasi.
Kategori  keempat,  teknik  enkapsulasi  termoplastik.  Bahan-bahan  non-plastik  seperti  aspal, bitumen, polietilen, poli propilena dan kaleng nilon seringkali digunakan untuk membuat pelapis atau pelindung diatas limbah. Bahan plastik yang digunakan umumnya adalah plastik organik yang mampu melunak dan mengeras secara fleksibel saat dipanaskan dan didinginkan. Teknik ini akan mengambil keuntungan  dari  sifat  fisikawi  tersebut.  Limbah  padat  yang  dikerangkan  dicampur  dengan  bahan polimer  ubin  dan  dipanaskan  hingga  suhu  yang  lebih  tinggi,  lalu  dibiarkan  hingga  dingin.  Saat campuran  mendingin,  matriks  akan  mengeras,  dengan  membentuk  jaket  polimer  tipis  diatas  massa limbah.  Seringkali  belerang  ditambahkan  ke  dalam  matriks  enkapsulasi  untuk  meningkatkan ketahanan  fisik  dan  integritas  struktural.  Penghalang  polimer  yang  tahan  akan  mencegah  limbah terkontaminasi larut dalam lingkungan.
Proses  enkapsulasi  akan  memberikan  pengendalian  yang  tinggi  terhadap  pelepasan  limbah berbahaya dalam jumlah yang tidak diinginkan ke lingkungan. Keuntungan dari proses ini adalah  (1) lumpur yang distabilkan melalui proses ini benar-benar terisolasi dari lingkungannya dan oleh karena itu, kontaminan yang sangat larut dapat disimpan dengan mudah, (2) biasanya tidak diperlukan wadah sekunder dalam proses ini. Kelemahan model enkapsulasi adalah bahan yang digunakan dalam proses ini  mahal  dan  mudah  terbakar,  sehingga  memerlukan  perawatan  khusus  dalam  tahap  operasionalnya dengan menggunakan alat yang khusus pula.
Kategori  kelima,  verifikasi  atau  klasifikasi.  Proses  ini  dilakukan  dengan  limbah  berbahaya dicampur  dengan  silika  dan  dipanaskan  dalam  suhu  yang  sangat  tinggi  dan  dibiarkan  mendingin menjadi  padatan  suhu  seperi  kaca  yang  dapat  dengan  mudah  dibuang.  Proses  pemanasan  ini dihasilkan  dengan  menggunakan  elektroda  grafit  yang  ditanam  dalam  campuran  limbah  dan  diberi tegangan tinggi. Karena konsumsi energi sistem ini yang sangat tinggi, penerapannya hanya terbatas pada limbah radioaktif tingkat tinggi atau limbah berbahaya lainnya.
Ketiga ,  yaitu  pengelolaan  tempat  pembuangan  akhir  limbah  B3.  Tempat  pembuangan  akhir merupakan fasilitas pembuangan dimana limbah B3 ditempatkan dan disimpan di dalam tanah. Jenis tempat pembuangan akhir (TPA) limbah B3 dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok. Pertama, proses penguraian limbah dimana dalam proses detoksifikasi terjadi di dalam TPA menggunakan mekanisme pengenceran  dan disperse serta  penyebaran  perkolasi  ke  dalam  lapisan  geologi  bumi.  Kedua,  proses isolasi  limbah  yang  bertujuan  limbah  terisolasi  dan  air  lindi  dari  lingkungan  sekitar  dalam  jangka waktu  yang  cukup  lama.  Lokasi  yang  menjadi  penyimpanan  limbah  B3  dirancang  khusus  untuk menampung  limbah  tanpa  batas  waktu,  namun  juga  memungkinkan  identifikasi  dan  pengambilan  di kemudian hari.
Pengisian  lokasi  TPA  limbah  dapat  di  laksanakan  dengan  tiga  model.  Pertama,  pembuangan bersama  ( co-disposal ),  dimana  limbah  disimpan  bersama  atau  ke  dalam  limbah  rumah  tangga  atau limbah serupa dengan tujuan mengambil keuntungan dari proses pelemahan yang terjadi pada limbah tersebut.  limbah  harus  dinilai  secara  kritis  sebelum  dimasukkan  dalam  TPA  limbah  yang  bisa dipastikan mampu diolah dengan limbah rumah tangga.  Kedua, model mono-disposal dimana semua limbah  yang  memiliki  bentuk  fisikawi  dan  kimiawi  umumnya  sama,  seringkali  ditampung  dalam bentuk  lumpur.  Setelah  disimpan,  limbah  belum  tentu  dalam  bentuk  fisik  yang  sama.  Misalnya, lumpur yang tertinggal umumnya diperbolehkan untuk mengeringkan air, namun biasnya tetap dalam bentuk kimia yang sama. Limbah yang sangat berpolusi biasanya tidak dibuang dengan cara ini.
Model multi-disposal dimana model pembuangan limbah kimia yang berbeda pada tempat yang sama  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  potensi  dari  masing-masing  limbah.  TPA  limbah  merupakan cara  pembuangan  limbah  berbahaya  yang  paling  umum  digunakan.  Secara  teknologi,  ini  dianggap sebagai metode pembuangan yang tidak canggih. Meski demikian menginta kenyataan bahwa hal ini merupaka  cara  yang  sederhana  dan  perlu  hati-hati  dalam  merancang  tempat  pembuangan  sampah limbah  yang  tepat,  khususnya  tempat  penimbunan  limbah  B3.  Tempat  pembuangan  sampah  harus dirancang  dan  dioperasikan  dengan  baik  sesuai  dengan  kepentingan  kesehatan  masyarakat  dan lingkungan yang perlu dilindungi.
TPA  limbah  yang  aman  harus  aman  secara  lingkungan  dan  teknis  harus  memasukkan perlindungan  dalam  desainnya.  Mislanya,  memasang  pelapis  perlindungan  yang  sangat  kedap  air
(bahan  sintetis  atau  tanah  liat)  untuk  melindungi  air  tanah  dari  air  lindi  yang  terkontaminasi  dan beracun serta pengendalian limpasan. Hal lain adalah penyediaan penutup dari bahan kedap air (tanah liat) yang melapisi TPA dan lereng untuk meminimalkan infiltrasi dan memungkinkan limpasan yang cukup  serta  menghindari  genangan  air.  Berikutnya,  dilakukan  pemasangan  sistem  pengumpulan  dan pengolahan  lindi  yang  memadai  ditambah  sumur  pantau.  Oleh  karena  itu  pemilihan  lokasi  TPA limbah  yang  aman  harus  mencakup  identifikasi  karakteristik  tanah  dan  batuan,  tingkat  air  tanah, tingkat banjir, akses terhadap transportasi dan akseptabilitas, dan lain-lain. Selain itu, sistem timbunan sampah  berlapis  ganda  akan  sangat  aman  bagi  limbah.  Sistem  berlapis  ini  untuk  mencegah  migrasi limbah  seperti  air  lindi  keluar  dari  TPA  ke  permukaan  air  bawah.  Pelapis  harus  dibuat  dari  bahan yang  memiliki  sifat  kimia  serta  kekuatan  dan  ketebalan  yang  cukup  mencegah  kegagalan  karena  (1) gradien  tekanan,  (2)  kontak  fisik  dengan  limbah  atau  air  lindi  yang  terpapar,  (3)  kondisi  iklim,  (4) tegangan instalasi, (5) tegangan pengoperasian sehari-hari.
Keempat ,  pembuangan  limbah  B3  pada  sumur  dalam.  Metode  ini  dilakukan  dengan penempatan  dan  pembuangan  limbah  cair  di  reservoir  yang  dapat  diterima  secara  geologis.  Limbah pada juga dapat ditempatkan pada formasi geologi yang seharusnya homogen, padat, masif dan harus menjamin stabilitas  hidrologi dan mekanik.  Diantara berbagai metode pembuangan limbah B3, yang paling  ekonomis  adalah  penempatan  limbah  di  fasilitas  pembuangan  limbah  lahan  dangkal.  Selain unsur  anorganik  dari  limbah  tersebut,  sebagian  besar  terdiri  dari  bahan  organik  dan  cairan, kontaminan limbah bersama dengan air infiltrasi menghasilkan lindi yang dapat diangkut keluar dari fasilitas  di  bawah  pengaruh  bahan  kimia  di  tempat  dan  gradien  hidraulik,  untuk  menghambat pergerakan kontaminan, maka TPA biasanya berlokasi di tempat geologis dengan lapisan tanah halus.
Kelima ,  metode  pembuangan  limbah  di  lepas  pantai.    Metode  pembuangan  limbah  di  lepas Pantai  sebagian  besar  terdiri  dari  beberapa  cara,  yaitu  (1)  pembuangan  ke  laut,  (2)  pembakaran  ke laut,  (3)  dan  ekspor.  Cara  pembuangan  yang  terakhir  terdiri  dari  ekspor  langsung  limbah  berbahaya daru satu tujuan ke tempat lain. Bisa berupa  perpindahan antara satu negara  ke negara lain atau satu wilayah  ke  wilayah  lain.  Landasan  utama  pergerakan  tersebut  secara  teoritis  adalah  karena  alasan teknis atau ekonomis. Namun demikian, dalam praktiknya seringkali pergerakan limbah yang sangat beracun  dari  dunia  barat,  dimana  berhadapan  dengan  undang-undang  yang  sangat  ketat  tentang pembuangan  limbah.  Faktanya,  negara  yang  menampung  limbah  berbahaya,  seringkali  kurang memperhatikan pembuangan limbah yang aman.
Pembuangan  limbah  ke  laut  merupakan  pembuangan  limbah  yang  sudah  lazim  dilakukan dibanyak negara. Metode ini menganut prinsip pengenceran dan terurai yaitu ketika limbah di buang kelaut,  limbah  tersebut  disebarkan  ke  laut  sehingga  segera  diencerkan  hingga  pada  konsentrasi  yang dampaknya  sangat  kecil.  Oleh  karena  itu,  hanya  limbah  yang  bisa  diurai,  dinetralkan  atau ditransformasikan melalui proses mikorbiologi dan kimia alami dilingkungan laut yang bsia dibuang ke laut. Pembuangan bahan organik yang sangat beracun dan tidak dapat diurai atau persisten harus di gagalkan dalam model ini.
Tahap ketiga , pemerintah membuat kebijakan yang mampu membangun kesadaran hukum bagi setiap individu di masyarakat untuk bertindak konsumtif yang berkelanjutan. Masyarakat yang sehari- hari melakukan kegiatan konsumsi, akan menghasilkan produk sampingan limbah baik limbah rumah tangga  dan  industri.  Kedua  limbah  tersebut  harus  dikendalikan  hingga  pada  titik  nol  limbah,  agar tidak  menjadi  beban  yang  berat  bagi  tahap  pengendalian  limbah  dan  pembuangan  akhir  limbah. Pemisahan  sampah  dan  limbah  B3  perlu  dilakukan  oleh  setiap  anggota  masyarakat,  sehingga  akan memudahkan dalan pengelolaan limbah B3 pada tahap selanjutnya, apakah di daur ulang, dipisahkan, di insinerasi, ditimbun secara geologis.
Tahap keempat , pembentukan indeks zero  waste management yang menjadi tolok ukur dalam pengelolaan  limbah  B3, pengendalian  individu  dan  industri  memproduksi  limbah  B3,  dan kesadaran hukum bagi masyarakat secara luas akan daur ulang dan pengolahan lombah B3 yang tepat dan aman bagi  lingkungan.  Indeks zero  waste akan  memudahkan  bagi  pemerintah,  pemerhati  lingkungan, koalisi  masyarakat  sipil,  untuk  turut  mengawasi  jalannya  implementasi  dari  penegakan  peraturan pengelolaan  limbah  B3  yang  aman  dan  tepat  bagi  lingkungan.  Selama  ini,  di  Indonesia  belum diterapkan indeks zero waste, sebagai dasar bagi pemaku kebijakan publik, dalam membuat kebijakan hukum lingkungan yang tepat dan aman.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Praktik  pengolahan  limbah  B3  melalui  daur  ulang  palsu,  yang  banyak  terjadi  di  Indonesia, disebabkan  karena  paradigma  pengelolaan  dan  pengolahan  limbah  B3  yang  masih  bersifat konvensional,  yaitu  pengumpulan,  pemindahan,  penampungan  dan  penimbunan.  Akibatnya,  banyak terjadi  kerusakan  lingkungan  dan  korban  manusia  yang  terpapar  air  lindi  dari  limbah  B3  atau  zat kontaminan  yang  bocor  di  dalam  lingkungan.  Konsep  pengelolaan  dan  pengolahan  limbah  B3, seharusnya  beralih  kepada  konsep  yang  bisa  mereduksi  sebesar-besarnya  resiko  dari  bahaya  limbah B3  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  yang  dilakukan  tidak  hanya bergeser  dari  model  konvensional  ke  model zero  waste  management ,  akan  tetapi  harus  melompat kepada model holistic zero waste management .
Ada empat tahapan yang harus dilakukan dalam implementasi holistic zero waste management dalam  pengelolaan  dan  pengolahan  limbah  B3  yang  tepat  dan  aman  bagi  lingkungan.  Pertama, pembuatan  regulasi  dan  pengetatan  yang  mampu  menekan  sebesar-besarnya  dalam  proses  produksi barang  yang  dilakukan  industri  untuk  menghasilkan  produk  sampingan  limbah  B3.  Proses pengendalian di tingkat hulu dalam produksi limbah B3, mutlak dilakukan untuk mengurangi jumlah dan kualitas limbah B3 yang tidak terkendali. Kedua, melakukan upaya pengelolaan dan pengolahan limbah B3 yang bisa mengendalikan limbah tersebut sehingga aman bagi lingkungan. Proses ini bisa berupa  pembakaran,  imobilisasi,  pembuatan  tempat  pembuangan  akhir  limbah  yang  aman  terhadap lingkungan. Ketiga, pemerintah membuat kebijakan yang membangun kegiatan konsumsi masyarakat yang  berkelanjutan.  Keempat,  pemerintah  membuat  indeks zero  waste baik  model  ISB  yang  dibuat oleh  Timlett  dan  Williams,  (2011)  atau  indeks  zero  waste  yang  dibuat  oleh  Zaman  dan  Lehman (2013).

## 4.2 Saran
Kementerian  Lingkungan  Hidup,  atau  penegak  hukum  seperti  hakim,  kejaksaaan  agung  dan kepolisian  yang  menangani  kasus-kasus  kejahatan  daur  ulang  palsu  pengolahan  limbah  B3  perlu kiranya  mengadopsi  pendekatan holistic  zero  waste  management .  konsekuensinya,  kebijakan penegakan  pengolahan  limbah  B3  oleh  industri  dan  kegiatan  konsumsi  masyarakat  perlu  di  kontrol dan di awasi secara ketat. Selain, itu diperlukan hukuman maksimal bagi pelanggar yang  melakukan penimbunan  limbah  B3  yang  tidak  sesuai  prosedur  pengolahan  limbah  yang  aman  bagi  lingkungan. Hukuman  itu  bisa  berupa  pencabutan  ijin  usaha  dan  denda  untuk  pemulihan  kerusakan  lingkungan disebabkan pengolahan limbah B3 yang keliru.

## DAFTAR PUSTAKA
Anastas,  Paul  T.,  Zimmerman,  Julie  B.  (2003).  Peer  reviewed:  design  through  the  12  principles  of  green engineering. Environ. Sci. Technol . 37 (5). Retrieved from http://dx.doi.org/10.1021/es032373g.
Black, J.T., Phillips, D.T. (2010). The lean to green evolution. Ind. Engr. 42 (6).
Braungart,  Michael,  McDonough,  William,  Bollinger,  Andrew.  (2007).  Cradle-to-cradle  design:  creating healthy emissions e a strategy for eco-effective product and system design. J. Clean. Prod. 15. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.08.003.
Carrico,  M.,  Kim,  V.  (2014). Expanding  zero-waste  design  practices:  a  discussion  paper . Int.  J.  Fashion  Des. Technol. Educ. 7 (1).
Clapp, Jennifer. (2002). The distancing of waste: overconsumption in a global economy . Confront. Consum. Comella,  Philip  L.  (1993).  "Understanding  a  sham:  When  is  recycling, treatment ." BC  Envtl.  Aff. L.  Rev.  Vol.
20 .
EPA's Handling of the Marine Shale Case. (1990).  Hearing  before the Subcomm. on Environ-mental, Energy, and  Natural  Resources  of  the  House  Comm.  on  Government  Operations,  101st  Cong., 1st  Sess.  41, (statement  of  Roy  Varando,  Coordinator  of  Louisiana  Department  of  Environmental  Quality) [hereinafter Marine Shale Hearing].
Gutberlet, Jutta. (2003). Cities, consumption, and the generation of waste. Aviso 11. Jackson, Tim. (2005). Motivating Sustainable Consumption: a Review of Evidence on Consumer Behaviour and Behavioural  Change . Sustainable  Development  Research  Network,  Surrey .  Retrieved  from http://www.c2p2online.com/documents/MotivatingSC.pdf.
Lin,  K.N.  (2012).  Cradle  to  cradle  at  CSC:  through  integrated  recycling  system  and  industrial  symbiosis . In: Paper Read at AISTech e Iron and Steel Technology Conference Proceedings.
M.  Narayana  Rao,  Razia  Sultana,  Sri  Harsha  Kota,  A.  Shah,  dan  N.  Davergave.  (2016).  Solid  and  hazardous waste management: science and engineering. Butterworth-Heinemann.
Martins, I.S.B., Sampaio, C.P., Perez, U. (2013). Waste prevention and reuse of synthetic textiles: a case study in  a  Brazilian  garment  industry .  In:  Paper  Read  at  Green  Design,  Materials  and  Manufacturing Processes e Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable Intelligent Manufacturing. SIM.
Niinimaki, Kirsi. (2013). A renaissance in material appreciation: case study in zero waste fashion . J. Text. Des. Res. Pract. 1 (1).
Paez,  O.,  Dewees,  J.,  Genaidy,  A.,  Tuncel,  S.,  Karwowski,  W.,  Zurada,  J.  (2004).  The  lean  manufacturing enterprise: an emerging sociotechnological system integration. Hum. Factors Ergon. Manuf. 14 (3). Qingbin Song, Jinhui Li, dan Xianlai Zeng. (2015). "Minimizing the increasing solid waste through zero waste strategy." Journal of Cleaner Production Vol. 104 .
Termsinvanich, P., Thadaniti, S., Wiwattanadate, D. (2013). Conceptual model for effective implementation of industrial symbiosis: a case study of Mab-Ta-Phut industrial estate. Mediterr. J. Soc. Sci. 4 (1). Tian Song. (2016). "An impossible ideal: the use and misuse of zero waste." RCC Perspectives Vol. 3.
Timlett,  R.,  Williams,  I.D.  (2011).  The  ISB  model  (infrastructure,  service,  behaviour):  a  tool  for  waste practitioners. Waste Manag. 31 (6). UNEP. (1999). Changing consumption patterns . Ind. Environ. 22 (4). Van Guilder, Cliff. (2018). Hazardous waste management: an introduction. Stylus Publishing, LLC. Wahab, A.B., Lawal, A.F. (2011). An evaluation of waste control measures in construction industry in Nigeria. Afr. J. Environ. Sci. Technol. 5 (3).
Yoo,  Kee-Young,  Yi,  Sora.  (2014).  Evaluation  and  development  of  solid  waste  management  plan:  a  case  of Seoul  for  past  and  future  10  years. J.  Mater.  Cycles  Waste  Manag. Retrieved  from http://dx.doi.org/10.1007/s10163-014-0294-2.
Zaman, A.U. (2014). Identiﬁcation of key assessment indicators of the zero waste management systems. Ecol. Indic. 36.
Zaman,  A.U.,  Lehmann,  S.  (2013).  the  zero  waste  index:  a  performance  measurement  tool  for  waste management systems in a “zero waste city”. J. Clean. Prod. 50. Zaman,  Atiq  Uz.  (2015).  "A  comprehensive  review  of  the  development  of  zero  waste  management:  lessons learned and guidelines." Journal of Cleaner Production Vol. 91.
Zotos,  G.,  Karagiannidis,  A.,  Zampetoglou,  S.,  Malamakis,  A.,  Antonopoulos,  I.S.,  Kontogianni,  S., Tchobanoglous,  G.  (2009).  Developing  a  holistic  strategy  for  integrated  waste  management  within municipal  planning:  challenges,  policies,  solutions  and  perspectives  for  Hellenic  municipalities  in  the zero-waste, lowcost direction. Waste Manag. 29 (5).