## TINJAUAN  NORMATIF TERHADAP  TINGKAT  PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN PERADILAN
ADMINISTRASI NEGARA AUSTRIA Rohendra  Fathammubina,  S.H., M.H
Fakultas  Hukum,  Universitas  Singaperbangsa  Karawang Jl.  H.S Ronggowaluyo,  Teluk  Jambe  Timur  Karawang rohendra.fathammubina@gmail.com
Naskah diterima:  27 Juli;  direvisi:  24 Agustus;  disetujui:  30 Agustus

## ABSTRAK
Indikator dari eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman yaitu  peradilan administrasi  negara  yang  bebas  dan  mandiri  yang  dapat  mengakomodir  berbagai bentuk  persoalan  sebagai  pengejawantahan  hukum  dinamis.  Penelitian  mencoba mengkaji  tingkat  peradilan  administrasi  di  negara  Indonesia  dan  Austria  di  mana perlunya  suatu  pengkajian  peran  peraturan  perundang-undangan  dan  penegak hukum  untuk  mewujudkan  peradilan  yang  lebih  independen  dan  akuntabel sehingga  dapat  mencapai  cita  negara  hukum  dan  maksud  pembentukan  sistem kekuasaan  kehakiman  terhadap  peran  dan  eksistensi  peradilan  administrasi  yang merepresentasikan  ciri  negara  hukum  yang  seyogianya  ditujukan  bagi  kepentingan dan  kemaslahatan  rakyat,  khususnya  dalam  konteks  Indonesia.  Penelitian  ini mencoba  menjawab  terhadap  dinamika  pengaturan  Peradilan  Administrasi  di Republik  Indonesia  dan  Peradilan  Administrasi  di  Republik  Austria.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  bersifat  normatif.  Adapun  bentuk  kekuasaan kehakiman  di  berbagai  negara  didasarkan  pada:  pertama,  bentuk  kekuasaan lembaga  peradilan,  berlaku  konsep  “ rule  of  law ”.  Menurut  konsep  “ rule  of  law ” tidak  ada  perbedaan  forum  peradilan  bagi  rakyat  biasa  dan  pejabat  administrasi negara.  Setiap  orang  tanpa  memandangnya  sebagai  rakyat  biasa  atau  pejabat administrasi  negara  akan  diperiksa,  diadili,  dan  diputus  oleh  badan  peradilan  yang sama  yaitu  badan  peradilan  umum  ( ordinary  court ).  Kedua,  bentuk  kekuasaan lembaga  peradilan  pada  negara-negara  yang  tergolong  ke  dalamnya  “ prerogative state ”.  Menurut  konsep  ini,  pejabat  administrasi  negara  dalam  melakukan  fungsi administrasi  negara  tunduk  pada hukum  administrasi  negara.
Kata Kunci : Eksistensi, Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Administrasi Negara .
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽

## NORMATIVE STUDY  ON THE HIERARCY  OF ADMINISTRATION COURT  IN INDONESIA WITH  ADMINISTRATION COURT IN
AUSTRIA
Rohendra  Fathammubina,  S.H., M.H Fakultas  Hukum,  Universitas  Singaperbangsa  Karawang Jl.  H.S Ronggowaluyo,  Teluk  Jambe  Timur  Karawang rohendra.fathammubina@gmail.com

## ABSTRACT
An  indicator  of  the  existence  of  the  institution  of  judicial  power,  namely  the administration court a free and independent state that can accommodate a variet y of  problems  as  the  embodiment  of  a  dynamic  law.  The  study  tried  to assess the hierarcy  of  the  administration court in Indonesia and Austria which the need for an  assessment  of  the  role  of  legislation  and  law  enforcement  to  realize  the  the administration court more independent and accountable so as to achieve the ideal of a state of law and the intention of the establishment of a judicial authority on the  role  and  existence  of  administrative  tribunals  which  represents  the characteristic law of state which should be devoted to the interests and welfare of the people, especially in the context of Indonesia. This study tries to answer to the dynamic  setting  Administration  Court  in  the  Republic  of  Indonesia  and  the Administration  Court  in  the  Republic  of  Austria.  The  method used is normative. The form of the judicial authorities in various state based on: first, the form of the power  of  the  judiciary,  apply  the  concept  of  "rule  of  law".  According  to  the concept  of  "rule of law" there is no difference in the administration court forum for  ordinary  people  and  state  of  officials  administration.  Everyone  without looking  at  him  as  a  commoner  or  state  of  officials  administration  will  be examined,  tried,  and  sentenced  by  the  same  the  administration  court,  namely judicial  common ( ordinary  court ). Second,  the  form  of power of the judiciary in the countries that belong to it "prerogative state". According to this concept, stat e administration  officials  in  performing  the  function  of  state  administration  are subject to administrative law.
Keywords : Existence, Judicial  Power, Administration Court.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽

## A. Latar  belakang
Salah  satu  instrumen  penting  yang  utama  dalam  sistem  pemerintahan  suatu negara  adalah  kekuasaan  kehakiman.  Indonesia  sendiri  menganut  sistem check and  balance. 1 Semua  corak,  bentuk,  bangunan,  dan  struktur  organisasi  yang  ada hanyalah  mencerminkan  respons  negara  dan  para  pengambil  keputusan  ( decision makers ). 2 Hal tersebut dimaksudkan dalam suatu negara dilakukan pengorganisasian  berbagai  kepentingan  yang  terdapat  dalam  tiap-tiap  masyarakat negara.  Adapun  4  (empat)  kali  amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yaitu  pada  tahun  1999  hingga  tahun  2002. Rumusan  pasal  yang  dikemukakan  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasca  amandemen  menyatakan  secara  tegas tentang  kekuasaan  kehakiman  di  mana  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka dalam  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan .
Independensi  harus  ditegakkan  sebagai  satu  sisi  koin  mata  uang  yang disertai akuntabilitas pada sisi lainnya. 3 Peralihan sistem pemerintahan menyebabkan  terpengaruhnya  produk  hukum  dalam  konfigurasi  yang  tengah dianut.  Kemudian  pentingnya  produk  hukum  serta  konstruksi  lembaga  tinggi negara  dalam  melindungi  kepentingan  warga  negara.  Adapun  dalam  hal  tersebut perlu  adanya  rekonstruksi  lembaga  kekuasaan  kehakiman  yaitu  peradilan administrasi  negara  yang  bebas  dan  mandiri  yang  dapat  mengakomodir  berbagai bentuk  persoalan  sebagai  pengejawantahan  hukum  dinamis.
Upaya  dan  tindakan  tersebut  ditujukan  agar  kekuasaan  kehakiman  dapat menjalankan  fungsi  dan  wewenangnya  untuk  mewujudkan  cita  negara  hukum serta  melindungi  hak-hak  dasar  warga  negara  dengan  mengontrol  potensi penyalahgunaan wewenang dari kekuasaan, dan menyelesaikan sengketa antarwarga  negara  maupun  antarlembaga  negara  dan  pemerintahan.  Adapun  Luu Tien  Dung,  dalam  sebuah  paper yang  dimuat  dalam  UNDP Journal menyatakan:
The  judiciary  in  pre-transition  regimes  was  ‘dependent’  or ‘compromised’  rather  than  independent.  It  failed  to  protect  the  rule  of law and human rights (…) Many transitional countries have adopted the
1 Lihat Pamungkas Satya Putra, Sistem Peradilan Dalam Lembaga Kekuasaan Kehakiman Terhadap Eksistensi  Peradilan  Administrasi  di  Berbagai  Negara, (Karawang:  LPPM   Unsika,  2016),  hlm.  1-5/ Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar peradilan dari empat pilar peradilan yang terdapat  dalam  lingkungan  M ahkamah  Agung.  Undang-undang  tentang  PTUN  disahkan  pada  tanggal  29 Desember  1986,  PTUN  secara resmi terbentuk dan dijalankan sejak tanggal 14 Januari 1991. Peradilan Tata Usaha  Negara  atau  dapat  juga  disebut  dengan  Peradilan  Administrasi  dan  Peradilan  Administrasi  Negara merupakan  peradilan  yang  memiliki  unsur-unsur  yaitu  adanya  hukum,  terutama  di  lingkungan  hukum administrasi negara yang dapat diterapkan pada suatu persoalan, adanya sengketa hukum yang konkret, yang pada  dasarnya  disebabkan  oleh  ketetapan  tertulis  administrasi  negara,  minimal  dua  pihak  dan  sekurang- kurangnya  salah  satu  pihak  harus  administrasi  negara,  adanya  badan  perwakilan  yang  berwenang memutuskan  sengketa,  adanya  hukum  formal  dalam  rangka  menerapkan  hukum,  menemukan  hukum “inconcreto”  untuk  mempertahankan  ditaatinya  hukum  materiil.  Sistem check and balance yang diterapkan kepada  lembaga-lembaga  tinggi  negara  berdasarkan  distribusi  kekuasaan  oleh  konstitusi.  Salah  satu  dari instrumen  dan  sub  sistem  kekuasaan  dimaksud  adalah  lembaga  yudikat if  yang  harus  senantiasa  di  jaga kemandiriannya  dan  ditingkatkan  akuntabilitasnya  di  hadapan  dan  dalam  kaitannya  dengan  organ  dari sub- sistem cabang  kekuasaan lainnya untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
2 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 1.
3 Bambang Widjojanto,  “Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman ”, http://www.djpp . depkumham.go.id,  Diunduh pada tanggal  19 November 2012.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
principle  of  separation  of  powers in the Constitution as a constitutional guarantee of the independence of the judiciary’. 4
Kemudian  penelitian  mencoba  mengkaji  tingkat  peradilan  administrasi  di negara  Indonesia  dan  Austria  di  mana  perlunya  suatu  pengkajian  peran  peraturan perundang-undangan  dan  penegak  hukum  untuk  mewujudkan  peradilan  yang lebih  independen  dan  akuntabel  sehingga  dapat  mencapai  cita  negara  hukum  dan maksud  pembentukan  sistem  kekuasaan  kehakiman  terhadap  peran  dan  eksistensi peradilan administrasi yang merepresentasikan ciri negara hukum yang seyogianya  ditujukan  bagi  kepentingan  dan  kemaslahatan  rakyat,  khususnya dalam  konteks  Indonesia.

## B. Perumusan  Masalah
Berdasarkan  pemaparan  pada  latar  belakang  tersebut  dapat  dirumuskan permasalahan  sebagai  berikut:
1. Bagaimanakah  Pengaturan  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  di Indonesia?
2. Bagaimanakah  Pengaturan  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  di Austria?

## C. Tujuan  Penulisan
Sejalan  dengan  pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian adalah:
1. Untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Tingkat Peradilan Administrasi  Negara di Indonesia.
2. Untuk  meneliti  dan  mengkaji  Pengaturan  Tingkat  Peradilan  Administrasi Negara di  Austria.

## D. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mencoba  menjawab  terhadap  dinamika  pengaturan  Peradilan Administrasi  di  Republik  Indonesia  dan  Peradilan  Administrasi  di  Republik Austria.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  bersifat  normatif.  Penelitian  ini menitikberatkan  pada  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan  tema  dalam  penelitian. Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  dengan  cara  studi  dokumen  yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Spesifikasi Penelitian yang digunakan deskriptif  analitis  yaitu  menganalisis  data  yang  ada  berdasarkan  kaidah-kaidah yang relevan secara menyeluruh dan sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan  gambaran  mengenai  Tinjauan  Normatif  Terhadap  Tingkat  Peradilan Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan  Administrasi  Negara  Austria. Penelitian  ini  mencoba  menjawab  terhadap  dinamika  pengaturan  Peradilan Administrasi  di  Republik  Indonesia  dan  Peradilan  Administrasi  di  Republik Austria.
E. Tinjauan  Teoretis dan  Yuridis
Dalam  tata  hukum  di  Indonesia  mengadopsi The  Legal  Order  is  a  system  of norms 5 dapat  diketahui  sistem  hukum  di  Indonesia  merupakan  hirarki  dan bersumber  pada  norma  dasar  atau  kaidah  paling  tinggi  yaitu  Undang-Undang
4 Luu  Tien  Dung, “ Judicial  Indepencdence  In  Transitional  Countries ”. UNDP  Democratic Governance Fellowship Programme . 2003.
5 Hans Kelsen, General Theory of Law and State , (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 8.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 6 .  Norma  dasar  tersebut  akan menjadi  sumber  hukum,  sebagai  norma  tertinggi  yang  menjadi  sumber  norma dibawahnya. 7 Adapun  kemudian  asal  mula  terbentuknya  suatu  negara  harus berdasarkan  norma  dasar  sebagai  dasar  konstitusi  sebuah  negara.  Norma-norma umum  ( inferior )  harus  memiliki validity  and  efficacy atau  keabsahan-kesesuaian dan  efektif  dengan  norma  dasar  dalam  penerapannya  di  masyarakat. 8 Adapun kemandirian  lembaga  kekuasaan  kehakiman  kini  sangat  diragukan.  Hal  tersebut secara  tidak  langsung  sebagai  bentuk  turut  campurnya  lembaga  DPR  bersama- sama dengan Presiden mengatur struktur peradilan, pengangkatan dan pemberhentian  hakim  melalui  undang-undang  serta  pengaturan  rencana  penentuan target  perkara  per-tahun  dalam  Peraturan  Presiden  tentang  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  Tahun  2009-2014  (2014-2019)  serta  pengangkatan  Hakim Agung  dan  lainnya.  Kemudian  menurut  Friedman,  elemen-elemen  sistem  hukum Amerika  terbentuk  dari  struktur,  substansi  serta  budaya  hukum.  Lawrence  M. Friedman  menggambarkan  hukum  itu  luas  akan  tetapi  tidak  terlihat. 9 Perihal tersebut  dapat  terlihat  dalam  berbagai  konsepsi  yang  kurang  baik  diatur  dengan undang-undang  (substansi)  dan  berdampak  pada  penciptaannya  budaya  kerja (budaya  hukum)  pada  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang  hanya  melihat konsekuensi  logis  dari  sanksi  pidana  tanpa  melihat  lebih  jauh  terhadap  hukum publik  (struktur),  hal  itu  juga  secara  serta  merta  beralih  pada  legitimasi  warga yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  akibat  tindakan  badan  atau  pejabat  tata usaha  negara  formatur  surat  penetapan  (konkrit;  individual;  final).
Gagasan  tentang  kebebasan  lembaga  peradilan  dari  campur  tangan  kekuatan legislatif  maupun  eksekutif  merupakan  kompleksitas  masalah  yang  sangat  esensial dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  di  bidang  yudisial.  Analisis  terhadap independensi kekuasaan kehakiman memiliki peran menentukan peran konfigurasi  politik  dalam  menerapkannya  dalam  lingkup  kekuasaan  kehakiman secara  bebas  tanpa  campur  tangan  lembaga  lain.  Adapun  di  berbagai  negara terdapat  bentuk  dari  tingkat  peradilan  yang  memiliki  variasi  atau  model  dalam sistem  hukum  perlu  secara  baik  dikaji  dan  dianalisis  dengan  metode  pendekatan
6 Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945, Ps.  22A,  Sebelumnya  Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundangan Republik  Indonesia  diatur  berdasarkan  Ketetapan  M PRS  Nomor  XX/M PRS/1966  dirubah  oleh  Ketetapan M ajelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/M PR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan  yaitu:  1.  Undang-Undang  Dasar 1945; 2. Ketetapan M ajelis Permusyawaratan Rakyat Republik  Indonesia;  3.  Undang-undang;  4.  Peraturan  Pemerintah  pengganti  undang-undang  (Perpu);  5. Peraturan  Pemerintah;  6.  Keputusan  Presiden;  7.  Peraturan  Daerah.  Kemudian  dirubah  dengan  Undang- undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Pasal  6,    jenis  dan hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  sebagai  berikut:  a.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945;  b.  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang;  c.  Peraturan Pemerintah;  d.  Peraturan  Presiden;  e.  Peraturan  Daerah.  Kemudian  dirubah oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Pasal  7,  Jenis  dan  hierarki  Peraturan Perundang-undangan  terdiri  atas:  a.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  b. Ketetapan  M ajelis  Permusyawaratan  Rakyat;  c.  Undang-Undang/  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang- Undang;  d.  Peraturan  Pemerintah;  e.  Peraturan  Presiden;  f.  Peraturan  Daerah  Provinsi;  dan  g.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
7 Hans Kelsen, General Theory of Law and State , op.cit., The “Sources”of Law (...) The Basic norm is then the “source” of law (...) any “superior” legal  norm is the “source”of the “inferior” legal  norm, hlm. 23.
8 Ibid. , hlm. 14. (...) the single legal norm remains valid as long as it is part of valid order (...) The principle of effectiveness may, however be adopted to a certain extent also by national law, and thus within a national legal order the validity of a single norm may be made dependent upon its efficacy (...).
9 Lawrence  M .  Friedman, American Law  An  Introduction,  Revised and Update Edition: What is a Legal System? (New York : W.W.Norton & Company, 1984). hlm. 1-34.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
normatif  dengan  upaya  menemukan  hal  yang  bersifat  prinsip  universal  dan  prinsip nasional  secara  khas  yang  diperuntukkan  bagi  perkembangan  sistem  hukum Indonesia  secara  umum  dan  konsepsi  Peradilan  Administrasi  Negara. The Universal  Declaration  of  Human  Rights , Article 10  menyatakan: "Everyone  is entitled  in  full  equality  to  a  fair  and  public  hearing  by  an  independent  and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge  agains  him" . 10 Adanya  koneksitas  dengan  hal  tersebut  diatur  dalam The Universal  Declaration  of  Human  Rights, Article 8 menyatakan bahwa: "Everyone has  the  right  to  an  effective  remedy  by  the  competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law" . 11 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Pasal  24 ayat  1  sesudah  amandemen  ketiga  menyatakan: "Kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan". Kemudian  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Pasal  24  ayat  2  menyatakan:  "Kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara  dan oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi".  Perbedaan  dengan  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945  Pasal  24  asli  ialah  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  sudah  disebut dalam  rumusan  bukan  hanya  dalam  penjelasan.  Juga  dirinci  peradilan  dibawah Mahkamah  Agung,  termasuk  yang  baru  yaitu  Mahkamah  Konstitusi 12 .
1. Dasar  konstitusional  kekuasaan  kehakiman  di  atur  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  24  ayat (1) 13 ,  menyatakan: Kekuasaan  Kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum dan keadilan.
2. Dasar  Konstitusional  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  atur  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  24 ayat  (2) 14 ,  menyatakan:  (2) .  Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
10 Terjemahan bebas:
Setiap  orang  berhak  dalam  persamaan  sepenuhnya  didengarkan  suaranya di muka umum dan secara adil  oleh  pengadilan  yang  merdeka  dan  tak  memihak,  dalam  hal  menetapkan  hak-hak  dan  kewajiban- kewajibannya  dan  dalam  setiap  tuntutan  pidana  yang  ditujukan  kepadanya.  Lihat  Andi  Hamzah, “Kemandirian  dan  Kemerdekaan  Kekuasaan  Kehakiman” ,  Makalah Disampaikan  Pada:  Seminar Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII  Tema  Penegakan  Hukum  Dalam  Era  Pembangunan  Berkelanjutan, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  dan Hak Asasi M anusia RI, Denpasar, 14  -18 Juli 2003. hlm. 4-5.
11 Ibid., Terjemahan  bebas:
Setiap  orang  berhak  atas  pengadilan  yang  efektif  oleh  hakim-hakim  nasional  yang  kuasa  terhadap tindakan  perkosaan  hak-hak  dasar,  yang  diberitakan  kepadanya  oleh  undang-undang  dasar  negara  atau undang-undang.
12 Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  UUD  NRI  Tahun 1945.
13 Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  UUD  NRI  Tahun 1945. Ps. 24 ayat (1).
14 Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  UUD  NRI  Tahun 1945. Ps. 24 ayat (2).
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
3. Dasar  konstitutional  Mahkamah  Agung  dalam  memeriksa,  mengadili  dan memutus  sengketa  pada  tingkat  kasasi  di  atur  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Pasal  24A  ayat  (1),  menyatakan:  (1). Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
4. Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  Peradilan  Administrasi  Negara,  di  atur dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1986  Nomor 77,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3344 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2004 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  35,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  4380  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor 51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  160,  Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor 5079. 15
5. Peristilahan  Peradilan  Administrasi  Negara,  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Bab  VII Ketentuan  Penutup  Pasal  144,  menyatakan: 16 Undang-undang  ini  dapat disebut "Undang-undang Peradilan Administrasi Negara.
6. Dasar  hukum  pengajuan  gugatan  pada  Pengadilan  Administrasi  Negara mengenai    penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat tata  usaha  negara  yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara  yang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat konkret,  individual,  dan  final,  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi seseorang  atau  badan  hukum  perdata  di  atur  dalam  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Bab  III Kekuasaan  Pengadilan,  Pasal  47  menyatakan: 17 Pengadilan  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  Tata Usaha Negara.
7. Pengadilan Administrasi Negara memiliki kewenangan memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  tingkat  pertama  sebagaimana  di atur  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata
15 Indonesia, Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, UU  No.  5  Tahun 1986, LN. No. 77 Tahun  1986,  TLN. No. 3344; Indonesia, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004, LN. No. 35 Tahun 2004, TLN. No. 4380; Indonesia, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN. No. 160 Tahun 2009, TLN. No. 5079.
16 Indonesia, Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, UU  No.  5  Tahun 1986, LN. No. 77 Tahun  1986,  TLN.  No.  3344,  Bab  VII  Ketentuan  Penutup,  Ps.  144,  sebagaimana  tidak  dirubah  oleh perubahan  kedua Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, UU  No.  51  Tahun  2009,  LN.  No.  160 Tahun 2009, TLN. No. 5079.
17 Indonesia, Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, UU  No.  5  Tahun 1986, LN. No. 77 Tahun  1986,  TLN.  No.  3344,  Ps.  47,  sebagaimana  tidak  dirubah  oleh  perubahan  kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN. No. 160 Tahun 2009, TLN. No. 5079.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
Usaha  Negara,  Bab  III  Kekuasaan  Pengadilan  Pasal  50,  menyatakan: 18 Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  di  tingkat pertama.
8. Dasar  pengajuan  banding  terhadap  putusan  Pengadilan  Administrasi Negara  sebagaimana  di  atur  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Bab  III  Kekuasaan  Pengadilan, Bagian  Kedelapan  Pemeriksaan  di  Tingkat  Banding,  Pasal  122 menyatakan: 19 Terhadap  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dapat dimintakan  pemeriksaan  banding  oleh  penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
9. Dasar  pengajuan  kasasi  terhadap  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Administrasi Negara  sebagaimana  di  atur  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Bab  III  Kekuasaan  Pengadilan, Bagian  Kesembilan  Pemeriksaan  di  Tingkat  Kasasi,  Pasal  131  ayat  (1) dan  ayat  (2)  menyatakan: 20 (1). Terhadap  putusan  tingkat  terakhir Pengadilan  dapat  dimohonkan  pemeriksaan  kasasi  kepada  Mahkamah Agung .(2) Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung.
10. Adapun  dapat  dimasukan  materi  tentang  peninjauan  kembali  apabila dalam  penelitian  diketemukan  (terdapat  hal  normatif  yang  diatur  dalam Undang-undang  tentang  Peradilan  Administrasi  Negara  di  Perancis  yang menjadi  objek  penelitian)  mengenai  Peninjauan  Kembali  sebagaimana  di atur  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  Bab  III  Kekuasaan  Pengadilan,  Bagian  Kesepuluh Pemeriksaan  Peninjauan  Kembali,  Pasal  132  ayat  (1)  dan  ayat  (2) menyatakan: 21 (1). Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada  Mahkamah  Agung. (2). Acara  pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  menurut  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

## F. Hasil Pembahasan
Tata  cara  menentukan  bentuk  kekuasaan  lembaga  peradilan  administrasi negara  dapat  berbeda-beda  antara  negara  yang  satu  dengan  negara  yang  lain. Namun  demikian  secara  garis  besar  bentuk  antara  badan  peradilan  umum  ( the
18 Indonesia, Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, UU  No.  5  Tahun 1986, LN. No. 77 Tahun  1986,  TLN.  No.  3344,  Ps.  50,  sebagaimana  tidak  dirubah  oleh  perubahan  kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN. No. 160 Tahun 2009, TLN. No. 5079.
19 Indonesia, Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, UU  No.  5  Tahun 1986, LN. No. 77 Tahun  1986,  TLN.  No.  3344,  Ps.  122,  sebagaimana  tidak  dirubah  oleh  perubahan  kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN. No. 160 Tahun 2009, TLN. No. 5079.
20 Indonesia, Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, UU  No.  5  Tahun 1986, LN. No. 77 Tahun  1986,  TLN.  No.  3344,  Ps.  131,  sebagaimana  tidak  dirubah  oleh  p erubahan  kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN. No. 160 Tahun 2009, TLN. No. 5079.
21 Indonesia, Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, UU  No.  5  Tahun 1986, LN. No. 77 Tahun  1986,  TLN.  No.  3344,  Ps.  132,  sebagaimana  t idak  dirubah  oleh  perubahan  kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN. No. 160 Tahun 2009, TLN. No. 5079.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
ordinary  court )  dan  badan  peradilan  khusus  ( the  special  court ). 22 Perbedaan tersebut  menyangkut  tentang  kedudukan  jabatan  administrasi  negara  dalam  forum peradilan  apakah  bersifat  umum  atau  bersifat  khusus.  Berdasarkan  konsepsi  atas penentuan  kedudukan  badan  atau  pejabat  administrasi  negara  dalam  proses peradilan.  Adapun  hal  tersebut  memberikan  konsepsi  bentuk  kekuasaan  lembaga peradilan  dapat dibedakan  antara: 23
1. Bentuk  kekuasaan  lembaga  peradilan  pada  negara-negara  tertentu,  berlaku konsep  “ rule  of  law ”.  Menurut  konsep  “ rule  of  law ”  tidak  ada  perbedaan forum  peradilan  bagi  rakyat  biasa  dan  pejabat  administrasi  negara.  Setiap orang  tanpa  memandangnya  sebagai  rakyat  biasa  atau  pejabat  administrasi negara  akan  diperiksa,  diadili,  dan  diputus  oleh  badan  peradilan  yang  sama yaitu  badan  peradilan  umum  ( ordinary  court ).  Kemudian  terjadinya perkembangan  yang  mengharuskan  negara-negara  yang  menganut rule  of law ,  membentuk chamber atau quasi  judicial yang  dapat  dibanding  kepada peradilan banding  administrasi  misalnya  Aljazair,  Amerika  Serikat, Australia,  Bangladesh,  Costa  Rica,  Egypt,  Japan,  Mali,  New  Zealand, Slovakia,  Switzerland,  Russia,  Senegal,  Belgium,  Brazil,  Burundi,  Canada, Columbia,  Greece,  Iceland,  Nicaragua,  Panama,  United  Kingdom, Argentina,  Brunei  Darussalam,  Berin,  Chile,  Cypurs,  Denmark,  India, Ireland,  Israel,  Malaysia,  Mauritania,  Morocco,  Netherlands,  Niger, Norway,  Romania,  Rwanda,  Paraguay,  Senegal,  Singapura,  Venezuela  dan lainnya;
2. Bentuk  kekuasaan  lembaga  peradilan  pada  negara-negara  yang  tergolong ke  dalamnya  “ prerogative  state ”.  Menurut  konsep  tersebut  pejabat administrasi  negara  dalam  melakukan  fungsi  administrasi  negara  tunduk pada  hukum  administrasi  negara.  Kemudian  apabila  pejabat  administrasi negara  tersebut  melakukan  kesalahan  dan  kekeliruan  dalam  menjalankan fungsi  administrasi  negara  akan  mempunyai  forum  peradilan  tersendiri, yaitu  peradilan  administrasi  negara. 24
Konsep  tersebut  berasal  dari  A.V.  Dicey  yang  membedakan  sistem  “ rule  of law ”  dan  “ droit  administrative ”.  Perbedaan  konsep  negara  hukum  tersebut menimbulkan  dua  sistem  bentuk  badan  peradilan  yaitu  “ judical  court ”  ( common law  court )  dan  “ administrative  court ”.  Pada  negara  yang  tergolong  ke  dalam
“ droit  administratif ”,  akan  terdapat  dua  lingkungan  peradilan  yaitu  “peradilan administrasi”  ( administrative  court )  dan  peradilan  umum  ( common  of  law ).
Sedangkan  pada  negara-negara  dengan  bentuk  sistem  “ rule  of  law ”  hanya  ada  satu lingkungan  peradilan  yaitu  peradilan  umum  ( common  law  court ).  Sistem  “ droit administrative ”  berasal  dari  Prancis  sedangkan  sistem  “ rule  of  law ”  berasal  dari Inggris. 25
Kehadiran  kekuasaan  lembaga  peradilan  khusus  di  suatu  negara  tidak semata-mata  berdasarkan  konsep  “ droit  administrative ”.  Beberapa  negara,
22 Bagir  M anan, Organisasi  Peradilan  Di  Indonesia  (Penataran  Hukum  Administrasi  Tahun 1997/1998) , (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga,  1998), hlm. 17.
23 Ibid., Lihat juga Ahmad M ujahidin, Peradilan Satu Atap Di Indonesia , (Bandung: Refika Aditama, 2007). hlm. 24.
24 C.F.  Strong, Modern  Political  Constitution ,  (London:  Sidgwick  and  Jakson,  1952),  hlm.  73  dan hlm. 292 dst.
25 A.V.  Dicey, An  Introduction  to  the  Study  of  the  Law  of  the  Constitution ,  (London:  English Language  Book Society -M acM illan, 1971), hlm. 328.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
membentuk  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  bentuk  kekuasaan  lembaga  peradilan khusus  untuk  menilai  peraturan  perundang-undangan  dan  tindakan  pemerintah terhadap  Undang-Undang  Dasar.  Adapun  Peradilan  Administrasi  terdapat misalnya  di  Austria,  Bulgarian,  France,  Italia,  Germany,  Lithuania,  Luxemburg, Mexico,  Poland,  Portugal,  Republic  Czech,  Sweden,  Swiss,  Thailand,  Ukraine, dan lainnya.
Menurut R. Soegijatno Tjakranegara, 26 upaya untuk mengadakan pengawasan  atau  kekuasaan  administratif  ditempuh  dengan  baik  melalui  legislatif ( Legislative  Control )  yang  dilakukan  oleh  parlemen,  maupun  eksekutif  ( Executif Control )  yang  dilakukan  eksekutif  berdasarkan  kewenangannya  pengawasan hirarki  dan  pengawasan  melalui  lembaga  peradilan  ( Judicial  Control ).  Kemudian menurut  Tjakranegara,  adapun  pengawasan  atas  kekuasaan  administratif  melalui peradilan  dalam  arti  luas,  terdapat beberapa cara yaitu  dengan:
1. Pembentukan  peradilan  administrasi  yang  berdiri  sendiri  lepas  dari peradilan  umum,  khusus  untuk  mengadili  perkara administrasi;
2. Penyerahan  peradilan  untuk  perkara  administrasi  kepada  peradilan umum;
3. Pembentukan peradilan untuk menyelesaikan perkara administrasi tertentu,  baik di  dalam  maupun  di luar  badan administrasi  negara.
Dalam  prinsipnya  sehubungan  dengan  adanya  pembedaan  antara  perkara- perkara  dalam  bidang  hukum  publik  (administrasi)  maka  dapat  diutarakan  adanya dua sistem  pokok yang  dianut  oleh  negara-negara  yaitu: 27
1. Sistem  peradilan  ganda  ( Dual  system  of  court )  yaitu  di  samping  peradilan biasa/umum  terdapat  peradilan  administrasi  yang  berdiri  sendiri;
2. Sistem  peradilan  tunggal  ( Mono  system  of  court )  yaitu  hanya  ada  satu jenis  peradilan  untuk  semua  warga  tanpa  membedakan  peradilan  untuk warga  sipil  dan peradilan  untuk  pejabat negara.

## Peradilan  Administrasi  Negara Indonesia
Peradilan  Administrasi  Negara  atau  yang  sering  disebut  dengan  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  merupakan  salah  satu  pilar  peradilan  dari  empat peradilan  yang  terdapat  pada  lingkungan  Mahkamah  Agung.  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  dibentuk  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. 28 Sampai  saat  ini  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1986  telah  mengalami  dua  kali  perubahan  yaitu  perubahan  pertama, Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua,  Undang-undang Nomor  51  Tahun  2009.  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  merupakan  Pengadilan Administrasi  yang  mengkhususkan  pengujiannya  pada  Keputusan  Pejabat  Tata Usaha  Negara.
26 R.  Soegijatno  Tjakranegara, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Di  Indonesia ,  cet.3, (Jakarta: Sinar  Grafika, 2002). hlm. 18.
27 Ibid., R. Soegijatno  Tjakranegara.
28 Ayi  Solehudin,  “Praktek  Beracara  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Bagian  Pertama: Gugatan“, www.ptun.palembang.go.id/.../Praktek%20beracara%20di%20PTUN , Diunduh  pada 02 M aret 2013. hlm . 1 . Pengadilan  Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Administrasi yang mengkhususkan pengujiannya pada Keputusan  Pejabat  Tata Usaha Negara. Syarat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Pejabat  Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret, individual,  dan final, yang menimbulkan  akibat hukum bagi  seseorang atau badan hukum perdata”.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
Pada  pidato  kenegaraan  tanggal  16  Agustus  1978  Presiden  Soeharto  telah menyatakan  agar  segera  dibentuk  Peradilan  Administrasi  yang  dapat  memenuhi kebutuhan  masyarakat. 29 PTUN  adalah  singkatan  dari  Pengadilan  Tata  Usaha Negara,  yang  di  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara  disebut  juga  Peradilan  Administrasi. 30 Pada  waktu  undang- undang  tersebut  dibahas  di  DPR  timbul  persoalan:  “Apakah  pengadilan  ini  akan disebut  PTUN  atau  Pengadilan  Administrasi  Negara?” 31 Para  ilmuan  hukum hukum  menghendaki  agar  disebut  sebagai  Pengadilan  Administrasi  Negara,  tetapi para  pembuat  undang-undang  lebih  cenderung  memilih  PTUN,  karena  telah disebutkan  di  dalam  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970. 32 Perumusan  di  atas merupakan  hasil  kompromi  perdebatan  tersebut,  yang  dituangkan  di  dalam  Pasal 144  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986,  yang  menyatakan:  “(...) Undang- Undang  ini  dapat  juga  disebut  Undang-Undang  tentang  peradilan  administrasi negara (...)”.  Perumusan  yang  demikian  agak  ganjil  atau  tidak  lazim  dikemukakan di  dalam  suatu  ketentuan  undang-undang”. 33 Adapun  walaupun  demikian legitimasi  terhadap  hal  tersebut  telah  dikonstruksi  dengan  undang-undang  yang menjadi  hukum  positif,  walaupun  memang  tidak  lazim  suatu  undang-undang  yang dalam  penamaan  tidak  konsisten  dan  kecenderungan  terlalu  dipaksakan.  Dalam upaya  hukum  pada  peradilan  tata  usaha  negara  merupakan  upaya  yang  diberikan undang-undang  kepada  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  dalam  hal  tertentu melakukan  upaya  hukum  atas  putusan  hakim.  Adapun  dalam  hukum  acara  perdata dikenal  dua  macam  upaya  hukum,  yaitu  upaya  hukum  biasa,  dan  upaya  hukum luar  biasa  yang  kemudian  hal  tersebut  diatur  lebih  khusus  dalam  Undang-undang tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. 34 Sebagaimana  hal  tersebut  terdapat  upaya- upaya  hukum  dalam  lingkup  peradilan  tata  usaha  negara  sesuai  dengan  tingkatan yang  telah  diatur  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.
Kemudian  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  bertugas  dan  berwenang memeriksa  dan  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara  di  tingkat  pertama sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986
29 Bachsan M usafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara , (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 135. Pidato  kenegaraan  ini  mengundang  banyak  orang  untuk  berfikir dan bertanya-tanya; apakah yang dimaksud dengan  peradilan  administrasi  itu?  Apakah  pada  waktu  ini  sudah  cukup  tenaga-tenaga  ahlinya  yaitu spesialisten  yang  dapat  menangani  sengketa-sengketa  administrasi  dan  wilayah  negara  kita  dari  Sabang sampai  M erauke dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi yang menyangkut biaya, tenaga administrasi serta fasilitas-fasilitas lainnya yang diperlukan untuk adanya peradilan tersebut.
30 Linton O. Siahaan, Teori Hukum dan Wajah PTUN Setelah Amandemen 2004 (UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004) , cet. 1, (Jakarta: Percetakan Negara R.I, 2009), hlm. 1. Indonesia, Undang-undang Peradilan Tata  Usaha  Negara ,  UU  No.  5  Tahun  1986,  LN.  No.  77  Tahun 1986, TLN No. 3344, Ps. 144. Undang- Undang ini disahkan pada tanggal 29 Desember 1986, dan di dalam Pasal 145 dikatakan bahwa penerapannya diatur dengan  peraturan pemerintah selambat-lambatnya 5 tahun sejak diundangkan.
31 Prajudi  Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , cet. 6, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 124.
32 Indonesia, Undang-undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1970, LN. No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951, Ps. 10 ayat 1. M enyatakan sebagai berikut:
Kekuasaan Kehakiman adalah Pengadilan  dalam Lingkungan: a. Peradilan  Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan  M iliter; d. Peradilan Tata Usaha Negara.
33 Paulus  E.  Lotulung  pernah  mengomentari  hal  ini  dalam  kuliah-kuliah/ceramah-ceramahnya,  yang mengatakan  bahwa perumusan seperti itu tidak lazim dalam  suatu ketentuan undang-undang.
34 Indonesia, Undang-undang  Perubahan  Kedua  Atas  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  UU  No.  51 Tahun 2009. LN. No. 160 Tahun 2009, TLN. No. 5079.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara  Pasal  48.  Adapun  hal  lebih  lanjut  ditegaskan  bahwa Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  di  tingkat  banding  diatur  dalam  Pasal  122  sampai dengan  Pasal  130,  serta  Pasal  131  yang  mengatur  di  tingkat  kasasi  pada Mahkamah  Agung. 35

## Peradilan  Administrasi  Negara Austria
Republik  Austria  adalah  sebuah  negara  yang  terkurung  daratan  di  tengah- tengah  Eropa  Tengah.  Berbatasan  dengan  Jerman  dan  Ceko  di  utara,  Slovakia  dan Hongaria  di  timur,  Slovenia  dan  Italia  di  selatan,  Swiss  dan  Liechtenstein  di  barat. Ibukotanya  adalah  Vienna.  Austria  terkenal  dengan  musik  klasiknya.  Negara tersebut  dahulu  kala  jauh  lebih  besar  dan  merupakan  bagian  dari  kekaisaran Austria-Hongaria.  Austria  adalah  negara  dengan  sistem  demokrasi  representatif parlementer  yang  terdiri  dari  sembilan  negara  bagian  federal  dan  menjadi  salah satu  dari  dua  negara  Eropa  yang  mendeklarasikan  kenetralannya.  Austria  adalah negara  anggota  PBB  (sejak  1955)  dan  Uni  Eropa  (sejak  1995).  Republik  Austria adalah  negara  federal  yang  terdiri  dari  sembilan  provinsi  federal  yaitu:  Wina, Lower  Austria,  Upper  Austria,  Salzburg,  Tyrol,  Vorarlberg,  Carinthia,  Styria  dan Burgenland.  Bentuk  pemerintahan  adalah  demokrasi  parlementer.  Kemudian  luas dari  wilayah  Austria  yaitu  83,358.3  km 2 .  Adapun  sekitar  8,3  juta  orang  tinggal  di Austria  (2008) .36
Adapun  terdapatnya  posisi  khusus  dari  sistem  hukum  di  Austria,  sebagai The  public-law  courts  of  justice adalah Peradilan  Konstitusi dan Peradilan Administrasi Negara yang  memegang  posisi  khusus  dalam  sistem  peradilan  di Austria.  Lembaga  peradilan  tersebut  merupakan  pengadilan  yang  mandiri,  akan tetapi  bukanlah  merupakan  bagian  dari  departemen  kehakiman,  tapi  memiliki lembaga  yang  merdeka.  Kemudian  kedua  peradilan  tersebut  terletak  di  Wina  dan memiliki  yurisdiksi  untuk  seluruh  wilayah  nasional.  Kedua  peradilan  tersebut terpisah  dari  pengadilan  biasa  berkaitan  dengan  fungsi  peradilan  umum,  karena mereka  tidak  memerintah  pada  sipil  dalam  hal-hukum  pidana  (bahkan  bukan sebagai  pengadilan  banding),  tetapi  memiliki  tanggung  jawab  khusus  tersebut pada  bidang  hukum-publik.  Dalam  hal  keputusan  pengadilan  biasa  karena  itu tidak  tunduk  pada  kontrol The  public-law  courts  of  justice ,  melainkan,  Mahkamah Agung,  sebagai  contoh  tertinggi  dalam  kasus  perdata  dan  pidana-hukum,  juga harus  memonitor  kepatuhan  terhadap  putusan  Peradilan  Konstitusi. 37
35 Victor  Yaved  Neno, Implikasi  Pembatasan  Kompetensi  Absolut  Peradilan  Tata  Usaha  Negara , (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2006).  hlm.  122.  Dalam  kaitannya  dengan  hal  tersebut,  M ahkamah  Agung dalam  Surat  Edaran  M ahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 1991, pada Bagian IV butir 2a dan  b  mensyaratkan  agar:  a.  Apabila  adanya  upaya  administratif  berupa  pengajuan  surat  keberatan,  maka gugatan  terhadap  Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;  b.  Apabila  adanya  upaya  administratif  berupa  surat  banding  administratif,  maka  gugatan  terhadap Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  telah  diputus  dalam  tingkat  banding  administratif  diajukan  kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Sebagai bahan diskusi lihat A. Siti Soetami, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , (Bandung:  Refika, 2001), hlm. 17.
36 Justic, Bundesministerium Fur Justiz, The Austrian Judicial System: Institutions-Agencies-Services , (Vienna:  Bundesministerium Fur Justiz, 2009), hlm. 8. EUR 272.77 billion 32,800 per inhabitant.
37 Ibid., hlm.  16.  Terjemahan  Bebas,  Special  position  The  "public-law  courts  of  justice",  i.e.  the Constitutional Court and the Administrative Court, hold a special position within Austria's judicial system. Although  they  are  also  independent  courts,  t hey  are  not  part  of  the  justice  department,  but  enjoy organizational  autonomy.  Both  are  located  in  Vienna  and  have  jurisdiction for the entire national territory.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
Peradilan  Administrasi  Negara  Austria  dibentuk  untuk  meninjau  seluruh kegiatan  administrasi  publik  dalam  hal  untuk  mengawasi  keabsahan  keputusan tata  usaha  negara  dengan  pengecualian  tata  cara  yang  hanya  Mahkamah Konstitusi  dapat  memeriksa  dan  mencabut.  Hal  tersebut  dimaksudkan  terutama pada  pengajuan judicial  review terhadap  keputusan,  contoh  keputusan  oleh  badan- badan  administratif.  Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk  memeriksa  keabsahan  dari keputusan  tata  usaha  negara  dan  dimungkinkan  mencabut  keputusan  tata  usaha negara  yang  melanggar  hukum. 38 Konstitusi  Austria 39 Bab  I  Ketentuan  Umum, Pasal  7  tentang  Kesetaraan,  Hak  Politik  menyatakan  semua  warga  negara  federal sama  di  depan  hukum.  Keistimewaan  berdasarkan  lahir,  jenis  kelamin,  estate, kelas,  atau  agama  yang  dikecualikan.
Kemudian  tentang  Peradilan  Administrasi  Negara  di  Austria  disebut dengan Verwaltungsgerichttsshof, 40 yang  merupakan  Peradilan  Khusus  yang kedudukannya  sama  halnya  dengan  Peradilan  Konstitusi  di  Austria.  Adapun Peradilan  Administrasi  Negara  Austria  memiliki  jurisdiksi  sebagai  lembaga yudikatif  yang  memeriksa,  mengadili,  memutus  sengketa  administrasi  negara
They are also separate from the ordinary courts with regard to their functions, as they do not rule on civil and penal-law  matters  (not  even  as  an appellate court) but have their specific responsibilities in the public-law field. The decisions of the ordinary courts are therefore not subject to the control of the public-law courts of justice;  rather,  the  Supreme  Court,  as  the  highest  instance  in  civil  and  penal-law cases, must also monitor compliance of court rulings with the constitution.
38 Ibid., The Administrative Court The Administrative Court is called upon to review the entire public administration for its lawfulness, with the exception of ordinances, which only the Constitutional Court may examine  and  repeal.  It  mainly  rules  on complaints against last-instance decrees by administrative bodies. It checks these for their lawfulness and may repeal unlawful ones.
39 Constitution of Austria, Chapter I General Provisions, Article 7 [Equality, Political Rights] (1) All federal  nationals  are  equal  before  the  law.  Privileges  based  upon  birth,  sex,  estate,  class,  or  religion  are excluded.  (2)  Public  employees,  including  members  of  the  Federal  Army,  are  guaranteed  the  unrestricted exercise of their political rights.  Chapter II Federal Legislation, Part A The House of Representatives, Article 26 [Election]  (1) The House of Representatives is elected by the nation in accordance with the principles of proportional  representation  on  the  basis  of  equal,  direct, secret, and personal suffrage for men and women who  have  completed  their  nineteenth  year  of  life  on  a  day  appointed  prior  to  the  election.  Voting  is compulsory  in  the  Federal  States  where  this  has  been enacted by State law. Detailed provisions about the electoral procedure and compulsory voting, if necessary, will be made by federal law. This federal law shall in  particular  lay  down  the  reasons  held  to  excuse  non-participation  in  the  election  notwithstanding compulsory  voting.  (2)  The  federal  territory  will  be  divided  into  self-contained  constituencies  whose boundaries may not overlap States boundaries. The number of deputies shall be divided among the qualified voters  of  a  constituency  in  proportion to the number of nationals in the constituencies, i.e., the number of federal nationals who in accordance with the result of the last census had their domicile in the constituencies. A  division  of  the  electorate into other electoral bodies is not admissible. (3) The day of the poll must be a Sunday  or  other  public  holiday.  (4) Eligible for election is every qualified voter who has completed his/her twenty first year of life before the day appointed prior to the election. (5) Exclusion  from the right to vote and from eligibility can only ensue from a sentence or order by the courts. (6) Electoral boards shall be appointed for the implementation and conduct of elections to the House of Representatives, the election of the Federal President, and referenda in accordance with Article 46 as well as for assistance in the scrutiny of initiatives. Their  members,  with  voting  rights,  shall  include  representatives  from  the participant political parties. The main  electoral  board  shall  include  members  who  belong  or  have  belonged  to  the  judiciary.  The  electoral regulations  shall  lay  down, notwithstanding members originating from the professional judiciary, number of members to be allocated to the participant political parties in accordance with their strength as ascertained at the last House of Representatives election. (7) The electoral register will be drawn up by the Counties as part of their assigned sphere of competence.
40 Constitutions  of  Austria,  Chapter  VI  Constitutional  and  Administrative  Guarantees Part A The Administrative  Court  Article  129-Article 136.The Constitutional Court and Verwaltungsgerichtsh of have a specific  status  provided  by  the  constitution  as  well  as  federal  Law  on  the  Constitutional  Court (“Verfassungsgerichtshofsgesetz  1953”)  and  by  federal  law  on  the  Verwaltungsgerichtshof  (“Verwaltungs- gerichtshofsgesetz 1985”, hereafter “VwGG”).
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
dalam  tingkat  Pertama  dan  Terakhir.  Perihal  tersebut  diatur  dalam  Konstitusi Austria, Chapter  VI  Constitutional  and  Administrative  Guarantees  Part  A  The Administrative  Court Pasal  129  sampai  dengan  Pasal  136.  Sebagai  bentuk peradilan  satu  atap  yang  bebas  merdeka  yang  terlepas  dengan  kekuasaan  yang lain.  Adapun  hal  tersebut  dimaksudkan  sebagai  landasan  dasar  dalam  pengaturan sebuah  lembaga  peradilan  yang  bebas  dan  merdeka  dalam  perkembangan  teori kekuasaan  kehakiman  secara  pemisahan  ( Separation  of  Power:  Charles  Louis  De Secondat  Montesquieu ).  Kemudian  ketentuan  tersebut  lebih  lanjut  diatur  oleh federal  law  on  the  Verwaltungsgerichtshof (“ Verwaltungsgerichtshofsgesetz 1985”, hereafter “VwGG” ).
Dalam  Konstitusi  Austria  Pasal  129,  menyatakan  pihak  yang  berwenang untuk  mengamankan  legalitas  dari  semua  tindakan  administrasi  publik  adalah Pengadilan  Administrasi  yang  berkedudukan  di  Wina.  Kemudian  Konstitusi Austria  Pasal  130  menyatakan  bahwa  Pengadilan  Administrasi  berwenang menyatakan  bahwa:  a)  keputusan  administrasi  negara  tidak  berdasarkan  atas hukum;  b)  keputusan  administrasi  negara  tidak  berdasarkan  atas  hukum,  karena badan  atau  pejabat  dalam  menjalankan  kekuasaan  administratif  secara  langsung dan  memaksa  terhadap  setiap  orang;  atau  c)  pelanggaran  kewajiban  otoritas administratif  untuk  mengambil  keputusan.  Adapun  setiap  warga  negara  Austria yang  telah  melalui  tahap  banding  administratif  dapat  mengajukan  sengketa tersebut  kepada  Pengadilan  Administrasi  Negara  di  Wina  yang  menklaim  bahwa keputusan  tersebut  melanggar  hak-hak  mereka  diatur  dalam  Konstitusi  Pasal  131. Kemudian hal-hal berikut yang dikecualikan dari yurisdiksi Pengadilan Administrasi yaitu: hal-hal yang berkaitan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi,  hal  paten,  di  mana  hal-hal  yang  menjadi  kewenangan  Peradilan Umum,  sesuai  dengan  undang-undang  federal  atau  Negara  yang  mengatur jurisdiksi  Peradilan  Administrasi  tersebut.  Adapun  keanggotaannya  mencakup setidaknya  satu  hakim,  anggota  yang  tersisa  dalam  pelaksanaan  kantor  tersebut yang  tidak  terikat  oleh  petunjuk,  putusan  dari  otoritas  tersebut  tidak  dikenakan pembatalan  (final  dan  mengikat),  adapun  terhadap  keluhan  terhadap  keputusan administrasi  dapat  diajukan  pembatalan  pada  Peradilan  Administrasi  terlepas  dari pemenuhan  kondisi  tersebut  Peradilan  Administrasi  dapat  menyatakan  gugatan tidak  diterima.
Adapun  dalam  Undang-undang  tentang  Peradilan  Administrasi  Austria, Pasal 22, menyatakan  gugatan  terhadap  keputusan  otoritas  administratif berdasarkan  Pasal  131  Konstitusi  Federal  atas  orang-orang  yang  terkena  dampak pencabutan  putusan  tersebut  dalam  kepentingan  hukum  mereka  (orang  lain  yang terlibat).  Kemudian  dalam  Undang-undang  tentang  Peradilan  Administrasi  Austria Pasal  23 41 menyatakan  para  pihak  dapat  membela  perkara  mereka  sebelum
41 Republic  of  Austria, federal  law  on  the  Verwaltungsgerichtshof, Article 23rd • § (1) The parties may, if this federal law does not specify otherwise, plead their cause before the Administrative Court himself or be represented by a lawyer. In taxes and levies criminal matters can also be represented by an accountant or auditor. (2) The federal government, the provinces, municipalities and municipal associations, foundations, funds and institutions, which are administered by institutions such authorities or persons (groups of persons) that are purpose by these entities, and the other self-governing bodies and their authorities are represented by their  authorized  representative  or  authorized  bodies.  (3)  The  representative  of  the  federal,  state  and foundations, funds and institutions that are managed by agents of the federal government or the states or of persons  (of  persons)  that  are  purpose  by authorities of these bodies and their agencies may also being the financial, can the representation of countries, the municipalities and municipal associations and foundations, funds and institutions, which are administered by institutions such authorities or persons (groups of persons)
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
Pengadilan  Tata  Usaha  sendiri  atau  diwakili  oleh  seorang  pengacara.  Dalam  hal sengketa  mengenai  pajak  dan  retribusi  serta  pidana  juga  dapat  diwakili  oleh seorang  akuntan  atau  auditor.  Kemudian  Pasal  26  ayat  (1) 42 menyatakan,    batas waktu  untuk  mengajukan  keluhan  terhadap  keputusan  otoritas  administratif menurut  Pasal  131  Konstitusi  Federal  atau  untuk  rujukan  berdasarkan  Pasal  81 ayat  4 Konstitusi  Federal  adalah  enam  minggu.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  merupakan  salah  satu  pilar peradilan  dari  empat  pilar  peradilan  yang  terdapat  dalam  lingkungan Mahkamah  Agung.  Undang-undang  tentang  PTUN  disahkan  pada tanggal  29  Desember  1986,  PTUN  secara  resmi  terbentuk  dan  dijalankan sejak  tanggal  14  Januari  1991,  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  52  Tahun  1990  tentang  Pembentukan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  di  Jakarta,  Medan,  Palembang,  Surabaya,  dan  Ujung  Pandang, dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1991 tentang  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah peradilan  yang  memiliki  unsur-unsur  yaitu  adanya  hukum,  terutama  di lingkungan  hukum  administrasi  negara  yang  dapat  diterapkan  pada  suatu persoalan,  adanya  sengketa  hukum  konkret  yang  pada  dasarnya disebabkan  oleh  ketetapan  tertulis  administrasi  negara,  minimal  dua pihak,  dan  sekurang-kurangnya  salah  satu  pihak  harus  administrasi negara,  adanya  badan  perwakilan  yang  berwenang  memutuskan  sengketa,
that are purpose by authorities of these bodies and their authorities organs also the entrusted factually eligible federal  ministries.  Being  the  financial  and the institutions of the federal ministries, however, may take over the  representation  of  another  entity  as  the  Federal  only  when  neither  a  federal  agency  nor  the  federal government  is  itself  involved  in  the  proceedings  and  in  the  representation  of  authorities  of  substantive jurisdiction  eligible  M inister,  or  the  M inister  of  Finance  agrees.  (4)  The  representation  by  a  lawyer (accountant or auditor) or by the financial prosecutor does not mean that the parties themselves appear and make  statements  on  their  own  behalf.  (5)  a  lawyer  (accountant  or  auditor)  for  the  proceedings before the Administrative  Court granted power of attorney authorizing him when the party dies during the process to represent their legal  successors.
42 Republic of Austria, federal law on the Verwaltungsgerichtshof, Article 26th • § (1) The time limit for  lodging  a  complaint  against  the  decision  of  an  administrative  authority  according  to  article  131  of  the Federal Constitution or for a referral under Article 81 paragraph 4 of the Federal Constitution is six weeks. It begins  First in the cases under Article 131 paragraph 1 item 1 of the Federal Constitution if the notice was delivered  to  the complainant, with the date of service, if the decision was the complainant merely delivered orally,  with  the  date  of  delivery   Second  in  the  cases  under  Article  131  paragraph  1  No.  2  of the Federal Constitution if the notice was served on the basis of the regulations of the competent M inister, with the date of  service,  or  the  date on which the competent minister noted the decision has acquired; Third in the cases under Article 131 paragraph 1 item 3 of the Federal Constitution if the notice was served on the basis of the regulations of the relevant state government, with the date of service, or the date on which the competent state government aware of the decision has acquired; 4th in the cases under Article 131 paragraph 2 of the Federal Constitution if the notice was served on the basis of the regulations for filing the complaint authorized organ, with  the  date  of  service,  or  the  date  on  which this decision by the organ has gained knowledge; 5th in the event of an appeal against a referral under Article 81a paragraph 4 of the Federal Constitution with the date on  which  the  school  authority  to  which the transfer is addressed, has gained from this knowledge. (2) The appeal may also be brought before the notice was served on the appellant or announced. For the proceedings before the Administrative Court in this case is the decision as to the date established when the complainant became  aware  of  its  contents.  (3)  If  the  party  within  the  time  limit  for  filing  the  complaint,  the legal aid applied for (§ 61), so for them begins the period for filing the complaint with the delivery of the decision on the  appointment  of  a  lawyer  to  that.  The  notice  shall  be  served by the Administrative Court. The timely application made to legal aid is rejected, the period begins to filing the complaint with the notification of the decision to the party repellent.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
adanya  hukum  formal  dalam  rangka  menerapkan  hukum,  menemukan hukum  “ inconcreto ”  untuk  mempertahankan  ditaatinya  hukum  materiil.
Keputusan  tata  usaha  negara  sebagai  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang  berisi  tindakan  hukum tata  usaha  negara  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  yang  bersifat  konkret,  individual,  dan  final  yang  menimbulkan akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata.  Sampai  saat  ini Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  telah  mengalami  dua  kali  yaitu perubahan  pertama,  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan perubahan  kedua,  Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2009.  Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Administrasi yang mengkhususkan  pengujiannya  pada  keputusan  tata  usaha  negara. Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  bertugas  dan  berwenang  memeriksa  dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1986  sebagaimana  telah  diubah  untuk  kedua  kalinya  dengan  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Pasal 48.  Adapun  hal  lebih  lanjut  ditegaskan  bahwa  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha  Negara  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  di  tingkat  banding  diatur  dalam  Pasal  122  sampai  dengan Pasal  130,  dan  Pasal  131  mengatur  di  tingkat  kasasi  ke  Mahkamah Agung.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  1991,  pada  Bagian  IV  butir  2a  dan  b  mensyaratkan  agar:  a. Apabila  adanya  upaya  administratif  berupa  pengajuan  surat  keberatan, maka  gugatan  terhadap  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan diajukan  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  b.  Apabila  adanya  upaya administratif  berupa  surat  banding  administratif,  maka  gugatan  terhadap Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  telah  diputus  dalam  tingkat  banding administratif  diajukan  kepada  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara dalam  tingkat  pertama  yang  berwenang;
b. Tingkat  Peradilan  Administrasi  di  Austria,  perihal  Peradilan  Administrasi Negara  dibentuk  untuk  meninjau  seluruh  kegiatan  administrasi  publik dalam  hal  untuk  mengawasi  keabsahan  keputusan  tata  usaha  negara, dengan  pengecualian  tata  cara  yang  hanya  Mahkamah  Konstitusi  dapat memeriksa  dan  mencabut.  Ini  terutama  aturan  pengaduan  terhadap keputusan,  contoh  keputusan  oleh  badan-badan  administratif.  Hal  ini untuk  memeriksa  keabsahan  dari  keputusan  tata  usaha  negara  dan dimungkinkan  mencabut  keputusan  tata  usaha  negara  yang  melanggar hukum. Peradilan Administrasi di Austria disebut dengan Verwaltungsgerichttsshof yang  merupakan  Peradilan  Khusus  yang kedudukannya  sama  halnya  dengan  Mahkamah  Konstitusi  Di  Austria. Sebagai  Lembaga  Yudikatif  yang  memeriksa,  mengadili,  memutus sengketa  administrasi  negara  dalam  tingkat  Pertama  dan  Terakhir.  Pasal 130  menyatakan  Pengadilan  Tata  Usaha  berwenang  menyatakan  bahwa: a)  Keputusan  administrasi  negara  tidak  berdasarkan  atas  hukum;  b) Keputusan  administrasi  negara  tidak  berdasarkan  atas  hukum,  karena badan  atau  pejabat  dalam  menjalankan  kekuasaan  administratif  secara
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
langsung  dan  memaksa  terhadap  setiap  orang;  atau  c)  pelanggaran kewajiban  otoritas  administratif  untuk  mengambil  keputusan.
2. Saran
a. Pada  tingkat  peradilan  di  Austria  memiliki  kecenderungan  pembentukan peradilan  administrasi  sebagai  ciri  menjaga  hak  warga  negara  akibat keputusan  administrasi  negara  yang  dikeluarkan  badan  atau  pejabat administrasi  negara.  Akan  tetapi  terdapat  perbedaan  yang  prinsipil  dalam sistem  dan  bentuk  serta  instrumen  yang  dimiliki  peradilan  administrasi negara  di negara  tersebut.
b. Pada  tingkat  peradilan  di  Austria  memiliki  kecenderungan  pembentukan peradilan  administrasi  sebagai  ciri  menjaga  hak  warga  negara  akibat keputusan  administrasi  negara  yang  dikeluarkan  badan  atau  pejabat administrasi  negara.  Akan  tetapi  terdapat  perbedaan  yang  prinsipil  dalam sistem  dan  bentuk  serta  instrumen  yang  dimiliki  peradilan  administrasi negara  di  negara  tersebut.  Hal  yang  disaranka  sebaiknya  mempertegas kedudukan  dari  Peradilan  Administrasi  Negara  di  Indonesia  sebagai Peradilan  yang  mampu  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  hal-hal  yang bersifat surat keputusan atau ketetapan yang  dikeluarkan  oleh badan/pejabat  tata  usaha  negara  yang  memenuhi  kriteria  individual, konkret  dan  final  termasuk  dari  keputusan  hasil  pemilihan  umum  yang dapat  merepresentasikan  dan  mengalokasikannya  menjadi  poros  sentral lembaga  penyelesaian  sengketa  di bidang  tata usaha  negara.
H. Daftar  Pustaka
1. Buku  dan Artikel Abraham,  Henry  J. The  Judicial,  The  Supreme  Court  in  The  Government Process . London:  Allyn  and  Bacon Inc.  Bosyion.  1969.
Adji,  Oemar  Seno.  “Prasaran  pada  Seminar  Ketatanegaraan  Undang- Undang  Dasar 1945”. Jakarta:  Seruling  Masa, 1996. Atmosudirjo,  Prajudi. Hukum  Administrasi  Negara .  Cet.  6.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.  1983.
Asshiddiqie,  Jimly. Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara Pasca Reformasi . Jakarta:  Sinar  Grafika,  2012.
.Konstitusi  dan  Konstitutionalisme  Indonesia,  Cet.1,
Jakarta:  Sinar  Grafika,  2010.
Bedner,  Adrian  W. Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Di  Indonesia:  Sebuah studi-legal .  Diterjemahkan  oleh  Indra  Krishnamurti.  Ed.  1.  Jakarta:  Van Vollenhoven  Institute;  KITLV-Jakarta.  2010. Bather,  J.  Harvey-L. The  British  Constitution .  London:  MacMillan  ST Martin’s  Press. 1969.
Budiarjo,  Miriam. Dasar-dasar  Ilmu  Politik .  Cet.  7,  Jakarta:  Gramedia. 1982. Cahyawati,  Dwi  Putri. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara , Jakarta:  Gramata  Publishing.  2011. Chapus,  Rene. Droit  Du  Contentieux  Administratif .  Paris:  Editions Montchrstien.  1982.
Chorus,  Jeroen., Et.  al. Intorduction  to  Dutch  Law .  Boston:  Kluwer  Law International.  1999.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
Creyke,  Robin.  Julian  Disney,  and  John  MC  Millan, Australian-  Indonesia Legal  Seminar  Series ,  “Aspect  of  Administrative  Review  in  Australia  and Indonesia”,  Camberra:  Center  for  International  and  Public  Law  Faculty  of  law Australian  Nation  Universty.  1996.
Cruz,  Peter  de. A  Modern  approach  to  comparative  Law .  Boston:  Kluwer. 1993. Dicey,  A.V. An  Introduction  to  the  Study  of  the  Law  of  the  Constitution . London:  English  Language  Book Society-MacMillan.  1971. Erliyana,  Anna. Keputusan  Presiden,  Analisis  Keppres  RI  1987-1998 . Jakarta:  Universitas  Indonesia,  Fakultas  Hukum  Pasca Sarjana.  2005. Friedman,  Lawrence  M. American  Law  An  Introduction,  Revised  and Update  Edition : What  is a Legal System ? New York : W.W.Norton & Company. 1984. Hadjon,  Philipus  M. Et.  al ., Pengantar  Hukum Administrasi Indonesia , Cet. 1. Jakarta:  Gadjah  Mada University  Press. 2011. Hadjon,  Philipus  M. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia . Surabaya:  Bina  Ilmu.  1987. Huntington,  Samuel  P.  “Mereformasi  Hubungan  Sipil  Militer”.  Dalam  Larry
Diamond  dan  Marc  F.  Plattner.  Eds.  Civil  -Military  Relations  and  Democracy, atau  Hubungan  Sipil-Militer  dan  Konsolidasi  Demokrasi .  Jakarta:  PT RajaGrafindo  Persada. 2000.
Huntington,  Samuel  P. The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. London:  Touchstone  Books. 1998. Kansil  C.S.T.,  dan  Christine  ST.  Kansil, Modul  Hukum  Administrasi Negara . Jakarta:  PT. Pradnya  Paramita.  1997. Kelsen,  Hans. General  Theory  of  Law  and  State .  New  york:  Russell  & Russell.  1961. Kodmann, L. Prakke-C.A.J.M. Het Staatsrecht van de Londen der Europese Gemeenschappen . Deventer:  Kluwer.  1981. Lotulung,  Paulus  Effendie. Beberapa  Sistem  Tentang  Kontrol  Segi  Hukum . Jakarta:  PT. Bhuana  Ilmu  Populer,  1993.
. Yurisprudensi  Dalam  Perspektif  Pengembangan  HAN Di  Indonesia .  Pidato  Pengukuhan    Guru  Besar  Ilmu  HAN  Pada  FH  Universitas Pakuan.  24 September  1994.
Manan,  Bagir. Organisasi  Peradilan  Di  Indonesia ( Penataran  Hukum Administrasi Tahun  1997/1998 ).  Surabaya:  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga.  1998. Mcllwain,  C.H. Constitutionalism:  Ancieny  and  modern ,  2nd  Edition.  New York:  Cornell  University  Press. Ithaca.  1974. Mujahidin,  Ahmad. Peradilan  Satu  Atap  Di  Indonesia .  Bandung:  Refika Aditama,  2007.
Musafa,  Bachsan. Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara .  Bandung: Alumni.  1984.
Neno,  Victor  Yaved. Implikasi  Pembatasan  Kompetensi  Absolut  Peradilan Tata Usaha Negara . Bandung:  Citra  Aditya  Bakti.  2006. Nonet,  Philippe  and  Philip  Selznick. Law  and  Society  in  Transition : Toward Responsive Law . New York:  Harper  & Row. 1978.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Normatif Terhadap  Tingkat  Peradilan  Administrasi  Negara  Indonesia  dengan  Peradilan Administrasi  Negara Austria ∽ Rohendra Fathammubina ∽
Pringgodigdo  A.G.  dan  Hasan  Shadily. Ensiklopedi  Umum .  Jakarta: Yayasan  Dana  Buku  Franklin.  1973.
Siahaan,  Linton  O. Teori  Hukum  dan  Wajah  PTUN  Setelah  Amandemen 2004 ( UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 ). Cet. 1. Jakarta: Percetakan Negara R.I. 2009. Strong,  C.F. Modern  Political  Constitution .  London:  Sidgwick  and  Jakson. 1952. Sunindhia,  Y.W.,  dan  Ninik  Widiyanti. Administrasi  Negara  dan  Peradilan Administrasi . Cet. 2. Jakarta:  PT Rineka  Cipta.  1992. Supandi, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara ( Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam  Menaati  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara ).  Medan:  Pustakan Bangsa  Press. 2010.
Tjakranegara,  R.  Soegijatno. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Di Indonesia . Cet. 3. Jakarta:  Sinar  Grafika.  2002. Tjandra,  W.  Riawan. Teori  dan  Praktik  Peradilan  Tata  Usaha  Negara . Yogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.  2010. Basah,  Sjahran.  “Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Peradilan  Administrasi  Di
Indonesia”, Disertasi Doktor Universitas  Padjajaran.  Bandung.  1984.
Boestomi,  T.  “Pengadilan  Administrasi  Indonesia  dan  Pelaksanaan Pengadilan  yang  murni”.  Tulisan  dimuat  dalam  himpunan  karangan  di  bidang Tata Usaha  Negara.  Jakarta. 1993.
Dung,  Luu  Tien.  “Judicial  Indepencdence  In  Transitional  Countries”.  UNDP Democratic  Governance  Fellowship  Programme.  2003.
Justic,  Bundesministerium  Fur  Justiz.  The  Austrian  Judicial  System:
Institutions-Agencies-Services.  Vienna:  Bundesministerium  Fur Justiz.  2009.
Widjojanto,  Bambang.  “Reformasi  Konstitusi:  Perspektif  Kekuasaan Kehakiman”,  http://www.djpp.depkumham.go.id,  Diunduh  Pada  Tanggal  19 November  2012.
Yuherman.  “Menggugat  Prosesur  Dismissal  Pada  Peradilan  Tata  Usaha Negara”.  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Sahid  Jakarta.
2. Peraturan  Perundang-undangan
Indonesia, Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 , UUD 1945 Hasil  Amandemen.
. Undang-undang  tentang  Perubahan  Kedua Atas Mahkamah Agung , UU No. 3 Tahun  2009, LN. No. 3 Tahun  2009, TLN. No. 4958.
. Undang-undang  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peradilan Tata  Usaha  Negara ,  UU  No.  51    Tahun  2009.  LN.  No.  160  Tahun 2009, TLN. No. 5079.
. Peraturan  Pemerintah  tentang  Penerapan  Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN , PP No. 7 Tahun 1991, LN No. 8 Tahun 1991.
.Keputusan Presiden Tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang , Kepper No. 52 Tahun 1990.
Constitutions of Republic  Austria.
Republic  Austria  federal  law  on  the  Verwaltungsgerichtshof  (“Verwaltungs- gerichtshofsgesetz 1985”, hereafter “VwGG”.