INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5150-5160 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Legalitas Non-Competition Clause  dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Peraturan

## Ketenagakerjaan di Indonesia
Mochamad Nuzul Fatoni 1 ✉ , Merline Eva Lyanthi 2
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: toni.fa@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Keberadaan kesepakatan kerja yang melibatkan ketentuan terkait pengaturan tenaga kerja, di mana pekerja diminta untuk menyetujui atau menolak posisi pekerjaan yang akan menempatkannya sebagai karyawan atau sebagai bagian dari perusahaan yang mungkin dianggap sebagai pesaing atau pesaing potensial  di  dalam  industri  yang  sama  setelah  berakhirnya  hubungan  kerja.  Klausul  semacam  ini dibentuk  sebagai  respons  terhadap  kekhawatiran  perusahaan  bahwa  mantan  pekerjanya  akan mengungkapkan informasi rahasia yang sangat berharga dan rahasia perusahaan kepada perusahaan baru tempat mereka bekerja. Namun, pada kenyataannya, klausul semacam ini membatasi hak pekerja, yang  bertentangan  dengan  prinsip  kebebasan  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek hukum yang terkait dengan penerapan klausul non kompetisi dalam perjanjian kerja sesuai dengan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan penelaahan literatur terkait aspek hukum melalui studi kepustakaan  dengan  analisis  deskriptif  untuk  memahami  bagaimana  praktik-praktik  yang  ada berkaitan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan klausul non-kompetisi telah bertentangan dengan hak individu untuk memilih pekerjaan, yang  dijamin  dan  dilindungi  oleh  undang-undang  hak  asasi  manusia  dan  undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia.
Kata kunci: hukum ketenagakerjaan, klausul non-kompetisi, perjanjian kerja

## Abstract
The existence of an employment agreement that encompasses provisions regarding the regulation of labor, wherein the employee is required to consent or decline a job position that would place them as an employee or as a part of a company that may be perceived as a competitor or potential competitor within  the  same  industry  after  the  termination  of  the  employment  relationship.  Such  clauses  are included  in  response  to  companies'  concerns  that  former  employees  may  disclose  precious  and confidential information to their new employers. However, in reality, such a clause restricts workers' rights, which contradicts the principles of freedom enshrined in the law. This study aims to analyze the legal  aspects  related  to  implementing  non-competition  clauses  in  employment  agreements  by Indonesian  law.  The  research  was  conducted  using  a  normative  juridical  approach,  specifically  by examining relevant literature on legal aspects through a literature review with a descriptive analysis to understand how existing practices relate to the applicable legal regulations in Indonesia. The findings of this study indicate that the implementation of non-competition clauses has violated individuals' rights to choose employment, which are guaranteed and protected by human rights laws and labor laws in Indonesia.
Keywords: labour law, non-competition clause, employment agreement

## PENDAHULUAN
Setiap  perusahaan  yang  menjalankan  bisnis  membutuhkan  pekerja  guna mengoperasikan semua kegiatan bisnis perusahaan. pekerja merupakan aset terpenting yang  sangat  berpengaruh  terhadap  kesuksesan  sebuah  perusahaan.  Usaha  dapat beroperasi  secara  manual  tanpa  menggunakan  teknologi  mesin  yang  canggih,  namun tanpa  kehadiran  karyawan,  operasional  bisnis  tidak  dapat  berlangsung  sama  sekali. Karyawan  bertanggung  jawab  atas  berbagai  tugas  dalam  bisnis,  mulai  dari  menjaga kebersihan  dan  keteraturan,  melakukan  penjualan  dan  pemasaran,  hingga  mengelola keuangan dan administrasi. Mereka tidak hanya menjalankan operasi sehari-hari, tetapi juga  berkontribusi  pada  inovasi  dan  peningkatan  bisnis.  Di  tengah  persaingan  yang semakin ketat, mengambil dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas menjadi suatu  aspek  yang  sangat  krusial  untuk  menjaga  kelangsungan  dan  perkembangan perusahaan.
Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek  hukum  mengenai  suatu  pekerjaan.(Nadiyya,  2021)  Konsep  yang  lebih mengabstraksikan,  tetapi  dalam  kontrak  kerja,  elemen-elemen  yang  jelas  dan  realistis terbentuk. Kontrak kerja ini mendorong adanya keterlibatan yang khusus. Dengan kata lain, hubungan kerja adalah hasil dari perjanjian dalam kontrak kerja. Perjanjian melahirkan perikatan  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  para  pihak.  Akibat  hukum  itu  adalah
berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak.(Niru Anita SInaga, 2019) Menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, unsur-unsur yang  terkait  dengan  ketenagakerjaan  melibatkan  konsep  pekerjaan,  perintah,  dan pengupahan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 15. Dalam kerangka hubungan ketenagakerjaan,  terdapat  dua  entitas  yang  terlibat,  yaitu  pekerja  atau  buruh  dan pengusaha atau perusahaan. Definisi buruh, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 3  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  mengacu  pada individu yang melakukan pekerjaan dan menerima kompensasi dalam berbagai bentuk. Sementara  itu,  Pasal  1  Angka  4  Undang-undang  Ketenagakerjaan  mendefinisikan ketenagakerjaan  perusahaan  sebagai  entitas  yang  dapat  berupa  pengusaha,  badan hukum, atau entitas lainnya yang memberikan pekerjaan kepada buruh dengan membayar imbalan  dalam  berbagai  bentuk.  Kedua  definisi  ini  membentuk  dasar  hukum  untuk terbentuknya perjanjian atau perikatan dalam konteks ketenagakerjaan.
Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata  (KUHPerdata),  sebuah  perjanjian  atau  perikatan  memiliki  dasar  hukum  yang mendukung  keberadaannya. Oleh karena  itu,  perikatan yang  dibangun antara  seorang pekerja  dan  perusahaan  atau  individu  yang  memberikan  pekerjaan  dapat  dianggap sebagai  hasil  dari  sebuah  perjanjian.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1313  KUHPerdata, perjanjian  merupakan  kesepakatan  yang  mengatur  janji-janji  yang  telah  diungkapkan. Lebih lanjut, Pasal 1 Angka 14 dalam Undang-undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa perjanjian  kerja  adalah  kesepakatan  yang  disepakati  antara  pekerja  atau  buruh  dan pengusaha atau pemberi kerja, dengan memenuhi persyaratan terkait pekerjaan, hak, dan kewajiban yang berlaku bagi kedua belah pihak.
Dalam bentuk yang paling klasik, kontrak dipandang sebagai ekspresi dari kebebasan manusia  untuk  memilih  dan  mengadakan  perjanjian.(Muhtarom,  2014)  Konsep  ini mencerminkan  ide  bahwa  individu  memiliki  hak  untuk  membuat  kesepakatan  sesuai dengan kehendak mereka. Kontrak, dalam hal ini, menjadi sarana di mana orang-orang dapat mengekspresikan preferensi dan kepentingan mereka dalam perjanjian formal. Pada penerapannya  asas  kebebasan  berkontrak  tidak  diterapkan  dalam  pembuatan  suatu perjanjian  yang  bersifat  baku  tetapi  mengingat  bahwa  kontrak  baku  sudah  menjadi kebutuhan  bagi  masyarakat  dan  para  pelaku  usaha.  pembatasannya  hanyalah  untuk kepentingan umum dan di dalam kontrak itu harus ada keseimbangan yang wajar.(Roesli et al., 2019) Meskipun konsep ini menekankan autonomi pribadi, penting untuk diingat bahwa  batasan  dan  kewajiban  hukum  tertentu  masih  berlaku  untuk  melindungi kepentingan umum dan memastikan keadilan dalam perjanjian tersebut.
Pasal  51  ayat  (1)  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  memberikan  peluang untuk penyusunan perjanjian kerja, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dengan tetap mematuhi ketentuan kesahihan perjanjian sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Perjanjian  kerja  pertama-tama berbicara tentang prinsip kebebasan berkontrak, yang memberikan keleluasaan kepada pekerja dan pihak terkait untuk menjalin perjanjian dengan siapa pun serta menentukan isi dan syarat-syaratnya baik dalam bentuk yang tertulis ataupun secara lisan. Akan tetapi, prinsip  kebebasan  berkontrak  tidak  dapat  diimplementasikan  apabila  berada  dalam ketidaksesuaian dengan peraturan hukum atau prinsip ketertiban umum masyarakat (H.S. Salim, 2021).
Di lain sisi, ketika pemberi kerja mengenakan dalam sebuah kontrak larangan bagi pekerja untuk bekerja pada pesaing, ini dapat menimbulkan sejumlah permasalahan dalam konteks ketenagakerjaan, yang sering disebut sebagai "Klausul Non-Kompetisi." Terutama, Masalah  semacam  ini  kerap  timbul  setelah  berakhirnya  masa  kontrak  kerja  dilakukan dengan dasar pertimbangan untuk menjaga rahasia dagang dalam perusahaan. Klausul yang  mengenai  larangan  bersaing  semacam  ini  dianggap  sebagai  sebuah  beban  oleh pekerja yang menerimanya, tetapi pekerja terkadang harus secara terpaksa setuju tanpa pilihan lain.(Afdal & Purnamasari, 2021)
Pekerja  yang  menandatangani  perjanjian  kerja  harus  mematuhi  klausula  non- kompetisi. Oleh karena itu, jika pekerja dapat melanggar perjanjian kerja jika mereka tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan klausula tersebut. Ini pasti akan mengakibatkan kerugian  bagi  perusahaan  tempat  pekerja  bekerja  jika  dianggap  sebagai  pelanggaran perjanjianPertanyaan muncul mengenai apakah klausula tersebut dapat berfungsi sebagai dasar  hukum  bagi  perusahaan  untuk  mengejar  pemenuhan  kontrak.  Secara  faktual, sejumlah  karyawan  tidak  dapat  mematuhi  klausula  tersebut  karena  alasan  kebutuhan pekerjaan  sebagai  upaya  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka.  Mengingat  bahwa  hak untuk bekerja dianggap sebagai hak asasi setiap individu, klausula tersebut tidak dapat dianggap  sebagai  alat  pembatas  yang  dapat  menghambat  kebebasan  setiap  individu untuk memilih atau menerima pekerjaan. Meskipun demikian, kegagalan dalam penerapan klausula  tersebut  dapat  memberikan  risiko  terhadap  posisi  kompetitif  perusahaan  jika dibandingkan dengan pesaingnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  secara  normatif  merupakan  suatu  pendekatan  yang menitikberatkan  pada  kajian  terhadap  peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku  untuk mengidentifikasi  norma-norma  yang  mengatur  suatu  masalah  hukum.  Pendekatan  ini memfokuskan  analisis  pada  norma-norma  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  dan  doktrin- doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian.(Marzuki, 2021) Pendekatan normatif memberikan ruang untuk memahami lebih dalam aspek-aspek nilai dan moralitas yang terkandung dalam suatu norma hukum. Melalui analisis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi keberlakuan serta konsistensi norma hukum terkait dengan isu yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah melalui penggelutan dalam  dunia  pekerjaan,  sehingga  terjadi  interaksi  dengan  regulasi  ketenagakerjaan  di Indonesia.  Dengan  terlibat  dalam  kegiatan  pekerjaan,  seseorang  akan  terlibat  dalam dinamika  sosial  dengan  rekan  kerja,  yang  pada  akhirnya  membentuk  ikatan  hukum. Penting  bagi  setiap  individu  untuk  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  mengenai regulasi  ketenagakerjaan  yang  umumnya  berlaku  bagi  pekerja  yang  bekerja  sebagai anggota karyawan di sebuah entitas perusahaan tempat mereka bekerja. Dalam konteks ketenagakerjaan, ada juga peran penting yang dimainkan oleh pengusaha atau pemberi pekerjaan, yang memiliki dampak signifikan dalam ekonomi karena persaingan yang ada di perusahaan yang mereka pimpin.
Perusahaan  sangat  penting  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  baru.  Perusahaan merupakan  tempat  terjadinya  kegiatan  produksi  dan  berkumpulnya  semua  faktor produksi.(Multazam  et  al.,  2023)    Sebagaimana  dijelaskan  peraturan  terkait  hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, hubungan kerja yang diakui oleh negara adalah hasil  dari  kontrak  yang  mengikat  pekerja  dengan  perusahaan  tempat  mereka  bekerja. Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu harus selalu didokumentasikan secara tertulis, meskipun kontrak ini dapat berbentuk tertulis atau tidak. Perintah kepada  pekerja dan pembayaran  imbalan  atau  upah  yang  harus  terpenuhi  untuk  menjaga  hubungan  kerja yang baik adalah unsur-unsur dalam hubungan kerja, menurut Pasal 1 angka 15 Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Guna  mencapai  sasaran  hukum  ketenagakerjaan  di  sektor  ketenagakerjaan, partisipasi  aktif  dari  pemerintah  menjadi  suatu  komponen  yang  sangat  vital.  Meskipun
seluruh pihak yang terlibat dalam relasi kerja menjalani hubungan yang bersifat perdata, mencapai  tujuan  ini  mungkin  menjadi  tantangan  yang  kompleks.  Oleh  karena  itu, pemerintah  diharapkan  secara  progresif  berperan  dalam  mengatasi  permasalahan ketenagakerjaan  dengan  mengimplementasikan  seluruh  regulasi  yang  telah  diadopsi. Dinamika pesat dalam industri di Indonesia juga mempengaruhi struktur dan substansi perjanjian  kerja  yang  terus  mengalami  evolusi.  Contohnya,  perubahan  dalam  format perjanjian kerja mencakup ketentuan terkait klausula non kompetisi, yang bervariasi dalam kerangka undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia.
Klausula non kompetisi adalah klausul yang mengatur bahwa pekerja sepakat untuk tidak bekerja dan tidak membuka usaha di perusahaan dengan bidang yang sama (yang dianggap  pesaing)  dengan  bidang  tempat  bekerja  sebelumnya  untuk  jangka  waktu tertentu  setelah  tanggal  pemberhentian  atau  pemutusan  hubungan  kerja.  Berdasarkan hukum  perdata,  klausula  non  kompetisi  diatur  untuk  pelaksanaannya.  Meskipun  istilah "klausul" dan "kompetisi" tidak digunakan dalam hukum perdata, konsep yang dijelaskan serupa,  yaitu  adanya  kesepakatan  antara  majikan  dan  pekerja  yang  mengikat  mereka setelah  berakhirnya  hubungan  kerja,  dan  kesepakatan  tersebut  hanya  sah  jika  dibuat dalam  sebuah  perjanjian  tertulis  atau  dalam  sebuah  peraturan  perusahaan  bersama pekerja.  Hukum  di  Indonesia  tidak  secara  eksplisit  mengatur  pembatasan  dalam penggunaan klausula non kompetisi.(Razak & Rajab, 2021) Tidak ada ketentuan hukum yang melarang penambahan klausula non kompetisi dalam perjanjian kerja, dan sesuai dengan ketentuan perjanjian di Indonesia, ini dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kecakapan, kesepakatan, objek tertentu, dan penyebab yang sah. Selain itu, ketentuan mengenai kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat sebelumnya  akan  berlaku  sebagai  undang-undang  ketenagakerjaan  dan  harus  sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Harahap, 2020)
Non-competition clause dalam Aspek Hukum Perjanjian Kerja
Berdasarkan  Pasal  1  Nomor  14  dari  Undang-undang  Ketenagakerjaan,  sebuah perjanjian kerja didefinisikan sebagai kesepakatan antara karyawan dan pemberi kerja yang mencakup ketentuan kerja, hak, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Kontrak kerja ini  bersifat obligatoris, yang berarti pihak-pihak yang terlibat tidak  memiliki  kebebasan penuh untuk menetapkan syarat-syaratnya. Hukum perjanjian umum berlaku pada kontrak kerja kecuali jika sudah diatur oleh hukum ketenagakerjaan, di mana kasusnya ketentuan tersebut akan bersifat mengikat dan tidak bisa diabaikan. Perusahaan memainkan peran penting  dalam  menegakkan  disiplin.  Menurut  hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia,
sebuah pekerjaan yang legal dan diakui oleh pemerintah harus berdasarkan pada kontrak kerja,  yang  membentuk  hubungan  hukum  antara  karyawan  dan  perusahaan  tempat mereka bekerja. Perjanjian kerja hanya sah jika dibuat dalam bentuk tertulis dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kontrak kerja harus memenuhi empat kriteria yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat;  (2)  kapabilitas  untuk  membentuk  sebuah  komitmen;  (3)  objek  perjanjian  yang spesifik; dan (4) alasan atau motif yang sah dan legal. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dari Undang-undang Ketenagakerjaan, sebuah kontrak kerja sah jika memenuhi empat kriteria: (a) adanya persetujuan dari kedua pihak; (b) kapabilitas untuk melakukan tindakan hukum; (c)  keberadaan  pekerjaan  yang  disepakati;  dan  (d)  pekerjaan  yang  disepakati  tidak melanggar hukum, norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Salah satu elemen penting untuk sahnya kontrak kerja adalah persetujuan dan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam konteks teoritis, kesepakatan ini mengikat kedua pihak, termasuk dalam hal  klausul  non-kompetisi  atau  pembatasan  lainnya.  Ini  dianggap  sebagai  perjanjian pribadi antara pemberi kerja dan karyawan.
Klausul  non-kompetisi  merupakan  bagian  dari  kontrak  kerja  yang  menetapkan larangan bagi karyawan untuk bekerja atau memulai bisnis di perusahaan sejenis setelah hubungan kerja berakhir. Dengan kata lain, klausul ini mengatur bahwa karyawan setuju untuk tidak terlibat dalam pekerjaan atau bisnis yang berada di sektor yang sama dengan perusahaan  tempat  mereka  sebelumnya  bekerja,  dalam  periode  waktu  yang  telah ditentukan  pasca  pemutusan  hubungan  kerja.  Tujuan  dari  klausul  ini  adalah  untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada  perusahaan  terhadap  potensi  kebocoran rahasia dagang ke perusahaan pesaing, dengan membatasi kemampuan karyawan yang bersangkutan  untuk  bekerja  pada  perusahaan  kompetitif.  Ketentuan  mengenai  klausul non-kompetisi seringkali menimbulkan kontroversi karena dianggap membatasi hak-hak dasar karyawan. Meskipun tujuan dari klausul ini adalah untuk melindungi rahasia dagang perusahaan dan mencegah kerugian akibat persaingan, namun Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan hak kepada karyawan untuk mencari atau berpindah pekerjaan. Pasal 31 dari UNDANG-UNDANG Ketenagakerjaan menyatakan, "Setiap  tenaga  kerja  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau  di  luar  negeri."  Oleh  karena  itu,  adanya  klausul  non-kompetisi  bisa  dianggap bertentangan dengan hak karyawan untuk berpindah atau mencari pekerjaan lain.
Dalam implementasinya, klausul non-kompetisi bisa disertakan sebagai bagian dari kontrak kerja atau dibuat sebagai perjanjian yang terpisah. Jika klausul ini termasuk dalam
kontrak kerja, tentu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur tentang keberadaan atau pembatasan klausul non-kompetisi. Faktanya, tidak ada ketentuan hukum di Indonesia yang secara eksplisit melarang adanya klausul non-kompetisi dalam kontrak kerja, asalkan kedua pihak setuju untuk tunduk pada klausul tersebut.
Di  berbagai  negara,  klausul  non-kompetisi  seringkali  memiliki  batasan-batasan terkait penerapannya. Beberapa dibatasi oleh undang-undang, sementara lainnya dibatasi oleh kebijakan publik.
Perlindungan kepada pekerja Terkait Penyertaan Klausul Non-Kompetisi
Klausul non-kompetisi merujuk pada ketentuan yang menghambat dan membatasi hak karyawan untuk tidak bertindak secara  bebas,  dengan salah satu pihak diwajibkan untuk menahan diri dari tindakan yang telah disepakati.(Munira & Salenda, 2020) Apabila karyawan atau buruh melakukan tindakan yang telah dijanjikan untuk dihindari, terdapat kewajiban bagi pekerja untuk mematuhi larangan tersebut, dan perilaku tersebut dapat dianggap  sebagai  tindakan  wanprestasi.  Larangan  ini  mencakup  ketidakbolehan  bagi pekerja untuk bekerja atau terlibat dalam usaha yang serupa dengan perusahaan tempat mereka sebelumnya bekerja. Pembatasan ini disusun untuk mencegah mantan karyawan dari potensi pengungkapan informasi krusial perusahaan, termasuk rahasia dagang atau informasi rahasia lainnya, yang dapat memberikan keunggulan kepada pesaing.
Pelanggaran terhadap klausa ini menjadi landasan hukum bagi perusahaan untuk mengajukan  gugatan terhadap mantan karyawan dengan  dalih  mengungkap informasi rahasia  perusahaan.  Regulasi  terkait  klausa  non-kompetisi  yang  menghambat  hak-hak pekerja dianggap sebagai tindakan yang tidak adil. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi  pekerja  menjadi  suatu  kebutuhan  mendesak.  Meskipun  negara  secara  otomatis memberikan perlindungan bagi pekerja, terdapat kemungkinan bahwa kontrak tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau melanggar peraturan jika tidak memenuhi persyaratan objektif setiap perjanjian atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya, hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan manusia dan diwujudkan dalam bentuk kaidah atau norma. Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa peraturan ketenagakerjaan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah masa kerja.(Alkad & Mulyaningrum, 2022)  Secara  hukum,  pekerja  memiliki  kebebasan  karena  prinsip  Negara  Indonesia menyatakan bahwa tidak ada yang boleh diperbudak atau diperhamba.
Penerapan klausula non kompetisi tidak bersifat absolut, karena jika klausul tersebut diterapkan  tanpa  batasan  dan  menghasilkan  pembatasan  hak  yang  berlebihan  bagi
pekerja, maka klausula tersebut tidak dapat ditegakkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pekerja. Terdengar tidak adil jika tidak ada perlindungan yang diberikan  kepada  pekerja  dalam  konteks  klausula  ini.  Oleh  karena  itu,  tidak  dapat dipastikan  bahwa  pelanggaran  klausula  ini  oleh  pekerja  akan  selalu  berakhir  dengan tuntutan hukum oleh perusahaan di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan. Jenis usulan dan persaingan yang  mengikuti  prinsip  proporsionalitas  dengan  mengenakan  pembatasan  terhadap larangan  bagi  pekerja  atau  mantan  pekerja  untuk  bekerja  di  perusahaan  lain  setelah kontrak kerja berakhir, dapat dirinci sebagai berikut:
1. Batasan  Wilayah  Geografis:  Salah  satu  pendekatan  yang  bisa  digunakan  adalah menetapkan  batasan  wilayah  geografis  yang  tidak  boleh  dimasuki  oleh  mantan pekerja.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari  potensi  pelanggaran  berupa pengungkapan informasi rahasia perusahaan di wilayah tertentu. Dengan demikian, pekerja masih memiliki kesempatan untuk bekerja di wilayah lain yang tidak termasuk dalam pembatasan tersebut.
2. Kompensasi: Untuk mengimbangi  larangan bekerja  di perusahaan  lain,  perusahaan dapat memberikan kompensasi kepada mantan pekerja. Kompensasi ini bisa berupa uang  atau  bentuk  lainnya,  sehingga  selama  periode  yang  telah  ditetapkan  dalam klausula  non  kompetisi,  pekerja  yang  terkena  larangan  masih  dapat  memenuhi kebutuhan hidup mereka.
3. Batasan Jenis Pekerjaan: Penting juga untuk membatasi jenis pekerjaan yang boleh atau  tidak  boleh  dilakukan  oleh  mantan  pekerja  setelah  kontrak  kerja  berakhir. Misalnya,  jika  seseorang  bekerja  sebagai  kepala  koki  di  perusahaan  makanan sebelumnya, maka setelahnya ia mungkin tidak diperbolehkan untuk bekerja sebagai kepala marketing di  perusahaan lain. Ini  membantu menjaga agar mantan  pekerja tidak  terlibat  dalam  pekerjaan  yang  sangat  berbeda  yang  dapat  membahayakan kepentingan perusahaan sebelumnya.
Semua  pembatasan  ini  harus  didasarkan  pada  prinsip  proporsionalitas,  artinya mereka  harus  seimbang  dan  tidak  terlalu  membatasi  hak-hak  pekerja.  Prinsip  ini  juga memungkinkan perlindungan  terhadap kepentingan perusahaan tanpa merugikan hak- hak individu pekerja.

## SIMPULAN
Klausul non  kompetisi dalam konteks  hukum Indonesia memiliki batasan tertentu berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Meskipun  tidak  secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, prinsip umum  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Ketenagakerjaan  ini  menyiratkan  bahwa setiap  perjanjian  kerja  harus  memberikan  kebebasan  dan  hak  yang  adil  bagi  pekerja, termasuk hak untuk memilih dan berganti pekerjaan. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang menitikberatkan pada perlindungan hak asasi pekerja, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan perlindungan hak memilih pekerjaan tanpa diskriminasi. Di sisi lain,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang  menjadi  dasar  hukum  perjanjian  di Indonesia,  memungkinkan  adanya  klausul  non  kompetisi  selama  tidak  bertentangan dengan prinsip-prinsip umum hukum perdata, seperti tidak adanya paksaan, kesalahan, dan  kepentingan  umum.  Klausul  non  kompetisi  yang  bersifat  membatasi  kebebasan pekerja untuk bekerja di tempat lain setelah mengakhiri pekerjaan saat ini harus diperiksa secara  teliti  agar  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku.  Jika  suatu  klausul dianggap  bertentangan  dengan  undang-undang  atau  prinsip  umum  keadilan,  maka klausul  tersebut  bisa  dinyatakan  batal  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Dengan demikian,  berlakunya  klausul  non  kompetisi  di  Indonesia  harus  selaras  dengan  prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi pekerja sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdal,  W.,  &  Purnamasari,  W.  (2021).  Kajian  Hukum  Non-Competition  Clause  dalam Perjanjian Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum, 7(2), 387–402. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Alkad, A. F., & Mulyaningrum, E. R. (2022). Aspek Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian  Kerja. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi,  22(3),  2045. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2615
Harahap, A. M. (2020). Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan. In Literasi Nusantara.
H.S. Salim. (2021). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. In Sinar Grafika (Issue 22).
Marzuki, P. M. (2021). PENELITIAN HUKUM (Suwito, Ed.; 15th ed.). Kencana.
Muhtarom,  M.  (2014).  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian:  Suatu  Landasan  dalam  Pembuatan Kontrak. SUHUF, 26(1).
Multazam,  M.  T.,  Mediawati,  N.  F.,  &  Purwaningsih,  S.  B.  (2023).  Buku  Ajar  Hukum Perusahaan. In Buku Ajar Hukum Perusahaan. https://doi.org/10.21070/978-623-464-
061-8
Munira, M., & Salenda, K. (2020). Kontrak Non Competition Clause Terhadap Perusahaan
Franchise. Alauddin Law Development Journal, 2(2).
https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15409
Nadiyya, A. (2021). Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Hukum Dan Masyarakat Madani, 11(2), 412–424.
Niru  Anita  SInaga.  (2019). Implementasi  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Hukum Perjanjian (Vol. 10, Issue 1).
Razak, R. A., & Rajab, S. (2021). Analisis Yuridis Kontrak Non Competition Clause  Dalam Perspektif UU No. 30 Tahun 200 Tentang Rahasia Dagang. Alauddin Law Development Journal, 3(3). https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.15991
Roesli,  M.,  Sarbini,  S.,  &  Nugroho,  B.  (2019).  KEDUDUKAN  PERJANJIAN  BAKU  DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 15(1). https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999