## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH ATAS TANAH YANG MUSNAH
Zela Ony Zulfida 1 , Edi Pranoto 2
1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang e-mail: * 1 zelazulfida05@gmail.com, 2 pranoto.edi@gmail.com

## Abstrak
Tanah  memegang  peran  vital  dalam  kehidupan  manusia,  dan  negara  memiliki  kewenangan untuk  mengelolanya,  termasuk  mengatasi  permasalahan  seperti  tanah  musnah.  Tanah  musnah terjadi  ketika  tanah  mengalami  perubahan  struktural  akibat  peristiwa  alam,  menyebabkan ketidakfungsian  dan  ketidakmampuan  pemanfaatan.  Namun,  penanganan  dan  status  hukum terkait tanah musnah di Indonesia masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif mengacu pada data sekunder dan dianalisa secara deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang menjadi musnah dihapuskan status hukumnya, termasuk hak kepemilikan dan pengelolaan, sesuai dengan regulasi seperti PP No 18 Tahun 2021 Pasal 66 dan Permen ATR/BPN No 17 Tahun 2021 Pasal 17. Berdasarkan hasil  penelitian  bahwa  Perlindungan  hukum  diberikan  melalui  bantuan  dana  kerohiman,  yang diatur  oleh  Perpres  No  52  Tahun  2022.  Dana  ini  diberikan  kepada  pemegang  hak  atas  tanah yang  tidak  melakukan  rekonstruksi  atau  reklamasi  tanahnya  yang  akan  dialihkan  kepada pemerintah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang musnah mencakup penghapusan status hukum tanah dan bantuan dana kerohiman sesuai ketentuan yang berlaku.
Kata kunci— Perlindungan Hukum; Hak Atas Tanah; Tanah Musnah

## Abstract
Land  plays  a  vital  role  in  human  life,  and  the  state  has  the  authority  to  manage  it, including overcoming problems such as land being destroyed. Land loss occurs when the land experiences structural changes due to natural events, causing dysfunction and inability to use it. However,  the  handling  and  legal  status  regarding  destroyed  land  in  Indonesia  is  still  not  in accordance  with  legal  provisions.  This  research  uses  a  normative  juridical  type  referring  to secondary data and analyzed descriptively with qualitative analysis. The results of the research show  that  land  that  is  destroyed  has  its  legal  status  removed,  including  ownership  and management rights, in accordance with regulations such as PP No. 18 of 2021 Article 66 and Minister of ATR/BPN Regulation No. 17 of 2021 Article 17. Based on the research results, legal protection is provided through assistance. spiritual funds, which are regulated by Presidential Decree  No.  52  of  2022.  These  funds  are  given  to  land  rights  holders  who  do  not  carry  out reconstruction  or  reclamation  of  their  land  which  will  be  transferred  to  the  government  for development  in  the  public  interest.  Therefore,  legal  protection  for  owners  of  destroyed  land rights includes the elimination of the legal status of the land and assistance with spiritual funds in accordance with applicable regulations.

## Keywords—Legal Protection; Land rights; Land of Desolation

## 1. PENDAHULUAN
Bumi,  sumber  air,  dan  kekayaan  alam  yang  termasuk  di  dalamnya  adalah milik negara dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan yang  tertulis  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  dari  Undang-Undang  Dasar  1945  Republik Indonesia.  Aturan  ini  menjadi  fondasi  untuk  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  hak atas tanah. Setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang  adil,  serta  mendapat  perlakuan  yang  setara  di  hadapan  hukum  dan  kepastian hukum.  Selaras  dengan  aspirasi  Undang-Undang  Dasar  1945  Republik  Indonesia dalam paragraf keempatnya, yang bertumpu pada prinsip  kemerdekaan,  perdamaian abadi,  dan  keadilan  sosial,  diharapkan  agar  Pemerintah  dapat  melindungi  seluruh warga  negara  Indonesia,  meningkatkan  kesejahteraan  umum,  memperkaya pengetahuan bangsa, serta berkontribusi dalam pemeliharaan ketertiban dunia. 1
Tanah  dalam  pengertian  hukum  diartikan  sebagai  keseluruhan  permukaan bumi.  Keberadaan  tanah  pada  dasarnya  sangat  penting  dan  erat  kaitannya  dengan kehidupan  manusia.  Setiap  orang  tentu  memerlukan  tanah,  bahkan  bukan  hanya dalam kehidupannya untuk mati-pun ia memerlukan sebidang tanah. Tanah memiliki nilai  ekonomis  yang  tinggi  sehingga  setiap  orang  memiliki  kewajiban  untuk memelihara  dan  mempertahankan  setiap  hak  milik  atas  tanah  yang  dimilikinya. Selain  memiliki  nilai  ekonomis,  tanah  juga  memiliki  manfaat  terhadap  pelaksanaan pembangunan.  Meskipun  memiliki  manfaat  dan  nilai  ekonomis,  tanah  seringkali menimbulkan  permasalahan  terhadap  keberlangsungan  hidup  manusia  yang  dimana dalam  pemanfaatan  dan  penggunaan  tanah  memerlukan  pengendalian  agar  tidak menimbulkan permasalahan lebih kompleks. 2
Menurut  Soedharyo  Soimin  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Status  Hak  dan Pembebasan  Tanah”  menyatakan  bahwa  permasalahan  perolehan  tanah  milik masyarakat  untuk  keperluan  pembangunan  guna  kepentingan  umum  menjadi  suatu persoalan  yang  cukup  rumit. 3 Peningkatan  kebutuhan  akan  tanah  oleh  pemerintah dan  masyarakat,  tanpa  diiringi  dengan  pertambahan  luas  lahan,  menjadi  masalah krusial  yang  muncul  karena  bentrokan  kepentingan.  Pemerintah  memerlukan  lahan untuk  pembangunan  fisik,  sementara  masyarakat  membutuhkan  lahan  untuk pemukiman  dan  sebagai  sumber  mata  pencaharian.  Pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum melibatkan kegiatan memberikan ganti rugi yang wajar dan adil kepada  pihak  yang  berhak.  Hukum  tanah  di  tingkat  nasional  mengakui  dan menghormati  hak  masyarakat  atas  tanah  dan  properti  terkait  tanah,  memberikan wewenang  publik  kepada  negara  untuk  mengatur,  merumuskan  kebijakan,  serta mengelola  dan  mengawasi  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Konsep  ini didasarkan  pada  Undang-Undang  No.  2  tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menetapkan prinsip pemberian ganti rugi yang layak dan adil.
Ketentuan hukum pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan Pasal (3) Permen ATR/BPN No.  17  tahun  2021  tersebut  memberikan  legitimasi  kepada  Negara  untuk “merampas”  &  mengambilalih  hak  dan  kepentingan  masyarakat  terhadap  tanah-
1 Akbar Kurnia Wahyudi, Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya (Surabaya: Prisma Mediatama, 2011). hlm. 3-4
2 Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi (Bandung: Alumni, 2004). hlm. 7
3 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah , Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 13
tanahnya dengan ditetapkan sebagai tanah musnah. Disamping itu Pemerintah hanya akan  memberi  kompensasi  kepada  masyarakat  berupa  pemberian  dana  kerohiman.. Hal  tersebut  sangatlah  bertentangan  dengan  konsep  penggunaan  /  perolehan  tanah untuk  kepentingan  umum  yang  mewajibkan  Negara  memberikan  ganti  rugi  bagi pemilik tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 17 tahun 2021 Pasal Pasal 15 ayat (1), (2)  dan  Pasal  (3)  dianggap  dapat  merugikan  masyarakat  karena  dengan  dalih  untuk kepentingan umum pemerintah menetapkan tanah masyarakat sebagai tanah musnah kemudian hanya  akan diberikan kompensasi  berupa bantuan dana kerohiman bukan pemberian ganti rugi. 4 Aturan tersebut menjadi kerugian bagi masyarakat karena dari sisi  keseimbangan  pembangunan  dengan  kepentingan  hak  dan  keadilan  masyarakat yang  tanahnya  akan  digunakan  untuk  kepentingan  umum.  Sehingga  pasca  disahkan dan diberlakukannya Permen tersebut telah menimbulkan polemik dan permasalahan dimasyarakat  karena  tidak  adanya  kepastian  konsep  ganti  rugi  dan  justru  muncul konsep “dana kerohiman”. Dengan demikian secara hukum kepentingan masyarakat sangatlah  dirugikan,  mengingat  sebelumnya  diterbitkannya  Permen  ATR/BPN  No. 17 tahun 2021, Maka demi hukum  wajib bagi  Negara untuk  memberikan ganti rugi yang  layak  dan  adil  bagi  masyarakat  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2012. 5
Melihat  permasalahan  tersebut  diatas,  Pemberlakuan  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  17/2021  khususnya  pada  muatan  norma  Pasal  15  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  (3) dapat  disimpulkan  adanya  kewenangan  baru  bagi  Pemerintah  untuk  melakukan penghapusan  hak  atas  tanah  melalui  penetapan  tanah  musnah  dengan  dalih pembangunan  untuk  kepentingan  umum  dan  Pemerintah  hanya  akan  memberikan “dana kerohiman”. Bahwa muatan norma baru tersebut nyata-nyata merugikan bagi Para  Pemohon/masyarakat  secara  umum,  hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat  akan kehilangan  hak  untuk  memperoleh  ganti  kerugian  yang  adil  dan  layak  terhadap tanahnya  yang  terkena  bencana  sehingga  menjadi  tanah  musnah,  maka  penelitian tentang  bagaimana  status  hukum  terhadap  tanah  yang  menjadi  tanah  musnah  dan Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  hak  atas  tanah  atas  tanah  yang musnah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang dilakukan  akan  berfokus  pada  data  sekunder  yang  berasal  dari  bahan  hukum menggunakan  studi  kepustakaan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang – undangan. Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah  peraturan  undang  –  undang  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan
4 Tiara Dwi Rahayu, Yani Pujiwati, dan Betty Rubiati, “Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Setelah Mengalami Likuifaksi Tanah,” Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria 2, no. 2 (2023): 250–266.
5 Eunike Syalom E. Pandey, “Kajian Yuridis Hak-Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria,” Lex Et Societatis 7, no. 10 (2020): 72–80.
permasalahan  dalam  penelitian. 6 Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  studi  dokumen  atau  studi  kepustakaan.  Metode  ini  akan berfokus  pada  proses  mengumpulkan  data  melalui  bahan  hukum  tertulis  seperti pada  buku,  undang  –  undang,  dokumen,  hasil  penelitian  lainnya  yang  berkaitan dengan penelitian yang dilakukan kemudian akan disajikan dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan  data  yang  diperoleh  baik  yang  kemudian  di  analisa  secara  kualitatif untuk pemecahan permasalahan. 7

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Status Hukum Terhadap Tanah Yang Menjadi Tanah Musnah
Tanah dari aspek yuridis . didefinisikan sebagai permukaan bumi. Karena nilai ekonomisnya yang tinggi, tanah menjadi objek penting yang harus dijaga dan  dipertahankan  oleh  setiap  orang,  tidak  hanya  sebagai  aset  bernilai ekonomis,  tetapi  juga  karena  perannya  dalam  pembangunan.  Namun, penggunaan  tanah  seringkali  menimbulkan  berbagai  masalah  bagi  manusia. Oleh  karena  itu,  pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah  perlu  diatur  dengan cermat dan bijaksana untuk mencegah munculnya masalah dalam masyarakat. 8
Tanah  memiliki  peran  fundamental  dan  sangat  terkait  erat  dengan kehidupan manusia. Tanah dibutuhkan oleh setiap individu, tidak hanya untuk kegiatan  sehari-hari  tetapi  juga  sebagai  tempat  peristirahatan  terakhir  setelah meninggal.  Namun,  ketersediaan  tanah  yang  dapat  dikuasai  oleh  manusia sangat  terbatas,  sementara  kebutuhan  dan  jumlah  manusia  yang  memerlukan tanah  terus  meningkat.  Kondisi  ini  menyebabkan  sengketa  tanah  menjadi masalah  yang  klasik  dan  umum  di  berbagai  tempat  di  dunia 9 .  Baik  secara kualitas  maupun  kuantitas,  masalah  sengketa  tanah  terus  mengalami peningkatan  karena  keterbatasan  luas  tanah  yang  ada,  berbanding  terbalik dengan  pertumbuhan  populasi  yang  membutuhkan  tanah  untuk  berbagai keperluan mereka. 10
Tanah  memiliki  arti  yang  penting  bagi  Manusia  karena  menyangkut berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  baik  secara  ekonomi,  sosial,  politis, psikologis,  dan  lain  sebagainya.  Namun  hal  ini  juga  perlu  perhatian  terhadap berbagai  aspek  kehidupan  yang  lain  agar  permasalahan  terkait  dengan  tanah tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat. 11
6 Yulianto Achmad Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 34
7 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003). hlm. 19
8 Muchsin dan Imam Koeswahyono, Hukum Agraria Indonesia Perspektif Sejarah (Bandung: Refika Aditama, 2010). hlm. 39
9 Bagus Rahmanda, “Perlindungan hukum bagi pengusaha pemilik tanah akibat musnahnya tanah oleh bencana alam dan kaitannya dengan pihak ketiga,” Gema Keadilan 6, no. 1 (2019): 63–74.
9 Wahyudi, Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya . hlm. 9
10 Wahyudi, Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya . hlm. 9
11 Abdurahman, Ketentuan – ketentuan Pokok tentang Masalah Agraria Kehutanan, Transmigrasi, dan Pengairan (Bandung: Alumni, 1999). hlm. 13
Hak  atas  tanah  adalah  hak  yang  memberikan  kekuasaan  kepada pemiliknya  untuk  memanfaatkan  dan/atau  mengambil  keuntungan  dari  tanah. Penggunaan hak atas tanah tidak hanya terbatas pada pembangunan bangunan, tetapi  juga  mencakup  kegiatan  seperti  pertanian,  perikanan,  peternakan,  dan perkebunan.  Seiring  dengan  meningkatnya  kebutuhan  akan  tanah,  pemerintah memiliki hak untuk mengatur sektor pertanahan. Oleh karena itu, negara perlu membuat regulasi yang  mendukung  dan  mengakomodasi berbagai permasalahan di bidang pertanahan, dengan tujuan menciptakan keadilan bagi masyarakat dalam hal pertanahan.
Sehubungan dengan hak menguasai dari negara yang ditegaskan melalui Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  mengimplikasikan  bahwa  negara  dalam  hal  ini pemerintah  dapat  memberikan  hak-hak  atas  tanah  kepada  warga  negara,  baik secara  pribadi  maupun  bersama-sama.  Pemberian  hak  ini  memberi  wewenang untuk menggunakan tanah tersebut dalam batas-batas yang diatur oleh undang- undang.
Kewenangan  negara  yang  diwakili  oleh  pemerintah  dalam  mengelola sektor  pertanahan  yang  terkait  regulasi  hukum  dan  pemanfaatan  tanah, didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA.  Dalam  konteks  ini, kewenangan tersebut mencakup pembatasan dan regulasi terhadap peruntukan, penggunaan,  persediaan,  dan  pemeliharaan  tanah,  serta  mengatur  hubungan hukum antara individu dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.
Permasalahan  di  sektor  pertanahan  di  Indonesia  dapat  dipicu  oleh berbagai  faktor,  salah  satunya  adalah  bencana  alam  seperti  tsunami,  tanah longsor,  banjir,  dan  bencana  alam  lainnya.  Akibat  dari  bencana  alam  tersebut dapat  mengubah  struktur  tanah  dan  menyebabkan  kerusakan  yang  signifikan, mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat digunakan atau dikenal sebagai tanah musnah.
Didalam Peraturan Nomor 18 tahun 2021 juga menerangkan bahwa tanah yang  telah  musnah  menjadi  salah  satu  alasan  penghapusan  pengelolaan terhadap  tanah.  Hal  ini  sebagaimana  yang  dinyatakan  pada  Pasal  14  ayat  (1) yang berbunyi: (1) Hak Pengelolaan dihapus karena: a. Dibatalkan hanya oleh Menteri  dikarenakan:  1)  Adanya  putusan  pengadilan  dan  cacat  secara Administrasi;  2)  Pemegang  hak  melepaskan  kepemilikannya  secara  sukarela; 3)  Dilepaskan  demi  untuk  kepentingan  umum;  4)  Dicabut  dengan  didasarkan pada  Undang  -  Undang;  5)  Diberikan  hak  milik;  6)  Ditetapkan  sebagai  tanah yang terlantar; atau 7) Ditetapkan sebagai objek tanah musnah.
Dalam menetapkan status tanah menjadi tanah musnah hal ini telah diatur pula melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara  Penetapan  Tanah  Musnah  yaitu  pada  Pasal  2  ayat  (3)  yang  menyatakan bahwa  Kepala  Kantor  Pertanahan  memberikan  penetapan  tanah  musnah  dan juga  menyatakan  bahwa  akan  menghapuskan  kepemilikan  hak  terhadap pengelolaan  atas  tanah.  Didalam  pernyataan  Pasal  3  dan  Pasal  4  memberikan
tata  cara  penetapan  tanah  musnah  yaitu: 12 a)  Penetapan  Lokasi;  b) Pembentukan  Tim  Peneliti  Tanah  Musnah;  c)  Sosialisasi;  d)  Identifikasi, Inventarisasi dan Pengkajian; e) Pengumuman; f) Pelaksanaan rekontruksi atau reklamasi  apabila  pemilik  tanah  menyatakan  akan  melakukan  rekontruksi  dan atau reklamasi; g) Penerbitan keputtusan penetapan tanah musnah.
Objek  tanah  yang  telah  ditetapkan  menjadi  tanah  musnah  maka  status kepemilikan atas tanah tersebut akan dihapus. Adapun pencatatan penghapusan hak oleh pemilik tanah diatur didalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 pada Pasal 17 yang menyatakan bahwa:
(1) Pemilik Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah harus menyampaikan sertifikat  Hak  Pengelolaan  dan/atau  Hak  Atas  Tanah  untuk  proses pencatatan penghapusan hak.
(2) Proses  pencatatan  penghapusan  Hak  Pengelolaan  dan/atau  Hak  Atas Tanah  karena  kondisi  tanah  yang  musnah  dilakukan  berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Penetapan Tanah Musnah.
(3) Pencatatan penghapusan hak seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) akan dilaksanakan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  pada  berbagai  dokumen seperti buku tanah, sertifikat, surat ukur, daftar nama, dan/atau dokumen umum lainnya.
(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
a. Melakukan  pencoretan  terhadap  nomor  hak  yang  dimiliki  oleh pemegang hak pada buku sertipikat tanah, buku tamah, daftar umum, surat ukur, dana tau daftar nama lainnya
b. Pada  bagian  halaman  perubahan  buku  tanah  dan  sertipikat  akan diberikan  catatan  bahwa  hak  atas  tanah  dihapus  karena  tanah ditetapkan  sebagai  tanah  musnah  sesuai  dengan  penetapan  dari Kepala Kantor Pertanahan
(5) Sertifikat  tanah  dan  Buku  Tanah  yang  menjadi  bukti  kepemilikan  atas tanah akan dinyatakan tidak dapat berlaku kembali.
Melihat  ketentuan  pasal  tersebut  diatas  maka  dapat  dinyatakan  bahwa status hukum terhadap objek tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah musnah menjadi  dihapuskan.  Penghapusan  tersebut  meliputi  penghapusan  hak kepemilikan    atas  tanah,  dan  hak  pengelolaan  atas  tanah.  Bukti  kepemilikan atas  tanah  berupa  buku  tanah  atau  sertipikat  kepemilikan  tanah  menjadi  tidak berlaku secara hukum. Artinya bahwa tanah yang menjadi tanah musnah tidak dimiliki  lagi  oleh  pemilik  tanah.  Apabila  tanah  tersebut  kemudian  akan digunakan atau dilaksanakan rekontruksi atau reklamasi oleh Pemerintah Pusat ataupun  Pemerintah  Daerah  maka  pemegang  hak  pengelolaan  dan  atau pemegang hak atas tanah akan diberikan bantuan dana kerohiman.
b) Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemilik  Hak  Atas  Tanah  Atas  Tanah  Yang Musnah
Dari perspektif hukum, tanah didefinisikan sebagai seluruh permukaan bumi. Kehadiran  tanah  sangat  penting  dan  sangat  terkait  dengan  kehidupan  manusia. Tanah dibutuhkan oleh setiap orang, tidak hanya  selama hidup  tetapi  juga sebagai
12 Bunga Desyana Pratami et al., “Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021,” Officium Notarium 1, no. 2 (2021): 218–229.
tempat peristirahatan akhir setelah kematian. Karena tanah memiliki nilai ekonomi yang  signifikan,  setiap  orang  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan mempertahankan hak kepemilikannya atas tanah. Tanah tidak hanya berharga dari segi ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam pembangunan. Namun, walaupun bermanfaat dan bernilai, penggunaan tanah sering menimbulkan berbagai masalah, sehingga  pengelolaannya  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  untuk  menghindari konflik atau masalah dalam masyarakat. 13
Negara sebagai  pemegang otoritas seluruh kekayaan yang terkandung dalam bumi  pertiwi  memiliki  kewenangan  penuh  untuk  menguasai  dan  menggunakan sebesar-besarnya  untuk  kepentingan  kemakmuran  rakyat  sebagaimana  amanat konstitusi  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Nergara  Republik  Indonesia 1945.  Bahwa  upaya-upaya  Negara  dalam  memakmurkan  dan  mensejahterakan masyarakat  berdasarkan  kewenangan  yang  dimiliki  dengan  menerbitkan  berbagai program  kebijakan  dan  melakukan  pembangunan  dengan  mengedepankan kepentingan  dan  kesimbangan  hak  dasar  rakyat  Indonesia. 14 Dalam  rangka pembangunan  nasional  yang  bertujuan  untuk  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyat, pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan diorganisir oleh Pemerintah merupakan salah satu strategi utama.
Hak Atas Tanah adalah hak yang memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari suatu tanah. Makna “Menggunakan” memiliki pengertian bahwa hak atas tanah dapat digunakan untuk berbagai kepentingan tidak hanya mendirikan bangunan melainkan dapat digunakan sebagai  peternakan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Peningkatan kebutuhan terhadap tanah menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan pengaturan dan akomodasi  di  bidang  pertanahan  termasuk  untuk  mengatasi  permasalahan  – permasalahan yang ditimbulkan.
Pemerintah  memiliki  kewenangan  dalam  mengatur  bidang  pertanahan, terutama  terkait  lalu  lintas  hukum  dan  pemanfaatan  tanah.  Dasar  hukumnya terdapat  pada  Pasal  2  Ayat  (2)  UUPA,  yang  memberikan  wewenang  untuk mengatur  peruntukan,  penggunaan,  persediaan,  dan  pemeliharaan  tanah.  Ini mencakup  penentuan  dan  pengaturan  hubungan  hukum  antara  individu  dan  tanah, serta antara individu dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.
Tanah dianggap musnah ketika tidak kembali  untuk  digunakan, difungsikan, dikuasai secara fisik, atau hilang karena adanya akibat bencana alam yang membuat fisiknya  berubah  dari  asal  mula  bentuknya.  Sebagai  konsekuensi  dari  kondisi tersebut, hak yang terkait dengan tanah tersebut dianggap batal. Didalam PP No 18 tahun 2021 Pasal 66 menyatakan terkait dengan tanah musnah yaitu: 15
a. Apabila  suatu  area  tanah  tidak  dapat  lagi  dikenali  karena  mengalami perubahan  bentuk  aslinya  akibat  peristiwa  alam,  sehingga  tidak  dapat berfungsi, digunakan,  atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka tanah
13 Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi .
14 Edi Pranoto dan M Riyanto, “Politik Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,” Jurnal Pro Hukum 11, no. 3 (2022), https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2238.
15 Bagus Rahmanda, “Perlindungan hukum bagi pengusaha pemilik tanah akibat musnahnya tanah oleh bencana alam dan kaitannya dengan pihak ketiga,” Gema Keadilan 6, no. 1 (2019): 63–74.
tersebut  akan  dianggap  sebagai  Tanah  Musnah,  dan  Hak  Pengelolaan serta/atau Hak Atas Tanah akan dihapus.
b. Penetapan  status  Tanah  Musnah  seperti  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan melalui proses identifikasi, inventarisasi, dan evaluasi.
c. Sebelum  dinyatakan  sebagai  Tanah  Musnah,  pihak  yang  memiliki  Hak Pengelolaan  dan/atau  Hak  Atas  Tanah  diberi  prioritas  untuk  melakukan rekonstruksi atau reklamasi terhadap pemanfaatan tanah tersebut.
d. Jika  rekonstruksi  atau  reklamasi  seperti  yang  dijelaskan  dalam  ayat  (3) dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  atau  pihak  lain,  maka pemegang  Hak  Pengelolaan  dan/atau  Hak  Atas  Tanah  berhak  mendapatkan bantuan dana hibah.
e. Rincian  lebih  lanjut  mengenai  penetapan  status  Tanah  Musnah  diatur  oleh Peraturan Menteri
Didalam  ketentuan  Pasal  27  UUPA  menyebutkan  jika  hak  milik  akan berakhir  apabila  tanahnya  menjadi  milik  negara  dan  ditetapkan  sebagai  tanah musnah  Selanjutnya  pada  Pasal  34  juga  menyatakan  jika  hak  guna  usaha  akan dianggap  berakhir  apabila  jangka  waktunya  telah  berakhir,  dilepaskan  oleh pemegang  haknya  sebelum  masa  waktu  berakhir,  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat tertentu,  dicabut  demi  kepentingan  umum,  ditinggalkan,  dan  ditetapkan  sebagai tanah  musnah.  Sementara  didalam  Pasal  30  menyebut  jika  hak  guna  bangunan dapat  berakhir  karena  diberhentikan  sebelum  masa  waktunya  berakhir,  tidak terpenuhinya  syarat-syarat  tertentu,  dicabut  demi  kepentingan  umum,  jangka waktunya berakhir, ditinggalkan, dan ditetapkan sebagai tanah musnah.
Sejumlah  peraturan  hukum  memberikan  gambaran  tentang  penghapusan  hak milik  dan  hak  guna  tanah  yang  mengalami  kerusakan.  Pemakaian  kata  "HAPUS" mengacu  pada  penghapusan  Hak  Atas  Tanah  yang  terhubung  dengan  tanah  yang dianggap rusak. Dalam konteks ini, dapat diartikan bahwa pemegang hak atas tanah telah kehilangan klaimnya terhadap tanah tersebut, meskipun masih memiliki bukti kepemilikan. 16
Hapusnya  hak  milik  dan  hak  guna  yang  dimiliki  pemegang  hak  terhadap tanah  yang  musnah  memberikan  suatu  gambaran  bahwa  tanah  yang  telah  musnah menjadi  tidak  dapat  digunakan  kembali.  Namun  hal  ini  tidak  menutup  kenyataan atas  kerugian  yang  diderita  oleh  masyarakat  karena  hapusnya  hak  atas  tanah tersebut.  Pemerintah  secara  implisit  ikut  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang diderita  oleh  masyarakat  akibat  tanah  musnah  hal  ini  karena  pemerintah berkewajiban  untuk  memberikan  kesejahteraan  rakyat,  berkewajiban  memberikan jaminan atas tanah yang musnah tersebut sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 28  D  dan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  menjadi  dasar  jaminan  atas perlindungan hak atas tanah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  Dan  Pendaftaran  Tanah  menjadi  acuan  dalam meninjau  kepastian  hukum  terkait  hak  atas  tanah  yang  mengalami  likuefaksi. Kepastian hukum terkait konsekuensi bencana alam pada tanah, kecuali jika tanah tersebut  benar-benar  musnah,  dijabarkan  dalam  Pasal  1  angka  12  dari  peraturan
16 Ibid.
tersebut.  Definisi  Tanah  Musnah  menyatakan  bahwa  tanah  tersebut  telah mengalami perubahan bentuk akibat peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi, dan  tidak  dapat  difungsikan,  digunakan,  atau  dimanfaatkan  sesuai  dengan  tujuan aslinya. 1718
Dalam konteks kepastian hukum yang dapat diupayakan oleh pemegang hak atas tanah yang kehilangan haknya, Peraturan ini menyatakan bahwa pemegang hak pengelolaan  dan/atau  hak  atas  tanah  diberikan  hak  prioritas  untuk  melakukan rekonstruksi  atau  reklamasi  pada  tanah  yang  terdampak  bencana.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  menyampaikan  surat  pernyataan,  dan  pemegang  hak  tersebut diberikan  waktu  selama  1  tahun  untuk  melaksanakan  rekonstruksi  atau  reklamasi. Jika  dalam  batas  waktu  yang  ditetapkan  tidak  ada  tindakan  rekonstruksi  atau reklamasi yang dilakukan, maka tanah tersebut akan diakui sebagai tanah musnah.
Dalam Pasal 15 Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 dijelaskan bahwa apabila  tanah  diidentifikasi  sebagai  tanah  musnah  dan  akan  digunakan, direkonstruksi,  atau  direklamasi  oleh  Pemerintah  Pusat/Pemerintah  Daerah  atau pihak lain untuk kepentingan umum, pemegang hak pengelolaan atau hak atas tanah tidak  diberikan  prioritas  untuk  melaksanakan  rekonstruksi  atau  reklamasi  pada tanah tersebut. Pada ayat (2), dijelaskan bahwa pemegang hak pengelolaan atau hak atas  tanah  akan  mendapatkan  bantuan  dana  kerohiman  jika  bidang  tanah  tersebut akan digunakan atau direkonstruksi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Perlu  ditekankan  bahwa  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  No  17  Tahun  2021 hanya  memberikan  dana  kerohiman  kepada  pemegang  hak  pengelolaan  atau  hak atas tanah apabila Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah mengambil alih bidang tanah  tersebut.  Jika  bidang  tanah  dianggap  sebagai  tanah  musnah,  pemegang  hak pengelolaan  atau  hak  atas  tanah  tidak  akan  menerima  ganti  rugi.  Permendagri Nomor 15 Tahun 1975  menegaskan bahwa penentuan ganti rugi harus melibatkan musyawarah antara panitia dan pemegang hak atas tanah, serta mempertimbangkan harga umum setempat dan faktor lain yang memengaruhi harga tanah.
Penentuan  ganti  rugi  hanya  berlaku  ketika  bidang  tanah  diambil  untuk kepentingan  umum,  dan  tidak  berlaku  jika  bidang  tanah  dianggap  sebagai  tanah musnah.  Undang-undang  Penanggulangan  Bencana  Nomor  24  Tahun  2007 menegaskan  bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  memiliki  tanggung  jawab dalam  penanggulangan  bencana,  termasuk  mengurangi  risiko  bencana  melalui program  pembangunan,  pemulihan  kondisi,  dan  memastikan  hak  masyarakat  serta pengungsi yang terdampak bencana dipenuhi dengan adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
Penentuan  besaran  nilai  bantuan  dana  kerohiman  dijelaskan  dalam  Pasal  13 Perpres  No.  52  Tahun  2022.  Pada  pasal  tersebut  dijelaskan  cara  menghitung besaran  bantuan  dana  kerohiman,  perhitungan  besaran  nilai  bantuan  dana kerohiman  berdasarkan  Perpres  No.  52  Tahun  2022  menyatakan  bahwa  besaran tersebut dinilai dari Luas Tanah x (dikali) 25% (Dua puluh lima persen) dari NJOP
17 Dwi Rahayu, Pujiwati, dan Rubiati, “Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Setelah Mengalami Likuifaksi Tanah.”
18 Maria SW dan Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya , Cetakan Ke. (Jakarta: Kompas, 2009). hlm. 250
(nilai  jual  objek  pajak). 19 Luas  tanah  yang  dimaksud  pada  perhitungan  tersebut adalah  luas  tanah  yang  diidentifikasi  sebagai  tanah  musnah  dan  akan  digunakan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum.
Pemberian  ganti  rugi  melalui  dana  kerohiman  oleh  pemerintah  menjadi bentuk  penegasan  atas  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  hak  atas  tanah  atas tanah  yang  musnah.  Sebelum  diberikannya  dana  bantuan  ini  perlu  diperlukan terlebih  dahulu  penetapan  tanah  musnah.  Penetapan  ini  diberikan  oleh  Kepala Kantor Pertanahan setelah melalui serangkaian tahapan kegiatan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 Permen ATR/BPN No 17 Tahun 2021

## 4. PENUTUP
a. Kesimpulan
1. Status Hukum Terhadap Tanah Yang Menjadi Tanah Musnah pada regulasi yang ada menetapkan bahwa status hak atas tanah dan pengelolaannya dapat dihapus  ketika  tanah  tersebut  tidak  lagi  dapat  digunakan  akibat  perubahan bentuk  yang  disebabkan  oleh  bencana  alam  atau  faktor  lain,  sehingga dianggap  musnah.  Peraturan  ini  mencakup  prosedur  penetapan  tanah musnah,  mulai  dari  identifikasi  hingga  pengumuman  resmi  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan.  Ketika  tanah  dinyatakan  musnah,  hak  kepemilikan  dan pengelolaan atas tanah tersebut secara resmi dihapus, dan bukti kepemilikan seperti  sertipikat  tanah  menjadi  tidak  berlaku.  Dalam  hal  tanah  tersebut nantinya  diperuntukkan  untuk  kepentingan  umum  atau  direkonstruksi, pemegang  hak  sebelumnya  dapat  menerima  bantuan  dana  kerohiman sebagai  bentuk  kompensasi.  Regulasi  ini  menggarisbawahi  pentingnya manajemen  yang  cermat  dalam  sektor  pertanahan,  khususnya  dalam menghadapi konsekuensi dari bencana alam, dengan tetap mempertimbangkan hak dan kepentingan para pemilik tanah sebelumnya
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Atas Tanah Yang Musnah  pemerintah  menetapkan  kebijakan  dan  prosedur  tertentu  sebagai langkah  preventif  dan  kompensatif.  Berdasarkan  berbagai  regulasi  seperti UUPA dan PP No 18 tahun 2021, tanah yang tidak lagi dapat dikenali atau dimanfaatkan akibat perubahan bentuk oleh bencana alam dianggap sebagai tanah  musnah,  dan  hak  atas  tanah  tersebut  dapat  dihapus.  Pemegang  hak diberi kesempatan untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi, dan dalam beberapa  kasus,  dapat  menerima  bantuan  dana  hibah  atau  kerohiman  dari pemerintah.  Kebijakan  ini  menggarisbawahi  tanggung  jawab  negara  dalam mengelola  sumber  daya  tanah  dan  melindungi  hak  individu,  sambil memastikan  bahwa  tanah  tetap  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan umum dan pembangunan nasional yang berkelanjutan
b. Saran
1. Perlunya  memperkuat  dan  memperjelas  regulasi  dan  aturan  terkait  tanah musnah,  khususnya  pada  prosedur  dan  syarat  untuk  rekonstruksi  atau reklamasi oleh pemilik hak.
19 Satriya Parama Putra Wibawa, Priyo Katon Prasetyo, dan Sudibyanung, “Kelayakan Nilai Ganti Kerugian Tanah Musnah Sebagai Penanganan Dampak Sosial Pada Pengadaan Tanah,” Widya Bhumi 3, no. 2 (2023): 152–172.
2. Perlunya  meningkatkan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang hak  dan  prosedur  terkait  tanah  musnah  serta  menjamin  perlindungan  yang efektif  terhadap  pemilik  hak  atas  tanah  dalam  menghadapi  risiko  tanah musnah

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman. Ketentuan  –  ketentuan  Pokok  tentang  Masalah  Agraria  Kehutanan, Transmigrasi, dan Pengairan . Bandung: Alumni, 1999.
Amrin,  Reza  Nur,  Anan  Haji  Imantaka,  Enny  Tatagelo  Narince  Yanengga,  dan  Gita Cahyani Maulida. “Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam.” Tunas Agraria 5, no. 1 (2022): 65–76.
Desyana  Pratami,  Bunga,  Rindiana  Larasati,  Sri  Ratu  Ratna  Intan,  dan  Iqbal Kamalludin.  “Status  Hukum  Tanah  Musnah  Berdasarkan  Permen  ATR/BPN  No. 17 Tahun 2021.” Officium Notarium 1, no. 2 (2021): 218–229. Dwi Rahayu, Tiara, Yani Pujiwati, dan Betty Rubiati. “Kepastian Hukum Kepemilikan Hak  Atas  Tanah  Setelah  Mengalami  Likuifaksi  Tanah.” Litra:  Jurnal  Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria 2, no. 2 (2023): 250–266.
Fajar, Habib Ferian, dan Muhammad Fatih Ihsanul Ilmi. “Implikasi Hukum Pengaturan Kompensasi  Tanah  Abrasi  dalam  Pengadaan  Tanah  yang  Berkeadilan  di Indonesia.” Andalas Notary Journal 1, no. 1 (2024): 49–64.
Fajaruddin.  “Pembatalan  Perjanjian  Jual  Beli  Hak  atas  Tanah  Akibat  Adanya  Unsur Khilaf” 2, no. 2 (2017): 285–306. https://doi.org/10.30596/dll.v2i2.1167.
Handrig, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. “Tinjauan Mengenai Hak Tanggungan Yang Objeknya Musnah Akibat Bencana Alam Serta Perlindungna Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 6, no. 3 (2022). Latifaturrohmah,  Tsabita,  dan  Rohmat  Junarto.  “Perlindungan,  penegakan  dan pemenuhan  hak  atas  tanah  korban  lumpur  Lapindo.” Tunas  Agraria 6,  no.  1 (2023): 56–70.
Meiske,  Marwati  Riza,  dan  Sri  Susyanti  Nur.  “Status  Hukum  Hak  Milik  atas  Tanah yang Ditetapkan sebagai Zona Merah: Studi Kasus Kota Palu.” Amanna Gappa 29, no. 1 (2021): 26–35.
Muchsin,  dan  Imam  Koeswahyono. Hukum  Agraria  Indonesia  Perspektif  Sejarah . Bandung: Refika Aditama, 2010.
Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Pandey,  Eunike  Syalom  E.  “Kajian  Yuridis  Hak-Hak  Atas  Tanah  Menurut  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok–Pokok  Agraria.” Lex Et Societatis 7, no. 10 (2020): 72–80.
Pranoto, Edi, dan M Riyanto. “Politik Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara.” Jurnal Pro Hukum 11, no. 3 (2022).
https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2238.
Rachmadyta,  Fauziah,  dan  Mahendra  Wardhana.  “Perlindungan  Hukum  bagi  Para Penghadap  Terhadap  Minuta  Akta  sebagai  bagian  dari  Protokol  Notaris  yang Musnah  Akibat  Kebakaran.” NOVUM:  JURNAL  HUKUM 1,  no.  1  (2024):  175– 185.
Rahmanda,  Bagus.  “Perlindungan  hukum  bagi  pengusaha  pemilik  tanah  akibat musnahnya  tanah  oleh  bencana  alam  dan  kaitannya  dengan  pihak  ketiga.” Gema
Keadilan 6, no. 1 (2019): 63–74.
Rifqo,  Hayatur,  dan  Supriyanto.  “Tinjauan  Hukum  Fikih  Terhadap  UU  No.  05  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (Hak  Atas  Tanah  Musnah).” Wasathiyyah 4, no. 2 (2022): 12–24. Ruchiyat,  Eddy. Politik  Pertanahan  Nasional  Sampai  Orde  Reformasi .  Bandung: Alumni, 2004.
Soimin,  Soedharyo. Status  Hak  dan  Pembebasan  Tanah .  Edisi  Kedu.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2004.
Suhail, Ahmad, Farida Patitingi, dan Sri Susyanti Nur. “Kedudukan Hukum Hak Guna Bangunan  di  Atas  Hak  Pengelolaan  yang  Telah  Berakhir  Perjanjian Pemanfaatannya.” Alauddin Law Development Journal 5, no. 3 (2023): 512–523. Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
Susiati, Dwi, dan Sri Setiadji. “Status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi.” Mimbar Keadilan 13, no. 1 (2020): 96–107. Wahyudi, Akbar Kurnia. Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya . Surabaya: Prisma Mediatama, 2011.
Wibawa,  Satriya  Parama  Putra,  Priyo  Katon  Prasetyo,  dan  Sudibyanung.  “Kelayakan Nilai  Ganti  Kerugian  Tanah  Musnah  Sebagai  Penanganan  Dampak  Sosial  Pada Pengadaan Tanah.” Widya Bhumi 3, no. 2 (2023): 152–172.