PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah, 8 (X) (2023): 368-372 DOI: 10.24114/ph.v8iX.50917
PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph

## KILAS BALIK KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR DAN INPRES PADA MASA ORDE BARU
Celynta Salonica Nababan 1 , Latika Delvi 2 , Yessi Nanda Pratiwi 3 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia 123
ncelynta@gmail.com 1 , latikadelfi@gmail.com 2 , yessinandaprtwii@gmail.com 3
Accepted: 10 Agustus 2023              Published: 29 Agustus 2023

## Abstract
This research discusses one of President Soeharto's educational policies in the field of education, namely the compulsory education program. This compulsory education program ultimately sparked Suharto's idea  of  building  elementary  schools  and  repairing  damaged  school  buildings  which  were  then  called Presidential Instruction Elementary Schools (SD Inpres). The aim of this research is to examine what problems occur in the Compulsory Education policy and the construction of SD Inpres. The method used in  this  research  is  the  historical  method  which  includes  heuristics,  verification,  interpretation  and historiography. The research results show that the compulsory education program in the era of President Soeharto has not fully achieved the expected goals. This is because many people are not aware of the importance of education, there is misappropriation of funds by certain parties, the educational gap that occurs in society is still very visible, and the development carried out is only aimed at political interests. The construction of SD Inpres only prioritizes quantity without paying attention to quality developments. At this time, the most important thing is to create as many educated graduates as possible without looking at the quality of teaching and educational outcomes.
Key words: New Order, Presidential Elementary School, Compulsory Education
How to Cite: Nababan. C. S., Delvi. L., Pratiwi. Y. N. (2023) Kilas Balik Kebijakan Wajib Belajar dan Inpres Pada Masa Orde Baru. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (368-372)
* Corresponding author:
ncelynta@gmail.com ISSN 2460-5786(Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## INTRODUCTION
Orde  baru  merupakan  pergantian periodisiasi  politik  yang  dimulai  sejak dikeluarkannya Supersemar yang ditulis oleh Soekarno  pada  11  Maret  1966.  Isi  dari Supersemar tersebut ialah Presiden Soekarno memberikan  wewenang  kepada  Jendral Soeharto  untuk  mengambil  langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mengamankan kestabilan negara. Istilah orde baru diciptakan untuk membedakan pemerintahan Orde lama di  bawah  kepemimpinan  Soekarno  dengan pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan  Soeharto.  Perbedaan  nama periode  bukan  hanya  sejarah  harfiah  saja, namun juga berimplementasi pada kebijakan pememerintahan  dalam  bidang  ekonomi, politik,  sosial  budaya  dan  utamanya  dalam pendidikan.
Menurut  Suparno  dkk  dalam  jurnal
Implementasi  kebijakan  pendidikan  era
Soeharto pada eksistensi Madrasah, sentralisasi pendidikan adalah proses pendidikan di mana semua hal ini mencakup pelaksanaan  aspek  pendidikan  diatur  dari pusat.  Kurikulum,  guru,  seragam  sekolah, waktu belajar, pelaksanaan, tujuan, semuanya diatur oleh pusat (Suharto, 2012). Pemerintah memandang  bahwa  pendidikan  merupakan suatu  upaya  yang  mempunyai  tujuan  untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.  Dengan  begitu  pemerintah mendirikan sekolah disetiap jenjang pendidikan  dan  juga  mengembangkan kurikulum pendidikan.
Kebijakan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru salah satunya adalah dalam bidang Pendidikan. Pendidikan salah satu garis-garis Besar  Haluan  Negara  yang  merupakan  salah satu pemikiran Presiden Soeharto, Pendidikan Nasional  ini  menyangkut  masalah  hubungan antara  Pembangunan  Nasional  dengan Pendidikan  Nasional  dan  melaksanakan rencana pembangunan lima tahun (REPLITA). Dari pemikiran Soeharto tersebut tercetuslah untuk membangun Sekolah-sekolah Dasar dan memperbaiki  gedung-gedung  sekolah  yang rusak dan pada masa itu yang disebut sebagai Sekolah  Dasar  Instruksi  Presiden  atau  (SD Inpres).  SD  Inpres  ini  merupakan  salah  satu kebijakan  yang  dibuat  untuk  mewujudkan program Wajib Belajar.
Program  wajib  belajar  tersebut  yaitu mewajibkan  setiap  anak  berusia  8  tahun memperoleh  pendiidkan  dasar.  Dampak  dari
kebijakan  SD  Inpres  dan  wajib  belajar cenderung mengalami peningkatan tetapi juga didalamnya  juga  terjadi  permasalahan  dalam melaksanakan kebijakan tersebut . Oleh karena itu penulis ingin mengkaji permasalahan yang terjadi didalam kebijakan Wajib Belajar dan SD Inpres.

## METHODOLOGY
Metode  merupakan  sebuah  prosedur, atau ada hubungannya dengan suatu prosedur, proses,  atau  tehnik  yang  sistematis  dalam penyidikan  disiplin  ilmu  tertentu  untuk mendapatkan  objek  (bahan-bahan)  yang diteliti (Sjamsuddin, 2007). Dalam melakukan penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode sejarah.  Metode  sejarah  (historical  method) adalah  metode  atau  cara  yang  digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa  sejarah  dan  permasalahannya  atau dengan  kata  lain  metode  penelitian  sejarah adalah  instrumen  untuk    merekonstruksi peristiwa sejarah (historical as pass actuality) menjadi  sejarah  sebagai  kisah  (history  as written) (Gottschalk, 1975). Untuk memperoleh data, penulis melakukan langkah- langkah  yang  terdiri  dari  heuristik,  kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.
Pertama,  heuristik  merupakan  langkah awal  dalam  metode  sejarah  berupa  aktivitas mencari,  menemukan  dan  mengumpulkan sumber  sebanyak  mungkin  untuk  dijadikan bahan  memasuki  tahap  selanjutnya  dalam penelitian  sejarah  (Joko,  2021).  Pada  tahapan ini peneliti mendatangi perpustakaan Universitas Negeri Medan untuk mendapatkan sumber-sumber  bacaan  seperti  buku  maupun jurnal dalam jumlah yang cukup banyak untuk memperoleh data.
Kedua  adalah  verifikasi  atau  kritik sumber,  merupakan  tahap  penyaringan  data yang sudah terkumpul agar mampu terklasifikasi data yang asli dan relevan dengan fokus  penelitian.  Pada  tahapan  ini  peneliti mengubah sumber data ke dalam fakta. Dalam menganalisis sebuah data, penulis menggunakan  2  tahap  kritik  sumber  yaitu kritik  ekstern  dan  kritik  intern.  Pada  kritik ekstern, peneliti menguji keaslian sebuah data yang  telah  didapat  dari  buku  dan  juga  jurnal. Sedangkan  pada  kritik  intern,  peneliti menentukan kredibilitas dari sebuah data yang telah  diperoleh.  Pada  tahapan  ini  peneliti memilih  dan  memisahkan  data  mana  yang benar  dan  mana  yang  salah  setelah  data-data terkumpulkan secara menyeluruh.
Ketiga  adalah  interpretasi,  merupakan
sebuah tahap pemberian makna dan arti pada fakta  yang  masih  mentah.  Pada  tahap  ini, peneliti mulai menggabungkan data-data yang telah teruji kebenarannya kemudian menggabungkannya  menjadi  sebuah  kalimat yang utuh. Keempat, hisoriografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan  hasil  penelitian  sejarah  yang telah  dilakukan.  Dalam  hal  ini  teknik historiografi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  yakni menulis  sejarah  dengan  fakta-fakta  yang tersusun.

## RESULT AND DISCUSSION
1. Wajib Belajar Rezim  orde  baru  yang  dipimpin  oleh presiden  Soeharto  mampu  berkuasa  selama 32  tahun  di  Indonesia.  Melalui  proses  yang cukup  panjang,  pemerintah  orde  baru berusaha  menciptakan  stabilitas  politik  dan keamanan  Nasional  pasca  peristiwa  1965. Sejak  Orde  Baru  berkuasa,  Orde  Baru  yang dipimpin  oleh  Soeharto  berusaha  menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara agar menjadi lebih baik. Usaha-usaha tersebut didasarkan  pada  tekad  untuk  melaksanakan Pancasila  dan  UUD  1945.  Menurut  Soeharto berdirinya  Orde  Baru  tidak  ada  alasan  lain kecuali  untuk  membangun  kembali  struktur kehidupan  rakyat,  bangsa  dan  negara  (Hadi
Wahyono Dwi & Kasuma Gayung, 2012). “Orde  Pembangunan”  adalah  slogan orde  baru  yang  tujuannya  adalah  untuk mencitrakan cita-cita luhur yang baru. Slogan tersebut
diharapkan
mampu membangkitakan  dukungan  rakyat  kepada orde  baru  untuk  melakukan  pembangunan yang  diusung  oleh  Repelita  (Rahmawati, 2022).
Salah  satu  program  kebijakan  pada masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto  adalah  dalam  bidang  Pendidikan. Pendidikan pada masa Orde Baru dinilai hanya sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan orde  baru  (Soeharto)  melalui  polarisasi, indoktrinisasi,  sentralisasi  dan  regulasi  yang tidak memihak pada rakyat tetapi telah dipola dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan  kekuasaan  (Loppies,  2023). Dalam  hal  ini  pendidikan  merupakan  salah satu  kebijakan  politik  untuk  menyekong
pembangunan  nasional  Orde  Baru.  Semua pelaksanaan pendidikan ditentukan oleh pusat.
Sistem pendidikan pada masa Orde Baru ini menggunakan dua jalur dalam melaksanakannya yaitu pendidikan umum dan khusus.  Pendidikan  umum  yaitu  pendidikan formal  seperti  Sekolah  Dasar,  SMP  dan  SMA dan  Universitas  atau  pendidikan  tinggi. Sedangkan  pada  pendidikan  khusus  adalah pendiikan  kejuruan  yang  dibuat  untuk mempersiapkan  anak-anak  untuk  memasuki lapangan kerja.
Salah satu kebijakan dari Repelita dalam bidang  pendidikan  yaitu  wajib  belajar  dan inpres.  Wajib  belajar    adalah  salah  satu program  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah Orde  Baru,  tepatnya  tanggal  2  Mei  1984. Program  wajib  belajar  ini  adalah  satu  dari beberapa upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan  di  Indonesia,  tekhusus  pada pendidikan  tingkat  Sekolah  Dasar.  Dalam  hal ini orang tua yang mememiliki anak pada usia 7-12  mendapatkan  hak  dan  kewajiban  untuk membawa anak mereka masuk Sekolah Dasar. Fokus  yang  paling  utama  dalam  kebijakan pendidikan  saat  itu  adalah  untuk  mengurangi buta huruf pada anak usia 7-12 tahun.
Menurut  Santoso  Sastroperto  terdapat beberapa  factor  yang  melatarbelakangi dikeluarkannya  program  wajib  belajar, diantaranya  yaitu  gaografis,  perekonomian keluarga, tradisi masyarakat, serta sarana dan fasilitas pendidikan (Wati, 2017). Tujuan dari pelaksanaan wajib belajar ini agar anak tamat Sekolah Dasar. Karena dengan program inilah dapat  mencapai  salah  satu  tujuan  yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Dari  kebijakan  wajib  belajar  itu  angka buta  huruf  di  Indonesia  turun  drastis.  Orang tua  mulai  memperhatikan  pendidikan  anak mereka.  Mereka  banyak  yang  sadar  akan investasi  pendidikan  dalam  jangka  panjang. Selain  itu,  banyak  di  bangun  sarana  dan prasana  sekolah  untuk  menunjang  dari kebijakan wajib belajar ini.
Dalam  pelaksanaannya,  program  wajib belajar  ini  mengalami  tantangan  dan permasalahan  diantaranya  (Sari  &  Khoiri, 2023):
1. Pendekatan  yang  dilakukan  pemerintah pusat  dan  daerah  kurang  berdampak  bagi masyarakat lemah, karena bantuan diberikan  kepada  Lembaga  pendidikan bukan kepada individu. Pemberian bantuan ini lebih mengarah ke daerah-daerah pusat
sehingga  timbul  perpindahan  masyarakat ke kota karena mengejar mutu pendidikan yang layak. Kebijakan pendidikan seharusnya memperhatikan daerah sebaran  dan  pertumbuhan  penduduk, bukan hanya memikirkan kuliatas penduduk saja.
2. Bantuan  Operasional  Sekolah  menjadi diskrimasi  bagi  anak-anak  usia  sekolah yang tidak mengeyam pendidikan dan tidak menjangkau mereka yang tidak bersekolah. Hal  ini  menimbulkan  prasangka  bahwa anak yang tidak bersekolah tidak dibantu, namun  mereka  yang  bersekolah  malah mendapat  bantuan  padahal  mereka mampu untuk mengeyam pendidikan.
3. Sekolah-sekolah  menuntut  calon  peserta didik  untuk  melakukan  pendaftaran. Mereka  seharusnya  merangkul  calon peserta didik dengan pendekatan aspiratif dan  geologis  untuk  bergabung  dalam lembaga  pendidikan  sehingga  orang  tua cenderung  memilih  menyuruh  anaknya untuk bekerja dari pada menyuruh mereka ke sekolah.
4. Upaya  pemerintah  yang  gagal  dalam menjangkau daerah-daerah kurang mampu di tingkat sekolah menengah pertama yang berujung gagal karena lemahnya semangat kemitraan  dan  kuatnya  “berorientasi proyek”  pemerintahan  daerah  yang mengakibatkan  pada  penutupan  MTS  da SMP swasta. Karena hal ini semakin sedikit peluang untuk kolaborasi dan pemeriksaan etos kemandirian masyarakat rusak.
5. Akibat  dari  upaya  penguatan  lembaga pendidikan,  tingkat  persaingan  untuk bersekolah  semakin  berat  bagi  mereka yang  secara  struktural,  geografis,  sosial budaya, dan ekonomi tertinggal.
6. Jalur  pendidikan  nonformal  termasuk pendidikan  kesetaraan  seperti  kelompok belajar  (Kejar),  program  paket  A,  B  dan  C yang  melaksanakan  KMB  melalui  Sanggar Kegiatan  Belajar  (SKB),  pusat  kegiatan belajar masyarkaat (PKBM) sangat berperan dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas  9  Tahun  sebagai  upaya  untuk perbaikan  pendidikan.  Namun  terjadi kesenjangan dimana guru dan peserta didik tidak  terlibat  dalam  proses  KBM sebagaimana  yang  telah  ditentukan. Ditemukan  kasus-kasus  kegiatan  belajar yang  sifatnya  fiktif,  sehingga  pengurus PKBM sering kesulitan untuk menunjukkan
lokasi  dan  kegiatan  belajar  mengajar  yang sedang  berlangsung  pada  saat  dilakukan pengecekan  oleh  kantor  cabang  dinas. Selain  itu  juga  ditemukan  adanya penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai  dengan  rancangan  yang  sudah disetuji  Dinas  Pendidikan.  Sehingga  PKBM ini  bisa  dikatakan  menjadi  tempat  untuk jual beli ijazah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan  bahwa  program  wajib  belajar belum sepenuhnya berhasil. Keberhasilan dari program wajib belajar ini cemderung di daerah perkotaan saja. Masih banyak juga masyarakat yang  belum  begitu  sadar  akan  pentingnya pendidikan. Dana dari wajib belajar juga masih di  korupsi  oleh  pihak-pihak  tertentu. Kesenjangan  pendidikan  pun  masih  terlihat antara si kaya dan si miskin.

## 2. Inpres (Instruksi Presiden)
Selanjutnya  kebijakan  dalam  bidang pendidikan  pada  Masa  Orde  Baru  adalah Sekolah  Inpres  yaitu  tentang  pembangunan Gedung Sekolah Dasar (SD). Kebijakan ini tidak lain  halnya  bertujuan  untuk  pembangunan yang akan berdampak pada politik pada masa itu.  Berdasarkan  pokok-pokok  pemikiran Soeharto  kemudian  tercetuslah  membangun Sekolah-sekolah  Dasar  dan  memperbaiki gedung-gendung sekolah yang rusak. Pada saat itu  disebut  Sekolah  Dasar  Instruksi  Presiden. Ketentuan  Inpres  ini  telah  tercantum,  dalam Instrusksi Presiden No.10 Tahun 1973 tentang Program Pembangnan Gedung SD.
Sekolah  Inpres  merupakan  salah  satu kebijakan unggulan di bidang Pendidikan pada masa Pemerintahan Soeharto dengan dikeluarkannya  Inpres  Pembangunan  Gedung Sekolah  Dasar  yang  dibiayai  oleh  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Putra et al., 2021). Pelaksanaan pembangunan SD Inpres ternyata tidak  berjalan  dengan  lancar.  Banyaknya pembangunan  SD  Inpres  diseluruh  Indonesia mengakibatkan  kebutuhan  guru  semakin bertambah.
Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya  pendidikan  Dasar,  terjadi  suatu loncatan  yang  sangat  besar  yaitu  dengan adanya  Instruksi  Presiden  (Inpres)  tentang Pendidkan  Dasar.  Namun,  yang  sangat disayangkan  dalam  pelaksnaan  Inpres  ini adalah  keberlangsungan  hanya  dari  kuantitas tanpa  diikuti  dengan  perkembangan  kualitas. Pada  masa  ini  yang  terpenting  adalah
menciptakan  lulusan  terdidik  sebanyak- banyaknya tanpa melihat kualitas pengajaran dan hasil didikan.
Guru  merupakan  salah  satu  faktor penentu
keberhasilan
pembangunan pendidikan  dalam  suatu  sekolah.  Tanpa seorang  guru,  gedung-gedung  SD  yang  telah dibangun tidak akan ada gunanya. Oleh sebab itu, pengadaan dan penempatan guru menjadi kunci  penting  dalam  SD  Inpres  (Oktavia, 2018).
Pada  masa  Orde  Baru,  kesetaraan  dalam pendidikan  tidak  dapat  diciptakan  karena unsur  dormatif  dan  submisif  masih  sangat kental.  Pada  masa  Orde  baru  para  peserta didik diberikan materi pelajaran yang banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi  kepentingan  dengan  faktor-faktor kurikulum  yang  lain  untuk  menjadi  peka terhadap  lingkungan.  Dengan  demikian, pendidikan pada masa Orde Baru bukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, tetapi malah mengutamakan  orientasi  politik  agar  semua rakyat itu selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah (Ahmad Kamaludin, 2017). Dalam hal ini doktrin yang ada pada masa Soeharto sudah ditanamkan dari jenjang sekolah dasar sampai  pada  tingkat  pendidikan  tinggi.  Pada masa Orde Baru pendidikan diarahkan bukan untuk  kepentingan  rakyat  namun  untuk tuntutan  kehidupan  pada  masa  suasana perang  sehingga  semua  serba  kaku  dan berjalan dalam system yang otoriter, baik pada peserta  didik  maupun  pada  tenaga  pendidik yang  terjadi  ketika  diberlangsungkannya kebijakan Inpres .

## CONCLUSION
Adanya  kebijakan  wajib  belajar  yang dibuat oleh Presiden Soeharto mengakibatkan angka  buta  huruf  di  Indonesia  turun  drastis, orang  tua  mulai  memperhatikan  pendidikan anak  mereka.  Selain  itu,  banyak  di  bangun sarana dan prasana sekolah untuk menunjang dari kebijakan wajib belajar ini. Namun, masih ada  permasalahan  yang  terjadi  dalam kebijakan  wajib  belajar  ini  sehingga  dapat dikatakan bahwa program wajib belajar belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan.  Contoh  dari  permasalahan tersebut  adalah  masih  ada  masyarakat  yang belum  sadar  akan  pentingnya  pendidikan, terjadi  penyelewengan  dana  (korupsi)  oleh pihak tertentu, kesenjangan pendidikan yang terjadi  di  masyarakat  masih  sangat  terlihat,
serta  pembangunan  yang  dilakukan  hanya bertujuan untuk kepentingan pihak politik saja.
Dengan  adanya  penelitian  ini,  penulis berharap  adanya  kesadaran  diantara  kita semua  tentang  pendidikan,  kejujuran,  dan tanggung  jawab,  guna  untuk  membangun negara  kita  menjadi  negara  yang  lebih  maju lagi.
REFERENCE LIST Ahmad Kamaludin. (2017). H.M. Rachmatoellah  Siddik  Dan  Pendidikan Masa  Orde  Baru  (Tokoh  Pendidikan  Di
Banten). Jurnal Agama Dan Budaya , 15 (1), 80–90. Gottschalk, L. (1975). Mengerti Sejarah :Pengantar Metode Sejarah . Universitas Indonesia. Hadi Wahyono Dwi, & Kasuma Gayung. (2012).
Propaganda  Orde  Baru  1966-1980. Verleden , 1 (1), 1–109.
Loppies,  M.  (2023).  PENDIDIKAN  ZAMAN ORDE  BARU:  UPAYA  MELANGGENGKAN KEKUASAAN SOEHARTO. Phinisi Integration Review , 6 (2), 237–245. Oktavia,  R.  A.  (2018).  Dinamika  SD  Inpres  Di Kabupaten  Bantul  Tahun  1973-1983. Jurnal Ilmu Sejarah , 3 , 789–803.
Putra,  R.  E.,  Fatimah,  S.,  Sejarah,  J.,  Ilmu,  F., Universitas, S., & Padang, N. (2021). Nasib Sekolah  Inpres  di  Kecamatan  Lubuk Basung  pada  Masa  Transisi  Orde  Baru. Kronologi , 3 (1), 79–87.
Rahmawati,  R.  (2022).  Repelita :  Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru. ETNOHISTORI:  Jurnal  Ilmiah  Kebudayaan
Dan Kesejarahan , IX (2), 36–42.
Sari,  D.  W.,  &  Khoiri,  Q.  (2023).  Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar  9  Tahun. Journal  on  Education , 5 (3), 9441–9450. https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1757 Sjamsuddin,  H.  (2007). Metodologi  sejarah . Ombak.
Suharto,  T.  (2012). Implementasi  kebijakan pendidikan  era  Soeharto  pada  eksistensi Madrasah . 27 . Wati,  N.  L.  (2017).  Program  Wajib  Belajar  Di Surabaya  Tahun  1984-1985  Dalam Pemberitaan Media Massa Cetak. Avatara E-Journal  Pendidikan  Sejarah , 5 (3),  463– 474.