## Wajah Hukum

## Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob)
Ernest Sengi 1
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Halmahera Jln. Trans Halut Desa Wari-Ino Tobelo Correspondence email : ernestsengi@gmail.com
Abstrak .  Penetapan  Tersangka  merupakan  objek  Praperadilan  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  21/PUU-XII/2014. Praperadilan hanya memeriksa aspek formil; namun objek Praperadilan yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka, pemeriksaan Praperadilan  menjadi  dilematis  karena  selalu  berkaitan  dengan  pemeriksaan  keterpenuhan  alat-alat bukti  yang  sebetulnya  sudah masuk  wilayah  pemeriksaan  materi  perkara.  Pada  tulisan  ini,  isu  hukum  yang  dikaji  adalah  putusan  Praperadilan  Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob  yang  memutus menolak permohonan Praperadilan Pemohon. Di sisi  lain, perkara dugaan tindak pidana yang disangkakan tidak dapat disidangkan hingga saat ini karena Jaksa Penuntut Umum terus-menerus mengembalikan berkas (P- 19)  dengan  alasan  tidak  cukup  bukti.  Menjawab  isu  hukum  tersebut,  digunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  kasus.  Pendekatan  ini  untuk  menganalisisdasar  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  Putusan  Praperadilan  No.  01/Pid.Pra/2021/PN.Tob tidak  mempertimbangkan  secara  detail  terkait  Penetapan Tersangka.  Hakim  melakukan  itu  agar  tidak  terjebak  pada  pemeriksaan  materi  perkara;  padahal  Penetapan  Tersangka  sudah semestinya memeriksa keterpenuhan alat-alat bukti dalam bingkai pemeriksaan aspek formil .
Kata Kunci : Penetapan, Tersangka, Putusan Praperadilan.
Abstract. The determination of the suspect is the object of pretrial after the decision of the Constitutional Court Number 21/PUU- XII/2014. Pretrial only examines formal aspects; however the object  of  the pretrial relating  to  the determination of  the suspect, the  pretrial  examination  becomes  a  dilemma  because  it  is  always  related  to  the  examination  of  the  fulfillment  of  the  evidence which has actually entered the area of examination of the case material. In this paper, the legal issue being studied is the Pretrial Decision  Number  01/Pid.Pra/2021/PN.Tob.  who  decides  to  reject  the  applicant’s  pretrial  application.  On  the  other  hand,  the alleged criminal case can’t be tried until now because the Public Prosecutor  continuously returns the file (P-19) on the grounds that there is not enough evidence. To answer these legal issues, a normative legal research method with a case approach is used. This approach is to analyze the basis of judgesconsiderations in making decisions. The results of the study show that the Pretrial Decision Number 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob. did not consider in detail the Determination Of The Suspect. The judge does that so as not to get cought up in the examination of the case material; even though the determination of the suspect should have checked the fulfillment of the evidence in the framework of the formal aspect of the examination.
Keywords: Determination, Suspect, Pretrial Decision.

## PENDAHULUAN
Lahirnya  Praperadilan  bersamaan  dengan  reformasi  bidang  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia  yang  ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  selanjutnya  disebut  KUHAP.  Kehadiran  KUHAP  dalam  sistem  hukum  nasional  dengan  sendirinya menggantikan hukum acara yang berlaku pada masa kolonial yakni HIR ( Het Herziene Inlandsch Reglement ) dan RBg ( Rechtglement  voor  de  Buitengewesten ).  KUHAP  sendiri  digagas  dengan  semangat  nasionalisme  berdasarkan  nilai- nilai  yang  tekandung  dalam  jiwa  bangsa  Indonesia  yang  terurai  dalam  isi  Pancasila  dan  UUD  1945.  Salah  satu  hal yang dijunjung tinggi adalah terkait penegakan hukum pidana yang mengedepankan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum. Hal demikian sejalan dengan konsep negara hukum ( Recht Staat ) yang dianut bangsa Indonesia dimana salah satu cirinyaolehFreidrich Julius Stahl 1 disebutdengan adanya perlindungan hak-hak asasi manusia oleh negara terhadap rakyatnya.
HIR dan RBg merupakan produk kolonial Belanda sehingga di dalamnya belum memuat konsep perlindungan HAM bagi tersangka. Secara teoritik konsep pemeriksaan pada masa HIR dan RBg dikenal dengan istilah inquisatoir system ;  dimana  perlakuan  terhadap  seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  dijadikan  sebagai  objek pemeriksaan  sehingga  mengabaikan  hak-hak  asasi  seseorang.  Kebalikan  dari  hal  itu,  dengan  adanya  KUHAP perlakuan  terhadap  orang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  lebih  fleksibel  dengan  menempatkan  tersangka sebagai  subjek  pemeriksaan  yang  secara  teoritik  dikenal  dengan  istilah accusatoir  system .  Pada  sistem  pemeriksaan ini,  seseorang  diberikan  kesempatan  atau  hak-hak  untuk  melakukan  pembelaan  dengan  kata  lain  pada  sistem  ini
1 Fredrich Julius Sthal, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3.
Ernest  Sengi,  Benarkah  Praperadilan  Menguji  Aspek  Formil  (Analisis  Hukum  Penetapan  Tersangka  Dalam  Putusan  Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob)
perlindungan  hak  asasi  seseorang  lebih  dilindungi  oleh  hukum;  hal  demikian  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan diadakannya  lembaga  praperadilan  yang  oleh  S.  Wulandari 2 disebut  sebagai  bentuk  kepentingan  pengawasan  yang lebih  menunjukkan  pada  perlindungan  dan  jaminan  hukum  terhadap  hak  asasi  manusia,  yang  mana  lembaga  ini tujuannya  untuk  mengawasi  hak  asasi  manusia  dan  tersangka  dalam  pemeriksaan  pendahuluan  pada  tingkat penyidikan  dan  penuntutan  yang  kadang  tidak  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  atau  dengan  kata  lain melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang alat penegak hukum.
Adanya  KUHAP,  memberikan  perlindungan  bagi  setiap  orang  dapat  melakukan  upaya  hukum  jika  merasa proses  penegakan  hukum  terutama  upaya  paksa  yang  sewenang-wenang  dari  aparat  penegak  hukum  dalam  setiap tingkat pemeriksaan. Lembaga praperadilan jika ditelaah sebetulnya juga mengadopsi beberapa prinsip dalam habeas corpus  act yang  berlaku  pada  sistem  peradilan  di  negara  Anglo  Saxon.  Menurut  prinsip  ini,  pengadilan  dapat mengeluarkan  surat  kepada  pihak  yang  sedang  menahan  (Polisi  atau  Jaksa)  jika  penahanan  dianggap  tidak  sesuai prosedur.  Hal  ini  tentunya  didasarkan  pada  adanya  hak  pengaduan  yang  diberikan  bagi  seseorang  untuk  menuntut pejabat  yang  melakukan  penahanan  atas  dirinya  agar  membuktikan  bahwa  penahanan  tersebut  telah  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Jika  dilihat,  terdapat  macam-macam  upaya  paksa  dalam  KUHAP  sementara  konsep habeas  corpus  act sebenaranya  hanya  soal  upaya  paksa  yang  berkaitan  dengan  penahanan.  Atas  dasar  itu,  D.Y.  Witanto 3 menyebut bahwa konsep habeas corpus act sebenarnya memang tidak secara penuh diadopsi oleh lembaga praperadilan dalam KUHAP karena praperadilan dalam KUHAP lebih mengarah pada model pengawasan administratif.
Ditinjau dari segi  struktur dan susunan peradilan, menurut M. Yahya Harahap 4 Praperadilan bukanlah lembaga peradilan yang berdiri sendiri dan bukan pula instansi peradilan yang mempunyai  wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan melekat pada Pengadilan Negeri yang ciri dan eksistensinya pertama, berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri; kedua,  Praperdilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan devisi dari Pengadilan Negeri; ketiga, administrasi  yustisial,  personil,  peralatan,  dan  finansial  bersatu  dengan  Pengadilan  Negeri  dan  berada  di  bawah pimpinan  serta  pengawasan  dan  pembinaan  Ketua  Pengadilan  Negeri;  keempat,  tata  laksana  fungsi  yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri.
Objek  praperadilan  diatur  secara  spesifik  dalam  Bab  X  Pasal  77  KUHAP.  Namun  seiring  berkembangnya hukum, objek praperadilan kemudian diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  130/PUU-XIII/2015  dimana  Praperadilan  dapat  juga  memeriksa  terkait  sah atau  tidaknya  penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan,  serta  terkait  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Pada  artikel  ini,  kajian  difokuskan  pada  objek  praperadilan  yang  berkaitan  dengan  penetapan  tersangka sebagaimana dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob dimana terdapat kesan bahwa pemeriksaan Praperadilan  terkait  Penetapan  Tersangka  tidak  selalu  didasarkan  pada  pemeriksaan  aspek  formil  untuk  menentukan apakah  Penetapan  Tersangka  tersebut  sah  atau  tidak;  dalam  pengertian  bahwa  aspek  formil  selalu  berkaitan  dengan pemeriksaan  administratif  sementara  objek  Praperadilan  terkait  Penetapan  Tersangka  Hakim  Praperadilan  wajib mengkroscek  pemeriksaan  calon  tersangka  danketerpenuhan  alat-alat  bukti  atau  batas  minum  pembuktian  yang diperoleh  penyidik  dalam  menetapkan  seorang  menjadi  tersangka  dimana  hal  demikian  sudah  menyentuh  wilayah pemeriksaan materi pokok perkara sehingga  dari sini timbul pertanyaan apakah benar  Praperadilan terkait Penetapan Tersangka hanya menguji aspek formil belaka.

## METODE
Penelitian hukum umumnya dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam bingkai konsep hukum; hal mana dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian  hukum  agar isu  hukum  yang  hendak dijawab dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Penelitian  hukum  bertujuan  menyelesaikan  masalah  hukum  ( legal  problem solving ), hal demikian sejalan dengan apa yang disebut oleh Peter Mahmud Marzuki 5 bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
Penelitian  hukum  mengenal  jenis  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum normatif umunya mengkaji data sekunder dengan bantuan bahan-bahan hukum; sementara penelitian  hukum empiris
2 S. Wulandari, “Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana”, Jurnal Untag , Vol. 4, No. 3, (November 2015) : 3.
3 D.Y. Witanto, Hukum Acara Praperadilan, Dalam Teori  dan Praktek, Mengurai  Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktek Penanganan Perkara Praperadilan , (Depok:  Imaji Cipta Karya, 2019), hlm. 3 4 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan , Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.
Ernest  Sengi,  Benarkah  Praperadilan  Menguji  Aspek  Formil  (Analisis  Hukum  Penetapan  Tersangka  Dalam  Putusan  Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob)
mengkaji  data  primer  yakni  penelitian  yang  mengkaji  data  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat.Tulisan  ini merupakan  hasil  penelitian  dimana  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Peter  Mahmud  Marzuki 6 menyebut  pendekatan  kasus  ( Case approach ) dipakai untuk mengkaji ratio decidendi atau alasan pertimbangan hukum oleh pengadilan dalam membuat suatu  putusan.  Pendekatan  ini  dipandang  tepat  untuk  menganalisis  pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob hingga sampai pada putusannya.
Sebagai  penelitian  yang  mengkaji  data  sekunder,  rancangan  kegiatan  yang  akan  dilakukan  Peneliti  adalah pertama,  inventarisasi  bahan-bahan  hukum  sesuai  dengan  isu  hukum  (studi  kepustakaan),  kedua  memilah  bahan hukum  yang  relevan  dan  ketiga  melakukan  analisis  hukum  dan  menarik  kesimpulan.  Adapun  yang  menjadi  objek penelitian ini adalah Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob maka sasaran utama tempat penelitian atau pengumpulan bahan hukum adalah Pengadilan Negeri Tobelo sebagai lembaga pemutus perkara.
Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji 7 penelitian  hukum  normatif  mengkaji  data  sekunder  dan  tidak mengenal  istilah  data  tetapi  bahan-bahan  hukum;  atas  dasar  itu,  maka  bahan-bahan  hukum  yang  diperlukan  untuk menjawab  isu  hukum  dimaksud  di  antaranya  bahan  hukum  Primer  terdiri  dari  Putusan  Praperadilan  Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob, KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor:  130/PUU-XIII/2015;  bahan  hukum  Sekunder  terdiri  dari  jurnal  dan  buku-buku  yang  berkaitan dengan Praperadilan serta bahan hukum Tersier yakni kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia yang diperlukan.
Teknik  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskripsi,  interpretasi,  evaluasi  dan argumentasi.  Teknik  deskripsi  yaitu  suatu  teknik  analisis  dalam  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan secara  mendalam  mengenai  pertimbangan  putusan  hakim  praperadilan.  Kaitannya  dengan  penelitian  ini,  maka  akan dilakukan  analisis  terhadap  bahan  hukum  primer  khususnya  mengenai ratio  decidendi hakim  Pengadilan  Negeri Tobelo  dalam  Putusan  Praperadilan  Nomor  01/Pid.Pra/2021/PN.Tob.  Selanjutnya,  teknik  Interpretasi  berupa penggunaan  jenis-jenis  penafsiran  dalam  ilmu  hukum  seperti  penafsiran  sistematis,  gramatikal,  ekstensif,  historis, autentik,  analogi dan lain-lain.  Teknik  analisis ini diperlukan  untuk dapat menafsirkan dan memberikan pemahaman yang  baik  terkait  formulasi  isi  putusan  hakim.  Selanjutnya  bahan  hukum  tersebut  dianalisis  dengan  menggunakan teknik  evaluasi,  dan  argumentatif.  Teknik  evaluasi  yaitu  memberikan  penilaian  terhadap  suatu  pandangan,  proporsi, pernyataan,  rumusan  norma,  keputusan,  baik  yang  tertera  dalam  bahan    hukum  primer  maupun  dalam  bahan  hukum sekunder.  Dengan  teknik  ini  akan  diperoleh  dasar  tentang  tepat  tidaknya  pertimbangan  hukum  hakim  sesuai  dengan asas dan teori penjatuhan putusan. Setelah semuanya selesai, maka akan diberikan argumentasi dan preskripsi hukum tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menolak permohonan pemohon praperadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep dan Lingkup Praperadilan
Praperadilan  diatur  dalam  BAB  X  dimulai  dari  Pasal  77  sampai  Pasal  83  KUHAP.  Adapun  defenisi praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP 8 dijelaskan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang :
a. Sah  atau  tidaknya  penangkapan  dan  atau  penahanan  atas  permintaan  tersangka  atau  keluarganya  atau  pihak  lain atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau  keluarganya  atau  pihak  lain  atas  kuasanya  yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Secara  umum,  praperadilan  mengandung  dua  suku  kata  yaitu  kata  “  Pra  dan  Peradilan.Kata  “Pra”  artinya “sebelum”, sedangkan kata  “Peradilan” artinya segala  sesuatu mengenai perkara peradilan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, secara umum dapat dipahami bahwa “Praperadilan adalah suatu proses persidangan di pengadilan sebelum masuk dalam pokok perkara.  Sejalan dengan itu,Rusman Sumadi 9 menyebut jika diteliti istilah yang digunakan KUHAP “praperadilan” maka maksud dan artinya secara harafiah berbeda. Pra artinya sebelum atau mendahului,  itu  berarti  praperadilan  sama  dengan  sebelum  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  (sebelum  memeriksa pokok dakwaan Penuntut Umum).
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 158.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.
8 Gerry Muhamad Rizki, KUHP dan KUHAP , (Jakarta: Permata Press, 2008), hlm. 194.
9 Rusman  Sumadi,  “Praperadilan  Sebagai  Sarana  Kontrol  Dalam  Melindungi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Tersangka” Jurnal Hukum Sasana , Vol. 7, No. 1, (Juni 2021) : 150.
Ernest  Sengi,  Benarkah  Praperadilan  Menguji  Aspek  Formil  (Analisis  Hukum  Penetapan  Tersangka  Dalam  Putusan  Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob)
Selain apa yang disebutkan dalam BAB X Pasal 77  KUHAP, seiring berkembangnya hukum kemudian objek praperadilan juga mengalami perluasan sebagaimana beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yakni pertama , Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  21/PUU-XII/2014  dimana  yang  termasuk  objek  praperadilan  yakni  penetapan tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan;  kedua,  Putusan  Mahkamah  Konstitus  Nomor:  130/PUU-XIII/2015  dimana yang termasuk objek praperadilan yakni terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Hal-hal demikian diuraikan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi seperti berikut ini: a. Bahwa  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  21/PUU-XII/2014  tanggal  28  April  2015  memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:
Mengadili,
Menyatakan:
- Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
- [dst]
- [dst]
- Pasal  77  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  hukum  acara  pidana  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  tahun  1981,  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka , Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal  77  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  hukum  acara  pidana  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  tahun  1981,  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3209) tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk Penetapan  Tersangka , Penggeledahan dan Penyitaan;
Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. b. Bahwa  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  130/PUU-XIII/2015  tanggal  11  Januari  2017  memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan  (SPDP),  seperti  pada  kutipan  amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  130/PUU-XIII/2015  sebagai berikut:
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan  Pasal  109  ayat  (1)  Undang-undang  nomor  8  tahun  1981  tentang  hukum  acara  pidana  (lembaran negara  republik  indonesia  tahn  1981  nomor 76,  tambahan  lembaran  negara  nomor  3209) bertentangan  dengan undang-undang  dasar  negara  republik  indonesia  tahun  1945  secara  bersyarat  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ... penyidik memberitahukan  hal itu kepada penuntut umum.. tidak dimaknai ...  penyidik  wajib  memberitahukan  dan  menyerahkan  surat  perintah  dimulainya  penyidikan  kepada  penuntut umum,  terlapor,  dan  korban/pelapor  dalam  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  dikeluarkannya  surat perintah penyidikan..
3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya.
Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari  2017  bahwa  terkait  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  merupakan  bagian  dari  wewenang Praperadilan.
Selain  itu,  terkait  dengan  objek  praperadilan  yang  berkaitan  dengan  penetapan  tersangka,  permohonan Praperadilan juga diatur berdasarkan Pasal 2 Ayat  (2) Peraturan Mahkamah AgungNo. 04 tahun 2016 yang menyebut Pemeriksaan  Praperadilan  terhadap  permohonan  tentang  tidak  sahnya  penetapan  tersangka  hanya  menilai  aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

## Dalil Permohonan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob
Sebelum  menguraikan  isi  dalil  Permohonan  Praperadilan  Nomor  01/Pid.Pra/2021/PN.Tob,  berikut  diuraikan secara singkat kronologi perkara pidana yang dimohonkan pemeriksaan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tobelo. Perkara  pidana  yang  diperiksa  dalam  sidang  Praperadilan  yang  menjadi  objek  penelitian  ini  bermula  dari  adanya laporan Polisi dari Kodrat Hamdani dan Penasihat Hukumnya terkait adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka Benyamin Manumpil yang bertempat di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.
Tersangka  Benyamin  Manumpil  dilaporkan  melakukan  tindak  pidana  pengeroyokan  dan  penganiayaan bersama-sama dengan Deklin Manumpil dan dikenai ancaman melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Ernest  Sengi,  Benarkah  Praperadilan  Menguji  Aspek  Formil  (Analisis  Hukum  Penetapan  Tersangka  Dalam  Putusan  Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob)
Pasal  170  dan  Pasal  351  jo.  Pasal  55  KUHP.  Proses  hukum  terus  berlanjut  dan  setelah  diperiksa  beberapa  saksi akhirnya  para  Tersangka  ditahan  oleh  Polres  Halmahera  Utara  berdasarkan  surat  Perintah  Penahanan  Nomor: SP.Han/05/1/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021.
Perkara pidana ini bermula dari peristiwa yang terjadi sekitar  jam 4 WIT atau sekitar sore hari. Korban Kodrat Hamdani  dengan  menggunakan dum  truck dengan  kecepatan  tinggi  melewati  depan  rumah  para  Tersangka  dari  arah Timur  ke  Barat.  Saat  melewati  depan  rumah  para  Tersangka,  korban  Kodrat  Hamdani  tidak  kontrol  lagi  membawa mobil dum  truck dan  akhirnya  ban  mobilnya  keluar  dari  jalan  aspal  dan  menabrak  pipa  air  sehingga  air  terpencar berserahkan. Pada saat yang bersamaan, istri Tersangka Benyamin Manumpil sedang bermain-main bersama cucunya yang  masih  balita  di  depan  rumah  dan  karena  arah  mobil  begitu  cepat  akhirnya  istri  Tersangka  dengan  sektika berteriak  karena  hawatir  korban  Kodrat  Hamdani  menabrak  cucunya.  Karena  teriakan  istri  Tersangka  yang  begitu kencang, memancing  Tersangka Benyamin  Manumpil  yang juga berada tidak begitu  jauh dari rumah  tersebut  keluar menghampiri  korban  Kodrat  Hamdani  yang  juga  kebetulan  panik  kerena  ban  mobilnya  keluar  jalan  aspal  sehingga yang bersangkutan juga memberhentikan mobilnya sekitar 20 meter dari rumah Tersangka.
Ketika  menghampiri  korban  Kodrat  Hamdani,  Tersangka  berkata  bagaimana  sehingga  anda  membawa  mobil begitu  kencang  dan  tadi  hampir  menabarak  istri  dan  cucu  saya;  lalu  kata  korban  Kodrat  Hamdani,  saya  minta  maaf pak. Seterusnya dalam waktu tidak terlalu lama ketika perdebatan itu terjadi, Tersangka Deklin Manumpil datang dan menampar  Korban  Kodrat  Hamdani  dan  seketika  itu  yang  bersangkutan  berlari  dan  naik  motor  untuk  pergi  dari  situ sementara dum truck nya dibawa pulang oleh salah satu rekannya yang ada di dalam dum truck .
Pada  waktu  yang  tidak  terlalu  lama,  korban  Kodrat  Hamdani  didampingi  Penasihan  Hukumnya  melaporkan kasus tersebut ke Polres Halmahera Utara dan akhirnya Polres Halmahera Utara menetapkan 2 (dua) orang Tersangka yakni Benyamin Manumpil dan Deklin Manumpil.
Atas  dasar  Penetapan  Tersangka  yang  dilakukan  oleh  Polres  Halmahera  Utara  tersebut,  Tersangka  Benyamin Manumpil  melalui  Penasihan  Hukumnya  mengajukan  permohonan  Praperadilan  kepada  Pengadilan  Negeri  Tobelo karena  yakin  bahwa  Tersangka  Banyamin  Manumpil  tidak  bersalah  dan  keliru  jika  Polres  Halmahera  Utara menetapkannya sebagai Tersangka.
Adapun  hal-hal  yang  menjadi  dalil  atau  pokok-pokok  permohonan  Praperadilan  di  antaranya  pertama, Termohon Tidak Cukup Bukti Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka ; kedua, SPDP oleh Termohon Tidak Sah ; dan ketiga, Tidak Sahnya Penangkapan dan/atau Penahanan . Dari ketiga dalil permohonan tersebut  yang menjadi fokus pembahasan  dalam  tulisan  ini  adalah  terkait  dalil  pertama  tentang  objek  Praperadilan  yang  berkaitan  dengan Penetapan Tersangka.

## Pertimbangan dan Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob
Setelah  memeriksa  semua  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan,  Hakim  menjatuhkan  putusan  menyatakan menolak  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  untuk  seluruhnya.  Hal  yang  menjadi  menarik  adalah  dalam  Putusan Praperadilan  Nomor  01/Pid.Pra/2021/PN.Tob  tidak  secara  spesifik  mempertimbangkan  dalil  permohonan  Pemohon terkait  objek  Praperadilan  yang  berkaitan  dengan  Penetapan  Tersangka.  Berikut  ini  dikutip  pertimbangan  Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob:
Menimbang,  bahwa  setelah  mencermati  alasan  permohonan  Pemohon,  jawaban  Pemohon,  replik  Pemohon, dulplik Termohon serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP,  bermaterian  hukum  sebagai  berikut  yaitu  bahwa ” Dalam  hal  penyidik  telah  mulai  melakukan  penyidikan  sutau  peristiwa  yang  merupakan  tidak  pidana,  penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 130/PUU-XIII/2015 rumusan amarnya adalah sebagai berikut bahwa menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor 76, Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3209)  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonsia Tahun  1945  secara  bersyarat  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  frasa  “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikelurakan surat perintah penyidikan”;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  penyidikan  tindak pidana, pada ayat (1) nya menyebutkan bahwa “Penyidikan dilakukan dengan dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan”. Kemudian pada ayat (3) nya menyebutkan bahwa  “Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP,  dan  lebih  lanjut  pada  Pasal  14  ayat  (1)  Peratutan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak Pidana menyebutkan bahwa  SPDP sebagaimana dimaksud dala Pasal 13 ayat (3) dikirmkan kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)hari setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan;
Ernest  Sengi,  Benarkah  Praperadilan  Menguji  Aspek  Formil  (Analisis  Hukum  Penetapan  Tersangka  Dalam  Putusan  Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob)
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Halmahera Utara Nomor:  S.Kep/02/1/2021/Reskrim  tentang  Penetapan  Tersangka  tanggal  14  Januari  2021,  Pemohon  oleh  Termohon ditetapkan sebagai Tersangka yang disangka melanggar Pasal 170 ayat (1) Sub Pasal 351 ayat (1) Jucto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Menimbang, bahwa sebelum dilakukan Penetapan Tersangka tersebut, Termohon telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebagai bukti T-2 berupa Surat perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/194/XI/2020/Reskrim tanggal 16 November 2020 dan bukti T-3 berupa Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/194.a/XI/2020/Reskrim Tanggal 16 November 2020 dengan dasar adanya bukti T-1 berupa Laporan Polisi Nomor: LP/290/XI/2020/PMU/ResHalut/SPKT tanggal  16  November  2020  dari  Pelapor  Suito  Raba  dengan  Terlapor  adalah  Pemohon,  yang  selanjutnya  telah  pula dilakukan  pemanggilan  terhadap  Pemohon  sebagaimana  bukti  P-2  berupa  Surat  Panggilan  Saksi  tanggal  9  Januari 2021 dan  bukti  T-22  berupa  buku  ekpedisi  tanggal  6  Januari  2021  Nomor. 260 dan  pemeriksaan  terhadap  Pemohon sebagai  saksi  pada  tanggal  12  Januari  2021  sebagaimana  bukti  T-12  Berupa  Berita  Acara  Pemeriksaan  saksi  a.n. Benyamin  Manumpil  Alias  Benni  tanggal  12  Januari  2021,  serta  proses  lain  yang  berkaitan  dengan  penyelidikan sampai dengan adanya laporan hasil penyelidikan sebagaimana bukti T-4 berupa Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 23  November  2020  yang  diakhiri  dengan  gelar  perkara  di  Polres  Termohon  sebagaimana  bukti  T-5  berupa  Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 5 Januari 2021;
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  bukti  T-6  berupa  Surat  Perintah  Tugas  Nomor  : Sprin.Gas/03.a/1/2021/Reskrim  tanggal  6  Januari  2021  dan  bukti  T-7  berupa  Surat  Perintah  Penyidikan  Nomor  : SP.Sidik/03/1/2021/Reskrim  tanggal  6  Januari  2021  yang  saling  berkaitan  maka  telah  diterbitkan  Surat  Perintah Penyidikan  atas  perkara  yang  dimaksud  yaitu  tanggal  6  Januari  2021  dengan  selanjutnya  pada  tanggal  yang  sama dikirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan Negeri Halmahera Utara sebagaimana bukti P-4 dan bukti T-8 berupa SPDP Nomor: SPDP/03/1/2021/Reskrim tanggal 6 Januari 2021 dan bukti T-22 berupa Buku  Ekspedisi  tanggal  6  Januari  2021  Nomor  252  kepada  Kejaksaan  Negeri  Halmahera  Utara  Nomor  253  kepada sdr.  Benyamin  Manumpil  Alias  Benni  atau  terlapor,  dan  nomo  255  kepada  sdr.  Kodrat  atau  korban/pelapor,  serta sesuai  pula  pada  bukti  T-24  berupa  Berita  Acara  Pemotretan  Nomor:  BA  POTRET/01/1/2021/Reskrim  tanggal  6 Januari 2021 yang menjelaskan mengenai penyerahan SPDP kepada terlapor;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Termohon  telah  mengeluarkan  Surat  Perintah Penyidikan  Nomor:  SP.Sidik/03/1/2021/Reskrim  tanggal  6  Januari  2021  yang  selanjutnya  pada  tanggal  yang  sama dikirimkan  SPDP  (Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan)  kepada  Kejaksaan  Negeri  Halmahera  Utara/Penuntut Umum,  kepada  sdr.  Benyamin  Manumpil  Alias  Benni/Terlapor  dan  kepada  sdr.  Kodrat  atau  korban/pelapor  yakni tanggal 6 Januari 2021;
Menimbang, bahwa dengan demikian  tindakan Termohon dalam pengiriman  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan  (SPDP)  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dengan demikian dalil Pemohon tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh Termohon tidak sah adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.

## Analisis Hukum Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob
Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan Praperadilan, dimana secara  normatif  Praperadilan  diartikan  sebagai  salah  satu  bentuk  upaya  hukum  yang  dilakukan  baik  oleh  Tersangka, Keluarganya,  Kuasa  Hukum,  maupun  dari  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  atas  perkara  yang  sedang  terjadi  dan dipandang menyalahi prosedur hukum.
Lazimnya  Praperadilan  dilakukan  untuk  menguji  apakah  standar  prosedur  terkait  upaya  paksa  (penangkapan, penahanan,  penggeledahan,  pemeriksaan  surat,  penyitaan  atau  penetapan  Tersangka)  dari  lembaga  penegak  hukum terutama Kepolisian sudah dilakukan sesuai hukum acara yang benar atau tidak.
Berdasarkan isi putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tob. yang  menjadi objek  dalam penelitian ini yakni adanya 2 (dua) orang Tersangka yang ditetapkan oleh Polres Halmahera Utara yakni Benyamin Manumpil dan Deklin  Manumpil  yang  oleh  Pemohon  Praperadilan  dinilai  tidak  sesuai  prosedur  hukum  acara  yang  berlaku.  Setelah membaca  secara  cermat  isi  pokok  permohonan  Pemohon  Praperadilan,  Pemohon  lebih  menitikberatkan  pada kurangnya alat bukti dalam menetapkan Benyamin Manumpil sebagai Tersangka pada perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 351 Jo. Pasal 55 KUHP; sehingga, Polres Halmahera Utara dinilai keliru dalam menetapkan Tersangka.
Sebelum  menganlisis  pertimbangan  Hakim  Praperadilan  dalam  Putusan  Praperadilan    Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tob., pertama-tama yang perlu dijelaskan adalah terkait jenis-jenis alat bukti dalam perkara pidana. Menurut  Pasal  184  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  alat  bukti  terdiri  dari  keterangan  saksi, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Selanjutnya  dalam  Pasal  183  KUHAP  disebutkan,  Hakim tidak  boleh  menjatuhkan  hukuman  bagi  seseorang  kecuali  dengan  sekurang-kurangnya  terdapat  2  (dua)  alat  bukti  ia memperoleh keyakinan bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwalah pelakunya.
Ernest  Sengi,  Benarkah  Praperadilan  Menguji  Aspek  Formil  (Analisis  Hukum  Penetapan  Tersangka  Dalam  Putusan  Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob)
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam bagianpertimbangan Hakim, bahwa Hakim Praperdilan menolak Permohonan  Praperdilan  Pemohon  untuk  seluruhnya  dengan  menyebut  bahwa  Polres  Halmahera  Utara  telah  tepat dalam menetapkan Benyamin Manumpil sebagai Tersangka dan tindakan lain yang menyertainya seperti SPDP serta penangkapan dan penahanan adalah sah.
Pada Permohonan Praperadilan tersebut, Pemohon meminta beberapa hal yang diuji dalam sidang Praperadilan yakni  pertama,  “ Termohon  tidak  cukup  bukti  menetapkan  Pemohon  sebagai  Tersangka ;  kedua, terkait  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP );  ketiga, tidak sahnya Penangkapan dan Penahanan ”. Namun dalam tulisan ini yang menjadi fokus kajian adalah terkait objek Praperadilan yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka.
Setelah mencermati isi Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tob. dan pertimbangan hukum Hakim, khusus pertimbangan hukum terkait SPDP dan Penangkapan serta Penahanan menurut Penulis sudah tepat dan sesuai norma hukum yang diatur; dalam arti bahwa sudah tepat pertimbangan hukum Hakim yang merujuk pada Perkap No. 6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana,  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Acara  Pidana  (UU  No.  8  Tahun 1981) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
Hal  yang  belum  tepat  dari  pertimbangan  hukum  Hakim  menurut  Penulis  adalah  terkait  alasan  Permohonan Praperadilan  pada  poin  1  (satu)  terkait  kecukupan  alat  bukti  dalam  menetapkan  seorang  menjadi  Tersangka  tidak dipertimbangkan Hakim. Seperti diketahui bahwa dalam perkara Praperadilan tersebut, walaupun hanya menguji soal aspek formil dalam penegakan hukum pidana, tetapi Hakim perlu cermat untuk mempertimbangkan soal keadilan bagi Tersangka karena jika salah dalam menetapkan Tersangka, sangat berpotensi salah dalam  penjatuhan hukuman nanti jika materi pokok perkaranya disidangkan.
Perlu diketahui bahwa dalam perkara Praperdilan tersebut, bukti yang diajukan Termohon yang mengarah pada dugaan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka, tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan Tersangka melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  dituduhkan.  Dari  aspek  alat  bukti  saksi,  tidak  ada  satupun  saksi  yang melihat korban dipukul oleh Tersangka, kecuali saksi korban sendiri dan hal ini tentu tidak memiliki nilai yang cukup dalam pembuktian. Dari aspek bukti surat, visum et repertum tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga hal  inipun  harus  dikesampingkan  karena  tidak  bernilai  sebagai  alat  bukti.  Atas  dasar  ini,  mestinya  dalil  Pemohon tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka haruslah diterima Hakim pemeriksa perkara Praperadilan.
Analisis  Penulis  tersebut  diperkuat  dengan  sampai  saat  ini  perkara  pidana  tersebut  masih  dalam  proses  dan belum  juga  lengkap  serta  dinaikan  ke  tahap  penuntutan.  Dalam  pelimpahan  berkas  perkara  tahap  1  (satu)  ke  Jaksa Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Halmahera  Utara,  Jaksa  Penuntut  Umum  selalu  mengembalikan  berkas perkara  dimaksud  (P-19)  dengan  petunjuk    untuk  dilengkapi;  dan  lebih  menguatkan  argumen  hukum  Penulis  yakni bahwa  P-19  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  petunjuknya  persis  sama  dengan  isi  dalil  Permohonan Praperadilan  Pemohon  bahwa  tidak  cukup  bukti  untuk  menetapkan  Benyamin  Manumpil  sebagai  Tersangka.  Atas dasar  itu,  hingga  saat  ini  Tersangka  sudah  dinyatakan  bebas  demi  hukum  karena  masa  penahanan  menurut  hukum sudah berakhir.
Dalam  perkara  pidana  tidak  mudah  menetapkan  seseorang  menjadi  Tersangka.  Selain  karena  perkara  pidana bertujuan  mencari  kebenaran  materil  dalam  arti  kebenaran  yang  hakiki,  penetapan  seseorang  menjadi  Tersangka berpotensi  melanggar  hak  asasi  seseorang  jika  kemudian  nantinya  yang  bersangkutan  bukanlah  pelaku  sebenarnya. Dengan  demikian,  penyidik  harus  punya  konstruksi  hukum  yang  matang  terkait  dengan  dugaan  tindak  pidana  yang hendak dituduhkan terhadap seseorang (calon Tersangka) dalam hal ini unsur kesalahan (schuld) dan sikap batin calon Tersangka diduga kuat memenuhi pertanggungjawaban pidana atas dugaan tindak pidana yang disangkakan.
Menurut  Pasal  1  angka  14  KUHAP, “Tersangka  adalah  seseorang  yang  karena  perbuatannya  atau kesalahannya  berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana” .  Dalam  KUHAP  tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “Bukti Permulaan”, namun dalam doktrin ilmu hukum lazimnya merujuk pada jenis-jenis alat bukti sebagaimana diuraikan dalam Pasal 184 KUHAP.
Adapun  syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  21/PUU-XII/2014,  tanggal  28  April  2015,  dimana  dalam  putusan  tersebut dijelaskan bahwa Penetapan Tersangka harus berdasarkan :
1) Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan
2) Disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Pasal 184 (1) KUHAP tersebut menguraikanalat bukti yang sah ialah:
1) Keterangan saksi.
2) Keterangan ahli.
3) Surat.
4) Petunjuk.
5) Keterangan terdakwa.
Lebih  lanjut,  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  21/PUU-XII/2014  tanggal  28  April  2015,  memberikan pengertian tentang “bukti  yang  cukup” yaitu  berdasarkan  dua  alat  bukti  ditambah  keyakinan  penyidik  yang  secara
Ernest  Sengi,  Benarkah  Praperadilan  Menguji  Aspek  Formil  (Analisis  Hukum  Penetapan  Tersangka  Dalam  Putusan  Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob)
objektif  (dapat  diuji  objektivitasnya) mendasarkan  kepada  dua  alat  bukti  tersebut  telah  terjadi  tindak  pidana  dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik  Indonesia menyatakan bahwa status  sebagai  tersangka  hanya  dapat  ditetapkan  oleh  penyidik  kepada  seseorang  setelah  hasil  penyidikan  yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti .
Penentuan  ada  tidaknya  tindak  pidana  dan  juga  pelaku  tindak  pidananya  ditentukan  oleh  bukti  yang  berhasil ditemukan  penyidik;  dengan  kata  lain  tidak  akan  ada  tindak  pidana  ditemukan  dan  juga  tidak  akan  ada  pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik gagal menemukan bukti yang dimaksud.
Seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  dalam  Pasal  1  angka  14  menentukan  bahwa  yang  dimaksud  dengan tersangka  adalah  seseorang  yang  karena  perbuatannya  atau  keadaannya  berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Dengan  demikian,  Penentuan  status  seseorang  menjadi  tersangka  oleh  penyidik  yang tidak didasarkan bukti, merupakan tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga  negara  berdasarkan  hukum  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1  ayat  3  UUD  1945,  selain  itu  juga bertentangan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  Bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yag sama di hadapan hukum.
Pada  saat  menetapkan  Pemohon  sebagai  tersangka  dugaan  tindak  pidana  pengeroyokan  dan  penganiayaan, Termohon tidak cermat dalam menyimpulkan bukti permulaan yang cukup. Seperti diketahui bahwa Termohon dalam perkara aquo menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan 2 orang saksi fakta dan 1 lembar visum et repertum Nomor VER/049/02999/2020, tertanggal 17 November 2020.
Menurut  Berita  Acara  Pemeriksaan  2  orang  yang  diperiksa  sebagai  saksi  tersebut,  keterangannya  bertolak belakang  atau  tidak  bersesuaian  satu  dengan  yang  lain.  Saksi  yang  satu  menyebut  ada  perbuatan  pidana  yang dilakukan  Pemohon  Tersangka  Benyamin  Manumpil,  sementara  saksi  yang  satu  menyebut  tidak  melihat  perbuatan pidana  yang  dilakukan  Pemohon  Benyamin  Manumpil  terhadap  korban/pelapor  dengan  demikian  keterangan  saksi- saksi  tersebut  tidak  memiliki  hubungan  satu  dengan  yang  lain  yang  membenarkan  adanya  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  Pemohon.  Tentang  hal  ini  Eddy  O.S.  Hiariej 10 dalam  bukunya  Teori  dan  Hukum  Pembuktian mengatakan bahwa tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
Selain  itu,  Pemohon  prinsipal  Benyamin  Manumpil  juga  diperiksa  oleh  Termohon  sebanyak  dua  kali pemeriksaan  dan  selama  itupun  Pemohon  Prinsipal  tetap  mengatakan  tidak  melakukan  tindak  pidana  seperti  yang dituduhkan  oleh  Termohon,  melainkan  yang  melakukan  tindak  pidana  (menampar)  korban/pelapor  adalah  seorang yang bernama Declin Manumpil yang saat ini juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon.
Terkait visum  et  repertum Nomor  VER/049/02999/2020,  tertanggal  17  November  2020  yang  dikeluarkan  dr. Indra  Kristianto,  patutlah  diragukan  kebenarannya.  Meskipun  hal  tersebut  merupakan  bagian  dari  bukti  surat,  tetapi visum  et  repertum merupakan  pendapat  yang  bernilai  sebagai  alat  bukti  yang  sah  jika  didukung  atau  bersesuaian dengan  alat  bukti  yang  lain . Isi visum  et  repertum Nomor  VER/049/02999/2020,  tertanggal  17  November  2020 menyimpulkan  terdapat  benjolan  di  bagian  kepala  sebelah  kiri  korban.  Hal  demikian  bertolak  belakang  dengan  alat bukti  saksi.  Menurut  keterangan  beberapa  saksi,  Pemohon  Tersangka  Benyamin  Manumpil  tidak  memukul korban/pelapor; yang memukul (hanya menampar) adalah saudara Declin Manumpil yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka dan saat menampar tersebut, korban menangkis dengan tangan dan langsung korban melarikan diri dengan sepeda motor. Dengan demikian alat bukti visum et repertum Nomor VER/049/02999/2020, tertanggal 17 November 2020  patulah  dikesampingkan.  Tentang  hal  ini  Eddy  O.S.  Hiariej 11 dalam  bukunya  Teori  dan  Hukum  Pembuktian menyebutnya  dengan corroboarting  evidence ,  artinya  alat  bukti  yang  satu  dianggap  sah  sebagai  alat  bukti  jika memenuhi  syarat  pertama relevan ;  kedua  dapat  diterima  ( admissible ).  Dengan  demikian,  “bukti  permulaan  yang cukup” yang dalam doktrin mengarah pada 2 alat bukti yang sah tidak selalu didasarkan pada aspek kuantitas/jumlah alat bukti tetapi kualitas dari alat bukti tersebut.
Bahwa dengan merujuk pada pengertian “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana dalam doktrin mengarah pada 2 alat bukti yang sah, dimana dalam perkara aquo Termohon hanya memiliki 2 saksi fakta yang keterangannya pun bertolak belakang satu dengan yang lain ditambah visum et repertum , maka Termohon tidak memiliki bukti yang cukup  untuk  menetapkan  Pemohon  Banyamin  Manumpil  sebagai  tersangka  dalam  perkara  dugaan  tindak  pidana pengeroyokan  atau  penganiayaan;  dengan  demikian  mestinya  Hakim  Praperadilan  dalam  memeriksa  perkara Praperadilan  yang  objeknya  berkaitan  dengan  Sah  Tidaknya  Penetapan  Tersangka,  Hakim  tidak  boleh  terjebak  pada pemeriksaan  formalitas  belaka  tetapi  lebih  luas  mempertimbangkan  terkait  keterpenuhan  alat  bukti  sebagaimana dimaksud dalam  undang-undang  yang  sebetulnya sudah  sedikit menyentuh aspek materil.  Namun, demi menemukan kebenaran seharusnya Hakim dapat memeriksanya. Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob merupakan salah satu bukti dimana dengan tidak dipertimbangkannya keterpenuhan alat bukti dalam menetapkan seorang menjadi
10 Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian , (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 105.
11 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit. hal. 10.
Ernest  Sengi,  Benarkah  Praperadilan  Menguji  Aspek  Formil  (Analisis  Hukum  Penetapan  Tersangka  Dalam  Putusan  Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob)
Tersangka menyebabkan  Permohonan Praperadilan di satu sisi ditolak tetapi di lain sisi, perkara dimaksud pun tidak dapat disidangkan karena terjadi Prapenuntutan (P-19) yang terus-menerus dengan alasan atau petunjuk alat-alat bukti tidak cukup. Berkaitan dengan hal tersebut, Muntaha 12 mengemukakan bahwa Praperadilan tidak harus selalu dimaknai secara  dogmatik  sebagai  perintah  mengikuti  bunyi  dari  suatu  undang-undang,  tetapi  lebih  dari  itu  harus memperhatikan  fakta-fakta  sosial  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat,  sebab  kepastian  hukum  tidak  selalu mencerminkan  keadilan,  keadilan  yang  dikehendaki  tidak  sekedar  dalam  konseptual,  melainkan  harus  menyentuh perasaan bagi setiap orang pencari keadilan atau keadilan yang bersifat substantif.

## SIMPULAN
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  pada  bagian  pembahasan,kesimpulan  yang  dapat  diambil pertama , Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tob. khususnya terkait dalil Permohonan Pemohon  Praperadilan  tentang Penetapan  Tersangka tidak  tepat  karena  selain  tidak  dipertimbangkan  Hakim  secara detail terkait keterpenuhan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dalil tersebut menjadi P-19 oleh Jaksa  Penuntut  Umum  terus-menerus  sampai  Tersangka  dibebaskan  demi  hukum. Kedua ,  meskipun  Praperadilan hanyalah  menguji  aspek  formil  dalam  penegakan  hukum  pidana,  kesalahan  dalam  menjatuhkan  putusan  sangat berdampak baik bagi Tersangka maupun bagi masyarakat umum. Hal ini dikarenakan aspek formil sangat menentukan pemeriksaan  lanjutan  atau  pemeriksaan  materi  pokok  perkara;  dan  jika  kesalahan  sudah  terjadi  pada  aspek  formil maka aspek materil juga berpotensi terjadi kesalahan dan berujung pada kesalahan dalam menghukum seseorang; jika hal ini terjadi, maka praktik hukum di Indonesia akan mengalami kemunduran terutama dari aspek kepercayaan publik terhadap  lembaga  penegak  hukum.  Dengan  demikian,  Hakim  pemeriksa  perkara  Praperadilan  terutama  terkait  objek Praperadilan yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka , mestinya tidak bersifat kaku yang hanya mengedepankan aspek  formil  melainkan  juga  memeriksa  aspek  materil  terutama  terkait  keterpenuhan  alat-alat  bukti  dalam  bingkai aspek  formil;  hal  demikian  selain  sesuai  dengan  maksud  pemeriksaan  objek  Praperadilan  tersebut,  juga  menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan , Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali . Edisi Kedua . Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Hiariej, Eddy O.S. Teori dan Hukum Pembuktian . Jakarta: Erlangga, 2012. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2005. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Edisi Revisi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Muhammad Rizki, Gerry. KUHP dan KUHAP . Jakarta: Permata Press, 2008. Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2012.
Stahl, Freidrich Julius. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Rajawali Pers, 2008. Witanto,  D.Y. Hukum  Acara  Praperadilan,  Dalam  Teori  dan  Praktek,  Mengurai  Konflik  Norma  dan  Kekeliruan dalam Praktek Penanganan Perkara Praperadilan .Depok:  Imaji Cipta Karya, 2019.

## Jurnal
Muntaha.“Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum , Volume 29, Nomor 3, (Oktober 2017) : 468.
Sumadi,  Rusman.“Praperadilan  Sebagai  Sarana  Kontrol  Dalam  Melindungi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Tersangka”,
Jurnal Hukum Sasana , Volume 7, Nomor 1, (Juni 2021) : 150. Wulandari, S. “Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana”, Jurnal Untag , Volume 4, Nomor 3, (November 2015) : 3.

## Putusan Pengadilan dan Dukumen Lain
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2016 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob Dokumen Prapenuntutan (P-19) Nomor B-124/Q.2.12/Eoh.1/02/2021
12 Muntaha, “Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 29, No. 3, (Oktober 2017) : 468.