## PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMBIAYAAN ONLINE TANPA ANGGUNAN DI KOTA MEDAN
Oleh:

## Monang 1)
Ardiansyah Bangun 2)
Ria Sintha Devi 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
monang@gmail.com 1) ardiansyahbangun@gmail.com 2)
kokriasintha@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The goal of national development  is the creation of a just and prosperous society based on economic  democracy  by  developing  an  equitable  economic  system.  To  ensure  the continuation of economic democracy, all the potential, initiatives, and creative power of the people  must  be  mobilized,  the  formulation  of  this  research  problem  is:  How  isthe    legal regulation of  Online Loans / Fintech in Indonesia, What is the form of legal protection for people who use Online Loan services / Fintech, What are the advantages and disadvantages of using  Online Loans / fintech. The type of research carried out in the preparation of this thesis  is  normative  juridical  research.  Normative  juridical  research  is  research  focused  on examining the application of positive legal methods or norms. The data sources used in this study  are  secondary  data  in the form  of primary  legal  materials,  secondary  legal  materials and tertiary legal materials. The   conclusion in this  study is that the Legal   Regulation  of Online Loans / Fintech in Indonesia refers to Law Number 21 of 2011 (Law on the Financial Services  Authority)  Legal  protection arrangements already exist in  Article 38 and Article 39 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions state that everyone can file a lawsuit against the party who organizes the Electronic System and/or uses Information  Technology  that  causes  losses,  Advantages  and  Disadvantages  of  using  Online Loans / Fintech Advantages of using Loans  Online / Fintech, Disadvantages of using Online Loans  /  Fintech:    Daily  interest  system,   Loan  ceiling is  not  too  large,  Short  tenor,  Not  all online  loans are directly liquid trusted.
Keywords : Consumer Protection, Financing, Grace

## ABSTRAK
Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan  Makmur berdasarkan demokrasi  ekonomi  dengan  mengembangkan  system  ekonomi  yang  berkeadilan.  Untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasikan rumusan masalah penelitian ini adalah:  Bagaimana pengaturan hokum  Pinjaman  Online  / Fintech di  Indonesia,  Bagaimana  bentuk  perlindungan  hokum terhadap  masyarakat  yang  menggunakan  jasa  Pinjaman  Online  / Fintech ,  Apa  keuntungan dan kerugian menggunakan Pinjaman Online / fintech. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaedah-kaedah  atau  norma-norma hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer,
bahan hukum
sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  Pengaturan  Hukum Pinjaman  Online  /  Fintech  di  Indonesia  mengacu  pada  Undang  –  UndangNomor  21  Tahun 2011 (Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan)Pengaturan perlindungan Hukum sudah ada pada  Pasal  38  dan  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  menyatakan  setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian, Keuntungan dan Kerugian menggunakan Pinjaman Online / Fintech Keuntungan  menggunakan  Pinjaman  Online  /  Fintech,    Kerugian  menggunakan  Pinjaman Online/Fintech  :  Sistem  bunga  harian,  Plafon  pinjaman  tidak  terlalu  besar  ,  Masa  tenor singkat, Tidak semua pinjaman online langsung cair terpercaya.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pembiayaan, Anggunan

## 1. PENDAHULUAN
Di  era  zaman  saat  ini,  dengan semakin  meningkatnya  kebutuhan  hidup serta  gaya  hidup  masyarakat  dengan terpengaruh  oleh  kecanggihan  tekhnologi yang  semakin  maju.  Banyak  masyarakat yang membutuhkan modal untuk digunakan untuk mengembangkan usahanya. Ternyata situasi  ini  dimanfaatkan  oleh  para  investor –  investor  dengan  kecanggihan  tekhnologi yang  semakin  berkembang.  Para  investor- investor tersebut memberikan kredit kepada masyarakat  dengan  tanpa  agunan  dan pengajuannya,  pencairannya,  penagihan serta pembayarannya menggunakan tekhnologi yang ada pada saat ini.
Dengan semakin
majunya perkembangan teknologi informasi, masyarakat  dapat  semakin  mudah  untuk berinvestasi  secara online .  Ini  ditandai dengan  bermunculannya platform investasi dan  pinjaman  berbasis  digital  yang  dapat diakses  melalui website ataupun  aplikasi berbasis  telepon  seluler.  Kemunculan platform investasi  dan  pinjaman  berbasis digital  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah Financial Technology atau Fintech , disambut  baik  oleh  masyarakat  yang selama  ini  ingin  berinvestasi  akan  tetapi terkendala  dengan  prosedur  yang  rumit, terkendala  oleh  waktu  dan  tempat  maupun masih  bingung  untuk  menginvestasikan uangnya  dalam  bentuk  apa.  Salah  satu kemudahan yang ditawarkan oleh pembiayaan online ( Fintech) adalah kemudahan  akses  melalui smartphone . Fintech menawarkan  berbagai  bentuk
investasi kepada masyarakat berupa trading valuta  asing,  trading  komoditi,  jual  beli surat berharga, investasi modal pembangunan  properti,  kredit  online,  uang digital, dan bahkan pinjaman tunai online.
Saat ini jumlah Pembiayaan Online (Fintech) terus  bertambah.  Dari  149 Pembiayaan Online ( Fintech) yang terdaftar, hanya 37 saja Pembiayaan Online ( Fintech) yang  memiliki  izin.  Selain  itu masih  ada  206 Fintech ilegal  yang  ditutup oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  karena ke  206 Fintech tersebut  tidak  terdaftar  dan tidak  memiliki  izin.  Keberadaan Fintech sebagai Platform investasi  masyarakat  dan sarana  untuk  mendapatkan  keuntungan haruslah diawasi dan dikawal dengan ketat, karena apabila terjadi  suatu  hal  yang  dapat merugikan  masyarakat  (seperti  misalnya investasi  bodong),  maka  itu  akan  menjadi tanggungjawab negara untuk menyelesaikannya  sebagaimana  amanat dari cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dituangkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
Oleh  karena  itu  pemerintah  melalui OJK  dan  lembaga-lembaga  negara  lain yang  terkait  dengan  fungsi  pengawasan keuangan  dan  teknologi  informatika  serta institusi  penegak  hukum  harus  terus menyelenggarakan kegiatan kontrol,
pengawasan dan pengendalian fintechiilegal yang  berpotensi  merugikan masyarakat.  Baik  itu  kerugian  yang dikarenakan investasi bodong, bunga
pinjaman  yang  tinggi,  klausula  baku  yang bersifat  jebakan  yang  merugikan, money game yang  terjadi  karena  iming-iming keuntungan ataupun jebakan skema Ponzi.
Di  era  saat  ini,  di  negara  Indonesia, penyalur  fasilitas  kredit  tersebut  tidak  lagi semata-mata  yang  menyalurkannya  adalah perbankan. Namun sudah ada  yang dilakukan oleh suatu Lembaga Non-Bankya itu  pembiayaan  online  berbasis  tekhnologi yang istilahnya dikenal di tengah masyarakat  dengan  sebutan  pinjaman berbasis  online  ( Fintech ).Saat  ini  sudah banyak  masyarakat  yang  menggunakan layanan pembiayaan online tersebut, namun hingga  saat  penulis  melakukan  penulisan ini  belum  ada  suatu  aturan  khusus  atau perundang-undangan khusus yang dibuatkan oleh pemerintah untuk pembiayaan online tersebut.
Sebagai  salah  satu  bentuk  penerapan teknologi  informasi  di  bidang  keuangan. Fintech memiliki  fungsi  beragam,  yang diyakini  mampu  dengan  cepat  berkembang secara  cepat.  Saat  ini fintech mampu melayani electronic money, virtual account, agregator,  lending,  crowdfunding  dan transaksi  keuangan  online  lainnya.  Adapun fintech yang  telah  beroperasi,  sebagian  ada yang  didirikan  oleh  perusahaan  berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup. Namun  perkembangan fintech di  Indonesia tetap  berada  dalam  pengawasan  Bank Indonesia (BI).
Pada  september  2019,  tercatat  ada 127 fintech P2P lending (pinjaman online/pinjol)  yang  terdaftar  di  Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah fintech yang tidak  terdaftar  pun  tumbuh  lebih  subur, hingga  September  ini,  setidaknya  terdapat 1.477  pinjaman  online  yang  ditutup  oleh (SWI).
Berdasarkan  data  yang  dikutip  dari pernyataan Kepala Humas Asosiasi Fintech Pendanaan  Bersama  Indonesia  (AFPI) mengamini  adanya  peningkatan  TWP industry  dampak  lebih  lanjut  dari  pandemi Covid-19. Tercatat sejak pandemi, kenaikan TWP begitu signifikan dari posisi
Desember 2019 pada 3,65 persen dan April 2019  di  1,63  persen.  Kredit  macet pengembalian  pinjaman  di  atas  90  hari (TWP  90)  layanan  teknologi  finansial pembiayaan atau fintech lending cenderung meningkatkan di masa pandemi ini.
Hal  yang  senada  juga  disampaikan oleh  Kuseryansyah  selaku  Ketua  Harian Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama Indonesia  (AFPI)  bahwa  Tumpukan  kredit macet  mulai  menggayuti  industry  kredit online  per  Maret  2020.  Statistik  fintech peer-to-peer (P2P lending) atau tekfin yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan mencatatkan  tingkat  kredit  macet  atau  non performing  loan  (dalam  masa  pandemi virus  corona  ini  telah  menyentuh  4,22 persen  per  Maret  2020.  Jumlah  ini  hamper menyentuh  batas  maksimal  yang  diizinkan yakni  5  persen.  Catatan  NPL  industri fintech  P2P  lending  pada  2020  bahkan menjadi  yang  tertinggi  sejak  Januari  2018. Pada tahun lalu rekor kredit macet tertinggi terjadi  pada  Desember  2019  sebesar  3,65 persen.  Sementara  jika  dirunut  lebih kebelakang,  NPL  tertinggi  tercatat  terjadi pada Agustus 2018 sebesar 1,89 persen.
Tidak  hanya  lembaga-lembaga  non Bank  yang  memberikan  pinjaman  online, bank-bank  Pemerintah  juga  memberikan penawaran  pinjaman  online  tanpa  agunan diantaranya  Bank  Mandiri,  Bank  Standard Chartered Bank, dan  ANZ.
Pinjaman  online  tanpa  cagunan  yang diberikan oleh Lembaga pembiayaan dengan  proses  dan  prosedur  mudah  adalah daya  Tarik  dari  produk  pinjaman  online tanpa  agunan  tersebut  kepada  masyarakat. Proses  dari  pinjaman  online  saat  ini  hanya dibutuhkan  dengan  sebatas  mendownload aplikasi atau mengakses website perusahaan,  maka  akan  ditampilkan  syarat dan prosedur yang berlaku, dan masyarakat harus  jeli  dalam  membaca  prosedur  yang disebutkan, karena dalam realitasnya banyak  masyarakat  yang  terjebak  dengan informasi yang diberikan di depan.
semua data peminjam sehingga terjadi  resiko  tinggi  data  pribadi  atas pinjaman yang disalah gunakan. Penagihan
yang  dilakukan  melalui  kontak  konsumen secara  paksa  meminta  konsumen  untuk membayarnya  bahkan  sampai  meneror peminjam  dan  masyarakat  di  sekitarnya. Calon  peminjam  terpaksa  menerima  apa saja  yang  ingin  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan. Melihat maraknya kasus pinjaman online yang  terjadi  saat  ini banyak korban yang melakukan pengaduan dan membuat laporannya kepada aparat dan OJK.
Penggunaan  jasa  pinjaman  online atau  financial  technology  ( fintech ) peer  to peer  lending semakin  masif  saat  ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi  salah  satu  kelebihan  layanan  jasa keuangan  ini  dibandingkan  perbankan. Dalam  hitungan  hari,  pinjaman  dapat langsung  dicairkan  tanpa  perlu  repot-repot mendatangi bank. Sayangnya, perkembangan  industri fintech ini  juga lekat dengan stigma negatif dari masyakarat  khususnya  dalam  penagihan. Publik  sering  mengeluhkan  mekanisme penagihan perusahaan fintech secara intimidatif  hingga  mengandung  pelecehan seksual. Besarnya jumlah pengaduan masyakarat  tersebut  terlihat  dari  publikasi yang pernah disampaikan Lembaga Bantuan  Hukum  (LBH)  Jakarta  dan Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI).
Berikut  beberapa  kasus  pinjaman online yang terjadi di Indonesia yaitu:
1. Kasus  yang  terjadi  dengan  mengutip dari  laman Kompas.com ,  adalah  YI (51)  yang  merupakan  seorang  warga asal  Solo  Jawa  Tengah.  Dia  diteror oleh  pinjaman  online  dimana  foto- fotonya disebar di media sosial dengan bertuliskan  “siap  digilir”.  Usut  demi usut,  yang  membuat  pihak  pinjol berani  melakukan  hal  tersebut  karena YI  telat  membayar  pinjaman  selama dua  hari.  Padahal  menurut  kesaksian YI,  ia  hanya  mendapatkan  uang sebesar  Rp.680  ribu  dari  pengajuan semulanya, yakni Rp.1 juta. Sedangkan pihak  pinjaman  online  itu  meminta Rp.1.054.000 sebagai bentuk
pengembalian  pinjaman  dalam  jangka waktu  seminggu.  Nah  kalau  contoh kasus  pinjaman  online  yang  satu  ini bisa  dibilang  tragis.  Betapa  tidak, berdasarkan  informasi  yang  CekAja himpun  dari  laman Pikiran  Rakyat , pada  Februari  2019  lalu  telah  terjadi kasus  gantung  diri  seorang  supir  taksi di  kamar  indekosnya.  Hal  itu  karena dia terjebak oleh pinjaman online abal- abal. Pihak polisi mengetahuinya sebab supir  taksi  tersebut  menuliskan  sebuah surat yang berisi bahwa ia terlilit utang dan  terus  dikejar  oleh  rentenir  online. Bahkan,  dalam  suratnya  juga,  terdapat pesan  untuk  sanak  keluarga  agar  tak perlu  membayarkan  utangnya  dan meminta pihak OJK untuk memberantas  pinjol  ilegal  tersebut. Gimana  sih  rasanya  berhutang  namun yang  ditagih  enggak  cuma  ke  kamu saja?  Ya,  ini  adalah  salah  satu gambaran  dari  contoh  kasus  pinjaman online  yang  masih  marak  terjadi  lho. Beberapa pinjaman online ilegal masih memberlakukan  hal  ini,  yang  mana saat  debitur  tak  mampu  membayarkan hutangnya,  pihak  pinjaman  juga  akan melibatkan orang lain yang kemungkinan masih merupakan kerabat  terdekat.  Jangankan  kerabat, bahkan  ada  saja  oknum  pinjol  yang langsung melibatkan atasan dari debitur  tersebut,  sehingga  ia  pun dipecat dari pekerjaannya.
2. Kasus  yang dialami Eni dan Sandi yang terjerat  pinjaman  online  tanpa  agunan. Informasi ini didapat
dari
www.cnnindonesia.com bahwa Eny memenuhivkebutuhannya menggun akan pinjaman penyedia pinjaman online .   Ia meminjam  Rp.1  juta.  Tapi yang  utuh  ia  terima  hanya  Rp.800ribu. Bunga  yang  harus  Eny bayar  atas pinjamannya  itu  mencapai  Rp.500 ribu atau  lebih  dari  50  persen  dari  uang yang  dia  pinjam.  Malang  tak  dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Eni kesulitan  membayar  pinjamannya. Kesulitan  Eni  bertambah  ketika  ia  tidak
lagi  bekerja  sebagi cleaning  service membuatnya  kesulitan  mengembalikan pinjaman.  Ia  juga  masih  kesulitan mendapat kerjaan. Jangankan membayar utang,  menjaga  dapur  tetap  mengepul saja ia sudah kembang kempis. Akibatnya,  Eny terus  dikejar  penagih utang alias debt collector . Tak hanya itu, Eny juga  dipermalukan  habis- habisan. Debt collector yang mengejarnya  menyebarkan  informasi utang serta fotonya ke seluruh kontak di ponselnya.  Tak  berhenti  di  situ,  para penagih  tersebut  pun  terus  menghujani Eny dengan teror dan ancaman.
Tumbuh  pesatnya  industri fintech di tengah  masyarakat  membuat  OJK  kembali membuat aturan untuk memberikan perlindungan  konsumen,  oleh  sebab  itu pada tahun 2018 OJK kembali mengeluarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018
tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disingkat POJK  No.13).  Ini  merupakan  peraturan yang  dapat  dijadikan  dasar  terhadap pengawasan  dan  pengaturan  mengenai fintech. Perbedaan terhadap kedua peraturan  tersebut  adalah  POJK  No.77 merupakan  kerangka  hukum  yang  lebih spesifik  mengatur  mengenai  jenis fintech P2P Lending, sedangkan  POJK  No.13 mengatur  mengenai  startup  teknologi keuangan  dengan  inovasi  bisnis  baru  yang belum  diatur  oleh  pengaturan  sebelumya. Diharapkan  dengan  adanya  peraturan tersebut,  kepentingan  konsumen  terhadap keamanan  dana  dan  data  maupun  stabilitas sistem keuangan akan terlindungi.
Namun,  adanya  kedua  pengaturan yang  telah  dikeluarkan  oleh  OJK  ternyata tidak cukup untuk menghalangi munculnya layanan  pinjaman  online  yang  tidak terdaftar  pada  OJK  hingga  sekarang. Sejumlah pinjaman online ilegal atau tanpa izin bermunculan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan pinjaman  online  yang  ilegalpun  banyak ditemukan terjadi, sehingga dengan adanya
pelanggaran tersebut tentunya akan merugikan masyarakat selaku pihak konsumen  yang  menggunakan  layanan fintech P2P Lending untuk  peminjaman uang  secara  online.ada  beberapa  rumusan masalah penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaturan hukum Pinjaman Online / Fintech di
Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum  terhadap  masyarakat  yang menggunakan  jasa  Pinjaman  Online  /
Fintech ?
3. Apa keuntungan dan kerugian menggunakan Pinjaman  Online  / fintech?
Hukum  perlindungan  konsumen  di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Perkembangan teknologi informasi tidak hanya  merubah  gaya  hidup  masyarakat secara social bahkan mempengaruhi perilaku ekonomi. Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia  (APJII)  tahun  2016,  jumlah pengguna  internet  di  Indonesia  mencapai 51,8  %  (132,7  juta  orang  )dari  total populasi  penduduk  Indonesia  256,2  juta orang. Artinya lebih dari setengah masyarakat  di  Indonesia  menggunakan internet, dimana mayoritas pengguna internet  65  %  berada  di  pulau  Jawa. Komposisi  pengguna  internet  di  Indonesia di  dominasi  usia  produktif  yaitu  29,2  % (usia  35-44),  24,4  %  (usia  25-34%)  dan 18,4% (usia 10-24) sedangkan sisanya usia manula. Berdasarkan pekerjaan hasil survey  menunjukan  62  %  (82,2  juta) pengguna internet adalah pekerja / wiraswasta. Sedangkan Teknis pembayaran transaksi  online  36,7%  masih  via  atm  dan frekuensi  transaksi  online  masih  rendah 34,8%  pada  kategori  Lebih  dari  1  bulan sekali.
Seiring berkembangnya tehnologi
informasi, semakin banyak masyarakat
Menggunakan teknologi pada sector finansial  yaitu  melakukan  transaksi  online. Walau  hanya  bermula  pada  akses  transfer
uang  dan  menabung,  kemudian  hadirnya online  shop  (  62  %  (82,2  juta)  pengguna internet  adalah  Online  shop:  APJII,  2016) masyarakat  mulai  menyadari  teknologi finansial  dapat  mendukung  kebutuhan pembayaran  maupun  pembelian  secara online.  Di  sisi  lain  para  pelaku  bisnis melihat hal ini sebagai suatu peluang pasar sehingga hadir perusahaan–perusahan finansial tehnologi.
Lahirnya  Asosiasi  Fintech  Indonesia (AFI)  sejak  September  2015,  semakin memperkuat eksistensi dan peran Fintech di Indonesia.  Asosiasi  ini  bertujuan  untuk menyediakan partner bisnis  yang tepercaya dan  dapat  diandalkan  untuk  membangun ekosistem fintech di Indonesia yang berasal dari  perusahaan  -perusahaan  Indonesia  dan untuk  Indonesia  sendiri.  Jumlah  pengguna fintech  140  dan  yang  terdaftar  menjadi anggota  AFI  hanya  55,  sedangkan  yang memiliki  ijin  di  OJK  baru  sepertiganya (akhir 2016).
Perkembangan  pengguna  Fintech  ini juga  terus  berkembang,  dari  awalnya  7% pada  tahun  2006  -2007  menjadi  78%  pada pertengahan  tahun  2017  ini.  Jumlah pengguna tercatat per tengahan 2017 adalah sebanyak  140  perusahaan.  Dilansir  dari Kontan.co.id,  Senin  (28/8/17),  Deputi Gubernur  Senior  BI,  Mirza  Adityaswara, mengatakan  berdasarkan  data  Statistika, total  nilai  transaksi  Financial  Technology (Fintech) di Indonesia tahun lalu diperkirakan  mencapai  US$15,02  miliar (Rp202,77  triliun).  Jumlah  itu  tumbuh 24,6%  dari  tahun  sebelumnya.  Pada  2017, total  nilaitransaksi  di  pasar Fintech diproyeksikan  mencapai  US$18,65  miliar (Rp 251,775 triliun).
perkembangan Fintech dari sisi
Perusahaan  Fintech/  start  up  di  Indonesia semakin  kuat  karena  didukung  dengan kondisi sebagai berikut :
1. Pangsa  pasar  Penduduk  Indonesia yang besar dengan tingkat pengguna internet yang tinggi,
2. Masih  banyak  masyarakat  yang belum  mendapatkan  akses  industry keuangan,  sehingga  memberikan
ruang  perusahaan  Fintech/start  up untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini disebabkan keterbatasan  perbankan  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  3  T (Terdepan, Terluar, Terpencil),
3. Masyarakat  memerlukan  alternative pendanaan selain jasa  industry tradisional / perbankan,
4. perusahaan  Fintech  /  start  up  Lebih hemat  biaya  operasional  dan  biaya pemasaran ,karena transaksi dilakukan secara online,
5. Kemudahan  dalam  memanfaatkan akses  data  layanan  dan  kemudahan untuk  melakukan  transaksi  kapan saja  dan  di  mana  saja,  termasuk aplikasi layanan 24 jam.

## 3. METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan dalam  penyusunan  Penelitian  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan kaedah-kaedah  atau  norma-norma  hukum positif.
2. Jenis data dan Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif  artinya  mempunyai otoritas.  Bahan  hukum  primer terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan
yang diurut berdasarkan hierarki Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata, Undang-undang Hukum Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang- undang  Nomor.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keungan Nomor.  77  tahun  2016  Tentang
Layanan Pinjam
Meminjam
Uang Berbasis Tekhnologi.
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan  hukum  yang  terdiri  atas buku-buku  teks  yang  ditulis  oleh ahli  hukum  yang  berpengaruh, jurnal-jurnal  hukum,  pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi,  dan  hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan  dengan  Perasuransian di Indonesia.
c. Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  adalah bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk  atau  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder  berupa  kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.
3.Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Penelitian Kepustakaan ( Library Reseaarch ).
4. Analisis Data
Keseluruhan  data  dalam  penelitian  ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif  ini  akan  dikemukakan  dalam bentuk  uraian  yang  sistematis  dengan menjelaskan  hubungan  antara  berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan  diolah,  kemudian  dianalisa  secara deskriptif  sehingga  selain  menggambarkan dan  mengungkapkan,  diharapkan  akan memberikan  solusi  atas  permasalahan dalam penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
2. Dasar Hukum Implementasi Pembiayaan Online (Fintech) di Indonesia Finansial  mempunyai  peran  yang
penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi  suatu  negara,  salah  satunya dengan  munculnya fintech .  Perkembangan industri fintech di  Indonesia  berkembang pesat  dan  semakin  dirasakan  oleh  para konsultan  hukum  di  pasar  modal  dan
keuangan.  Abadi  Abi  Tisnadisastra  selaku partner firma  hukum  AKSET  (Arfidea Kadri  Sahetapy  –  Engel  Tisnadisastra) berpendapat  bahwa fintech yang  dimaksud pada  masa  kini  telah  mengembangkan berbagai  produk  yang  serupa  perbankan dan  jasa  keuangan  lainnya  yang  lebih efisien  sehingga  menghasilkan  industri tersendiri yang produknya beririsan dengan komoditas  berbagai  lembaga  keuangan konvensional.  Teknologi  semakin  hari semakin  maju,  sehingga  aspek  hukum untuk fintech terus  berkembang  dan berbagai  regulasi  saat  ini  tidak  dapat menampung  kondisi  saat  ini.  Abadi  Abi Tisnadisastra mengemukakan bahwa fenomena  ini  pun  terjadi  pada  berbagai sistem  hukum  didunia.  Investor  yang menyuntikkan  dana  untuk  industri fintech yang  terdiri  dari  berbagai  startup  dalam tahap perkembangan menginginkan jaminan  hukum  bahwa  industri  ini  legal berdasarkan  regulasi  terkait.  Dan  berbagai produk fintech membutuhkan  pengakuan dari regulator untuk mendapatkan kepercayaan  dai  pengguna fintech dalam hal perlindungan konsumen.
Maria  Herminia  Sagrado  selaku partner dari  firma  hukum  Makarim  &  Taira  S. mengatakan  bahwa  di  Indonesia  saat mempunyai  dua  lembaga  yang  berwenang mengatur fintech yaitu Bank Indonesia (BI) dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan sejauh  ini  baru  BI  yang  secara  khusus menerbitkan berbagai peraturan soal penyelenggaraan
fintech . Berikut
pengaturan fintech di Indonesia:
1. Peraturan  Bank  Indonesia  No.
18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan
Pemrosesan Transaksi Pembayaran. 2. Peraturan  Bank  Indonesia  No.
19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Pada  peraturan  ini,  BI  menegaskan definisi  yang  digunakan  mengenai fintech , kategori,  dan  kriteria.Definisi  Teknologi Finansial  / Fintech Pasal  1:  Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi
dalam  sistem  keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis  baru serta  dapat berdampak  pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan,  dan/atau  efisiensi,  kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.  Kategori  Penyelenggaraan Teknologi Finansial / Fintech Pasal 3 ayat 1 :
1. Sistem pembayaran;
2. Pendukung pasar;
3. Manajemen  investasi  dan  manajemen risiko;
4. Pinjaman,  pembiayaan,  dan  penyediaan modal; dan
5. Jasa finansial lainnya. Kriteria Teknologi Finansial / Fintech
Pasal 3 ayat 2:
1. Bersifat inovatif;
2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi,  dan  /  atau  model  bisnis finansial yang telah eksis;
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
4. Dapat digunakan secara luas; dan
5. Kriteria  lain  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia.
3. Peraturan
Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017
tentang  Ruang  Uji  Coba  Terbatas (Regulatory  Sandbox)  Teknologi Finansial.  Peraturan  ini  mengatur berbagai  hal  seperti  tata  cara pendaftaran  dan  regulasi  uji  coba produk  dan  layanan  yang  lebih rinci.
4. Peraturan otoritas jasa keuangan NO.77/POJK.01/2016
tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi. M. Ajisatria Suleiman selaku Direktur Eksekutif Kebijakan Publik Asosiasi Fintech Indonesia  menilai,  sejauh ini sebenarnya sudah ada enam kegiatan fintech yang  diatur  dalam  rezim sistem  pembayaran  dan  sistem  jasa keuangan di Indonesia sebagai berikut:
1. E-Money:
Dasar hukum:
1. PBI No.11/12/PBI/2009 jo.
2. PBI No.16/8/PBI/2014 jo.
3. PBI  No.18/17/PBI/2016  tentang Uang Elektronik ( Electronic Money )
Penjelasan: Uang Elektronik ( Electronic Money )  adalah  alat  pembayaran  yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang yang  disetor  terlebih  dahulu  oleh pemegang kepada penerbit;
b. Nilai uang disimpan secara elektronik  dalam  suatu  media seperti server atau chip ; c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang  bukan  merupakan  penerbit uang elektronik tersebut; dan
d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh  pemegang  dan  dikelola  oleh penerbit bukan merupakan simpanan  sebagaimana  dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. 2. E-Wallet:
Dasar hukum: PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi Pembayaran. Penjelasan: Dompet
Elektronik
( Electronic  Wallet )  yang  selanjutnya disebut Dompet Elektronik adalah layanan  elektronik  untuk  menyimpan data  instrument  pembayaran  antara  lain alat  pembayaran  dengan  menggunakan kartu  dan/atau  uang  elektronik,  yang dapat  juga  menampung  dana,  untuk melakukan pembayaran.
3. Payment Gateway:
Dasar hukum: PBI No.18/40/PBI/2016
tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Penjelasan:  Payment  Gateway  adalah layanan elektronik
yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan  menggunakan  kartu,  uang elektronik, dan/atau Proprietary Channel .
4. Peer to Peer (P2P) Lending: Dasar hukum:
POJK  No.77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penejelasan:
Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  adalah penyelenggaraan
layanan jasa
keuangan untuk mempertemukan pemberi  pinjaman  dengan  penerima pinjaman  dalam  rangka  melakukan perjanjian  pinjam  meminjam  dalam mata  uang  rupiah  secara  langsung melalui  system  elektronik  dengan menggunakan jaringan internet.
5. Marketplace Reksadana
Dasar hukum: POPJK No.39/POJK.04/2014  tentang  Agen
Penjual Efek Reksadana. Penjelasan:
Agen Penjual Efe kReksa Dana adalah Pihak  yang  melakukan  penjualan  Efek Reksa  Dana  berdasarkan  kontrak kerjasama  dengan  Manajer  Investasi pengelola Reksa Dana.
6.    Marketplace Asuransi: Dasar hukum: POJK  No.69/POJK.05/2016  tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Asuransi. Penjelasan: Perusahaan Pialang  Asuransi  adalah  perusahaan yang  menyelenggarakan  usaha  jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah  serta  penanganan  penyelesaian klaimnya  dengan  bertindak  untuk  dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta
2. Manfaat Dan Kerugian Menggunakan Jasa Pembiayaan Online (Fintech) A. Manfaaat Menggunakan Jasa Pembiayaan Online (Fintech)
Disadari atau tidak, financial technology  telah  menjadi  bagian  dari keseharian  kita.  Misalnya  saat  Parent Pinters melakukan pembayaran dengan QR Code  pada  gawai,  mentransfer  sejumlah uang cukup dengan ponsel, dan sebagainya. Keberadaan  perusahaan  fintech  dapat
dikatakan  sebagai  inovasi  baru  pada industri  keuangan  non  tunai  yang  praktis dan semakin diminati. Fintech sangat cocok menjadi bagian dari gaya hidup yang serba praktis  dan  cepat.  Anda  dapat  menghemat waktu mengantri di ATM untuk melakukan transaksi atau mengambil uang tunai.Semuanya  bisa  dilakukan  dengan mudah  kapan  dan  dimana  saja  cukup dengan smartphone.
Menurut  NDRC  (National  Digital Research  Centre)  Fintech  adalah  istilah untuk  menjelaskan  terobosan  baru  pada bidang  jasa  finansial.Secara  sederhana dapat  diartikan  sebagai  terobosan  dalam keuangan yang melibatkan teknologi canggih.Dalam  definisi  yang  lebih  detail, Fintech  dapat  diartikan  sebagai  startup yang menyediakan layanan terkait keuangan.Pengertian  financial  technology menurut  OJK  sesungguhnya  tidak  terlalu jauh berbeda dengan definisi tersebut. OJK menjelaskan produk Fintech sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk mengoperasikan mekanisme transaksi tertentu yang berhubungan dengan keuangan.Startup ini berfokus untuk menciptakan  fitur-fitur  yang  canggih  agar seluruh  aspek  pelayanan  finansial  semakin cepat,  praktis,  dan  mudah.Hal  ini  meliputi sistem  pembayaran  serta  pemindahbukuan (transfer),  crowdfunding,  pengelolaan  aset, serta  pinjaman.  Jalur  yang  harus  dilalui untuk  semua  aktivitas  tersebut  secara konvensional dapat dipotong dengan bantuan  teknologi.  Waktu  yang  singkat serta  kepraktisan  layanan  menjadi  daya tarik  inovasi  ini  sehingga  sedikit  demi sedikit  kemudian  membuat  gaya  hidup masyarakat berubah.  Ini termasuk di Tanah Air,  dimana  financial  technologi  di Indonesia juga berkembang kian pesat. Hal ini  dibuktikan  dengan  semakin  banyak didirikan  startup  Fintech  dengan  berbagai layanan keuangannya.
Inilah  beberapa  manfaat  yang  bisa masyarakat dapatkan dengan sarana Pembiayaan Online / Fintech:
1. Fintech  Menunjang  Perkembangan
Startup Keuangan Seperti yang sudah disinggung sebelumnya  semakin  banyak  startup  lokal dengan  layanan  keuangan  modern  Fintech yang bermanfaat untuk memudahkan masyarakat.  Kondisi  tersebut  membawa pengaruh  besar  bagi  aktivitas  keuangan masyarakat.  Hampir  sama  seperti  bisnis- bisnis  lainnya,  hanya  mereka  yang  dapat menyediakan  produk  terbaiklah  yang  akan bertahan  dan  maju.  Salah  satunya  adalah Pintek, perusahaan keuangan yang menyediakan  produk  pendanaan  alternatif khusus  untuk  pendidikan.  Pintek  adalah mitra  terbaik  bagi  Parent  Pinters  yang bercita-cita  menyediakan  akses  pendidikan setinggi-tingginya bagi buah hati.
2. Fintech  Meminimalkan  Keberadaan
Penyedia Pinjaman Berbunga Tinggi. Fintech seharusnya dapat menjadi solusi permasalahan keuangan masyarakat, bukannya  malah  membebani  nasabah dengan  bunga  tinggi.  Untuk  menghindari rentenir-rentenir berkedok perusahaan Fintech,  pastikan  Anda  hanya  memilih platform yang telah mengantongi perizinan dari  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Fintech dengan  layanan  keuangan  pinjaman  online disebut  peer  to  peer  (P2P)  lending.  Ini adalah  platform  yang  mempertemukan antara  debitur  (peminjam)  dengan  kreditur (pemberi  pinjaman).  Financial  technology OJK  hingga  bulan  Agustus  2020  telah mengeluarkan  izin  bagi  157  perusahaan P2P.  Alternative  pendanaan  ini  dapat menjadi  pilihan  jika  Parent  Pinters  sulit mendapatkan ACC untuk pengajuan permohonan pinjaman pada bank.
3. Fintech  sebagai  Alternatif  Sarana Investasi
Selain  dapat  menjadi  solusi  bagi kebutuhan  pendanaan,  Fintech  juga  dapat berperan pada pengelolaan keuangan dengan  membantu  mengembangkan  dana Anda.  Disini  Parent  Pinters  dapat  menjadi kreditur  atau  pemberi  pinjaman  dengan imbal hasil mulai dari 10% sampai 21% per tahun.  Nilai  tersebut  jauh  lebih  besar
dibandingkan  investasi  deposito  yang  rata- rata imbal hasilnya sebesar 7% per tahun.
4. Memudahkan Layanan Finansial
Di  antara  jenis-jenis  financial  technology menurut  para  ahli,  payment,  clearing,  dan settlement  adalah  salah  satu  di  antaranya. Produk  terkait  aspek  tersebut  misalnya  e- wallet yang memudahkan transaksi keuangan  kapan  dan  dimana  saja  cukup dengan perangkat gawai. Payment gateway mengubah  cara  transaksi  konvensional, dimana  kita  harus  mendatangi  tempat  atau kantor  untuk  memperoleh  suatu  layanan keuangan.  Semuanya  sekarang  menjadi semakin  efisien  dan  hemat  waktu.  Parent Pinters  bahkan  tidak  perlu  pergi  keluar rumah  untuk  melakukan  suatu  transaksi, termasuk  membayar  biaya  pendidikan anak.
5. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Perusahaan Fintech
mempunyai kontribusi besar dalam memberantas kemiskinan terutama di negara-negara Asia Tenggara.  Contoh  financial  technology yang  berkaitan  dengan  hal  ini  yaitu  startup yang  menyediakan  layanan  bantuan  untuk usaha kecil. Keberadaan P2P Lending yang menyediakan  sarana  investasi  modal  kecil, juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan dananya.
6. Membantu
UMKM dalam

## Permodalan dengan Bunga Ringan
Dahulu  para  pengusaha  UMKM  dan UKM umumnya mendapat pinjaman modal untuk  memajukan  bisnisnya  dari  bank. Sayangnya tidak semua beruntung permohonannya  dapat  di-ACC  oleh  bank. Berdirinya  perusahaan  Fintech  beberapa tahun  terakhir  ini  memberi  para  pebisnis kecil  alternative  pendanaan  yang  lain  yang lebih  “bersahabat”.  Ini  terutama  proses pengajuan  yang  lebih  singkat,  persyaratan yang  mudah,  serta  bunga  ringan  seperti pada Fintech P2P Lending.
7. Mendukung Program Inklusi

## Keuangan Nasional
Yang dimaksud inklusi keuangan adalah hak  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh layanan  dari  lembaga  keuangan.  Hak
tersebut  seharusnya  menyentuh  seluruh kalangan  secara  nyaman,  tepat  waktu, informative,  dan  berbiaya  terjangkau. Perkembangan  financial  technology  yang semakin  pesat  akan  menunjang  program tersebut  mencapai  targetnya.  Fintech  juga membantu  masyarakat  untuk  menyediakan pendidikan semaksimal mungkin bagi buah hati  tanpa  perlu  terkendala  biaya  lagi. Pintek  adalah  mitra  terbaik  Anda  yang menyediakan  produk  pendanaan  khusus untuk  pendidikan  demi  masa  depan generasi muda Indonesia yang cerah.
B. Risiko Menggunakan Fintech / Pinjaman Online Tanpa Agunan
a. Menurut Bank Indonesia Bank  Indonesia  (BI)  mencatat,
penggunaan  layanan  teknologi  finansial (fintech)  pembayaran  terus  meningkat.  Ini kemudian  menciptakan  empat  tantangan yaitu perbankan bayangan (shadow banking),  risiko  keamanan,  kepentingan nasional,  dan  akses  internet.  Deputi Gubernur  BI  Sugeng  menilai,  fintech pembayaran kian menggeser peran perbankan bagi masyarakat dalam bertransaksi."Pada
2015, bank mendominasi.
Sejak akhir
2019 perkembangan non-bank membuat dominasinya  tersisih,"  katanya  dalam diskusi  virtual  dan  peluncuran  Indonesia Fintech  Society  (IFSoc).  Berdasarkan  data BI, transaksi uang elektronik menggunakan fintech  terus  tumbuh  sejak  akhir  2019. Persentase  penggunaan  OVO  untuk  uang elektronik  mencapai  20%  mengalahkan Bank  Mandiri  dan  GoPay  masing-masing 19%. Bahaya penggunaan Fintech Menurut Bank  Indonesia  ialah  tersebarnya  data pribadi seseorang dan akan mudahnya data seseorang untuk dicuri oleh para hacker
b. Risiko  Besar  Jika  Tak  Bayar  Pinjaman Online Adanya  fintech  lending  di  tengah masyarakat menjadi opsi baru bagi masyarakat  dalam  mengajukan  pinjaman. Persyaratan  untuk  meminjam  pun  dibuat lebih  mudah  dibandingkan  pengajuan pinjaman  ke  bank  atau  koperasi.  Bahkan, sejak  awal  diajukan  hingga  dana  sampai
ketangan nasabah, fintech hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan  inilah  yang  membuat  produk keuangan  begitu  cepat  meraih  popularitas dan  semakin  gandrung  dimanfaatkan  oleh masyarakat  berbagai  kalangan.  Namun, semua  kemudahan  ini  juga  memiliki  risiko jika tidak dimanfaatkan dengan bijaksana.
Idealnya  jumlah  cicilan  dari  seluruh pinjaman  yang  dimiliki  tidak  lebih  dari 30%  gaji  bulanan.  Dengan  begitu,  Anda akan lebih mudah melunasi cicilan pinjaman  hingga  lunas,  tanpa  merasa kewalahan untuk memenuhi segala kebutuhan pokok lainnya. Pasalnya,
dibandingkan dengan pinjaman konvensional,  pinjaman  online  memiliki tingkat  suku  bunga  yang  cenderung  lebih tinggi  dan  tenor  cicilan  yang  lebih ringkas.Hal  ini  tentu  berisiko  membuat debitur  pinjaman  online  untuk  terjebak jeratan  utang  yang  terlalu  berat  hingga  tak mampu  membayar  cicilannya.  Selain  itu, cara  penagihan  utang  kepada  debitur  yang menunggak  pun  meresahkan,  ada  yang menggunakan ancaman hingga menyebarkan data pribadi. Meski demikian tidak  sedikit  masyarakat  yang  terjebak dalam pusara pinjaman online ini, dan sulit melepaskan  diri.  Bagi  Anda  yang  sudah terlanjur  mengambil  pinjaman  online,  dan masih menunda pembayaran simak beberapa risiko yang bisa muncul:
1. Masuk Dalam Blacklist SLIK OJK Setiap kali mengajukan pinjaman online, Anda pasti akan diminta untuk memberikan  dokumen  data  pribadi sebagai  syarat  kepada  pihak  fintech. Dokumen  tersebut  biasanya  meliputi KTP, KK,  NPWP,  akun  internet banking,  dan  juga  slip  gaji.  Walaupun sederhana,  adanya  syarat  ini  ternyata bertujuan  agar  pihak  fintech  bisa mengetahui identitas diri nasabah, seperti  nama  lengkap,  alamat  rumah, pekerjaan,  alamat  kantor,  nomor  kontak orang terdekat dan lain sebagainya. Jika sampai  tidak  mampu  melunasi  cicilan pinjaman  online,  Anda  harus  bersiap menerima  konsekuensi  berupa  data
pribadi dilaporkan ke OJK dan masuk ke daftar  hitam  layanan  pinjaman.  Jangan dianggap  remeh,  masuk  ke  daftar  hitam ini  berarti  Anda  akan  kesulitan,  atau bahkan  tidak  mungkin  lagi  mengharap bantuan finansial kepada lembaga keuangan  yang  ada  di  Indonesia.  Kalau hal  ini  sampai  terjadi,  saat  mengalami masalah  keuangan yang  pelik  di kemudian  hari,  Anda  tidak  akan  lagi mendapat kesempatan untuk bisa bangkit  dari  keterpurukan.  Karena  itu, penting bagi Anda untuk selalu menjaga skor  kredit  agar  senantiasa  positif dengan  cara  membayar  tagihan  dari pinjaman  jenis  apapun  tepat  waktu. Dengan  begitu,  Anda  akan  dipercaya untuk  melakukan  pinjaman  kembali  di saat  krusial  dan  benar-benar  mendesak ke depannya.
2. Denda  serta  Beban  Bunga  yang  Terus Menumpuk Sudah menjadi rahasia umum jika Anda harus  membayar  denda  keterlambatan saat  tidak  mampu  melunasi  cicilan pinjaman  online  tepat  waktu.  Dengan sengaja tidak melunasi pinjaman online, beban  denda  ini  akan  terus  berlangsung dan  secara  akumulatif  membuat  utang Anda  semakin  menumpuk.  Ditambah dengan  beban  bunga  yang  tergolong tinggi,  tidak  butuh  waktu  lama  jumlah pinjaman  online  akan  membengkak hingga  akhirnya  nyaris  mustahil  untuk bisa dilunasi. Sebagai solusi, saat cicilan pinjaman  online  semakin  sulit  untuk dilunasi, Anda dapat mengajukan keringanan  bunga  atau  memperpanjang tenornya. Dengan begitu, nominal cicilan  akan  semakin  terjangkau  dan lebih  mungkin  untuk  dilunasi  hingga tuntas.  Jika  berdasarkan  aturan  yang diberlakukan  oleh  OJK,  bunga  dan  juga denda  keterlambatan  yang  dikenakan maksimal  berada  di  angka  0,8%  per harinya.  Selain  itu,  jumlah  denda keterlambatan  maksimal  yang  bisa dikenakan adalah 100 persen dari jumlah pokok  pinjaman.  Sebagai  contoh,  saat Anda meminjam dana sebesar Rp. 3 juta
dan  menunggaknya  dalam  kurun  waktu tertentu,  jumlah  dana  yang  harus dikembalikan adalah Rp. 6 juta atau dua kali  lipatnya.  Namun,  aturan  ini  hanya berlaku  pada  fintech  dan  layanan pinjaman online yang legal dan terdaftar OJK. Jadi, jangan heran jika ada korban pinjaman abal-abal yang harus membayar  tagihan  melebihi  100%  dari pokok  pinjaman  yang  diajukannya dahulu.
3. Kejaran Debt Collector Meresahkan dan Mengganggu Kehidupan Pribadi Fintech  memiliki  prosedur  yang  ketat namun teratur dalam hal menanggulangi masalah  peminjam  yang  mangkir  dari tanggung  jawab  membayar  cicilan. Aturan  mengenai  prosedur  penagihan oleh  fintech  ini  diatur  oleh  AFPI,  atau Asosiasi  Fintech  Pendanaan  bersama Indonesia.  ada  awal  proses  penagihan, nasabah  hanya  akan  diingatkan  melalui pesan  singkat,  seperti  SMS,  email, maupun  telepon.  Namun,  jika  masih belum  dibayar  juga,  tim  collection  akan melakukan penagihan ke rumah peminjam  ataupun  menghubungi  nomor kontak  orang  terdekatnya.  Jika  terus berlangsung  dalam  waktu  lama,  hal  ini tentu akan berisiko mengganggu aktivitas  sehari-hari  Anda  dan  orang terdekat,  serta  membuat  hidup  menjadi tidak tenang.

## 5. SIMPULAN
1. Pengaturan  Hukum  Pinjaman  Online /  Fintech  di  Indonesia  mengacu  pada Undang    Undang  Nomor  21  Tahun 2011  (Undang-  Undang  Otoritas  Jasa Keuangan)
2. Pengaturan perlindungan Hukum sudah ada padaPasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  menyatakan  setiap  orang dapat  mengajukan  gugatan  terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik  dan/atau  menggunakan
Teknologi
Informasi yang menimbulkan kerugian
3. Keuntungan dan Kerugian menggunakan  Pinjaman  Online  /
Fintech
 Keuntungan menggunakan Pinjaman Online / Fintech :
 Proses mudah
 Dana  cair  dalam  hitungan hari
 Persyaratan tidak ribet
 Bisa digunakan untuk keperluan apa saja
 Kerugian menggunakan Pinjamana Online / Fintech :
 Sistem bunga harian
 Plafon  pinjaman  tidak  terlalu besar
 Masa tenor singkat
 Tidak  semua  pinjaman  online langsung cair terpercaya
6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Afifi , Politik Hukum Era Jokowi , Tangerang,  PUSKAPKUM, 2019.
Devi,Ria  Sintha, Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi, Hukum Acara  , Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.
Barkatullah Halim Abdul, Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran ,  Bandung,  Nusa  Media, 2008.
Jonaedi, Effendi, Cepat & Mudah Memahami  Hukum  Pidana ,    Jakarta, Kencana, 2015.
Iman    Sjahputra, Perlindungan  Konsumen dalam Transaksi
Elektronik , Bandung, PT.Alumni, 2010. Moeljatnodkk, Membangun Hukum
Indonesia:  Kumpulan  Pidato  Guru Besar  Ilmu  Hukum  dan  Filsafat, Kreasi  Total  Media,  Yogyakarta:
2017.
Oktavia    Adibah, Antologi  Esai  Hukum Dan HAM, Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam  Mewujudkan  Perlindungan
Hak  Asasi  Masyarakat  Indonesia , Malang, Malang Press, 2020. Susanto, Happy, Hak - Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta, Visimedia, 2008. Sugeng, Hukum  Telematika  Indonesia , Jakarta,  Kencana, 2020.
S.  Gazali,  Djoni.,  dan  Usman,  Rachmadi, Hukum  Perbankan ,  Sinar  Grafika, Jakarta: 2012.
Zulham, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta,  Kencana  Prenada  Media Group, 2013.
Direktorat Pengaturan Perizinan Dan Pengawasan Fintech , Perkembangan Fintech Lending , Jakarta, 2020.

## B. PeraturanPerundang-Undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Peraturan  Perundang-undangan  Nomor  10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keungan  Nomor.
77  tahun  2016  Tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Tekhnologi.

## C. Jurnal Ilmiah
Elvira Fitriyani Pakpahan, Kristina Chandra,    dan  Anderson  Tanjaya, Urgensi Pengaturan Financial Technology Di Indonesia, Jurnal Darma Agung Vol. 28, No. 3, (2020). Mahendra  Galih  Prasaja , Tantangan  dan masa  depan  financial  technology Terhadap  Perkembangan  Industri Keuangan  syariah  di  Era  revolusi industry  4.0, Jurnal  Manajemen  dan Bisnis, Vol.16, No. 2, (2020).
Muhammad  Rizal,  Fintech Sebagai  Salah Satu  Solusi  Pembiayaan, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan
kewirausahaan  ,  Vol  3,  No.  2,
(2018).
Miswan Ansori, Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah, Wahana Islamika: Jurnal
Studi  Keislaman,  Vol  .5  No.  1 (2019).
Wildan,Muhammad.,Pengaruh Persepsi Kemudahan  Penggunaan,  Efektivitas Dan Risiko Terhadap Minat
Bertransaksi  Menggunakan  Fintech,
Tesis,  Univ  Islam  Negeri  Walisongo, Semarang: 2019.
Ni  Putu  Maha  Dewi  Pramitha  Asti, Upaya Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan dalam  Mengatasi  Layanan  Pinjaman Online  Ilegal, JurnalActa  Comitas, Vol.5 No. 1, (2020).
Phaureula  Artha  Wulandari., Analisis  Swot Perkembangan  Finansial  Tekhnologi di  Indonesia, Prosiding  Seminar Nasional ASBIS 2017.
Sri  Lestari  Poernomo, Standar  Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen , Jurnal Penelitian  Hukum  De  Jure  19,  no.  1
2019.
HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN  KURATOR  TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN
TERBATAS. PKM Maju UDA , [S.l.],
v.  2,  n.  1,  p.  20-34,  sep.  2021.ISSN 2745-6072. Available at:
< http://jurnal.darmaagung.ac.id/index
.php/pkmmajuuda/article/view/1182 >
.  Date  accessed:  24  nov.  2021. doi: http://dx.doi.org/10.46930/pkmm ajuuda.v2i1.1182 . LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN  LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

## BATAK TOBA
DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI  DANAU  TOBA  DI MATA  DUNIA  (KAJIAN  HUKUM PROGRESIF). Jurnal Darma Agung ,  [S.l.],  v.  27,  n.  3,  p.  1234- 1244,  july  2020.  ISSN  2654-3915. Available at:
< http://jurnal.darmaagung.ac.id/index
.php/jurnaluda/article/view/607 >. Date  accessed:  24  nov.  2021. doi: http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda .v27i3.607 .
Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis,
M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat
Batak Toba dalam Mencegah
Kekerasan  terhadap  Anak. Jurnal Mercatoria, 12 (2), 148-159.
Lubis,  M.  A.  (2020). Perlindungan  Hak Dasar  Anak  pada  Masa  Pandemi Covid-19  di  Kota  Medan. Jurnal Mercatoria, 13 (2), 188-203.
Lubis,  M.  A.,  Dhevi,  R.  S.,  &Yasid,  M. (2020). PENEGAKAN HUKUM

## TERHADAP
APARAT SIPIL NEGARA

## YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN  HUKUM  DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung, 28 (2), 269-285.
Lubis,  M.  A.,  &Gultom,  M.  (2020).
Plagiarism-Turnitin:  Legal  Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID.
SUS/2016 Date Juli 26, 2016. Sianturi,  O.  K.,  &  Lubis,  M.  A.  (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN
RESTORATIVE  JUSTICE  SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  TINDAK  PIDANA  DI POLDA SUMATERA UTARA. JURNAL
RETENTUM, 1 (1), 56-64.
Yasid,  M.,  Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A.
(2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy  of  Credit  Payment  Relaxation in  Overcoming  the  Impact  of  Covid- 19 Spread to the Economic Society in

## Indonesia.
Siregar, S.  A.,  Siregar,  G., &  Lubis,  M.  A.
(2020