## PENDAHULUAN
Desa  sebagai  sistem  pemerintahan  terkecil  menuntut adanya  pembaharuan  guna  mendukung  pembangunan desa  yang  lebih  meningkat  dan  tingkatkehidupan masyarakat  desa  yang  jauh  dari  kemiskinan. Berbagaipermasalahan  yang  ada  di  desa  dan  sangat kompleks, menjadikan batu sandungan bagi desa untuk berkembang.
Pelimpahan  kewenangan  kepada  desa  tersebut  dapat menjadikaninstrumen  dan  solusi  yang  tepat  untuk mewujudkan akselerasi pembangunandi desa. Meskipun harus juga diimbangi dengan pendukung lainnya, seperti kemampuan  dan  mentalitas  aparat  pemerintah  desa maupun sikap responsif masyarakat desa untuk secara konstruktif  dan  bertahap  berupaya  meningkatkan kesejahteraannya.  Atas  dasar  pertimbangan  itulah,

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TANJUNG JORONG KECAMATAN TUALAN HULU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Community Participation in Planning and Utilization of Village Fund Allocation in Tanjung Jorong Village, Tualan Hulu District, East Kotawaringin Regency
Indah Megawaty * Hermanus Febry
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: indah.megawati@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi  masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Tanjung Jorong Kecamatan  Tualan  Hulu  Kabupaten  Kotawaringin  Timur.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  deskritif  kualitatif, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bangkuang, Staff  Desa  dan  beberapa  orang  masyarakat  Desa  Tanjung  Jorong  Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. Teknik pengumpulan data dilakuan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  Desa  Tanjung  Jorong  dapat  dilihat  pada tahap  perencanaan,  pemanfaatan  maupun  pengawasan  tergolong  rendah. Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Pusic  (2006)  bahwa  perencanaan  tanpa memperhitungkan partisipasi masyarakat akan menjadikan perencanaan hanya di atas  kertas.  Dan  Faktor  pendukung  dan  penghambat    yakni  a)Dukungan  dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa yangberkooperatif dan komunikatif dalam  meregulasi  ADD  di  wilayah  DesaTanjung  Jorong  sehingga  pelaporan pertanggungjawaban  dapatdilaporkan  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan b)Sikap  pemerintah  desa  yang  transparan,  akuntabel  dalam  pemanfaatandana ADD c)Keterbatasan pada dana ADD yang masih minimalis.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarkat
Perencanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa
Keywords : Community Participation Planning
Utilization Allocation of village funds
Accepted
June 2017

## Published
Oktober 2017

## Abstract
The  purpose  of  this study  was  to  find  out  how  community  participation  in  planning and  utilization  of  village  fund  allocations  in  Tanjung  Jorong  Village,  Tualan  Hulu District,  East  Kotawaringin  Regency.  The  method  used  in  this  study  is  a  descriptive qualitative  approach,  which  is  the  source  of  data  in  this  study,  namely  the  Chief  of Bangkuang Village, Village Staff and several people in Tanjung Jorong Village, Tualan Hulu Sub-District, East Kotawaringin Regency. Data collection techniques carried out by observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the level of participation of the Tanjung Jorong Village community can be seen in the stages of planning, utilization, and supervision classified as low. As expressed by Pusic (2006) that planning without taking into account community participation will make planning only on paper. And supporting and inhibiting factors are a) Cooperative and communicative  support  from  the  district  government  and  village  government  in regulating ADD in Tanjung Jorong Village area so that accountability reporting can be reported  with  a  predetermined  time  b)  Village  government  attitudes  that  are transparent, accountable in utilizing ADD and c) Limitations on ADD funds that are still minimalist.
maka  untuk  menunjukkan  eksistensi  desa  sebagai bagian  dari  pemerintahan  langkah  awalnya  dengan memberikan  kewenangan  kepada  desa  untuk mengelola  keuangannya  sendiri  melalui  pemberian Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah.
Pengelolaan  keuangan  desa  yang  diberikan  kepada daerah  melalui  ADD  pada  prinsipnya  tetap  mengacu pada  pokok  pengelolaan  keuangan  daerah,  yang dimaksudkan  untuk  membiayai  program  pemerintah desa  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Meskipun  besaran  dana ADD  masih  terbilang  terbatas,  namun  telah  mampu menjadi stimulan bagi pelaksanaan pembangunan desa. Bahkan  sebagianbesar  masyarakat  desa  menyampaikan opininya  bahwa  kebijakan  ADD  ini  dirasakan  lebih bermanfaat.  Mekanismenya  dirasakan  lebih  transparan dan  partisipatif  dan  pemanfaatannya  lebih  demokratis, berdasarkan pada rembug desa.
Pemberian  ADD  kepada  desa,  juga  dapat  dijadikan cerminan  terwujudnya  good  governance,  dimana pemerintah  dan  masyarakat  memiliki  hubungan  yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga  mendorong  akuntabilitas,  transparansi  dan responsivitas pemerintah lokal.
Beberapa  alasan  mengapa  masyarakat  perlu    diajak untuk berperan sertadan didorong untuk berpartisipasi,  yaitu  karena  masyarakat  memahami sesungguhnya  tentang  keadaan  lingkungan  sosial  dan ekonomi masyarakatnya, masyarakat mampu menganalisis  sebab  dan  akibat  dariberbagai  kejadian yang  terjadi  dalam  masyarakat,  mampu  merumuskan solusiuntuk  mengatasi  permasalahan  dan  kendala  yang dihadapi serta memanfaatkan sumber daya pembangunan  (SDA,  SDM,  dana,  teknologi)  yang dimiliki untukmeningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian  penulis  memandang  sangat  esensialnya menyoroti  dan  menguak  partisipasi  masyarakat  dalam
pengelolaan ADD. Asumsinya adalah bahwa partisipasi masyarakat  selain  sebagai  upaya  mempercepat pembangunan  desa,  namun  juga  dapat  dilihat  sebagai upaya terwujudnya demokratisasi desa.
Secara  etimologis,  partisiPasi  berasal  dari  bahasa  latin pars  yang  artinya  bagiandan  capere,  yang  artinya men gambil,  sehingga  diartikan  “mengambil  bagian”.
Dalam  bahasa  inggris,  participate  atau  participation berarti  mengambil  bagian  atau  mengambil  peran. Sehingga  partisifasi  berarti  mengambil  peranan  dalam aktivitasatau  kegiatan  politik  suatu  negara  (Karianga, 2011:213).
Menurut  Adisasmita  (2006:34)  Partisipasi  anggota masyarakat  adalahketerlibatan  anggota  masyarakat dalam  pembangunan,  meliputi  kegiatan  dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat  lokal.  Partisipasi  atau  peran  serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan  aktualitas  dari  kesediaan  dan  kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi  dalam  implementasi  program/proyek yang dilaksanakan.
Pokok  pikiran  yang  melandasi  perlunya  partisipasi masyarakat  dikemukakan  oleh  soemantri    (Karianga, 2011:214)  sebagai  berikut    yang  mengindikator penelitian ini :
a. Memberikan
informasi kepada pemerintah.tersebut. b. Meningkatkan kesedian masyarakat untuk menerima keputusan.
c. Membantu perlindungan hukum.
d. Mendemokarasikan pengambilan keputusan.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif sebagaimana  dikemukakan  oleh  Strauss  dan  Corbin (Basrowi  dkk,  2012:1)  mengatakan  bahwa  metode
Megawaty I, Febry H. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Jorong
penelitian  kualitatif  sebagai  jenis  penelitian  yang temuan-temuannya  tidak  diperoleh  melalui  prosedur statistik atau bentuk hitungan lain.  Penelitiaan kualitatif dapat  digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, Fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, dan Hubungan kekerabatan.
Dasar pertimbangnnya adalah penulis ingin menyajikan gambaranyang  lengkap  mengenai  permasalahan  yang dibahas  dan  hubungannya  dalampenelitian  ini.  Peneliti ingin memusatkan pada konteks yang dapatmenggambarkan  dalam  bentuk  pemahaman  dari permasalahan yang sedang diteliti serta mengembangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi masyarakat begitu penting dalam perencanaan dan pemanfaatan alokasi dana desa, Pokok pikiran  yang  melandasi  perlunya  partisipasi  masyarakat dikemukakan  oleh  soemantri  (Karianga,2011:214) sebagai berikut:
a. Memberikan informasi kepada pemerintah. Partisipasi  masyarakat  sangat  diperlukan untuk  memberikanmasukan  kepada  pemerintah tentang  masalah  yang  ditimbulkan  olehsuatu rencana pemerintah dengan berbagai konsekuensinya.  Dengandemikian  pemerintah akan  mengetahui  dengan  adanya  berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut. Seperti  yang  terjadidi  desa  Tanjung  Jorong pemerintah merencanakan program air bersih,tapi dengan  adanya  partisipasi  masyarakat,  pemerintah bisa  melakukanproses  tawar  menawar  antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan
pemerintah, Karena masyarakatlah yang mengetahui  secara  obyektif  kebutuhan  mereka. Partisipasi  masyarakat  memberikan  masukan kepada  pemerintah  menyebabkan  pemerintah
dapat mengetahui berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan, yang perlu diperhatikan.
b. Meningkatkan kesedian masyarakat untuk menerima keputusan.
Seorang  warga  masyarakat  yang  telah memperoleh kesempatanuntuk  berpartisipasi dalam pengambilan keputusan cenderung memperlihatkan  kesediaan  menerima  keputusan yang  lebih  besar  danlebih  mudah  menyesuaikan diri  dengan  keputusan  itu.  Seperti  yangterjadi  di lokasi  sampel,  masyarakat  menerima  dengan  baik keputusanrencana  program  yang  di  lakukan pemerintah desa karena programpemerintah desa sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  pada  forum musyawarah desa (musrenbangdes), dan pemerintah  desa  juga  memperhatikan  keberatan- keberatan yang di ajukan oleh masyarakat.
c. Membantu perlindungan hukum.
Jika keputusan diambil dengan memperhatikan keberatan keberatan yang diajukan  oleh  masyarakat  selama  proses pengambilan  keputusan  berlangsung  maka  setelah keputusan  diambil  maka  keberatan  dari  warga akan kecil kemungkinanya karena semua alternatif sudahdibicarakan  setidaknya  sampai  tingkat tertentu.  Seperti  halnya  di  desa  Tanjung  Jorong seluruh  masyarakat  berperan  serta  terlibat  dalam pengambilan  keputusan  perencanaan  program pembangunan  yang  dibutuhkan  masyarakat setempat. Jadi program perencanaan pembangunan  yang  ada  di  desa  tanjung  jorong telah melibatkan masyarakat dengan baik.
d. Mendemokarasikan pengambilan keputusan. Dalam  hubunganya  dengan  partisipasi masyarakat  ini,  adapendapat  yang  mengatakan dalam  pemerintahan  dengan  sistemperwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.
Penelitian  yang  di  lakukan  di  desa  Tanjung Jorong  menunjukan  bahwa  partisipasi  masyarakat
tergolong  rendah,  Hal  tersebut  juga  dipengaruhi atasdasar  latar  belakang  pendidikan  masyrakat setempat.  ADD  yang  ada  di  Desa  Tanjung  Jorong sudah  layak  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat  dalam  membangun  desa  meskipun  dana yang  dicairkan  bertahap  dan  juga  dana  yang  tersedia masih  minimal.  Sikap  transparansi  di  Desa  Tanjung Jorong sudah diterapkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.
Menurut Pusic (Adisasmita,2006) berpendapat bahwa perencanaan tanpa memperhitungkan partisipasi masyarakat akan menjadikan perencanaan hanya di atas kertas.  Berdasarkan  pandangannya,  partisipasi  atau keterlibatan  warga  masyarakat  dalam  pembangunan desa dapat dilihat dari dua hal yaitu:
1. Partisipasi dalam perencanaan Partisipasi  dalam  perencanaan  dapat dilihat dari dua aspek posistifdan negatif. Pada segi positif  partisipasi  adalah  mendorong  munculnya keterlibatan  secara  emosional  terhadap  program- program pembangunandesa yang telah direncanakan  bersama.  Sedangkan  negatifnya adalah  kemungkinan  tidak  dapat  dihindarinya pertentangan  antar  kelompok  dalam  masyarakat yang  dapat  menunda  atau  bahkan  menghambat tercapainya  suatu  keputusan  bersama.  Fakta  yang ditemui  di  desa  Tanjung  Jorong,  perencanaan ADD  masih  sebatas  beresensi  positifdikarenakan perencanaan  ADD  dilakukan  dengan  musyawarah untuk mencapai mufakat yang diawali dari kegiatan musrenbangdes.
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Menurut  Isbandi  Rukminto  Adi  (2007) dapat  dilihat  dari  dua  segipositif  dan  negatif.  Pada sisi  positif,  partisipasi  adalah  bagian  terbesardari suatu  program  yang  dapat  menyelesaikan pekerjaaan. Tetapi
seginegatifnya
adalah kecendrungan yang
menjadikan warga
masyarakatsebagai  objek  pembangunan  dimana warga  hanya  dijadikan  pelaksanapembangunan
tanpa didorong untuk mengerti dan menyadaripermasalahan  yang  mereka  hadapi. Sehingga warga masyarakat tidaksecara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalanseringkali tidak dapat dihindari. Teori ini sepadan  dengan  realitadilapangan,  dimana  bila dicermati  dari  segi  positifnya  partisipasi  diDesa Tanjung  Jorong  sangatlah  memberi  nilai  positif yang besar bagidiri masyarakat. Dimana ADD yang dilaksanakan  telah  relevan  dengankebutuhan masyarakat,  karena  semua  kegiatan  yang menggunakan  dana  ADD  dengan  berdasarkan aspirasi masyarakat melalui musrenbangdes.
Peranan pemerintah daerah maupun
pemerintah desa adalah merencanakandan mengorganisir  program  ADD  dengan  menyediakan bantuan  tehnis  danbantuan  bahan-bahan  pokok,  diluar kemampuan  masyarakat  setempat  danorganisasi- organisasi  non  pemerintah  lainnya.  Oleh  karenanya partisipasi  masyarakat  menjadi  elemen  yang  penting dalam  pengembangan  masyarakat  desa,  mengingat masyarakat yang memahami dan mengerti kondisilingkungannya.  Berdasarkan  pemantauan  di lapangan, ADD yang telahbergulir di masyarakat secara implisit bermanfaat bagi masyarakat diantaranya adalah:
a. Desa  dapat  menghemat  biaya  pembangunan, karena  desa  dapatmengelola  sendiri  proyek pembangunannya dan hasil-hasilnyadapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan  sehingga  lebih  mampu  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  desa,disebabkan pembangunan  di  desa-desa  sudah  mengalami perubahan,  jalan  rusak  telah  di  latritkan, masyarakat dengan mudah mengakses jalan dengan mengendarai kendaraan roda empat atauroda dua;
c. Desa  memperoleh  kepastian  anggaran  untuk belanja  operasionalpemerintahan  desa.  Sebelum adanya  ADD,  belanja  operasionalpemerintahan desa  besarnya  tidak  pasti.  Karena  dalam
Megawaty I, Febry H. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Jorong
ketentuannya  sudah  dijelaskan  30%  untuk operasional  Pemerintah  Desa  dan  70%  untuk pemberdayaan masyarakat.
d. Desa  dapat  menangani  permasalahan  desa  secara cepat  tanpa  haruslama  menunggu  datangnya program dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
e. Desa  tidak  lagi  hanya  tergantung  pada  swadaya masyarakat
dalammengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta
sosialkemasyarakat desa.
f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. ADD  dapat  melatih  masyarakat  dan  pemerintah desa
untuk
bekerjasama,memunculkan
kepercayaan  antar  pemerintah  desa  dengan masyarakat desa.
g. Dapat  mendorong  terciptanya  pengawasan langsung  dari  masyarakat  untuk  menekan terjadinya penyimpangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dalam  penelitian  ini, maka  Tingkat  partisipasi  masyarakat  Desa  Tanjung Jorong  dapat  dilihat  pada  tahap  perencanaan, pemanfaatan  maupun  pengawasan  tergolong  rendah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pusic (2006) bahwa perencanaan  tanpa  memperhitungkan  partisipasi masyarakat akan menjadikan perencanaan hanya di atas kertas. Faktor pendukung dan penghambat di antaranya yaitu  :  1)  Dukungan  dari  pemerintah  kabupaten  dan pemerintah  desa  yangberkooperatif  dan  komunikatif dalam meregulasi ADD di wilayah Desa Tanjung Jorong sehingga pelaporan pertanggungjawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang telah ditentuka. 2)Sikap pemerintah  desa  yang  transparan,  akuntabel  dalam pemanfaatan  dana  ADD.  3)Keterbatasan  pada  dana ADD yang masih minimalis.
Hendaknya  pemanfaatan  ADD  tidak  hanya  difokuskan untuk pembangunan fisik tetapi juga untuk kegiatan non
fisik,  misalnyapembinaan  masyarakat,  pengembangan sosial  budaya.  Masyarakat  perlu  dilibatkan  dalam pembuatan  SPJ  (surat  pertanggung  jawaban),  agar transparan,  bisa dipertanggung  jawabkan  dan memberdayakan  anggota  masyarakat  yang  mempunyai potensi  untuk  membuat  SPJ  sekaligus  untuk menghindari  adanya  pelanggaran  hukum.  Menambah anggaran  ADD  dari  yang  semestinya,  mengingat  ADD yangtersedia  masih  kurang  untuk  melanjutkan pembangunan  berikutnya.  Masyarakat  yang  terlibat dalam  pengelolaan  ADD  perlu  mendapat  pengawasan dari pemerintah desa.

## REFERENSI
Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.
Adisasmita,  Rahardjo.  2006. Membangun  Desa
Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Basrowi,  Surwandi.  2008. Memahami  Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Karianga,  Hendra.  2011. Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Bandung:PT. Alumni.
Gunawan,  Imam.  2014. Metode  Penelitian  Kualitatif. Jakarta:Bumi Aksara.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik , Edisi. kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
Meleong,  Lexi  J.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif.
Jakarta : PT. Remaja Rosdakarta
Soetomo. 2012. Pembangunan masyarakat.
Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

## Sugiyono.  2014.
Memahami  Penelitian  Kualitatif.
Bandung Alfabeta.
Sumarto,  Hetifah.  2003. Inovasi  Partisipasi,  dan  Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Wibowo.  2013. Manajemen  Kinerja. Jakarta:  Rajawali Press.