## KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENGAJUKAN
PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)
Oleh:

## Mardiyah & Azhari Yahya
Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111 Email : mardsaeny@rocketmail.com

## Abstract
This research aims to know the authority of the public prosecutor in applying the cancellation of marriage application at Mahkamah Syar’iyah Jantho. Article 22 of the Act Number 1, 1974 on Marriage states that a marriage bond might be cancelled if it failed to fulfill the requirement. However, in the practice at  the  Mahkamah Syariyah  Jantho,  the  prosecutor  has  never  been conducted  such  authority. This  research  aims  to explore  the  reasons  of  the Public  Prosecution  Office  has  never  been  applying  for  the  invalid marriage and legal consequence for the prosecution office when it fails to conduct  its  duties. This  is  field  research,  by  using  a  juridical  empirical approach. The research findings are the public prosecution office might apply for  r  the  marriage  cancellation  towards  marriage  as  ruled  in  Article  23 point c of the Marriage Act due to reasons for the Prosecution Office that has  never  been  applying  is  due  to  the  reason  that  there  is  no  special explanation  regarding  the  matter  and  there  is  different  perception. The Prosecution  Office  or  the  prosecutor  but  it  has  implication  over  the ignorance of  not  applying  the  cancellation  of  marriage.  Thus  in  terms  of keeping  the  law  is  working,  and  preventing  the  offense  committed  in  the future  and  there  is  legal  certainty  amongst  people  there  should  be    a common  goal  and  aims  in  imposing  law  by  law  enforcers  in  responding the authority and the position of the public prosecution office  in applying the application of marriage cancellation.

## Key words: Public Prosecutor Authority, Marriage Cancellation

## A. Pendahuluan
Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  (Undang-undang  Perkawinan). Di dalam  Undang-undang Perkawinan  disebutkan  bahwa  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  dan  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Iman  Jauhari  mengatakan bahwa suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan  batin  saja,  tetapi  merupakan  perwujudan  ikatan  lahir  dan batin. Ikatan  lahir  tercermin  adanya  akad  nikah,  sedangkan  ikatan  batin  adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak. 1
Perkawinan  di  dalam  masyarakat  merupakan  suatu  bentuk  hubungan yang sakral dan timbul dari  ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  yang  bertujuan  membentuk  sebuah keluarga. Didalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita untuk waktu yang lama atau suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
Ikatan perkawinan juga menimbulkan akibat hukum baik terhadap pihak yang  melangsungkan  perkawinan,  maupun  dengan  pihak  lain  yang mempunyai kepentingan tertentu, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari hubungan  tersebut.  Hubungan  perkawinan  juga  dapat  putus  atau  diputus, baik  oleh  kematian  atau  perceraian,  maupun  karena  pembatalan perkawinan, sekalipun dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan. Pembatalan perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang  Perkawinan  yang  menetapkan  bahwa  perkawinan  dapat dibatalkan jika  tidak  memenuhi  syarat-syarat  dalam  melangsungkan perkawinan.
1 Iman  Jauhari, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Keluarga  Poligami, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm. 3
Pada  Pasal  25  Undang-undang  Perkawinan  dijelaskan  bahwa pembatalan  perkawinan  dapat diajukan  kepada  pengadilan  daerah  hukum di  mana  perkawinan  dilangsungkan,  atau  di  tempat  tinggal  kedua  suami isteri,  suami  atau  isteri.  Kata  ‘dapat’  dibatalkan,  dalam  penjelasan Undang- undang Perkawinan disebutkan ‘bisa batal’ atau ‘bisa tidak batal’, jika menurut  ketentuan  hukum  agamanya  masing-masing  tidak menentukan  lain. Tegasnya,  dalam  memutus  permohonan  pembatalan perkawinan  ini  pengadilan  harus  selalu  memperhatikan  ketentuan  agama suami isteri. Bagaimanapun, jika menurut ketentuan agama perkawinan itu sah, pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan itu. 2
Batalnya  suatu  perkawinan  tidak  dengan  sendirinya. 3 Tetapi, perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam  melangsungkan  perkawinan,  pembatalan  tersebut  diajukan  ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi selain  Islam  (Pasal  22  Undang-Undang  Perkawinan).  Pihak-pihak  yang dapat  mengajukan  pembatalan  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  23  sampai dengan Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, di antaranya:
a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri b. Suami atau isteri
c. Pejabat yang berwenang d. Pejabat yang dituju e. Jaksa. 4
Pembatalan  nikah  dan  perceraian  adalah  alasan  putusnya  hubungan perkawinan. Persamaannya adalah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, ini berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Pasal  39  Undang-undang Perkawinan  kemudian  juga  menegaskan  bahwa    perceraian  hanya  dapat
2 Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 23.
3 A.  Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama,  ( Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 231.
4 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia), 2001,  hlm. 25.
dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan kedua pihak.
Sementara  perbedaannya  adalah, pertama pihak  yang  berhak  menjadi pemohon. Dalam perceraian, permohonan dilakukan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Sedangkan pembatalan, selain dapat dilakukan oleh suami atau  istri,  juga  bisa  diajukan  oleh  pihak  lain seperti orang  tua  pasangan. Kedua, akibat  hukum  yang  timbul.  Pada  perceraian,  sangat  mungkin terjadi  sengketa  mengenai  harta  gono-gini  karena  memang  pernikahan sebelumnya  tetap  diakui.  Sementara  pada  pembatalan  nikah,  pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal. Sehingga sulit bagi salah satu pihak menuntut harta gono-gini. Ketiga, mengenai alasan-alasan dari pembatalan dan perceraian tersebut.
Hal  yang  dapat  membuat  hubungan  perkawinan  batal  atau  dapat dibatalkan, antara lain:
a. Perkawinan batal apabila:
1) Suami  melakukan  perkawinan,  sedang  ia  tidak  berhak  melakukan akad  nikah  karena  sudah  mempunyai  empat  orang  istri,  sekalipun salah satu di antaranya itu dalam iddah talak raj'i.
2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya
3) Seseorang  menikahi  bekas  istrinya  yang  pernah  dijatuhi  tiga  kali talak  olehnya,  kecuali  bila  bekas  istri  tersebut  pernah  menikah dengan  pria  lain  yang  kemudian  bercerai  lagi ba'da  ad  dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah  semenda  dan  sesusuan  sampai  derajat  tertentu  yang menghalangi  perkawinan  menurut  pasal  8  Undang-undang  No.  1 tahun 1974 yaitu :
a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
b) Berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu dengan  saudara  orang  tua  dan  antara  seorang  dengan  saudara neneknya
c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
b. Perkawinan dapat dibatalkan apabila:
1) Seorang  suami  melakukan  poligami  tanpa  izin  dari  Pengadilan Agama
2) Perempuan  yang  dikawini  ternyata  kemudian  diketahui  masih menjadi istri pria lain yang mafqud
3) Perempuan  yang  dikawini  ternyata  masih  dalam  masa iddah dari suami lain
4) Perkawinan  yang  melanggar  batas  umur  perkawinan  sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974
5) Perkawinan  dilangsungkan  tanpa  wali  atau  dilaksanakan  oleh  wali yang tidak berhak
6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 5
Berdasarkan  uraian  di  atas  jelaslah  bahwa  hubungan  perkawinan  dapat diajukan pembatalannya jika tidak memenuhi syarat dalam melangsungkan  pernikahan  dan  terdapat  alasan  yang  dapat  membatalkan perkawinan tersebut, baik menurut hukum negara maupun hukum agama. Pengajuan  dilakukan  melalui  proses  pengadilan.  Salah  satu  pihak  yang berwenang  mengajukan  pembatalan  adalah  jaksa. Pengamatan  dalam praktik menunjukkan bahwa jaksa dapat mengetahui masalah pelanggaran dalam  perkawinan  secara  langsung  atau  tidak  langsung.  Secara  langsung artinya,  jaksa  mengetahui  sendiri,  bahwa  perkawinan  tersebut  terdapat pelanggaran. Sedang tidak langsung, artinya jaksa mengetahui hal tersebut berdasarkan  keterangan  dari  orang  lain,  bisa  dari  pihak  suami  isteri ataupun  dari  pihak  keluarga  suami  isteri  bahkan  orang  lain  sekalipun. Keterangan  tersebut,  didasarkan  atas  bukti-bukti  yang  menyatakan  bahwa perkawinan yang telah berlangsung tidak sah.
Pada Pengadilan Negeri Jantho dan Mahkamah Syariyah di Aceh belum pernah  ada  kasus  pembatalan  perkawinan  sampai  saat  ini.  Padahal, setidaknya  ada  17  kasus  (2010-2016)  pelanggaran  terhadap  ketentuan perkawinan  dan  diputus  hakim  sebagai  perkawinan  yang  melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sejauh ini, tidak pernah ditindak lanjuti secara serius dengan mengajukan pembatalan perkawinannya,  baik  oleh pihak  yang  terikat  perkawinan, maupun  pihak
5 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55da9df734a73/tentang-pembatalan- nikah-dan-perceraian (diakses tanggal 5 September 2016).
lain  yang  berwewenang  mengajukan  pembatalan,  termasuk  oleh  jaksa. 6 Padahal  fungsi  jaksa  dalam  tataran  hukum  kenegaraan  juga  merupakan alat  pelaksana  putusan  kehakiman.  Profesinya  dibentuk  untuk  membela kepentingan  negara  jika  terjadi  pelanggaran  hukum  baik  itu  dalam  ranah pidana,  perdata  maupun  tata  usaha  negara.  Wewenang  Jaksa  dalam masalah  perkawinan  mewakili  kepentingan  undang-undang,  yang  berarti berfungsi  sebagai  kontrol  atas  berlakunya  peraturan  guna  menghindari terjadinya suatu pelanggaran.
Seharusnya  kejaksaan  dalam  rangka  melakukan  penegakan  hukum terhadap  putusan  pengadilan,  harus  mengajukan  pembatalan.  Namun terhadap  permasalahan  tersebut  tidak  pernah  diajukan  pembatalan sehingga  perkawinan  tetap  saja  berjalan  sampai  mempunyai  keturunan. Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  fungsi  lembaga  kejaksaan  dalam penegakan  hukum  khususnya  dalam  hal  pembatalan  perkawinan  belum berjalan dengan baik.
Penelitian  ini  diproyeksikan  guna  mengetahui  perkawinan  yang bagaimana  yang  dapat  diajukan  pembatalannya,  alasan  kejaksaan  tidak pernah melakukan pengajuan pembatalan serta akibat hukum yang timbul bagi  jaksa  jika  tidak  melaksanakan  wewenangnya  dalam  mengajukan pembatalan perkawinan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis,  yang  mendeskripsikan  secara terperinci  permasalahan  yang  menyangkut  dengan kewenangan  lembaga kejaksaan  dalam  pembatalan  perkawinan.  Soerjono  Soekanto  menyatakan bahwa  penelitian  deskriptif  memberikan  data  seteliti  mungkin  tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 7 Pendekatan dilakukan secara yuridis  sosiologis,  yaitu  menelaah  prosedur  pelaksanaan  peraturan
6 Sofyan  dan  Muktaruddin,  Staf  Kepaniteraan    Pengadilan  Negeri  Jantho  dan  Mahkamah Syar’iyah Jantho, Wawancara Tanggal 16 – 17 Juni 2015 di Kota Jantho.
7 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia,  2001), hlm. 9-10
perundang-undangan dan kemudian dipadukan dengan fakta-fakta empirik terkait  dengan  masalah  dalam  penelitian. 8 Penelitian dilakukan  di Kabupaten  Aceh  Besar  khususnya Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri Jantho  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho. Adapun  yang  menjadi  populasi penelitian  ini  adalah  pejabat  Kejaksaan  Tinggi  Aceh,  Jaksa  pada Kejaksaan Negeri Jantho, suami/isteri, Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan  dan  Tokoh  Masyarakat.  Sedangkan  sampel  di  ambil menggunakan  teknik purposive  sampling,  yaitu  dengan  cara  mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.
Metode  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  dalam  penulisan  ini adalah  dengan  metode  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dan penelitian  lapangan  (field  research).  Metode  penelitian  kepustakaan  yaitu mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  dilakukan  penulis  dengan menelaah  buku,  majalah,  peraturan  perundang-undangan  dan  sumber bacaan lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat deskriftif analistis, maka setelah  diperoleh  data  sekunder,  dilakukan  pengelompokan  data  yang sama  sesuai  dengan  kategori  yang  ditentukan,  penelusuran  data  dalam penelitian  ini  mulai  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai  pembatalan  perkawinan  yang  melibatkan  jaksa  sebagai pemohon  pembatalan.  Data  kemudian  diuji  dan  dianalisis  dengan  teori hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. Pembahasan
1. Alasan  kejaksaan  belum  melaksanakan  kewenangannya  dalam mengajukan pembatalan perkawinan di Kabupaten Aceh Besar
8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30
Pembatalan  perkawinan  dapat  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  diberikan wewenang oleh undang-undang. Mengenai pihak-pihak yang diberikan wewenang dijelaskan  pada  Pasal  23  dan  26  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974,  di antaranya  adalah para  keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas,  suami  atau isteri,  pejabat  berwenang  dan  jaksa. Sedangkan  landasan  teoritis  yang  berkaitan dengan hal tersebut adalah teori penegakan hukum dan tujuan hukum.
Penegakan  hukum  dan  tujuan  hukum  merupakan  jaminan  hak  dan  kewajiban manusia  dalam  rangka  memenuhi  kepentingan  sendiri  maupun  dalam  hubungan dengan manusia lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa penegakan hukum  hukum  adalah proses  pemungsian  norma-norma  hukum  secara  nyata sebagai  pedoman  perilaku  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan hukum  adalah untuk mencapai  ketertiban  dan  keadilan.  Kepastian  hukum  akan  terlaksana  jika  tujuan hukum tercapai. Suatu sistem hukum akan dapat berperan dan dijalankan dengan baik  di  masyarakat  jika  instrumen  pelaksananya  dilengkapi  dengan  kewenangan di  bidang  penegakan  hukum.  Dalam  hal  pembatalan  perkawinan  ini,  salah  satu pihak yang mempunyai kewenangan adalah jaksa.
Kejaksaan  Republik  Indonesia  selama  ini  seolah-olah  hanya  dikenal  sebagai instansi  penuntut  umum.  Kejaksaan  Republik  Indonesia  juga  memiliki  tugas lainnya  yakni  di  bidang  Perdata  dan  Tata  usaha  Negara.  Secara  normatif  jaksa sebagai  pengacara  Negara  juga berwenang  mengajukan  permohonan  pembatalan perkawinan  yang  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  pihak  suami,  istri maupun  pihak  berwenang  yang  lain.  Ikhwanul  Hakim  selaku  Kepala  Kejaksaan Negeri  Jantho  menjelaskan  demikian,  namun  secara  praktek  kewenangan jaksa tersebut  hanya  dijalankan  ketika  adanya  pengajuan  dari  pihak-pihak  yang berhubungan langsung dengan perkawinan. 9
Jaksa  memiliki  kedudukan  sebagai  pemohon  atau  pihak  yang  berhak memintakan  pembatalan  perkawinan.  Masalah  pembatalan  perkawinan termasuk  salah  satu  perkara  perdata,  maka  jaksa  berkedudukan  sebagai
9 Ikhwanul Hakim, Kepala Kejaksaan Negeri Jantho , wawancara, pada tanggal 22 Desember 2016
pemohon/penggugat.  Dengan  ketentuan  bahwa  jaksa  dengan  mempelai tidak  memiliki  hubungan  khusus.  Namun  demikian  apabila  dikaitkan dengan  ketentuan  Bab  XIII  tentang  Kejahatan  terhadap  Asal-usul  dan Perkawinan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Pasal  277 sampai  dengan  Pasal  280,  apabila  terbukti  melakukan  tindak  pidana perkawinan  dan  perkawinan  dinyatakan tidak  sah,  maka  dalam  hal  ini terhadap  perkawinan  yang  tidak  sah  tersebut,  jaksa  mengajukan permohonan pembatalan.
Adapun  jenis  tindak  pidana  yang  terjadi  dalam  hal  pelaksanaan perkawinan  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  277  KUHP  tentang  tindak pidana  penggelapan  asal  usul  dalam  perkawinan,  Pasal  278  tentang pengakuan  anak  palsu,  Pasal  279  dan  Pasal  280  KUHP  yang  mengatur tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan. Kenyataan dalam praktik, tindak  pidana  yang  sering  terjadi  dalam  perkawinan  adalah    perbuatan yang  diatur  dalam  Pasal  279  KUHP (perkawinan  tanpa  mengindahkan perkawinan sebelumnya).
Pengamatan dalam praktik menunjukkan bahwa jaksa dapat mengetahui masalah  pelanggaran  dalam  perkawinan  secara  langsung  ataupun  tidak. Secara  langsung  artinya,  jaksa  mengetahui  sendiri  bahwa  dalam perkawinan tersebut terdapat pelanggaran, sedangkan tidak langsung ialah jaksa mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan dari orang lain, bisa dari  pihak  pasangan  suami  isteri  ataupun  dari  pihak  keluarga  pasangan, bahkan  dari  orang  lain  sekalipun.  Keterangan  tersebut  berdasarkan  atas bukti-bukti  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang  telah  berlangsung tidak sah.
Secara langsung, jaksa dapat mengetahui putusan pidana di pengadilan terhadap pelanggaran perkawinan, dan secara hukum dapat dibatalkan. Di Kabupaten  Aceh  Besar,  setidaknya  ada  17  kasus  pidana  pelanggaran perkawinan  yang  pernah  terjadi  dalam  rentang  tahun  2010-2016.  Di antaranya  putusan  pengadilan  dengan  No.  54/Pid.B/2013/PN-JTH,  No. 5/Pid.B/2013/PN-JTH,  serta  No.  258/Pid.B/2012/PN-JTH.  Dalam  kasus-
kasus tersebut terdapat pelanggaran perkawinan yang dilakukan salah satu pasangan  suami  isteri,  baik  istri  yang  menuntut  pasangannya yang melakukan  pernikahan  lain  ataupun  sebaliknya.  Secara  hukum, perkawinan  tambahan  pada  kasus-kasus  tersebut  melanggar  undang- undang perkawinan dan patut dibatalkan.
Namun,  dari  17  kasus  tersebut  tidak  pernah  ada  permohonan pembatalan  perkawinannya  baik oleh  jaksa  maupun  pihak-pihak  yang  di tentukan  Undang-undang  Perkawinan  No  1  tahun  1974.  Jaksa  sebagai salah  satu  pihak  yang  berwenang  dalam  pengajuan  permohonan pembatalan  perkawinan  seharusnya  mengajukan  pembatalan  demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak terkait.
Saat  ini  dalam  kejaksaan  dikenal  nama  JAMDATUN  (Jaksa  Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara), sebagai salah satu unit kerja dalam lingkungan  kejaksaan.  Tugas  dan  wewenang  JAMDATUN  secara  garis besar  diatur Pasal  30  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Negara  Republik  Indonesia  menyebutkan  “ di  bidang Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara,  Kejaksaan  dengan  kuasa  khusus  dapat bertindak  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  untuk  dan  atas  nama negara atau pemerintah”.
Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara juga diatur  dalam  Pasal  24  Peraturan  Presiden  R.I.  Nomor  38  tahun  2010 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dan Pasal  293  Peraturan  Jaksa  Agung Republik  Indonesia  Nomor  Per- 009/A/JA/2011  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik Indonesia menyebutkan:
a. Jaksa  Agung  Muda  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  mempunyai  tugas dan  wewenang  melaksanakan  tugas  dan  kewenangan  Kejaksaan  di bidang perdata dan tata usaha negara.
b. Lingkup  bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  meliputi  penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada  negara  atau  pemerintah,  meliputi  lembaga/badan  negara,
lembaga/instansi  pemerintah  pusat  dan  daerah,  Badan  Usaha  Milik Negara/Daerah  di  bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara  untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan  pemerintah  dan  negara  serta  memberikan  pelayanan hukum kepada masyarakat.
Secara  normatif  jaksa  sebagai  Pengacara  Negara  berwenang  mengajukan permohonan  pembatalan  perkawinan  yang  mempunyai  kedudukan  yang  sama dengan pihak suami, istri maupun pihak berwenang yang lain.
Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya  akad  nikah. 10 Jaksa  berkedudukan  sama  dengan  suami/isteri, keluarga  sedarah  dalam  garis  ke  atas,  dan  pihak  yang  berwenang  dalam mengajukan  pembatalan  perkawinan.  Perkawinan  yang  dapat  diajukan pembatalannya  tersebut  di  antaranya:  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  22,  24,26, dan 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. 11
Batalnya  perkawinan  yang  dimaksud  di  atas,  tidak  dapat  terjadi  dengan sendirinya.  Artinya,  jika  setelah  melangsungkan  perkawinan  diketahui  suatu pelanggaran, maka dengan sendirinya perkawinannya batal, tidak demikian, akan tetapi  harus  melalui  pengajuan  ke Pengadilan  Agama  seperti  pada  saat melangsungkan  perkawinan. Pengadilan  Agama  yang  berhak  menerima  perkara pembatalan  perkawinan  adalah  Pengadilan  dalam  daerah  hukum  di  mana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami atau isteri.
Asisten  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  Kejaksaan  Tinggi  Aceh,  MP.  Yusuf mengatakan berkaitan dengan berhak atau tidaknya seseorang atau beberapa orang atau  badan  hukum,  untuk  mengajukan  pembatalan  suatu  perkawinan,  perlu  kita ketahui  terlebih  dahulu  peraturan  yang  mengatur  mengenai  persoalan  tersebut. Karena  dengan  tidak  berhaknya  untuk  bertindak  sebagai  Penggugat/Pemohon akan  menentukan  dapat  diterima  dan  ditolaknya  suatu  gugatan/permohonan. Seandainya  seseorang/beberapa  orang/badan  hukum  sebagai  yang  berhak  untuk mengajukan,  maka  pemeriksaan  akan  memasuki  pokok  perkara,  tetapi  apabila
10 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37.
11 Saleh Abidin dan Amiruddin, Fiqh Munakahat , (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 68.
seseorang tersebut bukan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan/permohonan  maka  akan  dinyatakan  tidak  diterima  dengan  tidak dipedulikannya pokok perkara. 12
Ikhwanul  Hakim  menjelaskan,  kewenangan  jaksa  dalam  pembatalan perkawinan  menemui  permasalahan  lagi  ketika  dihadapkan  dengan  tidak  adanya peraturan  khusus  mengenai  kewenangan  jaksa  tersebut  dalam  pembatalan perkawinan.  Jaksa  yang  seharusnya  mempunyai  wewenang  mengajukan pembatalan  perkawinan  menjadi  terhambat  ketika  harus  menunggu  SKK  dari Kejaksaan  Tinggi  maupun  dari  KUA  dan  KCS.  Sehingga  jaksa  sebagai  pihak yang berhak membatalkan perkawinan sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan hanya berlaku ketika ada pihak lain yang mengajukan/mengadukan ke pihak Kejaksaan. Dengan kata lain, kedudukan jaksa yang seharusnya menjadi penggugat dalam kasus pembatalan perkawinan, hanya berkedudukan sebagai kuasa hukum dari pihak lain.
Kepala  seksi  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  pada  Kejaksaan  Negeri  Jantho, Evan  Munandar  menyebutkan  kewenangan  jaksa  sebagai  pihak  yang  berwenang membatalkan  perkawinan  dinilai  kurang  efektif  apabila  jaksa  juga  harus menunggu  adanya  pengajuan,  karena  prosedur  permohonan  pembatalan perkawinan  yang  diajukan  oleh  jaksa  ke  pengadilan  tidak  ada  bedanya  dengan pengajuan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  lain.  Apalagi  apabila  pengajuan pembatalan  perkawinan  yang  diajukan  oleh  jaksa  harus  menunggu  adanya  SKK dari  Kejaksaan  Tinggi,  ataupun  SKK  dari  KUA/KCS  sebagai  instansi  yang mengetahui  berlangsungnya  perkawinan  serta  menunggu  pengaduan  dari  pihak suami,  istri  maupun  keluarga,  maka  prosesnya  pun  akan  memakan  waktu  yang lama.  Padahal  kewenangan  membatalkan  perkawinan  hanya  berlaku  selama  6 bulan  sejak  berlangsungnya  perkawinan.  Tidak  adanya  penjelasan  khusus mengenai pembatalan perkawinan, menyebabkan  banyaknya perbedaan pendapat di  antara  Hakim  Pengadilan  Negeri  Aceh  Besar  dan  Pengadilan  Mahkamah
12 MP.  Yusuf, Asisten  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  Kejaksaan  Tinggi  Aceh ,  wawancara pada tanggal 5 Januari 2017
Syariyah  Jantho  serta  Kejaksaan  menyikapi  adanya  kewenangan  jaksa  serta kedudukannya dalam pembatalan perkawinan. 13
Ketua Mahkamah Syariyah Jantho, Abdullah menyatakan bahwa Kewenangan serta  kedudukan  jaksa  tersebut  masih  dimungkinkan  berlangsung  apabila pengajuan  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri.  Sedangkan  untuk  Pengadilan  Agama harus  dikaji  ulang,  karena  berdasarkan  Buku  Pedoman  Teknik  Administrasi  Dan Teknis Peradilan Agama, jaksa tidak berwenang membatalkan perkawinan apabila pihak mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan dan telah hidup serumah tanpa ada konflik dalam rumah tangga tersebut. 14
Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  Muhammad  Yasir  menambahkan  Jaksa dan PPN  hanya  berwenang  mengajukan  pembatalan  perkawinan  ketika perkawinan yang dilangsungkan disebabkan adanya ancaman dari salah satu pihak dan waktu pengajuannya tidak lebih dari 6 bulan. 15
Muhadir  selaku  Jaksa  Fungsional  pada  kejaksaan  Negeri  Jantho  menyatakan bahwa kendala lain yang dihadapi jaksa dalam pembatalan perkawinan ini adalah mengenai prosedur pembatalan perkawinan. Sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 20-26,  prosedur  pengajuan  gugatan  pembatalan  perkawinan  ke  Pengadilan adalah sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan perceraian 16 .
Muhadir    menambahkan  prosedur  tersebut  tidak  jadi  masalah  ketika  yang mengajukan adalah dari pihak istri, suami ataupun PPN. Namun prosedur tersebut secara  praktek  mengalami  hambatan,  ketika  pengajuan  tersebut  dilakukan  oleh jaksa,  karena  kewenangan  jaksa  dalam  mengajukan  pembatalan  perkawinan  ada perbedaan pendapat.
Dari beberapa pendapat tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian prosedur yang harus dilakukan jaksa ketika membatalkan suatu perkawinan. Di satu pihak jaksa  berpendapat  bahwa  jaksa  harus  mendapatkan  SKK  dari  Kejaksaan  Tinggi,
13 Evan Munandar, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha  Negara Kejaksaan Negeri Jantho , Wawancara, pada tanggal 22 Desember 2016
14 Abdullah, Hakim Mahkamah Syar’yah Jantho , wawancara, pada tanggal 5 Januari 2017
15 Muhammad Yasir, Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho , wawancara, pada tanggal 5 Januari 2017
16 Muhadir, Jaksa  Fungsional  pada  Kejaksaan  Negeri  Jantho ,  wawancara,  pada  tanggal  5 Januari 2017
sedangkan  di  pihak  lain  jaksa  berpendapat  bahwa  jaksa  dapat  memperoleh  SKK dari  KUA/KCS  maupun  pengaduan  dari  pihak  yang  bersangkutan.  Dengan demikian  sangat  penting  adanya  penjelasan  mengenai  kewenangan  jaksa  dalam pembatalan  perkawinan  pasal 26  ayat  1  Undang-Undang  Perkawinan  atau peraturan  khusus  yang  mengatur  adanya  kewenangan  jaksa  dalam  perkara pembatalan  perkawinan.  Sehingga  peran  jaksa  dalam  pembatalan  perkawinan dapat  efektif  serta  masyarakat  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  atau  PPN yang  mencatat  perkawinan  akan  berusaha  semaksimal  mungkin  menghindari pelanggaran yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung.
Di  samping  itu,  dapat  dilihat  dari  pembatasan  alasan  yang  digunakan  oleh Jaksa  untuk  mengajukan  pembatalan  perkawinan,  yaitu  dilakukan  di  muka pegawai  pencatat  perkawinan  yang  tidak  berwenang,  wali  nikah  yang  tidak  sah dan  tanpa  dihadiri  oleh  dua  orang  saksi.  Di  mana  seluruh  alasan  tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 3 ayat 1, Pasal 10 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975,  bagi  pihak  mempelai  serta  adanya  pegawai  pencatat  perkawinan  yang melanggar dan mengabaikan sumpah jabatannya. Jaksa dan PPN juga berwenang dalam  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan,  apabila  perkawinan yang  dilangsungkan  di  bawah  ancaman  dan  waktu  pengajuan  pembatalan perkawinan  pun  tidak  lebih  dari  waktu  6  bulan,  karena  apabila  melebihi  dari waktu  itu  dinilai  perkawinan  yang  berjalan  tidak  terjadi  masalah.  Dari  uraian  di atas,  maka  perlu  adanya  penjelasan  yang  lebih  konkret  mengenai  kewenangan jaksa dalam pembatalan perkawinan, apakah kewenangan jaksa dalam pembatalan perkawinan  karena  sebab-sebab  yang  tercantum  dalam  pasal  26  Undang-undang perkawinan,  ataukah  karena  perkawinan  yang  dilangsungkan  terdapat  adanya paksaan  atau  ancaman  dari  salah  satu  pihak.  Juga  mengenai  Pasal  45  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, apakah sanksi yang berlaku pada perkawinan yang melanggar  peraturan  adalah  sekedar  sanksi  materiil  atau  menyangkut  sanksi pembatalan perkawinan, atau bahkan dikenakan sanksi dua-duanya. Karena perlu penjelasan  dan  dibedakan  mengenai  sanksi  perkara  perdata  maupun  perkara pidana, meskipun sama-sama dalam hal perkara perkawinan.
Yudha  Utama  Putra,  Jaksa  Fungsional  Pada  Kejaksaan  Negeri  Jantho menyatakan  bahwa alasan  kejaksaan  belum  melaksanakan  kewenangannya dalam  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  di  Kabupaten Aceh  Besar yaitu Faktor pengetahuan  dari  penegak  hukum  di  mana  untuk mengi mplementasi hal tersebut tentunya sangat teknis dan sedikit sekali penyidik di  Aceh  yang  menguasai  tentang kewenangannya  dalam  mengajukan permohonan  pembatalan  perkawinan  di  Kabupaten  Aceh  Besar. Padahal, penuntut umum berkewajiban membuktikan salah atau tidaknya terdakwa dengan menghadirkan  alat  bukti  dengan  semaksimal  mungkin.  Sedangkan  hakim,  dalam hukum  acara  pidana,  berkewajiban  menetapkan perbuatan-perbuatan  manakah yang  dapat  dianggap  terbukti  menurut  pemeriksaan  pengadilan,  apakah  telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan itu, tindak  pidana  apakah  yang  telah  dilakukan  sehubungan  dengan  perbuatan- perbuatan itu dan hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Para hakim  hanya  memproses  sebuah  perkara  secara  formalitas  saja,  hingga putusannya  pun  hanya  formal  saja.  Padahal  yang  diinginkan  masyarakat  adalah hal yang sangat substansial, bukan hanya sekedar aturan formal. 17
Berdasarkan  apa  yang  telah  dikemukakan di  atas,  dan  dari  hasil  wawancara lainnya  disimpulkan  bahwa  yang  menjadi alasan  kejaksaan  belum melaksanakan kewenangannya dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:
1. Kendala teknis internal.
a. Kurangnya  pemahaman  dan  penguasaan  penegak  hukum  di  bidang kewenangannya dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan  di  Kabupaten  Aceh  Besar. Mengingat  sangat  pentingnya penunjang sumber daya  manusia untuk menunjang suatu proses penegakan hukum.  Menurut  keterangan  penegak  hukum  hanya  beberapa  personil  dan tidak  banyak  penegak  hukum  di  Aceh  Besar  yang  memahami  bidang permohonan pembatalan perkawinan yang terjadi di Aceh Besar.
17 Yudha Utama Putra, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Jantho , Wawancara dilakukan pada tanggal 15 September 2016.
b. Terlalu banyak beban pekerjaan sehingga penegak hukum tidak fokus untuk menangani permohonan  pembatalan  perkawinan yang  terjadi  di  Aceh Besar, karena konsentrasi mereka terpecah pada kasus-kasus besar sehingga ideal  di  dalam  penanganan  penegakan  hukum  terlampaui  dan  ini berimplikasi  terhadap  kecepatan  penanganan  perkara  baik  yang  dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemukan oleh penegak hukum itu sendiri.
c. Kurangnya  fasilitas  yang  modern  sebagai  sarana  dan  prasarana  yang seharusnya sudah dimiliki penegak hukum dalam melakukan kordinasi dan upaya  lainnya  terkait permohonan pembatalan  perkawinan yang  terjadi di Aceh Besar.
2. Kendala teknis eksternal.
Sulitnya memperoleh alat bukti terkait permohonan pembatalan perkawinan yang  terjadi  di  Aceh  Besar,  mengakibatkan  proses  penegakan  hukum  sering terhenti, karena untuk melakukan proses penegakan hukum harus cukup bukti, jika  tidak  cukup  bukti  maka  proses  penegakan  hukum  dihentikan.  Menurut para penegak hukum kendala eksternal yang sering dialami di lapangan selama proses penegakan hukum yaitu:
a. Sulit mendapatkan alamat dalam proses penegakan hukum. Kendala  yang paling  sering  terjadi  dalam  proses  penegakan  hukum  adalah  alamat  yang terdaftar  pada  identitas  tersangka  fiktif,  karena  pelaku  dengan  mudahnya membuat  KTP  dengan  nama  dan  alamat  palsu  dan/atau  tidak  berdiam  di satu tempat.
b. Tingginya penguasaan pelaku dalam mengeliminisir permasalahan hukum yang timbul atas dirinya.

## 2. Akibat  hukum  bagi  kejaksaan  ketika  tidak  mengajukan pembatalan perkawinan
Sesuai  dengan  amanat  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan  RI  Pasal  30  Ayat  (2)  ditegaskan  bahwa  “di  bidang  perdata  dan  tata usaha  negara  Kejaksaan  dengan  kuasa  khusus  dapat  bertindak  baik  di  dalam
maupun  diluar  pengadilan  untuk  dan  atas  nama negara  atau  pemerintah”. Sedangkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2010  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa: “Jaksa Agung Muda  Bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  mempunyai  tugas  dan  wewenang melaksa nakan  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  di  bidang  Datun”.  Selanjutnya dalam Ayat (2) ditegaskan bahwa: “Lingkup bidang Datun sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  meliputi  penegakan  hukum,  bantuan  hukum,  pertimbangan  hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara,  lembaga/instansi  pemerintah  pusat  dan  daerah,  Badan  Usaha  Milik Negara/Daerah  di  bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara  untuk  menyelamatkan, memulihkan  kekayaan  negara,  menegakkan  kewibawaan  pemerintah  dan  negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.
Asisten  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  Kejaksaan  Tinggi  Aceh,  M.P.  Yusuf menyebutkan  bahwa  penegakan  hukum  dalam  kasus  perdata  dapat  dilakukan Kejaksaan  dalam  kedudukannya  selaku  Penggugat  atau  pemohon.  Selaku Penggugat  Kejaksaan  karena  jabatannya  dapat  melakukan  penegakan  hukum dengan mengajukan gugatan perdata. 18
M.P.Yusuf  menambahkan  Kejaksaan  karena  jabatannya  dapat  melakukan penegakan  hukum  dengan  mengajukan  gugatan  perdata  antara  lain  dalam  hal pembatalan  perkawinan,  pembubaran  perseroan  terbatas  dan  pernyataan  pailit. Secara  umum  dapat  dipahami  dan  diketahui  bahwa  Jaksa  merupakan  pejabat umum  yang  mendakwa  atau  menuduh  seseorang  melanggar  hukum,  di  mana pengakuan  hukum  bertujuan  untuk  memelihara  ketertiban  dan  kepastian  hukum agar tidak ada pelanggaran yang dibiarkan terjadi di masyarakat.
Wewenang  jaksa  dalam  pembatalan  perkawinan  yang  diatur  dalam  Pasal  26 pasal  1  Undang-undang  Perkawinan  sebenarnya  tidak  terlepas  dari  penafsiran ketentuan Pasal 45 PP No. 9 tahun 1975 atau dengan kata lain, adanya wewenang jaksa  tersebut  tidak  terlepas  dari  telah  terjadinya  suatu  pelanggaran  hukum perkawinan  yang  mempunyai  sanksi  pidana  seperti  pelanggaran  terhadap  Pasal
18 M.P.  Yusuf, Asisten  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  pada  Kejaksaan  Tinggi  Aceh , wawancara, pada tanggal 12 Januari 2017
279  ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan  yang  sudah  ada  menjadi  penghalang  yang  sah  baginya  untuk  kawin lagi  sehingga  jaksa  diberi  kesempatan  untuk  membuktikan  pelanggaran  tersebut kepada Hakim.
Berdasarkan  pelanggaran  hukum  perkawinan  sebagaimana  tersebut  di  atas, maka perkawinan yang dilakukan sedangkan diketahuinya pernikahan yang sudah ada  menjadi  penghalang  yang  sah  baginya  untuk  kawin  lagi,  atau  pelanggaran terhadap Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP seharusnya dapat dibatalkan oleh karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Hakim  Andriansyah,  S.H.  menyatakan  para  hakim  hanya  memproses  sebuah perkara secara formalitas saja, hingga putusannya pun hanya formal saja. Padahal yang  diinginkan  masyarakat  adalah  hal  yang  sangat  substansial,  bukan  hanya sekedar aturan formal. 19
Berkaitan  dengan akibat  hukum  yang  timbul  apabila  kejaksaan  tidak mengajukan permohonan pembatalan terhadap perkawinan tidak sah yang diputus  oleh  pengadilan  menurut  M.P. Yusuf  selaku  Asisten  Perdata  dan Tata  Usaha  Negara  Kejaksaan  Tinggi  Aceh  menyebutkan  bahwa  hal tersebut  tidak  membawa  akibat  kepada  Kejaksaan  atau  Jaksa  itu  sendiri, namun membawa akibat terhadap tidak terwujudnya penegakan hukum di bidang  perkawinan  yang dilakukan  atas  nama  pemerintah  atau  negara, dalam  rangka  memelihara  ketertiban  umum  guna  menghindari  terjadinya suatu  pelanggaran  dan  terciptanya  kepastian  hukum  di  tengah-tengah masyarakat. 20
Dengan  tidak  melaksanakan  wewenang  yang  tetapkan  undang-undang sebagai  salah  satu  pihak  yang  dapat  mengajukan  pembatalan  perkawinan, jaksa  sebagai  penegak  hukum  tidak  memelihara memelihara  ketertiban hukum,  kepastian  hukum  dan  melindungi  kepentingan  negara  dan pemerintah serta hak-hak keperdataan. Meskipun tidak memperoleh akibat
19 Andriansyah, Hakim  Pengadilan  Negeri  Jantho ,  wawancara,  pada  tanggal  29 September 2016
20 M.  P.  Yusuf, Asisten  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  pada  Kejaksaan  Tinggi  Aceh , wawancara pada tanggal 5 Januari 2017.
dari  tidak  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan,  jaksa  seakan melemahkan  harga  diri  hukum  dan  kejaksaan  dalam  pandangan masyarakat.  Dengan  demikian,  masyarakat  akan  menganggap  bahwa fungsi kejaksaan dalam menjalankan sistem hukum tidak berfungsi secara optimal dan tidak menciptakan kepastian hukum.
Kepala Kejaksaan Negeri Jantho Ikhwanul Hakim menambahkan bahwa akibat hukum  dari  tidak  diajukan  pembatalan  perkawinan  oleh  Kejaksaan  tersebut bisa menimbulkan  masalah  di  kemudian  hari  mengingat  bahwa  pembatalan perkawinan  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  baik  terhadap  status  suami istri, maupun terhadap anak-anak yang lahir dan pembagian harta bersama dari perkawinan tersebut. 21
Selanjutnya,  permasalahan  yang  berkenaan  dengan  akibat  hukum  terhadap pembatalan  perkawinan  dimuat  dalam  Pasal 28  ayat  (2),  sebagai  berikut: Keputusan  tidak  berlaku  surut  terhadap  (1)  Anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  tersebut;  (2)  Suami  atau  isteri  yang  bertindak  dengan  iktikad  baik, kecuali  terhadap  harta  bersama,  bila  pembatalan  perkawinan  didasarkan  atas adanya  perkawinan  lain  yang  lebih  dahulu;  (3)  Orang-orang  ketiga  lainnya  tidak termasuk  dalam  a  dan  b  sepanjang  mereka  memperoleh  hak-hak  dengan  iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Keputusan  tidak  berlaku  surut  terhadap  anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  tersebut.  Anak-anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  yang  telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah,  meskipun  salah  seorang  tuanya  beritikad  atau  keduanya beritikad  buruk. Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya  yang  beritikad  baik,  maka  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  yang dibubarkan ini, disahkan.
Bagi  anak-anak  yang  orang  tuanya  telah  dibatalkan  perkawinannya  mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi  anak  sah,  maka  status  kewarganegaraannya  tetap  memiliki  warganegara
21 Ikhwanul Hakim, Kepala Kejaksaan Negeri Jantho , wawancara pada tanggal 22 Desember 2016.
bapaknya,  dan  bagi  warisan  dan  akibat  perdata  lainnya  mengikuti  kedudukan hukum orang tuanya. Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa  akibat  hukum  terhadap  pembatalan  perkawinan  tidak  berlaku  surut terhadap:
a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
Sedangkan  jika  kedua  orang  tuanya  beritikad  buruk,  maka  anak-anaknya dianggap  anak  luar  kawin,  dan  dianggap  tidak  ada  perkawinan.  Dalam  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih adil bahwa semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk, anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang  tidak  berdosa,  patut  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Tidak  seharusnya anak-anak  yang  tidak  berdosa  harus  menanggung  akibat  hanya  karena  kesalahan orang  tuanya.  Dengan  demikian  menurut  Undang-undang  Nomor  1.  Tahun  1974 anak-anak  yang  dilahirkan  itu  mempunyai  status  hukum  yang  jelas  sebagai  anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

## D. Penutup
Kejaksaan  belum  melaksanakan  kewenangannya  dalam  pembatalan perkawinan  di  Kabupaten  Aceh  Besar di  sebabkan tidak  adanya  aturan  yang jelas  dan  penjelasan  khusus  mengenai  pembatalan  perkawinan.  Oleh  karena  itu, Hakim  Pengadilan  Negeri  Aceh  Besar,  Pengadilan  Mahkamah  Syariyah  Jantho serta  Kejaksaan  berbeda  pendapat  dalam  menyikapi  kewenangan  jaksa  serta kedudukannya  dalam  pembatalan  perkawinan. Selain  itu,  karena  adanya  kendala internal (merupakan hambatan yang berasal dalam diri penegak hukum itu sendiri) yang  meliputi faktor pengetahuan  dan  moral  dari  penegak  hukum  dan  kendala eksternal  (merupakan  hambatan  yang  berasal  dari  luar  diri  penegak  hukum  itu sendiri)  seperti  kurangnya  partisipasi  dan  informasi  dari  masyarakat  tentang perkawinan yang tidak sah.
Kejaksaan  tidak  menerima  akibat  hukum  ketika  tidak  melakukan pembatalan  perkawinan  yang  tidak  sah.  Namun,  akan  berdampak  kepada tidak  terwujudnya penegakan  hukum  di  bidang  perkawinan  yang dilakukan  atas  nama  pemerintah  atau  negara,  dalam  rangka  memelihara ketertiban  umum,  guna  menghindari  terjadinya  suatu  pelanggaran  dan terciptanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, juga berdampak  terhadap  status  suami  istri,  kedudukan  sah  atau  tidaknya seorang anak, baik sebagai ahli waris maupun hak perwalian.
Penegak  hukum diharapkan dapat  meminimalisir  setiap  alasan  yang menjadi  kendala  dalam mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan di Kabupaten Aceh Besar. Disarankan agar adanya kesamaan visi dan misi dalam  penegakan  hukum  sehingga  tidak  dijumpai  perbedaan  persepsi tentang  kewenangan mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan di Kabupaten  Aceh  Besar. Hal  ini  dikarenakan  jaksa  merupakan  salah  satu pihak  yang  berwenang  untuk  mengajukan  pembatalan  perkawinan. Agar peran  jaksa  dalam  pembatalan  perkawinan  dapat  lebih  efektif,  perlu pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan dan kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan

## Daftar Pustaka

## Buku
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2003)
Arto, A. Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
Iman  Jauhari, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Keluarga  Poligami,
(Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003)
K.  Wantjik  Saleh, Hukum  Perkawinan  Indonesia, (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,
1990)
Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)
Saleh Abidin dan Amiruddin, Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 2008)
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia, 1996)
Sri Hastuti. Et.al, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Kejaksaan dalam  Bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara,  (Pusat  Penelitian  dan pengembangan Kejaksan Agung, 2014)
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

## Peraturan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  Per-009/A/JA/2011  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia