## PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA PALEMBANG
Suci Flambonita a, Vera Novianti b
a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: suciflambonita@unsri.ac.id
b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: veranovianti@unsri.ac.id
Naskah diterima: 17 November; revisi:27 November; disetujui: 30 november 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1574

## Abstrak:
Salah  satu  faktor  penting  dalam  kerangka  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  adalah pertumbuhan  ekonomi,  yang  dapat  didorong  melalui  penciptaan  iklim  penanaman  modal  yang kondusif  yang  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat,  untuk  mendukung  terwujudnya  pertumbuhan  ekonomi  secara  berkelanjutan  dan berkualitas,  salah  satunya  dengan  mewujudkan  iklim  penanaman  modal  yang  menarik, mendorong  penanaman  modal  bagi  peningkatan  daya  saing  perekonomian  nasional,  serta meningkatkan  kapasitas  infrastruktur  dan  faktor  pendukung  lainnya  yang  memadai, termasuk  pemberian  insentif  dan  kemudahan  investasi  di  kota  Palembang.  Metode  yuridis normatif  dilakukan  melalui  studi  pustaka  yang  menelaah  (terutama)  data  sekunder  yang  berupa Peraturan  Perundang-undangan,  atau  dokumen  hukum  lainnya,  serta  hasil  penelitian,  hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah normative legal research, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer  yang  tidak  lepas  dari  instrumen  teoritis  akademis.  Selain  pengumpulan  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yang  diperoleh  melalui  studi  Pustaka. Prosedur  pemberian  insentif  dan  kemudahan  investasi  di  Kota  Palembang  dilihat  berdasarkan pertimbangan  eksternal  dan  internal,  prinsip  dasar  penetapan  prosedur  pemberian  insentif  dan kemudahan  investasi,  kriteria  kegiatan  investasi,  serta  kriteria  klasifikasi  wilayah  maka  ditetapkan pemberian  insentif  dan  kemudahan  investasi,  yang  selanjutnya  menetapkan  suatu  aturan  mengenai penetapan prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi khususnya di Kota Palembang. Kata Kunci : Insentif, Investasi, Prosedur

## Abstract :
The important factors in the framework of realizing people's welfare is economic growth, which can be encouraged through the creation of a conducive investment climate that contributes to economic growth  and  improvement  of  welfare  society,  to  support  the  realization  of  sustainable  and  quality economic  growth,  of  investment  climate.  attractive,  encouraging  investment  to  increase  the competitiveness of the national economy, as well as increasing the capacity of adequate infrastructure and other supporting factors, including the provision of incentives and ease of investment in the city of  Palembang.  The  normative  method  is  carried  out  through  a  literature  study  that  examines (especially) secondary data in the form of laws and regulations, or other legal documents, as well as research  results,  study  results,  and  other  references.  The  method  used  normative  legal  research, which  includes  secondary  legal  materials  and  is  developed  with  primary  legal  materials  from theoretical instruments. In addition to collecting the type of data used in this study is secondary data, which  was  obtained  through  a  library  study.  The  procedure  for  providing  incentives  and  ease  of
investment  in  Palembang  based  on  external  and  internal  considerations,  the  basic  principles  of establishing  procedures  for  providing  incentives  and  investment  facilities,  criteria  for  investment activities,  as  well  as  regional  classification  criteria,  the  provision  of  incentives  and  investment facilities  is  determined,  which  in  turn  establishes  a  rule  regarding  the  establishment  of  procedures providing incentives and investment.
Keywords : Incentive, Investment, Procedure

## LATAR BELAKANG
Tujuan  negara  yang  telah  diamanatkan  oleh  konstitusi  adalah  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  sebagaimana  dirumuskan  pada  alinea  keempat  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  dasar  konstitusi  bagi  bangsa  Indonesia  berfungsi sebagai  Dokumen  Pembangunan  Nasional.  Oleh  karena  itu,  sudah  menjadi  kewajiban  bagi penyelenggara  negara,  baik  di  tingkat  pemerintah  pusat  maupun  daerah  untuk  selalu mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum, sebagaimana telah dimuat dalam Dokumen Pembangunan  Nasional  tersebut.  Kebijakan  dan  strategi  pembangunan  yang  sentralistik menjadi salah satu penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia yang menjadi paradigma dan model pembangunan perekonomian daerah 1
Salah  satu  faktor  penting  dalam  kerangka  mewujudkan  pembangunan  perekonomian daerah adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  yakni pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat  didorong melalui penciptaan iklim penanaman modal  yang kondusif. Aktivitas  penanaman  modal  yang  didorong  oleh  iklim  yang  kondusif  akan  memunculkan kegiatan-kegiatan  ekonomi  yang  dinamis,  yang  kemudian  berkontribusi  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  pada  tingkat  nasional, kebijakan pengembangan penanaman modal diarahkan untuk: 2
1. Mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan iklim penanaman modal;
2. Mendorong  FDI  untuk  memperbaiki  daya  saing  ekonomi  nasional;  meningkatkan kapasitas  infrastruktur  fisik;  membangun  penanaman  modal  dalam  kerangka pelaksanaan  demokrasi  ekonomi  yang  diperuntukkan  bagi  kesejahteraan  seluruh masyarakat;dan
3. Meningkatkan realisasi penanaman modal ke seluruh Indonesia.
Pertumbuhan  ekonomi  bagi  sebuah  daerah  merupakan  salah  satu  indikator utama  kesejahteraan  masyarakat.  Meskipun  bukan  satu-satunya  indikator,  namun faktor  pertumbuhan  ekonomi  ini  sangat  mempengaruhi  berbagai  variabel  lain  yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, melalui pertumbuhan  ekonomi,  akan  tersedia  lapangan  kerja  yang  luas  yang  akan  menekan angka  pengangguran.  Setiap  daerah  dalam  suatu  negara  mempunyai  tujuan  yang  sama, yaitu  menemukan  cara  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  yang  luas  untuk  memberikan penghasilan  dan  menaikkan  kualitas  hidup  bagi  masyarakat 3 .  Sebuah  daerah  dengan
1 Suparno, ―Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi,‖ Mimbar Administrasi 1 (2017): 1–14.
2 A. Ma’ruf,  ―Strategi Pengembangan Investasi  Di Daerah:  Pemberian Insentif  Ataukah  Kemudahan?,‖ Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan 13, no. 1 (2012): 43–52, https://doi.org/10.18196/jesp.13.1.1260.
3 Ma’ruf. Ibid
tingkat pengangguran yang rendah akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya meningkatkan permintaan yang mendorong tumbuhnya sektor produksi. 4
Pertumbuhan  ekonomi  mempunyai  peran  penting  untuk  meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan  usaha  mikro,  kecil,  dan  koperasi.  Untuk  menunjang  pertumbuhan ekonomi diperlukan elemen penanaman modal yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah, dapat meningkatkan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja,  peningkatan  daya  beli  masyarakat  dan  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  diharapkan  mampu  memberikan  kesejahteraan  kepada  masyarakat. Dalam  penyelenggaraan  penanaman  modal  di  daerah  harus  didasarkan  atas  prinsip kepastian  hukum,  kesetaraan,  transparansi,  akuntabilitas,  efektif  dan  efisien,  untuk mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  diharapkan  serta  tidak  bertentangan  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Indonesia  selaku  Negara  Kesejahteraan (Welfare  State) menjadikan  pemerintahannya tidak  hanya  bertanggung  jawab  terhadap  pemeliharaan  ketertiban  dan  keamanan  nasional, namun  juga  pada  kesejahteraan  ekonomi.  Optimalisasi  penyelenggaraan  penanaman  modal menjadi  prioritas  utama  Pemerintah  Indonesia  sebagai  sumber  pembiayaan  pembangunan, dikarenakan  belum  mampu  mengelola  sumber  daya  manusia,  teknologi  ,  keterbatasan  dana dan  sebagainya.  Investasi  diharapkan  dapat  menghasilkan  multiplayer  effect  terhadap pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi tidak saja mentransfer modal dan barang, tetapi juga mentransfer ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia 5
Paling  tidak  ada  dua  dampak  positif  yang  dapat  dinikmati  oleh  daerah,  ketika penanaman  modal  berkembang.  Pertama,  penanaman  modal  akan  diikuti  oleh  aktivitas- aktivitas  ekonomi  yang  dapat  membuka  lapangan  kerja  baru.  Ketersediaan  lapangan  kerja baru  selanjutnya  akan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan  mendorong  terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Kedua, penanaman modal juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat mendorong  dinamika  ekonomi  setempat,  yang  pada  akhirnya  juga  akan  bermuara  pada pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Berdasarkan  hal  di  atas, dapat  dipahami kalau upaya untuk  menciptakan iklim  penanaman modal  yang kondusif dan mampu  menstimulasi  aktivitas  penanaman  modal  semestinya  menjadi  salah  satu  langkah penting bagi pemerintah daerah, khususnya pada era otonomi daerah sekarang ini.
Dalam  rangka  memperkuat  perekonomian  nasional  yang  berorientasi  dan berdaya  saing  global  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Undang-undang  Nomor  17 Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN) Tahun  2005  –  2025,  penanaman  modal  diarahkan  untuk  mendukung  terwujudnya pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup    tinggi  secara  berkelanjutan  dan  berkualitas, dengan mewujudkan  iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal  bagi  peningkatan  daya  saing  perekonomian  nasional,  serta  meningkatkan kapasitas  infrastruktur  dan  faktor  pendukung  lainnya  yang  memadai,  termasuk pemberian insentif dan kemudahan investasi di kota Palembang.
4 Ahmad  Zazili,  ―Pemberian  Insentif  Penanaman  Modal  Sebagai  Upaya  Daya  Tarik  Investasi  Di  Daerah,‖ Jurnal Cakrawala Hukum 7, no. 1 (2016), https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1786.
5 Karlina Sofyarto and Nabitatus Sa’adah, ―Implikasi Pemberian Insentif Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Investasi Di Bidang Pariwisata Di Kota Padang,‖ Law Reform 14, no. 1 (2018): 74, https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20238.
Melalui  rancangan  peraturan  walikota  tentang  mekanisme  dan  standar oprasional  prosedur  pemberian  insentif  oleh  Pemerintah  Daerah  berupa  dukungan kebijakan fiskal kepada masyarakat dan/atau investor untuk  meningkatkan investasi di  daerah.  Kebijakan  fiskal  daerah  tersebut  merupakan  penggunaan  instrumen anggaran pendapatan belanja daerah untuk  peningkatan investasi  daerah. Sementara itu  pemberian  kemudahan  adalah  berupa  penyediaan  fasilitas  nonfiskal  dari Pemerintah  Daerah  kepada  masyarakat  dan/atau  investor  untuk  mempermudah kegiatan investasi. 6
Upaya  untuk  mewujudkan  iklim  penanaman  modal  yang  kondusif  antara  lain  dapat dilakukan melalui regulasi. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasi dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan disinergikan. Di atas semua itu, keberadaan regulasi  tentang  Pemberian  Insentif  dan  Kemudahan  investasi  dapat  memberikan  daya dukung  dan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  pemilik  modal  untuk  menanamkan  modal  serta menjalankan usaha mereka.
Potensi  sumber  daya  di  daerah  seringkali  sulit  dikembangkan  disebabkan keuangan  pemerintah  daerah  yang  tidak  memadai,  keterbatasan  sumber  daya manusia,  keterbatasan    penguasaan    teknologi. 7 Untuk  itu  dibutuhkan  penanam modal yang mampu mengatasi kelemahan yang ada di daerah. Penanam modal tidak mudah  untuk  diajak  melakukan  kegiatan  penanaman  modal,  sebab  banyak    sekali pertimbangan  bagi  penanam  modal  sebelum  menanamkan  modalnya,  misalnya tersedia informasi yang jelas mengenai potensi penanaman modal di daerah, adanya peraturan dan kebijakan penanaman modal yang memberikan jaminan kepastian dan keamanan,  bentuk  fasilitas  penanaman  modal  yang  diberikan,  kesiapan  masyarakat daerah  yang  bersangkutan  menerima  masuknya  kegiatan  penanaman  modal,  dan pelayanan birokrasi yang baik, cepat, profesional, dan terukur.
Sebagaimana  arahan  dalam  pemberian  insentif  dan  kemudahan  penanaman  modal, dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Pemberian  Insentif dan  Pemberian  Kemudahan  Penanaman  Modal  di  Daerah  dimana  pemberian  insentif  dan kemudahan penanaman modal pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah yang memuat:
a. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian  kemudahan;
d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
e. bentuk  insentif  dan  kemudahan  yang  dapat  diberikan;  dan  pengaturan  pembinaan  dan pengawasan.
Kebijakan  insentif  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Palembang  yang  sesuai kewenangannya antara lain di bidang perpajakan daerah, retribusi daerah, bantuan permodalan, bantuan riset, dan pelatihan. Pemerintah dapat pula memberikan kemudahan misalnya dari segi data dan informasi penanaman modal, sarana dan prasarana, lahan, bantuan teknis, percepatan
6 Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomoh  24  Tahun  2019  Tentang  Pemberian  Insentif  dan  Kemudahan Investasi di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330
7 Bandingkan Dhaniswara K. Harjono, Penanaman Modal , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 35
pelayanan,  pemasaran,  dan  kenyamanan  berinvestasi.  Semua  itu  disesuaikan  dengan kemampuan daerah.
Di era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan di dalam menjalankan aktivitasnya,  termasuk  keleluasaan  pada  aspek self-regulating  power dan self-modifying power , yaitu keleluasaan membuat regulasi dan untuk menyesuaikan regulasi yang ada pada lingkup nasional dengan kondisi khas daerah. 8
Selanjutnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2019  mewajibkan  kepada  daerah untuk  menyesuaikan  pengaturan  pemberian  insentif  dan  kemudahan  investasi  di  daerah paling  lama  1  (satu)  tahun  terhitung  sejak  Peraturan  Pemerintah  tersebut diundangkan. 9 Sebagai  pengejawantahan  peraturan  daerah  tersebut  dipertegas dengan  peraturan  walikota  tentang  mekanisme  dan  standar  operasional  prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi di kota Palembang.
Bertitik  tolak dari uraian  tersebut  mengenai prosedur  pemberian  insentif  dan kemudahan  investasi  di  daerah  khususnya  di  kota  Palembang  dan  tindak  lanjut amanat  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  maka  perlu  adanya:  suatu kajian  khusus  tentang  prosedur  pemberian  insentif  dan  kemudahan  investasi  di  Kota Palembang responsif dalam pelayanan publik yang baik bidang penanaman modal (investasi).

## METODE
Metode  yuridis  normatif  dilakukan  melalui  studi  pustaka  yang  menelaah  (terutama)  data sekunder  yang  berupa  Peraturan  Perundang-undangan,  atau  dokumen  hukum  lainnya,  serta hasil  penelitian,  hasil  pengkajian,  dan  referensi  lainnya.  Metode  yang  dipergunakan  dalam penulisan  ini  adalah normative  legal  research ,  yaitu  meliputi  bahan-bahan  hukum  sekunder dan  dikembangkan  dengan  bahan  hukum  primer  yang  tidak  lepas  dari  instrumen  teoritis akademis.  Selain  pengumpulan  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder,  yang  diperoleh  melalui  studi  pustaka. 10 Setelah  semua  bahan  hukum  diperoleh langkah  selanjutnya  adalah  mengklasifikasi  fakta-fakta,  kemudian  mengadakan  klasifikasi tentang  masalah  hukum  yang  diteliti  sampai  akhirnya  mengadakan  analisis  dari  persepektif hukum. 11

## ANALISIS DAN DISKUSI
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2019  Pemberian  Insentif  adalah dukungan  kebijakan  fiskal  dari  Pemerintah  Daerah  kepada  Masyarakat  dan/atau  Investor untuk  meningkatkan  investasi  di  daerah.  Terdapat  empat  dasar  hukum  pemberian  insentif yaitu:
a. Undang–Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Insentif  fiskal  yang dapat  diberikan  menurut  ketentuan  dalam  undang–undang  tersebut  ialah:  a.  Pengurangan penghasilan  netto  sampai  tingkat  tertentu  terhadap  jumlah  penanaman  modal  yang dilakukan dalam waktu tertentu;
8 Lihat  Soekarwo, Berbagai  Permasalahan  Keuangan  Daerah ,  Airlangga  University  Press,  Surabaya,  2003, hlm. 82.
9 Republik  Indonesia,  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Pemberian Insentif  dan  Kemudahan  Investasi  di  Daerah  Peraturan  Pemerintah tersebut  mulai  berlaku  tanggal 2 April 2019.
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali. 2006, hlm. 10
11 Sunaryati Hartono. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20 . Bandung: Alumni. 1994. hlm. 44
b. Pembebasan atau pengurangan PPh badan dalam jumlah dan waktu tertentu (tax holiday )
c. Pembebasan  atau  keringanan  bea  masuk  atas  impor  barang  modal,  mesin  atau  peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
d. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
e. Pembebasan  atau  penangguhan  PPN  atas  impor  barang  modal  atau  mesin  atau  peralatan untuk  keperluan  produksi  yang  belum  dapat  diproduksi  di  dalam  negeri  selama  jangka waktu tertentu;
f. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
g. Keringanan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  khususnya  untuk  bidnag  usaha  tertentu, pada wilayah atau daerah tertentu.
Selanjutnya  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2019 tentang  Pemberian  insentif  dan  kemudahan  investasi  di  daerah.  Pemerintah  Daerah  dapat memberikan  insentif  dan/atau  kemudahan  investasi  di  daerah  kepada  Masyarakat  dan/atau Investor sesuai kewenangannya. Pemberian Insentif dan/atau dilakukan berdasarkan prinsip: a. kepastian hukum; b. kesetaraan; c. transparansi; d. akuntabilitas; dan e. efektif dan efisien. Adapun bentuk insentif yang diberikan berupa; a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak  daerah;  b.  pengurangan,  keringanan,  atau  pembebasan  retribusi  daerah;  c.  pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah. Pada Peraturan Daerah Palembang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanaman modal. Dalam  Perda  ini  khususnya  pasal  27  ayat  (2)  dan  (3)  mengatur  tentang  pemberian  insentif dalam  bentuk  pengurangan  dan  keringanan  pajak  daerah  serta  pengurangan  dan  keringanan retribusi daerah.
Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Palembang  Nomor  34  Tahun  2020  tentang  Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palembang Tahun 2020—2025. Dalam Perwali ini mengatur pemberian  kemudahan  dan/atau  insentif  penanaman  modal  yang  mencakup  pola  umum pemberian  kemudahan  dan/atau  insentif,  pertimbangan  internal  pemberian  kemudahan dan/atau insentif, prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, kriteria penerima kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, bentuk atau  jenis  kemudahan  dan/atau  insentif  penanaman  modal,  dan  mekanisme  pemberian kemudahan  dan/atau  insentif  penanaman  modal,  sebagai  landasan  hukum  untuk  melihat bagaimana proses pemberian insentif dan kemudahan investasi di kota Palembang.

## 1. Insentif Pajak
Insentif Pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik menanamkan  modalnya  di  daerah.  Insentif  Pajak    merupakan  alat  yang  dapat  digunakan Pemerintah untuk mempengaruhi perilaku Investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya. UNCTAD ( United Nations Confrence on Trade and Development ) mendefinisikan insentif pajak  sebagai  segala  bentuk  insentif  yang  mengurangi  beban  pajak  perusahaan  dengan tujuan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinfestasi di proyek atau sektor tertentu 12
Pada  dasarnya  penanaman  modal  lahir  dari  perjanjian  yang  disebut  perjanjian investasi  ( investment  agreement ).  Oleh  karena,  ketentuan-ketentuan  tentang  perjanjian berlaku terhadap investasi sebagai suatu perbuatan hukum. Investasi umumnya dilakukan
12 http://digilib.mercubuana.ac.id/
melalui  perjanjian  investasi  ( investment  contract ).  Garner  memberikan  dua  pengertian terhadap investment contract sebagai berikut: 13
1. investment  contract  is  a  contract  in  which  money  is  invested  in  a  common enterprise with profits to come solely from the effort of others; an agreement or transaction in which a party invest money in  expectation of profits derived from the efforts of a promoters or other of third party.
2. investment contract is a transaction in which an investor furnishes initial value or risk capital to an enterprises, a portion of that amount being subjected to the risk of enterprise. In such an arrangement, the investor typically does not receive the right to exercise control over the managerial decisions of the enterprise.
Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan berarti juga produksi dari kapital/modal  barang-barang  yang  tidak  dikonsumsi  tetapi  digunakan  untuk  produksi yang  akan  datang  (barang  produksi).    Esensi  penanaman  modal,  dengan  demikian, merupakan  tindakan  orang 14 untuk  menyerahkan  kenikmatan  untuk  mengkonsumsi sesuatu  (biasanya  kemudian  dikonstruksikan  sebagai  barang  modal)  untuk  selanjutnya dipergunakan  untuk  melakukan  aktivitas  ekonomi.  Pada  gilirannya,  dari  aktivitas ekonomi  tersebut  diharapkan  akan  memberikan  hasil (yield) yang  disebut  keuntungan. Penanaman  modal  merupakan  suatu  tindakan  yang  memberikan  kewajiban  kepada investor untuk  ikut serta memikul resiko  dari pasang naik  dan pasang surutnya kegiatan ekonomi  di  mana  penanaman  modal  itu  dilakukan.  Dalam  pengertian  ini,  hukum memberikan dasar legitimasi terhadap kemungkinan tidak dapat dikembalikannya jumlah dana  yang  ditanam  secara  utuh.  Artinya,  jika  kegiatan  ekonomi  di  mana  penanaman modal  tersebut  dilakukan  mengalami  kerugian,  maka  kerugian  tersebut  dibebankan kepada  investor.  Sebaliknya  apabila  aktivitas  ekonomi  tersebut  mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut pada dasarnya menjadi hak dari penanam modal. Di sisi yang lain, hukum juga memberikan perlindungan terhadap penanaman modal yang dilakukan  guna  memberikan  kemudahan  dan  ketenangan  dalam  berusaha  bagi  para penanam modal. Selain resiko penanaman modal tersebut, penanaman modal juga tunduk pada  hukum  besi  investasi,  di  mana  semakin  kecil  resiko  yang  dihadapi  peluang  untuk memperoleh keuntungan juga akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar resiko yang dihadapi oleh penanam modal, kemungkinan mendapatkan hasil ( yield ) penanaman modal juga akan semakin besar.
Ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal,  jika  dilihat  dari  asal  penanam  modalnya  dapat  diketahui  ada  dua penanam modal, yaitu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, sehingga dikenal  pula  istilah  penanaman  modal  dalam  negeri  dan  penanaman  modal  asing,  yang selanjutnya  oleh  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  diberikan  pengertian  sebagai berikut :
13 Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary , 7 th ed., West Group, St. Paul, Minesotta, 1999. hlm. 831.
14 Dari sudut pandang hukum, pengertian orang mencakup orang perseorangan ( natuurlijke persoon ) dan badan hukum ( rechtspersoon/legalentity ). Keduanya mempunyai kualifikasi yang sama, yaitu menjadi pendukung hak dan  kewajiban.  Namun,  kualifikasi  pendukung  hak  dan  kewajiban  pada  badan  hukum  lebih  bersifat  derivatiif, sebab secara empiris kualifikasi tersebut harus direpresentasikan oleh/melalui orang perseorangan.
1. Penanaman  modal dalam  negeri  adalah  kegiatan  menanam  modal  untuk  melakukan usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanam  modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 15
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanam  modal  asing,  baik yang  menggunakan  modal  asing  sepenuhnya  maupun  yang  berpatungan  dengan penanam modal dalam negeri. 16
Di samping pengertian penanaman modal menurut Pasal 1 ayat (1, 2 dan 3)  Undang- undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  juga  ditemukan  pengertian lain sebagai berikut :
Penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan  keuangan  dan  ekonomi  dengan  harapan  untuk  mendapatkan  keuntungan  di masa  depan.  Penanaman  modal  berperan  sebagai  sarana  investasi  yang  melibatkan seluruh  potensi  masyarakat,  baik  yang  berada  di  dalam  negeri  maupun  luar  negeri dengan cara berinvestasi/ penanaman modal dalam negeri dan modal itu dapat berupa modal  sendiri  ataupun  modal  bersama.  Selain  itu,  penanaman  modal  juga  berperan sebagai  sarana  untuk  mengukur pembangunan  suatu  Negara  dan  juga  pendapatan nasional  bruto.  Pendapatan  nasional  dapat  diartikan  sebagai  suatu  angka  atau  nilai yang  menggambarkan  seluruh  produksi,  pengeluaran,  ataupun  pendapatan  yang dihasilkan  dari  semua  pelaku  atau  sektor  ekonomi  dari  suatu  Negara  dalam  kurun waktu tertentu. 17
Di  samping  telah  dikemukakan  pengertian  penanaman  modal,  perlu  juga  diketahui siapa penanam modal dan apa yang dimaksud dengan modal. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat  (4,  5  dan  6)  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal, Penanam  modal  adalah  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  melakukan  penanaman modal  yang  dapat  berupa  penanam  modal  dalam  negeri  dan  penanam  modal  asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Penanam  modal  asing  adalah  perseorangan  warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
Sedangkan yang dimaksud dengan modal menurut  Pasal 1 ayat (7, 8 dan 9) Undang- undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  Modal  adalah  aset  dalam bentuk uang atau bentuk lain  yang bukan uang  yang dimiliki oleh penanam modal  yang mempunyai nilai  ekonomis.  Modal asing adalah modal  yang dimiliki oleh negara  asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Modal dalam negeri adalah modal  yang dimiliki oleh negara Republik  Indonesia, perseorangan warga  negara  Indonesia,  atau  badan  usaha  yang  berbentuk  badan  hukum  atau  tidak berbadan hukum.
15 Republik  Indonesia  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724
16 Republik  Indonesia,  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724
17 http://firyalekaagustya.blogspot.com/2012/06/investasi-dan  penanaman-modal.html ,  diakses  12  November 2021
Secara makro, penanaman modal merupakan conditio sine qua non bagi pertumbuhan ekonomi  suatu  Negara.  Penanaman  modal  akan  memberikan  dampak multiplier  effect (dampak  percepatan).  Pada  sektor  privat,  penanaman  modal  akan  membuka  lapangan pekerjaan  dan  sekaligus  akan  menyerap  tenaga  kerja  di  masyarakat.  Penyerapan  tenaga kerja  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  daya  beli  masyarakat.  Peningkatan  daya  beli masyarakat  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  mengkonsumsi barang  manufaktur.  Terserapnya  barang  manufaktur  pada  gilirannya  akan  memberikan keuntungan  pada  penanam  modal.  Dan  akhirnya,  investor  memiliki  kemampuan  yang lebih tinggi untuk berinvestasi. Siklus polibius ini akan berlangsung secara terus menerus dan mengalami proses pembesaran yang tidak terbatas.
Pada  sektor  publik,  penanaman  modal  akan  meningkatkan  pendapatan  Daerah  dari sektor  pajak,  baik  oleh  karena  peningkatan  penghasilan 18 anggota  masyarakat  maupun karena  keuntungan  yang  diperoleh  entitas  hukum  atau  penanam  modal.  Peningkatan pendapatan dari sektor pajak pada gilirannya akan memberikan kemampuan lebih kepada daerah  untuk  menjalankan  fungsi  penyelenggaraan  Daerah  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sekalipun  investasi  berada  pada  ranah  privat,  oleh  karena  berkait  dengan  hubungan antara satu orang dengan orang lain secara individual. Akan tetapi investasi tidak semata- mata  menjadi  kepentingan  individu.  Pemerintah  memiliki  kepentingan  terhadap terjadinya tindakan penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah kemudian ikut campur tangan  dalam  aktivitas  penanaman  modal,  khususnya  dalam  rangka  menciptakan  iklim investasi  ( investment  climate )  yang  kondusif  di  suatu  negara.  Desakan  agar  Pemerintah ikut  campur  tangan  terhadap  permasalahan  penanaman  modal  semakin  menguat  seiring dengan berkembangnya Negara kesejahteraan ( welfare state ) pada paruh abad ke-20. 19
Iklim  investasi  merupakan  faktor  yang  secara  signifikan  berpengaruh  pada  tindakan seseorang  untuk  berinvestasi  di  suatu  Negara. 20 dalam  hal  ini  teori  tersebut  diterapkan dalam lingkup daerah Kota Palembang, berikut ini merupakan alasan rasional pemberian insentif usaha dalam bentuk insentif pajak menurut IMF ( International Moneary Found ) yaitu :
1. Industrial Policy
Mendorong kemajuan industri  yang ada didalam  suatu daerah dan dengan adanya insentif  usaha  maka  sangat  diharapkan  para  pelaku  industri  besar  berminat  untuk menanamkan  modalnya  di  daerah  yang  bersangkutan  dan  selanjutnya  dapat memajukan indutri dalam negeri.
2. The Transfer of proprietary knowledge or technology
18 Dilihat dari aspek pajak, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan,  dengan  nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan /PPh).
19 Oentoeng Soeropati, Hukum Investasi Asing , Fakultas Hukum UKSW, Kebumen, 1999.
20 Dalam perkembangannya, pendapat eksponen free trader yang menghendaki Negara untuk tidak ikut campur tangan terhadap aktivitas investasi telah ditinggalkan. Bahkan, lembaga-lembaga yang sifatnya supra state telah ikut campur tangan terhadap permasalahan investasi. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah Multilateral Investment  guarantee  Agreement (MIGA), World  Trade  Organization (WTO)  yang  didalamnya  terdapat Agreement  on  Trade  Related  Investment  Measures (TRIMs), Organization  for  Economic  Cooperation  and Development (OECD)  yang  telah  berhasil  menyusun Draft  Convention  on  the  Protection  of  Foreign  Property dan Draft  Multilateral  Agreement  on  Investment , Oversea  Private  investment  Corporation (OPIC)  merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjamin Investasi di mancanegara.
Pemberian  insentif  usaha  digunakan  untuk  menghadirkan  investor  yang  memiliki skala  industri  besar  sehingga  diharapkan  agar  pengetahuan  dan  tegnologi  yang dimiliki  investor  tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  investor  lokal,  pemerintah  dan juga  masyarakat  melalui  proses  alih  tegnologi  sehingga  ilmu  pengetahuan  dan tegnologi akan semakin maju.
3. Employment Objectives
Dengan  adanya  insentif  usaha  diharapkan  dapat  menarik  investor  untuk menanamkan  modalnya  di  suatu  daerah  sehingga  dapat  menciptakan  lapangan kerja bagi masyarakat
4. Training and human capital development
Terkait  denngan  alasan  sebelumnya  yaitu  adanaya  transfer  ilmu  pengetahuan  dan tegnolgi  maka  diharapkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  terdapat  di  dalam daerah tersebut akan semakin meningkat.
5. Economic diversification
Masuknya para investor baru diharapkan dapat menimbulkan diversi ekonomi bagi daerah  tersebut  dan  memugkinkan  adanya  tambahan  sektor-sektor  industri  yang dapat tumbuh lebih banyak lagi.
6. Access to overseas market
Dengan  masuknya  investor  dari  pihak  asing  maupun  pihak  domestik  yang menanamkan  modalnya  maka  diharapkan  akan  melakukan  perdagangan  sehingga akan membuka akses pasar terhadap daerah yang bersangkutan
7. Regional or Locational Objectives
Penentuan-penentuan  lokasi  tertentu  untuk  penanaman  modal  ynag  telah ditentukan  oleh  pemerintah  daerah  dapat  memeberikan  kemajuan  dalam  hal pertumbuhan lokasi tersebut.
Secara  umum,  investor  juga  masih  menghadapi  persoalan-persoalan  yang  bermuara pada  keengganan  untuk  melakukan  penanaman  modal,  beberapa  permasalahan  yang menjadi penyebabnya adalah:
1. banyaknya hambatan untuk mulai bisnis
2. tingginya biaya manufaktur
3. aturan ketenagakerjaan yang belum  kondusif
4. birokrasi yang tidak efisien
5. kepastian hukum yang rendah
6. infrastruktur yang belum memadahi
Agar  dapat  mengakomodir  dana  yang  ada  dalam  masyarakat  ke  arah  investasi, pemerintah  juga  telah  memberikan  berbagai  fasilitas.  Fasilitas  tersebut  dapat dikelompokkan dalam :
a. Pemakaian Tanah.
Dalam  proses  investasi,  pemakaian  tanah  sering  kali  tidak  dapat  dihindarkan. Misalnya,  untuk  keperluan  ekstraksi,  untuk  perkebunan  atau  untuk  keperluan bangunan pabrik.
b. Kelonggaran Perpajakan dan Pungutan-Pungutan lain. Tujuan  utama  dari  setiap  tindakan  investasi  adalah  memperoleh  keuntungan.  Setiap kebijakan  pemerintah  yang  bersifat  mengurangi  atau  membebaskan  kewajiban investor  membayar  sejumlah  uang,  menjadi  suatu  insentif.  Secara  kategorial, kebijakan  ini  terumus  dalam:  (a)  pembebasan  pajak,  (b)  keringanan  pajak,  (c)
keringanan  pungutan  lain  yang  sifatnya  non  pajak.  Sejak  rezim  UU  PMA  dan Undang-undang PMDN, pajak 21 telah dipakai sebagai instrumen utama untuk menarik investasi.
Kemudahan  investasi  atau  merupakan  penyediaan  fasilitas  dari  Pemerintah Daerah  kepada  penanam  modal  untuk  mempermudah  setiap  kegiatan  penanaman modal  dalam  rangka  mendorong  peningkatan  investasi  atau  penanaman  modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:
1) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP dibidang penanaman modal;
2) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
3) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
5) Penyediaan sarana dan prasarana;
6) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
7) Pemberian bantuan teknis.
Pemberian  Insentif  dan  kemudahan  investasi  merupakan  dukungan  dari
Pemerintah  Daerah  kepada  penanam  modal  dalam  rangka  mendorong  peningkatan penanaman modal, antara lain berupa :
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian dana stimulant; dan/atau pemberian bantuan modal

## 2. Investasi
Dalam  teori  ekonomi,  investasi  berarti  pembelian  dan  produksi  dari  kapital/modal barang-barang  yang tidak dikonsumsi tetapi  digunakan untuk  produksi  yang  akan datang (barang  produksi).  Berarti  esensi  penanaman  modal  berarti  tindakan  orang-orang  untuk menyerahkan kenikmatan untuk mengonsumsi sesuatu untuk selanjutnya digunakan untuk melakukan  aktivitas  ekonomi.  Untuk  selanjutnya  nanti,  aktivitas  ekonomi  akan memperoleh  hasil  ( yield) berupa  keuntungan.  Keuntungan  inilah  yang  kemudian  akan diinvestasikan  kembali  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  lebih  besar  dan menggerakkan ekonomi lebih lanjut (multiplier effect). Multiplier effect ini akan diterima oleh faktor produksi baik modal, tenaga kerja, tanah dan lainnya. 22
Secara  Makro,  penanaman  modal  atau  investasi  merupakan  variabel  terpenting  bagi pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara.  Penanaman  modal  atau  investasi  akan  memberikan dampak/  efek  muliplier  ( multiplier  effect ).  Penanaman  modal  akan  membuka  lapangan pekerjaan  atau  menyerap  tenaga  kerja.  Selanjutnya  akan  meningkatkan  daya  beli ( purchasing  power) masyarakat. 23 Peningkatan  daya  beli  masyarakat  selanjutnya  akan
21 Secara  teoritis,  ada  dua  fungsi  utama  pajak,  yaitu  fungsi  budgeter  dan  fungsi  regular.  Fungsi  budgeter memberi penekanan pada pajak sebagai instrumen untuk menarik uang sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam kas Negara. Pada sisi yang lain, pajak dapat dipergunakan sebagai instrument untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu yang ada diluar bidang keuangan Negara. Fungsi yang terakhir ini sering disebut sebagai fungsi budgeter.  Antara  fungsi  budgeter  dan  fungsi  regular  terdapat  sifat  tarik  menarik  dan  tarik-tolak.  Artinya,  pada saat fungsi budgeter kuat, maka fungsi regular akan melemah. Demikian juga sebaliknya.
22 Studi Kasus et al., ―Kajian Jenis Dan Bentuk Insentif Serta Kemudahan‖ 16, no. 1 (2021).
23 Nurul Aisyah Rachmawati and Rizka Ramayanti, ―Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,‖ Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis 4, no. 2 (2016): 176–85, https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75.
meningkatkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Terserapnya produksi barang dan jasa perusahaan akan memberikan keuntungan pada perusahaan atau penanam modal/investor. Proses multiplier ini akan terus berlangsung dan terus membesar. 24
Pada  sektor  publik,  penanaman  modal  akan  meningkatkan  pendapatan  daerah  dari sektor  pajak,  baik  oleh  karena  peningkatan  penghasilan  yang  diterima  oleh  masyarakat ataupun keuntungan yang diterima oleh perusahaan sebagai penanam modal. Peningkatan dalam  penerimaan  pajak  pada  gilirannya  akan  memberikan  kemampuan  daerah  untuk, menjalankan fungsi penyelenggaraan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di  daerah. 25 Pemerintah  pusat  maupun  daerah  mempunyai  kepentingan  terhadap penanaman modal/investasi ini. Oleh sebab itu pemerintah ikut campur dalam pengelolaan atau  aktivitas  investasi  khususnya  dalam  rangka  menciptakan  iklim  investasi  ( climate Investment). Iklim investasi di suatu daerah harus kondusif.

## 3.  Kriteria  Penanaman  Modal  yang  diberikan  Kemudahan  dan  Insentif  Penanaman Modal
Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal, Pemerintah  memberikan  fasilitas  dan  kemudahan  pelayanan  dan/atau  perizinan  kepada penanam  modal  yang  melakukan  penanaman  modal.  Fasilitas  penanaman  modal sebagaimana  dimaksud  diberikan  kepada  penanaman  modal  yang:  (a).  Melakukan perluasan usaha; atau (b). Melakukan penanaman modal baru.
Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapatkan fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:
a. melakukan industri pionir;
b. termasuk skala prioritas tinggi;
c. menyerap banyak tenaga kerja;
d. termasuk pembangunan infrastruktur;
e. melakukan alih teknologi;
f. berada  didaerah  terpencil,  daerah  tertinggal,  daerah  perbatasan,  atau  daerah  lain  yang dianggap perlu;
g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; atau
j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
Untuk  kegiatan  investasi  yang  melakukan  industri  pionir  menduduki  peringkat pemberian  insentif  tertinggi  karena  sifat  pengembangannya  memiliki  keterkaitan  yang luas,  strategis  untuk  perekonomian  nasional  dan  daerah,  serta  menggunakan  teknologi baru. Sesuai dengan ketentuan pasal  18 ayat  (5)  Undang-undang Nomor  25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.
24 Deny Irawan, ―Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday,‖ 2021.
25 Rachmawati and Ramayanti, ―Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.‖

## 4. Mekanisme Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
Pemberian  insentif  dan  kemudahan  investasi  diberikan  oleh  Gubemur  dan Bupati/Walikota  terhadap  bidang-bidang  usaha,  termasuk  didalamnya  bidang-bidang usaha  di  daerah/kawasan/wilayah  tertentu.  Oleh  karena  bidang-bidang  usaha  tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Hasil evaluasi  dapat  berupa  rekomendai/usulan  penambahan  dan/atau  pengurangan  bidang- bidang usaha yang dapat memperoleh pemberian insentif dan kemudahan investasi.
Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi  merupakan  penanaman  modal  sebagai  efisiensi  administrasi,  efektif,  sederhana, transparan,  keadilan,  perhitungan  dampak  ekonomi  (analisis  keuntungan  dan  kerugian), serta  adanya  jangka  waktu  dan/atau  adanya  peraturan  kebijakan  pemberian  insentif  dan kemudahan  investasi  di  kota  Palembang  yang  merupakan  pengejawantahan  dari  dari pemerintah pusat. 26
Penetapan pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan  bidang  usaha  antara  lain,  kegiatan  penanaman  modal  yang  melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal  yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal  yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal  yang melakukan  pembangunan  infrastruktur;  kegiatan  penanaman  modal  yang  melakukan  alih teknologi; kegiatan penanaman modal  yang berada di  daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah  perbatasan,  atau  di  daerah  lain  yang  dianggap  perlu;  kegiatan  penanaman  modal yang  menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup;  kegiatan  penanaman  modal  yang melaksanakan  kegiatan  penelitian,  pengembangan,  dan  inovasi;  kegiatan  penanaman modal  yang  bermitra  dengan  UMKMK;  serta  kegiatan  penanaman  modal  yang menggunakan  barang  modal  dalam  negeri.  Selanjutnya  menetapkan  prosedur  pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Palembang .
Selain  itu,  dalam  penetapan  prosedur  pemberian  insentif  dan  kemudahan  investasi juga  mempertimbangkan  kriteria  klasifikasi  wilayah,  antara  lain  kegiatan  penanaman modal  yang  berlokasi  di  wilayah  maju,  wilayah  berkembang  dan  wilayah  tertinggal. 27 Pertimbangan  ini  diperlukan  untuk  lebih  mendorong  para  penanam  modal  melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di kota Palembang.
Pengklasifikasian  wilayah  dapat  didasarkan  pada  pembuatan  kelompok  (kategori) berdasarkan  indeks  komposit  yang  dihitung  menggunakan  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan Infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar penetapan  prosedur  pemberian  insentif  dan  kemudahan  investasi,  kriteria  kegiatan investasi,  serta  kriteria  klasifikasi  wilayah  maka  ditetapkan  pemberian  insentif  dan kemudahan  investasi,  yang  selanjutnya  menetapkan  suatu  aturan  mengenai  penetapan prosedur  pemberian  insentif  dan  kemudahan  investasi.  Dengan  demikian,  prosedur pemberian  insentif  dan  kemudahan  investasi  ditetapkan  berdasarkan  pertimbangan pengembangan  sektoral,  wilayah,  atau  kombinasi  antara  pengembangan  sektoral  dan wilayah.
26 Zazili, ―Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah.‖
27 Ma’ruf, ―Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan?‖

## KESIMPULAN
Salah  satu  faktor  penting  dalam  kerangka  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  adalah pertumbuhan  ekonomi,  yang  dapat  didorong  melalui  penciptaan  iklim  penanaman  modal yang  kondusif  yang  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan  dan  berkualitas,  salah  satunya  dengan  mewujudkan  iklim  penanaman modal  yang  menarik,  mendorong  penanaman  modal  bagi  peningkatan  daya  saing perekonomian  nasional,  serta  meningkatkan  kapasitas  infrastruktur  dan  faktor pendukung  lainnya  yang  memadai,  termasuk  pemberian  insentif  dan  kemudahan investasi  di  kota  Palembang.  Prosedur  pemberian  insentif  dan  kemudahan  investasi diberikan  berdasarkan  kriteria  pertimbangan  bidang  usaha  antara  lain,  kegiatan  penanaman modal  yang  melakukan  industri  pionir;  kegiatan  penanaman  modal  yang  termasuk  skala prioritas  tinggi;  kegiatan  penanaman  modal  yang  menyerap  banyak  tenaga  kerja;  kegiatan penanaman  modal  yang  melakukan  pembangunan  infrastruktur;  kegiatan  penanaman  modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, daerah  tertinggal,  daerah  perbatasan,  atau  di  daerah  lain  yang  dianggap  perlu;  kegiatan penanaman  modal  yang  menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup;  kegiatan  penanaman  modal yang  melaksanakan  kegiatan  penelitian,  pengembangan,  dan  inovasi;  kegiatan  penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang  modal  dalam  negeri.  Selanjutnya  menetapkan  prosedur  pemberian  insentif  dan kemudahan  investasi  di  Kota  Palembang . Selain  itu,  dalam  penetapan  prosedur  pemberian insentif dan kemudahan investasi juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain  kegiatan  penanaman  modal  yang  berlokasi  di  wilayah  maju,  wilayah  berkembang  dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan  kegiatan  usahanya  di  wilayah  sedang  berkembang  dan  wilayah  tertinggal sehingga  tercipta  persebaran  dan  pemerataan  penanaman  modal  di  kota  Palembang. Berdasarkan  pertimbangan  eksternal  dan  internal,  prinsip  dasar  penetapan  prosedur pemberian  insentif  dan  kemudahan  investasi,  kriteria  kegiatan  investasi,  serta  kriteria klasifikasi  wilayah  maka  ditetapkan  pemberian  insentif  dan  kemudahan  investasi,  yang selanjutnya  menetapkan  suatu  aturan  mengenai  penetapan  prosedur  pemberian  insentif  dan kemudahan investasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Irawan, Deny. 2021 ―Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday,‖.
Kasus,  Studi,  2021Kabupaten  Banyumas,  Titin  Andini,  Departemen  Perencanaan,  and Fakultas Teknik. ―Kajian Jenis Dan Bentuk Insentif Serta Kemudahan‖ 16, no. 1.
Ma’ruf,  A.  ―Strategi  Pengembangan  Investasi  Di  Daerah:  Pemberian  Insentif  Ataukah Kemudahan?‖ Jurnal  Ekonomi  &  Studi  Pembangunan 13,  no.  1  (2012):  43–52. https://doi.org/10.18196/jesp.13.1.1260.
Oentoeng Soeropati, 1999 Hukum Investasi Asing , Fakultas Hukum UKSW, Kebumen.
Rachmawati,  Nurul  Aisyah,  and  Rizka  Ramayanti.  ―Manfaat  Pemberian  Insentif  Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.‖ Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen
Bisnis 4, no. 2 (2016): 176–85.
https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75.
Sofyarto,  Karlina,  and  Nabitatus  Sa’adah.  ―Implikasi  Pemberian  Insentif  Pajak  Dan Pengaruhnya  Terhadap  Peningkatan  Investasi  Di  Bidang  Pariwisata  Di  Kota  Padang.‖ Law Reform 14, no. 1 (2018): 74. https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20238.
Suparno.  ―Inovasi  Daerah  Untuk  Meningkatkan  Iklim  Investasi.‖ Mimbar  Administrasi 1 (2017): 1–14.
Soekarwo,  2003, Berbagai  Permasalahan  Keuangan  Daerah ,  Airlangga  University  Press, Surabaya
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali. Zazili,  Ahmad.  2016.  ―Pemberian  Insentif  Penanaman  Modal  Sebagai  Upaya  Daya  Tarik
Investasi Di Daerah.‖
Jurnal
Cakrawala Hukum 7,
no. 1
https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1786.
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Pemberian  Insentif  dan Kemudahan  Investasi  di  Daerah  Peraturan  Pemerintah  tersebut  mulai  berlaku tanggal 2 April 2019.