## TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING

## Asuan
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: asuan.okay@gmail.com

## Abstract
Internet banking is one of the bank's services to customers to obtain information, communicate and conduct banking transactions through the internet network, the implementation of which customers  already  have  a  bank  account,  ATM  and  User  ID  and  PIN  to  conduct  banking transactions through internet banking based on article 1320 and 1338 Civil Code. Act Number 10  of  1998  concerning  Banking  in  article  5  concerning  types  of  banks,  namely  commercial banks and people's credit banks and article 40 regarding bank secrecy, including matters of banking  transactions  through  internet  banking  and  legal  protection  provided  by  banks regarding  the  confidentiality  of  customer  data.  Disputes  on  banking  transactions  through internet banking (banks and debtors) can be resolved by referring to agreements agreed upon by the parties, dispute  resolution  can  be  done through  court  (litigation)  or  outside  the court (non-litigation)  based  on  Law  Number  30  of  1999  concerning  Arbitration  and  Alternative Dispute  Resolution  in  article  6  concerning  general  disputes  that  can  be  resolved  through arbitration.
Keywords : Banking Transactions; Internet Banking

## Abstrak
Internet  banking  merupakan  salah  satu  pelayanan  jasa  bank  terhadap    nasabah  untuk memperoleh  informasi,  melakukan  komunikasi  dan  melakukan  transaksi  perbankan  melalui jaringan internet, pelaksanaannya nasabah sudah memiliki rekening bank, ATM dan User ID dan  PIN  untuk  melakukan  transaksi  perbankan  melalui  internet  banking  yang  berdasarkan pada  pasal  1320  dan  1338  KUH  Perdata.  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan pada pasal 5 tentang jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat dan pasal  40  tentang  kerahasiaan  bank  termasuk  masalah    transaksi  perbankan  melalui  internet banking  serta    perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  bank  tentang  kerahasiaan  data nasabah.  Sengketa    pada    transaksi  perbankan  melalui  internet  banking  (pihak  bank  dan debitur) dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian yang telah disepakati para pihak, penyelesaian  sengketa  dapat    dilakukan  melalui  pengadilan  (litigasi)  ataupun  di  luar pengadilan  (nonlitigasi)  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dalam  pasal  6  tentang  sengketa  umum  yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.
Kata Kunci: Transaksi Perbankan; Internet Banking

## I. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia merupakan  negara  berkembang  yang telah  menyadari  ketertinggalannya  di bidang  pembangunan.  Untuk  mengejar ketertinggalannya  tersebut  dan  sebagai
upaya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat sejalan dengan perkembangan  jaman  yang  mengarah pada modernisasi, maka dilakukan usaha yang  disebut  pembangunan  nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
pembangunan  yang  berkesinambungan yang  dilakukan  secara  menyeluruh terhadap  segala  sektor  perikehidupan yang  meliputi  kehidupan  masyarakat, bangsa  dan  negara,  untuk  mewujudkan tujuan  nasional  sebagaimana  tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945    yaitu melindungi  segenap  bangsa dan seluruh tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian    abadi    dan    keadilan sosial.  Pembangunan  nasional  bangsa Indonesia  dimaksudkan  sebagai  upaya untuk  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya  dan  masyarakat  Indonesia seluruhnya  demi  terwujudnya  suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan  merata  baik  materiil  maupun spiritual. 1
Pembangunan nasional yang merupakan  proses  modernisasi  telah membawa  dampak  positif  dan  negatif bagi  kehidupan  manusia.  Perkembangan jaman yang semakin pesat sebagai akibat dari  pembangunan  banyak  memberikan pengaruh  dalam  kemajuan  budaya  dan
1 Sri  Soemantri  M, Bunga  Rampai  Hukum  Tata Negara  Indonesia, Bandung:  Penerbit  Alumni, Cetakan Edisi ke XV, 2007,    hlm. 21.
ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang menimbulkan permasalahan yang multikompleks,  sehingga  dalam  rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan  untuk  terwujudnya masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945 diperlukan  suatu  peran  serta  baik  dari sektor  pemerintah  maupun  swasta  yang senantiasa  memperhatikan  keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur  pembangunan  di  bidang  ekonomi dan pembangunan.
Salah satu sarana untuk mewujudkan pembangunan  tersebut  adalah  adanya peran  serta  dari  lembaga  keuangan  yang mengatur tatanan sistem ekonomi      yang menunjang      pelaksanaan      tujuan pembangunan      nasional.  Lembaga keuangan  pada  dasarnya  mempunyai peran    yang  sangat  strategis  dalam mengembangkan  perekonomian  suatu bangsa. Tumbuhnya perkembangan lembaga  keuangan secara  baik  dan  sehat akan mampu mendorong    perkembangan ekonomi    bangsa.    Lembaga    keuangan tersebut dapat berbentuk Lembaga Keuangan  Bank dan  Lembaga Keuangan Bukan  Bank.      Bank      adalah lembaga      keuangan      yang      menjadi tempat      bagi perseorangan, badan usaha baik  milik  swasta  maupun  milik  negara,
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
dan lembaga pemerintah untuk menyimpan  dananya  yang  bertujuan untuk  memberikan  kredit  dan  jasa-jasa. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai  jasa  yang  diberikan,  bank melayani  kebutuhan  pembiayaan  serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 2
Peran yang strategis tersebut terutama  disebabkan  oleh  fungsi  utama bank  sebagai  suatu  wadah    yang  dapat menghimpun    dan    menyalurkan    dana masyarakat    secara efektif    dan    efisien, yang menunjang pelaksanaan pembangunan    nasional  dalam  rangka meningkatkan  pemerataan  pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia  masalah  yang  terkait  dengan bank  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan.
Di  dalam  industri  keuangan  yang semakin  canggih  dewasa  ini,  kebutuhan akan jasa perbankan dan persaingan antar bank  semakin  meningkat,  sehingga perbankan  diharuskan  untuk  senantiasa
2 Sutan  Remi  Sjahdeini, Hukum  Siber  Sistem Pengamanan  E-Commerce ,  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 309.
meningkatkan efisien dan mutu pelayanannya kepada masyarakat dengan cara  menyesuaikan  diri  agar  mampu menampung tuntutan pengembangan      jasa      perbankan. Lembaga  keuangan  bank  memberikan layanannya tidak hanya melalui bentuk-bentuk  konvensional,      tetapi sudah      mulai      beralih      pada pemanfaatan      teknologi  informasi.  Hal ini  dipacu  oleh  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  informasi yang    mampu    mendukung    sistem transaksi    perbankan.    Kerangka  kerja lembaga  keuangan  bank  harus  terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi  terkini,  selain  itu  bank  juga harus  terus  berinovasi  sejalan  dengan perkembangan  teknologi  itu  sendiri. Bank-bank masa kini semakin mendorong peningkatan  kualitas  dan  keterjangkauan yang  lebih  luas  bagi  nasabahnya  dalam memperoleh layanan perbankan, sasarannya adalah bagaimana menjangkau  dan  memudahkan  nasabah untuk menikmati berbagai fasilitas layanan perbankan tanpa harus terintangi ruang dan waktu.
Semakin  pesatnya  perkembangan teknologi  infomasi  pada  masa  sekarang ini  menjadikan  internet  banking  sebagai alternatif  yang banyak dipakai oleh bank
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
saat  ini.  Internet  banking  merupakan pelayanan jasa perbankan untuk mempermudah nasabah di dalam melakukan  transaksi  perbankan,  karena internet banking memanfaatkan teknologi sistem  informasi  sesuai        dengan Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995
tentang
Penggunaan  Teknologi  Sistem  Informasi oleh    Bank          dan          Surat Keputusan          Direksi          Bank Indonesia  Nomor  31/175/KEP/DIR/1998 tentang Penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi Bank dalam
Menghadapi Tahun 2000. Layanan internet      banking      merupakan wujud      dari      responsifnya  lembaga keuangan  bank  terhadap  peluang  dalam persaingan saat ini. Bagi sektor perbankan,    penggunaan    internet banking sangat berpotensi
mengefisiensi biaya sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem yang  jauh  lebih  efektif  daripada  bentuk konvensional.  Layanan  internet  banking menawarkan berbagai macam kemudahan dalam  kegiatan  transaksi  perbankan  di Indonesia. 3
Kemudahan    itu    antara    lain
3 Budi  Agus  Riswandi, Aspek  Hukum  Internet Banking, Jakarta: Raja  Grafindo  Persada, 2005, hlm. 29-30.
dimulai    dari    penawaran    jasa perbankan    melalui    situs-situs    yang dibuat oleh bank yang bersangkutan sampai pada tawaran untuk melakukan transaksi secara online melalui  media internet. Di dalam layanan internet  banking  kita  bisa  melakukan aktivitas perbankan hanya melalui komputer yang terhubung dengan internet. 4
Penggunaan layanan internet banking    sangat  praktis  dan  sangat berguna  bagi  masyarakat  yang  malas berantri-antri  di  bank  atau  melalui prosedur  bank  yang  bertele-tele  dan berbelit-belit,  karena  hanya  tinggal  klik, kita  sudah  bisa  melakukan  transaksi perbankan.  Untuk  menjadi  nasabah layanan internet banking, terlebih dahulu nasabah  harus  mendaftar.  Di  dalam melakukan pendaftaran itu otomatis bank dan nasabah terikat dalam suatu perjanjian.  Dari  sini  dapat  dilihat  bahwa transaksi      perbankan      melalui internet      banking      terkait      dengan Hukum  Perjanjian,  oleh  karena  itu  perlu diketahui juga secara mendalam mengenai Hukum Perjanjian. Dilihat dari suatu sisi, kemunculan teknologi internet banking ini telah memberikan kemudahan
4 Mariam Darus Badrulzaman, Kontrak Dagang Elektronik Tinjauan dari Aspek Hukum Perdata , Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 271.
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
dalam  melakukan  transaksi  perbankan, meningkatkan  efisiensi  biaya  sekaligus memberikan  keuntungan  yang  tinggi terhadap sektor perbankan,  tetapi  di  sisi lain  transaksi  perbankan  melalui  internet banking dapat saja menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dari berbagai keuntungan  yang  diberikan,  penggunaan layanan internet banking juga tidak luput dari  risiko  munculnya  permasalahan hukum  dalam  transaksi  perbankan  yang dilakukan, oleh karena  itu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi perlu adanya upaya penyelesaian sengketa. 5
Penyelesaian  sengketa  antara  pihak bank  dengan  nasabah  dapat  diselesaikan dengan    mengacu    pada    perjanjian yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak, apakah  penyelesaian  sengketa  dilakukan melalui  pengadilan  (litigasi)  atau  di  luar pengadilan (nonlitigasi). Transaksi perbankan melalui internet banking harus kita lihat lebih mendalam lagi, karena kita harus  mengetahui  apakah  itu  internet banking  dan  apakah  pengaturan  dari transaksi  perbankan  melalui  internet banking  tersebut  di  Indonesia  dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi  para  pihak  yang  terkait,  serta
5 Resa  Raditio, Aspek  Hukum  Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian Dan PenyelesaianSengketa, Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2014.    hlm. 25.
bagaimana  upaya  penyelesaian  sengketa jika  terjadi  permasalahan  hukum  dalam transaksi  perbankan  melalui  internet banking.

## II. PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan
Transaksi Perbankan Melalui Internet Baking Menurut
Undang-Undang Perbankan Perkembangan  layanan  perbankan dewasa  ini  mengalami  kemajuan  yang pesat  sekali.  Ini  dibuktikan  dengan adanya  layanan  perbankan  lewat  sarana internet  atau  yang  lebih  dikenal  dengan internet banking. Dengan adanya keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh layanan internet banking ini  maka  dunia  perbankan  saling berlomba  untuk  menawarkan  berbagai macam  layanan  bagi  nasabah  dalam melakukan transaksi perbankan.
Definisi  internet  banking  menurut Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 6/18/DPNP  Tanggal  20  April  2004 tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko pada  Aktivitas  Pelayanan  Jasa  Bank melalui  Internet  Banking  yakni  bahwa internet  banking  merupakan  salah  satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan      nasabah      untuk memperoleh
informasi,
melakukan  komunikasi  dan  melakukan
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
transaksi  perbankan  melalui  jaringan internet.
Di  Indonesia  saat  ini  terdapat beberapa bank yang telah menyelenggarakan      layanan      internet banking      untuk      mempermudah transaksi perbankan yang dilakukan oleh bank  dan  nasabah,  di  antaranya  yakni Bank  Rakyat  Indonesia,  Bank  Mandiri, Bank  Central  Asia  (BCA),  HSBC, Citibank,  Bank  Negara Indonesia
(BNI), Bank Internasional
Indonesia    (BII),    Bank  Permata,  dan Bank Lippo. 6
Internet  banking  merupakan  bagian dari electronic banking yang merupakan inovasi dari jenis rekening tabungan dan atau  rekening  giro  rupiah.    Sebagai sistem    layanan    yang    bersumber pokok    pada    kedua  rekening  tersebut, maka salah satu syarat bagi nasabah yang menginginkan  layanan  internet  banking ini  terlebih  dahulu  harus  mempunyai rekening tabungan dan atau rekening giro serta harus mempunyai alamat e-mail dan hardware/software dengan  kualifikasi tertentu.    Meskipun  demikian,  nasabah yang  telah  memiliki  jenis  rekening tabungan  dan  atau  rekening  giro  serta alamat e-mail tidak secara otomatis dapat diberikan  layanan  internet  banking  ini,
6 http://www. bankmandiri .com, diakses Tanggal 10-12    Juli    2019.
nasabah  harus  melakukan  pendaftaran atau  registrasi  terlebih    dahulu    untuk menjadi    nasabah    internet    banking, kecuali    jika  secara  tegas  dinyatakan dalam  syarat  dan  ketentuan  produk rekening tabungan dan atau rekening giro yang  dinyatakan  bahwa  fasilitas  kedua rekening tersebut secara otomatis melekat layanan internet banking.
Pendaftaran  atau  registrasi  dapat dilakukan  melalui  kantor  cabang  pada bank yang  bersangkutan,  dengan memenuhi  dan    menyetujui    syarat dan    ketentuan    yang    merupakan perjanjian    baku  yang  telah  ditetapkan oleh  pihak  bank  untuk  disetujui  oleh nasabah  yang  ingin  menjadi  nasabah internet banking. Syarat dan ketentuan ini biasanya terdapat pada screen ATM bank yang  bersangkutan,  situs  internet  bank yang  bersangkutan,  atau  dalam  bentuk formulir yang dapat diperoleh dari kantor cabang bank  yang bersangkutan. Setelah terdaftar menjadi nasabah internet banking, nasabah akan memperoleh User ID (identitas pengguna) dan PIN (nomor identitas  pribadi)  yang  merupakan  kode rahasia  dan  kewenangan  pengguna  yang hanya  diketahui  oleh  nasabah  yang bersangkutan sebagai verifikasi pada saat nasabah akan melakukan transaksi      perbankan      melalui
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
internet  banking,    yang    dimaksudkan untuk    menjaga    kerahasiaan    identitas dan semua informasi  keuangan nasabah, sehingga  semua  transaksi  perbankan hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. Mengenai jumlah digit dan atau sistem aktivasi melalui User ID dan PIN serta  tata  cara  pengiriman User  ID dan PIN tersebut,  masing-masing  bank berbeda  antara  yang  satu  dengan  yang lain.  Hal  ini  terkait  dengan  sistem teknologi dan pilihan sistem pengamanan yang dimiliki setiap bank yang menyelenggarakan      layanan      internet banking.      Untuk      mengamankan transaksi  pengguna  layanan  internet banking,  maka  terdapat  bank  yang mewajibkan  penggunaan token  PIN , yaitu  alat  pengaman  yang  berfungsi menghasilkan PIN yang dapat digunakan untuk  melakukan  transaksi  perbankan melalui  internet.  Dengan token  PIN ini, maka PIN nasabah akan selalu berganti-ganti  setiap  saat,  sehingga keamanan  transaksi  perbankan  lebih aman dan terjamin. 7
Jenis    layanan    internet    banking yang    ditawarkan    oleh    bank    dan dapat    diakses    oleh    nasabah    antara bank    satu    dengan    yang    lain    pun berbeda-beda.  Sebagai  contoh  di  dalam
7 Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan, Bandung: CV. Andi Ofsfet, 2010, hlm. 70.
layanan Internet Banking  Mandiri, layanan  yang  terdapat  dalam  Internet Banking  Mandiri,  Internet  Banking  BRI dan internet banking bank lainnya yaitu : a. Informasi Saldo
Informasi saldo yang dapat dilakukan    adalah    saldo    tabungan, giro, deposito, dan pinjaman.
b. Informasi Sepuluh Transaksi Terakhir Nasabah  dapat  mengetahui  informasi sepuluh  transaksi  terakhir  untuk rekening tabungan dan giro.
c.  Transaksi  transfer,  Transaksi  transfer yang  dapat  dilakukan  oleh  nasabah, yaitu :
1. Transfer antar rekening sendiri
2.  Transfer  ke  rekening  pihak
ketiga yang telah didaftarkan d. Pembayaran Pembayaran yang dapat
dilakukan    oleh    nasabah    yaitu pembayaran  tagihan  listrik,  telepon selular,  pajak,  dan  tagihan-tagihan lain.
e. Pembelian
Pembelian  disini  meliputi  pembelian voucher    pulsa telepon selular.
f. Mengubah PIN , Melakukan  perubahan
PIN dapat  dilakukan  sesuai  dengan keinginan nasabah. 8
Fitur  dan  jenis  layanan  internet banking selalu berkembang sesuai dengan perkembangan  teknologi  informasi,  di mana  setiap  saat  dapat  berubah.  Di samping    itu,    informasi    dan transaksi    perbankan    melalui  internet banking hanya bersifat pemberitahuan, sehingga nasabah
8 Tentang pelaksanaan internet baking pada bank mandiri, http://www. bankmandiri .com,    diakses Tanggal 12    Juli    2019.
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
sebaiknya  tetap  meminta  data  transaksi tersebut ke cabang bank yang
bersangkutan menyangkut hal pembuktian. Berkaitan dengan
pembuktian,  di  dalam  ketentuan  layanan internet banking biasanya terdapat ketentuan mengenai pembuktian, sebagai contoh  di  dalam  Internet  Banking  Bank terdapat ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap transaksi finansial dari nasabah yang tersimpan pada pusat data Bank dalam  bentuk  apapun,  termasuk namun  tidak  terbatas  pada  catatan, tape/cartridge,  print  out komputer, komunikasi  yang  ditransisi  secara elektronik  antara  Bank  dan  nasabah, merupakan  alat  bukti  yang  sah, kecuali  nasabah  dapat  membuktikan sebaliknya.
2. Nasabah menyetujui semua komunikasi    dan    instruksi    dari nasabah  yang  diterima  oleh    Bank merupakan  alat  bukti    yang  sah meskipun  tidak  dibuat  dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani.
Internet banking memberikan berbagai  manfaat  bagi  nasabah  sebagai pengguna    layanan    internet    banking dan    bank    sebagai  penyelenggara layanan internet banking, manfaat tersebut antara lain :
a. Manfaat bagi nasabah yang menggunakan layanan internet banking, yaitu :
1. Dapat    melakukan    transaksi perbankan    kapan    saja,    dimana saja  selama    24    (dua    puluh empat)    jam    sehari    dan    7 (tujuh)    hari seminggu;
2. Proses  transaksi  perbankan  menjadi lebih cepat;
3. Fitur  layanan  di  dalam  layanan internet banking sangat beragam dan lengkap.
b. Manfaat bagi bank menyelenggarakan  layanan  internet banking, yaitu :
1. Menurunkan biaya transaksi di dalam perbankan;
2.  Meningkatkan image bank;
3. Meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank;
4.  Menghasilkan fee based income.
Penghentian akses layanan internet    banking  bagi    nasabah  dapat dilakukan oleh pihak bank apabila:
a. Nasabah    meminta    kepada    bank untuk    menghentikan    akses    layanan internet banking, karena:
1. Nasabah  menutup  semua  rekening yang dapat diakses melalui layanan internet banking;
2. User  ID dan  atau PIN nasabah pengguna lupa.
b.  Nasabah    salah    memasukkan
PIN sebanyak    tiga    kali    atau
sesuai ketentuan bank yang
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
bersangkutan. c.  Diterimanya  laporan  dari  nasabah mengenai  dugaan  atau  diketahuinya User ID dan PIN oleh pihak lain yang tidak berwenang.
b. Bank melaksanakan
suatu keharusan sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 9
Transaksi perbankan melalui internet banking,  bagaimanapun  termasuk  ruang lingkup  hukum  perdata.  Esensi  dalam transaksi  perbankan  tersebut  adalah adanya  suatu  perikatan  yang  lahir  dari suatu  perjanjian,  sehingga  permasalahan hukum utama dalam transaksi perbankan melalui internet banking adalah permasalahan  “kontrak”,  dimana  semua transaksi perbankan yang dilakukan oleh nasabah semata-mata berdasarkan hukum perjanjian yang konvensional.
Menurut  Pasal  1313  KUH  Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan    mana    satu    orang  atau    lebih mengikatkan    dirinya  terhadap  satu orang  atau  lebih.  Berdasarkan  rumusan tersebut  ditegaskan  bahwa  perjanjian mengakibatkan    seseorang  mengikatkan dirinya  pada  orang  lain,  sehingga  lahir kewajiban  atau  prestasi  dari  satu  atau lebih  pihak    kepada  satu    atau  lebih pihak  lain.  Perjanjian  dibuat  dengan pengetahuan dan kehendak bersama dari para  pihak,  dengan    tujuan    untuk
9 Rachmadi  Usman, Aspek-aspek  Hukum Perbankan  di  Indonesia, Jakarta:  Gramedia, 2003, hlm.      35-36.
menciptakan atau melahirkan kewajiban    pada  salah  satu  pihak  atau kedua  belah  pihak  yang  membuat perjanjian tersebut. 10
Pembedaan antara kemampuan objektif  dan  subyektif  terhadap  lahirnya suatu  perikatan  dalam  ketententuan umum  tentang  perikatan  yang  lahir  dari perjanjian    yang  dirumuskan    dalam Pasal  1320  KUH  Perdata    yang merupakan  syarat  sahnya  perjanjian, dimana disebutkan    bahwa:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan
3.  Suatu pokok persoalan    tertentu
4.  Suatu sebab yang tidak terlarang. 11
Mengenai transaksi perbankan melalui internet banking menurut Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan  wujud  dari  aturan  yang menjadi  landasan  hukum  dalam  bidang perbankan,  yang  menjadi  hukum  positif perbankan  di  Indonesia.  Di  Indonesia,
10 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, Cetakan Edisi Baru, 2002,    hlm. 3.
11 Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan    (Perikatan Pada Umumnya), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 26.
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
masalah yang terkait  dengan  bank diatur dalam  undang-undang  ini,  termasuk hal-hal  yang  berkaitan  dengan  transaksi perbankan melalui internet banking.
Di  dalam  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  menyatakan  bahwa  bank adalah  badan  usaha  yang  menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. yang  berbeda.  Pengertian  bank  lebih diorientasikan  pada  badan    usahanya dan  kegiatan  bank, sementara pengertian perbankan  lebih  luas  lagi  di  dalamnya meliputi  kelembagaan  dan  cara  serta proses  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya.
Selanjutnya,  di  dalam  Pasal  5 Undang-Undang  Perbankan  dinyatakan bahwa  menurut  jenisnya,  bank  terdiri dari:
1. Bank  Umum,  yakni  bank  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  dan  atau  berdasarkan
Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya  memberikan  jasa  dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat,  yakni bank yang  melaksanakan  kegiatan  usaha
secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya  tidak  memberikan  jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Berdasarkan lingkup kegiatan usaha bank tersebut, transaksi perbankan  yang dapat dilakukan melalui layanan internet banking, antara lain:
1. Transfer dana rupiah atau pemindahbukuan antar rekening bank yang  sama  serta up  date daftar transfer.  Di  samping  itu,  terdapat internet banking yang dapat melakukan  transfer  ke  bank  lain  di dalam  negeri,    melalui  kliring  dan transfer terjadwal ;
2. Pembayaran tagihan-tagihan, misalnya  tagihan  telepon,  listrik,  air, berbelanja lewat e-commerce , dan lain sebagainya ;
3.  Pembukaan      deposito      berjangka, sesuai      dengan      fitur      produk deposito pada bank yang bersangkutan ;
4. Informasi  rekening,  misalnya  posisi saldo  rekening,  suku  bunga dan kurs valuta ;
5. Pendaftaran  layanan  notifikasi  SMS, yaitu  melakukan  pendaftaran  atau perubahan      layanan      notifikasi SMS      ke      ponsel      nasabah pengguna ;
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
6. Permintaan buku cheque / bilyet giro ;
7. Up date profil, antara lain mengubah PIN atau mengubah alamat e- mail. 12 Mengenai
pembinaan dan pengawasan  terhadap  kegiatan  usaha bank  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia dengan  menetapkan  ketentuan    yang wajib  dipenuhi  oleh  bank  sesuai  Pasal 29  Undang-Undang  Perbankan  sebagai berikut :
1.    Bank  wajib  memelihara  tingkat kesehatan  bank  sesuai  dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas  aset,  kualitas  manajemen, likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas, dan  aspek  lain  yang  berhubungan dengan  usaha  bank,  dan  wajib melakukan  kegiatan  usaha  sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 2.    Di  dalam  memberikan  kredit  atau pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Syariah  dan  melakukan  kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh  cara-cara  yang  tidak merugikan  bank  dan  kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
3.    Untuk  kepentingan  nasabah,  bank wajib menyediakan informasi
12 Try  Widiyono, Aspek  Hukum  Operasional Transaksi    Produk  Perbankan  di  Indonesia, Bogor: Galia Indonesia, 2006, hlm. 79.
mengenai  kemungkinan  timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi  nasabah  yang  dilakukan melalui bank.
Pembinaan  dan  pengawasan  bank ini perlu dilaksanakan agar bank sebagai penyelenggara layanan internet banking dapat  menjamin  keamanan  transaksi perbankan yang dilakukan oleh nasabah, serta  nasabah    dapat    mengetahui mengenai risiko-risiko yang mungkin timbul dalam transaksi perbankan yang dilakukan dalam layanan internet banking melalui informasi layanan internet banking yang diberikan oleh bank.
Ketentuan  yang  terdapat  dalam Pasal  40  Undang-Undang  Perbankan tersebut  mencerminkan  akan  asas  atau prinsip kerahasiaan bank, yang sekiranya  mampu  dipergunakan  untuk menetapkan dan memberikan perlindungan  hukum  atas  data  pribadi nasabah  dalam  melakukan  transaksi perbankan  melalui  internet  banking, mengingat  bank terutama bekerja dengan  dana  dari  masyarakat  yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan.  Mengenai  kerahasiaan bank  ini,  untuk  perkembangan  saat  ini tidak cukup lagi mengantisipasi
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
dinamika  bisnis  sektor  perbankan.
Prinsip  kerahasiaan  bank  ini  dalam konteks  perlindungan  hukum  atas  data pribadi  nasabah  dapat  saja  diterapkan, namun penerapannya di dalam penyelenggaraan internet banking menjadi tidak optimal, sebab perlindungan  hukum  atas  data  pribadi nasabah  yang  ada  pada  ketentuan  ini terbatas hanya pada data yang disimpan dan dikumpulkan oleh bank,  padahal di dalam penyelenggaraan internet banking,  data  nasabah  yang  ada  tidak hanya data yang disimpan dan dikumpulkan, tetapi termasuk data yang ditransfer oleh pihak nasabah dari sarana komputer yang terhubung dengan internet  dimana  nasabah  melakukan transaksi perbankan. Bank tidak mampu    lagi    untuk    mengantisipasi dampak    dari    pemanfaatan  layanan internet  banking.  Ketidakmampuan  ini disebabkan karena karakteristik layanan    internet    banking  untuk memfasilitasi    transaksi  perbankan yang  berbeda  dengan  perbankan  secara konvensional.  Melihat  pada  kondisi demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa Undang-  Undang  Perbankan  belum mampu memberikan perlindungan hukum  sepenuhnya  atas  data  pribadi nasabah dalam penyelenggaraan internet
banking.
Oleh karena itu, keberadaan self-regulation tidak  menjadi  suatu instrumen      yang      betul-betul      dapat memberikan      perlindungan      penuh terhadap data  pribadi  nasabah dan bank jika  instrumen  undang-undang  tidak segera dibentuk oleh pemerintah, artinya kebutuhan terhadap undang-undang mengenai perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan  terutama  dalam  industri perbankan  yang  terus  berkembang dengan pesat.
B. Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Perbankan Melalui

## Internet Banking
Internet  banking  sebagai  inovasi dari produk perbankan yang memanfaatkan teknologi sistem informasi, selain memberikan keuntungan  dan  kemudahan  dalam transaksi  perbankan  juga  mempunyai dampak  risiko  yang  dapat  merugikan kepentingan pihak bank maupun nasabah  sebagai  penyelenggara  dan pengguna  layanan  internet  banking dalam  transaksi  perbankan    yang dilakukan.    Transaksi    perbankan melalui    internet    banking  dapat menimbulkan permasalahan hukum yang  dapat  merugikan  para  pihak,
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
sehingga  memungkinkan    munculnya sengketa antara para pihak di kemudian hari. Permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam transaksi perbankan  melalui  internet  banking salah satunya yakni menyangkut keamanan  sistem  informasi.  Internet banking  yang  memanfaatkan  teknologi sistem  informasi  membuat  transaksi perbankan  yang  dilakukan  semakin berisiko.  Dengan  kenyataan  seperti  ini, faktor  keamanan  merupakan  hal  yang penting dan paling perlu diperhatikan. 13
Kecanggihan teknologi tak selamanya  menjamin  keamanan  dalam melakukan transaksi perbankan. Sebagai contoh,  pada  Tahun  2010,  dunia perbankan diributkan oleh kasus pembobolan  internet  banking  milik Bank BCA,    yang  lebih  dikenal dengan kasus  klikbca.  Kasus  ini  dilakukan oleh  Steven  Haryanto  yang  dengan sengaja  membuat  situs  palsu  layanan Internet Banking BCA dengan membeli domain-domain  internet  dengan  nama mirip www.klikbca.com (situs  asli Internet  Banking  BCA),  antara  lain wwwklikbca.com, kilkbca.com, clikbca.com, klickbca.com, dan
13 Gunarto  Suhardi.  2003. Usaha  Perbankan dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta: Kanisius,    2003,    hlm. 119.
klikbac.com dengan tampilan yang sama persis  dengan  situs  Internet  Banking BCA. Dalam hal ini pelaku memanfaatkan  kesalahan  ketik  yang mungkin dilakukan oleh  nasabah, sehingga  pelaku  mampu  mendapatkan User  ID dan PIN dari  nasabah  yang memasuki  situs  plesetan  tersebut.  Di dalam  kasus  ini,  diperkirakan  130 nasabah  tercuri  datanya.    Berdasarkan contoh    kasus  di  atas,  dapat  dilihat bahwa  di  dalam  hal  ini  yang  paling dirugikan  adalah  nasabah  pengguna layanan internet banking.
Dari  sinilah  muncul  kemungkinan terjadi sengketa antara para pihak, yakni pihak  bank  dengan  nasabah.  Sengketa yang  timbul  antara  pihak  bank  dengan nasabah    dapat    diselesaikan    dengan mengacu    pada    perjanjian    yang  telah disepakati  oleh  para  pihak,  mengingat belum  ada  pengaturan  secara  khusus tentang  transaksi  perbankan  melalui internet banking dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, sehingga  belum  ada  aturan  yang  tegas mengenai  upaya  hukum  ataupun  sanksi hukum yang dapat diterapkan.
Perjanjian  merupakan  prosedur dan  undang-undang  bagi  pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa pejanjian  yang  dibuat  itu  sah  dan
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
mengikat  kedua  belah  pihak,  dalam  hal ini  yaitu  pihak  bank  dengan  nasabah. Kedua belah pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dan tidak dibenarkan untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian tanpa  persetujuan  kedua  belah  pihak ataupun tanpa alasan yang dibenarkan  oleh  undang-undang.    Hal ini sesuai  dengan  rumusan  Pasal  1338 KUH  Perdata.  Apabila  suatu  perjanjian telah  disepakati,  maka  masing-masing pihak terikat karenanya dan berkewajiban  memenuhi  prestasinya. Akan  tetapi,  di  dalam  pelaksanaannya terdapat kemungkinan mengalami hambatan-hambatan yang pada akhirnya mempengaruhi  tujuan  perjanjian  yang telah disepakati, seperti halnya munculnya  sengketa  antara  pihak  bank dan nasabah akibat permasalahan hukum yang    timbul    dalam    layanan internet    banking,    yang    pada akhirnya mempengaruhi tujuan perjanjian  yang  telah  disepakati  para pihak.  Di  dalam  suatu  perjanjian memuat syarat-syarat sahnya perjanjian. Suatu  hal  tertentu  merupakan  syarat obyektif dari perjanjian, yakni mengenai apa  yang  diperjanjikan  hak-hak  dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.  Di  dalam  perjanjian  yang disepakati  para  pihak  dalam  layanan
internet banking, sedikitnya juga memuat dalam klausul perjanjian mengenai hak dan kewajiban para pihak apabila  terjadi  perselisihan,  serta  upaya hukum  apa  yang  akan  digunakan  untuk menyelesaikan  sengketa  antara  para pihak.  Sengketa  yang  terjadi  antara pihak  bank  dengan  nasabah  dapat diselesaikan melalui pengadilan ( litigasi )  maupun  di  luar  pengadilan
(nonlitigasi ). 14
Meskipun  demikian,  keberadaan peradilan  sebagai  pelaksana  kekuasaan kehakiman  tetap  dibutuhkan.  Tempat dan  kedudukan  peradilan  dalam  negara hukum dan masyarakat demokrasi masih dapat diandalkan, antara lain :
1.    Peradilan  berperan  sebagai  katup penekan  atas  segala  pelanggaran hukum,  ketertiban  masyarakat,  dan pelanggaran ketertiban umum.
2.    Peradilan
masih tetap
diharapkan    berperan      sebagai tempat terakhir mencari kebenaran      dan      keadilan, sehingga      peradilan      masih tetap  diandalkan  sebagai  badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan. 15
14 Munir Fuady, Arbitrase Nasional ,    Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,    2003, hlm. 37.
15 Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjuan  Mengenai Sistem  Peradilan, Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti,    2005, hlm. 237.
Keputusan  dari  para  pihak,  dalam batas tertentu litigasi sekurang- kurangnya  menjamin  bahwa  kekuasaan tidak  dipengaruhi  hasil  dan  dapat menjamin  ketentraman  sosial.  Sebagai suatu  ketentuan  umum  dalam  proses gugatan,  litigasi  sangat  baik  untuk menemukan  kesalahan-kesalahan  dan masalah-masalah  posisi  pihak  lawan. Litigasi  juga  memberikan  suatu  standar prosedur  yang  adil  dan  memberikan peluang  yang  luas  kepada  para  pihak untuk didengar keterangannya sebelum    diambil    keputusan.    Litigasi tidak  hanya  menyelesaikan  sengketa, tetapi  juga  menjamin  suatu  bentuk ketertiban  umum  yang  tertuang  dalam undang-undang,  baik  secara  eksplisit maupun implisit.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia, penyelesaian sengketa perdata disamping  dapat  diajukan  ke  peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui  arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  30    Tahun 1999    tentang    Arbitrase    dan Alternatif    Penyelesaian    Sengketa Umum,  yang  dimaksud  arbitrase  adalah cara  penyelesaian  sengketa  perdata  di luar  peradilan  umum  yang  didasarkan
pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.  Di  dalam  undang-undang ini  disebutkan        pula        Alternatif Penyelesaian        Sengketa,        yakni lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan cara  konsultasi,  negosiasi,  konsiliasi, atau penilaian ahli.
Lembaga hukum yang dapat digunakan  untuk  penyelesaian  sengketa dalam  transaksi  perbankan  melalui internet  banking  yakni  melalui  lembaga Alternetive  Dispute  Resolution ( ADR ). Di dalam sudut pandang yang luas, ADR meliputi segala cara penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan,  dan  secara garis  besar ADR dapat  dikualifikasikan dalam  negosiasi, good  offices ,  mediasi, konsiliasi,  arbitrase,  dan  kombinasi  dari kelima media tersebut minitrial, summary      jury      trial,      rent-a-judge , mediasi-arbitrase. 16
Penyelesaian sengketa dalam transaksi  perbankan  melalui  internet  ini dapat  saja  dilakukan  secara  tradisional, misalnya  melalui  lembaga  arbitrase. Untuk  dapat  dilakukan  penyelesaian
16 Nandang  Sutrisno, Dasar-dasar  Penyelesaian Sengketa  Alternatif ,  Bandung:  Alumni,  1999, hlm. 5.
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
sengketa melalui lembaga arbitrase, para pihak  harus  melihat  apakah  ada  klausul arbitrase,  dalam  arti  kata  selain  ada perjanjian pokok yang
bersangkutan diikuti atau
dilengkapi dengan persetujuan arbitrase. Dari berbagai sumber undang-undang,  peraturan  dan  konvensi internasional  dapat  dijumpai  dua  bentuk klausul  arbitrase,  yakni Pactum  de compromittendo dan  Akta  kompromis Pactum  de  compromittendo adalah  para pihak  yang  mengikatkan  kesepakatan akan  menyelesaikan  persengketaan  yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Pada  saat  mereka  mengikatkan  dan menyetujui klausul arbitrase, sama sekali belum  terjadi  perselisihan.  Sedangkan akta kompromis adalah sebuah perjanjian arbitrase  yang  dibuat  setelah  timbulnya perselisihan antara para pihak. 17
Jika  para  pihak  yang  bersengketa dalam  layanan  internet  banking  telah melakukan kesepakatan
untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase,  maka  perlu  ditunjuk  arbiter yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang bersengketa  atau  yang  ditunjuk  oleh Pengadilan  Negeri  atau  oleh  Lembaga
17 Yahya    Harahap, Beberapa    Tinjauan M engenai  Sistem  Peradilan  dan Penyelesaian Sengketa, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 100.
Arbitrase  untuk  memberikan  putusan mengenai sengketa tersebut. Pasal 4 Ayat (1)  Undang-  Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum menyatakan  bahwa  “Dalam  hal  para pihak  telah  menyetujui  bahwa  sengketa di  antara  mereka  akan  diselesaikan melalui  arbitrase  dan  para  pihak  telah memberikan  wewenang,  maka  arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para  pihak  jika  hal  ini  diatur  dalam perjanjian  mereka”.  Di  dalam  Pasal  3 disebutkan  pula  bahwa  “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili  sengketa  para  pihak  yang telah  terikat  dalam  perjanjian  arbitrase”. Akan  tetapi,  putusan  arbiter  hanya mempunyai    kekuatan    eksekutorial setelah    memperoleh    izin    atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.
Selain melalui arbitrase, sengketa    yang    terjadi    antara    para pihak  dapat  diselesaikan  pula  melalui Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  yakni lembaga  penyelesaian  sengketa  atau beda  pendapat  melalui  prosedur    yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,  negosiasi,  konsiliasi,  atau
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
penilaian ahli.
Tahap-tahap  penyelesaian  sengketa melalui  alternatif  penyelesaian sengketa menurut  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999, yakni: 1. Pertemuan langsung para pihak 2.  Penunjukan    penasihat    ahli    atau mediator    oleh para pihak
3.  Penunjukan  mediator  oleh  lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa.
4.  Penyelesaian sengketa  oleh lembaga arbitrase atau oleh arbitrase ad-hoc.
Setelah tahap-tahap tersebut, kemudian  dilakukan  pendaftaran  ke Pengadilan Negeri yang berisi kesepakatan  tertulis  yang  telah  dicapai para pihak, selanjutnya dilakukan pelaksanaan  kesepakatan  yang  telah dicapai. 18
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dengan mempertimbangkan segala bentuk  efisiensinya    dan    untuk tujuan    masa    yang    akan    datang sekaligus  menguntungkan  bagi  para pihak    yang  bersengketa.  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  ini  diatur  dalam Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  30
18 Munir  Fuady, Arbitrase  Nasional, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 130.
Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.  Sengketa  atau  beda  pendapat perdata  dapat  diselesaikan  oleh  para pihak  melalui  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  yang  didasarkan  pada  itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  di Pengadilan  Negeri,  di  mana  sengketa diselesaikan  dalam  pertemuan  langsung oleh  para  pihak  dengan  waktu  yang ditentukan  dan  hasilnya  dituangkan dalam  suatu  kesepakatan  tertulis,  yang bersifat  final  dan  mengikat  para  pihak untuk  dilaksanakan  dengan  itikad  baik serta  wajib  didaftarkan  di  Pengadilan Negeri.
Berdasarkan upaya-upaya penyelesaian  sengketa  di  atas,  maka diharapkan  sengketa  yang  terjadi  antara para  pihak  dapat  diselesaikan  dengan memperoleh  hasil    putusan    yang seadil-adilnya melalui upaya penyelesaian  sengketa  yang  disepakati para pihak.

## III.    PENUTUP
Internet  banking  merupakan  salah satu  pelayanan  jasa  bank  terhadap nasabah  untuk  memperoleh  informasi, melakukan  komunikasi  dan  transaksi perbankan  melalui  jaringan  internet,
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
pelaksanaan  apabila  nasabah  memiliki rekening  bank,  ATM  dan User ID  dan PIN untuk melakukan transaksi perbakan melalu internet banking yang berdasarkan pada pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan  pada  Pasal  5  tentang jenis  bank  yaitu  bank  umum  dan  bank perkreditan  rakyat  dan  Pasal  40  tentang kerahasiaan  bank  termasuk  masalah transaksi  perbankan  melalui  internet banking serta    perlindungan hukum yang diberikan  oleh  bank  tentang  kerahasiaan data nasabah.
Sengketa pada transaksi
perbankan  melalui  internet  banking
(pihak bank dan debitur) dapat diselesaikan  dengan mengacu  pada perjanjian  yang  telah  disepakati  para pihak,  penyelesaian sengketa  dapat dilakukan  melalui  pengadilan (litigasi ) ataupun  di  luar  pengadilan  ( nonlitigasi ) berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  pada pasal  6  tentang  sengketa  umum  dapat diselesaikan melalui arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Budi  Agus  Riswandi, Aspek  Hukum Internet  Banking, Raja  Grafindo
Persada, Jakarta, 2005.
Gunarto  Suhardi, Usaha  Perbankan dalam Perspektif Hukum . Kanisius,
Yogyakarta, 2003.
Nandang Sutrisno. Dasar-dasar Penyelesaian  Sengketa  Alternatif , Alumni, Bandung, 1999.
Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan, Bandung:  CV.  Andi Ofsfet,    2010.
Mariam  Darus  Badrulzaman, Kontrak Dagang  Elektronik  Tinjauan  Dari Aspek  Hukum  Perdata ,  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,    2001. Munir Fuady, Arbitrase Nasional,
Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2003.
Kartini  Muljadi  Gunawan  Widjaja, Seri Hukum  Perikatan  (Perikatan  Pada Umumnya), Jakarta:  Penerbit  PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Rachmadi  Usman,  Aspek-aspek  Hukum Perbankan  di  Indonesia,  Jakarta: Gramedia, 2003.
Resa  Raditio, Aspek  Hukum  Transaksi Elektronik;  Perikatan,  Pembuktian
Dan
PenyelesaianSengketa,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, Jakarta, 2002.
Sri Soemantri M, Bunga Rampai Hukum Tata  Negara  Indonesia ,  Bandung:
Asuan, Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking, Halaman 317-335
Penerbit Alumni,    2007.
Sutan  Remi  Sjahdeini, Hukum  Siber Sistem  Pengamanan  E-Commerce ,
Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti,
2001.
Yahya    Harahap, Beberapa    Tinjauan M engenai    Sistem    Peradilan dan Penyelesaian Sengketa . Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti. 1997.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang    Nomor    10    Tahun
1998    tentang    Perbankan.
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun
1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  3
Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang      Nomor      30
Tahun 1999
tentang
Arbitrase      dan      Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan      Pemerintah      Nomor
52      Tahun      2000      tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi.
Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor
31/175/KEP/DIR/1998 tentang
Penyempurnaan  Teknologi  Sistem Informasi Bank dalam Menghadapi Tahun 2000.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 6/18/DPNP  Tanggal  20  April  2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko  pada  Aktivitas  Pelayanan Jasa Bank Melalui
Internet
Banking.
C. Internet
http://www.bankmandiri.com,    diakses Tanggal 10-12    Juli    2019.