Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267

## Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan
Rika Henda Safitri 1* , Umi Kalsum 2 , Trie Sartika Pratiwi 3
1,2,3) Universitas Sriwijaya rikahenda@unsri.ac.id 1 , umikalsum@unsri.ac.id 2 , trie.sartika@fe.unsri.ac.id 3 *Corresponding Author Diajukan : 2 Nopember 2022 Disetujui : 22 Nopember 2022 Dipublikasi
: 1 January 2023

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  understand  how  proxies  of  local  government characteristics  consisting  of  regional  size,  level  of  regional  wealth,  level  of  regional dependence and capital expenditure can affect local government performance. Then also to  understand  how  accountability  can  affect  local  government  performance.  This  study uses the entire local government population. The sample used in this study was selected using  a  purposive  sampling  method,  namely  15  district/city  local  governments  with  an observation period of five years. The amount of data used in this study is as much as 75 data.  The  analysis  technique  in  this  study  used  panel  data  regression  analysis.  The results  of  the  study  explain  that  the  size  of  the  area,  the  level  of  regional  wealth  and capital  expenditure  have  no  influence  on  the  performance  of  the  regional  government. The level of regional wealth and capital expenditure cannot affect the performance of the regional  government.  Meanwhile,  the  level  of  regional  dependence  and  accountability has  a  positive  influence  on  local  government  performance.  The  level  of  regional dependence and accountability can improve local government performance.
Keywords : characteristics of local governments, performance, accountability.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  dalam  menjalankan  otonomi  daerah, danjuga  mempunyai  tanggungjawab  kepada  pemerintah  pusat  berdasarkanUndang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah.  Tanggung  jawab  tersebut dilakukan  dengan  membuat  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  atau LPPDberdasarkan    Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019 . Dalam  Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah daerah juga menyajikan dan mengumpulkan dua laporan lainnya,  pertama  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Kepala  Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu laporan yang memuat informasi terkait dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  periode  satu  tahun,  dankedua adalahInformasi  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (ILPPD)  Kepada Masyarakat yang  merupakan suatu laporan tentang penyelenggaraan pemda pada periode 1  tahun  anggaran  sesuai  dengan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  atau  RKPD (Sudarsana dan Rahardjo, 2013).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang telah diserahkan kepada pemerintah  pusat,  nantinya  akan  dievaluasi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No 13  Tahun  2019tentang  Laporan  dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah. Tujuan  dari  evaluasi  ialah  untuk  menilai  kinerja  dari  pemerintah  daerah  sebagai  salah
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267
satu  penyelenggara  pemerintahan  Republik  Indonesia.  Pengukuran  terhadap  kinerja pemerintah  daerah  dilakukan  agar  dapat  digunakan  dalam  pengambilan  keputusan sehingga  menjadi  sarana  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat(Artha dan Basuki 2016).
Kinerja  dari  suatu  pemerintahan  erat  kaitannya  dengan  akuntabilitas.  Akuntabilitas itu sendiri dalam konteks pemerintah daerah merupakansuatu bentuk pertanggungjawaban    dari    pemerintah  daerah    kepada  masyarakat  secara  umum  yang menyangkut seluruh proses pengelolaan anggaran baik dari awal perencanaan sampai ke teknis  pelaksanaan.  Dengan  pertanggungjawaban  tersebut  pemerintah  daerah  secara langsung menujukkan adanya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga hal  ini  dapat  mendorong  adanya  peningkatan  kinerja  pemerintah  daerah  (Wiguna, Yuniartha, dan Darmawan, 2015).
Selain  itu,  bebarapa  riset  terdahulu,  Sudarsana  dan  Rahardjo  (2013)  menyatakan bahwa  karakteristik  pemerintah  daerah  pada  proksi  ukuran  daerah,  tingkat ketergantungan  daerah  dan  belanja  modal  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja pemda  kabupaten/kota  seluruh  Indonesia,  pada  proksi  tingkat  kekayaan  daerah  memilki pengaruhyang  positif  secara  signifikan  terhadap  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di Indonesia dan temuan audit BPK berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja pemda kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan (Artha dan Basuki 2016) memperlihatkan hasil  bahwa  karakteristik  pemerintah  pada  proksi  ukuran  daerah  memiliki  pengaruh positif  secara  signifikan  terhadap  kinerja  penyelenggaran  pemdakabupaten/kota  pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian penelitian Wiguna, Yuniartha, dan Darmawan. (2015)  mengungkapkan  pula  bahwa  pengawasan  keuangan  daerah,  akuntabilitas  dan transparansi  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah daerah.
Dari beberapa penelitian yakni, Sudarsana, dan Rahardjo (2013), Afrian, Surya,dan Silfi (2016) , Amyulianthy, Khair,dan Lysandra (2016) , Dewata,  Jauhari, Aprianti, dan Hijria    (2018)  ,  Utama,  Fikri,  Evana,  dan  Gamayuni (2019) ,  Andani,  Sarwani,dan Respati,  (2019),  Aminah,  Afiah  dan  Pratama  (2019),  mengungkapkan  bahwa  variabel yang  ada  dalamkarakteristik  pemerintah  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. sedangkan beberapa penelitian lainnya mengungkapkan  ada  beberapa  variable  yang  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  pemerintah  daerah  yakni  Harumiati  dan  Payamta,  (2014),    pada  variabel  ukuran daerah,  tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat serta status daerah, Qowi dan Tri (2017)  pada  variable  tingkat  kekayaan  daerah,  tingkat  ketergantungan  pada  pemerintah pusat,  belanja  modal  daerah  dan  temuan  pemeriksaan  BPK,  dan    Utama,  Fikri,  Evana, dan  Gamayuni (2019) pada  variabel  tingkat  kekayaan  daerah,  tingkat  ketergantungan dengan pusat dan belanja modal.
Sebelumnya  peneliti  (Safitri,  Nurullah  dan  Burhanudin  2021)  telah  melakukan  riset tentang  pengaruh  opini  audit  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  Sumatera  Selatan  di tahun  2017-2018.  Hasil  penelitian  tersebut  mengungkapkan  bahwa  kinerja  pemerintah daerah  dipengaruhi  oleh  opini  audit.  Sedangkan  pada  riset  ini  peneliti  ingin  menambah beberapa variabel dan mempeluas tahun penelitian dari penelitian sebelumnya.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267

## STUDI LITERATUR

## Teori Steawarship
Menurut  Donaldson  dan  Davis  (1991)  seperti  yang  dikutip  Nosihara  dan  Rizal (2016),  teori steawarship merupakan  gambaran  situasi  dimana  menajemen  tidak termotivasi  dengan  tujuan-tujuan  individu,  akan  tetapi  lebih  termotivasi  untuk  tujuan kepentingan  organisasi.  Hubungan  teori steawardship dengan  pemerintah  daerah  adalah teori steawarship memandang  bahwa  pemerintah  daerah  sebagai  lembaga  negara  yang dipercaya  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan  tepat  serta  dapat bertanggungjawab  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  sehingga  kinerja  pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik ( Ara, Herwanti, dan Pituringsih (2016).

## Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019,  Evaluasi  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) merupakan suatu rangka penilaian kinerja penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dengan  cara  menilai  capaian  kinerja  pemerintah daerah menggunakan indikator kinerja makro LPPD. EKKP juga dapat diartikan sebagai suatu  proses  pengumpulan  data  yang  nantinya  akan  dianalisis  seacara  sistematis berhubungan  dengan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  menggunakan  sistem pengukuran kinerja yang ada (Safitri dan Aulia 2017).

## Karakteristik Pemerintah Daerah
Karakteristik  Pemerintah  Daerah  merupakan  suatu  ciri-ciri  khusus  yang  menandai sebuah daerah dan mempunyai perbedaan dengan daerah yang lain (Andani, Sarwani,dan Respati, 2019).

## Kinerja Pemerintah Daerah
Menurut  Bastian  (2006)  dalam  jurnal  Rizal,  dan  Prabowo    (2017) ,  kinerja merupakan  suatu  pencapaian  administrasi  suatu  program  atau  kebijakan  dalam merealisasikan sasaran, tujuan, misi dan misi suatu organisasi. Kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dapat dilihat dari Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah.  Peringkat  kinerja  pemerintah  daerah  ditentukan dari  nilai  yang didapat masing-masing daerah. Terdapat empat kategori dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Kategori penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Kriteria Peringkat Kinerja Pemerintah Daerah No Nilai/Skor Kategori 1. 0,00-0,99 Rendah 2. 1,00-1,99 Sedang 3. 2,00-2,99 Tinggi 4. 3,00-4,00 sangat tinggi Sumber :(Harumiati dan Payamta, 2014)

## Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Ukuran daerah merupakan besar kecilnya suatu pemerintah daerah yang dibuktikan dari  seberapa  besar  aset  pemerintah  daerah  (  Afrian,  Surya,dan  Silfi,  2016).  Semakin besar  ukuran  daerah  maka  kegiatan  operasional  suatu  daerah  akan  semakin  mudah sehingga  akan  memberikan  kelancaraan  dalam  memperoleh  pendapatan  asli  daerah. Pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh suatu daerah akan digunakan untuk kemajuan daerah  sehingga  dapat  mendukung  peningkatan  kinerja  pemerintah  daerah  (Maiyora, 2015). Pemerintah Daerah memerlukan sumber daya ekonomi dalam menjalankan suatu
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267
program  kerja.  Semakin  besar  ukuran  pemerintah  daerah,  maka  pelayanan  kepada masyarakat semakin besar. Dengan ukuran daerah yang besar, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibandingkan dengan pemerintah daerah yang ukurannya kecil. Dalam hal ini, ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Andani, Sarwani,dan  Respati (2019) membuktikan bahwa ukuran  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  pemerintah  daerah.  Sehingga  peneliti mengajukan hipotesis
H 1 : Ukuran Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah .

## Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemda
Tingkat  kekayaan  daerah  merupakan  suatu  kemampuan  daerah  dalam  memenuhi kebutuhannya  (Armaja,  Ibrahim,dan  Aliamin(2017).  Dalam  memenuhi  kebutuhannya, pemerintah  daerah  menggunakan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  daerah.  Menurut Mustika  dalam  jurnal  Armaja,  Ibrahim,dan  Aliamin(2017)salah  satu  sumber  daya  yang dimiliki  pemerintah  daerah  adalah  pendapatan  asli  daerah.Kekayaan  suatu  daerah  dapat diukur berdasarkan pendapatan asli daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah, maka pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  mengelolanya  dengan  tepat  sehingga  dapat memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi  masyarakat.  Pengelolaan  pendapatan  asli  daerah yang tepat dapat mendorong kinerja pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dari penelitian Sudarsana  dan  Rahardjo  (2013)  yang  menununjukkan  bahwa  tingkat  kekayaan  daerah berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Mengacu  pada  penelitian sebelumnya,  hipotesis  yang  akan  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah H 2 : Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah .

## Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Tingkat  ketergantungan  daerah  merupakan  hubungan  ketergantungan  pemerintah daerah  dengan  pemerintah  pusat.  Tingkat  ketergantungan  daerah  dapat  dilihat  dari  dana alokasi  umum.  Mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004,  Dana  Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksaanaan  desentralisasi.  Dengan  adanya alokasi  dana  tersebut,  pemerintah  pusat  akan  meninjau  penggunaan  dana  alokasi  umum sehingga  memacu  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah (Noviyanti  dan  Kiswanto,  2017).Setiap  daerah  mempunyai  perbedaan  dalam ketergantungan  terhadap  pemerintah  daerah.  Semakin  besar  dana  alokasi  umum  yang diterima  pemerintah  daerah,  maka  pemerintah  pusat  akan  lebih  memantau penggunaannya.  Dengan  keadaan  ini,  pemerintah  daerah  akan  termotivasi  untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya. Penelitian dari Primadiva, Rosdini, dan Mulyani, (2021)  dan  Dewata,    Jauhari,  Aprianti,  dan  Hijria    (2018)    membuktikan  bahwa  tingkat kekayaan  pemerintah  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  pemerintah daerah.Berdasarkan  penelitian  tersebut,  maka  hipotesis  yang  akan  digunakan  pada penelitian  ini  adalah H 3 : Tingkat  Ketergantungan  Daerah  berpengaruh  positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
MerujukPeraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  Belanja  modal  ialah  belanja pemda yang kegunaannya lebih dari 1 tahun anggaran yang akan meningkatkan kekayaan daerah  dan  juga  akan  menambah  jumlah  belanja  yang  sifatnya  rutinmisalnya  biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Pembangunan yang dilakukan pemerintah  daerah  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanaan  kepada  masyarakat. Semakin  baik  dampak  pembangunan  terhadap  masyarakat,  maka  semakin  tepat penggunaan  belanja  modal  tersebut.  Penggunaan  belanja  modal  yang  tepat  dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dari penelitian  Ara,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267
Herwanti,  dan  Pituringsih  (2016)  yang  menunjukkan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh positif  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  hipotesis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah H 4 : Belanja Modal Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah .

## PengaruhAkuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Akuntabilitas  dalam  konteks  pemerintah  daerah  merupakan  suatu  bentuk pertanggungjawaban    dari    pemerintah  daerah    kepada  masyarakat  secara  umum  yang menyangkut seluruh proses pengelolaan anggaran baik dari awal perencanaan sampai ke teknis  pelaksanaan  (Wiguna,  Yuniartha,  dan  Darmawan,  2015).  Pengelolaan  keuangan setiap  daerah  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  pemerintah  daerah.  Dengan adanya  akuntabilitas  ini,  secara  tidak  langsung  mendorong  adanya  peningkatan  kinerja pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dari penelitian Wiguna, Yuniartha, dan Darmawan. (2015)  yang  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja pemerintah  daerah.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  hipotesis  yang  akan  digunakan pada  penelitian  ini  adalah H 5 : Akuntabilitas  berpengaruh  positif  terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah .

## METODE
Penelitian ini menggunakan populasi seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi  Sumatera  Selatan  tahun  anggaran  2016-2020.  Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dipilih  menggunakan  metode purposive  sampling ,  yakni  15  pemerintah daerah kabupaten/kota dengan periode pengamatan selama lima tahun. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 data yang  merupakan data sekunder dengan  sumber  dari  website  Kementerian  Keuangan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan. Untuk definisi operasional penelitian dapat dilihat pada tabelberikut:
Tabel 2Definisi Operasional Variabel Definisi Indikator/Pengukuran Ukuran  daerah (X 1 ) besar  kecilnya  suatu  pemerintah  daerah yang  dibuktikan dari  seberapa besar  aset pemerintah daerah (Afrian, 2016) . total aset pemerintah daerah. Harumiati dan Payamta (2014) Tingkat kekayaan daerah (X 2 ) dinyatakan dengan membandingkan antara  jumlah  pendapatan  asli  daerah dengan total pendapatan daerah. Mengacu  pada  penelitianQowi  dan Prabowo (2017), Tingkat Kekayaan Daerah  = Pendapatan Asli Daerah/ Total Pendapatan Daerah Tingkat ketergantungan daerah (X 3 )
merupakan  perbandingan  antara  dana alokasi  umum  dengan  total  pendapatan daerah. Mengacu pada penelitian( Dewata,    Jauhari,  Aprianti,  dan Hijria, 2018 ) Tingkat Ketergantungan Daerah =     Dana Alokasi Umum/Total Pendapatan Daerah Belanja  modal (X 4 ) merupakan  perbandingan antara  realisasi belanja  modal  dengan  total  realisasi belanja daerah. Mengacu pada penelitian Utama,  Fikri,  Evana,  dan  Gamayuni (2019) Belanja Modal   =       Realisasi Belanja Modal/ Total Realisasi Belanja Daerah Akuntabilitas (X 5 ) suatu  kewajiban  dari  perantara  yang memegang amanah untuk dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta 1. rencana strategis, 2. rencana kinerja,
3. pengukuran kinerja,
4. evaluasi kinerja dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267
mengungkapkan  semua  kegiatan  yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada pemberi amanah (Mardiasmo, 2018) 5. analisis akuntabilitas kinerja. (Jatmiko, 2020) Kinerja pemerintah daerah (Y) kinerja  merupakan  suatu  pencapaian administrasi suatu program atau kebijakan  dalam  merealisasikan  sasaran, tujuan, misi dan misi suatu organisasi. Menurut  Bastian  (2006)  dalam  jurnal Rizal, dan Prabowo  (2017) 1. Skor 0,00-0,99 (rendah), 2. Skor 1,00-1,99 (sedang), 3. Skor 2,00-2,99  (tinggi) dan 4) Skor 3,00-4,00 (sangat tinggi)(Harumiati dan
Payamta, 2014).
Sumber : Bahan olah peneliti, 2022.
Teknik  analisis  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  data  panel. Dengan  menggunakan  bantuan  Eviews  untuk  mengolah  data  statistik  maupun  data ekonometrika dan dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam bentuk time series, cross section (Wiranto, 2011).
Model persamaan umum regresi data panel dalam penelitian ini adalah : Y =  +  1 X 1 it +  2 X 2 it +  3 X 3 it +  4 X 4 it +  5 X 5 it +  6 X 6 it +e
Keterangan:
Y   = Kinerja Pemerintah Daerah  = Konstanta
 1 = koefisien variabel Ukuran daerah
 2 = koefisien variabel Tingkat kekayaan daerah  3 = koefisien  variabel Tingkat ketergantungan daerah  4 = koefisien variabel Belanja modal
 5 = koefisien Akuntabilitas  6 = koefisien Transparansi X 1 = Ukuran daerah X 2 = Tingkat kekayaan daerah X 3 = Tingkat ketergantungan daerah X 4 = Belanja modal X 5 = Akuntabilitas X 6  = Transparansi
i = Individu ke- i
t = Waktu ke-t
e    = erorr

## HASIL
Hasil  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang didapatkan melalui www.bpk.go.id dan www.kemendagri . Berikut merupakan nama-nama pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  akan  digunakan sebagai sampel.
Tabel 3Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota No Nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota No Nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1. Kabupaten Banyuasin 9. Kabupaten Ogan Komering Ilir 2. Kabupaten Empat Lawang 10. Kabupaten Ogan Komering Ulu 3. Kota Lahat 11. Kabupaten Ogan Komering Ulu
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267
Selatan 4. Kabupaten Lubuk Linggau 12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 5. Kabupaten Muara Enim 13 Kota Pagar Alam 6. Kabupaten Musi Banyuasin 14. Kota  Palembang 7. Kabupaten Musi Rawas 15. Kota Prabumulih 8. Kabupaten Ogan Ilir
Sumber ; Data olah peneliti 2022
Hasil  dari  analisis  statistik  deskriptif    dari  15  pemerintah  daerah  kabupaten/kota secara keseluruhan terdapat pada tabel berikut :
Tabel 4Hasil Rekapitulasi Analisis deskriptif Y X1 X2 X3 X4 X5 Mean 2.948000 28.64467 0.090098 0.423413 0.243229 0.023751 Median 2.959000 28.65000 0.076000 0.454700 0.249800 0.005000 Maximum 3.199000 30.74000 0.319400 0.532700 0.367800 0.236000 Minimum 2.674000 20.02000 0.027800 0.122800 0.030400 0.000300 Standar Dev. 0.123051 1.439808 0.058327 0.100610 0.60553 0.046888

## Sumber : data output Eviews
Berdasarkan  tabel  4diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa  untuk  variabel  kinerja pemerintah  daerah  mempunyai  nilai  rata-rata  sebesar  2,948  dengan  standar  deviasi 0,123.Pada variabel ukuran daerah nilai rata-rata nya 28,664 dengan nilai standar deviasi 1,439.Untuk  variabel  tingkat  kekayaan  daerah  nilai  rata-rata  sebesar  0,090dan  nilai standar  deviasi  0,058.Variabel  tingkat  ketergantungan  daerah  nilai  rata-rata  sebesar 0,423,dengan  nilai  standar  deviasi  0,100.Variabel  belanja  modal  mempunyai  nilai  rata- rata  sebesar  0,243,  dan  nilai  standar  deviasi  0,060.  Dan  terakhir  variabel  akuntabilitas mempunyai nilai rata-rata 0,023, dan nilai standar deviasi 0,046.
Tabel 5

## Hasil Uji Regresi Data Panel
Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3.255303 0.152925 21.28697 0.0000 X 1 -0.003239 0.004512 -0.717868 0.4771 X 2 0.274353 0.216018 1.270047 0.2116 X 3 0.427629 0.169876 2.517296 0.0160 X 4 -0.193366 0.192019 -1.007015 0.3201 X 5 0.480896 0.232101 2.071924 0.0449 Sumber : data output Eviews
Darihasil model estimasi regresi Common Effect Model yang ditunjukkan tabel 4.6, maka dapat diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:
Y = 3,2255303 -0,003239X 1 + 0,274353X 2 + 0,427629X 3 - 0,193366X 4 + 0,480896X 5
Berdasarkan  model  persamaan  diatas,  dapat  menggambarkan  bahwa  konstanta mempunyai  nilai  koefisien  3,2255303,  menggambarkan  jika  ukuran  daerah,  tingkat kekayaan  daerah,  tingkat  ketergantungan  daerah,  belanja  modal  serta  akuntabilitas bernilai  konstan  maka  variabel  kinerja  pemda  memiliki  nilai  positif  sebesar 3.2255303.Ukuran daerah mempunyai nilai koefisien negatif -0,003239, tingkat kekayaan daerah  mempunyai  nilai  koefisien  positif  0.2474353,  tingkat  ketergantungan  daerah
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267
mempunyai  nilai  koefisien  positif  0,427629,  belanja  modal  koefisien  negatif  - 0,193366,dan akuntabilitas mempunyai nilai koefisien positif 0,480896.

## Tabel 6 Hasil Uji Hipotesis
Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Hasil C 3.255303 0.152925 21.28697 0.0000 X1 -0.003239 0.004512 -0.717868 0.4771 Ditolak X2 0.274353 0.216018 1.270047 0.2116 Ditolak X3 0.427629 0.169876 2.517296 0.0160 Diterima X4 -0.193366 0.192019 -1.007015 0.3201 Ditolak X5 0.480896 0.232101 2.071924 0.0449 Diterima
Sumber : data output Eviews
Berdasarkan  tabel  uji  hipotesis,  dapat  dilihat  ukuran  daerah,  menghasilkan  nilai probabilitasnya sebesar 0,4771. Hal ini menunjukan bahwa nilai probabilitasnya > 0,05, sehingga  ukuran  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah. Selanjutnya,  tingkat  kekayaan  daerah,nilai  probabilitasnya  sebesar  0,2116menunjukan bahwa nilai probabilitasnya > 0,05, sehingga tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.Tingkat  ketergantungan  daerah,  menghasilkan  nilai probabilitasnya sebesar 0,0160 yang artinya nilai probabilitasnya < 0,05, sehingga tingkat ketergantungan  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.Belanja  modal, menghasilkan  nilai  probabilitasnya  sebesar  0,3201  menunjukan  bahwa  nilai probabilitasnya  >  0,05,  sehingga  belanja  modal  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah  daerah.Akuntabilitasnilai  probabilitasnya  sebesar  0,0449menunjukan  bahwa nilai  probabilitasnya  <  0,05,  sehingga  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah daerah.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  data  panel,  untuk  hipotesis  pertama  yakni  pengaruh ukuran  daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,variabel  ukuran  daerah  memperoleh nilai  probilitas  sebesar  0,4771  yang  mana  lebih  besar  dari  0,05.  Jika  dilihat  dari  nilai probilitasnya,  maka  hipotesis  pertama  (H 1 )  ditolak.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa variabel  ukuran  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Dengan demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  ukuran  daerah  tidak  dapat  meningkatkan  atau menurunkan  kinerja  pemerintah  daerah.  Ukuran  daerah  berkaitan  erat  dengan  aset  yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah. Aset ini nantinya akan digunakan untuk mendukung  jalannya  suatu  program  kerja  yang  telah  direncanakan  demi  terciptanya pelayanan  yang  baik  bagi  masyarakat.  Semakin  besar  aset  pemerintah  daerah,  semakin besar pula ukuran daerah. Semakin besar ukuran daerah maka semakin besar juga tekanan yang dihadapi. Tekanan yang dihadapi ini, akan membuat pemerintah daerah melakukan pengelolaan aset yang dimiliki secara tepat sehingga dapat memberikan  pelayanan yang baik  bagi  masyarakat  luas.  Hal  ini  dapat  mendorong  adanya  meningkatkan  kinerja pemerintah daerah.Namun jika dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ukuran daerah  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  kinerja  pemeirntah  daerah.  Hal  ini  bisa terjadi  karena  ukuran  daerah  pada  suatu  pemerintah  daerah  tidak  besar  sehingga  tidak menghadapi  tekanan  yang  besar.  Karena  pemerintah  daerah  tidak  menghadapi  tekanan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267
yang besar maka pengelolaan asetnya demi kepentingan masyarakat tidak berjalan secara optimal sehingga ukuran daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.
Hasil  (H 1 )  penelitian  ini  konsisten  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu  oleh Sudarsana dan Rahardjo (2013) dan Harumiati dan Payamta (2014)yakni tidak ditemukan pengaruh  ukuran  daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  karena  pemerintah  daerah belum  mampu  mengelolah  asetnya  dengan  baik  bagi  kepentingan  masyarakat.Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Artha, dan Basuki (2016) dan  Aminah, Afiah  dan  Pratama  (2019)  yang  menemukan  adanya  pengaruh  positif  ukuran  daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pada  hasil  uji  regresi  data  panel  Hipotesis  kedua  (H 2 ),  yakni  pengaruh  tingkat kekayaan  daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  variabel  tingkat  kekayaan  daerah memperoleh nilai probilitas sebesar 0,2116 yang mana lebih besar dari 0,05. Jika dilihat dari  nilai  probilitasnya,  maka  hipotesi  kedua  (H 2 )  ditolak  karena  hasilnya  menunjukkan bahwa variabel tingkat kekayaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. dari  hasil  tersebut,  ukuran  daerah  tidak  dapat  meningkatkan  atau  menurunkan  kinerja pemerintah daerah. Tingkat kekayaan suatu daerah berkaitan erat dengan pendapatan asli daerah.  Artinya,  pendapatan  asli  daerah  yang  diterima  pemerintah  daerah  sangat berpengaruh  terhadap  peningkatan  kekayaan  daerah.  Pendapatan  asli  daerah  inilah  yang nantinya  digunakan  untuk  pembiayaan  pembangunan  dalam  pemerintahan.  Semakin besar  suatu  pendapatan  asli  daerah  maka  semakin  besar  juga  harapan  dilakukannya pelaksanaan  pembangunan  yang  tepat  dan  optimal  oleh  pemerintah  daerah.  Pelaksanan pembangunan  yang  tepat  mengunakan  pendapatan  asli  daerah  dapat  mendorong  kinerja suatu pemerintah daerah.
Hasil penelitian (H 2 )ini konsisten dengan penelitian Artha, dan Basuki (2016) yang tidak menemukan adanya pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.  Dan  penelitian  ini  tidak  mendukung  hasil  penelitian  Sudarsana  dan  Rahardjo (2013)  yang  menyatakan  bahwa  tingkat  kekayaan  daerah  mempunyai  pengaruh  yang positif  signifikan  terhadap  kinerja  pemda.  Hal  ini  terjadi  karena  pemerintah  daerah tersebut  mempunya  tingkat  kekayaan  yang  besar.  Pemerintah  daerah  yang  mempunyai kekayaan yang besar akan dituntut untuk mengelolah dan memanfaatkan kekayaan secara optimal sehingga akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah.
Hasil  regresi  data  panel  untuk  Hipotesis  ketiga  (H 3 )  yakni  pengaruh  tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  untuk  variabel  tingkat ketergantungan  daerah  nilai  probilitas  sebesar  0,0160  yang  mana  lebih  kecil  dari  0,05. Jika  dilihat  dari  nilai  probilitasnya,  maka  hipotesis  ketiga  (H 3 )  diterima  karena  hasilnya menunjukkan bahwa variabel tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  tingkat ketergantungan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Hasil  (H 3 )  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  dari  Amyulianthy,  Khair,dan Lysandra  (2016)  yang  menemukan  adanya  pengaruh  positif  tingkat  ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja pemda . Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) yang tidak menemukan adanya pengaruh dari tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja pemda.
Untuk  hipotesis  keempat  (H 4 ),  yakni  pengaruh  belanja  modal  terhadap  kinerja pemerintah  daerah,  untuk  variabel  belanja  modal  memperoleh  nilai  probilitas  sebesar 0,3201  yang  mana  lebih  besar  dari  0,05.  Jika  dilihat  dari  nilai  probilitasnya,  maka hipotesi  keempat  (H 4 )  ditolak,  karena  hasilnya  menunjukkan  bahwa  variabel  belanja modal  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  belanja  modal  tidak  dapat  meningkatkan  atau  menurunkan  kinerja
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267
pemerintah  daerah.  Pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  bertujuan  untuk meningkatkan pelayanaan kepada masyarakat. Hal ini dapat tercermin dari belanja modal yang  dilakukan  pemerintah  daerah.  Semakin  baik  dampak  pembangunan  terhadap masyarakat, maka  semakin  optimalnya penggunaan  belanja modal tersebut.  Penggunaan belanja  modal  yang  optimal  dapat  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah daerah.Namun penjelasan sebelumnya tidak mendukung hasil penelitian ini.
Hasil  (H 4 )  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Dewata,    Jauhari,  Aprianti,  dan  Hijria    (2018)  yang  tidak  menemukan  adanya  pengaruh belanja  modal  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  menyatakan  bahwa  belanja modaltidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Tetapi, bertentangan  dengan  hasil  penelitian  dari  Aminah,  Afiah  dan  Pratama  (2019)yang berpendapat bahwa belanja modal dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah karena mutu  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  jumlah  yang  diperoleh  sesuai dengan yang dibutuhkan serta pelaksanaan kegiatan belanja modal tepat waktu sehingga mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Hipotesis  kelima  (H 5 )  yakni  pengaruh  akuntabilitas  terhadap  kinerja  pemerintah daerah,  untuk  variabel  akuntabilitasmemperoleh  nilai  probilitas  sebesar  0,0449  yang mana lebih kecil dari 0,05. Jika dilihat dari nilai probilitasnya, maka hipotesi kelima (H 5 ) diterima  karena  hasilnya  menunjukkan  bahwa  variabel  akuntabilitasberpengaruh  positif terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa akuntabilitas  dapat  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  ini mendukung  penelitian  yang  telah  dilakukan  Wiguna,  Yuniartha,  dan  Darmawan  (2015) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.  Keterbasaan  dalam  penelitian  ini  hanya  menggunakan  empat  karakteristik  dari pemerintah  daerah  sebagai  variabel  independen,  terbatas  pada  pemerintah  daerah kabupaten/kota  Provinsi  Sumatera  Selatan  dan  periode  penelitian  hanya  lima  tahun. Periode  penelitian  yang  lebih  panjang  akan  memperoleh  hasil  yang  lebih  akurat.  Saran untuk  penelitian  selanjutnya  adalah  untuk  penambahan  karaktersitik  pemerintah  daerah sebagai  variabel  independen  seperti  tingkat  kesejahteraan,  umur  daerah,  diferensasi fungsional, leverage  daerah , intergovernment  revenue dan  lain  sebagainya.  Selain  itu dapat  memperluas  area  penelitian  dengan  menambah  pemerintah  daerah  kabupaten/kota diluar  Provinsi  Sumatera  Selatan  sebagai  objek  penelitian,  dan  dengan  menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar diperoleh data yang lebih banyak dengan hasil yang lebih akurat.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian,maka dapat disimpulkan bahwa ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah dan belanja modal tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerinta daerah. Tingkat kekayaan daerah dan belanja modal tidak dapat mempengaruhi kinerja pemeritah daerah  kabupaten/kota  di  provinsi  Sumatera  Selatan  tahun  2016-2020.Tingkat ketergantungan  daerah  serta  akuntabilitas  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan daerah dan akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  pada  Dekan  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sriwijaya  yang  mendukung  pendanaan terhadap  penelitian  ini,  yakni  Penelitian  Sains,  Teknologi  dan  Seni  dengan  SK  Dekan  Fakultas Nomor 1452/UN9.FE/TU.SK/2022.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267

## REFERENSI
Afrian, G., Surya, R. A. S., Silfi, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan  Audit  Dan  Leverage  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Riau). Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau 3(1): 1036–
50.https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/10713
Aminah,  I.  N.,  Afiah,  N.  N.,  Pratama.  A.  (2019).  Pengaruh  Size,  Wealth, Intergovermental Revenue Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal  SIKAP  (Sistem  Informasi,  Keuangan,  Auditing  Dan  Perpajakan) 3(2): 147.http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap. DOI: https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.137
Amyulianthy, R., Khair, J., Lysandra. S. (2016). Characteristics and Political Connection To  Local  Government  Performance. Jurnal  Aset  (Akuntansi  Riset), 8(2):  1–14. http://ejournal.upi.edu/index.php/aset.DOI: https://doi.org/10.17509/jaset.v8i2.12527
Andani,  M.,  Sarwani,  S.,  Respati,  N.  W.  (2019).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Jurnal Akuntansi 9(2): 111–30.https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130
Ara,  S.  C.,  Herwanti,  T.,  Pituringsih.  E.  (2016).  Pengaruh  Karakteristik  Pemda  Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten Di Pulau Sumba. Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting 4(1):
1.DOI: https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i1.1878
Armaja,  A.,  Ibrahim,  R.,  Aliamin.  A.  (2017).  Pengaruh  Kekayaan  Daerah,  Dana Perimbangan  Dan  Belanja  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan. Jurnal  Perspektif Ekonomi Darussalam 3(2): 168–81. DOI: https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8229
Artha, R. D., Basuki, P., MT,A.( 2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan  BPK  Terhadap  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  NTB). InFestasi 11(2):  214. DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1133
Dewata,  E.,  Jauhari,H.,  Aprianti,  S.,  Hijria,  E.  N.    (2018).  The  Effects  of  Local Government  Characteristics  and  Audit  Opinion  on  the  Performance  of  District  and City Governments in Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis 5(2): 151–62. http://dx.doi.org//10.24815/jab.v5i2.9057
Harumiati,  Y.,  Payamta,  P.  (2014).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Dan Temuan  Audit  Bpk  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Di Indonesia  Tahun  Anggaran  2011. Assets:  Jurnal  Akuntansi  dan  Pendidikan 3(2):  84. DOI: http://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1244
Henda,  R.  S.,  Aulia.B.    (2017).  Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi  Penentuan  Opini Pada  LKPD  Sumsel  Berdasarkan  Penerapan  SAP. Jurnal  Teori  dan  Riset Administrasi Publik 1(1).
Henda, R. S., Nurullah, A., Burhanuddin, B., HS, R.A.  (2020). The Influence of Opinion Audit  on  Score  of  Regional  Goverment  Performance  In  South  Sumatera. Jurnal AKUNTANSI 8(2). DOI: https://doi.orz/10.26460/ja.v8i2.1326
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267
Maiyora,  G.  (2015).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  (Studi  Empiris  Kabupaten/Kota  Di Pulau Sumatera). JOMFekom 2(2).
Mardiasmo. 2018. Akutansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi
Noviyanti,  N.  A.,  Kiswanto.  K.  (2017).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah, Temuan  Audit  BPK  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Accounting Analysis Journal 12(3): 234– 47.https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj.https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9759
Pemerintah  Indonesia.  2004. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah .
Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .
Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 .
Primadiva, P.P.,  Rosdini,D., Mulyani, S.  (2021). Pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Jurnal  Paradigma Ekonomika Vol.16. No.2. file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/11999-Article%20Text- 34222-1-10-20210421.pdf
Rizal,  Q.,    Prabowo,  T.  J.  W.    (2017).  “Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Dan Temuan  Pemeriksaan  BPK  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Di Indonesia  Tahun  Anggaran  2012.” Diponegoro  Journal  of  Accounting 6(1):  1– 13.http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting.
Utama, Fikri. R., Evana, E.,  Gamayuni, R. R. (2019). The Effect of Local Government Characteristics  on  Performance  of  Local  Government  Administration. International Research Journal of Business Studies 12(2): 197–208.http://doi.org//10.21632/irjs
Sudarsana, H. S., Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan  Audit  BPK  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Influence  of Characteristics  of  Government  Regional  and  Findings  Audit  of  Performance Government  Area). Diponegoro  Journal  Of  Accounting 2(4):  1–13.  http://ejournal- sl.undip.ac.id/index.php/accounting.
Wiguna, M. B. S., Yuniartha, G. A., Darmawan. N. A. S. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan  Daerah,  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng. e-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 3(No. 1): 1–12.
Winarto,  W.  W.  (2011). Analisis  Dan  Statistika  Dengan  Eviews .  Yogyakarta:  STM TKPN