## PERAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PROSES EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN SENGKETA INFORMASI YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINJAUAN UU NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

## Slamet Haryanto Dan Kadi Sukarna

## ABSTRAK
Masyarakat sebagai pengguna informasi memiliki hak yang cukup penting dalam  konteks  keterbukaan  informasi,  ketika  hak  untuk  memperoleh  informasi terhambat  dikarenakan  badan  publik  atau  pemerintah  tidak  siap  dalam melaksanakan tata kelola keterbukaan informasi, maka sengketa informasi publik akan muncul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Sengketa informasi publik terjadi ketika antara badan publik dan pengguna informasi  mengalami  sengketa  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  memperoleh informasi  dan  menggunakan  informasi  berdasarkan  perundang-undangan. Penyelesaian  sengketa  melalui  ajudikasi  nonlitigasi  merupakan  proses  dari penyelesaian sengketa informasi publik. Dimana penyelesaian sengketa informasi melalui  ajudikasi  nonlitigasi  tersebut  diharapkan  mampu  untuk  menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya murah, sederhana.
Adapun  permasalahan  dalam  tesis  ini  adalah  :  a).bagaimana  mekanisme penyelesaian  sengketa  informasi  publik  di  Komisi  Informasi,  b).bagaimana kendala  dan  solusi  pelaksanaan  eksekusi  putusan  Komisi  Informasi  yang  telah berkekuatan hukum tetap
Menjawab  permasalah  tersebut  dilakukanlah  penelitian  dengan  metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Penelitian  yang  telah  dilakukan  diperoleh  temuan  bahwa  Prosedur Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik,  eksekusi  putusan  atau  pelaksanaan putusan  Komisi  Informasi  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dilakukan  oleh Pengadilan  yang  berwenang,  dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  informasi publik  disini  adalah  pengadilan  dalam  wilayah  hukum  termohon.  Dalam  hal  ini jika termohon adalah badan publik Negara atau Pemerintah maka pengadilan yang dimaksud  adalah  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  sedangkan  jika  termohon eksekusi  adalah  pihak  diluar  badan  publik  Negara  atau  Pemerintah  maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri yang berwenang
Kewenangan eksekusi putusan Komisi Informasi yang diberikan kepada Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  maupun  Pengadilan  Negeri,  menyebabkan pengguna  informasi  mengalami  proses  yang  cukup  panjang  untuk  memperoleh informasi yang menjadi kebutuhan atau hak konstitusionalnya
Kata kunci : sengketa informasi publik, putusan komisi informasi, eksekusi

## THE ROLE OF PUBLIC INFORMATION COMMISSION IN THE EXECUTION PROCESS ON THE DECISION OF THE INFORMATION
LAWSUIT WHICH IS LEGALLY BINDING IN THE REVIEW OF ACT NO.14 YEAR 2008 ON THE DISCLOSURE OF PUBLIC INFORMATION

## Slamet Haryanto and Kadi Sukarna

## ABSTRACT
The community as the users of information has sufficiently important rights in  the  context  of information  disclosure. When  the  right  to  obtain  information  is inhibited because the public entity or governor is not available in the execution of the  information  disclosure  management,  then  public  information  lawsuit  will emerge in the implementation of the public information disclosure.
The public information lawsuit happens when public entity and the user of information  disputes  with  something  related  to  the  rights  to  acquire  information and  to  use  information  based  on  legislation.  The  completion  of  the  lawsuit through  nonlitigation  ajudication  is  the  process  of  the  completion  of  public information  lawsuit.  The  completion  of  the  information  through  nonlitigation ajudication is hopefully able to resolve the dispute fast, low cost, and simple.
The problems in this thesis are: a) how the mechanisms of the settlement of public information lawsuit in the Information Commission, b) what obstacles and solutions    of  the  execution  implementation  of  the  Information  Commission decisions which have been legally binding.
Answering the problem, research with juridical normative approach method with analytical descriptive research specification was conducted. The type of data used in this study is secondary data.
Based  on  the  research  that  had  been  conducted,  it  was  found  that  Public Information  Lawsuit  Settlement  Procedure,  the  execution  of  the  decision  or  the execution  of  the  Information  Commission  decision  which  had  been  legally binding  was  conducted  by  the  competent  Court,  in  the  context  that  the  public information lawsuit settlement was the court within the jurisdiction of the pleated. In  this  case  if  the  pleated  is  State  or  Government  public  entity  then  the  court  in question is the Administrative Court of the State, whereas if the execution pleated is a party outside the State or Government public entity then the competent court is the competent District Court.
The execution authority of the Information Commission decision granted to the  State  Administrative  Court  as  well  as  the  District  Court,  causes  the information users to experience the long  process of obtaining information which is their needs or constitutional rights.
Keywords:  public  information  lawsuit,  information  commission  decision, execution

## PENDAHULUAN
Kemampuan masyarakat untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan  informasi  mengenai kinerja  pemerintahan  sangat  penting bagi  transparansi  dan  akuntabilitas yang  menjadi  ciri  suatu  masyarakat terbuka  sebab  informasi  publik merupakan informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan  publik  yang  berkaitan  dengan penyelenggara  dan  penyelenggaraan Negara  dan/atau  penyelenggara  dan penyelenggaraan badan publik
lainnya Tata kelola pemerintahan yang baik,
mensyaratkan
pemerintahan  yang  terbuka  dan kebebasan  memperoleh  informasi untuk menjadi salah satu pondasinya.
Pemerintahan yang terbuka
mensyaratkan  adanya  lima  jaminan,
yaitu : pertama hak untuk memantau prilaku pejabat publik dalam menjalankan  peranya; kedua hak untuk  memperoleh informasi; ketiga hak  untuk  terlibat  dan  berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; keempat kebebasan
berekspresi; kelima hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak tersebut Meskipun telah ada perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan
melalui  tata  kelola  keterbukaan informasi,  dalam  tataran  empiris pelayanan publik juga masih mengalami  ketertutupan  dan  bahkan sistem informasi tata kelola keterbukaan juga  masih memberikan sedikit  informasi  yang  berkaitan dengan  kebijakan  publik.  Informasi- informasi  yang  sekiranya  menurut pemerintah  menjadi  permasalahan dikemudian hari sering tidak diinformasikan  kepada  pengguna informasi  sehingga  obyek  informasi tersebut menjadi sengketa informasi.
Munculnya
sengketa informasi publik terjadi ketika antara badan publik dan pengguna informasi  mengalami  sengketa  yang berkaitan dengan hak-hak memperoleh informasi dan menggunakan  informasi  berdasarkan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.
Proses  penyelesaian  sengketa informasi publik dilaksanakan dengan  menggunakan  mekanisme mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi, dimana sengketa tersebut diajukan  oleh  pemohon  informasi kepada  Komisi  Informasi  dalam tempo 14 (empat belas) hari semenjak diterimanya tanggapan
tertulis dari atasan pejabat 1 pengelola informasi  dan  dokumentasi  badan publik.  Dan  dalam  penyelesaian sengketa  informasi  publik  yang dilakukan  oleh  Komisi  Informasi memiliki  batas  waktu  100  (seratus) hari  kerja 2 dimulai  sidang  ajudikasi nonlitigasi  hingga  putusan  Komisi Informasi
Kondisi yang demikian menjadi  salah  satu  proses  yang sangat  panjang  bagi  pemohon  atau pengguna  informasi  yang  hanya sekedar untuk memperoleh informasi publik  dengan  cepat,  sederhana  dan biaya ringan
Bagaimanakah jika ada putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan  hukum  tetap  untuk
1 Pasal 37 ayat (2) UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Pasal 38 ayat (2) UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
dilakukan eksekusi ? apakah eksekusi  terhadap  putusan  Komisi Informasi  yang  telah  berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dijalankan  oleh  Komisi  Informasi  ? sehingga  jaminan  keadilan  dan perlindungan  hukum  bagi  pemohon atau  pengguna  informasi  untuk mendapatkan informasi dapat berjalan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

## PEMBAHASAN
Mendasarkan  ketentuan  pasal 60  ayat  (4)  Peraturan  Komisi Informasi  No.1  tahun  2013  tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi  Publik,  eksekusi  putusan atau  pelaksanaan  putusan  Komisi Informasi  dilakukan  oleh  Pengadilan yang  berwenang.  Pengadilan  yang berwenang tersebut pengadilan dalam wilayah hukum termohon.
Melalui kewenangan eksekusi putusan  Komisi  Informasi  diberikan oleh  pengadilan  diwilayah  hukum termohon, dalam hal ini jika termohon adalah badan publik Negara atau Pemerintah maka
pengadilan  yang  dimaksud  adalah Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,
sedangkan  jika  termohon  eksekusi adalah  pihak  diluar  badan  publik
Negara atau Pemerintah maka
pengadilan  yang  berwenang  adalah
Pengadilan Negeri yang berwenang Sebagaimana didalam ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Komisi Informasi, Komisi  Informasi  tidak  memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi putusannya sendiri.
Kewenangan  eksekusi  putusan  yang tidak dimiliki oleh Komisi Informasi
secara  kelambagaan  menyebabkan pemohon selaku pihak yang berperkara  akan  mengalami  proses untuk  memperoleh  informasi  yang cukup  tidak  efektif,  tidak  efisien serta biaya tinggi.
Kondisi yang demikian menurut  pandangan  Jhon  Austin, untuk  mencapai  (kepastian  hukum) hukum  harus  dipisahkan  dari  moral. Hans  Kelsen  menjelaskan  bahwa hukum  tidak  hanya  dilepaskan  dari persoalan  moral  melainkan  juga harus  dimurnikan  dari  anasir  non hukum seperti filsafat, politik,
psikologi,  ekonomi,  dan  sosial. 3
Kepastian hukum atau rechtssicherkeit , security , rechtzekerheit ,  adalah  sesuatu  yang baru,  yaitu  sejak  hukum  itu  ditulis, dipositifkan,  dan  menjadi  publik. Kepastian hukum menyangkut masalah  " law  Sicherkeit  durch  das Recht "  seperti  memastikan,  bahwa pencurian,  pembunuhan,  menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian  hukum  adalah  " scherkeit des  rechts  selbst "  (kepastian  tentang hukum itu sendiri). 4
Menurut  Gustav  Radbruch, hukum  harus  mengandung  tiga  nilai identitas. (1) Teori Kepastian Hukum atau rechtmatigheid . Teori ini
meninjau  dari  sudut  yuridis.  (2) Teori Keadilan Hukum ( gerectigheit ),  asas  ini  meninjau  dan sudut filosofis. (3) Teori Kemanfaatan Hukum ( zwechmatigheid ) atau doelmatigheid atau utility .  Teori  ini  meninjau  dari
3 Sulistyowati  Irianto  &  Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi  dan Reflekasi, Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia, 2013, hlm. 15
4 Ahmad  Ali,  2010, Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi Undang-Undang  (Legisprudence), Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group,  2010,  hlm.
292.
sosiologis. 5 Pada  mulanya,  ajaran prioritas  dari  Gustav  Radbruch dirasakan  jauh  lebih  maju  dan  arif, ketimbang  "ajaran  ekstrem",  yaitu ajaran  etis,  utilistis,  dan dogmatic- legalistik .  Namun  lama-kalamaan, karena semakin kompleknya kehidupan  manusia  di  era  modern ini,  maka  pilihan  prioritas  yang sudah  dibakukan,  kadang-kadang memunculkan  pertentangan  antara kebutuhan  hukum  dan  kasus-kasus tertentu.  Sebab  adakalanya  dalam suatu kasus keadilan yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang kemanfaatan  dan  kepastian  hukum, tetapi  dalam  kasus  lain  justru  terasa lebih  tepat  jika  kemanfaatan  lebih dipriotitaskan  ketimbang  keadilan dan  kepastian  hukum,  dalam  kasus lainnya justru kepastian hukum yang lebih  tepat  diprioritaskan  ketimbang keadilan dan kemanfaatan.
Konsep  termutakhir  ini  yang oleh  dunia  praktik  hukum  dianggap paling  relevan  untuk  menjawab masalah-masalah  hukum  dewasa  ini. Meskipun kita menganut teori ajaran prioritas  yang  kasuistik,  tetapi  harus
5 Sudarsono, Kamus  Hukum  Edisi  Baru, Penerbit  Rineka  Cipta, Jakarta:  Cetakan kelima, 2007, hlm. 37.
diupayakan  untuk  memprioritaskan salah  satunya,  misalnya  keadilannya tetapi tidak mengabaikan kemanfaatan dan kepastian
hukumnya.  Paradigma triangular concept dari  Werner  Menski  harus digunakan,  untuk  mengharmoniskan ketiga unsur tersebut. 6
Ketiga unsur itu sebisa mungkin  ada  dalam  putusan  secara proposioal,  yaitu  kepastian  hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigheit ), dan keadilan ( gerechtigheit ).  Itu  adalah  idealnya.
Dalam  praktiknya  jarang  terdapat putusan  yang  mengadung  tiga  unsur itu secara proporsional. 7 Jadi Kepastian  Hukum  adalah  tujuan paling akhir dari positivisme hukum. 8
Menurut  Fitzgerald,  Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum  bertujuan  mengintegrasikan dan  mengkoordinasikan  berbagai kepentingan dalam masyarakat karena  dalam  suatu  lalu  lintas kepentingan,  perlindungan  terhadap
6 Ibid ., hlm. 289.
7 Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum sebuah  Pengantar, Yogyakarta:  Penerbit Liberty, 2009, hlm. 92.
8 Sulistyowati Irianto & Shidarta, Loc.cit .
kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan  cara  membatasi  berbagai kepentingan di lain pihak. 9 Kepentingan hukum adalah
mengurusi  hak  dan  kepentingan manusia,  sehingga  hukum  memiliki otoritas  tertinggi  untuk  menentukan kepentingan  manusia  yang  perlu diatur dan dilindungi. 10 Perlindungan hukum  harus  melihat  tahapan  yakni perlindungan  hukum  lahir  dari  suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat  yang  pada  dasarnya merupakan  kesepakatan  masyarakat tersebut  untuk  mengatur  hubungan prilaku antara angota-anggota masyarakat  dan  antara  perseorangan dengan  pemerintah  yang  dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
Menurut  Satijipto  Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan  pengayoman  terhadap hak  asasi  manusia  (HAM)  yang dirugikan orang
lain dan perlindungan  itu  diberikan  kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh
9 Satijipto  Raharjo, llmu  Hukum ,  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 5.
10 Ibid ., hlm. 69.
hukum. 11 Menurut  Phillipus  M. Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah  yang  bersifat  preventif dan resprensif. 12 Perlindungan Hukum  yang  preventif  bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam pengambilan  keputusan  berdasarkan diskresi  dan  perlindungan  yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga
peradilan. 13
Menurut  Lili  Rasjidi  dan  LB Wysa  Putra  bahwa  hukum  dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan  yang  sifatnya  tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif. 14 Perlindungan hukum
merupakan gambaran dari
bekerjanya  fungsi  hukum  untuk
11 Ibid ., hlm. 54.
12 Phillipus  M.  Hadjon, Perlindungan Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.
13 Maria  Alfons, Implentasi  Perlindungan lndikasi  Geografis  Atas  Produk-Produk Masyarakat  Lokal  Dalam  Prespektif  Hak Kekayaan  Intelektual, Malang:  Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 18.
14 Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra, Hukum Sebagai  Suatu  Sistem ,  Bandung:  Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.
mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian hukum. Perlindungan hukum  adalah  suatu  perlindungan
yang diberikan kepada subyek hukum  sesuai  dengan  aturan  hukum, baik  itu  yang  bersifat  preventif maupun  dalam  bentuk  yang  bersifat represif,  baik  yang  secara  tertulis maupun  tidak  tertulis  dalam  rangka menegakkan  peraturan  hukum.  Pada hakekatnya  setiap  orang  berhak mendapatkan  perlindungan  hukum, dan hampir seluruh hubungan hukum harus  mendapat  perlindungan  dari hukum.
Keadilan  merupakan  suatu hasil  pengambilan  keputusan  yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawab-kan dan
memperlakukan  setiap manusia  pada kedudukan yang  sama  didepan hukum.  Perwujudan  keadilan  dapat dilaksanakan  dalam  ruang  lingkup kehidupan  masyarakat,  bernegara
dan
kehidupan masyarakat
internasional,  ditunjukkan  melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah  dan  memberikan  sesuatu kepada  orang  lain  yang  menjadi
haknya. 15 Keadilan dapat juga diartikan  sebagai  suatu  tindakan yang  didasarkan  pada  norma-norma, baik  norma  agama  maupun  norma hukum.
Hans  Kelsen  dalam  bukunya ― General  theory  of  law  and  state ‖, berpandangan  bahwa  hukum  sebagai tahanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di
dalamnya. 16
Nilai  keadilan  yang  diangkat dalam  tulisan  ini  bukanlah  nilai keadilan  individual,  melainkan  nilai keadilan  sosial.  Perwujudan  nilai keadilan individual sangat ditentukan oleh  masing-masing  individu  dalam melakukan interaksi di antara mereka. Berbeda dengan nilai keadilan individual, perwujudan nilai keadilan  sosial  sangat  tergantung dari peranan negara melalui pengkondisian  struktur  sosial  pada
15 Sudikno  Mertokusumo  dalam  H.  Salim HS. Perkembangan  Teori  Dalam  Ilmu Hukum ,  Jakarta:  PT  Rajagrafindo  Persada, 2010, hlm. 82.
16 Hans  Kelsen, General  Theory  of  law  and state, diterjamahkan  oleh  Rasisul  Muttaqin,
Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7.
masyarakat  tertentu.  Jadi  bukan tergantung kemauan individu- individu.  Adanya  keadilan,  terutama sekali  keadilan  sosial  merupakan suatu prasyarat untuk dapat
berlangsungnya ( sustainsibility )
suatu  komunitas  tertentu  karena komunitas  tersebut  dalam  keadaan tertib ( order ), dinamis dan ketimpangan  sosial  dapat  direduksi. Kondisi  masyarakat  demikian  bukan berarti  di  dalamnya  tanpa  ada konflik.  Konflik  tetap  ada,  namun konflik  tersebut  bersifat  fungsional dan dapat diselesaikan melalui
mekanisme tertentu
dengan menjunjung  tinggi  nilai  keadilan ( justice ). 17 Eksekusi
putusan atas putusan  Komisi  Informasi  hingga saat  ini  menjadi  permasalahan  bagi pencari  keadilan  sebab  masih  ada termohon  sengketa  informasi  yang masih  belum  juga  melaksanakan putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Disatu sisi pemohon  informasi  membutuhkan informasi  dengan  cepat,  efektif  dan biaya murah. Namun dalam
17 Prof.  Dr.  Suteki,  SH.,  MHum., Desain Hukum  di  Ruang  Sosial ,  Yogyakarta: Thafa Media, 2013, hlm. 248.
kenyataannya  hal  tersebut  tidak terjadi,  karena  pelaksanaan  eksekusi putusan  Komisi  Informasi  tidak menjadi kewenangan Komisi
Informasi.  Jika  mengunakan  teori Gustav  Radbruch  tersebut  sebagai analisa maka keadilan bagi masyarakat  atau  pengguna  informasi maupun pemohon informasi semakin jauh dari rasa keadilan serta perlindungan  hukum.  Hal  demikian kemudian menjadikan Komisi Informasi  tidak  memiliki  kekuatan eksekutorial  terhadap  putusannya sendiri
Sungguh ironis memang, hanya sekedar memperoleh
informasi,  kemudian  pemohon  atau pengguna informasi menempuh upaya  yang  begitu  rumit,  biaya cukup tinggi dan waktu begitu lama. Dengan  prosedur  eksekusi  yang menyerupai prosedur eksekusi layaknya  dalam  perkara  perdata  di pengadilan. Kelembagaan pengadilan seharusnya tidak perlu sampai diberikan kewenangan untuk eksekusi, karena pertama
penyelesaian  sengketa  informasi, pemeriksaan perkara tingkat pertama adalah  Komisi  Informasi,  kedua
perkara sengketa informasi
merupakan  perkara  yang  sangat sederhana,  tidak  seperti  perkara- perkara  lain  dalam  konteks  perkara perdata  di  pengadilan  negeri  atau pengadilan tata usaha negara
Jika  kita  mau  memberikan
kewenangan kepada Komisi Informasi  untuk  melakukan  eksekusi terhadap  putusannya  yang  telah berkekuatan hukum tetap, sebenarnya masih sangat dimungkinkan  sepanjang  tata  cara eksekusi, asas-asas
eksekusi sebagaimana  ketentuan  peraturan perundang-undangan tidak dilanggar. Pemberian  kewenangan  tambahan kepada  Komisi  Informasi  untuk melaksanakan eksekusi tersebut,
sebenarnya untuk supaya hak konstitusional masyarakat, dalam hal ini pemohon informasi bisa dijalankan semaksimal mungkin dengan asas cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana
Apabila  asas  penyelesaian sengketa  informasi  yang  dilakukan dengan  cepat,  tepat  waktu,  biaya ringan dan cara sederhana, sebagaimana  pasal  2  Peraturan Komisi  Informasi  No.1  tahun  2013
dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka tujuan dari kepastian hokum,  keadilan  serta  perlindungan hukum bagi pemohon atau pengguna informasi dalam penyelesaian
sengketa informasi tercapai, sehingga  hak  konstitusional  berupa hak  memperoleh  informasi,  keadilan dan  kemanfaat  juga  bisa  dirasakan oleh pemohon informasi

## KESIMPULAN DAN SARAN
Sengketa  Informasi  Publik adalah  sengketa  yang  terjadi  antara badan publik dan pengguna informasi  publik  yang  berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan  informasi  berdasarkan perundang-undangan.
Proses  penyelesaian  sengketa informasi publik
dengan menggunakan  mekanisme  mediasi dan/atau  ajudikasi  nonlitigasi  yang dilakukan  oleh  Komisi  Informasi paling  lambat  dapat  diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja
Objek  sengketa  di  PTUN yang secara tegas menunjuk Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN) sebagai objek sengketa, UU
KIP  tidak  mengaturnya  secara  tegas
obyek  sengketanya.  Karena  itu, untuk  mengetahui  objek  sengketa informasi di Komisi Informasi, dapat dilihat  dari  ketentuan  Pasal  35  ayat (1),  Pasal  36,  Pasal  37  ayat  (2)  UU
No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Eksekusi putusan atau pelaksanaan putusan Komisi Informasi  dilakukan  oleh  Pengadilan yang  berwenang.  Pengadilan  yang berwenang tersebut pengadilan dalam  wilayah  hukum  termohon. Dengan kewenangan eksekusi
putusan  Komisi  Informasi  diberikan oleh  pengadilan  diwilayah  hukum
termohon, dalam hal ini jika
termohon adalah badan publik Negara atau Pemerintah maka pengadilan  yang  dimaksud  adalah Pengadilan  Tata  Usaha  Negara, sedangkan  jika  termohon  eksekusi adalah  pihak  diluar  badan  publik Negara atau Pemerintah maka pengadilan  yang  berwenang  adalah
Pengadilan Negeri yang berwenang Komisi Informasi dalam rangka  pelaksanaan  putusan  Komisi Informasi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan
eksekusi putusannya . Karena Komisi
Informasi tidak memiliki kewenangan  melakukan  eksekusi putusan  Komisi  Informasi,  sehingga proses penyelesaian sengketa informasi menjadi lama, biaya tinggi, tidak sederhana
Dampak  proses  penyelesaian sengketa  informasi  hingga  proses eksekusi  yang  melalui  pengadilan yang berwenang
tersebut menyebabkan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan
informasi menjadi terhambat, sehingga  cita-cita  hukum  untuk mencapai  keadilan  dan  kemanfaatan menjadi terabaikan
Berdasarkan hasil penelitian dan  pembahasan  saran  yang  dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah
a. Dilakukan review dan perubahan terhadap
Undang-undang
No.14 tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik, terutama berkaitan dengan  kewenangan eksekusi terhadap
putusan Komisi Informasi b. Memberikan kewenangan  eksekusi kepada Komisi Informasi untuk melaksanakan putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap
2. Bagi Komisi Informasi
a. Dilakukan review dan
perubahan terhadap Peraturan Komisi Informasi  Nomor  1 Tahun  2013  tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik b. Dirumuskan penyelesaian  sengketa informasi dibuat sederhana  dan  waktu yang  cukup  singkat, sebab menyangkut rasa keadilan dan kepastian  hukum  bagi pemohon maupun pengguna informasi 3. Bagi Masyarakat Partisipasi  masyarakat diperlukan  dalam  melakukan review dan perumusan peraturan perundang- undangan berkaitan penambahan kewenangan Komisi Informasi untuk melakukan  eksekusi  terhadap putusan  Komisi  Informasi yang telah berkekuatan hukum  tetap,  sehingga  asas cepat,  sederhana  dan  biaya ringan  dalam  penyelesaian sengketa  informasi  tercapai sehingga kepastian dan keadilan hukum terpenuhi

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Ali,  2010, Menguak  Teori
Hukum  (Legal  Theory)  dan Teori Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk Interpretasi  Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Hans Kelsen, General Theory of law and state, diterjamahkan oleh Rasisul  Muttaqin,  Bandung: Nusa Media, 2011.
Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra,
Hukum Sebagai Suatu Sistem , Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
Maria Alfons, Implentasi Perlindungan lndikasi Geografis Atas Produk- Produk  Masyarakat  Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Universitas Brawijaya, 2010. Phillipus  M.  Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
Prof.  Dr.  Suteki,  SH.,  MHum.,
Desain  Hukum  di  Ruang
Sosial ,  Yogyakarta:  Thafa Media, 2013
Satijipto  Raharjo, llmu  Hukum ,
Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2000.
Sudarsono, Kamus  Hukum  Edisi Baru,  Penerbit  Rineka  Cipta, Jakarta: Cetakan kelima, 2007. Sudikno  Mertokusumo  dalam  H. Salim  HS. Perkembangan Teori  Dalam  Ilmu  Hukum , Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, 2010.
Sudikno  Mertokusumo, Penemuan
Hukum  sebuah  Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty,
2009.
Sulistyowati  Irianto  &  Shidarta, Metode  Penelitian  Hukum Konstelasi dan Reflekasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.