Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi......Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati
REKONSTRUKSI PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ENTITASTEMPAT IBADAH (STUDI PERLAKUAN AKUNTANSI ORGANISASI MASJID BERDASARKAN PSAK 45 DAN PSAK 109)
Peny Cahaya Azwari 1 (rastra_2005@yahoo.com)
Ayke Nuraliati 2 Dosen FEBI UIN Raden Fatah Palembang 1
Dosen FEB Universitas Langlang Buana Bandung 2 Abstrak: Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masjid melalui akuntabilitas  dan  transparansi  pelaporan  keuangan  yang  tepat.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  perlakuan  akuntansi  organisasi  masjid  melalui
PSAK  45  dan  atau  PSAK  109.  Hasil  penelitian  menunjukkan    bentuk  laporan keuangan  masjid  sebaiknay  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  keadaan  masjid berdasarkan PSAK 45 dan atau PSAK 109. Agar pengelolaan keuangan menjadi lebih  baik,  tepat,  dan  optimal,  masjid  dapat  menggunakan  sumber  daya  yang profesional  yang  memiliki  latar  blakang  pendidikan  akuntansi  dan  mampu menguasai penyusunan laporan keuangan.
Kata kunci: Perlakuan akuntansi, organisasi masjid, PSAK 45, PSAK 109

## PENDAHULUAN
Berdasarkanukuran  kepemilikannya,organisasi dibagi  dua,  yaitu  organisasi sektor  privat  atau  swasta dan  organisasi  sektor  publik  .Organisasi  sektor  privat merupakan  organisasi  yang  kepemilikannya  lebih  didominasi oleh  kepemilikan  satu atau  sekelompok  investor  saja. Organisasi  sektor publikadalah  organisasi  yang dimiliki oleh publik atau masyarakat yang memiliki wilayah dan kompleksitas  yang lebih besar dibanding organisasi sektor privat. Keluasan wilayah disebabkan luasnya jenis  dan  bentuk  organisasi  yang  berada  di  dalamnya dan karena  kompleknya lingkungan yang memengaruhi lembaga _lembaga publik tersebut yang merujuk pada organisasi pemerintah atau Negara (Halim,2008:251 dan Mardiasmo, 2009:16).Indra Bastiandan  Untoro  (2010)merujuk  organisasi  sektor  publik  organisasi  yang menggunakan  dana  masyarakat,  seperti:  Organisasi  Pemerintah  Pusat,  Organisasi Pemerintah  Daerah,  Organisasi  Partai  Politik  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat, Organisasi Yayasan, Organisasi Pendidikan dan Kesehatan (puskesmas, rumah sakit, dan sekolah), Organisasi Tempat Peribadatan (masjid, gereja, vihara, kuil).
Siklus organisasi sektor publik dapat digambarkan berikut:
Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi......Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati

## Gambar 1 Siklus Organisasi Sektor Publik
Organisasi  sektor  publik terkadang dipandang  sebagai  organisasi  yang  tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta.Hal ini disebabkan manajemen organisasi  pada kebanyakan organisasi sektor publik  masih  lemah,  dan  bahkan  dianggap  tidak  penting. Organisasi  sektor  publik merupakan  milik  masyarakat  umum  atau  masyarakat  di  wilayah  tertentu,  sehingga kemajuan  dan  perkembangan  organisasi  tergantung  dari  kesadaran  dan  perhatian masyarakat  tersebut  terhadap  manajemen  organisasi  termasuk  praktik  akuntansinya. Kondisi ini juga terjadi pada organisasi peribadatan (tempat ibadah).
Tempat  ibadah  hanya  dijadikan  sebagai  tempat  untuk  melakukan  atau melayani  aktivitas  ritual  peribadatan,  seperti  shalat,  sembah yang, berdoa, menyembah, berdzikir dan lain sebagainya. Tempat ibadah sebagai salah satu bentuk organisasi  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  peningkatan  kesejahteraan masyarakat,  bahkan  tidak  kalah  strategisnya  dengan  jenis  organisasi  publik lainnya. Tempat  ibadah  dapat  dijadikan  sebagai  pusat  aktivitas  (center  of  acitivity)  dari masyarakat  sesuai  dengan  agama  masing-masing. Pusat  aktivitas  ini  meliputi berbagai  bidang,  seperti  pendidikan,  ekonomi,  sosial,budaya  dan  hukum. Tempat ibadah sebagai sebuah organisasi dan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui alat organisasional, seperti dalam hal pengelolaan keuangan yaitu akuntansi.
Entitas  seringkali  diartikan  sebagai  satuan  organisasi.  Entitas  dan  akuntansi memiliki keterkaitan yang sangat erat karena dalam salah satu asumsi dasar akuntansi terdapat asumsi entitas akuntansi. Asumsi entitas akuntansi menetapkan bahwa semua transaksi  keuangan  yang  diakuntansikan  adalah  yang  berkaitan  dengan  entitas (kesatuan  atau  organisasi)  yang  dilaporkan  (Halim,  2013).  Pernyataan  tersebut menunjukkan  agar  akuntansi  dapat  berguna,  tempat  peribadatan  dimaknai  sebagai entitas  atau organisasi  dan  tidak  hanya sebagai  sebuah  bangunan  tempat  umat beragama melakukan ritual keagamaan.
Organisasi tempat ibadah juga disebut organisasi keagamaan (Bastian: 2007). Organisasi  keagamaan  mengacu  padaorganisasi  dalam  sebuah  tempat  peribadatan seperti  Masjid,Mushola,  gereja,  Kapel,Kuli,  Klenteng,  Wihara  maupun  Pura. Organisasi keagamaan dijalankan oleh sebuah lembaga atau organisasi  yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi dan misi agama tertentu (Bastian, 2007: 216).
Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi......Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati
Keterlibatan aspek keagamaan menimbulkan pertanyaan kesesuaian akuntansi dengan  ajaran  agamadan  aturannya. Salah  satu  yang  menyebabkan  kurangnya kesadaran  akan  pentingnya  akuntansi  dalam  pengelolaan  keuangan  tempat  ibadah adalah  adanya  anggapan  bahwa  akuntansi  merupakan  produk  ilmu  pengetahuan manusia yang tidak ada dalam cakupan ajaran agama. Peran penting akuntansi terlihat jika  tempat  ibadah  diposisikan  sebagai  entitas  atas  satuan  organisasi.Jika  tempat ibadah merupakan sebuah organisasi, maka organisasi tempat ibadah termasuk dalam kategori organisasi apa Organisasi peribadatan tidak bermotif untuk mencari laba dan bertujuan melayani ritual ibadah umat, maka organisasi peribadatan termasuk dalam kategori  organisasi  nirlaba.  Kebanyakan  organisasi  nirlaba  menggunakan  beberapa parameter  tunggal  sebagai  ukuran  keberhasilannya,  seperti  jumlah  danasumbangan yang diperoleh, pertumbuhan jumlah anggota jumlah pengunjung, jumlah orang yang dilayani, dan biaya overhead yang mampu diminimalisasikan (Bastian, 2007).
Lembaga    nirlaba    merupakan    lembaga    yang    dibiayai    oleh  masyarakat lewat  donasi  atau  sumbangan  (Nainggolan, 2005:2). Masjid merupakan salah satu organisasi  sektor  publik  yang  tergolong    dalam    organisasi    nirlaba    yang    dalam menjalankan  aktivitasnya,  dengan  mengelola sumberdaya yang  dimilikinya  dan sumberdaya  yang diperoleh  dari  masyarakat  secara  sukarela  dan  ikhlas. Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyebutkan tiga fungsi masjid sebagai  ibadah  (madhlah) juga  merupakan    tempat    ibadah    secara    luas (ghairu    madhlah) selama  dilakukan dalam  batas – batas  syariah, sebagai  wadah  pengembangan  masyarakat  melalui berbagai  sarana    dan    prasarana    yang    dimiliki    masjid    yang  bersangkutan  dan terakhir masjid sebagai pusat komunikasi dan  persatuan  umat. Masjid sebagai salah satu  organisasi nirlaba  harus dapat    mempertanggungjawabkan  informasinya  karena menyangkut kepentingan orang banyak.
Ketika  Nabi  SAW.memilih  masjid  sebagai  langkah  pertama membangun masyarakat  madani,  konsep  masjid  bukanlah  hanya  sebagai  tempat  sholat,  atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat (kabilah) tertentu, tetapi masjid sebagai majelis  untuk  memotivasi  atau  mengendalikan  seluruh  masyarakat  (Pusat pengendalian  masyarakat).  Secara  konseptual  masjid  juga  disebut  sebagai  Rumah Allah (Baitullah) atau ba hkan rumah masyarakat (bait al jami’).
( http://www.siperubahan.com/read/436/Ketika-Masjid-Membutuhkan-SentuhanPara- Ekonom -Syariah).  Melihat  secara  umum  perkembangan  masjid  di  masa  sekarang, terutama dalam hal kepengurusan identik dengan seorang Imam, muadzin, khatib, dan pengurus lain yang sering disebut juga dengan ta’mir masjid. Ta’mir biasanya adalah orang  yang  sudah  sepuh  dan  tidak  memiliki  latar  belakang  keilmuan  yang  cukup untuk mengelola keuangan secara profesional. Hal ini menimbulkan persoalan ketika dana  masjid  yang  diperoleh  dari  infaq  atau  sumbangan  para  donatur  dikelola  secara apa adanya tanpa melalui proses pencatatan keuangan yang semestinya.
Masjid sebagai  organisasi  nirlaba  harus  dan  berhak  melaporkan  kepada pengguna pihak yang berkepentingan. Ini adalah kehidupan alami dan pengembangan organisasi  masjid  berasal  dari  sumbangan,  sedekah,  atau  bentuk  bantuan  sosial
Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi......Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati
lainnya.  Organisasi  harus  membuka  diri  kepada  masyarakat  umum  untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, setidaknya dengan anggota organisasi keagamaan tersebut. Informasi dapat diakses oleh siapa saja yang menggunakan  mekanisme  tertentu,  agar  tidak  disalahgunakan  oleh  mereka  yang berniat  buruk  terhadap  organisasi.  Konsekuensi  ini  menjadi  kewajiban  yang  harus dipenuhi  karena  pertanggungjawaban  organisasi  masjid  akan  sangat  mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi masjid itu sendiri (Rahayu et al, 2017)
Salah satu pertanggungjawabannya  yaitu akuntanbilitas  dan  transparansi tentang  pengelolaan  keuangan masjid.    Hal    tersebut    dapat    mempersempit kesenjangan    informasi    keuangan    antara    organisasi    masjid  dengan    masyarakat sebagai  sumber  dananya.  Populasi masjid umat muslim di indonesia sangat banyak, kepastian  dana  mengalirpun  selalu  ada  karenanya  pengelolaan  sumber  dana    yang terdapat  di  masjid  dilakukan  oleh  lembaga pengelola/ pengurus masjid yang biasa disebut  dengan  ta'mir  dan  bendhara  masjid  yang  dilakukan  secara  sukarela  tanpa adanya  suatu  paksaan.  Pada  prakteknya,pengelolaan  sumber  dana  yang  dilakukan oleh  ta ’mir  masih  belum  baik.  Khanan  ( 2010) menyatakan ta’mir    masjid    sebagai pengelola  kurang mengetahui  persis   gambaran  pengalokasian  dana.  Oleh karena itu pengelolaan  keuangan  masjid  harus dilakukan  secara  baik  agar  dapat  berjalan secara  efektif.  Sumber  dana  yang  diperoleh  oleh  masjid  dapat  berasal  dari  donasi, kotak  sumbangan  keliling  yang  bisa  dikatakan zakat,  infaq dan  shodaqoh  atau  yang lainnya  dari  masyarakat.  Dari  sumber  dana  tersebut,  ta’mir  seharusnya dapat menyajikan laporan posisi keuangan yang menyediakan   informasi mengenai aktiva, kewajiban dan informasi lain yang diperlukan dalam pertanggungawaban.
Saat    ini    sejumlah    yayasan  ataupun    masjid    sudah    melakukan    publikasi transparansi mengikuti apa yang dilakukan misalnya oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Publikasi  transparansi tersebut  bertujuan  agar masyarakat  lebih percaya  ketika menyumbangkan dananya.  Disinilah fungsi  akuntansi    menjadi    sangat    penting, karena    tujuan    utama  akuntansi  adalah  menyajikan  informasi  ekonomi  dari  suatu kesatuan   ekonomi  kepada  pihak  yang  berkepentingan. Informasi  ekonomi  yang di hasilkan    akuntansi    berbentuk  laporan  keuangan  untuk  menyediakan  informasi mengenai posisi  keuangan  suatu  organisasi  bisnis  yang  bermanfaat  bagi  sejumlah besar pemakai  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi.
Menurut penelitian Rahayu et al (2017) Prinsip akuntabilitas praktik akuntansi di  Surabaya  Al  Akbar  National  Mosque  dilihat  sebagai  bagian  dari  ibadah.  Pola pertanggungjawaban bersifat vertikal, kepada Badan Pengawas Nasional Surabaya Al Akbar  National  Mosque,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur,  dan  Allah  SWT  sebagai upaya untuk mendapatkan berkah-Nya, sedangkan akuntabilitas horisontalnya adalah untuk  masjid  dan  komunitas  donor. Lebih  lanjut  Rahayu  et  al  (2017)  mengatakan Implementasi  transparansi  pada  laporan  keuangan  Al  Akbar  National  Mosque dilakukan  dengan  memberikan  informasi  yang  jelas tentang  prosedur,  biaya,  dan tanggung jawab Dewan Manajemen Masjid, menyediakan akses mudah ke informasi
Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi......Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati
laporan  keuangan,  menyiapkan  mekanisme  pengaduan  dalam  hal  pelanggaran peraturan,  dan  peningkatan  arus  Informasi  melalui  kerjasama  dengan  media  massa dan  organisasi  non-pemerintah.  Meskipun  demikian,  laporan  keuangan  Masjid  Al- Akbar Nasional Surabaya belum pernah diperiksa oleh auditor independen yang tentu saja  mengurangi  nilai  akuntabilitas  laporan  keuangan  Masjid  Raya  Al-Akbar Surabaya.
Pengelolaan  sumber  dana  masjid  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk diteliti  dan  dievaluasi  khususnya  dalam  hal  penyajian  laporan  keuangan.  Dalam melakukan  penyusunan  laporan  keuangan  masjid  Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (IAI) mempunyai    peranan    penting    sebagai    pembentuk    standar  akuntansi    keuangan secara    tertulis    dengan    menerbitkan  PSAK    109    dan    PSAK    45.      PSAK    45 mengatur    tentang    pelaporan    keuangan    organisasi    nirlaba dan masjid    juga termasuk    dari    organisasi    nirlaba  karena  dalam  menjalankan  aktivitasnya  tidak mendapatkan laba. Kriteria organisasi nirlaba hampir sama dengan kriteria di masjid yaitu  yang  pertama  sumber  daya  berasal    dari    para    penyumbang    dan    tidak mengharapkan pembayaran kembali, yang kedua menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan  memupuk  laba  dan  yang  ketiga  tidaka  adanya    kepemilikan    seperti lazimnya    organisasi    bisnis  lainnya.  dan  juga  untuk  PSAK  109  yang  mengatur tentang  akuntansi  zakat,infak  dan  sodaqoh  yang  biasanya  itu  menjadi  sumber    dana yang  didapat  oleh  masjid. Riset ini mencoba merekonstruksi penerapan PSAK 109 dan PSAK 45 di laporan keuangan lembaga masjid.

## LANDASAN TEORI Proses Bisnis Organisasi Peribadatan Masjid
Ayub  dalam  Halim  (2013),  menyebutkan  bahwa  dalam konteks  organisasi masjid,    keuangan    masjid    meliputi    cara  mengumpulkan  dana,  sumber  pendanaan, pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  dana  masjid.  Tujuan  utama  dari  organisasi peribadatan  atau  keagamaan  seperti    masjid    untuk    memberikan    pelayanan    dan menyelenggarakan  aktivitas  yang  dibutuhkan  maupun  yang  telah    menjadi    ritual ibadah    rutin    dalam    organisasi  keagamaan  adalah  melayani  umat  atau  pengikut agamanya.  Meskipun    tujuan  utamanya    adalah    untuk    pelayanan    umat,  bukan berarti  organisasi  keagamaan  tidak  memiliki  tujuan keuangan.
Tujuan    keuangan    ditujukan    untuk    mendukung  terlaksananya  tujuan pelayanan  peribadatan  yang  memadai  yang  memenuhi  standar  sesuai  dengan  aturan dalam  ajaran  agama  tersebut  (syariah),  serta  menjunjung  tujuan  lainnya  seperti tujuan  sosial  kemasyarakatan  dan  pendidikan, pendidikan  disini  yang  di  maksud TPA  untuk  anak-anak maupun orang tua tentunya tujuan keuangan ini bukan untuk memperoleh    keuntungan    tetapi    lebih    ke    arah    bagaimana  membiayai  kebutuhan beribadah umat dalam tempat ibadah dan  fungsi  sosial  keagamaan  lainnya.  (Ayub dalam  Abdul,2011)    dalam    konteks    organisasi    masjid,    bahwa  keuangan  masjid meliputi  cara  mengumpulkan  dana,  sumber  pendanaan,    pengelolaan,    dan pertanggung  jawaban  dana masjid.  Pada  organisasi  masjid  biasanya  sumber  dana
Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi......Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati
berasal dari umat muslim yang bersifat sukarela dan ikhlas walaupun tidak menutup kemungkinan bantuan juga berasal dari  pihak  luar.  Pengumpulan sumber dana dari masyarakat  berasal  dari  zakat,infak  dan  sedekah, pendapatan  dari kotak parkir,pendapatan sewa wakaf, sumbangan dari pemerintah, kontribusi peserta lomba dan lain-lain sesuai dengan ajaran islam.
Kegiatan masjid  selain  mengumpulkan  sumber  dana  juga  menyalurkan sumber dananya untuk organisasi keagamaan maupun untuk fungsi sosial. Karena pengelola atau pengurus atau yang biasa kita sebut ta'mir masjid dalam menggunkan dana umat sesuai  dengan  ketentuan  dalam  ajaran  agama  dan  kepentingan  umat  beragama. Penyaluran  yang  dilakukan  biasanya  untuk kemakmuran masjid, seperti kebersihan masjid,  penjagaan  parkir    untuk    membeli    alat-alat    yang    diperlukan    untuk kepentingan  dan  kenyamanan  jamaah.Selain untuk kemakmuran masjid penyaluran dana  juga  untuk  pendidikan  di  masjid  diantaranya:  Pusat  dakwah  dan  TPQ. Penyaluran  dana masjid  juga  untuk  fungsi  sosial  diantaranya:  Santunan  sosial  dan sunnatan  massal.  Laporan  keuangan  masjid  Anaz  Machfudz  ini  dicatat  atau dibuat oleh bendahara masjid ini ada 3 yaitu  bendahara umum, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
1. Bendahara Umum:
 Sebagai Pemegang buku kas masjid atau laporan keuangan.
 Meminta  dan  memeriksa  catatan  atas  laporan  penerimaan  dan  pengeluaran dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas.
 Menerima uang  dari  bendahara penerimaan dan  menyimpan  atau menyetorkan ke Bank.
 Mengambil  uang  dari  bank  dan  menyerahkan  uang  belanja  masjid  kepada bendahara pengeluaran.
 Menyusun  laporan  keuangan  masjid  setiap  bulan dan  melaporkan  kepada rapat  ta'mir tiga  bulan sekali.
 Mengumumkan  keuangan  masjid,  khususnya  hasil  kotak  jum'at  kepada jamaah setiap jum'at.
2. Bendahara Penerimaan
 Menerima  dan  menghitung  dan  mencatat  secara tertib  semua  pemasukan masjid  ke  dalam  buku penerimaan.
 Melaporkan secara tertulis semua penerimaan kepada bendahara umum setiap akhir bulan sesuai dengan format yang ditentukkan bendahara umum.
 Menyerahkan semua uang penerimaan masjid kepada bendahara umum.
 Memimpin dan mengkoordinir pembukaan semua kotak amal masjid.
 Mengatur penempatan dan pergerakan kotak amal
 Memelihara dan mengawasi keberadaan kotak amal.
3. Bendahara Pengeluaran:
 Mengajukan  permintaan  uang  belanja  rutin  masjid  kepada  bendahara  umum setiap awal bulan secara tertulis.
 Membayar  semua  belanja  barang  jasa, honor  dan  ongkos untuk  keperluan masjid, serta biaya kegiatan masjid.
 Menghimpun semua bukti pengeluaran berupa nota, rekening, kwitansi, faktur dan sebagainya.
 Mencatat    semua    pengeluaran    belanja    dan  melaporkan  kepada  bendahara umum  setiap  akhir  bulan sesuai    dengan    format    atau    blanko    yang ditentukkan bendahara umum dengan melampirkan bukti – bukti pengeluaran.
 Bersama – sama  dengan  bendahara  penerimaan  dan  petugas  lainnya ikut membuka dan menghitung hasil kotak amal masjid.
 Menyetorkan  kembali sisa uang belanja masjid  setiap  akhir  bulan  kepada bendahara umum.

## Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109
Lembaga    nirlaba    merupakan    lembaga    yang    dibiayai    oleh masyarakat lewat  donasi  atau  sumbangan  (Nainggolan,2005:2). PSAK Nomor 45 menyebutkan adatiga    karakteristik  entitas    nirlaba    yaitu  sumber  daya  entitas berasal  dari sumbangan, tidak bertujuan memperoleh laba,dan  tidak  adanya  kepemilikan  seperti entitas    bisnis    pada umumnya  atau  dengan  kata  lain  dimiliki  oleh publik.  Dari sisi sumber  pendanaan,  organisasi nirlaba mendapatkan  sumber  dana  dari  publik  berupa sumbanganatau donasi.Organisasi  nirlaba  memperoleh  sumber  daya  dari  pemberi sumber    daya    yang    tidak  mengharapkan    pembayaran    kembali    atau    manfaat ekonomi    yang    sebanding    dengan    jumlah  sumber  daya  yang  di  berikan.  Pada beberapa  bentuk  organisasi  nirlaba,  meskipun  tidak  ada  kepemilikan,    organisasi nirlaba  mendanai  kebutuhan  modalnya  dari  utang  dan  kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa  yang diberikan kepada publik. (IAI, 2015). Pertangungjawaban keuangan menjadi  aspek  penting  bagi  organisasi  nirlaba  dan  diharapkandapat menjelaskan  bagaimana  organisasi  mengelola  dan menggunakan  dana  yang  telah diperolehnya  dari public sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi    yang    bersangkutan.    Salah  satu bentuk pertanggung jawaban  tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.
Laporan  keuangan  organisasi  nirlaba  telah  diatur  dalamPSAK  Nomor  45 tentang  Pelaporan  Keuangan  EntitasNirlaba.  Dalam PSAK Nomor 45 (IAI, 2011) telah  diaturbahwa    laporan    keuangan    entitas    nirlaba    meliputi    laporanposisi keuangan,  laporan  aktivitas,  laporan  arus  kas,  dancatatan atas laporan keuangan. Dengan adanya standar yang mengatur mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba maka diharapkan    laporan    keuangan    yang    dibuat    oleh    suatuorganisasi  nirlaba seperti masjid misalnya, dapat lebih mudah dipahami dan dapat mencerminkan serta menjelaskan  kondisikeuangan    organisasi yang    sesungguhnya.    Melalui    laporan keuangan    ini    pengguna    laporan    keuangan    baik    pengguna internal    ataupun pengguna  eksternal  dapat  menilai  kinerja manajemen organisasi.
Masjid  sebagai  salah  satu  bentuk  organisasi  nirlaba  dimanasebagian  besar sumber pendanaannya berasal dari masyarakatdalam  bentuk  infak  atau  shodakoh,
Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi......Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati
tentunya    juga    harusmembuat    laporan    keuangan    sesuai    dengan    format dalamPSAK  Nomor  45. Dalam penerapan PSAK 45 ataupun PSAK 109 mengingat masjid    adalah    termasuk organisasi    nirlaba    atau    organisasi  yang    tidak menghasilkan    laba/profit. Masjid  berasal  dari  kata  sajada-sujudan,  yang  berarti patuh,  taat,  serta  tunduk  dengan  penuh  hormat  dan  takzim,  atau  tempat  sujud (Mustofa:  20076:  16).Secara  teminologis,  masjid mengandung  makna  sebagai  pusat dari  segala  kebajikan  kepada  Allah  SWT.  Di  dalamnya  terdapat  dua  bentuk kebajikan,  yaitu  kebajikan  yang  dikemas  dalam  bentuk  ibadah  khusus,  yaitu  shalat fardhu,  dan  kebajikan  yang  dikemas  dalam  bentuk  amaliyah  sehari-hari  untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jamaah (Suherman: 2012: 61). Masjid memenuhi karakteristik entitas nirlaba yaitu:
(a)Sumber  daya  entitas  nirlaba  berasal  dari  pemberi  sumber  daya  yang  tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan
(b)Menghasilkan  barang  dan/  jasa tanpa  bertujuan  memupuk  laba,  dan  jika  entitas nirlaba  menghasilkan  laba,  maka  jumlahnya  tidak  dibagikan  kepada  pendiri  atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
(c)Tidak  ada  kepemilikan  seperti  umumnya  pada  entitas  bisnis,  dalam  arti  bahwa kepemilikan  dalam  entittas  nirlaba  tidak  dapat  dijual,  dialihkan,  atau  ditebus kembali,  atau  kepemilikan  tersebut  tidak  mencerminkan  proporsi  pembagian sumber  daya  entitas  nirlaba  pada  saat  likuidasi  atau  pembubaran  entitas  nirlaba. (Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2012.  Standar  Akuntansi  Keuangan.  (PSAK No.  45. Jakarta: Salemba Empat).
Kemudian, dari sisi sumber pendanaan, masjid mendapatkan sumber dana dari publik  berupa sumbanganatau  donasi.  Pada  beberapa  bentuk  organisasi  nirlaba, meskipun  tidak  ada  kepemilikan,    organisasi    nirlaba    mendanai    kebutuhan modalnya    dari    utang    dan    kebutuhan  operasinya  dari  pendapatan  atas  jasa  yang diberikan  kepada  publik.  (IAI,  2015). Dari  karakteristik diatas,  maka  dapat disimpulkan,  masjid  merupakan  organisasi  nirlaba  yang  seharusnya  menerapkan PSAK 45. Masjid mendapatkan sumber pendanaannya berasal dari Zakat, Infak, dan Shadaqah. Bila  dilihat dari  sudut  pandang  sumber  danayang  diperoleh  oleh  masjid, sumber pendanaan masjid dapat berasal dari donasi, kotak sumbangan keliling  yang bisa  dikatakan zakat,  infaq  danshodaqoh  atau  yang  lainnya  dari  masyarakat. Akuntansi untuk zakat, infaq, dan sadaqah menggunakan PSAK 109. Dapat dikatakan sumber  pendanaan  masjid 100%  berasal  dari  zakat,  infaq,  dan  sadakah.  Dari karakteristik  ini,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  masjid  menerapkan  pengelolaan keuangan berdasarkan PSAK 109.
Masjid sebagai sarana peribadatan dan kegiatan  umat memerlukan pelaporan keuangan  yang  efektifuntuk  menunjang  kegiatan  peribadatan  dan keagamaan. Mengingat banyaknya danayang terkumpul berupa  zakat, infak dan sedekah dan juga banyak  dana  yang  disalurkan  untuk    berbagai    kegiatan    didalam    masjid    seperti untuk perbaikan masjid, biaya- biaya penceramah atau guru ngaji, santunan sosial dan
Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi......Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati
banyak lagi kegiatan yang dilakukan di masjid, perlu adanya laporan keuangan yang efektif dan relevan  sehungga  bisa  dipertanggungjwabkan  kepada masyarakat,  baik muzaki,  mustahik  dan  juga  pemerintah.
Berkaitan    dengan    akuntansi,    Islam    sudah    menerapkannyapada    masa Rasulullah    SAW    seperti    perhitungan    zakat,    utang,  pencatatan  uang  masuk  dan keluar dalam perdagangan hal ini sesuai  dengan  Al- Qur’an  Surat  Al -Baqarah  Ayat 282.    Dalam  Q.S    Al-Baqarah    Ayat    282    mencerminkan    bahwa    akuntansi  dalam islam  bukanlah  yang    baru  dan  penting  digunakan  untuk  menjadikan    kegiatan keagamaan    menjadi    lebih    baik    seperti    di  tempat    ibadah    (Masjid)    dan    pasar perdagangan.  Akuntansi dalam  entitas  tempat  ibadah  (Masjid)  pencatatan  laporan keuangan    dapat    dijadikan    tolak    ukur    kinerja    para    pengurus  masjid    selaku Takmir  dan  Bendahara  Masjid (Hanafi: 2015
Pada penerapannya, akuntansi masjid lebih menggunakan metode pencatatan cash  basis yakni mengakui  pendapatan  dan  biaya  pada  saat  kas  diterima  dan dibayarkan. Dengan metode cash basis tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program  atau  aktifitas  tidak  dapat  diukur  dengan  baik.  Akuntansi  dengan accrual basis dianggap lebih baik daripada cash basis karena dianggap menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan. Selain itu, akuntansi masjid menggunakan metode pembukuan tunggal (single entry method) dengan  alasan  lebih  praktis  dan  mudah. Laporan  keuangannya  disajikan  dengan membandingkan  antara  anggaran  yang  telah  dibuat  dengan  realisasinya.  Kemudian dilaporkan  dan  dievaluasi  dalam  periode  waktu  tertentu.  Penggunaan single entry method tidak  lagi  tepat  untuk  diterapkan  karena  tidak  dapat memberikan  informasi yang komprehensif, maka penggunaan single entry method dengan alasan kemudahan dan  kepraktisan  menjadi  tidak  relevan  lagi.  Dan  sebaliknya,  pengaplikasian pencatatan  transaksi  dengan  sistem  double  entrymampu  menghasilkan  laporan keuangan  yang auditable dan traceable.  Sistem  pelaporan  keuangan  pada  masjid masih  berbentuk  format  biasa  yang  sesuai  dengan  pemahaman  mereka.  Biasanya hanya  berupa  pencatatan  kas  masuk  dan  kas  keluar.  Pelaporan  keuangan  itu  sendiri dibuat  untuk  proses  pertanggun gjawaban  kepada  para  jama’ah  masjid  sebagai suatusifat keterbukaan dan transparansinya suatu laporan keuangan (Andarsari: 2016: 148).
Namun, PSAK 45 tidak dapat secara  langsung diterapkan  pada  lembaga masjid.    Masjid merupakan    salah    satu    contoh    organisasi    keagamaan    yang sebagian  besar  dananya  berasal  dari  sumbangan  publik  yangbiasa  disebut  dengan zakat  dan  infak  atau  shodakoh  dimana sebagian    besar    transaksi    yang    terjadi didasari    dengan ketentuan  dasar  syariah  sesuai  dengan  ajaran  agama  Islam. Oleh karena  itu  penyusunan  laporan  keuangan  masjid  jugaharus    mempertimbangkan perlakuan  akuntansi  untuk  akunkhusus atas transaksi yang didasarkan pada kaidah syariah khususnya    untuk    akuntansi    zakat    dan    infak/sedekah    yang diatur  dalam PSAK  109.PSAK 109  bertujuan  untuk  mengatur pengakuan, pengukuran,  penyajian dan  pengungkapan  transaksi  zakat  dan infak/sedekah.    PSAK    109    (IAI,
Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi......Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati
2008)menyebutkan  bahwa  laporan  keuangan  yang  seharusnya  dibuatoleh    amil terdiri  dari  laporan  posisi  keuangan,  laporanperubahan  dana,  laporan  perubahan aset    kelolaan,    laporanarus    kas,    dan    catatan    atas    laporan    keuangan.    Bila dibandingkan  dengan  PSAK  Nomor  45,  terdapat  perbedaankomponen  laporan keuangan  yang harus dibuat oleh masjid (amil). Mengingat masjid adalah salah satu bentuk  organisasinirlaba  dan  menjalankan  kegiatan  dan  transaksi  syariah  maka penerapan  PSAK  Nomor  45  pada  lembaga  masjid  diperlukan adanya  kombinasi dengan PSAK Nomor 109.
PSAK    45    terdiri    dari    4    laporan  keuangan  seperti: Laporan  Posisi Keuangan,  Laporan  Aktivitas,  Laporan  Arus  Kas    dan    Catatan    Atas    Laporan Keuangan. PSAK  109  terdiri  dari  5  laporan  keuangan  seperti: Laporan  Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Aset Kelolaan dan Catatan atas Laporan keuangan.
Penulis  mencoba  merekonstruksi  laporan keuangan masjid menjadi laporan keuangan yang  sesuai  dengan  kriteria  PSAK  109  dan atau PSAK  45 mengingat masjid mempunyai  ciri-ciri hampir sama dengan  kedua laporan tersebut dan penulis ingin mengetahui laporan keuangan masjid lebih cenderung cocok dengan PSAK 45 atau    PSAK    109.    Setelah    menganalisis    laporan    keuangan  sederhana  masjid, laporan  keuangan  109  lebih  cocok  untuk  diterapkan  dalam  akuntansi  masjid dikarenakan beberapa hal yakni PSAK 109 lebih mudah dipahami daripada PSAK 45.

## Perlakuan Akuntansi PSAK 45
Laporan posisi keuangan nirlaba mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.Laporan jenis ini digunakan untuk menilai: kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal.
Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi......Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati

## Gambar 2 Laporan Posisi KeuanganPSAK 45
Laporan  Aktivitas  mencakup  entitas  nirlaba  secara keseluruhan  dan menyajikan  perubahan  jumlah  aset  neto  selama  suatu  periode.  Perubahan  aset  neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan. Informasi dalam jenis laporan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu  periode;  menilai  upaya,  kemampuan,  dan  kesinambungan  entitas  nirlaba  dan memberikan jasa; dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.
Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi......Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati

## Gambar 3 Laporan Aktivitas
Laporan  Arus  Kas  memiliki  tujuan  utama menyajikan  informasi  mengenai penerimaan  dan  pengeluaran  kas  dalam  suatu  periode.  Laporan  arus  kas  harus menyajikan  arus  kas  selamasatu  periode  yang  diklasifikasikan  menurut  aktivitas operasi,aktivitas  investasi,  dan  aktivitas  pendanaan.    Arus  kas dariaktivitas  operasi mencakup  kas  dari  pendapatan  jasa,  kas  daripenyumbang, penerimaan    lain-lain dikurangi    dengan    kasyang  dibayarkan  kepada    karyawan  dan  pembayaran bebanusaha
Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi......Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati

## Gambar 4 Laporan Arus Kas
Catatan atas laporan keuangan memiliki tiga struktur, yaitu:
(a) Menyajikan  informasi  tentang  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan
(b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan
(c) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan,  tetapiinformasi  tersebut  relevan  untuk  memahami  laporan keuangan.
Bila  dilihat  dari  struktur  laporan  keuangan,  PSAK  45  memiliki  karakteristik akun yang lebih lengkap dan komprehensif. Rahayu et al (2017) menemukan bahwa Masjid  Al-Akbar  Nasional  Surabayamenerapkan  standar  dasar  PSAK  No.  45  tahun 2011 tentang organisasi nirlaba termasuk laporan posisi keuangan, laporan kegiatan, laporan uang beredar, dan catatan untuk laporan  keuangan. Praktek ini dijamin oleh nilai-nilai  kualitas  itikad  baik  sebagai  amanah,  istiqomah,  uswah,  mas'uliah,  dan liljami'il-ummah sebagai orientasi perilaku untuk penyelenggara masjid, sumber daya manusia  terampil  dalam  struktur  organisasi,  peran  masyarakat,  dan  pengakuan  oleh sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008.

## Perlakuan Akuntansi PSAK 109
Artikel  ini  membahas  pentingnya  peranan  akuntansi  pada  organisasi peribadatanmasjid dan bagaimana implementasinya. Artikel ini sebagailangkah awal memperkenalkan akuntansi pada organisasi masjid, sehingga lebih berorientasi untuk menumbuhkan  kesadaran  kepada  pengelola  masjid  khususnya  tentang  pentingnya praktik akuntansi dalam pengembangan organisasi masjid. Pembahasan akan dimulai dari  karakteristik  dan  lingkungan  organisasi  masjid,  pentingnya  akuntabilitas  pada organisasi  masid,  peran  strategis  akuntansi  pada  organisasi  masjid,  dan implementasinya.
Gambar 5 Laporan Posisi Keuangan
Gambar 6
Laporan Perubahan Dana Gambar 7 Laporan Perubahan Aset kelolaan
Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi......Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati

## Gambar 8 Laporan Arus Kas
Saat  ini akuntansi  belum  menjadi  kebutuhan  bagi  sebagian  besar  pengurus organisasi  masjid.  Sisi  kepraktisan  dan  kemudahan menjadi  pertimbangan  ta’mir menerapkan sistem akuntansi. Untuk mewujudkan akuntabilitas publik yang baik dan pengembangan  masjid yang  lebih  besar,  akan  diperlukan  sumber  pendanaan  yang lebih besar juga sehingga organisasi dapat mempertimbangkan mencari sumber dana alternatif seperti  bantuan  lembaga  donor  internasional  yang  mensyaratkan  audit laporan keuangan lembaga independen seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) (Halim, 2013: 466). Kondisi tersebut menjadi kebutuhan dan harus diimplementasikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:
Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi......Peny Cahaya Azwari dan Ayke Nuraliati
Laporan    keuangan    berdasarkan    PSAK    109    lebih  cenderung    bisa diterapkan    untuk masjid yang  sederhana dibandingkan  dengan PSAK    45 karena laporan    keuangannya    lebih    bisa  dipahami  dan  dimengerti.  Akun – akun  yang terdapat dalam laporan keuangan padaPSAK 45 cenderung lebih sulit diterapkan dan membutuhkan ta’mir  masjid  yang  memiliki  basik  akuntansi sehingga  mampu menggolongkan  akun – akun  yang  lebih  sesuai untuk  digolongkan  ke dalam akun – akun di PSAK 45.
Laporan  keuangan  berdasarkan  PSAK  45  lebih  terperinci. Untuk  kriteria masjid  yang  memiliki  kegiatan yang  cukup  padat  dan  sumber  pendanaan  serta penyaluran dana  yang masukatau keluar cukup besar dan meningkat setiaptahunnya, sebaiknya  menggunakan  PSAK  45. Faktor – faktor    yang    menjadi    penghambat penerapan  PSAK  109  pada  masjid – masjid diantaranya :Fokus pencarian dana lebih  diprioritaskan,  kurang  efektifnya  pengelolaan  masjid,  sumber    daya    manusia dibidang    akuntansi  kurang,  dan  pencatatan    laporan    keuangan    masjid    belum berpedoman PSAK 109 atau PSAK 45.

## Saran
Sebaiknya bentuk laporan keuangan masjid disesesuaikan dengan kondisi dan keadaan  masjid berdasarkan PSAK  45  dan atauPSAK  109.Agar  pengelolaan keuangan  menjadi  lebih  baik, tepat, dan  optimal sebaiknya  menggunakan  sumber daya yang profesional yang memiliki latar blakang pendidikan akuntansi dan mampu menguasai penyusunan laporan keuangan.
Untuk penelitian    selanjutnya  diharapkan    bisa    melakukan    penelitian di lapangan  dengan  menggunakan  sampel  yang  lebih  banyak  dan  komprehensif pada masjid-masjid  yang  besar  di  kota  maupun  masjid-masjid  di  desa  serta  terlibat langsung dalam  memproses  pembuatan  laporan keuangan  sampai  menjadi  laporan keuangan  siap dipublikasikan sehingga transaksi yang terjadi dapat diakomodir dan disesuaikan dengan PSAK.

## DAFTAR PUSTAKA
Andarsari,  Pipit  Rosita.  Laporan  Keuangan  Organisasi  Nirlaba  (Lembaga  Masjid). Jurnal ekonomi Universitas Kadiri. Vol. 1, No.2, September 2016: 143-152. Bastian, Indra.    (2006). Akuntansi    Sektor    Publik:    Suatu    Pengantar. Jakarta:Erlangga.
Eman  Suherman,  Manajemen  Masjid:  Kiat  Sukses  Meningkatkan  Kualitas  SDM Melalui  Optimalisasi  Kegiatan  Umat  Berbasis  Pendidikan  Berkualitas Unggul, (Bandung: PenerbitAlfabeta, 2012.
Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
Hanafi,  Roby.  Akuntabilitas  dan  Pengelolaan  Keuangan di  Masjid  Melalui
Pendekatan  Fenomenologi  (Studi  Empiris  pada  Masjid  Nurusy  Syifa’ Surakarta. Naskah Publikasi.2015
( http://www.siperubahan.com/read/436/Ketika-Masjid-Membutuhkan-SentuhanPara- Ekonom -Syariah).
Indrianto,  Nur  dan  Bambang  Soepomo.  2009.  Metodologi  Penelitian    Bisnis:  Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Edidi Ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM
Jember  University  Press.  2010.  Pedoman  Penulisan  Karya  Ilmiah    Universitas Jember. Jembe: Jember University Press.
Khanan. 2010. Telaah Penerapan PSAK 45 pada Laporan  Keuangan Organisasi dan Yayasan Pengelola Masjid – Masjid di Bintaro. Skripsi. STAN. Moelong,  lexy  J.  2004.  Metode Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Rahayu, Ruci  Arizanda. Ludigdo, Unti dan Achsin,  2017. M. Transparency  and Accountability  of  Financial  Report  atSurabaya  Al  Akbar  National  Mosque. Research Journal of Finance and AccountingVol.8, No.18, 2017