How to cite: Lambertha Gundalibra Sari, Mohammad Rozikin (2022) Analisis Peranan Perempuan dalam Pembangunan Politik Berwawasan Gender: Studi Dokumentasi Tentang Gender di Indonesia, (04) 05, 10.36418/syntax-idea.v4i5.1845 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 5, Mei 2022

## ANALISIS  PERANAN  PEREMPUAN  DALAM  PEMBANGUNAN  POLITIK BERWAWASAN  GENDER:  STUDI  DOKUMENTASI  TENTANG  GENDER  DI INDONESIA

## Lambertha Gundalibra Sari, Mohammad Rozikin
Affiliasi  :  Jl.  MT.  Haryono  No.  163,  Ketawanggede,  Kec.  Lowokwaru,  Kota  Malang, Jawa Timur Email: Lambertha@ub.ac.id , mochrozikin@ub.ac.id

## Abstrak
Kesetaraan gender dan  keterwakilan  perempuan  dalam  pembangunan  politik Indonesia merupakan isu krusial yang menjadi permasalahan yang tiada akhir bagi Indonesia.  Kesenjangan  keterwakilan  perempuan  dan  laki-laki  terlihat  dari rendahnya  persentase  peserta  politik  perempuan  yang  menduduki  jabatan  di  DPR RI.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  peran perempuan dalam pembangunan politik di Indonesia dan untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi rendahnya keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  berdasarkan  filosofi  positivisme dengan pendekatan studi dokumentasi yang memperoleh sumber informasi melalui teks,  naskah,  dan  penelitian  terdahulu.  Berdasarkan  hasil  dokumentasi  dan  studi literatur,  diketahui  bahwa  partisipasi  perempuan  di  Indonesia  masih  cukup  rendah meskipun  pemerintah  telah  mengeluarkan  undang-undang  yang  mengatur keterwakilan  perempuan  di  partai  politik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa permasalahan kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan politik  di  Indonesia  disebabkan  oleh  faktor  feminim  yang  melekat  pada  diri perempuan,  untuk  mengatasi  hal  tersebut  perempuan  perlu  meningkatkan kualitasnya  agar  dapat  lebih  berpartisipasi  dalam  perkembangan  politik  di Indonesia.
Kata kunci : kesetaraan gender , representasi perempuan, pembangunan politik.

## Abstract
Gender  equality  and  women's  representation  in  Indonesia's  political  development are  crucial  issues  that  have  become  endless  problems  for  Indonesia.  The  gap  in representation  between  women  and  men  is  seen  in  the  low  percentage  of  women political  participants  who  occupy  positions  in  the  DPR  RI.  The  purpose  of  this study  is  to  examine  and  analyze  the  role  of  women  in  political  development  in Indonesia and to determine the factors that influence the low involvement of women in  the  political  sphere.  This  study  uses  a  qualitative  method  based  on  the philosophy of positivism with a documentation study approach that obtains sources of  information  through  texts,  manuscripts,  and  previous  research.  Based  on  the results  of  documentation  and  literature  studies,  it  is  known  that  women's participation in Indonesia is still quite low even though the government has issued
a  law  that  regulates  women's  representation  in  political  parties.  The  results  show that  the  problem  of  the  gap  in  the  participation  of  women  and  men  in  political development  in  Indonesia is  caused by the feminine factors  inherent  in  women, in order  to  overcome  this,  women  need  to  improve  their  quality  so  that  they  can participate more in political development in Indonesia.
Keywords: gender equality, women representation, political development.

## Pendahuluan
Menurut  ( Hasan  &  Azis,  2018 )  Terminologi  pembangunan  menjadi  isu  krusial yang senantiasa dibahas dan menjadi salah satu program prioritas pemerintah di negara- negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Konteks  yang  menjadi  fokus  masing-masing negara  untuk  mewujudkan  upaya  pembangunan  berbeda  antara  negara  satu  dengan negara  lainnya,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  faktor  sumber  daya,  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi  (IPTEK),  sosial  budaya,  politik,  sistem  pemerintahan,  pembangunan ekonomi,  sarana  prasana,  pendidikan  dan  faktor  internal  lainnya  ( Siregar,  2017 ). Meskipun  konteks  pembangunan  berbeda,  tujuan  dari  pembangunan  negara  adalah untuk  menuju  keadaan  negara  yang  dianggap  lebih  baik.  Pembangunan diimplementasikan  dengan  pergerakan  nyata  oleh  masyarakat  selaku  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  oleh  sebuah  negara,  sehingga  partisipasi  masyrakat  di  dalam setiap kegiatan kenagaraan tidak dapat diabaikan.
Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi.  Sistem demokrasi memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara baik laki-laki maupun perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  upaya  pembangunan  nasional  ( Hasan  &  Azis, 2018 ). Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan partisipasi penuh bagi laki-laki  maupun  perempuan,  atas  persamaan  derajat  dalam  seluruh  wilayah  tataran kehidupan  publik,  terutama  dalam  posisi-posisi  pengambilan  keputusan  ( Kurniawati, 2017 ).  Meskipun  persamaan  kedudukan  selalu  diupayakan,  pada  praktiknya  isu mengenai gender masih  menjadi  perbincangan  dan  perdebatan  publik. Gender merupakan  terminologi  yang  digunakan  untuk  menggolongkan  peranan  dan  hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan ( Karwati, 2020 ). Berdasarkan tinjauan visual dan sosial  disematkan  pardigma  bahwa  perempuan  memiliki  keterbatasan  dalam  berbagai aspek keterlibatan sosial. Menurut  ( Tupamahu, 2020 )  secara kodrati, kaum  perempuan dipandang  sebagai  makhluk  lemah  yang  dipenuhi  dengan  segala  jenis  keterbatasan, padahal  perempuan  dan  laki-laki  memiliki  kesetaraan  yang  memberikan  kesempatan untuk  memiliki  akses  serta  peluang  yang  sama  sebagai  sumber  daya  pembangunan ( Suarmini, Zahrok, & Agustin, 2018 ).
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia (KPP-PA) mengganggap bahwa representasi perempuan dalam bidang politik sangat penting adanya ( Hasyim & Makruf, 2022). Keseimbangan perumusan peraturan perundang-undangan,  pengaggaran  dan  pengawasan  yang  berperspektif gender dengan menjamin kepastian kesejahteraan semua laporan masyarakat perlu diperhatikan menuju bangsa yang berhasil dalam  pembangunan dengan sifat non diskriminatif . Keterlibatan
perempuan  dalam  politik  dari  waktu  ke  waktu  mengalami  fluktuasi  meskipun peningkatan partisipasi perempuan di ranah politik selalu diupayakan.
Gambar 1 Grafik Fluktuasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 1999-2019
Sumber: Mulyono, 2020
Gambar  1  dapat  dijelaskan  bahwa  keterlibatan  perempuan  dalam  politik Indonesia  menunjukan  angka  yang  berfluktuasi  dari  periode  1999-2019.  Menurut Mulyono (2010), pada Pemilu 1999 keterlibatan perempuan mencapai 9%, Pemili 2004 11,8%,  Pemilu  2009  18%,  pada  Pemilu  2014  keterlibatan  perempuan  mengalami penurunan ke angka 14%, dan pada Pemilu 2019 30%.
Menurut  ( Wardani,  2018 )  melalui  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  animo perempuan untuk memasuki wilayah publik mengalami peningkatan, namun rendahnya persentase  perlu  menjadi  perhatian  publik  sedangkan  menurut  ( Sastrawati,  2018 ) menyatakan bahwa dalam pembangunan peran antara laki-laki dan perempuan tidaklah harus seimbang, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat ketimpangan hasil penelitian yang  berfokus  pada  analisis  peranan  perempuan  dan  kesetaraan gender dalam  ranah politik  dalam  tujuannya  pembangunan  nasional.  Menurut  ( Darmansyah  &  Sartika, 2021 ) merujuk pada fenoma bahwa rendahnya persentase keterlibatan perempuan dalam politik  dan  perencanaan  kebijakan  guna  mewujudkan  pembangunan  nasional  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengkaji  peranan  perempuan  dalam pembangunan  politik  berwawasan gender di  Indonesia  sehingga  diharapkan  hasil penelitian ini dapat memberikan refleksi bagi upaya demokrasi dan penyetaraan gender di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  dengan  bentuk  kualitatif.  Menurut ( Mekarisce, 2020 ) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan  penemuan-penemuan  yang  tidak  dapat  dicapai  dengan  menggunakan prosedur statitik dan cenderung digunkan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah,
tingkah  laku,  fungsional  organisasi,  dan  hubungan  kekerabatan.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  berdasarkan  filsafat  positivisme.  Pandangan positivisme  merupakan  suatu  pandangan  yang  menekankan  pada  realitas  yang  dipecah menjadi bagian dan hukum yang berlaku secara umum di masyarakat.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  studi  dokumentasi dimana objek dari penelitian ini berupa teks dan naskah yang diperoleh dari informasi publikasi  lembaga  dan  artikel-artikel  ilmiah  terkait.  Data  dan  informasi  diperoleh melalui  situs  resmi  KPP-PA  RI  yaitu  www.kemenppa.go.id.  Informasi  dan  data  yang diperoleh  akan  dianalisis  berdasarkan  pendekatan  ProBA  ( Problem  Based  Approch ). ProBA  merupakan  suatu  model  analisis  yang  ditetapkan  oleh  KPP-PA  dengan dukungan  UNFPA  untuk  menyusun  perencanaan  dan  pengganggaran  yang  responsif gender dengan  menekankan  analisis  pada  masalah-masalah  yang  ada  di  masyarakat untuk  memperoleh  suatu  kesimpulan  sehingga  dapat  dijadikan  evaluasi  di  masa mendatang. Adapun langkah dari analisis ProBA meliputi:
1. Analisis masalah gender , merumuskan permasalahan gender di Indonesia.
2. Identifikasi,  menyorot  kesenjangan kedudukan dengan partisipasi  antara  perempuan dan laki-laki.
3. Identifikasi faktor penyebab.
4. Telaah kebijakan.

## Hasil dan Pembahasan
Representasi  perempuan  dan  laki  laki  di  ranah  politik  merupakan  bentuk  dari demokratisasi.  Isu gender yang  belum  masih  mengikuti  pembahasan  keterlibatan perempuan dan laki-laki di  ranah politik merupakan sesuatu yang lazim  di  lingkungan masyarakat.  Integrasi  hak-hak  politik  antara  laki-laki  dan  perempuan  merupakan cerminan  hak  asasi  mendasar  yang  tidak  boleh  diabaikan  oleh  siapapun.  Dalam  upaya meminimalkan  kesenjangan  keterwakilan  perempuan  di  ranah  politik.  Pemerintah menetapkan kebijakan kebijakan untuk menjamin hak-hak perempuan dalam kehidupan demokratis ( Krisnalita, 2018 ).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 2 menyatakan bahwa Pendirian dan Pembentukan  Partai  Politik  sebagaimana  dimaksud  Ayat  (1)  menyertakan  30%  (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Ayat (5) menyatakan bahwa Kepengurusan Partai  Politik  tingkat  pusat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  disusun  dengan menyertakan  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh  persetratus)  keterwakilan  perempuan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD Pasal 18 Ayat (1) huruf d menyatakan bahwa Partail politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen (tiga puluh persen) keterwakilan  perempuan  pada  kepengurusan  partai  politik.  Kebijakan-kebijakan  ini memungkinkan  perempuan  untuk  memegang  peranan  dalam  kehidupan  politik  dan dapat berperan sebaga penyampai aspirasi kaum perempuan lainnya. Meskipun regulasi dan  kebijakan  pemerintah  tentang  kesetaraan  ini  sudah  banyak  dicetuskan,  pada
lingkungan  masyarakat  ketimpangan  nampak  jelas  dari  hasil  pemilihan  umum  yang masih didominasi oleh laki-laki.
Tabel 1 Anggota DPR RI Menurut Jenis Kelamin 1999-2019 Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase Jumlah Persentase 1999 456 91,20% 44 8,80% 2004 485 88,18% 65 11,82% 2009 460 82,14% 100 17,86% 2014 465 82,74% 97 17,26% 2019 575 82,73% 120 17,27%

## Sumber: KPP-PA, 2020
Tabel 1 menggambarkan adanya kesenjangan antara keterlibatan perempuan dan laki-laki di ranah politik Indonesia. Perbedaannya yang signifikan menunjukan dengan jelas bahwa meskipun berbagai upaya penyetaraan telah dilakukan, namun signifikansi perbedaan  anggota  DPR  RI  dari  tahun  1999  sampai  dengan  tahun  2019 mengindikasikan bahwa memang benar adanya bahwa terdapat beberapa hal yang dapat diakses oleh kaum laki-laki namun tidak dapat diakses oleh kaum perempuan.
Kesenjangan  partisipasi  kaum  laki-laki  dan  perempuan  di  ranah  politik dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  sosial  seperti  pandangan  masyarakat,  kultur,  agama, pendidikan,  kehidupan  sosial  dan  lain  sebagainya.  Menurut  ( Tupamahu,  2020 )  bahwa kesenjangan  partisipasi  perempuan  dalam  pembangunan  politik  disebabkan  oleh beberapa faktor seperti:
1. Adanya  dikotomi  maskulin  dan  feminimisme  peran  manusia  secara  biologis  yang memarginalkan perempuan.
2. Adanya  dikotomo  peran  publik  dan  budaya  yang  menunjukan  bahwa  perempuan kodratnya adalah mengorganisasi kehidupan rumah tangga.
3. Adanya  konsep  beban  kerja  ganda  yang  menekan  perempuan  untuk  berperan maksimal  sebagai  seorang  ibu  rumah  tangga  meskipun  perempuan  bersangkutan memiliki karir publik.
4. Adanya  wawasan  pemikiran  yang  memarginalkan  perempuan  di  dalam  masyarakat. Peranan perempuan di masyarakat cenderung dipandang bersifat sekunder dan selalu diposisikan  dibawah  laki-laki.  Perempuan  memiliki  ruang  gerak  yang  terbatas  dan umumnya  bersifat  berisiko  sehingga  berpotensi  merugikan  kaum  perempuan. Meskipun demikian, perempuan harus senantiasa menghadapi risiko tersebut.
Guna  mengatasi  potensi  risiko  yang  mungkin  dihadapi  oleh  perempuan  dalam keterlibatannya  dalam  pembangunan  politik  di  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia memberikan  kesempatan  dan  senatiasa  berupaya  untuk  melindungi  peranan  dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik melalui pembangunan pemberdayaan  perempuan  yang  dimulai  dari  pembentukan  Menteri  Muda  Urusan Peranan Wanita pada 1978-1983, dimodivikasi menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita  pada  1987-1988  hingga  akhirnya  dibentuk  Menteri  Negara  Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  anak  pada  2014-2019  oleh  Prof.  Dr.  Yohana  Susana Yembise,  DIP.  APLING.  MA.  Kementrian  ini  dibangun  untuk  mewadahi  dan memfokuskan  perencanaan  dan  regulasi  yang  menitikberatkan  pada  kodrat  perempuan dan  keterlibatannya  dalam  suatu  negara.  Disamping  itu,  KPP-PA  memberikan kesempatan  yang  lebih  luas  kepada  kaum  perempuan  untuk  berkarir  tanpa mendiskriminasikan kaum laki-laki
Gambar 2 Pegawai KPP-PA Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: KPP-PA, 2022
Proporsi  perempuan  yang  cukup  banyak  diharapkan  dapat  memberikan kesempatan  kepada  kaum  perempuan  untuk  merancang  strategi  dan  kebijakan  yang dapat mendukung pemberdayaan perempuan di Indonesia, meskipun demikian KPP-PA masih berupaya untuk mewujudkan emansipasi perempuan di Indonesia.
Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  berupaya  untuk mewujudkan  kesetaraan gender dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berkeluarga, berbangsa dan bernegara dengan mengupayakan PKK, BKOW dan Biro/Badan/Bagian Pemberdayaan Perempuan seluruh Indonesia untuk mendorong kaum wanita Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya guna meningkatkan cakrawala seni berpolitik.

## Kesimpulan
Fenomena kesenjangan respresentasi perempuan dan laki-laki pada ranah politik di  Indonesia  berpengaruh  terhadap  peranan  perempuan  dalam  pembangunan  politik. Pembangunan  politik  diwujudkan  melalui  keterlibatan  politik  yang  dimulai  dari perencanaan  kebijakan  hingga  evaluasi  kebijakan,  namun  merujuk  pada  rendahnya persentase  keterwakilan  perempuan  menyebabkan  peranan  perempuan  dalam pembangunan  politik  belum  cukup  optimal.  Upaya  dalam  mengatasi  kesenjangan direalisasikan  melalui  kebijakan  kebijakan  hukum  dan  undang  undang  hingga pembentukan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  yang  diharapkan dapat mendukung dan mendorong perempuan untuk berpartisipasi lebih banyak di ranah politik Indonesia. Merujuk pada kajian yang telah dilakukan, upaya penyetaraan gender dapat  diatasi  melalui  peningkatan  kualitas  dan  intelektual  perempuan  sehingga permepuan  dapat  memformulasikan  pikiran  dan  gagasannya  sehingga  dapat meningkatkan persentase partisipasi politik perempuan di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Darmansyah,  Ramlan,  &  Sartika,  Ade.  (2021).  Representasi  Perempuan  dalam  Politik (Studi  Pemilihan  Legislatif  Kota  Dumai  Periode  2019-2024). Journal  Civics  & Social Studies , 5 (1), 1–15.
Hasan,  Muhammad,  &  Azis,  Muhammad.  (2018). Pembangunan  Ekonomi  & Pemberdayaan  Masyarakat:  Strategi  Pembangunan  Manusia  dalam  Perspektif Ekonomi Lokal . CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
Hasyim, Fuad, &  Makruf, Syahdara Anisa. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan  Literasi  Di  Era  Digital. JUKESHUM:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 2 (1), 46–52. https://doi.org/10.51771/jukeshum.v2i1.175
Karwati,  Lilis.  (2020).  Menolak  subordinasi gender berdasarkan  pentingnya  peran perempuan dalam pembangunan nasional menjelang bonus demografi 2035. Jurnal Cendikiawan Ilmiah PLS , 5 (2), 122–130. https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2713
Krisnalita,  Louisa  Yesami.  (2018).  Perempuan,  HAM  dan  Permasalahannya  di Indonesia. Binamulia Hukum , 7 (1), 71–81.
Kurniawati, Desi. (2017). Kesetaraan Gender dalam perspektif Kehidupan Politik .
Mekarisce,  Arnild  Augina.  (2020).  Teknik  Pemeriksaan  Keabsahan  Data  pada Penelitian  Kualitatif  di  Bidang  Kesehatan  Masyarakat. Jurnal  Ilmiah  Kesehatan Masyarakat:  Media  Komunikasi  Komunitas  Kesehatan  Masyarakat , 12 (3),  145– 151. https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102
Sastrawati, Nila. (2018). Laki-Laki dan Perempuan Identitas Berbedah Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme .
Siregar,  Ratonggi.  (2017).  Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Pembangunan  Nasional. Prosiding  Seminar  Nasional  Tahunan  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri Medan Tahun .
Suarmini, Ni Wayan, Zahrok, Siti, & Agustin, Dyah Satya Yoga. (2018). Peluang Dan Tantangan  Peran  Perempuan  di  Era  Revoluasi  Industri  4.0. Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0,” 48–53. http://dx.doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4420
Tupamahu, Maria Katje. (2020). Perempuan dalam pembangunan berwawasan gender : sebuah  kajian  dalam  perspektif  fenomenologis. Jurnal  Ekonomi,  Eosial  Dan Humaniora , 2 (5), 128–134.
Wardani,  Agista  Nidya.  (2018).  Pemberontakandan  Nazisme  Dalam  Therebel  Dan Thecondemnedofaltona. Dari  Doing  Ke  Undoing  Gender:  Teori  Dan  Praktik
Dalam Kajian Feminisme , 230.

## Copyright holder:
Lambertha Gundalibra Sari, Mohammad Rozikin (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: