Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 254

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT
Komang Rai Patriasuri 1 🖂 , Dora Kusumastuti 2 , Supriyanta 3
Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta faar2609@gmail.com

## ABSTRAK
Belakangan  ini  telah  terjadi  kasus  pidana  perbankan  terhadap pelanggaran penerapan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan untuk  mengidentifikasikan  pertanggung  jawaban  hukum  terhadap tindak  pidana  perbankan  menurut  Undang-undang  Nomor  10  Tahun 1998. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan Yuridis Normatif dengan melakukan pengkajian pertanggungjawaban pidana  dalam  kejahatan  perbankan.  Metode  pengumpulan  data yang digunakan  adalah  Metode  Kepustakaan  dan  metode  pendekatan perundang-undangan  (statue  approach).  Hasip  penelitian  ditemukan bahwa, Bentuk pertanggungjawaban yang berlaku pada tindak pidana usaha  bank  adalah  sama  dengan  konsep  pertanggungjawaban  pada tindak  pidana  yakni  pengurus  dan/atau  korporasi  berbuat,  pengurus bertanggungjawab.  Korporasi  sebagai  badan  hukum  yang  bukan berbentuk  recht  person  tidak  dapat  menjalankan  hukuman  pidana berupa  kurungan  badan.  Korporasi  hanya  mungkin  menjalankan putusan  pengadilan  sepanjang  yang  berkaitan  dengan  penggantian kerugian  ataupun  apabila  eksistensi/  izin  usahanya  dicabut.  Namun dalam putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi, hukuman pidana  berupa  denda  maupun  kurungan  badan  pada  umumnya merupakan satu kesatuan. Dalam hal ini, ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Perbankan tidak langsung diterapkan apabila terjadi tindak pidana. Bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan  bersifat  ultimum  remedium,  penerapan  ketentuan  pidana dilakukan  setelah  berbagai  upaya  administrasi  dilakukan  terlebih dahulu.
Kata kunci: Kehati-Hatian, Perbankan, Pertanggungjawan, Pidana

## ABSTRACT
Recently, there have been banking criminal cases for violations of the application of the precautionary principle. This study aims to identify legal liability for banking crimes according to Law Number 10 of 1998. The  type  of  research  carried  out  is  legal  research  with  normative juridical by conducting a study of criminal liability in banking crimes. The data collection method used is the library method and the  statue approach  method.  The  results  of  the  study  found  that,  the  form  of liability that applies to bank business crimes is the same as the concept of  liability  to  criminal  acts,  namely  the  management  and/or
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 255
corporations act, the management is responsible. Corporations as legal entities  that  are  not  in  the  form  of  rechts  persons  cannot  carry  out criminal penalties in the form of corporal confinement. Corporations may  only  carry  out  court  decisions  as  long  as  they  are  related  to compensation  or  if  their  existence/business  license  is  revoked. However, in court decisions on corruption cases, criminal penalties in the form of fines and imprisonment are generally one unit. In this case, the  criminal  provisions  contained  in  the  Banking  Law  are  not immediately applied in the event of a criminal act. Whereas the criminal provisions in the Banking Law are ultimum remedium, the application of criminal provisions is carried out after various administrative efforts have been carried out first
Key Terms: Prudence, Banking, Accountability, Criminal

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  merupakan  upaya  pembangunan  yang berkesinambungan  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945. Pelaksanaan  pembangunan  harus  senantiasa  memperhatikan  keserasian, keselasaran,  dan  keseimbangan  berbagai  unsur  pembangunan,  termasuk  di bidang  ekonomi  dan  keuangan  untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan. Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan.
Perbankan  di  Indonesia  memiliki  banyak  inovasi  dalam  pemberian kredit terhadap nasabah. Pemberian kredit yang dilakukan bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian dalam KUH Perdata adalah  suatu  peristiwa  dimana  A  dan  B  berjanji  untuk  melaksanakan  suatu hal,  dimana  hubungan  antara  A  dan  B  akan  menimbulkan  perikatan. Perjanjian  dikatakan  sah  bila  kedua  belah  pihak  telah  sepakat  untuk  saling mengikatkan diri. Jika pengertian perjanjian itu dikaitkan dengan ketentuan yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  maka  terlihat  jelas  bahwa perjanjian itu harus didasarkan atas kesepakatan para pihak, yang dalam hal
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 256
ini  harus  dilakukan  sedikitnya  dua  orang  atau  lebih  untuk  masing-masing saling  mengikatkan  diri.  Salah  satu  kegiatan  yang  diberikan  bank  terhadap nasabah adalah mengenai pemberian kredit.
Pinjaman  kredit  dalam  prakteknya  sehari-hari,  dinyatakan  dalam bentuk  perjanjian  tertulis  baik  dibawah  tangan  maupun  materiil.  Biasanya untuk  membuktikan  para  nasabah  mampu  untuk  membayar  kredit,  maka diperlukan jaminan. Jaminan tersebut berguna sebagai pengaman bank bila nasabah  macet  (wanprestasi).  Jaminan  tersebut  bisa  bersifat  kebendaan maupun bukan kebendaan. (Hermansyah, 2012) Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Hermansyah, 2012).
Semakin  banyak  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  bank,  semakin banyak  pula  kesempatan  yang  akan  timbul  yang  memungkinkan  seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia  perbankan.  Semakin  luas  kesempatan  yang  muncul,  juga  akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan, yaitu yang diatur secara umum dalam undang- undang perbankan dan yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan di  luar  Undang-Undang  Perbankan.  (Lamintang,  179).  Biasanya  tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum, dalam kamus hukum, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman  karena  merupakan  pelanggaran  terhadap  undang-undang  (tindak pidana). (Sudarsono, 2007). Menurut Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan  perbuatan  yang  terlarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh undang-undang  (pidana).  Sedangkan  Moeljatno  mengartikan  sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. (Rahmanuddin, 2015).
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 257
Intisari  dari  kredit  sebenarnya  adalah  kepercayaan,  suatu  unsur  yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimana bentuk, macam, dan ragamnya, dan dari mana pun asalnya  serta  kepada  siapapun  diberikannya.  (Sembiring,  2008,  hal.  51) Dengan adanya unsur risiko dan ketidak pastian ini menyebabkan diperlukan suatu  pengamanan  kredit.  Tujuan  dari  pengamanan  kredit  adalah  untuk menghilangkan risiko atau setidaknya dapat mengurangi risiko yang mungkin dapat  timbul.  Masalah  keamanan  atas  kredit  yang  diberikan  merupakan masalah  yang  harus  diperhatikan  oleh  bank,  tetapi  permasalahan  ini  dapat dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang memadai.
Terdapat  hal  berat  yang  dihadapi  oleh  industri  perbankan  terkait masalah  keamanan  atas  kredit  yang  diberikan.  Pertama  adalah  kegagalan bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyerap pertumbuhan kredit. Ditambah lagi dengan tidak transparannya praktik pengelolaan bank menimbulkan kesulitan untuk mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan pengurus  dan  pejabat  bank.  Kedua  adalah  masalah  yang  paling  berat  yaitu kegagalan  badan  pengawas  dalam  menghadapi  kelalaian,  penipuan  dan penggelapan  yang  dilakukan  pengurus  bank.  Pembuatan  dan  penyusunan analisis  kredit  dalam  rangka  pemberian  kredit  perbankan  merupakan  salah satu bagian dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. (Untung, 2011, hal. 1) Dengan  demikian,  analisis  kredit  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam pemberian  kredit  dan  berfungsi  antara  lain  untuk  mengetahui  kelayakan permohonan  kredit  dan  usahanya,  kemampuan  dan  kesanggupan  yang bersangkutan  untuk  melunasi  kreditnya,  serta  resiko  yang  terkait  dan  yang mungkin timbul sehubungan dengan pemberian kredit tersebut. Bank sebagai penyalur  dana  dari  masyarakat  tentu  saja  harus  berhati-hati  dalam memberikan kreditnya. Resiko-resiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit tersebut juga harus menjadi pertimbangan bank. Bank sebagai bisnis penuh  resiko  sewajarnya  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  agar  dapat meningkatkan  kepercayaan  nasabah  kepada  bank  dan  dapat  mencegah kerugian bank.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 258
Prinsip  kehati-hatian  dalam  sistem  perbankan  digunakan  sebagai perlindungan  tidak  langsung  oleh  pihak  bank  terhadap  kepentingan- kepentingan  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya,  serta  dalam  penyaluran kredit. Jadi, prinsip kehati-hatian dalam perbankan merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya  wajib  bersikap  hati-hati  dalam  rangka  melindungi  dana  dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank yang bersangkutan. Pelanggaran pada prinsip kehati-hatian adalah “tidak” melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawab dari pejabat bank terkait. Oleh sebab  itu  pelaku  pelanggaran  prinsip  kehati-hatian  dapat  dikategorikan sebagai orang yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas  dan  tanggung  jawab  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran dan/atau penyimpangan.
Pada penelitian ini, penulis lebih menekankan dari sudut pandang Pasal 49  Undang-Undang  Perbankan.  Untuk  melihat  bagaimanakah  peran  dari pejabat  di  dalam  Bank,  baik  itu  anggota  dewan  komisari,  direksi  ataupun pegawai  bank  dalam  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan  mengkaji menggunakan  dasar  pada  Pasal  49  Undang-Undang  Perbankan,  terkait bagaimakah  dampak  yang  didapat  apabila  melanggar  prinsip  kehati-hatian. Hal ini, penulis anggap sebagai kelebihan dari penelitian ini, berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Arfin Fachreza dengan judul penelitiannya tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Putusan Pn.Lubuk  Pakam  No.  964/Pid.B/2015/Pn.Lbp.,  Tanggal  19  Agustus  2015” dan  juga  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lastuti  Abubakar  dengan penelitiannya yang tentang “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian  Bank  Dalam  Aktivitas  Perbankan  Indonesia”.  Dari  kedua penelitian  terdahulu  ini,  dalam  mengkaji  prinsip  kehati-hatian  dilihat  dari sudut pandang putusan pengadilan dan juga dari sisi peraturan otoritas jasa keuangan.  Sedangkan  pada  penelitian  ini,  penulis  menekankan  kajian  pada pasal 49 Undang-Undang Tentang Perbangkan.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 259
Permasalahan yang sebenarnya akan diangkat oleh penulis, yakni dalam hal bagaimana sanksi pidana yang akan didapat para pelaku pelanggar prinsip kehati-hatian perbankan dengan dianalisa melalui Pasal 49 Undang-Undang Perbankan.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  pertanggung  jawaban  hukum  terhadap  pelaku  tindak  perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  Yuridis Normatif dengan melakukan pengkajian pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan  perbankan.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah Metode  Kepustakaan  dan  metode  pendekatan  kasus  (case  approach), kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara  menggunakan  dana  nasabahnya  secara  bertanggungjawab  yang diwujudkan  dalam  bentuk  laporan  pertanggungjawaban  yang  akan diumumkan  langsung  kepada  publik  melalui  media  massa,  maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau otoritas jasa keuangan. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain berupa membuat atau  menyebabkan  adanya  pencatatan  palsu,  menghilangkan,  tidak memasukkan,  menyebabkan  tidak  dilakukannya  pencatatan,  mengubah, mengaburkan  atau  menghilangkan  adanya  pencatatan  dalam  pembukuan atau  laporan  kegiatan  usaha,  laporan  transaksi  atau  rekening,  atau mengubah,  mengaburkan,  menghilangkan,  menyembunyikan  atau merusak  catatan  pembukuan,  tidak  menjalankan  Prinsip-prinsip  kehati- hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 260
Apabila  bank  melakukan  pelanggaran  ketentuan  pidana  dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  49  Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi:
(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a. membuat  atau  menyebabkan  adanya  pencatatan  palsu  dalam pembukuan  atau  dalam  proses  laporan,  maupun  dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
b. menghilangkan  atau  tidak  memasukkan  atau  menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu bank.
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan  adanya  suatu  pencatatan  dalam  pembukuan atau  dalam  laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau  laporan kegiatan  usaha,  laporan  transaksi  atau  rekening  suatu  bank,
atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan,
menghilangkan,  menyembunyikan  atau  merusak  catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta  denda  sekurangkurangnya  Rp.  10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan segaja:
a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan,
uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk  keuntungan  keluarganya,  dalam  rangka  mendapatkan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 261
atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam  rangka  pembelian  atau  pendiskontoan  oleh  bank  atas surat-surat  wesel,  surat  promes,  cek,  dan  kertas  dagang  atau bukti  kewajiban  lainnya,  ataupun  dalam  rangka  memberikan persetujuan  bagi  orang  lain  untuk  melaksanakan  penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank
b. Tidak  melaksanakan langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam UndangUndang  ini  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang  berlaku  bagi  bank,  diancam  dengan pidana  penjara  sekurangkurangnya  3  (tiga)  tahun  dan  paling lama  8  (delapan)  tahun  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
Menurut  penjelasan  Pasal  49  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  butir  a  dan  b, istilah  pengawai  bank  dalam  pasal  tersebut  mempunyai  pengertian  yang berbeda. Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ketentuan Pasal 49 ayat (2)  butir  a  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pegawai  bank  adalah  semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam Pasal 49 ayat (2) butir b yang dimaksud  dengan  pegawai  bank  adalah  pejabat  bank  yang  mempunyai wewenang  dan  tanggungjawab  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan usaha bank yang bersangkutan.
Penerapan  ketentuan  Pasal  49  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang Perbankan,  anggota  dewan  komisaris,  direksi,  atau  pegawai  bank dikenakan  sanksi  pidana  yang  bersifat  kumulatif,  apabila  yang bersangkutan  dengan  sengaja  membuat  atau  melakukan  suatu  perbuatan yang  menyebabkan  pencatatan  palsu,  sehingga  mengakibatkan  sebuah pencatatan/pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.  Dalam  rangka  mendukung  dugaan  tipibank  ini,  hendaknya
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 262
dapat  dibuktikan  dengan  alat  bukti  permulaan  yang  cukup  baik  tertulis maupun  tidak  tertulis,  antara  lain  berupa  dokumen  asli  sebagai pembanding dari dokumen/pembukuan/laporan.
Penerapan  ketentuan  Pasal  49  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang Perbankan,  anggota  dewan  komisaris,  direksi,  atau  pegawai  bank dikenakan  sanksi  pidana  yang  bersifat  kumulatif,  apabila  yang bersangkutan  dengan  sengaja  menyebabkan  suatu  transaksi/  data/angka/ informasi tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/laporan, sehingga mengakibatkan  sebuah  pencatatan/pembukuan/laporan  menjadi  tidak menunjukkan  keadaan  yang  sebenarnya  dari  kondisi  bank  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Perbankan.  Dalam  rangka  mendukung dugaan  tipibank  ini,  hendaknya  dapat  dibuktikan  dengan  alat  bukti permulaan  yang  cukup,  antara  lain  berupa  dokumen  bank  yang  tidak tercantum  dalam  pencatatan/pembukuan/laporan  yang  dilakukan  dengan kesengajaan, yaitu bukan dilakukan karena lalai.
Penerapan  ketentuan  Pasal  49  ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang Perbankan,  anggota  dewan  komisaris,  direksi,  atau  pegawai  bank dikenakan  sanksi  pidana  yang  bersifat  kumulatif,  apabila  yang bersangkutan  dengan  sengaja  tidak  memberikan  informasi  sebenarnya pada pencatatan dalam pembukuan, dokumen, laporan, atau rekening bank, ataupun  dengan  sengaja  mengubah,  mengaburkan,  meniadakan,  atau menyembunyikan  fisik  catatan,  sehingga  catatan  tersebut  tidak  dapat dimanfaatkan  sebagaimana  mestinya  sebagaimana  diatur  dalam UndangUndang  Perbankan.  Dalam  rangka  mendukung  dugaan  tipibank ini, hendaknya dapat dibuktikan dengan alat bukti permulaan yang cukup, antara  lain  berupa  dokumen  bank  yang  tidak  tercantum  dalam pencatatan/pembukuan/laporan yang dilakukan dengan kesengajaan, yaitu bukan dilakukan karena lalai.
Penerapan  ketentuan  Pasal  49  ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang Perbankan,  anggota  dewan  komisaris,  direksi,  atau  pegawai  bank dikenakan  sanksi  pidana  yang  bersifat  kumulatif,  apabila  yang
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 263
bersangkutan dengan sengaja melakukan segala upaya untuk mendapatkan atau  mengizinkan  untuk  mendapatkan  suatu  barang,  uang,  atau  fasilitas yang  dapat  dinikmati  oleh  pribadi  atau  keluarganya  dalam  rangka melakukan  perbuatan  untuk  mempermudah  orang  lain  mendapatkan fasilitas atau produk dari bank, misalnya pegawai bagian kredit menerima imbalan dari pihak penerima kredit karena telah mempercepat pelaksanaan proses  kreditnya  meskipun  dokumen  administratif  yang  bersangkutan belum  lengkap.  Perbuatan  ini  dapat  diketahui  dari  dokumen-dokumen tertulis  mengenai  permintaan  atau  tanda  terima  barang,  rekaman percakapan atau keterangan saksi-saksi terkait.
Penerapan  ketentuan  Pasal  49  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang Perbankan,  anggota  dewan  komisaris,  direksi,  atau  pegawai  bank dikenakan  sanksi  pidana  yang  bersifat  kumulatif,  apabila  yang bersangkutan  dengan  sengaja  tidak  patuh  kepada  Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, misalnya tidak melaksanakan CDO yang telah ditetapkanoleh OJK.
Tindak  Pidana  bank  terkait  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  49 Undang-Undang Perbankan bersifat umum, dengan kata lain dapat terjadi dalam  seluruh  kegiatan  usaha  bank,  baik  dalam  rangka  penghimpunan dana  dan  penyaluran  dana,  maupun  dalam  kegiatan  usaha  bank  lainnya. Dalam  penyaluran  dana,  khususnya  pemberian  kredit,  perjanjian  kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Tanpa  perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur, maka tidak ada pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan  dan  mengatur  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak sehubungan dengan pemberian kredit.
Tindak  pidana  perbankan  sebagaimana  yang  tercantum  pada Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan tindak pidana administratif. Tindak pidana administratif merupakan tindak pidana  yang timbul  melalui  Undang-Undang  yang  bersifat  administratif.  Berbeda
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 264
dengan  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang  pidana  khusus, tindak  pidana  administratif  timbul  dari  prefensi  terhadap  pelanggaran ketentuan  yang  diatur  dalam  suatu  undang-undang  yang  sifatnya administratif.
Larangan pada undang-undang ini pada umumnya diancam dengan sanksi  administratif, tetapi  pada  beberapa  Undang-Undang  juga  terdapat pasal-pasal  dengan  ancaman  sanksi  pidana.  Sebagai  sebuah  undang- undang  administratif,  Undang-Undang  Perbankan  bukanlah  opsi  satu- satunya  dalam  praktik  peradilan  pidana.  Terdapat  beberapa  Undang- Undang  lain  yang  sering  digunakan  untuk  mendakwa  tersangka  kasus perbankan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  tindak  pidana  perbankan  itu sendiri yang memiliki banyak sisi yang dapat ditelaah secara parsial. Hal ini sesuai dengan modus tindak pidana perbankan yang cukup rumit dan terdiri dari tahapan-tahapan yang pada akhirnya dapat dipandang sebagai gabungan tindak pidana (concursus).
Proses  peradilan  pidana,  Jaksa  Penuntut  Umum  dituntut  untuk membuat  surat  dakwaan  yang  sesuai  dengan  hasil  penyidikan  sehingga dapat menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam pemeriksaan melalui persidangan.  Menurut  Yahya  Harahap,  (Harahap,  2010)  dua  hal  yang penting  untuk  diperhatikan  mengenai  surat  dakwaan  adalah  perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan surat dakwaan harus menjadi landasan pemeriksaan sidang pengadilan. Rumusan  surat  dakwaan  harus  sejalan  dengan  pemeriksaan  tersangka. Walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki keleluasaan dalam perumusan surat  dakwaan,  tetapi  keleluasaan  tersebut  harus  dapat  dipertanggung jawabkan secara yuridis.
Pertanggungjawaban  Pejabat  Bank  Dalam  Pelaksanaan  Prinsip Kehati-Hatian  dalam  pemberian  kredit,  dimana  pemberian  kredit merupakan salah satu bentuk usaha bank yang dapat disalahgunakan oleh berbagai pihak yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada orang lain, bank, maupun Negara, maka dari itu tidak mutlak harus Undang-Undang
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 265
Perbankan  yang  dapat  dikenakan  bagi  pelaku  tindak  pidana  usaha  bank, UndangUndang  Korupsi  maupun  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana juga dapat diterapkan terhadap pelaku, selagi unsur-unsurnya terpenuhi.
Bahwa frasa “orang-perseorangan” sebagai direksi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, yang dapat menjadi direksi sebuah bank, sebagaimana perseroan lainnya, adalah orang-perseorangan (natural person) sebagai subjek hukum menurut undang-undang. Orang perseorangan dapat melakukan perbuatan lahiriah  (actus  reus)  sekaligus  juga  memiliki  sikap  kalbu  (mens  rea). (Jonker, 2009, hal. 29). Korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana sehingga  korporasi  dapat  dibebani  pertanggungjawaban  pidana.  Untuk tindak  pidana  yang  terjadi  karena  seseorang  melakukan  pengurusan korporasi yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan korporasi,  dan  yang  bersangkutan  telah  melaksanakan  tugasnya  dengan baik  dan  telah  sesuai  dengan  keahlian  yang  dimilikinya,  maka  kepada korporasi itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ajaran strict responsibility atau vicarious responsibility. (Jonker, 2009, hal. 30).
Meskipun demikian, yang menjadi masalah adalah apabila putusan pengadilan  berupa  pertanggungjawaban  pidana  bukan  dalam  bentuk penggantian  kerugian,  melainkan  berupa  kurungan  badan.  Korporasi sebagai  badan  hukum  yang  bukan  berbentuk  recht  person  tidak  dapat menjalankan  hukuman  pidana  berupa  kurungan  badan.  Korporasi  hanya mungkin  menjalankan  putusan  pengadilan  sepanjang  yang  berkaitan dengan  penggantian  kerugian  ataupun  apabila  eksistensi/  izin  usahanya dicabut.  Namun  dalam  putusan  pengadilan  atas  kasus  tindak  pidana korupsi,  hukuman  pidana  berupa  denda  maupun  kurungan  badan  pada umumnya merupakan satu kesatuan.
Bentuk pertanggungjawaban yang berlaku pada tindak pidana usaha bank adalah sama dengan konsep pertanggungjawaban pada tindak pidana yakni pengurus dan/atau korporasi berbuat, pengurus bertanggungjawab.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 266
Menurut teori dan doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi seperti teori fiksi, teori konsesi, teori organik, doktrin strict responsibility, doktrin  vicarious  responsibility,  doctrine  of  identification,  doctrine  of aggregation,  dan  doctrine  of  corporate  culture,  korporasi  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana.  Doktrin  pertanggungjawaban  pidana langsung  (direct  responsibility  doctrine)  atau  teori  identifikasi (identification  theory)  atau  disebut  juga  teori/  doktrin  “alter  ego”  atau “teori  organ”  merupakan  perbuatan/  kesalahan  “pejabat  senior”  yang diidentifikasikan sebagai perbuatan kesalahan korporasi.
Pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi  dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang  yang  mempunyai  hubungan  langsung,  status,  dan/  atau  otorita tertentu  dari  suatu  korporasi.  Hal  yang  diidentifikasi  adalah  perbuatan, pelaku, pertanggungjawaban, serta kesalahan korporasinya. Dalam hal ini korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena korporasi tidak mendapat  keuntungan  dari  perbuatan  yang  telah  dilakukan  pelaku kejahatan  usaha  bank  yang  merupakan  organ  dari  korporasi  tersebut. Roeslan  Saleh  berpendapat  bahwa  dalam  hal  pengurus  ditunjuk  sebagai yang  bertanggungjawab,  sedangkan  yang  dipandang  dilakukan  oleh korporasi  (badan  hukum)  hanyalah  apa  yang  dilakukan  oleh  alat perlengkapan  korporasi  menurut  wewenang  berdasarkan  anggaran dasarnya. (Hamdan, 2000, hal. 82).
Perusahaan  harus  memastikan  agar  karyawan  tidak  menggunakan nama,  fasilitas,  atau  hubungan  baik  perusahaan  dengan  pihak  eksternal untuk kepentingan pribadi. Untuk itu, perusahaan harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap karyawan menjunjung tinggi standar etika dan  nilai-nilai  perusahaan  serta  mematuhi  kebijakan,  peraturan  dan prosedur internal yang berlaku. (RS, 2013). Terhadap seluruh jenis tindak pidana  perbankan  dalam  tulisan  ini,  dengan  tidak  mengurangi  ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, 47A, 48, 49, 50, dan Pasal 50A  Undang-Undang  Perbankan,  Bank  Indonesia  dapat  menetapkan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 267
sanksi  administratif  kepada  bank  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan,  atau  Pimpinan  Bank  Indonesia  dapat  mencabut  izin usaha  bank  yang  bersangkutan.  Sanksi  administratif  sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
a. Denda uang;
b. Teguran tertulis;
c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
e. Pembekuan  kegiatan  usaha  tertentu,  baik  untuk  kantor  cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
f. Pemberhentian  pengurus  bank  dan  selanjutnya  menunjuk  dan mengangkat  pengganti  sementara  sampai  Rapat  Umum  Pemegang Saham  atau  Rapat  Anggota  Koperasi  mengangkat  pengganti  yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
g. Pencantuman  anggota  pengurus,  pegawai  bank,  pemegang  saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
Administrative  Penal  Law  adalah  semua  undang-undang  dalam lingkup  administrasi  Negara  yang  memiliki  sanksi  pidana  misalnya Undang-Undang  tentang  Kehutanan  dan  Undang-Undang  tentang Perbankan.  Undang-Undang  Perbankan  bersifat  administratif  yang diperkuat  dengan  sanksi  pidana,  sehingga  disebut  juga  dengan Administrative Penal Law. Ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan menganut asas Ultimum Remedium, artinya hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hokum Apabila suatu kasus dapat diselesaikan dengan  cara  lain  seperti  tindakan  administratif,  penyelesaian  dengan menerapkan hukum pidana tidak diperlukan.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 268

## D. SIMPULAN
Pelaku  pelanggar  prinsip  kehati-hatian  perbankan  dapat  diberikan sanksi sesuai yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dapat dijatuhkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila yang bersangkutan dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  terhadap  prinsip  kehati-hatian perbankan. Akan tetapi,  ketentuan pidana  yang ada dalam Undang-Undang Perbankan tidak langsung diterapkan apabila terjadi tindak pidana. Sebelum penerapan  ketentuan  pidana,  dilakukan  upaya-upaya  administratif.  Bahwa ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  Perbankan  bersifat  ultimum remedium,  penerapan  ketentuan  pidana  dilakukan  setelah  berbagai  upaya administrasi dilakukan terlebih dahulu.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini,  kurang  Analisa  terhadap  Pasal  49 Undang-Undang Perbangkan. Belum adanya teori kuat baik itu dari landasan sosiologis,  filosofis  dalam  menjatuhkan  hukuman  pidana  terhadap  pelaku pelanggaran  prinsip  kehati-hatian  perbankan.  Terkait  metodologi  yang digunakan,  menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  dengan mengkaji  Pasal  49  Undang-Undang  Perbankan,  yang  mana  hanya  dengan menggunakan metode ini kurangnya bahan untuk menggambarkan landasan sosiologis  secara  penuh.  Oleh  karna  itu,  diperlukannya  pengkajian  secara lebih  lanjut  terhadap  putusan-putusan  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran prinsip kehati-hatian perbangkan yang dijatuhkan hukuman pidana.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 269

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal :
Adlia  Nur  Zhafarina,  2017, Ketidakhati-Hatian  Pemutus  Kredit  Pada  Bank Pemerintah Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara
Arfin  Fachreza.,  Et.Al,  2022, Pertanggungjawaban  Pidana  Pegawai  Bank Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Putusan Pn.Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/Pn.Lbp., Tanggal 19 Agustus 2015, Law_Jurnal, Volume II No. 2, Februari
Diponegoro  Law  Jurnal  Volume  5  Nomor  4,  2016, Prinsip  Kehati-hatian pemberian kredit oleh pejabat bank
Fatchur  Rochman,  2016, Putusan  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Dalam Kegiatan Menajalankan Usaha Bank
Ika  Novi  Nur  Hidayati,  2015, Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  /  Prudential Banking  Principle  Dalam  Pemberian  Kredit  Modal  Kerja  Di  Bpr  Redjo Bhawono
Lastuti  Abubakar.,Tri  Handayani,  2017, Telaah  Yuridis  Terhadap  Implementasi Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  Dalam  Aktivitas  Perbankan  Indonesia .  De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari.
Widya  Yuridika,  2020, Penerapan  Kebijakan  Tentang  Prinsip  Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit
Buku :
Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana,Teori-Teori Pemidanaan  &  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana.  Dalam  A.  Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana,Teori-Teori Pemidanaan
& Batas Berlakunya Hukum Pidana (hal. 82). Jakarta: PT Raja Grafindo Erdianto, E. (2014). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Dalam E. Erdianto,
Hukum  Pidana  Indonesia  Suatu  Pengantar (hal.  97).  Bandung:  Refika Aditama
Fuady, M. (2007). Hukum Kontrak (dari sudut pandang bisnis). Dalam M. Fuady,
Hukum  Kontrak  (dari  sudut  pandang  bisnis) (hal.  24-26).  Bandung:  Citra Aditya Bakti
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/ 10.31942/sd.v7i2.6715 Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit 270
Gandaprawira,  D.  (1992).  Perkembangan  Hukum  Perkreditan  Nasional  dan Internasional. Dalam D. Gandaprawira, Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional  dan  Internasional (hal.  1).  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional
Kasmir. (2012). Manajemen Perbankan EdisI Revisi. Dalam Kasmir, Manajemen Perbankan EdisI Revisi (hal. 85). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad Kusumastuti, D. (2016). Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state. Dalam  D.  Kusumastuti, Perjanjian  kredit  perbankan  dalam  perspektif welfare state (hal. 122). Surakarta: CV Budi Utama
RS,  M.  d.  (  2013).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  (Corporate  Criminal Responsibility). Dalam M. d. RS, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility) (hal. 129). Bandung: Alumni.
Sefiyanti,  H.  T.  (2016).  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Melalui  Penggunaan Sistem  Informasi  Debitor  (SID)  Dalam  Pemberian  Kredit  Di  Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13 No 1 , 109