Paket Kebijakan Ekonomi untuk Mengerakan UKM di Tingkat Desa
Oleh:
*) Ahok Alpa Beta, S.E., M.M.

## **) Dosen Universitas Pasir Pengaraian

## Abstract
The  government  has  announced  tujuanya  Economic  Policy  Package  is  to  facilitate  the business  sector  in obtaining  capital  loans  and  expedite  matters  pembankkan  issuance  of  land certificates.  This  is  the  strategy  most  perfect  economic  policy  today.  All  policies  certainly  have weaknesses and strengths of each. The benefits of these regulations can be viewed from two sides, from  the  government  side  as  regulators  and  from  the  community  or  in  this  case  SMEs.  For  the government, which has disbursed KUR loan through Community or SMEs provide protection to the wider  community  through  processes  that  are  easy  and  quick.  SMEs  should  provide  social  and economic  benefits  after  the  receiving  credit  business  loans  or  called  KUR.  Once  a  policy  or regulation is not in line with expectations, the policy must be evaluated for their evaluation will be obtained  feedback  related  to policy  mismatch  with  the  expected  performance  results.  Thus,  the evaluation  helps  policy  makers  at  the  stage  of  assessment  of  policies  against  the  policy  making process. Evaluation policy does not only produce conclusions about how far the problem has been resolved, but give input on the clarification and critique of the values underlying the policy, assist in the adjustment and re-formulation of the problem.

## Keywords: Policy, Economy, SME, and KUR

## PENDAHULUAN
Pemerintah  telah  mengumumkan  Paket  Kebijakan Ekonomi  Tahap  VII  di  Istana Kepresidenan, Jakarta. Isi paket kebijakan tersebut adalah mempermudah sektor usaha dalam memperoleh  pinjaman  modal  pembankkan  dan  mempercepat  urusan  penerbitan  sertifikat tanah. Inilah strategi kebijakan ekonomi menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, merupakan fokus utama dalam memicu kontraksi perekonomian.
Penjabaran  paket  VII  adalah  mempermudah  kredit  modal  usaha  bagi  sektor  UKM (Usaha  Kecil  Menengah)  di  dunia  perbankkan.  Indikasi  kebijakan  ekonomi  ini  merupakan intrumen yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya mengerakan sektor Usaha Kecil dan
Menengah (UKM). Ini merupakan suatu hal yang mengebirakan disaat UKM sekarang mulai tumbuh berkembang di Indonesia.
Searah  dengan  kebijakan  tersebut,  pemerintah  juga  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  untuk  dapat  mengurus  setifikat  tanah  agar  dapat  dipergunakan  untuk pengembangan  usaha.  Kebutuhan  dalam  pengurusan  sertifiakt  tanah  diluar  kawasan konservasi  dan  hutan  lindung  mencapai  90.663.503  bidang,  dimana  yang  telah  bersetifikat baru  mencapai  35.789.766  bidang  atau  sekitar  40%  dan  sisanya  60%  belum  bersertifiat menurut data Menko Prekonomia. Ini merupakan gambaran bahwa jika aset tersebut segara disertifikat maka akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Kedua  indikator  ini  merupakan  rencana  kebijakan  yang  akan  dijalankan  dan  saling mendukung  untuk  mendorong  reformasi  struktur  ekonomi.  Pemerintah  sebagai  pemegang kebijakan fiskal dan sektor perbankkan dalam hal ini diwakili oleh BI pemegang kebijakan moneter bersama melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Namun,  secara  implisit  masyarakat  didorong  untuk  berperan  menciptakan  UKM  baru  agar kontraksi ekonomi bergerak.
Disini  ruang  lingkup  pokok  pembahasan  hanya  kepada  menganalisis  kebijakan ekonomi pemerintah untuk menumbuhkan jiwa kemandirian masyarakat melalui UKM yang ada diwilayah pedesaan. Dukungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian kemudahan  kredit  pinjaman  kepada  UKM  untuk  mendukung  peningkatan  kesejahtraan masyarakat. Mengapa dititik beratkan kepada UKM sebab pada saat terjadi krisis ekonomi tahun  1997  hingga  pemulihan  ekonomi  tahun  1999  UKM  menjadi  motor  pendorong pertumbuhan ekonomi dari keterpurukan krisis tersebut. Hampir rata-rata UKM tumbuh dan berkembang  di  wilayah  pedesaan  yang  mayoritas  penduduknya  dalam  keterbelakangan ekonomi. Beberapa ciri diantaranya seperti memiliki potensi sumber daya alam yang masih bisa digali, pendidikan rendah, kultur sosial yang homogen, hingga mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani.

## 1. KAJIAN LITERATUR

## a. Perencanaan Pembangunan Melalui UKM
Perencanaan  Pembangunan  merupakan  fungsi  utama  dari  manajemen pembangunan. Dengan perencanaan pembangunan yang baik, kegiatan pembangunan dapat  dirumuskan  secara  efisien  dan  efektif  dengan  hasil  yang  optimal.  Dengan
demikian,  perencanaan  merupakan  bagian  terpenting  dalam  kegiatan  pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah melalui UU No.25 Tahun 2004 tentan  sitem  perencanaan  pembangunan  memberitakn  jaminan  bahwa  perencanaan pembangunan  disusun  agar  kegiatan  pembangunan  berjalan  efektif,  efisien  dan bersasaran.
Berbagai  pengertian  telah  diberikan  terhadap  istilah  perencanaan pembangunan.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.8  Tahun  2008  tentan  tata  cara penyusunan,  pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan  perencanaan  pembangunan, menyebutkan  bahwa  perencanaan  pembangunan  adalah  proses  untuk  menentukan tindakan  masa  depan  yang  tepat,  melalui  urutan  pilihan,  dengan  memperhitungkan sumber  daya  yang  tersedia  dan  yang  potensial  untuk  dikembangkan  demi kesejahtraan wilayah tersebut.
Sedangkan  perencanaan  pembangunan  wilayah  merupakan  suatu  proses penyusunan  tahapan-tahapan  kegiatan  yang  melibatkan  berbagai  unsur  kepentingan didalamnya,  guna  pemanfaatan  dan  pengalokasian  sumber  daya  yang  ada  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dalam  skupan  wilayah dengan  jangka waktu tertantu.
Implementasi  perencanaan  pembagunan  wilayah  harus  melihat  potensi wilayah  yang  dimiliki  dan  berpegangan  kepada  landasan  kebijakan  nasional. Kebijakan  nasional  adalah  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  melalui pengembangan  UKM  di wilayah  masing-masing  sesuai  dengan  potensi  yang ditumbuh  kembangkan  dengan  memprioritaskan  sektor  ekonomi  yang  berbasis renewable  resources .Ini  dimaksudkan  agar  sektor  ekonomi  berbasis  pada  sumber daya  yang dapat terbarukan untuk menjadi mesin pendorong ekonomi baru dimasa yang  akan  datang,  sebagai  antisipasi  terhadap  berkurangnya  pendapatan  melalui sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui(Tim Kajian, 2011:177-201).
Bersandarkan  hal  ini,  maka  pemerintah  seharusnya  segera  mengeluarkan kebijakan melalui “Pemerintah Lokal” yang memiliki potensi lahan subur agar bisa mengolah  menjadi  output  yang  lebih  potensial  dari  segi profit. Mengalakan pemberdayaan  masyarakat  dan  membina  menjadi  usaha-usaha  yang  menghasilkan keuntungan  yang  lebih  baik  untuk  menekan  tingkat  penganguran  dan  mengurangi kemiskinan.
Jadi  maksudnya  adalah  pembangunan  disesuaikan  kedengan  kebutuhan wilayah  tersebut  demi  mendukung  Usaha  Kecil  dan  Menenga  (UKM)  yang  berada diwilayahanya  masing-masing.  Biasanya  kebutuhan  UKM-UKM  di  daerah  adalah pembinaan dan pengambangan baik dari sisi manajemen hingga ke Pemasaran .

## b. Usaha Kecil dan Menengah
Salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional yang tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan peran dari Usaha Kecil dan Menengah. Grafik pertumbuhan dapat diamati melalui data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan perkembangan pada Tahun 1997 tercatat sebesar 62,71 persen dan pada Tahun 2002 kontribusinya meningkat menjadi 63,89 persen. Pada Tahun 2002 tercatat sebanyak 38,7 juta dan pada Tahun 2004 sebanyak 42,4 juta unit usaha. Peningkatan jumlah unit usaha ini juga diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja disektor UKM. Pada Tahun 2004 jumlah pekerja di sektor UKM tercatat  hampir  80  juta  orang,  dari  jumlah  tersebut  sebanyak  70,3  juta  diantaranya bekerja disektor usaha kecil dan sisanya disektor usaha menengah. Kendati demikian, kondisi  UKM  tetap  rawan  karena  keterbatasan  akses  terhadap  dunia  perbankkan, pasar bebas  yang mulai dibuka,serta terbatasnya kebijakan  yang mendukung sektor usaha kecil (Hafsah, 2004).

## c. Kelemahan Faktor Internal
Tidak  berkembangnya UKM  disebabkan  oleh  minimnya  modal,  inovasi teknologi, sumber daya yang handal dan Minimnya  Jaringan bisnis yang dibangun. Penjabaranya adalah sebagai berikut;

## 1) Minimnya modal
Keberadaan capital (modal)  merupakan  fakor  utama  dalam  pengembangan usaha.  Minimnya  modal  yang  dimiliki  oleh  UKM  berdampak  pada  sulitnya mengembankan usaha yang berkelanjutan. Pada umumnya UKM dimiliki oleh perorangan  atau  perusahaan  tertutup.  Modal  yang  diandalkan  adalah  milik pribadi dengan jumlah yang terbatas,sedangkan kalaupun ada tambahan dana investasi berasal dari kredit perbankkan atau lembaga keuangan.
Namun,  pada  kenyataanya  untuk  memproleh  tambahan  modal  meluli  kredit dunia  perbankkan  harus  memiliki  jaminan  dan  angapan  dimasyarakat  proses
yang  lalui  sangat  berbelit-belit.  Urusan  yang  panjang  tersbut  mengakibatkan UKM mengurungkan niat untuk melakukan kredit dana pinjaman. Akhirnya, Solusi  yang  dilakukan  oleh  UKM  untuk  mencari  pinjaman  kredit  modal melalui  lembaga  non  formal  atau  rentenir  dengan  bunga  yang  sangat  tinggi. Inilah yang akhirnya mematikan usaha UKM untuk berkembang.
2) Inovasi teknologi
Kelemahan UKM selanjutnya adalah minimnya varian produk yang dihasilkan dimiliki. Kejenuhan pasar terhadap produk yang ditawarkan oleh UKM adalah jenis  varian  produk  yang  tidak  beragam,  inovasi  dan  teknologi  yang ketinggalan. Disinilah akhirnya UKM akan mati usahanya tidak berkembang.
3) Sumber daya manusia yang handal
Sebagian  besar  usaha  kecil  tumbuh secara  tradisional  dan  merupakan  usaha keluarga  yang  turun  temurun.  Keterbatasan  SDM  usaha  kecil  baik  dari  segi pendidikan  formal  maupun  pengetahuan  dan  keterampilannya  sangat berpengaruh  terhadap  manajemen  pengelolaan  usahanya,  sehingga  usaha tersebut  sulit  untuk  berkembang  dengan  optimal.  Disamping  itu  dengan keterbatasan  SDM-nya,  unit  usaha  tersebut  relatif  sulit  untuk  mengadopsi perkembangan  teknologi  baru  untuk  meningkatkan  daya  saing  produk  yang dihasilkannya.
4) Minimnya  Jaringan bisnis yang dibangun Jaringan bisnis merupakan suatu hal yang penting dalam memasarkan produk. Keterbatasan  komunikasi  dalam  kegiatan  bisnis  berakitbat  kepada  minimnya jaringan  bisnis  yang  bisa  dibangun.  Maka  produk  UKM  akan  sulit  masuk kepasar  dan  berasaing  dengan  produk-produk  impor  yang  memiliki  jaringan bisnis  yang  luas.  Memang  pada  umumnya  UKM  dibagun  dari  unit  usaha keluarga,  mempunyai  jaringan  bisnis  yang  sangat  terbatas  dan  kemampuan menganalisis peluang pasar yang sangat rendah. Akhirnya yang terjadi produk yang  dihasilkan  dalam  jumlah  sangat  terbatas  dan  mempunyai  kualitas  yang kurang  kompetitif.  Solusinya  adalah  mengusai  pasar  dengan  memperbanya relasi atau membuka lebar-lebar pintu untuk hubungan jaringan bisnis.

## d. Kelemahan Faktor Eksternal
Kelemahan faktor ini bisa dilihar dari beberapa indikator yang terjadi diantaranya;

## 1) Pemberlakuan perdagangan bebas
Penetapan perdaganan bebas meluli AFTA yang berjalan di wilayah Asia Tenggara dan  telah  menjalar  di  wilayah  Asia  lainnya  secara  tidak  langsung  memaksa  UKM untuk mampu hidup dan bertahan dari gembang terjangan produk-produk kompetitor yang  masuk  dari  wilayah  manapun.  Kualifikasi  produk  penetapan  standar  produk mau  tidak  mau  harus  diterapkan  oleh  UKM  agar  produknya  bisa  bertahan  dan bersaing  di  pasar.  Mulai  dari  pemberlakuan  efisiensi&efektifitas  produksi,serta menghasilkan  produk  dengan  sertifikat  yang  ditetapkan  oleh  global  yaitu  ISO  dan memperhatikan isu Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari tenaga kerja. Sebab isu HAM ini sering dipergunakan untuk menganjal produk UKM agar mampu bersaing dikancah global.
2) Terbatasnya akses market
Penekanan dari poin diatas bahwa memang akses market akan menyebabkan produk yang dihasilkan secara kompetitif baik di pasar domestik dan global maupun negara hingga benua atau biasa kita kenal dengan pasar bebas UKM sulit mengembangkan saya  untuk  bisa  berkompetitif.  Sedangkan  sudah  kita  rasakan  AFTA  ada  didepan mata tahun 2003 sudah terjadi. Tahun 2020 APEC dan AFTA akan berimplikasi luas terhadap dunia usaha khususnya UKM untuk dapat bersaing berdagang secara bebas. Kebijakan  Peraturan  Daerah Undang-undang  No.  22  Tahun  1999  ini  membuka peluang  bagi  UKM  agar  bisa  berkembang.      Undang-undang  No.  22  Tahun  1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus  masyarakat  setempat.Namun,  kenyataan  yang  terjadi  UKM mengalami kondisi buruk dengan tingginya pajak-pajak yang dibebankan dan aturan yang  bukan  mempermudah  tetapi  mempersulit  perkembangan  UKM. Dengan  hal akan  membahayakan  bagi  keberlangsungan  kondisi  UKM  menurunnya  daya  saing dan minimnya modal pendukung (Undang-undang No. 22 Tahun 1999).
3) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
Ketersedian sarana dan prasarana usahan merupakan  salah satu pendukun UKM untuk dapat berkompetitif. Jika terjadi kesulitan dalam mendapatkan sarana dan prasarana berkaitan dengan kemajuan dunia informasi produk yang ditawarkan pasti
mengalami ketinggalan dengan pesaing. yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

## e. Regulasi Pemerintah
Mengulang kembali bahwa kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM bertujuan  untuk  meningkatkan  potensi  dan  partisipasi aktif UKM di  dalam  proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan  pembangunan  melalui  perluasan  kerja  dan  peningkatan  pendapatan.  UKM dalam  hal  ini  merupakan  komponen  masyarakat  yang  memiliki  motivasi  dan  inovasi mengembangkan  ekonomi  melalui  bisnis  usaha  kecil  dan  menengah.  Menurut  hal  ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan perlu dibantu.  Terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi dalam hal ini yang berkecimpung dalam UKM  dapat  berperan  dalam  perekonomian  nasional,  meningkatnya  daya  saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangnya persebaran investasi antar sektor di semua lini.
Pemerintah  melalui  berbagai  elemen  seperti  Kementrian  Koordinator  Bidang Ekonomi, Kementrian Koperasi, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk  mewujudkan UKM agar  dapat  menjadi  tangguh  dan  mandiri  serta  dapat berkembang  untuk  mewujudkan  perekonomian  nasional  yang  kukuh.  Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak  dukungan  atau  bantuan  yang  diperlukan  berkaitan  dengan  upaya  tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan  aplikatif  serta  mengarah  pada  kesesuaian  pelaksanaan  usaha  dan  upaya pengembangan  dengan  kemampuan  masyarakat  sebagai  elemen  pelaku  bisnis  dalam sistem perekonomian yang berbasis UKM.
Demi  mendukuang  kemajuan  dan  pengembangan UKM  pemerintah  mengeluarkan beberapa regulasi atau paket kebijakan untuk mendukung tumbuh kembang UKM baik sacara normatif maupun implisit. Beberapa kebijakan diantaranya; peraturan Kementrian
Keungan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu) No.316/KMK.016/1994. SK tersebut mewajibkan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  untuk  menyisihkan  1-5%  laba perusahaan  bagi  Pembinaan  Usaha  Kecil  dan  Koperasi  (PUKK).  Kewajiban  BUMN untuk  menyisihkan  labanya  1-5%  belum  dikelola  dan  dilaksanakan  dengan  baik. Peraturan Bank Indonesia dengan nomor SK Nomor 17/12/PBI/2015 tentang pemberitan kredit  atau  pembiayaan  oleh  bank  umum  dan  bantuan  teknis  dalam  rangka pengembangan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Selanjutnya,  yang baru  diliris  oleh pemerintah  melalui  Kementrian  Koordinasi  Prekonomian  adalah  paket  7  kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mempermudah sektor usaha dalam memperoleh pinjaman modal  pembankkan  dan  mempercepat  urusan  penerbitan  sertifikat  tanah (PPBI No.14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan ke pada UKM.

## f. Data dan fakta
Jumlah unit UKM dalam  tahun 1997 hingga tahun 2003 mengalami peningkatan ratarata sebesar 10 persen tiap tahunnya. Pada Tahun 1997 tercatat sebanyak 171.048 ribu unit dan pada Tahun 2003 sebanyak 10,7 persen peningkatanya atau sekitar 183.125 ribu unit usaha. Ternyata peningkatan jumlah unit usaha ini juga diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga  kerja  disektor  UKM(Kementrian  Kopterasi  Dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Republik Indonesia. Pada Tahun 1997 jumlah pekerja di sektor UKM tercatat hampir 80 juta  orang,  dari  jumlah  tersebut  sebanyak  70,3  juta  diantaranya  bekerja  disektor  usaha kecil dan sisanya disektor usaha menengah. Rentan waktu dari 2003 menuju tahun 2009 hingga 2010 mengalami peningkatan yang sangat fantastik sebesar 79,2 persen dari total berjumlah 1.349.399 juta unit usaha. Ini menunjukan bahwa UKM sangat bertahan dari berbagai  goncangan  yang  pernah  melanda  ekonomi  Indonesia.  Kiris  ekonomi  1997 hingga 1998  yang bisa bertahan hidup adalah sektor UKM. Peningkatan jumlah UKM dapat disimak melalui tabel berikut;

## Tabel.1 Pertumbuhan UKM Dari Tahun 1997 Hingga 2010

## Sumber: Kementrian Koperasi&UKM dan BPS tahun 1997 – 2010

## g. Kredit Usaha Rakyat
KUR  atau  kepanjangan  dari  Kredit  Usaha  Rakyat  merupakan  salah  satu  skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Kecil  dan  Menengah  (UKM)  di  bidang  usaha  produktif  dan layak  ( feasible ),  namun mempunyai  keterbatasan  dalam  pemenuhan  persyaratan  yang  ditetapkan  perbankan (belum bankable ). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah  Rp  500.000.000  dengan  pola  penjaminan  oleh  Pemerintah  dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya. Lembaga penjaminnya yang terlibat adalah ; lembaga penjamin nasional, yaitu  PT.Jamkrindo  dan  PT.  Askrindo;  dan  lembaga  penjamin  daerah,  yaitu  PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
Terdapat tiga skema KUR yaitu;
1) KUR Mikro dengan plafon sampai dengan Rp 20 Juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 22% per tahun
2) KUR Ritel dengan plafon dari Rp 20 Juta sampai dengan Rp 500 Juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 13% per tahun
3) KUR Linkage dengan plafon sampai dengan Rp 2 milyar. KUR Linkage biasanya menggunakan lembaga lain, seperti Koperasi, BPR, dan Lembaga Keuangan Non- bank, untuk menerus-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UKM. Data  dari  Kemeneterian  Koperasi  dan  UKM  per  tanggal  1  Agusstus  tahun  2010
memperlihatkan  bahwa  jumlah  unit  UMKM  sekarang  telah  mencapai  lebih  kurang  49 juta  unit.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Deputi  Bidang  pengkajian  Sumberdaya Koperasi  dan  UKM  tahun  2006  menunjukkan  bahwa  87,34  %  atau  42,796  juta  UKM
Keterangan 1997 Persentase (%) 2003 Persentase (%) 2009- 2010 Persentase (%) Usaha  Kecil dan Menengah
171.048 10 183.125 10.7 1.349.399 79.2
membutuhkan  pinjaman  dana  untuk  memperkuat  permodalan  dalam  rangka mengembangkan usahanya. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut yang memperkirakan kebutuhan kredit rata-rata per UMKM sebesar Rp .6,81 juta maka permintaan kredit dari kalangan mencapai Rp 291,44 Trililiun. Sedangkan jumlah penyaluran KUR selama tiga tahun terakhir baru sebesar Rp 30,6 atau 10, 40 dari kebutuhan pinjaman untuk UMKM. Dengan  demikian  masih  dipelukan  lagi  pengembangan  penyaluran  KUR  sebesar  Rp 260,84  triliun  untuk  30,196  juta  unit  usaha  UMKM.  Dengan  tambahan  dana  untuk sejumlah UKM  yang belum pinjaman tersebut program KUR baru betul-betul menjadi program  pemerintah  yang  mampu  mengem  bangkan  usaha  UMKM  dalam  rangka membangun Perekonomian nasional.

## h. Evaluasi dan dampak
Paket VII kebijakan ekonomi dilihat dari perkembanganya secara implisit ternyata hanya  merupakan  warisan  dari  pemerintahan  yang  lalu.  Pemerintahan  terdahulu  telah mencanangkan pengucuran kebijakan bantuan modal bagi usaha rakyat khususnya UKM. Pemberian pinjaman modal lunak dengan bunga ringan merupakan ujung tombak demi tumbuh  dan  berkembangnya  UKM.  Cerminan  kebijakan  tersebut  merupakan  apresiasi pemerintah dalam memihak usaha kecil.  Bentuk pinjaman kepada UKM tersebut telah berjalan  lama  dengan  sebutan  KUR. Beberapa  aspek  pola  pelaksanaan  KUR  yang menjadikan program ini layak untuk dikembangkan dalam rangka mendukung perkuatan permodalan UKM antara lain;
a) Adanya Jaminan dari Pemerintah dan Rendahnya Bunga Kredit Program perkreditan  yang dirancang berdasarkan permasalahan  yang dihadapi oleh UKM di lapang yaitu kesulitan mengakses kredit, karena rendahnya pemilikan asset UKM untuk dijadikan jaminan. Pemerintah menyadari bahwa rendahnya penyerapan kredit  program  lebih  disebabkan  oleh  ketidak  mampuan  kalangan  UKM  untuk memenuhi persyaratan kredit dari pada tingkat bunga ( Interes rate ) yang ditetapkan oleh  sektor  perbankan.  Pandangan  bahwa  UKM  tidak  memiliki  kemampuan  dalam membayar  tingkat  bunga  bank  komersial  yang  dinilai  relatif  tinggi  tidak  lagi digunakan  dalam  merancang  program  kebijakan  ekonomi.  Beberapa  riset yang dilakukan  oleh  penelitian  menunjukan  bahwa  tingkat  yang  mampu  dibayar  oleh UKM  relatif  cukup  tinggi.  Kemampuan  UKM  untuk  membayar  bunga  bank
komersial yang selama ini dinilai masih tinggi terkait kelangsungan dengan margin usaha UKM. Menurut data dari Kementrian UKM dan Koperasi bahwa pada tahun 2006 margin usaha UMKM berkisar antara 48,6 % untuk kegiatan di sektor tanaman pangan sampai dengan 568,7 % untuk kegiatan di sektor jasa kemasyarakatan atau sektor informal.
Rata-rata  margin  yang  diperoleh  UKM  khususnya  usaha  mikro  adalah  sebesar 58,32%.  Sedangkan  usaha  kecil  adalah  sebesar  46,2  %.  Dari  aspek  biaya  produksi rata-rata biaya  yang boleh digunakan membayar bunga kredit adalah sebesar 34 % dari total biaya produksi.
Dengan demikian rata-rata bunga kredit  yang mampu dibayar oleh kalangan usaha mikro adalah sebesar 34,6 % per tahun sedangkan untuk usaha kecil sebesar 27,8 % per tahun. Ini berindikasi bahwa rata-rata bunga kredit perbankan sekarang ini  yang  berkisar  antara  14  sampai  dengan  24  %  masih  layak  dimanfaatkan  oleh kalangan UKM.

## b) Prosedur Penyaluran Relatif Mudah
Prosedur  penyaluran  KUR  tidak  melibatkan  banyak  pihak,  kaena  KUR merupakan kredit komersial yang sebagian jaminan ditanggung pemerintah melalui perusahaan  penjaminan.  Bank  sebagai  pemilik  uang  dan  sebagai  eksekutor  kredit dalam menyalurkan kredit tidak terikat atau perlu meminta rekomendasi dari pihak manapun.  Bank  langsung  dapat  memutuskan  pemberian  kredit  berdasarkan kelayakan  usaha  yang  akan  dilaksanakan  (Feasiblelity)  dan  kelayakan  pengusaha sebagai debitur (Bankablelity). Dengan dengan demikian prosedurnya relatif mudah dan dapat diselesaikan dalam wakru cepat. Hal ini akan mengurag biaya penyaluran kredit  dari  perbankan  (Cost  of  credit)  yang  secara  bisa  mempengaruhi  penurunan suku bunga kredit (Rate of interest).

## c) Bersifat kredit umum (Serba usaha)
Pinjaman KUR dapat digunakan untuk berbagai keperluan produktif atau kredit serba usaha yang tidak terikat untuk mendukung suatu kegiatan program pemerintah. Hal ini juga menjadi salah satu ciri khusus dari program KUR  yang membedakan dari berbagai program perkreditan yang bersumber dari pemerintah sejak era tahun tujuh  puluhan  yang  lalu.  Dengan  perkotaan  lain  KUR  juga  merupakan  program terobosan yang inivatif sesuai dengan kebutuhan kalangan UKM.
Dengan  ketentuan  ini  KUR  terbukti  mendapat  respon  positif  dari  kalangan UKM,  sedangkan  faktor  yang  membatasi  kemampuan  KUR  adalah  program  itu sendiri  bisa  dikatakan  masih  dalam  skala  percobaan  sehingga  pemerintah  baru mengalikasikan dana untuk penjaminan program tersebut sebesar 2 Triliun Rupiah atau kurang lebih 0,2 persen dari APBN .

## d) Kelembagaan
Kebijakan  Paket  pengucuran  dana  pinjaman  bagi  UKM  melalui  KUR dilaksanakan  oleh  Kementrian  Koordinasi  Bidang  Prekonomian  berkoordinasi dengan  Kementrian Koperasi&UKM  dan  juga  Bank  Indonesia  sebagai  pemangku kebijaga  moneter  melalu  beberapa  bank  konvensioanl  seperti;    bank  nasional  baik BUMN  maupun  bank  milik  swasta,  dibantu  oleh  13  Bank  Pembangunan  Daerah.
Dengan  jumlah  Bank  yang  melaksanakan  program  KUR  tersebut  diseluruh indonesia diprediksikan sekarang ini terdapat 36.276 unit kantor cabang atau kantor kas pembantu yang siap melayani penyaluran program KUR.
Dengan  semakin  berkembangnya  dunia  pernakan  yang  mulai  menjangkau pelosok-pelosok  desa,  nampaknya masalah  ketersediaan  tempat-tempat  pelayanan KUR  bagi  UKM  bukan  lagi  menjadi  kendala  yang  perlu  ditakutkan.  Kalaupun masalah ini masih ada tetapi sifatnya kedaerahan dan sementara sehingga menjadi kendala yang pengaruhnya signifikan.

## e) Tujuan
Tujuan  regulasi kebijakan  ekonomi  paket  VII  melalui  program    KUR  adalah mengakselerasi  pengembangan  kegiatan  perekonomian  di  sektor  riil  dalam  rangka penanggulangan  dan  pengentasan  kemiskinan  serta  perluasan  kesempatan  kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:
1) Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Kecil,dan Menengah (UKM)
2) Meningkatkan  akses  pembiayaan  dan  mengembangkanUKM  &  Koperasi kepada Lembaga Keuangan
3) Sebagai  upaya  penanggulangan  /  pengentasan  kemiskinandan  perluasan kesempatan kerja

## f) Cakupan
Sasaran program  KUR  adalah  kelompok  masyarakat  yang  telah  dilatih  dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya  pada kluster program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan  sebagainya.Dilihat  dari  sisi  kelembagaan,  maka  sasaran  KUR  adalah  UKM (Usaha Kecil, dan Menengah). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.
1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usahaperorangan  yang  memenuhi  kriteria:  memiliki  kekayaan  bersih  paling banyak  Rp.50.000.000,- (tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha) atau memiliki hasilpenjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-
2) Usaha  Kecil adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d  Rp.  500.000.000,- (tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan tempat  usaha)  atau  memilikihasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-
3) Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah:  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp.  500.000.000,-s/d  Rp. 10.000.000.000,- (  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha)  atau memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp.2.500.000.000,- s/d  Rp. 50.000.000.000,-
4) Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum  Koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip
koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas asaskekeluargaan 1 .

## i. Skadeul/jadwal pelaksanaan dari paket
Pelaksanaan regulasi kebijakan paket VII ini secara implisit telah lama dimulai dari tahun  2011.  Pemerintahan  baru  ini  baru  meliris  dengan  nama  yang  berbeda  yaitu mempermudah sektor usaha dalam memperoleh pinjaman modal pembankkan.Rencanan target capaian adalah dalam jangka pendek dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

## Kesimpulan dan Saran
Secara umum pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UKM yaitu telah dicangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang  ekonomi.  Pertama,  adalah  peningkatan  layanan  jasa  keuangan  khususnya  untuk pelaku UKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, dan portofolio.
Ditinjau  dari  nilai  manfaat  bahwa  program  pinjaman  modal  kredit  bergulir  yang didistribusikan  oleh  Pemerintah  ternyata  memiliki  nilai  manfaat  yang  sangat  berarti  untuk memacu pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha kecil, dan dari usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri bahkan dapat  berkembang  menjadi  usaha  menengah  dan  usaha  besar,  sekalugus  mampu meningkatkan daya saing di segment pasar.
Dari aspek efektivitas penyaluran bantuan dana bergulir kepada par pelaku usaha kecil dan  menengah,  termasuk  cukup  efektif  dan  hal  tersebut  tercermin  oleh  pendistribusian pinjaman  modal  kredit  bergulir  yang  disampaikan  petugas  pelaksana  kepada  para  pelaku usaha, .dapat dikatakan tepat sasaran. Dalam arti pendistribusian pinjaman diprioritaskan bagi pelaku  usaha  yang  memang  sangat  membutuhkan,  meski  demikian  dalam  proses  tetap berpegang tuguh prosedur atau mekanisme yang berlaku.
Ditinjau dari segi pembinaan bahwa dalam memprakarsai agar para pelaku usaha kecil dan  menengah  dapat  lebih  berkembang  maka  perlunya  pembinaan  sesuai  bidang  usaha masing-masing. Tidakan yang dilakukan pemerintah sangat tepat, dan ada beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan kepada pelaku usaha dan besar kontribusinya untuk mendukung pengembangan usaha.
Manfaat  dari  regulasi  tersebut  dapat  dilihat  dari  dua  sisi,  yakni  dari  sisi  pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi masyarakat atau dalam hal ini UKM. Bagi pemerintah, yang  telah  mengucurkan  kredit  pinjaman  melalui  KUR  kepada  Masyarakat  atau  UKM memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas melalui proses-proses yang mudah dan  cepat.  Bagi  UKM  seharusnya  memberi  manfaat  sosial  dan  ekonomi  setalah  menerima kredit pinjaman usaha atau disebut KUR.
Bila  suatu  kebijakan  atau  regulasi  tidak  sesuai  dengan  harapan,  tentunya  kebijakan tersebut  harus  dievaluasi  karena  adanya  evaluasi  akan  diperoleh  masukan  yang  berkaitan dengan  ketidaksesuaian  kebijakan  dengan  kinerja  yang  diharapkan  hasilnya. Jadi,  evaluasi membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai berapa jauh masalah  telah  terselesaikan,  tetapi  memberi  masukan  pada  klarifikasi  dan  kritik  terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah.

## DAFTAR PUSTAKA
http://www.kemenkeu.go.id/kebijakanekonomi7 (di unduh 10 Nov 2016). Tim Kajian.2011. STUDI  DAMPAK  PEMBAGUNAN  DAERAH  DI REGIONAL  KALIMATAN. Pusat  Kajian  dan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Aparatur  III-Lembaga  Administrasi Negara.(Jurnal Borneo Administrator,Vol.7.No(2) Hal:177-201.
Hafsah,Mohammad Jafar. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Artikel Infokap. No.25 Tahun XX.
(http://www.jurnal.smecda.com/index.php/infokop/article/view/60/57)  (di  unduh  16 Nov 2016).
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=200270&val=6617&title=Dampak%20P rogram%20Dana%20Bergulir%20Bagi%20Usaha%20Kecil%20dan%20Menengah %20(UKM) (di unduh 17 Nov 2016) Undang-undang No. 22 Tahun 1999.
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan- gubernur/Documents/Keynote%20Speech%20GBI%20- %20Launching%20LPI%202015.pdf (di unduh 16 Nov 2016)
PP    BI  No.14/22/PBI/2012  Tentang  Pemberian  Kredit  atau  Pembiayaan  ke  pada  UKM http://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Documents/pbi_171215_rev.pdf (di  unduh  16 Nov 2016)
Kementrian  Kopterasi  Dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia (http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/)(di  unduh  16 Nov 2016)
http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/ (diunduh 17 Nov 2016)
http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/06/format%20genap%20(06- 11-14-03-54-14).pdf (di unduh 17 Nov 2016)
http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/01_11_PROSPEK_KUR_T-Syarif.pdf (diunduh 17 Nov 2016)
http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/kebijakan-pemerintah-terhadap-ukm.html (diunduh 17 Nov 2016)