Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2430 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 417 – 430
Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Bersekongkol  Dan Bersama-Sama Telah Berbuat  Curang Pada Surat Perjanjian  / Akad Kredit
Tami Rusli tami.rusli@ubl.ac.id Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Daffa Kresna Gading
dkresna9@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Naskah Diterima : 22 September 2023 Naskah Revisi : 26 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
The definition of credit is expressly stated in the provisions of Article 1 number 11 of Law Number 7 of 1992 as amended by Law Number 10 of 1998 (hereinafter referred to as the Banking Law) which states that credit is the provision of money or  bills  that  can  be  equated  with  it,  based  on  an  agreement  or  loan  agreement between a bank and another party that requires the borrower to pay off the debt after  a  period  of  time  with  interest.  The  research  problem  is  what  is  the responsibility for the unlawful act of conspiring and together having cheated on the  letter  of  agreement/credit  contract  Tanjung  Karang  District  Court  Decision Number: 164/Pdt.G/2021/PN Tjk?, what is the judge's consideration in deciding the action lawsuit case? against the law conspiring and  together cheating on the letter  of  agreement  /  credit  agreement  in  the  Tanjung  Karang  District  Court Decision Number: 164/Pdt.G/2021/PN Tjk.
The research method used is a normative and empirical approach using secondary and  primary  data,  data  obtained  from  field  studies,  literature  studies,  and  then carried out qualitative juridical analysis.
Based on the research results, the responsibility for the unlawful act of conspiring and  together  having  cheated  on  the  letter  of  agreement/credit  contract  in  the Tanjung  Karang  District  Court  Decision  Number:  164/Pdt.G/2021/PN  Tjk  is  to declare  it  null  and  void  (Nietig)  or  at  least  the  Letter  of  Agreement/Credit Agreement No.260/XII/2018 dated 13-12-2018 and the issuance of the Mortgage Ownership  Certificate  between  Defendant  I  are  declared  void,  punishing Defendant  I  through  Defendant  V  jointly  and  severally  to  pay  (Dwangsom)  or forced  money  to  the  Plaintiff  in  the  amount  of  Rp.  100,000,-  (One  hundred thousand  rupiah)  per  day,  ordered  Defendant  V  to  cancel  An's  Mortgage Ownership Certificate. The plaintiff and charged the costs incurred in this case to Defendant  I  to  Defendant  V  in  the  amount  of  Rp.  4,710,000.00,-  (four  million seven hundred and ten thousand rupiah) and the judge's consideration in deciding
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2430 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 417 – 430
the  case  of  the  lawsuit  against  the  unlawful  act  of  conspiring  and  jointly committing cheating on the letter of agreement / credit agreement in the Tanjung Karang District Court Decision Number: 164/Pdt.G/2021/PN Tjk is that there was a mismatch between the documentary evidence and the Plaintiff's witnesses so that the Panel of Judges concluded that Defendant I had used / pledged the ownership certificate Number 13965/KD in the name of the Plaintiff which explains that the Plaintiff's inherited assets are certainly not the rights of Defendant I guaranteed in the  financing  agreement  Number  260  dated  13  December  2018  with  Defendant III. This is an act that is contrary to the law or statutory regulations and can be said to be an unlawful act.
Keywords: Unlawful  Acts,  Together  Have  Been  Fraudulent,  Letter  of Agreement/Credit Agreement.

## Abstrak
Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  10  Tahun 1998  (selanjutnya  disebut  UU  Perbankan)  yang  menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak  lain yang  mewajibkan pihak  peminjam  melunasi  utangnya  setelah  jangka waktu  dengan  pemberian  bunga.  Permasalahan  penelitian  adalah  bagaimanakah tanggung    jawab  perbuatan  melawan  hukum  bersekongkol  dan  bersama-sama telah berbuat curang pada surat perjanjian / akad kredit Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk ?, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum bersekongkol dan  bersama-sama  telah  berbuat  curang  pada  surat  perjanjian  /  akad  kreditpada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk. Metode  penelitian  yang  digunakan  pendekatan  normatif  dan  empiris menggunakan data sekunder dan primer, data diperoleh dari studi lapangan, studi pustaka, dan selanjutnya dilakukan analisis secara yuridis kualitatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  tanggung    jawab  perbuatan  melawan  hukum bersekongkol dan bersama-sama telah berbuat curang pada surat perjanjian / akad kredit  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  Nomor  : 164/Pdt.G/2021/PN  Tjk  adalah  menyatakan  batal  demi  hukum (Nietig) Atau setidak-tidaknya  dinyatakan  batal  terhadap  Surat  Perjanjian  /  Akad  Kredit No.260/XII/2018  tertanggal  13-12-2018  dan  penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik Hipotik antara Tergugat I, menghukum Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar (Dwangsom) atau uang paksa kepada Penggugat yang besarnya  Rp.  100.000,-  (Seratus  ribu  rupiah)  setiap  harinya,  memerintahkan kepada  Tergugat  V  untuk  membatalkan  Sertifikat  Hak  Milik  Hipotik  An. Penggugat  dan  membebankan  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  kepada Tergugat  I  sampai  dengan  Tergugat  V  sejumlah  Rp4.710.000,00,-  (empat  juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum bersekongkol dan bersama-sama telah berbuat curang  pada  surat  perjanjian  /  akad  kredit  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2430 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 417 – 430
Tanjung  Karang  Nomor  :  164/Pdt.G/2021/PN  Tjk  adalah  adanya  persesuaian antara  alat  bukti  surat  dan  saksi  milik  Penggugat  sehingga  Majelis  Hakim berkesimpulan Tergugat I telah menggunakan / menjaminkan sertifikat hak milik Nomor  13965/KD  atas  nama  Penggugat  yang  menerangkan  harta  bawaan Penggugat  tentu  bukan  hak  dari  Tergugat  I  dijaminkan  dalam  perjanjian pembiayaan  Nomor  260  Tanggal  13  Desember  2018  dengan  Tergugat  III  hal tersebut  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Bersama-Sama Telah Berbuat Curang, Surat Perjanjian / Akad Kredit.

## I. PENDAHULUAN
Sebagai mahluk sosial manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi  yang  terjalin  dalam  komunikasi  tersebut  tidak  hanya  berdimensi kemanusiaan  dan  sosial  budaya,  namun  juga  menyangkut  aspek  hukum, termasuk  Hukum  Perdata.  Hukum  Perdata  merupakan  keseluruhan  kaidah- kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara  subjek  hukum  satu  dengan  subjek  hukum  yang  lain  dalam  hubungan kekeluargaan  dan  didalam  pergaulan  masyarakat.  Di  dalam  KUH  Perdata mengenai  perjanjian  atau  persetujuan  yang  terdapat  pada  Buku  III  KUH Perdata merupakan hal yang sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari- hari. 1
Salah  satu  Perjanjian  tertulis  yang  sering  ditemukan  dimasayrakat  adalah Perjanjian  Kredit,  Istilah  kredit  berasal  dari  bahasa  latin  “credere”  yang kesemuanya  berarti  kepercayaan.  Dapat  dikatakan  bahwa  kreditor  dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitor  dalam  waktu dan dengan  syarat-syarat yang  telah disetujui  bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan.
Namun  dalam  pelaksaannya  dimasyarakat,  Perjanjian  Kredit  menimbulkan adanya  persoalan-persoalan  yang  berpotensi  menimbulkan  permasalahan
1 Salim. 2014. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Sinar Grafika, Jakarta, him. 6.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2430 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 417 – 430
hukum  baik  bagi  pemberi  kredit  dan/atau  penerimakredit  itu  sendiri. Persoalan-persoalan  yang  berpotensi  menimbulkan  permasalahan  hukum diantara  lain  adanya  suatu  cidera  jani/wanprestasi  baik  dari  pihak  debitur maupun  kreditur  dan  ada  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  pihak debitur  maupun  kreditur  pada  saat  akan  melakukan  Perjanjian  Kredit  atau setelah melakukan Perjanjian Kredit. 2
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Perbuatan  Melawan  Hukum  Bersekongkol  Dan  Bersama-Sama  Telah Berbuat  Curang  Pada  Surat  Perjanjian  /  Akad  Kredit  (Studi  Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk).”

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendeketan  yuridis  normatif  dan empiris.  Sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan sekunder.  Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  ( Library Research )  dan  penelitian  lapangan  ( Field  Research ).  Pengolahan  data dilakukan  dengan  menyeleksi  dan  memeriksa  data  yang  diperoleh  melalui kelengkapannya,  serta  mengklasifikasi  atau  mengelompokkan  data  secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tanggung    Jawab  Perbuatan  Melawan  Hukum  Bersekongkol  Dan Bersama-Sama Telah Berbuat Curang Pada Surat Perjanjian / Akad Kredit.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  Hendri  Irawan  selaku  Hakim Ketua  dalam  perkara  perdata  Nomor  :  164/Pdt.G/2021/PN  Tjk menjelaskan  terkait  perbuatan  melawan  hukum  bersekongkol  dan
2 Mariam Darus Badruzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan . PT. Aditya Bakti, Bandung.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2430 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 417 – 430
bersama-sama  telah  berbuat  curang  pada  surat  perjanjian  /  akad  kredit dapat merujuk kepada Pasal 1365-1367 KUHPerdata.
Hendri Irawan juga menjelaskan, sebelum menilai bagaimana tanggung jawab perbuatan melawan hukum bersekongkol dan bersama-sama telah berbuat  curang  pada  surat  perjanjian  /  akad  kredit  pada  Putusan Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  Nomor  :  164/Pdt.G/2021/PN  Tjk haruslah mengetahui secara pasti tentang duduk perkara tersebut. Bahwa tentang duduk perkara berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo  adalah  bermula  Penggugat  menikah  dan  menjadi  suami  sah  dari Tergugat I berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.435/25/IX/2006 tanggal 03-09-2006,  dan  telah  dikaruniai  2  orang  anak.  Dalam  pernikahan tersebut  Penggugat  memiliki  harta  bawaan  yaitu  tanah  seluas  275  M2 SHM No.13695  yang telah dibangun rumah permanen.
Bahwa  perkiraan  bulan  November  2018  Asli  Sertifikat  Hak  Milik No.13695 An. Penggugat tersebut diatas telah hilang diambil tanpa izin dan  sepengetahuan  Penggugat,  yang  diduga  dilakukan  oleh  Tergugat  I sebab pada waktu itu posisi Penggugat masih bekerja di Tulang Bawang Barat sebagai Pimpinan Cabang Bank Lampung. Kemudian pada tanggal 02 November 2019 sekira jam 21:00 WIB, Penggugat mengetahui bahwa Sertifikat  Hak  Milik  No.13695  An.  Penggugat  yang  hilang  perkiraan bulan November 2018 telah dijaminkan di Bank sebagai pinjaman kredit dengan  cara  Tergugat  I  bekerjasama  atau  bersekongkol  dengan  kakak iparnya yaitu Tergugat II melakukan :
1. membuat KTP asli tapi palsu (Aspal) An. Penggugat;
2. diatas KTP Aspal tersebut ditempel pas foto Tergugat II ;
3. Tanda tangan KTP An. Penggugat juga ditandatangani oleh Tergugat II (Bukti ditandai P.7 dan P.8)
4. Membuat KK asli  tapi Palsu  (Aspal) An.  Penggugat dengan alamat atas nama Tergugat II, bukan alamat Penggugat;
5. NIK pada KK asli tapi palsu (Aspal) berbeda, sebab NIK Penggugat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2430 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 417 – 430
Tanda tangan KK An Penggugat yang asli tapi palsu (Aspal) juga ditanda tangani  oleh  Tergugat  II.  Kemudian  atas  dasar  adanya  asli  SHM  An. Penggugat dan identitas KTP serta KK Aspal tersebut maka Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan pinjaman Kredit pada Tergugat III, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Asli SHM An. Penggugat
2. Asli KTP dan KK (Aspal) An. Penggugat
3. Surat Persetujuan dan Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat III dan ditandatangani Tergugat II (seolah-olah tanda tangan asli Penggugat)
Berdasarkan hal tersebut diatas, Hendri Irawan menjelaskan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan atas dasar syarat-syarat tersebut tentu saja adanya kerjasama atau bersekongkol antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebab data identitas Tergugat I dan Tergugat II tidak diteliti dan  dikonfirmasi  serta  diverifikasi  secara  cermat  oleh  Tergugat  III maupun oleh Tergugat IV dan Tergugat V, yang tentu saja atas pengajuan data  Fiktif  (Aspal  tersebut)  dan  adanya  kerjasama  (persekongkolan) antara  Tergugat  I  sampai  dengan  Tergugat  V  berakibat  merugikan Penggugat  dan  hal  tersebut  dapat  dikualifikasikan  sebagai  Perbuatan Melawan  Hukum  (Onrechtmatige  daad);  sehingga  dibuatkanlah perjanjian  /  Akad  Kredit  No.260/XII/2018  tertanggal  13-12-2018 dihadapan Tergugat III dengan jumlah Pinjaman sebesar Rp. 165.000.000 (Seratus Enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan yang telah direalisasikan pada tanggal 06 Desember 2018 dengan No. Rekening Kredit A.3.OVO.000068 An. Tergugat I.
Berdasarkan keterangan Hendri Irawan menjelaskan terkait pertanggungjawaban pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum bersekongkol  dan  bersama-sama  telah  berbuat  curang  pada  surat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2430 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 417 – 430
perjanjian  /  akad  kredit  dapat  merujuk  kepada  Teori  Abdulkadir Muhammad yaitu : 3
1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan  sengaja (intertional  tort  liability) ,  tergugat  harus  sudah
melakukan  perbuatan  sedemikian  rupa  sehingga  merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian ( negligence tort lilability ), didasarkan pada konsep kesalahan ( concept of fault ) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur ( interminglend );
3. Tanggung  jawab  mutlak  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  tanpa mempersoalkan  kesalahan  ( stirck  liability ),  didasarkan  pada perbuatannya  baik  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja,  artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. 4
Menurut  Hendri  Irawan  berdasarkan  pada  alat  bukti  dan  fakta persidangan ditemukan fakta hukum yaitu Tergugat I telah menggunakan /  menjaminkan  sertifikat  hak  milik  Nomor  13965/KD  atas  nama Penggugat yang menerangkan harta bawaan Penggugat tentu bukan hak dari  Tergugat  I  dijaminkan  dalam  perjanjian  pembiayaan  Nomor  260 Tanggal  13  Desember  2018  dengan  Tergugat  III  hal  tersebut  adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang- undangan  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Oleh sebab  itu  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  Tergugat  I,  Tergugat  II sampai  dengan  Tergugat  V  juga  telah  melakukan  Perbuatan  Melawan Hukum (Onrechmatige  daad) kepada  Penggugat  sebagaimana  teori
3 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja.  2003. Perikatan  Pada  Umumnya .  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
4 Johannes Ibrahim. 2004. Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi). Mandar Maju, Bandung.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2430 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 417 – 430
Tanggung  jawab  mutlak.  Hendri  Irawan  menjelaskan  berkaitan  dengan tanggung jawab Tergugat I sampai dengan Tergugat V kepada Penggugat yaitu :
1. Menyatakan  batal  demi  hukum (Nietig) Atau  setidak-tidaknya dinyatakan  batal  terhadap  Surat  Perjanjian  /  Akad  Kredit No.260/XII/2018  tertanggal  13-12-2018  dengan  jumlah  Pinjaman sebesar Rp. 165.000.000 (Seratus Enam puluh lima juta rupiah) dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Hipotik antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersekongkol dan bersama-sama  telah  berbuat  curang (Bedrog) sebagai  perbuatan
Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;
2. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.13695  seluas  275  M2,  yang  diterbitkan  BPN  Kota  Bandar Lampung tertanggal 22 Febuari 2013 An Penggugat berikut Sertifikat
Hak Milik Hipotiknya kepada Penggugat ;
3. Menghukum  Tergugat  I  s/d  Tergugat  V  secara  tanggung  renteng untuk  membayar (Dwangsom) atau  uang  paksa  kepada  Penggugat
yang besarnya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya.
4. Memerintahkan  kepada  Tergugat  V  untuk  membatalkan  Sertifikat Hak Milik Hipotik An. Penggugat.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat
I sampai dengan Tergugat V sejumlah Rp4.710.000,00,- (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
B. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Gugatan Perbuatan  Melawan  Hukum  Bersekongkol  Dan  Bersama-Sama
Telah Berbuat Curang Pada Surat Perjanjian / Akad Kredit.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  Fitri  Ramadhan  selaku  Hakim Anggota  dalam  perkara  perdata  Nomor  :  164/Pdt.G/2021/PN  Tjk menjelaskan  terkait  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara gugatan  perbuatan  melawan  hukum  bersekongkol  dan  bersama-sama
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2430 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 417 – 430
telah  berbuat  curang  pada  surat  perjanjian  /  akad  kredit  pada  Putusan Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  Nomor  :  164/Pdt.G/2021/PN  Tjk yaitu :
1. Berkaitan Dalam Eksepsi
Menimbang,  bahwa  dalam  jawaban  Tergugat  III  telah  mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya tentang :
a. Gugatan  Penggugat  cacat  formil  karena  kurang  pihak,  karena tidak menarik pejabat pembuat akta tanah yang telah membuat dan mengesahkan  Akta  PemberianHak  Tanggungan  (PHT)  atas Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  13695 (Exceptio  Plurium  Liris Consosrium) .
b. Gugatan penggugat premature kareba dugaan tindak pidana yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II belum memiliki  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap (Incracht  Van Gewijsde) bahkan  berdasarkan  SP2HP  penyidik  tidak  terpenuhi adanya unsur tindak pidana (Exceptio Dilatoria) .
c. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak jelas dasar fakta (Felelijke  Grond) dan  dasar  hukumnya (Recht  Grond) karena  tidak  ada  satupun  dalil  Penggugat  yang  menguraikan peristiwa  hukum  mana  yang  Tergugat  III  lakukan  yang  dapat dikulifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Exceptio Obscuur Libel) 5
Berdasarkan hasil wawancara terhadap Fitri Ramadhan menjelaskan bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mencermati, isi dari uraian Eksepsi yang diajuakn oleh Tergugat III Majelis Hakim berpendapat materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan materi pokok perkara  yang  harus  diperiksa  dan  diputus  bersamaan  dengan  pokok perkara  maka  terhadap  Eksepsi  yang  demikian  harus  dinyatukan
5 Moegni Djojodirjo. 1979. Perbuatan Melawan Hukum , Cet I,Pradnya Paramita, Jakarta.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2430 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 417 – 430
ditolak. Bahwa dalam jawabannya Tergugat IV mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) sekaligus Error  in  Persona ,  terhadap  hal  tersebut  setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi uraian dari Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi  tersebut  merupakan  materi  pokok  perkara  yang  harus diperiksa  dan  diputus  bersama  pokok  perkara  maka  Eksepsi dinyatakan ditolak.
2. Berkaitan Dalam Pokok Perkara
Berdasarkan hasil wawancara terhadap Fitri Ramadhan menjelaskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Aquo adalah tentang  Perbuatan  Tergugat  I,  Tergugat  II  yang  telah  mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat III dan disetujui oleh Tergugat  III dengan  jaminan  SHM  Asli  Nomor  13965  atas  nama  Penggugat (Raden Iwan Setiawan) dan Tergugat IV yang telah menerbitkan Akta Perjanjian  Pembiayaan  Nomor  260  tanggal  13  Desember  2018 merupakan perbuatan melawan hukum.
Bahwa  berdasarkan  bukti  TIII-4  berupa  Akta  Perjanjian  pembiayaan Nomor 260 menerangkan adanya Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I  sebagai  debitur  dan  Tergugat  III  sebagai  kreditur  dengan  jaminan sertifikat  Hak  Milik  Nomor  13695  atas  nama  Raden  Iwan  Setiawan (Penggugat),  bukti    TIII-6  berupa  sertifikat  Hak  Milik  Nomor  13695 menerangkan  kepemilikan  sebidang  tanah  yang  terletak  di  Kelurahan Kedamaian,  Kecamatan  Tanjungkarang  Timur  Kota  Bandar  Lampung, TIII-7  berupa  sertifikat  Hak  Tanggungan  Nomor  01037/2019 menerangkan  tentang  objek  hak  tanggungan  brupa  sertifikat  hak  milik Nomor  13695  Kelurahan  Kedamaian  atas  nama  Raden  Iwan  Setiawan (Penggugat). 6
6 Rossa  Agustina,  dkk.  2012. Hukum  Perikatan  (Law  Obligation),  Seri  Unsur  Unsur  Penyusun Bangunan Negara  Hukum. Pustaka Larasan, Denpasar Bali.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2430 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 417 – 430
Bahwa  berdasarkan  bukti  TIV-12  berupa  surat  keterangan  dari  kantor
lurah Bumi Kedamaian
Nomor 600.048.64.VII.183.XII.2018 menerangkan tentang lurah bumi kedamaian menerangkan tentang beda nama dan tanggal lahir data/identitas Tergugat I (Meidana Arifin Achyar) di buku nikah Meidiana Arifin Achyar nama data dibuku nikah Meidiana, TIV-13  berupa  surat  dari  kelurahan  bumi  kedamaian  Nomor 600.047.64.VII.183.XII.2018 menerangkan beda nama dan tanggal lahir Penggugat  di  KTP  nama  R.  Iwan  Setiawan  sedangkan  dibuku  nikah Raden Iwan Setiawan.
Bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  Fitri  Ramadhan  menjelaskan Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yaitu :
a. Bahwa  Penggugat  pernah  membeli  sebidang  tanah  yang  terletak  di
Kelurahan  Kedamaian  (sekarang  Kelurahan  Bumi  Kedamaian) Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung dengan sertifikat Hak Milik  8031/KD  seluas  600  M²  pada  tanggal  6  Juni  2001  dan  pada tahun 2013 (22 Februari 2013) SHM Nomor 8031/KD dibagi 2 (dua) masing-masing  atas  nama  Penggugat  (Raden  Iwan  Setiawan)  dan terbitlah  sertifikat  Hak  Milik  Nomor  13965/KD  atas  nama  Raden Iwan Setiawan (Penggugat).
b. Bahwa  Penggugat  menikah  dengan  Tergugat  I  pada  tahun  atau tanggal  3  Sptember  2006  sebagaimana  bukti  P-1  dan  dipernikahan Penggugat dengan Tergugat I dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
Najs Khairunisa dan Athallah Dhiyaa.
c. Bahwa  diatas  tanah  sertifikat  hak  milik  Nomor  13965/KD  tersebut telah  Penggugat  bangun  rumah  permanen  yang  merupakan  harta bawaan Penggugat yang akan diberikan kepada kedua orang anaknya.
d. Bahwa  pada  bulan  November  tahun  2018  asli  sertifikat  hak  milik
Nomor 13965/KD atas nama Penggugat tersebut hilang.
e. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 Tergugat I dengan Tergugat
III  membuat  perjanjian  pembayaran  dengan  Tergugat  I  sebagai
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2430 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 417 – 430
debitur  dan  Tergugat  III  sebagai  kreditur  (P-13/TIII-4)  dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 13965/KD atas nama Penggugat sebagaimana bukti TIII-6.
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah menggunakan / menjaminkan sertifikat hak milik Nomor 13965/KD  atas  nama  Penggugat  yang  menerangkan  harta  bawaan Penggugat tentu bukan hak dari Tergugat I dijaminkan dalam perjanjian pembiayaan Nomor 260 Tanggal 13 Desember 2018 dengan Tergugat III hal  tersebut  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau peraturan  perundang-undangan  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan melawan hukum dengan demikian terhadap petitum gugatan penggugat poin 2, 3, 4, 5, 7, 8 dikabulkan.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  skripsi  yang penulis angkat dengan judul Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Perbuatan  Melawan  Hukum  Bersekongkol  Dan  Bersama-Sama  Telah Berbuat  Curang  Pada  Surat  Perjanjian  /  Akad  Kredit  (Studi  Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
Tanggung    jawab  perbuatan  melawan  hukum  bersekongkol  dan  bersama- sama telah berbuat curang pada surat perjanjian / akad kredit pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk adalah menyatakan  batal  demi  hukum (Nietig) Atau  setidak-tidaknya  dinyatakan batal terhadap Surat Perjanjian / Akad Kredit No.260/XII/2018 tertanggal 13-12-2018 dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Hipotik antara Tergugat I, menghukum  Tergugat  I  s/d  Tergugat  V  secara  tanggung  renteng  untuk membayar (Dwangsom) atau uang paksa kepada Penggugat yang besarnya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya, memerintahkan kepada Tergugat V untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Hipotik An. Penggugat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2430 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 417 – 430
dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I sampai  dengan  Tergugat  V  sejumlah  Rp4.710.000,00,-  (empat  juta  tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
Pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum  bersekongkol  dan  bersama-sama  telah  berbuat  curang  pada  surat perjanjian  /  akad  kredit  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN Tjk adalah adanya persesuaian antara alat bukti surat  dan  saksi  milik  Penggugat  sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan Tergugat I telah menggunakan / menjaminkan sertifikat hak milik Nomor 13965/KD  atas  nama  Penggugat  yang  menerangkan  harta  bawaan Penggugat  tentu  bukan  hak  dari  Tergugat  I  dijaminkan  dalam  perjanjian pembiayaan  Nomor  260  Tanggal  13  Desember  2018  dengan  Tergugat  III hal  tersebut  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2430 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 417 – 430

## DAFTAR PUSTAKA
Johannes Ibrahim. 2004. Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi) . Mandar Maju, Bandung.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja.  2003. Perikatan  Pada  Umumnya .  Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mariam Darus Badruzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan . PT. Aditya Bakti, Bandung. Moegni Djojodirjo. 1979. Perbuatan Melawan Hukum , Cet I,Pradnya Paramita, Jakarta. Rossa Agustina, dkk. 2012. Hukum Perikatan (Law Obligation) , Seri Unsur Unsur Penyusun Bangunan Negara  Hukum. Pustaka Larasan, Denpasar Bali. Salim. 2014. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Sinar Grafika, Jakarta.