Pelarangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing . . .

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 18, No. 1, Juni 2018 (hlm. 1-12)

## Pelarangan Perkawinan Satu Marga DalaM aDat Batak ManDailing Di DeSa Penyenggerahan, SuMatera Barat
the Mariage PrOhiBitiOn with the SaMe Clan in the Batak ManDailing’S COStuMary law in Penyenggerahan Village, weSt SuMatra

## Samin Batubara
Fakultas Dakwah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kabupaten Muaro Jambi, 36363 e-mail: saminbatubara@yahoo.co.id
Abstract: The aim of this article is to discuss the marriage prohibition with the same clan in Muara Penyeng- gerahan village, Rao district, West Sumatera Province as well as examining the society’s hypothesis that the prohibition has been gradually experiencing the value shifting in society. In doing so, the methodology used in this article is phenomenology. This article concludes that the marriage prohibition with the same clan in Muara Penyenggerahan village still exists. But the practice has been shifting due to the internal and the external reasons from couples who married with the same clan. In the perspective of Islamic law, this prohibition is not accordance with it.
Keyword: Marriage With The Same Clan, Batak Mandailing, Islamic Law
Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan pelarangan perkawinan semarga di Desa Muara Peny- enggerahan, Kecamatan Rao, Provinsi Sumatera Barat, serta menguji hipotesa yang menyatakan pelarangan tersebut telah mengalami pergeseran nilai di tengah masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode fenomenologis. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelarangan perkawinan semarga dalam perspektif adat Batak Mandailing di Desa Muara Penyenggerahan masih eksis. Namun dalam prakteknya sekarang, aturan adat ini mengalami pergeseran, karena alasan-alasan internal dan eksternal dari pasangan yang menikah semarga tersebut. Selanjutnya, ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelarangan perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan hukum Islam.
Kata Kunci: Perkawinan Semarga, Batak Mandailing, Hukum Islam

## Pendahuluan
Dalam hukum adat Batak Mandailing, perkaw- inan antara pria dan wanita yang semarga di- anggap sebagai pelanggaran berat, karena hal ini sama dengan mengawini tutur iboto niba (saudara sendiri). Perkawinan semarga mak- sudnya,  perkawinan  antara  laki-laki  dengan perempuan  dari  marga  yang  sama.  Misal- nya, marga Sinaga mengawini marga Sinaga, Harahap  dengan  Harahap,  Panjaitan  dengan Panjaitan, Tarigan dengan Tarigan, dan seba- gainya. Sementara dianggap sebagai pelang- garan berat, maksudnya, adanya kepercayaan dan kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat bahwa keturunan dari pernikahan semacam ini akan tumbuh menjadi anak yang tidak  sempurna,  idiot,  dan  bahkan  mungkin juga lumpuh. Bahkan pada tahap yang lebih ekstrim, sanksi sosial bagi orang yang melaku - kan  perkawinan  semarga  adalah  dikucilkan dalam  pergaulan,  serta  tidak  diakui  sebagai bagian dari masyarakat hukum adat tersebut sampai kapanpun. 1
Seiring dengan berjalannya waktu, pelaran- gan  perkawinan  semarga  dalam  adat  Batak, di  sebagian  masyarakat  terjadi  pertentangan antara kelompok yang pro dan kontra. Yang pro,  adalah  mereka  yang  masih  berpegang kuat pada adat. Sementara yang kontra, ada- lah mereka yang berpegang pada ajaran Islam serta  masyakarat  Batak  perkotaan  yang  het- erogen. 2
1  Tentang hal ini dapat dapat dilihat dalam Richard Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Natolu (Jakar- ta: Dian Utama, 2012); Djaren Saragih, Djisman Samosir & Djaja Sembiring, Hukum Perkawinan Adat Batak (Bandung: Penerbit Alumni, 1977).
2  Misalnya lihat Novrasilofa S, “Dekontruksi Pr - nata Erturang Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat Karo di Berastagi)”, Socio , Vol. 13, No. 2, 2016; Muslim Pohan, “Perkaw- inan Semarga Masyarakat Migran Batak Man-
Kajian ini membahas pelarangan perkaw- inan satu marga dalam masyarakat adat Batak Mandailing, khususnya di Desa Penyenggera- han,  Kecamatan  Rao,  Kabupaten  Pasaman, Provinsi  Sumatera.  Pertanyaan  utama  yang diangkat  adalah  kenapa  terjadi  pergeseran pandangan,  khususnya  masyarakat  Batak yang di Kota, bahwa pelarangan perkawinan semarga  sudah  tidak  relevan  dalam  konteks sekarang?  Apa  konsekuensi  yang  akan  ter- jadi jika terjadi pekawinan semarga? Dan ba- gaimana  pandangan  hukum  Islam  terhadap pelarangan  perkawinan  semarga?  Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam tulisan ini adalah metode fenomenolo- gis. Maksudnya, kajian ini akan mengungkap fenomena  pelarangan  perkawinan  semarga pada masyarakat adat Batak Mandailing Desa Penyenggerahan.  Dengan  demikian,  peneliti mengumpulkan cerita-cerita tentang pelaran- ganan  perkawinan  untuk  mencari  kesamaan maknanya  sebelum  dianalis  berdasar  hukum Islam dan selanjutnya membuat suatu kesim- pulan.

## Eksistensi Konsep Pelarangan Perkawinan Nikah  Semarga  di  Desa  Muara Penyenggerahan
Dalam  adat  Mandailing,  terdapat  bebera- pa  larangan  untuk  melakukan  perkawinan. Bentuk  perkawinan  pada  masyarakat  patri- lineal  yang  menarik  garis  kekeluargaan  dari pihak ayah disebut dengan istilah eksogami.
dailing di Yogyakarta”, Al-Ahwal , Vol. 10, No.
2,  2017;  Sartika  Simatupang  “Perkawinan  Se- marga dalam Masyarakat Batak Toba Di Kecama- tan Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara”, Antropolos , Vol. 1. No. 1, 2003; Sembiring, Fauziah Astuti, “Perkawinan Semarga dalam Klan Sembiring pada Masyarakat karo di Kelurahan tiga Bi- nanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo”, Tesis ,  Universitas  Diponegoro.,  Sema- rang, 2005.
Maksudnya,  bentuk  perkawinan  jujur  pada masyarakat Batak yang mengharuskan adanya perbedaan marga atau klan antara calon mem- pelai  laki-laki  dengan  perempuan,  sehingga mempelai  laki-laki  mengajak  atau  menarik pihak perempuan untuk masuk dalam marga atau klannya. Masyarakat patrilineal memiliki ciri  mempertahankan  identitas  dan  kelang- sungan generasi keluarganya. Adapun, sebab larangan perkawinan dalam adat di Muara Pe- nyenggerahan, yaitu sebagai berikut:
Larangan karena Satu Marga 1.
Maksud larangan karena satu marga adalah larangan kawin timbal balik antara dua kelu- arga yang memiliki marga sama atau larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang walaupun berbeda marga, tetapi telah pernah terjadi  hubungan  perkawinan  di  antara  dua keluarga yang bersangkutan. 3
Marga adalah identitas. Maka, apabila ses- eorang mementingkan identitasnya, berarti ia menjaga  marganya.  Berdasarkan  adat,  sebe- narnya  menikah  satu  marga  diperbolehkan, dengan syarat ia sudah melewati tujuh turunan. Hal ini boleh disesuaikan dengan ilmu biologi bahwa setiap makluk hidup yang telah sampai pada turunan ketujuh, ini tidak membawa gen yang sama dengan nenek moyangnya.
Dalam adat perkawinan masyarakat Man- dailing,  tidak  boleh  seorang  pria  menikah dengan  wanita  yang  memiliki  marga  yang sama. Ia dilarang karena dianggap berasal dari keturunan  yang  sama. 4 Hal  ini  akan  dibahas dalam markobar atau dikenal dengan ‘siding adat’ yang biasanya dilakukan setelah ijab ka- bul atau akad nikah menurut hukum Islam.
3  R. Otje Salman Soemandiningrat, Hukum Adat (Jakarta: Mitra, 2011), 177.
4  Tokoh Adat  Kecamatan  Rao,  Sayaman  Lubis, 05 Januari 2015, Catatan Lapangan, Kawin Se- marga, Pukul 11:00 WIB
Di dalam markobar tersebut segala masalah adat akan dibincangkan dan diselesaikan. Ia se- bagai jalan tengah penyelesaian yang biasan- ya dihadiri oleh para raja adat. Pada dasarnya, menurut  keputusan  ketua  adat,  perkawinan semarga ini dapat disahkan, dengan cara pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan se- cara adat harus membayar denda yaitu berupa seekor kerbau yang harus dipotong, selanjut- nya dibagikan kepada masyarakat adat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. 5
Selain itu, terdapat juga aturan lain di mana apabila  salah  satu  mempelai  tidak  memiliki marga,  maka  mereka  akan  diberikan  marga. Apabila pihak perempuan yang tidak memi- liki  marga,  maka  diberikanlah  kepadanya marga dari pihak ibu dari pihak laki-laki. 6
Masyarakat  Batak  Mandailing  umumnya dan masyarakat di Desa Muara Penyenggera- han khususnya, menganut paham perkawinan eksogami dengan sistem patriarki yang meng - haruskan  perkawinan  berbeda  marga  antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dengan kata lain, perkawinan merupakan hal yang tabu apabila seseorang menikah dengan wanita yang satu marga dengan prianya.
Dilarang  karena  Mereka  Erturang 2.
(Bersaudara)
Maksudnya, berdasarkan adat, mereka di- larang untuk melangsungkan perkawinan dis- ebabkan erturang (bersaudara), seperemen , atau erturang impal.
Dilarang karena Belum Dewasa 3.
Untuk  mengukur  kedewasaan  seseorang,
5  Tokoh Adat  Kecamatan  Rao,  Kasiran  Batub - ra, 03 Januari 2015, Catatan Lapangan, Denda Perkawinan Semarga, pukul 21:00 WIB
6  Tokoh Adat Kecamatan Rao, Sayaman Lubis, 04 Januari 2015, Catatan Lapangan, Aturan-aturan Adat Perkawinan Mandailing, 13:00 WIB.
tidak  mengenal  batas  usia  yang  pasti,  tetapi ia  berdasarkan  pada  kemampuan  tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk  kedewasaan  laki-laki,  ia  diukur  apa- bila sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani dan mengetahui adat berkeluarga ( meteh mehuli). Sedangkan untuk perempuan, diukur setelah ia akil balig dan te- lah mengetahui adat (meteh tutur) .

## Faktor-faktor  Penyebab  Pergeseran  Nilai
Konsep  Pelarangan  Perkawinan  Nikah Semarga di Desa Muara Penyenggerahan
Wujudnya  perubahan  di  dalam  masyarakat Muara Penyenggerahan memang sudah sewa- jarnya.  Karena  jika  mengacu  kepada  teori, sebagaimana dikatakan oleh Sukanto, peruba- han-perubahan di dalam masyarakat dapat di- lihat dari sistem nilainya, norma-norma, pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lemba- ga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interkasi so - sial dan lain sebagainya. 7
Setelah  melakukan  dialog  dengan  para tetua,  tokoh  dan  pelakunya  sendiri,  peneliti mendapati beberapa alasan mengapa perkaw- inan semarga bisa terjadi, yaitu:
Alasan Agama 1.
Perkembangan  hukum  yang  memperkuat terjadinya  perubahan  sosial  bisa  terjadi  le- wat alasan agama. Artinya, agama Islam yang diyakini  oleh  masyarakat  Muara  Penyeng- gerahan dapat menjadi faktor bagi perubahan sosial di masyarakat, 8 sehingga aturan agama dapat mengatur dan mengalahkan aturan adat. Misalnya, berdasarkan wawancara peneliti di lapangan terhadap pasangan suami istri yang
7  Suryono Sukanto, Fungsi Hukum dan Peruba - an Sosial (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991),
1
8  Frans  Magnis  Suseno, Kausa  dan  Moral (J - karta: Gramedia, 1995), 77.
menikah satu marga, mereka meyakini bahwa menikah satu marga dalam ajaran Islam ada- lah tidak haram. 9
Hal ini kemudian diyakinkan dengan pen- galaman di lapangan, ternyata keturunan dari pasangan suami isteri yang semarga tersebut tidak  menimbulkan  dampak  negatif  seperti anak menjadi idiot, lumpuh fisik, suami takut isteri, dan hal-hal lainya. Justru, ada keyaki - nan pasangan suami isteri yang menikah satu marga ini bahwa dampak negatif tersebut han- yalah mitos. 10
Alasan Modernitas 2.
Secara umum, sumber  terjadinya peruba- han  sosial  disebabkan  oleh  masyarakat  itu sendiri  dan  pengaruh  dari  masyarakat  luar. Adapun,  sebab-sebab  yang  bersumber  pada masyarakat itu sendiri antara lain bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan-pen- emuan baru, pertentangan-pertentangan antara mitos dan teknologi, meningkatnya wawasan masyarakat, dan derasnya arus informasi.
Dengan  semakin  meningkatnya  wawasan mayarakat  di  Muara  Penyenggerahan,  maka pola  pikir  masyarakat  akan  semakin  kritis, dan  terjadilah  penyeleksian  terhadap  aturan- aturan adat yang dirasakan tidak lagi relevan untuk diaplikasikan di masa kontemporer ini. Percepatan  wawasan  masyarakat  di  Muara Penyenggerahan, tentu saja dipengaruhi oleh kemajuan pada bidang pendidikan, penduduk yang heterogen, dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. 11
9  Kepala KUA Kecamatan Rao, Yulius Sabri, S. Ag., 20 Februari 2015, Catatan Lapangan, Ala- san Kawin Semarga, Pukul 09:00 WIB
10  Pasangan  Suami  Isteri  yang  Kawin  Semarga, PN dan RN, 23 Februari 2015, Catatan Lapan- gan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 20:00 WIB 11  Kasi Pembangunan Kecamatan Rao, Agustim - zol, SH, 20 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan  Kawin  Semarga  Terjadi,  Pukul  09:56
Pelarangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing . . .
Alasan Dipaksa Menikah 3.
Perkawinan semarga juga bisa terjadi aki- bat paksaan pihak orang tua. Hal ini berkaitan juga dengan motif ekonomi. Orang tua yang tidak  ingin  harta  jatuh  kepada  orang  lain, akan memaksa anaknya untuk menikah den- gan  saudaranya  yang  dekat,  walaupun  satu marga. Ketika perkawinan berlangsung, orang tua menyuruh anaknya keluar dari kampung tersebut atau bermigrasi ke kota dan mencari penghidupan di sana, sekaligus menghilang- kan jejak atau aib keluarga. 12
Alasan Pluralisme Hukum 4.
Perkawinan semarga, hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh pluralisme hukum, di mana perkawinan  semarga  tidak  lagi  dipengaruhi secara  kuat  dan  dominan  oleh  hukum  adat, tetapi  sudah  beradaptasi  dengan  tatanan  hu- kum lain dalam suatu arena sosial.
Ditinjau  dari  sisi  ini,  hukum  adat  Batak yang  keras  yang  mengusir  pelakunya  dari Muara Penyenggerahan, bergeser kepada hu- kuman  denda  memotong  kerbau  jantan  atau bisa diganti kambing jantan. Di samping itu, Negara  juga  merumuskan  undang-undang perkawinan dengan dasar sumber hukum Is- lam yang diatur dalam hukum positif UU No- mor 1 Tahun 1974. Kenyataan ini membawa dampak kepada seseorang untuk dapat memi- lih mana sumber hukum yang dipakainya un- tuk kepentingan pribadinya.
Alasan Ekonomi 5.
Perkawinan semarga juga dapat terjadi kar- ena  alasan  ekonomi  yang  menyangkut  harta gono-gini.  Dengan  berlangsungnya  perkaw- inan semarga, maka aliran ekonomi dan harta
WIB 12  Tokoh Adat Kecamatan Rao, Kasiran Batubara, 19 Februari 2015, Catatan Lapangan,  Penyebab Perkawinan Semarga, Pukul 21:34 WIB
kekayaan  keluarga  akan  tetap  berada  pada garis  keturunan  keluarga  besar.  Motivasi  ini juga melingkupi beberapa alasan mengapa di Muara Penyenggerahan terjadi kasus perkaw- inan  semarga.  Meskipun  ini  bukan  menjadi satu-satunya alasan. 13
Alasan Cinta Mati 6.
Perkawinan  semarga  juga  terjadi  karena laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  saling mencintai.  Mereka  berdua  tidak  ingin  dipi- sahkan oleh kedua orang tua mereka, walau- pun para tetua adat sudah menerangkan akibat hukum kepada mereka. 14 Karena alasan cinta mati  ini,  mereka  memilih  diusir  dari  Muara Penyenggerahan dan menikah di luar daripa- da harus dilarang menikah. Akibatnya, tidak sedikit di antara mereka tidak ingin kembali ke kampung halamanya, tetapi hidup bersama di perantauan. 15
Berdasarkan hasil wawancara peneliti den- gan tokoh masyarakat di Muara Penyenggera- han, diketahui bahwa pelaku perkawinan se- marga umumnya terjadi karena alasan cinta. Ada  satu  adegium  yang  menjadi  pasangan yang sudah cinta mati ini untuk tetap bersik- eras menikah walau semarga, yaitu:
Salak-salak na mata Ima salak na tonggina Anggo dung disolong mata Ima halak na jogina16
13  Tetua Adat Muara Penyenggerahan, Alim Lubis, 20  Februari  2015,  Catatan  Lapangan,  Alasan Terjadinya Kawin Semarga, Pukul 21:00 WIB 14  Pasangan  Suami  Isteri  yang  Kawin  Semarga, KB dan RB, 24 Februari 2015, Catatan Lapan- gan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 17:00 WIB 15  Pasangan  Suami  Isteri  yang  Kawin  Semarga, PN dan RN, 23 Februari 2015, Catatan Lapan- gan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 20:00 WIB 16  Tokoh  Masyarakat  Desa    Muara  Penyen - gerahan, 26 Februari 2015, Catatan Lapangan, Penyebab  Perkawinan  Semarga,  Pukul  21:23 WIB
(Buah salak, salak yang yang mentah Itulah salak yang paling nikmat Bila sudah dipandang mata Itulah si cantik dan memikat)
Alasan Ketidaktahuan Akan Adat-Istiadat

## 7.
Perkawinan  semarga  juga  terjadi  karena tidak  mengetahui  aturan  adat.  Peristiwa  ini bisa  terjadi  ketika  laki-laki  dan  perempuan tersebut hidup dilingkungan perantauan sejak kecil, sehingga mendapat informasi mengenai aturan perkawinan adat mereka. Hal ini juga dipengaruhi  ketika  mereka  melangsungkan perkawinan, tidak melibatkan keluarga besar, dan bisa pula mereka tahu akan adat istiadat tetapi memilih untuk mengabaikanya dengan alasan terlalu banyak aturan-aturan. 17
Perkawinan semarga dengan alasan ini juga terjadi  akibat  dari  ketidaktahuan  satu  sama lain  (laki-laki  dan  perempuan)  akan  marga masing-masing yang masih dalam satu rum- pun.  Seperti  marga  Batubara  yang  memiliki hubungan  dengan  marga  Pasaribu,  sehingga memicu  mereka  untuk  tetap  melangsungkan perkawinan. 18
Alasan Peristiwa 8.
Perkawinan  semarga  juga  bisa  terjadi terkait soal takdir. Karena kalau sudah terjadi demikian, berarti itulah kehendak takdir dari Allah  SWT. 19 Penjelasan  lainnya  adalah  di mana ketika terjadi suatu peristiwa, si perem - puan hidup sebatang kara dan tidak ada yang mengurusnya. Karena sudah dibesarkan oleh pihak keluarganya sendiri, dan pihak keluarga
17  Pasangan  Suami  Isteri  yang  Kawin  Semarga, AL dan SL, 22 Februari 2015, Catatan Lapan- gan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 17:34 WIB 18  Pasangan suami isteri yang Kawin Semarga, RR dan MR, 16 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 18:00 WIB
19  Pasangan  Suami  Isteri  yang  Kawin  Semarga, PN dan RN, 23 Februari 2015, Catatan Lapan- gan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 20:00 WIB
juga  merasa  sayang  sehingga  menimbulkan “cinta mati”, maka perkawinan semarga tidak terelakkan. 20

## Konsekuansi dari Perkawinan Semarga
Ketika perkawinan semarga tetap dilakukan, maka ada dua konsekuensi yang berlaku. Per- tama, mereka dikucilkan dari pergaulan hidup masyarakat. Biasanya pasangan tersebut akan merantau ke luar daerah setelah melangsung- kan perkawinan. Kedua, perkawinan mereka dilangsungkan secara resmi (mengikuti keten- tuan adat yang berlaku) dan setelah itu mereka tetap diterima oleh masyarakat setempat.
Ada  semacam  pergeseran  memang,  dulu  ketat sekali masalah perkawinan semarga ini. Tidak ada tawar menawar, pokoknya langsung usir. Namun sekarang  modern  ini  sudah  ada  solusi,  mereka tetap  diakui  perkawinanannya  tetapi  dengan sejumlah  ritual  adat  lagi  dalam  perkawinan mereka. 21
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  dapat diketahui  bahwasanya  pergeseran  pandan- gan perkawinan semarga di Desa Muara Pe- nyenggerahan  disebabkan  karena  sebagian masyarakat  tampak  masih  memegang  teguh ketentuan adat, dan sebagian lagi sudah tidak menjalankan prinsip-prinsip adat perkawinan tersebut dengan pertimbangan agama.
Tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  di Desa  Muara  Penyenggerahan  memang  tetap konsisten dengan adat, sehingga ketika terjadi pelanggaran adat seperti kasus perkawinan se- marga misalnya, hal ini tetap harus diselesai- kan secara adat. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil  wawancara  di  lapangan  diketahui  bah-
20  Pasangan suami isteri yang Kawin Semarga, RR dan MR, 16 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 18:00 WIB
21  Tokoh  Masyarakat  Desa  Muara  Penyengger - han, Alimin Lubis, 17 Februari 2015, Dampak perkawinan semarga, Pukul 19:00 WIB
wasanya  ketika  terjadi  perkawinan  semarga, maka adat juga menawarkan solusi-solusi al- ernatif dan berbagai persyaratan. Untuk me- nebus proses adat ini, mereka yang melang- gar  (tetap  kawin  semarga)  diharuskan  untuk membayar sanksi adat.
Secara umum, sanksi adat tersebut adalah memotong kerbau dan mengganti marga (bagi pihak wanita). Setelah membayar sanksi adat kepada calon mertua yaitu berupa memotong kerbau jantan besar, pihak keluarga dan tetua adat akan mengadakan pesta makan bersama dengan melibatkan dalihan na tolu dan selan- jutnya  mengumumkan  di  tengah  masyarakat bahwa upacara tersebut adalah sebagai pem- bayaran sanksi adat atas kawin semarga. Beri- kut penuturan salah seorang tokoh masyarakat desa Muara Penyenggerahan:
Ketika  terjadi  perkawinan  semarga,  dan  kedua mempelai  memang  siap  untuk  itu,  lalu  mereka ngotot, tetapi  tidak  ingin  dikucilkan  dari masyarakat, maka mereka akan dikenakan sanksi adat.  Sanksi  itu  berupa  memotong  kerbau  dan mengadakan  pesta  makan  bersama  tetangga kampung.  Dalam  prosesi  itulah  nantinya  akan diumumkan kepada khalayak ramai bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan semarga dan ini resmi, dan mereka tidak diusir dari kampung kita karena sudah bayar sanksi adat. 22
Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwasanya hukum adat saat ini telah mem- berikan solusi alternatif bagi pasangan yang in- gin melangsungkan perkawinan semarga yaitu dengan menebus sanksi adat yang diberikan. Ketika sanksi adat telah dilaksanakan, maka kedua mempelai pengantin semarga tersebut tidak akan dikucilkan dari masyarakat, apala- gi diusir dari kampung tersebut.
Selain memotong kerbau jantan yang besar,
22  Raja  di  Desa  Muara  Penyenggerahan,  Raja Rahmat Lubis, 12 Mei 2015, Catatan Lapangan, Efek perkawinan semarga
ada juga ritual adat tambahan yang dilakukan untuk  kasus  perkawinan  semarga  tersebut. Ritual adat tersebut adalah pihak wanita yang kawin semarga dengan suaminya harus mer- ubah marganya dengan meminta marga baru dari marga si ibu sang suami melalui proses adat yang legal. Terkait hal ini, salah seorang informan memberikan keterangannya sebagai berikut:
Jadi, ketika pihak wanita tetap bersikukuh untuk menikahi  pria  yang  semarga  dengannya,  maka adat  tetap  memberikan  jalan  keluarnya.  Hanya saja  harus  dilakukan  perombakan  marga.  Si wanita  harus  menjalani  rangkaian  acara  adat perubahan  marga.  Jadi,  marganya  yang  lama akan  diganti  dengan  mengambil  marga  dari calon ibu mertuanya. Karena itu yang lebih dapat mengakrabkan  mereka  keluarga  kedua  belah pihak, dan pastinya akan berbeda nanti hasilnya dengan marga suaminya kelak. 23
Berdasarkan hasil wawancara di atas dike- tahui bahwasanya apa yang disampaikan oleh nara sumber di atas adalah sebuah jalan ke- luar agar terhindar dari perkawinan semarga. Maka, dipaksalah pihak wanita untuk merubah marganya  semula  menjadi  semarga  dengan ibu  mertuanya  kelak.  Berdasarkan  struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon isteri hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Set - elah penetapan marga tersebut, maka si siteri akan menjadi kelompok mora si suami (marga ibu dari suami) dan bukan lagi semarga den- gan marga orang tuanya.
Efek  yang  ditimbulkan  dari  tetap  dilang- sungkannya perkawinan semarga adalah ber- imbas  kepada  status  keturunan  mereka.  Bila ada  keturunan  mereka  anak  laki-laki,  maka di kemudian hari anak laki-laki tersebut tidak
23  Wali  Nagari  Padang  Matinggi,  Syamsu  Tabri, 03 Mei 2015, Catatan Lapangan, Efek Perkaw- inan Semarga, Pukul 19:00 WIB
dibenarkan  mengambil  boru  tulang  (anak perempuan dari saudara laki-laki).
Setelah  melakukan  pembayaran  sanksi adat, prosesi selanjutnya adalah acara marko- bar boru dengan kegiatan inti yaitu melunasi hutang adat boru. Setelah itu, prosesi pernika- han menurut hukum Islam dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh salah seorang informan kepada peneliti sebagai berikut:
Markobar  ini  sebenarnya  dalam  bahasa  awam adalah  kegiatan  mengumumkan  dan  berunding secara  sekaligus.  Mengumumkan  maksudnya ada  satu  perkara  adat  yang  serius  yang  harus dimusyawarhakan, sedangkan berunding
maksudnya  memutuskan  kesepakatan  atas masalah  yang  sedang  dibahas.  Dalam  kegiatan markobar tersebut, akan hadir pihak KUA yang mengetahui  sistem  perkawinan  menurut  hukum Islam, dan hadir pula tetua adat yang menguasai masalah  adat.  Mereka  berunding  untuk  suatu kesepakatan bersama (adat). 24
Dari keterangan informan di atas, diketa- hui bahwasanya adat tetap memikirkan jalan keluar  yang  terbaik  untuk  mengatasi  situasi yang  salah  dimata  adat  itu  sendiri  (perkaw- inan  semarga).  Perundingan  untuk  mufakat ini  dihadiri  dari  berbagai  kalangan,  seperti masyarakat, ulama dan umara.
Selanjutnya,  apabila  ada  yang  ingin  me- langsungkan  perkawinan  semarga,  tetapi tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  mem- bayar sanksi adat, maka sesuai dengan tradisi yang  ada,  mereka  dipandang  dengan  rendah dalam komunitasnya. Hal inilah yang kemu- dian menyebabkan perselisihan antara keluar- ga laki-laki dengan keluarga perempuan yang akan melaksanakan perkawinan, sebab kelu- arga perempuan ikut menerima sanksi adat ini
24  Tokoh  Masyarakat,  H.  Manaon  Batubara,  02 Mei 2015, Catatan lapangan, Efek perkawinan semarga, Pukul 19:30 WIB
yang seolah-olah anak mereka tidak dihargai oleh pengetua adat dalihan na tolu.
Berdasarkan informasi, saya juga miris melihatnya sebab tidak ayal apa yang dialami oleh kedua belah pihak  yang  akan  melangsungkan  perkawinan semarga  ini  akan  mengalami  perselisihan internal.  Soalnya,  denda  sanksi  adat  itu  cukup tinggi  juga,  bayangkan  harus  membeli  seekor kerbau yang gemuk. Kadangkala, pihak laki-laki meminta  sumbangan  dana  dari  pihak  mempelai perempuan, maka akhirnya kedua keluarga yang mau  bersatu  itu  malah  konflik.  Yang  laki-laki tidak sanggup di dananya, sedangkan perempuan merasa kehilangan harga dirinya. 25
Mengenai  kasus  kekurangan  dana  seperti di atas, kadangkala dua pihak mempelai, baik pria  maupun  wanita  akan  menempuh  jalur agama dalam perkawinan mereka, meskipun pada akhirnya mereka tidak akan mampu un- tuk menahan pengucilan masyarakat adat atas diri  mereka  dalam  pergaulan  sosial  sehari- hari. Dalam hal ini, solusinya adalah dengan menggunakan  aturan  agama  saja,  sehingga perkawinan itu dilaksanakan dengan mengun- dang ahli agama dengan menggunakan pera- turan perkawinan sesuai dengan hukum positif UU  No.  1  Tahun  194  tentang  perkawinan Islam,  serta  memenuhi  syarat  nikah  menu- rut Islam, yang antara lain adalah: ada calon suami dan isteri, wali nikah,  ijab dan qabul, mahar (sebesar permintaan calon isteri), dan dua orang saksi. Demikian solusi yang terjadi di Muara Penyenggerahan ketika kedua belah pihak  tidak  mampu  untuk  memenuhi  aturan adat yang berlaku.
Berdasarkan  fenomena  yang  sering  terjadi  di tengah-tengah  masyarakat  di  desa  ini,  bagi mereka yang merasa tidak mampu secara ekonomi memenuhi peraturan adat, biasanya mereka akan memilih  untuk  menikah  secara  agama  saja.
25  Tokoh adat Tapanuli Selatan, Dangoran, 09 Mei 2015,  Catatan  lapangan,  Efek  perkawinan  se- marga, Pukul 20:30 WIB.
Pelarangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing . . .
Walaupun mereka tahu akibatnya akan dikucilkan dari  pergaulan  sosial  karena  dianggap  sumbang tadi.  Maka  banyak  di  antara  pasangan  semarga yang  baru  menikah  memutuskan  untuk  hijrah atau  merantau  ke  daerah  luar.  Tujuan  mereka adalah  mencari  penghidupan  yang  layak  dan menghindari omongan masyarakat adat terhadap perkawinan mereka tersebut. 26
Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwasanya sebagai ucapan rasa syukur atas perkawinan  kedua  mempelai  tanpa  proses adat yang ada di masyarakat Muara Penyeng- gerahan,  pihak  laki-laki  maupun  perempuan hanya mengadakan upacara kenduri menurut agama Islam dan membaca doa selamat den- gan mengundang keluarga dan tetangga dalam jumlah yang terbatas.
Dalam kasus ini, ada juga hukum adat yang keras dan tegas dengan memberikan hukuman pengusiran dari desa bagi pelanggar. Dan ada juga pergeseran hukum adat, dari sanksi den- da  memotong  kerbau  jantan  sampai  kepada hukuman  yang  lebih  ringan  yaitu  memper- bolehkan menikah dengan semarga asal tidak dengan mahramnya sesuai dengan ketentuan hukum positif yang terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974.

## Pandangan  Hukum  Islam  Tentang Pelarangan Perkawinan Semarga Menurut Adat di Desa Muara Penyenggarahan
Islam sebagai agama yang paripurna tentu men- gatur berbagai perkara, mulai dari perkara ke- cil sampai ke perkara besar, meliputi masalah ibadah,  akidah  dan  mualamat.  Pernikahan, jika ditinjau dari sisi ibadah, merupakan sara- na beribadah kepada Allah. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 tepat memaknai  pernikahan/perkawinan  sebagai
26  Kepala KUA Kecamatan RAO, Yulius Sabri, 09 Mei 2015, Catatan lapangan, Efek perkawinan semarga, Pukul 09:45 WIB.
“akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalid- han untuk menaati perintah Allah dan melak- sanakannya merupakan ibadah”. 27 Sedangkan, pernikahan ditinjau dari sisi mualamah, hubu- gan suami istri merupakan relasi antara satu dengan yang lainnya, dengan maksud saling melengkapi  dalam  menjalani  bahtera  rumah tangga  untuk  mencapai  keluarga  yang  saki- nah, mawaddah dan rahmah.
Selain  itu,  hukum  Islam  juga  telah  men- gatur  siapa  boleh  dikawini  dan  siapa  yang tidak. Mengenai larangan perkawinan, surah al-Nisa’ ayat 23 sudah sangat tegas menjelas- kan.
ْمُكُتاَو َخَأَو  ْمُكُتاَنَبَو  ْمُكُتاَهَّمُأ  ْمُكْيَل َع   ْتَمِّرُح ِت ْخُ ْلا  ُتاَنَبَو  ِخَ ْلا  ُتاَنَبَو ْمُكُت َلاَخَو ْمُكُتاَّمَعَو َنِّم  مُكُتاَو َخَأَو  ْمُكَنْع َضْرَأ  يِت َّللا  ُمُكُتاَهَّمُأَو يِف يِت َّللا ُمُكُبِئاَبَرَو ْمُكِئا َسِن  ُتاَهَّمُأَو ِة َعا َضَّرلا نِإَف  َّنِهِب  مُتْلَخَد  يِت َّللا  ُمُكِئاَسِّن  نِّم  مُكِروُجُح ُلِئ َل َحَو ْمُكْيَل َع  َحاَنُج  َلَف َّنِهِب مُتْلَخَد اوُنوُكَت ْمَّل َنْيَب  اوُعَم ْجَت  نَأَو  ْمُكِب َل ْصَأ  ْنِم  َنيِذَّلا  ُمُكِئاَنْبَأ ا ًمي ِحَّر اًروُف َغ َناَك َ َّالل َّنِإ  ۗ  َفَلَس ْدَق اَم  َّلِإ ِنْيَت ْخُ ْلا
Diharamkan  atas  kamu  (menikahi)  ibu-ibumu, anak-anak  perempuanmu,  saudara-saudara perempuanmu,  saudara-saudara  perempuan ayahmu,  saudara-saudara  perempuan  ibumu, anak-anak  perempuan  dari  saudara  laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu  yang  menyusuimu,  saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu  (mertua),  anak-anak  perempuan  dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari  isteri  yang  telah  kamu  campuri,  tetapi jika  kamu  belum  mencampurinya  (dan  sudah kamu  ceraikan)  maka  tidak  berdosa  atasmu (jika  menikahinya),  (dan  diharamkan  bagimu) isteri-isteri  anak  kandungmu  (menantu),  dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan)
27   Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2
dua  perempuan  yang  bersaudara,  kecuali  yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Dari  penjelasan  ayat  di  atas  jelas  bahwa yang dilarang untuk dinikahi adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan baik sekand- ung, seayah maupun seibu, cucu, keponakan, perempuan yang menyusui dan saudara kar- ena  sepersusuan,  mertua,  anak  tiri,  menantu dan mengawini dua perempuan yang bersau- dara sekaligus.
Selain  larangan  perkawinan  karena  na- sab,  mushaharah,  dan  sepersusuan  seperti yang dijelaskan di atas, Islam juga melarang perkawinan antara baik laki-laki muslim mau- pun  wanita  muslimah  dengan  orang-orang musyrik  (al-Baqarah:  221).  Juga  melarang perkawinan  antara  wanita  muslimah  dengan laki-laki  dari  kalangan  ahlul  kitab.  Khusus dalam  konteks  Indonesia,  berdasarkan  pasal 2  Undang-Undang  Perkawinan  No  1  tahun 1974,  diterangkan  bahwa  “perkawinan  ada- lah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan  kepercayaan  masing-masing”. 28 Artinya, perkawinan  beda  agama  tidak  diizinkan  se- cara undang-undang.
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  larangan perkawinan semarga dalam adat Batak Man- dailing  pada  Desa  Penyenggerahan,  Rao, Pasaman, Sumatera Barat, tidak mendapat le- gitimasi dari hukum Islam selagi perkawinan bukan karena nasab, mushaharah, dan seper- susuan, dan beda agama.

## Penutup
Pelarangan perkawinan semarga dalam pers- pektif adat Batak Mandailing di Desa Muara Penyenggerahan tetap eksis disebabkan oleh beberapa  faktor  yaitu:  kaburnya  hubungan
28   Undang-Undang Perkawinan No 1 1974 Pasal 2
atau silsilah kekerabatan, dikhawatirkan mer- usak  hubungan  silaturrahim,  dikhawatirkan terjadinya  perkawinan  antara  saudara  kand- ung, menganggap semarga itu bersaudara dan untuk  menentukan  mana  saudara  dan  mana yang tidak ( iboto niba ), mendidik rasa malu, serta keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk  terhadap  keluarga  dan  keturunanya. Namun demikian, pada prakteknya sekarang, aturan adat ini mengalami pergeseran (terjadi kasus perkawinan semarga) yang disebabkan karena  alasan  agama,  modernitas,  dipaksa orang tua, pluralisme hukum, ekonomi, cinta mati,  ketidaktahuan  akan  adat-istiadat,  dan peristiwa.
Bagi  masyarakat  yang  tetap  melaksana- kan  pernikah  semarga,  konsekuensi  yang didapatkan  adalah  dikucilkan  dari  pergaulan hidup  masyarakat  atau  perkawinan  mereka dilangsungkan  secara  resmi  setelah  memba- yar sanksi adat seperti memotong kerbau dan mengadakan  pesta  makan  bersama  tetangga kampung.
Terakhir,  tinjauan  Islam  terhadap  kasus pelarangan  perkawinan  semarga  oleh  aturan adat  di  Desa  Muara  Penyenggerahan  adalah tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Menurut al-Quran dan Sunnah, saudara semarga tidak termasuk  dalam  orang-orang  yang  haram dinikahi.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa  hukum  perkawinan  semarga  adalah mubah (boleh).

## Bibliography

## Journals
Muslim  Pohan,  “Perkawinan  Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta”, Al-Ahwal ,  Vol.  10,  No.  2,
2017.
Pelarangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing . . .
Novrasilofa S, “Dekontruksi Pranata Erturang Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat  Karo  di  Berastagi)”, Socio , Vol. 13, No. 2, 2016.
Sartika Simatupang “Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Sipa- hutar, Kab. Tapanuli Utara”, Antropolos , Vol.
1.No. 1, 2003.

## Books
Magnis Suseno, Frans. Kausa dan Moral. Ja- karta: Gramedia, 1995.
Sinaga, Richard . Perkawinan Adat Dalihan Na- tolu . Jakarta: Dian Utama, 2012.
Djaren Saragih, Djisman Samosir & Djaja Sem- biring. Hukum  Perkawinan  Adat  Batak. Bandung: Penerbit Alumni, 1977.
Soemandiningrat , R. Otje Salman. Hukum Adat.
Jakarta: Mitra, 2011. Sukanto,  Suryono. Fungsi  Hukum  dan  Pe- rubahan  Sosial. Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1991.

## Theses
Sembiring ,  Fauziah  Astuti,  “Perkawinan Semarga  dalam  Klan  Sembiring  pada Masyarakat  karo  di  Kelurahan  tiga  Bi- nanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabu- paten Karo”, Tesis , Universitas Dipone- goro., Semarang, 2005.
Interviews
Kasi Pembangunan Kecamatan Rao, Agusti - mazol,  SH,  20  Februari  2015,  Catatan Lapangan, Alasan  Kawin  Semarga  Ter- jadi Kepala KUA Kecamatan RAO, Yulius Sabri, 09  Mei  2015,  Catatan  lapangan,  Efek perkawinan semarga Pasangan Suami Isteri yang Kawin Semarga, AL  dan  SL,  22  Februari  2015,  Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga
Pasangan Suami Isteri yang Kawin Semarga, KB dan RB, 24 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga Pasangan Suami Isteri yang Kawin Semarga,
PN  dan  RN,  23  Februari  2015,  Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga Pasangan suami isteri yang Kawin Semarga,
RR dan MR, 16 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga Raja  di  Desa  Muara  Penyenggerahan,  Raja Rahmat  Lubis,  12  Mei  2015,  Catatan Lapangan, Efek perkawinan Semarga
Tetua  Adat  Muara  Penyenggerahan,  Alim Lubis, 20 Februari 2015, Catatan Lapan- gan, Alasan Terjadinya Kawin Semarga
Tokoh Adat Kecamatan Rao, Kasiran Batuba- ra,  03  Januari  2015,  Catatan  Lapangan, Denda Perkawinan Semarga Tokoh Adat Kecamatan Rao, Kasiran Batuba- ra, 19 Februari 2015, Catatan Lapangan, Penyebab Perkawinan Semarga
Tokoh Adat Kecamatan Rao, Sayaman Lubis,
04  Januari  2015,  Catatan  Lapangan, Aturan-aturan Adat Perkawinan Mandai- ling
Tokoh  adat  Tapanuli  Selatan,  Dangoran, 09  Mei  2015,  Catatan  lapangan,  Efek perkawinan semarga
Tokoh Masyarakat Desa  Muara Penyengger- ahan, 26 Februari 2015, Catatan Lapan- gan, Penyebab Perkawinan Semarga Tokoh Masyarakat Desa Muara Penyenggera- han,  Alimin  Lubis,  17  Februari  2015, Dampak perkawinan semarga Tokoh  Masyarakat,  H.  Manaon  Batubara, 02  Mei  2015,  Catatan  lapangan,  Efek perkawinan semarga

## Laws
Undang-Undang Perkawinan No 1 1974