PENINGKATAN PROFESIONALISME SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN VOKASI YANG BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT
Dewi Auditiya Marizka (1)
(1) Sekolah Tinggi Manajemen Industri-Departemen Perindustrian RI

## ABSTRAK
Kecenderungan pemenuhan kebutuhan manusia dalam hal barang dan jasa makin meningkat.  Kecenderungan  kebutuhan  dan  sekaligus  tantangan  ini  pada  akhirnya bermuara  pada  tuntutan  terpenuhinya  sumberdaya  manusia  (SDM)  yang profesional  dan  produktif.  Tantangan  ini  perlu  dihadapi  dengan  menata  dan mengatur  kembali  peran  pendidikan  vokasi  di  Indonesia.  Pendidikan  vokasi  dan pendidikan  umum  sesungguhnya  merupakan  pilihan  layanan  yang  dapat  dipilih secara  bebas  oleh  masyarakat.  Pengembangan  pendidikan  vokasi  seyogyanya dikembangkan tidak hanya melalui sekolah, namun juga melalui  pendidikan vokasi yang  berjenjang  perguruan  tinggi  dan  dapat  dibentuk  secara  formal.  Selain  itu, pengembangan  pendidikan  vokasi  perlu  dikembangkan  secara  integral  dengan pengembangan  komunitas  dan  berbasis  kebutuhan  masyarakat/lingkungan. Kecenderungan  kebutuhan  dan  tantangan  ini  pada  akhirnya  bermuara  pada tuntutan  terpenuhinya  sumberdaya  manusia  (SDM)  yang  professional  dan produktif.  Sesungguhnya  lembaga  pendidikan  tinggi  memiliki  peran  besar  dalam merencana  dan  menciptakan  SDM  tingkat  menengah  yang  profesional  dan produktif.
Keyword: pendidikan vokasi

## 1. PENDAHULUAN
Sesungguhnya di era global ini telah terjadi dinamika di  berbagai  bidang  dan  segmen  kehidupan  manusia. Perubahan kecenderungan kebutuhan manusia di satu sisi,  dan  tantangan  untuk  memenuhi  kebutuhan tersebut di sisi lain. Kecenderungan akan pemenuhan kebutuhan manusia dalam hal barang dan jasa makin meningkat, baik dilihat dari sisi produsen (penghasil) mau  pun  konsumen  (pengguna).  Dapat  dilihat misalnya  kebutuhan  akan  pemilihan  (1)  jenis, kualitas,  dan  daya  saing  harga  suatu  produk,  (2) teknologi  yang  digunakan,  (3)  distribusi  produk: pasar, layanan, dan (4) informasi yang concurrent .
Pada  tingkat  pendidikan  menengah  sebagaimana yang  dituangkan  dalam  KepMendiknas  RI  No: 053/U/2001  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM).  Dalam  Lampiran-5  keputusan  ini  dijelaskan bahwa  tujuan  penyelenggaraan  pendidikan  vokasi adalah  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan  siswa  untuk  menyiapkan  mereka sebagai  tenaga  kerja  tingkat  menengah  yang terampil,  terdidik,  dan  profesional,  serta  mampu mengembangkan  diri  sejalan  dengan  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Apakah  ini  berarti bahwa  perubahan  kecenderungan  kebutuhan  dan tantangan  SDM  yang  profesional  dan  produktif sudah teratasi?

## 2. INTI BAHASAN

## 2.1  Profesionalisme SDM
Apa  sesungguhnya  profesionalisme  itu?  Menurut Rosenzweig (1979)  bahwa  pengertian  profesional terkait dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Profession have a systematic body of theory. Skill is achieve through a lengthy process of training. 2.  The  professional  has  authority  based  upon superior  knowledge  which  is  recognized  by  his clientele.
3. There is a broad social sanction and approval of the exercise of this authority.
4.  There  is  a  code  of  ethics  regulating  relations professional  persons  with  clients  and with colleagues.
5. There  is  a  culture  sustained  by  organizations.  A professional  is  a  member  of  many  formal  and informal  groups.  The  interactions  of  social  roles required  by  these  groups  generate  a  social configuration unique to the profession, a professional culture.
Ini berarti bahwa profesional tidak sekedar skill yang berbasis pengetahuan,  namun  juga  termuat  nilai (norma  agama,  sosial,  dsb)  dan sikap.  Bagaimana sesungguhnya  profesionalisme  dibangun?  Melalui
pendidikan  khusus:  pendidikan  profesional  atau melalui pendidikan vokasi.

## 2.2  Pendidikan Vokasi
Istilah  vokasi  mungkin  diturunkan  dari  bahasa Inggris, vocation, sama artinya dengan profession. Di AS, vokasi digunakan untuk menyebut pengelompokan  sekolah  kejuruan  seperti  di  sini. Sistem  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  dipilah  untuk akademik dan profesional atau vokasi.
Dari  tingkatan  S-1  sampai  S-3,  arahan  akademik  di perguruan  tinggi  di  negeri  ini  lebih  mapan, meluluskan  jenjang  sarjana,  magister,  dan  doktor. Program  pascasarjana  untuk  berbagai  bidang  ilmu telah  berkembang  lama.  Sebaliknya  untuk  vokasi umumnya  masih  pantok  sampai  tingkatan  D-3  dan amat  jarang  yang  menyelenggarakan  program  D-4, apalagi  program  pascaprofesional  atau  pascavokasi. Padahal, untuk jenjang itu terbuka.
Ketika  Prof  Juwono  Sudarsono  menjadi  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  pernah  dikeluarkan peraturan  menteri  atau  keputusan  menteri  yang mengatur  dua  jalur  dalam  pendidikan  tinggi,  yakni jalur  akademik  dan  profesi.  Pada  jalur  profesi dicantumkan  dalam  perundang-undangan,  jumlah SKS  yang  harus  ditempuh  mahasiswa  untuk mencapai  jenjang  D-1  sampai  D-4,  bahkan dari  D-4 untuk  mencapai  spesialis  satu  dan  spesialis  dua  di tingkat  pendidikan  pasca  masing-masing  lulusan jenjang  D-4  setingkat  sarjana,  sedangkan  spesialis satu  dan  spesialis  dua  masing-masing  setingkat magister dan doktor.
Wenrich dan Wenrich (1974: 6) menyebutkan bahwa pendidikan vokasi  adalah the  total  process  of education  aimed  at  developing  the competencies
needed  to  function  effectively  in  an  occupation  or group  of occupations .  Makna  yang  tersirat  dalam definisi ini ialah:
(1) pengembangan kompetensi,
(2) kompetensi yang dibutuhkan,
(3) kompetensi  yang  dikembangkan  dapat  berfungsi efektif, dan
(4) kompetensi  yang  dikembangkan  terkait  dengan suatu pekerjaan – atau kelompok pekerjaan.
Pendidikan  vokasi  merupakan  pendidikan  yang bersifat  khusus  (terspesialisasi)  dan  meliputi  semua jenis  dan  jenjang pekerjaan.  Penafsiran  yang  tidak benar  ialah  memaknakan  pendidikan vokasi  sebatas pada  pendidikan  yang  hanya concern pada manual skills . Pendidikan  vokasi  sesungguhnya concern dengan mental , manual  skills , values ,  dan attitudes (Wenrich dan Wenrich, 1974: 8). Oleh karena itu, di dalam  pendidikan  vokasi  secara  implisit  terkandung unsur-unsur berpikir ( cognitive ), berbuat ( psychomotor ),  dan  rasa  ( affective )  dalam  proporsi yang berbeda mengikuti kebutuhan kompetensi pada jenis  dan  jenjang pekerjaan  yang  terkait.  Selain  itu, konsep  ini  menunjukkan  pula  bahwa pendidikan vokasi  terdapat  pada  semua  jenjang  pendidikan: dasar, menengah,  tinggi.  Hal  ini  dapat  dipahami bahwa pekerjaan tertentu membutuhkan kualifikasi/kompetensi SDM yang berbeda. Perbedaan kualifikasi/kompetensi ini merujuk adanya jenjang dalam kompetensi.
Pendidikan vokasi merupakan  salah satu bagian dari pendidikan khusus.  Ilustrasi  yang  disampaikan  oleh Wenrich  dan  Wenrich  (1974)  ialah seperti  yang terlihat dalam Gambar 1
berikut.
Tampak  dalam  Gambar  1  bahwa  pendidikan  khusus dilayani  dengan  pendidikan  dalam  bentuk college , avocational (minat pribadi), dan vocational
(terspesialisasi).  Implikasi  dari  pendapat  ini  ialah bahwa  pendidikan  umum  dan  pendidikan  vokasi (istilah  di  Indonesia)  sematamata  merupakan  jenis
pilihan
pendidikan yang
disediakan untukdiselaraskan  dengan  kepentingan/kebutuhan masyarakat  pengguna.  Pendidikan  umum  berbasis pada  keilmuan  sedang  pendidikan  vokasi  berbasis pada  dunia  kerja.  Namun  demikian  di  dalam pelaksanaannya  ada  perbedaan  dimana  sebagai pandangan  umum  (yang  telanjur  tidak  benar) pelaksanaan program diploma atau katakan itu sama dengan  program  profesional  atau  program  vokasi, menjadi ”jalan lain” untuk memasuki jalur akademik. Dari  D-3,  banyak  lulusan  yang  tidak  bekerja  sesuai pendidikan  vokasinya,  lalu  berusaha  pindah  jalur melanjutkan  sekolah  untuk  mendapat  jenjang kesarjanaan  melalui  jalur  akademik.  Bahkan,  tidak sedikit  yang  mengambil  program  studi  lain,  meski pindah  jalur  ini  akan  makan  banyak  waktu,  biaya, dan energi.
Hal  ini  bisa  dipandang  amat  merugikan,  baik  dari segi  pembiayaan  perguruan  tinggi,  pembiayaan orangtua  mahasiswa,  maupun  dari  kepentingan pengembangan  profesi yang  seharusnya  bisa ditingkatkan  dengan  banyaknya  lulusan  program profesional  perguruan  tinggi  dalam  profesi  itu. Kondisi  itu  lalu  seperti  menjadi  ”salah  kaprah” sehingga  keputusan  suatu  perguruan  tinggi  yang menutup  kesempatan  ”pindah  jalur”  tiba-tiba menjadi  amat  mengejutkan  atau  mengecewakan mahasiswa.  Sebab,  sebelumnya  tidak  diprogramkan bagi  pelaksanaan  pelanjutan  jenjang  D-3  ke  D-4 dalam suatu program vokasi tertentu.
Konsekuensi  mendirikan  program  diploma  bagi suatu  vokasi harus  terpikirkan  sampai program  D-4, bahkan  sampai  pendidikan  pasca  untuk  mencapai jenjang  spesialis  satu  dan  spesialis  dua.  Kenyataan lain,  adanya  program  ekstensi  yang  merupakan pelaksanaan  program  ”pindah  jalur”  di  suatu perguruan tinggi yang sama.
Program  ini  hendaknya  ditinjau  kembali  jika pendidikan  vokasi  hendak  dikembangkan  dalam suatu  perguruan  tinggi.  Konsekuensinya  perlu dikembangkan  SDM  pengajarnya  untuk  sampai pelayanan  di  tingkat  pasca,  dengan  pendidikan lanjutan,  jika  perlu  ke  luar  negeri.  Tidak  berbeda dengan  pengembangan  SDM  pengajar  untuk  jalur akademik dulu.

## 2.3  Basis Kebutuhan Masyarakat
Finlay ,  et.al.  (1998)  telah  mendokumentasikan dorongan  dan  perubahan  kebutuhan  masyarakat  di berbagai  negara:  Skotlandia,  Irlandia,  Taiwan, Singapura,  Jerman,  Finlandia,  Amerika  Serikat, Afrika  Selatan.  Dorongan  dan  perubahan  kebutuhan masyarakat  ini  melahirkan  pemahaman  pentingnya mendorong  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat melalui  peningkatan  peran  pendidikan  vokasi. Namun  demikian,  hal  ini  juga  tidak  berarti  bahwa
pendidikan  umum  bukan  merupakan  hal  yang penting.  Ini  adalah  soal  pilihan  masyarakat berdasarkan dorongan kebutuhannya.
Di  Indonesia,  atau  di  negara  mana  pun,  pasti masyarakatnya  ingin  hidup  sejahtera.  Di  Amerika Serikat, misalnya, pemerintah mendorong produktivitas pertanian dengan melaksanakan pengolahan produksi mulai dari hulu hingga ke hilir. Oleh  karena  itu,  kebijakan  pemerintah  (termasuk pendidikan) diarahkan untuk mendukung mekanisasi pertanian  dari  hulu  hingga  ke  hilir.  Di  sini  peran pendidikan  vokasi  dikedepankan  untuk  membangun SDM  dalam  berbagai  jenis  dan  jenjang.  Demikian pula,  di  Taiwan,  majunya  sektor  informal  di  sana dijadikan landasan untuk mengembangkan teknologi terapan.  Di  sini  pula  peran  pendidikan  vokasi didorong  untuk  mem- back-up misi  ini.  Lantas bagaimana dengan Indonesia?
Tiap  wilayah  di  Indonesia  sesungguhnya  memiliki berbagai  karakteristik  potensi,  misalnya:  kelautan, perikanan,  pertanian,  kehutanan,  perdagangan,  dsb. Potensi  ini  sebenarnya  dapat  menjadi  basis pengembangan  kesejahteraan  masyarakat.  Apa makna  pendidikan  vokasi  bidang  teknologi  bagi masyarakat  pantai?  Bukankah  lebih  bermakna menjadi  pendidikan  vokasi  bidang  perikanan  atau kelautan?  Apakah  berarti masyarakat  di  pantai  tidak memerlukan  pendidikan  umum?  Jawabnya  ialah perlu. Hal ini mengingat masyarakat tentu masih ada yang  ingin  mengembangkan  bidang  ilmu  tertentu. Yang  menjadi  persoalan  utama  ialah  bagaimana menentukan  dan  mengatur  implementasi  pendidikan umum dan pendidikan vokasi.

## 2.4 Arah Pengembangan Perguruan Tinggi
Salah  satu  bentuk  implementasi  konsep-konsep pendidikan ialah mengatur penyelenggaraan pendidikan  melalui  persekolahan.  Dasar  pemikiran mengenai pendidikan vokasi yang telah disampaikan perlu  diterapkan  dalam  persekolahan  dengan mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Prinsip yang perlu dikembangkan dalam mengatur persekolahan tingkat menengah di antaranya ialah:
1. Pendidikan  umum  dan  pendidikan  vokasi merupakan  jenis  layanan  pendidikan  yang  dapat dipilih secara bebas oleh masyarakat.
2. Program Strata 1 (S1) merupakan salah satu jenis program  pendidikan  tinggi  yang  berkonsentrasi pada pendidikan umum
3. Program  Diploma  IV  (DIV)  merupakan  salah satu  jenis  program  pendidikan  tinggi  yang berkonsentrasi pada pendidikan vokasi .
4. Layanan  pendidikan  vokasi  di  Perguruan  Tinggi didasarkan pada kebutuhan masyarakat pengguna.
5. Implikasi  dari  prinsip-prinsip  di  atas  setidaknya ada dua, yaitu
(1) Mengatur  kembali  tugas  pendidikan  umum dan pendidikan vokasi,
(2) Mengatur  kembali  bahwa  implementasi pendidikan  vokasi  tidak  hanya  melalui persekolahan SMK,
(3) Mengatur proses migrasi.
Tujuan pendidikan dapat dikembangkan menurut tiga pandangan  secara  terpisah  maupun  gabungan  yaitu: intellectualist , vocationalist ,  dan humanist (Johari, 2004).  Membedakan  pendidikan  (persekolahan) menjadi  pendidikan  umum  dan  pendidikan  vokasi sesungguhnya  adalah  pilihan  yang  diskriminatif, tetapi  pada  hakikatnya  memang  berbeda  tujuan belajarnya.Untuk mengembangkan pendidikan menjadi  pendidikan  umum  dan  pendidikan  vokasi dengan rincian tugas seperti uraian berikut ini.
Pendidikan  umum  berfokus  pada  pengembangan kemampuan  intelektual  dan  memberikan  sedikit porsi untuk pengembangan skill , sedangkan pendidikan vokasi berfokus pada pengembangan skill dan  memberikan  sedikit  porsi  untuk  pengembangan intelektual. Skill yang  dimaksud  di  sini  ialah kemampuan  atau  keterampilan  yang  berorientasi pada job di  semua  bidang  yang  memungkinkan. Kemudian,  pada  kedua  jenis  pendidikan  ini dikembangkan  pula  pembentukan  kepribadian. Kepribadian  yang  dibentuk adalah  kepribadian  yang berorientasi harkat dan martabat manusia. Kepribadian  yang  berorientasi  harkat  dimaksudkan untuk  membentuk  pribadi  religi,  misalnya  sholeh, bermoral,  jujur,  hemat,  bersemangat,  menghormati sesama.  Kepribadian  yang  berorientasi  martabat dimaksudkan untuk membentuk pribadi intelectualist (pendidikan  umum)  dan  pribadi professionalist (pendidikan vokasi). Lalu, berdasarkan pengalamannya  manusia  tentu  akan  mengalami perubahan mind-set -nya.  Dapat  dilihat,  misalnya, temuan  Wenrich  dan  Wenrich  (1974:  4-6). Perubahan mind-set ini  tentu  telah  melalui  proses yang  panjang.  Untuk  itu,  perlu  diterapkan  prinsip dual  track  schooling sebagai  fasilitas  “migrasi”. Proses migrasi perlu diatur. Untuk mengatur migrasi, dapat  dikembangkan Competencies  and  Academic Auditing .
Seseorang dapat bermigrasi dari ke Perguruan Tinggi vokasi  tertentu  setelah  melalui competencies auditing .  Demikian  pula,  migrasi  seseorang  dari Perguruan  Tinggi  vokasi  tertentu  ke  Perguruan Tinggi  /  Universitas  tertentu  dapat  diakui  setelah melalui  proses academic  auditing .  Persoalan pengembangan  Perguruan  Tinggi  vokasi  sangat ditentukan  oleh  efektivitas  atau  pun  efisiensi program  studi  yang  ditawarkan  sebagai  layanan
khusus.  Untuk  itu,  perlu  adanya  pemetaan  program studi sehingga dapat diketahui dan dikaji mana yang efektif atau efisien dan mana yang tidak.
Salah  satu  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk melihat  efisiensi  eksternal  pendidikan  vokasi  ialah mengukur  seberapa  tingkat  terserapnya  llulusannya di  dunia  kerja  yang  sesuai  bidangnya  dan  seberapa tingkat penghargaan dunia kerja terhadap kompetensi tersebut. Pemikiran ini mengarahkan pada ide bahwa pengembangan  pendidikan  vokasi  menjadi  bagian integral  dari  pengembangan  komunitas.  Dengan model  ini  diharapkan  pendidikan  vokasi  merupakan bagian  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Dan  oleh  sebab itu,  potensi  lingkungan  (termasuk  di  dalamnya komunitas  manusia)  akan  menjadi  strategis  sebagai basis  pengembangan  program  studi  di  Perguruan Tinggi  vokasi.  Prinsip  yang  dijadikan  dasar pengembangan pendidikan vokasi ialah bahwa
(1) Pengembangan sumber belajar harus memanfaatkan sumberdaya dan potensi lingkungan, (2) Program belajar dikembangkan berbasis lingkungan dan masyarakat.
Dengan demikian, pengembangan pendidikan vokasi harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat/lingkungan,  memanfaatkan  sumberdaya lingkungan,  memberdayakan  lingkungan,  serta menjaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat/lingkungan. Selain itu, dalam implementasinya,  pendidikan  vokasi  tidak  hanya diwujudkan  dalam  bentuk  SMK.  Sebagaimana temuan  dan  ide  disampaikan  oleh  Wenrich  dan Wenrich (1974), maka pemerintah dapat mengoptimalkan  pendidikan  vokasi  antara  lain Diploma  III  dan  Diploma  IV.  Reorientasi  dilakukan untuk  mengatur  kembali  menata  agar  menjadi  lebih baik  lagi  khususnya  dapat  memiliki  efisiensi eksternal, yaitu tingkat terserapnya tenaga kerja yang dihasilkan  perguruan tinggi  vokasi  pada  dunia  kerja dan  seberapa  penghargaan  dunia  kerja  terhadap kompetensi tamatan.
Selain  itu,  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh masyarakat,  secara  formal  pemerintah  membangun pusat-pusat pendidikan vokasi sebagai model. Dapat dilihat kembali, misalnya, sekolah maupun perguruan  tinggi  vokasi  dibawah  Kementerian Perindustrian (STMI,APP,STTT,ATK,ATIM,SMTI,PTKI,dll). Hadirnya  pendidikan  vokasi  tersebut  mendapat sambutan  sangat  masyarakat.  Masyarakat  industri, sekolah,  perdagangan,  atau  pun  masyarakat  umum telah mempercayai  kualitas  tamatan  yang dihasilkan oleh Pendidikan Vokasi.
Competency Auditing
SDM yang profesional Pendidikan Vokasi Kebutuhan Masyarakat Academic Auditing Masukan Pendidikan Akademik Melanjutkan Gambar 2  Pola pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi
Sementara  itu,  langkah  perluasan  pendidikan  vokasi bukan  mengarah  pada  upaya  mengatur  komposisi jumlah  sekolah  (SMK  maupun  perguruan  tinggi vokasi)  namun  lebih  ditekankan  pada  kompetensi pendidikan vokasi misalnya Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, Akademi Teknologi Kulit, dll.

## 2.5  Kedudukan Dalam Jenjang Pendidikan
Perlu  ditegaskan  bahwa  program  diploma  adalah program  pendidikan  di  tingkat  pendidikan  tinggi yang  berorientasi  kepada  keperluan  pembangunan, yaitu  untuk  menyiapkan  tenaga  –  tenaga  ahli  dan terampil  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja bagi  pembangunan.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap
lulusan  dari  setiap  jenjang  program  diploma dipersiapkan  untuk  terjun  ke  masyarakat  untuk bekerja. Kemungkinan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan  yang  lebih  tinggi  dalam  jalur  program non  –  gelar  masih  terbuka  seperti  tercantum  dalam penjelasan  PP  Nomor  27  –  tahun  1981  dan  SK Menteri Nomor 0211/U/1982.
Program Diploma dapat memenuhi salah satu dari 2 pola berikut :
1. Pola  pendidikan  yang  bulat  (terminal)  atau  pola multiple entry – multiple output (Lihat bagan I)
2. Pola  pendidikan  yang  berjenjang  atau  pola “single entry – multiple output (Lihat Bagan II)
DIV DII D1 S M T A DIII
Bagan I : Pendidikan Bulat “multiple entry – multiple output”
DII D1 S M T A DIII DIV
Bagan II : Pendidikan berjenjang single entry multiple output
Pola  pendidikan  yang  bulat  adalah  suatu  proses pendidikan  yang  terminal  yaitu  Program  D1,  DII, DIII  dan  DIV  merupakan  satu  kesatuan  (Paket) program pendidikan.
Program  pendidikan  yang  berjenjang  adalah  proses pendidikan  yang  berkelanjutan,  yaitu  setiap  jenjang dapat menghasilkan lulusan yang siap pakai.
Program  pendidikan  yang  berjenjang  mungkin  lebih sesuai  untuk  keperluan  pendidikan  kedinasan,  oleh karena tenaga – tenaga lulusan tiap jenjang langsung bisa  dimanfaatkan  di  samping  pola  ini  lebih memungkinkan pembinaan karir yang bertahap.
Lulusan  tiap  jenjang  tersebut  dapat  melanjutkan pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  dengan melalui persyaratan – persyaratan tertentu seperti :
a. Telah  bekerja  selama  waktu  tertentu  pada bidangnya
b. Rekomendasi dari pimpinan instansi tempat bekerja
c. Syarat  –  syarat  lain  yang  ditentukan  oleh penyelenggara program pendidikan,
misalnya  :  indeks  prestasi  yang  baik,  lulus ujian masuk dan sebagainya.
Meskipun pada dasarnya pada pola pendidikan yang bersifat  bulat  (terminal)  tiap  – tiap  program  bersifat terminal;  demi  perkembangan karir, hendaknya  para lulusan  diberi  kesempatan  untuk  melanjutkan pendidikannya  untuk  mencapai  jenjang  pendidikan yang  lebih  tinggi  dengan  memenuhi  persyaratan tertentu seperti pola pendidikan berjenjang.

## 2.6   Seperti setengah hati
Pelaksanaan program pendidikan vokasi di perguruan  tinggi  ini  seperti  ”setengah  hati”  atau ”setengah jadi”. Mudah-mudahan konotasi seperti itu hanya  mengada-ada.  Memang  perlu pemikiran  lebih mendalam  dengan  dasar,  pembangunan  negeri  ini memerlukan kompetensi kesarjanaan dan keprofesionalan,  bahkan  untuk  keprofesionalan dibutuhkan lebih banyak.
Seorang sarjana di suatu ilmu harus berbeda dengan seorang  profesional  di  bidang  keilmuan  itu. Kompetensi  seorang  sarjana  farmasi  tentu  berbeda dengan keprofesionalan seorang apoteker. Di bidang ilmu  benih,  seorang  sarjana  ilmu  benih,  katakan misalnya  fisiolog  benih,  berbeda  kompetensinya dengan  seorang  profesional  produsen  atau  analis benih di industri benih.
Di  bidang  ilmu lain  tentu  bisa  dilahirkan  kurikulum pendidikan berbeda guna melahirkan seorang sarjana dan  seorang  profesional.  Saat  ini  mungkin  yang umumnya  dipegang  sebagai  perbedaan  adalah  rasio antara  jumlah  pelajaran  teori  dan  praktiknya. Padahal,  seharusnya  bukan  hanya  sampai  sedangkal itu.  Harus  pula  didalami  apa  yang  akan  dikerjakan lulusan nanti di masyarakat. Baru disusun kurikulum yang  tepat.  Dengan  demikian,  akan  lebih  jelas bagaimana kompetensi seorang sarjana dan profesional  dalam  suatu  cabang  keilmuan.  Akan lebih  adil  dan  manusiawi  jika  keduanya  bisa mencapai setinggi-tingginya martabat dalam hidupnya sesudah keluar dari pendidikan tinggi, baik sebagai sarjana maupun profesional.

## 4. KESIMPULAN
Sesungguhnya tuntutan profesionalisme di era global merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dihindarkan  dari kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat.  Tantangan ini  harus  dihadapi  dengan  menata  dan  mengatur kembali  peran  pendidikan  vokasi  di  Indonesia. Pengembangan pendidikan vokasi seyogyanya dikembangkan  tidak  hanya  melalui  SMK,  namun juga melalui perguruan tinggi vokasi.
Pelaksanaan program pendidikan vokasi di perguruan  tinggi  ini  seperti  ”setengah  hati”  atau ”setengah  jadi”,  sehingga  perlu  pemikiran  lebih mendalam  dengan  dasar,  pembangunan  negeri  ini memerlukan kompetensi kesarjanaan dan keprofesionalan,  bahkan  untuk  keprofesionalan dibutuhkan lebih banyak.
Pendidikan vokasi dan pendidikan umum sesungguhnya merupakan pilihan layanan yang dapat dipilih secara bebas oleh masyarakat, untuk itu perlu diberikan fasilitas migrasi. Selain itu, pengembangan program  studi  di  persekolahan  pendidikan  vokasi perlu dikembangkan secara integral dengan pengembangan  komunitas  dan  berbasis  kebutuhan masyarakat/lingkungan.

## PUSTAKA
1. Depdiknas .  (2001).  KepMendiknas  RI  No.
053/U/2001. Pedoman  Penyusunan  Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan  Bidang  Pendidikan  Dasar  dan Menengah . Jakarta: Depdiknas.
2. Finlay,  Ian,  dan  Niven,  Stuart,  dan  Young, Stephanie  (Eds) .  (1998). Changing  Vocational Education  and Training :  An  International Comparative Perspective . London: Routledge.
3. Johari, Khir . 2004. My philosophy of education .
4. Wenrich,  R.C.,  dan  Wenrich,  J.W.  (1974). Leadership  in  Administration  of  Vocational  and Technical  Education .  Columbus:  Charles  E Merrill Publishing  Company,  A  Bell  &  Howell Company.