## REKONSTRUKSI HUKUM PENATAAN RUANG
BERKAITAN DENGAN PEMEKARAN DAERAH

## OTONOMI BARU
Yonnawati Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## ABSTRACT
The  national  development  carried  out  by  the  Indonesian  state  aims  to promote the general welfare, namely social welfare for all the people of Indonesia, the national development either Isik and non physical development which is fully used for the welfare of the broadest masyarkaat Indonesia.
Expansion  of  the  new  autonomous  region  in  its  implementation  is expected  to  improve  the  welfare  of  the  people  and  create  more  local  self-adan demokratis.namun  this  goal  can  be  realized  through  increased  professionalism bureaucratic  state  area  to  be  able  to  run  the  administration  efficiently  and effectively,  and  to  improve  basic  public  services.  Issues  to  be  discussed  in  this paper  is  how  the  basic  concept  of  the  ideal  in  the  formation  of  regional  spatial plans  new  autonomy,  how  the  ideal  model  that  can  be  applied  in  the implementation of spatial planning new autonomous region.
Problem  approach  used  in  this  study,  conducted  with  a  qualitative approach  because  of  the  scope  and  focus  of  research  on  the  workings  of  the executive and legislative branches. The data collection is done with the literature study  and  field  study.  Data  processing  is  done  by  checking  the  data  and classification data.
Based  on  the  results  of  research  and  discussion,  it  can  be  concluded  that the  basic  concept  of  the  ideal  in  the  formation  of  the  spatial  plan  of  new autonomous regions is the concept of hierarchical in document preparation spatial plans  that  are  used  with  the  aim  that  the  functions  assigned  between  documents spatial  effect  on the scope of the micro is  dissemination and study  of the spatial plan  in  force  at  a  more  macro  region.  establishment  of  new  autonomous  regions spatial planning refers to the autonomous law, the emergence of autonomous legal rule  of  law  can  be  a  resource  to  tame  repression,  historically  known  for  its development  of  the  rule  of  law  law.hendaknya  understood  as  a  real  and  unreal, and  to  create  conditions  conducive  legal  need  for  a  balance  between  sollen  and das das saein though not as easy interpretation.
Keywords: Spatial Planning, Regional Expansion, Regional Autonomy

## ABSTRAK
Pembangunan  nasional  yang  dilakukan  oleh  negara  Indonesia  bertujuan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  yaitu  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia,  pembangunan  nasional  tersebut  baik  berupa  pembangunan  isik maupun  non  fisik  yang  keseluruhannya  digunakan  seluas-luasnya  bagi kesejahteraan masyarkaat Indonesia.
Pemekaran  daerah  otonomi  baru  dalam  implementasinya  memang diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,serta  menciptakan  daerah makin mandiri adan demokratis.namun tujuan ini dapat diwujud nyatakan melalui peningkatan  profesionalisme  birokrasi  daerah  untuk  dapat  menyelenggarakan pemerintahan  efisien  dan  efektif,  serta  dapat  meningkatkan  pelayanan  dasar publik.  Permasalahan  yang  akan  dibahas  pada  penulisan  ini  adalah  bagaimana konsep  dasar  yang  ideal  dalam  pembentukan  rencana  tata  ruang  daerah  otonomi baru,  bagaimana  model  ideal  yang  dapat  diterapkan  dalam  pelaksanaan perencanaan tata ruang didaerah otonomi baru.
Pendekatan  Masalah  yang  digunakan  dalam  penulisan    ini  dilakukan dengan  pendekatan  kualitatif  karena  lingkup  dan  fokus  penelitian    tentang bekerjanya  eksekutif  dan  legislatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data dan klasifikasi data.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  konsep  dasar  yang  ideal  dalam  pembentukan  rencana  tata ruang  daerah  otonom  baru  adalah  konsep  hirarkis  dalam  penyusunan  dokumen rencana  tata  ruang  yang  digunakan  dengan  tujuan  agar  fungsi  yang  ditetapkan antara  dokumen  tata  ruang  yang  berlaku  pada  lingkup  mikro  merupakan penyebaran dan penelitian dari rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih  makro.  pembentukan  penataan  ruang  daerah  otonomi  baru  mengacu  pada hukum yang otonom, munculnya hukum yang otonom tertib hukum dapat menjadi sumber  daya  untuk  menjinakkan  represi,secara  historis  perkembangan  tersebut dikenal dengan rule of law. hendaknya hukum dipahami sebagai suatu yang nyata dan tidak nyata dan untuk terciptanya kondisi hukum yang kondusif perlu  adanya keseimbangan  antara  das  sollen  and  das  saein  meski  tidak  mudah  dalam interpretasinya.
Kata Kunci: Penataan Ruang, Pemekaran Daerah, Otonomi Daerah

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  yang
dilakukan  oleh  Negara  Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yaitu kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia, pembanguan
nasional tersebut baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik yang  seluruhnya  digunakan  seluas-
luasnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan usaha untuk meningkatkan  kualitas  manusia  dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan  kemampuan  nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempertahankan tantangan perkembangan perkembangan global. Pelaksaaannya mengacu pada
keperibadian  bangsa  dan  nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa  yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera,  maju  dan  kukuh  kekuatan moral  dan  etikanya.  Selanjutnya dijelaskan tentang konsep pembangunan  berkelanjutan,  bahwa konsep  pembanguan    berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijaksanaan. Namun,
dalam
pengalaman praktek seama ini, justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang  tidak  terkendali  dengan  akibat kerusakan lingkungan yang
mengganggu kelestarian alam.
Setiap  pembangunan  yang akan  didirikan  hendaknya  dimulai
dengan suatu  rencana dan rancangan yang  baik.  Termasuk  pembangunan wilayah daerah otonomi baru. Pemekaran  daerah  otonomi  baru dewasa ini hendaknya disertai dengan  perencanaan  tata  ruang  yang baik.  Rencana  tata  ruang  pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/mahluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan dengan serasi,  selaras dan seimbang, untuk mencapai kesejahteraan manusia/mahluk hidup serta kelestariian lingkungan dan keberlanjutan  pembangunan.  Hal  ini dimaksudkan  agar  kelak  tercapai suatu  keteraturan  dan  keserasian penataan  wilayah.  Sehingga  tidak menyebabkan problematika penataan ruang dikemudian hari.
Perencanaan tata ruang dewasa  ini  cendrung  berorientasi pada  pencapaian  tujuan  ideal  jangka panjang  yang  dalam  pelaksanaannya serng  meleset  akibat  dari  banyaknya ketidakpastian,  dan  rencana  yang disusun berdasarkan pemikiran sekedar  untuk  memecahkan  masalah secara  cepat  dan  mudah  yang berjangka pendek dan kurang
berwawasan  luas.  Hal  demikian diperkuat  juga  dengan  kurangnya penegakan  hukum  tata  ruang.  Tata ruang  yang  sudah  tersusun  dengan baik  dapat  dengan  mudah  dijungkir balikkan  karena  adanya  kepentingan sesaat yang tidak konseptual.
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor.  26  tahun  2007  pengertian penataan  ruang  tidak  terbatas  hanya kepada  dimensi  perencanaan  tata ruang  saja,  namun  lebih  dari  itu termasuk dimensi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang merupaka proses penyusunan rencana  tata  ruang  baik  untuk wilayah administratif (seperti
propinsi, kabupaten dan kota) maupun  untuk  kawasan  fungsional (seperti  kawasan  perkotaan  dan pedesaan). Pemanfaatan ruang merupakan  wujud  oprasionalisasi rencana  tata  ruang  atau  pelaksanaan
pembanguna dan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas mekanisme  perizinan  dan  penertiban terhadap  pelaksanaan  pembangunan
agar  sesuai  dengan  rencana  tata ruang.
Diera otonomi saat ini penataan  ruang  menjadi  salah  satu isu  penting  yang  menjadi  perhatian luas.  Termasuk  dalam  penataan ruang  daerah  otonomi  baru.  Daerah otonomi baru harus mempersiapakan suatu konsep penataan ruang. Seperti yang  diatur  dalam  Peraturan  Mentri Dalam  Negeri  Nomor  :  23  tahun 2010  tetang  Tata  Cara  Pelakasanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi  Baru.  Hal  ini  dimaksudkan agar  satu  wilayah  otonomi  baru memiliki  rencana  penataan  ruang yang  strategis  termasuk  didalam penilaian penyelenggaran urusan wajib yang salah satu poin didalamnya  adalah  penataan  ruang 5 . Selanjutnya pasal 16 dan 17 menentukan  bahwa  penilaian  aspek penyusunan  rencana  tata  ruang wilayah dilakukan terhadap dokumen rencana  tata  ruang  dan  dokumen rencana  rinci  tata  ruang.  Dokumen rencana  umum  tata  ruang  berupa rencana tata ruang wilayah, sedangkan  dokumen  rencana  rinci tata  ruang  berupa  rencana  tata  ruang
5 Pasal  6  huruf  (i) Peraturan  Mentri  Dalam Negeri Nomor. 23 Tahun 2010
kawasan  strategis  dan/atau  rencana detail tata ruang.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahn  dalam  penulisan  ini adalah:
1. Bagaimanakah konsep dasar yang  ideal  dalam  pembentukan rencana tata ruang daerah otonomi baru?
2. Bagaimaakah  model  ideal  yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan  perencanaan  tata ruang didaerah otonomi baru?

## TINJAUAN PUSTAKA
Perencanaan dan perancangan  pembangunan  daerah otonomi baru sepatutnya disesuaikan dengan tertib pembangunan nasional. Sehingga didalam pelaksanaan pembangunan  daerah  otonomi  baru tidak  bertentangan  dengan  fungsi kawasan  dan  ramah  lingkungan. Suatu  pembangunan  yang  sedang dilaksanakan akan mencapai tujuannya  apabila  didukung  oleh suatu  perencanaan  yang  matang disesukan  dengan  segala  sektor
sekarang  dan  akan  datang,  dengan mengingat  kondisi  yang  demikian sehingga  tujuan  pembangunan  dapat tercapai, adanya pembangunan untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, itu  sangat  diperlukan  karena  untuk pembangun  suatu  daerah  baik  fisik maupu  nonfisik  masyarakat  harus mengembangkan  pembangunan  itu sendri.
Ruang merupakan sumberdaya  yang  secara  kuantitatif jumlahnya  terbatas  dan  memiliki karakteristik  yang  tidak  seragam sehingga  tidak  semua  jenis  dan fungsi  dapat  dikembangkan  pada ruang  yang  tersedia.  Keterbatasan ruang  tersebut  merupakan  dasar diutuhkannya kegiatan penataan ruang yang terdiri atas rencana ruang yang menghasilkan dokumen rencana  tata  ruang,  pemanfaatan ruang  yang  mengacu  pada  dokumen tata  ruang  yang  berlaku,  serta pengendalian pemanfaatan ruang yang  dilakukan  untuk  memastikan bahwa  fungsi  yang  dikembangkan sesuai peraturan sebagaimana ditetapkan  dalam  dokumen  rencana tata  ruang  antara  lain  dengan
mengemukakan  instrumen  perizinan pembangunan.
Rencana  tata  ruang  pada dasarnya merupakan
bentuk
intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/mahluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi,  selaras,  seimbang  untuk tercapainya  kesejahteraan  manusia serta  kelestarian  lingkungan  dan keberlanjutan pembangunan.
Karakteristik  penataan  ruang terkait erat dengan ekosistem, karena itu penataan ruang menekankan pada pendekatan sistem yang tidak dibatasi oleh batas-batas administrasi wilayah dengan dilandasi oleh empat prinsip  pokok  penataan  ruang  antara lain yaitu: a) Holistik dan terpadu, b) Keseimbangan  antar  kawasan,  c) Keterpaduan peanganan secara lintas sektoral dan lintas wilayah
administratif,  dan  d)  Melibatkan peanserta  masyarakat  mulai  tahap perencanaan
peanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
(Hasni, 2008).
Untuk menjawab permasalahan
dalam penelitian akan mengacu pada teori  hukum  yang dikemukakan oleh Laurence  Fremand  yang  membagin
hukum  kedalam  empat  substansi yaitu:  a)  Peraturannya,  b)  Lembaga hukumnya, c) Masyarakatnya, dan d) Budaya hukumnya
Keempat  substansi  tersebut sangat berkaitan erat dengan penataan ruang dalam daerah otonomi baru, empat substansi tersebutsebagai penentu  keberhasilan penataan  ruang  di  daerah  otonomi baru.
Posner  mengemukakan  ada dua kegunaan teoi hukum yaitu yang pertama, teori hukum berhasil mengungkapkan  ruang  gelap  ( dark corners )  dari  suatu  sistem  hukum dan menunjukkan jalan arah perubahan  konstruktif  yang  sangat bernilai  tentang  unsur-unsur  dan konsep  hukum.  Kegunaan  kedua, teori hukum telah membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang  sistem  hukum  yang  intinya adalah  pengetahuan  tentang  sistem, yang  berdeda  makna  dari  sekedar mengetahui bagaimana menjalankannya  dalam  suatu  sistem dimana  praktisi  hukum  telah  biasa melakukannya  (Richard  A.  Posner dalam Romli, 2012).

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian ini adalah  penelitian  hukum  dengan metode  yang  digunakan  adalah metode kualitatif karena lingkup dan fokus  penelitian  tentang  bekerjanya eksekutif dan legislatif dalam membuat  peraturan  dan  mensahkan peraturan itu untuk dapat dilaksanakan  dan  diterapkan  ke dalam  kehidupan  masyarakat  agar peraturan  dibuat  dapat  dipatuhi  dan menjadi  pedoman  dalam  menegakan hukum  khususnya  bagi  perencanaan penataan  ruang  dan  pedoman  dalam menjalankan  pemerintahan  otonomi daerah.

## PEMBAHASAN
Pembentukan  penataan  ruang
daerah otonomi baru mengacu kepada hukum yang otonom. Dengan munculnya  hukum  otonom  tertib hukum  menjadi  sumber  daya  untuk menjinakkan  represi.  Secara  historis perkembangan tersebut dikenal
sebagai rule of law (Nonet, et.al.,2011) .
A. Konsep Dasar Ideal Dalam
Pembentukan Rencana Tata
Ruang Daerah  Otonomi Baru
Dokumen  tata  ruang  sebagai produk  dari  kegiatan  perencanaan tata  ruang  selain  berfungsi  untuk mengaktifkan  penataan  ruang  dan mencegah  terjadinya  konflik  antar fungsi  dalam  proses  penataan  dan pemanfaatan  ruang,juga  ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya- bahaya  lingkungan  yang  mugkin timbul  akibat  pengembangan  fungsi ruang  pada  lokasi  yang  tidak  sesuai peruntukan.
Sebagai contoh
dokumen rencana tata ruang menetapkan  ruang  dengan  fungsi perlindungan  bencana  pada  lahan rawan  longsor  dengan  tujuan  agar masyarakat dan aktivitas yang mereka  jalani  tidak  menjadi  korban apabila bencana longsor terjadi.
Dalam  praktek  penyusunan tata ruang di Indonesia dokumen tata ruang  bersifat  hirarkis  mulai  dari dokumen  yang  bersifat  makro  yang berlaku  pada  level  nasional  hingga dokumen  detail  yang  hanya  brlaku pada  level  nasional  saja.  Dokumen tata ruang tersebut antara lain adalah:
1. Rencana  tata  ruang  wilayah nasional (RTRWN)
Merupakan  dokumen  rencana  ruang yang  mengatur  peuntukan  fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia.  dokumen  ini  berlaku secara  nasional  dan  menjadi  acuan dalam  penyusunan  rencana  tata ruang  pada  level  provinsi  dan kabupaten kota
2. Rencana  tata  ruang  wilayah provinsi (RTRWP)
Merupakan  penjabat  RTRWN  pada masing-masing provinsi dokumen ini berlaku pada masing-masing provinsi yang  diaturnya,  sebagai  contoh RTRW  Provinsi  Lampung  hanya berlaku pada wilayah hukum
Provinsi  Lampung  saja.  Selanjutnya dokumen ini dijabarkan dalam bentuk dokumen RTRW Kabupaten/Kota  dan  dokumen  detai
lainnya.
3. Rencana  tata  ruang  wilayah kabupaten/kota (RTRWK)
Merupakan penjabaran dari dokumen RTRWN  dan  RTRWP  pada  level kabupaten/kota. Dokumen ini berlaku pada masing-masing wilayah administrasi kabupaten/kota. Sebagai contoh RTRW Kabupaten Tanggamus  hanya  berlaku  pada wilayah hukum Kabupaten
Tanggamus saja RTRWK
selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk  dokumen  detail  ruang  untuk kawasan-kawasan  tertentu,  dalam pelaksanaan pembangunan dokumen. RTRWK  merupakan  acuan  bagi pemerintah  kabupaten/kota  dalam menerbitkan  izin  prinsip  dan  izin lokasi bagi investor/masyarakat pengguna ruang.
Konsep hirarkis dalam penyusunan  dokumen  rencana  tata ruang  digunakan  dengan  tujuan  agar fungsi yang ditetapkan antar dokumen    tata  ruang  yang  berlaku pada  lingkup  mikro  merupakan penjabaran  dan    penelitian  dari rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah  yang  lebih  makro.  Sebagai contoh RTRWN menetapkan kawasan  Pringsewu  sebagai  basic pertanian.  Kebijakan  ini  selanjutnya diterjemahkan  secara  detail  melalui pengalokasian  fungsi  ruang  dan pengembangan infrastruktur pendukung  kegiatan  pertanian  di dalam  dokumen  RTRW  Provinsi Lampung,
RTRW
Kabupaten Pringsewu dan RDT kawasan pedesaan.
Hendaknya  hukum  dipahami sebagai  suatu  yang  nyata  dan  tidak nyata  dan  untuk  terciptanya  kondisi hukum  yang  kondusif  perlu  adanya keseimbangan  antara  das  sollen  dan das  sollen  meski  tidak  mudah  dalam intepretasinya. Konsep dasar penyusunan  tata  ruang  merupakan hasil  pemikiran  manusia  sesuai dengan  tingkat  perkembangan  dan kemajuan  peradabannya  sehingga perlu  dilengkapi  dengan  pandangan yang  secara  linier  dapat  disebut sollen-sein-sollen  artinya  apa  yang dicita-citakan  masyarakat  tertentu, telah  merupakan  kenyataan  yang dapat  dirasakan  kemanfaatan  pada masyarakat  yang  lain  sesuai  dengan tingkatan kemajuan peradaban begitu pula sebaliknya (Artasasmita, 2012).
Kecendrungan  yang  terjadi kini adalah rencana tata ruang terlalu ditekankan  pada  aspek  penataan ruang  dalam  arti  fisik  dan  visual, biasanya  menyangkut  tata  guna tanah, sistem jaringan jalan dan infra struktur  atau  pasaran  lingkungan. Aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan perencanaan komunitas (sosial budaya) dan perencanaan sumberdaya masih belum
diperhatikan
sesuai porsinya. Demikian halnya dengan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan  yang  masih  terkesan sebagai  slogan  atau  hiasan  bibir belaka, belum mengejawantah didalam kenyataan. Konsep dasar dalam
pembentukan  rencana  tata  ruang daerah  otonomi  baru  terdiri  dari beberapa aspek antara lain:
1. Penerapan  prinsip-prinsip  good govermenc, seperti keberlanjutan, keadilan, efisiensi, transparansi,  akuntabiltas,  dan pelibatan  masyarakat  secara  luas dan konsisten yang keseluruhannya  juga  merupakan prinsip-prinip dasar dalam penataan ruang. Oleh karenannya penyelenggaraan pengelolaan pembangunan  kawasan  daerah otonomi baru seyogyanya senantiasa mengacu kepada rencana  tata  ruang  agar  tujuan yang diharapkan yakni peninggkatan  pelayanan  publik untuk  kesejahteraan  masyarakat dapat  terpenuhi.  Dalam  tatanan ini  otonomi  daerah  merupakan
momentum  yang  tepat  bagi  para pengelola  daerah  otonomi  baru dalam menerapkan prinsip- prinsip  good  governance  untuk peningkatan  kualitas  pelayanan
publik dalam kesejahteraan masyarakat.
2. Peran  serta  masyarakat,  dalam penataan  ruang  daerah  otonomi baru  saat  ini  sudah  merupakan suatu  hal  yang  cukup  penting agar berbagai asprasi dan pandangan dari para stakeholders dapat  terakomodasi  secara  adil dan seimbang. Termasuk kelompok-kelompok penduduk
asli lokal di daerah otonomi baru. Pelibatan masyarakat perlu dikembangkan berdasarkan konsensus yang disepakati besama  serta  dilakukan  dengan memperhatikan karakteristik
sosial-budaya setempat, dan
model  kelembagaan  setempat misalnya  rembug  desa  dan  lain sebagainya.  Dalam  konteks  ini pembinaan peran serta masyarakat dalam penataan ruang telah diatur melalui
Peraturan Pemerintah Nomor : 78
Tahun  2007  Tentang  Tata  Cara
Pembentukan  Penghapusan  dan Penggabungan Daerah, yang merupakan derivasi dari Undang- Undang Nomor :  26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
3. Pemanfaatan dukungan teknologi informasi, dalam proses
pengambilan keputusan ( decision support  system )  atau  intervensi kebijakan  penataan  ruang  telah menjadi  suatu  kebutuhan  yang sangat  nyata  seiring  dengan kompleksitas permasalahan mengenai tata ruang yang dihadapi  serta  tuntutan  atas peningkatan  pelayanan  publik oleh masyarakat.
4. Pengembangan bentk-bentuk
kemitraan
kabupaten-kota.
Pemekaran  daerah  otonomi  baru menjadi pilihan strategis pada era otonomi daerah.  pilihan  ini didasarkan  atas  kebutuhan  untuk pengembangan wilayah dan mempermudah akses suatu daerah agar menjadi daerah  yang lebih maju. Daerah otonomi baru juga  memiliki  kebutuhan  untuk mengelola  ruang  kawasan  untuk menghasilkan  suatu  daerah  baru
yang  tertata  dan  sesai  dengan karakteristik daerah tersebut.
5. Pengembangan  inisiatif,  potensi dan  keunggulan  lokal  dalam perencanaan  pembangunan  dan pengendalian pembangunan berbasis  masyarakat  ( comunity based devlopment ) peran
pemerintah  dala  hal  ini  lebih dititik  beratkan  pada  upaya pemberdayaan ( empowerent )
penciptaan  iklim  yang  kondusif ( enabling environment ) serta peran  fasiltator  pembangunan yang menjembatani erbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah otonomo baru tersebut.
B. Model Ideal Yang Dapat Diterapkan  Daam  Pelaksanaan Rencana  Tata  Ruang  Daerah Otonomi Baru Penyusunan rencana tatat ruang  untuk  daerah  otonomi  baru melalui empat  kajian antara lain:
1. Dari sisi peraturan yang dibentuk Peraturan  yang  dibentuk  mulai  dari rencana  tata  ruang  wilayah  nasional (RTRWN), rencaa tata ruang wilayah provinsi  (RTRWP),  rencana  tata ruang wilayah kabupaten/kota
(RTRWK)  dan  rencana  detail  ruang dalam  bentuk  tata  raung  (RDTR) serta  rencana  tata  bangunan  dan lingkungan  (RTBL)  dibentuk  untuk mencapai  tujuan  yang  diinginkan yaitu  ktraturan  dan  kesejahteraan. Sehingga  dalam  pembentukannya harus berwawasan luas karena peraturan yang diberlakukan sekarang  menentukan  kelangsunagn pembangunan dimasa depan.
2. Dari sisi lembaga hukumnya Lembaga hukum  yang terkait dialam penyelnggaraan penataan ruang memiliki tanggung jawab yang besar dalam  pelaksanaan  penataan  ruang. Para penentu kebijakan ini diharapkan    mampu  melaksanakan tugas  sesuai  dengan  cita-cita  hukum yang  telah  dibentuk.  Karena  dalam kenyataan  jelas  terlihat  tipisnya wibawa dan kekuatan hukum produk rencana tata ruang cukup merisaukan.  Tata  ruang  yang  sudah tersusun, dengan begitu saja dijungkirbalikkan karena adanya karena adanya kehendak sesaat  yang tidak  konseptual.  Dimasa  datang perencanaan tata ruang dan pengelolaan  lingkungan  hidup  perlu dilihat sebagai management of
confict , tidak hanya sekedar management of growth atau
management  of  changes .  Orientasi tujuan  jangka  panjang  yang  ideal perlu disenyawakan dengan
pemecahan  masalah  jangka  pendek yang bersifat inkremental.
3. Masyarakat
Pelaksanaan  pembangunan  daerah otonomi  baru  memperhatikan  aspek- aspek yang berkaitan dengan
perencanaa komunitas (sosial- budaya) dan perencanaan sumberdaya manusia belum diperhatikan sesuai porsinya, demikian halnya dengan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang
masih  belum  optimal.  Diharapkan suatu  kerjasama  yang  baik  antara masyarakat dengan pemerintah
dalam  pelaksanaan  penataan  ruang. Hal  yang  harus  juga  diakui  adalah pemikiran seseorang selalu dipengaruhi oleh zamannya dan akan terus mengalami perubahan- perubahan  seiring  dengan  peradaban masyarakat (Artasasmita, 2012).
Sehingga  masyarakat  menjadi  acuan dasar dalam peyusunan peraturan.
4. Budaya hukumnya
Budaya  hukum  yang  terjadi  didalam penataan  ruang  selama  ini  tercipta sesuai  dengan  karakteristik  sifat  dan hakikat  pembuat  kebijakan  dan pelaksana kebijakan. Daerah dan/atau daerah otonomi baru sepintas dilihat hampir seperti hirarki pohon  yang  tampak  saja  sederhana yang sesungguhnya berbentuk hirarki jaringan  yang  sangat  kompeks.  Hal ini disebabkan masih adanya arogansi  sektoral  dengan  egosentris yang  terbentuk  selama  ini.  Budaya hukum yang tercipta didalam masyarakat berorientasi kepada
kepentingan yang sepihahk.
Jalan keluar perlu revitalisasi kawasan daerah otonoi baru seharusnya  dibangun  dengan  penuh perencanaan.  Kepentingan  tertentu jangan  sampai  mengejawantahkan peraturan  yang  harus  ditegakkan. Guna  terwujudnya  penataan  ruang yang  baik  di  daerah  otonomi  baru perlu adanya suatu model pembangunan yang perlu dipersiapkan  dan  selanjutnya  dapat diterapkan. Perencanaan yang bersifat open-ended juga akan memberikan  tingkat  kebebasan  dan tindakan yang lebih bervariasi
disaping  juga  keterliatan  masyarakat dan  peluang  untuk  penyesuaian secara kreatif.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut dapat  diberikan  kesimpulan  sebagai berikut:
a. Konsep  dasar  yang  ideal  dalam pembentukan  rencana  tata  ruang daerah  otonomi  baru  adalah,
konsep hirarkis dalam penyusunan  dokumen  rencana tata  ruang  digunakan  dengan tujuan agar
fungsi yang
ditetapkan  antara  dokumen  tata ruang  yang berlaku pada lingkup mikro  merupakan  penyebaran dan  penelitian  dari  rencana  tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro.
Konsep dasar daam
pembentukan  rencana  tata  ruang daerah otonomi baru terdiri dari:
1. Penerapan  prinsip-prinsip  good govermence
2. Peran serta masyarakt
3. Pemanfaatan dukungan teknologi informasi
4. Pengembangan bentuk-bentuk keitraan kabupaten-kota
5. Pengembangan inisiatif
b. Model ideal yang dapat diterapkan  dalam  pelaksanaan rencana tata ruang daerah otonomi  baru  yaitu,  perencanaan yag  bersifat open-ended juga akan memberikan tingkat kebebasan  dan  tindakan  yang lebih berorientasi disamping pula keterkaitan  dan  peluang  untuk penyesuaian secara kreatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita,  Romli.  2012. Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum
Pembangunan  dan  Teori
Hukum  Progresif. Genta Publishing: Jogjakarta. Arief    Sidarta,  Bernard.  2013. Ilmu Hukum  Indonesia  Upaya
Pengembangan Ilmu Hukum  Sistematika  yang Responsif Terhadap Perubahan  Masyarakat . Genta Publishing: Jogjakarta
Hasni. 2008. Hukum Penataan
Ruang dan Penatagunaan
Tanah .  Rajawali  Press:
Jakarta Nonet  Philips  dan  Selznic.  2011.
Hukum  Responsif .  Edisi
Terjemahan.  Nusa  Meda:
Bandung
_______.  2007. Undang-Undang
Nomor.  26  Tahun  2007
Tentang Penataan Ruang . Kementrian Dalam Negri. Jakarta _______. 2007. Peraturan Pemerintah  Nomor.  38 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungkan  Daerah . Kementrian Dalam Negri. Jakarta
_______.  2010. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor.  23
Tahun 2010 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Evaluasi  Perkembangan Daerah  Otonomi  Baru. Kementrian Dalam Negeri. Jakarta