## Hak Kekayaan Intelektual Merk dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Irma Rosmayati 1 , Eliya Fatma Harahap 2 , Hani Siti Hanifah 3
Jurnal Kalibrasi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@itg.ac.id
1 i.rosmayati@uniga.ac.id
2 eliyafatma@uniga.ac.id
3 Hanisiti1965@uniga.ac.id
Abstrak – Pembangunan kegiatan ekonomi, adanya persaingan bisnis antara subjek bisnis satu sama lain adalah hal biasa. Persaingan bisnis yang sehat akan memiliki konsekuensi positif bagi pengusaha  yang  bersaing  atau  bersaing,  karena  itu  dapat  menyebabkan  upaya  untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk. Di sisi lain, konsumen juga mendapat manfaat  dari  persaingan  yang  sehat,  yang  membawa  kepada  penurunan  harga  dan  menjamin kualitas produk. Di sisi lain, jika persaingan yang muncul tidak sehat, itu akan merusak ekonomi negara, yang akan merusak masyarakat. Dinamik dunia industri, yang berlangsung sangat cepat di  tingkat  nasional  dan  internasional,  juga  mempromosikan  kemunculan  hak  harta  intelektual sebagai istilah umum untuk berbagai jenis harta intelektual, termasuk merek. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) erat kaitannya dengan monopoli, namun masih terdapat berbagai perdebatan hukum  tentang  bisnis  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan  sebagai  monopoli  dalam produksi. Namun, mengingat kerugian yang diderita masyarakat, monopoli semacam itu tidak boleh dilanjutkan. Tujuannya mengetahui hak atas kekayaan intelektual dalam persaingan usaha. Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  deskriptif  melalui  pendekatan  sosiologi hukum. Temuan menunjukkan bahwa persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari cara pelaku usaha  bersaing  dengan  pelaku  usaha  lainnya. Arbitrase  dapat  menjadi  alternatif  penyelesaian sengketa kekayaan intelektual atas pelanggaran merek dagang.
Kata Kunci – Arbitrase; Hak Kekayaan Intelektual; Merk; Monopoli.

## I. PENDAHULUAN
Masalah hak milik intelektual (PIS) berjalan lurus dengan perkembangan sains dan teknologi. Usaha untuk melindungi hak-hak harta intelektual dilakukan oleh negara dengan menyusun dan memperbarui peraturan PIS. Perkembangan dunia industri yang cepat, baik di tingkat nasional dan internasional, telah mempromosikan dinamika  hak-hak  harta  intelektual  (PIS),  terutama  di  bidang  hak  cipta.  Ini  baik  untuk  pertumbuhan  dan pengembangan semangat  kreatif  di  bidang  sains,  seni  dan sastra.  Pembangunan kegiatan  ekonomi, adanya persaingan  bisnis  antara  subjek  bisnis  satu  sama  lain  adalah  hal  biasa.  Persaingan  bisnis  yang  sehat  akan memiliki  konsekuensi  positif  bagi  pengusaha  yang  bersaing  atau  bersaing,  karena  itu  dapat  menyebabkan upaya  untuk  meningkatkan  efisiensi,  produktivitas,  dan  kualitas  produk.  Di  sisi  lain,  konsumen  juga diuntungkan  dengan  adanya  persaingan  sehat  yang  menyebabkan  pemotongan  harga  dan  jaminan  kualitas produknya.  Sebaliknya  jika  persaingan  yang  muncul  tidak  sehat  maka  akan  berdampak  pada  rusaknya perekonomian negara yang merugikan masyarakat.
Pentingnya  sarana  hukum  untuk  mengatur  persaingan  antar  pelaku  usaha  adalah  seperti  kegiatan  yang mengarah pada kegiatan skala besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, evaluasi penelitian, atau sumber daya yang diperlukan seperti penetapan harga [1] , Terjadi secara alami kondisi yang  paling  menguntungkan.  Hal  ini  terlihat  pada  potongan  harga,  after  service,  merek  yang  menarik, iklan/promosi, keragaman dan kualitas, kemasan, desain, segmentasi pasar, dan produk sejenis, dengan harga yang  relatif  sama.  Terutama  dalam  ekonomi  kreatif  yang  dapat  mendorong  inovasi  di  berbagai  bidang, mengasah kreativitas masyarakat, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mengurangi pengangguran. Pada dasarnya, bisnis di sektor ekonomi kreatif mengandalkan kreativitas dan inovasi kewirausahaan, seperti periklanan, kerajinan , desain (design), fesyen (fashion), musik, televisi (broadcasting), video, film, fotografi, dan lain-lain [2].
Industri  kreatif  dianggap  dikuasai  oleh  hak  kekayaan  intelektual  (HAKI)  seperti  paten,  hak  cipta,  merek dagang, royalti, dan desain industri. Kekayaan intelektual memainkan peran yang sangat penting di era industri kreatif.  Karena  perusahaan-perusahaan  di  industri  kreatif  sangat  mengandalkan  kreativitas  sumber  daya manusia (SDM), maka akan muncul inovasi-inovasi baru berupa teknologi, desain, karya seni dan lain-lain. Inovasi  tersebut  harus  didaftarkan  pada  HKI  agar  penemu/pencipta  memperoleh  perlindungan  hukum  atas penemuan/kreasinya.  [3].  HKI  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  orang  yang menciptakan  suatu  karya atau  penemuan  baru  dan merupakan  “istilah  kolektif”  atau  payung  hukum  untuk berbagai jenis kekayaan intelektual yang ada. Ada beberapa jenis hak kekayaan intelektual. Yaitu, paten, hak merek  dagang,  desain  industri,  indikasi  geografis,  jenis  tanaman,  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,  rahasia dagang, hak cipta, lisensi, waralaba. Hak atas kekayaan intelektual merupakan wujud rasa syukur negara atas usaha dan gagasan mereka yang menciptakan karya dan penemuan baru, sehingga mereka berhak atas hak eksklusif  dan  perlindungan  hukum.  [4].  Hak  eksklusif  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  hak pencipta/pencipta untuk melakukan atau mencegah orang lain tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, mengekspor,  mengimpor,  menjual  atau  mendistribusikan  ciptaan/penemuannya.  Namun  dalam  praktiknya, masih  banyak masalah dan  tantangan  dalam  penerapan  undang-undang  terkait  hak  kekayaan intelektual  di Indonesia, terutama  di  era Revolusi Industri  4.0.  Persaingan  yang terjadi terkadang  di luar  peraturan  yang berlaku, yang seringkali berujung pada perselisihan antar produsen. Berikut adalah kasus sengketa merek di Indonesia [5]:
Tabel 1: Beberapa Kasus Persengketaan Merk 2020
No Perushaaan Kasus Putusan 1 Kasus  Pierre  Cardin seorang perancang busana terkenal mengajukan gugatan merek melawan Alexanter Satryo Wibowo yang merupakan  pengusaha lokal asal Indonesia. Menggunakan nama Pierre Cardin  dalam  berbagai  macam produk busana Majelis hakim menolak gugatan yang  dilayangkan  oleh  Pierre Cardin Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 557/K/Pdt.Sus-HKI/2015 2 Kasus  Lexus  Merek Lexus dari  Toyota Motor Corporation mengajukan gugatan ke Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan Negeri Jakarta  Pusat  melawan ProLexus yang merupakan  perusahaan milik local Penggunaan  nama  Pro  Lexus untuk  tujuan  ‘membonceng’ nama  yang  sudah  cukup  dikenal dalam masyarakat Perkara nomor 450_K_Pdt.Sus- HKI_2014.  Saat  itu  majelis hakim  mengabulkan  keberatan yang  diajukan  oleh  pihak
ProLexus bahwa gugatan tersebut telah lewat waktu atau daluwarsa 3 Kasus  Monster  Energy Company  yang  terjadi Merek  Monster  lokal  memiliki persamaan  pada  merek  Monster Dalam putusan nomor 70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Ni
No Perushaaan Kasus Putusan pada Tahun 2015 melayangkan gugatannya  melawan Andria Thamrun, pemilik  merek  lokal yang  juga  bernama monster  ke  Pengadilan Niaga  pada  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Energy yang berasal dari Amerika Serikat tersebut. aga  Jkt.Pst,  Majelis  Hakim kembali  menolak  permohonan kasasi  dari  pihak  Monster energy California serta mengabulkan  keberatan  dari pemilik  merek  lokal  sebab gugatan tersebut prematur. 4 Kasus  PT  Phapros perusahaan lokal berasal  dari  Semarang mengajukan permohonan kasasi melawan Merck KGaA dimana perusahaan farmasi  multinasional berasal dari Jerman Pemilik  Merck  menilai  pada  PT Phapros  dengan  menggunakan nama  merek  Bioneuron  yang memiliki kesamaan bentuk, ucarapan dan bunyi. Hal tersebut dianggap pelanggaran.
pihak  Merck  menang  di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada  putusan  perkara  nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015. 5 Kasus  pada  Perkara antara Inter IKEA System  milik    Belanda melawan  IKEA  milik lokal. Merek  yang  tidak  digunakan pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut maka dapat dihapus Daftar Umum Merek Pada  putusan  nomor  264 K/Pdt.Sus-HKI/2015,  majelis hakim  memenangkan  pihak IKEA lokal kota  Surabaya

## Sumber : Kompas, 2020
Mengikut  Perkara  1  No.  1  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Tanda  dan  Indikator  Geografi ("Undang-Undang Mark & IG"), Tanda dapat dipaparkan secara data dalam bentuk gambar, logo, nama, huruf, angka atau komposisi warna, dalam 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) bentuk dimensi, suara, atau hologram, atau campuran 2 (dua) atau lebih dari unsur-unsur ini untuk membedakan barang dan / atau layanan yang diproduksi oleh individu atau entitas hukum dalam barang dan / atau kegiatan bisnis. atau layanan. Perusahaan memperoleh hak untuk merek setelah merek didaftarkan dalam periode 10 (sepuluh) tahun dari tanggal deposit dan  dapat  diperpanjang  untuk  periode  waktu  yang  sama.  Kalah  kasus  merek  perusahaan  perabot  Swedia, IKEA,  di  Indonesia  mengenai  pertikaian  tentang  penggunaan  hak  merek  mereka  di  Indonesia,  telah diumumkan oleh Mahkamah Agung sehingga perusahaan asing harus melepaskan hak merek mereka kepada perusahaan lokal. Kemunculan pertama PT Ratania Khatulistiwa di Indonesia dengan nama IKEA (INTAN KHATULISTIWA  ESA  ABADI)  menggambarkan  urgensi  merek  bagi  produsen,  kasus  ini  secara  khusus menunjukkan pentingnya meninjau portofolio merek dagang secara teratur dan menentukan pendaftaran mana (jika ada) yang mudah Dibatalkan oleh non -pengguna [6].
Monopoli adalah penguasaan oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha atas produksi dan/atau pemasaran  barang  atau  penggunaan  jasa  tertentu.  Perilaku  monopoli  dapat  diwujudkan  sebagai  pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha untuk menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum (UU RI) Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999).
Secara hukum, masih banyak perdebatan tentang diperbolehkan atau tidaknya bisnis yang dijalankan dengan produksi  monopoli.  Namun,  mengingat  kerugian  yang  diderita  masyarakat,  monopoli  ini  tidak  boleh dilakukan. Kerugian ini diyakini karena kinerja yang buruk, harga yang sulit didapat oleh masyarakat umum, dan persaingan yang tidak kompetitif, terutama untuk produk yang mengancam jiwa, sehingga masyarakat dapat memilih produk terbaik dengan harga murah. Dari banyak orang. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk menentukan hak kekayaan intelektual merek dalam undang-undang yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Vol. 19; No. 2; 2021; Hal 138-145

## II. METODE PENELITIAN
Metode tersebut dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang mempelajari keadaan sekarang dari sekelompok orang, suatu objek, kombinasi kondisi, sistem berpikir atau suatu kelas kejadian. Berkenaan  dengan  tujuan  penelitian  deskriptif,  yaitu  untuk  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat menggambarkan, menggambarkan, atau  menggambarkan  hubungan antara fakta,  sifat,  dan  fenomena  yang diteliti [7].
Selain itu, pendekatan penelitian hukum empiris menjadi fokus kajian sosiologi hukumnya tentang cara kerja hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat Hak Kekayaan Intelektual [8]. Isu-isu yang dapat diselidiki dan diselidiki oleh  studi  kualitatif  deskriptif  ini  mengacu  pada  studi  kuantitatif,  studi  banding  (perbandingan),  dan  telah menarik  kesimpulan  yang  mengacu  pada  pengumpulan  data,  analisis  data,  interpretasi  data,  dan  terakhir, analisis data.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  persiapan  nyata  yang  dibutuhkan  Indonesia  dalam  menghadapi  pasar  bebas  ASEAN  adalah pengembangan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  untuk  kepentingan  masyarakat  setempat.  Kekayaan intelektual  adalah  fondasi  perekonomian  suatu  negara.  Di  era  pasar  bebas  yang  akan  datang  di ASEAN, kekayaan intelektual merupakan aset untuk pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Karena karakteristik masyarakat pemilik KI yang berbeda, banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan KI di Indonesia [9]. Perbedaan karakteristik seringkali menimbulkan masalah hak kekayaan intelektual seperti sengketa merek. Meningkatnya sengketa merek dapat berarti bahwa pelanggaran hak atas kekayaan intelektual oleh para pelaku bisnis di tanah air semakin meningkat. Saat ini, pemilik merek yang marah lebih memilih mengambil tindakan hukum daripada menyelesaikannya secara ilegal.
Menurut Justisiari, asal muasal kasus perebutan merek ini dipicu oleh beberapa hal. Pertama-tama, beberapa orang  dengan  sengaja  menyalin  merek  tertentu  dengan  niat  jahat.  Seringkali  penyalin  ini  dimotivasi  oleh keuntungan  pribadi  dan  ingin  membuat  nama  untuk  merek  yang  disalin.  Kedua,  karena  pembajak  merek dengan sengaja mendaftarkan beberapa merek terkenal tanpa digunakan. Pada saat yang sama, pemilik merek tidak menyadari  paten merek  mereka.  Seringkali,  pembajak merek  dagang ini pertama-tama mendaftarkan kekayaan intelektual  dengan  tujuan menegosiasikan  pemilik merek  untuk mendapatkan  keuntungan materi melalui penjualan kembali [10].
Perlu  dicatat  bahwa  konsep  hak  kekayaan  intelektual  memiliki  unsur-unsur  yang  ada  dalam  istilah  hak kekayaan intelektual:  hak, kekayaan,  dan  intelektual. Unsur ini merupakan  satu kesatuan  yang tidak dapat dipisahkan. Artinya,  (karya  eksklusif  seperti  karya  baru,  atau  pengembangan  dari  karya  yang  sudah  ada memiliki nilai ekonomi dan negara berhak memberikan kepada intelektual yang berlaku di industri. Memiliki nilai komersial dan digunakan sebagai aset. Anda dapat b) elemen kekayaan yang bersifat ekonomis, c) unsur intelektual adalah kepemilikan atas karya yang diciptakan oleh kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, menurut undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek, merek secara umum  dibagi  menjadi  tiga  jenis  [3]:  a).  Merek  Dagang,  yaitu  merek  yang  digunakan  pada  barang  yang diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, b). Merek Jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk membedakan  dengan  jasa-jasa  sejenis  lainnya  dan  c).  Merek  Kolektif,  yaitu  merek  yang  digunakan  pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.
Adapun skema Kekayaan Inteletual dapat terlihat pada gambar di bawah ini:

## Gambar 1: Skema Kekayaan Inteletual
Persaingan bisnis yang dilakukan secara tidak adil dapat dilihat dari bagaimana peserta bisnis bersaing dengan peserta bisnis lainnya. Bagaimana penjual berurusan dengan berbagai pelanggaran merek dagang. Perkara 17 (1) dari Undang-Undang No. 5 dari 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan bisnis yang tidak adil menyatakan bahwa "pengusaha dilarang mengendalikan produksi dan / atau pemasaran barang dan / atau layanan yang dapat menyebabkan praktik monopoli."dan/atau persainganbisnis yang tidak sehat.”Persaingan bisnis yang tidak adil adalah persaingan antara subjek kegiatan bisnis dalam melaksanakan kegiatan produksi dan / atau pemasaran barang atau layanan yang dilakukan secara tidak adil atau bertentangan dengan hukum atau menghalangi persaingan bisnis (Artikel 1 ayat 6 Akta No 5/1999).Pelanggaran hak merek dagang adalah salah satu dari mereka dalam bentuk nama, huruf, angka, gambar, logo dan lain-lain yang sangat berbahaya bagi produsen.
Sangsi akan pelanggaran tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 48:
1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal  19,  Pasal  25,  Pasal  27,  dan  Pasal  28  diancam  pidana  denda  serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal  24,  dan  Pasal  26  Undang-Undang  ini  diancam  pidana  denda  serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupialh), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
3) Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  41  Undang-undang  ini  diancam  pidana  denda  serendah- rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
Adapun Pasal 49 dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; atau
b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk  menduduki  jabatan  direksi  atau  komisaris  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  dan  selama- lamanya 5 (lima) tahun; atau
a. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnva kerugian pada pihak lain.
Gambar 2: Diagram Alir Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual
Persoalan  pelanggaran  hak  merek  tentu  sebuah  hal  yang  harus  dihindari  produsen  oleh  karena  dapat menyebabkan  kerugian  materil  maupun  non  materil.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  alternatif penyelesaian persengketaan. Arbitrase dapat menjadi sebuah pilihan alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual terhadap pelanggaran merek [11] Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penilaian ahli. Arbitrase adalah sarana penyelesaian sengketa perdata di luar sidang umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di Indonesia arbitrase diatur dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [12]. Adapun tahapan penyelesaian sesuai undang- undang adalah sebagai berikut:
• Konsultasi pada umumnya sering digunakan oleh banyak pihak karena cara ini adalah sarana yang paling simple. Sifat dari hasil konsultasi tidak memaksa sehingga pihak yang meminta pendapat tidak diwajibkan  untuk  melaksanakan  hasil  konsultasi  dengan  konsultan.  Konsultasi  adalah  cara penyelesaian sengketa yang paling mudah dan dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Negosiasi.
• Negosiasi  dapat  dikategorikan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  juga  simple,  namun  sulit  untuk menemukan solusi apabila kedua belah pihak bersikukuh dengan keinginan atau kepentingan masing- masing. Seringkali para pihak yang bersengketa enggan untuk bertemu satu sama lain karena dapat memperparah keadaan dengan adanya kepentingan yang sama kuatnya antara satu dengan yang lain. Cara penyelesaian ini dapat sangat cepat terwujud apabila minimal salah satu pihak dapat mengalah dan setuju dengan solusi yang dibuat saat negosiasi karena yang berkaitan langsung adalah para pihak yang bersengketa.
• Mediasi. Pengertian yang disebutkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengandung unsur: 1. Proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan; 2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan; 3. Mediator bertugas  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencari  penyelesaian;  4.  Mediator  tidak mempunyai  kewenangan  membuat  keputusan  selama  perundingan  berlangsung;  5. Tujuan  mediasi adalah  untuk  mencapai  atau  menghasilkan  kesepakatan  yang  dapat  diterima  pihak-pihak  yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
• Konsiliasi. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, yaitu adanya pihak ketiga yang menengahi para pihak yang bersengketa, namun konsiliator sebagai pihak ketiga dapat lebih aktif dalam proses konsiliasi.    Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  menyebutkan  bahwa  para  pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa  yang  sudah terjadi atau yang mungkin akan terjadi melalui arbitrase. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa para pihak yang memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak atau dibuat dalam akta notaris apabila para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis tersebut.
Adapun skema penyelesaian sengketa dengan arbitrase terlihat pada alur di bawah ini [16]:

## Gambar 3: Skema Penyelesaian Sengketa Dengan Arbitrase
Peran  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  dalam  perlindungan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa merek  adalah  menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan,  mengambil  keputusan  yang  final  dan  mengikat kedua belah pihak, dan masalah konsensus, yaitu memberikan pendapat yang mengikat. Penyelesaian oleh (BANI), yaitu permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, pendaftaran perkara, tanggapan termohon, gugatan balik, upaya penyelesaian, sidang peninjauan kembali, putusan putusan, pengajuan dan pendaftaran putusan arbitrase, dan biaya arbitrase [13].
Oleh karena itu, kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, membutuhkan bantuan dari pihak publik, yaitu bantuan hukum dan pihak swasta, dengan mengendalikan etika bisnis untuk selalu bertindak jujur dalam bisnis. Tumbuhnya  wirausahawan  dengan  kekuatan  kualitas  produk  dan  pangsa  pasar  menjadi  motor  penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan mewujudkan pembangunan ekonomi.

## IV. KESIMPULAN

## Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut
• Sengketa  merek  dapat  ditafsirkan  sebagai  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual.  Tahapan penyelesaian menurut Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa UU No. 30 Tahun 1999 meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pendapat ahli.
• Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa badan usaha dilarang melakukan pengawasan terhadap produksi dan pemasaran  barang  dan/atau  jasa  yang  dapat  menimbulkan  monopoli  praktek.  dan/atau  persaingan usaha tidak sehat. Sanksi atas pelanggaran tersebut diterapkan dalam bentuk sanksi administratif dan pidana.
• Lingkungan  bisnis  yang  sehat  adalah  dengan  jujur  memprioritaskan  etika  bisnis  saat  menjalankan bisnis  sebagai  platform.  Etika  bisnis  ini  dapat  dilakukan  dengan  segala  cara.  Bekerja  sama  untuk menjaga  rasa  saling  percaya  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  reputasi  perusahaan,  baik mikro  maupun  makro.  Untuk  meminimalisir  sengketa  hak  kekayaan  intelektual  dengan  cara  ini diharapkan sosialisasi kepada produsen terkait aspek hukum. Dari sisi ekonomi, diperlukan dukungan instansi  dan  institusi  terkait  untuk  meningkatkan  wawasan  kualitas  produk  dan  etika  bisnis,  serta tumbuhnya  kreativitas  melalui  diferensiasi  produk.  Pengusaha  memainkan  peran  penting  dalam pembangunan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D. Iskandar, “PERSAINGAN SEHAT DUNIA USAHA DI INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN  SISTEM  EKONOMI  SYARIAH,” YUSTISI ,  vol.  3,  no.  1,  p.  6,  Mar.  2016,  doi: 10.32832/YUSTISI.V3I1.1116.
[2] “Pengertian  Ekonomi  Kreatif  dan  Contoh  Usaha  di  bidang  Kreatif.”  https://accurate.id/ekonomi- keuangan/pengertian-ekonomi-kreatif/ (accessed Feb. 23, 2022).
[3] M. Alfons Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Jl  Raya  Gandul  and  J.  Barat  Indonesia, “IMPLEMENTASI  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  DALAM  PERSPEKTIF  NEGARA HUKUM,” Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  vol.  14,  no.  3,  pp.  301–311,  May  2018,  doi: 10.54629/JLI.V14I3.111.
[4] A. Achmad and K. Roisah, “Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut  Undang-Undang  Hak  Cipta,” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law Journal) , vol. 9, no. 2, pp. 429–447, Jul. 2020, doi: 10.24843/JMHU.2020.V09.I02.P15.
[5] “Babak  Baru  Sengketa  Perebutan  Merek  Geprek  Bensu  Halaman  all  -  Kompas.com.” https://money.kompas.com/read/2020/10/17/060625826/babak-baru-sengketa-perebutan-merek- geprek-bensu?page=all (accessed Feb. 23, 2022).
[6] “Kasus  Merek  IKEA  di  Indonesia.”  https://hakkekayaanintelektual.com/kasus-merek-ikea-di- indonesia/ (accessed Feb. 23, 2022).
[7] Prof. Dr. Sugiyono, “METODE PENELITIAN KUANTITATIF,” 2018.
[8] “Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Disertasi  dan  Tesis  (Buku  Ke-3)  -  Salim  HS  &  Erlies Septianan  Nurbani  -  Rajagrafindo  Persada.”  https://www.rajagrafindo.co.id/produk/penerapan-teori- hukum-pada-penelitian-disertasi-dan-tesis/ (accessed Feb. 23, 2022).
[9] S.  Nugroho et  al. ,  “PERLINDUNGAN  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  DALAM  UPAYA PENINGKATAN  PEMBANGUNAN  EKONOMI  DI  ERA  PASAR  BEBAS  ASEAN,” Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum , vol. 24, no. 2, pp. 164–178, Mar. 2015, doi: 10.33369/JSH.24.2.164- 178.
[10]  “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  Jo.  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dengan  World  Intellectual  Property  Organization Arbitration  and  Mediation  Centre  -  MCUrepository.”  https://repository.maranatha.edu/27104/ (accessed Feb. 23, 2022).
[11]  A. Anwari, A. N. Anwari, and I. Affandi, “ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PELANGGARAN MEREK,” JUSTITIA : Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Humaniora ,  vol.  8,  no.  6,  pp.  1449–1457,  Nov.  2021,  doi: 10.31604/justitia.v8i6.1449-1457.
[12]  E. V. Santoso, “KEABSAHAN PUTUSAN ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA,” to-ra , vol. 6, no. 2, pp. 111 – 121–111 – 121, Aug. 2020, doi: 10.33541/JTVOL5ISS2PP102.
[13]  I.  Pratama,  I.  S.  Pratama,  and  D.  S.  H.  Marpaung,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  DAN  PERAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS MEREK,” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , vol. 9, no. 1, pp. 452–463, Jan. 2022, doi: 10.31604/justitia.v9i1.452-463.