DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i3.421 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 3, Juli 2024
Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Ibu  Hamil  di  Puskesmas  Kamonji Kecamatan Palu Barat
Susiyanti, Slamet Riadi, Intam Kurnia, Nuraisyah Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako, Indonesia Email: nuraisyah121270@gmail.com
Article Information Submitted: 28  Juni 2024 Accepted: 12  Juli
2024 Online  Publish: 12 Juli 2024

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang pelayanan ibu  hamil  yang diberikan  melalui pelayanan Antenatal Care (ANC) di  Puskesmas Kamonji.  Metode  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  dan Teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian  ini  dilakukan  di  Puskesmas  Kamonji  dengan  Teknik  pemilihan  dan penentuan  informan  secara  purposive  sebanyak  11  (sebelas)  orang.  Penelitian  ini menggunakan  aspek-aspek  yang  digunakan  oleh  George  Edward  III  yakni:  1. Komunikasi  2. Sumber Daya 3. Disposisi  4. Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian  dan  pembahasan,  berdasarkan  peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor  21 tahun  2021  tentang  Pelayanan  Ibu  Hamil  menunjukkan  bahwa  komunikasi  antara pihak  tenaga  kesehatan,  kader  kesehatan  dengan  ibu  hamil  dalam  pelaksanaan pelayanan pada ibu  hamil  terjalin  cukup lancar, sumber daya manusia dari tenaga kesehatan  pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  ibu  hamil  telah  tersedia  sesuai kebutuhan,  disposisi  pada  implementasi  pelayanan  ibu  hamil  di  Puskesmas Kamonji  berjalan  dengan  baik,  akan  tetapi  struktur  birokrasi  sudah  berjalan  tapi belum  maksimal.    Kesimpulan  secara  garis  besar,  implementasi  pelayanan  ibu hamil di Puskesmas Kamonji berjalan dengan baik.
Kata Kunci : Ibu Hamil, Implementasi Kebijakan, Pelayanan

## Abstract
This study aims to  describe and  explain the services provided to  pregnant  women through Antenatal Care (ANC) services at the Kamonji Community Health Center. This  research  method  is  a  qualitative  descriptive  research  method  and  data collection techniques are by means of observation, interviews and documentation. This  research  was  conducted  at  the  Kamonji  Community  Health  Center  using  a purposive  selection  and  determination  technique  for  informants  as  many  as  11 (eleven) people. This research uses aspects used by George Edward III, namely: 1. Communication  2.  Resources  3.  Disposition  4.  Bureaucratic  Structure.  Based  on the  results  of  research  and  discussion,  based  on  Minister  of  Health  regulation number  21  of  2021  concerning  Services  for  Pregnant  Women,  it  shows  that communication between health workers, health cadres and pregnant women in the implementation of services for pregnant women is quite smooth, human resources from health workers carry out service activities Pregnant women are available as needed,  the  disposition  of  the  implementation  of  services  for  pregnant  women  at the  Kamonji  Community  Health  Center  is  going  well,  however  the  bureaucratic structure  is  running  but  not  yet  optimal.  The  general  conclusion  is  that  the implementation of services for pregnant women at the Kamonji Community Health Center is going well.
Keywords: Pregnant Women, Policy Implementation, Services .

## Pendahuluan
Tujuan  pembangunan  berkelanjutan  atau Sustainable  Development  Goals (SDGs) memiliki  tujuh  belas  tujuan  yang  akan  dicapai.  Target  SDG  3.1  yaitu  mengurangi  rasio kematian  ibu  global  menjadi  kurang  dari  70  per  100.000  KH  (WHO,  2022).  Hal  ini  selaras dengan  arah  pencapaian  Indonesia  sehat  2030  yaitu  menjamin  kehidupan  yang  sehat  dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  merupakan  salah  satu  indikator  kesehatan  dan  kemajuan pembangunan sebuah negara. Salah satu bentuk kebijakan program pemerintah dalam upaya penurunan  AKI  pada  masa  hamil  adalah  dengan  kebijakan  pelayanan  ibu  hamil  melalui pelayanan  Antenatal  Care  (ANC).  Hal  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa  Hamil,  Persalinan,  dan  Masa  Sesudah  Melahirkan,  Pelayanan  Kontrasepsi,  dan Pelayanan  Kesehatan  Seksual.  Pelayanan  kesehatan  masa  hamil  adalah  setiap  kegiatan dan/atau  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  sejak  terjadinya  masa  konsepsi  hingga melahirkan  dengan  tujuan  untuk  menjamin  kesehatan  ibu  sehingga  mampu  melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas (Permenkes No 21 tahun 2021, 2021).
Kematian ibu sudah sejak lama menjadi masalah besar bagi negara berkembang. Sejak tahun  2021-2022  mencatat  bahwa  AKI  di  dunia  adalah  210  per  100.000  kelahiran  hidup dimana  sebagian  besar  AKI  terdata  cukup  tinggi  di  negara  berkembang  (230  per  100.000 kelahiran hidup). Di Indonesia, AKI telah menurun dari 346 kematian per 100.000 KH  pada tahun  2010  (Sensus  Penduduk  2010)  menjadi  305  kematian  per 100.000 KH pada tahun 2015  (SUPAS  2015),  walaupun  kondisi  ini  masih  jauh  dari  target  RPJMN,  yaitu  183  per 100.000 KH pada tahun 2024, maupun dari target SDGs, yaitu 70 per 100.000 KH pada tahun 2030 (Kemenkes, 2021).
Tingginya kematian ibu disebabkan oleh berbagai faktor risiko yang terjadi mulai dari fase  sebelum  hamil  yaitu  kondisi  wanita  usia  subur  yang  anemia,  kurang  energi  kalori, obesitas, mempunyai penyakit penyerta seperti tuberculosis dan lain-lain. Pada saat hamil ibu juga  mengalami  berbagai  penyulit  seperti  hipertensi,  perdarahan,  anemia,  diabetes,  infeksi, penyakit  jantung  dan  lain-lain.  Kementrian  Kesehatan  terus  memperkuat  kapasitas  dan kapabilitas fasilitas pelayanan kesehatan agar mampu menangani permasalahan-permasalahan yang  dihadapi  pasien  sesegera  mungkin,  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP)  juga didorong  agar  mampu  melakukan  deteksi  dini  terhadap  adanya  potensi  gangguan  atau kelainan  pada  kesehatan  ibu  hamil,  memperkuat  upaya  promotif  preventif,  dan  turut memberdayakan masyarakat (Widyawati, 2020).
Sebagian besar kehamilan umumnya berjalan baik dan lancar hingga proses persalinan. Namun,  diperkirakan  20%  dari  total  ibu  hamil  mengalami  komplikasi.  Biasanya  gangguan berupa  masalah  kesehatan  yang  rentan  dialami  ibu  hamil  dan  sering  kali  dapat  mengancam nyawa  ibu,  bayi,  atau  keduanya.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  calon  ibu  untuk  mengetahui apa  saja  masalah  kesehatan  yang  rentan  dialami  selama  masa  kehamilan  agar  dapat melakukan  langkah  pencegahan  sedini  mungkin.  Komplikasi  kehamilan  dapat  dideteksi secara  dini  apabila  pelayanan  ibu  hamil  nya  melalui  kunjungan  ANC  nya  lengkap  dan berkualitas.
Lebih  dari  135  juta  wanita  melahirkan  setiap  tahun,  namun  sebagian  besar  ibu  hamil tidak  memeriksakan  kehamilannya  ke  tenaga  kesehatan.  Meskipun  demikian,  sebagian  ibu hamil  memeriksakan  diri.  setidaknya  satu  kali  selama  proses  kehamilan,  namun  hanya setengah  dari  ibu  hamil  yang  memeriksakan  diri  minimal  empat  kali  selama  proses kehamilan. Setiap kehamilan dapat menimbulkan risiko kematian ibu (Zuchro et al., 2022).
Kematian    ibu    dapat  dicegah  apabila  cakupan  pelayanan  yang  disertai  dengan  mutu pelayanan  yang  baik.      Berbagai    upaya    dilakukan    untuk    menurunkan    AKI    melalui
pemerataan  akses  dan  kualitas  pelayanan  kesehatan  di  seluruh  wilayah  melalui  peningkatan kinerja  sistem  kesehatan  (upaya  kesehatan,  sumber daya manusia  kesehatan, farmasi  dan alat    kesehatan,    pengawasan    obat    dan    makanan),    serta  perlindungan  finansial  bagi penduduk. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018 menunjukkan terjadinya peningkatan  cakupan  indikator  kesehatan  ibu  yang  direfleksikan  dari  indikator    empat    kali kunjungan    ANC    (K4)    dan    pertolongan    persalinan    yang  dilakukan    oleh    tenaga kesehatan.  Berdasarkan data Riskesdas  menunjukkan proporsi  pemeriksaan  kehamilan  K4 mengalami kenaikan dari 70% pada tahun 2013 menjadi 74,1%  pada  tahun  2021,  cakupan persalinan  di  fasilitas  pelayanan kesehatan juga naik dari 66,7% pada tahun 2013 menjadi 79,3% pada tahun 2021(Kemenkes, 2021).
Kehamilan  menjadi  pengalaman  baru  bagi  seorang  perempuan,  perubahan  fisik  serta psikologis  dan  perubahan  sosial  menimbulkan  kecemasan.  Kecemasan  pada  ibu  hamil dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  pengetahuan.  Kondisi  pengetahuan  ibu  yang kurang  karena  belum  adanya  pengalaman  dan  kurangnya  informasi  akan  keluhan  yang mungkin terjadi pada trimester I dan bagaimana menanganinya. Prevalensi kecemasan selama kehamilan sekitar 3-17%, di negara maju 10% dan di negara berkembang 25%, di Indonesia angka  kejadian  kecemasan  pada  kehamilan  berkisar  28,7%.  Peningkatan  pengetahuan merupakan  domain  yang  sangat  penting  bagi  terbentuknya  perilaku  ibu.  Jika  Ibu  hamil memiliki  pengetahuan  tentang  kehamilan,  maka  memungkinkan  berperilaku  menjaga, menangani,  mencegah,  menghindari  atau  mengatasi  resiko  terjadinya  komplikasi  tersebut. Pengetahuan  ibu  hamil  mengenai  perawatan  kehamilan  salah  satunya  dipengaruhi  oleh pengetahuan  yang  diperoleh  melalui  pemberian  informasi  oleh  bidan  mengenai  pemahaman tentang perawatan kehamilan melalui pelayanan ANC di Puskesmas (Meti Patimah, 2020).
Kematian  ibu  dapat dicegah yang diakibatkan oleh tiga terlambat  yaitu:  (a) terlambat untuk  mengenal    tanda  bahaya  dan membuat    keputusan  untuk  segera mencari  pertolongan, (b)  terlambat  dalam   mencapai  fasilitas  pelayanan    kesehatan,  dan  (c)  terlambat    di  fasilitas pelayanan    kesehatan  untuk  mendapat  pertolongan    yang    dibutuhkan.  Upaya  untuk mempercepat  penurunan angka kematian ibu telah dimulai sejak akhir tahun 1980-an melalui program Safe  Motherhood  Initiative yang  dikenal  dengan  empat  pilar  terdiri  dari:  (1) keluarga  berencana, (2) asuhan  antenatal, (3) persalinan bersih  dan aman, dan (4) pelayanan obstetri (Imantika et al., 2022).
Dunn menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan  merupakan  hal  yang  lebih penting   dari    seluruh    rangkaian    proses  kebijakan.   Hal    ini    karena    tingkat    keberhasilan suatu    kebijakan  dan/atau  program    akan  ditentukan    oleh    kemampuan mengimplementasikannya.    Model    implementasi  kebijakan  yang  berspektif  top  down  yang dikembangkan oleh George C. Edward III.  Edward  III  menamakan  model  implementasi kebijakan    publiknya    dengan  Direct    and    Indirect    Impact    on    Implementation.    Dalam pendekatan    teori    ini  terdapat    empat    aspek    yang    mempengaruhi    keberhasilan impelementasi  suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi (Purwanto & Sulistyastuti, 2018).
Hal pertama yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan  publik  yaitu  komunikasi.  Implementasi  yang  efektif  akan  terlaksana,  jika  para pembuat  keputusan  mengetahui  mengenai  apa  yang  akan  mereka  kerjakan.  Kedua,  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  yaitu  sumber  daya,  walaupun  isi  kebijakan  sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Ketiga, disposisi adalah para  pelaksana  mempunyai  sikap  positif  kecenderungan  atau  adanya  dukungan  terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana  sesuai  dengan  keputusan  awal.  Keempat,  untuk  menjalankan  suatu  kebijakan tertentu, maka struktur birokrasi diciptakan. Pengaruh yang signifikan terhadap implementasi
kebijakan  terhadap  mengimplementasikan  kebijakan  itu  sendiri.  Adanya  prosedur  operasi yang standar ( Standard Operating Procedures ) atau SOP merupakan salah satu aspek struktur penting  dari  setiap  organisasi.  Dengan  teori  ini  kita  dapat  mengetahui  bagaimana  tenaga kesehatan  dalam  memberi  pelayanan  kesehatan  terutama  pada  pelayanan  ibu  hamil (Pebriyanti et al., 2021).
Puskesmas  Kamonji  merupakan  salah  satu  dari  14  puskesmas  yang  ada  di  Kota  Palu. Berdasarkan  data  Program  Kesehatan  Ibu  Dinas  Kesehatan  Kota  Palu  3  tahun  terakhir  dari tahun  2021  sampai  2023  menunjukkan  bahwa  Puskesmas  Kamonji    merupakan  salah  satu puskesmas  yang  tinggi  K1  akses  nya,  sebesar    64,4%,  46,4%,  46,4%  secara  berturut-turut  . Data  ini  menunjukkan  bahwa  ibu  hamil  yang  kontak  pertama  kali  dengan  tenaga  kesehatan setelah  melewati  trimester  I  tahun  2021  ada  64,4%,  ada  46,4%  tahun  2022  dan  tahun  2023 (K1  akses)  dan  hanya  43%  tahun  2021,  52,7%  tahun  2022  dan  44,1%  yang  memeriksakan kehamilannya  sesuai  umur  kehamilan  (K1  murni).    Apabila  pemantauan  wilayah  setempat (PWS) KIA nya berjalan dengan baik dan kader bisa melaksanakan swiping ibu hamil dengan baik  diharapkan  semua  ibu  hamilnya  (100%)  melakukan  kunjungan  K1  murni  dengan harapan  pelayanan  ibu  hamilnya  sesuai  standar  dan  berkualitas.  Belum  semua  ibu  hamil memiliki  buku  KIA,  hanya    99,1%  tahun  2022  dan  90,7%  tahun  2023  ibu  hamil  yang memiliki  buku  KIA.  Melalui  buku  KIA  diharapkan  ibu  hamil  dapat  membaca  dan mendapatkan  informasi  yang  lengkap  seputar  kehamilan,  bisa  mencegah  terjadinya komplikasi,  apabila terjadi  komplikasi  agar  bisa  mengetahui  dan  tidak  terlambat  ke  fasilitas kesehatan dengan harapan mencegah terjadinya kematian ibu.
Visi  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  (Puskesmas)  Kamonji  menjadi  Puskesmas  yang bermutu dalam mewujudkan kecamatan yang berbudaya sehat. Untuk mencapai visi tersebut, dilakukan melalui kegiatan antara lain: (1) Penguatan jaringan pelayanan melalui kerja sama lintas program dan lintas sektor, (2) Menjamin mutu layanan melalui perubahan budaya dan perilaku petugas, (3) Mendorong dan meningkatkan kemandirian dan masyarakat untuk hidup sehat melalui upaya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
Berdasarkan  rencana  strategis  Puskesmas  Kamonji  Tahun  2021-2026,  gambaran pelayanan  Dinas  Kesehatan  dan  isu-isu  strategis  berdasarkan  tugas  dan  fungsi,  misi,  tujuan serta  sasaran  strategis  dan  kebijakan  pembangunan  kesehatan  yang  akan  dicapai  pada  tahun 2021-2026 maka program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Isu-isu strategis dan kebijakan pembangunan kesehatan Puskemas Kamonji
No. Program Tujuan Sasaran 1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan  dan  upaya kesehatan masyarakat. Meningkatkan    pelayanan    dan keterjangkauan pelayanan kesehatan    bagi    masyarakat secara adil dan merata. Terciptanya    kualitas pelayanan    kesehatan dan memperluas jangkauan    kesehatan yang merata dan bermutu. 2. Program    Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Meningkatnya profesonalisme Sumber  daya Aparatur. Tersedianya    aparatur yang memiliki kompetensi dan terdistribusi secara merata. 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Melindungi    masyarakat    dari bahaya    obat,  makanan    dan penyalahgunaan obat  dan zat Terkendalinya penyaluran  obat,  Napza dan terbebasnya
No. Program Tujuan Sasaran Makanan Minuman. terlarang dan juga  terlaksananya penyediaan alat kesehatan. masyarakat dari penyalahgunaan obat  dan    zat    terlarang, serta penyediaan alat kesehatan. 4. Program  pemberdayaan Masyarakat Bidang Masyarakat. Terwujudnya  lingkungan  sehat serta peran serta masyarakat dalam mempromosikan lingkungan sehat. Tercapainya  masyarakat sadar lingkungan sehat. 5. Program Penunjang Urusan    Pemerintahan Daerah  Kabupaten Kota. Meningkatnya nilai SAKIP OPD. Terlaksananya  birokrasi yang    bersih    dan akuntabel.
Sumber: Renstra Puskesmas Kamonji (2021-2016).
Berdasarkan  renstra  tersebut,  Puskesmas  Kamonji  menetapkan  lima  program  prioritas yang  menjadi  program  andalan  yaitu  program  pemenuhan  upaya  kesehatan  perorangan  dan upaya  kesehatan  masyarakat,  program  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia kesehatan,  program  sediaan  farmasi,  alat  kesehatan  dan  makanan  minuman,  program pemberdayaan masyarakat bidang masyarakat, dan program penunjang urusan pemerintahan daerah  kabupaten  kota.  Program-program  tersebut  menjadi  landasan  kebijakan  anggaran Puskesmas Kamonji dalam memberikan pelayanan publik terutama fokus pada implementasi pelayanan ibu hamil di Puskesmas Kamonji Kecamatan Palu Barat.
Mutu adalah sesuatu untuk menjamin pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan, dan harus  memenuhi  berbagai  standar  /  spesifikasi.  Mutu  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  secara langsung  akan  berdampak  pada    kepuasan  ibu  hamil    dalam    memperoleh    pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan.  Apabila  mutu  pelayanan  baik tentunya ibu  hamil  akan    puas  dan  akan    memberikan  nilai  positif    serta  akan  berkelanjutan  dimasa yang akan datang sehingga kunjungan ibu hamil lengkap dan mendapatkan pelayanan ANC yang berkualitas dan terstandar.
Berdasarkan  data  Profil  Puskesmas  Kamonji  tahun  2023,  jumlah  tenaga  kesehatan khususnya  bidan  berjumlah  24  orang,  jumlah  ini  terbilang  cukup  bila  melihat  dari  rasio tenaga  bidan  terhadap  100.000  penduduk  yaitu  94,10.  Meskipun  angka  ini  terbilang  cukup, namun  faktanya  cakupan  kunjungan  K1  murni  masih  terhitung  rendah.  Rendahnya  cakupan ini  menggambarkan  masih  kurang  maksimalnya  pelaksanaan  penjaringan  pada  kegiatan pemantauan  wilayah  setempat  (PWS)  untuk  menjaring  sebanyak-banyaknya  ibu  hamil  yang memeriksakan  kehamilannya  dalam  kurun  waktu  yang  sesuai  dengan  umur  kehamilan (trimester  I)    yang  seharusnya  dilakukan  oleh    tenaga  bidan  dan  dapat  dibantu  oleh  kader kesehatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  dari  hasil  wawancara informan,  rendahnya  cakupan  K1  murni  turut  dipengaruhi  oleh  mayoritas  Masyarakat  di wilayah  kerja  Puskesmas  Kamonji  merupakan  pedagang  sehingga  ketika  hamil  lebih cenderung memilih untuk memeriksakan kehamilannya di klinik swasta yang memiliki tenaga dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang jam buka mulai sore hari sampai malam hari, dibandingkan  untuk  memilih  datang  ke  puskesmas  yang  jam  pelayanan  mulai  pagi  hari sampai  siang  hari  serta  tenaga  yang  tersedia  di  puskesmas  adalah  dokter  umum  dan  bidan. Hal ini turut menjadi kendala puskesmas dalam meningkatkan cakupan kunjungan kehamilan
murni yang merupakan bagian dari pelayanan ANC terstandar.
Masalah  kemampuan  dan  kecepatan  bidan  dalam  menangani  ibu  dan  bayi  seringkali dikeluhkan oleh para ibu hamil pada saat penangangan kelahiran. Masalah antrian pelayanan ibu hamil yang kadang tidak beraturan berdasarkan urutan kedatangan, kondisi fasilitas yang masih kurang nyaman karena kepanasan, terkadang ada petugas yang melayani kurang ramah masih  dialami  oleh  ibu  hamil  dan  hal  ini  akan  mempengaruhi  keinginan  dan  minat  serta antusias ibu hamil untuk datang kembali memeriksakan kehamilannya secara berulang.

## Kajian Pustaka
Penelitian  mengenai  implementasi  kebijakan  pelayanan  ibu  hamil  dan  penelitian- penelitian  terdahulu  yang  relevansi  dengan  penelitian  ini  yang  dapat  dapat  mendukung  dan menjelaskan  fenomena  yang  terkait  dengan  implementasi  kebijakan  pelayanan  ibu  hamil  di Puskesmas Kamonji Kecamatan Palu  Barat  antara lain:
Penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  (Astin  et  al.,  2023),  yang  dilakukan  di  Puskesmas Asparaga  Kabupaten  Gorontalo  didapatkan  bahwa  pemeriksaan  ANC  merupakan  kegiatan yang  sangat  penting  dalam  mengidentifikasi  kesejahteraan  ibu  dan  janin.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan ibu hamil  melakukan ANC dengan pemeriksaan 10T. Desain  penelitian  ini  deskriptif  kuantitatif.  Teknik  pengambilan  informan  menggunakan teknik purposive sampling . Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil 24 ibu hamil patuh kunjungan  ANC,  dengan  tidak  berkualitas  (10T)  dan  di  dapatkan  hasil  21  ibu  hamil  tidak patuh kunjungan ANC. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan ANC dan mampu memberikan pelayanan Antenatal ANC berkualitas.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  merupakan  aspek  yang  penting  dari  keseluruhan  proses  kebijakan  dan implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  yang  krusial  dalam  proses  kebijakan  publik. Banyak  kebijakan  yang  baik  yang mampu  dibuat  oleh  pemerintah,  tetapi  kemudian  ternyata tidak  mempunyai  pengaruh  apa-apa  karena  tidak  dilaksanakan.  Suatu  program  kebijakan harus  diimplementasikan  agar  mempunyai  dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan. Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua  pilihan  langkah  yang  ada,  yaitu  langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk  program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan.
Implementasi  kebijakan  banyak  memerlukan  tenaga  kerja,  uang,  dan  kemampuan organisasional  dari  apa  yang  telah  ada.  Berdasarkan  keadaan  ini,  implemantasi  kebijakan adalah  sebuah  proses  dalam  mendapatkan  sumber  daya  tambahan  sehingga  dapat mengukur apa-apa  yang  telah  dikerjakan.  Implemantasi  kebijakan  bersifat  interaktif  dengan  kegiatan- kegiatan kebijakan yang mendahuluinya. (Kresna, 2019).
Menurut  Gordon,  implementasi  berkenaan  dengan  berbagai  kegiatan  yang  diarahkan pada  realisasi  program.  Yang  perlu  diperhatikan  adalah  persiapan  implementasi,  yaitu memikirkan  dan  menghitung  secara  matang  berbagai  kemungkinan  keberhasilan  dan kegagalan  termasuk  hambatan  atau  peluang-peluang  yang  ada  dan  kemampuan  organisasi yang serahi tugas melaksanakan program.
Menurut  Zainal  Abidin  terdapat  pendekatan  dalam  implementasi  kebijakan  publik, antara lain:
1. Pendekatan  struktural  yaitu  pendekatan  yang  melihat  peran  institusi  atau  organisasi sebagai suatu yang sangat menentukan.
2. Pendekatan prosedural/manajerial yaitu pendekatan yang melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan ( planning, programming,
budgeting, supervision atau programming, evaluation, review, technique )
3. Pendekatan  kewajiban/behavior  yaitu  pendekatan  yang  berhubungan  dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan
4. Pendekatan politik yaitu pendekatan yang menilai keberhasilan suatu kebijakan yang ditentukan  oelh  kemauan  dan  kemampuan  dari  kekuatan-kekuatan  dominan  dalam masyarakat atau dalam organisasi
Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang  bersifat  multiorganisasi,  dimana  perubahan  yang  diterapkan    melalui  strategi implementasi  kebijakan  ini  mengaitkan  berbagai  lapisan  masyarakat.  Berhasil  tidaknya implemetasi  suatu  kebijakan  ditentukan  oleh  kualitas  kebijakan  dan  ketepatan  strategi implementasi.
Faktor-faktor  pendukung  implementasi  kebijakan  publik  antara  lain  (mengacu  pada enam sumber daya pokok manajemen menurut George R. Terry):
1. Men ( Human  Resources), sumber  daya manusia  tidak  hanya  mampu  tetapi  harus memenuhi persyaratan karir
2. Money (finances) , sangat terkait dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu
3. Material (logistic)
4. Matchine  (information), berupa  informasi  yang berbentuk  persuratan  dan  alat komunikasi lainnya serta dokumentasi dan arsip
5. Method  (legitimate), persetujuan  atasan  atau  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang berlaku
6. Market  (participation), partisipasi  dapat  berbentuk  dukungan  dapat  pula  berupa penolakan (Mulyadi, 2015)

## Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III
Dalam  mengkaji  berbagai  faktor  dan  atau  variabel  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan ada beberapa model implementasi kebijakan, antara lain: (Mulyadi, 2015)

## 1. Model Merilee S. Grindle (1980)
Keberhasilan  implementasi  menurut Merilee  S.  Grindle dalam  Nugroho(2006:634) dipengaruhi  oleh  isi  kebijakan  ( content  of  policy ),  dan  lingkungan  kebijakan  ( content  of implementation)

## 2. Model George C. Edward III (1980)
Selanjutnya George C. Edward III dalam Subarsono (2005)  mengemukakan beberapa 4 (empat)  variabel  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  yakni  komunikasi  ,  sumber daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Keempat  variabel  tersebut  saling  berhubungan  satu sama lain.

## 3. Model Mazmanian dan Sabatier (1983)
Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:
a. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems), indikatornya:
a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
b. Krakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation), indikatornya;
a. Kejelasan isi kebijakan;
b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut;
d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelasana;
e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
f. Tingkat komitmen aparat kebijakan terhadap tujuan kebijakan;
g. Seberapa  luas  akses  kelompok-kelompok  luar  untuk  berpartisipasi  dalam implementasi kebijakan.
c. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation) indikatornya:
a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups).
d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  menganalisis  implementasi  kebijakan  adalah  teori yang  dikemukakan  oleh  George  C.  Edward  III.  Dimana  implementasi  dapat  dimulai  dari kondisi  abstrak  dan  sebuah  pertanyaan  tentang  apakah  syarat  agar  implementasi  kebijakan dapat  berhasil,  menurut  George  C.  Edwards  III  ada  empat  variabel  dalam  kebijakan  publik yaitu  komunikasi  ( communications ),  sumber  daya  ( resources ),  sikap  ( dispositions atau attitudes )  dan  struktur  birokrasi  ( bureucratic  structure ).  Ke  empat  faktor  di  atas  harus dilaksanakan  secara  simultan  karena  antara  satu  dengan  yang  lainnya  memiliki  hubungan yang  erat.  Tujuan  kita  adalah  meningkatkan  pemahaman  tentang  implementasi  kebijakan. Penyederhanaan  pengertian  dengan  cara  membreakdown  (diturunkan)  melalui  eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip.
Implementasi  kebijakan  adalah  suatu  proses  dinamik  yang  mana  meliputi  interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.
Diagram dampak langsung dan tidak langsung dalam implementasi sebagai berikut:
Sumber : (Mulyadi, 2015;30)
Berdasarkan teori tersebut, ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edward III sebagai berikut:
a . Komunikasi
Implementasi akan  berjalan  efektif  apabila  ukuran-ukuran  dan  tujuan-tujuan  kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan  para  pelaksana.  Konsistensi  atau  keseragaman  dari  ukuran  dasar  dan  tujuan  perlu dikomunikasikan  sehingga  implementors  mengetahui  secara  tepat  ukuran  maupun  tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya.
Di samping itu, sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda  pula.  Agar  implementasi  berjalan  efektif,  siapa  yang  bertanggungjawab melaksanakan  sebuah  keputusan  harus  mengetahui  apakah  mereka  dapat  melakukannya. Sesungguhnya  implementasi  kebijakan  harus  diterima  oleh  semua  personel  dan  harus mengerti  secara  jelas  dan  akurat  mengenahi  maksud  dan  tujuan  kebijakan.  Jika  para  aktor pembuat  kebijakan  telah  melihat  ketidakjelasan  spesifikasi  kebijakan  sebenarnya  mereka tidak  mengerti  apa  sesunguhnya  yang akan  diarahkan.  Para  implementor  kebijakan  bingung dengan  apa  yang  akan  mereka  lakukan  sehingga  jika  dipaksakan  tidak  akan  mendapatkan hasil  yang  optimal.  Tidak  cukupnya  komunikasi  kepada  para  implementor  secara  serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

## b. Sumber daya
Tidak  menjadi  masalah  bagaimana  jelas  dan  konsisten  implementasi  program  dan bagaimana  akuratnya  komunikasi  dikirim.  Jika  personel  yang  bertanggungjawab  untuk melaksanakan  program  kekurangan  sumberdaya  dalam  melakukan  tugasnya.  Komponen sumberdaya  ini  meliputi  jumlah  staf,  keahlian  dari  para  pelaksana,  informasi  yang  relevan dan  cukup  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  dan  pemenuhan  sumber-sumber  terkait dalam  pelaksanaan  program,  adanya  kewenangan  yang  menjamin  bahwa  program  dapat diarahkan  kepada  sebagaimana  yamg  diharapkan,  serta  adanya  fasilitas-fasilitas  pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.
Sumberdaya  manusia  yang  tidak  memadahi  (jumlah  dan  kemampuan)  berakibat  tidak dapat  dilaksanakannya  program  secara  sempurna  karena  mereka  tidak  bisa  melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu  perlu  adanya  manajemen  SDM  yang  baik  agar  dapat  meningkatkan  kinerja  program. Ketidakmampuan  pelaksana  program  ini  disebabkan  karena  kebijakan  konservasi  energi merupakan  hal  yang  baru  bagi  mereka  dimana  dalam  melaksanakan  program  ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai pengambilan kebijakan dan keputusan.
Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi  pelaksana  harus  mengetahui  tindakan  apa  yang  harus  dilakukan  dan  informasi  tentang data  pendukung  kepetuhan  kepada  peraturan  pemerintah  dan  undang-undang.  Kenyataan dilapangan  bahwa  tingkat  pusat  tidak  tahu  kebutuhan  yang  diperlukan  para  pelaksana dilapangan.  Kekurangan  informasi/pengetahuan  bagaimana  melaksanakan  kebijakan memiliki  konsekuensi  langsung  seperti  pelaksana  tidak  bertanggungjawab,  atau  pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien.
Implementasi  kebijakan  membutuhkan  kepatuhan  organisasi  dan  individu  terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan  bagaimana  program  dilakukan,  kewenangan  untuk  membelanjakan/mengatur
keuangan,  baik  penyediaan  uang,  pengadaan  staf,  maupun  pengadaan  supervisor.  Fasilitas yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan/program  harus  terpenuhi  seperti  kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.
c. Disposisi atau Sikap
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  implementasi  kebijakan  adalah  sikap implementor.  Jika  implemetor  setuju  dengan  bagian-bagian  isi  dari  kebijakan  maka  mereka akan  melaksanakan  dengan  senang  hati  tetapi  jika  pandangan  mereka  berbeda  dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.
Ada  tiga  bentuk  sikap/respon  implementor  terhadap  kebijakan  ;  kesadaran  pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas  dari  respon  tersebut.  Para  pelaksana  mungkin  memahami  maksud  dan  sasaran program  namun  seringkali mengalami  kegagalan  dalam  melaksanakan  program  secara  tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan  menghindari  implementasi  program.  Disamping  itu  dukungan  para  pejabat  pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.
Dukungan  dari  pimpinan  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan  program  dapat  mencapai tujuan  secara  efektif  dan  efisien.  Wujud  dari  dukungan  pimpinan  ini  adalah  Menempatkan kebijakan  menjadi  prioritas  program,  penempatan  pelaksana  dengan  orang-orang  yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik  demografi  yang  lain.  Disamping  itu  penyediaan  dana  yang  cukup  guna memberikan  insentif  bagi  para  pelaksana  program  agar  mereka  mendukung  dan  bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

## d. Struktur Birokrasi
Membahas  badan  pelaksana  suatu  kebijakan,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi  berulang-ulang  dalam  badan-badan  eksekutif  yang  mempunyai  hubungan  baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.
Apabila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan,  implementasi  masih  gagal  apabila  struktur  birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang  komplek  membutuhkan  kerjasama  banyak  orang,  serta  pemborosan  sumberdaya  akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

## Metode Penelitian
Untuk  penelitian  ini,  tipe  penelitiannya  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi, yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif implementasi kebijakan pelayanan  ibu  hamil  di  Puskesmas  Kamonji,  Kecamatan  Palu  Barat,  Provinsi  Sulawesi Tengah, dengan menggunakan teori George Edward III. Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka  untuk  mendapatkan  teori-teori  terkait  dan  studi  lapangan  yang  mencakup  observasi langsung,  penelusuran  data  sekunder,  dan  wawancara  mendalam  dengan  berbagai  informan seperti kepala seksi kesehatan keluarga, kepala puskesmas, bidang koordinator, bidan, kader, dan  ibu  hamil.  Data  yang  dikumpulkan  terdiri  dari  data  primer  (melalui  wawancara  dan observasi  langsung)  dan  data  sekunder  (dari  dokumen-dokumen  terkait),  untuk  kemudian dianalisis menggunakan metode interpretasi data Miles, Huberman, & Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan
relevansinya  dengan  fokus  penelitian  yang  ingin  mengungkapkan  realitas  lapangan  terkait pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Kamonji, Kecamatan Palu Barat.

## Hasil dan Pembahasan
Untuk melihat sejauh mana efektifitas Implementasi Kebijakan Pelayanan ibu hamil di Puskesmas Kamonji berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikembangkan George C. Edward III dalam Mulyadi (2015:68) yang sangat menentukan keberhasilan implementasi meliputi: Communication (komunikasi), Resources (sumber  daya), Disposition (disposisi), dan Birocratie Structure (struktur birokrasi) yang diuraikan dalam hasil penelitian lapangan.

## Communication (Komunikasi)
George  C.Edward  III  dalam  (Mulyadi,  2015)  menjelaskan  bahwa  syarat  pertama  agar pelaksanaan kebijakan itu efektif, kebijakan ini harus disampaikan kepada orang-orang yang diserahi  tanggung  jawab  agar  dapat  diketahui  dan  dilaksanakan  sebagaimana  tujuan  yang telah ditetapkan. Komunikasi yang baik harus disosialisasikan serta dikoordinasikan sehingga akan  dapat  menghasilkan  implementasi  yang  baik  pula,  terkadang  terdapat  masalah  dalam penyaluran  komunikasi  yaitu  diantaranya  adanya  salah  pengertian  yang  disebabkan banyaknya  tingkatan  birokrasi  yang  harus  dilalui  dalam  proses  komunikasi  sehingga informasi yang disampaikan bisa berkurang di tengah jalan. Senada yang disampaikan dalam (Pebriyanti et al., 2021) bahwa hal pertama yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi. Implementasi yang efektif akan terlaksana,  jika  para  pembuat  keputusan  mengetahui  mengenai  apa  yang  akan  mereka kerjakan.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan  harus adanya  kejelasan  petunjuk  dalam  implementasi  kebijakan  dan  kejelasan,  konsistensi  dalam menjalankan  sebuah  kebijakan  maka  akan  tercapainya  sebuah  implementasi  kebijakan  yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan akan berjalan efektif jika pelaksana kebijakan  memahami  apa  yang  harus  mereka  lakukan.  Dalam  penelitian  ini  Implementasi Kebijakan Pelayanan ibu hamil dilakukan dengan alur komunikasi yang jelas dan dilakukan secara  berjenjang,  dengan  proses  transmisi  atau  penyaluran  komunikasi  dalam  bentuk sosialisasi.
Kendala yang dihadapi terkait cakupan ibu hamil kunjungan ANC K1 murni disebabkan oleh  wilayah  kerja  Puskesmas  Kamonji  di  daerah  perkotaan  dan  mayoritas  masyarakat bekerja  sebagai  pedagang  sehingga  memilih  pemeriksaan  di  malam  hari  setelah  mereka bekerja  sehingga  awal  kehamilan  mereka  kebanyakan  melakukan  pemeriksaan  di  tempat praktek mandiri dokter yang buka pelayanan di malam hari.

## Resources (Sumber Daya)
Menurut  George  C.  Edward  III  bahwa  sumber-sumber  yang  dapat  menentukan keberhasilan  pelaksanaan  adalah  salah  satunya  sumber  daya  yang  tersedia,  karena  menurut George  C  Edward  III  sumber  daya  merupakan  sumber  penggerak  dan  pelaksana.  Sumber daya dapat berwujud manusia, yakni kompetensi dan sumber daya finansial, maupun sarana prasarana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses  pelaksanaan,  sedangkan  sumber  daya  merupakan  keberhasilan  proses  implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.
Senada  yang  disampaikan  dalam  (Pebriyanti  et  al.,  2021)  bahwa  hal  kedua  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  yaitu  sumber  daya,  walaupun  isi  kebijakan  sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber
daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Keberadaan sumber daya sangat  mendukung  keberhasilan  implementasi  sebuah  kebijakan  tanpa  adanya  sumber  daya yang menunjang seperti sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran, informasi yang cukup serta kewenangan implementasi yang dibuat sulit untuk mencapai sasaran.
Dalam  penelitian  ini  sumber  daya  yang  berupa  fisik  adalah  semua  fasilitas  yang menunjang proses pelayanan ibu hamil. Sumber daya manusia adalah petugas yang berperan dalam  proses  pemberian  pelayanan  ibu  hamil.  Berkaitan  dengan  Implementasi  Kebijakan Pelayanan ibu hamil di Puskesmas Kamonji, sumber daya merupakan sumber daya manusia, sarana  prasarana dan dana dalam kaitannya dengan  pelayanan ibu hamil.
Penjelasan dari informan di atas menjelaskan bahwa sumber daya dari kuantitas sudah memadai,  dana  dan  anggaran  serta  sarana  prasarana  yang  mendukung  untuk  operasional kegiatan pelayanan ibu hamil sudah tersedia cukup dan menunjang kegiatan.

## Disposition (Disposisi)
Menurut  George  C.  Edward  III,  disposisi  atau  sikap  para  pelaksana  adalah  faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari  suatu  kebijakan  dipengaruhi  oleh  kualitas  atau  ciri-ciri  dari  para  aktor  pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana). Senada yang disampaikan  dalam  (Pebriyanti  et  al.,  2021)  bahwa  hal  ketiga  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  yaitu  disposisi  adalah  para  pelaksana  mempunyai  sikap  positif kecenderungan  atau  adanya  dukungan  terhadap  implementasi  kebijakan  maka  terdapat kemungkinan  yang  besar  implementasi  kebijakan  akan  terlaksana  sesuai  dengan  keputusan awal.
Disposisi  atau  sikap  pelaksanaan,  jika  para  pelaksana  bersikap  baik  karena  menerima suatu  kebijakan  maka  kemungkinan  besar  mereka  akan  melaksanakan  secara  bersungguh- sungguh seperti tujuan yang diharapakannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana  berbeda  dengan  para  pembuat  kebijakan  maka  proses  implementasi  akan mengalami  kesulitan.  Dalam  mendukung  disposisi  ( disposition) dalam  kesuksesan implementasi  kebijakan  harus  adanya  kesepakatan  antara  pembuat  kebijakan  dengan  pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar  menjalakan  sebuah  kebijakan  tanpa  keluar  dari  tujuan  yang  telah  ditetapkan  demi terciptanya pelayanan publik yang baik.
Disposisi  disini  diartikan  sebagai  perilaku  yang  menyangkut  karakteristik  pelaksana kebijakan dalam hal ini yakni Dinas Kesehatan Kota Palu, Kepala Puskesmas Kamonji, dan bidan  koordinator,  bidan  kelurahan,  kader  dan  ibu  hamil  sebagai  penerima  manfaat  dari kebijakan yang ada. Selain adanya struktur birokrasi dan pembagian kewenangan, pemberian insentif khususnya pada petugas dilapangan terlebih yang belum berstatus pegawai dan kader kesehataan perlu dilakukan guna memacu semangat kerja (Pebriyanti et al., 2021).
Penjelasan  dari  informan  di  atas  menggambarkan  bahwa,  Dinas  Kesehatan  Kota  Palu sebagai  penanggung  jawab  pelaksanaan  pelayanan  ibu  hamil  sudah  memberikan  apresiasi kepada  puskesmas  untuk  lebih  berperan  dalam  melakukan  pelayanan  ibu  hamil  yaitu pemberian pelayanan ANC sesuai standar sebanyak 6 kali serta USG 2 kali pada dokter serta pemberian  10  T  pada  semua  ibu  hamil  di  wilayah  kerjanya.  Komitment  yang  diperlihatkan Dinas  Kesehatan  Kota  Palu  dalam  bentuk  dukungan  dana  dan  anggaran  selain  itu  memiliki tenaga untuk pengelola program kesehatan ibu.
Puskesmas sebagai perpanjangan tangan dari dinas kesehatan juga sudah melaksanakan fungsinya  dengan  baik  melalui  bidan  koordinator,  bidan  pustu  dan  kader  pustu.  Mereka sebagai  pelaksana  kebijakan  sudah  berkomitment  untuk  mengimplementasikan  kebijakan
pelayanan ibu hamil. Ibu hamil juga proaktif datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sehingga program dapat berjalan dengan baik.

## Birocratie Structure (Struktur Birokrasi)
Pelaksana  kebijakan  mungkin  tahu  apa  yang  harus  dilakukan  dan  memiliki  keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi  oleh  struktur  organisasi  di  mana  mereka  melayani.  dua  karakteristik  utama birokrasi  adalah  prosedur  operasi  standar  ( Standard  Operating  Procedure atau  SOP)  dan penyebaran tanggung jawab (fragmentasi). Standard Operating Procedure menjadi pedoman bagi  implementator  dalam  bertindak.  Pendukung  suksesnya  sebuah  implementasi  kebijakan harus  adanya  prosedur  tetap  bagi  pelaku  kebijakan  dalam  melaksankan  kebijakannya  dan adanya  tanggung  jawab  dalam  menjalankan  sebuah  kebijakan  demi  mencapai  tujuan  yang ingin dicapai.
Senada  yang  disampaikan  dalam  (Pebriyanti  et  al.,  2021)  bahwa  hal  keempat  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  yaitu  struktur  birokrasi,  untuk  menjalankan  suatu kebijakan  tertentu  maka  struktur  birokrasi  diciptakan.  Berkaitan  dengan  Implementasi Kebijakan  Pelayanan  ibu  hamil  di  Puskesmas  Kamonji,  struktur  birokrasi (Birocratie Structure) adalah pembagian tugas yang jelas dalam pelayanan ibu hamil.
Penjelasan dari informan di atas menjelaskan bahwa tentang birokrasi pembagian tugas dan kewenangan telah dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing pelaksana kebijakan. Berdasarkan  penjelasan  dari  Dinas  Kesehatan  Kota  Palu  melalui  Seksi  Kesehatan Keluarga, berfungsi sebagai pembuat kebijakan/SOP, puskesmas selaku pelaksana pelayanan sekaligus pembuat  SOP  yang  disesuaikan  dengan  keadaan  dilapangan,  bidan  koordinator  berwenang atas  bidan  kelurahan  dan  kader,  bidan  kelurahan  bertugas  memberi  pelayanan  kepada  ibu hamil  yang  tinggal  di  kelurahan  dibantu  dengan  kader  pustu  dan  kader  posyandu.  Hal  ini senada dengan yang disampaikan dalam (Pebriyanti et al., 2021).
Berdasarkan  kenyataan  di  lapangan,  peneliti  menemukan  bahwa  keberadaan  SOP pelayanan ibu hamil di pustu, akan tetapi belum disertai dengan penerapan di kenyataan kerja sehari-hari  sehingga  terkesan  hanya  di  buat  dan  dipajang  tanpa  diikuti  standar  yang  harus dilakukan.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kedepannya di pustu perlu untuk memperbaiki ritme  pelayanan  dan  suasana  tempat  pelayanan  agar  kondusif  untuk  ibu  hamil  serta memperbaiki 5 S (senyum, sapa, salam, sopan, santun) standar pelayanan  tenaga kesehatan serta agar lebih memperhatikan kesejahteraan kader.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  tentang  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Ibu  Hamil  di  Puskesmas  Kamonji,  dapat  disimpulkan  bahwa:  Aspek  komunikasi  dapat digambarkan  sudah  berjalan  baik  ditandai  dengan  adanya  sosialisasi  pelayanan  ibu  hamil secara  berjenjang  dari  Dinas  Kesehatan  Kota  Palu  dilanjutkan  melalui  perpanjangan  tangan yaitu  puskesmas  setempat  dalam  hal  ini  Puskesmas  Kamonji  yang  melanjutkan  sosialisasi seluruh staf terutama pemberi layanan le ibu hamil yaitu bidan koordinator, bidan yang ada di pustu dan poskesdes serta kader kesehatan.
Aspek  sumber  daya    sangat  mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Ibu Hamil  di  Puskesmas  Kamonji,  sumber  daya  manusia  secara  kuantitas  sudah mencukupi  dan dari  dana/anggaran  serta  sarana  prasarana  sudah  menunjang  kegiatan  operasional pelayanan ibu hamil. Aspek disposisi sudah berjalan sebagaimana mestinya, sudah ada pembagian tugas dan  tanggung  jawab  masing-masing  pelaksana  kebijakan.  Pelaksana  kebijakan  memiliki komitment  untuk  mendukung  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  ibu  hamil  di  Puskesmas
Kamonji. Aspek struktur birokrasi yang dilaksanakan sudah berjalan berdasarkan SOP yang menjadi  acuan  dan  alur  Pelayanan  Ibu  Hamil  di  Puskesmas  Kamonji  akan  tetapi  belum berjalan secara optimal..

## BIBLIOGRAFI
Astin,  M.,  Harismayanti,  &  Ani,  R.  (2023).  Kepatuhan  Ibu  Hamil  Dalam  Pemeriksaan Antenatal  Care  (  ANC  )  10t. Jurnal  Riset  Rumpun  Ilmu  Kesehatan  (JURRIKES) , 2 (1),
172–186.
Imantika, E., Rodiani, R., & Angraini, D. I. (2022). Peningkatan Efektivitas Program ‘Safe Motherhood’  Di  Puskesmas  Poned  Dalam  Menurunkan  Aki  Akibat  Kehamilan  Dan Persalinan. Jurnal  Kedokteran  dan  Kesehatan :  Publikasi  Ilmiah  Fakultas  Kedokteran Universitas Sriwijaya , 9 (1), 91–96. https://doi.org/10.32539/jkk.v9i1.15159 Kemenkes. (2021). Kemenks RI 2021 . Kresna. (2019). Indikator Implementasi Kebijakan Publik. Namaha , September .
Meti  Patimah.  (2020).  Pendidikan  Kesehatan  Ibu  Hamil  Tentang  Ketidaknyamanan  Pada Kehamilan Trimester I dan Penatalaksanaannya. Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (3), 570–578. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i3.3790 Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Alfabeta.
Pebriyanti,  E.,  Windusari,  Y.,  &  Idris,  H.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Antenatal  Care  (ANC)  bagi  Ibu  Hamil  pada  Masa  Pandemi  COVID-19. Jurnal Keperawatan Silampari , 5 (1), 551–559. https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.3166
Permenkes  No  21  tahun  2021.  (2021).  Permenkes  No  21  tahun  2021. Paper  Knowledge  . Toward a Media History of Documents , 5 (2), 40–51. Purwanto,  E.  A.,  &  Sulistyastuti,  D.  R.  (2018). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Untuk Administrasi Publik, Dan Masalah Masalah Sosial . Gaya Media. WHO. (2022). Basic Profile . 1–8.
Widyawati.
(2020).
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210914/3738491/kemenkes-perkuat- upaya-penyelamatan-ibu-dan-bayi/ .
Zuchro, F., Zaman, C., Suryanti, D., Sartika, T., & Astuti, P. (2022). Analisis Antenatal Care (Anc) Pada Ibu Hamil. Jurnal ’Aisyiyah Medika , 7 (1), 102–116. https://doi.org/10.36729/jam.v7i1.777

## Copyright holder:
Susiyanti, Slamet Riadi, Intam Kurnia, Nuraisyah (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)