## ARTIKEL INFO

## ABSTRAK
Article History Recevied: 18 November 2020 Accepted: 20 Desember 2020 Sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, PPN Pengambengan mempunyai  tugas  salah  satunya  dalam  hal  keamanan  dan  keselamatan  kapal  Perikanan. Dalam  hal  ini  yang  mempunyai  tugas  dan  wewenang  adalah  Syahbandar  di  Pelabuhan Perikanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  SOP (Standar Operasional Prosedur) dari seksi Kesyahbandaran dan melakukan analisis terhadap peningkatan kinerja operasional  Kesyahbandaran  di  PPN  Pengambengan.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan Maret 2020, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, serta analisis data menggunakan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 16 tugas pokok dan fungsi Kesyahbandaran dalam pelaksanaan tugasnya dimana 11 diantaranya yang sudah berjalan dan 5 yang belum berjalan. Dari hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang  dapat  diterapkan  di  Kesyahbandaran  PPN  Pengambengan  adalah  strategi  WO  yaitu dengan  meminimalkan  kelemahan  dan  memanfaatkan  peluang.  Strategi  tersebut  meliputi pengembangan  lahan  baru  di  PPN  Pengambengan,  pengadaan  Menara  pengawas  dan pemasangan  CCTV  di  area  pelabuhan,  bekerjasama  dengan  instansi  terkait  tentang operasional dan perawatan docking kapal, serta pengerukan kolam labuh.

## ABSTRACT
As the Technical Implementation Unit of the Directorate General of Capture Fisheries, PPN Pengambengan has one of the tasks in terms of security and safety of fishing vessels. In this case, the one who has the duty and authority is Syahbandar at the fishing port. The purpose of  this  research  is  to  determine  the  SOP  (Standard  Operating  Procedure)  of  the Kesyahbandaran  section  and  conducted  an  analysis  of  improving  the  operational performance of the Kesyahbandaran in PPN Pengambengan. This research was conducted in March 2020, used the methods of qualitative and quantitative descriptive, and the data analysis used SWOT analysis. The results of this research were 16 main tasks and functions of the Kesyahbandaran on the operational, 11 are already running and 5 are not yet running. From  the  results  of  the  SWOT  analysis  showed  the  strategy  that  can  be  applied  in  the Kesyahbandaran of PPN Pengambengan is a WO strategy that is to minimize weaknesses and take advantage of opportunities. The strategy includes the development of new land in the PPN Pengambengan, the procurement of watchtowers and the installation of CCTV in the  port  area,  in  collaboration  with  relevant  agencies  regarding  to  the  operation  and maintenance of ship docking, and dredging of the mooring pond.
Kata Kunci: kinerja, pengambengan, strategi, swot
Keywords: performance, pengambengan, strategy, swot

## Korespondensi Author
Wisnu Kawiran, Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana. Email: wisnu.kawirian651@gmai.com

## PENDAHULUAN
Pelabuhan  perikanan  adalah  tempat  yang terdiri  atas  daratan  dan  perairan  di  sekitarnya dengan  batas-batas  tertentu  sebagai  tempat
kegiatan  pemerintahan  dan  kegiatan  sistem  bisnis perikanan  yang  digunakan  sebagai  tempat  kapal perikanan  bersandar,  berlabuh  dan/atau  bongkar muat  ikan  yang  dilengkapi  dengan  fasilitas

## Strategi Peningkatan Kinerja Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Bali
( Strategy for Improving Kesyahbandaran Operational Performance at Nusantara Fisheries Port (PPN)
Pengambengan, Bali )
Wisnu Kawirian 1,* , I Wayan Restu 1 , I Ketut Wija Negara 1 , Abdul Razak 2
1 Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Bali, Indonesia
2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Bali, Indonesia.
Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, Desember 2020, Volume 4 Nomor 2
keselamatan  pelayaran  dan  kegiatan  penunjang perikanan  (PER.08/MEN/2012).  Sebagai  Unit Pelaksana  Teknis  Direktorat  Jenderal  Perikanan Tangkap  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, PPN Pengambengan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional  kapal  perikanan  (Laporan  Tahunan PPNP  2017).  Nelayan  di  PPN  Pengambengan adalah nelayan tradisional dimana masih minimnya dalam segi keamanan pelayaran dikarenakan belum lengkapnya alat-alat keselamatan diatas kapal.
Salah  satu  instansi  pelayanan  publik  yang mengurus  dokumen  kapal  dalam  melakukan pelayaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan adalah syahbandar PPN Pengambengan. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan  No.  03  Tahun  2013  Tentang Kesyahbandaran  di  Pelabuhan  Perikanan,  ada  16 parameter  yang  menjadi  tugas  pokok  dan  fungsi dari  Syahbandar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  sejauh  mana  Kesyahbandaran  PPN Pengambengan  sudah  melakukan  tugas  dan fungsinya  sebagai  instansi  pelayanan  publik  yang mengacu pada PERMEN KP No. 03 Tahun 2013. Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  menganalisis bagaimana mengoptimalkan kinerja Kesyahbandaran  PPN  Pengambengan  agar  lebih baik dari sebelumnya.

## METODE

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020  di  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN) Pengambengan,  Kecamatan  Negara,  Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitaif. Teknik pengambilan data yang digunakan  adalah Purposive  Sampling .  Menurut Notoatmodjo (2010), pengertian Purposive Sampling adalah  pengambilan  sampel  yang berdasarkan pertimbangan tertentu ataupun ciri-ciri yang  sudah  diketahui  sebelumnya.  Pertimbangan dalam menentukan responden dalam penelitian ini adalah  para stakeholder yang  meliputi  otoritas pelabuhan, pihak kesyahbandaran PPN Pengambengan,  kepala  desa,  kepala  kelompok nelayan  dan  PSDKP,  dimana  masing-masing stakeholder tersebut  diwakili  oleh  2  orang,  serta para  nelayan  yang  memiliki  kepentingan  dengan kesyahbandaran  PPN  Pengambengan  diantaranya para nahkoda/pengurus kapal.  seluruh kapal yang
berlabuh  di  PPN  Pengambengan  sebanyak  134 kapal.    Menurut  Sugiyono  (2017)  sampel  adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh  populasi.  Pengambilan  jumlah  sampel mempergunakan  rumus  Slovin  menurut  Riduwan (2005):
n = N/(1+Ne 2 ) Dimana: n  = Ukuran sampel/jumlah responden minimal N = Ukuran populasi/jumlah kapal keseluruhan e  = Nilai kritis/batas ketelitian (nilai kritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,1).
Berdasarkan  perhitungan  tersebut  dari  134 kapal  yang  ada  di  PPN  Pengambengan  di  dapat sampel sebesar 57 nahkoda/pengurus kapal.

## Analisis Data
Analisis  data  yang  akan  dipergunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  analisis  SWOT.  Menurut Rangkuti (2014), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan  strategi  perusahaan.  Analisis  ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan  ( strength )  dan  peluang  ( Opportunity ), namun  secara  bersamaan  dapat  meminimalkan kelemahan  ( Weakness )  dan  ancaman  ( Threat ). Dalam hal ini faktor kekuatan, kelemahan, peluang serta  ancaman  didapat  melalui  observasi  serta wawancara  dengan  pihak  kesyahbandaran  PPN Pengambengan. Batasan masalah dalam penelitian ini memuat tentang kinerja atau SOP yang berlaku di  kesyahbandaran  PPN  Pengambengan  yang mengacu  pada  PERMEN  KP  No.  3  Tahun  2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Personil Kesyahbandaran
Dalam
operasionalnya personil kesyahbandaran  terdiri  dari  9  pegawai.  5  orang PNS  serta  4  orang  TKK  (Tenaga  kerja  kontrak). Jabatan  yang  ada  di  Kesyahbandaran  saat  ini diantaranya, kepala seksi Kesyahbandaran 1 orang, teknisi kelaikan kapal  perikanan 1 orang,  analisis Kesyahbandaran  2  orang,  pengelola  produksi perikanan  tangkap  1  orang,  nahkoda  kapal Kesyahbandaran 1 orang, KKM kapal Kesyahbandaran  1  orang,  ABK  deck  kapal Kesyahbandaran  2  orang  (Kesyahbandaran  PPN Pengambengan, 2020).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  36  Tahun  2012,  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan.

## Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, Desember 2020, Volume 4 Nomor 2

## Tabel 1. Personel Kesyahbandaran PPN Pengambengan

## Armada Penangkapan PPN Pengambengan
Jumlah  kapal  yang  masih  aktif  saat  ini menurut data Kesyahbandaran di PPN Pengambengan,  2020  berjumlah  134  kapal, diantaranya  83  unit  kapal  <  5  GT  dengan  alat tangkap  rata-rata  menggunakan  pancing  dan gillnet.  Kapal  fiber  yang  berlabuh  di  PPN Pengambengan saat  ini berjumlah 300 unit, tetapi yang  masih  layak  beroperasi  dan  yang  terdata  di Kesyahbandaran berjumlah 80 unit. Tiga belas unit kapal berukuran 6-10 GT, 11 unit kapal berukuran 11-20 GT dan 27 unit kapal berukuran 21-30 GT. Kapal  dengan  ukuran  6-30  GT  umumnya menggunakan alat tangkap purse seine atau jaring lingkar dengan 2 kapal (berpasangan). Jenis kapal di  PPN  Pengambengan  rata-rata  menggunakan bahan kayu dan fiber dengan sistem penangkapan one day fishing.
Gambar  1. Diagram  armada  kapal  penangkap ikan PPN
Pengambengan (Sumber: Kesyahbandaran PPN Pengambengan, 2020)

## Kegiatan  Operasional  Kesyahbandaran  di  PPN Pengambengan
Kegiatan operasional Kesyahbandaran di PPN Pengambengan  dari  16  tugas  dan  fungsi Kesyahbandaran  di  Pelabuhan  Perikanan  yang diamanatkan  oleh  PERMEN  KP.  No.  03  tahun 2013 Terdapat 11 yang sudah berjalan dan 5 yang belum  berjalan.  11  SOP  yang  sudah  berjalan  di PPN Pengambengan diantaranya mengatur kedatangan  dan  keberangkatan  kapal  perikanan, memeriksa  ulang  kelengkapan  dokumen  kapal perikanan,  penerbitan  Surat  Tanda  Bukti  Lapor (STBLK)  Keberangkatan  dan  Kedatangan  kapal, memeriksa  teknis  dan  nautis  kapal  perikanan  dan memeriksa  alat  penangkapan  ikan,  dan  alat  bantu penangkapan ikan, memeriksa Logbook penangkapan  ikan,  mengatur  olah  gerak  dan  lalu lintas  kapal  perikanan,  mengawasi  pengisian bahan  bakar,  mengawasi  kegiatan  pembangunan atau  perbaikan  fasilitas  yang  ada  di  pelabuhan perikanan,  mengawasi  perlindungan  lingkungan maritim,  pemenuhan  persyaratan  pengawakan kapal  perikanan,  memeriksa  Sertifikat  Hasil Tangkapan  Ikan  (SHTI).  Terdapat  5  tugas  dan fungsi Kesyahbandaran yang belum berjalan sesuai dengan  PERMEN  KP.  No.  03  Tahun  2013, diantaranya  penerbitan  SPB,  memeriksa  dan mengesahkan  perjanjian  kerja  laut,  mengawasi pemanduan, melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, memimpin penanggulangan pencemaran  dan  pemadaman  kebakaran  di pelabuhan perikanan.
83 13 11 27 0 20 40 60 80 100 1-5 GT 6-10 GT 11-20 GT 21-30 GT J um la h K a pa l
Ukuran Kapal Purse seine Pancing dan Gillnet
Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, Desember 2020, Volume 4 Nomor 2
Tabel 2. Tugas dan wewenang syahbandar No Tugas Syahbandar Berjalan Belum Berjalan 1 Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan √ 2 Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan √ 3 Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan kapal Perikanan (STBLK) √ 4 Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) √ 5 Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan     dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan √ 6 Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut √ 7 Memeriksa Log book penangkapan ikan √ 8 Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan √ 9 Mengawasi pemanduan √ 10 Mengawasi pengisian bahan bakar √ 11 Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan √ 12 Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan √ 13 Memimpin penanggulan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan √ 14 Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim √ 15 Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan, dan √ 16 Memeriksa sertifikat hasil ikan tangkapan (SHTI) √

## Strategi Peningkatan Kinerja Kesyahbandaran di PPN Pengambengan, Bali
Pada matriks IFAS terdapat 4 kekuatan dan 4 kelemahan.  Aktif  memberikan  edukasi  kepada nelayan  sebagai  faktor  kekuatan  yang  menjadi prioritas  utama  dengan  skor  0,524.  Sedangkan, tidak  adanya  tempat  docking/perbaikan  kapal sebagai  faktor  kekurangan  pioritas  utama  dengan skor 0,528. Pada matriks EFAS terdapat 4 peluang dan 4 ancaman, dimana Relokasi kapal ikan benoa
ke  Pengambengan  sebagai  faktor  peluang  yang menjadi  prioritas  utama  dengan  skor  0,540, sedangkan  Kultur  masyarakat  nelayan  setempat yang  belum  patuh  terhadap  perizinan  menjadi faktor ancaman prioritas utama dengan skor 0,360. Berdasarkan  total  skor  faktor  internal  (IFAS)  dan faktor eksternal (EFAS) yaitu masing-masing IFAS 3,749  sedangkan  EFAS  3,031.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  faktor  internal  lebih  kuat dibandingkan dengan faktor eksternal.

## Tabel 3. IFAS
No Kekuatan Bobot Rating Score 1 Kondisi  kantor  dan  prasarana  fungsional  yang representatif 0,129 3 0,387 2 Pelayanan yang baik kepada masyarakat nelayan 0,120 3 0,360 3 Kualitas SDM Syahbandar yang baik dan berkompeten 0,128 4 0,512 4 Aktif memberikan edukasi kepada nelayan 0,131 4 0,524 Subtotal 0,508 1,783 No Kelemahan Bobot Rating Score 1 SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  yang  kurang berjalan sepenuhnya 0,114 4 0,456 2 Kurangnya monitoring terhadap kapal lokal 0,126 4 0,504 3 Tidak adanya tempat docking/ perbaikan kapal 0,132 4 0,528 4 Kolam labuh yang belum memadai (dangkal) 0,120 4 0,480 Subtotal 0,490 1,968 Total Ifas 1 3,751

## Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, Desember 2020, Volume 4 Nomor 2
Tabel 4. EFAS No Peluang Bobot Rating Score 1 Lahan yang masih cukup luas di area pelabuhan 0,136 3 0,408 2 Keinginan  investor  untuk  mengembangkan  usaha  di Pengambengan 0,136 3 0,408 3 Pengambengan  sebagai  sentra  perikanan  terbesar  di Bali 0,130 4 0,520 4 Relokasi kapal ikan benoa ke Pengambengan 0,136 4 0,544 Subtotal 0,538 1,880 No Peluang Bobot Rating Score 1 Kultur masyarakat nelayan setempat yang belum patuh terhadap perizinan 0,119 3 0,357 2 Kurang adanya pelaporan (kedatangan/keberangkatan) kapal dari nelayan 0,109 3 0,327 3 Rendahnya SDM dan tingkat pendidikan nelayan lokal 0,116 2 0,232 4 Penerapan log  book yang  belum  sesuai  dengan mekansime 0,118 2 0,236 Subtotal 0,462 1,152 Total Ifas 1 3,032
Gambar 2. Kuadran analisis SWOT kinerja kesyahbandaran di PPN Pengambegan
Dari  perhitungan  faktor  internal  dan  faktor ekstenal  tersebut  digunakan  dalam  penentuan kordinat  atau  kuadran  SWOT.  Dalam  kordinat tersebut terdiri dari sumbu X dan sumbu Y dimana sumbu  X  merupakan  faktor  kekuatan  ( strength ) dan  faktor  kelemahan  ( weakness ),  sedangkan sumbu Y terdiri dari faktor Peluang ( opportunity ) dan faktor ancaman ( threat ). Sumbu X didapat dari selisih  dari  total  skor  faktor  kekuatan  dan  faktor kelemahan, sedangkan sumbu Y didapat dari faktor selisih  dari  total  skor  faktor  peluang  dan  faktor ancaman.
Nilai kordinat X: 1,783 - 1,968 = - 0,185 Nilai kordinat Y: 1,880 - 1,152 =   0,728
Dari  kuadran  SWOT  yang  didapat  dapat disimpulkan  bahwa  kinerja  Kesyahbandaran  PPN
Pengambengan  saat  ini  berada  pada  kuadran  III. Berdasarkan  kuadran  ini  maka  dapat  disimpulkan bahwa kinerja Kesyahbandaran PPN Pengambengan  saat  ini  cukup  lemah  namun memiliki  peluang  yang  baik  untuk  berkembang atau dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki.

## Pembahasan
Berdasarkan  PERMEN  KP  No.  03  Tahun 2013,  11  SOP  yang  sudah  berjalan  di  PPN Pengambengan diantaranya adalah:
a.  Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan
Dalam hal ini, Syahbandar di PPN Pengambengan  memiliki  kewenangan  untuk mengatur kedatangan kapal. Kesyahbandaran PPN Pengambengan  akan  menerima  laporan  dari
Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, Desember 2020, Volume 4 Nomor 2
nahkoda setidaknya 2 jam sebelum kapal berlayar dan sekaligus untuk mengurus dokumen-dokumen persyaratan kelaikan kapal perikanan. Hal ini sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di Kesyahbandaran PPN Pengambengan tahun 2020. Dokumen  kapal  yang  diperiksa  diantaranya  Surat Ukur,  Gross  Akta,  Sertifikat  Kelaikan  dan Pengawakan  Kapal  Penangkapan  Ikan, Logbook , SPB (Surat Persetujuan Berlayar), SLO (Surat Laik Operasi),  Bukti  Pembayaran  Jasa  Kepelabuhan, Dokumen  Kapal  meliputi;  PAS  Besar/PAS  Kecil, SIUP  (Surat  Izin  Usaha  Perikanan),  SIPI  (Surat Izin Penangkapan Ikan), SKPKPI, SKK 30 mil/60 mil.  Mengatur  kedatangan  dan  keberangkatan kapal  sudah  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku  di kesyahbandaran PPN Pengambengan.
b.  Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan
Berdasarkan wawancara dan observasi pemeriksaan  dokumen  yang  yang  dilakukan  di PPN  Pengambengan,  petugas  Kesyahbandaran akan  mengingatkan  nahkoda  atau  pemilik  kapal apabila  ada  salah  satu  dokumen  yang  habis  masa berlakunya.  Selain  bertugas  mengkoordinasikan seluruh  kegiatan  pemerintah,  Syahbandar  juga berkewajiban  untuk  memeriksa  dan  menyimpan dokumen-dokumen kapal (Julia, 2014). Dalam hal ini kesyahbandaran memeriksa ulang kelengkapan dokumen  kapal  apabila  ada  kapal-kapal  yang datang  dan  juga  pergi  meninggalkan  pelabuhan, kesyahbandaran memeriksa dokumen kapal berdasarkan  3  kriteria  utama  yakni  laik  laut,  laik tangkap,  dan  laik  simpan,  dan  hal  ini  sudah mengikuti  SOP  yang  ada di  kesyahbandaran PPN Pengambengan.
c.  Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor (STBLK) keberangkatan dan kedatangan kapal
Bagi  kapal-kapal  yang  berpangkalan  di Kesyahbandaran,  Syahbandar  akan  menerbitkan STBLK  kedatangan  pada  sore  hari  dan  STBLK keberangkatan pada pagi hari karena sistem melaut kapal-kapal  PPN  Pengambengan  adalah one  day fishing .  Untuk  keberangkatan  kapal  perikanan setiap kapal perikanan yang hendak berangkat dari pelabuhan  perikanan  wajib  terlebih  dahulu memberitahukan rencana keberangkatannya kepada  Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan. Setelah menerima pemberitahuan rencana keberangkatan  kapal  perikanan,  Syahbandar  di pelabuhan  perikanan  segera  memeriksa  dokumen kapal  perikanan  dan  memeriksa  kelengkapan  di atas  kapal  (Petrus et  al .,  2017).  Pelaksanaan dokumen  STBLK  di  PPN  Pengambengan  sudah berjalan  cukup  baik  setiap  kapal  yang  datang
maupun  pergi  dari  pelabuhan,  syahbandar  selalu menerbitkan dokumen tersebut,  terkecuali apabila ada  salah  satu  persyaratan  yang  tidak  dilengkapi oleh nahkoda maka, STBLK tidak dapat diterbitkan oleh syahbandar, tetapi syahbandar akan menerbitkan surat keterangan kekurangan persyaratan,  pelaksanaan  STBLK  sudah  berjalan sesuai SOP yang terdapat di PPN Pengambengan. d. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan  memeriksa  alat  penangkapan  ikan,  dan alat bantu penangkapan ikan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi langsung  dilapangan  SOP.  Syahbandar  belum melakukan  cek  teknis  dan  nautis  kesemua  kapal dikarenakan  kapal-kapal  yang  berlabuh  sudah menjadi  langganan  dan  sudah  mengetahui keabsahan  dan  kelengkapan  fisik  lainnya  diatas kapal.  Cek  teknis  dan  nautis  kapal  tidak memungkinkan jika dilakukan satu-persatu dikarenakan jumlah anggota staff Kesyahbandaran yang minim dan juga memakan waktu yang cukup lama. Dalam hal ini syahbandar PPN Pengambengan masih belum 100% mengikuti dari SOP yang ada dikarenakan pemeriksaan teknis dan nautis  kapal  tidak  selalu  intens  dilakukan,  karena faktor  kurangnya  SDM  dari  kesyahbandaran.  Hal ini  juga  terjadi  pada  Pelabuhan  Binggai  dimana faktor  SDM  yang  minim  juga  memperlambat kinerja Syahbandar (Noval, 2020).
e. Memeriksa logbook penangkapan ikan Berdasarkan wawancara dan observasi dilapangan  realisasi  mengenai  log  book  tersebut adalah  banyak  nahkoda  yang  tidak  mengisi  saat melakukan penangkapan ikan dengan alasan terlalu ribet  dan  tidak  sempat  untuk  mengisi.  Beberapa nahkoda/  nelayan  juga  tidak  mengerti  cara pengisian log book. Hasil penelitian ini menunjukkan  hal  yang  sama  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Apriliani  dan Nugroho  (2016)  di  PPS  Bungus  Padang bahwasanya  alasan  nelayan  melakukan  pengisian log book saat operasi penangkapan adalah log book mudah kotor, data  yang diisi banyak, kolom isian kecil,  buta  huruf,  sulit  mengisi  di  kapal,  tidak mengetahui cara mengisi dan lainnya. Dari situasi ini  Kesyahbandaran  mengambil  inisiataif  untuk mengambil  data  hasil  tangkapan  nelayan  melalui TPI (tempat pelelangan ikan), hal ini sudah sangat bertolak  belakang  dengan  SOP  yang  berlaku, dimana  yang  wajib  mengisi  log  book  tersebut adalah nelayan.
f.  Mengatur  olah  gerak  dan  lalu  lintas  kapal perikanan
Syahbandar  menentukan  penempatan  kapal perikanan di dermaga sesuai dengan tujuannnya. Di

## Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, Desember 2020, Volume 4 Nomor 2
PPN  Pengambengan  kapal-kapal  nelayan  sudah biasa  melakukan  parkir  maupun  sandar  kapal  di dermaga.  Implementasi  di  lapangan  Syahbandar merasa bahwa olah gerak kapal dan pengaturan lalu lintas kapal perikanan tidak selalu rutin dilakukan karena  kapal-kapal  di  PPN  Pengambengan  sudah dapat melakukannya secara mandiri, dan penempatan kapal sudah dilakukan dengan baik di kolam  pelabuhan,  sebelah  utara  dan  selatan pelabuhan  untuk  kapal-kapal  0-7  GT  dan  bagian barat  untuk  kapal-kapal  >  7-30  GT.  Dari  hasil pengamatan  dan  observasi  dilapangan  olah  gerak dan lalu lintas kapal di PPN Pengambengan Sudah berjalan namun tidak terlalu intens.

## g. Mengawasi pengisian bahan bakar
Pelayanan rekomendasi BBM bersubsidi jenis Solar  di  PPN  Pengambengan  di  berikan  melalui Dinas  Perhubungan  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Jembrana sedangkan PPN Pengambengan  hanya  mengawasi  penyaluran  dan pendistribusiannya  ke  nelayan/pelaku  usaha, dimana  yang  menjadi  pengawas  dalam  hal  ini adalah petugas Kesyahbandaran. Penyaluran BBM solar  di  PPN  Pengambengan  dilakukan  oleh  PT. Dua  Berjaya  yang  berada  di  kawasan  PPN Pengambengan. Hal ini sejalan dengan Roma et al. (2017)  bahwa  fungsi  pelabuhan  perikanan  dalam parameter  pelayanan  umum  meliputi  pelaksanaan kesyahbandaran  dengan  melakukan  pelayanan perizinan  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku, pelayanan  tambat  labuh  kapal,  serta  penyediaan coldstorage,  air  bersih,  BBM  dan  pasokan  listrik untuk  menunjang  pemenuhan  kebutuhan  industri perikanan.  Dalam  pelaksanaannya  Syahbandar PPN Pengambengan mengawasasi pengisian bahan bakar,  syahbandar  melakukan  pengawasan  antara kesesuaian  surat  rekomendasi  dengan  kebutuhan kapal.

## h. Mengawasi kegiatan pembangunan atau perbaikan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan
Berdasarkan  wawancara  Syahbandar  PPN Pengambengan mengawasi kegiatan pembangunan dan fasilitas gedung Syahbandar  yang di  renovasi di tahun 2019 dan Syahbandar mengawasi kegiatan renovasi  tersebut  sesuai  dengan  SOP.  Pada  tahun 2020  tidak  ada  pembangunan  dan  perbaikan fasilitas apapun yang dilakukan di PPN Pengambengan.
i. Mengawasi perlindungan lingkungan maritim Menurut  PERMEN-KP  NO.3  Tahun  2013 Syahbandar  di  Pelabuhan  perikanan  mengawasi pelaksanaan  perlindungan  maritim  sebagai  upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan
yang  terkait  dengan  pelayaran.    Kesyahbandaran PPN  dalam  pelaksanaan  operasional  kegiatannya kapal  Kesyahbandaran  mempunyai  jadwal  rutin operasi  setiap  bulan  sekali,  dari  kegiatan pengawasan  tersebut  Syahbandar  memantau apabila ada kegiatan pencemaran di WKOPP PPN Pengambengan.  Pengelola  pelabuhan  perikanan harus bertindak tegas kepada perusahaan pengolahan  yang  tidak  menyalurkan  limbah cairnya  ke  unit  pengolahan  limbah  serta memperbaiki  fasilitas  pengolahan  limbah  yang rusak (Supriyanto, 2013).
j.  Pemenuhan persyaratan pengawakan kapal

## perikanan
Setiap  kapal  yang  akan  meninggalkan pelabuhan harus memenuhi persyaratan pengawakan kapal. Dalam pelaksanaannya Syahbandar  di  PPN  Pengambengan  melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada nahkoda, yaitu berupa  SKK  (Surat  keterangan  kecakapan)  yaitu berupa sertifikasi yang wajib dimiliki oleh nahkoda kapal perikanan apabila melakukan pelayaran, para nahkoda kapal slerek di PPN Pengambengan rata- rata sudah memiliki SKK. Dalam pelaksanaannya Syahbandar  selalu  melakukan  pemeriksaan  ketika kapal akan melakukan pelayaran.
k. Memeriksa Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
Izin  penerbitan  SHTI  PPN  Pengambengan dilaksanakan  di  Pos  pelayanan  yang  ada  di Pelabuhan  Umum  Benoa,  Denpasar  hal  ini dikarenakan  armada  penangkap  ikan  yang  ada  di pelabuhan  umum  Benoa  merupakan  kapal-kapal penangkap ikan yang umumnya akan di ekspor ke luar  negeri  dan  salah  satu  syarat  yang  menyertai dokumen  ekspor  tersebut  adalah  dokumen  SHTI. Sedangkan  untuk  kapal-kapal  di  Pengambengan, Kesyahbandaran  belum  dapat  melaksanakan penerbitan  SHTI  tersebut  dikarenakan  hasil tangkapan  ikan  masih  diproduksi  secara  lokal. Dalam  pemenuhannya  SHTI  tidak  diterbitkan  di PPN  Pengambengan,  dan  hanya  diterbitkan  di Pelabuhan Umum Benoa.
Terdapat  5 tugas dan fungsi  Kesyahbandaran yang belum berjalan sesuai dengan PERMEN KP. No. 03 Tahun 2013. Permasalahan utama yang ada saat  ini  di  PPN  Pengambengan  adalah  SPB  yang menjadi dokumen penting dari kegiatan pelayaran yang  dilakukan  terhenti  dikarenakan  pengukuran ulang seluruh kapal-kapal slerek yang berpangkalan di  PPN Pengambengan,  yang sudah terhenti  mulai  dari  pertengahan  2017  sampai dengan hari ini. Kesyahbandaran PPN Pengambengan  saat  ini  masih  menunggu  kajian dan  tidak  lanjut  terhadap  moratorium  71

## Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, Desember 2020, Volume 4 Nomor 2
PERMEN-KP  2016  tentang  jalur  penangkapan ikan  dan  penempatan  alat  penangkapan  ikan  di WPPNRI.
Kedua  adalah  memeriksa  dan  mengesahkan perjanjian kerja laut. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian  kerja  laut  tidak  dilaksanakan  di  PPN Pengambengan dikarenakan tidak ada ikatan kerja apapun  atau  dokumen  apapun  yang  mengikat antara  pemilik  kapal  dan  nahkoda/ABK  kapal. Pemilik  kapal  hanya  menggunakan  sistem kepercayaan  dan  bagi  hasil  kepada  nahkoda  dan para ABK kapal. Kesyahbandaran PPN Pengambengan  hanya  mencatat  nama  nahkoda kapal dan ABK kapal. Menurut PERMEN-KP No. 03  Tahun  2013,  apabila  pemilik  kapal  tidak membuat perjanjian kerja laut dengan nahkoda dan ABK,  Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan menerbitkan daftar nahkoda dan ABK. Mengawasi pemanduan di Kesyahbandaran di PPN Pengambengan tidak berjalan, pemanduan dilakukan  sewaktu  kapal  memasuki  pelabuhan. Karena  kapal-kapal  yang  berpangkalan  di  PPN Pengambengan  sudah  biasa  keluar  masuk  kolam labuh PPN
Pengambengan,
sehingga Kesyahbandaran dirasa tidak perlu untuk melakukan kegiatan pemanduan tersebut. Menurut Haryono dan Setyono (2013) yang mengemukakan bahwa masalah kelancaran, keamanan, keselamatan  kapal  yang  dipandu  adalah  yang paling utama dalam pelaksanaan pemanduan kapal, karena  akibat  yang  dapat  ditimbulkan  dari  suatu kelalaian  atas  kegiatan  pemanduan  kapal  dapat berpengaruh  pada  kelancaran  lalu  lintas  kapal dalam  pelabuhan,  bahkan  terhadap  perairan  dan lingkungannya.
Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan masih belum berjalan di Kesyahbandaran PPN Pengambengan, dikarenakan selama  ini  Kesyahbandaran  belum  terdapat kecelakaan  dari  nelayan  PPN  Pengambengan, maupun  kecelakaan  yang  ada  di  Wilayah  Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) PPN Pengambengan. Walaupun demikian Kesyahbandaran harus siap siaga dalam melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Kesyahbandaran di PPN Pengambengan tidak melakukan  penanggulangan  pencemaran  di  area pelabuhan dikarenakan penanggulangan pencemaran  tersebut  sudah  ada  dalam  tugas Syahbandar  mengawasi  perlindungan  maritim. Sehingga SOP mengenai penanggulangan pencemaran  tersebut  tidak  ada.  Pemadaman kebakaran  di  pelabuhan  perikanan,  merupakan salah  satu  SOP  yang  ada  di  PPN  Pengambengan
namun  selama  ini  tidak  ada  kegiatan  pemadaman kebakaran apapun yang dilakukan oleh Kesyahbandaran PPN Pengambengan, karena tidak adanya kasus kebakaran apapun di area pelabuhan. Strategi Peningkatan Kinerja Operasional Kesyahbandaran di PPN Pengambengan
Dari  kuadran  SWOT  yang  didapat  dapat disimpulkan  bahwa  kinerja  Kesyahbandaran  PPN Pengambengan  saat  ini  berada  pada  kuadran  III. Hal  tersebut  juga diperoleh oleh Puspitasari et  al. (2013) pada strategi kebijakan pengembangan PPN Karangantu  dimana  hasil  kuadran  yang  di  dapat pada sumbu X bernilai negatif dan pada sumbu Y bernilai  positif  sehingga  posisi  tersebut  berada pada kuadran III. Kesyahbandaran PPN Pengambengan  memiliki  kelemahan  internal namun  disisi  lain  memiliki  peluang  yang  cukup besar untuk berkembang. Hal ini sejalan, menurut Marimin  (2004),  dengan  posisi  perusahaan  pada kuadran  III  menunjukkan  suatu  perusahaan mempunyai  peluang  yang  sangat  besar,  namun  di sisi  lain  mempunyai  kelemahan  internal.  Strategi yang  dapat  diterapkan  dalam  kondisi  ini  adalah strategi  WO  ( weakness  and  opportunity ).  Strategi WO  merupakan  strategi  yang  digunakan  dengan menggunakan  peluang  yang  ada  untuk  mengatasi ancaman.  Menurut  David  (2010),  strategi  WO bertujuan  untuk  memperbaiki  kelemahan  internal dengan memanfaatkan peluang eksternal.
Strategi  yang dapat diterapkan dalam kondisi ini adalah strategi WO ( weakness and opportunity ) yaitu  dengan  memanfaatkan  peluang  yang  ada untuk  meminimalkan  kelemahan.  Strategi  yang diterapkan dalam kondisi ini yaitu strategi pertama, pemanfaatan lahan di PPN Pengambengan menjadi suatu  hal  yang  mesti  dipertimbangkan  mengingat masih  banyaknya  terdapat  lahan  kosong  di  area pelabuhan,  pemanfaatan  lahan  tersebut  dapat dimaksimalkan  dengan  pelebaran  kolam  labuh. Menurut  Mulyana  (2011),  bahwa  jumlah  dan ukuran kapal yang berlabuh dalam 1 hari di kolam pelabuhan  sangat  tergantung  dengan  luas  kolam pelabuhan,  sehingga  kapal  dapat  keluar  masuk pelabuhan tidak akan mengalami hambatan dalam melakukan  olah  geraknya.  Strategi  kedua,  adalah pengadaan  menara  pengawas  dan  pemasangan CCTV di area Pelabuhan. Solusi dari permasalahan ini yaitu dengan pengadaan Menara pengawas dan CCTV  yang  akan  memudahkan  petugas  untuk mengawasi  aktivitas  pelabuhan  melalui  kantor. Menurut  Sinaga et  al. (2013),  menara  pengawas / control  tower secara  fungsionalnya  sangat bermanfaat untuk kelangsungan peningkatan mutu pelabuhan  dalam  mengawasi  kondisi  pelabuhan dari  keamanan  maupun  kelancaran  kegiatan  di
Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, Desember 2020, Volume 4 Nomor 2
pelabuhan.  Strategi  ketiga  adalah  bekerjasama dengan  instansi  terkait  tentang  operasional  dan perawatan  docking  kapal  Perbaikan  fasilitas docking  atau  perbaikan  kapal.  Hal  ini  dilakukan oleh PPN Kejawan Cirebon, dalam tesis Bayyinah (2016) yang berjudul Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara  (PPN)  Kejawan  Cirebon  dan  Strategi Pengembangannya. Dimana fasilitas docking kapal di  PPN  Kejawan  Cirebon  bekerja  sama  dengan pihak swasta yaitu PT. Hacienda Ocean Industries milik swasta yang dikelola oleh Tenghock. Strategi keempat adalah pengerukan kolam labuh. Menurut Lubis  (2011),  menyatakan  bahwa  cukup  banyak pelabuhan  perikanan  yang  dangkal  perairannya akibat sedimentasi, akan menghambat kapal untuk masuk  ke  kolam  pelabuhan  sehingga  kapal  harus menunggu pasang agar bisa bersandar di dermaga.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai strategi peningkatan kinerja operasional Kesyahbandaran  di  PPN  Pengambengan  Bali, maka  kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah sebagai berikut:
1. Kinerja  operasional  Kesyahbandaran  di  PPN Pengambengan  berdasarkan  PERMEN  KP No.  03  tahun  2013,  dari  16  tugas  dan wewenang Syahbandar terdapat  11 tugas dan wewenang  yang  sudah  berjalan  dan  5  yang belum  berjalan.  Sebagian  besar  tugas  dan fungsi  Kesyahbandaran  sudah  dilakukan dengan  baik  walaupun  beberapa  SOP  masih belum berjalan.
2. Kesyahbandaran PPN Pengambengan saat ini berada pada kuadran III. Kinerja Kesyahbandaran  PPN  Pengambengan  cukup lemah  namun  memiliki  kesempatan  yang besar untuk berkembang. Strategi  yang dapat diterapkan pada posisi ini adalah strategi WO (weakness  and  opportunity).  Strategi  WO tersebut  diantaranya  melalui  peningkatan kapasitas  daya  tampung  kapal  melalui perluasan  kolam  labuh,  bekerjasama  dengan pihak  swasta  terkait  tentang  operasional  dan perawatan  docking  kapal,  pengadaan  menara pengawas dan pemasangan CCTV di  sebelah utara  pelabuhan,  serta  pengerukan  kolam labuh.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  penulis sampaikan kepada pihak Syahbandar di Pelabuhan Perikanan  Nusantara  (PPN)  Pengambengan  yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian dan juga kepada masyarakat nelayan
Desa
Pengambengan  yang  telah  bersedia  membantu dalam pengambilan data, serta dosen pembimbing dan juga pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriliani  T,  Nugroho  H,  2016.  Persepsi  nelayan dan  petugas  pelabuhan  terhadap  uji  coba penggunaan  electronic  logbook  perikanan. Jurnal  Kebijakan  Sosial  Ekonomi  Kelautan dan Perikanan . 6(1): 1-13
Bayyinah  A.  2016.  Kinerja  Pelabuhan  Perikanan Nusantara  (PPN)  Kejawan  Cirebon  dan Pengembangannya  [tesis].  Bogor:  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
David  FR.  2010. Manajemen  Strategi:  Konsep . Jakarta: Salemba Empat.
Haryono,  Setiono  BA.  2013.  Sistem  operasional pelayanan  pemanduan  terhadap  keselamatan kapal di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang  Tanjung  Perak  Surabaya. Jurnal Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga. 5(2): 131- 135.
Julia  PS.  2014.  Pengawasan  syahbandar  dalam upaya  mewujudkan  keselamatan,  keamanan, dan  ketertiban  penumpang  di  Pelabuhan Tembilahan. Jurnal FISIP . 1(2): 1-15.
Kesyahbandaran  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara
(PPN) Pengambengan, 2019. Laporan Tahunan PPN Pengambengan. 2017 .
Kabupaten Jembrana: PPN Pengambengan.
Lubis,  E.  2011.  Kajian  peran  strategis  pelabuhan perikanan  terhadap  pengembangan  perikanan laut. Akuatik  Jurnal  Sumberdaya  Perairan . 5(2): 1-7.
Marimin, 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan  Kriteria  Majemuk.  Jakarta:  PT Gramedia Eidiarsarana Indonesia.
Mulyana R. 2011. Hubungan  aktivitas pendaratan dan  pelelangan  terhadap  kebutuhan  fasilitas dan  kondisi  kualitas  hasil  tangkapan  armada tradisional  di  PPS  Nichzam  Zachman [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Notoatmodjo  S.  2010. Metodologi  Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
Noval  D.  2020.  Penerbitan  surat  persetujuan berlayar  kapal  perikanan  pada  kantor  unit penyelenggara  Pelabuhan  Banggai. Jurnal
Yustiabel Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Luwuk . 4(1): 1-13.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan
Republik  Indonesia  Nomor  Tahun  2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan
Perikanan.

## Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, Desember 2020, Volume 4 Nomor 2

## Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan
Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.
Petrus  P,  La  OLO,  Nurdiana  A.  2017.  Peranan pengelolaan syahbandar dalam bisnis perikanan terhadap penerimaan negara bukan pajak  di  Pelabuhan  Perikanan  Samudra Kendari. Jurnal  Ekonomi  Perikanan  FPIK UHO . 2(2): 90-102.
Puspitasari NR, Irnawati A, Susanto. 2013. Strategi
Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)  Karangantu  Kota  Serang Provinsi  Banten. Jurnal  Ilmu  Pertanian  dan Perikanan . 2(2): 159-169. Rangkuti F. 2014. Analisis SWOT Tenik Membelah Kasus  Bisnis. Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama. Riduwan.  2005. Skala  Pengukuran  Variable Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Roma YFH, Lin S, Tri WN. 2017. Peran Pelabuhan Perikanan  Samudra  Nizam  Zachman  dalam mendukung  industri  tuna. Journal  of  Marine
Fisheries . 8(2): 187-198.
Sinaga  GV,  Abdul  R,  Bambang  AW.  2013. Optimalisasi  tingkat  pemanfaatan  fasilitas dasar  dan  fungsional  di  Pelabuhan  Perikanan Samudra  Nizam  Zachman  Jakarta  dalam menunjang  penangkapan  ikan. Journal  of
Fisheries Utilization Management and Tenchnology . 2(1): 43-55. Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Supriyanto. 2013. Analisis pengelolaan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan di Perikanan  Samudra  Nizam  Zachman  Jakarta . Jurnal Ilmu Lingkungan . 7(2): 159-179.