## PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DALAM PENINGKATAN AKREDITASI MADRASAH ALIYAH
Oleh Khairuddin*

## Abstrak
Pengelolaan  sarana  dan  prasarana  merupakan  kegiatan  yang  sangat  penting  di  sekolah,  karena keberadaannya  akan  sangat  mendukung  terhadap  suksesnya  proses  pembelajaran  di  sekolah.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) perencanaan, 2) pengadaan, 3) inventarisasi, 4) pemeliharaan dan 5) penghapusan sarana dan prasarana dalam peningkatan  akreditasi MAN 1  Kota Langsa. Penelitian ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Subjek  penelitian  adalah  kepala sekolah,  wakil  kepala  sekolah,  ketua  MGMP,  komite  sekolah,  pengawas  dan  guru.  Hasil  penelitian menunjukkan:  1)  Perencanaan  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  bersama  personel  sekolah  menyusun daftar  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  sekolah  sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah  dan  modal  atau potensi  yang  telah  ada.  Kepala  sekolah  membentuk  panitia  khusus  yang  berhubungan  dengan bangunan,  mengatur  kunjungan  sekolah-sekolah  yang  digunakan  sebagai  model,  dan  mempelajari gambar  bangunan  sekolah  dan  perlengkapannya  baik  yang  diproyeksikan  maupun  gambar  biasa.  2) Pengadaan  dilakukan  berdasarkan  perencanaan  kebutuhan  yang  sudah  ditentukan.  Sekolah menyiapkan proposal sebelum melakukan pengadaan. Dalam proposal pengadaan dicantumkan secara jelas tentang jenis barang yang diminta, jumlah satuannya, merek beserta dengan tipenya, dan taksiran harganya.  3)  Inventarisasi  dengan  cara  menyediakan  buku  inventaris,  buku  pembelian,  buku penghapusan,  dan  kartu  barang.  Barang  inventaris  diberikan  lambang  nama  berbentuk  angka  yang tersusun  menurut  pola  tertentu.  Barang  inventaris  sekolah  dipertanggungjawabkan  dengan  membuat laporan  penggunaan  barang-barang  tersebut  yang  ditujukan  kepada  Kantor  Kementrian  Agama setempat.  4)  Pemeliharaan  dengan  cara  menunjuk  beberapa  personel  sekolah  untuk  pemeliharaan sarana  dan  prasarana  secara  rutin  dan  insidental.  Apabila  terjadi  kerusakan  akan  dilaporkan  kepada kepala sekolah dan menentukan perbaikan berupa mengusulkan dan menggantikannya kepada atasan berwenang.  Sumber  dana  pemeliharaan  adalah  dari  pemerintah,  donatur,  komite  sekolah.  5) Penghapusan dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti: apabila sarana sudah dalam keadaan tua atau rusak  berat, menelan  biaya  yang besar  apabila diperbaiki, tidak sesuai  lagi  dengan kebutuhan  masa  kini  dan  apabila  dicuri,  terbakar,  musnah  sebagai  akibat  bencana  alam.  Proses penghapusan tersebut biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu di musnahkan atau di lelang kepada guru dan karyawan sekolah.
Kata Kunci : Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan Akreditasi Sekolah.
Pendidikan adalah suatu proses pemberian bantuan bagi manusia peserta didik untuk  mengembangkan  daya  berpikir,  merasa dan bertingkahlaku sehingga mereka berkemampuan  melaksanakan  tugas,  fungsi, dan perannya dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan  yang  tercantum  dalam  Bab  I  pasal  1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  bahwa  ”Pendidikan  adalah  usaha sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan
potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara”. Salah faktor yang mendukung keberhasilan  program  pendidikan  dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana.  Sarana  dan  prasarana  pendidikan adalah  salah  satu  sumber  daya  yang  menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan  terus  menerus  seiring  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi  yang  cukup  canggih.  Sarana  dan prasarana  sangat  penting  diperhatikan  untuk menunjang  keterampilan  siswa  agar  siap bersaing terhadap pesatnya teknologi.
Pengelolaan  sarana  dan  prasarana pendidikan di sekolah pada dasarnya merupakan salah satu bidang kajian manajemen sekolah atau manajemen pendidikan dan sekaligus menjadi tugas pokok manajer  sekolah  atau  kepala  sekolah.  Harun (2009:85) mengemukakan bahwa “Manajemen  sarana  dan  prasarana  adalah keseluruhan proses yang terdiri dari perencanaan,  pengadaan,  pendayagunaan,  dan pengawasan  sarana  dan  prasarana  pendidikan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar, agar tujuan  pendidikan  dapat  dicapai  secara maksimal”.  Sarana  dan  prasarana  pendidikan juga  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  dari  mutu sekolah.  Tetapi  fakta  di  lapangan  banyak ditemukan  sarana  dan  prasarana  yang  kurang dioptimalkan dan dikelola dengan baik.  untuk itu diperlukan pemahaman dan pengaplikasian manajemen sarana dan prasarana.
Kepala sekolah yang menduduki jabatan dalam mengambil kebijakan seharusnya  mampu  meningkatkan  berbagai komponen  yang  dapat  membangun  kinerja, data  dan  mutu  dari  tenaga  pendidik  dan kependidikan. Proses penjaminan mutu lembaga  pendidikan  dapat  mengidentifikasi bidang-bidang  pencapaian  dan  prioritas  untuk perbaikan, menyediakan data
untuk
pembuatan keputusan bersama dan membantu membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan sesuai tujuan akreditasi sekolah. Peran  dan  kemampuan  kepala  sekolah
yang dapat memberikan pelayanan baik dalam penataan  sarana  dan  prasarana  maupun pemberdayaan warga sekolah. Usaha peningkatan  akreditasi  sekolah  mengharuskan kepala  sekolah  memiliki  acuan  atau  rencana strategi sekolah, sehingga lembaga pendidikan dapat melayani kebutuhan masyarakat terhadap  pendidikan.  Pendidikan    yang bermutu  menunjukkan  bahwa  pendidikan telah  menjadi  salah  satu  pranata  kehidupan sosial  yang  kuat  dan  berwibawa,  serta memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dan strategis  dalam  pembangunan  peradaban bangsa, budaya dan agama.
Pelaksanaan  Akreditasi  pada  Satuan Pendidikan  secara  langsung  akan  membawa
sekolah/madrasah  melakukan  pembenahan pada  berbagai aspek. Seorang  Kepala sekolah harus  memiliki  pandangan  luas  tentang sekolahnya  dan  apa  yang  menjadi  tujuan pendidikan nasional. Upaya pemenuhan standar  nasional  pendidikan  melalui  evaluasi diri  akan  menuntut  kepala  sekolah/madrasah dan guru untuk menumbuh kembangkan sikap kepedulian,  semangat  bekerja,  disiplin,  dan hubungan  yang  harmonis  diantara  sesama warga sekolah/madrasah.
Madrasah  Aliyah  Negeri  (MAN)  1 Langsa  adalah  salah  satu  sekolah/madrasah yang berada di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.  Pada  tahun  2007,  MAN  1  Langsa memperoleh  nilai  akreditasi  peringkat  A (sangat  baik).  Hasil  pengamatan  penulis, kondisi  MAN  1  Langsa  yang  kondusif  untuk belajar, serta kepedulian para stakeholder pada madrasah  telah  menunjukkan  peningkatan mutu  pendidikan,  yaitu  menjadikan  madrasah tersebut sebagai madrasah rintisan manajemen berbasis  sekolah  dan  madrasah  unggulan dalam  lingkungan  Kementerian  Agama  kota Langsa.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian dengan  judul  “Pengelolaan  Sarana  dan
Prasarana Sekolah dalam Peningkatan Akreditasi    Madrasah  Aliyah  Negeri  1  Kota Langsa”.

## KAJIAN PUSTAKA A. Konsep Manajemen Pendidikan
Manajemen  adalah  suatu  proses  atau kerangka  kerja,  yang  melibatkan  bimbingan atau  pengarahan  suatu  kelompok  orang-orang ke  arah  tujuan-tujuan  organisasional  atau maksud-maksud yang nyata. Menurut Murniati  AR  (2008:71)  “Manajemen  adalah kegiatan mengatur berbagai sumber daya, baik manusia  maupun  material,  dalam  rangka melakukan  berbagai kegiatan  suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara optimal. Karena itu,  manajemen  merupakan  tugas  pimpinan dalam  menggerakkan  berbagai  sumber  yang ada kearah sasaran yang ingin dicapai”.
Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan  dari  proses  pendidikan  secara keseluruhan.  Sebagaimana  Sagala  (2009:54) mengemukakan bahwa “Manajemen
pendidikan  adalah  mencakup  semua  kegiatan
Jurnal  Serambi Ilmu, Edisi Maret 2014 Volume 17 Nomor 2
yang  dijalankan  oleh  institusi  pendidikan, khususnya  suatu  pendidikan  pada  berbagai tingkatan  dan  fungsi  tugasnya  dalam  rangka mencapai tujuan”. Jika manajemen pendidikan sudah  tertata  dengan  baik  dan  membumi, niscaya  tidak  akan  lagi  terdengar  tentang pelayanan  sekolah  yang  buruk,  minimnya profesionalisme  tenaga  pengajar,  sarana- prasarana  tidak  memadai,  pungutan  liar, hingga kekerasan dalam pendidikan.
Substansi proses
manajemen pendidikan  yang  harus  dilakukan  adalah perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan atau  pembinaan.  Menurut  Mulyati  (2010:93) bahwa  “proses  manajemen  secara  umum mengikuti  langkah-langkah  merencanakan, mengorganisasikan,
memimpin dan mengendalikan”. Sedangkan substansi
tugasnya  adalah  murid,  guru,  atau  orang  tua, kurikulum,  atau  sumber  belajar  dan  fasilitas. Agar kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah  dapat  terlaksana  secara  efektif,  maka setiap  pimpinan  harus  mampu  melakukan perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan terhadap  sumberdaya  pendidikan,  sumber belajar, fasilitas dan dana.

## B. Manajemen Sarana dan Prasarana
Manajemen sarana dan prasarana
pendidikan di sekolah pada dasarnya merupakan salah satu bidang kajian manajemen sekolah atau manajemen pendidikan dan sekaligus menjadi tugas pokok manajer  sekolah  atau  kepala  sekolah.  Sarana dan  prasarana  pendidikan  juga  menjadi  salah satu tolok ukur dari mutu sekolah. Tetapi fakta di  lapangan  banyak  ditemukan  sarana  dan prasarana  yang  tidak  dioptimalkan  dan dikelola  dengan  baik  untuk  itu  diperlukan pemahaman  dan  pengaplikasian  manajemen sarana  dan  prasarana  pendidikan  berbasis sekolah.
Dalam  rangka  mengatur  substansi fasilitas  atau  sarana  di  sekolah  di  gunakan suatu  pendekatan  administratif  tertentu  yang disebut  juga  manajemen  sarana  pendidikan. Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang  bagi  proses  belajar  mengajar. Sedangkan  prasarana  pendidikan  merupakan berbagai  macam  perlengkapan  dan  peralatan yang  secara  tidak  langsung  menunjang terhadap  kelancaran  kegiatan  pendidikan khsususnya  berkaitan  dengan  kelancaran kegiatan pembelajaran di sekolah. Manajemen
sarana  dan  prasarana  merupakan  proses kerjasama  pendayagunaan  semua  sarana  dan prasarana  pendidikan  secara  efektif  dan efisien. Sebagaimana Harun (2009:85) mengemukakan  bahwa  “Manajemen  sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,  dan  pengawasan  sarana  dan prasarana  pendidikan  yang  digunakan  untuk mendukung  terselenggaranya  proses  belajar mengajar,  agar  tujuan  pendidikan  dapat dicapai  secara  maksimal”.  Bagi  pengambil kebijakan  di  sekolah,  pemahaman  tentang sarana dan prasarana akan membantu memperluas  wawasan  tentang  bagaimana dapat berperan dalam merencanakan,
menggunakan  dan  mengevaluasi  sarana  dan prasarana yang ada sehingga dapat dimanfaatkan  dengan  optimal  guna  mencapai tujuan pendidikan.
C. Prinsip Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Supaya tujuan-tujuan manajemen perlengkapan  bisa  tercapai  ada  beberapa prinsip  yang  perlu  di  perhatikan  dalam mengelola  perlengkapan  di  sekolah,  prinsip- prinsip dalam mengelola sarana dan prasarana sekolah  menurut  Bafadal  (2008:5)  yaitu:  “1) Prinsip pencapaian tujuan, 2) Prinsip efisiensi, 3)  Prinsip  administratif,  4)  Prinsip  kejelasan tanggung jawab dan 5) Prinsip kekohesifan”.
Perlengkapan  yang  digunakan  harus benar-benar  tepat  guna,  maka  baik  jenis, bentuk,  serta  warna  hendaknya  benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan kegiatan anak didik/siswa. Penggunaan  atau  pemakaian  sarana  dan prasarana  pendidikan  disekolah  merupakan tanggungjawab  kepala  sekolah  pada  setiap jenjang pendidikan. Untuk kelancaran kegiatan  tersebut,  bagi  kepala  sekolah  yang mempunyai wakil bidang sarana dan prasarana atau  petugas  yang  berhubungan  dengan penanganan  saran  dan  prasarana  sekolah diberi tanggung jawab untuk menyusun jadwal tersebut.
D. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
Penetapan  standar  kompetensi  dan standar  mutu  pendidikan  nasional  merupakan jaminan  bagi  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan peningkatan  produktivitas  nasional.  Adanya

## Khairuddin, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah
standar  atau  hasil  yang  harus  dicapai,  juga dapat  meningkatkan  komponen  input  dan proses  pembelajaran  yang  dilaksanakan  akan lebih  efektif  sehingga  hasilnya  lebih  optimal karena pembelajaran lebih terfokus.
Sarana pendidikan adalah semua perangkat  peralatan,  bahan  dan  perabot  yang secara  langsung  digunakan  dalam  proses pendidikan  di  sekolah,  seperti:  ruang,  buku, perpustakaan,  labolatarium  dan  sebagainya.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan pada  Bab  VII  Pasal  42  dengan  tegas disebutkan bahwa
1. Setiap  satuan  pendidikan  wajib  memiliki sarana  yang  meliputi  perabot,  peralatan pendidikan,  media  pendidikan,  buku  dan sumber  belajar  lainnya,  bahan  habis
pakai,  serta  perlengkapan  lain  yang diperlukan  untuk menunjang  proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap  satuan  pendidikan  wajib  memiliki prasarana  yang  meliputi  lahan,  ruang kelas, ruang pimpinan  satuan pendidikan, ruang  pendidik,  ruang  tata  usaha,  ruang perpustakaan,  ruang  laboratorium,  ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin,  instalasi  daya  dan  jasa,  tempat berolah  raga,  tempat  beribadah,  tempat bermain, tempat bekreasi, dan
ruang/tempat  lain  yang  diperlukan  untuk menunjang  proses  pembelajaran  yang teratur dan berkelanjutan.
Sebuah  SMA/MA  sekurang-kurangnya memiliki  prasarana  meliputi  ruang  kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi,  ruang  laboratorium  fisika,  ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer,  ruang  laboratorium  bahasa,  ruang pimpinan,  ruang  guru,  ruang  tata  usaha, tempat  beribadah,  ruang  konseling,  ruang UKS,  ruang  organisasi  kesiswaan,  jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga.
Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua  benda  yang  bergerak atau tidak bergerak yang diperlukan untuk menyelenggarakan  proses  belajar  mengajar baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung dan  benda-benda  yang  habis  pakai  ataupun tidak habis pakai. Dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang
Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat (8) mengemukakan  bahwa  “Standar  sarana  dan prasarana adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan kriteria minimal tentang ruang belajar,  tempat  olah  raga,  tempat  beribadah, perpustakaan,  laboratorium,  bengkel  kerja, tempat  bermain,  tempat  berekreasi  dan berkreasi,  serta  sumber  belajar  lain  yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran  termasuk  penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi”.
Proses  belajar  mengajar  pada  setiap jenjang dan jenis pendidikan memerlukan dan dipengaruhi oleh sarana dan prasarana. Untuk mencapai  efektivitas  dan  efisiensi  proses belajar  mengajar  diperlukan  pengelolaan  atau manajemen sarana dan prasarana yang baik di sekolah.

## E. Akreditasi Sekolah
Akreditasi dilakukan agar penyelenggaraan  pendidikan  pada  semua lingkup  mengacu  pada  Standar  Nasional Pendidikan. Akreditasi sekolah adalah kegiatan  penilaian  (asesmen)  sekolah  secara sistematis  dan  komprehensif  melalui  kegiatan evaluasi  diri  dan  evaluasi  eksternal  (visitasi) untuk  menentuksn  kelayakan  dan  kinerja sekolah. Akreditasi sekolah/madrasah menurut Badan  Akreditasi  Nasional Sekolah/Madrasah (2009:5)  adalah  “proses  penilaian  secara komprehensif  terhadap  kelayakan  satuan  atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan  dan  peringkat  kelayakan  yang dikeluarkan  oleh  suatu  lembaga  yang  mandiri dan profesional”.
Salah  satu  program  pemerintah  yang sedang dilaksanakan sekarang
adalah meningkatkan  mutu  pendidikan  secara nasional.  Salah  satu  yang  harus  dilakukan dalam meningkatkan mutu adalah dengan cara tersedia  fasilitas  yang  memadai.  Menurut Engkoswara  (2010:225)  bahwa  “Fasilitas pendidikan  merupakan  faktor  yang  penting dalam  penyelenggaraan  pendidikan  yang berfungsi memberikan kemudahan- kemudahan  baik  bagi  siswa,  guru  maupun bagi tenaga kependidikan lainnya yang berupa gedung  atau  ruangan  kelas,  perumahan  guru, penjaga sekolah, dan gedung laboratorium”.
Proses  akreditasi  dilakukan  secara berkala  dan  terbuka  dengan  tujuan  untuk membantu  dan  memberdayakan  program  dan

## Jurnal  Serambi Ilmu, Edisi Maret 2014 Volume 17 Nomor 2
satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumberdayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus  berpedoman  kepada  norma-norma  yang sesuai  dengan  tujuan  dan  fungsi  akreditasi. Badan  Akreditasi  Nasional  sekolah/madrasah (2009:53-56)  menetapkan  bahwa  norma- norma  pelaksanaan  akreditasi  adalah  “1) kejujuran,  independensi,  profesionalisme,  3) keadilan,  4)  keadilan,  5)  kesejajaran,  6) keterbukaan,  7)  akuntabilitas,  8)  bertanggung jawab,  9)  bebas  intimidasi,  10)  menjaga kerahasiaan, dan 11) keunggulan mutu”.
Akreditasi  sekolah  merupakan  kerja yang tidak ringan, yang harus ditanggung oleh segenap  warga  sekolah.  Akreditasi  sekolah bukan  pekerjaan  satu  atau  beberapa  orang. Sehingga,  semua  pihak  harus  berpartisipasi secara  aktif  bahkan  proaktif.  Satu  saja  pihak tidak  mau  terlibat,  maka  rusaklah  seluruh kerja  berat  semua  warga  sekolah.  Ibaratnya, karena  nila  setitik,  rusak  susu  sebelanga. Untuk  itu  sangat  dibutuhkan  kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkoordinasi. Kepala  sekolah  sangat  berperan  dalam meningkatkan akreditasi sekolah. Hasil akreditasi  diharapkan  dapat  menjadi  bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah,  kinerja  warga  dan    kepala  sekolah selama periode kepemimpinannya. Disamping itu,  hasil  akreditasi  juga  diperlukan  kepala sekolah  sebagai  bahan  masukan  untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan  dan  belanja  sekolah.  Akreditasi merupakan alat regulasi diri agar sekolah/madrasah  mengenal  kekuatan  dan kelemahan  serta  melakukan  upaya  yang  terus menerus  untuk  meningkatkan  kekuatan  dan memperbaiki kelemahannya.

## METODA PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  untuk menghasilkan  gambaran  yang  berkenaan dengan  pengelolaan  sarana  dan  prasarana dalam peningkatan akreditasi Madrasah Aliyah  Negeri  1  Kota  Langsa.  Menurut Usman  dan  Purnomo  (2009:78)  bahwa “Metode  kualitatif  berusaha  memahami  dan menafsirkan  makna  suatu  peristiwa  interaksi tingkah  laku  manusia  dalam  situasi  tertentu
menurut perspektif peneliti sendiri”. Penelitian kualitatif  didasarkan  pada  upaya  membangun pandangan  mereka  yang  diteliti  secara  rinci, dibentuk  dengan  kata-kata,  gambaran  holistik dan rumit.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah,  ketua MGMP,  komite  sekolah,  pengawas  dan  guru. Instrumen  penelitian  yang  digunakan  adalah pedoman  wawancara,  pedoman  observasi  dan pedoman dokumentasi.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi,
wawancara  dan  dokumentasi.  Data  dianalisis setelah  dikumpulkan  dan  dituangkan  dalam bentuk  laporan  lapangan.  Langkah-langkah dalam  menganalisis  data  adalah  reduksi  data, display  data,  dan  pengambilan  keputusan  dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan dalam penelitian ini memberikan  penjelasan  sesuai  dengan  hasil penelitian  dan  dapat  didukung  oleh  pendapat ahli  yang  jelas  maka,  pembahasan  dapat penulis paparkan sebagai berikut:
A.  Perencanaan  sarana  dan  prasarana dalam peningkatan akreditasi pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Langsa Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Langsa  bersama  personel  sekolah  menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana sekolah sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah  dan  modal atau  potensi  yang  telah  ada.  Kemudian mempersiapkan  perkiraan  tahunan  untuk diusahakan  penyediaannya.  Dalam  bidang prasarana,  kepala  sekolah  membentuk  panitia untuk mempelajari kebutuhan-kebutuhan khusus  yang  berhubungan  dengan  bangunan, mengatur  kunjungan  sekolah-sekolah  yang digunakan  sebagai  model,  dan  mempelajari gambar bangunan sekolah dan perlengkapannya  baik  yang  diproyeksikan maupun  gambar  biasa.  Perencanaan  yang dilakukan berupa rehabilitasi bangunan, keindahan  ruang belajar,  halaman  dan lapangan olahraga.
Penentuan  sarana  pendidikan  sekolah juga  harus  mempertimbangkan,  siapa-siapa saja  yang  memfasilitasi  atau  membiayai pengadaan sarana tersebut. Pihak sekolah bisa mengajukan  permohonan  pengadaan  sarana

## Khairuddin, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah
pendidikan  kepada  istansi  atasan  seperti kepada  pemerintah  melalui  Kementerian Agama  provinsi,  kabupaten/kota,  bisa  juga kepada  pihak  komite  sekolah  mengajukan RAPBM  (Rencana  Anggaran Penerimaan dan Belanja  Madrasah)  pada  awal  tahun  pelajaran atau  mungkin  sumbangan  dari  masyarakat.
Apabila pengajuan pengadaan sarana pendidikan  tersebut  hanya  sebagian  yang disetujui,  maka  harus  menentukan  sekala prioritas  atau  sarana  yang  paling  penting  dan mendesak  diperlukan  dalam  penyelenggaraan pendidikan.  Untuk  memudahkan  mengetahui sarana  yang  paling  penting  dan  mendesak dalam keperluan pendidikan, maka pada daftar pengadaan  sarana  harus  diurut  dari  nomor terkecil  untuk  sarana/fasiltas  yang  paling penting  atau  mendesak  kemudian  diikuti sarana  yang  lain  sesuai  dengan  tingkat kepentingan.
Perencanaan  sarana  dan  prasarana pendidikan  pada  hakikatnya  memberikan dampak perubahan terhadap akreditas sekolah sehingga  dapat  membangun  kinerja  personel sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.  Kinerja  pemimpin  pendidikan dalam hal ini kepala sekolah sangat menentukan    peningkatan  hasil  akreditasi sekolah.    Menurut  Harun  (2009:86)  dalam perencanaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan di  sekolah  didasarkan  atas  beberapa  tujuan, yaitu  “(a)  perencanaan  kebutuhan  sarana  dan prasarana  karena  berkembangnya  kebutuhan sekolah,  (b)  perencanaan  untuk  penggantian barang-barang  yang  rusak,  dihapuskan  atau hilang,  dan  (c)  perencanaan  sarana  dan prasarana untuk persediaan barang”.
Program  pendidikan  yang  berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja akan berbeda  dengan  program  pendidikan  yang berorientasi  pada   pemerataan  kesempatan belajar,  dalam  hal  sarana  dan  prasarananya, karena  itu  dalam  perencanaan  kebutuhan tersebut  tersebut  perlu  dikaji  sstem  internal pendidikan  dan  aspek  eksternalnya  seperti masalah  demographi,  ekonomi  kebijakan- kebijakan  yang  ada.  Prinsip  prinsip  umum dalam  perencanaan  seperti  komprehensif, obyektif,  fleksibel  dan  interdisiplin  perlu diperhatikan.  Menurut  Usman  (2009:649) bahwa  program  pengelolaan  sarana  dan prasarana mengacu kepada standar sarana dan prasarana, antara lain:
1. Merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan  sarana  dan  prasarana pendidikan. 2. Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan
3. Melengkapi  fasilitas  pembelajaran  pada setiap tingkat kelas di sekolah/madrasah
4. Menyusun  skala  prioritas  pengembangan fasilitas  pendidikan  sesuai  dengan  tujuan pendidikan  dan  kurikulum  masin-masing
tingkat 5. Pemeliharaan  semua  fasilitas  fisik  dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan. Perencanaan  perlengkapan  pendidikan merupakan  upaya  memikirkan  perlengkapan yang  di  perlukan  di  masa  yang  akan  datang dan bagaimana pengadaannya secara sistematis,  rinci,  dan  teliti  berdasarkan informasi  dan  realistis  tentang  kondisi sekolah.  Sarana  dan  prasarana  yang  berupa gedung,  sangat  bagus  kalau  dibuat  maketnya, agar dapat diproyeksikan
arah pengembangannya. Arah pengembangan tersebut,  tentu  sejalan  dengan  proyeksi kebutuhan di masa yang akan datang.

## B. Pengadaan sarana dan prasarana dalam peningkatan  akreditasi  pada  Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Langsa
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengadaan sarana dan prasarana pada MAN 1
Kota Langsa dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan yang sudah
ditentukan.  Sekolah  menyiapkan  proposal sebelum melakukan pengadaan. Pada proposal pengadaan  dicantumkan  secara  jelas  tentang jenis  barang  yang  diminta,  jumlah  satuannya, merek  beserta  dengan  tipenya,  dan  taksiran harganya.  Proses  pengadaan  sarana  dan prasarana sekolah dengan cara membeli secara langsung  ke  toko-toko  sarana  dan  prasarana yang kini banyak beredar.
Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan  untuk  menyediakan  semua  jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  rangka mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.
Menurut Soetjipto (2010:171) bahwa “pengadaan adalah kegiatan untuk menghadirkan sarana dan prasarana
Jurnal  Serambi Ilmu, Edisi Maret 2014 Volume 17 Nomor 2
pendidikan dalam rangka menunjang pelaksanaan  tugas-tugas  sekolah”.  Dalam konteks  persekolahan,  pengadaan  merupakan segala  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  cara menyediakan  semua  keperluan  barang  atau jasa  berdasarkan  hasil  perencanaan  dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran  agar  berjalan  secara  efektif  dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengadaan sarana dan prasarana
merupakan  fungsi  operasional  pertama  dalam manajemen  sarana  dan  prasarana  pendidikan persekolahan.  Fungsi  ini  pada  hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan  sesuai  dengan  kebutuhan,  baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu  maupun  tempat,  dengan  harga  dan sumber  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan. Salah  satu  aktivitas  dalam  manajemen  sarana prasarana pendidikan adalah pengadaan sarana prasarana pendidikan. Pengadaan
perlengkapan  pendidikan  biasanya  dilakukan untuk  memenuhi  kebutuhan  sesuai  dengan perkembangan  pendidikan  di  suatu  sekolah menggantikan  barang-barang  yang  rusak, hilang,  dihapuskan,  atau  sebab-sebab  lain yang dapat di pertanggung jawabkan sehingga memerlukan  pergantian,  dan  untuk  menjaga tingkat  persediaan  barang  setiap  tahun  dan anggaran mendatang.
Ada  beberapa  alternatif  cara  dalam pengadaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan persekolahan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Harun (2009:87) bahwa pengadaan sarana dan prasarana  dilaksanakan  dengan  cara  “(a) pembelian,  (b)  buatan  sendiri,  (c)  penerimaan hibah  atau  bantuan,  (d)  penyewaan,  (e) peminjaman, dan (f) pendaurulangan”.
Supaya tujuan-tujuan manajemen perlengkapan  bisa  tercapai  ada  beberapa prinsip  yang  perlu  di  perhatikan  dalam mengelola  perlengkapan  di  sekolah,  prinsip- prinsip dalam mengelola sarana dan prasarana sekolah  menurut  Bafadal  (2008:5)  yaitu:  “1) Prinsip pencapaian tujuan, 2) Prinsip efisiensi, 3)  Prinsip  administratif,  4)  Prinsip  kejelasan tanggung jawab dan 5) Prinsip kekohesifan”.
Sebuah  fasilitas  yang  ada  harus dilakukan  sebuah  perbaikan  untuk  menjaga kualitasnya. Perbaikan merupakan cara pemenuhan  sarana  dan  prasarana  pendidikan dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana  yang  telah  mengalami  kerusakan,
baik  dengan  perbaikan  satu  unit  sarana  dan prasarana  maupun  dengan  jalan  penukaran instrumen  yang  baik  di  antara  instrumen sarana  dan  prasarana  yang  rusak  sehingga instrumen-instrumen  yang  baik  tersebut  dapat disatukan  dalam  satu  unit  atau  beberapa  unit, dan  pada  akhirnya  satu  atau  beberapa  unit sarana dan prasarana tersebut dapat dioperasikan atau difungsikan. C.  Inventarisasi  sarana  dan  prasarana dalam peningkatan akreditasi pada
Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Langsa
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  Inventarisasi  sarana  dan prasarana  pada  MAN  1  Kota  Langsa dilakukan  dengan  cara  menyediakan  buku inventaris, buku pembelian, buku penghapusan,  dan  kartu  barang.  Pada  barang inventaris  diberikan  lambang  nama  atau  jenis barang  berbentuk  angka  bilangan  yang tersusun menurut pola tertentu. Barang-barang inventaris  sekolah  dipertanggungjawabkan dengan  jalan  membuat  laporan  penggunaan barang-barang tersebut yang ditujukan kepada instansi atasan,  biasanya  Kementerian  Agama setempat.
Salah  satu  aktivitas  dalam  pengelolaan perlengkapan  pendidikan  di  sekolah adalah mencatat  semua  perlengkapan  yang  dimiliki oleh  sekolah.  Lazimnya,  kegiatan  pencatatan semua perlengkapan itu disebut dengan istilah inventarisasi perlengkapan pendidikan.
Kegiatan  tersebut  merupakan  suatu  proses yang berkelanjutan. Secara definitif, inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan  atau  pedoman  yang berlaku.  Inventarisasi  sarana  dan  prasarana pendidikan  adalah  kegiatan  pencatatan  semua sarana  prasarana  dan  merupakan  suatu  proses berkelanjutan, barang milik negara.
Inventarisasi merupakan aktivitas dalam  mengelola  sarana  dan  prasarana pendidikan. Kegiatan inventarisasi atau pencatatan sarana dan prasarana ini merupakan proses yang berkelanjutan. Dengan melakukan  inventarisasi  terhadap  sarana  dan prasarana pendidikan, dapat diketahui jumlah, jenis  barang,  kualitas,  tahun  pembuatan, merek, ukuran harga dan sebagainya. Menurut Soetjipto  (2010:171)  “inventarisasi  adalah kegiatan
melaksanakan
pengurusan
penyelenggaraan,  pengaturan,  dan  pencatatan barang-barang  yang  menjadi  milik  sekolah menengah  yang  bersangkutan  dalam  semua daftar inventaris barang”. Kegiatan inventarisasi,  meliputi:  pencatatan  sarana  dan prasarana  sekolah,  pembuatan  kode  khusus untuk  perlengkapan  yang  tergolong  barang inventaris, dan semua perlengkapan pendidikan  di  sekolah  yang  tergolong  barang inventaris  harus  dilaporkan.  Untuk  keperluan pengurusan  dan  pencatatan  ini  disediakan instrumen administrasi berupa: buku inventaris, buku pembelian, buku penghapusan, dan kartu barang. Setiap sekolah wajib menyelenggarakan  inventarisasi  barang  milik negara  yang  dikuasai/diurus  oleh  sekolah masing-masing  secara  teratur,  tertib  dan lengkap.  Kepala  sekolah  melakukan  dan bertanggung jawab atas terlaksananya inventarisasi  fisik  dan  pengisian  daftar inventaris  barang  milik  negara  yang  ada  di sekolahnya. Melalui inventarisasi perlengkapan  pendidikan  diharapkan  dapat terciptanya  administrasi  barang,  penghematan keuangan,  dan  mempermudah  pemeliharaan dan pengawasan.
Maksud dan tujuan mengadakan penggolongan  barang  ialah  agar  terdapat  cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan  sekaligus  untuk  mencari  dan  menentukan kembali  barang  tertentu,  baik  secara  fisik maupun  melalui  daftar  catatan  ataupun  di dalam ingatan orang. untuk keperluan
pengurusan dan pencatatan. Menurut
Hasbullah  (2006:120)  perlu  menyediakan instrumen  administrasi  berupa  “(1)  buku inventaris,  (2)  buku  pembelian,  (3)  buku penghapusan,  dan  (4)  kartu  barang”. Pencatatan  dan  pemberian  bentuk  lambang, sandi  atau  kode  yang  dipergunakan  sebagai pengganti  nama  atau  uraian  bagi  tiap golongan,  kelompok  dan  atau  jenis  barang haruslah bersifat membantu/memudahkan penglihatan dan ingatan orang dalam mendapatkan kembali barang yang diinginkan.
D.  Pemeliharaan  sarana  dan  prasarana dalam peningkatkan akreditasi pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Langsa
Kepala MAN 1 Kota Langsa menunjuk beberapa personel sekolah untuk pemeliharaan sarana  dan  prasarana  secara  rutin  dan insidental.  Apabila  terjadi  kerusakan  sarana
dan prasarana sekolah akan dilaporkan kepada kepala sekolah dan menentukan sikap perbaikan  berupa  pengusulan  perbaikan  atau penggantian  sarana  dan  prasarana  tersebut kepada  atasan  berwenang.  Sumber  dana pemeliharaan adalah dari pemerintah, donatur, komite sekolah dan BP3.
Proses manajemen sarana dan prasarana didalamnya  mencangkup  aspek  penggunaan suatu  barang  atau  benda  yang  dimilki  harus jelas kegunaannya sehingga barang atau benda tersebut  dapat  dimanfaatkan  dengan  efektif. Penggunaan  atau  pemakaian  sarana  dan prasarana  pendidikan  di  sekolah  merupakan tanggungjawab  kepala  sekolah  pada  setiap jenjang pendidikan. Untuk kelancaran kegiatan  tersebut,  bagi  kepala  sekolah  yang mempunyai wakil bidang sarana dan prasarana atau  petugas  yang  berhubungan  dengan penanganan  sarana  dan  prasarana  sekolah diberi tanggung jawab untuk menyusun jadwal tersebut.  Menurut  Suryosubroto  (2010:116) bahwa “penggunaaan barang habis pakai harus secara  maksimal  dan  dipertanggungjawabkan pada  tiap  triwulan  sekali,  sedangkan  barang tetap  dipertanggungjawabkan  satu  tahun sekali”.
Pemeliharaan  sarana  dan  prasarana sekolah  merupakan  aktivitas  yang  harus dijalankan  untuk  menjaga  atau  memelihara dan  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana sekolah demi keberhasilan proses pembelajaran di sekolah serta agar perlengkapan  yang  dibutuhkan  oleh  personel sekolah dalam kondisi siap pakai. Kondisi siap pakai  ini  akan  sangat  membantu  terhadap kelancaran proses pembelajaran yang dilaksanakan  di  sekolah.  Oleh  karena  itu, semua  perlengkapan  yang  ada  di  sekolah membutuhkan  perawatan,  pemeliharaan,  dan pengawasan  agar  dapat  diperdayakan  dengan sebaik  mungkin.  Pemeliharaan  sarana  dan prasarana pendidikan menurut Harun (2009:87)  adalah  “suatu  pekerjaan  penjagaan atau  pencegahan  kerusakan  sarana  dan prasarana sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap dipakai pada saat dibutuhkan”.
Pemeliharaan sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia
pendidikan karena  sebagai  alat  penggerak suatu  pendidikan.  Sarana  dan  prasarana pendidikan  dapat  berguna  untuk  menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
suatu  lembaga  dalam  rangka  mencapai  tujuan pendidikan.
Pemeliharaan  sarana  dan  prasarana pendidikan  di  sekolah  jika  ditinjau  dari  sifat maupun  waktunya  terdapat  beberapa  macam. Ditinjau  dari  sifatnya,  yaitu:  pemeliharaan yang bersifat pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan dan perbaikan berat. Ditinjau dari waktu pemeliharaannya,
yaitu: pemeliharaan sehari-hari (membersihkan ruang
dan perlengkapannya),
dan pemeliharaan  berkala  seperti  pengecetan dinding,  pemeriksaan  bangku,  genteng,  dan perabotan lainnya.
E.  Penghapusan  sarana  dan  prasarana dalam peningkatan akreditasi pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Langsa Penghapusan sarana dan prasarana pada
MAN  1  Kota  Langsa  dilakukan  dengan  cara apabila  memenuhi  syarat-syarat  tertentu, seperti:  apabila  sarana  sudah  dalam  keadaan tua atau rusak berat, menelan biaya yang besar apabila  diperbaiki,  tidak  sesuai  lagi  dengan kebutuhan  masa  kini  dan  apabila  dicuri, terbakar,  musnah  sebagai  akibat  bencana alam.  Proses  penghapusan  tersebut  biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu di musnahkan  atau  di  lelang  kepada  guru  dan karyawan sekolah.
Penghapusan  sarana  dan  prasarana merupakan  kegiatan  pembebasan  sarana  dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Harun (2009:88)  bahwa  “Penghapusan  sarana  dan prasarana pendidikan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik
negara/daerah  dari  daftar  inventaris”.  Secara lebih  operasional  penghapusan  sarana  dan prasarana  adalah  proses  kegiatan  yang bertujuan untuk mengeluarkan/menghilangkan sarana  dan  prasarana  dari  daftar  inventaris, kerena  sarana  dan  prasarana  tersebut  sudah dianggap  tidak berfungsi  sebagaimana  yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan  sebagai  salah  satu  fungsi manajemen  sarana  dan  prasarana  pendidikan persekolahan harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya.
Kepala  sekolah  memiliki  kewenangan untuk melakukan  penghapusan  terhadap
perlengkapan  sekolah.  Namun  perlengkapan yang akan dihapus harus memenuhi persyaratan-persyaratan penghapusan.
Demikian  pula  prosedurnya  harus  mengikuti peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Ada  beberapa  alasan  yang  harus  diperhatikan untuk  dapat  menyingkirkan  atau  menghapus sarana  dan  prasarana.  Beberapa  alasan tersebut  yang  dapat  dipertimbangkan  untuk menghapus  sesuatu  sarana  dan  prasarana menurut Khamid (http://kikoryu05. blogspot.com/2010/04/manajemen-sarana- dan-prasarana.html) harus memenuhi sekurang-kurangnya  salah  satu  syarat  di bawah ini. 1. Dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga  tidak  dapat  diperbaiki  atau dipergunakan lagi.
2. Perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan.
3. Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak  seimbang  dengan  besarnya  biaya pemeliharaan.
4. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini.
5. Penyusutan  di  luar  kekuasaan  pengurus barang (misalnya barang kimia).
6. Barang yang berlebih jika disimpan lebih lama  akan  bertambah  rusak  dan  tak terpakai lagi.
7. Dicuri,  terbakar,  musnah  sebagai  akibat bencana alam.
Penghapusan  sarana  dan  prasarana harus  memenuhi  salah  satu  syarat  tersebut  di atas.  Prinsip  yang  harus  diperhatikan  adalah penghapusan  barang  tidak  boleh  menghambat kelancaran  tugas  sehari-hari,  dan  perlu dipikirkan  penggantinya.  Dalam  pelaksanaan penghapusan  barang-barang  inventaris  harus berdasarkan landasan hukum.
Kepala sekolah beserta stafnya hendaknya  mengelompokkan  dan  mendata barang-barang  yang  akan  dihapus,  kemudian mengajukan  usulan  penghapusan  beserta lampiran  jenis  barang  yang  akan  dihapus  ke Kementerian  Agama.  Setelah  SK  dari  kantor pusat  tentang  penghapusan  barang  sesuai berita acara yang ada. Penghapusan barang ini dapat dilakukan dengan cara pemusnahan atau pelelangan.  Tujuan  penghapusan  sarana  dan prasarana  sekolah  adalah  mencegah  atau membatasi kerugian yang lebih besar, mencegah  terjadinya  pemborosan biaya,
membebaskan  lembaga  dari  tanggung  jawab pengamanan,
meringankan
beban
inventarisasi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Adapun  simpulan  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan sarana dan prasarana dilakukan  oleh  kepala  sekolah  bersama personel sekolah menyusun daftar kebutuhan  sarana  dan  prasarana  sekolah sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah  dan modal atau potensi yang telah ada. Sarana direncanakan berdasarkan kebutuhan,
bukan berdasarkan standar dalam pelaksanaan akreditasi. Kemudian mempersiapkan  perkiraan  tahunan  untuk diusahakan penyediaannya. Dalam bidang prasarana,  kepala  sekolah  membentuk panitia  untuk  mempelajari  kebutuhan- kebutuhan  khusus  yang  berhubungan dengan  bangunan,  mengatur  kunjungan sekolah-sekolah  yang  digunakan  sebagai model, dan mempelajari gambar bangunan  sekolahdan  perlengkapannya baik  yang diproyeksikan  maupun gambar biasa. Perencanaan yang dilakukan berupa  rehabilitasi  bangunan,  keindahan
ruang  belajar,  halaman  dan  lapangan olahraga.
2. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan yang sudah ditentukan.
Sekolah  menyiapkan  proposal  sebelum melakukan  pengadaan.  Pada  proposal pengadaan  dicantumkan  secara  jelas tentang jenis barang yang diminta, jumlah satuannya, merek beserta dengan tipenya, dan  taksiran  harganya.  Proses  pengadaan sarana dan prasarana sekolah dengan cara pembelian,  ada  yang  membeli  secara langsung  ke  toko-toko  sarana  dan prasarana yang kini banyak beredar.
3. Inventarisasi  dilakukan  dengan  cara menyediakan buku inventaris, buku pembelian,  buku  penghapusan,  dan  kartu barang.  Pada  barang  inventaris  diberikan lambang nama atau jenis barang berbentuk  angka  bilangan  yang  tersusun menurut  pola  tertentu.  Barang-barang inventaris sekolah dipertanggungjawabkan dengan jalan membuat  laporan  penggunaan  barang-
barang  tersebut  yang  ditujukan  kepada instansi atasan, dalam hal ini Kementerian Agama setempat. 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana dengan  menunjuk  beberapa  personel sekolah  untuk  pemeliharaan sarana  dan prasarana  secara  rutin  dan  insidental. Apabila  terjadi  kerusakan  sarana  dan prasarana sekolah akan dilaporkan kepada kepala  sekolah  dan  menentukan  sikap perbaikan  berupa  mengusulkan perbaikan atau  mengganti  sarana  atau  prasarana tersebut kepada atasan berwenang.
Sumber  dana  pemeliharaan  adalah  dari pemerintah,  donatur,  komite  sekolah  dan
BP3.
5. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu,  seperti:  apabila  sarana  sudah dalam  keadaan  tua  atau  rusak  berat, menelan  biaya  yang  besar  apabila diperbaiki,  tidak  sesuai  lagi  dengan kebutuhan  masa  kini  dan  apabila  dicuri, terbakar,  musnah  sebagai  akibat  bencana alam. Proses penghapusan tersebut biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu di  musnahkan atau di  lelang kepada guru dan karyawan sekolah.

## 1. Saran-saran
1. Kepala  sekolah  hendaknya  melakukan perencanaan sarana dan prasarana dengan terlebih dahulu menyusun daftar perencanaan  dari  masing-masing  satuan organisasi,  baik  kuantitatif  (banyaknya) maupun  kualitatif  (mutu).  Perencanaan yang  baik  dan  teliti  akan  berdasarkan analisis  kebutuhan,  dan  penentuan  skala prioritas  bagi  kegiatan-kegiatan  untuk mendapatkan  urutan  pertama,  kedua, ketiga dan seterusnya untuk dilaksanakan yang disesuaikan dengan tersedianya dana dan  tingkat  kepentingan.  Sarana  dan prasarana yang direncanakan juga hendaknya  memiliki  daya  guna  jangka panjang,  baik  secara  kualitas  maupun kuantitasnya.
2. Pengadaan  barang hendaknya  dapat dicatat  sesuai  dengan  keadaan  dan kondisinya.  Hal  itu  dimaksudkan  sebagai upaya  pengecekan,  serta  melakukan pengontrolan  terhadap  keluar/masuknya barang  atau  sarana  dan  prasarana  milik sekolah.
Catatan tersebut dapat
Jurnal  Serambi Ilmu, Edisi Maret 2014 Volume 17 Nomor 2
dituangkan  dalam  format  pengadaan sarana  dan  prasarana  pendidikan  yang disajikan  dalam  bentuk  tabel  sebagai rujukan  bagi  sekolah  dalam  melakukan aktivitas  pengadaan  sarana  dan  prasarana untuk  sekolah. Contoh  format  disajikan secara  berurutan,  dari  mulai  dari  berita acara  penerimaan/pengeluaran  barang, berita  acara  pemeriksaan  barang,  berita acara  penyerahan  barang,  berita  acara serah  terima  barang,  sampai  dengan format buku penerimaan barang.
3. Inventarisasi  hendaknya  dilakukan  secara teratur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya mencatat semua barang inventaris  di  dalam  buku  “induk inventaris”,  memberikan  kode  pada barang-barang  yang  diinventarisasikan, membuat laporan triwulan tentang barang,  membuat  daftar  isian/format inventaris, dan membuat daftar rekapitulasi tahunan.
4. Pemeliharaan  harus  dilakukan  dengan baik, karena kegiatan ini merupakan salah satu  kegiatan  penjagaan  atau  pencegahan dari  kerusakan  barang,  sehingga  barang tersebut  kondisi  baik  dan  siap  dipakai. Pemeliharaan  dimulai  dari  pemakaian barang,  yaitu  dengan  cara  berhati-hati dalam  menggunakannya.  Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas  profesional  yang  mempunyai keahlian  sesuai dengan  jenis  barang  yang dimaksud.
5. Pelaksanaan  penghapusan  sarana  dan prasarana  hendaknya  dilakukan  pada setiap  awal  tahun  sehingga  pengadaan sarana  dan  prasarana  yang  baru  bisa diusulkan  pada  anggaran  tahun  tersebut. Penghapusan  lebih  baik  dilakukan  oleh panitia  tertentu  yang  ditunjuk/dibentuk oleh  sekolah.  Hal  ini  bisa  dilakukan misalnya  dengan  membentuk  “panitia penghapusan  barang  inventaris”  yang sebaiknya terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang  yang  masing-masing  mewakili unsur keuangan, perlengkapan, dan bidang  teknis.  Panitia  tersebut  bertugas untuk  meneliti,  menilai  barang-barang yang ada dan perlu dihapuskan, membuat berita  acara,  melaksanakan  penghapusan sampai  melelang  atau  memusnahkan barang-barang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah.
(2009). Kebijakan dan Pedoman Akreditasi  Sekolah/Madrasah. Jakarta: Depdiknas. Bafadal, Ibrahim. (2008). Manajemen Perlengkapan Sekolah (Teori  dan
Aplikasinya). Jakarta: PT Bumi Aksara.
Engkoswara  dan  Aan  Komariah.  (2011).
Administrasi  Pendidikan .  Bandung: Alfabeta.
Hasbullah. (2006). Otonomi Pendidikan (Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan) . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Harun, Cut Zahri. (2009). Manajemen Sumber Daya  Pendidikan. Yogyakarta:  Pena Persada Desktop Publisher.
Khamid,  Syukri.  (http://kikoryu05.blogspot. com/2010/04/manajemen-sarana-dan- prasarana.html). Diakses pada tanggal 21 April 2013. Mulyati,  Yati  dan  Komariah,  Aan.  (2010). Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Murniati  AR.  (2008). Manajemen  Stratejik (Peran Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan). Bandung:  Citapustaka Media Perintis.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 tentang Standar Nasional pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2007  tentang  Standar  Sarana  dan Prasarana.
Sagala,  Syaiful.  (2009). Konsep  dan  Makna Pembelajaran . Bandung: Alfabeta.
Soetjipto  dan  Raflis  Kosasi.  (2009). Profesi Keguruan. Jakarta: Rineka Cipta.

## Khairuddin, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Suryosubroto. (2010). Manajemen Pendidikan Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Usman,  Husaini.  (2009). Manajemen  (Teori, Praktik dan Riset Pendidikan).
Jakarta: Bumi Aksara.
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady  Akbar. (2009). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
Jurnal  Serambi Ilmu, Edisi Maret 2014 Volume 17 Nomor 2