FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI ANTASARI

## OPEN ACCESS
Warga Negara, bukan Kafir: Wacana Status Non-Muslim di Indonesia dalam Situs-situs NU
Zainal Pikri, Ahmad Syadzali dan Najla Amaly
UIN Antasari Banjaramsin Email: zainalpikri@uin-antasari.ac.id
.
KEYWORDS : Munas NU, infidel, nation state
.
KATA KUNCI : Munas NU, kafir, negara bangsa

## Pendahuluan
Perdebatan  konsep  kewarganegaraan  non-Muslim  di  berbagai  negara berpenduduk mayoritas Muslim diwarnai ketegangan antara gagasan tradisional kewarganegaraan berbasis agama dan konsepsi modern kewarganegaraan yang berbasis teritorial negara bangsa (An- Na ʿ im, 2010; Ellis, 2018). Upaya reformulasi

## ABSTRACT
The debate on the concept of non-Muslim citizenship in various Muslim-majority countries is characterized by tension between traditional ideas of citizenship based on religion and modern conceptions of citizenship based on the territory of the nation state. This paper's discussion of the use of the term kafir to refer to non- Muslims in the 2019 NU National Conference is part of a study of the dominant ideological views of the NU leadership. This view can be traced on NU internet sites, because NU usually disseminates its understanding and views on its sites. Studying this  issue  is  important  to  find  out  whether  in  this  case  NU  is  still  fighting  for  a tolerant  ideology,  supporting  democracy  and  opposing  Indonesia  becoming  an Islamic state.
.

## ABSTRAK
Perdebatan  konsep  kewarganegaraan  non-Muslim  di  berbagai  negara berpenduduk mayoritas Muslim diwarnai ketegangan antara gagasan tradisional kewarganegaraan berbasis agama dan konsepsi modern kewarganegaraan yang berbasis  teritorial  negara  bangsa.  Pembahasan  tulisan  ini  tentang  penggunaan istilah kafir untuk menyebut non-Muslim dalam Munas NU tahun 2019 merupakan bagian  dari  kajian  tentang  pandangan  ideologi  dominan  kepemimpinan  NU. Pandangan ini dapat ditelusuri pada situs-situs internet NU, karena biasanya NU menyebarkan paham dan pandangannya pada situs-situs miliknya. Kajian tentang isu  ini  penting  untuk  mengetahui  apakah  dalam  kasus  ini  NU  masih memperjuangkan ideologi yang toleran, mendukung demokrasi dan menentang Indonesia menjadi negara Islam.
.
kewarganegaraan  kontemporer  di  negara-  negara  mayoritas  Muslim  dengan kembali  kepada  model  ahlu  al-dzimmah  banyak  dilakukan  oleh  kelompok- kelompok Salafi, walaupun mereka berbeda pada ekstensi (extent), isi (content), dan kedalamannya (depth) (Poljarevic, 2017;Scott,2007).
Fenomena  kembalinya  ahlul  al-dzimmah  dalam  teori  dan  praktek  dapat dilihat pada reteologisasi, persekusi, dan penerapan syariat di berbagai negara, termasuk  Indonesia  (Durie  &  Bat  Ye ʼ or,  2009).  Juga  dapat  dilihat  pada penggunaan  istilah  untuk  menyebut  non-Muslim.  Apakah  non-Muslim  dalam negara mayoritas Muslim senang disebut dzimmi, ahli kitab, atau nasara menjadi problem  karena  dipandang  bertentangan  dengan  prinsip  kesetaraan  warga negara (equal citizens) (Rabo, 2012).
Di Indonesia, walaupun secara formal demokrasi telah diberlakukan, namun perdebatan  tentang  kewarganegaraan  masih  terbelah  antara  pihak  yang memperjuangkan  gagasan  dan  praktek  kewarganegaraan  yang  dibedakan berdasarkan  agama  (religiously  differentiated  citizenship)  dan  pihak  yang memperjuangkan  kewarganegaraan  yang  inklusif  (inclusive  citizenship). Tantangan terhadap konsep dan praktek kewarganegaraan pluralis datang dari gerakan Islam transnasional, juga dari kubu konservatif dalam tubuh organisasi Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU (Bruinessen, 2013; Hefner, 2019). Diantara gerakan transnasional di Indonesia ini adalah kelompok Salafi yang berusaha  mempromosikan  interpretasi  kewarganegaraan  berbasis  agama, berkontestasi  dengan  gerakan  Islam  moderat  yang  memperjuangkan kewarganegaraan  pluralis  (Chaplin,  2018).  Baru-baru  ini  Organisasi  Masyarakat (Ormas)  Islam  Nahdhatul  Ulama  (NU),  yang  dikenal  moderat  (wasati),  secara kelembagaan  atau  organisasi  melakukan  upaya  rekonseptualisasi  penyebutan istilah untuk non-Muslim yang merupakan warga negara Indonesia.
Sidang  Komisi  Bahtsul  Masail  Maudluiyah  dalam  Musyawarah  Nasional  Alim Ulama NU di Kota Banjar pada 27-1 Maret 2019 mengusulkan penyebutan “kafir” untuk  warga  Indonesia  yang  nonmuslim  diganti  menjadi  “muwathinun.”  Salah satu  poin  dalam  rekomendasi  Munas  berbunyi:  Pertama,  dalam  sistem kewarganegaraan  pada  suatu  negara  bangsa  (muwathonah,  citizenship)  tidak dikenal istilah kafir” (nu.or.id, 2019). Sikap NU yang membahas kembali istilah ini lantaran  ada  sekelompok  masyarakat  yang  mulai  memberikan  atribusi diskriminatif terhadap non-Muslim.(Widiastuti, 2019).
Usul ini memunculkan reaksi yang beragam di kalangan Muslim maupun non- Muslim di Indonesia. Ada yang menuduh NU merubah istilah akidah dan Al-Quran karena istilah kafir terdapat di dalamnya. Beberapa peserta Munas memandang ada  kesalahpahaman  di  kalangan  masyarakat  tentang  pembahasan  status  non- Muslim oleh Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah. Upaya penjelasan, klarifikasi dan justifikasi dilakukan di situs-situs milik NU terhadap penggunaan istilah kafir dalam negara bangsa. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji wacana kafir di situs-situs NU sebagai  saluran  penjelasan  pembahasan  Munas  dan  konter  wacana  terhadap tuduhan  pengubahan  istilah  Al-Quran.  Bagaimana  wacana  istilah  kafir  dan
kewarganegaraan dalam situs-situs NU? Dalam konteks sosial dan politik seperti apa istilah kafir diwacanakan serta apa implikasinya terhadap status non-Muslim di Indonesia?
Wacana istilah kafir dan kewarganegaraan terkait dengan masalah pluralisme dan  demokrasi.  Beberapa  penelitian  tentang  Nahdhatul  Ulama  (NU) menggambarkan organisasi sebagai kelompok yang mempromosikan Islam yang pluralis, toleran dan “berkeadaban” (civil Islam) (Barton, 2002; Hefner, 2000). NU bersama  Muhammadiyah  dipandang  oleh  Alfred  Stepan  dan  Jeremy  Menchik (Stepan & Menchik, 2010) sebagai tulung punggung masyarakat yang toleran yang mendukung demokrasi dan menentang Indonesia menjadi negara Islam.
Namun,  Menchik  melihat  perkembangan  terakhir  meragukan  apakah  sikap pluralis dan toleran NU adalah ideologi yang dianut berdasarkan prinsip-prinsip yang  dipertahankan  dalam  segala  keadaaan,  bukan  sebagai  strategi  politik pragmatis. Menchik berargumen bahwa NU sebagai “contingent democrats” yang pada kondisi tertentu mendukung kaum Islamis dan autokrat, kadang mendukung demokrasi dan kadang autoritarianisme berdasarkan pertimbangan kepentingan material dan ideologis. Hal ini dapat dilihat dari aliansi NU dan actor-aktor anti- demokrasi  dalam  mempersekusi  Ahmadiyah,  penodaan  agama  oleh  Ahok  dan mendukung Ma’ruf Amin untuk demi patronase (Menchik, 2019).
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Greg  Fealy  dan  Robin  Bush  bahwa  NU adalah oganisasi yang punya kepentingan pribadi dan material (Bush, 2009; Fealy, 1998). Walaupun pada level pimpinan dan kepengurusan NU mempersepsikan diri seabagai pembela toleransi agama dan pluralisme, namun pada level akar rumput anggotanya  banyak  yang  bersikap  intoleran  dan  anti-pluralisme  (Mietzner  & Muhtadi, 2020). Sikap anti-pluralis ini juga tidak hanya terlihat pada anggota NU, tapi juga diperlihatkan oleh beberapa kyai (Kayane, 2020). Dari dalam tubuh NU sendiri ideologi ini ditentang oleh faksi garis keras, yaitu NU Garis Lurus. Faksi NU Garis  Lurus  memandang  kepemimpinan  NU  dan  para  pendukungnya menyebarkan pemahaman sekularisme, pluralisme, dan liberalisme (Iqbal, 2020).
Penelitian  sebelumnya  tentang  ideologi  dominan  kepemimpinan  NU  juga melihat  sikap  intoleran  pada  tubuh  organisasi  ini  terutama  terkait  pada pandangan  tentang  toleransi  internal  umat  Islam  terkait  Ahmadiyah  dan  Syiah serta non-Muslim yang melakukan penodaan terhadap Islam. Pembahasan tulisan ini tentang penggunaan istilah kafir dalam negara bangsa merupakan bagian dari penelitian  tentang  pandangan  kepemimpinan  NU,  namun  lebih  fokus  pada pandangan  tentang  kewarganeraan  non-Muslim  di  Indonesia.  Pandangan  ini dapat  ditelusuri  pada  situs-situs  internet  milik  NU,  karena  biasanya  NU menyebarkan paham dan pandangannya yang moderat di situs resminya (Basit & Chakim, 2018). Penelitian tentang isu ini penting untuk mengetahui apakah dalam kasus  ini  NU  masih  memperjuangkan  ideologi  yang  toleran,  mendukung demokrasi dan menentang Indonesia menjadi negara Islam.

## Islam dan Kewarganegaraan
Pandangan  berbagai  kalangan  dalam  Islam  terhadap  status  kewarganegaraan non-  Muslim  dalam  negara  bangsa  terkait  erat  dengan  sikap  mereka  terhadap negara bangsa itu sendiri. Mereka yang sama-sama menerima legitimasi negara bangsa  berbeda  pendapat  dan  memiliki  berbagai  pandangan  tentang  sampai mana  hak-hak  non-Muslim  dalam  negara-  bangsa  mayoritas  Muslim.  Mereka menerima  negara-bangsa  sampai  pada  batas-batas  dan  syarat-syarat  tertentu. Sedangkan  kaum  Salafi  yang  berpegang  pada  tradisi  Islam  premodern  tidak menunjukkan  komitemen  terhadap  gagasan  republikanisme,  demokrasi  atau kedaulatan rakyat (Anjum, 2016b, 2016a; Fadel, 2016).
Pada Islam klasik, dunia dibagi menjadi dua: darul Islam dan darul harbi. Satus non-  Muslim  dibagai  menjadi  dzimmi,  harbi,  musta’min  (Martin,  2005).  Secara garis besar pandangan tentang non-Muslim di negara Islam dapat dikategorikan dalam tiga pandangan utama. Pertama, non-Muslim mempunyai hak-hak yang sama  dengan  Muslim  tanpa  kecuali  (full  citizenship).  Kedua,  non-Muslim mempunyai hak-hak yang sama dengan Muslim, kecuali menduduki posisi-posisi tertentu.  Ketiga,  non-Muslim  sebagai  ahli  zimmah  yang  tidak  mempunyai  hak yang  sama  dengan  Muslim.(Anjum,  2016a).  Pada  pandangan  kedua  tersebut, para  pemikir  Muslim  berbeda  pendapat  tentang  sampai  kemana  hak-hak  non- Muslim  diberikan,  terutama  antara  kelompok  neo-revivalis  dan  modernis.  Oleh karena  itu,  Saeed  membagi  empat  perspektif  pandangan  tentang  model hubungan antara negara Islam dan hak-hak kewarganegaraan, yaitu traditionalis, neo-revivalis (Islamis), modernis, and secularis. Isu-isu yang terkait dengan ha-hak non-Muslim  antara  lain:  status  non-Muslim  sebagai  warga  negara  “kelas  dua’ termasuk  hak  untuk  menduduki  jabatan  tertentu;  pembatasan  terhadap  non- Muslim  dalam  menjalankan  dan  menyebarkan  amanya  serta  mengkritik  Islam; penerapan hukuman mati bagi yang murtad; perlakuan yang beda antara Muslim dan non-Muslim dari segi kewajiban finasial terhadap negara (Saeed, 1999).

## Istilah “Kafir” di Situs-Situs NU
Untuk menemukan situs-situs NU yang membahas dan memberitakan khususnya pembahasan istilah “kafir” pada Munas 2019, pencarian dengan kata kunci "non muslim" dan “kafir” dilakukan melalu fitur Pencarian Lanjutan (Advanced Search) milik  Google.  Hasil  pencarian  tersebut  diseleksi  dengan  rentang  waktu  antara bulan Februari sampai dengan April 2019. Secara resmi hasil rekomendasi Munas (Musyawarah  Nasional)  Alim  Ulama  dan  Konbes  (Konferensi  Besar)  Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, diumumkan pada Jumat 1 Maret 2019.
Dari semua situs yang diklaim milik NU, penelitian menemukan tiga situs milik NU  yang  banyak  membahas  dan  memberitakan  pembahasan  istilah  “kafir”  di Munas NU. Yaitu, Nu.or.id, Islami.co dan Bangkitmedia.com

## Konteks Sosial dan Politik
Usaha  membedakan  hak  dan  kewajiban  warga  negara  berdasar  agama  dalam negara Indonesia pernah terjadi di awal kemerdekaan ketika para pendiri bangsa merumuskan  konstitusi.  Pertama,  apakah  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam hanya  bagi  warga  negara  yang  memeluk  agama  Islam  dan  tidak  berlaku  atas penduduk yang tidak beragama Islam? Kedua, apakah presiden harus orang Islam (Elson,  2009).  Usul  presiden  harus  beragama  Islam  berasal  dari  Abdul  Wahid Hasyim  dari  perwakilan  Nahdhatul  Ulama  (Feillard,  1999),  namun  kedua  usul tersebut tidak mencapai kesepakatan.
Pada  tahun  1990-an,  Gus  Dur  pernah  menggegerkan  umat  Islam  karena berpendapat LB Mordani, Kristen Katolik (non-Muslim) bisa menjadi Presiden RI, berdasarkan UUD 45 (Wahid, 2010, pp. 73–74). Secara konstitusional non-Muslim mempunyai hak menjadi presiden di Indonesia (Abdillah, 2015, p. 120).
Ruyandi  Mustika  Hutasoit,  seorang  pendeta,  mencalonkan  diri  jadi  presiden pada  tahun  2004,  namun  tidak  berhasil  dinominasikan  karena  partainya  PDS gagal mencapai ambang batas parlemen, hanya memperoleh 2 persen suara dan 13 kursi di pemilihan anggota DPR pada April 2004 (Lansford, 2015). Setelah PDS dinyatakan lulus verifikasi faktual di 21 provinsi dan mendapat urutan nomor 19 Parpol  peserta  Pemilu  2004,  kemudian  partai  ini  secara  resmi  menetapkan Ruyandi Hutasoit selaku Ketua Umum PDS sebagai calon presiden pada Pemilu 2004.
Pada  1998,  pencalonan  Megawati  untuk  kursi  presiden  juga  pernah diperdebatkan, Megawati dianggap sebagai orang beragama Hindu. Orang non- Muslim  (beragama  Hindu)  tidak  layak  jadi  presiden  Indonesia  (Afkar,  2000; Rabasa,  2003;  Tempo,  1998;  Wichelen,  2010,  p.  28).  Ucapan  AM  Saefuddin, “Relakah  rakyat  Indonesia  dipimpin  orang  beragama  Hindu,”  membangkitkan amarah umat Hindu di Bali karena dipandang merendahkan posisi agama Hindu di Indonesia (Suryawan, 2010, p. 236).
Pada berbagai peristiwa di atas tidak digunakan kata “kafir” untuk menyebut non-Muslim baik pada waktu perumusan konstitusi, isu pencalonan LB Moerdani, Megawati dan Ruyandi Hutasoit. Penggunaan kata “kafir” secara terang-terangan di  ruang  publik  yang  dilabelkan  kepada  seorang  calon  pemimpin  non-Muslim baru  terjadi  pada  kasus  pencalonan  Ahok  di  Pilgub  DKI  2017  dan  penyebutan pahlawan  kafir  pada  gambar  uang  kertas  oleh  kader  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS).  Dwi  Estiningsih,  kader  Partai  Keadilan  Sejahtera,  lewat  akun  Twitter-nya, @estiningsihdwi,  menyebut  5  dari  11  pahlawan  yang  gambarnya  dipakai  pada mata  uang  baru  adalah  kafir.Jumlah  itu,  menurutnya  tidak  mencerminkan keadilan  representasi  jumlah  minoritas  non-Muslim  dan  mayoritas  Muslim  di Indonesia.  Ia  mengklaim  jumlah  muslim  sebanyak  85%  dari  seluruh  penduduk Indonesia, sedangkan jumlah pahlawan kafir pada mata uang baru hampir 50%. Penyebutan  kata  “kafir”  kepada  non-Muslim,  menurutnya,  tidak  salah  karena berasal  dari  Al-Quran.  “Istilah  kafir  diambil  dari  Al  Quran  yaitu  tidak  beriman
kepada  Alloh  SWT  dan  Rasulullah  SAW,  dimaksudkan  pada  orang-orang  non muslim”  ujarnya.  Ia  dilaporkan  Forum  Komunikasi  Anak  Pejuang  Republik Indonesia ke Kepolisian Daerah Metro Jaya pada Rabu, 21 Desember 2016 karena dianggap berbau SARA (Batubara, 2016; Tempo.co, 2016).
Penggunaan kata “kafir” untuk menyebut non-Muslim di ruang publik secara terang-terangan terjadi pada Pilgub DKI 2017.  Ahok atau Basuki Cahaya Purnama yang  etnis  Cina  dan  beragama  Kristen  Protestan  pada  waktu  menjadi  calon gubernur  DKI  Jakarta.  Massa  ummat  mengatasnamakan  umat  Islam  yang tergabung  dalam  Aliansi  Peduli  Umat  dan  Bangsa  menggelar  aksi  mengajak warga  Ibu  Kota  untuk  tidak  memilih  gubernur  non-muslim.  Mereka  menyebut Ahok  sebagai  orang  kafir  dan  Al-Quran  melarang  (haram)  umat  Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin umat Islam. Aliansi itu terdiri dari para anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Forum RT RW, Laskar  Luar  Batang,  Amju,  dan  sejumlah  organisasi  lain  (Republika,  2016). Peristiwa dipandang sebagai mobilisasi intoleransi agama oleh Islam garis keras di Indonesia (Mietzner & Muhtadi, 2018).
Penggunaan kata “kafir” untuk menyebut non-Muslim juga banyak terjadi di dunia  maya,  terutama  dalam  ceramah-ceramah  yang  diunggah  di  YouTube. Walaupun ceramah-ceramah itu, sebagian adalah rekaman dari acara-acara yang dihadiri oleh orang-orang Islam saja. Namun, ketika disiarkan di YouTube tidak hanya ditonton oleh umat Islam.

## Bukan Kafir Dzimmi dkk
Karena  banyaknya  kesimpangsiuran  mengenai  pembahasan  Munas  tentang penggunaan  istilah  “kafir”  untuk  non-Muslim,  tulisan  ini  perlu  memisahkan pembahasan  Munas  dan  dinamika  yang  berkembang  dan  viral  di  luar.  Dalam konteks  apa  pembahasan  tentang  “non  Muslm  bukan  kafir”  di  Munas  NU? Penjelasan dari Prof Machasin, Mustasyar PBNU, peserta sidang komisi dan pleno Munas-Kombes NU di Banjar, Jawa Barat. Beliau duduk di samping kanan Ketua Sidang Bahtsul Masail Komisi Maudlu’iyah tgl 28-2-2019. Menurut beliau:
Dalam sidang Bahtsul Masail Komisi Maudlu’iyah tgl 28-2-2019 dibahas dua perkara: (1) negara bangsa, dan (2) Islam Nusantara. Mengenai yang pertama, dibahas tiga pertanyaan:
1. Bagaimana pandangan Islam menyikapi bentuk negara bangsa?
2. Bagaimana dengan status non-Muslim di Indonesia?
3. Bagaimana kedudukan produk perundangan yang dihasilkan negara bangsa  dan  sikap  kaum  muslim  terhadapnya?  (Bangkit  Media 05/03/2020)
Yang menjadi perbincangan viral di medsos adalah persoalan nomor 2, yaitu tentang  status  non-Muslim  di  Indonesia.  Sebagaimana  dalam  tradisi  bahsul masail di NU, jawaban terhadap masalah dicarikan di dalam kitab-kitab kuning.
Para  peserta  meneliti  pilihan-pilihan  jawaban  yang  sudah  tersedia  dalam  fiqih. Jawab yang tersedia adalah:
(a) kafir harb ī (non muslim yang diperangi).
(b)  kafir  dzimmi  (non  muslim  yang  dilindungi  dengan  imbalan  pajak kepala atau jizyah).
(c) kafir mu‘ ā had (non muslim dengan perjanjian, tanpa keharusan bayar jizyah),  (d)  kafir  musta’man  (non  muslim  bukan  warga  yang  dijamin keamanannya) ( Bangkit Media , 05/03/2020)
Kalau  melihat  ke  dalam  literatur  fiqih  klasik,  jawaban  yang  tersedia  adalah status  non-Muslim  di  Indonesia  adalah  kafir  harbi,  kafir  dzimmi,  kafir  mu’ahad, atau  kafir  mus’ta’man.  Jawaban  terhadap  masalah  status  non-Muslim  ini tergantung pada jawaban terhadap masalah nomor satu, yaitu pandangan Islam tentang  negara  bangsa.  Menurut  Machasin,  Indonesia  bukan  negara  Islam. Indonesia  adalah  negara  yang  dibangun  berdasarkan  kesepakan  (konsensus) bersama berbagai komponen bangsa yang majemuk dari berbagai larar belakang keagamaan yang berbeda. Oleh karena itu, pilihan-pilihan status itu tidak dapat dipakai di Indonesia. Ia menjelaskan:
Status non muslim di dalam NKRI sebagai negara bangsa adalah “warga negara”. Hak-hak dan kewajibannya, dalam hubungan dengan negara, tidak berbeda dengan hak-hak dan kewajiban muslim.( Bangkit Media, 05/03/2020)
Peserta Munas NU Komisi Maudlu’iyyah yang membahas istilah “kafir” lainnya, KH Fajar Abdul Bashir, Ketua LBM PWNU DIY, menulis:
Selain itu, secara fikih istilah “kafir” yang ada empat tidak ada yang sesuai dengan konteks non muslim di Indonesia. Oleh sebab itu, non muslim di Indonesia statusnya adalah “muwaththinin” atau warga negara Indonesia (WNI). Akan tetapi, secara ideologi sebagai orang Islam kita tetap menganggap mereka sebagai kafir karena tidak menyembah Allah Swt. Mereka juga tidak mendapat warisan dari orang Islam, tidak boleh menikah dengan orang Islam, dan hukum- hukum lainnya (Bangkit Media, 05/03/2020).
Dengan demikian, pembahasan Munas terbatas pada “status non Muslim” di Indonesia  sebagai  warga  negara  apakah  disebut  “kafir”.  Kemudian,  jawaban terhadap pertanyaan ini dicari di kitab-kitab fiqh klasik. Dari semua kategori yang ada dalam fiqh klasik tentang status non Muslim dalam sebuah negara Islam tidak ada istilah yang relevan untuk menyebut warga negara non Muslim di NKRI.
Semua istilah yang terdapat dalam fiqh klasik diawali dengan kata “kafir”: kafir dzimmy, kafir musta’man, kafir mu’ahad dan kafir harby. Karena tidak ada yang relevan, maka non Muslim di Indonesia tidak disebut “kafir”, yaitu kafir dzimmy,
kafir  musta’man,  kafir  mu’ahad  dan  kafir  harby.  Hal  ini  ditegaskan  oleh  KH  Dr Abdul Moqsith Ghazali, Wakil Ketua LBM PBNU:
Yang dibahas dalam Munas NU adalah tentang status non muslim dalam konteks  negara  bangsa?  Apakah  mereka  bisa  disebut  kafir  dzimmi, mu’ahad, musta’man atau harbi?
Forum Munas NU menyepakati bahwa status non muslim dalam konteks negara  bangsa  seperti  Indonesia  adalah  warga  negara  (muwathin) karena  mereka  tak  memenuhi  syarat  untuk  disebut  kafir  dzimmi,  kafir mu’ahad,  kafir  musta’man  apalagi  kafir  harbi  seperti  dijelaskan  dalam kitab-kitab fikih.( Bangkit Media , 06/03/2020)
Ahmad Ali (Pengurus Lembaga Dakwah PBNU) dalam artikel opininya di NU Online  (06/03/2020)  menegaskan  bahwa  banyak  pihak  yang  salah  paham tentang apa yang sebenarnya dibahas dalam Munas NU tentang istilah “kafir”. Ia menegaskan bahwa pertanyaan yang dibahas:
...bukan apakah non-Muslim itu kafir atau bukan? Tetapi, yang dibahas adalah bagaimana status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara?
Penjelasan  ini  mengklarifikasi  kesimpangsiuran  fokus  yang  dibahas  dalam Munas  NU.  Klarifikasi  ini  menjadi  titik  tolak  bagi  peneliti  untuk  membedakan pembahasan Munas NU dan yang berkembang di luar Munas baik oleh orang- orang NU sendiri maupun orang-orang dari luar NU.
Menurut hemat peneliti, klarifikasi KH Arifuddin, LBM PWNU Jatim, yang juga ikut  langsung  dalam  forum  bahtsul  masail  status  non-muslim  di  Indonesia, memperjelas dua hal:
Dalam bahtsul masail kemarin, gak ada yang menyatakan non muslim di Indonesia tidak disebut kafir. Tapi yang benar tidak bisa dikategorikan kafir dzimny, kafir mustaman, kafir mua’had dan harby. ( Bangkit Media , 05/03/2020)
Dengan  demikian,  istilah  majemuk  “kafir  dzimny,”  “kafir  mustaman”,  “kafir mua’had” dan “kafir harby” tidak boleh dipotong menjadi istilah tunggal “kafir” saja.  Pemotongan  kata  majemuk  ini  menjadi  kata  tunggal  “kafir”  saja,  lalu menimbulkan kesan bahwa bahtsul masail Munas itu menyatakan non muslim di Indonesia  tidak  disebut  kafir.  Padahal  yang  dimaksud  adalah  non  Muslim  di Indonesia adalah tidak disebut “kafir dzimny, kafir mustaman, kafir mua’had dan kafir harby.

## Diyakini Kafir
Di luar Munas, berkembang pembahasan yang tidak hanya membahas status non Muslim  sebagai  warga  negara  dalam  fiqh  klasik  (khusus  fiqh  siyasah),  tapi  juga membahas  status  non  Muslim  dalam  akidah  (teologi)  dan  istilah  kafir  dalam  al- qur’an. Dalam situs NU Online, disebutkan bahwa “non Muslim” dalam akidah atau teologi  tetap  diyakini  sebagai  “kafir.”  Dalam  akidah,  seorang  Muslim “menganggap”  non-Muslim  sebagai  kafir.  Namun,  dalam  kehidupan  sosial, seorang  Muslim  semestinya  tidak  “memanggil”  non-Muslim    dengan  panggilan “Hai Kafir.”
Salah seorang peserta sidang komisi bahstul masail al-maudhuiyyah KH Mahbub Maafi menjelaskan bahwa kata “kafir” terdiri atas dua konteks berbeda.  Menurutnya,  pertama  “kafir”  dalam  konteks  aqidah.  “Dalam konteks aqidah, ya tetap seperti itu. Dalam soal waris dan soal lain, ya tetap.  Dalam  konteks  keyakinan,  ya  mereka  tetap  kafir  dengan  segala konsekuensinya  itu,”  kata  Kiai  Mahbub  kepada  NU  Online,  Jumat  (1/3) siang
Ini yang melatari bahwa dalam konteks sosial kemasyarakatan seorang muslim  semestisnya  tidak  memanggil  non-Muslim  dengan  panggilan yang sensitif 'Hai Kafir', seiring dalam ranah akidah Islam tetap mantap menganggap mereka sebagai kafir atau orang yang tidak beriman. “Ide ini disampaikan oleh delegasi dari PWNU Jawa Timur tepatnya oleh Kiai Muhammad  Hamim  HR  (Hamim  Hr)  dan  disimak  secara  seksama  oleh seluruh musyawirin,” kata Kiai Muntaha. (Alhafiz K)
Dr. Abdul Moqsith Ghazali (Islami.co, 2 Maret 2019) menjelaskan tentang putusan  dalam  sidang  pleno  Munas  NU  mengenai  status  non-muslim  dalam konteks  negara  bangsa  Indonesia  dan  menanggapi  pertanyaan  status  Pak Hasyim, adik Pak Prabowo.
Saya jawab, jika menggunakan parameter aqidah Islam, dia adalah kafir. Dan  jenis  kafir  itu  telah  tuntas  dibahas  para  ulama  ketika  menafsirkan Surat  al-Kafirun  dalam  kitab  suci  al-Qur’an.  Namun,  penting  diketahui bahwa  Munas  NU  kemarin  sama  sekali  tak  mendiskusikan  jenis  kafir aqidah ini.
Yang dibahas dalam Munas NU adalah tentang status Non-Muslim dalam konteks  negara  bangsa?  Apakah  mereka  bisa  disebut  kafir  dzimmi, mu’ahad, musta’man atau harbi?
Bahwa  pembahasan  istilah  kafir  di  Munas  NU  tidak  mencakup  aspek akidah juga ditegaskan oleh Wajidi Sayadi:
Pembahasan istilah kafir dan non muslim dalam Munas Alim Ulama NU ini bukan pada aspek akidah atau teologis, sebab hal itu sudah sangat jelas.
Namun  di  masyarakat  dan  media  sosial  on  line,  justru  yang  ramai  dan viral seolah-olah ulama NU ingin merubah istilah kafir dalam al-Qur’an, merubah  akidah,  mengamandemen  akidah,  bahkan  ada  yang  lebih nyinyir sekalian surat al-Kafirun dalam al-Qur’an diganti menjadi surat al- nonmuslim.( Bangkit Media , Wajidi Sayadi, 08/03/2020)
Dengan  demikian  pembahasan  “non-Muslim”  dibatasi  sebagai  “warga negara”, berarti bukan dalam konteks akidah, fiqh ibadah dan fiqh munakahat
(1) Dari Munas, status “non-Muslim” adalah “warga negara” (muwathinun), bukan  “kafir.”  Penggantian  kata  “kafir”  dengan  “warga  negara” (muwathinun).
(2) Dalam  pergaulan  sehari-hari,  memanggil  dan  menyapa  orang-orang yang  tidak  beragama  Islam  dengan  panggilan  “non-Muslim”  bukan “kafir.” Penggantian kata “kafir” dengan “non-Muslim”.
Di  luar  pembahasan  Munas?,  ada  pembahasan  tentang  penggunaan  kata
“non-Muslim” sebagai ganti kata “kafir.” Contoh:
Makanya jangan salahkan ketika lihat dan baca papan nama penunjuk arah jalan di Saudi Arabia tertulis kalimat ط ر ﯾ ق ﻏ ﯾ ر ا ﻟ ﻣ ﺳ ﻠ ﻣ ﯾ ن For Non Muslim (Jalan bagi Non Muslim), papan nama lainnya tertulis
ﻟﻠ ﻣ ﺳ ﻠ ﻣ ﯾ ن ﻓ ﻘ ط Muslims
only (khusus untuk umat Islam) di sampingnya tertulis ﻏ ﯾ ر اﻟ ﻣ ﺳ ﻠ ﻣ ﯾ ن Non
Muslims  (bagi  yang  bukan  muslim),  mengapa  tidak  ditulis ط ر ﯾ ق ﻟﻠ ﻛ ﺎﻓ ر ﯾ ن
For Kafirs (Jalan orang-orang kafir), ﻟﻠ ﻛ ﺎﻓ ر ﯾ ن ﻓﻘ ط Kafirs only (khusus untuk orang-orang kafir).
Penggunaan istilah non muslim bagian dari etika sosial, etika komunikasi public, sosial politik, walaupun secara akidah atau teologis mereka yang mengingkari Allah dan Rasulullah SAW. dan rukun iman lainnya adalah kafir.
Misalnya,  dalam  satu  keluarga,  orang  tuanya  bukan  muslim,  saudara- saudaranya  juga  penganut  agama  lain,  secara  akidah  diakui  bahwa mereka kafir, tapi pada tataran komunikasi sosial budaya atau pun politik dia disebut sebagai keturunan non muslim, tidak disebut dia keturunan orang kafir.
Misalnya,  Anda  memimpin  doa  bersama,  izinkan  saya  memimpin pembacaan  doa  ini  sesuai  ajaran  Islam,  bagi  saudara-saudara  NON MUSLIM, silakan berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing.
Apakah Anda mengatakan izinkan saya memimpin pembacaan doa ini sesuai  ajaran  Islam,  bagi  saudara-saudara  YANG  KAFIR,  silakan  berdoa sesuai kekafirannya? (Wajidi Sayadi, Bangkit Media, 08/03/2020)

## Tidak Dipanggil Kafir
Meyakini  non  Muslim  adalah  kafir,  namun  tidak  memanggil  mereka  kafir. Pembacaan mendalam terhadap konteks pembahasan penggunaan istilah “kafir” untuk menyebut non-Muslim ditemukan perpspektif etik. Beberapa istilah yang terkait etika, yaitu “kekerasan teologis”, “tidak bijak”, dapat dilihat pada ungkapan- ungkapan berikut:
“Kata  kafir  menyakiti  sebagian  kelompok  non-Muslim  yang  dianggap mengandung  unsur  kekerasan  teologis,”  kata  Wakil  Ketua  Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.
Meskipun  demikian,  kesepakatan  tersebut  bukan  berarti  menghapus kata kafir. Penyebutan kafir terhadap non-Muslim di Indonesia rasanya tidak bijak.
“Tetapi  memberikan  label  kafir  kepada  warga  Indonesia  yang  ikut merancang desain negara Indonesia rasanya kurang bijaksana,” kata Kiai Moqsith.(Bangkit Media, 01/03/2019)
Ciri lain dari sikap anak2 adalah belum bisa mihat suatu persoalan secara jernih  kemudian  merespon  secara  proporsipnal.  Pendeknya  belum memiliki sikap bijak yang mampu mengendalikan nafsu sehingga bisa mendistribusikan rasio dan emosi secara proporsional. Akibatnya selalu salah  dalam  memberikan  respon.  Persoalan  muamalah  yang  tekait urusan sosial kultural direspon dengan masalah akidah. Dan jika sudah terkait  dengan  akidah  maka  yang  terjadi  adalah  sikap  emosional  yang menghalalkan segala cara (Al-Zastrouw, Bangkit Media, 06/03/2020).
Penulis  lainnya  mengemukan  secara  eksplisit  tentang  etika,  yaitu penyebutan kata “kafir” dari sudut pandang “etika komunkasi” dalam komunikasi publik, sosial dan politik.
Ketika  memanggil  manusia  secara  umum  dengan  sebutan  WAHAI SEKALIAN MANUSIA ( ﯾﺎ أَ ﯾﱡ ﮭَﺎ ا ﻟﻧﱠ ﺎ س ُ ) hingga 19 kali. Kata an-Nas yang berarti wahai sekalian manusia, di dalamnya tercakup juga orang-orang kafir. Ini suatu  makna  dan  pesan  yang  bisa  diambil  mengenai  etika berkomunikasi  terutama  dalam  komunikasi  public  social  politik, walaupun  diketahui  bahwa  mereka  itu  orang-orang  kafir  yang  tidak
seakidah,  tapi  dipanggil  istilah  yang  lebih  halus,  yakni  wahai  sekalian manusia (Wajidi Sayadi, Bangkit Media, 08/03/2020)
Penggunaan istilah non muslim bagian dari etika sosial, etika komunikasi public, sosial politik, walaupun secara akidah atau teologis mereka yang mengingkari Allah dan Rasulullah SAW. dan rukun iman lainnya adalah kafir (Wajidi Sayadi, Bangkit Media, 08/03/2020)
Etika  memanggil  orang-orang  non-Muslim  juga  menjadi  pembahasan para penulis di situs Bangkit Media .
وَ ﻓِ ﻲ ا ﻟْﻘُ ﻧْﯾَ ﺔِ ﻣِ نْ ﺑَ ﺎ ب ِ ا ﻻِ ﺳْ ﺗِ ﺣْ ﻼَ لِ وَ رَ دِّ ا ﻟْ ﻣَ ظَ ﺎﻟِ مِ ﻟَ وْ ﻗَ ﺎ لَ ﻟِ ﯾَ ﮭُ و دِ ي ٍّ أ َوْ ﻣَ ﺟُ و ﺳِ ﻲٍّ ﯾَ ﺎ ﻛَ ﺎﻓِ رُ ﯾَ ﺄْﺛَ مُ إ نْ ﺷَ قﱠ ﻋَ ﻠَﯾْ ﮫِ . ا ھ ـ. وَ ﻣُ ﻘْﺗَ ﺿ َﺎ هُ أَ نْ ﯾُ ﻌَ زﱠ رَ ﻻِ رْ ﺗِ ﻛَ ﺎﺑِ ﮫِ ﻣَﺎ أَ وْ ﺟَ ب َ ا ﻹِْ ﺛْ مَ. ا ﻟﺑ ﺣ ر ا ﻟ ر اﺋ ق ، ٥ / ٤٧ . “Dalam  kitab  Al  Qunyah  dari  Bab  Al  Istihlal  dan  Raddul  Madhalim terdapat keterangan: “Andaikan seseorang berkata kepada Yahudi atau Majusi:  ‘Hai  Kafir’,  maka  ia  berdosa  jika  ucapan  itu  berat  baginya (menyinggungnya).
Konsekuensinya,  pelakunya  seharusnya  ditakzir  karena  melakukan tindakan yang membuatnya berdosa.” (Dikutip dari kitab Al Bahrur Raiq, Juz 5 halaman 47).
Ini yang melatari bahwa dalam konteks sosial kemasyarakatan seorang muslim  semestinya  tidak  memanggil  non  muslim  dengan  panggilan yang sensitif ‘Hai Kafir’, seiring dalam ranah akidah Islam tetap mantap menganggap mereka sebagai kafir atau orang yang tidak beriman.
Ide ini disampaikan oleh delegasi dari PWNU Jawa Timur tepatnya oleh Kiai  Muhammad  Hamim  HR  dan  disimak  secara  seksama  oleh  seluruh musyawirin.
(Ahmad  Muntaha  AM  (Sekretaris  LBM  NU  Jatim)  Bangkit  Media, 05/03/2020

## Relevansi dengan NKRI
Kenapa istilah kafir dalam fiqh klasik tidak relevan digunakan di Indonesia? Salah satu  argumennya  adalah  pemisahan  wilayah  privat  dan  publik.  Akidah  atau teologi  dipandang  sebagai  wilayah  atau  ranah  privat,  bukan  wilayah  publik. Seorang  Muslim  boleh  mempunyai  keyakinan  bahwa  non  Muslim  adalah  kafir, namun pada wilayah atau ranah publik kata “kafir” tidak tepat digunakan untuk menyebut dan menyapa non Muslim.
Keputusan ini sama sekali tidak merevisi konsep keimanan. Mu’min dan kafir itu tetap ada di ranah privat teologis masing-masing agama. Bagi orang Islam, non-Muslim itu kafir, begitu juga sebaliknya. Tetapi, idiom
ini tidak berlaku di ranah publik (mu’âmalah wathaniyah). Semua adalah warga  negara  yang  berkedudukan  sederajat.  Ini  persis  seperti  yang dilakukan  Nabi  ketika  mendirikan  Negara  Madinah.  (Islmi.co,  Kholid Syeirazi, 02/03/2019)
Istilah  “kafir”,  menurutnya,  adalah  idiom  privat  yang  tidak  berlaku  di  ruang publik. Yang dimaksud “ranah publik” adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan keimanan adalah wilayah peribadi (privat) seseorang.
Argumen kedua adalah adalah Indonesia adalah negara bangsa, bukan negara Islam. Pandangan NU tentang negara Indonesia. Secara historis NU telah secara resmi membahas kedudukan negara Indonesia, yaitu pada tahun 1936, 1945, dan 1984.  Tahun  1936,  dala  Muktamar  di  Banjarmasin,  yang  dipimpin  Hadlratus Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, diputuskan Nusantara sebagai Darus Salam (kawasan damai),  yaitu  selama  umat  Islam  dibolehkan  penguasa  kolonial  menjalankan syariat Islam. Tahun 1945, KH Hasyim Asy’ari setuju NKRI berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan Islam. Tahun 1984, NU memutuskan NKRI adalah final.
Hasil Bahtsul Masâil Maudl ū ’iyah dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman, Jawa Barat, memicu polemik. Dari sekian isu penting, yang  paling  menyengat  publik  adalah  hasil  bahasan  di  tema  “Negara, Kewarganegaraan, Hukum Negara, dan Perdamaian.”Bagi saya, ini bukan tema  baru,  tetapi  kelanjutan  dari  visi  kebangsaan  NU  yang  telah ditanamkan sejak tahun 1936, 1945, 1953, 1984, dan 1987. Tahun 1936, NU menyebut kawasan Nusantara sebagai Dârus Salâm. Tahun 1945, NU setuju NKRI berdasarkan Pancasila dan kemudian menggalang Resolusi Jihad  untuk  mempertahankan  NKRI  dari  pendudukan  kolonial.  Tahun 1953, NU mengakui keabsahan kepemimpinan Soekarno secara fikih dan menggelarinya  dengan  julukan  Waliyyul  Amr  ad-Dlar ū ri  bis  Syaukah. Tahun 1983-84, NU menegaskan NKRI final bagi perjuangan umat Islam. Tahun  1987,  NU  memperkenalkan  trilogi  ukhuwwah:  Ukhuwwah Islâmiyah, Ukhuwwah Wathaniyah, Ukhuwwah Basyariyah/Insâniyah.( M. Kholid Syeirazi, Sekretaris Umum PP ISNU, Bangkit Media, 05/03/2020)
Menurut NU, Indonesia adalah negara bangsa, bukan negara Islam.
Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, bukan Islam
Musyawirin (peserta Munas) menilai, sebagai dasar negara Pancasila berhasil menyatukan rakyat Indonesia yang plural, baik dari sudut etnis dan suku maupun agama dan budaya. Di bawah payung Pancasila, seluruh warga negara adalah setara; yang satu tak lebih unggul dari yang lain berdasarkan suku, etnis, bahkan agama.
Hal ini selaras dengan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan membuat Piagam Madinah untuk menyatukan seluruh
penduduk Madinah. Piagam Madinah itu menegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu kesatuan bangsa/umat–yang berdaulat di hadapan bangsa/umat lainnya–tanpa diskriminasi.( Bangkit Media , 01/03/2019)
Selain argumen “negara bangsa”, argumen lainnya yang diungkapkan tentang relevansi  penggunaan  kategori  “kafir”  dalam  fiqh  klasik  dalam  konteks  negara Indonesia, yaitu Indonesia bukan negara Islam. Istilah kafir, menurut para penulis di Bangkit Media, yang muncul dalam konteks negara Islam atau khilafah adalah kategori  sosial-politik,  bukan  kategori  teologis  (akidah).  Yang  dimaksud  “kafir” sebagai kategori sosiologis dan politik adalah kategorisasi yang ada dalam fiqh klasih.
Dalam  fiqh  klasik  orang-orang  “non-Muslim”  dalam  negara  Islam  disebut “kafir” dalam beberapa kategori: kafir dzimmi, kafir musta’man, kafir mu’ahad, dan kafir  harbi.  Yang  jadi  pertanyaan  adalah  apakah  penggunaan  istilah  “kafir”  ini masih relevan dalam konteks negara bangsa (bukan negara Islam).
Kategori  ini  adalah  kategori  sosiologis-politis,  bukan  teologis.  Orang yang  mengingkari  risalah  Muhammad  disebut  kafir  secara  teologis. Tetapi,  fikih  jihad  membagi  mereka  berdasarkan  kategori  sikap  sosial dan politis. Semua haram darahnya, kecuali kâfir harby. Kategori  sosiologis-politis  ini,  menurut  saya,  bias  Negara  Islam  atau Khilâfah  Islâmiyah.  Memang,  teks  kitab  yang  dikaji  dan  dirujuk  di lingkungan NU, termasuk kelompok Islam lain, rata-rata disusun dalam konfigurasi  politik  dawlah  Islâmiyah.  Dalam  konteks  itu,  orang  Islam adalah pemain utama yang menguasai negara dan pemerintahan. Status orang  kafir  tergantung  sikapnya.  Kalau  dia  agresif,  dia  harus  dibunuh. Kalau  tunduk  dan  bayar  pajak,  dilindungi  dan  tidak  boleh  diganggu. Kalau minta perlindungan, harus dilindungi. Kalau mengikat perjanjian, wajib dilindungi selama tidak melanggar perjanjian (M. Kholid Syeirazi, Sekretaris Umum PP ISNU, Bangkit Media , 05/03/2020)
NU mengklaim bahwa perubahan istilah “kafir” hanya pada tataran sosiologis dan politik, pada fiqh siyasah, bukan pada wilayah teologis (akidah). Banyak pihak di  luar  NU  yang  menuding  bahwa  Munas  NU  telah  merubah  kata  “kafir”  dan turunannya  dalam  Al-Quran.  Tudingan  ini  terjadi  karena  kesalahpahaman pembatasan perubahan ini.
Dengan  demikkan  sangat  tidak  tepat  tudingan  bahwa  terjadi  revisi  al qur’an,  perubahan  terjemahan  kata  kafir  dalam  al  qur’an  menjadi  non muslim dan sebaginya. Apalagi penyebutan kata kafir dalam al-Qur’an juga memiliki beragam makna sesuai konteknya. Tudingan adanya revisi al qur’an, mengubah ajaran Islam, menghapus ayat dan sejenisnya tanpa memahami konteks dan substansi pemkiran merupakan  bukti  adanya  sikap  kekanak2an  ini  (Al-Zastrouw, Bangkit
Media , 06/03/2020)
Diantara argumen yang sering diulang-ulang kenapa Indonesia bukan negara Islam,  yaitu  bahwa  Indonesia  bukan  milik  orang  Islam  saja,  diperjuangkan kemerdekaannya bukan oleh orang Islam saja. Tapi “negara kesepakatan.”
Indonesia dibangun bersama oleh komponen bangsa yang terdiri dari berbagai  latar  belakang  keagamaan  yang  berbeda.  Indonesia  bukan negara  Islam,  tetapi  negara  kesepakatan  dari  orang-orang  yang majemuk itu (Bangkitmedia.com, 06/03/2020)
Argumen ketiga adalah nilai-nilai demokrasi. Di dalam negara bangsa dengan sistem demokrasi dengan nilai-nilai “anti-diskriminasi” dan “kesetaraan” sebagai argumen  dalam  menghapus  penggunaan  kata  “kafir”  untuk  non  Muslim  di Indonesia.
Para  kiai  menyepakati  tidak  menggunakan  kata  kafir,  akan  tetapi menggunakan istilah muwathinun, yaitu warga negara. Menurutnya, hal demikian  menunjukkan kesetaraan status  Muslim  dan  Non-Muslim  di dalam sebuah negara (Bangkit Media, 01/03/2019)
Hal  ini  selaras  dengan  yang  pernah  dilakukan  Nabi  Muhammad  SAW dengan  membuat  Piagam  Madinah  untuk  menyatukan  seluruh penduduk  Madinah.  Piagam  Madinah  itu  menegaskan  bahwa  seluruh penduduk Madinah adalah satu kesatuan bangsa/umat–yang berdaulat di  hadapan  bangsa/umat  lainnya–tanpa diskriminasi (Bangkit  Media, 01/03/2019)
Senada degan hal di atas, M. Kholid Syeirazi, Sekretaris Umum PP ISNU, menulis sebagai berikut:
Ketika  konsep  ini  diplenokan,  Ketua  Umum  PBNU  mengusulkan penggantian istilah Muwâthinin yaitu warga negara. Muwâthinin derivat dari kata wathan yang artinya bangsa. Karena NKRI adalah bentuk dari Mu’âhadah  Wathaniyah  (konsensus  kebangsaan),  seluruh  pihak,  tanpa diskriminasi ,  adalah  warga  negara  yang  berkedudukan sederaja t. Secara  normatif,  tidak  ada  mayoritas  dan  minoritas.  Semua  berlaku prinisp keseteraan dan persamaan di muka hukum (equality before the law).(Bangkit Media, 05/03/2020
Umat dalam Piagam Madinah adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Tidak ada diskriminasi dan persekusi berbasis SARA. Prosekusi diberlakukan  kepada  seluruh  pelanggar  hukum,  tidak  peduli  suku  dan agamanya.(Bangkit Media, 05/03/2020)
Tahun  1983-84,  dalam  kontinuum  semangat  yang  sama,  NU
memutuskan  NKRI  final.  Apa  konsekuensi  dari  resepsi  finalitas  NKRI? Secara  normatif,  seluruh  warga  negara  dalam  NKRI  berkedudukan sederajat . Tidak ada diskriminasi SARA.  Orang  Islam,  meski  mayoritas dari segi jumlah, tidak lantas kebal hukum atau ingin menjadi pemain utama.(Bangkit Media, 05/03/2020)
Semakna dengan non-diskriminasi dan kesataraan adalah “sederajat” sebagai kedudukan yang sama antara warga negara baik yang beragama Islam dan non Muslim di Indonesia.
Nahnu  al-Muwâthin ū n:  kita  semua  adalah  warga  negara  yang berkedudukan sederajat .  Tidak  ada  persekusi  dan  prosekusi  kecuali kepada para pelanggar hukum, apa pun suku dan agamanya. (M. Kholid Syeirazi, Bangkit Media, 05/03/2020)
Pertanyaannya, apakah kategorisasi ini tetap relevan dan bisa digunakan untuk menilai NKRI yang sejak semula telah ditetapkan sebagai BUKAN NEGARA  ISLAM?  Musyâwir ī n  dalam  forum  Bahtsul  Masâ’il  sebagian masih  terikat  dengan  teks  harfiah  kitab,  karena  itu  tetap  mengenakan idiom  kafir  untuk  menghukumi  status  non-Muslim  di  Indonesia. Perdebatan keras itu berujung kepada keluarnya idiom baru: Musâlimin. Istilah ini merujuk ke seluruh pihak yang terikat komitmen untuk saling menjaga dan melindungi. Konsepnya sudah jauh lebih egaliter. Semua pihak  berkedudukan  sederajat,  punya  hak  dan  kewajiban  yang  sama untuk saling menjaga dan melindungi.
Ketika  konsep  ini  diplenokan,  Ketua  Umum  PBNU  mengusulkan penggantian istilah Muwâthinin yaitu warga negara. Muwâthinin derivat dari kata wathan yang artinya bangsa. Karena NKRI adalah bentuk dari Mu’âhadah  Wathaniyah  (konsensus  kebangsaan),  seluruh  pihak,  tanpa diskriminasi, adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Secara normatif,  tidak  ada  mayoritas  dan  minoritas.  Semua  berlaku  prinisp kesetaraan dan persamaan di muka hukum (equality before the law).
Dengan  demikian  ada  tiga  argumen  tentang  tidak  relevannya  penggunaan istilah kafir untuk non-Muslim di Indonesia, yaitu pemisahan wilayah privat dan publik;  Indonesia  sebagai  negara  bangsa;  Indonesia  bukan  negara  Islam;  dan nilai-nilai demokrasi.

## Pembahasan
Sebagian peserta Munas pada awalnya membatasi pembahasan pada relevansi penggunaan  istilah  fiqh  “kafir  dzimmi,  kafir  harbi,  kafir  musta’min,  dan  kafir mua’ahad    kepada  non-Muslim  di  Indonesia.  Kemudian  berkembang
pembahasan tentang istilah “kafir” sebagai istilah teologis (beragama) dan istilah sosial  dan  politik  (berbangsa  dan  bernegara).  Lalu  dalam  rekomendasi  yang dibacakan  oleh  Ketua  Umum  PBNU  KH  Said  Aqil  Siraj  secara  tegas  disebutkan “tidak  dikenal  istilah  kafir”  dalam  sistem  kewarganegaraan  pada  suatu  negara bangsa, tanpa penyebut kombinasinya dalam istilah fiqh, yaitu dzimmi, harbi dll. Ketegasan Ketua Umum ini dan argumen-argumen berbasis sekularisme, negara bangsa dan nilai-nilai demokrasi yang dikemukan di situs-situs NU menunjukkan bahwa  kepemimpinan  yang  sekarang  masih  memperjuangkan  ideologi  yang toleran, mendukung demokrasi dan menentang Indonesia menjadi negara Islam.
Pandangan-pandangan pada situs-situs NU selain merujuk pada literatur Islam klasik  dan  kontemporer  dalam  menjustifikasi  larangan  penyebutan  kata  kafir kepada  non-Muslim  di  tuang  publik,  juga  merujuk  pada  nilai-nilai  demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan anti-demokrasi. Menurut pandangan ini, istilah kafir dzimmi, kafir harbi, kafir musta’min dari literatur fikh klasik tidak relevan lagi dalam  konteks  negara  bangsa  dan  demokrasi.  Pandangan  ini  menghendaki kesetaraan warga negara secara menyeluruh apapun latar belakang agamanya.
Saeed (1999) mengklasifikasikan pandangan tentang model hubungan antara negara  dan  hak-hak  kewarganegaraan  seperti  ini  sebagai  perspektif  sekularis. Pandangan-pandangan dalam situs NU membagi penggunaan istilah kafir dalam wilayah privat dan publik. Penggunaannya dalam wilayah privat, yaitu keyakinan teologis  dalam  diri  sesorang  Muslim  bahwa  non-Muslim  adalah  kafir  adalah boleh,  namun  tidak  boleh  diucapkan  di  ruang  publik.  Pada  situs-situs  NU,  apa yang dimaksud ruang publik dipahami sebagai ruang berbangsa dan bernegara yang  terpisah  dari  ruang  beragama.  Namun  tidak  jelas  dalam  situs-situs  NU apakah dalam ruang yang hanya dihadiri oleh internal umat Islam, istilah ini masih boleh digunakan atau tidak untuk menyebut non-Muslim.
Jika, non-Muslim disebut kafir apa implikasinya terhadap hak-haknya sebagai warga  negara?  Dalam  konteks  Indonesia,  penggunaan  kafir  yang  berimplikasi kepada hak-hak warga negara adalah pada kasus pencalonan non-Mulim sebagai kepala daerah dan keterwakilan mayoritas-minoritas dalam gambar pahlawan di mata uang kertas. Selebihnya adalah upaya untuk membersihkan ruang publik dari kata “kafir” baik dalam kampanye menolak pemimpin non-Muslim, maupun dalam ceramah-ceramah keagamaan yang menyebut non-Muslim adalah kafir.
Kalau kita melihat pembahasan istilah kafir di Munas NU dan kaitannya dengan peristiwa penggunaan kata “kafir” di kepemimpinan dan pencalonan Ahok di DKI Jakarta,  maka  preteks  (pretext)--niat  sebenarnya--  penghapusan  istilah  kafir untuk WNI yang tidak beragama Islam adalah larangan penggunaan sebutan kafir kepada tokoh-tokoh non-Muslim yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau presiden (Pilpres). Kedepan, ketika Pilkada dan Pilpres, calon yang tidak beragama Islam tidak boleh disebut “kafir”.
Pembahasan  tentang  kewaganegaraan  non-Muslim  di  negara  Islam  atau  di negara mayoritas Muslim oleh para pemikir Muslim sebelumnya fokus pada kata “dzimmi”  bukan  pada  kata  “kafir”(Anjum,  2016a;  Saeed,  1999).  Mengapa
demikian? Hal ini dapat dilihat dari konteks sosial dan politik penggunaan kata “kafir” untuk menyebut non-Muslim di Indonesia, terutama pada persitiwa Ahok di Pilgub DKI. Pada peristiwa itu dan peristiwa gambar pahlawan di uang kertas, istilah yang dipakai adalah “kafir” bukan “dzimmi” atau “harbi”.
Pada  kedua  peristiwa  itu,  istilah  “kafir”  bernilai  ideologis.  Pernyataan bahwa Ahok adalah kafir apakah bermakna ideologis dapat dilihat dari konteks diskursifnya. Menurut Terry Eagleton (1991) sebuah istilah dalam bahasa adalah ideologis  atau  tidak  dapat  dilihat  hubungan  penggunaannya  dengan  konteks sosialnya.  Sebuah  istilah  atau  idiom  adalah  ideologis  jika  digunakan  untuk kepentingan kekuasaan ( power-interests ) dan efek politik ( political effects ) yang
dihasilkan dan diakibatkannya (Eagleton, 1991, p. 9) .
Dalam  peristiwa  Ahok,  para  pendukungnya  mengklaim  bahwa  salah  satu penyebab  kekalahan  Ahok  dalam  Pilgub  DKI  adalah  penggunaan  sentimen agama,  terutama  penyebutan  Ahok  sebagai  “kafir”  yang  tidak  boleh  (haram) dipilih oleh ummat Islam di DKI Jakarta. Namun, dalam kasus penerapan syariat Islam di Aceh sebagaian ulama menggunakan salah satu kata saja, tapi dua kata sekaligus dalam istilah Islami klasik untuk menyebut non-Muslim di Aceh, yaitu kafir dzimmi (Ichwan et al., 2020). Dengan demikian, di Aceh kedua kata dalam istilah itu masih digunakan untuk menyebut non-Muslim yang harus dilindungi dan  tidak  boleh  diganggu.  Sementara  dalam  kasus  Ahok  di  Pilgub  DKI  Jakarta, kelompok Islam yang tidak menginginkan dan menolak Ahok menjadi gubernur mereka hanya menyebutnya sebagai orang “kafir”, bukan “kafir dzimmi” maupun “kafir harbi.”

## Kesimpulan
Penggunaan kata “kafir” di ruang publik untuk non-Muslim dalam konteks sosial dan  politik  yang  berimplikasi  pada  kewarganegaraan  di  Indonesia  terjadi  pada kasus pencalonan Ahok di Pilgub DKI Jakarta dan gambar pahlawan pada mata uang kertas. Pada kedua kasus ini tidak digunakan istilah “kafir dzimmi” atau “kafir harb.”  Pembahasan  Munas  NU  yang  meninjau  ulang  penyebutan  non-Muslim dapat dipahami prateksnya sebagai usaha NU untuk memberi jalan bagi kepala- kepala daerah dan calon presiden non-Muslim di Indonesia pada masa yang akan datang.
Pandangan  pada  situs-situs  NU  ingin  membatasi  penggunaan  istilah  kafir pada  wilayah  privat,  keyakinan  teologis  yang  tidak  perlu  diucapkan  di  ruang publik  berbangsa  dan  bernegara.  Namun,  perlu  diperjelas  apakah  penyebutan istilah itu di dalam forum internal umat Islam juga disebut sebagai ruang publik. Penelitian ini terbatas pada pembahasan tentang istilah “kafir” pada Munas NU pada  situs-situs  NU.  Untuk  melihat  konsistensi  pandangan-pandangan  yang mengemuka  antara  perdebatan  hasil  Munas  ini  dan  perdebatan  sebelumnya
tentang  penggunaan  istilah  kafir  di  ruang  publik  berbangsa  dan  bernegara  di Indonesia  perlu  penelitian  lebih  lanjut  pada  perdebatan  dan  kontroversi sebelumnya  mengenai  wacana  penyebutan  kafir  kepada  non-Muslim  untuk melihat implikasi ideologisnya.

## Referensi
Abdillah, P. D. M. (2015). Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993 . Prenada Media.
Afkar, T. (2000). Fiqh rakyat: Pertarungan fiqh dengan kekuasaan . LKiS.
Anjum, O. (2016a). Dhimmi Citizens: Non-Muslims in the New Islamist Discourse.
ReOrient , 2 (1), 31. https://doi.org/10.13169/reorient.2.1.0031
Anjum, O. (2016b). Salafis and Democracy: Doctrine and Context: Salafis and Democracy: Doctrine and Context. The Muslim World , 106 (3), 448–473. https://doi.org/10.1111/muwo.12158
An-Na ʿ im, A. A. (2010). Beyond dhimmihood: Citizenship and human rights. In R. W. Hefner (Ed.), The New Cambridge History of Islam (pp. 314–334).
Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521844437.014
Barton, G. (2002). Abdurrahman Wahid , Muslim democrat, Indonesian president: A view from the inside . UNSW Press.
Basit, A., & Chakim, S. (2018). The mainstreaming of Indonesian moderate Islam:
A critical discourse analysis on Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah ‟ s websites. ON ISLAM AND MUSLIM SOCIETIES (ICONIS) 2018 , 320.
Batubara, H. (2016). Persoalkan 5 “Pahlawan Kafir” di Rupiah Baru, Ini Penjelasan Dwi Estiningsih . detiknews. https://news.detik.com/berita/d- 3377301/persoalkan-5-pahlawan-kafir-di-rupiah-baru-ini-penjelasan-dwi- estiningsih
Bruinessen, M. van (Ed.). (2013). Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the “conservative turn.” Institute of Southeast Asian Studies.
Bush, R. (2009). Nahdlatul Ulama and the struggle for power within Islam and politics in Indonesia . Institute of Southeast Asian Studies.
Chaplin, C. (2018). Salafi Islamic piety as civic activism: Wahdah Islamiyah and differentiated citizenship in Indonesia. Citizenship Studies , 22 (2), 208–223. https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445488
Durie, M., & Bat Ye ʼ or. (2009). The third choice: Islam, dhimmitude and freedom . Deror Books.
Eagleton, T. (1991). Ideology: An introduction . Verso.
Ellis, K. C. (2018). Secular Nationalism and Citizenship in Muslim Countries:
Arab Christians in the Levant . https://doi.org/10.1007/978-3-319-71204-8
Elson, R. E. (2009). Another look at the Jakarta Charter controversy of 1945. Indonesia , 88 , 105–130.
Fadel, M. (2016). Islamic Law and Constitution-Making: The Authoritarian Temptation and the Arab Spring. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2711859
Fealy, G. (1998). Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama, 1952–1967 [PhD Thesis]. Monash University.
Feillard, A. (1999). NU vis-à-vis Negara: Pencarian isi, bentuk dan makna . LKiS.
Hefner, R. W. (2000). Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia . Princeton University Press.
Hefner, R. W. (2019). Whatever Happened to Civil Islam? Islam and
Democratisation in Indonesia, 20 Years On. Asian Studies Review , 0 (0), 1–22. https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1625865
Ichwan, M. N., Salim, A., & Srimulyani, E. (2020). Islam and Dormant Citizenship: Soft Religious Ethno-Nationalism and Minorities in Aceh, Indonesia. Islam and Christian–Muslim Relations , 1–26. https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1780407
Iqbal, A. M. (2020, October 29). Challenging moderate Islam in Indonesia: NU Garis Lurus and its construction of the “authentic” NU online . Rising Islamic Conservatism in Indonesia; Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003010920-6
Kayane, Y. (2020). Understanding Sunni-Shi’a sectarianism in contemporary Indonesia: A different voice from Nahdlatul Ulama under pluralist leadership. Indonesia and the Malay World , 1–19. https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1675277
Lansford, T. (2015). Political handbook of the World 2015 . SAGE Publications,
Inc.
Martin, R. C. (2005). From Dhimmis to Minorities: Shifting Constructions of the Non-Muslim Other from Early to Modern Islam. In M. SHATZMILLER (Ed.),
Nationalism and Minority Identities in Islamic Societies (pp. 3–21). McGill- Queen’s University Press; JSTOR. http://www.jstor.org/stable/j.ctt8093r.4
Menchik, J. (2019). Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia.
Asian Studies Review , 43 (3), 415–433. https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1627286
Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in
Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation. Asian Studies Review , 42 (3), 479–497. https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335
Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs , 42 (1), 58–84.
nu.or.id. (2019, March 1). Ketum PBNU Serahkan Rekomendasi Hasil Munas pada JK . https://www.nu.or.id/post/read/103198/ketum-pbnu-serahkan- rekomendasi-hasil-munas-pada-jk
Poljarevic. (2017). The Ambiguity of Citizenship in Contemporary Salafism. In R. Meijer & N. Butenschøn (Eds.), The Crisis of Citizenship in the Arab World . BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004340985_015
Rabasa, A. M. (2003). Chapter 2: Indonesia: the Jihad project. The Adelphi Papers , 43 (358), 25–37. https://doi.org/10.1080/714027891
Rabo, A. (2012). ‘We are Christians and we are equal citizens’: Perspectives on particularity and pluralism in contemporary Syria. Islam and Christian– Muslim Relations , 23 (1), 79–93. https://doi.org/10.1080/09596410.2011.634598
Republika. (2016, September 4). Puluhan Ribu Massa Dukung Pemimpin Muslim . Republika Online. https://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek- nasional/16/09/04/ocz5uy282-puluhan-ribu-massa-dukung-pemimpin- muslim
Saeed, A. (1999). Rethinking citizenship rights of non ‐ Muslims in an Islamic state: Rashid al ‐ Ghann ū shi’s contribution to the evolving debate. Islam and Christian–Muslim Relations , 10 (3), 307–323. https://doi.org/10.1080/09596419908721189
Scott, R. M. (2007). Contextual Citizenship in Modern Islamic Thought. Islam and Christian–Muslim Relations , 18 (1), 1–18. https://doi.org/10.1080/09596410601070990
Stepan, A., & Menchik, J. (2010). Islam in Indonesia: Democratisation from Below - Qantara.de . Qantara.de - Dialogue with the Islamic World. https://en.qantara.de/content/islam-in-indonesia-democratisation-from- below
Suryawan, I. N. (2010). Genealogi kekerasan dan pergolakan subaltern: Bara di Bali Utara (Cet. 1). Prenada.
Tempo. (1998, October 27). Wawancara Prof. Dr. Ahmad Muflih Saefuddin: Tempo. https://majalah.tempo.co/read/nasional/96673/wawancara-prof-dr- ahmad-muflih-saefuddin
Tempo.co. (2016, December 22). Sebut 5 Pahlawan Kafir, Dwi: Jangan Ajari Saya Toleransi . Tempo. https://nasional.tempo.co/read/829857/sebut-5- pahlawan-kafir-dwi-jangan-ajari-saya-toleransi
Wahid, A. (2010). Gus Dur menjawab perubahan zaman: Warisan pemikiran
K.H. Abdurrahman Wahid . Harian Kompas.
Wichelen, S. van. (2010). Religion, politics and gender in Indonesia: Disputing the Muslim body . Routledge.
Widiastuti, R. (2019, March 1). NU Usul Sebutan Kafir ke Nonmuslim Indonesia Dihapus . Tempo. https://nasional.tempo.co/read/1180643/nu-usul-sebutan- kafir-ke-nonmuslim-indonesia-dihapus