## PEREDARAN OBAT  ILLEGAL DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Hijawati
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: hijawati@unpal.ac.id

## Abstract
Every person has the right to live a healthy life, various efforts or methods if someone is sick and wants to deal with his complaint or illness with various medicines in order to recover his condition. In the era of globalization, free trade occurs which results in goods and or services in  circulation  that  do  not  guarantee  the  security,  safety  and  health  of  consumers.  The  free circulation of illegal drugs is still in demand by some consumers, this is because these drugs are  easy  to  obtain  and  sell  freely  at  any  drug  store.  Law  Number  8  of  1999  concerning Consumer  Protection,  the  Government  of  Indonesia  regulates  consumer  rights  that  must  be protected.  In  the  Consumer  Protection  Act,  it  provides  appreciation  for  consumer  rights universally, because consumer protection is part of protecting human rights.
Keywords : consumer protection; illegal drugs

## Abstrak
Setiap  orang  memiliki  hak  hidup  sehat,  berbagai  upaya  atau  cara  apabila  seseorang  sakit berkeinginan  mengatasi  keluhan  atau  sakitnya  dengan  berbagai  macam  obat agar  dapat  pulih keadaannya.  Era  globalisasi  terjadi  perdagangan  bebas  yang  mengakibatkan  barang  dan  atau jasa  yang  beredar  belum  tentu  terjamin  keamanan,  keselamatan  dan  kesehatan  konsumen. Bebasnya  peredaran  obat-obatan  illegal  masih  diminati  sebagian  konsumen,    ini  disebabkan karena obat-obatan tersebut mudah di dapat dan di jual bebas pada setiap toko obat yang ada. Undang-undang  Nomor    8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Pemerintah Indonesia  mengatur  hak-hak  konsumen  yang  harus  dilindungi.  Dalam  Undang-Undang Perlindungan  konsumen  memberikan  apresiasi  terhadap  hak-hak  konsumen  secara  universal, karena perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia.
Kata Kunci : perlindungan konsumen; obat illegal

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu modal  untuk  berlangsungnya  kehidupan manusia,  produktivitas  dan  aktivitas seseorang  dipengaruhi  oleh  kondisi kesehatan  orang  tersebut.  Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa,  dan  sosial  yang  memungkinkan setiap  orang  hidup  produktif  secara sosial dan ekonomis.
Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan,  maka  kesehatan merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hijawati, Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Halaman 394-406
Kesehatan    sangat  memberikan pengaruh    yang  besar  dalam  semua sektor  kehidupan,  karena  tujuan  dari pemerintah dalam pelaksanaan pemeliharaan kesehatan adalah mencapai derajat  kesehatan  baik  individu  maupun masyarakat secara optimal. 1
Keberhasilan upaya kesehatan ini tergantung  pada  ketersediaan  sumber daya  kesehatan  yang  berupa  tenaga, sarana,  dan  prasarana  dalam  jumlah  dan mutu yang memadai. 2 Setiap orang pasti mengingkan  hidup    sehat,  dan  dengan berbagai  upaya  atau  cara  apabila seseorang  sakit  ingin  cepat  mengatasi keluhan  atau  sakitnya  dengan  berbagai macam obat agar dapat cepat memulihkan keadaannya. Terkadang ada juga  sebagian  dari    orang  agar  tetap terlihat tampil cantik rela mengorbankan uang untuk dapat memperoleh kecantikannya tersebut dengan menggunakan  berbagai  macam  obat. Perekonomian  merupakan  sektor  yang sangat  penting  untuk  berlangsungnya perekonomian yang baik adalah konsumen.  Hal  tersebut  dikarenakan konsumen  mempunyai  posisi  sebagai objek bisnis yang dapat dijadikan ladang
1 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran (Bandung: Mandar Maju, 2001).
2 Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum perawat Dalam  Upaya  Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah Sakit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
untuk keuntungan sebesar-besarnya. Kenyataannnya    pada  saat  ini  sudah banyak  sekali  produsen  yang  muncul dengan  produk  barang  atau  jasa  yang sangat  bersaing  di  pasar,  mereka berlomba-lomba untuk menarik perhatian  konsumen  agar  memperoleh penjualan yang tinggi sehingga mendapatkan laba yang tinggi pula.
Dalam  Era  globalisasi  ini    dimana perdagangan bebas cenderung mengakibatkan  barang  dan  atau  jasa yang  beredar  belum  tentu  menjamin keamanan,  keselamatan  dan  kesehatan konsumen,  terlebih lagi mengingat keadaan konsumen yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan  posisi  pihak  konsumen berada  di  pihak  yang  lemah  dalam menghadapi  pihak  produsen.  Keadaan yang  seperti  ini,  dapat  mengakibatkan kedudukan  dari  konsumen  dan  pelaku usaha  menjadi  tidak  seimbang.  Di  mana dalam  hal  ini,  kedudukan  konsumen berada  dalam  posisi  yang  lemah. Konsumen hanya menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan  yang  sebesar-besarnya  oleh pelaku  usaha,  serta  banyaknya  produsen yang bersaing dalam meraup untung dari para  konsumen,  sehingga tidak  sedikit dari mereka yang melakukan kecurangan
Hijawati, Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Halaman 394-406
untuk hal itu. Dari  hal kecurangan yang mereka  lakukan  bisa  dari  segi  promosi, penjualan  atau  penerapan  perjanjian standar  yang  merugikan  konsumen. 3
Sehingga  pemberlakuan  undang-undang ini  diharapkan  dapat  menjadi  landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan  konsumen,  menanggapi  hal itu pemerintah Indonesia telah mengesahkan  Undang-undang  tentang perlindungan  konsumen,  agar  dapat membuat pelaku usaha lebih bertanggung  jawab.  Adapun  tujuan  dari undang-undang ini adalah untuk melindungi  hak-hak  konsumen,  yaitu: hak  atas  keyamanan,  keamanan,  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa.  Undang-  Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan  Konsumen,  diharapkan dapat menjamin
tercapainya
penyelenggaraan perlindungan konsumen di masyarakat. Pada prakteknya
peran pemerintahan di Indonesia masih kurang dalam menegakan undang-undang perlindungan  konsumen  ini,    terbukti walaupun  telah  disahkannya  undang-
3 Gunawan  Wijaya  dan  Ahmad  Yani, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
undang  tentang  perlindungan  terhadap konsumen,  tetapi  tetap  saja  dalam prakteknya  masih  banyak  sekali  kasus- kasus  dalam  perdagangan  yang  sangat merugikan  konsumen.  Pada  saat  ini penegakan  undang-undang  perlindungan konsumen terutama dalam hal pengawasan  terhadap  barang  beredar yang  dilakukan  oleh  pemerintah  masih kurang.  Contohnya  saja  produk-produk kadaluarsa  yang  beredar  di  pasaran. Keberadaan  zat  kimia  berbahaya  yang terjual dan beredar bebas di supermarket dan pasar tradisional.  Dan hal ini sangat memudahkan  para  produsen-produsen nakal  yang  ingin  meraup  keuntungan lebih dengan cara menipu para konsumen  dengan  cara  membuat  atau menggunakan  zat-zat  kimia  berbahaya seperti boraks, formalin, dan zat pewarna tekstil  untuk  bahan  makanan  yang dijualnya.
Sebenarnya karena faktor kurangnya  pengawasan  terhadap  para pelaku  usaha  yang  berlaku  curang, mereka    tidak  pernah  memikirkan dampak  dari  ulahnya  tersebut,  mereka hanya memikirkan kepentingannya semata  tanpa  memikirkan  dampak  bagi orang  lain.  Dan  di  sisi  lain  masyarakat juga  mudah  sekali  tertipu  oleh  produk tiruan  yang  justru  kualitasnya  jauh  dari
Hijawati, Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Halaman 394-406
produk  yang  asli.  Padahal  hal  ini  sangat membahayakan karena obat dan makanan  illegal  tersebut  berhubungan langsung  dengan  kesehatan  tubuh.  Akan tetapi  justru  produk  yang  menggunakan bahan-bahan  berbahaya  tersebut  mudah sekali  kita    jumpai  di  sekitar  kita. Disamping  itu  juga,  produk  jasa  yang ada  selama  ini  juga  banyak  yang merugikan  konsumen.  Melihat  hal  ini seharusnya    Pemerintah    lebih  tegas dalam melindungi konsumen, akan tetapi sampai  saat  ini  kepedulian  Pemerintah masih sangat kurang.
Bebasnya  peredaran  obat-obatan illegal ternyata banyak diminati konsumen,    ini  disebabkan  karena  obat- obatan  tersebut  mudah  di  dapat  dan  di jual  bebas  pada  setiap  toko  obat  yang ada.  Karena  pada  sisi  lain  sebenarnya harus  ada  pengawasan  yang  dilakukan oleh pemerintah, pengawasan ini dimaksudkan    agar  proses  perizinannya berfungsi  preventif  serta  tidak  akan merugikan konsumen.  Sekarang banyak aparat  penegak  hukum  yang  berwenang seakan  tidak  tahu  atau  pura-pura  tidak tahu  bahwa  dalam  dunia  perdagangan atau  dunia  pasar  terlalu  banyak  para pelaku  usaha  yang  jelas-jelas  telah melanggar Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen  dan  merugikan kepentingan konsumen.
Perlindungan konsumen bukan hanya  tugas  pemerintah,  tapi  juga pengusaha  ikut  andil  dalam  melindungi konsumen.  Di  sini  pemerintah  berperan dalam membentuk peraturan dan penegakan  hukum  melalui  berbagai aktivitas  pengawasan  barang.    Namun, pelaku  usaha  juga  berperan  penting untuk berkomitmen pada aturan perlindungan konsumen. Undang- undang  perlindungan  konsumen  tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan  peran  pemerintah  dalam membentuk  peraturan  dan  penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan  barang.  Tetapi  ini  saatnya pelaku usaha sebagai “sahabat” pemerintah mampu berperan serta dalam menegakkan perlindungan konsumen.
Penulisan  ini  berkaitan  dengan perlindungan  konsumen  pada  produk obat  illegal.  Dalam  penulisan  ini  jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan  masalah  pemalsuan  obat  yang illegal  ditinjau  dari  Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka obat adalah bahan atau paduan  bahan,  termasuk  produk  biologi yang  digunakan  untuk  mempengaruhi atau  menyelidiki  sistem  fisiologi  atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,  pemulihan,  peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
Obat  illegal  adalah  obat  impor yang  tidak  terdaftar  di  Badan  POM sehingga  tidak  mempunyai  izin  edar  di Indonesia.   Informasi  di  labelnya  harus dalam  Bahasa  Indonesia,  karena  bila dalam bahasa asing berarti illegal.  Dalam  obat  illegal  dilarang diedarkan dan diberikan kepada pasien.
Menurut  KepMenKes No. 1010 / 2000:  Obat  palsu  adalah  obat  yang diproduksi  oleh  yang  tidak  berhak berdasarkan peraturan per-undang undangan yang berlaku dengan penandaan  yang  meniru  identitas  obat lain  yang  telah  memiliki  izin  edar.  Obat palsu  menurut  WHO  (World  Health Organization) terbagi dalam 5 kelompok, yaitu :
1. Produk  obat tanpa zat  aktif  (API  = Active
Pharmaceutical
Ingredient). Contohnya: Obat
Chloramfenicol  diganti  dengan  gula Lactose .
2. Produk  dengan  kandungan  zat  aktif kurang  dari  yang  tercantum  pada label/etiket/kemasannya.   Contohnya :  Chloramfenicol  250  mg   isinya hanya 100 mg.
3.  Produk  dengan  zat  aktif  yang berbeda. Contohnya : Obat Chloramfenicol  diganti  dengan  pil kina.
4.  Produk  yang  diproduksi  dengan menjiplak produk milik pihak lain.
5.    Produk  dengan  kadar  zat  aktif  yang sama  tetapi  menggunakan  label dengan  nama  produsen  atau  negara asal berbeda.
Di  Indonesia  beredar  obat  palsu kelompok  lain  yaitu:   Produknya produk pabrik  asli  hanya  saja  produknya  sudah expired (kadaluwarsa)  dimana  etiket/ hologram  dan  lainnya,  diganti,  ditempel dengan  buatan  etiket/  hologram  yang baru dengan E.D. yang baru.
Perlu diketahui masyarakat tentang   obat  yang  sering  dipalsukan adalah  obat  yang  paling  laku  dipasaran yaitu: Antibiotika-Analgetika- Antihistaminika   dan  obat-obat  untuk penyakit degeneratif seperti, obat penyakit  tekanan  darah  tinggi,  obat penyakit kencing manis.
Pada  banyaknya  kasus  yang terkait  dengan  pelanggaran  terhadap peredaran obat dan makanan di
Hijawati, Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Halaman 394-406
Indonesia,  seperti  pemakaian  bahan pengawet formalin, susu formula berbakteri,  kosmetika  palsu,  ataupun peredaran  obat  (juga  jamu)  palsu. Bahkan  hanya  2%  dari  produk  buatan China  yg  terdaftar.  Berbagai  kasus  itu mengindikasikan bahwa masih lemahnya sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia, padahal konsumsi masyarakat terhadap produk obat, makanan, kosmetika,  alat  kesehatan,  dan  obat  asli Indonesia cenderung meningkat.
Sebagian konsumen tidak memiliki  pengetahuan  yang  memadai tentang  produk  yang  dikonsumsinya  itu, apakah  sudah  tepat,  benar,  dan  aman. Karena itu, Indonesia memerlukan sistem  pengawasan  obat  dan  makanan yang  efektif  dan  mampu  mendeteksi, mencegah  serta  mengawasi  produk- produk  guna  melindungi  keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen.
Komsumsi  masyarakat  terhadap produk  obat  dan  makanan  illegal cenderung  meningkat,  seiring  dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk  pola  komsumsinya.  Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum  memadai  untuk  dapat  memilih dan  menggunakan  produk  secara  tepat, benar  dan  aman  tersebut.  Di  lain  pihak iklan dan promosi secara gencar
mendorong konsumen untuk mengkonsumsi  secara  berlebihan  dan sering  kali  tidak  rasional.  Perubahan teknologi  produksi,  sistem  perdagangan internasional  dan  gaya  hidup  konsumen tersebut  pada  realitasnya  meningkatkan resiko  dengan  implikasi  yang  luas  pada kesehatan dan keselamatan konsumen.
Masyarakat pada umumnya kurang  memahami  akibat  yang  bisa ditimbulkan dari pemakaian atau penggunaan obat illegal, hal ini dikarenakan karena mereka tidak mengerti serta kurang memahami kandungan  yang  terdapat  dalam  obat- obatan  illegal  tersebut.  Kerugian  yang ditimbulkan akibat pemakain obat illegal/palsu yaitu :
1.    Bagi  pasien  yang  memerlukan pengobatan  jangka  panjang,  obat illegal/palsu bisa berakibat sasaran pengobatan tidak tercapai.  Misalnya  saja,  suatu obat dalam data statistik disebutkan bisa mengurangi serangan  jantung  sampai  25 persen atau mengurangi kemungkinan  stroke  hingga  30 persen.  Namun,  karena  adanya penggunaan  obat  palsu,  rentang persen tersebut tidak tercapai.
Hijawati, Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Halaman 394-406
2.  Pada kasus penggunaan antibiotika  palsu  menyebabkan terjadinya resistensi.
3.  Obat palsu juga bisa menimbulkan  penyakit  lain  pada pasien, misalnya alergi.
4.  Dan yang paling fatal, obat palsu juga bisa merenggut nyawa.
5.  Menyebabkan  kerugian  materi pada konsumen .
Pemerintah melalui Keppres
Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001 membentuk Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM) yang  bertugas,  antara  lain  memberi  izin dan  mengawasi  peredaran  obat  serta pengawasan  industri  farmasi.  Karena sejauh  ini  pendaftaran  makanan  dan minuman untuk seluruh wilayah Indonesia ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan,
Badan  POM  selaku  badan  yang memiliki  otoritas  didalam  pengawasan obat  dan  makanan  di  Indonesia,  terus berupaya  untuk  memenuhi  keinginan masyarakat dengan meningkatkan
perannya didalam melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional  yang  tidak  memenuhi  syarat mutu  dan  keamanan.  Disamping  itu Badan  POM  juga  berperan  dalam membina industri maupun
importir/distributor  secara  komprehensif mulai  dari  pembuatan,  peredaran  serta distribusi, agar masyarakat terhindar dari penggunaan obat tradisional yang berisiko  bagi  pemeliharaan  kesehatan. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Badan POM  dimulai  sebelum  produk  beredar yaitu  dengan  evaluasi  produk  pada  saat pendaftaran
( pre marketing evaluation/product  safety  evaluation ), inspeksi  sarana  produksi  sampai  kepada pengawasan  produk  di  peredaran  ( post marketing surveillance ).
Sebagai  salah  satu  pilar  Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM),  pelaku  usaha  mempunyai peran  yang  sangat  strategis.  Pelaku usaha  harus  bertanggungjawab  dalam pemenuhan  standar  dan  persyaratan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku terkait  dengan  produksi  dan  distribusi Obat  dan  Makanan  sehingga  menjamin Obat  dan  Makanan  yang  diproduksi  dan diedarkan  aman,  berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. 4
Peredaran
obat illegal/palsu/substandard hingga kini masih ada.  Bahkan ada obat yang masuk secara  jalur  resmi  seperti  Toko  Obat Berijin,  PBF,  Apotek,  Rumah  Sakit, bahkan  Pabrik  Farmasi.  Oleh  karena  itu
4 https://www.pom.go.id/new/admin/dat/2019070 8/Direktorat_Pengamanan.pdf, 2020.
Hijawati, Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Halaman 394-406
tugas  Pengawasan  dan  Pemberantasan Obat Ilegal/palsu/substandar tidak hanya dibebankan oleh BPOM saja tetapi harus melibatkan  seluruh institusi  terkait  dan masyarakat.
Pasal  98  dalam  Undang-Undang Kesehatan  terhadap  peraturan  pada  pelaku usaha  penyedia  obat  berkaitan  dengan farmasi  dan  alat  kesehatan  harus  aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki  keahlian  dan  kewenangan  dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan  yang  berkhasiat  obat.  Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,  promosi,  pengedaran  sediaan farmasi  dan  alat  kesehatan  harus  memenuhi standar  mutu  pelayanan  farmasi  yang ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah. Pemerintah berkewajiban membina, mengatur,  mengendalikan,  dan  mengawasi pengadaan,  penyimpanan,  promosi,  dan pengedaran sebagaimana dimaksud.
Sanksi  pemalsuan  obat  menurut pasal  62  Undang-undang  Perlindungan Konsumen  Tahun  1999  cukup  berat. Pelaku  usaha  jika  terkait  obat  ilegal dapat  diancam  pidana  maksimal  lima tahun dan denda Rp 2 milyar.
Sedangkan  sanksi  pelaku  dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  adalah  dalam  Pasal 196,  menyatakan  bahwa  Setiap  orang
yang  dengan  sengaja  memproduksi  atau mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau alat  kesehatan  yang  tidak  memenuhi standar  dan/atau  persyaratan  keamanan, khasiat  atau  kemanfaatan,  dan  mutu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  98 ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal  197,  menyatakan  bahwa Setiap  orang  yang  dengan  sengaja memproduksi atau mengedarkan  sediaan farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang tidak  memiliki  izin  edar  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp1.500.000.000,00  (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal  198,  bahwa  Setiap  orang yang  tidak  memiliki  keahlian  dan kewenangan  untuk  melakukan  praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Peraturan
Kepala Badan Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.1.3459
Tentang  Pengawasan  Pemasukan  Obat Impor:
Hijawati, Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Halaman 394-406
1.  Izin  Edar  adalah  bentuk  persetujuan registrasi  obat  untuk  dapat  diedarkan di wilayah Indonesia.
2.  Obat  Impor  adalah  obat  produksi industri farmasi luar negeri.
3.  Pemasukan obat impor adalah
importasi  obat  impor  ke  dalam wilayah Indonesia baik melalui pelabuhan laut maupun bandar udara.
4. Pendaftar  adalah  Industri  Farmasi  atau Pedagang  Besar  Farmasi  yang  telah mendapat  izin  usaha  sesuai  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Permenkes  No.922/menkes/per/ x/1993  tentang  ketentuan  dan  tata  cara pemberian  izin  apotik,  khususnya  pada pasal 12 ayat 2  yang  berbunyi:  obat dan perbekalan  farmasi  lainnya  yang  karena suatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang  digunakan,  harus  dimusnahkan dengan  cara  dibakar  atau  ditanam  atau dengan  cara  lain  yang  ditetapkan Direktur Jenderal.
Dalam Undang-undang perlindungan  konsumen,  khususnya  bab III  pasal  4  mengenai  hak  konsumen, yaitu :
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk diperlakukan atau dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta tidak  diskriminatif;
6. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  data  perkara  yang ditangani  PPNS  Badan  POM  periode tahun 2011 sampai 2017 dapat dikatakan bahwa jumlah perkara, jenis temuan, dan nilai  ekonomi  temuan  cenderung  terus mengalami  peningkatan.  Hal  tersebut perlu  menjadi  perhatian  yang  serius mengingat  bahwa  peredaran  produk Obat  dan  Makanan  tanpa  jaminan keamanan,  manfaat,  dan  mutu,  selain aspek  pelanggaran  administratif  juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan generasi penerus bangsa. Di  samping  itu  produk  ilegal  juga  juga berdampak terhadap ekonomi negara dan melemahkan daya saing bangsa. 5
Peredaran  obat  palsu  hingga  kini masih  terus  terjadi,  Yayasan  Lembaga
5 https://www.pom.go.id/new/admin/dat/2019070 8/Direktorat_Pengamanan.pdf, 2020.
Hijawati, Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Halaman 394-406
Konsumen  Indonesia  (YLKI)  menilai maraknya  peredaran  obat-obat  ilegal  di tengah masyarakat disebabkan penegakan  hukum  terhadap  pelaku  obat ilegal  masih  sebatas  dari  sisi  hilir, sehingga  belum  mampu  membuat  efek jera bagi pelaku. 6

## Perlindungan  Konsumen  Terhadap Obat Illegal
Dengan  pesatnya  perekonomian saat  ini,    telah  menghasilkan  beragam jenis  dan  variasi  barang  dan/atau  jasa, termasuk juga pada barang-barang produk obat-obatan.
Hal  ini  sangat  menguntungkan konsumen dengan berbagai ragam variatif  barang  dan/atau  jasa  yang ditawarkan. Tetapi kondisi ini menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang,  dimana  konsumen  menjadi objek  aktiviats  bisnis  untuk  meraup keuntungan yang besar. Dan ketidakberdayaan  ini  pada  umumnnya karena  produsen  selalu  berlindung  di balik standard  contract atau  perjanjian baku  yang  telah  disepakati  oleh  kedua belah pihak.
6 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d 1345b3ed21/4-sebab-peredaran-obat-ilegal- masih-marak/, 2020.
Pada  hubungan  produsen  dan konsumen sejatinya merupakan hubungan  timbal-balik,  tetapi  terkadang banyak sekali terjadi potensi akal-akalan oleh  produsen  yang  akhirnya  merugikan pihak  konsumen.   Untuk  itulah  sebagai seorang  konsumen  yang  cerdas  dan paham  hukum,  kita  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  sudah  diatur  dalam undang-undang,  yaitu  Undang  undang Perlindungan Konsumen.
Dalam  perlindungan  konsumen yang  merupakan  bagian  dari  kemajuan teknologi dan industri ternyata memperkuat  perbedaan  antara  pola masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Sehingga masyarakat  tradisional memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen masih secara sederhana, dimana konsumen  dan  produsen  bisa  bertatap muka secara langsung, sedangkan masyarakat modern memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara massal, sehingga hubungan anatara konsumen dan produsen menjadi rumit, dimana konsumen tidak mengenal siapa produsennya.
Perlindungan  konsumen    ini memiliki  hubungan  yang  erat  dengan globalisasi ekonomi, dengan
konsekwensi  bahwa  semua  barang  yang
Hijawati, Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Halaman 394-406
berasal  dari  negara  lain  dapat  masuk  ke Indonesia,  dimana  barang  tersebut  tidak saja  berkualitas  rendah  akan  tetapi  juga dapat membahayakan konsumen. Padahal sesungguhnya setiap perusahaan harus  memiliki  tanggung  jawab  sosial ( corporate  social  responsibility ),  yaitu kepedulian  moral  perusahaan  terhadap kepentingan  masyarakat,  terlepas  dari untung atau rugi perusahaan.
Dalam  pengaturan  perlindungan konsumen  tidak  dimaksudkan  untuk mematikan  ataupun  melemahkan  usaha dan  aktivitas  pelaku  usaha,  tetapi  justru diharapkan  dapat  mendorong  iklim  dan persaingan  usaha  yang  sehat  melalui penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang berkualitas.    Dan  sebelum  tahun  1999, hukum positif Indonesia belum mengenal  istilah  konsumen,  kendati demikian beberapa istilah yang berkaitan dengan  konsumen  tersebut  mengacu kepada  perlindungan  konsumen,  namun belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum  tentang  hak-hak  konsumen. Istilah  konsumen  berasal  dari  kata “ consumer ”  yaitu  sebagai  pemakai barang-barang  hasil  industri,  bahan makanan  dan  sebagainya. 7 Undang- undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  menyebutkan
7 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
konsumen  adalah  setiap  orang  yang memakai  “barang  dan/atau  jasa”  yang tersedia  dalam  masyarakat”  baik  bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain  maupun  makhluk hidup  lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.
Pengertian konsumen dapat dibedakan dalam tiga batasan antara lain:
1. Konsumen komersial ( commercial consummer ),  adalah  setiap  orang yang  mendapatkan  barang  dan /atau  jasa  yang  digunakan  untuk memproduksi  barang  dan  /jasa lain  dengan  tujuan  mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen  antara (intermediate consumer ),  adalah  setiap  orang yang mendapatkan barang dan/jasa  yang  digunakan  untuk memperdagangkan  kembali  juga dengan tujuan mencari keuntungan. 3. Konsumen akhir (ultimate consummer/end), adalah  setiap orang  yang  mendapatkan  dan menggunakan  barang  dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga,  orang  lain  dan  makhluk hidup  lainnya  dan  tidak  untuk diperdagangkan kembali atau menarik keuntungan kembali.
Di  Indonesia,  untuk  melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan  tentang  pengaturan  hak-hak
Hijawati, Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Halaman 394-406
konsumen melalui undang-undang. Pembentukan undang-undang ini merupakan  bagian  dari  Implementasi sebagai  negara  kesejahteraan,  karena undang-undang  Dasar  1945  di  samping sebagai  konstitusi  politik  juga  sebagai konstitusi  ekonomi  yang  mengandung ide bagi negara kesejahteraan.
Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan  dalam  pembangunan  demi untuk  menegakkan  dan  menetapkan peraturan  perundang-undangan  dalam bidang  ekonomi.    Hal  ini  pentingnya intervensi  pemerintah  terkait  dengan perlindungan konsumen, yakni:
1. Dalam masyarakat modern, produsen menawarkan  berbagai  jenis  produk yang diproduksi secara massal.
2. Hasil  produksi  dengan  cara  massal dan teknologi canggih potensial  bagi munculnya  resiko  produk  cacat,  dan tidak  memenuhi  standar  bahkan berbahaya  yang  dapat  merugikan konsumen.
3. Hubungan  antara  konsumen  dan produsen  berada  pada  posisi  yang tidak seimbang.
4. Adanya persaingan yang sempurna. Dalam Undang-undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pemerintah
Indonesia mengatur hak-hak konsumen  yang harus
dilindungi.  Dan  Undang-undang  ini bukan  anti  terhadap  produsen  tetapi malah  sebaliknya  merupakan  apresiasi terhadap  hak-hak  konsumen  secara universal. Karena perlindungan konsumen adalah merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan  konsumen  berlaku  pada semua  produk  baik  barang  dan  jasa, termasuk juga perlindungan dari peredaran obat illegal.
Dengan Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen bertujuan  untuk  mewujudkan  suatu masyarakat  adil  dan  makmur  yang merata  materiil  dan  spiritual  dalam  era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung  tumbuhnya  dunia  usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang  dan/atau  jasa  yang  memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat banyak  dan  sekaligus  mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Obat merupakan obat yang diproduksi  oleh  yang  tidak  berhak berdasarkan peraturan per-undang undangan yang berlaku dengan penandaan  yang  meniru  identitas  obat lain  yang  telah  memiliki  izin  edar.  Obat illegal  adalah  obat  impor  yang  tidak terdaftar  di  Badan  POM  sehingga  tidak mempunyai izin edar di
Indonesia. Undang-undang  Nomor    8
Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen  yang harus dilindungi  termasuk  dalam  perlindungan terhadap  peredaran  obat  palsu  maupun obat illegal. Karena perlindungan konsumen adalah merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia.
Pemerintah hendaknya bersungguh-sungguh  dalam  mengatasi setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh produsen  yang  tidak  taat  peraturan, terutama  pada  produk  obat-obatan  yang tidak memperhatikan atau mempertimbangkan  akibatnya.  Sangat
berbahaya  bila  peredaran  obat  illegal terus  terjadi,  bukan  hanya  merugikan masyarakat  atas  jaminan  mutu  obat tersebut, tapi juga menyangkut kesehatan dan keselamatan jiwa dari penggunannya (konsumen).

## DAFTAR PUSTAKA
Gunawan  Wijaya  dan  Ahmad  Yani.
Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2003.
https://www.pom.go.id/new/admin/dat/2
0190708/Direktorat_Pengamanan .pdf, 2020.
https://www.pom.go.id/new/admin/dat/2
0190708/Direktorat_Pengamanan
.pdf, 2020.
https://www.hukumonline.com/berita/ba ca/lt57d1345b3ed21/4-sebab- peredaran-obat-ilegal-masih- marak/, 2020.
Sri  Praptianingsih. Kedudukan  Hukum perawat Dalam Upaya
Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah Sakit. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2006.
Wila  Chandrawila  Supriadi, Hukum Kedokteran .  Bandung: Mandar Maju, 2001..
WJS.  Poerwadarminta, Kamus  Umum Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka, 1999.