## HAK USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

## Shafiyullah
Unsoed Purwokerto shofiyulloh_syaubari@yahoo.co.id.
Abstrak : Pernikahan,  pada  satu  sisi  sangat  diharapkan  oleh  setiap  pasangan,  namun pada sisi lain juga tidak diharapkan oleh keduanya atau salah satunya,  karena alasan usia yang  belum  matang.  Pada  posisi  seperti  ini,  keinginan  perempuan  untuk  menginginkan pernikahan di usia matang, tidak cukup kuat karena beberapa faktor eksternal, khususnya keluarga.  Hal ini muncul akibat posisi perempuan selalu saja dipahami sebagai subordinat, sehingga apapun masalahnya, keputusan dan keinginannya tidak dapat diputuskan sendiri.. Fenomena seperti ini sudah lama terjadi di masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, di mana  banyak  keluarga  muslim  di  pedesaan  menginginkan  anak  perempuannya  segera menikah,  walaupun  usianya  terbilang  masih  sangat  muda.  Pada  kenyataan  ini,  tentunya perlu adanya rekonstruksi hukum terkait hak usia nikah bagi perempuan, khususnya ditinjau melalui pendekatan gender.
Abstract : Marriage, on one hand is expected by every partner, but on the other hand it is also not expected by both or one of them, for reasons of immature age. In this position, the desire for women who wants a wedding at a mature age is not strong enough due to some external  factors,  especially  the  family.  This  arises  as  a  result  of  the  position  of  women  is always  understood  as  a  subordinate,  so  whatever  the  problem,  the  decision  and  desire cannot  be  decided  by  her.  This  phenomenon  has  long  occurred  in  the  Muslim  community, especially in Indonesia, where many Muslim families in the countryside wants her daughter soon  married,  although  she  was  fairly  still  very  young.  On  this  fact,  of  course,  it  needs  a reconstruction related  to legal age of marriage for women's rights, particularly in terms of gender approach.
Kata Kunci: Kedewasaan, Usia Nikah, dan Gender.

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan bukanlah semata-mata guna untuk pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan yang paling penting adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai  dan  dicintai,  rasa  kasih  saying,  rasa  aman  dan  terlindungi,  dihargai,  dan  lain sebagainya.  Untuk  itu,  perkawinan  harus  melalui  berbagai  tahapan  persiapan.  Persiapan perkawinan melalui aspek fisik menjadi hal penting. Kondisi fisik bagi mereka yang hendak menikah sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani.
Sementara  itu,  persiapan  perkawinan  juga  meliputi  aspek  mental  psikologi.  Aspek  ini mencakup  setidaknya  dua  hal,  yaitu  kepribadian  dan  pendidikan.  Dalam  hal  kepribadian, kematangan  pasangan  dapat  saling  memberikan  kebutuhan  afeksional  yang  menjadi  tolok ukur  keharmonisan  keluarga.  Setidaknya  setiap  pasangan  harus  mengetahui  kelebihan  dan kelemahan  kepribadian  masing-masing.  Dalam  hal  pendidikan,  taraf  kecerdasan  masing- masing  pasangan  juga  harus  diperhatikan.  Latar  belakang  pendidikan,  baik  agama  maupun lainnya,  perlu  dipertimbangkan.  Penghayatan  dan  pengamalan  pendidikan  ini  penting  dalam kehidupan berkeluarga kelak.
Berikutnya, persiapan perkawinan juga meliputi aspek psikososial dan spiritual. Aspek ini setidaknya  mencakup  agama,  latar  belakang  sosial  keluarga,  latar  belakang  budaya, pergaulan,  pekerjaan  dan  kondisi  materi.  Faktor  agama  adalah  hal  yang  terpenting  dalam persiapan  perkawinan.  Perbedaan  agama  dalam  satu  keluarga  dapat  menimbulkan  disfungsi perkawinan, karena dapat dipastikan anak akan bingung dalam hal memilih agamanya kelak. Latar  belakang  social  keluarga  juga  menjadi  penting  karena  dapat  berpengaruh  pada kepribadian  anak  yang  dibesarkannya.  Latar  belakang  budaya  juga  dapat  dijadikan pertimbangan,  karena  perkawinan  harus  dapat  saling  menghargai  dan  menyeseuaikan  diri. Factor  pergaulan  juga  layak  dipertimbangkan  sebagai  dampak  modernisasi  yang mengakibatkan  terjadinya  pergeseran  nilai-nilai  kehidupan.  Factor  materi  adalah pertimbangan  selanjutnya.  Faktor  ini  sering  disalahartikan  oleh  beberapa  keluarga.  Memang secara  logika  dapat  dibenarkan,  kalau  tanpa  materi  bagaimana  sumber  nafkah,  sandang, pangan, dan papan, di mana itu semua merupakan hal penting dalam kehidupan keluarga.
Namun,  titik  tekan  dalam  tulisan  ini  adalah  faktor  usia  perkawinan,  di  mana  seringkali perempuan  tidak  mendapatkan  hak  usia  dewasanya  dalam  perkawinan.  Tulisan  didasarkan pada  dua  pendekatan,  yaitu  hukum  Islam  dan  gender.  Di  samping  itu,  dilakukan  analisis melalui hukum formal Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang tentang kedewasaan di  Indonesia  maupun  Negara  muslim  lainnya  agar  tulisan  menjadi  komprehensif.  Tentunya, tujuan  penulis  dalam  hal  ini  adalah  agar  setiap  muslim  dapat  mempertimbangkan  sosok perempuan  matang  yang  akan  menjadi  ibu  dari  anak-anaknya.  Dengan  demikian,  tulisan  ini memberikan support dan  pembinaan  bagi  remaja  muslim  yang  akan  melangsungkan perkawinan.

## B. GAMBARAN UMUM TENTANG KEDEWASAAN
Pada umumnya, tahapan perkembangan manusia menuju kedewasaan dibagi menjadi tiga tahapan, 1 antara lain: pertama, masa dewasa awal ( young adult ); kedua, masa dewasa madya ( middle adulthood );  dan ketiga, masa  usia  lanjut  ( older adult ).Tiga  tahapan  kedewasaan tersebut  tidak  selalu  dapat  ditentukan  berdasarkan  tingkat  usia  tertentu.  Mungkin  saja  pada sebagian  orang,  usia  17  tahun  sudah  mulai  masuk  ke  dalam  fase young  adult ,  namun  bagi sebagian  yang  lain  hal  itu  belum  tentu,  sehingga  selain  dari  usia  dan  tindakan  perkawinan, kedewasaan  juga  bisa  dilihat  dari  perilaku  dan  pertumbuhan  fisik  secara  biologis.  Pada umumnya,  kedewasaan  selalu  dihubungkan  dengan  kematangan  mental,  kepribadian,  pola pikir  dan  perilaku  sosial,  namun  di  lain  hal  kedewasaan  juga  erat  hubungannya  dengan pertumbuhan  fisik  dan  usia.  Kedewasaan  juga  kadang  dikaitkan  dengan  kondisi  seksual seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia.
Sementara  itu,  kedewasaan  seseorang  bila  dilihat  dari  berbagai  ketentuan  hukum  yang berlaku  sangat  beragam.  Umumnya  ketentuan  yang  berlaku  atas  kedewasaan  seseorang didasarkan  pada  status  perkawinan  yang  pernah  dilakukan  dan  usia.  Seseorang  dianggap dewasa  selain  karena  ia  sudah  menikah  juga  didasarkan  pada  usia  yang  menurut  ketentuan hukum  sudah  dewasa.  Kedewasaan  berdasarkan  usia  ini  merupakan  salah  satu  parameter yang  bersangkutan  telah  dianggap  cakap  dan  berhak  atas  apa  yang  diatur  oleh  ketentuan hukum.  Dalam  hukum,  kedewasaan  berdasarkan  usia  merupakan  salah  satu  unsur  penting bagi seorang  subjek hukum. Meskipun terdapat upaya dispensasi atau toleransi atas besaran usia perkawinan yang disahkan oleh pengadilan, namun subjek hukum dapat dikatakan belum cakap hukum apabila yang bersangkutan belum memiliki kecukupan usia. Hal ini tergambar Dalam  pasal  15  ayat  (1)  dan  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  sebagai  berikut.  (1) Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  perkawinan  hanya  boleh  dilakukan  calon
1 Menurut Elizabeth B. Hurlock, salah satu pakar psikologi  menyebutkan  bahwa perkembangan  manusia secara  lengkap dibagi  menjadi  beberapa tahapan, antara  lain:  (1) Masa Pranatal,  yaitu saat terjadinya konsepsi sampai  lahir.  (2)  Masa  neonatus,  yaitu  saat  kelahiran  sampai  akhir  minggu  kedua.  (3)  Masa  Bayi,  yaitu  pada akhir  minggu kedua  sampai  akhir tahun kedua. (4) Masa  Kanak-kanak  Awal,  yaitu saat umur 2 tahun  sampai umur 6 tahun. (5) Masa  Kanak-kanak  Akhir,  yaitu saat umur 6 tahun sampai 10/11  tahun. (6) Masa  Pubertas, yaitu saat umur 11 tahun sampai 13 tahun. (7) Masa Remaja  Awal,  yaitu saat umur 13 tahun sampai umur 17 tahun. (8) Masa Remaja Akhir, yaitu saat umur 17 tahun sampai umur 21 tahun. (9) Masa Dewasa Awal, yaitu saat umur 21 tahun sampai umur 40 tahun. (10) Masa Dewasa Setengah Baya, yaitu saat umur 40 tahun sampai umur 60 tahun. (11) Masa Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal dunia. Sementara Syamsul Anwar menyebutkan periodesasi hidup manusia dalam kaitan dengan tingkat kecakapan hukum, yaitu (1) Periode Janin, di mana subyek hukum memiliki kecakapan menerima hukum tidak sempurna. (2) Periode Kanak-kanak, yaitu usia  0  tahun  hingga  genap  11  tahun,  di  mana  ia  memiliki  kecakapan  menerima  hukum  sempurna,  hanya  saja untuk kewajiban, ia hanya menerima kewajiban terbatas. (3) Anak Mumayiz, yaitu usia 12 tahun hingga genap 18  tahun,  di  mana  ia  memiliki  kecakapan  bertindak  hukum  tidak  sempurna  di  samping  menerima  hukum sempurna.  (4)  Periode  Dewasa,  yaitu  orang  berusia  18  tahun,  di  mana  ia  memiliki  kecakapan  hukum  secara sempurna di samping kecakapan menerima hukum sempurna, lihat  Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariáh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 116.
mempelai yang telah mencapai umur  yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  yakni  calon  suami  sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  istri sekurang-kurangnya  berumur  16  tahun.  (2)  Bagi  calon  mempelai  yang  belum  berumur  21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. 2
Dengan usia  yang belum mencukupi seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum perdata dengan sendirinya (kecuali sudah menikah atau disahkan oleh pengadilan). Kategori orang  demikian  adalah  termasuk  dalam  golongan  orang-orang  yang  berada  dalam pengampuan. 3 Namun,  pada  beberapa  kasus,  ketergantungan  kepada  orang  tua  berarti, seorang anak menjadi sumber sense of self dari orang tua (karena keberadaan anak membuat diri  orang  tua  merasa  berguna,  dibutuhkan,  dan  berarti),  sehingga  orang  tua  ingin  terus berperan sebagai orang tua yang menentukan kehidupan anak meskipun anak telah dewasa. 4

## C. KRITERIA KEDEWASAAN: TINJAUAN HUKUM ISLAM

## 1. Pembagian kedewasan Sebagai Cakap Hukum Dalam Hukum Islam
Dalam  hukum  Islam,  kedewasaan  yang  dianggap  cakap  hukum  disebut  dengan ahliyyah yang  berarti  kelayakan. 5 Persoalan ahliyyah dalam  ushul  fikih  termasuk  dalam  pembahasan tentang  subyek  hukum  yang  disebut mukallaf (orang  yang  dibebani  hukum)  atau mahkum álaih (orang  yang  kepadanya  diberlakukan  hukum).  Titah  Allah  ( khit}a>b syari>’ )  yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan (perintah atau larangan) dan pilihan  (untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat)  disebut  hukum takli>fi> . 6 Definisi  ini menunjukkan  adanya  dua  hal  yang  harus  terpenuhi  pada  seseorang  untuk  dapat  disebut mukallaf, yaitu pertama , ia harus mengetahui atau memahami titah Allah. Pengetahuan atau pemahaman  berhubungan  dengan  akal  yang  pada  diri  manusia  dapat  diketahui  dari perkembangan  jasmaninya.  Dengan  demikian,  syarat  yang  pertama  adalah  berakal  dan
2 Lihat  Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  CV.  Akademika  Pressindo,  2007), hlm. 117.
3 Masalah  pengampuan  ini  sering  disebut  sebagai  perwalian,  di  dalam  masalah  pemeliharaan  anak  yang belum dewasa dapat diserahkan kepada walinya, Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di  bawah  perwaliannya.  Aturan  perwalian  ini  misalnya  terdapat  dalam  pasal  107  Ayat  (1)  KHI:  “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Ibid , hlm 139.
4 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender , (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm, 131.
5 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariáh , hlm. 109.
6 Hukum  dalam  istilah  ushul  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  hukum taklifi dan  hukum  wad’í.  Hukum  wad’i merupakan  titah  Allah  yang  berbentuk  ketentuan  yang  tidak  langsung  mengatur  perbuatan mukallaf tetapi berhubungan  dengan  perbuatan mukallaf baik  dalam  hubungan sabab,  syart, atau mani’ .  Lihat  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , hlm. 283-286.
ba>lig} (dewasa). Kedua ,  ia  layak  menerima  dan  melaksanakan  tuntutan  tersebut  ( ahl  al- takli>f ). Kelayakan inilah yang di dalam istilah ushul fiqh disebut sebagai ahliyyah .
Ahliyyah didefinisikan  sebagai  kelayakan,  kepantasan,  atau  kecakapan  ( shalahiyyah ) manusia  untuk  ditetapkan  kepadanya  hak-hak  orang  lain  ( ilzam )  dan  untuk  ditetapkan kepadanya  hak-hak  terhadap  orang  lain  ( iltizam ). 7 Dengan  kata  lain, ahliyyah mencakup kelayakan  untuk  dikenai  dan  untuk  melaksanakan  hukum.  Definisi  ini  menggambarkan bahwa  terdapat  dua  macam ahliyyah ,  yaitu ahliyyah  al-wuju>b dan ahliyyah  al-ada>’ . Ahliyyah al-wuju>b merupakan kelayakan manusia untuk menerima hak-hak yang ditetapkan baginya dan dikenai kewajiban-kewajiban. 8 Lebih jelasnya adalah kelayakan manusia untuk menerima hak dan dikenai kewajiban yang berlaku ditinjau dari segi ia adalah manusia sejak lahir sampai dalam segala sifat, kondisi, dan keadaannya, atau dengan meminjam istilahnya Syamsul  Anwar  adalah  kecakapan  hukum  pasif.  Sedangkan ahliyyah  al-ada>’ adalah kelayakan mukallaf untuk diperhitungkan perkataan dan perbuatannya secara syari ’. 9 Dalam pengertiannya, ahliyyah  al-ada>’ merupakan  tanggung  jawab,  dalam  arti  segala  tindakan mukallaf baik perkataan atau perbuatan dianggap sah dengan segala akibat hukumnya, atau Syamsul Anwar memberi istilah kecakapan hukum aktif.
Dari  kedua  macam  kecakapan  hukum  di  atas  diklasifikasi  ke  dalam  kecakapan  tidak sempurna dan kecakapan sempurna. Sehingga secara keseluruhan terdapat empat kecakapan hukum, 10 yaitu: pertama , kecakapan menerima hukum tidak sempurna ( ahliyyatul wuju>b al- na>qis}ah ),  di  mana  subyek  hukum  berada  dalam  kandungan  ibu. Kedua ,  kecakapan menerima  hukum  sempurna  ( ahliyyatul  wuju>b  al-ka>milah ),  di  miliki  oleh  subjek  hukum sejak  lahir  sampai  meninggal  dunia. Ketiga, kecakapan  bertindak  hukum  tidak  sempurna ( ahliyyatul  ada>’  al-na>qis}ah ),  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  dalam  usia  tamyiz. Keempat , kecakapan bertindak hukum sempurna ( ahliyyatul ada’ al-kamilah ), di miliki oleh subyek  hukum  sejak  menginjak  dewasa  sampai  meninggal  dunia.  Untuk  lebih  jelasnya, perhatikan tabel berikut.
Kecakapan Hukum (al- ahliyyah )
Kecakapan menerima hukum
( ahliyyatul wuju>b ) Kecakapan bertindak hukum
( ahliyyatul ada> ’) Tidak sempurna ( al-na>qis}ah)
Sempurna ( al - ka>milah )
Tidak sempurna ( al-na>qis}ah) Sempurna ( al - ka>milah ) Periode janin Sejak lahir hingga Periode tamyiz Sejak mulai
7 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (ttp: Dar al-Fikr al-Ázali, t.t.), hlm 329.
8 Abd al-Wahhab Khallaf, Ílmu Ushul Fiqh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 135-136.
9 Abd al-Wahhab Khallaf, Ílmu Ushul Fiqh , hlm. 135-136.
10 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariáh , hlm. 109..
meninggal dunia
dewasa sampai meninggal dunia
Berdasarkan  table  di  atas,  kecakapan  menerima  hukum  diartikan  sebagai  kelayakan seseorang  untuk  menerima  hak  dan  memikul  kewajiban.  Kecakapan  ini  ada  pada  manusia sepanjang  hidupnya  sejak  ia  berada  dalam  kandungan  ibunya,  namun  kecakapan  tersebut belum  sempurna  dikarenakan  subyek  hukum  hanya  cakap  menerima  beberapa  hak  terbatas dan  sama  sekali  tidak  cakap  untuk  menerima  kewajiban.  Kecakapan  ini  dinamakan kecakapan  menerima  hukum  tidak  sempurna.  Kemudian  kecakapannya  meningkat  menjadi kecakapan  menerima  hukum  sempurna  ketika  sudah  lahir,  yaitu  cakap  menerima  hak  dan kewajiban sampai meninggal dunia. Kecakapan ini berada pada periode kanak-kanak.
Sementara itu, kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan  perbuatannya  dianggap  sah  oleh  hukum  Islam.  Dengan  kata  lain,  kemampuan  orang tersebut untuk menimbulkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab  atas  perbuatannya.  Kecakapan  ini  dimiliki  subyek  hukum  sejak  ia  memasuki  usia tamyiz sampai  meninggal  dunia,  hanya  saja  belum  sempurna.  Baru  kemudian  setelah menginjak  usia  dewasa  kecakapan  ini  berubah  menjadi  kecakapan  bertindak  hukum sempurna.

## 2. Dasar Penetapan Kedewasaan Dalam Hukum Islam
Penetapan  batas  awal  umur  sebagai  dasar  hukum  seseorang  dikenai  hak  dan  kewajiban dalam hukum Islam didasarkan pada usia atau tanda-tanda fisik yang di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah tamyiz , baligh , rusyd . 11

## a. Mumayyiz dan Kapasitas Kemampuannya
Untuk mengetahui dengan tepat sampai di mana daya pikir seseorang telah berkembang pada  tiap  tahap  perkembangannya,  adalah  hal  yang  sulit.  Tetapi  untuk  tujuan  hukum,  ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila kita menyamaratakan perlakuan terhadap orang  dalam  kelompok  usia  yang  berbeda.  Para  ahli  hukum  memberi  batasan  bahwa  usia tujuh  tahun  adalah  usia  kematangan. 12 Hal  ini  ditinjau  berdasarkan  Hadits  yang menyimpulkan lebih jauh lagi tentang pentingnya usia dalam hal ini.
11 Dalam  literatur  fikih  dan  usul  fikih  dinyatakan  bahwa  kecakapan  bertindak  hukum  baru  dikatakan sempurna  apabila  subyek  hukum  memasuki  usia  dewasa.  Menurut  jumhur  ahli  hukum  Islam,  kedewasaan  itu pada pokoknya ditandai dengan tanda-tanda fisik berupa ihtilam (mimpi basah) atau haid, namun apabila tanda- tanda  itu  tidak  ditemukan,  maka  kedewasaan  ditandai  dengan  umur,  yaitu  15  tahun.  Ahli  hukum  Hanafi menyatakan  dewasa  itu  usia  18  tahun  bagi  laki-laki  dan  17  tahun  bagi  perempuan.  Syamsul  Anwar, Hukum Perjanjian Syariáh , hlm. 112.
12 Para  ahli  hukum  Islam  melihat  bahwa  segala  tindakan  seorang  anak  yang  telah  berusia  tujuh  tahun, umumnya berhubungan dengan kesempurnaan mentalnya. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa pemahaman anak  tersebut  telah  cukup  berkembang  untuk  mengatasi  tuntutan  di  usianya  dengan  cara  yang  sama  sekali

## ا اورم
ارشع اوغلب اذا مهوبرضاو اعبس اوغلب اذا ةلاصلاب مكدلاو
“Suruhlah  anak-anak  kalian  untuk  melaksanakan  salat  jika  telah  berumur  7  tahun,  dan apabila telah berumur 10 tahun (tidak mau melakukan salat, pukullah dia. 13
Kondisi  dalam  mengukur  kedewasaan  seorang  anak  yang  paling  penting  adalah  sudah bernalar (‘ aql ). Batasan yang dapat dijadikan pegangan untuk menggambarkan tingkat nalar pada  seorang  anak  adalah  bahwa  anak  bisa  memahami  perkataan  orang  lain  dan  bisa memberikan  tanggapan  yang  benar  terhadap  perkataan  itu. 14 Kemampuan  akal  atau  nalar merupakan  hal  yang  diperhitungkan  pertama  kali  pada  seorang  anak  untuk  bisa  disebut mumayyiz .  Pada  usia  ini  seorang  anak  belum  dapat  dikatakan  dewasa,  secara  mental  atau sosial, untuk melaksanakan tanggung jawab orang dewasa dan dia harus selalu mendapatkan penjagaan serta pengawasan dari orang dewasa.
b. Baligh dan Tanda-tandanya
Ba>lig} atau  masa  pubertas  merupakan  masa  yang  sangat  penting.  Masa  tersebut merupakan  titik  alih  secara  fisik  antara  bentuk  tubuh  anak-anak  menjadi  tubuh  orang dewasa. 15 Bagi  seorang  laki-laki,  gejala  yang  dapat  diketahui  adalah  mengalami ih}tila>m atau mimpi basah, yaitu keluarnya air mani dengan tiba-tiba. Tahap ini juga ditandai dengan tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin atau cirri-ciri seksual sekunder lainnya. Sementara itu, bagi seorang perempuan diketahui dengan tanda-tanda tertentu yang berbeda dengan laki- laki. Dia akan mengalami menstruasi yang merupakan tanda kemampuan untuk melanjutkan keturunan. Kalau diukur melalui usia, baligh ditentukan mulai dari umur 9 sampai 15 tahun (mulai anak kelas 4 SD sampai kelas 3 SMP).

## c. Rusyd
Hukum Islam menekankan arti penting pencapaian rusyd atau kedewasaan mental dalam masalah  kecakapan  melakukan  perbuatan  hukum.  Kedewasaan  mental  tidak  dapat  dengan mudah dipastikan dengan tes-tes yang memungkinkan adanya tanda-tanda tersebut.
         
berbeda  dari  anak-anak  yang  di  bawah  usianya.  Dadan  Muttaqien, Cakap  Hukum  Bidang  Perkawinan  dan Perjanjian (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 21.
13 Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim. Lihat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud (Beirut: Dar al-Fikr, 1414/1994), hadis nomor 494 dan 495.
14 Dadan Muttaqien, Cakap Hukum , hlm. 22.
15 Dadan Muttaqien, Cakap Hukum , hlm. 22.

## 

##  
“Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin.  kemudian  jika menurut  pendapatmu mereka telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta),  Maka  serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” 16
Kalau  kita  telusuri  berdasarkan  tingkat  pendidikan  seorang  anak,  tingkat rusyd pada sebagian  anak  di  pedesaan  dan  perkotaan  mengalami  perbedaan  dan  mencolok.  Karena  di Indonesia  regulasi  wajib  belajar  hanya  9  tahun  (tingkat  SMP),  maka  tidak  sedikit  anak perempuan  di  pedesaan  dinikahkan  pada  usia  15  tahun.  Sebaliknya,  di  perkotaan,  karena tingkat pendidikan sampai pada jenjang perguruan tinggi, maka tidak sedikit anak perempuan mereka dinikahkan pada usia 21 tahun.
Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar penetapan kedewasaan dan  kecakapan  melakukan  perbuatan  hukum  dalam  hukum  Islam  didasarkan  kepada:  (1) Umur  seseorang,  yaitu  15  tahun.  (2)  Tanda-tanda  fisik,  yang  dalam  hukum  Islam  dikenal istilah tamyiz , baligh , dan rusyd . (3) Kondisi mental yang baik.

## 3. Kedewasaan Usia Perspektif Gender
Secara  formal  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  bahwa  batas  minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia minimal 16 tahun bagi perempuan  dan  19  tahun  bagi  laki-laki.  Sementara  menurut  Undang-Undang  Perlindungan Anak,  yang  disebut  dengan  anak  adalah  jika  ia  belum  mencapai  usia  18  tahun.  Dalam perspektif  gender,  memasuki  hidup  baru  dalam  rumah  tangga  perlu  persiapan  fisik  yang prima  terkait  dengan  kesiapan  organ  reproduksi  sehat  untuk  ibu  dan  kelangsungan  hidup anak.  Ketidaksiapan  organ  reproduksi  perempuan  dalam  memasuki  jenjang  perkawinan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  beberapa  perguruan  tinggi  dan  LSM  perempuan, menyebutkan  bahwa  dampak  perkawinan  di  bawah  umur  di  mana  organ  reproduksi  belum siap  untuk  dibuahi  dapat  memicu  penyakit  pada  reproduksi,  misalnya  pendarahan  terus- menerus,  keputihan,  infeksi,  keguguran,  dan  kemandulan.  Oleh  sebab  itu,  dalam  perspektif gender  usia  ideal  pembuahan  pada  organ  reproduksi  perempuan  setidaknya  adalah  sesuai dengan  usia  kematangan  psikologis,  yaitu  21  tahun.  Dalam  usia  ini,  perempuan  dipandang
16 Quran. 4:6.
telah  siap  secara  fisik  dan  mental  untuk  menerima  kehadiran  buah  hati  dengan  berbagai masalahnya. 17

## D. AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI KEDEWASAAN
Tuntutan hukum yang dibebankan kepada mukallaf merupakan bentuk pertanggungjawaban atas mukallaf menerima dan berbuat sesuatu serta kemampuan mereka memikul kewajiban ( ahliyyah al ada `) yang telah diterimanya. Seorang Mukallaf menerima taklif  itu  didasarkan  pada  beberapa  kriteria,  yaitu `aqil,  baligh dan mumayyiz, Sedangkan taklif 18 yang diisyaratkan sebagai suatu hak bagi Mukallaf adalah untuk seseorang ( ahliyyah al wujub )  yang masih  mempunyai  nyawa,  sejak  janin  masih  di  rahim  dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan, kemanfaatan, dan keadilan.
Taklif (  pembebanan  atas  tindakan  hukum  ) Sebagai  fungsi  menerima  pembebanan  atas mukallaf dan  Pertanggungjawaban atas  beban  hukum  sesungguhnya melekat  pada  pribadi subjek hukum dan dapat dipahami sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu akibat dari tindakannya; sehingga kalau terjadi apa-apa atas mukallaf boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.
Setidaknya  ada  dua  hal  yang  menjadi  syarat  bagi mukallaf terkait  dengan  tuntutan  atas yang harus diperbuat, yaitu:
1. Mukallaf harus  memahami  atau  mengetahui  titah  Allah  yang  menyatakan  ia  terkena tuntutan hukum dari Allah. Paham dan tahu sangat berkaitan dengan akal, karena agama didasarkan pada akal, tidak ada arti agama bagi orang yang tidak berakal.
2. Mukallaf telah  mampu  menerima  beban taklif atau  beban  hukum,  juga  kecakapan menerima taklif . 19
Dengan demikian, dapat ditentukan beberapa akibat hukum yang diterima mukallaf yang sudah memenuhi syarat tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai kecakapan hukum
17 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender , (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm, 109- 110.
18 Dalam ilmu ushul fiqh, taklif mempunyai pengertian pembebanan hukum, sedangkan mukallaf mempunyai  pengertian  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  hukum. Dua  kalimat  ini  mempunyai hubungan  yang  erat  dan  saling  mengikat  satu  sama  lainnya.  Orang  yang  menerima  pembebanan  hukum kemudian  perbuatannya  dipertanggungjawabkan  di  muka  hukum  disebut  dengan  istilah mukallaf atau mahkum `alaih (subjek hukum). Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , hlm. 356. Terdapat beberapa istilah subjek hukum dalam hukum  Islam,  dan  istilah  ini  disandarkan  kepada  jenis  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  di  antaranya adalah  1) al  qatil artinya  orang  yang  membunuh,  2) al  jarih artinya  orang  yang  melukai,  3) al  saqith artinya orang yang menjatuhkan sehingga menyebabkan orang lain celaka, 4) al sariq artinya orang yang mencuri, 5) al zani artinya orang yang berzina, 6) al qadif artinya orang yang menuduh zina, 7) al maharib artinya orang yang mengacau  ketentraman, al  fasid artinya  orang  yang  membuat  kerusakan,  9) al  bughat artinya  orang  yang memberontak, 10) al sarib artinya orang yang minum-minumam keras, dan masih banyak lagi.
19 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , hlm. 356-357.
yang  terbagi  atas  empat  macam,  maka  akibat  hukum  pun  berdasarkan  keempat  pembagian tersebut. Pertama , ahliyatul  wujub  an-naqishah ,  dia  dapat  menerima  hak,  tapi  tidak  untuk menerima  kewajiban,  yaitu  janin  telah  berhak  menerima  hak  kebendaan  seperti  waris  dan wasit meskipun ia belum lahir. Sementara itu, ada yang dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima  hak,  yaitu  orang  mati  yang  meninggalkan  hutang. Kedua , ahliyyatul  wujub  al- kamilah ,  dia  adalah  anak  yang  baru  lahir,  di  samping  ia  berhak  menerima  warisan,  ia  juga telah  dikenai  kewajiban  membayar  zakat  fitrah. Ketiga , ahliyyatul  ada’  an-naqishah ,  dia sudah  berumur tamyiz (sekitar  umur  7  tahun).  Dalam  hal  ini,  terdapat  tiga  akibat  hukum tersendiri,  yaitu  (a)  tindakan  yang  menguntungkan  kepadanya,  seperti  menerima  pemberian dan  wasiat.  (b)  tindakan  yang  merugikan  atau  mengurangi  hak-hak  padanya,  misalnya pemberian yang dilakukannya, pembebasan hutang, jual beli dengan harga yang tidak pantas, dan  tidak  memungkinkan  untuk  disetujui  walinya.  (c)  tindakan  yang  mengandung keuntungan  dan  kerugian,  misalnya  jual  beli,  sewa-menyewa,  upah-mengupah  dan  lainnya. Tindakan  ini  tidak  batal,  tetapi  dalam  kesahannya  tergantung  pada  persetujuan  wali. Keempat , ahliyyatul  ada’  al-kamilah ,  dia  sudah  baligh.  Dalam  hal  ini,  kematangan  usia menjadi perdebatan di kalangan para ulama, sehingga terkait dengan penyerahan harta belum sepenuhnya diserahkan kepadanya. 20

## E. ATURAN  KEDEWASAAN  DALAM  PERUNDANG-UNDANGAN  DI DUNIA ISLAM
Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia. Batas usia  kedewasaan  dalam  peraturan  perundang-undang  tidak  sama  satu  sama  lain.  Perhatikan tabel berikut.
No Jenis Aturan Perundangan- undangan Ketentuan Usia Kedewasaan 1 Pasal 330 KUHPerdata Usia 21 Tahun atau sudah menikah 2 Pasal 47 Ayat (1) UU No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Usia 18 tahun
3 Pasal 63 Ayat (1) UU  Administrasi  Usia 17 tahun atau sudah kawin
20 Dalam keadaan tidak terdapat atau sulitnya membuktikan tanda jasmaniyah, diambil patokan umur dalam pembatasan  ini. Menurut jumhur ulama, umur dewasa adalah 15 tahun bagi  laki-laki dan perempuan.  menurut Abu  Hanifah,  umur  dewasa  untuk  laki-laki  adalah  18  tahun  sedangkan  bagi  perempuan  adalah  17  tahun.  Di samping itu, dalam hal penyerahan harta, Abu Hanifah berpendapat bahwa harta telah dapat diserahkan kepada orang yang telah dewasa bila ia telah berumur 25 tahun. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, hlm. 360-361.
Penduduk (UU No. 23 Tahun 2006)
4 Pasal  7  UU  Pemilu (UU  No. 10 Tahun  2008  juncto  UU  No.  42
Tahun 2008) Usia 17 tahun atau sudah kawin 5 Pasal  1  butir  1  UU  Perlindungan Anak Usia 18 tahun 6 Pasal 1 Ayat (2) UU  Kesejahteraan Anak Usia 21 tahun
7 Pasal 39 dan 40 UU Jabatan Notaris   Usia  18  tahun  untuk  penghadap  dan 18 tahun untuk saksi 8 Pasal  98  (1)  Kompilasi  Hukum
Islam Usia 21 Tahun 9 Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan Usia 18 tahun 10 Pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan Usia 18 tahun 11 Pasal  1  UU  tentang  Pengadilan Anak Usia 18 tahun 12 Pasal  1  angka  5  UU  Hak  Asasi Manusia Usia 18 tahun 13 Pasal  1  Ayat  (4)  UU  tentang Pornografi Usia 18 tahun 14 Pasal  4  UU  Kewarganegaraan Republik Indonesia Usia 18 tahun 15 Pasal 1 angka 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Usia 18 tahun 16 Pasal  81  Undang-Undang  Lalu Lintas (UU No. 22 Tahun 2009) Usia  17  tahun  untuk  SIM  A,  C,  dan
D.
Usia 20 tahun untuk SIM B I Usia 21 tahun untuk SIM B II
Pada  umumnya,  pengaturan  batas  usia  ini  diidentikkan  dengan  diperkenankannya seseorang untuk melakukan perkawinan. Secara lebih rinci batas umur terendah untuk kawin bagi laki-laki dan perempuan di 17 negara Islam di dunia adalah sebagai berikut.
1. Algeria,  21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.
2. Bangladesh,  21 tahun  bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.
3. Mesir, 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
4. Irak, 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
5. Yordania, 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
6. Libanon, 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
7. Libya, 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
8. Malaysia, 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
9. Maroko, 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
10. Yaman Utara, 15 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
11. Pakistan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
12. Somalia, 18 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.
13. Yaman Selatan, 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
14. Syria, 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
15. Tunisia, 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
16. Turki, 17 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. 21
Di  Mesir,  meskipun  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  belum  mencapai  batas umur  terendah  sah  juga,  tetapi  tidak  boleh  didaftarkan.  Di  Syria,  yang  diatur  bukan  hanya batas umur terendah untuk kawin, tetapi juga selisih umur antara pihak laki-laki dan wanita yang  hendak  melangsungkan  perkawinan.  Jika  perbedaan  umur  antara  pihak  laki-laki  dan pihak  wanita  yang  hendak  melangsungkan  perkawinan  itu  terlalu  jauh,  maka  pengadilan dapat melarang perkawinan itu. di Yordania, aturannya lebih rinci lagi, jika perbedaan umur antara  pasangan  yang  hendak  melangsungkan  perkawinan  itu  melebihi  20  tahun,  maka perkawinan itu secara tegas dilarang kecuali ada izin khusus dari hakim. Di Indonesia sendiri ketentuan  mengenai  selisih  umur  belum  ada,  sehingga  seringkali  terlihat  seorang  lelaki  tua menikah dengan seorang wanita yang pantas menjadi anaknya atau bahkan cucunya.

## F. ANALISIS TENTANG KONSEP KEDEWASAAN
21 M.  Atho  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad :  Antara  Tradisi  dan  Liberasi,  ed.  Mathori  Alwustho (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 179.
Terdapat  paradigma  hukum  yang  berbeda  dalam  memberikan  batasan  kedewasaan berdasarkan  usia. Perbedaan  usia dewasa  menurut  satu  aturan  hukum  dengan  aturan  hukum yang lain mengandung pertimbangan filosofis dan pertimbangan personalitas lainnya. Meskipun  terjadi  perbedaan  besaran  usia,  namun  tetap  terdapat  besaran  usia  yang sama di beberapa aturan hukum yang berlaku. Perbedaan ukuran dewasa ini menjadi menarik ketika  kita  dihadapkan  pada  penyelenggaraan  hak  dan  kewajiban  sebagai  warganegara maupun umat beragama, khususnya terkait usia perkawinan bagi perempuan.
Sementara  itu,  bilamana  kecakapan  menerima  hukum  dasarnya  adalah  hidup  manusia, maka  kecakapan  bertindak  hukum  dasarnya  adalah  tamyiz,  yaitu  kemampuan mengerti  atau adanya  akal.  Namun  yang  menjadi  permasalahannya  adalah  subyek  hukum  dalam  hukum Islam tidak hanya terbatas  pada orang secara individual, tetapi  juga meliputi badan hukum, misalnya  dalam  fikih  disebutkan  bahwa  baitulmal  adalah  ahli  waris  orang  yang  tidak memiliki  ahli  waris,  dan  bahwa  baitul  mal  dapat  berutang  dan  berpiutang.  Dalam  fikih  dan usul fikih belum sepenuhnya membahas kriteria kedewasaan  subyek hukum  yang  berbentuk badan hukum. 22
Berangkat  dari  analisis  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disarankan  beberapa  hal  mengenai penetapan kedewasaan dan kecakapan hukum, yaitu:
1. Perlu  adanya  pengkajian  dan  penelitian  ulang  tentang  penentuan  batas  kedewasaan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner agar didapatkan batas kedewasaan yang relevan bagi semua bidang ilmu.
2. Jika tidak mungkin dilakukan penyeragaman batas kedewasaan bagi semua disiplin ilmu, maka setidaknya dalam satu wilayah pengaturan tertentu memiliki batas kedewasaan yang sama.
3. Perlu  adanya  penelaahan  yang  cermat  bagi  para  pembentuk  undang-undang  sebelum merumuskan  dan menentukan  batas  kedewasaam  dalam  suatu  perundang-undangan  agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aturan perundang-undangan yang lain.
4. Perlu  adanya  rumusan  hukum  Islam  mengenai  subyek  hukum  yang  berbentuk  badan hukum, disebabkan banyak pembentukan kepanitian dalam segala hal, baik yang bergelut di bidang sosial maupun keagamaan.

## G. PENUTUP
22 Dalam  aturannya,  subyek  hukum  yang  berbentuk  badan  hukum  didasarkan  pada  ketentuan  hukum  itu sendiri, sehingga kecakapannya ditentukan oleh surat  keputusan (SK) dari pihak  yang berwenang. Di samping itu, badan hukum tidak mengenal mati, sehingga berlaku selamanya kecuali bubar, pailit dan gulung tikar.
Agar  tindakan  seseorang  mempunyai  keabsahan  dan  kewenangan  dalam  melakukan perbuatan  hukum,  di  samping  harus  bebas,  ia  juga  harus  ‘ aqil ,  atau  berada  dalam  kondisi mental yang memungkinkan dirinya memahami hakikat perbuatan dan tanggung jawab yang menyertainya. Hal ini menjadikan kondisi mental sebagai syarat utama yang diperlukan bagi keabsahan  tindakan  seseorang  dalam  melakukan  perbuatan  hukum,  karena  hilangnya kecakapan mental menjadi titik lemah utama yang menyebabkan lemahnya perbuatan hukum tersebut. Namun karena merumuskan kecakapan mental yang benar-benar sesuai tidak dapat dinyatakan secara tepat, sehingga penting sekali membahas kecakapan mental tersebut dalam kaitannya  dengan  usia,  atau  tanda-tanda  fisik,  untuk  mengetahui  pada  tingkat  mana keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang.
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  Islam  telah  menetapkan beberapa  kriteria  kedewasaan  dan  kecakapan  hukum  bagi  subyek  hukum.  Kriteria  tersebut mengakibatkan  implikasinya  terhadap  hukum,  sehingga  muncul  beberapa  ketentuan  yang dikenakan  kepada  subyek  hukum,  baik  berupa  hak  maupun  kewajiban.  Namun  ketentuan dalam  hukum  Islam  masih  belum  cukup  mewakili  semangat  tuntutan  jaman,  dikarenakan pergeseran-pergeseran  dalam  kematangan  usia  dan  fisik  senantiasa  berubah  pada  setiap  diri manusia.
Untuk  masalah  usia  perkawinan,  khususnya  bagi  perempuan,  dapat  disimpulkan  bahwa perkawinan merupakan hubungan sakral untuk melanjutkan keturunan adalah memperhatikan aturan  kedewasaan  dalam  Islam,  yaitu tamyiz,  baligh,  rusyd .  Sementara  itu,  pendekatan gender  juga  diperlukan  agar  kesehatan  reproduksi  terjamin  dan  juga  psikologi  seorang perempuan menjadi matang. Sehingga dapat diambil jalan tengah sebagai kesimpulan melalui pendekatan di atas, bahwa idealnya usia perkawinan bagi perempuan adalah 21 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  CV.  Akademika  Pressindo,
2007.
Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al- Fiqh, t.tp: Dar al-Fikr al-Ázali, t.th.
Al-Wahhab Khallaf, Abd, Ílmu Ushul Fiqh , Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariáh , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Muttaqien, Dadan, Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian , Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Mudzhar,  M.  Atho, Membaca  Gelombang  Ijtihad :  Antara  Tradisi  dan  Liberasi,  ed.  Mathori Alwustho, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender , Malang: UIN-Malang Press, 2008.