## STUDI FIQH PRIORITAS DALAM SUNNAH NABI
Husni Mubarrak A. Latief Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh husnilatief@yahoo.com

## ABSTRACT
Fiqh  Priority  (fiqh  al-awlawiyyat) is  the  most  important  thing  should  be applied in  the  Muslim social life  nowadays. It  could  be  reached  by  using  sharia measurement or standard by  knowing and  finding the  main  purposes  of  sharia (maqashid). This  kind  of  fiqh,  basically,  has  its  roots  whether in  Qur’an  and Sunnah (prophet ’s tradition). Therefore, this article tries to explore the legacy of prophet ’s tradition  which  strongly  emphasize  the  urgent  and  importance  of fiqh priority , especially in Muslim’s life, and particularly in human’s life as a whole .

## ABSTRAK
Fiqh Prioritas  merupakan  bagian  dari  studi  fiqh  Islam  yang  selayaknya diterapkan dalam kehidupan sosial Muslim masa sekarang ini. Fiqh prioritas ini dapat  dicapai  dengan  menerapkan  standar  ataupun  tolak  ukur  syariat  dengan cara  mengetahui  dan  menemukan  maksud dan  tujuan  sebenar  daripada  hukum syariat.  Pada  dasarnya,  fiqh  prioritas  ini  berakar  kuat  pada  Al- Qur’an  dan Sunnah.  Karenanya,  artikel  ini  berupaya  untuk  mengeksplorasi  lebih  jauh warisan  Sunnah  Nabi  yang  kuat  sekali  menekankan  urgensi  dan  pentingnya penerapan  fiqh  prioritas  dalam  kehidupan  Muslim,  khususnya,  dan  kehidupan manusia pada umumnya.

## Kata Kunci: Fiqh Prioritas, Sunnah, Fiqh Maqashid, Fiqh Muwazanat

## A. Pendahuluan
Dalam sebuah tulisan kolom tetapnya di harian Al-Ahram Mesir, kolomnis Mesir kenamaan, Fahmi Huwaidy, menuturkan kegelisahannya kala menyaksikan realitas keberagamaan umat Islam masa kini yang kerap lebih disibukkan dengan hal-hal yang bersifat remeh-temeh, formal dan artifisial tinimbang melakukan hal- hal yang lebih substansial. Gejala ini, menurutnya, sudah mencapai pada tingkatan akut di mana perhatian umat Islam yang lebih banyak tertuju pada segala hal yang bersifat  simbolis  dan  mengedepankan  formalitas  semata,  sementara  substansinya cenderung diabaikan.
Lebih jauh, Fahmi mencontohkan realitas berikut: betapa gemar dan marak umat Islam untuk membangun masjid, bahu-membahu mendirikan tempat/sarana ibadah  lainnya,  sementara sumber  daya manusia (SDM) yang  akan mengisi dan memakmurkan kegiatan masjid itu sendiri tidak disiapkan secara mantap. Betapa banyak masjid atau rumah ibadah yang dibangun, namun tak sebanding jumlahnya dengan pembangunan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan berkualitas yang
dapat  menghasilkan output SDM  yang  mumpuni  dan  berkualitas pula. Seakan memahat dan menyusun bebatuan hingga berdiri masjid nan megah ( bina’ a hjar) lebih  mendesak  untuk  dikerjakan ketimbang  membentuk karakter  Muslim  dan membangun sumber daya manusianya ( bina’ rijal ).
Begitu  pula contoh  lain dalam  pelaksanaan  ibadah  haji  yang  dilakukan seorang  Muslim  secara  berulang-ulang.  Tidakkah  lebih  urgen  jika  dana  besar untuk menunaikan ibadah haji setiap tahun itu dialokasikan saja untuk membantu masyarakat  Muslim  yang  lebih  membutuhkan di  berbagai  belahan  dunia;  atau membangun  sarana  pendidikan;  atau  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  sosial  yang dapat  memberi  manfaat  bagi  masyarakat  luas  ketimbang  mengejar  peningkatan kesalihan diri sendiri.
Tak  ayal  fenomena ‘pincang’ demikian lantas diistilahkan Fahmi sebagai realitas  keberagamaan  umat  Islam  yang  reduktif  (at-tadayyun  al-manqush). 1 Dalam  kaitan  dengan  pengamalan  ajaran  agama,  maka  fenomena  keberagamaan seperti ini hanya mampu menangkap pesan agama dari kulit luarnya saja (formal artifisial), namun belum menemukan hakikat dan substansi serta tujuan dari ajaran agama itu sendiri (maqashid); atau fenomena itu sekadar mementingkan kuantitas, bukan kualitas.
Senada  dengan  Fahmi,  gejala  kepincangan  umat Islam  dalam  beramal ini dikritisi  pula  oleh  ulama  Mesir kontemporer  yang  kini  bermukim  di  Qatar,  Prof. Dr.  Yusuf  Al-Qaradhawi.  Dalam  pandangan  Qaradhawi,  ketimpangan  dan kepincangan pemahaman dalam praktik beragama di kalangan umat Islam saat ini terang meniscayakan perlunya suatu pemahaman yang komprehensif akan tujuan syariat  (maqashid) dengan  menciptakan  skala  prioritas:  mendahulukan  yang “lebih  penting”  ( ahamm )  dari  pada  yang  “penting”  ( muhimm);  primer (dharuriyyat)  di  atas  sekunder  (hajjiyyat);  prioritas  ilmu  di  atas  amalan  serta kualitas ketimbang kuantitas.
Pada  awalnya,  Al-Qaradawi  mengistilahkan  pemahaman  komprehensif demikian  dengan  terma fiqh  maratibu’l  a’mal . 2 Hingga  akhirnya  Al-Qaradhawi menemukan istilah Fiqh Prioritas (fiqh al-awlawiyyat) yang dalam pandangannya dianggap  lebih  representatif  ( ajma’ ) untuk  menyebut  konsep  pemahaman  yang utuh  dan  menyeluruh  akan  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  titah  dan  tujuan (maqashid) daripada syariat.
Bertolak dari pentingnya fiqh prioritas dalam kehidupan umat Islam pada masa  sekarang,  tulisan  ini,  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analisis, mencoba  menyajikan  urgensitas  fiqh  prioritas  dalam  timbangan  Sunnah Rasulullah  Saw.  Sebagaimana  dimaklumi,  bahwa  penetapan  suatu  hukum  dalam Islam sejatinya memiliki landasan yuridis yang digali dari Al- Qur’an dan Sunna h Nabi.  Maka  dari  itu,  tulisan  ini  mencoba  menelusuri  beberapa  hadits  Nabi  yang berkaitan  dengan  fiqh  prioritas  tersebut,  serta  dalam  aspek  apa  saja  ia  berlaku (ibadah,  mu’amalah, dan  lain-lain)  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  hujjah  dan pembenar (justifikasi) akan keharusan bagi umat Islam untuk mempraktikkan fiqh prioritas  dalam  kehidupannya.  Dengan  kata  lain,  tulisan  ini  bermaksud  mencari akar  fiqh  prioritas  yang  terdapat  dalam  Sunnah  Nabi  yang  dapat  dijadikan pedoman melalui penelusuran beberapa hadits Rasulullah Saw.
_____________
1 Fahmi Huwaidy, at-Tadayyun al-Manqush, Cairo: Markaz al-Ahram, 1987, hlm. 13
2 Lebih jauh lihat Yusuf Al-Qaradhawi, al-Shahwah al-Islamiyyah bayn al-Juhud wa al- Tatharruf, Cairo: Maktabah Risalah, 1990

## B. Pengertian Fiqh Prioritas dan Kegunaannya
Sebelum  melangkah  lebih  jauh  kepada  pengertian  fiqh  prioritas  secara terminologis,  ada  baiknya  kedua  kata  ini  ditakrifkan  terlebih  dahulu  dengan menggunakan  pendekatan  bahasa.  Secara  bahasa,  fiqh  yang  berakar  kata faqiha- yafqahu sedikitnya memiliki 4 makna sebagai berikut:
1) Memahami  maksud  dari  perkataan  si  pembicara  (fahm  ghardh  al- mutakallim min kalamihi) 3
2) Memahami  segala  sesuatu  secara  teliti  dan  detail  (fahm  al- asyya’  al - daqiqah) 4
3) Pemahaman (merupakan  makna  bahasa  sebenarnya  sebagaimana  terdapat dalam ayat Al- Qur’an, surat An - Nisa’ ayat 78; Huud ayat 91; Al - Isra’ ayat 44) 5
4) Pemahaman  dan  pengetahuan  sebagaimana  terdapat  dalam  surat  Thaha ayat 27 dan 28 6
Dari  keempat  pengertian  di  atas  dapatlah disimpulkan  bahwa  fiqh  secara bahasa  bermakna  pemahaman.  Hal  ini  dipertegas  lagi  dengan  sebuah  hadits Rasulullah  Saw.  tatkala  mendoakan  anak  pamannya,  Ibnu  ‘Abbas,  “ Allahumma faqqihhu  fi  al- din  wa  ‘allimhu  al - ta’wil ”  (Ya  Allah,  berikanlah  dia  pemahaman dalam agama serta ajarkanlah dia akan takwil).
Sedangkan  pengertian  prioritas  (al-awlawiyyat)  terambil  dari  kata awla yang bermakna lebih utama (afdhal) dan lebih penting (ahamm). Dari sini, secara terminologis,  fiqh  prioritas  dapatlah  dipahami  sebagai  pemahaman  yang komprehensif  akan  segala  hal  yang  berkenaan  dengan  hukum,  nilai  dan  amalan agama  serta  menempatkannya  dalam  tingkatan  yang  adil  dan  fair  dengan mendahulukan  yang  lebih  penting  (ahamm) daripada  yang  penting  (muhimm); yang lebih utama (afdhal) di atas yang utama (fadhil); primer (dharuriyyat) di atas sekunder  (hajjiyyat) dan lain  sebagainya. 7 Dengan  menempatkan  segala  aturan hukum,  nilai  dan  amalan  agama  itu  pada  skala  prioritas  tersebut  secara  fair  dan adil, maka tentunya tatanan kehidupan yang harmonis dan seimbang akan tercipta di tengah-tengah masyarakat.
Berangkat  dari  sini,  maka  fiqh  prioritas,  sungguhpun  terma  ini  baru mengemuka  sejak  dekade  90-an,  namun  pada  tataran  praktik  pengamalannya — bila  ditelisik  lebih  jauh — sebenarnya  telah  lama  terbumikan  dan  teraplikasikan dalam  kehidupan  generasi  Islam  terdahulu,  baik  dari  kalangan  Shahabat Rasulullah  Saw.  maupun  para salafu  al-shalih.  Hal  ini  dapat  ditemui  misalkan tatkala  para  Shahabat  Rasulullah  Saw.  diperhadapkan  kepada  dilema  antara mengurus pemakaman jenazah Rasulullah Saw. ketika beliau wafat serta memilih pemimpin baru pengganti Rasulullah Saw. (khalifah).
Maka  bukan  hal  yang  ganjil  jika  kemudian  para  Shahabat  lebih mendahulukan  pemilihan  khalifah  ketimbang  mengurusi  pemakaman  jenazah _____________
3 Jamaluddin  Abdurrahman  Al-Asnawi, Nihayatu  al-Suul,  Cairo:  Dar  Mushtafa  al- Halabiy, t.t., Jil. 1, hlm. 15
4 Ibid., hlm. 15
5 Abu  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad  Al-Ghazali, al-Musthashfa,  Cairo:  Dar Mushtafa al-Halabiy, t.t., Jil. 1, hlm. 4
6 Saifuddin Al-Amidy, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Cairo: Dar Mushtafa al-Halabiy, t.t., Jil. 1, hlm. 7
7 Yusuf Al-Qaradhawi, Fi Fiqh al-Awlawiyyat – Dirasat Jadidah fi Dhau’ Al - Qur’an wa al-Sunnah, Cairo: Maktabah Wahbah, 1995, hlm. 9
Rasulullah Saw. Sebab dimaklumi, bahwa kedua hal ini (antara memilih khalifah dan menguburkan jenazah), sungguhpun memiliki kadar dan level kepentingannya masing-masing, namun para Shahabat yang terdidik dalam halaqah Rasulullah itu dengan  jeli  memandang  bahwa  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  kemaslahatan umat  dan  jamaah  mestilah  didahulukan  daripada  kepentingan  personal (mashlah atul  jama’ah  muqaddamah  ‘ala  mashla hah al-fard). 8 Bahwa  kehadiran khalifah  baru  lebih  berkenaan  langsung  dengan  kemaslahatan  jamaah  serta  lebih menjamin keberlangsungan (survival) Islam di muka bumi untuk masa berikutnya, karenanya, pemilihan  pemimpin  baru  tersebut  mesti  didahulukan  ketimbang  hal- hal lainnya.
Kegunaan  lain  dengan  adanya  fiqh  prioritas  yang  dapat  dipergunakan dalam  kehidupan  ini,  bahwa  penentuan  setiap  amalan,  nilai  atau  hukum  yang diputuskan itu akan terhindar dari aneka ragam kepentingan yang tertanam (vested interest ).  Hal  ini  terang,  mengingat  bahwa  dalam  penetapan  “prioritas  lebih penting di atas penting” itu didasarkan kepada standar yang berlaku dalam syariat ( mi’yar syar’iy )  dan  bukannya  terpaku  kepada  kepentingan  individu  atau  orang- perorang (mashlahah al-fard). 9
Dari  sini,  maka  keberadaan  fiqh  prioritas tidak terlepas  dari fiqh muwazanat dan fiqh  maqashid yang  akan  sangat  membantunya  dalam menjelaskan  serta  mengurai  segala  hal  yang  “lebih  penting”  di  atas  yang “penting”  tadi  manakala  terjadi  benturan  ( ta’arudh )  antara  kemaslahatan (mashlahat)  dengan  sesamanya;  antara  kemaslahatan  dengan  kemudaratan (mafsadah);  atau  barangkali  benturan  itu  terjadi  antarsesama  kemudaratan  itu sendiri dalam waktu yang bersamaan pula. Terhindarnya fiqh prioritas dari aneka vested  interest jelas  karena  dalam  penentuannya,  fiqh  ini  memakai  norma  dan standar  yang  berlaku  dalam  syariat  Islam.  Akan  halnya fiqh  maqashid akan membantu  kita  dalam  memahami  maksud  dan  tujuan  dari  pensyariatan  suatu perintah agama atau amalan.

## C. Kaitan Fiqh Prioritas dengan Fiqh Lainnya
Sebagaimana  disinggung  sebelumnya,  bahwa  fiqh  prioritas  memiliki kaitan yang erat dengan anasir-anasir fiqh yang lain, seperti fiqh muwazanat dan fiqh  maqashid.  Secara  umum, fiqh  muwazanat berarti  pemahaman  komprehensif akan  pelbagai  sisi  kemaslahatan  dan kemudaratan  segala  perintah  ajaran  agama dengan  mengedepankan  pertimbangan  bahwa  mewujudkan  kemaslahatan  bagi segenap  umat  manusia  mestilah  diutamakan.  Sesuai  makna  akar  katanya  yang berarti  timbangan  (wazan),  melalui fiqh  muwazanat dimungkinkan  untuk melakukan  timbangan  dan  perbandingan  antar  sesama  kemaslahatan;  atau  antar sesama kemudaratan (mafsadat); serta meleraikan kemaslahatan dan kemudaratan manakala antara keduanya terjadi kontradiksi dan benturan ( ta’arudh ) pada waktu yang bersamaan.
Dari sini lantas didapatilah bahwa dalam konteks kemaslahatan, maka hal- hal yang bersifat dharuriyyat (primer) mestilah lebih diunggulkan tinimbang hal- hal  yang  bersifat hajjiyyat (sekunder)  maupun tahsiniyyat (tertier).  Dalam  hal dharuriyyat sekalipun mempunyai tingkatan dan level yang berbeda-beda pula, di _____________
8 Majdi Al-Hilaly, Min Fiqh al-Awlawiyyat fi al-Islam, Cairo: Dar al- Tawzi’ wa al -Nasyr al-Islamiyyah, 1994, hlm. 9
9 Yusuf Al-Qaradhawi, Fi Fiqh al-Awlawiyyat, hlm. 17
mana  porsi  “melindungi  agama”  ( hifdh  al-din)  berada  pada  tingkatan  tertinggi. Kemudian berturut-turut secara berurutan adalah melindungi jiwa, keturunan, akal dan harta/kehormatan.
Sebagaimana  tak  bisa dikesampingkan  pula,  bahwa  dalam  konteks timbangan  kemaslahatan,  maka  kemaslahatan  yang  menyangkut  orang  banyak mesti  didahulukan  atas  kemaslahatan  personal,  seperti  dalam  kasus  dilematis antara  memilih  khalifah  dan  menguburkan  Nabi  yang  telah  disinggung sebelumnya.  Demikian  juga  halnya  dengan  kemaslahatan  yang  berketerusan  dan berkesinambungan  mesti  diutamakan  ketimbang  kemaslahatan  yang  bersifat temporal  (al-mashlahat  al- daimah  muqaddamah  ‘ala  al -mashlahat  al- munqathi’ah ). 10
Akan  halnya  timbangan  (muwazanat)  pada  tataran  kemudaratan (mafsadat),  maka  terdapat  beberapa  aturan  baku  yang  berlaku  jamak  atas  segala bentuk  kemudaratan,  antara  lain:  bahwa  segala  kemudaratan  mestilah  dieliminir dalam  kehidupan  ini  semampunya  (al-dhararu  yuzalu  bi  qadr  al-imkan); kemudaratan tidak boleh ditukar atau digantikan dengan kemudaratan semisalnya atau  bahkan  lebih  besar  dari  itu  (al-dhararu  laa  yuzalu  bi  dhararin  mitslihi  aw akbar  minhu);  dikerjakan  kemudaratan  yang  lebih  ringan  manakala  dua kemudaratan bertemu dan sukar dielakkan (yurtakabu akhaffu al-dhararain). 11
Sementara  dalam  konteks  benturan  dan  kontradiksi  antara  kemaslahatan dan  kemudaratan,  maka  dalam  hal  ini fiqh  muwazanat menegaskan  bahwa  sikap defensif  lebih  dipilih  dengan  cara  menghindari  kemudaratan ketimbang mewujudkan  kemaslahatan  ( dar’ul  mafsadat  muqaddamun  ‘ala  jalb  al - mashlahat). Kaedah ini disarikan dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 219, yang berkenaan dengan pengharaman khamar, bahwa sekalipun terdapat manfaat di dalamnya, akan tetapi mudaratnya jauh lebih besar.
Kendati demikian, tak mengapa halnya jika kemudaratan itu masih dalam skala  kecil,  maka  ia  dibolehkan  asal  ditujukan  untuk  meraih  kemaslahatan  yang lebih  besar  (tughtafaru  al-mafsadat  al-shaghirah  min  ajli  al-mashlahat  al- kabirah);  atau  melakukan  kemudaratan  yang  bersifat  temporal  dimaafkan  jika ditujukan  untuk  meraih  kemaslahatan  yang  lebih  berkesinambungan  (tughtafaru al-mafsadat al- ‘aridhah min ajli al -mashlahat al-daimah). 12
Berangkat dari sini dapatlah disimpulkan, bahwa benang merah yang dapat ditarik  dalam  menjelaskan  korelasi  antara  fiqh  prioritas  dan fiqh  muwazanat adalah melalui skema “lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemudaratan”,  maka  dapatlah  disusun  dan  dibuat  tingkatan  prioritas  “yang  lebih penting”  ketimbang  “yang  penting”  dalam  beramal  secara  lebih  fair  dan proporsional.
Akan halnya fiqh maqashid, sebagaimana pernah ditegaskan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah  dalam magnum  opus-nya, I’lam  al - Muwaqqi’in ,  bahwasannya hakikat  dari  penetapan  hukum-hukum  syariat  dalam Islam  pada  dasarnya  agar menjadi rahmat, hikmah dan maslahat seluruhnya bagi manusia serta mewujudkan keadilan  (rahmat kulluha, hikmah  kulluha, ‘adl  kulluha , mashlahat  kulluha) 13 , _____________ 10 Ibid., hlm. 27
11 Ibid., hlm. 29
12 Ibid., hlm. 31
13 Ibnul  Qayyim  Al-Jauziyyah, I’lam  al - Muwaqqi’in ,  Cairo:  al-Nahdhah  al-Jadiidah,  Jil. 3, hlm. 3
maka dari sini sejatinya dalam penerapan seperangkat nilai, aturan hukum, amalan dan norma syariat itu mestilah benar-benar menjadi rahmat, keadilan dan maslahat pula.
Hal  ini  dimungkinkan jika  dalam  memahami  pesan  syariat itu  tidak  kaku dan  rigid  dengan  memahaminya  secara  tekstualis,  melainkan  dinalar  dengan menangkap  makna  dan  maghza  serta  tujuannya  (maqashid)  secara  kontekstualis. Sebab pada dasarnya semua hukum syariat mungkin dinalar ( ta’lil ). Di sini letak pentingnya fiqh maqashid untuk memahami ‘illat ( raison d’etre ) atau alasan dari penetapan suatu hukum syariat. 14
Untuk  memahami  korelasi  antara fiqh  maqashid dan  fiqh  prioritas, dapatlah  disebutkan  penetapan  zakat  fitrah  yang  diwajibkan  atas  setiap  Muslim sebagai contoh. Dalam hal ini Nabi Muhammad Saw. hanya menyebutkan bahwa zakat  fitrah  itu  sejumlah  1  sha’  dari  korma  atau  g andum  ( sha’an  min  tamr  aw sha’an min sya’iir ). Namun jika dapat dipahami maksud dan tujuan pengwajiban zakat  fitrah  dalam  hadits  tersebut  untuk  menutupi  kebutuhan  kaum  fakir  (sadd haajat al- fuqara’ ), maka pada hakikatnya zakat fitrah dapat pula diberikan dalam bentuk lain yang senilai (qiymiyyah) dengan korma atau gandum tersebut.
Dalam  konteks  ini,  teranglah  kaitan  antara fiqh  maqashid dan  fiqh prioritas, bahwa dengan memahami segala maksud dan tujuan dari syariat secara utuh  dan  kontekstualis,  maka  dapat  disusun  pula  skala  prioritas  dengan mengedepankan yang “lebih utama” ketimbang “utama”, atau seperti dalam kasus pemberian  zakat  fitrah  tadi:  memberikan  sesuatu  “yang  lebih  dibutuhkan”  oleh kaum fakir.

## D. Fiqh Prioritas dalam Sunnah Nabi
Menyaksikan  kondisi  umat  Islam  yang  pincang  dalam  praktik keberagamaannya  seperti  yang  dirisaukan  Fahmi  Huwaidy  dan  Yusuf  Al- Qaradhawi di awal pembuka tulisan ini, maka tak pelak fiqh prioritas merupakan jawaban  kunci  atas  segala  keterbatasan  mereka  dalam  memahami  pesan dan perintah agamanya.
Jika ditelusuri secara cermat, diskursus mengenai fiqh prioritas sebenarnya telah  menjadi  perhatian Nabi  Muhammad  Saw. dalam  sabda-sabdanya. Sebagian dari  hadits  Nabi  mengenai  fiqh  prioritas  berkisar  dalam  masalah  amal  ibadah, dakwah,  pentingnya  ilmu  dan  pemikiran  hingga  persoalan  lebih  mementingkan kualitas  atas  kuantitas  pun  tak  luput  dari  hadits  Rasulullah  Saw.  Mengingat pentingnya fiqh prioritas dalam kehidupan Muslim di masa sekarang, maka pada bagian  ini  akan  dikemukakan  beberapa  contoh  hadits  yang  menguatkan  urgensi fiqh prioritas dalam kehidupan:
1) Prioritas kulitas di atas kuantitas Pada  bagian  ini,  di  banyak  kesempatan,  Nabi  kerap  menyebut  secara  berulang- ulang  bahwa  yang  menjadi  penilaian  Sang  Khalik  nanti  bukan  pada  bentuk  lahir suatu  perbuatan,  melainkan  pada  kualitas  yang  dihasilkannya,  sebagaimana terdapat  dalam  sebuah  hadits  Rasulullah  yang  diriwayatkan  Muslim  dari  Abu Hurairah:
ﻢﻜﺑﻮﻠﻗ ﱃإ ﺮﻈﻨﻳ ﻦﻜﻟو ،ﻢﻛرﻮﺻ ﱃإ ﻻو ﻢﻛدﺎﺴﺟأ ﱃإ ﺮﻈﻨﻳ ﻻ ﷲا نإ

## ١٥
_____________ 14 Yusuf Al-Qaradhawi, Fi Fiqh al-Awlawiyyat, hlm. 35
15 Imam Muslim, Shahih Muslim, Cairo: Dar al-Hadits, 2001, (Hadits no. 2564)
“Sesungguhnya  Allah  tida k  memandang  kepada  bentuk  dan  rupamu, melainkan kepada apa yang ada dalam hatimu (taqwa)”.
Sementara pada kesempatan lain, Nabi menegaskan bahwa kualitas terbaik hanya  dapat  dicapai  selama  pekerjaan  yang  ditekuni,  dikerjakan  secara professional, apapun profesi yang ditekuninya itu. Pada hadits yang diriwayatkan Baihaqi berikut seolah Nabi hendak menegaskan bahwa kualitas amalan mestilah lebih didahulukan ketimbang kuantitasnya.
ﻦﺴﳛ نأ ﻞﻤﻋ ادإ ﻞﻣﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﺐﳛ ﷲا نإ
“Sesungguhnya  Allah  menyukai  pekerjaan seseorang  yang  dilakukan  secara professional”.
Kedua  hadits  di  atas  mempertegas  bahwa  yang  menjadi  ukuran  penilaian dalam  Islam  didasarkan  kepada  kualitas  pekerjaan  yang  digarap  manusia,  bukan pada jumlah dan kuantitasnya. Bahwa kualitas lebih penting dan utama ketimbang kuantitas itu berlaku secara umum (general), baik dalam masalah aqidah, ibadah, profesi pekerjaan, dsbnya.
Sebagai contoh perbandingan bahwa kualitas di dalam bidang aqidah lebih urgen  ketimbang  kuantitas,  diinformasikan  secara  rinci  pula dalam  Al- Qur’an. Tatkala  diperbandingkan  kondisi  kaum  Muslimin  Shahabat  Nabi  yang  berhasil memenangi  perang  Badr  sementara  jumlah  mereka  sedikit  (Q.S.  Ali  Imran:  123 dan  Q.S.  Al-Anfal:  26),  sementara  para  Shahabat  justru  mengalami  kepayahan untuk  memenangkan  perang  Hunain  dengan  pasukan  yang  besar  sekalipun  (Q.S. At-Taubah:  25-26),  teranglah  bahwa  perbandingan  kemenangan  dan  kekalahan dalam kedua perang tersebut amat dipengaruhi oleh kesiapan iman dan kekuatan kualitas spiritual para Shahabat (ruhiyyah). 16
2) Prioritas ilmu ketimbang amalan
Telah  dimaklumi  bersama  bahwa  ilmu  merupakan  dasar  pengetahuan seseorang  untuk  bisa  beramal  dan  beribadah.  Karenanya  dapat  dimaklumi  bila Rasulullah  pernah  mengumpamakan  keduanya,  bahwa  ilmu  tak  ubahnya  imam, sematara amalan hanya pengikutnya (makmum). Maklum pula jika Imam Bukhari misalkan  membubuhi  judul  pada  salah  satu  bab  dalam  kitab  Shahihnya  dengan tajuk:  “Ilmu  sebelum  perkataan  dan  perbuatan”  ( al- ‘ilm  qabl  al -qawl  wa  al- ‘amal ). 17
Beberapa hadits Rasulullah Saw., jika ditelusuri dengan saksama, banyak menekankan  pentingnya  ilmu  pengetahuan  yang  mesti  dimiliki  seorang  hamba sebelum  ia  beramal. Bahkan  dalam  praktik  peradilan  sekalipun,  Nabi mengecam hakim  (qadhi)  yang  membuat  suatu  putusan  tanpa  dibekali  pengetahuan  yang cukup  akan  masalah  yang  diputuskannya.  Nabi  juga  menegaskan  bahwa pemahaman  agama  merupakan  suatu  anugerah  yang  diberikan  Allah  kepada hambanya.
ﻦﻳﺪﻟا ﰲ ﻪﻬﻘﻔﻳ اﲑﺧ ﻪﺑ ﷲا دﺮﻳ ﻦﻣ
“Barangsiapa  yang  dikehendaki  kebaikan  oleh  Allah,  maka  Allah  akan  beri pem ahaman yang baik baginya tentang agama.”
3) Prioritas di bidang fatwa dan dakwah
_____________ 16 Yusuf Al-Qaradhawi, Fi Fiqh al-Awlawiyyat, hlm. 43
17 Ibid., hlm. 57
Fiqh prioritas pada bidang fatwa dan dakwah lebih menekankan pada sisi menganjurkan  kemudahan  (al-taysir).  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  konsep  yang dikandung  Islam  itu  sendiri  yang  bersifat hanif lagi  toleran  (al-hanafiyyah  al- samhah).  Di  berbagai  kesempatan,  Nabi  kerap  menegaskan  pula:  berikanlah kemudahan  dan  janganlah  mempersulit  ( yassiru  wa  laa  tu’assiru , basysyiru  wa laa tunaffiru). Berikut hadits Nabi Saw. yang menekankan taysir tersebut:
ﺔﺸﺋﺎﻋ ﺖﻟﺎﻗ : ﻻإ ،ﻦﻳﺮﻣأ ﲔﺑ ﷲا لﻮﺳر ﲑﺧ ﺎﻣ ﺧأ ﺬ ﺎﻫ ،ﺎﲦإ ﻦﻜﻳ ﱂﺎﻣ ﺎﳘﺮﺴﻳأ ﺈﻓ ذ ﻛ ا نﺎ ﺎﲦإ ﻪﻨﻋ سﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑأ نﺎﻛ ١٨
“Aisyah  berkata:  Rasulullah  Saw.  tidak  memilih  di  antara  dua  pilihan, kecuali  mengambil  yang  paling  mudah  di  antara  keduanya  selama  itu  belum berdosa.  Jika  dianggap  telah  berdosa,  maka  Rasul  adalah  orang  yang  paling menjauhi dari melakukan hal tersebut.”
4) Prioritas di bidang amal ibadah
Pada  bidang  amal  ibadah,  terdapat  beberapa  standar  baku  fiqh  prioritas antara  lain:  lebih  mengutamakan  amalan  yang  berketerusan  tinimbang  amalan yang  terputus.  Sebagaimana  termasuk  pula  prioritas  dalam  amal  ibadah  adalah mendahulukan  amalan  yang  lebih  lama bertahan  manfaatnya  dan  dirasakan kegunaannya  oleh  orang  banyak.  Karenanya  pula  dalam  fiqh  Islam  dianjurkan, bahkan  digalakkan  gerakan  waqaf  mengingat  sifat  manfaat  dari  harta  yang diwaqafkan  dapat  berketerusan,  sekalipun  yang  mewaqafkan  telah  tiada.  Salah satu  hadits  Rasulullah  yang  menekankan  prioritas  dalam  hal  ibadah  yang berketerusan adalah:
لﺎﻗ قوﺮﺴﻣ ﻦﻋ : ﺎﻬﻨﻋ ﷲا ﻰﺿر ﺔﺸﺋﺎﻋ ﺖﻟﺄﺳ : ﱯﻨﻟا ﱃإ ﺐﺣأ نﺎﻛ ﻞﻤﻌﻟا ىأ ﺖﻟﺎﻗ ؟ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ : ﻢﺋاﺪﻟا ١٩
“Diriwayatkan  dari  Masruq:  bahwa  aku  bertanya  kepada  Aisy ah, “pekerjaan  apa  yang  paling  disukai  oleh  Nabi  Saw?  Aisyah  menjawab:  suatu pekerjaan yang dilakukan secara berketerusan”.
Di  samping  keempat  hal  fiqh  prioritas  yang  disebutkan  di  atas,  masih terdapat pula beberapa contoh lain seperti prioritas dalam menjauhi larangan, dll yang tentunya semua itu dimungkinkan dengan menggali hadits-hadits Rasulullah yang  berkenaan  dengan fiqh  prioritas  serta  mengkorelasikan  dan  menjalin kelindankannya dengan fiqh muwazanat dan fiqh maqashid.

## E. Kesimpulan
Di  tengah  kegamangan  hidup di  era post-modern  saat  ini,  umat  Islam terang  membutuhkan suatu pemahaman  yang  komprehensif  akan  pelbagai  aspek ajaran  agamanya,  agar  terhindar  dari pemahaman  yang  timpang  dan  pincang (ikhtilal) dalam mengarungi kehidupan di muka bumi. Pemahaman agama secara utuh  dan  menyeluruh  itu kerap  diistilahkan  dengan  fiqh  prioritas. Dalam _____________
18 Muttafaq  ‘Alaihi, al- Lu’lu’  wa  al -Marjan,  Beirut:  Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah,  1998 (Hadits No. 1502)
19 Ibid., (Hadits No. 429)
memahami dan  menyusun  fiqh  prioritas  ini, dibutuhkan berbagai perangkat  fiqh lain,  di  antaranya fiqh  muwazanat serta fiqh  maqashid guna  memahami  maksud dan tujuan dari pembebanan syariat itu sendiri secara paripurna.
Sebagai sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al- Qur’an, Sunnah tak luput memberi perhatian khusus pada permasalahan fiqh prioritas ini. Hal ini bisa dijumpai antara  lain pada  berbagai  hadits  Rasulullah  Saw.  yang  mencakup pelbagai aspek kehidupan, menekankan pentingnya menerapkan standar prioritas dalam  kehidupan  dengan  mengedepankan  “yang  lebih  penting”  ( ahamm) ketimbang  “yang  penting”  ( muhim )  dan  “yang  lebih utama”  ( afdhal)  di  atas “utama” ( fadhil).
Dengan  menerapkan  fiqh  prioritas,  maka  akan  tercipta  suatu  tatanan kehidupan  masyarakat  yang  harmonis  dan  seimbang,  sebagaimana  pernah terpraktikkan dalam kehidupan para Shahabat Nabi dan salaful shalih.
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, al-Musthashfa, Cairo: Dar Mushtafa al-Halabiy, t.t.
Fahmi Huwaidy, at-Tadayyun al-Manqush, Cairo: Markaz al-Ahram, 1987
Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, I’lam al - Muwaqqi’in , Cairo: al-Nahdhah al-Jadiidah Imam Muslim, Shahih Muslim, Cairo: Dar al-Hadits, 2001
Jamaluddin Abdurrahman Al-Asnawi, Nihayatu al-Suul, Cairo: Dar Mushtafa al-
Halabiy, t.t.
Majdi Al-Hilaly, Min Fiqh al-Awlawiyyat fi al-Islam, Cairo: Dar al- Tawzi’ wa al - Nasyr al-Islamiyyah, 1994
Muttafaq ‘Al aihi, al- Lu’lu’ wa al -Marjan, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1998
Saifuddin Al-Amidy, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Cairo: Dar Mushtafa al- Halabiy, t.t.
Yusuf Al-Qaradhawi, al-Shahwah al-Islamiyyah bayn al-Juhud wa al-Tatharruf, Cairo: Maktabah Risalah, 1990
Yusuf Al-Qaradhawi, Fi Fiqh al-Awlawiyyat – Dirasat Jadidah fi Dhau’ Al - Qur’an wa al -Sunnah, Cairo: Maktabah Wahbah, 1995