## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.290

## Perjalanan Omnibus Law dalam Sistem Hukum di Indonesia (Studi Tentang Penolaka Masyarakat Probolinggo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum)

## Delia Intan Hidayah*, Agus Machfud Fauzi
Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya *Correspondence email: delia.19017@mhs.unesa.ac.id
Abstrak. RUU Cipta Kerja Omnibus Law telah disahkan oleh DPR RI sebagai peraturan baru yang memiliki kekuatan menaungi peraturan  undang-undang  lainnya.  Melalui  UU  ini  pemerintah  dinilai  banyak  berpihak  kepada  pengusaha  atau  para  investor. Diindikasi pasal-pasal yang ada di UU ini membuat masyarakat terutama kaum buruh tertindas. Aksi penolakan muncul dihampir seluruh  daerah  di  Indonesia  termasuk  di  Kabupaten  Probolinggo.  Demonstrasi  terjadi  pada  tanggal  8  Oktober  2020  di  gedung DPRD  Kabupaten  Probolinggo.  Massa  aksi  didominasi  oleh  mahasiswa  dari  Organisasi  Kemasyarakatan  Pemuda  (OKP)  yaitu HMI, PMII,GMNI, dan IMM. Penelitian ini untuk mengetahui konflik yang terjadi pada aksi demonstrasi penolakan RUU Cipta kerja  dan  respon  pengusaha  dalam  menanggapi  kebijakan  pemerintah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan teknik pengumpulan data studi literatur melalui data sekunder dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal. Hasil dari penelitian ini yaitu  pertama,  para  mahasiswa  yang  berdemo  menyampaikan  4  tuntutannya  terhadap  kebijakan  pemeirntah  karena  merugikan masyarakat. Kedua, aksi yang berlangsung ricuh, membuat timbulnya konfilk dalam masyarakat sehingga terjadi perubahan sosial dengan  perilaku  menyimpang.Ketiga,  respon  pengusaha  terhadap  kebijakan  pemerintah  yaitu  dihimbau  pemerintah  untuk  fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Kata kunci: Omnibus Law; Masyarakat; Konflik Sosial
Abstract. The Omnibus Law Work Creation Bill was passed by the Indonesian Parliament as a new regulation that has the power to  overshadow  other  statutory  regulations.  Through  this  law,  the  government  is  considered  to  be  siding  with  entrepreneurs  or investors a lot. It is indicated that the articles in this law make people, especially workers, oppressed. Rejection actions appeared in  almost  all regions in  Indonesia, including  in  Probolinggo Regency. The demonstration took place on October 8, 2020 at  the Probolinggo  Regency  DPRD  building.  The  mass  of  the  action  was  dominated  by  students  from  the  Youth  Social  Organization (OKP), namely HMI, PMII, GMNI, and IMM. This study is to determine the conflicts that occur in demonstrations against the Job Creation Bill and the responses of employers in responding to government policies. This study uses qualitative methods with data collection techniques for literature studies through secondary data from various sources such as articles and journals. The results of this study are, first, the students  who demonstrated their 4 demands on government  policies because they are detrimental to society. Second, the actions that took place chaotic, led to  conflicts in  society resulting  in  social change  with deviant behavior. Third,  the  response  of  entrepreneurs  to  government  policies,  namely  the  government  urged  to  focus  on  alleviating  poverty  and unemployment.

## Keywords: Omnibus Law; Public; Social Conflict

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum    memiliki  lembaga-lembaga  yang  bertugas  sesuai  dengan  wewenangnya. Kekuasaan  dalam  wewenang  pemerintahan  Indonesia  dibagi  dalam  3  lembaga  besar  yaitu  Eksekutif,  Legislatif  dan Yudikatif.  DPR  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  ada  di  Indonesia  masuk  kedalam  tatanan  lembaga  Legislatif  yang memiliki  tugas  dalam  pembentukan  Undang-Undang  yang  berdasarkan  pada  ketentuan  pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945 yang  menetapkan  bahwa  DPR  memiliki  kekuasaan  dalam  membentuk  undang-undang  (UU).  Namun  setelah  itu mengalami perubahan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan presiden sebagai pembentuk undang- undang.  Kini  berubah  kembali  wewenang  presiden  hanya  dalam  mengajukan  Randangan  Undang-Undang(RUU) kepada DPR 1 .Pergeseran peranan dan pelimpahan wewenang dari Presiden ke DPR tidak mampu memiliki sikap kritis terhadap  RUU  yang  hendak  disahkan.  Pemerintah  memiliki  kemudahan  dalam  mendapatkan  stempel  pengesahan terhadap  RUU  yang  diajukan  kepada  DPR,  kebijakan-kebijakan  yang  diajukan  oleh  pemerintah  mampu  disahkan didalam sidang DPR tanpa adanya hambatan dan pertimbangan.
Pada  kondisi  pandemi  sekarang  ini  seluruh  dunia  sedang  bekerja  keras  melawan  virus  Covid  19  yang  banyak menelan  korban  jiwa  serta  kemerosotan  ekonomi  akibat  kebijakan lockdown yang  diterapkan  diberbagai  wilayah. Namun  Indonesia  secara  mengejutkan  mengesahakan  RUU Omnibus  Law secara  mendadak.  Hal  ini  membuat masyarakat di seluruh Indonesia melakukan penolakan atas kebijakan pengesehan tersebut. Omnibus Law merupakan Undang-Undang  baru  yang  di  dalamnya  memuat  aturan  terhadap  undang-undang  lainnya  yang  sekaligus
1 Aminuddin Kasim, “Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dari Presiden Ke Dpr,” no. 1 (2011).

## Delia Intan Hidayah  dan Agus Machfud  Fauzi,  Perjalanan  Omnibus Law  dalam Sistem Hukum di  Indonesia  (Studi  Tentang
Penolaka Masyarakat Probolinggo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum)
mengamandemennya.  Konsep  Omnibuslaw  ini  telah  dianut  oleh  beberapa  negara  lain  sebagai  sistem  Common  Law seperti  Amerika  Serikat.  Pembentukan  Omnibus  Law  dinilai  oleh  pemerintah  sebagai  langkah  yang  tepat  untuk mengatasi  ketimpangan  regulasi  atau  peraturan  dalam  undang-udang. Omnibus  Law hadir  sebagai  solusi  dari ketimpangan sistem regulasi tersebut. Namun Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh pemerintah ini menuai banyak pro dan kontra dalam masyarakat  Indonesia, karena Omnibus Law dinilai  tidak sesuai dengan sistem hukum yang  mengatur  tentang  pembentukan  peraturan-perundang-undangan  di  Indonesia  yang  diatur  dalam  UU  No.  12 Tahun 2011 yang menegaskan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak ada aturan tentang Omnibus Law 2 . Rancangan Undang-undang Omnibus Law ini bisa menjadi payung yang menaungi serta mengatur secara umum menjadi  kekuatan  yang  mampu  mempengaruhi  undang-undang  lainnya.  Hal  ini  menjadikan  pemerintah  seakan memaksakan fungsi Omnibuslaw kepada parlemen, diperkuat dengan perubahan UU No 12 tahun 2011 yang mengatur tentang pembentukan perundang-undangan menjadi UU N0. 15 Tahun 2019. Menurut pakar hukum Jimmy Z Usfunan perlu  adanya  kejelasan  asas  hukum  agar  kedudukan  perundangan-undangan  juga  jelas,  asas  hukum  ini  berfungsi sebagai dasar dari kebenaran yang nantinya akan dijadikan acuan dalam berpikir dalam hukum yang konkret dan juga diluar peraturan hukum yang konkret.
Hukum  yang  dibuat  dalam  suatu  negara  harus  sesuai  dengan  kondisi  serta  kultur  masyarakatnya.  Hukum  bisa diciptakan  apabila  masyarakat  membutuhkan,  hal  ini  dapat  berlaku  secara  sosiologis  sebagai  kebutuhan  masyarakat. Kemudian barulah pemerintah atau birokrasi membuat RUU atau kebijakan yang berlaku secara yuridis. Pembentukan omnibus  law  yang  menjadi  program  unggulan  masa  pemerintahan  Jokowi-Ma’ruf  Amin  ini  diagendakan  mampu mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Namun  penolakan  dan  tanggapan  negatif  oleh  masyarakat  yang menilai Omnibuslaw dapat menimbulkan dampak negatif yaitu merugikan para buruh atau pekerja, merugikan sektor pertanian,  pendidikan  yang  berorientasi  menjadi  pasar,  konsep  administrasi  yang  dirubah,  adanya  monopoli  tanah, serta  ketidaktransparan.  Dampak  negatif  terhadap  pekerja  atau  buruh,  karena  dalam  Omnibus  Law  memuat perpanajangan  jatah  jam  serta  lembur,  adanya  penetapan  upah  minimum  yang  rendah,  potensi  adanya  indikasi pelanggaran  hak-hak  dari  serikat  para  pekerja,  adanya  pelemahan  dan  penyempitan  wewenang  serikat  pekerja,  serta hilangnya hak-hak pekerja wanita terkait cuti hamil, cuti haid, dan cuti keguguran 3 .
Kekhawatiran masyarakat juga terkait dengan menganggur di rumah  serta dipangkasnya konsep-konsep syarat administrasi, hal ini terkait dengan perusakan lingkungan dari dibangunnya usaha-usaha merubah fungsi ruang, seperti adanya  pemusatan  kebijakan,  pelibatan  masyarakat  dihilangkan,  fleksibiltas  tata  ruang,  izin  mendirikan  bangunan dihapus,  sanksi  pidaha  terhadap  pelanggar  aturan  lingkungan  hidup  ditiadakan.  Di  sisi  lain, Omnibus  Law juga diindikasi  merubah  pendidikan  menjadi  sistem  pasar  yaitu komersialisasi ,  kurikulum  pendidikan  yang  berfokus mencetak  generasi  pekerja.  Munculnya  aksi-aksi  penolakan  dari  seluruh  masyarakat  Indonesia  membuat  kekacauan dan  kerusakan  fasilitas  di  beberapa  daerah.  Masyarakat  yang  beberapa  bulan  hanya  di  rumah  saja  beberapa  hari melakukan  aksi  demosntrasi  yang  berasal  dari  gabungan  serikat  buruh  dan  mahasiswa,  akibat  adanya  pengesahan secara mendadak RUU Omnibus Law pada tengah malah oleh DPR RI.
Fenomena sosial ini menciptakan keributan, kericuhan dan juga terjadi kekerasan. Beberapa aksi demo disertai tindakan anarkis massa yang berhadapan dengan aparat negara. Hal ini akan dibahas dengan menggunakan pandangan sosiologi  hukum  terhadap  perilaku  menyimpang  dalam  aksi  demo  penolakan  RUU  Cipta  Kerja  atau Omnibus  Law . Sosiologi  hukum  akan  melihat  fenomena  ini  dengan  teoritis,  analisis  serta  empiris  dalam  menyorotinya.  Dalam sosiologi  hukum  tidak  mengkaji  kesalahan-kesalahan  secara  yuridis  seperti  ilmu  hukum,  namun  mengkaji  aturan- aturan  hukum  yang  berlaku  berpengaruh  atau  tidak  ke  terselenggarakannya  kehidupan  masyarakat  yang  tertib. Sosiologi  hukum  tidak  memberikan  penilaian  baik  atau  buruk  pada  gejala  sosial  yang  terjadi  namun  hanya memberikan  realitas  dan  kuantitas  yang  ada  pada  objek  yang  tengah  diteliti  menggunakan  teori  serta  metode  yang lazim  digunakan  dalam  sosiologi.  Makna-makna  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  menghasilkan  simbol normatif yang diperjelas oleh sosiologi hukum 4 .
Kebijakan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  berkaitan  dengan  RUU Omnibus  Law direspon  pro  dan  kotra  oleh masyarakat.  Pihak  yang  kontra  adalah  masyarakat  yang  merasa  dirugikan  dengan  kehadiran  peraturan  tersebut, sehingga mereka tergabung dan melakukan tindakan berupa aksi  sosial. Tujuan dari  aksi sosial salah  satunya  adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Aksi sosial adalah suatu tindakan yang terorganisir untuk mempengaruhi opini publik atau dari kebijakan resmi dengan dukungan dari masyarakat dalam kelompok-kelompok terkait. Aksi sosial dilakukan secara  konfrontatif atau pemaksaan  terhadap  pembuat kebijakan  yang menimbulkan masalah-masalah baru. Menurut
2 Bayu  Jati  Jatmika,  “Asas  Hukum  Sebagai  Pengobat  Hukum;  Implikasi  Penerapan  Omnibus  Law,” Jurnal  Audit  Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura 9, no. 1 (2020): 71–83.
3 Agus Darmawan, “Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia,” Indonesian Journal of Law and Policy Studies 1, no. 1 (2020): 14–25.
4 (Umanailo, 2013)

## Delia Intan Hidayah  dan Agus Machfud  Fauzi,  Perjalanan  Omnibus Law  dalam Sistem Hukum di  Indonesia  (Studi  Tentang
Penolaka Masyarakat Probolinggo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum)
Rubin dalam (Aulia Siti Ambarwati 2019), menyatakan bahwa dalam aksi sosial memiliki beberapa komponen umum, yaitu  kebutuhana  untuk  kegagalan  yang  sementara,  mendapatkan  legitimasi,  memperoleh  agenda  publik,  dan penyusunan proses dalam rangka tawar menawar 5 .
Fenomena terkait protes masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Probolinggo dikaji dengan menggunakan teori sosiologi yaitu teori konflik sosial Karl Marx. Dalam teori ini  menjelaskan  bahwa  konflik  terjadi  akibat  adanya  kesenjangan  antar  kelas borjuis dan proletar ,  eksploitasi  kaum buruh serta upaya untuk memperoleh akses terhadap kekuatan produksi. Marx menjelaskan bahwa emansipasi dalam masyarakat  hanya  bisa  diraih  dengan  perjuangan  kelas.  Bentuk-bentuk  dari  konflik  terstruktur  antar  individu  dan kelompok menimbulkan adanya hubungan pribadi dalam produksi sehingga memunculkan evolusi 6 .
Dalam  fenomena  RUU  Cipta  Kerja Omnibus  Law ini,perusahaan  juga  memiliki  peran  penting  terhadap  nasib kaum  buruh  atau  karyawan.  Peneliti  juga  akan  membahas  apa  saja  peran  perusahaan  dan  responnya  terhadap  RUU Cipta Kerja Omnibus Law khususnya di daerah Kabupaten Probolinggo. Melalui sudut pandang sosiologi hukum dan mengkajinya  secara  sosiologis.  Penelitian  terdahulu  terkiat  sebagai  tambahan  ilmu  pengetahuan  untuk  penelitian  ini sebagai  acuan  yang  relevan,  berikut  beberapa  penelitian  yang  pernah  dilakukan  yang  relevan  dengan  penelitian ini.Pertama  penelitian  dari  Mohammad  Ali  Al  Humaidy  yang  berjudul  “Analisis  Stratifikasi  Sosial  Sebagai  Sumber Konflik  Antar  Etnik  Di  Kalimantan  Barat”.  Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  pranata-pranata  sosial  yang ada dalam masyarakat  yaitu agama,  ekonomi, pendididkan, budaya  serta  norma  yang menjadi timbulnya pergesekan sosial serta pandangan etnik yang rawan terjadi konflik saat timbul egoisme. Benih konflik yang bersifat laten, berasal dari  para  pendatang  baru  ke  suatu  golongan  masyarakat  pribumi  yang  timbul  pergolakan  sosial.  Kemudian, pertentangan  antar  kelompok  yang  berusaha  mempertahankan  kekuasaannya  di  suatu  wilayah.  Terjadinya  konflik  di antar  etnis  menimbulkan  konflik  yang  digunakan  sebagai  upaya  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  pluralis  tanpa adanya kekerasan 7 .
Penelitian kedua dariUmar Sholahudin yang berjudul “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pendekatan  sosiologi  hukum  dipakai  untuk  menjelaskan  konflik  agraria karena dalam pendekatan  hukum  yang  normatif tidak  cukup dalam menjelaskan dan memberikan  solusi dari konflik agraria  yang  terjadi  sudah  sekian  lama.  Konflik  agraria  tidak  hanya  permasalahan  hukum  positif  semata  namun persoalan  yang kompleks yang  ada  kaitananya dengan  ekonomi, dan budaya. Dengan  sosiologi hukum penyelesaian persoalan  konflik  agraria  dipandang  lebih  utuh  dengan  mencari  jalan  penyelesaian  agar  terjadi  keadilan  dalam masyarakat.Persoalan  agraria  yang  dilakukan  khususnya  di  daerah  tanah  BongkoranWongsorejo  di  Kabupaten Banyuwangi 8 .
Penelitian  terdahulu  yang  telah  dijelaskan  diatas,  berbeda  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan  ini.  Dalam penelitian  ini  peneliti  lebih  fokus  pada  konflik  yang  terjadi  antara  masyarakat  terhadap  kebijakan  RUU  Cipta  Kerja Omnibus  Law yang  disahkan  oleh  pemerintah,  serta  respon  dari  perusahaan-perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten Probolinggo terhadap kebijakan yang baru disahakn oleh pemerintah . Pendekatan sosiologi hukum dgunakan dalam menganalisis fenomena sosial ini dengan menggunakan teori-teori sosiologi.

## METODE
Peneliti  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif deksriptif untuk  menjelaskan  fenomena  yang  terjadi, pendekatan ini sering dugunakan oleh  sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Penelitian kualitatif digunakan untuk  memahami  dan  menemukan  ilmu  pengetahuan.  Penelitian  kualitatif  yaitu  suatu  proses  penelitian  yang pemahamannya  berdasarkan  pada  metode  yang  mengkaji  suatu  fenomena  sosial  dan  masalah  sosial  yang  ada  pada manusia.  Kualitatif  sebagai  seni  dalam  memahami  objek  penelitian  dengan  upaya-upaya  yang  dilakukan  seperti kefasihaan  berbicara,  seni  menulis  dan  juga  seni  menyampaikan  hasil  penemuan  dari  penelitiannya.  Penelitian  ini menggunakan data sekunder yang berasal dari kajian literatur. Kajian literatur adalah ringkasan tulisan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel, dokumen lainnya yang bisa menenjelaskan serta memberikan informasi berkaitan dengan  topik,  teori  pada  suatu  penelitian.  Sumber  data  berasal  dari  masa  lalu  maupun  data  terkini  dengan mengorganisasikan pustaka ke dalam beberapa topik serta dokuemn yang peneliti butuhkan 9 .
Jenis data yang peneliti gunakan adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur. Dari data yang telah diperoleh  kemudian  dianalisis  serta  dikaji  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif.  Metode  analisis  deksriptif
5 Isbandi Rukminto Adi, “Aksi Sosial Komunitas Nelayan Cantrang Terhadap,” no. April (2019): 13–29.
6 Ida  Bagus  Wirawan,  “Teori  -Teori  Sosial  Dalam  Tiga  Paradigma  Fakta  Sosial,  Definisi  Sosial  &  Perilaku  Sosial” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
7 (Ali & Humaidy, n.d. 2012)
8 Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria,” Dimensi 10, no. 2 (2017): 49–59.
9 Bakhrudin  All  Habsy,  “Seni  Memehami  Penelitian  Kuliatatif  Dalam  Bimbingan  Dan   Konseling :  Studi  Literatur,” JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa 1, no. 2 (2017): 90, https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56.

## Delia Intan Hidayah  dan Agus Machfud  Fauzi,  Perjalanan  Omnibus Law  dalam Sistem Hukum di  Indonesia  (Studi  Tentang
Penolaka Masyarakat Probolinggo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum)
digunakan  untuk  mendeskripsikan  fakta-fakta  empiris  yang  ditemukan  yang  selanjutnya  dianalisis.  Proses  analisis bukan  hanya menguraikan dan menjelaskan  data namun  juga memberikan pemahaman serta pemikiran peneliti yang jelas  dan  cukup.  Menurut  Erickson  (1968)  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  menarasikan  suatu  kegiatan  yang dilakukan  dan  juga  menggali  dampak  dari  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Instrumen  kunci  dari penelitian  kualitatif  adalah  peneliti.  Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kualitatif  berdasarkan  pada  pendekatan naturalistik dan peneliti mengenal serta memahami objek yang akan diteliti. Penelitian  kualitatif tidak menggunakan angka  statistik,  atau  kuantifikasi  tetapi  dengan  menggali  data,  mengumpulkannya,  menganalisis  yang  kemudian diinterpretasikan. Pada umunnya, banyak digunakan oleh ilmu sosial yang mengkaji masalah-masalah sosial manusia yang  bersifat interisipliner ,  menekankan  pada  masalah-masalah  kehidupan  sosial  yang  sesuai  dengan  kondisi  yang nyata  atau  realitas.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  penyusunan  kontruksi  teori  atau  hipotesis  yang menghasilkan fakta penelitian 10 .
Lokasi  penelitian  ini  adalah  di  Kabupaten  Probolinggo,yang  terletak  di  wilayah  tapal  kuda  yang  dikelilingin deretan pegunungan yaitu Tengger, Gunung Argopuro dan Gunung Semeru. Kabupaten Probolinggo terletak di antara dua  Kabupaten  yaitu  di  sebelah  barat  dengan  Kabupaten  Pasuruan  dan  sebelah  timur  Kabupaten  Situbondo  dan Jember.  Kabupaten  Probolinggo  adalah  satu-satunya  Kabupaten  di  Jawa  Timur  yang  memiliki  ibu  kota  dan  pusat pemerintahan  di  Kraksaan.  Di  pusat  pemerintahan  Kota  Kraksaan  yaitu  di  gedung  DPRD  Kabupaten  Probolinggo menjadi  tempat  para  demonstran  melakukan  protes  terhadap  pengesahan  RUU  Cipta  Kerja Omnibus  Law .  Dengan adanya  fenomena  sosial  ini  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terhadap  konflik    yang  sebenarnya melatarbelakangi  aksi  sosial  ini  berujung  ricuh  serta  bagaimana  respon  perusahaan  terhadap  kebijakan  pemerintah terkait RUU Cipta Kerja Omnibus Law tersebut

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konflik berasal dari kata latin “ Configere ” yang artinya “saling memukul”. Secara sosiologis, konflik memiliki arti  sebagai  suatu  proses  sosial  antar  dua  individu  atau  kelompok  yang  keduanya  ingin  saling  menyingkirkan  pihak lawan dengan cara merusak dan membuatnya menjadi lemah. Konflik dilatarbelakangi oleh banyak hal salah satunya yaitu  perbedaan  individu  dalam  suatu  proses  interaksi.  Perbedaan  tersebut  yaitu  diantara  perbedaan  secara  fisik, ideologi, kepercayaan, pengetahan, adat istiadat dan lainnya. Karena masyarakat selalu lekat dengan proses interaksi dengan masyarakat lain, maka terjadinya konflik tidak dapat dihindari dan pasti pernah dialami oleh masyarakat 11 . Dilansir dari rmoljatim.id demo yang dilaksanakan pada 8 Oktober 2020 di Kabupaten Probolinggo tepatnya di gedung  DPRD  Kabupaten  Probolinggo  sempat  ricuh.  Demonstasi  yang  mayoritas  mahasiswa  pada  awalnya  berjalan tertib dan melakukan orasoi dari setiap perwakilan elemen.Namun situasi berubah dan sempat melakukan aksi lempar batu  kepada  apara  kepolisian  yang  mengakibatkan  rusaknya  kaca  gedung  dewan.  Situasi  semakin  memanas  dengan aksi  mahasiswa  yang  berusaha  menjebol  pagar  kantor  dewan.  Massa  aksi  sebelumnya  bergerak  dari  lapangan Pajarakan sekitar pukul 10.00 WIB menuju ke kantor DPRD. Para perwakilan dari setiap elemen pendemo sebanyak 25 orang menemui pimpinan dewan Kabupaten Probolinggo dan menyampaikan  tuntutan  agar UU Cipta Kerja  yang disahkan kembali di cabut 12 .
Media  yang  lain  juga  menjelaskan  bahwa  ratusan  massa  yang  berdemo  menolak  pengesahan  UU  Cipta  Kerja Omnibus  Law sempat  ricuh  karena  tidak  segera  bertemu  dengan  pimpinan  dewan,  massa  geram  dan  melakukan kericuhan. Massa yang tergabung dari berbagai OKP atau Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yaitu Himpunan Mahasiswa  Islam  (HMI),  Gerakan  Mahasiswa  Indonesia  (GMNI),  Ikatan  Mahasiswa  Muhammadiyah  (IMM), Pergerakan  Mahasiswa  Islam  Indonesia  (PMII)  menilai  pengesahan  UU  ini  sangat  tergesa-gesa.  Mahasiswa  menilai RUU ini banyak merugikan masyarakat dan menguntungkan pengusaha saja.Sementara Ketua DPRD Kabupaten Jawa Timur  yaitu  Andi  Suryanto  Wibowo  menyampaikan  bahwa  aksi  demo  ke  kantor  dewan  merupakan  hal  yang  wajar. Tugas  mereka  sebagai  perwakilan  di  daerah  yaitu  menjembatani  antara  aspirasi  dari  masyarakat  Kabupaten Probolinggo untuk dibahas ketingkat yang lebih tinggi. Sebelum mahasiswa berdemo, pihaknya juga sudah didatangi oleh  Serikat  Pekerja  Buruh  Seluruh  Indonesia  (SPSI).  Audensi  itu  menghasilkan  point  penting  yaitu  menolak Omnibus Lawa atau merevisi 13 .
Kericuhan  tersebut  tidak  hanya  infrastruktur  yang  mengalami  kerusakan,  namun  dilaporkan  juga  sebanyak enam  mahasiswa  terluka,  keenamnya  dari  tiga  Organisasi  Kemasyarakatan  Pemuda  (OKP)  PMII,  HMI,  IMM.  Dari
10 Albi Anggito and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kuantitatif , ed. Ella Deffi Lestari (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018).
11 Dany Haryanto and Edwi Nugrohdi, Pengantar Sosiologi Dasar (Jakarta: PT Prestasi Pustakakarya, 2011).
12 Saifullah,  “Mahasiswa  Kepung  Kantor  DPRD  Probolinggo  Berlangsung  Ricuh,” Rmoljatim ,  October  2020, https://rmoljatim.id/2020/10/08/mahasiswa-kepung-kantor-dprd-probolinggo-berlangsung-ricuh.
13 Jatimnow.com,  “Tolak  Omnibus  Law  Di  Probolinggo,  Hujan  Batu  Hingga  Rusak  Pagar  DPRD,” Jatimnow.Com , October 2020, https://jatimnow.com/baca-30379-tolak-omnibus-law-di-probolinggo-hujan-batu-hingga-rusak-pagar-dprd.

## Delia Intan Hidayah  dan Agus Machfud  Fauzi,  Perjalanan  Omnibus Law  dalam Sistem Hukum di  Indonesia  (Studi  Tentang
Penolaka Masyarakat Probolinggo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum)
perwakilan  mahasiswa  yaitu  Sholehuddin  memaparkan  bahwa  ketika  terjadi  bentrok  diluar  gedung  ada  mahasiswa yang  terluka.  Selain  mahasiswa,  demonstan  juga  terdiri  dari  sejumlah  siswa  SMK,  namun  para  siswa  ini  tidak berkoordinasi  dengan  korlap  aksi  gabungan  dari  mahasiswa.  Dari  demosntasi  tersebut  terdapat  4  tuntutanutama  dari mahasiswa  yaitu  yang  pertama,  menolak  UU  Cipta  Kerja  yang  telah  disahkan  oleh  DPR  dan  pemerintah  karena dianggap  cacat  prosedural.Kedua,  DPRD  dan  Pemerintah  dinilai  gagal  menerapkan  cita-cita  dalam  Pancasila  dan UUD 1945.  Ketiga,  mendesak  DPR  dan  pemerintah  untuk  mengutamakan  penangangan  Covid  19  serta  keselamatan rakyat.  Keempat,  mendukung  penuh  upaya  Akademisi  dan  Koalisi  Masyarakat  Sipiluntuk  mengajukan  Yudical Review ke MK 14 .
Menurut  Karl  Max,  aksi  sosial  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  menjadi  gerakan  sosial  yang  menentang kebijakan  pemerintahan  ini  tergolong  kedalam  perjuangan  kelas.  Kelas  kaum  buruh  yang  merasa  semakin  dirugikan dengan  pengesahan  RUU  Cipta  Kerja  oleh  pemerinta.  Kapitaslime  ekonomi  terlihat  pada  tiap  pasal  RUU  yang mengeksploitasi  kaum  buruh  menempatkan  sebagai  subordinitas  yang  berhadapan  dengan  para  pemilik  modal. Pemberitaan yang ramai di media dapat ditarik benang merah bahwa kaum buruh menilai pemerintah berpihak kepada para  investor  serta  mengabaikan  naib  kaum  pekerja  atau  para  buruh.  Contohnya  kehendak  pengusaha  untuk menyesuaikan uang pesangon kaum buruh tidak memiliki  keterkaitan yang bisa menghambat masuknya  investasi  ke Indonesia. Kebijakan proinvestor pada  akhirnya menjadi cikal bakal pertentangan dalam  masyarakatdan pertarungan antar  kelas borjuis dan proletar .  Dalam  penggambaran Omnibus  Law terlihat  bahwa  kedudukan  pemerintah berorientasi  kepada  semakin  besarnya  daya  tarik  untuk  investor.  Sementara  dalam  masyarakat  semakin  sulit mempercayai pemerintah dan terjadi perpecahan masyarakat akibat kontra terhadap pemerintah.
Konflik yang terjadi bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, yang menekankan pada peranan kekuasaan. Para pemilik modal atau pengusaha  yang  juga terlibat dalam  keijakan UU Cipta Kerja  atau Omnibus Law merespon fenomena ini. Melalui Ketua  Asosiasi Pengusaha  Indonesia (Apindo) yaitu Hariyadi  Sukamdani memberikan respon terkait penerbitan UU Cipta Kerja Omnibus Law , ia mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada masalah pesangon tetapi juga pada masalah penyerapan tenaga kerja. Banyak masyarakat indonesia yang masih belum  mendapatkan  pekerjaan  atau  menganggur.  Perhatian  terhadap  masyarakat  yang  belum  bekerja  tersbut berdampak  pada  subsidi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  yang  selama  ini  masyarakat  kurang  mampu  bergantung pada subsidi tersebut. Contohnya, subsidi 40% untuk listrik  yang didanakan dari pemerintah  untuk masyarakat  yang memiliki  ekonomi  rendah.  Kaum  buruh  yang  mengkhawatirkan  dihapusnya  uang  pesangon  yang  harus  dibayar  oleh pemiliki usaha kepada buruh dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, dengan minimal sejumlah uang gaji pekerja selama  satu  bulan.  Namun  hal  ini  dibantah  oleh  Menko  Perekonomian  Airlangga  Hartanto,  bahwa  uang  pesangon tidak dihapus dalam UU tersebut 15 .

## SIMPULAN
Setelah  disahkan  RUU  Cipta  Kerja Omnibus  Law oleh  pemerintah  melalui  DPRD.  Masyarakat  Indonesia banyak  melakukan  aksi  penolakan  dan  protes  terhadap  keputusan  yang  diambil  pemerintah.  Masyarakat  menilai keputusan tersebut sangat tergesa-gesa tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu. Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi  Buruh  dan  Mahasiswa  melakukan  aksi  demonstrasi  untuk  menyuarakan  aspirasinya  diberbagai  daerah diseluruh  indonesia.  Termasuk  salah  satunya  aksi  demontrasi  dari  Organisasi  Kemasyarakatan  Pemuda  (OKP)  yang ada  di  di  Probolinggo.  Mereka  terdiri  dariHimpunan  Mahasiswa  Islam  (HMI),  Gerakan  Mahasiswa  Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indoensia (PMII). Demontsrasi ini digelar  pada  8  Oktober  2020  di  Kantor  DPRD  Kabupaten  Probolinggo.  Kejadian  berlangsung  ricuh  yang mengakibatkan 6 mahasiswa terluka dan rusaknya fasilitas gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Masyarakata yang mayoritas  terdiri  dari  mahasiswa  itu  ricuh  karena  tak  segera  bertemu  dengan  Pimpinan  Dewan  sehingga  berusaha menjebol  pagar  kantor.  Melalui  perwakilannya  berhasil  masuk  sebanyak  25  mahasiswa  untuk  berdiskusi  dengan pemerintah dan hasilnya pemerintah akan segera menyampaikannya kepada tingkat yang lebih tinggi.
Para  Pengusaha  juga  menyampaikan  respon  terkait  dengan  disahkan  UU  Cipta  Kerja Omnibus  Law .  Melalui perwakilannya,  pengusaha  menghimbau  pemerintah  untuk  lebih  fokus  mengentaskan  masalah  pengangguran  dan menyerap  tenaga  kerja,  karena  masih  banyak  masyarakat  indonesia  yang  mengandalkan  subsidi  bantuan  dari pemerintah  karena  renadahnya  pendapatan  mereka.  Menurut  Karl  Marx  aksi  demonstrasi  ini  tercipta  karena  adanya kebijakan pemerintah atau birkorasi yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dimasyarakat, yaitu Omnibus Law yang pada  pasal-pasalnya  banyak  merugikan  kaum  buruh  dan  memperkuat  kekuasaan  investor  dan  pengusaha.  Sehingga
14 Jurnal9.tv,  “Tolak  Omnibus  Law  Di  Probolinggo  Ricuh,  Enam  Mahasiswa  Terluka,” Jurnal9.Tv ,  October  2020, http://jurnal9.tv/peristiwa/tolak-omnibus-law-di-probolinggo-ricuh-enam-mahasiswa-terluka/.
15 Indonesia CNN, “Respon Pengusaha Terhadap Penerbitan UU Omnibus Law ‘Cilaka,’” CNN Indonesia , February 2020, https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200203155118-92-471227/respons-pengusaha-terhadap-penerbitan-uu-omnibus-law- cilaka.
Delia Intan Hidayah  dan Agus Machfud  Fauzi,  Perjalanan  Omnibus Law  dalam Sistem Hukum di  Indonesia  (Studi  Tentang Penolaka Masyarakat Probolinggo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum)
terjadilah  aksi  sebagai  kesadaran  rasional  untuk  menekan  pemerintah  dalam  membantalkan  pengesahan  UU  Cipta Kerja Omnibus  Law .  Konflik  sosialpun  terjadi  dengan  ketegangan  yang  hadir  saat  aksi  demonstrasi  yang  membuat kesenjangan sosial antara birokrasi dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Isbandi Rukminto. “Aksi Sosial Komunitas Nelayan Cantrang Terhadap,” no. April (2019): 13–29. Ali, Mohammad, and Al Humaidy. “Sumber Konflik Antar Etnik,” n.d.
Anggito, Albi, and Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kuantitatif . Edited by Ella Deffi Lestari. Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
CNN,  Indonesia.  “Respon  Pengusaha  Terhadap  Penerbitan  UU  Omnibus  Law  ‘Cilaka.’” CNN  Indonesia .  February 2020. https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200203155118-92-471227/respons-pengusaha-terhadap- penerbitan-uu-omnibus-law-cilaka.
Darmawan,  Agus.  “Politik  Hukum  Omnibus  Law  Dalam  Konteks  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia.” Indonesian Journal of Law and Policy Studies 1, no. 1 (2020): 14–25.
Habsy,  Bakhrudin  All.  “Seni  Memehami  Penelitian  Kuliatatif  Dalam  Bimbingan  Dan    Konseling :  Studi  Literatur.”
JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa 1, no. 2 (2017): 90. https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56. Haryanto, Dany, and Edwi Nugrohdi. Pengantar Sosiologi Dasar . Jakarta: PT Prestasi Pustakakarya, 2011. Jatimnow.com.  “Tolak  Omnibus  Law  Di  Probolinggo,  Hujan  Batu  Hingga  Rusak  Pagar  DPRD.” Jatimnow.Com . October  2020.  https://jatimnow.com/baca-30379-tolak-omnibus-law-di-probolinggo-hujan-batu-hingga-rusak- pagar-dprd.
Jatmika, Bayu Jati. “Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law.” Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura 9, no. 1 (2020): 71–83. Jurnal9.tv.  “Tolak  Omnibus  Law  Di  Probolinggo  Ricuh,  Enam  Mahasiswa  Terluka.” Jurnal9.Tv .  October  2020. http://jurnal9.tv/peristiwa/tolak-omnibus-law-di-probolinggo-ricuh-enam-mahasiswa-terluka/.
Kasim, Aminuddin. “Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dari Presiden Ke Dpr,” no. 1 (2011). Saifullah.  “Mahasiswa  Kepung  Kantor  DPRD  Probolinggo  Berlangsung  Ricuh.” Rmoljatim .  October  2020. https://rmoljatim.id/2020/10/08/mahasiswa-kepung-kantor-dprd-probolinggo-berlangsung-ricuh.
Sholahudin, Umar. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria.” Dimensi 10, no. 2 (2017): 49– 59.
Umanailo, M. Chairul Basrun. Buku Ajar Sosiologi Hukum , 2016.
Wirawan,  Ida  Bagus.  “Teori  -Teori  Sosial  Dalam  Tiga  Paradigma  Fakta  Sosial,  Definisi  Sosial  &  Perilaku  Sosial.” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.