## Dominasi Politik Identitas dalam Kontestasi Politik Indonesia dan Mitigasinya Jelang Pemilu 2024
Pujangga Candrawijayaning Fajri *1
12 State Islamic University of Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 55281, Indonesia
* Corresponding Author: pujanggacandra11@gmail.com
POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Journal homepage: https://talenta.usu.ac.id/politeia
ARTICLE  INFO

## ABSTRACT
Article history:
Received 13 November 2023 Revised 30 June 2024 Accepted 26 July 2024 Available online 30 July 2024 E-ISSN: 0216-9290 The  political  practice  of  identity  in  a  political  reality  is  indeed  a  matter  of discretion, given that identity itself is inherent to man. Practices of identity politics potentially have two significant impacts: positive and negative. This study seeks to look at the political impact of identity on some of Indonesia's political contestation experiences  and  provide  constructive  advice  to  mitigate  something  similar  in  the forthcoming  2024  elections.  This  research  is  qualitative  and  is  accompanied  by descriptive  techniques  of  analysis  by  studying  reference  sources  relevant  to  the research. The results of this study show that in the context of political controversy in Indonesia, identity politics has been shaped throughout the electoral momentum: Pilpres  2014,  Pilkada  DKI  Jakarta  2019,  and  Pilpres  2019  were  used  as  political strategies  by  hitting  the  identities  of  other  candidates.  The  emergence  of mainstream  groups  using  religious  symbols  and  provocative  narratives  as  an attempt to catch the hearts of voters means that the course of electoral momentum tends  to  advance  sentiment  rather  than  argument.  If  identity  politics  continues  to flourish, it will potentially give rise to fascism, separatism, and so on. To prevent the  same  from  happening  in  the  forthcoming  2024  elections,  it  would  require mitigation  efforts  such  as  strengthening  religious  moderation,  promoting  political ethics and ideas of candidates, and increasing digital literacy for voters, so that the niche will create quality electoral processes and outcomes..
Keyword: Identity politics; Indonesian politics; Mitigation; 2024 elections
How to cite: Fajri,  P,  C.  (2024).  Dominasi Politik  Identitas  dalam  Kontestasi Politik  Indonesia  dan  Mitigasinya Jelang  Pemilu  2024.  POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 16 (2), 66-73.

## ABSTRAK
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International.
http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle
Praktik  politik  identitas  dalam  suatu  realitas  politik  memanglah  sebuah keniscayaan,  mengingat  identitas  sendiri  merupakan  hal  yang  melekat  pada manusia.  Praktik  dari  politik  identitas  berpotensi  menimbulkan  dua  dampak signifikan:  yakni  dampak  positif  dan  negatif.  Penelitian  ini  berupaya  melihat dampak politik identitas pada beberapa pengalaman kontestasi politk Indonesia dan memberikan saran konstruktif guna memitigasi hal yang serupa pada Pemilu 2024 mendatang.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  yang  disertai  dengan  teknik  deskriptif analisis    dengan  mengkaji  sumber  rujukan  yang  relevan  dengan  penelitian.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dalam  konteks  kontestasi  politik  di  Indonesia, politik  identitas  gencar  digaungkan  sepanjang  momentum-momentum  pemilihan: Pilpres  2014,  Pilkada  DKI  Jakarta  2019,  dan  Pilpres  2019  digunakan  sebagai strategi politik dengan menghantam identitas kandidat lain. Munculnya kelompok- kelompok mainstream menggunakan  simbol-simbol  agama  dan  narasi-narasi provokatif sebagai upaya untuk meraih hati pemilih, sehingga jalannya momentum- momentum  pemilihan  cenderung  mengedepankan  sentimen  ketimbang  argumen. Jika  politik  identitas  terus  dibiarkan  tumbuh  subur  maka  akan  berpotensi melahirkan  fasisme,  separatisme,  dan  lain  sebagainya.  Guna  mencegah  hal  yang sam a terjadi pada Pemilu 2024 mendatang, maka diperlukan upaya mitigasi berupa penguatan moderasi beragama, mengedepankan etika politik dan gagasan dari para kandidat,  serta  peningkatan  literasi  digital  bagi  pemilih,  sehingga  nisca  akan menciptakan proses dan hasil Pemilu yang berkualitas.
Kata Kunci : Politik Identitas, Politik Indonesia, Mitigasi, Pemilu 2024
Kata  Kunci : Lembaga  riset,  elektabilitas  politik,  kandidat,  partai  politik, daerah pemilihan (dapil)

## 1. Pendahuluan
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  yang  bersifat  majemuk,  yang  memiliki  keanekaragaman  mulai  dari suku,  agama,  etnis,  ras,  dan  budaya.  Keanekaragaman  inilah  yang  mengharuskan  setiap  individu  dapat beradaptasi antara satu dengan lainnya. Namun, keanekaragaman ini menimbulkan potensi konflik yang erat kaitannya  dengan  identitas  suku  agama,  ras,  dan  antar-golongan  (SARA),  sehingga  dengan  mudahnya beberapa individu maupun masyarakat bisa terpengaruh denggan terjadinya hal tersebut. Konflik-konflik yang kerap  terjadi  di  masyarakat  ini  terjadi  bukan  tanpa  sebab,  konflik-konflik  ini  disebabkan  karena  suatu kelompok  mengekspolitasi  identitas  dengan  tujuan  yang  salah  satunya  demi  mencapai  sebuah  kepentingan politik tertentu  (Tutukansa, 2022).
Ada  suatu  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  hal  yang  lebih  menakutkan  ketimbang perpecahan  di  dalam  internal  bangsa,  yang  disebabkan  oleh  penggunaan  strategi  emosi  atas  politik  identitas yang berbasis SARA atau bahkan masalah-masalah ekonomi guna mendapatkan dukungan politis. Masyarakat yang  majemuk  mendapatkan  tantangan  untuk  mencegah  kompetisi  berbasis  sentimen  mengenai  kedaerahan, primordialisme, dan nafsu atas kuasa maupun sumber daya. Walaupun secara faktual dalam praktiknya antara politik  dengan  politik  identitas  seolah  menyatu  dalam  satu  tarikan  nafas,  di  mana  terjadi  momentum- momentum  politik,  maka  di  situ  ada  eksploitasi  identitas.  Sehingga  tantangan  berikutnya  adalah  bagaimana agar bisa membangun suasana damai yang mampu menopang keberagaman dari bangsa (Rozi, 2019)
Bahaya  akan  politik  identitas  sebenarnya  sudah  disadari  sejak  masa  kolonial.  Rezim  kolonial  sangat getol dalam mendoktrin ajaran nasionalisme, hal tersebut dimaksudkan agar konflik-konflik yang disebabkan karena  multi-identitas  tidak  terjadi.  Selain  menggunakan  doktrin  nasionalisme,  rezim  kolonial  juga menggunakan cara-cara represiv dan otoriter. Kendati konflik-konflik identitas berhasil diredam, hal tersebut berdampak  pada  pergeseran  populasi  rasial  berbasis  identitas  tertentu  menjadi  populasi  nasional  serta gilirannya berakibat pada nilai-nilai lokal ( local wisdom ) yang mengalami degradasi.
Pada  masa  pasca-kemerdekaan,  konflik-konflik  identitas  semakin  tidak  terdengar  keberadaannya. Tahun 1950-an, isu-isu identitas sebenarnya masih menjadi bahan kajian yang menarik, namun isu yang lebih dominan  yang  mendapat  perhatian  adalah  mengenai  partai  politik,  politik  aliran,  dan  pembangunan  bangsa. Politik  aliran  sendiri  sebenarnya  diawali  dari  munculnya  politik  identitas,  politik  aliran  dipopulerkan  oleh seseorang  bernama  Clifford  Geertz  pada  tahun  1983.  Dirinya  melihat  bahwa  masyarakat  jawa  telah  terjadi polarisasi  sehingga  terbagi  menjadi  tiga  golongan,  yaitu  abangan,  santri,  dan  priyayi.  Terpolarisasinya identitas  masyarakat  jawa  ini  menyebabkan  sentimen  komunal  berbasis  kepercayaan  dan  agama.  Konflik terjadi  karena timbul  ketidaksenangan suatu  kelompok  dengan  kelompok lain  yang  memiliki  perbedaan,  hal tersebut  diperparah  dengan  adanya  stratifikasi  sosial  dan  perjuangan  kepentingan  politik  tertentu  (Geertz, 1996).
Kemudian,  maraknya  politik  identitas  dimulai  sejak  dimulainya  masa  reformasi,  yang  kala  itu  terjadi pergeseran  dari  model  rezim  yang  semula  otoritarian-sentarlistis,  menjadi  rezim  demokratis-desentralistis. Diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah justru seperti memberikan ruang bagi gerakan politik identitas. Tak sedikit aktor politik lokal dan nasional yang secara sengaja mengeksploitasi hal ini sebagai power sharing dan power framing , sehingga kedudukan mereka yang awalnya terpinggirkan dari tampuk-tampuk kekuasaan bisa merapat dan ikut menjadi bagian dari kekuasaan (Soenjoto, 2019).
Nampaknya  agak  sulit  bagi  para  aktor  politik  jika  melepaskan  dirinya  dari  politik  identitas.  Jika  ada aktor  maupun  partai  politik  yang  berkata  bahwa  mereka  tidak  menggunakan  politik  identitas  sebagai  alat politik  maka  hal  tersebut  dapat  dinilai  sebagai  kemustahilan,  karena  dalam  partai  politik  saja  menjadikan identitas sebagai power utamanya. Gutmann menerangkan bahwa “ many political parties are identity groups, calling  upon  and  cultivating  shared  identities  around  ideology,  class,  religion,  and  ethnicity,  among  other mutual recognition ” (Abadi dkk., 2023)
Terhadap  permasalahan  tersebut,  penulis  dalam  penelitian  ini  akan  mencoba  mendeskripsikan mengenai politik identitas, dampaknya pada pengalaman perpolitikan Indonesia pada pengalaman momentum- momentum  pemilihan  yang  lalu,  serta  memberikan  saran  konstruktif  untuk  meminimalisir  praktik  politik identitas yang memberi potensi berupa dampak negatif secara signifikan jelang Pemilu 2024 mendatang.

## 2. Metode Penelitian
Dalam  ihwal  penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  kualitatif  serta  teknik  dekriptif  analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri serta menilai sumber-sumber relevan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber-sumber penelitian yang dimaksud didapatkan dari buku, jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas mengenai pengalaman praktik politik  identitas  di  Indonesia.  Pengumpulan  data  dan  analisis  yang  dilakukan  selama  penelitian  dibarengi dengan pengkualifikasian bahan sesuai dengan sub pembahasan yang telah ditentukan oleh penulis.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## A. Politik Identitas Sebagai Suatu Strategi Politik
Politik identitas yang telah mendominasi isu-isu politik dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya merupakan  kajian  baru  dalam  studi  ilmu  politik.  Dalam  studi  filsafat,  sebenarnya  wacana  politik  identitas telah  lama  muncul,  namun  pengaplikasiannya  dalam  studi  ilmu  politik  baru  dilakukan  setelah  adanya simposium dalam sebuah pertemuan Asosiasi Ilmuan Politik Internasional yang bertempat di Wina pada tahun 1994  (Ardipandanto,  2020).  Politik  identitas  sendiri  merupakan  pengejawantahan  dari  nilai-nilai  yang diadopsi  oleh  komunitas-komunitas  di  dalam  masyarakat  yang  pada  akhirnya  membangun  sebuah  kekuatan politik.  Politik  identitas  juga  dapat  dipahami  sebagai  suatu  strategi  dan  refleksi  pertalian  simbol  kultural primordial (kelompok, suku, ras, dan agama) guna memperjuangkan cita-cita kolektif. Menurut Agnes Heller, politik identitas dapat dipaham i  sebagai  suatu  strategi  politik  yang  bertendensi  pada  diferensiasi  dan pemanfaatan  pertalian  primordial  sebagai  basis  kategori    utamanya  (Rozi,  2019).  Politik  identitas  bisa bermakna  positif  maupun  negatif.  Bermakna  positif  ketika  melahirkan  toleransi  dan  kebebasan,  bermakna negatif ketika memunculkan nilai-nilai intoleransi, kekerasan, dan juga disparsitas etknik (dominasi mayoritas atas minoritas) (Josep, 2019).
Pada mulanya, politik identitas lahir sebagai upaya perlawanan terhadap perlakuan yang diskriminatif, represif,  dan  eksploitatif  yang  ditujukan  kepada  kelompok  mayoritas.  Politik  identitas  dipilih  sebagai  jalan perjuangan  kelompok  minoritas  untuk  meraih  hak-haknya  kembali  dalam  suatu  komunitas  masyarakat. Menguatnya  politik  identitas  disebabkan  oleh  banyak  faktor.  Mayoritas  pakar  beranggapan  bahwa menguatnya  nilai-nilai  “primordial”  disebabkan  karena  derasnya  arus  globalisasi  yang  kemudian  memberi ancaman  bagi  keberagaman.  Globalisasi  menghendaki  adanya  sebuah  penyeragaman,  baik  itu  dari  cara pandang,  perilaku,  maupun  sikap  yang  sejatinya  beragam.  Namun  setelah  ditelusuri  lebih  lanjut,  globalisasi bukanlah alasan tunggal dan bahkan tidak selalu identik dengan politik identitas. Hal ini menjelaskan bahwa sebenarnya  banyak  faktor  yang  mendorong  praktik  politik  identitas,  seperti  keamanan,  kekuasaan,  sejarah, maupun  berbagai  faktor  yang  menciptakan  ekslusivitas  kelompok.  Hal  tersebutlah  yang  kemudian  menjadi basis  argumen  sebagian  kelompok  untuk  tetap  getol  mempertahankan  politik  identitas  dengan  gayanya masing-masing (Ahmad, 2021).
Dalam  konteks  politik  global,  sejarah  panjang  telah mecatat  betapa  kejamnya  permainan  politik  yang dilakukan  oleh  Nazi di bawah  kendali  Hitler yang kala itu menguasai  Jerman  (Al-Farisi,  2018).  Hitler  yang kala  itu  memenangkan  Pemilu  tahun    1932  memainkan  startegi  politik  identitas  dengan  mensuperioritaskan bangsa Arya dan mendiskriminasi bangsa Yahudi. Narasi yang dijual kala itu kepada  rakyat Jerman adalah bahwa  terjadinya  krisis  ekonomi  dan  kekalahan  perang  dunia  yang  dialami  Jerman  disebabkan  karena pengaruh  bangsa  Yahudi,  sehingga  terjadilah  peristiwa  genosida  terhadap  bangsa  Yahudi,  peritiwa  tersebut sekaligus tercatat sebagai peristiwa genosida terburuk sepanjang sejarah (Zahrotunnimah, 2020).

## B. Dampak Praktik Politik Identitas Pada Kontestasi Politik Indonesia
Jika menengok ke Tanah Air, politik identitas sendiri digaungkan oleh kelompok mainstream , isu-isu yang  diangkat  adalah  seputar  agama,  etnis,  ideologi,  dan  kepentingan  kelompok  tertentu.  Kelompok  agama mayoritas berupaya “meminggirkan” kelompok minoritas yang mereka nilai menyimpang atau menyeleweng dari ajaran mereka. Bahkan yang lebih parah lagi, hal tersebut juga dipraktikan bukan hanya oleh kelompok tertentu saja, tapi juga negara. Represifitas terhadap kelompok Ahmadiyah sejak tahun 2006 hingga memaksa mereka untuk mengungsi ke Lombok, Nusa Tenggara Timur, serta dibuinya Lia Aminudin, Yusman Roy, dan Ahmad Mussadeq juga merupakan contoh nyata mengenai hal tersebut (Maarif, 2010).
Beberapa  tahun  setelahnya,  pola  politik  identitas  masih  sama,  yakni  politik  identitas  berbasis  agama. Sentimen  agama  sangat  mudah  disentuh  karena  cepat  direspon  dan  mudah  dalam  memobilisiasi  massa, sehingga desain situasi politik yang diingkan akan mudah terbentuk. Politik identitas dinilai sebagai strategi mutakhir guna meraih kekuasaan atas nama kepentingan agama. Sehingga mayoritas masyarakat yang masih minim  pemahaman  mengenai  politk  akan  mudah  terpengaruh  dengan  narasi  semacam  ini  (Rahman,  2020). Fenomena tersebut menegaskan bahwa agama masih menjadi hal menarik yang kemudian dijadikan sebagai “dagangan politik”, yang mampu meraih simpati dari masyarakat. Fenomena yang demikian sudah mewabah secara akut  dalam  setiap  momentum-momentum  pemilihan  dan  seolah  sudah menjadi  hal  yang lumrah.  Tak heran jika para kandidat-kandidat maupun pendukungnya lebih bertendensi untuk memobilisasi calon pemilih, terutama pemilih dengan agama yang sama (Ruslan, 2014).
Hal tersebut bisa dilihat dari fenomena-fenomena beberapa  tahun yang lalu, politik identitas masif dipraktikan pada momentum-momentum pemilihan, seperti pada Pilpres 2014, Pilgub DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019. Ketiga momentum tersebut merupakan potret betapa mengerikannya politik identitas berbasis agama yang dijadikan sebagai strategi politik yang juga pada gilirannya memberikan pengaruh psikologi terhadap pemilih (Nasrudin & Nurdin, 2019)

## 1. Pilpres 2014
Kala  itu,  masing-masing  dari  kubu  pendukung  calon  presiden  saling  membentuk  poros  untuk menghantam kubu lain dengan menggunakan identitas yang yang melekat pada diri kandidat. Polarisasi akut yang terjadi antar-kandidat yakni Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK kala itu dapat dibaca sebagai politik identitas yang berbasis agama. Mayoritas partai-partai yang berbasis ideologi Islam seperti PKS, PAN, dan PPP (kubu Djan Faridz) memberikan dukungan pada kubu Prabowo-Hatta. Sementara partai yang berbasis ideologi Islam seperti  PKB  dan  PPP  (kubu  Romahumurzy)  memberikan  dukungan    pada  Jokowi-JK,  tak  hanya  itu,  kubu Jokowi-JK  juga  didukung  partai  dengan  basis  nasionalis-sekuler,  yaitu  PDIP,  yang  pada  gilirannya memperkarya warna jalannya Pilpres kala itu (Ganjar Herdiansyah, 2017).
Bebarapa tuduhan sempat disematkan kepada Jokowi, dirinya disebut sebagai seorang non-pribumi, pemeluk agama minoritas, hingga disebut sebagai seseorang yang berlatar belakang anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal tersebut sempat diisukan didesain sedemikian rupa oleh seseorang yang memahami perilaku  pemilih, yakni seorang konsultan politik asing. Kemudian, beberapa tuduhan yang disematkan kepada Prabowo adalah bahwa dirinya dituding sebagai psikopat, memiliki kewarganegaraan ganda, dan lain sebagainya (Ardipandanto, 2020). Kendati berbagai macam tuduhan disematkan kepada Jokowi, namun pada akhirnya kubu Jokowi-JK dapat memenangkan Pilpres.

## 2. Pilkada DKI Jakarta 2018
Bergulirnya peristiwa yang dinilai sebagai “penistaan agama” yang merupakan buntut dari pidato Ahok dengan  mengutip  surah  al-Maidah  ayat  51  menjadi  titik  awal  maraknya  politik  identitas.  Hal  tersebut kemudian  memantik  amarah  dari  umat  Islam  yang  kemudian  ormas  Islam  dari  berbagai  daerah  mendatangi Jakarta  guna  melakukan  aksi  demonstrasi  (Wati,  2021).  Media  kala  itu  berperan  besar  dalam  menyumbang framing ,  sehingga  massa  yang  dimotori  oleh  Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (GNPF MUI) mudah dimobilisasi dengan mengatasnamakan gerakan bela Islam. Tak berhenti di situ, masjid- masjid  yang  seharusnya  terbebas  dari  agenda  politik  praktis  justru  dijadikan  tempat  kampanye.  Ahok  yang berasal dari kalangan minoritas juga menjadi salah satu alasan menguatnya  politik identitas, yang kemudian memantik narasi “Saya adalah Muslim, maka saya juga memilih pemimpin Muslim.” Sikap saling membenci dari  dua  penganut  agamapun  tak  dapat  terelakan,  kendati  hal  tersebut  tidak  terjadi  seluruh  penganut.  Hal tersebut menjadi salah satu faktor kekalahan Ahok dalam kontestasi Pilkada (Lestari, 2019).
Akhirnya  Anies-Sandi  yang  kala  itu  menjadi  lawan  Ahok-Djarot  dalam  Pilkada  didaulat  menjadi pemenang. Andil besar yang juga dilakukan oleh massa 212 memang tidak dapat dinafikan, politik identitas yang  terjadi  pada  waktu  itu  bisa  dikatakan  mencapai  ke  titik  kulminasi.  Bisa  kita  pahami  bahwa  kapasitas, integritas,  dan  kualitas  dari  Ahok  dalam  memimpin  Jakarta  pada  peridoe  sebelumnya  dapat  mudah diruntuhkah ketika dibenturkan dengan politik identitas (Herianto & Wijanarko, 2022). Seorang peneliti dari LIPI,  Amin  Mudzakir,  menyampaikan  bahwa  masifnya  penggunaan  politik  identitas  dibuktikan  dari  survei yang  dilakukan  Pollmark,  dimana  21,6%  responden  memilih  kandidat  karena  agamanya,  sedangkan  16,3% memilih  karena  kinerjanya  (Wardah,  2017).  Penggunaan  sentimen  agama  pada  waktu  itu  benar-benar memberi keuntungan untuk para penunggangnya.

## 3. Pilpres 2019
Pasca Pilgub DKI Jakarta 2017, politik identitas semakin masif dipraktikan, kondisi tersebut berlanjut hingga  Pilpres  2019.  Dari  kalangan  elit,  politik  identitas  cukup  memberi  pengaruh,  hal  tersebut  merupakan dampak dari Pilkada DKI Jakarta dan aksi massa 212. Dua hal tersebut mempengaruhi gestur dan keputusan dari  partai  politik  dan  juga  calon  presiden.  Dari  kubu  Jokowi,  pembatalan  pasangan  calon  yang  semula Jokowi-Mahfud MD kemudian diganti menjadi Jokowi-Ma’ruf. Hal tersebut menunjukan bahwa telah terjadi sebuah  manuver  politik  dengan  tujuan  meraih  mayoritas  suara  dari  kalangan  muslim.  Sementara  dari  kubu Prabowo bertendensi pada pemenuhan kebutuhan elit politik muslim dalam rangka menentukan cawapres. Elit yang dimaksud adalah elit yang tergabung dalam ijtima’ ulama GNPF MUI yang sempat diselenggarakan dua kali (Fernandes, 2020)
Dari  kalangan  pemilih,  bergulir  narasi  dikotomi  Poros  Mekkah  dengan  Poros  Beijing.  Istilah  Poros Mekkah  dan  Beijing  memiliki  makna  dan  stigma  yang  amat  diskriminatif.  Istilah  Poros  Mekkah merepresentasikan kubu yang Islamis, religius, dan kaya akan visi perubahan. Sedangkan Istilah Poros Beijing merupakan  stigma  sentimen  anti  “China”  terhadap  massa  pendukung  Jokowi  yang  dianggap  dekat  dengan Presiden  Tiongkok  Xi  Jinping.  Muhamad  Idrus  (Sekjen  Sekber)  dalam  suatu  kesempatan  menampik  hal tersebut  dan  menyatakan  bahwa  poros  Mekkah  merupakan  poros  yang  bertendensi  pada  agenda  umat  dan tidak akan mengkriminalisasi agama (Fadhil, 2018).
Dari  segi  elektoral,  pergerakan  pemilih  dalam  aksi  212  tidak  begitu  memberi  pengaruh  signifikan terhadap suara pemilih. Lemahnya dampak massa aksi 212 terhadap politik nasional disebabkan karena dua hal. Pertama ,  tidak  adanya  pengaruh  langsung  aksi  212  terhadap  eskalasi  ataupun  fluktuasi  pada  suara masing-masing  pasangan  calon.  Seandainya  politik  identitas  bekerja,  Jokowi  yang  intens  mendapatkan serangan identitas seharusnya mengalami fluktuasi suara. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, suara Jokowi- Ma’ruf  justru  mengalami  eskalasi  suara.  Begitupun  dengan  Prabowo-Sandi  yang  mempunyai  basis  massa aksi  212  juga  tidak  meraih  eskalasi  suara,  bahkan  justru  cenderung  mengalami  stagnasi  (Wingarta  dkk., 2021).
Kedua , partai-partai yang mempunyai kedekatan dengan massa 212 tidak mendapatkan insentif politik yang berarti pasca-Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari persebaran pendukung massa 212 ke berbagai partai yang memiliki perbedaan ideologi, baik nasionalis maupun agama. Begitupun dengan partai politik yang memberi dukungan kepada Ahok atau calon lain, sama-sama mendapatkan dukungan suara dari massa  212.  Jika  dikalkulasikan,  Partai  Gerindra  dipilih  sebanyak  22,4%  massa  212  dan  PDI-P  16,6%, kemudian disusul Partai Golkar 10,8% (Fernandes, 2020)
Menjelang  Pemilu  2024,  pada  Senin,  13  Februari  2023,  Partai  Ummat  pada  rakernas  perdananya menyampaikan bahwa Partai Ummat akan membawa politik identitas. “Partai Ummat akan melawan narasi politik yang hampa sekaligus menyesatkan dengan sebuah cara yang elegan, yakni dengan politik identitas”, ujar Ridho Rahmadi. Hal tersebut pun kemudian mendapat respon oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, ia menyatakan  bahwa  Bawaslu  akan  memberi  teguran  keras  kepada  partai  yang  membawa  gagasan    politik identitas (Deticom, 2023).

## C. Mitigasi Politik Identitas Jelang Pemilu 2024
Munculnya  politik  identitas  sebagai  suatu  strategi  politik  seperti  pada  pengalaman  pemilihan  yang lalu menandakan  bahwa dalam  suatu  kontetasi politik  belumlah  mencapai  nilai demokrasi  yang  substantif. Demokrasi  yang  tercipta  hanyalah  bersifat  “eksklusif  “  dan  “transaksional”.  Selain  pluralitas  yang  ada  di Indonesia,  beberapa  faktor  lain  juga  menumbuh  suburkan  praktik  politik  identitas,  seperti  tidak independennya  media  massa,  maraknya  buzzer,  pemilih  yang  mudah  termakan  hoax,  rendahnya  tingkat pendidikan, rendahnya nasionalisme, dan lain sebagainya (Wingarta dkk., 2021)
Kendati politik identitas sempat gagal dalam upaya meraih suara, namun jika dibiarkan tumbuh subur maka berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih serius, seperti fasisme, separatisme, dan termobilisasinya masyarakat  yang  telah  terafiliasi  oleh  identitas  tertentu.  Politik  identitas  yang  selalu  digaungkan  oleh kelompok tertentu akan memunculkan mono-identitas yang tentu bertentangan dengan realitas-empiris dari masyarakat Indonesia (Nasrudin & Nurdin, 2019). Kekhawatiran Ketua Bawaslu terkait Partai Ummat yang menyatakan  bahwa  mereka  akan  membawa  gagasan  politik  identitas  tentu  bisa  dipahami  sebagai kekhawatiran akan terulangnya kembali pengalaman-pengalaman buruk yang pernah terjadi.
Momentum-momentum  pemilihan  yang  lalu  agaknya  menjadi  bahan  renungan  untuk  kemudian  bisa mewudkan Pemilu yang berkualitas (Rauta, 2014). Apalagi pasca momentum pertemuan supranasional yang dilaksanakan belum lama ini ini (G20) akan  memunculkan potensi narasi seperti komunis, imperial Barat, anti-Islam,  dan  sejenisnya.  Narasi  yang  demikian  tentu  akan  berpotensi  mengulang  pengalaman  pemilu sebelumnya  dengan  menyebabkan  polarisasi  sesuai  dengan  preferensi  kepentingan  masing-masing  (Sujito, 2022).  Identitas  yang  melekat  pada  aspek  politik  sejatinya  tidaklah  mengandung  persoalan,  karena  hal tersebut  merupakan  bagian  dari  realita  yang  tidak  bisa  dinafikkan.  Yang  menjadi  persoalan  adalah  ketika identitas dimanipulasi sebagai strategi picik dalam berpolitik untuk kemudian dibenturkan dengan identitas lawan. Maka pada gilirannya perlu dilakukan konkretisasi tindakan berupa mitigasi terhadap politik identitas pada pemilu 2024 mendatang, yaitu:

## 1. Moderasi Beragama
Ketua  Umum  PBNU  Yahya  Cholil  Staquf  atau  yang  akrab  dipanggil  Gus  Yahya  mengingatkan pengalaman buruk politik identitas yang terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019 (Tunggul, 2023). Multi-identitas yang  pada  gilirannya  akan  melanggeng  kontestasi  politik  antar-kelompok  (khususnya  kelompok  agama) dalam  upaya  meraih  dukungan  dari  ummat  seringkali  tidak  berpijak  pada  sikap  toleransi.  Sebagian kelompok  berupaya  untuk  meraih  kemenangan  dengan  memakai  simbol-simbol  agama  dengan mendiskreditkan  kelompok  lain,    baik  antar-sesama  pemeluk,  ataupun  terhadap  agama,  suku,  dan  ras  lain (Akhmadi, 2019).
Pemahaman  mengenai  agama  tidak  melulu  soal  pengamalan  agama  yang  dianut  oleh  masing-masing individu, tapi juga terkait penghormatan terhadap penganut agama lain, hal tersebut dapat ditekankan dengan diselenggarakannya agenda-agenda yang mengangkat tema seputar moderasi beragama. Hal yang dimaksud diupayakan  sebagai  jalan  tengah  dalam  beragama  agar    terhindar  dari  ideologi  ekstrimisme  dan  fanatisme yang  berlebihan.  Moderasi  atau  moderat  menurut  bahasa  Arab  dipahami  sebagai al-wasathiyah (QS.  al-
Baqarah (2) : 143) memiliki makna jalan tengah, paling baik, dan paling sempurna, sehingga dapat didesain menjadi  alternatif-solutif  untuk  merespon  multi-identitas  yang  termasuk  di  dalamnya  mengenai  identitas agama.  Moderasi  beragama  merupakan  kunci  terciptanya  toleransi  serta  kerukan,  baik  pada  tingkat  lokal, nasional, maupun global (Akhmadi, 2019).
Dalam  merespon  segala  persoalan  politik  yang  berbasis  agama,  konsep  moderasi  dilakukan  sebagai langkah  kompromi  untuk  menyelesaikan  ketegangan  antar-kubu  yang  berselisih,  apalagi  mengingat polarisasi  antar-umat  beragama  pada  pengalaman  kontestasi  politik  yang  lalu  disebabkan  hanya  karena perbedaan  pandangan  politik.  Perbedaan  pandangan  dalam  sebuah  kontestasi  politik  merupakan keniscayaan, kendati hal tersebut sering memantik konflik. Sehingga konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan  pandangan  tersebut  diperlukan  jalan  penyelesaian  terbaik  dan  sempurna,  yakni  melalui  ajaran moderasi  dalam  berpolitik.  Kiat-kiat  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  seperti  mengadakan  sosialisasi  dan focus gorup discussion (FGD) yang diikuti oleh peserta dan pemilih, hal tersebut dapat diinisiasi baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain dengan mengangkat tema seputar penguatan moderasi beragama jelang Pemilu 2024.

## 2. Mengedepankan Etika Politik dan Gagasan
Sudah menjadi hal yang wajar apabila para kandidat dan para pendukungnya menggembor-gemborkan isu-isu  strategis  dan  juga  menjanjikan  program-program  dalam  masa  kampanyenya.  Namun  pengalaman pemilihan-pemilihan  yang  lalu  sangat  mudah  dipahami  bahwa  kampanye  yang  terjadi  justru  beratensi  dan bertendensi  pada  propaganda  kampanye  hitam  ( black  campaign ),  sehingga  sangat  menganulir  nilai demokrasi yang subtantif dan kering akan gagasan.
Pemilu  2024  mendatang  tentu  tidak  bisa  dianggap  sebagai  agenda  rutin  belaka,  apalagi  mengingat penyelenggaraanya  akan  dilakukan  secara  serentak.  Sejatinya  terdapat  harapan  besar  dari  seluruh  elemen akan  perubahan  besar  untuk  bangsa  dan  negara  setelahnya.  Hal  tersebut  tentu  harus  diawali  dengan pembenahan  pada  para  kandidat  dan  para  pendukungnya,  yakni  harus  lebih  mengedepankan  etika  serta gagasan ketimbang sentimen belaka untuk bisa meraih dominasi dari suara pemilih. Etika dalam berpolitik dapat  menjadi  jalan  pendidikan  politik  dalam  berbangsa  dan  bernegara.  Menurut  Surajiyo,  etika  politik memiliki  peran  sentral  dalam  memberi  pakem  orientasi  dan  pijakan  normatif  agar  dapat  melahirkan keputusan  politik  yang  berbasis  moral.  Kemudian  menurut  Magnis  Suseno,  etika  politik  akan  menuntun pada pengejawantahan harkat dan martabat manusia (Oktaviani, 2016). Sehingga narasi-narasi yang timbul selama kampanye tidak lagi bernuansa SARA seperti pada pengalaman pemilihan yang lalu.
Begitu  pula  dengan  gagasan,  para  kandidat  harus  masif  menawarkan  gagasan-gagasan  melalui  safari politik  maupun  forum-forum  debat  terbuka,  dengan  memberi  gagasan  mengenai  program-program  yang berpotensi  meraih  perubahan  dan  kemajuan,  seperti  halnya  pemberantasan  korupsi,  ekonomi,  pendidikan, reformasi  hukum,  dan  lain  sebagainya  (Fatimah,  2018).  Hal  tersebut  juga  harus  disokong  dari  parpol pengusung, mengingat turunnya tingkat kepercayaan pemilih pada institusi demokrasi tentu tidak tidak bisa diabaikan begitu saja. Ideologi dari masing-masing parpol harus direfleksikan dalam setiap masa kampanye, sehingga stigma negatif terhadap parpol dapat segera diredam. Komitmen terbut harus dijaga bersama-sama dan  konkret  dalam  pelaksanaannya.  Hal  ini  juga  sangat  penting  untuk  menghalau  kelompok mainsteram yang berusaha menunggangi partai politik yang mempunyai kepentingan lain (Santoso, 2019).

## 3. Meningkatkan Literasi Digital
Kendati setiap hari selalu marak pemberitaan soal politik, tapi nyatanya belum menjadikan masyarakat paham  mengenai  esensi  Pemilu  yang  ideal.  Hadirnya  platform  media  sosial  sebagai  sumber  percepatan informasi  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  memunculkan framing kebencian,  disinformasi,  hoax,  dan lain-lain.  Polarisasi  yang  disebabkan  karena  media  sosial  akan  selalu  menjadi  tantangan  terbesar  dalam setiap  momentum-momentum  pemilihan.  Maka  dari  itu,  perlu  diciptakan  sebuah  ekosistem  digital  yang ideal,  yaitu  literasi  digital. Guna  mengeskalasi literasi  digital,  maka  diperlukan mekanisme pemberantasan konten yang digunakan sebagai percepatan informasi.
Khoirunnisa  mengatakan  bahwa  hal  terpenting  dalam  menghadapi  Pemilu  2024  mendatang  adalah mengenai partisipasi pemilih yang diharapkan cerdas dan mampu memfilter informasi saat masa kampanye berlangsung.  Harus  secara  jeli  memahami  dan  mengenalis  makna  dibalik  narasi-narasi  yang  berpotensi menimbulkan  polarisasi  dan  sentimen  antar-pemilih.  Melalui  media,    masyarakat  juga  hatus  turut  andil dalam menilai mengenai rasionalitas dan validitas gagasan yang diusung oleh kandidat. Hal yang dimaksud tentu menjadi penuntun bagi pemilih sebagai yang merupakan sasaran kampanye agar tidak terpengaruh oleh mobilisasi politik identitas yang berpotensi bangkit kembali, sehingga akan tercipta iklim politik yang sehat dalam momentum Pemilu 2024 mendatang (Nugroho, 2023).

## 4. Kesimpulan
Praktik politik identitas telah melalui masa yang panjang dalam kontetasi politik Indonesia. Sejak rezim kolonial,  bahaya  akan  politik  identitas  sudah  disadari  dan  sempat  dilakukan  upaya  preventif.  Namun  pada era  reformasi  politik  identitas  mulai  masif  digaungkan.  Beberapa  tahun  setelahnya,  politik  identitas  masif dipraktikan  pada  momentum-momentum  pemilihan:  Pilpres  2014,  Pilkada  DKI  Jakarta  2017,  dan  Pilpres 2019.  Pemilu  yang  idealnya  merupakan  arena  untuk  mengadu  gagasan  dari  para  kandidat  guna  kemajuan bangsa, namun justru kentara akan politik identitas berbasis agama. Akibat dari hal tersebut sangat dirasa, seperti terjadinya polarisasi antar-pemilih, seperti pada momentum Pilkada DKI Jakarta 2017 menimbulkan polarisasi siginifikan; satu kubu menghantam Ahok, kubu lain membela Ahok. Tentu hal tersebut menjadi suatu catatan buruk bagi sejarah politik Indonesia.
Dalam  ikhtiar  untuk  memitigasi  hal  yang  serupa  agar  tidak  terjadi,  maka  diperlukan  doktrin-doktrin paham  moderat  melalu  agenda-agenda  yang  bertemakan  moderasi  beragama,  pemberian  pemahaman  bagi para  kandidat  agar  lebih  mengedepankan  gagasan,  dan  peningkatan  literasi  digital  bagi  pemilih  agak terhindar  dari  hoax  dan  narasi-narasi  provokatif.  Sehingga  penyelanggaraan  dan output dari  Pemilu  2024 dapat  mencerminkan  Pemilu  yang  lebih  demokratis  secara  substantif  dan  dapat  menghasilkan  pemimpin yang berintegritas, yang mampu membawa perubahan signifikan bagi bangsa dan negara.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terimakasih  peneliti  haturkan  kepada  Program  Studi  Ilmu  Politik  FISIP  USU  yang  telah berkenan  memberikan  kesempatan  bagi  peneliti  untuk  bisa  menorehkan  hasil  konkretisasi  berpikir  terkait dengan politik identitas di Indonesia.

## Daftar Pustaka :
Abadi, M., Alung, C., Permadi, I., & Schova, Y. (2023). Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu . 4 (2). Ahmad, J. (2021). Ilmu Politik Praktis: Dari Teori Ke Implementasi . Akademia Publishing. Akhmadi,  A.  (2019). Moderasi  Beragama  Dalam  Keragaman  Indonesia  Religious  Moderation  In Indonesia’s Diversity . 13 (2).
Al-Farisi, L. S. (2018). Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila. Jurnas; Aspirasi , 2 .
Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact Of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 11 (1), 43–63.
Https://Doi.Org/10.22212/Jp.V11i1.1582 Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi . 3 . Detikcom, Tim (2023, February  21). Partai Ummat ‘Kami Politik Identitas’ Bikin Bawaslu  Beri  Protes Keras. Detiknews . https://news.detik.com/pemilu/d- 6579919/partai-ummat-kami- politik- identitas-bikin-bawaslu-beri-protes keras/amp.
Fernandes, A. (T.T.). Politik Identitas Dalam Pemilu 2019: Proyeksi Dan Efektivitas .
Ganjar  Herdiansyah,  A.  (2017).  Politisasi  Identitas  Dalam  Kompetisi  Pemilu  Di  Indonesia  Pasca  2014. Jurnal Bawaslu , 3 (2). Geertz, C. (1996). The Religion Of Java (Nachdr.). Univ. Of Chicago Press.
Herianto,  H.,  &  Wijanarko,  R.  (2022).  Populisme  Berwajah  Politik  Identitas  Keagamaan  Di  Indonesia.
Jurnal Filsafat Indonesia , 5 (1), 53–64. Https://Doi.Org/10.23887/Jfi.V5i1.39581 Huda, U. N. (2018). Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia (Cetakan Pertama). Fokusmedia. Josep. (2019). Dinamika Politik Identitas Di Indonesia . Indocampd. Lestari, D. (2019). Pilkada Dki Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia . 2 . Maarif, A. S. (2010). Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita (Cet. 1). Pusat Studi Agama Dan Demokrasi : Yayasan Wakaf Paramadina.
Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada Dki Periode 2018-2022). Hanifiya:
Jurnal Studi Agama-Agama , 1 (1), 34–47.
Https://Doi.Org/10.15575/Hanifiya.V1i1.4260
Nugroho,  Agung.  (2023,  May  20).  CfDS  dan  Perludem  Bahas  Peranan  Teknologi  Digital  dalam  Pemilu 2024. Liputan Berita Universitas Gadjah Mada . https://ugm.ac.id/berita/23576-  cfds- danperludem-bahas- peranan=teknologi- digital-dalam-pemilu-2024/ . Prasetyo, T. (2019). Pemilu Dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat (Cetakan 1). Nusamedia. Program  Studi  Hubungan  Internasional,  Fakultas  Psikologi  Dan  Ilmu  Sosial  Budaya  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta, & Tutukansa, A. F. (2022). Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia. Khazanah: Jurnal Mahasiswa , 14 (1). Https://Doi.Org/10.20885/Khazanah.Vol14.Iss1.Art3 Rozi,  S.  (Ed.).  (2019). Politik  Identitas:  Problematika  Dan  Paradigma  Solusi  Keetnisan  Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali, Dan Papua (Cetakan Pertama). Bumi Aksara.
Ruslan, I. (2014). Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik . 2 . Santoso,  E.  P.  B.  (2019).  Pemilu  Dan  Pilkada  Dalam  Pusaran  Politik  Identitas. Resolusi:  Jurnal  Sosial Politik . Https://Doi.Org/10.32699/Resolusi.V2i2.1036
Soenjoto, W. P. P. (2019). Eksploitasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milineal Indonesia  Di  Era  4.0. Journal  Of  Islamic  Studies  And  Humanities , 4 (2),  187–217. Https://Doi.Org/10.21580/Jish.42.5223 Subiyanto,  A.  E.  (2020).  Pemilihan  Umum  Serentak  Yang  Berintegritas  Sebagai  Pembaruan  Demokrasi Indonesia. Jurnal Konstitusi , 17 (2), 355. Https://Doi.Org/10.31078/Jk1726 Sujito,  D.  A.  (2022).  Pancasila  Dan  Politik  Emansipasi:Problematisasi  Politik  Identitas  Menuju  Pemilu 2024. Jurnal Pancasila , 3(2), 13.
Tunggul. (2023, August 4). Gus Yahya: Pemilu 2014 dan 2019 Pengalaman Buruk Politik   Identitas.
CNN Indonesia . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230804203916-982197/gus-yahya- pemilu-2014-2019-pengalaman-buruk-politik-identitas .
Wardah, Fathiya. (2017, March, 30). Politik Identitas Kental Warnai Pemilihan Gubernur Jakarta.
Voaindonesia . https://voaindonesia.com/amp/politik-identitas-kental-warnai-pemilihan-gubernur- jakarta/3788454.html .
Wati, W. (2021). Menguatnya Politik Identitas Di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, Dan Etnis.
Jurnal Pendidikan Pkn (Pancasila Dan Kewarganegaraan) , 2 (2), 66.
Https://Doi.Org/10.26418/Jppkn.V2i2.44627 Wingarta,  I.  P.  S.,  Helmy,  B.,  Hartono,  D.,  Mertadana,  I.  W.,  &  Wicaksono,  R.  (T.T.). Pengaruh  Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia .
Zahrotunnimah,  Z.  (2020).  Keniscayaan  Politik  Identitas  Dari  Suatu  Bangsa  Dan  Agama. ’Adalah , 4 (2). Https://Doi.Org/10.15408/Adalah.V4i2.15529