http://jiss.publikasiindonesia.id/
P-ISSN:2723 – 6692

## Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia
Dian Berliansyah Putra 1* , Firstianty Wahyuhening Fibriany 2 , Heri Aryadi 3 Universitas Bina Sarana Informatika 1,2,3
Email: dian.dbp@bsi.ac.id 1 , firstianty.fbr@bsi.ac.id 2 , heri.had@bsi.ac.id 3

## Artikel info
Artikel history:
Diterima : 02-01-2022 Direvisi : 11-01-2022 Disetujui : 20-01-2022
Kata Kunci: otonomi daerah; desentralisasi; dekonsentrasi; tugas pembantuan
Keywords: regional autonomy; decentralization; deconcentration; assistance task

## Abstrak
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945
mengamanatkan  untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  penyelenggaraan  otonomi daerah  tersebut,  Pemerintah  menerapkan  asas  Desentralisasi,  asas Dekonsentrasi  dan  asas  Tugas  Pembantuan.  Ketiga  asas  tersebut  tentunya diikuti  dengan  pendanaan  untuk  mendukung  perimbangan  keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah,  yang  berasal  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Dana  Desentralisasi  merupakan dana  yang  pengalokasian,  pengelolaan  dan  pertanggungjawabannya diserahkan  kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk  melaksanakan  kewenangan  dan  tugas  pembantuan  yang  kegiatannya sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang kemudian untuk dijalankan di daerah  otonom  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia,  guna  mendukung  pemerataan  pembangunan  dan  perimbangan keuangan secara proporsional diseluruh  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian  menggambarkan  bahwa  masih  terdapat  kekeliruan  pemahaman sebagian Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tentang dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan,  yang  terlihat  dari  masih  adanya tumpang tindih pembiayaan yang seharusnya membiayai urusan pemerintah pusat  didaerah,  justru  digunakan  untuk  membiayai  urusan  yang  menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

## Abstract
The  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  mandates  the implementation  of  regional  autonomy  within  the  framework  of  the  Unitary State  of  the  Republic  of  Indonesia.  In  the  implementation  of  regional autonomy,  the  Government  applies  the  principle  of  Decentralization,  the principle of Deconcentration and the principle of Co-Administration. These three  principles  are  of  course  followed  by  funding  to  support  the  financial balance between the Central Government and Regional Governments, which comes  from  the  State  Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBN). Decentralization  Funds  are  funds  whose  allocation,  management  and accountability  are  left  to  the  Regional  Government.  Meanwhile, Deconcentration  and  Co-Administration  Funds  are  funds  used  by  the Regional Government to carry out the powers and tasks of co-administration whose activities have been determined by the Central Government, which are then to be carried out in the autonomous region. This study aims to look at the  implementation  of  deconcentration  and  assistance  tasks  in  the administration  of  government  in  Indonesia,  in  order  to  support  equitable development and proportional financial balance throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study illustrate that there is still a misunderstanding  of  some  Ministries/Agencies  and  Local  Governments
regarding  deconcentration  and  co-administration  tasks,  which  can  be  seen from the overlapping financing that should finance central government affairs in  the  regions,  instead  being  used  to  finance  affairs  that  are  under  the authority of the Regional Government.
Koresponden author: Dian Berliansyah Putra Email: dian.dbp@bsi.ac.id
artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Menurut peneliti ( Roza & Arliman , 2017). Dalam undang-undang tersebut juga menegaskan hal-hal  penting  terkait  hubungan  kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah Daerah, dan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kabupaten dan Kota dibagi atas Kecamatan, dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan atau Desa.  Provinsi  dan  Kabupaten  dan  Kota  masing-masing  mempunyai  Pemerintahan  Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati, dan Pemerintah Daerah Kota dipimpin oleh seorang Walikota (Undang-Undang RI No. 23, 2014).
Penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenal adanya prinsip otonomi daerah ( Fauzi, 2019).  Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  rakyat  yang  berada  didaerah  daerah  terpencil  yang berada  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dapat  terjangkau  dan  terlayani  oleh Pemerintah Pusat.
( Fauzi, 2019)  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  penyelenggaraan pemerintahannya menerapkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga asas  tersebut  dalam  pelaksanaannya  diikuti  dengan  pendanaan,  yang  dikenal  sebagai  dana desentralisasi,  dana  dekonsentrasi,  dan  dana  tugas  pembantuan.  Dana  tersebut  berasal  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Berikut  gambaran  umum  asas penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia:

## Gambar 1. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia
Desentralisasi  merupakan  pemberian  wewenang  Pemerintahan  Pusat  kepada Pemerintah  Daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  di  daerah. Menurut ( Kristiyanto , 2012) Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat  kepada  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  di  daerah.  Sedangkan  Tugas
Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau Desa dengan kewajiban  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan  pelaksanaannya  kepada  yang menugaskan (Indonesia, 2004)
Penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat dapat melaksanakannya sendiri, atau dapat  melimpahkan  wewenang  kepada  Instansi  Vertikal  yang  ada  di  Daerah.  Menurut ( Wijayanti ,  2016)  Kewenangan  pemerintah  pusat  dapat  berupa  pendidikan,  kesehatan, pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang,  perumahan  rakyat  dan  kawasan  permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan sosial ( Yustisia , 2015).
Pelaksanaan  Dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  diterapkan  karena  tidak  semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan rnenggunakan asas desentralisasi ( Mahanani,  n.d. ).  Karena  memang  tidak  memungkinkan  semua  wewenang  Pemerintah  di desentralisasikan, perlu adanya pengaturan dan program-program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang terukur dan terarah guna memajukan baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi sumber daya manuaia  yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah di daerah-nya ( Trisilawati & Pitono, 2012).
Pelaksanaan  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  itu  juga  masih  banyak  ditemukan kelemahan-kelemahan  dalam  pengelolaan  dana  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  yang dapat  menyebabkan  tumpang  tindihnya  program-program  atau  kegiatan-kegiatan  yang berdampak pada pendanaan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman daerah tentang dana dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan,  proses  penyaluran,  peruntukan,  pelaksanaan,  dan pelaporannya serta pertanggungjawaban atas dana tersebut. Hal lain yang juga menjadi masalah ialah  proses  perencanaan  dan  penganggaran  yang  belum  tersinkronisasi  dengan  baik  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut,  maka  dilakukan  penelitian  yang memberikan masukan dan solusi yang tepat dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara, dalam hal ini ialah dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang menunjang otonomi daerah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mana sumber pendanaannya berasal dari APBN.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  ( independen )  tanpa  membuat  perbandingan,  atau menghubungkan dengan varia bel yang lain ( Imron , 2019)Penelitian kualitatif adalah penelitian yang  menghasilkan  penemuan-penemuan  yang  tiak  dapat  dicapai  dengan  menggunakan prosedur-prosedur statistik ( Sujarweni , 2015).

## Hasil dan Pembahasan
Penerapan prinsip Otonomi Daerah, Pemerintah Republik Indonesia menerapkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Ketiga asas tersebut diharapkan mampu menciptakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat  tercapainya  pemertaan  kesejahteraan  dan  pembangunan  di  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pelaksanaan  Desentralisi  yang  diikuti  dengan  pendanaannya  diberikan  sebagian  oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri urusan-urasan yang ada didaerahnya. Sehingga dana desentralisasi dapat  disimpulkan sebagai dana  yang berasal dari APBN yang digunakan untuk belanja daerah, yang didalamnya terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.
Berbeda  dengan  pelaksanaan  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diikuti dengan pendanaannya, diberikan pelimpahan wewenang  dan  penugasan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk menjalankan  program-program  dan  kegiatan-kegiatan  yang  direncanakan  oleh  Pemerintah Pusat untuk Daerah Otonon, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan di daerah, ( Sidik , 2002).
Dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  diatur program-program dan kegiatan-kegiatannya oleh Pemerintah Pusat untuk dijalankan didaerah sesuai kondisi dan lingkungan didaerah tersebut.
Alur  Pendanaan  APBN  di  Indonesia  dalam  rangka  pelaksanaan  desentraliasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:

## Gambar 2. Diagram Alur Pendanaan APBN di Indonesia
Penyelenggaran  negara  wajib  mengelola  dana  Dekonsentrasi  dan  dana  Tugas Pembantuan  sebagai  bagian  dari  keuangan  negara.  Prinsip  pengelolaan  keuangan  negara tersebut,  mencakup  kegiatan  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  pengawasan  dan pertanggungjawaban (Indonesia, 2003).

## 1. Perencanaan
Perencanaan program dan atau kegiatan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja  dan  Anggaran  Kementerian/Lembaga  (RKA-K/L).  Kementerian/Lembaga merencanakan  dan  membuat  program-program  dan  atau  kegiatan-kegiatan  apa  saja  yang akan didanai oleh dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut.
Perencanaan  tersebut  Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  ialah  Kementerian/Lembaga harus  berkoordinasi  dengan  Gubernur,  Walikota,  dan  Bupati  agar  dapat  selaras  dengan program pembangunan daerah serta kebijakannya.
Kementerian/Lembaga  memberitahukan  kepada  Pemerintah  Daerah  mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan. Pelimpahan wewenang dan atau tugas
pembantuan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri atau Pimpinan Lembaga, (Indonesia, 2006).

## 2. Penganggaran
Penganggaran  kegiatan  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  dilakukan  setelah mendapat  persetujuan  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang APBN dan Keputusan Presiden (Kepres) tentang rincian APBN.
Kepres  tentang  rincian  APBN  inilah  yang  menjadi  dasar  masing-masing Kementerian/Lembaga  untuk  menyusun  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA).  DIPA inilah  yang  disampaikan  ke  Kementerian  Keuangan  sebagai  kuasa  pemegang  kas  dan Anggaran Negara untuk disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan.
Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian/Lembaga  (RKA-K/L)  dan  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sudah disahkan tersebut, yang membuat kegiatan dan anggaran  yang  akan  dilimpahkan  tersebut,  diserahkan  kepada  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, ( Kosen et al ., 2012).
Gubernur, Bupati, dan Walikota memberitahukan RKA-K/L pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan kemudian menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku  Pengguna  Anggran  dan  Pejabat  yang  bertanggungjawab  melaksanakan  kegiatan Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  didaerah.  Berikut  gambaran  proses  penganggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut:

## Gambar 3. Proses Penganggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Program  dan  kegiatan  yang  dianggarkan  didalam  APBN  khususnya  melalui  dana dekonsentrasi  disesuaikan  dengan  program  yang  dianggarkan  oleh  APBD  sehingga penganggaran  program  dan  kegiatannya  mewakili  satu  mata  penganggaran  dan  tidak tumpang tindih dalam penganggarannya.

## 3. Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Setelah  proses  penganggaran,  maka  proses  selanjutnya  ialah  mengelola  dan menyalurkan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tersebut kepada daerah otonom di seluruh  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dana  Dekonsentrasi  tersebut  disalurkan melalui rekening kas umum negara kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, sedangkan  dana  Tugas  Pembantuan  disalurkan  kepada  SKPD  Provinsi,  Kabupaten/Kota, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang disamakan, ( Jendral , 2013).
Selanjutnya  SKPD  Provinsi  menjalankan  program-program  dan  kegiatan-kegiatan dalam  pelaksanaan  Dekonsentrasi  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat  melalui
Kementerian/Lembaga  dalam  bentuk  Rencana  Kerja  Anggaran  Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Dan SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota juga menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan  dalam  pelaksanaan  Tugas  Pembantuan  yang  sudah  ditetapkan  oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga dalam bentuk RKA-KL.
Kegiatan dengan pendanaan Dekonsentrasi biasanya berupa kegiatan dalam bentuk non-fisik seperti pelatihan dan penyuluhan, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pembinaan dan  pengawasan,  ( Pengolahan,  n.d. ).  Sedangkan  untuk  kegiatan  dana  Tugas  Pembantuan berupa kegiatan fisik  yang menghasilkan output aset tetap maupun aset tidak tetap seperti pengadaan tanah, pembangunan irigasi,  dan pengadaan pupuk ataupun bibit. Berikut data APBN  menurut  Belanja  Pusat  dan  Belanja  Daerah  Tahun  2006,  serta  Alokasi  Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2006.

## Tabel 1. Data APBN Menurut Belanja Pusat dan Belanja Daerah TA 2006
Uraian Belanja 2006 Rasio Jumlah (Miliar Rp) I. Belanja Pusat *) 478.249,40 68,41 Belanja Pusat Di Pusat **) 397.390,16 56,84 Belanja Pusat Di Daerah ***) 80.859,24 11,57 Dana Dekonsentrasi 25.032,63 3,58 Dana Tugas Pembantuan 5.620,67 0,80 Dana Vertikal di Daerah 50.205,95 7,18 II. Belanja untuk Daerah *) 220.849,85 31,59 Dana Perimbangan 216.797,73 31,01 Dana Bagi Hasil 59.563,73 8,52 Perpajakan 27.676,43 3,96 Sumber Daya Alam 31.887,29 4,56 Dana Alokasi Umum 145.664,20 20,84 Dana Alokasi Khusus 11.569,80 1,65 Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian 4.052,12 0,58 Dana Otonomi Khusus 3.488,28 0,50 Dana Penyesuaian 563,84 0,08 Belanja APBN Total 699.099,25 100,00
Tabel 2. Alokasi Dana Dekonsentrasi per Fungsi dan Jenis Belanja TA 2006
(Dalam miliar rupiah) Fungsi Dana Dekonsentrasi Belanja Operasional Belanja Modal Jumlah Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Lainnya Jumlah Agama 5,32 1,15 1,13 7,60 0,36 7,96 Ekonomi 287,50 1.466,77 356,74 2.111,01 686,42 2.797,42 Kependudukan dan Perlindungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kesehatan 114,56 1.884,14 305,07 2.303,78 369,94 2.673,71 Ketertiban dan 0,01 8,28 0,00 8,29 0,00 8,29
Fungsi Dana Dekonsentrasi Belanja Operasional Belanja Modal Jumlah Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Lainnya Jumlah Keamanan Lingkungan Hidup 0,44 2,03 0,00 2,47 0,10 2,57 Pariwisata dan Budaya 26,96 75,73 9,88 112,57 0,13 112,70 Pelayanan Umum 25,96 57,45 0,00 83,41 37,85 121,26 Pendidikan 203,65 900,37 16.890,95 17.994,98 29,95  18.024,93 Perlindungan Sosial 71,98 224,34 683,72 980,04 0,21 980,25 Pertahanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perumahan dan Fasilitas Umum 9,15 111,01 25,89 146,05 157,48 303,54 TOTAL 745,52 4.731,28 18.273,39 23.750,20 1.282,44  25.032,63
Tabel 3. Alokasi Dana Dekonsentrasi per Fungsi dan Jenis Belanja TA 2006 (Dalam miliar rupiah)
Fungsi Dana Tugas Pembantuan Belanja Operasional Belanja Modal Jumlah Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Lainnya Jumlah Agama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ekonomi 342,23 550,89 551,83  1.444,95 997,59  2.442,53 Kependudukan Dan Perlindungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kesehatan 15,98 64,66 165,04 245,67 1.670,80  1.916,47 Ketertiban Dan Keamanan 0,00 0,06 0,30 0,36 1,54 1,90 Lingkungan Hidup 8,51 64,31 34,52 107,35 89,27 196,62 Pariwisata Dan Budaya 0,05 12,58 0,00 12,62 23,98 36,60 Pelayanan Umum 0,52 142,29 0,00 142,81 321,55 464.36 Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perlindungan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pertahanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perumahan Dan Fasilitas Umum 24,22 55,32 124,42 203,78 358,41 562,19 Total 391,51 890,10 875,93  2.157,53 3.463,14  5.620,67 Sumber Data:
*) TA 2006: UU No.14/2006
**) Selisih Belanja Pusat dikurangi Belanja Pusat di Daerah ***) Penetapan RKA-KL 2006
Pelaksanaan  dana  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  dalam  hal  pencatatannya pada awal terbentuknya Otonomi Daerah pada tahun 2000 sudah dilakukan, namun belum tercatat secara akuntansinya sehingga masih banyak terjadi penyimpangan berupa tumpang tindih  pembiayaan  yang  seharusnya  membiayai  urusan  pemerintah  pusat  didaerah,  justru digunakan  untuk  membiayai  urusan  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah, sehingga  membuat  rancu  dalam  pelaporannya,  apakah  itu  dicatat  di  APBN  ataukah  di APBD.
Pelaksanaan  dana  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  tersebut  yang  berwenang ialah Pemerintah Pusat, akan tetapi ditujukan untuk pembagunan daerah otonom di seluruh Indonesia,  guna  terwujudnya  pemerataan  pembangunan,  ( RAZAK, n.d.).  Oleh  karena  itu pencatatan atas pelaksanaannya dilaporkan serta dicatat dalam APBN
Menurut  data  yang  diperoleh  dari  ( Fitrah  et  al. ,  2021),  pencairan  atas  nama  dana Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  sebesar  28,75  triliun  rupiah  masih  belum  tercatat dalam APBN, Neraca Pemerintah Pusat, ataupun di APBD.
Demikian,  pencairan  yang  dilakukan  terhadap  dana  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan  sejak  tahun  2000  bukanlah  merupakan  dana  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan  yang  sebenarnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  PP  No.21  Tahun  2004, melainkan masih merupakan pagu anggaran dari Kementerian/Lembaga yang masih belum dipilah-pilah sistem pengalokasiannya.

## 4. Pengawasan
Pengawasan atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Inspektorat  Jenderal  Kementerian/Lembaga  yang  memberikan  wewenang,  dan  Tugas Pembantuan  kepada  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  selaku  wakil  Pemerintah  Pusat  di Daerah, ( Fitrah et al. , 2021).

## 5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  atas  kegiatan  pelaksanaan  Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan dilakukan secara berjenjang, sejak dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  baik  itu  SKPD  Provinsi  maupun  SKPD  Kabupaten/Kota  sampai  dengan Kementerian/Lembaga sebagai wakil Pemerintah Pusat (Presiden) di Pusat.
Kepala  SKPD  Provinsi  dan  Gubernur,  Kepala  SKPD  Kabupaten/Kota  dan Bupati/Walikota wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang. Penyusunan  dan  peyampaian  laporan  keuangan  oleh  SKPD  Provinsi,  dan  SKPD Kabupaten/kota  disampaikan  kepada  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  selaku  wakil Pemerintah Pusat di Daerah, (Indonesia, 2006). Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota menyampaikan realisasi anggaran kepada Menteri Negara atau Pimpinan Lembaga selaku wakil  Pemerintah  Pusat  di  pusat.  Berikut  diagram  mekanisme  pelaporan  dan pertanggungjawaban dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

## Gambar 6. Diagram Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Demikian pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat berjalan dengan baik,  sehingga  dikemudian  hari  diharapkan  tidak  terdapat  penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan anggaran negara.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan telah sesuai  dengan  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Namun  hingga  tahun  2006 pencatatan  dan  pelaporanmya  masih  ada  daerah  otonom  yang  tidak  mencatat  dan melaporkannya  ke  Pemerintah  Pusat,  yang  disinyalir  masih  kurang  pahamnya  tentang  asas pelaksanaan  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan.  Mereka  justru  mencatat  anggaran pelaksanaan  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan  tersebut  di  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut jelas menyalahi prosedur dan membuat tumpang tindih pendanaan, yang berakibat terdapatnya temuan Badan Pemeriksan Keuangan yang mengaudit setiap anggaran Pemerintah Pusat (APBN) yang dikeluarkan.

## Bibliografi
Fauzi,  A.  (2019).  Otonomi  Daerah  Dalam  Kerangka  Mewujudkan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  Yang  Baik. Jurnal  Spektrum  Hukum , 16 (1),  119–136. http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130
Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin,  Z. (2021). Kedudukan Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di  Indonesia. Sign  Journal  Of  Law  (Sign  Jurnal  Hukum) , 3 (1),  1–25. https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107
Imron,  I.  (2019).  Analisa  Pengaruh  Kualitas  Produk  Terhadap  Kepuasan  Konsumen Menggunakan  Metode  Kuantitatif  Pada  Cv.  Meubele  Berkah  Tangerang. Indonesian Journal
On Software Engineering (Ijse) , 5 (1), 19–28.
https://doi.org/10.31294/ijse.v5i1.5861
Indonesia, R. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang. Keuangan Negara .
Indonesia,  R.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang.

## Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah .
Indonesia,  R.  (2006).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Negara Republik Indonesia .
Jendral, P. R. I. I. (2013). Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap. Media Ekonomi , 21 (1). http://dx.doi.org/10.25105/me.v21i1.794
Kosen,  S.,  Usman,  Y.,  Suryati,  T.,  &  Tarigan,  I.  (2012). Penyaluran  Dana  Pembangunan Kesehatan Dari Pusat Ke Daerah (Propinsi Dan Kabupaten-Kota) .
Kristiyanto, E. N. (2012). Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 1 (3), 397–408.
http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.92
Mahanani,  A.  E.  E.  (N.D.).  Urgensi  Desentralisasi,  Dekonsentrasi  Dan  Tugas  Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Res Publica , 1 (2), 17–35.
Pengolahan, D. (N.D.). Pedoman Kegiatan Pembangunan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian  Tahun  Anggaran  2012 .  Ditjen  Pengolahan  Dan  Pemasaran  Hasil Pertanian/Pphp.
Razak,  M.  U.  H.  A.  (N.D.). Tinjauan  Hukum  Terhadap  Pembentukan  Badan  Penghubung Provinsi Sulawesi Barat .
Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa. Padjadjaran Journal Of Law , 4 (3), 606–624. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10
Sidik, M. (2002). Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada  Pencapaian  Tujuan  Nasional. Seminar  Nasional"  Publik  Sector  Scorecard, Jakarta , 17–18.
Sujarweni, V. W. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi .
Trisilawati,  O.,  &  Pitono, J.  (2012).  Pengaruh  Cekaman  Defisit  Air  Terhadap  Pembentukan Bahan Aktif Pada Purwoceng. Buletin Penelitian Tanaman Rempah Dan Obat , 23 (1), 34–47. http://dx.doi.org/10.21082/bullittro.v23n1.2012.%25p
Wijayanti,  S.  N.  (2016).  Hubungan  Antara  Pusat  Dan  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Jurnal Media Hukum , 23 (2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
Yustisia,  T.  V.  (2015). Undang-Undang  No  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah Dan Perubahannya . Visimedia.