## PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DIMEDIASI OLEH PENGAWASAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA
Orpaniati Rantepulung 1
Westim Ratang 2
J. A. Mollet 3

## Abstract
The purpose of this research is to know and analyze the effect accountability and transparency to local government performance is mediated by financial supervision. The method used in this research is path analysis. The results of the analysis show that: (1) Financial accountability influences regional financial  management  supervision.  (2)  Financial  transparency  affects  regional  financial  management supervision.  (3)  Financial  accountability  influences  local  government  performance.  (4)  Financial transparency affects local government performance. (5) Financial accountability, financial transparency and  financial  supervision  affect  the  performance  of  local  governments.  (6)  Financial  accountability affects the performance of regional governments through supervision of regional financial management. (7) Financial transparency influences regional government performance through supervision of regional financial  management.  (8)  Supervision  of  regional  financial  management  affects  the  performance  of regional governments. (9) Accountability has a dominant influence on the performance of the regional government of Papua Province.

## Keywords: Accountability, Transparency, Local Government Performance, Financial Supervision

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  akuntabilitas  dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah yang dimediasi oleh pengawasan keuangan. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  jalur.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa:  (1) Akuntabilitas  keuangan  berpengaruh  terhadap  pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah.  (2) Transparansi keuangan mempengaruhi pengawasan pengelolaan keuangan daerah. (3) Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. (4) Transparansi keuangan mempengaruhi kinerja  pemerintah  daerah.  (5)  Akuntabilitas  keuangan,  transparansi  keuangan,  dan  pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. (6) Akuntabilitas keuangan mempengaruhi kinerja  pemerintah  daerah  melalui  pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah.  (7)  Transparansi keuangan  mempengaruhi  kinerja  pemerintah  daerah  melalui  pengawasan  pengelolaan  keuangan daerah.  (8)  Pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah daerah. (9) Akuntabilitas berpengaruh dominan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan

## PENDAHULUAN
Kinerja  pemerintah  dinilai  baik  apabila  dapat  dilihat  dari  pencapaian  hasil  yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Jika kinerja yang telah dilaksanakan dan mencapai
1 Magister Keuangan Daerah, Universitas Cenderawasih
2 Magister Keuangan Daerah, Universitas Cenderawasih
3 Magister Keuangan Daerah, Universitas Cenderawasih
hasil yang memuaskan itu harus sesuai dengan visi dan misi suatu kelompok atau organisasi yang  sudah  ditetapkan  sebagai  landasan  dalam  pelaksanaan  tugas  yang  harus dipertanggungjawabkan.  Pengukuran  kinerja  membantu  para  pejabat  pemerintah  daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu para warga untuk mengevaluasi apakah  tingkat  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  sejajar  atau  sama  dengan  uang yang  dikeluarkan  untuk  pelayanan  program  tersebut  (Ihyaul,  2017).  Maka  dari  itu  kinerja lembaga  pemerintah  berkaitan  erat  dengan  pengawasan,  akuntabilitas  dan  transparansi.
Untuk memantapkan metode akuntabilitas diperlukan manajemen kinerja yang baik.
Dalam penerapan berbagai macam aturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan  penerapan  konsep  akuntabilitas  keuangan  dan  transparansi  keuangan  dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan bisa mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Pada pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan transparansi  keuangan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  ini  diharapkan  mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Wiguna, 2015). Istilah kinerja seringkali digunakan untuk  menyebut  prestasi  dan  apabila  karyawannya  baik  dan  berkualitas,  maka  kinerja pemerintah daerah akan menjadi lebih baik dan berkualitas juga.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Sebagai organisasi sektor publik, masyarakat menuntut pemerintah daerah agar memiliki kinerja yang baik  terhadap  kepentingan  masyarakat  dan  mendorong  pemerintah  untuk  senantiasa menanggapi  dengan  lingkungan  dan  berupaya  memberikan  pelayanan  yang  baik, transparansi keuangan serta berkualitas dan juga harus adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah daerah tersebut (Adi, 2015).

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Grand Theory (Teori Harapan)
Grand  theory  yang  mendasari  penelitian  ini  adalah  bagian  dari  agency  theory  yaitu Stewardship  theory  yang  menggambarkan  situasi  dimana  para  manajemen  tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada  akhirnya  akan  memaksimumkan  kepentingan  individu  yang  ada  dalam  kelompok organisasi tersebut.
Stewardship  theory  dapat  diterapkan  pada  penelitian  akuntansi  organisasi  sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik  telah  dipersiapkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  bagi  hubungan  antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak berjalannya transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik (Wilson, 2012).
Kondisi  semakin  kompleks  dengan  bertambahnya  tuntutan  akan  akuntabilitas  pada organisasi  sektor  publik,  principal  semakin  sulit  untuk  melaksanakan  sendiri  fungsi-fungsi pengelolaan.  Pemisahan  antara  fungsi  kepemilikan  dengan  fungsi  pengelolaan  menjadi semakin  nyata.  Berbagai  keterbatasan,  pemilik  sumber  daya  (capital  suppliers/principals) mempercayakan  (trust  =  amanah)  pengelolaan  sumber  daya  tersebut  kepada  pihak  lain (steward = manajemen) yang lebih siap.
Kontrak  hubungan  antara  steward  dan  principals  atas  dasar  kepercayaan  bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor  publik  adalah  stewardship  theory.  Implikasi  teori  stewardship  terhadap  penelitian  ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah di Inpektorat daerah sebagai suatu lembaga yang dapat  dipercaya  untuk  bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  publik  dengan  melaksanakan tugas  dan  fungsinya  dengan  tepat,  membuat  pertanggungjawaban  keuangan  yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan
masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka  stewards  (manajemen  dan  auditor  internal)  mengarahkan  semua  kemampuan  dan keahliannya  dalam  mengefektifkan  pengendalian  intern  untuk  dapat  menghasilkan  laporan informasi keuangan yang berkualitas (Dian Indira, 2017).

## Akuntabilitas
Dalam konteks pemerintahan akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance atau pengelolaan pemerintah yang baik,  dimana  pemikiran tersebut  bersumber  dari pemikiran  bahwa  pengelolaan  administrasi publik  merupakan  isu  utama  dalam  pencapaian  menuju  pemerintah  yang  bersih. Pertanggungjawaban  yang  dimaksud  adalah  terkait  laporan  keuangan  yang  disajikan  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  meliputi  penerimaan,  penyimpanan  dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Halim, 2016).
Akuntabilitas merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan. Yang dimaksudkan penelitian ini tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban dalam bentuk pembuatan laporan keuangan yang ada di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dimensi variabel  ini  adalah  mekanisme  dan  aturan  pengelolaan  keuangan  daerah  terdiri  dari mekanisme proses penganggaran, mekanisme dalam konsep dan indikator kinerja anggaran, dan  standar  biaya.  Mekanisme  pertanggungjawaban  pelaporan  dan  evaluasi,  mekanisme pengendalian, mekanisme pengawasan dan pemeriksaan (Wiguna, 2015).
Menurut Penny Kusumastuti (2014), akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan  kegiatan  publik  untuk  dapat  menjelaskan  dan  menjawab  segala  hal menyangkut  langkah  dari  seluruh  keputusan  dan  proses  yang  dilakukan,  serta pertanggungjawaban  terhadap  hasil  dan  kinerjanya.  Menurut  Adisasmita  (2012), mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  kewenangan  untuk  meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Sedangkan menurut Djalil (2014), mengemukakan bahwa definisi akuntabilitas adalah: “Akuntabilitas  adalah  sebuah  konsep  etika  yang  dekat  dengan  administrasi  publik pemerintahan  (lembaga  eksekutif  pemerintah,  lembaga  legislatif  parlemen  dan  lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responbility), yang dapat dipertanyakan  (answerbility),  yang  dapat  dipersalahkan  (blameworthiness)  dan  yang mempunyai  keterkaitan  dengan  harapan  dapat  menerangkan  salah  satu  aspek  dari administrasi publik/pemerintah.
Berdasarkan  beberapa  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas adalah  kewajiban  untuk  memberi  pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan kinerja dari tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerjanya.
Akuntabilitas  yang  harus  dilakukan  organisasi  pemerintahan  terdiri  atas  beberapa indikator. Menurut Rasul (2012), terdapat 5 indikator, diantaranya:
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Pada akuntabilitas hukum berhubungan dengan kepatuhan pemerintah terhadap hukum yang berlaku  pada  perundang-undangan  maupun  peraturan  dalam  organisasi.  Dengan  adanya dimensi  akuntabilitas  hukum  ini  dapat  terciptanya  supremasi  hukum  didalam  lingkup pemerintah. Sedangkan akuntabilitas kejujuran dikaitkan dengan penghindaran penyelewengan jabatan maupun dana publik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya akuntabilitas kejujuran terciptanya praktik lembaga publik yang sehat.
2. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas manajerial dengan kata lain akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban  atas  tindakan  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  pemerintahannya yang dilaksanakan secara efektif dan seefisien mungkin.

## 3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas  program  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  untuk  memastikan  bahwa program  yang  direncanakan  dan  akan  dilaksanakan  nantinya  sesuai  kebutuhan  yang  ada,
dengan berprinsip pada program yang bermutu serta dapat mencerminkan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi.

## 4. Akuntabilitas Kebijakan
Lembaga publik mengeluarkan serta menetapkan kebijakan harus didasari pada bagaimana dampak  yang  akan  ditimbulkan  kedepannya,  tujuan  dilakukannya  kebijakan  tersebut,  serta mengapa kebijakan tersebut dilakukan.

## 5. Akuntabilitas Finansial
Akuntabilitas  ini  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  lembaga  publik  dalam  mengelola sampai menggunakan dana publik seefisien dan seefektif mungkin. Pemerintah mempunyai kewajiban atas laporan yang dibuat berdasarkan gambaran kinerja finansial.

## Transparansi
Transparansi  merupakan  salah  satu  prinsip  dari  good  governance,  transparansi dibangun  atas  dasar  arus  informasi  yang  bebas,  seluruh  proses  pemerintahan,  lembaga- lembaga  dan  informasi  perlu  diakses  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  dan  informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Coryanata, 2015). Krina (2012), menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
Prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu: (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan  (2)  hak  masyarakat  terhadap  akses  informasi.  Transparansi  yakni  adanya  kebijakan terbuka  bagi  pengawasan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  informasi  adalah  sesuatu mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkanakan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.
Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 58 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan  daerah  dilakukan  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  efisien,  transparan,  dan  bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  asas  keadilan
dan kepatuhan. Menurut Agoes dan Ardana (2009), transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi.  keterbukaan  dalam  menyampaikan  informasi  juga  mengandung  arti  bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.
Menurut  Mardiasmo  (2013),  transparansi  berarti  keterbukaan  (opennesess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan  informasi.  Pemerintah  berkewajiban memberikan  informasi  keuangan  dan  informasi  lainnya  yang  akan  digunakan  untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Menurut Krina (2013), indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:
1.  Penyediaan informasi yang jelas.
2.  Kemudahan akses informasi.
3.  Menyusun  suatu  mekanisme  pengaduan  jika  ada  peraturan  yang  dilanggar  atau permintaan untuk membayar uang suap.
4.  Meningkatkan  arus  informasi  melalui  kerjasama  dengan  media  massa  dan lembaga non pemerintah.
Dengan  adanya  indikator-indikator  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  transparansi merupakan  suatu  alat  yang  sangat  penting  untuk  menjembatani  kebutuhan  masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan didaerah mereka sendiri.

## Pengawasan
Pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan karena dengan adanya pengawasan yang baik maka suatu pekerjaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal dan tepat. Secara keseluruhan dapat kita ketahui dalam suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencegah
dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Dengan adanya pengawasan ini,  diharapkan  dapat  membantu  melaksanakan  peraturan  atau  kebijakan  yang  telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien (Halim, 2016).
Menurut  Baldrick  (2017),  pengawasan  adalah  proses  untuk  memastikan  bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi  manajemen  bermaksud  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan  yang terjadi setelah perencanaan yang dibuat dan dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka akan mendorong pegawai lebih giat  dalam  bekerja dan menghasilkan yang baik pula  terlebih  apabila  menyelesaikan  pekerjaannya  dengan  baik.  Maka  dari  itu  pemerintah daerah  harus  mengadakan  pengawasan  keuangan  daerah  sehingga  bisa  mengontrolkan keuangan yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan. Sehingga pada dasarnya  tindakan  pengawasan  ini  sangat  aktif  karena  mencari  tindakan  perbaikan  apabila terjadi hal-hal yang luar dugaan.
Menurut  penelitian  Pujiono  &  Puspitasari  (2016),  dengan  judul  pengaruh  sistem pengendalian  intern  terhadap  kinerja  pemerintah,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan intern  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah.  Dalam  penelitian mengatakan  bahwa  dengan  adanya  pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah  ini  yang dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  Inspektorat  Daerah  untuk  bisa  atau  mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengurangi penyimpangan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Hal ini disebabkan karena pencapaian suatu visi dan misi ini dibutuhkan yang namanya pengawasan berdasarkan uraiannya, pengawasan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana,  ketentuan  dan  undang-undang  yang  berlaku.  Semakin  baik  tingkat  pengawasan pengelolaan keuangan daerah maka, akan menghasilkan kinerja pemerintah juga akan baik. Maka  dapat  disimpulkan  dari  beberapa  penelitian  tentang  pengawasan  keuangan  daerah adalah  kemampuan  pegawai  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah,  apakah
pengawasan  keuangan  daerah  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditentukan  atau belum.
Pemerintah  membentuk  adanya  pengawasan  keuangan  daerah  ini  dengan  tujuan untuk mengontrol keuangan yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang diadakan. Maka pengawasan ini harus aktif untuk mencari tindakan perbaikan jika terjadi hal-hal di luar dugaan. Menurut  Handoko  (2014),  yang meliputi  dimensi dan  indikator  pengawasan  adalah  sebagai berikut:
1.  Prosedur terkait pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2.  Standar adanya batasan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan daerah.
3.  Ketelitian adanya pengukuran kerja pemerintah daerah.
4.  Pengukuran pekerjaan adanya evaluasi kinerja pemerintah daerah.
5.  Perbaikan adanya koreksi kinerja dari pemerintah daerah.

## Kinerja Pemerintah Daerah
Kinerja berasal dari kata job performance atau actual perfomance yang artinya prestasi kerja  atau  prestasi  sesungguhnya  yang  dicapai  seseorang  atau  kelompok.  Dalam  PP (Peraturan Pemerintah) No. 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (pasal 1 ayat 5) Kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  sesuai  dengan  tanggungjawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.
Kinerja adalah gambaran akan tingkat sebuah pencapaian dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang dijalankan sesuai dengan standar tertentu dan bertanggungjawab penuh untuk memberikan  laporan  kepada  pemberi  kerja.  Keberhasilan  dan  kegagalan  suatu  organisasi dalam menjalankan semua aktifitasnya harus dicatat dan diukur. Pernyataan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik maupun penggunaan  anggaran  belanja  daerah  seringkali  menjadi  dasar  topik  utama  yang diperbincangkan oleh publik.
Dalam  krisis  ekonomi  yang  terjadi  dapat  disebabkan  karena  tata  kelola  yang  buruk pada  sebagian  besar  pelaku  ekonomi.  Maka  dari  itu  pemerintah  daerah  dituntut  agar  bisa meningkatkan  kinerja  yang  berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat  dan  mendorong pemerintah  untuk  senantiasa  tanggap  dengan  lingkungannya.  Salah  satu  cara  untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dalam hal kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah  dengan  memberikan  pelayanan  terbaik  secara  transparan  dan  berkualitas,  serta pelayanan  yang  efektif  dan  efisien,  dan  juga  pembagian  tugas  yang  lebih  baik  lagi  pada pemerintah  tersebut  seperti  pembagian  sistem  pengendalian  yang  dapat  diandalkan  dan bertanggungjawab pada publiknya (Pujiono, dkk, 2016).
Menurut Edison (2016), Kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang menunjukan dan  diukur  selama  periode  tertentu  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Maka  yang dimaksudkan  dengan  Kinerja  Pemerintah  Daerah  adalah  pegawai  yang  mampu melibatkan diri dalam pengelolaan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan daerah sudah ditetapkan. Pada variabel ini pencapaian target dalam suatu kegiatan  terhadap  kehidupan  masyarakat  tingkat  pencapaian  program  dan  moral  perilaku pegawai.
Menurut  Wiguna  (2015),  dimensi  dari  variabel  ini  adalah:  1)  Kesesuaian  dengan standar pengelolaan keuangan 2) Pencapaian efisien operasional 3) Pencapaian target kinerja dari  suatu  program  4)  Ketepatan  dan  kesesuaian  hasil  5)  Tingkat  pencapaian  program  6) Dampak  hasil  kegiatan  terhadap  kehidupan  masyarakat  serta  7)  Moral  perilaku  pegawai, instrumen dan pengukuran.
Untuk  mengetahui  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau  program berhasil  atau  tidaknya  diperlukan  pengukuran  kinerja  untuk  membantu  kinerja  sebagai  alat ukur.  Pengukuran  kinerja  membantu  pejabat  pemerintah  daerah  dalam  menentukan  suatu tingkat  pencapaian  tujuan  dan  membantu  warga  untuk  mengevaluasikan  apakah  tingkat pelayanan yang diberikan oleh para pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Edison, 2016).
Menurut Mahsun (2014), karakteristik kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:
1.  Indikator masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2.  Indikator proses (Process), dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan,  baik  dari  segi  kecepatan,  ketepatan,  maupun  tingkat  akurasi  pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi.
3.  Indikator  keluaran  (Output),  adalah  sesuatu  yang  diharapkan  langsung dapat  dicapai dari  suatu  kegiatan  yang  berupa  fisik  atau  non-fisik.  Indikator  ini  digunakan  untuk mengukur  keluaran  yang  dihasilkan  dari  suatu  kegiatan.  Misalnya:  a.  Jumlah  produk atau jasa yang dihasilkan. b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4.  Indikator hasil (Outcome), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan  pada  jangka  menengah  (efek  langsung).  Outcome  menggambarkan  tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.
Dengan  indikator  ini,  organisasi/  instansi  akan  dapat  mengetahui  apakah  hasil  yang telah  diperoleh  dalam  bentuk  output  memang  dapat  dipergunakan  sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
5.  Indikator  manfaat  (Benefit),  adalah  sesuatu  yang  terkait  dengan  tujuan  akhir  dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.
6.  Indikator dampak (Impact), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.
Pemerintah  provinsi/  kabupaten/  kota  dalam  menjalankan  kewenangannya  berjalan diatas kebijakan, standar, norma, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga  arah  pembangunan  tetap  terjaga  pada  satu  tujuan  yaitu  tujuan  pembangunan nasional.  Selanjutnya,  untuk  menjalankan  roda  pembangunan  di  daerah  tersebut  maka
dibentuklah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengacu kepada tiga fungsi pemerintahan daerah yaitu melakukan tugas pemerintahan.
Akuntabilitas,  transparasi  dan  pengawasan  dapat  dijadikan  tolak  ukur  keberhasilan dalam mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintahan dan harus memiliki ukuran  standar  pengelolaan  serta  standar  ketercapaian  sasaran  target  pembangunan  dan inilah  yang  lazim  disebut  dengan  istilah  good  governance.  Sehingga  penting  untuk  meneliti persoalan ini, mengingat banyak pengelolaan keuangan daerah baik itu provinsi/kota/kabupaten  juga  masih  kurang  transparansi,  akuntabiltas  dan  sulit  diawasi  dari kacamata masyarakat luas.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:
Gambar 1.

## Kerangka Pemikiran
Sumber, Kerangka Pikir Penulis, 2022

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dalam uji statistik. Data kuantitaif adalah pengujian data dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka untuk menjawab rumusan masalah, serta perhitungan untuk hipotesis yang telah diajukan  apakah  variabel  bebas  (akuntabilitas  keuangan  dan  transparansi  keuangan)
Akuntabilitas Keuangan (X1) Pengawasan Keuangan (Z) Transparansi Keuangan (X2) Kinerja Pemerintah Daerah (Y)
berpengaruh  terhadap  variabel  terikat  (kinerja  pemerintah  daerah)  melalui  variabel  mediasi (pengawasan keuangan).
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  jalur  (path  analysis). Penulis menggunakan analisis jalur (path analysis) karena untuk mengetahui hubungan sebab akibat,  dengan  tujuan  menerangkan  pengaruh  langsung  atau  tidak  langsung  antar  variabel eksogen dengan variabel endogen.
Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis dan memastikan apakah ada pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah serta dampaknya pada kinerja Pemerintah Daerah. Menurut Sugiyono (2016), analisis jalur adalah bagian dari model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar satu variabel dengan variabel lainnya. Analisis jalur  digunakan dengan menggunakan korelasi, regresi dan jalur sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel intervening. 1.  Path Diagram (Diagram Jalur) Diagram jalur adalah alat untuk melukiskan secara grafis,
struktur hubungan kausalitas antar variabel independen, intervening dan dependen. Model diagram jalur dibuat berdasarkan variabel yang diteliti, dalam penelitian ini variabel yang diteliti  adalah  akuntabilitas  (X1),  transparansi  (X2),  pengawasan  (Z)  dan  Kinerja Pemerintah Daerah (Y).
Gambar 2. Diagram Jalur (Path Diagram)
Akuntabilitas Keuangan (X1) Pengawasan Keuangan (Z) Transparansi Keuangan (X2) Kinerja Pemerintah Daerah (Y) ρzx1 Ρzx2 Ρyz ε1 ε2 Ρyx 1 Ρyx2
Keterangan: X 1
: Akuntabilitas X 2 : Transparansi Y : Kinerja Pemerintah Daerah Z : Pengawasan ρ (rho) : Koefisien masing-masing variable ρzx 1 : Koefisien jalur transparansi terhadap pengawasan ρzx 2 :   Koefisien jalur akuntabilitas terhadap pengawasan ρzy : Koefisien jalur pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah
rx 1 x 2
: Koefisien korelasi antara variabel independen ε :   Faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen
Berdasarkan  diagram  jalur  kita  dapat  melihat  bagaimana  pengaruh  langsung  dan  tidak langsung  tersebut.  Pengaruh  langsung  adalah  pengaruh  dari  satu  variabel  independen  ke variabel  dependen  tanpa  melalui  variabel  lain  yang  disebut  variabel  intervening  (Juanim, 2004). Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dapat dilihat sebagai berikut:
1.  Hasil Langsung (Direct Effect) Hasil dari X1 dan X2 terhadap Y, Z dan hasil Y terhadap
Z atau lebih sederhana dapat dilihat sebagai berikut:
X1, X2 → Y : ρyx1, ρyx2 Y → Z : ρzy1, ρzy2 Z → ε1
2.  Hasil Tidak Langsung (Indirect Effect) Hasil tidak langsung (indirect effect) adalah dari
X terhadap Z melalui Y, atau lebih sederhana dapat dilihat sebagi berikut:
X →
Y → Z: (ρyx), (ρzy)
Penjelasan  rumus  diatas  memperlihatkan  bahwa  hasil  langsung  diperoleh  dari  hasil analisis jalur nilai beta, sedangkan hasil tidak langsung diperoleh dengan mengalikan koefisien rho (nilai beta) yang melewati variabel antara (penghubung) dengan variabel langsungnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengawasan
Pengujian  pengaruh  variabel  akuntabilitas  keuangan  terhadap  variabel  pengawasan keuangan  pemerintah  daerah  Provinsi  Papua  menunjukkan  bahwa  variabel  akuntabilitas keuangan  secara  parsial  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengawasan  keuangan pemerintah  daerah  Provinsi  Papua.  Akuntabilitas  mendorong  pemerintah  daerah  untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  bertanggungjawab,  dalam  hal  ini  jika  tingkat  akuntabilitas
tinggi dari pemerintah daerah maka pertanggungjawaban sebagai pengawas dari Inspektorat akan semakin tinggi.
Hasil frekuensi mengenai variabel akuntabilitas yang terdiri dari indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan  akuntabilitas  finansial  pada  OPD  Provinsi  Papua  tergolong  cukup  karena  rata-rata jawaban responden dari 8 item pertanyaan yang diberikan memiliki rata-rata jawaban sebesar 3,97  berada  pada  kategori  setuju.  Artinya  bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua Pemerintah daerah mampu untuk mempertanggung jelaskan, mempertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan atas semua hasil pekerjaan yang ditangguhkan.
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena kebaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya good governance. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam  bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan  dalam  bidang  politik,  perbaikan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  akan mampu  memperbaiki  tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepda  pemerintah  (Santoso  & Pambelum, 2018).
Menurut Santoso & Pembelum, (2018), dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi  pemerintah,  perlu  memperhatikan  prinsip-prinsip:  1)  Harus  ada  komitmen  dan pimpinan  dan  seluruh  staf  instansi  pemerintah,  perlu  melakukan  pengelolaan  pelaksanaan misi agar akuntabel; 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat mennjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; dan 5) Harus jujur, objektif, transparan dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah  dalam  bentuk  pemuktakiran  metode  dan  teknik  pengukuran  kinerja  dan penyusunan laporan akuntabilitas.
Penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  Oktana  Yudha  Sakti  (2015), yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  pengawasan.  Penelitian  lain yang  dilakukan  oleh  Ulfah  Juliarti  (2019),  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh terhadap pengawasan. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam penerapan akuntabilitas semakin tinggi tingkat akuntabilitas makan akan semakin baik tingkat pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Provinsi Papua.

## Pengaruh Transparansi Keuangan Terhadap Pengawasan Keuangan
Pengujian  pengaruh  variabel  transparansi  keuangan  terhadap  variabel  pengawasan pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  Provinsi  Papua  menunjukkan  bahwa  variabel transparansi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua.
Hasil frekuensi mengenai variabel transparansi dengan indikator penyediaan informasi yang  jelas,  kemudahan  akses  informasi,  menyusun  suatu  mekanisme  pengaduan  jika  ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dan meningkatkan arus informasi  melalui  kerjasama  pada  OPD  Provinsi  Papua  tergolong  tinggi  karena  rata-rata jawaban responden dari 6 item pertanyaan yang diberikan memiliki rata-rata jawaban sebesar 4,13  berada  pada  kategori  setuju.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  transparan dalam  menginformasikan  hasil  kerja  yang  dilakukan.  Dengan  meningkatnya  transparansi dalam mengelola keuangan desa maka diharapkan kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan dapat mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih.
Transparansi  adalah  keterbukaan  dalam  melakukan  suatu  kegiatan  yang  berupa informasi, komunikasi bahkan dalam hal penganggaran kepada inspektorat sebagai lembaga pengawasan  yang  nyata  dan  jujur  sesuai  dengan  perundang-undangan.  Secara  langsung pemerintah daerah ingin mendapatkan penilaian dari inspektorat atas kinerjanya. Dengan ini bisa membuat pemerintah berupaya dalam menampilkan kinerja terbaiknya dalam memenuhi tugas  dan  tanggungjawabnya.  Selain  dari  penilaian  inspektorat  daerah,  penilaian  dari pengawas  juga  akan  menjadi  tekanan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  bisa  berusaha
menghasilkan kinerja yang terbaik sehingga meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
Menurut  penelitian  Fifit  Purnama  (2019),  aturan  transparansi  dilakukan  untuk menumbuhkan  rasa  tanggungjawab  bagi  pemerintah  untuk  mencegah  terjadinya  korupsi. Penyelengaraan  pemerintahan  yang  transparan  akan  memiliki  kriteria;  (1)  adanya pertanggungjawaban terbuka, (2) adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan. (3) adanya publikasi  laporan  keuangan,  hak  untuk  tahu  hasil  audit  dan  ketersediaan  informasi  kinerja (Auditya & Lismawati, 2013).
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Oktana  Yudha  Sakti  (2015),  menyatakan bahwa  transparansi  berpengaruh  terhadap  pengawasan.  Penelitian  lain  terkait  pengaruh transparansi terhadap pengawasan dilakukan oleh Ulfah Juliarti (2019), menunjukkan bahwa akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  pengawasan.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  Pemerintah Daerah  Provinsi  Papua  dalam  penerapan  transparansi  semakin  tinggi  tingkat  transparansi makan  akan  semakin  baik  tingkat  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  inspektorat  Provinsi Papua.

## Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Pengujian  pengaruh  variabel  akuntabilitas  keuangan  terhadap  variabel  kinerja pemerintah  daerah  menunjukkan  bahwa  variabel  akuntabilitas  keuangan  secara  parsial berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Secara  umum,  dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Pada pengelolaan anggaran  perlu  adanya  akuntabilitas,  dimana  semakin  menguatnya  tuntutan  pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik di pusat maupun di daerah (Mahmud, 2013).  selain  itu  tuntutan  akuntabilitas  sektor  publik  terkait  dengan  perlunya  dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik dalam halnya pengelolaan anggaran.
Sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  adalah  instrumen  yang  digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  yang  terdiri  dari  berbagai  komponen  yg merupakan  suatu  kesatuan  yaitu  perencanaan  stratejik,  perencanaan  kinerja,  pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Dengan adanya penerapan akuntabilitas akan tercipta kinerja pemerintah  yang  lebih  baik.  Kinerja  pemerintah  berkaitan  erat  dengan  akuntabilitas  dan transparansi.  Penerapan  berbagai  aturan  perundang-undangan  yang  ada  terkait  dengan penerapan konsep  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  diharapkan dapat mewujudkan  pengelolaan  pemerintah  daerah  yang  baik  dan  berpihak  kepada rakyat. Implementasi  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fifit Purnama (2019), menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan pada kinerja pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian  Yohana  Maria  Vianei  Ina  Laga  (2019),  menayatakan  bahwa  akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

## Pengaruh Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Pengujian  pengaruh  variabel  transparansi  keuangan  terhadap  variabel  kinerja pemerintah  daerah  menunjukkan  bahwa  variabel  transparansi  keuangan  secara  parsial berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Menurut  Mardiasmo (2013),  transparansi  berarti  keterbukaan  (opennesess)  pemerintah  dalam  memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Menurut  Fernandes  (2015),  yang  menyatakan  bahwa  transparansi  (keterbukaan) dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja anggaran yang berkonsep value for money  untuk  menghasilkan  anggaran  yang  diharapkan.  Kebijakan  dalam  penyusunan
anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, oleh karena itu semakin transparan kebijakan itu sendiri maka akses informasi dapat dengan mudah diketahui oleh publik.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Fifit  Purnama  (2019),  menunjukkan  bahwa transparansi  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Penelitian  lain  terkait pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dilakukan oleh Lasmin Mopangga (2017), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

## Pengaruh  Akuntabilitas  Keuangan,  Transparansi  Keuangan  dan  Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Pengujian  pengaruh  antara  akuntabibilitas  keuangan,  transparannsi  keuangan  dan pengawasan  keuangan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  mampu  memperkuat  kinerja pemerintah  daerah  Provinsi  Papua.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya akuntabilitas,  transparansi  dan  pengawasan  yang  efektif  maka  kinerja  pemerintah  daerah yang  dihasilkan  akan  semakin  baikbaik.  Penerapan  akuntabilitas,  tansparansi  dan pengawasan  akan  membuat  kinerja  pemerintah  daerah  menjadi  semakin  bagus,  sehingga praktik  inefisiensi,  penyelewengan  dan  pemborosan  anggaran  dapat  dihapuskan  atau diminimalisir, karena kinerja organisasi dapat dinilai dan diawasi oleh publik. Hasil penelitian dari  Rezky  Mulya  Anugriani  (2014),  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas,  transparansi  dan pengawasan  secara  bersama-sama  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah  daerah,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  akuntabilitas,  transparansi, dan pengawasan akan membuat kinerja pemerintah daerah menjadi baik. Penelitian lain yang dilakukan  oleh  Lasmin  Mopangga  (2017),  dan  Yohana  Maria  Vianei  Ina  Laga  (2019), menyatakan  bahwa  akuntabilitas,  transparansi  dan  pengawasan  berpengaruh  terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pengaruh  Akuntabilitas  Keuangan  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Melalui Pengawasan Keuangan
Pengujian  pengaruh  tidak  langsung  variabel  akuntabibilitas  keuangan  terhadap  kinerja pemerintah daerah melalui variabel pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua. Hasil analisis menunjukkan bahwa  dengan  adanya  penerapan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  maka  akuntabilitas akan terlaksana dengan baik.
Salah  satu  prinsip  pengeloaan  keuangan  daerah  yaitu  akuntabilitas.  Akuntabilitas mensyaratkan  bahwa  pengambilan  keputusan  berprilaku  sesuai  dengan  mandat  yang diterimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu: a) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapar dilacak otoritas legalnya, b) aspek pengelolaan keuangan daerah secara baik. Perlindungan asset fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Perumusan kebijakan, bersama- sama  dengan  cara  dan  hasil  kebijakan  tersebut  harus  dapat  diakses  dan  dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal dengan baik.
Pengawasan  dilakukan  guna  memberikan  koreksi  atas  apa  yang  telah  dikerjakan  oleh seseorang,  lembaga  atau  instansi.  Pengawasan  keuangan  daerah  diperlukan  untuk mengetahui  apakah  perencanaan  yang  telah  di  susun  dapat  berjalan  secara  efisien,  efektif dan ekonomis. Dengan adanya pengawasan yang didasarkan pada prinsip pemerintah daerah dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Penelitian  yang  dilakukan  Ulfah  Juliarti  (2019), menunjukkan  bahwa,  akuntabilitas  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  pemerintah daerah melalui pengawasan.

## Pengaruh  Transparansi  Keuangan  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Melalui Pengawasan Keuangan
Pengujian pengaruh tidak langsung variabel transparansi keuangan terhadap kinerja pemerintah  daerah  melalui  variabel  pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah  mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi  Pemerintah  Daerah  berfungsi  sebagai  variabel  intervening  dalam  penelitian  ini.
Semakin  meningkatnya  transparansi  keuangan  maka  akan  meningkatkan  pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah.
Dalam ranah keuangan publik, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini  berarti  laporan  keuangan  yang  disusun  pun  harus  memenuhi  syarat  akuntabilitas  dan transparansi.  Mardiasmo  (2004),  mengatakan  transparansi  berarti  keterbukaan  (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan  informasi.  Pemerintah  berkewajiban memberikan  informasi  keuangan  dan  informasi  lainnya  yang  akan  digunakan  untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Penelitian yang dilakukan Ulfah Juliarti (2019), menunjukkan bahwa, transparansi tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  melalui  pengawasan.  Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Tujuan  utama  pengawasan  pada  dasarnya  adalah  untuk  membandingkan  antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan.  Dalam  proses  pengawasan,  inspektorat  perlu  mengedepankan  asas  transparansi sehingga  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan penggunaannya.

## Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Pengujian  pengaruh  variabel  pengawasan  keuangan  pengelolaan  keuangan  daerah terhadap  variabel  kinerja  pemerintah  daerah  menunjukkan  bahwa  variabel  pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua.
Hasil  frekuensi  mengenai  variabel  pengawasan  yang  terdiri  dari  indikator  prosedur terkait  pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  standar  adanya batasan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan daerah, ketelitian adanya pengukuran kerja pemerintah daerah, pengukuran pekerjaan adanya evaluasi kinerja pemerintah daerah dan  perbaikan  adanya  koreksi  kinerja  dari  pemerintah  daerah  pada  OPD  Provinsi  Papua tergolong tinggi karena rata-rata jawaban responden dari 7 item pertanyaan yang diberikan memiliki  rata-rata  jawaban  sebesar  4,10  berada  pada  kategori  setuju.  Artinya  bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat pada OPD Provinsi Papua telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan.
Pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan karena dengan adanya pengawasan yang baik maka suatu pekerjaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar  dan  dapat  menghasilkan  suatu  hasil  kerja  yang  optimal  dan  tepat.  Menurut Setyanningrum (2017), pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
Kegiatan  pengawasan  sebagai  fungsi  manajemen  bermaksud  untuk  mengetahui tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan  yang  terjadi  setelah  perencanaan  yang  dibuat  dan dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka akan mendorong pegawai lebih giat  dalam  bekerja  dan  menghasilkan  yang  baik  pula  terlebih  apabila  menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Maka dari itu pemerintah daerah harus mengadakan yang adanya pengawasan  keuangan  daerah  sehingga  bisa  mengontrolkan  keuangan  yang  dikeluarkan sesuai  dengan  kegiatan  yang  diselenggarakan.  Sehingga  pada  dasarnya  tindakan pengawasan ini sangat aktif karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang diluar dugaan.
Pengawasan keuangan daerah ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, karena  dengan  adanya  pengawasan  kinerja  pemerintah  bisa  berjalan  sesuai  dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini didukung oleh penelitian Yohana Maria Vianei Ina  Laga  (2019),  menyatakan  bahwa  pengawasan  keuangan  berpengaruh  terhadap kinerja
pemerintah  daerah.  Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Lasmin  Mopangga  (2017)  serta Yohana Maria Vianei Ina Laga (2019) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

## Variabel yang Berpengaruh Dominan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Pengujian  pengaruh  variabel  akuntabilitas  keuangan,  transparansi  keuangan  dan pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  variabel  kinerja  pemerintah  daerah menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh fominan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Akuntabilitas merupakan konsep terkait dengan mekanisme  pertanggung  jawaban  dari  satu  pihak  ke  pihak  yang  lain.  Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini secara langsung dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

## SIMPULAN
Dari  analisis  data,  pengujian  hipotesis  dan  pembahasan  penelitian,  maka  dapat  diambil beberapa kesimpulan:
1.  Akuntabilitas  keuangan  berpengaruh  terhadap  pengawasan  pengelolaan  keuangan daerah  Provinsi  Papua.  Semakin  baik  tingkat  akuntabilitas  keuangan  pengelolaan  yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan berdampak positif bagi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
2.  Transparansi  keuangan  berpengaruh  terhadap  pengawasan  pengelolaan  keuangan daerah Provinsi Papua. Adanya transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah  daerah  maka  pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah  akan  semakin efektif.
3.  Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Dengan adanya penerapan akuntabilitas keuangan akan tercipta kinerja pemerintah yang lebih baik.
4.  Transparansi keuangan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
Transparansi  keuangan  (keterbukaan)  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan yang diharapkan.
5.  Akuntabilitas keuangan, transparansi keuangan dan pengawasan keuangan berpengaruh terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  adanya  akuntabilitas  keuangan,  transparansi keuangan, dan pengawasan keuangan akan membuat kinerja pemerintah daerah menjadi baik.
6.  Pengaruh akuntabibilitas keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui variabel pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah  mampu  memperkuat  kinerja  pemerintah daerah Provinsi Papua. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan adanya pengelolaan keuangan daerah maka akuntabilitas keuangan akan terlaksana dengan baik.
7.  Pengaruh  transparansi  keuangan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  melalui  variabel pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah  mampu  memperkuat  kinerja  pemerintah daerah  Provinsi  Papua.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah berfungsi sebagai variabel intervening dalam penelitian ini.
8.  Pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah daerah Provinsi Papua. Adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang efektif akan meningkatkan kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manap. 2016. Revolusi Manajemen Pemasaran. Edisi Pertama , Mitra Wacana Media,
Jakarta.
Adi, Kurniawan Saputra I Komang. 2015. Pengaruh Kompetensi, Koordinasi dan Kompleksitas Tugas  Terhadap  Kinerja  Badan  Pengawas  Sebagai  Internal  Auditor  di  Lembaga Perkreditan Desa (LPD) . Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa.
Adisasmita,  Rahardjo.  2011. Manajemen  Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  Penerbit  Graha Ilmu.
Agoes,  Sukrisno,  I  Cenik  Ardana.  2009. Etika  Bisnis  dan  Profesi:  Tantangan  Membangun Manusia Seutuhnya . Jakarta : Salemba Empat.
Ananda Nicolla. 2019. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  kasus  pada  BPKAD  Provinsi  Sumatera Selatan) . Tesis. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
Auditya Lucy, Husaini dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah . Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1 : 21- 42 (ISSN 2303- 0348).
Coryanata,  Isma.  2015. Akutabilitas,  Partisipasi  Masyarakat,  dan  Transparansi  Kebijakan Publik  sebagai  Pemoderating  Hubungan  Pengetahuan  Dewan  tentang  Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) . Jurnal SNA X. Dian  Indira  Murti.  2017. Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Serta Pengawasan  Keuangan  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa . Tesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uinalauddin, Makassar.
Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi . Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka.
Edison, Emron. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia . Alfabeta. Bandung.
Fifit  Purnama.  2019. Pengaruh  Pengawasan  Keuangan  Daerah,  Akuntabilitas,  Dan Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah Padakabupaten  Aceh  Barat  Daya .  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 2, 01-15.
Halim Abdul. 2016. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah , Jakarta, Salemba Empat.
Handoko,  T.  Hani.  2014. Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia .  BPFE, Yogyakarta.
Ihyaul  Ulum,  2017. Intellectual  Capital:  Model  Pengukuran,  Framework  Pengungkapan  & Kinerja Organisasi. Edisi ke-3 . Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 65144. Ika  Indrayani.  2018. Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  Pengawasan  Keuangan,  Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Desa - Desa  Se-Kecamatan  Sukorejo  Kabupaten  Ponorogo). Thesis.  Fakultas  Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Krina,  Loina  Lalolo.  2012. Indikator  &  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas,  Transparansi  & Partisipasi .  Jakarta:  Sekretariat Good  Public  Governance Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Lasmin  Mopangga.  2017. Pengaruh  Pengawasan,  Akuntabilitas,  Dan  Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gorontalo . Tesis Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri gorontalo.
Mahmudi. 2016. Manajemen Kinerja Sektor Publik . UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
Mahsun, Mohamad. 2014. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BPFEYogyakarta. Mardiasmo. 2012. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance . Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1 Mei. Muhadjir, Noeng. 2012. Metode Penelitian , Yogyakarta: Rake Sarasin. Penny,  Lukito  Kusumastuti.  2014. Membumikan  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan . PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Papua.
Peraturan  Kepala  Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan  Nomor:  PER –  1633 /K/JF/2011  Tentang  Pedoman  Teknis  Peningkatan  Kapabilitas  Aparat  Pengawasan Intern Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang  Tata  Cara  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis Akrual.
Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pujiono, D. S., H. Sukarno, dan N. Puspitasari. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap  Pengelolaan,Keuangan  Daerah  Serta  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  di Povinsi Maluku Utara) . Jurnal Bisnis dan Manajemen 10 (1) : 68-81.
Rasul,  Syahruddin.  2012. Pengintegrasian  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  dan  Anggaran . Jakarta: Detail Rekod.
Sekaran, Uma. 2013. Research Methods for Business . Jakarta: Salemba Empat.
Sembiring, Rosi Permata Sari. 2020. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Kota  Medan .  Tesis.  Universitas Medan.
Setyanningrum, I.  2017. Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Pengawasan  Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money . Skripsi. Program Studi Akuntansi. Yogyakarta.
Siregar,  Baldric.  2017. Akuntansi  Sektor  Publik  (Akuntansi  keuangan  Pemerintah  Daerah Berbasis Akrual) . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Sopyan  Badruzzaman.  2018. Pengaruh  Pengawasan  Keuangan,  Akuntabilitas  Dan Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Survey pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). Thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Bandung: PT Alfabet. Sukriah,  Ika,  Akram  dan  Biana  Adha  Inapty.  2009. Pengaruh  Pengalaman  Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit . Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.
Tobi,  Maria  Regina.  2016. Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Flores Timur  (Studi  Pada  Kantor  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah). Undergraduate Thesis, Stiesia Surabaya.
Ulfah Juliarti. 2019. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparasi Terhadap  Kinerja  Pemerintahan  Daerah  Dengan  Pengawasan  Sebagai  Variable Moderasi  Pada  Daerah  Kabupaten  Lahat  (Studi  Kasus  Pada  Organisasi  Pemerintah Daerah Kab.Lahat) .
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Wanda Fernandes. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
Wiguna Budi Sastra Made. 2018. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah Kabupaten Buleleng , e-Journal S1 Ak Universitas Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015).
Wilson, Bangun. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta: Erlangga.
Yohana Maria Vianei Ina Laga. 2019. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas Dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur . Tesis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.