http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/

## Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Rancang Bangun Peraturan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato
Lusiana Margareth Tijow 1
Zamroni Abdussamad 2

## Abstrak
Tujuan penulisan artikel ini sebagai luaran laporan Program Pengabdian KKN sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi desa yang ada, sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa.  Selain  itu  sosialisasi  dan  penyuluhan  terkait  dengan  rancang  bangun  peraturan  desa  tentang pengembangan  potensi  Desa  Dudepo  di  Kabupaten  Pohuwato  tersebut  kepada  aparat  dan  masyarakat desa  dimaksudkan  untuk  memberikan  pengetahuan  sekaligus  keselarasan  persepsi  dalam  melakukan ikhtiar kolektif pembangunan  desa melalui pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato, serta Pembentukan  SATGAS  P2D  (Satuan  Tugas  Pengembangan  Potensi  Desa)  yang  dimaksudkan  untuk mengidentifikasi  dan  melakukan  pendampingan  mulai  dari  tahapan  identifikasi  potensi  desa, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan potensi desa sebagai bentuk perwujudan desa tangguh dan berkembang  untuk  mencerminkan  pelaksanaan  pembangunan  di  desa.  Hasil  dari  kegiatan  ini  adalah pelaksanaan pendampingan pembentukan peraturan desa sesuai dengan potensi Desa Dudepo, data-data terkait  potensi  yang  ada  di  Desa  Dudepo,  Pembentukan  SATGAS  P2D  (Satuan  Tugas  Pengembangan Potensi Desa) yang melibatkan aparat desa dan masyarakat untuk memudahkan koordinasi, komunikasi program dan kegiatan pengembangan potensi desa di Desa Dudepo.
Kata Kunci: Pengembangan; Rancang Peraturan Desa; Potensi Desa.

## Abstract
The purpose of writing this article as an outside report of the Work College Services devotion program as a form of an effort  to  increase  and  develop  the  potential  of  existing  villages,  so  as  to  realize  village  development.  In  addition, socialization and counseling related to the design of village regulations on the development of Dudepo village potential in Pohuwato regency to the officials and village communities are intended to provide knowledge as well as the harmony of perception in conducting collective development of village through the development of village potential in Pohuwato Regency, as well as the establishment of P2D TASK FORCE (Task Force on Village Potential Development) which is
1 Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia. E-mail: lusianamtijow@ung.ac.id
2 Program  Studi  Hukum  Tata  Negara,  Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri  Gorontalo.  Gorontalo, Indonesia. E-mail: zamroniabdussamad@ung.ac.id
intended to identify and conduct assistance starting from the stage of identification of village potential, planning, management and development of village potential as a form of embodiment of resilient and developing villages to reflect the implementation of development in the village. The result of this activity is the implementation of assistance in the formation of village regulations in accordance with the potential of Dudepo Village, data related to the potential in  Dudepo  Village,  the  Establishment  of  P2D  TASK  FORCE  (Task  Force  for  Village  Potential  Development) involving village officials and communities to facilitate coordination, communication of programs and activities of village potential development in Dudepo Village.
Keywords : Development; Design Regulations; Village potential
How to cite ( Chicago Style): Tijow, Lusiana Margareth., Abdussamad, Zamroni. 2021. " Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui  Rancang Bangun Peraturan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato". Das Sein Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 1 (1): 50-67
© 2021 – Tijow, L.M., dan Abdussamad, Z. Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan
Konstitusi  sebagai  dasar  menjalankan  sebuah  negara,  maka  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  pedoman  ketatanegaraan Indonesia  menyebutkan  secara  eksplisit  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  bahwa  pemerintah daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kebijakan otonomi daerah dipandang  sebagai  suatu  usaha  untuk  memberikan  kesempatan  yang  luas  di  daerah untuk  membangun  struktur  pemerintahan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah  dan responsif  terhadap  kepentingan  masyarakat  luas,  mengembangkan  sistem  manajamen pemerintahan  daerah  yang  lebih  efektif  dan  efisien,  meningkatkan  efisiensi  pelayanan publik  dengan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  di  daerah  hingga  pelosok, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.
Asas  desentralisasi  bertujuan  memberikan  wewenang  dari  pemerintah  negara (pemerintah  pusat)  kepada  pemerintah  lokal  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan tertentu  sebagai  urusan  rumah  tangga  sendiri  yang  biasanya  disebut  otomi.  (Santoso 2015) Terlepas dari itu, keberlangsungan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak  hanya  terbatas  pada  kerangka  wilayah  administratif  pemerintahan  daerah provinsi,  kabupaten/kota.  Negara  juga  turut  serta  memberikan  kesempatan  kepada pemerintah desa sebagai tingkat pertama yang lebih dekat dengan masyarakatnya untuk melakukan pembangunan, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai dasar dan merupakan gerbang awal  pembangunan  masyarakat.  Sebagai  ujung  tombak,  pemberdayaan  desa dilaksanakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Desa  diberikan kewenangan  dan  sumber  dana  yang  memadai  agar  dapat  mengelola  potensi-potensi lokal  yang  dimilikinya  guna  meningkatkan  ekonomi  dan  pembangunan  masyarakat desa.
Pembangunan  pedesaan  adalah  konsep  pembangunan  yang  berbasis  pedesaan ( rural ) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan  pedesaan.  Masyarakat  pedesaan  pada  umumnya  masih  memiliki  dan melestarikan kearifan lokal kawasan pedesaan yang sangat terkait dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa. Masyarakat pedesaan  pada  umumnya  masih  menghadapi  masalah  kemiskinan,  serta  masih kurangnya  ketersediaan  dan  akses  terhadap  infrastruktur  pelayanan  dasar. (Ya'muri 2017)
Salah satu yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa, yaitu memahami potensi  yang  ada  di  wilayahnya  terutama  dalam  pembangunan  kawasan  daerah tertinggal. Fokus KKN Pengabdian Mahasiswa kali ini mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan pengembangan potensi desa melalui rancang bangun Peraturan Desa di  Desa  Dudepo  Kecamatan  Patilanggio  Kabupaten  Pohuwato.  Upaya  pengembangan potensi  desa  secara  kolektif  perlu  juga  mendapatkan  dukungan  dari  pemerintah  desa, apalagi jika berbicara mengenai aspek pemahaman geografis tentu pemerintah desa lebih memahami kebutuhan dan keadaan potensi yang dimiliki desa, serta dari segi emosional secara  sosiologis  desa  lebih  dekat  dengan  masyarakat,  sebab  keseharian  masyarakat interaksinya berada pada lingkungan desa.
Jika membaca potensi desa yang potensial diarahkan pada upaya rancang bangun peraturan  desa  dalam  pengembangan  potensi  Desa  Dudepo,  maka  dapat  dirumuskan beberapa  potensi  yang  menjadi supporting upaya  kolektif  dan  komprehensif  dalam pengembangan potensi di desa, yaitu:
1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara gramatikal menyebutkan  bahwa  kewenangan  desa  meliputi  kewenangan  di  bidang penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  Pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, hal ini mengartikan  bahwa  untuk  mewujudkan  suatu  pengembangan  dan
pembangunan  di  desa  tentu  harus  melalui  prakarsa  bersama  yang  jika dipahami berarti harus berdasarkan prinsip-prinsip kearifan lokal termasuk di dalamnya  pengelolaan  potensi-potensi  yang  berada  pada  cakupan  wilayah suatu desa.
2. Pasal  19  huruf  d    Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  juga secara  ekspresif  verbis  menyatakan  bahwa  pemerintah  desa  memiliki kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah provinsi,  atau  pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  kewenangan  lain  yang dimaksud tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Jika  hal  itu  ditarik  secara  vertikal  pada kebijakan  pemerintah  pusat  dan  daerah  khususnya  tentang  peningkatan pembangunan  desa  tertinggal,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  aspek pengembangan potensi desa harus memerlukan peran strategis dari desa baik perencanaan,  pelaksanaan,  koordinasi,  konsolidasi  program  serta  kegiatan- kegiatan  lainnya  sebagai  penunjang  pengembangan  potensi  yang  berada  di desa,  singkatnya  desa  memiliki  peran  dan  tanggungjawab  krusial  dari  segi kepemerintahan  dan  kemasyarakatan  untuk  mewujudkan  percepatan pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa;
3. Adanya  aparat  desa  dan  masyarakat  termasuk  tokoh  adat  dan  tokoh  agama yang  berada  di  desa  perlu  menyelaraskan  persepsi  dengan  pemerintah kabupaten,  agar  pengembangan  potensi  desa  melalui  peraturan  desa  dapat dilakukan secara kolektif, dan komprehensif.
4. Adanya komitmen dan konsistensi pemerintah desa untuk mengambil bagian dalam pengembangan potensi desa yang tercermin dari kesediaan kemitraan pelaksanaan  KKN  Pengabdian  tematik  tentang  desa  tangguh  berdasarkan potensi desa dengan Universitas Negeri Gorontalo;
Berdasarkan uraian pada latar belakang, bahwa persoalan pembangunan daerah tertinggal berakar dari pengoptimalan pembangunan di desa yang seyogyanya menjadi satu kesatuan pada wilayah daerah kabupaten, dan sistem pembangunan tersebut juga sangat  diperlukan  oleh  Kabupaten  Pohuwato.  Secara  spesifik,  dampak  dari ketidakpahaman  dalam  mengelola  potensi  desa  dapat  memicu  penghambatan
pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  serta  hanya  akan  menjadikan  satgnasi  di  bidang pembangunan desa.
Pemerintah  kabupaten  dan  pemerintah  desa  dalam  upaya  penyelenggaraan pengembangan  potensi  wilayah  sebagai  perwujudan  percepatan  daerah  tertinggal diperhadapkan pada banyak kendala, di antaranya :
1. Belum  efektifnya  program-program  pengelolaan  potensi  desa  diakibatkan kurangnnya pemahaman aparat dan masyarakat desa, mulai dari identifikasi potensi desa, perencanaan hingga pengelolaannya, baik dari segi potensi alam ataupun potensi sumber daya manusia;
2. Belum  optimalnya  koordinasi  penyelenggaraan  intervensi  pengembangan potensi  desa  di  semua  tingkatan  terkait  dengan  perencanaan  dan penganggaran, dan pemantauan serta evaluasi karena tidak memiliki rujukan mendasar terkait dengan pengembangan potensi di desa;
3. Belum  efektif  dan  efisiennya  pengalokasian  dan  pemanfaatan  sumber  daya dan sumber dana;
4. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program;
5. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan desiminasi terkait pengembangan potensi di desa.
Berdasarkan  permasalahan  dan  kendala  yang  dihadapi  tersebut  di  atas,  maka diperlukan strategi dalam pengembangan dan pengelolaan potensi desa antara lain :
1. Pendampingan  rancang  bangun  peraturan  desa  tentang  pengembangan potensi  desa  di  Desa  Dudepo  Kabupaten  Pohuwato  sebagai  dokumen kebijakan  di  desa  yang  akan  digunakan  sebagai guidens bukan  hanya  untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  secara  kolektif  dan  komprehensif sebagai  upaya  melakukan  percepatan  pembangunan  desa  melalui pengembangan potensi desa yang tepat sasaran di Kabupaten Pohuwato;
2. Pemaksimalan sumber dana melalui intervensi keuangan desa dalam bentuk penganggaran  program  bila  perlu  melakukan refocusing anggaran  untuk kegiatan pembentukan perturan desa dan hal-hal yang bersifat implementatif dalam  pengembangan  potensi  desa  di  Kabupaten  Pohuwato  yang diperuntukkan  bukan  hanya  operasional  bagi  aparat  desa,  melainkan  juga
stimulus  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  untuk  dapat  memanfaatkan potensi desa yang ada;
3. Pemberdayaan aparat dan masyarakat desa sebagai fasilitator dan mobilisator dalam  program  dan  kegiatan  pengembangan  potensi  desa  Dudepo  di Kabupaten  Pohuwato.  Menempatkan  aparat  desa  sebagai  fasilitator khususnya  sebagai  pembentuk  peraturan  desa  dimaksudkan  untuk menjembatani  kepentingan  masyarakat  dengan  kegiatan  dan  program pemerintah  desa  sebagai  penanggung  jawab  terhadap  percepatan pembangunan  desa  melalui  potensi  desa.  Sementara  masyarakat  sebagai mobilisator dimaksudkan untuk memobilisasi gerakan pengembangan potensi di desa serta program lainnya terkait dengan pembangunan desa;
4. Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang melibatkan  aparat  desa  dan  masyarakat  untuk  memudahkan  koordinasi, komunikasi  program  dan  kegiatan  pengembangan  potensi  desa  di  Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato, sebagai entitas terkecil dalam upaya kolektif melakukan  pengembangan  potensi  desa  untuk  mewujudkan  pembangunan desa.

## Luaran
Luaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan pengabdian Program KKN Tematik antara lain menghasilan luaran dalam bentuk laporan; Laporan hasil pelaksanaan KKN Tematik,  Buku  catatan  harian  kegiatan,  Laporan  kegiatan  mahasiswa,  serta  adanya Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa). Secara umum program pengabdian ini memberikan luaran kepada masyarakat desa sebagai penguatan pengembangan potensi Desa Dudepo.

## Metode Pelaksanaan
a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN Tematik meliputi tahapan berikut :
1. Perekrutan mahasiswa peserta KKN Tematik;
2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
3. Koordinasi dengan Pemerintah Desa Dudepo.
4. Pembekalan (coaching) dan pengasuransian mahasiswa;
5. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Rancang Bangun  Peraturan  Desa  Tentang  Pengembangan  Potensi  Desa  Dudepo  di Kabupaten Pohuwato.
b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :
1. Sesi pembekalan / coaching
- Fungsi mahasiswa dalam KKN Tematik oleh LPPM-UNG;
- Panduan dan Pelaksanakan Program KKN Tematik oleh Ketua KKN-UNG;
- Aspek  Penilaian  dan  pelaporan  KKN  Tematik  oleh  Panitia  Pelaksana  KKN- UNG
- Peraturan Desa dan Pengembangan Potensi Desa oleh DPL kepada Mahasiswa peserta KKN Tematik;
- Penyampaian target dan strategi pelaksanaan program KKN Tematik tentang Rancang  Bangun  Peraturan  Desa  Tentang  Pengembangan  Potensi  Desa  di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato.
c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKN Tematik;
1. Pelepasan mahasiswa peserta KKN oleh kepala LPPM-UNG
2. Pengantaran 27 mahasiswa peserta KKN   ke lokasi Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato;
3. Penyerahan peserta KKN  ke lokasi oleh panitia ke Pemerintah Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato;
4. Pengarahan dosen pembimbing lapangan di bantu oleh pemerintah Desa Dudepo;
5. Pendampingan Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa Kabupaten Pohuwato sebagai kebijakan dokumen strategis bagi pemerintah desa dan masyarakat desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato;
6. Desiminasi  dan  edukasi  tentang  pembentukan  peraturan  desa,  pengembangan dan pengelolaan potensi desa bagi aparat desa dan masyarakat desa;
7. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan;
8. Pembentukan dan lauching SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) di desa.
9. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKN
10. Penarikan mahasiswa peserta KKN .
11. Pelaporan

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Aksi Program
Rencana aksi telah diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan dituntaskan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik. Adapun jam kerja sebagai berikut :
No Nama Pekerjaan Program Volume (JKEM) 1 Survei dan identifikasi potensi  apa  saja  yang berada  di  desa,  sekaligus melakukan inventarisasi SATGAS P2D Survei, Identifikasi, serta inventarisasi 140 2 Pendampingan Rancang Bangun  Peraturan  Desa Tentang Pengembangan Potensi  Desa  di  Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato sebagai guidelines bagi  pemerintah desa dan masyarakat dalam  melakukan  upaya kolektif  dan  komprehensif sebagai percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk mewujudkan pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato. Pendampingan 140 3 Sosialisasi  dan  desiminasi Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa  di  Desa  Dudepo Kabupaten Pohuwato untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Sosialisasi dan desiminasi 140
desa dalam pengembangan dan  pengelolaan  potensi desa.
4 Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) di desa Dudepo. Operasionalisasi Program 140 5 Seminar Hasil dan Pelaporan Pelaporan 140 Total Volume Kegiatan 840

## 2. Hasil Pelaksanaan Program
Salah satu point penting dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa memiliki hak- hak lokal berskala desa. Artinya sumberdaya-sumberdaya yang berada dalam area lokal dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa diserahkan hak pengeloaannya secara mandiri  kepada  pemerintah  desa.  Kondisi  ini  berbeda  dengan  sebelumnya  di  mana institusi  pemerintahan  yang  terendah  adalah  Kabupaten/Kota.  Desa  sebagai  hal  yang defacto eksis dalam kehidupan masyarakat dicovel sebatas pelaksana tugas pembantuan. Perubahan  status  yang  berimplikasi  terhadap  bertambahnya  kewenangan  memberi peluang  besar  bagi  desa  untuk  mengembangkan  diri.  Penerjemahan  hak-hak  lokal berskala  desa  yang  didelegasikan  kepada  desa  meliputi  pembangunan  Desa, kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Terkait  dengan  hak pembangunan  desa,  pemerintah  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengembangkan potensi ekonomi lokal desa yang salah satu bentuknya adalah mengelola wisata di desa. (Purwokerto 2016)
(1) Survei Desa
Desa Dudepo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Penduduk Desa Dudepo berjumlah 677 warga dengan komposisi 53% adalah laki-laki dan 47% adalah wanita. Desa Dudepo merupakan Desa termuda di kecamatan  Patilanggio dan  terdiri  dari  empat  dusun  yaitu  Dusun  Towa  Kona,  Dusun Bunggolato, Dusun Memala Indah dan Dusun  Patilanggio. Sebagian besar masyarakat
desa Dudepo berprofesi  sebagai petani dan buruh. Komoditi unggul yang didapatkan dari desa ini berupa jagung dan beras.

## Sumber: Pemerintah Desa Dudepo
Masyarakat  Dudepo  masih  memiliki  tingkat  jiwa  sosial  yang  tinggi.  Hal  ini dibuktikan  dengan  masih  tetap  lestarinya  tradisi  gotong  royong.  Acara  hajatan  dan beberapa  perayaan  hari  besar  menjadi  bukti  kekompakan  dan  kebersamaan  warga  di Desa Dudepo. Bukti lain bahwa warga Desa Dudepo memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi  adalah  masih  lestarinya  berbagai  ritual  keagamaan  yang  diadakan  secara berjamaah.  Seperti  halnya  yasinan,  tahlilan,  dan  selalu  hadir  dalam  rapat  desa  di  aula kantor desa dan berbagai aktifitas lain yang sejenis. Desa Dudepo juga dikenal sebagai desa transmigran dimana sebagian penduduknya merupakan masyarakat yang berasal dari wilayah Bone Pantai, Sangir, dan daerah-daerah lainnya.

## Sumber: Pemerintah Desa Dudepo
Data kependudukan tahun 2020, tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SD dan  SMP.  Perhatian  orang  tua  terhadap  pendidikan  anak  cukup  baik,  namun  tetap diperlukan peran serta yang lebih dari orang tua untuk mendukung pendidikan anaknya agar  tidak  putus  sekolah.  Di  Desa  Dudepo  terdapat  satu  PAUD  dan    satu  Taman Pengajian Al- qur’an.
Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Dudepo masih terbilang cukup, dimana masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian yang dalam pengolahannya belum mampu  memberikan  banyak  pengaruh  terhadap  tingkat  kemampuan  ekonomi masyarakat,  padahal  secara  geografis  desa  ini  memiliki  banyak  potensi  baik  dari  segi pariwisata, letak strategis juga potensi lainnya.

## (2) Potensi Desa
Desa  Dudepo  merupakan  salah  satu  desa  yang  masih  dalam  tahapan pembangunan  baik  dari  segi  sumber  daya  manusia  (SDM)  ataupun  sumber  daya alamnya  (SDA).  Berdasarkan  hasil  survei/observasi  mahasiswa  KKN  Tematik  potensi- potensi desa yang ada di Desa Dudepo dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Memiliki luas lahan pertanian, perkebunan, dan sawah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan observasi di Desa Dudepo lahan yang cukup luas
secara  spesifik  merupakan  lahan  yang  subur  dan  sebagaian  lahan  kering  dan tandus.
2. Memiliki  hasil  pertanian  pisang,  kopi,  dan  sayuran,  namun  tidak  diimbangi dengan  pengelolaan  manajerial  dan  pemasaran  produk  yang  berdasarkan  asas- asas  pengembangan  potensi  desa.  Sering  kali  masyarakat  sekitar  hanya bergantung pada keadaan pasar secara konvensional.
3. Memiliki SDM yang menunjang prograp-rogram desa, namun tidak  di imbangi dengan koordinasi yang baik antara aparat desa dan masyarakat desa, terutama di bidang pengembangan potensi-potensi desa.
4. Memiliki  masyarakat  desa  yang  plural  dan  memiliki  solidaritas  tinggi.  Ada berbagai  macam  suku,  budaya  dan  agama  yang  hidup  di  tengah-tengah masyarakat  Desa  Dudepo,  karena  sebagai  besar  masyarakat  desa  adalah transmigran yang berasal dari luar Gorontalo. Sehingga Desa dudepo berpotensi menjadi desa wisata kerohanian atau bisa digagas untuk menjadi desa Budaya.
5. Memiliki BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), namun berdasarkan hasil observasi mahasiswa KKN bahwa BUMDes saat ini tidak dapat dijalankan secara optimal sehingga  mengakibatkan  pengelolaan  potensi-potensi  desa  dan  masyarakat sekitar tidak dapat berjalan dengan baik.

## (3) Permasalahan Desa
Adapun permasalahan yang ada di Desa Dudepo ini, yaitu :
1. Kurangnya  peraturan  di  tingkat  Desa  yang  mendukung  pemanfaatan  potensi desa.
2. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  dalam  memanfaatkan  potensi  desa  dan pemanfaaatan hasil panen dalam hal hasil limbah.

## (4) Pelaksanaan Progam Kerja
Setiap  pekerjaan  akan  lebih  mudah  dikerjakan  bila  terdapat  perencanaan  yang baik. Awal perencanaan pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata Tematik Tahun 2020 di Desa Dudepo dilakukan tepat pada hari pertama hingga hari kelima. Selanjutnya mahasiswa  melakukan  penyuluhan  dengan  pemateri  yang  merupakan  pakar  dalam bidang  hukum  terkait  pengembangan  potensi  desa  melalui  peraturan  desa  dan penyuluhan hukum untuk masyarakat serta aparat Desa Dudepo.
Selama tiga hari mahasiswa  melakukan observasi langsung ke masyarakat desa terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan program kerja. Selain itu mahasiswa bekerja  sama  dengan  aparat  desa  dan  meminta  saran  mereka  terkait  pelaksanaan
program kerja melalui diskusi formal yang diagendakan selama empat hari. Selanjutnya Mahasiswa bersama Aparat Desa Dudepo mengadakan Sosisalisasi Pemaparan Program Kerja Nyata Tematik “Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa  di  Desa  Dudep o  Kecamatan  Patilanggio”  tahun  2020  yang  di  presentasikan  oleh Mahasiswa  Universitas  Negeri  Gorontalo.  Sosialisasi  yang  dihadiri  oleh  Kepala  Desa, BPD (Badan Pemusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), tokoh masyarakat, serta warga Desa Dudepo ini berlangsung dengan baik. Setelah pemaparan program  kerja,  barulah  diskusi  terbuka  dilakukan  antara  mahasiswa  dan  warga  yang hadir  di  sosialisasi  guna  lebih  mengetahui  respon  masyarakat  terhadap  rencana pelaksanaan program kerja.
Hasil dari diskusi dan semua saran dari sosialisasi pemaparan program maupun diskusi  langsung  dengan  masyarakat  menjadi  acuan  mahasiswa  dalam  menyusun rencana pelaksanaan program kerja. Menurut hasil diskusi bersama masyarakat bahwa belum  ada  yang  melakukan  program  rancang  bangun  peraturan  desa  tentang pengembangan  potensi  desa.  Setelah  observasi,  rencana  pelaksanaan  program  kerja dilaksanakan.
Kerja  sama  antara  mahasiswa  Kuliah  Kerja  Nyata  Tematik  Universitas  Negeri Gorontalo  Tahun  2020  sangatlah  penting  dalam  melaksanakan  semua  program  kerja dengan baik, untuk itulah mahasiswa melakukan pembagian tugas sesuai proksi kerja masing-masing mahasiswa. Adapun pembagian koordinator desa, wakil, sekretaris dan bendahara Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020 Desa Dudepo sebagai berikut :

## Tabel 2. Koordinator, Wakil, Sekretaris, dan Bendahara KKN Tematik Desa Dudepo
Adapun penanggung jawab pada Pelaksanaan Program Kerja Kuliah Kerja Nyata Tematik “Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Ka bupaten Pohuwato” Tahun 2020 sebagai berikut :
No Nama Tugas 1. Firmasyah Mahmud Koordinator Desa 2. Mohammad Iskandar Modanggu  Wakil Koordinator Desa 3. Dhea Raudya Luzahra Halid Sekretaris 4. Nunik R. Basir Bendahara
No Nama Program Kerja 1.  Zamalludin Usman Penyuluhan Hukum Tentang Pengembangan Potensi Desa 2.  Mohammad Iskandar Modanggu Perancangan  peraturan  desa  tentang  pengembangan potensi desa

## Tabel 3. Daftar Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Kerja
Penanggung jawab disetiap pelaksanaan program kerja terdapat satu mahasiswa yang  bertangung  jawab  serta  dibantu  teman-teman  jurusan  yang  terkait  program tersebut. Hal ini dilakukan agar setiap mahasiswa yang ada memiliki proksi kerja yang jelas serta memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mensukseskan tiap program kerja. Akan tetapi tugas setiap mahasiswa tersebut hanya bertanggung jawab langsung kepada  koordinator  desa  tiap  pelaksanaan  program  kerjanya.  Sehingga  setiap mahasiswa wajib berpartisipasi dalam menyukseskan program dengan cara membantu perlengkapan setiap kegiatan yang ada di tiap program kerja.

## 3. Penyuluhan Hukum Tentang Pengembangan Potensi Desa
Peraturan desa merupakan peraturan dengan ruang lingkup desa, yang mengikat pada masyarakat yang tinggal di desa sebagaimana di atur dalam perundang-undangan, peraturan  desa  pula  merupakan  peraturan  yang  disahkan  oleh  kepala  desa  melalui kesepakatan  bersama  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  yang  bertujuan  mengatur spesifik kepada masyarakat desa sesuai kebutuhan dari desa tetapi mempertimbangkan peraturan di atasnya.
Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang- Undang tentang Desa mengatur bahwa “Kepala Desa  berwenang menetapkan  Peraturan  Desa”.  Kemudian  Pasal  55  huruf  a  Undang - Undang  tentang  Desa  mengatur  bahwa  Badan  Permusyawaratab  Desa  mempunyai fungsi “membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama”. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang tentan g Desa bahwa “Jenis Peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa”. Juga diatur  dalam  pasal  69  ini  bahwa  “Rancangan  Peraturan  Desa  wajib  dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” dan “Masyarakat desa ber hak memberikan masukan terhadap Rancangan  Peraturan  Desa”.  Ini  menunjukkan  bahwa  pembentukan  Peraturan  Desa menganut  asas  partisipatoris  dan  responsive  karena  melibatkan  masyarakat  dalam proses pembentukannya.
Berdasarkan  data  oleh  Pemerintah  Desa  Dudepo,  pemerintah  desa  belum memiliki peraturan Desa yang mengatur tentang potensi Desa. Padahal dilapangan, alur proses dalam pengolahan ladang pertanian ataupun sektor-sektor yang berkembang di Desa  maupun  kehidupan  masyarakat  perlu  didukung  melalui  peraturan  desa  agar memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung yang perlu dipayungi melalui peraturan di tingkat desa.
Salah satu upaya mengembangkan potensi desa melalui peraturan, baik peraturan desa  maupun  peraturan  di  atasnya,  lebih  tepatnya  di  Kabupaten  Pohuwato  maka mahasiswa KKN Tematik UNG Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio menyelenggarakan kegiatan  Penyuluhan  Hukum  Tentang  Pengembangan  Potensi  Desa.  Program penyuluhan  ini  merupakan  salah  satu  program  inti  mahasiswa  KKN  yang  dilatar belakangi  oleh  ketiadaannya  peraturan  di  tingkat  desa  dan  rendahnya  pengetahuan masyarakat tentang hukum.
Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  hari  Sabtu  tanggal  9  September  2020  di  Kantor Desa Dudepo yang dilanjutkan dengan Tanya jawab oleh masyarakat dan aparat desa serta BPD kepada pemateri. Sosialisasi ini dilakukan dengan pemaparan materi singkat, sesi tanya jawab, dan diskusi singkat. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat  mengetahui  tentang  Hukum  mengenai  pengembangan  potensi  desa  serta terkhusus  aparat  desa  Dudepo  yang  dapat  membentuk  suatu  kebijakan  sebagai dokumen  yang  berfungsi  sebagai  dasar  pengelolaan  potensi  desa  Dudepo  termasuk dengan adanya regulasi yang mengakomodir tentang BUMDes.

## 4. Pembuatan Rancangan Peraturan Desa
Sesuai  dengan  tema  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  Tematik  UNG  di  Desa  Dudepo tahun  2020  yaitu  “Rancang  Bangun  Peraturan  Desa  Tentang  Pengembangan  Potensdi Desa di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato” maka maha siswa KKN merencanakan merancang peraturan desa, dimana peraturan desa yang diangkat, serta  dijadikan  patokan  untuk  memberikan  penyuluhan  dan  pelatihan  yaitu  tentang pembuatan  Rancangan Peraturan Desa Tentang Bank Sampah, BUMDes dan Pegelolaan Potensi-Potensi Desa yang ada.
Berdasarkan hasil observasi, beberapa usul substansi peraturan di susun. Dimana sebelum  membuat  rancangan,  kelompok  KKN  desa  Dudepo  melakukan  observasi sekaligus  diskusi  dengan  aparat  desa  dan  masyarakat,  diskusi  bersama  aparat  desa dilakukan di kantor desa, sedangkan wawancara yang merupakan bagian dari observasi dilakukan  dengan system  door  to  door sehingga  kompleks  data  hasil  observasi  yang dilakukan.
Dalam melakukan observasi, diperhatikan jumlah dusun sebanyak 4 dusun, maka mahasiswa  KKN  melakukan  pembagian  kelompok  observasi  dan  wawancara  sesuai wilayah  kerja  yang  ada  dengan  kelompok  yang  terbagi  dipimpin  oleh  Koordinator kelompok observasi yaitu :
- Dusun Tuwo Kona : Syntia Dewi Moniaga
- Bunggolato
: Farhan - Memala Indah : Inda Soraya
- Patilanggio : Rizky A. Ahaliki
Setelah melakukan observasi, kelompok mahasiswa KKN melakukan rapat yang membahas  mengenai  hasil  observasi  juga  melakukan  koordinasi  dengan  kepala  desa yang kemudian menyimpulakn substansi peraturan desa yang akan dirancang. Setelah melalui  tahap  sebagaimana  sebutkan  di  atas,  mahasiswa  melakukan  suatu  contoh perancangan peraturan desa tentang pengelolaan potensi desa namun lebih spesifik pada pengelolaan  bank  sampah,  perancangan  dilakukan  selama  21  hari  atau  3  pekan  yang kemudian diberikan kepada kepala desa juga kepala BPD untuk dapat dipertimbangkan dan dijadikan aturan Perdes (Peraturan Desa Dudepo).

## 5. Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa)
Pembentukan SATGAS P2D telah dilaksanakan, namun secara struktur organisasi masih  membutuhkan  pengesahan  dari  lembaga  yang  berwenang  (aparat  desa)  untuk dapat dikukuhkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa Dudepo. Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang melibatkan aparat desa dan  masyarakat  untuk  memudahkan  koordinasi,  komunikasi  program  dan  kegiatan pengembangan potensi desa di di Desa  Dudepo Kabupaten Pohuwato, sebagai entitas terkecil  dalam  upaya  kolektif  melakukan  pengembangan  potensi  desa  untuk mewujudkan pembangunan desa.
Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman kebutuhan dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa,  pengembanagan  ekonomi  lokal  serta pemanfataan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan  dimana pembangunan  desa  meliputi  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan. (Igirisa 2019)
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pembentukan  SATGAS  P2D  yang  melibatkan seluruh elemen yang ada di desa Dudepo diharapkan dapat menjadi suatu solusi dalam
memecahkan  masalah  yang  ada  saat  ini,  terkhusus  dalam  pengembangan  potensi- potensi desa yang ada di Desa Dudepo, di antaranya:
1. Pengelolaan sumber daya alam lokal yang maksimal
2. Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) masyarakat setempat dengan pengetahuan sistem manajerial yang baik
3. Pengoptimalan BUMDes Dudepo
Muara  dari  keseluruhan  tujuan  yang  ingin  dicapai  yaitu  akan  berada  pada lahirnya suatu kebijakan hukum (Perdes) sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan  sebagai guidens bukan  hanya  untuk  pemerintah  desa  saja  dalam menyelenggarakan  program,  melainkan  juga  bagi  masyarakat  dalam  melakukan kegiatan  secara  kolektif  dan  komprehensif  sebagai  upaya  melakukan  percepatan pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa Dudepo yang tepat sasaran.

## Penghargaan
Tim  KKS  Pengabdian  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Pemerintah  Desa  dan masyarakat  desa  serta  tokoh  adat  dan  tokoh  agama  Desa  Dudepo  Kecamatan Patilanggio,  Pemeritah  Kabupaten  Pohuwato  serta  kepada  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian  Masyarakat  Universitas  Negeri  Gorontalo  yang  telah  memfasilitasi kelancaran  terlaksananya  program  pengabdian  baik  dari  segi  pembiayaan  dan operasional  terkait.  Pelaksanaan  Program  Pengabdian  ini  tidak  lepas  dari  peranan seluruh unsur yang turut andil dalam menyukseskannya dan semoga dapat bermanfaat untuk pengembangan potensi Desa Dudepo kedepan.

## Kesimpulan
Secara  umum  potensi  yang  dimiliki  oleh  Desa  Dudepo  sebetulnya  cukup  besar utamanya  dalam  bidang  pertanian,  perkebunan  serta  berpotensi  menjadi  desa  wisata budaya. Dalam bidang pertanian, desa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan mempunyai kondisi tanah yang subur. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga yang  mata  pencarian  utamanya  adalah  petani.  Hasil  pertanian  yang  merupakan komoditi unggul di Desa Dudepo adalah  padi dan jagung. Hasil pertaniannya dikelola oleh pekerja masing-masing untuk dijual belikan atau sekedar sebagai konsumsi pribadi rumah tangga. Pengoptimalan BUMDes serta membangkitkan nadi UMKM Masyarakat
Desa Dudepo sangat dibuthkan terutama melalui suatu dokumn kebijakan Perdes yang dapat mengakomodir pengembangan pengelolaan potensi Desa Dudepo.

## Referensi
Igirisa,  Irawati.  2019.  "Upaya  Pengembangan  Potensi  Desa  Melalui  Penanggulangan Risiko  Bencana  di  Desa  Balayo  dan  Desa  Dudepo  Kecamatan  Patilanggio Kabupaten Pohuwato." Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo 71.
Purwokerto,  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Cilacap  dan  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IAIN. 2016. Naskah Akademik Rancangan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cilacap  Tentang  Desa  Wisata. Purwokerto:  IAIN Purwokerto.
Santoso, Lukman. 2015. Hukum Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ya'muri, Imam. 2017. "Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Bukit Malintang Kanupen Mandailing Natal Tahun 2016." Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa