## PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang
ISSN: (Online) 2622-1144, (Print) 2338-0489 Volume 17, Nomor 2, November 2021, 107-120

## Mewujudkan Keadilan Ekonomi Melalui Perpuluhan di Era Revolusi Industri 4.0
Realizing Economic Justice Through Tithing in the Era of the Industrial Revolution 4.0

## Pendahuluan
evolusi  industry  4.0  ditandai  dengan  hadirnya  digitalisasi,  yaitu perkembangan pesat pada mobile internet , produk sensor yang semakin murah,  dan  hadirnya  kecerdasan  buatan. 1 Teknologi  digital  dengan hardware , software dan networking -nya  telah  berkembang  menjadi  begitu canggih,  terintegrasi,  serta  mengubah  tatanan  sosial  dan  ekonomi  global. 2
Perkembangan teknologi digital tersebut berdampak pada cara kerja manusia dari pola konvensional menjadi otomatisas dan mesin.
1 Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution (Geneva: World Economic Forum, 2016), 11-12.
R
Abstract: This  article  aimed  to  study  the  prospect  of  tithe  as  an  instrument  of  the church in realizing economic justice. The industrial revolution 4.0 era has resulted in economic inequality, where there are parties who can reap huge benefits from the changing working way, on the other hand there are those who must be eliminated from job competition. In this case the church is called to realize one of the Kingdom of  God  visions,  namely  justice.  This  study  was  conducted  by  pastoral  circle  or practical theological circle method. Through this study, it could be concluded that like zakat among Muslims, tithe is an instrument of the church, of which it is properly managed in accordance with the true spirit of tithing, that has the power to realize economic justice.
[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji potensi perpuluhan sebagai instrumen gereja dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Era revolusi industri 4.0 telah menghasilkan ketimpangan  dalam  bidang  ekonomi,  di  mana  ada  pihak  yang  dapat  meraup keuntungan besar dari perubahan cara kerja ini, sebaliknya ada yang harus tersingkir dari persaingan kerja. Dalam hal ini gereja dipanggil untuk dapat mewujudkan salah satu visi Kerajaan Allah, yaitu keadilan. Kajian ini menggunakan metode lingkaran pastoral  atau  lingkaran  teologi  praktis.  Melalui  kajian  yang  dilakukan  dapat disimpulkan  bahwa  sebagaimana  zakat  di  kalangan  umat  muslim,  perpuluhan adalah  instrumen  gereja,  yang  apabila  dikelola  dengan  benar  sesuai  dengan semangat  yang  sebenarnya  dari  perpuluhan,  yang  memiliki  kekuatan  untuk mewujudkan keadilan ekonomi.]
Research  Contribution: Penelitian  ini  menghubungkan  praksis  pelayanan  gereja dalam hal keuangan sebagai sebuah instrumen ekonomi.
Keywords: tithing, economic justice, church, pastoral circle, industri 4.0
Author:
 Yushak Soesilo 1

## Affiliation:
1 Sekolah Tinggi Teologi
Intheos Surakarta yushak@sttintheos.ac.id

## Dates:
Submitted: 8 September 2021 Accepted:
24 October 2021 Published: 12 November 2021

## DOI:
10.46494/psc.v17i2.155

## Copyright:
© 2021. The Authors.
Licensee: This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Perkembangan  teknologi  digital  tentunya memiliki  dampak  positif,  yaitu  semakin membuat  pekerjaan  manusia  terasa  lebih mudah,  efektif,  efisien,  dan  juga  terkoneksi satu  dengan  lainnya.  Namun  demikian,  tidak dapat disangkal bahwa pesatnya perkembangan  teknologi  digital  tersebut berdampak pada tersingkirnya suatu kelompok masyarakat  tertentu  yang  tidak  sanggup mengikuti  perkembangan  teknologi  tersebut. Salah satu contoh permasalahan yang timbul di Indonesia  berkaitan  dengan  perkembangan teknologi  digital  adalah  dalam  bidang transportasi online .
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini  kita mengenal adanya taksi online dan ojek online . Kedua  jenis  moda  tranportasi  tersebut bermodalkan aplikasi digital. Keberadaan jenis transportasi  ini  telah  merevolusi  budaya transportasi  masyarakat  Indonesia  dengan menawarkan kemudahan dalam mengaksesnya dan  sekaligus  dengan  biaya  yang  terhitung murah.  Permasalahannya  adalah  kemudian jenis  moda  transportasi  ini  mengancam kehidupan  transportasi  konvensional.  Di beberapa tempat kita dapat mendengar adanya bentrokan  antara  pengemudi  transportasi online dan pengemudi transportasi konvensional. Dari pengalaman penulis ketika berkunjung ke kota Bandung, para pengemudi ojek online bahkan  tidak  berani  untuk menggunakan atribut perusahaan mereka oleh karena takut dengan ancaman dari pengemudi ojek konvensional. Hal tersebut menunjukkan bahwa  kemunculan  transportasi online telah menimbulkan  permasalahan  ekonomi  dan sosial.
Bagi  pengemudi  transportasi  konvensional membuat mereka berpindah menjadi pengemudi  transportasi online bukanlah perkara  mudah.  Bukan  hanya  karena  belum tentu  dapat  menggunakan  teknologi  digital
3 Banu Prasetyo and Umi Trisyanti, “Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial,” IPTEK Journal of Proceedings Series 0, no. 5 (November 3, 2018): 22– 27, https://doi.org/10.12962/J23546026.Y2018I5.4417.
tersebut,  namun  juga  perlu  modal  yang  juga tidak  sedikit,  misal  perusahaan  transportasi online  biasanya  mensyaratkan  usia  maksimal kendaraan  yang  boleh  digunakan.  Para pengemudi  transportasi  konvensional  pada akhirnya  hidup  dalam  keterancaman  secara ekonomi  dikarenakan  tertatih-tatih  dalam mengejar  perubahan  yang  mungkin  begitu mengejutkan  mereka.  Permasalahan  antara taksi  online  dan  taksi  konvensional  tersebut adalah merupakan salah satu contoh tersingkirnya  kelompok  masyarakat  tertentu oleh  karena  dampak  ketidakadilan  ekonomi yang  timbul  dari  revolusi  industry  4.0.  Pada akhirnya  ada  yang  akan  tersingkir  dan kemudian kehilangan pekerjaannya oleh karena ketidaksiapan  atau  ketidakmampuan  untuk mengikuti perkembangan teknologi. 3
Kondisi  tersebut  adalah  merupakan  sebuah ketidakadilan,  ketika  pada  satu  sisi  ada  yang dapat  memperoleh  keuntungan  besar  dari perubahan  cara  kerja  dan  di  sisi  lainnya  ada yang tersingkir dari pekerjaan  yang selama  ini menghidupinya.  Meskipun  tentu  saja  tidak perlu  untuk  menyalahkan  perkembangan zaman  ataupun  menyalahkan  mereka  yang berhasil  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan tersebut, ketidakadilan tersebut patut mendapatkan
perhatian. Menyikapi permasalahan  ketidakadilan  ekonomi  yang muncul  tersebut  tentu  menjadi  tugas  gereja kemudian untuk dapat memberikan pelayanan melalui  keberpihakan  kepada  mereka  yang tersingkirkan  dalam  rangka  memberdayakan kembali  kehidupan  mereka.  Meminjam  istilah dari  Banawiratma  tentang  kontradiksi  antara perdagangan  dengan  perdagangan  yang  adil, 4 gereja  dipanggil  untuk  mewujudkan  ekonomi yang adil di tengah-tengah ekonomi bebas saat ini.  Artikel  ini  akan  mengkaji  tanggung  jawab gereja  untuk  mewujudkan  keadilan  ekonomi sebagai  pengejawantahan  Kerajaan  Allah  di bumi melalui instrumen yang sudah ada dalam
4 J.B. Banawiratma, Petruk Dan MEA: Lakon Liberatif (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017), 28-29.
tradisi  umat  Allah  itu  sendiri,  yaitu perpuluhan.
Terkait  perpuluhan,  ada  beberapa  penelitian atau kajian yang pernah dilakukan. Patty, dkk. dalam  penelitiaannya  terhadap  aktivitas perpuluhan  jemaat  GPM  Bethel  Allang mengungkapkan  salah  satu  akuntabilitas perpuluhan,  yaitu  sebagai  tanggung  jawab sosial  terhadap  orang  yang  membutuhkan. 5 Namun demikian, dalam pembahasannya tidak jelas  dasar  teologis  yang  digunakan  atas akuntabilitas tersebut, dan hanya mengaitkannya  dengan  keberadaan  umat kristiani sebagai makhluk sosial. Kajian lainnya terkait perpuluhan juga dilakukan oleh Murni H.  Sitanggang. 6 Ia  mengaji  perpuluhan  secara biblikal  dan  sedikit  menyinggung  tentang perpuluhan  tahun  ketiga.  Namun  demikian, pembahasannya lebih banyak dilakukan dalam rangka merespon isu yang sudah umum dalam praktik  perpuluhan  di  Indonesia,  yaitu perpuluhan  ditujukan  untuk  kepentingan pelayanan  gerejawi  beserta  dengan  berbagai motivasi  yang  dianggap  tidak  benar  dalam memberikan  perpuluhan.  Penelitian  atau kajian  lainnya  yang  penulis  temukan  terkait perpuluhan  lebih  banyak  terkait  tinjauan terhadap  kewajiban  memberikan  perpuluhan, dan  penulis  belum  menemukan  kajian perpuluhan  dalam  kaitannya  dengan  keadilan ekonomi.

## Metode
Kajian dalam artikel ini menggunakan metode lingkaran  teologi  praktis  atau  disebut  juga lingkaran  pastoral.  Lingkaran  teologi  praktis dapat  dianggap  sebagai  sebuah  grounded
5 Agustina Christina Patty and Gugus Irianto,
“Akuntabilitas Perpuluhan Gereja,” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 4, no. 2 (2013): 177–87, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013 .08.7191.
6 Murni H. Sitanggang, “Teologi Biblika Mengenai Perpuluhan,” VERITAS 12, no. 1 (2011): 19–37.
7 Emanuel Gerrit Singgih, “Lingkaran Teologi Praktis Sebagai Model Berteologi Kontekstual Di Indonesia,” in
theory  approach  yang  berdasarkan  dialektika antara sumber data (dalam hal ini konteks) dan sumber pengetahuan (dalam hal ini teks). 7 Yang dimaksud sebagai konteks dalam hal ini adalah konteks  kehidupan  yang  saat  ini  digumuli, sedangkan teks bukan hanya merujuk pada teks Alkitab  semata,  tetapi  juga  berbagai  jenis pendapat teologis dari para teolog. Tahap-tahap dalam  lingkaran  pastoral  adalah  1)  observasi atau  deskripsi;  2)  analisis;  3)  interpretasi  atau refleksi teologis; 4) aksi, rencana aksi.
Tahap  deskripsi  dan  analisis  tidak  dipisahkan secara  tajam,  dan  dalam  hal  ini  penulis mengimplementasikannya dalam bagian pendahuluan  artikel  secara  sederhana  namun merupakan realitas yang diamati dan dialami. 8 Tahap  interpretasi  teologis  dilakukan  melalui tiga tahap, yaitu interpretasi teologi, eklesiologi, dan  misiologi.  Dalam  interpretasi  teologi, penulis menawarkan gagasan Allah yang bukan hanya berpihak kepada yang lemah, namun  Ia sendiri  adalah  pihak  yang  lemah  itu  sendiri, sehingga  menolong  yang  lemah  adalah  sama dengan  menolong  Allah  sendiri.  Dalam interpretasi  eklesiologi,  penulis  mengangkat gereja sebagai komunitas yang peduli terhadap orang miskin, dan dalam interpretasi misiologi, penulis  mengusulkan  suatu  misiologi  yang sifatnya  transformatif.  Setelah  melalui  tahap interpretasi  tersebut,  penulis  mengangkat praktik perpuluhan sebagai bagian dari rencana aksi  yang  nyata,  yang  dihasilkan  dari interpretasi  teologi,  eklesiologi,  dan  misiologi sebelumnya.
Vivat Crescat Floreat: Belajar & Bertumbuh Bersama, Refleksi Atas Setengah Abad PERSETIA , ed. Yusak Soleiman, Hendrik Ongirwalu, and Epifania L.M. Raintung (Jakarta: BPK Gunung Mulia - Persetia, 2014), 100-101.
8 Sonny Eli Zaluchu, “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan,” Jurnal Teologi Berita Hidup 3, no. 2 (March 25, 2021): 249–66, https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i2.93.

## Pembahasan

## Allah yang Menderita (Teologi)
Konteks  keadilan  ekonomi  tidak  dapat  kita lepaskan dari perwujudan Kerajaan Allah. Dan konsep  Kerajaan  Allah  tidak  dapat  dipahami tanpa  melihat  pada  hidup  dan  karya  Yesus. Yesus  menyebut  Kerajaan  Allah  sebagai Kerajaan  Anak  Manusia  (Mat.  13:41).  Ia  juga menyebutnya  sebagai  Kerajaan-Ku  (Luk. 22:30).  Pelayanan  Yesus  dikukuhkan  dalam pidato-Nya dalam Lukas 4:18-19, “Roh Tuhan ada  padaku,  oleh  sebab  Ia  telah  mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan  pembebasan  kepada  orang- orang  tawanan,  dan  penglihatan  bagi  orang- orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang  tertindas,  untuk  memberitakan  tahun rahmat Tuhan telah datang.”
Sharon  H.  Ringe  sebagaimana  dikutip  oleh Paulus  S.  Widjaja  menyebut  dalam  pidato pengukuhan  tersebut  terdapat  tiga  ciri  utama Yobel:  pengumuman  tentang  pemerintahan Allah,  kabar  baik  bagi  orang  miskin,  dan deklarasi  pembebasan  kepada  mereka  yang dalam  penindasan. 9 Tujuan  mendasar  dari Yobel  itu  sendiri  adalah  sebagai  bentuk solidaritas untuk mewujudkan cita-cita kesetaraan di antara umat Israel dan sekaligus untuk  mencegah  penimbunan  properti  oleh orang  kaya  serta  mengurangi  orang  miskin sebagai  penyewa  yang  tidak  mempunyai tanah. 10 Ide  Kerajaan  Allah  sebagai  satu perwujudan solidaritas dapat kita temukan dari pemberitaan Yohanes Pembaptis, “barangsiapa mempunyai  dua  helai  baju,  hendaklah  ia membaginya  dengan  yang  tidak  punya,  dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian” (Luk. 3:11). Konsep solidaritas  dalam  Kerajaan  Allah  juga  telihat dari  kehidupan  pelayanan  Yesus  sendiri  di
9 Paulus S. Widjaja, Keadilan Allah Dalam Kitab-Kitab Injil Sinoptik (Yogyakarta: Pustaka Muria, 2013), 62. 10 John E. Hartley, Word Biblical Commentary:
Leviticus. (Dallas: Word Books Publisher, 2002), 443.
mana  Ia  mengatakan  bahwa  “serigala mempunyai  liang  dan  burung  mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat  untuk  meletakkan  kepala-Nya”  (Luk. 9:58). Demikian juga kepada orang muda kaya yang  ingin  mengikut-Nya,  Yesus  memberikan persyaratan untuk menjual semua hartanya dan membagikan kepada orang miskin (Mat. 19:21). Aloysius Pieris membagi kemiskinan dalam dua kategori,  dalam  kaitannya  dengan  kepedulian terhadap  kaum  miskin,  yaitu  kemiskinan sukarela  dan  kemiskinan  yang  dipaksakan. 11 Pieris memandang bahwa kemiskinan sukarela adalah merupakan perwujudan Kerajaan Allah untuk membebaskan kemiskinan yang dipaksakan.  Untuk  membebaskan  kemiskinan yang  dipaksakan  tersebut  Yesus  dan  para pengikut-Nya tidaklah hanya berjuang menjadi miskin tetapi berjuang bagi kaum miskin. 12
Dalam pengajaran-Nya, Yesus juga menyatakan penolakan  yang  tegas  terhadap  mamon  dan menunjukkan  bahwa  pengabdian  kepada mamon  adalah  suatu  bentuk  perlawanan terhadap Allah (Mat. 6:24; Luk. 16:13). Dalam Injil Lukas penolakan terhadap mamon tersebut kemudian dilanjutkan dengan kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin (Luk. 16:19-31). Pada akhir  hidupnya  setelah  kematian  orang  kaya menderita  sengsara  di  alam  maut,  sedangkan Lazarus  duduk  di  pangkuan  Abraham.  Dalam kisah  tersebut  tidaklah  disebutkan  mengenai moralitas  orang  kaya  maupun  orang  miskin tersebut.  Yang  nampak  dari  kisah  tersebut adalah ketidakpedulian dari orang kaya tersebut terhadap  Lazarus  si  miskin  yang  setiap  hari mengais remah makanan yang jatuh dari meja orang  kaya  tersebut.  Dalam  kisah  tersebut terlihat  jelas  bahwa  ketidakpedulian  terhadap orang  miskin,  yang  dengan  moralitas  apapun, akan mendatangkan hukuman.
Hal  yang  sama  juga  terlihat  dari  ketika  Yesus mengidentifikasikan  dirinya  sebagai  orang
11 Aloysius Pieris, Berteologi Dalam Konteks Asia (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996), 47-48.
12 Pieris, 40.
miskin  dan  orang-orang  yang  sedang menderita.  Dalam  Matius  25:31-46  Yesus menghubungkan penghakiman terakhir dengan  kepedulian  terhadap  orang-orang miskin  dan  yang  menderita.  Mereka  yang memberi  makan  orang-orang  yang  lapar, memberi  minum  orang-orang  yang  haus, memberi  tumpangan  orang  asing,  memberi pakaian  orang  yang  telanjang,  melawat  orang yang  sakit  dan  orang  yang  di  dalam  penjara disebut  sebagai  orang  yang  telah  melakukan perbuatan baik kepada Yesus sendiri, dan oleh karenanya  berhak  menerima  Kerajaan  yang telah disediakan. Sebaliknya mereka yang tidak berbuat  demikian  juga  tidak  berbuat  baik kepada  Yesus  dan  oleh  karenanya  masuk  ke dalam tempat siksaan yang kekal. Dalam hal ini terlihat  bahwa  Tuhan  tidak  hanya  di  pihak  si penolong, namun ia sendiri adalah pihak yang ditolong  itu. 13 Menurut  Song  justru  di  sinilah komponen khas Kerajaan Allah menurut Yesus, yaitu orang-orang yang miskin dan menderita. 14
Yewangoe  berpendapat  bahwa  penampilan refleksi  teologis  mengenai  Allah  yang menderita  dipandang  luar  biasa,  mengingat kebanyakan  agama  di  Asia  beranggapan sebaliknya. 15 Secara khusus dalam kebanyakan ajaran  Kristen,  Yewangoe  melihat  kesamaan dengan aliran Buddha Maitreya yang meyakini dan  mengharapkan  Mesias  yang  akan mengantarkan  ke  sorga/nirwana,  di  mana  di sana tidak ada lagi penderitaan sehingga tidak perlu upaya menciptakan perubahan
13 Emanuel Gerrit Singgih, “Allah Dan Penderitaan Di Dalam Refleksi Teologis Rakyat Indonesia: Sebuah Evaluasi Teologis,” in Teologi Bencana: Pergumulan Iman Dalam Konteks Bencana Alam Dan Bencana Sosial , ed. Ati Hildebrant Rambe, Markus Hildebrant Rambe, and Jilles DeKlerk (Makassar: Oase INTIM, 2006), 267.
14 Choan-Seng Song, Yesus Dan Pemerintahan Allah (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 44.
15 A.A. Yewangoe, Theologia Crusis Di Asia: Pandangan-Pandangan Orang Kristen Asia Mengenai Penderitaan Dalam Kemiskinan Dan Keberagaman Di Asia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), 322.
16 Arthur Aritonang, “Book Review: Teologi Crucis Di Asia Pandangan-Pandangan Orang Kristen Asia
masyarakat. 16 Namun  demikian,  sebagaimana pandangan  Lee,  Allah  yang  menderita merupakan keunikan dan menganggap Kristus menderita hanya dalam wujud kemanusiaannya saja  adalah  tidak  tepat. 17 Kristus  bukan  hanya secara  personal  mengalami  penderitaan, melainkan  berwujud  dalam  sosok-sosok  yang mengalami penderitaan sebagaimana kesaksian dalam  Matius  25:31-46.  Menurut  Yang sebagaimana  dikutip  Yewangoe,  salib  Yesus adalah  lambang  Kerajaan  Allah  yang  terwujud dalam berbagai masalah manusia. 18
Menurutnya, memberlakukan tindakan- tindakan  Allah  di  tengah-tengah  orang  yang menderita  sama  artinya  dengan  mewujudkan Allah  yang  berbelarasa  dalam  penderitaan tersebut.

## Gereja  yang  Berpihak  Kepada  yang Miskin (Eklesiologi)
Dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi, diperlukan  suatu  komunitas  yang  peduli  dan berjuang  bagi  orang  miskin.  Untuk  itu  gereja harus menjadi church of the poor , yang melihat orang-orang  miskin  berdiri  pada  posisi  Yesus dan dengan demikian keadilan dan kemurahan menjadi  dimensi  utama  sebagai  pengikut Kristus. 19 Upaya  pembebasan  dari  penderitaan melalui  kegiatan  sosial  dan  perwujudan keadilan adalah wujud identifikasi diri sebagai Kristus. 20 Dengan  demikian  dapat  dikatakan juga  bahwa  Yesus  bukan  hanya  melayani melainkan  berbagi  hidup  bersama  kaum miskin. 21
Mengenai Penderitaan Dalam Kemiskinan Dan Keberagamaan Di Asia,” PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen 17, no. 1 (May 2021): 98– 101, https://doi.org/10.46494/PSC.V17I1.124. 17 Yewangoe, 323.
18 Yewangoe, 291.
19 Stan Chu Ilo, “The Church of the Poor: Towards an Ecclesiology of Vulnerable Mission,” Ecclesiology 10, no. 2 (2014): 229–50, https://doi.org/10.1163/17455316- 01002006.
20 Ilo.
21 Ricardo Antoncich, Iman & Keadilan: Ajaran Sosial Gereja Dan Praksis Sosial Iman (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991), 26.
Banawiratma sendiri membagi orang miskin ke dalam  dua  kategori,  yaitu  kaum  miskin  fisik dan  kaum  miskin  Injili. 22 Kaum  miskin  fisik adalah  mereka  yang  menjadi  korban, sedangkan kaum miskin Injili adalah pengikut Yesus  dan  mereka  yang  menolak  mamon. Kaum  miskin  Injili  dapat  membentuk  suatu basis  yang  disebut  sebagai  komunitas  basis sekunder,  di  mana  mereka  meskipun  tidak miskin namun berorienasi pada pemberdayaan kaum  miskin. 23 Namun  demikian,  meskipun membentuk suatu komunitas, kedua kelompok orang  miskin  tersebut  tetap  menyatu  dan bersekutu  dalam  hidup  menggereja  dan  tidak bersifat ekslusif.
Persekutuan bersama antara kaum miskin fisik dan  kaum  miskin  Injili  terlihat  dalam kehidupan jemaat yang pertama di Yerusalem. Gereja yang ideal dalam berbagi terlihat dalam Kisah  Para  Rasul  2:41-47.  Jemaat  mula-mula hidup  dalam  persekutuan  dan  saling  berbagi baik  dalam  kehidupan  rohani  maupun  dalam kehidupan sosial. Dua hal tersebut muncul bak dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan yang membuat kehidupan mereka sebagai kehidupan  yang  disukai  oleh  semua  orang. 24 Mereka  bertekun  dalam  liturgi  gerejawi  dan sekaligus  dalam  kepedulian  sosial,  di  mana jemaat  yang  kaya  merelakan  hartanya  untuk dibagi-bagikan  kepada  mereka  yang  miskin. Tujuannya  tentu  saja  agar  tercipta  suatu keadilan ekonomi, di mana tidak terdapatjurang  pemisah  antara  mereka  yang kaya dan yang miskin.
Banawiratma  mengatakan  bahwa  perayaan komunal  (liturgi  gerejawi)  dan  keterlibatan sosial merupakan suatu ibadah kepada Allah. 25 Keduanya  tidak  dapat  dipisahkan.  Perayaan
22 J.B. Banawiratma, 10 Agenda Pastoral Transformatif (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), 17.
23 Banawiratma, 16.
24 Yushak Soesilo, “Pentakostalisme Dan Aksi Sosial: Analisis Struktural Kisah Para Rasul 2:41-47,” DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani 2, no. 2 (April 23, 2018): 136, https://doi.org/10.30648/dun.v2i2.172.
komunal mencegah keterlibatan sosial menjadi mesianisme  pathologis  (hanya  saya/kita  yang dapat  menyelamatkan  dunia), 26 sedangkan perayaan  yang  sungguh-sungguh,  menurut Kevin  Seasoltz  sebagaimana  dikutip  oleh Banawiratma, haruslah tumbuh dari kehidupan dan  menolong  orang  ke  dalam  transformasi kehidupan. 27 Pandangan-pandangan  tersebut menjadi  suatu  refleksi  komunitas  iman  yang ideal  sebagaimana  yang  ditunjukkan  oleh jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul.

## Visi Keadilan Ekonomi (Misiologi)
Dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi, maka  tidak  dapat  tidak  harus  berupaya mengatasi jurang antara si kaya dan si miskin. Dan untuk mengatasi jurang antara si kaya dan si  miskin  tersebut  maka  harus  ada  langkah kongkret  dalam  rangka  pemberdayaan  orang miskin.  Upaya  pemberdayaan  kaum  miskin tersebut  adalah  merupakan  wujud  dari  sikap mendahulukan  orang  miskin.  Banawiratma dengan  merujuk  pada  kebaikan  hati  orang Samaria  mengatakan  bahwa,  “mencintai sesama berarti menjadi sesama bagi orang yang setengah mati, tak berdaya, tanpa pertolongan. Preferential  option  for  the  poor adalah  wujud mencintai sesama sebagaimana Yesus mencintai.” 28
Pilihan  untuk  mendahulukan  orang  miskin bukanlah  berarti  tidak  memperhitungkan  atau mengecualikan  orang  kaya  dalam  karya penyelamatan  Allah.  Singgih  meluruskan adanya  anggapan  bahwa  sikap  mendahulukan orang  miskin  berarti  Injil  menjadi  milik eksklusif orang miskin dan bahwa orang Kristen sejati  harus  menjadi  miskin  sebagai  anggapan yang keliru. Baginya sikap mendahulukan orang miskin adalah sama seperti sikap orang tua yang
25 Banawiratma, 10 Agenda Pastoral Transformatif, 47- 48.
26 Banawiratma.
27 Banawiratma, 50.
28 J.B. Banawiratma and J Muller, Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), 134.
lebih  memperhatikan  anak  yang  lebih  lemah dibandingkan  dengan  anak  yang  lebih  kuat, dan hal itu bukanlah dipandang sebagai bentuk ketidakadilan. 29 Menurutnya  hal  itu  dapat dijelaskan baik dari perkataan Yesus mengenai “orang  yang  sehat  tidak  perlu  tabib”  maupun pendapat Paulus dalam 1 Korintus 15:23-24 di mana  anggota-anggota  yang  tidak  elok  diberi perhatian khusus. 30 Selain itu juga didasarkan pada  pemikiran  bahwa  orang  miskin  tidak mungkin dapat menyesuaikan diri dengan yang kaya, namun sebalikya orang yang kaya dapat menyesuaikan dengan orang yang miskin. 31
Paus  Fransiskus  sebagaimana  dikutip  oleh Purwatma bahkan menyebut bahwa keberpihakan pada kaum miskin lebih kepada kategori teologis dibandingkan dengan kategori  budaya,  sosiologis,  politis  atau filosofis. 32 Menurutnya,  keberpihakan  pada kaum  miskin  bahkan  merupakan  kategori teologis yang utama oleh karena alasan bahwa Anak  Allah  telah  merendahkan  diri  dan menjadi  miskin  sepanjang  perjalanan  hidup bersama  manusia. 33 Sementara  itu  Gutierez bahkan berpendapat bahwa keberpihakan pada orang  miskin  adalah  unsur  esensial  bagi pewartaan Injil di mana di dalam Injil terdapat suara  Allah  yang  menyerukan  keadilan  dan kesamaan martabat bagi semua orang. 34
Lebih  jauh  Banawiratma  menyebut  bahwa pilihan  untuk  mendahulukan  orang  miskin menjadi  spiritualitas  gereja,  yang  disebutnya sebagai  spiritualitas  kesetiakawanan  sosial. 35
Spiritualitas ini bersumber dari kesetiakawanan  Allah  sendiri,  yaitu  dalam
29 Emanuel Gerrit Singgih, Berteologi Dalam Konteks: Pemikiran-Pemikiran Mengenai Kontekstualisasi Teologi Di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 214.
30 Singgih.
31 Singgih.
32 Matheus Purwatma, “Berteologi Bersama Kaum Miskin: Tangangan Bagi Teologi Kontekstual Masa Kini,” in Teologi Yang Membebaskan Dan Membebaskan Teologi , ed. Wahju S. Wibowo and Robert Setio (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2016), 84.
wujud  Firman  Allah  yang  menjadi  manusia, yang  kemudian  menjadi  ciri  khas  keterlibatan orang  Kristen  dalam  upaya  pembebasan manusia. 36 Spiritualitas ini menganggap orang- orang  miskin  dan  yang  menderita  bukan sebagai  objek  amal,  namun  sebagai  saudara seperjuangan  untuk  pembebasan,  atau  istilah yang  digunakan  oleh  Banawiratma  adalah pertobatan.  Yang  dimaksudkan  adalah  bagi orang-orang yang tidak hidup dalam kemiskinan mengalami pertobatan oleh karena tidak lagi mengabdi kepada mamon, dan secara bersamaan  juga  untuk  memperjuangkan pembebasan mereka yang dalam kemiskinan.
Pilihan  untuk  mendahulukan  orang  miskin selanjutnya dapat diwujudkan dalam pelayanan diakonia  gereja.  Singgih  menyebut  bahwa diakonia yang dilakukan harus bersifat karitatif, reformatif,  dan  sekaligus  juga  transformatif. 37 Diakonia karitatif berarti memberi pertolongan langsung; diakonia reformatif adalah memberikan  pendidikan;  sedangkan  diakonia transformatif adalah memperjuangkan kehidupan  yang  layak  sesuai  harkat  dan martabatnya  sebagai  manusia. 38 Pelayanan diakonia  tersebut  tentunya  akan  dapat memberdayakan  ekonomi  orang  miskin  demi terwujudnya ekonomi yang adil. Pemerintahan Allah menciptakan suatu budaya pemberdayaan sehingga mereka yang miskin dan lembah dapat berdiri  di  atas  kaki  sendiri  dan  mencari nafkahnya sendiri. 39
33 Purwatma.
34 Purwatma, 86.
35 Banawiratma and Muller, Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman, 139.
36 Banawiratma and Muller.
37 Emanuel Gerrit Singgih, Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi Dalam Konteks Di Awal Milenium III (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 63.
38 Singgih.
39 Song, Yesus Dan Pemerintahan Allah, 199-201.

## Aksi Konkrit

## Keadilan Ekonomi dalam Islam
Dalam  sistem  ekonomi  Islam  ada  suatu karakteristik  yang  menjamin  terwujudnya keadilan  dalam  ekonomi,  yaitu  ekonomi keseimbangan. Yang dimaksud dengan ekonomi  keseimbangan  adalah  pandangan yang meletakkan hak individu dan masyarakat dalam neraca keseimbangan, di mana ekonomi ini  tidak  mendholimi  masyarakat  khususnya yang  lemah. 40 Prinsip  tersebut  tentu  saja berlawanan  dengan  sistem  ekonomi  kapitalis yang dianggap tidak adil terhadap yang lemah, dan  juga  sistem  ekonomi  sosialis  yang dianggap berbuat dholim kepada hak individu. Dalam  hal  ini  tentu  saja  berarti  bahwa  tetap menghargai  dan  mengakui  hak  milik  individu namun demikian dengan juga memperhatikan mereka yang lemah. Dalam ekonomi keseimbangan  tersebut  distribusi  ekonomi menjadi instrumen penting dalam terwujudnya ekonomi  yang  adil  dalam  Islam.  Landasan penting  yang  dijadikan  dasar  dalam  konsep distribusi adalah Q.S. al Hasyr (59):7, “supaya harta  itu  jangan  beredar  di  antara  golongan kaya  di  kalangan  kamu.”  Dengan  demikian, dalam ekonomi Islam tidak dibenarkan adanya penumpukan  kekayaan  hanya  pada  orang- orang  tertentu  saja  dan  sebaliknya  juga  tidak memaksakan  individu-individu  harus  berada dalam  taraf  yang  sama. 41 Oleh  karena  itu distribusi ekonomi harus dilakukan secara adil sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat dan mempersempit jurang pemisah kaya-miskin.
Dalam  prinsipnya  keadilan  distribusi  dalam Islam  memiliki  beberapa  maksud. 42 Pertama,
40 Abd Aziz, “Sistem Ekonomi Islam Solusi Perekonomian Indonesia,” Iqtisodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2, no. 2 (February 1, 2017): 1–16, http://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/arti cle/view/71.
41 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 87-88.
Islam  menghendaki  persamaan  kesempatan dalam memperoleh kekayaan sehingga kekayaan  tidak  hanya  beredar  di  kalangan tertentu  saja.  Kedua,  pembagian  kekayaan nasional  secara  adil.  Ketiga,  Islam  tidak menghedaki pertumbuhan kekayaan yang jauh melampaui  batas-batas  kepatutan.  Dengan demikian, Islam menuntut adanya jaminan dan kepastian bahawa setiap orang tanpa membedakan latar belakangnya dapat mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi demi terwujudnya kemakmuran bersama.
Instrumen  distribusi  dalam  ekonomi  Islam meliputi  zakat,  wakaf,  waris,  infaq  dan sedekah. 43 Zakat  adalah  model  distribusi  wajib individu;  wakaf  adalah  model  distribusi individu untuk masyarakat; waris adalah model distribusi  dalam  keluarga;  infaq  dan  sedekah adalah  model  distribusi  di  masyarakat.  Dalam artikel ini hanya akan membahas tentang zakat untuk  kemudian  didialogkan  dengan  konsep perpuluhan  dalam  tradisi  Alkitab  sebagai bentuk  rencana  aksi  dalam  mewujudkan keadilan ekonomi.
Zakat adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan  oleh  kaum  muslim  karena merupakan rukun Islam yang keempat. Dengan demikian,  meskipun  memiliki  kemiripan dengan  pajak  yang  ditarik  oleh  pemerintah, zakat  memiliki  makna  yang  berbeda  dengan pajak.  Perbedaan  maknanya  terutama  adalah ada  nilai  ibadah  di  dalam  pelaksanaan  zakat. Kewajiban membayar zakat tertulis dalam Q.S. at-Taubah  (9):103,  “Ambillah  zakat  dari sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  kamu membersihkan  dan  menyucikan  mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman
42 Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan  Ekonomi Islam,” Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah 8, no. 2 (December 24, 2016), https://doi.org/10.24235/AMWAL.V8I2.990. 43 Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, 98-127.
jiwa mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui . ” Dari ayat tersebut terlihat bahwa tujuan  zakat  bagi  orang  yang  melakukannya adalah  untuk  membersihkan  dan  menyucikan harta mereka.
Zakat  memiliki  banyak  dimensi.  Dalam dimensi sosial zakat ditunaikan dengan tujuan untuk  menghilangkan  kemiskinan.  Dalam dimensi  moral  zakat  bermanfaat  untuk menghapus  sifat  tamak,  sedangkan  dalam dimensi ekonomi zakat mencegah penumpukan  harta  pada  segelintir  orang. Besarnya zakat yang wajib diberikan bervariasi, mulai  dari  2,5%,  5%,  sampai  dengan  10% bergantung  dari  harta  yang  dizakatkan.  Pada saat  ini  di  Indonesia  zakat  yang  dikelola  oleh lembaga  resmi  pengelola  zakat  adalah  zakat profesi.  Zakat  profesi  diberikan  sebesar  2,5% dari  pendapatan  kotor  yang  diperoleh  dari pekerjaan  yang  halal. 44 Sedangkan  dasar hukum  pendistribusian  zakat  secara  jelas tertuang  dalam  Q.S.  at-Taubah  (9):60, “Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang  miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang berhutang  untuk  jalan  Allah  dan  orang  yang sedang  dalam  perjalanan  sebagai  suatu kewajiban  yang  diwajibkan  Allah  dan  Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Dengan  demikian,  secara  garis  besar  zakat dibagikan kepada mereka yang membutuhkan bukan hanya dalam bentuk bantuan langsung, tetapi juga dapat dalam bentuk bantuan modal, bantuan  biaya  pendidikan,  pembangunan sarana  dan  prasarana,  dsb,  yang  pada  intinya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat mereka yang lemah.
Yang  tidak  kalah  penting  dalam  hal pendistribusian  zakat  adalah  peran  lembaga
44 Gin Gin Muhamad Ridwan, “Komparasi Zakat Profesi Dalam Agama Islam Dan Persepuluhan Dalam Agama Kristen Protestan,” Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin 1, no. 3 (September 2021): 195–208, https://doi.org/10.15575/JPIU.12769.
pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat telah dibentuk  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat  secara  independen.  Lembaga pengelola  zakat  tersebut  dibentuk  tentu  saja dengan tujuan agar potensi zakat yang besar di Indonesia  sebagai  negara  mayoritas  muslim dapat digunakan sebesar-besarnya dalam upaya pengentasan  kemiskinan. 45 Namun  demikian, pada  kenyataannya  masih  belum  seperti  yang diharapkan. Hal tersebut terutama karena para pemberi  zakat  lebih  suka  secara  langsung menyalurkan zakatnya. Hal tersebut disebabkan oleh karena ketidakpercayaan pada lembaga pengelola zakat. 46

## Perpuluhan sebagai Upaya Menciptakan Keadilan Ekonomi
Dalam  tradisi  kekristenan,  khususnya  yang bersumber dari tatanan masyarakat Perjanjian Lama, terdapat suatu persembahan wajib yang harus  dipersembahkan  oleh  umat  Allah  untuk diserahkan ke Bait Suci maupun kepada orang- orang miskin, yaitu perpuluhan atau persepuluhan.  Sebagaimana  rujukan  di  dalam Maleakhi 3:8-12, tidak memberikan persembahan  perpuluhan  dianggap  sebagai perbuatan  menipu  Allah  dan  perbuatan tersebut  mendatangkan  kutuk  kepada  umat Allah. Sebaliknya, dengan membawa perpuluhan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka umat Allah dijanjikan akan mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Perpuluhan itu sendiri sudah dikenal sejak jaman bapa leluhur Israel  (Kej.  14:20;  28:22)  dan  kemudian menjadi bagian dari hukum resmi dalam Taurat (Im.  27:30-33).  Dalam  Kitab  Imamat  tersebut perpuluhan  wajib  diberikan  karena  dianggap sebagai milik Allah sehingga harus dikembalikan kepada Allah.
Persembahan  perpuluhan  diambil  10%  dari segala  berkat  yang  diterima  oleh  umat  Allah
45 Clarashinta Canggih et al., “Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia,” Al-Uqud : Journal of Islamic Economics 1, no. 1 (January 30, 2017): 14, https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26.
46 Canggih et al.
dalam  bentuk  apapun.  Umat  Allah  membawa perpuluhan  pada  tahun  pertama,  kedua, keempat, dan kelima ke Bait Allah. Sedangkan perpuluhan  pada  tahun  ketiga  dan  keenam diberikan  kepada  orang-orang  Lewi,  orang- orang  asing,  para  janda,  dan  para  anak  yatim yang  ada  di  kota-kota  mereka  (Ul.  14:22-29). Pada  tahun  ketujuh  tidak  dipersembahkan perpuluhan oleh karena tahun itu adalah tahun sabat,  tahun  di  mana  diberikan  perhentian kepada  tanah-tanah  di  Israel  sehingga  tidak mendatangkan hasil apapun. Penentuan tahun ketiga  dan  keenam  tersebut  mengacu  kepada tahun di mana keluarga Yakub tinggal di Mesir oleh  karena  bencana  kelaparan  yang  terjadi. Persembahan  tersebut  sering  disebut  sebagai triennial  poor  tithe (perpuluhan  tahun  ketiga bagi orang miskin). Menurut Mayes, triennial poor  tithe bukanlah  bentuk  persembahan ekstra  namun  perpuluhan  tahunan  dengan peruntukan yang berbeda. 47
Apabila kita memperhatikan struktur Ulangan 14:22–15:23  menarik  bahwa  persembahan perpuluhan  (14:22-29)  dan  persembahan sulung  (15:19-23)  diletakkan  pada  bingkai upaya-upaya  pembebasan  kaum  miskin  dan kaum yang lemah (15:1-19). Dengan demikian melalui struktur teks tersebut dapat disimpulkan  bahwa  persembahan  perpuluhan merupakan suatu instrumen yang dimaksudkan sebagai upaya pembebasan umat Allah  dari  kemiskinan.  Hal  tersebut  terlihat juga  dari  penerima  perpuluhan  adalah  orang- orang Lewi, orang-orang asing, para janda, dan anak yatim, yang adalah mewakili orang-orang yang miskin pada saat itu.
Upaya  untuk  menolong  kaum  miskin  dengan instrumen  perpuluhan  tahun  ketiga  dan keenam  juga  masih  terus  terjadi  dalam komunitas Yahudi pada abad pertama Masehi.
47 Duane L. Christensen, Word Biblical Commentary : Deuteronomy 1-21:9 (Dallas: Word Books Publisher, 2002), 304.
48 Widjaja, Keadilan Allah Dalam Kitab-Kitab Injil Sinoptik, 26-27.
Bahkan  masih  ditambah  dengan  memberikan separuh  dari  perpuluhan  tahun  kedua  kepada orang miskin. 48 Dalam tulisan-tulisan Perjanjian  Baru,  tidak  ada  aturan  pasti  atau disebutkan  mengenai  kewajiban  perpuluhan. Yesus menyinggung perpuluhan dalam kaitannya  dengan  orang-orang  Farisi  dan  ahli Taurat  yang  membayar  perpuluhan  namun mengabaikan  keadilan,  belas  kasihan,  dan kesetiaan  (Mat.  23:23).  Tulisan  Ibrani  juga menyinggung  tentang  perpuluhan,  namun dalam konteks membandingkan antara Kristus dengan Melkisedek (Ibr. 7:1-10). Demikian juga dengan tulisan-tulisan Paulus tidak mengajarkan  tentang  perpuluhan.  Mungkin saja bahwa hal tidak disinggungnya perpuluhan oleh karena tidak lagi membatasi persembahan hanya  dalam  bentuk  perpuluhan  saja  dan bahkan menekankan pada “siapa yang menabur banyak akan beroleh banyak” (bdk. 2 Kor. 9:6- 14).  Namun  demikian,  apa  yang  disampaikan oleh  Paulus  tersebut  mengandung  konsep keseimbangan  melalui  persembahan  yang dikumpulkan  dari  jemaat  di  Korintus  untuk jemaat  di  Yerusalem  yang  miskin.  Meskipun tentu saja tidak seberapa, namun persembahan tersebut  dapat  menjadi  model  dari  suatu instrumen  pembagian  dana  bagi  yang menderita. 49
Apabila kita mendialogkan upaya mewujudkan keadilan  ekonomi  melalui  zakat  dalam  Islam dengan perpuluhan, maka kita akan menjumpai adanya  kemiripan  di  antara  keduanya. Perpuluhan  adalah  juga  merupakan  suatu kewajiban yang harus dibayarkan, paling tidak hal itu masih tetap diyakini di kalangan Gereja Pentakosta/Karismatik  (GPK)  sampai  saat  ini. Fakta  tersebut  terkonfirmasi  dari  artikel  Kees de Jong yang juga merupakan kesimpulan dari kegiatan penelitian di beberapa GPK. 50 Di GPK
49 Ulrich Beyer and Evalina Simamora, Memberi Dengan Sukacita: Tafsir Dan Teologi Persembahan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 129.
50 Kees de Jong, “Spiritualitas Gerakan-Gerakan Pentakostal-Karismatik,” in Spiritualitas Dari Berbagai
perpuluhan  sangat  ditekankan  dan  di dalamnya  berlaku  prinsip  tabur  tuai.  Pendeta Pentakostal  biasa  secara  rutin  meminta perpuluhan, yang diambil dari 10% pendapatan kotor  jemaat,  dan  menjanjikan  hasil  berupa berkat  jasmani  dan  rohani  bagi  yang  mau melakukannya. 51 Pada  banyak  kalangan Pentakosta-Karismatik,  kelahiran  baru  selain dimaknai  dengan  meninggalkan  dosa,  juga dengan ketaatan dalam membayar perpuluhan dan  bersedekah. 52 Bahkan  ada  juga  dari kalangan Karismatik yang berpendapat bahwa karunia  Roh  Kudus  diberikan  kepada  mereka yang  telah  menjadi  orang  Kristen  yang  taat dengan bukti indikasi tekun berdoa, rajin pergi ke gereja, dan membayar perpuluhan. 53 Dengan demikian  sama  seperti  zakat,  perpuluhan selain  sebagai  instrumen  bantuan  sosial  bagi kaum  miskin,  juga  mengandung  nilai  religius yang  di  dalamnya  terdapat  suatu  janji  berkat bagi  yang  melakukannya,  terlepas  dari  untuk apa kemudian perpuluhan digunakan. Mereka yang  memberikan  perpuluhan  mengimani bahwa apa yang dilakukan tersebut mendatangkan  berkat  Tuhan,  tanpa  merasa berhak tahu perpuluhan yang mereka berikan akan digunakan untuk apa. Bagi mereka, yang penting telah menunaikan kewajiban, sedangkan  penggunaan  perpuluhan  dipahami mereka  sebagai  tanggung  jawab  si  pengelola terhadap Tuhan.
Bagi jemaat GPK, memberi perpuluhan kepada Allah  (baca:  pendeta)  akan  mendatangkan berkat yang besar. 54 Dengan pemahaman yang demikian,  ada  potensi  dana  besar  yang  dapat terhimpun  melalui  perpuluhan.  Namun demikian,  cukup  disayangkan  bahwa  dana
Tradisi , ed. J.B. Banawiratma and Hendri M. Sendjaja (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2017), 300.
51 Frederick Klaits and Shenita A. Mclean, “Valuing Black Lives: Pentecostalism, Charismatic Gifts, and Human Economies in a U.S. Inner City,” American Ethnologist 42, no. 4 (2015): 610–23, https://doi.org/10.1111/amet.12159.
52 Juliette Koning and Gwenaël Njoto-Feillard, “Introduction: New Religiosities, Modern Capitalism, and Moral Complexities in Southeast Asia,” New Religiosities, Modern Capitalism, and Moral
yang  besar  tersebut  tidak  terdistribusi  secara adil sebagaimana sebenarnya semangat perpuluhan  dalam  Alkitab.  Pada  praktiknya, terutama  di  GPK,  perpuluhan  adalah  menjadi hak sepenuhnya pendeta (gembala sidang). Dan kemudian, pendeta juga memberikan perpuluhan  kepada  sinode,  yang  pada umumnya digunakan untuk membiayai operasional sinode. Distribusi dana perpuluhan yang  tidak  sesuai  dengan  semangat  yang terkandung  Alkitab  tersebut  itulah  yang kemudian  memunculkan  pendeta-pendeta Pentakosta/Karismatik yang kaya raya maupun mega churches yang berdiri megah oleh karena menguasai  sepenuhnya  dana  yang  dihimpun dari perpuluhan.
Oleh  karena  itu,  untuk  mewujudkan  suatu distribusi  yang  adil  diperlukan  adanya pengelolaan  yang  baik  dan  professional terhadap dana perpuluhan yang dihimpun agar tidak  terkumpul  hanya  pada  satu  pihak  saja. Song mengatakan bahwa tanpa adanya lembaga atau  istitusi  maka  pemerintahan  Allah  tidak dapat  diwujudkan. 55 Dengan  demikian  untuk mewujudkan  pemerintahan  Allah  tersebut dapat  diupayakan  dengan  pembentukan lembaga pengelola perpuluhan minimal dimulai dari tingkat sinode dan kemudian apabila terus berkembang
dengan baik dapat dipertimbangkan
pembentukan lembaga pengelola  perpuluhan  secara  ekumenis  di tingkat  nasional.  Pentingnya  pembentukan lembaga pengelola perpuluhan di samping agar terdistribusi secara lebih luas adalah juga untuk menjaga  martabat  baik  si  pemberi  maupun  si penerima. Kontak langsung antara pemberi dan penerima  dapat  menimbulkan  rasa  malu  pada
Complexities in Southeast Asia , 2017, 1–15, https://doi.org/10.1007/978-981-10-2969-1_1.
53 Juliette Koning, Heidi Dahles, and Heidi Dahles, “Spiritual Power. Ethnic Chinese Managers and the Rise of Charismatic Christianity,” The Copenhagen Journal of Asian Studies 27, no. 1 (May 2009): 5, https://doi.org/10.22439/cjas.v27i1.2174.
54 de Jong, “Spiritualitas Gerakan-Gerakan Pentakostal- Karismatik.”
55 Song, Yesus Dan Pemerintahan Allah, 193.
diri  si  pemberi,  dan  sebaliknya  juga  dapat menimbulkan  rasa  direndahkan  pada  pihak penerima  dana  tersebut.  Oleh  karenanya adanya lembaga yang dapat menjadi pengantara antara pemberi dan penerima akan dapat  menjaga  martabat  dan  kehormatan masing-masing  pihak.  Pembentukan  lembaga tersebut juga sekaligus sesuai dengan perintah Yesus  bahwa  sedekah  diberikan  bukan  untuk mencari  pujian  dari  manusia.  Sedekah  yang baik  adalah  sedekah  yang  diberikan  tanpa diketahui oleh banyak orang (Mat. 6:1-4).
Dengan mengacu kepada distribusi perpuluhan dalam Perjanjian Lama tersebut, di mana dari enam  tahun  pengumpulan  dana  perpuluhan, empat  tahun  perpuluhan  diserahkan  ke  Bait Allah,  dan  dua  tahun  perpuluhan  ditaruh  di kota masing-masing, maka untuk saat ini dapat diatur misalkan jemaat menyerahkan 2/3 dari perpuluhannya  kepada  gereja  atau  pendeta, dan 1/3 bagian dari perpuluhannya diserahkan kepada lembaga pengelola perpuluhan. Demikian  juga  pendeta  menyerahkan  2/3 perpuluhannya ke sinode dan 1/3
perpuluhannya ke lembaga pengelola perpuluhan.  Dana  yang  terhimpun  tersebut kemudian  harus  terdistribusi  dengan  adil untuk dapat benar-benar dinikmati oleh kaum miskin  dan  kaum  yang  rentan.  Pendeta  yang hidupnya  masih  dalam  kategori  miskin  juga tetap  berhak  untuk  menerimanya,  apabila menganalogikan  bahwa  pendeta  adalah kelompok Lewi yang tidak memperoleh bagian tanah  pusaka  dan  mengabdikan  hidupnya dalam  pelayanan  kepada  Tuhan,  yang  dengan demikian dikategorikan sebagai kaum miskin.
Pemanfaatan dana tersebut harus meliputi tiga aspek,  yaitu  aspek  karitatif,  reformatif,  dan transformatif.  Bantuan  yang  bersifat  karitatif dapat  berupa  bantuan  langsung  tunai  atau barang-barang  kebutuhan  pokok.  Bantuan yang  bersifat  reformatif  dapat  berupa menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan, misalnya dalam penggunaan teknologi digital, pelatihan  keterampilan  kerja,  maupun  dapat juga  berupa  bantuan  beasiswa  untuk
pendidikan  baik  formal  maupun  informal. Sedangkan bantuan yang bersifat transformatif diwujudkan  dalam  bentuk  bantuan  modal usaha baik dalam bentuk uang maupun barang- barang  pendukung  kerja.  Selain  itu  dana  yang terhimpun  dapat  juga  digunakan  untuk membentuk koperasi-koperasi yang akan dapat membantu memberdayakan usaha dan kehidupan mereka yang miskin maupun kaum yang rentan.
Pada  akhirnya,  lembaga  pengelola  perpuluhan tersebut  harus  dijalankan  secara  profesional dan  disertai  dengan  kontrol  yang  ketat sebagaimana pada umumnya lembaga-lembaga keuangan.  Hal  itu  penting  untuk  dilakukan demi  menjaga  kepercayaan  para  pemberi perpuluhan  bahwa  perpuluhan  yang  mereka setorkan dikelola secara jujur dan didistribusikan  secara  adil  sesuai  dengan tujuannya.  Jika  tidak  demikian,  maka  dapat terjadi  para  pemberi  perpuluhan  lebih  suka memberikan  perpuluhannya  langsung  kepada kaum  miskin.  Untuk  itu  diperlukan  kerjasama dengan  pemerintah  agar  dapat  dibuatkan regulasi  yang  mengatur  tata  kelola  lembaga tersebut  yang  disertai  dengan  sangsi  hukum pidana yang tegas apabila terdapat penyimpangan dalam kegiatan pengelolaannya. Selain  itu,  lembaga  pengelola  keuangan  dapat juga  mengikuti  regulasi  yang  telah  ada  yang berkaitan dengan tata kelola lembaga keuangan. Dengan dikelola secara professional, maka dana perpuluhan  yang  terhimpun  dapat  digunakan dengan baik untuk membantu kaum miskin dan kaum yang rentan, bukan saja di kalangan umat Kristiani  namun  juga  secara  luas  masyarakat umum  juga  dapat  menikmati  manfaatnya, sehingga secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi bangsa yang berkeadilan.

## Kesimpulan
Sebagaimana  zakat  dalam  Islam  yang  menjadi instrumen  dalam  distribusi  ekonomi,  maka perpuluhan  juga  adalah  instrumen  yang  sama untuk  mewujudkan  keadilan  ekonomi  bagi
umat Kristiani. Jika sepenuhnya mendasarkan penerapan  penghimpunan  perpuluhan  pada Alkitab,  maka  dana  besar  yang  terhimpun tersebut tidak akan hanya dinikmati oleh gereja atau  pendeta  saja  tetapi  dapat  dinikmati sebagai  bagian  dari  upaya  menolong  dan memberdayakan kaum miskin dan kaum yang rentan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kejujuran dari pihak pemberi dan  pengelola  perpuluhan,  profesionalitas pengelola perpuluhan, serta tidak mengabaikan  kerjasama  dengan  pemerintah sebagai  pembuat  dan  pengawas  regulasi lembaga  keuangan.  Apabila  semua  itu  dapat berjalan dengan baik, maka perpuluhan bukan hanya  akan  mendatangkan  berkat  bagi pemberi,  namun  juga  berkat  bagi  masyarakat miskin dan yang membutuhkan pertolongan.

## Referensi
Antoncich, Ricardo. Iman & Keadilan: Ajaran Sosial Gereja Dan Praksis Sosial Iman . Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991.
Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM.” Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah 8, no. 2 (December 2016).
https://doi.org/10.24235/AMWAL.V8I2.990.
Aritonang, Arthur. “Book Review: Teologi Crucis Di Asia Pandangan-Pandangan Orang Kristen Asia Mengenai Penderitaan Dalam Kemiskinan Dan Keberagamaan Di Asia.” PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen 17, no. 1 (May 2021): 98–101. https://doi.org/10.46494/PSC.V17I1.124.
Aziz, Abd. “SISTEM EKONOMI ISLAM SOLUSI PEREKONOMIAN INDONESIA.” Iqtisodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2, no. 2 (February 2017): 1–16.
Banawiratma, J.B. 10 Agenda Pastoral Transformatif . Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.
———. Petruk Dan MEA: Lakon Liberatif . Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017.
Banawiratma, J.B., and J Muller. Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman . Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
Beyer, Ulrich, and Evalina Simamora. Memberi Dengan Sukacita: Tafsir Dan Teologi Persembahan . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, Ach. Yasin, and Ach. Yasin. “POTENSI DAN REALISASI DANA ZAKAT INDONESIA.” Al-Uqud : Journal of Islamic Economics 1, no. 1 (January 2017): 14. https://doi.org/10.26740/al- uqud.v1n1.p14-26.
Christensen, Duane L. Word Biblical
Commentary : Deuteronomy 1-21:9 . Dallas: Word Books Publisher, 2002.
Hartley, John E. Word Biblical Commentary: Leviticus. Dallas: Word Books Publisher,
2002.
Ilo, Stan Chu. “The Church of the Poor: Towards an Ecclesiology of Vulnerable Mission.”
Ecclesiology 10, no. 2 (2014): 229–50. https://doi.org/10.1163/17455316-01002006.
Jong, Kees de. “Spiritualitas Gerakan-Gerakan Pentakostal-Karismatik.” In Spiritualitas Dari Berbagai Tradisi , edited by J.B. Banawiratma and Hendri M. Sendjaja. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2017.
Klaits, Frederick, and Shenita A. Mclean. “Valuing Black Lives: Pentecostalism, Charismatic Gifts, and Human Economies in a U.S. Inner City.” American Ethnologist 42, no. 4 (2015): 610– 23. https://doi.org/10.1111/amet.12159.
Koning, Juliette, Heidi Dahles, and Heidi Dahles. “Spiritual Power. Ethnic Chinese Managers and the Rise of Charismatic Christianity.” The Copenhagen Journal of Asian Studies 27, no. 1 (May 2009): 5. https://doi.org/10.22439/cjas.v27i1.2174.
Koning, Juliette, and Gwenaël Njoto-Feillard. “Introduction: New Religiosities, Modern Capitalism, and Moral Complexities in Southeast Asia.” New Religiosities, Modern Capitalism, and Moral Complexities in Southeast Asia , 2017, 1–15. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2969- 1_1.
Noor, Ruslan Abdul Ghofur. Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Patty, Agustina Christina, and Gugus Irianto. “AKUNTABILITAS PERPULUHAN GEREJA.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 4, no. 2 (2013): 177–87. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/ja
mal.2013.08.7191.
Pieris, Aloysius. Berteologi Dalam Konteks Asia .
Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996.
Prasetyo, Banu, and Umi Trisyanti. “REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN PERUBAHAN SOSIAL.” IPTEK Journal of Proceedings Series 0, no. 5 (November 2018): 22–27. https://doi.org/10.12962/J23546026.Y2018I 5.4417.
Purwatma, Matheus. “Berteologi Bersama Kaum
Miskin: Tangangan Bagi Teologi Kontekstual
Masa Kini.” In Teologi Yang Membebaskan Dan Membebaskan Teologi , edited by Wahju S. Wibowo and Robert Setio. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2016.
Ridwan, Gin Gin Muhamad. “Komparasi Zakat Profesi Dalam Agama Islam Dan Persepuluhan Dalam Agama Kristen Protestan.” Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin 1, no. 3 (September 2021): 195– 208. https://doi.org/10.15575/JPIU.12769.
Schwab, Klaus. The Fourth Industrial Revolution . Geneva: World Economic Forum, 2016.
Singgih, Emanuel Gerrit. “Allah Dan Penderitaan Di Dalam Refleksi Teologis Rakyat Indonesia: Sebuah Evaluasi Teologis.” In Teologi Bencana: Pergumulan Iman Dalam Konteks Bencana Alam Dan Bencana Sosial , edited by Ati Hildebrant Rambe, Markus Hildebrant Rambe, and Jilles DeKlerk. Makassar: Oase INTIM, 2006.
———. Berteologi Dalam Konteks: Pemikiran- Pemikiran Mengenai Kontekstualisasi Teologi Di Indonesia . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
———. “Lingkaran Teologi Praktis Sebagai Model Berteologi Kontekstual Di Indonesia.” In Vivat Crescat Floreat: Belajar & Bertumbuh
Bersama, Refleksi Atas Setengah Abad PERSETIA , edited by Yusak Soleiman, Hendrik Ongirwalu, and Epifania L.M. Raintung. Jakarta: BPK Gunung Mulia - Persetia, 2014.
———. Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi
Dalam Konteks Di Awal Milenium III . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
Sitanggang, Murni H. “Teologi Biblika Mengenai Perpuluhan.” VERITAS 12, no. 1 (2011): 19– 37.
Soesilo, Yushak. “Pentakostalisme Dan Aksi Sosial:
Analisis Struktural Kisah Para Rasul 2:41-47.” DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani 2, no. 2 (April 23, 2018): 136. https://doi.org/10.30648/dun.v2i2.172.
Song, Choan-Seng. Yesus Dan Pemerintahan Allah . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
Widjaja, Paulus S. Keadilan Allah Dalam Kitab- Kitab Injil Sinoptik . Yogyakarta: Pustaka Muria, 2013.
Yewangoe, A.A. Theologia Crusis Di Asia: Pandangan-Pandangan Orang Kristen Asia Mengenai Penderitaan Dalam Kemiskinan Dan Keberagaman Di Asia . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989.
Zaluchu, Sonny Eli. “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan.” Jurnal Teologi Berita Hidup 3, no. 2 (March 25, 2021): 249–66. https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i2.93.