## ANALISIS FORMULASI INSTRUMEN SIMPLIFIKASI REGULASI  MENUJU TATANAN HUKUM YANG TERINTEGRASI  DAN HARMONIS

## Ahmad Sururi
Program Studi Administrasi Negara Fisip dan Hukum Email : ahmadbroer@gmail.com

## Abstrak
Problem  regulasi  di  Indonesia  seperti  kualitas  yang  masih  buruk  dari  segi  konten  dan substansi,  kuantitas  regulasi  yang  tidak  terkontrol,  tidak  adanya  kewenangan  atau  otoritas  tunggal pengelola  regulasi  dan  kurangnya  pemahaman  menjadi  penyebab  terjadinya  disharmonisasi regulasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskipsikan  dan  menganalisis  bagaimana  formulasi Instrumen  Simplikasi  Regulasi  (ISR)  menuju  tatanan  hukum  yang  terintegrasi  dan  harmonis. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Teknik yang digunakan adalah survei literatur akademis guna memperoleh konsep-konsep dan teori dengan  kajian  peraturan  perundang-undangan.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  penelusuran berbagai  sumber  dan  literatur  yang  relevan  dengan  penelitian  yaitu  dokumen  resmi  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  seperti  peraturan  perundang-undangan,  pemberitaan  media  massa cetak dan elektronik, jurnal dengan pendekatan hukum normatif dan buku-buku atau referensi yang terkait  dengan  regulasi.  Proses  analisis  dilakukan  secara  komprehensif  dengan  tujuan  agar  hasil intrepretatif  dan  analisis  tersebut  bersifat  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan diperoleh  bahwa  reformasi  regulasi  melalui  instrumen  simplifikasi  regulasi  merupakan  salah  satu opsi  yang  tepat  dalam  rangka  menciptakan  tatanan  regulasi  yang  tertib  dan  harmonis.  Capaian simplifikasi regulasi sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang regulasi 2015-2019 yaitu mewujudkan  sinergitas  antara  kebijakan  dan  regulasi  agar  tercipta  sistem  regulasi  nasional  yang sederhana  dan  tertib  dalam  rangka  mendukung    pembangunan  keunggulan  komparatif perekonomian  yang  berbasis  sumber  daya  alam  yang  tersedia,  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  serta  kemampuan  Iptek  sehingga  simplifikasi  regulasi  sebagai  instrumen  reformasi regulasi dapat terwujud secara ideal dalam mendukung proses pembangunan bidang regulasi secara nasional.
Kata kunci : Instrumen Simplifikasi Regulasi, tatanan Hukum tertib dan harmonis.

## PENDAHULUAN
Di dalam penyelenggaraan negara, regulasi adalah instrumen
untuk merealisasikan  kebijakan-kebijakan  negara dalam  rangka  mencapai  tujuan  bernegara. Sebagai  instrumen  untuk  merealisasikan setiap  kebijakan  negara,  maka  regulasi  harus dibentuk  dengan  cara  yang  benar  sehingga mampu  menghasilkan  regulasi  yang  baik  dan mampu mendorong terselenggaranya dinamika  sosial  yang  tertib  serta  mampu mendorong  kinerja  penyelenggaraan  negara (Strategi  Nasional  Reformasi  Regulasi  2015-
2025)  secara  positif  dan  mendorong  perilaku taat  hukum  bagi  masyarakat.  Jika  demikian, maka  sebuah  regulasi  yang  direncanakan  dan telah  dilaksanakan  akan  memiliki  dampak harmonisasi regulasi. Regulasi berupa Peraturan  Daerah  sebagai  jenis  peraturan perundang-undangan memiliki landasan konstitusional  dan  yuridis  yang  diatur kedudukannya  dalam  Undang-undang  Dasar (UUD)  1945  pasal  18  ayat  6,  UU  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU  Nomor  12  Tahun  2011    tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 15-26
Selanjutnya  berdasarkan  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  disebutkan bahwa  pembentukan  regulasi  atau  peraturan perundang-undangan  yang  dalam  hal  ini adalah Peraturan
Daerah
Provinsi dilaksanakan  dengan  cara  dan  metode  yang pasti,  baku  dan  standar.  Didefinisikan  dalam Undang-undang  tersebut,  Perda  Provinsi adalah  peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  Provinsi  dengan  persetujuan bersama  gubernur.  Kolaborasi  antara  DPRD dan  Gubernur  sebagai  regulator  dalam pembentukan  regulasi  Peraturan  Daerah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan  kewajiban  dalam  mewujudkan  daerah sebagai  wilayah  hukum  dalam  mendukung pembangunan hukum nasional yang dilakukan  secara  terencana,  terpadu  dan berkelanjutan  dalam  sistem  hukum  nasional yang  menjamin  perlindungan  hak  dan kewajiban warga negara.
Dalam  sistem  hukum  nasional  yang mengintegrasikan  regulasi  berupa  Peraturan Daerah dengan peraturan perundang- undangan  lainnya,  maka  Pemerintah  Pusat melalui  reformasi  regulasi  menitikberatkan prinsip-prinsip  yang  harus  dipenuhi  sebagai syarat sebuah regulasi yaitu harus mensejahterakan  masyarakat,  adanya  analisis dampak  dan  biaya  (inefisiensi)  yang  timbul dan  regulasi  dibuat  sebagai  pilihan  tindakan terakhir  setelah  semua  tindakan  yang  bersifat non  reglatory  tidak  ada  lagi.  (Kedeputian Politik,  hukum,  Pertahanan  dan  Keamanan, serial Multilateral Meeting II, 2016).
Kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap  pelaksanaan  regulasi  di  daerah sebagaimana  diamanatkan  dalam  pasal  218 ayat  1  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
Sejak  kurun  waktu  tahun  2000  s/d  2015, pemerintah  dan  DPR  sudah  menghasilkan 12.471  regulasi.  Sebaran  regulasi  tersebut terdiri  dari  UU  (504),  Perppu  (27),  Peraturan Pemerintah (1.386), Perpres  (1.129),  Keppres
(977),  Inpres  (137),  dan  Permen  (8.331). Kategori  dari  seluruh  regulasi  mayoritas adalah  sektor  kehutanan  (1585),  jenis  pajak (1.061), pertanian, perkebunan dan peternakan (753), perindustrian (411), kelautan  dan  perikanan  (385),  perdagangan (276),  tata  kelola  birokrasi  dan  pelayanan publik (136), tata cara penanaman modal (92), dan  persaingan  usaha  (43).  Banyaknya regulasi  tersebut  ternyata  tidak  memberikan faktor  dampak  kualitas  regulasi  seperti  yang diharapkan,  disisi  lain  proses  pengujian  uji regulasi melalui lembaga kekuasaan kehakiman  masih  terjadi  sampai  dengan  saat ini.
Masih  banyaknya  regulasi  yang  tumpang tindih dan berpotensi konflik antar pemangku kebijakan dan berdampak terhadap kepentingan publik merupakan beberapa fakta dari  berbagai  permasalahan  regulasi  yang disusun  dengan  cara  yang  tidak  benar  dan tidak  sesuai  dengan  peraturan  pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Menkumham  Yasonna  Hamonangan  Laoly ada  tiga  tantangan  pengelolaan  regulasi  di Indonesia sebagai negara hukum saat ini yaitu : pertama , ‘obesitas’ regulasi di tingkat pusat dan  daerah  yang  cenderung  menghambat pembangunan  ekonomi  khususnya  investasi swasta.  Terlalu  banyaknya  jumlah  regulasi ikut menghambat efektivitas pelayanan publik : kedua ,  disharmoni  produk  regulasi  antar instansi  tingkat  pusat: ketiga ,  disharmoni produk  regulasi  antara  instansi  tingkat  pusat dengan  daerah  baik  substansi  maupun  teknik penyusunannya.
http://www.hukumonline.com .  (Diakses  pada tanggal 13 November 2017. Disharmonis atau permasalahan  regulasi  di  Indonesia  seperti kualitas  yang  masih  buruk  dari  segi  konten dan  substansi,  kuantitas  regulasi  yang  tidak terkontrol,  tidak  adanya  kewenangan  atau otoritas  tunggal  pengelola  regulasi  dan kurangnya  pemahaman  merupakan  beberapa problem regulasi yang terjadi.
Fenomena  disharmonis  regulasi  tersebut menyebabkan pemerintah pusat  dalam hal  ini Kementerian Dalam Negeri melakukan
pencabutan/revisi  3.143  regulasi  yang  terdiri dari Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Daerah yang bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi, kepetingan umum, dan/atau kesusilaan serta  menghambat  investasi.  Sedangkan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian  (Menko)  telah  melakukan  204 deregulasi  melalui  sejumlah  paket  kebijakan meliputi pencabutan, revisi, dan pembentukan regulasi  baru.  Pembatalan,  pencabutan  dan revisi regulasi tersebut juga terdapat dibeberapa  daerah  seperti  Sumatera  Utara sebanyak  127  Perda/Perkada,  Jawa  Barat sebanyak  133  Perda/Perkada,  Jawa  Tengah sebanyak  118  Perda/Perkada  dan  Provinsi Banten  yang  sejak  dalam  kurun  waktu  tahun 2007  sampai  dengan  tahun  2016  sudah sebanyak  45  (Empat  Puluh  Lima)  Peraturan Daerah  (Perda)  dan  Peraturan  Kepala  Daerah (Perkada)  di  Provinsi  Banten  yang  telah dibatalkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri dengan  rincian  pada  tahun  2007  terdapat  6 (enam) Perda dan Perkada yang telah dicabut, pada  tahun  2008  terdapat  1  (satu)  Perda  dan Perkada, kemudian pada tahun 2009 sebanyak 2  (dua)  Perda  dan  perkada  dan  pada  tahun 2016  sebanyak  36  (tiga  puluh  enam)  Perda dan  Perkada  yang  telah  dicabut.  Sampai dengan  tahun  2016,  Peraturan  Daerah  yang masih  berlaku  di  Provinsi  Banten  adalah  133 Peraturan Daerah.
Dengan  uraian  fakta  dan  permasalahan tersebut  di  atas,  maka  dalam  mewujudkan kepastian  dan  tata  kelola  hukum  yang berkeadilan  dan  memenuhi  kepentingan publik  maka  salah  satu  upaya  yang  perlu didorong  guna  menciptakan  tatanan  hukum yang harmonis dan terintegrasi adalah adanya instrumen  simplifikasi  regulasi.  Hal  tersebut dapat  dilakukan apabila  tata cara penyusunan Peraturan  daerah  baik  peraturan  daerah provinsi  maupun  kabupaten/kota  dilakukan dengan  menggunakan  metode  yang  tepat  dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan umum dan kesusilaan.
Konsep simplifikasi regulasi yang dilakukan oleh Badan
Perencanaan
Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  selaku leading sector meliputi “ Self assessment, yaitu pelaksanaan simplifikasi regulasi berdasarkan target yang ditentukan
oleh Kementrian/Lembaga (K/L) berdasarkan tema yang  disepakati  dengan  Bappenas  dan Peer Assesment yaitu  pelaksanaan  simplifikasi regulasi  dengan  mengakomodasi  masukan dari  berbagai  pihak,  termasuk  K/L  terkait, organisasi  profesi,  dunia  usaha,  pakar. Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskipsikan dan menganalisis bagaimana formulasi Instrumen  Simplikasi  Regulasi  (ISR)  menuju tatanan hukum yang terintegrasi dan harmonis.

## KERANGKA KONSEPTUAL
Menurut  Kamus  besar  Bahasa  Indonesia, regulasi  adalah  pengaturan.  Menurut  pasal  1 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Peundang- undangan disebutkan bahwa regulasi memiliki  unsur-unsur  peraturan  tertulis, memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara  atau  pejabat  yang  berwenang  dan disusun  melalui  prosedur  tertentu  yang  telah ditentukan. Selanjutnya pakar hukum Logeman  mengemukakan  bahwa  negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakikatnya merupakan  suatu  tata  kerjasama  untuk membuat  suatu  kelompok  manusia  dapat berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai otoritas  tertinggi  sebagai  organisasi  yang berkuasa  untuk  memerintahkan  anggota kelompok  yang  berada  didalam  negara tersebut untuk membuat regulasi agar tercipta kerjasama  dan  perilaku  sosial  yang  sesuai dengan  keinginan  negara. Menurut The Organization  for  Economic  Co-Operation and  Development ( OECD)  dalam  KPPOD (2013:1), disebutkan bahwa regulasi didefinisikan  sebagai  “berbagai  kelompok instrumen  yang  digunakan  oleh  pemerintah

## Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 15-26
untuk  menetapkan  aturan-aturan  tertentu kepada  perusahaan  dan  warga  negara.
Regulasi
mencakup undang-undang, keputusan  dan  peraturan  tingkat-bawah  yang dikeluarkan oleh semua tingkatan pemerintah, dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga non-governmental dan lembaga self- regulatory yang telah diberi kewenangan oleh pemerintah.
Terkait  dengan  konteks  penelitian  ini, regulasi  berupa  peraturan  daerah  menurut Jimly  Asshiddiqie  menyatakan  bahwa  Perda sejatinya  tak  pernah  dianggap    berbeda dengan  produk  UU  yang  dibuat  oleh  pusat, yang membedakan diantara keduanya bukanlah  materi  muatan  ataupun  isi,  akan tetapi ruang lingkup keberlakuan dari masing- masing produk perundang-undangan tersebut, istilah Perda sendiri dapat dimaknai UU lokal (locale  statue/locale    wet)  yaitu  Undang- Undang yang bersifat lokal. (Jimly Asshiddiqie, 2010 : 63).
Menurut  penelitian  yang  dikemukakan oleh Ibnu Sina Candranegara (2017) dikemukakan  bahwa  pembentukan  hukum haruslah membuat ketertiban bukan menciptakan  inefisiensi  hanya  dikarenakan ego  sektoral  yang  cenderung  melemahkan orotitas  hukum  itu  sendiri.  Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan salah  satu  tujuan  pembentukan  hukum  guna menciptakan  otoritas  hukum  yang  berdaulat.
Sedangkan Minolah (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa
Kewenangan  pengujian  peraturan  daerah Provinsi di Indonesia saat ini dilakukan lewat dua model kewenangan, yaitu judicial review oleh Mahkamah Agung  dan executive review oleh  Pemerintah  c.q  Kementrian  Dalam Negeri. Tata kelola regulasi melalui instrumen  simplikasi  regulasi  dilakukan dengan  cara  menginventarisasi  regulasi  yang ada, mengidentifikasi masalah dan pemangku kepentingannya,  melakukan  evaluasi  regulasi yang  bermasalah  dan  mencabut  yang  tidak perlu (Kementrian Hukum dan HAM, 2016)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Teknik  yang  digunakan  adalah survei  literatur  akademis  guna  memperoleh konsep-konsep  dan  teori  dengan  kajian peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data melalui penelusuran berbagai  sumber  dan  literatur  yang  relevan dengan  penelitian  yaitu  dokumen  resmi  yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti peraturan perundang-undangan, pemberitaan media massa  cetak  dan  elektronik,  jurnal  dengan pendekatan  hukum  normatif  dan  buku-buku atau  referensi  yang  terkait  dengan  regulasi. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan kerangka  teori  untuk  kemudian  dilihat relevansinya  dengan  berbagai  fakta  yang terjadi di lapangan.
Selanjutnya  data-data  tersebut  disusun dalam  suatu  deskripsi  dan  dianalisis  secara kualitatif  dengan  berpedoman  kepada  norma- norma  yang  ada.  Proses  analisis  dilakukan secara komprehensif dengan tujuan agar hasil intrepretatif  dan  analisis  tersebut  bersifat deskriptif analitis.
Gambar 1 Tahapan Simplifikasi Regulasi Sumber :  Kedeputian Politik, hukum, Pertahanan dan Keamanan, serial Multilateral Meeting II, 2016 Simplifikasi Regulasi Inventarisasi Regulasi (Stocktaking) Identifikasi Masalah & Stakeholder Evaluasi Regulasi bermasalah - Mencabut  yang  tidak diperlukan
- Merevisi yang diperlukan tetapi berkualitas buruk - Mempertahankan  yang baik dan diperlukan
HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
1. Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Dalam  penjelasan  UU  Nomor  32  Tahun 2004
tentang
Pemerintahan
Daerah dikemukakan bahwa pengawasan yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  terkait  dengan penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan utamanya  terhadap  peraturan  daerah  dan peraturan  kepala  daerah.    Dalam  hal pengawasan  terhadap  rancangan  peraturan daerah  dan  peraturan  daerah  Pemerintah melakukan  dengan  2  (dua)  cara  sebagai berikut:  1).Pengawasan  terhadap  rancangan peraturan daerah (RAPERDA), yaitu terhadap rancangan  peraturan  daerah  yang  mengatur pajak  daerah,  retribusi  daerah,  APBD,  dan RUTR  sebelum  disahkan  oleh  kepala  daerah terlebih  dahulu  dievaluasi  oleh  Menteri, Dalam  Negeri  untuk  Raperda  provinsi,  dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota.  Mekanisme  ini  dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai  daya  guna  dan  hasil  guna  yang optimal.    2).Pengawasan  terhadap  semua peraturan  -daerah  di  luar  yang  termasuk dalam  angka  1,  yaitu  setiap  peraturan  daerah wajib  disampaikan  kepada  Menteri  Dalam Negeri  untuk  provinsi  dan  Gubernur  untuk kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. Selanjutnya  disebutkan  terhadap  peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum  dan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan  demikian  secara  substansial normatif,  fungsi  pengawasan  dari  pemerintah terhadap peraturan daerah sudah diamanatkan dalam  UU  Nomor  32  tahun  2004.  Instrumen pengawasan  pemerintah  tersebut  bersifat melekat sebagai bagian dari fungsi pengendalian kinerja sebuah peraturan daerah. Menurut  Lyndal  F.  Urwick,  pengawasan adalah  upaya  agar  sesuatu  dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan  instruksi  yang  dikeluarkan.  Dikutip  dari www.negarahukum .  Artikel  Damang,  SH, MH  (diakses  pada  tanggal  15  November
2017).  Sehingga  dapat  disimpulkan  negara dalam  hal  ini  pemerintah  sudah  melakukan instrumen  pengawasan  sesuai  dengan  norma yang  berlaku.  Kepastian  bahwa  peraturan daerah harus memenuhi  syarat-syarat  tertentu menjadi  argumentasi  penting  dalam  UU Nomor  32  Tahun  2004  oleh  sebab  itu feed back dari  penyelenggara  daerah  berupa pelaporan  dan  klaifikasi  kepada  pemerintah pusat  yang  dalam  hal  ini  adalah  Menteri Dalam Negeri perlu terus dilakukan.
Optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah dengan menerapkan sanksi kepada penyelenggara  pemerintahan  daerah  dapat dilakukan  apabila  ditemukan  adanya  fakta penyimpangan  dan  pelanggaran.  Sanksi tersebut dapat berupa penataan kembali suatu daerah  otonom,  pembatalan  pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya  suatu  kebijakan  daerah  baik peraturan  daerah,  keputusan  kepala  daerah, dan  ketentuan  lain  yang  ditetapkan  daerah serta  dapat  memberikan  sanksi  pidana  yang diproses  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan Pasal  137  UU Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah disebutkan bahwa perda dibentuk berdasarkan asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  meliputi  a). kejelasan  tujuan; b).kelembagaan  atau  organ  pembentuk  yang tepat;  c).kesesuaian  antara  jenis  dan  materi muatan; d).dapat dilaksanakan; e).kedayagunaan dan kehasilgunaan; f).kejelasan  rumusan;  dan  g).keterbukaan. kemudian  dalam  Pasal  138  dikemukakan bahwa materi Peraturan daerah harus mengandung asas : 1).pengayoman; 2).kemanusiaan; 3).kebangsaan; 4).kekeluargaan; 5).kenusantaraan; 6).bhineka tunggal ika; 7).keadilan; 8).kesamaan kedudukan  dalam  hukum  dan  pemerintahan; 9).ketertiban  dan  kepastian  hukum;  dan/atau 10).keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Pada tahap evaluasi, sesungguhnya proses evaluasi  peraturan  daerah  sudah  dilakukan

## Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 15-26
sejak peraturan daerah masih berupa rancangan,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam pasal  144  UU  Nomor  32  Tahun  2004  yang menyebutkan  bahwa (1).Rancangan  Perda yang  telah  disetujui  bersama  oleh  DPRD  dan Gubernur  atau  Bupati/Walikota  disampaikan oleh  pimpinan  DPRD  kepada  Gubernur  atau Bupati/Walikota  untuk  ditetapkan  sebagal Perda;  (2).Penyampaian  rancangan  Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung  sejak  tanggal  persetujuan  bersama; (3).Rancangan  Perda  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  1  dan  ayat  2  ditetapkan  oleh Gubernur  atau  Bupati/Walikota  paling  lama 30  (tiga  puluh)  hari  sejak  rancangan  tersebut disetujui  bersama;    (4).Dalam  hal  rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota  dalam  waktu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  rancangan  Perda tersebut  sah  menjadi  Perda  dan  wajib diundangkan  dengan  memuatnya  dalam lembaran  daerah;  (5).Dalam  hal  sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat  4,  rumusan  kalimat  pengesahannya berbunyi,  "Perda  ini  dinyatakan  sah,"  dengan mencantumkan  tanggal  sahnya.  (6).Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  harus  dibubuhkan  pada  halaman  terakhir Perda  sebelum  pengundangan  naskah  Perda ke dalam lembaran daerah.
Tahap ekesekusi atau pengambilan keputusan  mengenai  regulasi secara  yuridis normatif Mendagri memiliki keabsahan dalam pembatalan  Perda  karena  berpayung  hukum pada  Pasal  251  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah. Akan  tetapi, jika melihat  berdasarkan kewenangan,  Mendagri  bukanlah  lembaga yang  tepat  dalam  melakukan    pembatalan perda,  karena  kewenangan  dalam  pembatalan perda  telah  diberikan  oleh  UUD  NRI  1945 kepada Mahkamah Agung melalui Pasal  24A UUD NRI 1945. (Maharani Sukma, 2017).
Selanjutnya Jimly  Asshiddiqie  dalam Minolah (2011) menyatakan, bahwa:
“Perda  sebagai  hasil  kerja  Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) tidak dapat dibatalkan oleh keputusan sepihak dari pemerintah  pusat  begitu  saja.”  Lebih lanjut  Jimly  Asshiddiqie  berpendapat, bahwa: Pemerintah pusat sudah seharusnya  tidak  diberi  wewenang oleh  undang-undang  untuk  mencabut perda sebagaimana diatur oleh
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah, tetapi  yang  berwenang  menguji  perda adalah Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 24A ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  1945. Dalam  Undang-Undang  Nomor  32
Tahun  2004,  prinsip  otonomi  daerah yang digunakan adalah prinsip otonomi  seluas-luasnya  dalam  arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah  di  luar  yang  menjadi urusan  pemerintah  yang  ditetapkan dalam  Undang-Undang  ini.  Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan  daerah  untuk  memberi pelayanan,  peningkatan  peran  serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang  bertujuan  pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dalam Pasal 145
dikemukakan  bahwa  Perda  disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah  ditetapkan.  1).Perda  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  bertentangan dengan, kepentingan umum dan/atau peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi  dapat  dibatalkan  oleh  Pemerintah. Keputusan  pembatalan  Perda  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  dengan Peraturan  Presiden  paling  lama  60  (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1).    (4) Paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  kepala  daerah  harus  memberhentikan pelaksanaan  Perda  dan  selanjutnya  DPRD bersama  kepala  daerah  mencabut  Perda
dimaksud.  5)Apabila provinsi/kabupaten/kota - tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dengan  alasan  yang  dapat  dibenarkan  oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah  Agung.    (6)  Apabila  keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah  Agung  tersebut  menyatakan Peraturan  Presiden  menjadi  batal  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum.  (7)  Apabila Pemerintah  tidak  mengeluarkan  Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Perda dimaksud dinyatakan berlaku
Sedangkan  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  80  tahun  2015  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
Menteri  Dalam  Negeri  melakukan  evaluasi rancangan  perda  provinsi  dan  Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota  sesuai  dengan,  Undang- undang  di  bidang  pemerintahan  daerah  dan peraturan perundang-undangan lainnya. Proses  evaluasi  rancangan  perda  sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan  daerah  tersebut  terdiri  atas: RPJPD,  RPJMD,  APBD,  perubahan  APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi  daerah; dan tata ruang daerah.
2. Instrumen Simplikasi Regulasi sebagai  Sistem  Reformasi  Regulasi
Ideal Berdasarkan tujuannya, maka Simplifikasi
Regulasi  bertujuan  untuk  :  a)mewujudkan regulasi yang sederhana dan tertib; b)mewujudkan sistem regulasi yang sederhana dan proporsional; c).Meningkatkan compliance  rate  (Sadiawati,  Dani  :  2013).
Simplifikasi
Regulasi merupakan penyederhanaan  regulasi,  yaitu  suatu  cara untuk  mengendalikan  kuantitas  terhadap regulasi  yang  sedang  menjadi  hukum  positif (sedang  berlaku)  dalam  rangka  mewujudkan
regulasi yang proporsional. (Strategi Nasional Reformasi
Regulasi, Kementrian PPN/Bappenas, 2015:37). Selanjutnya disebutkan bahwa simplifikasi regulasi diawali  dengan  melakukan  beberapa  tahapan yaitu  sebagai  berikut  :  a).Tahap  inventarisasi dan  klasifikasi  regulasi  mengenai  bidang tertentu dan regulasi lain  yang terkait dengan bidang tersebut; b).Tahap identifikasi terhadap  permasalahan  atau  potensi  masalah yang  terdapat  di  dalam  regulasi  tersebut, termasuk pemangku kepentingan dari regulasi tersebut,  permasalahan  dapat  diidentifikasi seperti  permasalahan  regulasi  yang  bersifat konflik,  inkonsisten,  multitafsir  dan  tidak operasional; c) Tahap Evaluasi Regulasi dengan  menggunakan  kriteria  Legalitas,

## Kebutuhan dan Situasional.
Progres  simplifikasi  regulasi  pada  tahun 2016 lalu, pemerintah sudah mulai melakukan simplifikasi  regulasi.  Staf  Ahli  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bidang Hubungan Kelembagaan,  Diani  Sadiawati,  mengatakan bahwa  simplifikasi regulasi di bidang perizinan dan investasi dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan 20
kementerian/lembaga.  Pemilihan  20  K/L  ini didasarkan  pada  Instruksi  Presiden  tentang Pelaksanaan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).  Untuk  tahun  2016,  324  regulasi telah  dicabut  dan  sebanyak  75  regulasi direvisi. www.Hukumonline ,  18  April  2017
(diakses pada tanggal 16 November 2017) Regulasi  yang  sudah  disimplifikasi  oleh pemerintah dengan Bappenas selaku koordinator  pelaksanaan  simplifikasi  regulasi adalah  61  Perka  BKPM  yang  sudah  dicabut dan 4 Perka BPOM direvisi untuk menyederhanakan  prosedur  dan  registrasi. Selanjutnya,  revisi  5  Perka  BSN  untuk menyempurnakan cara penyampaian pengaduan  masyarakat  serta  pengaturan pengembangan  SNI,  mencabut  22  Permen ATR dan merevisi 3 Permen ATR. Sebanyak 5  Permen,  1  Kepmen,  1  Perdirjen  Kelautan dan  Perikanan  dicabut,  dan  melakukan  revisi

## Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 15-26
terhadap  3  Permen  Kelautan  dan  Perikanan untuk  mempermudah  perizinan  dan  investasi serta  menjamin  keberlanjutan  usaha  nelayan. Selain  itu,  sebanyak  1  Permen  Kesehatan dicabut  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki layanan dan 12 Permen Ketenagakerjaan juga dicabut  guna  meningkatkan  pelayanan  dan mengakomodasi  penepatan  tenaga  kerja sesuai kebutuhan di lapangan.
Regulasi  di  bidang  keuangan  juga  tak luput  dari  simplifikasi  regulasi.  Sebanyak  43 Permen dan Kepmen Keuangan dicabut, serta melakukan revisi terhadap 1 Permen Keuangan. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan  prosedur  dalam  penetapan  tariff dan  nilai pabean. Untuk  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika,  sebanyak  4 Permen  sudah  dicabut.  Tujuannya  lebih ditekankan  untuk  perbaikan  dan  kemudahan pelayanan  serta  melindungi  kepentingan publik dan atau pengguna. Bidang Lingkungan  Hidup,  sebanyak  10  Permen LHK  sudah  dicabut  dan  merevisi  3  Permen LHK  dengan  tujuan  mempermudah  perizinan pemanfaatan  hutan.  Sebanyak  17  Permen  di bidang Pariwisata juga sudah dinyatakan tidak berlaku,  dan  pencabutan  bertujuan  untuk menyederhanakan prosedur pengaturan pendaftaran usaha agar proses lebih cepat dan lokasi  pelayanan  lebih  mudah  dijangkau. Selanjutnya  sebanyak  8  Permen  PUPR dicabut  dan  3  Permen  PUPR  direvisi  dengan tujuan  untuk  memudahkan  proses  perizinan dan investasi dalam bidang jasa konstruksi.
Di  bidang  pendidikan,  sebanyak  128 Permendikbud  dicabut  dan  merevisi  24 Permendikbud.  Hal  ini  dilakukan  bertujuan untuk  mempermudah  perizinan  bagi  tenaga pendidik  dan  lembaga  pendidik  dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian  sebanyak  6  Permen  Perdagangan dicabut untuk mempermudah perizinan impor besi  baja  dan  prosedur  ekspor  produk kehutanan. Kemudian 3 Permen Perhubungan juga  dicabut  dan  sebanyak  5  Permen Perhubungan  direvisi  untuk  mempercepat proses  perizinan  penggunaan  kapal  asing
untuk kegiatan yang tidak termasuk mengangkut  penumpang  dan/atau  barang yang  semula  14  hari  kerja  menjadi  7  hari kerja.  Sedangkan  di  sektor  Perindustrian, sebanyak 19 Permen direvisi guna memberikan kemudahan impor barang sejenis yang  sebenarnya  tidak  terkena  kewajiban memenuhi  standar  SNI.  Dan  sebanyak  2 Permen  di  bidang  pertanian  dicabut  dan merevisi 1 Permen Pertanian tentang pemasukan  daging,  pemasukan  sapi,  dan pedoman perizinan usaha perkebunan.
Di samping melakukan sejumlah pencabutan dan revisi di berbagai Kementerian/lembaga, di tahun 2016
pemerintah  juga  membuat  rencana  revisi beberapa  Permen,  seperti  revisi  2  Permen BUMN  tentang  tata  cara  pengangkatan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas  BUMN,  rencana  revisi  Permen ESDM tentang izin usaha bidang pertambangan  mineral  dan  batubara  serta minyak  dan  gas  bumi,  serta  rencana penerbitan Permen Hukum dan HAM tentang permohonan perdaftaran merek. Selain pembatalan  dan  revisi  sejumlah  regulasi, beberapa Kementerian juga melakukan simplifikasi  regulasi  seperti  Kementerian Koordinator  Bidang  Perekonomian  (Menko) yang telah melakukan 204 deregulasi melalui sejumlah paket kebijakan meliputi pencabutan, revisi, dan pembentukan regulasi baru.  Kementerian  Dalam  Negeri  juga melakukan  pembatalan  3.143  regulasi  yang terdiri  dari  Peraturan  dan  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  serta  Peraturan  Daerah  yang bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi, kepetingan umum, dan/atau kesusilaan serta menghambat investasi. Lalu,
Kementerian  Hukum  dan  HAM,  melalui agenda  reformasi  hukum  yang  meliputi penataan regulasi dengan penguatan pembentukan  peraturan  perundang-undangan, revitalisasi  evaluasi  peratuan  perundang- undangan,  serta  penataan  database  peraturan perundang-undangan. Dan berikut adalah data capaian  Kementrian/Lembaga  yang  telah
melaksanakan  simplifikasi  regulasi  pada tahun 2016.
Capaian Kementrian/Lembaga dalam Simplifikasi Regulasi tahun 2016 Tujuan 1. Mencabut  61  Perka BKPM  yang  sudah tidak digunakan lagi
2. Mencabut  6  Perka BPOM 3. Merevisi  4  Perka BPOM Untuk menyederhanakan prosedur  registrasi obat 4. Merevisi  5  Perka BSN Untuk menyempurnakan cara  penyampaian pengaduan masyarakat  serta pengaturan pengembangan SNI 5. Mencabut 22 Permen  ATR  dan merevisi  3  Permen ATR Simplifikasi bertujuan untuk menjamin hak masyarakat hukum adat, menangani permasalahan pertanahan, dan mempercepat proses pendaftaran tanah lengkap 6. Rencana revisi Permen ESDM tentang  izin  usaha bidang pertambangan mineral  dan  batu bara  serta  minyak dan gas bumi 7. Mencabut 12 Permen Ketenagakerjaan Simplifikasi bertujuan meningkatkan pelayanan dan mengakomodasi penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan di
lapangan
8. Rencana  penerbitan Permen Hukum dan HAM tentang permohonan pendaftaran merk 9. Rencana  revisi  2 Permen BUMN tentang  tata  cara pengangkatan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN 10. Mencabut 1 Permen Kesehatan Simplifikasi bertujuan untuk memperbaiki layanan 11. Mencabut 6 Permen Kelautan dan Perikanan Merevisi 3 Permen  Kelautan dan Perikanan untuk mempermudah perizinan dan investasi serta menjamin keberlanjutan usaha nelayan 12. Mencabut 3 Permen Perhubungan dan merevisi  5  Permen Perhubungan Simplifikasi bertujuan untuk mempercepat proses perizinan penggunaan  kapal asing untuk kegiatan yang tidak termasuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang  semula  14 hari  kerja  menjadi 7 hari kerja 13. Mencabut 43 Permen dan Kepmen  Keuangan serta merevisi 1
Simplifikasi bertujuan untuk memberikan kepastian  hukum

## Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 15-26
Permen Keuangan dan kemudahan prosedur dalam penetapan tarif dan nilai pabean 14. Mencabut 10 Permen  LHK  dan merevisi  2  Permen LHK Simplifikasi bertujuan untuk mempermudah proses perizinan pemanfaatan hutan 15. Mencabut 17 Permen Pariwisata Pencabutan bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pengaturan pendaftaran  usaha (proses lebih cepat dan lokasi pelayanan lebih mudah dijangkau) 16. Mencabut 128 Permendikbud  dan merevisi 24 Permendikbud Simplifikasi bertujuan untuk mempermudah perizinan bagi tenaga pendidik dan lembaga pendidik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar 17. Mencabut 2 Permen Pertanian dan merevisi  1  Permen Pertanian tentang pemasukan  daging, pemasukan sapi, dan pedoman perizinan usaha perkebunan 18. Mencabut 6 Permen Perdagangan Pencabutan bertujuan untuk mempermudah perizinan impor besi baja dan prosedur ekspor produk kehutanan 19. Mencabut 8 Permen
PUPR  dan  revisi  3
Simplifikasi bertujuan untuk
Permen PUPR memudahkan proses perizinan dan investasi dalam  bidang  jasa konstruksi 20. Mencabut 4 Permen Komunikasi dan informatika Simplifikasi ditekankan pada perbaikan dan kemudahan pelayanan serta melindungi kepentingan publik dan/atau pengguna 21. Merevisi 19 Permen Perindustrian  untuk memberikan kemudahan impor barang  sejenis  yang sebenarnya tidak terkena  kewajiban memenuhi  standar SNI Sumber : http://www.hukumonline.com , 2016.
Sedangkan  untuk  tingkat  daerah, terdapat  berbagai  alasan  penyebab  dibatalkan dan  dicabutnya  peraturan  daerah,  seperti kewenangan  yang dialihkan dan berubah dari kabupaten/kota  ke  provinsi  seperti  Perda Nomor 7/2011 tentang Pengelolaan Pertambangan,  Perda  Nomor  5/2011  tentang Pengelolaan  Air  Tanah,  dan  Perda  Nomor 18/2017  tentang Penyelenggaraan Pendidikan di  Kabupaten  Serang.  Selanjutnya  Perda Nomor  18/2017  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang juga dicabut karena  kewenangannya  sudah  berubah  dari kewenangan  pemerintah  kabupaten  menjadi kewenangan  pemerintah  Provinsi  Banten. Capaian  simplifikasi  regulasi  di  tingkat  pusat dan  daerah  tersebut  sejalan  dengan  arah kebijakan  pembangunan  bidang  regulasi 2015-2019  yaitu  mewujudkan  sinergitas antara  kebijakan  dan  regulasi  agar  tercipta sistem  regulasi  nasional  yang  sederhana  dan tertib dalam rangka mendukung pembangunan
keunggulan komparatif
perekonomian  yang  berbasis  sumber  daya alam  yang  tersedia,  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  serta  kemampuan  Iptek sehingga simplifikasi regulasi sebagai instrumen  reformasi  regulasi  dapat  terwujud secara  ideal  dalam  mendukung  proses pembangunan bidang regulasi secara nasional.

## PENUTUP
Instrumen  Simplifikasi  Regulasi  sebagai formulasi  yuridis  dalam  strategi  penataan kebijakan regulasi bertujuan untuk mewujudkan regulasi yang tertib dan sederhana melalui proses review dan rekonstruksi  regulasi  yang  ada  berdasarkan kriteria  legalitas  dan  kebutuhan  untuk selanjutnya  diberikan  rekomendasi  alternatif tindakan regulasi untuk dipertahankan, direvisi  atau  dicabut.  Peraturan  Daerah sebagai peraturan perundang-undangan berskala  lokal  merupakan  bagian  dari  locus simplifikasi regulasi, hal tersebut dikarenakan masih  terjadinya  disharmonis  regulasi  di Indonesia  seperti  kualitas  yang  masih  buruk dari  segi  konten  dan  substansi,  kuantitas regulasi  yang  tidak  terkontrol,  tidak  adanya kewenangan  atau  otoritas  tunggal  pengelola regulasi dan kurangnya pemahaman merupakan  beberapa  problem  regulasi  yang terjadi.
Reformasi  regulasi  melalui  simplifikasi regulasi merupakan salah satu opsi yang tepat dalam  rangka  menciptakan  tatanan  regulasi yang  tertib  dan  harmonis,  sebuah  regulasi idealnya  tidak  boleh  bertentangan  dengan regulasi  yang  setara  dan  tidak  boleh  juga bertentangan  dengan  regulasi  di  atasnya. Harmonisasi  regulasi  dengan  tujuan  kualitas, mendukung  dinamika  sosial  secara  tertib, terselenggaranya  penyelenggara  negara  yang efektif  dan  efisien  dan  memuat  aturan  yang tertib  dan  sederhana  merupakan  prasyarat pembentukan sebuah regulasi yang ideal ideal

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly,  2006, Teori  Hans  Kelsen Tentang  Hukum ,  Jakarta,  Sekretariat  Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Deputi  Politik,  hukum,  Pertahanan  dan Keamanan,  serial  Multilateral  Meeting  II, 2016
Ibnu  Sina  Chandranegara,  2014,  artikel  yang berjudul  :  Menemukan  Formulasi  Diet Regulasi,    Wakil  Dekan  Fakultas  Hukum Universitas  Muhammadiyah  Jakarta,  Dosen Tetap  di  bawah  Departemen  Hukum  Tata Negara,  Hukum  Administrasi  Negara  dan Hukum  Internasional.  Sekretaris  Majelis Hukum  dan  HAM  PP  Muhammadiyah, Anggota  Asosiasi  Pengajar  Hukum  Acara Mahkamah  Konstitusi,  dan  Anggota  Asosiasi Pengajar HTN-HAN
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan, Konsepsi Rancangan Peraturan,  Perundang-Undangan .  (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan, 2010)  hlm 18-20
Komite  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi Daerah,  Panduan  Pembuatan  Kebijakan (Perda Ramah  Investasi) bekerjasama dengan FordFoundation, 2013
Maharani  Sukma  Novira,  Maret  2017. Analisis  Yuridis  Pembatalan  Perda  oleh Menteri  Dalam  Negeri,  Jurnal  Hukum Universitas Diponegoro, Volume 5 Nomor 1, hal 1-21.
Minolah,  Maret  2011.  Tinjauan  Yuridis terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi  di  Indonesia,  Jurnal  Syiar  Hukum,
Universitas  Islam  Bandung,  Volume  XIII
Nomor 1, hal 1-15
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80 tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah
Sadiawati, Diani. Rekonseptualisasi Pembentukan Regulasi. Makalah disampaikan dalam Konsultasi Publik
Reformasi  Regulasi  Di  Indonesia,  Hotel Grand Melia, Jakarta, 15 Juli 2013.
Strategi  Nasional  Reformasi  Regulasi,  2015. Kementrian
PPN/Bappenas
Republik
Indonesia
Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU  Nomor  12  Tahun  2011    tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
www.hukumonline.com ,  capaian  simplifikasi regulasi, (diakses pada tanggal 18 April 2017)
www.negarahukum .  Artikel  Damang,  SH, MH  (diakses  pada  tanggal  15  November 2017).