## EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK DI KECAMATAN DOKO KELURAHAN BLITAR
*Sri Haryati 1) , Fauziah Hanum 2) , Heylen Amildha Yanuarita 3)
1) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri,
Indonesia
2) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri,
Indonesia
3) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri,
Indonesia
*Email Korespondensi: sriharyati@unik-kediri.ac.id

## Abstrak
Faktor  keuangan  atau  pendanaan  sangat  diperlukan  didalam  setiap  aktivitas  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  dan  pemberdayaan masyarakat,  faktor  keuangan  desa  masih  sangat  tergantung  oleh  pemerintah  pusat  dikarenakan sumber keuangan desa tersebut berasal dari empat sumber yaitu : 1) Dana Desa, 2) Alokasi Dana Desa, 3) Pendapatan Asli Desa dan, 4) Bagi Hasil. Dari empat sumber yang tersebut adalah Dana Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa.  Analisa  kemampuan  keuangan  desa  dalam  pembiayaan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  permasalahan  yang timbul adalah bagimana desa dalam mengelola dana desa agar penyelenggaraan kegiatan tersebut biasanya  berjalan  dengan  baik  dan  mencapai  hasil  yang  diharapkan  oleh  masyarakat.  Adapun tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan  dana  desa  untuk pembangunan  fisik  dan  non  fisik.  Sedangkan  analisa  datanya  menggunakan  adalah  analisis interaktif  dari  Miles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian  ini  adalah  pembangunan  dana  desa  untuk pembangunan fisik dan non fisik desa dengan baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaan mulai dari pembuatan  rencana  pelaksanaan  dan  penyampaian  pertanggungjawaban  sudah  dilaksanakan sesuai aturan dan petunjuk pelaksanaan.
Kata Kunci : Evaluasi; Dana Desa; Pendapatan Asli Daerah

## Abstract
Financial  factors  or  funding  are  needed  in  every  activity  in  the  context  of  government administration, development implementation, community development, and empowerment, village financial factors are still very dependent on the central government because the village's financial sources come from four sources, namely: 1) Village Fund, 2) Allocation Village Fund, 3) Village Original  Income  and,  4)  Profit  Sharing.  Of  the  four  sources,  the  Village  Fund  and  the  Village Fund Allocation. Analysis of village financial capacity in government financing, implementation of development, and community empowerment. The problem that arises is how the village manages village  funds  so  that  the  implementation  of  these  activities  usually  goes  well  and  achieves  the results expected by the community. The purpose of this study was to determine how village funds
were  managed  for  physical  and  non-physical  development.  While  the  data  analysis  used  is  an interactive analysis from Miles and Huberman. The result of this research is that the development of  village  funds  for  physical  and  non-physical  development  of  the  village  following  the implementation instructions, starting from the making of the implementation plan and the delivery of accountability, has been implemented according to the rules and implementation guidelines.
Keywords : Evaluation; Village Fund; Local Government Revenue

## PENDAHULUAN
Perjalanan  ketatanegaraan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dewasa  ini pemerintah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menganut  system  pemerintahan desentralisasi  dengan  memberikan  kesempatan  dan  kelulasaan  kepada  daerah  untuk menyelenggarakan  otonomi  daerah.  Otonomi  daerah  dalam  pemerintah  pusat melimpahkan  sebagian  kekuasaannya  (kewenangannya)  kepada  daerah.  Pemberian kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengurus  dan  mengatur  kebutuhan  masyarakat daerahnya sendiri.
Salah  satu  kewenangan  yang  diserahkan  kepada  daerah  adalah  pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya  dilakukan oleh kabupaten dan kota saja,  melainkan  termasuk  juga  desa  juga  mempunyai  kewenangan  sendiri  dalam mengelola  kewenangan  mereka  sendiri,  disampaikan  pengelolaan  keuangan,  desa  juga diberi  kekuasaan  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pembangunan,  desa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  keuangan  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Penetapan undang-undang tentang desa oleh Pemerintah,  memberi  kesempatan  kepada  desa  untuk  membuat  perencanaan  anggaran yang  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  mereka  perlukan.  Undang-undang  desa  tersebut dibuat  dengan  tujuan  untuk  membuat  satu  landasan  yang  kuat  bagi  desa  dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan  menuju  masyarakat  yang adil,  makmur, serta sejahtera.
Pemerintah  Desa  dalam  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  yang  baik,  semua pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 dan  114  tentang  keuangan  desa.  Dimana  semua  pengelolaan  keuangan  desa  harus berpedoman  pada  peraturan  tersebut.  Mengingat  dana  desa  memberikan  dampak  yang
besar bagi perkembangan desa, peneliti ingin melihat lebih dalam tentnag dana desa pada aspek pengelolaan, lebih lanjut peneliti ingin melihat Kepala Desa, Ketua RT, Lembaga Desa  memaknai  pengelolaan  dana  desa  sehingga  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah evaluasi pengelolaan dana desa pada pembangunan fisik dan pemberdanyaan masyarakat non fisik.

## TINJAUAN PUSTAKA
Evaluasi  diartikan  sebagai  suatu  proses  yang  tidak  terlepas  dari  adanya serangkaian tindakan spesifikasi kegiatan yang dapat diukur kemudian dianalisis dengan menggunakan  suatu  pendekatan  yang  ilmiah  untuk  dapat  menjadi  suatu  rekomendasi tentang manfaat dan kegunaan suatu penilaian. Sedangkan menurut (Mindarti & Muzaqi, 2018) kegiatan evaluasi daapt didefinisikan dengan empat hal 1) Spesifikasi evaluasi yaitu mendefinisikan  tujuan  dan  kriteria  dari  suatu  program  atau  proses  yang  dievaluasi,  2) Pengukuran evaluasi yaitu pengumpulan informasi yang relevan dengan obyek evaluasi, 3) Menganalisis  yaitu penyerupaan penggunaan keputusan evaluasi untuk memecahkan suatu permasalahan dan, 4) Rekomendasi adalah suatu penilaian terhadap apa yang akan dinilai.
Memahami  suatu  evaluasi  dalam  dinamika  aktivitas  tugas  Kepala  Desa  dalam pengelolaan dana desa tidak bisa dipisahkan dari adanya bentuk evaluasi secara evaluasi secara  tehnis,  dan  evaluasi  secara  praktis.  Ketiga  evaluasi  tersebut  tentu  terdapat  pada unsur-unsur pedoman pelaksanaan kebijakan dana desa.
Menurut Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa yang  dimaksud  dengan  desa  adalah  “suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  dimiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  emngatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat. Asal usul dan/atau hak trardisional yang diukur dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Pemerintah  desa  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  unsur
penyelenggaraan pemerintahan desa dijalankan oleh pemerintah desa. Pemerintahan desa menurut undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pemerintah desa adalah “kepala desa atau yang disebut dengan lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahanan  desa,  badan  musyawarah  desa  atau  disebut  dengan  nama  lain  menurut undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk  desa  berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokrasi.”
Menurut undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang dimaksud keuangan desa adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang menimbulkan pendapatan, belanja pembiyaan dan pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  tahun  2014  tentang keuangan  desa  yang  dimaksud  dengan  dana  desa  adalah  “dana  yang  bersumber  dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui  anggara  pendapatan  dan  belanja  daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  penggunaan  dana  desa  yang  diterima  dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, desa diberi kekuasaan (mandat) untuk mengelola dana desa tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu desa dalam penggunaan dana desa tersebut melalui tahapan-tahapan yaitu:
a. Pembuatan perencanaan.
Menurut  (Adrimas,  2012)  perencanaan  dalam  arti  luas  adalah  “suatu  proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan  tertentu  oleh  karena  itu  pada  hakekatnya  terdapat  pada  tiap-tiap  jenis  usaha manusia.  Sedang  menurut  Siagian  (2016)  memberikan  definisi  perencanaan  sebagai berikut:
Pendapatan  desa  sebagaimana  yang  disepakati  Undang-undang  Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 Bab VIII pasal 72 tentang keuangan desa pendapatan desa sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 bersumber dari :
1) Pendapatan  asli  desa  terdiri  dari  hasil  usaha,  swadaya  dan  partisipasi, gotongroyong dan lain-lain.
2) Alokasi anggaran dan pendapatan negara.
3) Bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  kabupaten/kota  dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
4) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5) Bantuan  keuangan  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  provinsi dan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7) Dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  tahun  2014  tentang  keuangan  desa menjelaskan bahwa keuangan desa didapat dari empat sumber dana yaitu:
1) Dana desa
2) Alokasi dana desa
3) Pendapatan asli desa
4) Bagi hasil pengembalian retribusi
Kemudian dari keempat sumber dana tersebut digunakan untuk membuat rencana anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (RAPBDes).  Sumber  terbesar  keuangan  desa didapat dari desa dan alokasi dana desa “seluruh proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal  yang akan dikerjakan dimasa  yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
Berdasarkan  pendapat  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan  pada dasarnya adalah suatu proses penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan menghitung sumber-sumber yang ada. Pelaksanaan penggunaan dana desa dalam pembangunan perencanaan sangat penting untuk dilakukan dengan alasan yaitu :
1) Keterbatasan  sumber-sumber  yang  ada  baik  aspek  kualitas  personal, anggaran, peralatan, maupun jangka waktu.
2) Memberikan  arahan  pedoman  dalam  pelaksanaan  kegiatan  seperti menunjukkan kegiatan seperti menunjukkan sekala prioritas kegiatan dalam pencapaian tujuan.
3) Dengan adanya perencaan, maka aka nada alat ukur atau standar ukur untuk melakukan pengawasan.
Adapun dalam proses perencanaan, penggunaan dana desa untuk pembangunan, kepala  desa  selaku  pimpinan  pemerintahan  desa  harus  dapat  membina  hubungan  yang harmonis,  baik  dengan  perangkat  desa  maupun  lembaga-lembaga  desa  yang  ada  dalam proses  perencanaan  agar  pembangunan  desa  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan mencapai  hasil  sesuai  yang  diinginkan.  Dari  sini  maka  dapat  diketahui  bahwa  pada dasarnya perencaan pengelolaan dana desa itu mencakup:
1) Adanya sasaran tujuan rencana
2) Aktivitas kegiatan
3) Hasil yang harus dicapai
b. Menjalankan/pelaksanaan
Pelaksanaan perencaan adalah setiap langkah yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan  menurut  (Abidin,  2012)  mendefinisikan  implementasi/pelaksanaan kebijakan  adalah  “tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu  atau  pejabat- pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  diarahkan  tercapainya  tujua- tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan”.
Berdasarkan  definisi  diatas  apabila  kita  hubungkan  dengan  perencanaan penggunaan dana desa dalam pembangunan, yang sudah ditetapkan oleh perangkat serta panitia  pengelolaan  dana  desa.  Untuk  mengukur  pelaksanaan  perencanaan  penggunaan dana desa dan pembangunan kita kan menggunakan teori (Alfian, 2018). Adapun untuk mengukur implementasi (pelaksanaan kebijakan ada tiga pertanyaan)
1) Sampai  dimana  pejabat-pejabat  pelaksana  konsistensi  dengan  keputusan kebijakan.
2) Sejauh mana tujuan kebijakan tercapai
3) Faktor-faktor  apa  saja  yang  secara  langsung  mempengaruhi  output  dan dampak kebijakan
c. Pertanggungjawaban
Setelah pemerintah desa mendapatkan bantuan dana desa baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah kabupaten/kota selanjutnya pemerintah desa akan menindaklanjuti dengan  menggunakan  dana  desa  untuk  pembiyaan  pemerintahan,  pembangunan pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan terakir perangkat desa dituntut dan wajib membuat/menyajikan laporan pertanggungjawaban  terhadap  penggunaan  dana  desa  yang  sudah  diterima  oleh  desa. Pembuatan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa harus sesuai dengan aturan
1) Pertanggungjawaban per semester tiap tahun.
2) Pertanggungjawaban pada akhir proyek seusai dengan perda kabuapten.
Pembangunan  kawasan  pedesaan  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa,  oleh  karena  itu  pemerintah  desa  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  dan  strategis,  karena  posisi  pemerintah  desa  dalam  pembangunan  nasional menduduki  posisi  yang  amat  penting,  karena  masyarakat  sebagai  pelaku  utama pembangunan  dan  pemerintah  berkewajiban  untuk  membana,  melindungi  agar  desa menjadi  kuat,  maju,  mendiri  dan  demokrasi.  (Muzaqi  et  al.,  2020)  Sehingga  dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan baik fisik maupun non  fisik serta  melaksanakan pemerintahan  menuju  masyarakat  yang adil,  makmur dan sejahtera  menurut  Siagian  (2016)  pembangunan  didefinisikan  “suatu  usaha  untuk rangkaian  yang  berencana  dan  dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu  bangsa,  negara,  dan pemerintah  menuju  modernisasi  dalam  pembinaan  bangsa”.  Menurut  undang-undang tentang desa no. 6 tahun 2014 pembangunan desa adalah “upaya peningkatkan kualitas kehidupan  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa”.  Jadi  pembangunan desa merupakan proses yang menyeluruh dalam arti bahwa pembangunan desa meliputi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik meliputi 1) pembinaan masyarakat, dan 2) pembedayaan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Berangkat  dari  judul  penelitian  Evaluasi  pengelolaan  dana  desa  dalam pembangunan  fisik  dan  non  fisik  desa  pada  penelitian  ini  peneliti  mengunakan  jenis
penelitian  fenomenologi  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  fenomenologi  ini didasarkan pada pengalaman orang lain dengan mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dan  sudut  padang  orang  yang  mengalaminya.  Secara  langsung,  seolah-olah  kita mengalaminya, dalam penelitian  ini  yang  menjadi  informasi (subyek penelitian) adalah perangkat  desa,  lembaga-lembaga  desa,  ketua  RT,  ketua  RW,  masyarakat  desa. Sumberdata  dalam  penelitian  ini.  Data  primfer  dan  data  sekunder,  prosedur/tehnik pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Analisa  data yang digunakan adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman dalam (Saldana, 2014) yang menggunakan tiga komponen pokok yaitu :
1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Sajian data
4. Penarikan kesimpulan
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  pattern  metting  (pencocokan  atau penjodohan data membandingkan pola yang didasarkan atas empiris yang dipridiksi (Yin, 2011) artinya aktifitas yang mencoba melakukan perbandingan antara data empiris yang diperoleh dengan suatu pola, konsep atau tehnik yang telah ditentukan. Tempat penelitian di Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara  yang diperuntukkan bagi desa  yang ditransfer  melalui anggaran pendapatan dan belanja  daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintah  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk membuat suatu landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur  dan  sejahtera. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terbagi menjadi dua (2) pengelolaan yaitu pengelolaan pembangunan fisik dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat.
a. Pengelolaan Pembangunan Fisik
Dalam pengelolaan pembangunan fisik akan kita lihat dari:
1) Pembuatan Perencanaan
Dalam  rangka  pembuatan  perencanaan  penggunaan  dana  desa  untuk pembangunan desa. Desa-desa di Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar berdasarkan hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  pembuatan  perencanaan  penggunaan  dana  desa untuk  pembangunan  fisik  menggunakan  perencanaan  partisipatif  dengan  menggunakan pendekatan bottom up yaitu pendekatan pembangunan tradisional yang uncemental yaitu hanya  menambah  atau  mengurangi  jumlah  rupiah  pada  item-item  yang  sudah  ada sebelumnya  dengan  menggunakan  data  tahun  sebelumnya.  Sebagai  dasar  untuk menyesuaikan  besarnya  penambahan  atau  pengurangan  tanpa  dilakukan  kajian  yang mendalam (Mardiasmo, 2016) dan sistem penyusunan anggaran dengan sistem ini tidak pernah ada kritik dari masyarakat dan sudah dirasa tepat.
2) Pelaksanaan
Realisasi pembangunan fisik desa ditentukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang  dibentuk  oleh  kepada  desa.  Tim  pengelola  kegiatan  dengan  menggunakan  unsur perangkat desa, lembaga desa dan tokoh masyarakat. Tugas dari TPK mengelola realisasi semua  pembangunan  fisik  desa  mulai  dari  pengadaan  barang  dan  jasa  serta  membuat laporan akhir kegiatan dan SPJ
Pengelolaan realisasi pembangunan yang dilakukan oleh TPK kurang transparan, karena dalam pengelolaannya TPK tidak pernah menginformasikan pembangunan yang akan  dilaksanakan  sehingga  ketua  RT  sebagai  symbol  perwakilan  masyarakat  menjadi tidak tampak.
3) Pembuatan Pertanggungjawaban
Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk pembangunan  fisik  desa  dilakukan  oleh  tim  pengelolaan  kegiatan  (TPK)  yang  diketuai oleh  dua  orang  ini  sudah  sesuai  dengan  Perda  Kabupaten  Blitar.  Setiap  proyek  yang dikerjakan  sudah  selesai  TPK  harus  membuat  laporan  akhir  kegiatan  SPJ  yang disampaikan kepada panitia penerima hasil pembangunan.
b. Pemberdayaan Masyarakat (Pembangunan Non Fisik)
1) Perencanaan
Penentuan  program  pemberdayaan  masyarakat  selama  ini  difokuskan  untuk penjualan selama ini difokuskan untuk penguatan lembaga-lembaga desa, sehingga tidak sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  menginginkan  pemberdayaan  masyarakat untuk  sesuatu  yang  menimbulkan  usaha  seperti  pelatihan,  pelestarian  lingkungan  desa, pemberdayaan  masyarakat  selama  ini  tidak  sesuai  dengan  program  pemberdayaan masyarakat,  partisipasi  program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  perencanaan pemberdayaan  masayrakat  merupakan  pastisipasi  semua,  kehadiran  masyarakat  dalam rapat  perencanaan  cukup  tinggi  tetpi  masyarakat  bersifat  reatif,  kehadiran  masyarakat dalam perencanaan untuk  mendengarkan pemaparan pemerintah desa tentang program- program yang akan dilaksanakan.
Hal  ini  berakibat  pelatihan-pelatihan  yang  telah  dilakukan  selama  ini  belum menunjukkan  adanya  kemajuan  bagi  masyararkat,  selain  itu  pelatihan  yang  sudah dilaksanakan tidak dibina dengan baik, sehingga masyarakat yang sudah memiliki bekal dari pelatihan tersebut lebihmemilih kebijakan luar kota
2) Pelaksanaan
Pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  tidak suistanability dan  tidak  ada kontribusi  ekonomi  bagi  pemerintah  desa. Suistainability adalah  laporan  non  keuangan seperti informasi aktivitas usaha dan perkembangan usaha tidak adanya suistainability dan kontribusi  ekonomi  menunjukkan  bahwa  dana  desa  untuk  pemberdayaan  masyarakat sebagai wujud kegiatan dari kepala desa. Dimana tidak ada tolak ukur keberlanjutan dari suatu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
3) Laporan Pertanggungjawaban
Dalam suatu pelaksanaan kegiatan, baik  yang  menggunakan dana  maupun tidak maka  diharuskan  pelaksana  melakukan  kegiatan  yang  berupa  pertanggungjawaban  tak terkecuali  pada  satu  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  di  Desa, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, untuk kegiatan pertanggungjawaban ini karena tida adanya  tolak  ukur  dalam  bentuk  laporan  dari  penerima  dan  pemberdayaan  kepada pemerintah  desa,  maka  pemerintah  desa  tidak  dapat  mengetahui  usaha  tersebut berkembangatau tidak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  yang  sudah  peneliti  paparkan  diatas menunjukkan  bahwa  pengelolaan  dana  desa  terbagi  menjadi  dua  yaitu  pengelolaan pembangunan non fisik dan pemberdayaan masyarakat, untuk itu dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :
a. Dilihat dari perencanaan penggunaan dana desa
Pengelolaan dana desa untuk pembangunan  fisik dan pemberdayaan  masyarakat dalam  pembuatan  perencanaannya  menggunakan  perencanaan  partisipatif  dengan pendekatan Bottom-up. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa tingkat  partisipasinya  tinggi  dan  masyarakat  cukup  aktif,  kecuali  dalam  perencanaan pemberdayaan masyarakat partisipasi tinggi tapi sifat masyarakat reaktif, tetapi partisipasi masayrakat  disini  adalah  partisipasi  semua  karena  keikutsertaan  masyarakat  sebatas perencanaan untuk selanjutnya masyarakat tidak mengetahui.
b. Dilihat dari pelaksanaan
Untuk  pelaksanaan  program  pembangunan  pemerintah  desa  membentuk  tim pengelolaan  kegiatan  menggunakan  untuk  perangkat  desa  lembaga  desa  dan  tokoh masyarakat  tugas  TPK  mengelola  realisasi  semua  pembangunan  fisik  desa  mulai  dari pengadaan  barang  dan  jasa.  Ruang  lingkup  kerja  TPK  luas  pengelolaan  realisasi pembangunan yang dilakukan oleh TPK kurang transparan, karena dalam pengelolaanya TPK tidak pernah menginformasikan pembangunan yang akan dibangun.
c. Pembuatan Laporan
Dalam  pembuatan  laporan  akhir  kegiatan  karena  realisasi  pembangunan ditentukan oleh tim pengelola kegiatan yang mempunyai tugas mengelola realisasi semua pembangunan  mulai dari pengadaan barang dan  jasa  maka  yang  mempunyai kewajiban untuk membuat pelaporan/SPJ adalah tim pengelola kegiatan pada panitia penerima hasil pembangunan. Pertanggungjawaban yang dilakukan TPK melalui surat pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti fisif.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pembahasan  serta  kesimpulan  yang  telah dikemukakan  diatas  berikut  ini  adalah  beberapa  saran  yang  diharapkan  dapat  menjadi masukan dan bagi pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam mengelola dana desa.
a. Bagi  kepala  desa,  diharapkan  kepala  desa  lebih  transparan  pada  pelaksanaan realisasipembangunan agar masyarakat ikut berperan aktif mengawasi dan mengawal pengelolaan dana desa.
b. Bagi kepala desa meskipun pendekatan bottom-up dalam perencanaan sudah sangat baik,  namun  kualitas  aspirasi  perlu  ditingkatkan  agar  partisipasi  masyarakat  tidak hanya sebagai simbol ligimitas birokrasi kepala desa.

## REFERENSI
Abidin, S. Z. 2012. Kebijakan Publik . Jakarta : Salemba Humanika.
Adrimas. 2012. Perencanaan Pembangunan Ekonomi . Andalas University.
Alfian,  F.  D.  2018. The  Policy  Model  Strategy  For  The  Development  Of  SME  Batik Blimbing  Malang  Using  A  Balanced  Scorecard  Method. Eurasia:  Economics  & Business, 10(16), 31–38.
Mindarti, L. I., & Muzaqi, A. H. 2018. Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) Empowerment Through Quadruplehelix Approach (A Study At Department Of Micro Enterprise Cooperatives And Trade In Batu City). Journal Ilmu Sosial, Politik, Dan Ilmu Pemerintahan, 7(2), 1–13.
Muzaqi, A. H., Pratama, M. R., & Widodo, S. 2020. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial  Penyandang  Disabilitas  Netra  Melalui  Kebijakan  Ingklusif. Journal Publicuho, 3(3), 381–393.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Keuangan Desa .
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. Tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014. Tentang Pelaksanaan UU No. 06.
Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook . UI-Press.
Siagian, Sondang. 2016. Sistem Informasi Manajemen . Jakarta: Bumi Aksara
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa .
Undang Undang Nomor. 22 Tahun 1999. Tentang Otonomi Daerah .
Yin, R. K. 2011. Qualitative Research from Start to Finish . The Guilford Press.