Mahmud Hi. Umar, Suwarti, Nurlaila Kadarwati Papuluwa (2023) Analisis Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pasca Reforma Agraria di Indonesia, (8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## ANALISIS  KETIMPANGAN  PENGUASAAN  DAN  PEMILIKAN  TANAH PASCA REFORMA AGRARIA DI INDONESIA

## Mahmud Hi. Umar*, Suwarti, Nurlaila Kadarwati Papuluwa
Fakultas Hukum, Universitas Khairun Email:*mahmudumar16@gmail.com, warti730@gmail.com nurlailakadarwati1@gmail.com

## Abstrak
Pembaharuan  hukum  agraria  itu  hanya  akan  berhasil,  apabila  hukum  agraria  itu mengutamakan petani sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional, dengan tidak  mengabaikan  kepentingan  investor-investor  dan  pemodal-pemodal  besar sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan  pembangunan.  Dalam  menindak  lanjuti politik  pembaharuan  hukum  Agraria  yang  diatur  dalam  UUPA  pemerintah  telah mengeluarkan  ketetapan  yang  dituangkan  dalam  Ketetapan  MPR  Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  yang  nantinya  akan  menghambat pelaksanaan  pembaharuan  hukum  agraria  di  Indonesia  maka  Pancasila  dan  UUD 1945  harus  dijadikan  landasan  idiil  dan  landasan  kosntitusional  dalam  setiap perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Negara,  artinya  peraturan  atau  kebijakan yang  dikeluarkan  dalam  rangka  pelaksanan  pembaharuan  hukum  agraria  harus didasarkan  pada  Pancasila  dan  UUD  1945.  Konflik  Agraria  masih  menjadi problematika  hukum  di  Indonesia.  Hadirnya  strategi  berupa  reforma  agraria diharapkan  mampu  memberikan  kontribusi  nyata  dalam  mewujudkan  keadilan sosial serta kemakmuran rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan reforma agraria  ditandai  dengan  penataan  aset  dan  penataan  akses  secara  menyeluruh sehingga  penting  untuk  dilakukan  evaluasi  secara  menyeluruh  berkeadilan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Adapun  hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa penyelenggara reforma agrarian diharapkan mampu menjamin peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mewujudkan  keadilan  sosial,  baik  itu melalui  upaya  Gugus  Tugas  Reformasi  Agraria  (GTRA)  atau  Pemerintah  yang melakukan  strategi  kompromi  dengan  kementerian/lembaga  untuk  pemastian  hak atas tanah melalui reforma agraria.
Kata Kunci: Ketimpangan Penguasaan; Lanfreform; Reforma Agraria; Indonesia. .

## Abstract
Reforming agrarian law will only be successful if agrarian law prioritizes farmers as the main pillar of national economic development, without ignoring the interests of investors and large investors as a source of development financing. In following up  on  the  policy  of  reforming  Agrarian  law  as  regulated  in  the  UUPA,  the
government has issued a decree as outlined in MPR Decree Number: IX/MPR/2001 concerning  Agrarian  Reform  and  Natural  Resource  Management.  To  overcome problems  that  will  later  hinder  the  implementation  of  agrarian  law  reform  in Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution must be used as the ideal basis and constitutional  basis  for  every  legal  act  carried  out  by  the  State,  meaning  that regulations  or  policies  issued  in  the  context  of  implementing  agrarian  law  reform must be based on on Pancasila and the 1945 Constitution. Agrarian conflict is still a legal problem in Indonesia. The presence of a strategy in the form of agrarian reform is  expected  to  be  able  to  make  a  real  contribution  in  realizing  social  justice  and people's prosperity for all Indonesian people. The implementation of agrarian reform is characterized by comprehensive asset management and access management, so it is important to carry out a comprehensive evaluation with fairness and community empowerment. The results obtained from this research show that the organizers of agrarian reform are expected to be able to guarantee increased community welfare and realize social justice, whether through the efforts of the Agrarian Reform Task Force  (GTRA)  or  the  Government  which  carries  out  a  compromise  strategy  with ministries/institutions to ensure land rights through agrarian reform.
Keywords: Inequality of Tenure; Lanfreform; Agrarian Reform; Indonesia.

## Pendahuluan
Tanah merupakan hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin dalam Undang- Undang  Dasar  1945  (Yogatiyana  &  Hidayatullah,  2022).  Oleh  karna  sifatnya  yang multidimensi  dan  sarat  dengan  persoalan  keadilan,  maka  permasalahan  tentang  tanah seakan tidak pernah surut. Seiring dengan hal tersebut, gagasan atau pemikiran tentang pertahanan juga terus berkembangan sesuai dinamika perkembangan masyarakat sebagai dampak dari perkembangan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.
Eksitensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi  ganda,  Yaitu  social  asset  tanah  merupakan  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, dan tanah sebagai capital assed yaitu sebagai faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat  penting  sekaligus  sebahai  bahan  perniagaan  dan  obyek  spekulasi (Rubaie, 2007) ; (Joni,  2016).  Tanah  merupakan  rintisan  peradaban  setiap  masyarakat  karena memiliki aspek filosofis dan historis di setiap daerah.
Seperti di Jawa yang memiliki semangat agraris yang tertuang dalam semboyan: “sanyari  bumi  sadumuk  bathuk,  totohane  wutahing  ludiro,  pecahing  dhodho”,  yang artinya sejengkal tanah, njendhul bathuk taruhannya tumpahnya darah, sebagai karunia tuhan sekaligus sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara, dan rakyat. Tanah menjadi saran untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi bangsa indonesia sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya.
Hal  ini  sesuai  amanat  konstitusional  dan  sebagai  dasar  politik  hukum  agraria nasional  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945, yang menyatakan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, di kuasai oleh negara dan pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Kekuasaan  negara  yang  diwakili  oleh  pemerintah  yang  mengatur  bidang pertanahan,  khususnya  yang  berkenaan  dengan  gerak  hukum  dan  penggunaan  tanah, adalah  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  UUPG,  terutama  yang  berkenaan  dengan  kekuasaan pengaturan  dan  administrasi.  Kapan.  Penetapan,  penggunaan,  penyediaan  dan pemeliharaan tanah, termasuk penetapan dan pengaturan hubungan hukum antara orang dan tanah. Ia juga menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan real estat.  Pasal  6  UUPA  menyatakan  bahwa "semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial."
Berdasarkan  prinsip  ini,  jika  tanah  digunakan  semata-mata  untuk  keuntungan pribadi,  atau  jika  tidak  digunakan,  itu  akan  merugikan  masyarakat  sedikit  dan membenarkan  hak-hak tanah  individu,  saya  tidak  bisa  melakukannya.  Tata  guna lahan harus disesuaikan dengan situasi dan hak untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,  untuk  mencegah  pemanfaatan  tanah  secara  optimal  Prasista  (2022), pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Terlantar.
Penghindaran,  pengelolaan,  dan  penggunaan  tanah  yang  dialihkan  adalah tindakan  yang  bertujuan  agar  tanah  dapat  digunakan  sesuai  dengan  cara  dan  tujuan pemberian  hak.  Oleh  karena  itu,  penelantaran  tanah  harus  dicegah  dan  diatur  untuk mengurangi  atau  menghilangkan  efek  buruknya.  Tanah  terlantar  yang  diatur  dalam UUPA menunjukkan bahwa negara telah melarangnya, dengan harapan tanah dalam satu wilayah  negara  Republik  Indonesia  dapat  melayani  kepentingan  pemiliknya  dan masyarakat secara keseluruhan (Parlindungan, 1980).
Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 kemudian pemerintah mengundangkan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal  dengan  UUPA.  Berdasarkan  pjasal  2  ayat  (2)  UUPA,  Negara  hanya  memberi wewenang  kepada  Negara  untuk:  Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang  angkasa,  menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang- orang perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas  maka  dirumuskan  beberapa rumusan masalah yakni bagaimanakah tinjauan hukum penguasaan tanah dan pemilikan tanah  (land  reform)  di  Indonesia,  serta  bagaimana  strategi  mengatasi  terjadinya ketimpangan penguasan dan kepemilikan tanah (land reform) di Indonesia.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian ini adalah tipe normatif, penelitian hukum normatif (normatif legal research) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri (Marzuki, 2013).
Teknik pengumpulan bahan hukum/ data dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum  dalam  penelitian.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  mendukung  dan berkaitan  dengan  pemaparan  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen  (studi  kepustakaan). Studi  dokumen  adalah  suatu  alat  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan  melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisys.
Teknik  ini  berguna  untuk  mendapatkan  landasan  teori  dengan  mengkaji  dan mempelajari  asas  hukum,  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan,  dokumen,  arsip serta hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan  dalam  pengumpulan  informasi  dan  data  secara  mendalam  melalui  berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan,  untuk  mendapatkan jawaban  dan  landasan  teori  mengenai  masalah  yang  akan diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Tinjauan Hukum Penguasaan Tanah Dan Pemilikan Tanah (Land Reform) di Indonesia
Pemilikan tanah (Landreform) sebagai pelaksana dari berjalannya hukum agraria nasional  tidak  serta  merta  dilaksanakan  tanpa  dilandasi  sebuah  tujuan  yang  mendasar. Tujuan  landreform  yang  diselenggarakan  di  Indonesia  adalah  untuk  mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk  menyelenggarakan  pembangunan  ekonomi  menuju  masyarakat  yang  adil  dan makmur berdasarkan Pancasila (Perangin, 1989) ; (Sucianti, 2004).
Sedangkan  tujuan  khusus  landreform  terbagi  menjadi  3  (tiga):  pertama,  tujuan sosial ekonomis, dapat memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada Hak Milik dan memperbaiki produksi nasional  khususnya  sektor  pertanian  guna  mempertinggi  penghasilan  dan  taraf  hidup rakyat.
Kedua,  tujuan  sosial  politis  dengan  cara  mengakhiri  sistem  tuan  tanah, menghapuskan  pemilikan  tanah  yang  luas  dan  mengadakan  pembagian  yang  adil  atas sumber-sumber  penghidupan  rakyat  tani  berupa  tanah  dengan  maksud  ada  pembagian yang adil pula. Ketiga, tujuan mental psikologis dengan meningkatkan kegairahan kerja
bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah dan Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik dan penggarapnya.
Reforma agraria atau yang dahulu disebut dengan kebijakan landreform telah ada sejak era orde lama yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tepatnya setelah adanya unifikasi hukum agraria dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  dimana  pelaksanaan  landreform pada masa pemerintahan Soekarno dilaksanakan dengan sangat serius dan berkeyakinan bahwa landreform merupakan bagian dari cita-cita revolusi di Indonesia (Salim & Utami, 2020).
Kebijakan landreform tersebut pada masa orde baru dipandang sebagai program yang  komunis  dan  tidak memberikan  keuntungan  bagi  masyarakat,  dimana  pada masa orde  baru  Soeharto  melaksanakan  kebijakan  landreform  berupa  peluang  untuk pelaksanaan  redistribusi  tanah  berdasarkan  proyek  transmigrasi.  Pada  era  reformasi, pelaksanaan  landreform  kembali  dikenal  dengan  isu  reforma  agraria  dan  adanya persoalan  dimana  masyarakat  melakukan  reclaiming  terhadap  tanah-tanah  milik masyarakat yang telah dirampas untuk pelaksanaan pembangunan negara pada masa orde baru.
Selanjutnya kini pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo adanya program reforma agraria yaitu dengan program legalisasi aset dan perluasan penafsiran reforma agraria yaitu dengan skema distribusi hak individu kepada distriusi hak pemanfaatan serta menghasilkan beberapa produk hukum yang mendasari pelaksanaan Reforma Agraria dan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria.
Adapun karaktertistik dari reforma agraria hingga saat ini yaitu adanya landreform yang  memuat  penggabungan  antara  penataan  aset  dengan  penataan  akses,  dimana penataan aset ditujukan untuk mengembalikan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah dengan lebih adil, sedangkan penataan akses ditujukan guna memberikan bantuan modal bagi masyarakat yang berdasarkan pemanfaatan tanah. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan inti dari program landreform khususnya redistribusi tanah ialah  menguatkan  atau  kejelasan  hak  kepemilikan  suatu  tanah,  dalam  penguasaan  dan pemanfaatan tanah.
Akibat  yang  masih  dapat  dirasakan  sekarang  akibat  dari  tidak  diberlakukannya land reform adalah Bachriadi (1997): 1) Land reform menciptakan pasar atau daya beli. Tanpa adanya pemerataan tanah, maka tidak ada kekuatan daya beli, artinya juga tidak ada  kekuatan  pasar,  akibatnya  produksi  tidak  akan  berkembang.  2)  Petani  tanpa  asset tanah,  sama  artinya  dengan  petani  miskin  yang  tidak  akan  mampu  untuk  menciptakan tabungan. Padahal tabungan pertania diperlukan oleh etiap pemerintahan, guna mendanai pembangunan  pertanian  maupun  pengembangan  sektor-sektor  lainnya.  3)  Tanpa peningkatan  ekonomi  petani,  maka  pajak  pertanian  akan  tetap  minim.  4)  Tanpa  land reform, maka tidak akan terjadi diferensiasi yang meluas dari pembagian kerja dipedesaan yang tumbuh karena kebutuhan pedesaan itu sendiri. 5) Tanpa land reform, tidak akan terjadi  investasi  di  dalam  pertanian  oleh  petani  sendiri.  Malahan  terjadi  disinvestasi karena lama kelamaan banyak petani miskin kehilangan tanah dan kemiskinan meluas. 6)
Tanah akhirnya hanya menjadi obyek spekulasi, karena tidak mampu digunakan secara produktif oleh kaum taninya melainkan dijarah oleh kelas-kelas di kota bagi kepentingan spekulasi dan investasi non-produktif.
Sengketa  agraria  secara  umum  dikelompokkan  menjadi  4  (empat)  klasifikasi yaitu  sengketa  persoalan  pengakuan  kepemilikan  atas  suatu  bidang  tanah,  persoalan peralihan hak atas tanah, persoalan berkenaan dengan menduduki bekas tanah partikelir, dan persoalan mengenai pembebanan hak atas tanah (Amaliyah, Ma’ruf, Sary, & Bitu, 2021);(Earlene  &  Djaja,  2023). Sengketa  tanah  yang  kerap  terjadi  disebabkan  oleh beberapa  faktor  antara  lain;  (a)  kelemahan  dalam  bidang  administrasi  pertanahan,  (b) ketidakmerataan  distribusi  kepemilikan  tanah,  dan  (c)  legalitas  kepemilikan  hak  atas tanah.
Berkenaan  dengan  sengketa  tanah  yang  diakibatkan  ketidakmerataan  distribusi kepemilikan tanah dalam hal ini akan mengakibatkan timbulnya ketimpangan penguasaan dan kepemilikan atas tanah yang memberatkan masyarakat bawah khususnya bagi petani (Ningrum, 2014). Dengan demikian, mengenai ketimpangan kepemilikan atas tanah oleh petani merupakan suatu gambaran mengenai keadaan atau kondisi dalam bidang agraria yang juga merupakan cerminan dari struktur kemiskinan petani, yang mana pada masa kini isu hukum yang berkembang di pedesaan ialah banyaknya petani yang tidak memiliki tanah dengan ukuran yang memadai untuk melangsungkan usaha di bidang pertanian atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali yang dengan ini dapat diartikan bahwa adanya ketimpangan kepemilikan atas tanah oleh petani di pedesaan (Rasyid, Lapasere, & Nutfa, 2022).
Mengenai ketimpangan kepemilikan tanah, adanya dua jenis ketimpangan agraria yaitu  ketimpangan  distribusi  dan  ketimpangan  alokasi,  dimana  ketimpangan  distribusi ialah  dengan  adanya  ketimpangan  dalam  hal  penguasaan  dan  kepemilikan  lahan  antar petani  dalam  bidang  usaha  tani,  sedangkan  ketimpangan  alokasi  ialah  adanya ketimpangan  dalam  hal  peruntukkan  sumber  agraria  antara  sektor  yaitu  ketimpangan alokasi untuk korporasi dan rakyat.
Pembaruan Agraria sebagai suatu isu, bersifat kompleks dan multidimensi, dan oleh karena itu pendefinisiannya tidaklah sederhana. Namun demikian, tanpa bermaksud menyederhanakan kompleksitas permasalahannya, pembaruan agraria (agrarian reform) pada  intinya  meliputi  hal-hal  sebagai  berikut:  a)  Suatu  proses  yang  berkesinambungan artinya  dilaksanakan  dalam  satu  kerangka  waktu  (time  frame),  tetapi  selama  tujuan pembaruan  agraria  belum  tercapai,  pembaruan  agrarian  perlu  terus  diupayakan;  b) Berkenaan dengan restrukturisasi pemilikan/penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam  (sumber  agraria)  oleh  masyarakat,  khususnya  masyarakat  pedesaan;  c) Dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan  tanah  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  (sumber  daya  agraria),  serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Reformasi  agraria  tidak  bisa  dilepaskan  dari  dinamika  politik,  perdebatan ideologi, dan campur tangan pihak internasional dimasa lampau. Apa yang terjadi di masa lampau tersebut masih beresonansi dengan keberadaan struktur agraria di Indonesia kini.
Sehingga sekarang ini sangat mendesak diperlukan suatu studi yang lebih komprehensif mengenai  gagasan  reforma  agraria  di  Indonesia,  terutama  dalam  menata  politik pertanahan nasional yang menuai banyak masalah.
RUU  Pertanahan  mencakup  sinkronisasi  dan  harmonisasi  berbagai  peraturan perundangan  terkait  tanah,  seperti  UU  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Penataan Ruang, UU Perkebunan, serta UU Pertambangan,Mineral dan Batubara. Aspek-aspek hukum adat juga ditata ke dalam  sistem  keagrariaannasional.  Dengan  demikian,  tampak  adanya  penerimaan terhadap paham sektoralisme dalam penyempurnaan UUPA.
Unsur  yuridis  dalam  RUU  ini  adalah  sebagai  amanat  dalam  arah  kebijakan pembaruan  agraria  yang  terdapat  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  d  dan  e  TAP  MPR IX/MPR/2001 yaitu: 1) Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya  agraria  yang  timbul  selama  ini  sekaligus  dapat  mengantisipasi  potensi  konflik  di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip  pembaruan  agrarian.  2)  Memperkuat  kelembagaan  dan  kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik- konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi.
Unsur filosofis dalam RUU ini adalah mengatur tanah secara komprehensif untuk kemakmuran  rakyat.  Sedangkan  unsur  sosiologisnya,  tersebaranya  pengaturan agrarian diberbagai  bidang  atau  sektor  sehingga  dibutuhkan  suatu  sinkronisasi  yang  mengatur secara komprehensif tentanh pertanahan.
Berdasarkan  pendapat-pendapat  yang  ada  dalam  masyarakat  melalui  organisai kemasyarakatan RUU tentang Pertahanan berdampak kepada upaya-upaya hukum untuk memuluskan proses eksploitasi tanah secara liberal. Melalui mekanisme privatisasi, libera lisasi  dan  deregulasi  para  penguasa  modal  semakin  terfasilitasi  untuk  melakukan eksploitasi sumber-sumber agraria yang ada.
Pembaharuan  agraria,  atau  sering  juga  digunakan  istilah  “Reforma  Agraria” sebagai peng ganti istilah “Agrarian Reform”, merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan.  Seluruh  pihak  hampir  pasti  menyetujui  dilakukannya  pembaruan  agraria  di Indonesia, sebagaimana telah termaktub dalam Tap MPR No. IX Tahun 2001. Lahirnya ketetapan  ini  yang  inisiatornya  berasal  dari  kalangan  non  pemerintah  menunjukkan bahwa ada kesepakatan tentang perlunya pembaruan agraria dijadikan perhatian bersama.
Jadi  hukum-hukum  di  Indonesia  juga  harus  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  negara  sebagaimana  tertuang  di  dalam  pembukaan  UUD  1945  yakni  untuk membangun  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat.  Ketentuan konstitusi  tersebut  haruslah  menjadi  instrumen  dasar  dalam  penataan  kembali  politik agraria nasional dalam kerangka reforma agraria dengan menjadi kan Pancasila sebagai paradigma  politik  hukum,  sehingga  Pancasila  dapat  berfungsi  sebagai  filosofische grondslag dan common platforms dalam konteks kehidupan bernegara.

## B. Strategi  mengatasi  Terjadinya  Ketimpangan  Penguasan  dan  Kepemilikan Tanah (Land Reform) di Indonesia
Permasalahan agraria begitu kompleks harus diamati dan ditindaklanjuti karena meninggalkan  dampak  yang  sangat  besar.  Memandang  fenomena  pembangunan  yang menghasilkan  perubahan  terhadap  kehidupan  di  pedesaan,  seharusnya  dibutuhkan kebijakan agraria yang didasari aspek sosial, sehingga penataan kembali terkait agraria dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan gejolak sosial yang destruktif.
Menjawab permasalahan tersebut perlu dikemukakan gagasan untuk dilaksanakan reforma agraria. Reforma Agraria telah menjadi diskursus sejak beberapa dekade lampau, setidaknya  hal  itu  dapat  dilihat  dari  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang menjadi tonggak reformasi agraria di Indonesia.
Reforma  agraria  (land  reform)  adalah  penataan  ulang  struktur  pemilikan  dan penguasaan  tanah  beserta  seluruh  paket  penunjang  secara  lengkap.  Paket  penunjang tersebut adalah adanya jaminan hukum atas hak yang diberikan, tersedianya kredit yang terjangkau, adanya akses terhadap jasa-jasa advokasi, akses terhadap informasi baru dan teknologi, pendidikan dan latihan, dan adanya akses terhadap bermacam sarana produksi dan bantuan pemasaran. Reforma agraria bukan hanya dipahami sebagai kebijakan yang digunakan  untuk  retribusi  tanah,  tetapi  merupakan  konsep  reforma  evolving  yang berkembang menjawab segala kebutuhan dan tuntutan zaman dari kebutuhan masyarakat.
Reforma agraria tampil sebagai gambaran upaya konseptual dan sistematis dalam mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial.  Reforma  agrarian  sekaligus  membuka jalan bagi terbentuknya struktur masyarakat yang berlandaskan demokrasi dan keadilan. Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018  tentang  Reforma  Agraria  dijadikan  sebagai dasar  implementasi  reforma  agraria  di  pemerintahan  saat  ini.  Di  dalam  peraturan  ini memiliki beberapa kelemahan khususnya mengenai kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang belum melibatkan para petani dan organisasi petani, baik itu GTRA di tingkat pusat ataupun GTRA di tingkat wilayah.
Hal  ini  berdampak  pada  tidak  teridentifikasi  dengan  baiknya  berbagai  konflik- konflik  agraria  yang  seharusnya  dapat  diselesaikan  dengan  cepat,  termasuk  juga redistribusi  tanah-tanah  yang  sebelumnya  sudah  teridentifikasi  sebagai  Tanah  Objek Reforma Agraria (TORA) (Gevisioner, 2019).
Belum  efektifnya  GTRA  juga  secara  tidak  langsung  diakui  oleh  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN).  Hal  ini  dibuktikan dengan  Keputusan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  505/SK-  LR.01.01/IX/2020  tentang Revitalisasi  Tim  GTRA  Pusat  3  September  2020.  Keputusan  ini  menambah  Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai koordinator GTRA pusat. Walaupun sudah terjadi revitalisasi tim, keterwakilan petani sebagai subyek penerima TORA masih dikesampingkan dan tidak diikutsertakan (Utomo, 2021).
Persoalan  agraria  saat  ini  merupakan  akumulasi  kasus-kasus  penguasaan  dan pemanfaatan atas tanah terdahulu yang timpang dan tidak adil yang tidak segera teratasi. Pelaksanaan  reforma  agraria  di  Indonesia  lebih  menitikberatkan  kepada  konsep
redistribusi tanah dengan cara membagi-bagikan tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara, tanah kelebihan luas maksimum, tanah absentee, dan tanah-tanah Negara lainnya yang telah ditetapkan sebagai objek Reforma Agraria yang diberikan kepada para petani kecil dan  petani  lahan  sempit.  Akan  tetapi,  secara  umum  terdapat  3  (tiga)  hal  utama  dalam reforma  agraria  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  86  Tahun  2018  tentang Reforma Agraria, yaitu penataan aset, penataan akses, dan penyelesaian sengketa.
Penataan aset meliputi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undanganan mengenai pertanahan.  Pelaksanaan  penataan  aset  dikomandoi  oleh  Kementerian  ATR/BPN. Sedangkan  penataan  akses  mencakup  penyediaan  kelembagaan  dan  manajemen  yang baik agar penerima redistribusi lahan dapat mengembangkan lahannya sebagai sumber kehidupan yang memakmurkan (asas manfaat).
Implementasi kebijakan reforma akses dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait  dan  pemerintah  daerah.  Selain  itu,  pelaksanaan  reforma,  pelaksanaan  reforma agrarian  dikoordinasikan  oleh  Tim  Reforma  Agraria  Nasional  dengan  pembentukan Satuan  Tugas  Reforma  Agraria  (GTRA),  baik  GTRA  Pusat,  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota.
Kehadiran  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  (GTRA)  yang  merupakan  organisasi lintas  sektor  yang  bersifat  ad  hoc  dan  temporer,  yang  berfungsi  memfasilitasi  dan mendorong percepatan dan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria, yang meliputi  pengelolaan  aset  melalui  legalisasi  aset  (terdiri  dari  legalisasi  aset  dan penyelesaian tanah  transmigrasi)  dan  redistribusi  tanah  (bersumber  dari  eks  Hak  Guna Usaha  (HGU),  tanah  terlantar,  dan  dari  pelepasan  kawasan  hutan)  dan  Penataan  akses (pemberdayaan  masyarakat  yang  menjadi  subjek  reforma  agraria),  serta  menyediakan cara penyelesaian sengketa dan konflik agrarian (Ramli, 2012).
Gagasan  SPAB  merupakan  amanat  dari  peraturan  perundang-undangan  dan paradigma  global  dalam  pengelolaan  pertanahan  (land  management  paradigm)  dan terintegrasi  SDGs.  SPAB  diwujudkan  dalam  bentuk  skema  pencapaian  tujuan pembangunan berkelanjutan dengan unsur reforma agraria. Gagasan SPAB muncul dari tujuh  fokus  pembangunan  peningkatan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan berdaya saing dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024, salah satunya pengentasan kemiskinan melalui reforma agraria.
Berpangkal  dari  amanat  konstitusi  dan  SDGs,  serta  berdasarkan  paradigm pengelolaan  pertanahan  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  SPAB  dibangun  untuk memberikan  arahan  dalam  pengaturan  pengelolaan  pertanahan  (agraria)  berdasarkan prinsip keterpaduan, keserasian, keserasian, keseimbangan, keberlanjutan, keterbukaan, kesetaraan, keadilan dan perlindungan hukum.
Berkaitan dengan peran pemerintah dalam hal sengketa tanah, dipahami terlebih dahulu bahwasanya awal mula factor terjadinya sengketa tanah ialah masyarakat hanya memahami pentingnya menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah, namun belum memahami dengan baik cara menggunakan sertifikat tersebut, contohnya
dalam kasus jual beli seharusnya semua tercatat dalam sertifikat sehingga menjadi rekam jejak perbuatan hukum dari sertifikat tanah tersebut (Amaliyah et al., 2021).
Ketika ada pihak yang mengklaim kepemilikan telah tercatat bahwa telah terjadi peralihan  hak  milik  dengan  adanya  jual  beli  yang  telah  dilakukan  secara  sah.  Inilah seharusnya  yang  menjadi  perhatian  tersendiri  untuk  giat  melakukan  sosialisasi  atau penyuluhan tentang penggunaan sertifikat tanah.

## Kesimpulan
Pembaharuan hukum agrarian berparadigma Pancasila belum mampu diwujudkan dalam  politik  hukum  agrarian  nasional  karena  dua  alasan,  pertama,  banyak penyimpangan-penyimpangan  di  lapangan  dalam  pelaksanaan  UUPA,  kedua  aturan— aturan pelaksanaan yang dimanatkan UUPA banyak yang belum terealisir hingga saat ini. Untuk itu perlu adanya penegasan dan revitalisasai nilai
Pancasila  dalam  politik  hukum  agraria  nasional,  Terutama  dalam  hal penghormatan  hak  rakyat  terhadap  penguasaan  dan  pemilikan  tanah.  UUPA  sebagai induk  kebijakan  landreform  di  Indonesia  berisikan  hal-hal  pokok  yang  menyangkut landreform yang dapat dilihat pengaturannya dalam pasal 7, 10 dan 17 UUPA.
Sampai  sat  ini  UUPA  maupun  kebijakan  landreform  belum  dapat  mengatasi ketimpangan  dalam  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  yang  melampau  batas  karena terhambatnya penerapan kebijakan landreform serta tidak ada dukungan kemauan politik dari pemerintah yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi untuk memasukkan program landreform  dalam  kebijakan  pembanguan  daripada  memberikan  perlindungan  dan kepastian hak kepada petani yang tidak mempunyai dan memilii tanah pertanian.

## BIBLIOGRAFI
Amaliyah,  Amaliyah,  Ma’ruf,  Muhammad  Amar,  Sary,  Novytha,  &  Bitu,  Syahril Gunawan.  (2021).  Reforma  Agraria  dan  Penanganan  Sengketa  Tanah.
HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1).
Bachriadi,  Dianto,  Faryadi,  Erpan,  &  Setiawan,  Bonnie.  (1997). Reformasi  Agraria: perubahan  politik,  sengketa,  dan  agenda  pembaruan  agraria  di  Indonesia . Konsorsium  Pembaruan  Agraria  bekerja  sama  dengan  Lembaga  Penerbit, Fakultas ….
Earlene, Felishella, & Djaja, Benny. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. Tunas Agraria , 6 (2), 152–170.
Gevisioner,  Gevisioner.  (2019).  Harapan  dan  Kenyataan:  Implementasi  Reformasi Agraria di Provinsi Riau. Unri Conference Series: Agriculture and Food Security , 1 , 8–14.
Joni, H. (2016). Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. Jurnal Cakrawala Hukum , 7 (1), 123–134.
Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian hukum .
Ningrum, Herlina Ratna Sambawa. (2014). Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum , 1 (2), 219–227.
Parlindungan,  Adi  Putera.  (1980).  Komentar  atas  undang-undang  pokok  agraria. (No Title) .
Perangin,  Effendi.  (1989). Hukum  Agraria  di  Indonesia;  Suatu  Telaah  Dari  Sudut Pandang Praktisi Hukum . Rajawali Press.
Prasista,  Putu  Amalia  Diva,  Wijaya,  Ketut  Kasta  Arya,  &  Suryani,  Luh  Putu.  (2022). Pengaturan  Tanah  Terlantar  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Bidang Pertanahan. Jurnal Konstruksi Hukum , 3 (3), 515–520.
Ramli, Asmarani. (2012). Telaah atas Reforma Agraria untuk Keadilan dan Kesejahteraan dalam Tataran Teori Kebenaran. AMANNA GAPPA , 47.
Rasyid, Suardin Abd, Lapasere, Ritha Safithri, & Nutfa, Moh. (2022). KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH, KEMISKINAN, DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT  PETANI  DI  DESA  LANGALESO  KECAMATAN  DOLO KABUPATEN SIGI. Journal of Syntax Literate , 7 (8).
Rubaie, Achmad. (2007). Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum . Bayumedia Pub.
Salim,  M.  Nazir,  &  Utami,  Westi.  (2020). Reforma  agraria,  menyelesaikan  mandat
konstitusi: Kebijakan reforma agraria dan perdebatan tanah objek reforma agraria . STPN Press.
Sucianti, Nadya. (2004). Land Reform Indonesia. Lex Jurnalica , 1 (3), 17977.
Utomo,  Setiyo.  (2021).  Percepatan  reforma  agraria  untuk  mencapai  keadilan. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 4 (2), 202–213.
Yogatiyana,  Nana,  &  Hidayatullah,  Mohammad  Arief.  (2022).  Eksistensi  Hak  Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah di Indonesia. ANWARUL , 2 (4), 323– 333.

## Copyright holder:
Mahmud Hi. Umar*, Suwarti, Nurlaila Kadarwati Papuluwa (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: