Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA R DAN H MELAKUKAN PERUSAKAN ALAT BUKTI DENGAN TUJUAN MENCEGAH PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

## TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh:
Mochamad Harman Tryadi
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Indonesia
Hermantryadi93@gmail.com

## ABSTRAK
Korupsi dalam arti sosial diartikan hanya sebatas adanya suatu jabatan yang digunakan untuk menguntungkan diri sendiri dalam hal ini seperti dilakukannya penggelapan uang milik negara ataupun  menerima  suap.  Dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  memerlukan  penanganan yang luar biasa dan penyelesaian yang secepatnya hal itu berdasarkan pada Pasal 25 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penanganan tindak pidana korupsi  seringkali  adanya  tindakan  yang  menghalangi  ataupun  mencegah  proses  peradilan tindak pidana korupsi  yaitu salah satunya dengan dilakukannya perusakan alat bukti. Terkait dengan hal tersebut terdapat kasus perusakan alat bukti berupa catatatan keuangan perusahaan yang dijadikan sebagai bukti terkait kasus suap pada Tahun 2017. Kasus perusakan alat bukti tersebut dilakukan oleh R dan H yang sebelumnya berstatus sebagai penyidik KPK. Tindakan perusakan alat bukti tersebut diungkap melalui CCTV pada tahun 2017 di gedung KPK. R dan H  melakukan  perusakan  alat  bukti  berupa  catatan  keuangan  perusahaan  milik  BH  yang dijadikan sebagai bukti terkait kasus suap. Salah satu motif dilakukannya perusakan alat bukti tersebut  diduga  dilakukan  untuk  menggelapkan,  meniadakan  atau  menghapus  nama  besar petinggi penegak hukum yang menerima transaksi ilegal dari perusahaan milik BH. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini maka diperoleh suatu kesimpulan yaitu: tindakan R dan H yang sengaja melakukan perusakan alat bukti tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata kunci:  Perusakan, Alat Bukti, Mencegah Penyelidikan dan Penyidikan.

## Abstract
Corruption in the social sense means only limited to the existence of a position that is used to benefit themselves in this case such as embezzlement of state money or accepting bribes. In the handling of criminal acts of corruption requires extraordinary handling and resolution as soon as possible based on Article 25 of Law Number 31 of 1999 as amended in Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. In handling criminal acts of corruption there are often actions that hinder or prevent the criminal justice process, namely one of which is the destruction of evidence. Related to this, there was a case of destruction of evidence consisting company financial records which was used as evidence related to bribery cases in 2017. The case of destruction of the evidence was carried out by R and H who were previously as KPK investigation. The destruction of the evidence was revealed through CCTV in 2017 at the KPK building. R and H destroyed the evidence “BH's company financial records” which were used
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
as  evidence  related  to  bribery  cases.  One  motive  for  the  destruction  of  the  evidence  was allegedly carried out to embezzle, negate or erase the big names of law enforcement officials who  received  illegal  transactions  from  BH-owned  companies.  This  thesis  writing  uses normative juridical research methods. Based on this research, the conclusion is reached: the actions of R and H who intentionally destroy the evidence can be liable for criminal liability based on Article 10 letter a of Law Number 31 of 1999 as amended in Law Number 20 of 2001 concerning Eradication Corruption Crime.
Keyword: Vandalism, evidence, prevent initial investigation and investigation

## A. PENDAHULUAN
Korupsi dalam arti sosial adalah diartikan hanya sebatas sebagai adanya suatu jabatan yang  digunakan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  dalam  hal  ini  seperti  dilakukannya penggelapan uang milik negara ataupun menerima suap. Dilihat dari pandang sosial tidaklah sama  dengan  sudut  pandang  hukum,  mengingat  bahwa  dalam  sudut  hukum  banyak  syarat ataupun unsur yang haruslah dipenuhi agar suatu tindakan tersebut dapatlah dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Adami Chazawi menyatakan bahwa:
“Secara harfiah korupsi adalah segala perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,  penyimpangan  dari  kesucian,  kata-kata  atau  ucapan  yang  menghina  atau memfitnah”. 1
Pada penanganan tindak pidana korupsi, Indonesia mempunyai suatu lembaga khusus yaitu  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dibentuknya KPK karena dalam penanganan tindak pidana korupsi memerlukan penanganan yang luar biasa dan penyelesaian yang secepatnya hal ini  berdasarkan  pada  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KPK  dalam  menangani  perkara  korupsi  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan penyidikan,  penyelidikan  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Pada  proses penyelidikan  dan  penyidikan,  KPK  diberi  wewenang  untuk  melakukan  hal  tersebut  dalam memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Berdasarkan  pada  Pasal  6  huruf  c  menentukan  bahwa Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  mempunyai  tugas  melakukan  penyelidikan,
1 Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, RajaGrafindo, Depok, 2010, hal. 1.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Pasal  1  ayat  (5)  KUHAP Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana.  Pasal  1  ayat  (2)  KUHAP  menentukan  bahwa penyidikan  merupakan  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mencari  serta  mengumpulkan bukti-bukti  yang  dimana  untuk  membuat  terang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangka. Alat bukti disebutkan pada Pasal 184 KUHAP yang menentukan bahwa alat  bukti  terdiri  dari  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan terdakwa.
“Proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai  bahan pembuktian, untuk  menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan”.
Pada penanganan tindak pidana korupsi seringkali adanya tindakan mencegah maupun menghalangi  proses  peradilan  tindak  pidana  yang  salah  satunya  dapat  berupa  perusakan terhadap alat bukti yang dapat dilakukan oleh siapapun termasuk orang yang bekerja sebagai pegawai negeri. Tindakan tersebut pada umumnya sudah diatur dalam KUHP dan juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dalam perkara korupsi. Di dalam KUHP ketentuan yang mengatur terkait tindakan perusakan yang dilakukan oleh pegawai negeri ditentukan dalam Pasal 417 yang menentukan bahwa:
Seorang pegawai negeri atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan  atau  membikin  tak  dapat  dipakai  barang-barang  yang  diperuntukkan  guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau  daftar-daftar  yang  dikuasainya  karena  jabatannya,  atau  membiarkan  orang  lain menghilangkan,  menghancurkan,  merusakkan  atau  membikin  tak  dapat  dipakai  barang- barang  itu,  atau  menolong  sebagai  pembantu  dalam  melakukan  perbuatan  itu,  diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
Secara  khusus  pada  perkara  korupsi  diatur  dalam  Pasal  10  huruf  a  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa:
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  7  (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus  lima puluh  juta rupiah) pegawai  negeri atau orang selain  pegawai  negeri  yang  diberi  tugas  menjalankan  suatu  jabatan  umum  secara  terus- menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :
a. Menggelapkan,  menghancurkan,  merusakkan,  atau  membuat  tidak  dapat  dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya
Berkaitan dengan hal tersebut, dilansir dari tempo.co pada tahun 2017 telah terjadi kasus perusakan  alat  bukti  berupa  catatan  keuangan  perusahaan  terkait  kasus  suap,  yang  diduga dilakukan oleh R dan H yang diungkap melalui rekaman CCTV pada 7 April 2017, R dan H yang  pada  saat  itu  merupakan  penyidik  KPK  diduga  telah  menghilangkan  catatan  keuangan perusahaan PT. IP dan PT. ABNM yang merupakan perusahaan milik BH  yaitu terdakwa kasus suap  sebanyak  15  lembar  catatan  keuangan  yang  berisi  sejumlah  pengeluaran  uang  kepada pribadi dan lembaga untuk memuluskan impor daging sapi. Selain itu juga R dan H tersebut merobek lembaran catatan serta membubuhkan tip-ex pada lembaran catatan bukti kasus suap. Selanjutnya  pada  13  Oktober  2017  Pengawas  Internal  KPK  menyatakan  bahwa  R  dan  H bersalah. R dan H kemudian dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin berat, yaitu dikembalikan ke instansi asalnya yakni Kepolisian. Dengan dikembalikannya Mantan penyidik tersebut yaitu R dan  H  ke  instansi  asalnya  yaitu  Kepolisian  diharapkan  pihak  Kepolisian  menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh kedua mantan penyidik KPK tersebut. Namun pada tanggal 27 Oktober 2017 terdapat surat telegram dari Kepolisian yang menyatakan salah satu mantan penyidik KPK tersebut mendapatkan promosi jabatan di Kepolisian.
Salah  satu  motif  utama  perusakan  alat  bukti  tersebut  diduga  dilakukan    untuk menggelapkan,  meniadakan  dan  menghapus  nama  besar  petinggi  penegak  hukum  yang mendapatkan transaksi ilegal dari perusahaan milik BH tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
1. Tipe Penelitian.
Tipe  penelitian  dalam  penyusunan  skripsi  ini  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian hukum  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang  menggunakan  bahan  hukum  serta  studi kepustakaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk  memecahkan fakta atau persoalan hukum.
2. Pendekatan Penelitian.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang dan  pendekatan  konsep.  Pendekatan  undang-undang  dilakukan  dengan  mengkaji  seluruh undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji, sedangkan pendekatan konsep dilakukan dengan mendasakan pada ketentuan-ketentuan hukum positif dan dikaitkan  dengan  pendapat  para  sarjana  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  dalam penelitian  hukum  ini  yaitu  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahan Hukum.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yakni  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  yang  terdiri  atas  norma  dasar,  kaidah  dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  meliputi  literatur-literatur  yang  terkait dengan tindak pidana korupsi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Seseorang  dapat  dikatakan  melakukan  perbuatan  pidana  apabila  perbuatan  seseorang tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila dilanggar maka terhadapnya diancam pidana. Pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno, “perbuatan yang oleh hukum pidana  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  (kepada  barang  siapa  yang  melanggar  larangan tersebut)  untuk  singkatnya  kita  namakan  perbuatan  pidana  atau  delik.” 2 Perbuatan  pidana berkaitan  dengan  asas  legalitas.  Asas  legalitas  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  bahwa: “Tiada  suatu  perbuatan  boleh  dihukum,  melainkan  atas  kekuatan  ketentuan  pidana  dalam undang-undang,  yang  ada  terdahulu  daripada  perbuatan  itu”.  Kasus  tindakan  perusakan  alat bukti yang dilakukan oleh R dan H dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 2.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Pada kasus  perusakan alat  bukti tersebut  R  dan H  yang merupakan penyidik di  KPK tersebut  telah  melanggar  ketentuan  yang  ada  pada  Pasal  10  huruf  a  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pasal  10  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa:
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  7  (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus  lima puluh  juta rupiah) pegawai  negeri atau orang selain  pegawai  negeri  yang  diberi  tugas  menjalankan  suatu  jabatan  umum  secara  terus- menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
a. Menggelapkan,  menghancurkan,  merusakkan,  atau  membuat  tidak  dapat  dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
b. Membiarkan orang lain  menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
c. Membantu  orang  lain  menghilangkan,  menghancurkan,  merusakkan,  atau  membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
Rumusan  dari  Pasal  10  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi merupakan  pasal  yang  diadopsi  dari  Pasal  417  KUHP.  Menurut  rumusan  Pasal  10  ada  tiga bentuk tindak pidana yang sebagaimana telah dirumuskan dalam huruf a, b, dan c. Pada kasus perusakan alat bukti tersebut menggunakan Pasal 10 huruf a yang unsur-unsurnya dapat dirinci sebagai berikut:
Unsur-unsur obyektif yang meliputi pembuat, perbuatan, dan objeknya. Pada pembuat terdiri dari pegawai negeri dan selain pegawai negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan  umum  secara  terus-menerus  atau  untuk  sementara  waktu.  Perbuatannya  yaitu menggelapkan,  menghancurkan,  merusak  atau  membuat  tidak  dapat  dipakai.  Unsur  yang terakhir objeknya yaitu barang, akta, surat, dan daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya. Pada unsur subjektif dalam pasal ini adalah kesalahan yaitu dengan sengaja.
Unsur yang pertama yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi suatu  jabatan  umum  untuk  menjalankan  secara  terus-menerus  atau  untuk  sementara  waktu. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dirumuskan  tentang pengertian tentang pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Menurut  Adami  Chazawi,  “sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yakni  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999,  perluasan pengertian pegawai negeri mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri yang pernah ada”. Hal ini meliputi:
a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 3
Pada subjek hukum tindak pidana yang kedua yaitu selain pegawai negeri, tidak berarti subjek hukum ini bisa siapa saja, karena adanya unsur keadaan  yang menyertai dan melekat pada subjek hukum  tersebut,  yakni  “yang ditugasi  menjalankan jabatan  umum secara terus- menerus atau sementara waktu”. Orang yang bukan pegawai negeri tetapi menjalankan tugas jabatan umum sementara waktu adalah orang yang secara insidentil diberi tugas menjalankan pekerjaan yang bersifat umum hanya untuk suatu keperluan saja, apabila keperluan itu selesai maka  selesai  pula  pekerjaan  yang  bersifat  umum  tersebut.  Pada  orang  yang  bukan  pegawai negeri  yang menjalankan tugas jabatan umum secara terus-menerus, misalnya pegawai tidak tetap.  Pekerjaan  sehari-harinya  bersifat  umum,  orang-orang  tersebut  sudah  tercakup  dalam perluasan  pengertian  pegawai  negeri  menurut  Pasal  1  angka  2  huruf  c  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pada kenyataannya R dan H yang pada saat itu bekerja sebagai penyidik di KPK menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Unsur dalam pasal 10 terpenuhi dan dibuktikan bahwa R dan H merupakan seorang pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi Kepolisian yang ditunjuk  sebagai penyidik di KPK dan kedua penyidik tersebut mendapatkan gaji atau upah dari keuangan negara.
Unsur  yang  kedua  adalah  pebuatan  yang  meliputi  menggelapkan,  menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai. Tiga perbuatan yang ditentukan dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan pidana
3 Adami Chazawi, Op.cit ., hal. 85.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
terhadap  perusakan  dan  penghancuran  benda  yang  ditentukan  dalam  Pasal  417  KUHP. Perbuatan  merusak  dan  menghancurkan  merupakan  dua  perbuatan  yang  berbeda.  Pada perbuatan  menghancurkan  merupakan  perbuatan  dengan  cara  apapun  yang  ditujukan  pada sebuah  benda  yang  berakibat  benda  yang  dituju  tersebut  menjadi  hancur  dan  tidak  dapat diperbaiki  lagi  seperti  semula.  Tingkat  kerusakan  pada  benda  yang  dituju  oleh  perbuatan menghancurkan menimbulkan tingkat kerusakan yang lebih tinggi daripada perbuatan merusak.
Perbuatan merusak, Adami Chazawi berpendapat bahwa “merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada benda  yang dituju.  Dengan indikator benda  yang rusak  akibat dari  perbuatan  merusak,  yakni  benda  itu  masih  dapat  diperbaiki  lagi  dan  masih  dapat dipergunakan sebagaimana keadaan benda itu”. 4
Terhadap  rusaknya  benda  akibat  perbuatan  merusak,  yakni  kerusakan  yang  ada  pada sebagian benda saja dan bukan kerusakan pada seluruh barang. Pada kesimpulannya perbuatan merusak  adalah  perbuatan  dengan  cara  apapun  yang  ditujukan  pada  suatu  benda  yang mengakibatkan benda itu rusak, namun kerusakan benda tersebut masih dapat diperbaiki lagi sehingga dapat digunakan seperti semula atau kembali bentuknya semula.
Pada  perbuatan  yang  menyebabkan  sebuah  benda  tidak  dapat  dipakai.  Kemungkinan perbuatan  tersebut  dapat  mengakibatkan  benda  rusak  secara  fisik,  tetapi  kerusakan  yang ditimbulkan itu bukanlah maksud dari si pelaku, karena yang dituju oleh si pelaku adalah benda itu tidak lagi dapat digunakan sebagaimana dengan fungsinya.
Perumusan  pada  pasal  10  huruf  a  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi menyatakan bahwa di dalam rumusan tersebut melarang perbuatan adanya perbuatan menggelapkan,  menghancurkan,  merusakkan  atau  membuat  tidak  dapat  dipakainya  suatu barang yang digunakan untuk kepentigan pembuktian di muka pejabat yang berwenang. Dalam hal ini akibat dari perbuatan tersebut tidaklah diatur secara tegas. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi dalam pasal ini merupakan tindak pidana formil. Jika dilihat lebih jauh untuk mewujudkan  tiga  perbuatan  tersebut  secara  sempurna  maka  indikatornya  terdapat  pada akibatnya,  dalam  hal  ini  dimaksudkan  bahwa  tindak  pidana  dengan  mencantumkan  dan merumuskan tiga perbuatan yang diatur dalam Pasal 10 huruf a akan selesai dan terwujud secara sempurna apabila akibat hancur, rusak, dan tidak dapat dipakai lagi pada sebuah barang atau benda telah timbul.
4 Ibid ., hal. 149.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi objeknya terkait  dengan  barang,  akta,  surat  dan  daftar  yang  digunakan  untuk  meyakinkan  atau membuktikan  di  muka  pejabat  yang  berwenang.  Dalam  hal  ini  akta  sebenarnya  juga  berupa surat. Adami Chazawi berpendapat bahwa:
“Bedanya  akta di  sini berupa surat-surat  resmi  yang dibuat  oleh dan di  hadapan  pejabat resmi, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, akta yang dibuat notaris dan sebagainya. Sedangkan surat adalah semua surat di luar surat resmi, yakni lembar kertas yang di atasnya terdapat tulisan kalimat atau kata, termasuk huruf yang mengandung makna tertentu dari buah pikiran manusia”. 5
Daftar dalam hal ini juga merupakan surat  yang dalam arti tulisan yang mengandung makna tertentu yang tertuang atau tertulis di atas kertas. Menurut Adami Chazawi menyatakan bahwa:
“Bedanya dengan surat yakni pada daftar terdapat susunan kata atau kalimat dan termasuk angka yang mengandung makna tertentu yang berderet atau berjajar secara rapi dari atas ke bawah, dalam kolom-kolom atau tanpa kolom”. 6
Objek  yang  disebutkan  dalam  Pasal  10  huruf  a  merupakan  barang-barang  yang ditempatkan di bawah kekuasaan seorang pegawai negeri karena jabatannya digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Dalam hal ini indikatornya adalah harus dilakukan penyitaan terhadap barang berdasarkan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang, karena penyitaan tersebut dapat dilakukan untuk kepentingan  perkara  pidana  atau  perkara  perdata.  Maka  barang-barang  yang  dimaksudkan adalah barang yang disita dalam perkara pidana maupun perdata.
Barang  yang  digunakan  untuk  meyakinkan  atau  membuktikan  di  muka  pejabat  yang berwenang  dimaksudkan  untuk  membuktikan  atau  meyakinkan  suatu  kebenaran  di  muka pejabat yang berwenang. Misalnya pada saat di depan hakim objek-objek tersebut digunakan sebagai barang bukti atau sebagai alat untuk membuktikan kebenaran suatu hal dalam rangka melaksanakan peradilan pidana.
Unsur subyektif dalam Pasal 10 huruf a merupakan perbuatan dengan sengaja. Sengaja diartikan  tidak  saja  menghendaki  untuk  mewujudkan  perbuatan  seperti  merusakkan  atau menghancurkan tetapi juga menghendaki terhadap akibat suatu perbuatan yang dilakukan.
5 Ibid ., hal. 152.
6 Ibid ., hal 142.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Unsur kesalahan pada si pelaku yang dirumuskan dalam pasal tersebut terletak sebelum adanya unsur perbuatan dan unsur objek tindak pidana. Unsur kesengajaan ini diartikan bahwa si  pelaku  menghendaki  untuk  melakukan  perbuatan  menggelapkan,  menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakainya suatu objek yang berupa barang, akta, surat, atau daftar. Si pelaku juga menyadari bahwa objek yang digunakan untuk membuktikan dan meyakinkan sesuatu di muka pejabat yang berwenang dan menyadari bahwa objek itu berada dalam kekuasaannya karena jabatannya.
Berdasarkan pada penjelasan unsur-unsur Pasal 10 huruf a yang ada di atas pada kasus tersebut perbuatan R dan H merupakan perbuatan hukum yang dapat diancam pidana karena berdasarkan kronologi  kedua penyidik tersebut  telah melakukan perusakan alat bukti berupa catatan  keuangan  perusahaan  milik  BH  yang  dijadikan  sebagai  bukti  kasus  suap  dengan tersangka  BH.  R  dan  H  diduga  membubuhkan  tip-ex  dan  merobek  catatan  pengeluaran perusahaan BH  yang diduga memuat  aliran uang  perusahaan ke sejumlah pejabat.  Selain itu juga mantan penyidik tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.
Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur  pidana  yang  didakwakan  dan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  S.R Sianturi menyatakan bahwa:
“Pertanggungjawaban  pidana  dimaksudkan  untuk  menetukan  apakah  seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab”.
Sesuai  dengan  asas geenstrafzondershculd yang  artinya  bahwa  tiada  pidana  tanpa adanya kesalahan. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:
“Sebagai ikhtiar dapat dikatakan bahwa hal yang pertama, yaitu mengenai keadaan bathin dari  orang  yang  melakukan  perbuatan,  dalam  ilmu  hukum  pidana  merupakan  soal  yang lazim  disebut  masalah  kemampuan  bertanggung  jawab,  kedua  yaitu  mengenai  hubungan antara ilmu bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan,  serta  alasan  pemaaf,  sehingga  mampu  bertanggung  jawab,  mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung  pada  yang  lainnya,  dalam  arti  demikianlah  urut-urutannya  dan  yang  disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya tidaklah mungkin
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
dapat  dipikirkan  tentang  adanya  kesengajaan  ataupun  kealpaan,  apabila  orang  itu  tidak mampu  bertanggung  jawab,  begitu  pula  tidak  dapat  dipikirkan  mengenai  alasan  pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan”. 7
Dapat dijelaskan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana dapat dirumuskan apakah orang tersebut mempunyai unsur kesengajaan atau kealpaan dalam melakukan suatu tindak pidana. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:
Untuk  adanya  kesalahan  yang  mengakibatkan  dipidananya  terdakwa  maka  terdakwa haruslah:
a. Melakukan perbuatan pidana
b. Mampu bertanggung jawab
c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
d. Tidak adanya alasan pemaaf. 8
Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  pidana  yang  telah  ada”.  Hal tersebut  dikenal  sebagai  asas  legalitas.  Asas  legalitas  merupakan  asas  fundamental  dalam hukum pidana, sebab asas legalitas menetukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana atau tidak. Oleh karena itu, suatu perbuatan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana.
Unsur melakukan perbuatan pidana yaitu seseorang dapat diproses di sidang pengadilan dan mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, maka orang tersebut sudah melakukan tindak pidana. Seseorang dapat  dikatakan telah melakukan tindak pidana  apabila dilihat  dari  perbuatan,  tindakan  atau  kegiatan  seseorang  tersebut  sudah  atau  belum  ada aturannya.  Unsur  yang  pertama  ini  mempunyai  keterkaitan  dengan  asas  legalitas  yang ditentukan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  bahwa:  Tiada  suatu  perbuatan  boleh  dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang. Roeslan saleh menyatakan bahwa:
“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal  pertanggungjawaban. Perbuatan pidana  hanya  menunjuk  kepada  dilarangnya  perbuatan.  Apakah  orang  yang  telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam
7 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 78.
8 Ibid ., hal 79.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
melakukan  perbuatan  itu  mempunyai  kesalahan  atau  kah  tidak.  Apabila  orang  yang melakukan  perbuatan  pidana  itu  memang  mempunyai  kesalahan,  maka  tentu  ia  akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat. Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya.” 9
Pada  kasus  perusakan  alat  bukti  yang  dilakukan  oleh  R  dan  H  telah  melakukan perbuatan  pidana  yang  ketentuannya  telah  diatur  pada  Pasal  10  huruf  a  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menentukan  bahwa  pegawai  negeri  atau  orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
Unsur  kedua  yaitu  di  atas  umur  tertentu  mampu bertanggung  jawab,  unsur  kedua  ini merupakan  unsur  yang  sangat  penting  karena  setiap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  dalam  hal  ini  mampu  menentukan niat, kehendak, rencana atas perbuatan yang akan dilakukan Mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat.
Unsur  ketiga  yaitu  mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan.  Seseorang  melakukan  suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu perbuatan yang dalam rumusan Undang-Undang hukum pidana merupakan perbuatan pidana, belum tentu bahwa dia langsung dikenakan pidana. Seseorang mungkinlah dipidana apabila ada unsur kesalahan.
Kesalahan  dibagi  menjadi  2  bentuk  yaitu  kesengajaan  atau  kealpaan.  Kesengajaan adalah  seseorang  yang  melakukan  suatu  tindakan  dengan  sengaja  dan  menghendaki  serta menginsafi tindakan tersebut atau akibatnya. Jadi sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Pada kelalaian, Leden Marpaung menjelaskan bahwa:
“Kealpaan  tedapat  apabila  seseorang  tetap  melakukan  perbuatan  itu  meskipun  ia  telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan”. 10
9 Ibid ., hal. 75.
10 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 25.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Di dalam hukum pidana kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban pidana.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  R  dan  H  merupakan  suatu  kesalahan  dan  dapat dipidana dimana R dan H secara sengaja menghilangkan sebanyak 15 lembar catatan keuangan PT. IP dan PT. ABNM yang merupakan perusahaan milik BH serta membubuhkan tip-ex dan merobek beberapa lembar catatan keuangan yang dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan asas geenstrafzondershculd yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan.
Unsur yang keempat merupakan unsur yang terakhir yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Untuk dapat dipidananya seseorang maka unsur tidak adanya alasan pemaaf haruslah terpenuhi. Apabila  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  memiliki  alasan  pemaaf  dan  dimintai pertanggungjawaban  pidana  maka  pelaku  tersebut  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana  sehingga  menimbulkan  hapusnya  kesalahan.  Menurut  Moeljatno  alasan-asalan  untuk menghapuskan pidana adalah:
1. Alasan  pembenar,  yaitu  alasan  yang  menghapuskan  sifat  melawan  hukumnya perbuatan,  sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  lalu  menjadi  perbuatan  yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapusan penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai  sifatnya  perbuatan maupun sifat  orang  yang melakukan  perbuatan,  tetapi  pemerintah  menganggap  bahwa  atas  dasar  utilitas  atau kemanfataan kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. 11
Tindakan  kedua  penyidik  yang  melakukan  perusakan  alat  bukti  tersebut  dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran, bukan karena adanya pembelaan terpaksa atau hal lainnya dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas bahwa R dan H sebagai pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Selain  itu  R  dan  H  dapat  dikenakan pertanggungjawaban  pidana  karena  unsur-unsur  pertanggungjawaban  pidana  telah  terpenuhi
11 Moeljatno, Op.cit ., hal 148.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
dan adanya unsur kesalahan yaitu berupa kesengajaan dalam melakukan perusakan alat bukti tersebut.
Terkait  dengan  pemeriksaan  kedua  penyidik  KPK  tersebut  telah  dilakukannya pemeriksaan  internal  dan  dilakukannya  pengembalian  R  dan  H  ke  instansi  asalnya  di  nilai sebagai  sanksi  yang  diberikan.  Dalam  hal  ini  tentunya  KPK  mempunyai  kewenangan  untuk menangani  kasus  perusakan  alat  bukti  tersebut.  Hal  ini  berdasarkan  pada  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6 Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi menentukan bahwa:
Komisi Pemberantasan Korupsi Mempunyai Tugas:
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
b. Supervisi terhadap instansi  yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
c. Melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana korupsi
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Kesimpulan
Berkaitan  dengan  pembahasan  sebagaimana  diuraikan  pada  bab-bab  sebelumnya maka  dapat  disimpulkan  bahwa  R  dan  H  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana, dengan uraian sebagai berikut:
1. Tindakan  R  dan  H  yang  sengaja  melakukan  perusakan  alat  bukti  tersebut  dapat dikenakan  pertanggung  jawaban  pidana  berdasarkan  pada  Pasal  10  huruf  a  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Pada  kasus  tersebut  R  dan  H  yang  melakukan  perusakan  alat  bukti  tersebut  telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Tindakan  yang dilakukan oleh R dan H tersebut masuk dalam perbuatan “Merusak”. Perbuatan  merusak  merupakan  perbuatan  dengan  cara  apapun  yang  ditujukan  pada suatu  benda  yang  mengakibatkan  benda  itu  rusak,  namun  kerusakan  benda  tersebut
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
masih  dapat  diperbaiki  lagi  sehingga  dapat  digunakan  seperti  semula  atau  kembali bentuknya semula.
4. KPK  mempunyai  kewenangan  untuk  menangani  kasus  perusakan  alat  bukti  tersebut. Hal ini berdasarkan pada Pasal 6 jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pada  Pasal  1  ayat  (1) menentukan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Apa yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.

## b. Saran Tindak Lanjut
Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:
KPK  seharusnya  lebih  tegas  dalam  meyelesaikan  kasus  perusakan  alat  bukti tersebut. Tidak hanya memberikan sanksi administratif saja melainkan juga memberikan sanksi pidana terhadap mantan penyidik tersebut karena bagaimanapun juga tindakan yang dilakukan  mantan  penyidik  tersebut  bersifat  melawan  hukum  dan  jika  tindakan  tersebut tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkannya untuk terhindar dari proses  hukum  atau  melemahkan  pembuktian  agar  pelaku  korupsi  tidak  dapat  terjerat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Chazawi, Adami. (2018). Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. Depok: PT. RajaGrafindo. Chazawi, Adami. (2018). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi . Malang: Media Nusa Creative.
Marpaung, Leden (2012). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Saleh, Roeslan (1983). Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.