Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 15-27 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang
Wegik Prasetyo Research Centre for Politics and Government (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol, UGM
wegik.prasetyo@mail.ugm.ac.id
Abstract
Campaign  finance  disclosure  in  Indonesia  has  received  attention  from  the  post-Soeharto elections with the issuance of various regulations related to revenue, expenditure, reporting of campaign  funds  by  the  General  Election  Commission.  However,  the  application  of  campaign finance  disclosures  has  never  been  optimized.  This  article  contributes  to  overcoming  two problems at once. First, conceptually, the study of disclosure of campaign funds was dominated by disclosure of campaign funds at the level of political parties and legislative elections. This article focuses on knowing how the application of campaign finance disclosure at the level of regional head elections, using the case of the 2018 regional election. Second, in practice, there are  problems  in  regulation,  implementation  and  understanding  of  the  practice  of  campaign finance disclosure in Indonesia. This article explains why campaign finance disclosure has never been optimized and always has a strong correlation with the failure to prevent money politics. The author argues that prevention of money politics can be done by optimizing the operation of disclosure of campaign funds. As long as the disclosure of campaign funds is not optimal, so far the prevention of money politics will not be effective.
Keywords : Money Politics, Campaign Finance Disclosure, Veiled Political Spending, Dark Money

## Abstrak
Pengungkapan dana kampanye di Indonesia telah mendapat perhatian sejak pemilu paska- Soeharto  dengan  dikeluarkannya  berbagai  regulasi  terkait  penerimaan,  pengeluaran, pelaporan dana kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, penerapan pengungkapan dana kampanye tidak pernah optimal. Artikel ini memberi kontribusi untuk mengatasi dua permasalahan sekaligus. Pertama, secara konseptual, studi pengungkapan dana kampanye didominasi  oleh  pengungkapan  dana  kampanye  di  tingkat  partai  politik  dan  pemilihan legislatif. Artikel ini berfokus untuk mengetahui bagaimana penerapan pengungkapan dana kampanye di tingkat pemilihan kepala daerah, dengan menggunakan kasus Pilkada Madiun 2018. Kedua, secara praktik, ada permasalahan dalam regulasi, penerapan dan pemahaman atas praktik pengungkapan dana kampanye di Indonesia. Artikel ini menjelaskan mengapa pengungkapan dana kampanye tidak pernah optimal dan selalu memiliki korelasi kuat atas gagalnya pencegahan politik uang. Penulis berargumen bahwa pencegahan politik uang dapat dilakukan  dengan  optimalisasi  bekerjanya  pengungkapan  dana  kampanye.  Selama  tidak optimalnya pengungkapan dana kampanye, maka selama itu pula pencegahan  politik uang tidak akan berjalan efektif.
Kata  Kunci :  Politik  Uang,  Pengungkapan  Dana  Kampanye,  Pembelanjaan  Politik Terselubung, Uang Gelap
Pendahuluan Tulisan ini mengeksplorasi optimalisasi  bekerjanya campaign  finance disclosure atau pengungkapan dana kampanye  sebagai  strategi  pencegahan politik uang. Penulis memeriksa bagaimana celah  yang  ditinggalkan  dan  peluang  yang mungkin
dioptimalkan dalam pengungkapan  dana  kampanye  Pilkada Madiun  2018 1 .  Pada  Pilkada  2018, pengungkapan dana kampanye diatur dalam Peraturan  KPU  No.  5  Tahun  2017  tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota. Peraturan KPU tersebut mewajibkan setiap pasangan  calon  membuat  tiga  laporan keuangan,  yakni  laporan  awal  dana kampanye,  laporan  sumbangan  dana kampanye,  dan  laporan  akhir  penerimaan dan  pengeluaran  dana  kampanye.  Namun laporan-laporan keuangan tersebut cenderung  bersifat  normatif  daripada substantif  tentang  pengungkapan  dana kampanye.  Usaha  ini  penting  tidak  hanya untuk mengindentifikasi pada bagian mana celah  regulasi  dapat  dimanfaatkan  untuk praktik  politik  uang,  tetapi  juga  untuk memahami  perubahan  dan  keberlanjutan politik  elektoral  di  Indonesia,  dan  prospek demokrasi elektoral di negara ini.
Pemahaman akan celah pada regulasi yang  berpotensi  dimanfaatkan  untuk praktik  politik  menjadi  penting  dalam memahami  pengungkapan  dana  kampanye (Wood,  2018).  Celah-celah  tersebut  yang kemudian  dimanfaatkan  oleh  kandidat kepala  daerah  untuk  melakukan  patronase dan  klientilisme  melalui  politik  uang. Dominasi  praktik  politik  uang  sudah menjadi karakteristik demokrasi elektoral di Indonesia  saat  ini  (Aspinall,  2014;  Allen, 2015). Praktik tersebut sudah sangat jamak
1 Tulisan  ini  sepenuhnya  menggunakan  data penelitian Research  Centre  for  Politics  and Government (PolGov)  Fisipol  UGM  dalam  Riset
dilakukan  oleh  para  kandidat  melalui distribusi  ekonomi  transaksional  dan pertukaran  manfaat  ke  pemilih  baik  di tingkat  pemilihan  legislatif  (Aspinall  & Sukmajati,  2015)  maupun  di  tingkat pemilihan kepala daerah Erb & Sulistiyanto, 2009;  Choi,  2011;  Nordholt  &  van  Klinken, 2007).  Dalam  konteks  tersebut,  kandidat sangat memahami bagaimana menggunakan strategi tersebut untuk mengamankan suara dan  mengkonsolidasikan  kekuatan.  Di  sisi lain, pemilih, terutama kelas ekonomi lemah, lebih menyukai manfaat langsung daripada programatic  politics yang  menawarkan kebijakan dan manfaat jangka panjang.
Pemanfaatan  celah-celah  regulasi tersebut  biasanya  terkait  dengan veiled political  spending atau  belanja  politik terselubung  yang  dilakukan  oleh  kandidat maupun  tim  kampanye  (Garrett  &  Smith, 2005). Belanja politik terselubung ini dapat dicium  keberadaannya  namun  tidak  dapat dibuktikan  ataupun  diungkap  melalui pelaporan  dana  yang  sudah  diatur  melalui peraturan KPU. Hal ini dikarenakan belanja politik  terselubung  biasanya  menggunakan uang-uang  yang  tidak  diungkap  nama donaturnya  dan  tidak  dilaporkan  melalui skema pelaporan KPU. Uang yang digunakan untuk  belanja  politik  terselubung  tersebut disebut dark  money (Wood,  2017),  yakni sejumlah dana yang disumbangkan ke partai politik,  kandidat,  ataupun  tim  kampanye yang digunakan untuk pembelanjaan politik untuk  memengaruhi  pemilihan.  Kandidat ataupun  tim  kampanye  dapat  menerima donasi  dalam  jumlah  tak  terbatas,  dan mereka  tidak  perlu  mengungkapkan  siapa donatur mereka.
Berdasarkan analisa terhadap pelaporan  penerimaan  dan  pengeluaran dana  kampanye  pada  Pilkada  Kota  dan Kabupaten  Madiun  2018,  artikel  ini
Pembiayaan  Politik  Calon  Kepala  Daerah  pada Pilkada  Madiun  2018.  Penulis  aktif  sebagian bagian dari tim penelitian tersebut.
berusaha  berkontribusi  pada  studi  tentang campaign  finance  disclosure .  Studi  terkait campaign  finance  disclosure kebanyakan berfokus pada partai politik atau pemilihan legislatif dan sangat jarang yang mendiskusikannya dalam tingkat pemilihan kepala daerah di tingkat lokal (Wood, 2007). Selain berkontribusi pada tingkat perdebatan  teoritik,  artikel  ini  berusaha berkontribusi  pada  tingkat  praktis.  Pada tingkat  praktis,  terdapat  banyak  celah regulasi yang berpotensi membuat kesalahan dalam
penerapan dan pemahaman  serta  dapat  dimanfaatkan untuk  praktik  politik  uang.  Maka  untuk memahami  fenomena  tersebut,  penulis berangkat dari dua pertanyaan utama: Apa saja  celah  regulasi  yang  berpotensi dimanfaatkan  kandidat  ataupun  timses dalam pelaporan dana kampanye?; Bagaimana mengoptimalkan pengungkapan dana kampanye sebagai strategi pencegahan politik uang?
Artikel  ini  dibagi  menjadi  beberapa bagian.  Pertama,  penulis  mendiskusikan tentang konsep campaign finance disclosure dan  hubungannya  dengan  demokrasi elektoral. Kedua, penulis menyajikan celah- celah regulasi pelaporan dana kampanye di Indonesia  yang  berpotensi  digunakan  oleh kandidat  kepala  daerah  maupun  tim kampanye  untuk  praktik  politik  uang. Ketiga,  penulis  mengelaborasi  temuan- temuan  dari  Pilkada  Kota  dan  Kabupaten Madiun 2018, dimana praktik pemanfaatan celah  regulasi  untuk  politik  uang  begitu masif dilakukan oleh kandidat kepala daerah ataupun  tim  kampanye.  Terakhir,  penulis memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengungkapan  dana  kampanye  sebagai strategi pencegahan politik uang.
Campaign Finance
Disclosure dan Demokrasi Elektoral di Indonesia.
Campaign  Finance  Disclosure atau
pengungkapan  dana  kampanye  merupakan bagian  penting  dari  kompetisi  elektoral
sebagai
wujud demokratisasi penyelenggaraan  pemilu.  Pengungkapan dana kampanye adalah penyebaran informasi tentang kontribusi kampanye dan biaya  pemilihan  (Union  of  Columbia Municipalities,  2010).  Dana  kampanye mengacu  pada  semua  dana  yang  diterima dan  dikeluarkan  untuk  mengampanyekan kandidat  maupun  partai  politik.  Menurut Alexander
Heard, dana kampanye
merupakan cost  of  democracy yang  harus ditanggung  oleh  pemerintah  maupun masyarakat  yang  menjunjung  demokrasi sebagai  bentuk  pemerintahan  (Heard, 1960). Oleh karena hal tersebut, pengungkapan  dana  kampanye  harus diletakkan dalam dasar nilai-nilai demokrasi.  Dalam  pengungkapan  dana kampanye,  nilai-nilai  demokrasi  yang menjadi prinsip utama adalah transparansi dan  aksesibilitas,  di  samping  fleksibilitas dan  konsistensi  (Union  of  Columbia Municipalities, 2010). Selain prinsip-prinsip tersebut, prinsip akuntabilitas juga penting untuk memaksa para kandidat mempertanggungjawabkan dana kampanye yang  telah  diterima  dan  dikeluarkan,  baik secara besaran, sumber, maupun peruntukan.

## Transparansi dan Aksesibilitas.
Prinsip  transparansi  sangat  penting bagi peraturan dan implementasi pengungkapan dana kampanye.
Transparansi  terkait  informasi  dana kampanye  memungkinkan  masyarakat melihat  dan  mengawasi  kewajaran  atas masuk  dan  keluarnya  uang.  Selain  besaran nominal  uang,  masyarakat  juga  dapat mencermati sumber dana dan peruntukannya. Adanya transparansi membuat  masyarakat  dapat  berpartisipasi aktif  dalam  pengawasan  dana  kampanye. Prinsip  transparansi  juga  memfasilitasi penegakan  hukum  dalam  memastikan kepatuhan  kandidat,  partai  politik,  tim
kampanye,  maupun  pendonor  terhadap aturan pengungkapan dana kampanye.
Prinsip  transparansi  tersebut  harus diimbangi  dengan  prinsip  aksesibilitas. Prinsip  aksesibilitas  memiliki  arti  bahwa pengungkapan  dana  kampanye  tidak  boleh memberatkan  kandidat.  Aturan  yang cenderung berat secara administratif namun lemah secara substansi berpotensi menciptakan  hukum  dan  demokrasi  yang kontraproduktif.  Sebagai  contoh,  aturan yang  memberatkan  secara  administratif dapat  menghalangi  beberapa  kandidat potensial untuk mencalonkan diri dikarenakan  kompleksitas  pengungkapan dana  kampanye.  Kompleksitas  aturan- aturan  yang  lebih  menekankan  pada  sisi adminitratif  juga  dapat  mengakibatkan kandidat  menjadi  jauh  lebih  tertutup  dan mencari cara agar dapat mencurangi aturan pengungkapan dana kampanye. Hal tersebut berpotensi  meniadakan  manfaat  dan menjauhkan prinsip transparansi itu sendiri.

## Fleksibilitas dan Konsistensi.
Peraturan  memang  seperti  dua  sisi koin  yang  memiliki  dua  wajah.  Dua  wajah tersebut  adalah  fleksibilitas  pada  satu  sisi dan  konsistensi  pada  sisi  lainnya.  Bagi kandidat  cenderung  menginginkan  aturan yang  fleksibel  dan  memiliki  ruang-ruang diskresi dalam implementasi. Hal ini terkait kecenderungan  peraturan  yang  dihasilkan memberatkan  secara  administratif  namun lemah  secara  substansi.  Ruang-ruang diskresi tersebut diharapkan mempermudah kandidat dalam pengungkapan dana kampanye namun tetap menjaga
prinsip akuntabilitas dan aksesibilitas. Disamping fleksibilitas, pembuat aturan dan penyelenggara pemilu harus memastikan konsistensi atas implementasi.  Aturan  pengungkapan  dana kampanye  harus  secara  konsisten  dipatuhi dan  diterapkan  oleh  semua  kandidat  di semua  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  aturan pengungkapan  dana  kampanye  merupakan
bagian  integral  dari  sistem  keuangan  dana kampanye.
Akuntabilitas .
Prinsip akuntabilitas memaksa kandidat  untuk  berani  terbuka  dan transparan. Kandidat akan diminta pertangggungjawaban atas seluruh aktivitas yang  tercantum  dalam  laporan  dana kampanye.  Kandidat  harus  menjelaskan  ke masyarakat berapa uang yang telah diterima dan  dikeluarkan,  peruntukan  anggaran untuk  membiayai  kegiatan  apa,  dan  siapa saja  pendonor  dana  yang  diterima  selama ini.
Regulasi pengungkapan dana kampanye setidaknya harus
mengakomodasi  dua  logika  hukum.  Satu terdiri  dari  aturan  hukum  dan  etika  yang mengatur  hubungan  antara  masing-masing politisi  dan  donor.  Lainnya  adalah pengaturan tingkat makro dari total belanja kampanye  dan  tingkat  pengaruh  swasta yang  dapat  diterima  atas  sektor  publik (Ansolabehere, 2007). Dua logika hukum ini merupakan  syarat  pengaturan  dasar  yang kemudian  dapat  dikembangkan  menjadi regulasi yang bersifat lebih praktis. Namun, permasalahan pengungkapan dana kampanye  seringkali  muncul  pada  regulasi tingkat  praktis  ini.  Ada  celah  regulasi  yang berpotensi  dimanfaatkan  kandidat  untuk mencurangi pengungkapan dana kampanye. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  usaha  kandidat untuk  menutupi  sumber  dana  dan  belanja politik terselubung (Garrett & Smith 2005). Secara keseluruhan, literatur yang ada cenderung  menghubungkan  pengungkapan dana  kampanye  dengan  partai  politik maupun  pemilihan  legislatif,  daripada dengan  kandidat  kepala  daerah  di  tingkat lokal.  Meskipun  beberapa  penelitian  telah menunjukkan bahwa gagalnya pengungkapan  dana  kampanye  memiliki kaitan  dengan  belanja  politik  terselubung, namun  sangat  jarang  yang  mengaitkannya langsung  dengan  politik  uang.  Di  negara
maju,  belanja  politik  terselubung  lebih sering dikaji dalam belanja iklan politik yang masif (Lee, Valde, Brickner, & Keith, 2016); hal  yang  tidak  terjadi  di  pemilihan  tingkat lokal  di  negara  berkembang.  Negara berkembang  seringkali  dicirikan  dengan patronase  dan  klientilisme  dalam  bentuk politik  uang;  hal  yang  tidak  banyak  dalam studi campaign finance disclosure .
Oleh karena itu, artikel ini mengambil perspektif yang berbeda dari studi dominan campaign  finance  disclosure .  Pertama, penulis menggambarkan celah regulasi yang berpotensi digunakan untuk belanja politik terselubung dalam bentuk politik uang oleh kandidat. Kedua, penulis berusaha mengelaborasi  optimalisasi  pengungkapan dana kampanye sebagai strategi pencegahan politik  uang.  Ketiga,  sementara  sebagian besar  studi campaign  finance  disclosure berfokus pada partai politik atau pemilihan legislatif,  penulis  memilih  memfokuskan pada  pemilihan  kepala  daerah  di  tingkat lokal dalam konteks Indonesia.
Celah  dalam  Regulasi  Pengungkapan Dana  Kampanye  pada  Pemilihan  Kepala Daerah di Indonesia.
Regulasi pengungkapan dana kampanye  di  Indonesia  pada  Pilkada  2018 diatur dalam PKPU No. 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota.
Dalam  regulasi  tersebut,  setiap  kandidat kepala daerah diwajibkan membuat Rekening  Khusus  Dana  Kampanye  (RKDK) dan laporan keuangan. Sesuai dengan pasal 13  PKPU  No.  5  tahun  2017,  partai  politik atau  gabungan  partai  politik  yang mengusung kandidat wajib membuka RKDK pada bank umum. RKDK tersebut harus atas nama  pasangan  Calon  dan  spesimen  tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
Terdapat tiga laporan keuangan yang harus  dibuat  oleh  kandidat  selama  masa kampanye,  yakni  Laporan  Awal  Dana Kampanye  (LADK),  Laporan  Penerimaan Sumbangan  Dana  Kampanye  (LPSDK),  dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK). LADK adalah
pembukuan  yang  memuat  informasi Rekening  Khusus  Dana  Kampanye,  sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian  perhitungan  penerimaan  dan pengeluaran  yang  diperoleh  sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana
Kampanye,  dan  penerimaan  sumbangan yang  bersumber  dari  kandidat  dan/atau partai  politik  atau  gabungan  partai  politik dan  pihak  lain.  LPSDK  adalah  pembukuan yang  memuat  seluruh  penerimaan  yang diterima  Pasangan  Calon  setelah  LADK disampaikan kepada KPU di tingkat daerah. Sedangkan LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
Setelah  semua  tahapan  kampanye selesai,  LPPDK  akan  diaudit  oleh  Kantor Akuntan  Publik  (KAP)  yang  ditunjuk  oleh KPU  di  daerah.  Masa  audit  LPPK  oleh  KAP selama  15  hari  terhitung  setelah  KAP menerima  LPPDK.  Bentuk  perikatan  audit dana  kampanye  adalah  sebatas  audit kepatuhan.  Tujuan  audit  kepatuhan  hanya sebatas untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye.
Tiga  instrumen  tersebutlah;  RKDK, laporan  dana  kampanye,  dan  audit  dana kampanye,  yang  menjadi  alat  bagi penyelenggara pemilu dalam usaha pengungkapan  dana  kampanye.  Dalam beberapa  poin  regulasi  maupun  instrumen pengungkapan, masih terdapat banyak celah yang  dapat  berpotensi  dimanfaatkan kandidat melakukan politik uang. Beberapa celah tersebut adalah:

## Masa Pengawasan Kampanye.
Dalam penelitian kami di Pilkada Kota dan  Kabupaten  Madiun  2018,  salah  satu pengeluaran  terbesar  kandidat  dalam Pilkada  ada  pada  masa  sebelum  kampanye dimulai,  yakni  mahar  politik.  Mahar  politik yang  dikeluarkan  kandidat  untuk  partai dilakukan  sebelum  dimulainya  masa kampanye, yang oleh karenanya penyelenggara pemilu tidak dapat mengawasi transaksi tersebut. Hal tersebut juga membuat pengungkapan dana kampanye  tidak  bisa  optimal  dikarenakan hal tersebut terjadi sebelum masa kampanye dimulai.
Sumber Pendanaan Kampanye.
Regulasi  hanya  mengatur  besaran jumlah  dana  kampanye  yang  dapat disumbangkan, namun tidak ada mekanisme untuk  memastikan  setiap  sumbangan tercatat dan sepengetahuan penyelenggaran pemilu.  Hal  tersebut  merupakan  celah regulasi yang dapat dimanfaatkan kandidat untuk  menerima  uang-uang  gelap  dari pendonor anonim.
Rekening Khusus Dana Kampanye . Rekening  khusus  dana  kampanye tidak  menggambarkan  keluar  masuk  aliran dana  yang  sebenarnya.  Penelitian  kami  di Pilkada  Kota  dan  Kabupaten  Madiun  2018 menunjukan  bahwa  banyak  dana  yang berputar  di  luar  rekening  khusus  dana kampanye. Bahkan sebagian dana kampanye yang tidak bersumber dari kandidat, sudah terdistribusi  ke  beberapa  pos  pengeluaran tanpa  sepengetahuan  kandidat  itu  sendiri. Semua  kandidat  di  Kota  dan  Kabupaten Madiun tidak mengetahui secara pasti total dana yang sudah dikeluarkan untuk Pilkada 2018  dikarenakan  cepatnya  putaran  dana tersebut.

## Laporan Dana Kampanye.
Laporan  dana  kampanye yang  terdiri dari  LADK,  LPSDK,  dan  LPPDK  tidak
menggambarkan  realitas  dana  kampanye kandidat.  Kandidat  yang  kami  wawancarai di Madiun, mengungkapkan bahwa laporan dana  kampanye  tersebut  hanya  sebatas formalitas  agar  tidak  terkena  sanksi  dan nominal  yang  dilaporkan  bahkan  tidak  ada satu  per  lima  dari  total  dana  yang dikeluarkan  oleh  kandidat.  Dari  sisi penyelenggara, penyelenggara tidak memiliki  instrumen  untuk  memastikan realitas  laporan  dana  kampanye  tersebut. Penyelenggara  hanya  menerima  laporan dana  kampanye  dari  kandidat  dan  hanya memastikan segala persyaratan administratif terpenuhi.

## Audit Dana Kampanye.
Audit  dana  kampanye  hanya  sebatas audit  kepatuhan.  Audit  kepatuhan  yang dilakukan  hanya  menilai  kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan
peraturan perundang-undangan dana kampanye.  Audit  yang  dilakukan  tidaklah investigatif dan tidak komprehensif. Auditor tidak  punya  kewajiban  untuk  menyelidiki dan  memastikan  transaksi  dana  kampanye sesuai  dengan  kegiatan  yang  dilakukan  di masa  kampanye.  Hal  ini  tentu  saja  tidak memberikan  gambaran  utuh  atas  realitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

## Penunjukan Kantor Akuntan Publik.
Proses  penunjukan  KAP  secara langsung  oleh  penyelenggara  pemilu berpotensi adanya “transaksi terlarang”. Di Kota Madiun, KAP yang ditunjuk diduga kuat merupakan  KAP  milik  Ketua  KPU  Kota Madiun  sendiri.  Akuntan  publik  yang ditunjuk terkadang tidak kompeten dikarenakan  tidak  melalui  mekanisme seleksi terbuka. Sehingga KAP yang ditunjuk bukanlah  KAP  terbaik  namun  KAP  yang hanya  sesuai  dengan  harga  yang  sudah ditetapkan penyelenggara pemilu. Selain itu, tidak ada batasan berapa banyak pasangan calon yang dana kampanyenya dapat diaudit
oleh  satu  KAP.  Hal  ini  berpotensi dilakukannya  subkontrak  ke  akuntan  lepas oleh  KAP  yang  ditunjuk,  yang  tentu  saja mempengaruhi kualitas audit.
Politik  Uang  di  Pilkada  Kota  dan Kabupaten  Madiun  2018:  Sebuah  Usaha Mencurangi Regulasi.
Kota  dan  kabupaten  Madiun  adalah salah  dua  dari  171  daerah  yang menyelenggarakan  Pilkada  Serentak  2018. Kota dan kabupaten Madiun merupakan dua daerah  otonom  yang  sangat  berdekatan secara  secara  geografis  maupun  historis. Letak  kota  dan  kabupaten  madiun  yang berada  diantara  dua  kota  besar  yakni Yogyakarta-Solo  di  barat  dan  Ponorogo- Surabaya di timur, menjadikan dua wilayah ini sebagai daerah hub yang menghubungkan  wilayah  Jawa  Tengah  dan Jawa Timur. Wilayah Madiun dilintasi jalan nasional  yang  merupakan  jalur  utama Surabaya-Yogyakarta  dan  jalur  kereta  api lintas selatan Pulau Jawa Daerah  Operasi 7 Madiun.  Letaknya  yang  berada  ditengah- tengah  dua  kota  utama  Yogyakarta  dan Surabaya menjadikan pertumbuhan
ekonomi yang dinikmati kota dan kabupaten Madiun tidak lepas dari posisi strategis dua wilayah tersebut.
Konteks politik di kota dan kabupaten Madiun  tidak  bisa  dilepaskan  dari  konteks wilayah  mataraman.  Wilayah  Mataraman merupakan  bekas  daerah vorstenlanden (kekuasaan  Kerajaan  Mataram)  yang membentang di sisi timur dari Tuban sampai Trenggalek; yang didalamnya terdapat kota dan kabupaten Madiun. Sebagai daerah yang berstatus bekasvorstenlanden ,  Mataraman sebenarnya  lebih  dekat  dengan  budaya “Jawa  Tengahan”  (Tirto,  2018),  walaupun secara  administrasi  pemerintahan  masuk provinsi  Jawa  Timur.  Wilayah  Mataraman yang memiliki budaya “Jawa Tengahan” dan berada  di  wilayah  Jawa  Timur  inilah,  yang menjadikan  konteks  politik  di  daerah  ini menjadi  unik.  Ada  tiga  kultur  yang  cukup
dominan  dalam  satu  wilayah  Mataraman, yakni priyayi,  abangan, dan santri (Geertz, 1976). Jika dipetakan, basis priyayi tersebar di  seluruh  wilayah  mataraman,  basis abangan berada  di  sisi  barat  dan  utara, sedangkan basis santri berada di sisi selatan bagian pesisir; misal Tuban dan Lamongan.
Kultur priyayi,  abangan ,  dan santri inilah yang dimanfaatkan oleh partai-partai politik dalam meraup suara di pemilu. Partai yang dianggap merupakan representasi dari kultur-kultur  tersebut,  memiliki  potensi besar  dapat  memenangkan  pemilu  di wilayah  Mataraman.  Setidaknya  ada  tiga partai  yang  dianggap  representasi  tiga kultur tersebut:
Partai Demokrat
merepresentasikan  kultur priyayi ,  PDIP merepresentasikan  kultur abangan ,  dan PKB  merepresentasikan  kultur santri .  Di kota dan kabupaten Madiun, tiga kultur ini dapat hidup berdampingan dengan pengaruh sosial masing-masing yang cukup berimbang.  Di  DPRD  Kota  Madiun  periode 2013-2018, perolehan kursi didominasi oleh Partai  Demokrat  (7  kursi),  PDIP  (6  kursi), dan  PKB  (4  kursi).  Sedangkan  di  DPRD Kabupaten  Madiun  periode  2013-2018, perolehan  kursi  didominasi  oleh  dan  PKB (13  kursi),  PDIP  (8  kursi),  dan  Partai Demokrat  (6  kursi)  (Badan  Pusat  Statistik, 2017).  PKB,  PDIP  dan  Partai  Demokrat selalu  berada  pada  tiga  besar  perolehan kursi, baik di kota maupun kabupaten. Dalam  Pilkada  2018,  kota  dan kabupaten Madiun sama-sama memiliki tiga pasang calon. Di kota Madiun terdapat dua pasangan  calon  dari  jalur  partai  dan  satu pasangan calon dari jalur non-partai. Ketiga pasangan  calon  tersebut  yaitu  Maidi  dan Inda  Raya  (Paslon  1  dari  jalur  partai), Harryadin  Mahardika  dan  Arief  Rahman (Paslon 2 dari jalur non-partai), serta Yusuf Rohana  dan  Bambang  Wahyudi  (Paslon  3 dari jalur partai). Kota Madiun terdiri dari 27 kelurahan,  dan  akan  ada  310  TPS  yang tersebar  di  semua  kelurahan.  Berdasarkan data  KPU  kota  Madiun,  jumlah  Daftar
Pemilih Tetap pada Pilkada 2018 berjumlah 149.026  pemilih,  diantaranya  71.433  laki- laki  dan  77.593  perempuan.  Sedangkan,  di Kabupaten  Madiun  tiga  pasangan  calon semuanya maju  melalui  jalur  partai. Ketiga pasangan  calon  tersebut  adalah  Ahmad Dawami  Ragil  Saputro  dan  Hari  Wuryanto (Paslon  1),  Rio  Wing  Dinaryhadi  dan Sukiman (Paslon 2), serta Djoko Setijono dan Suprapto  (Paslon  3).  Kota  Madiun  terdiri dari 15 kecamatan, dan akan ada 1.014 TPS yang  tersebar  di  semua  desa.  Berdasarkan data KPU kabupaten Madiun, jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada 2018 berjumlah 275.318 pemilih, diantaranya 291.386 laki- laki dan 566.704 perempuan.
Salah satu temuan paling menarik dari Pilkada  Kota  dan  Kabupaten  Madiun  2018 adalah  kenyataan  bahwa  semua  kandidat berusaha memanfaatkan celah dan mencurangi  regulasi  pengungkapan  dana kampanye  dengan  berbagai  cara.  Secara penuh  kesadaran  dan  perencanaan,  setiap kandidat  memanfaatkan  celah  regulasi dalam  semua  tahapan  pelaporan  dana  dan proses  kampanye.  Pemanfaatan  celah regulasi tersebut tidak terlepas dari adanya uang  gelap  dari  pendonor  anonim.  Uang gelap  tersebut  digunakan  oleh  kandidat untuk  melakukan  politik  uang.  Uang  gelap ini jauh lebih besar dari besaran uang yang dilaporkan  dalam  laporan  penerimaan  dan pengeluaran  dana  kampanye.  Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye  yang  tidak  menggambarkan realitas  tersebut  secara  jelas  menunjukan bahwa  pengungkapan  dana  kampanye masih jauh dari harapan.
Sejak awal kandidat sudah
menyiapkan  dua  bendahara  yang  memiliki perbedaan  fungsi  dalam  pengelolaan  dana kampanye.  Bendahara  tersebut  adalah bendahara formal dan informal. Bendahara formal  adalah  bendahara  yang  mempunyai tugas  utama  memastikan  catatan  transaksi di rekening khusus dana kampanye terlihat ideal dan wajar. Bendahara formal biasanya
tercatat  sebagai  bagian  dari  tim  kampanye yang  didaftarkan  di  KPU.  Bendahara  ini dalam kesehariannya tidak memegang dana kampanye.  Dia  hanya  bertugas  membuat pengajuan  untuk  kegiatan  pemenangan  di masyarakat ke bendahara informal ataupun langsung ke kandidat.
Bendahara informal adalah bendahara yang  mempunyai  tugas  utama  mengatur semua  transaksi  keuangan  dan  memegang hampir seluruh dana kampanye. Peran yang sangat  krusial  tersebut  dan  karena kaitannya  dengan  uang  yang  besifat  cair, biasanya bendahara informal masih merupakan  saudara  ataupun  bagian  dari keluarga  inti  kandidat.  Sifat  bendahara informal  ini  cenderung  bersifat  sebagai bendahara  pribadi  dari  kandidat.  Dia  yang tidak  pernah  pernah  muncul  di  publik  dan selalu  berada  di  luar  tim  kampanye. Sehingga  regulasi  maupun  penyelenggara pemilu tidak mampu menyentuh bendahara informal  ini.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan uang gelap yang harus dia kelola. Uang gelap ini  sebagian  besar  digunakan  untuk membangun  dan  menghidupkan  mesin politik  serta  serangan  politik  uang menjelang pemungutan suara.
Hal  lain  yang  tidak  tersentuh  oleh regulasi  dan  penyelenggara  pemilu  adalah mahar politik. Mahar politik berada  di luar jangkauan  karena  secara  periode  waktu terjadi  sebelum  masa  kampanye  mulai. Mahar politik merupakan biaya yang harus dikeluarkan kandidat untuk “membeli tiket pencalonan” dari partai politik. Di Kota dan Kabupaten  Madiun,  kandidat  menceritakan bahwa  mahar  politik  benar  adanya  dan dikonfirmasi oleh salah satu pimpinan partai politik. Penghitungan mahar politik di Kota dan Kabupaten Madiun menggunakan basis jumlah  kursi  yang  dimiliki  partai  politik  di DRPD  Kota  dan  Kabupaten  Madiun.  Satu kursi DPRD dihargai sekitar Rp
350.000.000,00. Salah satu kandidat di Kota Madiun mendapat dukungan dari lima partai politik  dengan  total  20  kursi.  Jika
menggunakan  acuan  satu  kursi  dihargai sekitar  Rp  350.000.000,00,  maka  kandidat setidaknya harus mengeluarkan Rp 7 Milyar hanya untuk mahar politik.
Hal yang sama juga terjadi di kandidat yang  maju  melalui  jalur  non-partai  di  Kota Madiun.  Kandidat  independen  walaupun tidak  mengeluarkan  mahar  politik  untuk partai,  namun  dia  harus  mengeluarkan sejumlah  uang  untuk  “membeli”  KTP masyarakat  Kota  Madiun  dan  membentuk relawan pengumpul KTP. Kandidat independen Kota Madiun berhasil mengumpulkan sekitar 30.000 KTP dengan syarat minimal KTP yang harus dikumpulkan  ke  KPU  sebagai  syarat sebanyak 14.441 KTP. Berdasarkan pernyataan langsung dari kandidat independen,  dia  “membeli”  KTP  dengan minyak goreng 0,5  liter. Jika dinominalkan, harga  setengah  liter  minyak  goreng ditambah biaya pengumpulan oleh relawan, satu  KTP  dihargai  sekitar  Rp  10.000,00. Maka  kandidat  independen  Kota  Madiun setidaknya harus mengeluarkan Rp 300.000.000,00 untuk biaya pencalonan.
Selain  pengumpulan  KTP  sebagai syarat  pencalonan,  kandidat  independen Kota  Madiun  juga  mengadakan  acara  jalan sehat sebelum batas penetapan calon. Jalan sehat  ini  merupakan  cara  kandidat Independen  yang  tidak  memiliki  mesin partai  untuk  menaikkan  popularitas.  Acara tersebut  cukup  sukses,  tidak  hanya  karena puluhan ribu masyarakat yang hadir (Antara News,  2018),  namun  karena  paska  acara tersebut terjadi kenaikan popularitas secara masif.  Bukan  tanpa  alasan  acara  tersebut dapat  menyedot  puluhan  ribu  warga. Kandidat  independen  menyediakan  hadiah mobil  untuk  peserta  jalan  sehat  yang beruntung.  Menurut  pernyataan  kandidat independen Kota Madiun, acara jalan sehat tersebut setidaknya menghabiskan biaya Rp 1,2  Milyar.  Jika  digabung  dengan  biaya pengumpulan KTP, maka kandidat independen  Kota  Madiun  setidaknya  harus
mengeluarkan Rp 1,5 Milyar sebelum masa kampanye; jauh lebih murah jika dibandingkan biaya mahar politik dari jalur partai.  Fenomena  adanya  aktivitas  dan transaksi  pra  kampanye  secara  jelas menunjukkan bahwa regulasi
pengungkapan  dana  kampanye  belum mampu  menyentuh  semua  area  dalam proses pemilu.
Setelah  memasuki  masa  kampanye, kandidat diminta untuk membuat rekening khusus  dana  kampanye  dan  membuat laporan  awal  dana  kampanye.  Hal  yang menarik  didapat  dari  dua  kandidat  di Kabupaten Madiun. Mereka mengaku bahwa uang  untuk  pembukaan  rekening  khusus dana kampanye yang tercatat juga di laporan awal  dana  kampanye,  merupakan  dana pribadi kandidat yang diputar keluar masuk ke  rekening  khusus  tersebut  berkali-kali tanpa pernah digunakan sama sekali. Salah satu  kandidat  di  kabupaten  Madiun menjelaskan bahwa dia membuka rekening khusus dana kampanye dengan setoran awal Rp 50.000.0000,00. Uang Rp 50.000.000,00 inilah yag tercatat juga sebagai saldo awal di laporan  awal  dana  kampanye.  Setiap  ada kegiatan,  bendahara  tim  kampanye  akan mengambil  uang  di  rekening  tersebut sebelum kegiatan kampanye dan memasukannya kembali ke rekening setelah kegaitan kampanye selesai, tanpa menggunakan  uang  itu  sama sekali.  Hal ini dilakukan  agar  catatan  dan  transaksi  di rekening selalu baik dan menjaga kewajaran. Uang  untuk  kegiatan  kampanye bukanlah menggunakan uang yang disimpan dalam  rekening  khusus  dana  kampanye. Uang  untuk  kegiatan  kampanye  disimpan oleh  bendahara  informal  ataupun  oleh kandidat  sendiri.  Uang  tersebut  tidak semuanya  merupakan  uang  dari  kandidat, ada uang gelap dari pendonor anonim yang tidak dilaporkan melalui laporan penerimaan  sumbangan  dana  kampanye. Bahkan  masih  ada  uang  diluar  dari  uang yang  dilaporkan  dan  uang  yang  disimpan
bendahara  informal  maupun  kandidat. Pernyataan ketua tim kampanye salah satu kandidat  kepala  di  kabupaten  Madiun menyebutkan  bahwa  tidak  semua  uang sumbangan sampai di tangan kandidat atau bendahara. Uang tersebut langsung didistribusikan  saat  kegiatan  kampanye- kampanye  di  daerah  begitu  mendapat persetujuan  ketua  tim  kampanye  dan kandidat. Uang  ini  berasal  dari  bakal  calon anggota  legislatif  yang  akan  maju  dalam pemilihan  legislatif  2019.  Rata-rata  satu bakal  calon  anggota  legislatif  dari  partai pengusung  diminta  menyiapkan  dana sekitar 50-100 juta rupiah untuk mengamankan  suara  di  dapil  masing- masing.  Di  kabupaten  Madiun,  ada  15 kecamatan yang setiap kecamatannya ketua timses  mengontrol  tiga  orang  bakal  calon anggota legislatif untuk membantu mengamankan  suara  di  dapil  masing- masing. Jika diakumulasikan dari 45 orang di semua  kecamatan  dengan  uang  Rp 100.000.000,00  per  orang  maka  ada  uang sekitar Rp 4,5 M yang tidak sampai di tangan kandidat maupun bendahara. Uang tersebut langsung  didistribusikan  untuk  kegiatan kampanye  di  daerah-daerah  dan  untuk politik uang menjelang pemungutan suara.
Laporan  sumbangan  dana  kampanye dicurangi  dengan  menaruh  sebagian  kecil penyumbang  dengan  nominal  yang  tidak begitu besar. Pendonor dengan jumlah besar cenderung tidak akan dilaporkan
dikarenakan untuk menyeimbangkan neraca  penerimaan  dan  pengeluaran  saat laporan  akhir  dana  kampanye.  Uang tersebut juga terkait uang gelap dan belanja politik  terselubung.  Kandidat  independen Kota  Madiun  mengungkapkan  bahwa  ada seorang pengusaha
dari Jakarta
memberikan  sumbangan  dana  kampanye dengan  nominal  sekitar  Rp  1  M.  Kandidat independen  Kota  Madiun  tersebut  memilih untuk  tidak  melaporkan  sumbangan  dana tersebut. Hal itu dikarenakan jika dimasukan ke  dalam  laporan  sumbangan  dana
kampanye, maka dia juga harus melaporkan pengeluaran  yang  menggunakan  uang tersebut.  Uang  tersebut  digunakan  oleh kandidat  independen  Kota  Madiun  untuk membuat  dan menghidupkan  mesin  politik serta praktik politik uang.
Praktik  politik  uang  oleh  kandidat independen Kota Madiun tidak
menggunakan  model  lama  yakni  biasanya dengan  serangan  fajar  ataupun  serangan malam.  Kandidat  independen  Kota  Madiun memanfaatkan  celah  regulasi  dalam pengaturan  saksi  di  luar  TPS  yang  tidak secara  tegas  diatur  jumlahnya.  Kandidat independen  Kota  Madiun  merekrut  saksi untuk  di  dalam  TPS  sebanyak  2  orang, sedangkan saksi untuk di luar TPS sebanyak 50  orang.  Saksi  di  luar  TPS  ini  walaupun tidak  memiliki  kewajiban  pengawasan  saat pemungutan suara, namun tetap dibayar Rp 150.000,00  per  orang.  Pemberian  uang tersebut dilakukan H-1 sebelum pemungutan  suara  dengan  dalih  pelatihan dan  sosialisasi saksi.  Bawaslu Kota Madiun tidak  dapat  menindak  hal  tersebut dikarenakan  jumlah  saksi  di  luar  TPS memang tidak diatur secara tegas. Kandidat di  Kota  dan  Kabupaten  Madiun  yang  lain rata-rata  masih  menggunakan  pola  lama politik uang yakni dalam bentuk uang tunai, biaya  sosial  dan club  goods .  Pola  lama  dan pola baru tersebut oleh kandidat pasti tidak akan  disampaikan  dalam  pelaporan  dana kampanye.  Selain  karena  ada  sanksi pelanggaran pidana di dalamnya, pengeluaran  kandidat  yang  terlaporkan akan  langsung  membengkak.  Hal  ini dikarenakan  politik  uang  merupakan  salah satu komponen terbesar dalam pembiayaan pemilihan kepala daerah.
Menutup  Celah  Regulasi:  Refleksi  Kritis dari Pilkada Kota dan Kabupaten Madiun 2018.
Pilkada  Kota  dan  Kabupaten  Madiun 2018  menunjukkan  bahwa  politik  uang secara  masif  terjadi  dikarenakan  masih
banyaknya celah dalam
regulasi pengungkapan dana kampanye. Celah-celah tersebut  haruslah  ditutup  dan  diperbaiki jika  ingin  menekan  masifnya  politik  uang. Pertama, demokratisasi pengungkapan dana kampanye.  Pengungkapan  dana  kampanye harus didasarkan pada nilai-nilai demokrasi yakni transparansi, aksesibilitas, disamping fleksibilitas dan konsistensi, serta akuntabilitas. Kedua, perubahan terminologi masa  kampanye.  Masa  kampanye  hanyalah salah satu fase waktu dari keseluruhan fase penyelenggaraan  pemilu.  Penelitian  di Pilkada  Kota  dan  Kabupaten  Madiun  2018 menunjukkan  salah  satu  komponen  biaya terbesar  yang  harus  dikeluarkan  oleh kandidat adalah mahar politik. Mahar politik yang  terjadi  saat  masa  kandidasi  atau sebelum  masa  kampanye  tidak  mungkin terlaporkan.
Ketiga, penguatan pelaporan penerimaan  dana  kampanye.  Pelaporan penerimaan dana kampanye menjadi krusial karena  memuat  informasi  pendonor  dan besaran  donor.  Selama  ini  belum  ada mekanisme  yang  dapat  memastikan  semua pendonor terlaporkan. Hal ini menjadi salah satu  celah  yang  dimanfaatkan  kandidat untuk  mendapatkan  uang  gelap  untuk politik uang.  Keempat, harus ada perbaikan secara  substantif  dan  sinkronisasi  antara laporan  dana  kampanye  dengan  rekening khusus dana kampanye. Selama ini laporan dana  kampanye  dan  rekening  khusus  dana kampanye  tidak  menggambarkan  realitas arus  penerimaan  dan  pengeluaran  dana kampanye. Bahkan temuan dari Pilkada Kota dan Kabupaten Madiun 2018 menunjukkan bahwa  dana  yang  berada  di  luar  rekening dan  tidak  terlaporkan.  Kelima,  pemilihan kantor akuntan publik harus melalui seleksi tebuka dan dilakukan di awal masa pemilu. Akuntan  publik  harus  melalui  seleksi terbuka  agar  mendapat  akuntan  publik terbaik  dan  demokratis.  Akuntan  publik harus  dilibatkan  sejak  awal  pemilu  agar
dapat melakukan audit investigatif daripada hanya audit normatif.
Keenam,  sistematisasi  penggunaan dana kampanye. Setiap kegiatan kampanye, diharuskan  menggunakan  dana  kampanye yang  ada  di  rekening  khusus.  Sebelum menggunakan  dana  kampanye,  kandidat harus  membuat  pengajuan  penggunaan dana  kampanye  yang  diketahui  oleh  KPU, Bawaslu  dan  Kantor  Akuntan  Publik  yang sudah  dipilih.  Ketujuh,  melembagakan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu. Di  Pilkada  Kota  dan  Kabupaten  Madiun, Bawaslu  melakukan  pengawasan  kegiatan kampanye salah satunya dengan mendatangi langsung setiap lokasi
kampanye.  Salah  satu  pengawasan  yang dilakukan  adalah  melakukan  penaksiran biaya  yang  dibutuhkan  untuk  setiap kegiatan kampanye, mulai dari harga snack, banner, tenda, kursi, hingga pengeras suara. Dari penaksiran tersebut, sebenarnya dapat diketahui  berapa  besaran  biaya  kampanye yang  dikeluarkan  kandidat  selama  pemilu. Namun  saat  ini  hasil  investigasi  Bawaslu tersebut  bukan  menjadi  rujukan  utama dalam skema pengungkapan dana kampanye. Hasil investigasi tersebut hanya dijadikan  pembanding  laporan  penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
Terakhir,  KPU,  Bawaslu,  Kepolisian, dan  Akuntan  Publik  yang  telah  ditunjuk harus  turun  melakukan  investigasi  dan mencocokkan dana yang dilaporkan dengan kegiatan  yang  dilakukan  kandidat.  Hal  ini penting  karena  selama  ini  instansi  yang terkait  pelaksanaan  pemilu  bersifat  hanya menunggu laporan. Laporan dana kampanye yang  disampaikan  hanya  bersifat  normatif dan  tidak  menggambarkan  realitas.  Selain itu,  laporan  dana  kampanye  hanya  dinilai patuh dan tidak patuh, serta tidak ada sanksi bagi  kandidat  jika  ada  laporan  dana kampanye yang tidak sesuai.

## Penutup
Dalam  artikel  ini,  penulis  yang melakukan  penelitian  di  Pilkada  Kota  dan Kabupaten  Madiun  2018,  menunjukkan bahwa celah regulasi memang dimanfaatkan untuk belanja politik terselubung mulai dari kandidasi,  aktivasi  tim  kampanye,  hingga politik  uang.  Penulis  telah  mengeksplorasi apa yang membuat politik uang dan belanja politik  terselubung  begitu  masif  di  Pilkada Kota  dan  Kabupaten  Madiun,  yakni  adanya celah  regulasi  yang  dimanfaatkan  sebagai jalan  masuk  uang  gelap  dan  pendonor anonim.  Celah  regulasi  dan  belanja  politik terselubung yang menggunakan uang gelap dari  pendonor  anonim  menjadi  masalah utama dalam pengungkapan dana kampanye.
Celah  regulasi  tersebut  ditemukan  di semua  tahapan  pelaksanan  Pilkada  2018, secara  periode  pelaksanaan  maupun mekanisme  dalam  pelaksanaan.  Mulai  dari masa  kandidasi,  masa  kampanye,  masa tenang,  hingga  hari  pemungutan  suara. Mulai dari regulasi tentang pelaporan dana kampanye, pengaturan pendonor, pengaturan saksi, hingga mekanisme keluar dan masuknya dana kampanye. Pilkada Kota dan  Kabupaten  Madiun  2018  memberikan konfirmasi  yang  kuat  bahwa  tumbuh suburnya  politik  uang  tidak  semata-mata dikarenakan  dominasi  patronase  dan klientilisme yang sudah menjadi karakteristik  di  Indonesia.  Namun,  tumbuh suburnya  politik  uang  memang  karena  ada celah  regulasi  yang  besar  pada  peraturan kepemiluan  di  negara  ini.  Penulis berpendapat selama celah regulasi tersebut masih  terbuka,  pencegahan  politik  uang masih akan sangat sulit dilakukan.
Memperbaiki regulasi terutama dalam wacana  pengungkapan  dana  kampanye merupakan  kebutuhan  yang  mendesak. Biaya  politik  yang  semakin  mahal  dan banyaknya  kepala  daerah  yang  tersangkut kasus  korupsi,  menunjukkan  bahwa  ada sesuatu  yang  salah  dalam  praktik
kepemiluan di Indonesia. Perbaikan memang  harus  dimulai  dari  tingkat  hulu yakni  regulasi  sebagai  acuan  dasar  dalam aturan  main.  Hilir  akan  tetap  kotor,  jika bagian  hulu  tidak  dibersihkan  dan diperbaiki.  Semangat  perbaikan  regulasi pengungkapan  dana  kampanye  harus didasari  pada  nilai-nilai  demokrasi,  yakni transparansi,  aksesibilitas,  di  samping fleksibilitas dan konsistensi, serta akuntabilitas.  Penulis  meyakini  bahwa dengan  demokratisasi  pada  regulasi pengungkapan  dana  kampanye,  dapat membuat mekanisme pengungkapan bekerja  lebih  optimal.  Di  sisi  lain,  dengan optimalnya mekanisme pengungkapan dana kampanye,  pencegahan  politik  uang  dapat dilakukan  mulai  dari  hulu  pelaksanaan pemilu.

## Referensi
Allen,  N.  W.  (2015). Clientelism  and  the Personal Vote in Indonesia . Electoral Studies 37: 73–85.
Ansolabehere,  S.  (2007). The  Scope  of Corruption: Lessons from Comparative  Campaign  Finance Disclosure .  Election  Law  Journal Volume 6, Number 2.
Antara  News. Jalan  Santai  Madiun Mahardika 'Diserbu' Warga , https://jatim.antaranews.com/berita/ 248970/jalan-santai-madiun- mahardika-diserbu-warga diakses pada 20 September 2018.
Aspinall,  E.  (2014). Parliament  and Patronage . Journal of Democracy 25, no. 4: 96–110.
Aspinall,  E.  (2014). When  Brokers  Betray: Clientelism,  Social  Networks,  and Electoral  Politics  in  Indonesia . Critical  Asian  Studies  46,  no.  4 (December 2014): 545–70.
Aspinall, E., dan Sukmajati, M. (2015). Politik Uang  di  Indonesia:  Patronase  dan
Klientilisme  pada  Pemilu  Legislatif 2014. PolGov. Yogyakarta.
Badan  Pusat  Statistik.  (2017).  Kabupaten Madiun dalam Angka. BPS. Madiun.
Badan Pusat Statistik. (2017). Kota Madiun dalam Angka. BPS. Madiun.
Choi,  N.  (2011). Local  Politics  in  Indonesia: Pathways  to  Power .  Routledge. London.
Erb,  M.,  dan  Sulistiyanto,  P.  (2009). Deepening Democracy in Indonesia?: Direct  Elections  for  Local  Leaders (Pilkada). Institute  of  Southeast Asian Studies. Singapore.
Garrett,  E.,  dan  Smith,  D.  A.  (2005). Veiled political  actors  and  campaign disclosure  laws  in  direct  democracy. Election Law J. 4:295–328.
Geertz,  C.  (1976). The  Religion  of  Java. University of Chicago Press. Chicago.
Heard,  A.  (1960). The  Costs  of  Democracy . University  of  North  Carolina  Press. Chapel Hill North Carolina.
Komisi Pemilihan Umum. PKPU No. 5 Tahun 2017  tentang  Dana  Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. KPU. Jakarta.
Lee, C., Valde, K., Brickner, B., dan Keith, D. 2016. Secret  Spending  in  the  States. Brennan  Center  for  Justice  at  New York University School of Law. New York.
Nordholt,  H.  S.,  dan  Klinken,  G.  (ed).  2007.
Renegotiating Boundaries: Local
Politics  in  Post-Suharto  Indonesia . KITLV Press. Leiden.
Tirto. (2018). Politik Aliran Kembali ke Jawa Timur , https://tirto.id/politik-aliran- kembali-ke-jawa-timur-cyKy diakses pada 20 September 2018.
Union  of  Columbia  Municipalities.  (2010). Local  Government  Elections  Task Force:  Campaign  Finance  Disclosure Discussion Paper .
Wood,  A.K.  (2017). Show  Me  the  Money: “Dark  Money”  and  the  Informational Benefit of Campaign Finance Disclosure .  University  of  Southern California  Law  School:  Legal  Studies Working Paper Series 254. California.
Wood,  A.K.  (2018). Campaign  Finance Disclosure. The Annual Review of Law and Social Science . Annu. Rev. Law Soc. Sci. 14:9.1–9.17.