## EKSISTENSI ALIRAN POSITIVISME DALAM ILMU HUKUM
Haryono

## FH Universitas PGRI Semarang hhwmrt@yahoo.com
Abstrak : Positivisme adalah suatu paham filsafati dalam alur tradisi pemikiran Galilean (atau Newtonian) , yang bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa alam semesta ini pada hakekatnya adalah suatu himpunan fenomenon   yang   saling   berhubungan   secara   interakltif   dalam   suatu   jaringan   kausalitas,   yang   dinamis, deterministik dan makanistik. Fenomenon yang satu sebagai penyebab fenomenon yang lain. Positivisme hukum artinya hukum dipositifkan sebagai status tertinggi diantara berbagai norma ( the supreme of law ), yang   terdiri   dari   berbagai   perbuatan   sebagai   fakta   hukum   dengan   konsekuensinya   yang   disebut   akibat hukum. Positivisme jurisprudence atau positivisme ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan   perilaku   warga   masyarakat   yang   sudah   semestinya   tertib   mengikuti   norma-norma   kausalitas. Positivisme  mempunyai  keunggulan yaitu  kepastian hukum  yang  prediktabel  adanya  jaminan  kepastian hukum  dan ketetapan dalam hal ‘nilai’  artinya hukum yang tertulis, pasti dan jelas maka eksistensinya dipertahankan sampai sekarang, bahkan masa yang akan datang.
Kata Kunci: aliran positivism, positivism yurisprudence, positivisasi hukum, Hukum Tertulis
Abstract: Positivism is a philosophical understanding in the flow of the Galilean (or Newtonian) thought tradition, which departs from the axiomatic assumption that the universe is essentially a set of phenomenons which are interconnected interactively in a network of causality, which is dynamic, deterministic and realistic. Phenomenon is the one that causes another phenomenon. Legal positivism means that law is positive as the highest status among the supreme of law, which consists of various acts as legal facts with consequences called legal   consequences.   Positivism   jurisprudence   or   positivism   law   science   is   knowledge   about   the   life   and behavior  of citizens  who are supposed to be orderly following  the norms of causality. Positivism  has the advantage of predictable legal certainty the existence of legal certainty and provisions in terms of 'value' means written, definite and clear law so that its existence is maintained until now, even in the future.
Keywords: positivism flow, positivist jurisprudence, legal positivist, Law is it written in the book

## A. Latar Belakang
Dalam ilmu hukum terdapat aliran-aliran hukum, aliran hukum prositisme, aliran hukum emperisme.   Aliran-aliran   tersebut   masih dipelajari   sebagai   dasar   teori   dalam mempelajari   ilmu   hukum   Dalam   praktik hukum   aliran   hukum   prositivisme   terutama dalam   penegakan   hukum   masih   digunakan. Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan berdasarkan   hukum   tertulis   sebagai   rezim positivism.
Dalam   realitasnya   tesis   positivism   ada dua   macam   yaitu   tesis   positivisme segresasional   dan   tesis positivism amalgamamasional.  Tesis  segresasional  adalah pemisahan   antara   dua   dunia,  hukum   dalam pengertian  exist dan hukum dalam pengertian non   exsist.   Hukum   yang   exis   adalah   hukum dianalogikan   dengan   hukum   positif,   maka hukum   yang   tidak   eksis   bukanlah   hukum positif. Hukum yang eksis adalah hukum yang sungguh-sungguh   ada   atau   berlaku   (positif) dalam   ruang   dan   waktu   tertentu.   Hukum dituangkan dalam suatu bentuk konkrit (bentuk tertulis).   Karena   itu   “hukum   positif   (tertulis) menemukan   bentuknya   sebagai   ‘   teks-teks yang tertulis. Hukum positif yang keras  masih banyak di gunakan karena  hukumnya  tertulis, pasti,   dan   jelas,   sehingga   tidak   menimbulkan potensi  sengketa   tentang  legalitasnya.   Bentuk dari   hukum     ini   adalah  aturan   perundang- undangan,   adanya   Yurisprudensi,  merupakan perjanjian   yang   telah   disepakati      sebagai konsensus.
Positivism   yang   kedua   adalah   positif lunak atau positif amalgamasional adalah suatu penolakan   terhadap  segregasi  analitik   yaitu hukum positivis keras. Positivisme  ini adanya tradisi   pengakuan   terhadap   keseluruhan komponen   hukum   tertulis   dan   keseluruhan komponen tidak tertulis sebagai hukum positif. Tesis   ini   berusaha   mengungkap   pandangan kefilsafatan   tentang   hukum   dalam   cara-cara yang   lebih   luas.   Tesis  ini  mengusahakan ius positum (hukum positif), dengan memisahkan mana hukum positif mana hukum alam. Positif dalam   amalgamasional   berintikan   asumsi- asumsi   fundamental   tertentu,   yang keseluruhannya diasumsikan sebagai hal yang sudah   benar   dengan   sendirinya,   tidak memerlukan   pengujian   atau   verifikasi. Tokohnya adalah Friedricch Karl von Savigny (Jerman), Paul Vinogradoff, H.L.A Hart (USA) dan Paul Sholten, JJ.H Bruggink (Belanda).
Apakah  aliran   positivism   masih  eksis  ? maka   untuk   menjawabnya,   bisa   dilihat keunggulan   dari   aliran   hukum   ini. Keunggulannya   adalah   sebagai   berikut: Pertama, adanya  kepastian   yang  prediktabel. Artinya   adanya   jaminan   kepastian   hukum menunjukan   adanya   pengertian   mana   yang boleh   menurut   hukum   dan   mana   yang   tidak boleh menurut hukum, apa yang menjadi hak dan   kewajiban   orang-orang   tertentu   dalam situasi konkrit tertulis. Kedua, ketetapan dalam hal  ‘Nilai’  artinya   hukum  yang  tertulis,  pasti dan jelas, menetapkan  nilai  yang  mempunyai akibat   dan   tidak   boleh   memperdebatkan legalitasnya.   Manakala   otoritas   pembentuk undang-undang telah memperoleh nilai, maka nilai   tersebut   bersifat   tetap   dijadikan   sebagai aturan,   dan   memperoleh   otoritas   publik. Sehingga   nilai   yang   ditetapkan   adalah   nilai yang dianggap mutlak kebenarannya.
Selain   keunggulan   di   atas   ada keunggulan lain dari hukum positif keras yaitu: (1)   Femiliar   artinya,   hukum  tersebut   mudah dikenali,   (2) Intelegibel,   artinya   dapat dipahami   dengan   mudah,   (3)    Aksesible, artinya   tiap-tiap   subyek   memperoleh   akses yang   sama   dalam   hukum,   (4)  Verivikatif, artinya pada aturan tertulis berlaku keuntungan dalam   aspek   pembuktian,   bahwa   orang   tidak perlu   lagi   membuktikan   berlakunya   aturan- aturan   untuk   menyenangkan   hati  hakim,   (5) Koordinatif    artinya,   penguasaan   orang terhadap   hukum   senantiasa   bisa   diselaraskan ulang   pada   apa   yang   dituangkan   dalam kodifikasi,   sehingga   mereduksi   berbagai potensi ketidakpastian,   (6)  Fasilitatif, artinya bahwa   untuk   keperluan   pengembangan peraturan   hukum   atau   perundang-undangan, dalam   membentuk   yang   baru,   maka   hukum tertulis   juga   menyediakan   berbagai kemudahan.
Berdasarkan   keunggulan-keunggulan   di atas maka aliran hukum positivism masih eksis sampai sekarang, bahkan pada masa yang akan datang.   Eksistensi aliran positivism terutama dalam   praktik   hukum   yang   digunakan   hakim dalam memutuskan suatu perkara.

## B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat diajukan adalah :
1. Apa ciri dan karakter aliran positivisme dalam ilmu hukum ?
2. Apakah aliran positivisme dalam ilmu hukum masih eksis ?
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019

## C. Pembahasan
1. Positivism  Jurisprudence
Positivisme   menurut Hans   Kelsen (Jerman)   atau   disebut Eine   Reine   Rechtehre dan   Lengdell   dengan   mekachanistis Jurisprudence adalah suatu perangkat teori dan ajaran dalam ilmu hukum dan praktek hukum modern   yang   didasarkan   pada   landasan falsafah   positivisme   yang   berkembang   dalam alur paradigma Galilean [1]. Aliran positivisme baik dalam ilmu hukum maupun dalam praktek hukum   adalah   sebagai   teori   dan   ajaran   yang mereduksi   eksistensi   manusia   dalam   proses hidupnya yang dikuasai oleh kepastian hukum sebab   akibat.   Dari   konsep   tersebut   manusia tidak   mempunyai   kebebasan   dalam berkehendak.   Positivisme   sepertinya   bebas, akan tetapi dalam kehidupan yang nyata adalah terikat. (karena diatur oleh norma yang terdapat dalam   undang-undang).   Atau   manusia dikontrol oleh hukum yang lengkap dan bebas.
Positivisme   dapat   juga   diartikan   suatu paham   filsafati   dalam   alur   tradisi   pemikiran Galilean   (atau   Newtonian) ,   yang   digunakan oleh para ahli astronomi dan fisika. Positivism bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa alam semesta     ini   pada   hakekatnya   adalah   suatu himpunan fenomenon yang saling berhubungan secara   interakltif   dalam   suatu   jaringan kausalitas,   yang   dinamis,   deterministik   dan makanistik.   Fenomenon   yang   satu   sebagai penyebab fenomenon yang lain[2]. Oleh karena itu   bahwa   alam   ini   terjadi   hubungan   sebab akibat sebagai kesatuan yang berhubungan.
Positivism  dalam hukum  artinya  hukum dipositifkan   sebagai   status   tertinggi   diantara berbagai   norma   ( the   supreme   of   law ),   yang terdiri   dari   suatu   rangkaian   panjang pernyataan-pernyataan   tentang   berbagai perbuatan  yang diidentifikasikan sebagai fakta hukum   dengan   konsekuensinya   yang   disebut akibat   hukum[3].   sebagai   positivism jurisprudence   atau   positivisme   ilmu   hukum bertolak  bahwa ilmu  hukum adalah  sekaligus ilmu   pengetahuan   tentang   kehidupan   dan perilaku   warga   masyarakat   yang   sudah semestinya   tertib   mengikuti   norma-norma kausalitas.
Tokoh positivisme yang menganut ajaran hukum   murni   gaya   Kelsenian   adalah C.Langdell .   Dia   adalah   guru   besar   Harvard menyatakan   bahwa   ilmu   hukum   adalah   ilmu yang secara metodologik tak beda dengan ilmu pengetahuan alam (phisics) yang meniscayakan
hubungan   positif   yang   berkepastian   tinggi antara sebab dan akibat.
Positivisme   juga   dapat   dikatakan   suatu paham   yang   meyakini   suatu   asumsi   bahwa alam semesta adalah suatu situasi acak berada di   ranah   indrawi,   memperlihatkan   adanya beragam proses interaktif yang fungsional antar elemen ditengah kancah yang penuh kocokan yang   menghasilkan   berbagai   kemungkinan dalam   jumlah   yang   tak   terbelenggu, menstrukturkan   adanya   hubungan   kausalitas yang final.
Aliran positivisme dalam kaidah hukum disebut   sebagai   legisme,   yaitu   suatu   paham (isme)   bahwa   kehidupan   bernegara   bangsa mestilah   semata-semata   berdasarkan   hukum undang-undang   (lege,   lex)[4].   Menurut Langdell pada   abad   19   kajian   hukum   positif disebut Legal   Science atau Mechanistic Jurisprudence .   Dalam   aliran   ini   perlu   ada undang-undang yang berasal dari kesepakatan, kemudian dipositifkan dan diwujudkan dalam undang-undang. Paradigma legisme positivisme   adalah     paham   bahwa   kebenaran harus bisa ditunjukkan. Wujud fisiknya  lewat cara penyimakan indrawi. Atau kebenaran yang kasat mata.
Positivisme   mengilhami   adanya positivisasi hukum, Positivisasi hukum adalah suatu proses transformasi dari hukum dalam wujudnya metafisik/ metayuridis sebagai ‘ide’ ke   hukum   dalam   bentuknya   yang   lebih konkrit   dan   tersimak   ada   secara   indrawi. Lewat cara ini hukum sebagai norma keadilan akan tertransformasikan ke bentuknya sebagai hukum   positif,   ialah   hukum   yang menampakkan   diri   dalam   wujudnya   yang kasat   mata.   Hukum   sebagai   potret   suatu waktu (legisme).

## 2. Munculnya  Positivisme
Munculnya ide mengenai legis positivis adalah   karena   para   penguasa   otokrat mengkalim   dirinya   secara   sepihak   sebagai penegak   hukum   yang   bersumber   pada kekuasaan Illahi yang Maha Sempurna. Para penguasa tidak punya rujukan normatif yang dapat digunakan untuk memeriksa hukum raja yang   terkesan   semena-mena   dan   represif. Tidak   adanya   rujukan   menjadikan   tidak adanya   juga   kepastian   apa   yang   harus digolongkan   sebagai   rujukan   normatif   yang berlaku   guna   menjamin   keteraturan   dalam kehidupan   nasional.  Mana   yang   tidak   atau belum.   Selain   itu     positivis   muncul   karena
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
hukum harus mempunyai status yang positif dalam   arti   telah   disyahkan   (positif)   sebagai hukum, dengan membentuknya dengan wujud perundang-undangan
3. Paradigma Positivistik Positivisme   adalah   paham   yang menuntut   agar   setiap   metodologi   yang dipikirkan   untuk   menemukan   kebenaran hendaklah   memperlakukan   realitas   sebagai suatu yang  eksis, sebagai suatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra- konsepsi metafisis yang  subjektif sifatnya[5], kemudian diaplikasikan  ke dalam pemikiran tentang   hukum,   positivisme   menghendaki dilepaskannya   pemikiran   metayuridis mengenai   hukum,   sebagaimana   dianut pemikir   hukum   kodrat.   Karena   itu   norma hukum   harus   eksis   dalamnya   yang   obyektif sebagai   norma   yang   positif,   ditegaskan sebagai   wujud   kesepakatan   yang   kongkrit antara   warga   asyarakat.   Hukum   tidak   lagi dikonsepsi   sebagai   asas   moral     metayuridis yang   abstrak   tentang   hakekat   keadilan, melainkan Ius .   Yang   telah   mengalami postivisasi sebagai lege atau lex . Dalam ilmu hukum   merupakn   paradima   yang   dominan, positivisasi   hukum   selalu   memperoleh prioritas   utama   dalam   setiap   upaya pembangunan hukum di negara-negara yang tengah   tumbuh   modern,   yang   menghendaki kesatuan dan penyatuan, tidak cuma menuju ke nation state, melainkan juga yang menuju colonial state.   Positivisasi hukum merpakan proses   nasionalisasi   dan   statisme   hukum dalam   rangka   penyempurnaan   kemampuan negara   atau   pemerintah   untuk   memonopoli kontrak   sosial   yang   formal   melalui pemberlakuan   hukum   positif.   Tujuan positivisme   adalah   pembentukan   struktur- struktur   rasional   sistem-sistem   yuridis   yang berlaku.   Sebab   hukum   dipandang   sebagai pengolahan   ilmiah   belaka,   akibatnya pembentukan   hukum   menjadi   makin profesional.
Positivisme   ada   dua,  yang   pertama adalah   Positivisme   Yuridis,   yaitu   bahwa hukum   dipandang   sebagai   suatu   gejala tersendiri   yang   perlu   diolah   secara   ilmiah. Dalam   postivisme   yuridis   hukum   adalah closed logical system , artinya peraturan dapat dideduksikan   dan   undang-undang   yang berlaku   tanpa   perlu   meminta   pertimbangan dari   norma   sosial,   politik   dan   moral.   Atau menurut Herman Bakir disebut positif keras
atau Positif Segregasional. Dan yang   kedua adalah   Positivisme   sosiologis,   hukum dianggap terbuka bagi kehidupan masyarakat yang harus diselidiki melalui metode-metode ilmiah. Atau yang oleh Herman Bakir disebut positif lunak atau Positif Amalgamasional . Untuk   lebih   jelasnya   paradigma positivistik,   bahwa   hukum   adalah   norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum   nasional.     Kajiannya   ajaran   hukum nurni, yang mengkaji Law as it written in the book .
Paham yang terdapat aliran positivisme adalah menganut paham monisme dalam ilmu pengetahuan. Artinya hanya ada satu metode saja yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu   simpulan   yang   mempunyai   kepastian dan kelugasan. Atau Scientific method , yang secara   obyektif   benar   untuk   didayagunakan dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Menurut kaum positivis mempelajari benda-benda mati dan perilaku manusia tidak perlu dibedakan. Keduanya  sama-sama  dikontrol  oleh  hukum sebab  akibat,   yang   dapat   dijelaskan   sebagai imperativa-imperativa   secara   umum   atau universal.   Pada   tahun     1928   positivis diteguhkan   sebagai   keyakinan   akan kebenaran   monisme   dalam   metodologi   ilmu pengetahuan. Dari penjelasan tersebut diatas bahwa positivisme adalah suatu paham yang berdasarkan   paham   monisme   yang mempunyai kepastian dan kelugasan.,obyektif dapat   digunakan   dalam   mengkaji   ilmu pengetahuan.
Positivisme juga dapat dikatakan suatu paham   yang   meyakini   suatu   asumsi   bahwa alam semesta adalah suatu situasi acak berada di   ranah   indrawi,   memperlihatkan   adanya beragam   proses   interaktif   yang   fungsional antar   elemen   ditengah   kancah   yang   penuh kocokan   yang   menghasilkan   berbagai kemungkinan   dalam   jumlah   yang   tak terbelenggu,   menstrukturkan   adanya hubungan kausalitas yang final.
Tokoh   positivisme   yang   menganut ajaran   hukum   murni   gaya   Kelsenian   adalah C.Langdell .   Dia   adalah   guru   besar   Harvard menyatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang   secara   metodologik   tak   beda   dengan ilmu   pengetahuan   alam   (phisics)   yang meniscayakan   hubungan   positif   yang berkepastian  tinggi  antara  sebab dan akibat. Menurut   Langdell   ilmu   hukum   bukan   lagi Jurisprudence tetapi Legal   Science yang
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
mengkaidahkan   hadirnya   suatu   kepastian antara sebab dan akibat.
Dikatakan oleh kaum positivis bahwa fenomenon   adalah   fenomenon.   Sebagai obyek   sains   fenomenon   secara   nominal adalah   realitas   di   alam   indrawi,   yang berhubungan dengan fenomenon lain, dalam jaring-jaring   hubungan   sebab   akibat. Penganut positivis  dalam sains tidak  perlu mempersoalkan   isi   kandungan   substantif -yang   normatif,   etis   ataupun   estetis-yang mungkin   ada   pada   fenomenon-fenomenon itu.     Terbentuknya   hukum   sebagai   sarana kontrol   yang   dibangun   di   atas   landasan logika   tanpa   pertimbangan   apapun   kecuali asli atas dasar doktrin hukum itu sendiri.
Selain   itu  positivisme   adalah   paham yang: Free   Independent   Entitas,   Interplay Between   Variables,     Multicausality   dan Observable   Process   in   Progress[6]. Free Independent Entitas adalah bebas berada di antara   entitasnya. Interplay   between Variables adalah   proses   timbal   balik   antar variabel.   Variabel   satu   menyebabkan variabel   yang   lain,   variabel   lainnya menyebabkan   variabel   yang   lainnya   lagi. Independent  -  Dependent  -  Independent- Other   Independent. Multicausality adalah suatu akibat dapat disebabkan banyak sebab, suatu   sebab   dapat   menyebabkan   banyak akibat (Galileanisasi). Observabless Prosess in Progress adalah   proses   hubungan   antar variabel yang progresif.
Positivisme   yang   legis   atau   Legal Positivisme   ( Galilean   Applied   Legal Science )   adalah Free   Individuals, Autonomous   Behavior   Random   Process   of Conflict   and  Consent   To  Ward  Functional Changing   Inter   Role   Relations,   From Ascriptions   to   Contracts,     Value-   Free, Descriptive   and   Emperically   Explanative, Interaction Rationality. Yang artinya hukum positiv bertolak  dari paham bahwa individu yang bebas, otonom, dapat membuat pilhan sendiri   untuk   menaati   atau   Individu   bebas secara   otonom   dalam   membuat   pilihan. Masyarakat   merupakan   proses   dalam berbagai   konflik   dan   konsensus   (ada penjanjian   dan   kesepakatan),   yang merupakan   random   proses.   Conflik   dan konsensus   memunculkan   inter   relasi   yang menguntungkan,   karena   ada   kesepakatan (contracts).  Kontrak tersebut  yang  sifatnya askripsi   yang   berupa   hak   dan   kewajiban yang   sudah   dilaksanskan   dengan   baik.
Dalam   perkembangannya   hukum   positif berdaasarkan   kontrak.   Positivisme menyebabkan lembaga masyarakat menjadi bebas   karena   sifatnya   eksplanasi,   yaitu menjelaskan   tentang   Cause-   effect   (sebab akibat). Dalam kehidupan masyarakat bebas menilai,   tetapi   bukan   baik   buruk   tetapi tentang   apa   adanya   yang   terjadi   dalam masyarakat.   Dalam   masyarakat   terdapat interaksi secara rasionality.
4. Doktrin Kaum Legis - Positivis
Dalam   perkembangan   dunia   yang modern   ini   perlu   adanya   hukum   sebagai sarana   kontrol   terhadap   masyarakat   secara luas   sehingga   dapat   menjamin   kepastian, dapat   mengatasi   kesemena-menaan   para penguasa otokrat dalam pelaksanaan hukum. Munculnya   ide   mengenai   legis   positivis adalah   karena   para   penguasa   otokrat mengkalim   dirinya   secara   sepihak   sebagai penegak   hukum   yang   bersumber   pada kekuasaan Illahi yang Maha sempurna. Para penguasa tidak punya rujukan normatif yang dapat   digunakan   untuk   memeriksa   hukum raja   yang   terkesan   semena-mena   dan represif. Tidak adanya  rujukan menjadikan tidak adanya juga kepastian apa yang harus digolongkan sebagai rujukan normatif yang berlaku   guna   menjamin   keteraturan   dalam kehidupan   nasional.   Dan   mana   pula   yang tidak   atau   belum.   Selain   itu     positivis muncul   karena   hukum   harus   mempunyai status   yang   positif   dalam   arti   telah disyahkan (positif) sebagai hukum, dengan membentuknya   dengan   wujud   perundang- undangan.   Doktrin   tersebut   muncul   pada masa   revolusi   Perancis.   Selanjutnya     pada ganti   zaman   hukum   ialah Ius   Constitutum atau Lege, yang   dalam   bahasa   Indonesia adalah Hukum Undang-Undang Dalam   Undang-undang     ditandai secara   resmi   dengan   penomoran.   Setiap unsur   yang   terbaca   sebagai   aturan,   berupa kalimat   yang   menyatakan   ada   tidaknya suatu   peristiwa   atau   perbuatan   tertentu (disebut   fakta   hukum,   iudex   facti),   yang disusul dengan pernyataan tentang apa yang akan   menjadi   akibatnya   (akibat   hukum). Setiap   kalimat   pernyataan   yang   berfungsi sebagai   aturan   bersanksi   ini   memang acapkali  dipersepsi dan dikonsepsi sebagai perintah-perintah   untuk   berbuat   atau   tidak berbuat   dengan   konsekuensinya.[7] Kalimat-kalimat   tersebut   dipahami   sebagai
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
norma-norma,   namun   didasarkan   atas hubungan sebab akibat. Setiap kalimat dapat dikonsepsi   dan   dipersepsi   sebagai   nomos. Oleh karena itu dalam hukum modern setiao baris   aturan   dalam   setiap   undang-undang disebut   norma-norma   hukum   potif.  Aturan secara   keseluruhan   sebagai   hukum   positif atau dengan istilah hukum undang-undang.
Fungsi   dari   hukum   positif   yang   oleh Robert Redfield   dan   Donald   Black adalah sebagai Government’s   social   control atau sebagai kontrol negara terhadap masyarakat. Norma-nomra positif ditata secara sitematis ke   dalam   suatu corpus   yuris yang berkoherensi tinggi, dikembangkan melalui teori-teori   dan   doktrin-doktrin.     Hukum tersebut ditata secara hierarkhis (sistematis). Selanjutnya   hukum   uindang-undang menuntut   adanya   pengelolaan   dan perawatan.   Hal   tersebut   dilakukan   untuk kepentingan adjudikasi dalam proses judisial secara   profesional.   Mereka   itu   adlah   para Jurist dan lawyer.
Doktrin   seperti   di  atas   agar   dapat memperoleh   jaminan   kepastian   hukum,
demi   terwujudnya   keteraturan   dalam kehidupan nasional,
memerlukan pengukuhan dan penegakannya  pada ranah poliik.   Ranah   politik   (badan   legislatif) berwenang   untuk   membentuk   dan   atau membuat   norma-norma   positif     dalm wujudnya   sebagai   undang-undang   .   Untuk supaya terealisir bahwa norma-norma positif benar-benar   bermakna     dalam   kehidupan nasional   dan   penyelesaian   perkara-perkara yang   relevan   dalam   hukum   oleh   badan yudisial.
Menurut kaum positivis hukum adalah sebagai   institusi   yang   bekerja   atas   dasar rasionalitas   formal,   yang   pada   hakikatnya cuma   sebatas   rupanya   sebagai   permainan sebab   akibat   yang   formal   semata.   Hal   ini menjadi   kritik   bagi   kaum   realist,   yang menekankan pentingnya experience sebagai masukan   dalam   upaya   mengambangkan penalaran   hukum,   agar   pemikirian- pemikiran   yuridis   lebih   bersifat   realistik atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi.
Legisme   adalah   positivisme   dalam ilmu hukum. Maka hukum mempunyai ciri- ciri atau karakter sebagai beikurt:
a. Hukum   dibentuk   menjadi Undang-Undang   ( lege) yang   tersimak
dalam rumusan sebab akibat.
b. Hukum Netral dan Obyektif (
Rule of Law not Rule of man )
c.
Hukum   diberi   status   yang tertinggi   ( supreme   corpus atau Rechtstaat ) d. Hukum dikelola oleh ahlinya yang independen / imparsial e. Hukum   bersifat   formal,   tak personal esensi/ substansi moralnya f. Hukum ada demi kepastian
aturan hukum undang-undang.[8] Dari ciri atau karakter legisme sebagai aliran positivisme dalam ilmu hukum di atas maka hukum adalah suatu kesepakatan yang disebut legis, yang belum disepakati bukan hukum   atau   legis,   dan   yang   belum diundangkan juga bukan hukum atau legis. Jadi hukum positif adalah kesepakatan, yang sudah   disepakati,   dan   sudah   diundangkan, karena hukum sebagai peraturan perundang- undangan.
5. Tesis Positivistis
a. Tesis Positivistis Keras ( Tesis  Positivis Segregasional )
Postivis keras merupakan bagian dari aliran   positivisme   hukum.  Aliran   ini   pada prinsipnya merupakan asumsi mendasar dan mendalam   dalam   lingkup   rilsafat   hukum. Intinya bahwa positivisme adalah berintikan kekuasaan   ‘ Hedonisme ’   dari   kaum utilitarian,   yang   disibukkan   dengan pendalaman   dan   pengembangan   atas berbagai   hal   berhubungan   dengan   struktur konseptual   mengenai   kehasilgunaan   dari sistem-sistem aturan hukum [9] . Dalam tesis ini     bentuk   yang   pertama   menghadirkan suatu   keberangkatan   yang   radikal   dari hierarkhi   skolastik   nilai-nilai   yang berdasarkan   hukum   positif   hanya   pada sebuah radiasi dari sutau hukum alam yang lebih tinggi (abstrak) dan fusi (sintesa) dari filsafat   hukum   dan   teori   hukum,   seperti filsafat Hegel .   Tesis   ini   tidak mengimplikasikan   kehinaan   apapun   bagi urgensi   nilai   dalam   hukum,   seperti   yang dibuktikan Austin,   Kelsen ,   yang memisahkan   bidang-bidang   tertentu   dari hukum.
Tesis   ini   berpedoman   pada   keadaan bahwa orang dapat dilesakkan pada situasi yang  didalamnya  terjadi kontradiksi antara apa yang secara hukum dituntut dan secara moral dapat dijustifikasi. Terdapat ruas-ruas pemisahan   atau   segregasi   hukum   (nilai
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
yuridikal) dari moral (nilai etika). Segregasi di  sini adalah pemisahan antara dua dunia, hukum   dalam   pengertian  exist   dan   hukum dalam pengertian  non exsist. Hukum yang exis   adalah   hukum   dianalogikan   dengan hukum   positif,   maka   hukum   yang   tidak eksis bukanlah hukum positif. Hukum yang eksis adalah hukum yang sungguh-sungguh ada atau berlaku (positif) dalam ruang dan waktu   tertentu.   Hukum   dituangkan   dalam suatu   bentuk   konkrit   (bentuk   tertulis). Karena   itu   “hukum   positif   (tertulis) menemukan   bentuknya   sebagai   ‘   teks-teks yang   tertulis.   Dalam   keadaan   tertulis   itu, teks-teks tersebut tampil sebagai kelompok aturan   yang   terang,   jelas   dan   tak   lagi menimbulkan   konflik   mengenai   legalitas atau kesahihan, sebaliknya aturan yang tidak dituangkan   ke   dalam   bentuk   tertulis dinyatakan   sebagai   kelompok   aturan   yang tidak   jelas   dan   berpotensi   menimbulkan konflik tentang kadar legalitasnya. Sehingga hukum   positif   bila   keseluruhan   hukum adalah   semata-mata   keseluruhan   hukum yang tertulis”.[10]
Hukum   positif   yang   keras   adalah dalam   pengertian   bahwa   hukum   adalah tertulis,   pasti,   dan   jelas,   sehingga   tidak menimbulkan   potensi   sengketa   tentang legalitasnya  di kemudian hari. Bentuk dari hukum  ini adalah sebagai berikut :
1) Aturan perundang-undangan tersistematika   dalam   suatu   struktur hierarkhis (dari paling atas sampai paling bawah)
2)  Adanya   Yurisprudensi   (   putusan   hakim yang   telah   mempunyai   kekuatan   yang tetap)
3)  Hukum merupakan perjanjian yang telah disepakati  (konsensus)
Contoh   dari   aturan   hukum   tertulis yang   keras   adalah   “   barang   siapa   yang secara   melawan   hukum   dengan   sengaja melakukan   perbuatan   yang   mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,   diancam   dengan   pidana   penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (limaratus juta   rupiah).  Aturan   tersebut   tertulis,   pasti dan  jelas. Oleh karena itu barangsiapa yang melakukan perbuatan melawan hukum maka dapat   dipenjara   (maksimal   10   tahun)   dan dikenakan
denda.(Maksimal
Rp. 500.000.000).
Adapun   keunggulan   hukum   positif keras   adalah   “ kepastian   yang   prediktabel dan   ketetapan   dalam   hal   nilai [11]”   Hal tersebut dapt dijelaskan sebagai berikut  : (a)  Adanya Kepastian yang Prediktabel Adanya   jaminan   kepastian   hukum menunjukan  adanya  pengertian  mana  yang boleh menurut hukum dan mana yang tidak boleh   menurut   hukum,   apa   yang   menjadi hak   dan   kewajiban   orang-orang   tertentu dalam   situasi   konkrit   tertentu.   Dengan hukum   tertulis   yang   dapat   menjamin kepastian   maka   akan   dapat   diketahui   atau diprediksi   model   putusan   hakim   terhadap konflik-konflik   yuridis.   Para   hakim menggunakan   hukum   tertulis   sebagai kriteria   normatif   (alat   pengukur)   untuk menentukan   apa   yang   sah   berdasarkan hukum   dan   apa   yang   tidak   sah   berdasar hukum.
(b)  Ketetapan dalam hal ‘Nilai’ Hukum   yang   terulis,   pasti   dan   jelas, menetapkan   nilai   yang   mempunyai   akibat dan   dan   tidak   boleh   memperdebatkan legalitasnya.   Manakala   otoritas   pembentuk undang-undang   telah   memperoleh   nilai, maka nilai tersebut bersifat tetap dijadikan sebagai   aturan,   dan   memperoleh   otoritas publik.   Sehingga   nilai   yang   ditetapkan adalah   nilai   yang   dianggap   mutlak kebenarannya  .
Selain   keunggulan   di   atas   ada keunggulan   lain   dari   hukum   positif   keras yaitu:   “ femiliar,   intelegibel,   aksesibel, verikatif,   koordinatif,   dan   fasilitatif ”.[12] Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
(1)  Femiliar artinya, hukum tersebut mudah dikenali
(2)    Intelegibel,   artinya   dapat   dipahami dengan mudah (3)    Aksesible,   artinya   tiap-tiap   subyek memperoleh akses yang sama dalam hukum (4)  Verivikatif,  artinya  pada aturan tertulis berlaku   keuntungan   dalam   aspek pembuktian,   bahwa   orang   tidak   perlu lagi   membuktikan   berlakunya   aturan- aturan untuk menyenangkan hati hakim (5)  Koordinatif    artinya, penguasaan orang terhadap   hukum   senantiasa   bisa diselaraskan   ulang   pada   apa   yang dituangkan   dalam   kodifikasi,   sehingga mereduksi berbagai potensi ketidakpastian
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
(6) Fasilitatif,   artinya   bahwa   untuk keperluan   pengembangan   peraturan hukum   atau   perundang-undangan, dalam   membentuk   yang   baru,   maka hukum   tertulis   juga   menyediakan berbagai kemudahan.
Tesis tersebut di atas (segregasional dalam   positif   hukum),   meng-  indikasikan adanya   supremasi   hukum   sebuah karakteristik hukum modern, yang berguna melayani pola kehidupan yang modern yang sangat   kompleks,   kehidupan   yang   sangat bervariasi   dan   perkembangan   masyarakat yang   tersusun  secara  organisasional.   Maka hukum tertulis sangat perlu dan dibutuhkan dalam kehidupan modern sekarang ini.
b. Tesis Positivis Lunak ( Tesis Positivistis Amalgamasional )
Positif   lunak   atau   Positif Amalgamasional   adalah   suatu   penolakan terhadap   Segregasi   Analitik   yaitu   hukum positivis   keras.   Positivisme   lebih   berpihak ruas   pengamalgamsian   atau   tradisi pengakuan terhadap keseluruhan komponen hukum  tertulis  dan  keseluruhan  komponen tidak tertulis sebagai hukum positif. Tesis ini berusaha   mengungkap pandangan kefilsafatan tentang hukum dalam cara-cara yang   lebih   luas.   Atau   pandangan   yang berorientasi   pada   kefilsafatan.   Walaupun tesis   ini   penolakan   terhadap   agregasional tetapi   positivisme   tidak   berpihak   kepada hukum   alam.   Tesis   mengusahakan ius positum (hukum   positif),   dengan memisahkan   mana   hukum   positif   mana hukum alam. Positif dalam amalgamasional berintikan   asmsi-asumsi   fundamental tertentu,  yang   keseluruhannya   diasumsikan sebagai   hal   yang   sudah   benar   dengan sendirinya.  Tidak   memerlukan   pengujian atau verifikasi. Tokohnya adalah Friedricch Karl   von   Savigny
(Jerman), Paul
Vinogradoff,   H.L.A   Hart (USA)   dan Paul Sholten, JJ.H Bruggink (Belanda).
Menurut Herman   Bakir[13] tesis amalgamasional  hukum  positif  mempunyai keunggulan sebagai berikut :
1)  Hukum   Positif   (hukum   eksis)   dan material yang secara definitif ditetapkan sebagai hukum dalam pengertian positif bukan   hukum   alam,   melainkan keseluruhan sistem kaidah
kemasyarakatan.   Hukum   alam   adalah diasumsikan  sebagai hukum  yang  kekal
dan   universal   timbul   dari   perawatan religius,  memilki  bobot mistis  atau hal- hal   yang   bersifat   kelangitan.   Sedang hukum   positif   merupakan   kelompok aturan   yang   lingkup   penerapannya dibatasi pada suatu yuridiksi dan berlaku pada   suatu   waktu   tertentu   saja.   Hukum positif   tidak   kekal   dan   universal,   daya jangkauannya meliputi tataran yang jauh konkrit   dan   keseluruhan   hukum   yang abstrak.
2)  Dibawah   aturan   hukum     positif, masyarakat,   manusia   satu   sama   lainnya hidup   dalam   sausana   intersubyektif, diantara   mereka   terjalin   beragam   relasi kemasyarakatan dengan segala kompleksitas   yang   menyertai,   sehingga hukum   merupakan   bagian   dari   kultur yang   dapat   diidentifikasikan   dalam realitas kemanusiaan, yang sesungguhnya.
3)     Hukum   positif   tidak   dibatasi   pada kelompok   klaim-klaim   tertulis   yang diperoleh   secara   material   positif,   tetapi juga melingkupi keseluruhan klaim-klaim normatif   yang   ada   di   luar   struktur hierarkhis   kodifikasi,   atau   keseluruhan sumber hukum tertulis lainnya yang  :
(a)  Dapat   membawa   akibat   kepatuhan pada   subjek-subjek   (keseluruhan model hukum)
(b)  Memerlukan   realisasi,   termasuk serangkaian hukum yang timbul dari kesadaran   hukum   seseorang, sehingga   kita   tarik   elemen- elemennya   secara   keseluruhan, pengertian hukum positif meliputi  : Keseluruhan   kaidah   dalam   tata urutan   perundang-undangan,   traktat (perjanjian   internasional)   putusan hakim   yang   telah   memperoleh kekuatan tetap, perjanjian, pendapat atau   rekomendasi   dari   teorisi  dan filsafat hukum,  anggaran  dasar dari suatu   badan   hukum   terkait,   dan keseluruhan   hukum   tidak   tertulis (idiologi,   wawasan,   kesadaran hukum, kebiasaan dan sebagainya).
4) Hukum positif bukanlah paket yang hadir terpisah   atau   mandiri   dari   tatanan masyarakat.   Hukum   positif   senantiasa diwarnai oleh dan mewarnai karakteristik umum  dari  komunitas  yang  didalamnya ia   menggeliat.   Atau   melebur   dalam masyarakat,   dan   menjadi   pedoman
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
tingkah laku tertentu yang dapat diamati. Berlaku   demikian   karena   hanya   dalam roh dan karakter itulah para pengemban kebijakan   dapat   menemukan   sesuatu yang dalam masyarakatnya dihayati dan disadari   sebagai   tujuan   hukum,   fungsi hukum   dan   cita   hukum.   Setiap   aturan hukum   memiliki   pretensi   untuk mengabdi   pada   tujuan,   fungsi   dan   cita tertentu . Keyakinan itulah yang menjadi jiwa bagi setiap sistem hukum yang eksis kapan dan dimanapun.
5)  Hukum   positif   memanifestasikan   diri kedalam keseluruhan struktur formal dari gejala   dan   konsep   yang   didalam masyarakat   secara   faktual   berfungsi sebagai hukum. Isinya mengimplikasikan kepatuhan   bagi   subyek-subyek, kepatuhan   justisional,   akan   mematuhi karena   tidak   ada   kontradiksi.   Hukum mewujudkan   kesatuan,   membentuk sistem-sistem yang logis dan konseptual. Ketika   unsur   kesatuan   merupakan sesuatu   yang   mutlak   dan   hadir   dalam rohani   manusia,   maka   apapun   isinya hukum,   betapapun   sistematikanya   dari hukum   akan   selalu   berbeda   terutama dalam yuridiksi dan periode (berlakunya) masing-masing.   Sistem-sistem   itu   dapat dibandingkan,   tetapi   mewujudkan   satu kesatuan dari spesies aturan hukum.
6) Kesatuan-kesatuan yang dimaksudkan,yang   merupakan   sistem dari   aturan-aturan   kemasyarakatan.
Dalam tesis ini kita harus memperhatikan dimensi   aturan   kemasyarakatan,   yakni serangkaian   situasi   dalam   mana   bagian dari   masyarakat,   menanggapi   dan mempertentangkan   sikap   mereka terhadap aturan-aturan itu sendiri. Aturan yang ada dalam masyarakat memisahkan antara   sesuatu   yang   disebut   “ rules ” (aturan)   dan   sesuatu   yang   disebut “ Habit ” (kebiasaan)
Dari   penjelasan   pada   nomor   satu sampai nomor 6 tentang hukum positif yang lunak   atau  positif   amalgamasional,   adalah pengertian hukum tidak hanya dibatasi oleh hukum   yang   dibentuk   atau   ditetapkan otoritas penguasa, atau semata-mata produk pertimbangan   serta   kehendak   sewenang- wenang   (secara   sepihak)   dari   pejabat pemangku otoritas,
melainkan kompartemen-kompartemen yang
berkembang   secara   perlahan-lahan   dan
gradual, mewujudkan suatu realitas organik (tersistematisasi)   dalam   suatu   komunitas masyarakat.
Selain   itu   menurut   tesis   positif amalgamasional,   hukum   poistif   adalah meliputi   keseluruhan   kaidah   yang   eksis dalam suatu sistem hukum tidak hanya yang tertulis   tapi   juga   yang   tidak   tertulis   yang eksis   sebagai   kaidah   perilaku   yang terendapkan   dalam   kesadaran   hukum masyarakat,   selama   subjek-subjek mengimplikasikan   kepatuhan.   Hal   ini berlawanan   dengan  tesis  sebelumnya  yaitu segregasional,   dimana   hukum   menunjuk pada   sejumlah   aturan   yang   dirumuskan dalam   bentuk   tertulis,   yang   pembentukan serta   penerapannya   diusahakan   dan dipaksakan   oleh   kekuasan   negara   atau otoritas publik.
Hukum   tidak   tertulis   adalah kelompok aturan yang mewujudkan dirinya kedalam tradisi yang bermuatan nilai-nilai, yang   menggeliat   dan   berkembang   sebagai produk   sejarah   dan   kemasyarakatan   di suatau   komunitas   tertentu,   melalui   opini populer   dan   secara   khas   menyempurnakan dan   terdapat   sanksi   yang   pembebanannya turun   temurun   yang   terpola   dalam masyarakat.
Kelompok   hukum   tidak   tertulis mewujudkan   sistemnya   sendiri   di   luar sistem   hukum   tertulis.   Tiap-tiap   hukum tidak   tertulis   akan   mengungkapkan   nilai- nilai   yang   harus   diperjuangkan   untuk selanjutnya   dapat   menemukan   bentuk tertulisnya.   Oleh   karena   itu   apabila   dalam pembuatan hukum tertulis tidak dijiwai atau dikarakterisasi   hukum   tidak   tertulis   maka jiwa   dan   karakternya   tidak   ada   atau   tidak kelihatan. Hal tersebut melepaskan diri dari sejarah   peradaban   manusia   sebagai   subjek hukum.
Dalam amalgamasional menawarkan sebuah   sisi   kepatuhan   terpisah   dari bangunan   positivisme   hukum,     atau kontroversi   dengan   positif   segregasional. Konsep   ini   tumbuh   dengan   dalil   bahwa orang   patuh   pada   hukum   bukan   karena hukum   itu   memiliki   karakteristik   yang mengharuskan   atau   memaksakan,   karena alasan-alasan   emosional   dan   sangat pribadi[14]. Dalam konsep ini subjek hukum patuh   terhadap   hukum   bukan   karena paksaan     dari   otoritas   publik   atau   politik, melainkan   adanya   tekanan-tekanan   yang
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
cenderung   bersifat   emosi   dan   individual, seperti perasaan malu, perasaan cinta kasih, perasaan   ngeri,   perasaan   cinta   damai   dan sebagainya   tertanam   dalam   diri   subjek hukum.  Seperti  seseorang akan  malu,  atau keluarganya   akan   sangat   malu   apabila   dia ditangkap   polisi   karena   melakukan perbuatan   yang   merugikan   masyarakat seperti   mencuri,   membunuh,   memperkosa dan   sebagainya.   Seseorang   ini   patuh terhadap hukum bukan paksaan dari otoritas publik atau kekuasaan politik, tetapi  patuh terhadap   hukum   karena   perasaan   malu. Atau   contoh   lain   seseorang   tidak menganiaya,   tidak   menyakiti   orang   lain sebagai   kepatuhan   terhadap   hukum   karena seseorng   itu   mempunyai   perasaan   cinta damai bukan paksaan. Sehingga kepatuhan dalam   positif   amalgamsional   berbeda dengan kepatuhan positif agregasional.
6. Eksistensi Aliran Positivisme Abad XX Seperti telah diuraikan di atas bahwa aliran   positivisme   adalah   suatu   aliran   atau paham yang menurut Hans Kelsen (Jerman) atau   disebut Eine   Reine   Rechtehre   dan Lengdell dengan mekachanistis Jurisprudence adalah suatu perangkat teori dan ajaran dalam ilmu hukum dan praktek hukum   modern   yang   didasarkan   pada landasan   falsafah   positivisme   yang berkembang dalam alur para dima Galilean. Aliran positivisme baik dalam ilmu hukum maupun   dalam   praktek   hukum   adalah sebagai   teori   dan   ajaran   yang   mereduksi eksistensi   manusia   dalam   proses   hidupnya yang dikuasai oleh kepastian hukum sebab akibat.   Positivisme   sepertinya   bebas,   akan tetapi   dalam   kehidupan   yang   nyata   adalah terikat.   (karena   diatur   oleh   norma   yang terdapat   dalam   undang-undang).   Atau manusia dikontrol oleh hukum yang lengkap dan bebas.
Positivisme   dapat   juga   dikatakan suatu   paham   falsafati   dalam   alur   tradisi pemikiran Galilean (Newtonian),   yang digunakan   oleh   para  ahli   astronomi   dan fisika.   Positivism   bertolak   dari   anggapan aksiomatik   bahwa  alam   semesta     ini   pada hakekatnya   adalah   suatu   himpunan fenomenon yang saling berhubungan secara interaktif   dalam   suatu   jaringan   kausalitas, yang dinamis, deterministik dan mekanistik. Fenomenon   yang   satu   sebagai   penyebab fenomenon   yang   lain[15].   Dari   penjelasan
tersebut   bahwa   alam   ini   terjadi   hubungan sebab   akibat   sebagai   kesatuan   yang berhubungan.
Dari   pengertian   di   atas   maka pertanyaan   selanjutnya   adalah   “   Mengapa aliran   positivisme   tetap   eksis   sampai   abad 20 ? Untuk menjawab  pertanyaan  tersebut ada beberapa analisis sebagai berikut :
1. Positivisme   adalah   suatu     paham   yang meyakini   suatu   asumsi   bahwa     alam semesta adalah suatu situasi acak berada di ranah indrawi, memperlihatkan adanya beragam   proses   interaktif   yang fungsional antar elemen ditengah kancah yang penuh kocokan yang menghasilkan berbagai   kemungkinan   dalam   jumlah yang   tak   terbelenggu,   menstrukturkan adanya   hubungan   kausalitas   yang   final. Ini   menunjukkan   bahwa   aliran positivisme   bedasarkan   teori   kausalitas, ada sebab dan ada akibat. Akibat muncul karena   sebab.   Tanpa   sebab   tidak   ada akibat.
2. Aliran positivisme dalam kaidah hukum disebut   sebagai   legisme,   yaitu   suatu paham   (isme)   bahwa   kehidupan bernegara bangsa mestilah semata-semata berdasarkan   hukum   undang-undang (lege,   lex)[16].   Menurut   Langdell   pada abad   19   kajian   hukum   positif   disebut Legal   Science   atau   Mechanistic Jurisprudence . Maka perlu ada undang- undang   yang   berasal   dari   kesepakatan- kemudian   dipositifkan   dan   diwujudkan dalam   undang-undang.   Paradigma legisme   positivisme   adalah     paham bahwa kebenaran harus bisa ditunjukkan. Wujud   fisiknya   lewat   cara   penyimakan indrawi yang kasat mata. Aliran ini eksis karena  ada bentuk nyata  berupa hukum undang-undang   yang   dapat     digunakan oleh   manusia   untuk   mengatur kehidupannya.     Di  sini   positivisme mengharuskan   ada   undang-undang sebagai hukumnya.
3. Positivisme   mengilhami   adanya positivisasi   hukum.   Positivisasi   hukum adalah   suatu   proses   transformasi   dari hukum   dalam   wujudnya   metafisik   / metayuridis   sebagai   ‘ide’   ke   hukum dalam bentuknya yang lebih konkrit dan tersimak ada secara indrawi. Lewat cara ini hukum sebagai norma keadilan akan tertransformasikan ke bentuknya sebagai hukum   positif,   ialah   hukum   yang
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
menampakkan diri dalam wujudnya yang kasat mata. Hukum sebagai potret suatu waktu (legisme).
4. Dalam   aliran   positivisme   yang   legisme lebih dapat menjamin kepastian hukum, karena hukumnya tertulis, pasti dan jelas. Sehingga   dapat   menjadi   pedoman   bagi manusia   terhadap   apa   yang diperbolehkan   dalam   hukum   dan   apa yang tidak diperbolehklan dalam hukum. Hukum   dapat   dikatakan   sebagai social control atau sebagai kontrol masyarakat 5. Hukum positif tetap eksis selain tertulis, pasti   dan   jelas,   juga   karena     dapat membentuk   ketertiban   masyarakat, walaupun dalam mewujudkannya dengan cara paksaan yang dilakukan oleh otoritas publik   atau   kekuatan   politik   (positif Segregasional   -   Hukum   positif   Keras), selain   itu   karena   dapat   membentuk ketertiban masyarakat melalui kepatuhan karena kesadaran bukan paksaan. (Positif amalgamsional - hukum positif lunak).
6. Hukum positif sebagai perwujudan aliran positivisme,   banyak   dianut   negara   di dunia   yang   negara   tersebut   menganus sistem   “ Rule   of   Law ”   atau   Hukum Undang-Undang, seperti USA, Singapura, Australia, Malaysia, Indonesia yang   menjunjung   tinggi   tata   tertib perundang-undangan.
Positivisme   masih   eksis   karena keunggulannya  adalah : Adanya Kepastian Yang   Prediktabel artinya   adanya   jaminan kepastian   hukum   menunjukan   adanya pengertian mana yang boleh menurut hukum dan mana yang tidak boleh menurut hukum, apa yang menjadi hak dan kewajiban orang- orang tertentu dalam situasi konkrit tertentu. Dengan   hukum   tertulis   yang   dapat menjamin   kepastian   maka   akan   dapat diketahui   atau   diprediksi   model   putusan hakim   terhadap     konflik-konflik   yuridis. Para   hakim   menggunakan   hukum   tertulis sebagai   kriteria   normatif   (alat   pengukur) untuk menentukan apa yang sah berdasarkan hukum   dan   apa   yang   tidak   sah   berdasar hukum. Selain itu adanya Ketetapan dalam hal ‘Nilai ’.   Artinya   hukum   yang   tertulis, pasti   dan   jelas,   menetapkan   nilai   yang mempunyai   akibat   dan   dan   tidak   boleh memperdebatkan   legalitasnya.   Manakala otoritas   pembentuk   undang-undang   telah memperoleh   nilai,   maka   nilai   tersebut bersifat tetap dijadikan sebagai aturan, dan
memperoleh   otoritas   publik.   Nilai   yang ditetapkan yaitu nilai yang dianggap mutlak kebenarannya  .
Keunggulan   lainnya   adalah: Femiliar artinya,   hukum   tersebut   mudah dikenali, Intelegibel , artinya dapat dipahami dengan   mudah, Aksesible ,   artinya   tiap-tiap subyek memperoleh akses yang sama dalam hukum, Verivikatif ,   artinya   pada   aturan tertulis   berlaku   keuntungan   dalam   aspek pembuktian,   bahwa   orang   tidak   perlu   lagi membuktikan   berlakunya   aturan-aturan untuk   menyenangkan   hati   hakim, Koordinatif artinya,   penguasaan   orang terhadap hukum senantiasa bisa diselaraskan ulang   pada   apa   yang   dituangkan   dalam kodifikasi,   sehingga   mereduksi   berbagai potensi   ketidakpastian, Fasilitatif, artinya bahwa   untuk   keperluan   pengembangan peraturan hukum atau perundang-undangan, dalam membentuk yang baru, maka hukum tertulis   juga   menyediakan   berbagai kemudahan.

## D. Penutup
Berdasarkan   uraian-uraian   di   atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Aliran Positivisme adalah suatu  paham yang meyakini suatu asumsi bahwa  alam semesta adalah   suatu   situasi   acak   berada   di   ranah indrawi,   memperlihatkan   adanya   beragam proses   interaktif   yang   fungsional   antar elemen   ditengah   kancah   yang   penuh kocokan   yang   menghasilkan   berbagai kemungkinan   dalam   jumlah   yang   tak terbelenggu,   menstrukturkan   adanya hubungan   kausalitas   yang   final.   Ini menunjukkan   bahwa   aliran   positivisme bedasarkan teori  kausalitas, ada sebab dan ada   akibat.   Akibat   muncul   karena   sebab. Tanpa sebab tidak ada akibat.
Aliran positivisme dalam ilmu hukum, mempunyai   ciri-ciri   atau   karakter   sebagai beikurt:
a.  Hukum   dibentuk   menjadi   Undang- Undang   ( lege) yang   tersimak   dalam rumusan sebab akibat.
b.  Hukum   Netral   dan   Obyektif   ( Rule   of Law not Rule of man )
c.    Hukum   diberi   status   yang   tertinggi ( supreme corpus atau Rechtstaat ) d.  Hukum   dikelola   oleh   ahlinya   yang independen / imparsial
e.  Hukum   bersifat   formal,   tak   personal esensi/ substansi moralnya
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
f.  Hukum ada demi kepastian aturan hukum undang-undang.
2. Aliran ini tetap eksis sampai abad 20, karena hukumnya bentuknya Undang-Undang yang tertulis,   pasti   dan   jelas,   mana   yang diperbolehkan   mana   yang   dilarang,   maka disebut   hukum   undang-undang   ( Rule   of Law ).   Selain   itu   banyak   negara   masih menggunakannya   karena   adanya   jaminan kepastian   hukum   yang   berbentuk   undang- undang. Putusan hakim dapat diprediksikan karena   adanya   kepastian   mana   yang diperbolehkan   dan   mana   yang   tidak diperbolehkan.   Hukum   positif   sebagai perwujudan positivisme dapat mewujudkan ketertiban masyarakat dengan paksaan atau kesadaran karena kepatuhan.

## Referensi
[1] Anom   Surya   Putra,   2003, Teori   Hukum Kritis ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
[2] Bernard   L   Tanya,   2010, Teori   Hukum,
Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Gentha Publishing, Yogyakarta. [3] Hans Kelsen, Essays In Legal and Moral Philosophy , alih Bahasa B. Arief Sidarta,
2006,   Hukum   dan   Logika,   Alumni, Bandung.
[4] Faisal,   2010, Menerobos   Positivisme
Hukum , Rangkang Education, Yogyakarta.
[5] Herman   Bakir,   2007, Filsafat   Hukum Desain   dan   Arsitektur   Kesejahteraan ,
Cetakan I, PT. Refika Aditama, Bandung.
[6] H.L.A   Hart,   2012, Concept   of   Law ,
(terjemahan), Nusa Media, Bandung.
[7] H.   R.   Otje     Salman     dan     Anthon     F. Susanto, Teori Hukum, 2007, Cetakan III,
PT. Refika Aditama, Bandung.
[8] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, Pengantar   Filsafat   Hukum ,   Cetakan   III, PT. Mandar Maju, Bandung.
[9] Soetandiyo   Wignyosoebroto   ,   2007. Filsafat Hukum, HUMA, Semarang.
[10] Sudikno   Mertokusumo,   2011,
Teori   Hukum ,   Cetakan   Keenam,   Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
[11] Theo   Hujbers,   1992, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah , Kanisius, Yogyakarta.