## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx

## Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Hisdiyatul Izzah, Mir’atul Firdausi, Muhammad Syekh Ikhsan
syaifuddin
Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, IAINU Tuban, IAI An Nur Lampung E-mail: izzahhisdiya@gmail.com , miratulfirdausi@iainu.ac.id , fiersmiror@gmail.com ,

## Abstrak
Tujuan  pernikahan  adalah  untuk  membangun  keluarga  yang sakinah,  mawaddah  dan  warrohmah.  Konsep  tersebut  sudah  di terangkan  dalam  Al  Quranul  Karim.  Guna  terciptanya  konsep tersebut maka, didalam rumah tangga harus didasari dengan rasa cinta  dan  kasih  serta  kepercayaan  antara  pasangan.  Jadi  disini, pernikahan  yang  terjadi  itu  harus  atas  dasar  suka  sama  suka bukan  adanya  unsur  keterpaksaan.  Tetapi  didalam  praktiknya masih  banyak  sekali  masyarakat  yang  memaksa  anaknya  atau keluarganya untuk melakukan  perikahan  tanpa  dasar  suka  sama suka.    Sehingga  dalam  mengarungi  behtera  rumah  tangga  akan mudah  sekali  goyah  dan  perceraian  biasanya  merupakan  hal yang  sering  terjadi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah field  (penelitian  lapangan)  yaitu  penelitian  terjun  langsung  ke lapangan  guna  mengadakan  penelitian  pada  objek  yang dibahas yaitu  faktor  dan  dampak  nikah  paksa  terhadap  putusnya perkawinan  menurut  kompilasi  hukum  islam.  Hasilnya  penelitian ini  adalah;  1)  ada  tiga  faktor  yang  melatar  belakangi  putusnya perkawinan;  a)  faktor  ekonomi,  b)  faktor  pendidikan,  c)  faktor sosial, 2) Dampak negatif pernikahan yang didasarkan oleh kawin paksa;  a)  Tidak  Adanya  Rasa  Cinta  Dan  Kasih  Sayang,  b) Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, c) Sering terjadi pertengkaran dalam keluarga.
Kata Kunci ; Nikah Paksa, Percerain, Hukum Islam.

## Pendahuluan
Perjodohan  merupakan hal yang biasa di lingkungan masyarakat kita. Praktik  perjodohan  bukan  hanya  dilakukan  oleh  kalangan  masyarakat pedesaan  saja,  tetapi  kalangan  elit  perkotaan  juga  melakukan  hal tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa, dijodohkan ( ejuduagih )  lebih berarti dalam dua hal (orang, barang) dijadikan sebuah pasangan  dan  menjodohkan  ( ejuduagih )  lebih  berarti  pada  menjadikan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
dua  hal  (orang,barang)  sebagai  pasangan  mengusahakan  (menjadikan) bersuami  isteri  atau  mengawinkan 1 .  Islam  menyebut  perjodohan  itu dengan istilah “ khitbah”.
Pernikahan merupakan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang umum berlaku pada semua makhluk baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT tidak berkehendak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup secara bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dan tanpa ada suatu aturan.  Demi  menjaga  kehormatan  dan  kemuliaan  manusia,  Allah  SWT menciptakan  hukum  sesuai  dengan  martabatnya.  Sehingga  hubungan laki-laki  dan  perempuan  secara  terhormat  diatur  melalui  tata  cara pernikahan.
Dalam  Undang-undang  pernikahan  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  1 disebutkan  bahwa  “Pernikahan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  dengan  wanita  sebagai  suami  isteri  yang  bertujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa” 2 pernikahan  adalah  ikatan  yang  kuat  dan  sejati,  yang mempersatukan  perasaan,  menjalin  kehidupan  bersama,  menjadikan kehidupan suami isteri berjalan harmonis di atas kasih sayang, pernikahan adalah  ikatan  yang  tepat  untuk  berbagi  dan  saling    melimpahkan  kasih sayang dengan segenap perasaan yang ada di antara kedua pasangan.
Adapun  tujuan  pernikahan  adalah  membentuk  keluarga  sakinah. Dengan  terciptanya  keluarga  sakinah  akan  membawa  terciptanya masyarakat yang baik. Keluarga yang bahagia juga akan berdampak baik bagi lingkungan masyarakat. Untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, tentram, dan damai diperlukan persiapan yang matang sejak dini sebelum pernikahan  sampai  kepada  berlangsungnya  akad  nikah.  Karena  itu pernikahan  yang  dipaksakan  oleh  orang  tua  atau  nikah  paksa  sangat beresiko  dan  berakibat  fatal  terhadap  pernikahan  itu  sendiri.  Pada
1 Departemen Pendidikan Nasional, KBBI (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 586.
2 Pasal 1, Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
konsepnya  pernikahan  dilakukan  untuk  menciptakan  kebahagiaan  lahir bathin  sehingga  pernikahan  harus  berlandaskan  suka  sama  suka,  tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, jika sebuah proses perjodohan  ini  dilaksanakan,  tidak  menutup  kemungkinn  akan  berimbas pada  proses  perceraian  atau  pelayanan  gugat  cerai  yang  dilakukan  oleh pihak suami maupun isteri yang dipaksa menikah.
Secara  Yuridis-Formal,  didalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomer  9 Tahun  1975  pasal  19  jo  Kompilasi  Hukum  Islam  diatur  tentang  alasan- alasan  perceraian  yang  dibenarkan  oleh  Hukum  di  Indonesia.  Adapun alasan-alasan perceraian tersebut adalah:
1.  Salah  satu  pihak  berbuat  zina    atau  pemabuk,  penjudi,  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2.  Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3.  Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
4.  Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat yang membahayakan pihak lain.
5.  Salah  satu  pihak  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6.  Antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  menjadi  perselisihan  dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup  rukun lagi dalam rumah tangga 3 .
Jika melihat alasan-alasan perceraian dalam PP Nomer 9 Tahun 1975 Pasal  19  Jo  Kompilasi  Hukum  Islam  di  atas,  maka  perceraian  karena alasan  nikah  paksa  belum  masuk  dalam  PP  tersebut,  begitu  juga  dalam peraturan positif yang lain.
Pandangan  yuridis  memang  membutuhkan  interpretasi.  Pandangan yuridis  juga  hanya  berdiri  sebagai  norma  umum  (common  sense), sedangkan  interpretasi  sosial-kebudayaan  ada  pada  aspek  pendekatan sosiologis. Erna Karim mengatakan bahwa setidaknya ada lima (5) varian penyebab  perceraian;  pertama  gagalnya  membangun  komunikasi  yang baik.  Kedua,  perselingkuhan  dan  tidak  setia  terhadap  pasangan.  Ketiga,
3 Sudarsono, Hukum Perkawinan  Nasional (Jakarta: Rieka Cipta, 1994), 308.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
kekerasa  dalam  rumah  tangga.  Keempat,  persoalan  ekonomi.  Keempat, pernikahan dini 4 .
Bila  pernikahan  dengan  paksaan  tidak  ada  rasa  cinta  dan  kasih sayang, di mana rasa cita dan kasih sayang sebagai pondasi dasar dalam kehidupan  rumah  tangga  agar  tercipta  ikatan  lahir  dan  bathin  diantara keduanya. Jika hal tersebut tidak ada dalam salah satu pihak atau bahkan tidak  ada  diantara  keduanya,  maka  akan  menimbulkan  persoalan  dalam kehidupan  pasangan  tersebut.  Sehingga  nikah  paksa  pada  umumnya identik  dengan  istilah  pernikahan  tanpa  dasar  cinta  yang  tentunya  dalam mengarungi  behtera  rumah  tangga  akan  mudah  sekali  goyah  dan perceraian biasanya merupakan hal yang sering terjadi.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian field  (penelitian  lapangan)  yaitu  penelitian  terjun  langsung  ke  lapangan guna  mengadakan  penelitian  pada  objek  yang  dibahas  yaitu  faktor  dan dampak  nikah  paksa  terhadap  putusnya  perkawinan  menurut  kompilasi hukum  islam  (studi  kasus  di  Desa  Karang  Wedoro  Kecamatan  Turi Kabupaten  Lamongan).,  selain  itu  penelitian  ini  termasuk  penelitian kualitatif  karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  fakta secara  menyeluruh  melalui  pengumpulan  data  di  lapangan  dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument

## Hasil dan Pembahasana
A.  Kajian Teori
1.  Pengertian Nikah Paksa
Sedangkan  pengertian  “paksa”  menurut  kamus  besar  bahasa Indonesia  adalah  mengerjakan  sesuatu  yang  diharuskan  walaupun
4 Erna  Karim,  Pendekatan  Perceraian  dari  Prespektif  Sosiologi,  Dalam  Ihromi,  Bunga Rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1999), 135.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
tidak  mau 5 .    Menurut  istilah  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  tanpa ada  kerelaan  diantara  pihak.  Kata  nikah  paksa  juga  dikenal  dengan istilah  nikah  ijbar,  sedangkan  nikah  ijbar  berawal  dari  kata  ajbara- yujbiru  ijbaaran.  Mengenai  nikah  paksa  (ijbar)  itu  sendiri  memiliki  arti pernikahan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.
2.  Macam-macam Nikah Paksa
a.  Nikah paksa terhadap janda
Wali  adalah  orang  yang  mengurus  akad  pernikahan  seorang perempuan dan tidak membiarkannya melakukan akad sendiri tanpa wali.  Dan  tidak  ada  paksaan  dalam  penikahan  .  Menurut kesepakatan bersama kaum muslimin, janda yang udah baligh tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya, baik oleh ayahnya maupun (wali) yang lain 6 .
b.  Nikah paksa terhadap perawan yang sudah baligh (dewasa)
Terkait  setatus  perawan  yang  sudah  baligh,  apakah  walinya mempunyai    hak  untuk  mengawinkannya  secara  paksa  atau  tidak? Penadapat    ulama'  dibagi  menjadi  dua,  dan  yang  paling  shahih  ia disamakan seperti janda, sehingga wali tidak berhak mengawinkannya  secara    paksa.  Ini  adalah  pendapat  Abu  Hanifah dan  murid  muridnya,  dan  pendapat  ahmad  dalam  sebuah riwayatnya,  Ahmad  dan  Ishaq  berpendapat  bahwa  seorang  wali boleh menikahkan anak gadisnya yang perawan tanpa meminta  izin darinya.    Imam  Syafi‘i  menilai  meminta  persetujuan  seorang  gadis bukan  perintah  wajib.  Sehingga  pernikahan  gadis  yang  dipaksakan tanpa  izinnya  sah  sah  saja.  Sebab  jika  sang  ayah  tidak  dapat
5 Departemen Pendidikan Nasional, KBBI…..1002.
6 Abu  Malik  Kamal  bin  Ass-Sayyid  Salim, Fiqih  Sunnah  Wanita  (Jakarta:  Raja  Grafindo, 2012), 215

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan akan gadis tidak ada bedanya dengan janda 7 .
c.  Nikah paksa terhadap perawan yang belum baligh (masih belia)
Para  ulama  selain  segelintir    kalangan  yang  berpendapat, sepakat  bahwa  gadis  belia  yang  belum  baligh  boleh  dinikahkan paksa  oleh  ayahnya  atau  wali  yang  berada  dibawah  perwaliannya tanpa  keharusan  meminta  izinnya.  sebab  tidak  ada  gunanya meminta izin pada orang tidak mengerti apa itu izin serta pada orang yang sama saja  sikap diamnya dan keengganannya 8 .
Pertimbangan  lain.  Menurut  ketentuan nash dan ijma’ usia belia (belum baligh) merupakan alasan untuk mencegah umuk melakukan suatu  yang legal. Sehingga ia pun boleh dipaksa. Namun, jika gadis belia ini bisa memahami pernikahan dan hakikatnya. maka pendapat yang  kuat    mengharuskan  permintaan  izinnya  lerlebih  dahulu sebelum  mengawinkannya,  karena  ia  sudah  termasuk  katagori umum  “perawan”  ditambah  adanya  kemaslahatan  tersendiri  jika meminta  izinnya.
d.  Faktor-faktor nikah paksa
Kawin  paksa  hingga  saat  ini  masih  saja  diperdebatkan,  hal  ini disebabkan  oleh  kekeliruan  penempatan  hak  dan  kewajiban  yang dapat  dijadikan  sebagai  faktor  utama  munculnya  kawin  paksa, antara lain;
a)  Kekeliruan  dalam  menempatkan  hak  dan  kewajiban  orang  tua terhadap  anak  dan  anak  terhadap  orang  tuanya  yang  mana sering  kali  rancu  dalam  penerapannya  sehingga  hak  kadang dijadikan  sebagai  kewajiban  dan  kewajiban  dijadikan  sebagai hak  bahkan  kadang  pula  menuntut  akan  kewajiban,  lupa  dan tidak menghiraukan akan hak-hak orang lain dan sebaliknya.
7 Ibid, 281.
8 Ibid, 222.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
b)  Restu  dijadikan  sebagai  kewajiban  mutlak  orang  tua  dalam menentukan pasangan anaknya.
c)  Adanya  pemikiran  bahwa  orang  tua  hanya  akan  memberikan yang  terbaik  bagi  anaknya,  dan  tak  akan  pernah  melihat anaknya  terlantar  maupun  disakiti  oleh  orang  lain  yang membuat mereka terlalu memaksakan kehendak mereka sendiri tanpa  menghiraukan  perasaan  anaknya  yang  tanpa  sadar mereka  telah  dengan  tidak  sengaja  melukai  dan  menyakiti  hati anaknya.
d)  Nilai dan norma juga merupakan faktor penyebab adanya kawin paksa. Baik agama sebagai sebuah keyakinan maupun budaya yang  masih  kokoh.  Seperti  kewajiban  orang  tua  untuk mencarikan  pasangan  hidup  sang  anak,  begitu  juga  dengan stigma  terhadap  perempuan  yang  tidak  laku,  telah  mendorong orang tua untuk mencarikan sekuat tenaga teman hidupnya.
e)  Adannya  kebiasaan  atau  tradisi  menjodohkan  anak,  seperti halnya di  lingkungan pesantren,  antara  kiyai  satu  dengan  yang lainnya saling menjodohkan anaknya. yang menyebabkan anak enggan menolak demi menghormati agamanya 9 .
e.  Dampak negatif nikah paksa.
Tidak  ada  cinta,  jika  dari  awal  tidak  ada  cinta,  bisa  jadi setelah  menikah  tetap  tidak  ada  cinta  diantara  kedua  orang  yang dijodohkan tersebut:
1)  Yang  sewaktu  pacaran  saling  cinta  saja  bisa  jadi  musuhan setelah  menikah  apalagi  yang  dari  awal  ada  rasa  benci setengah mati karena dipaksa kawin.
2)  Kehilangan  gairah  hidup,  jika  sudah  tidak  ada  cinta  dalam hidup, bisa membuat orang malas menjalani hidup. Apalagi jika ditambah  pasangan  punya  banyak  keburukan  yang  tidak  mau
9 http://cinta.organisasi.org/1970/01/efek-dampak-buruk-perjodohan-nikah-kawin-paksa- seperti-siti-nurbaya.html?m=1

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
diperbaiki,  ekonomi  sulit,  keluarga  pasangan  tidak  baik lingkungan  masyarakat  sekitar  kurang  baik  dan  lain-lain.  Jika sudah begitu, maka bisa membuat seseorang jadi temperamental, malas-malasn, dengki dan lain sebagainya.
3)  Kurang  peduli  keluarganya,  menikah  karena  terpaksa  akibat dijodohkan  paksa  bisa  membuat  seseorang  jadi  kurang  peduli dan  kurang  mencintai  keluarganya  suami  atau  isteri  bisa diajukan dan bahkan anak-anak oun bisa juga tidak dipedulikan karena tidak adanya rasa cinta dari awal menikah dn kebencian terhadap  pernikahan  paksa  yang  dijalaninya  dengan  penuh kepura-puraan.
4)  Memicu  perselingkuhan,  yang  bahaya  adalah  jika  setelah menikah  satu  ataupu  dua  belah  pihak  mencari  cinta  yang  lain yang  lebih  sejati  dan  tanpa  kepura-puraan.  Bisa  jadi  aka  nada jalinan  kasih  kembali  dengan  mantan  pacar  atau  pria  /wanita lain yang baru dicintainya.
5)  Bisa  menimbulkan  konflik  dan  ujungnya  cerai,  apabila  sudah tidak ada gairah dalam menjalani rumah tangga, tidak ada cinta, tidak  peduli  terhadp  suami  atau  anak  selingkuh,  sering berselisih dengan anggota kleluarga, terjadi kekerasan fisik dan lain-lain,  maka  bisa  menjadi  boomerang  yang  berujung  pada perceraian.
6)  Dapat menganggu (psikis) kejiwaan seorang isteri 10 .
f.  Tinjauan Umum Tentang Putusnya pernikahan
Dalam  Undang-undang  pernikahan  Nomor  1  Tahun  1974  pada BAB  VIII  tentang  putusnya  pernikahan  serta  akibatnya  Pasal  38. Pernikahan  dapat  diputus  karena  tiga  hal  yaitu  karena  kematian, perceraian  dan  keputusan  pengadilan.  Dalam  hal  ini  penulis
10 http://cinta.organisasi.org/1970/01/efek-dampak-buruk-perjodohan-nikah-kawin-paksa- seperti-siti-nurbaya.html?m=1

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
memfokuskan pembahasan putusnya pernikahan karena perceraian.
a.  Pengertian Perceraian
Perceraian  merupakan  bagian  dari  perikahan,  sebab  tidak ada  perceraian  tanpa  diawali  penikahan  terlebih  dahulu. Penikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang wanita yang  diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.  Dalam  hal  ini.  pernikahan  selalu  dipandang  sebagai dasar  bagi  unit  keluarga  yang  mempunyai  arti  penting  bagi penjagaan  moral  atau  akhlak  masyarakat  dan  pembentukan peradaban 11 .
Allah SWT telah menetapkan dalam Al Quran bahwa kedua pasangan  suami  isteri  harus  segera  melakukan  antisipasi apabila  tiba  tiba  timbul  gejala-gejala  dapat  diduga  akan menimbulkan  gangguan  kehidupan  rumah  tangganya,  yaitu dalam fuman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34;
Artinya:  Kaum  laki-laki  itu  adalah  pelindung  bagi  kaum  wanita, oleh  karena  Allah  telah  melebihkan  sebahagian  mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.  sebab  itu  Maka  wanita  yang  saleh,  ialah  yang taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya tidak  ada,  oleh  karena  Allah  telah memelihara  (mereka). wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  Maka nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di  tempat tidur  mereka,  dan  pukullah  mereka.  kemudian  jika mereka  mentaatimu,  Maka  janganlah  kamu  mencari-cari jalan  untuk  menyusahkannya[292].  Sesungguhnya  Allah Maha Tinggi lagi Maha besar 12 .
Pengertian    perceraian  yang  dijelaskan  secara  tegas  dalam  Pasal 117  KHI  yang  menyebutkan  bahwa  perceraian  adalah  ikrar  suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab
11 RifyalKa’bah, Permasalahan Pernikahan Dalam Majalah Varian Peradilan No. 271 juni 2008 (Jakarta:IKAHI, 2008), 7.
12 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur ’an dan Terjemahnya,….. 85.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
putusnya  pernikahan 13 .    Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  diperoleh pemahaman  bahwa  perceraian  adalah  putusnya  ikatan  pernikahan antara  suami  isleri  yang  sah  dengan  menggunakan  lafadz  talak  atau semisalnya,  selanjulnya  dipertegas  oleh  ketentuan  Pasal  38  Undang- undang  Nomor.  l  Tahun  1974  tentang  Pernikahan,  bahwa    pernikahan dapat  putus    disebabkan  karena  kematian,  perceraian  dan  putusan pengadilan,  yang  mana  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  ketiga sebab  tersebut  berbeda  beda.  Sedangkan  menurut  hukum  Islam  talak berarti:
a.  Menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurai keterikatan dengan ucapan tenentu.
b.  Melepaskan  ikatan  pcrnikahan  dan  mengakhiri  hubungan  suami isteri.
c.  Melepaskan ikatan akad pernikahan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengannya 14 .
b.  Hukum Talak atau Perceraian
Ibnu  Hajar  al-Asqani  mengatakan  bahwa  hukum  talak bermacam-macam  yaitu  haram,  makruh,  wajib,  sunnah,  dan  boleh. Adapun uraian yang selengkapnya adalah sebagai berikut 15 .
1) Haram:  talak  yang  diharamkan  ialah  yang  termasuk  talak  bid’i (bid’ah) dan memiliki beberapa bentuk.
2)  Makruh:  talak  yang  dimakruhkan  adalah  talak  yang  tidk mempunyai  sebab,  dan  pernikahannya  masih  memungkinkan untuk diteruskan.
3)  wajib:  talak  yang  diwajibkan  adalah  talak  dikarenaka  adanya perpecahan (tidak mungkin untuk bersatu kembali).
4)  Sunnah: talak yang disunnahkan adalah talak yang disebabkan si isteri  tidak  memiliki  sifat  afifah  (menjaga  kehormatan  diri)  dan
13 Kompilasi Hukum Islam,…..36.
14 Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang  Pernikahan Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta. 1976),  73.
15 Atiqah Hamid, Fiqih Wanita. (Diva Press: 2016). 119.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
tidak  lagi  memperhatikan  perkara-perkarayang  wajib  dalam agama  (seperti  tidak  memperhatikan  shalat  lima  waktu),  serta sulit diperingatkan.
5)  Boleh:  tidak  diperbolehkan  apabila  suami  isteri  memiliki  tingkah laku,  akhlak  yang  buruk,  serta  dapat  berdampak  negatif  jika keduanya terus bersama. 16
B.  Analisis
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  dijelaskan  secara  rinci tentang  hal-hal  yang  menjadikan  pernikahan  itu  putus  melainkan hanya  disebutkan  3  inti  saja,  akan  tetapi  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  menyebutkan  syarat  dan  ketentuan  seseorang  dapat melangsungkan  pernikahan  seperti  yang  disebutkan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  syarat-syarat  perkawinan  dalam Pasal 16 dan Pasal 17 bahwa:
Pasal 16 17
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk  persetujuan  calon  mempelai  wanita,  dapat  berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi  dapat  juga  berupa  diam  dalam  arti  selama  tidak  ada penolakan yang tegas.
Pasal 17 18
(1)  Sebelum  berlangsungnya  perkawinan  Pegawai  Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
(2)  Bila  ternyata  perkawinan  tidak  disetujui  oleh  salah  seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
(3)  Bagi  calon  mempelai  yang  menderita  tuna  wicara  atau  tuna rungu  persetujuan  dapat  dinyatakan  dengan  tulisan  atau isyarat yang dapat dimengerti.
Dilihat  dari  syarat-syarat  yang  telah  di  sebutkan  dalam  Kompilasi Hukum Islam di atas maka  pernikahan yang telah dilaksanakan dan telah sah  secara  hukum  itu  tidak  ada  yang  namanya  paksaan  karena  dalam
16 Ibid, 120.
17 Kompilasi Hukum Islam …6.
18 Kompilasi Hukum Islam

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
pasal  16  ayat  (1)  dan  Pasal  17  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  telah disebutkan  bahwa  pernikahan  harus  didasari  oleh  persetujuan  kedua calon.  Maka  secara  tidak  langsung  ketika  sudah  sah  maka  syarat  itu berlaku  sebagai  pertimbangan  ketika  akan  terjadi  perceraian.  Lantas bagaimana  ketika  ada  seseorang  yang  mengajukan  perceraian  dengan alasan  mereka  dulu  menikah  karena  dipaksa  (jodohkan)  oleh  orang tuanya, apakah permohonan/gugatan tersebut dapat diterima? tidak, akan tetapi yang diterima dan dipertimbangkan untuk dikabulkan adalah faktor- faktor yang menjadikannya mengajukan gugatan cerai.
Sedangkan  putusnya  perkawinan  adalah  hasil  akhir  dari  suatu masalah  yang  tak  mampu  terselesaikan  secara  kekeluargaan  hingga akhirnya  kedua  belah  pihak  antara  suami  dan  isteri  setuju  untuk melangsungkan perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 38, ada tiga hal yang menyebabkan putusnya perkawinan:
1.  Kematian
2.  Perceraian
3.  Atas keputusan pengadilan 19 .
Dari  sini  lah  peneliti  lebih  menekankan  untuk  membahas  putusnya perkawinan  karena  perceraian.  Melihat  dari  kalimat  di  atas  bahwa perceraian  adalah  keputusan  akhir  maka  dapat  dikatakan  bahwa  selama pasangan  tersebut  menjalani  kehidupan  setelah  pernikahan  keduanya pernah  atau  bahkan  sering  mendapatkan  perlakuan  tidak  baik  selama masa  pernikahannya  sampai  mendapat  tekanan  yang  sangat  kuat  baik jasmani atau rohani hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah.
Dalam  hal  ini  peneliti  akan  membahas  terkait  faktor-faktor  yang menjadikan  orang  tua  untuk  melangsungkan  pernikahan  anaknya  serta dampak dari pernikahan tersebut.
Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  ada  penyebutan  terkait  hal- hal  yang  menjadikannya  pernikahan  itu  terlaksana  melainkan  hanya
19 Kompilasi Hukum Islam …35.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
tercantum  dasar,  syarat-syarat,  pencegahan,  batal,  perjanjian,  putus  dan akibat  perkawinan.  Namun  peneliti  telah  mengambil  data  dari  data sekunder  yang  menyebabkan  orang  tua  hendak  melangsungkan pernikahan anaknya dengan cara paksaan antara lain :
1.  Faktor yang melatarbelakangi orang tua melaksanakan nikah paksa:
Peneliti  disini  hanya  menguraikan  3  faktor  yang  banyak  terjadi  di Desa Karang Wedoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
a.  Faktor ekonomi
Ekonomi  adalah  penyebab  yang  paling  berpengaruh  dalam kasus  perceraian,  karena  dalam  menjalankan  sebuah  keluarga pastilah  terdapat  kebutuhan  yang  menyangkut  uang  baik  untuk biaya  makan  sehari-hari  ataupun  untuk  pembiayaan  pendidikan anaknya,  hal  ini  telah  di  sebutkan  dalam  KHI  pasal  80  ayat  4 tentang  kewajiban  seorang  suami  yaitu  “sesuai  dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman  bagi  istri;  b)  biaya  rumah  tangga,  biaya  perawatan  dan biaya  pengobatan  bagi  istri  dan  anak;  c)  biaya  pendidikan  bagi anaknya”.
Di  katakan  bahwa  jika  sang  suami  tidak  mampu  untuk menjalankan  tugasnya  sebagai  seorang  suami  maka  sang  istri berhak  untuk  menagih  bahkan  bisa  mengajukan  cerai  jika  istri terabaikan  hingga  2  tahun  berturut-turut  tanpa  adanya  kejelasan dari  sang  suami  seperti  yang  tertera  dalam  KHI  pasal  116  ayat  b “salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karen a hal lain diluar kemampuannya” 20 .
Dari  sini  dapat  di  simpulkan  bahwa  pentingnya  ekonomi  dalam sebuah keluarga dapat  membawa keluarga menjadi sakinah rukun dan  sebaliknya  yang  berujung  pada  perceraian.  Standar  ekonomi masyarakat  Desa  Karang  Wedoro  mayoritas  masih  dibawah
20 Kompilasi Hukum Islam….36.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
mampu,  serta  keterbatasan  SDM  membuat  masyarakat  sulit mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu dalam hal pernikahan orang tua  sering  berpikir  bahwa  anaknya  dapat  bahagia  jika perekonomian  kelak  seimbang  atau  bahkan  melimpah,  hal  ini  di buktikan dengan hasil wawancara dengan bapak Abdul Salam yang mengatakan bahwa 21 :
“begini mbak, anak saya, saya nikahkan secara  paksa soalnya emang  harta  itu  perlu,  karena  saya  juga  mencontoh  sesuai hadits  kanjeng  nabi,  kalau harta  itu  yang  paling  utama,  setelah itu  baru  kedudukan  statusnya,  kecantikanya,  dan  baru Agamanya ”.
Seperti  yang  telah  di  katakan  oleh  bapak  abdul  salam  bahwa beliau  menikahkan  anaknya  berdasarkan  ajaran  rosulullah  yang sabdanya  nikahlah  karena  hartanya,  nasabnya,  parasnya  dan agamanya oleh karena itu bapak abdul salam menikahkan anaknya dengan  orang  yang  memiliki  banyak  harta  agar  anaknya  bahagia kedepannya.  Ungkapan  ini  juga  di  perkuat  dengan  pendapat  dari Ibu Alfiyah  dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa: 22
“orang  tua  melakukan  nikah  paksa  terhadap  anaknya  tentu mempunyai  beberapa  alasan  salah  satunya  yang  paling berpengaruh  yaitu  ekonomi,  semua  orang  tua  ingin  anaknya hidup  dengan  mempunyai  banyak  uang,  karena  zaman  juga semakin modern, gaya hidup sekarang dengan dulu tentu sudah berbanding  jauh,  dari  situ  semua  orang  tua  pasti  mempunyai fikiran  yang  sama  untuk  memilihkan  pasangan  yang  dianggap lebih ma mpu untuk mencukupi kebutuhan anaknya”.
Ibu  alfiyah  memandang  bahwa  uang  bukan  untuk  dirinya, melainkan untuk anaknya di masa mendatang, karena zaman semakin modern  dan  sudah  menjadi  hukum  alam  bahwa  kita  tidak  bisa menentang kemajuan zaman dan hanya bisa mengikutinya.
Peneliti  menyadari  bahwa  setiap  orang  mempunyai  sebab  atau
21 Bapak Abdul Salam selaku Orang Tua dari pelaku Nikah Paksa sekaligus Moden Desa Karang Wedoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan
22 Hasil wawancara dengan Ibu Alfiyah selaku Orang Tua dari pelaku Nikah Paksa.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
alasan  yang  berbeda-beda  dalam  menjalankan  suatu  keluarga  yang didasari  atas  nikah  paksa.  Selain  itu  data  juga  diperoleh  dari  Bapak Juniman 23 :
“ekonomi  jelas  sangat  penting,  bahkan  yang  paling  utama,  orang tidak  mempunyai  uang  yang  banyak  maka  tidak  akan  bisa  hidup bahagia,  hidup  semua  serba  uang,  mau  apa2  semuanya  butuh uang,    kalau  orang  mempunyai  uang  banyak  ingin  beli  ini  itu  bisa terwujud,  itu  alasan  saya  untuk  menikahkan  paksa  dengan  orang yang lebih mampu”
Dari  semua  pernyataan  diatas  maka  peneliti  juga  ingin menyampaikan  bahwasanya  pernyataan  tersebut  benar,  dan  sesuai dengan  apa  yang  diceritakan  oleh  narasumber,  peneliti  juga mendapatkan  informasi  dari  salah  seorang  warga  bahwa  keluarga tersebut  termasuk  keluarga  menengah  atas  dan  dari  kedua  keluarga tersebut  tidak  ingin  hartanya  jatuh  ditangan  orang  lain,  maka  dari  itu kedua  keluarga  tersebut  mempunyai  keinginan  untuk  menikahkan paksa  anaknya,  dengan  alasan  mereka  ingin  hartanya  tetap  berada dalam lingkup keluarganya.
Melihat  dari  beberapa  pernyataan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwasanya  faktor  ekonomi  sangat  berpengaruh  bagi  pernikahan tersebut,  ekonomi  merupakan  kebutuhan  paling  pokok  untuk keberlangsungan hidup.
Tetapi  sesungguhnya  pernikahan  tidak  harus  didasarkan  pada perekonomian,  harta  memang  penting  tetapi  seharusnya  tidak diletakkan  yang  paling  utama,  karena  segala  sesuatu  di  bumi  ini sifatnya  sementara  dan  masalah  rizki  sangat  jelas,  seperti  yang  telah dijelaskan  dalam  Surat  At-Talaq  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
b.  Faktor pendidikan
Pendidikan  adalah  suatu  hal  yang  dianggap  penting  dalam kehidupan  manusia,  pasalnya  sampai  saat  ini  pendidikan dipandang  sebagai  salah  satu  unsur  kemajuan  negara.  Tidak  bisa
23 Hasil wawancara dengan Bapak Juniman selaku Orang Tua dari pelaku Nikah Paksa.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
dianggap  sebagai  negara  maju  jika  aspek  pendidikan  tidak diperhatikan.  Bahkan  dalam  KHI  di  jelaskan  tentang  keharusan untuk  memberikan  pelajaran/  pendidikan  kepada  seorang  istri  dan anaknya,  seprti  dalam  pasal  80  ayat  3  KHI  “Suami  wajib memberikan  pendidikan  agama  kepada  istrinya  dan  memberinya kesempatan  belajar  pengetahuan  yang  berguna  dan  bermanfaat bgi  agama,  nusa  dan  bangsa”. 24 Maka  dari  itu  masyarakat  Desa Karang Wedoro kecamatan Turi Kabupaten Lamongan beranggapan  bahwa  orang  yang  mengenyam  pendidikan  tinggi akan  menjamin  kesejahteraan  kehidupan  seseorang,  berikut ungkapan dari Ibu Tutik 25 :
“selain  faktor  ekonomi,  faktor  pendidikan  juga  berpengaruh, orang  mempunyai  pendidikan  yang  tinggi  biasanya  juga mempunyai  pekerjaan  yang  layak  pula,  beda  dengan  orang yang  tidak  mempunyai  pendidikan,  mencari  pekerjaan  saja pun  susah,  andaikan  dapat  pekerjaan  paling-paling  jadi  kuli banguna n, jadi pendidikan juga berpengaruh”.
Selain itu, berikut pernyataan dari bapak Hariyono 26 : “saya  tidak  mau  kalau  anak  saya  menikah  dengan  orang yang  tidak  berpendidikan,  pendidikan  sangat  penting  untuk mencari pekerjaan, orang tidak mempunyai pendidikan  akan sulit  mendapatkan  pekerjaan,  kalau  mencari  pekerjaan  saja sulit  bagaimana  bisa  mencukupi  kebutuhan  anak  saya?, begitu ujarnya.
Peneliti kurang setuju dengan pernyataan dari Bapak Hariono, dari yang  peneliti  ketahui  keluarga  tersebut  tidak  ada  yang  berpendidikan. Karena sejauh yang peneliti ketahui adalah pendidikan sangat di perlukan bukan hanya untuk mencari pekerjaan melainkan untuk menjunjung tinggi martabat  keluarganya  dan  agar  supaya  keluarga  tersebut  dapat  hidup rukun  karena  saling  memberikan  nasihat  dan  pembelajaran.  Hal  ini selaras  dengan  pasal  77  ayat  3  dan  4  )  suami  istri  memikul  kewajiban untuk  mengasuh  dan  memelihara  anak-anak  mereka,  baik  mengenai
24 Kompilasi Hukum Islam…25
25 Hasil wawancara dengan Ibu Tutik selaku Orang Tua dari pelaku Nikah Paksa.
26 Hasil wawancara dengan Bapak Hariyono selaku Orang Tua dari pelaku Nikah Paksa.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
pertumbuhan  jasmani,  rohani  maupun  kecerdasannya  dan  pendidikan agamanya;  4)  suami  istri  wajib  memelihara kehormatannya” 27 .  Dari  apa yang telah di sebutkan dapat di katakan bahwa pendidikan penting bukan hanya  untuk  suami  akan  tetapi  istri  juga  ikut  menanggung  beban pendidikan untuk mencerdaskan anaknya.
c.  Strata sosial
Dalam  hal  strata  sosial  KHI  tidak  menjelaskan  dengan  rinci karena  hal  ini  tidak  menyangkut  hukum  personal  ataupun  hukum pada umumnya melainkan hal ini merujuk kepada hukum adat atau kebiasaan  masyarakat  sekitar  yang  ana  telah  terbiasa  dengan menjodohkan  anak  kyai  dengan  sesama  anak  kyainya  misalnya. Sedangkan  Orang  tua  kadang  mempunyai  gengsi  yang  tinggi, mereka  ingin  anaknya  mempunyai  pasangan  yang  berkedudukan atau  berpangkat  dengan  harapan  supaya  anak  dan  keluarganya juga ikut terpandang tinggi derajatnya di mata masyarakat. Seperti yang telah dikatakan Ibu Tutik 28 :
“ya  mau  gimana  lagi  kita  ini  orang  yang  hidupnya  pas, sedangkan ada orang yang berniat menikahi anak saya dan kebetulan  orang  itu  terkenal  dihormati  dan  terpandang  di desanya.  ya  dengan  harapan  semoga  derajat  anak  saya juga akan terangkat dan dihormati di masyarakat”.
Selain  itu  terkadang  orang  tua  dari  dulunya  sudah  membuat kesepakatan bahwa ada rencana untuk menikahkan anaknya karena kedua orang tua tersebut mempunyai kesetaraan dalam strata sosial dan  tidak  mau  menikahkan  anaknya  dengan  seorang  yang  lebih rendah  strata  sosial  keluarganya,  seperti  pernyataan  yang  telah disampaikan oleh bapak Abdul Salam 29 :
“saya  dan  besan  saya  dulu  sudah  sejak  lama  mempunyai komitmen untuk menikahkan anak kami, karena kami tidak mau
27 Kompilasi Hukum Islam….24
28 Ibu Tutik, Tanggal 30 Juli 2018.
29 Bapak Abdul Salam, Tanggal 30 Juli 2018.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
anak  kami  menikah  dengan  orang  yang  dipandang  rendah  di masyarakat.
Dari pernyataan Bapak Abdul Salam tesebut peneliti kurang setuju dengan  adanya  perjanjian  dengan  calon  besannya  tersebut,  karena anak  mempunyai  hak  untuk  memilih  calon  pasangan,  karena  pada nantinya  yang  menjalani  hubungan  anaknya  bukan  orang  tuanya, apabila  pernikahan  tersebut  karena  paksaan  orang  tuanya  banyak kemungkinan anak tersebut tidak sakinah mawaddah warahma, berarti pernikahan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  KHI  pasal  4  perkawinan bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2.  Dampak negatif pernikahan yang didasarkan oleh kawin paksa.
a.  Tidak Adanya Rasa Cinta Dan Kasih Sayang.
Pernikahan  memang  harus  didasari  rasa  cinta  dan  kasih sayang, demi terciptanya keluarga yang bahagia dan harmonis, apabila  pernikahan  tersebut  tidak  mempunyai  dasar  cinta apalagi  sayang  maka  sulit  untuk  terwujudnya  keluarga  yang bahagia.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  77  ayat  (2) menyebutkan:  suami  isteri  wajib  saling  cinta  mencintai,  hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada  yang  lain 30 .    Dan  sudah  sangat  jelas  dalam  pasal tersebut  wajib  mengatakan  saling  cinta  mencintai,  apabila pernikahan  tersebut  tidak  mempunyai  dasar  cinta  maka  tidak sesuai  dengan  apa  yang  ada  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal 77 Ayat (2). Hal tersebut juga dipaparkan oleh Bapak Moh Ra’I dari hasil wawancara dengan penilis 31 :
“menurut  saya,  seseorang  menikah  haruslah  kenal  terlebih dahulu  dengan  pasangannya,  agar  tercipta  keluarga  yang harmonis,  karena  menikah  merupakah  hal  yang  sangat serius,  seseorang  menikah  harus  mengerti  karakter
30 Kompila si Hukum Islam….2.
31 Ibid, 24.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
pasangannya, jika tidak mengerti karakter pasangannya, dan tidak  mempunyai  rasa  cinta  dan  kasih  sayang  khawatir setelah  menikah  menimbulkan  perselisihan  dan  banyak masalah”.
Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan  Bapak Sutrisno 32 :
“saya  kurang  setuju  dengan  adanya  nikah  paksa,  karena  orang nikah  dipaksa  jelas  tidak  mempunya  rasa  cinta  dan  kasih  sayang terhadap  pasangannya,  kalu  rasa  cinta  dan  kasih  tidak  ada  dalam pasangan tersebut bagaimana keluarga itu bisa harmonis? Mustahil sekali  jika  mereka  beranggapan  keluarganya  akan  baik-baik  saja, saya yakin jelas setiap ha ri menimbulkan permasalahan.”
Dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber  di  atas  peneliti sependapat  bahwa  rasa  saling  mecintai  dan  kasih  sayang  sangat dibutuhkan  dalam  perkawinan  karena  fondasi  dasar  keluarga  sakinah adalah  adanya  cinta  dan  kasih  sayang  diantara  pasangan.  Sehingga mampu memberikan hal yang sama kepada anggota keluarga yang lain.
b.  Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya.
Seseorang  yang  sudah  menikah  tanggung  jawabnya semakin  besar,  harus  siap  lahir  bathin,  apalagi  kalau  sudah mempunyai  anak,  ketika  pernikahan  tersebut  terjadi  bukan karena  kehendak  anak  maka  anak  tersebut  kurang  bisa bertanggungjawab  terhadap  pernikahanya,  padahal  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  77  ayat  (3)  disebutkan:  suami isteri  memikul  kewajiban  untuk  mengasuh  dan  memelihara anak-anak  mereka,  baik  mengenai  pertumbuhan  jasmani, rohani  maupun  kecerdasanya 33 .    seperti  halnya  yang  telah  di sampaikan oleh bapak Moh ra’i 34 :
“Dari  beberapa  kasus  yang  telah  terjadi  seorang  yang menikah  atas  dasar  paksaan  menurut  saya  mereka  kurang
32 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sutrisno  selaku  Tokoh  Masyarakat  Desa  Karang Wedoro.
Kompilasi Hukum Islam….24.
33 Kompilasi Hukum Islam….24.
34 Moh. Ra’I, Tanggal 31 juli 2018.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
bertanggung  jawab  terhadap  pernikahanya  seperti  contoh keluarga  Bapak  Andik  dan  Ibu  Heli  Susanti,  Bapak  andik kurang  bertanggung  jawab  dengan  anaknya,  dia  tega meninggalkan  anak  serta  istrinya  sampai  berbulan-bulan tidak  ada  kabar  juga  tidak  ada  kiriman  uang  untuk  biaya hidup anak dan isterinya.
Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan  bapak Sujalil 35 :
“Kalau  menurut  saya  dampak  negatif  pernikahan  yang  atas  dasar paksaan biasanya dalam pernikahan tersebut pasangan suami  isteri kurang  bertanggung  jawab  atas  pernikahanya,  mereka  bisa seenaknya  saja  terhadap  pasanganya,  dan  kurang  ada  rasa  empati terhadap pasanganya, saya juga pernah mendengar pernyataan dari seseorang,  dari  keluarga  Bapak  rokhim  dan  ibu  anggun,  bu anggun seenaknya  saja  sama  suami  tanpa  ada  rasa  hormat,  karena  bu anggun  berpikiran  kalo  dia  bukan  pria  pilihan  saya  jadi  saya  bisa seenaknya saja sama dia.”
Dari  yang dikatakan  oleh  Bapak  Sujalil  pernikahan  tersebut  sama sekali tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal  77  ayat  (2)  :suami  isteri  wajib  saling  cinta  mencintai,  hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain 36 .
c.  Sering terjadi pertengkaran dalam keluarga.
Selain  tidak  adanya  rasa  kasih  sayang  dan  rasa  tanggung jawab  dalam  pernikahan  tersebut,  sering  terjadi  pertengkaran juga  termasuk  dampak  dari  nikah  paksa,  seseorang  merasa semenah-menah dengan pernikahanya karena mereka mempunyai  pemikiran  kalau  pernikahan  tersebut  tidak  sesuai keinginanya,jadi  pertengkaran  merupakan  hal  yang  biasa baginya,apabila  keluarga  tersebut  secara  terus  menerus melakukan  pertengkaran,  maka  seorang  tersebut  boleh  untuk mengajukan perceraian dengan alasan sesuai dengan apa yang
35 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sujalil  selaku  Kaur  Kesra  Desa  Karang  Wedoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
36 Kompilasi Hukum Islam….24.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx
ada  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  116  huruf  (f):  antara suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi dalam  rumah  tangga 37 .      Berikut  ini  hasil  wawancara  dengan Bapak Juniman 38 :
“dulu  saya  berfikir pernikahan yang dipaksakan tidak begitu banyak  menimbulkan  dampak  negatif,  semuanya  berjalan dengan  baik-baik  saja  dengan  seiring  berjalanya  waktu,
tetapi  anggapan  itu  salah,  anak  saya  hampir  tiap  hari bertengkar,  rasa  tanggung  jawab  sebagai  istri  sama  sekali tidak  ada,  menantu  saya  selalu  membangkang  terhadap suaminya,  dan  mereka  berdua  akhirnya  memilih  jalan  akhir yaitu bercerai.
Berikut salah satu pemaparan lagi dari bapak Rokhim 39 :
“Saya  sangat  menyesal  dulu  mau  dinikahkan  secara  paksa,  dulu saya  berpikiran  kalau  nurut  sama  orang  tua  pasti  membawa kebaikan  dalam  pernikahan  saya,  tetapi  tidak,  setiap  harinya  saya selalu  bertengkar  dengan  istri  saya  bahkan  dengan  mertua  saya, dan akhirnya saya memilih jalan yaitu bercerai”.
Dari  semua  hasil  wawancara  peneliti  tidak  menemukan  keluarga yang  harmonis  dan  tetap  berlanjut  pernikahanya,  semuanya  pasti berujung  pada  perceraian,  dari  pernyataan  tersebut  sama  sekali  tidak sesuai  dengan  apa  yang  ada  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam Pasal 77 tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri yaitu 40 :
(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  yang  menjadi  sendi dasar dan susunan masyarakat.
(2) Suami  isteri  wajib  saling mencintai,  hormat  menghormati,  setia   dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
(3) Suami  isteri  memikul  kewajiban  untuk  mengasuh  dan  memelihara anak-anak  mereka,  baik  mengenai  pertumbuhan  jasmani,  rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan Agamanya.
(4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
(5) Jika  suami  atau  isteri  melakukan  kewajibanya  masing-masing  dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
37 Kompilasi Hukum Islam…2
38 Bapak Juniman, Tanggal 30 Juni 2018.
39 Hasil wawancara dengan Bapak Rokhim Tanggal 30 Juli 2018
40 Kompilasi Hukum Islam….88.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx

## Kesimpulan
Dapat disimpukan bahwa;
1.  Ada  3  (tiga)  faktor  nikah  paksa  yang  dilakukan  di  Desa  Karang Wedoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
a.  Faktor Ekonomi
b.  Faktor Pendidikan
c.  Strata Sosial
2.  Dampak negative akibat nikah paksa adalah;
a.  Tidak Adanya Rasa Cinta Dan Kasih Sayang.
b.  Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya.
c.  Sering terjadi pertengkaran dalam keluarga.

## Daftar Pustaka Perundang-undangan;
Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan KHI (Kompilasi Hukum Islam)

## Buku;
Departemen  Pendidikan  Nasional,  KBBI,  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2008.
Atiqah Hamid, Fiqih Wanita, Diva Press: 2016.
Sudarsono, Hukum Perkawinan  Nasional, Jakarta: Rieka Cipta, 1994.
Erna  Karim,  Pendekatan  Perceraian  dari  Prespektif  Sosiologi,  Dalam Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1999.
Abu  Malik  Kamal  bin  Ass-Sayyid  Salim,  Fiqih  Sunnah  Wanita,  Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
RifyalKa’bah, Permasalahan Pernikahan Dalam Majalah Varian Peradilan No. 271 juni 2008, Jakarta:IKAHI, 2008.
Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemahnya
Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta. 1976.

## Internet;
Cinta  dan  Kaih  Sayang, CINTA.ORGANISASI.ORGBKP.BLOGSPOT.COM, http://cinta.organisasi.org/1970/01/efek-dampak-buruk-perjodohan-nikah- kawin-paksa-seperti-siti-nurbaya.html?m=1    (diakses  pada:  11  november 2018).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. xxx - xxx

## Wawancara;
Bapak Abdul Salam selaku Orang Tua dari pelaku Nikah Paksa sekaligus Moden  Desa  Karang  Wedoro  Kecamatan  Turi  Kabupaten Lamongan
Wawancara  dengan  Ibu  Alfiyah  selaku  Orang  Tua  dari  pelaku  Nikah Paksa.
Wawancara dengan Bapak Juniman selaku Orang Tua dari pelaku Nikah Paksa.
Wawancara dengan Ibu Tutik selaku Orang Tua dari pelaku Nikah Paksa. Wawancara dengan Bapak Hariyono selaku Orang Tua dari pelaku Nikah Paksa.
Wawancara  dengan  Bapak  Sutrisno  selaku  Tokoh  Masyarakat  Desa Karang Wedoro.
Wawancara  dengan  Bapak  Sujalil  selaku  Kaur  Kesra  Desa  Karang Wedoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
Wawancara dengan Bapak Rokhim Tanggal 30 Juli 2018