## KONSEP NEGARA ISLAM: Telaah atas Pemikiran al-Mawardi
1 Siti Amina
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum Lumajang Indonesia

## Abstrak
Al-Mawardi  adalah  ulama  yang  produktif,  hal  ini  terbukti  dari  banyaknya  karya-karya  beliau  dalam  banyak berbagai bidang kedisiplinan ilmu. Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-wilayah al-Diniyyah adalah karya terakhir beliau  yang  nama  al-Mawardi  dikenal  hingga  kini.  Tulisan  ini  merupakan  karya  ilmiah  pertama  yang membahas  ilmu  politik  dan  administrasi  negara  dalam  sejarah  Islam  dan  masih  merupakan  buku  rujukan utama  bagi  para  ulama  dan  pemikir  politik  Islam  di  bidang  politik  dan  pemerintahan.  Teori  politik  yang dikemukakan  al-Mawardi  adalah  penting    karena  merupakan  upaya  pertama  dalam  sejarah  Islam  yang membahas dan menyusun teori kenegaraan secara lengkap, di samping karena berpengaruh besar terhadap pemikiran politik Islam sampai dewasa ini.
Dalam  pandangan  Al-Mawardi,  sebuah  Negara  harus  memiliki  6  sendi  yaitu  pertama,  menjadikan  agama  sebagai pedoman, kedua, memiliki pemimpin yang bijak dan otoritas yang ada pada diri pemimpin tersebut, ketiga, memiliki keadilan  yang  merata  dan  menyeluruh   yang  dimana  semua  itu  akan  menciptakan  suatau  perdamaian,  keempat, keamanan semesta yang akan memberikan keamanan, kelima, kesuburan tanah air dan terakhir, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan.

## Kata kunci
Negara Islam, al-Mawardi

## 1. Pendahuluan
Negara  Madinah  merupakan  negara  yang pertama  dalam  Islam  yang  mewadahi  segala kepentingan  suku-suku  yang  berada  di  wilayah  itu. Kepentingan  utamanya  adalah  keamanan,  ketertiban dan stabilitas. Dalam hal ini, karena dilatar belakangi konflik  antar  suku  yang  terjadi  sebelum  kedatangan nabi  saw,  ketika  itu  nabi  diundang  untuk  bisa mendamaikan  konflik  antar  suku,  melalui  berbagai perjanjian. Karena keberhasilan nabi, maka akhirnya nabi diakui sebagai pemimpin. Ajaran Islam banyak bersifat  mendidik  anggota  Badui  yang    liar  dan kurang disiplin menjadi warganegara yang baik. 1
Gelar khalifah pertama  kali  diterima  oleh khalifah Abu Bakar yang menggantikan kepemimpinan nabi Muhammad saw dalam masalah dunia  dan  agama  kemudian  dilanjutkan  oleh  Umar bin Khattab, akan tetapi beliau lebih memilih Amirul Mu’minin ,  yaitu  pemimpin  umat  yang  beriman, sedangkan  Usman  dan  Ali  memakai  gelar  seperti Abu  Bakar.  Lembaga khilafah ini  berlangsung
1 M.  Dawam  Rahardjo, Ensiklopedi  al-Qur’an,  Tafsir  Sosial Berdasarkan  Konsep-konsep  Kunci, (Jakarta:  Paramadina, 2002), h. 479.
hingga  konsep  ini  dihapus  secara  sengaja  oleh Musthafa Kamal Attaturk ketika ia mendeklarasikan Republik  Turki  dan  sekaligus  menurunkan  sultan dari tahtanya. 2
Sejak itu timbul berbagai macam perdebatan mengenai  dasar-dasar  yang  diajukan  oleh  para ilmuan  mengenai  pembentukan khilafah .  Teori  dan konsep  mengenai  sistem  politik  Islam  lebih  banyak timbul  karena  kebutuhan  sejarah  daripada  langsung berkaitan  dengan  perintah  Tuhan  dalam  al-Qur‟an dan  sunnah  nabi  saw.  Teori  dan  konsep  sistem politik Islam bersifat majemuk dan fleksibel menurut kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
Konsepsi-konsepsi tentang sistem politik dan pemerintahan  akhirnya  muncul  dari  ulama  atau pemikir-pemikir  Muslim.  Sebagian  pemikir  Muslim ada  yang  bersikap  apriori  dan  anti-Barat,  ada  juga yang  menerima  mentah-mentah  segala  yang  datang dari  Barat,  serta  ada  pula  yang  berusaha  mencari nilai-nilai  positif  dari  peradaban  dan  pemikir  Barat,
2 Juhana  S.  Praja, Filsafat  dan  Metodologi  Ilmu  dalam  Islam, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), h. 72.
di  samping  membuang  nilai-nilai  yang  bertentangan dengan Islam. 3
Di  antara  ulama  Muslim  yang  memiliki  konsep pemerintahan  yang  menarik  untuk  diteliti  adalah  al- Mawardi.  Ia  adalah  tokoh  Muslim  yang  terkenal, tidak hanya di dunia Islam, melainkan juga di Barat. Al-Mawarda  tercatat  sebagai  ahli  diplomasi  yang adapat  menjembatani  Dinasti  Abbasiyah  dan  orang- orang Buwaihi. 4

## 2. DasarTeori
Nama  asli  al-Mawardi  adalah  Abu  al-Hasan Ali  bin  Muhammad  bin  Habib  al-Basri  al-Mawardi, beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H/975 M, dan  wafat  dalam  usia  86  tahun  pada  tanggal  30 Rabiul  Awwal  tahun  450  H/27  juni  1058  M  di Baghdad. 5 dari  keluarga  Arab  yang  membuat  dan menjual  air  mawar,  sehingga  ia  diberi  nama  al- Mawardi.  Al-Mawardi  adalah  seorang  ulama  yang ahli  fikih,  hadis,  dan  pemikir  politik,  beliau  belajar ilmu  hadis  pada  Hasan  bin  Ali  bin  Muhammad  al- Jabali,  Muhammad  bin  „Ady  bin  Zuhar  al-Muqri‟, Muhammad  bin  al-Ma‟la  al-Azdi  dan  Ja‟far  bin Muhammad  bin  al-Fadl  al-Baghdadi,  sedangkan dalam bidang ilmu fiqh al-Mawardi belajar di Basrah pada  Abu  Qasim  Abdul  Wahid  bin  Muhammad  al- Soimari  al-Qadhi  sedangkan  ketika  di  Baghdad beliau  belajar  pada  Abu  Hamid  Ahmad  bin  Abi Tohir al-Isfarayini (w. 406).
Al-Mawardi  terkenal  sebagai  tokoh  yang terkemuka  madzhab  Syafi‟i  dan  bahkan  salah seorang  pejabat  tinggi  berpengaruh  pada  masa pemerintahan  daulah  Abbasiyah.  Profesinya  sebagai hakim  negara  membuatnya  bertugas  diberbagai tempat  sampai  akhirnya  ia  menetap  di  Baghdad  dan mendapat  kedudukan  sebagai qadi  al-qudat (hakim agung)    dan  sekaligus  penasehat  khalifah  di  bidang agama, hukum dan pemerintahan. 6
Al-Mawardi  hidup  di  saat  kekhalifahan tengah  mengalami  degradasi  dan  disintegrasi  politik sampai  pada  titik  yang  belum  pernah  terjadi sebelumnya,  tepatnya  pada  tahun  350-450  M,
3 Muhammad  Iqbal  dan  Amin  Husein  Nasution, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2010), h. 57.
4 Munawir  Sjadali, Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah, dan Pemikiran , (Jakarta: UI Press, 1990), h. 58.
5 Abu  Bakar  Muhammad  al-Katib  al-Baghdadi, Tarikh Baghdad ,  (Kairo:  Maktabah  al-Khanji,  1931),  h.  102.  Ali  bin Muhammad bin al-Asir, al-Lubab fi Tahdhib al- Ansab , (Kairo: Bab al-Khalq, 1356 H), h.90.
6 Nina  M.  Armando,  edit., Ensiklopedi  Islam, (Jakarta:  Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 2.
suasana  tersebut  adalah  kondisi  dimana  khalifah walaupun  secara  formal  memiliki  kedaulatan konstitusional,  namun  secara  faktual  otoritas politiknya terpaksa telah ditransfer pada para amir di berbagai  wilayah  baik  pada  keluarga  Persia  atau Turki.  Hal  ini  memuncak  sampai  dikuasainya Baghdad  oleh  bani  Buwaihi  (945-1055)  selanjutnya bani  Saljuk  (1055-1258).  Para  pemimpin  yang  ada dari  anak  cucu  Abbas  hanyalah  sebagai  kepala agama Islam, bukan raja.
Dalam situasi politik yang tidak stabil seperti itu, al-Mawardi tergolong ulung dalam berdiplomasi dan  bijak  dalam  membawakan  diri.  Sebagai  pejabat tinggi  negara,  dalam  setiap  keputusannya  terkadang tidak sesuai dengan ulama-ulama lain pada masa itu, terutama  tentang  fatwa  beliau  yang  kontroversial yaitu  fatwa  larangan  pemberian  gelar  syahinsyah, raja  diraja, malik  al-muluk bagi  Jalaluddaulah  bin Buwaihi amir kota Baghdad pada masa itu, sehingga hubungan  antara  al-Mawardi  dan  bani  Buwaihi sempat  renggang,  namun  hal  ini  membuat  khalifah al-Qadir  Billah  (Abu  Abbas  Ahmad  al-Qadir) khalifah  ke-25  dari  bani  Abbasiyah  (991-1031M) yang  telah  dinobatkan  bani  Buwaihi  setelah menumbangkan  al-„Ata  Lillah  (974-991  M)  ini masih  tetap  menaruh  respek  kepadanya. 7 Meskipun beraliran sunni yang menganut madzhab Syafi‟i, al- Mawardi tetap disenangi, baik oleh bani Abbas yang sunni ataupun bani Buwaihi yang syiah.
Al-Mawardi  adalah  ulama  yang  produktif, hal  ini  terbukti  dari  banyaknya  karya-karya  beliau dalam  banyak  berbagai  bidang  kedisiplinan  ilmu, antara lain: 8
1. Al-Hawi  al-Kabir ,  kitab  fiqh  dengan  madzhab Syafi‟i kitab ini lebih dari 20 jilid
2. Nasihatul Muluk
3. Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk
4. Iqna’ , merupakan kitab ringkasan dari al-Hawi
5. Adab al-Qadhi
6. A’lam an-Nubuwwah
7. Tashil an-Nazar
8. Al-Ams|al wa al-Hikam
9. Adab ad-Dunya wa ad-Din
10. An-Nuhat  wa  al-Uyun ,  kitab  tentang  tafsir  al- Qur‟an  yang  ulasannya  bisa  dibandingkan
7 Nur  Mufid  dan  Nur  Fuad, Bedah Al-Ahkam  as- Sultaniyyah  wa  al-wilayah  al-Diniyyah al- Mawardi ,
Mencermati  Konsep
Kelembagaan  Politik  Era Abbasiyah, (ttp., ttd.), h. 21.
8 Al- Mawardi , A dab ad-Dunya wa ad- Din, ( Beirut : Dar al-Fikr, 1412 H), h. 4.
dengan karya-karya mufassir seperti  al- Qusyairi, ar-Razi, al-Isfahani dan al-Kirmani 9 11. Al-Ahkam  as-Sultaniyyah  wa  al-wilayah  al- Diniyyah
Karya  beliau  yang  terakhir  membuat  nama al-Mawardi  dikenal  hingga  kini.  Tulisan  ini merupakan  karya  ilmiah  pertama  yang  membahas ilmu  politik  dan  administrasi  negara  dalam  sejarah Islam  dan  masih  merupakan  buku  rujukan  utama bagi para ulama dan pemikir politik Islam di bidang politik  dan  pemerintahan.  Teori  politik  yang dikemukakan  al-Mawardi  adalah  penting    karena merupakan upaya pertama dalam sejarah Islam yang membahas  dan  menyusun  teori  kenegaraan  secara lengkap,  di  samping  karena  berpengaruh  besar terhadap pemikiran politik Islam sampai dewasa ini. 10

## 3. Hasil dan Pembahasan
Konsep  negara  menurut  perspektif  Islam hingga  kini  masih  menjadi  perdebatan.  Setidaknya ada  dua  kelompok  yang  berpendapat,  yaitu  yang pertama;  bahwa  Islam  dan  Negara  merupakan  satu kesatuan  yang  tak  dapat  dipisahkan.  Sedangkan kelompok  kedua;  berpendapat  Islam  dan  Negara harus  dipisahkan. 11 Penelitian  ini  menguraikan  dan menganalisa  teori-teori  ulama  klasik  mengenai konsep  negara  menurut  Islam,  khususnya  buku tentang Al-Ahkam  al-Sultaniyah karya  Imam Mawardi  yang  fenomenal.  Dalam  tulisan  Anis Matta;‛....bahwa  era  negara  bangsa  (Nation  State) yang  menjadikan  nasionalisme  sebagai  ruhnya  telah berakhir. Sebagai gantinya muncul Negara etnis dan konsep Negara Agama. 12
Konsep  Negara  Agama,  khususnya  konsep Negara  Islam  kini  banyak  bermunculan,  ini  didasari rindu  akan  peradaban  Islam  yang  telah  lama  hilang. Dalam  buku al-Ahkam  al-Sultaniyah ,  karya  Imam Mawardi, tidak  menjelaskan tentang definisi Negara Islam  secara  rinci,  namun  bisa  dilihat  dari  bab tentang    pengangkatan  kepala  negara  hingga  bab ketentuan-ketentuan  seputar  hisbah  menunjukkan bahwa  praktek  bernegara  dalam  agama  Islam  telah ada sejak zaman Rasulullah SAW.
9 M. Atiqul Haque, Seratus Pahlawan Muslim Yang Mengubah Dunia , (Yogyakarta: Diglosia, 2007), h. 144.
10 Taufik  Abdullah,  dkk., Ensiklopedi  Tematis  Dunia  Islam, Pemikiran dan Peradaban , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, ttd.), h. 3.
11 Anton  Minardi,  Konsep  Negara  dan  Gerakan  Baru  Islam, (Bandung: Prisma Press, 2008), h. 54-55.
12 Anis  Matta,  Menikmati  Demokrasi,  (Jakarta:  Insan  Media Publishing House, 2007), h. 4.
Buku  yang  terdiri  atas  20  bab  ini,  secara umum  berisi  pokok-pokok  kenegaraan,  seperti jabatan  khalifah  dan  hal  yang  berhubungan  dengan hal  itu  seperti  syarat  menjadi  khalifah,  proses pembaiatan, instansi yang menunjuknya dan kewajibannya dan perangkat pemerintahannya (wazir,  amir,  qadi  serta  hak  dan  kewajibannya mesing-masing)  serta  hubungan  antara  pemerintah dan rakyatnya. 13
Manusia  adalah  makhluk  yang  selalu membutuhkan bantuan terhadap orang lain dibandingkan  dengan  makhluk  Tuhan  yang  lain. Kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan  untuk  memenuhi  semua  kebutuhannya sendiri  dan  terdapatnya  keanekaragaman  dan  dan perbedaan  bakat,  pembawaan  dan  kecenderungan setiap  orang  untuk  saling  membantu  satu  sama  lain yang  akhirnya  sepakat  untuk  mendirikan  sebuah negara. Dengan perkataan lain sebab lahirnya sebuah negara adalah pemenuhan hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. 14
Dalam  pandangan  al-Mawardi,  sebuah negara  membutuhkan  enam  sendi  utama  untuk berdiri;
Pertama , menjadikan agama sebagai pedoman.  Agama  diperlukan  sebagai  pengendali hawa  nafsu  dan  pembimbing  hati  nurani  manusia. Agama  merupakan  fondasi  yang  kokoh  untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenangan negara.
Kedua ,  pemimpin  yang  bijak  dan  memiliki otoritas  yang  melekat  dalam  dirinya  dengan kekuasaannya. Dengan kriteria ini seorang pemimpin dapat  mengompromikan  beberapa  aspirasi  yang berbeda, sehingga dapat membangun negara mencapai tujuan.
Ketiga ,  keadilan  yang  menyeluruh  yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Keadilan itu bermula dari  sikap  adil  pada  diri  sendiri,  kemudian  kepada orang  lain.  Keadilan  kepada  orang  lain  dapat diklasifikasikan  dalam  tiga  kategori,  yaitu;  1)  adil kepada  bawahan  (subordinat),  seperti  keadilan kepala  negara  kepada  wakil  atau  pejabat  eksekutif bawahannya,  2)  adil  kepada  atasan  (superior),  yaitu keadilan  yang  dilakukan  oleh  rakyat  kepada  kepala negara,  untuk  patuh,  loyal  dan  siap  membantu
13 Taufik Abdullah, dkk., Ensiklopedi Tematis... h. 277.
14 Banyak  ayat-ayat  al-Qur’an  yang  menjelaskan  betapa manusia sangat tergantung dengan sekitarnya, karena secara alami  manusia  adalah  makhluk  Tuhan  yang  lemah.  Antara lain ayat: اعوله قلخ ناسنلإا  نإ . Lebih jelas lihat QS. Al- Ma‟arij : 70:19, dan ayat yang semisal dengannya.
negara,  dan  3)  adil  kepada  sejawat  (peer),  yaitu keadilan  kepada  orang  yang  setara,  dengan  cara menghormati  sikap  mereka,  tidak  mempermalukan dan menyerangnya. 15
Keempat ,  keamanan  semesta,  yang  akan memberi  inner  peace  (kedamaian  batin)  kepada rakyat,  dan  pada  akhirnya  mendorong  rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara.
Kelima , kesuburan tanah air yang berkesinambungan,  yang  akan  menguatkan  inisiatif rakyat  untuk  menyediakan  kebutuhan  pangan  dan kebutuhan  ekonomis  lainnya  sehingga  konflik antarpenduduk dapat dikurangi dan teratasi.
Keenam , harapan bertahan dan mengembangkan  kehidupan.  Kehidupan  manusia melahirkan  generasi-generasi  masa  depan.  Generasi sekarang harus mempersiapkan sarana dan prasarana, struktur  dan  infrastruktur  bagi  generasi  mendatang. Orang  yang  tidak  mempunyai  harapan  bertahan (hope  of  survival)  maka  ia  tidak  mempunyai semangat  dan  usaha  untuk  hidup  mapan. 16 Melalui enam  sendi  di  atas  diharapkan  negara  benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat  dan  saling  tolong  menolong  sesama  mereka, memperbanyak  sarana  kehidupan  yang  baik  bagi setiap warga, sehingga seluruh rakyat dapat menjadi laksana  bangunan  yang  kokoh.  Pada  waktu  yang sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara yang  kuat  dan  yang  lemah,  dan  antara  kawan  dan lawan. 17 Dari  sendi  pertama  tersebut  di  atas, diketahui  bahwa  dalam  konsep  negara  al-Mawardi, posisi agama sangat penting. Sebagaimana diketahui, terdapat  dua  corak  pemikiran  yang  keduanya bersebrangan  antara  satu  dengan  yang  lain  terkait negara  dan  agama  (Islam).  Sebagian  pemikir menganggap  bahwa  Islam  dan  negara  merupakan satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan, sedangkan  yang  lain  berpendapat  bahwa  keduanya harus  dipisahkan. 18 Al-Mawardi  cenderung  pada corak  pertama,  bahwa  agama  dan  negara  saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara, karena dengan  negara  maka  agama  dapat  berkembang. Sebaliknya,  negara  memerlukan  agama,  karena dengan  agama  negara  dapat  berkembang  dalam
15 Suyuti  Pulungan, Fiqih  Siyasah:  Ajaran,  Sejarah,  dan Pemikiran ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  Cet.  4,  1999),  h. 227.
16 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara…, h. 62.
17 Muhammad  Azhar,  Filsafat  Politik:  Perbandingan  Antara Islam dan Barat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1997), h. 83.
18 Anton  Minardi,  Konsep  Negara  dan  Gerakan  Baru  Islam, (Bandung: Prisma Press, 2008), h. 54-55.
bimbingan  etika  dan  moral. 19 Menurut  Al-Mawardi, “Kekuasaan dengan dibarengi agama akan kekal, dan agama  dibarengi  dengan  kekuasaan  akan  kuat”. 20 Pada  bagian  awal  dari  karyanya  yang  terkenal al- Ahkam  al-Sultaniyyah ,  al-Mawardi  menegaskan bahwa  pemimpinan  negara  merupakan  instrumen untuk  meneruskan  misi  kenabian  guna  memelihara agama  dan  mengatur  dunia. 21 Pemeliharaan  agama dan  pengaturan  dunia  merupakan  dua jenis  aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotis. Keduanya  merupakan  dua  dimensi  dari  misi kenabian.  Allah  mengangkat  untuk  umat-Nya seorang  pemimpin  pengganti  (khalifah)  Nabi  SAW, untuk  mengamankan  negara  disertai  dengan  mandat politik. 22 Seorang  khalifah  atau  imam  adalah pemimpin  agama  di  suatu  pihak  dan  menjadi pemimpin  politik  di  lain  pihak.  Al-Mawardi  tidak mendikotomikan  antara  pemimpin  politik  dan pemimpin  agama.  Negara  merupakan  lembaga politik  dengan  sanksi-sanksi  keagamaan.  Sejarah juga  telah  menunjukkan  bahwa  Nabi  SAW  ketika memimpin Negara Madinah, selain sebagai pembawa  ajaran  Allah  juga  sebagai  pemimpin negara.  Dalam  hal  ini  Imam  Mawardi  memberikan juga  baju  agama  kepada  jabatan  kepala  negara disamping baju politik.
Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah  pemimpin  agama,  dan  di  lain  pihak  adalah pemimpin  politik.  Jabatan  kepala  negara  dapat ditempuh  dua  sistem  yang  pertama  adalah  dipilih oleh  parlemen  yang  disebut ahlul  ahli  wal  aqdi (orang yang mempunyai wewenang untuk memecahkan  masalah  dan  menetapkan  keputusan), atau  disebut  juga  model  ahlul  ikhtiar. 23 Parlemen harus mempunyai syarat:
1.   Kredibilitas  pribadinya  atau  keseimbangan  (al- „adalah) memenuhi semua kriteria.
2.   Mempunyai  ilmu  sehingga  tahu  siapa  yang berhak  dan  pantas  untuk  memangku  jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.
3.   Memiliki  pendapat  yang  kuat  dan  hikmah  yang membuatnya  dapat  memilih  siapa  yang  paling
19 Ali  Murtadho,  “Jalinan  dan  Negara  dalam  Islam”, Ijtimaiyya, Vol. 5, No. 1, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2012), h. 98.
20 Al-Mawardi, Adab al-Dunyâ wa al-Dîn, (Beirut: Dâr al-Fikr, T.Th.), h. 137-138.
21 Al-Mawardi,  Al-Ah}kâm  al-Sult}âniyyah,  (Beirut:  Dâr  al- Fikr, T.Th.), h. 5.
22 Azyurmadi  Azra,  Pergolakan  Politik  Islam:  dari Fundamentalisme,  Modernisme  dan  Post  Modernisme, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 4.
23 Erwin  I.J  Rosenthal,  Political  Thought  in  Medieval  Islam: An  Intoductory  Outline,  (London:  Cambridge  University Press, 1962), h. 62.
pantas  untuk  memangku  jabatan  kepala  negara dan siapa yang paling mampu serta pandai dalam membuat  kebijakan  yang  dapat  mewujudkan kemaslahatan umat.
Al-Mawardi  mendasarkan  bahwa  dalam sebuah  komunitas  rakyat  akan  melahirkan  sebuah negara,  begitu  juga  negara  Islam  selalu  dibutuhkan seorang  pemimpin  (imamah),  dalam  hal  ini  terjadi perbedaan  pendapat  tentang  wajib  dan  tidak  adanya seorang  pemimpin.  Menurut  pendapat  yang  pertama adanya  seorang  pemimpin  adalah  wajib aqli (akal), pendapat  ini  mendasarkan  bahwa  dalam  suatu kumpulan  komunitas  yang  akhirnya  terbentuk  suatu negara  haruslah  ada  seorang  pemimpin  yang nantinya  untuk  menghindari  terjadinya  kekacauan dan perselisiohan dalam negeri, sedangkan pendapat yang  kedua bahwasannya adanya seorang pemimpin itu  wajib  adanya,  hal  ini  didasarkan  kepada  al- Qur‟an  dan  hadis  nabi.  Sebagaimana  firman  Allah dalam QS. An-Nisa‟ ayat 59: 24
مكنم رملأا ىلوأو لىسرلاىعيطأو اللهاىعيطأ اىنمأ نيذلا اهيأاي Dari  ayat  itu  terdapat  prinsip  dan  aturan tentang  hal  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan umat Islam, teristimewa dengan urusan pemerintahan,  yaitu  taat  kepada  Allah  dan  taat kepada  Rasul-Nya  dan  taat  kepada  pemimpin  di antara  Umat  Islam.  Ulul  amri  adalah  pemegang kekuasaan, pemegang komando yang harus kita taati selama  tidak  menyuruh  kepada  kemungkaran  dan maksiyat kepada Allah.
Keberadaan  pemimpin  adalah  hukumnya wajib  kifayah ,  sebagaimana  wajibnya  kita  dalam mencari ilmu atau jihad. Menurut al-Mawardi, untuk pemilihan atau seleksi diperlukan dua hal.
Pertama, ahl  al-ikhtiar atau  mereka  yang berwenang  memilih  pemimpin,  sedangkan  syarat seorang ahl al-ikhtiar harus memiliki tiga syarat:
1.   Bersikap adil;
2.   Memiliki ilmu pengetahuan
yang memungkinkan mereka untuk mengetahui siapa yang  memiliki  syarat  untuk  diangkat  sebagai pemimpin;
3.   Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan  mereka  memilih  siapa  yang paling  tepat  untuk  menjadi  pemimpin  dan  yang paling  mampu  mengelola  kepentingan  umat  di antara  mereka  yang  memenuhi  syarat  untuk jabatan pemimpin.
24 Al- Mawardi , Al-Ahkam  as-Sultaniyyah  wa  al-wilayah al-Diniyyah , (Beirut: Dar al-Kutub al-„Alamiyyah, ttd.), h. 5.
Kedua,  ahl  al-imamah atau  mereka  yang berhak  mengisi  jabatan  seorang  pemimpin.  Mereka harus mempunyai tujuh syarat: 25
1.   Sikap adil dengan segala persyaratannya;
2.   memiliki  ilmu  pengetahuan  yang  memadai untuk berijtihad;
3.   sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya;
4. utuh segala anggota badannya;
5. wawasan  yang  memadai  untuk  mengatur kehidupan  rakyat  dan  mengelola  kebutuhan umum;
6.   keberanian  yang  memadai  dalam  rangka melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh;
7.   dan berasal dari keturunan suku Quraish.
Dalam  hal  ini  maksud  dari  keturunan  suku Quraish  adalah  bukan  berarti  mutlak  secara  fisik akan  tetapi  wibawa  dan  ketangguhan  serta  keuletan seorang calon kepala negara harus setidaknya seperti yang  dimiliki  suku  Quraish  yang  terkenal  ulet, pemberani dan tangguh. 26
Arti  adil  menurut  al-Mawardi adalah akhlak yang  paling  utama.  Jika  seseorang  tidak  bersifat demikian  maka  tidak  sah  kekuasaannya  dan  tidak boleh  diterima  segala  kesaksiannya.  Keadilan  atau sifat  adil  sangat  diperlukan  di  setiap  kekuasaan. Bersifat adil yakni bahwa dia jujur dalam perkataan, amanah  (terpercaya),  menjaga  diri  dari  hal-hal  yang haram,  menjauhi    segala  perbuatan  dosa,  jauh  dari segala  keragu-raguan,  dapat  menahan  diri  dalam waktu  senang  dan  waktu  marah  dan  menjaga  sifat sopan santunnya dalam agama dan dunianya.
Sedangkan  dalam  hal  cara  pengangkatan seorang  imam,  terdapat  dua  cara. Pertama, dengan cara  pemilihan  oleh ahl  al-aqdi  wa  al-halli, 27 dan yang kedua melalui  penunjukan  atau  wasiat  oleh imam sebelumnya. 28
Ahl al-aqdi wa al- halli yang mereka adalah “Dewan  Perwakilan  Rakyat”  yang  mempunyai  hak untuk memilih atau menobatkan pemimpin (imamah)
25 Al- Mawardi , Al-Ahkam as-Sultaniyyah ….. h. 6.
26 M.  Sholeh,  “al- Mawardi dan  Teorinya  Tentang  Kontrak Sosial”  dalam Realita,  Jurnal  Penelitian dan  Kebudayaan Islam , Volume 1, Nomor 1 (Kediri, P3M STAIN, 2004), h. 80.
27 Ahl  al-Aqdi  wa  al-Halli atau  yang  nanti  disebut  juga ahl ikhtiar adalah  semacam  lembaga  legislatif  yang  dibentuk sebagai representasi dari lembaga perwakilan yang bertugas antara  lain  mengangkat  seorang  imam.  Secara  historis lembaga  ini  telah  dipraktekkan  dan  telah  ada  semenjak khulafa  al-rasyidun.  Pada  masa  Umar  (khususnya  disaat beliau hampir meninggal dunia) dia telah menunjuk  6 orang shahabat  besar  yang  bertugas  untuk  memilih  pengganti pasca wafat beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Zubair  bin  Awwam,  Thalhah,  Abdurrahman  bin  ‘Auf  dan Sa’ad bin Abi Waqqash. Lihat Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam , (Jakarta: Amzah, 2005), h. 78.
28 Al- Mawardi , Al-Ahkam as-Sultaniyyah ….. h. 7.
yang  terdiri  dari  para  ulama,  pemimpin  suku  dan pemuka  masyarakat.  Dasar  dalam  hal  ini  adalah  “ bahwa  rakyat  yang  memiliki  kekuasaan  dalam memilih  pemimpin”,  sementara ahl  al-aqdi  wa  al- halli mewakili mereka, kecil jumlahnya rakyat, tetapi memiliki  kapabilitas  untuk  memikul  tanggungjawab memilih seorang pemimpin. 29
Dalam  pengangkatan  melalui  pemilihan, terdapat  perbedaan  pendapat  antara  para  ulama dalam  menentukan  jumlah  peserta  dalam  pemilihan tersebut.  Sekelompok  ulama  berpendirian  bahwa pemilihan  hanya  sah  kalau  dilakukan  oleh ahl  al- aqdi wa al-halli dari seluruh pelosok penjuru negeri, hingga  persetujuan  itu  berasal  dari  seluruh  rakyat, dari  kelompok  ulama kedua berpendirian  bahwa pemilihan  hanya  sah  kalau  paling  kurang  dilakukan oleh  lima  orang,  dan  seorang  dari  mereka  diangkat sebagai pemimpin (imam) dengan persetujuan empat orang  yang  lain,  dasar  pendirian  dari  kelompok  ini adalah  bahwasannya  dahulu  Abu  Bakr  diangkat sebagai  khalifah  pertama  melalui  pemilihan  lima orang  dan  bahwa  Umar  bin  Khattab  telah membentuk “dewan formatur” yang terdiri dari enam orang  untuk  memilih  seorang  pengganti  pasca wafatnya  beliau.  Sedangkan  dari  kelompok  yang ketiga (Kufah)  berpendirian  bahwa  pemilihan  itu akan  sah  apabila  dilakukan  oleh  tiga  orang,  apabila salah  satu  diantara  mereka  terpilih  maka  yang  dua akan  menyetujuinya,  dan  kelompok  yang keempat berpendirian  bahwa  pemilihan  imam  akan  sah dengan  dilakukan  oleh  seorang,  dahulu  Ali  bin  Abi Thalib  hanya  diangkat  oleh  satu  orang,  yaitu  Abbas paman  beliau,  dan    beliau  berbaiat  kepadanya  dan semua orang menyetujuinya. 30
Sedangkan pengangkatan imam dapat dilakukan dengan penunjukan atau wasiat oleh imam yang sebelumnya, hal ini didasarkan karena khalifah Umar  bin  Khattab  menjadi  khalifah  melalui penunjukan  oleh  pendahulunya,  yaitu  Abu  Bakar. Demikian  pula  halnya  dengan  Usman  bin  Affan, enam  dewan  formatur  yang  memilihnya  menjadi khalifah  adalah berasal dari  sebelumnya  yaitu Umar bin Khattab. Dalam hal pengangkatan imam melalui penunjukan  oleh  imam  sebelumnya,  al-Mawardi menyatakan  bahwa  sebelum  menunjuk  calon penggantinya,  seorang  imam  harus  berusaha  agar yang  ditunjuknya  itu  betul-betul  berhak  untuk mendapatkan  sebuah  kepercayaan  dan  kehormatan yang  tinggi  dan  seorang  pemimpin  yang  betul-betul memiliki  persyaratan  untuk  menjadi  seorang pemimpin.    Kalau  yang  ditunjuk  sebagai  calon pengganti itu bukan anak atau ayah sendiri, si imam
29 Farid Abdul Khaliq, Fikih ……. h. 79. 30 Al- Mawardi , Al-Ahkam as-Sultaniyyah ….. h. 7.
dapat  memutuskan  dan  melaksanakan  baiat  sendiri. Tetapi  kalau  yang  ditunjuk  atau  putra  mahkota  itu anak  atau  ayah  sendiri,  maka  dalam  hal  ini  terdapat perbedaan  pendapat,  yaitu  apakah  imam  itu  berhak melaksanakan  baiat  sendiri  atau  tidak.  Sekelompok ulama  berpendapat  tidak  dibenarkan  imam  seorang diri  melaksanakan  baiat  anak  atau  ayah  sendiri,  dia harus  terlebih  dahulu  minta  pendapat  kepada ahl ikhtiar dan  mengikuti  nasehat  mereka.  Kelompok ulama  k edua berpendapat  bahwa  imam  seorang  diri berhak  melaksanakan  baiat  anak  atau  ayahnya sendiri  sebagai  putra  mahkota,  bukankah  dia  waktu itu  sebagai  pemimpin  umat.  Sedangkan  kelompok ulama  yang ketiga berpendapat  bahwa  kalau  yang ditunjuk  sebagai  putra  mahkota  itu  ayahnya,  imam dapat  melaksanakan  baiat  seorang  diri,  tetapi  tidak demikian  ketika  yang  ditunjuk  itu  adalah  anaknya sendiri. 31
Apabila ahl  al-aqdi  wa  al-halli berkumpul untuk  memilih,  mereka  harus  memperhatikan keadaan  orang-orang  yang  sudah  masuk  kriteria menjadi seorang pemimpin, lalu mereka mengajukan untuk  dibaiat 32 orang  yang  paling  menonjol keutamaannya, 33 paling sempurna kriterianya sehingga  rakyat  akan  patuh  kepadanya  dan  bersedia segera  membaiatnya.  Al-Mawardi  percaya  bahwa rakyat  pasti  akan  memberikan  baiat  setelah ahl ikhtiar memberikan baiatnya.
Kepala  negara  merupakan  pemimpin  dan kepercayaan rakyat, untuk tugas dan tanggung jawab mempertahankan  agama  dan  tanah  air  tidak  dapat dipenuhi  kecuali  dengan  kerjasama  penuh  antara pemimpin  dan  rakyatnya.  Kepala  negara  wajib memberikan  perlindungan  kepada  rakyatnya  dan mengelola  segala  kepentingan  yang  dibutuhkan untuk  kemaslahatan  rakyatnya.  Kepala  negara  tidak akan  bisa  menjalankan  tugas  secara  sempurna  bila rakyatnya  hanya  bersifat  pasif.  Oleh  karena  itu
31 Ibid. , h. 11. 32 Kata  baiat  diambil  dari  kata  ‘ bay ’  yang  berarti  menjual. Dengan  demikian,  ia  berkonotasi  kontrak  antara  seseorang yang  membuat  suatu  penawaran  dan  orang  lain menerimanya.  Dalam  politik  baiat  merupakan    perbutan menerima  dan  menyatakan  kesetiaan  kepada  pemimpin. Lihat  Bernard  Lewis, Islam  Liberalisme  Demokrasi ,  (Jakarta: Paramadina,  2002),  h.  38.    Dan  ayat-ayat  al-Qur’an  yang menjelaskan  istilah  baiat  dalam  arti  perjanjian  antara  lain terdapat dalam QS. At-Taubah: 3; Ali Imran : 10, 18; dan QS. Al- Mumtahanah: 12.
33 Paling menonjol dan tidaknya kualitas seorang pemimpin harus  terlebih  dahulu ahl  al-aqdi  wa  al-halli melihat  kondisi negara,  apa  yang  dibutuhkan  dalam  mencapai  kemaslahatan rakyat,  jika  negara  dalam  keadaan  yang  sangat  membutuhkan seorang pemimpin ulung dalam  berpolitik, maka ahl al-aqdi wa al-halli harus mencari seorang pemimpin yang pandai berpolitik. Lihat Al- Mawardi , Al-Ahkam as-Sultaniyyah ….. h. 8.
kewajiban rakyat adalah mendukung dan bekerjasama  dengan  kepala  negara  selama  kepala negara  tidak  menyeru  kepada  kejelekan  dan maksiyat. Rakyat sambil menilai kebijakan- kebijakan kepala negara harus mendukung apa yang mereka  setujui  dan  menentang  apa  yang  tidak mereka setujui dalam segala kebijakannya. 34
Hak  untuk  menghapuskan  suatu  perjanjian, menurut  hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hak untuk  membuatnya.  Namun  pengalaman  pahit berupa  peristiwa  pemberontakan  dan  pembunuhan khalifah  Usman  telah  menimbulkan  perselisihan mengenai  suksesi  dan  kekuasaan  politik  yang  sah yang  pada  akhirnya  mengecilkan  hati  orang  untuk melaksanakan hak tersebut. Karena itu para theology dan  fuqaha  ada  yang  menolak  dan  menyetujui pembatalan  kontrak  (perjanjian)  berupa  baiat  dan pemberhentian seorang kepala negara ditengah masa jabatannya.  Karena  itu  sebagian  para  theolog  dan fuqaha  menolak  dan  ada  yng  setuju  jika  terjadi pembatalan perjanjian berupa baiat dan pemberhentian  seorang  kepala  negara  dalam  masa jabatannya. 35
Al-Mawardi    mengatakan  bahwa  seorang pemimpin  harus  berhenti  dari  tugasnya  sebagai kepala negara apabila jelas dalam dirinya melakukan kesalahan,  dalam  hal  ini  adakalanya  cacat  dalam keadilannya,  dalam  hal  ini  adakalanya  fasik  dengan perbuatan,  seperti  melakukan  hal-hal  yang  munkar dan melanggar kebenaran, ketika hal ini terjadi maka seorang  pemimpin  harus  berhenti,  apabila  sifat tersebut sudah hilang maka pemimpin tersebut boleh memimpin  kembali  dengan  baiat  yang  baru.  Atau seorang pemimpin tersebut mengalami cacat fisiknya yang menyebabkan terganggunya segala kewajibannya  sebagai  seorang  pemimpin  negara. Dalam  hal  ini  al-Mawardi  membagi  dalam  tiga bagian,  yang pertama berkurangnya  fungsi  indra perasa,  dalam  berkurangnya  indra  perasa  ini    al- Mawardi  juga  membagi  tiga  bagian,  (1)  adakalanya tercegah  untuk  meneruskan  menjadi  pemimpin apabila sakitnya tersebut berupa hilang ingatan yang tidak  bisa  dimungkinkan  untuk  sembuh  dan memakan  waktu  yang  sangat  lama  dan  jika  tidak berfungsi  kembali  indra  pendengaran  yang  nantinya akan menyebabkan dalam penentuan suatu kebijakan yang  tidak  sesuai  dengan  kebenaran.  (2) tidak tercegah  untuk  meneruskan  menjadi  seorang pemimpin jika cacatnya tersebut  tidak menghalangi dalam penentuan segala keputusan, seperti hilangnya rasa  bau pada hidung  dan daya rasa pada lidah. (3) terjadi  perbedaan  pendapat,  dalam  hal  ini  jika
34 Ibid., hlm. 17. 35 M. Sholeh, “al- Mawardi dan Teorinya….. h. 67.
seorang  pemimpin  tersebut  tuli  dan  bisu.  Ulama berbeda  pendapat  dalam  penentuan  berhenti  atau tidaknya  kepala  negara,  jika  seorang  kepala  negara tersebut pandai dan cakap dalam menulis dan faham akan  bahasa  isyarat  maka  tetap  dibolehkan  menjadi seorang kepala negara, akan tetapi jika tidak mampu dan  cakap  dalam  menulis  dan  menggunakan  bahasa isyarat  maka  harus  berhenti  menjadi  kepala  negara. Sedangkan  bagian  yang kedua apabila  seorang kepala negara tersebut hilang salah satu dari anggota tubuhnya,  dalam  hal  ini  al-Mawardi  menjelaskan apabila  hilangnya  anggota  tubuh  tersebut  tidak menyebabkan  rusaknya    keadilan  dan  kejujuran dalam pengambilan segala keputusan, maka dia akan tetap  menjadi  seorang  kepala  negara,  dalam  hal  ini seperti  hilangnya  fungsi  alat  reproduksi,  akan  tetapi apabila hilangnya anggota tubuh akan menyebabkan tidak  mampu  dan  cakapnya  dalam  menjadi  seorang kepala  negara  maka  dia  tercegah  untuk  melanjutkan kepemimpinannya,  seperti  hilangnya  tangan  dan kaki. Sedangkan bagian yang ketiga apabila seorang kepala  negara  tersebut  tidak  mampu  untuk mentasarrufkan (mengambil  kebijakan)  terhadap segala  kekuasaanya,  dalam  hal  ini  jika  seorang kepala negara dalam kekuasaan musuh atau penjahat atau  bahkan  orang-orang  terdekatnya,  sehingga seorang  kepala  negara  tersebut  tidak  mampu  dan berdaya  dalam  mengambil  segala  keputusan  untuk kebaikan rakyatnya. 36
Dari uraian tentang sebab-sebab berakhirnya atau  batalnya  seorang  kepala  negara  al-Mawardi tidak  menyebutkan  secara  spesifik  dan  jelas  tentang bagaimana  cara  mekanisme  penyingkiran  seorang kepala  negara  yang  sudah  tidak  layak  memimpin negara  dan  siapa  pula  yang  berhak  melakukan penyingkiran. 37
Sedangkan menurut al-Mawardi wazir dibagi menjadi  dua,  yaitu  wazir tafwidh dan  wazir tanfid. Wazir tafwidh adalah pembantu utama kepala negara dengan  kewenangan,  tidak  saja  untuk  melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala negara, dan juga membantunya dalam segala  urusan  rakyat.  Sedangkan  persyaratan  untuk wazir tafwidh sama  dengan  persyaratan  menjadi seorang  kepala  negara  kecuali  syarat  keturunan Quraish,  dan  hanya  cukup  dengan  kebangsaan  arab saja  dan  ditambah  kemampuan  untuk  mewakili kepala negara dalam mengelola segala urusan-urusan perang  dan  perpajakan. 38 Adapun  wazir tanfid kekuasaannya jauh berkurang dari wazir tafwidh. Dia
36 Al- Mawardi Al-Ahkam as-Sultaniyyah ….. h. 19-23.
37 Munawwir Syadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran , (Jakarta: UI_Press, 1993), h. 66.
38 Al- Mawardi , Al-Ahkam as-Sultaniyyah ….. hlm. 25.
hanya  pelaksana  kebijaksanaan  kepala  negara  dan penghubung  antara  kepala  negara  dan  pejabat– pejabat tinggi negara dan rakyat, menyampaikan apa yang  telah  diperintahkan  oleh  kepala  negara  dan melaksanakan apa yang telah diperintahkannya. 39

## 4. Kesimpulan
Al-Mawardi  adalah  salah  satu  ulama ensiklopedis, hal  sini  bisa  kita  ketahui  dari  berbagai banyaknya  karya  beliau,  baik  tentang  ilmu  tafsir, fikih, hadis, akhlak ataupun ilmu politik.
Dalam  banyaknya  karya  beliau,  kitab Al- Ahkam  as-Sultaniyyah  wa  al-wilayah  al-Diniyyah merupakan  kitab  yang  paling  lengkap  dalam referensi  tentang  konsep  negara  Islam,  karena  di dalamnya  tercantum  lengkap  tatacara  pemilihan seorang  kepala  negara,  wazir  (pembantu)  serta berbagai  kewajiban  dan  hak-haknya.  Bukan  hanya itu  al-Mawardi  juga  menyebutkan  bagaimana  jika seorang  kepala  negara  melanggar  aturan-aturan agama dan sudah tidak cakap dan mampunya dalam memimpin rakyatnya.
Banyaknya  tawaran  dan  solusi  yang  telah dipaparkan al-Mawardi dalam sebuah konsep negara dan  perangkatnya,  al-Mawardi  tidak  memberikan penjelasan mana yang pas dan cocok dengan konsep ajaran  Islam,  hal  ini  merupakan  bukti  dan  kehati- hatian  dari  al-Mawardi  dalam  memutuskan  dan mengklaim  suatu  konsep,  karena  dalam  al-Qur‟an maupun hadis tidak dijelaskan secara jelas dan tepat bagaimana sebenarnya negara Islam dalam pandangan  al-Qur‟an  dan  hadis.  Al-Qur‟an  hanya menekankan  musyawarah  dalam  mengambil  segala keputusan  untuk  mencapai  permufakatan  dalam upaya persatuan umat.
Dalam  pandangan  Al-Mawardi,  sebuah Negara  harus  memiliki  6  sendi  yaitu  pertama, menjadikan  agama  sebagai  pedoman,  kedua, memiliki pemimpin yang bijak dan otoritas yang ada pada  diri  pemimpin  tersebut,  ketiga,  memiliki keadilan yang merata dan menyeluruh   yang dimana semua  itu  akan  menciptakan  suatau  perdamaian, keempat, keamanan semesta yang akan  memberikan keamanan, kelima, kesuburan tanah air dan terakhir, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan.
.
39 Ibid. , hlm. 29.

## D AFTAR PUSTAKA
Al-Mawardi. Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-wilayah al-Diniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-„Alamiyyah. ttd.
__________. (1412 H). Adab ad-Dunya wa ad-Din. Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Baghdadi, Abu Bakar Muhammad al-Katib. (1931) Tarikh Baghdad. Kairo: Maktabah al-Khanji.
Al-Asir, Ali bin Muhammad bin. (1356 H). al-Lubab fi Tahdhib al- Ansab. (Kairo: Bab al-Khalq.
Armando, Nina M. (2005). Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Azra, Azyurmadi. (1996). Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme. Jakarta: Paramadina.
Azhar, Muhammad. (1997). Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Abdul Khaliq, Farid. (2005). Fikih Politik Islam. Jakarta: Amzah.
Abdullah, Taufik. dkk. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Haque, Muhammad Atiqul. (2007). Seratus Pahlawan Muslim Yang Mengubah Dunia. Yogyakarta: Diglosia.
Iqbal,  Muhammad  dan  Amin  Husein  Nasution.  (2010). Pemikiran  Politik  Islam  dari  Masa  Klasik  Hingga Indonesia Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Lewis, Bernard. (2002). Islam Liberalisme Demokrasi. Jakarta: Paramadina.
Minardi, Anton. (2008). Konsep Negara dan Gerakan Baru Islam. Bandung: Prisma Press.
Matta, Anis. (2007). Menikmati Demokrasi. Jakarta: Insan Media Publishing House.
Mufid,  Nur  dan  Nur  Fuad. Bedah  Al-Ahkam  as-Sultaniyyah  wa  al-wilayah  al-Diniyyah  al-Mawardi, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyah. ttp. ttd.
Murtadho,  Ali.  (2012).  “Jalinan  dan  Negara  dalam  Islam”,  Ijtimaiyya,  Vol.  5,  No.  1.  Lampung:  IAIN  Raden Intan.
Pulungan, Suyuti. (1999). Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rahardjo,  Muhammad  Dawam.  (2002) Ensiklopedi  al-Qur’an,  Tafsir  Sosial  Berdasarkan  Konsep-konsep Kunci. Jakarta: Paramadina.
Rosenthal,  Erwin  I.J.  (1962). Political  Thought  in  Medieval  Islam:  An  Intoductory  Outline ,  (London: Cambridge University Press.
Sholeh,  Muhammad.  (2004)  “al-Mawardi  dan  Teorinya  Tentang  Kontrak  Sosial”  dalam Realita,  Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam, volume 1 nomor 1 . Kediri: P3M STAIN.
S. Praja, Juhana. (2002). Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam. Bandung: Mizan Media Utama.
Syadzali, Munawwir. (1993). Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press.