## Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol)
ISSN 2798-0243, Vol 3, No 1, 2023, 21-28 https://doi.org/10.35912/jasispol.v3i1.1981

## Penerapan Kebijakan tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun  2017  di  Kabupaten  Buleleng  (Application  of  the
Policy regarding Regional Regulation Number 7 of 2017 in Buleleng Regency)
Nyoman Doddy Darmawan 1* , Nyoman Diah Utari Dewi 2 , Luh Riniti Rahayu 3
Universitas Ngurah Rai, Denpasar 1,2,3 diah.utari@unr.ac.id

## Riwayat Artikel
Diterima pada 3 April 2023 Revisi 1 pada 8 April 2023 Revisi 2 pada 10 April 2023 Disetujui pada 14 April 2023

## Abstract
Purpose: to find out the implementation, constraints, and efforts in implementing  Buleleng  Regency  Regional  Regulation  No.  7  of 2017 concerning TJSLP in Buleleng Regency.
Method :  The  instrument  used  in  this  study  is  the  interview guideline.  Researchers  used  Miles  and  Huberman's  interactive model to analyze the research data Result: The  implementation  of  Buleleng  Regency  Regional Regulation No. 7 of 2017 concerning TJSLP in Buleleng Regency has  not  run  optimally,  Obstacles  when  implementing  Buleleng Regency Regional Regulation No. 7 of 2017 concerning TJSLP in Buleleng Regency include no commitment from the leadership so that the officers below do not carry out their duties optimally, and efforts are made to overcome obstacles in implementing Buleleng Regency  Regional  Regulation  No.  7    2017  regarding  TJSLP  in Buleleng Regency among others is that the local government will invite  companies  to  coordinate  and  agree  on  regional  priority programs/activities that can be realized through TJSLP Limitation: This  study  only  used  a  few  informants,  so  future research may consider using more informants.
Keywords: Implementation, Regional Regulations, TJSLP How  to  Cite: Darmawan,  N,  D.,  Dewi,  N,  D,U.,  Rahayu,  L,  R. (2023).  Penerapan  Kebijakan  tentang  Peraturan  Daerah  Nomor  7 Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng. Jurnal  Studi Ilmu Sosial dan Politik, 3(1), 21-28.

## 1. Pendahuluan
Pembiayaan  pembangunan  daerah  dengan  bersumber  dari  dana  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sudah dilaksanakan di berbagai daerah di dunia termasuk di Indonesia. Selain pembiayaan pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, KPBU/PPP maupun pinjaman daerah, pembiayaan dari dana TJSLP juga menjadi  salah  alternatif  sumber  pembiayaan  yang  mulai  digalakkan  oleh  Pemerintah.  Ditinjau  dari beberapa  teori  mengenai Corporate  Social  Responsibility ,  (Carroll,  2016)  memberikan  definisi tanggung  jawab  sosial  bisnis  meliputi  ekonomi,  hukum,  etika,  dan  terakhir  harapan  diskresioner (sukarela) untuk diberikan pada masyarakat pada kurun waktu tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah tanggung jawab filantropi. Pengertian lain mengenai tanggung jawab sosial perusahaan menurut (Plunkett  dan  Arthur  1983,  174,  dalam  (Yuliana,  Rita.,  Purnomosidni,  Bambang,  dan  Sukoharsono, 2008) yaitu: The moral and ethical content of  managerial and corporate decision, that is, the value used in bussiness decision over and abore the pragmatic imposed by legal principles and the market economy .
Joseph McGuire (1963) dalam (Carroll, 2016) juga mengemukakan bahwa ide tanggung jawab sosial mengandaikan  bahwa  korporasi  tidak  hanya  memiliki  kewajiban  ekonomi  dan  hukum,  tetapi  juga tanggung  jawab  tertentu  kepada  masyarakat  yang  melampaui  kewajiban  ini.  Fokus  tanggung  jawab sosial korporasi bukan hanya menunjukkan usaha yang menentukan akuntabilitas atau kewajiban yang
terlalu statis. Akan tetapi tanggung jawab sosial sepenuhnya menggambarkan upaya sosial atau kinerja bisnis  korporasi.  Dari  beberapa  teori  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  TJSLP  merujuk  pada  ide tentang  pertanggungjawaban  sosial  perusahaan,  dimana  perusahaan  tidak  hanya  bertanggung  jawab terhadap lingkungan sekitar, tetapi juga terhadap kemajuan masyarakat sekitarnya.
Pelaksanaan TJSLP di Indonesia telah diamanatkan dan memiliki dasar hukum yang jelas diantaranya dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas khususnya  Pasal  74  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2012  tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sosial Perseroan Terbatas. Terbitnya UU ini tentunya akan mewajibkan pelaku usaha/bisnis untuk melaksanakan kewajibannya dalam bidang TJSLP.Pemerintah Kabupaten  Buleleng  juga  mulai  merancang  TJSLP  sebagai  salah  satu  alternatif  sumber  pembiayaan pembangunan  di  Kabupaten  Buleleng.  Hal  ini  terlihat  dari  terbitnya  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng No 7 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), yang ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Bupati  Buleleng  No.  7  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan  Keputusan  Bupati  Buleleng  Nomor  050/190/HK/2022  tentang  Tim  Fasilitasi  Tanggung  Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan hasil kajian laporan akhir kajian pelaksanaan TJSLP Kabupaten Buleleng pada tahun 2017, dari  85  perusahaan  yang  terdapat  di  Kabupaten  Buleleng  yang  berpotensi  memberikan  dana  TJSLP hanya 28 perusahaan yang terdata pernah melaksanakan program TJSLP di Kabupaten Buleleng. Kajian ini juga menyimpulkan bahwa rendahnya partisipasi perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP salah satunya disebabkan karena belum adanya petunjuk teknis dan mekanisme yang jelas tentang tata cara pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Buleleng. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Bupati Buleleng No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  dan  Keputusan  Bupati Buleleng  Nomor  050/190/HK/2022  tentang  Tim  Fasilitasi  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perusahaan  Kabupaten  Buleleng,  dimana  Peraturan  Bupati  tersebut  bertujuan  untuk mewujudkan komitmen  dan  kepedulian  perusahaan  untuk  berpartisipasi  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah, mewujudkan program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah, mewujudkan kesepakatan, koordinasi dan sinergi  antara  perusahaan  dan  pemerintah  daerah  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  TJSLP, tercapainya tujuan pembangunan daerah  secara optimal.
Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk: 1) mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah, 2) memberi arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program  pembangunan  di  Daerah,  3)  memberi  pedoman  bagi  Pemerintah  Daerah  dan  pihak  lainnya dalam  melakukan  koordinasi  dan  fasilitasi  perencanaan  dan  pelaksanaan  TJSLP  di  Daerah,  dan  4) mengoptimalkan  peran  serta  masyarakat,  terutama  pelaku  usaha  dalam  mendukung  percepatan pembangunan di Daerah. Meskipun beberapa dasar hukum pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Buleleng telah  dibuat  namun  pelaksanaan  TJSLP  di  Kabupaten  Buleleng  belum  menunjukkan  hasil  yang signifikan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 7 tahun  2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai  data  yang  diperlukan  sebagai  bahan  dalam  penyusunan rencana TJSLP  di  Daerah,  namun kenyataannya  belum  adanya  data  valid  terkait  potensi  TJSLP  Kabupaten  Buleleng.  Selain  itu, tim fasilitasi  TJSLP  yang  dibentuk  di  Kabupaten  belum  mulai  melaksanakan  tugas-tugasnya. Kebijakan terkait TJSLP belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari sementara itu  masih banyak perusahaan baik BUMN,  BUMD,  dan  perusahaan  swasta  yang  belum  memahami  kebijakan  TJSLP  di  Kabupaten Buleleng,  serta  belum  adanya  sinergitas  antara  program  TJSLP  perusahaan  dengan  program perencanaan pembangunan daerah.
Beberapa masalah yang teridentifikasi adalah, Pertama: Program TJSLP di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil kajian laporan akhir kajian pelaksanaan
TJSLP Kabupaten Buleleng pada tahun 2017, dari 85 perusahaan yang terdapat di Kabupaten Buleleng yang  berpotensi  memberikan  dana  TJSLP  hanya  45  perusahaan  yang  terdata  pernah  melaksanakan program  TJSLP  di  Kabupaten  Buleleng.  Permasalahan  kedua  adalah  kurangnya  pemahaman  dalam mengimplementasikan program TJSLP di Kabupaten Buleleng. Hal ini ditandakan dengan tim fasilitasi TJSLP  yang  dibentuk  di  Kabupaten  belum  mulai  melaksanakan  tugas-tugasnya. Kebijakan  terkait TJSLP belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari sementara itu  masih banyak perusahaan baik BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang belum memahami kebijakan TJSLP di Kabupaten Buleleng, serta belum adanya sinergitas antara program TJSLP perusahaan dengan program perencanaan pembangunan daerah.  Permasalahan  ketiga,  adalah  kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  daerah  tentang  program TJSLP di Kabupaten Buleleng. Hal ini dibuktikan karena belum adanya sinkronisasi program TJSLP perusahaan dan daerah.
Pada  umumnya corporate  social  responsibility bersifat voluntary (sukarela).  Padahal  komitmen  dan kesadaran setiap perusahaan pastilah berbeda-beda dan bergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan”. Namun  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal, corporate social responsibility menjadi  bersifat mandatory (kewajiban).  Salbari,  Juantara,  and  Kurniwan  (2023)  Ada berbagai  sudut  pandang  antara  perusahaan  yang  melaksanakan corporate  social  responsibility , pemerintah  daerah  yang  memberikan  izin  berdirinya  perusahaan  serta  berkewajiban  memberikan perlindungan  hukum  bagi  masyarakatnya  dan  masyarakat  sekitar  perusahaan  yang  seharusnya mendapatkan  manfaat  dari  perusahaan.  Melihat  pada  berbagai  kepentingan  dan  sudut  pandang  yang berbeda-beda  maka  diperlukan  kejelasan  pengaturan  yang  bisa  mengakomodir  kepastian  hukum pelaksanaan corporate social responsibility agar dapat dilaksanakan oleh perusahaan serta memberikan manfaat untuk pemerintah daerah dan penduduk sekitar perusahaan (Kurniawan, 2020).
Sejalan  dengan  hasil  penelitian  (Nadjib  &  Zainal,  2020)  bahwa  dalam  rangka  mengintegrasikan kewajiban  CSR  perusahaan  dengan  program  pembangunan  daerah  maka  perlu  juga  memperhatikan beberapa  faktor  yaitu  integritas  pemerintah  daerah  terkait  dengan  visi  dan  program  pembangunan daerah serta kepentingan bisnis yang juga harus diadopsi dalam program CSR tersebut, tentunya dalam penerapan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati ini perlu dilakukan penggalian persepsi mendalam mengenai program TJSLP dari Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan TJSLP di Kabupaten Buleleng sehingga nantinya TJSLP di Kabupaten Buleleng dapat benar-benar dijalankan dan bersinergi dengan program pembangunan daerah.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Rusdi, Yuliansyah, and Gamayuni (2023) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam  rangka  menghantarkan  kebijakan  kepada  masyarakat  sehingga  kebijakan  tersebut  dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat  peraturan  lanjutan  yang  merupakan  interpretasi  dari  kebijakan  tersebut.  Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana,  sumber  daya  keuangan  dan  tentu  saja  penetapan  siapa  yang  bertanggung  jawab melaksanakan  kebijaksanaan  tersebut.  Ketiga,  bagaimana  mengahantarkan  kebijaksanaan  secara kongkrit  ke  masyarakat.  Berdasarkan  pandangan  tersebut  diketahui  bahwa  proses  implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk  melaksanakan  program  dan  menimbulkan  ketaatan  pada  diri  kelompok  sasaran,  melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi  prilaku  dari  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  menetapkan  arah  agar  tujuan  kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.
Implementasi  kebijakan  publik  merupakan  salah  satu  tahapan  dari  proses  kebijakan  publik.  Secara umum  implementasi  kebijakan  diartikan  sebagai  tindakantindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah untuk  mencapai  tujuan.  Namun  beberapa  pakar  mempunyai  pendapat  lain  mengenai  definisi
implementasi kebijakan publik. Berikut adalah beberapa pandangan atau pendapat para pakar mengenai definisi implementasi kebijakan publik.

## 2.2 Pengertian Peraturan Daerah
Peraturan  Daerah  (Perda)  adalah  peraturan  yang  dibuat  oleh  kepala  daerah  provinsi  maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota,  dalam  ranah  pelaksanaan  penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  menjadi  legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah (Indrati & Farida, 2007). Peraturan daerah merupakan wujud nyata  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  dan  pada  dasarnya peraturan  daerah  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.
Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya  (Abdullah, 2005). Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

## 3. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian desktiptif kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berisikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh informan yang telah ditentukan sebelumnya. peneliti menggunakan metode  penentuan  informan nonprobability  sampling dengan  teknik  yakni purposive  sampling . Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah studi dokumentasi, wawancara mendalam, penelusuran data online , dan pengamatan. Peneliti menggunakan model interaktif Miles dan Huberman untuk melakukan analisis data penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Implementasi  Perda  Kabupaten  Buleleng  No  7  Tahun    2017  Tentang  TJSLP  di  Kabupaten Buleleng
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Implementasi  Perda  Kabupaten  Buleleng  No  7  Tahun 2017  Tentang  TJSLP  di  Kabupaten  Buleleng  belum  berjalan  secara  optimal.  Hal  ini  dikarenakan Pemerintah  Daerah  melalui Tim  TJSLP  masih  berjalan  di  tempat  seolah-olah  belum  ada action ,  apa yang menjadi target pemerintah daerah terkait pelaksanaan TJSLP belum tercapai maksimal, baik dari penerapan  peraturan  hingga  tugas  dan  fungsi  dari  Tim  Fasilitasi  TJSLP.Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan penelitian Pujayanti and Mashur (2021) yang menyataka bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Di  Provinsi  tidak terlaksana. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan pembuatan peraturan gubernur tentang tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Pujayanti and Mashur (2021) yang menyatakan bahwa  Program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)/Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat belum efektif. Hal ini memerlukan dorongan dari berbagai pihak untuk optimalisasi pelaksanaan implementasi kebijakan yang  berkaitan  dengan  Program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)/  Tanggung  Jawab  Sosial Lingkungan  Perusahaan  (TJSLP)/Program  Kemitraan  Bina  Lingkungan  (PKBL).  Dalam  teori implementasi  kebijakan  Merille  S.  Grindle  (Subarsono,  2013)juga  menetapkan  bahwa  isi  kebijakan menjadi  hal  yang  paling  penting  dalam  implementasiannya,  dimana  ia  mengkategorikan  bahwa implementasi  kebijakan  dapat  berjalan  apabila  isi  kebijakannnya  memiliki  enam  kriteria  yang  ia maksudkan,  yaitu  kepentingan-kepentingan  terkait,  jenis  manfaat  yang  diperoleh,  perubahan  yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber-sumber daya yang digunakan
untuk melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang terkandung di dalamnya  merupakan suatu peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan segala konflik dalam masyarakat dan konflik dalam pemerintahan yang menyangkut kepentingan pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang terlibat dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Beberapa  kepentingan  yang  terkait  dengan  implementasi  kebijakan merupakan indikator yang menyatakan bahwa kebijakan dalam implementasinya tentu memuat banyak kepentingan yang mempengaruhi implementasinya.
Dalam kaitannya dengan implementasi Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2017 tentang TJSLP di Kabupaten  Buleleng,  perlu  adanya  koordinasi  dan  sosialisasi  dari  pemerintah  daerah  Kabupaten Buleleng  agar  perusahaan-perusahaan  di  Buleleng  dapat  berpartisipasi  memberikan  kontribusi  yang optimal untuk mencapai tujuan TJSLP yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan  tergantung  pada  sifatnya  yang  positif  atau  negatif.  Jika  lingkungan  berpandangan  positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek  tersebut,  kepatuhan kelompok  sasaran  kebijakan  merupakan  hasil langsung  dari  implementasi kebijakan.
Kebijakan-kebijakan  yang  disahkan  oleh  pemerintah  seperti  program,  peraturan,  atau  perundang- undangan sebagai landasan hukum harus memberikan suatu hal yang bermanfaat, berdampak positif dan dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Semua kebijakan pasti upaya  ataupun  usaha  dari  pemerintah  untuk  menjadikan  sesuatu  yang  lebih  baik  lagi  dan  dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta bermanfaat (Pujayanti & Mashur, 2021). Suatu kebijakan biasanya memiliki input atau hasil yang bersifat positif ataupun negatif, hal ini berkaitan erat dengan responyang diberikan oleh objek dari kebijakan tersebut. Begitu pulahalnya dengan implementasi perda ini,  tentunya  perda  ini  kan  membantu  pemerintah  daerah  Kabupaten  Buleleng  dalam  mendapatkan tambahan dana untuk proses pembangunan di Kabupaten Buleleng.

## 4.2 Kendala-Kendala  saat  Mengimplementasikan  Perda  Kabupaten  Buleleng  No  7  Tahun    2017 Tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  kendala-kendala  saat  mengimplementasikan  Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun  2017 tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng diantaranya adalah belum ada  komitmen  dari  pimpinan  sehingga  petugas  dibawahnya  tidak  melaksanakan  tugasnya  dengan maksimal, dari sisi ekternal mengingat perda dan perbub sudah kita miliki tetapi belum mampu pemda mensosialisasikan  dengan  baik,  serta  kurangnya  dukungan    anggaran.  Selain  itu,  kendala-kendala lainnya  adalah  tidak  adanya  anggaran  yang  memadai  dalam  mendukung  Tim  Fasilitasi  TJSLP, keterbatasan  akan  sumber  daya  manusia,  minimnya  koordinasi  maupun  pertemuan  rutin  yang dilakukan, dan  tidak terlibatnya langsung kepala daerah dalam penerapan program ini. Keterbatasan sumber  daya  manusia  dalam  tidak  berupa  jumlah  tenaga  yang  tersedia,  namun  proses  dalam mengkoordinasikan antara pemerintah dan perusahaan yang menjadi masalah utama dikarena susahnya bertemu jadwal yang pas dalam mensinergikan progam progam tersebut.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusuma and Ginting (2021), yang menyatakan bahwa Tidak ada unit khusus yang menangani program CSR, sehingga pelaksanannya kurang profesional. Hal ini berdampak  pada  banyak  hal  di  antaranya  kurang  perencanaan,  kurang  orientasi,  kurang  juklak  dan juknis, kurang fasilitas, dan kurang  mendapat dukungan, dan Pelasanaan program CSR belum dapat dilakukan secara kolaboratif dengan pihakpihak terkait, sehingga sekalanya belum besar. Penelitian lain yang  mendukung temuan penelitian ini adalah  (Sitepu & Maulana, 2021),  yang menyatakan bahwa Pelaksanaan program CSR hanya dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan melalui  undang-undang  hingga  peraturan  daerah.  Pelaksanaan  program  tersebut  masih  berupa pembagian  sembako  pada  hari-hari  besar  keagamaan  sehingga  tidak  ada  kontribusi  terhadap pembangunan fisik maupun non fisik.
Implementasi  Perda  Kabupaten  Buleleng  No  7  Tahun    2017  tentang  TJSLP  di  Kabupaten  Buleleng harus  didukung  oleh  sumber-sumber  daya  yang  mendukung  agar  implementasinya  berjalan  baik. Sumber daya disini yang dimaksud tidak hanya mencakup sumber daya manusia, namun juga hingga sumber daya sumber daya lainnya. Dukungan sumber daya yang memadai bertujuan agar pelaksanaan kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik,  sehingga  mencapai  tujuan  dari  kebijakan  tersebut  (Agustino, 2008). Selain itu, aspek sumber daya juga mengacu pada beberapa jenis sumber daya lainnya seperti sumber daya anggaran dan fasilitas yang dapat mendukug suatu pelaksanaan kebijakan.
Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta  strategi  yang  digunakan  oleh  para  aktor  yang  terlibat  guna  melancarkan  pelaksanaan  suatu implementasi kebijakan. Karena dengan jika adanya kekuatan satu aktor yang tidak seimbang dalam implementasi kebijakan maka kebijakan tersebut akan bisa dikuasai oleh aktor yang memiliki kekuatan yang lebih besar tadi. Terlepas masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan TJSLP yang dapat dilihat dari  implementasi  perda  yang  mengaturnya,  TJSLP  menjadi  sesuatu  yang  sangat  berarti  bagi Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng,  masyarakat  dan  perusahaan  yang  beroperasi  di  wilayah Buleleng. Oleh karena itu, keuntungan perusahaan tidak hanya akan dinikmati pemilik modal saja tetapi juga menguntungkan masyarakat lokal khususnya, dan masyarakat Buleleng umumnya.

## 4.3 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk mengatasi Kendala-Kendala dalam Pengimplementasian Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun  2017 tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng
Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendalaan dalam mengimplementasikan Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun  2017 tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng diantaranya adalah pemerintah daerah akan mengundang perusahaan- perusahaan  untuk berkoordinasi dan menyepakati terkait program/kegiatan prioritas daerah yang dapat diwujudkan  melalui  TJSLP,  adanya  rencana  dibentuknya  forum  TJSLP  sebagai  wadah  dalam mensinkronisasi program TJSLP yang dimiliki perusahaan dengan program prioritas daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian  (Sitepu & Maulana, 2021),  yang menyatakan bahwa masih diperlukan upaya  yang  ekstra  dan  pendekatan  yang  lebih  baik  terhadap  pelaku  usaha  dalam  mengalokasikan program CSR agar dapat berkontribusi dalam membangun daerah. Kemudian proses kolaborasi yang terakhir  adalah  adanya  musyawarah  tatap  muka  atau face  to  face  dialogue .  Hal  ini  dilakukan  untuk menempuh  suatu  negosiasi  dalam  kolaborasi.  Negosiasi  dapat  berupa  rencana  program,  strategi pelaksanaan hingga sasaran kolaborasi.
Implementasi Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2017 tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng dapat diupayakan menjadi lebih maksimal melalui kegiatan awal, yaitu kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program  mulai  tahap  Pra  Musrenbang,  baik  ditingkat  provinsi  hingga  di  level  kabupaten.  Hal  ini dilakukan  agar  tidak  ada overlapping suatu  program  dalam  suatu  wilayah,  dan  yang  paling  penting adanya keselaran antara program perusahaan dan program pemerintah.  Peran dari pemerintah daerah sebagai  tim  pengelola  TJSLP  sangat  strategis  karena  dapat  mensuport  kinerja  pembangunan  daerah dengan menambah sumber pembiayaan di luar APBD. Hal ini harus terus ditingkatkan dengan harapan semakin  banyak  perusahaan  yang  dapat  membantu  Pemerintah  Daerah  dalam  pembiayaan pembangunan.  Program  TJSLP  merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan  yang  dapat  dimanfaatkan oleh  Pemerintah  Daerah  dengan  mensinergikan  program  pembangunan  untuk  kesejahteraan masyarakat. Program TJSLP bermanfaat bagi lingkungan sekitar perusahaan karena dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan.

## 5. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
a. Implementasi Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun  2017 Tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah melalui Tim TJSLP masih berjalan di tempat seolah-olah belum ada action , apa yang menjadi target pemerintah daerah terkait pelaksanaan TJSLP belum tercapai maksimal, baik dari penerapan peraturan hingga tugas dan fungsi dari Tim Fasilitasi TJSLP.
b. Kendala-kendala saat mengimplementasikan Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun  2017 tentang TJSLP  di  Kabupaten  Buleleng  diantaranya  adalah  belum  ada  komitmen  dari  pimpinan  sehingga petugas dibawahnya tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal, dari sisi ekternal mengingat perda  dan  perbub  sudah  kita  miliki  tetapi  belum  mampu  pemda  mensosialisasikan  dengan  baik. Selain itu, kendala-kendal lainnya adalah tidak adanya anggaran yang memadai dalam mendukung Tim  Fasilitasi  TJSLP,  keterbatasan  akan  sumber  daya  manusia,  minimnya  koordinasi  maupun pertemuan  rutin  yang  dilakukan,  dan    tidak  terlibatnya  langsung  kepala  daerah  dalam  penerapan program ini.
c. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendalaan  dalam  mengimplementasikan Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun  2017 tentang  TJSLP di Kabupaten Buleleng diantaranya adalah  pemerintah  daerah  akan  mengundang  perusahaan-perusahaan    untuk  berkoordinasi  dan menyepakati  terkait  program/kegiatan  prioritas  daerah  yang  dapat  diwujudkan  melalui  TJSLP, adanya rencana dibentuknya forum TJSLP sebagai wadah dalam mensinkronisasi program TJSLP yang dimiliki perusahaan dengan program prioritas daerah.

## Limitasi dan studi lanjutan
Dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa informan, oleh sebab itu penelitian mendatang dapat mempertimbangkan menggunakan lebih banyak informan.

## Ucapan terima kasih
Dengan  hormat  penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  tak  terhingga  kepada  Rektor  Universitas Ngurah  Rai,  Direktur  Program  Magister  Administrasi  Publik,  dan  Ketua  Program  Studi  Magister Administrasi Publik dan semua pihak yang selalu membimbing, memberi arahan serta semangat kepada penulis untuk tidak mudah menyerah saat menghadapi kendala selama penulisan Tesis ini.

## Referensi
Abdullah,  R.  (2005).  Pelaksanaan  otonomi  luas  dengan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung:
RajaGrafindo Persada.
Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik: Bandung: Alfabeta. Carroll, A. B. (2016). Carroll’s pyramid of CSR: taking another look. International journal of corporate social responsibility, 1(1), 1-8.
Indrati, M. F., & Farida, M. (2007). Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
Keputusan  Bupati  Nomor  050/190/HK/2022  tentang  Tim  Fasilitasi  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Buleleng Buleleng: Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Kurniawan,  D.  (2020).  Pengaturan  Corporate  Social  Responsibility  oleh  Pemerintah  Daerah.  Jurist-
Diction Vol. 3 (3) 2020. Diunduh pada 14 Desember 2022.
Kusuma,  J.  P.,  &  Ginting,  A.  L.  (2021).  Strategi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kolaka  Dalam Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 4(1), 81-90.
Nadjib, A., & Zainal, R. I. (2020). Integrating Business CSR With Local Government Development Program: Business Perception. Journal of Public Administration and Governance, 10(2), 108.
Peraturan Bupati Buleleng No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan.  2021.  Buleleng: Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  DaerahPeraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 7 tahun  2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), 2017. Buleleng: Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sosial Perseroan Terbatas. 2012. Jakarta
Pujayanti, T., & Mashur, D. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program CSR PT. PJB UBJOM PLTU Tenayan di Kelurahan Industri Tenayan. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1(2), 101- 116.
Rusdi, L. H., Yuliansyah, Y., & Gamayuni, R. R. (2023). Analisis Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik di Indonesia. Goodwood Akuntansi dan Auditing Reviu, 1(2), 109-130.
Salbari, A. R., Juantara, B., & Kurniwan, R. C. (2023). Modalitas Yusran Amirullah dalam Pemilihan Kepala  Daerah  Kabupaten  Lampung  Timur  tahun  2020.  Jurnal  Studi  Ilmu  Sosial  dan  Politik, 2(1), 65-73. doi:10.35912/jasispol.v2i1.1559
Sitepu, P. A. B., & Maulana, R. Y. (2021). Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (Csr) Melalui Konsep  Collaborative  Governance  dalam  Menunjang  Program  Pembangunan  Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(1), 80-90.
Subarsono,  A.  (2013).  Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Praktik.  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 2007. Jakarta Yuliana,  R.,  Purnomosidhi,  B.,  &  Sukoharsono,  E.  G.  (2008).  Pengaruh  karakteristik  perusahaan terhadap  pengungkapan  corporate  social  responsibility  (CSR)  dan  dampaknya  terhadap  reaksi investor. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 5(2), 6.