## REFORMASI BIROKRASI DAERAH: VARIASI INOVASI BIROKRASI PERIZINAN PASCA OTONOMI DAERAH
*I.G.G. Heru Marwanto 1) , Suwarno 2)
1) Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Kadiri, Indonesia 2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Kadiri, Indonesia
*Email Korespondensi : marwanto@unik-kediri.ac.id

## Abstrak
Era  desentralisasi  membawa  lebih  banyak  memangkas  lebih  ekonomi  ke  tingkat  lokal/regional. Namun,  kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  tidak  secara  langsung meningkatkan  investasi  daerah.  Birokrasi  daerah  masih  menjadi  penghambat  investasi,  tetapi beberapa  pemerintah  daerah  dapat  melakukan  reformasi  birokrasi  yang  berdampak  pada kemudahan berbisnis di tingkat daerah. Makalah ini menyajikan praktik terbaik untuk pemerintah daerah untuk memulai inovasi di kantor izin usaha sesuai kebutuhan daerah. Setidaknya, inovasi itu  muncul  dengan  tesis  bahwa  tidak  ada  satu  ukuran yang  cocok  untuk  semua.  Desentraslisasi akan membawa kebijakan mendekati yang paling dibutuhkan dan menghasilkan variasinya.
Kata Kunci : Reformasi Birokrasi Daerah; Desentralisasi; Investasi Lokal; Inovasi; Kantor Izin Usaha

## Abstract
Decentralization era brings more slice economy cakes to the local/regional level. However, the authority which given to the local government does not directly enhance local investment. Local bureaucracy  still  hampers  the  investment,  but  several  local  governments  can  reform  their bureaucracy  affecting  the  easiness  of  doing  business at the local  level.  This  paper  presents  the best practices of local government to initiate innovation in their business license office according to local needs. At least, those innovations come up with the thesis that there is no one size fits all. Decentralization is about to bring policy close to the most in need and come up with the variation.
Keywords : Regional  Bureaucratic  Reform;  Decentralization;  Local  Investment;  Innovation; Business License Office

## PENDAHULUAN
Era  otonomi  daerah  pada  dasarnya  memberikan  porsi  kue  ekonomi  yang  lebih besar kepada daerah untuk mendorong kemandirian daerah. Artinya daerah kini memiliki peran  lebih  untuk  meningkatkan  ekonomi  lokal  di  daerahnya  sendiri  tanpa  harus  terus bergantung kepada pemerintah pusat. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah sudah benar-benar  terbuka  tergantung  dari  upaya  daerah  yang  benar-benar  solutif  untuk menolong  diri  mereka  sendiri.  Salah  satu  cara  yang  tengah  didorong  pasca  kebijakan
desentralisasi adalah daerah diminta untuk memperbaiki iklim investasi daerah agar para pemodal  tergiur  untuk  menginvestasikan  modalnya  di  daerah.    Kebijakan  ini  sesuai dengan saran Paul Rosenstein-Rodan (1943) bagi negara-negara berkembang yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi salah satu syaratnya adalah melakukan investasi di bidang infrastruktur dalam skala besar seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan, serta  mengkombinasikan  antara  investasi  pemerintah  dan  swasta  (Dwiyanto,  2013). Namun, problem di daerah adalah terjadinya kebobrokan birokrasi baik di daerah maupun nasional  yang  membuat  belum  cerahnya  iklim  investasi.  Studi  dari  GDS  pada  2002 menyebutkan  tata  kelola  pemerintahan  Indonesia  masih  tergolong  buruk  (Dwiyanto, 2017).  Selain  itu  parahnya  pasca  desentralisasi  tepatnya  pada  tahun  2002  Republik  ini juga dinobatkan  sebagai  negara terkorup di  Asia . Di area daerah  studi  yang dilakukan oleh Betts (2003) menemukan bahwa banyak pengusaha terus mengeluhkan pelaksanaan otonomi  daerah.  Dalam  pandangan  mereka,  pemberlakuan  otonomi  daerah  menambah beban karena perusahaan tidak hanya harus mengantongi ijin dari pusat tetapi juga harus mendapatkan  izin  dari  pemerintah  daerah  (Hartanto,  2009).  Beban  buruknya  birokrasi pada  era  desentralisasi  semakin  bertambah  dan  memiliki  dampak  negatif  pada pembangunan ekonomi.
Pemerintah akhirnya  memberikan titik tumpu pada reformasi  birokrasi terutama birokrasi  perizinan  untuk  memperbaiki  iklim  investasi  sebab  kondisi  dan  kemampuan birokrasi pemerintahan akan menentukan iklim  investasi (Dwiyanto, 2013). Oleh karena itu pada tahun 2003 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  63  Tahun  2003  tentang  pedoman  umum  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Berdasarkan  pedoman  tersebut,  pemerintah  daerah  dapat  membuat  kantor  pelayanan perizinan  dengan  sistem  satu  atap,  satu  pintu  maupun  kombinasi  antar  keduanya. Pemerintah juga membuat prioritas pelayanan publik berdasaran Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa terdapat 10 prioritas pelayanan publik yang harus diperbaiki, yang didalamnya termasuk pelayanan perizinan. Aturan legal formal tersebut menjadi titik awal reformasi birokrasi perizinan di daerah.  Diharapkan  dengana  adanya  aturan  tersebut  daerah  dapat  memacu  birokrasi perizinannya  menjadi  lebih  responsif,  dapat  dipercaya  serta  tidak  berbelit-belit  dalam
melayani  para  pengusaha  dan  investor  dari  segala  lapisan.  Birokrasi  perizinan  daerah harus  inovatif  guna  beradaptasi  dengan  sektor  ekonomi  yang  bergerak  sangat  cepat. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perjalanan reformasi birokrasi perizinan di daerah,  hubungannya  dengan  investasi  dan  pembangunan  ekonomi  serta  trend  yang sedang hangat terjadi di birokrasi perizinan daerah pada saat ini.

## Arah Pembangunan Daerah : Membuka Keran Investasi Permodalan
Ekonomi yang mandiri dan sejahtera merupakan cita-cita dari setiap daerah pada era desentralisasi akan tetapi kenyataan yang ada masih jauh dari harapan, dana transfer dari pemerintah pusat masih terlalu besar untuk diberikan kepada daerah. Daerah pada era desentralisaii belum mampu mandiri bahkan secara sarkastik banyak yang menganggap daerah seperti anak sapi yang menyusu kepada  induknya. Hal senada juga diungkapkan oleh Lele : A major proportion of local government budget comes from national transfer . Sebenarnya  daerah  juga  tidak  salah  untuk  mendapatkan  transfer  dana  dari  pemerintah pusat karena tidak semua daerah  memiliki sumber-sumber potensial utnuk dapat  diolah seperti  sumber  daya  alam  berupa  komoditas  mahal  seperti  pertambangan  dan  lain sebagainya. Sumber daya alam di Indonesia tidak merata persebarannya dan jika tidak ada perimbangan keuangan tentu tidak adil sebab Republik  ini menganut asas desentralisasi dalam  neagra  kesatuan  bukan  negara  federalistik  yang  artinya  kekuasaan  berasal  dari pemerintah  pusat  yang  diberikan  kepada  daerah  bukan  kebalikannya.  Asas  keadilan keuangan tersebut kerap kali juga menjadi penghambat bagi daerah untuk mandiri karena sudah  merasa  nyaman  dengan  pembangunan  di  daerahnya  karena  dapat  disokong  oleh pemerintah  pusat  akan  tetapi  biaya  pembangunan  sebenarnya  sangat  terbatas  jika dibandingankan  dengan  kebutuhan  masyarakat  daerah  oleh  karena  itu  daerah  harus mencari  sumber  pendapatan  lain  guna  meningkatkan  pembangunan  daerah  ataupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daerah yang sudah menyadari urgensi pentingnya sumber  pendapat  lain  tentu  akan  mulai  mempertimbangkan  alternatif  kebijakan  yang mampu memberikan arah baru dalam pembangunan ekonomi apalagi daerah yang miskin sumber  daya  alam.  Daerah  harus  terbuka  pada  sumber  lain  seperti  investasi  dan  modal dari daerah lain maupun luar negeri yang tidak hanya soal pengelolaan sumber daya alam
akan  tetapi  juga  berbagai  industri  padat  modal  dan  padat  karya  lainnya.  Komentar Kartasasmita  pada  salah  satu  pidatonya  memberikan  saran  dengan  lebih  berperannya daerah,  maka  dalam  bidang  ekonomi  dan  investasi  daerah  perlu  mengembangkan comparative  advantage dan competitive  advantage yang  dimilikinya  (Umar,  2018).
Daerah harus memiliki arah pembangunan yang lebih berdaya saing dan kompetitif di era desentralisasi jika hendak meningkatkan kualitas ekonomi daerah.

## Iklim Investasi Dan Birokrasi Perizinan : Pendekatan Integrasi Pelayanan
Pada  dasarnya  negara  dan  daerah  sangat  membutuhkan  asupan  modal  dari  luar untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  jadi  jelas  kebijakan  ini  memiliki  dukungan substansi yang tinggi sebab iklim investasi yang baik akan meningkatkan arus modal yang masuk  sehingga  pada  akhirnya  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Teori  ini didukung  oleh  pandangan  Hirschman  dan  Nurkse  tentang  pentingnya  investasi  bagi pertumbuhan  ekonomi  (Sa’adah,  2017).  Selain  itu  iklim  usaha  yang  baik    berdasarkan Studi dari Asia Foundation menemukan bahwa pada tahun 2006 pelayanan perizinan yang baik  mampu  meningkatkan  jumlah  formalisasi  usaha,  penciptaan  lapangan  kerja  dan pertumbuhan  ekonomi.  Iklim  usaha  yang  baik  hanya  dapat  diciptakan  dengan  adanya birorkasi yang baik pula. Pemerintah daerah harus menyadari kelemahan birokrasi mereka dan mereformasi birokrasi mereka untuk menyerap modal yang masuk dengan responsif tanpa  dengan  terbelenggu  aturan  legal  formal  yang  terkadang  tidak  penting  dan menghambat.
Menurut Nicholas Stern (Ismail, 2014) mendefinisikan iklim investasi sebagai kebijakan, institusi dan kondisi atau perilaku lingkungan baik saat ini maupun yang akan datang yang dapat  mempengaruhi  hasil  dan  resiko  dalam  kegiatan  investasi.  Pendapat  Stern memberikan  penekanan  pada  institusi  yaitu  birokrasi  yang  dapat  meminimalisir  resiko yang  tidak  dapat  diperhitungkan  oleh  investasi  sekaligus  menyediakan  kondisi  yang menarik. Birokrasi harus terlihat bukan sebagai institusi yang menghambat investasi akan tetapi  justru  memfasilitasi  investasi.  Secara  lebih  dalam  Effendi  dalam  desertasinya memunculkan  tiga  aspek  yang  menentukan  iklim  investasi  yaitu  1)kondisi  makro,
2)infrastruktur  dan  3)birokrasi  pemerintahan.  Lagi-lagi  birokrasi  yang  responsif,  tidak berbelit-belit dan tidak korup sangat ideal untuk menunjang kegiatan investasi.
Pada dasarnya pelayanan perizinan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di  lingkungan badan usaha  milik  negara atau badan usahan  milik  daerah,  baik  dalam  rangkan  upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  yang bentuk produknya pelayanannya adalah izin atau warkat. Oleh karena itu pada tahun 2003 diterbitkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003  tentang  pedoman  umum  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Berdasarkan  pedoman  tersebut,  pemerintah  daerah  dapat  membuat  kantor  pelayanan perizinan dengan sistem satu atap, satu pintu maupun kombinasi antar keduanya.Aturan kemudian  diperkuat  melalui  UU  No.  25  tahun2007  tentang  Penanaman  Modal  dan Permendagri  No.  24  tahun  2011  pemerintah  merespon  hal  ini  dengan  mewajibkan pelayanan  dilakukan  satu  pintu  melaluiPelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  sebagai solusi awal.  Hal ini membuat pemerintah daerah diwajibkan membuat lembaga pelayanan terpadu satu pintu yang bukan satu pintu tapi banyak meja bukan pula satu lembaga tetatpi banyak  pintu.  Kunci  kebijakan  ini  adalah  integrasi  pelayanan  perizinan  yang  tidak berbelit-belit  dan  cepat  sehingga  semua  pelayanan  perizinan  dapat  dilakukan  oleh  satu lembaga saja.

## Good Practices : Inovasi Birokrasi Perizinan
Kabar birokrasi perizinan yang baik tentu kini sudah banyak didengar yangartinya sudah  banyakgood  practice  dalam  reformasi  birokrasi  perizinan.  Berikut  ini  akan disampaikan  sedikit  keberhasilan  dari  daerah  yang  mampu  mereformasi  birokrasi pelayanan perizinan berdasarkan data dari University Network Of Governance Innovation (UNFGI).  UNFGI  setidaknya  berhasil  memetakan  18  good  practices  di  daerah  sampai dengan  tahun  2013  tentang  pelayanan  perizinan,  jumlah  tersebut  masih  akan  terus bertambah karena riset masih terus berjalan akan tetapi tentu tidak semua good practice
tersebut dapat disampaikan di dalam tulisan ini. Penulis hanya akan meringkas hasil riset yang  mewakili  pemerintah  Kabupaten/Kota  serta  Provinsi  sesuai  dengan  nuansa desentralisasi

## Kabupaten Sragen : Inovasi Program Paten
Paten merupakan akronim dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Inovasi ini  dilakukan  oleh  badan  perizinan  terpadu  dan  penanaman  modal  (BPTM)  Kabupaten Sragen.  Inovasi  pelayanan  ini  merupakan  inovasi  pelayanan  publik  dalam  bidang pelayanan  perizinan  yang  didekatkan  kepada  masyarakat  hingga  tingkat  kecamatan, artinya  masyarakat  dapat  mengurus  izin-izin  tertentu  yang  semua  prosedur  sampai keluarnya dokumen perijinan terselenggaran di kantor kecamatan.  Program  ini  mampu menyentuh  level  perizinan  hingga  ke  level  pemerintahan  tingkat  kecamatan  artinya program  ini  memberikan  esensi  dari  desentralisasi  yang  mendekatkan  pemerintah  ke masyarakatnya

## Kota Kediri : Inovasi Program MPS
Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri ini, lebih tepatnya dilakukan oleh  kantor  pelayanan  perizinan  Kota  Kediri  yang  membuat  terobosan  pelayanan perizinan  yang  mendatangi  masyarakat  secara  langsung  dengan  menggunakan  mobil sehingga  disebut mobile  public  service (MPS).  Program  ini  hampir  mirip  dengan  yang terjadi di Kabupaten Sragen hanya berbeda di level teknis, esensi yang diemban tetap sama jika berbicara desentralisasi yang sebenarnya maka kebijakan inovatif untuk mendekatkan pemerintah  kepada  masyarakat  harus  dilakukan  bahkan  dalam  program  MPS  ini pemerintahlah yang menjemput bola kepada masyarakat.

## Pemerintah Provinsi Jawa Timur : Inovasi Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T)
Inovasi merupakan inovasi kelembagaan untuk menyatukan keseluruhan lembaga izin menjadi satu lembaga terpadu sehingga pelayanan menajdi lebih ringkas dan efisien. Inovasi ini memiliki dampak bagi masyarakat bisa mendapatkan perizinan secara efisien dan  tidak  rumit.  Selain  itu,  P2T  juga  memiliki  andil  dalam  peningkatkan  PAD  dan
pertumbuhan  ekonomi  di  Jawa  Timur.  Berdirinya  P2T  juga  memiliki  andil  dalam pengentasan  pengangguran  dan  kemiskinan.    Kasus  di  P2T  hasil  kreasi  Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menunjukkan trend tentang pelayanan perizinan yang terintegrasi bukan  hanya  satu  atap  atau  satu  pintu  akan  tetapi  pelayanan  terpadu  dan  komprehensif yang dapat memotong waktu yang lebih efisien dan bebas pungutan liar (pungli)

## KESIMPULAN DAN SARAN
Otonomi  daerah  ataupun  desentralisasi  sudah  sewajarnya  memberikan kewenangan lebih pada daerah untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan. Salah satu upaya yang dialkukan daerah adalah meningkatkan iklim investasi dan usaha melalu reformasi birorkasi perizinan di daerahnya untuk menggenjot pendapatan daerah. Secara legal  formal  perjalanan  reformasi  birokrasi  perizinan  sudah  memiliki  kerangkalegal formal yang memadai dari pembentukan sistem organisasi satu pintu dan/satu atap sampai dengan  integrasi  pelayanan  terpadu.  Hasil  dari  regulasi  tersebut  banyak  daerah  yang terpacu untuk mereformasi birokrasi perizinannya sebab tentu sudah pasti birokrasi yang baik  akan  menciptakan  iklim  investasi  dan  usaha  yang  baik  pula.  Berbagai  daerah memulai reformasi dengan berbagai cara salah satu yang menjadi trend adalahnya adanya program-program  inovatif  untuk  memotong  berbelit-belitnya  alur  perizinan  sehingga inovasi mampu merubah pelayanan perizinan yang lamban menjadi responsif. Kasus di Kabupaten Sragen, Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa reformasi birokrasi perizinan harus melalui kebijakan yang inovatif.
Melalui  reformasi  birokrasi  perizinan  di  daerah  dapat  ditemukan  pembelajaran bersama tentang esensi desentralisasi sendiri yang dalam beberapa tahun terakhir selalu saja  dikritik.  Setidaknya  desentralisasi  harus  mampu  mendekatkan  pemerintah  kepada masyarakat  bahkan  pemerintah  yang  harus  mulai  bergerak  menjemput  bola  kepada masyarakat  jika  masyarakat  masih  rendah  kapasitasnya,  selain  itu  desentralisasi  harus dimaknai  sebagai  momen  daerah  untuk  dapat  bergerak  sesuai  dengan  kondisi masyarakatnya dan berani melakukan kebijakan yang inovatif tanpa campur tangan lagi pemerintah pusat. Desentralisasi kini  melalui refleksi dari reformasi  birokrasi perizinan di daerah bukan lagi berupa kebijakan yang one size fits kan tetapi kebijakan yang benar-
benar  sesuai  dengan  corak  daerah  masing-masing,  esensi  masih  harus  tetap  sama  akan tetapi cara boleh berbeda.

## REFERENSI
Dwiyanto,  A.  2013. Mengembalikan  kepercayaan  publik  melalui  reformasi  birokrasi . Gramedia Pustaka Utama.
Dwiyanto,  A.  2017. Mewujudkan  good  governance  melalui  pelayanan  publik .  Gajah Mada University Press.
Hartanto, F. M. 2009. Paradigma baru manajemen Indonesia: menciptakan nilai dengan bertumpu pada kebajikan dan potensi insani . PT Mizan Publika.
Ismail, I. 2014. Kendala Investasi Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pembangunan Proyek Pltu Di Kabupaten Batang). Politika: Jurnal Ilmu Politik , 5 (1), 29–43. Sa’adah,  N.  2017. Kebijakan  pengampunan  pajak  (tax  amnesty)  berdasarkan  keadilan yang mendukung iklim investasi Indonesia . Masalah-Masalah Hukum , 46 (2), 182– 189.
Umar, M. A. 2018. Bonus demografi sebagai peluang dan tantangan pengelolaan sumber daya alam di era otonomi daerah . Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan , 8 (2).