INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 10368-10380 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Akibat Hukum Surat Kuasa yang Tidak Memenuhi Syarat Formil dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg)
Sri Nurcahyani Universitas Subang Email: srinurcahyani@unsub.ac.id

## Abstrak
Gugatan perselisihan hubungan industrial, kuasa hukum harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus untuk  membuat dan menandatangani surat gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri.  Surat  kuasa  yang  tidak  menyebutkan  secara  jelas kedudukan  para  pihak  atau  menyebutkan  unuk  kepentingan  apa  kuasa  itu  dibuat  maka  dapat dikategorikan bahwa surat kuasa itu mengandung cacat formil yang akan mengakibatkan surat kuasa dan surat gugatan yang ditandatangani oleh penerima kuasa menjadi tidak sah. Ketidakabsahan surat kuasa dan surat gugatan tersebut disebutkan dalam eksepsi atau tangkisan pihak lawan, sebagaimana dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  02/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.  Smg.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, menganalisis, dan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma positif dalam sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hasil Penelitian yang dilakukan bahwa Syarat formil yang harus terdapat dalam  surat  kuasa  yaitu  menyebutkan  dengan  jelas  identitas  pemberi  kuasa  dan  penerima  kuasa, kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat),  menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan tingkat apa, menyebutkan kompetensi relative, pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan  mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan para pihak yang berperkara atau paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.
Kata Kunci: Cacat Formil, Pengadilan Hubungan Industrial, Surat Kuasa

## Abstract
In an industrial relations dispute lawsuit, a legal representative must be appointed based on a special power of attorney to prepare and sign an industrial relations dispute lawsuit at the Industrial Relations Court at the District Court. A power of attorney that does not clearly state the position of the parties or state for what purposes the power of attorney is being made can be categorized as containing formal defects which will result in the power of attorney and lawsuit signed by the power of attorney being invalid. The invalidity of the power of attorney and lawsuit letter is stated in the opposing party's objection  or  objection,  as  in  the  decision  of  the  Semarang  District  Court  Number  02/Pdt.Sus- PHI/2022/PN.  Smg.  This  research  uses  a  normative  juridical  approach,  namely  by  inventorying, studying, analyzing and understanding law as a set of positive regulations or norms in the legal system that regulates human life. The results of research conducted show that the formal requirements that must be contained in a power of attorney are to clearly state the identity of the power of attorney and the recipient of the power of attorney, the position of the parties (as plaintiff or defendant), to clearly and specifically state the power of attorney, at what level of court to play a role, to state relative competence, in the district court where the power of attorney is used to represent the interests of the person giving the power of attorney, briefly and concretely stating the principal and object of the dispute being contested by the parties involved in the case or at least stating the type of problem in the case.
Keywords: Formal Disability, Industrial Relations Court, Power of Attorney

## PENDAHULUAN
Mengajukan suatu gugatan atau permohonan ke muka pengadilan tidaklah semudah atau sederhana seperti yang orang bayangkan karena selain diperlukan waktu, biaya yang tidak sedikit dan tenaga yang harus dikeluarkan, juga yang terpenting adalah pengetahuan hukum acara itu sendiri yang tentu saja harus dimiliki oleh mereka yang berkepentingan atau yang akan mengajukan gugatan dan akan beracara di pengadilan negeri. Bagi mereka yang akan mengajukan perkara di muka sidang pengadilan akan tidak memahami tentang tata  cara  beracara  di  muka  sidang,  maka  dapat  memberikan  kuasa  kepada  pihak  lain dengan suatu surat kuasa.
Dalam perkara gugatan perselisihan hubungan industrial, kuasa hukum harus ditunjuk berdasarkan  surat  kuasa  khusus  untuk  membuat  dan  menandatangani  surat  gugatan perselisihan  hubungan  industrial  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan Negeri. Yang dapat menjadi kuasa hukum dalam perkara perselisihan hubungan industrial adalah advokat. Selain advokat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat bertindak sebagai kuasa hukum  dan  beracara  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  untuk  mewakili  anggotanya. (Republik  Indonesia  2004)  Kuasa  hukum  tidak  berwenang  untuk  melakukan  perbuatan
hukum apapun yang mengatasnamakan seseorang dalam menyelesaikan suatu perbutan hukum tanpa adanya surat kuasa.  Keabsahan surat kuasa dapat dilihat dari tanggal yang tertera,  bagian  tanda  tangan, nama dan identitas pemberi  kuasa,  nama  dan  identitas penerima kuasa, hal-hal atau perbuatan hukum yang dikuasakan, ketentuan pelimpahan kuasa (substitusi) dan tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. (Siti Munawaroh 2023)
Pemberi  kuasa  dalam  surat  kuasanya,  harus  secara  terang  dan  jelas  menyebutkan untuk  kepentingan  apa  kuasa  tersebut  diberikan  kepada  penerima  kuasa.  Selanjutya penerima kuasa yang akan mewakili atau akan melaksanakan segala perbuatan/tindakan. sebagaimana  tertera  dalam  surat  kuasa.  Apabila  dalam  suart  kuasa  disebutkan  untuk membuat  dan  menandatangani  surat-surat,  maka  harus  dijelaskan  surat-surat  apa  yang boleh dibuat dan  ditandatangani  oleh penerima kuasa tersebut. Oleh  karena itu,  dalam surat  kuasa  harus  menyebutkan  dengan  jelas  identitas  dan  kedudukan  para  pihak, perbuatan atau tindakan apa yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa, dalam rangka atau kepentingan  apa  kuasa  itu  diberikan,  apakah  dibolehkan  ada  kuasa  pengganti,  apakah kuasa  diberikan  hanya  pada  satu  orang  saja  atau  secara  bersama-sama,  di  mana  atau wilayah mana atau tingkatan apa saja kuasa itu berlaku, dan sebagainya.
Setelah menerima kuasa, selanjutnya penerima kuasa akan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam surat kuasa. Misalnya membuat dan menandatangani surat gugatan. Gugatan merupakan suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau untuk memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang telah diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan. (Prinst 1992) Gugatan biasanya mengandung  suatu  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  seseorang  yang  kemudian  untuk memperoleh suatu penyelesaian maka diajukan ke pengadilan dalam bentuk suatu surat tuntutan  hak,  sebagaimana  dimaksud  Pasal  118  ayat  (1)  HIR/142  ayat  (1)  RBg  yang menyatakan bahwa : “tuntutan sipil, yang mula -mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh orang yang menggugat, atau  oleh  wakilnya,  menurut  pasal  123,  kepada  ketua  pengadilan  negeri,  yang  dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal”.
Surat gugatan sebagai sebuah pernyataan tuntutan hak yang akan menggambarkan bagaimana haknya itu dilanggar oleh  pihak lain, maka surat gugatan tidak boleh dibuat dengan  asal-asalan  atau  samar-samar  karena  ketidakjelasan  pihak-pihak  atau  subyek hukumnya, peristiwanya, obyek sengketanya maupun hal-hal apa yang dituntut. Jika terjadi demikian maka hakim pemeriksa perkara diperbolehkan untuk memberikan petunjuk atau
nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki atau mengisi kekurangan atau memperbaiki kesalahan  dari  hal-hal  yang  dimintakan  untuk  diperiksa  dan  diputus  sepanjang  tidak menyimpang atau mengubah pokok perkara.
Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa pada dasarnya orang mengajukan perkaranya ke  pengadilan  begitu  saja  disebabkan  merasa  haknya  telah  dilanggar  oleh  orang  lain. Kehendak  orang  yang  tadinya  sederhana  agar  masalahnya  segera  dapat  diselesaikan dengan  bantuan  pengadilan  menjadi  tidak  terpenuhi  apabila  peraturan-peraturan  acara sangat  mengikat  dan  membebani  para  pencari  keadilan,  bahkan  mungkin  merupakan hambatan atau rintangan bagi mereka untuk memperoleh keadilan. (Prodjodikoro 1984)
Untuk  mengajukan  gugatan  perselisihan  hubungan  industrial  maupun  untuk mengajukan gugatan perdata umum, tidak ada kewajiban untuk mewakilkan, artinya pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sendiri surat gugatannya asalkan syarat formil dan syarat  materiil  suatu  gugatan  sudah  dipenuhi.  Atau  apabila  dikehendaki  pihak  yang berperkara maka ia dapat memberikan suatu kuasa kepada orang lain. Pemberian kuasa ini dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat dibawah tangan, atau bahkan dengan sepucuk surat tertulis ataupun dengan lisan. Penerimaan kuasa juga dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si penerima kuasa. Begitu pentingnya suatu kuasa, sehingga kuasa didefiniskan sebagai daya, kekuatan, atau  wenang.  (Wicaksono  2009)  Kuasa  biasanya  diberikan  untuk  hal-hal  yang  bersifat mengurus/pengurusan  termasuk  pemberian  kuasa  dari  atasan  kepada  bawahan  dalam suatu  hubungan  kerja.  (Wicaksono  2009)  Ciri  khas  dari  pemberian  kuasa  adalah menyebutkan secara jelas identitas pemberi kuasa, penerima kuasa, serta tindakan hukum apa dan dalam tingkatan apa yang harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh penerima kuasa.
Surat  kuasa  yang  tidak  menyebutkan  secara  jelas  kedudukan  para  pihak  atau menyebutkan  unuk  kepentingan  apa  kuasa  itu  dibuat  maka  dapat  dikategorikan  bahwa surat kuasa itu mengandung cacat formil yang akan mengakibatkan surat kuasa dan surat gugatan yang ditandatangani oleh penerima kuasa menjadi tidak sah. Ketidakabsahan surat kuasa dan surat gugatan tersebut disebutkan dalam eksepsi atau tangkisan pihak lawan, sebagaimana  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  02/Pdt.Sus- PHI/2022/PN.  Smg.  Surat  kuasa  yang  dibuat  oleh  penerima  kuasa  dan    surat  gugatan perselisihan  hubungan  industrial  yang  didaftarkan  di  kantor  kepaniteraan  Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak menyebutkan secara rinci, tegas dan jelas mengenai gugatan tentang perselisihan apa sebagaimana yang ditentukan dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Akibatnya putusan atas gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
Berdasarkan  kepada  latar  belakang  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul  akibat hukum surat kuasa yang tidak memenuhi  syarat  formil  dalam  gugatan  perselisihan  hubungan  industrial  (studi  kasus putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan menginventarisasi,  mengkaji,  menganalisis,  dan  memahami  hukum  sebagai  seperangkat peraturan  atau  norma  positif  dalam  sistem  hukum  yang  mengatur  kehidupan  manusia. Spesifikasi  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisis  permasalahan  yang ada  yang akan  disajikan  secara  deskriptif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang meliputi bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian, dan data sekunder yang meliputi bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Kemudian pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  dengan  cara  meninjau  bahan pustaka  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti,  kemudian  data  tersebut  dianalisis secara normatif-kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Surat  kuasa adalah surat pernyataan  pelimpahan wewenang dari  seseorang  kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan yang tertera pada pernyataan tersebut. Surat ini biasanya berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan penugasan kegiatan penting,  sehingga  diperlukan  suatu  surat  kuasa.  Oleh  karena  itu,  biasanya  surat  kuasa ditempel materai pada kolom tanda tangan pemberi kuasa. (Ali 2006)
Surat kuasa yang dalam bahasa Inggris disebut dengan power, dalam Belanda sering disebut dengan lastgeving, volmacht, atau machtiging. Ketiga kata dalam bahasa Belanda tersebut  memiliki  arti  yang  sama  yaitu  pemberian  kuasa,  pemberian  perintah  atau perbuatan penyuruhan. Pada asasnya, surat kuasa itu merupakan perbuatan penyuruhan atau pemberian perintah atau pemberian kuasa. Maka, tidaklah benar kalau surat kuasa itu menggunakan kop surat dari si penerima kuasa atau kop surat dari kantor advokat. Karena dalam konteks pemberian kuasa, yang menjadi memberi perintah adalah pemberi kuasa, dan yang menerima kuasa adalah orang yang disuruh. (Jeremias Lemek 2019)
Pemberian kuasa ( Lastgeving) adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan  kepada  orang  lain  yang  menerimanya  untuk  dan  atas  namanya menyelenggarakan suatu urusan. (PNH Simanjuntak 2017) Menurut ketentuan Pasal 1793 KUH Per bahwa pemberian kuasa  itu  dapat diberikan  dan  diterima melalui  akta umum, tulisan bawah tangan, sepucuk surat, dengan lisan, atau dengan diam-diam. Pemberian kuasa itu terjadi dengan cuma-cuma, kecuali apabila diperjanjikan sebaliknya. (Indonesia n.d.) Pada praktiknya ketentuan tentang pemberian kuasa yang terjadi dengan cuma-cuma sudah tidak relevan lagi karena sekarang ini orang yang disuruh untuk melakukan pekerjaan untuk orang lain dengan suatu surat kuasa justru  mengharapkan imbalan berupa upah. (PNH  Simanjuntak  2017b)  Apabila  memberikan  kuasa  kepada  seorang  advokat,  maka advokat tersebut berhak atau honorarium, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  yang  menyebutkan  bahwa advokat  berhak  menerima  honorarium  atas  jasa  hukum  yang  telah  diberkan  kepada kliennya. Besaran honorarium tersebut ditetapkan secara wajar dan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa.
Mengenai pemberian kuasa ini, KUH  Perdata mengatur  secara  khusus yaitu dalam Buku III Bab XVI Bagian Kesatu tentang sifatnya pemberian kuasa Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUH Per. Pasal 1795 KUH Per membedakan pemberian kuasa menjadi 2 (dua), pertama, bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau kedua, secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi  kuasa.  Penerima  kuasa  tidak  diperbolehkan  untuk  melakukan  sesuatu  apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk melakukan atau menyelesaikan sesuatu urusan dengan jalan perdamaian tidak serta merta mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada keputusan wasit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1797  KUH  Per.  (Indonesia  n.d.)  Apabila  penerima  kuasa  bertindak  melampaui  batas wewenang  pemberikan  kuasa,  maka  pemberi  kuasa  dapat  menggugat  secara  langsung kepada  penerima  kuasa  apabila  penerima  kuasa  telah  bertindak  dalam  kedudukannya (melampaui  batas)  dan  menuntut  kepadanya  pemenuhan  dari  isi  atau  persetujuan pemberian  kuasa  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  1799  KUH  Per.  Penerima  kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterimanya, selama kuasa itu belum dicabut, untuk melaksanakan segala perbuatan atau tindakan yang diberikan  padanya dan wajib untuk melaporkannya kepada pemberi kuasa.
Untuk  tujuan  pemberian  kuasa  tersebut,  pemberi  kuasa  dapat  memberikan  surat kuasa secara tertulis dalam bentuk sebagai berikut:
1. Surat Kuasa Khusus
Surat  kuasa  khusus  adalah  pemberian  kuasa  yang  dilakukan  hanya  untuk  satu kepentingan  tertentu  atau  lebih  (Pasal  1795  KUH  Per).  Dalam  surat  kuasa  khusus, didalamnya harus dijelaskan tentang tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.
Jadi karena ada tindakan-tindakan yang diminta dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus.
2. Surat Kuasa Umum
Pemberian  kuasa  yang  dirumuskan  dengan  kata-kata  umum  hanya  meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan (Pasal 1796 KUH Per), sehingga surat kuasa umum hanya boleh berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengurusan saja. Sedangkan untuk memindah-tangankan benda-benda atau sesuatu perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan  oleh  pemilik,  tidak  diperkenankan  pemberian  kuasa  dengan  surat  kuasa umum melainkan harus dengan suart kuasa khusus.
3. Surat Kuasa Istimewa
Surat kuasa ini dibuat  ketika  seseorang yang wajib melakukan sesuatu tidak dapat melakukan  hal  tersebut  karena  sesuatu  hal.  Sehingga  suatu  tindakan  yang  hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi dapat diberikan kepada kuasa.
Tentang lingkup tindakan dalam surat kuasa istimewa adalah:
a. Untuk  memindah  tangankan  benda-benda  milik  pemberi  kuasa  atau  untuk meletakkan hak tanggungan diatas benda tersebut.
b. Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga (mediasi).
c. Untuk mengucapkan ikrar tertentu (ikrar talak).
Bentuk  formil  suatu  surat  kuasa  khusus  tidak  diatur  dalam  HIR  sehingga  bentuk formalnya  bebas  ( vrij  vorm)  karena  Pasal  123  ayat  (1)  HIR/147  ayat  (1)  RBg  hanya menyebutkan “surat” (Samosir 2011) saja, tidak harus dalam bentuk akta autentik dihadapan notaris. Bagaimana dengan  surat kuasa khusus yang  pemberi kuasanya tidak tinggal di Indonesia dan surat kuasa tersebut dibuat di luar negeri? Untuk hal yang demikian, maka menurut  M.  Yahya  Harahap  sebagaimana  dikutip  oleh  Djamanat  Samosir  bahwa persyaratan pokok surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri adalah sama dengan yang dibuat  di  dalam  negeri.  Hal  ini  sesuai  dengan  asas lex  fori  dalam  hukum  perdata internasional yang mengajarkan doktrin the law of the forum, hukum acara yang berlaku adalah  tunduk  kepada  ketentuan  pengadilan  tempat  gugatan  diajukan  atau  diterima. (Samosir 2011)
Mengenai kewajiban pemberi kuasa telah disebutkan dalam Pasal 1812 KUH Per yaitu sebagai berikut:
1. Pemberi  kuasa  diwajibkan  memenuhi  perikatan-perikatan  yang  diperbuat  oleh  si penerima kuasa menurut kekuasaan sebagaimana yang telah ia berikan.
2. Pemberi kuasa diwajibkan untuk mengembalikan kepada si penerima kuasa persekot dan  biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  penerima  kuasa  untuk  melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan.
3. Pemberi  kuasa  harus  memberikan  ganti  rugi  kepada  si  penerima  kuasa  tentang kerugian-kerugian yang diderita si penerima kuasa sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu si penerima kuasa tidak terbukti telah berbuat kurang hati-hati. Sedangkan  kewajiban  penerima  kuasa  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1806
KUH Per yaitu sebagai berikut:
1. Penerima kuasa selama belum dibebaskan, wajib melaksanakan kuasanya.
2. Penerima kuasa wajib menanggung segala biaya, kerugian dan bunga sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.
3. Penerima kuasa diwajibkan menyelesaikan urusan yang  sudah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal, jika tidak dengan segera menyelesaikannya dapat timbul sesuatu kerugian.
4. Penerima  kuasa  diwajibkan  memberikan  laporan  tentang  apa  yang  telah diperbuatnya.
5. Penerima kuasa diwajibkan memberikan hitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya.
6. Penerima kuasa harus membayar bunga atas uang-uang pokok yang dipakainya guna keperluannya sendiri.
Kewajiban pemberi  kuasa  dan penerima kuasa tersebut, dalam praktik   pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, biasanya telah dibuat dalam suatu perjanjian pemberian kuasa tersendiri dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari surat kuasa, perjanjian pemberian kuasa itu dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau  dengan  suatu  akta  perjanjian  pemberian  kuasa  yang  dibuat  dihadapan  pejabat berwenang (notaris).
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial  adalah  perbedaan  pendapat  yang  mengakibatkan  pertentangan  antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh  karena  adanya  perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan
pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
Perselisihan  hubungan  industrial  wajib  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui musyawarah untuk mufakat, yaitu melalui perundingan bipartit. Apabila dalam perundingan bipartit tidak tercapai kesepakatan  damai, salah  satu  pihak atau keduanya  mencatatkan perselisihan mereka kepada kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota untuk dibantu penyelesaiannya melalui perundingan tripartit. Apabila dalam perundingan tripartite tidak mencapai suatu kesepakatan maka salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Gugatan  perselisihan  hubungan  industrial  diajukan  ke  Pengadilan  Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi para pihak. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Pasal 57 UU PPHI yang dengan tegas menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan  Industrial  adalah  hukum  acara  perdata  yang  diatur  dalam  HIR/RBg  kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
Penelitian  ini  membahas  pihak  pekerja  yang  telah  memberikan  kuasa  kepada pengurus bidang advokasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4332/ Pdt/ K/ Kh/ 2021/ PN.SMG tanggal 28 Desember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam  pemeriksaan  di  muka  sidang  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan Negeri Semarang, pihak tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat  dalam Eksepsi pada pokoknya bahwa gugatan penggugat cacat hukum. Menurut tergugat bahwa surat gugatan penggugat ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang ( un authorized) yaitu Advokasi Perburuhan/Pekerja Independen untuk menandatangani dan mengajukan gugatan penggugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, selain hal tersebut beberapa person  yang  bertanda  tangan  dalam  surat  kuasa  perkara  a  quo  tidak melampirkan Berita Acara Sumpah vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2011 Nomor :052/KMA/HK.01/III/2011 sehingga tidak memiliki legal standing dalam beracara,  dalam  surat  kuasa  khusus  tidak  menyebutkan  secara  rinci,  tegas,  dan  jelas mengenai gugatan tentang perselisihan apa yang diajukan gugatan oleh penggugat.
Istilah eksepsi atau exceptie bahasa Belanda, exception bahasa Inggris yang berarti pengecualian, exceptio usul keberatan diartikan sebagai tangkisan atau pembelaan yang tidak  menyinggung  pokok  perkara  akan  tetapi  berisi  permohonan  agar  pengadilan menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat karena menurut tergugat bahwa gugatan
penggugat tidak memenuhi syarat hukum, (Samosir 2011) atau pengadilan tidak berwenang untuk  memeriksa  dan  mengadili  gugatan  tersebut  baik  secara  absolut  maupun  secara relatif.
Eksepsi atau penangkisan diatur dalam Pasal 136 HIR/162 RBg merupakan perlawanan dari tergugat yang tidak mengenai pokok gugatan/pokok perkara melainkan kepada soal acara (hukum acara) yang berlaku. Ketentuan dalam Pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa:
Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu,  tetapi  harus  dibicarakan  dan  diputuskan  bersama-sama  dengan  pokok perkara.
Eksepsi yang disampaikan oleh tergugat dalam jawaban gugatannya adalah eksepsi yang berisifat prosesuil atas surat kuasa khusus yag dianggap tidak sah karena surat kuasa tersebut dibuat secara umum, tidak menyebutkan kompetensi relatif pengadilan atau surat kuasa itu dibuat oleh orang yang tidak berwenang atau surat kuasa itu tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 123 (1) HIR :
Jika  dikehendakinya,  maka  kedua  belah  pihak  itu  boleh  dibantu  atau  diwakili  oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu hador sendiri. Orang yang metuntut itu dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditanda- tanganinya dan dimasukkan menurut salah satu pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, dan dalam hal tersebut kemudian yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat untuk itu.
Tentang syarat formil pemberian kuasa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/147 ayat (1) RBg (Tresna 1993) tidak menyebutkan dengan rinci akan tetapi hanya mensyaratkan  yang  pokok  saja  yaitu  berbentuk  “tertulis”  atau  akta  dan  hanya  berisi f ormulasi “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua  pengadilan”.  Atas  hal  tersebut,  kemudian  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia menerbitkan  beberapa    Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  dengan  tujuan  untuk menyempurnakan syarat-syarat dalam  surat kuasa khusus di pengadilan melalui beberapa SEMA yaitu :
1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 1959.
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 1962
3. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 1971.
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 1994. SEMA-SEMA tersebut menyebutkan syarat-syarat formil Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut :
1. Menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat)
2. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
3. Menyebutkan  kompetensi  relative,  pada  pengadilan  negeri  mana  kuasa  itu dipergunakan  mewakili kepentingan pemberi kuasa.
4. Menyebutkan  secara  ringkas  dan  konkret  pokok  dan  objek  sengketa  yang diperkarakan  para  pihak  yang  berperkara  atau  paling  tidak    menyebutkan  jenis masalah perkaranya.
Syarat-syarat  formil  tersebut  bersifat  kumulatif,  artinya  harus  seluruhnya  dipenuhi. Salah satu syarat formil pemberian kuasa tidak dipenuhi akan mengakibatkan surat kuasa mengandung cacat formil dan tidak sah. Bentuk kuasa sebagaimana diatur dalam SEMA inilah  yang  menjadi  landasan  pemberian  kuasa  untuk  bertindak  di  depan  pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa atau dikenal dengan istilah Principal.
Dengan  tidak  menyebutkan  secara  rinci,  tegas,  dan  jelas  mengenai  jenis  sengketa sebagaimana  ketentuan  Pasal  2  UUPPHI  bahwa  jenis  perselisihan  hubungan  industrial meliputi  perselisihan  hak,  perselisihan  kepentingan,  perselishan  pemutusan  hubungan kerja,  dan  perselisihan  antar  serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam  satu  perusahaan  maka dengan demikian gugatan penggugat mengandung cacat formil.
Hal ini  dikarenakan  dengan  pemberian kuasa  ini terjadilah hubungan hukum yang menerbitkan  kedudukan  serta  kepastian  bagi  penerima  kuasa  menjadi  wakil  penuh  si pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Hubungan hukum tersebut adalah sebagai akibat hukum pemberian kuasa yang memberikan hak dan kewenangan kepada penerima kuasa dalam bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.(Samosir 2011) Tindakan penerima kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri si pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan  oleh  si  penerima  kuasa  itu  tidak  melampaui  batas  kewenangan  yang  telah dilimpahkan oleh  pemberi kuasa kepadanya. Dengan demikian, menurut hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formal mengikat kepada si pemberi kuasa sebagai pihak materiil (principal). (Samosir 2011)
Menurut  Yahya  Harahap  yang  menjelaskan  bahwa  berbagai  cacat  formil  uang mungkin  melekat  pada  gugatan  antara  lain  gugatan  yang  ditandatangani  kuasa berdasarkan surat kuasa yng tidak memenuhi syarat formil sebagaimana digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Harahap 2017).

## SIMPULAN
Syarat formil yang harus  terdapat dalam surat kuasa yaitu menyebutkan dengan jelas  identitas  pemberi  kuasa  dan  penerima  kuasa,  kedudukan  para  pihak  (sebagai penggugat atau tergugat),  menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan tingkat apa, menyebutkan kompetensi relative, pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan  mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan para pihak yang berperkara atau paling tidak  menyebutkan jenis masalah perkaranya.
Syarat-syarat formil tersebut bersifat kumulatif, artinya harus seluruhnya dipenuhi. Salah satu syarat formil pemberian kuasa tidak dipenuhi akan mengakibatkan surat kuasa mengandung cacat formil dan tidak sah. Tidak dipenuhinya syarat formil tersebut akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Adlan. 2006. Pedoman Lengkap Menulis Surat. Kawan Pustaka.
Harahap, M. Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.
Indonesia,  Subekti.  n.d.  “Kitab  Undang -Undang  Hukum  Perdata=  Burgerlijk  Wetboek: Dengan  Tambahan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Dan  Undang-Undang Perkawinan.” (No Title).
Jeremias Lemek, S. H. 2019. Penuntun Membuat Gugatan. Media Pressindo.
PNH Simanjuntak, S. H. 2017a. Hukum Perdata Indonesia. Kencana.
PNH Simanjuntak, S. H. 2017b. Hukum Perdata Indonesia. Kencana.
Prinst,  Darwan.  1992. Strategi  Menyusun  Dan  Menangani  Gugatan  Perdata.  Citra  Aditya Bakti.
Prodjodikoro, Wirjono. 1984. “Hukum Acara Perdata Indonesia.” (No Title).
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Indonesia.
Samosir,  Djamanat.  2011.  “Hukum  Acara  Perdata  Tahap -Tahap  Penyelesaian  Perkara Perdata.” Bandung: Nuansa Aulia.
Siti  Munawaroh.  2023.  “  Modul  Ajar  PLKH  Litigasi  Dan  Non  Litigasi.” Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Surat_kuasa_ M.H.
Tresna, R. 1993. “Komentar HIR.” Pradnya Paramita: Jakarta.
Wicaksono,  Frans  Satriyo.  2009. Panduan  Lengkap  Membuat  Surat-Surat  Kuasa.
VisiMedia.