…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN TERHADAP PASAL 480 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MENGENAI PENADAHAN
Oleh Desmawaty Romli 1) , Junaidi 2)
1,2 Fakultas Hukum Universitas Sjahkyakirti Jl. Sultan Muh. Mansyur Kebon Gede 32 Ilir, Kota Palembang Email: 2 junaidievy@yahoo.com

## Abstract
The criminal act of detention as regulated in Article 480 of the Criminal Code, in which  the  detention  element  in  the  article  is  very  easy  to  ensnare  anyone  who receives the proceeds of crime with an intentional element (dolus), which means that the perpetrator of the detention can be deemed appropriate must be can suspect the origin of goods from crime and it is difficult to prove that the collector really knows about it (the origin of the goods) As for the relationship with consumer protection related to this case, it can be seen in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which describes consumer rights. Detention based on Article 480 of the Criminal Code is combined between deliberate offense (knowing) that an item originates from a crime and an offense of negligence (culpa) marked with the words "should be able to know" that item comes from crime. Element intentional or culpa This is alternatively mentioned against other elements, namely that the goods were obtained by crime. It is not necessary that the perpetrators of custody know or should be able to suspect with what crime the goods were obtained, namely whether by theft, or embezzlement, or extortion, or threats, or fraud. Consumer protection is carried  out  to  provide  protection  to  consumers  from  deceptive  and  misleading business  practices  and  to  provide  access  to  information  disclosure,  and  to  ensure legal certainty, especially regarding consumer rights as regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Keywords: Ordering of Goods, Consumer Rights, Consumer Protection

## PENDAHULUAN
Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan  perbuatan  jahat  dalam  arti  hukum pidana  dirumuskan  dalam  peraturan- peraturan  pidana  [1].  Masalah  pidana yang  paling  sering  terjadidi  dalam
masyarakat adalah tindak pidana terhadap  harta  kekayaan  (tindak  pidana materiil),  seperti  pencurian,  pemerasan, penggelapan,  penipuan,  pengrusakan, dan  penadahan  [2].  Adanya  penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan  kemudahan  bagi  si  pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga  pelaku  pencurian  tidak  harus
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
menjual  sendiri  hasil  curiannya  ke konsumen  tetapi  dapat  ia  salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang.  Permasalahan  yang  timbul itu,  baik  berupa  pelanggaran  terhadap norma kehidupan bermasyarakat maupun  aturan-aturan  hukum  untuk menciptakan  suatu  fenomena  yang bertentangan  dengan  kaidah  moral  dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum [3].
Dalam  mengadilli  terdakwa  yang melakukan  tindak  pidana  penadahan karena  harus  membuktikan  terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar- benar melakukan kejahatan dikarenakan barang  kejahatan  tersebut  didapat  dari hasil  kejahatan,  dan  penadah  disini menjadi  pelaku  kedua  dalam  hal pelaksanaannya, maka harus dibuktikan terlebih  dahulu  apakah  seseorang  itu mampu  untuk  di  pertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan [4].
Oleh karena, informasi merupakan hal terpenting untuk konsumen  yang  menggunakan  dan memanfaatkan  barang  atau  jasa  dari pelaku  usaha.  Informasi  yang  diterima dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber yang  memiliki  kompetensi  dan  dapat dipertanggungjawabkan yang pada akhirnya konsumen tidak diugikan baik secara  materiil  ataupun  immaterial  [5]. Adapun  dalam  hubungannya  dengan perlindungan konsumen mengenai statusnya sebagai pembeli atau konsumen, bahwa konsumen mempunyai  hak  untuk  mendapatkan informasi  yang  jelas,  benar,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang
dan/atau  jasa,  sehingga  apabila  terjadi transaksi  jual-beli,  gadai,  atau  lainnya yang  mana  orang  yang  membeli  atau menerima  gadai  barang  hasil  dari kejahatan, sedangkan penerima tersebut benar-benar  tidak  mengetahuinya  dan juga  barang  tersebut  tidak  patut  diduga hasil  dari  kejahatan  karena  mungkin penjual  atau  orang  yang  menggadaikan barang  tersebut  memberikan  informasi yang  salah  atau  tidak  sesuai  dengan keadaan barang yang sebenarnya, maka penerima  barang  tersebut  tidak  dapat dianggap  sebagai  penadah,  tetapi  lebih tepat  dianggap  sebagai  korban  dengan statusnya sebagai konsumen yang harus mendapatkan perlindungan [6].

## LANDASAN TEORI Penadahan
Mengenai arti penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau  defenisi  resmi  sebagai  pegangan para  ahli  hukum  pidana.  Mereka  hanya menggolongkan tindak pidana penadahan  sebagai  suatu  bagian  dari kejahatan terhadap harta benda. Penadahan  sebagai  suatu  perbuatan pidana  merupakan  bagian  terakhir  dari kejahatan terhadap harta kekayaan [7].
Istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal adalah membeli barang yang ternyata merupakan  hasil  kejahatan  seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan  dan  termasuk  pula  barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu [8].
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pengertian  penadahan  menurut Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah : 1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah,  atau  dengan  harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,  menggadaikan, mengangkut,  menyimpan  atau menyembunyikan sesuatu benda  yang  ia  ketahui  atau secara  patut  ia  diduga,  bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa mengambil keuntungan  dari  hasil  suatu benda  yang  secara  patut  ia ketahui  atau  harus  dapat  ia duga  bahwa  benda  tersebut diperoleh karena kejahatan.
Untuk  perbuatan  tersebut  dapat dikatakan  tindak  pidana  penadahan, maka  cukup  satu  saja  dari  jenis perbuatan  yang  tersebut  yang  di buktikan. “Elemen penting dari Pasal ini adalah “seseorang patut mengetahui atau menyangka”  bahwa  barang  tersebut berasal  dari  kejahatan.”  Jadi  seseorang tersebut  tidak  perlu  mengetahui  dengan pasti  dari  kejahatan  apa  barang  itu berasal  tetapi  ia  cukupmenduga  bahwa barang  tersebut  berasal  dari  hasil kejahatan.
Penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat  diketahui  bahwa  tindak  pidana penadahan  merupakan  tindak  pidana formil,  sehingga  ada  ataupun  tidaknya
pihak  lain  yang  dirugikan  bukanlah unsur yang menentukan.  Hal  tersebut  kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah  Agung  No.79  K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah  Agung  No.126  K/Kr/1969 tanggal  29  November  1972  yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang  mengharuskan  untuk  lebih  dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum  menuntut  dan  menghukum orang yang menadah” dan “pemeriksaan tindak  pidana  penadahan  tidak  perlu menunggu  adanya  keputusan  mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”[9].
Perlindungan Konsumen Istilah  konsumen  dapat  kita jumpai dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni terdapat dalam Pasal 1, butir 2 bahwa konsumen adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun makhluk  idup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan[10].
Penjelasan  mengenai  pengertian konsumen  berdasarkan  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, menurut  Ahmadi  Miru  dan  Sutarman Yodo  dalam  bukunya  yang  berjudul Hukum
Perlindungan Konsumen, disebutkan  bahwa  Dalam  kepustakaan ekonomi  dikenal  konsumen  akhir  dan konsumen  antara,  Konsumen  akhir adalah  pengguna  atau  pemanfaat  akhir dari suatu produk, sedangkan Konsumen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
antara adalah konsumen yang menggunakan
suatu produk sebagai  bagian  dari  proses  produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen  dalam  undang-undang  ini adalah konsumen akhir. Dapat diketahui pengertian  konsumen  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  lebih luas daripada pengertian konsumen pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  karena  dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen  juga  meliputi  pemakaian barang  untuk  kepentingan  makhluk hidup  lain.  Hal  ini  berarti  bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan  kepada  konsumen  yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuhtumbuhan). Pengertian yang luas seperti  itu,  sangat  tepat  dalam  rangka memberikan perlindungan seluas luasnya kepada konsumen [11].
Menurut  AZ.  Nasution  dalam bukunya  yang  berjudul  “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar” menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni: a. Konsumen  adalah  setiap  orang  yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
b. Konsumen antara adalah setiap orang yang  mendapatkan  barang  dan/jasa untuk  digunakan  dengan  tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan  barang  dan/atau  jasa untuk  tujuan  memenuhi  kebutuhan hidupnya  pribadi,  keluarga  dan  atau
rumah  tangga  dan  tidak  untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial) [12].
Pengertian Perlindungan Konsumen  dalam  Pasal  1  Angka  1
Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:
Perlindungan  Konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada konsumen.
Pengertian  Konsumen  dalam  Pasal  1 Angka  2  Undang-Undang  Nomor  8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa Konsumen  adalah  setiap  orang pemakai  barang  dan/jasa  yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik bagi  kepentingan  diri  sendiri keluarga,  orang  lain,  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak untuk diperdagangkan.
Penjelasan  dari  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  menyatakan bahwa: Perlindungan konsumen diselenggarakan  sebagai  usaha  bersama berdasarkan  5  (lima)  asas  yang  relevan dalam pembangunan nasional, yaitu: 1. Asas  manfaat  dimaksudkan  untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan  konsumen  dan  pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas  keadilan  dimaksudkan  agar partisipasi  seluruh  rakyat  dapat diwujudkan  secara  maksimal  dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
memberikan kesempatan kepada konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan  kewajibannya  secara adil.
3. Asas  keseimbangan  dimaksudkan untuk  memberikan  keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku  usaha  dan  pemerintah  dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas  keamanan  dan  keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan  jaminan  atas  keamanan dan  keselamatan  kepada  konsumen dalam  penggunaan,  pemakaian  dan pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas  kepastian  hukum  dimaksudkan agar  baik  pelaku  usaha  maupun konsumen  menaati  hukum  dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen,  serta  negara  menjamin kepastian hukum.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan: a. Meningkatkan
kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. Mengangkat  harkat  dan  martabat konsumen dengan
cara
menghindarkannya dari ekses negatif  pemakaian  barang  dan/atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan
konsumen dalam
memilih, menentukan  dan  menuntut  hak- haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan  sistem  perlindungan konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian  hukum  dan  keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan  konsumen  sehingga tumbuh  sikap  yang  jujur  dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu cara atau jalan yang dipergunakan untuk mencapai  tujuan  [13].  Jenis  penelitian diterapkan  adalah  penelitian  yuridis normative, yakni penelitian yang difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif [14]. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan  dengan  menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani [14].

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Pasal 480 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penadahan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Penadahan  berdasarkan  bentuk dan  berat  ringanya  dapat  dibedakan sebagai berikut[16] :
a. Penadahan Biasa Tindak pidana penadahan ini berkaitan  erat  dengan  tindak  pidana terhadap  harta  kekayaan  orang. Tindak pidan aini diatur dalam Pasal 480  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana :
Diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah :
1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima  hadiah,  atau  untuk menarik  keuntungan,  menjual, menyewakan, menukarkan,
menggadai, mengangkut, menyimpan,
atau menyembunyikan sesuatu benda,yang diketahui atau
sepatutnya  harus  diduga  bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2) Barang siapa menarik keuntungan dari  hasil  sesuatu  benda,  yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
b. Penadahan sebagai Kebiasaan
Penadahan  ini  diatur  dalam  Pasal 481  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, sebagai berikut :
1) Barang siapa  menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima
gadai,menyimpan
atau menyembunyikan  barang  yang diperoleh  dari  kejahatan  diancam
dengan  pidana  penjara  paling lama 7 (tujuh) tahun.
2) Yang  salah  dapat  dicabut  haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1- 4  dan  haknya  untuk  melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.
c. Penadahan Ringan
Jenis  penadahan  ini  diatur  pada
Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :
Perbuatanِ  diterangkanِ  dalamِ  Pasalِ 480  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana,ِ  diancam  karena  penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak  enam  puluh  rupiah,  jika kejahatan dari mana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364,373 dan 379.
Untuk menyatakan terdakwa memenuhi  unsur  yang  disyaratkan  oleh undang-undang,  Jaksa  Penuntut  Umum dan Hakim harus dapat membuktikan di depan persidangan bahwa terdakwa: a. Menghendaki untuk melakukan perbuatan  seperti  yang  didakwakan oleh  penuntut  umum,  dan  harus merupakan salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan; b. Mengetahui  tentang  keadaan  benda- benda  yang  ia  beli,  tukar,  dan  lain- lainnya  itu  sebagai benda-benda  yan diperoleh karena kejahatan[17].
Berdasarkan  Pasal  480  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  hal  ini membuktikan bahwa penadahan termasuk tindak pidana formil, sehingga ada  tidaknya  pihak  lain  yang  dirugikan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
bukanlah  unsur  yang  menentukan.  Hal ini  dipertegas  dengan  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  No.:  79  K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah  Agung  No.:  126  K/Kr/1969 tanggal  29  November  1972  yang menyatakan bahwa “Tidak ada peraturan yang  mengharuskan  untuk  lebih  dahulu menuntut  dan  menghukum  orang  yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum  orang  yang  menadah” dan “Pemeriksaan  tindak  pidana  penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan  barang-barang  tadahan yang bersangkutan[18]”.
Untuk melaksanakan Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No.: 126  K/Kr/1969  tanggal  29  November 1972  tetap  wajib  mengacu  pada  unsur tindak pidana penadahan yang ada, yaitu harus dianggap tahu dan patut menduga barang  hasil  kejahatan  tersebut.  Tetapi meskipun  dalam  unsur  pasal  tersebut disyaratkan  harus  mengetahui  bahwa barang yang diperoleh itu hasil kejahatan tetap  sulit  untuk  dibedakan.  Salah  satu contoh  jika  barang  hasil  kejahatan  itu dijual di tempat umum, harga sebagaimana  mestinya  (harga  pasaran), dan  dengan  cara  lain  yang  tidak menimbulkan  kecurigaan  sama  sekali. Padahal  barang  tersebut  hasil  dari sebuah kejahatan[19].
Dari  penjabaran  mengenai  tindak pidana  penadahan  seperti  yang  diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  tersebut  dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama
dari tindak pidana penadahan ialah unsur waarvan  hij  weet atau  yang  ia  ketahui. Karena  tindak  pidana  penadahan  yang diatur  dalam  Pasal  480  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan  atau  unsur culpa atau dengan  kata  lain  karena  tindak  pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana mempunyai unsur subjektif yang pro  parte  dolus dan pro  parte  culpa , maka  di  dalam  surat  dakwaannya penuntut  umum  dapat  mendakwakan kedua  unsur  subjektif  tersebut  secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak  pidana  penadahan  seperti  yang dimaksud  dalam  Pasal  480  ayat  (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana[20].
2. Hak-hak Konsumen yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen
Menurut Nurmardjito, bahwa pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan[21] :
a. Menciptakan  sistem  perlindungan konsumen  yang  mengandung  unsur keterbukaan  akses  dan  informasi, serta menjamin kepastian hukum;
b. Melindungi  kepentingan  konsumen pada  khususnya  dan  kepentingan seluruh pelaku usaha;
c. Meningkatkan kualitas produk barang dan pelayan jasa;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
d. Memberikan  perlindungan  kepada konsumen  dari  praktek  usaha  yang menipu dan menyesatkan;
e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang  perlindungan  pada bidang-bidang lain.
Untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi maupun  diperdagangkan  oleh  pelaku usaha  agar  tidak  merugikan  pihak konsumen  secara  normatif  telah  diatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan  barang-barang  yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Sanksi hukum akan diberlakukan apabila pelaku usaha melanggar larangan-larangan tersebut.  Pasal  8  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  menyatakan bahwa:
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan  barang  yang rusak,  cacat  atau  bekas  dan tercemar tanpa memberikan informasi  secara  lengkap  dan benar atas barang yang dimaksud. Perlindungan
konsumen
merupakan upaya hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak- hak konsumen. Menurut Sidharta, ada 4 (empat) hak-hak konsumen, yaitu[22] : 1) Hak  untuk  mendapatkan  keamanan ( The Right to Safety )
Konsumen  di  dalam  memanfaatkan dan  menggunakan  barang  dan/atau jasa  terhadap  produk  yang  dari pelaku usaha harus mendapatkan rasa
keamanan, sehingga tidak membahayakan  jika  dikonsumsi  dan konsumen  tidak  dirugikan  baik jasmani  maupun  rohani  terhadap barang atau jasa yang dipasarkan oleh pelaku usaha.
2) Hak  untuk  mendapatkan  informasi ( The Right to be Informed )
Produk  yang  dihasilkan  oleh  pelaku usaha  harus  diberitahukan  atau diinformasikan  kepada  konsumen baik  secara  lisan  ataupun  melalui iklan dan mencantumkan keterangan dalam kemasan produk (barang). Hal ini  dilakukan  untuk  memberikan kejelasan informasi kepada konsumen  terhadap  produk  barang atau jasa yang dipasarkan.
3) Hak  untuk  memilih  ( The  Right  to Choose )
Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk yang digunakannya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
4) Hak untuk didengar ( The Right to be Heard )
Hak  ini  berhubungan  dengan  hak untuk  mendapatkan  informasi  jelas dan  akurat,  karena  informasi  yang diberikan terkadang tidak memberikan kepuasan kepada konsumen.
Upaya  perlindungan  konsumen merupakan  menjamin  kepastian  hukum baik  hukum  privat  maupun  hukum publik.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, yang menyatakan bahwa :
Segala  upaya  yang  menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

## memberi  perlindungan  hukum kepada konsumen

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  yang telah  dikemukakan  di  atas,  dapat disimpulkan untuk mengantisipasi adanya  kesalahan  dalam  implementasi pasal  penadahan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  tersebut  perlu  ditinjau ulang,  terutama  mengenai  beberapa unsur  didalamnya  yang  menjadi  dasar hukum  seseorang  dapat  dikategorikan sebagai penadah. Agar konsumen dapat terlindungi  dalam  melakukan  haknya yaitu  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa sebagamainana  yang  diatur  dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani Zulfa,  2002, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
[2]  Adami  Chazawi,  2010, Kejahatan Terhadap Harta
Benda,
Bayumedia, Malang. [3]  Lamintang, 2019, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta. [4]  Sholehudin,  2004, Sistem  Sanksi Dalam  Hukum  Pidana,  Ide  Dasar
Doule Track Sistem danImplementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
[5]  I  Wayan  Gede  Asmara,  I  Nyoman Sujana  dan  Ni  Made  Puspasutari, 2019, Perlindungan Hukum
terhadap  Hak  Konsumen  atas Informasi  Produk  Import, Jurnal Analogi Hukum, 1(1).
[6]  Adami  Chazawi,  2010, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang.
[7]  Lamintang,  1997, Dasar-dasar Hukum  Pidana  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung.
[8]  Lamintang,  1997, Dasar-dasar Hukum  Pidana  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung.
[9] http://m.hukumonline.com/klinik/ detail/lt4f034e487ea97/ majalahpe mbuktian-tindakpidana- penadahan . [10]  Ahmadi  Miru,  2011, Prinsip- Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Di  Indonesia ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
[11]  Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen ,  PT.  Rajawali  Pers, Jakarta.
[12]  Az. Nasution, 2011, Hukum
Perlindungan  Konsumen  Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta. [13]  Wiryono Surachmand, 1991, Pengantar Penelitian Ilmiah ,
Bandung : Tarsio.
[14]  Jhoni  Ibrahim,  2005, Teori  & Metode Penelitian Hukum
Normatif , Malang : Bayu Media.
[15]  Peter  Mahmud,  2008, Penelitian Hukum ,  cetakan  ke-4,  Jakarta  : Kencana Pradana Media Grup,
[16]  Adami  Chazawi,  2010, Kejahatan Terhadap Harta
Benda,
Bayumedia, Malang.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
[17]  Adami  Chazawi,  2010, Kejahatan Terhadap Harta
Benda, Bayumedia, Malang. [18]  M. Kholil, 2018, Tinjauan Empiris
Pasal 480 KUHP tentang Penadahan  Menyangkut  Hak-Hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang- Undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen, Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum Commune, 1(1). [19]  M. Kholil, 2018, Tinjauan Empiris
Pasal 480 KUHP tentang Penadahan  Menyangkut  Hak-Hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang- Undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen, Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum Commune, 1(1).
[20]  P.A.F.
Lamintang,
Theo
Lamintang,
2009, Delik-delik
Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan , Jakarta, Sinar Grafika,
[21]  Husni  Syawali dan Neni  Imayanti,
2000, Hukum Perlindungan
Konsumen  Kesiapan  Perangkat
Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di
Indonesia, Bandung, Mandar Maju.
[22]  Shidarta, 2006, Hukum
Perlindungan Konsumen
Indonesia,  edisi  Revisi, Jakarta  : Gramedia Widiasarana Indonesia.