## Quo Vadis Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman

## Muhammad Izzul Haq
Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Email: m.izzul.haq@uin-suka.ac.id
Abstrak. Pada  tahun  2011,  Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuandan  Perlindungan  Anak (Kemenneg PPPA) menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis  hak  anak  di  level  kabupaten  atau  kota  melalui  pengintegrasian  komitmen  dan  sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.. Penelitian dengan mengambil setting  keterlibatan  masyarakat  dalam  implementasi  mewujudkan  Kabupaten  Layak  Anak  (KLA)  di Kabupaten Slemanini dimaksudkan sebagai upaya merekam proses peran serta masyarakat dalam upaya- upaya pemenuhan hak anak yang secara kelembagaan diintegrasikan dalam sebuah sistem pembangunan dengan tajuk KLA. Artikel ini melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka melihat sejauh mana keberlanjutan kebijakan KLA dengan bertumpu pada aktor masyarakat.
Kata kunci : partisipasi, kabupaten layak anak, Sleman

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang KLA
Berangkat  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  kemudian disusul dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  Tahun  2010-2014  serta  sebagai  tindak  lanjut  dari  Keputusan  Presiden  Nomor  36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) dan sebagai realisasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; maka pada tahun 2011 dicanangkanlah Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang berada dibawah kendali tugas Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak. Jauh sebelumnya, PBB dalam Resolusi tanggal 10 Mei 2002 juga menghasilkan sebuah deklarasi A World Fit For Children .  Indonesia lantas  menindak lanjuti dengan IDOLA (Indonesia Layak Anak) melalui pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak di 100 Kabupaten/kota hingga tahun 2014.
Kabupaten/Kota Layak Anak, selanjutnya disingkat dengan KLA adalah suatu sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan  dunia  usaha  yang  terencana  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program  dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
Kebijakan  KLA  diawali  dengan  dikeluarkannnya  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  &  Perlindungan  Anak  (Permenneg  PPAA)  Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Kebijakan
Pengembangan  KLA,  disusul  dengan  Permenneg  PPPA  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Panduan Pengembangan KLA, Permenneg PPPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Indikator KLA, dan Permenneg PPPA Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA.
Pencanangan  KLA  mendapatkan  dukungan  dari  presiden  yang  menargetkan  pada  tahun  2014 terbentuk minimal 200 kabupaten/kota layak anak dari 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk mengawali  upaya  tersebut,  beberapa  kabupaten  dipilih  untuk  menjadi  uji  coba,  salah  satunya  adalah Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki jumlah anak sebanyak 1/3 dari total penduduk,  yaitu    336.082  anak i .  Sleman  menjadi  Kabupaten  ke  35  yang  memperoleh  dorongan  dari Kementerian Negara PPPA menjadi salah satu Kabupaten percontohan dalam Pengembangan Kabupaten Layak  Anak  dan  telah  mencanangkan  Menuju  Kabupaten  Layak  Anak  pada  tanggal  23  Juli  2011, bertepatan  dengan  Hari  Anak  Nasional  pada  Puncak  Acara  Harganas  dan  Hari  Anak  Nasional  tingkat Provinsi DIY di lapangan Denggung Sleman.

## 2. Mekanisme KLA
Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  5  Permenneg  PPPA  Nomor  11  Tahun  2011,  Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi: a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; b. non- diskriminasi,  yaitu  tidak  membedakan  suku,  ras,  agama,  jenis  kelamin,  bahasa,  paham  politik,  asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan  untuk  menyampaikan  pendapatnya,  diberikan  kesempatan  untuk  mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. ii
Kebijakan  Pengembangan  KLA  diarahkan  pada  pemenuhan  hak  anak,  meliputi:  a.  hak  sipil  dan kebebasan;  b. lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan  alternatif;  c.  kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan;  d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan khusus.
Strategi Pengembangan KLA sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Permenneg PPPA Nomor 11 Tahun  2011  mencakup  strategi  Pengembangan  KLA  di  tingkat  nasional,  provinsi,  dan  kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak anak dalam: a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;b.  setiap  tahapan  pembangunan,  mulai  dari  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
Tahapan Pengembangan KLA sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Permenneg PPPA Nomor 11 Tahun 2011, Tahapan Pengembangan KLA wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Adapun tahapan tersebut meliputi:a. persiapan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; d. pemantauan; e. evaluasi; dan f. pelaporan. Untuk mengefektifkan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas  KLA  yang  keanggotaannya  meliputi  unsur-unsur  lembaga  terkait,  perwakilan  anak,  dan  dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
Indikator KLA berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak dijelaskan tentang 31 indikator kabupaten layak anak yang mana setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator  KLA yaitu:
a. Penguatan kelembagaan.
1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; a.2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; a.3. Jumlah
peraturan  perundang-undangan,  kebijakan,  program  dan  kegiatanyang  mendapatkan  masukan  dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya; a.4. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; a.5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; a.6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; a.7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
b. Klaster hak anak.
1) Hak  sipil  dan  kebebasan;  yang  mencakup:  1.  Persentase  anak  yang  teregistrasi  dan  mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; 2. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan 3. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
2) Lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan  alternatif;    yang  mencakup:  1.  Persentase  usia  perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; 2. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan 3. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
3) Kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan;    yang  mencakup:  1.  Angka  Kematian  Bayi;  2.    Prevalensi kekurangan gizi pada balita; 3.  Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; 4.  Jumlah Pojok ASI; 5. Persentase  imunisasi  dasar  lengkap;  6.  Jumlah  lembaga  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan reproduksidan  mental;  7.  Jumlah  anak  dari  keluarga  miskin  yang  memperoleh  akses  peningkatan kesejahteraan; 8. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; 9. Tersedia kawasan tanpa rokok.
4) Pendidikan,  pemanfaatan waktu  luang,  dan  kegiatan  budaya,  yang  mencakup:1.  Angka  partisipasi pendidikan anak usia dini; 2. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; 3. Persentase sekolah ramah anak; 4. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasaranaperjalanan anak ke dan dari sekolah; 5. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
5) Perlindungan  khusus,  yang  mencakup:  1.  Persentase  anak  yang  memerlukan  perlindungan  khusus dan  memperoleh  pelayanan;  2.    Persentase  kasus  anak  berhadapan  dengan  hukum  (ABH) yangdiselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif ( restorative justice ); 3. Adanya mekanisme penanggulangan  bencana  yang  memperhatikan  kepentingan  anak  ;  4.  Persentase  anak  yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. iii
Pengembangan KLA di Sleman meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut: 1. Komitmen  Politis; 2. Mobilisasi  Sumber  Daya;  3.Pembentukan  Gugus  Tugas;  4.Pelaporan;  5.Pengumpulan  Data  Basis; 6.Pemantauan dan Evaluasi; 7. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

## 3. Implementasi KLA di Sleman
KLA merupakan penerapan sistem pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber  daya  pemerintah,  masyarakat,  dan  dunia  usaha    yang  terencana  secara  menyeluruh    dan berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program  dan  kegiatan  untuk    menjamin  pemenuhan  hak-hak  anak  di Kabupaten Sleman.
Sinergitas  pembangunan  dalam  mewujudkan  Sleman  menuju  KLA  mencakup  aktor  seperti pemerintah pusat, media, pemerintah propinsi, lembaga/perguruan tinggi, satuan kerja perangkat daerah, NGO/LSM, masyarakat, dunia usaha/industri/perbankan.
Dalam  impelementasi  pelaksanaan  KLA,  tahapan  yang  digunakan  bersifat  top  down  sekaligus bottom up. Disebut top down karena dimulai dari Resolusi MU PBB ‘A World Fit For Children ’ yang kemudian  dijalankan  oleh  Indonesia,  propinsi,  kabupaten/kota.  Selain  itu,  tahapan  KLA  juga  bersifat bottom up karena dilaksanakan di tingkat kabupaten dimana KLA diawali dengan adanya keluarga ramah
anak,  kemudian  berlanjut  ke  Dasawisma,    RT/  RW,  Dusun  ,  Desa/Kelurahan,  kemudian  berlanjut  ke kecamatan.
Untuk  menuju  KLA,  langkah  langkah  yang  sudah  dilaksanakan  pemerintah  Kabupaten.  Sleman sebagai berikut : a. Telah dibentuk Gugus Tugas KLA tingkat Kabupaten maupun di 17 Kecamatan; b. Telah dibentuk Forum Anak Sleman ( FORANS)  tingkat Kabupaten maupun  di 17 Kecamatan; c. Telah dibentuk  FPK2PA  (Forum  Penanganan  Korban  Kekerasan  terhadapPerempuan  dan  Anak)  di  tingkat Kabupaten maupun Kecamatan; d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Pemkab Sleman; e. Sosialisasi  KLA  melalui  berbagai  media  (TV,  radio,  cetak);  f.  Membina  jejaring,  dengan  berbagai kelembagaan  yang  responsif  anak  (LSM,  perguruan  tinggi,  pengusaha);  g.  Mencanangkan  Kecamatan Layak  Anak;  h.  Hingga  Juli  2016,  34  Desa  Ramah  Anak  sudah  terbentuk  dari  89  desa  di  Kabupaten Sleman. iv
Implementasi  KLA  di  Sleman  telah  mendapatkan  apresiasi  berupa  penghargaan,  yaitu  tingkat nasional yang dievaluasi oleh tim independen setiap tahun dengan 5 kriteria: Pratama, Madya, Nindya, Utama,  KLA.  Pada  tahun  2011  Kabupaten  Sleman  mendapatkan  apresiasi    :  Inovasi  Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (Pengembangan Klaster 4), kemudian pada tahun 2012 mendapatkan tingkat Pratama, pada tahun tahun 2013 Kabupaten Sleman menyusun indikator evaluasi untuk Kecamatan Layak Anak, pada tahun 2015 Kabupaten Sleman mendapatkan tingkat Madya dan yang terbaru,  pada  tahun  2016  mengeluarkan  Peraturan  Bupati  tentang  Sekolah  Ramah  Anak  serta  sedang menggarap Raperda tentang Perempuan dan Anak.
Adapun implementasi KLA oleh SKPD Kabupaten Sleman sebagai berikut:
a. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKB-PMPP). Badan ini melakukan kegiatan: a. Pelaksanaan sosialisasi terkait dgn kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak;  b.  Kegiatan  Polah  (Kumpul  Bocah)  di  17  kecamatan;  c. Pengembangan sistem informasi gender dan anak; d. Peringatan Hari Anak Nasional; e. Advokasi dan KIE  tentang  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  (KRR);  f.  Penyuluhan  kesehatan  ibu,  bayi  dan  anak melalui  kegiatan  di  masyarakat;  g.  Fasilitasi  forum  pelayanan  KRR  bagi  kelompok  remaja  dan kelompok  sebaya di luar sekolah; h. Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu Padu.
b. Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  .Dinas  ini  melakukan  kegiatan:  a.  Peningkatan  pelayanan publik  dalam  bidang  catatan  sipil;  b.Fasilitasi  akte  kelahiran  bagi  keluarga  miskin;  c.  Pada  saatnya mengembangkan pelayanan Akte Kelahiran gratis bagi masyarakat Sleman
c. Dinas Budaya dan Pariwisata yang melakukan Dinas Budaya dan Pariwisatayang melakukan Apresiasi Seni  Pedalangan  (dalang  cilik);  Festival  Kesenian  Anak  Sleman;  Gelar  seni  upacara  adat  yang melibatkan kelompok anak; Sosialisasi Perda No. 22/1996 tentang usaha rekreasi hiburan umum yang melarang anak  memasuki tempat hiburan malam; Monitoring tempat usaha game net saat jam belajar di sekolah; Fasilitas tempat bermain anak di tempat wisata Kaliurang; Pembinaan kepada pengusaha hotel dan restoran untuk memberi fasilitas ruang bermain untuk anak; Paket outbond Desa Wisata di Kabupaten Sleman; Pembinaan 25 Sanggar Seni Budaya; (MGM) sebagai media belajar anak
d. Kantor Perpustakaan Daerah yang menyediakan Pustaka Ramah Anak}; Taman Bacaan Masyarakat; Perpustakaan Desa; Perpustakaan Masyarakat; Perpustakaan Daerah; Perpustakaan Keliling
e. Kesbanglinmas  dan  Bencana  Alam  yang  mengadakan  kegiatan  PHBB  {Prilaku  Hidup  Berwawasan Bencana};  Forum  Komunikasi  Wawasan  Kebangsaan  bagi  generasi  muda  antar  etnis  dan  suku; Pencegahan  dini  dalam  bencana  alam  bagi  anak/pelajar;  Gladi  Lapang  Anak  Berkebutuhan  Khusus bekerjasama dengan ASB
f. Dinas  Kesehatan.  Dinas  ini  mengupayakan  {Layanan  Kesehatan  Ramah  Anak  yang  melibatkan Pemerintah dan Swasta. Kegiatan tersebut mencakup:  a. Sosialisasi tentang HIV/AIDS pada kelompok
resiko  remaja  dan  masyarakat;  b.  Pengadaan  sarana  KIE;  c.  Sosialisasi  Kespro  di  sekolah;  d. Pembinaan  peer  counselor  remaja;  e.  Pelatihan  peer  conselour  bagi  guru;  f.  Jambore  Kespro;  g. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); h. Poster ajakan ke Posyandu; i. Pembinaan SDIDTK di Posyandu integrasi dengan BKB dan PAUD; j. Program UKS dari TK sampai dengan SMA/K; k. Sosialisasi program imunisasi pada masyakat (KIE); l. Sosialisasi penyakit diare dan ISPA pada ibu balita;. m. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah; n. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin  bagi  Ibu  Hamil  dan  Balita;  o.  Puskesmas  Ramah  Anak;  p.  Pelayanan  Psikolog  Remaja  di Semua Puskesmas.

## B. Pembahasan

## 1. Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan
Ada  banyak  pengertian  yang  dilekatkan  pada  kata  partisipasi.  Partisipasi  adalah  perihal  turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. v Menurut Santoso dalam Dwiningrum (2011),  partisipasi  juga  dilihat  sebagai  keterlibatan  mental  dan  emosi  dari  seseorang  di  dalam  situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut  dan  ikut  bertanggung  jawab  terhadap  kelompoknya.  Menurut  Huneryear  dan  Hecman sebagaimana  dikutip  oleh  Dwiningrum,  partisipasi  adalah  sebagai  keterlibatan  mental  dan  emosional individu  dalam  situasi  kelompok  yang  mendorongnya  memberi  sumbangan  terhadap  tujuan  kelompok serta  membagi  tanggung  jawab  bersama  mereka. vi Partisipasi  merupakan  keterlibatan  dalam  proses pembuatan  keputusan,  pelaksanaan  program,  memperoleh  kemanfaatan  dan  mengevaluasi  program (Cohen dan Uphoff, 1997 dikutip oleh Dwiningrum, 2011). vii
Dalam  konteks  sistem  demokrasi,  partisipasi  memegang  peranan  yang  vital.  Negara  demokrasi adalah  negara  yang  memungkinkan  partisipasi  rakyat  berlangsung  secara  penuh  dalam  urusan-urusan negara. viii Elemen-elemen  demokrasi  politik  meliputi  tiga  dimensi  utama,  yaitu:  kompetisi,  partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Dalam proses demokratisasi, ada dua jalan terpenting menuju demokrasi, yakni  jalan  yang  terfokus  pada  kompetisi  dan  jalan  yang  terfokus  pada  partisipasi  (Huneryager  dan Hecman, 1992 dikutip oleh Dwiningrum, 2011). ix
Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. x Sebagai konsekuensi demokrasi adalah penyediaan ruang bagi partisipasi publik yang seluas- luasnya. Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan – yang mengikat seluruh warga – adalah cara  efektif  untuk  mencapai  pola  hubungan  setara  antara  pemerintah  dan  rakyat.  Di  negara-negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim. Partisipasi publik dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari- hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah. xi
Partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip dalam tata kelola kepemerintahan. Prinsip-prinsip good governance terdiri dari 5 pilar, yaitu: akuntabilitas, keterbukaan, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat, dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. xii
Lebih  lanjut,  UNDP  (United  Nation  Development  Program)  membagi  10  karakteristik good governance yaitu: participation;  rule  of  law;  transparency;  responsiveness;  concensus;  orientation; equity; effectiveness & efficiency; accountability ; dan strategic vision . Oleh sebab itu sebagai salah satu prinsip good governance dan wujud kedaulatan rakyat, partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik harus terjamin dalam konstitusi atau Peraturan Perundang-undangan. xiii
Dalam    konteks  kebijakan,  partisipasi  masyarakat  dalam  kebijakan  memegang  peranan  penting untuk menjamin keberlanjutan masa depan kebijakan itu sendiri. Ketika pemerintah sebagai representasi negara  yang  menjadi  leading  sector  suatu  kebijakan  tidak  bisa  lagi  menyediakan  sumber  daya  yang
diperlukan karena keterbatasan potensi maupun kapasitas, maka keberadaan elemen lain di luar negara, seperti masyarakat bisa menjadi tumpuan sekaligus menyediakan dukungan sumber daya alternatif.
Untuk  mewujudkan  partisipasi  tersebut,  perlu  dikembangkan  sebuah  kemitraan  atau  partnership sebagai suatu hubungan yang terjadi antara civil society, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan dan kemandirian.
Adapun  partisipasi  warga  merupakan  proses  ketika  warga,  sebagai  individu  maupun  kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakankebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. xiv
Oakley  (1991:  9)  memberi  pemahaman  tentang  konsep  partisipasi,  dengan  mengelompokkan  ke dalam  tiga  pengertian  pokok,  yaitu  Partisipasi  sebagai  kontribusi;  Partisipasi  sebagai  organisasi;  dan Partisipasi  sebagai  pemberdayaan. xv Mengadaptasi  landasan  teori  dari  Oakley,  disusun  definisi konseptual  variabel  Partisipasi  Masyarakat  adalah  keterlibatan  langsung  masyarakat  dalam pengembangan  kebijakan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (KLA)  Sleman  yang  meliputi  kontribusi masyarakat,  pengorganisasian  masyarakat  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengembangan kebijakan KLA.
Dari  definisi  konseptual  tersebut  diperoleh  3  (tiga)  dimensi  kajian,  yakni  Dimensi  Kontribusi Masyarakat, Dimensi Pengorganisasian Masyarakat, dan Dimensi Pemberdayaan Masyarakat.  Dimensi Kontribusi Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (1) Kontribusi Pemikiran, (2) Kontribusi Dana,  (3)  Kontribusi  Tenaga,  dan  (4)  Kontribusi  Sarana.    Dimensi  Pengorganisasian  Masyarakat dijabarkan menjadi indicator indikator : (5) Model Pengorganisasian, (6) Struktur Pengorganisasian, (7) Unsurunsur  Pengorganisasian,  dan  (8)  Fungsi  Pengorganisasian.  Dimensi  Pemberdayaan  Masyarakat dijabarkan  menjadi  indikator  indikator,  (9)  Peran  Masyarakat,  (10)  Aksi  Masyarakat,  (11)  Motivasi Masyarakat, dan (12) Tanggungjawab Masyarakat.
Permasalahan  yang  datang  silih  berganti    telah  membuat  pemerintah  tidak  cukup  sensitif  atau memiliki waktu menentukan prioritas kebijakan. Oleh sebab itu keterlibatan masyarakat (civil society) dalam proses kebijakan membantu pemerintah mengatasi persoalan dalam penentuan prioritas kebijakan. Selain itu, karena masyarakat terlibat dalam proses kebijakan, dengan antusias masyarakat memberikan dukungan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan.  Bahkan  masyarakat  berharap  agar  implementasi  kebijakan berhasil baik. xvi
Kaitannya dengan kebijakan pengembangan KLA, partisipasi masyarakat telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menneg PPPA) Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA. Dalam pasal pasal 12 peraturan tersebut dinyatakan bahwa “Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA”. xvii Ditambahkan pula keterlibatan tersebut termasuk dalam hal pendanaan, sebagaimana terlihat dalam Peraturan Menneg PPPA No. 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam pasal 16 dinyatakan “Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA”. xviii
Dalam  pasal  5  Peraturan  Menneg  PPPA  tersebut,  dijelaskan  bahwa  setiap  kabupaten/kota  dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA yang meliputi : a. penguatan kelembagaan; dan b. klaster hak anak; xix
Sedangkan selanjutnya di pasal 6, penguatan kelembagaan meliputi: a. adanya peraturan perundang- undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program  dan  kegiatan  yang  mendapatkan  masukan  dari  Forum  Anak  dan  kelompok  anak  lainnya;  d. tersedia  sumber  daya  manusia  (SDM)  terlatih  KHA  dan  mampu  menerapkan  hak  anak  ke  dalam kebijakan,  program  dan  kegiatan;  e.  tersedia  data  anak  terpilah  menurut  jenis  kelamin,  umur,  dan
kecamatan;  f.  keterlibatan  lembaga  masyarakat  dalam  pemenuhan  hak  anak;  dan  g.  keterlibatan  dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

## 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebijakan KLA di Sleman
Menurut Dunn, kebijakan sebagai sebuah sistem terdiri atas tiga elemen: pelaku kebijakan, konten kebijakan, dan lingkungan kebijakan. xx Dalam konteks sistem kebijakan pengembangan KLA di Sleman, maka  dikenal  juga  adanya  pelaku  kebijakan  yang  merujuk  pada  stakeholder  atau  aktor  pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
Mengacu  pada  gagasan  Charles  Lindblom  (1980),  James  Anderson  (1994)  dan  Budi  Winarno (2004)  sebagaimana  dikutip  oleh  Edi  Suharto,  pemain/aktor  kebijakan  dapat dikelompokkan  ke  dalam dua  kategori,    pemain  resmi/formal  dan  pemain  tidak  resmi/non-formal.  Pemain  kebijakan  formal mencakup  presiden  dan  kabinet  yang  membantunya,  badan-badan  administrasi  pemerintah,  lembaga yudikatif,  dan  lembaga  legislatif.  Sedangkan  pemain  kebijakan  non-formal  mencakup  kelompok kepentingan, partai politik, & warga negara individu. xxi
Pemain  kebijakan  non-formal  dalam  kebijakan  pengembangan  KLA  di  Sleman    disini  termasuk LSM  yang  merepresentasikan  warga  negara  individu  yang  sekaligus  menjadi  kelompok  kepentingan. Selain itu keberadaan kelompok representasi anak sebagai sasaran utama kebijakan pengembangan KLA di Sleman juga menjadi pemain kebijakan non-formal.  Dalam penelitian ini, ada tiga kategori kelompok kepentingan yang merepresentasikan masyarakat, yaitu LSM, forum anak, dan dunia usaha.

## 1) LSM
a) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY
LPA  DIY  merupakan  salah  satu  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  berkecimpung  dalam perlindungan anak. Keterlibatan LPA DIY dalam kebijakan pengembangan KLA di Sleman dimulai seiring  dengan  awal  mula  digulirkannya  KLA  di  Sleman  sejak  tahun  2011.  Seiring  dengan perkembangan  tahapan  kebijakan  KLA,  LPA  DIY  kemudian  menjadi  salah  satu  lembaga  yang termasuk dalam kelompok Gugus Tugas KLA di Sleman.
Beberapa partisipasi LPA DIY diantaranya ketika terjadi masalah atau kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam  setiap konferensi kasus,  LPA DIY sering kali diundang dan menjadi bagian  dari  tim.  Seperti  ketika  terjadi  kasus  di  Kecamatan  Seyegan  dimana  ada  seorang  anak  yang terlibat  kasus  hukum,  begitupun  di  Kecamatan  Depok  pada  pertengahan  tahun  2013  ketika  terjadi peristiwa pembunuhan dimana pelaku dan korban sama-sama masih dibawah umur atau anak. Dalam dua kasus tersebut, LPA DIY berperan serta dalam proses fasilitasi, rekonsiliasi, dan rehabilitasi kasus bersama anggota gugus lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan sebagainya. xxii
b) Lembaga Studi Perempuan & Perlindungan Anak (LSPPA)
LSPPA menjadi salah satu anggota Gugus Tugas dalam Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman. LSPPA dilibatkan dalam konsultasi dan penyusunan indikator Sekolah Ramah Anak yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Bupati Sleman tentang Sekolah Ramah Anak pada bulan Mei 2016.
c) Lembaga LIMORA
Lembaga  LIMORA  merupakan  organisasi  sosial  yang  bergerak  di  bidang  di  bidang pemberdayaan  dan  pendidikan  masyarakat  (empowerment  and  civic  education)  dengan  fokus  pada advokasi pada isu perempuan, anak dan keluarga dengan model strategi pengembangan. xxiii Lembaga ini memilikisekretariat di Jl. Seroja III/331 Perumnas Condong Catur Depok Sleman55283.
Visi  Lembaga  LIMORA  yaitu  membangun  sumber  daya  manusia  dalam  kerangka  menuju tatanan  keluarga  dan  masyarakat  sejahtera  dan  berkeadilan  gender.  Adapun  Misi  lembaga  tersebut adalah  melakukan  upaya  pemberdayaan  dan  pendidikan  perempuan,  anak  dan  keluarga  dalam  isu:
gender,  kesehatan,  psikologi,  ekonomi,  hukum,  sosial  serta  kampanye  dan  advokasi  anti  kekerasan terhadap perempuan dan anak.   Jenis pelayanan yang yang diberikan oleh lembaga ini adalah konseling keluarga,  training  SDM,  training  PAUD,  konsultasi  hukum,  marraige  training,  privat  parenting (keorangtuaan), women and children crisis center, kampanye dan advokasi isu anak dan perempuan.
Sebagai organisasi nonpemerintah, lembaga LIMORA menjadi Ketua Forum LSM Kabupaten Sleman  dan  Ketua  Lembaga  Koorinasi  Kesejahteraan  Sosial  Kabupaten  Sleman.Terkait  dengan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman, Lembaga LIMORA terlibat  dan  menjadi  anggota  Forum  Penanganan  Korban  Kekerasan  terhadap  Perempuan  dan Anak/FPK2PA Kabupaten Sleman, kemudian menjadi anggota Gugus Tugas KLA Sleman dan juga menjadi pengurus Forum Organisasi Kesejahteraaan Anak Kabupaten Sleman.
Dalam  konteks  pengembangan  KLA,  beberapa  kegiatan  yang  sudah  dilakukan  oleh  Lembaga LIMORA  sebagai  bentuk  partisipasi  dalam  pemenuhan  indikator  beberapa  klaster  KLA  sebagai berikut: xxiv
i. Upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  usia  Perkawinan  Pertama  dengan  kegiatan  yang dilakukan:  a. FGD Seksualitas Remaja bersama Forum PIK R Kabupaten Sleman; b. Workshop Seksualitas bersama Forum PIK R Kab. Sleman; c. Forum PIK R Kabupaten Sleman; Memberi Materi  tentang  Pernikahan        Dini  dan  Problematikanya;  d.  Jambore  PIK  R  Lentera  Merapi  ; Memberi materi tentang Urgensi Sex  Education dan Seksualitas Remaja
ii. Adanya  Lembaga  konsultasi  bagi  Orangtua/Keluarga  tentang  Pengasuhan  Kegiatan  yang dilakukan: Lembaga LIMORA memiliki unit Konseling Keluarga sejak tahun 2010.
iii. Kesehatan  Dasar  dan  Kesejahteraan  dengan  kegiatan  yang  dilakukan:  a.  Mengadakan  seminar tentang  Persiapan  Psikologis  bagi  Ibu  hamil    untuk  melahirkan  anak  yang  Sehat  dan  Cerdas. Kegiatan ini dilaksanakan 2x angkatan di RS Arvita Bunda Tajem Maguwoharjo Depok Sleman, dengan sasaran Ibu hamil dan Tenaga Kesehatan/Bidan; b. Penguatan kepada  BKB  Kecamatan Cangkringan tentang materi Pembangunan Sumberdaya Manusia sejak periode golden ages (masa keemasan).
iv. Upaya  untuk  mewujudkan  Sekolah  yang  Ramah  Anak  dengan  kegiatan  yang  dilakukan:  a. Penguatan  Kepada  Pendidik  tentang  Pendidikan  Karakter  Berbasis  Sekolah;  Mengadakan Seminar di Aula Lt. 3 Sekretariat Daerah Sleman yang diikuti oleh 150 Guru; b. Penguatan kepada Guru tentang pola pengasuhan anak dan Perlindungan anak berbasis Sekolah yang diikuti oleh 192 guru selama 1 tahun di Kecamatan Depok, Berbah dan Seyegan; c. Sosialisasi Perlindungan anak  berbasis  keluarga  dan  sekolah  di  MTS  N1  Yogyakarta,  Mlati  Sleman,  diikuti  oleh  siswa, orang  tua  dan  guru;  d.  Narasumber  dalam  acara  Pertemuan  Darmawanita  Persatuan  Dinas Pendidikan  Sleman  tentang  Perlindungan  anak  berbasis  Sekolah  di  SMK  Negeri  1  Tempel Sleman;  e.  Pendampingan  Parenting  pada  15  Lembaga  PAUD  tentang  Pola  asuh  keluarga  di Kecamatan Depok dan Prambanan; f. Sosilaisasi Anti Bullying di SD Salman Al Farizi 1 Pogung Lor Mlati Sleman.
v. Upaya  memberikan pelayanan pada AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus). a. Melayani  anak  korban  kekerasan;  b.  Mengadakan  sosialisasi  tentang  pencegahan  kekerasan seksual pada anak sejak tahun 2011 beberapa Lembaga PAUD
2) Forum Anak
Dikutip  dari  website  Forum  Anak  Sleman, xxv dijelaskan  bahwa  Forum  Anak  Sleman  merupakan perkumpulan anak-anak, pelajar, anak berkebutuhan khusus yang berda di daerah sleman sebagai wadah partisipasi anak dan jembatan antara anak-anak kepada pemerintah khususnya di Kabupaten Sleman serta melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak sesuai dengan undang-undang yang ada.
Forum Anak Sleman pertama kali terbentuk berawal dari kegiatan Live In di Bantul, yang diadakan oleh  Dinas  Sosial  Provinsi  DIY  dan  SOS  Children’s  Village  Yogyakarta.  Terbentuk  pada  tanggal  8 November 2009 yang bernama FAS, dengan jumlah anggota 23 anak dari berbagai pelajar SMA/SMK kabupaten Sleman.
Regenerasi Forum Anak Sleman di Moseum Monumen Pancasila pada tanggal 28 September 2010. Pada  saat  itu  nama  FAS  dirubah  menjadi  FORANS  karena  singkatan  FAS  sudah  banyak  yang menggunakan.  Anggota  FORANS  saat  ini  mulai  dari  anak-anak  SD,  SMP,  dan  SMA/SMK.Ketua FORANS periode 2010 – 2013 adalah Rizal Rusyadi.dari SMK Ngaglik dan sejak September 2013 dijabat oleh Ayunda dari SMAN 1 Pakem.
FORANS  berada  naungan  langsung  pemerintah  Kabupaten  Sleman  yaitu  BKBPMPP,  sehingga kegiatan yang dilaksanakan dipantau oleh badan tersebut serta dapat dipertanggung jawabkan. Layaknya sebuah organisasi formal, FORANS juga memiliki visi dan misi berikut:
Visi : Satukan anak-anak, bulatkan tekad, kuatkan Forum Anak, dan laksanakan pemenuhan hak anak demi terciptanya Kabupaten Sleman Layak Anak. Adapun Misi : 1. Dengan meningkatkan kualitas Anak, dalam hal pendidikan IMTAQ, IPTEK, dan Budaya; 2. Pemberdayaan anak sesuai dengan tingkat keahlian  tanpa  membedakan  status  sosial;  3.  Mengadakan  tindakan  advokasi  dan  perlindungan  anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak; 4. 4. Sosialisasi Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  dan  Hak  Anak. xxvi Berikut  motto  dan  tujuan  dari  Forum  Anak  Kabupaten Sleman: Motto : Generasi Berprestasi Bersama Anak Mewarnai Hari. Tujuan : Kami anak dan remaja yang cinta Indonesia, bersama berjuang melindungi hak-hak anak, dengan kebersamaan, kekompakan dan selalu berbagi dengan kegembiraan.
Adapun kegiatan terkait kebijakan pengembangan KLA di Sleman yang dilakukan oleh FORANS sebagai berikut:
a) Pembentukan Forum Anak Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Saat ini sudah terbentuk 17 forum anak kecamatan  se-Kabupaten  Sleman  yang  dimulai  fasilitasi  pembentukannya  antara  April  –  Mei  2012 dengan pendanaan yang bersumber dari APBD.
b) Kumpoel Bocah (memperkenalkan kembali budaya tradisional), yang dilakukan secara bergiliran dari satu wilayah kecamatan ke yang lain
c) Peringatan  Hari-hari  Nasional  (a.l.  Hari  Anak  Nasional,  Hari  Pendidikan  Nasional,  hari  Sumpah Pemuda, Hari Ibu,Hari Aids,dll).
d) Program advokasi anak dalam situasi darurat (seperti trauma healing pada anak-anak pengungsi korban Merapi  atau  trauma  healing  pada  anak-anak  di  sekitar  lokasi  pembunuhan  anak  SMK  di  Depok, pendataaan anak yang tidak memiliki Akte Kelahiran, pendampingan permasalahan anak sekolah)
e) Pertemuan rutin. Termasuk melakukan pertemuan dengan stakeholder kunci kebijakan pengembangan KLA di Sleman.
f) Partisipasi  dalam  agenda  pemerintah.  Seperti  kehadiran  dan  keterlibatan  dalam  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Kabupaten. Dalam konteks pengembangan KLA, FORANS juga terlibat dalam evaluasi implementasi pemenuhan hak anak.
Demi mencapai target yang FORANS ingin capai, FORANS menentukan sasaran dalam pelaksaan kegiatan yang dilakukan. Sasaran tersebut fokus terhadap anak-anak seperti yang dimaksud dalam UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002.
Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Rizal  Rusyadi,  mantan  Ketua  FORANS  2010  –  2013, xxvii mulai Oktober  2013,  FORANS  memiliki  ruangan  sekretariat  secara  permanen  yang  berlokasi  di  Jalan  Roro Jonggrang No.4 Beran Tridadi Sleman, satu gedung dengan kantor BKBPMPP Kabupaten Sleman. Selain mendapatkan  ruangan  sekretariat,  FORANS  juga  mulai  kuat  statusnya.  Pada  tahun  2013,  eksistensi
FORANS sebagai representasi komunitas anak yang menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian KLA  mendapatkan  kejelasan  dengan  dikukuhkannya  FORANS  dengan  SK  Bupati  Sleman,  sedangkan sebelumnya hanya mendapatkan SK dari BKBPMPP. Lebih lanjut dinyatakan oleh Rizal bahwa per tahun 2014,  FORANS  mendapatkan  bagian  anggaran  dari  BKBPMPP  sebesar  Rp  40  juta  untuk  satu  tahun anggaran kegiatan.

## 3) Perguruan Tinggi
Dalam  Gugus  Tugas  Kabupaten  Layak    Anak  (KLA)  Sleman,  terdapat  keterlibatan  dari  dunia kampus. Ada tiga perguruan tinggi yang dilibatkan, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Islam Negeri (UIN)  Sunan Kalijaga. Ada perwakilan dari masing-masing kampus tersebut dalam kepengurusan gugus tugas  KLA Sleman. Selama ini fungsi  yang dilakukannya lebih pada konsultasi dan partisipasi dalam pelibatan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan KLA.
Untuk  UIN  Sunan  Kalijaga,  BKBPMPP  Sleman  melibatkan  Program  Studi  Ilmu  Kesejahteraan Sosial  yang  kemudian  berkoordinasi  dengan  Lembaga  Penelitian  &  Pengabdian  Masyarakat  (LP2M) untuk mendorong pengarusutamaan KLA melalui kegiatan KKN mahasiswa, mulai dari sosialisasi hak anak  yang  menjadi  program  kerja  mahasiswa  KKN  di  wilayah  Kabupaten  Sleman  hingga  penyuluhan terkait isu anak.

## C. Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Sleman menuju KLA
Partisipasi  masyarakat  dalam  KLA  merupakan  sebuah  keniscayaan,  selain  itu  mencerminkan sebuah demokratisasi proses kebijakan, keberadaan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator dalam kebijakan pengembangan KLA dan sesuai dengan Peraturan Menneg PPPA, partisipasi masyarakat menjadi  sesuatu  yang  diharuskan.  Meski  demikian  ada  beberapa  tantangan  yang  munculdalam keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pengembangan KLA Sleman:

## 1. Tiadanya Peraturan Daerah tentang Anak . xxviii
Ketiadaan perda tentang anak menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan karena berkaitan dengan minimnya instrumen perundang-undangan untuk lebih mengefektifkan gerak kerja perlindungan anak dalam setting Kabupaten Sleman.
Di awal-awal dicanangkannya Kebijakan Pengembangan KLA di Sleman, Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA) Sleman waktu itu, dr Endang Pudjiastuti M.Kes pernah menjelaskan, ada 28 indikator untuk menuju KLA. "Yang terpenting itu ialah adanya perda atau perbup yang mengatur tentang anak," ungkapnya di sela pencanangan Sleman menuju KLA di Lapangan Denggung, Senin (25 Juli 2011). xxix
Kepala BKBPPPA yang juga ketua tim perumus perda tentang anak, saat itu mengaku bahwa perda tersebut sedang dalam pembahasan timnya sehingga memerlukan proses yang agak panjang.  Namun, dua tahun  berselang,  pada  tahun  2013  perda  anak  yang  dimaksudkan  masih  belum  juga  rampung pembahasannya di DPRD Kabupaten Sleman dan hingga saat ini, tahun 2016, Raperda tersebut masih dalam tahapan Public Hearing atau dengar pendapat di masyarakat.
Perda anak memiliki peran yang penting sebagai payung hukum dan kepastian legalitas perundang- undangan terkait kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman. Adanya perda  maka  akan  lebih  memberi  ruang  kepada  LSM  dan  elemen  masyarakat  lain  untuk  terlibat  secara bersama-sama dalam mengembangan KLA di Sleman.
Kendati  demikian,  Kabupaten  Sleman  memiliki  modal  yang  cukup  kuat.Diantaranya  berbagai penghargaan yang diterima Kabupaten Sleman di bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta seni
budaya. "Di Sleman juga banyak perguruan tinggi. Tentunya ini semua menjadi pendorong kuat dalam menuju KLA. Jadi, Sleman tinggal melanjutkan saja”. xxx

## 2. Lemahnya komitmen
Banyak yang memuji bahwa kebijakan pengembangan KLA di Sleman relatif lebih bagus dibanding kebijakan serupa di Bantul. Adanya koordinasi antar SKPD di Sleman yang relatif lebih mudah terwujud menjadikan  itu  sebagai  poin  positif  bagi  pelaksanaan  kebijakan  pengembangan  KLA  Sleman. xxxi Meskipun demikian, koordinasi yang bagus tidak lantas menjamin komitmen yang tinggi.
Dari sudut pandang birokrat yang menjadi kordinator kegiatan KLA sendiri, masih disadari adanya rendahnya  komitmen.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Sumarni  dari  BKBPMPP.  Ada  beberapa SKPD  yang masih terlihat lemah dalam pengalokasian program dan anggaran untuk anak sehingga itu menjadi  kelemahan  dalam  komitmen.  Implikasi  yang  cukup  berpengaruh  adalah  status  tahapan pengembangan KLA di Kabupaten Sleman yang masih stagnan, dari memperoleh predikat Pratama pada tahun 2012 namun pada tahun 2013 ini masih tetap meraih predikat yang sama meskipun beberapa skor indikator  mengalami  peningkatan.  Menurut  Sumarni,  berdasarkan  penilaian  evaluasi  dari  tim  pusat Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPPA),  kurangnya  terobosan kegiatan yang menjadikan status KLA di Kabupaten Sleman tidak begitu menunjukkan perubahan status predikat. xxxii

## 3. Lemahnya kelembagaan gugus tugas
Isu  berikutnya  terkait  dengan  partisipasi  masyarakat  adalah  masih  lemahnya  kelembagaan  aktor gugus tugas. Misalnya, posisi forum anak. Keberadaan FORANS yang pada awal kelahirannya bersifat independen  kemudian  menjadi  dependen  seiring  dengan  dicakup  dalam  gerak  BKBPMPP  yang selanjutnya menjadi sub organisasi dibawah badan tersebut.
Joko Sukamto, selaku tokoh yang membidani kelahiran Forum Anak Sleman (FORANS) sendiri menyinggung tentang kelemahan FORANS: xxxiii
“... FORANS adalah DPR Anak di Sleman. Merekalah pelaku fungsi legislatif yang harus duduk bersama DPRD.  Beberapa  kali  FORANS  mendapatkan  undangan  ke  DPRR  mengikuti  rapat.  Tapi  karena  tidak didampingi scara intensif akhirnya keberadaan forum anak masih sangat lemah”
Hambatan berikutnya adalah Sleman tidak menunjuk secara tegas tim fasilitator anak. Fasilitator ini berguna sebagai jembatan anak-anak ke birokrasi pemerintah. Yang terjadi saat ini adalah fasilitator lepas tidak terikat SK dan disisi lain fasilitator anak harus pmuda yang dia juga perlu mengembangkan dirinya. Sehingga fasilitator tdak bisa mendampingi secara full karena memang didasari hanya dengan kerelaan hati. Setelah fasilitator bekerja maka lepaslah sudah ia mendampingi FORANS.  Ditambahkan oleh  Josuke,  secara  logika  KLA  tdak  bisa  dikatakan  sukses  kalau  anak-anak  belum  mengakui  bahwa daerahnya  sudah  layak  bagi  mereka.  Penilaian  yang  saat  ini  dilakukan  pemerintah  adalah  dengan mengukur indikator yang telah dicapai. Maka jika ada praktik pemolesan capaian indikator tersebut maka bisa dipastikan KLA itu sebuah kebohongan karena hanya demi tuntutan penilaian saja. Karena anak anak belum banyak bicara tentang KLA yang mereka idamkan. KLA yang berhasil tentunya forum anaknya juga harus berhasil. Kalau ada KLA tanpa adanya forum anak bisa jadi itu KLA jadi-jadian, karena anak difasilitasi  melakukan  berbagai  kegiatan  namun  itu  semua  demi  mengejar  indikator,  sedangkan  anak sebetulnya  tdak  membutuhkannya.  Senada  dengan  pernyataan  diatas,  Rizal  lantas  menjelaskan  bahwa keberadaan  Forum  Anak  memiliki  bobot  40%  dalam  penilaian  KLA  suatu  daerah. xxxiv Dari  sini  bisa dipahami  bahwa  keberadaan  FORANS  menjadi  sangat  penting,  apalagi  untuk  evaluasi  tahunan pengembangan KLA di Sleman.
Salah satu gugus tugas yang masih harus ditingkatkan peranannya adalah dunia usaha. Keterlibatan dunia  usaha  dalam  kebijakan  pengembangan  KLA  sebagaimana  diakui  oleh  Sumarni,  staf  subbidang Perlindungan  Anak  BKB-PMPP  Sleman,  belum  maksimal. xxxv Menurutnya  hal  tersebut  bisa  menjadi tanggung jawab SKPD yang menjadi anggota Gugus Tugas KLA untuk melibatkan dunia usaha dalam hal  pendanaan  kegiatan  SKPD  dalam  penyediaan  program  terkait  anak.      Dalam  keanggotaan  Gugus Tugas KLA, ada keterwakilan unsur pengusaha yaitu IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), meski menurut Elisa tidak begitu memberikan hasil yang maksimal. xxxvi Menurutnya, adanya IWAPI disitu lebih pada sosok pribadi namun bukan institusi kelembagaannya.
Hal ini menjadi sesuatu yang cukup ironis mengingat Sleman termasuk kabupaten di wilayah DIY yang cukup banyak memiliki perusahaan dan industri.  Adanya potensi keterlibatan dunia usaha melalui optimalisasi  kegiatan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau corporate  social  responsibility (CSR) perusahaan  perusahaan  tersebut  menjadi  tantangan  tersendiri  untuk  lebih  melibatkan  partisipasi  dunia usaha dalam mendukung pengembangan kebijakan KLA Sleman.

## D. Kesimpulan
Ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Mengacu  pada  jenis  kategori  pemain  kebijakan  nonformal  yaitu  kelompok  kepentingan,  partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Sleman bisa dibedakan dalam partisipasi LSM, komunitas anak, perguruan tinggia, dan dunia usaha. Partisipasi berbagai unsur masyarakat  itu  bisa  ditemukan  mulai  keberadaan  mereka  dalam  Gugus  Tugas  KLA  Sleman.  Untuk tahapan  pengembangan  KLA  Sleman,  LSM  terlibat  mulai  dari  persiapan  dan  perencanaan  (LPA), pelaksanaan  (LPA,  LIMORA)  dan  evaluasi  (LSPPA).  Partisipasi  komunitas  anak  diwakili  oleh keterlibatan Forum Anak Sleman (FORANS) dalam Gugus Tugas KLA Sleman yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keberadaan FORANS yang sampai memiliki forum anak di tingkat kecamatan menjadi keunggulan tersendiri bagi Sleman dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang sedang menuju KLA. Partisipasi perguruan tinggi ditunjukkan dengan keterlibatan dalam Guus Tugas dan dalam kegiatan konsultasi serta dukungan sumberdaya manusia dalam kegiatan KLA. Partisipasi dunia usaha diwakili oleh IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) dalam Gugus Tugas KLA Sleman meski masih bersifat individual dan belum kelembagaan.
2. Berkaitan  dengan  jenis  partisipasi  masyarakat  yang  bisa  dibedakan  dalam  partisipasi  otonom  dan partisipasi dimobilisasi, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengembangan KLA di Sleman ada yang bersifat otonom seperti yang dilakukan oleh LSM Limora yang awalnya terlibat dalam program Dinas Sosial DIY yang kebetulan berlokasi di Kabupaten Sleman dan kemudian bisa dikaitkan dengan kebijakan  KLA  di  Sleman.  Selain  partisipasi  otonom,  ada juga  partisipasi  yang  dimobilisasi  seperti peran  serta  FORANS  yang  awal  mulanya  adalah  komunitas  anak  independen  namun  lambat  laun menjadi bagian dari BKB-PMPP Kabupaten Sleman.
3. Mengacu pada gagasan Oakley (1991: 9) terkait pemahaman partisipasi, ada tiga dimensi pengertian pokok,  yaitu  Partisipasi  sebagai  kontribusi;  Partisipasi  sebagai  organisasi;  dan  Partisipasi  sebagai pemberdayaan.  Partisipasi  masyarakat  dalam  hal  ini  partisipasi  LSM,  Forum  Anak  Sleman,  dan perguruan  tinggi  serta  dunia  usaha  selama  ini  baru  pada  pemahaman  partisipasi  sebagai  kontribusi yang mana kontribusi masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (1) Kontribusi Pemikiran, seperti gagasan dari LPA dan LSPPA atau masukan suara anak melalui FORANS pada Gugus Tugas KLA Sleman serta sumbangan gagasan dari kalangan perguruan tinggi (2) Kontribusi Dana, seperti kontribusi dari dunia usaha meskipun masih sporadis dan belum terlembaga dengan baik (3) Kontribusi Tenaga,  seperti  keterlibatan  LPA,  Lembaga  LIMORA  dan  FORANS  serta  perguruan  tinggi  dalam melakukan kegiatan yang mencerminkan pemenuhan hak anak dan pencapaian indikator KLA dan (4)
Kontribusi  Sarana.  Sedangkan  dimensi  berikutnya,  dimensi  pengorganisasian  masyarakat  dan pemberdayaan masyarakat masih perlu terus dikembangkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Cooke, B & Kothari, Uma, Participation : The New Tyranny, London: Zed Books, 2001 Dwiningrum,  Siti  Irene  A  (2011)  Desentralisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pendidikan:  Suatu Kajian Teoretis dan Empirik, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Ife,  Jim,  Community  Development:  Alternatif  Pengembangan  Masyarakat  di  Era  Globalisasi,  terj.  S.
Manullang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Handoyo,  B.  Hestu  Cipto  (2008)  Prinsip-prinsip  Legal  Drafting  dan  Desain  Naskah  Akademik,
Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya
Ismail, Fauzi et all (2005) Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan, Yogyakarta: Forum
LSM
Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
Muslimin B. Putra, Menimbang Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi, dalam http://www.goodgovernance-bappenas.co.id/artikel_60.htm.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA 78
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA
Pusdatin  Kesos,    Glosarium  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial,  Jakarta:  Badan  Pendidikan  dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, 2009.
Rahmat A. Prakoso, Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan di Masa Transisi, dalam http://www.ipcos.or.id/index2.php?option=com _content&do_pdf=1&id=42.
Saifudin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan, Jakarta: Bumi Aksara,
2009.
Sugandy,  Aca  &  Hakim,  Rustam,Prinsip  Dasar  Kebijakan:  Pembangunan  Berkelanjutan  Berwawasan Lingkungan, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Suharto, Edi, Kebijakan Sosial sebagai KebijakanPublik. Bandung: Alfabeta, 2008.
Suharto,  Edi,  AnalisisKebijakanPublik:  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  dan  Kebijakan  Sosial.
Bandung: Alfabeta, 2006.
Sumarto,  Hetifah  Sj  (2004)  Inovasi,  Partisipasi  dan  Good  Governance:  20  Prakarsa  Inovatif  dan Partisipatif di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Tavip Haryadi, Tantangan Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencapaian MDGs,  makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  “Dari  MDGs  ke  SDGs”  oleh  Pusat  Studi Kependudukan & Kebijakan UGM, BKKBN, dan Koalisi Kependudukan, di Yogyakarta, tanggal 18 Juni 2013
Winarno, Budi, Teori dan Proses KebijakanPublik. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
i Hasil Data BPS Kabupaten Sleman tahun 2010.
ii Peraturan Menneg PPPA No. 13 Tahun  2011 tentang Panduan Pengembangan KLA
iii Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak
iv Pemaparan tim BKBPMPP Kabupaten Sleman pada Rapat Satgas KLA Sleman, 4 Agustus 2016
v Tim Penyusun KKBI (1996) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
vi Dwiningrum, Siti Irene A (2011) Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoretis dan Empirik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 51
vii Ibid, hal. 51 viii B. Hestu Cipto Handoyo (2008) Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal 151.
ix Dwiningrum, Siti Irene A (2011) Desentralisasi dan Partisipasi ……, hal 52
x B. Hestu Cipto Handoyo (2008) Prinsip-prinsip Legal ……., hal 153
xi Rahmat A. Prakoso, Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan di Masa Transisi, dalam http://www.ipcos.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=42.
xiixii Fauzi Ismail et all (2005) Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan, Yogyakarta: Forum LSM, hal 83. xiii Muslimin B. Putra, Menimbang Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi, dalam http://www.goodgovernance-bappenas.co.id/artikel_60.htm
xiv Hetifah Sj Sumarto (2004) Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 18
xv Ibid, hal. 17 xvi Rahmat A. Prakoso, Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan di Masa Transisi, dalam http://www.ipcos.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=42.
xvii Peraturan Menneg PPPA No. 13 Tahun  2011 tentang Panduan Pengembangan KLA  Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator dalam pengembangan kebijakan KLA, sebagaimana bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menneg PPPA) No. 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
xviii Peraturan Menneg PPPA No. 11 Tahun  2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA xix Peraturan Menneg PPPA No. 12 Tahun  2011 tentang Indikator KLA xx William N. Dunn (1994), Public Policy Analysis: An Introduction, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey, Chapter 1-3
xxi Edi Suharto (2008) Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, hal.23
xxii Wawancara dengan Nyadi Kasmoredjo, Selasa 6 Nopember 2013 xxiii Brosur Lembaga Limora xxiv Wawancara dengan Ibu Elisa dari LIMORA pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013 xxv http://foransforumanaksleman.blogspot.com/, diakses pada 13 Desember 2016 xxvi Buku Profil FORANS 2012 xxvii Wawancara dengan Rizal Rusyadi pada hari Minggu, 24 Nopember 2013 xxviii Hingga artikel ini disusun, Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menyiapkan draf Raperda Perempuan dan Anak.
xxix Pencanangan Sleman Menjadi KLA, Terkendala Perda Anak, laman di www.kla.or.id xxx Ibid xxxi Wawancara dengan Nyadi Kasmoredjo, Rabu 6 Nopember 2013 xxxii Wawancara dengan Ibu Sumarni, S.Sos.pada hari Senin, 25 Nopember 2013 xxxiii Wawancara dengan Joko Sukamto (Josuke), Selasa 19 Nopember 2013 xxxiv Wawancara dengan Rizal Rusyadi, Minggu 24 Nopember 2013 xxxv Wawancara dengan Ibu Sumarni, BKBPMPP
xxxvi Wawancara dengan ibu Elisa, LIMORA

## THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK