Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
PENGARUH TUNJANGAN KERJA STATIS DAN DINAMIS DAN PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) TERHADAP KINERJA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

## DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG
MD Sukamto 1 Agus Warsito 2
1 STISIP Yuppentek 2 Universitas Islam Syekh Yusuf Email : sukamto@yahoo.co.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  effect  of  Allowances  Work  Static  and Dynamic and Assessment Targets Employee Work (SKP) on the Performance Executive Officer Technical Activities (PPTK) in the Regional Secretariat Tangerang, where the variables under study  consists  of  independent  variables  (X1)  allowances  static  work  and  dynamic,  targeted employee (X2) and performance PPTK (Y) as the dependent variable. Quantitative methods with this kind of associative become the means used to identify the influence of the independent variables  and  the  dependent  variable  in  this  study,  where  the  survey  was  conducted  on  50 employees at the Environment Secretariat PPTK Tangerang City Regional are taken randomly. Based  on  the  research  results  can  be  obtained  information  that  the  employment  benefits  of static  and  dynamic  (X1)  positive  effect  of  increasing  the  performance  of  PPTK  (Y)  in  the Regional  Secretariat  Tangerang  with  a  degree  of  influence  being  as  well  as  with the target employee (X2) can have a positive influence on the performance PPTK within the Regional Secretariat Tangerang. Besides static and dynamic employment benefits (X1) and the target employee (X2) simultaneously positive effect on performance improvement PPTK (Y). This is evident from the results of calculation of correlation coefficient = 0.634 ryX1X2 that produce value determination coefficient of 0.4020, which means that the variation of the variable Y can be explained by X1 and X2 amounted to 40.20% and it is predicted through linear regression line equation y = 15.608 + 0.842 X1 + 0,544X2. Static and dynamic benefits should consider the  adequacy  of  the  needs  of  employees,  compliance  ranks  and  classes  of  employees,  and benefit allowances for pegawaih it is worth noting because it can affect the performance of the PPTK  located  inside  the  Regional  Secretariat  Tangerang.  Target  employee  must  consider several factors such as the execution of the duties of office pendukunganya covering employee understanding of the duties and functions as well as the main tasks and functions, employee behaviors  that  include  service  orientation,  integrity,  commitment,  discipline,  and  kerjsama employees to do the job. It is worth noting because the results can influence the performance terhadak PPTK in the Tangerang City Regional Secretariat.
Keyword : Static Dynamic, Employment Benefits, Employee Working, Performance

## PENDAHULUAN
Dengan diberlakukannya Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,  dimana  pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi.  Dengan  demikian  maka  secara  implisit  organisasi pemerintah daerah dapat diarahkan berubah menjadi organisasi model entrepreneurial sehingga mampu  menjalankan  dua  peran  utamanya  yaitu:  1)  memberikan  pelayanan  dasar  berupa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan ; dan 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana perekonomian masyarakat.
Terobosan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Tangerang  adalah  dalam  melakukan perbaikan  sistim  insentif  dalam  bentuk  pemberian  Tunjangan  Kinerja  Daerah  (TKD)  yang sering  menjadi Pilot  project dari  setiap  daerah  lain  dalam  membenahi  kinerja  aparat pemerintah. TKD tersebut diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan tenaga kontrak sebagai bonus atas kinerja yang dicapainya.Besaran TKD sendiri dapat melampau gaji dan tunjangan struktural sehingga dapat menjadi sumber motivasi bagi aparat birokrasi untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik.
Berkaitan  dengan  hal  dimaksud, landasan  yuridis  yang  mendasari  kebijakan  tersebut adalah  Permendagri  No.  59  Tahun  2007  tentang  perubahan  atas  Permendagri  No  13  Tahun 2006  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah  serta  Pasal  29  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang selanjutnya dipertegas kembali melalui pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintahan No.  58  Tahun  2005  dimana  intinya  adalah  bahwa  pemerintah  daerah  dapat  memberikan tambahan  penghasilan  berdasarkan  pertimbangan  yang  objektif  yang  disesuaikan  dengan kemampuan daerah serta atas dasar persetujuan DPRD.
Berdasarkan  payung  hukum  tersebut  maka  diterbitkan  untuk  pertama  kali  Peraturan Walikota  Tangerang  Nomor.  13  Tahun  2012  tanggal  20  Maret  2012  tentang  Tambahan Penghasilan  Pegawai  Negeri  Sipil  Berdasarkan  Beban  Kerja  Dan  Prestasi  Kerja  dan  yang kedua: Peraturan Walikota No.40 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemberian Tambahan  Penghasilan  Pegawai  Negeri Sipil  Bagi  Pejabat  Fungsional  Berdasarkan  Prestasi Kerja dan berjalan sampai sekarang ini.
Walaupun sudah dimotivasi dengan dikeluarkannya peraturan walikota di atas, tetapi banyak juga pegawai yang enggan untuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), padahal dengan menjadi PPTK maka pegawai tersebut terpilih memiliki prestasi dan berhak atas tunjangan berupa tambahan financial tambahan.PPTK adalah pejabatpada unit kerja SKPD yang  melaksanakan  satu  atau  beberapa  kegiatan  dari  suatu  program  sesuai  dengan  bidang tugasnya.Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa  oleh  Kementerian,  Lembaga,  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  Institusi  lainnya  yang prosesnya dimula dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Pengadaan Barang dan Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan  Presiden  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  pedoman  pengaturan  mengenai  tata  cara  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan  iklim  investasi  yang  kondusif,  efisiensi  belanja  negara,  dan  percepatan pelaksanaan APBN/APBD.
Selain  itu  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  yang  berpedoman  pada  Peraturan Presiden  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan  keberpihakan  terhadap  industri  nasional  dan usaha.Mengenai pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan pemerintah ternyata sering  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku  karena  tidak  adanya  undang- undang yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara sehingga  pelaksanaan  pengadaan  Barang  dan  Jasa  menimbulkan  keresahan  di
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
masyarakat.Bahkan tak jarang melanggar hukum sehingga aparat pemerintah harus berurusan dengan pihak yang berwajib, hal inilah menjadi salah satu penyebab pegawai menjadi enggan untuk menjabat PPTK.
Dengan  banyaknya  perubahan  peraturan  yang  diiringi  oleh  semakin  ketatnya pengawasan  penggunaan  anggaran  baik  yang  dilaksanakan  lembaga  pemerintahan  seperti Inspektorat,  BPK,  anggota  legislatif  dan  masyarakat  melalui  organisasi  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM), semakin berat tanggung jawab PPTK dalam menjalankan tugasnya, dan hal ini pula yang memicu banyak penolakan dari pegawai untuk menjadi PPTK.
Dampak dari keengganan ini adalah tingkat kelambatan penyerapan anggaran.Pemerintah  Kota  Tangerang  pada  tahun  2015  penyerapan  anggarannya  termasuk kurang baik, yakni di bawah 80%. Kondisi ini akan menjadi semakin buruk jika melihat laporan penyerapan anggaran pada bulan September 2015 yang baru mencapai 30%.
Dengan  adanya  keterlambatan  penyerapan  anggaran  ini,  seringkali  dijadikan  alasan penilaian  dari  anggota  legislatif  daerah  memberikan  nilai  buruk  kepada  kinerja  Pemerintah Kota  Tangerang,  tanpa  melihat  faktor  yang  menyebabkan  kinerja  anggarannya  menjadi buruk.Pada akhirnya kondisi ini juga berdampak pada penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) mendapatkan penilaian buruk pula. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Seberapa  besar  pengaruh  tunjangan  kerja  statis  dan  dinamis  terhadap  kinerja  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Sekretariat Daerah Kota Tangerang ?
2. Seberapa besar pengaruh penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) terhadap kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Sekretariat Daerah Kota Tangerang ?
3. Seberapa besar pengaruh tunjangan kerja statis dan dinamis dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai  (SKP)  secara  simultan  terhadap  kinerja  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan (PPTK) di Sekretariat Daerah Kota Tangerang ?
Tujuan  yang  ingin  dicapai  pada  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  pemahaman lebih  mendalam  berkenaan  upaya-upaya  peningkatan  manajemen  kepegawaian  yang dilaksanakan  oleh  suatu  intansi  di  lingkungan  kerja  Pemerintahan  Kota  Tangerang  yakni Sekretariat  Daerah  dan  bagaimana  gambaran  yang  berkenaan  dengan  pemberian  tunjangan kerja  statis  dan  dinamis,  kondisi  pelaksanaan  Penilaian  Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP)  serta kondisi  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK)  di  Sekretariat  Daerah  Kota  Tangerang, ditambah bagaimana kesemuanya diukur  pola dan nilai hubungannya.

## 1. Tunjangan Statis dan Dinamis
Tunjangan statis dan dinamis merupakan tunjangan kinerja pegawai atau tunjangan kerja pegawai adalah salah satu dari sistem kompensasi dari pemerintah yang diberikan kepada pegawai  atas  pekerjaannya.  Oleh  karena  itu,  penulis  akan  membahasnya  dimulai  dari pengertian kompensasi kerja.
2. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Penilaian  Sasaran  Kerja  Pegawai   merupakan  penilaian  prestasi  kerja  yang  menjadi  alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS, selaras dengan tujuan yang  telah  ditetapkan  dalam  Renstra  dan  Renja  Organisasi.  Penilaian  prestasi  kerja  PNS secara  sistemik  menggabungkan  antara  penilaian  Sasaran  Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil dengan penilaian perilaku kerja.
3. Kinerja PPTK
PPTK  yang  dimaksud  dalam  Peraturan  Pemerintah.  Nomor  58 Tahun  2005  dan  Pasal  12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, adalah Pejabat yang  ditunjuk  oleh  PA/KPA  untuk  melaksanakan  sebagian  kewenangan  Pengguna
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
Anggaran  dengan  tugas  mengendalikan  secara  Teknis  dan  Administratif  terhadap pelaksanaan Kegiatan.
kinerja PPTK dalam penelitian ini adalah perwujudan wewenang, tugas dan tanggung jawab PPTK yang di terimanya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan oleh organisasi secara efisien  dan  efektif  (Ibnu  Syamsi)  menurut  prestasi  kerja,  hasil  kerja  dan  kepribadian pegawai
1. Tunjangan Statis dan Dinamis
Tunjangan  statis  dan  dinamis  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan  3  buah dimensi  yaitu  dimensi  kecukupan  dengan  indikator  pemenuhan  kebutuhan  primer  dan sekunder,  dimensi  kesesuaian  dengan  indikator  kesesuaian  pangkat/golongan  dan  beban kerja jabatan, dan dimensi manfaat dengan indikator bermanfaat untuk pribadi dan keluarga. Ketiga dimensi ini kemudian dijelaskan dengan menggunakan 6 indikator pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner.
2. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 2  buah  dimensi  yaitu  dimensi  pelaksanaan  tupoksi  jabatan  dengan  indikator  pemahaman tupoksi  dan  pelaksanaan  tupoksi  dan  dimensi  perilaku  kerja  pegawai  dengan  indikator orientasi  pelayanan,  integritas,  komitmen,  disiplin  dan  kerjasama.  Kedua  dimensi  ini kemudian  dijelaskan  dengan  menggunakan  7  indikator  pertanyaan  yang  tertuang  dalam kuesioner.

## 3. Kinerja PPTK
Kinerja  PPTK  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan  3  buah  dimensi  yaitu dimensi  prestasi  kerja  dengan  indikator  kuantitas  pekerjaan,  kuanlitas  pekerjaan,  dan kecepatan  dalam  bekerja,  dimensi  kepribadian  pegawai  dengan  indikator  sikappegawai, disiplin  pegawai,  kejujuran  pegawai,  tanggung  jawab  pegawai,  kerapihan  pegawai, kesehatan  pegawai,  dan  loyalitas  pegawai,  serta  dimensi  hasil  kerja  dengan  indikator kerjasama tim, inisatif, bertindak cepat dan kepemimpinan. Ketiga dimensi ini kemudian dijelaskan dengan menggunakan 14 indikator pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner.
1. Terdapat pengaruh tunjangan kerja statis dan dinamis terhadap kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
2. Terdapat  pengaruh  penilaian  Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP)  terhadap  kinerja  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
3. Terdapat pengaruh tunjangan kerja statis dan dinamis dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)  secara  simultan  terhadap  kinerja  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK)  di Sekretariat Daerah Kota Tangerang.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode  kuantitatif,  yaitu menggunakan  perhitungan  statistik  sebagai  dasar  pengolahan  dan  alat analisis  data.  Adapun metode  kuantitatif  yang  digunakan  termasuk  ke  dalam  jenis  asosiatif  (hubungan),  sebab variabel  terdiri  dari  dua,  yaitu  variabel  bebas  (variabel  tunjangan  kerja  statis  dan  dinamis dan  variabel penilaian SKP) dan variabel terikat (kinerja PPTK). Dengan penelitian ini maka akan  dapat  dibangun  suatu  teori  yang  dapat  berfungsi  untuk menjelaskan,  meramalkan,  dan mengontrol suatu gejala yang terjadi dalam obyek penelitian.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Sekretariat Daerah  Kota Tangerang  sebanyak  168  orang  pegawai.  Di  Sekretariat  Daerah   Kota  Tangerang  jumlah pegawai yang diberikan tugas sebagai PPTK sebanyak 50 orang, karena itu, sampel penelitian yang digunakan sebanyak 50 orang pegawai.
Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi produk moment, koefisien determinasi dan regresi linear yang dianalisis baik secara sederhana ataupun ganda.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Analisis Deskriptif Jawaban Responden
Tabel 1. Jawaban Responden tentang Tunjangan Kerja Statis dan Dinamis
Pilihan ∑ % Konversi Total Sangat Setuju 35 11.67 5 175 Setuju 60 20.00 4 240 Ragu-ragu 57 19.00 3 171 Kurang Setuju 92 30.67 2 184 Tidak Setuju 56 18.67 1 56 Jumlah 300 100.00 826
Sumber : Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2020
Hasil  perbandingan  antara  skor  total  jawaban  responden  dengan  skor  total  apabila menjawab pilihan selalu dapat dijadikan pedoman untuk melihat penilaian tingkat tunjangan kerja  statis  dan  dinamis  di  Sekretariat  Daerah  Kota  Tangerang.  Adapun  hasil  persentase tersebut adalah : % Tunjangan kerja statis dan dinamis = [826 : 1.500] x 100% = 55,07 %. Berdasarkan  hasil  perbandingan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  tunjangan  kerja  statis  dan dinamis di Sekretariat Daerah Kota Tangerang nilainya adalah 55,07%. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa tunjangan kerja statis dan dinamis di Sekretariat Daerah Kota Tangerang dapat  dikategorikan  sudah  cukup  baik,  mengingat  hasil  persen  perbandingan  menunjukkan berada di atas 50 %.
Tabel 2. Jawaban Responden tentang Penilaian SKP
Pilihan ∑ % Konversi Total Sangat Setuju 26 7.43 5 130 Setuju 68 19.43 4 272 Ragu-ragu 65 18.57 3 195 Kurang Setuju  103 29.43 2 206 Tidak Setuju 88 25.14 1 88 Jumlah 350 100.00 891 Sumber : Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2020
Adapun hasil persentase penilaian SKP tersebut adalah : % Penilaian SKP = [891 : 1.750] x 100% = 50,91 %. Berdasarkan hasil perbandingan di atas, dapat diketahui bahwa penilaian SKP di Sekretariat Daerah Kota Tangerang nilainya adalah 50,91%. Dengan demikian dapat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
digambarkan bahwa penilaian SKP di Sekretariat Daerah Kota Tangerang dapat dikategorikan sudah cukup baik, mengingat hasil persen perbandingan menunjukkan berada di atas 50 %.

## Tabel 3. Jawaban Responden tentang Kinerja PPTK
Pilihan ∑ % Konversi Total Sangat Setuju 65 9.29 5 325 Setuju 169 24.14 4 676 Ragu-ragu 136 19.43 3 408 Kurang Setuju  219 31.29 2 438 Tidak Setuju 111 15.86 1 111 Jumlah 700 100.00 1.958 Sumber : Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2020
Adapun hasil persentase kinerja PPTK tersebut adalah : % kinerja PPTK = [1.958 : 3.500] x  100%  =  55,94  %.  Berdasarkan  hasil  perbandingan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  kinerja PPTK di Sekretariat Daerah Kota Tangerang nilainya adalah 55,94%. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kinerja PPTK di Sekretariat Daerah Kota Tangerang dapat dikategorikan sudah cukup baik, mengingat hasil persen perbandingan menunjukkan berada di atas 50 %.

## 2. Hasil Perhitungan Persyaratan Analisis Data

## Tabel 4. Hasil Perhitungan Persyaratan Analisis Data
No Jenis Uji Hasil Kesimpulan 1. Validitas Data Semua nilai korelasi antara butir soal terhadap jumlah jawaban di atas 0,30 Semua  butir  soal  dari  ketiga variabel dinyatakan valid 2. Reliabilitas Data Nilai Reliabiltas Spearman Brown di atas 0,30 dengan metode split-half Semua  variabel  dalam  angket dinyatakan reliabel 3. Normalitas Data Nilai  bagi  antara Skewness dengan Kurtosis berada pada interval -2 s/d 2 Semua jawaban responden dari 3 variabel dinyatakan normal 4. Linearitas Data Nilai linearity adalah sebesar 18,281 dan  20,359  dengan  nilai  signifikan 0,000 dan 0,000 Data  antara  2  variabel  bebas dengan variabel terikat bersifat linear

## 3. Hasil Perhitungan Pengujian Hipotesis
Hasil perhitungan korelasi baik sederhana ataupun ganda disajikan dalam tabel di bawah ini.

## Tabel 5. Hasil Perhitungan Korelasi
Variabel Keterangan Y X 1 ➔ Y Pearson Correlation  0,544 Sig. (2-tailed) 0,008
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
N 50
X 2 ➔ Y Pearson Correlation  0,531 Sig. (2-tailed) 0,000 N 50 X 1 &X 2 ➔ Y Pearson Correlation  0,634 Sig. (2-tailed) 0,000 N 50
Sumber : Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2020 Pada tabel di atas hasil analisis antara variabel tunjangan kerja statis dan dinamis (X 1 ) dengan  variabel  kinerja  PPTK(Y)  sebesar  0,544  yang  signifikan  hasilnya  pada  selang kepercayaaan  lebih  dari  95  %  (α=0,000).  sehingga  untuk  pengujian  hipotesis  pertama  yang menyatakan bahwa : “Tunjangan kerja statis dan dinamis berpengaruh terhadap kinerja Pejabat Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK)  di  Sekretariat  Daerah  Kota  Tangerang”  terbukti kebenarannya pada selang kepercayaan 95 %.
Berdasarkan  tabel,  hasil  analisis  antara  variabel  sasaran  kerja  pegawai  pegawai  (X 2 ) dengan variabel kinerja PPTK(Y) sebesar 0,531 yang signifikan pada selang kepercayaan lebih dari 95 % (α=0,000). Sehingga untuk pengujian hipotesis kedua yang menyatakan : “Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berpengaruh terhadap kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Sekretariat Daerah Kota Tangerang”,  kesimpulannya dapat diterima pada selang kepercayaan 95%.
Berdasarkan tabel nilai korelasi antara variabel antara variabel tunjangan kerja statis dan dinamis dan variabel sasaran kerja pegawai pegawai dengan variabel kinerja PPTK  adalah sebesar  0,634  yang  signifikan  pada  selang  kepercayaan  95  %.  Dengan  hasil  tersebut  dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan : “Tunjangan kerja statis dan dinamis dan  penilaian  Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP)  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kinerja Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK)  di  Sekretariat  Daerah  Kota  Tangerang”,  dapat terbukti pada selang kepercayaan 95 %.
4. Pembahasan
Untuk melihat pengaruh tunjangan statis dan dinamis yang dikendalikan oleh penilaian SKP terhadap kinerja PPTK di Sekretariat Daerah Kota Tangerang atau sebaliknya digunakan rumus korelasi parsial yang hasil perhitungannya disajikan dalam tabel berikut.

## Tabel 6. Hasil Perhitungan Korelasi Parsial

## Correlations
Control Variables X 1 X 2 KinerjaY Tunjangan X 1 Correlation 1.000 .409 Significance (2-tailed) . .003 df 0 47 Sasaran kerja X 2 Correlation .409 1.000 Significance (2-tailed) .003 . df 47 0
Sumber : Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2020
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi parsial di atas diperoleh nilai bahwa nilai korelasi memberikan  hasil  sebesar  0,409  dengan  tingkat  siginifikasi  sebesar  0,003.  Hal  ini  dapat diinterpretasikan  bahwa  pengaruh  pemberian  tunjangan  statis  dan  dinamis  terhadap  kinerja PPTK  di  Sekretariat  Daerah  Kota  Tangerang  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  jika dikendalikan oleh penilaian SKP (nilainya dibuat tetap). Atau sebaliknya pengaruh penilaian SKP terhadap kinerja PPTK di Sekretariat Daerah Kota Tangerang memiliki pengaruh yang signifikan jika dikendalikan oleh tunjangan statis dan dinamis (nilainya dibuat tetap).
Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya maka digunakan rumus koefisien determinasi, yang hasilnya sebagai berikut.
Tabel 7. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (KD)
Variabel r 2 - hitung KD Kesimpulan X 1  Y : 0,2959 29,59 %  Bepengaruh sebesar 29,59 % X 2  Y : 0,2820 28,20 %  Bepengaruh sebesar 28,20 %
X 1 & X 2  Y
0,4020 40,20 %  Bepengaruh sebesar 40,20 %
Sumber : Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2020
Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi yang terangkum dalam tabel di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh antara variabel tunjangan kerja statis dan dinamis (X 1 )  terhadap  variabel  kinerja  PPTK(Y)  sebesar  29,59  %  dan  sisanya  sebesar  70,41  % dipengaruhi oleh faktor lain. Besarnya pengaruh antara variabel sasaran kerja pegawai pegawai (X 2 ) dengan variabel kinerja PPTKsebesar (Y) sebesar 28,20 % dan sisanya sebesar 71,80 % dipengaruhi oleh faktor lainnya. Adapun apabila variabel tunjangan kerja statis dan dinamis (X 1 ) dan variabel sasaran kerja pegawai(X 2 ) secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap variabel kinerja PPTK sebesar (Y) sebesar 40,20 % dan sisanya sebesar 70,41 % dipengaruhi oleh faktor lainnya yang menjadi epsilon dalam penelitian atau di luar variabel tunjangan kerja statis dan dinamis dan sasaran kerja pegawai.
Kemudian  berdasarkan  rumusan  analisis  regresi  linear,  maka  hasil  analisisnya  dapat dirangkum ke dalam tabel berikut.
Tabel 8. Hasil Perhitungan Regresi Linear Antara Tunjangan Statis dan Dinamis dengan  Kinerja PPTK Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 19.608 4.437 4.419 .000 Tunjangan.X1 1.187 .264 .544 4.496 .000
a. Dependent Variable: Kinerja.Y
Sumber : Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2020
Persamaan  garis regresi linear antara Tunjangan kerja statis dan dinamis (X 1) terhadap Kinerja PPTK (Y) sebesar Ŷ = 19,608 + 1,187X 1 . Persamaan garis ini memberikan interpretasi bahwa : Apabila variabel tunjangan kerja statis dan dinamis ditingkatkan sebesar satu unit skor
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
maka akan meningkatkan (direspon positif) oleh variabel kinerja PPTKsebesar 1,187 unit skor ditambah nilai konstan sebesar 19,608.
Tabel 9. Hasil Perhitungan Regresi Linear Antara Penilaian SKP dengan Kinerja
PPTK Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 24.998 3.381 7.394 .000 Sasaran.Kinerja.X2 .798 .184 .531 4.337 .000
a. Dependent Variable: Kinerja.Y
Sumber : Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2020
Hubungan diantara variabel sasaran kerja pegawai(X 2 ) dengan variabel kinerja  pegawai (  Y  )   pada  tabel  dapatmemenuhipersamaan  garisregresi   sebesar  Ŷ  =  24,998  +  0,798X 2 . Persamaan garis ini memberikan interpretasi bahwa: Apabila variabel sasaran kerja pegawai pegawai ditingkatkan sebesar satu unit skor maka akan meningkatkan (direspon positif) oleh variabel kinerja PPTK pegawai sebesar 0,798 unit skor ditambah nilai konstan sebesar 24,998.

## Tabel 10. Hasil Perhitungan Regresi Linear Antara Tunjangan Statis dan Dinamis dan Penilaian SKP dengan Kinerja PPTK
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 15.608 4.359 3.580 .001 Tunjangan.X1 .842 .273 .386 3.080 .003 Sasaran.Kinerja.X2 .544 .189 .362 2.885 .006
a. Dependent Variable: Kinerja.Y
Sumber : Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2020
Hubungan  yang  terjadi  apabila  variabel  tunjangan  kerja  statis  dan  dinamis  (X 1 )  dan variabel sasaran kerja pegawai(X 2 ) secara bersama-sama berhubungan dengan variabel kinerja PPTK(Y)  maka  akan  memenuhi  persamaan   garis   regresi   sebesar  Ŷ  =  15,608  + 0,842X 1 + 0,544X 2 . Persamaan garis ini memberikan interpretasi bahwa : Apabila variabel tunjangan kerja statis  dan  dinamis  ditingkatkan  sebesar  satu  unit  skor  maka  akan  meningkatkan  (direspon positif) oleh variabel kinerja PPTKsebesar 0,842 unit skor, begitu pula dengan variabel sasaran kerja pegawaiapabila ditingkatkan sebesar satu unit skor maka akan meningkatkan (direspon positif) oleh variabel kinerja PPTKsebesar 0,544 unit skor dan keduanya ditambah dengan nilai konstan sebesar 15,608.
Dengan  hasil  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  berdasarkan  persepsi  responden variabel tunjangan kerja statis dan dinamis dan variabel sasaran kerja pegawaimenjadi faktor penting  dalam  mempengaruhi  variabel  kinerja  PPTKdi  Sekretariat  Daerah  Kota  Tangerang, karena dengan semakin baiknya tunjangan kerja statis dan dinamis dan sasaran kerja pegawaidi Sekretariat Daerah Kota Tangerang maka akan meningkatkan kinerja PPTK di instansi ini.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Tunjangan kerja statis dan dinamis (X 1 ) berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja PPTK (Y) di Sekretariat Daerah Kota Tangerang dengan tingkat pengaruh yang sedang (r yX1 = 0,544) dengan besaran nilai pengaruh sebesar 29,59 %. Hasil persamaan regresi kedua variabel ini adalah Ŷ = 19,608 + 1,187X 1 . Dengan demikian model persamaan regresi dapat dipakai untuk memprediksi kinerja PPTK di Sekretariat Daerah Kota Tangerang sebesar 1,187 dengan atas perubahan satu kali perubahan nilai tunjangan kerja statis dan dinamis.
2. Sasaran kerja pegawai (X 2 ) berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja PPTK (Y) di Sekretariat  Daerah  Kota  Tangerang  dengan  tingkat  pengaruh  yang  sedang(r yX2 =  0,531) dengan besaran nilai pengaruh sebesar 28,20 %. Hasil persamaan regresi kedua variabel ini adalah Ŷ = 24,998 + 0,798X 2 . Dengan demikian model persamaan regresi dapat dipakai untuk  memprediksi  kinerja  PPTK  di  Sekretariat  Daerah  Kota  Tangerang  sebesar  0,798 dengan atas perubahan satu kali perubahan nilai penilaian SKP.
3. Tunjangan  kerja  statis  dan  dinamis  (X 1 )  dan  penilaian  sasaran  kerja  pegawai  (X 2 ) berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan  kinerja  PPTK  (Y)  di  Sekretariat  Daerah  Kota Tangerang dengan tingkat pengaruh yang sedang (r yX1X2 = 0,634). Hasil persamaan regresi ketiga  variabel  ini  adalah  Ŷ  =  15,608  +  0,842X 1 +  0,544X 2 .  Dengan  demikian  model persamaan regresi dapat dipakai untuk memprediksi kinerja PPTK di Sekretariat Daerah Kota Tangerang sebesar 0,842 dengan atas perubahan satu kali perubahan nilai tunjangan statis  dan  dinamis  dan  0,798  dengan  atas  perubahan  satu  kali  perubahan  nilai  penilaian SKP.
Beberapa  saran  yang  dapat  diusulkan  oleh  peneliti  berkenaan  dengan  hasil  penelitian, antara lain :
1. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan bahwa tunjangan statis dan dinamis yang  ada  saat  ini  dapat  ditingkatkan  lagi  dengan  memperhatikan  kecukupan  kebutuhan pegawai, kesesuaian pangkat dan golongan pegawai, dan manfaat tunjangan bagi pegawai hal tersebut perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kinerja para PPTK yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
2. Sasaran  kerja  pegawai  yang  ada  saat  ini  agar  dapat  ditingkatkan  lagi  dengan memperhatikan beberapa faktor pendukunganya seperti pelaksanaan tupoksi jabatan yang meliputi  pemahaman  pegawai  terhadap  tugas  pokok  dan  fungsi  serta  pelaksanaan  tugas pokok  dan  fungsi,  perilaku  kerja  pegawai  yang  meliputi  orientasi  pelayanan,  integritas, komitmen, disiplin, dan kerjsama pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal tersebut perlu  diperhatikan  karena  hasil  penelitian  dapat  memberikan  pengaruh  terhadak  kinerja PPTK di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
3. Namun demikian karena pelaksanaan pembuatan SKP dari mulai proses input data sampai dengan output data dilaksanakan oleh masing-masing pegawai, hasilnya masih dikeluhakan oleh para staf yang ada di Sekretariat Daerah kurang optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak para staf yang kurang memahi proses input-proses-output dari pembuatan SKP itu sendiri. Karena itu, perlu diadakan kegiatan bimbingan teknis terkait pengisian SKP oleh para pegawai, agar penilaian hasil kerja pegawai bisa optimal dan obyektif.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi.  2000. Prosedur Penelitian .  Bina Aksara. Jakarta.
Dale Furtwengler. 2008. Penilaian Kinerja. Andi. Yogyakarta.
Dessler,  Gary.   2007. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .   Edisi  Bahasa  Indonesia.   Jilid I.  Cetakan Kelima.  Prehallindo.  Jakarta.
Dharma  Surya.  2010.  Manajemen  Kinerja  Falsafah  Teori  dan  Penerapannya.  Rineka Cipta.  Jakarta.
Dwiyanto,  Agus.  2005.  “ Penilaian  Kinerja  Organisasi  Publik”.  Seminar  Kinerja Organisasi   Sektor  Publik,  Kebijakan  dan  Penerapannya ,  Jurusan  Ilmu  Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 20 Mei.
Handoko, Hani, T. 2001. Manajemen , Edisi ke II. BPFE. Yogyakarta.
Hasibuan, Malayu S. P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia .  Jakarta : Haji Masagung.
Sugiyono.  2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualiatif dan R&D, .  Alfabeta.  Bandung
Thoha, Miftah.  2007. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya .  Raja Grafindo Persada.  Jakarta.