PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 828

## PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN GUBERNUR RIDWAN KAMIL TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI JAWA BARAT
Muhamad Nurfauzan 1 , Idil Akbar 2 , Rudiana 3
Universitas Padjadjaran muhamad20029@mail.unpad.ac.id 1 , idil.akbar@unpad.ac.id 2 , rudiana2017@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  signifikansi  dari  pengaruh  gaya  kepemimpinan Gubernur  Jawa  Barat  periode  2018-2023  terhadap  kualitas  pelayanan  publik  di  Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Provinsi Jawa Barat  adalah provinsi dengan jumlah penduduk terpadat  di  Indonesia,  sehingga  menjadi  suatu  tantangan  bagi  pemerintah  provinsi  Jawa  Barat dalam memberikan pelayanan publik yang prima bagi seluruh warganya. Diperlukan pengaruh seorang pemimpin yang dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.  Metode  yang  digunakan  adalah  kuantitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  menyebarkan kuesioner kepada 100  responden.  Dalam  riset  ini,  dilakukan  serangkaian analisis  data  statistik  untuk  menguji  hipotesis  yang  diajukan  yang  hasilnya  dipaparkan  secara deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh sebesar 14,190 > 1,661 dengan nilai signifikansi <0,001 dan korelasi sebesar 0,820 atau pada kategori sangat kuat. Dimana gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 berpengaruh sebesar 66,9% terhadap kualitas pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023.
Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Kualitas Pelayanan Publik, Ridwan Kamil

## ABSTRACT
This study aims to determine the significance of the influence of the leadership style of the West Java  Governor  for  the  2018-2023  period  on  the  quality  of  public  services  in  the  West  Java Provincial Government in 2023. West Java Province is the most populous province in Indonesia, so it is a challenge for the West Java provincial government to provide excellent public services for all its citizens. The influence of a leader who can make efforts to improve the quality of public services is needed. The method used is quantitative. The  data collection technique was carried out by distributing questionnaires to 100 respondents. In this research, a series of statistical data analysis  was  carried  out  to  test  the  proposed  hypothesis,  the  results  of  which  were  presented descriptively. The results obtained were 14.190>1.661 with a significance value of <0.001 and a correlation of 0.820 or in a very strong category. Where the leadership style of the West Java Governor for the 2018-2023 period has an effect of 66.9% on the quality of public services in the West Java Provincial Government in 2023.
Keyword s: Leadership Style, Quality of Public Services, Ridwan Kamil

## PENDAHULUAN
Dalam organisasi pemerintahan, diperlukan adanya manajemen yang baik untuk mencapai  tujuan  organisasi.  Selain  itu,  tugas  serta  tanggung  jawab  organisasi  perlu dikoordinasikan  dengan  baik  agar  tidak  tumpang  tindih  dan  untuk  efisiensi  serta efektivitas organisasi. Kemampuan dan keterampilan dari seorang pemimpin merupakan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 829
faaktor  penting  dalam  memotivasi  pegawai  agar  dapat  bekerja  dengan  baik  (Halim, 2020).  Bersamaan  dengan  hal  tersebut,  diperlukan  pengaruh  seorang  pemimpin  yang dapat melakukan upaya-upaya tersebut untuk mencapai tujuan organisasi.
Selain  itu,  kepemimpinan  dalam  organisasi  pemerintahan  didefinisikan  sebagai hubungan  antara  seorang  pemimpin  dengan  yang  dipimpin,  serta  bagaimana  seorang pemimpin mengarahkan mereka. Dengan menggunakan pendekatan manajemen manusia, seorang pemimpin dapat mempengaruhi bagaimana para bawahannya berperilaku (Garis, 2018).  Hubungan  seorang  pemimpin  dengan  yang  dipimpin  dalam  kepemimpinan pemerintahan  yaitu  hubungan  antara  kepala  pemerintahan  dengan  bawahannya  atau dengan Masyarakat.
Kepemimpinan  dalam  konteks  pemerintahan  akan  dihadapkan  dengan  dua  hal yang  bertolak belakang, yaitu kehadiran pengikut dalam organisasi atau karyawan  dan pengikut  yang  mewakili  secara  sosial  atau  masyarakat.  Model  tersebut  dinamakan Kepemimpinan pemerintahan dua kaki, dimana satu kaki dalam suatu kedudukan di suatu organisasi  formal  sedangkan  satu  lagi  berfungsi  dalam  organisasi  masyarakat. (Wasistiono, 2014). Di  beberapa tingkat pemerintahan,  model kepemimpinan  dua kaki dipraktikkan oleh para pemimpin, yaitu pejabat publik terpilih seperti kepala desa  hingga presiden,  dan  mereka  yang  diangkat  namun  mengabdi  pada  negara  atau  Jabatannya Pegawai negeri sipil yang secara langsung mengelola dan melayani masyarakat, seperti lurah dan camat.
Gaya  dan  kualitas  pemimpin  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  daerah  yang dipimpinnya. Implikasi dari  gaya kepemimpinan yang berbeda ini terhadap tata Kelola wilayah  sangatlah  signifikan  (Hambleton  et  al.,  2022).  Disamping  itu,  pemimpin mempunyai  peran  pada entitas  Masyarakat,  salah  satunya ialah  memberikan pelayanan bagi  Masyarakat.  Lebih  lanjut  lagi,  seorang  pemimpin  khususnya  yang  dipilih  secara langsung oleh rakyat mempunyai suatu tanggung jawab untuk dapat memenuhi harapan- harapan dari Masyarakat yang telah memilihnya.
Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  provinsi  terpadat  di  Indonesia  dengan  jumlah penduduk  sebesar  49.339.670  jiwa  pada  tahun  2022.  Jumlah  penduduk  tersebut  lebih besar  dari  jumlah  penduduk  di  38  provinsi  lainnya  pada  tahun  tersebut.  Pemerintah provinsi  Jawa  Barat  sebagai  penyelenggara  layanan  publik  tidak  terkecuali  dalam menyelenggarakan pelayanan publiknya perlu memiliki kualitas pelayanan, dikarenakan kualitas  pelayanan  yang  baik  maka  akan  berpengaruh  terhadap  integritas pemerintahannya  (Herawati  et  al.,  2022).  Dengan  jumlah  tersebut,  menjadi  suatu tantangan  bagi  pemerintah  provinsi  Jawa  Barat  dalam  menyelenggarakan  pelayanan publik yang prima untuk seluruh warganya.
Kualitas  pelayanan  publik  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  tidak  terlepas dari  peran  kepemimpinan  kepala  daerah  (Syahrian,  2019).  Dengan  beragam  gaya
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 830
kepemimpinan  yang  dimiliki  oleh  seorang  kepala  daerah,  menghasilkan  keberagaman dari kualitas pelayanan publik pada suatu daerah dengan daerah lainnya. Seorang kepala daerah dituntut untuk dapat memanfaatkan setiap potensi serta peluang yang dimiliki di daerahnya  dalam  rangka  meningkatkan  standar  kualitas  pelayanan  bagi  warganya. Sehingga kepemimpinan  seorang kepala daerah  dengan  gayanya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut  Wibowo,  Pemimpin  karismatik  memiliki  kemampuan  untuk mempengaruhi pengikutnya karena mereka memiliki bakat supranatural dan kekuasaan atraktif. Kekuasaan atraktif atau daya tarik yang luar biasa tersebut menghasilkan banyak pengikut  yang  jumlahnya  sangat  luar  biasa.  Pengikutnya  senang  berada  di  sekitar pemimpin  karismatik  karena  mereka  merasa  terinspirasi,  jujur,  dan  berharga.  Seorang pemimpin karismatik mempunyai antusiasme, kepercayaan diri, dan dapat mempengaruhi banyak  orang  dengan  caranya  (Robbins  &  Coulter,  2014).  Pemimpin  karismatik  bisa menginspirasikan  pengikutnya,  baik  untuk  mencapai  sesuatu  yang  tidak  biasa  atau mengembangkan  kapasitas  kepemimpinannya  sendiri  (Assyifa,  2021).  Dengan  gaya kepemimpinan  tersebut,  akan  berpengaruh  secara  positif  bagi  para  pengikutnya (Yulianto, 2021).
Dengan adanya kemajuan teknologi, media sosial menjadi salah satu peluang bagi para  pejabat  publik  untuk  dapat  mencitrakan  dirinya,  salah  satunya  melalui personal branding . Personal  branding adalah  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  gaya kepemimpinan  seseorang.  Apabila  melihat  dari  jumlah  pengikut  pada  media  sosial Instagram,  pada  September  2023  akun  Ridwan  Kamil  mempunyai  pengikut  sebanyak 20,8  juta.  Jumlah  tersebut  merupakan  jumlah  pengikut  terbanyak  bagi  seorang  kepala daerah, sedangkan sebagai pejabat publik, ia hanya kalah dari Presiden Joko Widodo.
Dengan besaran  jumlah  pengikut tersebut, ia  memanfaatkan  media  sosial untuk melakukan personal branding. Berdasarkan teori personal branding Peter Montoya yang dianalisis  berdasarkan  postingan  pada  akun  instagramnya,  Ridwan  kamil  selalu menyampaikan pesan-pesan yang mudah untuk disampaikan kepada publik. Hal tersebut berpengaruh  terhadap  pandangan  Masyarakat  terkait  karakter  dari  Ridwan  Kamil. Sebagai contoh,  ia selalu  mengedepankan sisi  humoris,  pemimpin milenial, dan  santai. Selain itu, ia menonjolkan dirinya sebagai sosok yang menyayangi keluarga, tujuan yang dicapai  adalah  ia  membentuk  pandangan  Masyarakat  bahwa  ia  dan  keluarganya mempunyai hubungan yang baik dan saling menghormati, begitu pula dengan hubungan yang dijalin dengan Masyarakat yang akan dibangun dan dipimpin dengan baik. Dengan branding tersebut, dapat kita lihat bahwa ia dapat memasarkan dirinya pada media sosial Instagram yang dibuktikan dengan jumlah pengikutnya (Fitriyani, 2023).
Personal branding yang dilakukan oleh Ridwan Kamil seharusnya sejalan dengan gaya kepemimpinannya selama memimpin Provinsi Jawa Barat. Dari personal branding
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 831
nya,  ia  mencitrakan  dirinya  sebagai  pemimpin  dengan  gaya  karismatik.  Berdasarkan branding yang  dilakukan, masyarakat menganggap  dirinya sebagai  sosok teladan  yang berkarakter, beretika dan digambarkan sebagai pemimpin milenial. Sehingga banyak dari Masyarakat  Jawa  Barat  menaruh  harapan  kepadanya  dan  mempercayakan  daerahnya untuk dipimpin oleh Ridwan Kamil.
Besman  mengidentifikasi  bahwa  Ridwan  Kamil  melakukan branding dirinya sebagai The  Visionary Hero , khususnya  pada  masa kampanye hingga sebagai  walikota Bandung. Tipe ini menghasilkan  pemimpin  yang  menggairahkan  dan karismatik untuk dapat  memberikan  inspirasi  kepada  orang  lain  dengan  menawarkan  visi  masa  depan. Pengidentifikasian tipe tersebut ciri-cirinya dapat dibuktikan salah satunya melalui cuitan pada  akun  media  sosial  Twitter  Ridwan  Kamil.  Dimana  ia  banyak  menggunakan  kata kunci seperti Visi, Kerja Keras, dan Mimpi. (Besman & Santoso, 2017).
Di sisi lain, penulis juga mengidentifikasi bahwa Ridwan Kamil menerapkan gaya kepemimpinan  transformasional.  Menurut  Wibowo,  perspektif  kepemimpinan  yang dikenal sebagai transformasional leadership adalah seorang pemimpin dapat mengubah organisasi untuk mencapai tujuan (Wibowo, 2017). Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan  yang  dipimpin  oleh  seorang  yang  dapat  memberikan  inspirasi  untuk bekerja bersama mencapai tujuan organisasi (Tueno, 2016).
Membangun  visi  strategis  ( Develop  a  strategic  vision )  adalah  langkah  pertama seorang  pemimpin  yang  berupa  visi  untuk  mencapai  tujuan  yang  mungkin  tidak  akan terpikirkan oleh para pengikutnya. Langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan visi ( Communicate  the  vision )  yang  merupakan  proses  dimana  mereka  menyalurkan  visi mereka untuk organisasi. Langkah berikutnya disebut pemodelan visi ( Model the vision) . Dimana  pemimpin  menjadi  contoh  dengan  melangkah  keluar  dari  zona  nyaman  dan bertindak  sesuai  dengan  visi  yang  telah  ia  bangun.  Dalam  mentransformasikan  visi, diperlukan  komitmen  dari  pekerja  dan  pengikutnya  ( Build  commitment  to  the  vision ). Pemimpin ini membangun komitmen pada visi melalui beberapa cara untuk membangun antusiasme  yang  memberi  energi  pengikutnya  untuk  dapat  menerima  visi  (Robbins  & Coulter, 2014).
Ridwan Kamil membangun visi “Jabar Juara Lahir Batin” yang ia gunakan dalam masa kepemimpinannya selama menjadi Gubernur Jawa Barat. Visi ini dapat dikatakan sebagai  pengembangan  dari  visinya  pada  saat  ia  menjadi  Walikota  Bandung  yakni “Bandung  Juara”.  Visi  tersebut  ia  harapkan  bahwa  terjadi  keseimbangan  dalam Pembangunan di jawa barat, baik dalam infrastruktur fisik maupun infrastruktur spiritual. Kesehatan,  pendidikan,  investasi,  pesantren,  Pembangunan  desa,  lingkungan  hidup, reformasi birokrasi, dan reformasi digital merupakan cluster yang menjadi fokus dari visi tersebut yang kemudian diturunkan menjadi misi.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 832
Visi  misi  yang  telah  ia  bangun,  perlu  dikomunikasikan  dan  diimplementasikan melalui berbagai program dan juga perilaku dari pemimpin itu  sendiri. Adapun program yang  merupakan implementasi  visi Jabar Juara Lahir Batin adalah One  Pesantren One Product (OPOP), Kredit Masyarakat Sejahtera (Mesra), Ketahanan Pangan Desa Digital (Tapal Desa), Petani Milenial, dan program lainnya. Tidak hanya itu, seorang pemimpin transformasional  juga  perlu  membangun  komitmen  atas  visi  yang  telah  ia  bangun. Dimana komitmen tersebut ia ejawantahkan melalui slogan Jabar Juara Lahir Batin dan menggunakan media sosialnya untuk menyebarluaskan visi tersebut.
Pada era disrupsi teknologi, seorang pemimpin perlu meningkatkan kepercayaan melalui  pemanfaatan  teknologi  dalam  bentuk  pengembangan  dan  peningkatan penyebaran informasi. Dalam  hal  transformasi  digital,  Ridwan  Kamil membentuk  satu unit  khusus  yang  Bernama  Jabar  Digital  Services  (JDS).  Unit  tersebut  dibentuk  untuk merespons  perkembangan  teknologi  dan  akses  literasi  digital  yang  bertujuan  untuk mempercepat  transformasi  digital  pemerintahan  Provinsi  Jawa  Barat.  Pendekatan  ini bertujuan  untuk  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  pembangunan  daerah  dan memenuhi  kebutuhan  Masyarakat  (Hoerudin,  2020).  Hingga  saat  ini,  JDS  telah mengeluarkan beberapa program yaitu SAPAWARGA yang merupakan platform layanan publik terintegrasi, Ekosistem Data Jabar yang merupakan platform  akses data di Jawa Barat, Desa Digital, dan Jabar Command Center.
Untuk  memperkuat  identifikasi  juga  terdapat  penelitian  dari  Farman  yang mengemukakan  Ridwan  Kamil  mempunyai  gaya  kepemimpinan  transformasional. Dimana pada penelitian tersebut menggunakan teori kepemimpinan transformasional dari MacGregor  Burn  dimana  seorang  pemimpin  transformasional  setidaknya  mempunyai karakteristik  menginspirasi,  visi,  berpikiran  terbuka,  kemampuan  beradaptasi,  dan progresif. Teori tersebut setidaknya terdapat pada Ridwan Kamil sejak menjabat sebagai Walikota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. (Farman, 2022)
Disamping  itu,  dikala  menjabat  sebagai  Walikota  Bandung,  ia  melakukan reformasi  pemerintahan  dengan  mengimplementasikan open  government secara  jelas melalui publikasi informasi dan data dengan menggunakan media sosial. Dimana saat itu, Kota  Bandung  mempunyai  23  akun  Twitter  dari  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) mulai dari dinas, hingga kecamatan dan kelurahan. Jumlah tersebut tentunya diluar akun Ridwan kamil dan Kota Bandung itu sendiri (Melawati & Muharam, 2016).
Dengan  adanya  akun-akun  Twitter  tersebut  membuat  adanya  perubahan komunikasi  antara  masyarakat  dan  pemerintah  dimana  terdapat  interaksi  yang  lebih optimal.  Selain  itu  permasalahan  juga  dapat  langsung  ditangani  lebih  cepat.  Sebuah terobosan yang  memecah kekakuan birokrasi  menjadi  sebuah alasan yang memperkuat identifikasi  kepada  gaya  kepemimpinan  transformasional  dimana  pemimpin  berperan sebagai agen perubahan.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 833
Ridwan  Kamil  menerapkan  kepemimpinan  transformasional  setelah  memenuhi keempat  aspek  yang  dikenal  dengan “the  four  I  is” ,  yaitu idealized  influence , inspirational motivation , intellectual stimulatio , dan individualized consideration . Selain itu, hasil penilaian dari kemenpan-RB dan Ombudsman mengenai peningkatan kualitas pelayanan  publik pemerintah kota bandung  masuk dalam Indeks  Kepuasan masyarakat “baik” (Gandawipura, 2019).
Sejalan dengan adanya transformasi teknologi, diperlukan adanya inovasi dalam memberikan  kebaharuan  bagi  pelayanan  publik.  Digitalisasi  menjadi  kunci  inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ridwan Kamil. Ia menyalurkan inovasi menjadi tiga kategori, yaitu inovasi pada bidang tata Kelola, inovasi pelayanan publik, dan inovasi produk  sectoral  (Aulia  &  Nurani,  2019).  Pada  tahun  2022,  Provinsi  Jawa  Barat mengirimkan 4 inovasi unggulan pada kompetisi Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bersamaan dengan hal tersebut, Ridwan kamil juga meraih penghargaan sebagai Kepala daerah Inovatif tahun 2022 dalam kategori pelayanan publik.
Berkaitan  dengan  kualitas  pelayanan  publik,  Ombudsman  Republik  Indonesia mengeluarkan  laporan  hasil  survei  Indeks  Persepsi  Maladministrasi  (Inperma)  dimana pada tahun 2018 di awal masa pemerintahan Ridwan Kamil, Provinsi Jawa Barat menjadi salah  satu  dari  10  provinsi  yang  menjadi  objek  survei  inperma.  Berdasarkan  survei tersebut,  diperoleh  skor  4,98  dengan  predikat  maladministrasi  rendah  dan  menempati peringkat kedua di bawah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan skor 4,87. Untuk tahun 2022,  Ombudsman  menilai  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  telah  melesat memperbaiki  pelayanan  publik  sehingga  mendapatkan  kategori  kepatuhan  tertinggi terhadap  standar  pelayanan.  Meskipun  begitu,  terdapat  beberapa  catatan  berdasarkan hasil  penilaian  Ombudsman  RI,  yaitu  dari  aspek  kompetensi  pelaksana,  pengawasan internal,  penjaminan  mutu,  persepsi  maladministrasi  masyarakat,  dan  pengelolaan pengaduan  adalah  di  antara  standar  pelayanan  yang  masih  perlu  diperbaiki  oleh pemerintah daerah di Jawa Barat.
Pengukuran kualitas pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran kualitas pelayanan menurut Ismail Nurdin yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan  publik  dapat  dinilai  berdasarkan  enam  dimensi,  yaitu  sebagai  berikut:  1) Sarana Pelayanan, meliputi fasilitas kondisi fisik tempat pelayanan, seperti ruang kerja yang sempit, ventilasi yang kurang baik, dan kursi yang tidak ergonomis; 2) Keandalan, merupakan kemampuan yang dimiliki dalam memberikan pelayanan; 3) Daya Tanggap, berkaitan dengan upaya birokrat dalam memberikan pelayanan secara cepat dan cermat; 4) Jaminan, yaitu berdasarkan hukum melalui pedoman normatif yang berlaku yaitu pada peraturan perundang-undangan; 5) Harga, kesesuaian biaya dengan aturan yang berlaku; dan 6) Empati, Perlakuan yang ramah dari aparat penyedia layanan (Nurdin, 2019).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 834
Berdasarkan latar belakang  yang dipaparkan,  terdapat  hipotesis riset  yang  akan dibuktikan dalam riset ini, yaitu sebagai berikut.
𝐻 0 : Tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dari  gaya  kepemimpinan
Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 terhadap kualitas pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023. 𝐻 1 : Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dari  gaya  kepemimpinan
Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 terhadap kualitas pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023.

## METODE PENELITIAN
Riset  ini  menggunakan  metode  riset  Kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  berarti penelitian  yang  menggunakan  banyak  angka,  mulai  dari  proses  pengumpulan  data, analisis data, hingga penampilan data (Siyoto & Sodik, 2015). Dalam riset ini, populasi yang diambil adalah penduduk Jawa Barat yang telah berusia 16 tahun hingga maksimal berumur 65 tahun, yaitu berjumlah sebanyak 34.368.297 orang. Sedangkan untuk sampel diambil sebanyak 100 orang dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling . Adapun kriteria  sampel adalah  Masyarakat yang berusia 16-64 tahun  dan pernah  menggunakan layanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023.
Untuk uji  instrumen riset,  dilakukan uji  validitas  dengan rumus korelasi Pearson (Product  Moment) .  Kemudian  untuk  uji  reliabilitas  dengan  menggunakan  rumus Cronbach’s Alpha. Kedua uji tersebut dilakukan kepada 30 responden.  Berdasarkan uji validitas,  terdapat  10  pernyataan  valid  pada  variabel  Gaya  Kepemimpinan,  serta  10 pernyataan valid dari variabel Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel Gaya Kepemimpinan sebesar 0,932 dan  variabel  Kualitas  Pelayanan  Publik  sebesar  0,840  dengan  kesimpulan  diantara keduanya adalah reliabel.
Pada  riset  ini,  dilakukan  perhitungan  skor  dengan  Teknik Weight  Means  Score (WMS) untuk  mengetahui kecenderungan umum pada  setiap  dimensi yang ditanyakan kepada responden (Arikunto, 2016). Sebelum  dilanjutkan  pada uji hipotesis, dilakukan uji  prasyarat  yang  terdiri  dari  uji  normalitas  menggunakan Kolmogorov-Smirnov  Test dengan taraf signifikansi 0,05 , dan uji linieritas.
Kemudian,  dilakukan  Uji  hipotesis  dengan  analisis  regresi  linier  sederhana menggunakan  persamaan 𝑌̂ =  𝑎  +  𝑏𝑥 .  Lalu,  uji  koefisien  korelasi  untuk  mengetahui derajat  hubungan  antar  variabel  melalui  rumus  korelasi  Pearson (Product  Moment). Setelah itu, untuk mengetahui signifikansi antara variabel X dan variabel Y dilakukan uji signifikansi  korelasi  melalui  rumus  uji  t.  Terakhir,  untuk  mengetahui  seberapa  besar pengaruh  persentase  kontribusi  variabel  X  dalam  variabel  Y  dengan  uji  koefisien determinasi melalui uji r square .
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 835

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden
Berdasarkan  100  responden  yang  telah  didapat,  berikut  merupakan  karakteristik responden yang dikelompokkan menurut jenis bidang layanan publik yang digunakan.
Tabel 1. Karakteristik Responden No Kategori Jumlah Persentase Bidang Pendidikan 42 42% Bidang Kesehatan 33 33% Bidang Perizinan 11 11% Lainnya 14 14% Total 100 100%
Sumber: Olahan Data Primer, 2024
Dari  Tabel  1  tersebut,  Karakteristik  responden  yang  diteliti  pada  riset  ini  lebih banyak pernah menggunakan layanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada bidang Pendidikan sebesar 42%, sedangkan bidang kesehatan 33%, bidang perizinan 11%, dan bidang lainnya sebesar 14%.

## Gaya Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Periode 2018-2023
Untuk mengetahui  gambaran Gaya  Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat  periode 2018-2023 berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2. Hasil Kecenderungan Umum Variabel X
No Dimensi Skor WMS 1 Charismatic Leadership 3,30 2 Transformational Leadership 3,07 Gaya Kepemimpinan (X) 3,19
Sumber: Olahan Data Primer, 2024
Berdasarkan data responden yang diolah pada Tabel 2 tersebut, hasil perhitungan kecenderungan umum skor responden dengan indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan tiap indikator adalah 3,19 (Sangat Setuju). Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  Gubernur  Jawa  Barat  periode  2018-2023  cenderung  menerapkan gaya kepemimpinan Karismatik dibandingkan dengan gaya kepemimpinan transformasional.
Gubernur  Jawa  Barat  periode  2018-2023  menerapkan  gaya  kepemimpinan karismatik  dengan  rata-rata  skor  3,30  dengan  predikat  Sangat  Setuju.  Sedangkan indikator tertinggi yaitu mempunyai daya tarik yang besar dalam berbicara dengan rata -
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 836
rata  skor  3,45  dengan  predikat  Sangat  Setuju.  Hal  ini  membuat  masyarakat  yang mendengarkan akan memperhatikan dengan seksama apa yang sedang ia paparkan.
Disamping  itu,  Gubernur  Jawa  Barat  periode  2018-2023  juga  menerapkan  gaya kepemimpinan  transformasional  dengan  rata-rata  skor  3,07  dengan  predikat  Sangat Setuju.  Adapun  indikator  tertinggi  ialah  Pemimpin  berperan  sebagai  agen  perubahan dengan  skor  3,21  dan  predikat  Sangat  Setuju.  Hal  ini  membuat  Gubernur  Jawa  Barat periode  2018-2023  dapat  berperan  sebagai  agen  perubahan  yang  mentransformasi  tata kelola pemerintah ke arah yang lebih baik.

## Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
Untuk  mengetahui  gambaran  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Pemerintah  Provinsi Jawa Barat tahun 2023 berdasarkan tanggapan responden, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3. Hasil Kecenderungan Umum Variabel Y No Dimensi Skor WMS 1 Sarana Pelayanan 3,15 2 Keandalan 3,19 3 Daya Tanggap 3,12 4 Jaminan 3,11 5 Harga 3,17 6 Empati 3,12 Kualitas Pelayanan Publik (Y) 3,14
Sumber: Olahan Data Primer, 2024
Berdasarkan data responden yang diolah pada Tabel 3 tersebut, hasil perhitungan kecenderungan umum skor responden dengan indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan tiap indikator adalah 3,14 (Sangat Setuju). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 sudah diselenggarakan dengan sangat baik.
Dimensi  keandalan  memperoleh  skor  tertinggi  dibanding  dimensi  lainnya  yaitu sebesar 3,19 dengan predikat Sangat Setuju. Dengan indikator tertinggi yaitu Mempunyai kemampuan  dalam  memberikan  pelayanan  sebesar  3,19  atau  Sangat  Setuju,  bahwa Gubernur  mempunyai  kemampuan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi Masyarakat. Kemudian disusul oleh dimensi harga sebesar 3,17 dengan predikat Sangat Setuju. Hal ini dapat dikatakan bahwa Masyarakat membayar layanan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada pungutan lain.

## Uji Normalitas dan Linieritas
Tahap  selanjutnya  dilakukan  uji  Normalitas  untuk  menguji  apakah  variabel mempunyai  distribusi  yang  normal  atau  tidak . Berdasarkan  output,  didapat  nilai
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 837
Asymptotic Significance (2-tailed) sebesar 0,196 dan  lebih besar dari taraf  signifikansi 0,05 (0,196 > 0,05). Maka, 𝐻 0 diterima yang berarti data berdistribusi normal.
Selanjutnya,  uji  linieritas  untuk  mengetahui  variabel  dalam  riset  ini  mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Didapat nilai sig. deviation from linearity sebesar 0,441 dan lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05 (0,441 > 0,05). Maka  variabel Gaya Kepemimpinan  dan  variabel  Kualitas Pelayanan Publik  memiliki hubungan yang  linier dan terikat.

## Uji Regresi Linier Sederhana
Setelah kedua tahap uji prasyarat telah dilaksanakan, lalu dilakukan analisis regresi untuk memprediksi  seberapa  besar atau  seberapa tinggi nilai  kualitas pelayanan  publik jika nilai gaya kepemimpinan mengalami perubahan.
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi
Sumber: Olahan Data Primer, 2024
Berdasarkan  perhitungan  pada  Tabel  4  tersebut,  maka  dapat  diperoleh  nilai konstanta  sebesar 5,016 dan nilai beta 0,820. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus berikut:

## 𝑌̂ =  𝑎 +  𝑏𝑥
𝑌̂ =  5,016  +  0,820𝑥
Dari persamaan tersebut, dengan nilai konstanta sebesar 5,016 yang artinya apabila variabel Gaya Kepemimpinan bernilai nol atau tetap maka pengaruhnya terhadap Kualitas Pelayanan Publik adalah sebesar 5,016. Selanjutnya, dengan nilai regresi sebesar 0,820 dapat dikatakan bahwa setiap penambahan satu poin pada variabel gaya kepemimpinan, diikuti pula oleh perubahan variabel kualitas pelayanan publik sebesar 0,820.
Berikutnya  dilakukan  uji  koefisien  korelasi  untuk  mengetahui  nilai  kekuatan hubungan antara variabel Gaya Kepemimpinan dan variabel Kualitas Pelayanan Publik. nilai  korelasi  variabel  X  terhadap  Y  yaitu  sebesar  0,820.  Nilai  tersebut  terdapat  pada interval nilai dengan kekuatan hubungan yang sangat kuat (0,80 – 1,000). Sehingga dapat diartikan bahwa Gaya Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 memiliki
Coefficients a
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.016 1.880 2.668 .009 Gaya Kepemimp inan .827 .058 .820 14.190 <.001
a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 838
korelasi  yang  sangat  kuat  terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Pemerintah  Provinsi Jawa Barat tahun 2023.
Lalu, uji signifikansi korelasi melalui uji t untuk mengukur tingkat makna koefisien korelasi  yang  telah  didapatkan  sekaligus  untuk  menguji  hipotesis  dari  riset  ini. Berdasarkan  Tabel  4,  diperoleh 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar  14,190.  Adapun  dalam  riset  ini, 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 didapatkan dengan cara sebagai berikut.
Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan uji signifikansi korelasi,  menunjukkan  14,190  >  1,661  atau 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 .  Maka, 𝐻 0 ditolak  dan 𝐻 1 diterima, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi antara variabel gaya kepemimpinan dan variabel Kualitas pelayanan publik signifikan. Berdasarkan Tabel 4 juga dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang didapat adalah <0,001 dan lebih kecil dari taraf 0,05 atau <0,001 < 0,05. Sehingga terdapat pengaruh yang erat antara variabel gaya kepemimpinan dan variabel Kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan hal tersebut, maka 𝐻 1 diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan dari  gaya  kepemimpinan  Gubernur  Jawa  Barat  periode  2018-2023  terhadap  kualitas pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023.
Terakhir, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel gaya kepemimpinan dan variabel Kualitas pelayanan publik, dilakukan uji koefisien determinasi. Didapat nilai Adjusted R Square sebesar 0,669. Dengan hasil tersebut, maka diperoleh nilai koefisien determinasi  sebesar  66,9%.  Maka,  meningkat  atau  menurunnya  Kualitas  pelayanan publik di pemerintah Provinsi Jawa Barat ditentukan oleh Gaya Kepemimpinan Gubernur
Jawa  Barat  sebesar  66,9%,  dan 33,1%  ditentukan  oleh  faktor  lain yang tidak diteliti.
Variabel  yang  mempengaruhi kualitas  pelayanan  publik  namun tidak diteliti dalam penelitian ini yang menunjukkan nilai pengaruh sebesar 33,1% adalah sebagai berikut :
1. Perilaku Aparatur, yang meliputi Kemampuan kerja,  Kesopanan, Kedisiplinan, dan Tanggung Jawab;
2. Komunikasi  birokrasi,  yang  meliputi  Kualitas  komunikasi  aparatur,  Penyampaian informasi, Media komunikasi, dan Iklim komunikasi.
Sedangkan menurut Moenir, terdapat beberapa faktor pendukung yang menentukan keberhasilan  sebuah  pelayanan  dalam  pemerintah  (Mulyawan,  2016),  antara  lain:  1) Faktor kesadaran, 2) faktor aturan, 3) faktor organisasi, 4) faktor pendapatan, 5) faktor kemampuan, dan 6) faktor sarana dan prasarana.
α = 0,05 dk = n – 2 dk = 100 – 2 dk = 98 Maka, 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,661
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 839

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  dilakukan  peneliti  pada  riset  ini mengenai  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Gubernur  Jawa  Barat  periode  2018-2023 terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2023, terdapat simpulan sebagai berikut.
Hasil Uji signifikansi korelasi yang dilakukan menghasilkan menunjukkan bahwa 14,190 > 1,661 atau 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , dengan nilai signifikansi sebesar <0,001 dan lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05 atau <0,001 < 0,05. Sehingga,  , 𝐻 0 ditolak dan 𝐻 1 diterima, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 terhadap kualitas pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023.
Sudah  menjadi  sebuah  siklus  dalam  kepemimpinan  pemerintahan  dimana  kepala pemerintahan mulai dari tingkat nasional hingga daerah mempunyai masanya tersendiri. Pemimpin  datang dan pergi  silih berganti,  begitu pula dengan gaya kepemimpinannya. Disisi lain, aparat birokrasi sebagai garda terdepan pemerintahan yang senantiasa bekerja melayani  publik (public  servant) tidak  mempunyai  periode  sesingkat  kepala pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mempertahankan kualitas kinerja  birokrasi  pada kualitas  pelayanan publik  yang  prima,  sehingga  dengan siapapun pemimpin serta perubahan yang akan dilakukan olehnya, tidak akan serta merta menurunkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas pelayanan publik seperti Faktor kesadaran, faktor aturan, faktor organisasi, faktor pendapatan, faktor kemampuan, dan faktor sarana dan prasarana. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia sehingga menjadi tugas yang berat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dapat menghasilkan pelayanan publik yang prima memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2016). Manajemen Penelitian . Rineka Cipta.
Assyifa, A. T. S. (2021). Menganalisis Gaya Kepemimpinan Ridwan Kamil Sosok Pemimpin Inovatif di Era Milenial .
https://www.researchgate.net/publication/352560280_Menganalisis_Gaya_Kepemi mpinan_Ridwan_Kamil_Sosok_Pemimpin_Inovatif_Di_Era_Milenial
Aulia, P., & Nurani, F. (2019). Gaya Kepemimpinan Terhadap Lahirnya Inovasi Daerah (Studi pada Daerah Inovatif Versi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2019).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 840
Besman, A., & Santoso, M. B. (2017). Perubahan Pola Pencitraan Ridwan Kamil Dalam Pilwakot Bandung 2013 Dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja , 43 (2), 111–124.
Farman, L. (2022). Ridwan Kamil Transformational Leadership in The Millennial Era . https://www.researchgate.net/publication/361416313
Fitriyani, I. N. (2023). Komunikasi Politik Ridwan Kamil dalam Membangun Personal Branding di Media Sosial: Pendekatan Semiotik. Jurnal Komunikasi Peradaban , 1 (1), 9–18.
https://journal.peradaban.ac.id/index.php/jkphttps://journal.peradaban.ac.id/index.p hp/jkp
Gandawipura, R. Y. G. (2019). Kepemimpinan Ridwan Kamil Sebagai Wali Kota Bandung Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Berintegritas Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik [Skripsi]. Universitas Padjadjaran.
Garis, R. R. (2018). Kepemimpinan Pemerintahan Pada Era Globalisasi (Kajian tentang Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia). Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 4 (1).
Halim, A. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik , VII (2), 92–104.
Hambleton, R., Sweeting, D., & Oliver, T. (2022). Place, power and leadership: Insights from mayoral governance and leadership innovation in Bristol, UK. Leadership ,
18 (1), 81–101. https://doi.org/10.1177/17427150211028122
Herawati, L., Fadhila, N., & Veranita, M. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik , IX (2), 320–332.
Hoerudin, C. W. (2020). Adaptive Leadership In Digital Era: Case Study Of Ridwan Kamil. CosmoGov , 6 (1), 89. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v6i1.26793
Melawati, F., & Muharam, R. S. (2016). Innovative Leadership Ridwan Kamil in Social Media in Bandung City. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, International Conference on Ethics in Governance , 285–289.
Mulyawan, R. (2016). Birokrasi dan Pelayanan Publik (I). Unpad Press.
Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik) (1st ed.). Media Sahabat Cendekia.
Robbins, S. P., & Coulter, M. (2014). Management 12th edition . Pearson.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 3, 2024
Page 841
Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian . Literasi Media Publishing.
Syahrian. (2019). Peran Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Budaya Organisasi Aparatur Sipil Negara Serta Implikasinya Pada Kinerja Pelayanan Publik Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) ,
3 (2), 150–169.
Tueno, N. S. (2016). Pengaruh Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , III (2), 68–76.
Wasistiono, S. (2014). Konsep Final Model Kepemimpinan Pemerintahan “Dua Kaki” dan “Dua Inti.” Jurnal Ilmu Pemerintahan , 46 (2).
Wibowo. (2017). Perilaku Dalam Organisasi . Raja Grafindo Persada.
Yulianto, I. (2021). Kepemimpinan Pemerintahan Ridwan Kamil Di kota Bandung . https://www.researchgate.net/publication/352544252