Poligami; antara Tuntunan Syara’ dan Problem Sosial (Studi Kasus dalam Rumah Tangga di Kota Palopo)

## Zulyadain
Dosen Fakutas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Mataram zulyadain_07@yahoo.com
Abstract: In Islam, polygamy is allowed in based on QS. Al-Nisa, verse 3. However, in the same sura, which is in paragraph 129, stated that " And you will never be able to be equal [in feeling] between wives, even if you should strive [to do so]" in QS. Al-Nisa, verse 129, Allah swt gave a warning that the husband will not be able to do justice to their wives, which is a prerequisite for fair treatment of polygamy. Basically, polygamy can not be banned in general, for both Islamic law and positive law in Indonesia allows polygamy with strong reasons, there is permission from his wife, unable to do justice to the wives. And within reason and certain conditions must obtain permission from the court. This article will be discribe about polygamy in Palopo city.
Keywords: Nilai poligami, realitas sosial, keadilan, pendapat umum
TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM Volume 11, Nomor 2, September 2019, 281-302.
ISSN 2086-6291 (p); 2461-0542 (e) http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh

## Pendahuluan
Polling (jajak pendapat) di salah satu stasiun tv swasta mengenai setuju atau tidak setuju adanya poligami, yang melibatkan kurang lebih 1000 responden. Sekitar 60% dari jumlah responden tersebut menyata- kan tidak setuju terhadap poligami, dan para responden hampir semua- nya berlatar belakang sebagai ibu rumah tangga, yang secara ekonomis sangat bergantung kepada suami. Adanya pro-kontra seputar poligami menunjukkan bahwa poligami merupakan isu sosial yang menarik untuk dibahas. Dalam agama Islam, poligami diperbolehkan dengan berdasarkan QS. Al-Nisa, ayat 3. Namun, dalam surah yang sama, yaitu pada ayat 129, dikemukakan bahwa "kamu sekali-kali tidak dapat ber- laku adil terhadap istri-istri kamu meskipun kamu ingin sekali ber- buat demikian" Dalam QS. Al-Nisa, ayat 129 tersebut, Allah swt mem- berikan suatu peringatan bahwa kaum suami tidak akan mampu untuk berlaku adil kepada istri-istri mereka, yang mana perlakuan adil itu merupakan prasyarat poligami.
Sekarang yang menjadi persoalan, bagaimanakah aturan poligami di negara Indonesia? Masalah poligami di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yang dimuat dalam Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3050, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 1983. Peraturan tersebut lebih dikenal sebagai PP No. 10 tentang aturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.
Pada dasarnya, poligami tidak bisa dilarang secara umum, sebab baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia membolehkan poligami dengan alasan-alasan kuat, ada izin dari istri, mampu berbuat adil terhadap istri-istri. Dan dalam alasan dan kondisi tertentu harus mendapatkan izin dari pengadilan. Kota Palopo, selain wilayahnya yang strategis, juga merupakan kota yang dicanangkan pemerintah menjadi kota religi, sehingga cukup cocok untuk diadakan penelitian tentang poligami dan dampak-dampaknya. Sebab masyarakat Kota Palopo ter- masuk masyarakat yang taat menjalankan syariat agamanya, khususnya
mereka yang beragama Islam. Untuk itu, peneliti mencoba menelusuri apakah di antara masyarakat Kota, Palopo ada yang melakukan poligami dalam kehidupan rumah tangganya, mengapa dan apa alasan-alasan mereka melakukan poligami serta apa dampak yang ditimbulkan oleh poligami tersebut dalam kehidupan mereka, baik suami maupun istri.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti meng- angkat permasalahan sebagai berikut: (1) Apa alasan seorang suami melakukan poligami di Kota Palopo? (2) Bagaimana dampak normatif, sosial dan ekonomi poligami dalam rumah tangga di Kota Palopo?

## Poligami dalam Pandangan Ahli Tafsir
Ibn Katsir dan al-Zamakhsyari memahami ayat al-Nisa tersebut dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim dan perempuan. Ibn Katsir menafsirkan ayat tersebut sebagai keharusan seorang laki- laki membayar mahar dan hendaklah ia berlaku adil terhadap wanita- wanita yang dikawini. Untuk mendukung pendapatnya tersebut, Ibn Katsir mengemukakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah, tentang sebab turunnya ayat tersebut yakni: apa- bila seorang Laki-laki tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini wanita sebanyak ia sukai, dua atau tiga atau empat. Namun, jika khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka seorang istri lebih baik baginya.
Dengan merujuk QS. Al-Nisa (4): 129, yang mengatakan, " kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri kamu meskipun kamu ingin sekali berbuat demikian, " artinya keadilan merupakan hal yang sulit - kalau enggan mengatakan mustahil - untuk diwujudkan. 1
Agak berbeda dengan Ibn Katsir, al-Zamkhsyari juga mengemukakan sebab turunnya ayat tersebut mengatakan bahwa ayat itu memiliki dua arti. Pertama, jika seorang laki-laki khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, hendaklah keluar dari tanggung jawab (dari
1 Ibn Katsir, Ismail Ibn Umar, Tafsir al-Qur'an al-Azhim , (Beirut: Dar al-Ma'rifah,
1976), h. 449-451.
memelihara mereka). Kedua, jika seorang laki-laki tidak dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yang akan dikawini, hendaklah ia menga- wini seorang saja. Jadi, ayat tersebut merupakan perintah untuk ber- buat adil kepada anak-anak yatim dan berlaku adil terhadap istri-istri. Meskipun secara eksplisit ayat tersebut membolehkan laki-laki kawin lebih dari satu, namun dengan melihat persyaratan yang sangat sulit diwujudkan, maka kawin dengan seorang istri saja diperintahkan. 2
Seorang mufassir lain, Muhammad Abduh, menyatakan bahwa penyebutan poligami dalam ayat tersebut adalah dalam konteks anak yatim dan larangan memakan harta anak yatim, meskipun dengan jalan perkawman. Menurutnya, jika seorang laki-laki khawatir akan mema- kan harta anak yatim yang dikawini, janganlah mengawini mereka, tetapi kawini wanita lain, satu atau dua atau tiga atau empat. Dengan mengaitkan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya, Abduh mengatakan bahwa Islam memperbolehkan poligami. Akan tetapi, secara pribadi ia menentang praktik poligami dalam masyarakat. Hal ini karena menu- rutnya akan sulit merealisasikan keadilan di antara para istri sehingga dapat menimbulkan dampak pada sulitnya membina masyarakat yang tenteram dan damai yang justru berawal dari terbinanya keluarga. Sementara itu malah sebaliknya, poligami berpotensi menciptakan per- musuhan di antara istri dan masing-masing keluarga.
Meskipun Abduh menentang praktik poligami masyarakat pada masa kini, beliau tidak menolak praktik poligami yang terjadi pada masa awal Islam. la membedakan poligami yang dipraktikkan umat muslim pada saat sekarang dari sisi komitmen agama mereka berbeda. Menurutnya, kadar keagamaan umat muslim pada masa awal Islam lebih tebal dan masih sehat dengan suasana Nabi Muhammad saw., sehingga poligami pada masa itu tidak menimbulkan masalah kema- syarakatan. Sebaliknya, ia menganggap praktik poligami dalam ma- syarakat seknang sebap biang keladi kerusakan masyarakat (Mesir, tempat ia tinggal) karena tidak adanya komitmen yang kuat terhadap
2 Az-Zamakhsyari, Abul Qasim Mahmud ibn Umar. Al-Kassyaf , (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 466-469.
agama, sebagaimana yang dimiliki masyarakat pada masa dahulu. Karma itu, berdasarkan kaidah "mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemaslahatan" menurutnya poligami haram hukumnya karena ditakutkan tidak akan berlaku adil. 3
Rasyid Ridha, sebagaimana Muhammad Abduh, berpendapat bahwa idealnya perkawinan itu adalah monogamy. Poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat. Meskipun kedaruratan membolehkan poli- gami, jaminan untuk tidak akan muncul kejahatan dan kezaliman harus dipenuhi terlebih dahulu. Mereka berdua sepakat bahwa poligami boleh dilakukan oleh seorang laki-laki asal syarat keadilan terpenuhi di antara para istri, sehingga, tidak muncul kezaliman yang berdampak buruk terhadap masyarakat. Jaminan untuk dapat berlaku adil bukan meru- pakan hal yang mudah seperti yang disebut dalam QS. Al-Nisa: 129.
Menurut Rasyid Ridha, kedua ayat tersebut membatasi untuk ber- istri lebih dari satu orang. Dijelaskannya bahwa ada tiga masalah pokok yang berkaitan dengan ayat tersebut di atas, yakni sebagai berikut:
1.  Islam tidak menganjurkan, apalagi mewajibkan poligami, tetapi menunjukkan bahwa hanya sedikit pelaku poligami yang mampu berlaku adil.
2.  Islam tidak mengharamkan poligami, juga tidak longgar mem- bolehkannya mengingat adanya watak dan kebiasaan laki-laki yang tidak puas dengan seorang istri, atau Islam membolehkan poligami dengan alasan untuk mendapatkan keturunan, ada juga sebab lain, seperti besarnya jumlah populasi perempuan, banyak janda dan perempuan yang tidak punya suami yang bisa melindungi ataupun memberi nafkah sebagai akibat adanya peperangan atau penyakit yang banyak memakan korban kaum laki-laki, padahal ada sejumlah laki-laki yang mampu melindu- ngi dan menafkahi lebih dari satu istri.
3.  Islam memberikan kemudahan hukum terhadap poligami de- ngan persyaratan dan pelbagai sebab dan alasan, meskipun
3 Ridha, Rasyid. Tafsir al-Manar, Jilid VI, (Mesir: Dar al-Manar, 1954), h. 350.
harus tetap mempertimbangkan lebih jauh dampak baik dan buruknya. 4
Pandangan Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh tidak lepas dari kondisi masyarakat tempat mereka tinggal (Mesir), di mana poligami merajalela. Mereka berkesimpulan bahwa akan sangat sulit mendidik masyarakat Mesir yang poligamis karena tidak adanya jaminan keadilan di antara para anggota keluarga, bahkan Abduh pernah menyarankan kepada pemerintah Mesir untuk melarang poligami di luar kondisi darurat yang membolehkannya dan dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan. Abduh menentang dan mencela poligami masyarakat Mesir dan masyarakat muslim umumnya, karena melihat kenyataan bahwa sikap orang Mesir yang poligamis juga sekaligus mudah menjatuhkan talaq. Laki-laki di Mesir lebih mengutamakan kenikmatan seksual semata dan menuruti hawa nafsunya. Sementara di pihak lain, bangsa Barat mengecam praktek poligami dalam Islam yang mengemukakan bahaya ditimbulkan serta membesar-besarkannya pula. 5
Dari uraian di atas, tampaknya baik Muhammad Abduh maupun Rasyid Ridha melihat poligami bukan dari sisi normatif, melainkan lebih pada sisi empiris dan praktis yang terjadi di masyarakat. Meskipun menentang poligami, keduanya tidak memandangnya dari sisi adanya diskriminasi dan ketertindasan perempuan sebagaimana dipahami orang-orang barat.

## Tinjauan Hukum Positif di Indonesia tentang Poligami
Dalam konteks keindonesiaan, masalah poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indo- nesia. Pasal 2 dari Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada prinsipnya asas perkawinan adalah monogami. Pengadilan dapat mem- beri izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila suami-istri itu menghendakinya. Selanjutnya, pasal 4 mengatakan
4 Rasyid Ridha, Panggilan Islam, (Mesir: Dar al-Manar, 1959), h. 55-56.
5 Ibid ., h. 67.
bahwa pengadilan yang memutuskan boleh tidaknya seorang suami beristri lebih dari satu apabila memenuhi syarat tertentu. Izin poligami akan diberikan oleh pengadilan apabila:
1.  Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2.  Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di- sembuhkan.
3.  Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Meskipun memenuhi salah satu syarat poligami, dalam pasal 5 di- sebutkan bahwa permohonan poligami harus mendapat persetujuan istri sebelumnya, yakni adanya jaminan bahwa suami mampu menja- min keperluan hidup pars istri dan anak mereka, Berta adanya jaminan bahwa suami akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak- anaknya.
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 1983. Peraturan tersebut lebih dikenal sebagai PP 10 tentang aturan poligami bagi pegawai negeri sipil.

## Metode Penelitian
Penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan, yaitu dari bulan Mei–Juli 2008. Adapun lokasi penelitian berada di Kota Palopo.
Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dan ofservasi yang bersifat mendeskripsikan tentang dampak poligami di Kota Palopo di- tinjau dari aspek normatif, sosial dan ekonomi. Sumber penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:
1.  Data Primer ( first hand ) adalah data yang diperoleh melalui survei dan observasi lapangan dan wawancara langsung secara, tertulis dan tidak tertulis (lisan) dengan pihak yang melakukan praktik poligami yang ada di Kota Palopo.
2.  Data Sekunder ( second hand ) adalah data yang diperoleh dari tangan kedua dari berbagai sumber melalui kajian-kajian buku, media massa, instansi-instansi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.
Sedangkan Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang mela- kukan praktik poligami yang berada di kota Palopo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan sengaja atau purpossive sampling , yaitu mencari pihak-pihak atau suami-suami yang melaku- kan praktik poligami yang berada di Kota Palopo.
Untuk mengumpulkan data dilakukan serangkaian langkah-langkah sebagai berikut:
1.  Observasi (pengamatan), yaitu dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung mengenai pihak-pihak yang melakukan praktik poligami atau kasus-kasus poligami yang terjadi di masyarakat Kota Palopo.
2.  Wawancara WmMiktur, yaitu dilakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang melakukan praktik poligami yang berada di Kota Palopo dengan menggunakan pedoman wawancara.
3.  Kuesioner (angket) yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diberi- kan kepada responder atau pihak yang melakukan praktik poligami yang berada di Kota Palopo sesuai data yang dibutuh- kan guna keperluan analisis.
4.   Dokumentasi, yaitu digunakan untuk mengetahui data doku- men tentang pihak-pihak yang melakukan praktik poligami dan kasus-kasus poligami yang terjadi di Kota Palopo.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Alasan Suami Melakukan Poligami di Kota Palopo
Dalam pembahasan hasil penelitian ini, peneliti menemukan 10 orang responder yang terbukti melakukan poligami yang tersebar di Kota Palopo. Secara berturut-turut akan dibahas data hasil penelitian
tentang alasan pihak/ suami melakukan poligami. Data yang dikum- pulkan meliputi: umur, pendidikan, pekerjaan, jumlah istri, lamanya berpoligami, yang mendukung poligami, makna poligami, sampai kepada alasan suami berpoligami. Data yang diperoleh diolah dan di- sajikan dalam bentuk tabel.
Adapun umur responden atau pihak suami yang melakukan poli- gami di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 1

## Distribusi Frekuensi Tentang Umur Responder
No. Kategori Frekuensi Persentase 1 2 3 4 30 tahun – 39 tahun 40 tahun – 49 tahun 50 tahun – 59 tahun 60 tahun ke atas - 1 8 1 0% 10 % 80 % 10 % Jumlah 10 100 % Sumber: Data Primer yang diolah
Berdasarkan data tabel nomor 2 di atas, ternyata bahwa dari sepuluh responden tersebut, pada kategori umur 30-39 tahun frekuensinya tidak ada atau nol; umur 40-49 tahun frekuensinya 1 (satu) orang (10%), pada kategori umur 50-59 tahun frekuensinya 8 (delapan) orang (80%), dan pada ketegori umur 60 tahun ke atas frekuensinya 1 (satu) orang (10%). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa frekuensi pada kategori umur 50-an yang berjumlah delapan orang (80%) adalah yang terbanyak me- lakukan poligami. Hal ini menunjukkan bahwa faktor umur berpenga- ruh terhadap responden melakukan poligami.
Untuk tingkat pendidikan bagi responden (suami) yang melakukan poligami di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 2 Distribusi Frekuensi tentang Tingkat Pendidikan Responden
No. Kategori Frekuensi Persentase 1 2 3 4 SMP SMA S1 S 1 ke atas
1 5 3 1 10 % 50 % 30 % 10 % Jumlah 10 100 % Sumber: Data Primer yang diolah
Data tabel 3 menunjukkan bahwa responden atau pihak suami yang melakukan poligami dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat frekuensinya adalah 1 (satu) orang (10%), pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat frekuensinya mencapai 5 (lima) orang (50%), dan pada tingkat pendidikan Sarjana (S1) frekuensinya ada 3 (tiga) orang (30%), sedang pada tingkat post sarjana (S1) frekuensinya sejumlah 1 (sate) orang saja (10%). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SMA atau yang sederajat bagi responden atau suami adalah yang paling banyak melakukan poligami, walaupun demikian kategori responden yang memiliki tingkat pendidikan sarjana (S1) tidak sedikit juga jum- lahnya yang melakukan poligami. Selain itu, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan tidak terlalu berpengaruh terhadap responden dalam melakukan poligami.
Dari segi pekerjaan bagi responden atau suami yang melakukan poligami di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 3 Distribusi Frekuensi tentang Pekerjaan Responder
No. Kategori Frekuensi Persentase 1 2 3 4 Pedagang PNS Pegawai Swasta, Pengusaha 2 2 -
6 20 % 20 % 0% 60 % Jumlah 10 100 % Sumber: Data Primer yang diolah
Berdasarkan data tabel 4 tersebut di atas menunjukkan, bahwa dari 10 responden yang diteliti terdapat kategori-kategori pekerjaan; sebagai pedagang frekuensinya 2 (dua) orang (20%), Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2 (dua) orang (20%), sementara yang berstatus sebagai Pegawai Swasta frekuensinya 0 (tidak ada), sedang yang berstatus sebagai Peng- usaha memiliki frekuensi tertinggi yaitu 6 (enam) orang (60%). Dengan demikian, responden dengan kategori profesi sebagai pengusaha adalah yang terbanyak melakukan poligami. Hal ini menandakan bahwa peker- jaan sangat berpengaruh terhadap responden untuk melakukan poli- gami. Adapun mengenai berapa jumlah istri responden yang melakukan poligami di Kota Palopo, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 4
Distribusi Frekuensi tentang Jumlah Istri Responder No. Kategori Frekuensi Persentase 1 2 3 4 2 orang 3 orang 4 orang Lebih dari 4 orang 4 5 1 -
40 %
50 % 10 % 0% Jumlah 10 100 % Sumber: Data Primer yang diolah
Berdasarkan data tabel nomor 5 tersebut di atas menunjukkan bahwa Kazegori banyaknya jumlah istri responden, yang menjawab bahwa istrinya 2 (dua) orang frekuensinya sebanyak 4 (40%), yang men- jawab 3 orang frekuensinya 5 (50%), sedang yang menjawab 4 orang frekuensinya 1 (10%), sementara yang menjawab lebih dari 4 orang frekuensinya tidak ada (0%). Hal ini menunjukkan bahwa kategori responden yang beristri tiga orang adalah yang terbanyak yaitu 50 %, walaupun responden yang memiliki istri dua dengan frekuensi 4 (40%) jugs memiliki jumlah yang signifikan. Dan mengenai lamanya respon- den atau pihak suami telah melakukan praktek poligami, dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5 Distribusi Frekuensi tentang lamanya berpoligami No. Kategori Frekuensi Persentase
1
2 3 4 5 tahun 10 tahun 15 tahun 15 tahun ke atas 2 3 3 2 20 % 30 % 30 % 20 % Jumlah 10 100 % Sumber: Data Primer yang diolah
Sesuai data tabel nomor 6 tersebut di atas, terlihat bahwa dari 10 orang responden yang diteliti, responden yang memiliki kategori 5 tahun lamanya berpoligami frekuensinya 2 orang (20%), sedang kategori 10 tahun frekuensinya 3 orang (30%), kategori 15 tahun frekuensinya 3 orang (30%), dan kategori 15 tahun ke atas frekuensinya 2 orang (20%). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal lamanya responden ber- poligami terdapat dua macam kategori, yaitu kategori pertama 10 dan 15 tahun masing-masing memiliki frekuensi 3 orang (30%) sebagai yang terbanyak, dan kategori kedua adalah 5 tahun dan 15 tahun ke atas masing-masing frekuensinya yang sama juga yaitu 2 orang (20%).
Adapun orang-orang yang mendukung responden atau pihak suami melakukan poligami di Kota Palopo, dapat dilihat pada tabel berikut MI.
Tabel 6
Distribusi Frekuensi tentang Yang Mendukung Responder Berpoligami No. Kategori Frekuensi Persentase 1 2 3 4 Istri dan anak Orang tua Teman tidak ada 3 -
- 7 30 %
0%
0% 70 % Jumlah 10 100 % Sumber: Data Primer yang diolah
Sesuai data tabel nomor 7 tersebut dimana dapat terlihat bahwa dari 10 orang responden yang diteliti, terdapat kategori yang mendapat dukungan dari istri dan anak yaitu frekuensinya 3 orang (30%), yang mendapat dukungan orang tua frekuensinya  tidak ada (0%), mendapat dukungan Leman frekuensinya juta tidak ada (0%), sedangkan yang melakukan poligami tanpa ada yang mendukung frekuensinya ada 7 orang (70%), yaitu frekuensi tertinggi. Hal tersebut menandakan bahwa pendukung poligami kurang berpengaruh bagi responder dalam me- lakukan praktek poligami. Arti/makna atau alasan poligami menurut responden atau para suami yang melakukan praktek poligami di Kota Palopo dapat dilihat pada Label berikut ini.

## Tabel 7 Distribusi Frekuensi tentang Arti atau Makna Poligami Menurut Responder
No. Kategori Frekuensi Persentase 1 2 3 4 Terhindar dari Zina Pemuas seks Tidak dilarang agama Sunnah Rasul 5 - 3 2 50 % 0 % 30 % 20 % Jumlah 10 100 % Sumber: Data Primer yang diolah
Berdasarkan data tabel nomor 8 di atas menunjukkan bahwa dari kesepuluh responden yang diteliti terdapat kategori Arti atau Makna poligami menurut responden: yang menjawab untuk menghindarkan dari perbuatan zina frekuensinya sebanyak 5 orang (50%), sebagai pemuasan nafsu seks frekuensinya tidak ada yang menjawab (0%), sebagai perbuatan yang tidak dilarang agama frekuensinya sebanyak 3 orang (30%), dan karena, merupakan sunnah Rasul frekuensinya sebanyak 2 orang (20%).
Dengan demikian, responden yang menjawab tentang arti/makna berpoligami dalam kategori untuk menghindar dari perbuatan zina, adalah memiliki frekuensi tertinggi. Hal ini berarti bahwa pada umum- nya responden atau para suami melakukan poligami adalah untuk terhindar dari perbuatan zina. Adapun alasan reponden atau pihak suami melakukan poligami di Kota Palopo adalah dapat dilihat pada, tabel di bawah ini.

## Tabel 8 Distribusi Frekuensi tentang Alasan Suami Berpoligami
No. Kategori Frekuensi Persentase 1 Tidak ada anak - 0% 2 Istri sakit/tidak bisa menjalankan kewajiban 1 10 % 3 Perempuan lebih banyak dari laki-laki 5 50 % 4 Tidak puas hanya dengan satu istri 4 40 % Jumlah 10 100 % Sumber: Data Primer yang diolah
Sesuai data tabel nomor 9 di atas, terlihat bahwa dari 10 orang responden yang diteliti terdapat kategori suami melakukan poligami karena alasan tidak ada anak, tidak ada responden yang menjawab atau frekuensin nol (0%), dengan alasan istri sakit/tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri frekuensinya sebanyak 1 orang (10%), yang menjawab karena perempuan jumlahnya lebih banyak dibanding laki- laki frekuensinya sebanyak 5 orang (50%), sedangkan responden yang menjawab dengan alasan karena tidak puas hanya dengan satu orang istri frekuensinya sebanyak 4 orang (40%).
Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa alasan suami berpoli- gami karena perempuan jumlahnya lebih banyak dibanding laki-laki dengan frekuensi 5 (50%) adalah yang terbanyak menjawab. Namur demikian, alasan suami berpoligami karena tidak puas hanya dengan 'satu istri adalah yang terbanyak kedua dengan nilai frekuensi 4 (40%). Dengan kata lain, alasan suami berpoligami umumnya karena perem- puan jumlahnya lebih banyak dibanding laki-laki dan tidak puas hanya dengan satu orang istri.

## 2. Dampak Normatif Poligami dalam Rumah Tangga
Pada bagian ini merupakan kajian tentang sejauh mana dampak poligami yang ditimbulkan, balk secara normatif, sosial, maupun ekonomi. Data diperoleh dari pihak suami yang melakukan poligami yang berdomisili di Kota Palopo. Adapun dampak normatif meliputi: adil, saling kenal dan rukun, izin poligami, surat nikah, bertengkar an- tara istri dan anak; dan dampak sosial meliputi: istri dan anak malu dan minder, perhatian terpenuhi, jadwal bermalam, kondisi sekitar tempat tinggal, kondisi tempat kerja, terjadi broken home; sedangkan dampak ekonomi meliputi: persoalan gaji/pendapatan, meningkat pengeluaran, kebutuhan istri-istri dan anak-anak, penghasilan istri-istri, dan biaya sekolah anak terpenuhi, rumah tempat tinggal para istri dan anak-anak.
Berikut ini data hasil penelitian yang diperoleh diolah dan disaji- kan dalam bentuk tabel. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dampak normatif yang dimaksud adalah meliputi persoalan: dapat- nya suami berlaku adil di antara para istri dan anak-anaknya, adanya saling kenal dan rukun antara para suami dan anak-anak, adanya suami mendapat izin poligami dari istri dan anak-anak, apakah semua istri memiliki surat nikah, dan apakah pernah terjadi pertengkaran antara istri dan anak-anak. Mengenai dampak normatif tentang adanya dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak responden atau pihak suami yang melakukan poligami di Kota Palopo, lihat tabel berikut ini:
Tabel 9
Distribusi Frekuensi tentang Responder dapat berlaku adil
No. Kategori Frekuensi Persentase
1
2 3 4 Ya, dapat Kurang dapat Tidak dapat Sangat tidak dapat 7 3 - - 70 % 30 % 0% 0% Jumlah 10 100 % Sumber: Data Primer yang diolah
Data tabel nomor 10 menunjukkan bahwa dampak normatif ten- tang responden yang melakukan poligami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, yang menjawab "ya, dapat" frekuensinya 7 orang (70%), yang menjawab "kurang dapat" frekuensinya sebanyak 3 (30%). Sedangkan kategori "tidak dapat" dan "sangat tidak dapat" tidak ada yang menjawab. Dengan demikian, responden yang menjawab "ya, dapat" berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak frekuensinya 7 (70%) adalah yang terbanyak, walaupun ada tiga orang (30%) yang menjawab "kurang dapat" berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- anak. Sedangkan dampak normatif tentang adanya saling kenal dan rukun antara istri-istri dan anak-anak responden atau pihak suami yang melakukan poligami di Kota Palopo, dapat dilihat pads tabel berikut ini.
Tabel 10
Distribusi Frekuensi hubungan istri-istri dan anak-anak
No. Kategori Frekuensi Persentase 1 Ya, kenal dan rukun 3 30 % 2 Kurang kenal dan kurang rukun 5 50 % 3 Tidak kenal dan tidak rukun 2 20 % 4 Sangat tidak kenal dan tidak rukun - 0% Jumlah 10 100 % Sumber: Data Primer yang diolah
Data tabel nomor 11, menunjukkan bahwa dampak normatif ten- tang istri-istri dan anak-anak saling kenal dan rukun, responden atau pihak suami yang menjawab "ya, kenal dan rukun" frekuensinya 3 orang (30%), yang menjawab "kurang kenal dan rukun" frekuensinya 5 (50%), yang menjawab "tidak kenal dan rukun" frekuensinya 2 (20%), sedang yang menjawab "sangat tidak kenal dan rukun" frekuensinya nihil (0%). Dengan demikian, responden atau pihak suami yang menjawab bahwa istri-istri dan anak-anak kurang kenal dan rukun adalah yang paling tinggi frekuensinya yaitu 5 (50%), meskipun yang mengatakan kenal dan
rukun frekuensinya ada 3 (30%) dan yang menyatakan tidak kenal dan rukun frekuensinya 2 (20%). Dengan kata lain, bahwa antara istri-istri dan anak-anak responden, mereka saling tabu dan kenal tetapi tidak akrab/rukun dan tidak mau tau tentang keberadaan masing-masing.
Adapun dampak normatif tentang izin berpoligami dari istri dan anak responden atau pihak suami di Kota Palopo, dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 11

## Distribusi Frekuensi tentang izin berpoligami
No. Kategori Frekuensi Persentase 1 2 3 4 Ya Kurang Tidak Sangat tidak
4 2 4 -
40 %
20 % 40 % 0% Jumlah 10 100 % Sumber: Data Primer yang diolah
Data tabel nomor 12 menunjukkan bahwa dampak normatif ten- tang adanya responden/pihak suami meminta izin untuk berpoligami kepada istri-istri dan anak-anak. Responder yang menjawab "ya" izin untuk berpoligami frekuensinya 4 (40%), yang kurang izin berpoligami frekuensinya 2 (20%), tidak izin berpoligami frekuensinya 4 (40%).
Dengan demikian, ada dua kategori yang memiliki frekuensi yang sama, yaitu yang melakukan izin berpoligami dan yang tidak melaku- kan izin, dengan frekuensi masing-masing 4 (40%), walaupun ada ada satu kategori kurang izin berpoligami memiliki frekuensi 2 (20%). Hal ini menunjukkan responden atau pihak suami yang melakukan poli- gami seimbang antara yang meminta izin dan yang tidak meminta izin kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian dampak normatif tentang adanya surat nikah bagi setiap istri responden atau pihak suami yang melakukan poligami di Kota Palopo, dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 12

## Distribusi Frekuensi tentang adanya surat nikah bagi setiap istri
No. Kategori Frekuensi Persentase 1 2 3 4 Ya, ada Kurang ada Tidak ada Sangat tidak ada 7 3 - -
70% 30 % 0% 0% Jumlah 10 100 % Sumber: Data Primer yang diolah
Berdasarkan tabel nomor 13 di atas, terlihat bahwa dari sepuluh responden atau suami yang melakukan poligami terdapat kategori "ada surat nikah setiap istri" yang menjawab "ya ada" frekuensinya 7 (70%), responden yang menjawab "kurang ada" frekuensinya 3 (30%), sedang yang menjawab "tidak ada" dan "sangat tidak ada" frekuensinya 0 (0%).
Hal tersebut menunjukkan bahwa jawaban adanya setiap istri me- miliki surat nikah masing-masing memiliki frekuensi tertinggi yaitu sebanyak 7 orang (70%), sedang kategori "kurang ada" frekuensinya 3 (30%) artinya ada istrinya yang memiliki surat nikah dan ada juga tidak memiliki. Dan yang tidak memiliki ataupun sangat tidak memiliki, frekuensinya sama-sama nihil. Selanjutnya, dampak normatif tentang seringnya bertengkar antara istri-istri dan anak-anak responden/pihak suami yang melakukan poligami di Kota Palopo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 13
Distribusi Frekuensi tentang seringnya bertengkar
antara istri-istri dan anak anak No. Kategori Frekuensi Persentase 1 2 3 4 Ya, sering Kurang Tidak Sangat tidak
- 7 3 -
0%
70 % 30 % 0% Jumlah 10 100 % Sumber: Data Primer yang diolah
Data tabel nomor 14 di atas menunjukkan bahwa dampak normatif tentang seringnya bertengkar antara, para istri dan anak-anak; kategori "ya, sering" frekuensinya tidak ada, kategori "kurang" atau jarang memi- liki frekuensi 7 (70%), dan kategori "tidak pernah" frekuensinya ada 3 (30%), sedang yang mengatakan "sangat tidak pernah" frekuensinya nol.
Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa hanya ada dua kategori yang terisi, dan kategori "kurang sering" yang memiliki frekuensi tert- inggi, yaitu sebanyak 7 (70 %), yang berarti bahwa di antara istri-istri dan anak-anak responden/suami yang melakukan poligami pernah bertengkar dengan persoalan yang bervariasi; ada yang bertengkar karena baru mengetahui keberadaan istri baru, ada yang bertengkar karena suami jarang pulang, ada juga yang bertengkar karena masalah keuangan, dan lain-lain. Sedang kategori yang tidak sering, frekuensi- nya ada 3 (30%), yang berarti antara para istri dan anak-anak responder tidak ada yang bertengkar walaupun mereka mengetahui keberadaan masing-masing, tetapi tidak mau peduh.

## Penutup
Bahwa para responder atau suami yang melakukan poligami di Kota Palopo, kelompok umur 50-59 tahun, pendidikan SMA, pengusaha, jumlah istri terbanyak adalah 3 orang, lamanya berpoligami 10-15 tahun, yang masih di usia muda. Kaum perempuan lebih banyak dibanding kaum laki-laki. Dampak normatif poligami menurut responden/suami yang melakukan poligami: dapat berlaku adil, kurang kenal dan kurang rukun, ada yang izin berpoligami dan ada yang tidak izin dari istri dan anak-anak, ada surat nikah, kurang sering bertengkar antara istri-istri dan anak-anak.

## Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Cet. XII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo. Evaluasi Tujuh Dimensi Strategis Pembangunan Kota Palopo. Palopo: Bappeda Kota Palopo, 2006.
Al-Bari, M. D. J. & Sofyan Hadi. Kamus Ilmiah Kontemporer . Bandung: Pustaka Setia, 2000
Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta-Yayasan Penterjemah al-Qur'an.
Engineer, Ali Ashghar. Hak-hak Perempuan dalam Islam. Diterjemahkan oleh Farid Wajedi dan Cici Farkha Assegaf Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.
Ibn Katsir, Ismail ibn Umar. Tafsir al-Qur'an al-Azhim. Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1976.
At-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad . Hilanah al-Tasyri'wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam) . Semarang: Asy-Syifa, 1992.
Muhsin, Amina Wadud. W anita di Dalam al-Qur'an. Diterjemahkan oleh Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka Setia, 1994.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Perkawinan di Indo- nesia . Surabaya: Karya Ilmu tth.
Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
Ridha, Rasyid. Tafsir al-Manar. Mesir: Dar al-Manar, 1954.
Sudjono, Anas. Pengantar Statistik Pendidikan . Jakarta: Rajawali Press,
1997.
Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Al-Umm. Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Az-Zamakhsyari, Abul Qasim Mahmud ibn Umar. Al-Kassyaf. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.