## Efektivitas Program Layanan Sambang Warga (Lasamba) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Isman Hadijaya 1* , Gina Satiya 2
1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; isman@ipdn.ac.id
2 Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; ginasatiya432@gmail.com
* Correspondence: isman@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Kode Pos 45363, Indonesia
Received: 14-11-2023; Accepted: 12-12-2023; Published: 15-12-2023
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program Layanan Sambang Warga  bagi  masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Sleman  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Penelitian  ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dimensi pencapaian tujuan menunjukkan adanya kejelasan tujuan/sasaran dan dasar hukum. Pada dimensi integrasi telah digambarkan melalui adanya SOP yang jelas untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi petugas layanan dan masyarakat. Dimensi adaptasi menunjukkan adanya kegiatan Bimtek yang telah diperoleh petugas layanan dan adanya keterbatasan sarana khususnya kendaraan bermotor dalam penerapan program Layanan Sambang Warga  (LASAMBA).  Kesimpulannya,  bahwa  pelaksanaan  Program  LASAMBA  bagi  masyarakat  miskin  di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup efektif. Akan tetapi masih ditemui kendala-kendala yan terjadi karena kurang  mencukupinya  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  dan  data  alamat  yang  belum  valid.  Kajian  ini  juga mengungkap  adanya  tantangan  terkait  kemampuan  sumber  daya  manusia  petugas  pelayanan.  Secara  teknis, program LASAMBA dijalankan dengan melakukan kunjungan langsung ke masyarakat, khususnya masyarakat miskin, yang kesulitan mengakses layanan sosial karena berbagai keterbatasan. Pendekatan ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap permasalahan sosial.
Kata Kunci : Efektivitas; Masyarakat Miskin; Program Layanan Sambang Warga (LASAMBA).
Abstract: This study aims to determine and analyze the effectiveness of the Sambang Warga Service program for  the  poor  in  Sleman  Regency,  Yogyakarta  Special  Region.  This  research  is  a  qualitative  research  with descriptive method and inductive approach. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The results showed that the dimension of achieving goals showed clarity of goals/objectives and legal basis. The integration dimension has been described through a clear SOP to provide convenience and clarity for service officers and the community. The adaptation dimension shows the technical guidance activities that  have  been  obtained  by  service  officers  and  the  limited  facilities,  especially  motorized  vehicles  in implementing  the  LASAMBA  program.  In  conclusion,  the  implementation  of  the  Sambang  Warga  Service Program (LASAMBA) for the poor in Sleman Regency has been running quite effectively. However, there are still obstacles that occur due to insufficient facilities and infrastructure needs and invalid address data. This study  also  revealed  challenges  related  to  the  human  resource  capacity  of  service  officers.  Technically,  the LASAMBA program is implemented by making direct visits to the community, especially the poor, who have difficulty accessing social services due to various limitations. This approach enables a faster and more effective response to social problems.
Keywords: Effectiveness; Poor People; Citizen Visit Service Program (LASAMBA).

## 1. Pendahuluan
Pelayanan  publik  merupakan  salah  satu  indikator  kinerja  utama  pemerintah  yang dinilai  langsung  oleh  masyarakat  berdasarkan  kualitas  pelayanan  yang  diterimanya. Namun  masih  banyak  kekurangan  dalam  implementasinya.  kita  bisa  melihat  kajian efektivitas  program  "Layanan  Sambang  Warga"  (LASAMBA)  terhadap  masyarakat
miskin  di  Kabupaten  Sleman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Program  ini  merupakan contoh praktis bagaimana pelayanan publik dilaksanakan dan dievaluasi.
Dalam  Penelitian  ini  menggunakan  tiga  dimensi  untuk  menganalisis  efektivitas program:  pencapaian  tujuan,  integrasi,  dan  adaptasi.  Dimensi  pencapaian  tujuan menunjukkan  kejelasan  tujuan  dan  dasar  hukum.  Dimensi  integrasi  tergambar  melalui Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  jelas  sehingga  memberikan  kemudahan  dan kejelasan  bagi  petugas  pelayanan  dan  masyarakat.  Dimensi  adaptasi  menunjukkan kegiatan  bimbingan  teknis  yang  diterima  petugas  pelayanan  dan  keterbatasan  fasilitas khususnya kendaraan bermotor dalam pelaksanaan program LASAMBA.
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  program  LASAMBA  sudah  cukup  efektif, namun masih terdapat kendala karena sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta data alamat yang tidak valid. Hal ini juga mengungkap tantangan terkait kapasitas sumber daya  manusia  petugas  pelayanan.  Kajian  ini  merupakan  contoh  faktual  bagaimana pelayanan publik dilaksanakan dan dievaluasi. Hal ini menunjukkan keterhubungan antara teori penyelenggaraan pelayanan publik dengan praktek nyata di lapangan. Permasalahan yang  teridentifikasi  dalam  penelitian,  seperti  kurangnya  fasilitas  dan  kapasitas  sumber daya manusia, merupakan permasalahan penelitian yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan publik masih terjadi. Hal tersebut dibuktikan dengan pengaduan dan pelaporan yang diterima oleh ombudsman pada triwulan I di tahun 2022 tentang adanya dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik, yaitu sebanyak 2.706 laporan/pengaduan. Dari 2.706 laporan/pengaduan tersebut,  1.777 aduan  adalah  aduan  masyarakat,  893  aduan  adalah  Respon  Cepat  Ombudsman,  dan  36 aduan adalah investigasi yang dilakukan sendiri. Diluar dari aduan tersebut terdapat 2.564 laporan  kosultasi  non  laporan  dan  596  tembusan.  2.706  pengaduan  masyarakat  yang diterima pada 3 bulan pertama tahun 2022, dapat dirincikan sebagai berikut.

## Tabel 1. Data Laporan Pengaduan Pada Triwulan 1 Tahun 2022
No Klasifikasi Laporan Dalam Persen (%) 1 Penundaan Berlarut 59,62 % 2 Penyimpangan Prosedur 13,72 % 3 Tidak Memberikan Pelaporan 13,92 % 4 Tidak Patut 8,98 % 5 Permintaan imbalan, Uang, Barang dan jasa 1,28 % 6 Tidak Kompeten 0,89 % 7 Penyalahgunaan Wewenang 0,89 % 8 Berpihak 0,30 % 9 Diskriminasi 0,20 % 10 Konflik Kepentingan 0,20 %
Sumber: https://ombudsman.go.id/, 2022
Dilihat  dari  tabel  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  laporan  terbanyak  yang dikeluhkan  oleh  masyarakat  yaitu  tentang  penundaan  berlarut,  dengan  begitu  diketahui bahwa  pemerintah  masih  belum  responsive  terhadap  masyarakat,  padahal  pelayanan merupakan kewajiban yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Salah  satu  instansi  pemerintahan  yang  melakukan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat adalah  Dinas  Sosial.  Dinas  sosial  merupakan  instansi  pelaksana  pelayanan  sosial masyarakat dibawah wewenang Kementrian Sosial Republik Indonesia yang menangani permasalahan sosial dan melayani pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Dinas sosial memiliki  peran  yang  penting  bagi  masyarakat  terutama  dalam  menangani  masalah- masalah sosial di masyarakat.
Permasalahan  kemiskinan  di  Indonesia  selama  ini  belum  menemukan  solusi  yang tepat,  terutama  pada  tahun  2019  ketika  pandemi  COVID-19  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap  masyarakat,  dapat  dijelaskan  dengan  beberapa  contoh.  Salah  satu permasalahan  sosial  utama  di  Indonesia  adalah  kemiskinan  yang  perlu  ditangani  secara serius  oleh  pemerintah.  Meskipun  berbagai  upaya  telah  dilakukan,  permasalahan kemiskinan di Indonesia selama ini belum menemukan solusi yang tepat. Permasalahan ini  diperparah  pada  tahun  2019  akibat  pandemi  COVID-19  yang  memberikan  dampak signifikan terhadap masyarakat.
Misalnya  saja  di  Kabupaten  Sleman,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  angka kemiskinan meningkat menurut data yang dimiliki BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Sleman,  Angka  Kemiskinan  di  Kabupaten  Sleman  tahun  2021  8,64%  sedangkan  2020 sebesar 8,12% ditahun 2019 sebesar 7,41%; 2020 naik menjadi 8,12% dan 2021 menjadi
8,64%. Dalam situs https://jogja.antaranews.com/berita/557181/pemkab-sleman- percepat-penanggulangan-kemiskinan yang peneliti akses pada 2 september 2022 Bupati Sleman Kusitini mengatakan bahwa angkat kemiskinan di kabupaten Sleman mengalami peningkatan setelah adanya Covid 19. Pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 8,64% tersebut  meningkat  dari  angka  kemiskinan  pada  tahun  2020  sebesar  8,12%.  Hal  ini didukung oleh data keluarga miskin di Kabupaten Sleman tahun 2021 pada tabel berikut:

## Tabel 2. Data Keluarga dan KK Miskin Kabupaten Sleman tahun 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman, 2021
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  keluarga  miskin  di Kabupaten Sleman masih cukup banyak. Kecamatan Mlati menjadi kecamatan yang paling banyak memiliki KK miskin  yakni  dengan jumlah 2.769 serta menjadi  kecamatan yang memiliki KK rentan miskin tertinggi yakni dengan jumlah 10.321. Terjadinya kemiskinan disebabkan  oleh  faktor  eksternal  dan  faktor  internal.  Faktor  eksternal  yaitu  kebijakan publik  dari  pemerintah  yang  belum  merata  bagi  masyarakat  miskin  yang  ada  di  daerah selain itu pemerintah kurang melaksanakan pengawasan terhadap program - program yang sudah  dibuat  sehingga  program  -  program  tersebut  kurang  efektif  dalam  mengurangi kemiskinan.  Sedangkan  faktor  internalnya  yaitu  masyarakat  masih  belum  mampu menyelesaikan  permasalahan  sosial  yang  dihadapinya  dan  masih  belum  mampu  dalam
No Kecamatan Data Kemiskinan Tahun 2021 Kepala Keluarga KK Miskin Presentase (%) KK Rentan Miskin Presentase (%) 1. Moyudan 12.009 1.320 10,99 5.718 47,61 2. Minggir 11.712 1.623 13,86 5.844 49,90 3. Seyegan 17.804 2.577 14,47 9.582 53,82 4. Godean 24.108 2.612 10,83 8.469 35,13 5. Gamping 31.798 2.696 8,48 9.806 30,84 6. Mlati 31.614 2.769 8,76 10.321 32,65 7. Depok 41.830 1.550 3,71 6.894 16,48 8. Berbah 19.076 1.730 9,07 6.875 36,03 9. Prambanan 18.852 2.435 12,92 8.789 46,62 10. Kalasan 28.634 2.390 8,43 8.482 29,90 11. Ngemplak 21.231 1.531 7,21 6.187 29,14 12. Ngaglik 33.047 2.000 6,05 8.191 24,79 13. Sleman 23.986 2.368 9,87 10.084 42,04 14. Tempel 18.880 2.414 12,79 9.338 49,46 15. Turi 12.712 1.584 12,46 5.757 45,29 16. Pakem 13.141 974 7,41 4.370 33,25 17. Cangkringan 11.126 1.215 10,92 5.740 51,59
memenuhi kebutuhan pokok sehari hari nya. Dalam situs https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/02/09/512/1095014/saatnya-bahu- membahu-menanggulangi-kemiskinan-di-kabupaten-sleman  yang  peneliti  akses  pada  2 September  2022  Danang  Maharsa  selaku  Ketua  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sleman mengatakan:
Perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sleman perlu bahu membahu menurunkan persentase angka kemiskinan melalui beberapa program kegiatan. Berbagai program dilaksanakan melalui perangkat  daerah yang mengampu  secara teknis, di  antaranya Dinas  Sosial  dengan  program  bantuan  pangan  nontunai  (BPNT)  daerah,  bantuan kebutuhan dasar (pangan, sandang) untuk anak telantar. Ada pula program disabilitas dan lanjut usia terlantar, bantuan sosial kelompok perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE),  bantuan  sosial  KUBE/USEP,  jaring  pengaman  sosial/JPS,  sistem  layanan rujukan  terpadu  (SLRT),  Forum  TKPK  Kabupaten,  penguatan  kelembagaan  TPK kecamatan dan kalurahan.
Untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman dan menjadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan yang memiliki respon cepat bagi masyarakat Sleman, diresmikan suatu program inovasi di bidang sosial yang akan  memberikan  kemudahan kepada masyarakat  utamanya masyarakat  miskin  di Kabupaten Sleman yaitu Program Layanan Sambang Warga (LASAMBA).  Dalam situs http://www.slemankab.go.id/13659/pemkab-sleman-launching-program-lasamba.slm yang peneliti akses pada tanggal 2 september 2022 Sri Purnomo menyatakan:
Program ini merupakan program jemput bola yang dilakukan pemerintah kabupaten sleman  untuk  mengatasi  permasalahan  masyarakat  yang  terkait  dengan  layanan perlindungan sosial seperti lansia, masyarakat penyandang disabilitas, dan kesehatan artinya  pemerintah  akan  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk  mengunjungi  warga masyarakat,  terutama  bagi  masyarakat  miskin  yang  kurang  membutuhkan  bantuan tanpa harus mengajukan laporan terlebih dahulu kepada dinas sosial.
Program  Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA)  merupakan  inovasi  pelayanan publik  yang  diciptakan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sleman,  dengan  lokasi  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Program  ini  berjalan  dengan  sistem  proaktif  dimana  aparat mendatangi  masyarakat  secara  langsung  sebagai  respon  cepat  atas  pengaduan permasalahan  sosial  yang  diterima.  Inovasi  LASAMBA  bertujuan  untuk  meningkatkan aksesibilitas layanan sosial agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin, meskipun mereka memiliki keterbatasan sumber daya seperti uang dan transportasi.  Maka dengan hadirnya  inovasi  LASAMBA,  sistem  pelayanan  pun  bertransformasi  dari  satu  arah menjadi dua arah
Dengan dibuatnya Program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) ini pemerintah berharap  tingkat  keluhan  masyarakat  terkait  pelayanan  publik  menurun,  mampu memberikan  pelayanan  terbaik  dan  menjadi  program  penanggulangan  kemiskinan  di Kabupaten  Sleman.  LASAMBA  menyasar  masyarakat  miskin  yang  membutuhkan layanan sosial, akan tetapi memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor Dinas Sosial.  Masyarakat  miskin  yang  memiliki  permasalahan  sosial  dapat  mengadukan masalahnya  secara  digital  melalui  media  sosial  Instagram  milik  Dinas  Sosial https://www.instagram.com/dinsos_sleman/  maupun  media  pengaduan  publik  (Lapor Sleman).  Selain  itu,  pada  inovasi  LASAMBA  disediakan  nomor  telepon  aduan  yang sewaktu-waktu dapat dihubungi oleh masyarakat.
Setelah  petugas  menerima  laporan  permasalahan  sosial  dari  masyarakat,  petugas melakukan  identifikasi  laporan  dengan  dibantu  sistem  informasi.  Selanjutnya,  petugas memberikan  respon  secara  cepat  melalui  LASAMBA  dimana  petugas  akan  datang  ke rumah  masyarakat  yang  mengadukan  masalahnya.  Tak  jarang,  disaat  melakukan LASAMBA  petugas  menemui  fakta  permasalahan  sosial  yang  baru  dari  masyarakat. Petugas akan memberikan tindak lanjut penyelesaian masalah sosial dengan solusi yang paling  tepat  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Tindak  lanjut  dari  LASAMBA diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  antara  lain:  pemberian  bantuan  Jaring Pengaman Sosial (JPS), pengusulan data kemiskinan, penanganan lanjut usia, dan lainnya. Inovasi ini mendukung adanya percepatan proses pelayanan publik sehingga LASAMBA diharapkan  mampu  memberikan  solusi  atas  permasalahan  warga  masyarakat  yang membutuhkan layanan sosial dengan cepat dan tepat.
Inovasi LASAMBA mempunyai beberapa keunggulan, antara lain:
a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
b) Penghematan waktu karena alur pelayanan lebih singkat;
c) Validitas data kemiskinan terjamin; dan
d) Penyelesaian aduan masalah sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin.
Program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) cukup berhasil akan tetapi masih memiliki kendala yakni respon dari pegawai dinas sosial yang masih kurang, berdasarkan ulasan  website  dinas  sosial  terdapat  keluhan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat “Pelayanan lewat  Whatsapp lama di  balasnya dan tidak jelas, admin whatsappnya lupa dengan  kasus  yg  ada,  di  balas  lama  dan  kelengkapan  tidak  jelas,  berkas  di  suruh  di kumpulkan  lagi  KK  nya  padahal  kemarin  cuma  di  suruh  foto,  kan  jadi  bolak  balik”. Dengan adanya keluhan tersebut Dinas Sosial perlu melakukan peningkatan sumber daya
manusia agar program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) dapat terlaksana dengan baik.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  oleh  Inayah  (2020)    pada  tahun  2020  di Kabupaten  Sleman.  Tujuan  dari  penelitian  tersebut  untuk  mengetahui agenda  setting layanan  sambang  warga  (LASAMBA)  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  sosial masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan teori agenda setting melalui tiga aspek yaitu problem stream, policy stream dan Politik stream dengan menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Pada  penelitian  oleh  (Onilla  & Suryawati,  2022)  di  Kabupaten  Sleman.  Tujuan  dari  penelitian  tersebut  adalah  untuk mengetahui responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam menangani penyaluran Bantuan  Sosial  Tunai.  Penelitian  tersebut  menggunakan  teori  responsivitas  dan  metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Efendi et al. (2022) mengkaji tentang  inovasi  pelayanan  publik  dalam  bentuk  Mal  Pelayanan  Publik  melalui  inovasi produk  layanan,  system  layanan,  proses  layanan,  metode  dan  kebijakan  layanan. Sementara Yahya & Setiyono (2022) telah mengkaji efektivitas pelayanan publik melakui Sistem Pengaduan Aplikasi SP4N-Lapor. Beberapa penelitian di atas, secara umum dapat dikatakan relevan dan memiliki hubungan dengan penelitian yang diteliti. Namun terdapat perbedaan  yaitu  penulis  memfokuskan  kajian  pada  program  Layanan  Sambang  Warga (LASAMBA)  dengan  konsep  efektivitas.    Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  efektivitas  program  Layanan  Sambang  Warga  bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Konsep efektivitas dalam konteks program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) dapat  dipahami  sebagai  sejauh  mana  program  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan.  efektivitas  program  LASAMBA  dievaluasi  berdasarkan  beberapa  dimensi: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.
1) Pencapaian Tujuan
Dimensi  ini  menilai  apakah  program  mempunyai  tujuan/sasaran  yang  jelas  dan mempunyai landasan hukum. Efektivitas program sebagian ditentukan oleh seberapa baik program tersebut memenuhi tujuan yang telah ditetapkan
2) Integrasi
Dimensi ini ditunjukkan melalui adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas  sehingga  memberikan  kemudahan  dan  kejelasan  bagi  petugas  pelayanan  dan masyarakat.  Program  yang  terintegrasi  dengan  baik  adalah  program  yang  terkoordinasi dengan baik dan semua bagian bekerja sama secara efektif

## 3) Adaptasi
Dimensi ini menunjukkan adanya kegiatan bimbingan teknis yang diperoleh petugas pelayanan  dan  keterbatasan  fasilitas  khususnya  kendaraan  bermotor  dalam  pelaksanaan program LASAMBA. Kemampuan suatu program untuk beradaptasi terhadap perubahan keadaan atau kebutuhan merupakan aspek kunci efektivitasnya
Definisi operasional efektivitas program LASAMBA adalah sejauh mana program tersebut  berhasil  memberikan  hasil  yang  diinginkan,  dalam  hal  ini  adalah  peningkatan aksesibilitas layanan sosial bagi masyarakat miskin. Hal ini dapat diukur melalui berbagai indikator  seperti  jumlah  masyarakat  yang  dilayani,  kepuasan  penerima  manfaat,  dan pencapaian tujuan program tertentu.

## 2. Metode
Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari s.d. Maret tahun 2023 di Dinas Sosial Kabupaten  Sleman  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat induktif. Menurut Simangunsong (2017)  mengungkapkan bahwa “penelitian diumpamakan sebuah proses untuk  mengetahui  sesuatu  yang  masih  asing  dan  sama  sekali  baru”.  Peneliti  menarik kesimpulan  bahwa  penelitian  adalah  kegiatan  yang  disusun  dengan  tahapan  terstruktur yang  saling  terhubung  dan  memiliki  tujuan  untuk  penyelesaian  suatu  masalah.  Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu penentuan informan yang akan diambil dengan menentukan kriteria informan terlebih dahulu. Dalam penelitian  ini  peneliti  menentukan  informan  yang  akan  diambil  adalah  informan  yang dirasa  mengetahui  informasi  lebih  tentang  permasalahan  yang  ada  di  lapangan  dan berperan  penting  dalam  suatu  organisasi.  Jumlah  informan  penelitian  adalah  11  orang, diantaranya yaitu Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Substansi Data Kesejahteraan Sosial, Staff Substansi Data Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Masyarakat penerima bantuan.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara  semi  terstruktur.  Peneliti  terlebih dahulu  mempersiapkan  daftar  pertanyaan  yang  ditanyakan  pada  narasumber  yang  telah disiapkan. Dengan demikian, permasalahan data dapat menunjang pemantapan penelitian yang  fokus  pada  Efetivitas  Program  Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA)  Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti melakukan  observasi  secara  terus  terang,  dengan  menyatakan  langsung  kepada  instansi terkait  bahwa  akan  melakukan  penelitian.  Peneliti  dalam  melakukan  penelitian  ini
menggunakan  teknik  dokumentasi  melalui  data  sekunder.  Dengan  memperhatikan dokumen  tertulis  berupa  cacatan,  artikel,  transkrip,  buku,  jurnal,  dan  sebagainya. Dokumen-dokumen  tersebut  berkaitan  dengan  Efektivitas  Program  Layanan  Sambang Warga  (LASAMBA)  bagi  masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Sleman  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisa data kualitatif dilakukan dengan cara reduksi data serta menyamapikan data dengan analisis terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga  akan  memperoleh  gambaran  secara  jelas  mengenai  hal  hal  yang  diteliti selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini menggunakan teori dari Duncan dalam Streers (2020) tentang ukuran efektivitas yang kemudian diuraikan menjadi 3 dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.  Disetiap dimensi  terdiri atas beberapa indikator seperti dicantumkan pada operasionalisasi  konsep.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  konsep  efektivitas  program LASAMBA  dioperasionalkan  melalui  tiga  dimensi:  pencapaian  tujuan,  integrasi,  dan adaptasi. Setiap dimensi memiliki beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis efektivitas program.
1) Tujuan Pencapaian:
Indikator: a. Waktu Pencapaian: Kesesuaian waktu pelayanan dengan SOP yang telah ada.  B.  Sasaran:  Sejauh  mana  program  memenuhi  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  C. Dasar Hukum: Program Kepastian memiliki dasar hukum yang jelas.
2) Integrasi:
Indikator: a. Standar Operasional Prosedur (SOP): Ketersediaan SOP yang jelas untuk petugas dan masyarakat. B. Koordinasi: Tingkat koordinasi antarunit atau bagian dalam program.
3) Adaptasi:
Indikator: a. Bimbingan Teknis: Ketersediaan kegiatan bimbingan teknis untuk petugas. B. Keterbatasan Fasilitas: Kendala yang dihadapkan pada pelaksanaan program, seperti keterbatasan kendaraan.
Dengan  mengoperasionalkan  konsep  efektivitas  program  LASAMBA  ke  dalam indikator yang terukur, peneliti dapat menganalisis secara lebih rinci sejauh mana program ini  efektif  dalam  mencapai  tujuan,  terintegrasi  dalam  pelaksanaannya,  dan  mampu beradaptasi terhadap perubahan keadaan atau kebutuhan.

## 1. Pencapaian Tujuan
Efektivitas  suatu  pelayanan  dicapai  dengan  memiliki  target  yang  akan  dicapai, dalam hal ini peneliti mengukur apakah program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan efektif kepada masyarakat miskin di Kabupaten Sleman tanpa mengesampingkan adanya kendala yang  bisa  menghambat  program  yang  dilaksanakan.  Disesuaikan  dengan  teori  yang peneliti  gunakan,  untuk  mengukur  efektivitas  suatu  layanan  salah  satu  dimensi  yang digunakan adalah pencapaian tujuan yang dijelaskan ke dalam beberapa indikator yaitu: (1) waktu pencapaian, (2) sasaran, (3) dasar hukum.

## a. Waktu Pencapaian
Dalam  mengukur  efektivitas  program  Layanan  Sambang  Warga  bagi  Masyarakat Miskin  di  Kabupaten  Sleman  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  indikator  yang digunakan salah satunya adalah kesesuaian waktu pelayanan dengan SOP yang telah ada. Hal tersebut diketahui melalui pengumpulan data dengan teknik wawancara terstruktur.
Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sleman menuturkan:
Sejalan  dengan  adanya  inovasi  Program  Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA) oleh Dinas Sosial segala bentuk keluhan dan pelaporan permasalahan yang dialami masyarakat dapat diterima dan diproses oleh Dinas Sosial secara lebih cepat daripada sebelum adanya program LASAMBA ini. Hal ini terjadi karena kami menggunakan sistem jemput bola dimana petugas akan langsung kelapangan untuk bertemu dengan masyarakat  sebagai  respon  yang  cepat  atas  aduan  permasalahan  yang  diterima. Dengan petugas mengunjungi langsung masyarakat data-data yang kami butuhkan terkait  permasalahan  yang  dilaporkan  akan  cepat  diperoleh,  sehingga  kami  dapat menindak lanjuti dan memberi jawaban atas masalah tersebut dengan tepat. Dengan begitu  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  dapat  berjalan  dengan  tepat waktu dan maksimal.
Sejalan  dengan  pernyataan  oleh  Kepala  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sleman  di  atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan dibuatnya program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) ini dapat mempercepat proses pelayanan. Tetapi, peneliti belum merasa data yang  diperoleh  cukup  dengan  bertanya  hanya  kepada  satu  sumber,  sehingga  peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak.
Berkaitan  dengan  itu,  peneliti  juga  melakukan  wawancara  Kepala  Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada hari Senin, 9 Januari 2023 di ruangannya. Beliau menyampaikan:
Tindak  lanjut  aduan  masyarakat  melalui  program  Layanan  Sambang  Warga (LASAMBA)  ini,  kalau  untuk  berapa  lama  penyelesaiaanya  kami  tidak  bisa memperkirakannya.  Karena  hal  itu  menyesuaikan  yang  terjadi  di  lapangan.  Dari hasil Layanan Sambang  Warga  (LASAMBA) yang sudah dilakukan petugas akan diketahui  permasalahannya.  Diantara  permasalahan  yang  ada  mana  yang  paling mendesak,  akan  dilakukan  skala  prioritas.  Apabila  dibutuhkan  hari  ini  ada  solusi maka hari ini juga  akan  kami berikan solusi. Misalnya terdapat  kasus  masyarakat miskin yang tidak mampu untuk makan, akan dikoordinasikan dengan petugas stok pangan gudang daerah yang akan membantu  menyiapkan paket  sembako dan kita kirim  kepada  masyarakat  tersebut.  Hal  itu  yang  sering  terjadi,  jadi  apabila dibutuhkan solusi dihari itu akan di bantu dihari itu juga. Berbeda lagi dengan kasus yang masih bisa diusulkan secara reguler, misalnya diusulkan ke Kementrian sosial kan jawabannya tidak bisa hari itu juga dijawab. Jadi otomatis butuh waktu  untuk penyelesaiannya.
Dari  pernyataan  diatas,  dapat  kita  ketahui  bahwa  respon  dari  pihak  Dinas  Sosial melalui  Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA)  diproses  secara  cepat  dengan mempertimbangkan skala prioritas. Apabila memang laporan tersebut bersifat mendesak dan harus diproses hari itu, maka akan diproses dihari itu. Sedangkan aduan yang tidak bersifat mendesak akan diproses lebih lanjut. Akan tetapi dalam wawancara yang peneliti lakukan, kedua narasumber tidak memungkiri bahwa dalam proses pelayanan selalu ada permasalahannya.  Program  ini  dijalankan  dengan  melakukan  kunjungan  langsung  ke masyarakat,  khususnya  masyarakat  miskin,  yang  kesulitan  mengakses  layanan  sosial karena berbagai keterbatasan. Pendekatan ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap permasalahan sosial
Skala  prioritas  mungkin  diterapkan  berdasarkan  tingkat  kebutuhan  dan  urgensi masalah yang dilaporkan oleh masyarakat. Misalnya, laporan tentang kebutuhan mendesak seperti  bantuan  pangan  atau  medis  mungkin  diprioritaskan  dan  diproses  lebih  cepat dibandingkan  dengan  laporan  lain  yang  mungkin  tidak  memerlukan  tindakan  segera. Meskipun demikian, semua laporan dan aduan dianggap penting dan akan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Sehubungan  dengan  itu,  peneliti  juga  mewawancari  Kepala  Substansi  Data Kesejahteraan  Sosial  di  ruangannya  pada  hari  selasa,  10  Januari  2023.  Beliau menyampaikan:
Mengenai pelayanan melalui program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) yang diterapkan di Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Kami selalu mengusahakannya agar tepat waktu apabila tidak ada kendala yang berarti. Namun kalau ada kendala, kami pasti akan menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa terdapat kendala. Selain itu,  kami  juga  mengutamakan  prioritas  yang  mendesak  dengan  tidak mengesampingkan aduan dari masyarakat yang lain.
Selanjutnya,  peneliti  juga  mewawancari  A.J  pada  hari  Kamis,  12  Januari  2023  di rumahnya. Beliau mengatakan:
Menurut saya, respon dari Dinas Sosial nya baik. Saya melakukan pengaduan baru 2  hari  yang  lalu  tetapi  hari  ini  sudah  ada  respon  dari  pihak  Dinas  Sosial  dengan mendatangi  rumah  saya  dan  melakukan  survey,  meminta  data  dan  menanyakan permasalahan  yang  sebenarnya  terjadi.  Mungkin  untuk  tindaklanjuti  dan  solusi selanjutnya perlu waktu  ya, karena banyak juga yang diurus oleh pihak dinas tapi biasanya jangka waktunya juga normal dan tidak terlalu lama.
Dari wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa  program  Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA)  sudah  sesuai  dengan  SOP mengenai  ketepatan  waktu  karena  Dinas  Sosial  menggunakan  skala  prioritas  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Selain  itu,  program  ini  menghemat  waktu masyarakat karena dengan adanya program ini mempersingkat alur pelayanan. Program Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA)  dijalankan  dengan  melakukan  kunjungan langsung  ke  masyarakat,  khususnya  masyarakat  miskin,  yang  kesulitan  mengakses layanan  sosial  karena  berbagai  keterbatasan.  Program  ini  memungkinkan  respons  yang lebih cepat dan efektif terhadap permasalahan sosial
Program LASAMBA ini dirancang untuk memperbaiki aksesibilitas layanan sosial agar  lebih  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  miskin,  meskipun  mereka  memiliki keterbatasan sumber daya seperti uang dan kendaraan. Dengan adanya program ini, sistem pelayanan  yang  hanya  satu  arah  dirubah  menjadi  dua  arah,  dimana  petugas  langsung mengunjungi  masyarakat  sebagai  respon  cepat  atas  aduan  permasalahan  sosial  yang diterima. dapat disimpulkan bahwa program ini menghemat waktu masyarakat dalam hal akses ke layanan sosial, karena mereka tidak perlu melakukan perjalanan ke kantor Dinas Sosial atau melakukan proses administratif yang mungkin memakan waktu.
Alur  pelayanan  yang  dipersingkat  oleh  Program  Layanan  Sambang  Warga (LASAMBA)  ini  melibatkan  beberapa  langkah.  Pertama,  masyarakat  miskin  yang memiliki permasalahan sosial dapat mengadukan masalah tersebut secara digital melalui media  sosial  atau  media  pengaduan  masyarakat.  Setelah  petugas  menerima  laporan permasalahan sosial dari masyarakat, petugas melakukan pelaporan dengan dibantu sistem informasi.  Selanjutnya,  petugas  memberikan  respon  secara  cepat  melalui  LASAMBA dimana petugas akan datang ke rumah masyarakat yang mengadukan masalah tersebut Hal tersebut dapat diketahui dari sesuai nya pernyataan pemerintah dengan kepuasan masyarakat. Dari wawancara yang telah dilakukan, banyak masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan yang sudah diberikan oleh pihak Dinsos untuk penyelesaian aduan dan
hal  ini  menjadi  tolak  ukur  dari  keefektifan  program  Layanan  Sambang  Warga (LASAMBA) yang diterapkan.

## Tabel 3. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun IKM Kategori 2019 80,69 % Baik 2020 84,34 % Sangat Baik 2021 83,74 % Baik 2022 83,68 % Baik
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sleman, 2022
Merujuk pada tabel 3. diinformasikan bahwa capaian indeks kepuasan masyarakat pada  tahun  2021  dan  2022  menunjukkan  kategori  baik.  Hal  ini  berkesesuaian  adanya program Layaan Sambang Warga (LASAMBA) yang menjadi salah satu layanan unggulan di  Kabupaten  Sleman.  Penulis  berpendapat  bahwa  adanya  pengukuran  kepuasan mayarakat menunjukkan adanya interaksi  antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman dapat mengukur sejauh mana kinerja yang telah dilakukan khususnya  dalam  pemberian  layanan  public  untuk  masyarakat  di  Kabupaten  Sleman tersebut.  Dengan  demikian,  kategori  baik  tersebut  menunjukkan  bahwa  masyarakat Kabupaten Sleman merasa puas dan memperoleh manfaat dari adanya layanan public yang diselenggaralan  oleh  pemerintah  daerah,  khususnya  pada  program  Layaan  Sambang Warga (LASAMBA).

## b. Sasaran
Sasaran ataupun tujuan adanya program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) ini adalah untuk  menciptakan pelayanan dibidang sosial yang memberi kemudahan kepada masyarakat.  Sehingga  masyarakat  akan  merasa  puas  dengan  pelayanan  yang  diberikan pemerintah  kepada  masyarakat.  Indikator  ini  digunakan  untuk  mengetahui  sasaran  dari program ini sudah diterapkan sejauh mana, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada bebarapa orang yang dirasa oleh peneliti berkaitan erat dengan masalah ini.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman pada Hari Senin, 9 Januari 2023 di ruangan beliau. Beliau mengatakan bahwa:
Sasaran  dari  program  Layanan  Sambang  Warga  atau  lebih  mudahnya  kita  sebut LASAMBA  ini  untuk  mendukung  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten Sleman dan sebagai upaya yang dilakukan Dinas Sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sleman. Program ini merupakan program inovasi  yang kami buat untuk  memperbaiki aksesibilitas  layanan sosial  agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin, meskipun mereka memiliki keterbatasan sumber daya seperti uang dan kendaraan.
Dari  hasil  wawancara  dengan  beliau,  hal  yang  menjadi  sasaran  program  ini  yaitu mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman dengan membuat program yang  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut  akan  memperbaiki  aksesibilitas layanan sosial di Kabupaten Sleman sehingga akan meningkatkan kualitas birokrasi yang responsif.  Sejalan  dengan  itu,  peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  Kepala Substansi  Data  Kesejahteraan  Sosial,  pada  hari  selasa,  10  Januari  2023  di  ruangannya. Beliau menuturkan:
Untuk target sasaran dari Dinas Sosial dalam menerapkan program LASAMBA ini yaitu membantu warga masyarakat miskin yang membutuhkan menjadi lebih mudah dalam  mendapatkan  pelayanan  publik,  sehingga  masyarakat  tidak  kesulitan  lagi dalam  melakukan  pengaduan  permasalahan  yang  sedang  dialami.  Dengan  sistem yang  digunakan  oleh  yaitu  sistem  jemput  bola  dimana  petugas  akan  langsung mengunjungi  masyarakat  sebagai  respon  atas  aduan  permasalahan  sosial  yang diterima,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  media  digital.  Selain  itu,  dapat mempercepat  dan  mendekatkan  proses  pelayanan  kepada  masyarakat  yang membutuhkan layanan sosial.
Tidak  jauh  berbeda  dari  pernyataan  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas  Sosial Kabupaten  Sleman,  bahwasanya  tujuan  dari  program  ini  adalah  untuk  membantu mempermudah  masyarakat  miskin  yang  memiliki  permasalahan  sosial  dengan menggunakan  sistem  jemput  bola  dimana  petugas  akan  turun  secara  langsung  ke masyarakat, sehingga Layanan Sambang Warga mengubah sistem pelayanan yang dahulu satu arah menjadi dua arah.
Dalam  sesi  lainnya,  peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada hari Senin, 9 Januari 2023 di ruangannya, beliau menuturkan:
Sasaran  yang  diharapkan  dari  dibuatnya  program  Layanan  Sambang  Warga (LASAMBA)  ini  utamanya  untuk  memperbaiki  aksesibilitas  layanan  sosial  agar lebih  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  miskin,  walaupun  mereka  memiliki keterbatasan dalam dana maupun kendaraan. Perbaikan aksesibilitas layanan sosial pada  masyarakat  miskin  telah  sukses  dilakukan  dengan  program  ini,  dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Sleman. Menurut saya, tepat atau  belumnya  sasaran  ini  tergantung  pada  respon  dari  masyarakat.  dan Alhamdulillah respon yang kami terima selama ada program ini baik.
Untuk  menambah  informasi  tentang  program  Layanan  Sambang  Warga  sudah mencapai  sasaran  yang  diinginkan,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pada hari Rabu, 11 Januari 2023 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Beliau menyampaikan:
Menurut saya, dengan adanya program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) ini sasaran masyarakat yang akan dibantu relatif tepat pada sasarannya. Karena Dinas Sosial terjun langsung kelapangan dan melihat seperti apa yang terjadi. Bukan hanya mengandalkan  data  yang  ada,  tanpa  konfirmasi  secara  langsung.  Yang  saya  lihat, Dinas  memberikan  bantuannya  juga  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyakat  itu. Sehingga akan mencapai sasaran yang tepat.
Masih  berhubungan  dengan  sasaran,  peneliti  mewawancarai  masyarakat  yang menerima  bantuan  yaitu  L.S,  pada  hari  Senin,  16  Januari  2023  di  rumahnya.  Beliau mengatakan: “Menurut saya, Pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sleman ini  sudah  baik.  Untuk  masyarakat  yang  kekurangan  seperti  saya  program  ini  sangat membantu. Dengan pihak Dinas Sosial mengunjungi langsung rumah saya, saya juga bisa menghemat biaya jadi tidak perlu ke kantornya secara langsung”.
Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti memiliki pemikiran bahwa sasaran dari program Layanan Sambang Warga sudah berjalan dengan sangat baik, validitas data kemiskinan terjamin karena petugas hadir secara langsung melakukan verifikasi dengan melihat  kondisi  nyata  di  lapangan.  Penyelesaian  aduan  masalah  sosial  dilakukan  secara maksimal  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  miskin.  Selain  itu,  program  Layanan Sambang  Warga  (LASAMBA)  ini  dapat  mengurangi  beban  pengeluaran  masyarakat miskin,  karena  masyarakat  tidak  pergi  ke  kantor  Dinas  Sosial  secara  langsung  namun melaporkan melalui media sosial atau media pengaduan publik.

## Tabel 4. Data Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Sleman
Tahun Persentase Penduduk Miskin Keterangan 2014 9,50 2015 9,46 2016 8,21 2017 8,13 2018 7,65 Setelah ada inovasi 2019 7,41 Setelah ada inovasi 2020 8,12 Adanya pandemi covid
Sumber: Data kemiskinan Badan Pusat Statistik kab. Sleman, 2022
Merujuk pada tabel  di  atas, diketahui  bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Sleman.  Berkaitan  dengan  pemrolehan  data jumlah  warga  miskin  tersebut,  pemerintah  daerah  melakukan  konfirmasi  langsung  ke
rumah  warga  tersebut  sehingga  dapat  mengukur  kevalidan  dari  data  yang  diperoleh.  Di samping  itu,  melalui  program  Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA)  dinilai  dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sleman khususnya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
Di sisi lain, dalam menjalankan pelayanan sosial melalui program Layanan Sambang warga (LASAMBA), petugas akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait data yang dibutuhkan tentang masyarakat tersebut atau pelapor. Data utama yang dibutuhkan yaitu alamat.  Data  alamat  didapatkan  dari  Kartu  Keluarga  maupun  KTP.  Akan  tetapi  alamat yang  tercantum  dalam  Kartu  Keluarga  maupun  KTP  terkadang  tidak  sesuai  yang  ada dilapangan. Hal tersebut karena masyarakat yang belum mengganti Kartu keluarganya atau tempat tinggalnya yang telah berpindah. Peneliti melakukan wawancara dengan R.A.D.W, selaku Pekerja Sosial pada hari Rabu 11 januari 2023 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Beliau mengatakan:
Ketika kami bertugas ke lapangan dan mendatangi rumah masyarakat kendala yang kami temukan itu biasanya kami tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Kan hal seperti  itu  menghambat  proses  jadi  kita  harus  datang  lagi  dihari  berikutnya. Terkadang  tidak  cukup  sekali  datang  kerumahnya  karena  kami  belum  bertemu dengan yang bersangkutan, dan data yang dibutuhkan jadi tidak lengkap.
Peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  S.H  selaku  Pekerja  Sosial  Pada  hari Rabu 11 Januari 2023 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Beliau menyampaikan:
Data yang kami miliki terkait alamat masyarakat sering kali tidak sama. Ketika kami mendatangi rumah tersebut, ternyata warga tersebut sudah pindah dan tidak tinggal lagi disitu. Atau kasus yang lainnya warga tersebut sulit untuk ditemui tetangga pun tidak mengetahui keberadaanya. Hal tersebut menghambat kami dalam memproses aduan tersebut. Jadi waktunya menjadi terlambat.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa  data  yang  dimililki  pihak  Dinas  Sosial  dengan  yang  ada  dilapangan  sering  kali berbeda.  Data  yang  dimaksud  yaitu  data  alamat  rumah.  Hal  tersebut  terjadi  karena masyarakat yang belum melakukan pembaharuan data di KTP dan Kartu Kelurga maupun masyarakat  yang  sudah  tidak  tinggal  dialamat  tersebut.  Hal  –  hal  tersebut  menghambat para pegawai dalam bertugas karena seringkali petugas harus berulang kali mengunjungi rumah tersebut. Hal ini memperlambat proses pelayanan yang dilakukan.

## c. Dasar Hukum
Dasar  hukum  adalah  suatu  hal  yang  penting  untuk  menjamin  keabsahan  dalam melakukan sesuatu.  Dengan dasar hukum  yang diatur secara jelas, suatu  program  dapat diakui  kelegalitasannya  dan  dapat  diakui  oleh  banyak  pihak.  Hal  tersebut  juga  berlaku untuk program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, harus terdapat dasar hukum yang mengaturnya. Untuk mengetahui dasar hukum  dari  program  Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA),  peneliti  melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki pengetahuan terhadap dasar hukum ini dan bisa menjelaskan hukum yang mendasari adanya program ini.
Dalam mencari data, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Substansi Data Kesejahteraan Sosial Sarastomo pada hari selasa, 10 Januari 2023 beliau menuturkan:
Dasar hukum itu hal yang penting dalam melakukan setiap kegiatan karena adanya dasar hukum, legalitasnya akan diakui oleh semua pihak. Layanan Sambang Warga (LASAMBA)  ini  produk  dari  Sistem  Layanan  dan  Rujukan  Terpadu  (SLRT) Kabupaten Sleman yang memiliki dasar hukum, yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2018  Tentang  Sistem  Layanan  dan  Rujukan  Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Orang Tidak Mampu, (3) Keputusan Merteri Sosial Republik Indonesia Nomor  95/HUK/2016 Tentang Pelaksanaan sistem Layanan dan Rujukan  Terpadu  dan  Pusat  Kesejahteraan  Sosial  untuk  Perlindungan  sosial  dan Penanggulangan Kemiskinan, (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial.  Semua  merupakan  dasar  yang  menjadi  acuan  kami  untuk  melaksanakan program Layanan Sambang Warga (LASAMBA)
Merujuk  keterangan  yang  beliau  sampaikan  di  atas  serta  didukung  oleh  data-data yang valid, maka program LASAMBA ini sudah memiliki dasar hukum yang mengatur sehingga  legalitasnya  diakui  oleh  semua  pihak.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  dari Anwaruddin (2004) bahwa salah satu dari karakteristik pelayanan publik adalah adanya kejelasan  dasar  hukum.  Senada  dengan  pernyataan  tersebut,  Heriyanto    (2022)  juga menegaskan adanya penguatan terhadap tata kelola layanan dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Kejelasan  regulasi  dapat  berupa regulasi terkait anggaran dan regulasi pelaksana yang bertanggungjawab terhadap layanan yang diselenggarakan (Mayowan, 2016) .  Dengan demikian, dengan melakukan penguatan regulasi  diharapkan  penyelenggaraan  fungsi  layanan  public  dapat  terselenggara  lebih efektif (Sandiasa & Agustan, 2018).

## 2. Integrasi
Integrasi  adalah  pembaruan  hingga  mencapai  kesatuan  yang  utuh  atau  dapat diartikan  suatu  proses  yang  mana  sesuatu  yang  berbeda  bergabung  menjadi  kesatuan. Dalam  menentukan  efektivitas  suatu  program  berdasarkan  teori  Duncan  dalam  Steers (2020) yang peneliti gunakan salah satunya adalah integrasi. Integrasi menjelaskan secara rinci  prosedur, proses  sosial  program  Layanan Sambang Warga ini. Untuk memperoleh hasil penelitian, peneliti melakukan wawanacara dengan beberapa pihak.

## a. Prosedur
Prosedur  sangat  berkaitan  dengan  proses  pelayanan  program  Layanan  Sambang Warga  (LASAMBA),  mulai  dari  awal  aduan  sampai  dengan  penyelesaiaan.  Untuk mendapatkan  jawaban  mengenai  hal  ini,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Kepala Substansi  Data  Kesejahteraan  Sosial,  pada  hari  Selasa,  10  Januari  2023.  Beliau menuturkan:
Prosedur  dari  program  ini  masyarakat  miskin  yang  memiliki  permasalahan  sosial dapat  mengadukan  masalahnya  secara  digital  memalui  media  sosial  milik  Dinas Sosial  (Whatsapp,  Instagram,  Facebook) maupun media pengaduan publik (Lapor Sleman).  Selain  itu,  pada  inovasi  Layanan  Sambang  Warga  ini  disediakan  nomor telepon  aduan  yang  sewaktu-waktu  dapat  dihubungi  oleh  masyarakat.  Sehingga kapanpun  masyarakat  membutuhkan  bisa  dilaporkan  pada  nomor  telfon  tersebut untuk ditindak lanjuti.
Disini  beliau  menjelaskan  bahwa  dalam  proses  pelayanan  sudah  dilakukan  sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk memperbanyak data yang ada, peneliti juga melakukan wawancara dengan Staff Substansi Data Kesejahteraan Sosial pada hari Rabu 11 Januari 2023. Beliau juga menuturkan:
Tentu dalam bekerja ada namanya prosedur ya, begitupun dalam pelayanan sosial melalui program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) ini. Dalam pelaksanaanya tentu  kami  berpegang  pada  SOP  yang  ada,  dimulai  dari  masyarakat  yang mengadukan masalahnya melalui media sosial, melalui nomor telepon aduan yang akses  penyampaian  aduan  masyarakat  dibuka  24  jam  dan  proses  penanganan langsung dilakukan 1 x 24 jam Tak jarang, aduan datang dari tetangga terdekat atau kerabat  dari  pihak  yang  membutuhkan  layanan  sosial.  Setelah  petugas  menerima laporan permasalahan sosial dari masyarakat petugas melakukan identifikasi laporan dengan dibantu sistem informasi. Selanjutnya, petugas memberikan  respon secara cepat melalui LASAMBA dimana petugas akan datang ke rumah masyarakat yang megadukan masalahnya.
Untuk mendapatkan data yang lebih mendukung peneliti juga melakukan wawancara dengan  R.A.D.W,  selaku  Pekerja  Sosial  pada  hari  Rabu  11  januari  2023.  Beliau menyampaikan:
Dalam  pelaksanaan  program  Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA)  sebagai pegawai  yang  melaksanakan  tugas  tentu  kami  berpedoman  pada  SOP  yang  ada, karena kalau kami sudah menjalankan sesuai SOP tetapi ada kesalahan kami tidak salah secara langsung karna sudah mengikuti SOP yang ada. Meski tak jarang, disaat melakukan  Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA)  petugas  menemui  fakta permasalahan  sosial  yang  baru  dari  masyarakat.  Selanjutnya  petugas  akan memberikan  tindak  lanjut  penyelesaian  masalah  sosial  dengan  solusi  yang  paling tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut saya, pelayanan sosial melalui Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA)  ini  sudah  dijalankan  sesuai  dengan  SOP yang ada.
Dari  pernyataan  diatas,  dapat  kita  ketahui  bahwa  jawaban  kedua  informan menjelaskan  bahwa  proses  pelayanan  melalui  program  Layanan  Sambang  Warga (LASAMBA)  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku.  Walaupun  dalam wawancara yang peneliti lakukan, kedua informan tidak memungkiri bahwa dalam proses pelayanan  pasti  selalu  ada  kendalanya. Kendala-kendala  tersebut  antara  lain  kurang mencukupinya  kebutuhan  sarana  dan  prasarana,  seperti  kendaraan  bermotor  yang digunakan  dalam  penerapan  program  LASAMBA.  Selain  itu,  data  alamat  yang  belum valid  juga  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  program  ini.  Kendala  lainnya  adalah tantangan terkait kemampuan sumber daya manusia petugas pelayanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Sosial telah berupaya melakukan beberapa langkah. Salah satunya adalah dengan menjalankan program LASAMBA secara langsung, yaitu dengan melakukan  kunjungan  langsung  ke  masyarakat,  khususnya  masyarakat  miskin,  yang kesulitan  mengakses  layanan  sosial  karena  berbagai  keterbatasan.  Pendekatan  ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap permasalahan sosial.
SOP  yang  telah  disusun dinilai  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung  dalam penerapan program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) di Kabupaten Sleman. Hal ini berkesesuaian  dengan  pendapat  dari  Sulistiani  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  adanya efektifitas  dan  efisiensi  serta  kemudahan  dalam  pelayanan,  dapat  diwujudkan  melalui adanya SOP yang jelas. Hal tersebut dapat terwujud karena SOP memberikan manfaat bagi kejelasan informasi terkait tugas dan wewenang dari petugas layanan, dan pelayanan yang diberikan  dapat  terselenggara  sesuai  prosedur  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku (Maryam,  2016) .  Selain  petugas  pelayanan  yang  memperoleh  manfaatnya, Nurrahman & Rahman (2021) menyatakan bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat
layanan juga dapat memperoleh kejelasan informasi melalui SOP yang ditetapkan. SOP yang disusun bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan layanan public yang diberikan sudah  senada  dengan  standar  yang  ditetapkan  yang  meliputi  prinsip  akuntablitias, transparansi  dan  kemudahan  akses  (Septiandika  et  al.,  2023).  SOP  yang  diterapkan memberikan  kemudahan  dan  kejelasan  bagi  petugas  layanan  dan  masyarakat.  Dengan demikian, penerapan SOP yang sesuai dengan ketentuan diharapkan dapat mewujudkan pelayanan public yang lebih mudah dan sederhana (Tumilantouw et al., 2019).

## b. Proses Sosial
Salah  satu  penilaian  efektivitas  program  Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA) berkaitan  dengan  proses  sosial  atau  sosialisasi  Program  ini  kepada  masyarakat.  Peneliti melakukan  wawancara  dengan  Kepala  Substansi  Data  Kesejahteraan  Sosial,  pada  hari selasa, 10 Januari 2023. Beliau menuturkan:
Kalau  untuk  program  sosialisasi  khusus  kepada  masyarakat  tentang  Layanan Sambang  Warga  (LASAMBA)  itu  belum  ada.  Tetapi  apabila  kami  melakukan pertemuan-pertemuan dengan internal antar OPD, atau dengan teman-teman mitra kerja, kami sampaikan kalau di Dinas Sosial ada program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) agar mereka juga dapat memberi tahu orang lain.
Dari  wawancara  tersebut,  peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa  Sosialisasi  khusus tentang  Program  Layanan  Sambang  Warga  ini  belum  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial. Sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas pembicaraan dengan OPD maupun mitra kerja Dinas Sosial. Sejalan dengan itu peneliti melakukan wawancara dengan R.A.D.W selaku Pekerja Sosial pada hari Rabu 11 Januari 2023. Beliau mengatakan:
Kami  ada  stiker  tentang  program  Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA)  yang didalamnya  tercantum  nomor  layanan.  Masyarakat.  Rumah  yang  kami  kunjungi akan kami tempel dengan stiker, sebagai bukti bahwa petugas sudah sampai dirumah tersebut. Masyarakat bisa mengadu ataupun menanyakan kelanjutan permasalahannya.  Melalui  nomor  yang  tercantum  itu  sehingga  masyarakat  tidak merasa  hanya  didatangi  tetapi  tidak  ada  kelanjutannya.  Selain  itu,  stiker  ini  juga untuk memantau petugas apakah sampai ke lokasi atau tidak.
Untuk menambah informasi, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang warga  masyarakat,  T.S  pada  hari  Senin  16  Januari  2023  dirumahnya.  Beliau menyampaikan:
Dari tahun ke tahun, menurut saya pihak Dinas sosial berupaya untuk meningkatkan pelayanannya. Namun, jujur saja karena saya juga sudah tua saya kurang paham dan mengerti tentang alur pendaftaran melalui media digital tersebut. saya dibantu sama
anak  saya  untuk  mengurusnya.  Kalau  untuk  adanya  program  Layanan  Sambang warga ini saya kurang memahami.
Dari  penjelasan  beberapa  informan  diatas,  peneliti  mengambil  kesimpulan  bahwa masyarakat  masih  banyak  yang  belum  mengerti  tentang  program  Layanan  Sambang Warga.  Hal  tersebut  karena  pengenalan  program  ke  masyarakat  yang  masih  kurang sehingga yang terjadi banyak masyarakat yang belum mengerti tentang program ini. Oleh karena  itu  masyarakat  lebih  memilih  untuk  datang  langsung  ke  Kantor  Dinas  Sosial daripada  melakukan  aduan  melalui  media  digital.  Hal  ini  menjadi  tugas  tambahan  bagi pemerintah  karena  tujuan  dari  dibuatnya  program  ini  untuk  memberi  kemudahan  akses kepada  masyarakat  yang  memiliki  keterbatasan  untuk  tetap  bisa  mendapat  pelayanan. Supaya masyarakat tidak perlu lagi  datang ke Dinas Sosial untuk  melakukan pelaporan terkait  permasalahan  sosial  yang  ada,  cukup  berada  dirumah.  Sehingga  waktu,  biaya perjalanan, dan biaya kendaraan bisa berkurang.

## 3. Adaptasi
Dimensi selanjutnya untuk menentukan efektivitas suatu kegiatan adalah adaptasi. Dalam adaptasi ini dijelaskan dalam 2 indikator yaitu: (1) Peningkatan Kemampuan, dan (2) Sarana dan Prasarana. Untuk mengetahui dimensi ini lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang memiliki kemampuan untuk menjawab pertayaan ini.

## a. Peningkatan Kemampuan
Program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) tentu didukung oleh sumber daya manusia dalam pelaksanaanya. Sumber daya manusia yang hal ini adalah para pegawai di Dinas  Sosial  Kabupaten  Sleman,  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  berpedoman pada Standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai pelayanan yang maksimal dibutuhkan  peningkatan  kemampuan  dari  para  pegawai  dalam  pelaksanaan  program Layanan Sambang Warga ini.
Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Perlindungan  dan  Jaminan Sosial pada hari Senin, 9 Januari 2023. Beliau mengatakan:
Mengenai peningkatan mutu tenaga kerja kami, untuk saat ini kami sudah pernah melakukan  bimbingan  teknis  bagi  para  pegawai.  Selain  itu  kami  juga  menjalin kerja sama dan hubungan yang baik dengan berbagai mitra dan pihak pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaanya saya rasa para pegawai sudah kompeten dan mengerti tentang tugas yang harus mereka lakukan.
Sejalan  dengan  itu,  peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  Kepala  Substansi Data Kesejahteraan Sosial pada hari selasa, 10 Januari 2023 Beliau mengatakan:
Program  Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA)  memiliki  sebuah  tim  yang mendukung pelaksanaan program ini. Tim tersebut disebut Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas  Sosial  dengan  jumlah  44  personel  yang  terdiri  atas  pegawai  Dinas  Sosial, Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK),  dan  Pekerja  Sosial  Masyarakat (PSM).  Para  petugas  sudah  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan  program Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA).  Mereka  memahami  bagaimana  alur  dan tugas yang diberikan.
Untuk  menambah  informasi,  peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  Staff Substansi Data Kesejahteraan Sosial Sri Rokayati pada hari Rabu 11 Januari 2023. Beliau mengatakan:  “Untuk  peningkatan  kemampuan  pegawai,  saya  sudah  pernah  mengikuti bintek.  Selama  mengikuti  bintek,  kami  diajarkan  cara  pengoperasian  komputer  dan pengolahan data. Dilapangan data yang kami dapatkan kami catat terlebih dahulu secara manual. Selanjutnya setelah di Kantor baru kami ketik dan masukkan ke computer”.
Dari  hasil  wawancara,  terdapat  beberapa  langkah  konkret  yang  dapat  ditawarkan untuk  mengatasi  permasalahan  SDM  dalam  program  Layanan  Sambang  Warga (LASAMBA), yaitu:
1) Peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis: Meskipun sudah dilakukan bimbingan teknis,  peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis  secara berkala dan menyeluruh bagi layanan petugas LASAMBA sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan.
2) Penguatan  budaya  pelayanan:  Meningkatkan  budaya  pelayanan  yang  responsif  dan empatik di antara petugas layanan LASAMBA, termasuk mengedepankan kebutuhan masyarakat dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada.
3) Peningkatan koordinasi antar-instansi: Meningkatkan koordinasi antara Dinas Sosial dan  instansi  terkait  lainnya  untuk  memastikan  dukungan  yang  efektif  dan  efisien dalam penanganan permasalahan sosial yang dilaporkan oleh masyarakat.
4) Evaluasi dan monitoring: Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja petugas layanan LASAMBA untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
5) Sosialisasi  program:  Meningkatkan  sosialisasi  program  LASAMBA  kepada masyarakat agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui dan memahami program ini, sehingga mereka dapat memanfaatkan layanan ini dengan lebih baik.
Hal  tersebut  senada  dengan  pendapat  dari  Abdussamad  &  Amala  (2016)  bahwa dalam  rangka  pengembangan  kompetensi  pegawai  maka  salah  satu  caranya  dapat dilakukan  melalui  kegiatan  Bimtek.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  ajuan  anggaran  yang dapat dimaksimalkan untuk kegiatan Bimtek tersebut (Arifah & Amalia, 2021). Irawanto (  2017)  juga  menilai  bahwa  adanya  kegiatan  Bimtek  merupakan  suatu  keharusan  bagi instansi  pemerintahan  apabila  ingin  mengembangkan  sumber  daya  manusianya.  Hal senada  juga  disampaikan  oleh  Ekowati  &  Akbar  (2023)  bahwa  keikutsertaan  pegawai melalui kegiatan seminar, Bimtek dan Diklat dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan  dan  keterampilan  pegawai.  Bahkan  Nurrahman  &  Rahmadanita  (2022) menjelaskan  bahwa  melalui  keikutsertaan  pegawan  melalui  kegiatan  pendidikan  dan pelatihan juga dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi. Dengan mengimplementasikan  langkah-langkah  konkret  di  atas,  diharapkan  program  Layanan Sambang  Warga  (LASAMBA)  dapat  lebih  efektif  dalam  mencapai  tujuan  untuk memperbaiki aksesibilitas layanan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## b. Sarana dan Prasarana
Agar  berjalan  dengan  efektif,  pelaksanaan  program  Layanan  Sambang  Warga (LASAMBA) harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dalam mencari data  tentang  sarana  dan  prasarana  Kantor  Dinas  Sosial,  peneliti  melakukan  wawancara dengan  Kepala  Dinas  Sosial  pada  Hari  Senin,  9  Januari  2023  di  ruangan  beliau,  beliau mengatakan:  “Sarana dan prasarana yang kami  miliki  sudah cukup dan  memadai  untuk mendukung  pelaksanaan  program  Layanan  Sambang  Warga.  Pastinya  kami  memiliki jaringan  komputer  untuk  operasional,  kami  memiliki  media  sosial  seperti  facebook, instagram, Twitter, maupun nomor telepon yang dihubungi 24 jam oleh masyarakat”.
Peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Perlindungan  dan Jaminan Sosial pada hari Senin, 9 Januari 2023 di ruangannya., Beliau menuturkan bahwa:
Sarana  dan  prasarana  kantor  dinas  sosial  yang  mendukung  program  Layanan Sambang Warga sudah memadai, Komputer, Jaringan, Alat-alat perkantoran seperti kertas  dan  alat  printer  itu  sudah  memadai.  Tetapi,  kendaraan  operasional  khusus yang difungsikan untuk Program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) ini kami belum ada. Tetapi kami punya program yang lain Ngantar Paimah yang memiliki 2 kendaraan bermotor, biasanya kami menggunakan kendaraan itu kalau sedang tidak digunakan saat itu. Tetapi kalau itu digunakan kami menggunakan kendaraan dinas kantor. Mana yang longgar kendaraannya itu kami gunakan.
Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan R. (petugas layanan). Pada hari Rabu 11 januari. Beliau mengatakan bahwa: “Sarana dan prasarana disini bagus, kursi tunggu antrian juga banyak. Selain itu disediakan juga minuman serta permen gratis bagi para pengunjung yang haus dan bosan. Para pegawai nya juga ramah ramah. Tempat parkir yang disediakan pihak dinas juga cukup luas. Sarana cuci tangannya juga ada”.
Dari keterangan diatas, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sleman  sudah  cukup  memberikan  kenyamanan  dan  kemudahan  bagi  pegawai  dan khususnya  mayarakat.  Setelah  peneliti  melakukan  observasi  di  kantor  Dinas  Sosial Kabupaten  Sleman,  bagian  pelayanan  tedapat  kursi  tunggu  yang  cukup  banyak  untuk masyarakat yang menunggu antrian. Selain itu disediakan juga minuman dan permen gratis bagi para pengunjung yang sedang menunggu. Sehingga masyarakat merasa nyaman saat menunggu antrian. Akan tetapi sarana dan prasana untuk melaksanakan program Layanan Sambang  Warga  yakni  kendaraan  khusus  belum  ada.  Selama  ini  para  pegawai menggunakan  kendaraan  dari  program  lain  maupun  kendaraan  dinas  yang  sedang  tidak digunakan.
Pelaksanaan program Layanan Sambang Warga tentunya membutuhkan sarana serta prasarana yang mencukupi  untuk  mendukung proses pelayanannya. Sarana yang sangat dibutuhkan  oleh  petugas  dalam  melaksanakan  tugasnya  yaitu  kendaraan  yag  digunakan untuk akses ke rumah warga. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama S.I, pada hari Senin, Januari 2023. Beliau mengatakan bahwa:
Kendaraan operasional khusus yang difungsikan untuk Program Layanan Sambang Warga  (LASAMBA)  ini  kami  belum  ada.  Tetapi  kami  punya  program  yang  lain Ngantar Paimah yang memiliki 2 kendaraan bermotor, biasanya kami menggunakan kendaraan itu kalau sedang tidak digunakan saat itu. Tetapi kalau itu digunakan kami menggunakan kendaraan dinas kantor. Mana yang longgar kendaraannya itu kami gunakan.  Hal  tersebut  sering  menhambat  kami  dalam  melaksanakan  tugas  karena harus menunda dulu Layanan Sambang Warga nya.
Belum  tersedianya  kendaraan  operasional  khusus  untuk  program  ini  dapat menghambat  pelaksanaan  program  Layanan  Sambang  Warga,  karena  kendaraan merupakan  sarana  yang  penting  dalam  menunjang  terlaksananya  program  ini.  Apabila kendaraan operasional dari program lain sedang digunakan, Layanan Sambang Warga ini harus ditunda terlebih dahulu karena menunggu kendaraan lain yang bisa digunakan. Hal ini memperlambat proses yang dilakukan.

## 4. Kesimpulan
Program  Layanan  Sambang  Warga  (LASAMBA)  di  Kabupaten  Sleman,  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah berjalan cukup efektif. Program ini bertujuan untuk memperbaiki  aksesibilitas  layanan  sosial  bagi  masyarakat  miskin  dengan  menggunakan sistem  jemput  bola,  di  mana  petugas  mengunjungi  masyarakat  secara  langsung  sebagai respon  cepat  atas  masalah  sosial  yang  diterima.  Hasil  utama  dari  penelitian  tentang Program Layanan Sambang Warga (LASAMBA) di Kabupaten Sleman adalah:
1. Efektivitas program LASAMBA: Penelitian menunjukkan bahwa program ini cukup efektif  dalam  mencapai  tujuan  untuk  memperbaiki  aksesibilitas  layanan  sosial  bagi masyarakat  miskin.  Efektivitas  ini  diukur  berdasarkan  tiga  dimensi:  pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.
2. Pencapaian tujuan: Program LASAMBA memiliki kejelasan tujuan/sasaran dan dasar hukum. Program ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan aksesibilitas layanan sosial bagi masyarakat miskin.
3. Integrasi:  Program  LASAMBA  memiliki  SOP  yang  jelas,  yang  memberikan kemudahan dan kejelasan bagi petugas layanan dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa program ini terintegrasi dengan baik.
4. Adaptasi:  Program  LASAMBA  menunjukkan  adanya  kegiatan  Bimtek  yang  telah memperoleh  layanan  petugas  dan  tidak  adanya  keterbatasan  sarana,  Hal  ini menunjukkan bahwa program mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan keterbatasan yang ada.
5. Kendala:  Meskipun  program  LASAMBA  berjalan  cukup  efektif,  masih  terdapat kendala  yang  dihadapi,  seperti  kekurangan  sarana  dan  prasarana  serta  data  alamat yang belum valid.
Dari  hasil  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  Program  Layanan  Sambang Warga (LASAMBA) di Kabupaten Sleman telah berjalan cukup efektif dalam mencapai tujuan untuk  memperbaiki  aksesibilitas layanan sosial bagi  masyarakat  miskin.  Namun, masih ada kendala yang  perlu diatasi  untuk meningkatkan efektivitas program  ini  lebih lanjut.  Oleh  karena  itu  penulis  merekomendasikan  sebaiknya  Dinas  Sosial  Kabupaten Sleman  melakukan  peningkatan  pelatihan  dan  bimbingan  teknis  secara  berkala  dan menyeluruh  bagi  layanan  petugas  LASAMBA  sangat  penting  untuk  meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan; Memanfaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat  melalui  Dana  Istimewa  DIY  dengan  sebaik-baiknya.  Selain  untuk  pengadaan kendaraan  bermotor,  dana  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  menunjang  pelaksanaan
program ini; Melakukan sosialisasi berkaitan dengan program LASAMBA baik melalui Kepala  Desa/  Lurah  sehingga  nantinya  dapat  disosialisasikan  kembali  kepada  warga masyarakat  setempat,  memanfaatkan  media  sosial  yang  ada  untuk  memperkenalkan program LASAMBA.

## 5. Daftar Pustaka
Abdussamad, Z., & Amala, R. (2016). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja  Pelayanan  Publik  Di  Lingkungan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara. Jurnal Manajemen , 20 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jm.v20i2.47
Anwaruddin,  A.  (2004).  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Melalui  Reformasi Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung , 1 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v1i1.186
Arifah,  S.  B.  N.,  &  Amalia,  R.  (2021).  Kompetensi  Aparatur  Dalam  Upaya  Melayani Perizinan Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Barito  Utara  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Jurnal  MSDA  (Manajemen Sumber Daya Aparatur) , 9 (2). https://doi.org/DOI 10.33701/jmsda.v9i2.1988
Efendi,  K.,  Tumija,  T.,  Handayani,  N.,  &  Rifai,  M.  (2022).  Model  Inovasi  Pelayanan Publik di  Kabupaten Sragen Provinsi  Jawa Tengah. Jurnal Media  Birokrasi , 4 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v4i1.2327
Ekowati, M., & Akbar, F. (2023). Kinerja Aparatur Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di Kantor UPT Samsat Binjai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Sumatera Utara. Jurnal Media Birokrasi , 5 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.2736
Heriyanto. (2022). Urgensi Penerapan E –GovernmentDalam Pelayanan Publik. Musamus Journal of Public Administration , 4 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4128
Inayah,  F.  (2020). Agenda  Setting  Lasamba  (  Layanan  Sambang  Warga)  Dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten  Sleman  Tahun  2019 [UMY Repository]. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31275
Irawanto.  (2017).  Kinerja  Pegawai  Dalam  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas  Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur. As Siyasah , 2 (2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/as.v2i2.1181
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi , VI (1). https://repository.unikom.ac.id/51314/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkan-good- governance-edited.pdf
Mayowan, Y. (2016). Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Desa (Studi
Kasus di Kabupaten Lamongan). PROFIT: Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya ,
10 (1). https://doi.org/DOI:
https://doi.org/10.21776/ub.profit.2016.010.01.2
Nurrahman, A., & Rahmadanita, A. (2022). Identifikasi Faktor-Faktor Pencapaian Kinerja Organisasi  Kecamatan  Sebatik  Tengah  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan Timur. Jurnal Media Birokrasi , 4 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2854
Nurrahman, A., & Rahman, J. (2021). Efektivitas Sicantik Cloud Pada Pelayanan Publik Perizinan Berbasis E-Goverment Di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan , 3 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i2.2310
Onilla,  S.  R.,  &  Suryawati,  R.  (2022).  Responsivitas  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sleman dalam  Menangani  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST)  (Studi  Kasus  di  Desa Sidoarum). Jurnal Administrasi Publik , 13 (1). https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jap.v13i1.13275
Sandiasa, G., & Agustan, P. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Menigkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik , 3 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.22225/pi.3.1.2018.1-8
Septiandika, V., Bustomi, A. N., & Aisyah, R. N. (2023). Penyelenggaraan Good Village Governance Melalui Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik  Di  Desa  Tamansari  Kecamatan  Kraksaan  Kabupaten  Probolinggo. Jurnal Ilmiah Cakrawarti , 06 (02). https://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/v iew/855/527
Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan . Alfabeta.
Steers, R. M. (2020). Efektivitas Organisasi (Terjemahan) . Erlangga.
Sulistiani, A. S. (2016). Standar Operasional Prosedur (Sop) Administrasi Kependudukan Dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Pelayanan  Publik  Di  Kecamatan  Sambutan. EJournal  Ilmu  Pemerintahan , 4 (1).  https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp- content/uploads/2016/01/Ayu Siami Sulistiani (01-12-16-11-18-26).pdf
Tumilantouw, N., Mandagi, M., & Bogar, W. (2019). Optimalisasi Pelayanan Publik Di Kantor  Kecamatan  Suluun  Tareran  Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal  Mirai Management , 4 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.37531/mirai.v5i1.573
Yahya,  A.  S.,  &  Setiyono,  S.  (2022).  Efektivitas  Pelayanan  Publik  Melalui  Sistem Pengelolaan  Pengaduan  Aplikasi  SP4N-LAPOR. Jurnal  Media  Birokrasi , 4 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v4i1.2432
©  2023  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).