## Original Research Paper
Penyuluhan  Hukum  Tentang  Perlindungan  Hak  –  Hak  Perempuan  di  Desa Mantang Lombok Tengah
Kadek Ananta Husada Arsa 1 , Anak Agung Ayu Niti Wedayani 2
1 Program Studi Magister Hukum Universitas Udayana
2 Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Mataram
DOI : https://doi.org/10.29303/jpmpi.v6i1.3099
Sitasi  :  Arsa,  H,  A,  K.,  &  Wedayani,  N,  A,A.  (2023).  Penyuluhan  Hukum  Tentang  Perlindungan  Hak  –  Hak Perempuan di Desa Mantang Lombok Tengah. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 6(1)

## Article history
Received: 03 Januari 2023 Revised: 25 Januari 2023
Accepted: 30 Januari 2023
*Corresponding Author: Kadek Ananta Husada ,
Program Studi Magister
Hukum Universitas Udayana, Indonesia. Email: kadekananta@gmail.com
Abstract: Diskriminasi  terhadap  perempuan  terjadi  akibat  ketidaktahuan masyarakat  Indonesia  tentang  hak  –  hak  yang  dimiliki  perempuan. Permasalahan diskriminasi terhadap perempuan menjadi permasalahan dunia. Perempuan desa Mantang yang tinggal jauh dari perkotaan akan menyebabkan susah  mengakses  informasi  sehingga  memengaruhi  tingkat  pengetahuan masyarakat  terutama  perempuan  akan  hak  –  hak  yang  dimilikinya  dan keterkaitan hak – hak tersebut dengan perundang – undangan. Dengan metode penyuluhan  materi  yang  berisi  hak  –  hak  perempuan  yang  menekankan pentingnya  mengetahui  hak  –  hak  perempuan  dan  keterkaitannya  dengan perundang  –  undangan  di  Indonesia.  Kegiatan  penyuluhan  di  desa  Mantang dihadiri oleh kepala Desa dan Ibu – Ibu PKK, total peserta yang datang dalam pengabdian masyarakat ini adalah 60 peserta. Sebelum dilakukan edukasi atau penyuluhan dilakukan Pre Test kemudian Post Test. Terdapat perbedaan score antara  Pre  Test  dan  Post  Test.  Pre  Test,  dari  60  peserta  57  mendapat  nilai dibawah  5  dan  3  orang  mendapat  nilai  8.  Sedangkan  nilai  Post  Test  dari  60 peserta  35  orang  mendapatkan  nilai  dibawah  5  dan  25  orang  mendapatkan nilai 10.

## Kata  kunci:  Diskriminasi,  Hak  –  hak,  Perundangan  –  undangan  dan Perempuan

## Pendahuluan
Permasalahan diskriminasi terhadap perempuan berlangsung  sepanjang  perjalanan  manusia  dan menjadi permasalahan dunia. Pada tingkat Internasional  dasar  -  dasar  hukum  atas  hak  -  hak perempuan  dapat  ditemukan  dalam Universal Declaration  of  Human  Right (DUHAM  1948).
Pasal  2  DUHAM  memuat  bahwa  hak  dan kebebasan  perlu  dimiliki  oleh  setiap  orang  tentang diskriminasi  berdasarkan  jenis  kelamin.  Pada tanggal  18  Desember  1979  PBB  mengesahkan CEDAW  ( Convention  on  the  Eliminaion  of  All Forms  of  Discrimination  Against  Woman )  yang
berisi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia melalui  undang  -  undang  Nomor  7  Tahun  1984
Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskrimiasi  Terhadap Wanita,  dengan  adanya  undang  -  undang  ini  maka Indonesia  memberikan  penghormatan,  pemenuhan, perlindungan  hak  asasi  perempuan  dan  menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Secara  yuridis  hak  -  hak  perempuan  diatur dengan  baik  dari  Konstitusi  Republik  Indonesia dalam  hal  ini  Undang  -  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia,  Dalam  Pasal  3  Undang  - Undang  Nomor  39  Tahin  1999  tentang  Hak  Asasi
Arsa & Wedayani l. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2023, 6 (1): 61-64
Manusia.  Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan  dan  perlakuan  hukum  yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang  sama  di  depan  hukum.  Perempuan  di  desa Mantang  yang  merupakan  Daerah  yang  terletak  di Daerah yang jauh dari kota dengan akses jalan dan transports  yang  sulit  menuju  ke  kota,  hal  tersebut akan memengaruhi akses informasi karena keterbatasan  telekomunikasi,  hal  ini  diperparah dengan  budaya  patriakhi  yang  mendominasi  pola pemikirian  masyarakat  serta  rendahnya  tingkat pendidikan  menjadi  penyebab  kurang  pemahaman tentang  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  -  hak perempuan.
Oleh  karena  itu  perlu  adanya    perhatian  dari semua  pihak  termasuk  para  akademisi  untuk memberikan  pemahaman  melalui  penyuluhan hukum tentang pemenuhan dan perlindungan hak  - hak  perempuan.  Kegiatan  penyuluhan  hukum kepada masyarakat di desa Mantang dengan materi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan dan perlindungan hak - hak perempuan, bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan pemahaman  kepada  masyarakat  terkait  pemenuhan dan  perlindungan  terhadap  hak  -  hak  perempuan sehingga  terwujud  kesetaraan  serta  keadilan  bagi setiap warga negara baik laki - laki dan perempuan.
.

## Metode Pelaksanaan
Metode  yang  digunakan  adalah  dengan memberikan  penyuluhan  kepada  Ibu  –  ibu  PKK tentang  hak  –  hak  perempuan  dan  keterkaitannya dengan  Hukum  serta  perundang  –  undangannya  di Indonesia.  Sebelum  diberikan  edukasi  Ibu  –  Ibu PKK tersebut diberikan quisioner untuk mengetahui tingkat  pengetahuan  terkait  dengan  materi  edukasi yang akan diberikan dan setelah dilakukan Edukasi diberikan quisioner kembali terkait dengan edukasi yang  diberikan.  Post  test  dilakukan  untuk mengetahui  seberapa  pemahaman  ibu  –  ibu  PKK tersebut dengan materi dari edukasi yang diberikan.
Setelah  Pre  Test  diberikan  maka  akan dilakukan pengumpulan data dari nilai pre test dan post test yang dikemudian dilakukan analisis untuk
mengetahui  tingkat  pengetahuan  peserta  sebagai data  awal  dan  kemudian  tingkat  penyerapan  atas edukasi  yang  diberikan.  Range  Penilaian  yang diberikan adalah 1 – 10.

## Hasil dan Pembahasan
Kegiatan  ini  dilakukan  di  Desa  Mantang Lombok  Tengah  dengan  cara  sosialisasi  atau penyuluhan  dan  pendampingan.  Setiap  Penyuluhan dimulai  dengan  penjelasan  berupa  teori  mengenai apa  itu  hak  –  hak  perempuan  dan  regulasi perundang  –  undangan  yang  mengatur  tentang perlindungan perempuan. Materi kemudian dilanjutkan dengan mekanisme konsultasi advokasi (bantuan  hukum)  terhadap  korban  kekerasan perempuan  baik  fisik  atau  non  fisik.  Konsultasi yang  dilakukan  adalah  dengan  melaksanakan penyuluhan  mengenai  Kesadaran  hukum  atas perlindungan  hak  –  hak  perempuan,  pengertian, regulasi,  cara  mencegah,  hingga  tindak  lanjut. Dilakukan  juga  Pre  Test  dan  Post  Test  yang berguna  untuk  mengetahui  tingkat  pengetahuan warga Desa Mantang.
Data  yang  di  dapatkan  melalui  pre  test dengan  menggunakan  Simple  Random  Sampling, karena  populasi  bersifat  homogen,  sehingga didapatkan  jumlah  sampel  adalah  60  orang.  Acara Pengabdian  dibuka  oleh  Bapak  Kepala  Desa  dan dihadiri oleh Ibu – Ibu PKK desa Mantang Lombok Tengah. Range Nilai yang diberikan pada adalah 1- 10  dari  quisioner  yang  berisi  untuk  mengetahui tingkat  pengetahuan tersebut.  Pada  Pre test  dari  60 orang  peserta  yang  hadir  didapatkan  57  orang mendapatkan  nilai  atau score dari  pengisian quisioner dibawah 5 dan 3 orang mendapatkan nilai 8.  Pada  Post  Test  diketahui  dari  60  orang  peserta yang  hadir  didapatkan  35  orang  mendapatkan  nilai dibawah  5  dan  25  orang    orang  mendapatkan  nilai 10. Ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan terserap dengan baik.
Perempuan diciptakan Tuhan dengan sejumlah hak yang disediakan Tuhan sesuai dengan harkat dan martabat. Beberapa hak yang diciptakan oleh  Tuhan  adalah  hak  untuk  hidup,  hak  atas
Arsa & Wedayani l. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2023, 6 (1): 61-64
kebebasan dan hak untuk memiliki harta, ketiga hak tersebut  tidak  boleh  dikurangi  atau  dihilangkan. Selain  ketiga  hak  tersebut  terdapat  beberapa  hak lainnya  yang  terdapat  pada  laki  -  laki  dan perempuan,  yang  sering  tidak  adil  dan  terjadi perbedaan  perlakuan  antara  laki  -  laki  dan perempuan.
Hak  -  hak  perempuan  diatur  di  dalam berbagai  hukum  Nasional.  Hak  konstitusional dalam  UUD  iri  1945  pasca  perubahan  adalah:  1. Hak  atas  Kewarganegaraan,  2.  Hak  atas  hidup,  3. Hak mengembangkan diri, 4. Hak dan kemerdekaan pikiran  dan  kebebasan  memilih,  5.  Hak  atas informasi,  6.  Hak  atas  kesehatan  dak  lingkungan senat,  9.  Hak  berkeluarga,  10.  Hak  atas  kepastian hukum  dan  keadilan,  11.  Hak  untuk  bebas  dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, 12. Hak atas perlindungan,  13.  Hak  memperjuangkan  hak,  14. Hak  atas  desempatan  yang  sama  di  pemerintahan. Frasa “setiap warga negara….” Memiliki hak yang sama  laki  -  laki  dengan  perempuan  sehingga seharusnya  tidak  ada  alasan  perlakuan  yang berbeda  pada  perempuan.  Perundang  -  undangan tentang  hak  perempuan  juga  tercantum  di  dalam Undang  -  undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang Hak  Asasi  Manusia,  Undang  -  undang  Nomor  2 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang - undang Nomor 2011 tentang Parti Politik, terdapat pula  Undang  -  Undang  Nomor  10  Tahin  2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD  yang  telah  diubah  dengan  undang  -  undang Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum, Undang  -  undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Perundang  -  undangan  yang  mencantumkan  hak  - hak perempuan menunjukkan bahwa secara hukum hak - hak perempuan telah diatur denga baik dałam berbagai instrument hukum nasional.
Gambar Edukasi kepada Ibu – ibu PKK Desa Mantang, Lombok Tengah.

## Kesimpulan
Kegiatan pengabdian masyarakat membantu persoalan  –  persoalan  yang  terjadi  di  masyarakat terutama  mengenali  hak  -  hak  perempuan  dan kesetaraan serta keadilan gender. Melalui pengabdian kepada masyarakat dengan penyuluhan  hukum  yang  di  dalamnya  membahas pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak - hak perempuan  sehingga  tercipta  kesetaraan  dan keadilan baik bagi laki - laki maupun perempuan

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Kepala  Desa  Mantang  Lombok  Tengah,  Pejabat Desa  Mantang  Lombok  Tengah,  warga  Desa Mantang,  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana program Magister Hukum, serta Fakultas
Kedokteran  Universitas  Mataram  yang  telah memberikan  kesempatan  sehingga  pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar
Arsa & Wedayani l. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2023, 6 (1): 61-64

## Daftar Pustaka
Beauvoir,  Simone.  2019.  De.  Second      Sex Kehidupan      Perempuan.      Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea.
Hehanussa,  Deassy  J  A,  and  Yonna  Beatrix
Salamor.2019.“Membangun
Kesadaran
Hukum  Perempuan    Dan    Anak    Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual.”  Sabdamas1,  no.  1  (2019):  292–
97.
Lakburlawal,  Mahrita  Aprilya.  2021.  “Kedudukan
Perempuan  Dalam  Sistem  Pemerintahan Desa  Adat  Suatu  Kajian  Keadilan  Gender Dalam Hukum Adat.” Universitas Hasanuddin, 2021. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6194/ Lakburlawal,  Mahrita  Aprilya.  2014.  “Kedudukan Suami Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat  Ditinjau  Dari  Perspektif Hak    Asasi    Manusia    (Studi    Pada    Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur
Kabupaten  Maluku  Barat Daya).”  SASI20,
no. 2 (2014): 36–46.
Thohari,  Ashin. 2016. Hak  Konstitusional  Dalam Hukum   Tata  Negara  Indonesia.  Jakarta: Erlangga, 2016