DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i1 Received: 12 Januari 2024, Revised: 22 Januari 2024, Publish: 30 Januari 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Jaminan Goverment Guarantee Dalam Kredit Sindikasi (Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Jalan Tol)
Imanunggal Adhi Saputro 1 , Anas Lutfi 2 , Sadino 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar, Indonesia, imanunggaladhi@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar, Indonesia
3 Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar, Indonesia
Corresponding Author: imanunggaladhi@gmail.com
Abstract: The development  of  an area that has an impact  on the community's economy and the fulfillment of the community's basic needs requires the development of road infrastructure that  supports  the  distribution  process  to  run  quickly  and  efficiently.  This  development  is  to fulfill  the  mobility  of  the  community  so  that  they  become  mutually  connected  with  other regions  in  order  to  create  acceleration  of  regional  development.  The  state  in  meeting  the infrastructure needs for the development of the region is expected to be able to improve the surrounding  economy  and  other  areas  that  are  connected  to  the  construction  of  the  road infrastructure.  Based  on  the  provisions  of  Law  Number  38  of  2004  concerning  Roads  in Article 43 it states that toll roads are built to facilitate traffic in developing areas, to increase mobility and distribution of basic needs and industrial commodities. Toll roads are one of the infrastructures that are considered effective in meeting the mobility needs of the community. The  construction  of  the  toll  road  is  a  development  project  that  requires  a  large  amount  of money.  The  government  provides  funding  concessions  for  Business  Entities  appointed  to carry out the construction of toll roads. One of the financing instruments that can be used by Business Entities in meeting the funding needs for Toll Road development is syndicated bank loans.  Syndicated  bank  loans  can  be  used  with  a  guarantee,  one  of  which  is  a  Government Guarantee  or  Government  Guarantee.  The  aim  of  this  research  is  to  know  and  understand the legal standing of government guarantees in syndicated bank loans. The legal theory used is  Normative  Law  Theory  to  find  the  truth  based  on  the  applicable  positive  law.  This  legal research  method  is  empirical  juridical  based  on  the  school  of  sociological  jurisprudence based  on  normative  law  by  observing  laws  and  regulations.  The  results  of  the  study  found that  syndicated  loans  are  different  from  single  loans  in  circulation  in  general.  Syndicated credit  begins  with  the  stages  of  offering  credit  to  syndicated  participants  (participants), giving  mandates,  memorandum  information,  meeting  prospective  debtors  to  obtain syndicated  credit  approval,  signing  the  credit  agreement  and  ending  with  publication. Guarantees on syndicated loans are preferred creditors who have the right to pay off credit first.
Keyword: Syndicated Loans, Government Guarantees, Infrastructure Development.
Abstrak: Pembangunan  suatu  wilayah  yang  berdampak  pada  ekonomi  masyarakat  dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat diperlukan adanya pembangunan infrastruktur jalan yang  menunjang  proses  distribusi  berjalan  dengan  cepat  dan  efisien.  Pembangunan  tersebut untuk memenuhi mobilitas masyarakat agar menjadi sali terhubung dengan daerah lain agar tercipta akselerasi perkembangan wilayah. Negara dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur untuk pengembangan wilayah tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian sekitar dan  wilayah  lain  yang  terkoneksi  dengan  dibangunnya  infrastuktur  jalan  tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada Pasal 43 menyatakan  bahwa  Jalan  Tol  dibangun  untuk  memperlancar  lalu  lintas  di  daerah  yang berkembang,  untuk  meningkatkan  mobilitas  dan  distribusi  kebutuhan  pokok  maupun komoditas industri. Jalan Tol merupakan salah satu infrastuktur yang dianggap efektif untuk memenuhi  kebutuhan  mobilitas  masyarakat.  Pembangunan  Jalan  Tol  tersebut  merupakan proyek  pembangunan  yang  memerlukan  biaya  besar.  Pemerintah  memberikan  kelonggaran pendanaan bagi Badan Usaha yang ditunjuk untuk melakukan pembangunan Jalan Tol. Salah satu  instrumen  pembiayaan  yang  dapat  digunakan  oleh  Badan  Usaha  dalam  memenuhi kebutuhan  pendanaan  pembangunan  Jalan  Tol  adalah  kredit  bank  sindikasi.  Kredit  bank sindikasi  dapat  gunakan  dengan  jaminan  salah  satunya Goverment  Guarantee atau  Jaminan Pemerintah.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengetahui  dan  memahami  kedudukan hukum  atas jaminan pemerintah dalam kredit bank sindikasi.  Teori  Hukum  yang digunakan adalah Teori Hukum Normatif untuk menemukan kebenaran berdasarkan hukum positif yang berlaku.  Metode  penelitian  hukum  ini  adalah  yuridis  empiris  berdasarkan  madzab sosiological  jurisprudence yang  berbasis  ilmu  hukum  normatif  dengan  mengamati  aturan perundang  undangan.  Hasil  penelitian  yang  didapatkan  bahwa  kredit  sindikasi  berbeda dengan kredit tunggal yang beredar pada umumnya. Kredit sindikasi dimulai dengan tahapan penawaran  kredit  kepada  peserta  sindikasi  (participants),  pemberian  mandat,  informasi memorandum,  meeting  calon  debitur  untuk  mendapatkan  persetujuan  kredit  sindikasi, penandatanganan  perjanjian  kredit  dan  berakhir  dengan  adanya  publikasi.  Jaminan  pada kredit sindikasi merupakan kreditur preferen yang memiliki hak untuk didahulukan pelunasan kreditnya.
Kata Kunci: Kredit Sindikasi, Jaminan Pemerintah, Pembangunan Infrastruktur .

## PENDAHULUAN
Peningkatan  ekonomi  yang  diperlukan  dalam  perkembangan  jaman,  dibutuhkan pemahaman  masyarakat  terhadap  ekonomi  dan  kebutuhan  atas  suatu  komoditas  dalam pembagunan  perekonomian  negara.  Kebutuhan  peningakatan  perekonomian  tersebut  sejalan dengan  kebutuhan  infratruktur  penunjang  yang  digunakan  untuk  mengakselerasi pertumbuhan  perekonomian  yang  dicitakan.  Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang kondisi  geologinya  merupakan  sebuah  kepulauan,  sehingga  bukan  tugas  mudah  bagi pemerintah  untuk  melakukan  pemerataan  ekonomi  pulau-pulau  di  Indonesia  melalui pembangunan  infratruktur,  terutama  infrastruktur  penunjang  transportasi.  Infrastuktur memiliki  peranan  penting  dalam  menunjang  pertumbuhan  ekonomi  serta  menggerakkan pertumbuhan pembangunan suatu wilayah. Berbagai infrastruktur fisik merupakan unsur vital bagi  keberlangsungan  kehidupan  masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan  pemerintahan, perekonomian, industri maupun kegiatan sosial yang ada dalam masyarakat. 1
1 Ibnu  Syabri,  Ade  Sjafruddin,  Biemo  W.  Soemardi,  Syahril  B.  Kusuma.  Prosiding  Seminar  Nasional: "Pembangunan  Infrastruktur  Untuk  Semua".  Kelompok  Keahlian  Sistem  Infrastruktur  Wilayah  dan  Kota: Bandung. 20 Oktober 2009.
Menurut  Sadono,  Infrastuktur  merupakan  komponen  utama  dalam  upaya pengembangan segala kegiatan ekonomi dan meningkatkan efektifitas pertumbuhan ekonomi pada  suatu  negara. 2 Peningkatan  pertumbuhan  perekonomian  tersebut  ditunjang  dengan tersedianya  infrastuktur  meliputi  jalan  raya,  jalan  tol,  pelabuhan,  bandara  dan  kawasan industri. Jalan merupaka sarana penghubung antar wilayah untuk melakukan distribusi barang komoditas  maupun  bahan  industri.  Peranan  infratruktur  ini  berperan  penting  untuk menciptakan  efisien  dalam  biaya  produksi  barang  yang  mengurangi  biaya  pendistribusian dikarenakan terdapatnya kemudahan dalam akses satu wilayah ke wilayah lainnya.
Efisien tersebut berdampak pada penekanan harga barang sehingga tercipta kemampuan beli masyarakat terhadap komoditas. Peranan infrastuktur yang penting ini menjadi salah satu aspek  yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  dalam  upaya  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  secara  merata.  Ketersediaan  infrastruktur  tersebut  berpengaruh  pada percepatan  pemerataan  pembangunan  daerah  dan  mendorong  investor  untuk  melakukan investasi  baru  dan  menciptakan  lapangan  kerja  baru  sehingga  terciptanya  peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Proses pembangunan infrastruktur menyerap banyak tenaga kerja dan berdampak pada peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  sekitar.  Adanya  pekerja  yang  melakukan pembangunan  di  daerah  tersebut  menciptakan  aktivitas  ekonomi  pada  daerah  sekitar pekerjaan  infrastruktur  tersebut.  Terdapatnya  kebutuhan  ( demand )  dari  para  pekerja,  maka masyarakat  sekitar  akan  membuka  usaha  di  daerah  tersebut  dan  menciptakan  pergerakan ekonomi  pada  daerah  tersebut.  Hal  tersebut  adalah  contoh  kecil  mengenai  dampak  adanya infrastruktur  pada  daerah  yang  menciptakan  peningkatan  kegiatan  ekonomi  dalam masyarakat.
Pada  sektor  industri,  infrastruktur  jalan  dipandang  menjadi  vital  dikarenakan  sektor tersebut  sangat  bergantung  pada  proses  distribusi  yang  efisien.  Daerah  yang  dilewati  oleh infrastruktur  jalan  akan  berpotensi  menciptakan  peluang  investor  baru  untuk  mendirikan pabrik atau tempat produksi kebutuhan pokok. Tersedianya jalan tol juga menjadi salah satu aspek  yang  diperhatikan  investor  baru  dalam  memulai  membangun  usahanya  di  Indonesia. Terdapatnya jalan tol, memudahkan proses pengiriman bakan baku atau bahan jadi ke pasar sehingga dapat menekan biaya produksi dari suatu barang. Akibat dari efisiensi yang timbul tersebut,  masyarakat  diuntungkan  dengan  hadirnya  variasi  bahan  pokok  dan  menciptakan daya  saing  yang  sehat  di  pasar.  Harga  suatu  komoditas  sangat  berpengaruh  pada  proses produksi  dan  distribusi.  Biaya  distribusi  yang  rendah  akibat  dari  kemudahan  akses, menciptakan  harga  barang  yang  dapat  bersaing  dan  meningkatkan  kemampuan  daya  beli masyarakat  atas  suatu  komoditas.  Peningkatan  daya  beli  masyarakat  menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga menimbulkan meningkatnya kebutuhan sarana dan  pra  sarana  sosial  ekonomi  dan  permintaan  terhadap  pelayanan  infrastruktur  mengalami peningkatan. 3
Pemenuhan  penyediaan  infrastuktur  tidak  lepas  dari  unsur  pembiayaan.  Salah  satu sumber  pendanaan  yang  dimungkinkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunan infrastruktur  adalah melalui sistem kredit sindikasi  yang terdiri  dari beberapa bank pemberi kredit  kepada  perusahaan  pembangun  infrastruktur.  Melihat  pentingnya  pendanaan  tersebut, sektor  perbankan  berfungsi  menunjang  pendanaan  pembangunan  proyek  nasional  berskala besar  yang  bertujuan  peningkatan  pemerataan  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat,  serta  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  luas.  Pengertian  kredit  sendiri  telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  yaitu;  "Kredit
2 Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Rajawali Pers, Jakarta.
3 Kuncoro,  Mudrajad.  2003. Ekonomi  Pembangunan  :  Teori,  Masalah,  Kebijakan .  Yogyakarta:  UPP  APM YKPN.
adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  menyusun  jurnal  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris/sosiologis  atau  dapat disebut  juga  penelitian  hukum  yang  sosiologis  berdasarkan  mazhab sociological jurisprudence dimana  penelitian  ini  menggunakan  basis  ilmu  normatif  yang  bersumber  dari peraturan  perundang-undangan  dan  aturan  terlulis  lainnya  dengan  batasan  yaitu  tidak melakukan  pengkajian  mengenai  sistem  norma  dalam  aturan  perundang-undangan,  tetapi hanya  melakukan  pengamatan  atas  interaksi  yang  timbul  dalam  sistem  norma  yang  bekerja ditengah  masyarakat. 4 Sifat  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  menyusun  jurnal ini  adalah  deskriptif  dengan  melakukan  penelitian  status  kelompok  manusia,  obyek,  serta kondisi  masa  kini  dengan  membuat  deskripsi  secara  secara  sistematis  mengenai  fakta  atau fenomena  yang  diteliti.  Penelitian  deskriptif  merupakan  bentuk  penelitian  yang  digunakan untuk  memberikan  data  mendetail  tentang  manusia,  keadaan  maupun  gejala  lainnya. 5 Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  pendekatan  penelitian  dengan pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  merupakan  pendekatan  dalam  mengungkapkan fakta-fakta  secara  mendalam  berdasarkan  karakteristik  ilmiah  dari  sorang  individu  maupun kelompok  yang  digunakan  untuk  memahami  serta  mengungkapkan  suatu  fenomena. 6 Penelitian dalam penyusunan jurnal menggunakan data primer yang bersumber dari ketentuan peraturan perundangan. Data sekunder  yang digunakan oleh penulis dalam menyusun jurnal ini bersumber dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, dan artikel elektronik. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kredit Sindikasi Dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur.
Peningkatan  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  sosial  dalam  infrastuktur  dapat meningkatkan  keberhasilan  dan  keberdayagunaan  produksi  yang  dihasilkan  oleh  suatu negara,  dikarenakan  gerak  laju  serta  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  tidak  bisa dipisahkan  dari  tersedianya  infrastruktur  penunjang 8 .  Pembangunan  infrastruktur  diperlukan beberapa aspek pendukung  yang salah satunya  yaitu pendanaan dan perencanaan yang baik, serta  proses  pembangunan  yang  layak  dengan  diimbangi  tahap  operasi  dan  pemeliharaan yang  terstuktur  dengan  baik.  Pendanaan  yang  didukung  oleh  pemerintah  untuk  proses pembangunan  infrastruktur  sangat  terbatas,  sehingga  diperlukan  instrumen  pembiayaan  lain yang meliputi kerjasama pemerintah dengan swasta maupun alternatif pembiayaan lain yang dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Pemerintah  telah  merumuskan  ketentuan  yang  digunakan  sebagai  landasan  aturan lembaga pembiayaan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan tersebut mengatur secara terperinci terkait lembaga
4 Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
5 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  1979. Peran  Penggunaan  Perpustakaan  di  Dalam  Penelitian  Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
6 Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
7 Ibid
8 Oktavianus  Yesnat  &  Putri  Bintusy  Syahti.  "Analisis  Model  Pembiayaan  Infrastruktur  di  Indonesia". Jurnal Ilmial  Mahasiswa  Ekonomi  Pembangunan  -  Universitas  Syariah  Kuala  Banda  Aceh  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis . Volume 7. Edisi 2. 2022.
pembiayaan  merupakan  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan  dana  maupun  barang  modal  dengan  tidak  menarik  secara  langsung  dari masyarakat. Peraturan terkait lembaga pembiayaan infrastruktur telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan tersebut  secara  terperinci  mengatur  bahwa  lembaga  pembiayaan  yang  dapat  digunakan meliputi  perusahaan  pembiayaan,  perusahaan  modal  ventura,  dan  pembiayaan  infrastruktur. Lembaga  pembiayaan  yang  dimaksud  dalam  peraturan  presiden  tersebut  memiliki  berbagai jenis bentuk kegiatan usaha yang meliputi:
1. Kegiatan  usaha  pemberian  pinjaman  langsung  ( direct  lending )  yang  merupakan  fasilitas pembiayaan  infrastruktur  berbentuk  pinjaman  dana  yang  disediakan  oleh  Lembaga Keuangan Internasional secara langsung kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan perjanjian  pinjaman  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  setara  dengan  pinjaman Pemerintah  Pusat.  Ketentuan  pinjaman  Pemerintah  Pusat  dapat  dilihat  dalam  Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat, pemberian pinjaman langsung tersebut melibatkan berbagai pihak yaitu Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Internasional,  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Perusahaaan  Infrastuktur  Milik Negara, dan Badan Usaha Penjamin Infrastruktur. 9
2. Refinancing yang  merupakan  pendanaan  kembali  melalui  pengajuan  pinjaman  baru dengan bunga lebih rendah yang bertujuan untuk meringankan pelunasan oleh debitur.
3. Pemberian  pinjaman  subordinasi  terkait  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur  yang merupakan  pinjaman  berdasarkan  perjanjian  hanya  dapat  dilunasi  ketika  bank  telah memenuhi kewajiban tertentu, serta dalam hal terjadi likuidasi maka hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat.
Lembaga  pembiayaan  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  diperlukan  dukungan kredit ( credit enhancement ) dengan termasuk adanya penjaminan, pemberian jasa konsultasi ( advisory  services ),  penyertaan  modal  ( equity  invesment ),  serta  upaya swap  market yang berkaitan  dengan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  terbut  dengan  terlebih  dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.
Alokasi  pemerintah  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dalam upaya  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  hanya  sekitar  20%  dari  total  APBN  yang disediakan  dan  selebihnya  akan  dibiayai  melalui  skema  investasi  swasta  atau  metode pembiayaan lainnya. Tantangan tersebut memberikan tantangan kepada perusahaan pelaksana pembangunan  infrastruktur  utnuk  memenuhi  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur. Perusahaan  pembiayaan  infrastruktur  diharapkan  berkontribusi  untuk  memperkecil gap kebutuhan pendanaan yang dirasa terlalu besar tersebut. Perusahaan pembiayaan infrastruktur dipengaruhi  oleh  beberapa  elemen  diantaranya  terciptanya  nilai  tambah  proyek,  jaminan pengembalian  pinjaman  dan  terciptanya  jaminan  keuntungan  kepada  investor.  Upaya menjamin  keberhasilan  proyek  pembangunan  infrastruktur,  maka  diperlukan  skema kerjasama  strategis  antara  pemerintah  dengan  swasta  melalui  Kerjasama  Pemerintah  dan Badan Usaha/Swasta (KPBU/KPS).
Skema tersebut merupakan salah satu skema yang dapat digunakan dimana pemerintah berperan  dalam  menciptakan  iklim  investasi  yang  lebih  kondusif  bagi  badan  usaha,  serta mendorong  partisipasi  badan  usaha  dalam  investasi  pembangunan  infrastruktur.  dukungan penjaminan  infrastruktur.  Dukungan  lain  dalam  hal  penjaminan  infrastuktur  yaitu viability gap funding (dukungan kelayakan dan hibah sebagian konstruksi). Alokasi dana pembiayaan infrastruktur  dapat  ditunjang  dengan  memanfaatkan  potensi  keuangan  domestik  seperti contoh  pasar  modal,  obligasi,  sukuk,  reksa  dana  atau  asuransi.  Potensi  tersebut  dapat
9 Xavier  Nugraha,  Ave  Maria  Frisa  Katherina,  Patricia  Inge  Felancy,  Faizal  Kurniawan.  2021.  "Analisis Pemberian  Pinjaman  Langsung  Sebagai  Upaya  Untuk  Pembiayaan  Infrastruktur  Transportasi  Darat  di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau . Volume 10. Edisi 1. 2021.
dimaksimalkan  dengan  memberlakukan  peraturan  dan  kebijakan  kondusif  dalam  investasi infrastrukutr. 10
Pembiayaan  proyek  infrastruktur  yang  digunakan  pemerintah  melalui  Surat  Berharga Syariah  Negara  atau  SBSN  ( Project  Financing Sukuk). 11 Pemerintah  memberikan  jaminan atas  investasi  infrastruktur  atas  risiko  politik,  tanah  dan traffic (penugasan).  Jaminan  risiko tersebut  dapat  ditambah  dengan  masa  konsesi  dan  jaminan  tersebut  yang  diberikan pemerintah  melalui                      PT  Penjaminan  Infrastruktur  Indonesia  berupa  uang,  serta dilakukan  untuk  memastikan  keamanan  investasi.  Sebagai  lembaga  keuangan non  bank , perusahaan  pembiayaan  infrastruktur  memiliki  rencana  utuk  menunjang  pendanaan pembangunan  infrastruktur  yang  merupakan  sumberpendanaan  diluar  APBN  maupun pendanaan sektoral lainnya.
Kondisi negara indonesia saat ini membutuhkan peningkatan dan perbaikan infratruktur untuk  keberlangsungan  roda  ekonomi  dan  konektivitas  masyarakat.  Dinamika  yang  terjadi bahwa keterbatasan anggaran negara, sumber daya manusia dan teknologi menjadi tantangan tersendiri  dalam  pembangunan  infrastruktur  menjadikan  peluang  bagi  investor  untuk  dapat berkontribusi  dalam  pembangunan  nasional  khususnya  pembangunan  infrastruktur  melalui perusahaan pembiayaan infrastruktur.

## Jaminan Pemerintah Dalam Kredit Sindikasi Proyek Pembangunan Infrastruktur.
Jaminan  dalam  kredit  sindikasi  digunakan  bank  untuk  mengurangi  risiko  tidak kembalinya  kredit  yang  diberikan  kepada  perusahaan  kontraktor.  Besaran  jaminan  kredit yang  dipersyaratkan  oleh  bank  tergantung  oleh  besaran  pinjaman  yang  diberikan  bank  dan nilainya  pada  umumnya  tidak  jauh  dari  berbeda  dari  jaminan  kredit  pada  umumnya. Pengikatan kredit sindikasi  pada umumnya tidak jauh berbeda dengan kredit lainnya, hanya saja  terdapat  beberapa  persyaratan  pengikatan  yang  ditambahkan. 12 Jaminan  merupakan tanggungan yang dapat dinilai dengan nilai uang, berupa jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan atau jaminan hak kebendaan yang diserahkan kepada kreditur oleh debitur sebagai akibat dari pengikatan perjanjian kredit atau hubungan utang piutang.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  23  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa " Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah  debitur  kepada  bank  dalam  rangka  pemberian  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah ". 13 Penggunaan  istilah  agunan  merupakan  arti  lain  dari  istilah collateral sebagai salah satu istilah jaminan kredit maupun pembiayaan dalam prinsip syariah. Jaminan memiliki arti lebih luas daripada agunan dengan artian agunan merupakan jaminan yang berupa barang atau benda  yang memiliki nilai  tersendiri, sedangkan jaminan memiliki arti  tidak  hanya  pada  suatu  benda  melainkan  dapat  berkaitan  dengan character , capacity , capital dan condition of economy dari debitur tersebut.
Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko tidak dibayarkannya kredit  dan  memberikan  rasa  aman  apabila  debitur  lalai  dalam  menjalankan  kewajiban kreditnya. Adanya jaminan kredit, maka kreditur akan mendapatkan kepastian hukum apabila debitur  tidak  mampu  melunasi  kewajiban  kreditnya. 14 Jaminan  yang  dikategorikan  sebagai jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan, gadai, dan jaminan fidusia. Jaminan yang bersifat
10 Nastantio W Hadi. PT SMI dan PT IIF Sampaikan Komitmen Dukungan Pembangunan Berkelanjutan dalam Presidensi G20. https://iif.co.id/id/siaran-pers/pt-smi-dan-pt-iif-sampaikan-komitmen-dukungan- pembangunan-berkelanjutan-dalam-presidensi-g20/ dipublikasi pada 13 Juli 2022, diakses pada 19 Juli 2023 pukul 23.00.
11 Rosalina  Tineke  Kusumawardhani.  2021.  "Potensi  dan  Tantangan  Pembiayaan  Infrastruktur  Melalui  Surat Berharga Syariah Negara". Buletin APBN . Volume VI. Edisi 2. 2021.
12 Muhammad Basan. 2002. Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia . Jakarta: CV. Rejeki Agung.
13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
14 Badriyah Harun. 2010. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah . Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
perorangan  berwujud borgtocht atau  perjanjian  penanggungan,  perjanjian  garansi,  maupun tanggung  menanggung. 15 Terdapatnya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  merupakan salah  satu  unsur  penting  dalam  pemberian  jaminan  untuk  memenuhi  persyaratan  pada  saat perjanjian  jeminan  dilakukan.  Penggunaan  jaminan  ini  digunakan  untuk  menurunkan  risiko debitur  gagal  bayar  atau  kredit  macet,  sehingga  menyelamatkan  kerugian  yang  mungkin timbul kepada debitur dan hal ini meningkatkan prinsip kehati-hatian kepada kreditur dalam menjalankan kewajiban kredit. Pemberian jaminan tertentu dapat berupa konsesi.
Konsesi  merupakan  suatu  kontrak  jangka  panjang  yang  diberikan  pemerintah  kepada suatu  badan  usaha  sebagai  imbalan  atau  kompensasi  atas  pendanaa,  pengembangan,  dan pembangunan  yang  dilakukan  atas  fasilitas  publik.  Penentuan  jangka  waktu  pemberian konsesi  merupakan  hal  penting.  Pemerintah  sebagai  pemaku  kepentingan  akan  memberikan konsesi  kepada  pihak  badan  usaha  dengan  terlebih  dahulu  mewajibkan  memberikan  produk atau  layanan  (pengoperasian  dan  pemeliharaan)  kepada  publik  dengan  tarif  tertentu  yang telah  ditetapkan  berdasarkan  petentuan  yang  telah  dikeluarkan  pemerintah,  sehingga pemberian  manfaat  infrastuktur  tersebut  menjadi  memberikan  nilai  manfaat  kepada masyarakat  umum.  Penentuan  pemberian  masa  konsesi  dihitung  berdasarkan  perhitungan kelayakan  investasi  dengan  mempertimbangkan  faktor  risiko  dan  ketidakpastian  dalam perkiraan arus kas. 16
Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 260/PMK.011/2010  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penjaminan  Infrastruktur  Dalam  Proyek Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha,  disebutkan  bahwa  " Penjaminan  Pemerintah adalah  Penjaminan  Infrastruktur  yang  dilakukan  oleh  Menteri  Keuangan  kepada  Badan Usaha  setelah  menerima  penerusan  Usulan  Penjaminan  dari  Badan  Usaha  Penjamin Infrastruktur ." 17 Bentuk penjaminan tersebut diberikan kepada proyek kerjasama berdasarkan Perjanjian  Penjaminan  Pemerintah  dan  Perjanjian  Badan  Usaha  Penjaminan  Infrastruktur (BUPI).  Pemberian  penjaminan  infrastruktur  tersebut  dilakukan  dengan  cara  penjaminan BUPI bersama dengan penjaminan pemerintah yang didasarkan pada suatu pembagian Risiko Infrastruktur antara BUPI dengan Menteri Keuangan.
Mekanisme  pelaksanaan  penjaminan  infrastruktur  dilakukan  berdasarkan  ketentuan Pasal  6  ayat  (2)  huruf  a  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 260/PMK.011/2010  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penjaminan  Infrastruktur  Dalam  Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang meliputi 18 :
1. penerimaan fisik usulan penjaminan;
2. pelaksanaan evaluasi terhadap usulan penjaminan;
3. penerusan  usulan  penjaminan  kepada  Menteri  Keuangan  sesuai  Pasal  7  ayat  (6)  huruf  a Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  78  Tahun  2010  tentang  Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
4. pengusulan  penjaminan  infrastruktur  dengan  cara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 huruf  b  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  260/PMK.011/2010 Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penjaminan  Infrastruktur  Dalam  Proyek  Kerjasama Pemerintah Dengan  Badan Usaha, dalam hal  terdapat  kondisi  sebagaimana diatur dalam Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
15 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan.  2001. Hukum  Perdata  :  Hak  Jaminan  Atas  Tanah .  Yogyakarta:  Rabitah Alam Islami.
16 Silvya Candra Kusuma. 2017. Analisis Dampak Keterlambatan Pengadaan Tanah dan Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Masa Konsesi Pada Pembangunan Jalan Tol Kertosono  - Mojokerto. Thesis. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.
17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.
18 Ibid
260/PMK.011/2010  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penjaminan  Infrastruktur  Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;
5. penyampaian hasil evaluasi disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) huruf b Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  78  Tahun  2010  tentang  Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui  Badan  Usaha  Penjaminan  Infrastruktur,  agar  dalam  penyampaian  hasil  evaluasi Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dapat mengikut sertakan Menteri Keuangan 19 ;
6. penyampaian usulan pembagian risiko disampaikan sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) huruf c Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  78  Tahun  2010  tentang  Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui  Badan  Usaha  Penjaminan  Infrastruktur,  agar  dalam  penyampaian  usulan pembagian  risiko  Badan  Usaha  Penjaminan  Infrastruktur  dapat  mengikut  sertakan Menteri Keuangan 20 ;
7. pembuatan,  pembahasan  dan  penandatanganan  perjanjian  Regres  yang  berdasarkan ketentuan  Pasal  1  ayat  (17) Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 260/PMK.011/2010  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penjaminan  Infrastruktur  Dalam Proyek  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha,  memiliki  arti  sebagai  berikut 21 : " Regres  adalah  hak  penjamin  untuk  menagih  PJPK  atas  apa  yang  telah  dibayarkannya kepada  Penerima  Jaminan  dalam  rangka  memenuhi  Kewajiban  Finansial  Penanggung Jawab  Proyek  Kerjasama  dengan  memperhitungkan  nilai  waktu  dari  uang  yang dibayarkan tersebut (time value of money)" ;
a. pembuatan dan penyampaian pernyataan kesediaan;
b. pembuatan, pembahasan dan penandatanganan perjanjian penjaminan BUPI;
c. pembuatan, pembahasan dan penandatanganan perjanjian penjaminan pemerintah; dan
d. pembuatan, pembahasan dan penandatanganan perjanjian penjaminan bersama.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.08/2016  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 260/PMK.011/2010  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penjaminan  Infrastruktur  Dalam  Proyek Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha,  mengatur  mekanisme  penandatanganan Perjanjian Penjaminan sebagai berikut 22 :
1. Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah dalam rangkaian proses Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal  6 ayat (2) huruf (a) butir (x) Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  260/PMK.011/2010  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Penjaminan  Infrastruktur  Dalam  Proyek  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha, yaitu  " (x)  pembuatan,  pembahasan  dan  penandatanganan  Perjanjian  Penjaminan Pemerintah "  dilakukan  oleh  Menteri  Keuangan  c.q.  Direktur  Jenderal  Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
2. Proses  Penandatanganan  Perjanjian  Penjaminan  Pemerintah  yang  dilakukan  Menteri Keuangan  c.q.  Direktur  Jenderal  Pengelolaan  Pembiayaan  dan  Risiko  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (x) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penjaminan  Infrastruktur  Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, dapat dikuasakan kepada BUPI."
19 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  79  Tahun  2010  Tentang  Penjaminan  Infrastruktur  Dalam Proyek  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha  Yang  Dilakukan  Melalui  Badan  Usaha  Penjamin Infrastruktur.
20 Ibid
21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.
22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  260/PMK.011/2010  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penjaminan  Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Salah  satu  bentuk  pemberian  Jaminan  Pemerintah  dapat  dilihat  dalam  proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera merupakan bentuk pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2025, dimana percepatan pembangunan Jalan Tol Sumatera tersebut layak  secara  ekonomi  namun  belum  layak  secara  finansial.  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  100  Tahun  2014  tentang  Percepatan  Pembangunan  Jalan  Tol  di  Sumatera sebagaimana diubah terakhir pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022, menyebutkan bahwa  pembangunan  jalan  tol  tersebut  dilakukan  oleh  Pemerintah  atau  penugasan  kepada Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yaitu  PT  Hutama  Karya  (Persero)  yang  meliputi pendanaan,  perencanaan  teknis,  pelaksanaan  konstruksi,  pengoperasian  dan  pemeliharaan. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  dan  Pasal  6  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, pendanaan dalam pelaksanaan  penugasan  yang  dilakukan  oleh  BUMN  dapat  dilakukan  salah  satunya  melalui penerbitan  obligasi  oleh  BUMN  dan  pinjaman  BUMN  dari  lembaga  keuangan  termasuk lembaga  keuangan  multilateral  dengan  dapat  diberikannya  jaminan  pemerintah  terhadap kewajiban  pembayaran  oleh  BUMN 23 .  Pemberian  jaminan  pemerintah  tersebut  secara  jelas diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  sehingga  BUMN  dapat  melakukan pendanaan  pelaksanaan  penugasan  melalui  instrumen  yang  diatur  dalam  peraturan  tersebut. Pemberian jaminan pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka penerbitan obligasi dan pelaksanaan pinjaman oleh PT Hutama Karya (Persero). Pemberian jaminan oleh pemerintah terhadap obligasi  yang diterbitkan oleh PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  142/PMK.08/2019  tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Pemberian  Jaminan  Pemerintah  untuk  Percepatan  Proyek  Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
Berdasarkan  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 142/PMK.08/2019  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pemberian  Jaminan  Pemerintah  untuk Percepatan  Proyek  Pembangunan  Jalan  Tol  di  Sumatera 24 ,  pemberian  Jaminan  Pemerintah diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut;
1. kemampuan keuangan negara;
2. kesinambungan fiskal; dan
3. pengelolaan risiko fiskal (APBN).
Berdasarkan Pasal  5 ayat  (1) Peraturan Menteri  Keuangan Republik  Indonesia Nomor 142/PMK.08/2019  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pemberian  Jaminan  Pemerintah  untuk Percepatan  Proyek  Pembangunan  Jalan  Tol  di  Sumatera,  disebutkan  bahwa  Jaminan Pinjaman atas Kewajiban Finansial       PT Hutama Karya (Persero) diberikan secara penuh kepada  Kreditur  sesuai  dengan  Perjanjian  Pinjaman  atau  kepada  Pemberian  Fasilitas Pembiayaan  Syariah  berdasarkan  Perjanjian  Pembiayaan.  Berdasarkan  Pasal  7  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  142/PMK.08/2019  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Pemberian  Jaminan  Pemerintah  untuk  Percepatan  Proyek  Pembangunan  Jalan Tol  di  Sumatera 25 ,  pemberian  jaminan  pemerintah  dinyatakan  dalam  bentuk  surat  yang ditandatangani  oleh  Menteri  dan  ditujukan  kepada  Kreditur  atau  Pemberi  Fasilitas Pembiayaan Syariah dengan tembisan kepada PT Hutama Karya (Persero).
Pemberian  jaminan  pemerintah  dalam  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  yang diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia  yang  didalamnya  diberikan  penugasan  kepada  BUMN  tersebut  untuk
23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
24 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  142/PMK.08/2019  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
25 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  142/PMK.08/2019  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
melaksanakan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian hingga pemeliharaan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera.  Pemberian  jaminan  pemerintah  dalam  proses pendanaan  proyek  tidak  berlaku  bagi  semua  proyek,  hanya  beberapa  proyek  stategis  yang ditetapkan  pemerintah  dan  dinyatakan  oleh  pemerintah  untuk  dapat  diberikan  jaminan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN
1. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang  berkelanjutan.  Perencanaan  yang  baik  diperlukan agar  keberlangsungan  proses  pembangunan  infrastuktur  juga  berjalan  tanpa  hambatan. Pemberian  kredit  sindikasi  merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh  oleh  Badan Usaha dalam mendapatkan pendanaan yang mencukupi untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Pemberian kredit sindikasi digunakan karena merupakan salah satu kredit yang lebih  aman  daripada  kredit  pada  umumnya  dan  memberikan  pembagian  risiko  kepada pihak bank yang tergabung dalam kredit sindikasi. Pembiayaan proyek infrastruktur yang digunakan  pemerintah  melalui  pembiayaan  APBN  dan  melalui  skema  Kerjasama Pemerintah  dengan  Badan  Usaha/Swasta  (KPBU).  Pemberian  Jaminan  dalam  Kredit Sindikasi merupakan unsur penting guna mengurangi risiko tidak kembalinya kredit yang diberikan sindikasi bank kepada badan usaha kontraktor yang menjalankan pembangunan infrastruktur.  Pemberian  jaminan  dapat  berupa  dengan  nilai  uang  dalam  bentuk  jaminan perseorangan,  jaminan  kebendaan,  jaminan  hak  kebendaan  maupun  penjaminan  hak konsesi.
2. Pemberian  kredit  sindikasi  sebaiknya  dilakukan  oleh  pihak  kreditur  dengan memperhatikan  jaminan  yang  diberikan  oleh  debitur  untuk  meminimalisir  resiko  tidak kembalinya kredit yang diberikan. Pemberian jaminan pemerintah dalam kredit sindikasi perlu  memperhatikan  keberlangsungan  proyek  pembangunan  infrasrtuktur  agar  tidak terdapat  risiko  proyek infrastruktur  yang  gagal  dan berisiko  merugikan kreditur maupun negara.

## REFERENSI
Badriyah  Harun.  2010. Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Bermasalah .  Yogyakarta:  Pustaka Yustitia.
Kuncoro, Mudrajad. 2003. Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, Kebijakan . Yogyakarta: UPP APM YKPN.
Muhammad  Basan.  2002. Penilaian  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia .  Jakarta:  CV. Rejeki Agung.
Mukti  Fajar  ND  &  Yulianto  Achmad.  2015. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  1979. Peran  Penggunaan  Perpustakaan  di  Dalam Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan.  2001. Hukum  Perdata  :  Hak  Jaminan  Atas  Tanah . Yogyakarta: Rabitah Alam Islami.
Sukirno,  Sadono.  2011. Makro  Ekonomi  Teori  Pengantar  Edisi  Ketiga .  Rajawali  Pers, Jakarta.
Oktavianus  Yesnat  &  Putri  Bintusy  Syahti.  "Analisis  Model  Pembiayaan  Infrastruktur  di Indonesia " . Jurnal  Ilmial  Mahasiswa  Ekonomi  Pembangunan  -  Universitas  Syariah Kuala Banda Aceh Fakultas Ekonomi dan Bisnis . Volume 7. Edisi 2. 2022. Rosalina  Tineke  Kusumawardhani.  2021.  "Potensi  dan  Tantangan  Pembiayaan  Infrastruktur Melalui Surat Berharga Syariah Negara " . Buletin APBN. Volume VI. Edisi 2. 2021. Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Patricia Inge Felancy, Faizal Kurniawan. 2021. "Analisis  Pemberian  Pinjaman  Langsung  Sebagai  Upaya  Untuk  Pembiayaan
Infrastruktur  Transportasi  Darat  di  Indonesia ". Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Riau . Volume 10. Edisi 1. 2021.
Ibnu  Syabri,  Ade  Sjafruddin,  Biemo  W.  Soemardi,  Syahril  B.  Kusuma.  Prosiding  Seminar Nasional:  "Pembangunan  Infrastruktur  Untuk  Semua".  Kelompok  Keahlian  Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota: Bandung. 20 Oktober 2009.
Silvya  Candra  Kusuma.  2017.  Analisis  Dampak  Keterlambatan  Pengadaan  Tanah  dan Pelaksanaan  Konstruksi  Terhadap  Masa  Konsesi  Pada  Pembangunan  Jalan  Tol Kertosono  -  Mojokerto.  Thesis.  Fakultas  Teknik  Sipil  dan  Perencanaan  Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.
Nastantio  W  Hadi.  PT  SMI  dan  PT  IIF  Sampaikan  Komitmen  Dukungan  Pembangunan Berkelanjutan  dalam  Presidensi  G20. https://iif.co.id/id/siaran-pers/pt-smi-dan-pt-iif- sampaikan-komitmen-dukungan-pembangunan-berkelanjutan-dalam-presidensi-g20/ dipublikasi pada 13 Juli 2022, diakses pada 19 Juli 2023 pukul 23.00.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  79  Tahun  2010  Tentang  Penjaminan Infrastruktur  Dalam  Proyek  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha  Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  100  Tahun  2014  tentang  Percepatan Pembangunan  Jalan  Tol  di  Sumatera  sebagaimana  diubah  terakhir  pada  Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  260/PMK.011/2010  Tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Penjaminan  Infrastruktur  Dalam  Proyek  Kerjasama  Pemerintah Dengan Badan Usaha.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  260/PMK.011/2010  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Penjaminan  Infrastruktur  Dalam  Proyek  Kerjasama  Pemerintah  Dengan Badan Usaha .
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  142/PMK.08/2019  tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Pemberian  Jaminan  Pemerintah  untuk  Percepatan  Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.