## MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBUKAAN RAHASIA BANK *
Bambang Catur SP 1
Permalink: https://www.academia.edu/9964222
Abstract: Mechanisms and procedures at the Opening of Bank Secrecy. The bank  secrecy  is  the  right  of  customer,  which  must  be  maintained  by  the bank. Bank Secrecy is all things related to the storage of information about customers and their savings. However, there are some provisions that allow for the bank to open a secret bank customers, with the for the benefit of the State  and  society,  the  purpose  of  taxation,  national  trade  interests,  the interests  of  the  criminal  and  civil  justice,  the  importance  of  banking activities, and all set in legislation.

## Keywords: Bank, Bank Secrecy, Opening Procedures
Abstrak: Mekanisme dan Prosedur Pembukaan Rahasia Bank. Pada dasarnya rahasia  bank  merupakan  hak  nasabah  yang  harus  dijaga  oleh  pihak  bank. Rahasia  Bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keterangan mengenai  nasabah  penyimpanan  dan  simpanannya.  Akan  tetapi  ada beberapa  ketentuan  yang  membolehkan  bagi  pihak  bank  untuk  membuka rahasia bank nasabahnya, dengan ketentuan untuk kepentingan Negara dan masyarakat luas, untuk kepentingan perpajakan, untuk kepentingan piutang negara, untuk kepentingan peradilan pidana dan perdata, untuk kepentingan kegiatan  perbankan,  dan  semuanya  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Kata Kunci: Bank, Rahasia Bank, Prosedur Pembukaan
* Diterima tanggal naskah diterima: 22 Maret 2014, direvisi: 07 April 2014, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2014.
1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta.
E-mail: bambang.catur@yahoo.com .

## 72 – Bambang Catur SP; Mekanisme dan Prosedur Pembukaan Rahasia Bank

## Pendahuluan
Perbankan,  khususnya  bank  umum  merupakan  inti  dari  sistem keuangan  negara.  Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  menjadi  tempat pengusaha,  badan-badan  pemerintah  dan  swasta,  maupun  perorangan menyimpan  dana-dananya.  Melalui  kegiatan  perkreditan  dan  berbagai  jasa diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perkembangan.
Menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  maupun  Undang-undang  perubahannya  yaitu  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, jasa perbankan dapat diberikan oleh bank harus sesuai dengan  jenis  banknya.  Berarti  pelayanan  yang  dapat  diberikan  oleh  bank dipengaruhi oleh jenis bank yang bersangkutan, mengingat ada ketentuan usaha perbankan tertentu yang hanya dapat diberikan oleh Bank Umum tetapi tidak boleh  diberikan  oleh  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR),  misalnya  BPR  dilarang menerima  simpanan  berupa  giro.  Dengan  demikian,  maka  jenis  bank menentukan usaha perbankan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan khususnya pada Bab II tentang Jenis dan Usaha Bank pada pasal 6 dan  7  diatur  mengenai  ketentuan usaha  perbankan  yang  dapat  dilakukan  oleh Bank Umum. Usaha perbankan yang dilakukan oleh Bank Umum diantaranya: a).  Penghimpun  dana  dari  masyarakat;  b).  Pemberian  kredit;  c).  Penerbitan surat pengakuan hutang; d). Jual beli surat berharga, atau menjamin atas risiko sendiri  maupun  untuk  kepentingan  dan  atas  perintah  nasabahnya;  e). Pemindahan  uang;  f).  Penempatan  dana  pada  bank  lainnya,  meminjam  dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lainnya; g). Penempatan dana pada bank  lainnya,  meminjam  dana  dari  atau  meminjamkan  dana  kepada  bank lainnya;  h).  Penerimaan  pembayaran  tagihan  surat  berharga;  i).  Penyimpanan barang  dan  surat  berharga;  j).  Menerima  penitipan  untuk  kepentingan  pihak lain; k). Penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; l). Usaha anjak piutang, kartu kredit, dan kegiatan wali amanat; m). membiayaan dengan prinsip Syan'ah; n). Melakukan  kegiatan  dalam  valuta  asing;  o).  Melakukan  kegiatan  penyertaan modal  sementara  untuk  mengatasi  akibat  kegagalan  kredit,  dengan  syarat dengan  menarik  kembali  penyertaannya  dengan  memenuhi  ketentuan  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; q). Pengurusan dan pendirian dana pensiun.

## Pengertian Bank
Beberapa  pengertian  tentang  bank  telah  dikemukakan  baik  oleh  para ahli  maupun  menurut  undang-undang,  di  mana  dari  beberapa  pengertian  itu terdapat  satu  pengertian  yang  sama  khususnya  yang  berkaitan  dengan  adanya suatu  badan  yang  usahanya  terutama  memberikan  kredit,  baik  dengan modalnya sendiri maupun dengan modal pihak lain. 2
Menurut  undang-undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,
2 Bambang Sunggonc, Pengantar Hukum Perbankan, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 132-133
dalam  pasal  1  angka  2  dinyatakan:  “Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 3
Di  samping  itu,  ada  beberapa  sarjana  yang  memberikan  pengertian mengenai bank antara lain sebagai berikut:
Pertama,  Prof.  G.M.  Verryn  Stuart  dalam  bukunya  Bank  Politik: mengatakan  bahwa:  “Bank  adalah  suatu  badan  yang  bertujuan  untuk memuaskan  kebutuhan  kredit,  baik  dengan  alat-alat  pembayarannya  sendiri atau  dengan  uang  yang  diperolehnya  dari  orang  lain,  maupun  dengan  jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.” 4
Kedua,  A.  Abdurrachman  dalam  bukunya  Ensiklopedia  Ekonomi Keuangan  dan  Perdagangan  menjelaskan  bahwa:  “Bank  adalah  suatu  jenis lembaga  keuangan  yang  melaksanakan  berbagai  macam  jasa,  seperti memberikan  pinjaman,  mengedarkan  mata  uang,  pengawasan  terhadap  mata uang,  bertindak  sebagai  tempat  penyimpanan  benda-benda  berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.” 5
Ketiga,  Muchdarsyah  Sinungan  menjelaskan  bahwa:  “Bank  adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.” 6
Keempat,  Fockema  Andreae  dalam  bukunya  Kamus  Istilah  Hukum mengatakan  bahwa:  “Bank  ialah  suatu  lembaga  atau  orang  pribadi  yang menjalankan  perusahaan  dalam  menerima  dan  memberikan  uang  dari  dan kepada  perusahaan  dalam  menerima  dan  memberikan  uang  dari  dan  kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir  sebagai  tertarik,  maka  bank  dalam  arti  luas  adalah  orang  atau  lembaga yang  dalam  pekerjaannya  secara  teratur  menyediakan  uang  untuk  pihak ketiga.” 7
Kelima, O.P. Simorangkir dalam bukunya Seluk Beluk Bank Komersial mengatakan  bahwa:  “Bank  merupakan  salah  satu  badan  usaha  lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit  itu  dilakukan  baik  dengan  modal  sendiri  atau  dengan  dana-dana  yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.” 8
Dari beberapa pengertian tersebut di atas jelas bahwa usaha bank pada dasarnya merupakan suatu usaha simpan-pinjam demi dan untuk kepentingan
3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan , h. 9 4 G.M.  Verryn  Stuart,  "Bank  Politik",  dalam  Thomas  Suyatno.  et.  al., Kelembagaan Perbankan, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 1 5 A. Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perbanakan, dalam Thomas Suyamo, et al., Kelembagaan Perbankan, h.1 6 Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 3 7 Fockema  Andreae,  "Kamus  lstilah  Hukum",  dalam.  H.  Budi  Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogjakarta: Andi Yogjakarta, 2000), h. 13
8 O.P.  Simorangkir, Seluk  Beluk  Bank  Komersial,  Cetakan  I,  (Jakarta:  Perbanas, 1998), h. 18
pihak ketiga dan badan usahanya harus berbentuk badan hukum.
Dari  pengertian  di  atas  menjadi  jelas  bahwa  usaha  bank  haruslah didirikan  dalam  bentuk  badan  hukum  atau  tidak  boleh  berbentuk  usaha perseorangan.  Penegasan  seperti  itu  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  pasal  21 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menentukan bentuk hukum bank, yaitu: Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah.
Dengan  demikian  dari  beberapa  pengertian  tersebut  di  atas,  dapatlah ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  tugas  pokok  dari  bank  adalah  memberikan kredit kepada masyarakat secara langsung, kecuali Bank Indonesia.

## Asas Perbankan di Indonesia
Peraturan  perbankan  yang  terbaru  yaitu  Undang-Undang  No.  10 Tahun  1998  tentang  Perbankan  menyatakan  adanya  asas  perbankan  diatur dalam Bab II pasal 2. Dengan diaturnya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, maka menjadi jelas apa landasan perbankan, bagaimana kegiatannya dan ke mana arahnya.
Mengenai  asasnya  ketentuan  pasal  2  Undang-Undang  No.  10  Tahun 1998, menyebutkan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip  kehati- hatian.” 9
Dalam  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  ini tidak  memberikan  penjelasan  tentang  prinsip  kehati-hatian,  padahal  kejelasan prinsip  ini  untuk  mengetahui  sejauhmana  batas  kehati-hatian  perbankan  agar antara kesengajaan dengan kealpaan mempunyai batas jelas dan tegas.

## Tujuan Perbankan
Dalam  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan, tujuan  perbankan  diatur  dalam  Bab  II  pasal  4.  Mengenai  tujuan  perbankan ketentuan  pasal  4  Undang-Undang  No.  10  tahun  1998  menyebutkan  bahwa: “Perbankan  Indonesia  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” 10
Ketentuan  pasal  4  di  atas  terlihat  bahwa  bank  tidak  cukup  hanya menjalankan  kegiatannya  saja,  yaitu  menghimpun  dan  menyalurkan  dana masyarakat,  tetapi  kegiatan  tersebut  mempunyai  tujuan  yang  jelas  demi kepentingan  pembangunan  nasional  merupakan  sasaran  perbankan  dalam melakukan  kegiatan  sebagaimana  tujuan  tersebut  di  atas.  Meningkatkan pemerataan,  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  dan  meningkatkan stabilitas nasional.

## Fungsi Perbankan di Indonesia
Fungsi  bank  ini  diatur  dalam  ketentuan  pasal  3  Undang-Undang No.10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  menyebutkan  bahwa:  “Fungsi  utama
9 Undang- Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, h. 69
10 Undang- Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, h. 70
perbankan  Indonesia  adalah  sebagai  penghimpun  dan  penyalur  dana masyarakat.” 11
Bank merupakan alat pemerintah di bawah koordinasi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, diberi fungsi sebagai berikut:
Pertama,  Alat  penyedot  dana  yang  ada  di  masyarakat.  Sasaran penyedotan dana adalah dana yang berlebihan di dalam masyarakat, atau dana yang sementara belum digunakan oleh pemiliknya. Adapun contohnya adalah: a).  menjual  deposito  berjangka;  b).  menerima  simpanan  berjangka  berupa rekening koran, tabanas, taska, dan sebagainya.
Kedua,  Menyalurkan  dana  yang  telah  terhimpun  itu  kepada masyarakat, dengan jalan memberikan jaminan (garansi bank) dan memberikan pinjaman. 12
Selanjutnya  secara  spesifik  fungsi  bank  itu  dapat  dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 13
Pertama, Agent of Trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau  kepercayaan,  baik  dalam  hal  penghimpun  dana  maupun  penyalur  dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.  Masyarakat  percaya  bahwa  uangnya  tidak  akan  disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan juga  percaya  bahwa  pada  saat  yang  telah  dijanjikan  masyarakat  dapat  menarik lagi simpanan dananya di bank.
Kedua,  Agent  of  Development.  Sektor  dalam  kegiatan  perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Sektor riil  tidak  dapat  bekerja  dengan  baik  apabila  sektor  moneter  tidak  bekerja dengan baik. Tugas bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan  untuk  kelancaran  kegiatan  perekonomian  di  sektor  riil.  Kegiatan bank  tersebut  memungkinkan  masyarakat  melakukan  investasi,  distribusi,  dan juga konsumsi barang dan jasa mengingat semua kegiatan itu berkaitan dengan penggunaan  uang.  Kelancaran  kegiatan  tersebut  tidak  lain  adalah  kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.
Ketiga,  Agent  of  Services.  Di  samping  melakukan  penghimpun  dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada  masyarakat.  Jasa-jasa  yang  ditawarkan  ini  erat  kaitan  dengan  kegiatan perekonomian  masyarakat  secara  umum.  Jasa-jasa  bank  ini  antara  lain  dapat berupa  jasa  pengiriman  uang,  jasa  penitipan  barang  berharga,  jasa  pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.
Di samping itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan bank menjadi sangat penting dalam mendorong pembangunan bangsa, yaitu: 14 a). Pengumpul dana  dari  masyarakat  yang  kelebihan  dana  dan  penyalur  kredit  kepada
11 Undang- Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, h. 70
12 Achmad Anwari, Rekening Koran Giro, (Jakarta: Balai Aksara, 1991), h. 16 13 Y.  Sri  Susilo  dan  Sigit  Triandaru, Bank  &  Lembaga  Keuangan  Lain,  (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 6 14 H. Malayu SP. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 3
masyarakat  yang  membutuhkan  dana;  b).  Tempat  menabung  yang  efektif  dan produktif  bagi  masyarakat;  c).  Pelaksana  dan  memperlancar  lalu  lintas pembayaran  dengan  aman,  praktis,  dan  ekonomis;  d).  Penjamin  penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L / C; dan e). Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.

## Jenis Perbankan di Indonesia
Menurut  ketentuan  pasal  1  angka  5  dan  4  Undang-Undang  No.  10 Tahun  1998  tentang  Perbankan  tersebut,  bahwa  bank  dapat  dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu:
Pertama, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara  konvensional  dan/atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kedua,  Bank  Perkreditan  Rakyat  adalah  bank  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 15
Pengertian dari kedua jenis bank di atas tercantum pada pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu: Bank Umum adalah bank yang  dapat  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Sedangkan  Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito  berjangka,  tabungan  dan  atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan dengan itu.

## Rahasia Bank
Tinjauan teori tentang rahasia bank, menunjukkan ada dua pendapat. Yang  pertama  teori  rahasia  bersifat  mutlak,  yaitu  bahwa  bank  berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori yang kedua adalah rahasia bank bersifat nisbi, yaitu: bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia  nasabahnya,  bila  untuk  suatu  kepentingan  mendesak,  misalnya  demi kepentingan negara. 16
Mengenai  rahasia  bank  ini  ketentuannya  diatur  dalam  Pasal  28 Undang-Undang  No.  10  tahun  1998  tentang  Perbankan  yang  menyebutkan bahwa:  “Rahasia  Bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.” 17
Sejalan dengan pengertian di atas, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 10  Tahun  1998  menegaskan  bahwa  bank  wajib  merahasiakan  keterangan mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya,  kecuali  dalam  hal sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  41,  41A,  42,  43,  44  dan  44A.  Ini  berarti bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut  kelaziman  dunia  perbankan.  Di  sinilah  yang  dilarang  oleh  undang-
15 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, h. 9
16 Muhammad Djumhana, Op. cit., h. 164
17 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, h. 12
undang, bank memberi informasi mengenai keadaan keuangan nasabah.
Mekanisme dan prosedur permintaan untuk pembukaan rahasia bank, yaitu: 1). Pemohonan ditujukan kepada Pimpinan Bank Indonesia Up. Urusan Hukum  Bank  Indonesia;  2).  Atas  permintaan  ini  Pimpinan  Bank  Indonesia membahasnya  dan  kemudian  memberikan  keputusannya  apakah  memberikan atau menolaknya; 3). Apabila permintaan tersebut tidak memenuhi persyaratan dilakukan  penolakan  begitu  juga  sebaliknya  apablia  telah  memenuhi persyaratan maka diijinkan pembukaan rahasia bank tersebut. 18
Penolakan  oleh  Bank  Indonesia  selambat-lambatnya  14  (empat  belas) hari setelah Surat permintaan diterima (pasal 8 ayat 3 Surat Keputusan Direksi Bank  Indonesia  31/82/KEP/DIR  tentang  Persyaratan  dan  Tata,  Cara Pemberian Ijin atau Perintah membuka rahasia bank. 19

## Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Perpajakan
Ketentuan  mengenai  pembukaan  rahasia  bank  untuk  kepentingan perpajakan  ini  diatur  dalam  pasal  41  Undang-undang  Perbankan  1998  yang menyatakan  bahwa:  “Untuk  kepentingan  perpajakan,  Pimpinan  Bank Indonesia  atas  perintah  Menteri  Keuangan  berwenang  mengeluarkan  perintah tertulis  kepada  bank  agar  memberikan  keterangan  dan memperlihatkan  bukti- bukti tertulis serta Surat-Surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.” 20
Dalam  pembukaan  rahasia  bank  karena  untuk  keperluan  pemeriksaan dan penyidikan perpajakan, maka pembukaannya harus ada permintaan tertulis dari  Menteri  Keuangan.  Adapun  mengenai  keperluan  untuk  menjalankan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  lainnya  maka  tidak diperlukan  permintaan.  Hal  demikian  didasarkan  kepada  ketentuan  pasal  35 ayat  1  dan  2  berikut  penjelasannya  dari  Undang-Undang  No.  9  Tahun  1994, yaitu  bahwa  untuk  kepentingan  menjalankan  peraturan  perundang-undangan pajak,  pihak  pajak  langsung  dapat  meminta  keterangan  atau  bukti  dari  bank mengenai keadaan keuangan nasabahnya sepanjang mengenai perpajakannya. 21

## Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Negara
Ketentuan  untuk  pembukaan  rahasia  bank,  karena  kepentingan penyelesaian  piutang  negara  merupaknn  ketentuan  yang  baru.  Pasal  yang mengaturnya  yaitu:  pasal  41  A  ayat  1,  2  dan  3  Undang-Undang  Perbankan tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut:
Pertama,  untuk  penyelesaian  piutang  bank  yang  sudah  diserahkan kepada  Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara/Panitia  Urusan  Piutang Negara,  Pimpinan  Bank  Indonesia  memberikan  ijin  kepada  pejabat  Badan Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara/Panitia  Urusan  Piutang  Negara  untuk
18 Muhammad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di  Indonesia,  (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 168 19 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, h.168
20 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, h. 25
21 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, h. 169
memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah dari debitur.
Kedua,  ijin  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  diberikan  secara tertulis  atas  permintaan  tertulis  Kepala  Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara;
Ketiga,  permintaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  2  harus menyebutkan  nama  dan  jabatan  pejabat  Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang Negara/Panitia  Urusan  Piutang  Negara,  nama  nasabah  debitur  yang bersangkutan, dan alasan diperlukan keterangan. 22
Dengan demikian dari ketentuan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ijin untuk pembukaan rahasia bank dalam rangka penyelesaian piutang negara  tersebut  dapat  diperoleh  apabila  dilakukan  permohonan  secara  tertulis oleh  Kepala  Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara/Ketua  Panitia  Urusan Piutang  Negara.  Permintaan  tersebut  harus  menyebutkan  nama  dan  jabatan pejabat  Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang  bersangkutan,  dan  alasan diperlukannya keterangan.

## Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Pidana
Menurut  ketentuan  pasal  42  ayat  1,  2,  dan  3  Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 menyatakan sebagai berikut:
Pertama,  untuk  kepentingan  peradilan  dalam  perkara  pidana, Pimpinan  Bank  Indonesia  dapat  memberikan  ijin  kepada  Polisi,  Jaksa,  atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank;
Kedua,  ijin  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  diberikan  secara tertulis  atas  permintaan  tertulis  dari  Kepala  Kepolisian.  Republik  Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung;
Ketiga,  permintaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  2  harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan perkara pidana yang diperlukan. 23
Di  dalam  Pasal  3  Ayat  (1)  tentang  Pembukaan  Rahasia  Bank  untuk kepentingan  peradilan  dalam  perkara  pidana  wajib  dilakukan  setelah  terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia.
Di  dalam  Pasal  6  mengatur  tentang  pembukaan  rahasia  perbankan  di dalam  kepentingan  peradilan  dalam  perkara  pidana,  di  mana  pimpinan  BI dapat  memberikan  izin  tertulis  kepada  polisi,  jaksa  atau  hakim  untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada  bank  (Ayat  (1)),  setelah  ada  permintaan  tertulis  dari  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia  (Ayat  (2)),  hal  mana  ketentuan  tersebut  juga  berlaku  di dalam  perkara  pidana  yang  diproses  di  luar  peradilan  umum[11]  (Ayat  (3))  di mana  permintaan  tertulis  tersebut  harus  menyebutkan:  a.  Nama  dan  jabatan polisi,  jaksa  atau  hakim;  b.  Nama  tersangka  atau  terdakwa;  c.  Nama  kantor bank  tempat  tersangka  atau  terdakwa  mempunyai  simpanan;  d.  Keterangan
22 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, h. 25 – 26
23 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, h. 26
yang  diminta;  e.  Alasan  diperlukannya  keterangan;  dan  f.  Hubungan  perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.
Bahwa  kemudian  hari  lebih  lanjut  diatur  di  dalam  Pasal  9,  bahwa permintaan tertulis tersebut harus ditandatangani dengan membubuhkan tanda tangan  basah  oleh  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepolisian  Republik Indonesia  atau  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  yang  ditujukan kepada: Gubernur Bank Indonesia Up. Direktorat Hukum Bank Indonesia.
Selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  hari  setelah  surat  permintaan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana diterima secara lengkap oleh Direktorat  Hukum  BI,  Gubernur  BI  memberikan  perintah  atau  izin  tertulis membuka  rahasia  bank,  kecuali  untuk  perkara  pidana  korupsi,  perintah  atau izin  diberikan  dalam  waktu  3  (tiga)  hari.  Demikian  juga  terhadap  surat permintaan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan,  Gubernur  BI  secara  tertulis dapat menolak untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank,  selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  hari  setelah  surat  permintaan diterima untuk kepentingan perkara pidana dan 3 (tiga) hari setelah permintaan diterima yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. (Pasal 10 Ayat (3) dan (4)).
Perintah  atau  izin  tertulis  membuka  rahasia  bank,  maupun penolakannya,  dapat  dilakukan  oleh  deputi  gubernur  senior  atau  salah  satu deputi gubernur (Pasal 11 Ayat (1) dan (2)).
Mengenai  perintah  atau  izin  tertulis  yang  telah  dikeluarkan  oleh Gubernur  BI,  yang  juga  dapat  dikeluarkan  oleh  Deputi  Senior  Gubernur  BI atau  salah  satu  deputi  gubernur,  pihak  bank  wajib  melaksanakan  dengan memberikan  keterangan  baik  lisan  maupun  tertulis,  memperlihatkan  bukti- bukti  tertulis,  surat-surat  dan  hasil  cetak  data  elektronis,  tentang  keadaan keuangan  nasabah  penyimpan,  yang  disebutkan  dalam  perintah  atau  izin tertulis tersebut.
Di  dalam  penjelasan  Pasal  7  Ayat  (2),  bahwa  termasuk  dalam pengertian  keterangan  secara  tertulis  adalah  pemberian  fotokopi  bukti-bukti tertulis,  fotokopi  surat-surat  dan  hasil  cetak  data  elektronis  yang  telah dinyatakan/diberi  tanda  sesuai  dengan  aslinya  (certified)  oleh  pejabat  yang berwenang  pada  bank.  Pemberian  keterangan  secara  tertulis  tersebut  perlu dilakukan  sedemikian  rupa  agar  tidak  mengganggu  dan  menghilangkan dokumen  yang  menurut  ketentuan  seharusnya  tetap  diadministrasikan  oleh bank  yang  bersangkutan.  Kata  memperlihatkan  dalam  ketentuan  ini  tidak berarti  bahwa  pembawa  perintah  atau  izin  tertulis  dari  Bank  Indonesia  dapat melakukan pemeriksaan bank.
Juga diatur secara khusus di Pasal 8, bahwa bank dilarang memberikan keterangan  tentang  keadaan  keuangan  nasabah  penyimpan  selain  yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia.
Sebagai tambahan dan cukup penting untuk diketahui, bahwa terhadap pemblokiran  atau  penyitaan  simpanan  atas  nama  nasabah  penyimpan  yang telah  dinyatakan  sebagai  tersangka  atau  terdakwa  dapat  dilakukan  tanpa
memerlukan  izin  BI[12],  kecuali  untuk  memperoleh  keterangan  mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang diblokir atau disita pada bank, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BI ini (Pasal 12 Ayat (1) dan (2)).
Dengan  demikian  ketentuan  di  atas  nampak  jelaslah  bahwa  untuk kepentingan  peradilan  dalam  perkara  pidana,  Pimpinan Bank  Indonesia  dapat memberikan  ijin  kepada  Polisi,  Jaksa  atau  Hakim  untuk  memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank.

## Pembukaan  Rahasia  Bank  Untuk  Kepentingan  Peradilan  Dalam  Perkara Perdata
Pengecualian  yang  berlaku  dalam  perkara  perdata,  informasi  yang dapat  diberikan  bank  hanya  terbatas  pada  sengketa  bank  dengan  nasabahnya. Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  43  Undang-Undang  Perbankan  1992,  bahwa direksi  bank  yang  bersangkutan  dapat  menginformasikan  kepada  pengadilan tentang  keadaan  keuangan  nasabah  yang  menjadi  lawannya  dan  memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.
Dengan  adanya  pengecualian  tersebut,  maka  direksi  bank  tidak  perlu menunggu  ijin  tertulis  dari  Menteri  Keuangan,  sebab  dalam  perkara  perdata keuangan nasabah selain dipergunakan untuk mengungkapkan kebenaran fakta di persidangan, juga menyangkut kepentingan bank itu sendiri dalam melawan nasabahnya.

## Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Kegiatan Perbankan
Dalam  rangka  tukar  menukar  informasi  antar  bank,  sistemnya  sama dengan  di  atas,  bank  tidak  perlu  menunggu  perintah  dari  menteri  keuangan. Direksi  bank  dapat  memberitahukan  keadaan  keuangan  nasabahnya  kepada bank  lain.  Pengecualian  ini  dimaksudkan  sebagai  sarana  untuk  menunjang kegiatan usaha bank itu sendiri. Peraturan pelaksanaan dan ketentuan mengenai tukar  menukar  informasi  mencakup  pengaturan  mengenai  tata  cara penyampaian  dan  permintaan  informasi  serta  bentuk  dan  jenis  informasi tertentu  yang  dapat  dipertukarkan,  seperti  indikator  secara  garis  besar  kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam  daftar  kredit  macet.  Peraturan  yang  berlaku  saat  ini  yaitu  Surat Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No.  27/120/KEP/DIR  tentang  Tata  Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank, Tanggal 25 Januari 1995. 24
Bagaimana  tata  cara  untuk  menerobos  rahasia  bank  dijabarkan  lebih lanjut  dalam  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No.  31/82/KEP/DIR tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian  Ijin  atau  Perintah  Membuka Rahasia Bank tanggal 31 Desember 1988. 25
Dalam pasal 1 butir 6 disebutkan, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang  berhubungan  dengan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan
24 Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor  27/120/KEP/DIR  tentang Tata Cara Tukar Menukarkan Informasi Antar Bank, 25 Januari 1995
25 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 39
simpanannya. Selanjutnya dalam pasal 2 disebutkan:
Pertama,  Bank  wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah penyimpan dan simpanannya;
Kedua,  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  tidak  bertaku untuk:  a.  Kepentingan  perpajakan;  b.  Penyelesaian  piutang  bank  yang  sudah diserahkan  kepada  Badan  Urusan  Piutang  Negara  dan  Lelang  Negara (BUPLN)/Panitia  Urusan  Piutang  Negara  (PUPN);  c.  Kepentingan  peradilan dalam  perkara  pidana;  d.  Kepentingan  peradilan  dalam perkara  perdata  antara bank  dengan  nasabahnya;  e.  Tukar-menukar  informasi  antar  bank;  f. Permintaan,  persetujuan  atau  kuasa  nasabah  penyimpan  yang  dibuat  secara tertulis; g.  Permintaan ahli  waris  yang sah  dari  nasabah penyimpan  yang  telah meninggal dunia. 26
Ketentuan  rahasia  bank  sebagaimana  di  atas,  merupakan  kewajiban bank.  Berhubung  hal  tersebut  merupakan  kewajiban,  maka  pelanggarannya dapat  dikenakan  sejumlah  sanksi.  Dalam  Undang-Undang  Perbankan  1998 dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif.
Ketentuan  rahasia  bank  wajib  dipegang  teguh  oleh  bank,  karena tujuannya  untuk  melindungi  kepentingan  bank  dan  nasabahnya.  Meskipun demikian  peraturan  tersebut  masih  terdapat  kelemahannya,  manakala  bank terdapat  persoalan  yang  tidak  beres,  seperti  terjadinya  kredit  macet  dalam jumlah  besar.  Kelemahan  aturan  rahasia  bank  dapat  menghambat  hubungan antara DPR dengan pemerintah (dalam hal ini bank). Di Satu pihak DPR tidak dapat  melakukan  pengawasan,  sedangkan  di  lain  pihak  berlindung  di  balik rahasia  bank  dengan  berdiam  diri  kalau  didiamkan  saja  keadaan  bank  akan semakin bertambah kurang baik.
Dengan  demikian  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  di  atas,  maka rahasia  bank  perlu  ditambah  kekecualiannya,  khususnya  untuk  kepentingan ketatanegaraan. Bank dapat memberikan keterangan keadaan keuangan nasabah kepada  DPR  jika  terjadi  keadaan  yang  membahayakan  bank  maupun  sistem perbankan pada umumnya.

## Penutup
Pada  dasarnya,  rahasia  bank  bersifat  mutlak,  yaitu  bank  memiliki kewajiban  menyimpan  rahasia  nasabah  yang  diketahui  oleh  bank  karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Walau  pun  disisi  lain  bersifat  nisbi,  artinya  bank  diperbolehkan  membuka rahasia  nasabahnya,  bila  untuk  suatu  kepentingan  mendesak,  misalnya  demi kepentingan  negara.    Oleh  karenanya,  ada  mekanisme  dan  prosedur  serta ketentuan  pembukaan  rahasia  bank,  seperti  untuk  kepentingan  perpajakan, untuk  kepentingan  penyelesaian  piutang  negara,  untuk  kepentingan  peradilan pidana,  untuk  kepentingan  peradilan  dalam  perkara  perdata,  dan  untuk kepentingan  kegiatan  perbankan.  Dengan  demikian  ketentuan  baku penjaminan  kerahasiaan  bank  tidak  lagi  bersifat  mutlak,  tetapi  bersifat  nisbi.
26 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan,  h. 39 - 40

## 82 – Bambang Catur SP; Mekanisme dan Prosedur Pembukaan Rahasia Bank
Bergantung kepada kepentingan negara dan orang banyak, bukan kepentingan individual semata.

## Pustaka Acuan
Abdurrachman,  A., Ensiklopedia  Ekonomi  Keuangan  dan  Perbanakan,  dalam Thomas Suyamo, et al., Kelembagaan Perbankan. Andreae,  Fockema,  "Kamus  lstilah  Hukum",  dalam.  H.  Budi  Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogjakarta: Andi Yogjakarta, 2000. Anwari, Achmad, Rekening Koran Giro, Jakarta: Balai Aksara, 1991. Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Hasibuan, Malayu SP., Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Sembiring,  Sentosa, Hukum  Perbankan,  (Bandung:  Mandar  Maju,  2000),  h.
39
Simorangkir, O.P., Seluk Beluk Bank Komersial, Cetakan I, Jakarta: Perbanas, 1998. Sinungan, Muchdarsyah, Manajemen Dana Bank, Jakarta: Bumi Aksara, 2000. Stuart,  G.M.  Verryn,  "Bank  Politik",  dalam  Thomas  Suyatno.  et.  al., Kelembagaan Perbankan, Jakarta: Gramedia, 1992. Sunggono, Bambang, Pengantar Hukum Perbankan, Bandung: Mandar Maju, 1995.
Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor  27/120/KEP/DIR  tentang Tata Cara Tukar Menukarkan Informasi Antar Bank, 25 Januari 1995 Susilo, Y. Sri, dan Sigit Triandaru, Bank & Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat, 2000. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan