## Fadiyah Hani Sabila Universitas Padjadjaran, fadiyahhanis@gmail.com
Diterima: 3 Maret 2018 Direvisi: 27 Oktober 2018 Diterbitkan: 30 Desember 2018

## Abstract
As one of the business entities under the umbrella of the unitary state of Indonesia, Islamic banks are also required to implement Good Corporate Governance which will henceforth be abbreviated as GCG. The application of GCG in Islamic banks is important considering Islamic banks are banks that use the principle of profit sharing. GCG is a requirement for Islamic banks to develop well and healthy. Good GCG implementation refers to five principles, namely accountability, transparency, independence, responsibility and fairness. The concept of Good Corporate Governance between conventional banks and Islamic  banks  is  basically  the  same,  but  the  difference  between  the  two  is  the  existence  of  Shariah compliance  and  the  existence  of  the  Sharia  Supervisory  Board  (DPS).  Islamic  banks  managed  and owned  by  human  resources  who  have  integrity  (good  morals)  and  professionals,  will  encourage  the implementation of the principles of good governance (Good Corporate Governance). Keywords : Good Corporate Governance, Implementation, Syaria Banking.

## Abstrak
Sebagai  salah  satu  entitas  bisnis  yang  berada  di  bawah  payung  negara  kesatuan  Indonesia,  bank syariah pun dituntut untuk menerapkan Good Corporate Governance yang untuk  selanjutnya akan disingkat dengan GCG. Penerapan GCG di bank syariah menjadi penting mengingat bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip profit sharing. GCG menjadi syarat bagi bank syariah untuk berkembang dengan baik dan sehat. Penerapan GCG yang baik mengacu pada lima prinsip yaitu  akuntabilitas,  transparansi,  independensi,  tanggung  jawab,  dan  kewajaran.  Konsep  Good Corporate Governance antara bank konvensional dengan bank syariah pada dasarnya adalah sama, namun yang menjadi pembeda diantara keduanya ialah adanya syariah compliance dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bank syariah yang dikelola dan dimiliki oleh sumber daya manusia yang mempunyai  integrity  (moral  yang  baik)  dan  profesional,  akan  mendorong  pelaksanaan  prinsip  tata kelola yang baik (Good Corporate Governance). Kata Kunci : Good Corporate Governance, Penerapan, Perbankan Syariah

## PENDAHULUAN
Perkembangan  institusi  keuangan  Islam khususnya bank syariah mulai meningkat dari tahun ke  tahun.  Bank  syariah  mulai  berkembang  di Indonesia  pasca  disetujuinya  UU  No.  10  Tahun 1998, yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Hal lain yang
memicu  tumbuhnya  bank  syariah  adalah  Fatwa MUI  tentang  haramnya  bunga  bank.  Dengan adanya fatwa tersebut jelas memperkuat posisi bank syariah  sebagai  satu-satunya  alternatif  bagi  kaum muslimin  untuk  menitipkan  uangnya.  Hal  ini dikarenakan pandangan masyarakat yang menganggap  bahwa  bank  syariah  adalah  lembaga keuangan yang telah bebas dari praktik riba.
Sebagai salah satu entitas bisnis yang berada di  bawah  payung  negara  kesatuan  Indonesia,  bank syariah  pun  dituntut  untuk  menerapkan Good Corporate  Governance yang  untuk  selanjutnya  akan disingkat  dengan  GCG.  Penerapan  GCG  di  bank syariah  menjadi  penting  mengingat  bank  syariah merupakan  bank  yang  menggunakan  prinsip profit sharing (keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah)  (Chapra,  2002).  Pedoman  GCG  yang telah dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance  (KNKCG)  mengikat  seluruh  entitas bisnis, baik yang konvensional maupun syariah. Hal ini  dilakukan  sebagai  upaya  pemerintah  untuk menciptakan iklim dunia usaha yang sehat.
Definisi GCG menurut Bank Dunia adalah aturan,  standar  dan  organisasi  di  bidang  ekonomi yang  mengatur  perilaku  pemilik  perusahaan, direktur  dan  manajer  serta  perincian  dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendaliaan dan keseimbangan (check and balances) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan  dan  tetap  mendorong  terjadinya pertumbuhan perusahaan.
Namun  demikian,  beberapa  permasalahan muncul  ketika  pedoman  GCG  konvensional dipandang tidak cukup mengakomodasi kebutuhan tata  kelola  perusahaan  dengan  prinsip  syariah  – khususnya  bank  syariah.  Ada  dua  alasan  utama mengapa  pedoman  GCG  konvensional  dipandang kurang  mengakomodasi  kebutuhan corporate governance pada  institusi  keuangan  Islam.  Pertama, nilai-nilai  Islam  yang  melekat  pada  institusi keuangan Islam belum diakomodasi oleh pedoman GCG  konvensional.  Kewajiban  institusi  keuangan Islam untuk taat pada kaidah-kaidah syariah dalam setiap praktiknya menjadi hal yang seharusnya lebih diutamakan daripada unsur-unsur lainnya.
Kedua,  secara  teoritis  institusi  keuangan Islam  dipandang  lebih  pas  bila  menggunakan
konsep shariah  enterprise  theory ,  yang  membuat struktur  dan  orientasi  perusahaannya  berbeda dengan  perusahaan  konvensional  yang  menganut konsep entity  theory .  Dengan  dianutnya  konsep shariah  enterprise  theory ,  orientasi  institusi  keuangan Islam  bukan  hanya  sekadar  untuk  mencari keuntungan semata, namun lebih menekankan pada zakat sebagai alat pendistribusian kesejahteraan. Di samping  itu,  diterapkannya  GCG  pada  institusi keuangan Islam adalah sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan.  Bahkan  menurut  Agustianto  (2008), bank-bank syariah seharusnya tampil sebagai pionir terdepan dalam pengimplementasian GCG tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  institusi  keuangan Islam  memiliki  tanggung  jawab  vertikal  kepada Allah  swt  disamping  bertanggung  jawab  kepada stakeholders .
Agar  penerapan  GCG  lebih  efektif  di perbankan  syariah,  Bank  Indonesia  telah mengeluarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 yang selanjutnya dilengkapi  dengan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia (SEBI) tentang Pelaksanaan GCG di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sejak dikeluarkannya  PBI  tersebut,  bank  syariah berkewajiban menerapkan GCG dan melakukan self assessment serta kemudian membuat laporan tentang penerapan  GCG  dalam  laporan  tahunannya (Faozan,  2013).  Bank  syariah  harus  memastikan bahwa  prinsip-prinsip  GCG  tersebut  telah diterapkan  pada  setiap aspek  bisnis  dan  di  seluruh jajarannya.  Penerapan  prinsip-prinsip  GCG tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan  usaha (sustainability) bank  syariah dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  para pemegang  saham,  nasabah  serta  pemangku kepentingan lainnya.

## PRINSIP  DASAR
GOOD  CORPORATE GOVERNANCE PADA

## PERBANKAN SYARIAH
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Peraturan Bank  Indonesia  No.  11/33/PBI/2009  bahwa prinsip-prinsip  dalam  GCG  harus  menerapkan prinsip  keterbukaan (transparency) ,  akuntabilitas (accountability) ,  pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional) ,  dan  kewajaran (fairness) . Selain  itu  Prinsip  dasar  pelaksanaan  GCG  ini  juga dijelaskan  dalam  pedoman  Good  Governance Bisnis Syariah (GGBS). Prinsip ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Keterbukaan (transparency) Keterbukaan (transparency) mengandung unsur  pengungkapan (disclosure) dan  penyediaan informasi  yang  memadai  dan  mudah  diakses  oleh pemangku  kepentingan.  Transparansi  diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif  dan  sehat.  Pelaku  bisnis  syariah  harus mengambil  inisiatif  untuk  mengungkapkan  tidak hanya  masalah  yang  disyaratkan  oleh  peraturan perundangan,  tetapi  juga  hal  yang  penting  untuk pengambilan  keputusan  yang  sesuai  dengan ketentuan syariah.
Akuntabilitas (accountability)
Akuntabilitas (accountability) mengandung unsur  kejelasan  fungsi  dalam  organisasi  dan  cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah  harus  dapat  mempertanggungjawabkan kinerjanya  secara  transparan  dan  wajar.  Untuk  itu bisnis  syariah  harus  dikelola  secara  benar,  terukur dan  sesuai  dengan  kepentingan  pelaku  bisnis syariah  dengan  tetap  memperhitungkan  pemangku kepentingan  dan  masyarakat  pada  umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pertanggungjawaban (responsibility)
Dalam hubungan
dengan asas
responsibilitas (responsibility) ,  pelaku  bisnis  syariah harus  mematuhi  peraturan  perundangan  dan ketentuan  bisnis  syariah,  serta  melaksanakan
tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.  Dengan  pertanggungjawaban  ini  maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya  dalam  jangka  panjang  dan mendapat  pengakuan  sebagai  pelaku  bisnis  yang baik (good corporate citizen) . Profesional (professional)
Professional  yaitu  memiliki  kompetensi, mampu  bertindak  obyektif  dan  bebas  dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen)  serta  memiliki  komitmen  yang  tinggi untuk  mengembangkan  bank  syariah.  Dalam hubungan  dengan  asas  independensi (independency) , bisnis  syariah  harus  dikelola  secara  independen sehingga  masing-masing  pihak  tidak  boleh  saling mendominasi  dan  tidak  dapat  diintervensi  oleh pihak  manapun.  Independensi  terkait  dengan konsistensi  atau  sikap  istiqomah  yaitu  tetap berpegang  teguh  pada  kebenaran  meskipun  harus menghadapi risiko.
Kewajaran (fairness)
Kewajaran (fairness) mengandung  unsur kesamaan  perlakuan  dan  kesempatan. Fairness atau kewajaran  merupakan  salah  satu  manifestasi  adil dalam  dunia  bisnis.  Setiap  keputusan  bisnis,  baik dalan  skala  individu  maupun  lembaga,  hendaklan dilakukan  sesuai  kewajaran  dan  kesetaraan  sesuai dengan  apa  yang  biasa  berlaku,  dan  tidak diputuskan  berdasar  suka  atau  tidak  suka.  Pada dasarnya, semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan  oleh  setiap  entitas  bisnis,  baik  di  dunia maupun  di  akhirat.  Dalam  melaksanakan kegiatannya,  Pelaku  bisnis  syariah  harus  senantiasa memperhatikan  kepentingan  semua  pemangku kepentingan,  berdasarkan  asas  kewajaran  dan kesetaraan.

## PERBEDAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  PADA  BANK  SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL
Menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Bank  Syariah  (UU  No. 21/2008),  perbankan  syariah  dalam  melakukan kegiatan  usahanya  berasaskan  prinsip  syariah, demokrasi  ekonomi,  dan  prinsip  kehati-hatian. Dalam  penjelasan  Pasal  2  dikemukakan  kegiatan usaha yang berasaskan berikut ini (Sutedi, 2009):
1. Prinsip syariah;
2. Demokrasi  ekonomi  yakni  kegiatan  ekonomi syariah  yang  mengandung  nilai  keadilan, kebersamaan,  pemerataan,  dan  kemanfaatan; dan
3. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan  bank  yang  wajib  dianut  guna mewujudkan  perbankan  yang  sehat,  kuat  dan efisien,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Lebih  lanjut  prinsip  syariah  dijelaskan sebagai  kegiatan  usaha  yang  tidak  mengandung unsur (Maradita, 2014):
1. Riba,  yaitu  penambahan  pendapatan  secara tidak  sah (bathil) antara  lain  dalam  transaksi pertukaran  barang  sejenis  yang  tidak  sama kualitas,  kuantitas,  dan  waktu  penyerahan (fadhl) ,  atau  dalam  transaksi  pinjam-meminjam yang  mempersyaratkan  nasabah  penerima fasilitas  mengembalikan  dana  yang  diterima melebihi  pokok  pinjaman  karena  berjalannya waktu (nasi’ah) ;
2. Maisir,  yaitu  transaksi  yang  digantungkan kepada  suatu  keadaan  yang  tidak  pasti  dan bersifat untung-untungan;
3. Gharar,  yaitu  transaksi  yang  objeknya  tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya,  atau  tidak  dapat  diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah;
4. Haram,  yaitu  transaksi  yang  objeknya  dilarang dalam syariah;
5. Zalim,  yaitu  transaksi  yang  menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
Berdasarkan  prinsip-prinsip  diatas  maka perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada syariah compliance yaitu ketaatan bank syariah terhadap  prinsip-prinsip  syariah.  Makna  kepatuhan syariah  dalam  bank  syariah  secara  konsep sesungguhnya  adalah  penerapan  prinsip-prinsip Islam,  syariah  dan  tradisinya  kedalam  transaksi keuangan  dan  perbankan  serta  bisnis  lain  yang terkait  secara  konsisten  dan  menjadikan  syariah sebagai  kerangka  kerja  bagi  sistem  dan  keuangan bank  syariah  dalam  alokasi  sumber  daya, manajemen,  produksi,  aktivitas  pasar  modal,  dan distribusi  kekayaan  (Sutedi,  2009).  Jaminan kepatuhan  syariah  ( shari’a  compliance  assurance )  atas keseluruhan  aktivitas  bank  syariah  merupakan  hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Menurut Sutedi (2009) ada beberapa indikator yang dapat  digunakan  sebagai  ukuran  secara  kualitatif untuk  menilai  kepatuhan  syariah  dalam  bank syariah, antara lain sebagai berikut:
1. Akad  atau  kontrak  yang  digunakan  untuk penyaluran  dana  sesuai  dengan  prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku;
2. Dana  zakat  dihitung  dan  dibayar  serta  dikelola sesuai  dengan  aturan  dan  prinsip-prinsip syariah;
3. Seluruh  transaksi  dan  aktivitas  ekonomi dilaporkan  secara  wajar  sesuai  dengan  standar akuntansi syariah yang berlaku;
4. Lingkungan  kerja  dan corporate  culture sesuai dengan syariah;
5. Bisnis  dan  usaha  yang  dibiayai  tidak bertentangan dengan syariah;
6. Terdapat  dewan  pengawas  syariah  sebagai pengarah  syariah  atas  keseluruhan  aktivitas operasional bank syariah;
7. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.
Selain  kepatuhan  pada  syariah,  dilihat  dari struktur  organisasi  bank  syariah,  unsur  yang
membedakan  dengan  bank  konvensional  adalah adanya  keharusan  bank  syariah  memiliki  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS).  DPS  ini  bertugas  untuk mengawasi  operasional  bank  dan  produkproduk bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini  karena  transaksi-transaksi  yang  berlaku  dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional.  DPS  harus  membuat  pernyataan secara  berkala  (biasanya  tiap  tahun)  bahwa  bank yang  diawasinya  telah  berjalan  sesuai  dengan ketentuan  syariah.  Pernyataan  ini  dimuat  dalam laporan  tahunan  ( annual report )  bank  bersangkutan. Tugas  lain  DPS  adalah  meneliti  dan  membuat rekomendasi  produk  baru  dari  bank  yang diawasinya.  Dengan  demikian,  DPS  bertindak sebagai  penyaring  pertama  sebelum  suatu  produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
Menurut  Antonio  (2001)  selain  DPS, Majelis  Ulama  Indonesia  memiliki  Dewan  Syariah Nasional  (DSN),  fungsi  utama  DSN  adalah mengawasi  produk-produk  lembaga  keuangan syariah  agar  sesuai  dengan  syariah  Islam.  Untuk keperluan  pengawasan  tersebut,  DSN  membuat garis  panduan  produk  syariah  yang  diambil  dari sumber-sumber  hukum  Islam.  Fungsi  lain  dari DSN  adalah  meneliti  dan  memberi  fatwa  bagi produk-produk  yang  dikembangkan  oleh  lembaga keuangan  syariah.  Panduan  DSN  ini  menjadi pedoman  bagi  DPS  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  produk-produk  bank.  Hal-hal  tersebut diatas  inilah  yang  tidak  dimiliki  oleh  perbankan konvensional  sehingga  menjadi  pembeda  dengan bank syariah.
Untuk melengkapi PBI-2009 dalam mengimplementasikan GCG di Perbankan Syariah, KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) membentuk  Tim  Kerja  Penyusunan  Pedoman Umum  Good  Governance  Bisnis  Syariah  (GGBS) dengan  keanggotaan  yang  terdiri  dari  berbagai pakar  terkait  bersama-sama  dengan  sejumlah institusi  (Masyarakat  Ekonomi  Syariah,  Bank
Indonesia,  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  dan sebagainya)  menyusun  konsep  Pedoman  tersebut. Pada  3  November  2011,  KNKG  meluncurkan Pedoman  GGBS.  Dengan  diluncurkannya  GGBS, maka  pedoman  ini  akan  menjadi  pedoman pelaksanaan  tata  kelola  entitas  bisnis  syariah khususnya bank syariah di Indonesia, antara lain:
1. Kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan,  manfaat,  dan  keberkahan  dalam berbisnis.
2. Pengambilan keputusan  bisnis  didasarkan  pada nilai  akhlak  islam  dan  kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Kesinambungan  entitas  bisnis  syariah  melalui pengelolaan  yang  didasarkan  pada  praktik- praktik  bisnis  dengan  karakter  dan  sifat-sifat Rasulullah SAW.
4. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing- masing  organ  kelembagaan  dari  entitas  bisnis syariah yang bersangkutan.
5. Kesadaran  dan  tanggung  jawab  sosial  pelaku bisnis  syariah  terhadap  kemaslahatan  ummat manusia dan kelestarian lingkungan.
6. Optimalisasi nilai bisnis syariah bagi pemangku kepentingan.
7. Pengembangan ekonomi Islam secara kuantitas maupun  kualitas  serta  kemanfaatan  yang universal.
Tujuan  di  atas  menunjukkan  perbedaan  antara GCG  konvensional  dan  GGBS.  Selain  itu,  letak perbedaan  lainnya  terletak  pada  prinsip  dasar GGBS  yang  berorientasi  pada  spiritual  dan penciptaan pra kondisi operasional.

## PERAN  DEWAN  PENGAWAS  SYARIAH DALAM  PENERAPAN  PRINSIP ISLAMIC CORPORATE GOVERNANVE
Bank  syariah  harus  menjalankan  fungsinya  dengan baik  sesuai  dengan  ketentuan  perbankan  yang berlaku dan juga sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk  menjamin  terlaksananya  prinsip  syariah, dalam  aktifitas  perbankan  syariah  terdapat  salah
satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS)  yang  memberikan  jasanya  kepada  bank syariah.  Dewan  inilah  sebagai  pihak  yang bertanggungjawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.
Menurut  Arifin  (2005),  DPS  adalah  badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional  (DSN)  yang  berada  pada  suatu  bank syariah.  Anggota  DPS  terdiri  dari  pakar  di  bidang syariah muamalah yang juga mengetahui pengetahuan  umum  di  bidang  perbankan.  Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN  mengenai  kesesuain  produk  dan  jasa  bank dengan  ketentuan  dan  prinsip  syariah.  Tugas utamanya  adalah  mengawasi  kegiatan  usaha lembaga  keuangan  syariah  agar  sesuai  dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
AAOIFI  dalam Governance  Standard  for Islamic  Finacial  Institutions (GSIFI)  menjelaskan bahwa  peran  DPS  adalah directing,  reviewing  and supervising the activities of Islamic Financial Institution in orderto  ensure  that  they  are  in  compliance  with  Islamic shari’a  rules  and  principles .  Artinya,  peran  DPS  yakni mengarahkan,  menilai,dan  mengawasi  seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan  aktivitasnya  sesuai  prinsip  dan  aturan syariah.Dengan  demikian,  menurut  AAOIFI  ada tiga peran DPS di lembaga keuangan syariah, yaitu melakukan  penilaian,  pengarahan  dan  pengawasan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.
Selain  tiga  peran  di  atas,  DSN  MUI menambahkan  satu  peran  DPS  yaitu  melakukan sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang bank  syariah  melalui  media-media  yang  sudah berjalan  di  masyarakat,  seperti  khutbah,  majelis ta’lim,  pengajian-pengajian.  Atau,  lebih  tepatnya peran  DPS  menurut  DSN  MUI  tersebut  adalah sebagai  pihak  yang  juga  ikut  memasarkan (marketing) bank syariah kepada masyarakat.
Memperhatikan  kepada  peran  DPS  menurut AAOIFI  dan  DSN-MUI,  maka  peran  DPS  dalam implentasi  prinsip-prinsip  GCG  di  bank  syariah adalah sebagai berikut:
1. Directing yaitu memberikan pengarahan, pemikiran,  saran  dan  nasehat  kepada  direksi bank  syariah  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan dengan aspek syariah.
2. Reviewing yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
3. Supervising yaitu melaksanakan tugas pengawasan  baik  secara  aktif  maupun  secara pasif  atas  implementasi  fatwa  DSN  pada operasional bank syariah.
4. Marketing yaitu  melakukan  sosialisasi  dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui  media-media  yang  sudah  berjalan  di masyarakat,  seperti  khutbah,  majelis  ta’lim, pengajian-pengajian.
DPS  dalam  struktur  bank  syariah  berada setingkat  dengan  komisaris  sebagai  pengawas direksi.  Jika  komisaris  adalah  sebagai  pengawas kinerja  manajemen  bank,  maka  DPS  adalah pengawas  menejemen  bank  yang  berkaitan  dengan operasionalnya sehari-hari agar selalu sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Keberadaan DPS di bank syariah sangat  penting  sebagai  pihak  yang  berperan  di dalam  mengawasi  operasionalnya  agar  benar-benar berjalan  di  atas  rel  syariah.  DPS  diharapkan  dapat menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu  bank syariah dalam semua kegiatannya telah menerapkan prinsip syariah.
Dalam pelaksanaan tugasnya, diatur dalam pasal 46 PBI-2009.  Berikut  tugas  dan  tanggung  jawab Dewan Pengawas Syariah:
1. Dewan  Pengawas  Syariah  wajib  melaksanakan tugas  dan  tanggung  jawab  sesuai  dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Tugas  dan  tanggung  jawab  Dewan  Pengawas Syariah  adalah  memberikan  nasihat  dan  saran
kepada  Direksi  serta  mengawasi  kegiatan  Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  Dewan Pengawas  Syariah  meliputi:  menilai  dan memastikan  pemenuhan  Prinsip  Syariah  atas pedoman  operasional  dan  produk  yang dikeluarkan Bank, mengawasi proses pengembangan  produk  baru  Bank  agar  sesuai dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  – Majelis  Ulama  Indonesia,  meminta  fatwa kepada  Dewan  Syariah  Nasional  –  Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum  ada  fatwanya,  melakukan  review  secara berkala  atas  pemenuhan  Prinsip  Syariah terhadap  mekanisme  penghimpunan  dana  dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank, dan meminta  data  dan  informasi  terkait  dengan aspek  syariah  dari  satuan  kerja  Bank  dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
4. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan  Hasil  Pengawasan  Dewan  Pengawas Syariah  secara  semesteran  yang  disampaikan kepada  Bank  Indonesia  paling  lambat  2  (dua) bulan  setelah  periode  semester  dimaksud berakhir.
PENERAPAN PRINSIP ISLAMIC CORPORATE GOVERNANVE DI

## PERBANKAN SYARIAH
Secara  yuridis  Bank  Syariah  bertanggung jawab  kepada  banyak  pihak (stakeholders) ,  yaitu nasabah  penabung,  pemegang  saham,  investor obligasi,  bank  koresponden,  regulator,  pegawai, pemasok,  masyarakat,  dan  lingkungan.  Penerapan GCG  merupakan  wujud  penanggung-jawaban kepada  masyarakat  bahwa  bank  syari’ah  dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati dengan tetap berupaya  meningkatkan  nilai  pemegang  saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya. Pelaksanaan good corporate governance (GCG) di bank syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari spirit  bank  syariah  yang  intinya  adalah  semangat
tanggung  jawab,  kewajiban,  keterbukaan  dan keadilan  melalui  pengabdian  serta  ketundukan kepada  Allah  SWT  dan  penghargaan  melalui pemerataan  kemampuan,  pengetahuan,  informasi dan  penghargaan.  Semangat  inilah  yang  menjadi dasar  bagi  tata  kelola  usaha/bisnis  dan  kode  etik dalam  bank  syariah,  termasuk  dalam  memberikan pembiayaan untuk bisnis syariah.
Pelaksanaan Good  Corporate  Governance (GCG) ,  juga  sangat  diperlukan  untuk  membangun kepercayaan  masyarakat  dan  dunia  internasional sebagai  syarat  mutlak  bagi  dunia  perbankan  untuk berkembang  dengan  baik  dan  sehat.  Oleh  karena itu, Bank  for  International  Sattlement  (BIS) sebagai lembaga  yang  mengkaji  terus  menerus  prinsip kehati-hatian  yang  harus  dianut  oleh  perbankan, telah  pula  mengeluarkan  Pedoman  Pelaksanaan GCG bagi  dunia  perbankan  secara  internasional. Pedoman  serupa  dikeluarkan  pula  oleh  lembaga- lembaga  internasional  lainnya.  Indonesia  juga membentuk Komite  Nasional  Kebijakan  Corporete Governance (KNKCG),  yang  telah  menerbitkan Pedoman Good  Corporate  Governance Perbankan Indonesia (Indonesian  Banking  Sector  Code) sebagai pelengkap  dan  bagian  tak  terpisahkan  dari Pedoman Umum GCG .
Dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syari’ah,  tata  kelola Perbankan  Syari’ah  diatur  dalam  Pasal  34  ayat  (1) “Bank  Syari’ah  dan  Unit  Usaha  Syari’ah  (UUS) wajib  menerapkan  tata  kelola  yang  baik  yang mencakup  prinsip  transparansi,  akuntabilitas, pertanggungjawaban,  profesional  dan  kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya”.
Penerapan  prinsip  transparansi  dalam perbankan  syari’ah  terlihat  dalam  Pasal  35  ayat  (5) Undang-Undang Perbankan Syari’ah, yang menetapkan bahwa “bank syariah wajib mengumumkan  neraca  dan  laporan  laba  rugi kepada  publik  dalam  waktu  dan  bentuk  yang ditentukan  oleh  Bank  Indonesia”.  Juga  Pasal  39, yang  menyatakan  bahwa  “Bank  Syariah  wajib  dan
Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  wajib  menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko  kerugian  sehubungan  dengan  transaksi nasabah  yang  dliakukan  melalui  Bank  Syari’ah dan/atau Unit Usaha Syariah.”
Kewajiban  ini  terkait  dengan  kepentingan nasabah  penyimpanan  dana  dan  nasabah  investor pada  bank  syariah  agar  nasabah  penyimpan  dana dan  nasabah  investor  mengetahui  keadaan keuangan  bank  syari’ah  dari  waktu  ke  waktu. Pelaksanaan  kewajiban  untuk  mengumumkan neraca  dan  perhitungan  laba  rugi  tersebut  secara tertib  oleh  setiap  bank  syariah  sangat  diperlukan oleh  masyarakat  mengingat  tingkat  kesehatan masing-  masing  bank  syari’ah  sesuai  dengan penilaian  Bank  Indonesia  bersifat  rahasia  tidak boleh  diketahui  oleh  umum.  Prinsip  transparansi bagi nasabah penyimpan dana dan nasabah investor sangat  penting  sekali,  terutama  deposito  milik nasabah investor yang berdasarkan pada mudharabah .  Hal  ini  dikarenakan  pada mudharabah tidak diketahui berapa keuntungan pasti yang akan diterima, yang diketahui hanyalah nisbah bagi hasil. Berbeda  dengan  simpanan  deposito  di  bank konvensional  yang  sudah  tahu  berapa  jumlah keuntungan yang akan diterima.
Menurut  M.  Umer  Chapra  dan  Habib Ahmed bahwa penerapan GCG yang efektif sangat dibutuhkan  untuk  memenuhi  kepentingan  semua stakeholder secara  adil.  Demikian  juga  yang dikemukakan  oleh  Suhaimi  Moh  Yusuf  yang dikutip oleh Mal An Abdullah bahwa tujuan GCG dalam perbankan syariah adalah untuk menegakkan keadilan,  kejujuran  dan  perlindungan  terhadap kebutuhan  manusia  sesuai  dengan  maqashid  al syariah.
Bank  syariah  sebagai  lembaga  intermediasi, fungsi  sosial,  mitra  nasabah  dan  lembaga  amanah dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya  bank syariah  harus  menganut  prinsip  keterbukaan (transparency) ,  yang  memiliki  ukuran  kinerja  dari semua  jajaran  bank  syariah  berdasarkan  ukuran-
ukuran  yang  konsisten  dengan corporate  values , sasaran usaha dan strategi bank sebagai pecerminan akuntabilitas  bank (acountability) berpegang  pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya  ketentuan  yang  berlaku  sebagai wujud  tanggung  jawab  bank  syariah (responsibility) , obyektif  dan  bebas  dari  tekanan  pihak  manapun dalam  pengambilan  keputusan (independency) ,  serta senantiasa  memperhatikan  kepentingan  seluruh stakeholder  berdasarkan  asas  kesetaraan  dan kewajaran (fairness) .
Bank  syariah,  dalam  pelaksanaan  GCG harus diwujudkan dalam :
1. Pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawab  Dewan Komisaris dan Direksi ;
2. Kelengkapan  dan  pelaksanaan  tugas  komite- komite  dan  satuan  kerja  yang  menjalankan fungsi pengendalian intern bank ;
3. Penerapan  fungsi  kepatuhan,  auditor  internal dan auditor eksternal;
4. Penerapan  manajemen  risiko,  termasuk  sistem pengendalian intern;
5. Penyediaan  dana  kepada  pihak  terkait  dan penyedian dana besar;
6. Rencana strategis bank;
7. Transparansi  kondisi  keuangan  dan  non keuangan bank.
Dalam  rangka  menerapkan  kelima  prinsip dasar GCG tersebut, bank selain wajib berpedoman pada  berbagai  ketentuan  dan  persyaratan  yang terkait  dengan  pelaksanaan  Good  Corporate Governance, juga harus memenuhi shariah compliance (kepatuhan  syariah).  Ketidaksesuaian corporate governance dengan prinsip syariah/kepatuhan syariah akan  berpotensi  menimbulkan  berbagai  risiko terutama  risiko  reputasi  bagi  industri  perbankan syariah.
Kepatuhan  syariah  merupakan  manifestasi pemenuhan  seluruh  prinsip  syariah  dalam  lembaga yang  memiliki  wujud  karakteristik,  integritas  dan kredibilitas  di  bank  syariah.  Dimana  budaya kepatuhan  tersebut  adalah  nilai,  perilaku  dan
tindakan  yang  mendukung  terciptanya  kepatuhan bank  syariah  terhadap  seluruh  ketentuan  Bank Indonesia.  Elemen  yang  memiliki  otoritas  dan wewenang  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan  adanya  permintaan  dari  nasabah  agar bersifat  inovatif  dan  berorientasi  bisnis  dalam menawarkan  instrumen  dan  produk  baru  serta untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  hukum Islam.
Untuk  meningkatkan  kepatuhan  terhadap prinsip syariah oleh bank, paling tidak terdapat dua langkah penting yang perlu ditempuh, yaitu:
1. Perlunya mengefektifkan aturan dan mekanisme  pengakuan  dari  otoritas  fatwa dalam hal ini DSN-MUI dalam hal menentukan kehalalan  atau  kesesuaian  produk  dan  jasa keuangan bank dengan prinsip syariah.
2. Perlunya  mengefektifkan  sistem  pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  otoritas fatwa  perbankan.  Terkait  dengan  hal  ini permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu fiqh  dan  syariah  serta  sekaligus  memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.

## KESIMPULAN
GCG  merupakan  suatu  sistem  pengelolaan perbankan  yang  dirancang  untuk meningkatkan kinerja  bank,  melindungi  kepentingan stakeholders dan  meningkatkan kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  serta  nilai-nilai  etika  yang berlaku secara  umum.  Oleh  sebab  itu,  untuk membangun  kepercayaan  masyarakat  kepada  bank syariah  dan  menjamin  kepatuhan  terhadap  prinsip syariah, diperlukan pelaksanaan GCG sebagai syarat bagi  bank  syariah  untuk  berkembang  dengan  baik dan sehat.
Konsep Good  Corporate  Governance antara bank  konvensional  dengan  bank syariah  pada dasarnya  adalah  sama,  namun  yang  menjadi pembeda  diantara  keduanya  ialah adanya syariah compliance yaitu  kepatuhan  pada  syariah,  kemudian adanya  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  yang bertugas  meneliti  dan  membuat  rekomendasi produk  baru  dari  bank  yang diawasinya  serta melakukan  pengawasan  terhadap  bank  syariah bahwa kegiatan usaha yang dilakukannya mematuhi prinsip  syariah  sebagaimana  telah  ditentukan  oleh fatwa  dan  syariah Islam.  Serta  adanya  Dewan Syariah  Nasional  yang  fungsi  utamanya  adalah mengawasi  produk  produk lembaga  keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.
Bank syariah yang dikelola dan dimiliki oleh sumber  daya  manusia  yang  mempunyai integrity (moral yang baik) dan profesional, akan mendorong pelaksanaan  prinsip  tata  kelola  yang  baik (Good Corporate  Governance) .  Oleh  karena  itu  bank  syari’ah harus  dimiliki  dan  dikelola  oleh  pihak-  pihak  yang mempunyai  integritas  yang  tinggi  mempunyai kompetensi  yang  memadai,  serta  memiliki kelayakan  keuangan  dan/atau  reputasi  keuangan yang baik.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
AAOIFI.  (1999). Accounting  and  Auditing  and Governance  Standard  for  Islamic  Financial Institutions. Manama, Bahrain: AAOIFI. Agustianto.  (2008).  Menyoal  Office  Channeling Bank Syariah. Artikel Perbankan Syariah . Antonio,  M.  S.  (2001). Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. Arifin,  Z.  (2005). Dasar-Dasar  Manajemen  Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alfabet. Asrori.  (2014).  Implementasi  Islamic  Corporate Governance  dan  Implikasinya  Terhadap Kinerja  Bank  Syariah. Jurnal  Dinamika Akuntansi  Vol.  6,  No.  1,  Maret  2014,  pp.  90- 102 . Bank  Indonesia.  (2009). Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  11/33/PBI/2009  Tentang  Pelaksanaan
Good  Corporate  Governance  bagi  Bank  Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Binhadi.  (3  November  2011).  Pokok-Pokok Pedoman  GGBS  dan  Urgensi  Kehadiran Pedoman  GGBS. Presentasi  Pada  Seminar Peluncuran  Pedoman  Umum  Good  Governance Bisnis Syariah. Chapra,  M.  U.,  &  Ahmed,  H.  (2002). Islamic Governance  In  Islamic  Financial  Institutions. Jeddah:  Islamic  Research  and  Islamic Institute, Islamic Development Bank. Faozan,  A.  (2013).  Implementasi  Good  Corporate Governance  dan  Peran  Dewan  Pengawas Syariah di Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Islam Volume VII, No. 1, Juli 2013 . Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  (2011). Pedoman  Umum  Good  Governance  Bisnis  Syariah (GGBS).
Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance  Pada  Bank  Syariah  dan  Bank Konvensional. Yuridika  :  Volume  29  No.  2, Mei-Agustus 2014 . Sutedi,  A.  (2009). Perbankan  Syariah:  Tinjauan  dan Beberapa  Segi  Hukum. Bogor:  Ghalia Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.