Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISIS KEADILAN RESTORATIF KEJAKSAAN DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM
Dian Grace Priscilla Ndruru 1,*) , Mardian Frans Putra 2
1,2 Prodi Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia gegepriscilla11@gmail.com 1,*) , mardian.frans@uksw.edu 2
Naskah diterima: 26 April 2024; revisi: 25 Mei 2024; disetujui: 17 Juni 2024

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  process  of  peace  efforts  based  on  restorative  justice  in  the prosecutor's  office  which  only  stops  at  issuing  a  decree  to  terminate  the  prosecution. implementation of restorative justice implemented by the prosecutor's office which has not been able to comply with the principle of legal certainty. So far, the process of seeking peace at the prosecutor's office only stops with a letter of decision to terminate the prosecution, in which the representation of the prosecutor's office as a peacemaker only targets peace between the suspect and the victim. in other words, there is no target for fulfilling the responsibilities that should be given to victims. Legal certainty is a guarantee of certainty that the law is running well without any arbitrary action, which means that rights and obligations are fulfilled. If legal certainty is achieved then each party gets the same rights. This research uses a normative juridical method with  a  statutory  regulatory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  results  of  this  research explain  that  case  resolution  based  on  restorative  justice  in  the  prosecutor's  office  between perpetrators, victims and the prosecutor's office itself has not been able to fulfill the principle of legal certainty. This is because the prosecutor's efforts and pursuit are only to achieve peace, without considering the aspects of responsibility that must be fulfilled by the parties involved and  bound.  In  the  sense  that  Prosecutor's  Regulation  Number  15  of  2020  does  not  fulfill  the principle of legal certainty.
Keywords: Restorative Justice; Restorative Justice Prosecutor's Office; Legal Uncertainty
* Alamat korespondensi Alamat Institusi : Universitas Kristen Satya Wacana E-mail Korespondensi : gegepriscilla11@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Dalam ranah hukum pidana, KUHP yang digunakan dan berlaku hingga kini masih merupakan peninggalan  dari  kolonial  Belanda,  yang  pemberlakuan  asas  legalitas  atau  lebih  sering  dipahami sebagai “tiada suatu perbuatan pidana dapat dipidana kecuali atas aturan pidana” diberlakukan dengan sangat  ketat,  sehingga  penyelesaian  tindak  pidana  dalam  bentuk  pola  musyawarah  mufakat  tidak dikenal  di  indonesia.  Dalam  proses  penyelesaian  pidana  yang  formal  tidak  memberikan  adanya jaminan  serta  kepastian  kepada  korban  atau  pelaku  serta  tidak  adanya  pemenuhan  pemulihan hubungan  yang  rusak  antara  pelaku  dan  korban.  Proses  formal  dalam  persidangan  yang  dilakukan hanya  menempatkan  korban  sebatas  sebagai  saksi  dan  tidak  terlalu  mengambil  andil  serta  tidak memiliki  pengaruh  pada  pengambilan  keputusan  pemidanaan,  dikarenakan  dalam  penuntutan  hanya dilakukan  oleh  jaksa  yang  dimana  membuat  tuntutan  pemidanaan  hanya  berdasarkan  berkas  berkas penyidikan tanpa melihat kondisi masalah secara nyata (Andriyanti, 2020: ).
Di  Indonesia  Tindak  Pidana  dibagi  menjadi  tiga  macam  yaitu,  tindak  pidana  biasa  atau  lebih sering  dikenal  sebagai  umum,  kemudian  tindak  pidana  khusus  dan  tindak  pidana  ringan.  Ruang lingkup  tindak  pidana  dalam  kategori  umum  adalah  delik  biasa  yang  tidak  memiliki  unsur memberatkan  serta  terdapat  dalam  KUHP  dan  Perundang-Undangan  yang  mengubah  dan menambahkan  KUHP.  Tindak  Pidana  khusus  diatur  dalam  Undang-Undang  diluar  hukum  pidana umum (Lokal, 2019).
Terakhir  adalah  Tindak  Pidana  ringan  yang  merupakan  tindak  pidana  yang  ancaman hukumannya baik kurungan atau penjara dikenakan waktu paling lama tiga bulan. Tindak pidana ini bukan  hanya  berorientasi  hanya  kepada  pelanggaran  tetapi  juga  pada  kejahatan  ringan  yang dikategorikan tidak berbahaya (Indiyani, 2021).
Menurut Barda nawawi arief tujuan pemberian sanksi pidana atau pemidanaan pada dasarnya memiliki  dua  inti  yakni  perlindungan  bagi  masyarakat  atas  tindak  pidana  dan  perlindungan  serta pembinaan bagi pelaku tindak pidana. Perlindungan masyarakat atas tindak pidana kejahatan antara lain:  pertama,  Perlindungan  masyarakat  (keamanan)  yang  merupakan  memulihkan  keseimbangan sosial  dengan  menyelesaikan  konflik  (conflict  Elimination)  dan  menciptakan  rasa  damai (vredemaking).  Kedua,  perlindungan  atau  pembinaan  terhadap  individu  pelaku  meliputi  sosialisasi melalui  rehabilitasi,  pendidikan,  dan  sosialisasi  ulang  agar  narapidana  tidak  melakukan  perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain serta berpegang teguh pada moralitas pancasila meredakan rasa  bersalah.  Bertolak  dari  paragraf  sebelumnya,  melindungi  pelaku  dari  pemberian  sanksi  yang sewenang-wenang atas kejahatan yang dilakukannya (Barda Nanawi, 2017).
Namun  seiring  berkembangnya  zaman,  dalam  sistem  penegakan  hukum  di  Indonesia  mulai mengadopsi konsep Restorative Justice yang selanjutnya disebut sebagai Keadilan Restoratif. Upaya penyelesaian  perkara  tindak  pidana  secara  prinsip  dasarnya  tidak  dapat  diselesaikan  dengan menggunakan keadilan restoratif. namun dalam praktek yang dilakukan oleh penegak hukum perkara pidana  diselesaikan  melalui  proses  mediasi  sebagai  upaya  penyelesaian  perkara  (Mansyur  Ridwan, 2010).
Konsep  keadilan  restoratif  sebenarnya  bukanlah  konsep  baru,  konsep  ini  sudah  lama  muncul kurang  lebih  dari  dua  puluh  yang  lalu  sebagai  upaya  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  terkhusus untuk  pelaku  dalam  kategori  anak.  Sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  John  Braithwaite  bahwa, keadilan  restoratif  adalah  arah  baru  yang  antara  “justice”  dan  “welfare  model”,  kemudian  antara “retributrion” dan “rehabilitation” (John Birthwaite).
Keadilan  Restoratif  memiliki  tujuan  sebagai  pertanggungjawaban  terhadap  konsekuensi  dari pelanggaran  yang  dilakukan  dan  komitmen  dengan  tujuan  perbaikan,  langkah  kemudian  adalah dimana  korban  menyetujui  untuk  turut  ikut  ambil  bagian  dalam  proses  perdamaian.  Kesepakatan perdamaian oleh pelaku dan korban terhadap pelanggaran yang terjadi difokuskan kepada pencegahan dan  perbaikan,  agar  nantinya  tidak  terjadi  pengulangan  pelanggaran.  Pihak  terkait  dalam  hal  ini pelaku berjanji untuk memperbaiki kerusakan dan berusaha memperbaiki perilakunya (Andro Giovani Ginting Dkk, 2019).
Keadilan  Restoratif  dalam  hal  ini  mulai  diterapkan  melalui  nota  kesepahaman  oleh  empat lembaga  penegak  hukum  di  indonesia  antara  lain,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kementerian  Hukum  dan  Ham  Republik  Indonesia,  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia,  dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Implikasinya  adalah  tidak  ada  kepastian  hukum  terhadap  pemenuhan  tanggung  jawab  yang seharusnya  diberikan  kepada  korban,  kemudian  terhadap  pelaku  yang  hanya  terkait  dengan perdamaian  tanpa  ada  proses  yang  jelas  terkait  pemenuhan  tanggung  jawabnya  kepada  korban  dan terakhir terkait kejaksaan yang seharusnya bukan hanya bertindak sebagai pendamai melainkan harus benar-benar  mengawasi  keseluruhan  jalannya  proses  upaya  damai  dimana  harus  mengawasi  pelaku untuk menyelesaikan tanggung jawabnya kepada korban.
Dalam  Peraturan  Kejaksaan  nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dan  selanjutnya  disebut  Perja  Nomor  15  Tahun  2020  menjelaskan bagaimana  kejaksaan  berperan  dalam  menyelesaikan  perkara  berdasarkan  keadilan  restoratif. Peraturan ini memuat alasan kejaksaan menghentikan penuntutan serta tata cara dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait.
Pelaksanaan  penerapan  ini  bertentangan  dengan  asas  kepastian  hukum  yang  mengharapkan adanya  kepastian  dalam  bentuk  kewajiban  pemenuhan  pertanggungjawaban  yang  harus  dilakukan oleh  pelaku  bukan  hanya  sekedar  janji  untuk  tidak  mengulangi  perbuatan,  pertanggung  jawaban tersebut  sebagai  bentuk  pemenuhan  hak  korban,  korban  tidak  selalu  harus  menerima  tanpa mendapatkan  ganti  rugi,  dan  kejaksaan  harus  memiliki  ketentuan  yang  baku  dalam  pelaksanaan perdamaian tidak hanya sebagai pihak pendamai melainkan memastikan bahwa pertanggungjawaban terlaksana dengan baik.
Menurut KBBI, arti kepastian secara gamblang dijelaskan yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap),  maka  arti  kepastian  adalah  ketentuan  atau  ketetapan  sedangkan  gabungan  antara  kepastian hukum  adalah  ketetapan  atau  ketentuan  yang  dibuat  oleh  perangkat  hukum  di  suatu  negara  yang sanggup menjaminkan dan memenuhi hak dan kewajiban setiap warga negara.(Bagir manan, 2017).
Undang-Undang yang mengatur kepastian hukum terdapat dalam pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  yang  memiliki  muatan  “setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam hal ini ditekankan bahwa adanya kepastian hukum yang adil.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  thesis  statement  dari  tulisan  ini  adalah  dalam  pelaksanaan perdamaian  berdasarkan  keadilan  restoratif,  kejaksaan  seharusnya  memiliki  aturan  yang  lebih  baku dalam  menegakkan  keadilan  restoratif.  Agar  pelaku  tidak  hanya  sekedar  berjanji  dan  berdamai melainkan  melakukan  kewajiban  berupa  tanggung  jawab  kepada  korban,  dan  korban  mendapatkan haknya sebagai pemenuhan asas kepastian hukum.
Kejaksaan  tidak  hanya  berperan  sebagai  pendamai  melainkan  juga  menjadi  sarana  dalam menyelesaikan pemenuhan kewajiban tanggung jawab pelaku kepada korban. dalam hal ini kejaksaan dalam  melakukan  pengawasan,  untuk  memastikan  bahwa  pemulihan  terhadap  korban  dalam  bentuk tanggung  jawab  tersebut  terpenuhi  sepenuhnya.  melakukan  pengawasan  hal  ini  bertujuan  untuk memenuhi  kepastian  hukum  kepada  korban  dalam  bentuk  pertanggungjawaban  yang  harus dilaksanakan oleh pelaku terhadap korban untuk memenuhi hak dan melaksanakan kewajibannya.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  (Teguh Prasetyo,  2019).  Metode  penelitian  hukum  pada  umumnya  dalam  literatur  dikenal  dengan  metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum positif (Peter Mahmud Marzuki, 2017).
Penelitian  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif,  menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamudji  penelitian  yuridis  normatif  merupakan  penelitian  yang  melalui  kajian  kepada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  penafsiran  kepada  data  yang  memiliki  keterkaitan menggunakan kajian pustaka (Soerjono Soekanto, 2006).
Yang tentu saja memiliki hubungan ataupun korelasi yang erat dengan masalah yang diteliti. Penelitian normatif, dalam bukunya Bambang sunggono mengutip pendapat Soerjono Soekanto yang menyebutkan  bahwa  “Penelitian  hukum  normatif  terdiri  dari  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, penelitian kepada sistematika hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.” (Bambang Sunggono, 2015).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Praktik Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan
John  Braithwaite  memiliki  pandangan,  bahwasannya  keadilan  restoratif  merupakan  proses dimana  para  pihak  yang  terlibat  dalam  sebuah  pelanggaran  ikut  andil  dalam  menyelesaikan  serta menghadapi akibat lanjut dari suatu pelanggaran dan akibat langsung untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya  John  Braithwaite  berpendapat  bahwa  keadilan  restoratif  memiliki  tujuan  spesifik  yaitu pemulihan atau mencapai keseimbangan karena hukum telah ditegakkan. (John Brithwaite).
Keadilan  restoratif  adalah  metode  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  menekankan pemulihan  kerugian  yang  dialami  korban,  tanggung  jawab  pelaku,  dan  perbaikan  hubungan  antara korban dan pelaku dan masyarakat.
Berdasarkan  nota  kesepahaman,  Kejaksaan  mengeluarkan  kebijakan  dalam  Perja  Nomor  15 Tahun  2020  sebagai  bentuk  pemenuhan  keresahan  masyarakat  dalam  penanganan  tindak  pidana ringan  yang  seharusnya  dapat  diselesaikan  berdasarkan  keadilan  restoratif.  Upaya  perdamaian  yang dilakukan  oleh  kejaksaan  didasarkan  pada  Perja  Nomor  15  Tahun  2020,  yang  mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang terkait.
Terdapat tiga pasal dalam Perja 15 Tahun 2020 yang menjabarkan mengenai penjelasan mengenai keadilan restoratif, alasan penerapan upaya perdamaian, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima  surat  keterangan  penghentian  penuntutan  (SKPP).  Pasal  1  ayat  1  memuat  bahwasannya keadilan restoratif memiliki arti penyelesaian perkara dengan melibatkan beberapa pihak yang terikat yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta masyarakat.
Dengan  adanya  keterlibatan  peran  -  peran  tersebut  diharapkan  terjadi  serta  tercapainya penyelesaian masalah dengan berorientasi pada keadilan serta pemulihan kembali bukan pembalasan. Selanjutnya dimuat dalam pasal 2 adanya lima alasan yang digaris bawahi sebagai alasan kuat dalam menghentikan  penuntutan,  pertama  adalah  keadilan,  adanya  kepentingan  umum  yang  dijadikan landasan, proporsionalitas, anggapan bahwa jalur pidana menjadi jawaban akhir dalam menyelesaikan masalah  atau  dapat  dikatakana  sebagai  jalan  terakhir  yang  diambil,  serta  upaya  perdamaian  ini diharapkan berakhir cepat, sederhana, serta mengeluarkan biaya ringan.
Dalam praktiknya, pada tanggal 16 mei 2023 ada tiga belas perkara tindak pidana yang diproses di  kejaksaan  tinggi  jawa  timur  kemudian  dimohonkan  untuk  diselesaikan  berdasarkan  keadilan restoratif yaitu mendapatkan penghentian penuntutan kepada jaksa agung muda tindak pidana umum (JAMPidum),  hasilnya  permohonan  tersebut  disetujui.  Tindak  pidana  yang  disetujui  itu  antara  lain adalah penganiayaan, pencurian, penadahan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Beberapa alasan yang dikemukakan untuk menyetujui upaya penyelesaian dalam bentuk keadilan restoratif yaitu dalam bentuk penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice adalah:
a) Telah dilaksanakannya proses perdamaian antara tersangka dan korban;
b) Pelaku belum pernah dihukum
c) Pelaku baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
d) Ancaman Pidana denda yang diberikan tidak tidak lebih dari (5) tahun
e) Pelaku berjanji bahwa tidak akan lagi mengulangi perbuatannya kembali.
f) Berjalannya proses perdamaian dilaksanakan dengan sukarela musyawarah mufakat tanpa ada tekanan, paksaan, serta intimidasi.
g) Pelaku dan korban bersepakat untuk tidak melanjutkan ke pengadilan;
h) Pertimbangan sosiologis;
i) Masyarakat merespon positif; (Kejati Jatim, 2023).
Bila  tata  cara  tercapai  dan  terjadi  kesepakatan  damai  maka  hal  ini  akan  menjadi  pertimbangan penuntut  umum  untuk  menghentikan  penuntutan.  Yang  terakhir  diatur  adalah  penahan  terhadap pelaku, bila surat ketetapan penghentian penuntutan keluar maka pelaku dapat dibebaskan. Di bidang lain, Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga memiliki kualifikasi implementasi restorative justice sehingga tidak  sekadar  dipahami  sebatas  persetujuan  dalam  upaya  perdamaian,  karena  andaikata  hal  tersebut terjadi  maka  mekanisme  yang  berjalan  akan  terbatas  pada  pelaksanaan  peranan  prosedural  belaka. keaslian  (terutama  kebenaran  materiil)  dan  keadilan  tidak  dapat  terealisasikan.  (Mahendra  Dkk, 2020).
Peraturan  ini  akan  pahami  sebagai  substansi  hukum  (legal  substance)  yang  dirancang  untuk menghilangkan  pemahaman  mengenai  pemikiran  positivis  yang  kaku  dan  mengutamakan  hukum
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
progresif bercirikan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah upaya penyelesaian perkara pidana yang menghubungkan antara pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, hingga pihak lain yang terkait untuk  bekerjasama  bukan  untuk  pembalasan  melainkan  untuk  menyelesaikan  dengan  adil  yang berlandaskan pemulihan pada keadaan semula. (Mahendra Dkk, 2020).
Namun dari serangkaian aturan yang sudah tertulis dan dimuat dalam Perja 15 Nomor 15 Tahun 2020 tidak ada kepastian dalam pengembalian hak korban sebagai kewajiban dari pelaku. Upaya yang digagas  hanya  usaha  perdamaian  tidak  memperhatikan  sisi  pengembalian  atau  pemulihan  seperti semula yang seharusnya menjadi kewajiban dari pelaku.
Kejaksaan tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai peran pemulihan tersebut dari sisi pelaku, seharusnya  kejaksaan  tidak  hanya  menjadi  sebagai  pemegang  peran  pendamai  melainkan  turut mengawasi  dalam  upaya  memulihkan  keadaan  seperti  semula.  belum  diaturnya  peraturan  mengenai bentuk  Pengawasan  tentang  proses  penanganan  perkara  menempuh  cara  restorative  justice  di kejaksaan.
Bentuk  pengawasan  tentu  saja  diperlukan  dalam  proses  berjalannya  restorative  justice,  Tujuan pengawasan  adalah  mengawasi  proses  restorative  justice  agar  berjalan  dengan  baik  antara  pelaku, korban, dan pihak terkait serta mencegah adanya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak korban.

## Ketidakpastian Hukum Dalam Pelaksanaan Restoratif Justice
Keadilan restoratif dijadikan sebagai jalan keluar perkara pidana yang menyatakan tersangka, korban,  dan  pihak  terkait  dapat  mengambil  peran  turut  serta  mencari  jalan  keluar  yang  seimbang dengan  tujuan  penyembuhan  dalam  Perja  Nomor  15  Tahun  2020,  khususnya  pada  pasal  1  angka  1. Adanya  keadilan  restoratif  akan  membuat  partisipasi  masyarakat  akan  berorientasi  pada  pelaku kejahatan yang diberikan kesempatan kedua yaitu diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik antara pihak pihak yang terkait serta keutamaan korban dapat dipulihkan, yang selama ini ditiadakan oleh pengadilan pidana. (Djafar Dkk)
Namun hal ini seharusnya tidak menghilangkan pemenuhan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan  oleh  tersangka  dalam  pemenuhan  kepastian  hukum.  Menurut  montesquieu  kepastian adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari norma hukum tertulis. Tanpa ada kepastian, hukum akan kehilangan makna. Tujuan hukum sendiri mengharuskan ada kepastian dalam penegakan hukum tersebut.
Tanggung jawab memiliki makna yang mendalam dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam  proses  restoratif,  yaitu  pelaku,  korban,  masyarakat,  dan  lembaga  penegak  hukum.  Tidak terpenuhinya  kepastian  hukum  yang  penulis  soroti  dalam  penerapan  upaya  perdamaian  berdasarkan keadilan  restoratif  di  kejaksaan  yaitu  pertama  tidak  ada  bentuk  kewajiban  berupa  tanggung  jawab yang seharusnya ditunaikan yang diberikan oleh pelaku kepada korban yang seharusnya mendapatkan hak  nya.  Dalam  penelitian  ini  berkali-kali  penulis  menyebutkan  bahwa  keadilan  restoratif  justice hanya menyasar pada upaya pencapaian perdamaian antara tersangka, korban serta pihak pihak yang terkait.  Seharusnya  selain  memahami  dampak  perbuatannya,  pelaku  juga  harus  ikut  dalam mengupayakan pemulihan baik kepada korban ataupun masyarakat.
Yang  kedua  ada  pada  perdamaian  yang  diterima  oleh  korban,  upaya  perdamaian  ini  hanya sebatas  korban  menyetujui  untuk  menghentikan  perkara.  Dalam  hal  ini  korban  yang  seharusnya mendapatkan  kepastian  hukum  berupa  tanggung  jawab  atas  kerugian  yang  dialami. Pertanggungjawaban  merupakan  pemenuhan  pada  asas  kepastian  hukum  dapat  terlaksana  dengan baik, hal ini memenuhi unsur kepastian hukum yang terdapat dalam pasal 28 D.
Yang  ketiga  adalah  turut  sertanya  tanggung  jawab  dari  masyarakat  dalam  mendukung pemulihan  yang  terjadi,  baik  terhadap  korban  maupun  pelaku.  Karena  mau  tidak  mau  pelaku  akan kembali  menjadi  penduduk  yang  sama  seperti  korban  dan  masyarakat  berperan  penting  dalam mewujudkan  hal  tersebut.  Dengan  tidak  mendiskriminasi  pelaku  serta  memberikan  dukungan  baik kepada korban maupun pelaku, maka hal ini akan memenuhi asas kepastian hukum.
Terakhir tidak adanya kepastian hukum pada Perja Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan sebagai pihak  penegak  hukum  yang  membantu  dalam  mendamaikan  seharusnya  tidak  hanya  terikat  hanya sebatas  menjadi  peran  pendamai,  melainkan  seharusnya  bertindak  mengawasi  agar  pemenuhan kewajiban berupa tanggung jawab dari pelaku dapat terlaksana dengan baik.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Representasi  pemenuhan  ini  dapat  dilihat  bila  pertanggungjawaban  tersangka  tidak  hanya berujung  pada  kata  maaf  dan  sekedar  pemberian  surat  penghentian  penuntutan,  melainkan  adanya pertanggungjawaban terhadap korban. Dikarenakan Tanggung Jawab dalam keadilan restoratif tidak hanya mengenai pemberian sanksi atau hukuman, namun juga mengenai memulihkan hubungan yang rusak dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan.
Hal  ini  melibatkan  proses  pembelajaran,  rekonsiliasi  dan  pemberdayaan  semua  pihak  untuk berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih aman dan adil. untuk melaksanakan hal tersebut maka dibutuhkannya  pengawasan  yang  ketat,  agar  proses  pertanggungjawaban  terpenuhi  dengan  baik. Secara umum bentuk pengawasan terhadap peraturan perundang undangan adalah untuk menghindari ketidakpastian pelaksanaan, berpotensi terjadi penyalahgunaan, kurangnya akuntabilitas, hingga dapat berpotensi kehilangan kepercayaan masyarakat.
Tidak  diaturnya  Pengawasan  Kejaksaan  terhadap  restorative  justice  kemungkinan  di kemudian hari akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, dalam hal ini yang mungkin akan terjadi adalah  pelaku  yang  kembali  melakukan  pelanggaran  dalam  bentuk  tindak  pidana.  Hal  ini  bisa  saja terjadi  bila  pelaku  tidak  memahami  betul  tentang  apa  perilaku  kriminal  yang  dia  lakukan  sehingga saat perkaranya diselesaikan secara restorative justice tanpa ada pengawasan yang baik, kemungkinan besar pelaku merasa hanya perlu mengganti rugi dan meminta maaf baik kepada korban serta pihak terkait  dan  tidak  harus  tahu  mengenai  esensi  dari  Restorative  Justice  serta  tidak  perlu  menyadari perbuatan  salah  yang  dia  lakukan  maka  bila  hal  ini  terjadi  tidak  dipungkiri  akan  terjadi  kembali pengulangan perbuatan pidana.
Kemudian  efek  panjang  dari  hal  tersebut  akan  timbul  kurangnya  rasa  percaya  masyarakat kepada kejaksaan sebagai pelaksana penghentian perkara berdasarkan keadilan restorative justice. Hal ini  akan  bertolak  belakang  dengan  semangat  luar  biasa  dari  kejaksaan  dalam  memprakarsai  adanya pelaksanaan keadilan restorative justice di indonesia.
Dengan  diaturnya  bentuk  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  restorative  justice  maka  akan menguatkan  Peran  Perja  15  Nomor  15  Tahun  2020.  Hal  ini  akan  terjadi  bila  fungsi  dari  bentuk pengawasan  diatur  dan  dilaksanakan.  Bentuk  pelaksanaan  pengawasan  bukan  hanya  mengawasi jalannya  Restorative  Justice  melainkan  dapat  menjadi  salah  satu  pertimbangan  yang  lebih  konkret, dikarenakan bentuk pengawasan dilakukan disaat pelaksanaan restorative justice berjalan.
Maka  hal  ini  bentuk  pemenuhan  Restorative  Justice  bukan  sekedar  lulus  atau  memenuhi persyaratan  dalam  Perja  15  Nomor  15  Tahun  2020  yang  dijadikan  landasan  sebagai  bahan pertimbangan penghentian penuntutan, melainkan peran pengawasan terhadap restorative justice juga menjadi  pertimbangan  penting.  Bentuk  pengawasan  ini  akan  menjadi  pertimbangan  yang  lebih konkret sebagai alasan penghentian penuntutan.
Bentuk  pengawasan  bisa  dengan  perjanjian,  yang  nantinya  akan  diberikan  kepada  korban serta pelaku, bukti bahwa pelaku akan memenuhi tanggung jawabnya. Dan peran jaksa dalam hal ini adalah mengawasi dengan betul perjanjian itu terlaksana dengan baik tidak hanya dengan perjanjian tidak akan mengulangi kembali.

## Ketidakpastian Hukum Dalam Pelaksanaan Restoratif Justice
Upaya  Perdamaian  yang  digunakan  oleh  Kejaksaan  masih  membuat  penulis  bingung,  tolak ukur  apa  yang  digunakan  oleh  kejaksaan?  Apakah  hanya  sebatas  dengan  adanya  perdamaian  antara pelaku dan korban, atau persetujuan korban dan pelaku untuk tidak melanjutkan ke pengadilan? Jika tolak  ukur  yang  digunakan  oleh  kejaksaan  hanya  sebatas  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku, maka  tanggung  jawab  yang  seharusnya  menjadi  kewajiban  pelaku  tidak  dapat  dilaksanakan  dan korban  tidak  akan  mendapatkan  haknya.  Dan  hal  yang  tidak  pasti  ini  tentu  saja  bila  diperhadapkan dengan pelanggaran yang seharusnya dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, tapi korban menolak maka mau tidak mau perkara tersebut akan berlanjut.
Lalu  hasil  akhirnya  perkara  tersebut  kembali  digulirkan  untuk  dibawa  ke  pengadilan.  Lalu untuk  apa  keadilan  restoratif  tersebut  dilaksanakan  bila  tujuannya  tidak  tercapai.  Seharusnya kejaksaan  dalam  menyikapi  hal  tersebut  adalah  tetap  meyakinkan  pelaksanaan  upaya  perdamaian melalui  keadilan  restoratif,  dengan  pengembalian  hak  sebagai  pemulihan  untuk  korban  yang dirugikan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Maka dari itu tidak perlu pelaksanaan upaya perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif sia sia,  paling  tidak  jaksa  mengusahakan  agar  hal  tersebut  selesai  diluar  pengadilan,  yang  tentu  saja mengutamakan proses hukum yang cepat dan praktis tanpa biaya tambahan yang dibebankan kepada pemerintah.  Jika tolak ukur yang digunakan oleh kejaksaan hanya sebatas syarat yang harus dipenuhi oleh  pelaku,  maka  tanggung  jawab  yang  seharusnya  menjadi  kewajiban  pelaku  tidak  dapat dilaksanakan dan korban tidak akan mendapatkan haknya.
Kejaksaan  tidak  hanya  mewadahi  namun  harus  turut  ikut  mengambil  bagian  dalam penyelesaian perdamaian berdasarkan keadilan restoratif. Turut mengambil peran dalam hal ini tidak hanya  dengan  mengeluarkan  surat  penghentian  penuntutan  namun  menjamin  pasti  bahwa  tidak  ada satupun  hak  setiap  pihak  yang  dirugikan.  Hal  ini  sebagai  wujud  nyata  pertanggung  jawaban  atas adanya Perja Nomor 15 Tahun 2020.
Pelaksanaan  tanggung  jawab  ini  akan  selaras  serta  satu  padu  dengan  kobaran  semangat kejaksaan  melaksanakan  upaya  perdamaian  berdasarkan  pada  keadilan  restoratif,  dalam  melawan perbuatan pelanggaran hukum maupun tindak pidana. Agar tujuan negara yang bebas dari kejahatan tercapai serta terpenuhinya asas kepastian hukum.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Perja Nomor 15 Tahun 2020 masih belum bisa memenuhi Asas Kepastian Hukum untuk setiap pihak yang terikat  dan  terkait.  Dilihat  dari  belum  adanya  pemenuhan  hak  korban  yang  merupakan tanggung  jawab  pelaku  untuk  mengembalikan  atau  memulihkan  keadaan  pelaku,  korban, keluarga, serta masyarakat.
Tentu tanggung jawab ini tidak hanya sekedar penyelesaian dengan damai dan tidak hanya  sekedar  berjanji  tidak  mengulangi,  tapi  mengembalikan  hak  yang  seharusnya didapatkan  korban.  Korban  juga  dapat  meminta  hak  nya,  tidak  dengan  hanya  mengiyakan perdamaian  tanpa  pemulihan.  menurut  penulis  pemulihan  adalah  saat  pelaku  memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab kepada korban. Hal ini tidak dipandang sebagai teori retributif  melainkan  dipandang  sebagai  teori  pemulihan,  agar  senantiasa  pelaku  menyadari kesalahan  dan  korban  tidak  harus  merasakan  kerugian,  tidak  terpaku  pada  nominal  namun ditekankan pada pemulihan.
Kejaksaan  seharusnya  memiliki  peran  lebih  penting  dalam  hal  ini  dikarenakan kejaksaan  yang  menyediakan  Perja  No  15  Tahun  2020  sebagai  dari  keresahan  masyarakat. Maka  dari  itu  seharusnya  tidak  serta  merta  hanya  sebagai  pihak  ketiga  yang  mendamaikan serta  dengan  tujuan  akhir  dengan  mengeluarkan  surat  keterangan  penghentian  penuntutan (SKPP)  sebagai  bukti  tercapainya  keadilan  restoratif,  namun  tidak  memenuhi  kepastian hukum untuk korban yang seharusnya mendapatkan haknya.
Saran  Penulis  Kejaksaan  harus  memiliki  bentuk  baku  yaitu  perjanjian  yang  harus dipenuhi oleh pelaku, perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pelaku berkewajiban untuk bertanggung  jawab  dalam  memenuhi  hak  korban.  Dalam  proses  perjanjian  ini  kejaksaan dapat melakukan pengawasan, yang memastikan bahwa pemenuhan hak dari korban sebagai bentuk  pemulihan  itu  tercapai.    peran  pengawasan  dalam  melaksanakan  keadilan  restoratif untuk memenuhi asas kepastian hukum.
Belum  adanya  penerapan  mengenai  pengawasan  ini  tentu  saja  hanya  menjadikan upaya untuk mendapatkan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif hanya sebatas sebagai pemenuhan  syarat  untuk  mendapatkan  penghentian  penuntutan.  Pengawasan  disini  akan menjadi  jawaban  terbaik  dalam  pemenuhan  asas  kepastian  hukum,  upaya  perdamaian  tetap dijalankan  namun  tetap  menggandeng  upaya  pertanggungjawaban  yang  tentu  saja  akan menjadi  efek  jera  yang  lebih  adil  untuk  setiap  pihak  yang  berkaitan,  baik  pelaku,  korban, hingga  masyarakat  luas.  Pengawasan  disini  juga  sebagai  tanggung  jawab  dari  kejaksaan sebagai satu satunya lembaga yang memiliki kekuasaan penuntutan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Andro  Giovani  Ginting,  dkk,  Restorative  Justice  sebagai  Mekanisme  Penyelesaian  Tindak  Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal Rectum, 2019.
Arief  Nawawi  Barda,  Tujuan  dan  Pedoman  Pemidanaan:  Perspektif  Pembaharuan  dan Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang, 2017.
Birthwaite  John,  Restorative  justice  and  Responsive  Regulation,  University  Press,  Oxford,
2002
Braithwaite John, tt, Restorative Justice:  Assessing An Immodest Theory And A Pessimistic Theory  Draft  To  Be  Submitted  To  Crime  And  Justice:  Review  Of  Research, University Of Chicago, Press.
E.  F,  Andriyanti  “Urgensitas  Implementasi  Restorative  Justice  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia”, Jurnal Education and development, 2020.
Indiyani,  k.  D,  “Penerapan  Restorative  Justice  Sebagai  Inovasi  Penyelesaian  Kasus  Tindak  Pidana Ringan”, jurnal Universitas Jember. (2021).
Kejati  jatim,  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum  (JAM-Pidum)  Menyetujui  13
Pengajuan  Restorative  Justice,  diakses https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-muda- tindak-pidana-umum-jam-pidum-menyetujui-13-pengajuan-restorative-justice/ ,    pada tanggal 9 mei 2024, pukul 1.04.
Lokal, P.T., “Restorative Justice Kejaksaan”. Jurnal RechtsVinding, 2019. Mahendra, Adam Prima, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”,
Jurnal Jurist-Diction, 2020.
Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum: Edisi revisi, Prenada Media, Jakarta, 2011. Manan  Bagir  dan  Magnar  Kuntana.  Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara,  Bandung,  PT. Alumni, 2017.
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Perja No 15 Tahun 2020)
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  Cetakan  ke-13  Edisi  Revisi,  Kencana,  Jakarta,
2017.
Ridwan  Mansyur,  Mediasi  Penal  Terhadap  Perkara  KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010.
Soekanto  Soerjono  dan  Mamudji  Sri,  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Sunggono Bambang, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)