## STANDARDISASI PELAYANAN IZIN TINGGAL TERBATAS ONLINE BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA
(Standardization of Limited Stay Online License Service for Foreign Workers in Indonesia)
Moch Iqbal Masrur Rahma Direktorat Jenderal Imigrasi Jl HR Rasuna Said Kav X-6 No 8 Kuningan Jakarta Selatan, 12940 iqbalmasrur18@gmail.com
Agung Sulistyo Purnomo Politeknik Imigrasi Jl Satria Sudirman Tanah Tinggi Kota Tangerang Banten 15119 agungpurnomo@poltekim.ac.id

## Abstrak
Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  mengamanatkan  tugas  administratif  baru  bagi  Institusi  Imigrasi dalam hal pemberian visa tinggal terbatas maupun izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing (TKA). Online single submission yang merupakan integrasi kesisteman antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut menuntut agar pelayanan TKA yang akan masuk ke Indonesia tidak dipersulit dan dapat diselesaikan dengan cepat demi pertumbuhan ekonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris yang mempelajari dan meneliti kedudukan prosedur pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja. Tahapan penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data  penelitian  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Selanjutnya,  untuk menganalisis proses izin imigrasi pekerja asing di Pos Pemeriksaan Imigrasi, saya akan menggunakan standar layanan publik dari Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang layanan publik.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan Online  single  submission belum  sepenuhnya  memenuhi standar layanan publik yang ideal.
Kata Kunci: Standardisasi, Pelayanan Publik, Izin Tinggal Terbatas, Online Single Submission

## Abstract
Presidential  Regulation  Number  20  of  2018  on  the  Use  of  Foreign  Workers  mandates  new  administrative duties  for  Immigration  Agency  in  terms  of  granting  residence  visas  and  permits  for  Foreign  workers.  The online  single  submission,  is  an  application  in  which  integrates  the  system  of  the  Directorate  General  of Immigration  and  the  Ministry  of  Manpower.  It  is  expected  that  the  administrative  procedure  for  foreign workers  in  entering  Indonesian  will  be  less  complicated  than  before  in  order  to  boost  national  economic growth  in  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia.  For  this  reason,  the  study  aims  to  figure  out  a standard of public service in Immigration Clearance for Foreign Workers at Immigration Checkpoints. This  study  uses  an  empirical-normative  approach  that  examines  the  Immigration  Clearence  procedure  for Foreign  Worker  after the enactment  of  Presidential  Regulation  Number  20  of 2018  concerning  the  Use of Labor. This research begins with library and field research. The data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. Furthermore, to analyse the system of Immigration clearance of foreign worker at Immigration Checkpoint, I will utilise the public service standard from The act number 25 of to 2009 about public services.
The result of the study indicates that the implementation of Online Single Submission hasn’t been fully met the ideal public service standards.
Keywords: Standardization, Public Services, Residence Visa, Online Single Submission

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Persaingan  ekonomi  global  disambut negara-negara  berkembang  dengan  membuat suatu kebijakan untuk mengakomodir penggunaan tenaga kerja asing. Upaya pemerintah  Indonesia  dalam  meningkatkan standar  perekonomian  nasional  serta  perluasan kesempatan  kerja  melalui  peningkatan  investasi skala  nasional  mengalami  babak  baru  ditandai dengan munculnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing  yang  resmi  ditanda  tangani  oleh  Presiden Repunlik  Indonesia  pada  tanggal  26  maret  2018 lalu. Kehadiran pekerja tenaga asing secara garis besar  membawa  dampak  yang  signifikan  untuk menciptakan  iklim  pekerjaan  yang  kompetitif sehingga  akan  berdampak  terhadap  efektivitas kinerja  dan  alih  kemampuan  TKA  terserap dengan  baik  dan  menciptakan  daya  saing  di bidang perekonomian.
Terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor  20 tahun  2018  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing memberikan atensi lebih terhadap berbagai kalangan,  atensi  yang  timbul  dari  penerbitan Perpres  ini  mengundang  pro  dan  kontra  yang menghasilkan polemik bahkan menjadi komoditas politik yang menciptakan sentimen di kalangan  masyarakat.  Perpres  ini  dinilai  tidak relevan dengan kondisi ketenagakerjaan Indonesia  saat  ini,  padahal  pemerintah  telah menegaskan  bahwa  pada  dasarnya  terbitnya Perpres  tersebut  bukan  untuk  mempermudah TKA masuk ke Indonesia, tapi untuk menyederhanakan proses dan memangkas birokrasi  yang  selama  ini  dinilai  rumit  dan menghambat investasi di Tanah Air. 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 mengamanatkan  tugas  administratif  baru  bagi Instusi Imigrasi dalam hal pemberian visa tinggal terbatas maupun  izin tinggal terbatas  bagi  TKA. Online  single  submission yang  merupakan integrasi  kesisteman  antara  Direktorat  Jenderal Imigrasi  dan  Kementerian  Ketenagakerjaan tersebut dituntut agar pelayanan TKA yang akan masuk  ke  Indonesia  tidak  dipersulit  dan  dapat diselesaikan  dengan  cepat  demi  pertumbuhan ekonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Beberapa  pasal  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  20  tahun  2018  tentang  Penggunaan Tenaga Kerja Asing, mengatur bahwa pemberian
1 pukul 20.50 WIB. https://news.okezone.com/read/2018/04/20/337/1889284/per pres-tenaga-kerja-asing-menyederhanakan-proses-bukan-
Izin Tinggal Terbatas berupa stiker, pengambilan foto  dan  biometrik  dilaksanakan  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi.  Sehingga  ketika  orang asing tersebut  sudah  melakukan  tahapan  di  atas, secara  otomatis  izin  tinggal  terbatas  dapat diterima pemohon (TKA) melalui email. Namun pada  kenyataan  di  lapangan  terdapat  kendala sebagai berikut:
1. Izin  tinggal  terbatas  yang  seharusnya secara  otomatis  masuk  ke  email pemohon (TKA) tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya data  Tenaga  Kerja  Asing  tidak terkirim  ke  sistem  Border  Control Management  (BCM)  sehingga  dari BCM  tidak  dapat  memberikan  output kepada sistem e-office untuk mengirimkan email ke pemohon.
2. Disaat data Tenaga Kerja Asing telah berhasil  terkirim  ke  Border  Control Management  (BCM),  kendala  yang terjadi  adalah  data  dari  BCM  tidak berhasil  terkirim  ke  sistem  e-office, sehingga  hal  tersebut  menyebabkan sistem e-office tidak dapat mengirimkan  email  Izin  Tinggal Terbatas  online  kepada  TKA  yang melintas  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi.
3. Disaat data Tenaga Kerja Asing telah terkirim, foto dan pengambilan biometrik telah diambil, namun pengiriman  data  tersebut  mengalami penundaan  yang  memakan  waktu sampai  hitungan  minggu  dan  bulan. Hal tersebut mengakibatkan pengiriman  Izin  Tinggal  Terbatas online terkendala.
Mengingat  fungsi  keimigrasian  salah satunya  adalah  pelayanan  keimigrasian,  maka setiap  langkah  yang  dilakukan  harus  sesuai dengan standar-standar Pelayanan Publik. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan  pelayanan  publik. 2 Ruang lingkup  pelayanan  publik  meliputi  pelayanan barang  publik  dan  jasa  publik  serta  pelayanan
permudah-masuk, diakses pada tanggal 19 maret 2019, ‘No Title’, News.Okezone.Com .
2 ‘Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1.’
administratif  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan 3 . Imigrasi merupakan suatu instansi penyelenggara  pelayanan  publik  yang  dalam  hal ini  sebagai  pelaksana  pemberian  penerbitan  Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing. Seharusnya  dengan  adanya  Peraturan  Presiden Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan Tenaga  Kerja  Asing  ini  sebagai  pemangkas birokrasi  agar  Tenaga  Kerja  Asing  yang  akan datang  ke  Indonesia  proses  perizinanya  tidak rumit  seperti  sebelumnya.  Namun  kenyataan  di lapangan masih ditemukan
beberapa permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas.
Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memfokuskan penelitian pada penerapan pemberian  Izin  Tinggal  Terbatas  bagi  Tenaga Kerja  Asing  pasca  pemberlakuan  Peraturan Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  dengan instrumen standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik  untuk  meneliti  lebih  jauh  tentang pelaksanaan pemberian ITAS online bagi TKA di lapangan  apakah  sudah  memenuhi  standar pelayanan  publik  yang  baik,  sehingga  nantinya dapat  dipahami  secara  utuh  akar  permasalahan yang  terjadi  di  lapangan  agar  pemberian  ITAS terhadap TKA dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas, dapat  dirumuskan  permasalahan  terkait  dengan pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi TKA pasca diberlakukannya  Peraturan  Presiden  Nomor  20 Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing, yaitu : “Apakah penerapan pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing sudah memenuhi standar dalam Pelayanan Publik yang baik  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik?”

## TUJUAN
1. Untuk  mengetahui  peran  Keimigrasian  di
Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian
pasca diberlakukannya Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
3 Ibid, pasal 5 ayat 1
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pemberian  Izin  Tinggal  Terbatas  pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
3. Untuk  mengetahui  kendala  yang  terjadi  di lapangan  dalam  pemberian  Izin  Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing.
4. Untuk  memberikan  alternatif  solusi  atas pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan  Publik  yang  diamanatkan  oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan Kualitatif
Pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian adalah  pendekatan  normatif-empiris  yang mempelajari dan meneliti kedudukan prosedur pemeriksaan Keimigrasian di
Tempat
Pemeriksaan Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian pasca  diberlakukannya  Peraturan  Presiden Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan Tenaga Kerja.
2. Metode Pengumpulan Data
Adapun  dalam  pengumpulan  data,  penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan literatur dan dokumen formal serta  wawancara  terhadap  nara  sumber  yang berkaitan  langsung  terhadap  implementasi Peraturan Presiden No 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja.
3. Teknik Analisa Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  14  (empat belas) Standar yang tertuang dalam Undang – Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.
PEMBAHASAN
A. Komponen  Standar  Pelayanan  yang terkait  dengan  Proses  Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi pengguna jasa layanan, sehingga pihak  pengguna  jasa  layanan  mendapatkan pelayanan  yang  sama  dan  objektif  dari organisasi pemberi jasa layanan.
Salah  satu  hal  yang  menarik  untuk diungkapkan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga  Kerja  Asing  sudah  berorientasi  standar dalam  pemberian  Pelayanan  Publik  yang  baik sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  dengan tidak  meninggalkan  prinsip-prinsip  pelayanan prima.
Hal  ini  di  perjelas  di  dalam    Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik  disebutkan  bahwa  pelayanan kepada masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi standar yaitu: dasar hukum, persyaratan,  sistem,  mekanisme,  prosedur, jangka  waktu  penyelesaian,  biaya/tarif,  produk pelayanan,  sarana  dan  prasarana,  kompetensi pelaksana,  pengawasan  internal,  penanganan pengaduan,  saran,  masukan,  jumlah  pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian waktu,  jaminan  keamanan  dan  keselamatan, serta  evaluasi  kinerja  pelaksana.  Atas  standar pelayanan sebagaimana tersebut diatas, peneliti mencoba  menguraikan  apakah  pemberian  Izin Tinggal  Terbatas  bagi  Tenaga  Kerja  Asing  di Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dan  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  Soekarno-Hatta  telah memenuhi kriteria standar.
Komponen  Standar  Pelayanan  yang terkait  dengan  proses  penyampaian  pelayanan (service delivery) meliputi :
1. Persyaratan
Bagi  calon  TKA,  ada  sejumlah  syarat yang masih harus dipenuhi untuk bisa bekerja di Indonesia.  Persyaratan  tersebut,  antara  lain, mencakup  kewajiban  mengantongi  Visa  Izin Tinggal  Terbatas  (VITAS)  untuk  bekerja  dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), yang dimohonkan kepada  menteri  yang  membidangi  urusan pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi manusia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.
Secara  umum,  peneliti  melihat  bahwa dalam  pemberian  pelayanan  publik  oleh Keimigrasian  berupa  izin  Tinggal  Terbatas  ini harus  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku,
apabila  dalam  pengajuan  permohonan  izin Tinggal  Terbatas  tidak  sesuai  dengan  prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku  maka  Keimigrasian  berhak  menolak memberikan Visa Tinggal Terbatas.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur Adapun prosedur pengajuan Izin Tinggal
Terbatas  bagi  TKA  di  konter  pemeriksaan khusus pada TPI tertentu dalam pemberian ITAS bagi  TKA  yaitu  dengan  cara pertama, melakukan wawancara singkat dan pemeriksaan terhadap  dokumen  perjalanan,  visa  tinggal terbatas  atau  persetujuan  visa  tinggal  terbatas saat  kedatangan, boarding  pass dan  daftar penangkalan. Kedua, melakukan  perekaman data biometrik foto dan sidik jari terhadap TKA. Ketiga, memberikan  tanda  masuk  berbentuk stiker  yang  memuat  data  TKA  sekaligus  ITAS dan Izin Masuk Kembali. Keempat, menyampaikan  informasi  kepada  TKA  bahwa ITAS  elektronik  dikirimkan  melalui  Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) ke  surat  elektronik  yang  terdaftar  dan  dapat dicetak  secara  mandiri  oleh  pemberi  kerja dan/atau TKA.
Dari  penerapan One  Single  Submission peneliti  paparkan  berkeyakinan  bahwa  kantor imigrasi telah mengambil langkah inovatif yang dilakukan oleh pihak imigrasi di era digital yang sangat  berpengaruh  di  Indonesia  ini  sebagai suatu  langkah  yang  sangat  efektif,  dimana penggunaan  teknologi  ini  dapat  mempermudah suatu  pelayanan  ITAS,  memberikan  suatu keefisienan  serta security yang  tidak  perlu diragukan  lagi,  sehingga  terciptalah  suatu pelayanan  yang  maksimal  yang  bisa  diberikan kepada  masyarakat.  Teknologi  dalam  era globalisasi  sekarang  ini  sangatlah  bermanfaat terutama  dalam  proses  pelayanan  ITAS  online seperti  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  imigrasi, yang  mana  menjadikan  pelayanan  ITAS semakin efisien dan cepat. dengan meningkatan teknologi  informasi  kearah  yang  positif  dan mengurangi  penyimpanggannya,  imigrasi  akan selalu dekat dengan penyimpangan peningkatan IT . 3. Jangka Waktu Pelayanan
Ketepatan waktu dalam pelayanan publik menghendaki bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa petugas imigrasi sudah sangat mengupayakan  memberikan  pelayanan  dalam pemberian  ITAS  bagi  TKA  selesai  sesuai dengan  ketepatan  waktu  yang  telah  ditentukan
oleh  peraturan  perundang-undangan.  Namun pada kenyataannya di lapangan, TKA yang akan masuk ke Indonesia, Izin Tinggal Terbatas yang seharusnya  masuk  ke  email  pemohon  (TKA) setelah  melakukan  foto  dan  pengambilan biometrik,  terkendala  karena  data  orang  asing tersebut mengalami delay sehingga  ITAS  tidak terkirim  ke  email  pemohon  (TKA)  dan  harus menunggu  dalam  kurun  waktu  mingguan  atau bulanan. Jadi dalam hal ketepatan waktu, proses tersebut belum dapat terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  dalam hal penerbitan Izin Tinggal  Terbatas  bagi  Tenaga  Kerja  Asing masih  tergolong  lambat  dan  belum  maksimal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden No 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bahkan masyarakat menilai untuk  penerbitan  ITAS  bagi  TKA  lebih  cepat dan  tidak  berbelit  sebelum  peraturan  tersebut terbit  karena  yang  seharusnya  Perpres  tersebut mengamanatkan  untuk  pemangkasan  birokrasi dan  mempermudah  penerbitan  izin  bagi  TKA, kenyataan  di  lapangan  masih  belum  dapat tercapai  dengan  baik.  Baik  dalam  segi  sistem maupun output dari Perpres tersebut.
4. Biaya/tarif Biaya pelayanan, yaitu: besaran biaya/tarif  pelayanan  yang  harus  dibayarkan oleh  penerima  pelayanan.  Mengenai  ketentuan biaya pada pembuatan ITAS di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019, Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Biaya  tinggi  yang  dibayar  oleh  pembuat ITAS  secara  praktis  yang  ditawarkan  oleh  jasa keimigrasian  digunakan  oleh  para  pihak  yang menawarkan “jasa keimigrasian” untuk mempercepat  kerja  pengurusan  ITAS  yang mereka  tangani  dan  tak  dimungkinkan  juga, banyak staf dan petugas dalam Kantor Imigrasi yang  lebih  cepat  melayani  pengurusan  ITAS oleh  jasa  keimigrasian  dibandingkan  pemohon ITAS  secara  normal  dengan  iming-iming  para jasa keimigrasian bisa memperlancar pengurusan  dengan  biaya  tinggi  yang  sudah dibayar  pelanggan.  Peneliti  kemudian  menarik kesimpulan bahwa bukan hanya jasa travel dan jasa  keimigrasian  yang  ada  di  dalam  kantor imigrasi,  namun  para  pegawai  pada  Kantor Imigrasi sangat mengantisipasi adanya pegawai internal  yang  menawarkan  pengurusan  ITAS secara  praktis  kepada  pelanggan.  Biaya  yang tinggi  kemudian  menjadi  alih-alih  di  dalam pembagian kerja yang dilakukan jasa
keimigrasian agar mempercepat kerja pembuatan  ITAS.  Hal  seperti  inilah  yang kemudian dapat menjadi penghambat lambannya  pemberian  pelayanan  terhadap pemohon  pembuatan  ITAS  yang  melalui prosedur normal. Perbedaan yang dirasakan pun menjadi  titik  balik  kerugian  yang  dirasakan masyarakat  atau  pelanggan  yang  melalui tahapan dan prosedur normal di dalam mengurus ITAS  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non TPI Jakarta Selatan.
5. Produk Pelayanan
Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang  akan  diterima  pelanggan  harus  sesuai dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan. Menurut peneliti peningkatan kualitas pelayanan dengan  memanfaatkan  media  online  menjadi salah satu cara Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan untuk mencapai aspek tujuan  ideal.  Aspek  tujuan  ideal  merupakan acuan apakah program sudah dapat diterima dan telah  berjalan  dengan  baik  di  masyarakat. Pemanfaatan media online oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan dalam pembuatas  ITAS  kantor  imigrasi  menjadikan media  online  lebih  dekat  kepada  masyarakat dalam  pencapaian  menuju  aspek  ideal.  Inovasi program pelayanan ITAS secara online memiliki keunggulan  yakni  dapat  memudahkan  serta mengefisienkan  waktu,  tenaga  dan  tentunya biaya.  Pengurusan  ITAS  online  membantu memudahkan  birokrat  dalam  melayani  secara efektif  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya masing-masing. Pemanfaatan media online juga menjadi  salah  satu  fokus  dari  Kantor  Imigrasi untuk mencapai tujuan ideal.
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Standar  pelayanan  secara  formal  disusun oleh  organisasi  penyelenggara  layanan  yang dalam  penelitian  ini  adalah  Direktorat  Jenderal Imigrasi  dan  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi Soekarno-Hatta. Namun demikian, pada prinsipnya penyusunan standar kualitas layanan publik  harus  mempertemukan  kepentingan, referensi,  dan  preferensi  kedua  belah  pihak yakni  provider  dan  user.  Standar  tersebut idealnya disusun melalui proses riset dan dialog interaktif penyedia dan pengguna layanan.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti melihat  bahwa  ada  hasil  yang  positif  yang didapatkan oleh Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus Non  TPI  Jakarta  Selatan  pada  saat  menangani pengaduan  masyarakat  yang  mereka  terima. Prinsip  penanganan  pengaduan  masyarakat
mendukung  iklim  organisasi  di  seksi  tersebut menjadi kondusif. Bentuk dukungan ini terlihat dari  adanya  keterlibatan  prinsip  penanganan pengaduan  dalam  mendukung  iklim  organisasi di seksi tersebut. Dari dimensi struktur, prinsip penanganan  pengaduan  yang  dilakukan  oleh Seksi  Teknologi  dan  Informasi  membuat  para petugas  mampu  menjalankan  peran  serta tanggungjawabnya  dengan  baik  dan  tetap merasa nyaman bekerja meskipun dalam proses penanganan pengaduan. Selain itu, terdapat pula dukungan keterbukaan dalam menerima pengaduan  dari  petugas  yang  mendukung dimensi standar-standar dalam menerima aduan dari  masyarakat.  Adanya  motivasi  yang  kuat untuk mencari alternatif solusi demi pemberian kinerja yang lebih baik lagi menunjukkan bahwa petugas peduli terhadap organisasi dan menginginkan adanya perbaikan bagi organisasi tersebut.  Prinsip  penanganan  pengaduan  juga mendukung proses penanganan yang cepat agar perbaikan  di  kantor  tersebut  dapat  segera terlaksana. Adanya pembagian kerja menunjukkan  bahwa,  tanggungjawab  di  seksi tersebut sudah terbagi dengan baik dan mampu mendukung  iklim  organisasi  di  seksi  tersebut karena adanya keterlibata antarseksi yang saling bekerja  sama  selama  proses  penanganan pengaduan.  Petugas  loket  yang  terbuka  dalam menerima  dan  menangani  aduan,  bersikap transparansi  dan  mempermudah  akses  timbal balik  antara  organisasi  dengan  masyarakat mendukung lingkungan kerja di Seksi Informasi dan  Sarana  Komunikasi.  Komitmen  yang dimiliki oleh seksi tersebut telah mengikat sense of  belonging  para  pegawainya  bahwa  mereka merupakan bagian dari organisasi dan menjadikan  petugas  loket  sebagai  problem solver yang dibutuhkan oleh organisasi.
B. Komponen  Standar  Pelayanan  yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal organisasi (manufacturing) 1. Dasar Hukum Pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah  memandang  perlu  pengaturan kembali  perizinan  penggunaan  tenaga  kerja asing. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 26 Maret  2018,  Presiden  Joko  Widodo  telah menandatangani  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan Tenaga  Kerja  Asing  dan  sekaligus  peraturan pemerintah ini menjadi salah satu dasar hukum bagi kantor imigrasi dalam melakukan
pelayanannya  dibidang  keimigrasian  termasuk Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan  dalam  pelayanan  ITAS.  Penulis  dalam penelitian  ini  melihat  bahwa  Kantor  Imigrasi Kelas  1  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  telah menjadikan  peraturan  pemerintah  ini  sebagai pedoman  dalam  melakukan  pelayanan  ITAS bagi  TKA.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  imigrasi Jakarta  Selatan  khususnya  Dalam  rangka meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  atas substansi keimigrasian tentang pelayanan Warga Negara  Indonesia  termasuk  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas Pelaksanaan  penerapan Online  Single Submission (OSS)  antara  Direktorat  Jenderal Imigrasi  dan  Kementerian  Ketenagakerjaan  RI serta pemberian Izin Tinggal Terbatas di Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  telah  dilaksanakan  sejak 01 November 2018. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi  (TPI)  Soekarno  Hatta  dan  Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan telah menyediakan counter khusus penyandang disabilitas atau kelompok rentan. Sehingga tidak perlu ikut dalam antrian pemohon yang lainnya.
3. Kompetensi pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah
kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan, dan pengalaman. Sumber daya manusia (SDM) sangatlah  penting  dalam  menunjang  kinerja organisasi.  Dalam  pelaksanaan  suatu  program tentu saja diperlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Oleh  karena  itu,  ketersediaan  pelaksana  yang cukup  serta  berkompetensi  dalam  mendorong keberhasilan  suatu  program  sangat  diperlukan. Pegawai  Pelaksana  merupakan  ujung  tombak dari  organisasi  sebab  pegawai/petugas  menjadi pemain utama dan berinteraksi secara langsung dengan  pengguna  jasa.  Dan  selayaknya  suatu kantor/instansi  memberikan  jaminan  kepada masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  pelayanan mengenaiproduk-produk  pelayanan  sehingga dapat menimbulkan kepercayaan kepada pelanggan.    Dilihat  dari  tingkat  pendidikan pegawai  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus Non TPI Jakarta Selatan sangat berpotensi untuk memiliki  pengetahuan  dan  sikap  profesional yang  tinggi  untuk  mengembangkan  pelayanan kepada masyarakat.
4. Pengawasan internal Berbicara  mengenai  pelayanan  ITAS  di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan  ternyata  juga  tidak  jauh  dari  sorotan publik (masyarakat). Baik dari sisi pengawasan dan pertanggung jawaban kinerja pegawai/petugas  yang  tidak  maksimal  yang kemudian  melahirkan  stigma  dari  masyrakat bahwa  adanya  pengawasan  yang  kurang  baik. Pertanyaan yang kemudian muncul di benak kita ialah  mengapa  hal  tersebut  bisa  terjadi. Belakangan  ini  telah  di  ketahui  bahwa  kondisi tersebut di sebabkan sering adanya keterlibatan calo  (jasa  keimigrasian)  pembuat  ITAS. Menyikapi fenomena tersebut, sudah seharusnyalah  pemerintah  mengambil  langkah kongkrit agar pelayanan pengurusan ITAS dapat terimplementasi  dengan  baik  dan  berhasil memenuhi  kepuasan  publik,  maka  dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan telah meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan selaku aparatur pemerintahan.  Selain  itu  bila  terbukti  pula aparatur pemerintah di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  telah menerapkan kualitas pelayanan yang baik dalam pelayanan khususnya pengurusan ITAS Online, maka hal ini dapat menjadi tolak ukur sekaligus sebagai  spirit  guna  menjawab  tantangan perubahan  ke  arah  perbaikan  pelayanan  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  rakyat  demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.
5. Jumlah pelaksana Jumlah  pelaksana  sangatlah  penting dalam menunjang kinerja Kantor Imigrasi Kelas I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan.  Dalam pelaksanaan  program  ITAS  online  tentu  saja diperlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Oleh karena itu,  ketersediaan  pelaksana  yang  cukup  serta berkompetensi  dalam  mendorong  keberhasilan suatu  program  sangat  diperlukan.  Berdasarkan pengamatan peneliti, jumlah petugas loket yang berhubungan  dengan  ITAS  di  Kantor  Imigrasi Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan ada 3 orang,  sementara  untuk  jumlah  keseluruhan pegawai  di  bidang  izin  tinggal  dan  status keimigrasian kantor imigrasi jaksel 30 pegawai. Berdasarkan  jumlah pelaksana  yang  tersedia  di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan,  peneliti  berkeyakinan  bahwa  standar pelayanan  khususnya  dalam  hal  jumlah pelaksana  telah  terpenuhi  di  Kantor  Imigrasi Kelas  1  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan. Keyakinan  peneliti  ini  dikuatkan  juga  dari ketiadaan keluhan yang ditemukan oleh peneliti
dari  para  pembuat  ITAS  online  atas  kurangnya jumlah pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan.
6. Jaminan pelayanan
Jaminan (Assurance) ,  yaitu  kemampuan karyawan dalam menimbulkan kepercayaan dan keyakinan  pelanggan  melalui  pengetahuan, kesopanan serta menghargai perasaan pelanggan,  keterampilan  dalam  memberikan informasi,  kemampuan  dalam  memberikan keamanan  di  dalam  memanfaatkan  jasa  yang ditawarkan.  Sikap  kesopanan,  kejujuran,  dan dapat  menunjukkan  sosok pribadi yang menyenangkan  melalui  cara  berpenampilan. Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi yang  peneliti  lakukan  maka  peneliti  dapat menggambarkan bahwa Jaminan Pelayanan oleh pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI  Jakarta  Selatan  saat  melayani  masyarakat sudah dapat dikatakan baik dan optimal. Adanya pelatihan khusus yang diadakan dan merupakan salah  salah  upaya  dalam  peningkatan  kapasitas petugas dalam melayani pembuatan ITAS.
7. Jaminan  keamanan  dan  keselamatan pelayanan
Jaminan  keamanan  dan  keselamatan pelayanan memastikan bahwa produk pelayanan publik yang dikeluarkan memberikan rasa aman dan  kepastian  hukum  yang  jelas.  Berdasarkan pengamatan  peneliti,  Kantor  Imigrasi  Kelas  1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan telah memenuhi standar  jaminan  keamanan  dan  keselamatan pelanggan  dengan  ITAS  yang  diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta pengguna pelayanan yang menyampaikan pengaduan/keluhan/ masukan terhadap pelayanan akan dijamin kerahasiaan
identitasnya.
8. Evaluasi kinerja pelaksana. Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi  dalam  mengevaluasi  pelaksanaan kerja  karyawan.  Dalam  penilaian  dinilai kontribusi  karyawan  kepada  organisasi  selama periode  waktu  tertentu,  sedangkan  evaluasi kinerja  merupakan  proses  yang  mencakup perencanaan  awal  dan  memeliharanya  secara teratur. Evaluasi kinerja memberikan cara untuk menjelaskan bagaimana pegawai dapat melaksanakan  pekerjaannya  dan  bagaimana caranya memperbaiki kinerja dimasa mendatang sehingga  karyawan  dan  perusahaan  dapat memperoleh  manfaat.  Peneliti  melihat  bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan  selaku  lembaga  kenegaraan  yang bergerak dalam pelayanan jasa penerbitan ITAS
telah  melakukan  perbaikan  dalam  hal  prosedur pelayanan  yang  di  buat  sedemikian  rupa  demi kemudahan  dan  keamanan  masyarakat  dengan melakukan  evaluasi  dilakukan  secara  berkala, minimal satu kali dalam satu tahun.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan komponen standar pelayanan yang terkait  dengan Proses  Penyampaian  Pelayanan (Service
Delivery) sebagaimana yang
dipaparkan peneliti diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan pelayanan ITAS online di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan dalam hal ini belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  standar- standar  yang  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  Pelayanan  publik,  setidaknya  masih terdapat  2  indikator  kompenen  standar  yang belum terpenuhi yaitu, jangka waktu pelayanan dan  biaya/tariff.  Sementara  apabila  dilihat  dari komponen  standar  pelayanan  yang  terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) secara  keseluruhan pelayanan ITAS online di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan telah berjalan sesuai dengan standar-standar yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pelayanan publik  hanya  saja  masih  terdapat  kekurangan khususnya  dalam  hal  Sarana  dan  Prasarana, dan/atau fasilitas.

## Saran
Dalam hal jangka waktu pelayanan, seharusnya dengan  jumlah  Sumber  Daya  Manusia  yang telah  ada  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus Jakarta  Selatan  khususnya  di  Bidang  Izin
Tinggal  dan  Status  Keimigrasian  cukup  untuk melaksanakan  penyelesaian  pelayanan  sesuai dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam paraturan perundang-undangan. Sehingga perlu diberikan  dorongan  semangat  terhadap  para pegawai  untuk  dapat  melaksanakan  pelayanan dengan  baik  dan  melakukan  proses  pelayanan dengan  maksimal  sehingga  pelayanan  dapat terselesaikan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan  dalam  peraturan.  Selain  itu,  ntuk menghindari  adanya  tindakan  percaloan  yang dilakukan  pegawai  internal,  sebaiknya  para pejabat  struktural  yang  ada  pada  bidang  Izin Tinggal  dan  Status  Keimigrasian  pada  Kantor Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Jakarta  Selatan melakukan  mediasi  terhadap  para  pegawai untuk dapat mendukung proses pelayanan sesuai dengan  standar  pelayanan  tanpa  adanya gratifikasi  dari  pemohon  terhadap  pegawai. Pejabat struktural  pada  bidang  izin tinggal  dan status  keimgrasian  harus  memberikan reward dan  punishment terhadap  pegawai  yang  baik dalam  melakukan  pelayanan  maupun  yang melanggar  peraturan  yang  telah  ditentukan. Serta dilain sisi, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non  TPI  Jakarta  Selatan  hendaklah  segera melakukan  perbaikan  kesisteman  terkhusus untuk  Penerbitan  Izin  Tinggal  Terbatas  Online bagi TKA guna untuk meningkatkan pelayanan yang  prima  dan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Hendaknya Kantor
Imigrasi  Kelas  1  Khusus  Non  TPI  Jakarta Selatan  memperbaiki  ketepatan  waktu  dalam pelayanan ITAS online sesuai kurun waktu yang diamanatkan dalam ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Khakim,  2014,  Dasar-Dasar
Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia,
Bandung, Citra Aditya Bakti Abdulkadir Muhamad. 2015. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Budiono,  Abdul  Rachmat  ,2015, Hukum  Perburuhan  Di  Indonesia,  Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada Jazuli,  Ahmad,  ‘Dalam  Perspektif Hukum  Keimigrasian  (The  Existence  of Foreign  Workers  in  Indonesia  From  The Immigration Law Perspective )’, Eksistensi Tenaga  Kerja  Asing  Di  Indonesia  Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian , 2018
Saputri Ratu Penghuni, 2017, Pelaksanaaan  Pengawasan  Tenaga  Kerja Asing  Oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Bandar Lampung, (Skripsi, Fakultas Hukum  Universitas  Bandar  Lampung), Diakses Dari Http://Digilib.Unila.Ac.Id