Palita: Journal of Social Religion Research Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-212 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI: http://10.24256/pal.v7i2.3072

## Politik Pangan Lokal "Setengah Hati" Indonesia
Setelah Pandemi COVID-19
1 Rury Ramadhan, 2 Armin, 3 Muhammad Saad 1,2,3 Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Kota Makassar, 90245 E-mail: rury.subject@gmail.com

## Abstract
The  COVID-19  pandemic  brings  the  threat  of  a  global  food  crisis.  Indonesia's  food  system  is vulnerable because it only depends on one type of food, namely rice. Hopes about Indonesia's food security  have  returned  to  the  potential  for  local  food  diversity,  as  well  as  moving  from  food security  to  food  sovereignty.  This  study  will  focus  on  the  process  of  developing  local  food  in Indonesia which is considered a way out of the threat of a global food crisis due to the COVID-19 Pandemic. The purpose of this study is to find out a general description of the condition of local food  in  Indonesia  so  far.  The  method  used  in  this  research  is  desk  research  using  a  political- economic  approach  in  the  context  of  neoliberalism.  The  results  of  this  study  indicate  that Indonesia  is  "half-heartedly"  in  developing  local  food  as  a  result  of  its  position  between  the dichotomy of food sovereignty versus global trade liberalization.
Keywords : COVID-19 Pandemic, Food Sovereignty, Trade Liberalization, Rice, Local Food

## Abstrak
Pandemi  COVID-19  membawa  ancaman  krisis  pangan  global.  Sistem  pangan  Indonesia mengalami kerentanan karena hanya bergantung pada satu jenis pangan yakni beras. Harapan tentang ketahanan pangan Indonesia kembali mengarah pada potensi keberagaman pangan lokalnya, sekaligus melangkah dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Penelitian ini akan berfokus pada proses pengembangan pangan lokal di Indonesia yang dianggap sebagai jalan  keluar  dari  ancaman  krisis  pangan  global  akibat  Pandemi  COVID-19.  Ada  pun  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  gambaran  umum  terkait  kondisi  pangan  lokal  di Indonesia sejauh ini. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah desk research dengan menggunakan pendekatan ekonomi-politik dalam konteks neoliberalisme. Hasil penelitian ini menunjukkan kesan "setengah hati" Indonesia mengembangkan pangan lokal sebagai akibat dari posisinya diantara dikotomi kedaulatan pangan versus liberalisasi perdagangan global.
Kata Kunci ,: Pandemi COVID-19, Kedaulatan Pangan, Liberalisasi Perdagangan, Beras, Pangan Lokal.
198
Rury Ramadhan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-210

## Pendahuluan
Tahun  2019  dunia  dilanda  wabah  Corona  Virus  Disease  (COVID-19) dengan status pandemi. Hal ini berdampak pada rantai pasok pangan global karena penerapan karatina wilayah di hampir semua negara. Indonesia yang juga dilanda pandemi COVID-19 turut mengalami gangguan pada rantai pasok sistem  pangannya,  sehingga  membutuhkan  penyesuaian-penyesuaian  baru untuk mengamankan ketersediaan bahan pangan dalam negeri dan menjaga stabilitas  harga  pangan. 1 Selain  karena  pandemi,  perubahan  iklim  dan kerusakan  lingkungan  juga  bisa  memicu  terganggunya  rantai  pasok  sistem pangan, seperti yang terjadi di India yang menerapkan sistem larangan ekspor pada gandumnya. Hal ini tentu membuat masyarakat Indonesia yang banyak mengkonsumsi mie, roti, dan biskuit, akan merasakan kenaikan harga karena pasokan gandum Indonesia tergantung pada impor. 2
Akan  tetapi  sebenarnya  pandemi  dan  perubahan  iklim  hanya memperdalam kerentanan sistem pangan di Indonesia yang pada gilirannya dibayang-bayangi oleh ancaman krisis. Menurut Khudori kerentanan sistem pangan  Indonesia  sudah  ada  sebelum  pandemi  yang  salah  satunya  ditandai oleh  kebergantungan  pada  sedikit  komoditas  pangan,  terutama  beras.  Oleh karenanya  seiring  berjalannya  waktu  terjadi  evolusi  pola  makan  pada  satu jenis pangan saja. 3
Hari ini beras masih merupakan bahan pangan pokok utama mayoritas masyarakat Indonesia. Kemungkinan akan terus bertahan sampai Indonesia berumur satu abad di tahun 2045. Di sisi lain bahan pangan pokok di Indonesia tidak memiliki jenis-jenis komoditi yang konsisten. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan hanya mendefinisikan pangan pokok sebagai "... makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal",  namun  tidak  mengelompokkan  jenis-jenis  pangan  pokok. Pengelompokkan  jenis-jenis  bapok  baru  dilakukan  oleh  Dwi  Wahyuniarti Prabowo 4 dengan  enam  kriteria  penentu  komoditas  bahan  pangan  pokok, yaitu:  pangsa  pengeluaran  komoditi  dalam  pengeluaran  pangan  rumah
1 "Kebijakan  Pangan  di  Masa  Pandemi  COVID-19,"  Centre  for  Strategic  and
International Studies, Diakses 30 Agustus, 2022, https://www.csis.or.id/publications/kebijakan-pangan-di-masa-pandemi-covid-19. 2 "Harga  Roti  dan  Mie  Bakal  Naik  Imbas  Larangan  Ekspor  Gandum  India," CNN Indonesia ,  19  Mei,  2022,  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220519134217-92- 798513/harga-roti-dan-mie-bakal-naik-imbas-larangan-ekspor-gandum-india.
3 Khudori, "Opini: Solusi Sistem Pangan Nusantara," Bisnis Indonesia , 21 Desember, 2021, https://ekonomi.bisnis.com/read/20211221/99/1479970/opini-solusi-sistem- pangan-nusantara.
4 Dwi  Wahyuniarti  Prabowo,  "PENGELOMPOKAN  KOMODITI  BAHAN  PANGAN POKOK  DENGAN  METODE ANALYTICAL  HIERARCHY  PROCESS ," Buletin  Ilmiah  Litbang Perdagangan Vol. 8, No. 2 (Desember 2014): 163-182.
Rury Ramadhan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-210
tangga;  kontribusi  kandungan  komoditi  terhaap  karbohidrat;  konsumsi terhadap  protein;  frekuensi  konsumsi;  kontribusi  konsumsi  komoditi terhadap  vitamin  dan  mineral;  dan  pangsa  produksi  domestik  terhadap konsumsi.
Hasil  penelitian  tersebut  mengatakan  bahwa  terdapat  dua  kriteria penting  dalam  mengkategorikan  komoditas  sebagai  bahan  pangan  pokok, yaitu pengeluaran  pangan  rumah  tangga dan kontribusi  karbohidrat .  Jenis bahan  pangan  pokok  berdasarkan  dua  kriteria  tersebut  adalah beras . Berdasarkan penelitian tersebut kita dapat mengetahui bahwa pangan jenis beras  masih  mendominasi  perspektif  masyarakat  Indonesia  sebagai  bahan pangan utamanya. Padahal dalam konteks pangan, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber pangan beragam. Misalnya seperti di Papua yang terkenal dengan sagunya 5 atau di Flores dengan sorgumnya 6 , semuanya menjadikan pangan lokal tersebut sebagai bahan pangan pokoknya. Namun di bawah  kebijakan  pemerintahan  Soeharto  kemudian  berubah  menjadi  satu kesamaan sumber pangan yaitu beras. Kebijakan tersebut dulunya dianggap sebagai upaya untuk menjaga kestabilan rantai pasok pangan. 7
Hari ini juga Indonesia berada di peringkat 73 dari 116 negara dalam Index Kelaparan Global ( Global Hunger Index ) 8 , peringkat 69 dari 113 negara dalam Index Ketahanan Pangan Global ( Global Food Security Index ) 9 , ditambah lagi  dengan  ancaman  krisis  pangan  global  semakin  mendekat,  sehingga harapan  kita  tentang  ketahanan  pangan  Indonesia  kembali  mengarah  pada potensi-potensi keberagaman pangan atau biasa disebut diversifikasi pangan. Bagi  Indonesia,  diversifikasi  pangan  identik  dengan  variasi  agroekosistem tiap-tiap  daerah  dan  keragaman  kearifan  lokal  (pengetahuan,  teknologi, metode, dan kelembagaan). 10
5 Ahmad Arif, Sagu Papua untuk Dunia (Jakarta: PT Gramedia, 2019).
6 Ahmad Arif, Sorgum Benih Leluhur untuk Masa Depan (Jakarta: PT Gramedia, 2020).
7 Imam  Mujahidin  Fahmid, Gagalnya  Politik  Pangan  Di  Bawah  Rezim  Orde  Baru (Jakarta: Yayasan Studi Perkotaan (Sandi-Kota) dan Institute for Social and Political Economic Issues (ISPEI), 2004).
8 "Indonesia," Global Hunger Index, Diakses 30 Agustus, 2022, https://www.globalhungerindex.org/indonesia.html.
9 "Indonesia,"  Global  Food  Security  Index,  Diakses  30  Agustus,  2022, https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security- index/Country/Details#Indonesia.
10 Herman  Khaeron, Pangan:  Sistem,  Diversifikasi,  Kedaulatan,  dan  Peradaban Indonesia (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2022), ix.
Rury Ramadhan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-210
Karena  itu  penelitian  ini  akan  berfokus  pada  proses  pengembangan pangan lokal di Indonesia yang dianggap sebagai jalan keluar dari ancaman krisis pangan global akibat Pandemi COVID-19. Ada pun tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  gambaran  umum  terkait  kondisi  pangan  lokal  di Indonesia sejauh ini.
Pembahasan  tentang  kelokalan  di  Indonesia  menemukan momentumnya  di  era  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  setelah  kejatuhan presiden Soeharto. Setidaknya seperti itu  anggapan bagi bagi sebagain orang. Padahal menurut Syarif Hidayat 11 yang mengurai peristiwa tentang dinamika pengaturan  relasi  kekuasaan  pusat-daerah,  sejak  Soekarno  sampai  Susilo Bambang  Yudhoyono,  mengatakan  bahwa  sejak  awal  kemerdekaan sebenarnya Indonesia sudah menunjukkan adanya praktik desentralisasi dan otonomi  daerah.  Dengan  kata  lain  kajian  tentang  kelokalan  seperti  ini bukanlah  sesuatu  yang  baru  dalam  budaya  Indonesia,  karena  justru  yang lokal-lokallah  yang  membentuk  dan  membangun  apa  yang  kita  sebut Indonesia.  Dalam  politik  representasi  lokal  adalah  desa—atau  sekumpulan desa-desa—yang  merupakan  daerah  geografis  dan  sekaligus  administratif. Skalanya bisa mencakup dalam kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. 12
Pangan lokal merupakan salah satu bagian dari seluruh pembahasan keolakalan  di  Indonesia.  Pangan  lokal  sendiri  merupakan  pangan  yang dikonsumsi  oleh  komunitas  masyarakat  berdasarkan  potensi  dan  kearifan lokal setempat. Hal tersebut merujuk pada deklarasi La Via Campesina yang awalnya menekankan pada “bangsa” atas keprihatinan mereka pada negara- negara  belahan  bumi  bagian  selatan  karena  pangan  lokal  meraka  semakin terpinggirkan akibat sistem perdagangan bebas (globalisasi). Beberapa tahun kemudian konsep kedualatan pangan tersebut mengalami perubahan definisi yang  menekankan  pada  “rakyat”  yang  menginginkan  penciptaan  pangan (produksi,  distribusi,  dan  konsumsi)  berdasarkan  budaya  setempat  atau dengan  kata  lain  sebuah  praktik  kontrol  lokal  yang  demokratis.  Alih-alih berorientasi pada pasar dan korporasi. 13 Menurut Posman Sibuea, pendekatan kedaulatan  pangan  dalam  perspektif  pemenuhan  pangan  berbasis
11 Syarif  Hidayat,  "Mengurai  Peristiwa  Meretas  Karsa  (Refleksi  Satu  Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah)," Jurnal PRISMA Vol. 29, No. 3 (Juli 2010): 3-
22.
12 Abd.  Halim, Politik  Lokal:  Pola,  Aktor  dan  Alur  Gramatikalnya  (Perspektif  Teori Powercube,  Modal  dan  Panggung) (Yogyakarta:  LP2B  (Lembaga  Pengkajian  Pembangunan Bangsa), 2014), 12.
13 Gusti  Nur  Asla  Shabia,  "HAK  ATAS  PANGAN  DAN  GIZI,  SEBUAH  PENGANTAR," Jurnal Hak Atas Pangan dan Gizi FIAN Indonesia Edisi 01 (Januari 2021): 1-6.
Rury Ramadhan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-210
sumberdaya lokal antara lain didorong oleh kenyataan bahwa hak atas pangan semakin diabaikan oleh negara. 14
Peminggirian pangan lokal juga berkorelasi langsung pada demokrasi di Indonesia. Berdasarkan riset Power, Welfare, and Democracy yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Oslo 15 , demokrasi di Indonesia cenderung  menjalankan  sebentuk  mekanisme  yang  seragam  yang  bisa diterapkan  untuk  konteks  kultural  Indonesia  yang  berbeda-beda.  Padahal sebelum  institusi  formal  demokrasi  seperti  pemilu  terlembagakan  dalam sebuah  negara,  terdapat  institusi  informal  di  tingkat  lokal  yang  mengatur kehidupan masyarakat. Namun hari ini demokrasi di tingkat lokal cenderung dianggap sebagai sebuah patologi dari yang ideal yang diimajinasikan sebagai demokrasi  universal.  Lokal  sering  dianggap  penghambat  ketimbang dipandang  sebagai  struktur  yang  membawa  kita  pada  tujuan  demokrasi  itu sendiri.  Seperti  komunitas  masyarakat  lokal  di  Indonesia  yang  semakin terancam  kelaparan  dan  termarginalisasi  sebagai  akibat  dari  liberalisasi perdagangan  pangan.  Kedaulatan  pangan  yang  berbasis  pada  kelokalan memberikan  keluasan  pilihan  kepada  komunitas  masyarakat  lokal  untuk membuat  kebijakannya  sendiri  dalam  mengelola  produksi,  distribusi,  dan konsumsi pangan yang bermuara pada kedaulatan bangsa. 16

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Jenis  penelitian kualitatif  merupakan  penelitian  yang  berusaha  mendapat  suatu  gambaran kompleks dari suatu masalah yang diteliti. Hal ini melibatkan usaha pelaporan perspektif-perspektif,  pengidentifikasian  faktor-faktor  yang  terkait  dengan situasi tertentu, dan secara umum usaha membuat sketsa atas gambaran besar yang  muncul. 17 Jenis  penelitian  kualitatif  dalam  penelitian  ini  akan menggunakan  metode desk  research .  Menurut  Nick  Moore, desk  research
14 Posman  Sibuea  (Tim  Kelompok  Studi  dan  Pengembangan  Masyarakat),  "Dilema Food  Estate &  Jebakan  Pangan  Impor,"  dalam Mangan  Sian  Tano  Ni  Ompung:  Food  Estate Versus Kedaulatan Petani , ed. Devananta Rafiq (Yogyakarta: INSISTPress, 2021), 1-24. 15 Longgina Novadona Bayo dan Willy Purna Samadhi, "Pendahuluan: Melacak Ragam dan Rezim Lokal di Indonesia," dalam Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita , ed. Longgina Novadona Bayo, Purwo Santoso, Willy Purna Samadhi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 7-38.
16 Posman  Sibuea  (Tim  Kelompok  Studi  dan  Pengembangan  Masyarakat),  "Dilema Food  Estate &  Jebakan  Pangan  Impor,"  dalam Mangan  Sian  Tano  Ni  Ompung:  Food  Estate Versus Kedaulatan Petani , Ed. Devananta Rafiq (Yogyakarta: INSISTPress, 2021), 1-24.
17 John W. Creswell, RESEARCH DESIGN: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran  (Edisi  Keempat) ,  diterjemahkan  oleh  Achmad  Fawaid  dan  Rianayati  Kusmini Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
Rury Ramadhan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-210
berfokus pada pencarian data sekunder di internet berupa dokumen lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan institusi pendidikan yang sifatnya hasil penelitian. 18
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  terbagi  secara umum dan khusus. Untuk pendekatan yang umumnya adalah ekonomi-politik, dengan mengambil entitas utamanya yaitu pasar dan negara. Sedangkan yang khususnya  adalah  melihat  relasi  antara  pasar  dan  negara  dalam  konteks neoliberalisme, dimana negara diminimalisir perannya di bawah mekanisme pasar.  Disini  negara  bukannya  tidak  hadir,  melainkan  benar-benar  hadir dalam rangka mensukseskan pasar bebas dunia, 19 yang membuat penelitian sampai  analisis  kebijakan  pangan,  semuanya  sudah  dikelilingi  industri- industri pangan.
Sebagai penelitian yang menggunakan metode desk research , data-data yang telah dikumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik ini merupakan teknik  yang menggambarkan secara sistematis fakta atau objek penelitian secara apa adanya. 20
18 Nick  Moore, How  to  Do  Research:  A  practical  guide  to  designing  and  managing research  projects (Cambridge:  Cambridge  University  Press,  2018),  106-111, https://www.cambridge.org/core/books/abs/how-to-do-research/desk- research/A76DC90D8C63BA9BD9C648E3CD50FB46.
19 Greg  Albo  dan  Carlo  Fanelli, Penghematan  Melawan  Demokrasi:  Fase  Otoriter Neoliberalisme?, diterjemahkan oleh Andre Barahamin dan Hizkia Yosie Polimpung (Jakarta: IndoPROGRESS, 2015).
20 Sudaryono, METODOLOGI  PENELTIAN:  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Mix  Method (Depok: Rajawali Pers, 2019).
Rury Ramadhan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-210

## Hasil dan Diskusi
Menteri Pertanian Republik Indonesia yang saat ini menjabat, Syahrul Yasin  Limpo,  menghimbau  kepada  masyarakat  menekankan  pentingnya diversifikasi pangan dengan mengoptimalkan potensi dan keragaman sumber daya  pangan  lokal  sebagai  salah  satu  strategi  ketahanan  pangan  di  tengah Pandemi  COVID-19. 21 Di  lain  kesempatan  ia  juga  mengatakan  kalau diversifikasi pangan lokal merupakan budaya bangsa Indonesia. 22
Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 , pengembangan diversifikasi pangan lokal masuk ke dalam strategi  nasional  untuk  menjaga  ketahanan  pangan  dengan  acuan  Beragam, Bergizi,  Seimbang  dan  Aman  (B2SA).  Pengembangan  diversifikasi  pangan mengacu pada landasan hukum:
• Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
• Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  17  Tahun  2015  Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi BAB III Bagian Kesatu Pasal 25 s.d. Pasal 36 • Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  86  Tahun  2019  Tentang Keamanan Pangan • Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Kebijakan  Percepatan  Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal • Peraturan  Menteri  Pertanian  (Permentan)  Nomor  43  Tahun 2009  Tentang  Gerakan  Percepatan  Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pengembangan diversifikasi pangan dijalankan melalui Pusat
Penganekaragaman  Konsumsi  dan  Keamanan  Pangan  (Pusat  PKKP)  yang merupakan  unit  Eselon  II  di  Badan  Ketahanan  Pangan  (BKP)  berdasarkan Permentan  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian Pertanian. Selanjutnya di dalam dokumen Laporan Kinerja Pusat PKKP , pemerintah pusat mengklaim telah memenuhi indikator kinerja dengan kriteria  berhasil  pada  tahun  anggaran  2021  sebesar  Rp.  295.736.773.000,- untuk  pusat  dan  daerah  yang  kemudian  terealisasi  sebesar  Rp. 288.309.156.319,- (97,49% terhadap pagu).
21 "Mentan SYL: Diversifikasi Pangan Strategi Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi," Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Diakses 30 Agustus, 2022, https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4826 22 "Mentan  SYL:  Diversifikasi  dari  Pangan  Lokal  Kokohkan  Ketahanan  Pangan," Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Diakses 30 Agustus, 2022, https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4433
Rury Ramadhan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-210
Di  awal-awal  masa  Pandemi  COVID-19  pemerintah  pusat  melakukan penyesuaian  ulang.  Dimulai  pada  tanggal  5  Juni  2020  Menteri  Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menerbitkan surat himbauan kepada seluruh gubernur, walikota,  dan  bupati  di  Indonesia  untuk  mengonsumsi  pangan  lokal  non- beras.  Himbauan  ini  tertuang  dalam  Surat  Himbauan  Menteri  Pertanian Republik  Indonesia  Nomor  95/KN.220/M/6/2020.  Disusul  kemudian penyampaian  kebijakan  dan  program  dalam  webinar  bertajuk Strategi Ketahanan Pangan di Era New Normal Pandemi Covid 19 pada tanggal 9 Juni 2020.  Dalam  webinar  tersebut  diketahui  bahwa  pangan  jenis  beras  masih menempati  posisi  prioritas  yang  masuk  dalam  strategi  Cara  Bertindak  Satu (CB1) Kementerian Pertanian. Sedangkan pengembangan diversifikasi pangan lokal sebagai sumber karbohidrat non-beras berbasis kearifan lokal berskala provinsi masuk dalam CB2.
Tabel 1. Tahapan Strategi Cara Bertindak Kementerian Pertanian di Era New Normal
Sumber: Website Divisi Akademik dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor (IPB), (2020)
Selanjutnya  tepatnya  di  bulan  Agustus  2020,  BKP  menerbitkan Roadmap  Diversifikasi  Pangan  Lokal  Sumber  Karbohidrat  Non-Beras  (2020- 2024) sebagai tindak lanjut dari CB2. Berikut sebaran komoditas pangan lokal non-beras  berdasarkan  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  oleh  Badan  Pusat Statistik (SUSENAS BPS) tahun 2019:
• Ubi Kayu (Peningkatan Produksi dan Konsumsi di 17 Provinsi)
• Jagung (Peningkatan Produksi dan Konsumsi di 7 Provinsi)
• Sagu (Peningkatan Produksi dan Konsumsi di 7 Provinsi)
Rury Ramadhan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-210
• Kentang (Peningkatan Produksi di 4 Provinsi dan Peningkatan Konsumsi di 5 Provinsi)
• Pisang (Peningkatan Produksi dan Konsumsi di 4 Provinsi)
• Talas (Peningkatan Produksi dan Konsumsi di 14 Provinsi)
Dalam  dokumen Roadmap  Diversifikasi  Pangan  Lokal  Sumber  Karbohidrat Non-Beras (2020-2024) disebutkan juga kalau terjadi penurun konsumsi beras secara nasional sejak tahun 2005 sampai tahun 2019 yang merupakan periode sebelum  Pandemi  COVID-19.  Dengan  melihat  tren  penurunan  tersebut pemerintah menargetkan sampai dengan tahun 2024 angka penurunnya jauh lebih tinggi lagi dengan mekanisme-mekanisme intervensi.
Tabel 2.  Tren Penurun Konsumsi Beras Indonesia 2005-2019
Sumber: Roadmap Diversifikasi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non-Beras Tahun 2020- 2024, Badan Ketahanan Pangan (BKP), (2020)
Ada pun untuk data penurunan konsumsi beras setelah tahun 2019, dengan kata lain periode Pandemi COVID-19, masih belum semuanya tersedia. Baik itu dari  kementerian  terkait,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  atau  sumber  lainnya. Data penurunan konsumsi beras baru tersedia dari tahun 2020, yang diklaim mengalami penurunan 0.48% dari tahun sebelumnya 23 dan untuk tahun 2021 hanya bisa dibaca klaimannya secara tersirat di portal berita. 24 Selain itu dapat juga dilihat pada periode Pandemi COVID-19 yang dimulai tahun 2020, terjadi
23 Buletin  Konsumsi  Pangan (Jakarta:  PUSAT  DATA  DAN  SISTEM  INFORMASI PERTANIAN,  SEKRETARIAT  JENDERAL  KEMENTERIAN  PERTANIAN,  2021),  Volume  12, Nomor 1, 11-21, https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buku_Buletin_Konsumsi_pangan_Se mester_I_2021.pdf.
24 "Konsumsi Beras Nasional Turun, Masyarakat Mulai Sadar Kesehatan," Liputan 6 ,
22 Maret, 2021, https://www.liputan6.com/bisnis/read/4512633/konsumsi-beras- nasional-turun-masyarakat-mulai-sadar-kesehatan.
Rury Ramadhan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-210
penurunan  produksi  beras  secara  nasional  meski  tidak  terlalu  signifikan berdasarkan data dari BPS.
Tabel 3. Tren Penurunan Produksi Beras Indonesia 2019-2021
Produksi Padi (ton) di Indonesia 2019 2020 2021 54604033.34 54649202.24 54415294.22 Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), (2022)
Disini penulis tidak hendak berspekulasi bahwa pemerintah bisa saja melakukan  manipulasi  data-data  statistiknya,  mengingat  data  pangan  di Indonesia  masih  problematik. 25 Namun  berdasarkan  data  penurunan produksi  dan  konsumsi  beras  yang  disajikan  diatas  dapat  dikatakan  bahwa intervensi  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  menekan  produksi  dan konsumsi beras dalam negeri telah dijalankan.
Akan tetapi meskipun begitu kita belum mengetahui apakah penurun produksi  dan  konsumsi  beras  tersebut  diikuti  oleh  naiknya  permintaan pangan lokal non-beras. Kalau pun diikuti oleh naiknya permintaan pangan lokal  non-beras,  pemerintah  telah  memproyeksikan  di  dalam  dokumen Roadmap  Diversifikasi  Pangan  Lokal  Sumber  Karbohidrat  Non-Beras  (2020- 2024) apabila terjadi peningkatan permintaan pangan lokal non-beras saat ini, maka  produksi  belum  akan  mampu  memenuhi  permintaannya  karena keterbatasan  lahan.  Sehingga  persoalan  mendasar  dari  pengembangan diversifikasi pangan lokal saat ini adalah persoalan ketersediaan lahan.
Selain  itu  kita  juga  tidak  bisa  menampik  fakta  bahwa  kebijakan (pangan)  yang  menjadi  alat  pemerintah  untuk  mengembangkannya  masih belum konsisten. Misalnya kebijakan peningkatan produksi beras pemerintah pusat  melalui  program  Peningkatan  Produksi  Beras  Nasional  (P2BN)  yang dilakukan  di  seluruh  provinsi,  dimana  hal  ini  akan  berdampak  pada peningkatan  alokasi  anggaran  untuk  beras  yang  cukup  signifikan . 26 Hal tersebut  juga  membuat  pangan  lokal  non-beras  mesti  bersaing  untuk mendapatkan lahan dengan pangan jenis beras. Seperti yang terjadi juga pada proyek  lumbung  pangan  ( food  estate )  nasional  di  Kalimantan  Tengah. Berdasarkan  liputan  khusus  yang  dilakukan  Kompas,  proyek  tersebut  telah
25 Perbedaan  basisi  data  beras  menyebabkan  perbedaan  pendapat  antar  instansi terkait perihal keputusan impor beras, sehingga terjadi koordinasi kelembagaan yang tidak saling  terhubung.  Soraya  Novika,  "Kronologi  Rencana  Impor  Beras  hingga  Ditahan  Jokowi sampai Juni," detikcom , 27 Maret, 2021, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 5510096/kronologi-rencana-impor-beras-hingga-ditahan-jokowi-sampai-juni/3
26 Gatoet  S.  Hardono,  "Strategi  Pengembangan  Diversifikasi  Pangan  Lokal," Jurnal
Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 12, No. 1 (Juni 2014): 1-17.
Rury Ramadhan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-210
menghilangkan  sistem  perladangan  tradisional  dan  berbagai  jenis  pangan lokal disana. 27 Kebijakan pangan yang tumpang-tindih membuat kesan yang "setengah  hati"  pada  pangan  lokal  non-beras.  Di  satu  sisi  berusaha mengembangkan  pangan  lokal  non-beras,  tapi  di  sisi  lain  juga  mengenjot produksi  beras.  Di  satu  sisi  membangun  lumbung  pangan  nasional,  tapi sekaligus  menghilangkan  sistem  perladangan  tradisional  dan  berbagai  jenis pangan lokal dari pembangunan tersebut.
Kesan yang "setengah hati" tersebut dapat dipahami dalam kerangka neoliberalisme,  dimana  peran  negara  diminimalisir  di  bawah  mekanisme pasar.  Sebagaimana  yang  diketahui  bersama  beras  sebagai  sumber karbohidrat  merupakan  pangan  pokok  di  Asia,  termasuk  juga  di  Indonesia. Kondisi  ini  dimulai  di  Indonesia  sejak  pemerintahan  Soeharto  membawa Revolusi Hijau masuk ke Indonesia di akhir tahun 1960-an dengan program Bimas  (1968-1977),  Insus  (1979),  Supra  Insus  (1987),  produksi  pada meningkat  rata-rata  4,34  persen  per  tahun,  sehingga  Indonesia  mencapai swasembada beras pada tahun 1984. 28 Namun, swasembada beras tersebut tidak  berlangsung  lama  dan  bahkan  disebut-sebut  sebagai  swasembada semu. 29 Setelah pemerintahan Soeharto berakhir, Indonesia memasuki babak baru yakni liberalisasi (perdagangan) pangan.
Selanjutnya  liberalisasi  pangan  membuat  kebijakan  negara  yang bersifat  protektif  seperti  dukungan  harga,  subsidi,  tarif  dan  kuota  mesti dihapus.  Hal  ini  berimplikasi  pada  terciptanya  pasar  domestik  yang  sangat ramah  impor.  Instrumen  kebijakan  pembangunan  pertanian  harus disesuaikan  dari  yang  bersifat  bantuan  dan  proteksi  langsung  oleh  negara beralih  menjadi  yang  bersifat  fasilitator  dan  bimbingan. 30 Dengan  kata  lain urusan  pangan  yang  dulunya  di  bawah  kontrol  negara,  hari  ini  diserahkan pada  mekanisme  pasar.  Sehingga  pengutamaan  pada  jenis  pangan  tertentu seperti beras tidaklah datang dari kemauan negara secara otonom, melainkan disesuaikan dengan permintaan pasar yang terintegrasi secara global.
27 Harian  Kompas  (@hariankompas),  "[UTAS]  Sistem  berladang  tradisional  di Kalimantan  yang  berlangsung  ribuan  tahun  dihentikan,  digantikan  food  estate.  Bagaimana dampaknya    terhadap  keanekaragaman  hayati  &  ketahanan  pangan  masyarakat  di Kalimantan?  Simak  liputan  wartawan  Kompas  @AldoSallis  &  @aik_arif  #AdadiKompas,"
Twitter, 29 Agustus, 2022, https://twitter.com/hariankompas/status/1564070331563876352 28 Hermen Malik, Melepas Perangkap Impor Pangan: Model Pembangunan Kedaulatan Pangan di Kabupaten Kaur, Bengkulu (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2014), 34.
29 Iswara  N.  Raditya,  "Swasembada  Beras  ala  Soeharto:  Rapuh  dan  Cuma Fatamorgana," tirto.id , 25 September, 2018, https://tirto.id/swasembada-beras-ala-soeharto- rapuh-dan-cuma-fatamorgana-c2eV.
30 Hermen Malik, Melepas Perangkap Impor Pangan: Model Pembangunan Kedaulatan Pangan di Kabupaten Kaur, Bengkulu (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2014), 38-39.
Rury Ramadhan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-210

## Kesimpulan
Saat  ini  politik  pangan  di  Indonesia  berada  di  antara  dikotomi kedaulatan pangan yang mengedepankan pada pangan lokal dan liberalisasi pangan  yang  mengedepankan  pada  satu  jenis  pangan  tertentu.  Sehingga diperlukan sebuah kebijakan yang strategis agar pengembangan pangan lokal non-beras dapat dikembangkan dan sekaligus tetap konsisten dengan regulasi pedagangan global. Pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pangan, baik dari kelembagaan maupun kebijakan. Dan yang paling penting adalah momentum pembalikkan paradigma politik pangan,  dari  yang  sangat  bergantung  pada  pangan  jenis  beras  saja  menjadi pangan yang lebih beragam yang sesuai dengan kearifan lokal setiap daerah.

## Daftar Pustaka
"Harga Roti dan Mie Bakal Naik Imbas Larangan Ekspor Gandum India.” CNN Indonesia , 19 Mei, 2022. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220519134217-92- 798513/harga-roti-dan-mie-bakal-naik-imbas-larangan-ekspor- gandum-india.
"Konsumsi  Beras  Nasional  Turun,  Masyarakat  Mulai  Sadar  Kesehatan.”
Liputan 6 , 22 Maret, 2021. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4512633/konsumsi-beras- nasional-turun-masyarakat-mulai-sadar-kesehatan.
Albo, Greg dan Carlo Fanelli. Penghematan Melawan Demokrasi: Fase Otoriter Neoliberalisme?. Diterjemahkan oleh Andre Barahamin dan Hizkia Yosie Polimpung. Jakarta: IndoPROGRESS, 2015.
Arif, Ahmad. Sagu Papua untuk Dunia . Jakarta: PT Gramedia, 2019.
Arif, Ahmad. Sorgum Benih Leluhur untuk Masa Depan. Jakarta: PT Gramedia, 2020.
Bayo, Longgina Novadona dan Willy Purna Samadhi. "Pendahuluan: Melacak Ragam dan Rezim Lokal di Indonesia.” dalam Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita , editor Longgina Novadona Bayo, Purwo Santoso,  Willy  Purna  Samadhi,  7-38.  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2018.
Buletin  Konsumsi  Pangan .  Jakarta:  PUSAT  DATA  DAN  SISTEM  INFORMASI PERTANIAN,  SEKRETARIAT  JENDERAL  KEMENTERIAN  PERTANIAN, 2021. Volume 12, Nomor 1. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buku_Buletin_ Konsumsi_pangan_Semester_I_2021.pdf.
Rury Ramadhan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-210 Centre  for  Strategic  and  International  Studies.  "Kebijakan  Pangan  di  Masa Pandemi COVID-19.” Diakses 30 Agustus, 2022. https://www.csis.or.id/publications/kebijakan-pangan-di-masa- pandemi-covid-19.
Creswell,  John  W. RESEARCH  DESIGN:  Pendekatan  Metode  Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat) . Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Fahmid, Imam Mujahidin. Gagalnya Politik Pangan Di Bawah Rezim Orde Baru . Jakarta:  Yayasan  Studi  Perkotaan  (Sandi-Kota)  dan  Institute  for  Social and Political Economic Issues (ISPEI), 2004.
Global  Food  Security  Index.  “Indonesia.”  Diakses  30  Agustus,  2022. https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security- index/Country/Details#Indonesia.
Global  Hunger  Index.  “Indonesia.”  Diakses  30  Agustus,  2022. https://www.globalhungerindex.org/indonesia.html.
Halim, Abd. Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Gramatikalnya (Perspektif Teori Powercube,  Modal  dan  Panggung) .  Yogyakarta:  LP2B  (Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa), 2014.
Hardono,  Gatoet  S.  "Strategi  Pengembangan  Diversifikasi  Pangan  Lokal.”
Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 12, No. 1 (Juni 2014): 1-17.
Harian  Kompas.  "[UTAS]  Sistem  berladang  tradisional  di  Kalimantan  yang berlangsung ribuan tahun dihentikan, digantikan food estate. Bagaimana dampaknya    terhadap  keanekaragaman  hayati  &  ketahanan  pangan masyarakat  di  Kalimantan?  Simak  liputan  wartawan  Kompas @AldoSallis  &  @aik_arif  #AdadiKompas."  Twitter,  29  Agustus,  2022. https://twitter.com/hariankompas/status/1564070331563876352
Hidayat, Syarif. "Mengurai Peristiwa Meretas Karsa (Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah).” Jurnal PRISMA Vol. 29, No. 3 (Juli 2010): 3-22.
Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia.  “Mentan  SYL:  Diversifikasi Pangan  Strategi  Ketahanan  Pangan  Di  Tengah  Pandemi.”  Diakses  30
Agustus, 2022. https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4826.
Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia.  “Mentan  SYL:  Diversifikasi  dari Pangan Lokal Kokohkan Ketahanan Pangan.” Diakses 30 Agustus, 2022. https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4433.
Khaeron,  Herman. Pangan:  Sistem,  Diversifikasi,  Kedaulatan,  dan  Peradaban Indonesia . Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2022.
Khudori.  "Opini:  Solusi  Sistem  Pangan  Nusantara.” Bisnis  Indonesia ,  21 Desember, 2021.
Rury Ramadhan, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-210
https://ekonomi.bisnis.com/read/20211221/99/1479970/opini- solusi-sistem-pangan-nusantara.
Malik,  Hermen. Melepas  Perangkap  Impor  Pangan:  Model  Pembangunan Kedaulatan  Pangan  di  Kabupaten  Kaur,  Bengkulu. Jakarta:  Penerbit LP3ES, 2014.
Moore,  Nick  Moore. How  to  Do  Research:  A  practical  guide  to  designing  and managing  research  projects .  Cambridge:  Cambridge  University  Press, 2018. https://www.cambridge.org/core/books/abs/how-to-do- research/desk-research/A76DC90D8C63BA9BD9C648E3CD50FB46.
Novika,  Soraya.  "Kronologi  Rencana  Impor  Beras  hingga  Ditahan  Jokowi sampai Juni." detikcom , 27 Maret, 2021. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-
5510096/kronologi-rencana-impor-beras-hingga-ditahan-jokowi- sampai-juni/3
Prabowo, Dwi Wahyuniarti. "PENGELOMPOKAN KOMODITI BAHAN PANGAN POKOK DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS .” Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol. 8, No. 2 (Desember 2014): 163-182. Raditya,  Iswara  N.  "Swasembada  Beras  ala  Soeharto:  Rapuh  dan  Cuma Fatamorgana.” tirto.id , 25 September, 2018. https://tirto.id/swasembada-beras-ala-soeharto-rapuh-dan-cuma- fatamorgana-c2eV.
Shabia, Gusti Nur Asla. "HAK ATAS PANGAN DAN GIZI, SEBUAH PENGANTAR.” Jurnal Hak Atas Pangan dan Gizi FIAN Indonesia Edisi 01 (Januari 2021): 1-6.
Sibuea,  Posman  (Tim  Kelompok  Studi  dan  Pengembangan  Masyarakat).
"Dilema Food Estate & Jebakan Pangan Impor.” dalam Mangan Sian Tano Ni  Ompung:  Food  Estate  Versus  Kedaulatan  Petani ,  editor  Devananta Rafiq, 1-24. Yogyakarta: INSISTPress, 2021.
Sudaryono. METODOLOGI PENELTIAN: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method. Depok: Rajawali Pers, 2019.