Vol. 15. No. 2, Februari 2016, 177-212
DAMPAK PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 451.2/474/2003 TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAYAH
Arfiansyah
Leiden University, Netherlands E-mail: arfiansyah.arfnor@gmail.com
Muhammad Riza
School of Humanities and Social Sciences University New South Wales, Australia E-mail: mriza.nurdin@acehresearch.org

## Abstrak
Dayah  adalah  suatu  lembaga  pendidikan  Islam  yang  terdapat  di  Daerah  Istimewa Aceh.  Lembaga  pendidikan  ini  sama  halnya  dengan  pesantren  yang  ada  di  pulau Jawa  baik  dari  aspek  fungsi  maupun  tujuannya  kendatipun  di  sana  terdapat  juga beberapa  perbedaan  yang  penting. Pada  tahun  2003,  Pemerintah Aceh melalui Keputusan  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darusalam,  mengeluarkan Peraturan Gubernar  (PERGUB)  Nomor  451.2/474/2003  Tentang  Penetapan  Kriteria dan Bantuan  Dayah dalam  Provinsi  Nanggroe Aceh Darusssalam  (NAD). Salah  satu isinya  adalah  membuat  kebijakan  bahwa dayah  di  Aceh  dibagi  dalam  beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang dilakukan Pemerintah Aceh adalah dalam bentuk Dayah Tipe A, Dayah Tipe B, Dayah Tipe C dan Dayah Non Tipe. Klasifikasi ini bertujuan untuk  membedakan  jenis  bantuan  yang  akan  diberikan  kepada dayah.  Penelitian kualitatif  ini  melihat  efektifitas  bantuan  pemerintah  tersebut  untuk  menunjang kualitas pendidikan di dayah. Pengumpulan data didapat melalui interview ke 4 buah dayah  (2  buah  dayah  tradisional  dan  2  buah  modern)  untuk  melihat  manajemen pendidikan  dan  dampak  bantuan  pemerintah. Hasil penelitian  ini  berkesimpulan bahwa  manajemen  pendidikan  dayah  masih  bergantung  pada  figur pimpinan  dayah (teungku), sehingga  dampak  bantuan  pemerintah  juga  bervariasi positif  terhadap pembangunan  fisik  dan  peningkatan  sarana  dan  prasarana, namun  merubah paradigma positif menjadi negatif terhadap teungku.

## Kata Kunci: Dayah; Pendidikan Islam; Teungku Abstract
Dayah is  an  Islamic  educational  institutions  located  in  Aceh.  This  educational institution  is  similar  to  the  so-called pesantren – an  Islamic  boarding  school  in  the island of Java, both from the aspect of function and purpose (although there are also some important differences). In 2003, the Government of Aceh through the Governor of  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Decree,  issued  a  regulation,  numbered  451.2  / 474/2003  on  the  Criteria  Stipulation  and Dayah Assistance  in  the  province  of Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD).  One  of  the  subject  matter  is  to  make  a  policy that dayah is divided into several classifications: Type A, Type B, Type C and Non Type.  This  classification  aims  to  distinguish  the  type  of  assistance  to  be  given  to dayah.  This  qualitative  study  is  conducted  to  see  how  effective  is  the  government assistance to support the quality of education in dayah. By conducting interviews to four  (4)  different dayah (2  interviews  at  traditional dayah and  2  at  modern dayah), this research is expected to analyze the management of education and the impact of government  assistance.  The  results  of  this  study  concluded  that  the  education
management of dayah remain dependent on their leadership figure (teungku), so that the  impact  of  government  assistance  also  varies  positively  to dayah physical development and improvement of facilities and infrastructure, but this assistance has also  interestingly  changed teungku’ s  positive  paradigm  into  a  much  more  negative one.
Keywords: Dayah; Islamic Education; Teungku

## ﻠﺨﺘﺴﻣ
ﺺ
ﻪﻴﺸﺗأ ﰲ ﻊﻘﺗ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻲﻫ ﺔﻳاد . اوﺎﺟ ةﺮﻳﺰﺟ ﰲ ﺎﻀﻳأ ﻊﻘﺗ سراﺪﳌاو ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻩﺬﻫ ﺔﻣﺎﳍا تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا ﺾﻌﺑ ﺎﻀﻳأ كﺎﻨﻫ ﺖﻧﺎﻛ نإو ضﺮﻐﻟاو ﺔﻔﻴﻇو ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ءاﻮﺳ ،ﺪﻬﻌﳌا ﻢﺳﺎﺑ ءاﻮﺳ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ . ﰲ مﺎﻋ 2003 ﺔﻣﻮﻜﺣ  ترﺪﺻأ  ، ﺔﻘﻄﻨﻣ لﻼﺧ  ﻦﻣ  ﻪﻴﺸﺗأ راﺮﻗ ﳏ مﻼﺴﻟا  راد  ﻪﻴﺸﺗآ  وﺮﻐﻧﺎﻧ  ﻆﻓﺎ ﻢﻗﺮﻟا : 451.2 / 474 / 2003 م ﺑ ﺪﻳﺪﲢ ﲔﻴﻌﺘ ةﺪﻋﺎﺴﻣو ﲑﻳﺎﻌﻣ تﺎﻳاﺪﻠﻟ ) ﺪﻫﺎﻌﳌا ( مﻼﺴﻟا راد ﻪﻴﺸﺗآ وﺮﻐﻧﺎﻧ ﰲ . ىﺪﺣإ ﻦﻣو ﺎﻬﻨﻣ تاراﺮﻘﻟا ﻢﺴﻘﻨﺗ تﺎﻳاﺪﻟا ) ﺪﻫﺎﻌﳌا ( ﰲ أ تﺎﻔﻴﻨﺼﺗ ةﺪﻋ ﱃإ ﻪﻴﺸﺗ . ﺔﻳاﺪﻟا ﻞﻜﺷ ﰲ ﻪﻴﺸﺗآ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻒﻴﻨﺼﺗ ﱃإ عﻮﻧ A ، عﻮﻧ B ، ﻋﻮﻨﻟاو ﻮ C عﻮﻧ نوﺪﺑ  ﺔﻳاﺪﻟاو . عﻮﻧ  ﺰﻴﻴﻤﺘﻟ  ﻒﻴﻨﺼﺘﻟا  اﺬﻫ  فﺪﻬﻳو عاﻮﻧأ  ﻦﻣ ﱃإ  مﺪﻘﺗ  ﱵﻟا  ةﺪﻋﺎﺴﳌا تﺎﻳاﺪﻟا . ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ةدﻮﺟ ﻢﻋﺪﻟ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا تاﺪﻋﺎﺴﳌا ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﻒﻴﻛ ىﺮﻨﻟ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫ تﺎﻳاﺪﻟا . لﻼﺧ ﻦﻣ تﻼﺑﺎﻘﻣ  ءاﺮﺟإ ﻊﺑرأ ﻊﻣ ﻳاﺪﻟا تﺎ ) ﺞﻬﻨﲟ  نﺎﺗﺎﻳاﺪﻟا و  ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺞﻬﻨﲟ نﺎﺘﻳاﺪﻟاو ﺔﺜﻳﺪﳊا ( ﲑﺛﺄﺗو  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا  ةرادإ  ﺔﻳؤﺮﻟ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا تاﺪﻋﺎﺴﳌا . ﺞﺋﺎﺘﻧ و ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ةرادإ نأ ﺔﻳاﺪﻟا ﺔﻴﺼﺨﺷ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ةزرﺎﺑ ( Teungku ) ﱄﺎﺘﻟﺎﺑو ، ، ﰲ ﰊﺎﳚإ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﻀﻳأ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا تاﺪﻋﺎﺴﳌا ﲑﺛﺄﺗ نﺈﻓ ﺔﻴﻧاﺮﻤﻌﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﲑﻴﻐﺗ ﻦﻜﻟو ،ﺔﻴﺘﺤﺘﻟا ﺔﻴﻨﺒﻟاو ﻖﻓاﺮﳌا ﲔﺴﲢو
ﻹاﺔﻳؤر ﺔﻴﺑﺎﳚ ﺒﻠﺴﻟا ﱃإ ةزرﺎﺑ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺔﻴ ) Teungku ( . ﻟا تﺎﻤﻠﻜ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا : ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻴﺑﱰﻟا ،ﺔﻳاﺪﻟا ةزرﺎﺑ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟ ) Teungku (

## A. Pendahuluan
Sebelum Islam masuk, kebudayaan masyarakat Aceh dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha terutama di pesisir pantai. Sedangkan di daerah pedalaman masih dipengaruhi  oleh  budaya  animisme  dan  dinamisme.  Islam  masuk  ke  kepulauan Nusantara  lewat  semenanjung  Malaka  pada  abad  ke-7  Masehi  melalui  jalur perdagangan,  dakwah  dan  tasawuf  yang  dibawa  oleh  pedagang,  para  dai    dan  sufi muslim  pada  waktu  itu.  Dari  Semenanjung  Malaka  inilah  Islam  menyebar  ke Sumatera, Jawa, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara. 1
Dalam  proses  pengembangan  pendidikan  dan  penyebaran  Islam,  maka dikenal  suatu  lembaga  pendidikan  yang  disebut  dengan  dayah  pada  abad  ke-10  M. Kata dayah berasal  dari  kata Zawiyah. Istilah dayah pernah  diucapkan  oleh masyarakat  Aceh  Besar  dengan  sebutan deyah yang  diperoleh  dari  Bahasa  Arab. Zawiyah berarti sudut yang diyakini oleh masyarakat Aceh pertama sekali digunakan
1 Zakaria Ahmad, Sekitar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1675 (Medan: Monora, t.t), 22.
untuk  sudut  masjid Madinah  di  mana  Nabi  Muhammad  pernah  mengajarkan  ilmu- ilmu  agama  kepada  para  sahabat. 2 Secara  terminologi,  dayah  dapat  didefinisikan sebagai lembaga pendidikan formal yang santrinya bertempat tinggal di pondok yang memfokuskan pada pengkajian ajaran-ajaran Islam dan ilmu pengetahuan lainnya. 3
Dayah  adalah  suatu  lembaga  pendidikan  Islam  yang  terdapat  di  Daerah Istimewa Aceh. Lembaga pendidikan ini sama halnya dengan pesantren yang ada di pulau  Jawa  baik  dari  aspek  fungsi  maupun  tujuannya  kendatipun  di  sana terdapat juga  beberapa  perbedaan  yang  penting.  Di  antara  perbedaan  itu,  seperti  dilihat  di Jawa  Timur  ialah  bahwa  pesantren  itu  merupakan  satu  tempat  yang  dipersiapkan untuk  memberikan  pendidikan  agama,  sejak  dari  tingkat  rendah  sampai  ke  tingkat belajar lebih lanjut. 4
Dalam  istilahnya,  pesantren  merupakan  sekolah  pendidikan  umum  yang persentase ajarannya lebih banyak ilmu-ilmu pendidikan agama Islam daripada ilmu umum. Bahkan ada pula pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja. Model  seperti  ini  disebut  dengan  pesantren Salaf.  Pesantren  atau  pondok  pesantren biasanya  juga  sering  disebut  pondok,  adalah  sekolah  Islam  berasrama  (Islamic boarding school) dimana para santri belajar pada sekolah ini sekaligus tinggal pada asrama yang disediakan pesantren yang dipimpin oleh seorang kyai. Untuk mengatur kehidupan  pondok  pesantren,  kyai  menunjuk  seorang  santri  senior  untuk  mengatur adik kelasnya, mereka biasanya disebut lurah pondok.
Pesantren  menurut  pengertian  dasarnya  adalah  tempat  belajar  para  santri, sedangkan  pondok  berarti  rumah  atau  tempat  tinggal  sederhana  yang  terbuat  dari bambu. Di samping itu pondok mungkin juga berasal dari bahasa Arab funduq yang berarti hotel atau asrama.
Ada beberapa istilah  yang ditemukan dan sering  digunakan untuk menunjuk jenis  pendidikan  Islam  tradisional  khas  Indonesia.  Di  Jawa  termasuk  Sunda  dan
2 M. Hasbi Amiruddin. “The Response of the Ulama Dayah to the Modernization of Islamic Law in Aceh” , Thesis (Kanada: Institute of Islamic McGill University Montreal, 1994), 41. Pengertian Dayah ini dapat juga dilihat dalam buku M. Isa Sulaiman, Sejarah Aceh, sebuah Gugatan Terhadap Tradisi (Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan,  1997),  31.    Dayah  yang  berasal  dari  kata-kata Zawiyah, adalah nama sebuah lembaga pendidikan yang mula-mula dipakai di Afrika Utara, Lihat dalam buku A. Hasjmy, Kebudayaan Aceh dalam Sejarah (Jakarta: Beuna, 1983), 192.
3 Instruksi  Gubernur  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No. 03/INSTR/2008  Tentang Petunjuk Teknis  Pelaksanaan  Pembangunan dan  Pengembangan  Sarana dan  Prasarana  Dayah/Pesantren Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Definisi ini juga terdapat dalam Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4 Abd.  Rahman  Saleh  dkk, Penyelenggaraan  Pendidikan  Formal  di  Pondok  Pesantren, Departemen  Agama  RI  :Proyek  Pembinaan  Bantuan  kepada  Pondok  Pesantren  1984/1985 Ditjen Bimbaga Islam, 11
Madura umumnya digunakan istilah pesantren atau pondok, di Aceh dikenal dengan istilah  dayah  atau rangkang atau meunasah, sedangkan  di  Minangkabau  disebut surau.Di  Aceh,  dayah  adalah  tempat  belajar  agama  bagi  orang-orang  yang  telah dewasa  saja.  Pendidikan  agama  untuk  anak-anak  diberikan  di meunasah atau  di rumah-rumah guru. 5
Ditinjau  dari  segi  tempat  memberikan  pendidikan,  maka  pendidikan  agama tingkat rendah yang diberikan kepada anak-anak ini dapat dibagi kepada dua bagian. Pertama pendidikan agama untuk anak laki-laki mengambil tempat di meunasah dan kedua  pendidikan  agama  untuk  anak  perempuan  yang  diberikan  di  rumah-rumah guru  atau  tempat  lain  yang  khusus  serta  terpisah  dengan  anak  laki-laki.  Meskipun tempat belajar ini berbeda, namun materi dan tujuannya adalah sama. 6
Pada umumnya anak-anak yang belajar di tingkat rendah adalah mereka yang belum  mencapai  usia  baligh.  Mereka  diantarkan  oleh  orang  tua  mereka  kepada teungku wanita  untuk  mendapat  pendidikan  dasar  agama.  Lama  belajar    tidak  ada batas  waktu  tertentu.  Pada  umumnya  pendidikan  tingkat  rendah  dianggap  selesai apabila seorang anak telah tamat mengaji al- Qur’an dan telah mengetahui cara -cara praktek ibadah wajib seperti sembahyang, puasa,  dan hal-hal  yang bertalian dengan itu. 7
Berbeda  dengan  pendidikan  agama  tingkat  rendah  yang  diberikan  pada meunasah yang  terdapat  di  tiap-tiap  kampung,  maka  pendidikan  dayah  tidak demikian keadaannya. Ia hanya terdapat di beberapa tempat saja yang menyebabkan sebahagian  besar  para  santrinya  meninggalkan  kampung  halaman  untuk  memondok di tempat yang telah disediakan di dayah, yang terkenal dengan istilah merantau atau meudagang. 8
Pada awalnya dayah merupakan usaha pribadi seseorang ulama, bukan usaha suatu yayasan. Dayah didirikan atas dasar dorongan tanggung jawab pribadi masing- masing  ulama  untuk  mengembangkan  pendidikan  agama  Islam.  Oleh  karena  itu dayah hanya terdapat di tempat-tempat yang ada ulama-ulama  yang mempunyai ide
5 A. Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 192.
6 Safwan  Idris,  “Tokoh -tokoh  Nasional:  Overseas  Educational  and  the  Evolution  of  the Indonesia Educated Elita”, Disertasi (University of Wiconsin: Madison, 1982), 67-72.
7 Rusdin Pohan dkk, “laporan Penelitian Fluktuasi Pendidikan Agama di Aceh” (Banda Aceh: Lembaga Research dan Survey IAIN Ar-Raniry, 1980), 14.
8 Safwan  Idris,  “Refleksi  Pewarisan  Nilai -nilai  Budaya  Aceh,  Peta  Pendidikan  Dulu  dan Sekarang”, Jurnal Ar-Raniry, No. 73, (1998), 58.
dan kesadaran semacam ini. Sehubungan dengan itu pula kadang-kadang di sesuatu kabupaten terdapat satu saja atau tidak ada sama sekali.
Tidak  semua  orang  yang  mampu  menamatkan  pelajarannya  di meunasah dapat  belajar  di  dayah.  Hal  ini  disebabkan  karena  letaknya  jauh  dengan  kampung seseorang  dan membutuhkan biaya yang besar. Penghasilan orang Aceh pada masa penjajahan  Belanda  tergantung  kepada  pertanian  semata-mata.  Hanya  bagi  orang- orang  yang  dekat  dengan  dayah  itu  atau  orang  yang  mampu  saja  yang  dapat memperoleh  pendidikan  ini.  Karena  situasi  dan  lokasi  dayah  yang  semacam  itu, dilihat  dari  segi  santrinya  di  sana  terdapat  persamaan  dan  perbedaan  dengan pesantren yang ada di Jawa.
Meskipun  dayah-dayah  yang  didirikan  sesudah  Belanda  menguasai  daerah Aceh,  harus  tunduk  di bawah  Ordonansi  Guru  tahun  1905  yang  tercantum  dalam staatsblad 1905  no.  550  yo  s.  1925  no.  219. 9 Mata  pelajaran  yang  dapat  diajarkan dibatasi serta diwajibkan melapor tiga bulan sekali kepada Belanda, namun ia tetap tumbuh  dan  berkembang  dengan  pesat  di  beberapa  Kabupaten,  di  antaranya  Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur. 10 Sedangkan mata pelajaran yang dibolehkan oleh  H.N.  Swart,  Gubernur  militer/sipil  Belanda  di  Aceh  terbatas  pada  tiga  mata pelajaran saja, yaitu : Bahasa Arab, Tauhid, dan Fiqh.  Hal ini berbeda jauh dengan mata  pelajaran  yang  ada  pada  dayah  tinggi  Baiturrahman  yang  berdiri  pada  masa kerajaan Islam, di samping mata pelajaran khusus berupa pelajaran Agama juga ada mata pelajaran Umum seperti kedokteran, falsafah, kimia dan lain-lain. 11
Untuk membuktikan fakta sejarah mengenai mata pelajaran yang diajarkan di dayah  Baiturrahman  di  atas  dapat  kita  buktikan  dasar  sejarah  yang  mengatakan bahwa  Aceh  masa  jayanya  telah  mempunyai  hubungan  dengan  dunia  luar,  baik dengan Eropa dan negara-negara Islam.
Aceh pada waktu itu di samping sebagai pusat politik di Asia Tenggara, juga merupakan  pusat  studi  dan  dakwah  Islamiyah.  Pada  masa  Sultan  Ali  Ri’ayat  Syah (1568-1575) telah berdatangan ulama-ulama dari Makkah dan juga pada masa Sultan
9 Ismuha,  “Ulama  Aceh  dalam  Perspektif  Sejarah”,  Monographi  Lembaga  Ekonomi  dalam Kemasyarakatan,  LIPI bersama Departemen  Agama  RI, 1976, 46-47; Lihat pula  Laporan Penelitian, “Pengaruh PUSA Terhadap Reformasi di Aceh”, Jurnal IAIN Ar-Raniry,No. 70, (1978), 7.
10 T.A. Talsya, “Pendidikan di Aceh Sebelum Indonesia Merdeka”, Jurnal Santunan, No. 82, (1982), 14.
11 Ibid, 15.
Alaudin  (1577-1586)  dari  negara  yang  sama  telah  datang  pula  ulama-ulama  untuk mengajar ilmu metafisika dan syari’at. 12
Tidaklah mustahil sekitar tahun-tahun tersebut telah datang pula para ulama- ulama  yang  lain  seperti  dari  Bagdad.  Di  Bagdad  sejak  pemerintahan  Harun  ar- Rasyid,  orang-orang  Islam  tidak  saja  membatasi  diri  mereka  dengan  mempelajari ilmu  syari’ah  saja,  akan  tetapi  telah  melengkapi  Ilmu  Falsafah,  Tasawwuf, Kedokteran,  ilmu  Kimia  dan  sebagainya.  Ulama  yang  datang  dari  Bagdad  dan  juga orang-orang  yang  telah  belajar  di  sana,  sangat  mungkin  memperkenalkan  sistem pendidikan itu di Aceh ketika itu.
Pendidikan  dayah  di  Aceh  dapat  dibagi  dalam  dua  bahagian,  yaitu  tingkat menengah dan tingkat tinggi. Santri-santri yang belajar pada tingkat menengah pada umumnya  mereka  mondok  di  dayah.  Dalam  masa  belajar  ini  mereka  mengurus semua keperluannya maupun memasak, menyuci pakaian. Pendidikan dayah Tingkat Menengah disebut dengan istilah Rangkang dan guru  yang mengajar di sini disebut teungku  rangkang biasanya  terdiri  dari  santri yang  belajar  di  dayah  tingkat  tinggi yang disebut bale. 13
Kemajuan  suatu  dayah  sangat  bergantung  kepada  ulama  yang  memimpin, bukan  kepada  nama  dayah.  Oleh  karena  itu  kita  mengetahui  mengapa  seseorang santri itu pergi belajar ke dayah yang jauh sedangkan di dekatnya ada dayah. Hal ini menunjukan  adanya  kebebasan  untuk  memilih  guru  dan  ilmu  yang  ingin  dipelajari seseorang.  Adapun  mata  pelajaran  yang  dipelajari  di  dayah  tingkat  rangkang  ini antara lain: hukum-hukum agama (dalam bahasa Jawi), Ilmu Tauhid, Akhlak, Bahasa Arab.
Tidak  semua  santri  yang  belajar  pada  tingkat  menengah  sukses  dalam studinya.  Banyak  yang  gugur  di  tengah  jalan,  disebabkan  oleh  bermacam  faktor,  di antaranya  karena  tidak  terikat  dengan  suatu  sistem  yang  memaksa  mereka  harus
12 Ahmad  Daudy, Allah  dan  Manusia  dalam  Konsep  Syeikh  Nuruddin  Ar-Raniry (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 31.
13 Rangkang adalah  rumah  panggung  kecil  yang  memuat  dua  orang  tiap  rumah  atau merupakan rumah panjang yang dibagi dalam beberapa bilik, yang tiap bilik ditempati oleh dua orang. Rangkang  disediakan  oleh  dayah  dengan  bangunan  yang  sederhana. Pembangunan  rangkang disebabkan, 1. Kemasyhuran seorang teungku dan kedalaman ilmunya tentang Islam, menarik murid- murid  dari  jauh,  sehingga  harus  menetap  di  dekat  kediaman  teungku  agar  dapat  menggali  ilmunya secara teratur. 2. Di sekitar lingkungan dayah tidak menyediakan akomodasi yang cukup untuk murid, sehingga perlu adanya rangkang khusus. 3. Adanya sikap timbal balik antara teungku dengan murid. Murid  menganggap  teungku  sebagai  orang  tua  sendiri  dan  teungku  menganggap  murid  sebagai “titipan”  Tuhan  yang  harus  dilindungi.  Sudirman,  “Lembaga  Pendidikan  Dayah  pada  Masyarakat Aceh” Buletin Haba, Nomor 12 (1999), 37.
menyelesaikan studi dalam batas waktu tertentu. Di samping itu adalah faktor bahasa Arab  yang  amat  sukar  dipelajari,  terutama  bagi  santri  yang  setengah  hati  untuk belajar. 14
Adapun  alumni-alumni  dayah  tingkat  menengah  yang  tidak  dapat meneruskan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, dengan seizin dari gurunya pulang  ke  tempat  masing-masing  untuk  menjadi  juru  dakwah  Islamiyah  di  tengah- tengah masyarakatnya, mengembangkan ide dan semangat dayah di seluruh daerah di mana  mereka  berada.  Mereka  ini  menjadi  pemuka  masyarakat  dan  ulama  tingkat menengah  yang mengabdi dalam mengembangkan ajaran-ajaran agama  Islam. Pada umumnya mereka ini mendapat penghormatan dan status sosial yang lebih tinggi dari warga yang lain dalam masyarakat.
Tamat  dari  tingkat  pendidikan  menengah (rangkang) dapat  meneruskan pendidikannya ke tingkat Bale,  yaitu tingkat lebih tinggi dari pendidikan rangkang. Pada  tingkat  tinggi  ini  pendidikan  mereka  telah  beralih  kepada  jurusan  spesialisasi tertentu.
Di  sini  mereka  memperdalam  suatu  bidang  ilmu  agama  seperti  Fiqh,  Tafsir, Hadits dan lain-lain yang mereka sukai atau senangi. Mereka diperbolehkan, dengan izin  ulama  dayah  pindah  ke  dayah  lain  di  mana  terdapat  jurusan  yang  disukainya. Biasanya  santri-santri  pada  tingkat  Bale  ini  menjadi  guru  pada  tingkat Rangkang, dengan  status  asisten teungku  di  Bale.  Pada  tingkat  ini  sistem  belajarnya  sama dengan  cara  biasa  yang  terdapat  pada  tingkat  menengah  seperti  diadakan  sidang diskusi  yang  merupakan  ciri  dan  cara  belajar  di Bale dan  membahas  masalah  yang telah  ditentukan  oleh  guru  besar  dayah,  kemudian  dapat  memecahkan  masalah- masalah  yang  sedang  timbul  dalam  dayah  itu  sendiri  dan  dalam  masyarakat  yang menghendaki  pemecahannya.  Hal  semacam  ini  sering  terjadi  pula  pada  ma‘had - ma‘had  Tinggi  di  Timur  Tengah,  di  mana  Khalif ah  meminta  kepada  para  ulama membahas sesuatu masalah tertentu.
Dalam  sidang-sidang  diskusi  inilah  akan  kelihatan  calon-calon  ulama,  yang bukan  hanya  mampu  membaca  kitab,  akan  tetapi  mampu  menggunakan  isi  kitab dalam  memecahkan  masalah-masalah  sosial.  Di  samping  sidang  diskusi  seperti  ini juga akan merupakan batu ujian bagi santri-santri Bale apakah mereka telah mampu
14 Ahmad Daudy , Allah dan Manusia…, 114.
berdiri  sendiri  dalam  menghadapi  berbagai  tantangan  sosial  yang  berkaitan  dengan agama atau memimpin suatu dayah baru.
Perkembangan  pendidikan  dayah  di  Aceh  pada  masa  kolonial  Belanda  dan masa pendudukan Jepang tiga setengah tahun, mendapat pengawasan ketat sehingga dayah  sulit  berkembang.  Namun  demikian  dayah  telah  berusaha  menunjukan keberhasilan-keberhasilannya  di  dalam  mengembangkan  pendidikan  Islam  kepada anak-anak  Aceh,  minimal  sampai  di  awal  kemerdekaan.  Ini  terlihat  dari  banyaknya posisi-posisi  penting  pemerintah  yang  mengharapkan  tangan-tangan  alumni  dayah, misalnya  jabatan  Gubernur  Militer  Wilayah  Aceh,  Langkat  dan  Tanah  Karo  yang dijabat  oleh  Tgk.  Muhammad  Daud  Beureuh  yang  merupakan  alumni  dayah. 15 Di bidang  agama  dan  intelektual  terlihat  Tgk.  Muda  Waly  yang  pernah  menjadi penasehat Presiden Soekarno, dan Tgk. Ujung Rimba, yang pada masa pemerintahan Orde Baru pernah menjadi salah seorang anggota DPA. 16
Hal yang sangat menarik untuk dicermati di antara para ulama tamatan dayah di atas adalah Tgk. Muda Waly. Dia adalah tokoh agama yang mempunyai pengaruh di kalangan ulama-ulama lainnya, karena pengetahuan keagamaan dan keteguhanya dalam memegang sesuatu pendapat. Pengaruh ini terbangun pada generasi berikutnya yang  mengembangkan  sistem  pendidikan  dayah.  Seperti  yang  telah  dikembangkan oleh  anak-anaknya,  di  mana  anak-anaknya  di  samping  memperoleh  status  sosial sebagai  ulama  dan  juga  memperoleh  kedudukan-kedudukan  politis  dalam  lembaga legislatif.
Dalam  sejarahnya,  dayah  Cot  Kala  merupakan  dayah  tertua  yang  terletak  di sekitar  Bayeun  Aceh  Timur.  Dayah  tersebut  berdiri  pada  masa  kerajaan  Islam Peureulak  dan  dibangun  oleh  seorang  ulama  pangeran Teungku  Chik  Muhammad Amin pada akhir abad III H atau awal abad X M.
Pemimpin  dayah  bersama  keluarganya  berdiam  di  lokasi  dayah,  sehingga setiap  saat  dapat  melakukan  transformasi  ilmu  kepada  para  pencari  ilmu  (thullâb). Pada  masa  Kerajaan  Aceh  Darussalam,  para  ulama  menulis  karya  mereka  dalam berbagai disiplin ilmu keislaman di dayah. Hasil kajian dan diskusi di dayah, mereka
15 M.  Nur  el-Ibrahimy, Teungku  Muhammad  Daud  Beureueh, (Jakarta:  Gunung  Agung, 1982),  222.  Lihat  pula  I brahim  Husein,  “Dayah  sebagai  Pusat  Pengembangan  Koperasi”, Sinar Darussalam, Nomor 168/169, (1988), 166.
16 M. Hasbi Amiruddin, “Apresiasi Terhadap Dayah sebagai Suatu Lembaga Pendidikan dan Penyiaran Agama Islam”, Jurnal Ar-Raniry, Nomor 68 (1990), 69.
tuangkan dalam berbagai karya monumental seperti karya yang dihasilkan Abdurrauf as-Singkili. 17
Selain Dayah Cot Kala, dayah lain yang dikenal luas karena para alumninya dan dicatat sebagai pelopor dayah di Aceh adalah Dayah Makhadul Ulum Diniyyah Islamiyah  di  Samalanga,  Bireun  yang  lebih  dikenal  sebagai  Dayah  Mudi  Mesra Masjid  Raya  Samalanga  yang  didirikan  pada  abad  XII  Masehi  dan  Dayah Darussalam,  dengan  pendiri  Teungku  H.  Muda  Waly  Al-Khalidy  di  Labuhan  Haji, Aceh Selatan (berdiri tahun 1917 M).
Hanya  dikenal  satu  jenis  dayah  di  masa  lalu.  Namun  kini,  umumnya  orang mengenal dua jenis dayah yakni dayah Salafiyah (tradisional). dan dayah Khalafiyah (modern/terpadu).  Dayah Salafiyah yaitu  lembaga  pendidikan  dayah  yang memfokuskan  diri  pada  kajian  ajaran  agama  Islam  dengan  mengutamakan  kitab kuning  dan  ilmu  pengetahuan  lainnya.  Sedangkan  dayah  terpadu/modern  adalah lembaga pendidikan dayah yang kurikulumnya dipadukan antara departemen agama dan departemen pendidikan nasional. 18
Secara  organisasi  dayah-dayah  dikelola  oleh  masyarakat  yang  sudah dilegalkan dalam bentuk yayasan. Maka Pemerintah Aceh melakukan intervensi baik material seperti sarana prasarana maupun support meningkatkan kualitas dayah yang dilakukan oleh sub-dinas dayah dalam struktur Dinas Pendidikan provinsi.
Pada  tahun  2003  di  bawah  kekuasan  Ir.  Abdullah  Puteh.  Pemda  NAD melalui Keputusan  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darusalam,  mengeluarkan Peraturan Gubernar  (PERGUB)  Nomor 451.2/474/2003 Tentang Penetapan Kriteria dan  Bantuan  Dayah dalam  Provinsi  NAD,  salah  satu  isinya  adalah  membuat kebijakan bahwa dayah di Aceh dibagi dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang dilakukan  pemda  NAD  adalah  dalam  bentuk  Dayah  Tipe  A,  Dayah  Tipe  B,  Dayah Tipe C dan Dayah Non Tipe. 19
Kebijakan  tersebut  ditetapkan  agar  bantuan  yang  akan  diberikan  pemerintah kepada dayah-dayah tersebut sesuai dengan klasifikasi dayah tersebut. Dayah tipe A
17 M. Daud Zamzami, Pemikiran Ulama Dayah Aceh (Jakarta: Predana Media Group, 2007),
6.
18 Instruksi  Gubernur  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No  03/INSTR/2008 Tentang  Petunjuk Teknis  Pelaksanaan  Pembangunan  Dan  Pengembangan  Sarana  Dan  Prasarana  Dayah/Pesantren Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
19 Keputusan  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No  451.2/474/2003  tentang Penetapan Kriteria dan Bantuan Dayah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
memperoleh  anggaran  Rp.  27.000.000,- tipe  B  memperoleh  Rp.  22.000.000,- sedangkan tipe C memperoleh Rp. 16.000.000,-
Saat ini, akreditasi dayah semakin diperluas yang dulunya hanya pada tipe A, B, C dan dayah non tipe sekarang menjadi dayah tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E dan  dayah  non  tipe/balai  pengajian. Pembagian  akreditasi  semacam  ini  berdasarkan atas  substansi  penilaian  di antaranya  jumlah  santri  menetap,  jumlah  santri  tidak menetap,  jumlah  tenaga  pengajar,  kurikulum,  luas  tanah,  dan  luas  bangunan. Dari hasil  penilaian  dengan  menggunakan  rumus  kelas  interval  yang  dilakukan  Pusat Pengembangan GIS dan Remote Sensing, Universitas Syiah Kuala tahun 2008,  maka didapatkan bahwa dayah yang memiliki grade penilaian 360-400 termasuk dayah tipe A,  nilai  280-<360  termasuk  dayah  tipe  B,  nilai  200-<280  termasuk  dayah  tipe  C, nilai 50-<200 termasuk dayah tipe D dan nilai 0-<50 termasuk dayah non tipe/balai pengajian. 20
Usaha peningkatan mutu dayah terus dijalankan pemda NAD. Sesuai dengan Qanun  No  5  tahun  2007  tentang  susunan  organisasi  dan  tata  kerja  dinas,  lembaga teknis  daerah  dan  lembaga  daerah,  maka  telah  dibentuk  suatu  badan  tersendiri tentang  dayah  yaitu  Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah.  Diharapkan  dengan lahirnya  badan  tersebut,  maka  mutu  dayah  di Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam dapat ditingkatkan.
Walaupun  Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah  telah  lahir,  namun  masih terdapat  berbagai  kelemahan  dan  kekurangan  mengingat  badan  tersebut  baru terbentuk.  Menurut  mantan  Ketua  Rabithah  Taliban  Aceh  (RTA)  NAD  Teungku Anwar  Kuta  Krueng,    dayah  merupakan  lembaga  sosial  keagamaan  yang  memiliki pengaruh  besar  terutama  di  provinsi  Aceh.  Ia  merupakan  sebentuk  ruangan laboratorium  sebagai  tempat  mengkaji  setiap  pemikiran  dan  hadir  untuk mengembangkan dakwah islamiyah serta mengembangkan masyarakat sesuai dengan nilai  keagamaan.  Namun  menurut  beliau  lembaga  pendidikan  dayah  masih  jauh tertinggal dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum.
Dengan  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 Tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama,  maka pemerintah  lebih  memperhatikan  pengembangan
20 Pusat Pengembangan GIS dan Remote Sensing, Survey Dayah tahun 2008 (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2008).
pendidikan dayah sehingga dapat menghasilkan transformasi pendidikan  yang lebih cerah. 21
Pemerintah  Aceh  dalam  programnya  akan  menyalurkan  bantuan  anggaran untuk  peningkatan  mutu  dayah  sebesar  Rp. 200  miliar  untuk  perbaikan  600  dayah dan  pesantren  di  Aceh.  Bantuan  tersebut  bertujuan  meningkatkan  mutu  pendidikan dayah  agar  setara  dengan  sekolah  formal  lainnya.  Total  Rp.140  miliar  untuk  biaya rehabilitasi,  sedangkan  Rp.  60  miliar  lainnya  untuk  peningkatan  mutu,  kurikulum, fasilitas  serta  kesejahteraan  para  guru  dan  pimpinan  dayah.  Menurut  Muhammad Nazar  mantan  Wakil  Gubernur  Aceh  (2006-2011),  anggaran  daerah  disalurkan berdasarkan  tipe  dayah  dari  hasil  verifikasi  tim.  Dayah  atau  pesantren  yang  tidak diverifikasi, tetapi terdaftar pada Badan Dayah juga bakal diberikan bantuan. Jumlah bantuannya mungkin lebih sedikit dari dayah  yang menurut verifikasi mendapatkan Tipe A hingga E. Pemerintah pusat juga  memberikan wewenang kepada Pemerintah Aceh  untuk  meningkatkan  status dayah  setara  dengan  lembaga  formal.  Namun kurikulumnya  ditingkatkan  dengan  memasukkan  mata  pelajaran  umum  serta pendidikan skill. Sehingga diharapkan alumni dayah menjadi ulama yang tidak gagap teknologi. 22
Dengan  lahirnya  Qanun  Aceh  No. 5 Tahun  2008  tentang  penyelenggaraan pendidikan,  maka  konsentrasi  pemerintah  terhadap  eksistensi  dayah  dapat  terus ditingkatkan.  Pada  bagian  kedelapan  tentang  pendidikan  dayah  pada  pasal  32 disebutkan:
1. Pendidikan dayah terdiri atas dayah salafiah dan dayah terpadu/modern.
2. Dayah  salafiah  dan  dayah  terpadu  dapat  menyelenggarakan  pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
3. Dayah dapat melaksanakan pendidikan tinggi yang disebut sebagai dayah manyang.
4. Pendidikan dayah dibina oleh badan pembinaan pendidikan dayah.
5. Dayah dapat memberikan ijazah kepada lulusannya.
6. Dalam  pembinaan  pendidikan  dayah,  badan  pembinaan  pendidikan. Dayah dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Aceh, Kantor Wilayah Departemen Agama Aceh dan instansi terkait lainnya.
7. Lembaga pendidikan dayah harus terakreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh.
21 Sak,  “Pendidikan  Dayah  Masih  Tertinggal”, artikel,  Banda  Aceh, Tabloid  Kuta  Raja,  25 Agustus  2008. Pernyataan  ini  disampaikan  saat  beliau  memberikan  sambutan  pada  pelantikan pengurus  baru  RTA Aceh  Besar  Periode  2008-2011  di  kantor  Himpunan  Ulama  Dayah  Aceh (HUDA).
22 Mrd,  “Pemerintah  Aceh  Akan  Salurkan  Rp  200  Miliar  Untuk  Dayah”, Artikel  koran Harian  Aceh,  Banda  Aceh,  6  Agustus  2008. Disampaikan dalam  Sambutan pada  Acara  Wisudawan Santri Dayah Terpadu Insafuddin Banda Aceh.
8. Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  pendidikan  dayah  sebagaimana  dimaksud dalam pasal-pasal ini diatur dalam peraturan gubernur. 23
Berbicara  tentang  peningkatan  mutu  dayah  maka tidak  terlepas  dari  beberapa aspek kajian yaitu sarana prasarana, SDM, kurikulun dan metode. Peningkatan mutu dayah yang dilakukan dalam penelitian ini  difokuskan pada beberapa dayah. Namun demikian, penelitian tentang kualitas pendidikan dayah di Aceh masih jarang sekali dilakukan.  Temuan  awal  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  data  yang  dimiliki  oleh stakeholder utama baik Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh ataupun Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Pekapontren) Kementerian Agama di Aceh masih belum singkron. Dalam LPPA 2010, data tentang pendidikan dayah juga masih  sedikit. Beberapa  indikator  tentang  kualitas  dayah  adalah  tingkat  kelulusan dan  penyetaraan  ijazah.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  penelitian  yang  lebih mendalam untuk mengetahui lebih lanjut kualitas pendidikan dayah di Aceh.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  tiga  teknik pengumpulan data yaitu:
a) Wawancara mendalam dengan individu kunci, dalam hal ini Badan Dayah, Kabid  Pekapontren  Kementrian  Agama  Kantor  Wilayah  Aceh,  sejumlah pimpinan  dayah,  perwakilan  santri,  peneliti-peneliti  dayah,  perwakilan Rabithah  Thaliban  Aceh  (RTA,  Perhimpunan  Santri  Dayah),  Himpunan Ulama  Dayah  Aceh  (HUDA)  dan  sejumlah  pimpinan  dayah.  Wawancara dilakukan dengan tatap muka ataupun via telepon;
b) Studi kepustakaan dengan  melihat  data-data  sekunder,  termasuk  penelitian atau data sebelumnya terkait dayah;
c) Studi  kasus  sejumlah  dayah  di  Aceh.  Pengambilan  data  dilakukan  di lapangan  dengan  mengunjungi  serta  mewawancarai  stakeholder  (tenaga pengajar atau pihak manajemen) dari tiga dayah  tradisional dan tiga dayah modern yang tersebar di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie Jaya dan Bireuen;
d) Observasi selama kunjungan ke sejumlah dayah di atas.

## B. Pembahasan

## 1. Manajemen Pendidikan Dayah
Ada  beberapa  aspek  kompetensi  pendidikan  dayah  yaitu  aspek  kompetensi dasar,  kompetensi  menengah  atau  lanjutan,  dan  kompetensi  kepakaran.  Kompetensi dasar adalah standar keilmuan dan keterampilan keagamaan yang wajib dimiliki oleh santri yang belajar di dayah dan memenuhi kebutuhannya untuk melaksankan praktik agama dalam kehidupan sehari-hari.
Kompetensi menengah adalah standar pengetahuan dan keterampilan tingkat lanjut  yang  mencakup  wawasan  yang  lebih  luas  dan  pemahaman  yang  lebih mendalam  mengenai  ilmu-ilmu  agama  yang lebih  beragam  dan  fungsinya  dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Santri yang menyelesaikan pendidikan menengahnya diharapkan tidak hanya mampu mempraktikkan agama dalam kehidupan pribadi dan keluarganya tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.
Kompetensi  kepakaran  adalah  suatu  standar  dimana  santri  menguasai  secara utuh dan mendalam suatu bidang ilmu agama, seperti Fiqh, Ushul Fiqh, Ilmu Falak, Hadis,  Ulumul  Quran, Tafsir, Lughah, Tarikh, Tasawuf  dan  sebagainya.  Dengan kompetensi kepakaran ini, diharapkan dapat tercapainya kedalaman pengetahuan dan kebenaran  informasi  yang  disampaikan  kepada  masyarakat  umum  dan  santri  secara khusus  di  masing-masing  bidang  tertentu  yaitu  ketika  setiap  hal  dijelaskan  oleh setiap  pakar  di  bidangnya.  Kompetensi  ini  juga  diharapkan  sebagai  landasan  bagi pencetakan  kader-kader  ulama  yang  pada  akhirnya  bisa  memimpin  masyarakat  dan memutuskan persoalan antara mereka dengan fatwa dan ijtihad yang shahih. 24
Peningkatan mutu pendidikan dayah mencakup:
1. Biaya pendidikan.
Dalam Qanun Pendidikan pasal 17 ayat (2) poin a disebutkan kewenangan pemerintah  kabupaten/kota  dalam  bidang  pembiayaan  pendidikan  meliputi penyediaan  bantuan  biaya  penyelenggaraan  pendidikan  formal,  nonformal  dan pendidikan  dayah  sesuai  kewenangannya,  pada  poin  b  disebutkan  pembiayaan penjaminan  mutu  satuan  pendidikan  sesuai  kewenangannya. Pada  pasal  46  ayat  3 disebutkan pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan dayah yang berasal dari  semua  sumber  penerimaan  ditetapkan  dalam  rencana  anggaran  pendapatan  dan belanja  dayah  (RAPB  Dayah)  atas  hasil  musyawarah  pimpinan  dan  teungku  dayah dengan disetujui oleh instansi pembina di kabupaten/kota.

## 2. Kurikulum pendidikan
Dalam  Qanun  Pendidikan  bab  VIII  tentang  kurikulum  pasal  35  ayat  (6)  dan (7)  disebutkan  bahwa  kurikulum dayah  salafiyah  ditetapkan  oleh  pimpinan  dayah yang  bersangkutan  berdasarkan  hasil  musyawarah  pimpinan  dayah  (7),  dayah
24 MPD  Provinsi  NAD, MPD  Lima  Belas  tahun  (1990-2005),  Majelis  Pendidikan  Daerah Prov NAD (Banda Aceh, 2005), 89.
terpadu/modern  yang  menyelenggarakan  program  sekolah/madrasah  mengikuti kurikulum sekolah madrasah (8). 25
Adapun  kurikulum  sekolah/madrasah  adalah Aqidah, Fiqh,  al-Quran  dan Hadis,  Akhlak dan  Budi  Pekerti,  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Matematika, Berhitung,  Ilmu  Pengetahuan  Alam,  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,  Pendidikan Keterampilan,  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi,  Bahasa dan  Sastra  Indonesia, Seni dan  Budaya  Bahasa  Inggris, Bahasa  Arab,  Pendidikan  Jasmani dan  Olahraga serta dapat menambah muatan lokal sesuai kebutuhan daerah. 26

## 3. Pengendalian mutu pendidikan
Dayah  memerlukan  perhatian  yang  intens  dalam  bidang  manajemen, pendanaan  dan  kurikulum.  Selain  itu  dalam  peningkatan  mutu  dayah  maka  aspek- aspek peningkatan mutu harus diperhatikan yaitu: Sumber Daya Manusia mencakup pimpinan  dayah,  tenaga  pengajar.  Pimpinan  dayah  di  Aceh  disebut abu, abah, abi dan walid. Semua  kata-kata  tersebut  berasal dari  bahasa  Arab  yang  berarti  ayah. Orang  tua  sebagai  penanggung  jawab  paling  utama  dalam  sebuah  keluarga, bertanggung jawab terhadap guru/istri dan anak/murid. Peran abu (pimpinan) dalam dayah memiliki kesamaan dengan peran ayah dalam keluarga.
Abu sangat berperan  dalam  pendirian,  pertumbuhan  perkembangan  dan pengurusan  sebuah  dayah  sehingga  ia  menjadi  unsur  yang  paling  esensial.  Sebagai pemimpin  dayah,  keberhasilan  dayah  banyak  tergantung  pada  keahlian  dan kedalaman  ilmu,  karismatik  dan  wibawa  serta  keterampilan abu.  Ia  menjadi  tokoh sentral dalam dayah.
Umumnya  pimpinan  dayah  bukan  orang  yang  berpenghasilan  tetap.  Mereka selain menjadi pimpinan dayah juga bekerja sebagai petani dan pedagang. Faktor ini berpengaruh terhadap pendanaan dan corak pendidikan yang dikembangkan di dayah sehingga mayoritas dayah di Aceh Utara tidak memiliki sumber dana yang tetap dan memadai bagi pendanaan dayah, gaji guru dan biaya operasional lainnya.
Latar  belakang  mereka  umumnya  berasal  dari  pendidikan  dayah.  Hal  ini selain  memperkuat  jaringan  dayah,  juga  berpengaruh  terhadap  manajemen  dayah, wawasan  pemikiran,  jangkauan  kurikulum  serta  metode  pengajaran  masih  terpaku pada  tradisi  dayah  masa  lalu  padahal  waktu  dan  tempat  membutuhkan  perubahan.
25 Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 25.
26 Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Pendidikan hal 24 pasal 35 ayat (3) dan (4).
Kemampuan pimpinan dayah dalam menguasai ilmu-ilmu agama juga masih terbatas sehingga  untuk  peningkatan  mutu  diperlukan  peningkatan  kemampuan  pimpinan dayah di masa depan suapaya sesuai dengan tempatnya.
Murid/santri  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dalam  perkembangan sebuah  dayah  karena  langkah  pertama  dalam  tahapan  pembangunan  dayah  adalah harus  ada  murid  yang  belajar  dan  menetap  di  rumah  seorang  alim  baru memungkinkan untuk membangun fasilitas yang lain. Murid biasanya terdiri dari dua kelompok  yaitu murid lepas dan murid mukim/meudagang. Santri lepas  merupakan bagian  santri  yang  tidak  menetap  dalam  dayah  tetapi  pulang  ke  rumah  masing- masing  sesudah  selesai  mengikuti  suatu  pelajaran  di  dayah.  Murid  lepas  biasanya berasal dari daerah-daerah sekitar dayah. Sedangkan murid meudagang yaitu murid yang  menetap  dalam  dayah  dan  biasanya  mereka  adalah  berasal  dari  daerah  yang jauh. 27
Sementara  untuk  meningkatkan  mutu  guru,  dayah/teungku  selama  ini  masih kurang  usaha  untuk  meningkatkan  mutu  mengajar  mereka  di  dayah.  Hanya  sedikit dari  dayah  yang  melakukan  peningkatan  mutu  guru  dengan  usaha  mengirim  guru untuk  mengikuti  penataran  yang  melibatkan  guru  dayah  se Aceh.  Usaha  lain  yang dilakukan adalah penyediaan kitab/buku bagi guru.
Untuk  meningkatkan  mutu  pengajaran  dan  kualitas  guru  dayah  perlu diadakan pembinaan teungku di antaranya:
- Upgrading (penataran) melalui kursus atau pelatihan.
- Pengkaderan (untuk guru madrasah atau pengganti abu)
- Pencangkokan  dengan  mengambil  orang  luar  dayah  yang  memiliki kompetensi keilmuan yang cukup sebagai pengganti abu.
- Perangkat pendidikan seperti asrama, masjid  dan fasilitas lainnya sebagai penunjang pendidikan, kurikulum

## 2. Sumber Pembiayaan Pendidikan Dayah
Demi  kelancaran  proses  pendidikan,  pihak  penyelenggara  pendidikan menerima  biaya  dari  berbagai  sumber. Adapun  sumber  pembiayaan  pendidikan berasal dari pemerintah, masyarakat dan keluarga, sebagai mana yang termuat dalam Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  yang
27 Dinas Syariat Islam et.al, Pedoman Umum Manajemen Dayah Aceh Utara, 2006, 18-19.
menyatakan bahwa. “Karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan  biaya  pendidikan  tanggungjawab  atas  pemenuhan  kebutuhan  biaya pendidikan merupakan  tanggungjawab bersama  antara pemerintah, masyarakat dan orang tua”.
Begitu  juga  dengan  sumber  pembiayaan  pendidikan dayah.  Dalam menjalankan  Proses  Belajar  Mengajar  (PBM)  di  dayah,  sangat  dibutuhkan ketersediaan  biaya  yang  cukup  demi  kesuksesan  proses  belajar  mengajar sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Sulthon Masyhud dan Moh Khusnurdilo 28 yaitu:  ”Sumber  pendapatan  pesantren  (dayah) : 1)  kontribusi  santri,  2)  sumbangan dari  individu  atau  organisasi,  3)  sumbangan  dari  pemerintah  bila  ada,  4)  dari  hasil usaha,  misalnya  koperasi  (syirkah)  pesantren,  kerjasama  dengan  pihak  luar,  hasil penanaman modal, dan sumber- sumberlain yang sah dan halal”.
Pendapat  yang  hampir  senada  juga  diungkapkan  oleh  Syafruddin  yang berpendapat  bahwa  secara  umum  sumber  pembiayaan  lembaga  pendidikan  Islam (termasuk  dayah)  dapat  berasal  dari: pertama, orang  tua  murid  dan  masyarakat, perorangan dan dunia usaha, kedua, pemerintah. 29
Dengan  demikian,  pembiayaan  pendidikan  dayah  berasal  dari  berbagai sumber sebagai berikut:

## 1. Kontribusi Keluarga Santri
Kontribusi  santri  merupakan  biaya  yang  diberikan  oleh  orang  tua  santri (keluarga)  yang  belajar  di  dayah,  biasanya  biaya  ini  diberikan  per  bulan,  sesuai dengan  jumlah  tertentu  yang  telah  ditetapkan  menurut  dayah  masing-masing.  Jadi kontribusi santri ini sama halnya dengan iuran SPP yang harus dibayar oleh siswa di sekolah.
Tanggungjawab  pendidikan  bukan  hanya  tertumpu  pada  pemerintah,  hal  ini sesuai  dengan  tri  pusat  pendidikan  yaitu: sekolah,  keluarga  dan  pendidikan.  Oleh karena  itu  biaya  pendidikan  yang  bersumber  dari  keluarga  ikut  menentukan terlaksananya penyelenggaraan pendidikan.
Berdasarkan  studi  yang  telah  diungkapkan  di atas,  maka  dapat  dipahami bahwa santri  dan  keluarga  sebagai  salah  satu  sumber  biaya  pendidikan  yang  sangat
28 M  Sulthon  Masyhud  dan  Moh  Khusnurdilo, Manajemen  Pondok  Pesantren (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), 188.
29 Syafruddin, Lembaga Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 268.
menentukan  keberhasilan.  Untuk  itu  kontribusi  santri  melalui  keluarganya  tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang keberhasilan pendidikan di Dayah.

## 2. Sumbangan Masyarakat
Masyarakat  merupakan  donatur  tetap  bagi  pembiayaan  dayah,  mengenai sumbangan  masyarakat,  baik  secara  individu  maupun  kelompok  masyarakat. Banyaknya masyarakat yang ingin membantu dayah  didasari oleh keinginan mereka untuk  berperan  dan  bersedekah  demi  kemajuan lembaga  pendidikan  dayah  serta mengharapkan pahala dari Allah Swt.
Kelompok  masyarakat  merupakan  salah  satu    komponen  yang  peting  dalam sumber  biaya  pendidikan.  Peran  masyarakat  sangat  ditentukan  keberhasilan  proses pendidikan,  baik  dalam  memberi  masukan-masukan  berupa  pemikiran  yang membangun  maupun  membantu  pembiayaan  demi  kelancaran  proses  belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) seperti yang  diungkapkan  oleh  Mulyasa 30 yaitu: “Sejalan  dengan  semangat  manajemen berbasis  sekolah  dapat  menggali  dan  mencari  sumber-sumber  biaya  dari  pihak masyarakat  baik  secara  perorangan  maupun  secara  melembaga  baik  di dalam maupun luar negeri”.
Menurut  D. Supriadi  tentang  biaya  yang  bersumber  dari  masyarakat,  ia mengatakan: “Biaya  sos ial (social  cost) adalah  biaya  yang  dikeluarkan  oleh masyarakat  dan  pendidikan,  baik  melalui  sekolah  maupun  melalui  pajak  yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan”. 31
Dari  pendapat  di atas,  sangat  jelas  bahwa  pihak  penyelenggara  pendidikan sangat mengharap masayrakat menjadi sumber biaya pendidikan. Baik dalam bentuk perseorangan  maupun  dalam  bentuk  kelompok  masyarakat  untuk  kesuksesan  dan kelancaran  proses  kegiatan  belajar.  Adapun  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh penyelenggara  pendidikan  dalam  mengumpulkan  biaya  dari  masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Made Pidarta yaitu:
“ Usaha-usaha  yang  dapat  digali  oleh  sekolah  dalam  menghimpun  biaya pendidikan misalnya: (a) menjual hasil karya nyata anak-anak; (b) mengadakan seni pentas keliling atau dipentaskan di masyarakat; (c) membuat bazaar; (d) mendirikan
30 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung : 2004, Rosda Karya), 177.
31 D. Supriadi, Satuan  Biaya  Pendidikan  untuk  Sekolah Dasar  dan  Menengah (Bandung  : Remaja Rosda Karya, 2003), 3.
kafetaria; (e) mendirikan toko keperluan personalia pendidikan; (f) mencari donatur; (g)  mengumpulkan  sumbangan; (h)  mengaktifkan  komite  sekolah  khusus  dalam meningkatkan biaya pendidikan ” . 32
Selain  itu,  biaya  sumbangan  pendidikan  yang  didapatkan  dari  para  donatur atau  masyarakat  harus  dipergunakan  sebaik-baiknya  serta  transparan  untuk penyelenggaraan  pendidikan  serta  dapat  dipertanggungjawabkan    sebaik-baiknya demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada pengelola biaya pendidikan di dayah. Hal  ini  ditegaskan  oleh  Lazaruth 33 yang  mengatakan  bahwa:  “Orang  tua  dan masyarakat  adalah  sumber  biaya  yang  sangat  penting.  Oleh  karena  itu  hendaknya sekolah  terbuka  bagi  kontrol  masyarakat,  agar  masyarakat  menaruh  kepercayaan bahwa uang mereka benar-benar digunakan secara baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan”.
Oleh karena itu, pihak dayah diharapkan dapat menjalin kemitraan yang baik dengan  masyarakat  dalam  usaha  menggali  sumber  biaya  demi  tercapainya  proses belajar  mengajar  yang  baik  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pendidikan  yang diharapkan.

## 3. Hasil Usaha Dayah
Sumber pembiayaan yang ketiga adalah dari hasil usaha dayah sendiri. Pihak pengelola  dayah  tidak  mungkin  hanya  mengandalkan  biaya    yang  bersumber  dari kontribusi keluarga santri, masyarakat dan pemerintah semata. Karena ketiga sumber tersebut tidak selalu lancar dan cukup untuk operasional proses belajar mengajar dan biaya  yang  dibutuhkan  untuk  bidang  lainnya.  Banyak  sekali  dayah  yang  telah membuka  usaha  untuk  mendapatkan  sumber  biaya  seperti  membuka  koperasi pesantren, membuka perkebunan dayah, usaha perdagangan, bagian perikanan, jahit menjahit  dan  usaha-usaha  lainnya  yang  sanggup  dilakukan  serta  menghasilkan pemasukan biaya bagi dayah. Namun upaya pengumpulan dana (fundraising) seperti ini masih belum massif di dayah-dayah yang ada.

## 4. Pemerintah
Pemerintah  juga  mempunyai  peranan  penting  sebagai  sumber  pembiayaan pendidikan dayah. Biaya  yang  bersumber  dari  pemerintah  dapat berupa  biaya  rutin
32 Made  Pidarta, Landasan  Pendidikan,  Stimulus  Ilmu  Pendidikan  Bercorak  Indonesia (Jakarta : 1997, Rineka Cipta), 248.
33 S. Lazaruth, Administrasi Pendidikan (Yogjakarta: Kanisius, 1992) 27.
dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke  tahun,  seperti  gaji  pegawai  (guru  dan  non  guru)  serta  biaya  operasional,  biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara  biaya  pembangunan,  misalnya,  biaya  pembelian  atau  pengembangan tanah,  pembangunan  gedung,  perbaikan  atau  rehab  gedung,  penambahan  furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai. 34
Selain  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN), biaya  yang  diberikan  oleh  pemerintah  juga  didapatkan  dari  biaya  subsidi,  seperti biaya subsidi yang berasal dari dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan  dalam  bentuk  bantuan  khusus,  seperti  Dana  Bantuan  Operasional  sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM).
Pendidikan  dayah  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  pendidikan  non formal sudah barang tentu akan mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Menurut Qanun  Nomor  5 Tahun  2008  tentang  penyelenggaraan  pendidikan,  menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan dayah dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Bayah (RAPB Dayah)

## 3. Komponen Pendidikan Dayah
Secara normatif ada beberapa unsur komponen pendidikan di Dayah di Aceh, yaitu sebagai berikut:

## a. Teungku
Peran  penting  Teungku  dalam  pendirian,  pertumbuhan,  perkembangan  dan pengurusan  sebuah dayah  (pesantren)  berarti  dia  merupakan  unsur  yang  paling esensial.  Dalam  skala  kecil teungku  yang  mendirikan  Dayah  disebut  sebagai ulama dayah, sedangkan teungku ditujukan kepada para guru-guru yang mengajar di dayah. Teungku (dalam kapasitas sebagai ulama dayah) sebagai pemimpin dayah, watak dan keberhasilan dayah  banyak  bergantung  pada  keahlian  dan  kedalaman  ilmu  teungku dayah itu sendiri, karismatik dan wibawa, serta keterampilannya. Dalam konteks ini, pribadi  pimpinan dayah  (pesantren)  sangat  menentukan  sebab  dia  adalah  tokoh sentral dalam dayah.
Lain  hal  di  Jawa,  ulama  Dayah  atau  Teungku  Dayah,  disebut Kyai.  Istilah Kyai  bukan  berasal  dari  bahasa  Arab,  melainkan  dari  bahasa  Jawa.  Dalam  bahasa
Jawa, perkataan kyai dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu: (1) Sebagai gelar  kehormatan  bagi  barang- barang  yang  dianggap  keramat;  contohnya,  “Kyai Ga ruda  Kencana”  dipakai  untuk  sebutkan  kereta  emas  yang  ada  di  Kraton Yogyakarta;  (2)  Gelar  kehormatan  bagi  orang-orang  tua  pada  umumnya; (3)  Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli agama Islam  yang memiliki atau menjadi  pimpinan  pesantren  dan mengajar  kitab-kitab  Islam  klasik  kepada  para santrinya. 35

## b. Masjid
Hubungan pendidikan dengan Masjid  sangatlah dekat dan erat dalam tradisi Islam  di  seluruh  dunia.  Dahulu  kaum  muslimin  selalu  memanfaatkan  Masjid  untuk tempat beribadah dan juga sebagai tempat lembaga pendidikan Islam. Sebagai pusat kehidupan rohani, sosial dan politik, dan pendidikan Islam, masjid merupakan aspek kehidupan  sehari-hari  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat.  Dalam  perspektif pesantren,  masjid  dianggap  sebagai  tempat  yang  paling  tepat  untuk  mendidik  para santri,  terutama  dalam  praktek  sembahyang  lima  waktu,  khutbah,  dan  shalat  Jumat, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Biasanya yang pertama-tama didirikan oleh seorang kyai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren adalah masjid. Masjid itu terletak dekat atau di belakang rumah kyai.
Dalam  kontek  Aceh, masjid  yang  berada  di  tengah-tengah  komplek dayah adalah  milik  masyarakat  yang  dibangun  secara  bergotong  royong.  Dalam  hal  ini, masyarakat  selalu  menjalin  komunikasi  dengan  secara  aktif  dengan  ulama dayah  di masjid  setiap seminggu sekali pada hari Jumat.

## c. Murid/Santri
Murid atau santri merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan sebuah pesantren karena langkah pertama dalam tahap-tahap membangun pesantren adalah bahwa  harus  ada  murid  yang  datang  untuk  belajar  dari  seorang  alim.  Kalau murid itu sudah menetap di rumah seorang alim, baru seorang alim itu bisa disebut kyai dan mulai membangun fasilitas yang lebih lengkap untuk pondoknya.
Santri  biasanya  terdiri  dari dua  kelompok,  yaitu  santri  kalong  dan  santri mukim. Santri  kalong  merupakan  bagian  santri  yang  tidak  menetap  dalam  pondok tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren.  Santri  kalong  biasanya  berasal  dari  daerah-daerah  sekitar  pesantren  jadi
35 Zamaksyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Jakarta: LP3I, 1986), 55.
tidak  keberatan  kalau  sering  pergi  pulang.  Makna  santri  mukim  ialah  putera  atau puteri yang menetap dalam pondok pesantren dan biasanya berasal dari daerah jauh. Pada masa lalu, kesempatan untuk pergi dan menetap di sebuah pesantren yang jauh merupakan  suatu  keistimewaan  untuk  santri  karena  dia  harus  penuh  cita-cita, memiliki  keberanian  yang  cukup  dan  siap  menghadapi  sendiri  tantangan  yang  akan dialaminya di pesantren. 36

## d. Metode Pengajaran
Ada  beberapa  metode  pengajaran  yang  telah  dipraktekkan  di dayah,  namun pihak dayah  tidak  menyadari  bahwa  telah  menggunakan  metode-metode  tersebut, karena  penggunaan  metode  pengajaran  di dayah  tidak  dicantumkan  dalam  program tahunan  yang  berbentuk  seperti  satuan  pelajaran  yang  digunakan  di sekolah. Sekarang  ada dayah  yang  telah  dapat  mengorganisasikan  metode  pengajarannya dengan baik. Adapun metode-metode pengajaran dayah tradisional di Aceh meliputi: metode  sorogan,  metode  wetonan/bandongan, metode  musyawarah/bahsul  masail, muhazarah,  metode  pasaran,  metode  hafalan  (Tahfizh),  diskusi  kelompok  terfokus, dan debat.

## 4. Kendala Pendidikan Dayah
Pada  dasarnya  apa  yang  disebut  kendala  dalam  konteks  dayah  tidaklah semuanya menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. Ada sebagian permasalahan yang  dianggap  kendala  oleh  para  pemerhati  pendidikan  maupun  pemerintah, tetapi  bagi  para  pengelola  dayah  sendiri  maupun  para  santri-santrinya  bukanlah dianggap  kendala.  Hal  ini  mengingat  berbedanya  paradigma  dan  orientasi pendidikan  yang  ada  di  dayah  dengan  lembaga-lembaga  pendidikan  lainnya.  Di antara  hal  yang  paling  nyata  adalah  bahwa  dayah  mempunyai  orientasi pendidikan  untuk  semata-mata  mencari  ilmu  dan  dapat  mengembangkan  ilmu tersebut  ke  berbagai  pelosok,  baik  dengan  cara  berdakwah,  pengajian  bahkan dengan  mendirikan  dayah-dayah  lainnya  di  tempat  mereka  hidup.  Sementara  itu orientasi pendidikan pada lembaga lain secara tegas dan jelas ditetapkan sebagai tempat  pelatihan  dan  persiapan  bagi  peserta  didik  untuk  masa  depan  yang  lebih
baik.  Berikut  ini  beberapa  kendala  yang  dianggap  cukup  berpengaruh  dalam perkembangan dayah:

## a. Penyusunan Kurikulum
Penyusunan  kurikulum  pada  umumnya  dilakukan  oleh  badan,  lembaga, tim,  atau  departemen  yang  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  jawab  dalam bidang  pendidikan.  Hal  demikian tidak  terdapat  lembaga  dayah,  sebab  pimpinan dayah  merupakan  kunci  utama  dalam  menentukan  semua  kebijakan  dayah tersebut, termasuk dalam bidang kurikulum. Artinya semua kebijakan yang ada di dalam  dayah  harus  mendapat  restu  dari  pimpinan  sentralnya.  Hal  ini  tidak mengherankan  sebab  pada  dasarnya  memang  dayah  itu  sendiri  adalah  pancaran kepribadian  dari  sang  pimpinan  (Abu)  dan  biasanya  merupakan  pendirinya. 37 Dengan  demikian  jika  kita  ingin  melihat  tentang  landasan  atau  dasar  dalam penyusunan  kurikulum  pondok  pesantren,  kita  harus  melihat  pribadi  Abu  itu sendiri  terlebih  dahulu.  Artinya  kita  harus  mengetahui  pandangan  hidup  Abu tentang faktor-faktor yang melandasi penyusunan kurikulum dayah itu.
Karena itu, kurikulum antara dayah yang satu dengan dayah lainnya tidak persis  sama,  walaupun  pimpinannya  berasal  dari  satu  lembaga  yang  sama.  Di samping  itu  karena  semua  hal  tergantung  dan  berkaitan  erat  dengan  pimpinan sentralnya, maka sulit kiranya bagi sebuah dayah untuk mengikuti perkembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan zaman. Di samping itu para pimpinan dayah juga sangat jarang memperoleh pendidikan dalam bidang kurikulum, sehingga ia kurang  mampu  menyusun  kurikulum  dalam  periode-periode  tertentu  serta  tidak dapat mengejar target-target pengajaran tertentu.

## b. Tata kelola/Manajemen
Umumnya  para  pimpinan  dayah  kurang  memiliki  pengetahuan  dalam  segi manajemen keorganisasian. Kepemimpinan yang mereka laksanakan lebih cenderung berdasarkan  pengalaman  serta  hasil  renungan  mereka  sendiri,  bukan  dari  berbagai teori  manajemen  ataupun  pelatihan-pelatihan.  Dalam  hal  ini,  persoalan  manajemen dapat  dianggap  sebuah  kendala  yang  cukup  berpengaruh  bagi  keberadaan  dan keberlangsungan suatu dayah. Realitas yang dapat ditelusuri dari berbagai kasus pada dayah-dayah  di  Aceh,  yang  disebabkan  kurangnya  kemampuan  pimpinannya  dalam mengelola dayah, terjadi berbagai ketimpangan seperti tidak teraturnya jam belajar,
37 Nurkholish  Madjid, Bilik-bilik  Pesantren,  Sebuah  Potret  Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997), 6.
kurangnya tenaga pengajar serta banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para santri yang tidak terkendali oleh pimpinannya.

## c. Ekonomi/Pendanaan
Pada umumnya dayah merupakan usaha pribadi seorang ulama, bukan usaha sesuatu  yayasan.  Dayah-dayah  ini  didirikan  atas  dasar  dorongan  tanggung  jawab pribadi masing-masing ulama untuk mengembangkan pendidikan agama Islam selain dari  tujuan  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Umumnya  para  pendiri  dayah  itu  sendiri merupakan  alumni  dari  suatu  dayah  pula.  Ia  dianggap  oleh  masyarakat  sekitarnya mempunyai kemampuan untuk mengajarkan anak-anak mereka, sehingga masyarakat mendukungnya.  Kebanyakan  pimpinan  dayah  mempunyai  mata  pencaharian layaknya  masyarakat  perkampungan  seperti  bertani,  berkebun  serta  hasil  uluran tangan  masyarakat  yang  menyerahkan  anak-anak  mereka  kepadanya.  Karena  itu dapat dikatakan bahwa kebanyakan dayah tidak  mendapat suntikan dana  yang rutin dari  lembaga  lain  baik  pemerintah  maupun  swadaya  masyarakat.  Tetapi  hanya mengandalkan  penghasilan  pribadi  pimpinan  dayah  serta  pemberian  (sumbangan) sukarela.  Untuk  itu  sulit  kiranya  untuk  mengembangkan  dayah-dayah  tersebut selama masih menganut sistem ekonomi seperti itu.

## d. Regenerasi
Kebanyakan  dayah  bertahan  sampai  wafatnya  pimpinan  dayah  tersebut.  Hal ini dikarenakan para pimpinan tidak mempersiapkan generasi  yang akan memimpin lembaga dimaksud. Di samping itu, karena dayah merupakan lembaga pribadi, bukan yayasan  ataupun  lembaga  yang  melibatkan  orang  banyak,  maka  sulit  kiranya mempertahankan  eksistensi  dayah  apabila  pimpinannya  telah  meninggal  dunia. Walaupun  demikian  terdapat  juga  dayah-dayah  yang  sanggup  mengatasi  hal  ini dengan  cara  mempersiapkan  generasi  dari  kalangan  sendiri  seperti  anak  kandung pimpinan atau menantu pimpinan untuk melanjutkan lembaga dayah tersebut.

## e.Teknologi dan Informasi (Iptek)
Dayah  tradisional  dengan  berbagai  tradisi  yang  dipertahankan  sejak  turun temurun, menghadapi problematika dalam menjaga perkembangan dan eksistensinya. Salah  satu  problema  yang  sulit  dapat  dirubah  adalah  kebanyakan  dayah  tradisional memandang teknologi dan informasi modern sebagai sesuatu  yang tabu dan bahkan dianggap sebagai “barang haram” untuk dibawa masuk ke dalam lingkungan dayah. Karena  paradigma  seperti  itu,  maka  dalam  hal  penyesuaian  diri  dayah  tradisional dengan  kemajuan  teknologi  dan  informasi  mengalami  ketertinggalan.  Keadaan
seperti  ini  sangat  sulit  untuk  diselesaikan  selama  para  pimpinan  dayah  tradisional belum beralih kepada manajemen dan informatika modern.
Secara umum, apabila berbicara tentang manajemen dayah, maka seharusnya yang  menjadi  titik  perhatian  terbesar  adalah  dayah  tradisional,  dengan  berbagai alasan  di  atas. Adapun  untuk  dayah  terpadu  atau  modern,  pada  umumnya  sudah memiliki  manajemen  yang  memadai. Sebagai  contoh  adalah  Dayah  Jeumala  Amal Lueng Putu, manajemen kelembagaan dayah tersebut sudah mendapatkan akreditasi internasional.    Dayah  Jeumala  Amal  pada  tanggal  1  November  2011  memperoleh penghargaan ISO 9001 dan 2008 di bidang Manajemen Mutu Pendidikan dari pihak Worldwide Quality Assurance (WQA). 38
Selanjutnya  pada  tanggal  28  Mei  2012  menerima  penghargaan  Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Pesantren Pertama di Tanah Air yang menerima  penghargaan  internasional  tersebut.  Menurut  Juri  MURI,    Nurdin,  yang mewakili  Ketua  MURI,  Jaya  Suprana,  “Pemberian  ini  dikarenakan  atas  dasar pengelolaan  manajemen  dayah  serta  kualitas    alumni  yang bermutu tinggi  serta memperoleh  penghargaan  dari  ISO  9001  dan  2008  sehingga  menggerakkan  kami untuk  memberikan  rekor  MURI  kategori  Pondok  Pesantren  pertama  yang memperoleh sertifikat ISO 9001 dan 2008”. 39 Perlunya fokus yang lebih besar untuk dayah tradisional juga dikemukakan oleh staf BPPD Aceh: 40
“Kalau (dayah) modern selesai urusan, bahkan dalam beberapa rapat intern ada saya  katakan,    Badan  Dayah  harus  berpikir  dayah  salafiah.  Mohon  maaf  saya katakan,  kalo  dayah  modern  dari  sisi  apa pun,  manajemen  mereka  bagus, karena  yang  pimpin  biasa  doktor-doktor.  Yang  pimpin  alumni-alumni  Timur Tengah,  pendanaan  tidak  ada  masalah,  karena  yang  menyekolahkan  anak  di situ adalah anak-anak berduit, malah iurannya sampai tujuh ratus ribu per bulan dan segala macam.  Fasilitas tidak ada masalah, kurikulum tidak ada masalah. Dimana-mana  PORSENI  itu  menjadi  tolak  ukur,  juara  segala  macam  pasti Darul  Ulum  (Banda  Aceh),  (Dayah  Jeumala  Amal)  Lueng  Putu  misal  seperti itu  kira-kira, kan ini  ceritanya.    Kalo  ini  sudah  oke,  bicara  pendidikan  kita larang  pun  orang  akan  bawa  anaknya  ke situ  (dayah  modern).  Maka  daya tampung  lima  ratus  (anak)  yang  mendaftar  bisa  dua  ribu  (orang).  Inikan indikasi bahwa sukanya produk (dayah modern).Tapi di dayah salafiah jika kita batasi, jika kita tidak terjun untuk berfikir, justru akan terjadi kejadian kenapa pemerintah  membuat  aturan  tentang  bibit  unggul  dinas  pertanian,  kan  ada. Jangan  dijual  sembarangan  bibit  unggul  durian  setelah  kita  beli  kita  tanam dikatakan 10 tahun akan berbuah, begitu 10 tahun sudah tidak ada hasil. Begitu
38 Wawancara dengan Tgk. Hamdani, Penasehat dan mantan Wakil Direktur Dayah Jeumala Amal, Lueng Putu, 13 Februari 2013.
39 Serambi Indonesia, 29/05/2012.
40 Wawancara dengan Salman, Kasi Sarana dan Prasarana BPPD Aceh, Banda Aceh, 5 Maret 2013
banyak  biaya  dan  waktu  yang  telah  kita  korbankan.  Begitu  juga  jika  orang membuat  dayah  pengajian  di gampong.  Kalau  memang  pemerintah  tidak  ada campur tangan, selesai tiga tahun belajar didayah (tradisional), tetapi tidak bisa apa- apa”.

## 5. Kurikulum Pendidikan Dayah

## a. Kurikulum Dayah Tradisional
Kurikulum pendidikan dayah dalam proses implementasi pendidikan menjadi wewenang mutlak pimpinan dayah. Peraturan Daerah (Perda)  Nomor 6 tahun 2000 Pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di dayah diatur oleh pimpinan dayah  yang bersangkutan. Hal  yang sama juga dikuatkan oleh Qanun  No. 23  Tahun  2002. Pasal  23  yang  menyebutkan  bahwa  kurikulum  dan kegiatan  pembelajaran  pada dayah  diatur  oleh  pimpinan dayah dan  atau  oleh musyawarah pimpinan dayah.
Nurkholish  Madjid  menyebutkan  bahwa  isi  kurikulum  pendidikan  pondok pesantren adalah: 41
1. Cabang ilmu fiqh, terdiri dari: Saf i nah al-Naj a h, Fat h al-Qar i b, Taqr i b, Fat h al- Mu’ i n, Minjah al-Qaw i m, al-Iqn a ’, dan  Fat h al-Wahh a b.
2. Cabang  ilmu  tauhid,  terdiri  dari: ‘Aq i dah  al- ‘Awam,  Badi  al - ‘Amal,  dan  al - Sanusiah.
3. Cabang ilmu tasawuf terdiri dari: al-Na sa ’ ih al-D i niyah,  Irsy a d al-Ib a d, Tanb i h al-Gh a fil i n, Minjah al- ‘ A bid i n, al- Da’wah al -T a mmah, al- H ikmah, dan Bid a yah al-Bid a yah.
4. Cabang  ilmu  nahwu  sharaf  terdiri  dari: al-Jur u miyah,  al-Maqs u d,  al- ‘ Aw a mil, al-Imrithy, Kailany, Mir h at al- I’r a b, Alfiah Ibn M a lik, dan Ibn ‘Aqil.
Secara umum orientasi pendidikan  Islam meliputi: orientasi pada pelestarian nilai,  orientasi  pada  kebutuhan  sosial,  orientasi  pada  tenaga  kerja,  orientasi  pada peserta  didik,  orientasi  pada  masa  depan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Secara umum, materi kurikulum pendidikan dayah diajarkan secara turun temurun  dari  teungku  kepada  para  muridnya. Selanjutnya  ketika  sang  murid  telah selesai menempuh pendidikan, ia akan pulang ke kampungnya dan membuka dayah dengan  metode  yang  persis  sama  seperti  yang  dipelajari  dari  teungkunya. Hal  ini
41 Nurkholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren..., 17.
berlangsung terus menerus dan disebut genealogy of learning yang umumnya berasal dari Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan atau MUDI Mesra Samalanga. 42

## b) Kurikulum Pendidikan Dayah Modern
Kurikulum Dayah Modern di Aceh dibagi dalam kategori 4 (empat) aspek:
Dengan membandingkan kedua kurikulum di atas, secara umum kedua jenis dayah  memiliki  kekhususan  yang  seharusnya  menjadi  keistimewaan  dayah itu sendiri.  Oleh  karena  itu,  kurikulum  dayah  pada  dasarnya  tidak  dapat  diseragamkan sepenuhnya, namun harus melihat potensi dari setiap dayah yang ada. Dalam praktek di  lapangan,  penyeragaman  kurikulum  justru  bisa  saja  tidak  efektif  karena kekurangan tenaga kerja. Menurut salah seorang narasumber:
“Jadi  kan,  sekarang  dayah  didengungkan  penyeragaman  kurikulum. Sementara apabila kita lihat perguruan tinggi sendiri.Tidaklah begitu seragam kurikulumnya. Ada  kurikulum  terdahulu  dan  mungkin  itu  yg  perlu diseragamkan.  Tapi  yang  lain  kan  ada  muatan  lokal.  Menurut  wilayah masing-masing. Saya  kira  dayah  begitu  juga.  Secara  umum  hampir  sama. Tapi  untuk  disamakan  secara  persis,  janganlah,  hilang  kewenangan  dayah
42 Secara  garis  besar,  hal  ini  juga  diutarakan  oleh  narasumber  di  Dayah  MUDI  Mesra, Samalanga, 12 Februari 2013

## A. Ilmu Umum
1. Sejarah Indonesia
2. Fisika
3. Kimia
4. Biologi 5. Bahasa Indonesia 6. Ekonomi
7. Akuntansi
8. Sejarah
9. Tata Negara 10. Antropologi 11. Geografi 12. Jurnalistik 13. Administrasi 14. Komputer 15. Teknologi Informasi B. Ilmu Bahasa Inggris 1. Conversation 2. Reading
3. Writing
4. Listening
C. Ilmu Bahasa Arab 1. Muhadatsah 2. Insya’ 3. Muthala’ah 4. Mahfudhat 5. Nahwu
6. Sharaf
7. Balaghah
8. Tamrin Lughah
9. Tarikh Adab
10. Mantiqh D. Pelajaran Agama
1. Al Qurán
2. Hadits dengan kitab
3. Tajwid
4. Hadits tanpa kitab
5. Tafsir
6. Musthalah Hadits
7. Tauhid
8. Fiqih
9. Usul Fiqih
10. Faraid
11. Perbandingan Agama
12. Tarikh islam
13. Terjemahan Al Quran
untuk  mengembangkan  potensi  pribadi  dayah.Contoh  ilmu  falaq,  meskipun dipaksakan  semua  dayah  harus  ada  ilmu  falaq. Sementara  guru  ngajar  tidak ada.  Jadi  dari  dayah-dayah  yang  memang  teungkunya,  pimpinannya  atau gurunya ada yang mahfum ilmu falaq, jadi ditambahkan ilmu falaq” (Tgk. M, 13 Maret 2013).
Selain  itu, indikator  keberhasilan  dayah  tidak  dapat  diukur  hanya  dengan melihat tingkat kelulusan. Justru yang paling terlihat adalah kontribusi alumni dayah dalam  masyarakat. Peran  mereka  dalam  bidang  keagamaan  seperti  memberikan pengajian, ceramah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Hal ini memang sulit diukur namun bukanlah sesuatu yang mustahil. Menurut salah seorang narasumber:
“Kalau  dikatakan  kalah  bersing,  dalam  bidang  apa?  Mungkin  dalam  bidang mencari  pekerjaan…maksud  saya  yang  arahnya  ke  pegawai,  in tinya  yang beradministrasi,  iya. Tapi  kalau  berjualan  tidak  hanya  bisa  dilakukan  oleh tamatan  SMA,  anak  dayah  pun  mungkin  bisa  lebih  dalam  hal  berjualan.Ada yang  sukses  berdagang,ada  pula  yang  sukses  buka  bengkel”  (HA,  6  Maret 2013).

## 6. Tipologi Pendidikan Dayah
Tipologi  dalam  pendidikan  pesantren  secara  umum  di  Indonesia  tidak ditemukan. Provinsi  Aceh  satu-satunya  provinsi  yang  mengurus  penyelenggaraan pendidikan  dayah.  Di  Provinsi  Aceh,  pendidikan  dayah  dikendalikan  oleh  dua lembaga,  yaitu  Badan  Pembinaan  dan  Pendidikan  Dayah  (BPPD)  dan  Departemen Keagamaan (Kemenag) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Tipologi  pendidikan  dayah  di  Aceh  yang  peneliti  temukan  bersumber  pada dua model yaitu: model Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah (BPPD) dan model Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan tipologi itu pulalah dayah  dipetakan  dan  dapat  dihitung  jumlahnya. Perbedaan  ini  seharusnya  dapat diminimalisir apabila kedua institusi melakukan koordinasi secara berkala. Menurut Kepala  Bidang  Pekapontren  Kemenag Aceh,  saat  ini,  koordinasi  tersebut  sudah dilakukan namun frekuensinya sangat kecil yaitu dua kali dalam setahun.

## 7. Bantuan Pendidikan Dayah
Untuk  mendapatkan  bantuan,  pemerintah  telah  menerapkan  tipologi  atau persyaratan  khusus.  Untuk  BPPD  Aceh,  bantuan diberikan  berdasarkan  tipologi  A, B,  C,  D,  Non  Tipe  dan  Balai  Pengajian.  Sedangkan  Kementerian  Agama memberikan  bantuan  berdasarkan  kriteria  lainnya  seperti  legalitas,  lama  berdiri,
asset, luas tanah dll  yang diatur secara nasional. Meskipun berbeda, kedua lembaga mengakui  bahwa  bisa  saja  terjadi  tumpang  tindih  pemberian  bantuan  karena  dayah tipe A bisa jadi memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Kemenag. Namun dalam beberapa  hal,  BPPD  dan  Kemenag  sudah  saling  berkoordinasi  untuk  menghindari terjadinya tumpang tindih tersebut. 43

## a. Bentuk Bantuan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
Dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Badan  Pembinaan Pendidikan  Dayah  2008-2012  disebutkan  sejumlah  program  yang  dilakukan  oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Provinsi Aceh.Visi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) adalah terwujudnya Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan dan  Pembinaan  Masyarakat yang  Berkualitas. 44 Sedang  misinya  adalah Meningkatkan  Pendidikan  Dayah  Yang  Berkualitas  Melalui  Tenaga  Pendidik, Kurikulum,  Sarana &  Prasarana,  Manajemen  &  Pendanaan;  Meningkatkan  Peran Dayah  Dalam  Mewariskan  &  Membangun  Masyarakat  Madani;  Mengupayakan Pendidikan Ketrampilan Hidup; Pemberdayaan Kemampuan Ekonomi Dayah Untuk Meningkatkan  Pendanaan  Sendiri;  Mengupayakan  Agar  dayah  di  Provinsi NAD Tidak  Menjurus  Dalam  Gerakan  Ekstrim  Tapi  Menciptakan  Dayah  Moderat  dan Toleran.
Program BPPD dibagi atas dua jenis,  yang pertama program tidak langsung, dan program yang berdampak langsung. Berikut adalah program yang tidak langsung seperti dalam kategori-kategori berikut: 45

## Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan
10. Penyediaan Makan & Minum
11. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah
43 Hasil  wawancara  dengan  Rusmiady,  Kepala  BPPD  Aceh,  5  Maret  2013,  wawancara dengan Abrar Zym, Kabid Pekapontren Kemenag Aceh, Banda Aceh, 4 Maret 2013
44 Dokumen BPPD Provinsi Aceh, 2008-2012.
45 Dokumen BPPD Provinisi Aceh, 2008-2012.

## Kategori Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

## Kategori Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Sedangkan  Program  yang  berdampak  langsung  dengan  pendidikan  dayah  adalah sebagai berikut :
Kategori Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur yang meliputi :
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

## Kategori Program Pendidikan dayah
1. Pelatihan Pembinaan Kaligrafi
2. Pembinaan Santri
3. Pembinaan Manajemen Dayah
4. Pelatihan Survey Dayah
5. Pelatihan KomputerUntuk Santri Dayah
6. Pengembangan Kurikulum Dayah
7. Pembinaan Kelembagaan Dayah & Pengembangan Dayah
8. Pengadaan Alat Praktek & Peraga Santri
9. Penyediaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
10. Penyediaan Dana Operasional Dayah
11. Peningkatan Sarana & Prasarana Dayah
12. Peningkatan Sarana & Prasarana Dayah di Kabupaten/Kota (Otsus)
Kategori Program Peningkatan Sarana & Prasarana Dayah
1. Pembangunan & Pengembangan Sarana dan Prasana Dayah
2. Pembangunan  &  Pengembangan  Sarana  dan  Prasarana  Dayah Kabupaten/Kota (Otsus)
3. Pembangunan Pesantren Bertaraf Internasional di Malikul Saleh
4. Pembangunan Pesantren Perbatasan (4 Kabupaten/Kota)
5. Bantuan Dayah/Balai Pengajian

## Kategori Program Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Dayah
1. Pelatihan Kompetensi Teungku Dayah
2. Pendidikan Lanjutan Bagi Teungku Dayah ke Luar Negeri
3. Penyediaan insentif Pimpinan dan Teungku Dayah
4. Bantuan Untuk Tenaga Pengajar Kursus Matematika & IPA Untuk Santri
5. Bantuan Untuk Tenaga Pengajar Bahasa Inggris & Bahasa Arab
6. Bantuan Ulama Dayah
Kategori Program Pemberdayaan Santri Dayah
1. Pelatihan Komputer Santri Dayah
2. Pelatihan Life Skill Santriwati (Menjahit Konveksi)
3. Pelatihan Life Skill Santriwan (Reparasi Elektronik)
4. Bantuan Untuk Kegiatan Ekstra Kurikuler Santri
5. Musabaqah Qirawatil Kutup & Sayembara Baca Kitab Kuning
6. Pelatihan Jurnalistik Santri
7. Pembinaan dan Pembinaan Kurikulum Dayah

## Kategori Program Pembinaan Manajemen Dayah
1. Pelatihan Manajemen Dayah
2. Legalisasi dan Sertifikasi Kepemilikan Tanah Dayah
3. Pelatihan Aset Managemen Dayah
4. Evaluasi & Pelaporan Pembinaan Pendidikan Dayah
5. Pelatihan Usaha Kesehatan Dayah (UKD)
6. Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Dayah
Kategori  Program  Pengembangan  Tehnologi  Informasi  dan  Pengembangan Perpustakaan Dayah
1. Pengadaan Kitab/Buku Dayah/ biaya Pengiriman
2. Penerbitan Berkala Majalah/Jurnal Infotainment Dayah
3. Penyediaan Alat Bantu Proses Belajar Mengajar di Dayah
4. Penyediaan Alat bantu Pendidikan Olah Raga santri

## Kategori Program Penelitian dan Pengembangan Dayah
1. Penelitian dan Pengembangan Dayah
2. Forum Silahturahmi Pimpinan Dayah
3. Rakor Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
4. Penyusunan Buku Profil Dayah
Sebagai  catatan,  untuk  jenis  bantuan  dari Kemenag  pada  dasarnya  hampir sama,  namun  peneliti  tidak  mendapatkan  dokumen  yang  menjelaskan  jenis  bantuan tersebut secara rinci.

## b. Dampak Bantuan
Semua responden dalam penelitian ini mengaku bahwa bantuan yang diterima oleh  pihak  dayah  sangat  membantu  keberlangsungan  pendidikan  dayah  itu  sendiri. Secara umum, ada tiga dampak positif bantuan yaitu:
1. Bertambahnya sarana & prasarana dayah
2. Peningkatan kapasitas insan dayah (pengelola, teungku, santri)
3. Mendorong  bertambahnya  lembaga  pendidikan  dayah  (penguatan institusi dayah)
Oleh karena itu, eksistensi dayah harus tetap didukung dengan berbagai bentuk. Hal ini seperti diutarakan oleh salah seorang narasumber:
Sekarang kita lihat penyelamat dayah adalah penyelamat aqidah bangsa.Kalau tidak  ada  lagi  dayah  semua  hancur.Kemudian  apabila  orang  membangun
dayah,jangan ada yg larang.Itu saya katakan barusan, meskipun kewajiban.jangan krn dimana bisa ambil dana. biarlah alakadar asalkan dayah dibangun. (Tgk. FA, 13 Februari 2013)
Meskipun  demikian,  para  responden  beranggapan  bahwa  di  sisi  lainnya bantuan pemerintah memberikan dampak yang negatif antara lain:
a. Mengubah  paradigma teungku  dayah  dari  yang  dulunya  berbicara  soal  kajian kitab atau ilmu ke pembicaraan seputar proposal bantuan (proposal oriented). Ini akhirnya  melahirkan  stigma  negatif terhadap  pemimpin  (teungku)  dayah  dan memudarkan kharisma mereka.
“..Yang  lebih  rusak  lagi,  orientasi  pembicaraan  teungku -teungku..  Dulu..itu bagaimana  hukum  itu  dikeluarkan,  kan  tidak  ada  di  dalam  kita  kita… Sekarang..waktu bertemu.. tidak mau kita pergi (ke Badan Dayah)..tidak keluar uang (cair dana)”(HA,6 Maret 2013)
b. Terjadinya  tumpang  tindih  pemberian  bantuan  oleh  BPPD  Aceh  dan  Kemenag, seperti yang diutarakan di atas.
c. Kurang  efektifnya  bantuan  yang  diberikan.  Misalnya  ada  kitab  yang  tidak dipelajari  namun  tetap  dibagikan.  Contoh  lain  adalah  pelatihan  yang  tidak  tepat sasaran  dan  terkesan  tidak  transparan.  Menurut  pengalaman  salah  seorang narasumber:
“ Kemarin  saya  ditelepon  oleh  Kemenag  Bireun.  (Katanya)  begini  teungku, ada    pelatihan yang  dibuat  oleh  Pekapontren.  Pelatihan  ini  penting,  jangan diwakili  orang  lain.  Jadi  anda  memang  harus  diwajibkan  hadir. Jadi  karena memang amanahnya begitu makanya saya datang. Dalam bayangan saya, ada pemateri-pemateri  bagus  yg  kualitas  nasional.  Sesampai  di  sana,  tempo  tiga hari  dipersingkat.  Kemudian  pemateri  karyawan  yang  bekerja  di Pekapontren.Tidak ada yang dari luar. Kan cukup kecewa saya, buang-buang waktu,  padahal  saya  ada  urusan  yang  lebih  penting.  Mungkin  dari  sisi penguasaan manajemen, lebih kita kuasai daripada yang memberikan materi. Nah, berapa banyak sudah dihabiskan waktu duduk dan mendengar pelatihan tersebut.  Lainlah  apabila  diselenggarakan  secara  betul-betul.Contoh  tentang manajemen  ya  harus  ahli  manajemen  lah.  Inilah  maksud  saya,  kenapa  tidak diundang  pemateri  luar?  Berarti  honornya  kan  bisa  dikorup. Honor  panitia, honor pemateri lagi. ” (Tgk. M, 13 Maret 2013)
Menstimulasi  terjadinya  data  fiktif  karena  keinginan  untuk  mendapatkan insentif dari BPPD Aceh. Hal ini mengakibatnya lahirnya dayah- dayah “siluman” d. Anggaran  bantuan  dayah  khususnya  melalui  BPPD  Aceh  sangat  tergantung kepada  dana  aspirasi  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA).  Karena
sudah  memasuki  ranah  politik,  maka  berpotensi  melahirkan  sentiment  politik pula. Tak sedikit dayah yang bertipe C kemudian tiba-tiba naik ke Tipe B karena kedekatan  sang  pimpinan  dengan  anggota  dewan  pemilik  dana  aspirasi. Sedangkan  teungku  yang  masih  menjaga  jarak  dari  politik  bisa  saja  tidak mendapatkan  bantuan  yang  seharusnya.  Berikut  salah  satu  kutipan  dari  salah seorang narasumber:
“Karena  ada  intervensi  daripada  orang -orang  pihak  tertentu,  pada  satu  hari saya  pernah  pergi  ke  Badan  Dayah  ketika  Bapak  Bustami  menjadi  Kepala (red- Badan Dayah). Saya mendengar “Dayah itu harus tipe A harus tipe B”, padahal  itu  hanya  balai  pengajian.  ….itu  (red -ada  kelompok  tertentu)  yang intervensi. Ditelpon ke tempat kami, tidak boleh diberikan (tipe dayah)” kata mereka. Yang seperti itu, jadi ya tidak murni lagi.” (Tgk B, 27Februari 2013)
e. Mengurangi  minat  swadaya  masyarakat  dalam  membantu  dayah.  Ini  berdampak jangka  panjang  karena  pada  akhirnya  akan  menghilangkan sikap  sosial  dari masyarakat  untuk  membantu  eksistensi  proses  belajar  mengajar  sebuah  dayah. Masyarakat  tidak  peduli  dengan  dayah  karena sudah  menjadi  wilayah  birokrasi pemerintah. Selain itu, pudarnya rasa memiliki bahwa dayah itu milik masyarakat, karena  pemerintah  sudah  mengeluarkan  regulasi  bahwa  semua  dayah  itu  harus memiliki  landasan  hukum  (akte  notaris).  Dengan  adanya  intervensi  Pemerintah terhadap  dayah,  terkesan  adanya  sebuah  pembatas  antara  dayah  dengan masyarakat, karena harus bersikap birokratis dan formal, hal ini mencederai sikap masyarakat yang cenderung apa adanya.
Berikut kutipan-kutipan lainnya dari berbagai narasumber terkait pemberian bantuan Pemerintah untuk dayah:
“…yang  anti  dayah  pih  peugot  dayah  [yang  (red -dulunya)  anti  dayah  juga (red- sekarang) membuat dayah]” (Tgk B, 27 Februari 2013)
“…puruno peugot bolu pih (nan jih) dayah cit [(red -tempat) belajar membuat kue b olu (namanya) dayah juga” (Tgk B, 27 Februari 2013)
“...yang  jeut  keu  teungku  parte  hana  jak  beut  [yang  menjadi  teungku kelompok yang tidak mengaji]” (Tgk B, 27 Februari 2013)
“…jino hana le…Masyarakat keudroe, dayah keudroe [sekarang sudah tidak ada lagi, masyarakat sendiri, dayah sendiri]” (HA,19 Maret 2013)
BPPD  Aceh  sendiri  sebagai  lembaga  utama  yang  diamanatkan  untuk memberikan perhatian terhadap dayah di Aceh memiliki keterbatasan sendiri. Salah satu  yang  paling  krusial  adalah  keterbatasan  dana.  Hal  ini  berimplikasi  pada
minimnya target sasaran yang ingin dicapai, seperti diutarakan oleh Muslim Mahmud Kabid Manajemen BPPD Aceh: 46
“Untuk  hari  ini  kita  ada  dengan  anggaran  kita  yang  terbatas,  ya  kan,  kita hanya untuk 40 orang misalnya pimpinan dayah yang kita berikan (pelatihan) tata  kelola  manajemennya  per  tahun.  Jadi  kalo  (alokasi  anggarannya  hanya untuk)  40  orang  per  tahun  (butuh)  berapa  tahun  (lagi)  baru  akan  tuntas (semuanya)?”
Selain  itu,  pendapat-pendapat  negatif tersebut  secara  sepihak  juga  dibantah oleh narasumber yang mewakili Rabithah Thaliban Aceh. Menurutnya, sedikit sekali teungku yang berorientasi proposal dan memiliki ketergantungan pada pemerintah. 47

## C. Penutup
Dari uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa secara  umum  dayah  tradisional membutuhkan perhatian  lebih  besar  dibandingkan  dayah  terpadu  atau  modern, khususnya pada sisi manajemen kelembagaan. Hal ini dikarenakan manajamen dayah tradisional  lebih  berorientasi  pada  teungku  (teungku-centered)  dibandingkan  dayah modern yang lebih professional. Sedangkan dari aspek kurikulum kedua jenis dayah memiliki kekhususan masing-masing berdasarkan metode dan materi pembelajarannya.  Meskipun  secara  umum  kurikulum  sesama  dayah  tradisional  ada kesamaan  karena  genealogi  pembelajaran  yang  berasal  dari  Labuhan  Haji  atau Samalanga.  Adapun  dayah  modern/terpadu  secara  umum  juga  memiliki  persamaan pada konsep memadukan ilmu umum dengan agama.
Dampak  bantuan  pemerintah,  secara  umum  memiliki  manfaat  yang  positif meskipun ada juga yang memandangnya berdampak negatif. Meskipun demikian, hal ini tidak dapat digeneralisir dan harus dicari jalan keluarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Zakaria. Sekitar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1675, Medan: Monora,
t.th
Al-Baghdadi, Abdurrahman. Sistem  Pendidikan  di  Masa  Khalifah  Islam, Surabaya: Al-Izzah, 1996.
46 Wawancara  dengan  Muslim  Mahmud  Kabid  Manajemen  BPDD  Aceh,  Banda  Aceh,  5 Maret 2013.
47 Wawancara dengan perwakilan RTA, Banda Aceh, 3 Maret 2013.
Amiruddin, M. Hasbi. “ The Response of the Ulama Dayah to the Modernization of Islamic Law in Aceh ” . Thesis. Kanada: Institute of Islamic McGill University Montreal, 1994.
Bilgrami, Hamid  Hasan  dan  Sayid  Ali  Asyraf. Konsep  Universitas  Islam. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
Daud  Zamzami  M., dkk. Pemikiran  Ulama  Dayah  Aceh. Jakarta:  Predana  Media Group, 2007.
Daudy, Ahmad. Allah  dan  Manusia  dalam  Konsep  Syeikh  Nuruddin  Ar-Raniry. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
Dhofier, Zamaksyari. Tradisi Pesantren, Jakarta: LP3I, 1986.
Dinas  Syariat  Islam  kab.  Aceh  Utara  dan  MPU  Aceh  Utara  serta  STAIN Mallikussalleh, Pedoman  Umum  Manajemen  Dayah  Aceh  Utara, (Lhokseumawe, 2006)
Dokumen SKPA, BPPD Provinsi Aceh, 2008-2012
el-Ibrahimy, M. Nur. Teungku Muhammad Daud Beureueh. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
Hasjmy, A. Kebudayaan Aceh dalam Sejarah. Jakarta: Beuna, 1983.
_________. Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
Husein,  Ibrahim. “Dayah  sebagai  Pusat  Pengembangan  Koperasi”. Sinar Darussalam, Nomor 168/169, 1988.
Idris, Safwan. “Tokoh -tokoh  Nasional:  Overseas  Educational  and  the  Evolution  of the  Indonesia  Educated  Elita ” . Disertasi.University  of  Wiconsin:  Madison, 1982.
_________. “Refleksi Pewarisan Nilai -nilai Budaya Aceh, Peta Pendidikan Dulu dan Sekarang”, Jurnal Ar-Raniry, No. 73, Banda Aceh, 1998.

## Instruksi  Gubernur  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No  03/INSTR/2008  Tentang
Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Pembangunan  Dan  Pengembangan  Sarana Dan  Prasarana  Dayah/Pesantren  Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Ismuha. “Ulama  Aceh  dalam  Perspektif  Sejarah” ,  Monograph  Lembaga  Ekonomi dalam Kemasyarakatan. Jakarta: LIPI & Departemen Agama RI, 1976.
Keputusan  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No  451.2/474/2003 tentang  Penetapan  Kriteria  Dan  Bantuan  Dayah  dalam  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam
Laporan  Penelitian. “ Pengaruh  PUSA  Terhadap  Reformasi  di  Aceh ”, Jurnal  IAIN Ar-Raniry,No. 70, 1978.
Lazaruth S. Administrasi Pendidikan. Yogjakarta: Kanisius, 1992.
M.  Hasbi  Amiruddin.  “Apresiasi  Terhadap  Dayah  sebagai  Suatu  Lembaga Pendidikan dan Penyiaran Agama Islam”. Jurnal Ar-Raniry, Nomor 68, 1990.
Madjid, Nurkholish. Bilik-bilik  Pesantren,  Sebuah  Potret  Perjalanan,  Jakarta: Paramadina, 1997.

## MPD  Provinsi  NAD  (2005) MPD  Lima  Belas  tahun  (1990-2005),  Majelis Pendidikan Daerah Prov NAD
Mrd. “Pemerintah Aceh Akan Salurkan Rp 200 Miliar Untuk Dayah”, Artikel koran Harian Aceh, Banda Aceh, 6 Agustus 2008.
Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Rosda Karya, 2004.
Pidarta, Made. Landasan Pendidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
Pohan, Rusdin, dkk. “Laporan  Penelitian  Fluktuasi  Pendidikan  Agama  di  Aceh”. Banda Aceh: Lembaga Research dan Survey IAIN Ar-Raniry, 1980.
Pusat  Pengembangan  GIS  dan  Remote  Sensing, Survey  Dayah  tahun  2008, Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh
Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Sak. “Pendidikan Dayah Masih Tertinggal”, Tabloid Kuta Raja, 25 Agustus 2008.

## Saleh, Abd.  Rahman, dkk. Penyelenggaraan  Pendidikan  Formal  di  Pondok
Pesantren,  Departemen  Agama  RI: Proyek  Pembinaan  Bantuan  kepada Pondok Pesantren 1984/1985 Ditjen Bimbaga Islam, 1985.
Sudirman. “ Lembaga  Pendidikan  Dayah  pada  Masyarakat  Aceh ” .Buletin  Haba, Nomor 12, 1999.
Sulaiman, M. Isa. Sejarah Aceh, sebuah Gugatan Terhadap Tradisi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
Sulthon  Masyhud M., dan  Moh  Khusnurdilo. Manajemen  Pondok  Pesantren. Jakarta: Diva Pustaka, 2005.
Supriadi, D. Satuan  Biaya  Pendidikan  untuk  Sekolah  Dasar  dan  Menengah. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
Syafruddin. Lembaga Pendidikan Islam. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
Talsya, T.A.  “Pendidikan  di  Aceh  Sebelum  Indonesia  Merdeka”, Jurnal  Santunan, No. 82, 1982.
Walidin,  Warul  Ak. “ KBK:  Sebagai  Suatu  Alternatif  Dalam  Pelaksanaan Pendidikan ” , Makalah  Hasil  Semiloka, Banda  Aceh:  Fakultas  Tarbiyah UNMUHA, 2004.