## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PAKAN DAN BENIH TERHADAP KELOMPOK BUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)

## Zulkarnain, Meyzi Heriyanto dan Okta Karneli
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract  : Implementation  of  the  Feed  and  Seed  Assistance  Program  for  Fish  Farming  Groups (Pokdakan) . This research is motivated by the increasing needs of fish consumption but the productivity of fisheries is still not in accordance with expectations and production targets even though it has a very potential  area  for  the  development  of  fish  farming  in  Kampar  Regency.  This  study  aims  to  analyze  the Implementation  of  the  Feed  and  Seed  Assistance  Program  for  Fish  Farming  Groups  (Pokdakan)  in Kampar  Regency.  Data  collection  techniques  in  this  study  used  questionnaires,  interviews  and observations. Data analysis in this study uses interactive model analysis from Miles and Huberman which includes: data reduction, data presentation, and data verification stages to draw conclusions. The results of the study concluded that the implementation of the feed and seed assistance program for the 2017 fish farming  group  (Pokdakan)  in  Kampar  Regency,  Riau  Province  had  run  well  and  was  able  to  provide benefits in increasing fish farming yields. But the program has not been managed well at the fishermen group  level,  where  not  all  members  of  the  fishermen  who  are  members  of  the  Pokdakan  feel  the  same benefits from the aid donated by the Kampar District Fisheries Service. While the factors that influence the  implementation  of  the  feed  and  seed  aid  program  in  Kampar  District,  namely  the  contents  of  the policy,  information,  support,  and  potential  distribution  all  have  an  influence  on  the  successful implementation of the fisheries assistance program.
Key words : Implementation, Assistance Programs, Fish Farming
Abstrak: Implementasi  Program  Bantuan  Pakan  dan  Benih  Terhadap  Kelompok  Budidaya  Ikan (Pokdakan).  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  semakin  tingginya  kebutuhan  konsumsi  ikan  namun produktifitas  hasil  budidaya  perikanan  yang  masih  rendah  belum  sesuai  dengan  harapan  dan  target produksi  padahal  memiliki  wilayah  yang  sangat  potensial  untuk  pengembangan  budidaya  ikan  di Kabupaten  Kampar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  Implementasi  Program  Bantuan  Pakan dan Benih Terhadap Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini  menggunakan    interactive  model  analysis  dari  Miles  dan  Huberman  yang  meliputi:  tahap  Reduksi data,  penyajian  data,  dan  verifikasi  data  untuk  menarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  Implementasi  program  bantuan  pakan  dan  benih  terhadap  kelompok  budidaya  ikan  (Pokdakan) Tahun  2017  di  Kabupaten  Kampar  Provinsi  Riau  telah  berjalan  dengan  baik  dan  mampu  memberikan manfaat dalam meningkatkan hasil budidaya ikan. Akan tatapi program tersebut belum terkelola dengan baik ditingkat kelompok nelayan, dimana anggota nelayan yang tergabung dalam Pokdakan belum semua merasakan  manfaat  yang  sama  dari  bantuan  yang  dihibahkan  oleh  Dinas  Perikanan  Kabupaten Kampar. Sedangkan  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  program  bantuan  pakan  dan  benih    di  Kabupaten Kampar  yaitu  isi  kebijakan,  informasi,  dukungan,  dan  pembagian  potensi  semuanya  mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan implementasi program bantuan perikanan.
Kata Kunci : Implementasi, Program Bantuan, Budidaya Ikan.

## PENDAHULUAN
Secara  geografis  Indonesia  terdiri  dari beribu-ribu  pulau  yang  sebagian  besar wilayahnya sebanyak 62% merupakan perairan  LAUT,  Selat  dan  Teluk,  sedangkan 38% lainnya adalah daratan yang didalamnya juga  memuat  kandungan  air  tawar  dalam
bentuk  sungai,  danau,  rawa  dan  waduk (Genisa, 1999). Sumberdaya perikanan dapat dibedakan  atas  perikanan  darat  dan  laut. Perikanan darat merupakan usaha penangkapan  dan  pemeliharaan  ikan  dan organisme lainnya di air tawar dan air payau. Sedangkan  perikanan  laut  usahanya  meliputi
penangkapan  dan  pemeliharaan  ikan  laut serta  organisme  lainnya  di  perairan  pantai serta perairan lepas pantai.
Provinsi Riau mencakup wilayah daratan  bagian  timur  Sumatera  dan  wilayah Kepulauan  yang  membentang  sepanjang Selat  Malaka  sampai  Selat  Sunda.  Luas wilayah meliputi kuran lebih 111.823,60 km 2 yang  terdiri  dari  86.411.9  Km 2 .  (80,09%) daratan  21.478,86  Km 2 (19,91%)  perairan. Panjang garis pantai 3.201,95 Km 2. (http//diskanluriau.com-Dinas  Perikanan  dan Kelautan Riau, 2007).
Purwanto  (2000),  menyatakan  bahwa pendapatan  dari  hasil  perikanan  lebih ditentukan  oleh  hasil  perikanan  tersebut. Apabila  harga  hasil  perikanan  tersebut meningkat, maka dengan sendirinya pendapatan  rumah  tangga  perikanan  juga meningkat. Untuk itu perlu adanya peningkatan produksi perikanan yaitu dengan menerapkan  teknologi  perikanan  yang  baik, modal, batuan dana hibah, bantuan pakan dan benih serta pemasaran yang baik pula.
Area  budidaya  ikan  yang  terdapat dikabupaten  kampar  meliputi  darat  dan sungai.  Budidaya  darat  merupakan  tempat yang sangat diminati oleh sebagian masyarakat kampar, terutama untuk pembuatan  kolam  budidaya  ikan,  baik  yang sumber  air  nya  bagus  atau  pun  yang menggunakan tadah hujan.
Budidaya  ikan  dalam  kolam  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha,  saat  ini  sudah sangat  maju  dan  berkembang,  baik  dari  segi teknis  budidaya,  teknis  pemberian  pakan serta  teknis  lainya  yang  berkaitan  dengan pembesaran ikan yang terdapat dalam kolam. Kolam merupakan media budidaya ikan yang sangat efektif dan mudah dalam pengelolaannya.
Potensi  usaha  budidaya  perikanan  di kabupaten kampar cukup luas dan mempunyai peluang  yang cukup besar untuk dikembangkan.  Untuk  budidaya  kolam  ikan terdapat  6.111,3  Ha,  dari  luas  tersebut  telah diusahakan dan dikelola oleh masing-masing pembudidaya  ikan  seluas  863,48  Ha  atau 14,13%  dari  total  luasan,  dengan  hasil produksi  23.939,06  ton  dengan  tingkatan
produktifitas baru mencapai 27,72 ton/ha/tahun.
Untuk  budidaya  ikan  dalam  keramba dan jaring apung tersedia area 410 Ha antara lain mencakup :  waduk  PLTA Koto  Panjang 275  Ha,  sungai  seluas  125  Ha  serta  danau seluas  10  Ha.  Dari  jumlah  tersebut, dimanfaatkan untuk budidaya keramba sebesar 39 Ha ( 9,52 %), atau sebanyak 7.799 unit keramba dengan produksi 3,57 ton/unit/tahun. Disamping budidaya keramba jaring apung, sungai kampar juga merupakan tempat  budidaya  ikan  yang  sangat  paforit bagi  masyarakat  kampar,  terutama  di kecamatan  kampar  desa  ranah  (Tarmizi, 2015).
Sungai  Kampar  merupakan  salah  satu sungai  yang terbesar di  privinsi Riau dengan panjang  413,5  km  dan  lebar  143  meter  serta kedalaman  7,7  meter  (BPS  Provinsi  Riau, 2003). Sungai Kampar melewati 11 kecamatan,  dimana  hulunya  terdapat  di Kecamatan XIII Koto Kampar dan bermuara di Kuala  Kampar. Dari  11  wilayah kecamatan tersebut, Kecamatan yang termasuk  Daerah  Aliran  Sungai  Kampar yaitu  XIII  Koto  Kampar,  Bangkinang, Kampar, dan Kecamatan Siak Hulu.
Sumberdaya  perairan  Sungai  Kampar merupakan sumberdaya yang bersifat Common  Property  (milik  bersama)  dan semua  orang  dapat  memanfaatkan  perairan tersebut  kapan  saja.  Peranan  sungai  kampar dari  hulu  ke  hilir,  peranannya  sangat  besar sekali  baik  sebagai  sarana  transportasi  dan juga  sebagai  penunjang  kehidupan  sehari- hari  bagi  masyarakat  yang  bermukim  di sepanjang  sungai  kampar  tersebut.  Peranan sungai kampar yang sangat besar mendukung semua  aktifitas  manusia  yang  berada  di sekitarnya.
Saat  ini  pemamfaatan  Sungai  Kampar untuk  perkembangan  usaha  budidaya  ikan dalam  keramba  khususnya  di  Desa  Ranah Kecamatan Kampar perkembangannya sangat  padat.  Jumlah  pembudidaya  ikan dalam  keramba  di  Desa  Ranah  saat  ini diperkirakan  lebih  dari  1.225  unit  yang dimiliki  oleh  475  Kepala  Keluarga  (KK), dimana 1 unit keramba rata-rata produksinya
800  kg  –  1000  kg  dengan  ukuran  keramba 4m x 6m x 1,5m dan 4m x 8m x 1,5m. Jenis pakan  yang  diberikan  terdiri  dari  pakan komersial  (  pakan  pabrik)  dan  pakan  buatan (pakan  alternatif)  masyarakat.  Jenis-jenis ikan  yang  dibudidayakan  oleh  masyarakat diantaranya  ikan  Nila,  Bawal,  Baung  dan Jelawat  (Kantor  Desa  Ranah,  2011).  Pada saat  ini  umum  nya  pelaku  usaha  budidaya ikan dalam keramba di Desa Ranah jenis ikan yang  dipelihara  yaitu  ikan  Jelawat.  Sebagai ilustrasi, jika populasi ikan perkeramba 1.000 ekor  dengan  jumlah  keramba  lebih  kurang 1.225  unit  dengan  berat  ikan  rata-rata perekornya  0,2  kg  maka  akan  menghasilkan berat  ikan  lebih  kurang  245  ton  ikan, perbandingan pakan ikan yang deberikan 3%, maka jumlah pakan perharinya yang diberikan lebih kurang 7,35 ton/hari.
Keramba  apung  atau  media  budidaya terapung  adalah  berupa  kantong  jaring  yang letaknya  terapung  di  permukaan  air,  dengan disangga oleh pengapung yaitu berupa drum. Agar  dapat  berfungsi,  wadah  ini  dikaitkan pada  sebuah  rakit  berbentuk  bujur  sangkar atau  empat  persegi  panjang.  Keramba  ini biasanya  digunakan  di  perairan  danau  atau waduk.
Sejalan dengan berjalanya usaha budidaya  ikan,  usah  pembenihan  ikut mendorong dalam rangka memenui kebutuhan  benih  di  kabupaten  kampar.  Hal ini  terlihat  dari  RPJM  dinas  perikanan kabupaten  kampar  sebesar  172  juta  ekor, yang  terealisasi  159  juta  ekor  atau  mencapai 92, 46% dari target yang direncanakan.
Berikut ini berbagai permasalahan yang dihadapi  oleh  masyarakat  dalam  budidaya perikanan  di  Kabupaten  Kampar,  antara  lain sebagai berikut:
1. Kendala  kondisi  alam  disebabkan  banjir yang  sering  terjadi  akibat  luapan  PLTA Koto Panjang.
2. Produktifitas  hasil  budidaya  perikanan yang masih rendah, belum sesuai dengan target produksi.
3. Harga  benih  dan  pakan  yang  relatif mahal sehingga membebani biaya produksi
4. Belum meratanya bantuan perikanan kepada kelompok budidaya ikan.
5. Masih minimnya teknologi pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil budidaya perikanan..

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Penggunaan metode  dan  pendekatan  ini  sesuai  dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mengkaji,  mendeskripsikan,  menganalisis data, dan informasi sesuai kebutuhannya.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek penelitian: perilaku, persepsi, motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain,  secara holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah (Moleong (2007:6).
Agar  dapat  mengumpulkan  informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada  unsur  secara  purposive  sebagai informan. Pemillihan didasarkan atas pertimbangan  bahwa  informan  memiliki pemahaman  terhadap  fenomena  penelitian. Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya  yang ditentukan  dengan teknik  snow ball sampling.
Penelusuran  informan  akan  berakhir jika sudah tidak diperoleh tambahan informasi atau dihadapkan pada kendala dana dan  waktu  Berikut  ini  merupakan  informan- informan yang diwawancara menjadi sumber data dalam penelitian yang akan dilaksanakan di dinas pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak  adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas Perikanan
2. Kepala Bidang
3. Penyuluh
4. Anggota Pokdakan
Pada penelitian ini peneliti menggunakan  teknik  pengumpulan  data dengan  cara  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara.  Penelitian  ini  adalah  penelitian
deskriptif,  lebih  banyak  bersifat  uraian  dari hasil  observasi,  wawancara  dan  studi dokumentasi.
Data  yang  telah  diperoleh  akan dianalisis  secara  kualitatif  serta  diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model interaktif dalam analisis  data  model  Miles  dan  Huberman (Sugiyono, 2012:246)
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  Model interaktif  dalam  analisis  data  model  Miles dan  Huberman,  digambarkan  dalam  Gambar berikut ini:
Gambar: Model Miles dan Huberman

## HASIL
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  III  Tahun 2015  –  2019,  yang  telah  ditetapkan  melalui Perpres No. 2 tahun 2015, telah mengamanatkan  untuk  terus  melakukan pembangunan berbagai bidang secara berkelanjutan.  Perikanan  Budidaya,  dengan potensi  dan  keunggulan  karakteristik  yang ada,  diyakini  mampu  memberi  kontribusi pada  9  agenda  pembangunan  nasional pemerintah (NAWACITA), diantaranya mewujudkan kemandirian ekonomi
(termasuk
pembudidaya ikan), serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi budidaya  yang  memiliki  daya  saing  dan berkelanjutan. Penjabaran pelaksanaan pembangunan  perikanan  budidaya,  lebih lanjut  dituangkan  dalam  Rencana  Strategi (RENSTRA)  Perikanan  Budidaya  2015  – 2019,  yang  disesuaikan  dengan  perubahan
kondisi  eksternal  dan  internal  perikanan budidaya guna menjawab tantangan global.
Meskipun  Kabupaten  Kampar  tidak mempunyai  laut,  bukan  berarti  Kabupaten Kampar  tidak  mempunyai  potensi  untuk dikembangkan  dalam  sektor  perikanan. Pengembangan  perikanan  di  Kabupaten Kampar  di  bedakan  menjadi  dua,  yaitu perikanan  tangkap  (nelayan)  dan  perikanan budidaya. Perikanan tangkap meliputi perairan  umum,  dalam  hal  ini  sungai,  rawa dan  danau.  Sedangkan  perikanan  budidaya terdiri  dari  budidaya  kolam  dan  keramba, dimana  jenis  perikanan  ini  mengalami perkembangan  yang  cukup  pesat  beberapa tahun terakhir ini di Kabupaten Kampar.
Perairan  secara  umum  (  Danau, Sungai  dan  rawa  )  yang  terdapat  di Kabupaten Kampar mempunyai potensi yang dapat  dikembangkan  terutama  untuk  usaha perikanan.  Dilihat  dari  luasan  Perairan Umum  Daratan  (PUD)  yang  terdapat  di Kabupaten  Kampar  selain  untuk  daerah penangkapan  juga  berpotensi  kembangkan sebagai  areal  budidaya,  lubuk  larangan, perikanan  tangkap  dan  wisata  air  terutama waduk PLTA Koto Panjang, Sungai Kampar, Sungai  Tapung,  perairan  rawa  serta  danau- danau  (Oxbow  Lake)  yang  sangat  banyak dan  luas  sehingga  dibutuhkan  pengawasan yang maksimal dalam menjaga kelestarianya.

## Tabel 5.1: Potensi Sumberdaya Perairan Kampar
No  POTENSI PERAIRAN
PANJANG / LUAS
1 Waduk PLTA Koto Panjang 12.000 Ha 2 Sungai Kampar Kanan 276.687,34 Mtr 3 Sungai Kampar Kiri 121.763,07 Mtr 4 Sungai Kampar Kiri A 53.834,59 Mtr 5 Sungai Kampar Kiri B 194.641,53 Mtr 6 Sungai Tapung Kanan 91.783,51 Mtr 7 Sungai Tapung Kiri 124.656,77 Mtr 8 Danau (Oxbow Lake) 1.286,3 Ha
Sumber: Dinas Perikanan Kab. Kampar 2018
Secara umum, untuk sektor perikanan tahun  2017  di  Kabupaten  Kampar  telah menyumbangkan  produk  perikanan  sebesar 3.773,05  ton  Ikan  yang  umumnya  ditangkap oleh  nelayan  adalah  jenis  ikan:  Ikan  Baung, Ikan  Motan,  Ikan  Pantau,    Ikan  Tapah,  Ikan Selais  dan  Ikan  Tawes.  Dalam  budidaya kolam dan keramba / jaring apung, ikan yang
Data Colection Data Display
Data Reduction
Conclution; Drawing/Verif
dibudidayakan  33,211.56  ton  dari  kolam  dan 24,936.49  ton  dari  karamba  di  Kabupaten Kampar  adalah  dari  jenis  Ikan  Mas,  ikan Nila,  ikan  Gurami,  Ikan  Lele,  Ikan  Bawal, Ikan Jelawat, dan Ikan Baung.
Tabel 5.2 Data Produksi Perikanan Kampar No  Tahun  Tangkap Kolam Keramba 1 2017 3,773.05 33,211.56  24,936.49 2 2016 4,438.88 31,038.84  25,975.51 3 2015 2,505.27 29,683.77  27,813.53 4 2014 2,947.38 23,999.06  28,038.13 5 2013 2,861.54 23,241.81  27,064.07
Sumber: Dinas Perikanan Kab. Kampar 2018
Pada  tahun  2017  dari  potensi budidaya  kolam  yang  tersedia  yaitu  6.113 Ha,  telah  dimanfaatkan  sebesar  863  Ha  atau 14,13  %  dengan  produksi  sebesar  33.211,56 Ton. Untuk budidaya keramba / jaring apung, Kabupaten Kampar memiliki potensi sebesar 410 Ha atau 82.000 unit dengan pemanfaatan sebesar  7.519  unit  atau  48,13  Ha  dengan produksi sebesar 24.936,49 Ton.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  Benih ikan untuk budidaya kolam maupun keramba /  jaring  apung,  para  petani  mendapatkan benih  ikan  bukan  hanya  dari  luar  Kabupaten Kampar,  tetapi  Unit  Pembenihan  Rakyat (UPR)  yang  ada  di  Kabupaten  Kampar  telah mampu berkontribusi untuk pengadaan Benih ikan.  Pada  tahun  2017,  UPR  yang  ada  di Kabupaten Kampar telah dapat menghasilkan Benih  ikan  sebanyak  216.004.582  ekor benih.    Benih  yang  dihasilkan  terdiri  dari berbagai  jenis  ikan  yaitu  ikan  mas,  ikan patin,  nila  merah  /  hitam,  baung,  lele  dan gurami.
Tabel  5 . 4 : Jumlah Produksi Benih No Jenis 2015 2016 2017 1 Mas 2,128,110 3,280,300 3,490,417 2 Patin 26,425,130 28,869,455 36,913,023 3 Nila Merah 452,864 - 39,541 4 Nila Hitam 7,221,450 7,827,800 8,830,160 5 Baung 1,325,220 1,566,300 1,859,112 6 Lele 137,666,475  146,298,163  164,361,641 7 Gurami 382,250 403,656 510,688 Total 175,601,499  188,245,674  216,004,582
Sumber: Dinas Perikanan Kab. Kampar 2018

## PEMBAHASAN Strategi dan arah kebijakan
Strategi  Dinas  Perikanan  Kabupaten Kampar merupakan rencana yang menyeluruh  dan  terpadu  mengenai  upaya organisasi, yang meliputi penetapan kebijakan,  program  dan  kegiatan  dengan memperhatikan  sumber  daya  yang  dimiliki serta  lingkungan  yang  dihadapi.  Strategi  ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan  arah,  dorongan  dan  kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.  Strategi  yang  dilakukan  sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan
tugas-tugas administrasi  perkantoran  dan  pelayanan masyarakat dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan kualitas penyusunan
rencana kerja dan laporan
pertanggungjawaban keuangan dan kinerja.
3. Meningkatnya  disiplin  dan  kualitas sumber  daya  aparatur  yang  profesional dan kompeten.
4. Meningkatkan produktifitas usaha dengan pemanfaatan potensi lahan secara  optimal  dengan  dukungan  sarana dan prasarana yang memadai.
5. Meningkatkan  kelestarian  sumberdaya perikanan  melalui  pengelolaan  dan pemanfaatan secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan  SDM  Perikanan  yang kuat, mandiri dan berdaya saing.
7. Meningkatkan  produksi,  nilai  jual  dan memperluas jaringan pemasaran  produk olahan hasil perikanan.
Sementara  itu,  kebijakan  merupakan pedoman yang harus diikuti dalam melaksanakan kegiatan.  Penetapan kebijakan ini  sejalan  dengan  sasaran  dari  Dinas Perikanan  Kabupaten  Kampar.  Adapun kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan    pelayanan  administrasi perkantoran  secara  efektif  dan  efisien sesuai    dengan    bidang  tugas  dan fungsinya.
2. Meningkatkan profesionalisme
pelayanan  masyarakat  dengan  didukung sarana-prasarana yang memadai.
3. Mengembangkan    sistem  pelaporan keuangan dan capaian kinerja.
4. Meningkatkan  kualitas  SDM  aparatur melalui pembinaan, pengembangan, pelayanan  administrasi  kepegawaian, dan peningkatan disiplin pegawai.
5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan.
6. Meningkatkan  sarana  dan  prasarana perikanan budidaya.
7. Meningkatnya
penataan
dan pemanfaatan kawasan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.
8. Meningkatkkan pengetahuan dan keterampilan  petani  ikan  baik  teknis maupun  manajerial  sehingga  dapat meningkatkan produktifitas usahanya.
9. Meningkatkan  produksi,    konsumsi, distribusi dan akses pasar produk olahan hasil perikanan.

## Implementasi  kebijakan  dan  Program Bantuan Perikanan
Berikut  ini  akan  dibahas  mengenai implementasi kebijakan dan bantuan perikanan  di  Kabupaten  Kampar,  antara  lain sebagai berikut:
1. Implementasi Kebijakan
Menurut  Van  Mater  dan  Van  Horn (dalam  Winarno,  2002:102)  membatasi implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan yang dilakukan oleh individu  atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan  kebijakan  sebelumnya.  Tindakan ini  mencakup  usaha-usaha  untuk  mencapai perubahan  besar  dan  kecil  yang  ditetapkan oleh  keputusan  kebijakan.  Menurut  Dunn (dalam  Muhajir,  2004:29)  ada  3  pendekatan analisis kebijakan.
Tabe:. Tiga Pendekatan Analisis
Pendekatan Pertanyaan Pokok Tipe Informasi Empiris Apakah sesuatu itu ada? (fakta-fakta) Penandaan Evaluatif  Berapa nilai sesuatu? (nilai-nilai) Evaluatif Normatif  Apa yang harus dilakukan? (tindakan) Anjuran
Sumber: Dunn (dalam Muhajir, 2004:31)
Sesuai  dengan  pendekatan  yang digunakan,  terdapat  lima  tipe  informasi yang  relevan  dengan  kebijakan  yang dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, yaitu:
a. Masalah  kebijakan  (policy  problema) merupakan nilai, kebutuhan dan kesempatan  yang  belum  terpuaskan, tetapi  dapat  diidentifikasi  dan  dicapai melalui tindakan publik.
b. Alternatif kebijakan dilakukan merupakan  arah  tindakan  yang  secara potensial  tersedia  yang  dapat  memberi sumbangan  pada  pencapaian  nilai  dan pemecahan masalah kebijakan.
c. Tindakan  kebijakan  (policy  action) adalah  suatu  gerakan  atau  serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, dilakukan untuk mencapai tujuan yang bernilai.
d. Hasil  kebijakan  (policy  outcomes) merupakan  akibat-akibat  yang  terjadi dari  serangkaian  tindakan  kebijakan yang  dilaksanakan.  Hasil  dari  setiap kebijakan  tidak  sepenuhnya  stabil  atau diketahui  sebelum  tindakan  dilakukan: juga  tidak  semua  hasil  tersebut  terjadi seperti  yang  diharapkan  atau  dapat diduga sebelumnya.
e. Hasil  guna  kebijakan  untuk  melihat tingkat  seberapa  jauh  hasil  kebijakan memberikan sumbangan pada
pencapaian nilai.
Sejalan dengan itu Wahab
(2002:59) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukan  sekedar  bersangkut  paut  dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan  politik  ke  dalam  prosedur- prosedur rutin lewat saluran-saluran biokrasi,  melainkan  lebih  dari  itu  yang menyangkut  siapa  yang  memperoleh  apa dari  suatu  kebijakan.  Maka  dari  itu implementasi  kebijakan  merupakan  aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan.
Implementasi kebijakan tidak hanya bersangkut paut dengan mekanisme operasional  ke  dalam  prosedur  pelaksnaan kebijakan,  namun  terkait  juga  dengan
bagimana  suatu  kebijakan  itu  diperoleh stakeholders  dan sesuai  dengan sumber daya yang  tersedia.  Oleh  sebab  itu  proses implementasi  kebijakan  perlu  dipahami beberapa konsep proses implementasi kebijakan.  Selanjutnya  proses  implementasi kebijakan  menurut  Linebery  (1978)  yang dikutif  Putra  (2001:81)  menyatakan  bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut :
a. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksanaan
b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksanaan (standard operating prosedures).
c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara badan pelaksanaan
d. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.
2. Program Bantuan Perikanan Kepada masyarakat
Pemanfaatan  sumberdaya  perikanan memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian  seluruh  masyarakat,  terutama masyarakat di daerah sungai atau masyarakat secara  terintegrasi  sebagai  landasan  utama untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat  tidak  hanya  terbatas  pada  aspek pengelolaan  sektor  perikanan  semata  tetapi juga  harus  diintegrasikan  dengan  kegiatan ekonomi  lainnya,  kelestarian  lingkungan, peranan  wanita,  dan  penguatan  kelembagaan masyarakat  (Susilo  dalam  Kusnadi,  2004  : 59).
Dalam program pengembangan budidaya  perikanan  Kabupaten  Kampar antara  lain:  (1).  Mengembangkan  serta memberdayakan  masyarakat  nelayan  di wilayah sungai. (2). Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya sungai.  (3).  Meningkatkan  efisiensi  dan produktifitas sumberdaya melalui keterpaduan  pengelolaan  antar  berbagai pemanfaatan  secara  adil,  berimbang  dan berkelanjutan
dalam meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan
masyarakat dengan sasaran program meningkatnya pendapatan masyarakat Maka disimpulkan program bantuan pakan  dan  Benih  ikan  untuk  pemanfataan sumberdaya  perikanan  merupakan  cara  lain dalam  pemanfaatan  potensi  perikanan  baik dalam  memanfaatkan  sumberdaya  perikanan mulai dari budidaya ikan, pengolahan sampai dengan  pemasaran  dilakukan  dalam  suatu sistem  bisnis  perikanan  dengan  mengacu pada pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat  (Program  Pembangunan  Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 – 2016).

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor  pendukung  dan  penghambat program  bantuan  Benih  dan  pakan  ikan  di Kabupaten  Kampar  meliputi  antara  lain sebagai berikut:

## 1. Isi Kebijakan
Isi kebijakan yang dilaksanakan di kabupaten Kampar berkaitan dengan
implementasi program bantuan pakan dan
Benih ikan antara lain sebagai berikut:
a. Samarnya Isi Kebijakan Mengenai  kejelasan  isi  kebijakan tentang  bantuan  perikanan  di  Kabupaten Kampar  diketahui  bahwa,  content  program bantuan  perikanan  sudah  sangat  jelas  dan terperinci,  termasuk  menyangkut  teknik pelaksanaan  program  tersebut.  Kejelasan program tersebut tentu saja akan terlihat pada pelaksanaan  program  ditingkat  bawah,  yaitu bagaimana petugas atau implementor program  mampu  menterjemahkan  program dan  melaksanakannya  dengan  baik.  Program tersebut sudah dipahami dan diinterpretasikan  dengan  baik  oleh  petugas atau  implementor  ditingkat  bawah.  UPT Kampar  yang  terlibat  langsung  dalam memberikan  penyuluhan  kepada  kelompok Pokdakan  tentu  saja  memiliki  peran  penting untuk  dapat  melaksanakan  dan  sekaligus memantau  bahwa  bantuan  yang  diberikan tepat sasaran dan digunakan secara maksimal untuk meningkatkan hasil produksi ikan. b. Kurangnya Ketetapan Internal dan Eksternal
Program bantuan sarana dan prasarana  budidaya  perikanan  sudah  disusun dengan  memperhatikan  lingkungan  internal dan  eksternal  organisasi  dinas  perikanan Kabupaten Kampar, dimana dalam merumuskan  isi  kebijakan  termasuk  bentuk bantuan  yang  akan  diberikan  sudah  terlebih dahulu memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pokdakan.
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa program ini disusun secara bottom up, dimana  pemerintah  Kabupaten  Kampar memberikan  bantuan  pakan  dan  Benih  ikan dengan  terlebih  dahulu  menerima  masukan dari  Pokdakantradisional.  Informasi  yang diperoleh  mempertegas  bahwa  program bantuan perikanan dinas perikanan Kabupaten  Kampar  telah  disusun  dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal, sehingga program tersebut mendapat  dukungan  tidak  saja  dari  unsur pemerintah tetapi juga para masyarakat.
c. Dukungan Sumber Daya Diperoleh
keterangan bahwa program bantuan perikanan yang dilaksanakan oleh dinas perikanan Kabupaten  Kampar  masih  belum  dilengkapi dengan jumlah SDM yang memadai, terutama  dari  petugas  penyuluh.  Jumlah petugas  penyuluh  lapangan  yang  bertugas  di Kabupaten Kampar masih belum proporsional untuk mengawal atau memonitoring  dan  memberikan  penyuluhan kepada  Pokdakan  dalam  mengelola  bantuan yang diberikan.
Meskipun program bantuan perikanan  yang  diberikan  secara  langsung kepada anggota Pokdakan tidak dikelola oleh petugas  penyuluh  lapangan,  tetapi  langsung di  kelola  oleh  Pokdakan,  tetapi  pembinaan penting  dilaksanakan.  Keterbatasan  jumlah petugas  tersebut  mengakibatkan  pembinaan kurang berjalan dengan maksimal,  sementara kelompok  Pokdakan  yang  sebagian  sumber daya  manusianya  masih  rendah  sangat membutuhkan pembinaan dari petugas.
Dampak  minimnya  pembinaan  dan penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  petugas pendamping  dari  dinas  perikanan  Kabupaten Kampar telah berdampak terhadap Pokdakan
yang  mendapatkan  bantuan  sarana  dan prasarana  produksi  ikan.  Pokdakan  di Kabupaten  Kampar  menilai  bahwa  mereka tidak  mendapatkan  banyak  penyuluhan. Bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah tidak  akan  ada  artinya  apabila  kemampuan SDM Pokdakan tidak ditingkatkan.

## 2. Informasi
Informasi dalam implementasi program  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten Kampar antara lain sebagai berikut:
a. Implementor mempunyai cukup informasi
Diperoleh  keterangan  bahwa  dalam mengimplementasikan program bantuan perikanan,  implementor  sudah  memiliki informasi  yang  cukup.  Hal  ini  tidak  lepas dari  adanya  pengaturan  yang  baik  antara antar  pihak  yang  terlibat  serta  memiliki hubungan  yang  baik  dengan  kelompok Pokdakan  sebagai  target  group  kebijakan. Kerjasama  yang  baik  ini  merupakan  sumber informasi  bagi  dinas  perikanan  untuk mengetahui  kondisi  dan  kebutuhan  apa  yang harus  disediakan  oleh  pemerintah  kepada masyarakat.
Dipihak implementor program dalam  hal  ini  dinas  perikanan  terlihat memang tidak ada permasalahan menyangkut ketersediaan sumber informasi dalam melaksanakan  program  bantuan  perikanan. Akan tetapi bagi Pokdakan, sumber informasi terlihat masih sangat  minim untuk melaksanakan  program  bantuan  perikanan, khususnya  untuk  mengelola  bantuan  sarana prasarana  dan  teknik budidaya  untuk meningkatkan produktifitas budidaya ikan.
Keterbatasan sumber informasi yang  dimiliki  oleh  kelompok  Pokdakan  di Kabupaten  Kampar,  merupakan  kendala dalam  program  bantuan  perikanan  yang dilaksanakan oleh dinas perikanan Kabupaten  Kampar.  Hal  ini  dikarenakan kelompok  Pokdakan  kurang  mendapatkan pendampingan dari petugas tentang bagaimana  pengelolaan  bantuan,  dan  hal-hal penting  lainnya  yang  berhubungan  dengan teknik penggelolaan bantuan.
b. Komunikasi Dua Arah
Dalam  program  bantuan  perikanan diperlukan  komunikasi  dua  arah  yaitu  antara dinas  perikanan  dengan  kelompok  Pokdakan penerima  bantuan.  Komunikasi  dua  arah  ini memungkinkan  program  dapat  berjalan dengan  baik,  karena  informasi  tidak  saja berasal  dari  pihak  pemerintah  tetapi  juga diberikan oleh Pokdakan.
Komunikasi  dua  arah  ini  sangat penting,  mengingat  dinas  perikanan  sebagai implementor program ini menginginkan agar program  dapat  berjalan  sebagaimana  tujuan yang  telah  diinginkan,  namun  demikian mereka  juga  memerlukan  informasi  dari bawah  yaitu  dari  kelompok  Pokdakan menyangkut  kebutuhan  dan  permasalahan yang  dialami  sehingga  apa  yang  menjadi keinginan implementor dan kelompok sasaran  memiliki  korelasi  dan  pada  akhirnya akan memudahkan dalam pelaksanaan program.
Akan tetapi setelah bantuan diberikan,  komunikasi  dua  arah  tersebut terlihat kurang dijalankan, sehingga Pokdakan dengan prakarsanya sendiri mengartikan  penggunaan  bantuan  tersebut, tidak  mengherankan  apabila  masih  ada kelompok  yang  tidak  mengelola  bantuan dengan baik sehingga bantuan yang diberikan tidak dirasakan oleh semua anggota kelompoknya.
3. Dukungan
Program  bantuan  perikanan  sebagai upaya  pemerintah  Kabupaten  Kampar  untuk meningkatkan  produksi  hasil  sungai  dan meningkatkan  kesejahteraan  Pokdakan  perlu mendapatkan  dukungan  dari  berbagai  pihak, terutama yang berasal dari unsur pemerintah. Sebagai  implementor  program,  pemerintah perlu  memberikan  dukungan  baik  materil maupun  non  materil  terhadap  jalannya program,  termasuk  pada  saat  program  sudah disampaikan  kepada  kelompok  sasaran  yaitu Pokdakan.  Wawancara  dengan  Bapak  Dedi Iswandi  Ketua  Kelompok  Pokdakan  Tuah Sepakat yang menyatakan bahwa:
“Program-program pemerintah (Hibah) bisa  berjalan  dengan  baik  serta memberikan  dampak  yang  positif terhadap masyarakat penerima program
apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat anggota Pokdakan,  karena  jika  masyakat  tidak bisa menerima program-program pemerintah  maka  akan  sulit  suatu masyarakat untuk
berkembang, program  budidaya  ikan  air  tawar  ini sebenarnya  memberikan  manfaat  bagi masyarakat  secara  ekonomi,  program ini  jika  dilakukan  dengan  sungguh- sungguh oleh pemerintah dan masyarakat pembudidaya akan memberikan  dampak  yang  positif terhadap kehidupam masyarakat”.
(Dedi Iswandi, 27 September  2019)
4. Pembagian Potensi Proses implementasi program bantuan perikanan sudah diatur kewenangan  masing-masing  pihak  yang terlibat.  Sehingga  masing-masing  pihak dapat  melaksanakan  kewenangan  dengan baik.  Tidak  terdapat  permasalahan  dalam pembagian kewenangan kepada implementor program. Selain bentuk program  yang  sifatnya  pemberian  bantuan secara  hibah  dan  tidak  melibatkan  banyak pihak,  maka  dalam  hal  ini  di  pihak pemerintah  petugas  peyuluh  dilapangan memiliki peran penting dengan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan pendampingan dan monitoring agar program tersebut berjalan baik.
Diperoleh keterangan bahwa belum adanya pembagian potensi dalam arti pembagian  kewenangan  yang  jelas  tentang penggunaan bantuan oleh Pokdakan. Ketidakjelasan  ini  yang  menyebabkan pengelolaan  bantuan  tidak  terkoordinasi dengan  baik,  dan  mengakibatkan  tidak semua  kelompok  Pokdakan  mendapatkan manfaat  yang  sama  dari  bantuan  yang diberikan.
Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa terdapat kekurangan dalam program bantuan  perikanan,  dimana  pada  saat diimplementasikan  program  tersebut  belum dipersiapkan  secara  matang  khususnya menyangkut hal-hal teknis tentang pengelolaan  bantuan  di  tingkat  Pokdakan.
Apalagi  selama  ini  kelompok  Pokdakan yang  terbentuk  hanya  ditujukan  untuk memenuhi  persyaratan  agar  mendapatkan bantuan,  tetapi  tidak  dibentuk  sebagai sebuah  lembaga  yang  dapat  mengakomodir seluruh kepentingan anggota kelompok.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  Implementasi  program  bantuan pakan  dan  benih  terhadap  kelompok budidaya  ikan  (Pokdakan)  Tahun  2017  di Kabupaten  Kampar  Provinsi  Riau  telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan  manfaat  dalam  meningkatkan hasil  budidaya  ikan.  Akan  tatapi  program tersebut  belum  terkelola  dengan  baik ditingkat kelompok nelayan, dimana anggota  nelayan  yang  tergabung  dalam Pokdakan belum semua merasakan manfaat yang  sama  dari  bantuan  yang  dihibahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.
Analisis terhadap faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan  pakan  dan  benih    di  Kabupaten Kampar  yaitu  isi  kebijakan,  informasi, dukungan, dan pembagian potensi semuanya  mempunyai  pengaruh  terhadap keberhasilan implementasi program bantuan perikanan..

## DAFTAR RUJUKAN
Badan Pusat Stattistik, 2006. Kampar Dalam Angka.  Pekanbaru,  45  Hal  (Tidak diterbitkan)
Dinas  Perikanan  Kabupaten  Kampar,  2015.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Bangkinang 144 Halaman.
Dunn,  William  N.  2003.  Disunting  Oleh Muhadjir Darwin, Analisis Kebiajkan Publik.  Yogyakarta:  PT.Hanindita Graha Widia. Genisa AS. 1999. Pengenalan jenis-jenis ikan laut  ekonomis  penting  di  indonesia. Oseana 24(1):17-38 Kusnadi.  2003.  Nelayan:  Strategi  Adaptasi dan Jaringan Sosial. Bandung:
Humaniora Utama Press
Moleong, Lexy  J.,  2007, Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Bandung  :
Penerbit PT Remaja Rosdakarya
Purwanto,  2000.  Ekonometrika  Edisi  Kedua.
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Jakarta Press.  412 hal. Putra,  Fadillah.  2001.  Paradigma  Kritis Dalam Studi kebijakan Publik. Surabaya. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.
Bandung: AFABETA, CV.
Tarmizi,  2015.  Dampak  Aktivitas  Keramba Apung  Terhadap  Kualitas  Perairan Sungai  Kampar  Di  Desa  Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar  Provinsi  Riau.  109  Hal.
(Tidak diterbitkan).
Wahab,  Solichin  Abdul.  2005.  Analisis
Kebijaksanaan dari Formulasike Implementasi  Kebijaksanaan  Negara. Edisi Kedua, Malang: Bumi Aksara Winarno,  Budi.  2012.  Teori  dan  Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.