COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## JERAT HUKUM KEBIRI PELAKU KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
Vience Ratna Multiwijaya 1 , Ermania Widjajanti 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia vientje.rm@trisakti.ac,id, ermania@triskati.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: May 24, 2023 Accepted: June 30, 2023 In  Indonesia,  sexual  violence  against  children  has  increased.  The  criminal sanctions  contained  in  the  Child  Protection Act  do  not  reduce  child  sexual violence.  In  2016,  the  Government  issued  Law  Number  17  of  2016  which aims  to  reduce  the  level  of  child  sexual  violence  by  imposing  aggravating punishment  on  perpetrators,  such  as  announcing  the  identity  of  the perpetrators,  as  well  as  administering  chemical  castration  and  installing electronic  detection  devices.  Chemical  castration  sanctions  are  an  act  of responsibility that must be accompanied by rehabilitation after the perpetrator has carried out the principal sentence regulated in Government Regulation No. 70 of 2020. Implementation must be based on a Court Decision which has permanent legal force and with a maximum period of 2 years after going through  the  sanction  stages.  In  principle,  chemical  castration  is  an  act  of injecting  anti-testosterone  substances  into  a  man's  body  to  reduce testosterone  levels.  castration  damage  is  often  misunderstood,  it  is  not throwing away the testicles, but chemical damage is done. Administration of this anti-androgen drug can make men deficient in the hormone testosterone so that there is no more sexual agitation. Castration is considered a violation of  human  rights,  according  to  Article  28  G  paragraph  (2)  of  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The negative effects of chemical castration can lead to premature aging and bone loss or osteoporosis. The research  method  uses  a  normative  juridical  approach  using  a  statutory approach. The implementation of chemical castration needs to pay attention to what can answer the reduction of sexual violence. This must be adapted to the criminal objective of fostering or improving the perpetrators, not just suffering in retaliation, but punishment must be for the welfare of society and protection for victims.
Keywords: sexual violence, premature, welfare of society, protection for victims

## Abstrak
Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan  Sanksi Pidana yang ada dalam UU Perlindungan Anak tidak mengurangi kekerasan seksual anak. Tahun 2016, Pemerintah  mengeluarkan  UU  Nomor  17  tahun  2016  yang  bertujuan  mengurangi  tingkat kekerasan seksual anak dengan menerapkan pemberian pidana pemberatan kepada pelaku, seperti pengumuman indentitas pelaku, maupun pemberian kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sanksi Kebiri kimia merupakan sanksi tindakan yang  harus disertai dengan  rehabilitasi  setelah  pelaku  menjalankan  pidana  pokoknya  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  No  70  tahun  2020.  Pelaksanaan  harus  didasarkan  pada  Putusan  Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap dan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun setelah melalui tahapan  pemeriksaan  .  Prinsipnya  kebiri  kimia  merupakan  suatu  tindakan  melakukan penyuntikan  zat  anti-testosteron  ke  tubuh  pria  untuk  menurunkan  kadar  hormone testosterone.  Melaksanakan  kebiri  sering  salah  arti,tidaklah  membuang  testis,  melainkan dilakukan  suntikan  kimia.  Pemberian    obat  antiandrogen  ini  bisa  membuat  laki-laki kekurangan  hormon  testeron  sehingga  tak  ada  lagi  hasrat  seksual.Sanksi  kebiri  dianggap
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
mlelanggar HAM , sesuai Pasal 28 G ayat (2) UUD RI 1945. Dampak negatif pemberian kebiri kimia  dapat  mengakibatkan  penuaan  dini  dan  keropos  tulang  atau  osteoporosis  Metode penelitian  menggunakan  yuridis  normative  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undang.  Pelaksanaan  kebiri  kimia  perlu  mendapat  perhatian  apa  dapat  menjawab mengurangikekerasan seksual. Hal ini harus disesuaikan dengan tujuan Pidana  melakukan pembinaan atau perbaikan pelaku bukan sekedar  penderitaan sebagai pembalasan namun pidana harus guna kesejahteraan masyarakat dan perlindungan bagi korban.
Kata Kunci: sexual violence, premature, welfare of society, protection for victims

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan sejarah Perlindungan Anak ecara dunia dimulai  setelah berkahirnya Perang Dunia II, pada taun 1948. Hal ini ditandai dengan Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi MAnuisaa (10 November). Dalam deklarasi ini memuat juga beberapa  perlindungan  secara  khusus  kepada  anak-anak.    Selanjutnya  1959,  Majelis Umum  PBB  kembali  mengeluarkan  Pernyataan  mengenai  Hari  Anak  dan  merupakan deklarai  internasional  kedua.  Tepat  tahun  1979,  saat  dicanangkannya  Tahun  Anak Internasional,  ada  usul  dari  Pemerintah  Polandia  untuk  merumusakan  satndar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat harus diratifikasi oleh setiap anggota PBB. Akhirnya tahun 1989 rancangan Konvensi HAk anak diselesaika dan disahkan padal tgl 20 November. 1
Di  Indonesia  peringatan  Hari  Anak  Nasioan  dimulai  sejak  tahun  1985.  Sebelum menetapkan tgl 23 Juli sebagai peringatan Hari Anak Nasional, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan seperti tanggal  6 Juni disebut Hari Kanak-kanak, kemudian 17 Juni sebagai Hari Anak NAsionak dan menjadi 3 Juli  bertepatan hari berdirinya Taman Indria  skaligus  Hari  Taman  Siswa.  Atas  usul  dari  DPP  Gabungan  Organisasi Penyelenggaraan  Taman  Kanak-Kanak  Indonesia  (GOPTKI)  mengusulkan  tgl  23  Juli sebagai  hari  anak  nasional.  Hal  ini  didasarkan  pada  disahkannya  UU  No.4  tahun  1979 tentang  Kesejahteraan  Anak,  dan  tanggal  tsb  sampai  sekarang  tidak  mengalami perubahan lagi. 2
Salah  saatu  perlindungan  terhadap  anak  yang  harus  mendapat  perhatian  karena dapat merusak masa depan anak khususnya mengenai Kekerasan Seksual terhdap Anak. Kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  akhir-akhir  ini  sangat  meningkat.    Bahkan  di Indonesia kasus ini menjadi sorotan publik yang tajam. Berdasarkan data dari Kementerian dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), melaporkan ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan  seksual  sepanjang  Januari  2022.  Jumlah  tersebut  mengalami  peningkatan 9.13 % dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2019 yang mencapai 8.730. Hal ini menurut Deputi Perlindungan khusus Anak, Nahar disebabkan masyaralat sudah memiliki  keberani  melaporkan  kasus-kasus  kekerasan  seksual  yang  ada  atau  dialami dalam  kehidupan  masyarakat.  Beliau  mengungkapkan  berdasarkan  data  dari  Kemen PPPA,  jumlah  kerban  kekerasan  seksual  sepanjang  tahun  2019  mencapai  6.454, kemudian  meningkat  2020  menjadi  6.980  dam  tahun  2021,  terjadi  peningkatan  menjadi 8.750  atau  naik  25,  07  persen.    Sedangkan  alasan  terjadinya  peningkatan  kekerasan seksual  terhadap  anak  beragam  ada  karena  faktor  internal  seperti  anak  memiliki ketergantungan pada orangtua, dan anak belum memiliki kematangan intelktual dan emosi. Faktor eksternal dapat disebabkan faktor ekonomi serta faktor Pendidikan
Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  Bidang  Perempuan,  Remaja  dan  Keluarga,  Prof Amany Lubis menyatakan kekerasan sesksual di Inondesia dalam kondisi darurat. Hal ini didukung  korban  jiwa  yang  terus  berjatuhan,  mengalami  trauma  dan  penderitaan  yang
1 Unicef, Penger,an Konvensi Hak Anak, Jakarta Harapan Prima, 2003, hal.12 dan 13.
2 hAps://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/07/23/sejarah-singkat-hari-anak-nasional-23-juli-ini-tema- hari-anak-nasional-2021 , diunduh di Jakarta,  1 Maret 2022
berkepanjangan  tak  terhitung  waktunya 3 .    Beberapa  contoh  pemerkosaan  terhadap  21 santri  yang  dilakukan  pengasuh  Rumah  Tahfiz  di  Bandung  Herry  Wirawan.  Salah  satu contoh  pemerkosaan  terhadap  21  santri  yang  dilakukan  pengasuh  Rumah  Tahfiz  di Bandung Herry Wirawan. 4 . Contoh Lain Kekerasan seksual yang dialami oleh anak berusia 13  tahun  denga  pelaku  seorang  perwira  polisi  berpangkat  AKBP  berinisial  M.  Pelaku berhasil ditangkap Propam Polda Suawasi Selatan di rumahnya di kecamatan Barombong, Gowa.    Korban  tidak  bersekolah  membutuh  biaya  untuk  kehidupan  sehingga  korban bekerja sebagai ART 5 .
Pada umumnya pelaku kekerasan seksual justru dilakukan oleh orang terdekat dari anak  korban,  seperti  orangtua,  saudara,  kerabag,  tetangga,  guru  dan  lainnya,  Padahal mereka ini haruslah merupakan orang-orang terdekat yang harus memberi perlindungan terhadap  anak  di  bawah  umur. 6 Semakin  parah  kekerasan  atau  kejahatan  seksual terhadap anak meningkat pada masa pandemic Covid-19. Situasi ini merupakan fenomena es  dan  baru  beberapa  kasus  yang  dapat  terungkap  ujar  Ketua  P2TP2DKI.  Kekerasan seksual  yang  dihadap  anak  akan  memberikan  dampak  yang  negatif  bahkan  itu  bisa terbawa  oleh  dirinya  selama  kehidupannya  atau  sulit  dihilangkan  dari  ingatan  korban. Kejadian ini lebih diperberat apabila pelaku dan korban berada dalam satu lingkungan yang tidak jauh missal satu ruamah.  Trauma tsb dapat mempengaruhi karakter perkembangan anak.  Dapat  kita  umpamakan  suatu  kejadian  anak  merasakah  meminum  miras  atau minuman keras berupa anggur maka korban tsb merasakan hal yang tidak enak, tetapi itu bukan menjadikan anak tidak akan mengulang apa yang pernah dialami. Kelak peristiwa itu bila anak tumbuh dewasa atau remaja maka hal itu selalu diingat oleh anak korban akan berusaha untuk mencoba pengalaman yang tidak enak tersebut kepada orang lain. 7 Hanya kendala  yang  sering  dilaami  guna  mencegah  ataupun  mengurangi  tingkat  kekerasan seksual pada anak justru datang dari penegak hukum. Terkadang penegak hukum dalam hal ini hakim ataupun jaksa tidak sepenuhnya mempercayai pengakuan anak korban. Guna dapat mencegah atau mengurang terjadinya kekerasan seksual terhadap anak haruslah melibatkan  semua  pihak,  baik  orangtua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  negara  dan para  penegak  hukum  dengan  memberikan  sanksi  pidana  yang  tepat  dengan  perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan aturan hukumnya.
Berdasarkan  sejarah  maka  dengan  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak,  dengan Keputusan  Presiden  No.  36  tahun  1990  pada  tgl  25  Agustus  1990  yang  merupakan ratifikasi dari Konensi PBB. Akhirnya 22 tahun kemudian barulah Indonesia memiliki aturan yang memberikan perlindungan pada anak dengan diundangkannya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada UU No. 23 tahun 2002 telah ditetapkan yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 ialah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan. 8 Dalam  UU  ini  memuat  hak-hak  anak  yang  perlu mendapat  perlindungan  seperti  perlindungan  dari  segala  bentuk  kekerasan,  dalam  arti termasuk  kekerasan  fisik,  phykis  dan  kekerasan  seksual.  Demi  semakin  memberikan perlindungan  kepada  anak  maka  UU  No.  23  tahun  2002  mengalami  perubahan  engan
3 hAps://www.google.com/amp/s/www.nu.or.id/amp/nasional/in, donesia-darurat-kekerasan-seksual-ruu-tpks- urgen-disahkan-F7sA1
4 hAps://www.google.com/amp/s/www.nu.or.id/amp/nasional/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-ruu-tpks- urgen-disahkan-F7sA1
5 hAps://makassar.tribunnews.com/2022/03/02/beginilah-penampakan-rumah-perwira-polisi-akbp-m-terduga- pelaku-rudapaksa-remaja-13-tahun , diunduh Kamisn 10 Maret 2022, Jam 10.15 wib
6 hAps://www.google.com/amp/s/solo.suaramerdeka.com/jawa-tengah/amp/pr-051628011/kasus-kekerasan- seksual-pada-anak-di-bawah-umur-di-banyumas-,nggi-,ap-bulan-ada-kasus-dilaporkan , diunduh Kamis, 17 Maret 2022 Jam 11.00 wib
7 hAps://www.ugm.ac.id/id/berita/3475-kekerasan-seksual-pada-anak-,nggalkan-trauma-lebih-lama , diunduh di Jakarta, Jumat 25 Febuari 2022, Jam 11.30
8 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Depok, RajaGraﬁndo, 2012, hal. 13.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
diundangkannya UU No. 35 tahun 2014. Pada UU No. 35 tahun 2015, ada perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf j jo Pasal 69 A UU No. 35 tahun 2015.
Walaupun  aturan  perlindungan  anak  telah  mengalami  perubahan  tetapi  kasus kekerasan  seksual  anak  masih  terus  terjadi.  Banyak  masyarakat  tidak  memahami  dan peka  terhadap  persoalan  kekerasan  seksual  terhadap  anak.    Pandangan  semacam  ini masih didukung oleh negara dengan menggunakan Pasal dalam KUHP yaitu Pasal 287, Pasal 288, PAsal 291, Pasal 292, Pasal 294 serta Pasal 298 KUHP. Bahkan masyarakat menganggap  kekerasan  seksual  kurang  penting  disbanding  kejahatan  lainnya  seperti pembunuhan  ,  penyiksaaan  .  Pada  kenyataannya  mereka  yang  pernah  menjadi  korban kekerasan  seksual  akan  berakibat  hancurnya  kehidupan  korban  sehingga  tidak  jarang korban merasa tidak mampu melanjutkan kehidupannya atau mengambil langkah bunuh diri. 9
Bahkan berdasarkan catatan tahunan (Catahu) 2016 Kekerasan Seksual yang terjadi diranah  Personal  ada  sejumlah  kasus  sebesar  321.752,  maka  kekerasan  seksual menempati peringakt dua yaitu dalam bentuk perkosaaan sebanyak 72% (2.399 kasus), bentuk percabulan sebanyak 18 % (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). 10 Tingginya  kekerasan  seksual  kepada  anak  mendapat  perhatian  dari  Presiden  Joko Widodo.  Akhirnya  pada  tgl  25  Mei  2016,  Presiden  Joko  Widodo  menanda  tangani Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPU),  Nomor  1  tahun  2016  dan disahkan  menjadi  UU  No.  17  tahun  2016  tgl  9  November  2016.  UU  ini  mengatur pemberatan sanksi atau hukuman bagi pelaku  kejahatan seksual terhadap anak dengan memberikan  hukuman  mati,  seumur  hidup  dan  maksimal  20  tahun  penjara.  Selain  itu memungkinkan hakim memberikan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dengan mengumunkan identitas pelaku, pemberian hukuman tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi ekektronik.
Guna menguatkan pemberikan tindakan kebiri kimia maka diundagkanlah PP No. 70 tahun 2020 tentang Tata  Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.  Pada  aturan  ini  membolehkan  hakim  memberikan  pidana  berupa  tindakan  kebiri kimia diserta rehabilitasi medis kepada pelaku kekerasan seksual.  Penerapan kebiri kimia pada kenyataannya mengalami banyak hambatan seprti pro dan kontra karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia.  Selain itu semakin terus meningkanya kekrasan seksual baik  terhadap  anak  perempuan  maupun  Wanita  dewasa,  maka  Pemerintah mengundangkan pula UU No. 12 tahun 2022. Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan diundangkannya UU No. 17 tahun 2016, maka pelaksanaan tindakan kebiri kimia menimbulkan masalah pula, apakah pemberian tindakan kebiri kimia tidak menjadi masalah sebab dianggap melanggr HAM. Bahkan di dalam aturan dijelaskan negara tidak boleh  mengambil  HAM  orang  lain,dan  hukuman  ini  bertentangan  pula  dengan  uu  dan hukum dasar. Pendapat lain  apakah dapat diyakini dengan tindakan kebiri kimia dapat memgurangi pelaku kejahatan seksual.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian,  menggunakan  tipe  penelitian  normative,  dalam  penelitian  ini menggunakan data sekunder, sedangkan sifat penelitian bersifat deskriptif analitis serta dengan pengambilan kesimpulan secara deduktif
9 hAp://www.komnasperempuan.go.id/wp-content//uploads/2013/12/kekerasan-seksual-kenali-dan- tangani.pdf , diunduh tgl 15 Maret 2022, Jam 12 wib
10 hAp://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikapkomnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual- yg-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hiduo-perempuan-korban , diunduh di Jakarta, 16 Maret, Jam 10 wib.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Arti Anak, dan Hak Anak
Pengertian anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada  batasan  kriteria.  Lain  peraturan  maka  berbeda  pula  kriteria  yang  dimaksud  anak, sebagai berikut : 11
a.  Kitab  Undang-Unang  Hukum  Perdata,  menentukan  bahwa  belum  dewasa  apabila belum mencapai umur 21 tahun
b.  Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentulan anak adalah orang yang berumur dibawah 18 tahun
c.  Hukum Adat, yang dimaksud anak ialah sebagai ukuran dewasa bukan dilihat dari umur tetapi      ukuran  yang  dipakai  bahwa  seorang  sudah  dapat  bekerja  sendiri,  cakap melakukan  yang  disyaratkan  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  dapat  mengurus kekayaan sendiri . 12
d.  UU  No.  4  tahun  1979  tentangKesejahteraan  Anak,  Pasal  1  angka  2,  Anak  adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.
e.  Dalam penelitiaukuran yang dipakai oleh peneliti ini yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 ialah seseorang yang belum berusia 18 taun termasuk anak dalam kandungan.
Anak sebagai tunas , dan generasi penerus bangsa  dianggap belum mampu untuk melindungi  diri  sendir  dari  segala  macam  halangan  atau  kekerasan  yang  dapat mengganggu  pertumbuhan  fisik,  mental  maupun  sosial  anak.  Hal  ini  perlu  ada perlindungan dengan campur tangannya pemerintah atau negara. Sebagai negara yang Pancasilais,  serta  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kebangsaan  dan  kemanusiaan  perlu  ada peraturan yang secara tegas memberikan perlindungan pada anak. Hal ini didasarkan pula oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa’Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh  dan  berkembang,  serta  memperoleh  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. 13
Berdasarkan  halt  sb  maka  Pemerintah  mengundangkan  peraturan  mengenai perlindungan  Anak.  Adapun  yang  dimaksud  Perlindungan  Anak  berdasarkan  Pasal  1 angka 2 ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkemabang dan berartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Guna menumbuh kembangkan anak maka perlindungan anak dilakukan tetap secara  rasional,  bertanggung  jawab  dan  bermanfaat  bagi  anak  sehingga  tidak menimbulkan dampak negatif.
Guna  meningatkan  pentingnya  perlindungan  anak  maka  Pemerintah  menetapkan setiap tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional, didasarkan Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1984 tgl 19 Juli 1984. Hal ini berbeda dengan hari Anak sedunia diperingati setiap tgl 20 November dan Hari Anak Internasional  diperingati setiap tgl 1 Juni. Penetapan Hari Anak  Internasional,  sejak  1950  tgl  1  Juni  disepakati  banyak  negara  sebagai  The International Day for Protection of Children. Penetapan ini berdasarkan Konggres Federasi Demokrasi Internasional Wanita di Moskow pada 4 November  1949. Sedangkan Hari Anak Sedunia  pertama  kali  dicetuskan  pada  1955  sebagai  Hari  Anak  Universal. Pad  TGL  20 Npvember 1959, Majelis Umum PBB membuat Deklarasi Hak-Hak Anak. Selanjutnya 30 tahun  kemudian  tepatnya  tgl  20  november  1989,  Majelis  Umum  PBB  mendeklarasi  kan Konvensi Hak-Hak Anak 14 . Perbedaan peringatan Hari Anak tidaklah dipersoalkan sebab
11 Maidin  Gultom,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  SIstem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia,Bandung, Reﬁka Aditama, 2014, hal. 37
12 Irma Setyo Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara, 2010, hal. 19
13 M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, SInar Graﬁka, 2013, hal.27
14 hAps://www.google.com/amp/s/amp.,rto.id/mengenal-perbedaan-hari-anak-internasional-dan-hari-anak- sedunia-glnR , diunduh di Jakarta, 20 April 2022, Jam 13.00 wib
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
masing-masing negara bebas memilih dan menentukan Hari Anak Nasional tiap negara. Pada prinsipnya memperingati hari anak sebagai momentum agar perlunya perlindunga anak, mengormati anak-anak dan meningkatkan kesadaran pada hak-hak anak, dengan tujuan  memberikan  atau  meningkatkan  kesejahteraan  anak,  dengan  cara mengimplementasikan hak-hak anak .
Berdasarkan  Konvensi  Hak-Hak  Anak  tahun  1989,  disahkan  dan  mulai  berlaku sebagai  Hukum Internasional yang berdasarkan Pasal 49 ayat 1 maka Konvensi ini wajib diratifikasi oleh semua anggota PBB. Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustu2 1990 meratifikasinya, tetapi  Konvensi ini baru berlaku 5 Oktober 1990. Sebagi perwujudan maka Pemerintah Indonesia mengundangkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah lagi dengan UU No. 35 tahun 2014 serta UU No.17 tahun 2016.
Adapun  aturan  perlindungan  anak  mengatur  mengenai  hak-hak  anak  yang  harus dilaksanakan  semua  pihak  baik  Negara,  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat, keluarga, orang tua atau wali wajib dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hak-hak anak  (Pasal  20  UU  No.  35  tahun  2014).  Adapun  yang  dimaksud  hal  anak  berdasarkan Pasal 1 angka 12 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi  oleh  orangtua,  keluarga,  masyarakat,  negara,  pemerintah  dan  pemerintah daerah.Selain  mendapat  perlindungan  secara  umum  seperti  berhak    mendapat Pendidikan,  berekspresi  sesuai  bakat  dan  minatnya,  mengetahui  orangtuanya,  memiliki identitas diri, beribadah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 jo UU No. 35 tahun 2014.
Selain itu anak perlu pula mendapat perlindungan khusus. Adapun yang dimaksud perlindungan khusus, berdasarkan Pasal  1 angka 15  UU No. 35 tahun 2014, perlindungan khusus  ialah    suatu  bentuk  perlindungan  yang  diberikan,  oleh  anak  dalam  situasi  dan kondisi  tertentu  untuk  mendapatkan  jaminan  rasa  aman  terhadap  ancman  yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan Khusus terhadap anak diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014, antara lain : a.  Anak dalam situasi darurat b.  Anak berhadapan dengan hukum
c.  Anak korban pornografi
d.  Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
e.  Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
f.  Anak korban kekerasan seksual
g.  Anak korban terorisme
h.  Anak penyandang disabiltas dan lainnya
Dalam  penelitian  ini  akan  difokuskan  perlindungan  terhadap  anak  korban kekerasan  seksual  oleh  orang  Dewasa,  dengan  memberikan  sanksi  pemberat  pada pelakunya. Bahkan kasus ini semakin meningkat oleh sebab itu dalam UU No. 17 tahun 2016 memberikan pemberatan dengan menjatuhkan pidana tindakan seperti pemberian tindakan kebiri kimia
2. Tindak Pidana kekerasan Seksual
Sebelum membahas yang dimaksud kekerasan seksual, maka harus dipahami dulu arti kekerasan khususnya terhadap anak. Menurut Henny Nuraeny, kekerasan terhadap anak  adalah  segala  bentuk  perlakuan  yang  salah  baik  secara  fisik  dan/atau  emosional, seksual,  penelantaran  da  eksploitasi  yang  berdampak  atau  berpotensi  membahayakan Kesehatan  anak,  perkembangan  anak  atau  harga  diri  anak  dalam  konteks tanggungjawab 15 .  Dalam  UU  No.35  tahun  2014  menjelaskan  yang  dimaksud  kekerasan ialah  setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau
15 .Henny Nuraeny dan tan, Kirana Utami, Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Depok, RajaGraﬁndo Persada, 2021. Hal78
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum.
Rentannya anak menjadi korban tindak pidana khususnya kekerasan seksual maka Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  Lembaga  negara  lainnya  memikul  kewajiban  dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak. (Pasal 59 ayat 1  UU  No.  35  tahun  2014).  Adapun  yang  dimaksud  Perlindungan  Khusus  ialah  bentuk perlindungan  yang  diberikan  kepada  anak  dlaam  situasi  dan  kondisit  ertentu  guna memberikan  rasa  aman  terhadap  anak  dari  ancaman  yang  mebahayakan  diri  dan pertumbuhan jiwa anak. Bentuk perlindungan khusus Pasal 59 ayat (2) UU No. 35 tahun 2015, antara lain, aanak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual.  memuat  perlindungan  khusus  bagi  anak,  salah  satunya  memuat  perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual. Hanya apa yang dimaksud kekerasan seksual dimaksud tidak diuraikan dalam UU No. 35 tahun 2014. Guna memeperoleh pengertian kekerasan seksual maka digunakan berdasarkan UU No. 12 tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumhan Yasona H.Laoly di Jakarta pada tgl 9 mei 2022 pada Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120.
Arti Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  dan  perbuatan  kekerasan seksual  lainnya  sebagaimana  diatur  dalam    Undang-Undang  sepanjang  ditentukan  dalam Undang-Undang  ini.  Adapun  tujuan  dari  diundangkannya  UU  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual memiliki suatu tujuan yaitu :
a.  mencegah segala bentuk kekerasan seksual b.  menangani, melindungi dan memulihkan korban c.  melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku d.  mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan  seksual, dan e.  menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual Dalam  UU  No.  12  tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  mengatur  pula macam-macam kekerasan seksual. Hal ini berdasarkan Pasal 4 (1)Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas : a.  Pelecehan seksual non fisik b.  Pelecehan seksual fisik c.  Pemaksaan kontrasepsi d.  Pemaksaan sterilisasi e.  Pemaksaan perkawinan f.  Penyiksaan seksual g.  Eksploitasi seksual h.  Perbudakan seksual dan/atau i.  Kekerasan seksual berbasis elektronik
Selain itu dalam Pasal 11 ayat 2 UU No. 12 tahun 2022, menjelaskan pula Kekerasan Seksual meliputi :’ a.  Perkosaan b.  Perbuatan cabul
c.  Persetubuhan  terhadap  anak,  perbuatan  cabul  terhadap  anak,  dan/atau  eksploitasi seksual terhadap anak
d.  Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
e.  Pornografi yang melibatkan anakatau pornografi yang secara eksplisit memat kekerasan dan eksploitasi seksual
f.  Pemaksaan pelacuran
g.  Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
h.  Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
i.  Tindak  pidana  pencucian  uang  yang  tindak  pidana  asalnya  merupakan  tindak  pidana kekerasan seksual
j.  Tindak  pidana  lain  yang  dinyatakan  secara  tegas  sebagai  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuanperaturan perundang-undangan Dalam terjadinya kekerasan seksual ada dua aspek penting :
a.  Aspek pemaksaan
b.  Tanpa ada persetujuan korban
Mendasar pada kedua aspek tadi maka kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan pelaku kekerasan seksual tidak terbatas pada gender, maupun ada hubugan antara pelaku dan  korban  termasuk  suami  isteri,  pacara  orag  tua,  saudara  kandung  teman  atau  kerabat dekat, hingga orang lain yang tidak kita kenal. Bahkan tempat terjadinya pun sekarang dapat terjadi dimana saja, seperti rumah, tempat kerja, sekolah, kampus maupun temapat-tempat Pendidikan  lainnya.  Siapa  yang  dapat  jadi  korban  kekerasan?  Menurut  Maidin  Gultom, kelompok yang dapat mengalami kekerasan meliputi : 16
a.  orang yang tidak mempunyai kesalahan, murni kesalahan ada pada diri pelaku, seperti terlalu mempercayai orang lain kurang waspada dan pengawasan
b.  korban secara sadar dan tidak sadar melakukan perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kekerasan seksual pada dirinya. DAlam hal ini kealahan paa diri pelaku dan korban, seperti cara berpakaian dan bertutur kata
c.  mereka yang secara biologis  dan sosial potensi menjadi korban speerti anak-anak, kaum  perempuan,  orangua,  orang  yang  cacat  fisik/mental,  orang  miskin,  golongan minoritas, putus sekolah
d.  korban  karena  diri  sendiri  merupakan  pelaku  misalnya  melakukan  pelacuran  dan mengeksploitasi diri sendiri .
3.  Dampak Kekerasan Seksual Bagi Korban
Setiap  korban  kejahatan  termasuk  di  dalamnya  Korban  kekerasan  Seksual  (anak) maka akan memberikan dampak negatif pada diri korban. Menurut Dadang Hawari, seorang psikiater dampak buruk kekerasan seksual yang dialami anak, jorban akan mengalami efek psikologis yang sangat sifnifikan. 17 a.  Mudah marah b.  Merasa selalu tidak aman c.  Mengalami gangguan tidur d.  Mimpi buruk
e.  Ketakutan
f.  Rasa malu yang besar
g.  Syok, frustasi
h.  Menyalahkan atau mengisolasi diri sendiri
i.  Stres dan depresi, tidak jarang anak berkeingingan bunuh diri
j.  Anak segera diberikan terapi untuk mengevaluasi kejiwaan anak sehingga trauma tidak berkepanjangan dan anak dapat melangsungkan kehidupan dengan percara diri Guna mencegah anak menjadi korban kekerasan sekual dapat dilakukan beberapa cara : melalui sekolah dengan berusaha menghindari guru yang bersikap genit atau suka menggoda  murid,  dirumah,  anak  harus  diberikan  kaar  terpisah  dari  saudara  laki-laki, orangtia, dan memberi Pendidikan terhadap anak sehingga tidak mau dicium, dipeluk, atau memegang-megang  dan  memangku  anak  perempuan,  orangtua  harus  mengetahui  anak bermaik  danpergi  dengan  siapa,  berpakaian  yang  sopan.  Selain  itu  orangtua  harus melakukan pengawasan kepada anak seperti menegur anak harus berpakaian sopan tidak
16 . Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung. Reﬁka Aditama, 2018 , haal 2
17 hAps://www.halodoc.com/ar,kel/ha,-ha,-ini-dampak-kekerasan-seksual-pada-psikis-dan-ﬁsik-korban , diunduh di Jakarta, Sabtu 18 Febuari 2023, Jam 16.30 WIB
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
mengguna gairah pihak lawan, jangan bepergian sendiri malam hari, segera melapor kepada KPAI  (Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia),  Komnas  Perempuan,  Lemabag  Swa  Daya Masyarakat (LSM) dan segera memeriksakan kepada doketr. 18

## 3. Pengaturan  T P Kekerasan Seksual pada anak
Dalam menegakkan hukum atau aturan mencegah terjadinya kekerasan seksual yang makin meningkat maka diperlukannya peran serta pemerintah atau perlunya kebijakan hukum pidana  atau  criminal  policy).  Adapun  yang  dimaksud  kebijakan  hukum  pidana  menurut Sudarto merupakan suatu usaha usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.  Marc  Ancel  berpandangan  bahwa  kebijakan  hukum  pidana  dapat  dilakukan menggunakan sarana hukum pidana atau penal maupun sarana bukan hukum pidana atau non penal. Kebijakan sarana penal dilakukan dengan menuangkan dalam bentuk peraturan yang  menjadi    pedomana  dalam  menegakkan  hukum  juga  kepada  pengadilan  dalam menerapkan atutran tsb dalam memberikan putusan-putusan pengadilan 19 . Adapun kebijakan non  penal  merupakan  kebijakan  yang  menitikberatkan  pada  preventive  atau  pencegahan. Berdasarkan  sudut  politik  kriminal  maka  upaya-upaya  non  penal  memegang  faktor  utama mencegah terjadinya kejahatan seperti kekerasan seksual. Adapun kebijakan non penal dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan sosial seperti mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakata,  memperkuat  ikatan  sosial  dan  keluarga,  meningkatkan  Kesehatan  jiwa masyarakat baik secara individu, maupun kesejahteraan keluarga  (anak dan remaja) serta masyarakat  luas    baik  melalui  Pendidikan  agama.  Kesehatan  jiwa  masyarakat  tidak  saja rohani/mental tetapi juga Kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. 20 Dalam hukum penitensier maka sistem pemidanaan Indonesia dikenal  dengan double tracksystem. Adapun maksud double tracksystem, Indonesia mengenal pemidanaan dengan menjatuhkan  sanksi  pidana  dan  kebjikan  atau  tindakan.  Dalam  pemidanaan  dapat  dilihat berdasarkan  Pasal  10  KUHP  mengenai  jenis-jenis  pidana  seperti  mati,  penjara,  kurungan, denda  dan  pidana  tambahan  pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan  barang-barang tertentu pengumuman putusan hakim.  Cara pemidanaan demikian juga ada dalam aturan- aturan yang mengatur mengenai perlindungan anak.
Adapun  aturan-aturan  mengenai  sanksi  kepada  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak diatur dalam :
a.  UU No. 23 tahun 2002 :
Diatur  dalam  Pasal  81  dan  Pasal  82,  mengatur    memaksa  anak  dengan  ancaman kekerasan/kekerasan,  melakukan  tipu  muslihat,  rangkaian  kebohongan,membujuk  anak melakukan persetubuhan ataupun perbuatan cabul, dipidana dengan ancaman paling lama 15  tahun  dan  paling  sedikit  3  tahun,  dengan  denda  paling  banyak  Rp  300.000.000  dan paling sedikti Rp. 60.000.000,-
b.  UU No. 35 tahun 2014
Pasal 81 : ayat (1),  melanggar ketentuadan 76 D dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000
ayat (2).  Jika dilakukan dengan  tipu muslihat, serangkaian kebohongan  atau membujuk anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  orang  lain  ,  pidana  berlaku seperti ayat (1)
ayat  (3),        jika  dilakukan  oleh  orangtua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik  atau  tenaga kependidikan ditambah 1/3.
18 . Dadang Hawari, Dadang Hawari, Kekerasan Seksual Pada Anak, Jakarta, Universitas Indonesia, 2013, h hal 135-140.
19 .  AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindugan Anak Korban Pedoﬁlia, Malang, Setara Press, 2017, hal.37
20 . Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana,Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 44-47

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Isi Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 sebagai berikut Setiap orang dilarang melakukan kekerasan/ancaman  kekerasan  memaksa  Anak  melakukan  persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Pasal 82 : ayat (1),   melanggar ketentuan 76 E  dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000
ayat  (2),        jika  dilakukan  oleh  orangtua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik    atau  tenaga kependidikan  pidana ditambah 1/3
Pasal 76 E mengatur “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan  atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkanpercabulan
c.  UU No. 17 tahun 2016
Undang-Undang  ini  merupakan  Perubahan  Kedua  mengenai  UU  No.  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Ada  beberapa  perubahan  dalam  UU  ini  yang  mengatur kekerasan seksual yang dialami anak.
Pasal 81: ayat (3)  memuat perubahan pada ayat (3) bahwa termasuk ditambah 1/3, tidak saja seperti pada Pasal 81 ayat (3) UU No. 35 tahun 2014 tetapi termasuk juga jika dilakukan oleh orang yang  mempunyai  hubungan  keluarga,  apparat  yang  menangani  perlindungan  anak,  atau dilakukan oleh orang yang lebih dari satu orang secara bersama-sama ayat  (4)    Penambahan  1/3  juga  dikenakan  pada  pelaku  yang  pernah  dipidana  karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D ayat (5) Apabila menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan,  penyakit  menular,  terganggu  atau  hilangnyaf    dan  ayat  (6)ungsi  reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia pelaku dipidana mati, seumur hidup,atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun ayat (6)  Jika terjadi ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku ayat (7)  Jikaada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik ayat (8).  Tindakan pada ayat (7) diputus bersamaan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktunya ayat (9), pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak
Pasal 81 A:
(1). Tindakan pada Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu 2 tahun dan dilaksanakan setelah pelaku menjalankan pidana pokok
(2).  Pelaksanaan  harus  dibawah  pengawasan  secara  berkala  oleh  kementerian  di  bidang hukum,  di bidang sosial, dan dibidang Kesehatan (3) pelaksanaan kebiri kimia disertai rehabilitasi (4) tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur oleh Peraturan Pemerintah Perubahan yang ada pada Pasal 82 UU No. 17 tahun 2016, prinsipnya sama dengan Pasal 81,  Perbedaan  ada  ayat  (5),  pelaku    dapat  dikenakan  pidana  tambahan  hanya  berupa pengumuman identitas pelaku dan ayat (6) bahwa pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
Pasal 82 A, sama dengan Pasal 81 A yaitu tindakan dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana  menjalankan  pidana  pokok,  serta  dibawah  pengawasan  kementerian  yang menyelenggaraka urusan pemerintahan dibidang hukum, sisial dan kesehatan
4.  Sanksi Kebiri Kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak
Sesuai aturan dalam UU No. 167tahun 2016, bahwa pelaksanaan sanksi kebiri kimia haruslah  dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Dalam  pertimbangannya guna mengatasi kekerasan seksual pada anak, memberikan efek jera pada pelaku sesuai tujuan  pemidanaan  ,  mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual  pada  anak,  sebgai
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
pelaksanaan Pasal 81 A ayat (4) dan Pasal 82 A ayat (3) UUNo. 17 tahun 2016, Pemerintah menentapkan    PP  No.  70  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan    Tindakan  Kebiri  Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman  Identitas Pelaku Seksual terhadap Anak. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada  pelaksanaan tindakan kebiri kimia.
Adapun yang dimaksud dengan tindakan kebiri kimia berdasarkan Pasal 1 angka 1 ialah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku  yang  pernah  dipidana  karena  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  anak  melakukan    persetubuhan  dengannya  atau  orang  lain  ,  sehingga menimbulkan  korban  lebih  dari  1  orang,  mengakibatkan  luka  berat,    gangguan  jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya  fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia  untuk  menekan  Hasrat  seksual  berlebih,  yang  disertai  rehabilitasi.  Selain  itu pelaksanaannya menurut Pasal 2, harus dilakukan berdasarkan putusan  pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pelaksanaan  kebiri  kimia  harus  memperhatikan  aturan-aturan  sebagai  berikut pelaksanaan kebiri kimia dikenakan paling lama jangka waktu 2tahun (pasal 5), dilakukan melalaui beberapa tahapan yaitu penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan (Pasal 6). Penilaian klinis harus dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi dibdanag Kesehatan dan psikiatri. Penilaian klinis dilakukan dengan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (Pasal 7). Selanjutnya dilakukan kesimpulan  yang memuat penilaian klinis  untuk memastikan pelaku persetubuhan  layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia. Kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahaun  dari jaksa.
Setelah  melalui  tahapan  tsb  maka  pelaksanaan  kebiri  dilakukan  dengan  tata  cara sebagai berikut :
a.  Pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia  dilakukan  setelah  kesimpulan  dan  dinyatakan sebagai Pelaku Persetubuhan layak diberikan Tindakan Kebiri Kimia
b.  Dalam  jangka  waktu  paling  lambat  7  hari  kerja  sejak  diterimanya  kesimpulan,  dan jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan kebiri kimia pada pelaku persetubuhan
c.  Pelaksanaan  kebiri  kimia  dilakukan  setelah  terpidana  selesai  menjalankan  pidana pokok
d.  Pelaksanaan  kebiri  kimia  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Pemerintah  atau  rumah  sakit daerah yang ditunjuk
e.  Pelaksanaan  harus  dihadiri  oleh  jaksa,  perwakilan  dari  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang Kesehatan
f.  Pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara
g.  Jaksa  memberitahukan  kepada  korban  atau  keluarga  korban  bahwa  telah dilaksanakan tindakan kebiri Bagaimana jika dari hasil kesimpulan pelaksanaan tindakan kebiri, pelaku tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri maka tindakan kebiri dapat ditunda paling lama 6 bulan. Selama masa penundaan untuk dapat dilakukan maka harus dilakukan pemeriksaan klinis ulang. Jika dalam pemeriksaan ulang masih tidak layak maka jaksa harus memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang (Pasal 8 sampai Pasal 10).
Dalam  pelaksanaan  tindakan  kebiri,  kemudian  diketahui  Pelaku  Persetubuhan melarikan  diri  maka  pelaksanaan  ditunda  .Pelaksanaan  bagi  yang  melarikan  diri  maka dalam  hal  ini  jaksa  berkoordinasi  dengan  Kepolisian  Negara  RI.  Jika  Pelaku  berhasil tertangkap  atau  menyerahkan  diri,  jaksa  berkoordinasik  dengan  kementerian    yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum,  bidang  sosial,  di  bidang Kesehatan untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia. Apabila diketahui ternyata pelaku persetubuhan  meninggal  dunia  maka  Jaksa  memberitahukan  secara  tetulis  kepada
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Hal ini diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 .
Pada prinsipnya kebiri kimia merupakan suatu tindakan melakukan penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormone testosteron. Testoteron merupakan  hormon  yang  berfungsi  untuk  seksual  atau  hormon  kelamin  yang  dapat meningkatkan gairah seksual pria. Tindakan Kebiri Kimia menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Udaya Denpasar, Wimpie Pangkahila, dikenal dengan Kastari.  Melaksanakan  kebiri  sering  salah  tafsir  tetapi  pelaksanaan  kebiri  tidaklah membuang  testis,  melainkan  dilakukan  kimia.  Hormon  antiandrogen  merupakan  anti- hormon  laki-laki,  pemberian    obat  antiandrogen  ini  bisa  membuat  laki-laki  kekurangan hormon testeron sehingga tak ada lagi hasrat seksual. 21
Dalam  pelaksanaan  kebiri  kimia  menimbulkan  banyak  pro  dan    kontra  tidak  saja  di Indonesia tetapi di negara-negara maju. Di era modern sekarang tujuan kebiri beragam macam,  mulai  dari  mendapat  suara  soprano  pada  anak  laki-laki,  hingga  perbuatan  tak bermoral  di  beberapa  agama.  Secara  historis,  kebiri  kimia  dipaksa  kepada  beberapa kelompok  seperti  kaum  homoseksual,  trangender,  pada  pelaku  pedofilia.  Kebiri  dikenal dalam  dua  bentuk  yaitu  kebiri  fisk  dengan  cara  mengamputasi  testi  pelaku  pedofilia sehingga pelaku kekurangan hormone testoreron dan mempengaruhi Hasrat seksualnya seperti  di  Republik  Ceko.  Dan  Jerman.  Kebiri  kimia  dengan  memasukan  zat  kimia antiandrogen yang dapat melemahkan hormone testosterone yang akhirnya melemahkan Hasrat seksual seseorang . Adapun pengarh kebiri kimia tidak permanen. Saat pemberian cairan kimia dihentikan maka Hasrat seksual meningkat kembali. Pengaruh obat seperti medroxyprogesteroneacetate(MPA)  dan  cyproterone  acetate  (CPA),  yang  digunakan dalam kebiri kimia, hanya berlangsung rentang 40 jam hingga 3 bulan. 22 Ditinjau dari sudut Kesehatan kebiri kimia bisa menimbulkan dampak negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Hal ini disebabkan Cairan anti-abdrogen memberikan efek mengurangi kepadatan tulang atau mempercepat keropos tulang atau osteoporosis.
Bagi  sebagaian  ahli  pelaksanaan  kebiri  kimia  bertentangan  dengan  UUD  RI,  Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan  martabat  manusia…”  Selain  itu  dalam  Pasal  33  ayat  1  UU  No.  39  tahun 1999,  “Setiap  orang  brhak  untuk  bebas  dari  ancaman  penyiksaan  atau  perlakuan  atau ukuman  yang  keji,  tidak  manusiawi  atau  merendahkan  martabatnya,  khususnya  tidak seeorangpun  tanpa  persetujuannya  secara  sukarela  dapat  dijadikan  eksperimen  medis atau ilmiah.
Pemberian  sanksi  kebiri  kimia  di  Indonesia  masih  belum  pernah  dilaksanakan, walaupun  sudah  ada  Putusan  PN  Mojokerto  menjatuhkan  Putusan  Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN MJK, memuat adanya sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap Terpidana  yang  memaksakan  persetubuhan  anak  atau  kasus  laim  Rahmat  Slamet Santoso, seorang Pembina pramuka di Kota Surabaya divonis dengan 12 tahun penjara ditambah 3 tahun kebiri kimia November  2019, sebab ada terpidana melakukan tindak pidana percabulan kepada 15 anak 23 . Hambatan tidak dapatnya dilaksanakan pidana kebiri kimia, sebab para dokter belum bersedia menjadi eksekutor  dari sanksi tindakan kebiri kimia. Selain itu untuk dapat melakukan tindakan kebiri kimia hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan menolak menjadi eksekutot hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak. Ha ini menurut IDI, pelaksanaan kebiri kimia oleh dokter justru menempatkan para dokter
21 . Nur Haﬁzal Hasanah, Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana SAnksi Kebiri Kimia Dalam. Presfek,f HAM dan Hukum Pidana Indonesia, Bali, Jurnal Magister Hukum Udaya, Vol 7 N0. 3 September 2018, hal 309
22 . Nurzul Qur’aini Mardiy, Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jakarta, Pusat P4TIK Mahkamah Kons,tusi RI, Jurnal Kons,tusi Vo. 14, Maret 2017, hal 219.
23 hAps://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20220112215151-12-745897/daaar- vonis-hukuman-kebiri-bagi-terdakwa-kekerasan-seksual/amp , diunduh di Jakarta, 1 Maret 2023, Jam 11.00 wib
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
melanggar Sumpah Dokter dan Kode etik Kedokteran Indonesia. Dokter harus dalam kode etik mengurangi penderitaan bukan memberikan penderitaan. Selain itu Pemberian kebiri kimiapun  belum  menjawab  berkurang  atau  tidak  kekerasan  seksual  anak.  Biaya  yang harus  diberikan  dalam  1  suntikan  yang  hanya  bertahan  1-3  bulan  sekitar  Rp.  700.000 sampai Rp. 1 juta, hal ini tentu sangat tidak efektif.
Pemberian sanksi kebiri kimian sangatlah bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil andPolitical Rights , yang mengatur “Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlkauan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”. Mendasar pada tujuan pemidanaan hal inipun dirasakan ahli bertentangan karena tujuan pemidanaan Indonesia bukan lagi berupa pembalasan  seperti  teori  klasik  yang  hanya  mengenal  single  track  system.  Tujuan pemidanaan  saat  ini  haruslah  memberikan  juga  kesejahteraan  atau  perlindungan masyarakat  maupun  individu  atau  baik  pelaku  maupun  korban.  Pemberian  kebiri  kimia merupakan sanksi brtujuan sebagai pembalasan dengan memberikan penderitaan berupa penyiksaan kepada pelaku. Penyiksaan sebagai tujuan pidana jelas dilarang, sesuai Pasal 1 angka 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, melaranng suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani.
Pemberian  kebiri  kimia,  menurut  Sudarto  dalam  menghadapai  kriminalisasi  harus memperhatikan  tujuan  pembangunan  nasional    yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagaimana dalam sila ke 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab,  maka dengan menerapkan hukum kebiri pada pelaku kekerasan seksual justru tidak membuat manusia menjadi manusia beradab. Memang dipahami dalam menjatuhkan sanksi  harus  memiliki  efek  jera,  tetapi  diharapkan  dalam  memberi  efek  jera  bukan menambah penderitaan dan merendahkan martabat manusia. Efek jera diberikan untuk mendorong pelaku untuk dibina guna mencapai tujuan tertentu yaitu pelaku menjadi tidak dapat lagi melakukan kejahatan atau kekerasan seksual anak 24
Guna  mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual  terhadap  anak  perlu  dilakukan pembaharuan  yang  lebih  memberikan  sanksi  maupun  tindakan  yang  tetap  melindungi masyarakat maupun individu. Pembaharuan tsb, selain tambahan pidana hakim dengan mengumumkan nama identitas pelaku. Hal ini tentu dapat menjadi efek jera baik kepada individu dan masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
Pemberian  sanksi  pidana  berdasarkan  Pasal  81  UU  No.  17  tahun  2016,  sudah memadai  dengan  memberikan  penambahan  sepertiga  jika  pelkau  pernah  dipidana  dan menimbulkan korban lebih dari satu (1) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia.  Selain  itu  pelaksanaan  kebiri  sulit  dapat  dilaksanakan  sebab  IDI  (Ikatan  Dokter Indonesia)  menyatakan  penolakan  menjadi  eksekutor  hukuman  kebiri  bagi  pelaku kekerasan seksual pada anak. Guna memberikan pertanggungjawaban pada pelaku maka penghukuman kebiri perlu ditinjau lebih jauh apakah dapat mengurangi tingkat kekerasan seksual  pada  anak.  Pemerintah  perlu  mengambil  langkah  mencari  hukum  yang  lebih bermanfaat sebagaimana dalam UU No. 12 tahun 2022 kepada pelaku kekerasan seksual diberikan tanggung jawab selain dijstuhi sanksi pidana juga wajib membayar restitusi pada korban dengan membayar sejumlah ganti rugi bagi pemulohan korban dari rasa trauma yang dialami korban.
Dalam  penanganan  masalah  kejahatan  kekerasan  seksual  yang  utama  haruslah memperhatikan  bagaimana  mencegah  agar  kekerasan  seksual  dapat  dikurang.  Hal  itu Pemerintah beserta semua masyarakat dengan berbagai cara :
24 Nur Haﬁzal Hasanah, Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Sanksi Kebiri Kimia DAlam Perspek,f HAM dan Hukum Pidana Indonesial, Udayana Magister Law Journal, Vol. 7 No. 3 September 2018, ha. 313
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
1.Berikan pemahaman tentang cara melindungi diri saat menjumpai orang  yang mencurigan edukasi kepada anak  tentang cara-cara untuk melindungi diri
2. Mendidik anak berani mengungkapkan jika mengalami kekerasan seksual
3.Biasakan anak untuk menggunakan pakaian yang tertutup terutama diarea sensitif
4.Temani anak saat  bermain di luar rumah. Jangan biarkan anak bermain di  luar    rumah tanpa adanya pengawasan dari orangtua.
5. mencegah peredaran konten video porno atau gambar-gambar porno
6.ajarkan sedini mungkin pengetahuan akan seksual atau Pendidikan seksual dan lainnya

## KESIMPULAN
Pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual anak merupakan hukuman yang memberikan penyiksaan. Hal ini pemberian sanksi kebiri kimia anya berupa pembalsan pada pelaku  sebagaimana  teori  klasik  atau  absolut.  Didasarkan  bahwa  pelaku  harus  membayar ganti  kerugian  pada  korban.  Pemberian  sanksi  kebiri  kimia  jelaslah  bertentangan  dengan hukum  Indonesia  seusai  Pasal  28  G  ayat  (2)  UUD  1945.  Pemberian  sanksi  kebiri  kepada pelaku  tidak  dapat  menjamin  berkurangnya  tingkat  kekerasan  seksual  pada  anak.  Hal  ini didukung dengan larangan menjadi eksekutor kebiri kimia oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Penjatuhan  sanksi  pada  saat  ini  haruslah  memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat (pelaku  maupun  korban),  dengan  mengutamakan  perbaikan  pelaku  seperti  melakukan pembinaan  maupun  perlindungan  korban.  Guna  memberikan  tanggungjawab  pelaku  maka dilakukan  perbaikan  dalam  hal  kebiri  kimia  dengan  memberikan  tanggungjawab  berupa pemberian ganti rugi restitusi bagi pemulihan korban sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual.  Paling  utama  dalam  mengurangi bukan  hanya  memberikan  sanksi  tetapi  bagaimana  kekerasan  seksual  itu  dicegah. Pemerintah harus mempertimbangkan kembali sanksi kebiri kimia. Berdasarkan kasus yang ada telah beberapa hakim menjatuhkan putusan kebiri kimia namun tidak dapat dilaksanakan. Jelas  hal  itu  tidak  mencerminkan  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  kebiri  kimia.  Peneliti menyarankan  agar  diterapkan  sanksi  pidana  disertai  adanya  tindakan  pengobaan  kepala pelaku  berupa  pemulihan  atau  rehabilitasi  dengan  didamping  ahli  yang  memahami  untuk mengubah perilaku pelaku.

## REFERENSI
AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindugan Anak Korban Pedofilia, Malang, Setara Press, 2017.
Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana,Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008. Dadang  Hawari,  Dadang  Hawari,  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak,  Jakarta,  Universitas Indonesia, 2013
Henny  Nuraeny  dan  tanti  Kirana  Utami,  Hukum  Pidana  dan  HAM  Perlindungan  Hukum Terhadap Anak dan    Perempuan, Depok, RajaGrafindo Persada, 2021.
Irma Setyo Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara, 2010. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam SIstem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,Bandung, Refika Aditama, 2014.
M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, SInar Grafika, 2013
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Depok, RajaGrafindo, 2012. Nur  Hafizal  Hasanah,  Eko  Soponyono,  Kebijakan  Hukum  Sanksi  Kebiri  Kimia  DAlam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesial, Udayana Magister Law Journal, Vol. 7 No. 3 September 2018.
Nurzul  Qur’aini  Mardiy,  Penerapan  Hukum  Kebiri  Kimia  Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual,
Jakarta, Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, Jurnal Konstitusi Vo. 14, Maret 2017.

## Artikel
https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-kekerasan-seksual-pada-psikis-dan- fisik-korban .
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/mengenal-perbedaan-hari-anak-internasional- dan-hari-anak-sedunia-glnR https://www.google.com/amp/s/solo.suaramerdeka.com/jawa-tengah/amp/pr- 051628011/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-bawah-umur-di-banyumas-tinggi- tiap-bulan-ada-kasus-dilaporkan .
https://www.ugm.ac.id/id/berita/3475-kekerasan-seksual-pada-anak-tinggalkan-trauma-lebih- lama .
https://www.google.com/amp/s/solo.suaramerdeka.com/jawa-tengah/amp/pr- 051628011/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-bawah-umur-di-banyumas-tinggi- tiap-bulan-ada-kasus-dilaporkan .

## Peraturan
UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No.17 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan  Pemerintah  No  70  tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi  dan  Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UUD 1945 dan Amandemen