## Legalitas

## Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur dan Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur
1) Ali Imran, 2) Ferdricka Nggeboe, dan 3) Bunyamin Alamsyah
1) ASN pada Kemenag Wilayah Muaro Sabak, Tanjab Timur
2) Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi
1) Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Jalan Pangeran Diponegoro No. 15, Rano, Sabak Barat, Rano, Kec. Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi 36764
2) Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084 Correspondence email: ferdrickaclassroom@gmail.com
Abstrak. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam hubungan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Salah satu syarat yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan perkawinan yang diatur oleh undang-undang adalah kedua calon pengantin harus cukup umur. Setiap perkawinan yang belum memenuhi syarat batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut perkawinan di bawah umur. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 Undan-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan  Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang serta berpotensi secara positif sesuai apa yang telah digariskan dalam agama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah melarikan perempuan di bawah umur dalam rangka  perkawinan  serta  faktor  penyebabnya.  Adapun  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  ini  adalah  faktor pendidikan dan pemahaman agama pelaku, faktor cinta buta, faktor pengannguran, Restu orang tua, masalah kesadaran hukum, serta faktor kebudayaan masyarakat yaitu terkait pola fikir masyarakat yang membudaya. Sedangkan kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam rangka perkawinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur jarang pernah ada diangkat kasusnya sampai ke pengadilan, karena tidak adanya laporan dari korban dan keluarganya, meskipun hukum pidana  telah  mengatur  sanksi  terhadan  pelakunya,  dikarenakan  memang  masyarakat  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dikenal sebagai pemegang adat istiadat yang kental serta masyarakat yang sangat religius.
Kata Kunci : : Tindak pidana , melarikan perempuan di bawah umur, perkawinan.
Abstract.  Marriage is an inner and outer bond between men and women that is entwined in a domestic relationship to create a household that is sakinah mawaddah warahmah. One of the condotiont that must be obeyed in the implementation of a marriage regulated by law is that the bride and groom must be of legal age. Every marriage that has not meet the marriage age limit, is essentially called a underage marriage is affirmed in article 7 of law Number 1 of 1974 and article 1 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protecdtion, that is child someone who is not yet 18 years old and is a pruning of the freedom of chldren’s  rights  in  obtaining the  rights  to  life  as  a  teenager  who  has  the  potential  to  grow,  develop  and  potentially  positively according to what is outlined in religion. The problems discussed in this thesis are the intercourse of minors in marital relations and the effects arising from such marriages, because in fiqih view no punishman is given for this action. However, if viewed  from the  perspective  of  national  law,  underage  marriages  have  violated  several  law  and  regulations.  The  factors  that  influence  it’s effectiveness are the subtance of the law Article 332 of the Criminal Code, Law Number 16 of 2019 and Law Number 23 of 2002. The conclusion of this thesis is that the aplication of sanctions against underage run away women in marriage in Tanjung Jabung Timur Regency has never been applied because the are no reports from the victims althought the criminal law regulates sanctions againts the perpetrators because it has caused harm to the victims (women).
Keywords : The Criminal offence, the run off underage women, the marriage.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia  serta  menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini dimasa yang akan datang. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik  secara  rohani,  jasmani,  maupun  sosial.  Perlindungan  anak  merupakan  usaha  dan  kegiatan  seluruh  lapisan masyarakat  dalam  berbagai  kedudukan  dan  peranan,  yang  menyadari  betul  pentingnya  anak  bagi  nusa  dan  bangsa
Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan

## Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur
dikemudian  hari.  Jika  mereka  telah  matang  pertumbuhan  fisik  ataupun  mental  dan  sosialnya,  maka  tiba  saatnya menggantikan generasi terdahulu.
Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 j.o Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari  kegiatan  pembangunan  nasional,  khususnya  dalam  memajukan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Perlindugan terhadap anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
Saat  ini  tindak  pidana  terhadap  anak  terutama  anak  wanita  semakin  marak  terjadi  dan  karena  hal  tersebut pemerintah semakin tegas melakukan upaya perlindungan terhadap anak wanita.  Perlindungan terhadap anak wanita sekarang telah menjadi sorotan utama pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo merencanakan adanya hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan terhadap anak wanita.
Misalnya saja berawal dari perkenalan lewat Facebok, BlackBerry Massenger, Handphone, kemudian berlanjut saling  bertemu.  Akhirnya  sampai  si  korban  termakan  bujuk  rayu  dan  mau  dibawa  lari  oleh  pelaku.  Tindak  pidana melarikan wanita di bawah umur ini juga dapat terjadi karena pergaulan yang tidak benar. Salah bergaul juga sangat mempengaruhi, ditambah lemahnya pengawasan orang tua serta rendahnya pendidikan agama.
Dari  waktu  ke  waktu  peristiwa ini  selalu  bertambah tentunya,  dan ini akan menjadi  masalah  bagi masyarakat karena pelakunya adalah orang terdekat atau dikenal oleh korbannya dan merupakan hal yang kompleks, sehingga harus diselesaikan sampai ke akar persoalannya.
Sebetulnya  secara kodrati anak itu harus dibantu oleh orang lain untuk melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, anak perlu mendapatkan bantuan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.
Kasus melarikan wanita dibawah umur ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga banyak terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti salah satunya termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bumi Sepucuk Nipah  serumpun  Nibung  dan  sekitarnya.  Kasus  melarikan  wanita  dibawah  umur  sampai  pada  tahun  2020  ini  masih sering terjadi, hanya saja permasalahan tersebut tidak sampai mencuat ke publik lantaran selalu  diselesaikan  dengan cara kekeluargaan melalui perantara tokoh adat dan tokoh agama setempat, karena memang pada hakikatnya masyarakat Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung masih kental adat istiadatnya dan terkenal masyarakat yang sangat religius.
Kemudian juga sepertinya modus tipu daya ternyata juga termasuk yang menjadi pemicu kasus ataupun perbuatan melarikan wanita di bawah umur di Bumi Sepucuk Nipah serumpun Nibung ini, terutama terhadap wanita di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dimana kondisi psikologinya yang masih labil membuat mereka begitu mudah termakan semua kebohongan lawan jenisnya, mereka pun secara sadar atau  tidak  kemudian mengikuti  kehendak lawan  jenisnya.  Perkembangan teknologi yang  salah  pemanfaatannya juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana ini.
Dalam hal konteks pernikahan di Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung, perbuatan melarikan perempuan di bawah umur atau istilah lain kawin lari adalah proses pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan tanpa persetujuan restu orang tua dari salah satu atau kedua pasangan yang ingin menikah tersebut. Fenomena ini menunjukkan satu hal yaitu  keterlibatan  orang  tua  dan  keluarga  terhadap  urusan  cinta  antara  dua  anak  manusia  di  negeri  ini  masih  kuat, khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan.
Sementara  sama-sama  diketahui  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, yang termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa, maka anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan  berkembang  secara  optimal,  baik  mental  maupun  fisik  serta  sosial,  termasuk  dalam  hal  menentukan  pasangan hidupnya. Maka oleh karena itulah kiranya perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi.
Tentunya sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa,  dalam  hal  ini  adalah  Bangsa  Indonesia.  Namun  pada  akhir-akhir  ini  sering  terdapat  suatu  tindak  pidana mengenai  persetubuhan  serta  tindak  pidana  membawa  lari  anak  dibawah  umur.  Hal  ini  pastinya  akan  merupakan ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak-anak perempuan.
Bila kita merujuk kepada sejarah, bahwa tindak pidana membawa lari perempuan di bawah umur, sejak zaman tradisional  hingga  zaman modern  seperti  sekarang ini,  kejahatan melarikan  perempuan  di  bawah  umur  terus  terjadi. Yurisprudensi  zaman  Belanda  dan  kasus-kasus  hukum  yang  belakangan  terjadi  memperlihatkan  tindak  pidana  ini gampang menjerat orang dan relatif mudah dibuktikan.
Ada  yang  merumuskan  tindak  pidana  ini  sebagai  melarikan  perempuan  di  bawah  umur,  dan  ada  juga  yang memakai frasa melarikan perempuan yang belum dewasa. Sebetulnya apapun istilahnya dipaparkan, yang pasti dalam rumusan  itu  ada  perbuatan  melarikan  seorang  perempuan  yang  usianya  belum  mencapai  usia  dewasa.  Sementara masalah kejahatan schaking itu diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP dan termasuk unsur tindak pidana yang bersifat
Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur
delik aduan. Iti artinya bahwa tanpa adanya yang merasa keberatan dan dirugikan serta tidak melakukan pengaduan kepada pihak aparat hukum, maka kasus ini dianggap bukan sebuah kejahatan di kacamata hukum, namun ditinjau dari sisi norma sosial dan norma kesopanan perbuatan semacam ini harus dan pasti mendapat kecaman dari masyarakat dan harus diselesaikan secara adat istiadat daerah setempat.
Fenomena melarikan perempuan merupakan tindak pidana yang masih banyak terjadi hingga saat ini, yang lebih memprihatinkan  lagi  korbannya  adalah  masih  di  bawah  umur.  Tindak  pidana  semacam  ini  salah  satunya  karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut yang biasanya selalu berakhir dengan perbuatan perkosaan. Selain itu juga memang secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku.
Penanggulangan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur sebenarnya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman. Oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan mayarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana tersebut.
Berdasarkan pengamatan penulis, sebetulnya salah satu pemicu utama terjadinya perbuatan melarikan perempuan di bawah umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah faktor orang tua itu sendiri, dimana orang tua ikut campur dalam masalah penentuan pasangan hidup anaknya, dan tentu saja para orang tua bukan tanpa alasan dalam hal ini.
Ada beberapa alasan mengapa orang tua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merasa perlu ikut campur terhadap hubungan cinta anak perempuannya, antara lain:
1. Usia belum cukup;
2. masih dalam masa pendidikan (sekolah atau kuliah);
3. Beda status sosial;
4. Orang tua sudah memiliki rencana (menjodohkan) menikahkan anaknya dengan anak sahabat/koleganya.
5. Beda agama.
Kalau berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat ditangkap secara spontan adalah segala sikap dan tindakan  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  baik  yang  bersifat  ekonomis,  materil  maupun  yang  bersifat immateri  yang  menyangkut  rasa  aman  dan  tenteram  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Atau  lebih  sederhana  lagi kejahatan  adalah  suatu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma-norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  tertentu, karena definisi kejahatan sangat relatif.
Dalam  hal  ini,  perempuan  pada  umumnya  dianggap  sebagai  mahluk  yang  lemah,  sehingga  kadang-kadang mengalami  penghinaan,  penindasan  atau  pelecehan.  Dengan  kata  lain  tidak  dibenarkan  untuk  menyia-nyiakan kehidupannya atau menganggap rendah kedud ukannya. Bagaimana pun mereka adalah insan Tuhan yang memerlukan persamaan derajat dan wajib kita hargai dan hormati juga. Selanjutnya ketika kita tidak menghargai dan menghormati maka di situlah muncul kejahatan berbuat semaunya kepada perempuan dengan memberikan banyak alasan sehingga perempuan  tersebut  ikut  larut  akan  perkataan  seseorang  yang  melakukan  tipu  muslihat,  sehingga  muncul  suatu pelanggaran hukum baik dari hukum nasional maupun hukum Islam. Sebagai insan Tuhan, perempuan ditakdirkan untuk dapat berpasangan dengan laki-laki dalam suatu tatanan kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, seharusnya tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki.
Mengenai bentuk kejahatan secara sosiologis ini lebih luas dari pada pengertian secara yuridis, sebab tidak hanya menekankan pada pelanggaran hukum, melainkan juga pada segi-segi di luar yang diatur hukum. Misalnya sesuatu tidak melanggar hukum, tapi patut mendapat celaan dari masyarakat seperti buang air sembarang  tempat, atau melakukan hubungan seksual yang tanpa adanya paksaan, ini tidak di hukum. Sedangkan secara yuridis tidak dihukum, sebab tidak diatur dalam kitab undang-undang. Akan tetapi kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang dalam arti melanggar terhadap undang-undang hukum pidana Indonesia, inilah yang menjadi ukuran apabila suatu perbuatan tersebut bisa dikatakan kejahatan atau tidak. Jika perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang dan diancam dengan suatu pidana, dan  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  tersebut,  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dikatakan  pelanggaran  hukum. Sebaliknya jika perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang hukum pidana, maka perbuatan tersebut bukan dinamakan kejahatan, karena perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang.
Dalam  Hukum  Pidana  sendiri  dikenal  2  kategori  yaitu:  Kejahatan  dan  Pelanggaran.  Hukum  Pidana  Indonesia telah mengaturnya secara positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ). Kejahatan di atur dalam buku II dan pelanggaran pada buku III.
Setiap anggota masyarakat yang melanggar aturan-aturan hukum yang ada, maka konsekuensi yang diterimanya adalah  hukuman.  Dan  hukuman  tersebut  sebagai  akibat  dari  perbuatan  yang  telah  dilakukan.  Untuk  menjaga  agar peraturan-peraturan yang berjalan di masyarakat dapat berlangsung dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, maka aturan-aturan hukum yang ada harus sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat untuk menjamin terciptanya rasa keadilan, dengan demikian hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus berlandaskan keadilan yaitu asas-asas keadilan dalam masyarakat.

## Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan
Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur
Salah satu bentuk kejahatan yang akan dibahas dalam tesis Hukum ini adalah kejahatan terhadap kemerdekaan orang, sebagaimana yang diatur dalam buku II Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara khusus akan dikaji dalam pasal 332 KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut, yakni kejahatan terhadap kemerdekaan orang.
Maksud dari melarikan perempuan adalah mengajak, meminta, atau membujuk orang lain untuk meninggalkan tempat  tinggalnya.  Perbuatan  ini  harus  merupakan  perbuatan  aktif,  tidak  cukup  dengan  perbuatan  mengajak  belaka. Perempuan yang akan dilarikan melakukan perbuatan yang aktif juga, hingga perbuatan melarikan itu harus perbuatan bersama, di mana pelaku dan korban bersama-sama melakukan perbuatan aktif.
Jadi  tidak  perlu  dipergunakan  paksaan,  bahkan  bantuan  dari  perempuan  itu  sendiri  terdapat  dalam  perbuatan melarikan itu. Perbuatan melarikan mulai dari tempat, kemana perempuan itu pergi untuk memungkinkan perbuatan itu. Jadi setiap perbuatan untuk mempermudah melarikan perempuan.
Perbuatan melarikan perempuan tersebut tidak mementingkan cara, apakah dengan sukarela atau tidak, bahkan dengan kemauan perempuan itu sendiri termasuk dalam pengertian ini. Adapun yang dikatakan dibawah umur adalah anak  atau  yang  belum  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum,  anak  memiliki  arti  yang  sangat  luas,  anak  di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur13- 20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pengertian anak menurut Udang-undang Perlindungan Anak Pasal 1  angka  1  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. Jadi yang dikategorikan yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan dalam Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  pengertian  perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002) dalam Undang-undang ini pula diatur  mengenai  perlindungan  anak  yang  dalam  suatu  tindak  pidana  kesusilaan  sebagai  seorang  korban  ataupun pelakunya,  hal ini  ditegaskan  dalam  Pasal  17 ayat (2)  yang  berbunyi:  Setiap anak  yang menjadi  korban  atau  pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan wanita yang belum cukup umur menurut KUHP dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun berdasarkan Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa membawa pergi seseorang wanita yang belum cukup umur, tanpa  dikehendaki  orang  tuanya  atau  walinya  tetapi  dengan  persetujuannya,  dengan  maksud  untuk  memastikan penguasaannya terhadap  wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.  Delik ini merupakan delik aduan, dan penuntutan delik aduan hanya dapat diterima apabila telah masuk pengaduan dari penderita atau dari seseorang yang berhak mengadu. Tindak pidana pelarian perempuan di bawah umur merupakan suatu delik aduan.
Bila  berbicara  mengenai  orang  yang  melarikan  wanita  yang  belum  cukup  umur,  biasanya  baru  bisa mempertanggung jawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Subjek
Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek “barangsiapa” rumusan subjek pasal ini menggunakan kata “barangsiapa” ia adalah seorang laki-laki sebagai pelakunya.
2. Objek
Laki-laki merupakan subjeknya hal ini dapat disimpulkan obkeknya adalah wanita atau perempuan dan terkandung maksud melakukanpersetubuhan juga kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki- laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh).
3. Membawa pergi
Perbuatan ”membawa pergi” yang disebut dalam pasal 332 ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu. Namun pasal ini tidak  bisa  diterapkan  jika  yang  sangat  aktif  adalah  si  perempuan,  sedangkan  laki-laki  bersifat  pasif.  Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk “memiliki” atau “menguasai” si perempuan, baik sementara atau  selama  hidupnya.  Penguasaan  atas  wanita  itu  tidak  diperlukan  adanya  penguasaan  kekuasaan  secara  lama, namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari.
Dalam delik aduan, pengaduan yang telah diajukan dapat ditarik kembali bilamana masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (pasal 75). “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Dalam hal berlakunya tenggang waktu tiga bulan itu dihitung mulai keesokan hari dari pengajuan pengaduan.
Ketentuan  boleh  ditariknya  pengaduan  ini  memberikan  kemungkinan  apabila  setelah  pengajuan  diajukan,  si pengadu berubah pikiran karena minsalnya si pembuat telah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya atau istilah dalam praktik “telah berdamai”, maka pengadu dapat menarik kembali pengaduannya selama masih dalam waktu tiga bulan  setelah  pengaduan  diajukan.  Setelah  pengajuan  ditarik,  maka  tidak  dapat  diajukan  lagi.  Alasan  ini  juga  dapat dibenarkan  apabila  dipandang  bahwa  penarikan  pengaduan  itu  pada  dasarnya  adalah  merupakan  alasan  peniadaan penuntutan pidana khusus (untuk kejahatan aduan).

## Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan
Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur
Dengan adanya penarikan pengaduan, maka hak penuntutan menjadi hapus. Dengan hapusnya hak penuntutan pidana, maka penuntutan yang sedang berjalan menjadi gugur. Keadaan ini tidak berbeda dengan sebab meninggalnya terdakwa yang menghapuskan hak menuntut pidana.
Adapun  salah  satu  kasus  yang  menurut  penulis  untuk  menguatkan  dasar  latar  belakang  pada  tesis  ini  adalah: “Bahwa pada Bulan 24 Februari 2020 pernah datang ke kantor sepasang yang mengaku sebagai pasangan suami istri dan telah memilki seorang anak.  Dalam hal pengakuannya mereka berdua hanya dinikahkan oleh pak imam masjid di desa tempat si laki-laki padatahun 2015 yang lalu, padahal bapak si perempuan masih hidup sampai sekarang”.
Setelah penulis dalami lebih lanjut, ternyata memang mereka berdua  sudah lama pacaran. Sementara usia mereka belum mencapai untuk usia pernikahan (dibawah umur) pada saat itu. Selain itu juga kedua orang tua si perempuan tidak menyetujui  hubungan  mereka  berdua  sampai  sekarang.  Pada  akhirnya  pada  tahun  2015  itu,  si  laki-laki  mengajak  si perempuan untuk kabur dari rumah orang tua perempuan. Selain itu juga si laki-laki telah berhasil melakukan hubungan badan  beberapa  kali  dengan  perempuannya  dan  disudahi  dengan  nikah  siri  sekaligus  tanpa  wali  yang  sah  menurut syari’at islam dan juga undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.
Pada  saat  mereka  konsultasi  itu,  penulis  sempat  memberikan  penjelasan  sekaligus  solusi  terbaik  buat  mereka berdua kedepannya, demi kelangsungan rumah tangga dan kejelasan anak keturunannya kelak.
Dalam hal penyelesaian kasus melarikan perempuan di bawah umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama ini jarang sekali melibatkan pihak kepolisian, dikarenakan selelu selesai dengan jalur damai lantaran motif kasusnya adalah dalam rangka ingin menikahi si perempuan itu sendiri. Jika tidak damai dan dinikahkan bagaimana?, sementara korbannya  kebanyakan sudah hamil juga. Tentu saja ini aib bagi kedua orang tua korban yang harus ditutupi agar harkat dan martabat keluraga mereka tetap terjaga dengan baik di mata tetangga sekitar dan masyarakat desa pada umunya.
Sementara  mengenai  upaya  meminimalisir  angka  kasus  melarikan  perempuan  di  Kabupaten  Janjung  Jabung Timur, salah satu bentuk yang lakukan adalah melakukan sosialisasi terkait perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan  pihak  aparat  kepoisian  dalam  acara  “Pembinaan  Pranikah  Terhadap  Anak  SMA,  SMK  dan  MA”  yang merupakan salah satu agenda yang ada di sebelas Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu juga para penghulu termasuk penulis juga selalu menyelipkan materi terkait hukum pada setiap kali turun ke lapangan pada agenda akad nikah yang merupakan profesi keseharian di wilayah kerja masing-masing para penghulu. Perbuatan melarikan perempuan di bawah umur atau istilah lain kawin lari adalah proses pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan tanpa persetujuan restu orang tua dari salah satu atau kedua pasangan yang ingin menikah tersebut. Fenomena ini menunjukkan satu hal yaitu keterlibatan orang tua dan keluarga terhadap urusan cinta antara dua anak manusia di negeri ini masih kuat.
Mengenai  fenomena  perbuatan  melarikan  perempuan  bawah  umur  dalam  hal  hendak  menikahinya  di  wilayah kerja Kantor Urusan Agama pada sebelas Kecamatan yang ada salah satunya dikarenakan tidak adanya restu dari kedua orang tua si perempuan.

## PEMBAHASAN

## A.  Faktor-faktor  Yang  Memperngaruhi  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  Di  Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur di bawah umur yaitu sebagai berikut:

## 1. Faktor Cinta Buta
Mencintai dan menyayangi seseorang tentu bukanlah suatu kesalahan. Tapi mencintai seseorang dengan porsi yang  berlebih  dapat  dikategorikan  sebagai  cinta  buta.  Cinta  buta  ini  dapat  membuat  seseorang  kehilangan kemampuannya  berpikir  jernih  dan  hanya  mengandalkan  emosi.  Ketika  cinta  buta  sudah  melanda,  hal  itu  dapat memberikan  dampak  buruk  bukan  hanya  untuk  hubungan  tapi  juga  untuk  diri  sendiri.  Sebagian  orang  tua  tidak menginginkan  anak  perempuannya  menikah  muda,  namun  karena  keadaan  dan  sesuatu  hal  yang  memaksa  ia  harus menikahkan anaknya.

## 2. Faktor Restu dan Intervensi Orang Tua
Berdasarkan penelitian penulis, ada beberapa alasan mengapa para orang tua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merasa perlu ikut campur terhadap hubungan cinta anak perempuannya, antara lain:
a. Masalah usia muda dan masih pendidikan.
Orang tua yang menganggap anaknya masih terlalu muda cenderung tidak menginginkan anaknya menikah terlalu cepat.
Salah  satu  penyebab  orang  tua  tidak  merestui  anak  perempuannya  berhubungan  atau  pacaran  diusia  muda dikarenakan  orang  tua  memiliki  harapan  tinggi  kepada  anaknya.  Bila  anaknya  pacaran  diusia  muda  maka kekhawatiran bagi orang tua akan muncul terhadap pergaulan serta masa depan anaknya.
Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur
Orang tua yang menaruh harapan besar terhadap pendidikan anaknya (pendidikan dianggap investasi) cenderung tidak ingin anaknya gagal dalam pendidikan karena pernikahan.
Dari sisi sosial masyarakat yang mendorong sikap tidak peduli terhadap peristiwa melarikan perempuan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pandangan dan sikapmasyarakat membiarkan perkawinan dibawah umur karena masyarakat  kebanyakan  tidak  mengerti akan  dampak  buruk  oleh  seseorang  dari  akibat  di  bawah umur dari segi kesehatan dan psikologi. Faktor yang mendorong orangtua menikahkan anak perempuannya di bawah umur karena tingkat pendidikan orangtua tersebut sangat rendah.
Pendidikan yang rendah karena disebabkan putus sekolah, menyebabkan sempitnya ruang pola pikir seorang anak untuk menatap masa depannya, dan mengakibatkan otaknya menjadi beku, sehingga tidak banyak harapan baik baginya. Pikirannya hanya terbatas apa yang dilihat serta didengarnya saja, sehingga penasaran dan keinginan untuk memiliki perempuan idamannya segera timbul dibarengi dengan nafsu birahiunya yang kuat. Begitu juga pengetahuan agama, tentu akan mempengaruhi pikiran tindakan seseorang dalam hidupnya. Dia tidak akan mengerti mana yang baik dan buruk, pahala dan dosa dari setiap perbuatan yang dilakukan sehari-hari, bila dasar pengetahuan agamanya kurang, sehingga setiap yang dilakukannnya selalu bertentangan dengan norma- norma kehidupan yang ada.
Sebagian orang tua tidak menyadari bahwa pernikahan di bawah umur sangat rentan untuk menegakkan tujuan perkawinan karena mereka belum dewasa, sehingga pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian.  Bahkan dalam  aspek  kependudukan,  wanita  yang  menikah  di  bawah  umur  akan  mengakibatkan  angka  kelahiran  yang sangat tinggi, sehingga program pemerintah tentang Keluarga Berencana kurang berhasil.

## b. Status sosial dan ekonomi.
Hubungan laki-laki dan perempuan (pacaran) sering ada ganjalan. Ganjakan biasanya berasal dari pasangan itu sendiri maupun orang tua si wanita. Banyak orang tua memberikan wejangan kepada anak perempuannya untuk mencari  pasangan  yang  mapan  secara  finansial.  Sehingga  ketika  mencintai  pria  yang  diangap  kurang  mapan, jalkan menuju hubungan asmara yang langgeng akhirnya terganjal.
Kemapanan seorang pria menjadi pertimbangan utama para orang tua dalam menyeleksi pasangan anaknya, tentu bukan tanpa alasan. Pria yang kurang mapan berpacaran dengab wanita yang orang tuanya berpenghasilan lebih tinggi dan status sosialnya dikagumi berpotensi menimbulkan konflik yang berkelanjutan.
Umumnya pihak yang merasa status sosialnya lebih tinggi tidak rela memiliki menantu/besan dari kalangan yang lebih rendah status sosialnya.
Faktor  ini  menjadi  pemicu  terbesar  yang  menyebabkan  faktor-faktor  lain  terjadinya  perbuatan  melarikan perempuan  di  bawah  umur.  Dalam  hal  ini,  orang  tua  yang  seharusnya  menjadi  penentu  kebahagiaan  dari perkawinan anak-anaknya, akan tetapi malah menafikan tujuan perkawinan yang didasari rasa cinta tanpa ada unsur paksaan.
Kondisi perekonomian keluarga dan status sosial menjadikan perkawinan di bawah umur yang mengorbankan kebahagiaan  si  anak  sebagai  pilihan  terakhir  penyelesaian  masalah  guna  melunasi  problem  hutang  piutang, memiliki  menantu  yang  kaya  serta  berkedudukan  sosial  yang  tinggi.  Hal  semacam  ini  dilakukan  tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan perasaan si anak yang menjadi korban pernikahan di bawah umur.

## c. Orang tua sudah memiliki jodoh untuk anaknya.
Di  zaman  modern  seperti  sekarang  ini  kita  mungkin  berpikir  bahwa  tidak  akan  ada  lagi  orang  tua  yang memaksakan kehendak kepada anak-anak mereka. Apalagi pemaksaan terhadap pilihan pasangan hidup. Praktek perjodohan orang tua merupakan sebuah prinsip yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Anak-anak seharusnya diberikan kebebasan memilih jodohnya sendiri, karena mereka pastisudah tahu pria seperti apa yang paling pantas dan sesuai dengannya untuk dijadikan pasangan hidup.
Namun ternyata kenyataannya dalam masyarakat Tanjung Jabung Timur khususnya masih banyak para orang tua yang mengintervensi secara otoriter menjodohkan anak mereka dengan pilihan yang sesuai kriteria orang tua itu sendiri, tanpa peduli perasaan sang anak.
Sayangnya kebiasaan menjodohkan itu tidak hanya dilakoni orang tua yang kurang pendidikan , bahkan mereka yang punya pendidikan tinggi juga masih suka menjodohkan anak mereka. Tentu saja alasan utamanya adalah prestise.
Beda etnis/suku, tidak sedikit orang di Indonesia memiliki anggapan negatif terhadap etnis/suku tertentu, sehingga dia tidak suka jika ada orang dari etnis tersebut menjadi bagian dari keluarganya.
Kemudian ada juga orang tua membiarkan anaknya kabur bersama pacarnya sampai hamil, namun orangtua tidak mau menikahkan anaknya, sehingga anaknya nikah tanpa wali dan sekarang sudah punya anak satu. Disamping itu, ada juga orangtua yang sampai tega menyuruh anaknya menggugurkan kandungan (aborsi) melalui dukun kampung karena tidak setuju sama pacar anaknya.

## Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan
Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur
Jadi, faktor orang tua inilah yang menjadi pemicu utama tindakan pidana melarikan perempuan di bawah umur tersebut dalam rangka perkawinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terlepas apapun alasan orang tua si perempuan. Namun di sini penekanannya adalah berkisar masalah anak perempuannya masih di bawah umur dan masih sekolah.
Adapun  secara  khusus,  untuk  mengetahui  apakah  pelaku  melarikan  perempuan  di  bawah  umur  merupakan perbuatan atau perilaku yang layak dijatuh sanksi pidana, perlu adanya pendalaman kasus lebih teliti dan akurat.
Kemudian yang menjadi faktor terjadinya perkawinan di bawah umur akan penulis paparkan sebagai bahan rujukan, antara lain:
1. Faktor Adat dan Budaya Lokal
Masyarakat Tanjung Jabung Timur umumnya masih memegang teguh adat istiadat yang dipegang oleh nenek moyangya. Dalam masalah perkawinan misalnya, di sebagian desa masih sering terdengar adanya kejadian-kejadian seperti  istilah  sebutan  yang  ditujukan  kepada  wanita  yang  tidak  segera  menikah  yang  dalam  bahasa  bugisnya “makkunrelalo” atau perawan tua. Istilah maupun preseden seperti inilah yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat di kawasan tertentu yang melahirkan mindset betapa pentingnya menikah di bawah umur untuk mejauhkan diri dari stigma negatif masyarakat dalam lingkungan sosial seseorang.
Di  kalangan  masyarakat  bugis  ada  lagi  adat  lain  semisal  perkawinan  antar  kerabat  atau  dengan  istilah “mappasilesung” atau  merekatkan  kembali  hubungan  kekerabatan  yang  sudah  mulai  jauh.  Maksud  perkawinan  ini untuk mempererat kembali hubungan persaudaraan atau keluarga.
2.Pemahaman Ajaran Agama yang Keliru.
Hal ini seringkali dijadikan alasan pembenaran atas apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang dalam melakukan perbuatan perkawinan di bawah umur. Penyadaran akan tindakan pada kisah perkawinan Rasulullah dan Aisyah tanpa ada  penelusuran  kejelasan  akan  rahasia  hikmah  yang  tersirat  dalam  peristiwa  tersebut  menjadi  alasan  yang  selalu dijadikan dasar pemebenaran terhadap perkawinan di bawah umur tersebut. Oleh karena itu perlu memahami ajaran agama secara utuh (kaffah).
3.Hamil Diluar Nikah
Seseorang  yang  melakukan  perbuatan  perkawinan  di  bawah  umur  disebabkan  karena  hasil  dari  perbuatan hubungan  badan  di  luar  nikah,  dan mengakibatkan  si  perempuan  hamil.  Orangtua  dengan  merasa  terjebak  dan  pada akahirnya merestui dan menikahkan anak perempuannya sekaligus menutupi aib keluarga.
4.Pendidikan
Dari  sisi  sosial  masyarakat  yang  mendorong  sikap  tidak  peduli  terhadap  peristiwa  melarikan  perempuan  dan perkawinan  di  bawah  umur  adalah  rendahnya  tingkat  pendidikan.  Pandangan  dan  sikapmasyarakat  membiarkan perkawinan dibawah umur karena masyarakat kebanyakan tidak mengerti akan dampak buruk oleh seseorang dari akibat di bawah umur dari segi kesehatan dan psikologi. Faktor yang mendorong orangtua menikahkan anak perempuannya di bawah umur karena tingkat pendidikan orangtua tersebut sangat rendah.
Sebagian orang tua tidak menyadari bahwa pernikahan di bawah umur sangat rentan untuk menegakkan tujuan perkawinan karena mereka belum dewasa, sehingga pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian.  Bahkan dalam aspek kependudukan, wanita yang menikah di bawah umur akan mengakibatkan angka kelahiran yang sangat tinggi, sehingga program pemerintah tentang Keluarga Berencana kurang berhasil.
5.Ekonomi dan Status Sosial
Faktor  ini  menjadi  pemicu  terbesar  yang  menyebabkan  faktor-faktor  lain  terjadinya  perbuatan  perkawinan  di bawah umur. Dalam hal ini, orang tua yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari perkawinan anak-anaknya, akan tetapi malah menafikan tujuan perkawinan yang didasari rasa cinta tanpa ada unsur paksaan.
Kondisi perekonomian keluarga dan status sosial menjadikan perkawinan di bawah umur yang mengorbankan kebahagiaan si anak sebagai pilihan terakhir penyelesaian masalah guna melunasi problem hutang piutang, memiliki menantu  yang  kaya  serta  berkedudukan  sosial  yang  tinggi.  Hal  semacam  ini  dilakukan  tanpa  memperhatikan  dan mempertimbangkan perasaan si anak yang menjadi korban pernikahan di bawah umur.
Adapun data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Muara Sabak, permintaan sidang dispensasi nikah terjadi  peningkatan  dalam  3  tahun  terakhir  ini,  yaitu:  2017  sebanyak  29  kasus,  2018  sebanyak  36  kasus  dan  2019 sebanyak 49 kasus.
Jika merujuk kembali kepada ketentuan pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan melarikan perempuan di bawah umur, sebagai berikut:
1. Denda  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun,  barang  siapa  membawa  pergi  seseorang  wanita  yang  belum dewasa,  tanpa  dikehendaki  orang  tuanya  atau  walinya  tetapi  dengan  persetujuannya,  dengan  maksud  untuk memastikan penguasaannya terhadap  wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.
Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur
2. Dengan pidana paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa perrgi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atauancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
Tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur merupakan suatu delik aduan. Orang yang melarikan wanita yang belum cukup umur baru bisa mempertanggung jawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Subjek
Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek “barangsiapa” rumusan subjek pasal ini menggunakan kata “barangsiapa” ia adalah seorang laki-laki sebagai pelakunya.
2. Objek
Laki-laki merupakan subjeknya hal ini dapat disimpulkan obkeknya adalah wanita atau perempuan dan terkandung maksud melakukanpersetubuhan juga kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki- laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh).
3. Membawa pergi
Perbuatan ”membawa pergi” yang disebut dalam pasal 332 ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu.  Namun pasal ini tidak  bisa  diterapkan  jika  yang  sangat  aktif  adalah  si  perempuan,  sedangkan  laki-laki  bersifat  pasif.  Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk “memiliki” atau “menguasai” si perempuan, baik sementara atau  selama  hidupnya.  Penguasaan  atas  wanita  itu  tidak  diperlukan  adanya  penguasaan  kekuasaan  secara  lama, namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari.
Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewen  ang khusus oleh Undang- undang  untuk  melakukan  penyidikan”.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  penyidikan  berdasarkan  pasal  1  angka  2 KUHAP: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- undang  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya”.
Dari dua pengertian tersebut di atas, maka penyidik Polri memiliki kewenangan, karena dalam Kitab undang- undang Pidana (KUHP) sendiri mengatur pelaksanaan penanganan tindak pidana terhadap pelaku melarikan perempuan dibawah  umur  dalam  rangka  perkawinan.  Sementara  pihak  yang  diberi  wewenang  untuk  melakukan  pencatatan perkwinan berdasarkan Undang-undang adalah Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai ujung tombak Kementerian Agama (Pemerintah) dalam hal perkawinan.

## B.   Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Perempuan di bawah Umur di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Pada dasarnya penggunaan jalur litigasi atau penal dalam penyelesaian perkara pidana merupakan sarana yang diberikan  oleh  pemerintah  atau  negara  sebagai  wujud  pelayanan  kepada  masyarakat.  Namun  demikian,  penggunaan jalur ini dihadapkan pada prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit sehingga memakan waktu yang lama dari tahap pemeriksaan di kepolisian sampai putusan pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim.
Selain  itu,  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP)    dijalankan  oleh  manusia  sehingga  kecepatan  dan  ketepatan  dalam penyelesaian perkara pidana tak hanya ditentukan oleh prosedur atau aturan belaka. Manusia memiliki berbagai macam kompleksitas yang dapat  mempengaruhi kinerjanya dalam penyelesaian perkara pidana yang ditangani.
Perilaku aparat penegak hukum seringkali menjadi faktor yang memperburuk kinerja institusinya. Faktor perilaku ini membentuk citra dari kinerja lembaga atau institusi. Apabila citra itu buruk, maka orang atau badan  hukum tak memiliki minat untuk menyerahkan masalahnya kepada aparat penegak hukum.
Ada banyak cara dan tempat untuk mendapatkan keadilan, peradilan pidana hanya salah satu cara dan tempat yang dapat ditempuh. Keadilan dapat ditemukan di mana saja, di ruang mana saja. Ketika SPP tak dapat memberikan keadilan yang harapkan, maka mereka yang bermasalah dapat mencari altenatif lain yang dapat memberikan harapan itu.
Bagi masyarakat Tanjung Jabung Timur yang masih memegang kuat hukum adat, dapat mencarinya di peradilan adat dan bagi masyarakat yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mencari melalui hukum agamanya. Maka dari itu sering selalu setiap dalam penanganan perkara di kampung pasti melibatkan para tokoh adat dan tokoh agama, karena memang  hanya  dengan  sinergitas  dua  tokoh  inilah  yang  dapat  meredam  bahkan  menyelesaikan    permasalahan  di kampung-kampungnya.  Biasanya  kalau  menyangkut  marwah  dan  aib  kampung,  maka  akan  dibebankan  denda  cuci kampung atau cuci parit.
Maka  dari  itu  masyarakat  Tanjung  Jabung  Timur  memiliki  alasan  tersendiri  mengapa  jarang  yang  mau mengadukan permasalahan hukum kepada aparat kepolisian. Ada beberapa asumsi masyarakat yang menjadi penyebab diantaranya:
Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur

## 1. Krisis kepercayaan  dan pobia terhadap aparat hukum
Secara geografis masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang tersebar di wilayah terisolir, makanya untuk berurusan sama aparat hukum merasa takut dan malu, sehingga ketika mempunyai problem hukum mereka pilih berdiam diri tanpa mau mengadu ke pihak aparat hukum (polisi).
Masyarakat banyak yang beranggapan jika mau mengurus seekor kambing yang hilang melalui aparat, maka siap- siap  mengorek  dana  seharga  seekor  sapi.  Artinya  apa?,  cukup  mahal  biaya  yang  harus  dikeluarkan  kalau  berurusan masalah hukum, apalagi sampai menyewa kuasa hukum.
2.Harkat dan martabat keluarga
Masyarakat  yang  mayoritas  hidup  di  wilayah  pedesaan  dan  tersebar  di  lebih  kurang  94  Desa/Kelurahan  serta dengan  latar  belakang  dominasi  dari  tiga  suku  terbesar  yaitu  Melayu  Timur,  Jawa  dan  Bugis  memilki  kemiripan pemahaman bila dihadapkan dengan permasalahan hukum. Mereka merasa hina bila ada aib keluarga yang diketahui oleh orang banyak, apalagi sampai dibawa ke ranah hukum.
3.Pelaku memiliki itikad dan maksud baik
Para orang tua korban kasus melarikan perempuan di bawah umur biasanya merasa enggan untuk mengadukan dan membesar-besarkan masalah tersebut, karena pacar anak perempuannya punya keinginan menikah dengan anaknya. Hanya saja belum waktunya untuk melangsungkan pernikahan itu. Oleh karena sudah terlanjur  terjadi pelarian anak perempuannya, mau tidak mau dan suka tidak suka harus disetujui hubungan keduanya, demi menghindari hal-hal yamg tidak diinginkan.
4. Kuat memegang adat istiadat
Bagi  kebanyakan  masyarakat  Tanjung  Jabung  sampai  saat  ini  masih  kental  dan  berpegang  kuat  kepada  adat istiadat yang turun temurun dari leluhur nenk moyang mereka terdahulu, sehingga apabila ada anggota keluarga yang melakukan  tindakan  kejahatan maka  harus  diselesaikan  secara  adat  saja  dan  tidak  perlu  mengadukan  ke pihak  yang berwajib.
Menurut hemat penulis, sebaiknya hukum pidana di masa yang akan datang hendaklah memperhatikan aspek- aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia. Pada masa kini, di mana hukum yang dipraktekkan di peradilan adalah hukum modern, perlu memperhatikan sarana kontrol  sosial  lain  yang  ada  di  masyarakat,  seperti  halnya  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  yang  merupakan masyarakatnya multi etnik, suku, agama dan budaya.
Pemutlakan penyelesaian perkara pidana melalui jalur penal/ litigasi tak akan mendukung fungsi hukum pidana sebagai ultimum remidium. Indonesia yang berkeadaan serbaneka hendaknya pula memperhatikan kebhinekaan itu, dan tak mengandalkan semata pada kinerja SPP untuk mendapatkan keadilan, karena keadilan ada di banyak ruang.
Di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur,  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  jalur  non  penal  merupakan  jalur atlernatif yang akan membantu mengurangi penumpukan perkara di peradilan dan kemacetan SPP dalam menangani kejahatan. Ada beberapa hal yang menjadikan penyelesaian. Mediasi sebagai basis dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi dikatakan sebagai quasi perdata-pidana, karena di sana mengandung unsur perdata tetapi digunakan untuk menyelesaikan masalah atau perkara pidana.
Pertama, adanya kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perkara pidana, baik melalui peradilan pada tahap pertama (kepolisian) maupun tidak melalui peradilan.
Kedua , adanya kesepakatan pula untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa seorang atau beberapa orang mediator.
Ketiga , dalam proses itu terjadi negosiasi atau tawar menawar mengenai jumlah ganti rugi atau tindakan lain yang harus diberikan atau dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada pihak korban.
Proses  negosiasi  atau  tawar  menawar  ini  merupakan  proses  yang  biasanya  terdapat  dalam  hukum  perdata. Kedudukan pelaku dalam proses penyelesaian perkara pidana jalur non penal/ non litigasi ini berbeda dengan proses melalui jalur litigasi. Pada jalur litigasi, kepada pelaku dikenakan asas presumption of innocence (pradug a tak bersalah) sehingga dalam pemeriksaan di kepolisian maupun di pengadilan dapat memberikan keterangan yang berbeda. Semua itu akan mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan.
Dalam  penyelesaian  melalui  jalur  non  penal/  non  litigasi,  kedudukan  pelaku  adalah  presumption  of  guilty (praduga bersalah), sehingga yang terjadi dalam negosiasi itu bukan mencari kesalahan pelaku, tetapi menentukan apa yang harus dilakukan atau diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya.
Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi ini ada kemiripan dengan plea bargaining system di Amerika Serikat. Plea bargaining system juga menggunakan cara-cara dalam hukum perdata untuk menyelesaikan perkara pidana. Perbedaannya, jika dalam plea bargaining system yang melakukan negosiasi adalah penuntut umum (jaksa)  dengan  pelaku  kejahatan  atau  penasehat  hukumnya  dan  tidak  melibatkan  pihak  korban,  sedangkan  dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi ini tidak ada peran jaksa atau penuntut umum.
Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan

## Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur
Pada prinsipnya penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan di luar peradilan pidana dan di dalam peradilan pidana.  Penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  peradilan  pidana  berarti  perkara  pidana  tersebut  belum  dilaporkan  atau diadukan ke kepolisian, sehingga di sini tidak ada campur tangan kepolisian. Semua kendali ada pada para pihak.
Di Kabupaten Tanjung Jabung sendiri selama ini cara non penal inilah yang selalu diterapkan setiap penanganan perkara  tersebut,  dengan  beberapa  alasan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas  tadi,  yang  salah  satunya  demi menjaga marwah atau harkat martabat keluarganya.
Pada penyelesaian yang dilakukan dalam kerangka peradilan pidana (tingkat kepolisian), berarti perkara tersebut sudah dilaporkan atau diadukan ke kepolisian dan masuk dalam daftar register. Dalam proses ini, polisi dapat bertindak selaku mediator atau dapat menunjuk pihak ketiga selaku mediator. Apabila yang menjadi mediator adalah pihak ketiga, maka polisi memantau jalannya proses tersebut sampai selesai untuk kemudian dicatat pada statistik kriminal bahwa perkara tersebut telah dilakukan penyelesaian.
Apabila proses penyelesaian sengketa terjadi di luar peradilan dan tidak melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, maka negosiasi dilakukan oleh korban atau keluarganya dan pelaku atau keluarganya.
Persoalan yang sering terjadi di masyarakat, khususnya Kabupaten Tanjung jabung Timur adalah jika menemui polisi yang pro penyelesaian melalui jalur non penal/ non litigasi, dengan melihat karakteristik kasus yang dihadapi, maka  polisi  tersebut  akan  menawarkan  kepada  pihak-pihak  yang  berselisih  untuk  diselesaikan  secara  damai  atau kekeluargaan, namun jika tidak akan terjadi sebaliknya. Dalam penyelesaian ini, polisi dapat bertindak selaku mediator atau menunjuk pihak lain sebagai mediator. Selama proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator yang bukan polisi, polisi bertindak selaku pengawas dan menerima laporan hasil negosiasi.
Apabila  proses  mediasi  tersebut  berjalan  dengan  baik  dan  menghasilkan  kesepakatan,  maka  perkara  pidana tersebut selesai. Sebaliknya, jika mediasi gagal, maka proses selanjutnya adalah mengikuti proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi. Hal ini berarti perkara dilanjutkan sampai ke persidangan di muka hakim. Hakimlah yang akan memutuskan bersalah atau tidaknya si pelaku kejahatan.
Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak baik di luar maupun di dalam peradilan pidana dibuatkan surat perjanjian atau akta notaris sebagai bukti yang kuat. Hal ini untuk menghindari penyangkalan dari pelaku pelaku kejahatan yang tak mau melaksanakan hasil kesepakatan. Dengan bukti itu, pelaku kejahatan tak dapat mengelak.
Penggunaan jalur non penal/ non litigasi harus selektif dan hanya dapat dilakukan terhadap perkara-perkara yang memenuhi  tetentu.  Pengembangan  model  ini  disebabkan  karena  model  yang  selama  ini  ada  (model  penal/  litigasi) mengandung  banyak  kelemahan  sehingga  keadilan  yang  didambakan  oleh  pelaku  dan  korban  tak  muncul.  Model penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi sebetulnya dapat membantu mengurangi benang kusut pada Sistem Peradilan Pidana dengan memutus perkara pidana melalui cara-cara yang dipakai dalam hukum perdata.
Sedangkan terkait bagaimana mengenai upaya meminimalisir angka kasus melarikan perempuan di Kabupaten Janjung Jabung Timur, ada beberapa bentuk dimana penulis yang terlibat langsung dalam hal ini, diantaranya adalah: 1. Melakukan sosialisasi terkait perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan pihak aparat kepoisian dalam acara “Pembinaan Pranikah Terhadap Anak SMA, SMK dan MA” yang merupakan salah satu agenda yang ada di sebelas Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga diharapkan out  put  dari  agenda  tersebut  dapat  berkontribusi  terhadap  upaya  penekanan  angka-angka  kejahatan  termasuk kejahatan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, karena memang anak-anak minimal seusia kelas tiga SMA sederajat itu akan memasuki babak baru dari pada masa depannya. Bagi yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi tentu sedikit tidak beresiko terhadap bentuk kejahatan terutama tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, karena mereka sedikit disibukkan dengan aktivitas rutinitas sebagai mahasiswa. Namun sebaliknya, bila mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dan bahkan apalagi sampai tidak bekerja alias pengannguran, maka inilah justru yang menjadi para pemuda (penganguran) itu tidak memiliki kesibukan dan bergaul hanya sebatas lingkup desanya saja serta setiap hari ada kesempatan bertemu dengan wanita idamannya, sehingga berujung kepada perbuatan nekad ingin memiliki wanita idamannya itu secara utuh melalui modus melarikannya dengan harapan orang tuanya mau menerima dirinya walaupun dengan keterpaksaan.
2. Para penghulu termasuk penulis juga selalu menyelipkan materi terkait hukum pada setiap kali turun ke lapangan pada  agenda  akad  nikah  yang  merupakan  profesi  keseharian  di  wilayah  kerja  masing-masing  para  penghulu. Biasanya materi tersebut disampaikan ketika acara akad nikah nikah maupun pada saat nasihat pernikahan ketika acara resepsinya.
Selain  pada  momentum  tersebut,  materi  sering  juga  disampaikan  pada  saat  acara  pengajian-pengajian  majelis taklim dan sejenisnya.
Berdasarlan  teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan  dan  fakta  dilapangan,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi dalam penegakan hukum yaitu:
Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan

## Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur

## 1. Faktor Subtansi Hukumnya
Adapun hukum yang dimaksudkan adalah Undan-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah.  Faktor  hukum  yang  dimaksud  adalah  berawal  dari  undang-undangnya  itu  sendiri  yang  bermasalah. Penegakan hukum yang berasal undang-undang itu disebabkan:
a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya;
b. Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
c.  Ketidak  jelasan  arti  kata-kata  dalam  undang-undang  yang  akan  berakibat  ambigu  dalam  penafsiran  serta penerapannya.
Disamping itu juga adalah ketidak jelasan arti kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Permasalahan  itu  disebabkan  karena  penggunaan  kata-kata  yang  artinya  dapat  ditafsirkan  sangat  luas.  Inilah  yang memuat  pasal  dengan  kata-kata  yang  dapat  ditafsirkan  secara  multi  interpretasi  dan  menyebabkan  rancu  dalam penafsiran atau penerapannya, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Itu artinya, bahwa faktor hukum yaitu peraturan  yang  memiliki  katidak  jelasan  kata-kata  dalam  perumusan  pasal-pasalnya  terbukti  telah  mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun Undang-undang telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang- undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari Undang-undang tidak dapat dijalankan, misalnya perbedaan batas usia perkawinan.
Menurut Undang-undang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah berusia 19 tahun. Kemudian dalam Undang-undang perlindungan anak juga dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berumur  18  tahun.  Jadi,  menurut  undang-undang  baikitu  undang-undang  perkawinan  maupun  undang-undang perlindungan anak, apabila perkawinan dilakukan diluar batas minimum yang telah tercantum dalam regulasi terebut adalah perkawinan di bawah umur.
Dalam kacamata hukum positif telah dijelaskan mengenai perkawinan di bawah umur, ketentuan yang menganjal tersebut  ialah  terdapat  dalam  pasal  7  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Jika  perkawinan tersebut  tetap  dilangsungkan,  maka  banyak  menimbulkan  kemudharatan  daripada  kemaslahatan,  sehingga  lari  dari konsep awal perkawinan.
2.Faktor Penegak Hukum
Di sini yang dimaksud dengan penegak hukum yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam  penanganan  penegakan  hukum,  mulai  dari  Polisi,  Jaksa,  Hakim,  Advokat  serta  para  petugas  sipir  Lembaga Permasyarakatan.  Setiap  profesi  penegak  hukum  mempunyai  kewenangan  dan  tugas  masing-masing.  Para  hakim tentunya berada pada peranan yang sangat urgen menentukan ketika suatu keputusan diharapkan lahir secara normal dan ideal. Sementara dalam pelaksanaan tugasnya, hakim berada di dalam kemandiriannya, sedangkan penegak hukum yang  lainnya  yaitu  meyakinkan  dan  menjelaskan  kepada  hakim  apa  dan  bagaimana  permasalahan  hukum  yang sebenarnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan bijaksana.
Namun persoalannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan pada koridor yang  semestinya,sehingga  penegakan  hukum  mengalami  kendala  dalam  tingkatan  teknis  operasionalnya  di  masing- masing  sektor  penegak  hukum.  Penyebabnya  antara  lain  adalah;  Pertama,  rendahnya  kualitas  hakim,  polisi,  jaksa, advokat dan juga petugas lembaga pemasyrakatan; Kedua, tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi baik dan modern; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan terhadap penegak hukum, terutama terhadap hakim, jaksa dan polisi; Keenam, kuatnya tuduhan tentang adanya mafia peradilan. Praktek penegakan  hukum  semakin  sulit,  karena  lemahnya  koordinasi  di  anatara  penegak  hukum,  baik  pada  tataran  teoritis, maupun dalam tingkatan opersionalnya. Padahal, koordinasi hukum adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum  kepada  masyarakat.  Bertolak  pada  kurang  baiknya  koordinasi  antara  penegak  hukum  ini,  maka  kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (integrated justice system).
Dengan  kondisi  demikian  tersebut,  maka  penegak  hukum  yang  tidak  dapat  menjalankan  Undang-undang sebagaimana  yang  seharusnya  telah  diamanatkan    di  dalam  Undang-undang  dan  akan  berdampak  negatif  terhadap penegakan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau integritas penegak hukum memainka peranan penting, jika peraturan sudah baik, tapi kualitas aparat kurang baik, tentu penanganan pada setiap masalah menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan integritas penegak hukum. 3.Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung
Faktor  ini  mencakup  perangkat  lunak  dan  perangkat  keras.  Salah  satu  contoh  dari  perangkat  lunak  adalah pendidikan, sedangkan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dalam penegakan hukum.  Tanpa  adanya  dukungan  sarana  atau  fasilitas  yang  memadai,  maka  tidaklah  mudah  penegakan  hukum berlangsung dengan baik, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika masalah-masalah  tersebut tidak terpenuhi, maka sangat sulit penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi
Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur
disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas, yaitu mampu serta dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses perekrutan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat.
Namun, di dalam kenyataannya seringkali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap, atau jumlah orang yang sedikit yang mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut  perlu  dipertanyakan  dan  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan.  Akibatnya  para  penegak hukum cenderung lebih sedikit dari persentase jumlah masyarakatnya yang terus bertambah, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana supremasi hukum.
Selain itu juga faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai  contoh  dapat  dilihat  dalam  faktor-faktor  penghambat  lamanya  proses  penyelesaian  dalam  peradilan  yaitu banding dan kasasi: terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga  pengadilan,  kurangnya  sarana  atau  fasilitas  serta  adanya  tugas  sampingan  para  hakim  menambah  sulitnya penegakan  hukum.  Terdapatnya  hambatan  di  dalam  penyelesaian  perkara  bukan  semata-mata  disebabkan  karena banyaknya  perkara  yang  harus  segera  diselesaikan,  sedangkan  waktu  untuk  mengadilinya  dan  juga  usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Jika yang dilakukan hanyalah dengan menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, yang  perlu  diperhitungkan  tidak  hanya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  apabila  terjadi  hambatan  dalam  penyelesaian perkara,  akan  tetapi  yang  juga  harus  diperhitungkan  dengan  matang  adalah  biaya  yang  harus  ada  jika  hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara optimal oleh para pencari keadilan. 4.Faktor Masyarakat
Para penegak hukum berasal dari masyarakat serta bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Setiap warga atau kelompok masyarakat sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.
Dari sisi sosial dan budaya, Indonesia umumnya dan Tanjung Jabung Timur khususnya, merupakan masyarakat yang majemuk dengan begitu banyaknya etnik dengan beragamnya kebudayaan yang berbeda. Selaku penegak hukum harus  mengenal  stratafikasi  sosial  atau  pelapisan  masyarakat  yang  ada  dalam  suatu  lingkungan  beserta  tatanan kedudukan dan peranan yang ada. Setiap lapisan sosial tentu ada dasarnya.
Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah masalah lembaga-lembaga sosial yang tumbuh dan hidup, serta sangat dihargai oleh bagian besar kalangan masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami masalah tersebut, maka dapat memudahkan para penegak hukum dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di kalangna masyarakat tersebut. Secara garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua, yaitu masyarakat kalangan atas dan masyarakat kalangan bawah. Untuk penegakan hukum pada keduanya tentu saja sangat berbeda cara penyelesaiannya. Ini disebabkan karena pola pikir dan tingkat pengetahuan yang berbeda. Jika masyarakat kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini disebabkan karena kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, sehingga tidak dapat mengetahui bahwa sebenarnya ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar.
Sementara, masyarakat kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal seperti ini cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan untuk kepentingan semata.
Masyarakat Tanjung Jabung Timur khususnya semakin lama jumlah penduduk miskinnya tetap ada. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan dan penegakan hukum ada di lapisan ini. Setiap lapisan sosial  memiliki  dasar-dasarnya  tersendiri,  sehingga  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  antara  lain  pemberian pemahaman  hukum  kepada  masyarakat  yang  barangkali  tidak  begitu  mengerti  akan  eksistensi  dan  urgensi  hukum, sehingga memudahkan bagi mereka (penegak hukum) untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.
Kemudian  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum,  lemahnya  pengetahuan  hukum  masyarakat  menjadi  salah  satu  penghambat  penerapan  pasal  ini  di  dalam masyarakat. Masyarakat baru menyadari bahwa adanya ketentuan pidana yang mengatur tentang larangan melarikan perempuan  di  bawah  umur,  meskipun  ada  niat  baik  untuk  menikahinya.  Masyarakat  juga  biasaya  baru  menyadari ketentuan  pidana  setelah  adanya  laporan  yang  diproses  oleh  aparat  penegak  hukum.  Oleh  karena  itu,  peran  serta masyarakat  terhadap  kesadaran  hukum  sangat  dibutuhkan,  sehingga  penegakan  hukum  dimasyarakat  bisa  berjalan secara wajar.
5.Faktor Kebudayaan.
Berlandaskan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai  fungsi  yang  sangat  besar  bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  mengatur  agar  manusia  dapat  mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya bila mereka berhubungan dengan orang lain.
Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan

## Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur
Dengan  demikian,  kebudayaan  adalah  suatu  garis  pokok  tentang    perikelakuan  yang  menetapkan  peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.
Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dinggap buruk. Sebetulnya, faktor kebudayaan memiliki kesamaan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah  sistem nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat.
Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi di masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku cenderung terjadi terus menerus.
Sistem  atau  kebudayaan  hukum  pada  prinsipnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari  hukum  yang  berlaku, maka nilai-nilai mana yang merup
akan  konsepsi-konsepsi  abstrak  mengenai  apa  yang  dianggap  daik  dan  apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai itu lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang  harus  dicocokkan.  Pasangan  nilai-nilai  konservatisme  dan  nilai  inovatisme  senantiasa  berperan  dalam  progres hukum, oleh karena di satu  pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan berorientasi untuk mempertahankan status quo.
Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum jika dilihat dari sudut kebudayaan dapat ditelusuri dari zaman dahulu, yaitu sejak masa-masa kerjaan. Dimana orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja dan menyampaikan hajatnya, maka akan memberikan upeti agar keinginannya cepat dikabulkan.
Hal  semacam  ini  ternyata  masih  ada  sampai  sekarang,  hanya  saja  bentuk  kemasan  dan  labelnya  yang membedakan. Pada era sekarang dikenal  dengan istilah suap (kolusi).  Tentu, hal ini sesuatu yang tidak asing lagi karena memang sudah menjadi rahasia umum hampir pada semua instansi pemerintah pernah mengalaminya. Masalah suap ini kemungkinan masih terus ada dan menjadi budaya, karena adanya penjual dan pembeli dari suap tersebut sepanjang masa. Penjual produknya adalah para penegak hukum, yang mengambil laba (keuntungan) buat pribadinya dan tidak menjalankan  prosedur  yang  ada  sebagaimana  mestinya.  Sedangkan  dari  pihak  pemebli  adalah  orang  yang  bersedia membayar  aparat  atau  instansi  tersebut  agar  apa  yang  diinginkan  dapat  dan  cepat  terwujud  dengan  mengabaikan regulasinya.  Ini  menunjukkan  bahwa  lemahnya  budaya  dalam  penegakan  hukum  yang  ada.  Jika  seperti  ini kenyataannya, maka sampai kapanpun jika selama budaya ini tidak hilang, penegakan hukum tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan (ideal).
Dalam hal penegakan, jelaslah bahwa kelima faktor di atas dalam realitas korelasinya akan saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan dalam supremasi hukum satu dengan yang lainnya akan saling mempengaruhi dalam aktivitas penegakannya. Sementara kelamahan yang satu akan berdampak kepada yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh barometer dari efektivitas penegakan hukumnya.
Dari  semua  faktor  masalah  penegakan  hukum  tersebut,  faktor  penegakan  hukumnya  yang  menjadi  titik tumpuannya.  Hal  ini  disebabkan  baik  itu  karena  undang-undangnya  disusun  oleh  oleh  pihak  penegak  hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya juga oleh penegak hukum, yang merupakan panutan bagi masyaraka, sehingga kedudukannya menjadi penentu dalam proses penegakan hukumnya.
Walaupun diakui bahwa, faktor manakah yang sangat berpengaruh besar dari keseluruhan faktor tersebut, tetapi yang patut dicatat adalah bahwa salah satu faktornya dapat mendukung terbentuknya efektivitas hukum dalam supremasi hukum. Namun demikian, dengan memperhatikan sistematikanya dari semua faktor ini jika difungsikan sebagaimana mestinya  penegakan  hukum,  maka  paling  tidak  hukum  tersebut  dinilai  dapat  dikategorikan  efektif.  Yang  dimaksud adalah  bahwa  dengan  sistematika  itu  dapat  membangun  supremasi  hukum,  seharusnya  diawali  mempertanyakan bagaimana hukumnya, bagaimana penegak hukumnya, bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, lalu bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun. Artinya, tata urutannya dapat diprediksikan dasar berpikirnya dalam penegakan hukumnya.
Oleh karena itu, maka masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukumnya begitu kompleks dan rumit apabila  dipelajari  lebih  dalam  dan  tidaklah  sesederhana  seperti  kasat  mata  melihatnya.  Dibutuhkan  sebuah  gerakan langkah bersama secara  teratur, tertata dan terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum berkeadilan dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan.
Di  samping  sudah  waktunya  para    penegak  hukum-para  penegak  hukum  juga  harus  memperhatikan  dengan seksama pendapat Soerjono Soekanto itu sebagai bahan perenungan dan kontemplasi di dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum yang berhak mengarahkan kemana arah tujuan penegakan hukum.
Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur

## KESIMPULAN
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melarikan pasangannya yang masih di bawah umur sekaligus merupakan bahasan pokok pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

## 1. Faktor Cinta Buta
Mencintai dan menyayangi seseorang tentu bukanlah suatu kesalahan. Tapi mencintai seseorang dengan porsi yang  berlebih  dapat  dikategorikan  sebagai  cinta  buta.  Cinta  buta  ini  dapat  membuat  seseorang  kehilangan kemampuannya  berpikir  jernih  dan  hanya  mengandalkan  emosi.  Ketika  cinta  buta  sudah  melanda,  hal  itu  dapat memberikan dampak buruk bukan hanya untuk hubungan tapi juga untuk diri sendiri.
Dari  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa  sebenarnya  sebagian  orang  tua  tidak  menginginkan  anak perempuannya menikah muda, namun karena keadaan dan sesuatu hal yang memaksa ia harus menikahkan anaknya.

## 2. Faktor Restu dan Intervensi Orang Tua
Berdasarkan penelitian penulis, ada beberapa alasan mengapa para orang tua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merasa perlu ikut campur terhadap hubungan cinta anak perempuannya, antara lain:
a. Masalah usia muda dan masih pendidikan.
Orang tua yang menganggap anaknya masih terlalu muda cenderung tidak menginginkan anaknya menikah terlalu cepat.
Salah  satu  penyebab  orang  tua  tidak  merestui  anak  perempuannya  berhubungan  atau  pacaran  diusia  muda dikarenakan  orang  tua  memiliki  harapan  tinggi  kepada  anaknya.  Bila  anaknya  pacaran  diusia  muda  maka kekhawatiran bagi orang tua akan muncul terhadap pergaulan serta masa depan anaknya.
Orang tua yang menaruh harapan besar terhadap pendidikan anaknya (pendidikan dianggap investasi) cenderung tidak ingin anaknya gagal dalam pendidikan karena pernikahan.
Dari sisi sosial masyarakat yang mendorong sikap tidak peduli terhadap peristiwa melarikan perempuan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pandangan dan sikapmasyarakat membiarkan perkawinan dibawah umur karena masyarakat  kebanyakan  tidak  mengerti akan  dampak  buruk  oleh  seseorang  dari  akibat  di  bawah umur dari segi kesehatan dan psikologi. Faktor yang mendorong orangtua menikahkan anak perempuannya di bawah umur karena tingkat pendidikan orangtua tersebut sangat rendah.
Pendidikan yang rendah karena disebabkan putus sekolah, menyebabkan sempitnya ruang pola pikir seorang anak untuk menatap masa depannya, dan mengakibatkan otaknya menjadi beku, sehingga tidak banyak harapan baik baginya. Pikirannya hanya terbatas apa yang dilihat serta didengarnya saja, sehingga penasaran dan keinginan untuk memiliki perempuan idamannya segera timbul dibarengi dengan nafsu birahiunya yang kuat. Begitu juga pengetahuan agama, tentu akan mempengaruhi pikiran tindakan seseorang dalam hidupnya. Dia tidak akan mengerti mana yang baik dan buruk, pahala dan dosa dari setiap perbuatan yang dilakukan sehari-hari, bila dasar pengetahuan agamanya kurang, sehingga setiap yang dilakukannnya selalu bertentangan dengan norma- norma kehidupan yang ada.
Sebagian orang tua tidak menyadari bahwa pernikahan di bawah umur sangat rentan untuk menegakkan tujuan perkawinan karena mereka belum dewasa, sehingga pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian.  Bahkan dalam  aspek  kependudukan,  wanita  yang  menikah  di  bawah  umur  akan  mengakibatkan  angka  kelahiran  yang sangat tinggi, sehingga program pemerintah tentang Keluarga Berencana kurang berhasil.

## b. Status sosial dan ekonomi.
Hubungan laki-laki dan perempuan (pacaran) sering ada ganjalan. Ganjakan biasanya berasal dari pasangan itu sendiri maupun orang tua si wanita. Banyak orang tua memberikan wejangan kepada anak perempuannya untuk mencari  pasangan  yang  mapan  secara  finansial.  Sehingga  ketika  mencintai  pria  yang  diangap  kurang  mapan, jalkan menuju hubungan asmara yang langgeng akhirnya terganjal.
Kemapanan seorang pria menjadi pertimbangan utama para orang tua dalam menyeleksi pasangan anaknya, tentu bukan tanpa alasan. Pria yang kurang mapan berpacaran dengab wanita yang orang tuanya berpenghasilan lebih tinggi dan status sosialnya dikagumi berpotensi menimbulkan konflik yang berkelanjutan.
Umumnya pihak yang merasa status sosialnya lebih tinggi tidak rela memiliki menantu/besan dari kalangan yang lebih rendah status sosialnya.
Faktor  ini  menjadi  pemicu  terbesar  yang  menyebabkan  faktor-faktor  lain  terjadinya  perbuatan  melarikan perempuan  di  bawah  umur.  Dalam  hal  ini,  orang  tua  yang  seharusnya  menjadi  penentu  kebahagiaan  dari perkawinan anak-anaknya, akan tetapi malah menafikan tujuan perkawinan yang didasari rasa cinta tanpa ada unsur paksaan.
Kondisi perekonomian keluarga dan status sosial menjadikan perkawinan di bawah umur yang mengorbankan kebahagiaan  si  anak  sebagai  pilihan  terakhir  penyelesaian  masalah  guna  melunasi  problem  hutang  piutang, memiliki  menantu  yang  kaya  serta  berkedudukan  sosial  yang  tinggi.  Hal  semacam  ini  dilakukan  tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan perasaan si anak yang menjadi korban pernikahan di bawah umur.
Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur

## c. Orang tua sudah memiliki jodoh untuk anaknya.
Di  zaman  modern  seperti  sekarang  ini  kita  mungkin  berpikir  bahwa  tidak  akan  ada  lagi  orang  tua  yang memaksakan kehendak kepada anak-anak mereka. Apalagi pemaksaan terhadap pilihan pasangan hidup. Praktek perjodohan orang tua merupakan sebuah prinsip yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Anak-anak seharusnya diberikan kebebasan memilih jodohnya sendiri, karena mereka pastisudah tahu pria seperti apa yang paling pantas dan sesuai dengannya untuk dijadikan pasangan hidup.
Namun ternyata kenyataannya dalam masyarakat Tanjung Jabung Timur khususnya masih banyak para orang tua yang mengintervensi secara otoriter menjodohkan anak mereka dengan pilihan yang sesuai kriteria orang tua itu sendiri, tanpa peduli perasaan sang anak.
Sayangnya kebiasaan menjodohkan itu tidak hanya dilakoni orang tua yang kurang pendidikan , bahkan mereka yang punya pendidikan tinggi juga masih suka menjodohkan anak mereka. Tentu saja alasan utamanya adalah prestise.
Beda etnis/suku, tidak sedikit orang di Indonesia memiliki anggapan negatif terhadap etnis/suku tertentu, sehingga dia tidak suka jika ada orang dari etnis tersebut menjadi bagian dari keluarganya.
Sedangkan dalam hal upaya penyelesaian kasus tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi  merupakan jalur atlernatif yang akan membantu mengurangi penumpukan perkara di peradilan dan kemacetan SPP dalam menangani kejahatan. Ada beberapa hal yang menjadikan penyelesaian. Mediasi sebagai basis dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi dikatakan sebagai quasi perdata-pidana, karena di sana mengandung unsur perdata tetapi digunakan untuk menyelesaikan masalah atau perkara pidana.

## B. Saran
1.  Kepada  pelaku  sebaiknya  berpikir  panjang  dalam  hal  melakukan  perbuatan  melarikan  perempuan  aliasnya pacarnya untuk kabur dari rumah orang tuanya, terlepas apapun bentuk motif yang melatarbelakangi pertbuatan tersebut.
2. Sebagai orang tua dan masyarakat hendaklah menyadari bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin  dan melindungin  anak  beserta  hak-hakya agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental serta sosialnya. Perlu kiranya para pihak yang terkait melakukan sosialisasi hukum perkawinan secara terpadu dan berkesenambungan, agar masyarakat memahami regulasi yang saling menopang satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya tentu masyarakat akan mentaati dan melaksanakan regulasitersebut. Disamping itu juga perlu kiranya masyarakat diberi pemahaman tentang fungsi hukum, mengingat salah satu fungsi hukum itu untuk merubah masyarakat yang tradisional menjadi modern.
Dengan demikian perlu juga sebenarnya disampaikan kepada masyarakat bahwa adat istiadat yang bertentangan dengan norma agama dan hukum kiranya patut ditinggalkan secara berangsur-angsur, dikarenakan memang harus sejalan dengan perkembangan zaman.
3.    Kepada  pemerintah  sebaiknya  dalam  memberlakukan  suatau  regulasi  harus  disosialisasikan  kepada  seluruh lapisan masyarakat, agar pemikiran masyarakat lebih kritis dan rasional, khususnya pemikiran masyarakat untuk menyegerakan anak-anak mereka menikah pada usia muda (belum cukup umur). Sehingga pada kemudian hari para orang tua mengenal tugas dan kewajibannnya dalam mengasuh dan memelihara anak, serta mengetahui juga hak  dan kewajiban  yang  dimiliki  oleh anak-anaknya. Juga terhadap  orang  tua  perlu adanya  pengawasan  yang lebih ekstra terhadap anak-anaknya serta membekali pendidikan yang lebih tinggi (tidak putus sekolah) agar anak- anak tidak bergaul secara bebas yang mengakibatkan resiko buruk terhadap diri mereka.
Dengan demikian perlu juga sebenarnya disampaikan kepada masyarakat bahwa adat istiadat yang bertentangan dengan  norma  agama  dan  hukum  kiranya  patut  ditinggalkan  secara  berangsur-angsur,  dikarenakan  memang  harus sejalan dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Zainudin, Perdata Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Busyra  Azheri, Corporate  Social  Responsibility  dari  Voluntary  menjadi  Mandotary ,  Raja  Grafindo  Perss,  Jakarta, 2011, hlm. 54.
Coloroso, Barbara, The Bully, The Bullied, and The Bystander: From Preschool to High School-How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007. Edi  Setiadi,  Kristian, Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Dan  Sistem  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
Ali  Imran,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Bunyamin  Alamsyah.  Tindak  Pidana  Melarikan  Perempuan  di  Bawah  Umur  dan Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Kabupaten  Tanjung Jabung Timur
Heri  Tahir, Proses  Hukum  Yang  Adil  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia ,  LaksBang  PRESSindo, Yogyakarta, 2010. Kowalski, Robin M and Limber, Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age, 2007.
M.  Arief,  Didik Mansur  dan  Elisataris  Ghultom, Cyber  Law-Aspek  Hukum  Teknologi  Informasi, Refika  Aditama,
Bandung.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta Moleong, Jakarta, 2008. Nawawi  Arief,  Barda, Tindak  Pidana Mayantra:  Perkembangan  Kajian  Cyber Crime  di  Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika ditama, Bandung, 2008. Ramli, Ahmad M, Cyberlaw dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2004. Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. Satjipto Raharjo, Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia , Kompas, Jakarta, Desember 2003. Sudarto, Hukum Pidana I, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990. Suhariyanto, Budi, Tindak Pidanda Teknologi Informasi (cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya , Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Sumiarni, E, Perlindungan terhadap anak di bidang hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000. Suseno, Sigid, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber , PT. Refika, Bandung, 2012.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.