IDJ , Volume 2, Issue 2 (2021), pp. 143-170 doi: 10.19184/idj.v12i2.25842 © University of Jember, 2021 Published online November 2021

## Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan

## Iklimah Dinda Indiyani Adiesta
Universitas Jember

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis penanganan tindak pidana ringan dengan sistem peradilan  konvensional  dan  menguji  peluang restorative  justice diterapkan  sebagai  inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan. Kekecewaan masyarakat akan pelaksaan penyelesaian perkara  tindak  pidana  menyebabkan  munculnya  desakan  untuk  mengadakan  pembaharuan dalam  penyelesaiannya.  Penanganan  tindak  pidana  ringan  dengan  sistem  peradilan konvensional,  dinilai  tidak  mencerminkan  rasa  keadilan.  Ketidakseragaman  pemahaman mengenai  nilai  kerugian  dan  jumlah  denda  membuat  dasar  suatu  tindak  pidana  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  ringan  antara  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan menimbulkan  stigma  buruk  mengenai  penanganan  tindak  pidana  ringan  saat  ini,  Selain  itu, penanganan tindak pidana ringan yang kurang memaksimalkan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban seperti restorative justice. Penelitian ini  menggunakan metode yuridis-normatif  dengan  pendekatan  konseptual  dan  perundang-undangan.  Penulis  dalam penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  yang  berasal  dari  peraturan  perundang- undangan  dan  juga  sekunder  yang  berasal  dari  buku  dan  jurnal  hukum  yang  relevan  dengan pembahasan. Kemudian untuk memperkaya referensi pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan  non  hukum.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  penanganan  tindak  pidana  ringan menggunakan sistem peradilan konvensional tidak menunjukkan asas proporsionalitas dalam mendasarkan kategori suatu tindak pidana dapat dikatakan tindak pidana ringan jika melihat Perma No.2 Tahun 2012. Selain itu, pelaksanaan Perma, tidak maksimal serta penjatuhan sanksi penjara  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ringan  tidak  efektif.  Dengan  kondisi  yang  demikian, restorative  justice dapat  digunakan  sebagai  inovasi  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  ringan, karena  telah  memenuhi  segala  persyaratan  untuk  suatu  tindak  pidana  diselesaikan  dengan restorative justice.
Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, Restorative Justice, Sistem Peradilan  Konvensional

## Abtract
This paper aims to analyze the handling of minor crimes with the conventional justice system and test the chances of restorative justice applied as an innovation in the settlement of minor criminal cases. Public disillusionment with the implementation of criminal proceedings led to the insistence on reforming the solution. The handling of minor crimes with the conventional justice system, judged not to reflect a sense of justice. The inequality of understanding the value of losses and the amount of fines makes the basis of a criminal act can be categorized as a minor crime between the police, prosecutors and courts raises a bad stigma regarding the handling of minor crimes today, in addition, the handling of minor crimes that do not maximize settlements oriented to the recovery of victim losses such  as  restorative  justice.  This  research  uses  juridical-normative  methods  with  conceptual  and  statutory approaches. The authors of this study used primary legal materials derived from legislation as well as secondary
ones derived from books and legal journals relevant to the discussion. Then to enrich the references to this study, the authors used non-legal materials. This study shows that, the handling of minor crimes using the conventional justice system does not show the principle of proportionality in basing the category of a criminal act can be said to be a minor crime if looking at Perma No.2 Year 2012. In addition, the implementation of Perma, not maximum and the  imposing  of  prison  sanctions  against  perpetrators  of  minor  crimes  are  ineffective.  With  such  conditions, restorative justice can be used as an innovation in the settlement of minor criminal cases, because it has fulfilled all the requirements for a criminal act resolved by restorative justice.
Keywords: Minor Crimes, Restorative Justice, Conventional Justice System

## I. PENDAHULUAN
Dalam  KUHP,  tindak  pidana  ringan  disebutkan  dalam  Pasal  205  ayat  (1)  yang menyebutkan bahwa tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana  penjara  atau  kurungan  paling  lama  tiga  bulan  dan  atau  denda  sebanyak- banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp 7.500  tersebut  dilipatgandakan  sebanyak  1.000  kali  sehingga  menjadi  Rp  7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam Perma ini juga menyebutkan bahwa kata- kata  “dua  ratus  lima  puluh  rupiah”  dalam  Pasal  364.  373,  379.  384.407  dan  482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Hal ini dikarenakan telah berubahnya nilai mata uang rupiah dan dalam KUHP belum dilakukan  pembaharuan  terhadap  hal  ini.  Meskipun  telah  ada  penyelesuaian  batasan nilai  denda  dan  jumlah  kerugian  tindak  pidana  ringan,  namun  hal  tersebut  belum memenuhi  rasa  keadilan  dan  kepuasan  masyarakat  akan  penyelesaian  tindak  pidana ringan.  Penegak  hukum  terkadang  mengabaikan  adanya  Perma  tersebut  dengan menerapkan hukum acara biasa kepada pelaku tindak pidana ringan. Misalkan saja pada kasus nenek Minah yang divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokero dimana nenek Minah terbukti melanggar Pasal 362 KUHP tentang  Pencurian.  Padahal  nilai  kerugian  yang  dialami  korban  hanya  sebesar  Rp 30.000(tiga puluh ribu rupiah) dengan memetik 3 buah kakao.
Permasalahan diatas menyebabkan berbagai pihak mendesak adanya penyelesaian alternatif  atau  inovasi  dalam  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  ringan.  Keberadaan restorative justice menjadi angin segar  bagi  pencari  keadilan  dalam  kasus  tindak  pidana ringan. Restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan menekankan pada pemulihan kerugian antara korban dan pelaku dan masyarakat terdampak tindak pidana  tersebut.  Prosedur restorative  justice menitikberatkan  pada  pemidanaan  diubah menjadi  dialog  dan  musyawarah  sehingga  menghasilkan  kesepakatan  yang menguntungkan  korban  dan  pelaku.  Restorative  justice  ini  bermakna  keadilan  yang merestorasi.
Penegakan restorative  justice di  Indonesia  masih  jarang  digunakan  dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan. Hal ini dikarenakan penegak hukum mayoritas masih  mengutamakan  penegakan  hukum  berdasarkan  aturan  perundang-undangan
dibandingkan  menggunakan  proses  dialog  dan  musyawarah  dalam  mengatasi permasalahan  atau  kasus  yang  bersifat  ringan  dan  sederhana.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  seakan-akan  pengadilan  merupakan  tempat  terbaik  dalam  mencari  keadilan. Sehingga setiap munculnya suatu tindak pidana, selalu dilimpahkan ke pengadilan tanpa memperhitungkan waktu, biaya dan tenaga yang dikeluarkan apakah sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan tersebut.
Pada  dasarnya restorative  justice merupakan  tanggapan  terhadap  adanya  teori retributif yang menekankan pada pembalasan dan teori neo klasik yang terfokus pada persamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Restorative justice dilaksanakan dengan kooperatif  yang  menyertakan  seluruh  pihak. 1 Kemudian  dari  sudut  pandang  ahli, memberikan  definisi  terkait  konsep restorative  justice ini  diantaranya  Walgrave  yang mendefinisikan bahwa restorative justice merupakan suatu pendekatan yang merekondisi kerusakan  yang  terjadi  sebagai  akibat  adanya  tindak  pelanggaran,  dengan mengupayakan mediasi dengan berbentuk pelayanan komunitas atau kerja sosial dengan melakukan intervensi bukan untuk menghukum atau menanamkan kembali nilai dalam masyarakat kepada pelaku, namun untuk memulihkan kerugian atau penderitaan yang dialami  oleh  korban.  Sedangkan  lebih  sederhana,  Bagir  Manan  menjelaskan  jika restorative justice adalah menata kembali sistem pemidanaan yang lebih adil bagi pelaku, korban dan masyarakat. 2
Tujuan utama penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara yaitu untuk merekondisi keadaan layaknya keadaan sebelum terjadi kejahatan. Hal  ini dikarenakan keadaan dapat berubah dikarenakan adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku  dan  peran  dari  hukum  untuk  mengembalikan  keadaan  seperti  semula  dan melindungi hak-hak  dari korban. 3
Selain  itu,  konsep  ini  muncul  dikarenakan  adanya  kegagalan  dalam  sistem  peradilan pidana. Kegagalan tersebut dilihat dari konsep pemidanaan saat ini yaitu merampas hak untuk  merdeka  dimana  hal  ini  dinilai  menimbulkan  berbagai  dampak    negatif diantaranya  proses  dehumanisasi  narapidana  tidak  berjalan  dengan  baik  sehingga narapidana  sulit  untuk  melanjutkan  kehidupan  setelah  menjalani  masa  tahanan,  sel tahanan menciptakan mental penjahat antar narapidana, bagi narapidana dengan masa hukuman pendek, proses pemasyarakatan tidak berjalan maksimal, yang terakhir adalah munculnya stigma buruk dari masyarakat terhadap narapidana. 4
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  uraian  diatas,  maka  muncul  dua  permasalahan, pertama,  bagaimana  penanganan  kasus  tindak  pidana  ringan  dengan  menggunakan sistem  peradilan  konvensional?.  Kedua,  Apakah restorative  justice dapat  diterapkan sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan?. Dalam permasalahan tersebut
1 M.  Taufik  Makaro  et  al, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013) at 26 – 27. 2 Ibid at 30 – 31.
3 Sapto  Budoyo ,  “Eksistensi  Restorative  Justoce  Sebagai  Tujuan  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”, (2019) 2:1 Jurnal Meta -Yuridis at 85.
4 Makaro, supra note 1 at 23 – 25.
berusaha  menganalisis  penanganan  tindak  pidana  ringan  dengan  menggunkan  sistem peradilan konvensional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peluang restorative  justice untuk  diterapkan  sebagai  inovasi  penyelesaian  kasus  tindak  pidana ringan.
Penerapan restorative justice memiliki relevansi dengan beberapa teori dalam hukum pidana diantaranya:
1. Teori  relatif  dimana  menurut  teori  ini  pemidanaan  tidak  hanya  sekedar  untuk membalaskan  kejahatan  namun  juga  untuk  mewujudkan  keteraturan  dalam masyarakat. Kemudian, Koeswadji menyebutkan jika tujuan pemidanaan yaitu: 5
a. Mempertahankan ketertiban masyarakat
b. Memperbaiki  kerugian  yang  diderita  oleh  masyarakat  sebagai  akibat  dari terjadinya kejahatan
c. Memperbaiki si penjahat
d. Membinasakan si penjahat
e. Mencegah kejahatan
2. Teori efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum yang  digunakan untuk menciptakan  situasi  atau  mencapai  tujuan  yang  telah  di  rencanakan  sebelumnya oleh hukum. Teori ini dipengaruhi oleh undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakata serat  kebudayaan. 6
3. Teori realisme hukum merupakan teori yang berpandangan bahwa hukum itu tidak hanya sekedar aturan yang formal dan kaku namun hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif.  Yuridis-normatif adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi. Produk yang merupakan beschikking/decree adalah  keputusan  yang  diterbitkan  oleh  pejabat  administrasi  yang bersifat konkret dan khusus. 7 Selain itu, pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang  undangan  yang  mana  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga  negara  atau  pejabat  berwenang  yang  dituangkan  secara  tertulis  dan  berlaku mengikat  secara  umum  atau  khusus.  Pendekatan  konseptual  juga  digunakan  dalam penelitian ini yang mana merujuk pada asas-asas hukum ataupun pada doktrin-doktrin hukum. 8 Selain itu, pada penelitian yang menggunakan pendekatan yang demikian, juga
5 H Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Jambi” (2011) 2:1 Jurnal Ilmu Hukum Jambi at 70.
6 Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo & Suparno, “Efek tivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2  Tahun  1960  Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian  (Tanah  Kering)  Di  Desa  Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo” (2017) 6:2 Diponegoro Law Jurnal at 4.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) at 97.
8 Dyah Ochtorina Susanti & A’an Efendi, Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) at 12.
mempertimbangkan  penggunaan  konsep  hukum  yang  relevan  dengan  permasalahan yang dihadapi.

## III. PEMBAHASAN

## A. Penanganan Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Sistem Peradilan Konvensional
Proses  penyelesaian  tindak  pidana  berkaitan  dengan  sistem  peradilan  pidana  yang merupakan  suatu  cara  untuk  menegakkan  hukum  pidana.  Proses  penegakan  tersebut diawali dengana adanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pada akhirnya  jatuhnya  vonis  hakim  serta  eksekusi  terhadap  putusan  tersebut.  Legalitas proses  tersebut  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) meskipun terdapat beberapa pengecualian yang tercantum dalam KUHAP. 9 Salah satu pengecualian  yang  diberikan  oleh  KUHAP  adalah  penyelesaian  kasus  tindak  pidana ringan yang mana menggunakan acara pemeriksaan cepat.
Jika  berbicara  mengenai  tindak  pidana  ringan  tentu  pengecualian  tersebut merupakan hal yang wajar mengingat sifat dari tindak pidana ringan yaitu ringan dan sederhana. Berdasarkan  sejarahnya,  Jonkers  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Buku Pedoman  Hukum  Pidana  Hindia  Belanda”  yang  menyebutkan  bahwa  dahulu  tindak pidana ringan hanya dikenal di Hindia Belanda bahkan di Belanda tidak mengenal istilah tindak pidana ringan.
Pemberlakuan hukum di wilayah Kolonial Belanda didasarkan pada memberikan kemudahan proses peradilan karena pada saat itu hanya terdapat 6 (enam) raad van justite atau pengadilan sehari-hari untuk orang Eropa yang terletak di 6 (enam) kota besar di wilayah  jajahan  Hindia  Belanda  yang  digunakan  untuk  mengadili  pelaku  kejahatan. Namun tidak semua kejahatan diproses di kota besar tersebut melainkan hanya tindak pidana biasa, sedangkan kejahatan lainnya dianggap kejahatan ringan yang mana proses penyelesaiannya  hanya  diserahkan  kepada Landgerecht yang  terdapat  disetiap  ibu  kota kabupaten. 10
Kemudian melihat penjelasan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, saat Belanda  menjajah  terdapat  bermacam-macam  pengadilan  dengan  kewenangan  yang berbeda. Saat itu, orang Indonesia dan Timur Asing jika melakukan kejahatan biasa akan diadili di landraad, sedangkan golongan Eropa saat melakukan kejahatan diadili di raad van  Justite .  Selanjutnya  untuk  pelanggaran  dan  kejahatan  ringan  tanpa  akan  diadili  di landgerecht tanpa melihat golongan. 11
Pada  hukum  pidana  di  Indonesia,  tindak  pidana  ringan  sering  disebut  dengan istilah tipiring. Penanganan tindak pidana ringan sesuai dengan peraturan menggunakan
9 Lysa  Angrayni,  “Kebijakan  Mediasi  Penal  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice” (2016) 16:1 Jurnal Hukum Respublica at 95.
10 Karim, op.cit, h. 39-40
11 Alvian Solar, “Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Lex Crimen” (2012) 1:2 Lex Crime at 54.
acara  pemeriksaan  cepat.  Pada  acara  pemeriksaan  cepat  terdapat  beberapa  ketentuan diantaranya: 12
a. Yang bertindak sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum dalam hal ini “demi hukum”
b. Tidak adanya surat dakwaan karena yang menjadi pertimbangan adalah segala berkas atau catatan yang dikirimkan kepada penyidik ke pengadilan
c. Saksi tidak dibebankan sumpah kecuali hakim menganggap perlu Tindak  pidana  ringan  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  yang  diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat karena secara umum, tindak pidana ringan merupakan delik  pelanggaran  yang  dalam  KUHP  ditempatkan  di  Buku  III.  Utrecht  dalam mendiskripsikan  tindak  pidana  ringan,  menggunakan  istilah  kejahatan  enteng  untuk memadankan kata Lichte misdrijven dalam bahasa Belanda. Namun dengan menggunakan istilah yang demikian justru akan menyulitkan untuk menemukan istilah tindak pidana dalam KUHP. Sehingga untuk memudahkan dan memahami bagaimana tindak pidana ringan tersebut dalam hukum pidana ditemukan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP. 13
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang memiliki sifat ringan atau tidak berbahaya. 14 Proses acara pemeriksaan cepat mencakup  empat  hal  diantaranya  pemeriksaan,  penyidikan,  penyelidikan  dan  proses pemeriksaan acara cepat.  Pada proses ini, peradilan hanya dipimpin oleh hakim tunggal dan tidak terdapat jaksa penuntut umum didalam pengadilan. 15 Meskipun tidak dihadiri oleh jaksa penuntut umum, namun proses peradilan cukup Penyidik Polri dan berkas dilimpahkan  langsung  kepada  Pengadilan  Negeri  yang  dimudikan  proses  persidangan dipimpin oleh satu orang hakim.
Kemudian,  berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya,  penerapan  sanksi  penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan kurang efektif yang disebabkan oleh: 16
a. Fungsi pemberian efek jera pada sanksi pidana yang diberikan masyarakat tidak berjalan dengan baik
b. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
c. Eksistensi hukum di Indonesia yang diremehkan yang disebabkan adanya pola pikir yang menganggap “ada uang masalah selesai”.
Telah diketahui bahwa hukum pidana Indonesia mengenal asas proporsionalitas dimana  asas  ini  menekankan  pada  penjatuhan  hukuman  tehadap  pelaku  harus diseimbangkan atau disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Asas ini mengandung nilai bahwa makna keadilan memiliki keterkaitan dengan perwujudan hak
12 Karim, Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019) at 74 – 75.
13 Porlen Hatorangan Sihotang, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan  Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang)” (2020) 1:2 Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum at 108.
14 Solar, supra note 11 at 50 – 51.
15 Raymond  Lontokan,  “Proses  Penanganan  Tindak  Pidana  Ringan  Menurut  Kitab  Undang -Undang Hukum Acara Pidana” (2017) 5:2 Lex Et Societatis at 14.
16 Ika Wahyu Setyawati, “Rekonstruksi Pemidanaan Kerja Sosial Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pencegahan Berulangnya Tindak Pi dana Ringan di Indonesia” (2013) 2:1 Recidive at 48.
asasi manusia dalam hukum pidana salah satunya melalui penjatuhan hukuman. Namun, terkadang  dalam  penerapan  atau  penjatuhan  vonis  hakim  terdapat  pencederaan terhadap  asas  ini.  Kondisi  tersebut  juga  terjadi  terhadap  penyelesaian  kasus  tindak pidana ringan.
Penangaan  tindak  pidana  ringan  saat  ini  dinilai  tidak  menunjukkan  asas proporsionalitas. Selain itu, apabila suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, maka hal tersebut akan mempengaruhi proses peradilan dan hukum acara yang digunakan. Namun, dalam penanganan tindak pidana ringan banyak mendapatkan atensi  masyarakat.  Masyarakat  merasakan  adanya  ketidakadilan  didalam  proses penyelesaiannya karena batasan nilai mata uang rupiah yang dicantumkan dalam KUHP untuk mengkategorikan tindak pidana ringan tidak diperbarui sejak tahun 1960. Selain itu, masyarakat juga  didukung oleh penangan kasus tindak pidana ringan yang sering dirasa tidak mengedepankan keadilan. 17
Namun  seiring  dengan  tuntutan  publik,  MA  sebagai  lembaga  tertinggi  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Kewenangan  tersebut  dikeluarkan berdasarkan fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yang difungsikan untuk  menghindari  terhambatnya  proses  peradilan  dikarenakan  adanya  pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang yang tidak lengkap. 18
Perma tersebut diterbitkan agar tindak pidana yang bersifat ringan dalam proses penyelesaiannya  tidak  disamakan  dengan  tindak  pidana  biasa.  Dalam  Perma  tersebut terdapat  ketentuan  bahwa  yang  dapat  diperiksa  dengan  menggunakan  acara pemeriksaan cepat adalah tindak pidana yang memiliki nilai kerugian sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juga lima ratus ribu rupiah).
Namun meskipun begitu, Perma tersebut merupakan penyesuaian dari nilai denda dan kerugian atas terjadinya  tindak pidana yang bersumber dari KUHP. Selain itu, dalam penjatuhan  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  masih  menerapkan  sanksi  pidana penjara yaitu selama 3 bulan. Disisi lain, kritik terhadap penerapan sanksi pidana penjara terhadap  pelaku  tindak  pidana  ringan  dinilai  tidak  memberikan  dampak  signifikan terhadap  perbaikan  diri  narapidana. 19 Adanya  kelemahan  dan  sisi  negatif  dari  pidana penjara akan menambah panjang anggapan hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Hal  inilah  yang  seharusnya  menjai  dasar  perbaikan  aturan  mengenai  tindak  pidana ringan terutama penerapan sanksi yang proporsional sesuai dengan keseriusan tingkat kejahatan.
17 Leonardo O A Pandensolang, “Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana” (2015) 4:1 Lex Crimen at 24 – 25.
18 Terkait dengan penyesuaian tersebut, lebih lanjut lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan dan  Jumlah  Denda  dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
19 Teafani  Kaunang  Slat,  “Sanksi Pidana  Kerja  Sosial  Terhadap  Tindak Pidana  Ringan  Sebagai  Upaya Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional”  (2019)  4:2  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan at 353.
Jika  di  lihat  Perma  Nomor  2  Tahun  2012,  secara  substansi  Perma  tersebut  hanya mengatur mengenai penyesuaian jumlah denda dan nilai kerugian dalam tindak pidana ringan sehingga dengan berlakunya Perma tersebut tidak mengubah kewenangan para penegak  hukum  namun  hal  tersebut  dijadikan  dasar  dalam  menetapkan  suatu  tindak pidana yang dilakukan pelaku untuk dikategorikan dalam tindak pidana ringan. 20
Selanjutnya,  nilai  jumlah  denda  sebesar  7.500.000  dinilai  terlalu  besar  dan menyulitkan  terlaksananya  penerapan  sanksi  denda  dalam  penegakan  tindak  pidana ringan karena mayoritas alasan pelaku tindak pidana ringan melakukan tindak pidana ringan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, nilai kerugian sebesar Rp  2.500.000  yang  tercantum  dalam  Pasal  364,373,379,384,407  dan  482 KUHP  dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, jika dilihat dari mayoritas nilai kerugian  yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana  ringan  tersebut  yang  terkadang  tidak memiliki nilai ekonomis. Selain itu, dengan nilai kerugian sebasar Rp 2.500.000 hal ini akan  dapat  dimanfaatkan  oleh  oknum  masyarakat  untuk  melakukan  kejahatan  dan kemudian  mendapat  ampunan  Perma  ini,  dengan  dijatuhkannya  sanksi  untuk  tindak pidana ringan karena kerugiannya tidak lebih dari Rp 2.500.000. 21
Hal  ini  sejalan  dengan  kesulitan  pihak  kepolisian  dan  kejaksaan  dalam menerapkan  Perma  ini.  Keberlakuan  Perma  ini  hanya  sebatas  dilingkungan  peradilan umum  dan  tidak  berlaku  bagi  Kepolisian  dan  juga Kejaksaan  sehingga menjadi  wajar apabila  kepolisian  atau  kejaksaan  menerapkan  pasal  dalam  KUHP  yang  seharusnya tindak  pidana  tersebut  merupakan  tindak  pidana  ringan  dalam  Perma  tersebut. Tentunya ini akan berdampak pada rasa keadilan dalam masyarakat, karena apabila hal ini  terus  terjadi  maka  kasus  yang  menimpa  nenek  Minah  mungkin  saja  terjadi dikemudian hari. Pada kasus tersebut nenek Minah mencuri 3 (tiga) biji buah kakao yang hanya bernilai Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang didakwa dengan Pasal 362 KUHP dan dijatuhi pidana selama 1 bulan 15 hari.
Oleh  karena  itu,  untuk  menyelesaikan  kesulitan  tersebut,  kepolisian mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan Restoratif  ( Restorative  Justice )  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana.  Pada  surat  edaran tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem dan metode penegakan  hukum  di  Indonesia  yang  cenderung  mengikuti  perkembangan  keadilan masyarakat  terutama  berkembangnya  prinsip  keadilan  restorative  yang menunjukkan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari  pelaku  kejahatan  dinilai  sebagai  perilaku  yang  menghilangkan  keseimbangan. Dalam  SE  ini  juga  disebutkan  syarat  baik  materil  dan  formil  serta  mekanisme penyelesaian  tindak  pidana  menggunakan restorative  justice yang  dilakukan  oleh Kepolisian.
20 Musrizal,  Syamsul  Bahri  &  Maisarah,  “Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan  Melalui  Komunikasi Medi asi Lembaga Adat” (2020) 3:2 Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam at 73– 74.
21 Redo Noviansyah, “Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Penyesuaian  Batasa    Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP”  (2018)  1:2 Diaspora: Sosiohumaniora at 124.
Tidak hanya kepolisian, kejaksaan juga dalam menanggapi hal tersebut juga telah melakukan penyesuaian dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai respon untuk memulihkan keadaan seperti  sedia  kala  dan  terjadinya  kesimbangan  perlindungan  dan  kepentingan  korban dan  pelaku  yang  tidak  dapat  diakomodir  atau  tercapai  dengan  menggunakan  sistem peradilan pidana pada umumnya.
Hal  ini  dikarenakan  kepentingan  korban  diwakili  oleh  negara  sedangkan  tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan negara melalui perwakilannya bukan seperti keinginan korban. Sedangkan pada sisi pelaku, pelaku hanya menerima hukuman yang pantas  ia  dapatkan setelah  melakukan  tindak  pidana  dan  tidak  memiliki  kesempatan untuk  memperbaiki  atau  memulihkan  hubungan  dan  kerugian  kepada  korban.  Pada sistem  peradilan  terhadap  tindak  pidana  ringan  yang  berjalan,  negara  memiliki  hak untuk  menghukum  dan  negara  memandang  bahwa  kejahatan  merupakan  sesuatu tindakan yang melawan aturan negara sehingga pelaku harus mendapatkan hukuman atas tindakannya. 22
Penanganan tindak pidana ringan saat ini masih menggunakan proses pemidanaan konvensional  dengan  acara  pemeriksaan  cepat.  Pada  proses  ini  hak-hak  dan  peran korban  sebagai  pihak  yang  dirugikan  telah  diwakilkan  oleh  Negara  melalui  penegak hukum  sehingga  hal  ini  akan  berdampak  pada  dimungkinkan  hak-hak  dari  korban menjadi  terabaikan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  mayoritas  aturan  yang  terdapat  dalam KUHAP mengatur mengenai hak-hak dari tersangka atau terdakwa. Penegakan hukum pidana selalu menjadikan KUHP dan KUHAP sebagai acuan dalam menegakkan hukum pidana  sehingga  Negara  sebagai  organ  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mewakili negara untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.
Akibat dari adanya hal ini, seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan dilakukan  proses  peradilan  dan  dijatuhkan  sanki.  Sedangkan  untuk  korban,  secara otomatis seluruh hak dan kepentingannya akan diwakilkan oleh negara dengan pelaku diadili dan dijatuhkan sanksi pidanya yang sesuai dengan kejahatannya. Proses tersebut menunjukkan bahwa korban tidak dapat meminta haknya tanpa menjalani prose hukum. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum. 23
Seperti yang disebutkan diawal, pidana penjara apabila diterapkan dalam tindak pidana ringan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku dari terdakwa karna masa hukuman yang relative singkat dan didukung oleh keadaan lembaga  pemasyarakatan  yang  mengalami  kelebihan  kapasitas.  Selain  itu,  dengan dimasukkannya  pelaku  tindak  pidana  ringan  ke  penjara,  tentu  secara  langsung  akan menambah beban anggaran biaya negara dalam membiayai kehidupan narapidana.
22 “Kejaksaan  Republik Indonesia”,  (Agustus  2020),  online: Kejaksaan  Republik  Indonesia <https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=26&id=2381>.
23 Arfan  Kaimuddin,  “Perlindungan  Hukum    Korban  Tindak  Pidana  Pencurian  Ringan  Pada  P roses Diversi Tingkat Penyidikan” (2015) 8:2 Arena Hukum at 259– 260.

## B. Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan
Pada  proses  pidana  di  Indonesia,  penyelesaian  suatu  tindak  pidana  diawali  dengan penyelidikan sampai dengan jatuhnya vonis hakim terhadap terdakwa. Proses tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Hal tersebut juga berlaku terhadap tindak  pidana  ringan,  sehingga  dengan  sistem  tersebut  penyelesaian  dengan menggunakan jalur litigasi dinilai tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dengan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari doktrin yang  menggambarkan  bahwa  suatu  proses  litigasi  dalam  pidana  merupakan  bentuk laboratorium  untuk  menguji  fakta  hukum  dengan  menggunakan  akal  sehat  dan  hari nurani untuk menemukan kebenaran dan keadilan. 24
Sistem  litigasi  yang saat  ini  berjalan  cenderung  bersifat win lose solution yang  tak jarang menimbulkan rasa kecewa yang diakibatkan dengan rasa tidak puas atau kerugian yang  dialami  tidak  dapat  diakomodir  hanya  dengan  pejatuhan  vonis  hakim.    Rasa ketidakpuasan  yang  diterima  oleh  pihak  yang  merasa  kalah  atau  dirugikan  akan berupaya untuk mencari kepuasan dan keadilan ketingkat pengadilan yang lebih tinggi. Kondisi  ini  akan  menyebabkan  menumpuknya  perkara  di  pengadilan  dan  sistem peradilan di Indonesia menjadi tidak lancar. Menurut Joni Emirzon dan bukunya yang berjudul  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  menyebutkan  bahwa kondisi seperti ini merupakan suatu bentuk kelemahan pada lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari meskipun telah menjadi suatu ketentuan.
Selain itu, Sajipto Raharjo berpandangan bahwa perkara yang diselesaikan melalui sistem peradilan yang bermuara pada vonis hakim adalah suatu penegakan hukum yang mengarah ken jalur lambat. Hal ini dikarenakan proses untuk sampai ke proses peradilan tersebut harus melalui proses yang panjang dan harus melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan ke Mahkamah Agung yang menyebabkan penumpukan perkar, bahkan Bambang Sutiyoso dalam buku yang berjud ul “Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang, menjelaskan bahwa:
“Dewasa  ini  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  mendapat  kritik  yang sangat tajam, baik dari kalangan praktisi mapun teoritisi hukum karena peran dan fungsi peradilan saat ini dianggap mengalami beban yang terlampau padat, lambat dan membuang-buang waktu, mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, serat dianggap telalu formal dan terlampau teknis. Selain itu adanya mafia peradilan  yang  seolah-olah  mengisyaratkan  bahwa  keputusan  hakim  dapat dibeli” 25
Dari  banyaknya  permasalahan  dalam  penanganan  tindak  pidana  ringan  di Indonesia,  memunculkan  harapan  akan  adanya  inovasi  dalam  penyelesaiannya.  Salah
24 Angrayni, supra note 9 at 90 – 91.
25 Ahmad Faizal Azhar, “Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (2019) 4:2 Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam at 135– 136.
satu cara penyelesaian yang muncul yaitu menggunakan sistem restorative justice. Sifat dari tindak  pidana  yang  bersifat  ringan  dan  tidak  berdampak  luas  dimungkinkan  untuk dilakukannya musyawarah dan dialog antar para pihak. Pada dasarnya restorative justice mengandung  nilai-nilai  kearifan  lokal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  dibeberapa  daerah yang  masih  menjunjung  nilai  musyawarah  dalam  penyelesaian  permasalahan  yang dihadapi misalkan saja adat budaya suku Tolaki di Sulawesi Tenggara dimana misalkan saja terhadap pelaku pencurian, untuk penyelesaiannya akan diadakan rapat besar untuk menentukan  sanksi  yang  dijatuhkan  dan  korban  diberikan  kompensasi.  Hal  ini dikarenakan,  pada  dasarnya  konsep restorative  justice telah  tumbuh  bersama  budaya Indonesia dan menjadi kearifan lokal.
Penyelesaian  tindak  pidana  ringan  dengan  menggunakan  sistem  ini  harus mengedepankan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban beserta dampaknya bagi masyarakat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya,  dampak  teoritik  adanya pergeseran pola retributif ke restoratif ditandai adanya hasil Kongres Lima tahunan PBB ke-11 di Bangkok adalah perubahan  mengenai nilai keadilan secara filosofis yang akan terlihat  dan  mempengaruhi  pada  proses  pemidanaan  dan  perlakuan  terhadap narapidana.  Selain  itu,  penggunaan  sistem  ini  akan  mengurangi  beban  negara  dalam menghidupi  para  narapidana.  Selain  dengan  menggunakan  sistem  ini,  juga  akan mengurangi beban petugas lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. 26
Selain  itu,  dikarenakan  sistem  ini  mengedepankan  dialog  antara  pelaku  dan korban, maka posisi korban pada sistem ini bukan hanya sebagai pihak yang dimintai keterangannya  namun  sebagai  pihak  yang  dirugikan  dan  memiliki  hak  untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Begitupun dengan pelaku, dengan menggunakan sistem ini, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan atau  mengganti  kerugian  yang  telah  disebabkan.  Konsep restorative  justice akan menimbulkan  simbiosis  mutualisme  dimana  pelaku  tidak  perlu  menjalani  masa hukuman  didalam  lapas  dan  dirampas  kemerdekaannya  sedangkan  korban mendapatkan  kembali  haknya  untuk  dikembalikan  atau  dipulihkan  segala  kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan.
Kemudian jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, keberadaan restorative justice diatur  dalam  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020 tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  (Perkejari  No.  15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).   Jika melihat  isi  pasal  Perkejari  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menarik adalah kejaksaan memiliki kewenangan untuk  menutup  perkara  demi  kepentingan  hukum  yang  mana  dalam  Pasal  3 ayat  (2) huruf e menyebutkan jika telah adanya penyelesaian di luar pengadilan ( afdoening buiten process ).  Selanjutnya,  Pasal  3  ayat  (3)  menyebutkan  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  e  dapat  dilakukan  dengan ketentuan:
26 supra note 12 at 28 – 30.
a. untuk  tindak  pidana  tertentu,  maksimun  denda  dibayar  dengan  sukarela  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. telah  ada  pemulihan  kembali  keadaan  semula  dengan  menggunakan  pendekatan Keadilan Restoratif.
Kemudian  ditegaskan  dalam  pasal  yang  sama  ayat  (4)  bahwa  penyelesaian  perkara diluar pengadilan dengan menggunakan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
Lebih lanjut, syarat dilakukannya restorative justice dalam penanganan suatu tindak pidana tercantum dalam Pasal 5 sampai Pasal 6 sebagai berikut: Pasal 5:
(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutan nya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:
a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
(2) Untuk tindak pidana terkait harta benda , dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang  bersifat  kasusistik  yang  menurut  pertimbangan  Penuntut  Umum  dengan persetujuan  Kepala  Cabang  Kejaksaan  Negeri  dapat  dihentikan  penuntutan berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dilakan  dengan  tetap  memperhatikan  syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurif a disertai dengan salah satu huruf b atau c.
(3) Untuk  tindak  pidana  yang  dilakukan  terhadap  orang,  tubuh,  nyawa,  dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal  terdapat  kriteria/keadaan  yang  bersifat  kasuistk  yang  menurut  pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan  Negeri  tidak  dapat  dihentikan  penuntutan  berdasarkan  Keadilan Restoratif
(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
a. telah  ada  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  yang  dilakukan  oleh Tersangka dengan cara:
1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
2. mengganti kerugian Korban;
3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;dan/atau
4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
c. masyarakat merespon positif
(7) Dalam  hal  disepakati  Korban  dan  Tersangka,  syarat  pemulihan  kembali  pada keadaan  semula  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (6)  huruf  a  dapat dikecualikan.
(8) Penghentian  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dikecualikan  untuk perkara:
a. tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara,  martabat  Presiden  dan  Wakil Presiden,  negara  sahabat,  kepala  negara  sahabat  dan  wakilnya.  Ketertiban umum, dan kesusilaan;
b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
c. tindak pidana narkotika;
d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Jika mengacu pada syarat-syarat diatas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya kejahatan- kejahatan yang bersifat luar biasa seperti teorisme juga tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan restorative justice.
Pada proses awal pelaksanaan restorative justice penuntut umum menawarkan upaya damai  kepada  korban  dan  tersangka  yang  dilakukan  tanpa  intimidasi,  tekanan  dan paksaan. Perlu diperhatikan jika proses ini dilaksanakan saat proses penuntutan yaitu saat  penyerahan  tanggungjawab  atas  tersangka  dan  barang  bukti  (tahap  dua). 27 Kemudian  dalam  pasal  9  ayat  (2)  Perkejari  15  Tahun  2020,  disebutkan  jika  Penuntut Umum memiliki peran sebagai fasilitator. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4) bahwa proses perdamaian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau  keadaan  yang  tidak  memungkinkan  karena  alasan  keamanan,  kesehatan,  atau kondisi  geografis,  proses  perdamaian  dapat  dilaksanakan  di  kantor  pemerintah  atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
Dalam hal proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti tahap dua Salah  satu  kasus  yang  diselesaikan  dengan  menggunakan restorative  justice yaitu  pada tindak  pidana  pencurian handphone senilai  Rp  400.000  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan Negeri Kota Salatiga. 28
Menurut  KUHAP,  tugas  jaksa  disebutkan  yaitu  sebagai  penuntut  umum  dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkracht . Penuntutan adalah tindakan oleh penuntut  umum  untuk  melimpahkan  berkas  perkara  kepada  pengadilan  yang
27 Selengkapnya  mengenai  prosedur  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restorative,  lihat Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
28 “Kejari  Salatiga  Pelopori  Penerapan  Restoratif  Justice  dalam  Perkara  Pidana”,  online: Tribun  Jateng <https://jateng.tribunnews.com/2021/01/15/kejari-salatiga-pelopori-penerapan-restoratif-justice- dalam-perkara-pidana>.
berwenang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan agar  diperiksa  dan  diputus oleh hakim.
Disamping  melaksanakan  fungsi  dan  tugas  pokok  sebagai  penuntut  umum  dan sebagai pelaksana putusan pengadilan, jaksa juga memiliki tugas lainnya diantaranya:
a. Melakukan eksekusi terpidana dan barang bukti
b. Menagih biaya perkara, pidana denda dan pidana uang pengganti
c. Melakukan pengawasan terhadap:
- Pelaksana putusan pidana
- Pelaksana putusan pidana pengawasan
- Pelaksanaan keputusan lepas bersyarat
Banyaknya  fungsi  dan  tugas  yang  dibebankan  kepada  kejaksaan  tentu  akan mempengaruhi terhadap ketersediaan anggaran dan menyita waktu jaksa dan aparatur lainnya.  Kemudian  dengan  diberikan  kewenangan  kepada  jaksa  untuk  melakukan restorative justice tentu  akan  meringankan  beban  kejaksaan  karena  dengan  diterapkan sistem tersebut terdapat beberapa tugas yang tidak perlu dilaksanakan misalkan tugas penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan. Hal ini akan berdampak pada hematnya anggran dan tenaga jaksa dan aparatur kejaksaan lainnya. Kondisi ini juga akan membuat kejaksaan lebih fokus menangani perkara serius yang memang membutuhkan perhatian ekstra dalam penyelesaiannya.
Disamping  itu,  dengan  diterapkannya restorative  justice dapat  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  kejaksaan  sehingga  dimungkinkan  menghilangkan persepsi  masyarakat  mengenai  penuntutan  yang  dilakukan  kejaksaan  tidak memperhatikan  rasa  keadilan  dimasyarakat  karena  tak  jarang  kasus  kecil  dan  ringan tetap dilakukan penuntutan oleh jaksa. Kejaksaan dalam menerapkan sistem restoratif justice dalam tindak pidana ringan dan kecil dapat memunculkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dan tumbuh bersama masyarakat. 29
Selain  pada  tahap  penuntutan, restorative  justice juga  dimungkinkan  diterapkan dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Melalui Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  Dalam Penyelesaian  Perkara  Pidana.  Adapun  syarat  materiil  yang  harus  dipenuhi  sebagai berikut:
1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2) tidak berdampak konflik sosial;
3) adanya  pernyataan  dari  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  tidak  keberatan  ,  dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4) prinsip pembatas:
a) pada pelaku:
29 Bambang  Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice (Depok:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2017) at 227 – 229.
1) tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan ( schuld atau mensrea dalam bentuk kesengajaan ( dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai dimaksud atau tujuan ( opzet als oogmerk)
2) pelaku bukan residivis
b) pada Tindak Pidana dalam proses:
1) penyelidikan;
2) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
Kemudian untuk mekanisme penerapan restorative justice dalam tahap ini yaitu:
1) setelah  menerima  permohonan  perdamaian  kedua  belah  pihak  (pelapor  dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, lakukan penelitian asministrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restorative;
2) permohonan  perdamaian  setelah  persyaratan  formil  terpenuhi  diajukan  kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
3) setelah permohonan disetuji oleh atasan penyidik (Kabreskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian  ditetapkan  waktu  pelaksanaan  penandatanganan  pernyataan perdamaian;
4) pelaksanaan  konferensi  yang  menghasilkan  perjanjian  kesepakatan  yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
5) membuat nota dinas kepada pengawas penyidk atau Kasatker perihal permohonan dilaksnakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
6) melaksanakan  gelar  perkara  khusus  dengan  peserta  pelapor,  dan/atau  keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang  ditunjuk  oleh  penyidik,  penyisik  yang  menangani  dan  perwakilan  fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
7) menyusun  kelengkapan  administrasi  dan  dokumen  gelar  perkara  khusus  serta laporan hasil gelar perkara;
8) menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyelidikan/Penyidikan  dan  Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasa Restorative Justice;
9) untuk  perkara  pada  tahap  penyelidikan,  penyelidik  menerbitkan  Surat  Perintah Penghentian  Penyelidikan  dan  Surat  Ketetapan  Penghentian  Penyelidikan  yang ditandatangani oleh:
a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
c) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
10) untuk  perkara  pada  tahan  penyidikan,  pemyidik  menerbitkan  Surat  Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana yang tercantun dalam Lampiran Surat Edaran ini, yang ditandatangani oleh:
a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda
c) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
11) mencatat  ke  dalam  buku  register  baru  B-19  sebagai  perkara  keadilan  restorative dihitung sebagai penyelesaian perkara.
Namun keberadaan surat edaran tersebut menimbulkan polemik karena membuka peluang adanya pertentangan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP. Telah diketahui bahwa dalam  Pasal  109  ayat  (2)  telah  disebutkan  syarat  untuk  dilakukan  penghentian penyidikan diantaranya:
a. Tidak cukup bukti
b. Peristiwa yang disidik bukan merupakan peristiwa tindak pidana
c. Diberhentikan demi hukum
Terlihat  jika  damainya  pelaku  dan  korban  bukan  merupakan  syarat  untuk diadakannya suatu penghentian penyidikan kecuali terhadap delik aduan.
Konsep restorative  justice yang  digalakkan  dalam  tubuh  kepolisian  merupakan langkah baik demi menjawab kritik terhadap sistem peradilan Indonesia.  Namun jika dilihat  dari  asas lex  superior  derogate  legi  inferiori surat  edaran  tersebut  dapat dikesampingkan  karena  posisinya  yang  lebih  rendah  dari  KUHP  sehingga  alasan penghentian  penyidikan  atau  penyelidikan  berdasarkan  SE  tersebut  tidak  dapat dilakukan.
Sama  halnya  dengan  keberadaan  SE  diatas,  adanya Nota  Kesepakatan  Bersama Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda,  Acara  Pemeriksaan  Cepat,  serta  Penerapan  Keadilan  Restoratif,  Nomor 131/KMA/SKB/X/2012;  Nomor:  M.  HH  -07.  HM.  03.  02  Tahun  2012;  Nomor:  KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012,  Rabu  tanggal  17  Oktober 2012.
Pada  dasarnya,  istilah  nota  kesepakatan  tidak  terdapat  dalam  tata  urutan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  nota kesepakatan dapat dikatakan bukan merupakan suatu perundang-undangan. 30 Selain itu,  nota  kesepakatan  tersebut  juga  tidak  berlaku  dan  tidak  mengikat  secara  umum, namun  hanya  mengikat  para  pihak  saja  sedangkan  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UU  No.12 Tahun  2012  menyebutkan  bahwa  “Peraturan  Perundang -undangan  adalah  peraturan tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang melalui  prosedur  yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.” 31
Nota kesepakatan bersama yang dibuat oleh Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepolisian dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
a. memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan;
b. sebagai  pedoman  aparat  penegak  hukum  dalam  menyelesaikan  perkara  tindak pidana ringan;
c. memudahkan pera hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan;
d. mengefektifkan pidana denda;
30 Zayanti  Mandasari,  “Kedudukan  Memorandum  Of    Understanding  dan  Surat  Keputusan  Bersama Ditinjau dari Teori Perundang- Undangan” (2013) 20:2 Jurnal Hukum Ius Quiah Iustum at 283 – 284.
31 Ibid at 288 – 289.
e. mengatasi  permasalahan  kelebihan  kapasitas  LAPAS  atau  RUTAN    untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia;
f. menyepakati petunjuk pelaksanaan
Dalam  nota  kesepakatan  diatas,  hanya  mengatur  hal-hal  pokok  saja  yang tercantum dalam ruang lingkup dalam Pasal 3 diantaranya:
a. penyelesaian  tindak  pidana  ringan  yang  dapat  dilakukan  melalui  Keadilan Restoratif;
b. penangan tindak pidana ringan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat;
c. pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayahnya.
Meskipun Nota Kesepakatan ini bukan merupakan suatu perundang-undangan, namun  isi  yang  tertuang  dalam  nota  kesepakatan  ini  mengikat  para  pihak.  Hal  ini berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menjelaskan bahwa, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang bagi mereka dan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan para pihak dan alasan yang ditentukan oleh undang- undang.  Persetujuan  harus  dilakukan  dengan  itikad  baik.Selanjutnya  dalam  nota kesepakatan tersebut ditemukan bahwa, hakim memiliki peranan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan dengan menggunakan keadilan restoratif.
Berdasarkan  nota  kesepakatan  tersebut,  peranan  hakim  dalam  melakukan restorative justice dapat  ditemukan  dalam  lampiran Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
1691/DJU.SK/PS.00/12/2020  tentang  Pemberlakukan  Pedoman  Penerapan  Keadilan Restoratif  ( Restorative  Justice) .  Dalam  SK  tersebut  dijelaskan  bahwa  hakim  yang melaksanakan restorative justice merupakan  hakim  tunggal.  Penyelesaian  tindak  pidana ringan dengan sistem ini sebagai berikut:
a. Dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban,  keluarga  korban/pelaku,  dan  tokoh  masyarakat  terkait  berperkara  dengan atau tanpa ganti rugi
b. Setelah  membuka  persidangan,  hakim  membacakan  catatan  dakwaan  serta menanyakan  pendapat  terdakwa  dan  korban,  selanjutnya  hakim  melakukan  upaya damai.
c. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya  ditandatangani  oleh  terdakwa,  korban  dan  pihak-pihak  terkait  dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.
d. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melakukan proses perdamaian.
e. Selama persidangan hakim tetap mengupakayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restorative dalam putusannya.
f. Keadilan restorative sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, dapat dikatakan indikator keberhasilan penerapan restorative justice sebagai cara penyelesaian tindak pidana ringan lapas diantaranya: 32
1. Pelaku: sebagai pihak yang menimbulkan kerugian, pelaku aktif untuk memulihkan kerugian  korban  dan masyarakat  dengan  cara  dia  harus  menghadapi  korban  atau wakil korban dan masyarakat
2. Korban: korban bersifat aktif untuk mengikuti setiap proses penyelesaian perkara baik aktif dalam mediasi ataupun menentukan hukuman bagi pelaku
3. Masyarakat:  masyarakat  peran  sebagai  mediator,  memberikan  kesempatan  dan mengembangkan  pelayanan masyarakat bagi  pelaku  sebagai  bentuk reparatif  dan membantu  korban  serta  mendikung  pemenuhan  kewajiban  pelaku  untuk memulihkan kerugian korban
4. Aparat  penegak  hukum:  peran  untuk  memberikan  fasilitas  mediasi,  memberikan jaminana  terlaksananya  restorative,  mengembangkan  pilihan  restoratife  secara kreatif dan melibatkan anggota masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Penanganan tindak pidana ringan saat ini tidak menunjukkan asas proporsionalitas dan tidak  sesuai  dengan  peristiwa  tindak  pidana  ringan  yang  seringkali  terjadi.  Hal  ini mengacu  pada maksimal  jumlah  denda  dan  juga  nilai  kerugian  yang  diakibatkan oleh tindak  pidana  ringan  sesuai  Perma  No.  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang mana jumlah denda dan nilai kerugian dalam tindak pidana ringan dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan tingkat  perekonomian  pelaku  dan  nilai  kerugian  yang  sering  diakibatkan  oleh  tindak pidana ringan. Pelaksaan Perma tersebut tidak maksimal karena Perma tersebut hanya berlaku pada lingkup peradilan umum sehingga menimbulkan kesulitan bagi Kepolisian dan  Kejaksaan  dalam  penerapannya  sehingga  menjadi  seringkali  kepolisian  atau kejaksaan  menerapkan  pasal  dalam  KUHP  yang  seharusnya  tindak  pidana  tersebut merupakan  tindak  pidana  ringan  dalam  Perma  tersebut  namun  disangkakan  atau didakwa dengan tindak pidana biasa. Selain itu, tindak pidana ringan, tidak efektif jika dijatuhkan  sanksi  penjara  karena  masa  hukuman  yang  singkat  menyebabkan menambahnya  beban  anggaran  negara  dalam  menghidupi  narapidana  tindak  pidana ringan.
Restorative justice dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan hal ini  berdasarkan  pada  Nota  Kesepakatan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda,  Acara  Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif, Nomor  131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor:  B/39/X/2012,
32 Henny  Saida  Flora,  “Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (20 18) 3:2 Ubelaj at 150.
Rabu    tanggal    17    Oktober  2012  dan  juga  Perkejari  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif dan   Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Selain itu, hal ini dapat dilakukan juga dikarenakan tindak pidanan ringan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk tindak pidana dapat diselesaikan dengan restorative justice.

## B. Saran
1. Perlu  dilakukannya  penyesuaian  terhadap  jumlah  denda  dan  nilai  kerugian  dalam Perma No. 12 Tahun 2012 agar sesuai dengan kondisi perekonomian pelaku tindak pidana ringan sehingga dapat memaksimalkan pidana denda bagi pelaku dan tidak dimanfaatkan oleh oknum masyarakat untuk melakukan tindak pidana ringan dan memperoleh  pengampunan  dari  regulasi  tindak  pidana  tersebut.  Selain  itu, sinkronisasi aturan dalam mengatur nilai kerugian tindak pidana agar para penegak hukum  memiliki  keseragaman  aturan  mengenai  batasan  jumlah  denda  dan  nilai kerugian  tindak  pidana  ringan.  Untuk  mengurangi  lembaga  pemasyarakatan, sebaiknya pelaku tindak pidana ringan tidak dijatuhkan pidana penjara
2. Selayaknya  penegak  hukum  harus  memiliki  kepekaan  dan  pemahaman  terhadap pelaksanaan restorative justice dan syarat serta mekanismenya dalam perkara tindak pidana ringan untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam penjatuhan pasal pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan. Sehingga tujuan pemidanaan yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan dirasakan oleh pelaku tindak pidana ringan dan korban mendapatkan pemulihan kerugian serta tujuan restorative justice dalam tercapai. Selain itu,  penegak  hukum  harus  aktif  dalam  menawarkan  perdamaian  pada  pelaku  dan korban dalam penanganan tindak pidana ringan.

## C. DAFTAR PUSTAKA
Karim, Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019).
Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
Makaro, MTaufik, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013).
Ochtorina Susanti, Dyah & A’an Efendi , Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Waluyo, Bambang, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
Angrayni, Lysa, “Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Ringan Perspekt if Restorative Justice” (2016) 16:1 Jurnal Hukum Respublica. Ayu Novita, Ria, Agung Basuki Prasetyo & Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
(Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo” (2017) 6:2 Diponegoro Law Jurnal.
Budoyo, Sapto, “Eksistensi Restorative Justoce Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi
Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”, (2019) 2:1 Jurnal Meta -Yuridis 85. Faizal Azhar, Ahmad, “Konsep Keadi lan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (2019) 4:2 Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Flora, Henny Saida, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak
Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Perad ilan Pidana di Indonesia” (2018) 3:2
Ubelaj.
H Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Jambi” (2011) 2:1 Jurnal Ilmu Hukum Jambi.
Hatorangan Sihotang, Porlen, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan
Kapolri Dalam Me wujudkan  Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang)”
(2020) 1:2 Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum.
Kaimuddin, Arfan, “Perlindungan Hukum  Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan” (2015) 8:2 Arena Hukum.
Kaunan g Slat, Teafani, “Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” (2019) 4:2 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Lontokan, Raymond, “Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan Menuru t Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana” (2017) 5:2 Lex Et Societatis. Mandasari, Zayanti, “Kedudukan Memorandum Of  Understanding dan Surat
Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang- Undangan” (2013) 20:2 Jurnal Hukum Ius Quiah Iustum.
Musrizal, Syamsul Bahri & Maisarah, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat” (2020) 3:2 Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam.
Noviansyah, Redo, “Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasa  Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP” (2018) 1:2 Diaspora: Sosiohumaniora.
Pandensolang, Leonardo O A, “Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana” (2015) 4:1 Lex Crimen.
Solar, Alvian, “Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Lex Crimen” (2012) 1:2 Lex Crime.
Wahyu Setyawati, Ika, “Rekonstruksi Pemidanaan Kerja Sosial Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pencegahan Berulangnya Tindak Pidana Ringan di
Indonesia” (2013) 2:1 Recidive.
“Kejaksaan Republik Indonesia”, (Agustus 2020), online: Kejaksaan Republik Indonesia
<https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=26&id=2381>.
“Kejari Salatiga Pelopori Penerapan Restoratif Justice dalam Perkara Pidana”, online: Tribun Jateng <https://jateng.tribunnews.com/2021/01/15/kejari-salatiga-pelopori- penerapan-restoratif-justice-dalam-perkara-pidana>.