## ANALISIS KELEMBAGAAN DAN FINANSIAL UNTUK PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RUSUNAWA BERDASARKAN SOFT SYSTEM METHODOLOGY
Putri Arumsari 1 , Sofia M. Alisjahbana 2 , dan Ayomi Dita Rarasati 3
1 Program Studi Doktor Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta, Indonesia putri.328202002@stu.untar.ac.id
2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Bakrie, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C22, Jakarta, Indonesia sofia.alisjahbana@bakrie.ac.id
3 Departemen Teknik Sipil, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ayomi@eng.ui.ac.id
Masuk: 11-10-2022, revisi: 17-11-2022, diterima untuk diterbitkan: 24-11-2022

## ABSTRACT
Social housing are houses intended for low-income society, and one of them is the public-rented flats. There are 2 (two) types of public-rented flats management model, the self-management model and the operational cooperation model. Public-rented flats in DKI Jakarta Province are mostly self-managed by the Management Unit of Public-Rend Flat (MUPRF) in the Department of Community Housing and Settlement (DCHS) of DKI Jakarta Province. However there are several issues in the MUPRF in managing the public-rented flats, such as rent arrears, deterioration of building quality and the budget availability for maintenance and treatment of public-rented flates. In the Indonesian Government,  the  Covid-19  pandemic  has  affected  the  National  and  Regional  Budget,  and  one  of  them  is  the elimination of the maintenance and treatment budget of the public-rented flats in the Regional Budget of DKI Jakarta Province. Based on the soft system methodology method, it is identified that Technical Implementation Unit (TIU), National/Regional-Owned Enterprise (NOE/ROE), Public Service Agency/Local, Flats Resident Association (FRA), Housing  Cooperatives  and  Housing  Association  as  alternative  organizational  scheme,  and  Government, National/Regional-Owned Enterprise and Public-Private Partnership funding as alternatives for the financial scheme that can be implemented for the maintenance and treatment activity in the public-rented flats.
Keywords: alternative; financial; organizational; public-rented flats; scheme; soft system methodology

## ABSTRAK
Rumah  susun  sewa  (rusunawa)  adalah  perumahan  yang  diperuntukan  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah. Terdapat  dua  skema  organisasi  pengelola  rusunawa,  yaitu  swakelola  dan  kerja  sama  operasional.  Rusunawa  di Provinsi  DKI  Jakarta  lebih  banyak dikelola  secara  swakelola  oleh  Unit  Pengelola  Rumah  Susun  (UPRS)  di  Dinas Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  (DPRKP)  Provinsi  DKI  Jakarta.  Namun  terdapat  beberapa permasalahan  yang  dialami  oleh  UPRS  dalam  pengelolaan  bangunan  rusunawa  seperti  adanya  penunggakan  serta penurunan  kualitas  bangunan  gedung  dan  keterbatasan  anggaran  untuk  kegiatan  pemeliharaan  dan  perawatan bangunan gedung. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta  berupa  pemotongan  anggaran  kegiatan  pemeliharaan  dan  perawatan  bangunan  rusunawa.  Berdasarkan soft system  methodology ,  teridentifikasi  Unit  Pelaksana  Teknik  (UPT),  Badan  Usaha  Milik  Nasional/Daerah (BUMN/BUMD), Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/BLUD), Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPPSRS), koperasi dan Asosiasi Perumahan sebagai alternatif model kelembagaan dan pendanaan pemerintah, BUMN/BUMD dan  Kerja  sama  pemerintah  dengan  badan  usaha  (KPBU)  sebagai  alternatif  model  finansial  yang  dapat  diterapkan untuk  kegiatan  pemeliharaan  dan  perawatan  bangunan  rusunawa  agar  kegiatan  tersebut  terselenggara  dengan optimum.
Kata kunci: alternatif; finansial; kelembagaan; rusunawa; soft system methodology

## 1. PENDAHULUAN
Disarankan  Perumahan  rakyat  merupakan  perumahan  yang diperuntukan  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah (MBR).  Salah  satu  bentuk  perumahan  rakyat  di  Indonesia  adalah  bangunan  rumah  susun.  Bangunan  rumah  susun merupakan  bangunan  gedung  bertingkat  yang  dibangun  dalam  suatu  lingkungan  yang  dilengkapi  dengan  bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama (UU No. 20 Tahun 2011). Terdapat 2 macam bangunan rumah susun di Indonesia, yaitu rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami). Kedua macam bangunan  rumah  susun  tersebut  dikelola  secara  berbeda.  Pada  rusunawa,  unit  rumah  susun  hanya  bisa  disewakan sedangkan untuk rusunami, unit rumah susun dapat dimiliki oleh masyarakat. Masing-masing tipe bangunan rumah susun tersebut dikelola oleh pengelola yang berbeda.
Di DKI Jakarta, bangunan rusunawa dikelola oleh Pemda, Perum Perumnas, Perumda Pasar Jaya dan Koperasi Rakyat. Namun lebih banyak jumlah bangunan rusunawa yang dikelola oleh Pemda dibawah Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS)  di  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  (DPRKP)  Provinsi  DKI  Jakarta.  Terdapat  34 bangunan  rusunawa  yang  dikelola  oleh  DPRKP  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  dibagi  dalam  pengelolaan  8  UPRS. Delapan UPRS yang berada di Provinsi DKI Jakarta dimulai dari UPRS I sampai dengan UPRS VIII dengan lokasi yang tersebar di daerah wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Namun hampir 49% dari bangunan rusunawa berada di daerah wilayah Jakarta Timur.
Pengelola  bangunan  rusunawa  bertanggung  jawab  dalam  kegiatan  pengelolaan  bangunan  gedung  yang  lingkup kegiatannya  terdiri  dari  kegiatan  pemeliharaan  dan  kegiatan  perawatan  bangunan  gedung.  Lingkup  pemeliharaan bangunan gedung terdiri dari kegiatan arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, tata ruang luar dan tata graha. Sedangkan  lingkup  perawatan  bangunan  gedung  terdiri  dari  kegiatan  rehabilitasi,  renovasi,  restorasi  dan  tingkat kerusakan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2008).
Masing-masing jenis kegiatan ini berada di bawah tanggung jawab yang berbeda di DPRKP. Untuk lingkup kegiatan pemeliharaan  bangunan  gedung  berada  dibawah  tanggung  jawab  masing-masing  UPRS,  sedangkan  untuk  lingkup kegiatan perawatan bangunan gedung berada dibawah tanggung jawab Bidang Perumahan. Bidang Perumahan juga bertanggung  jawab  dalam  pembangunan  bangunan  rusunawa  baru.  Semua  kegiatan  pemeliharaan,  perawatan  dan pembangunan bangunan rusunawa baru membutuhkan anggaran. Anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.
Beberapa permasalahan yang dialami oleh UPRS dalam pengelolaan bangunan rusunawa adalah adanya penunggakan (Aprilia  et  al.,  2015)  serta  penurunan  kualitas  bangunan  gedung  dan  tersedianya  anggaran  untuk  kegiatan pemeliharaan  dan  perawatan  bangunan  gedung  (Arumsari  &  Rarasati,  2017).  Di  Pemerintah  Indonesia,  pandemi Covid-19 telah berdampak kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Nasional (APBN) dan APBD, salah satunya pada APBD  Provinsi  DKI  Jakarta.  Melalui  efisiensi  pada  APBD  2020,  dilakukan  beberapa  pemotongan  anggaran  pada kegiatan-kegiatan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Provinsi  DKI  Jakarta.  Pemotongan  anggaran  tersebut dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 (Pemerintah Provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta,  2020).  Pemotongan  anggaran  di  DPRKP  Provinsi  DKI  Jakarta  dilakukan  melalui  revisi APBD dan salah satu anggaran yang dieliminasi adalah anggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan dari bangunan  rusunawa  Provinsi  DKI  Jakarta.  Pada  tahun  2020  terjadi  pemotongan  anggaran  sebesar  14,19%  untuk kegiatan  operasional  dan  pemeliharaan  bangunan  gedung  rusunawa,  sedangkan  100%  untuk  anggaran  kegiatan perawatan bangunan rusunawa (Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,2021).
Eliminasi dari anggaran pemeliharaan dan perawatan bangunan dapat menyebabkan beberapa permasalahan antara lain  adalah  tidak  adanya  kegiatan  pemeliharaan  dan  perawatan  bangunan  gedung,  menurunnya  kualitas  bangunan gedung  dan  timbunan  pengeluaran  yang  perlu  dipenuhi  di  masa  yang  akan  datang  (Arumsari  &  Rarasati,  2017); (Hopland  &  Kvamsdal,  2018).  Kelemahan  dalam  pendistribusian  anggaran  pemeliharaan  dan  perawatan  dapat berdampak  pada  kegagalan  siklus  dari  pemeliharaan  bangunan  gedung  serta  fungsi  dari  pemeliharaan  bangunan gedung sendiri (Mohd-Noor et al., 2011). Pemeliharaan gedung memiliki fungsi untuk memastikan kondisi aman dari bangunan dan pelayanan yang diberikan, serta untuk memastikan bahwa bangunan gedung layak pakai, persyaratan hukum  terpenuhi,  dan  mempertahankan  nilai  aset  fisik  dari  bangunan  gedung.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan kegiatan  untuk  menjaga  kualitas  dari  bangunan  gedung  tersebut  (Alner  &  Fellos,  1990).  Selain  itu  terdapat  juga beberapa  permasalahan  yang  terjadi  dalam  penyediaan  perumahan  dan  pembiayaan  bangunan  rusunawa  yaitu dukungan  pemangku  kepentingan,  ketersediaan  bidang  lahan  dan  adanya  regulasi  terkait  perumahan  dan  kawasan permukiman (Jasrul & Rarasati, 2022).
Permasalahan  seperti  keterbatasan  dana  operasional,  tahapan  birokrasi  yang  panjang  dalam  proses  pencairan  dana serta kebijakan pengelolaan finansial yang menghambat pelayanan bagi masyarakat dialami juga oleh beberapa rumah sakit  umum di  Indonesia  ketika  menggunakan  anggaran  Pemerintah.  Rumah  sakit  menjadi  tempat  untuk melayani masyarakat yang dapat berkembang dan menjadi mandiri, mampu untuk bersaing serta memberikan pelayanan yang
terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem Badan Layanan Umum (BLU) dirasa menjadi sistem yang sesuai untuk rumah sakit umum (Rondonuwu & Trisnantoro, 2013). Permasalahan yang sama juga dialami oleh rusunawa di Provinsi DKI Jakarta, dimana proses pencairan dana untuk kegiatan pemeliharaan dapat memakan waktu sampai 6 bulan, sehingga kebanyakan penghuni rusunawa lebih memilih untuk memperbaiki kerusakan sendiri (Arumsari & Rarasati, 2017).
Keberadaan rusunawa bertujuan untuk melayani MBR untuk memenuhi kebutuhan akan rumah tinggal dan juga untuk dapat  memberikan  pelayanan  yang  bermutu  dan  terjangkau  bagi  masyarakat.  Pola  pengelolaan  keuangan  untuk rusunawa yang berada di bawah pengelolaan UPRS DPRKP bergantung kepada APBD,  sehingga banyak masalah terkait dengan fleksibilitas penggunaan anggaran untuk pengelolaan rusunawa (Salmiah et al., 2019). Selain solusi perubahaan model pengelolaan menjadi BLU, rusunawa juga dapat dikelola dengan pola Koperasi Rakyat sehingga dapat  mengurangi  ketergantungan  terhadap  penggunaan  APBD.  Perubahan  model  sistem  perumahan  rakyat  juga pernah  dialami  oleh  Negara  Sweden  dan  Belanda,  namun  perumahan  model  sistem  negara  tersebut  dikarenakan terjadinya kompetisi yang tidak sehat antara pasar untuk perumahan rakyat dan perumahan komersial (Elsinga & Lind, 2013).
Beberapa permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “alternatif skema kelembagaan dan finansial untuk kegiatan pengelolaan bangunan rusunawa seperti apa yang dapat diterapkan pada UPRS Provinsi DKI Jakarta?”. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang  kompleks  adalah  melalui Soft  System  Methodology (SSM).  Sebuah rich  picture telah  dikembangkan  yang menggambarkan usulan perubahan skema kelembagaan UPRS di Provinsi DKI Jakarta menjadi BLUD (Arumsari & Sulistio, 2021). Namun ternyata terdapat beberapa jenis skema kelembagaan serta skema finansial lainnya yang dapat menjadi alternatif untuk diterapkan pada bangunan rusunawa untuk kegiataan pengelolaan rusunawa. Oleh karena itu, tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  semua  permasalahan  yang  terjadi  di  rusunawa  serta mengembangkan  sebuah soft  model melalui  pendekatan  SSM  untuk  menggambarkan  situasi  keseluruhan  dari permasalahan pengelolaan pada bangunan rusunawa.

## 2. METODE PENELITIAN
Soft  System  Methodology (SSM)  merupakan  salah  satu  metode  yang  digunakan  untuk  menstrukturkan  kondisi permasalahan yang rumit. SSM pertama kali dikembangkan oleh Peter Checkland pada tahun 1970an yang merupakan sebuah  metodologi  yang  melihat  sebuah  permasalahan  secara  keseluruhan.  Metode  SSM  memungkinkan  peneliti untuk melihat permasalahan dari perspektif yang berbeda-beda. SSM terdiri dari tujuh tahapan yang dapat dilihat pada Gambar 1, namun pada penelitian ini hanya sampai pada tahap 5 saja (Checkland, 1989).
Gambar 1. Langkah-langkah pada Soft System Methodology (SSM)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan  model  SSM  pada  penelitian  ini  berdasarkan  dari  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  telah dikumpulkan.  Berdasarkan  penelitian  tersebut  sebuah rich picture ,  analisis  CATWOE  dan  model  konseptual  telah dikembangkan, yang akan dijelaskan di subbab selanjutnya.

## Tahap 1 dan 2: situasi permasalahan dan penataan
Tahap pertama dalam SSM adalah untuk mengidentifikasi situasi permasalahan yang terjadi. Beberapa permasalahan telah dikemukakan sebelumnya pada pendahuluan penelitian ini, namun untuk perumahan rakyat/rumah umum sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan bangunan lain. Sehingga perlu diidentifikasi karakteristik-karakteristik perumahan rakyat untuk dapat mendalami situasi permasalahan secara rinci.

## a. Karakteristik perumahan rakyat/rumah umum
Perumahan  rakyat/rumah  umum  merupakan  rumah  sewa  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan  diperuntukan untuk  masyarakat  yang  tidak  mampu  secara  finansial.  Perumahan  rakyat  di  Indonesia  memiliki  3  prinsip penyelenggaraan:  yaitu  (1)  dilakukan  oleh  pemerintah,  (2)  berbentuk  rumah  sewa  dan  (3)  diperuntukkan  bagi masyarakat  yang  kurang  mampu  (Widhijanto  &  Priyoga,  2018).  Perumahan  rakyat/rumah  umum  memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan rumah tersebut dari perumahan swasta. Berdasarkan penelitian terdahulu karakteristik  perumahan  rakyat/rumah  umum  dapat  dilihat  dari  segi  spesifikasi  unit  hunian,  fasilitas,  lingkungan sosial, karakter rumah tangga, lokasi, pembiayaan pembangunan dan pemilik  yang dapat dilihat juga secara lengkap pada Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik perumahan rakyat/rumah umum  (Mohit & Nazyddah, 2011; Huang & Du, 2015; Tanaphoom & Bart, 2015; Purnamasari et al., 2020; OECD Directorate of Employment, Labour and Social Affairs - Social
Policy Division, 2021) No. Karakteristik Keterangan 1 Spesifikasi perumahan rakyat / unit rumah tinggal Ukuran unit, jumlah kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, dapur, kondisi struktural perumahan & tarif 2 Fasilitas pendukung Lorong, tangga, lift, sistem drainase, pembuangan sampah & sistem pemadam kebakaran 3 Fasilitas umum Ruang terbuka, tempat bermain, tempat parkir, tempat ibadah, ruang serbaguna, area pejalan kaki, toko-toko 4 Fasilitas lingkungan Jarak ke pusat perkotaan, sekolah, kantor polisi, rumah sakit, pasar, pusat perbelanjaan, perbankan, perpustakaan umum, masjid, LRT, stasiun bis dan taksi. 5 Lingkungan sosial Kebisingan, kejahatan, kecelakaan dan hubungan antar warga 6 Karakter rumah tangga Umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga dan penghasilan (MBR, MBMB atau umum) 7 Lokasi
8 Pemilik
9 Pembiayaan pembangunan
b. Rich picture rusunawa
Sebuah rich picture telah dikembangkan melalui studi literatur yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan bangunan rusunawa yang dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Rich picture bangunan rusunawa
Dapat  dilihat  pada  Gambar  2,  bahwa  pengeluaran  sebuah  bangunan  rusunawa  terdiri  dari  pengeluaran  untuk operasional,  pemeliharaan,  perawatan  dan  pembangunan.  Pengeluaran-pengeluaran  tersebut  masih  memakai Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi  DKI  Jakarta.  Sedangkan  pemasukan  dari  bangunan rusunawa  dapat  berasal  dari uang  sewa  unit  hunian,  unit  usaha  dan  ruang  serba guna.  Pemasukan  ini  akan  masuk semua ke kas daerah. Selain sistem pengeluaran dan pemasukan rusunawa yang masih bergantung kepada Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta,  terdapat  juga  permasalahan-permasalahan  yang  sudah  dijelaskan  pada  subbab  Pendahuluan. Rich picture ini dikembangkan agar sistem pengelolaan pada bangunan rusunawa dapat terlihat secara menyeluruh.

## Tahap 3: definisi akar (analisis CATWOE)
Langkah selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi sistem aktivitas manusia pada tahapan definisi akar menggunakan analisis elemen CATWOE. Melalui CATWOE, seluruh sistem aktivitas manusia mulai dari konsumen ( customers ), actor ( actors ), transformasi ( transformatio n), pandangan secara mendunia ( worldwide view ), kepemilikan ( ownership ) dan keterbatasan lingkungan ( environmental constraint ) pada sistem bangunan rusunawa dapat teridentifikasi secara keseluruhan. Analisis CATWOE pada bangunan rusunawa dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Analisis CATWOE
CATWOE Customers Penghuni rusunawa Actors UPRS, penghuni rusunawa dan DPRKP Transformation UPRS  perlu  mandiri  dalam  mengelola  keuangan  rusunawa sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  dari  rusunawa dan tidak bergantung hanya dari penggunaan APBD Worldwide View Pemeliharaan  dan  perawatan  bangunan  diperlukan  untuk mempertahankan  kualitas  bangunan  dan  juga  untuk memberikan kehidupan yang baik untuk penghuninya Ownership Dinas Perumahan dan Permukinan Provinsi DKI Jakarta Constraint Keterbatasan  dana  untuk  kegiatan  pemeliharaan  dan perawatan bangunan rusunawa yang berasal dari APBD

## Tahap 4: model konseptual
Model konseptual pada penelitian ini dikembangkan berdasarkan elemen CATWOE yang teridentifikasi pada Tabel 2 dan dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Model konseptual pada sistem pengelolaan bangunan rusunawa
Berdasarkan elemen “ Transformation ” pada analisis CATWOE yang menyatakan bahwa UPRS perlu mandiri dalam mengelola keuangan rusunawa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari rusunawa dan tidak bergantung hanya dari penggunaan APBD. Sehingga beberapa skema kelembagaan dan finansial diusulkan pada model konseptual yang dapat diterapkan pada masing-masing UPRS dengan karakteristiknya masing-masing.
a. Alternatif skema kelembagaan untuk rusunawa
• Unit Pengelola Teknis (UPT) / Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS)
Unit  Pengelola  Rumah  Susun  (UPRS)  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  berada  dibawah  tanggung  jawab  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan yang berada dibawah tanggung jawab UPRS adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan bangunan rusunawa. Kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari DPRKP, sehingga penganggaran kegiatannya perlu  mengikuti  aturan  dari  pengesahan  anggaran  instansi  daerah  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Namun penggunaan  APBD  pada  instansi  UPT  dirasa  tidak  memberikan  fleksibilitas  terhadap  penggunaan  anggaran  untuk pengelola rusunawa (Salmiah et al., 2019).
Pengelolaan  dibawah  UPT/UPRS  sering  menimbulkan  berbagai  masalah.  Salah  satu  contoh  rusunawa  dibawah pengelolaan UPT adalah Rusunawa Ngelom, Sidoarjo.  Pengolalaan UPT Rusunawa Ngelom masih belum optimal jika dilihat dari segi kepenghunian, sumber daya manusia, sarana prasarana, mutu pelayanan yang masih kurang serta masih  terdapat  beberapa  peraturan  terkait  dengan  sanksi  penghuni  yang  kurang  jelas  (Ardiyanti  &  Rahaju,  2019). Kemudian pengelolaan UPRS Rusunawa Komaruddin, Pinus Elok, Pulo Gebang dan Cakung Barat di Provinsi DKI Jakarta ditemukan bahwa tingkat kerusakan dan penurunan kualitas material bangunan, tingkat pelayanan pengelola rusunawa,  tingkat  keterlibatan  penghuni  dan  tingkat  ketersediaan  dana  pemeliharaan  dan  perawatan  gedung  yang menjadi faktor-faktor terjadinya kekumuhan pada bangunan rusunawa (Arumsari & Rarasati, 2017).
• Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD)
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  memiliki  peran  dalam  penyelenggaraan  perekonomian  nasional  guna mewujudkan  kesejahteraaan  masyarakat.  Seluruh  atau  sebagian  besar  modal  pada  BUMN  merupakan  penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN yang berperan sebagai badan pengelola bangunan rusunawa adalah Perum Perumnas, yaitu Perusahaan Umum yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan BUMN memiliki tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (UU No. 19 Tahun 2003). Perum Perumnas mengelola beberapa bangunan rusunawa di DKI Jakarta yaitu rusunawa Cengkareng, Koja, Kemayoran, Pasar Jumat dan Pulogebang (Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional, 2021).
Serupa  dengan  BUMN,  BUMD  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  modalnya  dimiliki  oleh  Daerah. BUMD yang berperan sebagai badan pengelola bangunan rusunawa salah satu contohnya adalah Perumda Pasar Jaya, yaitu BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak terbagi atas saham (PP No.  54  Tahun  2017).  Fungsi  utama  dari  Perumda  Pasar  Jaya  adalah  untuk  melaksanakan  pelayanan  umum  dalam bidang  pengelolaan  area  pasar,  membina  pedagang  pasar,  ikut  membantu  stabilitas  harga  dan  kelancara  distribusi barang dan jasa (Litbang PD Pasar Jaya, 2021). Namun Perumda Pasar Jaya turut serta mengelola bangunan rusunawa yang berada di Kawasan Terpadu Pasar Rumput yang memiliki area pasar pada lantai dasar dan bangunan rusunawa yang berada diatas pasar tersebut.
Rusunawa  Siwalankerto  adalah  rusunawa  di  kota  Surabaya  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Provinisi  Jawa  Timur namun dikelola oleh PT. Jatim Grha Utama (PT JGU) sebuah BUMD. Antara Pemprov Jatim dan PT JGU memiliki skema kerja sama yaitu skema kontrak manajemen ( management contract ), dimana PT JGU akan menjalankan fungsi pengelolaan  dan  penyediaan  jasa  layanan rusunawa dengan  menggunakan  aset  infrastuktur  dan  sarana  yang  sudah dibangun atau dimiliki oleh Pemprov Jatim. Tipe penghuni yang dapat menyewa di Rusunawa Siwalankerto adalah masyarakat umum yang mampu membayar sewa, bukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (Purnamasari et al., 2020).
• Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/BLUD)
Belum  ada  UPTD  Rusunawa  yang  menggunakan  sistem  pengelolaan  keuangan  BLU/BLUD  di  Indonesia,  namun sudah banyak jenis instansi UPTD lainnya yang beralih menjadi BLU/BLUD. Seperti contohnya rumah sakit umum, puskesmas (Sabardiman et al., 2020), sekolah umum dan universitas.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mulai menggunakan sistem pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang sudah tertera pada Roadmap Inovasi Kebijakan Fiskal Pemprov Jatim 2014- 2019. Tujuan didorongnya perubahan ini adalah agar UPTD dapat mencari anggaran sendiri dan mengelola kembali anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan operasional (Sutanto, 2018). Untuk bangunan rusunawa di DKI Jakarta dibawah  UPRS  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  bentuk  sistem  pengelolaan  keuangan  BLU/BLUD  dirasa  dapat meningkatkan  pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  biaya  operasional  dan  pemeliharaan,  menutupi  tunggakan iuran serta memperbaiki pelayanan untuk masyarakat rusunawa (Kurniawati et al., 2022).
Namun  perubahan  sistem  pengelolaan  keuangan  dari  UPTD  menjadi  BLU/BLUD  harus  melihat  dari  kondisi  dan kemampuan  UPTD  dari  segi  kemandirian,  sarana  prasarana,  sumber  daya  manusia  maupun  karakteristik  layanan. Seperti contohnya UPT Pelatihan Kerja (BLKI) Singosari dan Jember, yang memiliki karakter pelayanan yaitu untuk mengurangi pengangguran yang masih tinggi di Jawa Timur dan segmen pelayanan yang khusus. UPT BLKI Singosari dan  Jember  memiliki  ketergantungan  terhadap  APBD/APBN  yang  masih  tinggi,  kondisi  ini  sama  dengan  UPRS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga dari segi kemandirian masih sulit untuk ditingkatkan statusnya menjadi BLU/BLUD.  Namun  hal  ini  bukan  tidak  mungkin  dilakukan  dengan  memanfaatkan  program  pendanaan  seperti Corporate  Social  Responsibilit y  (CSR),  Dana  Alokasi  Desa  (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil  Cukai  dan  Tembakau (Sutanto, 2018).
• Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPPSRS)
Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susum, sebuah bangunan rusunawa dinyatakan bahwa “penghuni rumah susun wajib membentuk suatu perhimpunan penghuni” dengan tujuan untuk mengatur dan mengurus serta menjamin ketertiban, kegotongroyongan, dan keselarasan sesuai dengan kepribadian Indonesia dalam mengelola bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.  Perhimpunan penghuni dapat membentuk atau menunjuk badan pengelola yang bertugas mengelola semua kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan dari bangunan rusunawa tersebut (Syahmardan, 2021).
• Koperasi / Housing Cooperative
Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di  bidang  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sesuai  dengan  nilai  dan  prinsip  koperasi.  Koperasi  beroperasi  dengan berlandaskan  asas  kekeluargaan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan masyarakat pada umumnya (UU No. 17 Tahun 2012).
Sedangkan housing  cooperatives di  luar  negeri  merupakan  sebuah  organisasi  independen  dan  nonprofit  yang menyediakan  perumahan  sosial.  Perumahan-perumahan  dibawah  kepengelolaan housing cooperatives dimiliki  dan dikelola oleh anggota/penyewa di dalam housing cooperatives tersebut. Negara di Eropa seperti Finlandia, koperasi perumahan memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan perumahan sosial dan perumahan yang dihuni oleh pemiliknya (Norris, 2012).
Kampung Susun Akuarium merupakan rusunawa yang dibangun oleh pihak pengembang dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 dengan membangun sebuah rumah susun sebagai bentuk  CSR.  Bentuk  pengelolaan  Kampung  Susun  Akuarium  berbeda  dengan  rusunawa-rusunawa  lainnya  yang diserahkan  pengelolaan  kepada  UPRS  Provinsi  DKI  Jakarta,  namun  Kampung  Susun  Akuarium  disepakati  akan dikelola melalui sistem koperasi oleh Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri yang dibentuk oleh warga (Carina, 2021). Diharapkan  bahwa  semua  kegiatan  operasional  pengelolaan  Kampung  Susun  Akuarium  seperti  kebersihan  dan keamanan menjadi tanggung jawab warga (Agustino, 2021).
• Asosiasi Perumahan / Housing Association
Housing  association di  luar  negeri  merupakan  masyarakat  independen,  badan  perwalian  atau  perusahaan  yang bertujuan  untuk  menyediakan  perumahan  sosial  secara  nonprofit  dan  memiliki  status  hukum  (Norris,  2012).  Pada tahun  1901  di  Belanda  Undang-Undang  Perumahan  dibuat  untuk  menciptakan  sebuah  institusi  yang  bertanggung jawab  dan  berdedikasi  untuk  membangun  dan  mengelola  perumahan  rakyat  di  Belanda.  Institusi  ini  merupakan organisasi  swasta  tanpa  kepentingan  komersial  namun  dapat  mengajukan  subsidi  kepada  pemerintah  dan  disebut Asosiasi Perumahan. Sampai pada tahun 2021 Belanda memiliki sebanyak 380 asosiasi perumahan yang mengelola 2.3 juta rumah di Belanda (Aalbers et al., 2017).

## b. Alternatif skema finansial untuk rusunawa
• Pendanaan Pemerintah Daerah (Anggaran Pendapatan dan Biaya Nasional/Daerah)
Pendanaan menggunakan anggaran pemerintah dapat menghasilkan beberapa permasalahan, terutama terkait dengan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan rusunawa. Proses penganggaran dilakukan 1 tahun sebelumnya dan tidak adanya fleksibilitas untuk kegiatan yang tidak terduga, sehingga pengelola sulit bertindak cepat apabila terjadi kerusakan  pada  unit  hunian  (Lumbantoruan  &  Ritohardoyo,  2014).  Proses  pencairan  dana  untuk  kegiatan pemeliharaan  dan  perawatan  rusunawa  juga  memakan  waktu  yang  lama,  hampir  6  bulan.  Sehingga  tidak  jarang perbaikan kerusakan-kerusakan di rusunawa diperbaiki dengan menggunakan dana penghuni pribadi agar dapat cepat ditangani. Dengan dana anggaran pemerintah yang terbatas, sehingga perbaikan terhadap kerusakan pada bangunan (Arumsari  &  Rarasati,  2017).  Pendanaan  pada  perumahan  rakyat  di  Britania  Raya  sampai  dengan  tahun  1980-an
bersumber dari anggaran pemerintah dan juga dari iuran sewa. Perumahan rakyat dibawah pengelolaan pemerintah daerah mendapatkan subsidi, sedangkan yang berada di bawah pengelolaan asosiasi perumahan mendapatkan hibah dari pemerintah pusat (Scanlon et al., 2014).
• Pendanaan BUMN/BUMD
Salah satu rusun yang dikelola oleh BUMD dimana pendanaan untuk biaya pengelolaan dan pemeliharaan bersumber dari  BUMD  PT.  Jatim  Graha  Utama  (PT  JGU)  adalah  rusun  Siwalankerto  (Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jalan, Perumahan,  Permukiman  dan  Pengembangan  Infrastruktur  Wilayah,  2017).  Namun  dalam  kerja  sama  antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PT JGU yang berbentuk kontrak manajemen ini terdapat beberapa risiko yang dirasakan  baik  dari  pihak  pemerintah  provinsi  dan  BUMD.  Risiko  yang  teridentifikasi  dalam  kerja  sama  tersebut adalah risiko politik dan finansial seperti kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga. Ini akhirnya berpengaruh pada biaya  operasional  dan  pemeliharaan,  sehingga  berdampak  juga  pada  kenaikan  tarif  sewa,  tingkat  pengembalian investasi dan permintaan pasar atas sewa hunian rusun (Haryanti et al., 2015).
• Pendanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ Public Private Partnership (PPP)
Salah satu infrastruktur yang menggunakan skema pembiayaan KPBU adalah untuk pembangunan perumahan rakyat di beberapa Negara (Haryanti et al., 2015). Untuk menarik minat pihak swasta/badan usaha, tanah yang akan dibangun perumahan  rakyat  dijual  dengan  harga  yang  rendah  kepada  pihak  badan  usaha.  Selanjutnya  pihak  badan  usaha diharuskan untuk membangun sejumlah perumahan rakyat namun tetap memiliki kewenangan untuk mengembangkan sisa dari tanah tersebut untuk kepentingan komersial (Liu et al., 2018).
Perumahan  rakyat  di  Malaysia  yang  diperuntukan  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah  dan  menengah  juga mengalami beberapa permasalahan yang serupa dengan yang terjadi pada perumahan rakyat di Indonesia, yaitu (1) ketidakmampuan untuk membayar, (2) tidak memiliki akses untuk fasilitas pembiayaan, dan (3) kondisi pemeliharaan dan  pengelolaan  bangunan  perumahan  rakyat  yang  buruk.  Sebuah  peneliah  mengusulkan  skema  alternatif  yang berjudul Islamic Public-Private Housing Co-operative (IPHC) yang menggunakan konsep syariah. Pihak swasta yang akan  terlibat  adalah  masyarakat  (berpenghasilan  rendah  dan  menengah)  serta  donatur  swasta  yang  dapat  berupa pribadi, institusi, perusahaan dan organisasi. Sedangkan pihak pemerintah yang akan terlibat adalah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah (Bilal et al., 2019).
Pada skema IPHC pihak pemerintah (pusat dan daerah) akan diberikan dana awal untuk proyek-proyek perumahan rakyat  yang  dibutuhkan,  sedangkan  pihak  swasta  seperti  masyarakat  (berpenghasilan  rendah  dan  menengah)  akan dimintakan uang donasi sebagai tanggung jawab keanggotaan IPHC. Donatur swasta pun akan didorong untuk dapat memberikan donasi sebagai dana wakaf untuk kegiatan operasional dari IPHC (Bilal et al., 2019).
Skema pembentukan unit sentral Private Finance Initiative (PFI) juga telah diusulkan oleh Hariagung (2022) sebagai skema pembiayaan dalam penyediaan perumahaan rakyat bagi MBR. PFI merupakan salah satu bentuk skema creative financing pembiayaan  KPBU  yang  dapat  mentransfer  risiko  dari  pemerintah  kepada  badan  usaha/swasta.  Dalam skema PFI ini faktor terpenting yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesulitan pada tahapan perencanaan proyek yang perlu dipersiapkan dengan matang.

## Tahap 5: membandingkan model dengan persepsi pada situasi permasalahan
Model  konseptual  yang  telah dikembangkan  pada  Gambar 3  kemudian  dibandingkan dengan persepsi  pada  situasi permasalahan pada sistem pengelolaan bangunan rusunawa di DKI Jakarta. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Perbandingan model dengan persepsi pada situasi permasalahan
Model Permasalahan pada situasi nyata Terdapat alternatif-alternatif skema kelembagaan dan finansil  yang  dapat  diterapkan  badan  pengelola rusunawa sesuai dengan karakteristik masing-masing rusunawa. Semua  badan  pengelola  rusunawa  merupakan
UPT/UPRS  dibawah  DPRKP  dan  menggunakan anggaran pemerintah untuk seluruh kegiatan rusunawa. Pengeluaran  dan  pemasukan  rusunawa  dikelola sebagian  atau  seluruh  oleh  badan  pengelola  untuk kepentingan bersama. Pengeluaran  dan  pemasukan  rusunawa  masih bergantung pada pemerintah daerah.
Seluruh  pengeluaran  terhadap  semua  kegiatan pengelolaan bangunan rusunawa (operasional, pemeliharaan  dan  perawatan)  dikelola  oleh  badan pengelola rusunawa.
Hanya  pengeluaran  operasional  dan  pemeliharaan yang  berada  dibawah  pengaturan  UPRS,  sedangkan pengeluaran  perawatan  bangunan  rusunawa  berada dibawah Bidang Perumahan DPRKP.

## 4. KESIMPULAN
Pada kesimpulan penelitian ini, melalui penggunaan Soft System Methodology (SSM) sebuah soft model terkait dengan situasi  permasalahan  yang  ada  pada  pengelolaan  bangunan  rusunawa  telah  dikembangkan.  Selain soft  model yang dikembangkan, model konseptual untuk bentuk badan pengelolaan bangunan rusunawa yang berada di DKI Jakarta juga  telah  dikembangkan.  Model  konseptual  tersebut  mengemukakan  bahwa  dengan  karakteristik-karakteristik bangunan rusunawa dapat diterapkan alternatif skema-skema kelembagaan dan finansial yang cocok sesuai dengan karakteristik  tersebut.  Alternatif  skema  kelembagaan  yang diusulkan  sebagai badan pengelola  bangunan  rusunawa adalah  UPT/UPRS,  BUMN/BUMD,  BLU/BLUD,  koperasi,  PPPSRS  dan  Asosiasi  Perumahan.  Sedangkan  untuk alternatif finansial yang dapat diterapkan adalah melalui pendanaan pendanaan pemerintah dan BUMN/BUMD dan juga KPBU.

## DAFTAR PUSTAKA
Aalbers, M. B., Loon, J. V., & Fernandez, R. (2017). The Financialization of a Social Housing Provider. International Journal of Urban and Regional Research , 41 (4), 572-587. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12520 Agustino, G. L. (2021). Siap Dihuni, Kampung Susun Akuarium Akan Dikelola Koperasi dari Warga untuk Warga. Tribun  Jakarta.com .  https://jakarta.tribunnews.com/2021/08/17/siap-dihuni-kampung-susun-akuarium-akan- dikelola-koperasi-dari-warga-untuk-warga
Alner,  G.  R.,  &  Fellos,  R.  F.  (1990).  Maintenance  of  Local  Authority  School  Building  in  UK:  A  Case  Study.
Proceedings  of  the  International  Symposium  on  Property  Maintenance  Management  and  Modernisation , Singapore , 90-99.
Aprilia, Y. A., Suryaningsih, M., & Djumiarti, T. (2015). Modal Sosial Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah  Layak  Huni  (Studi  Kasus  Program  Peremajaan  Perumahan  di  Kawasan-kawasan  Kumuh  melalui Pengembangan  Perumahan  secara  Vertikal  di  Kelurahan  Kaligawe,  Kecamatan  Gayamsari,  Kota  Semarang). Journal of Public Policy and Management Review , 4 (4), 113-124.
Ardiyanti,  F.,  &  Rahaju,  T.  (2019).  Evaluasi  Pengelolaan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  (Rusunawa)  Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Publika , 7 (7). https://doi.org/10.26740/publika.v7n7.p%25p Arumsari, P., & Rarasati, A. D. (2017). Maintenance Strategy for Public-Rented Residential Building: A Case Study in Jakarta, Indonesia. Built Environment Project and Asset Management , 7 (1), 99-110. https://doi.org/10.1108/BEPAM-11-2015-0067
Arumsari, P., & Sulistio, H. (2021). Soft System Methodology for Maintenance and Treatment Budgeting for Public- Rented Flats. Facilities , 40 (3/4), 164-175. https://doi.org/10.1108/F-06-2021-0056
Bilal, M., Meera, A. K. M., & Razak, D. A. (2019). Issues and Challenges in Contemporary Affordable Public Housing Schemes  in  Malaysia  (Developing  an  Alternative  Model). International  Journal  of  Housing  Markets  and Analysis , 12 (6), 1004-1027. https://doi.org/10.1108/IJHMA-11-2018-0091 Carina,  J.  (2021).  Tak  Seperti  Rusun  Lain,  Kampung  Susun  Akuarium  Dikelola  oleh  Warga  Lewat  Koperasi.
KOMPAS.com.  https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/18/07115401/tak-seperti-rusun-lain-kampung- susun-akuarium-dikelola-oleh-warga-lewat?page=all
Checkland, P. (1989). An application of soft system methodology . Wiley.
Elsinga, M., & Lind, H. (2013). The Effect of EU-Legislation on Rental Systems in Sweden and the Netherlands.
Housing Studies , 28 (7), 960-970. https://doi.org/10.1080/02673037.2013.803044 Haryanti, N., Soemitro, R. A., & Indryani, R. (2015). Analisa Faktor-Faktor Risiko dan Manfaat dalam Pelaksanaan Kerjasama  Pemerintah  Swasta  di  Rumah  Susun. Prosiding  Seminar  Nasional  Manajemen  Teknologi  XXIII , Indonesia.
Hopland,  A.  O.,  &  Kvamsdal,  S.  (2018).  Building  Conditions  in  Norwegian  Local  Governments:  Trends  and Determinants. Facilities , 37 (3/4), 141-156. https://doi.org/10.1108/F-10-2017-0101
Huang,  Z.,  &  Du,  X.  (2015).  Assessment  and  Determinants  of  Residential  Satisfaction  with  Public  Housing  in Hanzhou, China. Habibat International , 47 , 218-230. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.01.025 Jasrul,  N.  D.,  &  Rarasati,  A.  D.  (2022).  Faktor-Faktor  Paling  Berpengaruh  terhadap  Penyediaan  Perumahan  dan Aksesibilitas Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (1), 330-345. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.6059 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  tentang  Pedoman  Pemeliharaan  dan  Perawatan  Bangunan  Gedung (Permen  PUPR  No. 24/PRT/M/2008).
Kurniawati , R., Adianto, J., & Barus, L. S. (2022). Public Service Agency for Institutional Form of Social Housing in  Jakarta.  Dalam:  Yola,  L.,  Nangkula,  U.,  Ayegbusi,  O.G.,  Awang,  M.  (Eds.) ,  Lecture  Notes  in  Civil Engineering:  Vol.  161 . Sustainable  Architecture  and  Building  Environment (pp.  107-113).  Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2329-5_13
Liu, Y., Xu, Y., & Wang, Z. (2018). The Effect of Public Target on the Public-Private Partnership (PPP) Residential Development. International Journal of Strategic Property Management , 22 (5), 415-423. https://doi.org/10.3846/ijspm.2018.5224 Litbang  PD  Pasar  Jaya.  (2021). Tentang  Kami. Terbaru .  Diperoleh  Oktober  10,  2021,  dari http://pasarjaya.co.id/about/detail/Tentang-Kami
Lumbantoruan,  R.  P.,  &  Ritohardoyo,  S.  (2014).  Persepsi  Penghuni  terhadap  Sistem  Pengelolaan  Rusunawa Mukakuning di Kota Batam. Jurnal Bumi Indonesia , 3 (4), 228642.
Mohd-Noor, N., Hamid, M., Abdul-Ghani, A., & Haron, S. (2011). Building Maintenance Budget Determination: An Exploration  Study  in  the  Malaysia  Government  Practice. Procedia  Engineering , 20 ,  435-444. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.186
Mohit, M. A., & Nazyddah, N. (2011). Social Housing Programme of Selangor Zakat Board of Malaysia and Housing Satisfaction. Journal Housing and the Built Environment , 26 (2), 143-164. https://doi.org/10.1007/s10901-011- 9216-y
Norris, M. (2012). Social Housing Landlords: Europe. International Encyclopedia of Housing and Home , 438-443. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-047163-1.00464-1
OECD  Directorate  of  Employment,  Labour  and  Social  Affairs  -  Social  Policy  Division.  (2021). PH4.3  Key Characteristics  of  Social  Rental  Housing .  Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development. https://www.oecd.org/els/family/PH4-3-Characteristics-of-social-rental-housing.pdf
Pemerintah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta.  (2020). Percepatan  Penyesuaian  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Tahun  2020  dalam  Rangka  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  serta Pengamanan  Daya  Beli  Masyarakat  dan  Perekonomian  Nasional  (2020) (Surat  Edaran  Sekretaris  Daerah Nomor 35 Tahun 2020).
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2021, September 5). Smart Planning Budgeting . Diperoleh dari https://apbd.jakarta.go.id/landingpage
Pemerintah Pusat. (2003). Undang-undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (UU No. 19 Tahun 2003). Pemerintah Pusat. (2011). Undang-undang (UU) tentang Rumah Susun (UU No. 20 Tahun 2011). Pemerintah Pusat. (2012). Undang-undang (UU) tentang Perkoperasian (UU No. 17 Tahun 2012). Pemerintah Pusat. (2017). Peraturan Pemerintah (PP) tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP No. 54 Tahun 2017). Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional. (2021). Residensial. Terbaru . Diperoleh Oktober 15, 2021, from https://perumnas.co.id/residensial
Purnamasari,  A.  W.,  Soemitro,  R.  A.,  &  Suprayitno,  H.  (2020).  Perbandingan  Pengelola  Rusunawa:  Pemilik, Penghuni,  Pengelola,  Pembiayaan,  Luas  Unit,  Tarif  dan  Fasilitas. Jurnal  Manajemen  Aset  Infrastruktur  & Fasilitas , 4 (2), 167-182. http://dx.doi.org/10.12962/j26151847.v4i2.6889 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2017).
Modul  Penghunian  dan  Pengelolaan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa .  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Rondonuwu,  J.,  &  Trisnantoro,  L.  (2013).  Change  Management  in  Government  Agency:  Case  Study  of  the Implementation  of  PPK-BLUD  Policy  in  NTB  Provincial  Mental  Hospital. Jurnal  Kebijakan  Kesehatan Indonesia , 2 (4), 163-170.
Sabardiman, K., Afrizal, & Nurmaesah, N. (2020). Evaluasi Perubahan Puskesmas Menjadi Badan Layanan Usaha Daerah  (BLUD)  terhadap  Tata  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jurnal  Proaksi , 7 (2),  194-212. https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2.1334
Salmiah,  N.,  Oemar,  F.,  &  Farwitawati.  (2019).  Accounting  System  Design  for  the  Operation  of  Rental  Flats  and Sports Venue of Riau Province. Jurnal Niara , 12 (1), 29-34. https://doi.org/10.31849/nia.v12i1.2633 Scanlon, K., Whitehead, C., & Arrigoitia, M. F. (2014). Social Housing in Europe . Wiley Blackwell.
Sutanto, S. H. (2018). Posisi Strategis dan Arah Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Menjadi Badan Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  di  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur. Journal  of  Public  Sector  Innovations , 2 (2), 72-81. https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p72-81 Syahmardan.  (2021). Pembentukan  Perhimpunan  Penghuni  Rumah  Susun  (PPRS) .  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diperoleh Oktober 13, 2021, dari
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1423:pembentukan- perhimpunan-penghuni-rumah-susun-pprs&catid=102:hukum-perdata&Itemid=182
Tanaphoom, W., & Bart, D. (2015). An  Overview of Public Housing Characteristics and Living Satisfactions: Old and  New  Public  Housing  Project  in  Bangkok. Procedia  Environmental  Sciences , 28 ,  689-697. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.081
Widhijanto, A. A., & Priyoga, I. (2018). Social Housing di Indonesia: Kajian Prospek Menggunakan Analisis Model System Dynamic. Jurnal Neo Teknika , 4 (1), 20-29. https://doi.org/10.37760/neoteknika.v4i1.1063