Volume 6, Nomor 1, Juli 2020                                                           Perlindungan Hukum terhadap Perawat ...

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN PADA TINDAKAN KEDOKTERAN
Sri Yani 1  , Sabir Alwy 2 , Mappeaty Nyorong 3
1 Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history Submitted : 2019-06-21
Revised : 2020-04-09 Accepted : 2020-06-29

## Keywords:

## Legal Protection
Delegation of Authority Medical Action Delegation  of  authority  is  the  process  of  assigning  tasks  to  other  people  who  are legitimate  in  carrying  out  various  activities  aimed  at  achieving  certain  goals.  The implementation of the delegation of authority from medical doctors to nurses must be done  in  writing,  and  the  mechanism  of  its  implementation  must  be  clear.  This  study aimed  to  determine  the  legal  protection  of  nurses  in  the  implementation  of  the delegation  of  authority over  medical  actions  and the  mechanism  for  implementing the transfer  of  authority  from  doctors  to  nurses.  The  research  method  used  was  empirical legal research with interviews and questionnaires as primary data as well as a statutory and  conceptual  approach.  Data  were  analyzed  quantitatively.  The  results  showed  that the  knowledge  of  medical  personnel  (83.3%)  and  nurses  (88.9%)  about  the  law  and legal  protection  in  the  medical  intervention  was  lacking.  It  was  due  to  medical personnel and nurses not knowing about the legislation related to delegation of authority from  medical  personnel  to  nurses  as  stated  in  Law  No.  49  of  2004  concerning  the practice  of  medicine  Article  73  and  Law  No.  38  of  2014  concerning  nursing.  The conclusion  was  that  the  Laws  regarding  the  delegation  of  authority  from  medical personnel  to  nurses  are  not  yet  known,  and  the  delegation  mechanism  has  not implemented  optimally.  The  written  delegation,  standard  operating  procedures,  and delegated medical procedures need to make. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pelimpahan Kewenangan Tindakan Kedokteran Pelimpahan  kewenangan  adalah  proses  pengalihan  tugas  kepada  orang  lain  yang  sah dalam  melakukan  berbagai  aktivitas  yang  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Pelaksanaan  pelimpahan  kewenangan tindakan kedokteran  dari  dokter kepada  perawat harus  dilakukan  secara  tertulis  dan  mekanisme  pelaksanaannya  harus  jelas.  Penelitian ini  bertujuan  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  perawat  dalam  pelaksanaan pelimpahan kewenangan tindakan kedokteran dan mekanisme pelaksanaan pelimpahan kewenangan  dokter  kepada  perawat.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  empiris  dengan  wawancara  dan  pengisian  kuesioner  sebagai  data primer  serta  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Data dianalisis  secara  kuantitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  tenaga medis (83,3%) dan perawat (88,9%) tentang pelimpahan kewenangan dan perlindungan hukum  pada  tindakan  kedokteran  masih  kurang.  Hal  ini  disebabkan  tenaga  medis  dan perawat  belum  mengetahui  tentang  peraturan  perundang-undangan  terkait  pelimpahan kewenangan  dari  tenaga  medis  kepada  perawat  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang No. 49 Tahun  2004 tentang praktik kedokteran Pasal 73 dan Undang-Undang No.  38  Tahun  2014  tentang  keperawatan.  Kesimpulan  belum  diketahuinya  peraturan perundang-undangan  tentang  pelimpahan  kewenangan  dari  tenaga  medis  kepada perawat  dan  mekanisme  pendelegasian  belum  optimal  dilaksanakan.  Perlu  dibuat
Pendelegasian  secara  tertulis,  standar  prosedur  operasional  dan  tindakan  kedokteran yang didelegasikan.
 Corresponding Author:
Sri Yani Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Telp. 081316605772 Email: yanisulbar@gmail.com

## PENDAHULUAN
Rumah  sakit  merupakan  organisasi yang  berbeda  dan  unik  dibandingkan  dengan
institusi lainnya, karena kebijakan dan kegiatan yang  berbeda  dalam  peran,  tugas  dan  tanggung jawab,  namun  harus  bekerja  sama  dalam

## Jurnal Kesehatan Manarang
Volume 6, Nomor 1, Juli 2020, pp. 08 – 15 ISSN 2528-5602 (Online), ISSN 2443-3861 (Print) Journal homepage: http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/index.php/m
melaksanakan  kegiatan  pelayanan  kesehatan yang  komprehensif.  Setiap  tenaga  kesehatan yang  bekerja  di  rumah  sakit    harus  bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan,  standar  prosedur  operasional  yang berlaku,  etika  profesi,  menghormati  hak  pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. (Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, Pasal  13 ayat (3)).
Pelaksanaan  hubungan  antara  dokter, pasien  dan  rumah  sakit  selalu  diatur  dengan peraturan  tertentu  supaya  terjadi  keharmonisan dalam  melaksanakan  hubungan  (Afriko,  2016). Hubungan hukumnya merupakan saling sepakat untuk  mengikatkan  diri  dalam  melaksanakan pelayanan  kesehatan  yang  terjadi  berdasarkan perikatan  ( verbentenis ).  Timbulnya  hubungan hukum antara dokter dengan pasien berdasarkan perjanjian,  mulai  terjadi  saat  seorang  pasien datang  ke  rumah  sakit  atau  tempat  praktik dokter, dimulai anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter (Guwandi, 2007).
Hubungan  dokter  dan  perawat  dalam pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien merupakan  hubungan  kemitraan.  Hubungan tersebut  harus  terjadi  harmonisasi  dalam  tugas, peran, tanggung jawab dan sistem yang terbuka. Hubungan  dokter  dan  perawat  juga  memiliki hubungan  hukum  (Afriko,  2016).  Pada  praktik keperawatan  terdapat  sebuah  permasalahan hukum,  terutama  persoalan  tentang  bagaimana cara  atau  mekanisme  pelimpahan  tugas  atau kewenangan dokter kepada perawat.
Sinkronisasi pengaturan pelimpahan wewenang tindakan medis kepada perawat untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu dibuat (Sutarih, 2018).
Ketentuan  Pasal  73  ayat  (3)  Undang- undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran  telah  memberikan  peluang  bagi perawat  untuk  melakukan  tindakan  medis  jika memenuhi ketentuan Perundang-undangan. Permenkes  Nomor  2052/Menkes/Per/X/2011 tentang  Izin  Praktik  dan  Pelaksanaan  Praktik Kedokteran,  Pasal  23  ayat  (1)  menyatakan “Dokter  atau  dokter  gigi  dapat  memberikan pelimpahan  suatu  tindakan  kedokteran  atau kedokteran  gigi  kepada  perawat,  bidan  atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam  melaksanakan  tindakan  kedokteran  atau kedokteran  gigi”.  Dan  Pasal  32  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan,  menyebutkan  bahwa  dalam pelaksanaan  tugas  berdasarkan  pelimpahan
wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh  tenaga  medis  kepada  perawat  untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan  evaluasi  pelaksanaannya.  Selain  itu dalam Permenkes No HK.02.02/Menkes/ 148/2010  tentang  Izin  dan  penyelenggaraan praktik  perawat,  Pasal  9  menyebutkan  bahwa perawat  dalam  melakukan  praktik  harus  sesuai dengan  kewenangan  yang  dimiliki,  kecuali dalam  keadaan  darurat  sebagaimana  dalam Pasal 10 ayat (1).
Apabila  dokter  tidak  dapat  melakukan tindakan  medis  maka  dokter  boleh  meminta bantuan  perawat  untuk  melakukan  tindakan medis, dengan syarat dokter wajib memberikan pelimpahan  kewenangan  yang  jelas  kepada perawat  secara  tertulis  untuk  melakukan tindakan medis tersebut (Afriko, 2016; Sukindar,  2017).  Ketika  dokter  melimpahkan tanggung  jawabnya  kepada  perawat,  secara hukum  berarti  telah  mengalihkan  tanggung jawab hukum dalam tindakan tersebut. Perawat juga  mempunyai  kode  etik  yang  harus dijunjung  tinggi  dalam  memberikan  pelayanan keperawatan sebagai bentuk tanggung jawabnya  baik  terhadap  pasien,  teman  sejawat atau  profesi  lain,  dan  organisasi  profesinya (Nasir & Purnomo, 2019).
Fenomena  yang  ditemukan  antara tenaga  medis  dan  perawat  belum  mendapatkan jaminan  perlindungan  hukum  secara  maksimal di rumah sakit. Oleh karena itu perlu dibuatkan format  tertulis  pelimpahan  tugas  dokter  kepada perawat  yang  berisi  jenis  tindakan  kedokteran yang dilimpahkan dan tindakan yang dilimpahkan sesuai kemampuan dan keterampilan  yang  telah  dimiliki.  Hal  ini menjaga  agar  tidak  terjadi  kekeliruan  antara dokter  dan  perawat  dalam  pembuktian  hukum (Tallupadang, Indrayati, & Widyarto, 2016).
Dalam  pelaksanaan  tugasnya  hubungan antara  dokter  dan  perawat  telah  mempunyai catatan-catatan  tindakan  medis  yang  dituliskan dalam sebuah rekam medis tentang pasien yang berisi  semua  informasi  medis  pasien  termasuk tindakan  yang  dilakukan  terhadap  pasien (Gunawan,  2015).  Dokumentasi  yang  akurat dan  lengkap  juga  merupakan  komponen perlindungan hukum yang penting bagi perawat (Kozier, 2016).
Dalam pelimpahan kewenangan tindakan  medis  dari  dokter  kepada  perawat hanya  dapat  dilakukan  secara  tertulis  sesuai Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  38
Tahun  2014  tentang  Keperawatan.  Jenis tindakan yang dilimpahkan harus jelas, sehingga  yang  dilimpahkan  bersifat  per  kasus tidak  bersifat  secara  general.  Pelimpahan kewenangan  secara  delegatif  hanya  dapat dilimpahkan  kepada  perawat  profesi  atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi.
Sedangkan
pelimpahan kewenangan  secara  mandat  adalah  tugas pelimpahan  yang  diberikan  oleh  tenaga  medis kepada  perawat  untuk  melakukan  sesuatu tindakan  medis  di  bawah  pengawasan.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  1367  KUH  Perdata  bahwa “Seorang  tidak  saja  bertanggungjawab  untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya  atau  disebabkan  oleh  barang- barang  yang  berada  di  bawah  pengawasannya” (Subekti, & Tjitrosudibio, 2004).
Jadi,  apabila  pelimpahan  kewenangan tindakan  medis  dari  dokter  kepada  perawat dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  maka  dokter  dan perawat  akan  sama-sama  terlindungi  oleh hukum  dan  tentunya  masyarakat  mendapatkan pelayanan  dengan  maksimal  (Poernomo,  2015; Vitrianingsih  &  Budiarsih,  2019).  Namun kenyataannya,  pelimpahan  kewenangan  dokter kepada  perawat  di  Rumah  Sakit  Umum Kabupaten  Mamuju  Provinsi  Sulawesi  Barat, selama  ini  masih  dilakukan  secara  lisan/tidak tertulis.
Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui perlindungan  hukum  terhadap  perawat  dalam pelimpahan  kewenangan  tindakan  kedokteran khususnya  di  Rumah  Sakit  Umum  Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  hukum empiris, walaupun demikian tetap
menggunakan  data  sekunder  yaitu peraturan perundang-undangan sebagai data pendukung.
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di RSUD Provinsi Sulawesi  Barat  dan  RS  Mitra  Manakarra Mamuju.  Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan Maret – Mei 2019.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  tenaga  medis  dan  perawat  di  RSUD Provinsi  Sulawesi  Barat  dan  RS  Mitra Manakarra  Mamuju  dengan  menggunakan purposive  sampling .  Ukuran  sampel  diambil sebanyak 10% dari total populasi (Gay & Diehl, 1992)  untuk  tenaga  medis  6  orang    dan  tenaga perawat  18  orang.  Sampel  dalam  penelitian  ini berjumlah 24 orang.
Penelitian ini sudah mendapat rekomendasi  dari  Dinas Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor: 00048/76.RP.PTSP.B/III/2019. Pengumpulan Data Variabel dalam penelitian ini adalah pelimpahan  kewenangan.  Pengumpulan  data menggunakan  kuesioner  pengetahuan  tentang perlindungan  hukum  terhadap  perawat  dalam pelimpahan kewenangan pada tindakan kedokteran.

## Pengolahan dan Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  dengan  analisis deskriptif  dengan  menampilkan  distribusi  dan persentase dari tiap variabel.

## HASIL PENELITIAN Karakteristik  responden
Tabel  1  menunjukkan  jenis  responden    yang terbanyak   di  RSUD Provinsi  Sulawesi  Barat dan  RS  Mitra  Manakarra  Mamuju  adalah Perawat (Ners) sebesar 11 (46%).

## Tabel 1 Karakteristik Responden di RSUD  Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra
No Jenis Ketenagaan Institusi Jumlah Presentase RSUD Prov. Sulbar RS Mitra Manakarra 1. Dokter Spesialis 2 1 3 13 2. Dokter Umum 1 1 2 8 3. Dokter Gigi 1 0 1 4 4. Perawat (Ners) 7 4 11 46 5. Perawat D III 5 2 7 29 Total 16 8 24 100

## Kewenangan Tenaga Perawat
Tabel  2  menunjukkan  kepemilikan  STR  dan SIPP  pada  tenaga  perawat  di  RSUD  Provinsi Sulawesi  Barat  dan  RS  Mitra  Manakarra
Mamuju untuk memenuhi kewenangan perawat dalam  melaksanakan  asuhan  keperawatan secara keseluruhan (100%).

## Tabel 2. Perbedaan Penurunan Rerata Skor Keluhan Menopause
No Tenaga Perawat Kepemilikan STR dan SIPP Persentase 1 Perawat (Ners) 11 61,1 2 Perawat D III 7 38,9 Total 18 100 Kewenangan Tenaga Medis Tabel  3  menunjukkan  kepemilikan  STR  dan SIP  pada  tenaga  medis  di  RSUD  Provinsi Sulawesi  Barat  dan  RS  Mitra  Manakarra
Mamuju  untuk  memenuhi  kewenangan  dokter dalam  melaksanakan  tindakan  medis  secara keseluruhan(100%).

## Tabel  3.    Kewenangan  Dokter  berdasarkan  Kepemilikan  STR  dan  SIP  di  RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju
No Tenaga Medis Kepemilikan STR dan SIP Persentase 1 Dokter Spesialis 3 50 2 Dokter Umum 2 33,3 3 Dokter Gigi 1 16,7 Total 6 100 Pelimpahan  Kewenangan  dan  Perlindungan Hukum
Tabel 4 menunjukkan pertanyaan tentang  variabel  pelimpahan  wewenang  dan perlindungan  hukum.  Pengetahuan  tenaga medis tentang pelimpahan kewenangan terhadap  perawat  pada  tindakan  kedokteran  di RSUD  Provinsi  Sulawesi  Barat  dan  RS  Mitra Manakarra  Mamuju  masih  ada  yang  belum mengetahui  tentang  pelimpahan  kewenangan terhadap  perawat  pada  tindakan  kedokteran yaitu pada   pertanyaan nomor 6,8 dan 9.
Tabel 5 menunjukkan bahwa pengetahuan tenaga perawat tentang pelimpahan  kewenangan  dan  perlindungan hukum  dari  tenaga  medis  dalam  pelaksanaan tindakan kedokteran di RSUD Provinsi Sulawesi  Barat  dan  RS  Mitra  Manakarra Mamuju  masih  ada  yang  belum  mengetahui yaitu pada pertanyaan nomor  8, 10 dan 11.

## PEMBAHASAN
Prinsip  dasar  dalam  sebuah  konsepsi negara  hukum  menetapkan  bahwa  setiap tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh
pemerintah ( bestuurshandelingen) haruslah berdasarkan pada peraturan perundang- undangan  atau  berdasarkan  pada  adanya  suatu legitimasi  atau  kewenangan  sehingga  tindakan atau  perbuatan  pemerintah  tersebut  dipandang absah  adanya    (Ilmar,  2014).  Kewenangan dokter dan perawat di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra yang ditunjukkan  dengan  kepemilikan  Surat  Tanda Registrasi  (STR)  dan  Surat  Izin  Praktik  (SIP), dapat memenuhi kewenangan dalam melaksanakan  tindakan  medis  dan keperawatan secara  keseluruhan.  Hal  ini  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Pelimpahan kewenangan dan perlindungan  hukum  tenaga  medis  di  RSUD Provinsi  Sulawesi  Barat  dan  RS  Mitra Manakarra  Mamuju  berdasarkan  pengetahuan tenaga medis dan perawat  belum sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tallupadang,  Indrayati,  &  Widyarto  (2016) menyatakan  bahwa  perawat  melaksanakan
tindakan medik tanpa pelimpahan secara tertulis
dari dokter.
Tabel  4.  Pengetahuan  Tenaga  Medis  tentang  Pelimpahan  Kewenangan  dan Perlindungan  Hukum  terhadap  Perawat  pada  Tindakan  Kedokteran  di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju
No Pertanyaan Ya % Tidak % 1. Apakah  anda  mengetahui  kewenangan  klinis anda sebagai seorang dokter? 6 100 0 0 2. Apakah  anda  mengetahui  kewenangan  klinis perawat dlm melaksanakan tindakan keperawatan? 6 100 0 0 3. Apakah  anda  pernah  memberikan  tindakan medis kepada perawat dalam bentuk pelimpahan kewenangan ? 4 67 2 33 4. Apakah pelimpahan kewenangan tersebut berbentuk instruksi ? 5 83,3 1 16,7 5. Ataukah  pelimpahan  kewenangan  tersebut dalam bentuk verbal ? 4 67 2 33 6. Apakah pelimpahan kewenangan tindakan medis kepada perawat diberikan secara tertulis ? 0 0 6 100 7. Apakah  di  RS  anda  bekerja  melindungi  anda dalam  melakukan  tindakan  medis  (secara hukum) ? 1 16,7 5 83,3 8. Apakah  di  RS  anda  bekerja  melindungi  anda dalam melakukan tindakan medis yang didelegasikan kepada perawat (secara hukum) ? 0 0 6 100 9. Apakah  di  RS  anda  bekerja  memiliki  SPO tentang  pelaksanaan  pelimpahan  kewenangan tenaga medis kepada perawat? 0 0 6 100 10. Apakah  anda  mengetahui  tentang  jenis  tindakan medis yang didelegasikan? 3 50 3 50 11. Apakah  anda  mengetahui  pendelegasian  secara delegatif ? 2 33 4 67 12. Apakah  anda  mengetahui  pendelegasian  secara mandat ? 2 33 4 67 13. Apakah anda mengevaluasi tindakan medis yang didelegasikan kepada perawat? 5 83,3 1 16,7 14. Apakah di RS anda bekerja memiliki SPO dalam memberikan tindakan medis pada pasien ? 6 100 0 0
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  perlu  dibuat mekanisme
pelaksanaan pelimpahan kewenangan  dokter  kepada  perawat  yang meliputi berikut ini.

## Pendelegasian Secara Tertulis
Perlu dibuatkan Surat Keputusan
Direktur  tentang  pelimpahan  wewenang  tenaga medis kepada perawat, sehingga ada perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan perawat dalam menjalankan tindakan kedokteran.  Hal  ini  sejalan  dengan  Sukindar
(2017) yang menyebutkan mekanisme pemberian  pelimpahan  wewenang  tindakan medis  oleh  dokter  kepada  perawat  menurut peraturan  perundang-undangan  harus dilakukan secara  tertulis  baik  secara  delegasi  ataupun mandat.

## Standar Prosedur Operasional
Standar  prosedur  operasional  (SOP) bertujuan  untuk  mengatur  sampai  sejauh  mana batas-batas  kewenangan  dan  tanggung  jawab etik  dan  tanggung  jawab  hukum  antara  dokter
terhadap  pasien,  perawat  terhadap  pasien maupun  tanggung  jawab  rumah  sakit  terhadap medikal  staf  dan  sebaliknya,  antara  medis dengan  sesama  teman  sejawat  dokter  dalam satu  tim,  tenaga  medis dengan paramedis,  serta merupakan  tolok  ukur  bagi  seorang  dokter untuk  menilai  dapat  tidaknya  dimintakan pertanggung  jawaban  hukumnya  jika  terjadi
kerugian pada pasien  (Ilyas, 2010). Hal ini juga sejalan  dengan    Aineka  (2015) untuk  mengatur dan  meminimalisir  risiko  tindakan  medis  di bawah  standard  oleh  tenaga  kesehatan,  rumah sakit  menetapkan  sebuah  SOP  yang  menjadi acuan  atau  standar  tindakan  yang  harus dilaksanakan  oleh  tenaga  kesehatan  dalam memberikan layanan kesehatan.
Tabel 5. Pengetahuan Tenaga  Perawat tentang Pelimpahan Kewenangan  dan Perlindungan Hukum  dari  Tenaga  Medis  dalam  Tindakan  Kedokteran  di  RSUD  Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju
No Pertanyaan Ya % Tidak % 1. Apakah  anda  mengetahui  kewenangan  klinis  sebagai seorang perawat? 15 83,3 3 16,7
2. Apakah anda pernah mengikuti ujian kompetensi tentang kewenangan klinis (Clinical Privilege) /Self  Assesment? 6 33,3 12 66,7 3. Dalam  memberikan  pelayanan  keperawatan,  perawat harus  dipastikan  kompetensinya  sesuai  dengan  jenjang klinis  yang  dimiliki.  Apakah  anda  mengetahui  jenjang klinis yang anda miliki? 16 88,9 2 11,1 4. Apakah  di  RS  tempat  anda  bekerja  menerapkan kewenangan klinis sesuai jenjang yang dimiliki masing- masing perawat? 4 22,2 14 77,8 5. Apakah  anda  pernah  melaksanakan  tugas  berdasarkan pelimpahan  kewenangan  (pendelegasian)    dari  tenaga medis (dokter)? 13 72,2 5 27,8 6. Apakah  pendelegasian  tersebut    berbentuk  instruksi dokter? 18 100 0 0 7. Apakah pendelegasian dari dokter berbentuk verbal? 16 88,9 2 11,1 8. Apakah  pendelegasian  dari  dokter  kepada  perawat diberikan secara tertulis? 0 0 18 100
9. Apakah  di  RS  anda  bekerja  melindungi  anda  dalam melakukan tindakan keperawatan (secara hukum)? 5 27,8 13 72,2 10. Apakah  di  RS  anda  bekerja  melindungi  anda  dalam melakukan  tindakan  medis  yang  didelegasikan  oleh dokter (secara hukum)? 0 0 18 100 11. Apakah  di  RS  anda  bekerja  memiliki  SPO  tentang pelaksanaan  pelimpahan  kewenangan  tenaga  medis kepada perawat? 0 0 18 100 12. Apakah  anda  mengetahui  tentang  jenis  tindakan  medis yang didelegasikan? 11 61,1 7 38,9
13. Apakah anda mengetahui pendelegasian secara delegatif? 2 11,1 16 88,9 14. Apakah anda mengetahui pendelegasian secara mandat? 2 11,1 16 88,9 15. Apakah  di  RS  anda  bekerja  memiliki  SPO  dalam memberikan tindakan keperawatan pada pasien ? 18 100 0 0 16. Apakah  anda  mengetahui  tindakan  asuhan  keperawatan pada pasien secara kolaboratif (kedaruratan)? 16 88,9 2 11,1

## Tindakan kedokteran yang didelegasikan
Hubungan  antara  dokter  dan  pasiennya secara  yuridis  dapat  dimasukkan  ke  dalam golongan  kontrak  atau  perjanjian.  Menurut seorang  pakar  hukum Profesor  Sudikno Mertokusumo ,  perjanjian  adalah  hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata  sepakat  untuk menimbulkan  akibat hukum (Triwibowo,  2014).  Dalam  transaksi  terapeutik segala  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan oleh  dokter    harus  ada  persetujuan  dari  pasien. Sesuai  dengan  Permenkes  No  290/Menkes/ Per/III/  2008    tentang    Persetujuan    tindakan kedokteran.
Menurut Hans Kelsen (2006),
mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang  tanggung  jawab  hukum  yang  disebut dengan teori tradisional. Dalam teori tradisional,  tanggung  jawab  dibedakan  menjadi dua  macam  yaitu  tanggung  jawab  yang didasarkan  kesalahan  dan  tanggung  jawab mutlak.  Tanggung  jawab  yang  didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan  kepada  subjek  hukum  atau  pelaku yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum karena  adanya  kekeliruan  atau  kealpaannya (kelalaian/  kelengahan).  Dan  tanggung  jawab mutlak  adalah  perbuatannya  menimbulkan akibat  yang  dianggap  merugikan  oleh  pembuat undang-undang    (Salim  &  Nurbani,  2017). Dengan  adanya  pelimpahan  wewenang  secara tertulis  dalam  pelayanan  kesehatan,  bila nantinya  menimbulkan  kerugian  atau  masalah hukum  dalam  pelayanan  tersebut,  maka  dokter selaku  pemberi  wewenang  dan  ners  selaku penerima wewenang dapat dimintai pertanggungjawaban  baik  pidana  maupun perdata  (Pattypeilohy,  Sutarno,  &  Adriano, 2017).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pelaksanaan  pelimpahan  kewenangan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju belum memberikan perlindungan  bagi  tenaga  perawat,    karena belum diketahuinya peraturan-peraturan sebagai dasar  hukum  dalam  pelaksanaan  pelimpahan kewenangan pada tindakan kedokteran.
Kegiatan pelimpahan kewenangan tindakan  kedokteran  kepada  perawat  di  RSUD Provinsi  Sulawesi  Barat  dan  RS  Mitra Manakarra  Mamuju,  terdiri  dari    pedelegasian secara  tertulis,  standar  prosedur  operasional, dan tindakan kedokteran yang didelegasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriko, J. (2016). Hukum Kesehatan . Bogor: In Media.
Aineka,  G.  (2015).  Tanggungjawab  Perawat terhadap  Pasien  dalam  Pelimpahan Kewenangan  Dokter  Kepada  Perawat. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum , 2 (1), 1–15. Gay,  L.R.  &  Diehl,  P.  L.  (1992). Methods  for Business .
Gunawan,  A.  (2015). Tanggungjawab  Perawat Terhadap  Pasien  dalam  Pelimpahan Kewenangan  Dokter  Kepada  Perawat . Pekan Baru: Fakultas Hukum. Guwandi,  J.  (2007). Dokter,  Pasien  dan Hukum . Jakarta: Balai Penerbit FK-UI. Ilmar,  A.  (2014). Hukum  Tata  Pemerintahan . Jakarta: Prenadamedia Group. Ilyas,  A.  (2010). Hukum  Koorporasi  Rumah Sakit . Yogyakarta: Rangkang Education.
Kozier,  B.  (2016). Fundamental  Keperawatan, Konsep,  Proses  dan  Praktik .  Jakarta: EGC.
Nasir,  A.,  &  Purnomo,  E.  (2019).  Pengaruh Penerapan  Kode  Etik  Keperawatan Terhadap Pelayanan Keperawatan.
Jurnal  Ilmiah  Permas:  Jurnal  Ilmiah STIKES Kendal , 9 (4), 335–342.
Pattypeilohy,  A.,  Sutarno,  &  Adriano.  (2017).
Kekuatan Hukum Pelimpahan
Wewenangan  dari  Dokter  Kepada  Ners Ditinjau dari Aspek Pidana dan Perdata.
Legality , 25 (2), 172–184. Poernomo,  B.  (2015). Etika  dan  Hukum
Kesehatan . Jakarta: Prenadamedia
Group.
Salim,  H.;  Nurbani,  E.  S.  (2017). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada. Sukindar. (2017). Perlindungan Hukum
Terhadap  Perawat  dalam  Melakukan Tindakan  Medis. Jurnal  LEGALITAS ,
2 (1), 1–15.
Sutarih,  A.  (2018).  Sinkronisasi  Pengaturan
Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk
Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah  Sakit.
Hermeneutika , 2 (1), 1–64.
Tallupadang,  E.  D.,  Indrayati,  Y.,  &  Widyarto. D.  Js.  (2016).  Perlindungan  Hukum Bagi  Tenaga  Perawat  Yang  Melakukan Tindakan Medik dalam Rangka
Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama  Dikaitkan  Dengan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/Menkes  /Per/X  /2011  Tentang Praktik  Kedokteran  Dan  Pelaksanaan Praktik  Kedokteran. SOEPRA  Jurnal Hukum Kesehatan , 2 (1), 17–29.
Tjitrosudibio,  Subekti,  S.;Tjitrosudibio,  T.
(2004). Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata . Jakarta: Pradya Paramitha.
Triwibowo,  C.  (2014). Etika  dan  Hukum Kesehatan . Jakarta: Nuha Medika. Vitrianingsih,  Y.,  &  Budiarsih,  B.  (2019).
Pelimpahan  Wewenang  Dokter  Kepada Profesi Perawat Dalam Tindakan Medis Dari  Perspektif  Hukum. Jurnal  Hukum Magnum Opus , 2 (2), 185–195.