## MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PELANGGAN PT. PLN (PERSERO) SEBAGAI KONSUMEN ATAS PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
(P2TL) DI KABUPATEN JEMBER, BONDOWOSO

## DAN SITUBONDO
Oleh Dodik Prihatin AN., SH., M.Hum. Samsudi, S.H., M.H.

## Abstract
Customer satisfaction is a situation where desires, hopes, and customer needs can be met. A service is considered satisfactory if the service can meet the needs and expectations of customers. Customer satisfaction measurement is an important element in providing better services,  more  efficient,  and  more  effective.  Institutionally,  PLN  has  been  providing services  based  on  professionalism.  On  the  other  hand,  one  of  the  contributors  to  high losses  (loss  of  power)  is  a  dishonest  act  committed by  some  electricity  consumers  who have no good intentions towards the use of electricity. Therefore, in order to reduce losses from the non-technical factors, PLN issued a policy such as Power Consumption Control program called P2TL. Program P2TL by PT. PLN is done they often lead to friction, it is very possible because of lack of socialization and also the level of consumer understanding of the regulations or policies of the PLN, so do also the socialization of the importance of Controlling Power Consumption (P2TL) and legal protection solutions.
Keywords : Legal Protection, Consumer, Consumer PT. PLN

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar belakang
Energi  listrik  merupakan  salah  satu kebutuhan  pokok dan penting bagi kehidupan  manusia  saat  ini,  dimana hampir semua aktifitas manusia berhubungan  dengan  energi  listrik.  Oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan oleh  pemerintah  agar  dapat    memenuhi kebutuhan  listrik  masyarakat. Mengingat listrik mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka pengguna dan  penyedia  tenaga  lstrik  harus dilakukan  oleh  Negara.  Sehubungan dengan  perkembangan  jaman  yang  kian pesat  maka PLN Divre  Jawa Timur (selanjutnya  disebut  PLN  Divre  JATIM) berusaha  meningkatkan  layanan  kepada masyarakat  untuk  meningkatkan  layanan tersebut  dibutuhkan  informasi  yang  kuat dan akurat.
Konsumen  kebanyakan  tidak  bisa berbuat banyak. Padahal mereka seharusnya  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  pelayanan  yang  lebih  baik. Tidak berdayanya  konsumen  dalam menuntut  haknya  disebabkan  karena penyedia layanan ketenagalistrikan berlindung  dibalik  perjanjian  yang  telah ditandatangani oleh  kedua  belah pihak, baik  konsumen  maupun PLN. Dalam Kepdir Listrik  dan  Pemanfaatan  Energi No. 114-12/39/600.2/2002 Tentang
Indikator  Mutu  Pelayanan  Penyediaan Tenaga  Listrik  untuk  Umum  yang disediakan oleh PLN pada pasal 1 ayat (1) menegaskan  tentang  kewajiban PLN memenuhi pelayanan dengan memperhatikan  prosedur  dan  mekanisme pelayanan  mudah  dipahami,  sederhana serta diinformasikan secara luas. Sebagaimana  diatur  dalam Pasal  7  huruf (b) Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Hubungan  hukum  antara konsumen  dengan  penyelenggara jasa dibidang  ketenagalistrikan,  umumnya terjadi  melalui  suatu  perikatan,  baik karena perjanjian maupun karena undang- undang. Hukum perjanjian yang mengandung  azas  kebebasan  berkontrak, sistem  terbuka  dan  merupakan  hukum pelengkap  ternyata  dapat  dimanfaatkan oleh pihak yang kuat kedudukannya untuk menekan pihak yang lemah.
AZ.  Nasution,  berpendapat  bahwa: “kalau  yang  mengadakan perjanjian adalah mereka yang seimbang kedudukan ekonomi,  tingkat  pendidikan dan  atau kemampuan  daya  saingnya,  mungkin masalahnya  akan  menjadi  lain.  Tetapi dalam  keadaan  sebaliknya,  yaitu  para pihak  tidak  seimbang,  pihak  yang  lebih kuat akan dapat memaksakan kehendaknya  atas  pihak  yang  lebih lemah”. 1 Asas  kebebasan  berkontrak
1 Az. Nasution,. 1999, Hukum Perlindungan konsumen -Suatu Pengantar , Daya Widya, Jakarta , hal. 46
memberikan  kesempatan  pada  setiap individu untuk  dapat  mengadakan berbagai  kesepakatan  dengan  keinginan yang  disepakati oleh  kedua  pihak. Keadaan  ini  masih  ditambah  dengan hukum  perjanjian merupakan hukum pelengkap,  jadi  setiap  orang  dapat  saja mengadakan  persetujuan  dalam bentuk- bentuk  lain  dari  yang  disediakan  oleh KUHPer. 2
Di  Indonesia,  tidak  ada  larangan mengenai  pencantuman  klausula  baku. Namun yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian  baku,  tidak  lain karena dicantumkannya klausula eksenorasi  ( exemption  clause )  dalam perjanjian tersebut. 3 “Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali  tanggung jawab  yang  semestinya dibebankan  kepada  pihak  produsen/ penyalur  produk (penjual).” 4 Perjanjian jual  beli  tenaga  listrik  tidak  lain  adalah merupakan  perjanjian baku/  perjanjian standar. UUPK merumuskan  klausula baku sebagai berikut: “Setiap aturan atau ketentuan  dan  syarat-syarat yang  telah dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen dan/  atau  perjanjian  yang  mengikat  dan
2 Ibid , hal. 46
3 Shidarta, 2000, Hukum Perjanjian Konsumen Indonesia , Grasindo, Jakarta, , hal 120
4 Ibid , hal 120
wajib  dipenuhi  oleh  konsumen”. 5
Ketentuan  ini diatur  pada  Pasal  1  Angka (10) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
PLN  mencantumkan  hak  dan kewajiban  pelaku  usaha  dan  konsumen yang berat sebelah. Berdasarkan data PLN Divre  JATIM pada  2014,  kasus penggunaan  listrik  ilegal  mencapai  5% untuk  teknis  dan  1,5%  untuk  non-teknis. Kasus  ‘pencurian’ listrik yang  ditengarai banyak  terjadi  di  daerah  pedesaan  dan pulau-pulau  terluar telah  dimasukkan  ke dalam  besaran  susut  PLN  Jatim  periode 2014. Pada 2014,  PLN  Jatim  mengklaim berhasil  mencapai  90%  dari  target-target yang  ditetapkan.  Jumlah  pelanggan  yang berhasil  disambungkan  tahun  lalu mencapai  544.512  pelanggan,  atau melampaui  target  sejumlah  512.000 pelanggan. Realisasi  pertumbuhan  harga jual  listrik  hanya  menyentuh  6,33%  alias lebih  rendah  dari  target  8%.  Menurut Mardawa,  hal  tersebut  lebih  dipicu  oleh lesunya kondisi ekonomi makro Indonesia pada  tahun  politik  2014. Adapun,  total penjualan listrik pada 2014 mencapai 30,5 juta GWH, dengan total jumlah pelanggan 9,4 juta pelanggan, yang mana 2,8 juta di antaranya  telah  beralih  ke  sistem prabayar.
5 Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, , 2001, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen , PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.54.
Oleh  karenanya  sebagai  pihak penyedia  jasa  kelistrikan  nasional,  PLN mencoba untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal demi memuaskan konsumen dan memenuhi hak konsumen.  Namum  PLN  juga  menyadari akan  banyaknya  permasalahan  terkait dengan  penyediaan listrik  di  masyarakat.
Salah  satu  penyebab  permasalahan tersebut adalah tingginya tingkat kehilangan daya baik karena faktor teknis maupun  non  teknis.  Salah  satu penyumbang tingginya losses (kehilangan daya)  adalah  tindakan  tidak  jujur  yang dilakukan oleh sebagian konsumen listrik yang  memiliki  maksud  tidak  baik terhadap  penggunaan  listrik.  Oleh  karena itu  dalam  rangka  menekan  losses  dari faktor  non-teknis  ini,  PLN  mengeluarkan kebijakan  berupa  program  Penertiban Pemakaian  Tenaga  Listrik  atau  disebut P2TL.

## A. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka permasalahan  yang  akan  diangkat  dalam penelitian  ini  adalah: 1)  Bagaimanakah pengembangan konsep  pelayanan  kepada masyarakat  sebagai  model perlindungan hukum  bagi masyarakat  pelanggan  PT. PLN  (Persero)  sebagai  konsumen  atas pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik  (P2TL)  di  Kabupaten  Jember,
Bondowoso  dan  Situbondo ? 2)
Bagaimanakah implikasi  dari  adanya
konsep  pelayanan  yang  humanis kepada masyarakat sebagai model perlindungan hukum  bagi masyarakat  pelanggan  PT. PLN  (Persero)  sebagai  konsumen  atas pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik  (P2TL)  di  Kabupaten  Jember, Bondowoso dan Situbondo ?

## II. PEMBAHASAN
A. Pengembangan  Konsep  Pelayanan Kepada Masyarakat Sebagai Model Perlindungan  Hukum  Bagi Masyarakat  Pelanggan  PT.  PLN (PERSERO)  Sebagai  Konsumen Atas  Pelaksanaan  Penertiban Pemakaian  Tenaga  Listrik  (P2TL) Di Kabupaten Jember, Bondowoso Dan Situbondo
Pengelolaan dan penyediaan sumber tenaga listrik sepenuhnya dikuasai oleh  Negara  melalui  PT.  PLN (Persero) yang  merupakan  bagian  dari  anak  usaha BUMN  yang  diberi  mandat  dalam kebijakan  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan 6 , sebagai  perusahaan  yang  berwenang dalam penyediaan listrik. untuk kepentingan  umum.  Penyediaan  tenaga listrik  untuk  kepentingan  umum  meliputi jenis  usaha  “pembangkit  tenaga  listrik, transmisi  tenaga  listrik,  distribusi  tenaga
6 Pasal  11  ayat  (20  Undang-undang  Nomor  30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
listrik, dan/atau penjualan tenaga lsitrik” 7 .
Listrik  telah  dianggap  sebagai  hal  yang sangat  vital  dan  berkaitan  dengan  hajat hidup  orang  banyak,  pengelolaannya  pun harus satu pintu dikelola langsung Badan Usaha Milik Negara 8 .
PT.  PLN  (Persero)  sebagai  anak usaha  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN),  memiliki  peran  yang  cukup penting  dalam  kegiatan  perekonomian nasional.  Mandat  dan  tanggung  jawab terhadap pembangunan demokrasi ekonomi  rakyat  menjadi  tujuan  utama dalam  mencapai  tingkat  kesejahteraan, peningkatan  layanan  struktur  dan infrastruktur  rakyat 9 . Setiap  anak perusahaan  BUMN  umumnya  dikelola untuk  mencari  laba  dan  keuntungan, umumnya  bentuk  perusahaannya  lebih didominasi Perusahaan Perseroan (Persero). 10 PT. PLN (Persero) merupakan salah  satu  perusahaan  negara  yang menghasilkan  rasio  investasi  melalui upaya  menyalurkan  listrik  ke  seluruh rumah  tangga,  desa  serta  mampu
7 Pasal  10  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  30 Tahun 2009 tentang Ketenagalsitrikan
8 Sesuai dengan pasal 33 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen ke IV.
9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Konsideran butir a dan b.
10 Daeng  Naja, Pengantar  Hukum  Bisnis Indonesia ,  (Yogyakarta,    Pustaka  Yustisia  :
2008),hlm-34.
memenuhi  kebutuhan  industri  guna perkembangan perekomian yang cepat. 11
Posisi PT. PLN yang begitu penting sebagai penyedia listrik bagi konsumennya  juga  harus  memberikan kualitas pelayanan yang sebaik – baiknya dan  cara  mengendalikan  atribut – atribut pembentuk customer  delivered  value untuk  tujuan delivery  superior  customer satisfaction .  Secara  teori  substansi  dari pelayanan  selalu  dikaitkan  dengan  suatu kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan  kepada  masyarakat  dalam rangka  mencapai  tujuan  tertentu. Pelayanan  ini  menjadi  semakin  penting karena  senantiasa  berhubungan  dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan.
Pelayanan atau  pelayanan publik dapat  dilakukan  oleh  pemerintah/BUMN maupun non-pemerintah.
Jika
pemerintah/BUMN, maka yang terpenting adalah  bagaimana  memberikan  bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  dan kepentingannya. Pelayanan  publik  yang ada  harus  berfungsi  untuk mengurangi (bahkan  menghilangkan)  kesenjangan peran  antara  organisasi  pusat  dengan
11 Visi  PT. PLN  (Persero)  dalam  Buku Master Plan Pembangunan  Ketenaga  Listrikan Tahun2010-2014.
organisasi-organisasi  pelaksana  yang  ada dilapangan.  Jumlah  staf/aparat  yang  ada sesuai, tidak kurang dan tidak pada level menengan  dan  level  atas  agar  pelayanan publik dapat tepat sasaran.
Tetapi  ada  beberapa  faktor  yang menyababkan  rendahnya  kualitas  publik, antara lain:
1. Konteks  monopolistik,  dalam  hal  ini karena  tidak  adanya  kompetisi  dari penyelenggara  pelayanan  publik  non pemerintah, tidak ada dorongan yang kuat  untuk meningkatkan  jumlah, kualitas maupun pemerataan
pelayanan tersebut oleh pemerintah 2. Tekanan  dari  lingkungan,  dimana faktor lingkungan amat
mempengaruhi  kinerja  organisasi pelayanan  dalam  transaksi  dan interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik.
3. Budaya  patrimonial,  dimana  budaya organisasi  penyelenggara  pelayanan publik  di  Indonesia  masih  banyak terikat  oleh  tradisi-tradisi  politik  dan budaya  masyarakat  setempat  yang seringkali  tidak  kondusif  dan melanggar  peraturan-peraturan  yang telah ditentukan.
Melayani masyarakat dengan baik adalah  merupakan  tanggung  jawab  bagi semua pemerintah/BUMN. Dengan demikian maka setiap pemerintah/BUMN
harus melayani masyarakat dan
mempelajari cara meningkatkan keterampilan  untuk  melayani.  Di  dalam keterampilan  melayani,  termasuk  pula  di dalamnya  adalah  penguasaan  terhadap pengetahuan jasa layanan yang diberikan, karena  hal  ini  akan  menunjukan  kepada masyarakat  bahwa  pegawai  tersebut adalah seorang profesional.
Pelayanan publik dalam perkembangannya  mengalami  sebuah kajian  yang  sangat  komprehensif. Kebutuhan  penyediaan  layanan  juga semakin berkembang sehingga memerlukan  telaah  secara  seksama  dan berkesinambungan  agar  mudah  dicapai apa  yang disebut  pemenuhan  kebutuhan akan sebuah layanan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah kepada masyarakat, baik  payanan  yang  sifatnya public good atau public regulator. Pelayanan publik  pada  hakekatnya  adalah  amanah yang  tertera  dalam  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,  dimana  definisi  mengenai pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundangundangan bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk atas  barang,  jasa,  dan  /  atau  pelayanan
administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik 12 .
Kepuasaan  pelanggan  merupakan suatu keadaan dimana keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Suatu  pelayanan  dinilai  memuaskan  jika pelayanan  tersebut  dapat  memenuhi kebutuhan  dan  harapan  pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan  elemen  penting  dalam menyediakan  pelayanan  yang  lebih  baik, lebih  efisien,  dan  lebih  efektif. Secara kelembagaan,  PLN  telah  memberikan pelayanan  yang berbasis profesionalisme. Sistem  pelayanan  pun  dirancang  secara lebih  baik  menggunakan teknologi informasi.  Dari  sisi  petugas  juga dipersiapkan  agar  mampu  memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
Konsumen  dari  pelayanan  publik yang  diberikan  oleh  PT  PLN  adalah masyarakat  yang  menggunakan  jasa energi  listrik  untuk  keperluan  hidup sehari-hari,  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  1 Ayat  (6): Masyarakat  adalah  seluruh pihak,  baik  warga  negara  maupun penduduk  sebagai  orang  perseorangan, kelompok,  maupun  badan  hukum  yang berkedudukan  sebagai  penerima  manfaat pelayanan  publik,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.
12 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Public Ketentuan Umum Pasal 1Ayat 1
Kualitas pelayanan yang diberikan PT  PLN  dapat  dilihat  dari  standar pelayanannya,  sesuai  dengan  bunyi Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009 Pasal  1  Ayat  (7): Standar  Pelayanan adalah  tolok  ukur  yang  dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaran pelayanan  dan  acuan  penilaian  kualitas pelayanan  sebagai  kewajiban  dan  janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka  pelayanan  yang  berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur .
Parameter  pengukuran  penerapan pelayanan publik yang dilakukan PT PLN sesuai  dengan  prinsip  standar  pelayanan publik  pada  Undang-undang  Nomor  25 Tahun  2009  tentang  pelayanan  publik Pasal 21, yaitu:
(1) Dasar Hukum Pelayanan;
(2) Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan;
(3) Biaya/Tarif Layanan;
(4) Bentuk-Bentuk Layanan Publik dan Waktu Penyelesaian;
(5) Layanan Tehnis;
(6) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan;
(7) Jaminan Pelayanan,Keamanan,dan Kenyamanan,dan Evaluasi Kinerja;
Pelayanan  publik  merupakan bagian dari kewajiban pemerintah kepada warga  negara  tanpa  terkecuali.  Sebuah
pelayanan  publik  dikatakan  baik  dan dapat  diterima  jika  berkualitas,  cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Profesionalisme penyelenggara pelayanan publik diperlukan sebagai upaya pemenuhan  kebutuhan  publik  yang semakin  meningkat  dan  kompleks.  Era globalisasi ditandai dengan transparansi di setiap  bidang  kehidupan.  Birokrasi  yang berbelit,  waktu  lama,  dan  biaya  mahal merupakan beberapa hambatan pelayanan publik  yang  dirasakan  oleh  konsumen sampai saat ini. Penyelenggaran pelayanan  publik  seharusnya  dapat meminimalkan kendala-kendala  tersebut dengan tetap mengedepankan profesionalisme  kerja  dan  kepuasan pelanggan.
Listrik adalah komponen terpenting  dalam  kehidupan  manusia modern,  hampir  semua  aktivitas  manusia membutuhkan listrik sehingga tidak dapat dipungkiri  bahwa  listrik  merupakan nyawa  bagi  kehidupan  manusia  saat  ini. Berdasarkan  kewajiban  konsumen  yang selanjutnya akan disebut dengan pelanggan,  pelanggan  diwajibkan  salah satunya  untuk  memanfaatkan  tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya.
Oleh  karenanya  sebagai pihak penyedia  jasa  kelistrikan  nasional,  PLN mencoba untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal demi memuaskan konsumen dan memenuhi hak
konsumen.  Namum  PLN  juga  menyadari akan  banyaknya  permasalahan  terkait dengan  penyediaan  listrik  di  masyarakat. Salah  satu  penyebab  permasalahan tersebut adalah tingginya tingkat kehilangan daya baik karena faktor teknis maupun  non  teknis.  Salah  satu penyumbang tingginya losses (kehilangan daya)  adalah  tindakan  tidak  jujur  yang dilakukan oleh sebagian konsumen listrik yang  memiliki  maksud  tidak  baik terhadap penggunaan listrik.
Dasar  utama  PLN  (persero) mengeluarkan kebijakan P2TL (Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik) sebenarnya  merupakan  antisipasi  atas kerugian  kehilangan  atau  susut  daya listrik  yang  diakibatkan  oleh  faktor  yang sifatnya  non-teknis.  Disamping  itu kebijkan  P2TL  ini  secara  tidak  langsung dimaksukan  untuk  memenuhi  kewajian PLN  dalam  memberikan  pelayanan ketenaga  listrikan  seperti  di  atur  dalam Undang-undang No. 3 tahun 2005 tentang Ketenagalistrikan.
Adapun pelaksanaan P2TL sendiri meliputi hal-hal, antara lain :
a. Melakukan  pemeriksaan  terhadap jaringan  tenaga  listrik,  sambungan tenaga  listrik,  APP(alat  pembatas dan  pengukur)  dan  perlengkapan APP serta instalasi pelanggan dalam rangka  menertibakan  pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan.
b. Melakukan  pemutusan  sementara untuk  pelanggan  yang  harus dikenakan  tindakan  pemutusan sementara.
c. Melakukan  pemutusan  sambungan langsung.
d. Melakukan pengambil alihan peralatan/alat yang digunakan untuk sambungan langsung.
e. Melakukan  penganbilan  segel  atau tanda  terayang  tidak  sesuai  dengan aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
f. Melakukan  pengambilan  APP  (alat pembatas  dan  pengukur)  yang kedapatan  rusak  atau  diduga  tidak berfungsi  sebagaimana  mestinya untuk  dilakukan  pemeriksaan  lebih lanjut.
g. Mencatat  kejadian-kejadian  yang kedapatan  pada  waktu  dilakukan P2TL menurut jenis kejadian.
h. Menyusun  laporan  dan  berita  acara mengenai  pelaksanaan  P2TL  sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.
Kegiatan  P2TL  dilaksanakan berdasarkan  pada  informasi  yang dihimpun melalui beberapa cara, yaitu :
a. Pemantauan  terhadap  pemakaian listrik  pelanggan  yang  tidak  wajar selama 3 bulan berturut-turut.
b. Informasi/laporan masyarakat, petugas pencatat meteran/pegawai, PLN  terhadap  kelainan  alat pembatas  dan  alat  pengukur pelanggan, sambungan liar, pencurian listrik.
c. Kegiatan  rutin  yang  dilakukan oleh unit PLN.
Dari sisi praktek dilapangan P2TL
ini  berfungsi  sebagai  peraturan  yang bersifat teknis dan menjadi acuan petugas P2TL  dilapangan.    Karena  keterbatasan sumber  daya  manusia  yang  ada  di  PLN sendiri sehingga sosialisasi tentang P2TL ini  belum  begitu  membuming  di masyarakat. Serta tingkat pendidikan dan pengetahuan  masyarakat  yang  masih kurang mengakibatkan masyarakat belum dapat  menangkap  dan  memahami  arti pentingnya pelaksanaan Penertiban Pemakaian  Tenaga  Listri  (P2TL).  Dalam implementasi P2TL dilapangan seringkali banyak  terjadi  komunikasi  yang  kurang baik  antara  petugas  pelaksana  P2TL dengan  masyarakat  bersangkutan  itu sendiri sehingga kerap kali memunjulkan berbagai  pelanggaran  dalam  pelaksanaan P2TL.
Implementasi  Program  P2TL (Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik) PT  PLN  (Persero)  Distribusi  Jatim khususnya Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso  dan  Kabupaen  Situbondo, berjalan dengan baik. Dalam
Implementasi  Program  P2TL  (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) mempunyai 6 indikator yaitu Sasaran kebijakan, Sumber daya,  Komunikasi  antar  pelaksana  dan konsumen  rumah  tangga,  Lingkungan tempat kebijakan, Struktur organisasi dan Kewenangan,  Disposisi  Implementor dapat  dilihat  dari  masing-masing informan penelitian.
Dari  hasil  wawancara  dan observasi  dilapangan,  tahapan  pertama dari pelaksanaan P2TL adalah sosialisasi. Akan  tetapi  sosialisasi  yang  dilakukan masih  kurang  karena  masih banyak masyarakat  yang  tidak  paham  tentang program  P2TL  dan  ada  pula  yang  tidak tahu  tentang  P2TL.  Menurut  pihak  PLN mereka telah melakukan sosialisasi secara maksimal  dengan  memasang  iklan  di media elektronik, koran dan brousur.
Dalam  implementasi  program P2TL  (Penertiban  Pemakaian  Tenaga Listrik) berusaha merangkul dan mengajak  masyarakat  untuk  dapat bekerjasama  dalam  hal  memelihara  dan menjaga  kebutuhan  bersama  yaitu  listrik. Dengan  berbagai  masalah  yang  ada ditengah  masyarakat  terkait  kinerja  PT PLN, maka program ini ditujukan kepada masyrakat sebagai pembuktian bahwa PT PLN  sangatlah  perduli  terahadap pelanggan  listrik  mereka.  Banyaknya masalah yang terjadi terkait
penyalahgunaan
listrik yang
mengakibatkan  kerugian  bagi  orang banyak, dikarenakan sebagian kecil orang yang  tidak  bisa  berlaku  positif  terhadap pemakaian  listrik  dengan  melakukan kecurang. Sehingga para pelanggan listrik yang  memiliki  niat  yang  positif  terhadap listrik merasa rugi.
Maka  dengan  program  P2TL  ini PT  PL  ingin  menunjukan  bahwa PLN juga  ikut  bertanggung  jawab  dalam masalah  penyimpangan  tersebut.  Pihak PLN  juga  mengajak  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  memberikan  segala informasi  yang  berkaitan  dengan penyimpangan  atau  penyalahgunaan penggunaan  tenaga  listrik  yang  mereka jumpai  disekitar  tempat  mereka  tinggal. Dan  secara  tidak  langsung  PLN  juga mengajak seluruh masyarakat bertanggung  jawab  akan  listrik  pribadi mereka  dan  menganjurkan  untuk  tidak terlalu  menganggap  remeh  masalah kelistrikan meskipun hanya suatu hal yang kecil. Karena  listrik  sangat  dibutuhkan untuk  umum,  jadi  seluruh  lapisan masyarakat  wajib  menjaganya  dengan baik.
Dalam  implementasi  program P2TL  (Penertiban  Pemakaian  Tenaga Listrik) ketersediaan SDM juga memiliki peran  untuk  keberhasilan  implementsi program  ini.  SDM  yang  dimaksudkan dalam  hal  ini  yaitu  sumberdaya  manusia pelaksana  program  yang  memiliki
keterkaitan  langsung  dengan  program. Sumberdaya  manusia  ini  dibuat  atau dibentuk menjadi sebuah organisasi  yang bertujuan  memudahkan  SDM  dalam melaksanakan  tugas-tugas  sesuai  dengan bidang mereka. Selain itu juga organisasi dibentuk  guna  memberika  batasan kewenangan  antar  pelaksana  dan penanggung  jawab  program.  Kualitas SDM  harus  dilakukan  oleh  mereka  yang professional,  karena  hal  ini  berkaitan dengan  keberhasisalan  program  P2TL sesuai  dengan  tujuan  dan  harapan bersama.
Kendala  tersebut  disebabkan karena  kemampuan  dan  tingkat  SDM masyarakat  dipengaruhi  oleh  tingkat pendidikan  yang  beragam,  dari  tingkat pendidikan  tinggi,  pendidikan  rendah samapi  yang  tidak  menempuh jenjang pendidikan.  Selain  tingkat  pendidikan yang  dibawah  standar,  rendahnya kemampuan  yang  dimiliki  sebagian masyarakat  dalam  memamahami    inti program  P2TL  (Penertiban  Pemakaian Tenaga  Listrik)  juga  menjadi  faktor kendala  di  dalam  pelaksanaan  program Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik (P2TL).
Komunikasi juga merupakan salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  proses kebijakan program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Komunikasi yang kurang baik akan menjadi suatu hambatan
untuk berjalannya program P2TL, baik itu berasal  masyarakat  dengan  petugas pelaksana juga antar petugas pelaksana.Tak  jarang  hal  tersebut  juga memicu  tindakan  negatif  muncul,  karena kesalah  pahaman  antara  petugas  dengan masyarakat. salah satu petugas mengutarakan  bahwa  hal  tersebut  tidak dipungkiri,  memang  sering  sekali  terjadi kekerasan  pada  saat  pelaksanaan  P2TL dilapangan.  Menurut  pengakuan  salah satu masyarakat, petugas pelaksana P2TL dilapangan  kadang  bertindak  sopan  dan berkata  kasar  sehingga  menyulut  emosi dari masyarakat.
Selain berapa faktor yang menjadi hambatan  dalam  kebijakan  Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Proses implementasi  program  P2TL  juga memunculkan  suatu  masalah  yang menjadikan  suatu  kendala  atau  hambatan dalam  proses  implementasi  program Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik (P2TL), yaitu terkat masalah hukum sperti jenis pelanggaran dan juga sanksi hukum yang diberikan.
Kita memahami bahwa semua jenis pelayanan PLN akan diterima masyarakat sebagai  konsumen  dengan  sebaik- baiknya. Salah satunya adalah masyarakat berhak  mendapatkan  energi  listrik  secara baik  atau  berkelanjutan.  Apalagi  dengan adanya  peningkatan  kualitas  pelayanan, hak-hak  masyarakat  dalam  mendapatkan
listrik secara berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan.  Sesuai  dengan  Pasal  29 Undang-Undang  (UU)  No.  30  Tahun 2009  tentang  Ketenagalistrikan  yang menyatakan  bahwa  konsumen  berhak untuk:
1. Mendapatkan pelayanan yang baik
2. Mendapatkan  tenaga  listrik  secara terus  menerus  dengan  mutu  dan keandalan yang baik
3. Memperoleh  tenaga  listrik  yang menjadi  haknya  dengan  harga  yang wajar
4. Mendapatkan pelayanan untuk
perbaikan  apabila  ada  gangguan tenaga listrik
5. Mendapat  ganti  rugi  apabila  terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan
dan/atau kelalaian pengoperasian  oleh  pemegang  izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat  yang  diatur  dalam  perjanjian jual beli tenaga listrik Meskipun PLN telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan tentang pasokan energi  listrik,  tetapi  sampai  sekarang masih  ada  persoalan  besar  yang  harus diselesaikan.  Masalah  yang  tidak dianggap sepele adalah masalah pencurian listrik yang berakibat sangat membahayakan.  PLN  perlu  mengadakan sosialisasi  secara  berkesinambungan terhadap  masyarakat  mengenai  manfaat listrik  dan  dampak  negatif  jika
disalahgunakan.  Sosialisasi  ini  bisa diadakan melalui  kerja  sama  dengan berbagai pihak, seperti kalangan akademik  atau  masyarakat  umum.  PLN bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau  perguruan  tinggi,  bahkan  kalangan pemerintahan  desa/kelurahan  (RT,  RW) juga  perlu  diintensifkan.  Hal  ini dimaksudkan agar  semua  kalangan memahami  tentang  manfaat  penggunaan listrik dan akibatnya jika disalahgunakan, seperti  aksi  pencurian  listrik  (tindakan illegal).
Perlu  diketahui,  masalah  aksi pencurian  listrik  telah  diatur  pada  Pasal 19  Bab  IX  tentang  Ketentuan  Pidana dalam  UU  Ketenagalistrikan  yang menegaskan,
“Barang siapa menggunakan tenaga  listrik  yang  bukan  haknya merupakan  tindak  pidana  pencurian sebagaimana dimaksud dalam KUHP”.
Sosialisasi  tentang  bahaya  listrik melalui  aksi  pencurian  listrik  perlu dipahami benar  oleh  masyarakat.
Selanjutnya,  masyarakat  mengerti  bahwa aksi  pencurian  listrik  akan  memberikan dampak yang luar biasa, karena timbulnya losses (kehilangan) energi listrik. Dampak bagi  PLN  dari  aksi  pencurian  listrik adalah  berupa  kerugian  materi  yang  bisa mencapai  ratusan  juta  bahkan  miliaran akibat  hilangnya  sebagian  daya  listrik  ke pengguna  illegal  karena  tidak  membayar
tagihan/uang  listrik.  Sedangkan  dampak bagi pelanggan/masyarakat, di antaranya:
a. Dapat  mengurangi  kapasitas  daya yang seharusnya dibagikan ke rumah- rumah
b. Akibatnya  listrik  bisa  sering  padam atau mati lampu
c. Resiko  kebakaran  akibat  hubungan
pendek arus listrik.
Dengan  maraknya  aksi  pencurian listrik  yang  merugikan  PLN  dan masyarakat itu sendiri menyebabkan PLN mencari  cara  untuk  mendeteksi  aksi pencurian  listrik  tersebut.  Ada  beberapa metode  atau  cara  yang  dapat  digunakan untuk  mendeteksi  aksi  pencurian  listrik, yaitu:
a) Metode  Deteksi  Fisik  ( Physical Detection )  adalah  metode  yang dilakukan  dengan  mencari  jejak gangguan  dalam  utilitas meteran segel,  gangguan  pada  sambungan layanan, gangguan dalam meter segel akurasi,  kabel  tambahan  (digunakan untuk  penyadapan  langsung)  dan tidak  ditentukan  dalam  standar konstruksi, dan lain-lain.
b) Metode Customer  Consumption
adalah  metode  konsumsi  pelanggan. Biasanya cara untuk mendeteksi aksi pencurian  listrik  adalah  ketika konsumsi  energi  listrik  yang  tercatat dalam  KWH  meter  tidak  sebanding
dengan  perangkat  yang    mereka gunakan.
Dalam  tindakan  sosialisasi,  PLN juga  mengenalkan  kepada  masyarakat tentang  adanya  pembentukan  Tim Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik (P2TL). Dimana, dasar hukum pembentukan  P2TL  sendiri  disahkan melalui  Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI No. 07 tahun  2010  pada  tanggal  30  Juni  2010. Pembentukan  P2TL  juga  berdasarkan Keputusan  Direksi  No.  234.K/DIR/2008 tanggal  23  Juli  2008  tentang  P2TL  yang disahkan oleh Keputusan Direktur Jendral Listrik  dan  Pemanfaatan  Energi  Nomor: 318-12/20/600.I/2008 tanggal 11 Agustus 2008.
Perlu  diketahui  juga  bahwa Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik (P2TL)  terhadap  para  pencuri  listrik dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi No.  1486.K/Dir/2011.  Dengan  adanya P2TL,  maka  bahaya  dari  tindakan  aksi pencurian  listrik  seperti  kebakaran, sengatan  listrik,  dan  kerusakan  peralatan bisa diminimalisir atau dihilangkan. Pada pelaksanaannya,  Tim  P2TL  dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk menunjang kegiatan penertiban  sehingga  membuahkan  hasil positif  dari  kegiatan  P2TL  tersebut.  Ada beberapa jenis dan golongan pelanggaran
pemakaian  tenaga  listrik  yang  dilakukan tindakan penertiban, yaitu:
a) P1 atau pelanggaran yang dilakukan dengan mempengaruhi batas daya
b) P2 atau pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi
c) P3 adalah gabungan P1 dan P2
d) P4  yakni  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  bukan  pelanggan
PLN.  Penindakan  tegas  terhadap para  pelanggar  akan  membuat  efek jera.
Oleh  sebab  itu,  untuk  membentuk ketertiban dan keamanan dalam pemakaian listrik, kita perlu memperhatikan rambu-rambu atau himbuan  bagi  pelanggan.  Ada  4  (empat) masalah kelistrikan yang harus diperhatikan  yang  merupakan  himbuan PLN, yaitu:
a. Gunakanlah  material  standar  untuk kabel  listrik,  stop  kontak  dan  alat- alat  listrik  lainya,  dimana  material standar  ini  ditandai  dengan  adanya logo  Standar  Nasional  Indonesia (SNI)  dan  Lembaga  Masalah Kelistrikan (LMK)
b. Jangan  menumpuk-numpuk  kondisi stop  kontak  di  satu  sumber  listrik, karena  bisa  membuat  kabel  listrik kelebihan muatan dan menyebabkan kabel akan meleleh
c. Instalasi listrik di rumah harus rutin
diperiksa  (untuk  rumah  baru  setiap
10  tahun  sekali,  sedangkan  untuk rumah yang lebih tua setiap 5 tahun sekali)
d. Jangan  melakukan  pencurian  listrik baik  dengan  cara  mencantol  listrik ke  jaringan  atau  dengan  mengutak atik  meteran  listrik,  karena  sangat berbahaya  dan  bisa  meningkatkan peluang kebakaran.
PLN  menegaskan  tidak  pernah berniat merugikan konsumen. Manajemen PLN  selalu  berupaya  membuat  aturan yang  menjaga  kepentingan  konsumen. Apalagi,  sudah  ada  beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  melindungi konsumen.  “Konsumen itu  sudah dilindungi  dengan  UU  Perlindungan Konsumen,  UU  Pelayanan  Publik. Keluhan  konsumen  atas  program  P2TL tidak  signifikan  karena masalah  P2TL harus  dilihat  per  kasus.  Sebab,  bukan tidak  mungkin  konsumen  memang  salah. Kalau  kesalahan  pelanggan,  maka pelanggan  akan  didenda,  kalau  petugas salah, tentu ada sanksi. Petugas lapangan program  P2TL  terdiri  dari  pegawai  PLN dan pegawai outsorcing . Sanksi bagi para petugas  tersebut,  petugas outsorcing ,
sanksi  pemecatan  langsung  berlaku. Sementara  bagi  petugas  pegawai  PLN, tergantung  kesalahannya  dan  yang terberat dipecat, tapi bisa juga penurunan pangkat.
PLN  selalu  melakukan  penertiban pencurian listrik. Namun memang, dalam melakukan  penertiban  tersebut  tidak selamanya  berjalan  mulus. Petugas  di lapangan  sering kali  mendapat  perlakuan kurang  kooperatif  dari  pelanggan. Meski begitu, PLN  terus  melakukan  pendekatan agar bisa memeriksa bangunan pelanggan yang  dicurigai.  Kementerian  Energi  dan Sumber Daya
Mineral
(ESDM) mencatat pencurian  listrik di  Indonesia selama ini telah merugikan negara hingga Rp  1,5  triliun  setiap  tahun.  Jumlah  ini berusaha  ditekan  pemerintah  dengan melakukan berbagai cara.
Kejahatan pencurian  listrik ada  yang mengandung  unsur  kesengajaan  maupun ketidaksengajaan. Modus pencurian listrik yang biasa ditemukan, adalah dengan cara mengambil listrik langsung tanpa melalui alat  pengukur  dan  memperbesar  daya. PLN  membagi  kasus  pencurian  listrik dibagi  dalam  empat  kategori.  Mulai  dari kategori  ringan,  sedang,  dan  berat,  serta pelanggaran non pelanggan.
Menilik dari modus pencurian listrik yang  dilakukan  oleh pelanggan  maupun non  pelanggan merupakan  pekerjaan rumah  bagi  PLN  untuk  mengatasi  hal tersebut,  maka  posisi  PLN  sebagai produsen  listrik  tidak  hanya  berpedoman pada  tupoksinya  dalam  menjalankan P2TL. Maka solusi yang dapat ditawarkan
pada  PLN  dalam  mengatasi  pencurian listrik  yang  dilakukan  oleh  pelanggan maupun non pelanggan, yaitu :
1. Pada saat pemasangan atau penyambungan  listrik  konsumen  di berikan  penjelasan  secara  maksimal oleh  petugas  terkait  dengan  hal-hal yang  dilarang  setelah  pemasangan listrik;
2. PLN sebagai institusi produsen listrik memperbanyak  sosialisasi  kepada pelanggan,  adapun  sosialisasi  dapat dikerjasama  dengan  institusi  lain.
Sehingga  dalam  pelaksanaan  P2TL tidak mengalami kendala. Maka PLN dapat  menjalin  kerjasama dengan Perguruan  Tinggi  Negeri  sebagai contoh  pada  saat  PTN  akan melakukan kegiatan KKN maka PLN mohon  kepada  PTN  untuk  adanya program  kelistrikan  sehingga  pada saat mahasiswa (khususnya mahasiswa
fakultas hukum)
diterjunkan  dan  melakukan  kegiatan dalam
masyakrakat
dapat bergandengan dengan PLN dan Polri untuk memberikan sosialisasi sehingga sifat sosialisasi akan masif.
3. PLN sebagai institusi produsen listrik dapat  menjalin  kerjasama  dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk mengatasi  kendala  pencurian  listrik secara  bersama-sama.  Pada  dasarnya
Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah  Kabupaten/Kota  sebagai otoritas  pemilik  wilayah  dan penduduk  maka  dapat  dilibatkan untuk memikirkan mengatasi
pencurian lintrik yang dilakukan oleh non pelanggan. Pemerintah Kabupaten/Kota  bukan  hanya  dapat membuat perda tetntang
ketenagalistrikan  akan  tetapi  juga berupaya  untuk  mengatasi  kendala-
kendala dilapangan.
4. Kerjasama  PLN dengan  Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota  untuk  membuat
perda tentang P2TL.

## B. Implikasi Dari Adanya Konsep
Pelayanan Yang Humanis Kepada Masyarakat Sebagai Model Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pelanggan  PT.  PLN (Persero) Sebagai Konsumen Atas Pelaksanaan Penertiban
Pemakaian Tenaga Listrik  (P2TL) di  Kabupaten  Jember,  Bondowoso dan Situbondo
Era  globalisasi  sekarang  ini, menuntut perusahaan untuk meningkatkan pelayanan  secara  profesional  sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Perubahan  teknologi  dan  arus  informasi yang  sangat  cepat  telah  mendorong perusahaan  untuk menghasilkan  produk atau  layanan  yang  dapat  memenuhi
kebutuhan  dan  keinginan  konsumen, sehingga  konsumen  merasa  puas  dengan apa  yang  telah  mereka  dapatkan  dari perusahaan.  Banyak  cara  yang  dapat dilakukan  perusahaan  dalam  memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, salah satunya  yaitu  dengan  memberikan kesan/citra  yang  baik  dalam  hal  produk maupun pelayanan kepada konsumen.
Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  yang  ada  di  Indonesia  sangat berpengaruh  dalam  perkembangan  dunia usaha dan masyarakat dalam menjalankan usahanya,  karena  kebanyakan  dari perusahaan  milik  pemerintah  tersebut telah memonopoli beberapa bidang usaha yang mengatur kehidupan dan kebutuhan hidup  masyarakat  banyak. Oleh  karena itu,  dalam  mengatur  dan  menjalankan usahanya, BUMN diatur dan dikelola oleh pemerintah  karena  sangat  berhubungan dengan nasib masyarakat Indonesia 13 .
Badan-Badan Usaha Milik Negara tersebut,  diharapkan  dapat  memenuhi kebutuhan dan keinginan dari dunia usaha pada  umumnya  dan  masyarakat  pada khususnya dan harus dapat mempertahankan  citra  yang  baik  di  mata masyarakat. BUMN harus dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku  konsumen  dan  memberikan  citra
13 Suwitri,  Sri. Konsep  Dasar  Kebijakan  Publik. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro,2008, hal 12
yang baik di mata masyarakat dengan cara memberikan  pelayanan  yang  berkualitas. Melihat  keadaan  tersebut,  pemerintah berupaya  agar  BUMN  berusaha  dapat memperbaiki keadaan dengan memberikan  pelayanan  yang  terbaik kepada  masyarakat.  Dengan  pelayanan yang  baik,  diharapkan  masyarakat  akan merasa  dihargai  dan  tidak  merasa diabaikan haknya dan akhirnya masyarakat  sebagai  pengguna  atau pelanggan dari jasa yang ditawarkan oleh perusahaan  milik  pemerintah  tersebut akan  merasa  puas.  PT.  PLN  (Persero) merupakan  salah  satu  Perusahaan  Milik Negara  yang  memberikan  pelayanan kepada  calon  pelanggan  dan  masyarakat dalam penyediaan jasa yang berhubungan dengan  penjualan  tenaga  listrik  satu- satunya  di  Indonesia. Peningkatan kebutuhan  listrik  melonjak  dengan  tinggi dan  cepat,  khususnya  kebutuhan  bagi industri  dan  diiringi  pula  dengan standar tingkat  kepuasan  masyarakat  menjadi lebih  tinggi  lagi  sebagai  akibat  dari meningkatnya  pendapatan  masyarakat yang maju dan modern 14 .
PT.  PLN  (Persero)  menyediakan bagian  pelayanan  pelanggan  yang tugasnya  memberikan  pelayanan  yang dibutuhkan oleh setiap pelanggan.Pelayanan  merupakan  unsur
14 Wahab,  Abdul. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik . Malang : UMM Press, 2008.hal 23
yang  sangat  penting  di dalam  usaha meningkatkan  kepuasan  konsumen.Pada dasarnya  posisi  pelayanan  ini  merupakan fakor  pendukung  terhadap  aktivitas pemasaran jasa PT. PLN (Persero). Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan  tenaga  listrik  oleh  PT.  PLN (Persero)  kepada  masyarakat  pada umumnya dan pelanggan pada khususnya, maka berdasarkan UUD RI No. 30 Tahun 2009  tentang  ketenagalistrikan  bahwa, tenaga  listrik  mempunyai  peran  yang sangat  penting  dan  strategis  dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
Usaha  penyediaan  tenaga  listrik dikuasai  oleh  negara  dan  penyediaannya perlu  terus  ditingkatkan  sejalan  dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.Untuk itu PT. PLN  (Persero)  memberikan  perhatian khusus kepada kegiatan  pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan pelanggan agar dalam  pelaksanaannya  dapat  memuaskan pelanggannya.  Jika  pelayanan  yang diberikan memenuhi permintaan pelanggan,  maka  pelanggan  akan  merasa puas  dan  bila  jasa  pelayanan  berada  di bawah tingkat yang diharapkan, pelanggan  akan  merasa  kurang  /  tidak puas.  Pelanggan  yang  merasa  tidak  puas terhadap  kualitas  /  pelayanan  yang diberikan,  dengan  sendirinya  akan
menceritakan  kepada  orang  lain  sebagai komplain atas ketidakpuasannya.
Oleh  karena  itu  pengukuran kepuasan  akan  pelayanan yang  humanis yang  diberikan  oleh  PT.  PLN  (Persero) pada  masyarakat  harus  selalu  dilakukan untuk  mengetahui  dan  merencanakan strategi  yang  lebih  baik  di  masa mendatang  dan  lebih  meningkatkan kualitas  pelayanannya  agar  dapat memenuhi keinginan  dan  kebutuhan konsumen serta untuk meminimalisasikan masalah.
PT. PLN (Persero) cabang Jember, Situbondo  dan  Bondowoso merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani  kepentingan  umum  dan bergerak di bidang pelayanan pembayaran rekening listrik,  pelayanan  pemasangan baru  dan  perubahan  daya,  pelayanan keluhan  pelanggan  mengenai  pembacaan meter, dan sebagainya. Demi terselenggaranya penyaluran aliran listrik, dibutuhkan  sarana  penghubung  berupa saluran  transmisi,  sedangkan  jasa  yang disalurkan  berupa  tenaga  listrik.PT.  PLN (Persero) melaksanakan kegiatan
pembangunan  di  segala  bidang  dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  terutama  dalam  bidang kelistrikan.
Pembangunan  PT.  PLN  (Persero) tidak  semata-mata  dimaksudkan  untuk mencari  keuntungan  laba  semaksimal
mungkin,  tetapi  cenderung  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat.Oleh karena  itu,  pembangunan  PT.  PLN (Persero)  tetap  berjalan  walaupun menggunakan  biaya  yang  sangat  mahal. Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya karakteristik  pembangunan listrik  yang memiliki  daya  dorong  ke  belakang ( Backward  Linkage )  dan  daya  dorong  ke depan  ( Forward  Linkage )  yang  relatif besar.
PT. PLN (Persero) harus menempatkan diri seimbang di antara dua kepentingan yang dominan, yaitu :
(1) sebagai  perusahaan,  PT.  PLN
(Persero)  secara  kontinu  perlu memperoleh keuntungan ekonomis untuk dapat dan mampu meningkatkan  mutu  dan  jumlah pelayanan listrik untuk umum;
(2) sebagai  salah  satu  komponen pembangunan  nasional,  PT.  PLN (Persero) mengemban tugas untuk menyediakan  pelayanan tenaga listrik di seluruh wilayah tanah air yang tidak selamanya memberikan keuntungan ekonomis.
Sejalan  dengan  hal  di  atas,  PT.  PLN (Persero) berupaya untuk berperan :
(1) sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional;
(2) sebagai sarana peningkatan produktivitas dan efisiensi;
(3) sebagai  penunjang  lancarnya kegiatan perekonomian dan pemerintahan.

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan  serta  uraian  sebagaimana yang  telah  disampaikan  dalam  bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan peneliti adalah :
1. Konsep pelayanan kepada masyarakat pelanggan  PT.  PLN  (Persero) dilakukan  secara  terpadu  melalui kegiatan  implementasi  pelayanan kepada masyarakat berupa perlindungan hukum. Dalam pelaksanaan Program P2TL oleh PT. PLN (Persero) di Kabupaten Jember, Bondowoso  dan  Situbondo  secara administratif  telah  sesuai  dengan standar  operasional  prosedur  yang ditetapkan  oleh  PT.  PLN  (Persero) Distribusi Jawa Timur, namun dalam pelaksanaannya memunculkan keteganggan diantara operator dengan konsumen.    Program  P2TL  oleh  PT. PLN  yang  dilakukan  masih  sering menimbulkan gesekan, hal ini sangat dimungkinkan  karena  kurangnya sosialisasi dan juga tingkat pemahaman  konsumen  terhadap peraturan  atau  kebijakan  dari  PLN, sehingga  dilakukan pula  kegiatan
sosialisasi tentang pentingnya
Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)  beserta  solusi  perlindungan hukumnya.
2. Implikasi  dari  adanya  konsep pelayanan  yang  humanis  dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat  sebagai  pelanggan  PT, PLN  (Persero)  yang  dilakukan dengan  mengadakan  evaluasi  dan peningkatan  P2TL.  Serta  dilakukan kerjasama  dengan  instansi  terkait tentang penertiban pemakaian tenaga listrik  dengan  mengikutsertakan peran  pemerintah  daerah  di  bidang ketenagalistrikan dalam rangka konsep pelayanan  humanis  terhadap masyarakat sebagai model
perlindungan hukum bagi masyarakat pelanggan PT. PLN (Persero) sebagai konsumen atas pelaksanaan penertiban  pemakaian  tenaga  listrik (P2TL)  di  Kabupaten  Jember, Bondowoso  dan  Situbondo,  maka pada  penelitian  hibah  bersaing  tahun kedua yang merupakan tahun terakhir ini,  tim  peneliti  juga menyusun sebuah  draft  tentang  rancangan peraturan daerah mengenai
ketenagalistrikan daerah.

## B. Saran
1. Konsep pelayanan kepada
masyarakat  sebagai  pelanggan  PT. PLN (Persero) perlu untuk
diterapkan  dalam  sistem  pelayanan terpadu di bidang ketenagalistrikan, mengingat tenaga listrik merupakan kebutuhan  yang  sangat  vital  di samping  juga  sebagai  bagian  dari modal  untuk  meningkatkan  laju perekonomian negara.
2. Perlu meningkatkan pola pelayanan yang humanis di bidang
ketenagalistrikan agar dapat mencegah permasalahan- permasalahan dalam bidang ketenagalistrikan  sekaligus  dapat memberikan  perlindungan  hukum secara maksimal kepada masyarakat sebagai  pelanggan  dan  pengguna jasa  PT.  PLN  (Persero)  melalui peran  pemerintah daerah sebagai perancang,pelaksana serta pengawas  atas  jalannya  hukum ketenagalistrikan di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Ctk.  Kedua,  PT Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Az. Nasution,.
1999, Hukum
Perlindungan  konsumen -Suatu Pengantar , Daya Widya, Jakarta
CST  Kansil.  1989. Pengantar  Ilmu
Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Balai Pustaka. Jakarta Gunawan  Widjaja,  Ahmad  Yani,  ,  2001, Hukum  Tentang  Perlindungan
Konsumen , PT.Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta
Johannes  Gunawan,  1999, Hukum Perlindungan Konsumen , Universitas  Katolik  Parahyangan, Bandung
Lili  Rasjidi dan  I.B.  Wyasa  Putra. 2003. Hukum  sebagai  Suatu  Sistem, Mandar Maju, Bandung
Maria Alfons,
2010, Implentasi Perlindungan  Indikasi  Geografis Atas  Produk-Produk  Masyarakat Lokal  Dalam  Prespektif  Hak kekayaan  Intelektual .  Universitas Brawijaya, Malang Mochtar Kusumaatmadja. 1986. Pembinaan Hukum dalam Kerangka Pembangunan
Nasional, Binacipta, Bandung. Muktie,  A.  Fadjar.  2005.  Tipe  Negara Hukum.  Bayumedia  Publishing, Malang N.H.T. Siahaan, 2005, Hukum Konsumen: Perlindungan  Konsumen  dan Tanggungjawab  Produk, Ctk.
Pertama, Panta Rei, Jakarta
Philipus Hadjon.  1987. Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya. Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta. Saifuddin Azwar, 2004. Metode Penelitian , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Shidarta,  2000, Hukum  Perjanjian Konsumen Indonesia , Grasindo, Jakarta
Sunaryati  Hartono.  1991. Politik  Hukum Menuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional , Alumni, Bandung.

## B. Jurnal/ Makalah
Satjipto Raharjo. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang  Berubah .  Jurnal  Masalah Hukum.
Yusuf  shofie, “Norma- Norma  Hukum Materiel Undang- Undang Perlindungan  Konsumen:Telaah Kasus- Kasus  Dalam  Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen”, makalah disampaikan pada
kegiatan Peningkatan Pemahaman UUPK  bagi  Aparat  Penegak
Hukum, Direktorat  Perlindungan Konsumen,  Direktorat  Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
Departemen  Perdagangan  RI, Padang, 1- 3 Mei 2006 Hanafi,  “Perilaku  menyimpang  pelaku bisnis dan perlindungan konsumen”,  makalah  disampaikan pada Diskusi  Panel  tentang Tinjauan Yuridis terhadap Undang- UndangPerlindungan
Konsumen, Pusat  Studi  Hukum, Fakultas  Hukum  UII,  23  Maret 2000.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU  RI  No.  8  Tahun  1999 ; tentang Perlindungan Konsumen .
UU  RI  No.  25  Tahun  2009 ; tentang Pelayanan Publik.
UU  RI  No.  30  Tahun  2009 ; tentang Ketenagalistrikan .
Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 ; tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan  Oleh  Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara . Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber Daya Mineral No. 09 Tahun 2011 ; tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Tarif  Tenaga  Listrik  Yang disediakan Oleh Perusahaan Perseroaan (Persero) PT
Perusahaan Listrik Negara .
Permen Pertambangan dan Energi No. 02 P/451/M.PE/1991 ; tentang Hubungan Pemegang Usaha Ketenagalistrikan  Dan  Pemegang Izin  Usaha  Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat. KEPDIR. NO. 1486.K/DIR/2011 ; tentang Penertiban  Pemakaian  Tenaga Listrik yang  disahkan  oleh Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan No. 33- 12/23/600.1/2012 . KEPDIR.  NO.  163-1.K/DIR/2012 ; tentang  Penyesuaian  Rekening Pemakaian Tenaga Listrik.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
DODIK  PRIHATIN  A.N.,  S.H., M.Hum. adalah
Dosen pada Bagian/Jurusan  Hukum  Pidana  Fakultas
Hukum Universitas
Jember.
Menyelesaikan  pendidikan  sarjana  S.1 pada Fakultas Hukum Universitas Jember tahun  1999  dan  Magister  Hukum (Humaniora) Konsentrasi Hukum Pidana, Universitas  Brawijaya  Malang  tahun 2006.
SAMSUDI,  S.H.,  M.H. adalah Dosen pada  Bagian/Jurusan  Hukum  Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.