## DOI :

## IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN
INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH

## NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF (STUDI PADA DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM PROVINSI LAMPUNG DAN BANK INDONESIA)
Muhammad Ade Rafli 1
Erlina Bachri 2
Suta Ramadan 3

## ABSTRACT
Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy has been issued by the government in order to provide facilities and solutions to Creative Economy actors, to maintain economic rights in a work from the results of its Intellectual Property which can be used as collateral for debt to bank and non-bank financial institutions, and is expected to overcome the problem of financing for the perpetrators. The purpose of this writing is to find out the arrangements and implementation regarding  Intellectual Property-based financing schemes that can be used as collateral for debt. The method used in this research is normative juridical, namely legal research by inventorying and reviewing laws and regulations, legal documents, and other written works and their aPeraturan Pemerintahlication to legal events related to Intellectual Property and Creative Economy. The data analysis used is juridical qualitative, namely by giving an understanding of the data referred to according to the facts obtained in the field, which are arranged in the form of descriptive sentences so that they really are the answer to the main problem at hand. The results of this study indicate that arrangements regarding Intellectual Property-based financing schemes in the Creative  Economy have been formed in a clear and concrete manner as in Article 4 which explains that the intended financing scheme originates one of them from banks or non-bank institutions. Then in Article 7 regulates the requirements for submitting financing such as financing proposals, owning a Creative Economy business, having an agreement related to Intellectual Property for Creative Products, and having a letter of registration or certification of Intellectual Property. However, for implementation in the field there are various kinds of problems such as limited access to banking to the unclear
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, E-mail: aderaflimuhammad@gmail.com
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, E-mail: erlina@ubl.ac.id
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, E-mail: suta.ramadan@ubl.ac.id

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
institution for assessing Intellectual Property as an object of financing, so there is a need for derivative regulations such as technical implementation in the form of a Decree of the Minister of Law and Human Rights or a Regulation of the Minister of Law and Human Rights
Keywords : Implementation, Intellectual Property, Creative Economy

## Abstrak
Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas dan solusi kepada para pelaku Ekonomi Kreatif, untuk mempertahankan hak-hak ekonomis pada suatu karya dari hasil Kekayaan Intelektualnya yang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga keuangan bank maupun non bank, serta diharapkan dapat mengatasi problematika pembiayaan bagi para pelakunya. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan dan implementasi mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen- dokumen hukum, dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum  yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif. Analisa data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang  diperoleh di lapangan, yang disusun dalam bentuk kalimat deskriptif sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif telah dibentuk secara jelas dan konkret seperti pada Pasal 4 yang menjelaskan bahwa skema pembiayaan yang dimaksud bersumber salah satunya dari perbankan atau lembaga non bank. Kemudian dalam Pasal 7 mengatur mengenai persyaratan dalam pengajuan pembiayaan seperti, proposal pembiayaan, memiliki usaha Ekonomi Kreatif, Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual Produk Ekraf, dan Memiliki surat pencatatan atau sertifikasi Kekayaan Intelektual. Namun, untuk pelaksanaan di lapangan terdapat berbagai macam persoalan seperti keterbatasan akses perbankan sampai belum jelasnya lembaga penilai Kekayaan Intelektual sebagai objek pembiayaan, sehingga  perlu adanya peraturan turunan seperti pelaksanaan teknis berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM ataupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM.
Kata Kunci: Implementasi, Kekayaan Intelektual, Ekonomi Kreatif

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023

## A. Latar Belakang
Di era modern saat ini banyak terjadi kemajuan dan perkembangan dari berbagai sektor kehidupan di suatu negara khususnya Indonesia. Undang- Undang  Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif merupakan suatu progres manifestasi pada sektor ekonomi dan  Kekayaan Intelektual  yang memberikan fasilitas kepada para pelaku Ekonomi Kreatif dalam mendapatkan hak-hak ekonomisnya. Hak tersebut melekat pada suatu karya dari hasil kreatifitas intelektualnya yang dapat dijadikan objek jaminan pada lembaga keuangan perbankan maupun non bank. 4 Hal tersebut dipertegas dalam  Peraturan Pemerintah  nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Prinsip ekonomi Hak Kekayaan Intelektual dalam UU Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sehubungan dengan teori hukum alam yang menghargai setiap hasil akal pikiran manusia agar bermanfaat dan menunjang kehidupan bagi masyarakat terkhusus para pelakunya.
Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual adalah karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Konsep utama HKI adalah pemberian penghargaan melalui perlindungan hukum secara eksklusif bagi seseorang yang berkarya dengan tenaga, waktu, dan biaya melalui kemampuan intelektualitasnya, maka akan mendapatkan hak kepemilikan secara alamiah. 5 Inovasi dan hasil kreasi dari suatu pekerjaan dengan menggunakan kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan. Imbalan tesebut dapat berupa materi ataupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Dengan inovasi yang mendapatkan perlindungan hukum penemu akan mendapatkan keuntungan apabila dimanfaatka. Keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil kreasi dan inovasi atau karya intelektual seperti buku, sastra, seni, dan lain-lain secara ekonomis akan mendapatkan berupa pembayaran royalti dan technical fee . Melalui imbalan ataupun pengakuan kreasi karya, karsa, dan cipta manusia di dalam peraturan HKI, diharapkan dapat menjadi sarana utama dalam membangkitkan motivasi dan semangat minat untuk mendorong lahirnya ciptaan atau inovasi baru yang berkelanjutan.
Kepemilikan secara eksklusif dan alamiah ini memerlukan keseimbangan yang melekat antara adanya kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat yang nantinya memanfaatkan hasil karya seseorang. Mengenai hak kekayaan intelektual terdapat Reward Theory, Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory,dan Public Benefit Theory sehingga
4 Ulinnuha Luthi, Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Journal Of Private and Commercial Law. Vol. I No. 1, 2017, Hlm. 85.
5 Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual, Cet. I. (Bandung : Bandung Oase Media, 2010), Hlm. 15.

## PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
pasal tentang Hak Kekayaan Intelektual tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. 6 Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan Ekonomi Kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat tersebut merupakan suatu tanggung jawab Pemerintah Indonesia baik Pusat maupun Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumbei daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah Kekayaan Intelektual sebagai basis dari Ekonomi Kreatif yang memberikan manfaat ekonomi secara masif dengan sumber daya intelektual bangsa, perancangan dan pengembangan Skema pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual serta Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai stimulus pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif, optimalisasi potensi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual hasil kreativitas pelaku Ekonomi Kreatif, peningkatan ketahanan ekosistem Ekonomi Kreatif, dan pelindungan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif. Melihat keadaan objektif saat ini Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif masih belum maksimal, baik dalam pengaturan maupun penerapannya. Hal ini mengingat karena regulasi ini merupakan produk baru dari pemerintah dalam hal pemenuhan suatu aturan yang dimana adalah pelaksanaan dari regulasi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.
Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Ekosistem Ekonomi Kreativitas adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, seperti kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. 7 Pelaksanaan Ekonomi Kreatif harus didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka
6 Djulaeka, Hak Kekayaan Intelektual (Teori dan Prinsip-Prinsip Umum), Cet. I. (Malang : Setara Press, 2021), Hlm. 18-19.
7 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Tunggal Ika. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global; menyejahterakan rakyat indonesia dan meningkatkan pendapatan negara; menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global; menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya Bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal; mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif; melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif; dan mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional.
Jaminan dan hukum kebendaan yang terus menerus berkembang membuat berkembangnya juga jaminan yang semula hanya berupa benda berwujud saja dan pada saat ini benda yang tidak berwujud pun dapat dijaminkan. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin menjadi perhatian negara-negara maju seiring dengan kemajuan pada sektor ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Banyak negara-negara miskin yang dalam hal sumber daya alam sukses bertransformasi menjadi negara-negara maju berkat keberhasilan mengembangkan HKI dan Ekonomi Kreatif. 8
Hak kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. 9
Jaminan kebendaan merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam penyaluran kredit di dunia perbankan. Lembaga jaminan menjadi salah satu sarana untuk memberikan kepastian atas terlaksananya segala kewajiban debitur kepada kreditur. Peranan tersebut tidak dapat dipungkiri seiring dengan perkembangan perkreditan di dunia perbankan dewasa ini. Penyaluran kredit dapat diberikan oleh bank kepada perorangan atau badan hukum untuk meningkatkan kebutuhan usahanya yang bersifat konsumtif atau produktif melalui kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat dan tunduk pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam penyaluran kredit kepada debitur, bank harus menganalisa latar belakang nasabah atau perusahaan nasabah, prospek usaha yang dibiayai, jaminan yang diberikan, dan hal-hal lain yang ditentukan oleh bank yang bertujuan untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan oleh debitur itu adalah layak dan dapat dipercaya. 10
8 Sapta Nurfallah dan Etty Mulyati, 2019, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan, Jurnal Litigasi. Vol. 20. Nomor. 2. Hlm. 224.
9 Denny Antasena, Tesis: “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” (Jakarta: Universitas Yasri, 2019), Hlm. 12.
10 Abdul Kadir Muhammad, 2000. Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan . Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 61.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Berdasarkan latar belakang penelitian yang  telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “ Implementasi Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (Studi pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Bank Indonesia Provinsi Lampung)”.
B. Identifikasi  Masalah Berdasarkan permasalahan diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
1.  Bagaimanakah pengaturan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung?
2.  Bagaimanakah implementasi atas pengaturan pembiayaan kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dipakai dalam penelitain ini berdasarkan identifikasi masalah diatas adalah:
1.  Untuk menganalisis bagaimanakah pengaturan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif  di Provinsi Lampung?
2.  Untuk menganalisis bagaimanakah implementasi atas pengaturan pembiayaan kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung?
D. Metode Penelitian Metode penelitian ini menggunakan pendeketan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum  dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan yang disusun dalam bentuk kalimat ilmiah (deskriptif) sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian dari hasil analisa  dari data-data tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang berupa pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Pengaturan Mengenai Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif
Keberadaannya Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, indsutri, sosial, budaya, bahkan ekonomi, serta berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan HKI tersebut. Secara umum HKI terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. 11
Isu HKI sebagai jaminan kredit atau pinjaman ke bank mulai muncul lagi sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif pada tanggal 12 Juli 2022. Berdasarkan data Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020, pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian nasional negara terpuruk, di samping itu Ekonomi Kreatif mempunyai peran penting yang dapat diandalkan untuk memperbaiki perekonomian nasional dari dampak pandemi Covid-19. Maka dari itu, salah satu sektor yang dapat menyanggah krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 adalah Ekonomi Kreatif. Hal tersebut menjadi harapan pemerintah agar Ekraf bisa memberikan kontribusi yang besar sebagai pilar perekonomian nasional dimasa yang akan datang. 12
Indonesia merupakan negara terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam Industri Ekonomi Kreatif. Walapun demikian, perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran penting Ekraf yang memberikan berbagai manfaat seperti menjadi sumber pendapatan, meningkatkan nilai ekspor non migas, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, serta memperkuat perekonomian nasional jauh dari resesi ditengah hiruk piruk isu perekonomian dunia yang akan mengalami krisis global. Oleh karena itu, pemerintah harus berfokus pada perkembangan sektor ekonomi kreatif. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam mendukung penuh industri
11 Erlina B, Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek, Jurnal Pranata Hukum. Vol. VIII No. 1, 2013, Hlm. 34.
12 Rika Anggraeni, “PP Nomor 24 Tahun 2022 jadi Angin Segar Pelaku Ekonomi Kreatif”, 22 Juli 2022, https://finansial.bisnis.com/read/20220722/90/155814/pp-nomor-24- tahun-2022-jadi-angin-segar-pelaku-ekonomi-kreatif/All, diakses pada 17 November 2022 pukul 21:38 WIB.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Ekraf, seperti dengan cara meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia pada sektor Ekonomi Kreatif.
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global; menyejahterakan rakyat indonesia dan meningkatkan pendapatan negara; menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global; menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya Bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal; mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif; melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif; dan mengarustamakan  Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional.
Kebangkitan  Ekonomi  Kreatif berkaitan erat dengan investasi di bidang HKI dan warisan budaya. Investasi HKI lebih bertumpu pada sumber daya yang tak kasat mata (immaterial) namun tak pernah ada habisnya, yaitu kemampuan intelektual manusia untuk berpikir kreatif dan inovatif. Sebesar apapun sumber daya yang kasat mata (material) seperti sumber daya alam pasti akan ada habisnya. Tetapi potensi pikiran manusia sejatinya tak pernah ada batas, karena ruang dan waktu akan terus berkembang dan kemampuan tersebut yang merupakan salah satu hak yang harus dilindungi karena menjadi potensi tak terbatas dari setiap manusia.
Jaminan dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah mengalami perkembangan yang kemudian menjadi persoalan dan menimbulkan beberapa pertanyaan terkait permasalahan mengenai progres dari kedua hal tersebut. Pengaturan terkait jaminan dan hak kekayaan intelektual yang terbaru telah disahkan oleh pemerintah yang dimana dalam beleid tersebut menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan utang dalam lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank. Hak kekayaan intelektual baik yang berbentuk ( material ), bersifat benda ( tangible ) maupun hak kekayaan intelektual yang berbentuk tak nyata ( immaterial ) dan bersifat tak benda ( intangible ) dapat dijadikan agunan pada lembaga keuangan bank ataupun non bank dengan skema pembiayaan fidusia yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
13
Meskipun dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif terkait dengan Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan utang dalam lembaga keuangan bank ataupun non bank, inovasi atau terobosan ini pada regulasinya dinilai masih menjadi sesuatu
13 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Terdepan Pemulihan Ekonomi Nasional”, 22 Mei 2021, https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Ekonomi-Kreatif-Jadi-Garda-Terdepan- Pemulihan-Ekonomi-Nasional, diakses pada 17 November 2022 pukul 21:43 WIB.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
yang kompleks karena aset yang menjadi collateral merupakan hak atas Kekayaan Intelektual yang dimana adalah benda tidak berwujud, sehingga dikhawatirkan tidak diterima oleh lembaga keuangan baik bank ataupun non bank sebagai kreditur. Hal ini dapat dipahami, sehubungan dengan belum adanya regulasi atau lembaga yang secara tegas mengatur terkait metode penilaian atau penghitungan aset HKI supaya sesuai dengan nilai pinjaman atau kredit yang akan diberikan. 14
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Adil Jaya Negara, selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, mengatakan bahwa dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah Kekayaan Intelektual sebagai basis dari Ekonomi Kreatif yang memberikan manfaat ekonomi secara masif dengan sumber daya intelektual bangsa, perancangan dan pengembangan Skema pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual serta Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai stimulus pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif, optimalisasi potensi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual hasil kreativitas pelaku Ekonomi Kreatif, peningkatan ketahanan ekosistem Ekonomi Kreatif, dan pelindungan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Penjelasan Peraturan Pemerintah  Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa banyaknya kendala pengembangan ekonomi kreatif seperti akses bank, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas pelaku, serta sinergi antar stake holder menjadi alasan kuat terbitnya Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif ini.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif memuat materi penting tentang pembiayaan Ekonomi Kreatif, pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, infrastruktur Ekonomi Kreatif, insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, dan penyelesaian sengketa Pembiayaan. Peraturan Pemerintah  Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan
14 Benediktus Krisna Yogatama, “HKI Sebagai Kredit Bank Butuh Regulasi Tambahan”, Kompas , 26 Juli 2022, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/26/penggunaan-hki-untuk-jadi-jaminan- kredit-bank-butuh-regulasi-tambahan, diakes pada 17 November 2022 pukul 22:04 WIB.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 24  tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif ini terkesan sangat ingin membantu dan mensukseskan para pelaku ekonomi kreatif. Sebagaimana kita memahami dampak dari Pandemi COVID-19 yang menghantam berbagai sudut bidang kehidupan. Peraturan Pemerintah  Nomor 24 tahun  2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2022.  Peraturan Pemerintah  Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif diundangkan Mensesneg Pratikno di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2022.  Peraturan Pemerintah  Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah  24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802 agar setiap orang mengetahuinya.
Alasan keluarnya  Peraturan Pemerintah  Nomor  24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta untuk mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
Penjelasan terkait regulasi mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekraf terdapat pada BAB II tentang Pembiayaan Ekonomi Kreatif, bagian kesatu sampai dengan bagian ketiga tentang pengembangan sumber pembiayaan alternatif. Sehubungan dengan isi pengaturan mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi kreatif dapat dilihat dalam pasal-pasal yang terdapat pada pengaturan tersebut Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Ibu As Shaumi Gahara Sebagai Humas, menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil. Kemudian mengenai skema pembiayaan dalam Peraturan Pemerintah  tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) bahwa skema pembiayaan berbasis

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Kekayaan Intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku Ekonomi Kreatif.
Pasal 3 menjelaskan mengenai sumber pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; serta sumber lainnya yang sah. Pembiayaan yang sebagaimana dimaksud ialah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah. Kemudian sumber pembiayaan ini disalurkan melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank. Selanjutnya, terkait dengan pembiayaan melalui sumber lainnya yang sah sifatnya tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Skema pembiayaan yang dimaksud dapat bersumber salah satunya dari perbankan atau lembaga non bank. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif    mengatur bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank bagi pelaku ekonomi kreatif. Fasilitasi skema pembiayaan melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi para pelaku Ekraf dilakukan melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian Kekayaan Intelektual.
Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa fasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  di bidang Kekayaan Intelektual; dan optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Selanjutnya mengenai fasilitasi penilaian Kekayaan Intelektual, Pasal 6 Peraturan Pemerintah  tentang Ekonomi Kreatif  menyebutkan fasilitasi tersebut paling sedikit berupa pendidikan dan pelatihan.
Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 24/2022 tentang Ekonomi Kreatif mengatur bahwa pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif  kepada lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank. Adapun  Persyaratan dalam proses pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual terdiri atas:
a. Proposal pembiayaan;
b. Memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
c. Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
d. Memiliki surat pencatatan atau sertifikasi Kekayaan Intelektual. Selanjutnya menurut Ibu Shaumi sebagai Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, menyatakan bahwa setelah pelaku Ekonomi Kreatif mengajukan pembiayaan, maka lembaga keuangan bank

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
atau non bank akan melakukan verifikasi dan penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif.
Pasal 9 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif  mengatur mengenai bentuk-bentuk jaminan utang pada Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.
Perlu diingat bahwa Pasal 10 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif  menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang adalah Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; serta Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara pribadi maupun dialihkan haknya kepada pihak lain.
Mengenai data para pelaku Ekonomi Kreatif yang telah mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum harus menyediakan akses data atas Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan objek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dan masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.24/2022 tentang Ekonomi Kreatif.
Penilaian Kekayaan Intelektual dilakukan oleh Penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilai yang memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan memiliki kompetensi di bidang kekayaan intelektual yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif. Kemudian panel penilai kekayaan intelektual bertugas melakukan penilaian terhadap agunan yang berupa kekayaan intelektual; menganilisa pasar terhadap Kekayaan Intelektual yang dijadikan jaminan; serta menelaah laporan analisis atas penggunaan Kekayaan Intelektual yang pernah digunakan dalam industri, sebagaimana penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.
Pasal 13 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif menerangkan bahwa terhadap Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan bank ataupun non bank, Pelaku Ekonomi Kreatif harus mencatatkannya dalam sistem pencatatan fasilitasi Pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif. Sistem pencatatan fasilitasi Pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif diselenggarakan oleh Kementerian yang menjalankan tugas Pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah berhasil mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan bank ataupun nonbank dapat memperoleh fasilitas penjaminan melalui perusahaan penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif  yang menjamin para pelaku ekonomi kreatif atas agunannya yang berupa kekayaan intelektual.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Adapun terkait pengembangan sumber pembiayaan alternatif diluar mekanisme lembaga pembiayaan dapat berupa layanan pendanaan bersama serta penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (Pasal 15). Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan serta dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 16). Kemudian soal penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi juga harus memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan dan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif. (Peraturan Pemerintah  ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan).
Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa, skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah  No. 24/2022 tentang Ekonomi Kreatif, mulai dari sumber pembiayaan, fasilitas pembiayaan, prosuder dan persyaratan pengajuan, bentuk-bentuk jaminan Kekayaan Intelektual, penilaian Kekayaan Intelektual, sampai proses pencatatan Kekayaan Intelektual sebelum diajukan sebagai jaminan utang. Hanya saja untuk pelaksanaan di lapangan perlu adanya peraturan pelaksanaan teknis berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM ataupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2. Implementasi Atas Pengaturan Pembiayaan Kekayaan Intelektual Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif
Hak Kekayaan Intelektual saat ini tengah menjadi pusat perhatian di kalangan masyarakat  Ekonomi Kreatif, hal itu dikarenakan HKI merupakan sebuah aset tak berwujud yang dinilai memiliki potensi bagi ekonomi dan investasi. Dalam perkembangannya komersialisasi HKI memiliki potensi yang cukup besar untuk digali sehingga dapat berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi insentif bagi usaha-usaha inovasi untuk menjaga hegemoni bisnisnya. Selain itu, aset HKI berupa soft skill, paten, atau lisensi dapat mendorong akselerasi bisnis melalui efisiensi proses bisnis yang diciptakan. Perusahaan intensif HKI pun dianggap dapat bertahan dari krisis karena dianggap lebih cepat dan mudah beradaptasi seperti perusahaan berbasis  teknologi yang  layanannya cenderung lebih fleksibel mengikuti perkembangan jaman misalnya industri game virtual reality dan juga software. HKI yang terdaftar dapat dioptimalkan untuk memperoleh pendapatan pasif secara reguler, misalnya seperti pendapatan yang berasal dari royalti dan paten yang selama ini sebelumnya sudah berjalan namun marketnya belum begitu besar. Melihat potensi tersebut Peraturan Pemerintah  tentang Ekonomi Kreatif  memberikan dukungan dengan adanya pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yaitu skema pembiayaan yang dapat menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
bagi lembaga keuangan bank maupun non bank. Hal ini ditujukan agar sektor jasa keuangan dapat memberikan dukungan baik pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, kemudian perlindungan terhadap HKI juga dinilai krusial untuk mendorong perkembangan jasa dan produk berbasis industri kreatif. Berdasarkan hasil wawancara yang  dilakukan dengan Bapak Adil Jaya Negara, selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Melihat keadaan objektif saat ini Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif masih belum maksimal, baik dalam pengaturan maupun penerapannya. Hal ini mengingat karena regulasi ini merupakan produk baru dari pemerintah dalam hal pemenuhan suatu aturan yang dimana adalah pelaksanaan dari regulasi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Kebijakan ini pun masih belum sempurna dan memerlukan peraturan turunan lainnya seperti PERMENKUMHAM yang mengatur terkait teknis pelaksanaan dan lain sebagainya. Sehubungan dengan kendala ataupun hambatan, menurut perspektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Provinsi Lampung terhadap regulasi ini. dikarenakan Peraturan Pemerintah  ini baru saja diundangkan pada tanggal 12 Juli 2022, mereka tidak bisa memberikan pandangan secara jelas sebagai regulator terkait dengan persoalan dalam pelaksanaannya yang dimana Peraturan Pemerintah ini baru dapat berlaku satu tahun kemudian sejak diundangkan. Pengimplentasian ini dapat dilakukan di seluruh daerah yang ada di Indonesia apabila sudah ada arahan dari pemerintah pusat khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian mereka menyatakan, selagi menunggu arahan dari pusat masih ada waktu buat kami untuk menyiapkan segala kekurangan mulai dari kerangka regulasi, teknis pelaksanaan maupun pembentukan suatu kelembagaan yang dirasa perlu untuk menunjang implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Mereka pun berpendapat bahwa harus melihat dari perspektif lembaga keuangannya juga karena ini melibatkan pembiayaan yang dimana hal tersebut disalurkan melalui lembaga perbankan maupun non bank, baru kita dapat melihat persoalan yang harus diselesaikan baik dalam pengaturan maupun pelaksanaannya. Jadi mereka mengharapkan kerjasama dari berbagai pihak terkait dalam penyempurnaan Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif ini. Merujuk pada hal tersebut beliau mengarahkan perlu adanya perspektif dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (DJKI Pusat). Oleh karena itu, pada webinar yang dihadiri oleh penulis pada tanggal 1 September 2022 yang diselenggarakan oleh OJK berjudul “Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang”, pembahasan dalam acara tersebut sangat bersentuhan dengan persoalan dalam rumusan masalah penulisan ini karena di dalamnya membahas terkait dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
tentang Ekonomi Kreatif yaitu Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2022, yang dimana dalam acara tersebut dihadiri oleh beberapa pihak terkait seperti DJKI Pusat yang diwakili oleh Bapak Rikson Sitorus selaku Anilis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Ibu Corina Leyla Karnalies selaku Direktur Consumer Banking PT. Bank Negara Indonesia yang dimana dalam acara tersebut merupakan perwakilan dari Lembaga Perbankan.
Menurut Penjelasan Bapak Rikson Sitorus sebagai Anilis Hukum Ahli Madya, dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 24/2022 kendala- kendala yang selama ini ada sehingga rezim pinjaman berbasis HKI ini yang menyebabkannya tidak dapat dijalankan menjadi jauh berkurang. Hal tersebut dikarenakan telah adanya penilaian aset HKI, sudah ada sistem untuk due diligence, kemudian ada juga lembaga aPeraturan Pemerintahraisal HKI, dan penilai kekayaan intelektual atau panel penilai yang telah ditegaskan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah di atas. Pada kendala sebelumnya terdapat jangka waktu perlindungan yang terbatas dan belum adanya dukungan yuridis yang baik dalam bentuk peraturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Sementara itu beliau menambahkan, mengenai jangka waktu perlindungan HKI seharusnya tidak menjadi kendala karena semua sistem HKI termasuk lamanya perlindungan tersebut diatur secara internasional sesuai TRIP’s dan WIPO. Selanjutnya, mengenai belum adanya kendala yuridis sebagaimana kita ketahui apa saja yang dapat dijaminkan diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007, beliau merekomendasikan untuk dilakukannya revisi atas peraturan tersebut, sehingga nantinya terdapat poin-poin apa saja dari Kekayaan Intelektual yang dapat dijaminkan. Menurutnya rekomendasi tersebut tidak ada alasan untuk dapat ditolak, hal itu dikarenakan dalam hierarki peraturan perundang- undangan, Undang-Undang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya jauh diatas  peraturan BI. Sehingga, sudah seharusnya peraturan BI menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berada diatasnya. Maka dari itu beliau mengambil kesimpulan, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah  No. 24/2022 maka kendala-kendala yang timbul selama ini dalam menerapkan kebijakan hak kekayaan intelektual sebagai collateral dapat diminimalkan dan diimplementasikan. Sementara itu, permasalahan lainnya adalah pihak perbankan yang apabila dihadapkan dengan pilihan mana yang harus diberikan pembiayaan antara orang yang sebenarnya memiliki hak ekonomis atas kekayaan intelektual secara utuh seperti (pencipta lagu) atau orang yang hanya mempopulerkan suatu karya seperti (artis/musisi) untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Menurutnya, disisi lain pihak perbankan akan lebih memilih orang yang dikira mampu seperti (artis/musisi) untuk menerima pembiayaan tersebut karena dinilai kuat secara ekonomi, daripada orang yang membutuhkan. Beliau menyampaikan, apapun diskusi mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar jaminan, konsepnya adalah bantuan. Hal itu dikarenakan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
menurutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif  menyebutkan bahwa “pemerintah memfasilitasi”, jadi kata memfasilitasi adalah usaha untuk menjadikan rezim ini berjalan dengan baik, serta dengan segala upaya semua kementerian dan/atau lembaga memfasilitasi hal tersebut. Apabila terdapat nilai yang tidak konsisten atau lain sebagainya, sehingga menghalangi pengimplementasian dari Peraturan Pemerintah  No. 24/2022, Kementerian Hukum dan HAM serta pihak- pihak terkait lainnya untuk bersama-sama melaksanakan amanah presiden dalam Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif ini. Sehingga dapat membantu kehidupan dari pada para pemilik ekonomi kreatif. Kemudian Bapak Rikson menegaskan dalam kesimpulannya, bahwa presiden telah memerintahkan kepada kementerian dan/atau lembaga untuk menjalankan kebijakan ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya,
Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual juga siap untuk memberikan akses secara terbatas   bagi data Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar, pelayanan HKI pun dapat diperluas termasuk data atas daya berlaku Kekayaan Intelektual yang tidak dalam sengketa, serta data lisensi Kekayaan Intelektual. Beliaupun berharap dengan melihat maraknya sosialisasi serta animo yang tinggi dari para pelaku ekonomi kreatif maka diharapkan selambatnya dalam 1 tahun ini mekanisme berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijalankan.
Dalam acara tersebut Bapak Dian Ediana Rae selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa dalam peraturan tersebut ditegaskan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya pembangunan berkelanjutan. Melihat keadaan objektif saat ini Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif masih belum maksimal, baik dalam pengaturan maupun penerapannya. Hal ini mengingat karena regulasi ini merupakan produk baru dari pemerintah dalam hal pemenuhan suatu aturan yang dimana adalah pelaksanaan dari regulasi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Terdapat tantangan dalam penerapan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif ini yaitu dari sisi fluktuasi nilai HKI yang memang tertinggi tergantung dengan sentimen pasar, Kinerja pemasaran, tren selera masyarakat, time value, dan usia ekonomi kreatif tersebut. Selanjutnya, ada beberapa tantangan lain yang juga masih harus menjadi fokus bersama agar HKI dapat masuk menjadi agunan kredit dan pembiayaan. Pertama, perkembangan Hak Kekayaan Intelektual menyebabkan persaingan antar industri di dalamnya yang semakin kompetitif untuk  umkm berbasis HKI dapat mengalami kesulitan memasuki pasar dan mengakses modal dari pihak eksternal. Kedua, dari sisi stabilitas sistem keuangan HKI masih dinilai menjadi sektor  dengan produktivitas rendah serta fluktuasi return maupun value yang tinggi sehingga dikategorikan menjadi penyumbang resiko stabilitas,

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
sehingga pembiayaan berbasis HKI menuntut bank menyiapkan pencadangannya lebih besar. Ketiga, porsi investasi aset tidak berwujud yang notabene relatif kecil yang dibiayai oleh penyalur bank berpotensi melemahkan saluran transmisi kebijakan moneter karena dinilai kurang responsif terhadap perubahan suku bunga. Kemudian, adanya dispersi pembiayaan dimana keberhasilan skala ekonomi usaha berbasis HKI tergantung leader yang terkait pada sektor tersebut serta tergantung dari tingkat inovasi baru yang ada di industri kreatif. Permasalahan sebenarnya yang dihadapi oleh Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan adalah bentuk perikatan yang dipersyaratkan belum diatur secara jelas, selama ini perikatan yang diatur secara jelas hanya Hak Cipta dan Paten. Selanjutnya, dibutuhkan pedoman penilaian atas nilai ekonomis yang perlu dikaji oleh bebarapa pihak yang ahli dalam bidang kekayaan intelektual. Hal tersebut mengingat karena belum adanya rumus baku yang dijadikan dasar penilaian jaminan kredit. Lembaga penilai atas nilai ekonomis yang melekat pada HKI perlu ditetapkan, sebab saat ini belum ada lembaga khusus yang menilai HKI sebagai acuan bank. Lalu, dalam penetapan mekanisme eksekusi HKI serta lembaga eksekusi yang membantu dalam proses realisasi atas eksekusi HKI yang dijadikan jaminan. Dan yang terakhir, belum adanya secondary market sehingga pada saat eksekusi tidak dapat dilakukan penjualan yang efektif sehingga bank kesulitan mendapatkan pengembalian atas kredit pembiayaan yang telah diberikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan atas implementasi Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif  tersebut antara lain, valuasi terhadap nilai Hak Kekayaan Intelektual baik oleh penilai independen yang tersertifikasi oleh HKI maupun penilai internal bank. Dalam pengikatan Hak Kekayaan Intelektual, bank harus memerhatikan bahwa HKI telah diikat secara sempurna seperti Hak Cipta dan Paten yang saat ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Eksekusi pengikatan agunan secara sempurna akan memudahkan bank melakukan agunan dalam hal debitur wanprestasi sehingga perlu pengembangan pasal HKI sebagai jaminan ulang. Untuk pengembangan, dukungan pemerintah sangat diperlukan dan juga perlu melakukan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mengakselerasi implementasi HKI sebagai objek jaminan utang. Pemerintah dapat membentuk instansi lembaga registrasi pencatatan transaksi dan pinjaman HKI selain itu perlu diciptakan ekosistem dan market yang likuid serta perlu berbagai produk dan jenis HKI. Hal sangat penting yang perlu dilakukan lainnya ialah insentif program penjaminan maupun subsidi bunga dari pemerintah melalui piloting HKI sebagai agunan. Dengan demikian dapat menciptakan confidence dari sisi Perbankan maupun Lembaga Pembiayaan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu As Shaumi Gahara selaku Bagian Unit Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, menurut penjelasannya terkait dengan pembiayaan dan pemberian kredit kepada masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang tepat untuk dilaksanakannya penelitian dengan persoalan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
masalah yang ada dalam penulisan ini, hal itu dikarenakan tugas pengawasan bank mikro yang mengatur kredit perbankan sudah tidak ditangani oleh Bank Indonesia, adapun tugas tersebut sudah dialihkan kepada OJK. Sebagaimana dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan pengawasan perbankan sudah beralih kepada OJK sehingga data-data terkait performa bank, penyaluran kredit, dan simpanan sudah di ranah OJK. Jadi, Bank Indonesia tidak lagi melakukan ataupun mengatur kegiatan penyaluran pembiayaan secara individual kepada masyarakat. Hal itu menurutnya, sudah ditegaskan dalam Pasal 6 UU OJK yang menjelaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor Perbankan, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Dalam undang-undang tersebut telah dibagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential lembaga keuangan sebagai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, sementara pengaturan dan pengawasan terhadap macroprudential menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, merujuk kembali pada webinar yang diselenggarakan oleh OJK, Perwakilan Lembaga Perbankan yaitu Ibu Corina Leyla Karnalies selaku Direktur Consumer Banking PT. Bank Negara Indonesia memberikan perspektifnya mewakili lembaga perbankan. Beliau menjelaskan bahwa, HKI merupakan bagian dari fidusia yang dapat dijaminkan ke bank. HKI masuk sebagai benda bergerak tidak berwujud (intangible asset) sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya beliau menyebutkan, pada bank BNI terdapat dua jenis penyaluran kredit. Pertama adalah kredit produktif, yakni kredit yang digunakan untuk properti atau modal usaha dalam rangka mendapatkan atau menghasilkan uang kembali dan mewajibkan adanya jaminan agunan. Dan kedua kredit konsumtif, yakni kredit yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan personal untuk keperluan konsumtif. Berdasarkan jenisnya kredit konsumtif terbagi dua yakni Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang tidak mewajibkan adanya jaminan atau agunan dan kredit properti yang mewajibkan adanya jaminan atau agunan berupa properti yang dibiayai. Melihat kondisi produk kredit di BNI tersebut, pada prinsipnya HKI dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di perbankan. Beliau menambahkan banyak yang menjadi tantangan bagi pihak perbankan seperti kekhawatiran, ketidaknyamanan, dan ketakutan dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada para pelaku ekonomi kreatif. Memang pada prinsipnya HKI dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di perbankan, namun masih ada beberapa pertanyaan yang harus terjawab seperti, Bagaimana menghitung kredit dan komponen apa saja yang perlu dihitung?; Bagaimana menilai dan menghitung valuasi kekayaan intelektual sebagai objek pembiayaan?; Bagaimana Eksekusi kekayaan intelektual dan berapa nilai jualnya?;

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Bagaimana teknis eksekusi pengalihan kekayaan intelektual?; dan yang terakhir, Siapa penilai suatu kekayaan intelektual dan pendekatan apa yang perlu dilakukan?. Menurutnya, pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah alternatif baru bagi perbankan untuk memperbesar market share dan juga ekspansi, tetapi memang masih perlu mempelajari serta menjelajahi lebih dalam lagi. Di samping itu kajian- kajian lainnya sedang dilengkapi dan dibuat, untuk kedepannya bagaimana HKI ini dapat dimengerti oleh semua pihak terkait termasuk perbankan dan bagaimana ini bisa menjadi jaminan kredit di perbankan untuk diberikan kepada masyarakat terkhusus para pelaku ekonomi kreatif. Beliau menambahkan bahwa menurutnya kebijakan ini secara perbankan melihatnya sangat optimis dan mendukung penuh, tetapi harapannya bagaimana kita menerapkannya dengan sangat prudent dan sangat baik serta terintegrasi satu sama lain. Jadi, pertanyaan-pertanyaan diatas merupakan pekerjaan rumah bagi semua pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah  No. 24/2022 agar nantinya apa yang diharapkan dan tujuan Peraturan Pemerintah ini bisa tercapai dengan maksimal.
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa, dalam gambaran proses pengimplementasian Peraturan Pemerintah  No. 24/2022 tentang Ekonomi Kreatif ini meskipun dirasa sudah jelas dan konkret dalam pengaturannya namun saja masih terdapat kendala seperti; keterbatasan akses perbankan, pengembangan kapasitas para pelaku ekonomi kreatif, integrasi para pemangku kepentingan serta kekhawatiran dan ketakutan dari pihak pembiayaan yaitu perbankan maupun nonbank apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atas pembiayaan tersebut. Kemudian hal lain yang menjadi kendala bagi pihak pembiayaan ialah seperti belum adanya lembaga penilai Kekayaan Intelektual dan bagaimana pendekatannya, bagaimana menghitung valuasi Kekayaan Intelektual sebagai objek pembiayaan, bagaimana penghitungan kredit dan apasaja komponen yang perlu dihitung, bagaimana eksekusi Kekayaan Intelektual dan berapa nilai jualnya serta teknis pengalihan eksekusi KI. Sehingga dapat dikatakan bahwa  Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif  ini belum dapat diimplementasikan secara maksimal.

## F. Kesimpulan
1.  Pengaturan mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif telah dibentuk secara jelas dan konkret seperti pada Pasal 4  Peraturan  Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif  yang menjelaskan terkait sumber pembiayaan dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif mengatur mengenai persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut.
2.  Implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual masih terdapat berbagai macam persoalan seperti keterbatasan akses perbankan, belum jelasnya lembaga penilai KI sebagai objek

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
pembiayaan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan.
G. Saran
1.  Perlu meningkatkan kembali sosialisasi pentingnya HKI kepada para pelaku Ekraf, kemudian juga memberikan fasilitas yang baik kepada pelaku Ekraf terutama UMKM dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya.  Serta dapat mengeluarkan peraturan turunan berupa PERMENKUMHAM yang sehubungan dengan teknis pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.
2.  Perlu adanya pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual dalam proses pembiayaan Ekonomi Kreatif,  karena hal ini merupakan  aspek utama dalam  menentukan berapa nilai dari objek jaminan yang dapat diberikan sebagai pembiayaan.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Abdul Kadir Muhammad. Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan . (Bandung: Citra Aditya Bakti). 2000.
Djulaeka. Hak Kekayaan Intelektual (Teori dan Prinsip-Prinsip Umum) . Cet. I. (Malang: Setara Press). 2021.
Sudaryat. Hak Kekayaan Intelektual . Cet. I. (Bandung: Bandung Oase Media). 2010.

## B. Sumber Lain
Benediktus Krisna Yogatama, “HKI Sebagai Kredit Bank Butuh Regulasi Tambahan”, Kompas , 26 Juli 2022, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/26/penggunaan-hki- untuk-jadi-jaminan-kredit-bank-butuh-regulasi-tambahan, diakes pada 17 November 2022 pukul 22:04 WIB.
Denny Antasena, Tesis: “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” (Jakarta: Universitas Yasri, 2019).
Erlina B, Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek, Jurnal Pranata Hukum. Vol. VIII No. 1, 2018.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Terdepan Pemulihan Ekonomi Nasional”, 22 Mei 2021,
https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Ekonomi-Kreatif-
Jadi-Garda-Terdepan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional, diakses pada 17 November 2022 pukul 21:43 WIB. Rika Anggraeni, “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 jadi Angin Segar Pelaku Ekonomi Kreatif”, 22 Juli 2022,
https://finansial.bisnis.com/read/20220722/90/155814/Peraturan Pemerintah-nomor-24-tahun-2022-jadi-angin-segar-pelaku-ekonomi- kreatif/All, diakses pada 17 November 2022 pukul 21:38 WIB.
Sapta Nurfallah dan Etty Mulyati, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan, Jurnal Litigasi. Vol. 20. Nomor. 2, 2019.
Ulinnuha Luthi, Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Journal Of Private and Commercial Law. Vol. I No. 1, 2017.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum