Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin

## KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN KHULAFARASYIDIN
Mike Oktaviana 1 , Samsul Bahry Harahap 2 1,2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci samsulbahryharahap@gmail.com

## Abstrak
Dalam  Islam,  kebijakan fiskal merupakan  suatu  kewajiban  negara  dan menjadi  hak  rakyat,  sehingga  kebijakan fiskal bukanlah  semata-mata sebagai  suatu  kebutuhan  untuk  perbaikan  ekonomi  maupun  untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme  distribusi  ekonomi  yang  adil.  Kebijakan  Fiskal  dalam  Islam sudah  ada  sejak  Zaman  Rasulullah  saw.  Mekanisme  distribusi  sumber pendapatan negara Islam adalah fai', ghanimah, kharaj, jizyah, ushur dan khumus .  Mengenai  zakat,  itu  adalah  bantuan  sosial  swasembada  yang bermoral  kewajiban  bagi  orang  kaya  untuk  membantu  mereka  yang miskin dan terlantar. Sember pendapatan Negara sejak Zaman Rasulullah saw  hingga  masa  pemerintahan  khulafarasyidin  adalah  sama  hanya  saja konsep dalam pendistribusiannya berbeda.
Kata Kunci : Kebijakan Fiskal, Rasulullah SAW, Khulafarasidin

## PENDAHULUAN
Memasuki  abad  XXI  ini,    umat  Islam    dihadapkan  pada  harapan-harapan historis,  sekaligus  tantangan  yang  cukup  besar  khususnya  berkenaan  dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi global yang digaungkan saat ini membuat umat Islam di belahan manapun mengalami masa yang menentukan. Bukan saja karena kondisi    ekonomi  dan  politiknya  yang  masih  dipengaruhi  oleh  negara-negara maju,    tetapi    suatu    nasib    apakah    umat    Islam  memiliki  kekuatan    baru  untuk mempengaruhi sistem ekonomi dunia.  Atau sebaliknya,  umat Islam  yang selama ini  sebagian  besar    berada    di    bawah      garis      kemakmuran,    justru    semakin terpuruk sebagai konsumen produksi negara-negara maju.
Sistem   kapitalisme  Barat    yang  dominan.   Seiring  dengan berjalannya waktu,  sistem kapitalisme barat telah menunjukkan kelemahan   serta   bayangan kebobrokannya.      Sistem      ekonomi  kapitalis    mempunyai    prinsip    dasar mendapatkan    keuntungan  semaksimal  mungkin  dengan  sumber  daya  yang
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. Manusia mempunyai  kebebasan  yang  luas  untuk memiliki harta.
Prinsip-prinsip tersebut  mengakibatkan  ketimpangan    sosial  yang  secara tidak  langsung  telah  membuat  polarisasi  yang    cukup  tajam  antara  kaya  dan miskin. Selain itu kapitalisme juga menjerumuskan manusia pada kehidupan yang materialistis.    Keadaan    ini    mempersempit    ruang    bagi    manusia  untuk berinteraksi dengan  masyarakat sekitar. Akhirnya hal ini mengakibatkan manusia kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya (dehumanisasi) dan terasing oleh dirinya sendiri (alienasi). (Nabhani, 1996:1)
Prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  yang  mengakui  kebebasan  manusia    atas nilai-nilai    tauhid,    hak    memiliki  harta    atas    dasar  kemaslahatan,      melarang penumpukan    harta,    serta    distribusi  kekayaan  justru  yang  sesuai  dengan  sifat dasar  dan  kebutuhan manusia. (Sudarsono, 2004:124). Terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia, maka dalam   Islam  telah  diatur  mekanismenya  dalam  suatu negara.  Peran  Negara  Islam  sangat  signifikan  dalam  menjamin  kesejahteraan  dan kebutuhan  rakyatnya.  Dalam  rangka  menjamin  kesejahteraan  rakyat,  negara  akan melakukan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut dinamakan kebijakan fiskal.
Menurut  Wolfson  sebagaimana  dikutip  Suparmoko,  kebijakan      fiskal ( fiskal  policy )  merupakan  tindakan-tindakan  pemerintah  untuk    meningkatkan kesejahteraan  umum  melalui kebijakan  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah, mobilisasi  sumberdaya,      dan      penentuan      harga      barang      dan      jasa      dari perusahaan.  (Suparmoko,  1997:257).  Sedangkan  Samuelson  dan  Nordhaus menyatakan  bahwa  kebijakan  fiskal  adalah  proses  pembentukan  perpajakan  dan pengeluaran  masyarakat  dalam  upaya  menekan  fluktuasi siklus  bisnis,  dan  ikut berperan  dalam  menjaga  pertumbuhan ekonomi,  penggunaan  tenaga  kerja  yang tinggi,  bebas  dari  laju  inflasi  yang  tinggi  dan  berubah-ubah.  (Samuelson,  dkk, 1997:346)
Dari    dua    definisi    di    atas    dapat    ditarik    kesimpulan,  bahwa  kebijakan fiskal  merupakan  kebijakan  pemerintah  terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran negara  untuk  mencapai tujuan-tujuannya.    Penarikan  kesimpulan    ini    bertujuan
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
agar  definisi  kebijakan  fiskal  mengandung  makna  umum,  artinya  ia  merupakan suatu  gambaran  yang  bisa  terjadi  dalam  berbagai sistem ekonomi.
Selanjutnya,    karena   instrumen   yang   digunakan    dalam kebijakan   fiskal adalah    penerimaan    dan    pengeluaran    negara,  maka    kebijakan  fiskal  dalam konteks  Sistem  Ekonomi  Kapitalis  sangat  erat  kaitannya  dengan  target  keuangan negara yang ingin dicapai.   Dengan   kata   lain,   target   Anggaran   Pendapatan   dan Belanja Negara (APBN) yang ingin dicapai oleh pemerintah.
Merujuk  hal  di  atas,  dalam  tulisan  ini  akan  dipaparkan tentang  kebijakan fiskal  sebelum  Islam  dan  dalam  negara  Islam  awal  (Pada  Masa  Rasulullah  dan Khulafa Rasyidin), peran  negara  dalam  mendapatkan  sumber-sumber  pendapatan, dan      kebijakan    fiskal    sebagai    fungsi    alokasi,    distribusi,    dan  stabilisasi perekonomian.

## KAJIAN TEORI
Fiskal  adalah  sesuatu  berkenaan  dengan  pajak  dan  pendapatan  negara. Kebijakan  Fiskal  adalah  suatu  kebijakan  ekonomi  dalam  rangka  mengarahkan kondisi  perekonomian  untuk  menjadi  lebih  baik  dengan  jalan  mengubah penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah.  (Danupranata,  2006:34)  Kebijakan  ini mirip  dengan  kebijakan  moneter  untuk  mengatur  jumlah  uang  beredar,  namun kebijakan  fiskal  lebih  menekankan  pada  pengaturan  pendapatan  dan  belanja pemerintah.  Kebijakan  fiskal juga  dapat  diartikan  sebagai  kebijakan  yang  dibuat pemerintah  untuk  mengarahkan  ekonomi  suatu  negara  melalui  pengeluaran  dan pendapatan  (berupa  pajak)  pemerintah.  Kebijakan  ini  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  rangka  mendapatkan  dana-dana  dan  kebijaksanaan  yang  ditempuh  oleh pemerintah  untuk  membelanjakan  dananya  tersebut  dalam  rangka  melaksanakan pembangunan.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang  berhubungan  erat  dengan  pajak.  Dari  sisi  pajak  jelas  jika  mengubah  tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. (Danupranata, 2006:34)  Jika pajak  diturunkan  maka  kemampuan  daya  beli  masyarakat  akan  meningkat  dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
akan  menurunkan  daya  beli  masyarakat  serta  menurunkan  output  industri  secara umum. Adapun instrumen-instrumen nya antara lain :
1. Anggaran Defisit ( Defisit Budget )/Kebijakan Fiskal Ekspansif
2. Anggaran Surplus ( Surplus Budget ) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
3. Anggaran Berimbang ( Balanced Budget )
Adapun  bentuk  kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan  yang  menyangkut pembelian  (pengeluaran)  pemerintah  atas  barang  dan  jasa,  kebijakan  yang menyangkut perpajakan dan kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer.
Kebijakan  fiskal  dalam  pemerintahan  Islam,  telah  dikenal  sejak  zaman Rasulullah SAW.(Hasan 2001:15)
                                           
Artinya: Dan  tiadalah  kami  mengutus  kamu,  melainkan  untuk  (menjadi) rahmat  bagi  semesta  alam. (Q.S.  Al-Anbiya:  107).  (DEPAG  RI, 2008: 331)
Pada masa itu Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan keuangan Negara. Kebijakan  fiskal  di  Baitul  Mal  memberikan  dampak  positif  terhadap  tingkat investasi,  penawaran  agregat,  dan  secara  tidak  langsung  memberikan  dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pada  dasarnya  sistem  ekonomi  islam  dibagi  ke  dalam  tiga  sektor  yang utama, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan juga sektor keadilan sosial.  Sektor publik merupakan sektor perekonomian  yang melibatkan peran negara, dan yang dimaksud  dengan  sektor  publik  ini  juga  dapat  dianggap  sebagai  sektor  fiskal. Fungsi daripada sektor kebijakan fiskal menurut Islam adalah :
1. Pemeliharaan terhadap hukum., keadilan dan juga pertahanan
2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi
3. Manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN
4. Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan
Fungsi  ini  pada  dasarnya  berlaku  sama  di  dunia  ini,  meskipun  dalam berbagai praktik dan implementasinya seringkali berbeda dan disesuaikan dengan
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
kebijakan yang berlaku di dalam sebuah pemerintahan yang ada di dalam negara tersebut. Karena Islam merupakan agama yang bersifat rahmat bagi semesta alam, maka  fungsi  ini  tidak  hanya  berlaku  bagi  negara  Islam  saja,  akan  tetapi  juga berlaku  bagi  negara-negara  yang  bukan  negara  Islam  atau  negara  yang penduduknya  mayoritas  Islam  akan  tetapi  bukan  berbentuk  sebagai  negara Islam.Dalam pandangan ekonomi Islam pendapatan dan anggaran merupakan alat yang efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan ekonomi.
Adapun  tujuan  dari  kebijakan  fiskal  dalam  Islam  adalah  untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal  dalam  ekonomi  islam  digunakan  untuk  kepentingan  yang  sama  dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi.(Arifin, 2009: 36)
Selain itu kebijakan fiskal dalam ekonomi islam pun terdapat suatu tujuan tertentu.  Jikalau  kebijakan  fiskal  dalam  ekonomi  kapitalis  mempunyai  tujuan untuk  pertumbuhan,  stabilitas,  dan  sebagainya  tetap  sah  dan  diterima  dalam ekonomi  islam,  tujuan-tujuan  tersebut  akan  menjadi  pengantar  untuk  tujuan selanjutnya  dalam  kebijakan  islam,  yaitu  menanggulangi  kaum  muslim  dan dakwah  menyebarluaskan  keseluruh  penjuru  dunia.  Tujuan  ini  harus dipertimbangkan  menjadi  kebijakan  publik  dari  kebijakan  fiskal,  sebab  dengan adanya kebijakan fiskal ini diharapkan dapat membantu dalam pencapaian tujuan tersebut.
Menurut Metwalley, setidaknya  ada  tiga  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh kebijakan fiskal dalam ekonomi islam, yaitu:
a. Islam  menghendaki  tingkat  kesetaraan  ekonomi  yang  demokratis  melalui prinsip  bahwa  “kekayaan  seharusnya  tidak  beredar  diantara  orang-orang kaya  saja”.  Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  setiap  orang  seharusnya memiliki akses yang sama dalam memperoleh kekayaan.
b. Islam melarang pembayaran bunga (riba). Hal ini berarti islam tidak dapat memanipulasi  tngkat  suku  bunga  untuk  mencapai  keseimbangan  dalam pasar uang.
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
c. Islam  mempunyai  komitmen  untuk  membantu  ekonomi  masyarakat  yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran islam seluas mungkin.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan  jenis  penelitian  pustaka (library research), yaitu  penelitian  yang  menjadikan  bahan  kepustakaan  ini  dijadikan sebgai  sumber  (data)  utama,  baik  data  primer  maupun  sekunder  dengan pendekatan kualitatif.
Sifat  dari  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dan  analitik,  (Moleong,  2000:6) Penelitian ini berusaha memaparkan tentang kebijakan sistem fiskal secara umum sebelum  akhirnya  akan  mendeskripsikan  kerangka  kebijakan  sistem  fiskal menurut  ekonomi  Islam,  kemudian  dilakukan  analisis  interpretasi  tentang bagaimana  kebijakan  pemerintah  dalam  menentukan  sistem  fiskal  suatu  Negera dan  melihat  bagaimana  sistem  fiskal  dalam  negera  Islam.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  memperoleh  data  adalah  menggunakan  pendekatan  normatif, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan tentang kebijakan sistem fiskal melihat dari keputusan  dan  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  hal  yang  diteliti dipandang  dari  sisi  hukum  Ekonomi  Islam. Artinya,  penelitian  ini  juga  dapat dilihat  baik  dari  kaidah ushuliyah maupun fiqhiyyah .  Hal  ini  penting,  karena masalah kebijakan sistem fiskal merupakan salah satu persoalan kontemporer dari sekian banyak persoalan atau masalah-masalah baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Fiskal Sebelum Islam
Pada  masa  Arab  pra-Islam  atau  yang  sering  disebut  masa  jahiliyah sudah biasa  melakukan  transaksi  berbau  riba.  Ath-Thabari  menyatakan: "Pada  masa jahiliyah, praktik riba terletak pada penggandaan dan kelebihan jumlah umur satu tahun. Misalnya, seorang berhutang. Ketika sudah jatuh tempo, datanglah pemberi hutang  untuk  menagihnya  seraya  berkata,  'Engkau  akan  membayar  hutangmu
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
ataukah akan memberikan tambahan (bunga) nya saja kepadaku, Jika ia memiliki sesuatu  yang  dapat ia  bayarkan  maka  ia  pun  membayarnya.  Jika  tidak,  maka  ia akan  menyempurnakannya  hingga  satu  tahun  ke  depan.  Jika  hutangnya berupa ibnatu  makhadh (anak  unta  yang  berumur  satu  tahun),  maka pembayarannya  menjadi ibnatu  labun (anak  unta  yang  berumur  dua  tahun) pada tahun  kedua.  Kemudian  la  akan  menjadikannya hiqqah (anak  unta yang  berumur tiga tahun), kemudian menjadikannya jadzah (unta dewasa). Selanjutnya kelipatan empat ke atas." Juga dalam hal hutang emas ataupun uang, berlaku riba.
Sebagai  pelaku  ekspor  impor,  jazirah  Arab  memiliki  pusat  kota  tempat bertransaksi  yaitu  kota  Makkah.  Kota  Makkah  merupakan  kota  suci  yang  setiap tahunnya  dikunjungi,  terutama  karena  disitulah  terdapat  bangunan  suci  Ka'bah. Selain  itu  di  Ukaz  terdapat  pasar  sebagai  tempat  bertransaksi  dari  berbagai belahan  dunia  dan  tempat  berlangsungnya  perlombaan  kebudayaan  (puisi  Arab). (Hasan,  2003:11)  Oleh  karena  itu  kota  tersebut  menjadi  pusat  peradaban  balk politik, ekonomi, dan budaya yang penting.
Makkah  merupakan  jalur  persilangan  ekonomi  internasional,  yaitu menghubungkan Makkah ke Abysinia seterusnya menuju ke Afrika Tengah. Dari Makkah  ke  Damaskus  seterusnya  ke  daratan  eropa.  Dari  Makkah  ke  al-Machin (Persia)  ke  Kabul,  Kashmir,  Singking  (Sinjian)  sampai  ke  Zaitun  dan  Canton, selanjutnya  menembus  daerah  Melayu.  Selain  itu  juga  dari  Makkah  ke  aden melalui  laut  menuju  ke  India,  Nusantara,  hingga  Canton  (al-Haddad).  Hal  ini menyebabkan  masyarakat  Makkah  memiliki  peran  strategis  untuk  berpartisipasi dalam dunia perekonomian tersebut. Mereka digolongkan menjadi tiga, yaitu para konglomerat  yang  memiliki  modal,  kedua,  para  pedagang  yang  mengolah  modal dan'  para  konglomerat,  dan  ketiga,  para  perampok  dan  rakyat  biasa  yang bemberikan  jaimian  keamanan  kepada  para  khafilah  pedagang  dari  peranatuan, mereka mendapatkan laba keuntungan sebesar sepuluh persen. (Lapidus, 1999:68)
Para  pedagang  tersebut  menjual  komoditas  itu  kepada  para  konglomerat, pejabat,  tentara,  dan  keluarga  penguasa,  karena  komoditas  tersebut  mahal, terutama barang-barang impor  yang harus dikenai pajak  yang sangat  tinggi.  Alat pembayaran yang mereka gunakan adalah koin yang terbuat dari perak, emas atau
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
logam mula lain yang dittru dari mata uang Persia dan Romawi. Sampai sekarang koin tersebut masih tersimpan disejumlah museum di Timur Tengah.
Dari  berbagai  sumber  sejarah  diketahui  bahwa  mata  uang  pada  masa jahiliyah  dan  pada  masa  permulaan  Islam,  terdiri,  dari  dua  macam:  dinar  dan dirham.  Mata  uang  dirham  terbuat  dari  perak,  terdiri  dari  tiga  jenis:  Bughliyah, Jaraqiyah,  dan  Thabariyah.  Ukurannya  beragam.  Bughliyah  beratnya  4,66  gram, Jaraqiyah  beratnya  3,40  gram,  dan  Thabariyah  beratnya  2,83  gram.  Sedangkan mata  uang  dinar  terbuat  dari  emas.  Pada  masa  jahiliyah  dan  pada  permulaan Islam,  Syam  dan  Hijaz  menggunakan  mata  uang  Dinar  yang  seluruhnya  adalah mata  uang  Romawi.  Mata  uang  ini  dibuat  di  negeri  Romawi,  berukiran  gambar raja,  bertuliskan  huruf  Romawi.  Satu  dinar  pada  masa  itu  setara  dengan  10 dirham. (Hasyimi, 1975:27)
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa sebelum Islam tidak  ada  ketentuan  yang  tetap  tentang  kebijakan  fiskal,  hanya  saja  letak  kota mekkah  yang  strategis  inilah  yang  menjadi  pemasukan  yakni  dari  pajak-pajak yang dibayar pedagang yang melewati jalur kota mekkah, lagi pula pada waktu itu masyarakat  hidup  berkabilah-kabilah  atau  berkelompok-kelompok  sedangkan untuk menentukan siapa yang berkuasa adalah siapa  yang paling kuat.  Jadi tidak ada ketetapan yang bisa dijadikan acuan karena penguasanya bisa berganti setiap saat.

## Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah saw
Situasi  kehidupan  Islam  pada  Masa  awal  tidaklah  jauh  berbeda  dengan gambaran kehidupan yang ada pada masa setelahnya, hanya saja warna kehidupan masih  lebih  sederhana  dan  belum  kompleks  seperti  kehidupan  masyarakat  Islam setelahnya.  Masalahnya,  mungkin  terletak  pada  jumlah  masyarakat  Islam  yang masih  terkonsentrasi  di  Mekkah  dan  Madinah  dan  sebagian  daerah  jazirah  Arab lainnya,  dan  belum  terlalu  luas  dan  menyebarnya  daerah  kekuasaan  Islam. Sebelum  hijrah,  belum  terlalu  banyak  aktifitas  Rasulullah  SAW,  sahabat  dan muslim  lainnya  yang  menyangkut  kehidupan  secara  makro  dan  menyangkut banyak  orang,  tetapi  aktifitas  itu  baru  terbatas  pada  konsentrasi  penyebaran
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
“harumnya” Islam. Kalaupun ada aktifitas selain dakwah Islam, aktifitas tersebut masih  untuk  kepentingan  pribadi,  termasuk  juga  aktifitas  ekonomi. Sistem perekonomian yang terbentuk dari agregasi variabel-variabel ekonomi merupakan satu  sistem  yang  simultan  yang  memadukan  rangkaian  sistem  ekonomi.  Sistem fiskal  sebagai  salah  satu  bagian  dari  tubuh  perekonomian  memiliki  peran  yang penting dalam perekonomian suatu Negara terutama berkaitan dengan kekuasaan Negara dalam turut serta mengatur perekonomian. (Danupranata, 2016:35)
Kebijakan  fiskal  atau  yang  sering  disebut  sebagai  “politik  fiskal”  (fiskal policy).  Bisa  diartikan  sebagai  tindakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam bidang  anggaran  belanja  Negara  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  jalannya perekonomian.  Tujuan  kebijakan  fiskal  dalam  ekonomi  Islam  berbeda  dari ekonomi  konvensional,  namun  ada  kesamaan  yaitu  dari  segi  sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi.
Pentingnya  kebijakan  ekonomi,  khususnya  kebijakan  fiskal  yang dijalankan oleh Rasulullah untuk menstabilkan pemerintahan Islam menjadi lebih dapat dimengerti jika dipahami besarnya kenaikan populasi kaum muslimin.(Karim, 2009:90) Langkah-langkah yang diambil Rasulullah, atas nama kaum  muhajirin  dan  seluruh  kaum  muslimin  di  Madinah  dan  Hijaz,  secara bertahap kesejahteraan muslimin mengalami perkembangan.
M.A  Sabzwari  dalam Journal  of  Islamic  Banking  and  Finance menyebutkan  bahwa  Rasulullah  SAW  baru  mulai  “melirik”  permasalahan ekonomi dan keuangan negara, setelah beliau menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah.
Dari  sisi  penerimaan  APBN  terdiri  dari  atas  Kharaj  (sejenis  pajak  tanah), zakat,  dan  penerimaan-penerimaan  lainya.  Disisi  pengeluaran,  terdiri  atas pengeluaran  untuk  kepentingan  dakwah,  pendidikan  dan  kebudayaan,  iptek, hankam, kesejahteraan sosial dan belanja pegawai.
Sumber-sumber pendapatan Negara:
a. Ghanimah
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
Pada  tahun  kedua  Hijriyah,  dalam  surat  Al  Anfal:  41.  Allah SWT. Menentukan  tata  cara  pembagian  harta ghanimah dengan  formulasi sebagai berikut :
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan  perang,  Maka  Sesungguhnya  seperlima  untuk  Allah,  rasul, kerabat  rasul,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  ibnussabil, jika  kamu  beriman  kepada  Allah  dan  kepada  apa  yang  kami  turunkan kepada  hamba  kami  (Muhammad)  di  hari  Furqaan,  yaitu  di  hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
 Seperlima  bagian  untuk  Allah  dan  Rasul-Nya. Dialokasikan  bagi kesejahteraan umum dan untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir.
 Empat  perlima  bagian  lainnya  dibagikan  kepada  para  angggota  pasukan yang terlibat dalam peperangan.
b. Zakat
Pada  tahun  kedua  Hijriyah,  Allah.  SWT  mewajibkan  kaum  muslimin menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan. Dan Kewajiban zakat mal diperintahkan  pada  tahun  ke-9  H.  menurut  Bukhari,  Rasulullah  SAW  bersabda kepada  Muadz,  ketika  ia  mengirimnya  ke  Yaman  sebagai  pengumpul  dan pemberi  zakat,  “Katakan kepada mereka  (penduduk  Yaman) bahwa  Allah  telah mewajibkan mereka  untuk membayar zakat  yang  akan diambil  dari  orang  kaya diantara  mereka  dan  memberikannya  kepada  orang  miskin  diantara  mereka. Dengan  demikian  pemerintah  pusat  berhak  menerima  keuntungan  hanya  bila terjadi  surplus  yang  tidak  dapat  didistribusikan  lagi  kepada  orang-orang  yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah.
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
                                                                         
Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang- orang yang ruku'. (Q.S. Al Baqarah: 43).
Di Masa Rasulullah SAW, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:
1). benda logam yang terbuat dari emas dan perak
2). binatang ternak unta, sapi, domba, kambing
3). Berbagai jenis barang dagang termasuk budak dan hewan
4). Hasil pertanian termasuk buah-buahan
5). Luqta, harta benda yang ditinggalkan musuh
6).  Barang temuan

## c. Ushr
Ushr  adalah  pajak  yang  dikumpulkan  dari  hasil  perdagangan  dan  bisnis yang dilakukan oleh warga Negara di Negara Islam.
d. Fai
Fai  adalah  harta  kekayaan  yang  diambil  dari  musuh  tanpa  melakukan peperangan. Harta ini harus diserahkan kepada Baitul mal.
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin  dan  orang-orang  yang  dalam  perjalanan,  supaya  harta  itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang  diberikan  Rasul  kepadamu,  Maka  terimalah.  dan  apa  yang dilarangnya  bagimu,  Maka  tinggalkanlah.  dan  bertakwalah  kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr: 7)
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin

## e. Jizyah
Jizyah  adalah  pajak  yang  dibayar  oleh  orang  nonmuslim  khususnya  ahli kitab,  untuk  jaminan  perlindungan  jiwa,  property,  ibadah,  bebas  dari  nilai-nilai dan tidak wajib militer. Pada masa Rasulullah SAW, besarnya jizyah satu dinar per  tahun  untuk  orang  dewasa  yang  mampu  membayarnya.  Perempuan,  anak- anak, orang tua dibebaskan dari kewajiban jizyah. Diantara ahli kitab yang harus membayar jizyah sejauh yang diketahui adalah Nashara Najran.

## f. Kharaj
Kharaj  atau  pajak  tanah  dipungut  dari  nonmuslim  ketika  khaibar ditaklukkan.  Tanahnya  diambil  alih  oleh  orang  muslim  dan  pemilik  lamanya harus menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Kharaj dibayar oleh  orang-orang  non-muslim  seperti  halnya  dengan  kaum  muslimin membayar ushr dari hasil pertanian.
g. Uang tebusan untuk para tawanan perang (hanya pada kasus perang Badr)
h. Pinjaman-pinjaman untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin i. Khums atau rikaz
Khums  atau proportional  tax adalah  persentasi  tertentu  dari  rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ghanimah setelah peperangan,
dan memperoleh kemenangan.(Masyhuri, 2007:87)
j. Amwal fadilah (berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris)
k. wakaf , harta benda  yang didedikasikan oleh seseorang kepada kaum  muslimin untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal.
Rasulullah  merupakan  kepala  Negara  pertama  yang  memperkenalkan konsep  baru  di  bidang  keuangan  Negara  di  abad  ketujuh,  yaitu  semua  hasil
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
penghimpunan  kekayaan  Negara  harus  dikumpulkan  terlebih  dahulu  dan kemudian  dikeluarkan  sesuai  dengan  kebutuhan  Negara.  tempat  pusat pengumpulan  dana  itu  disebut  Baitul  Mal  yang  di  masa  Nabi  saw  terletak  di Masjid Nabawi.
Belanja  pemerintah  pada  masa  Rosulullah  untuk  hal-hal  pokok  yang meliputi: biaya pertahanan Negara, penyaluran zakat, untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang Negara serta  bantuan  untuk  musafir.  Untuk  mengelola  dan  sumber  penerimaan  Negara dan  sumber  pengeluaran  Negara  maka  Rasulullah  menyerahkannya  kepada Baitul  Mal  dengan  menganut  asas  anggaran  berimbang balance  budget artinya semua  penerimaan  habis  digunakan  untuk  pengeluaran  Negara.  Begitulah Rasulullah  meletakan  dasar-dasar  kebijaksanaan  fiskal  yang  berlandaskan keadilan, sejak masa pemerintahan islam.
Kebijakan  fiskal  pada  masa  Rasulullah  ada  empat  langkah  yang  dilakukan Rasulullah, diantaranya : (Amalia, 2010:19)
1) Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat dari partisipasi kerja.
Dalam  rangka  meningkatkan  permintaan  agregat  masyarakat  Muslim  di Madinah,  Rasulullah  melakukan  kebijakan  mempersaudarakan  kaum Muhajirin  dan  Anshar.  Hal  ini  menyebabkan  terjadinya  distribusi pendapatan  dari  kaum  Anshar  ke  Muhajirin  yang  berimplikasi  pada peningkatan permintaan total di Madinah.
2) Kebijakan pajak
Penerapan  kebijakan  pajak  yang  dilakukan  Rasulullah  seperti  Kharaj, khums,  dan  zakat  menyebabkan  teciptanya  Kestabilan  harga  dan mengurangi inflasi.
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
3) Anggaran pengaturan APBN yang dilakukan Rasululah cermat, efektif, dan efisien  menyebabkan  jarang  terjadinya  defisit  anggaran  meskipun  sering terjadi peperangan.
4) Kebijakan fiskal khusus
Rasulullah  menerapkan  beberapa  kebijakan  fiskal  secara  khusus  untuk pengeluaran  Negara  yaitu  :  menerima  bantuan  kaum  muslmin  secara sukarela  untuk  memenuhi  kebutuhan  pasukan  muslim;  meminjam peralatan  dari  kaum  non  muslim  secara  Cuma-Cuma  dengan  jaminan pengembalian  dan  ganti  rugi  bila  terjadi  kerusakan;  meminjam  uang  dari orang-orang  tertentu  untuk  diberikan  kepada  para  muallaf,  serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin.
Pemerintahan  suatu  Negara  dipandang  sebagai  satu-satunya  penguasa kekayaan  dan  perbendaharaan  Negara.  Dengan  demikian,  pemerintah  bebas mengambil harta kekayaan rakyatnya sebanyak mungkin serta membelanjakannya.  Hal  ini  bearti,  sebelum  Islam  datang,  tidak  ada  konsep tentang keuangan public dan perbendaharaan Negara dunia.
Dalam  Negara  Islam,  tampak  kekuasaan  dipandang  sebagai  sebuah amanah  yang  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  perintah  Al-Qur’an.  Hal  ini dipraktekan oleh Rasulullah Saw. sebagai seorang kepala Negara secara baik dan benar.
Status  harta  hasil  pengumpulan  itu  adalah  milik  Negara  dan  bukan  milik individu.Tempat  pengumpulan  itu  disebut  sebagai  Baitul  Mal.  Pada  masa pemerintahan  Rasulullah  Saw.  Baitul  Mal  ketika  itu  digunakan  sebagai  kantor pusat Negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah.
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
Harta  yang  merupakan  sumber  pendapatan  Negara  di  simpan  di  masjid dalam jangka waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun.

## Kebijakain Fiskal Masa Abu Bakar As-Shiddiq
Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq belum banyak perubahan dan  inovasi  baru  yang  berkaitan  dengan  sektor  ekonomi  dan  keuangan  negara. Kondisinya masih seperti pada masa Rasulullah Saw. Kondisi ini dibentuk oleh konsentrasi  Abu  Bakar  untuk  mempertahankan  eksistensi  Islam  dan  kaum Muslimin.  Para  sahabat  masih  terfokus  untuk  memerangi  mereka  yang  enggan membayar  zakat  setelah  wafatnya  Rasulullah  dan  memerangi  yang  murtad  dan gerakan nabi palsu.
Hasil  pengumpulan  zakat  dijadikan  sebagai  pendapatan  Negara  dan disimpan  dalam  Baitul  Mal  untuk  langsung  didistribusikan  seluruhnya  kepada kaum  muslimin  hingga  tidak  ada  yang  tersisa.  Seperti  halnya  Rasulullah  Saw., Abu  Bakar  As-Shiddiq  juga  melaksanakan  kebijakan  pembagian  tanah  hasil taklukan  yang  lain  tetap  menjadi  tanggungan  Negara  dalam  mendistribusikan harta  Baitul  Mal  tersebut,  Abu  Bakar  menerapkan  prinsip  kesamarataan,  yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Saw.(Hamzah, 2009:47)
Dengan  demikian,  selama  masa  pemerintahan  Abu  Bakar,  harta  Baitul Mal  tidak  pernah  menumpuk  dalam  jangka  waktu  yang  lama  karena  langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Sewaktu Abu Bakar ash-Shiddiq wafat pun, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan Negara. Apabila pendapatan  meningkat,  seluruh  kaum  muslimin  mendapat  manfaat  yang  sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
berimplikasi  pada  peningkatan aggregate  demand dan aggregate  supply yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional.(Amalia: 2010;33)

## Kebijakan Fiskal Masa Umar Ibn Al-Khattab
Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan  Umar  ibn  al-khattab,  pendapatan  Negara  mengalami  peningkatan yang  signifikan.  Beliau  membuat  keputusan  bahwa  untuk  tidak  menghabiskan harta  Baitul  Mal  sekaligus,  tetapi  dikeluarkan  secara  bertahap  sesuai  dengan kebutuhan yang ada., bahkan diantaranya disediakan dana cadangan. Dalam hal pendistribusian harta Baitul Mal, sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawabnya, para pejabat  Baitul  Mal  yang berupa  zakat  dan ushr.  Khalifah Umar ibn Al-Khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh ikut campur  dalam  mengelola  harta  Baitul  Mal.  Negara  bertanggung  jawab  untuk menyediakan  makanan  bagi  para  janda,  anak-anak  yatim,  serta  anak-anak terlantar;  membiayai  penguburan  orang-orang  miskin;membayar  utang  orang- orang yang bangkrut; membayar diyat untuk kasusu-kasusu tertentu.
Untuk  mendistribusikan  harta  Baitul  Mal,  khalifah  Umar  mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu: (Karim, 2009:36)
a. Departemen Pelayanan Militer
b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif
c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam
d. Departemen Jaminan Sosial
Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar mengklasifikasi pendapatan Negara menjadi empat bagian, yaitu: (Amalia, 2010:36)
1. Pendapatan zakat dan ‘ushr
2. Pendapatan khums dan sedekah
3. Pendapatan kharaj, fai, jizyah, ‘ushr (pajak perdagangan)
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin

## 4. Pendapatan lain-lain
Diantara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran Negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan Negara dan dana pembangunan.

## Kebiajkan Fiskal Masa Pemerintahan Ustman ibn Affan
Masa  pemerintahannya  berlangsung  selama  12  tahun.  Pada  enam  tahun pertama masa pemerintahannya, khalifah Ustman ibn Affan melakukan penataan baru  dengan  mengikuti  kebijakan  Umar  ibn  Khattab.  Dalam  rangka pengembangan  sumber  daya  alam,  beliau  melakukan  pembuatan  saluran  air, pembangunan  jalan-jalan,  dan  pembentukan  organisasi  kepolisian  secra permanent untuk mengamankan jalur perdagangan. Dalam pendistribusian harta Baitul  Mal,  khalifah  Ustman  ibn  Affan  menerapkan  prinsip  keutamaan  seperti halnya  Umar  ibn  Khattab.  Khalifah  Ustman  ibn  Affan  tetap  mempertahankan system pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat  yang berbeda-beda. Dalam hal  penegelolaan zakat,  khlaifah Ustman  ibn  Affan  mendelegasikan  kewenangan  menaksir  harta  yang  dizakati kepada  para  pemiliknya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengamankan  zakat  dari berbagai  gangguan  dan  masalah  dalam  pemeriksaan  kekayaan  yang  tidak  jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat.
Oleh  karena  itu,  khalifah  Ustman  ibn  Affan  membuat  beberapa  perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur.

## Kebijakan Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib
Ali  bin  Abi  Thalib  membenahi  sistem  administrasi  Baitul  Mal,  baik  di tingkat  pusat  maupun  daerah  hingga  semuanya  berjalan  dengan  baik.  Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, khalifah Ali ibn Abi halib menerapkan sistem pemerataan.  Selama  masa  pemerintahannya,  khalifah  Ali  ibn  Ali  Thalib
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
menetapkn pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu  Abbas,  Gubernur  Kufah,  memungut  zakat  terhadap  sayuran  segar  yang akan  digunakan  sebagai  distribusi  setiap  pekan  sekali  untuk  pertama  kalinya diadopsi.  Hari  kamis  adalah  hari  pendistribusian.  Pada  hari  itu,  semua perhitungan  diselesaikan  dan  pada  hari  sabtu  dimulai  perhitungan  baru.  Selain itu  langkah  penting  yang  dilakukan  khalifah  Ali  ibn  Abi  Thalib  pada  masa pemerintahannya  adalah  percetakan  mata  uang  koin  atas  nama  Negara  Islam. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada  masa  pemerintahan  tersebut,  kaum  muslimin telah  menguasai  teknologi  peleburan  besi  dan  percetakan  koin.  Namun demikian, uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas  karena  pemerintahan  Ali  ibn  Abi  Thalib  berjalan  sangat  singkat  seiring dengan  terbunuhnya  sang  Khalifah  pada  tahun  keenam  pemerintahannya. (Karim, 2010:78)
Dari segi alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya  pada  masa  pemerintahan  khalifah  Umar.  Khalifah  Ali  memiliki  konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan  dengannya. Konsep  ini  dijelaskan  dalam  suratnya  yang  terkenal  yang ditujukan  kepada  Malik  Ashter  bin  Harits.  Surat  yang  mendeskripsikan  tugas, kewajiban  serta  tanggung  jawab  para  penguasa  dalam  mengatur  berbagai prioritas  pelaksanaan  dispensasi  keadilan  serta  pengawasan  terhadap  para pejabat tinggi dan staf-stafnya.

## Kabijakan Fiskal Zaman Sekarang
Kebijakan  fiskal  merujuk  pada  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  untuk mengarahkan  ekonomi  suatu  negara  melalui  pengeluaran  dan  pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang  bertujuan  menstabilkan  perekonomian  dengan  cara  mengontrol  tingkat
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
bunga  dan  jumlah  uang  yang  beredar.  Instrumen  utama  kebijakan  fiskal  adalah pengeluaran dan pajak.
Selama  ini  kita  mengenal  tiga  sistem  perekonomian  yang  berlaku  di dunia  yaitu  system  Islam,  sistem  kapitalis  dan  sistem  sosialis.  (Desiana, 2011:129-139)  Namun  untuk  di  Indonesia  terdapat  system  ekonomi  campuran, dimana  sistem  campuran  adalah  sebuah  sistem  perekonomian  dengan  adanya peran  pemerintah  yang  ikut  serta  menentukan  cara-cara  mengatasi  masalah ekonomi  yang  dihadapi  masyarakat.  Tetapi  campur  tangan  ini  tidak  sampai menghapuskan  sama  sekali  kegiatan-kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  pihak swasta  yang  diatur  menurut  prinsip-prinsip  cara  penentuan  kegiatan  ekonomi yang terdapat dalam perekonomian pasar.
Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah antara lain :
1.  Membuat  peraturan-peraturan,  dengan  maksud  untuk  menghindari  praktek tidak sehat dalam  perekonomian pasar.
2.  Secara  langsung  ikut  serta  dalam  kegiatan-kegiatan  ekonomi.  Ikut  serta pemerintah dilakukan  dengan  mendirikan  perusahaan-perusahaan  yang menyediakan  barang  atau  jasa-jasa  dalam  kehidupan  masyarakat.  Contoh: Perusahaan Air Minum.
Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan didalam bidang  perpajakan  (penerimaan)  dan  pengeluarannya,   Kedua  kebijakan  ini merupakan  wahana  utama  bagi  peran  aktif  pemerintah  dibidang  ekonomi. (Desiana, 2011:129-139)  Pada dasarnya sebagian besar upaya stabilisasi  makro ekonomi  berfokus  pada  pengendalian  atau  pemotongan  anggaran  belanja pemerintah dalam rangka mencapai keseimbangan neraca anggaran. Oleh karena itu, setiap upaya mobilisasi sumber daya untuk membiayai pembangunan publik yang  penting  hendaknya  tidak  hanya  difokuskan  pada  sisi  pengeluaran  saja, tetapi  juga  pada  sisi  penerimaan  pemerintah.  Pinjaman  dalam  dan  luar  negeri
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
dapat digunakan untuk menutupi kesenjangan tabungan. Dalam jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintahan untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak. Selain itu, sebagai akibat ketiadaan  pasar-pasar  uang  domestik  yang  terorganisir  dan  terkontrol  dengan baik, sebagian besar pemerintahan Negara- Negara Dunia Ketiga memang harus mengandalkan  langkah-langkah  fiskal  dalam  rangka  mengupayakan  stabilisasi perekonomian  nasional  dan  memobilisasikan  sumber-sumber  daya  (  keuangan) domestic .
Dari  berbagai  sistem  ekonomi  yang  ada,  dengan  segala  kelebihan  dan kekurangan  yang  dimiliki,  sistem  ekonomi  Islam  dianggap  sebagai  smart solution dari berbagai sistem ekonomi yang ada karena secara etimologi maupun secara  empiris,  terbukti  sistem  ekonomi  Islam  menjadi  sistem  ekonomi  yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan. (Desiana, 2011:162)
Beberapa pandangan kebijakan fiskal menurut pandangan ahli ; Kebijakan Fiskal  adalah   langkah-langkah  pemerintah  untuk  membuat  perubahan- perubahan  dalam  sistem  pajak  atau  dalam  perbelanjaannya  dengan  maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.(Sukirno, 2003;23)
Kebijakan  Fiskal  adalah  kebijakan  ekonomi  yang  digunakan  pemerintah untuk mengelolah/ mengarahkan perekonomian ke kondisi  yang lebih baik atau yang  diinginkan  dengan  cara  mengubah-  ubah  penerimaan  dan  pengeluaran pemerintah. Sedangkan dalam ekonomi islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu  perangkat  untuk  mencapai  tujuan  syariah  yang  di  jelaskan  oleh  Imam  Al- Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Jadi, bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan (pembagian) ekonomi untuk masyarakat yang paling besar jumlahnya, tapi juga membantu  meningkatkan spiritual  dan menyebarkan pesan dan ajaran islam seluas mungkin.
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
kebijakan  memiliki  dua  prioritas,  yang  pertama  adalah  mengatasi  defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara  (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya.   Defisit  APBN  terjadi  apabila  penerimaan  pemerintah  lebih  kecil  dari pengeluarannya.  Dan  yang  kedua  adalah  mengatasi  stabilitas  ekonomi  makro, yang  terkait  dengan  antara  lain  ;  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat  inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran.
Sedangkaan,  kebijakan  fiskal  terdiri  dari  perubahan  pengeluaran pemerintah  atau  perpajakkan  dengan  tujuan  untuk  mempengaruhi  besar  serta susunan permintaan agregat. (Septyan, 2014) Indicator yang biasa dipakai adalah budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak.
Kebijakan  fiskal  merujuk  pada  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  untuk mengarahkan  ekonomi  suatu  negara  melalui  pengeluaran  dan  pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  fiskal  adalah  suatu  kebijakan  ekonomi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  untuk mengarahkan  kondisi  perekonomian  menjadi  lebih  baik  yang  terbatas  pada sumber-sumber  penerimaan  dan  alokasi  pengeluaran  negara  yang  tercantum dalam APBN.
Tujuan  kebijakan  fiskal  dalam  ekonomi  Islam  berbeda  dari  ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat  kebijakan ekonomi. Tujuan dari  semua aktivitas ekonomi bagi  semua manusia  adalah  untuk  memaksimumkan  kesejahteraan  hidup  manusia,  dan kebijakan  publik  adalah  suatu  alat  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  (Desiana, 2011:214)
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
Pada  sistem  konvensional,  konsep  kesejahteraan  hidup  adalah  untuk mendapatkan  keuntungan  maksimum  bagi  individu  di  dunia  ini.  Namun  dalam Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Jadi tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi islam adalah untuk menganalisis dan membuat  kebijakan  ekonomi  untuk  memaksimumkan  kesejahteraan  hidup manusia  mencakup  baik  di  dunia  dan  akhirat.  Ada  beberapa  hal  penting  dalam ekonomi islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:
a)   Mengabaikan  keadaan  ekonomi  dalam  ekonomi  islam,  pemerintah  muslim harus  menjamin  bahwa  zakat  dikumpulkan  dari  orang-orang  muslim  yang memiliki  harta  melebihi  nisab  dan  yang  digunakan  untuk  maksud  yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Qur’an.
b)  Tingkat bunga tidak berperan dalam system ekonomi islam.
c)    Ketika  semua  pinjaman  dalam  islam  adalah  bebas  bunga,  pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil.
d)    Ekonomi  islam  diupayakan  untuk  membantu  ekonomi  masyarakat  muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran islam.
e)    Negara  Islam  adalah  Negara  yang  sejahtera,  kesejahteraan  meliputi  aspek material dan spiritual.
f)     Pada  saat  perang,  islam  berharap  orang-orang  itu  memberikan  tidak  hanya kehidupannya, tapi juga hartanya untuk menjaga agama.
g)   Hak perpajakan dalam islam tidak tak terbatas.
Kebijaksanaan  fiskal  memegang  peranan  kunci  dalam  mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor  barang  konsumsi  dan  barang  mewah  juga  perlu  untuk  menghambat penggunaan daya beli tambahan.
Kebijakan  fiskal  bertujuan  untuk  menanggulangi  inflasi  salah  satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak  komoditi,  karena  pajak  seperti  ini  cendrung  menyedot  sebagian  besar tambahan  pendapatan  uang  yang  tercipta  dalam  proses  inflasi.  (Website:  Cara mengatasi Inflasi)
Untuk  meningkatkan  dan  mendistribusikan  pendapatan  nasional Kebijakan  fiskal  yang  bertujuan  untuk  mendistribusikan  pendapatan  nasional terdiri  dari  upaya  meningkatkan  pendapatan  nyata  masyarakat  dan  mengurangi tingkat  pendapatan  yang  lebih  tinggi,  upaya  ini  dapat  tercipta  apabila  adanya investasi  dari  pemerintah  seperti  pelancaran  program  pembangunan  regional yang  berimbang  pada  berbagai  sektor  perekonomian.  Kebijakan  fiskal mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:
a).  Fungsi  Alokasi,  yaitu  untuk  mengalokasikan  faktor-faktor  produksi  yang tersedia  dalam  masyarakat  sedemikian  rupa  sehingga  kebutuhan  masyarakat berupa  Public  goods  seperti  jalan,  jembatan,  pendidikan  dan  tempat  ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruhn masyarakat.
b).  Fungsi  Distribusi,  yaitu  fungsi  yang  mempunyai  tujuan  agar  pembagian pendapatan  nasional  dapat  lebih  merata  untuk  semua  kalangan  dan  tingkat kehidupan.
c). Fungsi Stabilisasi, agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan  kerja  yang  tinggi,  tingkat  harga-harga  umum  yang  relatif  stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.(Sari:2014)
Kebijakan  fiskal  merupakan  kebijakan  yang  yang  merujuk  pada kebijakan  pemerintah  melalui  pengeluaran  dan  pendapatan.kebijakan  fiskal
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
berbeda  dengan  kebijakan  moneter,instrument  utama  kebijakan  fiskal  adalah menstabilkan pengeluaran dan pendapatan ekonomi suatu Negara.
Kebijakan  fiskal  mempunyai  tujuan  terhadap  sistem  ekonomi  baik  ekonomi islam  ataupun  ekonomi  kapitalis  kebijaka  fiskal  mempunyai  tujuan  yang  amat sangat  berbeda  begitu  pula  definisinya.namun  definisi  dan  tujuan  kebijakan fiskal  dari  sistem  ekonomi  islam  lebih  luas  definisi  dan  tujuanya  dibandingkan dengan  ekonomi  kapitalis  yang  hanya  mengutamaka  aspek  material  saja  tanpa menyangkut  aspeik  spiritualnya.  Sangat  berbeda  dengan  ekonomi  Islam  yang menyangkut  semua  aspek  kehidupan  dari  mulai  sebelum  kita  lahir  sampai kehidupan  kita  setelah  kita  hidup  semua  dibshas  dalam  sistem  ekonomi  Islam. Selain tujuan kebijakan fiskal juga mempunyai fungsi dan bentuk-bentuk dalam sistem  ekonomi.  Fungsi  tersebut  meliputi  fungsi  alokasi,  distribusi  dan stabilisasi.  Kebijakan  fiskal  dalam  Islam  tidak  lepas  dari  tujuan  luhur  syariat Islam,  yaitu  :  memelihara  keturunan,  akal,  kemuliaan,  jiwa,  harta,  agama, ketentraman/keamanan dan memelihara Negara. (Desiana, 2011:214)

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Agama  RI, Al-Qur`an  dan  Terjemahnya, Bandung:  Diponegoro, 2008
Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Makro  Islami  edisi  kedua ,  Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2010
Ahmad  Yani,., Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah  Di Indonesia ,  Divisi  Buku  Perguruan  Tinggi,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada,2004
Ali Hamzah, Khazanah Fiqih Islam, Kerinci: STAIN Kerinci, 2009
Ali Hasan, Masail Fiqiyah , Jakarta: Rajawali Press, 2003
A. Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975 Choudhury, Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy, London: The Macmillan Press Ltd,
Dian  Puji  N.  Simatupang, Determinasi  Kebijaksanaan  Anggaran  Negara Indonesia, Studi Yuridis , Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005 Desiana,  2001, Ekonomi  Islam  Dalam  Menjawab  Tantangan  Global, Kerinci: STAIN Kerinci,
Ewis  Amalia, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  dari  Masa  Klasik  Hingga Kontemporer, Jakarta: Granada Press, 2010
Mike Oktaviana,Samsul Bahry Harahap: Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin
Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al, Ihya Ulum al-Din , Beirut: Dar al-Nadwah, tt Gita Danupranata, Ekonomi Islam, Jakarta: Saung Media Utama, 2006 Heri    Sudarsono, Konsep    Ekonomi    Islam    Suatu    Pengantar Yogyakarta:Ekonesia, 2004
Hasan  Ibrahim Hasan, Sejarah Kebudayaan Islam Jilid 2, Jakarta: Kalam Mulia, 2003
Ira M. lapidus, Sejarah Sisial Umat Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
Imam Al-Ghazali, Ringkasan Ihya Ulumuddin, Surabaya: GitaMedia Press, 2003
Johan Arifin, Etika Bisnis Islami, Semarang: Wali Songo Press, 2009 Masyhuri, Teori Ekonomi Dalam Islam. Jakarta: LKPM. 2007
M. nur Rianto Al Arif, Teori Makro ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis , Bandung:Alfabeta, 2010
M.    Suparmoko, Keuangan  Negara  dalam  Teori  dan  Praktik Yogyakarta: BPF Yogyakarta, 1997
Muchdarsah Sinaungan, Uang dan Bank, Jakarta: Rineka Cipta, 1996 Samuelson  dan  William  D.  Nordhaus, Makroekonomi:  Edisi  Keempatbelas, terj. Haris Munandar Jakarta; Penerbit Erlangga, 1997
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Kualitatif , cet. XIII, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000
Sadono Sukirno, 2003, Pengantar Teori Makro Ekonomi, Jakarata: Raja Grafindo, Sugianto, 2004, Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta: Grasindo Taqiyuddin  an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam Surabaya: Risalah Gusti, 1996
Septyan, Kebijakan  Fiskal, Online  senin  3  februari  2014  http:/  /  septyan- pemburu.blogspot.com/2013/01/pelaksana-organisasi-bisnis.html
Syayid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 2, Jakarta: Cakrawala, 2008 Berita terhangat, cara mengatasi Inflasi, http:/ /
www.beritaterhangat/2012/08/cara-mengatasi-inflasi. html
Heni  Afriliana  Sari, Kebijkan  Fiskal, online  Senin  3  Februari  2014  http:/  / henisari.com/2011/03/kebijakan-fiskal-kebijakan-fiskal.html
Merza  Gamal, Uang  Perspektif  Islam , http://www.halalguide.info,  19  september 2013