## PERKEMBANGAN POLITIK
HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN IMPLIKASINYA BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT

## Erika
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda Kalimantan Timur Email: erika_notaris@yahoo.com

## Abstrak
Permasalahan  konflik  lahan  di  wilayah  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Hukum  adat yang  dilakukan  oleh  perusahaan  sebagai  pelaku  investasi  yang  menjalankan kegiatan  usaha  di  bidang  pertambangan  mineral  dan  batubara  dan  upaya penyelesaiannya  tidak  mungkin  dapat  dijelaskan  melalui  pendekatan  yuridis normatif  semata,  melainkan  pendekatan  holistik  dan  integratif.  Pendekatan  yang dikenal  dalam  ilmu  sosial,  sosiologi,  dan  antropologi  hukum  dapat  digunakan untuk  menjelaskan  persoalan  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  potensi  lokal. Pilihan penyelesaian konflik  terhadap konflik  yang terjadi  akibat pembagian dan pengelolaan  sumber  daya  yang  tidak  seimbang  serta  kekuasaan  dan  kewenangan yang  tidak  seimbang  pula,  untuk  mengatasi  konflik  tipe  ini  harus  dengan mengedepankan  aspek  keadilan  dan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama,  bukan aspek kepastian hukum.
Kata kunci : Tanah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Politik Hukum

## Abstract
The problem of  land  conflicts in  the territory of  Ulayat  Land  of  Customary Law Community  conducted  by  the  company  as  an  investment  actor  conducting business activities in the field of mineral and coal mining and its settlement efforts can  not  be  explained  through  the  only  normative  juridical  approach,  but  the holistic and integrative approach. Approaches known in social science, sociology, and  legal  anthropology  can  be  used  to  explain  the  issue  of  dispute  resolution based on local potential. The choice of conflict resolution of conflicts arising from unequal  distribution  and  management  of  resources  and  unequal  power  and authority,  to  address  these  types  of  conflicts  should  be  put  forward  with  justice and benefit as the main objective, not the legal certainty aspect.
Keywords : Ulayat Land, Customary Law Community, Legal Politics

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Indonesia  dikaruniai  sumber  daya  alam  dan  energi  yang  melimpah.  Di sebutkan potensi sumber daya alam dan cadangan mineral metalik, tersebar di 437 lokasi  di  Indonesia Bagian Barat  dan Timur seperti tembaga dan emas di Papua, emas  di  Nusa  Tenggara,  nikel  di  Sulawesi  dan  Kepulauan  Indonesia  Timur, bauksit  dan  batubara  di  Kalimantan. 1 Dalam  dunia  pertambangan,  Indonesia
1 New.okezone.com, diakeses pada 4 Nopember 2010
memang  dikenal  sebagai  negara  kaya  dengan  kandungan  mineral  yang  siap  di angkat kapan saja. Meskipun Indonesia menempati posisi produsen terbesar kedua untuk komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas.
Sementara  mengenai  pertambangan  batubara  dalam  tahun-tahun  terakhir berkembang pesat, bila pada tahun 1990 konsumsi batubara dunia baru mencapai 3.461 juta ton pada tahun 2007 meningkat menjadi 5.522 juta ton atau meningkat sebesar  59,5%  atau  rata-rata  3,5  pertahun. International  Energy  Agency  (IEA) Memperkirakan  konsumsi  batubara  dunia  akan  tumbuh  rata-rata  2,6%  pertahun periode  2005-2015,  meningkatnya  konsumsi  batubara  tidak  terlepas  dari meningkat  pesat  permintaan  energi  dunia  dimana  batubara  merupakan  pemasok energi  tersebar  setelah  minyak  dengan  kontribusi  26%.  peran  ini  diperkirakan meningkat menjadi 29% pada tahun 2030. 2
Sumber  daya  mineral  dalam  hal  ini  pertambangan  memiliki  sifat  tersendiri, yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan  tanah  sampai  kedalaman  tertentu,  hanya  dapat  ditambang  sekali karena tidak dapat terbaharukan, waktu pemanfaatannya terbatas, resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelum penambangan lama, karena  letak  potensi  sumber  daya  mineral  pada  umumnya  didaerah  pedalaman maka  pembukaan  suatu  tambang  menjadi  pemicu  pembanguan  dan pengembangan  daerah  tertinggal  dan  memberikan  dampak  ganda  yang  positif dalam berbagai sektor (Multiplier Effects). 3
Berangkat  dari  potensi-potensi  sumber  daya  alam  mineral  dan  batubara, investasi  dibidang pertambangan  mineral  dan batubara menarik dikaji dari  aspek hukum  maupun  aspek  ekonomi,  melihat  tumpukan  mineral  dan  batubara  seperti melihat  tumpukan  kekayaan,  batubara  bahkan  disebutkan  sebagai  emas  hitam, hukum  kekayaan  yang  sangat  mempengaruhi  perkembangan  ekonomi  bangsa. Berangkat  dari  hal  tersebut  dengan  memahami  bahwa  usaha  pertambangan mineral dan batubara tertentu berwujud sebuah kegiatan usaha. Prinsip dasar yang diketengahkan dalam tulisan ini adalah mengkaji politik hukum suatu penanaman modal  di  sektor  pertambangan  mineral  dan  batubara  dan  manfaat  investasi  itu
2 Gatot  Supramono, Hukum  Pertambangan  mineral  dan  batu  bara  di  Indonesia ,  Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 2.
3 Ibid., hlm. 3.
sendiri  bagi  pembangunan  ekonomi  Negara  Indonesia,  lebih  dari  itu  untuk mengetahui  bagaimana  politik  hukum  pertambangan  mineral  dan  batubara  dapat mencapai tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia.
Peningkatan  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  pihak  swasta  dan  BUMN  di sektor  pertambangan  sudah  mulai  terlihat  seiring  dengan  peningkatan  kebutuhan akan bahan baku industri. Salah satu wilayah yang memiliki peningkatan investasi di  pertambangan  mineral  dan  batubara  salah  satunya  di  Kalimantan  Timur. Maraknya  kegiatan  usaha  dibidang  pertambangan  tentunya  memiliki  implikasi terhadap  masyarakat  sekitarnya.  Implikasi  positif  dan  implikasi  negatif. Implikasi/akibat  positif  yaitu  terbukanya  lapangan  kerja,  peningkatan  ekonomi masyarakat  pada  umumnya,  meningkatnya  pendapatan  daerah  dan  lain-lain. Beberapa  Implikasi  negatif    pengusahaan  pertambangan  mineral  dan  batubara, yaitu berkurangnya kebun-kebun masyarakat yang berada di area pertambangan.
Dalam Nawacita Jokowi-JK, sangat jelas janji keberpihakan rezim yang akan mereka  pimpin  saat  ini  kepada  penegakan  kedaulatan  pangan  dan  Reforma Agraria.  “….  Penghentian  konversi  lahan  produktif  untuk  usaha  lain,  seperti industri,  perumahan  dan  pertambangan”,  namun  kenyataannya  alih  alih menghentikan  konversi  lahan  dan  menegakkan  kedaulatan  pangan,  perampasan lahan  dan  sumber-sumber  penghidupan  petani  makin  kentara.  Dalam  kasus  PT. Semen  Indonesia  yang  berencana  akan  menjadikan  kawasan  Pegunungan Kendeng  Utara  menjadi  wilayah  industri  semen,  tampak  jelas  bagaimana  negara malah  absen  dan  terkesan  melindungi  para  investor  untuk  merampas  sumber- sumber  penghidupan  kaum  tani.  Jelas  pengerukan  dan  pembongkaran  Kawasan Pegunungan  Kendeng  Utara  akan  mematikan  sumber  air  bagi  wilayah  Pati, Rembang, Blora dan sekitarnya.
Karakteristik pegunungan Karst, khususnya Cekungan Air Tanah Watu Putih, yang  mampu  menyerap  dan  menyimpan  persediaan  air  tentu  menjadi  tumpuan hidup,  tidak  hanya  bagi  pertanian  tetapi  juga  masyarakat  secara  luas.  Kekerasan terhadap petani dan pejuang agraria malah semakin menonjol dan terkesan tanpa ada  perhatian  Pemerintah  untuk  menanganinya.  Sebut  saja  dalam  kasus  Pulau Wawonii  Sulawesi  Tenggara.  Para  petani  yang  mempertahankan  lahannya  dari ekspansi  perusahaan  tambang  malah  mendapatkan  tembakan  dan  teror  dari Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Bagaimana bisa Pemerintahan saat ini mampu
menegakkan  Kedaulatan  Pangan  dan  Reforma  Agraria  jika  masih  membiarkan praktek perampasan lahan pertanian oleh pertambangan. 4
Terjadinya  pelemahan  hukum  adat  setempat  karena  masuknya  masyarakat modern  yang  memiliki  karekteristik  individual,  kapitalis  dan  pragmatis, berpindahnya  penguasaan  tanah  ulayat  atau  tanah  adat  masyarakat  ke  tangan investor sehingga masyarakat perlahan-lahan kehilangan identitasnya. Terjadinya kerusakan  lingkungan  hidup  dengan  begitu  banyaknya  lubang-lubang  pasca tambang  yang  tidak  dilakukan  reklamasi,  banjir  dan  longsor, 5 belum  lagi Terjadinya  kematian  puluhan  anak-anak  korban  lobang  tambang. 6 Kerumitan konflik di bidang hukum agraria dalam hal ini  pembebasan lahan dalam wilayah tanah  ulayat  masyarakat  hukum  adat  untuk  kepentingan  investasi  dalam  sektor usaha  di  bidang  pertambangan  mineral  dan  batubara  yang  dilakukan  oleh perusahan  sebagai  pelaku  usaha  yang  berhubungan  dan  berkepentingan  dengan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dijelaskan akibat gejala kehadiran dan keberlakuan hukum  dalam  ruang sosial,  utamanya dalam lingkungan masyarakat lokal, tidak jarang menjadi beban bagi yang menerimanya.
Masyarakat  hukum  adat,  sebagaimana  keberadaaan  hukum  adat  yang  diakui bersyarat  menjadi  terancam  saat  dikonfrontasikan  dengan  hukum  negara,  saat negara  hanya  memberikan  pengakuan  dan  peran  terbatas  kepada  hukum masyarakat  dan  lembaga-lembaga  adat.  Terlebih  fakta  hukum  dalam  Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak ada  mengatur  hal-hal  khusus  tentang  hubungan  hukum  pelaku  investasi  dengan masyarakat  hukum  adat.  Hukum  sebagai  sistem  formal  modern  yang  dirancang bangun  secara  sentral,  hadir  dalam  budaya  lokal  yang  informal  khas  lokal.
4 http://www.jatam.org/wp-content/uploads/2015/05/ Kertas-Posisi-Hari-Anti-Tambang - 2015.pdf, di akses pada 27 Juni 2018
5 Samarinda.prokal.co/read/news/9340 -banjir-bandang-akibat-tambang-warga-bisa-tuntut- ganti-rugi. html, diakses pada 22 juli 2017, news.okezone.com/read/2017/07/17/337/1738005/bnpb-banjir-di-belitung-timur-akibat- aktivitas-pertambangan,
news.okezone.com/read/2017/07/17/337/1738005/bnpb-banjir-di-belitung-timur-akibat- aktivitas-pertambangan di akses tanggal 22 Juni 2018.
6 http://surabaya.tribunnews.com/2017/04/07/siswa-madrasah-dan-pembina-pramuka- tewas-tenggelam-di-lahan-bekas-tambang-kapur-begini-kronologinya,
http://www.mongabay.co.id/2016/05/18/terus-bertambah-sudah-24-anak-meninggal-di- lubang-bekas-tambang-kalimantan-timur/,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161121200937-20-174240/lubang-tambang- di-kaltim-akibatkan-27-korban-tewas/.
Keduanya  tidak  hanya  merupakan  produk  konstruksi  sosial  dari  dunia  yang berbeda, tetapi juga memiliki logika dan keprihatinan dasar yang berbeda. 7
Hukum pertambangan dijumpai dalam undang-undang warisan Belanda yaitu Indische Mijnwet (Staatsblad 1899 Nomor 214) yang berlaku berdasarkan Pasal II Aturan  Peralihan  UUD  1945,  selanjutnya  pada  tahun  1960  pemerintah membentuk  PERPU  Nomor  37  Tahun  1960  tentang  Pertambangan  kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960,  tujuh tahun berselang Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pertambangan.  Sejalan  dengan perkembangan  dan  dinamika  yang  terjadi  dalam  dunia  bisnis  pertambangan kembali pada tahun 2009 diberlakukan dan ditetapkan  Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  mengantikan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1967  berikut  peraturan  turunan  yakni  Peraturan Pemerintah,  peraturan  Menteri  ESDM,  dan  berbagai  peraturan/keputusan pemerintah daerah atas dasar berbagai uraian tersebut diatas, maka ada tulisan ini penulis berusaha mengurai satu pemikiran tentang  Perkembangan Politik Hukum Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dan  Implikasinya  bagi  masyarakat  Hukum Adat yang berada di sekitar wilayah pertambangan.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  penulis  membuat  rumusan masalah  yang  akan  di  kaji  dalam  makalah  ini,  yaitu  bagaimana  perkembangan politik hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dan implikasinya bagi masyarakat hukum adat ?

## B. PEMBAHASAN
1.   Perkembangan  Politik  Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat
Kegagalan konsep perubahan  yang tertuang dalam  turunan  peraturan setelah UUPA,  sepanjang  sejarah  antara  lain  karena  sebab-sebab  internal  yang berorientasi  pada  titik  ulur  kepentingan  partai-partai  politik,  penyeragamanan dibidang  hukum  yang  mengeser  unikum-unikum  masyarakat  adat,  serta
7 Bernard, Hukum Dalam Ruang Sosial , Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 2.
berubahnya politik ekonomi yang tidak mengedepankan kepentingan rakyat yang bercorak  agraris.  Bercermin  pada  pengalama  itu  seharusnya  dapat  dipetik pelajaran  dari  apa  yang  terjadi  pada  masa  lalu  baik  yang  postif  dan  negatif, mencermati masa sekarang dan kemudian menerapkan apa yang diinginkan terjadi di  bidang  tanah  dan  sumber  daya  alam  di  masa  depan,  yang  didasarkan  pada perhitungan  kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki,  menangkap  dan memanfaatkan  peluang  yang  ada  serta  pula  bagaimana  menghadapi  tantangan yang  mungkin  akan  terjadi.  Beberapa  konsep  kebijakan  masa  lalu  yang melahirkan  ketimpangan  struktur  dan  sengketa  penguasaan  tanah  serta  sumber daya  alam  lainnya  bukan  semata-mata  kelemahan  pada  konsep  tersebut,  akan tetapi  pada  implementasinya.  Perubahan-perubahan  politik  ekonomi  yang  tidak populis,  ketidaksiapan  untuk  menyabarkan  ide  yang  diharapkan  dan  rapuhnya penegakan hukum agraria yang sejiwa dengan UUPA telah menjadikan bangsa ini semakin jauh dari realitas yang didambakan. 8
Secara  normatif  politik  hukum  pengelolaan  sumber  daya  alam  di  Indonesia sudah  ditentukan  dalam  Pasal  33  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut  Kwik Kian Gie yang dikutip oleh Qurbani, amandeman  yang dilakukan terhadap Pasal 33 UUD NRI 1945 berkaitan dengan liberalisasi  di  sektor  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Pengelolaan  sumber  daya alam  harus  memuat  tujuh  ciri  konstitusional,  yaitu: 9 pertama,  perekonomian bertujuan  untuk    mencapai  kemakmuran  bersama  seluruh  rakyat,  hal  ini  secara ekplisit  dijelaskan  dalam  Penjelasan  Pasal  33  UUD  NRI  1945;  kedua, keikutsertaan rakyat dalam kepemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnya. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945; ketiga,  sesuai dengan prinsip Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yaitu efisiensi berkeadilan, perekonomian perlu dijalankan dengan  menggunakan mekanisme  pasar  yang  berkeadilan  yang  berdasarkan  pada  persaingan  sehat  dan peranan  serta  kewenangan  negara  untuk  intervensi  jika  terjadi  kegagalan  pasar; keempat, peran Negara harus dijamin, sebagaimana dimanatkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945 terutama dalam hal perencanaan ekonomi nasional, dalam  membentuk  dan  menegakkan  pelaksanaan  undang-undang,  dan  dalam  hal
8 Mordiono et  al ., Pancasila  Sebagai  Ideologi,  Dalam  Berbagai  Bidang  Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Jakarta: BP-7 Pusat, 1992, hlm. 66
9 “ Politik  Hukum  Pengelolaan  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dengan  Pendekatan Economic Analysis of Law , ” https://www.researchgate.net/publication/308946419.
melaksanakan  program  pelayanan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  pembebasan pajak,  pemberian  subsidi  dan  lainnya;  kelima,  BUMN  sebagai  salah  satu  soko guru  kegiatan  ekonomi  menguasai  cabang-cabang  produksi  yang  penting  dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini jelas tertuang dalam Pasal 33 ayat (2)  UUD  NRI  1945;  keenam,  koperasi  sebagai  soko  guru  perekonomian  harus diwujudkan  dalam  semangat  kebersamaan  dengan  BUMN  dan  swasta,  serta sebagai  badan  usaha  ekonomi  rakyat;dan  ketujuh,  perekonomian  nasional haruslah  merupakan  perwujudan  dari  kemitraan  yang  sejajar  antara  koperasi, BUMN dan swasta.  Kemitraan  yang sejajar bisa dilakukan bagi  para pihak  yang melakukan  transaksi  tunggal.  Dalam  teori  kontrak  menggambarkan  kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain,  tentunya  dengan  konsekuensi  adanya  tindakan  balasan  ( resiprocal  action ) atau pembayaran. Jadi dalam sebuah kemitraan harus ada tindakan ekonomi yang saling  berbalas.  Ciri-ciri  inilah  yang  harus  diterjemahkan  dalam  rangkaian peraturan tentang pertambangan mineral dan batubara. 10
Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan politik hukum atau kebijakan hukum yang menentukan arah pembangunan hukum di  bidang  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  demokrasi  di  bidang  pengelolaan sumber daya alam dan demokrasi ekonomi di masa datang sehingga pemanfaatan sumber  daya  alam  sangat  dipengaruhi  oleh  hubungan  antara  pemerintah  dengan pemerintah  daerah  yang  hubungannya  itu  dipengaruhi  oleh  politik  hukum pemerintah yang berkuasa.
Berbagai  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  alam  menjadi  permasalahan hukum  yang  menarik  karena  untuk  diteliti.  Setiap  rezim  pemerintah  yang berkuasa  mempunyai  penitik  beratan  yang  berbeda  dalam  meletakkan  basis pertumbuhan  ekonomi  Negara.  Pada  masa  pemerintahan  orde  baru,  pemerintah lebih  menitikberatkan  pada  sektor  ekonomi  sebagai  basis  pertumbuhan  ekonomi negara.  Jadi  pertumbuhan    ekonomi  negara  lebih  digalakkan  dengan  tidak menggalakkan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan. 11
Hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman  Modal  Asing  dan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1968  tentang
10 Ibid.
11 Ade Saptomo, Hukum Dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara , Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 98.
Penanaman  Modal  Dalam  Negeri,  kemudian  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor 11  tahun  1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pertambangan  yang selanjutnya  disebut  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  1967.  Kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 memberikan celah kepada praktek pemanfaatan  sumber  daya  alam  pertambangan  yang  tidak  memperhatikan keseimbangan  sumber  daya  alam  dan  kepentingan  masyarakat  daerah.  lalu kemudian  lahir  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Minerba adalah merupakan salah satu konstruksi hukum baru yang menggantikan Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Pertambangan  yang  penggantiannya  disebabkan  karena  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pertambangan  tidak memcantumkan  secara  eksplisit  tentang  pengaturan  pencegahan  dan  pemulihan untuk daerah sekitar tambang.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara adalah pertumbuhan hukum baru yang mengatur pertumbuhan kegiatan pertambangan  di  Indonesia  dari  aspek  lingkungannya  yang  juga  menyinggung tentang  kemandirian  pertambangan  Indonesia.  Pertumbuhan  hukum  baru dirangsang  oleh  adalah  modernisasi  sosial  dan  ekonomi  yang  diciptakan  agar dapat diterima hukum itu secara internasional. Orang Indonesia kini menciptakan hukumnya sendiri demi kepentingannya sendiri, tetapi “demi kehormatan negara kita  di  dunia,  kita  harus  mempunyai  sistem  hukum  yang  mutunya  setingkat dengan sistem hukum bangsa-bangsa yang beradab”. 12
Politik hukum  pengelolaan pertambangan mineral  dan batubara di  Indonesia adalah memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat dan negara, meskipun menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara sosial. Dalam pendekatan analysis economic of law situasi ini disebut sebagai pareto-optimality karena ketika negara melakukan perbaikan kebijakan pengelolaan pertambangan mineral  dan batubara yang bertujuan menguntungan masyarakat dan negara, di lain pihak menimbulkan kerugian  bagi  masyarakat  sehingga  solusinya  adalah  negara  juga  harus  bisa mengatasi  kerugian-kerugian  yang  terjadi  dengan  melakukan  pemaknaan  dan rekonstruksi politik hukum pertambangan mineral dan batubara. 13
12 Ibid. 13 Ibid.
Perkembangan politik hukum pertambangan tahun demi tahun pasca disahkan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Mineral  dan  Batubara,  Kegiatan pertambangan  batubara  diduga  memberikan  dampak  positif  dan  negatif  terhadap ekonomi,  lingkungan  dan  sosial  bagi  masyarakat  sekitar.  Secara  sosial, masyarakat  memiliki  persepsi  yang  positif  terhadap  kehadiran  perusahaan pertambangan batubara walaupun demikian, kegiatan pertambangan meningkatkan  potensi  konflik  antar  masyarakat  terkait  dengan  hak  penguasaan lahan dan lowongan pekerjaan. 14
Pada  tataran  praktis  telah  cukup  banyak  cerita  kegagalan  hukum  positif (perundang-undangan)  dalam  mengembang  misinya  memajukan  kehidupan masyarakat.  Sebab  utama  kegagalan  tersebut  karena  hukum  positif  cenderung berbicara tentang dunianya sendiri dan mengesampingkan kepeduliannya terhadap dinamika  dan  heterogenitas  dunia  luas.  Inilah  menjadikan  hukum  positif  dan masyarakat sebagai kubu yang teralinasi, terdikotomi dan bahkan konfrontatif. 15
Bahwa  kemudian  politik  hukum  pertambangan  dipertautkan  dengan masyarakat  adat  berikut  eksistensinya  adalah  karena  hukum  dari  kebijakan  hak ulayat  negara  adalah  pasal  33  ayat  (3)  dari  UUD  I945  dan  pasal  2  UUPA  1960, yang  keduanya  menyatakan  bahwa  semua  tanah  dan  sumber  daya  alam  di Indonesia dikuasai negara, kebijakan ini memungkinkan negera memberikan hak- hak  atas  tanah  hak  ulayat  yang  tidak/belum  diperoleh  tanpa  persetujuan  dari masyarakat  hukum  adat  yang  terkait  dan  tanpa  memicu  kewajiban  hukum  untuk membayar  kompensasi  yang  memadai  kepada  masyarakat  hukum  adat  yang mempunyai hak atas tanah tersebut. 16
Dalam konteks keadilan sosial dan isu kesejahteraan dalam lingkup investasi pertambangan  mineral  dan  batubara  jika  ditinjuau  dalam  kaitan  hubungan masyarakat  sekitar  tambang  dengan  sumber  daya  alam  mineral  dan  batubara dalam  kontek  hak  untuk  memberi  persetujuan  ( Right  To  Consent ) akan menemukan fakta bahwa negara dan sektor pertambangan bukanlah jawaban dari isu  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  sebuah  Penelitian  di  Kalimantan  Selatan menyimpulkan:  (1)  izin  dari  perusahaan-perusahaan  industri  pertambangan  yang
14 Ida  Nurlinda, Prinsip-Prinsip  Pembaharuan  Agraria  Perspektif  Hukum ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 174.
15 Sudjito, Hukum Dalam Pelangi Kehidupan , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, hlm. 157.
16 Myrna, Beragam Jalur Menuju Keadilan, Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Asia Tenggara, Jakarta: Epistema Institute, 2012, hlm. ix.
diberikan  oleh  pemerintah  daerah  tanpa  persetujuan  masyarakat  lokal,  (2) kompensasi  pembebasan  lahan  dan  pemukiman  masyarakat  yang  dilakukan  oleh perusahaan-perusahaan  industri  pertambangan  cukup  besar,  tapi  tidak  sebanding dengan  keberlanjutan  sosial  ekonomi  masyarakat.  (3)  Akuisisi  lahan  dan pemukiman  masyarakat  oleh  perusahaan  industri  pertambangan  mengurangi aksesibilitas sumber daya masyarakat agraris, (4) pada keterbatasan akses sumber daya  agraria,  masyarakat  bertahan  dengan  strategi  mata  pencaharian  mereka,  (5) kerusakan  lingkungan  sebagai  dampak  dari  kegiatan  industri  pertambangan membuat sulit aktifitas dan penghidupan masyarakat. 17
Undang-Undang  Nomor    4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  (UU  Minerba)  tidak  menyediakan  ketentuan  yang  spesifik  mengenai masyarakat  adat.  Di  dalam  Undang-Undang  Minerba  pengaturan  lebih  bersifat umum mengenai  peran dan keterlibatan masyarakat  dari pada satu  kategori  yang lebih  spesifik  mengenai  masyarakat  adat.  Hal  ini  tentu  merupakan  kelalaian  dari para  pembuat  undang-undang  pada  jelas  disadari  bahwa  kegiatan  pertambangan mineral  dan  batubara  membutuhkan  tanah  yang  lebih  luas,  berada  di  daerah pedalaman yang merupakan wilayah teritorial masyarakat hukum adat. 18
Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Minerba  disebutkan  bahwa  mineral  dan batubara  sebagai  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalam  bumi  merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin,  efisien,  transparan,  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan,  serta berkeadilan  agar  memperoleh  manfaat  sebesar-besar  bagi  kemakmuran  rakyat secara  berkelanjutan.  Dalam  rangka  terciptanya  pembangunan  berkelanjutan, kegiatan  usaha  pertambangan  harus  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Dari  ketentuan  ini  jelas  menunjukkan  bahwa  peran  masyarakat  harus dilibatkan  dalam  setiap  kegiatan  usaha  pertambangan. 19 Salah  satunya  ketentuan di  dalam  Pasal  21  Undang-Undang  Minerba  yang  menyatakan  bahwa bupati/walikota  berkewajiban  melakukan  pengumuman  mengenai  rencana
17 Lukman  Hakim,  Dkk,  “Pertambangan  Dan  Kemiskinan  Struktural  Masyarakat  Pulau Kecil (Studi Kasus Masyarakat Desa Sarakaman , Pulau Sebuku, Kotabaru, Kalimantan Selatan)”, Sodality, Vol. 3 No. 1 2015, Bogor: IPB.
18 Tri  Hayati, Era  Baru  Hukum  Pertambangan  Dibawah  Rezim  UU  No  4  Tahun  2009, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm. xi-xiii.
19 Ade  Maman, Aspek  Hukum  dalam  Ekonomi    Global ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  2005, hlm. 12.
Wilayah  Pertambangan  Rakyat  kepada  masyarakat  secara  terbuka.  Peran  serta masyarakat dalam keterlibatan dalam kegiatan usaha pertambangan karena usaha kegiatan  tambang  merupakan  suatu  kegiatan  besar  yang  berada  ditengah masyarakat,  dimana  tentunya  kegiatan  ini  akan  berinteraksi  dengan  masyarakat setempat dimana lokasi pertambangan itu berada.
Keterlibatan masyarakat sangat penting oleh karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan  dalam  kegiatan  pertambangan,  mulai  dari  pemerataan  ekonomi hingga  mempertimbangan  kelestarian  lingkungan  serta  dampak  dari  kegiatan tersebut  menimpa  masyarakat  setempat  dimana  kegiatan  usaha  tambang dilakukan.  Atas  dasar  itu,  dalam  Pasal  10  huruf  b  Undang-Undang  Minerba dinyatakan  bahwa  Penetapan  Wilayah  Pertambangan  dilakukan  secara  secara terpadu  dengan  memperhatikan  pendapat  masyarakat.  Perlunya  keterlibatan masyarakat  dalam  kegiatan  usaha  pertembangan  untuk  menghindari  persoalan- persoalan yang akan timbul dari kegiatan usaha pertambangan tersebut. 20
Dalam Pasal 134 Undang-Undang Minerba dinyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan  tidak  dapat  dilaksanakan  pada  tempat  yang  dilarang  untuk melakukan  kegiatan  usaha  pertambangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Dalam  Undang-Undang  Minerba  tidak  merinci  larangan- larangan  pada  tempat  tertentu  yang  dimaksudnya,  melainkan  merujuk  kepada peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  menjadi  lebih  kabur  karena  tidak  tahu kepada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mana  larangan  yang  dimaksud tersebut  harus  berpatokan.  Demikian  pula  dalam  Pasal  1  angka  28  UU  Minerba yang  menyatakan  bahwa  Pemberdayaan  Masyarakat  adalah  usaha  untuk meningkatkan  kemampuan  masyarakat,  baik  secara  individual  maupun  kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
Memang pada awalnya, masyarakat akan merasa gembira ketika suatu lahan pertambangan  dibuka  di  daerahnya.  Mereka  akan  berharap  bahwa  mereka  akan mendapat pekerjaan yang layak seperti yang dimaksud ketentuan  undang-undang di atas, namun pada kenyataanya karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki  oleh  masyarakat  menyebabkan  mereka  tidak  dapat  bekerja  pada perusahaan tambang yang berada di wilayahnya. Padahal Pasal 2 huruf a Undang-
20 Maria  S.  W.  Sumardjono, Pengaturan  Sumber  Daya  Alam  Di  Indonesia  Antara  Yang Tersurat Dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang Dan Sumber Daya Alam , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 206.
undang  Minerba  menentukan  bahwa  pertambangan  mineral  dan/atau  batubara dikelola  berasaskan  manfaat,  keadilan,  dan  keseimbangan.  Serta  pasal  3  huruf  e semakin  memperjelas  bahwa  pertambangan  dilakukan  untuk  meningkatkan pendapatan  masyarakat  lokal,  daerah,  dan  negara,  serta  menciptakan  lapangan kerja  untuk  sebesar-besar  kesejahteraan  rakyat.  Dengan  demikian  tujuan  dari pembentuk  undang-undang  bahwa  dengan  dibuat  undang-undang  ini  akan berdampak  terhadap  peningkatkan  kemakmuran  rakyat  hanya  sebatas  gagasan ideal atau das solen saja. 21
Seharusnya  hukum  sebagaimana  dikatakan  Mochtar  Kusumaatmadja  hukum mempunyai  kekuasaan  untuk  melindungi  dan  mengayomi  seluruh  lapisan masyarakat  sehingga  tujuan  hukum  dapat  tercapai  dalam  mewujudkan  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dan  sekaligus  menunjang  pembangunan secara  menyeluruh.  Akibat  dari  kenyataan  ini  maka  di  dalam  masyarakat  selalu timbul  kesan  bahwa  hukum  masih  kurang  mampu  menjamin  keteraturan, ketertiban,  kepastian  dan  pada  gilirannya  juga  dirasakan  kurang  mampu menjawab  tuntutan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Memperhatikan beberapa ketentuan dalam undang-undang tambang dan aturan kebijakan lainnya terdapat  pertentangan  antara  yang  diatur  dengan  kenyataan  yang  ada  di masyarakat. 22
Jika ditelusuri politik hukum mineral dan batubara di dalam undang-undang, peraturan  pemerintah  hingga  peraturan  menteri  ESDM,  arah  politik  hukum Minerba  ini  lebih  kepada  perkembangan  hukum  praktis  yakni  pemerintah menyediakan  regulasi-regulasi  yang  mendukung  hal-hal  praktis  pertambangan yang  lebih  mengantur  hak  dan  kewajiban  serta  melindungi  pengusaha pertambangan,  perhatikan  bahwa    pemerintah  hanya  mengeluarkan  peraturan terkait  Wilayah  Pertambangan,  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan Mineral  dan  Batubara,  Pengunaan  Kawasan  Hutan,  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaran Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Tentang Reklamasi  dan  Pascatambang,  Jenis  dan  Tarif  Atas  PNBP  yang  Berlaku  Pada
21 Tolib  Setiady, Inti  Sari  Hukum  Adat  Indonesia,  Dalam  Kajian  Kepustakan ,  Bandung: Alfabeta, 2008 hlm. 1.
22 Herlambang  P  Wiratraman,  “Laporan  Akhir  Tim  Pengkajian  Konstitusi  tentang Perlindungan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat,  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Sistem  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nassional  Kementerian  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia RI Jakarta 2014,”
http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhirpengkajiankonstitusiperlindunganmasyar akatadat.pdf
Kementerian ESDM, Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Suaka  Alam,  Penguasahaan  Gas  Metana  Batubara,  Penyelenggaraan  Usaha  Jasa Pertambangan  Mineral,  Pelimpahan  Sebagian  Urusan  Pemerintahan  Bidang ESDM  Kepada  Gubernur  Dalam  Rangka  Dekonsentrasi  Tahun  2010/2011, Pendelegasian Wewenang Pemberian Usaha di Bidang ESDM Bidang Penanaman Modal  Kepada  BKPM,  Tentang  Tatacara  Penetapan  Harga  Patokan  Penjualan Mineral  dan  Batubara,  Ketentuan  Ekspor  Pajak  Pertambangan,  Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurniaan Mineral,  Tentang Peningkatan Nilai  Tambah, Tim  Evaluasi Penyusunan  KK dan PK2B,  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Yang  Berasal  Dari  Kerja Sama/Karya/Penguasahaan Pertambangan Batubara, Tentang Proses Lelang, Tata Cara  Pemberian  Ijin  Khusus  Bidang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, Penudaan  Kewajiban  Pengolahan  dan  Pemurnian  di  Dalam  Negeri,  Tentang  Bea Keluar  Bidang  Pertambangan,  Penyerahan  Tugas-Tugas  Dekonsentrasi  Kepada Gubernur dan lain-lain, sampai tulisan ini dibuat tidak ada satupun regulasi yang khusus  diberikan  sebagai  upaya  pengakuan,  perlindungan  dan  pemenuhan  hak- hak  masyarakat  hukum  adat  yang  berada  di  wilayah  pertambangan  mineral  dan batubara. 23
Dalam  kaitan  sengketa  atau  konflik  antara Indigenous  people dengan perusahan tambang mineral dan batubara merupakan sengketa yang terjadi antara masyarakat  hukum  adat  dengan  perusahaan  tambang  dalam  kaitannya  dengan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh perusahaan terhadap hak-hak masyarakat adat. 24 Di  antara  hak-hak  terlanggar  tersebut  adalah  hak-hak  atas  Tanah,  tanah sebagaimana  di  ketahui  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam kegiatan  usaha  pertambangan.  Pelaksanan  investasi  dalam  bidang  pertambangan mineral  dan  batubara  mayoritas  dengan  cara  penambangan (eksplorasi) terbuka dengan  cara  pengupasan  lahan  permukaan  tanah,  kegiatan  penyelidikan  umum, eksplorasi,  dan  eksploitasi  hingga  produksi  selalu  berkaitan  dengan  lahan  tanah. Status tanah yang di gunakan untuk kegiatan ini dapat berupa hak atas tanah dan
23 Maria  Sumardjono, Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan  Implementasi ,  Jakarta: Kompas,  2007,  hlm. 56.
24 Ibid., hlm. 216.
tanah negara. Hak atas tanah untuk kegiatan ini, berupa tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, maupun hak-hak adat. 25
Ketiadaan  hukum  yang  mengatur  tentu  memiliki  berbagai  implikasi  bagi pengusaha  (pelaku  usaha)  dan  juga  bagi  masyarakat  disekitar  wilayah  ijin  usaha pertambangan  (Masayarakat  hukum  adat),  beberapa  implikasi  adalah  berlakunya sistem hukum terbuka ( open system ) bagi para pihak yang mengaju kepada hukum kontrak  (perjanjian)  dalam  hal-hal  teknis  terkait  konflik  dengan  masyarakat hukum  adat  yang  dimana  pelaku  usaha  tidak  melakukan  proses  memperoleh persetujuan  maka  mekanisme  penyelesaian  perselisihan  tentu  akan  menemukan jalan  berujung  pada  konflik  diantara  Konflik  yang  bersifat  kultural,  dengan melibatkan  unsur-unsur  lainnya  seperti  konflik  struktural  (terjadi  karena  adanya ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya), Konflik kepentingan (disebabkan oleh persaingan kepentingan  yang di rasakan atau yang secara  nyata    memang  tidak  bersesuaian),  Konflik  nilai  (disebabkan  karena adanya orang yang berusaha untuk memaksakan suatu nilai kepada yang lainnya, atau  mengklaim  suatu  sistem  nilai  yang  eksklusif  dimana  di  dalamnya  tidak  di mungkinkan adanya percabangan kepercayaan).
Konflik hubungan antar manusia (terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang  kuat,  salah  persepsi  atau  stereotip,  salah  komunikasi,  atau  tingkah  laku negatif yang berulang/repetitif), dan konflik data (terjadi ketika orang kekurangan informasi  yang  dibutuhkan  untuk  mengambil  keputusan  yang  bijaksana,  dapat memberi iformasi yang salah, tidak sepakat mengenai apa saja data yang relevan, menterjemahkan  informasi  dengan  cara  yang  berbeda  atau  memakai  tata  cara pengkajian  yang  berbeda). 26 Beberapa  penyebab  lain  yang  ditemui  adalah kebanyakan  konflik  sumber  daya  alam  mineral  dan  batubara,  yakni: 27 Konflik Terjadi  karena  adanya  praktek-praktek  penghilangan  pengakuan  hak  rakyat setempat terhadap tanah dan kekayaan alam yang menyertainya, yang di lakukan oleh  pihak-pihak  lain  baik  badan-badan  pemerintah  maupun  swasta,  termasuk antara masyarakat hukum adat itu sendiri.
Konflik  sumber  daya  alam  mineral  dan  batubara  yang  bersumber  dari bertabrakan pengakuan atau klaim hak atas tanah dan kekayaan alam yang berasal
25 Salim Hs, 2005, Hukum Pertambangan di Indonesia , Op.cit. , hlm. 95.
26 Ibid.
27 Ibid.
dari  sumber  hukum  yang  berlaku  ini,  di  yakini  oleh  masing-masing  pihak memiliki  ke-sah-an  untuk  mengelola  suatu  kawasan  berikut  sumber-sumber dayanya.  Sudah  barang  tentu  konflik  hak  ini  juga  di  dasari  oleh  perbedaan kepentingan satu sama lain.
Dalam  Undang-Undang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara    Bab  I Ketentuan  Umum,  Pasal  1,  Butir  7  pengertian  Izin  Usaha  Pertambangan  disebut IUP  adalah  izin  untuk  melaksanakan  usaha  pertambangan,  Pasal  134  Hak  atas wilayah Ijin Usaha pertambangan (WIUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), atau  wilayah  ijin  usaha  pertambangan  khusus  (WIUPK)  tidak  meliputi  hak  atas tanah permukaan bumi. Pasal 135 Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya  dapat  melaksanakan  kegiatannya  setelah  mendapat  persetujuan  dari pemegang hak atas tanah, pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi  produksi  wajib  menyelesaikan  hak  atas  tanah  dengan  pemegang  hak sesuai  dengan  ketentuan,  Pasal  138  Hak  atas  IUP,  IPR,  atau  IUPK  bukan merupakan pemilikan hak atas tanah peraturan perundang-undangan. 28
Undang-Undang  Mineral  dan  batubara  hanya  mengatur  2  (dua)  hak masyarakat  yang  terkena  dampak  kegiatan  pertambangan  yaitu  menuntut menganti rugi jika terjadi kesalahaan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan dan  mengajukan  gugatan  kepengadilan  jika  perusahaan  menyalahi  ketentuan. Kedua  pilihan  tersebut  sama  pahitnya  karena  pilihan  pertama  menegaskan  tidak diakuinya  hak veto atau  hak  menentukan  nasib  sendiri,  khususnya  jika  menolak pertambangan,  sementara  ganti  rugi  akan  di  atur  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  keputusan  hakim,  fakta  kawasan  cadangan  mineral  dan  batubara masih  kebanyakan  berada  di  wilayah  pedalaman,  daerah  terisolasi  informasi  dan kebudayaan  hukum.  Warga  dihadapkan  kepada  perusahaan  tambang  yang memiliki  modal  untuk  menyewa  ahli  hukum  dan  konsultan,  juga  membayar media, sementara itu proses peradilan  yang lama, biaya mahal, dan sistem korup membuat warga beresiko menjadi korban kedua kali. 29
28 Siti Maimunah, Negara Tambang Dan Masyarakat Adat, Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam  Pengelolaan  Pertambnagan  Yang  Berbasis  Lingkungan  Dan  Kearifan  Lokal ,  Malang: Intras Publishing, 2012, hlm. v.
28 Ibid.
29 Pengadilan tanah gerogot, Gugatan perdata nomor  9/pdt G/2012/PNTG, Tanggal 30 mei 2012  yang  diajukan  perusahan  kepada  H.Busyani  S  (Kelompok  ahli  waris  atas    hak  tanah  adat) dengan  tuntutan  ganti  rugi  atas  tindakan  ahli  waris  yang  mengaku  memperoleh  hak  tanah  waris berdasarkan  sistem  waris  hukum  adat  dayak  Paser  dan  melakukan  demo  dengan  cara  memblokir /memportal wilayah yang menjadi obyek sengketa.
Sebagai  negara  hukum (rechtsaat) Indonesia  saat  ini  dihadapkan  kepada persoalan  hukum  dan  keadilan  masyarakat  yang  sangat  serius.  dalam  undang- undang  minerba  ini  nampak  hukum  dan  keadilan  bagi  masayarakat  hukum  adat seolah dua kutub yang saling terpisah. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan dasar filosofi  dari  hukum  itu  sendiri,  dimana  hukum  di  lahirkan  bukan  hanya  sekedar membuat tertib sosial (social order), tetapi lebih dari itu, bagaimana hukum yang di  lahirkan  dapat  memberikan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat. 30 Fungsi  hukum dalam  kelompok  masyarakat  yang  dimaksud  diatas  adalah  menerapkan mekanisme  kontrol  sosial  yang  akan  membersihkan  dari  penyimpangan masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi atau peran untuk memperatahan eksistensi kelompok dalam masyarakat. 31
Dalam  tataran  teori  Kaidah  hukum  dalam  hukum  pertambangan  dibedakan menjadi dua macam,  yaitu kaidah hukum pertambangan  yang tertulis dan kaidah hukum  pertambangan  yang  tidak  tertulis,  hukum  pertambangan  tertulis merupakan  kaidah-kaidah  hukum  yang  terdapat  di  dalam  peraturan  perundang- undangan,  traktat  dan  yurisprudensi.  Hukum  pertambangan  yang  tidak  tertulis merupakan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat,  bentuknya  tidak  tertulis  dan  bersifat  lokal,  artinya  hanya  berlaku dalam masyarakat setempat. 32
Dalam  kaitannya  dengan  lingkungan  pertambangan  ada  di  atur  tentang pengelolaan  lingkungan  pertambangan  adalah  sebagai  upaya  sistematis  dan terpadu  yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. kegiatan reklamasi misalnya adalah  kegiatan  yang  dilakukan  sepanjang  tahapan  usaha  pertambangan  menata, memulihkan,  dan  memperbaiki  kualitas  lingkungan  dan  ekosistem  agar  dapat berfungsi  kembali  sesuai  peruntukanya.  Dalam  peraturan  minerba  mengatur kegiatan  pascatambang  adalah  kegiatan  terencana,  sistematis,  dan  berlanjut setelah  akhir  sebagian  atau  seluruh  kegiatan  usaha  pertambangan  untuk memulihkan  fungsi  lingkungan  alam  dan  fungsi  sosial  menurut  kondisi  lokal  di seluruh wilayah pertambangan.
30 Umar  Sholehudin, Hukum  Dan  Keadilan  Masyarakat,  Perspektif  Sosiologi  Huku m, Malang: Setara Press, 2011, hlm. 1.
31 Ibid., hlm. 11.
32 Ibid. , hlm. 9.
Walaupun  perlindungan  fungsi-fungsi  lingkungan  dalam  pengelolaan pertambangan telah di antisipasi melalui kewajiban membuat dokumen AMDAL Sebagaimana  yang  di  wajibkan  undang-undang  nomor  23  tahun  1997  tentang pengelolaan lingkungan hidup. Amdal terdiri dari dokumen studi amdal, rencana pengelolaan  lingkungan  hidup  (RPL),  Rencana  pemantauan  Lingkungan  (RPL) yang  harus  mendapat  persetujuan  pemerintah.  dinyatakan    perusahan  wajib membuat  rencana  tahunan  tentang  pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan (RTPKL)  dan  wajib  menyerahkan  jaminan  reklamasi  dan  pasca  tambangan kepada pemerintah.
Selain  itu  menurut  undang-undang  nomor  32  tahun  2009  tentang perlindungan  dan  peneglolaan  lingkungan  hidup  pasal  10  pemanfaatan  sumber daya  alam  di  lakukan  berdasarkan  rencana  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dengan  memperhatikan  keragaman  karakter  dan  fungsi ekologis,  sebaran  penduduk,  sebaran  potensi  sumber  daya  alam,  kearifan  lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim. 33
Dalam  undang-undang    No  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup  pasal  1 ayat (31) disebutkan  Masyarakat hukum adat  adalah  kelompok  masyarakat  yang  secara  turun  temurun  bermukim  di wilayah  geografis  tertentu  karena  adanya  ikatan  pada  asal  usul  leluhur,  adanya hubungan  yang  kuat  dengan  lingkungan  hidup,  serta  adanya  sistem  nilai  yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Bahwa kemudian ketika ada  persoalan  terkait  hak  memberikan  persetujuan  maupun  hak  terhadap perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  masyarakat  dihadapkan  pada doktrin Segala bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Landasan  ini  yang  sering  sekali  membuat  negara  berbenturan  dengan masyarakat  adat  sebab  negara  memiliki  landasan  konstitusional  menguasai seluruh  tanah  air,  termasuk  tanah  air  masyarakat  adat.  Namun  ketentuan konstitusional  tersebut  menetapkan  bahwa  penguasaan  negara  tersebut  hanya dilakukan  agar  tanah  dan  sumber  daya  bisa  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat.
33 Salim  Hs, Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,    2014, hlm. 215.
Jadi,  penguasaan  negara  bukanlah  ditujukan  untuk  mengesampingkan  hak- hak  rakyat,  termasuk  masyarakat  adat  atas  tanah  dan  sumber  daya  alam  lainnya. Sementara  itu,  dasar  konstitusional  mengenai  keberadaan  dan  hak  tradisional masyarakat  hukum  adat  terdapat  pada  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa:  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  ada  dan  sesuai  dengan perkembangan  zaman,  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang.
Ketentuan  ini  membatasi  keberadaan  dan  hak  tradisional  masyarakat  hukum adat,  termasuk  haknya  atas  tanah  dan  sumber  daya  alam.  Kedua  landasan konstitusional tersebut, yaitu Pasal 33 dan Pasal 18 UUD 1945 terletak dalam bab yang  berbeda  sehingga  memberikan  kesan  tidak  saling  berhubungan.  Padahal diantaranya  sangat  erat  kaitannya.Penguasaan  negara  terhadap  tanah  dan  sumber daya alam timbal balik dengan hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam.
Dalam  doktrin  hak  asasi  manusia,  semua  hak  berada  pada  tangan  warga negara, dalam hal ini termasuk masyarakat hukum adat dengan hak-hak komunal yang  dimilikinya,  sementara  itu  negara  merupakan  entitas  yang  diberikan tanggungjawab  untuk  mengakui  ( to  recognize ) , menghormati  ( to  promote ) , melindungi  ( to  protect ),  dan  memenuhi  ( to  fulfill )  semua  hak  asasi  dari  warga negara.  Pada  titik  ini  pula  muncul  penegasan  bahwa  sejatinya  perjuangan masyarakat  hukum  adat  dalam  mempertahankan  dan  merebut  kembali  tanah airnya merupakan perjuangan kewarganegaraan ( act of citizenship ) . 34
Kedua landasan konstitusional tersebut, yakni Pasal 33 dan Pasal 18B ayat (2) UUD  1945  dipertemukan  dalam  Ketetapan  MPR  No.  IX/2001/MPR  tentang Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam.  Ketetapan  MPR  ini memiliki kedudukan penting selain sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan dan peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  agraria  dan  pengelolaan sumber  daya  alam  pada  masa  lalu,  Ketetapan  MPR  ini  juga  merupakan  prinsip-
34 Herlambang  P  Wiratraman, et  al., 2014,  “laporan  akhir  tim  Pengkajian  Konstitusi Tentang  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat,  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta 2014,”
http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhirpengkajiankonstitusiperlindunganmasyar akatadat.pdf , Op.cit.
prinsip  pemandu  kebijakan  negara (directive  principles  of  state  policy) yang dibuat pada masa reformasi.
Dengan demikian, Ketetapan MPR ini merupakan pemandu bagi pemerintah dan  DPR  dalam  melakukan  perubahan  hukum  berkaitan  dengan  agraria  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  termasuk  dalam  kaitannya  untuk  mengakui keberadaan  dan  hak  tradisional  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah  dan  sumber daya alam. TAP MPR tersebut dibentuk atas berbagai pertimbangan, antara lain: Pertama, bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang  Maha  Esa  kepada  bangsa  Indonesia,  merupakan  kekayaan  nasional  yang wajib disyukuri.
Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;  Kedua,  MPR  mempunyai  tugas  konstitusional  untuk  menetapkan  arah dan  dasar  bagi  pembangunan  nasional  yang  dapat  menjawab  berbagai  persoalan kemiskinan,  ketimpangan  dan  ketidakadilan  sosial-ekonomi  rakyat  serta kerusakan  sumber  daya  alam;  Ketiga,  pengelolaan  sumber  daya  agraria/sumber daya  alam  yang  berlangsung  selama  ini  telah  menimbulkan  penurunan  kualitas lingkungan,  ketimpangan  struktur  penguasaan  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik.
Keempat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber  daya  agraria/sumber  daya  alam  saling  tumpang  tindih  dan  bertentangan; Kelima,  pengelolaan  sumber  daya  agraria/sumber  daya  alam  yang  adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan  cara terkoordinasi, terpadu  dan  menampung  dinamika,  aspirasi  dan  peran  serta  masyarakat  serta menyelesaikan  Selengkapnya  baca  perihal  menimbang  dalam  TAP  MPR No.IX/2001/MPR  tentang  Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam. konflik; dan Keenam, untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  adil,  berkelanjutan  dan  ramah lingkungan. 35
35 Ibid.
Di  dalam  TAP  MPR  tersebut  dinyatakan  pula  dalam  Pasal  1  bahwa “Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  tentang Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  merupakan  landasan peraturan  perundang-undangan  mengenai  pembaruan  agraria  dan  pengelolaan sumberdaya  alam.Sementara  itu,  cakupan  pembaruan  agraria  dan  pengelolaan sumber  daya  alam  merupakan  suatu  proses  yang  berkesinambungan  berkenaan dengan  penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan sumber  daya  agraria,  dilaksanakan  dalam  rangka  tercapainya  kepastian  dan perlindungan  hukum  serta  keadilan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. TAP MPR tersebut menentukan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan  sumberdaya  alam.  Di  dalam  Pasal  4  TAP  MPR  tersebut  disebutkan bahwa prinsip-prinsip pembaruan agraria antara lain:
a.   Memelihara  dan  mempertahankan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
b.   Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
c.   Menghormati  supremasi  hukum  dengan  mengakomodasi  keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
d.  Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
e.  Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
f.   Mewujudkan  keadilan  termasuk  kesetaraan  gender  dalam  penguasaan, pemilikan,  penggunaan,  pemanfaatan,  dan  pemeliharaan  sumber  daya agraria/sumber daya alam;
g.   Memelihara  keberlanjutan  yang  dapat  memberi  manfaat  yang  optimal,  baik untuk  generasi  sekarang  maupun  generasi  mendatang,  dengan  tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
h.   Melaksanakan  fungsi  sosial,  kelestarian,  dan  fungsi  ekologis  sesuai  dengan kondisi sosial budaya setempat;
i.   Meningkatkan  keterpaduan  dan  koordinasi  antar  sektor  pembangunan  dan antar  daerah  dalam  pelaksanaan  pembaharuan  agraria  dan  pengelolaan sumber daya alam;
j. Mengakui,  menghormati,  dan  melindungi  hak  masyarakat  hukum  adat  dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
k.   Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah  provinsi,  kabupaten/kota,  dan  desa  atau  yang  setingkat),  masyarakat dan individu;
l.   Melaksanakan  desentralisasi  berupa  pembagian  kewenangan  di  tingkat nasional,  daerah  provinsi,  kabupaten/kota,  dan  desa  atau  yang  setingkat, berkaitan  dengan  alokasi  dan  pengelolaan  sumber  daya  agraria/sumber  daya alam.
Selain  menentukan  prinsip-prinsip  pembaruan  agraria,  TAP  MPR  tersebut juga  mengatur  mengenai  arah  kebijakan  pembaruan  agraria  dan  pengelolaan sumber  daya  alam.  Pasal  5  ayat  (1)  TAP  MPR  tersebut  menentuan  bahwa  arah kebijakan pembaruan agraria adalah:
a.  Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan
perundangundangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan  antarsektor  demi  terwujudnya  peraturan  perundangundangan  yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 Ketetapan ini.
b.  Melaksanakan  penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan  tanah  (landreform)  yang  berkeadilan  dengan  memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
c.  Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
d.   Menyelesaikan  konflik-konflik  yang  berkenaan  dengan  sumber  daya  agraria yang  timbul  selama  ini  sekaligus  dapat  mengantisipasi  potensi  konflik  di masa  mendatang  guna  menjamin  terlaksananya  penegakan  hukum  dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
e.  Memperkuat  kelembagaan  dan  kewenangannya  dalam  rangka  mengemban pelaksanaan  pembaruan  agraria  dan  menyelesaikan  konflik-konflik  yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
f.   Mengupayakan  dengan  sungguh-sungguh  pembiayaan  dalam  melaksanakan program pembaharuan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.
Sementara  itu  Pasal  5  ayat  (2)  TAP  MPR  tersebut  menentukan  bahwa  arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah:
a.   Melakukan  pengkajian  ulang  terhadap  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dalam rangka  sinkronisasi  kebijakan  antarsektor  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
b.  Mewujudkan  optimalisasi  pemanfaatan  berbagai  sumber  daya  alam  melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional.
c.  Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial  untuk  menggunakan  teknologi  ramah  lingkungan  termasuk  teknologi tradisional.
d.   Memperhatikan  sifat  dan  karakteristik  dari  berbagai  jenis  sumber  daya  alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber alam tersebut.
e.   Menyelesaikan  konflik-konflik  pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna  menjamin  terlaksananya  penegakan  hukum  dengan  didasarkan  atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
f.   Mengupayakan  pemulihan  ekosistem  yang  telah  rusak  akibat  eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
g.  Menyusun  strategi  pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  didasarkan  pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.
Ketetapan  MPR  tersebut  memberikan  mandat  kepada  pemerintah  dan  DPR untuk  melakukan  pengkajian  ulang (review) terhadap  berbagai  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.  Hal  ini  menjadi  relevan  dalam  kaitannya  dengan  melakukan  pengkajian mengenai  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan masyarakat adat. Pertama , kebanyakan pengaturan mengenai keberadaan dan hak masyarakat adat terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  agraria  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam. Kedua, ketetapan  MPR  No.
IX/2001menjadikan  pengakuan,  penghormatan,  dan  perlindungan  terhadap  hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya  alam  sebagai  salah  satu  prinsip  yang  menjadi  tolak  ukur  dalam  melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan perundangundangan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
Politik  hukum  pengelolaan  sumber  daya  alam  secara  umum  sebagaimana yang  di  atur  dalam  Pasal  33  dan  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  dipertemukan dalam  Ketetapan  MPR  No.  IX/2001/MPR  tentang  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  sangat  baik  namun  dalam  pelaksaannya  tidak diterapkan  secara  konsisten  dalam  undang-undang  pertambangan  mineral  dan batubara  terkhusus  pada  bagian  Menghormati  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia  yakni  hak  asasi  masyarakat  (masyarakat  adat)  untuk  memberikan persetujuan  atas  rencana  dan  usaha  pertambangan  dan  mengakui,  menghormati, dan  melindungi  hak  masyarakat  hukum  adat  dan  keragaman  budaya  bangsa  atas sumber  daya  agraria/sumber  daya  alam,  didalam  undang  minerba  tidak  ada definisi  khusus  tentang  masyarakat  hukum  adat  berikut  turunan  ketentuan- ketentuan  pengakuan,  penghormati,  dan  melindungi  hak  masyarakat  hukum  adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.
Bandingkan  dalam  Pasal  33  dan  Pasal  34  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi  diatur pengelolaan Migas dalam kaitannya dengan hak atas tanah. Pasal 33 ayat (3) UU Migas  menyatakan  bahwa  kegiatan  usaha  Minyak  dan  Gas  Bumi  tidak  dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana  dan  prasarana  umum,  cagar  alam,  cagar  budaya,  serta  tanah  milik masyarakat adat.
Dengan demikian nampak jelas bahwa pada prinsipnya kegiatan usaha Migas tidak dapat dilakukan di atas tanah masyarakat adat.Namun pada pengaturan lain ditentuan bahwa pada tanah masyarakat adat tetap dapat dilakukan kegiatan usaha Migas  setelah  memperoleh  persetujuan  dari  masyarakat  adat.  Pada  penjelasan Pasal  33  ayat  (4)  disebutkan  bahwa:  “…Khusus  tempat  pemakaman,  tempat  5 Selengkapnya Pasal 33 Ayat (3) UU Migas menyatakan: Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada: a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap  suci,  tempat  umum,  sarana  dan  prasarana  umum,  cagar  alam,  cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat; b. lapangan dan bangunan pertahanan
negara  serta  tanah  di  sekitarnya;  c.  bangunan  bersejarah  dan  simbol-simbol negara;  d.  bangunan,  rumah  tinggal,  atau  pabrik  beserta  tanah  pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan  perseorangan  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut.  yang  dianggap  suci  dan tanah  milik  masyarakat  adat,  sebelum  dikeluarkan  izin  dari  instansi  Pemerintah yang  berwenang  perlu  mendapat  persetujuan  dari  masyarakat  setempat”. Ketentuan  ini  menganulir  larangan  penggunaan  tanah  masyarakat  adat  untuk usaha Migas.
Dengan  kata  lain,  kegiatan  Migas  dapat  dilakukan  di  atas  tanah  masyarakat adat  setelah  mendapatkan  persetujuan  resmi  dari  masyarakat  adat.  Persetujuan masyarakat  adat  tersebut  dilakukan  dalam  bentuk  penyelesaian  secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan keputusan mengenai cara jual beli, tukar-menukar,  ganti  rugi  yang  layak,  pengakuan  atau  bentuk  penggantian  lain kepada pemegang hak atas tanah.
Dalam  hal  ini  menunjukan  suatu  ketidaksinkronan  karena  antara  UU  Migas dan  UU  Minerba  sama-sama  merupakan  undang-undang  yang  menjadi  landasan kegiatan pertambangan di  Indonesia.Apalagi  kegiatan pertambangan mineral  dan batubara seringkali membutuhkan tanah yang lebih luas bila dibandingkan dengan kegiatan  minyak  dan  gas  bumi.  padahal  dalam  Pasal  10  huruf  b  UU  Minerba dinyatakan  bahwa  Penetapan  Wilayah  Pertambangan  dilakukan  secara  secara terpadu dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
Walaupun  kemudian  dalam  Pasal  134  UU  Minerba  dinyatakan  bahwa Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Ketentuan  ini  serupa  dengan  ketentuan  mengenai  larangan penggunaan tanah tertentu untuk kegiatan minyak dan gas bumi dalam UU Migas. Namun bedanya ketentuan di dalam UU Minerba tidak merinci larangan-larangan pada  tempat  tertentu  yang  dimaksudnya,  melainkan  merujuk  kepada  peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  menjadi  lebih  kabur  karena  tidak  tahu  kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mana larangan  yang dimaksud tersebut harus berpatokan.

## C. SIMPULAN
Pembangunan    hukum  pengelolaan  sumberdaya  alam  secara  umum sebagaimana  yang  di  atur  dalam  Pasal  33  dan  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 dipertemukan  dalam  Ketetapan  MPR  No.  IX/2001/MPR  tentang  Pembaruan Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam    belum  memadai  dalam pelaksaannya  dengan    tidak  diterapkan  secara  konsisten  dalam  undang-undang pertambangan  mineral  dan  batubara  terkhusus  pada  bagian  menghormati  dan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  yakni  hak  asasi  masyarakat  (masyarakat adat)  untuk  memberikan  persetujuan  atas  rencana  dan  usaha  pertambangan  dan mengakui,  menghormati,  dan  melindungi  hak  masyarakat  hukum  adat  dan keragaman  budaya  bangsa  atas  sumber  daya  agraria/sumber  daya  alam,  didalam undang-undang minerba tidak ada definisi khusus tentang masyarakat hukum adat berikut  turunan  ketentuan-ketentuan  pengakuan,  penghormati,  dan  melindungi hak  masyarakat  hukum  adat  dan  keragaman  budaya  bangsa  atas  sumber  daya agraria/sumber daya alam.
Bahwa dari berbagai catatan literatur, media informasi, di ketahui fakta-fakta begitu  banyak  konflik  terbuka  antara  perusahaan  pertambangan  mineral  dan batubara  dengan  masyarakat  hukum  adat  menunjukan  perlunya  suatu  perubahan peraturan  perundangan-undangan  di  sektor  mineral  dan  batubara  dimana  perlu diatur  lebih  komprehensif    sehingga  hadir  keberpihakan  hukum  terhadap masyarakat  hukum  adat  dengan  memanfaatkan  konseppluralisme  hukum dipahami  sebagai  situasi    di  mana  arena  sosial  tidak  hanya  di  isi  oleh  hukum negara,  tetapi  juga  di  penuhi  dengan  berbagai  sistem  normatif  yang  dapat menimbulkan  harmoni  sekaligus  ketegangan.  Secara  gramatikal  pluralisme hukum (legal  pluralisme) diartikan  sebagai  keberagaman  hukum,  secara  sempit pluralisme hukum di lihat ketika suatu negara mengakui keberadaan hukum adat atau hukum  lokal lainnya.  model pembentukan dan penerapan penerapan  hukum integratif  yakni  pertautan  hukum  (kombinasi)  hukum  formal  negara  (undang- undang)  dengan  hukum  adat/kearifan  lokal (living  law) masyarakat  hukum  adat setempat  yang  bersumber  dari  hukum  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum,  sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran  ketetapan  Majelis Permusyawarahan Rakyat Sementara nomor XX/MPRS/1966 lebih lanjut  dinyata dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011
Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  mengatakan  bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
Dalam Rechsstaat Republik  Indonesia,    hukum  bukan  hanya  produk  yang dibentuk  oleh  lembaga  tertinggi  dan/atau  lembaga-lembaga  tinggi  negara  saja, melainkan  lebih  dari  itu,  yaitu  mendasari  atau  membimbing  tindakan-tindakan lembaga-lembaga  tertinggi  dan  tinggi  negara  tersebut.  Hukum  adalah  dasar memberi  petunjuk  bagi  semua  aspek  kegiatan  kemasyarakatan,  kebangsaan  dan kenegaraan  rakyat  indonesia  baik  dalam  kehidupan  politik,  ekonomi,  sosial, budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  maupun  dalam  kehidupan  hukum  dalam  arti sempit sebagaimana kita artikan sehari-hari sehingga dapat tercapai keadilan bagi seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ade,  Maman.  2005. Aspek  Hukum  dalam  Ekonomi    Global ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia
Ade,  Saptomo.  2010. Hukum  Dan  Kearifan  Lokal,  Revitalisasi  Hukum  Adat Nusantara , Jakarta: Grasindo
Hs,  Salim.  2014. Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  batu  bara ,  Jakarta:  Sinar Grafika
Ida,  Nurlinda.  2009. Prinsip-Prinsip  Pembaharuan  Agraria  Perspektif  Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada
L  Tanya,  Bernard.  2010. Hukum  Dalam  Ruang  Sosial ,  Yogyakarta:  Genta Publishing
Mordiono, et  al .  1992. Pancasila  Sebagai  Ideologi,  Dalam  Berbagai  Bidang Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Jakarta: BP-7 Pusat
Myrna. 2012. Beragam Jalur Menuju Keadilan, Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Asia Tenggara, Jakarta: Epistema Institute
Siti,  Maimunah.  2012. Negara  Tambang  Dan  Masyarakat  Adat,  Perspektif  Hak Asasi  Manusia  Dalam  Pengelolaan  Pertambnagan  Yang  Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal , Malang: Intras Publishing
Sudjito.  2012. Hukum  Dalam  Pelangi  Kehidupan ,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press
Sumardjono,  Maria.  2007. Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan Implementasi , Jakarta: Kompas
Sumardjono,  Maria.  2011. Pengaturan  Sumber  Daya  Alam  Di  Indonesia  Antara Yang Tersurat Dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang Dan Sumber Daya Alam , Yogyakarta: Gadjah Mana University Press
Supramono,  Gatot.  2012. Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  Di Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta
Tolib,  Setiady.  2008. Inti  Sari  Hukum  Adat  Indonesia,  Dalam  Kajian Kepustakan , Bandung: Alfabeta
Tri,  Hayati.  2015. Era  Baru  Hukum  Pertambangan  Dibawah  Rezim  UU  No  4 Tahun 2009, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Umar, Sholehudin. 2011. Hukum Dan Keadilan Masyarakat, Perspektif Sosiologi Huku m, Malang: Setara Press

## Internet :
Herlambang  P  Wiratraman,  Herlambang, et  al., “Laporan  Akhir  Tim  Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional  Badan Pembinaan Hukum Nassional Kementerian  Hukum  Dan Hak Asasi  Manusia RI Jakarta 2014,”
http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_konstitusi_perli ndungan_masyarakat_adat.pdf
http://surabaya.tribunnews.com/2017/04/07/siswa-madrasah-dan-pembina- pramuka-tewas-tenggelam-di-lahan-bekas-tambang-kapur-begini- kronologinya
http://www.mongabay.co.id/2016/05/18/terus-bertambah-sudah-24-anak- meninggal-di-lubang-bekas-tambang-kalimantan-timur/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161121200937-20-174240/lubang- tambang-di-kaltim-akibatkan-27-korban-tewas/
http://www.jatam.org/wp-content/uploads/2015/05/ Kertas-Posisi-Hari-Anti-
Tambang -2015.pdf, diakses pada 27 Juni 2018
https://www.researchgate.net/publication/308946419_ Politik_Hukum_Pengelolaa n_Pertambangan_Mineral_dan_Batubara_dengan_Pendekatan_Economic_A nalysis_of_Law .New.okezone.com, diakses pada 4 Nopember 2010
P.  Wiratraman,  Herlambang, et.  al., 2014, laporan  akhir  tim  Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat , Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional  Badan Pembinaan Hukum Nassional Kementerian  Hukum Dan Hak Asasi  Manusia RI Jakarta 2014,
http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_konstitusi_perlindu ngan_masyarakat_adat.pdf
Samarinda.prokal.co/read/news/9340 -banjir-bandang-akibat-tambang-warga- bisa-tuntut-ganti-rugi. html, diakses tanggal 22 juli 2017,
news.okezone.com/read/2017/07/17/337/1738005/bnpb-banjir-di-belitung-timur- akibat-aktivitas-pertambangan,
news.okezone.com/read/2017/07/17/337/1738005/bnpb-banjir-di-belitung-timur- akibat-aktivitas-pertambangan di akses tanggal 22 Juni 2018