How to cite: Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Diana Napitupulu (2024) Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdatal, (06) 05, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## AKIBAT  HUKUM  PENUNJUKAN  PENERIMA  MANFAAT  BERDASARKAN KLAUSUL DALAM ASURANSI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

## Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Binoto Nadapdap
Universitas Kristen Indonesia, Indonesia Email: Geraldwuhan@gmail.com
Abstrak
Asuransi  merupakan  sarana  finansial  dalam  tata  kehidupan  rumah  tangga,  baik  dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda  yang  dimiliki.  Tipe  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  normatif,  penelitian  normative  sering  disebut  dengan  jenis  penelitian  Pustaka, khusus  menggunakan  sumber  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan,  yurisprudensi, kontrak/perjanjian,  teori  hukum  dan  pendapat  akademis.  Setelah  melihat  uraian  dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa diperlukan klausul penunjukan dalam menentukan hak dan  kedudukan  ahli  waris  dalam  polis  asuransi  jiwa  dibandingkan  dengan  ahli  waris  ab intestato maupun ahli waris testamentair.
Kata kunci : hukum, berdasarkan klausal, asuransi,

## Abstract
Insurance  is  a  financial  means  in  household  life,  both  in  the  face  of  basic  risks  such  as  the risk of death, or in the face of risks for property owned. The type of research that will be used in  this  study  is  normative  research,  normative  research  is  often  referred  to  as  the  type  of literature  research,  specifically  using  legal  sources  in  the  form  of  laws  and  regulations, jurisprudence, contracts / agreements, legal theories and academic opinions. After looking at the description of the discussion, it can be concluded that an appointment clause is needed in determining  the  rights  and  position  of  heirs  in  a  life  insurance  policy  compared  to  ab intestato heirs and testamentair heirs

## Keywords: legal, under clauses, insurance

## PENDAHULUAN
Keadaan  yang  tidak  kekal  yang  merupakan  sifat  alamiah  tersebut  mengakibatkan adanya  suatu  keadaan  yang  tidak  dapat  diramalkan,  sehingga  dengan  demikian  keadaan tersebut  tidak  akan  pernah  memberikan  rasa  pasti.  Tidak  adanya  suatu  kepastian  tersebut akhirnya  akan  sampai  pada  suatu  keadaan  yang  tidak  pasti  pula.  Keadaan  yang  tidak  pasti tersebut  dapat  berwujud  dalam  berbagai  bentuk  dan  peristiwa.  Keadaan  tidak  pasti  terhadap
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 05, Mei 2024
setiap kemungkinan yang dapat terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko. Pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan.
Manusia  sebagai  makhluk  yang  mempunyai  sifat-sifat  yang  lebih  dari  makhluk  lain mencari  daya  upaya  guna  mengatasi  rasa  tidak  aman  tersebut  di  atas.  Manusia  dengan  akal budinya  berdaya  upaya  untuk  menanggulangi  rasa  tidak  aman  tersebut  sehingga  merasa menjadi  aman.  Dengan  daya  upayanya  tersebut  manusia  berusaha  bergerak  dari ketidakpastian  menjadi  suatu  kepastian  sehingga  ia  selalu  dapat  menghindarkan  atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual ataupun bersama-sama.
Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti  tersebut  antara  lain  dilakukan  oleh  manusia  dengan  cara  menghindarkan  atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain  di  luar dirinya sendiri. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi atau menghindarkan risiko tersebut sudah lama dilakukan. Usaha tersebut dimulai, sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan  yang  sederhana.  Usaha  dan  upaya  manusia  untuk  menghindarkan  dan melimpahkan  risiko  kepada  pihak  lain  beserta  proses  pelimpahannya  sebagai  suatu  kegiatan merupakan  embrio  atau  cikal  bakal  perasuransian  yang  dilakukan  melalui  suatu  perjanjian pertanggungan.
Secara umum, asuransi adalah ide tentang sekelompok orang yang bekerja sama untuk mempersiapkan  suatu  kerugian  yang  terjadi  secara  mendadak  atau  tidak  terduga.  Pada  awal abad  ke-19  bentuk  asuransi  kemudian  berkembang  dengan  dibentuknya  asuransi  jiwa.  Pada masa Kaisar Napoleon, pasal-pasal mengenai asuransi Laut dimasukkan dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Dagang  (selanjutnya  disebut  dengan  KUHD).  Begitu  juga  dalam  KUHD. Kemudian pada perkembangan selanjutnya dalam rancangan terakhir yang kemudian menjadi undang-undang, yaitu KUHD (Wetboek van Koophandel) tahun 1838, dimuat peraturan yang berkaitan dengan asuransi Kebakaran, asuransi Hasil Bumi, dan asuransi Jiwa. Sistem ini juga dipakai  dalam  KUHD  untuk  Hindia  Belanda  ketika  itu,  yang  sekarang  masih  berlaku  di Indonesia (Sari, 2018).
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dijelaskan tentang  objek  asuransi  yaitu  benda  atau  jasa,  jiwa  dan  raga,  kesehatan  manusia,  tanggung- jawab  hukum,  serta  kepentingan  lainnya  yang  dapat  hilang,  rusak,  rugi  dan  atau  berkurang nilainya. Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk asuransi yang ada di dunia dan termasuk dalam  jenis  asuransi  sejumlah  uang.  Pasal  302  KUHD  memberikan  batasan  mengenai asuransi  jiwa,  yaitu  bahwa  jiwa  seseorang  dapat  diasuransikan  untuk  keperluan  orang  yang berkepentingan,  baik  untuk  selama  hidupnya,  maupun  untuk  waktu  yang  ditentukan  dalam perjanjian.  Dengan  demikian  jiwa  seseorang  dapat  dipertanggungkan,  baik  oleh  dirinya sendiri maupun oleh orang lain, baik untuk waktu tertentu maupun untuk selama hidupnya.
Asuransi  Jiwa  memiliki  peran  tertentu  dalam  masyarakat  yang  berperan  untuk memberikan  suatu  perlindungan  terhadap  Jiwa.  lain.  Asuransi  Jiwa  adalah  istilah  yang digunakan  untuk  merujuk  pada  tindakan,  sistem,  atau  bisnis  di  mana  perlindungan  finansial (atau  ganti  rugi  secara  finansial)  untuk  jiwa  seseorang  yang  ditanggungkan  untuk mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian  yang tidak dapat  diduga  yang dapat  terjadi
seperti  kematian,  kehilangan,  kerusakan  atau  sakit,  di  mana  melibatkan  pembayaran  premi secara  teratur  dalam  jangka  waktu  tertentu  sebagai  ganti  polis  yang  menjamin  perlindungan tersebut.  Istilah  diasuransikan  biasanya  merujuk  pada  segala  sesuatu  yang  mendapatkan perlindungan (Ganie & SE, 2023).
Karena  dipandang  begitu  pentingnya  asuransi  bagi  sebagian  masyarakat  maka kebutuhan  akan  jasa  perasuransian  makin  dirasakan,  baik  oleh  perorangan  maupun  dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik  dalam  menghadapi  risiko  mendasar  seperti  risiko  kematian,  atau  dalam  menghadapi risiko  atas  harta  benda  yang  dimiliki.  Demikian  pula  dunia  usaha  dalam  menjalankan kegiatannya  menghadapi  berbagai  risiko  yang  mungkin  dapat  menganggu  kesinambungan usahanya.
Dasar hukum asuransi diatur pada Undang undang No 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dalam  Undang-Undang  Perasuransian  didefinisikan:  Memberikan  penggantian  kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan  atau  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita tertanggung  atau  pemegang  polis  karena  terjadinya  suatu  peristiwa  yang  tdak  pasti, Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat  yang besarnya telah ditetapkan dan/atau  didasarkan  pada  hasil  pengelolaan  dana.  Badan  yang  menyalurkan  risiko  disebut tertanggung,  dan  badan  yang  menerima  risiko  disebut  penanggung.  Perjanjian  antara  kedua badan ini disebut Perusahaan Asuransi. Perusahaan asuransi Memiliki Kebijakan yang berupa kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh  tertanggung  kepada  penanggung  untuk  risiko  yang  ditanggung  disebut  premi.  Ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya administratif, dan keuntungan (Idayanti, 2020).
Berdasarkan  peraturan  Otoritas  Jasa  Keungan  (OJK)  No.69/POJK.05/2016  tentang penyelenggaraan  usaha  perusahaan  asuransi,  perusahaan  asuransi  Syariah,  perushaaan reasuransi dan perusahaan reasuransi Syariah, ruang lingkup usaha perusahaan asuransi jiwa berupa  lini  usaha  anuitas  yang  berupalini  usaha  asuransi  Kesehatan  dan  lini  usaha  asuransi kecelakaan  diri  (Nomor,  n.d.).    Dalam  asuransi  terjadi  hubungan  hukum  antara  penanggung dan tertanggung, hal tersebut tercantum dalam Pasal 246 KUHD yang menyatakan: “Asuransi atau  pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  seorang  penangung  mengikatkan diri  kepada  seorang  tertanggung,  dengan  menerima  suatu  Premi,  untuk  memberikan penggantian  kepadanya  karena  suatu  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapakan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” (Dagang, 2013)
Menurut  KUHD,  Asuransi  adalah  suatu  persetujuan  dimana  pihak  yang  menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian,  yang  mungkin  akan  diderita  oleh  yang  dijamin,  karena  akibat  dari  suatu  peristiwa yang belum jelas.” Berdasarkan pengertian pasal 246 KUHD dan Pasal 1 Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dapat disimpulkan ada tiga unsur dalam Asuransi, yaitu: Pihak tertanggung, Pihak penanggung, Suatu kejadian.
Dalam  lingkup  asuransi,  hubungan  hukum  dalam  perasuransian  dapat  timbul  karena adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung sebagaimana diuraikan dalam kontrak asuransi,  atau  karena  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  terjadinya. hubungan  antara  perusahaan  asuransi  penanggung  dan  tertanggung.  Dalam  asuransi  jiwa, yang  menjadi  subyek  adalah  jiwa  atau  raga  seseorang.  Adapun  jiwa  atau  raga,  yang bersangkutan adalah diri sendiri atau orang ketiga. Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap  Tertanggung  adalah  ahli  waris  atau  orang  yang  disebutkan  dalam  polis,  dan  akan menerima ganti rugi apabila tertanggung meninggal dunia. Dalam asuransi jiwa kepentingan Tertanggung terhadap hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungkan dijadikan syarat bagi Tertanggung untuk menerima jaminan asuransi dari Penanggung akibat adanya kerugian finansial  dan  hilangnya  hak  subjektif  yang  diberikan  Tertanggung  kepada  keluarganya. (Hudha & Rahardjanto, 2018)
Setiap perusahaan asuransi diwajibkan taat kepada enam prinsip dasar dalam mendesain produknya.  Keenam  prinsip  dasar  tersebut  adalah  Prinsip  kepentingan  dalam  berasuransi (Insurable  interest  Principle), Prinsip  itikad  baik (Utmost  goodfaith), prinsip  keseimbangan (indemnity  principle) ,  Prinsip  subrogasi  ( Subrogation  principle )  Prinsip  penyebab  utama ( proximate cause principle ) dan prinsip kontribusi ( Contribution principle) (Kasmir, 2018). Dalam  perspektif  hukum,  insurable  interest  berarti  bahwa  seseorang  terhadap  kontrak asuransi, di mana peserta maupun pemegang polis harus memiliki hubungan khusus terhadap subject-matter asuransi,  apakah itu berkaitan dengan kehidupan, kekayaan, atau kemampuan di mana hal itu akan ditunjuk. Ketiadaan persyaratan hubungan ini akan menyebabkan tidak sahnya kontrak (illegal contract) Perjanjian yang telah dibuat menjadikan kontrak yang batal (Kasmir, 2018).
Dilihat dari dasar hukumnya dalam Pasal 250 KUHDagang yang menyebutkan bahwa: “Apabila  seseorang  yang  telah  mengadakan  pertanggungan  untuk  diri  sendiri,  atau  apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannyapertanggungan  itu  tidak  mempunyai  kepentingan  terhadap  barang  yang dipertanggungkan  itu,  maka  Penanggung  tidaklah  diwajibkan  memberikan  ganti  kerugian.” Pasal  250  tersebut  menyatakan  bahwa  harus  atau  mewajibkan  adanya  prinsip  insurable interest  (kepentingan  yang  dapat  diasuransikan)  untuk  mencegah  sebuah  kontrak  polis diperjual-belikan  atau  sebagai  bahan  taruhan.  Kalau  tidak  terdapat  insurable  interest  pada sebuah kontrak asuransi, maka asuransi tersebut akan dianggap tidak sah (void). Oleh karena itu,  pihak  asuransi  secara  berkala  akan  meninjau  penunjukan  ahli  waris  apakah  sesuai  atau tidak (Fitmy, Purwiyantiningsih, & Afwa, 2020).
Dalam  asuransi  juga  terdapat  hak  penerima  manfaat,  Penentuan  penerima  manfaat asuransi  jiwa  tidak  terlepas  dari  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  pasal  38  KUH Perdata,  disebutkan  bahwa  ahli  waris  adalah  mereka  yang  memiliki  hubungan  darah  atau terikat  perkawinan.  Hubungan  darah  tersebut  bisa  keturunan  langsung,  saudara,  atau keturunan dari saudara (Djaja S Meliala, 2018).
Dalam sistem hukum waris menurut versi KUH Perdata, dikenal dua macam ahli waris, yaitu:
a. Ahli waris karena kedudukannya sendiri (dalam bahasa Belanda uit eigen hoofde)
b. Ahli waris karena pergantian tempat (dalam bahasa Belanda bij plaatsvervulling).
Asuransi  merupakan  sesuatu  yang  bisa  diwariskan  oleh  kepada  orang  lain.  Seperti asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Pada setiap asuransi setiap klien bisa  menuliskan  nama  orang  lain  sebagai  pewaris  dari  asuransinya  tersebut,  apabila  terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam asuransi jiwa terdapat surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ).  Dalam  Menentukan  Hak  Waris  Ini  kita  harus  mengetahui  siapa  saja  golongan  yang berhak  dalam  mendapatkan  warisan.  Dalam  Peraturan  perundang-undangan  dan  Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima warisan. Akan tetapi setiap warisan yang akan diberikan, tidak hanya terkait dengan hubungan keluarga. tetapi juga dapat diberikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluaraga. Tentunya hal ini adalah hak dari  Pewaris  yang  ingin  mewariskan  harta  atau  apapun  kepada  siapa  saja,  yang  dianggap layak dan pantas menerima warisan dari Pewaris (Fuadi, 2016).
Dalam  Perjanjian  Asuransi  diwajibkan  untuk  adanya  klausul  penunjukan  penerima manfaat  untuk  Penerima  klaim  polis  asuransi,  baik  dari  golongan  yang  sudah  ditentukan dalam  undang-undang  ataupun  diluar  golongan  yang  disebutkan  di  dalam  undang  undang. Lalu  dalam  sebuah  perjanjian  asuransi  kita  dapat  melakukan  penunjukan  seseorang  yang berhak sebagai penerima harta waris untuk satu orang spesifik yang berada dalam kedudukan tertinggi, hal ini di sebabkan apabila tiba tiba terjadi hal atau sesuatu yang terjadi kepada kita (Penerima  manfaat  dan  Pemegang  Polis).  Lalu  dalam  Klausul  Perjanjian  Asuransi  kita  yang ditempatkan  sebagai  nasabah  dapat  melakukan  Penunjukan  penerima  manfaat  dalam Perjanjian Asuransi (Effendi Perangin, 2014).
Uang  hasil  dari  klaim  polis  asuransi  tersebut  termasuk  dalam  harta  waris  yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta waris ini harus diserahkan kepada para ahli waris yang sudah ditentukan  oleh  undang-undang.  Maka  dalam  hal  ini  klaim  asuransi  termasuk  dalam  harta peninggalan yang wajib diberikan kepada semua ahli waris dan telah ditentukan bagiannya.
Seseorang  yang  menerima  harta  warisan  terdapat  dua  golongan,  yang  pertama  adalah ahli  waris  ab  intestato,  merupakan  bentuk  pewarisan  dimana  hubungan  darah  merupakan faktor  penentu  dalam  hubungan  pewarisan  antara  pewaris  dan  ahli  waris,  golongan  kedua disebut testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat). Dari sisi harta kekayaan yang  diwariskan  kepada  seseorang  yang  ditunjuk  dalam  polis  asuransi  merupakan  suatu permasalahan  hukum  yang  dikaji  dalam  tesis  ini,  oleh  karena  polis  asuransi  (perjanjian asuransi)  memiliki  banyak  persamaan  dengan  suatu  wasiat  sehingga  nampak  adanya persilangan antara suatu penetapan/penunjukan ahli waris (dapat digolongkan sebagai wasiat dari  seseorang  kepada  orang  lain)  terhadap  suatu  jumlah  tertentu  bagian  dari  harta  warisan yang ditentukan oleh calon pewaris dengan suatu perjanjian dua pihak yang berisi penyerahan suatu  kewajiban  pembayaran  dari  pihak  ketiga  (perusahaan  asuransi)  kepada  orang  yang ditunjuk oleh calon pewaris (Safitri, 2020).
Dalam tesis ini dikaji isu hukum (legal issue) mengenai apakah kehendak terakhir yang dituangkan  dalam  perjanjian  antara  calon  pewaris  dan  perusahaan  asuransi  dapat dikategorikan  sebagai  suatu  wasiat,  mengenai  hak  dan  kedudukan  ahli  waris  dalam  polis asuransi  jiwa  dibandingkan  dengan  ahli  waris  abintestate  mau  pun  ahli  waris  testamentair
serta kedudukan ahli waris legitimaris yang tidak disebut dalam polis asuransi terhadap uang pertanggungan yang melanggar hak mutlak (legitimeportie).

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif, penelitian  normative  sering  disebut  dengan  jenis  penelitian  Pustaka,  khusus  menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak/perjanjian, teori hukum  dan  pendapat  akademis.  penelitian  hukum  normatif  dalam  hal  ini  sering  disebut dengan  penelitian  hukum  yang  bersifat  doktrinal,  disebut  juga  penelitian  kepustakaan  atau penelitian dokumen (Marzuki & Sh, 2020).
Dalam  penelitian  ini  metode  pendekatan  yang  dipakai  adalah  Pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach),  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Serta menggunakan pendekatan Pendekatan konseptual (conceptual approach) Pendekatan ini beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu hukum.  Pendekatan  penelitian  dipilih  dalam  rangka  mencari  jawaban  atas  isu-isu  hukum dalam  suatu  penelitian  hukum.  Oleh  karena  itu,  kesesuaian  antara  pendekatan  dengan  isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.
Dalam menggali hukum, penulis menggunakan 3 jenis sumber bahan hukum, yaitu:
a. Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  buku  yang  bersifat  yang  berkaitan  juga  beberapa aturan  hukum  yang  berlaku  dan  memiliki  korelasi  dengan  penelitian  ini  juga  mengenai aturan perundang-undangan yang meliputi
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2831 K/Pdt/ 1988
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2000
4. Peraturan Otoritas Jasa Keungan (OJK) No.69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha  perusahaan  asuransi,  perusahaan  asuransi  Syariah,  perushaaan  reasuransi  dan perusahaan reasuransi Syariah
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
6. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
b. Bahan  hukum  sekunder  merupakan  suatu  bahan  hukum  yang  memiliki  sifat  sebagai penunjang bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder terdiri  atas berupa artikel,  jurnal dan bahan bacaan lainnya.
c. Bahan teori tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas. Dalam proposal ini untuk bahan hukum tersier, penulis menggunakan artikel berita untuk memperoleh informasi data yang diperlukan.
Tehnik  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  menggunakan tehnik  studi  dokumen  (documenter)  dan  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem  kartu  (card sistem),  kemudian  diinventarisir  dan  dikelompokkan  (klasifikasi)  sesuai  dengan  masing- masing  rumusan  masalah  (Purwati,  2020).  Analisis  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara mengkritis,  mendukung,  atau  memberi  komentar,  kemudian  membuat  suatu  kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri  dan dengan bantuan kajian pustaka. Metode
untuk  jenis  penelitian hukum  normatif berupa metode dreskriptif yaitu metode analisis yang memberikan  penilaian  (Justifikasi)  tentang  objek  yang  diteliti  apakah  benar  atau  salah  atau apa yang seharusnya menurut hukum (Purwati, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Prinsip Insurable Interest dalam asuransi
Sistem  hukum  asuransi  di  Indonesia  prinsip  kepentingan  yang  dapat  diasuransikan diatur  dalam  Pasal  250  dan  268  KUHD.  Pada  hakikatnya  setiap  kepentingan  dapat diasuransikan baik yang bersifat kebendaan atau kepentingan. Pasal 268 memberikan batasan tentang  kepentingan  yaitu  dapat  dinilai  dengan  uang,  dapat  diancam  biaya  dan  tidak dikecualikan dalam Undang-Undang.
Sebagai  bahan  perbandingan,  dalam  sistem  hukum  di  Inggris  pengaturan  unsur kepentingan  yang  dapat  diasuransikan  terdapat  dalam  Pasal  6 Marine  Insurance  Act .  Pada Pasal  tersebut  dijelaskan bahwa unsur kepentingan yang dapat  diasuransikan harus ada pada kerugian  terjadi.  Dengan  demikian  seorang  tertanggung  dapat  mengasuransikan  sesuatu walaupun  pada  saat  ditutupnya  perjanjian  asuransi  belum  mempunyai  kepentingan  terhadap yang diasuransikan tersebut (Sastrawidjaja, 1997).
Dalam perjanjian asuransi, unsur kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada pada  tertanggung.  Apabila  syarat  ini  tidak  ada,  maka  ancamannya  adalah  asuransi  itu  batal ( void ). Dalam perjanjian untung-untungan, unsur kepentingan itu tidak ada. Dalam Pasal 250 KUHD  ditentukan:  “apabila  seseorang  mengadakan  asuransi  untuk  diri  sendiri  atau  untuk kepentingan pihak ketiga, pada saat diadakan asuransi itu tertanggung atau pihak ketiga yang bersangkutan  tidak  mempunyai  kepentingan  atas  benda  asuransi,  maka  penanggung  tidak berkewajiban  mengganti  kerugian”.  Berdasarkan  ketentuan  di  atas  jelaslah,  bahwa kepentingan  merupakan  syarat  mutlak  ( essentieel  vereiste )  untuk  dapat  diadakan  peranjian asuransi. Bila hal itu tidak dipenuhi, penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian (Sastrawidjaja, 1997).
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  kepentingan  tertanggung  dalam  perjanjian  asuransi merupakan  syarat  mutlak,  jika  kepentingan  itu  tidak  ada,  maka  mengakibatkan  asuransi  itu batal.
Asuransi secara hukum tunduk pada sejumlah prinsip antara lain:
a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan ( insurable interest)
b. Prinsip kejujuran sempurna ( utmost good faith )
c. Prinsip sebab akibat ( proximate cause )
d. Prinsip ganti rugi ( indemnity )
e. Prinsip pergantian pihak ketiga ( subrogation principle )
f. Prinsip kontribusi (Budiono, 2007).
Berdasarkan beberapa prinsip diatas, tulisan ini difokuskan pada kajian prinsip. Hal ini tidak bermaksud menyangkal makna penting prinsip-prinsip yang lain, dengan alasan pertama keterbatasan tempat. Kedua, ketiadaan prinsip ini dalam asuransi dipandang paling berpotensi terhadap  praktik  judi,  ketidakpastian  (garar),  dan  bahkan  penipuan.  Secara  umum  obyek dalam  suatu  perjanjian  dapat  diartikan  sebagai  hal  yang  diperlukan  oleh  subyek,  suatu  hal
yang  penting  dalam  tujuan  membentuk  suatu  perjanjian.  Sehingga  hal  yang  dlwajibkan kepada  pihak  yang  berkewajiban  (debitur).  terhadap  mana  pihak  yang  berhak  (kreditur), mempunyai hak adalah merupakan obyek dalam hubungan hukum mengenai perjanjian.
Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dijabarkan dalam pasal 250 KUHD yang menyatakan:  “Bilamana  seseorang  yang  mempertanggungkan  untuk  dirinya  sendiri,  atau seseorang,  untuk  tanggungan  siapa  untuk  diadakan  pertanggungan  oleh  orang  lain,  pada waktu  diadakannya  pertanggungan  tidak  mempunyai  kepentingan  terhadap  benda  yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.”
Berdasarkan  pasal  tersebut  di  atas,  kepentingan  yang  diasuransikan  itu  harus  ada  pada saat ditutupnya suatu perjanjian asuransi. Apabila syarat ni tidak terpenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian. Pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 268 KUHD bahwa suatu kepentingan yang dapat diasuransikan adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dapat diancam suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang. Unsur kepentingan merupakan hal pokok yang harus ada terlebih  dahulu  sebelum  perjanjian  asuransi  dibuat.  Jika  suatu  kerugian  dapat  menimbulkan kerugian  atas  seseorang  maka  berarti  ia  mempunyai  suatu  kepentingan  yang  dapat diasuransikan.  Tanpa  adanya  unsur  kepentingan  yang  dapat  diasuransikan,  asuransi  menjadi perjudian atau pertaruhan. Bersama asuransi, perjudian dan pertaruhan tersebut masuk dalam perjanjian untung-untungan (Ganie & SE, 2023).
Perpindahan  kepemilikan  terhadap  harta  benda  yang  diasuransikan,  telah  diatur  dalam Pasal 263 KUHD. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi pergantian kepemilikan yang menyebabkan  perubahan  pada  pihak  tertanggung,  maka  unsur  kepentingan  beralih  kepada tertanggung  yang  baru.  Segala  hak  dan  kewajiban  tertanggung  terdahulu  beralih  kepada tertanggung  yang  baru,  kecuali  apabila  diperjanjikan  sebaliknya  oleh  penanggung  dan tertanggung yang lama (Ganie & SE, 2023).
Perihal kapan waktu yang tepat unsur kepentingan harus hadir, dalam praktek asuransi diatur sebagai berikut:
a. Dalam  asuransi  pengangkutan,  kepentingan  harus  ada  ketika  terjadi  kerugian  tidak  perlu pada  saat  perjanjian  asuransi  dimulai,  Pada  saat  mengajukan  klaim,  tertanggung  harus menunjukan  bukti  bahwa  dirinya  mempunyai  kepentingan  terhadap  harta  benda  yang diasuransikan tersebut.
b. Dalam  asuransi  kebakaran  dan  asuransi  kecelakaan,  kepentingan  harus  ada  pada  saat perjanjian  asuransi  dimulai.  Pada  saat  dimulainya  perjanjian  asuransi,  tertanggung  harus membuktikan  surat-surat  yang  resmi  bahwa  ia  mempunyai  kepentingan  atas  harta  benda yang  diasuransikan.  Pada  saat  mengajukan  klaim  ia  juga  harus  membuktikan  kembali bahwa  dirinya  mempunyai  kepentingan  terhadap  harta  benda  tersebut.  Dalam  hal  ini diperlukan  dua  kali  pembuktian  mengenai  kepentingan  tertanggung,  dikarenakan kemungkinan terjadi perpindahan kepemilikan karena dijual dan lain sebagainya (Ganie & SE, 2023).
Secara  garis  besar  Abdulkadir  Muhammad  menjelaskan  bahwa  dalam  praktek  tidak akan  terjadi  kesulitan  dalam  menentukan  kapan  diharuskan  adanya  kepentingan.  Penentuan mengenai waktu bagi kepemilikan kepentingan sudah diatur oleh para pihak dalam perjanjian
asuransi dan dtentukan dalam polis. Dengan kata lain, menjadi tergantung kepada tertanggung untuk  menyetujui  atau  tidak  dengan  adanya  syarat  yang  ditentukan  oleh  penanggung (Idayanti, 2020)
Unsur  kepentingan  yang  disyaratkan  harus  ada  dalam  perjanjian  asuransi  sejatinya merupakan  suatu  keterkaitan  antara  pihak  tertanggung  dengan  objek  ataupun  peristiwa  yang diasuransikan,  KUHD  menjelaskan  dalam  Pasal  268  KUHD  bahwa  suatu  kepentingan  yang dapat  diasuransikan  adalah  semua  kepentingan  yang  dapat  dinilai  dengan  sejumlah  uang, dapat diancam suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang (Wulansari, 2017). Penentuan  mengenai  nilai  ini  erat  keitannya  dengan  penentuan  premi  asuransi  yang  harus dibayar  oleh  tertanggung  dan  berapa  nilai  ganti  rugi  yang  harus  dibayar  oleh  pihak penanggung jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Kepentingan yang tidak dapat dinilai  dengan  uang  maka  penentuan  besaran  premi  dan  nilai  ganti  rugi  disesuaikan  dengan kepatutan/kepantasan/kewajaran.
Penentuan  mengenai  besaran  nilai  ganti  rugi  yang  disepakati  oleh  penanggung  dan tertanggung  juga  disesuaikan  dengan  tabel  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang. Beberapa  ahli  memberikan  batasan  adanya  unsur  kepentingan  dalam  perjanjian  asuransi. Batasan ini dapat ditarik dari pernyataan bahwa seseorang dianggap mempunyai kepentingan di  dalam  perjanjian  asuransi  adalah  manakala  orang  tersebut  dapat  atau  mungkin  menderita kerugian  yang  bersifat  kerugian  ekonomi,  sehingga  penanggung  harus  member  ganti kerugian.  Pengertian  tersebut  dapat  diartikan  terdapat  keterlibatan  kerugian  keuangan dikarenakan  suatu  peristiwa  yang  belum  pasti  akan  terjadi.  Selanjutnya  menurut  Sri  Rejeki setiap kepentingan baik yang bersifat kebendaan maupun hak dapat dipertanggungkan sejauh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (Marzuki & Sh, 2021)
Asuransi  atau  pertangungan  pada  dasarnya  merupakan  kegiatan  yang  bertujuan  untuk menghindari dan melimpahkan risiko  dari satu  pihak ke pihak lain atas suatu  kerugian yang diakibatkan  oleh  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti.  Asuransi  sangat  erat  kaitannya  dengan persoalan risiko. Kegiatan asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko dengan jalan  memindahkan  kepada  orang  lain.  Pemaknaan  prinsip  kepentingan  ( Insurable  Interst ) dalam  sistem  asuransi  di  Indonesia  adalah  bahwa  unsure  kepentingan  harus  ada  atau  dapat dibuktikan  oleh  tertanggung  saat  terjadinya  peristiwa  yang  mengakibatkan  kerugian. Tertanggung harus mampu membuktikan adanya keterikatan secara ekonomi terhadap objek ataupun  peristiwa  yang  diperjanjikan  dalam  perjanjian  asuransi.  Adapun  batasan  unsur kepentingan  adalah  sesuatu  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan  yang  tidak  dapat  dinilai dengan.

## Implikasi dari Penerapan Prinsip Insurable Interest dalam asuransi
Sebagai  produk  keuangan  yang  memberikan  jaminan  penggantian  finansial  atas kerugian yang dialami oleh tertanggung, asuransi memiliki karakteristik dan persyaratan yang berfungsi  untuk  memberikan  batasan  risiko  dan  kerugian  apa  saja  yang  dapat dipertanggungkan atau diasuransikan. Bila tidak memenuhi karakteristik dan persyaratan yang ada, otomatis kontrak pertanggungan tidak bisa dijalankan. Salah satu karakteristik dari risiko yang  bisa  diasuransikan  atau  dipertanggungkan  adalah  pihak  yang  mengasuransikan  suatu
risiko  harus  memiliki  persyaratan  sebagai insurable  interest atau  adanya  kepentingan  yang diasuransikan.  Artinya,  setiap  risiko  yang  apabila  terjadi  harus  mengakibatkan  kerugian finansial bagi pihak tertanggung (Marzuki & Sh, 2021)
Contohnya  adalah  asuransi  kebakaran  hanya  berlaku  untuk  rumah  atau  tempat  usaha yang  dimiliki  secara  sah  oleh  tertanggung.  Dengan  demikian,  konsep  atau  prinsip  insurable interest menjadi suatu unsur yang esensial dan fundamental dari setiap kontrak atau perjanjian asuransi  dan  menjadi  suatu  prinsip.  Tanpa  memenuhi  prinsip insurable  interest ,  perjanjian asuransi tidak bisa dilakukan.
Pentingnya  unsur insurable  interest ini  juga  termaktub  dalam  Pasal  250  KUHD  yang berbunyi:  "Apabila  seorang  yang  telah  mengadakan  suatu  pertanggungan  untuk  diri  sendiri, atau  seorang  yang  untuknya  telah  diadakan  suatu  pertanggungan,  pada  saat  diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan itu terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi” (Taswin et al., 2022)
Dari definisi di atas, bila diurai secara detail maka akan diperoleh empat unsur penting dari insurable interest yaitu:
a. Harus  ada  harta  benda,  hak,  kepentingan,  jiwa,  anggota  badan  atau  tanggung  jawab potensial, yang dapat diasuransikan/dipertanggungkan
b. Harta benda dan lain lain-lain seperti tersebut di atas harus menjadi objek pertanggungan ( the subject-matter of insurance ).
c. Tertanggung harus mempunyai suatu hubungan dengan obyek pertanggungan itu. Melalui hubungan  tersebut,  tertanggung  akan  mendapatkan  manfaat  apabila  tidak  terjadi  apa-apa atas  objek  pertanggungan  itu  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Sebaliknya,  tertanggung akan menderita kerugian keuangan apabila objek pertanggungan itu mengalami kerusakan atau apabila timbul tanggung jawab pada pihaknya.
d. Hubungan  antara  si  tertanggung  dan  objek  pertanggungan  itu  haruslah  suatu  hubungan yang dilindungi atau diakui hukum (Taswin et al., 2022).
Hubungan  kepentingan  dalam  konsep  insurable  interest  juga  bisa  bersifat  kepentingan keuangan  ( pecuniary  interest ).  Lebih  lanjut, insurable  interest atas  tertanggung  ini  dapat muncul berdasarkan berlakunya hal-hal sebagai berikut:
a. Berdasarkan Hukum ( Common law )
Insurable interest bisa muncul akibat ketentuan hukum yang berlaku yang membuat seseorang  memiliki  kepentingan  atas  kerugian  yang  dialami  sendiri  maupun  pihak  lain. Sebagai contoh adalah ketentuan hukum dalam The Law of Tort di Inggris.  Dalam hukum tersebut  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  mempunyai duty  of  care (kewajiban  untuk menjaga)  agar  orang  atau  orang  lain  tidak  mengalami  kerugian.  Jika duty  of  care -nya dilanggar,  misalnya  ia  melakukan  suatu  kelalaian  ( negligence )  yang  menyebabkan  orang lain  menderita  kerugian,  maka  ia  wajib  bertanggung  jawab  untuk  membayar  ganti  rugi kepada orang lain itu (Badruzaman, 2019). Di Indonesia, ketentuan tentang duty of care ini juga termaktub dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata dimana setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Dengan demikian common law menciptakan insurable interest bagi orang-orang yang mempunyai potensial liability

## b. Kontrak atau Perjanjian ( Contract )
Kontrak atau perjanjian antara dua belah pihak yang diakui secara hukum juga bisa menciptakan  terjadinya insurable  interest .  Misalnya,  berdasarkan  kontrak  atau  perjanjian salah satu pihak yang mengadakan kontrak dan perjanjian itu harus bertanggung jawab atas sesuatu bila tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut (Ganie & SE, 2023).
Hak  untuk  mengasuransikan  yang  timbul  dari  adanya  hubungan  keuangan  antara Tertanggung  dengan  obyek  pertanggungan,  yang  dilindungi  hukum  atau  sah  menurut hukum  yang berlaku. Asuransi  jiwa selain  harus  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian juga harus  memenuhi  beberapa  prinsip  penting  antara  lain  prinsip  insurable  interest.  Pihak tertanggung  harus  mempunyai  keterlibatan  sedemikian  rupa  dengan  akibat  dari  suatu peristiwa  yang  belum  pasti  terjadi  dan  yang  bersangkutan  menderita  kerugian  akibat peristiwa itu, Prinsip kepentingan menegaskan bahwa orang yang menutup asuransi harus mempunyai  kepentingan  ( interest )  atas  objek  yang  dapat  diasuransikan  ( insurable ).  Jadi, pada  hakekatnya  yang  diasuransikan  bukanlah  objek  tersebut,  tetapi  kepentingan Tertanggung atas objek itu. Agar kepentingan itu dapat diasuransikan ( insurable interest), kepentingan itu harus legal dan patut ( legal and equitable). Untuk membuktikan legal atau tidak, dibuktikan dengan surat-surat resmi (otentik) dari harta benda yang bersangkutan. Untuk  asuransi  kerugian,  prinsip  ini  tercermin  dalam  Pasal  250  KUHD.  Pasal  250 KUHD  menyebutkan  bahwa:  “Apabila  seorang  yang  telah  mengadakan  suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan,  pada  saat  diadakannya  pertanggunan  itu  tidak  mempunyai  suatu kepentingan  terhadap  barang  yang  dipertanggungkan  itu,  maka  si  Penanggung  tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi. Secara moril, kepentingan di dalam perjanjian asuransi jiwa tidak pantas untuk dinilai dengan uang. Tetapi bukan berarti hal tersebut tidak dapat ditentukan  dengan  uang.  Dalam  Asuransi  jiwa,  kepentingan  yang  dapat  diasuransikan adalah  sesuatu  dugaan  akan  hilangnya  atau  berkurangnya  nilai  ekonomis  yang  timbul karena  meninggalnya  orang  yang  jiwanya  diasuransikan  (Tertanggung).  Artinya  jika Tertanggung  meninggal  dunia  maka  dari  segi  ekonomi,  hal  tersebut  dapat  mengganggu perjalanan hidup penerima manfaat. Sehingga besarnya uang pertanggungan yang nantinya akan  diberikan  oleh  Penanggung,  dapat  dinilai  sebagai  bentuk  dari  penggantian  nafkah yang  biasanya  diterima  oleh  penerima  manfaat  saat  Tertanggung  masih  hidup.  Hal  inilah yang dapat dikatakan sebagai kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dalam perjanjian asuransi jiwa (Ismanto, 2014).
Pasal  250  KUHDagang  yang  menyebutkan  bahwa  :  “Apabila  seseorang  yang  telah mengadakan  pertanggungan  untuk  diri  sendiri,  atau  apabila  seorang,  yang  untuknya  telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannyapertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan  terhadap  barang  yang  dipertanggungkan  itu,  maka  Penanggung  tidaklah diwajibkan memberikan ganti kerugian.”
Pasal  250  tersebut  menyatakan  bahwa  harus  atau  mewajibkan  adanya  prinsip insurable interest (kepentingan yang dapat diasuransikan) untuk mencegah sebuah kontrak polis diperjual-belikan atau sebagai bahan taruhan. Kalau tidak terdapat insurable interest
pada  sebuah  kontrak  asuransi,  maka  asuransi  tersebut  akan  dianggap  tidak  sah  (void). Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  kepentingan  tertanggung  dalam  perjanjian  asuransi merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada, maka mengakibatkan asuransi itu batal (Navisa, 2020).
Oleh karena itu, pihak asuransi secara berkala akan meninjau penunjukan ahli waris apakah  sesuai  atau  tidak  Sebagai  perbandingan  ditinjau  dalam  undang-undang  asuransi Malaysia tahun 1984 menguraikan tentang principle of insurable interest. Dalam undang- undang  tersebut  tidak  menyaratkan  adanya  prinsip  ini  dalam  asuransi  jiwa.  Menurut  para pakar, konsep asuransi jiwa tidak memuat prinsip ini. Ketiadaannya tidak akan membawa pada adanya perjudian maupun taruhan, sebab hanya membuat ketidak relevanan saja dan tidak akan merusak kehidupan peserta. Begitu juga dalam asuransi kerugian, dimana juga tidak mencantumkan adanya prinsip ini.
Dengan  demikian,  prinsip  insurable  interest  adalah  fondasi  penting  dalam  industri asuransi  yang  membantu  menjaga  integritas  kontrak,  mendorong  manajemen  risiko  yang baik,  dan  melindungi  kepentingan  para  pihak  yang  terlibat,  Prinsip insurable  interest ini bertujuan  untuk  menghindari  seseorang  yang  tidak  memiliki  hak  ekonomi  terhadap seseorang, mengambil keuntungan dari manfaat produk asuransi tersebut (Navisa, 2020).
Tidak  tercantumnya insurable  interest atau  kepentingan  yang  dapat  diasuransikan berakibat  pada  lemahnya  legalitas  perjanjian  asuransi,  dan  batal  demi  pertimbangan hukum. Individu dinyatakan mempunyai kepentingan atas objek yang diasuransikan jika ia mengalami kerugian finansial akibat kerugian, kehilangan, atau kerusakan atas objek yang dijamin  oleh  asuransi.  Prinsip  insurable  interest  menentukan  syarat  adanya  kepentingan dalam  membuat  kontrak  asuransi  sebagai  akibat  batalnya  kontrak  asuransi  jika  tidak dipenuhi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengantisipasi  supaya  asuransi  tidak  dijadikan  sebagai sarana perjudian. Pihak penanggung tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi jika  asuransi  dilakukan  tanpa  ada  kepentingan  pihak  tertanggung  atas  objek  yang diasuransikan sebagaimana diatu r dalam Pasal 250 KUHD

## Hak Mutlak Dalam Peraturan Ahli Waris Ab Instanto
Hukum  waris  perdata,  sangat  erat  hubungannya  dengan  hukum  keluarga,  maka  dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem  kekeluargaan,  sistem  kewarisan  yang  ada  kaitannya,  wujud  dari  barang  warisan  dan bagaimana  cara  mendapatkan  warisan.  Sistem  kekeluargaan  dalam  hukum  waris  perdata adalah  sistem  kekeluargaan  yang  bilateral  atau  parental,  dalam  sistem  ini  keturunan  dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, dimana ahli waris dapat mewaris secara individu atau sendiri-sendiri,  dan  ahli  waris  tidak  dibedakan  baik  laki-laki  maupun  perempuan  serta  hak mewarisnya sama (Afandi, 1983).
Dalam  hukum  waris  perdata,  berlaku  suatu  asas,  yaitu  apabila  seseorang  meninggal dunia  (pewaris),  maka  demi  hukum  dan  seketika  itu  juga  hak  dan  kewajibannya  beralih kepada  para  ahli  warisnya,  sepanjang  hak  dan  kewajiban  tersebut  termasuk  dalam  lapangan hukum  harta  kekayaan  atau  dengan  kata  lain  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan
uang.  Sistem  hukum  waris  perdata  memiliki  ciri  khas  yang  berbeda  dengan  sistem  hukum waris  lainnya,  yaitu  menghendaki  agar  harta  peninggalan  pewaris  sesegera  mungkin  dapat dibagi-bagi  kepada  mereka  yang  berhak  atas  harta  tersebut.  Kalaupun  harta  peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris. Adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi (Afandi, 1983)
Dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu a. Ketentuan Undang-undang ( Abintestato), yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang- undang  untuk  mendapatkan  bagian  dari  warisan,  karena  hubungan  kekeluargaan  atau hubungan darah dengan si meninggal.
b. Testamen (wasiat), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau  ditetapkan  dalam  suatu  surat  waris  yang  ditinggalkan  oleh  si  meninggal (Aswatiningsih, 2020).
Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu  dinamakan  “ Legitimaris ”  sedang  bagiannya  yang  dilindungi  oleh  Undang-Undang  itu dinamakan “ Legitime portie ”. Jadi harta peninggalan dalam mana ada legitimaris terbagi dua, yaitu  “ legitime  portie” (bagian  mutlak)  dan  “ beschikbaar ”  (bagian  yang  tersedia).  Bagian yang  tersedia  ialah  bagian  yang  dapat  dikuasai  oleh  pewaris,  ia  boleh  menghibahkannya sewaktu  ia  masih  hidup  atau  mewariskannya.  Hampir  dalam  perundang-undangan  semua negara dikenal lembaga legitime portie . Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di  negara  lain,  terutama  mengenai  siapa-  siapa  sajalah  yang  berhak  atasnya  dan  legitimaris berhak atas apa (Andhasasmitha, 1987).
Bagian  yang  kedua  itu  (bagian  mutlak),  diperuntukkan  bagian  para  legitimaris bersamasama,  bilamana  seorang  legitimaris  menolak  ( vierwerp )  atau  tidak  patut  mewaris ( onwaardig )  untuk  memperoleh  sesuatu  dari  warisan  itu,  sehingga  bagiannya  menjadi  tidak dapat  dikuasai  ( werd  niet  beschikbaar ),  maka  bagian  itu  akan  diterima  oleh  legitimaris lainnya.  Jadi  bila  masih  terdapat  legitimaris  lainnya  maka  bagian  mutlak  itu  tetap diperuntukkan  bagi  mereka  ini,  hanya  jika  para  legitimaris  menuntutnya,  ini  berarti  bahwa apabila  legitimaris  itu  sepanjang  tidak  menuntutnya,  maka  pewaris  masih  mempunyai “ beschikking-srech ”  atas  seluruh  hartanya.  Di  dalam  KUHPerdata  asas  legitime  dilakukan secara hampir konsekwen, di berbagai tempat dapat diketemukan ungkapan, ungkapan seperti mengingat ( behoudens ) peraturan-peraturan yang ditulis untuk legitime . Pewaris hanya dapat merampas hak ahli waris dengan mengadakan perbuatan-perbuatan pemilikan harta kekayaan sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan apa-apa (Andhasasmitha, 1987).
Jika seorang yang berhak atas legitime portie (bagian mutlak) menolak warisan, apakah orang lain dapat menjadi legitimaris, apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan kakak  dan  kakek,  maka  warisannya  jatuh  pada  kakeknya,  Kakek  memang  keluarga  dalam garis lurus akan tetapi bukan ahli waris (golongan ketiga) sedangkan kakak (golongan kedua), Kakek sebagai ahli waris golongan ketiga tidak akan mewaris jika golongan kedua masih ada, karena  itu  kakek  ini  tidak  berhak  atas  legitime.  Apabila  kakaknya  menolak  warisan  (Pasal 1058  KUHPerdata)  maka  baru  kakek  menjadi  ahli  waris.  Apakah  bagian  mutlak  dari  salah
seorang ahli waris dapat menjadi besar karena ada orang lain yang menolak warisan, bagian mutlak  selalu  merupakan  suatu  bagian  seimbang  dari  apa  yang  akan  diterima  ahli  waris  ab intestato,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1914  KUHPerdata.  Kesulitan  yang  sama  dapat  timbul pada  “ onterving ”  (pemecatan  sebagai  ahli  waris)  dan  “ onwaadig ”  (ketidak  pantasan/tidak patut mewaris) (Andhasasmitha, 1987).
Undang-Undang hanya menyatakan, bahwa agar seseorang berhak untuk menuntut atas bagian mutlak ( legitime portie), ia harus merupakan ahli waris ab intestato dalam garis lurus ke  atas,  dengan  tidak  memperhatikan  apakah  ahli  waris  tersebut  secara  langsung  atau merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakan terhadap harta peninggalan. Syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak ( legitme portie ) adalah:
a. Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam hal ini kedudukan garwa (suami  /  isteri)  adalah  berbeda  dengan  anak-anak.  Meskipun  sesudah  tahun  1923  Pasal 852a KUHPerdata menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus ke bawah, mereka termasuk garis ke samping. Oleh karena itu isteri/suami tidak memiliki legitime portie atau disebut non legitimaris
b. Orang harus ahli waris ab intestato . Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris ab instestato
c. Mereka  tersebut,  walaupun  tanpa  memperhatikan  wasiat  pewaris,  merupakan  ahli  waris secara ab intestate (Djaja Sembiring Meliala, 2014).
Ahli waris dalam garis ke bawah, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah menurut  Pasal  914  KUHPerdata  adalah  1/2  dari  bagiannya  menurut  undang-undang,  jika meninggalkan  dua  orang  anak  sah,  maka  besarnya  bagian  mutlak  adalah  2/3  dari  bagian menurut  undang-undang  dari  kedua  anak  sah  tersebut,  sedangkan  jika  meninggalkan  tiga orang  anak  sah  atau  lebih,  maka  besarnya  bagian  mutlak  adalah  3/4  dari  bagian  para  ahli waris  tersebut  menurut  ketentuan  undang-undang.  Bagian  menurut  Undang-Undang  adalah bagian  ahli  waris  atas  harta  warisan  seandainya  tidak  ada  hibah  atau  testament  yang  bisa dilaksanakan.  Sedangkan  ahli  waris  dalam  garis  ke  atas,  besarnya  bagian  mutlak  menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerdata, selamanya 1/2 dari bagian menurut undang-undang (Djaja Sembiring Meliala, 2014).
Sedangkan  bagian  mutlak  dari  anak  luar  kawin  yang  telah  diakui  (Pasal  916 KUHPerdata) selamanya 1/2 dari bagian anak luar kawin menurut ketentuan UndangUndang. Ahli  waris  yang  tidak  mempunyai  bagian  mutlak  atau  legitime  portie,  yaitu  pertama suami/isteri  yang  hidup  terlama.  Kedua  para  saudara-saudara  dari  pewaris.  Mereka  tidak berhak  ( non  legitimaris) karena  berada  dalam  garis  ke  samping.  Digunakan  tidaknya perhitungan berdasarkan ligitime portie sangat  tergantung  pada ada atau tidaknya hibah atas testament  yang  bisa  dilaksanakan  (Djaja  Sembiring  Meliala,  2014). Legitimaris hanya merupakan  ahli  waris  apabila  ia  mengemukakan  haknya  atas  bagian  mutlaknya.  Apa  yang dinikmatinya  karena  “ inkorting ”  (pengurangan)  diperolehnya  hak  ahli  waris,  tujuan  dari tuntutan  pengurangan  atau  pemotongan  adalah  agar  pemberianpemberian  yang  dilakukan dengan  hibah  atau  wasiat  itu  dikurangi,  jadi  batal  sepanjang  hal  itu  diperlukan  untuk memberikan kepada legitimaris apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris.
Apabila legitimaris mengurangi  suatu  hibah  barang  tak  bergerak,  maka  barang  ini bukannya  berpindah  dari  si  penerima  hibah  ke legitimaris, melainkan  hibah  itu  batal  dan dianggap tidak pernah terjadi, orang yang meninggal itu tidak pernah kehilangan barang dan dianggap masih selalu berada di dalam budelnya, ternyata setelah pengurangan itu berpindah karena pewarisan dari si pewaris kepada si legitimaris, maka ia tidak memperoleh kedudukan sebagai  ahli  waris  karena  hukum,  akan  tetapi  ia  menjadi  ahli  waris  oleh  karena  ia mengemukakan pembatalan dari ketetapan-ketetapan yang melanggar legitimenya

## Analisis prinsip Insurance Interest mengenai hak Mutlak dalam penentuan ahli waris ab intestato pada asuransi jiwa
Perjanjian  asuransi  jiwa  yang  dibuat  dan  disepakati  oleh  tertanggung  dengan penanggung  adalah  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  karena  perjanjian  dibuat berdasarkan  pada  asas  kebebasan  berkontrak,  konsensualisme,  pacta  sunt  servanda  maupun asas  itikad  baik  yang  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan  perjanjian  asuransi.  Dalam  asuransi jiwa,  selain  harus  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  juga  harus  memenuhi  prinsip  penting antara  lain  prinsip  insurable  interest.  Sebagaimana  sifat  pewarisan  dalam  pasal  830  KUH Perdata menyebutkan bahwa,“Pewarisan hanya terjadi karena kematian”.
Demikian  pula  pada  asuransi  jiwa  dimana  uang  pertanggungan  hanya  akan  dapat diterima oleh penerima manfaat bila tertanggung meninggal dunia. Namun, meskipun terlihat memiliki  kesamaan,  uang  pertanggungan  asuransi  jiwa  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai warisan.  Pada  asuransi  jiwa,  pihak  penerima  manfaat  harus  disebutkan  dengan  jelas identitasnya  termasuk  memuat  hubungannya  dengan  tertanggung  (suami,  istri,  anak  atau pihak lainnya, misalnya keponakan). Walaupun pada kenyataannya, tertanggung mempunyai hak  penuh  dalam  menentukan  siapa  yang  menjadi  penerima  manfaat  (Beneficiary) sebagaimana yang tercantum dalam polis (Samosir, Marniati, & Kumala, 2024).
Perjanjian asuransi jiwa berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 1340 Hukum Perdata, disebutkan  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  hanya  berlaku  bagi  pihak-pihak yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualian sebagaimana dalam Pasal  1317  KUH  Perdata  yang  menyatakan,  “Dapat  pula  perjanjian  diadakan  untuk kepentingan  pihak  ketiga,  bila  suatu  perjanjian  yang  dibuat  untuk  diri  sendiri,  atau  suatu pemberian  kepada  orang  lain,  mengandung  suatu  syarat  semacam  itu.”  (Muhtarom,  2014) Pasal  ini  mengkonstruksikan  bahwa  seseorang  dapat  mengadakan  perjanjian/  kontrak  untuk kepentingan  pihak  ketiga,  dengan  adanya  suatu  syarat  yang  ditentukan.  Artinya,  dalam membuat  keputusan  siapa  yang  menjadi  penerima  manfaat  merupakan  hak  mutlak tertanggung  dan  pihak  penerima  manfaat  ( Beneficiary) maupun  perusahaan  asuransi  sebagai penanggung,  tidak  dapat  dituntut  apabila  di  kemudian  hari  ada  pihak  lain/keluarga tertanggung  yang  mempermasalahkan  ketentuan  tentang  penerima  manfaat  asuransi  jiwa tersebut (Muhtarom, 2014).
Fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  bahwa  terdapat  ahli  waris ab  intestato yang menggugat  perusahaan  asuransi  maupun  pihak  penerima  manfaat  yang  tidak  memberikan dana  klaim  asuransi  jiwa  atau  uang  pertanggungan  yang  didapat  akibat  kematiaan tertanggung.  Hal  ini  terjadi  karena  ahli  waris  tersebut  tidak  tercantum  namanya  sebagai
penerima  manfaat  asuransi  jiwa  tertanggung,  padahal  dia  merupakan  ahli  waris ab  intestato yang  seharusnya  mendapatkan  apa  saja  yang  menjadi  harta  peninggalan  pewaris,  termasuk uang  pertanggungan  atau  dana  klaim  asuransi  jiwa  tersebut  kompleksitas  hubungan  antara peraturan  hukum  terkait  hak  penerima  manfaat  asuransi  jiwa  dan  tuntutan  yang  mungkin diajukan oleh ahli waris ab intestato, yaitu ahli waris yang menerima harta peninggalan tanpa adanya wasiat tertulis dari pewaris (Fahimah, 2021).
Analisis ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum perdata yang  mengatur  asuransi  jiwa  dan  hak-hak  ahli  waris.  Pertama-tama,  dalam  konteks  hukum perdata, ketentuan hukum yang mengatur hak penerima manfaat asuransi jiwa memiliki dasar pada perjanjian asuransi. Perjanjian ini menetapkan siapa yang memiliki hak untuk menerima manfaat  asuransi  jiwa  setelah  tertanggung  meninggal  dunia.  Hak  ini  biasanya  diberikan kepada pihak yang namanya secara spesifik  tercantum dalam polis asuransi,  yakni  penerima manfaat. Penerima manfaat adalah individu atau entitas yang ditunjuk oleh tertanggung untuk menerima  pembayaran  klaim  asuransi.  Oleh  karena  itu,  analisis  argumentatif  harus memperhatikan klarifikasi ketentuan ini untuk membentuk dasar argument (Muhtarom, 2014).
Kedua, perspektif ahli waris ab intestato , yang mungkin mengajukan gugatan terhadap hak  penerima  manfaat,  menambahkan  lapisan  kompleksitas  pada  analisis.  Ahli  waris ab intestato tidak  memiliki  keberlanjutan  kepentingan  yang  jelas  seperti  yang  dimiliki  oleh penerima manfaat  yang  secara eksplisit  ditentukan dalam polis. Gugatan yang diajukan oleh ahli  waris  bisa  mencakup  argumen  terkait  hak  pewaris  yang  dianggap  tidak  terwakili  secara adil dalam penunjukan penerima manfaat (Muhtarom, 2014).. Namun, argumen hukum yang kuat  dapat  bersandar  pada  prinsip-prinsip  perjanjian  asuransi  dan  kejelasan  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  di  dalamnya.  Hal  ini  mencakup  pertimbangan  apakah  pewaris  telah menjalankan haknya dengan adil ketika menentukan penerima manfaat dan apakah perubahan hak tersebut dapat diakui tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum perdata (Salim & Sh, 2021) Urgensi hukum yang melibatkan aspek-aspek penting dalam penentuan hak penerima manfaat dalam konteks asuransi jiwa. Berikut adalah:
a. Perlindungan  Hak  Penerima  Manfaat:  Keseluruhan  sistem  asuransi  jiwa  didasarkan  pada perjanjian antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Urgensi hukum ini muncul karena pentingnya melindungi hak-hak penerima manfaat yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut dan Hukum perdata berperan dalam memastikan bahwa hak-hak penerima manfaat dihormati dan dijalankan sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi.
b. Kepastian  Hukum  dalam  Perjanjian  Asuransi:  Kepastian  hukum  diperlukan  untuk memahami dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat  dalam perjanjian asuransi jiwa.  Hal  ini  mencakup  klarifikasi  mengenai  hak  penerima  manfaat  dan  cara penunjukannya dan Urgensi  hukum terletak pada kebutuhan untuk  menciptakan kerangka hukum  yang  jelas  agar  para  pihak  terlibat  dapat  memahami  hak  dan  kewajiban  mereka dalam konteks asuransi jiwa
c. Penyelesaian Konflik antara Hak Penerima Manfaat dan Ahli Waris Ab Intestato: Urgensi hukum  juga  timbul  ketika  terdapat  konflik  antara  hak  penerima  manfaat  yang  telah ditetapkan dalam perjanjian asuransi dan klaim yang diajukan oleh ahli waris ab intestato dan  Pengadilan  perdata  harus  dapat  menyediakan  mekanisme  yang  adil  dan  berkeadilan
untuk  menyelesaikan  konflik  semacam  ini  dengan  mempertimbangkan  prinsip-prinsip hukum perdata.
d. Pertanggungjawaban  Hukum  Perusahaan  Asuransi:  Kejelasan  dalam  ketentuan  hukum perdata menjadi penting untuk menentukan apakah perusahaan asuransi telah bertanggung jawab  secara  hukum  dalam  menjalankan  perjanjian  asuransi  jiwa,  khususnya  terkait pembayaran klaim kepada penerima manfaat yang sah.
e. Mendorong Kepatuhan terhadap Peraturan: Urgensi hukum dari judul ini juga mendorong perlunya kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur aspek-aspek hak penerima manfaat. Hal  ini  mencakup  kewajiban  perusahaan  asuransi  untuk  memastikan  kejelasan  dan keadilan dalam penunjukan penerima manfaat.
Melalui urgensi hukum ini, diharapkan bahwa sistem hukum perdata dapat memberikan arahan  yang  jelas,  melindungi  hak-hak  penerima  manfaat,  dan  menyediakan  mekanisme penyelesaian  konflik  yang  efektif  dalam  konteks  klaim  asuransi  jiwa.  Landasan  hukum asuransi  jiwa  sebagai  perjanjian  adalah  sebagimana  di  dalam  Pasal  1338  dan  1320  KUH Perdata.  Bahwa  atas  hal  tersebut,  ketentuan  yang  berlaku  dalam  asuransi  jiwa  berdasarkan pada  isi  perjanjian  yang  telah  disepakati  para  pihak  di  dalam  polis  asuransi  tersebut. Termasuk  dalam hal  pencairan dana klaim  asuransi,  Penanggung yakni  perusahaan asuransi, memberikan  dana  klaim  asuransi  kepada  penerima  manfaat  ( Beneficiary )  yang  namanya tercantum di dalam polis asuransi jiwa sesuai dengan kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung.

## KESIMPULAN
Setelah  melihat  uraian  dari  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  diperlukan  klausul penunjukan  dalam  menentukan  hak  dan  kedudukan  ahli  waris  dalam  polis  asuransi  jiwa dibandingkan  dengan  ahli  waris  ab  intestato  maupun  ahli  waris  testamentair,  KUHPer  tidak membedakan  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan,  antara  suami  dan  istri.  Mereka  berhak mewaris dengan mendapat bagian yang sama. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, KUHPer  menganut  sistem  keturunan  bilateral.  Setiap  orang  itu  menghubungkan  dirinya kedalam  keturunan  ayah  ataupun  ibunya.  Undang-undang  mengatur  kewarisan  dengan  dua cara  yakni  ab  intestate  dan  testamentair.  Ahli  waris  Ab  intestato  diatur  dalam  pasal  832 KUHPdt  yang  menentukan  bahwa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  adalah  para  keluarga sedarah dan suami/istri yang masih hidup, sedangkan testamentair ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat.
Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Perasuransian tidak menjelaskan mengenai  penentuan  ahli  waris  dalam  polis  asuransi,  penentuan  ahli  waris  dalam  polis asuransi salah satunya adalah memiliki hubungan darah dengan pewaris atau tertanggung atau dalam  hal  ini  disebut  ahli  waris  ab  instanto,  Yang  mana  ahli  warisnya  adalah  orang  yang memiliki  hubungan  darah  dengan  tertanggung,  dan  tertanggung  belum  mengubah  atau mengganti  ahli  waris  yang  terdapat  dalam  polis  asuransi  jiwa.    Hukum  Waris  Testamentair (bagian  dari  Hukum  Benda)  dan  Hukum  Perjanjian  (bagian  dari  Hukum  Perikatan) menghasilkan suatu perjanjian yang mempunyai unsur-unsur suatu wasiat, Perjanjian asuransi jiwa  individual  (polis  asuransi  jiwa  individual)  merupakan  hasil  persilangan  antara  hukum
benda  khususnya  hukum  waris  testamentair  dengan  hukum  perjanjian,  dengan  demikian perjanjian  asuransi  jiwa  individual  dapat  disebut  sebagai  wasiat  hibrida,  Disebut  sebagai wasiat  oleh  karena  pewarisan  adalah  salah  satu  cara  memperoleh  hak  milik  atas  suatu kebendaan  dalam  hal  ini  adalah  uang  pertanggungan,  dan  unsur-unsur  mutlak  suatu  wasiat telah  terpenuhi  dalam  perjanjian  asuransi  jiwa  individual  yaitu  dibuat  dalam  bentuk  formal (tertulis).
Pemegang polis harus menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris ketika pemegang polis  meninggal  dunia.  Penunjukan  ahli  waris  diberikan  kebebasan  secara  penuh  kepada pemegang polis. Pemegang polis berhak menunjuk siapa saja menjadi ahli waris. Namun pada prakteknya  yang  paling  sering  ditunjuk  sebagai  ahli  waris  adalah  anak  atau  pasangan. Penunjukan  ahli  waris  berdasarkan  klausul  tersebut  cenderung  mengesampingkan  golongan ahli waris yang telah ditentukan dalamKitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) dimana golongan ahli waris tidak diperhatikan. Implementasi dari prinsip Insurable Interest mengenai hak  Mutlak  dalam  penentuan  ahli  waris  ab  intestato  pada  asuransi  jiwa.    Dalam  perjanjian asuransi,  unsur  kepentingan  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  ada  pada  tertanggung. Apabila  syarat  ini  tidak  ada,  maka  ancamannya  adalah  asuransi  itu  batal  (void).  Asuransi secara  hukum  tunduk  pada  sejumlah  prinsip,  salah  satunya  adalah  Principle  of  insurable interest,  adalah  kepentingan  yang  dapat  diasuransikan  mengandung  pengertian  bahwa  pihak Tertanggung  mempunyai  keterlibatan  dengan  akibat  yang  ditimbulkan  dari  suatu  peristiwa yang  tidak  pasti,  sehingga  yang  bersangkutan  menjadi  dirugikan/menderita  Pencantuman prinsip  ini  dalam  asuransi  dalam  rangka  Mencegah  perjudian  (to  prevent  gambling), mengurangi moral hazard (to reduce moral hazard),  mengukur total kerugian (to measure the loss).  Unsur  kepentingan  yang  disyaratkan  harus  ada  dalam  perjanjian  asuransi  sejatinya merupakan  suatu  keterkaitan  antara  pihak  tertanggung  dengan  objek  ataupun  peristiwa  yang diasuransikan.
Dalam  hal  kewarisan,  Pewaris  sebagai  pemilik  harta,  adalah  mempunyai  hak  mutlak untuk  mengatur  apa  saja  yang  dikehendaki  atas  hartanya.  Ini  merupakan  konsekuensi  dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris legitimaris, sedangkan bagian mutlak  yang  tersedia  dari  harta  warisan  yang  merupakan  hak  ahli  waris  legitimaris  disebut Legitime Portie, Hak mutlak tersebut (legitime portie) Hanya sanak saudara dalam garis lurus (bloedverwanten  in  de  rechte  lijn)  merupakan  ahli  waris  ab  intestato  saja  yang  berhak  atas bagian yang dimaksud. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada  seseorang,  namun  demikian  pemberian  tersebut  tidak  boleh  melanggar  hak  mutlak (yang harus dimiliki) dari ahi waris berdasarkan undang- undang tersebut.
Dalam konteks hukum perdata, ketentuan hukum yang mengatur hak penerima manfaat asuransi  jiwa memiliki dasar pada perjanjian  asuransi.  Perjanjian ini menetapkan siapa yang memiliki  hak  untuk  menerima  manfaat  asuransi  jiwa  setelah  tertanggung  meninggal  dunia. Hak ini biasanya diberikan kepada pihak yang namanya secara spesifik tercantum dalam polis asuransi,  yakni  penerima  manfaat.  Sedangkan  dalam  perspektif  ahli  waris  ab  intestato,  oleh Undang-Undang  diadakan  bagian  tertentu  yang  harus  diterima  oleh  mereka,  bagian  yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si
pewaris  sehingga  pembuat  Undang-Undang  menganggap  tidak  pantas  apabila  mereka  tidak menerima  apa-apa  sama  sekali.  Agar  orang  secara  tidak  mudah  mengesampingkan  mereka, maka  Undang-Undang  melarang  seseorang  semasa  hidupnya  menghibahkan  atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris ab intestato itu.
Landasan  hukum  asuransi  jiwa  sebagai  perjanjian  adalah  sebagimana  di  dalam  Pasal 1338 dan 1320 KUH Perdata. Bahwa atas hal tersebut, ketentuan yang berlaku dalam asuransi jiwa berdasarkan pada isi perjanjian yang telah disepakati para pihak di dalam polis asuransi tersebut.  Termasuk  dalam  hal  pencairan  dana  klaim  asuransi,  Penanggung  yakni  perusahaan asuransi,  memberikan  dana  klaim  asuransi  kepada  penerima  manfaat  (Beneficiary)  yang namanya  tercantum  di  dalam  polis  asuransi  jiwa  sesuai  dengan  kesepakatan  antara tertanggung  dengan  penanggung.  Di  dalam  hukum  waris,  apabila  pewaris  meninggal  dunia maka  suami/istri  serta  keturunannya  (anak-anaknya)  otomatis  merupakan  ahli  waris  dan berhak atas pembagian warisan pewaris yang telah meninggal dunia. Sedangkan pada asuransi jiwa,  tertanggung  ataupun  pemegang  polis  dapat  menentukan  siapa  yang  menjadi  penerima manfaat.

## BIBLIOGRAFI
afandi, Ali. (1983). Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Bina Aksara. Andhasasmitha, Komar.  (1987). Hukum Harta Perkawinan  Dan  Waris Menurut Kuhperdata.
Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat.
Aswatiningsih,  Hajar.  (2020).  Legitime  Portie  Terhadap  Ahli  Waris  Yang  Telah  Menikah Dengan Warga Negara Asing. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Badruzaman,  Dudi.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Tertanggung  Dalam  Pembayaran  Klaim Asuransi Jiwa. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(1), 96–118.
Budiono,  Herlien. (2007). Kumpulan Tulisan Hukum  Perdata Di Bidang  Kenotariatan. Citra Aditya Bakti.
Dagang, Kitab Undang Undang Hukum. (2013). Pasal 246 Kuhd. Tentang Asuransi Marlina, Reni, Dan Dwi Puryati.
Effendi Perangin, Hukum Waris. (2014). Rajawali Pers. Jakarta.
Fahimah,  Iim.  (2021).  Praktik  Kewarisan  Beda  Agama  Dalam  Perspektif  Hukum.  Aswaja Press.
Fitmy,  Hasrat,  Purwiyantiningsih,  Eti,  &  Afwa,  Ulil.  (2020).  Penerapan  Pasal  263  Ayat  (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  Dalam  Asuransi  Kebakaran.  Soedirman  Law Review, 2(3).
Fuadi, S. H. (2016). Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh. Deepublish.
Ganie, A. Junaidi, & Se, S. H. (2023). Hukum Asuransi Indonesia. Sinar Grafika. Hudha,  Atok  Miftachul,  &  Rahardjanto,  Abdulkadir.  (2018).  Etika  Lingkungan  (Teori  Dan Praktik Pembelajarannya) (Vol. 1). Ummpress.
Idayanti, Soesi. (2020). Hukum Asuransi. Tanah Air Beta.
Ismanto,  Kuat.  (2014).  Principle  Of  Insurable  Interest  Pada  Asuransi  Dalam  Kajian  Bisnis Syariah. Naskah Publikasi Peran Baitul Maal Bmt Dalam Penguatan Umat, Pekalongan, Febuary.
Kasmir, S. E. (2018). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi. Marzuki, Peter Mahmud, & Sh, M. S. (2020). Teori Hukum. Prenada Media. Marzuki, Peter Mahmud, & Sh, M. S. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media. Meliala,  Djaja  S.  (2018).  Hukum  Waris  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.
Nuansa Aulia.
Meliala, Djaja Sembiring. (2014). Hukum Perdata Dalam Perspektif Bw. Nuansa Aulia. Muhtarom,  Muhammad.  (2014).  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian:  Suatu  Landasan  Dalam Pembuatan Kontrak.
Navisa,  Fitria  Dewi.  (2020).  Karakteristik  Asas  Kepentingan  (Insurable  Interest)  Dalam Perjanjian Asuransi. Negara Dan Keadilan, 9(2), 188–204.
Nomor,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  (N.D.).  70/Pojk.  05/2016  Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pialang  Asuransi.  Perusahaan  Pialang  Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
Purwati, Ani. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek. Jakad Media Publishing.
Safitri,  Risca  Mardiana  Dwi.  (2020).  Polis  Asuransi  Sebagai  Harta  Warisan.  Universitas  17 Agustus 1945 Surabaya.
Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw). Bumi Aksara. Samosir,  Ade  Agnesia,  Marniati,  Felicitas  Sri,  &  Kumala,  Yudha  Cahya.  (2024).  Tanggung Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Sementara  (Ppats)  Akibat  Kelalaian  Dalam Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Tanah  Atas  Peralihan  Hak  Atas  Tanah.  Sentri:  Jurnal  Riset Ilmiah, 3(4), 1822–1831.
Sari, Indah. (2018). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5(1).
Sastrawidjaja,  Man  Suparman.  (1997).  Aspek-Aspek  Hukum  Asuransi,  Dan  Surat  Berharga. Penerbit Pt Alumni.
Taswin,  S.  K.  M.,  Yusuff,  Andinna  Ananda,  Se,  M.  M.,  Amiruddin,  Eky  Endriana, Makhrajani Majid, S. K. M., Tuti Herawati, S. K. M., Dahmar, S. K. M., Hamdan, S. K. M., Fardhoni, S. T., & Farida, Fajar Nur. (2022). Buku Ajar Asuransi Kesehatan. Feniks Muda Sejahtera.
Wulansari,  Retno.  (2017).  Pemaknaan  Prinsip  Kepentingan  Dalam  Hukum  Asuransi  Di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum, 2(1), 103–116.

## Copyright holder:
Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Diana Napitupulu (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: