## WAKAF UANG DAN IMPLIKASI SOSIAL PERSPEKTIF USHUL FIQH
Oleh; Muzakkir S.
zakiemm@yahoo.co.id
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah
Mataram Nusa Tenggara Barat

## Abstrak
Wakaf  merupakan  salah  satu  dari  bagian philanthropy Islam  yang berpotensi  mensejahterakan  manusia.  Kesejahteraan  itu  bukan hanya  dirasakan  oleh  penerima  wakaf,  namun  akan  berimplikasi pada  kondisi  sosial  kemasyarakatan.  Pemahaman  tentang  wakaf masih didominasi pada literasi obyek wakaf tertentu seperti tanah, bangunan,  dan  benda-benda  tidak  bergerak  lainnya.  Namun perkembangan  dinamika  sosial  serta  intensitas  hajat  manusia dalam  mengaktualisasikan  kepedulian  dan  kepekaan  sosial  pada sesama menjadikan pola literasi kajian wakaf semakin berkembang, baik  pada  tataran  pengelolaan,  kelembagaan,  mekanisme  dan obyek  wakaf  seperti  wakaf  uang  serta  wakaf  surat-surat  berharga lainnya.
Perkembangan  tersebut  mengharuskan  kajian  dari  berbagai  sisi termasuk  di  dalamnya  kajian  sosial  dan  kajian  ushul  fiqh.  Dalam kajian  ushul  fiqh  dikenal  satu  konsep  yang  disebut  dengan maqhasid  syariah yang  titik  temunya  adalah  kemaslahatan.  Sebagai sebuah wasāil (perantara), wakaf uang memiliki tujuan yang sama dengan  wakaf  lain  pada  umumnya,  yaitu maqāsid (tujuan) mensejahterakan masyarakat.
Kay Word: Wakaf uang, Implikasi sosial, dan Ushul fiqh.

## A. Pendahuluan
Wakaf  merupakan  sektor  sosial  yang  berperan  penting  dalam mewujudkan  peradaban  dunia  di  masa  kejayaan  Islam.  Sebagai  sektor sosial,  wakaf  memiliki  multifungsi  dalam  merespon  masalah  ekonomi
umat. Melalui pengelolaan wakaf yang baik dan profesional, relasi sosial bisa terjalin dengan baik dan harmonis. Maka tidak heran, sejak lahirnya praktik  wakaf  sampai  saat  ini,  potensi  wakaf  masih  menempati  peran strategis dalam menjawab permasalahan sosial umat. Implementasi wakaf sejak  dahulu  dilaksanakan  oleh  umat  Islam  dengan  berbagai  varian hukum sesuai dialektika  zaman. Dinamisasi pengelolaan wakaf tidak bisa dihindari dari epistimologi fikih dan ushul fiqh. Mainside kaum muslimin tentang  wakaf  masih  terjebak  hanya  pada  barang  tidak  bergerak  seperti tanah  dan  bangunan  kala  itu.  Namun  sesuai  perkembangan  pemikiran dan  pertumbuhan  wakaf,  pengelolaan  wakaf  mengalami  banyak perubahan, tidak hanya  pada  sektor barang tidak bergerak  atau terjebak pada  doktrin  fikih  klasik,  namun  sudah  mulai  mengalami  dinamisasi konsep sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di kalangan umat Islam itu sendiri.
Saat ini wakaf  bukan lagi ritual ilahi semata, namun wakaf lebih pada ritual sosial ( hablun min an - nās ) yang dapat merealisasikan keharmonisan sosial. Untuk itu, sudah seharusnya wakaf menjadi bagian terdepan selain zakat dalam memberikan ruang bagi kaum over capital untuk mewujudkan kesejahteraan  bersama  tanpa  menghilangkan  nilai-nilai  kebersamaan. Terlebih  dengan  adanya  hukum  wakaf  yang  tidak  hanya  mengalihkan kepemilikan  suatu  benda  namun  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  wakaf periodik,  wakaf  investasi  atau  wakaf  uang  sehingga  wakaf  bisa  menjadi alternatif investasi dan ibadah.
Umat  Islam  dalam  arus  perubahan  sosial  banyak  dipengaruhi  oleh sektor  ekonomi.  Disadari  atau  tidak,  sektor  ekonomi  berperan  penting dalam  membentuk  dan  merubah  arus  sosial  suatu  masyarakat.  Dengan segala  potensi  wakaf,  maka  sangat  dibutuhkan  keseriusan  dan profesionalisme  yang  serius  dalam  mengelola  wakaf,  sehingga  wakaf tidak  menjadi  konsep  gaib  yang  hanya  ketat  dan  kuat  dalam  wacana
namun  lemah  dalam  operasional.  Fungsionalisasi  wakaf  yang  baik  dan tepat  sangat  menentukan  eksistensi  wakaf  itu  sendiri  sebagai  sebuah konsep yang lahir dari rahim Islam.
Kehadiran fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf tunai hadir memberikan  formulasi  baru  terhadap  perkembangan  objek  wakaf. Kehadiran  fatwa  tersebut  menjadi  menarik  untuk  dikembangkan  karena berpotensi  besar  dalam  memberikan  kontribusi  terhadap  perkembangan operasionliasi philanthropy Islam. Bila dibandingkan dengan zakat, wakaf tidak  terikat  oleh  momen  dan timeing .  Zakat  terikat  oleh timeing dan kuantitas  tertentu,  sementara  wakaf free timeing dan  kuantitas , artinya kapan  saja  seseorang  dianjurkan  untuk  mewakafkan  aset  yang  dimiliki tanpa  ada  batas  dan  ukuran  seberapa  yang  mesti  diwakafkan.  Bila dikaitkan  dengan  Objek  wakaf  yang  menjadi  induk  dari  wakaf  uang dalam  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  dijelaskan  bahwa  harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila memilki dan dikuasai oleh wakif  secara  sah  (pasal  15).  Harta  benda  wakaf  terdiri  dari  atas  benda tidak  bergerak  dan  benda  bergerak.  Benda  bergerak  berupa  uang  itu sendiri  dijelaskan  dalam  pasal  22  dan  23  Peraturan  Pemerintah  No.  42 Tahun  2006  tentang  pelaksanaan  UU  No.  41  Tahun  2004.  Namun bagaimana pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 itu bila dilihat dari aspek fiqh  dan  ushul  fiqh.  Dengan  demikian,  paper  ini  akan  berusaha membahas  epistimologi  wakaf  uang  dalam  ranah  kajian  ushul  fiqh sebagai instrumen keuangan dalam Islam.

## B. Wakaf Dalam Studi Fiqh dan Catatan Sejarah
Wakaf atau endowment secara etimologi berarti menahan, berhenti atau diam. Kata wakaf itu sendiri itu sendiri bentuk masdar dari derivasi waqafa-yaqifu-waqfan berarti  menahan  sesuatu. 1 Dalam  beberapa  literatur,
1 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Cet. Ke-3., (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 433.
kata  yang  sepadan  dengan  makna  wakaf  itu  adalah al-habsu (mencegah atau  menahan/ كاسملإاو عنملا ) 2 dan  menggunakan  kata at-Tasbil (berderma untuk sabilillah ) atau biasa diartikan dengan mengalirkan manfaat wakaf.
Jadi, secara etimologi terdapat tiga kata yang sinonim dengan wakaf yaitu al-Imsak (manahan), al-Man’u (mencegah), dan al-Tamakkus (diam). Disebut al-imsak karena  wakaf  ditahan  dari  kerusakan,    penjualan  dan  tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. 3
Secara terminologi para ulama berbeda pendapat dalam meartikan wakaf sehingga dari perbedaan definisi tersebut berimplikasi pada hukum yang ditimbulkan.
1. Abu  Hanifah  dalam  kitab  al-Hidayah  mendefiniskan  wakaf dengan
ِةَع َفْن َ ْلْاِب ُقُّدَصَّتلاَو  ِفِكاَوْلا  ِكْلِم ىَلَع  ِنْيَعْلا  ُسْبَح Menahan  ain  atau  substansi  harta  (aset)  pada  kepemilikan  wakif dan menyedekahkan manfaatnya. 4
Definisi  tersebut  dikembangkan  oleh  para  pengikut mazhab  Hanafi  dengan  menambahkan  beberapa  point,  seperti Ali Abidin menambahkan di akhirnya dengan mengatakan ولو ةلمجلاب (meskipun  secara  global),  kemudian  Kamal  bin  Himam mengomentari  definisi  tersebut  bahwa  wakif  masih  menjual harta  wakaf  itu  jika  wakif  menginginkannya,  hak  kepemilikan masih  ada  pada  wakif  karena  wakif  hanya  menyatakan keinginan  untuk  menyedekahkan  manfaat  harta  saja. 5 Namun al-Syarakhsi  dengan  redaksi  yang  berbeda  mengatakan  bahwa wakaf  adalah  menahan  harta  yang  dimiliki  dari  jangkauan
2 Ahmad Muhammad Abdul Azim al-Jamal, Daur al-Nidzām al-Waqf al-Islamy fi al-Tanmiyah al- Iqtishadiyah al-Mu’āshirah (Kairo: Dār al-Salām, 2007), hlm. 15.
3 Abdurrohman Kasdi, Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif (Yogyakarta: Idea Press  Yogyakarta, 2013), hlm. 7.
4 Burhanuddin  Ali  bin  Abu  Bakar  al-Murginami, al-Hidāyah (Mesir;  Musthafa  Muhammad, 1356 ), hlm. 40.
5 Kamal Ibn Himam, Fath al-Qadir (Mesir: Musthafa Muhammad, 1356 H), hlm. 4.
kepemilikan  orang  lain.  Sementara  Abu  Yusuf  mengatakan wakaf  ditahan  sebagai  milik  Allah  dan  manfaatnya  diberikan kepada mereka yang dikehendaki. Tambahan milik Allah untuk mempertegas  bahwa  wakaf  itu  adalah  miliki  Allah  dan  tidak lagi menjadi milik wakif. 6
2. Imam Maliki menyatakan bahwa wakaf merupakan penyerahan manfaat aset, baik berupa hasil atau sewa, dengan shigat dalam jangka waktu yang dikehendaki oleh wakif. 7 Dengan demikian wakaf  dapat  hanya  dengan  menyerahkan  manfaat  aset  karena wakaf itu tidak ada kepastian hukum ( ghair lazimah ).
3. Imam  Nawawi  sebagai  pengikut  mazhab  Syafi‟i  menyatakan bahwa  wakaf  adalah  menahan  harta  yang  dapat  diambil manfaatnya  tetapi  bukan  untuk  dirinya,  sementara  benda  itu tetap ada padanya dan manfaatnya digunakan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. 8 Definisi ini mempertegas bahwa  kepemilikan  wakif  terhadap  hartanya  sudah  terlepas dari campur tangannya atau lainnya.
4. Ibnu  Qudamah  salah  satu  pengikut  mazhab  Hanbali menyakatan wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya ( ةعفنملا ليبستو لصلأا سيبحت ). 9 Maksud al-Ashl dalam hal ini adalah benda yang dapat diambil manfaatnya dan „ainnya tetap dan  utuh.  Definisi  ini  dikomentari  oleh  al-Kabisi  dengan mangatakan bahwa definisi ini tidak menyebutkan orang yang
6 Abdurrohman Kasdi, Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif.., hlm. 9.
7 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Cet.
Ke-2., (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 309.
8 Mardani, Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.
63.
9 Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud ibn Qudamah, al-Mughni (Mesir: Dār al-Manār, 1348 H), hlm. 185.
mengurusi  kepemilikan  harta  wakaf  dan  definisi  ini  tidak memuat tambahan definisi yang lain secara rinci.
5. Munzir  Qahaf  salah  satu  ulama  kontemporer  menyatakan bahwa
ِة َّاا َل ْا ِوَا ِةَّماّعلْا ِّ ِللْا ِ ْوُ ُو َ ِم لٍ ْ َو  ِ  ِ ِ َ ْ َ ِب ْوَا ِ ِب ِ َّ َ َتُلْْا  ِااَفِتْ ِ ْ ِل  لٍااَِلْ  سٌ َّكَوُمَو سٌدَّ َ ُم  سٌسْبَح Menahan  harta  baik  secara  abadi  atau  sementara  untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya  secara  berulang-ulang  di  jalan  kebaikan  baik  umum maupun khusus. 10
6. Dalam  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004.  Pasal  1  ayat  (1).
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan umum menurut syari‟ah. 11
Bila  melihat  beberapa  definisi  di  atas  mulai  dari  klasik  sampai kontemporer,  dapat  dilihat  bahwa  konsep  dasar  dari  wakaf  itu  adalah menyedekahkan  atau  memberikan  manfaat  dari  aset  yang  diwakafkan. Kata  menahan  dalam  beberapa  definisi  di  atas  mengindikasikan tertahannya  atau  terhentinya  kepemilikan  harta  seorang  wakif,  baik  itu muabbad (selamanya) atau muaqqat (periodik). Menahan dalam hal ini lebih pada  masalah  hak  kepemilikan  bukan  pada  masalah  produktifitas  dari benda  yang  diwakafkan,  karena  bila  harta  wakaf  hanya  ditahan  dengan menjadikannya  sebagai  milik  Allah  dan  tidak  dikelola  sesuai  dengan tujuannya  maka  wakaf  akan  menjadi  kaku  dan  tidak  bisa  memberi alternatif  jaminan  kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial  kemasyarakatan. Dengan demikian konsep “menahan” bukan diartikan dengan kejumudan
10 Munzir  Qahaf, Al-Waqfu  al-Islami;  Tatawwuruhu,  Idaratuhu,  Tanmiyyatuhu, Cet.ke-2., (Damaskus; Dār al-Fikr, 2006), hlm. 52.
11 Mardani, Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia.., hlm . 64.
dan  kekakuan,  namun  “manahan”  itu  hanya  pada  soal  hak  kepemilikan bukan pada masalah pengelolaan dan pengembangannya.
Dalam arsip sejarah, wakaf selalu menjadi satu konsep yang tidak bisa dipisahkan  dari  peradaban  dan  kejayaan  umat  Islam.  Untuk mempermudah dalam memetakan sejarah perkembangan wakaf di dunia bisa dilihat pada bagan berikut;
No Waktu Peristiwa Keterangan 1  Klasik/pra Islam Secara substansi wakaf untuk kepentingan  agama, namun belum memakai term wakaf. Wakaf  biasa  dalam  bentuk tanah  untuk  tempat  ibadah. Islam  datang  untuk  mengatur pola  wakaf  sesuai  dengan fungsi dan tujuannya. 12 2  Masa Rasulullah Wakaf untuk kepentingan  agama dan kepentingan sosial. Pada  tahun  ke-2  Hijriyah ditandai dengan pembangunan  masjid  Quba‟, disusul dengan pembangunan masjid  Nabawi.  Pada  tahun ke-3  nabi  mewakafkan  tujuh kebun kurma di Madinah. 13 3  Tahun  ke-7 H. Wakaf tanah Khaibar  milik  Umar bin Khattab diikuti  oleh  sahabat  yang  lain seperti  Abu  Bakar  yang mewakafkan  tanah  untuk pembangunan  rumah  yatim; Utsman  mewakafkan  sumur; Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah; Abu Thalhah  mewakafkan  kebun Bairuha;  Muaz  bin  Jabal mewakafkan  rumahnya;  Anas bin  Malik,  Abdullah  bin
Umar,  Aisyah,  Sa‟ad  bin  Abi Waqqas  mewakafkan  tanah mereka di Mesir. 14 4   Bani Pembentukan Wakaf menjadi modal
12 Muhammad Abu Zahrah, Muhādarāt fi al-Waqfi, Cet. Ke-2., (Mesir; Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1971), hlm. 5.
13 Abdurrohman Kasdi, Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif.., hlm. 34.
14 Ibid .., hlm. 36-39.
Umayyah (Khalifah Hisyam  bin Abd. Malik) lembaga wakaf pertama  di  Mesir  di bawah  pengawasan hakim pembangunan lembaga pendidikan, perpustakaan, pembayaran intensif guru dan staf. 5  Bani Abbasiyah Wakaf  dikelola  oleh Baitul  Mal  dengan menunjuk qadhi khusus untuk mengembangkan, lalu dilakukan pembentukan lembaga wakaf yang dikenal dengan “ Sadr al-Wuquf” Hasil pengelolaan wakaf digunakan  untuk  membantu pembangunan  pusat  seni, pendidikan, perpustakan, intensif guru dan staf. 6  Bani Ayyubiyah Semua tanah pertanian  menjadi wakaf  dan  dikelola oleh  negara  dan menjadi milik negara Pada  saat  Salahuddin  al- Ayubi memimpin, tanah milik negara  diwakafkan  kepada yayasan keagamaan dan sosial. Kemudian orang Kristen  yang  datang  dari Iskandar  wajib  bayar  bea cukai,  hasilnya  diwakafkan kepada ulama demi kepentingan  misi  mazhab Sunni. 7 Bani Mamluk Klasfikasi peruntukan  wakaf dan perundang- undangan wakaf dimulai sejak khalifah az-Zahir Bibers al-Bandaq (1260-1277  M/658- 676 H). Wakaf Ahli untuk kepentingan  keluarga,  wakaf Khairi  untuk  kepentingan sosial, dan untuk membangun tempat  memandikan  mayat serta  untuk  membantu  fakir miskin. 8  Abad 16 M Penerapan  prdouk leasing permanen Kondisi  aset  wakaf  menurun dan  tidak  dapat  menutup biaya  pemeliharaan.  Leasing permanen  diterapkan  untuk merangsang individu mengelola  dan  melestarikan wakaf 9  1601 Undang-Undang Cikal  bakal  wakaf  di  dunia
Inggris Barat,  Inggris  dan  Francis menggunakan  term  kegiatan sosial  kemasyarakatan  yang secara  substansi  sama  dengan wakaf. 9 Abad 19 Reformasi pengelolaan wakaf Akumlasi  tanah  wakaf  yang potensial mendorong reformasi pengelolaan wakaf. tepat pada 1939 Syiria merevisi  peraturan  tentang wakaf Ahli. Munculnya  Undang-Undang wakaf  di  Barat  yang  dikelola oleh  Yayasan  wakaf  yang disebut Foundation yang bersifat  independen,  non- pemerintah,  non-profit  dan murni untuk pelayanan umum 10  1949-1952 Pelarangan wakaf pribadi dan pembolehan  kredit bank  sebagai  subjek wakaf Pelarangan  dilakukan  karena adanya penyalahgunaan wakaf  yang  tidak  sesuai dengan  tujuan  wakaf  seperti menghindari pembagian/pemecahan  harta kekayaan  pada  ahli  waris, menjadi alasan untuk mengelak  dari  tuntutan  dari kreditor atas utang. 11  1971 Pembentukan badan wakaf  khusus  di Mesir  dan  di  dunia Barat Untuk mengusut dan melaksanakan pendistribusian wakaf, pengelolaan dan semua  kegiatan  yang  terkait dengan wakaf. Berdirinya badan wakaf Islam untuk  Amerika  Utara  ( Nort American  Islamic  Trust )  yang berkembang  menjadi  dua bentuk Public Foundation ( Muassasah ‘Ammah ) dan Private  Foundation ( Mussasah Khassah ).
Adapun perwakafan di Indonesia dilakukan sebelum kemerdekaan sebagaimana  yang  diungkapkan  Mukhtar  Kusuma  Atmadja  bahwa lembaga wakaf sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum datangnya agama Islam di Indonesia, seperti suku Badui di Banten Selatan mengenal  “hukum  serang”  yaitu  penggunaan  hasil  ladang  tiap  tahun untuk  kepentingan  bersama. 15 Hal  itu  diatur  dalam  hukum  adat  yang tidak tertulis, bahkan pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan berbagai peraturan  tentang  perwakafan,  seperti Bijblad Nomor  435  tahun  1906,
Bijblad Nomor  125  Tahun  1931,  dan Bijblad Nomor  133950  Tahun  1934. 16
Untuk  lebih  runut  dan  runtut  berikut  bagan  perkembangan  wakaf pascakemerdekaan; 17
No Tahun Keterangan 1  1953 Peraturan Menteri  Agama  tanggal  22  Desember  1953 tentang petunjuk mengeani wakaf 2  1956 Terbit  surat  Edaran  Nomor  5/D/1956  tanggal  8 Oktober 1956 tentang prosedur perwakafan tanah 3  1960 Terbit  UU No.  5 tahun  1960  tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, pada Bab  II bagian XI pasal 49 diatur tentang harta wakaf. 4  1977 Terbit  PP  No.  28  tahun  1977  tentang  Perwakafan Tanah  Milik  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  6  tahun  1977  tentang  Pendaftaran  tanah mengenai perwakafan tanah milik, 5  1978 Peraturan  Menteri  Agama  No.  1  tahun  1978  tentang Peraturan  Pelaksanaan  PP  No.  28  Tahun  1977; instruksi bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan
PP. No. 28 tahun 1977; Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor  Kep/D/75/D/1978  tentang  Formulir  dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan tentang Perwakafan Tanah  Milik;  dan  Kep.  Menag  No.73  tahun  1978 tentang  Pendelegasian  Wewenang  kepada  Kepala
15 Mardani, Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia.., hlm . 81.
16 Ibid ..., hlm. 81.
17 Ibid ..., hlm. 81-83.
Kantor Wilayah Depag Provinsi/setingkat di seluruh
Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala  KUA  Kecamatan  sebagai  Pejabat  Pembuat Akta Ikrar Wakaf, 6  1979 Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1979 tanggal 19 Juni tentang Petunjuk pelaksanaan keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978, 7  1980 Surat  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji  No.  D II/5/Ed/14/  1980  taggal  25  Juni  tentang  pemakaian bea materai dengan lampiran surat Dirjen Pajak No. 5- 629/PJ.331/1980  tanggal  29  Mei  yang  menentukan jenis  formulir  wakaf  mana  yang  bebas  materai  dan formulir yang dikenakan bea materai, 8  1981 Surat  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji  No.  D Li/5/07/1981 tanggal 17 Februari tentang pedaftaran perwakafan Tanah Milik dan permohonan Keringanan dan Pembebasan dari semua pembebanan Biaya, dan surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5.11/1981 tanggal 16 April tentang Petunjuk Pemberian  Nomor  pada  formulir  perwakafan  tanah milik, 9  2004 UU  No.  41  tahun  2004  tentang  Wakaf.  UU  ini disahkan  oleh  Presidedn  SBY  di  Jakarta  tanggal  27 Oktober 2004 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara  RI  tahun  2004  Nomor  159,  tambahan Lembaran Negara RI  Nomor 4459. 10  2006 PP  Nomor.  42  tahun  2006  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
C. Obyek Wakaf
Dari  tradisi  klasik  sampai  saat  ini,  permasalahan  yang  sering muncul  dalam  wakaf  adalah  wacana  obyek  harta  yang  diwakafkan. Diskursus antar imam mazhab pun sulit dihindari, mulai dari jenis harta yang boleh diwakafkan seperti benda bergerak dan tidak bergerak sampai pada  peruntukan  barang  yang  diwakafkan.  Untuk  itu,  rekonsepsi  atau reinterpretasi  tentang  obyek  wakaf  sangat  dibutuhkan  guna  menjawab permasalahan yang sering muncul di kalangan masyarakat tentang boleh atau tidak boleh mewakafkan barang atau benda tertentu.
Bila  melihat  arsip  sejarah  wakaf  pada  era  Rasulullah  maka  bisa dilihat bahwa praktik wakaf masih pada benda tidak bergerak yang pure untuk  tempat  peribadatan  semata  seperti  masjid.  Namun  seiring  waktu, konsep  dasar  obyek  wakaf  mengalami  perubahan  dari  benda  tidak bergerak  menjadi  bergerak.  Pertanyaan  yang  sering  muncul  adalah apakah yang boleh diwakafkan hanya benda tidak bergerak saja? Berikut siklus pergumulan diskursus para imam tentang obyek wakaf.;
1. Mazhab Hanafi .  Mereka  berpendapat  bahwa  harta  yang  sah diwakafkan adalah, 18
a. Benda tidak bergerak yang dipastikan ‘ain nya memilik sifat kekal  dan  memungkinkan  dapat  dimanfaatkan  terus menerus;
b. Benda  bergerak,  dengan  catatan  bila  memenuhi  beberapa hal, pertama, keadaan  benda  bergerak  itu  mengikuti  benda tidak  bergerak, kedua, kebolehan  benda  bergerak  itu berdasarkan atsar yang  membolehkan  mewakafkan  senjata dan barang-barang yang dipergunakan untuk perang, ketiga,
benda  bergerak  mendatangkan  pengetahuan  seperti  wakaf kitab dan mushaf.
Pendapat  Mazhab  Hanafi  ini  oleh  al-Kabisi  dianggap  tidak konsisten  dengan  pendapat  mereka  yang  semula.  Di  satu  sisi mereka  mengatakan  benda  wakaf  harus  berupa  benda  tidak bergerak, di sisi lain mereka memperluas pendapatnya dengan membolehkan pada benda bergerak. 19
2. Mazhab Maliki .  Mereka  berpendapat  bahwa  boleh mewakafkan  benda  bergerak,  baik  yang  menempel  dengan
18 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigama Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta; Departemen Agama RI, 2006), hlm. 43.
19 Muhammad Abid Abdullan al-Kabisi, Hukum Wakaf dalam Syari’ah Islam, Terj. Ahrul Sani Faturrahman dan Rekan-Rekan KMCP., (Jakarta; IIMaN Press, 2004), hlm. 267.
yang  lain,  serta  ada  nash  yang  memperbolehkan  atau  tidak.
Karena  mazhab  ini  tidak  mensyaratkan ta’bid (kekalnya)  pada wakaf,  bahkan  menurut  mereka  wakaf  itu  sah  walaupun sementara atau yang disebut dengan istilah wakaf muabbad dan wakaf muwaqqat. 20
3. Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali membolehkan  wakaf harta  bergerak  seperti  harta  tetap,  karena  yang  menjadi  dasar dalam  wakaf  adalah  asas  keabadian.  Argumen  yang  dibangun mazhab Syafi‟i adalah 1) kekekalan adalah standar utama dalam setiap  bentuk  wakaf.  Arti  kekekalan  adalah  selama  benda  itu masih  ada.  2)  wakaf  tidak  berakhir  dengan  musnahnya  benda bergerak, tetapi harus digantikan dengan harta lainnya, dengan penggantinya akan menempati posisi dari harta bergerak yang sudah musnah. Sementara mazhab Hanafi membolehkan wakaf benda  bergerak  dengan  syarat  ada  penggantinya,  sehingga harta wakaf itu akan berstatus kekal. 21
Bila  ditarik  pada  ranah  Indonesia,  maka  kita  akan  menemukan regulasi  yang  membahas  tentang  benda  wakaf  yaitu  pada  Undang- Undang No. 41 tahun 2004 Pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meiputi; 22
1. Hak sewa tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yag sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
20 Ibid .., hlm. 44.
21 Ibid.., hlm. 274.
22 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Cet. Ke-3., (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 439.
4. Hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  sesuai  dengan  ketentuan syari‟ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari‟ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan benda bergerak yang bisa diwakafkan, yaitu;
1. Uang;
2. Logam mulia;
3. Surat berharga;
4. Kendaraan;
5. Hak atas kekayaan intelektual;
6. Hak sewa; dan
7. Benda  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syari‟ah  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari  dua  era  yang  dijelaskan  di  atas,  bisa  dilihat  bahwa pengembangan wakaf modern saat ini seperti wakaf tunai/uang merujuk pada  ekplanasi  para  imam  mazhab  di  atas.  Secara  garis  besar  empat mazhab  membolehkan  wakaf  pada  benda  bergerak  dan  tidak  bergerak. Namun  yang  menjadi  penyebab  stagnannya  perkembangan  wakaf  di Indonesia  adalah  terjadinya  kejumudan  dan  pemahaman  tentang peruntukan  wakaf  dan  masalah  kepemilikan  harta.  Doktrinasi  wakaf masih  terjebak  pada  orientasi  pembanguan  ritual  peribadatan  semata, tanpa  melihat  tujuan  besar  dari  wakaf  itu  sendiri  yaitu  dapat dimanfaatkan oleh halayak umum.
Selain  obyek  wakaf,  yang  masih  debatebel  adalah  masalah  status kepemilikan  benda  wakaf  dan  perubahan/pengalihan  benda  wakaf. Terkait  dengan  kepemilikan  Mazhab  Hanafi  mengatakan  bahwa  barang yang  sudah  diwakafkan  tidak  ada  pemiliknya  lagi;  Mazhab  Maliki berpendapat bahwa esensi pemilikan atas barang tersebut tetap berada di tangan  pemiliknya  semula,  hanya  saja  dia  tidak  diperbolehkan
menggunakannya  lagi;  Mazhab  Syafi‟i  bahwa  harta  yang  sudah diwakafkan menjadi milik Allah bukan miliki wakif; dan Mazhab Hanbali mengatakan bahwa barang yang diwakafkan berpindah ke tangan pihak yang diwakafi. 23
Sementara  masalah  perubahan/pengalihan  harta  wakaf  dalam fikih  klasik  terjadi  perdebatan.  Sebagian  Syafi‟iyah  dan  Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti dan dipindahkan. Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah membolehkan hal tersebut. 24 Kebolehan itu baik dengan  alasan  supaya  benda  wakaf  bisa  berfungsi  atau  mendatangkan mashlahat  sesuai  dengan  tujuan  wakaf,  atau  untuk  mendapatkan mashlahat yang lebih besar bagi kepentingan umum.
Bila  melihat  perselisihan  di  atas,  maka  bisa  dilihat  bahwa  kasus tersebut  bersifat  temporal  dan  kondisional.  Karena  bila  hasil  ijtihad  era imam mazhab diberlakukan saat ini maka akan susah beroperasi dengan kata lain “kuat dalam wacana sulit dalam operasi dan realisasi”. Dengan demikian, bila perubahan atau pengalihan wakaf  itu akan mendatangkan kemaslahatan umum yang lebih besar, maka hal itu boleh-boleh saja, toh juga  wakaf  merupakan  konsep  ijtihadi  yang  hukumnya  bukan  wajib seperti zakat. Maka, fungsionalisasi harta wakaf dengan tujuan sosial dan kemashlahatan  yang  lebih  besar  dan  tidak  melanggar  aturan  syari‟ah maka  hal  itu  akan  lebih  baik  daripada  dibiarkan  rusak  tidak  diurus  dan tidak  dipelihara.  Dalam  hal  ini,  yang  perlu  diperhatikan  adalah keberlangsungan pemanfaatan ( dawam al-Intifa’ ) dari harta wakaf tersebut.
Dengan paradigma baru dalam memahami konsep wakaf, keharmonisan sosial  dan  kesejahteraan  sosial  bisa  terealisasikan  dengan  baik  sesuai
23 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigama Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta; Departemen Agama RI, 2006), hlm. 7.
24 Direktorar Pemberdayaan Wakaf, Fikih Wakaf (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 80.
dengan potensi yang dimiliki wakaf. Terlebih ketika obyek wakaf berupa wakaf  uang  yang  secara  hukum  masih  dalam  wacana  debatebel. Kebolehan  atau  tidaknya  wakaf  uang  membawa  pada  perdebatan  yuris yang cukup alot antara para tokoh dan ormas di Indonesia.

## D. Wakaf Uang dalam Kajian Ushul Fiqh
Hukum  wakaf  telah  diatur  Dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 41 Tahun  2004 tentang wakaf dan PP  RI No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam UU  dan  PP  tersebut  sudah  dijelaskan  secara  terperinci  tentang  wakaf. Dengan  demikian  dalam  hukum  positif  wakaf  sudah  mendapatkan legalitas  formal.  Dalam  undang-undang  tersebut  ada  beberapa  hal  yang menjadi pokok pikiran dalam pengembangan wakaf era sekarang ini.
Pertama , menciptakan  tertib  hukum  dan  administrasi  wakaf  guna melindungi  benda  wakaf. Kedua ,  ruang  lingkup  wakaf  yang  cendrung terbatas pada benda tidak bergerak. Ketiga , peruntukan wakaf yang masih sebatas  pada  kepentingan  peribadatan. Keempat ,  mengamankan  harta wakaf dan campur tangan pihak yang merugikan kepentingan wakaf, dan
Kelima , UU tersebut mengatur pembentukan BWI.
Dari  pokok  pikiran  di  atas  yang  kemudian  dirubah  secara struktural-kultural  atau top - down dapat  melahirkan  beberapa  pola  wakaf modern yang dapat dikembangkan di Indonesia saat ini, di antaranya;
1. Wakaf  Uang.  Wakaf  tunai  ini  ditetapkan  oleh  Komisi  Fatwa MUI  pada  tanggal  11  Mei  2002  yang  dipopulerkan  oleh  M.A.
Mannan  di  Bangladesh  dengan  membentuk Social  Investment Bank Limitied (SIBL) yang dikemas delam mekanisme Instrument Cash Waqf Certificate (Sertifikat Wakaf Uang). 25
25 Mardani, Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia.., hlm . 77.
2. Wakaf  investasi  yang  dilakukan  untuk  membangun  proyek wakaf produktif
3. Wakaf yang dilakukan oleh wakif dengan menentukan dirinya sebagai  pihak  yang  menginvestasikan  uang  dalam  bentuk wadi‟ah (deposito) di bank Islam atau di unit investasi lainnya.
Dalam  pendanaan,  wakaf  era  klasik  dan  era  modern  terdapat perbedaan.  Cara  pendanaan  tradisional  adalah  1)  dengan  meminjamkan wakaf,  2)  menjual  hak  monopoli  wakaf,  3)  menyewakan  wakaf,  4) menambah  wakaf  baru,  dan  5)  menukar  wakaf. 26 Sementara  pendanaan wakaf pada era modern dilakukan dengan cara ;
1. Strategi pendanaan dengan murābahah,
2. Strategi  pendanaan  dengan  kerja  sama  antara  nazir  dan investor;
3. Strategi  pendanaan  dengan  mendirikan  perusahaan  milik gabungan ( syirkah milk );
4. Strategi  pendanaan  dengan  menggalang  bantuan  dana  dari publik. 27
Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif,  hasilnya  dimanfaatkan  untuk mauquf  alaih, sedangkan w akaf melalui  uang  adalah  wakaf  barang  yang  penyerahannya  dalam  bentuk uang senilai harga barang yang dimaksud. Fenomena bergulirnya wacana wakaf  uang  di  Indonesia  cukup  menghebohkan  dunia  kajian  fiqh  tanah air.  Doktrinasi  bahwa  objek  wakaf  harus  benda  yang  berstatus  “tahan lama”  masih  menjadi  alasan  kuat,  sehingga  pertanyaan  yang  muncul apakah  uang  masuk  bagian  dari  benda  yang  tahan  lama?  Namun  pada paper ini akan mengkaji legalitas wakaf dari kaca mata ushul fiqh.
26 Munzif Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif.. , hlm. 252.
27 Abdurrohman Kasdi, Fiqih Wakaf.., 142.
Wakaf  salah  satu  dari  bagian  philanthropy  Islam  yang  berpotensi mensejahterakan  manusia.  Philanthropy  Islam  merupakan wasāil /sarana dan  prantara  untuk  menuju maqāshid /tujuan  yang  sesungguhnya  yaitu kesejahteraan. Bila melihat formulasi maqāshid syari‟ah  Jaser Auda yang lebih mengutamakan maqāshid daripada wasāil maka wakaf uang menjadi keharusan yang harus dikembangkan. Karena menurut Jaser Auda tujuan dari maqāshid syari‟ah adalah development dan human right . Sementara itu wakaf  sangat  potensial  untuk  dikembangkan  guna  mewujudkan kehidupan yang baik dan lebih sejahtera.
Wasāil Pelaksanaan Maqāshid Philanthropy Legal Zakat Wajib Timeing Kesejahteraan Wakaf Sunnah Free timeing Kesejahteraan Shadaqah Sunnah Free timeing Kesejahteraan Infaq Sunnah Free timeing Kesejahteraan Qurban Sunnah Timeing Kesejahteraan
Secara  wasāil  hukum  wakaf  berbeda  dengan  zakat  dan  sama dengan  hukum  infaq,  shadaqah  dan  qurban,  namun  secara  maqāshid tujuannya  sama  yaitu  kesejahteraan.  Bila  mengamati  operasional  wakaf dalam fiqh maka kita menemukan pola berikut;

## Klasik
: wakaf → benda → tahan lama
Status  benda  yang  “tahan  lama”  menjadi  perbedaan  dalam mengkategorikan  uang  sebagai  benda  yang  tahan  lama.  Padahal sesungguhnya  uang  sudah  masuk  dalam  kateori  tahan  lama,  sehingga uang dapat disejajarkan dengan benda lain untuk diwakafkan.
Wakaf Tanah  → dikelola → hasil Wakaf Uang   → diinvestasikan → hasil
Bila  melihat  skema  di  atas,  maka  jelas  bahwa  baik  benda  tidak bergerak  ataupun  benda  bergerak  sama-sama  menghasilkan,  dan  hasil
tersebut  yang  disalurkan  atau tasbil ke mauquf „ alaih. Dari  proses  itu,
tujuan  dari  wakaf  adalah  mensejahterakan  orang-orang  yang  berhak. Dengan demikian, secara ushul fiqh wakaf uang diperbolehkan. Lalu apa bedanya  dengan  zakat  mal  atau  dengan  shadaqah?  Bila  melihat  corak perbedaan  antara  wakaf  uang  dengan  zakat  atau  dengan  shadaqah,  kita dapat melihat pada tabel berikut;
Perbedaan wakaf uang dengan zakat mal;
No Perbedaan Wakaf Uang Zakat Mal 1 Hukum Fiqih Sunnah Wajib sesuai ketentuan syariat 2 Objek Uang Uang dan barang 3 Pengelola Nazhir Amil zakat 4 Penerima manfaat Maukuf alaih 8 Ashnaf 5 Nilai pokok Tidak habis/ abadi Habis untuk dibagikan Perbedaan wakaf uang dengan shadaqah; No Pokok Perbedaan Wakaf Uang Shodaqoh 1 Objek Uang Materi dan non materi 2 Nilai pokok Tidak habis/ abadi Habis untuk dimanfaatkan
Lahirnya  wakaf  uang  untuk  mengakomodasi  keinginan  banyak orang  untuk  berwakaf.  Dulu  hanya  orang  kaya  yang  dapat  berwakaf, karena  harta  yang  diwakafkan  berupa  tanah  atau  bangunan.  Kini  tidak lagi,  siapapun  dapat  berwakaf.  Tidak  harus  tanah,  uang  pun  dapat diwakafkan.  Melihat  antusias  yang  begitu  tinggi  dalam  melaksanakan
wakaf  maka  wakaf  uang  menjadi  alternatif  tepat  bagi  orang-orang  yang ingin berwakaf.

## E. Kesimpulan
Dari  penjelasan  di  atas,  ada  beberapa  poin  penting  yang  dapat dijadikan kesimpulan, di antaranya adalah ;
Pertama ,  Wakaf  uang  merupakan  salah  satu  philanthropy  Islam  yang potensial  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  kaum  muslimin.  Motivasi berwakaf  yang  sangat  tinggi  namun  terkendala  pada  penentuan  objek wakaf  pada  benda  tidak  bergerak  menjadikan  wakaf  sulit  untuk dikembangkan.  Maka  formulasi  wakaf  uang  yang  difatwakan  oleh  MUI tahun  2002  menjadi  alternatif  yang  tepat  untuk  mengakomodir  dan menunjang sarana dan media dalam berwakaf.
Kedua , Kebolehan wakaf uang secara ushul fiqh bila dikaji dengan teori maqāshid syari‟ah sudah sesuai. Karena tujuan dari semua philanthropy Islam  adalah  mewujudkan  kesejahteraan  bersama. Maka  implikasi  sosial dari wakaf uang bisa menjadi wasilah dalam realisasi kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

## Daftar Pustaka
al-Jamal,  Ahmad  Muhammad  Abdul  Azim, Daur  al-Nidzām  al-Waqf  al- Islamy  fi  al-Tanmiyah  al-Iqtishadiyah  al-Mu’āshirah, Kairo:  Dār  al- Salām, 2007.
al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullan, Hukum Wakaf dalam Syari’ah Islam, Terj.  Ahrul  Sani  Faturrahman  dan  Rekan-Rekan  KMCP.,  Jakarta; IIMaN Press, 2004.
al-Murginami,  Burhanuddin  Ali  bin  Abu  Bakar, al-Hidāyah, Mesir; Musthafa Muhammad, 1356.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Paradigama  Baru  Wakaf  di  Indonesia Jakarta; Departemen Agama RI, 2006.
___________, Fikih Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006. Heykal,  Nurul  Huda  dan  Mohamad, Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan Teoritis dan Praktis, Cet. Ke-2., Jakarta: Kencana, 2013.
Ibn Himam, Kamal, Fath al-Qadir, Mesir: Musthafa Muhammad, 1356. Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud, al-Mughni, Mesir: Dār al-Manār, 1348 H.
Kasdi, Abdurrohman, Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif Yogyakarta: Idea Press  Yogyakarta, 2013.
Mardani, Hukum  Ekonomi  Syari’ah  di  Indonesia, Bandung:  PT.  Refika Aditama, 2011.
Soemitra,  Andri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah, Cet. Ke-3., Jakarta: Kencana, 2012.
Qahaf, Munzir, Al-Waqfu al-Islami; Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu, Cet.ke-2., Damaskus; Dār al-Fikr, 2006.
Zahrah, Muhammad Abu, Muhādarāt fi al-Waqfi, Cet. Ke-2., Mesir; Dār al- Fikr al-„Arabi, 1971.