Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.44854/ http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Implementasi Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Di Kota Probolinggo Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini Dan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif
Irma Nur Cahya Setyowati 1 , Maulidia Gita Lestari 2
Universitas Panca Marga Article Info Abstract Article history: Received : 21 Januari 2023 Publish :01 Maret 2023 The  policy  to  support  exclusive  breastfeeding  is  deemed  necessary,  considering that  the  city  of  Probolinggo  still  has  a  distribution  of  children  with  stunting conditions.  In  addition,  the  government  feels  the  need  to  focus  on  spreading lactation  rooms  in  several  public  areas,  not  only  in  government  and  corporate areas, because the behavior of breastfeeding in the open without special booths can certainly disturb the comfort of other visitors, for example in shopping centers, squares, public places eat so that mothers feel safe and comfortable and minimize acts  of  violence  from  certain  persons.  The  key  informant  in  this  study  was  the Probolinggo City Health Office, while the other informants were shopping  mall visitors.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative  with  a  descriptive approach. From this research it can be concluded that there are 2 elements in the implementation of this policy; The government and users of the Lactation Room cannot be said to be sufficient in terms of implementing the Breastfeeding Room policy in public areas. Therefore it is necessary to have coordination from the top to the bottom so that policies regarding the procurement of Lactation Rooms can run optimally and can be of benefit to many parties.
Keywords: Games, Literacy, Method Info Artikel Abstrak Article history: Received : 21 Januari 2023 Publish :01 Maret 2023 Kebijakan untuk mendukung pemberian asi ekslusif dirasa perlu, mengingat kota Probolinggo  masih  memiliki  sebaran  anak  dengan  kondisi  stunting.  Selain  itu Pemerintah  dirasa  perlu  untuk  memfokuskan  pada  penyebaran  ruang  laktasi  di beberapa  area  public  tidak  hanya  di  area  pemerintahan  dan  perusahaan,  karena perilaku  menyusui  di  tempat  terbuka  tanpa  adanya  bilik  khusus  tentu  dapat mengganggu  kenyamanan  pengunjung  lainnya  contohnya  saja  di  Pusat perbelanjaan, alun-alun, tempat makan sehingga ibu merasa aman dan nyaman dan meminimalisisr  tindak  kekerasan  dari  oknum  tertentu  .  Key  informan  pada penelitian  ini  adalah  Dinas  Kesehatan  kota  Probolinggo  sedangkan  informan lainnya  yaitu  pengunjung  ruang  publik.  Adapun  metode  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  yaitu  Kualitatif  dengan  pendekatan  Deskriptif.  Dari  penelitian  ini dapat disimpulkan bahwa 2 Elemen dalam pelaksanaan kebijakan ini; Pemerintah dan  Pengguna  Ruang  Laktasi  belum  bias  dikatakan  cukup  dalam  hal pengimplementasian kebijakan Ruang Menyusui  di  area public. Oleh karena itu perlu  adanya  koordinasi  dari  atas  sampai  pihak  bawah  agar  kebijakan  tentang pengadaan Ruang Laktasi dapat berjalan dengan maksimal serta dapat bermanfaat untuk banyak pihak
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Irma Nur Cahya Setyowati Universitas Panca Marga Email : irmasetyowati1202@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang sering terjadi pada Balita, hal ini juga
bisa disebabkan oleh kurangnya asupan ASI pada anak sehingga menyebabkan balita mengalami perkembangan  yang  lambat.  Kondisi  kesehatan  ini  dapat  dipengaruhi  oleh  ibu  yang  tidak memiliki inisiasi  untuk  memberikan  ASI  secara eklusif,  kondisi ini  di  perparah  dengan  mitos bahwa pemberian susu formula dapat lebih mencukupi gizi balita  dibandingkan ASI. Cakupan pemberian  ASI  eksklusif  di  Kota  Probolinggo  baru  mencapai  70%.  Hal  ini  disebabkan  oleh kurangnya  pengetahuan  ibu  mengenai  manfaat  Air  Susu  Ibu  (ASI),  sedikitnya  pengalaman tentang menyusui khususnya terjadi pada ibu-ibu muda yang baru pertama menyusui, kesibukan ibu sebagai wanita karier yang menyebabkan kurang memiliki banyak waktu untuk menyusui bayinya juga  kurangnya  ranah  privasi  di area  public menyebabkan ibu  ragu memberikan  ASI kepada  bayinya.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Probolinggo diantaranya adalah mendorong pengelola fasilitas umum dan tempat bekerja untuk menyediakan ruang laktasi, sehingga capaian pemberian ASI di Kota Probolinggo dapat mencapai atau diatas 80%.  Namun  semua  ruang  laktasi  yang  ada  di  Kota  Probolinggo,  sebagian  besar  belum memenuhi  standar  sebagaimana  ruang  ruang  laktasi  di  tempat  kerja  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas Menyusui dan/atau Memerah ASI.
Untuk  menetapkan  bahwa  setiap  penyelenggara  fasilitas  kesehatan,  tempat  kerja  dan penyelenggara menyediakan ruang laktasi sesuai dengan ketentuan dan standar prosedur yang sudah ditetapkan, maka kemudian dukungan penyelenggaraan Ruang Laktasi juga diatur dalam Permenkes No 15 Tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas menyusui dan atau memerah ASI. Sejalan dengan itu tidak hanya Pemerintah Kota Probolinggo, namun juga berbagai pihak sudah  menunjukkan  dukungan  tentang  pemberian  ASI  eksklusif  seperti  Masyarakat  dan Tanggung Jawab Pengelola Ruang Publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Ruang Laktasi yang ada  di  fasilitas  umum  yang  telah  tersedia  dan  bisa  dimanfaatkan  oleh  ibu  menyusui.  Dengan adanya  kebijakan  diatas,  maka  diharapkan  cakupan  ASI  di  Indonesia  khususnya  Probolinggo dapat terus meningkat dengan didukung oleh ketersediaan fasilitas Pojok ASI di tempat kerja dan fasilitas umum lainnya.
Walaupun  kebijakan  tersebut  sudah  ada  dan  sudah  diatur  dalam  Undang-undang,  Ruang Laktasi  di  fasilitas  umum  serta  tempat  kerja  juga  masih  sangat  minim.  Banyak perusahaan/pengelola  sarana  umum  yang  masih  mengabaikan  peraturan  tersebut  karena  tidak adanya ketegasan dalam pemberian sanksi yang diberlakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Di  Kota  Probolinggo  Berdasarkan  Peraturan  Wali  Kota  Probolinggo  Nomor  36  Tahun  2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif”

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,  dan  jumlah  informan  sebanyak  5  orang. Lokasi  penelitian  adalah  Pusat  Perbelanjaan,  Staff  Dinkes  dan  Bawas  lu,  serta  Pengunjung tempat makan, objek penelitian dalam penelitian ini adalah Ruang Laktasi di Kota Probolinggo, sedangkan  pengumpulan  data  dengan  cara  Observasi  serta  wawancara.  Teknik  analisis  data adalah  dengan  penyajian  data  yang  fokus  penelitian  pada  tema  yang  telah  diambil,  diakhiri penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Ruang Laktasi adalah ruang yang dikhususkan untuk Ibu menyusui, kebijakan pengadaan ruang  laktasi  diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan  khususnya  Peraturan  Wali  Kota Probolinggo dalam produk hukumnya yaitu pada Nomor 36 Tahun 2012. Tentunya dari adanya Kebijakan  tersebut  harus  didasari  pada  standar    serta  target  yang  jelas  sehingga  dalam pelaksanannya,  implementator  dapat  memahami  dan  melaksanakan  kebijakan tersebut  dengan tepat (Wijaya 2017:178).
Setiap  ruang  publik  yang  ada  di  Kota  Probolinggo  baik  itu  tempat  perbelanjaan  ataupun Perusahaan yang didalamnya terdapat wanita maka diwajibkan memberikan fasilitas menyusui.
Kebijakan ini tertuang pada Bab X, pasal 18, no (2) Ruang Laktasi  dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif, selain tempat umum yang menjadi fokus peraturan ruang laktasi;  perkantoran,  instansi    milik  pemerintah  juga  pelayanan  kesehatan  juga  mendapatkan peraturan  yang  sama.  Menurut  Hardi  Yuliana,&  Purbasari  dalam  (Kartika,  Wahyuni,  and Harahap  2021:505–506)  Adanya  fungsi  dari  penyediaan  ruang  laktasi  untuk  memberikan perlindungan serta hak anak dalam mendapatkan ASI ekslusif, juga meningkatkan dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dukungan masyarakat serta keluarga.
Pemberian ASI Ekslusif pada bayi dapat mencegah resiko stunting,, karena pada dasarnya ASI mengandung protein serta lemak yang berperan penting pada pertumbuhan fisik bayi, selain itu kecerdasan anak dapat terbentuk melalui kandungan DHA, taurin dan AA didalamnya. Oleh karena itu, pemberian ASI Eklusif pada Bayi di 6 Bulan pertama kelahirannya sangat penting, dengan  catatan  tidak  mengganti  atau  menambahkan  bahan  makan/minuman  lain  termasuk  air putih.
1.  Implementasi  Penyediaan  Fasilitas  Ruang  Laktasi  Di  Kota  Probolinggo  Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif Menurut (Ayuningtyas and Nurwijayanti 2020:6) Tidak ada susu bayi buatan (formula) yang menyamai ASI dalam hal kandungan nutrisi, enzim, faktor pertumbuhan, hormon, dan imunitas.  Oleh  karena  itu  untuk  memberikan  perkembangan  dan  pertumbuhan  bayi  secara optimal, hal alami yang harus ditempuh adalah inisiasi menyusui yang dilakukan oleh ibu.
Setelah  penulis  melakukan  penelitian,  jumlah  ruang  laktasi  yang  tersebar  di  instansi formal ataupun in-formal tiap tahunnya meningkat. Ini dampak dari adanya perangkat hukum yang mengatur tentang pengadaan ruang menyusui, pada tahun pertama ruang laktasi tersebar di 9 tempat, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu tersedianya 30 Ruang Laktasi,  dan  pada  2018  naik menjadi  39.  Walaupun  tingkat  keberadaan  ruang  laktasi  tidak begitu  pesat,  dengan  angka  tersebut  Pemerintah  kota  Probolinggo  khususnya  Dinas  terkait dapat memanfaatkan kondisi ini dengan melakukan promosi. Dalam hal ini sejalan dengan pemikiran Soekidjo Notoatmodjo dalam (Paramita et al. 2016:273) bahwa pendekatan yang dapat  dilakukan  salah  satunya  yaitu  dengan  cara  sosialisasi  kesehatan  atau  promosi  untuk perbaikan  perilaku  dan  lingkungan  fisik. Oleh  karena itu,  promosi  dapat    dilakukan  secara massif agar jumlah ruang laktasi terus bertambah di kota Probolinggo.
Dari  seluruh  ruang  laktasi  yang  tersebar  di  kota  Probolinggo,  80%  sudah  memenuhi standard minimal Tipe IV yaitu disebutkan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor  36  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Persalinan  Aman,  Inisiasi  Menyusu  Dini,  dan Pemberian  Air  Susu  Ibu  Ekslusif,  yaitu  ;  (1)  Diberi  tirai  dan  pintu  yang  dapat  ditutup;  (2) Kursi untuk tempat duduk ibu menyusui dan konsultasi; (3) Meja untu menganti pakaian bayi dan  lain-lain;  (4) Wastafel/air  bersih  untuk  mencuci tangan  sebelum  ibu menyusi  bayi;  (5) Poster Posisi menyusui yang benar, poster manfaat ASI; (6) Buku catatan untuk mencatat ibu yang  datang  menyusui;  (7)  Identitas  ruangan  (papan  nama  ruangan);  (8)  Seorang  petugas pengelola (sebaiknya tenaga kesehatan/perawat); (9) Seorang petugas kebersihan; (10) Warna dinding ruangan dalam : dengan opsi pilihan warna yaitu putih/biru muda/kuning muda.
Namun jika ditelaah lebih dalam Ruang Laktasi tersbut masih belum mengikuti standard yang  ada  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara Penyediaan  Fasilitas  Menyusui  dan/atau  Memerah  ASI  yaitu  dari    segi  lingkungan  yang seharusnya jauh dari tempat keraimaian serta ruang laktasi  yang belum sesuai ukuran. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa selain untuk menyusui ruang laktasi juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengganti popok pada bayi, jika hal itu dilakukan pada ruang kerja tentu dapat mengganggu kenyamanan dan kefokusan para pegawai lainnya, dalam  hal  ini  penyediaan  tempat  sampah  sangat  diperlukan,  jika  memungkinkan  tempat sampah ditaruh tidak berjauhan dari ruang laktasi, agar ibu dapat dengan mudah membuang
sampah. Untuk ukuran juga perlu ditingkatkan yaitu sesuai dengan peraturan wali kota ukuran yang sesuai dengn tipe-tipe ruangan laktasi.
Kemudian,  adanya  ruang  laktasi  dapat  memberikan  kenyamanan  pada  ibu  dan  anak karena dengan adanya ruang laktasi, ibu dapat menyusui anaknya dengan bebas, tidak seperti dulu,  ketika  ibu  bberada  diluar  ruangan  dan  bayi  membutuhkan  asi,  ibu  kesulitan  mencari tempat tertutup untuk menyusui, jika pun ada yaitu toilet.
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Penyediaan Fasilitas Ruang Laktasi Di Kota Probolinggo Berdasarkan Peraturan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dalam Implementasi Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui di Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu  Ibu  Ekslusif,  terdapat  faktor  pendukung  serta  faktor  penghambat  dalam  pola implementasinya, yaitu :
1. Faktor Pendukung
a.  Adanya  produk  hukum  yang  berlaku  khusus  di  wilayah  Pemerintah  Daerah  Kota Probolinggo  yaitu  Peraturan  Wali  Kota  Probolinggo  Nomor  36  Tahun  2012  tentang Pedoman  Persalinan  Aman,  Inisiasi  Menyusu  Dini  dan  Pemberian  Air  Susu  Ibu Ekslusif.  Peraturan  perundang-undangan  ini  tentu  memberikan  suatu  prosedur  dan pedoman  yang  secara  teknis  mengikat  pengelola  sarana  umum  serta  penyelenggara tempat  kerja  agar  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  tersebut  untuk menyediakan  fasilitas  khusus  menyusui.  Apabila  penyelenggara  tidak  melakukan peraturan  tersebut  maka  Sanksi  yang  dikenakan  dapat  berupa  sanksi  ringan  yaitu; teguran lisan atau tertulis serta sanksi berat yaitu; pencabutan izin.
b. Adanya komitmen dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum Komitmen adalah salah satu bentuk kesadaran pada kondisi tertentu. Tentu kesadaran dari  penyelenggara  tempat  kerja  dan  tempat  sarana  umum  sangatlah  berpengaruh terhadap  mengimplementasikan  penyediaan  fasilitas  khusus  menyusui  di  Kota Probolinggo.  Dengan  adanya  komitmen  dari  penyelenggara  tempat  kerja  dan  tempat sarana  umum,  dapat  mempermudah  dan  mendukung  penyediaan  fasilitas  khusus menyusui di Kota Probolinggo.
c. Adanya tenaga konselor ASI
Konselor ASI adalah seseorang yang telah mengikuti Pelatihan Konselor ASI. Pelatihan tersebut berlangsung selama 40 jam dan telah tersertifikasi. Banyaknya tenaga konselor ASI yang didapat dari kader-kader Posyandu di Kota Probolinggo dapat mendorong ibu untuk  memberikan  ASI  secara  maksimal  kepada  bayi.  Konselor  ASI  juga  memiliki tugas  untuk  memberikan  edukasi  betapa  pentignya  ASI  bagi  anak.  Upaya  ini  dapat meningkatkan cakupan  ASI  di  Kota  Probolinggo.  Konselor  ASI  ini  merupakan  salah satu bentuk Program Kerja Pemerintah Kota Probolinggo utamanya Dinas Kesehatan dan  dapat  bersentuhan  langsung  dengan  ibu  menyusui  melalui  penyuluhan  atau sosialisasi.
2. Faktor Penghambat
a. Ketidakpahaman dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum Minimnya  fasilitas  khusus  menyusui  di  Kota  Probolinggo  dilatarbelakangi  dari ketidakpahaman dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum itu sendiri. Ketidakpahaman penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum terkait substansi dari  Peraturan  Peraturan  Wali  Kota  Probolinggo  Nomor  36  Tahun  2012  tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif menjadi faktor penghambat dalam menyediakan fasilitas khusus menyusui.
b. Penegakkan Sanksi
Bagi  Penyelenggara  tempat  kerja  dan  tempat  sarana  umum  yang  tidak  menyediakan fasilitas  Ruang  Laktasi  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  sanksi  lisan,  sanksi  tertulis dan/atau  sanksi  pencabutan  izin  oleh  pejabat  berwenang.  Namun  sanksi  ini  belum ditegakkan oleh pemerintah daerah, sehingga masih banyak penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum yang tidak mematuhi peraturan tersebut.
c. Kurangnya Pemahaman Ibu tentang Inisiasi Menyusui Pendidikan  merupakan  salah  satu  factor  kunci  pada  program  pembangunan berkelanjutan. Dari pendidikan itulah yang mempengaruhi ibu terhadap perilaku untuk siap  berperan  dalam  hal  kesehatan.  Ibu  yang  mempunyai  pendidikan  cenderung memiliki  pengetahuan  yang  lebih  dibanding  ibu  yang  tak  berpendidikan,  walaupun pendidikan tidak langsung berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak, pendidikan  ibu  berpengaruh  dalam  mekanisme  pendekatan  lain  seperti  efektivitas kesehatan  serta  produktivitas  dalam  menerima  informasi  yang  berhubungan  dengan anaknya
d. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Indikator  kelima  adalah  Komunikasi  kepada  pihak  pengelola  fasilitas  publik  seperti Alun-alun,  dan  sebagainya.  Indikator  komunikasi  yang  dimaksud  dapat  berhasil  jika pemerintah dapat mewujudkan 3 hal yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.  (Rini, Sasmito,  and  Gunawan  2018:37)  Setiap  kebijakan  seharusnya  disosialisasikan  secara transparan kepada pihak yang bersangkutan agar semua pihak mendapatkan kejelasan serta paham atas kebijakan apa yang telah disosialisasikan. Dari hasil wawancara yang sudah  dilakukan  didapatkan  bahwa  informasi  tentang  penyediaan  fasilitas  Ruang Laktasi sudah  cukup jelas kepada para pelaksana kebijakan, namun kepada pengguna fasilitas  informasi  yang  didapat  belum  jelas.  Sebagian  besar  ibu-ibu  menyusui mengatakan  bahwa  selama  ini  belum  pernah  mendapatkan  sosialisasi  tentang  ruang laktasi dari tenaga kesehatan. Namun sebagian besar ibu-ibu menyusui mengakui sudah menggunakan  fasilitas  tersebut  dan  mendapatkan  informasi  tentang  ASI  dari  Pamflet yang dipasang pada Ruang Laktasi..
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi  tentang  kebijakan  penyediaan  ruang laktasi  di  Kota  Probolinggo  ddapat  dikatakan  belum  maksimal  yang  menyebabkan implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi di Kota Prrobolinggo kurang optimal. Sosialisasi  yang  tidak  optimal  tentu  akan  berpengaruh  terhadap  penggunaan  fasilitas yang ada, bisa jadi; fasilitas rusak, kehilangan beberapa peralatan pada fasilitas hingga tidak  adanya  orang  yang  menggunakan  fasilitas  tersebut  akibat  kurangnya  informasi tentang fungsi fasilitas tersebut.
3. Pengaruh adanya Ruang Laktasi dari perspektif Public Value Approach Di Kota Probolinggo permasalahan privatisasi di ruang publik merupakan permasalahan yang harus dihadapi, pasalnya ruang publik kini bertranformasi menjadi ruang dengan nilai ekonomi  yang  relative  tinggi,  bahkan  kegiatan  ekonomi  lebih  banyak  dijumpai  dibanding dengan kegiatan sosial yang seharusnya merupakan icon dari ruang publik. Hal ini membuat fokus  pemerintah menjadi  dua;  pemanfaatan  ruang  publik  sebagai  ruang ekkonomi  kreatif, serta  pemanfaatan  ruang  publik  sebagai  ruang  sosial..  Namun  karena  ekonomi  lebih memberikan  banyak  keuntungan  fokus  pemerintah  lebih  kepada  memberikan  ruang  seluas mungkin untuk masyarakatnya berjualan tanpa mengingat ruang penting untuk mendukung keberhasilan  ruang  publik  tersebut  seperti  area  bermain  anak,  pojok  baca,  area  piknik  dan jogging ttrack, hingga ruang menyusui..
Word  Health  Organization/  Organisasi  Kesehatan  Sedunia  menyatakan  bahwa  ASI Adalah sumber energy utama bagi bayi dimasa 6 bulan kehidupannya. Oleh karena itu ibu harus  termotivasi  dan  mendapatkan  wawasan  bahwasannya  ASI  sangatlah  penting  bagi bayinya.  Dalam  keadaan  apapun,  ibu  memiliki  hak  untuk  memberikan  ASI  pada  anak. Fenomena ibu menyusui di area public sudah menjadi rahasia umum, hal ini terjadi karena tidak  adanya  fasilitas  ruang  laktasi    di  tempat  tersebut,  sehingga  ibu  telah  terbiasa  dan
menjadikan kegiatan tersebut bukanlah hal yang tabu. Walaupun pengunjung lain memahami kondisi  ibu  tersebut  namun  hal  tersebut  dapat  menganggu  kenyamanan  serta  membuat beberapa pengunjung risih.
Beberapa pengunjung dalam wawancara yang telah dilakukan merasa kurang nyaman apabila  menemui  ibu    yang  sedang  menyusui  di  Alun-alun  kota  Probolinggo.  Narasumber tersebut  berharap  agar  pemerintah  kota  Probolinggo  menyediakan  Ruang  Laktasi  yang tersedia di banyak tempat agar kedua belah pihak baik pengunjung dan ibu sama-sama merasa aman dan nyaman.
Walaupun  pada  hakekatnya  ruang  public  adalah  ruang  milik  bersama  (Habib  et  al. 2022:11)  dimana  public  bebas  untuk  melakukan  kegiatan  apapun,  namun  harus  ada  ranah privat yang mengatur pola-pola kegiatan masyarakat atau bisa disebut teritorial. Teritorial ini merupakan batas kegiatan dimana pada ruang privat, orang yang berada di ranah public tidak bisa mengatur ataupun mendapatkan campur tangan dari pihak lain.
Kesadaran untuk menyusui pada tempat yang layak seharusnya juga menjadi nilai yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam mengupayakan pemanfaatan ruang laktasi, karena adanya Ruang Laktasi  tak hanya memberikan manfaat dari segi kesehatan saja namun adanya Ruang Laktasi memberikan nilai public seperti peningkatan kesadaran pada masyarakat untuk menggunakan fasilitas atau tempat yang tepat dan layak untuk menyusui.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan  oleh  penulis,  bahwa implementasi penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Wali  Kota  Probolinggo  Nomor  36  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Persalinan  Aman,  Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif sudah terlaksana cukup baik, terbukti dengan bertambahnya  jumlah  fasilitas  khusus  menyusui  di  Kota  Probolinggo  sebanyak  50%  dari sebelum dan sesudah adanya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif. Namun ada  beberapa  yang  mendukung  penyelenggara  tempat  kerja  dan  tempat  sarana  umum  dalam melakukan penyediaan fasilitas khusus menyusui yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga yang bersangkutan dapat terarah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, adanya komitmen serta tanggung jawab dari penyelenggara tempat kerja dan pengelola tempat sarana umum, dan adanya konselor Air Susu Ibu. Sedangkan faktor yang menghambat dalam penyediaan fasilitas khusus menyusui ialah ketidakpahaman dari penyelenggara tempat kerja  dan  tempat  sarana  umum,  kurangnya  pemahaman  ibu  tentang  inisiasi  menyusui,  serta penegakkan  sanksi  yang  belum  tepat  dalam  pengerjaannya.  Peningkatkan  jumlah  penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Probolinggo tentu juga mempengaruhi naiknya capaian Air Susu Ibu di Kota Probolinggo. Karena fasilitas khusus menyusui merupakan salah satu bentuk dukungan untuk memenuhi hak bayi dalam memperoleh Air Susu Ibu.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ayuningtyas,  Citra,  and  Septi  Nurwijayanti.  2020.  “IMPLEMENTASI  PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DI KOTA YOGYAKARTA.” 24.
Habib,  Haikhal  Al,  Gabriel  Steven,  Ibrahim  Fata,  and  Azkia  Avenzoar.  2022.  “PENGARUH TERITORI  TERHADAP  PRIVASI  DAN  RUANG  PUBLIK  KAMPUNG  LAWAS MASPATI KOTA SURABAYA.” 7.
Kartika, Arie, Windy Sri Wahyuni, and Dessy Agustina Harahap. 2021. “Aspek Hukum Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan.” 1(10):6.
Paramita,  Astridya,  Nur  Asyah,  Dewi  Lestari,  and  Ira  Ummu  Aimanah.  2016.  “Practice  of Exclusive  Breast  Feeding  Program  in  2013  at  Puskesmas  of  Probolinggo  City  (A  Case Study in Kedopok and Sukabumi of Health Center Services).” Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 18(3):267–76. doi: 10.22435/hsr.v18i3.4548.267-276.
Rini, Rini, Cahyo Sasmito, and Cakti Indra Gunawan. 2018. “Implementasi kebijakan penyediaan ruang  laktasi  di  Kota  Malang.” AcTion:  Aceh  Nutrition  Journal 3(1):34.  doi: 10.30867/action.v3i1.97.
Wijaya,  Prawiti  Sugeng.  2017.  “Kajian  Implementasi  Kebijakan  Ruang  Laktasi  di  Sektor Pemerintah dan Swasta Kabupaten Purbalingga.” 9.