DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23

## TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
oleh :
Achmad Bahroni 1 , Ariella Gitta Sari 2 , Satriyani Cahyo Widayati 3 , Hery Sulistyo 4

## Abstraksi
Dispensasi  kawin  adalah  sebuah  kebijakan  hukum  yang  memberikan kebolehan  bagi  anak-anak  dibawah  umur  yang  memenuhi  kaidah  dimana  diatur dalam  dispensasi  tersebut  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  yang  sah  secara hukum  di  Indonesia.  Dimana  sebenarnya  sesuai  dengan  peraturan  UU  Perkawinan Nomor  1  Tahun  1974  usia  mereka  masih  dibawah  batas  kedewasaan  dan  tentu  saja belum  dapat  menikah.  Kasus  yang  sering  terjadi  dan  melatarbelakangi  dispensasi kawin  ini  adalah  banyaknya  kehamilan-kehamilan  diluar  nikah  pada  usia  remaja. Dispensasi  kawin  diberikan  dengan  tujuan  utama  untuk  memberikan  kepastian hukum  bagi  bayi  yang  akan  dilahirkan.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif deskriptif,  data  akan  disajikan  dalam  bentuk  narasi-narasi  dan  diharapkan  dapat dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya meskipun menjadi solusi secara hukum, namun dispensasi  nikah dirasa tidak mendidik  bagi generasi penerus. Dikhawatirkan  secara  sosial,  makin  marak  terjadi  pernikahan-pernikahan  dini  yang berasal  dari  dispensasi  kawin  dan  menjadi  keluarg  yang  buruk  karena  tidak  siapnya mental dan spiritual. Peran keluarga sangat dibutuhkan dalam hal ini agar anak-anak yang  tiba-tiba  terpaksa  menjalani  kehidupan  berumah  tangga,  tetap  mendapatkan kasih  sayang  orang  tua  dan  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik  hingga dewasa. Perlindungan anak yang paling efektif tetaplah perlindungan dan pemahaman cinta  kasih  dari  orang  tua  dan  lingkungan  keluarganya.  jangan  sampai  terjadi pembullian,  olok-olok  dan  lain  sebagainya  yang  akan  menghancurkan  harapan  sang anak.
Kata Kunci : dispensasi kawin, perlindungan anak
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : achmadbahroni@unik-kediri.ac.id
2
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : ariellagitta@unik-kediri.ac.id
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : satriyani@unik-kediri.ac.id
4 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : hery_sulistyo@unik-kediri.ac.id

## 1. Latar Belakang
Pernikahan  di  Indonesia  telah  diatur  oleh  negara,  dalam  hal  ini  negara memberikan  perhatian  sekaligus  memiliki  tanggung  jawab  dalam  mengontrol  serta memberikan  pengarahan    mengenai  perkawinan  yang  merupakan  Institusi  sosial dalam melindungi dan menjunjung harga diri perempuan.  Oleh sebab itu, Negara dan Pemerintah  membuat  peraturan  mengenai  batas  usia  minimal  seseorang  dalam melaksanakan pernikahan. Peraturan tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  yang  didalamnya  diterangkan  mengenai batasan  usia  seseorang  dalam  melaksanakan  perkawinan  untuk  mencapai  suatu perkawinan  yang  baik  dan  ideal  dengan  usia  yang  cukup  matang.  Dimana  batas minimal  seseorang  bisa  melakukan  perkawinan  adalah  19  tahun  untuk  laki-laki  dan 16 tahun untuk perempuan,  (pasal 7 ayat 1 UU No.  1 tahun 1974). Dalam pasal ini terdapat beberapa Kaidah yang menjamin suatu pernikahan agar berjalan dengan baik sesuai  dengan  tujuan  pernikahan  itu  sendiri.  yakni  atas  dasar  Ketulusan,  partisipasi keluarga dan kesiapan mental serta fisik kedua calon pengantin.
Dalam  membangun  suatu  perkawinan  yang  baik  sangat  diperlukan  tanggung jawab  serta  pemikikiran  dewasa  diantara  kedua  belah  pihak  calon  pengantin,  oleh karena itu  Kesiapan mental dan  fisik merupakan hal yang paling penting dan utama dalam  suatu  perkawinan  sehingga  dapat  terciptanya  keluarga  yang  bahagia.  Dalam melakukan  komunikasi  diharapan  pasangan  bisa  berpikir  secara  dewasa  mengingat bahwa  kedewasaan  pasangan  dalam  membangun  rumah  tangga  adalah  penting, kedewasaan  yang  dimaksud  adalah  mengibaratkan  bahwa  pasangan  adalah  seorang
partner  atau  teman  hidup,  sehingga  komunikasi  dapat  berlangsung  dengan  baik.
Kematangan  calon  suami  istri  dimaksudkan  bahwa  pasangan  telah  mampu  secara fisik  maupun  mental  menjalankan  suatu  perkawinan  untuk  bisa  mewujudkan  tujuan perkawinan tersebut.
Kesiapan  fisik  adalah  salah  satu  persiapan  perkawinan  yang  matang  untuk mewujudkan  keluarga  yang  tentram  dan  bahagia,  dengan  fisik  yang  sehat,  mampu bersikap  dewasa,  serta  mampu  memberikan  biaya  hidup  dalam  rumah  tangga,  maka itu  tandanya  suami  istri  telah  membangun  fondasi  awal  untuk  mewujudkan  rumah tangga  yang  bahagia  ke  depannya.  Jika  dalam  suatu  perkawinan  tidak  dipersiapkan dengan  matang  secara  fisik  maka  dikhawatirkan  akan  terjadi  suatu  kegagalan  dalam rumah  tangga,    sehingga  perlu  adanya  pencegahan  perkawinan  dibawah  umur. Walaupun  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  mengenai  batasan  usia  seseorang dalam  melakukan  perkawinan,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pernikahan dibawah umur tetap ada.
Pernikahan  seseorang  yang  belum  mencukupi  umur  tetap  bisa  dilaksanakan dengan  syarat  apabila  Wali  dan  Pengadilan  Agama  telah  memberikan  izin. Permohonan izin  untuk  menikah  dibawah  umur  yang  diajukan  kepada  Pengadilan Agama dinamakan Dispensasi Kawin. sesuai ketetapan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 UU  No.  1  Tahun  1974,  Pasal  49  huruf  (a)  UU  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah diubah  dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50  Tahun  2009,  Dispensasi  kawin  secara  absolut  memang  menjadi  kompetensi Pengadilan  Agama. Persoalan  mengenai  seseorang  yang  membutuhkan    lembaga
hukum  ini  pada  dasarnya  hanya  persoalan  umur.  Dimana  dalam  hal  ini  ketika seseorang  yang  ingin  melangsungkan  pernikahan  namun  usianya  belum  mencukupi umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni 16 untuk perempuan dan 19 untuk  laki-laki  maka  dapat  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  kepada pengadilan agama untuk melakukan perkawinan.
Sebagaimana  yang  terjadi  di  pengadilan  Agama  Kota  Kediri  telah  terdaftar diantaranya sebesar 39 perkara Dispensasi kawin diantara 538 perkara di tahun 2016, dan  pada  tahun  2017 1 hingga  pada  bulan  juli  ditahun  yang  sama  telah  terdaftar sebesar  29  perkara  dispensasi  kawin  diantara  262  perkara.  Pengadilan  Agama  juga memiliki  kewenangan  yang  berkaitan  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak, diantaranya adalah  membuat penetapan asal usul dari seoarang anak dan adopsi anak sesuai dengan hukum islam,   gugatan nafkah anak, gugatan/permohonan pengakuan anak,
dll.
2. Rumusan Masalah
2.1. Bagaimana  dispensasi  kawin  tersebut  ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2002  sebagaimana  di  ubah  dengan  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
2.2. Faktor-faktor  apa  yang  menjadi  penyebab  dari  meningkatnya  permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Kota Kediri ?

## 3. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari  serta  mengungkapkan  fakta  terkait bagaimana dispensasi kawin yang memungkinkan anak-anak dibawah umur menikah
karena  suatu  alas  an  yang  dapat  diterima  hakim  dipandang  atau  dikaji  dari  sudut pandang  perlindungan  anak.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat  memperkaya  khasanah pengetahuan  khususnya  ilmu  hokum  yang  senantiasa  berkembang  dari  hari  ke  hari. Khususnya  kepada  pemerintah  Republik  Indonesia  yang  berkewajiban  untuk melindungi  masa  depan  anak-anak,  semoga  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan masukan berharga.

## 4. Teori Perlindungan hukum
Terkait  dengan  teori  perlindungan  hukum,  ada  beberapa  ahli  yang menjelaskan  bahasan  ini,  antara  lain  yaitu  Fitzgerald,  Satjipto  Raharjo,  Phillipus  M Hanjon dan  Lily  Rasyidi. Fitzgerald  mengutip  istilah teori perlindungan  hukum dari Salmond  bahwa  hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dam  mengkoordinasikan berbagai  kepentingan  dalam  masyrakat  karena  dalam  suatu  lalulintas  kepentingan, perlindungan  terhadap  kepentingan  tertentu  dapat  dilakukan  dengan  cara  membatasi berbagai  kepentingan  di  lain  pihak.  Kepentingan  hukum  adalah  mengurusi  hak  dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan  dilindungi.  Perlindungan  hukum  harus melihat  tahapan  yakni  perlindungan  hukum  lahir  dari  suatu  ketentuan  hukum  dan segala  peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh  masyarakat  yang  pada  dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara
anggota-anggota  masyarakat  dan  antara  perseorangan  dengan  pemerintah  yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 5
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  Perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  itu diberikan kepada  masyarakat agar dapat menikmati semua  hak-hak yang  diberikan  oleh  hukum. 6 Selanjutnya  menurut  Phillipus  M.  Hadjon  bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan  resprensif.  Perlindungan  Hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan  keputusan  berdasarkandiskresi  dan  perlindungan  yang  resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. 7 Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif. 8
Dari  uraian  para  ahli  diatas  memberikan  pemahaman  bahwa  perlindungan hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk  mewujudkan tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek hukum  sesuai  dengan  aturan  hukum,  baik  itu  yang  bersifat  preventif  maupun  dalam
5 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53
6 Ibid, h. 69
7
Ibid, h. 54
8 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993)   h. 118
bentuk  yang  bersifat  represif,  baik  yang  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## 5. Teori Perlindungan Konsumen
Prinsip-prinsip  mengenai  kedudukan  konsumen  dalam  hubungan  dengan pelaku  usaha  berdasarkan  doktrin  atau  teori  yang  dikenal  dalam  perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :

## a. Let the buyer beware (caveat emptor)
Doktrin  let  the  buyer  beware  atau  caveat  emptor  merupakan  dasar  dari  lahirnya sengketa  dibidang  transaksi  konsumen.  Asas  ini  berasumsi  bahwa  pelaku  usaha  dan konsumen  adalah  dua  pihak  yang  sangat  seimbang,  sehingga  konsumen  tidak memerlukan  perlindungan.  Prinsip  ini  mengandung  kelemahan,  bahwa  dalam perkembangan  konsumen  tidak  mendapat  informasi  yang  memadai  untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat  disebabkan  oleh  keterbatasan  pengetahuan  konsumen  atau  ketidakterbukaan pelaku  usaha  terhadap  produk  yang  ditawarkannya.  Dengan  demikian,  apabila konsumen  mengalami  kerugian,  maka  pelaku  usaha  dapat  berdalih  bahwa  kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.
b. The due care theory
Doktrin  ini  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  mempunyai  kewajiban  untuk  berhati- hati  dalam  memasarkan  produk,  baik  barang  maupun  jasa.  Selama  pelaku  usaha
berhati-hati  dengan  produknya,  maka  ia  tidak  dapat  dipersalahkan.  Pada  prinsip  ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat,  sesuai  dengan  pasal  1865  BW  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau  membantah  hak  orang  lain,  atau  menunjuk  pada  suatu  peristiwa,  maka diwajibkan mebu ktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. c. The privity of contract Doktrin  ini  menyatakan  pelaku  usaha  mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan  kontraktual.  Pelaku  usaha  tidak  dapat  disalahkan  diluar  hal-hal  yang dperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  pasal  1340  BW  yang  menyatakan  tentang ruang  lingkup  berlakunya  perjanjian  hanyalah  antara  pihak-pihak  yang  membuat perjanjian saja. 9
Asas  dan  Tujuan  Perlindungan  Konsumen  Perlindungan  konsumen diselenggarakan  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  lima  asas  yang  relevan  dalam pembangunan nasional, yakni:
a. Asas Manfaat
Adalah  segala  upaya  dalam  menyelenggarakan  perlindungan  konsumen  harus memberikan  manfaat sebesarbesarnya  bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
9 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006, h. 61
b. Asas Keadilan
Adalah  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Asas Keseimbangan
Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
d. Asas Keamanan dan Keselamatan
Konsumen  Adalah  untuk  memberikan  jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan  barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
e. Asas Kepastian Hukum
Adalah  pelaku  maupun  konsumen  mentaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. 10

## 4. Pengertian Anak Dalam Perundangan
melihat  dari  beberapa  peraturan  perundangan,  ternyata  terdapat  perbedaan mengenai  batas  usia  seseorang  bisa  dikatakan  sebagai  anak.  Dibawah  ini  adalah batasan usia dimana seseorang dapat dikatakan sebagai anak :
1.   KUHperdata  Tahun  1847  pasal  330  ayat  (1)  “Seorang  belum  dapat  dikatakan dewasa  jika  orang  tersebut  umurnya  belum  genap  21  tahun,  kecuali  seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun“.
10 Elsi, Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, PT Grasindo:Jakarta,2007,h.159
2.   KUHP  Pasal  45  “  anak  yang  belum  dewasa  apabila  seseorang  tersebut  belum berumur 16 tahun
3.   Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2 “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
4.   Konvensi Hak-hak Anak yang dikeluarkan pada tahun 1989 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”
5.   Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 “Anak  adalah  orang  yang  dalam  perkara  Anak  Nakal  telah  mencapai  umur  8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin“
6.   Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 20
“anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”
7.   Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  HAM  Pasal  1  ayat  5  “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,  terrnasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila  hal  tersebut adalah demi kepentingannya.”
8.   Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  1 ayat  1  “Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
9.   Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 5 “Anak adalah seseorang  yang belum  berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.“
10.  Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun“

## 4. Batasan Usia Menikah Dalam Islam
Di  dalam  Islam  tidak  ada  pembatasan  usia  seseorang untuk  melakukan perkawinan,  hal  ini  sesuai  dengan  pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  perkawinan. Menurut syari'at islam dalam  menilai kedewasaan seseorang adalah ketika seseorang tersebut  sudah  baligh.  Dan  menurut  ulama  ahli  fikih  seseorang  dapat  dikatakan dewasa  apabila  telah  keluar  mani  untuk  laki-laki dan  telah  datang  haid  untuk perempuan. 11 Sebagaimama  yang  ada  pada  kitab-kitab  fikih  yang  mana  tidak menjelaskan  mengenai  usia  minimal  seseorang  dalam  melaksanakan  sebuah perkawinan.  Sebaliknya  dalam  kitab  fikih  menjelaskan  bahwa  seseorang  perempuan dan laki-laki yang masih kanak kanak diperbolehkan melakukan perkawinan. Dimana Kebolehan  ini  disampaikan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  seperti  yang terdapat  di  tiap-tiap  kitab  fikih  yang  menuturkan  mengenai  wewenang  seorang  wali mujbir  untuk  menikahkan  anak-anak  yang  belum  dewasa(anak-anak)  ataupun  masih perawan. 12
11 Mufidah, Isu -Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga, hlm. 147.
12 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-ndang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66.
Dalam Hak  ijabar dikatakan  bahwa  hanya seorang ayah dan kakek saja  yang memiliki  hak  untuk  menikahkan  tanpa  harus  mendapat  persetujuan  dari  orang  yang bersangkutan,  tetapi  lebih  baik  untuk  meminta  persetujuan  kepada putrinya . 13 Hal tersebut  dinyatakan  boleh  karena  tidak  terdapat  ayat  dalam  Al-Qur'an  yang mengatakan  secara  jelas  mengenai  batasan  umur  melakukan  perkawinan  dan  dalam hadist Nabi pun tidak mengatakan secara langsung mengenai batasan umur seseorang dalam  melaksanakan  perkawinan.  Sebagaimana  yang  telah  tertera  pada  pasal  7  ayat (1)  dimana  mengatur  mengenai  batasan  umur  dalam  melaksanakan  sebuah perkawinan.
Secara  jelas  dalam  Kitab  Al-Qur'an  telah  diterangkan  bahwa  tidak  terdapat batasan  usia  untuk  dapat  melakukan  pernikahan,  melainkan  kualitas  seseorang  yang akan dinikahilah yang memiliki batasan sebagaimana yang diterangkan di dalam Al- Qu'an  surat  an-Nisa'  ayat  6 yang  artinya :“Dan  ujilah  anak-anak  yatim  itu  sampai mereka  cukup  umur  untuk  menikah.  Kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta)  maka  serahkanlah  kepada  mereka hartanya,“ Ayat  yang  mengatakan  telah  cukup  umur  untuk  menikah  berarti  seusai muncul  kemauan  untuk  membina  rumah  tangga,  dan  telah  memiliki  kesiapan  untuk menjadi  seorang  suami  untuk  menjadi  pemimpin  dalam  rumah  tangga,  namun  hal tersebut  tidak  akan  berlangsung  secara  sempurna  jika  belum  bisa  mengatur  harta kekayaannya.    Para  Ahli  fiqih  dan  ahli  undang-undang  sesuai  dengan  ketetapan umum  telah  membuat  ketentuan,  dimana  setelah  seseorang  baligh  dia  memiliki
13 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar, (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 461.
kebebasan  dalam  menentukan  jalan  hidupnya,  dan  diharapkan  untuk  bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya.
Meskipun  di  dalam  Al-Qur'an  tidak  ada  batasan  umur  seseorang  untuk melakukuan pernikahan, tetapi dalam UU perkawinan telah  diatur bahwa batas umur seseorang  dalam  melakukan  pernikahan  merupakan  salah  satu  syarat,  hal  ini  sesuai dengan  pasal  7  ayat  (1) . Walaupun  telah  ada  ketetapan  mengenai  batas  usia  dalam pernikahan  namun  tidak  dapat  dipungkiri  jika  pernikahan  diusia  dini  tetap  terjadi, dimana  terdapat  pasal  7  ayat  (2)  yang  memberikan  pengecualian  mengenai  batasan umur tersebut dengan cara mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan yang ditunjuk oleh  orang  tua  kedua  belah  calon  pengantin.  Akan  tetapi  syarat  untuk  melakukan dispensasi  ini  tidak  disebutkan  oleh  undang-undang,    sebagaimana  hubungan terlarang diluar nikah, hal ini tersirat dalam surat an-Nur ayat 3 yang artinya: “ Lelaki pezina  tidak  menikah,  kecuali  dengan  perempuan  pezina  atau  perempuan  musyrik. Dan  perempuan  pezina  tidak  dinikahi,  melainkan  oleh  lelaki  pezina  atau  lelaki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu kepada semua mukmin.”
Karena  adanya  pasal  7  ayat  (2)  membuat  masyarakat  bisa  melakukan pernikahan  dibawah  umur  dengan  mengajukan  dispensasi  kawin,    hal  ini  dilakukan oleh  masyarakat  biasanya  dengan  alasan  untuk  menghindari  terjadinya  zina  dan hubungan  terlarang  diluar  nikah  bahkan  dengan  alasan  telah  hamil  sebelum melakukan  pernikahan.    Terlepas  dari  alasan  tersebut,    masyarakat  harus  tau mengenai  dampak  yang  ditimbulkan  kedepannya.  Pasangan  yang  menikah  dibawah umur belum memiliki kesiapan mental dan fisik yang matang.

## 5. Pembahasan
5.1. Pemberian Dispensasi Kawin Berdasarkan UU Perlindungan Anak
Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak  dibuat berdasarkan empat prinsip (pasal 2 UU Perlindungan Anak ), yaitu :
a. Non-diskriminasi;
b. Kepentingan terbaik bagi anak;
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
d. Penghargaan terhadap anak.
Kemudian,  dikatakan  dalam  undang-undang  mengenai  beberapa  hak  seorang  anak yang wajib terpenuhi,  yakni :

## 1. Hak dalam  memperoreh sebuah pendidikan;
Seorang anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, jika seorang anak sudah  menikah  otomatis  anak  tersebut  akan  mengabaikan  pendidikannya karena  harus  mengurus  suami  dan  anaknya,  padahal  sebuah  pendidikan  itu sangat  penting  untuk  masa  depannya,  oleh  karena  itu  seorang  anak  berhak memperoleh pendidikan.
2. Hak dalam berpikir serta berekspresi;
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  UU  No.  23  tahun  2002  mengenai Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “ setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi  sesuai  dengan tingkat  kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya.”  Dengan pernikahan dibawah umur tentunya anak sudah tidak
lagi  bisa  mengekspresi  diri  dan  berpikir  sesuai  dengan  usianya  karena dituntut melaksanakan berbagai kewajiban sebagai seorang istri.
3. Hak dalam mengungkapkan sebuah pendapat serta didengarkan pendapatnya ;
Mengenai  hal  ini  (pernikahan  dibawah  umur)  seorang  anak  berhak  untuk ditanyakan  apakah  telah  mengungkapkan  pendapatnya  dan  didengar pendapatnya.  Karena  biasanya  anak  dinilai  belum  dapat  untuk  mengambil sebuah  keputusan,    sehingga  orang  yang  lebih  tua  lah  yang  memutuskannya dengan dalih untuk kepentingan anak itu sendiri. Sedangkan banyak orang tua yang  mengambil  keputusan  menikahkan  anak  dibawah  umur  untuk kepentingannya sendiri seperti karena motif ekonomi.
4. Hak  untuk  dapat  istirahat  dan  mengolah  waktu,  bersosialiasi  bersama  teman seumuran,  bermain  dan  berekspresi  serta  berkreasi  sesuai  dengan keinginannya.  Dalam  kasus  pernikahan  dini,    anak  tidak  bisa  lagi  memiliki kesempatan  untuk  bermain  dan  bersosialisasi  dengan  teman  seumurannya karena  harus  memikirkan  rumah  tangganya,    anak  yang  melakukan pernikahan  dini  dituntut  untuk  dewasa  dan  bertanggung  jawab  kepada suami/istri dan anaknya.
5. Hak  dalam  memperoleh  suatu  perlindungan,  dimana  hak  ini  sesuai  dengan Pasal  2  ayat  (3)(4)  UU  tentang  Kesejahteraan  Anak,  yang  menyebutkan:  “ bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari mulai dalam kandungan sampai dilahirkan. Anak memiliki hak mendapat
perlindungan atas lingkungan hidup yang berbahaya serta hambatan mengenai pertumbuhan dan tumbuh kembangnya dengan wajar”. 14
Anak  semestinya  memiliki  perlindungan  atas  suatu  hal  yang  memiliki  akibat negatif bagi tumbuh kembangnya, baik secara fisik ataupun psikisnya. Karena adanya pernikahan  dini,  maka  orangtua  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  anaknya akan berkurang dikarenakan tanggung jawab akan dialihkan kepada suaminya. Dalam hal  ini  seharusnya  anak  perlu  dihindarkan  dari  pernikahan  dini  karena  akan  berefek pada  tumbuh  kembangnya,  secara  fisik  maupun  psikisnya.  Dalam  UU  No.23  Tahun 2002  mengenai  Perlindungan  anak  termuat  mengenai  ancaman  pidana  bagi  orang yang  melanggarnya.  Mengenai  masalah  tentang  pernikahan  dini,  didalam  UU  pasal 82  mengenai  Perlindungan  Anak  disebutkan  bahwa  “barang  siapa  melakukan  bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, maka dapat dijerat pidana penjara 3- 15  tahun  dan  denda  balik  banyak  Rp.300.000.000,00-dan  paling  sedikit Rp.60.000.000,00.”
Pada  hakikatnya  adanya  perlindungan  anak  memiliki  tujuan  agar terlaksanakannya  dua  hal  yakni  hak-hak  anak  terpenuhi  dan  anak  mendapatkan kesejahteraan. Para orang tua dan pihak yang bersangkutan harus mempertimbangkan dua  tujuan  diatas.  Anak  harus  mendapatkan  yang  terbaik,    jadi  kepentingan  anak harus  diutamakan.  Semua  pihak  yang  bersangkutan    mengenai  dispensasi  kawin diwajibkan  untuk  memperhatikan  secara  serius    tentang  hak  anak  tersebut  beserta
14 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: CV Akademika Pressindo,
dengan  kesejahteraan  anak  tersebut  secara  fisik  ataupun  psikisnya.  Sesungguhnya yang dikatakan  hak anak  ialah  berbagai kebutuhan  yang  menjadi dasar dimana anak seharusnya  memperoleh    jaminan  atas  keberlangsungan  hidupnya,  pertumbuhannya serta  mendapat  lindungan  dari  sesuatu  hal  bentuk  perlakuan  yang  salah,  seperti bentuk eksploitasi dan melantarkan anak, baik hal tersebut menyangkut hak ekonomi, hak sipil, serta hak mengenai sosial dan budaya.
Orang  tua  memiliki  peran  utama  dalam  terciptanya  perlindungan  anak  serta kesejahteraan  seorang  anak.  Walaupun  di  dalam  undang-undang  perkawinan menyebutkan  mengenai  batas  umur  seseorang  dalam  melakukan  prkawinan  yakni umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun untuk perempuan,  diharapkan orang tua mampu berfikir secara bijaksana dalam  memberikan  izin dan dalam   mengambil sebuah  keputusan  mengenai  pernikahan  anak  mereka.  Dan  orang  tua  diharapkan wajib untuk mence0gah perkawinan tersebut jika dinilai akan berdampak negatif pada kedua belah calon pengantin. Orang tua lah  yang akan  bertanggung  jawab nantinya mengenai  seluruh  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  atas  pernikahan  anak  mereka.
Orang tua memiliki Kewajiban tersebut telah diatur  dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Jika  memandang  pada  ketetapan  Pasal  26  ayat  1  huruf  c  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  secara  lugas  telah  memberikan larangan  terhadap  pernikahan  dini  yang  mana  pernikahan  seseorang  dibawah  18 tahun, demikian pula yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi, pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat
penyimpangan,  dimana  diperbolehkannya  pernikahan  dini  dengan  syarat  dispensasi kawin.  Sekilas  antara  UU  perkawinan  dan  Perlindungan  Anak  terjadi  suatu kontradiksi  didalamnya.  Dengan  adanya  kontradiksi  pasal  pasal  diantara  kedua undang-undang  tersebut  maka  perlu  adanya  ketelitian  dalam  mencari  penyelesaian mengenai dispensasi kawin.
Dalam  memutuskan perkara  mengenai  batas usia perkawinan anak  maka UU Perlindungan  Anak  lah  yang  menjadi  patokan,  Walapun  tidak  dapat  dipungkiri  jika tetap  adanya  dispensasi  kawin  yang  mana  juga  diatur  oleh  undang-undang.  Harus diketahui  jika  dispensasi  kawin  adalah  sebuah  pengecualian  atau  aturan  khusus sedangkan Undang-undang perlindungan anak yakni Pasal 26 ayat (1) huruf c adalah aturan  yang  sifatnya  umum.  Dalam  perbedaan  batas  umur  dewasa  tersebut  tidaklah hal  yang  keliru,  asal  didalam  pelaksanaanya  mengenai  kepentingan  yang  dirasakan oleh warga Negara Indonesia melihat dari asas Lex specialist derogate legi generalis (hukum  yang  khusus  menyampingkan  hukum  yang  umum)  serta  bisa tercipta  sesuai dengan  tujuan.  Dalam  Undang-Undang  No.  23  tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak pernikaham dini sangat belawanan .
Pada  UU  tersebut  dijelaskan  bahwa  yang  dikatakan  sebagai  anak  adalah seseorang  yang  usianya  dibawah  18  tahun.  Dari  penjelasan  diatas  berarti  seseorang yang usianya dibawah 18 tahun  memiliki  hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta  berpatisipasi  dan  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  maupun  diskriminasi. Hak  tersebut  berhubungan  mengenai  hak  dalam  mendapatkan  pendidikan  yang sesuai.  Dengan  adanya  hal  ini  seharusnya  bisa  menjadi  petunjuk  bagi  pihak  yang
melakukan  pernikahan  terutama  orang  tua.  Kedudukan  dari  orang  tua  sangatlah penting  untuk  tumbuh  kembang  anak  yakni  memiliki  kedudukan  dalam  memberi sosialisasi  mengenai  nilai  kebaikan  dan  norma  yang  berlangsung  ataupun  yang menjadi  harapan  masyarakat  kepada  anak-anak  mereka  yang  diawali  mulai  dari perkara-perkara  kecil  yang  terdapat  di  dalam  keluarga  berdasarkan  tahapan perkembangan  usia  anak. 15 Orang  tua  memiliki  tugas  dalam  mendidik  anaknya menjadi  anak  bangsa  yang  bisa  bermanfaat  untuk  orang  lain.  Untuk  itu  orang  tua perlu  memperhatikan  hal  ini  dan  bisa  memberikan  motivasi  kepada  anaknya  dalam mencapai impiannya.
Namun,  ada  aspek  yang  membuat  hal  tersebut  menjadi  terhambat,  yakni  alasan ekonomi  serta  adat  budaya. 16 pernikahan  dini  tidak  hanya  terdapat  di  kota  besar namun terjadi di Kabupaten Tapin. Hal ini sesuai dengan daftar perkara yang termuat pada  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Tapin(Rantau),  kebanyakan  dari  mereka memiliki  alasan  karena  sudah  saling  dekat  dan takut  terjadinya  zina.    Dalam  hal  ini diharapkan  orang  tua  memiliki  pertimbangan  agar  tidak  menikahkan  anak  mereka. Sesuai  pada  UU  No.  23  tahun  2002  bahwa  :  Orang  tua  memiliki  kewajiban  dan memiliki tanggung jawab dalam:
a.  Mengasuh, menjaga, mengajar, dan memberikan perlindungan anak;
b.  Mengembangkan bakat anak sesuai dengan minat dan keahliannya;
15 Bayyinatul Muchtaromah, Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil
16 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, hlm. 387.
c.  Mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak-anak.  (Pasal  26  UU  No.  23 tahun 2002)
Hal  ini  dapat  menjadi  pedoman  bagi  orang  tua  agar  selalu  mengutamakan pendidikan anak supaya anak menjadi seorang yang mandiri sejalan dengan usianya. Pada  dasarnya  untuk  mengurangi  terjadinya  pernikahan  dini  didalam  adat  maupun budaya,  orang  tua  dapat  mengubah  pola  pikirnya,  dan  dalam  hal  ini    membutuhkan suport dari Semua kalangan termasuk suport dari pemerintah. Melihat dari pandangan kebanyakan  wanita,  usia  diatas  20  tahun  dinilai  sudah  tua,  dan  jika  tidak  cepat menikah  akan  mempermalukan  keluarga,  terlebih  lagi  ada  pemikiran  dimasyarakat lebih  baik  janda  tapi  masih  muda  daripada  perawan  tapi  sudah  tua.  Sehingga menikahkan  anak  dibawah  umur  dianggap  tepat  oleh  orang  tua.  Orang  tua  dalam menikahkan  anaknya  secara  dini  dinilai  akan  berdampak  pada  goyahnya keseimbangan  sosial,  yang  mana  didalamnya  ditakutkan  pihak  yang  berkaitan  akan mengalami semacam kekerasan, dirampas haknya,  diperdagangkan, serta mengalami kekejaman pedophilia.
Mengenai  hak  seorang  anak,  telah  sangat  dijelaskan  didalam  pasal  26  ayat  1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwasanya Orang tua memiliki tanggung jawab serta berkewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap  adanya  perkawinan  di  usia  dini.  Dari  sudut  pandang  mengenai  hak  anak, dimuatnya  kalimat  tersebut  adalah  suatu  kewajiban  yang  wajib  dijadikan  sebagai kepedulian  bersama,  karena  jika  melihat  dari  hak  anak,  anak-anak  yang  dinikahkan pada  usia  yang  masih  dalam  masa  kanak-kanak  akan  terampas  haknya,  seperti  hak
untuk  mendapat  pendidikan,  bermain  dengan  kawan,  serta  hak  untuk  tumbuh  dan berkembang  dan  alhasil  anak  akan  dipaksa  menjadi  orang  dewasa  tidak  pada waktunya.
Pada  sisi  lain,  penyebab  ekonomilah  yang  mempengaruhi  terjadinya pernikahan  dini.  Tanpa  memikirkan  akibat  yang  akan  terjadi  nantinya,  kebanyakan orang tua dari kalangan yang tidak mampu menikahkan anaknya dengan alasan akan mengurangi  beban  perekonomian  keluarganya  serta  dapat  membantu  perekonomian keluarga.  Dalam  kasus  ini  akhirnya  menimbulkan  suatu  perbuatan  dengan menyalahgunaan  “kekuasaan”  atas  ekonomi,  dimana  menilai  seorang  anak  adalah sebuah aset bukan titipin dari Tuhan, dan yang paling jahat adalah menikahkan anak dibawah umur dengan dalih agama.
Dengan terdapatnya beberapa kejadian diatas, maka perlu adanya suatu hal yang dapat melindungi hak anak secara menyeluruh, diantaranya.
1.   Memberi  sebuah  penjelasan  terhadap  masyarakat  terutama  keluarga  mengenai hak  anak  yang  mana  tidak  bisa  dipisahkan  karena  telah  terikat  dengan  anak tersebut;
2.   Memberi pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dari mulai dini;
3.   Menghimbau  kepada  masyarakat  terutama  keluarga  untuk  membentuk  wilayah yang memiliki kesadaran terhadap anak;
4.   Negara  memberikan  kebijakan  untuk  lebih  memberikan  perlindungan  terhadap hak anak terutama mengenai aturan permasalahan pernikahan dini.
Sesungguhnya, Substansi Hukum Islam ada untuk memberikan kemaslahatan sosial umat manusia dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Hukum Islam memiliki sifat yang humanis dan memberikan rahmat  kepada alam semesta ini. Imam Al-Syatiby  pernah  mengatakannya  didalam  magnum  opusnya  dan  kita  harus memperhatikannya. Hal tersebut dimaksudkan agar Hukum Islam selalu berkembang sesuai  waktu  dan  mengikuti  pergantian  zaman. 17 Hal  yang  menjadi  masalah  adalah diantara  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  dengan  hukum  agama  keduanya memiliki maslahat atau manfaat.
Larangan  pernikahan  dibawah  umur  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah memiliki  alasan  yang  positif.  Demikian  pula  dalam  agama,  memperbolehkan pernikahan  dini  juga  memiliki  sisi  positif.  Melihat  dari  permasalah  tersebut,  Dalam bukunya  mengenai  kemaslahatan,  Izzudin  Ibnu  Abdusallam  menjelaskan  untuk melihat  mana  manfaat  atau  maslahat  yang  lebih  utama  untuk  dilaksanakan.    Seperti halnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak jauh beda. Dimana pasal 15, KHI  mengatakan  bahwasanya  batasan  usia  pernikahan  persis  seperti  apa  yang dijelaskan  dalam  pasal  7  Undang-Undang  Perkawinan.  Begitupun  juga  mengenai dispensasi  perkawinan  di  bawah  usia.  Hal  yang  membedakannya,  di  dalam  KHI terdapat  keterangan  mengenai  kenapa  dispensasi  tersebut  dapat  diizinkan,  yakni untuk kemaslahatan keluarga maupun rumah tangga. 18
17 Imam Syatibi, al Muwafaqot, Beirut: Dar al Kutub Ilmiyah, hlm.220
18 Lihat pasal 15 Kompilasi Hukum Islam,
Namun  pada  nyatanya,  kebanyakan  dalam  pernikahan  dini  bukannya menimbulkan  sebuah  kemaslahatan  namun  berakhir  pada  sebuah  perceraian.  Di  sisi lain, banyak akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini seperti kematian saat hamil atau  melahirkan  dikarenaan  usia  yang  terbilang  sangat  muda. 19 Berdasarkan  hal tersebut,  Undang-Undang  memberikan  aturan  khusus  yakni  dispensasi  kepada seseorang  dibawah  umur  melakukan  pernikahan.  Sementara  itu,  orang  tua  pasti terlibat  dalam  pernikahan  tersebut,  dikarenakan  ada  aturan  orang  tualah  yang menikahkan  anaknya.  Dalam  pasal  diatas  tidak  menjelaskan  secara  lugas  mengenai larangan pernikahan dini, dengan terdapatnya dispensasi beserta izin dari pengadilan ataupun pejabat yang profesional .
Dalam  hal  ini,  Undang-Undang  Perkawinan  dianggap  telah  keliru  karena telah  memberikan  toleransi  yang  cukup  besar  mengenai  pernikahan  di  bawah  usia. beberapa yang dipermasalahkan pada Undang-Undang tersebut ialah Pasal 7 ayat (1), yang  mengatur  mengenai  batasan  usia  pernikahan,  yang  mana  digolongkan  umur anak-anak.  Pasal  tersebut  telah  jelas  berlawanan  dengan  Undang-undang Perlindungan  Anak  Pasal  1  ayat  (2),  dimana  mendefinisikan  seseorang  dikatakan sebagai  anak  jika  usianya  belum  sampai  18  tahun.  “Anak  adalah  seseorang  yang belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.” (Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak). Terdapat 3 hal dimana harus mendapat  perhatian  mengenai  pasal  di  atas.  Pertama,  persoalan  mengenai  batas  usia perempuan  yang  dinilai  terlalu  sedikit  jika  dibandingkan  dengan  UU  Perlindungan
19 http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955
Anak.  Yang  kedua,  terdapat  batasan  dimana  seseorang  bisa  melakukan  pernikahan jika  sudah  mencapai  usia  16  untuk  perempuan  dan  19  untuk  laki-laki,  dengan demikian UU Perkawinan dinilai menerima adanya pernikahan dini.
Undang-Undang Perkawinan  juga  memberikan pengesahan  melalui perizinan wali. Dimana UU perkawinan dinilai tidak lagi representatif terhadap perkembangan zaman.  Perlu  adanya  perbaikan  UU  tersebut  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada sekarang.  Dimana  terdapat  pemikiran  lain  yang  mengatakan  bahwa  pernikahan  dini lebih banyak negatifnya. Seperti yang tersirat di Undang-undang No. 23 tahun 2002, dengan  adanya  perlindungan  anak  diharapkan  anak  bisa  mendapatkan  haknya  untuk berkembang,  berkreatifitas,  memiliki  prestasi  yang  membanggakan,  serta  menjadi penerus  bangsa  yang  baik  untuk  Indonesia  serta  anak  dapat  mendapatkan perlindungan dari berbagai kejahatan.
Adanya  pernikahan  dini  ditakutkan  akan  menghambat  hak  anak  untuk berkreatifitas  dan  menghambat  impian  anak  di  masa  depan.  Terlebih  dengan terdapatnya  dispensasi  nikah  yang  akan  menjadi  kesempatan  anak  untuk  menikah dini.  Dimana  dispensasi  ini  ada  dengan  maksud  untuk  menghindari  perbuatan- perbuatan  diluar  nikah  seperti  zina  dan  kehamilan  diluar  nikah  yang  menyimpang pada  adat  istiadat  budaya  maupun  agama.  Meskipun  dalam  pandangan  agama menjadi  suatu  keharusan,    namun  tidak  serta  merta  melupakan  akibat  yang  akan terjadi nantinya. Dalam hal ini, wali juga ikut serta berperan untuk menikahkan anak sebagai  salah  satu  syarat  calon  pengantin  wanita  dalam  pernikahan  dibawah  umur.
karena terdapatnya sistem perwalian maka pernikahan paksa bisa saja terjadi walapun melewati institusi dispensasi kawin.
Dalam  kasus  ini  dinilai  sangat  berlawanan  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  anak,  yang  mana  menghambat  berbagai  hal  seperti  hak  asasi  seorang  anak dan hak anak untuk bebas (fundamental rights and freedoms of children) . Selain itu menurut  UU  mengenai  Kesejahteraan  Anak  Pasal  9  menyatakan  bahwasanya  orang tua    memiliki  andil  utama  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  seorang  anak, menjadikan anak  yang baik secara rohani dan  jasmani  serta sosialnya. Permasalahan yang  ditanyakan  sekarang  adalah,  mengapa  UU  perkawinan  mengatur  tentang  batas usia  perkawinan  seseorang?  ada  beberapa  pendapat  yang  mengangap  bahwa pembatasan  usia  perkawinan  melalui  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dan DPRI ini, dilakukan untuk meminimalisirkan kelajuan penduduk.
Seperti  yang  kita  ketahui,  pemerintah  sedang  berusaha  untuk  mengontrol pertumbuhan penduduk dengan beberapa hal, salah satunya dengan Undang-Undang Perkawinan. Jika pernikahan dini tidak di  batasi maka akan berakibat pada kematian ibu  yang  melahirkan  dan  juga  angka  kelahiran  akan  semakin  banyak.  Itulah  alasan mengapa  UU  perkawinan  ada,  pertimbangan  mengenai  perkawinan  bukan  dari kedewasaan  seseorang  melainkan  seseorang  tersebut  sudah  matang  secara  biologis atau  belum.  Peraturan  tersebut  diharapkan  mampu  mencegah  pernikahan  dini  yang banyak  terjadi  mulai  dari  tahun  1920-an.  Peraturan  ini  dinilai  telah  sesuai  dengan syarat pernikahan yakni kedua pasangan matang secara fisik maupun psikisnya.
Tujuan  yang  diharapkan  adalah  terciptanya  keluarga  yang  bahagia  dan langeng  sesuai  dengan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  serta  memperoleh  anak  turun yang  baik  dan  sehat.  Seseorang  dinilai  telah  siap  secara  mental  dan  mampu  berfikir dewasa  ketika  berada  di  umur  16  tahun  untuk  perempuan  dan  laki-laki  umur  19. Adanya batasan umur ini akhirnya mendapat perhatian ketika UU Perlindungan Anak disuarakan.  Memang  terdapat  perbedaan  jangka  waktu  yang  cukup  panjang  antara penyusunan dan pembuatan UU perkawinan dan  UU Perlindungan Anak. Dalam  hal ini  UU  perkawinan  dimaksudkan  untuk  meminimalisirkan  jumlah  penduduk sedangkan  pada  UU  Perlindungan  Anak  bertujuan  memberikan  hak  kepada  anak untuk terus hidup dan berkembang serta berprestasi.
Seperti  yang  diketahui,  adanya  perlindungan  anak  dimaksudkan  untuk memberikan  hal  yang  terbaik  untuk  anak  seperti  memberikan  hak-haknya  serta menghargai  pendapatnya.  Masalah  perlindungan  anak  mulai  terdengar  dan  menjadi masalah serius ketika banyaknya kejadian kekerasan terhadap anak, banyaknya anak yang  dipekerjakan  secara  tidak  manusiawi,  anak  yang  diperdagangkan,  diskriminasi terhadap anak serta kejahatan lainnya.
Seharusnya  seorang  anak  berhak  mendapatkan  kemerdekaan  atas  hidupnya. Agar  seorang  anak  bisa  mendapatkan  masa  depan  yang  diinginkannya.  Seperti  pada UU  Perlindungan  Anak  poin  (d)  ”  Bahwa  agar  setiap  anak  kelak  mampu  memikul tanggung  jawab  tersebut,  maka  ia  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak  mulia,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  serta  untuk  mewujudkan
kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi .”
Melihat  dari  penerapan  kedua  UU  tersebut  bisa  kita  amati  pada  asas  hukum lex  posterior  derogate  legi  priori dan lex  specialis  derogate  legi  generali .  Dimana dalam asas ini menjelaskan mengenai aturan mana yang harus dipilih untuk dijadikan sebagai  peraturan.  Yang  berarti,  permasalahan  tidak  berkaitan  mengenai dirumuskannya  suatu  kebijakan  hukum  (formulation  policy),  melainkan  mempunyai kaitan dengan game-rules dalam pelaksanaan hukum. Maka, dalam  mengaplikasikan aturan  para  penegak  hukum  penting  dalam  mempelajari  asas  ini,  untuk  memilih aturan  yang  akan  digunakan  apakah  yang  “ini”  atau  yang  “itu”.  Perlu  adanya  suatu harmonisasi diantara sistem hukum perkawinan  yang  berlangsung di Indonesia, agar legislasi  yang  muncul  dari  dampak  perbedaan  kepastian  hukum  mengenai permasalahan  pernikahan  dini  bisa  diatasi  melalui  cara  transnasionalisasi  hukum dengan  memanfaatkan  instrumen  HAM  yang  mana  dapat  menjadi  referensi permasalahan tersebut.
Mengenai  selisih  waktu  diantara  pembuatan  UU  Perkawinan  dan  UU Perlindungan  Anak,  dapat  dijadikan  sebagai  pengamatan  yang  mana  dapat disesuaikan  dengan  keadaan  sekarang  terlebih  lagi  mengenai  pasal-pasal  yang memiliki celah hukum jika terdapatnya pernikahan dibawah umur. Melihat dari faktor kesehatan,  mengenai ketetapan pembatasan usia pernikahan dini,  kita bisa  mengacu pada  dasar  biologis  tentang  kesehatan  reproduksi  sesuai  dengan  UU  No.36  tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 136 ayat (2) “Upaya pemeliharaan kesehatan remaja
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  termasuk  untuk  reproduksi  remaja  dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat” .
Data  yang  tercatat  pada  Human  Development  Report  pada tahun  2010,  pada AKB  di  Indonesia  sejumlah  31  per  1.000  anak  yang  dilahirkan.  Dimana  jumlah tersebut, 5,2 kali lebih besar jika disandingkan dengan Malaysia. Dan juga lebih besar dari Filipina yakni sebesar 1,2 kali serta 2,4 kali lebih besar dari Thailand. Hal yang menjadi penyebabnya adalah pernikahan di usia yang masih dini yaitu usia 16 tahun. Pada  umumnya,  dibeberapa  negara  telah  mengumumkan  bahwasanya  umur  yang diperbolehkan  untuk  menikah  oleh  negara  adalah  usia  18  tahun.  Hal  ini  merupakan penerapan  dari  kebijakan  Konvensi  Hak-Hak  Anak  saat  tahun  1989.  Menurut UNICEF,  Jika  seseorang  wanita  hamil  diusia  yang  masih  di  bawah  18  tahun  maka secara fisik dia belum siap untuk melahirkan. Perempuan yang hamil sebelum usia 18 tahun  secara  fisik  dan  mental  belum  siap  untuk  melahirkan  seorang  anak.  Rata-rata ibu  yang  berusia  antara  15    sampai  19  tahun  mengalami  kematian  saat  melahirkan.
Setiap anak memiliki hak assi menurut pandangan HAM.
Dalam  konvensi  PBB  tentang  Hak-Hak  Anak  (Convention  on  The  Rights  of The Child) tahun 1989 adalah  instrumen hukum  yang  mengatur tentang hak seorang anak  yang  perlu  mendapatkan  perlindungan,  yang  mana  sudah  ditanda  tangani  atau disahkan  oleh  191  lebih  negara.  Demikian  pula,  dengan  Indonesia  yang  juga merupakan anggota PBB sudah mengesahkan melalui Kepres Nomor 36 tahun 1990.
Maka, Konvensi PBB  mengenai Hak Anak tersebut  juga  menjadi  suatu hukum  yang sifatnya mengikat bagi rakyat Indonesia.

## 6. Kesimpulan
Dispensasi  nikah  memberikan  pembolehan  bagi  seseorang  yang  sebenarnya belum dapat melangsungkan pernikahan  untuk dapat  melaksanakan pernikahan  yang sah dimata hukum negara. Dispensasi nikah jika dilaksanakan secara bijaksana dapat menjadi solusi dari sebuah permasalah yang sebenarnya pada awalnya adalah sebuah kesalahan  moral  yang  dapat  menghambat  masa  depan  dan  merendahkan  derajat  diri seseorang  atas  kesalahannya  tersebut.  Namun  begitu  sisi  undang-undang  yang  lain memandang  dispensasi  nikah  sebagai  sebuah  mekanisme  yang  justru  mengganggu kehidupan masa remaja dan kanak-kanak dari yang bersangkutan.
Hal  ini  dapat  menjadi  benar  dapat  pula  menjadi  salah  tergantung  dari bagaimana keluarga besar dari kedua pihak manten muda memberikan dukungan baik moral maupun spiritual untuk terus menumbuhkembangkan anak walaupun disisi lain anak tersebut kini telah menikah dan secara perdata dianggap dewasa dan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bagaimanapun juga dispensasi nikah bukan menjadi  sebuah  solusi  yang  mendidik  bagi  generasi  muda  usia  remaja.  Justru dikhawatirkan adanya dispensasi  nikah semakin  menyuburkan perilaku  menyimpang pergaulan seks bebas dikalangan remaja di bawah umur.

## 7. Saran
1.   Mengenai perkawinan di bawah umur, diharapkan antara UU perlindungan Anak dan  UU  Perkawinan  dapat  sejalan,  dengan  cara  memperbaiki  atau  melakukan
revisi  terutama  pada  pasal  7  ayat  (2)  tentang  dispensasi  kawin  yang  dinilai memperbolehkan  adanya  pernikahan  diusia  dini.  Dikarenakan  jika  dikaitkan dengan  Pasal  26  ayat  (1)  huruf  c  diantara  kedua  ketetapan  tersebut  saling berlawanan.
2. Dilihat dari subtansi hukum, batas usia perkawinan seseorang bisa mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak. Dimana, umur seseorang dinyatakan sebagai anak jika belum genap 18 tahun. Untuk mencegah terjadinya pernikahan diusia belia, maka ada  usulan  mengenai  Pendewasaan  Usia  Perkawinan.  wali  bukanlah  seorang penentu  melainkan  hanya  pemberi  izin  atau  restu.  Dimana  hal  tersebut dimaksudkan untuk menghindari nikah secara paksa.

## 8. Daftar Pustaka
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995)
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, ( Jakarta : CV Akademika Pressindo, 1987)
As’ad, Abdul Muhaimin. Risalah Nikah , (Surabaya: Bintang Terang, 1986). Bayyinatul  Muchtaromah, Pendidikan  Reproduksi  Bagi  Anak  Menuju  Aqil Baligh , (Malang: UIN-Malang Press, 2008),
Gultom,  Maidin. Perlindungan  Terhadap  Anak. (Bandung:  PT.  Refika Aditama, 2008).
Hadikusuma,  Hilman. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan, Hukum  Adat  dan  Hukum  Agama. (Bandung:  Mandar  Maju,  1990). Harahap,  Yahya. Hukum  Perkawinan  Nasional .  (Medan:  Zahir  Trading, 1975).
Katjasungkana,  Soka  Handinah. Perempuan  dan  Kekerasan. (Jakarta: Konsorsium
Swara Perempuan, 2005).
Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim,
Mufidah, Isu-Isu  Gender  Kontemporer  Dalam  Hukum  Keluarga , (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010)
Sudarsono, Hukum  Perkawinan  Nasional, cet.  III.  (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2005).
Suma,  Muhammad  Amin. Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam . (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
Supramono,  Gatot. Segi-Segi  Hukum  Hubungan  Luar  Nikah. (Jakarta: Djambatan,1998).
Yunus,  Muhamad. Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam .  (Jakarta:  Hidakarya Agung,
1979)
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Kompilasi Hukum Islam