## PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES KEBIJAKAN DI MASA REFORMASI

## Ronald Hasibuan
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia ronaldhsb@gmail.com

## Abstrak
Partisipasi publik adalah konsekuensi dari kehidupan demokrasi. Namun pada prakteknya peran serta masyarakat  dalam  partisipasi  publik  sering  kali  diabaikan.  Padahal  dikatakan  dalam  perundang- undangan Negara wajib menyediakan ruang bagi peran serta publik terutama dalam proses penetapan kebijakan  di  era  reformasi.  Tulisan  ini  berusaha  mendeskripsikan  bagaimana  pentingnya  partisipasi publik, kendala-kendala yang dihadapi serta beberapa kemungkinan solusi untuk menyikapi kendala- kendala yang ada. Pendekatan utama yang dilakukan adalah studi dokumentasi serta hasil pengamatan penulis dilapangan. Adapun kesimpulan dari tulisan ini memperlihatkan bahwa partisipasi publik akan terwujud apabila ada kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya hal ini serta meningkatnya kapasitas tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat.
Kata Kunci : partisipasi publik, reformasi, kebijakan publik

## Abstact
Public participation is a consequence of democratic life. But in practice community participation in public participation is often ignored. Even though it is said in the legislation that the State is obliged to provide space for public participation, especially in the process of policy making in the reform era. This paper  attempts  to  describe  the  importance  of  public  participation,  the  constraints  faced  and  some possible  solutions  to  address  existing  constraints.  The  main  approach  taken  is  the  study  of documentation and the authors' observations in the field. The conclusion of this paper shows that public participation will be realized if there is an understanding between the government and the community about  the  importance  of  this  and  the  increased  capacity  of  not  only  the  government  but  also  the community.
Keywords: public participation, reform, public policy

## PENDAHULUAN
Implementasi  demokrasi  merupakan  amanat  reformasi  yang  harus  segera  dipenuhi penyelenggaraannya di Republik Indonesia. Artinya demokrasi harus dijalankan tanpa embel- embel seperti yang telah terjadi di masa lalu, seperti Demokrasi Terpimpin atau Dernokrasi Pancasila. Demokrasi adalah demokrasi.
Sebagai konsekuensi implementasi demokrasi adalah penyediaan ruang bagi partisipasi publik  yang  seluas-luasnya.  Selama  ini,  partisipasi  publik  yang  terfasilitasi  hanya  sebatas penggunaan  hak  pilih  dalam  pemilu  dan  pemberian  kontribusi  kepada  negara  melalui pembayaran  pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  sah  dan  legal.  Ruang  partisipasi  publik sesuai dengan keinginan masyarakat sendiri masih sangat minimalis, kalau tidak bisa dikatakan nihil. Untuk itu dalam upaya terwujudnya pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat, penulis melihat perlu perlu kiranya pemerintah mendorong bahkan memfasilitasi upaya pemberdayaan dan  peningkatan  partisipasi  publik  dalam  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara  yang demokratis.  Bagaimana  sebaiknya  upaya-upaya  yang  harus  diperhatikan  dan  dilaksanakan adalah isu penting selanjutnya yang akan penulis utarakan dalam pembahasan tulisan ini.

## METODELOGI
Adapun metode yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang  bersifat  aktual  dan  menggambarkan  fakta-fakta  tentang  masalah  yang  diselidiki sebagaimana adanya dan diiringi dengan interpretasi rasional (Hadari, 1993). Dengan demikian diharapkan isu partisipasi dapat dikemukakan sebagaimana adanya secara lengkap dan diikuti dengan pemberian analisa dan interpretasi.

## PEMBAHASAN

## Konsep Partisipasi Publik dalam Praktek Politik
Sebelum  berbicara praktek partisipasi  dalam  kehidupan demokrasi perlu kiranya  diutarakan sekilas sebagai landasan teori tentang partisipasi. Pengertian partisipasi publik dalam studi ilmu politik  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  warganegara  yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi pengambilan  keputusan  politik.  Dengan  demikian  partisipasi  politik  dilakukan  orang  dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.
Definisi partisipasi politik yang cukup  senada  disampaikan oleh Silvia Bolgherini.  Menurut Bolgherini (dalam  Calise and Lowi, 2010), partisipasi politik adalah:
" ... a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions  in  a  more  or  less  direct  way—legal,  conventional,  pacific,  or contentious ”.
Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik,  yang  ditujukan  untuk  memengaruhi  pengambilan  keputusan  baik  secara  langsung maupun tidak langsung dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.

## Bentuk Partisipasi Politik
Jika model partisipasi  politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi  politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Huntington dan Nelson (1990: 9-10) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:
1.  Kegiatan Pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai,  menjadi  tim  sukses,  mencari  dukungan  bagi  calon  legislatif  atau  eksekutif,  atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
2. Lobby yaitu  upaya  perorangan  atau  kelompok  menghubungi  pimpinan  politik  dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
3.  Kegiatan  Organisas  yaitu  partisipasi  individu  ke  dalam  organisasi,  baik  selaku  anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
4. Contacting yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat- pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
5.  Tindakan  Kekerasan  ( violence )  –  yaitu  tindakan  individu  atau  kelompok  guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta  benda,  termasuk  di  sini  adalah  huru-hara,  teror,  kudeta,  pembutuhan  politik ( assassination ), revolusi dan pemberontakan.
Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi  partisipasi  politik. Keduanya  tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini. Klasifikasi bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson belumlah relatif lengkap karena keduanya belum memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik,
menikmati  berita  politik,  atau  lainnya  yang  berlangsung  di  dalam  skala  subyektif  individu. Thomas  M.  Magstadt  menyebutkan  bentuk-bentuk  partisipasi  publik  dapat  meliputi:  Opini publik; Polling; Pemilihan umum; dan Demokrasi langsung (Magstadt, 2012: 82).

## Demokrasi yang Bermakna dan Hakiki
Dua  Belas  Tahun  tahun  sudah  bangsa  ini  menikmati  demokrasi  setelah  keruntuhan otoritarianisme.  Beberapa  bentuk  kebebasan  dapat  dinikmati  dan  dirasakan  rakyat.  Di antaranya yang menonjol ialah pertama, kebebasan mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan di muka umum, seperti demonstrasi, menyampaikan petisi, menulis buku dan membuat selebaran. Kedua, kebebasan berkumpul seperti mendirikan organisasi termasuk partai politik. Ketiga,  kebebasan  pers  termasuk  reportase  penyelidikan  ( investigative  reporting )  dan penulisan tertentu yang di masa lalu hampir mustahil diperkenankan, yaitu politik dan konflik antar  kelompok/golongan.  Keempat,  pemilu  yang  bebas,  yaitu  bebas  menggunakan hak/tidakmenggunakan hak dan bebas menjatuhkan pilihan.
Apakah demokratisasi memiliki korelasi signifikan dengan perubahan relasi kekuasaan antara  pemimpin  dengan  rakyat?  Dengan  kata  lain,  apakah  pola  hubungan  antara  yang memimpin dengan yang dipimpin masih bersifat vertikal dan timpang atau sudah horisontal dan  setara?  Bagaimanapun  juga  semboyan  demokrasi  yang  berkumandang  sejak  Revolusi Perancis ialah kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan ( liberte, egalite. fraternite ). Setidaknya kebebasan  sudah  dinikmati  dan  dirasakan  bangsa  ini.  Bagaimana  dengan  kesetaraan  dan persaudaraan?  Kesetaraan  dan  persaudaraan  adalah  dua  sisi  mata  uang.  Tanpa  kesetaraan mustahil terjadi persaudaraan. Begitu juga sebaliknya.
Kesetaraan  setidaknya  ditandai  oleh  kesamaan  hak  ( equal  rights ),  kesamaan kesempatan ( equal opportunity ) dan kesamaan kemampuan ( equal capacity ). Kendati sudah menikmati dan merasakan kebebasan, bangsa ini sadar atau tak sadar belum menikmati dan merasakan kesetaraan dalam pola hubungan antara yanq memimpin dan yang dipimpin. Yang memimpin atau  pemerintah dan  yang  dipimpin  atau  rakyat di  atas  kertas  memiliki  hak  dan kesempatan yang sama dalam menjalankan memelihara negara, dan memperoleh manfaat atas sumber  daya  negeri.  Namun,  dalam  kenyataan,  hak  dan  kesempatan  yang  sama  dapat diwujudkan  bita  terdapat  kemampuan  yang  sama.  Pemerintah  memiliki  hampir  segala kemampuan  seperti  penguasaan  atau  akses  pada  informasi,  pengetahuan,  sumber  daya  dan legalitas. Sebagai dasar hukum untuk menjalankan fungsi  dan perannya. Sebaliknya,  rakyat
terlalu sedikit untuk mengatakan sama sekati tidak memiliki kemampuan semacam itu. Artinya, demokrasi yang bermakna dan hakiki terjadi ketika pemerintah dan rakyat sama-sama memiliki kesamaan hak, kesamaan kesempatan dan kesamaan kemampuan.

## Demokrasi dan Jurang Komunikasi
Kesamaan  hak,  kesamaan  kesempatan dan  kesamaan  kemampuan  antara  pemerintah dan rakyat dalam bentuk konkret dapat dicapai melalui politik. Dalam politik, relasi kekuasaan antara pemerintah dan rakyat dapat dilihat/dievaluasi, apakah setara atau timpang. Kesetaraan pola hubungan antara rakyat yang dalam politik disebut sebagai publik karena publik adalah sekelompok  warganegara  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban dan  pemerintah  dalam  bentuk paling  nyata  dapat  diwujudkan  melalui  partisipasi  dalam  proses  kebijakan.  Secara konstitusional kebijakan mengikat warga.
Partisipasi  publik  dalam  proses  kebijakan yang  mengikat  seluruh  warga adalah  cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Di negara-negara demokrasi,  partisipasi warga  dalam proses kebijakan merupakan hal  yang  lazim. Partisipasi publik dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah. Permasalahan yang datang  silih  berganti dan  tidak  sedikit  yang  rumit telah  membuat  pemerintah  tidak  cukup sensitive atau memiliki waktu menentukan prioritas kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam proses  kebijakan  membantu  pemerintah  mengatasi  persoalan  dalam  penentuan  prioritas kebijakan.  Selain  itu,  karena  masyarakat  terlibat  dalam  proses  kebijakan,  dengan  antusias masyarakat  memberikan  dukungan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan.  Bahkan  masyarakat berharap agar implementasi kebijakan berhasil baik.
Dalam masa transisi demokrasi yang sedang berjalan saat ini, pemahaman politisi dan birokrat  di  lembaga eksekutif , legislative dan yudikatif ,  serta  masyarakat  termasuk  partai politik,  bahkan  kalangan  intelektual  dan  aktivis  demokrasi  tentang  pentingnya  partisipasi publik dalam proses kebijakan masih rendah atau satu sama lain tidak sejalan. Masih terlalu banyak  di  antara  mereka  memiliki  pola  pikir  lama  bahwa  proses  kebijakan  adalah  tugas pemerintah semata karena pemerintah memiliki segalanya: wewenang, fasilitas, sumberdaya, pengalaman,  pengetahuan  dan  informasi.  Mereka  mengira  peran  masyarakat  dalam  sistem demokrasi ialah sekadar bebas berpendapat dan bebas berbeda pendapat bahkan yang sangat keras dan tajam di media massa dan di tempat-tempat umum. Sesederhana dan sedangkal itu.
Akibatnya,  timbul  jurang  komunikasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  sementara permasalahan datang silih berganti, dan permasalahan lama belum mendapatkan solusi yang tuntas.
Para  pejabat,  politisi  dan  birokrat  mengira  bisa  mengatasi  sendiri  segala  persoalan. Mereka  menutup  mata  bahwa  dalam  realitas,  utamanya  potensi  masyarakat  begitu  besar. Perkembangan sosial-ekonomi dan rnudahnya akses pada informasi menciptakan masyarakat yang memiliki kecakapan dan kekhususan di berbagai bidang profesi. Kenyataan menunjukkan bahwa  pemerintah  tidak  lagi  memonopoli  peran  sebagai  regulator,  fasilitator  dan  operator. Makin  banyak  masyarakat  sebagai  operator  yang  memahami,  melakukan  kegiatan  dan berpengalaman di bidang-bidang  tertentu  seperti  pendidikan,  kesehatan, transportasi  publik, bisnis, dan sebagainya.
Ketika  mulai  tumbuh  kesadaran  bahwa  pejabat  pemerintah  memerlukan  bantuan masukan  ( input )  dan  dukungan  masyarakat  untuk  menemukan  solusi,  kelompok-kelompok masyarakat yang datang biasanya aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), intelektual dan pengamat  dari  perguruan  tinggi ternyata  tidak  mampu  memberikan  konsep  solusi  yang komprehensif dan tuntas. Sejauh ini, setumpuk persoalan, tuntutan dan kritik, bahkan cercaan kebanyakan  tanpa  dukungan  argumentasi  dan  data/informasi  yang  obyektif,  akurat  dan rinci adalah yang mereka dapatkan dari kebanyakan aktivis LSM, intelektual dan pengamat. Ini merupakan buah pola pikir lama yang tidak demokratis di kedua belah pihak. Yaitu merasa diri  paling  benar,  paling  berhak  dan  paling  mampu  mengatur  negeri  ini,  serta  paling memperjuangkan  nasib  rakyat.  Utamanya  di  kalangan  LSM  tertentu  masih  kuat  pandangan bahwa  LSM  harus  selalu  melawan  pemerintah  karena  berdialog  dengan  pemerintah  dapat berarti tidak Independen.
Di  kalangan  pemerintah  masih  kuat  melekat  anggapan  bahwa  semua  LSM  bersikap ekstrem,  selalu  mencari-cari  kesalahan  pemerintah,  dan  tidak  bisa  dipercaya.  Yang  pasti, kelompok-kelompok masyarakat yang paling lemah biasanya mayoritas penduduk yang tidak mendapat manfaat apa pun, bahkan kerugian, akibat jurang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dan ketiadaan partisipasi publik dalam proses kebijakan.

## Membangun Kapasitas Untuk Meningkatkan Kualitas Partisipasi
Untuk menjembatani jurang komunikasi tersebut, perlu adanya upaya yang tulus dan sungguh-sungguh dari pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Bagi pemerintah,
upaya tersebut bermanfaat untuk mengatasi berbagai persoalan yang ternyata tidak bisa mereka atasi  tanpa  bantuan,  dukungan  dan  kerjasama  masyarakat.  Selain  itu,  globalisasi  menuntut pemerintah menerapkan pemerintahanyang bersih ( clean gorvernment ) dan tata pemerintahan yang baik ( good governance ). Bagi masyarakat, upaya tersebut bertujuan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Globalisasi ditandai oleh tiga  hal.  Pertama, persaingan antarbangsa, antar  komunitas dan antar individu untuk memperebutkan sumber daya dan kelangsungan hidup. Kedua, arus informasi yang sulit dibendung sehingga menciptakan keterbukaan dan kesadaran masyarakat ( consciousness ). Ketiga, pengaruh komunitas dan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga internasional  dan  regional  seperti  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  Bank  Dunia  ( World Bank ), Dana Moneter Internasional ( International Monetary Fund ), Organisasi Perdagangan Dunia  ( World  Trade  Organization )  serta  negara-negara  industri  maju.  Pemerintahan  yang bersih  dari  korupsi  dan  tata  pemerintahan  yang  baik  berkaitan  satu  sama  lain.  Tata pemerintahan yang baik ditandai oleh transparansi manajemen publik, akuntabilitas publik dan partisipasi publik.
Transisi demokrasi telah membuka mata kita  semua  bahwa persoalan yang dihadapi sangat beraneka ragam, sementara tuntutan untuk memperoleh solusi atas persoalan meningkat cepat.  Namun,  ternyata  kelemahan  pemerintah  dan  masyarakat  banyak.  Apakah  hanya pemerintah  yang  perlu  menerapkan  transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi?  Bagaimana dengan lembaga- lembaga dan organisasi-organisasi masyarakat termasuk LSM? Kelemahan pemerintah dan masyarakat tersebut dapat diatasi mulai dengan upaya meningkatkan kualitas partisipasi  public yang  secara  bersamaan  akan  meningkatkan  kualitas  transparansi  dan akuntabilitas  publik-melalui  peningkatan  kapasitas  mereka.  Melalui  partisipasi,  kesetaraan pola hubungan kekuasaan antara pemimpin dan yang dipimpin demokrasi yang bermakna dan hakiki dapat diciptakan. Partisipasi yang paling konkret sekaligus bermakna ialah yang dalam proses  kebijakan  meliputi  identifikasi  masalah perumusan  masalah alternatif  pemecahan masalah putusan kebijakan impiementasi kebijakan monitoring/evaluasi kebijakan identifikasi masalah.
Upaya  pembangunan  kapasitas  makin  relevan  dan  mendapatkan  momentum  dengan palaksanaan  otonomi  daearah  sejak  2001  berdasarkan  Undang-Undang  (UU)  No.  32  tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Inti otonorni daerah ialah mendekatkan layanan publik ( public services ) kepada
masyarakat  melalui  pemberdayaan  pemerintah  daerah  dan  masyarakat.  Khusus  untuk memberdayakan  masyarakat,  terdapat  Bab  X  pasal  53  dalam  Undang-Undang  tahun  2004 tentang  Pedoman  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dengan  adanya  hak masyarakat  memberikan  masukan  untuk  penyiapan  dan  pembahasan  RUU  serta  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) walaupun peran masyarakat belum signifikan. Boleh dikatakan kedua UU dan satu RUU tersebut merupakan pemberdayaan pada tataran kebijakan dan tataran politis. Pemberdayaan  pada tataran potitis  dan tataran  kebijakan  tidak  berarti  apa-apa  tanpa implementasi.
Pemberdayaan  di  tataran  implementasi  dilakukan  dengan  membangun  kesadaran ( awareness )  tentang  pentingnya  partisipasi  publik,  serta  membagikan  ( sharing )  dan menyebarluaskan  ( dissernination )  pengetahuan  tentang  proses  kebijakan  tidak  hanya  di elemen-elemen  masyarakat  tetapi  juga  kalangan  pejabat  dan  birokrasi  pemerintahan. Bersamaan pada tahap pembangunan kesadaran, perlu dibangun saling percaya ( trust building ) di  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  sesama  instansi  dan  pejabat/aparat  pemerintah,  dan sesama elemen masyarakat. Selama ini terjadi egoisme sektoral di antara sesama pemerintah, dan kecurigaan di antara pemerintah dan masyarakat.

## Permasalahan Kapasitas Publik
a. Pemahaman masyarakat akan partisipasi publik.
Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat cukup memahami bahwa tanpa partisipasi publik secara  signifikan dalam proses kebijakan maka nasib dan masa depan masyarakal tidak  cerah.  Namun  partisipasi  publik  menghadapi  kendala  serius  pada  kenyataannya disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Faktor  pertama  umunya  disebabkan  oleh  pejabat pemerintah  dan  anggota  legislatif  tidak  bersedia  berdialog  dengan  masyarakat.  Kedua, pejabat  pemerintah  bersikap  diskriminatif  dengan  mengistimewakan  kelompok  atau perorangan tertentu, yaitu ekonomi kuat atau yang dekat dengan pusat kekuasaan. Ketiga, posisi  tawar  masyarakat  dalam  menghadapi  pemerintah  sangat  lemah  karena  tidak  ada mekanisme sanksi atau pemaksa bagi aparat pemerintah yang tidak menggubris imbauan, keluhan,  pendapat,  usul  dan  aspirasi  masvarakat.  Keempat,  tekanan  politik  yang  kuat, misalnya  berbentuk  protes  massal/  demonstrasi  yang  besar  atau  dengan  cara  anarkhis sehingga menimbulkan perhatian luas, ternyata berpeluang lebih besar mendapat perhatian pemerintah. Kelima, legislatif relatif lemah ketika berhadapan dengan eksekutif. Walaupun
wewenang legislatif di masa kini jauh lebih besar daripada di masa lalu, lembaga yang secara konstitusional  merupakan  penyerap  dan  penyalur  aspirasi  rakyat  ini  kerap  kalah  dalam perdebatan  dengan  para  pejabat  eksekutif  dalam  berbagai  sidang  di  legislatif.  Selain  itu, fraksi-fraksi bahkan  anggota  dalam  satu  fraksi sulit  mencapai  kesamaan  sikap,  lazimnya karena memiliki kepentingan yang beraroma politik uang ( moneypolitics ).
b. Partisipasi masyarakat dalam advokasi kebijakan.
Partisipasi ini  berkaitan dengan upaya terencana, terorganisasi dan terkoordinasi baik oleh sekelompok atau beberapa kelompok masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan tentang alokasi sumber daya politik, ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada masyarakat  luas.  Meski  menyadari  bahwa  advokasi  kebijakan  sangat  penting  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, namun pada kenyataannya masyarakat tidak mampu melakukan advokasi kebijakan karena beberapa faktor. Pertama, masyarakat tidak memiliki  cukup  pengetahuan,  informasi,  sarana  dan  dana  untuk  menjalankan  advokasi kebijakan.  Kedua,  advokasi  merupakan  kegiatan  yang  memerlukan  waktu  sehingga memerlukan ketekunan, konsistensi, kesabaran  dan  kegigihan, serta jangka yang panjang juga  membutuhkan  waktu  dan  dana  lebih  besar.  Sementara  itu,  masyarakat  cenderung mengharapkan hasil yang segera/instan. Ketiga, masyarakat terpecah-pecah ( fragmentasi ) dalam berbagai kepentingan dan kelompok dengan latar belakang suku, agama/keyakinan, tingkat sosial- ekonomi, daerah/ wilayah tempat tinggal dan pekerjaan/profesi/fungsi. Tidak ada  komunikasi  politik  atau  jaringan  sosial  yang  menghubungkan  satu  kelompok  dan kelompok  lain  di  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  tanpa  pengorganisasian  dan koordinasi  baik  antar  berbagai  kelompok/elemen  masyarakat,  advokasi  kebijakan  sulit dijalankan.
c. Turut serta menganalisis kebijakan.
Kapasitas yang diharapkan adalah masyarakat terlibat dalam pengkajian atas rencana kebijakan,  substansi  kebijakan  dan  implementasi  kebijakan  pemerintah  dengan  tujuan membuat kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas secara adil. Dalam pandangan penulis secara umum masyarakat sudah menyadari bahwa memahami analisis kebijakan adalah bagian upaya peningkatan kapasitas agar secara bermutu mampu terlibat dalam  proses  kebijakan.  Akan  tetapi  dalam  kenyataannya  menghadapi  banyak  kendala. Pertama, analisis kebijakan membutuhkan kecakapan tertentu. Ada yang berpendapat bahwa analisis kebijakan merupakan kerja ilmiah/ akademis, sedangkan sebagian besar masyarakat
berpendidikan  rendah.  Kedua,  kegiatan  analisis  kebijakan  memerlukan  data,  informasi, dokumen/  referensi  yang  sesuai  (misalnya  berbagai  kebijakan  pemerintah),  kemampuan memahami  data,  informasi,  dokumen/referensi.  Ketiga,  tidak  mudah  memperoleh  data, informasi, dokumen/referensi karena tidak tersedia di toko buku, perpustakaan di daerah, dan  aparat  pemerintah  cenderung  menolak  permintaan  masyarakat  akan  data,  informasi, dokumen/referenei tersebut dengan dalih sebagai rahasia negara.

## KESIMPULAN
Apabila  pemerintah  dan  masyarakat  menyadari  bahwa  demokrasi  bukan  hanya mengenai perbedaan pendapat dan kebebasan menyampaikan pendapat tetapi pada esensinya, yaitu  bersama-sama  menemukan  solusi  yang  tepat  atas  suatu  persoalan  melalui  partisipasi publik secara nyata dan bermutu dalam seluruh tahap proses kebijakan niscaya persoalan rumit dan beraneka ragam dapat lebih mudah diatasi bersama. Partisipasi publik dapat terwujud jika kapasitas pemerintah dan masyarakat ditingkatkan. Dengan cara itu bangsa ini menjadi lebih dewasa, bijak, cerdas dan rasional dalam menyikapi dan mengatasi berbagai persoalannya.

## Kemungkinan solusi yang ditawarkan
Dari  pengamatan  penulis  ada  kemungkinan  beberapa  solusi  yang  dapat  ditawarkan demi  menyikapi  beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam  peningkatan  kapasitas  partisipasi publik dalam proses kebijakan yang terjadi di negara tercinta ini.
1. Membentuk forum dialog/konsultasi antar warga masyarakat (citizen forum) yang meliputi seluruh elemen masyarakat dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Pejabat/ aparat  pemerintah  dan  anggota  legislatif  sebagai  pribadi  adalah  juga  warga  masyarakat sehingga mereka perlu terlibat aktif seperti anggota lainnya di dalam forum konsultasi antar warga tersebut. Sebagai pribadi, mereka juga terikat pada kebijakan pemerintah, selain juga berkepentingan untuk menikmati layanan publik yang berkualitas sebagai hasil kebijakan pemerintah.  Mereka  juga  perlu  menyadari  bahwa  tidak  selamanya  mereka  adalah pejabat/aparat  pemerintah  dan  anggota  legislatif  yang  rnemperoleh  fasilitas  dan keistimewaan  ( privilege ).  Forum  dialog  warga  semacam  itu  bertujuan  membahas kepentingan  bersama  tanpa  membeda-bedakan  latar  belakang  dan  kepentingan  masing- masing  kelompok  rnasyarakat,  membuka  komunikasi  polltik  dan  membangun  saling
pengertian sekaligus kepercayaan di antara semua kelompok masyarakat termasuk dengan pemerintah,  dan  membagikan  lnformasi/  pengetahuan  yang  bermanfaat  untuk  mencari solusi  atas  berbagai  persoalan  dan  untuk  meningkatkan  kualitas  serta  ekfektivitas partisipasi dalam proses kebijakan.
2. Menghimpun dan menyediakan data yang sesuai dengan permasalahan dan isu yang akan mereka sikapi. Data yang lengkap/rinci, obyektif, bisa dipertanggungjawabkan, tepat dan terbaru akan berguna bagi semua pihak pemerintah dan masyarakat yang melakukan dialog, konsultasi dan debat. Data semacam itu diperoleh melalui suatu penelitian dan pengkajian yang ilmiah. Data berguna dalam pembuatan kebijakan. Terbukti bahwa kebijakan tanpa berdasarkan  data  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  sehingga  wibawa  pemerintah merosot.
3. Membangun kerjasama resmi atau tidak resmi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dengan  berbagai  pihak  yang  memiliki  kompetensi  dan  spesialisasi  tertentu  sesuai bidangnya.  Dengan  adanya  kerjasama,  kekurangan/kelemahan  yang  satu  akan  dapat dipenuhi oleh yang lain. Misalnya, untuk keperluan penelitian, kerjasama dilakukan dengan peneliti yang sesuai dengan bidangnya. Begitu juga dengan mereka yang rnengerti tentang karnpanye  melalui  media  massa,  hukum/peraturan-perundangan,  perencanaan  kota, transportasi kota, dan seterusnya. Forum konsultasi berguna untuk rnemperoleh informasi tentang mereka yang memiliki kompetensi dan spesialisasi. Bila diperlukan, kerjasama bisa bersifat  lintas  batas  daerah.  Kerjasama  yang  baik  akan  membuat  masyarakat  bisa memenuhi kebutuhan sendiri dengan segala keterbatasan tanpa menunggu belas kasihan pihak lain termasuk pemerintah.
4. Mengutamakan cara-cara,  tatakrama  dan kebiasaan  sesuai  dengan  nilai dan  norma  yang berlaku  di  daerah  dalam  menyampaikan  sikap  tentang  suatu  permasalahan  atau  isu berkenaan dengan kebijakan pemerintah. Penyampaian sikap didasarkan data dan informasi yang  lengkap/rinci,  objektif,  bisa  dipertanggungjawabkan  dan  tepat.  Demonstrasi yang tertib  dan  berdasarkan  peraturan merupakan  cara  terakhir  untuk  mendorong  penentu kebijakan agar bersedia melakukan dialog. Demonstrasi merupakan hak masyarakat untuk menyatakan pendapat dan menyampaikan kehendak.

## DAFTAR PUSTAKA
Namawi,  Hadari.  (1993). Metode  Penelitian  Bidang  Sosial .  Yogyakarta:  PT  Gadjah  Mada University Press
Calise,  Mauro  and  Theodore  J.  Lowi.  (2010). Hyperpolitics:  An  Interactive  Dictionary  of Political Science Concept. Chicago: The University of Chicago.
Huntington, Samuel  P. dan Joan  Nelson. (1990) Partisipasi Politik di Negara Berkembang . Jakarta: Rineka Cipta.
Magstadt, Thomas M. (2012). Understanding Politics . Belmont: Cengage Learning.
UU  No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  UU  No.  33  tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Pusat- Daerah