## POLITIKA
: Jurnal Ilmu Politik
Vol.14, No. 1, 2023 doi: 10.14710/politika.14.1.2023.123-140

## Kuasa Pengetahuan dalam Rantai Nilai Industri Mebel di Jepara
Yoga Putra Prameswari 1 dan Hendra Try Ardianto 2
1 Lingkar Kajian Kolaboratif (LKK) 2 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro
Recieved: (29 Maret 2023) Revised: (28 April 2023) Published: (30 April 2023)

## Keywords:
relasi kuasa; kuasa pengetahuan; rantai nilai; lokal-global; industri mebel

## Pendahuluan
ndustri  mebel  merupakan  salah  satu  industri  yang  menghasilkan  produk bernilai  tambah  ( added  value ),  memiliki  daya  saing  global,  dan  menjadi sumber  devisa  negara.  Kementrian  Perindustrian  (Kemenperin)  mencatat kinerja  industri  mebel  Indonesia  yang  positif  selama  tahun  2021–2022.  Pada tahun 2022, nilai ekspor produk mebel nasional mencapai USD 2,5 milyar atau meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka USD 1,9 I

## Abstrak:
Artikel  ini  bermaksud  menelusuri  jejak  praktik  kuasa  pengetahuan  dalam industri mebel di Jepara dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik melalui teori kuasa pengetahuan dan rantai nilai global. Dalam rantai nilai pada  industri  mebel,  ada  beragam  aktor  dan  kepentingan  yang  saling berkelindan  mulai  dari  pemerintah,  sektor  bisnis,  dan  masyarakat  sipil dimana  relasi  antar  aktor  tersebut  selalu  ada  praktik  kuasa,  khususnya melalui instrumen ekonomi dan pengetahuan. Artikel ini akan berfokus pada praktik kuasa pengetahuan yang beroperasi melalui wacana tentang Sertifikat Sistem  Verifikasi  Legalitas  Kayu  (SVLK)  dan  hak  cipta.  Studi  ini menggunakan  metode  penelitian  studi  kasus,  yakni  sebuah  metode  untuk memahami  sebuah  kasus  yang  ditelaah  secara  intensif  dan  mendalam. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa kepentingan Uni Eropa tercermin dari  upaya  membangun  kuasa  pengetahuan  melalui  wacana  politik  yang mampu  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  Indonesia,  bahkan berimplikasi pada dinamika industri lokal di Jepara. Adapun kesimpulannya memperlihatkan kuasa pengetahuan melalui instrumen SVLK dan hak cipta menjadikan  rantai  nilai  industri  mabel  hanya  menguntungkan  para  pelaku ekspor-import  (pedagang  global)  dan  meminggirkan  posisi  pengrajin  dan pengusaha mebel berskala kecil.
milyar  (Kemenperin.go.id,  2022).  Pada  tahun  2022  lalu,  Centre  for  Industrial Studies (CSIL) memproyeksikan konsumsi mebel secara global akan bertumbuh sebesar  3,9%,  yang  didorong  oleh  kebijakan  stimulus Recovery  and  Resiliensi Facility dari  Uni  Eropa  (Kemenperin.go.id,  2022).  Artinya,  industri  mebel nasional mempunyai peluang untuk mengisi ceruk ekonomi di pasar global.
Industri  mebel  mempunyai  stabilitas  dalam  menghasilkan  devisa  di  saat industri  manufaktur  lainnya  mengalami  dampak  dari  krisis  global.  Stabilitas industri mebel dalam menghasilkan devisa bagi negara terjadi karena dukungan konten lokal yang berkontribusi positif dalam industri ini, seperti desain, motif, dan ukir-ukiran yang khas. Konten lokal industri mebel nasional sangat menarik sehingga mampu menggaet minat konsumen global. Hal ini ditunjukkan oleh optimisme  Kemenperin  terhadap  produk  industri  mebel  sehingga  berani menargetkan  nilai  ekspor  sebesar  USD  5  milyar  di  tahun  2024 (Kemenperin.go.id, 2021). Selain itu, adanya perang dagang Tiongkok-Amerika Serikat  juga  telah  menurunkan  nilai  ekspor  mebel  Tiongkok  menjadi  USD  7,9 milyar di tahun 2019 yang berdampak memperbesar peluang Indonesia untuk mengambil ceruk pasar di Amerika Serikat (Kompas.Id, 2021). Oleh sebab itu, target nilai ekspor mebel nasional yang dipatok Kemenperin pun menjadi cukup realistis.
Kabupaten  Jepara  (Jepara)  merupakan  salah  satu  produsen  mebel  dan ukiran  kayu  yang  masyhur  di  Indonesia,  terbukti  dengan  julukan  kota  ini sebagai  “Jepara  Kota  Ukir”.  Denyut  nadi  perekonomian  lokal  masih  banyak bergantung  pada  industri  ini.  Tidak  hanya  itu,  produk  kerajinan  kayu  Jepara juga mempunyai ciri khas tertentu, yakni perpaduan antara kekayaan intelektual dengan  kearifan  lokal  yang  mampu  meningkatkan  nilai  tambah  produk. Beragam desain mebel mampu diproduksi, mulai dari desain ukir-ukiran khas budaya Jawa, desain minimalis, sampai desain ala victorian khas budaya Eropa. Oleh  karena  itu,  produksi  mebel  Jepara  sangat  disukai  konsumen  domestik maupun mancanegara.
Pada tahun 2018, industri mebel mempunyai nilai ekspor lebih dari USD 190  juta,  serta  berkontribusi  sebesar  34.87%  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) Jepara, melalui kerajinan mebel kayu, kerajinan tangan ( handycraft ), dan kayu  olahan  (Nazaruddin,  2019).  Gambaran  PDRB  ini  menunjukkan kemampuan  suatu  wilayah  untuk  mencapai  nilai  tambah  pada  satu  waktu tertentu.  Sebagaimana  diketahui,  penyusunan  PDRB    ini  menggunakan  2 pendekatan,  yaitu  lapangan  usaha  dan  pengeluaran.  Hasil  penghitungan menunjukan bahwa PDRB Jepara memiliki komposisi data yang signifikan, baik dalam  sumber  kegiatan  ekonomi  atau  lapangan  usaha  maupun  dari  sisi pengeluaran  dari  industri  ini.  Sedangkan  kontributor  lainnya  adalah
perdagangan  sebesar  16.68%,  kemudian  disusul  pertanian,  kehutanan,  dan perikanan sebesar 13.63% dari PDRB Jepara.
Dari  ketiga  penyokong  industri  mebel  Jepara,  kerajinan  mebel  kayu mempunyai  volume  ekspor  yang  paling  tinggi  (85%)  dibandingkan  kerajinan kayu dan produk kayu olahan. Nilai ekspor kerajinan mebel kayu mencapai 93% atau tertinggi dibandingkan kerajinan kayu dan produk kayu olahan. Di tahun 2018 juga, jumlah mebel dan ukiran kayu yang tercatat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperidag) Jepara sebanyak 7.462 unit (sebagian besar berskala kecil dan menengah), dan setidaknya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 86.000 orang. Data itu menunjukkan bahwa industri mebel merupakan industri padat modal sekaligus padat karya.
Tabel 1 Industri Mebel, Kerajinan Kayu, dan Produk Kayu Olahan di Jepara
2018 Deskripsi Kerajinan Mebel Kayu Kerajinan Kayu dan Tangan Produk Kayu Olahan Pelaku usaha orientasi ekspor 386 82 38 Negara tujuan ekspor 114 31 33 Volume ekspor (dalam juta kilogram) 59.95 1.91 8.3 Nilai ekspor (dalam juta) US$ 179 US$ 3.92 US$ 8

## Sumber : Disperindag Jepara
Industri  mebel  terbagi  menjadi  beberapa  tipologi,  yakni  mebel/furnitur, relief kayu, kaligrafi, dan lain sebagainya. Episentrum industri mebel di Jepara berlokasi  di  Kecamatan  Tahunan,  dimana  sebagian  besar  pengrajin  dan pengusaha mebel berproduksi di sini, baik dari skala kecil, menengah, dan besar yang  berorientasi  ekspor.  Selain  Kecamatan  Tahunan,  kawasan  penyangga industri  mebel  lainnya  berlokasi  di  Kecamatan  Kedung,  Batealit,  Mlonggo, Bangsri  dan  Kota.  Meskipun  pengrajin  dan  pengusaha  berskala  kecil  dan menengah  yang  mendominasi  industri  mebel  di  Jepara,  tetapu  pada kenyataannya  industri  ini  mampu  berkontribusi  sebesar  10%  dari  nilai  total ekspor Indonesia (USD 1,5 milyar) di pasar global (Nurdin, 2017). Ketua Asosiasi Pengrajin  Kayu  Jepara  (APKJ),  Ahmad  Zainuddin,  menyebutkan  bahwa  30% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jepara tahun 2018 berasal dari kontribusi sektor mebel (Detik.com, 2019).
Sumber : Achdiawan dan Puntodewo (2011)
Gambar 1 Peta Sebaran Industri Mebel di Jepara Selama  kurun  waktu  1997-2001,  industri  mebel  pernah  mengalami kejayaan, tentunya dengan sedikit catatan terkait deforestasi. Herry Purnomo, dkk (peneliti CIFOR) membagi booming mebel dalam 3 (tiga) fase, yakni : fase pra booming (sebelum 1998), fase booming (1998), dan fase pasca booming (pasca 2000) (Purnomo,  Irawati,  dan  Melati,  2010;49).  Alih  –  alih  mengalami  kelesuan ekonomi  akibat  krisis  moneter  1998,  industri  mebel  Jepara  justru  mengalami kejayaan. Pertama ,  industri  mebel  sebagian  besar  berorientasi  ekspor menggunakan mata uang dollar Amerika sebagai nilai tukarnya sehingga para pelaku usaha dalam industri mebel ini mereguk untung yang cukup besar. Hal ini  dikarenakan  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar  Amerika  yang  melemah, bahkan nilai tukar rupiah pernah menembus angka Rp 16.800 per 1 USD. Kedua , bahan  baku  untuk  industri  ini  saat  itu  sangat  mudah  diperoleh.  Maraknya pembalakan  liar  di  Jawa  dan  Kalimantan  menyebabkan  harga  kayu  sangat murah.  Sebagaimana  pernah  dicatat,  selama  rentang  tahun  1996-2000,  angka deforestasi  Indonesia  mencapai  angka  tertinggi,  yakni  3,51  juta  hektar/tahun, yang  terdiri  dari  2,83  juta  hektar  lahan  kawasan  hutan  dan  0,68  hektar  non kawasan hutan (Katadata.co.Id, 2019) .
Beberapa  literatur  pernah  membahas  tentang  ketergantungan  industri mebel  terhadap  ketersediaan  kayu  legal  khususnya  untuk  pasar  global,  serta keterkaitan  industri  mebel  dengan  ketersediaan  modal  dan  desain. Pertama , laporan  berjudul Firm  and  Group  Dynamics  in  the  Small  and  Medium  Enterprise Sector yang dilakukan Berry, dkk (2001) mengulas mengenai peran kluster dan sub-kontrak  sebagai  faktor  penting  dalam  evolusi  perusahaan  kecil  dan menengah  di  Indonesia  selama  seperempat  abad  terakhir.  Kajian  ini
menunjukkan  50%  ekspor  mebel  dikuasai  oleh  10  besar  perusahaan,  yang investor asing menyumbang 25% dari total ekspor. Pelaku usaha kecil baik mebel dan  ukiran  kayu  hanya  mampu  menembus  pasar  ekspor  melalui buyer  driven jaringan perdagangan, seperti pialang, agen, maupun pedagang, yang berfungsi sebagai perantara antara pembeli internasional dan produsen skala kecil. Sasaran ekspor  pelaku  usaha  mebel  kecil  ini  ditujukan  untuk  negara  -  negara  dengan penghasilan  rendah,  tetapi  muncul  juga  beberapa  kompetitor  dari  Tiongkok, Vietnam, dan Kamboja.
Selain itu, Loebis dan Schmitz dalam kajiannya yang berjudul Java Furniture Makers:  Globalisation  Winners  or  Losers? memaparkan  bagaimana  keberlanjutan perajin dan pengusaha mebel Jepara di pasar global. Dari hasil penelitian Loebis and  Schmitz  (2005)  tersebut  ditemukan  bahwa  perusahaan  dan  pekerja memperoleh  penghasilan  dari  produksi  untuk  produk-produk  yang  dijual  ke pasar internasional, tetapi keuntungannya tidak berlanjut dikarenakan viabilitas ekspor menjadi tergantung pada kayu sebagai bahan baku yang diperoleh secara ilegal, yang mana jumlah kayu ilegal semakin lama semakin menipis.
Dari kedua literatur diatas, penulis mengambil 2 (tiga) poin strategis dalam rantai  nilai  industri  mebel  di  Jepara. Pertama ,  kemampuan  kapital  menjadi pembeda.  Perajin  dan  pengusaha  mebel  dengan  kemampuan  kapital  besar menguasai ekspor ke pasar global. Perajin dan pengusaha mebel dengan kapital besar  memiliki  kemampuan  untuk  menggunakan  kayu  bersertifikasi  legal sebagai  bahan  baku,  serta  mematenkan  setiap  desain  mebel  yang  diproduksi. Kedua ,  perajin  dan  pengusaha  mebel  mempunyai  ketergantungan  terhadap bahan baku kayu yang cukup tinggi. Bagi perajin dan pengusaha mebel dengan kemampuan kapital besar, ketersediaan bahan baku kayu tidak menjadi masalah pelik, terlebih mereka mengambil ceruk pasar ekspor yang mengharuskan bahan baku  kayu  bersertifikasi  legal.  Namun,  bagi  perajin  dan  pengusaha  mebel dengan  kemampuan  kapital  kecil  mengalami  kesulitan  terkait  ketersediaan bahan baku kayu yang murah, terlebih mereka hanya mengambil ceruk pasar domestik. Bahan baku kayu yang murah dan terjangkau biasanya berasal dari proses yang ilegal. Ketiga , jika mengambil bahan baku kayu bersertifikasi legal, tentunya akan mempengaruhi biaya produksi sebuah produk. Akibatnya, harga akhir produk di tingkat konsumen menjadi relatif tinggi, dan berdampak pada tidak  terserapnya  produk end-user di  pasar  domestik.  Implikasinya,  kapasitas modal perajin dan pengusaha mebel menjadi terganggu, khususnya melakukan proses produksi selanjutnya. Andaikata mereka menyasar pasar ekspor, banyak dari perajin dan pengusaha mebel ini belum terkoneksi langsung dengan pasar global sehingga hanya mengandalkan pihak perantara (pialang dan agen). Tidak jarang juga, mereka acapkali menjadi korban penipuan pihak perantara dalam jaringan perdagangan global.
Pada  titik  ini,  artikel  ini  mencoba  mengisi  kekosongan  diskusi  terkait bagaimana ketiga situasi di atas bisa bisa terjadi. Sejauh ini, penelitian ada hanya melihat bagaimana industri mebel di Jepara secara agregat berkontribusi besar dalam enonomi nasional, tetapi pelaku usaha mebel skala kecil tidak memiliki peran signifikan dalam rantai nilai industri mebel yang ada. Dalam pengerjaan artikel ini, penulis mengandalkan pelacakan menggunakan metode studi kasus, yang  dikerangkai  dengan  teori  kuasa  pengetahuan  Foucaudian  dalam memahami wacana sertifikasi dan standarisasi melalui skema Sistem Verifikasi Legalitas  Kayu  (SVLK)  dan  hak  cipta.  Studi  kasus  dipilih  karena  penulis melakukan pengamatan mendetail tentang bagaimana para pelaku usaha mebel ini terlibat dalam relasi kuasa dalam rantai nilai global.
Teori  Foucault  tentang  kuasa  pengetahuan  membantu  penulis  dalam melihat bagaimana perubahan episteme terjadi dalam dinamika industri mebel baik ditingkat lokal maupun global. Perubahan episteme ini bukan terjadi secara sekuelik,  sebaiknya  melalui  proses-proses  diskontinuitas  melalui  distribusi formasi-formasi diskursif baru. Diskontinuitas disini dipahami sebagai rentetan ketidak-sambungan  dalam  formasi  diskursif  yang  melahirkan  kuasa pengetahuan  baru  yang  menggantikan  pengetahuan  sebelumnya  (Foucault, 2007). Entitas pengetahuan ini nantinya akan membangun relasi kuasa yang baru pula, karena bagi Foucault dalam setiap pengetahuan selalu menyimpan operasi kekuasaan  (Foucault,  2002).  Dari  sini,  penulis  akan  melakukan  pelacakan bagaimana praktik kuasa pengetahuan beroperasi dalam formasi diskursif pada rantai nilai industri mabel.

## Rantai Nilai Global dalam Industri Mebel
Rantai  nilai  merupakan  satu  rangkaian  aktifitas  yang  menciptakan  dan membangun suatu nilai yang dapat menghasilkan nilai tambah. Adapun Rantai Nilai Global (RNG) merupakan urutan proses aktifitas ekonomi yang dimulai dari  proses  produksi  sampai  dengan  konsumsi  yang  dikelola  bukan  oleh transaksi  pasar  langsung,  tetapi  oleh  suatu  pengaturan  kontraktual  jangka panjang  dimana  kekuatan  ekonomi  terpusat  di  pelaku  ekonomi  pada  setiap tahapan  rantai  nilainya  (Natsuda,  Goto,  and  Thoburn,  2010:  469).  Pendekatan RNG menekankan pada jaringan dalam perekonomian global sehingga integrasi ekonomi global tidak hanya melibatkan banyak industri yang mempunyai akses pasar global, tetapi pasar global pun dapat melakukan penetrasi ke dalam rantai produksi dan pemasaran sebuah komoditas. Asumsinya, jaringan produksi dan pemasaran domestik dapat mempengaruhi pasar global, begitu pun sebaliknya.
Oleh  karena  itu,  RNG  menjadi  instrumen  penting  dalam  menganalisis perdagangan  global.  Keterbukaan  pasar  tentunya  mempermudah  lalu  lintas komoditas  dari  satu  negara  ke  negara  lain.  Salah  satu  konsekuensi  logisnya, negara  dipaksa  untuk  meningkatkan  daya  saing  maupun  nilai  tambah  dari
setiap komoditas ekspornya. Dalam RNG, nilai tambah merupakan poin penting bagi  pendekatan  ini,  sekaligus  indikator  keberhasilan  dan  kegagalan  negara memanfaatkan pasar terbuka. Meminjam teori Gereffi dan Stark (2016), terdapat 6 dimensi dasar dalam memahami RNG. Keenam dimensi ini terbagi menjadi 2 sekuensi, yakni (1) dinamika industri di tingkat global (konteks global), dan (2) partisipasi sebuah negara dalam RNG (konteks lokal).
Adapun keenam hal itu bisa di jelaskan dalam bagan di bawah ini. Bagan 1 Dimensi Dasar dalam RNG
Dari Bagan 1 di atas, ada beberapa poin yang bisa dijelaskan, diantaranya:
1. Struktur input-output (dimensi global);
Struktur  input-ouput  menjelaskan  tentang  proses  pengubahan  bahan baku/mentah  menjadi  produk/komoditas.  Melalui  analisis  input-output, kita  dapat  mengetahui  dependensi  antar  sektor  dalam  sebuah  rantai ekonomi. Pada satu sisi, output dari sebuah sektor ternyata menjadi input bagi sektor lainnya. Data yang dapat digunakan untuk menganalisis struktur ini  adalah  Pendapatan  Domestik  Bruto  (PDB)  dan  struktur  input-output pada produk/komoditas tertentu.
2. Ruang lingkup geografis (dimensi global) Ruang  lingkup  geografis  menjelaskan  bagaimana  sebuah  industri  atas produk/komoditas terkoneksi secara global, sekaligus terkerangkai dalam RNG.  Melalui  ruang  lingkup  geografis,  kita  dapat  mengidentifikasi perusahaan  kunci  pada  setiap  rantai  nilai,  melalui  data  perusahaan, publikasi  khusus  industri,  maupun  analisis  pakar  industri.  Selanjutnya, informasi  ini  akan  menuntun  kita  mengetahui  posisi  suatu  negara  dalam rantai nilai. Seberapa besar kontribusi suatu negara dalam rantai nilai dapat dilihat dari data ekspor industrinya.
3. Struktur governance (dimensi global) Analisis  terhadap  struktur governance membantu  kita  untuk  mengetahui bagaimana  rantai  nilai  dikelola,  bahkan  saat  aktor  tertentu  mempunyai banyak kekuatan dibandingkan lainnya. Bentuk tata kelola dapat mengalami perubahan seiring perkembangan dan kematangan industri. Selain itu, pola tata  kelolanya  dapat  bervariasi  dari  satu  tingkatan  rantai  ke  tingkatan lainnya. Selain itu, struktur governance yang lebih kompleks dalam pelbagai
- Struktur input-
output; - Ruang lingkup geografis; - Struktur governance. Global - Upgrading ;
- Konteks kelembagaan lokal;
- Pemangku kepentingan industri . Lokal
literatur  RNG,  terbagi  ke  dalam  pasar, modular ,  relasional, captive ,  dan hierarkis.
4. Upgrading (lokal)
Upgrading menjelaskan tentang pergerakan rantai nilai yang sangat dinamis. Suatu  produsen  dapat  bergerak  diantara  berbagai  tingkatan  rantai  nilai. Kebijakan  pemerintah,  kelembagaan,  strategi  perusahaan,  teknologi,  dan pekerja terampil; banyak dikaitkan dengan upaya upgrading yang berhasil.
5. Konteks kelembagaan lokal (lokal) Suatu rantai nilai, perlu melihat pada konteks ekonomi, sosial, dan dinamika lokal.  Pada  konteks  ekonomi,  bisa  dilihat  dari  biaya  tenaga  kerja, infrastruktur,  sumberdaya,  kemudian  konteks  sosial  dalam  diamati  dari ketersediaan  pekerja,  tingkat  ketrampilan  pekerja,  hak  pekerja,  dan kebijakan pemerintah, sedangkan untuk dinamika lokal dapat dilihat dari keterlibatan  pemangku  kepentingan.  Meminjam  Gereffi  &  Korzeniewicz (1994), kerangka kelembagaan mengidentifikasi bagaimana lokal, nasional, dan  kebijakan  internasional  membentuk  globalisasi  pada  setiap  tingkatan rantai nilai.
6. Pemangku kepentingan industri (lokal) Pemangku kepentingan industri menjelaskan tentang perbedaan peran aktor lokal  dalam  suatu  rantai  nilai  guna  meningkatkan  industri.  Pemangku kepentingan paling umum dalam suatu rantai nilai adalah asosiasi (pekerja), institusi pendidikan, dan pemerintah. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah  mempertimbangkan  pengelolaan  relasi  antar  aktor  di  atas,  dan menentukan institusi yang menjadi leading sector perubahan. Kedua hal ini menjadi poin penting dalam mendorong perbaikan maupun pengembangan strategi pertumbuhan industri.
Sebuah produk mebel, setidaknya mempunyai 5 rantai nilai ( lihat Bagan 2). Pertama ,  pengambilan  bahan  baku  kayu  dari  hutan  ataupun  hutan  produksi. Kayu yang menjadi primadona dalam produksi mebel diantaranya jati, mahoni, dan sengon. Ketiganya mempunyai reputasi bagus sebagai bahan baku produk mebel, khususnya jati. Kedua , bahan baku kayu dipotong sesuai dengan produk mebel yang diinginkan. Biasanya, proses ini dilakukan ditempat penggergajian kayu. Kayu-kayu yang telah dipotong ini, selanjutnya akan dibawa ke bengkel produksi. Ketiga, di  bengkel  produksi,  kayu-kayu  ini  dibuat  menjadi  pelbagai produk mebel. Sebelumnya, para perajin menyusun pola terlebih dulu. Keempat , proses pengamplasan ,  baik  dengan  cara  manual  maupun  mesin.  Produk  mebel (mentah/setengah jadi) diamplas agar permukaan kayunya menjadi lebih halus. Proses pengamplasan ini banyak dikerjakan oleh karyawan perempuan. Terakhir , proses finishing .  Produk  mebel  (mentah/setengah  jadi)  yang  telah  diamplas halus, kemudian di- finishing agar visual produk mebel semakin menarik.

## Bagan 2 Rantai Nilai Produk Mebel
Dengan pola di atas, industri mebel di Jepara merupakan salah satu industri yang  sudah  terkoneksi  dengan  pasar  global.  Oleh  karena  itu,  penulis menggunakan  teori  RNG  guna  menunjukkan  bahwasanya  di  setiap  tingkatan rantai  nilai  telah  terjadi  operasi  kuasa  yang  berbasis  struktur  ekonomi (modal/kapital) ( lihat Bagan 3). Dalam kepemilikan modal, pemain usaha mebel terbagi menjadi 2 kategori, yakni perajin dan pengusaha skala kecil dan skala besar.  Perbedaan  ini  dilandaskan  pada  kepemilikan  kapital  dalam  usahanya. Karena kepemilikan kapital yang berbeda ini akan berdampak pada pemahaman terhadap hukum dan peraturan yang berbeda pula. Akibatnya, bagi perajin dan pengusaha  skala  kecil  umumnya  tidak  menggunakan  bahan  baku  kayu bersertifikasi legal dan tidak mematenkan secara hukum setiap desain yang telah diproduksinya.  Tidak  hanya  itu,  kapasitas  produksinya  pun  berbeda.  Perajin dan  pengusaha  skala  kecil  memproduksi  mebel  dalam  skala  rumah  tangga, jumlah pekerja terbatas, dan tidak mempunyai showroom untuk produk end user , bahkan tidak jarang, perajin dam pengusaha skala kecil ini hanya meneruskan usaha orangtua.
Bagan 3 Peta Aktor pada Industri Mebel dan Kepemilikan Modal/Pengetahuan
1 2 3 4 5 Pasar Domestik dan Global - Bahan baku kayu tidak bersertifikasi SVLK
- Industri skala rumah tangga
- Jumlah pekerja 1-10 orang
- Tidak mempunyai showroom mebel
- Tidak mempunyai desain mebel dan ukiran kayu
- Tidak mengurus hak cipta desain mebel
dan ukiran kayu
Pelaku Usaha Mebel Skala Kecil
- Bahan baku kayu bersertifikasi SVLK
- Industri skala besar
- Jumlah pekerja 20 - 500 orang
- Ada yang punya showroom dan ada yang tidak
- Mempunyai desainer mebel dan  ukiran kayu
- Mengurus hak cipta desain mebel dan ukiran
Pelaku Usaha Mebel Skala Besar
Di balik industri mebel yang potensial ini terdapat kebijakan pemerintah yang  cukup  dilematis  dan  dirasakan  belum  responsif  terhadap  pengrajin  dan pengusaha mebel, khususnya skala kecil, yakni kebijakan standarisasi kayu dan produk  olahan  kayu    atau  yang  dikenal  dengan  SVLK.  Semua  produk  kayu olahan akan diverifikasi oleh SVLK sesuai dengan hukum nasional. Kebijakan SVLK bersifat wajib, dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan  dan  menjaga  kredibilitas  kayu  dari  Indonesia.  Kebijakan  SVLK  diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2012, bahwa 40 jenis produk  berbasis  kayu,  14  diantaranya  wajib  mempunyai  SVLK  per  1  Januari 2012, sedangkan 16 sisanya wajib mempunyai SVLK per 1 Januari 2013.
Pengrajin  dan  pengusaha  mebel,  baik  di  hulu  dan  hilir  industri  belum sepenuhnya  mengikuti  kebijakan  SVLK.  Setidaknya  ada  2  (dua)  faktor  yang membuat pengrajin dan pengusaha mebel mengalami dilema terkait kebijakan ini. Pertama , biaya pengajuan yang mahal dan waktu pengurusan yang cukup lama  untuk  memperoleh  SVLK.  Biaya  pengurusan  SVLK  sangat  bergantung dengan lokasi. Bagi mereka yang lokasi produksi jauh, maka akan meningkat pula besaran biaya pengurusan sertifikasi SVLK. Para pengrajin dan pengusaha harus  mengeluarkan  biaya  transportasi  dan  akomodasi  auditor  yang  datang untuk mengecek dan memverifikasi produk olahan kayu apakah menggunakan kayu yang legal atau tidak. Kedua , tidak semua pengrajin dan pengusaha mebel di hilir yang berminat terhadap kayu bersertifikasi SVLK. Hal ini dikarenakan harga  kayu  tersertifikasi  yang  relatif  mahal.  Pengrajin  dan  pengusaha  mebel dengan kapital kecil umumnya tidak terlalu mementingkan kayu ber-sertifikat asalkan harganya murah.
Pada  sisi  yang  lain,  implementasi  kebijakan  SVLK  berkontribusi  positif terhadap  meningkatnya  nilai  ekspor  mebel  di  tingkat  global,  khususnya  Uni Eropa  dan  Amerika  Serikat.    Mengutip  dari  Sistem  Informasi  Legalitas  dan Kelestarian  Kementrian  Lingkungan  Hidup,  ekspor  produk  kayu  legal mengalami peningkatan di pasar global. Pada tahun 2013 nilai ekspor kayu legal sebesar USD 6,05 milyar, kemudian meningkat menjadi USD 10,6 milyar pada tahun  2018  atau  meningkat  sekitar  73%.  Bukan  itu  saja,  selama  kurun  waktu tersebut,  total  nilai  ekspor  mebel  mencapai  USD  53  milyar.    Salah  satu  faktor pendorong  peningkatan  nilai  ekspor  kayu  tersebut  adalah  implementasi kebijakan legalitas kayu yang ketat, khsusunya Uni Eropa. Dalam rentang waktu yang  hampir  sama  (2013-2018),  pemerintah  telah  menerbitkan  setidaknya 927.000  dokumen  V-Legal  dan  lisensi  FLEGT  (±  438  dokumen/hari)  sebagai prasyarat kelengkapan ekspor produk mebel (silk.menlhk.go.id, 2023).

## Kuasa Pengetahuan dalam Standarisasi Kayu dan Produk
Ketersediaan bahan baku kayu adalah persoalan klasik strategis strategis dalam industri mebel di Jepara. Bahan baku kayu tidak lagi mudah diperoleh pengrajin dan pengusaha mebel. Alih-alih kayu bersertifikasi SVLK, kayu dari proses  pembalakan  liar  pun  cukup  sulit  diperoleh  saat  ini.  Pasca  deforestasi hutan produksi di Jawa, hampir semua bahan baku industri ini disuplai dari luar Jawa, utamanya Kalimantan dan Sumatera. Mendatangkan material mentah dari luar Jawa tentunya meningkatkan biaya produksi mebel, terlebih bahan bakunya sudah bersertifikasi SVLK.
Pengrajin  dan  pengusaha  mebel  skala  kecil  di  tingkat  lokal  mempunyai tipologi  pengetahuan  tersendiri,  begitu  pun  dengan  para  pedagang  di  tingkat global.  Kedua  pihak  baik  lokal  maupun  global  memiliki  logika  berfikir  yang cenderung  berbeda  bahkan  bertolak  belakang.  Ketidaksambungan  nalar  atas pengetahuan ini terletak pada 2 dimensi, yakni rejim hak cipta desain produk kayu  olahan  (mebel  dan  ukiran  kayu)  dan  SVLK.  Pada  dimensi  pertama, pengrajin  dan  pengusaha  mebel  skala  kecil  di  tingkat  lokal  mempunyai  nalar atas pengetahuan bahwa desain produk kayu olahan (mebel dan ukiran kayu) sebagai  bagian  integral  dari  kearifan  lokal  di  masyarakat.  Oleh  sebab  itu, beragam  desain  produk  kayu  olahan  ini  tidak  bersifat  ekslusif,  melainkan menjadi domain komunal pengrajin mebel di Jepara.
Desain  produk  kayu  olahan,  baik  mebel  dan  ukiran  kayu,  banyak  yang sudah  tercipta  lebih  dulu  jauh  sebelum  rejim  hak  cipta  ada  di  industri  ini. Konsekuensi logisnya, desain-desain ini dapat dipakai oleh siapapun pengrajin mebel  di  Jepara.  Mereka  meyakini,  desain  produk  kayu  olahan  ini  adalah warisan  generasi  sebelumnya,  seperti  halnya  kemampuan  memproduksi  dan mengukir kayu. Namun, nalar pengetahuan ini mengalami ketidaksambungan dengan  pengrajin/pengusaha  mebel  skala  besar  (eksportir),  pihak  perantara dagang,  dan buyer-driven di  tingkat  global.  Bahkan  beberapa  diantaranya  ada yang  bersikap  culas  dengan  mendaftarkan  hak  cipta  atas  desain  olahan  kayu tersebut.  Implikasinya,  para  pengrajin  dan  pengusaha  mebel  tidak  dapat  lagi menggunakan desain olahan ini tanpa seijin pihak yang telah mematenkan.
Bagi para pedagang global, sebuah desain merupakan hak cipta personal yang dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan (rejim hak cipta). Pada sebuah desain melekat hak dan kewajiban seorang pencipta. Apabila orang lain hendak  menggunakan  desain  tersebut,  maka  harus  mendapatkan  persetujuan dari pemegang hak cipta. Jikalau tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta, maka pihak itu dapat dianggap melakukan plagiasi sehingga dapat dituntut di ranah  hukum.  Oleh  karena  itu,  kondisi  ini  dapat  disebut  dengan asymetrical pengetahuan atas hak cipta antara nalar lokal dengan global.
Bagan 4 Jaringan Perdagangan Mebel dalam Pasar Global
Bagan  4  di  atas  menjelaskan  tentang  akses  jaringan  pengrajin  dan pengusaha mebel di Jepara dengan institusi global. Pada panah pertama (atas), karena  perkembangan  teknologi  salah  satunya,  distribusi  produk  mebel  bisa langsung masuk pasar internasional tanpa melalui intermediary aktor ( bypass ). Sedangkan panah kedua (tengah), produk dipasarkan oleh intermediary aktor dalam  negeri  (spekulan,  broker,  dan  sebagainya)  yang  memiliki  akses  pada konsumen di luar negeri. Panah terakhir (bawah) menunjukkan bahwa investor mebel  besar  umumnya  mengambil  barang  mentah  dari  pelaku  kecil  dan menengah,  kemudian  di- finishing dan  dipasarkan  ke  parar  global.  Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan investor besar juga membangun pabrik dan berproduksi di Jepara secara langsung.
Dari  penjelasan  di  atas,  terlihat  bahwa  pengrajin  dan  pengusaha  mebel skala  kecil  akan  cenderung  terkungkung  dalam  rantai  nilai  yang  lemah. Sebaliknya,  pengrajin  dan  pengusaha  mebel  skala  besar  mempunyai  akses langsung  dengan  konsumen  di  tingkat  global.  Oleh  sebab  itu,  pemilik  kapital besar  cenderung  lebih  terbuka  dengan  nalar  pengetahuan  global,  bahkan mampu mengaplikasikan nalar pengetahuan tersebut dalam level menajerial. Ini terlihat dari keberadaan staf desainer produk olahan kayu dan staf legal yang salah  satu  tugasnya  adalah  mengurusi  hak  cipta  desain  produk  olahan  kayu ( lihat Bagan 3).
Buyers
Luar Negeri
Konsumen Luar Negeri (Khususnya Uni Eropa) LOKAL Pelaku Usaha Kecil Pelaku Usaha Menengah
Pialang, Spekulan,
Broker , Buyers Dalam Negeri Pelaku Usaha Kecil Pelaku Usaha Menengah Produsen Kayu : Pemegang Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pemilik
Hutan Rakyat, Pemilik Ijin
Pemanfaatan
Kayu, Pemilik Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Pelaku Usaha Kecil Pelaku Usaha Menengah Pelaku Usaha Besar/ Investor Dalam/Luar Negeri GLOBAL
Di  sisi  lain,  SVLK  merupakan  sistem  yang  ditetapkan  pemerintah berdasarkan  persyaratan  legalitas  yang  diatur  dalam  Perjanjian  Kemitraan Sukarela    atau Voluntary  Partnership  Agreements (VPA).  Perjanjian  VPA ditandatangani  oleh  Uni  Eropa  dengan  pemerintah  sebagai  bagian  dari Forest Law  Enforcement  Governance  and  Trade (FLEGT).  FLEGT  sendiri  merupakan bentuk  respon  dari  Uni  Eropa  untuk  mencegah  pembalakan  liar,  termasuk  di dalamnya  penyusunan  Peraturan  Kayu  Uni  Eropa  atau EU  Timber  Regulation yang bertujuan menghentikan perdagangan kayu yang dipungut secara ilegal di pasar Uni Eropa. Oleh karena itu, sertifikasi SVLK adalah konsekuensi logis dari kesepakatan  VPA-FLEGT dan  dapat  dimaknai  sebagai  bentuk  penetrasi  rejim pengetahuan di tingkat global ke dalam konteks lokal.
Pembalakan  liar  yang  masif  dinilai  telah  menjadi  salah  satu  pemicu deforestasi besar-besaran. Uni Eropa sebagai episentrum pengetahuan saat ini mencoba mencegah deforestasi itu dengan “memaksa” negara mitra membentuk sistem  pengendali  pembalakan  liar  dalam  bentuk  SVLK.  Lagipula,  rejim pengetahuan  di  tingkat  global  mempunyai  konsen  pada  isu  ekologis. Implementasi  kebijakan  SVLK,  membuat  beban  produksi  pengrajin  dan pengusaha  mebel  lokal  skala  kecil  semakin  bertambah.  Sangat  mungkin, pengrajin dan pengusaha mebel lokal skala kecil tidak terlalu perduli dengan isu pembalakan liar selama masih bisa mendapatkan bahan baku yang terjangkau. Memperoleh  bahan  baku  kayu  yang  bersertifikasi  SVLK  bukanlah  barang mudah karena kapasitas kapital pelaku usaha ini masih terbatas. Melalui rejim pengetahuan  yang  ada  saat  ini,  institusi  global  khususnya  Uni  Eropa  sedang berupaya mendikte nalar pengetahuan lokal melalui seperangkat regulasi.
Dari penjelasan ini bisa dilihat bagaimana formasi diskursif berupa wacana standarisasi  dan  sertifikasi  global  berupa  SVLK  berusaha  membangun  kuasa pengetahuan baru guna memaksa rantai nilai ditingkal lokal untuk mengikuti operasi kuasa dari para pedagang di Uni Eropa. Formasi diskursif ini dibangun dari wacana ekologis terkait dampak deforestasi, sehingga praktik kuasa yang ada menekankan sertifikasi kayu sebagai instrumentasi baku yang harus ditaati. Proses  pendisiplinan  ini  tentu  adalah  diskontinuitas  dari  pengetahuan  lokal tentang  bagaimana  mereka  memperlakukan  warisan  budaya,  entah  dalam bentuk desain, pola, hingga cara mengolah kayu.

## Kuasa Global dalam Industri Mebel
FLEGT  lahir  dilatar-belakangi  oleh  adanya  deforestrasi  yang  masif  di negara-negara  berkembang  yang  mempunyai  wilayah  hutan  tropis  luas. Padahal, salah satu fungsi hutan tropis adalah sebagai paru-paru dunia. Luasan hutan  di  Indonesia  sekitar  133,6  juta  hektar,  yang  mana  37%  kawasan  hutan dicadangkan  untuk  perlindungan  atau  konservasi  (sebagai  paru-paru  dunia),
46%  diperuntukkan  hutan  produksi,  dan  17%  dikonversi  untuk  penggunaan lainnya (Uni Eropa, 2011:2). Tidak hanya itu, World Resources Institute (WRI) tahun  2018  lalu  menyebut  Indonesia  sebagai  negara  tiga  besar  dunia  dengan angka  kehilangan  hutan  hujan  premier  tropis  seluas  339.888  hektar (Katadata.co.Id, 2019). Pemicu terjadinya deforestrasi di Indonesia disebabkan oleh 4 hal, diantaranya ekspansi perkebunan sawit, kebakaran hutan, pengalihan lahan hutan untuk permukiman masyarakat secara masif, dan pembalakan liar guna mencukupi permintaan kayu di pasar domestik dan global (Katadata.co.Id, 2019).
Kesepakatan  VPA-FLEGT  adalah  perjanjian  bilateral  antara  Uni  Eropa dengan  negara-negara  pengekspor  kayu  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan tata  kelola  sektor  kehutanan,  serta  memastikan  bahwa  kayu  maupun  produk kayu  yang  diimpor  oleh  Uni  Eropa  diproduksi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan negara mitra (Uni Eropa 2011: 1). Berdasarkan perjanjian VPA-FLEGT,  negara-negara  mitra  akan  mengembangkan  sistem  pengedalian untuk memverifikasi legalitas kayu dan produk turunannya yang diekspor ke Uni Eropa, sebaliknya Uni Eropa akan menyediakan dukungan terhadap sistem pengendalian ini. Apabila Uni Eropa dan negara mitra telah bersepakat, maka VPA  –  FLEGT  akan  menjadi  pengikat  agar  memperdagangkan  produk  kayu legal  yang  telah  diverifikasi.  Perjanjian  VPA  -  FLEGT  sendiri  mulai  berlaku efektif sejak tahun 2013.
Inti dari VPA-FLEGT adalah penetapan perangkat peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  bagi  sektor  kehutanan,  dengan  maksud mengembangkan  sistem  pengendalian  maupun  prosedur  verifikasi  untuk memastikan keabsahan kayu dan produk kayu yang akan diekspor ke Uni Eropa. Pemerintah  harus  menyiapkan  seperangkat  sistem  pengendalian  dan  proses verifikasi kayu hasil hutan guna merespon VPA-FLEGT ini dalam bentuk SVLK. SVLK memverifikasi semua produk kayu yang telah diproduksi sesuai dengan peraturan  dan  hukum  Indonesia,  dan  mulai  resmi  berlaku  sejak  1  September 2009.
Kesepakatan VPA-FLEGT antara Indonesia dengan Uni Eropa, mempunyai konsekuensi logis, yakni bekerjanya instrumen SVLK sebagai sistem pengendali dan  verifikasi  kayu  dan  produk  kayu  olahan  Indonesia.  SVLK  menjadi kepanjang-tanganan  rejim  global  dalam  industri  manufaktur  mebel  di  Jepara. Namun, dibalik kesepakataan yang bersifat kesukarelaan ini bekerja instrumen kuasa.  Kekuasaan  dapat  dimaknai  sebagai  kemampuan  untuk  membuat seseorang  melakukan  apa  yang  seharusnya  tidak  dilakukan.  Oleh  karena  itu, kekuasaan yang kuat harus dilihat sebagai jangkauan atas lintas isu dan konteks sebagai  perluasan  kepada  beberapa  konsekuensi  yang  tidak  diinginkan,  serta mampu menjadi efektif bahkan tanpa intervensi aktif sekalipun (Lukes, 2005:89).
Operasi  kuasa  ini  secara  integral  memiliki  kemampuan  untuk  menghasilkan sesuatu  yang  signifikan,  serta  menghadirkan  sebuah  dominasi  terhadap kepentingan orang tunduk kepadanya.
Dari  paparan  diatas,  penulis  melihat  2  poin  penting  terkait  bekerjanya instrumen kuasa dalam industri mebel. Pertama , instrumen kuasa bekerja melalui regulasi standarisasi kayu dan produk kayu olahan, termasuk pada mebel. Pada konteks industri mebel di Jepara, bekerjanya kuasa tercermin dalam kemampuan Uni Eropa untuk membentuk suatu agenda politik dan mencegah keputusan lain yang seharusnya dibuat oleh pemerintah ¾ atau dalam konsepsi Lukes disebut sebagai Non  Decision  Making  Power .  Sedangkan  instrumen  kuasa  juga  bekerja dalam  kebijakan  SVLK  yang  diimplementasikan  oleh  pemerintah  terhadap pengrajin dan pengusaha mebel di Jepara ¾ atau dalam konsepsi Lukes disebut dengan Decision Making Power , yakni kekuasaan yang diwujudkan/direfleksikan dalam sebuah keputusan yang konkrit atau dalam aktivitas yang berhubungan langsung  dengan  pengambil  keputusan  (Bachrach  and  Baratz,  1970:7)  ( lihat Bagan 5). Adapun kondisi yang terjadi adalah produk mebel tidak akan diterima oleh pasar global (Uni Eropa) jika tidak bersertifikasi SVLK. Semua pengrajin dan pengusaha  mebel  yang  berorientasi  ekspor,  baik  skala  kecil,  menengah,  dan besar harus mempunyai sertifikasi SVLK.
Bagan 5 Instrumen Kekuasaan Pengetahuan dalam SVLK dan VPA-FLEGT
Kedua ,  instrumen  bekerjanya  kuasa  global  terlihat  dari  relasi  Indonesia dengan  Uni  Eropa.  Indonesia  mengalami  ketergantungan  yang  cukup  besar terhadap  pasar  Uni  Eropa,  khususnya  mebel.  Implikasinya,  Indonesia mempunyai posisi tawar yang lemah dalam perundingan VPA-FLEGT dengan Uni  Eropa.  Kondisi  ini  berdampak  pada  kemampuan  Uni  Eropa  “memaksa” Indonesia melalui kesepakatan VPA-FLEGT. Andaikan Indonesia tidak sepakat dengan  VPA-FLEGT,  maka  ekspor  kayu  dan  produk  olahan  kayu  Indonesia tidak  akan  diserap  pasar  Uni  Eropa,  sehingga  berdampak  pada  lesunya pertumbuhan ekonomi industri mebel. Padahal Indonesia mengekspor sebagian
Pelaku Usaha Mebel (Lokal)
SVLK (Indonesia) VPA FLEGT (Uni Eropa)
Decision Making Power
Non Decision Making Power
hasil hutannya ke Uni Eropa, mulai dari kayu lapis, bubur kayu, mebel/furnitur, dan kerajinan tangan ke Uni Eropa.

## Penutup
Dalam  konteks  RNG  industri  mebel  di  Jepara,  terdapat  tipologi pengetahuan yang  berbeda dan tidak saling sambung antara institusi di tingkat lokal  dengan  global.  Ketidaksambungan  nalar  atas  pengetahuan  ini  terjadi dalam 2 (dua) dimensi, yakni rejim hak cipta desain produk kayu olahan (mebel dan ukiran kayu) dan sertifikasi SVLK. Pengrajin atau pengusaha mebel skala kecil di tingkat lokal, mempunyai nalar atas pengetahuan bahwasanya desain produk  kayu  olahan  adalah  sebagai  bagian  integral  dari  kearifan  lokal  di masyarakat. Nalar pengetahuan ini sangat kontras dengan rejim pengetahuan di tingkat  global,  yang  memaknai  desain  sebagai  hak  cipta  personal  yang dilindungi oleh hukum. Begitu pula dengan sertifikasi SVLK, dimana institusi global  menilai  bahwa  produksi  kayu  olahan  harus  mempertimbangkan  aspek ekologi dan keberlanjutan sehingga sertifikasi atas kayu legal menjadi penting. Namun,  nalar  pengetahuan  ini  belum  sambung  dengan  pengrajin  dan pengusaha  di  tingkat  lokal,  yang  masih  mementingkan  aspek  ekonomi dibandingkan ekologi dan keberlanjutan.
Adapun kuasa dalam implementasi kebijakan SVLK bekerja dalam 2 aras, yakni regulasi standarisasi kayu Uni Eropa dan kebijakan SVLK.  Pada konteks industri  mebel  di  Jepara,  bekerjanya  kuasa  tercermin  dalam  kemampuan  Uni Eropa  untuk  membentuk  suatu  agenda  politik  dan  mencegah  keputusan  lain yang  seharusnya  dibuat  oleh  pemerintah,  sedangkan  instrumen  kuasa  juga bekerja  dalam  kebijakan  SVLK  yang  diimplementasikan  oleh  pemerintah terhadap pengrajin maupun pengusaha mebel di tingkat lokal.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih    kepada  rekan-rekan  Lingkar  Kajian  Kolaboratif  (LKK)  atas diskusinya selama penyusunan artikel ini.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Achdiawan,  R.  dan  Puntodewo,  A.  (2011). Livelihood  of  Furniture  Producers  in Jepara; Furniture Value Chain (Project Annual Report 2011). Bogor: CIFOR.
Antaranews.com.  (2021).  “Industri  Furniture  Sumbang  PDRB  Jepara  sebesar 34,87  Persen.  "Diakses  dari:  https://jateng.antaranews.com/berita/ 270764/industri-furnitur-sumbang-pdrb-jepara-sebesar-3487-persen). Detik.com.  (2022).  "Perajin  Mebel  Jepara  dan  Pasuruan  Lebih  Mudah  Tembus Pasar  Dunia.”  Diakses  dari:  https://finance.detik.com/industri/d- 4754413/perajin-mebel-jepara-dan-pasuruan-lebih-mudah-tembus-pasar- dunia
Bachrach, P. dan Baratz, M. S. (1970). Power and Poverty; Theory and Practice . New York: Oxford University Press.
Berry, A, Edgard, R., and Sandee, H. (2001). “Firm and Group Dynamics in the Small  and  Medium  Enterprise  Sector  in  Indonesia.  Washington  DC:  The World Bank Institute.
Foucault, M. (2007). Order of Thing, Arkeologi Ilmu-Ilmu Kemanusiaan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Foucault, M. (2002). Kegilaan dan Peradaban Madness and Civilisation . Yogyakarta: Ikon.
Gereffi, G. dan Fernandes-Stark, K. (2016). “Value Chain Analysis : A Primer 2 nd Edition”.  North  California  :  Center  of  Globalization,  Governance  and Competitiveness (CGGC).
Gereffi,  G.  dan  Miguel  ,  K.  (1994). Commodity  Chains  and  Global  Capitalism . Westposrt: Praeger.
Kompas.Id.(2021).“Ekspor  Furniture  Melejit  selama  Pandemi  COVID-19.” Diakses dari: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/05/19/ ekspor-furnitur-melejit-selama-pandemi-covid-19.
Lukes, S. (2005). Power: a Radical View 2 nd Edition , London: Pallgrave McMillan Loebis, L. dan Schmitz, H. (2004). “Java Furniture Makers: Globalisation Winners or Losers?”. The Economic and Finance in Indonesia Journal , Volume 52, No. 3. Menlhk.go.id. (2018). " Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Timber Legality Information  System  (TLIS)."  Diakses  dari:  https://www.menlhk.go.id/ site/post/107Fkata
Natsuda,  K.,  Goto,  K,  and  Thoburn,  J.  (2010).  “Challenges  to  the  Cambodian Garment  Industry  in  the  Global  Garment  Value  Chain”.  The  European Journal of Development Research 22.4. Sep : 469-493.
Kompas.com.(2023).  “Ekspor  Mebel  dan  Furniture  Jepara  Mencapai  150  Juta Dollar  AS."  diakses  dari:  https://ekonomi.kompas.com/read/2017/ 10/04/220000226/ekspor-mebel-dan-furniture-jepara-mencapai-150-juta- dollar-as
Purnomo,  H.,  Irawati,  R.H.,  dan  Melati.  (2010). Menunggang  Badai:  Untaian Kehidupan, Tradisi, dan Kreasi Aktor Mebel Jepara . Bogor: CIFOR
Kemenperin.go.id.(2022).“Kemenperin  Dukung  Target  Ekspor  Furnitur  USD  5 Miliar.” Diakses dari: https://kemenperin.go.id/artikel/23697/ Kemenperin-Dukung-Target-Ekspor-Furnitur-USD5-Miliar).
Kemenperin.go.id.(2021).“Ekspor  Industri  Furnitur  Naik  33  Persen  Terus Optimalkan  Pasar  Global.”  Diakses  dari:  https://kemenperin.go.id artikel/23470/Ekspor-Industri-Furnitur-Naik-33-Persen,-Terus- Optimalkan-Pasar-Global.
Ritzer, G. (1992). Sociological Theory . New York: The Mc Graw Hill Companies.
Uni  Eropa.  (2011).  “Informasi  Kesepakatan  Kemitraan  Sukarela  FLEGT  antara Indonesia  dan  Uni  Eropa”.  Jakarta:  Uni  Eropa  Delegasi  untuk  Indonesia dan Brunai Darussalam.
Katadata.co.id.  (2019).  “Inilah  Deforestasi  di  Indonesia  Periode  1990  -  2017." Diakses dari: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/
2019/08/20/inilah-deforestasi-di-indonesia-periode-1990-2017.

## Tentang Penulis
Yoga Putra Prameswari adalah Direktur pada Lingkar Kajian Kolaboratif (LKK). Penulis  mempunyai  minat  kajian  pada  tema  politik  anggaran,  politik gender, dan politik pedesaan.
Hendra  Try  Ardiantio adalah  dosen  pada  Departemen  Politik  dan Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Diponegoro, sekaligus peneliti di Lingkar Kajian Kolaboratif (LKK).  Penulis memiliki  area  riset  seputar  kebijakan publik, masyarakat sipil, media, dan demokrasi.