## DANA INVESTASI REAL ESTAT SYARIAH SEBAGAI  SARANA INVESTASI WAKAF UANG
Edy Setyawan, Eef Saefulloh dan Anis Haerunisa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon email: edysetyawano@yahoo.com, eefsae2003@gmail.com dan haerunisa17@gmail.com

## Abstract
Cash waqf still raises the debate in terms of its management, because its utilization is feared will  not  last longer.  To make  the  cash  waqf  eternal,  it  is  necessary  to  discover  a  new  long- term management  manner,  one of  which is  investment.  Islamic Real  Estate  Investment  Trust Syariah has high potential on achieve maximum investment returns. The main issues that will be discussed in this paper is regarding the potential application of wakaf investment through Islamic  Real  Estate  Investment  Trust  Syariah  in  Indonesia  according  to  positive  law.  The author  using  qualitative  method  and  descriptive  method  in  analyzing  the  issues.  The  data collected  through  in-depth  interviews,  observation,  and  documentation.  Islamic  Real  Estate Investment Trust Syariah as an investment for cash waqf has been legalized both according to positive law and Syariah, the high economic value still accompanied by high risk threat. But, waqf  Investment  can  be  done  through  balancing  the  real  asset  value  and  manage  it  in productive way with combining direct investment and indirect investment.
Keywords: Islamic  Real  Estate  Investment  Trust  Syariah,  Direct  Investment  and  Indirect Investment.

## Abstrak
Wakaf  uang  masih  menimbulkan  perdebatan  dalam  hal  pengelolaanya,  hal  ini  karena penggunaanya  yang  dikhawatirkan  tidak  akan  abadi.  Untuk  menjadikan  wakaf  uang  abadi dan dapat dimanfaatkan terus menerus, maka perlu adanya upaya pengelolaan yang bersifat jangka  panjang,  yaitu,  investasi.  Dana  Investasi  Real  Estat  Syariah  memiliki  potensi  untuk memberika hasil yang maksimal terhadap invetasi wakaf uang. Tulisan ini membahas tentang potensi Dana Investasi Real Estat Syariah sebagai sarana investasi wakaf uang di Indonesia berdasarkan  hukum  positif.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Adapun  data  yang  dikumpulkan  adalah  melalui  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi. Dana Investasi Real Estat Syariah sebagai sarana  investasi wakaf uang sudah legal  baik  menurut  hukum  positif  maupun  menurut  Syariah,  nilai  ekonomisnya  yang  tinggi masih  diiringi  ancaman  risiko  yang  tinggi.  Namun,  Investasi  wakaf  bisa  dilakukan  dengan menyeimbangkan  kekayaan  aset  wakaf  dan  mengelolanya  secara  produktif  dengan menggabungkan investasi langsung dan tidak langsung.
Kata Kunci: Dana Investasi Real Estat Syariah, Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung.

## PENDAHULUAN
Selama  ini  paradigma  masyarakat  secara umum berpandangan bahwa wakaf haruslah berupa tanah, bangunan, perkebunan dan/atau  benda  tidak  bergerak  lainnya.  Hal ini  berkaitan  dengan  fiqih  wakaf  yang menerangkan  bahwa,  aset  yang  dapat diwakafkan  adalah  aset  yang  berwujud, tahan  lama,  bersifat  kekal,  dan  dapat dimanfaatkan  terus  menerus.  Kini,  mulai dikembangkan  wakaf  dalam  bentuk  lain, salah  satunya,  wakaf  uang  ( cash  waqf ).
Uang  memang  berwujud,  tetapi  ia  bersifat konsumtif  yang  otomatis  tidak  bersifat kekal. Uang sebagai sarana berwakaf  masih menimbulkan keraguan dalam pengelolaanya  karena  penggunaanya  yang dikhawatirkan  tidak  akan  abadi.  Di  sisi  lain wakaf  uang  dapat  dimanfaatkan  secara ﬂeksibel bagi pengembangan usaha produktif  dan  komersil  yang  hasilnya  dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat.
Melihat  potensi  wakaf  uang  yang begitu  besar,  maka  wakaf  uang  hendaknya diberi  ruang  untuk  membumi  di  Indonesia. Hal  ini  direspon  baik  oleh  pemerintah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf,  dimana Undang-undang  ini  adalah  payung  hukum bagi  wakaf  uang  di  Indonesia.  Untuk menjadikan  wakaf  uang  abadi  dan  dapat dimanfaatkan  secara  terus  menerus,  maka perlu  adanya  upaya  pengelolaan  yang bersifat    jangka  panjang,  yaitu,  investasi. Investasi  wakaf  uang  menjadi  hal  penting mengingat tujuan wakaf yang harus bermanfaat  sebesar-besarnya  dan  selama- lamanya.  Salah  satu  bentuk  investasi  yang bisa  dilakukan  adalah  pada  Dana  Investasi Real  Estat (DIRE) Syariah, suatu instrumen investasi  baru  di  Indonesia.  Peraturan menyangkut  DIRE  Syariah  ini  sudah  ada dan  berlaku  di  Indonesia.  Yaitu  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/ POJK.04/2016. Tulisan ini kemudian membahas  tinjauan  hukum  pengelolaan wakaf  uang  dalam  bentuk  DIRE  Syariah  di Indonesia.
Dalam  mengkaji  hal  diatas,  penulis memiliki  tiga  rumusan  masalah,  yaitu pertama ,  bagaimana  manajemen  investasi wakaf  uang  menurut  hukum  positif  di Indonesia? Kedua , bagaimana potensi penerapan  investasi  wakaf  uang  melalui Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah di Indonesia?  Dan ketiga ,  bagaimana  pola investasi  wakaf  uang  yang  dapat  dilakukan guna memproduktifkan wakaf di Indonesia?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian tentang Dana Investasi Real Estat Syariah sebagai sarana investasi wakaf uang mungkin  sudah  banyak  dilakukan.  Berikut penelitian terdahulu sebagai berikut, pertama ,  Dian  Masyita,  et  al.,  dalam A Dynamic  Model  for  Cash  Waqf  as  One  of The  Alternative  Instrument  for  Poverty Allevation  in  Indonesia dengan  melakukan penelitian  di  Indonesia  pada  tahun  2005, meneliti  model  investasi  portofolio  yang dinamis  sebagai  salah  satu  instrumen alternatif pengelolaan wakaf. Dian menawarkan  sertifikat  wakaf  tunai  untuk memanfaatkan  dana  tersebut  di  berbagai portofolio investasi. Dan pengembalian dana kelolaan  yang  akan  diberikan  untuk  tujuan tertentu  misalnya  pengembangan  fasilitas umum,  rehabilitasi  orang  miskin,  dan sebagainya. 1
Kedua ,  Latifah  K.  Wardhani  dalam Pengelolaan  Wakaf  Uang  dalam  Bentuk Reksa  Dana  Syariah  (Suatu  Tinjauan Hukum  Pengeloaan  Wakaf  Uang  dalam Bentuk  Reksa  Dana  Syariah  di  Badan Wakaf Indonesia) pada tahun 2011 meneliti di  Badan  Wakaf  Indonesia .  Menurut Lathifah  BWI  telah  memenuhi  persyaratan untuk  mengelola  wakaf  uang  dalam  bentuk
1 Dian Masyita, et al. , “ A Dynamic Model for Cash  Waqf  Management  As  One  Of  the  Alternative Instrument  for  the  Poverty  Allevation  In  Indonesia .” disampaikan pada The 23rd International Conference of  The  System  Dynamics  Society  Massachussets Institute  of  Technology  (MIT),  Boston,  USA,  July 17-21, 2005. Diunduh dari: https://www.researchgate.net/.../Dian_Masyita/...Dyn amic_M. Diakses pPada 21 November 2017.
investasi  khususnya  Reksa  Dana  Syariah, baik  dari  segi  modal  dalam  bentuk peraturan, dana, maupun sumberdaya manusia  (SDM).  Namun,  hingga  kini  BWI belum menerapkan pengelolaan wakaf uang karena  masih  terfokus  pada  pembinaan Nazhir  di  Indonesia.  Dalam  penelitian  ini belum  sepenuhnya  di  kemukakan  apakah ada  alasan  lain  mengapa  BWI  belum melakukan  investasi  wakaf  uang  di  pasar modal. 2
Dan ketiga ,  Diana  Lestari,  dalam Peranan Reksa Dana Syariah dalam
Pengelolaan  Wakaf  Uang  pada  2004 melakukan penelitian di Indonesia memaparkan bahwa pada dasarnya peraturan  dalam  bidang  pasar  modal  telah cukup  mengakomodir  bagi  perlindungan dana  wakaf  uang  yang  di  investasikan melalui reksa dana syariah, namun pedoman dalam  bentuk  perundang-undangan  khusus untuk pengelolaan wakaf sangat diperlukan. Oleh  karena  itu  dengan  adanya  pedoman tersebut diharapakan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat berlangsung dengan profesional dan akhirnya  tujuan  dari  wakaf  pun  dapat tercapai. Dalam penelitian ini tidak membahas  peraturan  BWI  yang  telah membahas  dan  mengatur  investasi  wakaf uang. 3
Hasil-hasil  studi  tersebut  di  atas memiliki  kesamaan  esensi  wilayah  kajian dengan  penelitian  ini.  Namun,  penelitian mendetail  mengenai  investasi  wakaf  uang melalui  dana  investasi  real  estat  (DIRE) syariah  sebagai  upaya  pengelolaan  wakaf produktif di indonesia belum dapat ditemukan.  Oleh  karenanya,  penelitian  ini akan  membahas  investasi  DIRE  syariah
2 Latifah K. Wardhani,  “Pengelolaan Wakaf Uang  dalam  Bentuk  Reksa  Dana  Syariah  (Suatu Tinjauan  Hukum  Pengeloaan  Wakaf  Uang  dalam Bentuk  Reksa  Dana  Syariah  di  Badan  Wakaf Indonesia)”, Skripsi (Jakarta:  Universitas  Indonesia, 2011), 138.
3 Diana  Lestari,  “Peran  Reksa  Dana  Syariah dalam  Pengelolaan  Wakaf  Uang”, Skripsi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 31.
sebagai  instrumen  pengembangan  wakaf  di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  berbentuk  yuridis  normatif, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin  yang  dianut  dan  dikembangkan dalam kajian-kajian hukum. 4 Adapun bahan hukum  penulis  adalah,  pertama,  Bahan Hukum  Primer.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan  adalah  UUD  1945,  Undang- undang  Nomor  41  tahun  2004  tentang wakaf,  Undang-undang  Nomor  8  tahun 1995  tentang  pasar  modal,  Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006,
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  4  tahun 2009  tentang  Administrasi  Pendaftaran Wakaf  Uang.  Kedua,  Bahan  Hukum Sekunder.  Bahan  Hukum  Sekunder  yang digunakan  oleh  penulis  adalah  Peraturan BWI No. 2 tahun 2009, Peraturan BWI No. 1  Tahun  2010,  Peraturan  BWI  No.  2  tahun 2010,  Peraturan  BWI  No.  4  tahun  2010, Fatwa  DSN  MUI  No.  20  tahun  2001,  DSN MUI No. 20 tahun 2000, Kompilasi Hukum Islam Buku III, buku hukum, jurnal hukum, skripsi, disertasi, dan artikel hukum. Ketiga, Bahan Hukum Tertier. Bahan Hukum tertier yang penulis gunakan diantaranya Ensiklopedia  Hukum,  Ensiklopedia  Islam, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Dalam  penelitian  ini  subyek  yang diambil  adalah  Badan  Wakaf  Indonesia. Obyek penelitian ini adalah tinjauan hukum DIRE Syariah. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Badan Wakaf Indonesia  Pusat,  di  Jakarta,  Kementerian Agama  Republik  Indonesia,  di  Jakarta  dan Otoritas Jasa Keuangan, di Jakarta.
Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara mendalam ( indepth interview ) dengan pihak-pihak  yang  kompeten  di  bidang investasi  dana  wakaf  uang.  Data  sekunder
4 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2007), 25.
yang  digunakan  peneliti  adalah  kajian pustaka dari literatur-literatur yang mendukung  penelitian  ini.  Adapun  jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif. Menurut Whitney dalam Moh. Nazir 5 bahwa metode  deskriptif  adalah  pencarian  fakta dengan  interpretasi  yang  tepat. Dalam penelitian  ini  penulis  akan  memberikan gambaran  mengenai  implementasi  investasi wakaf  uang  melalui  Dana  Investasi  Real Estat (DIRE) Syariah. Metode pengumpulan yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah: Wawancara  mendalam (indepth  interview ), Observasi, dan Dokumentasi. Dalam mengolah data, penulis menggunakan metode  analisis  kualitatif.  Menurut  Keirl dan  Miller  dalam  Moleong  yang  dimaksud dengan  penelitian  kualitatif  adalah  tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri,  dan  berhubungan  dengan  orang- orang  tersebut  dalam  bahasanya  dan peristilahannya. 6

## KONSEP DASAR Pengertian Wakaf
Wakaf  merupakan  bentuk  pendistribusian kekayaan  masyarkat.  Wakaf  adalah  ibadah ijtima’iyah (ibadah  sosial)  yang  bercorak sosial  ekonomi  di  dalam  Islam.    Karena manfaat  wakaf  diambil  bagi  kepentingan umat, maka aset wakaf harus bersifat kekal. Secara  Etimologis  wakaf  berasal  dari  kata waqafa-yaqifu-waqfan , yang artinya menghentikan  atau  menahan  ( al-habs ). 7 Secara terminologis ulama telah
memberikan definisi wakaf. Menurut Mazhab  Syafi‟i,  yang  dikemukakan  oleh Imam  Nawawi,  wakaf  adalah  “menahan harta  yang  dapat  diambil  manfaatnya  tetapi bukan  untuk  dirinya,  sementara  benda  itu
5 Lexy  J.  Moelong, Metode  Penelitian Kulitatif (Bandung :Remaja Rosdakarya, 1991), 247.
6 Lexy  J.  Moelong, Metode  Penelitian Kulitatif , 247.
7 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama dan Zakat (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 132.
tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. 8
Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  tanpa memenuhi  rukun  dan  syarat  wakaf,  perbuatan wakaf tidak akan terwujud. Jumhur ulama selain Abu  Hanifah  menyatakan,  rukun  wakaf  terdiri dari waqif,  mauquf  bih,  mauquf  alaih, dan shigat .  Adapun  menurut  Imam  Abu  Hanifah apabila  shigat  telah  diucapkan  suatu  perbuatan wakaf  telah  sah  secara  hukum.  Karena  beliau berpendapat unsur rukun hanya berupa pengucapan shigat. 9
Wakaf  terbagi  menjadi  beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya,  dan  penggunaan  barangnya. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya  ada  tiga:  1).  Wakaf  sosial  untuk kebaikan  masyarakat  ( waqaf  khairi );  yaitu apabila  tujuan  wakafnya  untuk  kepentingan umum.  2).  Wakaf  keluarga  ( waqaf  dzurri ); yaitu  apabila  tujuan  wakaf  untuk  memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya,  dan  orang-orang  tertentu tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau  sehat,  dan  tua  atau  muda.  3).  Wakaf gabungan  ( waqaf  musytarak );  yaitu  apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluargan bersamaan. 10
Sedangkan berdasarkan batasan waktunya,  wakaf  terbagi  menjadi  dua macam: 1). Wakaf abadi ( Wakaf muabbad ); yaitu  apabila  wakafnya  berupa  barang- barang  yang  bersifat  abadi,  seperti  tanah, bangunan  dengan  tanahnya,  atau  barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya  disalurkan  sesuai  tujuan  wakaf,
8 Elsi  Kartika  Sari, Pengantar  Zakat  dan Wakaf (Jakarta: Grasindo, 2006), 55.
9 Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam:  Tinjauan  Teoritis  Dan Praktis (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2010), 312.
10 Ibrahim  al-Bayumi  Ghanim, al-Auqaf    wa Siyasah  Fi  Misra (Mesir:  Darul-Asyrku,  tt.),  55. Sebagaimana  dikutip  Muhammad  Aziz,  “Peran Badan Wakaf
Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia,” Al-Awqaf  , Vol.  8,  No . 2  (Desember, 2015): 150.
sedangkan  sisanya  untuk  biaya  perwatan wakaf  dan  mengganti  kerusakannya.  2). Wakaf  sementara  ( waqaf  muaqqat) ;  yaitu apabila  barang  yang  diwakafkan  berupa barang-barang mudah rusak ketika dipergunakan    tanpa  memberi  syarat  untuk mengganti  bagian  yang  rusak.  Wakaf sementara  juga  bisa  dikarenakan  oleh keinginan  wakif  yang  memberi  batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. 11

## Wakaf Uang di dalam Hukum Islam
Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang  diinvestasikan  ke  dalam  sektor-sektor ekonomi  yang  menguntungkan  dengan ketentuan  prosentase  tertentu  digunakan untuk  pelayanan  sosial. 12 Secara  lebih khusus  pengertian  wakaf  uang  dalam konteks  regulasi  di  Indonesia  adalah  wakaf berupa  harta  benda  bergerak  uang,  dengan mata uang rupiah melalui lembaga keuangan syariah  yang  ditunjuk  pemerintah  yang mengeluarkan  sertifikat  Wakaf  Uang. 13
Secara  historis,  wakaf  uang  telah  ada  pada abad  16  M,  pada  masa  kekuasaan  Turki Usmani. Pada masa ini asset atau uang tunai yang berasal dari wakaf dikumpulkan dalam pooling  fund kemudian  oleh  nazhir  yang ditunjuk  oleh  pemerintah  disalurkan  ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman dimana biasanya  setelah  satu  tahun  si  peminjam tersebut  mengembalikan  pinjaman  pokok plus extra  return .  Kemudian extra  return yang telah diperoleh dan telah terakumulasi digunakan  untuk  membiayai  kebutuhan
11 Ibrahim  al-Bayumi  Ghanim, al-Auqaf    wa Siyasah  Fi  Misra (Mesir:  Darul-Asyrku,  t.th),  55. Sebagaimana  dikutip  Muhammad  Aziz,  “Peran Badan
Wakaf
Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia”, Al-Awqaf, Vol. 8, No . 2 (2015): 150.
12 Abu  Bakar  dan  Chaider  S.  Bamualim, Filantropi  Islam  da  Keadilan  Sosial (Jakarta:  CSRC UIN Jakarta, 2006), 78.
13 Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2006 Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  No.  41  Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22.
sosial,  tempat  ibadah,  pendidikan,  atau lahan perkuburan. 14
Karenanya  Undang-undang  No.  41 Tahun  2004  dan  fatwa  MUI  tentang diperbolehkannya  wakaf  dengan  uang, merupakan  hal  baru  bagi  umat  Islam Indonesia.  MUI  sendiri  dalam  fatwanya yang  membolehkan  wakaf  uang  selain menggunakan  dasar  hukum  Al-Quran  dan Hadits  yang  berkaitan  dengan  wakaf,  juga secara  khusus  memperhatikan  pandangan para  ulama  yang  telah  membolehkan  wakaf dengan  uang.  Beberapa  pandangan  yang digunakan  MUI  tersebut  antara  lain  adalah, Pendapat Imam Az-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara  menjadikan  dinar  tersebut  sebagai modal  usaha  kemudian  keuntungannya disalurkan  pada mauquf    alaih .  Pandangan dari ulama Mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai  pengecualian,  atas  dasar Istihsan  bi al-‘Urf (hukum yang ditetapkan berdasarkan adat  kebiasaan),  berdasarkan  hadits  yang diriwayatkan  Abdullah  bin  Mas‟ud  r.a: “Apa  yang  dipandang  baik  oleh  kaum muslimin  maka  dalam  pandangan  Allah SWT  adalah  baik,  dan  apa  yang  dipandang buruk  oleh  kaum  muslimin  maka  dalam pandangan  Allah  SWT  pun  buruk”. Pendapat  sebagian  ulama  Mazhab  Syafi‟i: “Abu  Tsaur  meriwayatkan  dari  Imam Syafi‟i  tentang  kebolehan  wakaf  dinar  dan dirham”.  Walaupun  banyak  dari  kalangan ulama yang telah membolehkan wakaf uang, namun  ada  pula  sebagian  ulama  yang  sulit menerima  pendapat  bahwa  sah  hukumnya mewakafkan dinar dan dirham. 15
Adapun  alasan  para  ulama  yang  tidak membolehkan  berwakaf  dengan  uang, diantaranya,  Bahwa  uang  bisa  habis  zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan  membelanjakan  sehingga  bendanya
14 Farid  Wadjdy  dan  Mursydi, Wakaf  dan Kesejahteraan  Umat:  Filantropi  Islam  yang  Hampir Dilupakan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 78.
15 Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia, Fatwa  tentang  Wakaf  Uang,  pada  tanggal  11  Mei 2002.
bisa  lenyap,  sedangkan  inti  ajaran  wakaf adalah  pada  kesinambungan  hasil  dari modal  dasar  yang  tetap  lazim  kekal.  Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan  diwakafkan  itu  adalah  benda  yang tahan  lama,  tidak  habis  dipakai.  Uang seperti  dinar  dan  dirham  diciptakan  sebagai alat  tukar  yang  mudah,  orang  melakukan transaksi  jual  beli,  bukan  untuk  ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. 16
Dalam Al-Is’af  fi  Ahkami  al-Awqaf, al-Tharablis menyatakan  sebagian  ulama klasik merasa aneh ketika mendengar  fatwa yang  dikeluarkan  oleh  Muhammad  bin Abdullah  al-Anshori,  murid  dari  Zufar, sahabat  Abu  Hanifah,  tentang  bolehnya berwakaf  dalam  bentuk  uang  kontan  dinar dan  dirham,  dan  dalam  bentuk  komoditas yang  dapat  ditimbang  atau  ditukar,  seperti makanan  gandum.  Hal  ini membuat  mereka merasa aneh karena tidak mungkin mempersewakan  benda-benda  seperti  itu, oleh karena itu mereka segera mempersoalkannya dengan mempertanyakan  apa  yang  kita  dapat lakukan  dengan  dana  tunai  dirham?  Atas pertanyaan ini Muhammad bin Abdullah al- Anshori  menjelaskan  dengan  mengatakan: “kita  investasikan  dana  itu  dengan  cara mudharabah  dan  labanya  kita  sedekahkan. Kita  jual  benda  makanan  itu,  harganya  kita putar  dengan  usaha  mudharabah  hasilnya disedekahkan.” 17
Wahbah  Zuhaili  menjelaskan  secara tegas bahwa ulama Mazhab Maliki memperbolehkan  wakaf  uang,  mengingat manfaat  uang  masih  dalam  cakupan  hadis Nabi  Muhammad  SAW  dan  benda  sejenis yang  diwakafkan  oleh  para  sahabat,  seperti baju perang, binatang dan harta lainnya serta
16 Mustafa  Edwin  Nasution  dan  Uswatun Hasanah,  ed., Wakaf  Tunai  Inovasi  Finansial  Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Depok: PSTTI-UI, 2006), 98. 17 Mustafa  Edwin  Nasution  dan  Uswatun Hasanah,  ed., Wakaf  Tunai  Inovasi  Finansial  Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Depok: PSTTI-UI, 2006), 99.
hal  tersebut  mendapatkan  pengakuan  dari Rasulullah  SAW.  Secara  qiyas,  wakaf  uang dianalogikan  dengan  baju  perang  dan binatang.  Qiyas  ini  telah  memenuhi  syarat ‘illah (sebab  persamaan),  dan jami’ (titik persamaan)  terdapat  dalam  qiyas  dan  yang diqiyaskan.  Sama-sama  benda  bergerak  dan tidak kekal, yang akan mengancam eksistensi dan kesinambungan aset wakaf. 18 Walaupun  ada  perbedaan  pendapat dikalangan  para  ulama  mengenai  sah tidaknya  wakaf  uang,  namun  mengingat manfaat  wakaf  uang  yang  begitu  besar  bila dikembangkan dengan baik bagi kemaslahatan umat, pengelolaan wakaf uang tetap  menjadi  pilihan  yang  menarik  bagi umat Islam untuk dikembangkan.

## Investasi Wakaf Uang
Investasi  wakaf  uang  adalah  investasi  atau penyertaan  modal  dari  dana  wakaf  yang terkumpul  untuk  proyek-proyek  produktif bagi  kemaslahatan  umat  melalui  investasi secara  langsung  dan  tidak  langsung. 19 Pemanfaatan  dan  investasi  wakaf  uang adalah  manajemen  pengelolaan  wakaf  uang pasca  kegiatan fundraising agar  dapat berfungsi  dan  bermanfaat  bagi  kebutuhan masyarakat  baik  secara  langsung  maupun tidak  lansung.  Pemanfaatan  dana  pokok wakaf uang secara langsung bisa disalurkan kepada  masyarakat  yang  membutuhkan dengan  akad  pinjaman  tanpa  bunga  dengan djkembalikan Iagi secara utuh dana pokoknya.  sedangkan  pemanfaatan  dana wakaf uang secara tidak langsung dilakukan kegiatan investasi terlebih dahulu kemudian hasil  keuntungan  investasinya  disalurkan kepada  masyarakat.  Sebagai  mana  al-Hasan telah  membagi  pemanfaatan  wakaf  uang
18 Departemen  Agama  RI, Pedoman Pengelolaan  dan  Pengembangan  Wakaf (Jakarta: Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  dan  Direkterot Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Depag  RI, 2006), 212.
19 Mifathul  Huda  Almantiq,  “Model  dan Mekanisme  Pengeolaan  Wakaf  Uang  di  Indonesia,” Al-Awqaf, Vol. 10, No. 1 (2017): 31.
menjadi  dua  metode  yaitu  metode Qardl  al Hasan dan metode Ististmaar (investasi). 20 Dalam pengelolaan dan
pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya  dapat  dilakukan  melalui  investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen  keuangan  syariah.  Berbagai alternatif  investasi  yang  dapat  dilakukan oleh LKS diantaranya: investasi
Mudarabah , investasi Musyarakah , investasi Ijarah ,  dan  investasi Murabahah . Senada  dengan  pendapat  itu  Siregar, menjelaskan  bahwa  dana  wakaf  harus disetorkan  oleh  wakif  atau  Nazhir  melalui LKS-PWU sebagai pemanfaatan dan investasi dengan beberapa produk perbankan    syariah,  yaitu  Giro Wadiah , Tabungan Wadiah ,  Tabungan Mudarabah , Deposito Mudarabah dan Mudrabah Mukayyadah . 21
Produk-produk  ini  ada  yang  bersifat simpanan  dana  saja  (Giro wadiah dan Tabungan Wadiah )  ada  pula  yang  bersifat investasi tidak langsung (Tabungan Mudarabah ,  Deposito Mudarabah )  maupun investasi
langsung
( Mudarabah mukayyadah ). Namun proses ini akan lancar dan  terus  meningkat  jika  terjadi  kerja  sama antara  kementrian  agama,  BWI,  Nazhir  dan LKS-PWU dalam sebuah program penggalangan  dana  ( fundraising )  wakaf uang. 22
Islam menganjurkan agar menggunakan  harta  secara  efektif  dan efisien dan mendorong agar setiap kekayaan yang ada pada  kita, diinvestasikan di  sektor riil. Islam tidak menyukai adanya penimbunan harta yang sia-sia dan membiarkan aset  yang  menganggur. Hal  ini sesuai  dengan  penjelasan  Imam  Al-Ghazali
20 Mifathul  Huda  Almantiq,  “Model  dan Mekanisme  Pengeolaan  Wakaf  Uang  Di  Indonesia”, Al-Awqaf, Vol. 10, No. 1 (2017): 31.
21 Mifathul  Huda  Almantiq,  “Model  dan Mekanisme  Pengeolaan  Wakaf  Uang  Di  Indonesia”, Al-Awqaf, Vol. 10, No. 1 (2017): 31.
22 Mifathul  Huda  Almantiq,  “Model  dan Mekanisme  Pengeolaan  Wakaf  Uang  Di  Indonesia”, Al-Awqaf, Vol. 10, No. 1 (2017): 31.
bahwa penimbunan uang ( al-iktinaz ) merupakan  perbuatan  zalim  dan  dapat menghilangkan hikmah yang  dalamnya. 23 Investasi  wakaf  uang  ini  kemudian menjadi  perhatian  BWI.  Hal  terbukti  dengan dikeluarakannya Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009  tentang  Pedoman  Pengelolaan  dan Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  Bergerak Berupa  Uang.  Investasi  wakaf  uang  ini  secara spesifik  diatur  dalam  BAB  V.  Pengaturan Investasi wakaf uang lebih jelasnya diterangkan dalam    Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pengelolaan  dan  Pengembangan  Harta  Benda Wakaf.  Dijelaskan  dalam  pasal  7  peraturan tersebut bahwa Pengelolaan dan pengembangan wakaf  uang  hanya  dapat  dilakukan  melalui investasi  pada  produk-produk  LKS  dan/atau instrumen  keuangan  syariah.Dalam  hal  LKS- PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu,  Nazhir  hanya  dapat  melakukan pengelolaan  dan  pengembangan  di  LKS-PWU dimaksud.

## Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah
Dana  Investasi  Real  Estat  (DIRE)  adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat, yang  selanjutnya  diinvestasikan  pada  aset real  estat,  aset  yang  berkaitan  dengan  Real Estat  dan  atau  kas  dan  setara  kas.  DIRE berinvestasi  pada: Aset  Real  Estat  (tanah secara  fisik  dan  bangunan  yang  ada  di atasnya)  paling  kurang  50%  dari  Nilai Aktiva  Bersih  (NAB) , Aset  Real  Estat  dan Aset  yang  berkaitan  dengan  Real  Estat  di wilayah  Indonesia  (Efek  Perusahaan  Real Estat  yang  tercatat  di  Bursa  Efek  dan  atau diterbitkan  oleh  Perusahan  Real  Estat) paling  kurang  80%  dari  NAB  dengan ketentuan  investasi  pada  Aset  Real  Estat paling kurang 50% dari NAB; dan/ atau , kas dan setara kas tidak lebih dari 20% NAB. 24
23 Euis  Amalia, Sejarah  Pemikiran  Islam dari  Masa  Klasik  hingga  Kontemporer ,  Cet.  Ke-2 (Jakarta: Granada Press, 2007), 128.
24 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 19/POJK.04/2016  Tentang  Pedoman  Bagi  Manajer Investasi  Dan  Bank  Kustodian  Yang  Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat BerbentukKontrak Investasi Kolektif, Pasal 11.
DIRE  dilarang  berinvestasi  pada: tanah  kosong;  atau  properti  yang  masih dalam  tahap  pembangunan(tidak  termasuk dekorasi  ulang,  perbaikan  ( retrofitting )  dan renovasi). DIRE dapat melakukan Penawaran  Umum  atau  tidak  melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaannya. DIRE dapat mencatatkan Unit Penyertaannya di Bursa Efek. 25
Dana  Investasi  Real  Estat  (DIRE) Syariah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  30/POJK.04/2016.  Dana Investasi  Real  Estat  Syariah  adalah  wadah investasi yang digunakan untuk mengumpulkan  dana  dari  masyarakat  untuk selanjutnya  diinvestasikan  dalam  aset  real estat,  aset  yang  berkaitan  dengan  real  estat, dan/atau  kas  dan  setara  kas  yang  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah    di pasar  modal. 26 Menurut  peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  30/  POJK.04/2016, real estat adalah tanah fisik dan bangunan di atasnya.  Aset  yang  berkaitan  dengan  real estat adalah Efek Perusahaan real estat yang tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia  dan/atau dikeluarkan  oleh  perusahaan  real  estat. Perusahaan  real  estat  adalah  perusahaan yang  mengelola  real  estat  sebagai  kegiatan usaha utamanya. 27
Dalam  proses  penciptaan  instrumen keuangan, terdapat perbedaan antara instrumen  keuangan  sesuai  Syariah  dan berbasis Syariah. Aznan bin Hasan menggambarkan  bahwa  perspektif  berbasis Syariah adalah "Dimana aset yang digunakan  dalam  produk  keuangan  syariah benar-benar  ditransaksikan,  tidak  hanya
25 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 19/POJK.04/2016  tentang  Pedoman  bagi  Manajer Investasi  dan  Bank  Kustodian  yang  Melakukan Pengelolaan  Dana  Investasi  Real  Estat  Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Pasal 5 (a).
26 Otoritas  Jasa  Keuangan,Peraturan  Otoritas Jasa  Keungan  Nomor  30/POJK.04/2016  tentang Dana  Investasi  Real  Estat  Syariah  Berbentuk  KIK Pasal 1 Nomor 1.
27 Otoritas  Jasa  Keuangan,Peraturan  Otoritas Jasa  Keungan  Nomor  30/POJK.04/2016  tentang Dana  Investasi  Real  Estat  Syariah  Berbentuk  KIK Pasal 1 Nomor 4.
digunakan  sebagai  “jalan”,  sehingga  hasil yang  di  dapat  berbeda  dengan  produk konvensional.”, sedangkan perspektif sesuai Syariah  adalah    dimana  "aset  yang digunakan  dalam  produk  keuangan  syariah dapat  dimanfaatkan  untuk  mencapai  tujuan yang  sama  seperti  produk  konvensional". Ilustrasi  ini  berlaku  juga  untuk  instrumen DIRE. 28
Dalam  DIRE  yang  sesuai  syariah, DIRE  dianggap  memenuhi  Prinsip  Syariah dalam pasar modal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan/tindakan yang bertentangan dengan  prinsip  Syariah  (sesuai  fatwa  DSN-
MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011), antara lain:
a. Maisir ,  yaitu  setiap  kegiatan  yang melibatkan  perjudian  dimana  pihak yang  memenangkan  perjudian  akan mengambil taruhannya.
b. Gharar, yaitu  ketidakpastian  dalam suatu  akad,  baik  mengenai  kualitas atau  kuantitas  objek  akad  maupun mengenai penyerahannya.
c. Riba, yaitu  tambahan  yang  diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi ( al-amwal  al-ribawiyah )  dan tambahan  yang  diberikan  atas  produk utang  dengan  imbalan  penangguhan pembayaran secara mutlak.
d. Bathil , yaitu Jual beli bathil atau batal adalah  jual  beli  yang  tidak  sesuai dengan  rukun dan akadnya (ketentuan asal/pokok  dan  sifatnya)  atau  tidak dibenarkan oleh syariah Islam.
e. Bai’  al-ma’dum ,  yaitu  melakukan penjualan  atas  barang  (efek  syariah) yang belum dimiliki ( short selling ).
f. Ikhtikar ,  yaitu  membeli  suatu  barang yang  sangat  diperlukan  masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya  dengan  tujuan  untuk
28 Yoga  Prakasa,  “Islamic  Real  Estate Invesment  Trust  as  an  Investment  Asset  for  Waqf Management in Indonesia ”, Makala h di Presentasikan pada Konferensi Internasioan Ekonomi Islam Gajah Mada yang ke-1, Yogyakarta, 2016, 15.
menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal.
g. Taghir ,  yaitu  upaya  mempengaruhi orang  lain,  baik  dengan  ucapan maupun  tindakan  yang  mengandung kebohongan,  agar  terdorong  untuk melakukan transaksi.
h. Ghabn , yaitu ketiadkseimbangan antara  dua  barang  (objek)  yang dipertukarkan  dalam  suatu  akad,  baik segi kualitas maupun kuantitas.
i. Talaqqi  al-rukban ,  yaitu  bagian  dari ghabn atau  jual  beli  atas  barang dengan  harga  jauh  di  bawah  harga pasar  karena  pihak  penjual  tidak mengetahui harga tersebut.
j. Tadlis , yaitu tindakan menyembunyikan  kecacatan  objek akad  yang  seolah-olah  objek  akad tersebut tidak cacat.
k. Ghisysy ,  yaitu  satu  bentuk  tadlis  atau penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan  barang  yang  dijual  serta menyembunyikan kecacatannya.
l. Tanjusy/Najsy yaitu, tindakan menawar  barang  dengan  harga  lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk
menimbulkan  kesan  banyak  pihak yang berminat membelinya.
m. Dharar yaitu,  tindakan  yang  dapat menimbulkan  bahaya  atau  kerugian bagi pihak lain.
n. Risywah artinya,  suatu  pemberian yang  bertujuan  untuk  mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.
o. Maksiat  dan  Zalim ,  yaitu  perbuatan yang  merugikan,  mengambil  atau menghalangi  hak  orang  lain  yang tidak dibenarkan secara syariah,
sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan. 29
29 Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN- MUI/III/2011.
Meskipun  DIRE  tersebut  berbentuk konvensional.  DIRE konvensional  dianggap sesuai  Syariah  jika  tidak  ada  barang  yang dilarang  Syariah,  tidak  ada  pinjaman konvensional  yang  dilakukan  oleh  DIRE, dan  DIRE  tidak  menjalani  transaksi  yang dilarang  oleh  Syariah.  Hal  Ini  bisa dianalogikan  dengan  saham  yang  sesuai dengan Syariah.
Saham  syariah  harus  melalui  proses screening sehingga  dapat  dipastikan  bahwa saham  tersebut  sesuai  syariah.  Proses tersebut  adalah    proses Business  Screening dan Fincial Screening. Business Screening untuk memastikan tidak
melakukan  kegiatan  usaha  antara  lain sebagai berikut: (1) perjudian dan sejenisnya,  (2)  perdagangan  yang  dilarang), (3) Jasa keuangan ribawi, (4) Jual beli risiko yang  mengandung  ketidakpastian  (Gharar) dan/atau  judi  (maisir),  (5)  produksi  atau distribusi barang haram, merusak moral atau mudharat,  (6)  transaksi  suap.  Financial Screening  meliputi  melakukan  screening pada  total  utang  berbasis  bunga  dibanding total  aset  tidak  lebih  dari  45%,  dan pendapatan non-halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. 30
Dalam DIRE berbasis syariah, DIRE dirancang  sebagai  instrumen  syariah  sejak awal, mulai dari konstruksi yang memenuhi Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal  dan dicatatkan  di  daftar  efek  Syariah  (DES) sepanjang  waktu.  Misalnya,  hotel  DIRE syariah  dibuat  dengan  pengawasan  Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan  Syariah  dalam  hal  pengoprasian dan  struktur  keuangannya.  Oleh  karenanya manajemen  hotel  harus  memastikan  bahwa tidak  ada  alkohol  dan  memastikan  bahwa tamu  non-mahram  tidak  memasuki  hotel DIRE.  ini  bisa  serupa  dengan  Sukuk.  Oleh karena  itu,  tidak  mungkin  jika  DIRE
30 Otoritas  Jasa  Keungan ,  Mengenal  Pasar Modal  Syariah (Jakarta:  Direktorat  Pasar  Modal Syariah, 2016), 23.
berbasis syariah akan disingkirkan dari DES karena didesain dan diawasi oleh DPS. 31
Di  Indonesia,  OJK  ataupun  MUI  tidak menetapkan  DIRE  syariah  sebagai  DIRE yang  sesuai  dengan  prinsip  Syariah  atau DIRE  yang  berbasis  Syariah.  Di  Indonesia, DIRE  syariah  yang  dimaksud  adalah keduanya,  sehingga  ketika  dimasa  depan terdapat  emiten  yang  menerbitkan  DIRE sesuai prinsip Syariah atau berbasis syariah, maka  DIRE  tersebut  disebut  sebagai  DIRE Syariah. 32

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Manajemen Investasi Wakaf Uang
Menurut Hukum Positif di Indonesia Di  Indonesia,  otoritas  yang  mengatur investasi  wakaf  uang  adalah  Badan  Wakaf Indonesia (BWI) khususnya Divisi Pengelolaan  dan  Pengembangan  Wakaf. Dalam  hal  pengelolaan  wakaf  uang,    tugas dari  divisi  ini  adalah  Membantu  dan membina  Nazhir  dalam  mengelola  wakaf uang, dan membantu memudahkan membuat  studi  kelayakan  program  wakaf uang.  Wakaf  uang  selama  2017  adalah  Rp. 195.861.650.402. 33
Dinyatakan dalam
Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42 Tahun  2006  pasal  48,  bahwa  Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI. Pengelolaan  dan  pengembangan  atas  harta benda  wakaf  uang  hanya  dapat  dilakukan
31 Yoga  Prakasa,  “Islamic  Real  Estate Invesment  Trust  as  an  Investment  Asset  for  Waqf Management in Indonesia ”, Makala h di Presentasikan pada Konferensi Internasioan Ekonomi Islam Gajah Mada yang ke-1, Yogyakarta, 2016, 15.
32 Yoga  Prakasa,  “Islamic  Real  Estate Invesment  Trust  as  an  Investment  Asset  for  Waqf Management in Indonesia ”, Makala h di Presentasikan pada Konferensi Internasioan Ekonomi Islam Gajah Mada yang ke-1, Yogyakarta, 2016, 15.
33 Wawancara  Bersama  Sigit  Indra  Prianto, Staff  Divisi  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Wakaf BWI,  Di  Kantor  Badan  Wakaf  Indonesia,  Gedung Bayt  Al-Quran,  Pintu  Gerbang  1,  Taman  Mini Indonesia  Indah,  Jakarta  Timur,  Jumat,  19  Januari 2018.
melalui  investasi  pada  produk-produk  LKS dan/atau Instrumen keuangan Syariah.
Menindak lanjuti amanat PP tersebut,  BWI  mengeluarkan  beberapa peraturan BWI terkait pedoman pengelolaan wakaf  uang,  khususnya  dalam  investasi wakaf  uang.  Peraturan  tersebut  adalah Peraturan  BWI  Nomor  1  Tahun  2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan
Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  Berupa Uang.  Dan  Peraturan  BWI  Nomor  4  Tahun 2010  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
Dalam  Peraturan  BWI  Nomor  1 Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Dan  Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf Berupa  Uang  Bab  V  dinyatakan  bahwa Investasi  Wakaf  Uang  ditujukan  untuk proyek-proyek  produktif  bagi  kemaslahatan umat  melalui  investasi  secara  langsung  dan tidak  langsung.  Investasi  secara  langsung sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  adalah investasi  pada  proyek-proyek  yang  dikelola oleh Nazhir. Investasi secara tidak langsung sebagaimana  dimaksud  adalah  investasi melalui  lembaga  yang  memenuhi  kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.  Investasi  Wakaf  Uang dapat  dilakukan  melalui  deposito  di  Bank Syariah  dengan  ekspektasi  bagi  hasil  yang paling menguntungkan.
Investasi Wakaf Uang secara langsung pada proyek-proyek  yang dikelola oleh Nazhir dapat  dilakukan apabila proyek tersebut  memenuhi  persyaratan:  a.  usaha proyek  dijalankan  sesuai  dengan  syariah Islam; b. tingkat kelayakan proyek memenuhi  syarat  kelayakan  proyek  sesuai prinsip  5  C  ( Character,  Condition,  Capital, Capacity,  Collateral ),  dan  3  P  ( People, Purpose, Payment ); c. sumber pengembalian  dapat  dihitung  berdasarkan studi kelayakan. 34
34 Peraturan  tersebut  adalah  Peraturan  BWI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan  Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  Berupa Uang Pasal 11.
Investasi Wakaf Uang secara langsung  sebagaimana  dimaksud  adalah dilakukan  melalui  produk  dengan  akad mudharabah muqayyadah di LKS. Investasi Wakaf  Uang  secara  langsung  dijamin  oleh Cash  Collateral yang  dananya  diperoleh dari  manfaat  investasi  kas  wakaf  yang dicadangkan sebesar 100% (seratus perseratus)  dari  jumlah  dana  wakaf  yang diinvestasikan, atau investasi tersebut dijamin  oleh  asuransi.  Dalam  hal  Nazhir menunjuk  suatu  lembaga  atau  perorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan  atau  menerima  dana  wakaf sebagai  pembiayaan,  maka  pembiayaan dibayarkan  melalui  termin  sesuai  dengan prestasi kerja. 35
Pada  10  Nazhir  dengan  jumlah wakaf  uang  terbesar,  8  Nazhir  wakaf  uang menginvestasikannya secara langsung dalam sektorl  riil,  dan  1  Nazhir  wakaf  lainnya berinvestasi  secara  tidak  langsung  melalui LKS  dan  Instrumen  keuangan  Syariah,  dan 1  Nazhir  lainnya  berinvestasi  secara langsung  dan  tidak  langsung.  Nazhir  yang menginvestaikan  wakaf  uangnya  di  pasar finansial  adalah  itu  adalah  Baitul  Maal Muamalat selain sudah investasi di deposito, mereka juga sudah memiliki investasi wakaf uang di Reksa dana dan obligasi. Sedangkan Nazhir  yang  menggabungkan  investasi langsung dan tidak langsung adalah Yayasan  Wakaf  Bangun  Nurani  Bangsa yang  memiliki  investasi  properti office building 165 dan juga saham PT. Grha 165. Jika  dilihat  dari  segi  modal  dan SDM  nya  dapat  dikatakan  bahwa  Nazhir wakaf  uang  selain  Yayasan  Wakaf  Bangun Nurani  bangsa  dan  Baitul  Maal  Muamalat sudah  harus  memiliki  pemikiran  ke  arah Investasi  tidak  langsung  di  pasar  finansial. Ketika Nazhir sudah mendapatkan return nya,  maka  bisa  dimanfaatkan  untuk pembiayaan  aset  lain  agar  lebih  produktif,
35 Peraturan  tersebut  adalah  Peraturan  BWI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan  Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  Berupa Uang Pasal 11.
seperti  pembangunan  tanah  wakaf  yang tidak  dimanfaatkan,  membeli hard  asset yang  produktif,  serta  untuk  perawatan masjid dan mushola,  kegiatan sosial, dan di investasikan  lagi.  Dengan  demikian  dana wakaf  tersebut  memiliki  manfaat  yang multiply dan tidak akan habis . Nilai nominal dan nilai riil aset juga akan terus meningkat.
P engelolaan  dana  wakaf  juga  terkait bagaimana  menjadikan  aset  tersebut  lebih  besar atau  lebih  tinggi  produktifitasnya. Artinya  jika pemanfaatannya ingin multiply , maka pengelolaannya sebagai sumber dana juga perlu inovasi.  Tidak  hanya  sekedar  dengan  model tradisional tapi  perlu  berfikir  produktivitas sekaligus  dengan  pertimbangan  efisiensi  dan efektifitas.

## Potensi Penerapan Investasi Wakaf Uang Melalui Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah di Indonesia
Mengenai  kelengkapan  peraturan  mengenai DIRE  Syariah,  OJK  sudah  mengeluarkan
Peraturan OJK (POJK) Nomor
30/POJK.04/2016  tentang  DIRE  Syariah. Latar  belakang  pengeluaran  peraturan  ini adalah  untuk  melengkapi  produk  baru industri  pasar  modal  Syariah  di  Indonesia. Jika  produknya  sudah  ada,  maka  aturannya pun  sudah  tersedia.  Misalnya,  Ciptadana yang mempunyai produk DIRE Konvensiaonal, sudah  mulai memiliki wacana  untuk  mengkonversi  produknya  ke Syariah. 36
Keuntungan/keunggulan DIRE
Syariah adalah bahwa asetnya real (berwujud/kelihatan)  dan return nya  berupa deviden.  Bersamaan  dengan  itu,  resiko investasi  di  DIRE  Syariah  adalah Return bisa  naik,  bisa  juga  turun.  Sampai  saat  ini belum  ada  MI  yang  menerbitkan  DIRE Syariah,  karena  terdapat  kendala  yang menyulitkan menerbitkan DIRE di
36 Wawancara  bersama  Arif  Machfoed, Kepala  Divisi  Pasar  Modal  Syariah,  Otoritas  Jasa Keuangan,  Gedung  Soemitro  Djojohadikusumo,  No. 2-4, Jalan Lapangan Banteng Timur, Ps. Baru, Sawah Besar,  Kota  Jakarta  Pusat,  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.
Indonesia,  yaitu  lingkungan  perpajakan.  Di Indonesia,  penerbitan  DIRE  itu  pajaknya berganda ada BPHTB 6% untuk pembelian. Meskipun  sudah  ada  paket  kebijakan ekonomi  yang  mengurangi  pajak  bagi DIRE, tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan  dengan  mudah  karena,  hal  ini bukan  sesuatu  yang  harus  diatur  dan ditentukan  oleh  pemerintah  pusat,  harusnya diatur  dan  ditentukan  oleh  pemerintah daerah.  Banyak  perusahaan  properti  yang menerbitkan  DIRE  di  luar  negeri,  hal  ini karena  di  luar  negeri  regulasinya  lebih mudah,  lingkungan  perpajakn  relatif  lebih bersahabat  dengan  industri  jasa  keuangan, misalnya Singapur. 37
Kemudian, ada langkah yang ditempuh  OJK  dalam  upaya  menarik stakeholder penerbit  DIRE  Syariah,  yaitu OJK  melakukan  sosialisasi  mengenai  DIRE syariah untuk menyambut peraturan ini. Dan respon  dari stakeholder cukup  bagus.  Salah satu  BUMN  sudah  menunjukan  minatnya untuk menerbitkan DIRE Syariah. 38
DIRE  Syariah  bisa  menjadi  sarana investasi  wakaf  uang,  karena  nilai  tanah  relatif naik  setiap  tahun ,  return juga  akan  naik  terus. DIRE juga dikelola oleh manajer investasi (MI) yang  profesional,  tugas  MI  inilah  yang  akan memperhatikan  propsek  ekonomi  suatu  produk. Selain pola investasi secara klasik (biasa/menanamkan  uang),  DIRE  juga  menjadi sarana untuk menjual aset wakaf.
Underlying  asset DIRE  berbentuk KIK  adalah  aset  yang  memiliki recurring income ,  misalnya gedung  perkantoran, rumah  sakit,  dan  pusat  perbelanjaan.  Data Bank Indonesia menyebutkan pasar properti
37 Wawancara  bersama  Arif  Machfoed, Kepala  Divisi  Pasar  Modal  Syariah,  Otoritas  Jasa Keuangan,  Gedung  Soemitro  Djojohadikusumo,  No. 2-4, Jalan Lapangan Banteng Timur, Ps. Baru, Sawah Besar,  Kota  Jakarta  Pusat,  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.
38 Wawancara  bersama  Arif  Machfoed, Kepala  Divisi  Pasar  Modal  Syariah,  Otoritas  Jasa Keuangan,  Gedung  Soemitro  Djojohadikusumo,  No. 2-4, Jalan Lapangan Banteng Timur, Ps. Baru, Sawah Besar,  Kota  Jakarta  Pusat,  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.
di Indonesia selalu mengalami pertumbuhan yang  seiring  dengan  tingkat pertumbuhan ekonomi  Indonesia  dimana  pertumbuhan luasan perkantoran dan ritel rata-rata sebesar 4,09%  dari  tahun  2010  s.d.  2014.  Dan  terif sewanya selalu naik rata-rat 10,18%. 39
Seperti  sudah  diketahui  bahwa  OJK sudah  membuat  peraturan  DIRE  syariah, yang  artinya  OJK  sudah  memberikan rekomendasi kepada publik termasuk kepada  pemegang  kepentingan  wakaf  uang agar  menginvestasikan  kelebihan  dananya pada produk DIRE Syariah. Sistem investasi DIRE  Syariah  sudah  dibuat  sedemikian rupa, dimana sistem pelaksanaanya merupakan  kombinasi  antara  Sukuk  dan Reksa  Dana  Syariah.  Kedua  produk  ini sudah  memiliki  jaminan  pengawasan  dari Dewan Syariah Nasional dan juga dari OJK. Sehingga  masyarakat  tidak  usah  was-was ketika  menginvestasikan  dana  nya  pada DIRE Syariah.
Peraturan  yang  mengatur  Reksa  dana Syariah adalah POJK Nomor
19/POJK.04/2015  Tentang  Penerbitan  dan Persyaratan  Reksa  dana  Syariah.  Seluruh ketentuan  dan  mekanisme  Reksa  dana Syariah sama dengan Reksadan Konvensional.  Dalam  peraturan  ini  Reksa dana  Syariah  menambahkan  ketentuan bahwa  pengelolaanya  tidak  bertentangan dengan prinsip Syariah di pasar modal.
Skema  Reksa  dana  Syariah  sama dengan  DIRE  Syariah,  yaitu  berbentuk Kontrak  investasi  kolektif  (KIK),  atau kontrak dengan menggunkan manajer investasi  dan  Bank  Kustodian.  Fatwa mengenai Reksa dana Syariah adalah Fatwa DSN Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001
Tentang  Pedoman  Investasi  Untuk  Reksa dana  Syariah.  Secara  Akad,  DIRE  Syariah juga  memiliki  kesamaan  yaitu,  akad Wakalah  bil  ujrah terjadi  antara  Investor
39 Poltak  Hotradero,  Bahan  Paparan  Kepala Divisi  Manajemen  Informasi  Dan  Pengembangan Emiten  Bursa  Efek  Indonesia,  “DIRE/REITS: Gambaran  Global  Dan  Prospek  ,  Indonesia”,  Bursa Efek Indonesia, 16.
dengan  MI.  Akad wadiah terjadi  antara Investor dengan Bank kustodian.
Dengan demikian, meskipun tidak ada fatwa  mengenai  DIRE  Syariah,  namun DIRE  Syariah  sudah  bisa  dikatakan  aman secara  Syariah  karena  teknis  pelaksanaanya telah ada.
Pola Investasi Wakaf Uang yang
Dilakukan Guna
Memproduktifkan

## Wakaf di Indonesia
Di  awal  operasi  produk  wakaf  uang,  pola pengelolaan  wakaf  uang  yang  dilakukan oleh  beberapa  Nazhir  adalah  sebagai berikut,  misalnya  Yayasan  Dompet  Dhuafa Republika  adalah  langsung  memanfaatkan dana wakaf pada sasaran, tidak menginvestasikannya terlebih dahulu sehingga aset pokok wakaf digunakan untuk membiayai  operasional  program  wakaf, bukan  profit  atau  keuntungannya.  Seiring waktu berjalan, lembaga itu terus melakukan  evaluasi  dan  inovasi  dalam maksimalisasi  pengembangan  wakaf  uang. Di  tahun  2004,  Dompet  Dhuafa  telah melakukan  strategi  baru  antara  lain  mereka bekerja sama dengan Batasa Capital dan BII Syariah. Kerjasama ini telah berhasil meluncurkan  “Wakaf  Investasi  Dompet Dhuafa Batasa Syariah”. 40
Sebuah  produk  yang  diluncurkan untuk mensinergikan investasi dengan charity demi  membangun  bangsa. Wakaf  tersebut  akan  dialokasikan  untuk mendorong  kegiatan  sektor  rill,  khususnya yang  berdampak  pada  pertumbuhan  dan perkembangan usaha kecil dan menengah. 41
Secara konseptual, pengelolaan wakaf uang pada Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)  sama  dengan  pola  pengelolaan wakaf  uang  di  Yayasan  Dompet  Dhuafa Republika diawal operasinya, yaitu
40 Dono  Satrio,  “Perbandingan  Model Pengelolaan  Wakaf  Uang  di  Bangladesh  dan Indonesia”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 57.
41 Dono  Satrio,  “Perbandingan  Model Pengelolaan  Wakaf  Uang  di  Bangladesh  dan Indonesia”, 57.
langsung  memanfaatkan  dana  wakaf  pada sasaran  dan  tidak  menginvestasikannya terlebih dahulu sehingga dana yang digunakan  untuk  membiayai  operasional program  wakaf  adalah  aset  pokok  wakaf bukan keuntungannya. 42
Untuk  memaksimalkan  wakaf  uang yang  produktif,  investasi  yang  ideal  adalah jenis  investasi  yang  dipilih  berdasarkan pertimbangan kemanfaatan yang lebih besar ( Al-Maslahat Al-Ammah ), kebutuhan masyarakat  setempat  (kearifan  lokal),  dan keuntungan  yang  berlipat.  Setiap  daerah memiliki  ke  „khasan‟  masing-masing, sehingga  investasi  yang  dapat  dipilih  bisa beragam. 43
Melihat  kondisi  sosial  dan  budaya masyarakat Indonesia, sektor jasa merupakan  sektor  yang  bisa  dijadikan andalan  investasi  untuk  beberapa  waktu kedepan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  tinggi dalam  semua  bidang  kehidupan  diera digital.  Jika  wakaf  uang  di  investasikan untuk membiayai sektor riil, akad yang bisa digunakan  adalah  akad murabahah atau mudharabah .  Penyaluran  hasil  investasi dapat berupa penyaluran langsung atau tidak langsung, melihat situasi kebutuhan masyarkat  setempat  dimana  Nazhir  wakaf itu berada. 44
Keadaan  wakaf  di  Indonesia  harus terus  bergerak  ke  arah  produktif,  Faktanya tanah wakaf di Indonesia sangat luas, namun banyak yang tidak produktif (mangkrak/tidak  di  kelola/tidak  diurus  oleh Nazhir),  pengelolaan  yang  bisa  diterapkan agar  aset  tersebut  bisa  produktif  adalah
42 Dono  Satrio,  “Perbandingan  Model Pengelolaan  Wakaf  Uang  di  Bangladesh  dan Indonesia”, 58.
43 Wawancara  bersama  Atabik  Luthfi, Komisioner BWI 2017-2020, Badan Wakaf Indonesia,  Email  (Pesan  Elektronik),  Kamis,  25 Januari 2018.
44 Wawancara  bersama  Atabik  Luthfi, Komisioner BWI 2017-2020, Badan Wakaf Indonesia,  Email  (Pesan  Elektronik),  Kamis,  25 Januari 2018.
dengan menggandeng pengusaha atau pihak swasta  agar  tanah  tersebut  dijadikan  alat usaha  yang  menghasilkan.  Hal  ini  biasanya terjadi  karena  masalah  pembiayaan.  Jika suatu  aset  wakaf  tidak  diberdayakan  karena kekuarangan  pembiayaan,  maka  aset  wakaf tersebut bisa dijual dan/atau ditukar ( istibdal ) dengan aset wakaf lain  yang lebih produktif dengan atas persetujuan wakif dan Nazhir.  Namun  sebelumnya  diupayakan menggandeng  pihak  ketiga  yang  memiliki modal.
Memang, jika uang tidak diinvestasikan, nilai nominalnya masih terlihat besar dan aman, tetapi  akan  tergerus  inflasi,  maka  nilai  riil  nya akan  turun.  Sedangkan  aset  itu  yang  paling penting  adalah nilai  riil nya.  Dalam  investasi, nilai  nominal  bisa  naik  bisa  turun,  tetapi  yang penting  adalah  nilai  riilnya.  Dalam  hal  wakaf uang  diinvestasikan  di  instrumen  keuangan,  itu mudah  menilainya.  Tapi  jika  aset  nya  berupa hard  asset seperti  tanah,  atau  peternakan  itu harus  dinilai  secara  teliti  oleh  tim  penilai  yang memiliki  lisensi  seperti  Kantor  Jasa  Penilaian Publik (KJPP), mereka belajar keilmuannya dan ada  metodenya.  Tim  penilai  komersil  itu  lebih gampang.  Ketika  Nazhir  melakukan  penilaian dan  nilai  real  aset  nya  naik  dan  tinggi  maka  ia sudah  produktif.  Dan  dananya  harus  diputar kembali  agar  membawa  dampak  yang  baik kepada  mauquf  alaih.  Minimal  aset  wakaf  itu terjaga, syukur jika menghasilkan. 45
Untuk  mengelola  wakaf  yang  lebih produktif, instrumen keuangan bisa dijadikan  sarana  untuk  berinvestasi  bisa beragam  seperti  perbankan,  pasar  modal, real asset , tergantung portofolio management nya. yang penting tujuan investasi itu untuk menyeimbangkan keuntungan,  ada  mitigasi  resiko  dan  ada spektrumnya. 46
Seandainya  Nazhir  wakaf  uang  di Indonesia mampu mengumpulkan,
45 Wawancara bersama Yoga Prakasa, Assistant  Vice  President,  Product  Development  & Management,  BNI  Asset  Management,  Plaza Senayan, Sabtu, 20 Januari 2018.
46 Wawancara bersama Yoga Prakasa, Assistant  Vice  President,  Product  Development  & Management,  BNI  Asset  Management,  Plaza Senayan, Sabtu, 20 Januari 2018.
mengelola  dan  mengembangkan  wakaf, mereka  bekerja  secara  professional  dan amanah,  maka  wakaf  di  Indonesia  bisa menjadi  lokomotif  perekonomian  umat, bangsa  dan  Negara  Indonesia. Investasi harta wakaf dalam tatanan Islam merupakan sesuatu  yang  berbeda  dengan  investasi  di sektor  pemerintah  ( public  sector )  maupun sektor swasta ( private sector ). Sektor wakaf ini  kadang-kadang  disebut  sebagai  „sektor ketiga‟  ( third  sector ). Third  sector inilah yang  membawa  kemaslahatan  umat  diluar jangkauan  pemerintah.  Sehingga  ketika pemerintah tidak mampu merangkul kesejahteraan  sosial-ekonomi,  wakaf  ia dapat  menjadi  pemecah  masalah  terhadap hal tersebut.
Wakaf  dalam  Islam  mirip  dengan sebuah  perusahaan di  mana  terdapat  modal untuk  dikembangkan  yang  keuntungannya digunakan  bagi  kepentingan  umat  dan mauquf  alaih .  Yang  penting  juga  adalah menjamin  keabadian  wakaf,  hal  ini  dijamin dengan  adanya  ketentuan  tidak  boleh menjual  atau  mengubah  aset  itu  menjadi barang konsumtif, tetapi harus menjadikannya sebagai  aset  produktif. Oleh karenanya,  wakaf  harus  selalu  berkembang dan  bahkan  bertambah  menjadi  wakaf- wakaf baru.
Pengembangan  harta  melalui  wakaf tidak  didasarkan  pada  target  pencapaian keuntungan  bagi  pemodal  saja,  tetapi  lebih didasarkan  pada  unsur  kebaikan  dan  kerja sama.    Kegiatan  investasi  dilakukan  dalam upaya  mengembangkan,   mendayagunakan dan  memberi  nilai  tambah  ekonomi,  serta meningkatkan nilai manfaat sosial atas harta wakaf.
Kegiatan  investasi  yang  ditujukan pada sektor riil harus menguntungkan sesuai target market dan harus ada mitigasi resiko. Kegiatan  ini  akan  dijalankan  dengan menggunakan  dana  wakaf  yang  dihimpun sesuai  program  wakaf,  serta  dapat  juga dilakukan  penghimpunan  dana  dengan  pola kerjasama  investasi  yang  bersifat  komersil dari  para  investor  menggunakan  pola
Mudharabah , Musyarakah, Ijarah , dan pola investasi komersil lainnya sesuai syariah.
Di  tingkat  masyarakat,  persoalan yang  paling  mendasar  adalah  kemiskinan, baik  dalam  arti  khsusus,  yaitu  seperti  yang dicerminkan  dengan  tingkat  pendapatan masyarakat,  maupun  dalam  arti  luas yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan  atau  pemenuhan  hak-hak  asasi pada  umumnya.  Untuk  alternatif  sumber dana,  wakaf  yang  dikelola  oleh  sebuah lembaga  nasional  seperti  Badan  Wakaf Indonesia misalnya, seharusnya dapat dijadikan  sumber  dana  potensial  dalam mengatasi  permasalahan  sosial  seperti kemiskinan dan aspek permasalahan turunnya.
Masalah sosial kemasyarakatan tidak hanya  menjadi  tanggung  jawab  Negara, namun  menjadi  persoalan  bersama  yang harus  diselesaikan  dengan  bersama-sama pula.  Organisasi  kemasyarakatan  yang berbasis Islam turut juga bertanggung jawab dengan  membangun  gerakan  sosial  yang lebih realistis dalam mengatasi permasalahan ini. Akses sumber daya wakaf patut  juga  diberikan  dan  dibuka  secara  luas kepada  organisasi-organisasi  Islam  dan  non Islam  yang  berafiliasi  sosial  agar  masalah kemiskinan  yang  ada  dapat  teratasi.  Peran Badan  Wakaf  Indonesia  menjadisemakin penting dalam memainkan perannya.
Tahap  paling  akhir  dari  investasi wakaf  uang  adalah  penyalurannya.  Pola penyaluran  menjadi  sangat  penting  karena penyaluran  hasil  investasi  wakaf  harus  bisa berkelanjutan dan tidak konsumtif. Penyaluran  juga  tidak  boleh  salah  sasaran dan  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat lokal. Bukan hal yang berlebihan  jika  dilakukan  studi  analisis untuk  mengoptimalkan  penyaluran  hasil investasi.
Jika  penyaluran  bersifat  konsumtif, misalnya pemberian sembako dan santunan, maka  akan  habis  keesokan  harinya.  Jika penyaluran  melalui  pemberian  sarana  dan prasarana  kerja,  maka  hasil  penyaluran tersebut  akan  terus  berkesinambungan  dan
mendorong  kemandirian  umat.  Contohnya, dari pada memberi ikan, lebih baik memberi alat pancing, daripada memberi  beras, lebih baik  memberi  sawah,  daripada  memberi palawija,  lebih  baik  memberi  kebun, daripada  memberi  daging  sapi  dan  susu, lebih  baik  memberi  peternakan,  atau  bisa juga  memberikan  beasiswa  terikat,  dimana setelah  penerima  beasiswa  lulus  ia  harus mengabdi  dan  memberikan  sumbangsih kepada  masyarakat.  Hal  ini  bukan  berarti bahwa penyaluran hasil investasi tidak boleh diserahkan  secara  tunai  tetapi  harus  dilihat manfaat  yang  dirasakan  masyarakat  secara luas.
Penyaluran  juga  dapat  dilakukan  dalam rangka  pengembangan  wakaf  itu  sendiri, hal  ini  sesuai  dengan  pedoman  pada peraturan  BWI  yang  menyatakan  bahwa penyaluran harus memberikan manfaat pada pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Hasil  investasi  dapat  disalurkan  untuk pembiayaan aset wakaf lain, Model pembiayaan  proyek  wakaf    ada  2  macam yaitu, 1) secara tradisonal, yakni pembiayaan wakaf dengan cara menciptakan  wakaf  baru  untuk  melengkapi wakaf  yang  sudah  ada,  seperti  perluasan Masjid. Setiap perluasan terjadi penambahan pada harta wakaf yang lama. 2) secara kontemporer, yakni melalui pinjaman untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan  dalam  mengembalikan  fungsi wakaf  yang  mendapat  izin  dari  pemerintah. Dengan  penyaluran  hasil  investasi  wakaf uang  untuk  pembiyaan  aset  wakaf  yang sudah ada atau cara tradisonal, maka Nazhir tidak  usah  melakukan  pinjaman  dana  untuk menjaga dan memproduktifkan aset wakafnya yang lain .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  dan  analisis  yang telah  dikemukakan,  penulis  memberikan kesimpulan  sebagai  berikut,  Manajemen investasi  wakaf  uang  di  Indonesia  sudah sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Yaitu investasi secara langsung dan tidak langsung. Investasi langsung adalah
investasi  pada  sektor  riil  dan  program Nazhir,  sedangkan  Investasi  tidak  langsung adalah  investasi  pada  produk-produk  LKS dan/atau instrumen keuangan Syariah lainnya  (sektor  finansial).  Secara  legalitas formal  dan  secara  Syariah  produk  DIRE syariah  sangat aman untuk dijadikan sarana investasi  wakaf  uang.  Hal  ini  berkaitan dengan sudah adanya rekomendasi OJK dan fatwa DSN-MUI  yang bersangkutan dengan DIRE  Syariah.  Ketersediaan  dana  wakaf uang,  didukung  denan  peraturan  yang  telah memadai  menjadi  modal  yang  cukup  bagi Nazhir  untuk  berinvestasi  pada  DIRE Syariah. Dengan adanya dukungan pemerintah berupa aturan-aturan yang memadai,  maka  pola  Investasi  yang  paling baik  untuk  memproduktifkan  aset  wakaf adalah menggabungkan pola investasi secara  langsung  dan tidak langsung.  Hal ini berkaitan  dengan  upaya  menyeimbangkan kekayaan  aset  wakaf  yang  nilainya  harus selalu  dijaga,  dilindungi  dan  dikembangkan dengan  sebaran  investasi  yang  memberikan keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, Euis. Sejarah Pemikiran Islam dari Masa  Klasik  hingga  Kontemporer , Cet.  Ke-2.  Jakarta:  Granada  Press, 2007.
Bakar,  Abu  dan  Chaider  S.  Bamualim.
Filantropi Islam dan Keadilan
Sosial .  Jakarta:  CSRC  UIN  Jakarta, 2006. Departemen Agama RI. Pedoman Pengelolaan  dan  Pengembangan Wakaf . Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direkterot Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006.
Efranie,  Sairi. Wakaf  Sebagai  Instrumen Investasi ,  dalam  Jusmaliani  (ed).
Kajian Teori Ekonomi Dalam Islam: Investasi  Yang  Islami.  Jakarta:  LIPI Press, 2007.
Huda,  Nurul  dan  Mohamad  Heykal.
Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis . Jakarta:
Kencana  Prenada  Media  Group, 2010. Moelong,  Lexy  J. Metode  Penelitian Kulitatif . Bandung :Remaja Rosdakarya, 1991. Nasution,  Mustafa  Edwin  dan  Uswatun Hasanah,  ed. Wakaf  Tunai  Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat . Depok: PSTTI-UI, 2006. Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan, Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan Agama dan Zakat . Jakarta:
Sinar Grafika, 1995. Sari,  Elsi  Kartika. Pengantar  Zakat  dan
Wakaf. Jakarta: Grasindo, 2006.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kombinasi .
Bandung: Alfabeta, 2008. Syamsudin,  M. Operasionalisasi  Penelitian Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2007.
Wadjdy,  Farid  dan  Mursydi. Wakaf  dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam  yang  Hampir  Dilupakan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Undang-undang  No.  41  Tahun  2004 Tentang Wakaf.
Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2006
tentang Pelakasanaan Undang-
Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang Wakaf. Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  No.  1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  No.  4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan
Harta Benda Wakaf.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomo
30/POJK.04/2016 Tentang Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomo 19/POJK.04/2016 Tentang Dana Investasi Real Estat (DIRE). Fatwa Tentang Wakaf Uang, Majelis Ulama Indonesia,  Ditetapkan  Tanggal  11 Mei 2002. Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN- MUI/III/2011.
Almantiq,  Mifathul  Huda.  “Model  dan Mekanisme Pengeolaan Wakaf Uang di  Indonesia”. Al-Awqaf. Vol.  10, No. 1 (2017). Aziz,  Muhammad.  “Peran  Badan  Wakaf
Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan  Prospek  Wakaf Uang  di  Indonesia.” Al-Awqaf, Vol. 8, No. 2 (2015). Dian,  Masyita,  et  al. “A  Dynamic  Model for Cash Waqf Management As One Of the Alternative Instrument for the Poverty  Allevation  In  Indonesia.”
disampaikan pada Massachutes Institute Technology, Boston Amerika Serikat (Juli, 2005). Prakasa,  Yoga.  “Islamic  Real  Estate
Invesment  Trust  as  an  Investment Asset  for  Waqf  Management  in indonesia”.  Dipresentasikan  pada Konferensi  Internasional  Ekonomi Islam  Gajah  Mada  yang  ke-1, Yogyakarta, 2016.
Lestari,  Diana.  “Peran  Reksa  Dana  Syariah Dalam  Pengelolaan  Wakaf  Uang”.
Skripsi . Jakarta: Universitas Indonesia, 2004. Satrio, Dono. “Perbandingan Model Pengelolaan Wakaf Uang Di
Bangladesh  dan  Indonesia”. Skripsi . Jakarta:  UIN  Syarif  Hidayatullah,
2015.
Wardhani,  Latifah  K.    “Pengelolaan  Wakaf Uang  dalam  Bentuk  Reksa  Dana Syariah.  (Suatu  Tinjauan  Hukum Pengeloaan  Wakaf  Uang  dalam Bentuk  Reksa  Dana  Syariah  di Badan  Wakaf  Indonesia ) ”. Skripsi . Jakarta: Universitas Indonesia, 2011. Hotradero,  Poltak.  Bahan  Paparan  Kepala Divisi  Manajemen  Informasi  Dan Pengembangan  Emiten  Bursa  Efek Indonesia, “DIRE/REITS: Gambaran Global  dan  Prospek,  Indonesia”, Bursa Efek Indonesia, 2016.