El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah

## Syar’iyah Banda Aceh
Faisal Yahya Maulidya Annisa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: faisal.fauzan@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Ketidakhadiran  tergugat  sebagai  suami  dalam  persidangan  pasti  akan menimbulkan  masalah  dalam  pemeriksaan  perkara.  Dalam  persidangan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, maka gugatan dapat  diputuskan  dengan  putusan  verstek.  Oleh  karena  itu,  penulis  ingin mengetahui  putusan  verstek  itu  dapat  dikategorikan  sebagai  upaya  hukum untuk perlindungan perempuan dan untuk mengetahui analisis putusan perkara verstek dalam menyelesaikan sengketa di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah menganalisis putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh.  Berdasarkan  hasil  penelitian, bahwa  pemanggilan  di  dalam  putusan  verstek  berdasarkan  undang-undang sebanyak  tiga  kali  pemanggilan,  sedangkan  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  pemanggilan  sebanyak  empat  kali  di  luar  keharusan  perundang- undangan, sebagian hakim memutuskan perkara putusan verstek berdasarkan pembuktiaan dari dalil gugatan penggugat. Pembuktian yang diputuskan oleh hakim  adalah  berdasarkan  keterangan  dari  para  saksi-saksi  yang  dihadirkan oleh penggugat. Dalam putusan verstek hakim yang mengadili perkara tersebut hakim  perempuan  hanya  seorang  saja,  seharusnya  dalam  perkara  ini  lebih banyak kepada hakim perempuan. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh belum menaruh perhatian penuh terhadap perlindungan hak perempuan. Diharapkan kepada  Mahkamah  Agung  untuk  menempatkan  lebih  banyak  hakim-hakim perempuan  pada  Mahkamah  Syar’iyah  atau  Pengadilan  yang  banyak  terkait perkara mengenai perempuan.
Kata kunci: Putusan, Verstek, Cerai Gugat, Analisis

## Pendahuluan
Putusan  verstek  adalah  jalan  darurat  yang  di  butuhkan  oleh  istri  di  saat perselisihan dan percekcokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus yang  akan  mengakibatkan  kesengsaraan  bagi  suami  maupun  istri.  Ketika  rumah tangga yang dibina tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang hidup sakinah, mawaddah, warahmah yang sudah sulit untuk dibina, maka lebih baik diputus secara perceraian. Perceraian akan sah jika salah satu diantara suami atau istri mengajukan gugatan  di  pengadilan  untuk  melakukan  perceraian  agar  perceraian  sah  menurut kaedah hukum yang berlaku. Ketika istri mengajukan gugatan perceraian dan dalam
persidangan suami tidak hadir, maka hakim akan memutuskan putusan verstek . Hal ini akan menguntungkan bagi pihak istri karena putusan verstek adalah jalan darurat yang  dibutuhkan  oleh  istri  ketika  ia  di  tinggal  sama  suami  yang  tidak  ada  kabar, kepastian bahkan nafkah lahir batin.
Dalam  pemeriksaan  perkara  perceraian,  hakim  akan  lebih  mudah  untuk mengupayakan perdamaian jika suami istri hadir dalam persidangan. Posisi hakim dalam  persidangan  sangatlah  penting,  hakim  diharuskan  mendengar  kedua  belah pihak. Hal itu dapat juga berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar. Karena dalam persidangan posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah  pihak.  Asas  kewajiban  hakim  untuk  mendamaikan  pihak-pihak  yang berperkara,  sangat  sejalan  dengan  tuntutan  dan  ajaran  moral  Islam.  Seharusnya Hakim selektif sekali dalam mengambil putusan verstek . Jadi, dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, kalau  salah  satu  pihak  saja  yang  hadir  maka  pemeriksaan  tidak  boleh  langsung diputuskan dengan putusan verstek .
Dalam  perkara  perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  pada umumnya tidak dihadiri oleh tergugat sehingga hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memutuskan perkara secara verstek . Ketidakhadiran tergugat seringkali tanpa adanya  alasan.  Berdasarkan  pengamatan,  pada  umumnya  perkara  perceraian  di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh diputus dngan tanpa kehadiran tergugat. Perkara perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dikabulkan  karena  terbukti  telah terdapat alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika harus dipaksakan untuk hidup bersama tidak mungkin lagi dan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar  sehingga  apabila  hakim  mengabulkan  gugatan  istri  (penggugat)  atau mengabulkan  permohonan  izin  ikrar  talak,  maka  hakim  tidak  dapat  dikatakan melanggar  prinsip  memperketat  perceraian  atau  dipandang  hakim  memberi peningkatan angka perceraian.

## Pengertian dan Dasar Hukum Verstek
Mengenai  pengertian verstek ,  tidak  terlepas  kaitannya  dengan  fungsi beracara  dan  penjatuhan  putusan  atas  perkara  yang  disengketakan,  yang  memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal  77  Rv)  dan  Pasal  125  ayat  (1)  HIR  (Pasal  73  Rv).  Jadi,  pengertian  teknis verstek ialah  pemberian  wewenang  kepada  hakim  untuk memeriksa  dan memutus perkara tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Kebalikannya, kalau tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak  boleh  langsung  dijatuhkan  putusan  tanpa  melalui  proses  pemeriksaan  yang memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.
Verstek adalah suatu kewenangan yang diberikan hukum kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara  tanpa  hadirnya  tergugat. Verstek menurut  istilah dibagi menjadi  dua  yaitu, verstek-procedure yaitu  memeriksa  perkara  diluar  hadir tergugat  dan verstek-vonnis yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  hakim  tanpa  hadirnya tergugat.  Sedangkan  menurut  bahasa  verstek  ialah  keputusan  sidang  atau  vonnis yang  diberikan  oleh  hakim  tanpa  hadirnya  tergugat/terdakwa.  Pengertian  teknis verstek ialah  pemberian  wewenang  kepada  hakim  untuk memeriksa  dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.
Dasar hukum verstek diatur dalam Pasal 149 RBg/ 125 HIR, yaitu sebagai berikut:
Pasal 149 RBg (1) Apabila  pada  hari  yang  telah  ditentukan  tergugat  tidak  datang  meskipun sudah  dipanggil  dengan  sepatutnya  dan  juga  tidak  mengirimkan  wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek), kecuali bila ternyata menurut  pengadilan  negeri  itu,  bahwa  gugatannya  tidak  mempunyai  dasar hukum atau tidak beralasan. (2) Apabila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam Pasal 145 mengajukan  sanggahan  tentang  kewenangan  pengadilan  negeri  itu,  maka pengadilan  negeri,  meskipun  tergugat  tidak  hadir  dan  setelah  mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan  itu  tidak  dibenarkan,  mengambil  keputusan  tentang  pokok perkara.

## Alasan-alasan Putusan Verstek dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek
Semua  putusan  pengadilan  harus  memuat  alasan-alasan  putusan  yang dijadikan dasar untuk mngadili (Ps. 23 UU.14/1970, 195, 618 RBg, 184 ayat 1, 319 HIR).  Alasan-alasan  atau  argumentasi  itu  dimaksudkan  sebagai  pertanggungan- jawab hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai  nilai  objektif.  Karena  adanya  alasan-alasan  itulah  maka  putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Betapa pentingnya  alasan-alasan  sebagai  dasar  putusan  dapat  kita  lihat  dari  beberapa putusan  Mahkamah  Agung.  yang  menetapkan,  bahwa  putusan  yang  tidak  lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.
Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya ( feitelijke gronden )  dan  pertimbangan  tentang  hukumnya  ( rechtsgronden ).  Pertimbangan tentang  duduk  perkaranya  sebenarnya  bukanlah  pertimbangan  dalam  arti  yang sebenarnya,  oleh  karena  pertimbangan  tentang  duduk  perkaranya  hanyalah
menyebutkan apa yang terjadi di depan pengadilan. Sering kali gugatan penggugat dan jawaban tergugat dikutip secara lengkap. Pertimbangan atau alasan-alasan dalam arti yang sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang hukum  inilah  yang  menentukan  nilai  dari  suatu  putusan  pengadilan,  yang  penting diketahui  oleh  pihak-pihak  yang  berpekara  dan  hakim  yang  meninjau  putusan tersebut  dalam  pemeriksaan  tingkat  banding  dan  tingkat  kasasi.  Karenanya,  para hakim  terus  memperhatikan  betul-betul  bagian  pertimbangan  hukum  ini  secara cermat.
Suatu  putusan  hakim  itu  tidak  luput  dalam  kekeliruan  atau  kekhilafan, bahkan  tidak  mustahil  memihak.  Oleh  karena  itu,  demi  kebenaran  dan  keadilan, setiap  putusan  hakim  perlu  dimungkinkan  untuk  diperiksa  ulang,  agar  kekeliruan atau  kekhilafan  yang  terjadi  pada  putusan  dapat  diperbaiki.  Bagi  setiap  putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau  memperbaiki  kekeliruan  dalam  suatu  putusan.  Sifat  dan  berlakunya  upaya hukum  itu  berbeda,  tergantung apakah merupakan  upaya  hukum  biasa  atau  upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap putusan selama  tenggang  waktu  tertentu  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa  bersifat  menghentikan  pelaksanaan putusan  untuk  sementara.  Upaya  hukum biasa meliputi perlawanan terhadap putusan verstek ( verzet tegen verstek ), banding dan kasasi.
Tergugat  yang  dikalahkan  dengan  putusan verstek dan  tidak  menerima putusan  itu,  dapat  mengajukan  perlawanan  (verzet)  terhadap  putusan  itu.  Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) masih diterima sampai hari ke-8 sesudah peneguran, atau dalam tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada  hari  ke-14  (untuk  luar  Jawa  dan  Madura),  ke-8  (untuk  Jawa  dan  Madura) sesudah dijalankan surat perintah penyitaan. (Pasal 153 (1) dan (2) RBg/ Pasal 129 (1) dan(2) HIR). Perlawanan (verzet) terhadap verstek diajukan dan diperiksa dengan cara  biasa  sama  halnya  dengan  gugatan  perkara  perdata.  Ketika  perlawanan  telah diajukan kepada ketua pengadilan negeri, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan verstek ,  kecuali  kalau  telah  diperintahkan  bahwa  putusan  itu  dapat dijalankan  walupun  ada  perlawanan.  Jika  telah  dijatuhkan  putusan verstek untuk kedua kalinya, maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima.  (Pasal  153  (3)  s.d  (5)  RBg/  Pasal  129  (3)  s.d  (5)  HIR).  Putusan  yang dijatuhkan  dengan  verstek,  tidak  boleh  dijalankan  sebelum  lewat  15  hari  sesudah pemberitahuan. (Pasal 129 HIR).
Keuntungan putusan melalui perkara verstek bagi pengadilan putusan ini di putuskan  dalam  jangka  waktu  yang  tidak  lama  dan  tidak  berlarut-larut  dalam menyelesaikan  perkara  putusan verstek .  Hal  ini  berdasarkan  asas  Peradilan  di Indonesia yang menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keuntungan  ini  juga  didapatkan  oleh  pihak  penggugat  karena  jika  penggugat mengajukan dalil gugatan yang menurut hukum sah dan tidak melawan hak maka gugatan  penggugat  akan  diterima/  dikabulkan  oleh  hakim,  dan  hakim  akan mempertimbangkan  dalil-dalil  penggugat  dengan  melihat  keterangan  saksi-saksi yang  telah  dihadirkan  oleh  penggugat.  Jika  dalam  keterangan  saksi-saksi  tersebut hakim  menilai  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sebagai  saksi,  maka kesaksian dapat di terima.
Kerugian putusan verstek dirasakan oleh pihak tergugat yang mengabaikan panggilan dari pengadilan, karena tergugat tidak punya kesempatan dan tidak bisa membela haknya di dalam putusan ini disebabkan tergugat tidak pernah hadir dalam acara persidangan walaupun tergugat telah di panggil oleh pihak pengadilan dengan panggilan secara resmi sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan telah dipanggil sebanyak  3 (tiga) kali pemanggilan dengan relaas . Namun dalam hal ini  pihak  tergugat  pun  masih  mempunyai  kesempatan  untuk  mengajukan  upaya hukum verzet , sehingga perkaranya dapat diperiksa kembali dari awal, pendapat ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg/ Pasal 125 ayat (1) HIR.

## Asas Pengadilan Menyelesaikan Sengketa dengan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan
Azas  peradilan  di  Indonesia  adalah  Pancasila  yang  juga  merupakan  dasar negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 ayat 2 Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004. Begitu juga yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 yang  menyatakan  bahwa:  “peradilan  dilakukan  demi  keadilan  berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa serta peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Prosedur Berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pasal 4 ayat (2) kekuasaan Kehakiman yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 4 tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  telah  secara  jelas  ditegaskan  mengenai  asas berpekara bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Mengenai  biaya  perkara  meliputi  biaya  kepaniteraan,  pemanggilan  para pihak, pemberitahuan, materai dan administrasi. Dan bagi yang kurang mampu dapat meminta  kepada  pengadilan  untuk  berperkara  secara  Cuma-Cuma  dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari Rt, Rw, dan diketahui Lurah dan Camat. Ketentuan ini dimaksudkan agar peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan.  Tidak  diperlukan  pemeriksaan  dan  acara  yang  berbelit-belit  yang  dapat menyebabkan  proses  sampai  bertahun-tahun,  bahkan  kadang-kadang  harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan dimaksudkan biaya
yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat. Ini semua dipedomani dan dilaksanakan dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.
Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksan dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relative tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun- tahun,  sesuai  dengan  kesederhanaan  hukum  acara  itu  sendiri.  Apabila  hakim  atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim  tersebut  tidak  bermoral  dan  tidak  professional,  serta  telah  melanggar  asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan”  merupakan  azas  yang  tidak  kalah pentingnya  dengan  azas-azas  lainnya  yang  terdapat  dalam  UU.14/1970.  Yang dimaksud  dengan  sederhana  adalah  acara  yang  jelas,  mudah  difahami  dan  tidak berbelit-belit.  Makin  sedikit  dan  sederhana  formalitas-formalitas  yang  diwajibkan atau  diperlukan  dalam  beracara  di  muka  pengadilan,  makin  baik.  Terlalu  banyak formalitas  yang  sukar  difahami  atau  peraturan-peraturan  yang  berwayuh  arti (dubious) ,  sehingga  memungkinkan  timbulnya  berbagai  penafsiran,  kurang menjamin  adanya  kepastian  hukum  dan menyebabkan  keengganan  atau  ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.
Peradilan  murah,  cepat,  dan  sederhana  merupakan  kehendak  pembuat Undang-undang  yang  dicantumkan  dalam  Undang-undang  tentang  ketentuan- ketentuan  pokok-pokok  kekuasaan  kehakiman  yang  dalam  Pasal  5  ayat  2 menyatakan  sebagai  berikut;  dalam  perkara  perdata  pengadilan  membantu  para pencari  keadilan  dan  berusaha  sekeras-kerasnya  mengatasi  segala  hambatan  dan rintangan  untuk mendapat tercapainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan. Penjelasan atas pasal itu menyebutkan bahwa Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dimaksud untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam  negara  Pancasila.  Rumusan  Pasal  5  ayat  2  dimana  disebutkan  bahwa pengadilan membantu tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut  dihubungkan  dan  penjelasannya  yang  menyatakan  “ini  semua  menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam  negara berdasarkan Pancasila.  Bahwa  hukum  acara  perdata  yang  murah,  cepat  dan  sederhana dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya hak-hak asasi manusia, sama halnya seperti yang ditemukan di dalam KUHAP.

## Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perceraian
Pasal 149 KHI Akibat putusnya perkawinan akibat talak menyebutkan hak- hak perempuan pasca perceraian:
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul .
Kata mut’ah dan dhammah mim ( mut’ah) atau kasrah (mit’ah) akar kata dari al-mata’, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami  kepada  istri  yang  dipisahkan  dari  kehidupannya  sebab  talaq  atau semakna  dengan  beberapa  syarat.  Mut’ah  wajib  diberikan  kepada  setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah adalah kewajiban suami,  kecuali bekas istri telah di jatuhi ţalak ba’in atau nusyur  dan  dalam  keadaan  tidak  hamil.  Dasar  kewajiban  nafkah  terdapat dalam Al-qur’an yang menyatakan perbelanjaan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233:
َأ  ْنَمِل  ِنْيَلِماَك  ِنْيَل ْوَح َّنُهَدَلا ْوَأ َنْع ِض ْرُي  ُتاَدِلا َوْلا َو َّنُهُق ْز ِر  ُهَل  ِدوُل ْوَمْلا  ىَلَع َو  َةَعاَض َّرلا َّمِتُي  نَأ َداَر ُهَّل ُُُدوُل ْوَم َلا َو اَهِدَل َوِب ُةَدِلا َو  َّرآَضُت َلا اَهَعْس ُو َّلاِإ  ٌسْفَن  ُفَّلَكُت َلا  ِفو ُرْعَمْلاِب َّنُهُت َوْسِك َو ىَلَع َو ِهِدَل َوِب اَدا َرَأ   ْنِإَف   َكِلَذ  ُلْثِم  ِث ِرا َوْلا نَأ  ْمُتْد َرَأ   ْنِإ َو  اَمِهْيَلَع  َحاَنُج  َلاَف   ٍر ُواَشَت َو  اَمُهْنِِّم   ٍضاَرَت  نَع  ًلااَصِف
َلْعا َو َالله اوُقَّتا َو  ِفو ُرْعَمْلاِب مُتْيَتاَءآَّم مُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَف ْمُكَدَلا ْوَأ اوُع ِض ْرَتْسَت
َنوُلَمْعَت اَمِب َالله َّنَأ اوُم
ِصَب
ري
Artinya :  Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan. Dan kewajiban ayah memberi  makan  dan  pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara  yang ma'ruf. Seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar  kesanggupannya. Janganlah  seorang  inu  menderita  kesengsaraan  karena  anaknya  dan seorang  ayah  karena  anaknya,  dan  warispun  berkewajiban  demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan kkeduanya dan perm, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu  memberikan  pembayaran  menurut yang  patut.  Bertaqwalah  kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. 2:233)
Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui kewajiban nafkah hanya diberikan kepada  yang  berhak,  yaitu  dengan  memberikan  sesuatu  kebutuhan.  Maksudanya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari istri. Ayat lain yang mewajibkan nafkah adalah surat At-Thalaq (65) ayat 6 yaitu :
اوُقِِّيَضُتِل َّنُهو ُّرآَضُتَلا َو ْمُكِدْج ُو نِِّم مُتنَكَس ُثْيَح  ْنِم َّنُهوُنِكْسَأ ىَّتَح َّنِهْيَلَع اوُقِفنَأَف ٍلْمَح ِتَلا ْوُأ َّنُك نِإ َو َّنِهْيَلَع َنْعَضَي ُتَسَف ْمُت ْرَساَعَت نِإ َو  ٍفو ُرْعَمِب مُكَنْيَب او ُرِمَتْأ َو َّنُه َروُجُأ َّنُهوُتاَئَف ْمُكَل َنْعَض ْرَأ  ْنِإَف َّنُهَلْمَح ى َرْخُأ ُهَل ُع ِض ْر
Artinya  :    Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal menurut  kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah  di  talaq)  itu  sedang  hamil,  maka  berikanlah  kepada  mereka  itu
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah  di  antara  kamu  (segala  sesuatu),  dengan  baik;  dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya. (QS. 65:6)
3. Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya,  dan  separoh  apabila qobla al-dukhῡl . Menurut syara’ mahar adalah suatu yang wajib sebab nikah atau bercampur. “sesuatu yang wajib” kalimat ini bersifat umum, mencakup harta  dan  manfaat,  karena  sesuatu  yang  ada  nilainya  atau  harganya  sah dijadikan mahar.
4. Memberikan  biaya  hadhanah  untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai umur 21 tahun. Hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  dan  menyediakan  sesuatu  yang menjadi  kebutuhannya,  menjaganya  dari  sesuatu  yang  menyakiti  dan merusak dirinya baik itu mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri  sendiri  menghadapi  hidup  dan  memikul  mendidik.  Mendidik  dan mengasuh anak-anak yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang  buruk,  belum  pandai  menggunakan  pakaian  dan  bersuci  sendiri  dan sebagainya hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Anak yang masih kecil memiliki hak hadhanah. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika  mereka  membutuhkannya  dan  tidak  ada  orang  lain  yang  bisa melakukannya.
Dalam Pasal 149 KHI ini yang memuat hak-hak istri pasca perceraian adalah hak nafkah, mut’ah dan mahar, sedangkan hak hadhanah (pemeliharaan anak) adalah hak dari anak itu sendiri yang mana hak tersebut diterimanya sampai ia mumayyiz berumur  21  Tahun.  Dalam  hal  ini  putusan verstek yang  seharusnya  hakim  harus melindungi hak-hak istri tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam putusan verstek  yang  di  putuskan  oleh  hakim,  hak  istri  tidak  terlindungi.  Hak  istri  baru dipenuhi dan dilindungi apabila istri mengajukan hak verzet . Padahal dalam hukum islam, hak istri itu tidak diklasifikasikan dan dikelompokkan, maka apabila suami menceraikan  istrinya,  maka  istri  berhak  menerima  haknya  sesuai  dengan  firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2):223 sebagai berikut:
ْمُكِسُفنَلأ اوُمِِّدَق َو ْمُتْئِش ىَّنَأ ْمُكَث ْرَح اوُتْأَف ْمُكَّل ُث ْرَح ْمُكُؤآَسِن  َنيِنِم ْؤُمْلا  ِرِِّشَب َو ُهوُقَلاُّم مُكَّنَأ اوُمَلْعا َو َالله اوُقَّتا َو Artinya : Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah  tanah  tempat  bercocok-tanammu  itu  bagaimana  saja  kamu kehendaki.  Dan  kerjakanlah  (amal  yang  baik)  untuk  dirimu,  dan bertaqwalah  kepada  Allah  dan  ketahuilah  ahwa  kamu  kelak  akan
menemui-Nya.  Dan  berilah  kabar  gembira  orang-orang  yang  beriman. (QS. Al-Baqarah 2:223).

## Putusan Verstek Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  bertugas  memeriksa  dan  mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, diantaranya memeriksa dan mengadili perkara perceraian kasus cerai gugat. Pada tahun 2018 angka perceraian kususnya cerai gugat jumlahnya meningkat dari tahun 2017.
Tahun 2017 2018 Kasus 183 236
Berdasarkan table di atas, Ada 6 kasus putusan yang penulis ambil datanya di  mahkamah  syar’iyah  Banda  Aceh  mengenai  cerai  gugat.  Enam  kasus  tersebut diputuskan secara verstek (ketidakhadiran tergugat). Kasus-kasus yang diputuskan secara verstek (ketidakhadiran tergugat) majelis hakim mahkamah syar’iyah Banda Aceh mengadili :
a. Menyatakan  bahwa  tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir,
b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ,
c. Menjatuhkan ţalak satu ba’in şughra tergugat terhadap penggugat,
d. Membebankan  biaya  perkara  kepada  penggugat  sejumlah  yang  telah ditentukan.
Dari  enam  kasus  tersebut  penulis  hanya meneliti  3  kasus  cerai  gugat  yang diputuskan  secara  verstek  karena  di  dalam  putusan  tersebut  terdapat  banyak persoalan  dalam  perceraian  yang  menarik  untuk  diteliti  dengan  diputusan  secara verstek . Hal ini mengenai perselisihan dan pertengkaran antara penggugat (istri) dan tergugat  (suami)  sampai  pihak  tergugat  tidak  hadir  dalam  acara  persidangan walaupun  sudah  dipanggil  tiga  sampai  empat  kali  oleh  pihak  pengadilan.  Bahwa dalam  kasus  ini  perkawinan  antara  suami  istri  hanya  melakukan  pernikahan  yang sangat  singkat,  terjadinya  perselingkuhan  di  dalam  rumah  tangga,  tidak  pernah menafkahi  secara  lahir  dan  batin,  tergugat  menyalah  gunakan  narkoba  yang  akan mengancam  keselamatan  penggugat,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan permasalahan dalam mendidik anak.

## Putusan Verstek dalam Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Hubungannya Dengan Perlindungan Perempuan
Putusan  adalah  pernyataan  hakim  yang  dituangkan  dalam  bentuk tulis  dan diucapkan  oleh  hakim  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  sebagai  hasil  dari pemeriksaan  perkara  gugatan  (kontentius).  Hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara terutama  yang  dipentingkan adalah  fakta atau  peristiwanya  dan  bukan  hukumnya. Peraturan  hukumnya  hanyalah  sebagai  alat,  sedangkan  yang  bersifat  menentukan
adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Hakim akhirnya akan menemukan  kesalahan  dengan  menilai  peristiwa  itu  keseluruhannya.  Didalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.
Untuk  dapat  menyelesaikan  atau  mengakhiri  suatu  perkara  atau  sengketa setepat-tepatnya  hakim  harus  terlebih  dahulu  mengetahui  secara  objektif  tentang duduk  perkaranya  yang  sebenarnya  sebagai  dasar  putusannya  dan  bukan  secara a priori menemukan  putusannya  sedang  pertimbangan  baru  kemudian dikonstruir. Peristiwa  yang  sebenarnya  akan  diketahui  hakim  dari  pembuktian.  Jadi  bukannya putusan itu lahir dalam proses secara a priori dan kemudian baru dikonstruksi atau direka  pertimbangan  pembuktiannya,  tetapi  harus  dipertimbangkan  lebih  dulu tentang  terbukti  tidaknya  baru  kemudian  sampai  pada  putusan.  Setelah  hakim menganggap  terbukti  peristiwa  yang  menjadi  sengketa  yang  berarti  bahwa  hakim telah  dapat  mengkonstatir  peristiwa  yang  menjadi  sengketa  maka  hakim  harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak.  Ia  harus  menemukan  hukumnya,  ia  harus  mengkualifisir  peristiwa  yang dianggapnya terbukti.
Dalam putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/MS.Bna pada tanggal 18 April 2011, Penggugat  dengan  tergugat  telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama,  berdasarkan  kutipan  akta  nikah Nomor  151/27/IV/2011.  Setelah  menikah  penggugat  dengan  tergugat  bertempat tinggal dikediaman bersama. Selama pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  dikaruniai  satu  orang  anak.  Kurang lebih sejak tahun 2011 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak da harapan lagi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini disebabkan antara lain:
1. Tergugat menikah lagi.
2. Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin.
3. Tergugat telah pergi dari rumah tanpa kabar. Berdasarkan  alasan/  dalil-dalil  di  atas,  penggugat  mohon  agar  ketua mahkamah  syar’iyah  kota  Banda  Aceh  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan ţalak satu ba’in şughrᾱ tergugat terhadap penggugat.
3. Menetapkan  anak  yang  di  bawah  umur,  berada  dibawah  pemeliharaan (hadhanah) penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
6. Memohon putusan yang seadil-adilnya.
Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memutuskan:
1. Menyatakan  tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan ţalak satu ba’in şughrᾱ tergugat terhadap penggugat.
4. Menetapkan anak yang di bawah umur berada dalam asuhan penggugat.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.
Setelah  gugatan  diajukan  ke  pengadilan  yang  berwenang  sesuai  dengan kompetensinya, selanjutknya penggugat dan tergugat dipanggil secara tertulis untuk menghadiri  persidangan.  Ketidakhadiran tergugat  pada  persidangan  pada  hari  dan tanggal yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut, maka perkara itu  dapat  diputus  secara  verstek  sesuai  syarat  ketentuan  Pasal  149  RBg/  125  HIR mempercepat  penyelesaian  perkawinan  yang  bermasalah,  akan  tetapi  memberi pengaruh negative terhadap cita-cita Undang-undang perkawinan yang pada azasnya mempersulit terjadinya perceraian.
Perlindungan  perempuan  adalah  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Jadi hakim memberi hak hak perempuan dalam putusan verstek dalam  bentuk  dalil-dalil  gugatan  yang  di  ajukan  oleh  penggugat.  Gugatan yang  diajukan  oleh  penggugat  haruslah  yang  beralasan  dan  tidak  melawan  hak. Untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  penggugat  juga  harus  mengajukan  alat-alat bukti  berupa  alat  bukti  surat  yaitu,  fotokopi  kartu  tanda  penduduk,  dan    fotokopi kutipan akta nikah, serta bukti saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan penggugat. Bila gugatan itu semua sah karena terpenuhi syarat-syarat formil dan materil alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka hakim akan mengabulkan gugatan.
Hak  perempuan  yang  juga  dilindungi  oleh  hakim  adalah,  hakim mempertimbangkan  tentang  alasan  cerai  yang  didalilkan  oleh  penggugat,  bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus  dalam  rumah  tangga  dan  tergugat  telah  pergi  meninggalkan  penggugat selama 6 (enam) tahun lebih dan tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat  ini.  Nafkah  lahir  batin  penggugat  tidak  diberikan  lagi  oleh  tergugat  karena tergugat  telah  pergi  meninggalkan  penggugat  tanpa  alasan  yang  sah  sejak  lebih kurang  1  (satu)  tahun  setelah  penggugat  dan  tergugat  menikah  dan  sejak  itu  pula antara penggugat dan tergugat tidak saling berkomunikasi lagi. Majelis hakim juga menemukan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan  sebagai  suami  istri  karena  penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak harmonis. Penyebabnya adalah karena tergugat pemakai narkoba, main perempuan
dan  pernah  mengancam  nyawa  penggugat,  akibatnya  penggugat  tidak  rela  dan merasa mengalami penderitaan lahir batin.
Putusan verstek dalam kasus cerai gugat di mahkamah syar’iyah Banda Aceh di putuskan berdasarkan pembuktian dalil-dalil dari gugatan penggugat. Dalil-dalil gugatan  yang  diajukan  oleh  penggugat  harus  secara  hukum  dan  beralasan.  Untuk membuktikan  dalil-dalil,  penggugat  harus  mengajukan  2  (dua)  orang  saksi  di persidangan. Kedua Saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan haruslah yang  sudah  dewasa  dan  sudah  di  sumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 Angka 4 Rbg.

## Analisis Putusan Verstek dalam Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Pembuktian yang dilakukan oleh penggugat berupa saksi-saksi yang berasal dari  keluarga atau  orang-orang terdekat  istri.  Untuk  membuktikan  dalil-dalil  yang diajukan oleh penggugat harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi di persidangan. Saksi yang dihadirkan oleh penggugat harus sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur  dalam Pasal 172 ayat  (1)  angka  4  RBg.  Kesaksian  pada  proses  perceraian  sendiri  berbeda  dengan kesaksian pada proses beracara lainnya. Saksi-saksi dalam proses perceraian berlaku khusus yaitu saksi adalah keluarga terdekat, dimana saksi itu mutlak dan wajib bagi penggugat.
Bahwa dari keterangan penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi- saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa antara penggugat dan  tergugat  tidak  mungkin  lagi  untuk  dipersatukan  sebagai  suami  istri  karena penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  harmonis  lagi  sering  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  secara  terus  menerus.  Dalam  hal  ini  majelis  hakim  menilai  bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan tergugat yang tidak bersedia hadir di persidangan, guna mempertahankan haknya di depan pengadilan. Karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka  sesuai  Pasal  149  Rbg,  gugatan  penggugat  dapat  dikabulkan  tanpa  hadirnya tergugat, dan putusan tersebut diputuskan secara verstek oleh majelis hakim.
Majelis hakim menilai berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak  untuk  melanjutkan  perkawinannya,  bahkan  tergugat  telah  6  (enam)  tahun meninggalkan  penggugat  dan  tidak  diketahui  keberadaanya,  sehingga  tujuan perkawinan  untuk  menjalin  rumah  tangga  harmonis,  sejahtera  lahir  dan  batin sebagaimana dimaksud dalam al-qur’an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  Jo  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,  tidak  dapat terwujud  dan  mempertahankan  rumah  tangga  yang  sudah  sedemikian  rapuhnya justru  akan  memberikan  madharat  yang  berkepanjangan  bagi  keluarga  tersebut.
Dengan  demikian  penyelesaian  yang  dipandang  adil  dan  bermanfaat  bagi  kedua belah  pihak  adalah  perceraian.  Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  majelis hakim  berpendapat  telah  cukup  alasan  bagi  penggugat  untuk  bercerai  dengan tergugat, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.
Dalam  putusan  verstek  ini  hak-hak  perlindungan  hukum  perempuan  tidak terlindungi,  termasuk  dalam  hal  membebankan  biaya  perkara  kepada  penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan. Pemanggilan pihak tergugat dalam Undang-undang ditetapkan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun yang terdapat  dalam  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor 114/Pdt.G/2018/Ms.Bna  pengadilan  telah  memanggil  secara  resmi  dan  patut sebanyak 4 kali pemanggilan oleh jurusita  mahkamah syar’iyah Banda Aceh. Hal ini  dapat  merugikan  perempuan  karena  memutuskan  perkara  secara  berlarut-larut membuang waktu dengan hal itu saja padahal pihak perempuan sudah mengajukan gugatan perceraian untuk diselesaikan secara cepat namun terhalangi karena pihak tergugat (suami) tidak pernah datang walaupun sudah dipanggil sebanyak 3 kali.
Dalam hal lain hak perempuan yang tidak dilindungi dalam putusan verstek adalah untuk mendapatkan biaya hidup dan pendidikan anak sampai dewasa tidak bisa  dikabulkan  oleh  majelis  hakim  karena  tergugat  (suami)  tidak  hadir  dalam persidangan. Yang mana tugas dan tanggung jawab seorang suami terhadap anak- anaknya  untuk  membayar  biaya  nafkah  anak  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan mandiri. Namun dengan putusan verstek ini perempuan harus menghidupi kebutuhan anak sendiri tanpa mendapatkan biaya nafkah anak dari suami.
Seharusnya putusan verstek ini dapat menguntungkan bagi pihak penggugat (istri) untuk mendapatkan hak-haknya yang telah di ajukan dalam dalil-dalil gugatan untuk  mendapatkan  nafkah  iddah,  muth’ah,  kiswah  dan  biaya  nafkah  anak  yang diberikan  oleh  pihak  tergugat  (suami)  kepada  pihak  penggugat  (istri)  dalam  acara persidangan perceraian yang di putuskan dan diadili oleh majelis hakim Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh.  Namun  pada  kenyataannya  dalam  putusan  verstek  yang diputuskan  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor  22/Pdt.G/2019/MS.Bna, dalil gugatan penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat untuk  menanggung  biaya  hidup  dan  biaya  pendidikan  anak  sampai  dewasa  yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak tidak diadili dalam putusan ini. Dalam hal ini dapat merugikan pihak perempuan.
Dalam  perkara  putusan verstek ini  Mahkamah  Agung  dapat  menempatkan hakim-hakim perempuan baik di Mahkamah Syar’iyah maupun Pengadilan lainnya, yang banyak terkait dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini  dilakukan  agar  hakim  perempuan  bisa  menerapkan  asa  non-diskriminasi, mengidentifikasi perlakuan tidak setara, serta menjamin hak perempuan. Biasanya
seorang perempuan memiliki perspektif yang lebih tinggi dalam mengambil sebuah keputusan.  Karena  jika  dalam  suatu  perkara  para  penegak  hukum  dirasa  tidak memiliki sensitivitas ketika menangani perkara yang melibatkan perempuan.

## Penutup
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Putusan verstek adalah upaya perlindungan terhadap perempuan karena bisa melindungi  hak  perempuan.  Hakim  memberi  hak-hak  perempuan  dalam putusan verstek dalam bentuk dalil gugatan yang di ajukan oleh penggugat. Dalam menyelesaikan perkara ini memang putusan verstek untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perceraian, tapi dalam mengambil keputusan hak- hak  perempuan  terpenuhi  dalam  dalil-dalil  gugatan  yang  diajukan.  Namun hakim  dalam  mengadili  putusan verstek ini  tidak  terpenuhinya  hak-hak perempuan  akibat  kurangnya  hakim  perempuan  dalam  perkara  ini  dan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan.
2. Pertimbangan  hukum  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam menjatuhkan putusan verstek karena tergugat tidak pernah datang dan tidak pula  memberi  kuasa  kepada  pihak  lain  untuk  mewakilinya,  meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut dan mahkamah syar’iyah Banda  Aceh  dalam  pemanggilanya  sebanyak  4  kali  melebihi  dari  yang ditetapkan undang-undang sebanyak 3 kali, maka majelis hakim berpendapat bahwa  tergugat  telah  melepaskan  hak  jawabnya  dan  dianggap  mengakui seluruh dalil gugatan penggugat. Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh  sebelum  memutuskan  perkara verstek terlebih  dahulu  melakukan pertimbangan dengan mendengarkan keterangan dari pihak saksi-saksi agar putusan yang dijatuhkan tersebut memiliki pertimbangan hukum yang kuat.

## Daftar Pustaka
Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional , Jakarta: Prenada Media, 2018.
_______, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. V, Jakarta: Kencana, 2008.
Anita  Marwing, “Perlindungan  hak-hak  perempuan  pasca  perceraian  (studi terhadap  putusan  Pengadilan  Agama  Palopo)”. Palita  :  Journal  of  social- Religi Research, Vol. 1, No. 1, April 2016. Aris  Bintania, Hukum  Acara  Peradilan  Agama  Dalam  Kerangka  Fiqh  al-Qadha, Cet.I, Jakarta: Rajawali pers, 2012. Bambang Sugeng, Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi , cet.I, Jakarta: Prena media Group, 2012.
Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Beni  Ahmad  Saeban, Pedoman  Aplikatif  Metode  Penelitian  dalam  Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Cet I, Bandung; CV Pustaka Setia, 2017.
Dirjen  Bombingan  Masyarakat  Islam  Kemenag  RI, Himpunan  Peraturan Perundang-Undangan  Perkawinan ,  Ed.  II,  Jakarta:  Dirjen  Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.
Fauzie Yusuf Hasibuan, Praktek Hukum Acara Perdata , Jakarta: Fauzie & Partners,
2007.
Hamid  Sarong  &  Hasnul  Arifin, Mahkamah  Syar’iyyah  Lintasan  Sejarah  dan Eksistensinya , Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
H.Riduan  Syahrani, Buku  Materi  Dasar  Hukum  Acara  Perdata ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2009.
J.  R.  Raco, Metode Penelitian  Kualitatif Jenis,  Karakteristik  dan  Keunggulannya , Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010.
Krisna  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  teori  &  Praktek ,  Bandung:  Grafitri  Budi Utami, 2000.
Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Perdata  menurut  Teori  dan  Praktek  Peradilan Indonesia , Jakarta: Djambatan, 1999. M.Anshary, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, cet.I, Bandung:Mandar Maju, 2017.
Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata , Jakarta: Rineka Putra, 2004.
Mr. Tresna, Komentar HIR , Pradnya Paramita,  cet. VI, Jakarta, 1976. Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah,  dll, Hukum  Perceraian, Jakarta  Timur: Sinar Grafika, 2013.
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, cet.IX Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
_______, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama ,  Cet.I,  Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
M.Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata , cet. V, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
_______, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama ,  Sinar  Grafika, 2005.
Nurul  Zuriah, Metode  Penelitian  Sosial  dan  Pendidikan, Jakarta:  Media  Grafika,
2006.
Roihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  Jakarta:  PT.Raja  Grafindo Persada, 2007.
Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Perdata , cet.III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
R.  Supomo, Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Negeri ,  Jakarta:  Pradya  Paramita, 1980.
Sarwono, Hukum Acara Perdata , cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
_______, Hukum  Acara  Perdata  Teori  dan  Praktik ,  cet.  I,  Jakarta  Timur:  Sinar Grafika, 2011.
Slamet Abidin, Fikih Munakahat I , Bandung: Pustaka Setia, 1999. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet I, Yogyakarta: Liberty,
1988.
_______, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
Sulaikin Lubis dkk., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , cet. I, Jakarta: Kencana, 2005.
Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata , cet.I, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional,
Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018. Yurnal, Sistem  Kekuasaan  Kehakiman  Setengah  Hati  ke  Mahkamah  Syar’iyah ,
Jakarta Pusat: Hikmah Mandiri, 2012.
Sudarsono, Kamus Hukum , cet IV, Jakata: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara,
2005.
Tri kurnia nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Jakarta: Eska Media, t.t. Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum , Semarang: Aneka Ilmu, t.t. Dimas Ogi Saputra, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian”, Fakultas  Hukum,  Universitas  Muhammadiyah  Purwokerto, 2017.
Faizalantili, “ Putusan  Verstek  Dalam Perkara  Cerai  Gugat  di  Pengadilan Agama Kelas IB Watampoe (Analisa Putusan Perkara NO.229/Pdt.G/2013/PA.WTP), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015. M.Fatah, “Putusan Verstek Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Perceraian (Kaitannya  Dengan  Asas  Mempersulit  Perceraian)”, (Skripsi  ini  tidak dipublikasikan),  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Unniversitas  Islam  Negeri Walisongo Semarang, 2016.
Muhammad  Imam  Sasmita  Kadir,  “ Putusan  Verstek  Perkara  Perceraian  di Pengadilan Agama Manjane (Stusi Kasus Putusan No.14/Pdt.G/2013/PA.Mj)”, (Skripsi  tidak  dipublikasikan),  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014. Najibullah, Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relaas Yang  Disampaikan  Kepada  Kepala  Desa  (Studi  di  Pengadilan  Agama Trenggalek)”, (Skripsi  tidak  dipublikasikan),  Fakultas  Syariah,  Universitas Malik Ibrahim Malang 2018.