JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 4 No. 2 (2019): 101-112

## ANALYSIS OF DETERMINANTS OF CAPITAL EXPENDITURE ALLOCATION IN WEST SUMATRA PROVINCE
Resti Rahayu* 1
1 Universitas Andalas, Indonesia

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue, Balancing Funds, and financing surplus budget on Regency / City Capital Expenditures in West Sumatra Province in 2011 - 2017. Data used in this research is secondary data. To analyze the influence of PAD, Perimbanagan Funds, and SILPA on district/city Capital Expenditures in West Sumatra Province in 2011-2017, a panel data regression analysis method is used, which is a combi - nation of inter-location data (cross section) and data from 19 districts / cities in Sumatra West and time series data with annual data from 2011-2017. The results of the study show that the right regression model used is the fixed effect model. With the results namely the variable Original Regional Income has a positive effect on district / city capital expenditure in West Sumatra Province in 2011- 2017, while the Balancing Fund has a positive effect on district / city capital expenditure in West Sumatra Province in the year 2011 - 2017, and the financing surplus budget variable positive affects the Regency / City capital expenditure in West Sumatra Province in 2011 - 2017.
Keywords: Regional Expenditures, Regional Original Revenue, Balancing Funds, Financing Surplus Budget.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Per - imbangan, dan surplus pembiayaan anggaran terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk menganalisis pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2017 digunakan metode analisis regresi data panel yaitu gabungan data antar lokasi (cross section) dan data dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dan data time series dengan data tahunan 2011-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang tepat digunakan adalah model fixed effect. Dengan hasil penelitian yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Su - matera Barat tahun 2011-2017, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh positif terh - adap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 - 2017, dan variabel anggaran surplus pembiayaan berpengaruh positif terhadap belanja modal Ka - bupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 - 2017.
Kata Kunci: Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pembiayaan Surplus Anggaran.
JEL:  P48; R10.
JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) p-ISSN: 2541-1470; e-ISSN: 2528-1879 DOI: 10.20473/jiet.v4i2.13949 Open access under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA)

## RIWAYAT ARTIKEL
Tanggal Masuk: 16 September 2019 Tanggal Revisi: 23 Oktober 2019
Tanggal Diterima:
5 November 2019 Tersedia Online:
1 Desember 2019
*Korespondensi: Resti Rahayu E-mail: restirahayu809@gmail.com

## Pendahuluan
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  belanja  modal  merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yaitu  belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja ge - dung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya. Menurut Halim (2013) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memproleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Bas - tian (2006), Belanja modal dialokasikan untuk menampung seluruh pengeluaran yang ber - kaitan dengan pembelian barang - barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Belanja  modal  yang  besar  merupakan  cerminan  dari  banyaknya  infrastruktur  dan sarana  yang  dibangun.  Semakin  banyak  pembangunan  yang  dilakukan  akan  meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Pengalokasian belanja modal dalam anggaran keuangan daerah terutama pada pembangunan infrastruktur sangat penting karena daerah yang memiliki mobilitas penduduk yang tinggi dan didukung dengan kondisi geografis yang produktif, akan membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lengkap sehingga pe - merintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pengalokasian belanja modal terutama pada pembangunan  infrastruktur  yang  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  dan  akan  berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Meningkatnya pelayanan publik akan meningkatkan ting - kat kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar aktivitas masyarakat telah didukung oleh infrastruktur yang memadai.
Alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik ( Halim dan Abdullah, 2006 ). Menurut Halim (2002) , dengan melakukan belanja modal akan menimbulkan konsekuensi berupa penambahan biaya yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Akan tetapi berdasarkan hasil audit BPK pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan belan - janya pada sektor - sektor yang kurang diperlukan dan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan publik, karena dari 100% belanja daerah rata - rata hanya 21,69% yang digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengadaan aset untuk investasi dalam rangka meningkatkan pelayan publik.
Pemberian  otonomi  daerah  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kema - juan  daerahnya.  Pertumbuhan  ekonomi  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mem - pengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut ( Kuncoro, 2004 ). Angga- ran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Rahayu, R.  Analysis of Determinants of Capital Expenditure

## Allocation in West Sumatra Province

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian belanja modal di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 - 2017?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH)  terhadap  pengalokasian belanja modal di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 - 2017?
3. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap pengaloka - sian belanja modal di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 - 2017?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian belanja modal di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 - 2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) terhadap pengalo - kasian belanja modal di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 - 2017.
3. Untuk  mengetahui  Bagaimana  pengaruh  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA) terhadap pengalokasian belanja modal di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 - 2017.

## Hipotesis
Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang sebenarnya dan masih harus di uji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah :
1. Di duga variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan ter - hadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2017.
2. Di duga variabel Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) berpengaruh positif dan sig - nifikan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2017.
3. Di duga variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif dan sig - nifikan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2017.

## Metode Penelitian

## Jenis Data
Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data  yang  diperoleh  melalui  media  perantara  atau  didapatkan  dari  pihak  lain  serta  dalam penggunaannya pada penelitian diatur dan diolah oleh penulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK Kemenkeu) Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk angka-angka dan masih perlu dianalisis kembali, yang meliputi data time series dan data cross section (data panel) dari tahun 2011- 2017.

## Variabel Penelitian
Variabel adalah sesuatu yang menjadi objek dalam pengamatan penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Menurut Kerlinger (2006) , variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri atas 1 variabel dependen (terikat) dan 3 variabel independen (bebas). Berikut variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Variabel Dependen
Variabel dependen atau variabel terikat penelitian ini adalah Belanja Modal. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang  dilakukan  dalam  rangka  pembentukan  modal  yang  sifatnya  menambah  aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk di da - lamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahank - an atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Satuan yang digunakan oleh variabel belanja modal dalam penelitian ini adalah milyar rupiah.
2. Variabel Independen
Berikut variabel independen dalam penelitian ini adalah:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daer - ah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan pera - turan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sum - ber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Satuan yang digunakan oleh variabel pendapatan asli daerah dalam penelitian ini adalah milyar rupiah.

## b.  Dana Perimbangan
Dana perimbangan dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daer - ah  dana  perimbangan  diartikan  sebagai  dana  yang  bersumber  dari  dana  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Nasional  (APBN)  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perim - bangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil ada 2 jenis yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya). Satuan yang digunakan oleh variabel dana perimbangan dalam penelitian ini adalah milyar rupuah.
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015 sisa lebih pembiayaan angga - ran, yang selanjutnya disebut SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan angga - ran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daer - ah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Satuan yang digunakan oleh variabel sisa lebih pembiayaan angga - ran dalam penelitian ini adalah milyar rupiah.

## Populasi dan Sampel
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memi - liki  kuantitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan
Rahayu, R.  Analysis of Determinants of Capital Expenditure Allocation in West Sumatra Province
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH), dan SILPA. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Pengambilan sampel penelitian ini menggu - nakan metode purposive sampling dengan memperhatikan ketersediaan data, periode yang memberikan gambaran terbaru, serta periode yang relevan dengan keadaan sekarang. Sam - pel dalam penelitian ini sebanyak 133 yaitu LRA 12 kabupaten dan 7 kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2011-2017.

## Metode Analisis Data
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Alat dan model yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Menurut Ekananda (2018) , Data panel yaitu sebuah set data yang berisikan data sampel individu (rumah tangga, perusahaan, Kabupaten / Kota, dll) pada periode waktu tertentu. Dengan kata lain, data panel merupakan gabungan antara data lintas - waktu (time - series) dan data lintas individu (cross-section).
Dalam model data panel persamaan model dengan menggunakan data cross section 19 Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat ditulis sebagai berikut:
( , , )
Y f X X X 1 2 3 =
; , ,..., Y X X X i N 1 2 i i i i i 0 1 1 2 2 3 3 b b b b f = + + + + = (1)
Dimana N adalah banyak data cross section. Sedangkan persamaan model dengan menggu - nakan data time series tahun 2011-2017 dapat ditulis sebagai berikut:
; , ,..., Y X X X i T 1 2 t t t t i 0 1 1 2 2 3 3 b b b b f = + + + + = (2)
Dimana T adalah banyaknya data time series. Gabungan dari data time series dan cros section ini merupakan data panel, maka dapat ditulis model persamaannya sebagai berikut:
; , ,..., ; , ,..., Y X X X i N t T 1 2 1 2 it it it it i 0 1 1 2 2 3 3 b b b b f = + + + + = = (3)
dimana :
N = Jumlah observasi
T = Jumlah waktu
N x T   = Jumlah data panel
Y it = Belanja Modal Kabupaten / Kota i dan tahun t X 1it = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota i dan tahun t X 2it = Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) Kabupaten/ Kota i dan tahun t X 3it = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten / Kota i dan tahun β 0 = Konstanta
β 1 , β 2 = Koefisien regresi
ԑ = Error

## Hasil dan Pembahasan

## Belanja Modal
Belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang - barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan,  antara  lain  pembelian  tanah,  gedung,  mesin  dan  kendaraan,  peralatan,  instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya ( Erlis, 2014 ). Menurut Halim (2013) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dibagi menjadi be - lanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, dan belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukkan modal yang ada. Dalam hal ini pembelanjaan modal yang dimaksud dapat berupa tanah, per - alatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, belanja jalan, irigasi maupun dalam bentuk fisik lainnya.
Mengacu pada pengertian belanja modal tersebut, selain pengadaan aset-aset fisik yang dikuasai oleh pemerintah, sebenarnya terdapat beberapa belanja yang berkarakteristik sebagai belanja modal yang menghasilkan aset, tetapi tidak menjadi milik Pemerintah, antara lain:
1. Biaya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.
2. Jasa konsultan untuk kekayaan intelektual.
3. Biaya jasa profesi untuk capacity building .
4. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan nilai aset.
5. Biaya pengadaan asset yang diserahkan kepada masyarakat.
Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerin - tah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, belanja modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama:
a. Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembeliaan / pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan,  perataan,  pematangan  tanah,  pembuatan  sertifikat,  dan  pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bu - lan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan un - tuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk per - encanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pa - kai.

## Rahayu, R.  Analysis of Determinants of Capital Expenditure
Allocation in West Sumatra Province

## d.  Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk  pengadaan  /  penambahan  /  penggantian  /  peningkatan  pembangunan  atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan penga - wasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
e. Belanja Modal Fisik Lainnya
Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pen - gadaan / penambahan / penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam be - lanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, dan barang purbakala. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas; 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapatalisasi aset atau lainnya yang telah ditetapkan pemerintah; 3) Perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retri - busi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sum - ber - sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil keter - gantungan dana dari pemerintah pusat.
PAD PD RD HPKD yang dipisahkan Lain lain PAD yang sah = + + + - (4)

## Dana Perimbangan
Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemer - intah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daer - ah.  Merujuk  pada  pengertian  dana  perimbangan  dalam  Undang-Undang  nomor  33  tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemer - intah daerah dana perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perincian pendapatan yang ter - masuk kedalam dana perimbangan terdapat dalam Undang- Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni dana perimban - gan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) itu terdiri dari Dana ALokasi Umum (DAU), Dana ALokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 27, DAU untuk suatu daerah dialo - kasikan  atas  dasar  celah  fiskal  alokasi  dasar.  DAU  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan
JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 4, No. 2 (2019): 101-112
dengan memerhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah agar kesenjangan pendapatan antar daerah dapat diperkecil ( Bratakusumah & Solihin, 2004 ).

## Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapa - tan dan Belanja Negara tahun anggaran 2015 sisa lebih pembiayaan anggaran, yang disebut SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 dinya - takan bahwa SILPA merupakan salah satu sumber pembiayaan selain dana cadangan, penjua - lan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah. SILPA dapat digunakan sebagai dana  pelaksanaan  kegiatan  lanjutan  atas  beban  belanja  langsung,  yaitu  belanja  pengawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Jumlah SILPA yang ideal dapat digunakan se - bagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah kabupaten / kota. Pelampauan target SILPA yang bersumber dari pelampauan target peneri - maan daerah dan efisiensi suatu anggaran sangat diharapkan. SILPA merupakan suatu indika - tor yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD.
/ SILPA Surplus Defisit Pembiayaan Neto = - (5)
Lampiran I.02 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa SILPA adalah selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran selama satu periode laporan. Surplus yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya disebut dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi angga - ran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadi defisit fiskal, dan justru terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA).

## Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal
Berdasarkan hasil regresi data yang ditemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011- 2017. Dimana nilai koefisiennya sebesar 0.282455 dengan tingkat signifikan yaitu 0.0001 < 0,05. Dengan de - mikian, jika PAD naik sebesar 1 milyar rupiah maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 282 juta rupiah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryana (2017) yang menyatakan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 - 2016.
PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah mas - ing-masing yang harus selalu ditingkatkan dalam rangka pembiayaan pengeluaran daerah ter - umata untuk belanja modal. Dengan meningkatnya PAD setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat maka alokasi anggaran untuk belanja modal juga mengalami peningkatan. Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  yaitu  semakin  besar  PAD  yang  diperoleh  dan  peman - faatan dari PAD yang benar membuat besaran dana yang disalurkan pemerintah daerah un - tuk melakukan belanja modal dapat menjadi besar. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

## Allocation in West Sumatra Province
Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian dalam PAD, sebab semakin be - sar sumber pendapatan dari potensi daerah (bukan pendapatan dari bantuan), maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa muatan kepent - ingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat didaerah ( Soekarwo, 2003 ). Dengan hasil tersebut mengindikasikan bahwa infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari - harinya dengan tingkat produktivitas yang semakin meningkat, selain itu akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.
PAD yang berpengaruh negatif terhadap belanja modal dapat diartikan bahwa PAD akan menurunkan belanja modal. Ini disebabkan karena terjadinya varian yang tidak diharap - kan ( unvafourable variance ) yang artinya realisasi PAD lebih rendah dari yang dianggarkan. Ini menyebabkan PAD tidak dapat merealisasikan belanja modal secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia. Keterbatasan dana ini menyebabkan tingginya belanja mod - al yaitu vafourable variance belanja modal. Faktor lain yang diindikasikan menjadi penyebab bahwa  PAD  berpengaruh  negatif  terhadap  belanja  modal  dikarenakan  pemerintah  daerah cenderung mengalokasikan PAD untuk membiayai pos lain seperti belanja pegawai yang ber - sifat lebih mendesak (belanja pegawai yang tidak bisa ditunda). PAD Provinsi Sumatera Barat selama periode 2011 - 2017 setiap tahunnya meningkat, hal ini tidak sejalan dengan mening - katnya belanja modal setiap tahunnya karena pada tahun 2013 dan tahun 2018 belanja mod - al di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan. Penurunan belanja modal disebabkan karena sebagian besar dana yang ada digunakan untuk belanja rutin, terutama belanja pega - wai dan belanja barang, sehingga alokasi belanja modal yang akan digunakan untuk keperluan masyarakat dan pelayanan masyarakat menjadi turun. Penerimaan PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan data yang diperoleh dari DJPK Kemenkeu pajak daerah Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2011 - 2017, dengan meningkatnya pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya maka akan meningkatkan PAD.

## Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  regresi  data  yang  ditemukan  bahwa  dana  perimbangan  berpen - garuh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011  -  2017.  Dimana  nilai  koefisiennya  sebesar  0.303821  dengan  tingkat  signifikan  yaitu 0.0000 < 0,05. Dengan demikian, jika dana perimbangan naik sebesar 1 milyar rupiah maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 303 juta rupiah. Penelitian ini sesuai dengan ha - sil penelitian yang dilakukan oleh Kasdy et al. (2018) yang menyatakan bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten / Kota Indonesia pada tahun 2013 - 2015. Semakin tinggi Dana Perimbangan yang diterima oleh pe - merintah daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat maka pengeluaran pemerintah daerah khususnya Belanja Modal juga akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah Dana Per - imbangan yang diterima pemerintah daerah maka pengeluaran pemerintah daerah khususnya belanja modal yang dikeluarkan juga akan rendah. Variabel dana perimbangan berpengaruh positif dengan varian belanja modal diindikasikan karena salah satu sifat dana perimbangan bersifat specific purpose grant dimana penggunaannya sesuai dengan prioritas nasional, khu - susnya dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Specific purpose grant menjadi alat yang lebih efektif bagi pemerintah pusat untuk menye - laraskan perbaikan infrastruktur lokal dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dana perimbangan merupakan pos sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah
( Maimunah, 2006 ) dan terdapat keterkaitan erat antara dana perimbangan terhadap belanja modal ( Darwanto dan Yustikasari, 2007 ).
Dana  Perimbangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Mod - al dari segi faktor keuangan ( financial factors ) yaitu pendapatan ( revenue ) yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentraslisasi  (UU  No.  33 Tahun  2004).  Dana  Perimbangan  diberikan  untuk  mengatasi  kesenjangan  pendanaan  yang terjadi antar daerah. Dana transfer yang berupa Dana Perimbangan digunakan untuk mem - biayai pengeluaran daerah yang salah satunya adalah Belanja Modal. Dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi peran yang sangat penting untuk menjaga tercapainya standar pelayanan masyarakat di setiap daerah yaitu dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah yang bersifat produktif. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

## Hubungan SILPA dengan Belanja Modal
Berdasarkan hasil regresi data yang ditemukan bahwa SILPA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011-2017. Di - mana nilai koefisiennya sebesar 0.055473 dengan tingkat signifikan yaitu 0.5490 > 0,05. Den - gan demikian, jika SILPA meningkat sebesar 1 milyar rupiah maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 55 juta rupiah. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu Samodra (2016) yang menyatakan bahwa variabel SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 - 2014.
SILPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja ba - rang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. SILPA yang didapat setiap tahun - nya dapat meningkatkan anggaran belanja modal, karena bertambahnya sumber pendapa - tan yang diakibatkan dari sisa lebih suatu kegiatan atas anggaran yang dilakukan oleh Pemda ( Farel, 2015 ). SILPA tahun sebelumnya dapat digunakan untuk menutup realisasi dari belanja seperti belanja modal ( Aprizay et al. 2014 ).
SILPA merupakan indikator efisiensi, karena SILPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD. Jika SILPA angkanya negatif berarti pembiayaan netto belum dapat menutup de - fisit anggaran yang terjadi. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya, misalnya dengan mengu - sahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti utang dan lain sebagain - ya atau dengan mengurangi belanja atau pengeluaran pembiayaan sehingga angka SILPA ini sama dengan nol. Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat be - lanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadi defisit fiskal, dan justru terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA).
Kes impulan
Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimana pengaruh antara PAD, Dana Per - imbanagn (DAU, DAK, DBH), dan SILPA terhadap Belanja Modal Kabupaten / Kota di Provinsi

## Allocation in West Sumatra Province
Sumatera Barat tahun 2011-2017. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab V maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil regres faktor- faktor yang memengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2017 dengan memakai metode regresi data panel dengan model effect tetap ( Fixed Effect Model ) dengan nilai signifikannya α = 5% atau 0,05. Hasil yang diperoleh dalam uji koefisien determinasi (R2) adalah variabel independen yang terdiri dari PAD, dana perimbangan dan SILPA mem - peroleh angka sebesar 0.917187 atau sebesar 91,71%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 8,28% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
2. Variabel SILPA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan  variabel  PAD  dan  dana  perimbangan  (DAU,  DAK,  DBH)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini sesuai dengan hipotesis kare - na semakin besar jumlah PAD dan dana perimbangan maka akan mampu mening - katkan alokasi belanja modal yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Hasil pengujian secara simultan yaitu didapatkan dari hasil regresi terlihat bahwa nilai probability F-statistic 0,000000, artinya variabel bebas yaitu PAD, dana per - imbangan (DAU, DAK, DBH) dan sisa SILPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu belanja modal.
4. Kabupaten  /  Kota  yang  memiliki  alokasi  belanja  modal  yang  paling  tinggi  dan dipengaruhi oleh ketiga variabel independen adalah Kota Pasaman Barat, sedang - kan Kabupaten / Kota yang paling rendah adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan,  maka  saran  yang  dapat  disampaikan bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah Kabupaten / Kota diharapkan dapat meningkatkanperkembangan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan efisiensi pemungutan dan efisiensi administrasi pajak, serta perbaikan kontrol terhadap petugas untuk meminimalkan ke - bocoran. PAD dapat pula ditingkatkan dengan jalan meningkatkan  peran  perusahaan daerah melalui peningkatan laba usaha.
2. Pemerintah Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah  penerimaan  daerah  seperti  meningkatkan  sektor  pariwisata  di  masing- masing  daerah  dengan  meningkatnya  sektor  pariwisata  ini  diharapkan  pendapatan setiap daerah mengalami peningkatan sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai  pengeluaran-pengeluarannya  sehingga  pada  akhirnya  ketergantungan pada Pemerintah Pusat bisa dikurangi.
3. Untuk  pemerintah  daerah  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat  agar  lebih mengoptimalkan lagi pemanfaatan Dana Alokasi Umum dengan tidak menggunakan seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) untuk biaya pegawai tetapi juga digunakan un - tuk mendorong kemajuan di daerah. Serta pemerintah daerah diharapkan juga untuk menggunakan dana alokasi khusus (DAK) secara efisien agar pelayanan masyarakat dapat  tercipta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Dengan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) diharapkan pemerintah Kabu - paten / Kota bisa mengalokasikan ke belanja modal agar dana yang di peroleh untuk
belanja  modal  akan  meningkat  sehingga  pembangunan  terhadap  infrastruktur  juga meningkat.
5. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pembanding dalam melakukan penelitian selanjutnya serta menambah tahun berikutnya.

## Daftar Pustaka
Aprizay, Yudi Satriya, Darwanis & Muhammad Arfan. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daer - ah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh . Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala,3(1), 140-149.
Bratakusumah, S. D., dan Solihin, D. (2004). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daer - ah , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Darwanto dan Yustikasari Yulia. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal . Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas. Makasar.
Ekananda, M. (2018). Analisis Ekonometrika Data Panel: Bagi Penelitian Ekonomi, Manaje - men dan Akuntansi . Jakarta : Mitra Wacana Media.
Erlis, N. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Pemekaran Daerah Pulau Sumatra. Jurnal Akuntansi .
Farel, R. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor . Sig- nifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 4(2).
Halim, A. (2002). Akuntansi keuangan daerah: akuntansi sektor publik . Jakarta: Salemba Em - pat.
Halim, A. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran . Penerbit Salemba.
Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan , 2(1), 53-64.
Kasdy, L. M., Nadirsyah, N., & Fahlevi, H. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal dan imp - likasinya pada realisasi belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di indone - sia . Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 4(1), 1-18.
Kerlinger. (2006). Asas–Asas  Penelitian  Behaviour .  Edisi  3,  Cetakan  7.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi. Perencanaan, Strategi, dan Peluang , Jakarta: Erlangga.
Maimunah, M. (2006). F lypaper Effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di pulau Sumatera (Doc- toral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Soekarwo. (2003). Berbagai permasalahan keuangan daerah . Airlangga University Press.
Suryana,  R.  (2017). Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah Provinsi Kepulauan Riau . Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.