Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 208-213| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2361.208-213

## BHABINKAMTIBMAS DALAM MENJAGA KEAMANAN DARI PAHAM RADIKALISME DI WILAYAH HUKUM POLSEK DENPASAR TIMUR
Ni Nyoman Septiana Dewi, A.A Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Bali merupakan salah satu destinasi wisata; banyak yang datang untuk berlibur dan  menikmati indahnya pulau Dewata  Bali,  baik  warga  Negara  asing  maupun  wisatawan  local.  Banyaknya  wisatawan  lokal  maupun  warga Negara  asing  yang  datang  ke  Bali  dimanfaatkan  oleh  segelintir  orang  untuk  melakukan  tindakan  kejahatan, seperti  yang baru-baru ini terjadi di wilayah hukum Polsek Denpasar Timur. Tim gabungan Densus 88  Mabes Polri,  Satgas  CTOC  dan Brimob  Polda  Bali,  pada  hari  Selasa  26  Juni  2018  pukul  20.30  WITA,  menggrebek salah satu rumah di  Jl.  Gandapura terkait Kelompok Radikalisme. Kajian ini mengeksplor dua isu yakni usaha Bhabinkamtibmas  dalam  menjaga  keamanan  dari  paham  Radikalisme  dan  faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi  berkembangnya  paham radikalisme. Metode  dari  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini ialah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Bhabinkamtibmas adalah  petugas  kepolisian  yang  bertugas  di  tingkat  desa  sampai  dengan  kelurahan  dengan  mengemban  fungsi preventif  dengan  cara  bermitra  dengan  warga  masyarakat,  dan  mempunyai  peran  penting  untuk  mencegah berkembangnya  paham  radikalisme.  Simpulan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  radikalisme  muncul  sebagai paham  atau  ideologi yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan ( Sztompka,  1993 ; Odea,  1996 ).  Sebagai  usaha  Babhinkamtibmas  untuk  mencegah  berkembangnya  faktor- faktor  yang  dapat  menyebabkan  paham  radikalisme,  bimbingan  dan  penyuluhan  hukum  dan  Kamtibmas diberikan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah hukum Polsek Denpasar Timur.
Kata Kunci: Babhinkamtibmas; Keamanan;  Radikalisme

## Abstract
Bali is one of the tourist destinations; many come for a vacation and enjoy the beauty of the island of Bali, both foreign nationals and local tourists. The number of local tourists and foreign nationals who come to Bali is used by a handful of people to commit crimes, as recently happened in the jurisdiction of the East Denpasar Police. The joint team of Densus 88 Police Headquarters, Task Force CTOC and Brimob Polda Bali, on Tuesday, June 26  2018  at  20.30  WITA,  raided  one  of  the  houses  on  Jl.  Gandapura  related  to  Radicalism  Group.  This  study explores  two  issues,  namely  Bhabinkamtibmas  efforts  in  maintaining  security  from  radicalism  and  the  factors that can influence the development of radicalism. The method of research used in this study is normative legal research  using  a  statutory  approach.  Bhabinkamtibmas  are  police  officers  who  work  at  the  village  to  sub- district level and carry out a preventive function by partnering with community members, and have an important role in preventing the development of radicalism. The conclusion from the results of this study is that radicalism appears as a notion or ideology that demands change and renewal of social and political systems by means of ( Sztompka, 1993 ; Odea, 1996 ). As an effort by Babhinkamtibmas to prevent the development of factors that can cause radicalism, legal guidance and counseling  and social security are provided to increase legal awareness and social security by upholding human rights (HAM) in the jurisdiction of the East Denpasar Police.
Keywords: Babhinkamtibmas; Security;  Radicalism

## I. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  Negara  Kesatuan  yang  berdasarkan  atas  hukum (rechtsstaat), tidaklah  berdasarkan  atas  kekuasaan  semata (machtsstaat) ( Kansil,  1989 ).  Pernyataan ini  secara  nyata  tercantum  dalam  penjelasan  Umum  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Ini  menunjukan  bahwa  Indonesia  merupakan  Negara  hukum.
Dijuluki  Negara  hukum,  Negara  Indonesia  menerima  hukum sebagai Ideologi  guna  menciptakan keamanan, keadilan, ketertiban, juga memberikan kesejahteraan bagi  seluruh warga negara  kesatuan republik  Indonesia.  Setiap  perubahan  hukum  harus  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  ada  tanpa terkecuali. Hukum adalah rule of the game bagi semua interaksi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara,  agar  masyarakat  menghormati  hukum,  maka  hukum  itu  harus  berwibawa  agar  dapat dipatuhi oleh semua subyek hukum.
Indonesia  memberlakukan  hukum  pidana  untuk  menjamin  terlaksananya  perlindungan  hukum kepada  masyarakat  secara  umum,  dimana  dalam  prakteknya  hukum  pidana  mengacu  pada  kitab Undang-undang  Hukum  Pidana (selanjutnya  disebut KUHP). KUHP  terdiri  atas  3  (tiga)  buku  yakni buku  kesatu  tentang  Ketentuan  Umum,    buku  kedua  Polri  merupakan  alat  pemelihara  keamanan Negara  yang  mempunyai  tugas  yaitu    menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  juga menegakkan  hukum,  serta  memberikan  pengayoman,  pelayanan  dan  perlindungan  terhadap masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada  masyarakat  untuk  menjaga  dan  demi  terpeliharanya  keamanan  dan  juga  ketertiban  NKRI ( Sinambela & Dkk., 2006 ). Polri merupakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tujuan  guna  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Polri  diwajibkan  untuk  mampu menertibkan  seluruh  lapisan  masyarakat  dengan  mengatasi  berbagai  permasalahan  social  salah  satu contohnya  adalah  mengenai  Radikalisme.  Radikalisme  merupakan  suatu  paham  sosial/politik  yang dalam usaha mencapai tujuannya menggunakan cara-cara kekerasan ( Jainuri, 2016 ).
Bali  sebagai  destinasi  wisata,  banyak  warga  Negara  asing  maupun  lokal  yang  dating  untuk berlibur di Bali. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, atau Pulau Surga. Banyaknya  wisatawan  lokal  maupun  Mancanegara  yang  datang  ke  Bali  maka  dimanfaatkan  oleh segelintir  orang  melakukan  tindakan  kejahatan,  seperti  contohnya  yang  terjadi  baru  baru  ini  di wilayah  hukum  Polsek  Denpasar  Timur  Polresta  Denpasar  Tim  gabungan  Densus  88  Mabes  Polri, Satgas  CTOC  dan  Brimob  Polda  Bali  pada  hari  Selasa  26 Juni 2018 pukul 20.30 Wita menggrebek salah satu rumah di jalan Gandapura. Rumah tersebut di tempati pria asal Jawa Timur berinisial BE (45  tahun)  terkait  Kelompok  Radikalisme.  Berdasarkan  Informasi  yang  diperoleh  saat  dilaksanakan penggeledahan  di  rumah  tersebut  ditemukan  barang  berupa  puluhan  magazen  berisi  peluru  aktif, beberapa  buku  dan  senjata  laras  panjang.  Penggeledahan  tersebut  disaksikan  juga  oleh  aparat dusun  dan  tokoh  masyarakat  setempat.  Bali  merupakan  tempat  berkumpulnya  berbagai  wisatawan dari seluruh dunia.
Berkembangnya  pariwisata  sebagai  andalan  perekonomian  khususnya  di  Bali  bertumpu  pada potensi  alam,  potensi  budaya,  dan  kehidupan  masyarakatnya  maka  dari  itu  sangat  penting  menjaga masyarakat dari paham Radikalisme agar pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Bali tetap terjaga karena jika masyarakat terhindar dari paham Radikalisme otomatis kehidupan bermasyarakat akan  menjadi  aman  dan  damai  sehingga  wisatawan  yang  ingin  berlibur  merasa  aman  dan  nyaman dalam berlibur. Kajian ini menelaah tentang usaha  yang  dilakukan  Bhabinkamtibmas  dalam  menjaga keamanan  dari  paham  radikalisme  dan  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  berkembangnya paham radikalisme.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  ialah  penelitian  hukum  normatif, yaitu  penelitian  hukum  yang  berasal  dari  pengkajian  bahan-bahan  hukum  dari  berbagai  peraturan perundang-undangan  dan  bahan  lain  dari  berbagai  literatur,  yang  didapatkan  dari  perpustakaan ataupun  studi  dokumen  penelitian  ini  lebih  banyak  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder yang ada di perpustakaan ( Mustofa, 2007 ). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan masalah, Dengan kata lain penelitian ini menggunakan atau meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder.  Nilai  ilmiah  suatu  pembahasan  masalah  ilegal  issue  yang  akan  diteliti  sangat  tergantung kepada  cara  pendekatan  yang  digunakan.  Jika  cara  pendekatan  tidak  tepat,  maka  bobot  penelitian tidak akurat dan kebenarannya dapat diragukan.
Sumber bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan:
a) Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  2015  tentang Kepolisian Masyarakat.
b) Undang-undang  Republik  Indonesia  (Perppu)  No.  2  Tahun  2017  tentang  Organisasi Kemasyarakatan.
c) Undang-undang No 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Sumber  bahan  hukum  sekunder  yaitu  suatu  bahan  hukum  yang  bersumber  dari  penelitian kepustakaan yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan bersumber dari  data-data  yang  sudah  didokumentasikan,  buku-buku,  artikel,  majalah,  internet,  dan  hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan yang dan hubungannya dengan rumusan masalah yang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berikutnya disingkat menjadi Polri adalah institusi yang mempunyai  tanggung  jawab  di  dalam  mengupayakan,  mencegah,  mengeliminasi,  dan  melakukan deteksi  dini  di  setiap  gejala  maupun  penyakit  masyarakat  yang  bisa  saja  timbul  yang  dapat menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat ( Bonger, 1982 ). Anggota kepolisian  pastinya  mempunyai  tugas  yang  bisa  dikatakan  cukup  berat  dalam  usaha  pre-ventif  atau yang  biasa  disebut  pencegahan  dalam  terjadinya  pelanggaran,  kejahatan,  penyakit  masyarakat,  juga melindungi serta mampu untuk menertibkan masyarakat.
Dalam  Undang- Undang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian  Republik  Indonesia,  “Polisi  adalah  aparat  penegak  hukum  yang  bertugas  sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat”. Polisi adalah ujung tombak dalam integrated criminal justice  system, ditangan  polisilah  terlebih  mampu  mengurangi  gelapnya  kasus  kejahatan.  Sebagai petugas  Polri  dituntut  untuk  menunjukan  sikap  yang  tegas  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  sebagai  seorang  anggota  Polri.  Jika  ditemukan  adanya  anggota  Polri  yang  dalam bertugas  tidak  mampu  untuk  tepat  dalam  menentukan  atau  mengambil  sikap,  maka  bukan  hal  yang tidak  mungkin  sebagai  anggota  Polri  akan  mendapatkan  hujatan  dan  celaan  dari  warga  masyarakat. Oleh  sebab  itu  sebagai  anggota  kepolisian  setiap  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  haruslah berlandaskan  pada  etika  moral  dan  hukum,  dan  harus  menjadi  komitmen  dalam  diri  sendiri  dan  di dalam  hati  nurani  setiap  anggota  Polri, sehingga  anggota  Polri  dalam  mengemban  tugas,  fungsi  dan wewenang kepolisiannya dapat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dengan begitu terwujudlah konsep good police sebagai prasyarat menuju good-governance.
Kewenangan  dari  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  telah  tercantum dalam Pasal 15 dan 16  Undang-Undang  Kepolisian negara repubik  indonesia yaitu tentang perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian negara Republik Indonesia, sedangkan yang tercantum pada Pasal 18 berisikan tentang diskresi Kepolisian yang berdasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan  fungsi,  tugas  pokok,  dan  wewenang  anggota  kepolisian  yang  telah  diatur  dalam  UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002, maka fungsi utama dari kepolisian negara republic Indonesia:
a. Tugas kepolisian dalam Pembinaan masyarakat (Pre-emtif), merupakan segala bentuk upaya dengan  melakukan  kegiatan  pembinaan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kerjasama  dengan masyarakat dan juga dapat menciptakan kesadaran hukum di masing masing masyarakat itu sendiri.  Yang  menjadi  tugas  anggota  kepolisian  yang  dimaksud  dalam  bidang  ini  yaitu Community Policing , dengan melakukan pendekatan kepada warga masyarakat secara sosial dan  hubungan  mutualisme,  maka  akan  tercapai  tujuan  dari  community  policing  tersebut. Tetapi, konsep Community Policing itu sendiri saat ini sudah bisa dilakukan pelaksanaannya di  Polres-polres.  Seperti  yang  telah  disebutkan  diatas,  agar  dapat  digunakan  sebagai perbandingan atas sistem  kepolisian yang berlaku dari Negara asing di luar Indonesia, juga harus  melihat  dari  segi  administrasi  pemerintahan  yang  berlaku  di  negara  luar,  begitu  pula sistem kepolisiannya dan juga berkaitan dengan karakter sosial masyarakat di negara luar.
b. Tugas  kepolisian  di  bidang  preventif,  adalah  segala  usaha  dan  kegiatan  yang  dilakukan kepolisian secara preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk  memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya  dalam  mencegah  terjadinya  pelanggaran  hukum.  Dalam  melaksanakan  tugas, anggota  Polri  memerlukan  kemampuan  profesional  dan  teknik  tersendiri  contohnya melaksanakan patroli, pengawalan, penjagaan dan pengaturan.
Empat syarat guna menciptakan Kepolisian Negara Republik  Indonesia  atau yang biasa disebut Polri yang  kuat adalah mempunyai sistem organisasi kepolisian yang baik,  kesejahteraan  kepolisian (welfare) , politik, dan negara hukum  yang  mendukung. Welfare mencakup kesejahteraan dan sarana prasarana anggota kepolisian. Dengan histori, Kepolisian Negara Republik indonesia adalah lembaga birokrasi  tertua  di  Indonesia,  yang  dibentuk  oleh  BPKI  (Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia) tanggal 19 Agustus tahun 1945, hanya  2  hari  setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia. Berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Indonesia merupakan negara kesatuan maka sejak  tanggal  1  Juli  tahun  1946  kepolisian  negara  republik  indonesia  juga  menjadi  Kepolisian Nasional  dalam  satu  komando.  Efektivitas  sistem  ini  sangat  nyata,  kepolisian  negara  republik indonesia telah sanggup membentuk komando satuan kepolisian sampai dengan tingkat kecamatan di seluruh  negara  kesatuan  republik  Indonesia  (NKRI)  dengan  jenjang  hirarki  yang  jelas,  yaitu Markas  Besar  Kepolisian  Republik  Indonesia  atau  yang  boiasa  disebut  dengan  Mabes  Polri  yang berpusat di ibu kota Jakarta.
Menurut  Pasal  1  angka  4  Perkap  Kapolri  No.  3  Tahun  2015  tentang  POLMAS  adalah  yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas merupakan anggota kepolisian yang bertugas sebagai pengemban fungsi  Pemolisian  masyarakat  atau  yang  biasa  disebut  Polmas  didesa/  kelurahan.  Bhabinkamtibmas merupakan  perubahan  nama  dari  Babinkamtibmas  (Bintara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat).  Sesuai  dengan  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  tentang sebutan  Babinkamtibmas  (Bintara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat)  menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang di emban oleh setiap anggota Polri dari kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur dan unit Binmas merupakan salah  satu  unit  kerja  yang  di  dalamnya  merupakan  aparat-aparat  yang  berfungsi  sebagai Bhabinkamtibmas.
Konsep  daripada Community  Policing telah  sesuai  dengan  karakteristik  dan  kebudayaan Negara  Indonesia,  dengan  melaksanakan  sistem  keamanan  lingkungan  yaitu  siskamling  di  desa  nya masing  –  masing  yang  pelaksanaannya  dengan  cara bergantian  antara  masyarakat  satu  dengan  yang lainnya  di  hari  yang  berbeda  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  disepakati  bersama  dengan  penuh rasa tangggung jawab atas kenyamanan dan keamanan di desanya masing-masing ( Sztompka, 1993 ). Dalam  kegiatan  ini  juga  ditunjang  oleh  Kegiatan  babinkamtibmas  yang  setiap  saat  wajib  untuk selalu mengawasi daerahnya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan khusus yang ada di desanya.
Bhabinkamtibmas  adalah  anggota  kepolisian  yang  bertugas  di  tingkat  desa  sampai  dengan kelurahan  yang  mempunyai  tugas  untuk  mengemban  fungsi  Pre-emtif  melalui  cara  yaitu  dengan bermitra  dengan  masyarakat  ( Sinambela  &  Dkk.,  2006 ).  Anggota  Polri  yang  bertugas  membina keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (KAMTIBMAS)  dan  juga  merupakan  pengemban  fungsi Pemolisian  Masyarakat  (POLMAS)  di  Desa  atau  Kelurahan  manapun.  Contoh  langkah  kepolisian negara republik indonesia dalam menciptakan suasana Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat yaitu dengan  melalui  Program  Polmas.  Polmas  merupakan  kegiatan  dimana  anggota  Polri  mengajak masyarakat  melalui  kemitraan  antara  anggota  Polri  dan  masyarakat  untuk  ikut  bersinergi  bersama- sama  sehingga  dapat  mendeteksi  sedini  mungkin  mengenai  permasalahan  Kamtibmas  yang  ada  di lingkungan masing-masing juga dapat menemukan pemecahan dari masalah tersebut.
Berkaitan  dengan  teori  peran  oleh  Linton  dan  Elder  dan  dihubungkan  dengan  peran Bhabinkamtibmas  maka  peran  Bhabinkamtibmas  di  masyarakat,  sebagai  Babhinkamtibmas  yang mengemban fungsi pre-emtif Babhinkamtibmas diharuskan dapat menjadi teladan dan pelindung bagi seluruh  lapisan  masyarakat  mulai  di  tingkat  masyarakat  terkecil  yaitu  kelurahan  ataupun  di  desa, selain  itu  pula  seorang  Babhinkamtibmas  diharapkan  mampu  mendengarkan  apa  yang  menjadi keluhan di masyarakat. Kegiatan keseharian dari seorang Babhinkamtibmas yang wajib dilaksanakan oleh  Bhabinkamtibmas adalah  dengan door  to  door atau  yang  biasa  disebut dengan menyambangi atau  melaksanakan  kunjungan  ke  rumah-rumah  warga  desa  maupun  kelurahan  yang  menjadi tanggung  jawabnya.  Intinya,  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  Bhabinkamtibmas  adalah  yang perlukan hanyalah 4 D (Datang-Duduk-Dengar-Dialog) dan 1 C (Catat).
Giat rutin Babhinkamtibmas dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Kegiatan sambang tidak  selalu  harus  dilakukan  dengan  kunjungan  rumah-  rumah  warga,  sambaing  bisa  dilakukan  di warung/toko, di lapangan, dan lain-lain. Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak dari kepolisian untuk mensosialisasikan  pencegahan  paham  radikalisme  kepada  warga  masyarakat  di  tingkat  desa  sampai kelurahan.  Babinkamtibmas  memberi  tips  kepada  masyarakat  untuk  selalu  berkumpul  dengan  anak-
anak mereka saat makan.  “Karena anak-anak  yang  mudah terpengaruh adalah anak yang labil, tidak diperhatikan,  dan  krisis  akan  identitas  sendiri.  Bhabinkamtibmas  juga  menjelaskan  soal  pengertian radikal  dan  bahayanya  jika  radikal  menjadi  bagian  dari  kehidupan  bermasyarakat.  Babinkamtibmas juga mengajarkan soal kontra radikal itu kepada pemuda-pemuda desa, Bhabinkamtibmas khususnya yang bertugas di wilayah hukum Polsek Denpasar timur ini juga menampilkan sebuah  video tentang kejadian pengeboman di Indonesia. Di antaranya tragedi bom di Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada 2004, bom Bali, dan bom Hotel JW Marriot. Pihaknya mengedepankan peran Babinkamtibmas dalam  melakukan  pencegahan  paham  radikal.  Caranya  bisa  melalui  sistem  dari  pintu  ke  pintu  atau door  to  door  dan  kegiatan  intera  ksi  dengan  masyarakat  lainnya.  Kami  juga  berfokus  pada  generasi muda,  misalnya  dengan  membentuk  patroli  keamanan  sekolah,  ujarnya.  Upaya  kami  bukan  teoritis saja  tapi  bagaimana  kami  bisa  menyentuh  hati  dan  menggugah  masyarakat  supaya  mereka  bisa membentengi  diri  dari  paham  radikal  yang  dewasa  ini  sudah  sangat  meresahkan  seluruh  lapisan masyarakat.
Saat  ini  di  Negara  Indonesia  bisa  dikatakan  tengah  darurat  di  tiga  hal,  yaitu  darurat narkoba,  darurat  kebebasan,  dan  yang  paling  meresahkan  masyarakat  yaitu  darurat  akan  paham radikalisme  diharapkan  Polri,  TNI,  pemerintah  daerah,  dan  seluruh  stek  holder  untuk  saling berinteraksi dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) . Namun peran masyarakat juga  sangat  dibutuhkan  dalam  hal  ini,  bahwa  setiap  unsur  harus  terlibat  karena  ini  menyangkut tentang  hak  kehidupan  orang  ban yak.  Tidak  hanya  bisa  dilakukan  oleh  kepolisian  dalam  hal  ini Densus  88  ( Santoso,  2018 ).  Di  antara  paham-paham  radikalisme  yang  bisa  dilihat  kasat  mata  yaitu intoleran,  tidak  mau  menghargai  orang  lain  ( Afadlal  &  Dkk.,  2005 ).  Selain  itu  ada  juga  contoh radikal lainnya yaitu radikal fanatik, eksklusif, dan revolusioner.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  ada  beberapa  hal  yang  dapat  disimpulkan  terhadap  Babhinkamtibmas dalam menjaga keamanan dari paham radikalisme bahwa:
1. Usaha Babhinkamtibmas dalam menjaga keamanan dari paham radikalisme:
a) Mengadakan kunjungan ke rumah-rumah warga guna mendengarkan keluhan masyarakat jika ada permasalahan Kamtibmas;
b) Memberikan  bimbingan  juga  penyuluhan  hukum  dan  Kamtibmas  agar  masyarakat  dapat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
c) Mengajak  warga  masyarakat  untuk  melaksanakan  siskamling  dalam  rangka mengamankan lingkungan;
d) Menggelorakan kegiatan warga desa maupun kelurahan yang bersifat positif.
2. Faktor-faktor penyebab berkembangnya paham radikalisme adalah:
a) Kapitalisme Global dan Problem Kemiskinan;
b) Pemahaman agama;
c) Sosial Politik;
d) Faktor Ideologis Anti Westernisme;
e) Kebijakan Pemerintah;
f) Faktor Pemikiran;
g) Faktor Psikologis; h. Krisis Identitas;
h) Keterasingan secara Sosial dan Budaya.

## Saran
Dari  kesimpulan  sebagaimana  tersebut  diatas  maka  ada  beberapa  hal  yang  dapat  diajukan  sebagai saran dalam  Babhinkamtibmas dalam  menjaga  keamanan  dari paham radikalisme yaitu:
1. Kepada  anggota  kepolisian  yang  memiliki  tugas  di  desa  sampai  di  tingkat  kelurahan (Babhinkamtibmas)  sebagai  pengemban  fungsi  preventif  dan  Pre-emtif  diharapkan  hendaknya terus  meningkatkan  upaya-upaya  kepolisian  dalam  bermitra  dengan  masyarakat  dan  melakukan deteksi  dini  guna  mencegah  berkembangnya  paham  radikalisme  di  wilayah  hukum  polsek Denpasar timur.
2. Kepada  Pemerintah  dan  Masyarakat  diharapkan  untuk  ikut  turut  andil  dalam  memberantas radikalisme. Masalah radikalisme perlu ditangani bersama-sama, tidak hanya Polri, Seluruh stake holder, pemerintah, elemen masyarakat, dan pengurus lingkungan juga dibutuhkan perannya guna mencegah semakin berkembangnya paham radikalisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Afadlal, & Dkk. (2005). Islam dan Radikalisme di Indonesia . LIPI Press. Bonger, W. A. (1982). Pengantar tentang Kriminologi . Ghalia Indonesia. Jainuri, A. (2016). Radikalisme dan Terorisme . Intrans Publishing. Kansil, C. S. . (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Delapan). Balai Pustaka. Mustofa, M. (2007). Metode Penelitian Kriminologi . FISIP-UI Press. Odea, T. F. (1996). Sosiologi Agama, Suatu Pengantar Awal . Santoso, A. (2018). Polri Andalkan Bhabinkamtibmas Tangkal Radikalisme . DetikNews. Sinambela, L. P., & Dkk. (2006). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi . Bumi Aksara.
Sztompka, P. (1993). Sosiologi Perubahan Sosial . Prenada.