Dina Kristina, John Pieries, Wiwik Sri Widiarty  (2023), Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam  Kegiatan  Sewa  Menyewa  Kapal  di  Indonesia, (5)  12, https://doi.org/10.46799/syntax- idea.v5i7.2416 _ _ E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM KEGIATAN SEWA MENYEWA KAPAL DI INDONESIA
Dina Kristina 1 , John Pieries 2 , Wiwik Sri Widiarty 3
1,2,3 Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Email: dinakristina@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  adalah  negara  kepulauan  yang  memiliki  wilayah  perairan  yang  luas.  Oleh karena itu, transportasi maritim memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung konektivitas  antar-pulau,  perdagangan,  dan  berbagai  sektor  ekonomi  lainnya.  Dalam konteks ini, kegiatan sewa menyewa kapal menjadi salah satu aspek kunci dalam industri maritim  di  Indonesia.  Artikel  ilmiah  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan mendokumentasikan  perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  dalam  kegiatan  sewa menyewa kapal di Indonesia. Kegiatan sewa menyewa kapal merupakan sektor penting dalam  industri  maritim  di  Indonesia,  yang  melibatkan  berbagai  entitas  bisnis  dan individu.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  merinci  aspek-aspek  hukum  yang  berkaitan dengan kontrak sewa menyewa kapal, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta isu-isu perlindungan hukum yang mungkin muncul. Studi ini membahas kerangka hukum yang  mengatur  kegiatan  sewa  menyewa  kapal,  termasuk  ketentuan-ketentuan  yang mengatur hak dan kewajiban pemilik kapal, penyewa, dan pihak terkait lainnya. Dalam penelitian  ini,  akan  dipertimbangkan  peran  regulasi  hukum  dalam  memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan sewa menyewa kapal dan upaya-upaya penegakan hukum yang ada. Penelitian ini juga akan mengevaluasi kendala dan  peluang  yang  dihadapi  para  pihak  dalam  mencapai  perlindungan  hukum  yang memadai dalam transaksi sewa menyewa kapal. Hasil penelitian menunjukkan perlunya perbaikan  dalam  implementasi  dan  pemahaman  aspek-aspek  hukum  yang  berkaitan dengan  sewa  menyewa  kapal  di  Indonesia.  Artikel  ini  memberikan  kontribusi  pada pemahaman  lebih  lanjut  tentang  kerangka  hukum  yang  mengatur  kegiatan  ini  dan mendorong perbaikan dalam regulasi dan praktik industri maritim.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Sewa Menyewa Kapal, Pihak-Pihak, Kontrak, Indonesia.

## Abstract
Indonesia is an archipelagic nation with vast maritime territory. Consequently, maritime transportation  plays  a  crucial  role  in  supporting  inter-island  connectivity,  trade,  and various  other  economic  sectors.  In  this  context,  ship  leasing  activities  become  a  key aspect of the maritime industry in Indonesia. This academic article aims to analyze and document  the  legal  protection  for  the  parties  involved  in  ship  leasing  activities  in
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
Indonesia.  Ship  leasing  is  a  significant  sector  in  the  Indonesian  maritime  industry, involving various businesses and individuals. This research is conducted by delineating the legal aspects related to ship leasing contracts, the rights and obligations of the parties involved, and potential legal protection issues that may arise. The study discusses the legal  framework  governing  ship  leasing  activities,  including  provisions  regulating  the rights and obligations of ship owners, lessees, and other relevant parties. In this research, the role of legal regulations in providing protection to the parties involved in ship leasing activities and the enforcement efforts will be considered. The research will also evaluate the  challenges  and  opportunities  faced  by  the  parties  in  achieving  adequate  legal protection  in  ship  leasing  transactions.  The  research  findings  indicate  the  need  for improvements in the implementation and understanding of legal aspects related to ship leasing  in  Indonesia.  This  article  contributes  to  a  better  understanding  of  the  legal framework governing these activities and promotes enhancements in the regulation and practices of the maritime industry.
Keywords: Legal Protection, Ship Leasing, Parties, Contracts, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  kebutuhan  akan  transportasi  laut  sangat  diperlukan,  mengingat makin  meningkatnya  perekonomian  maritim  di  Negara  Indonesia.  Manfaat  dari transportasi laut adalah untuk distribusi barang, menghemat tenaga, dapat menjangkau daerah  yang  sebagian  besar  adalah  perairan,  mengangkut  orang-orang  menyebrang  ke pulau lain, dan untuk pertukaran informasi.
Salah satu transportasi laut yang sangat dibutuhkan ialah kapal pengangkut, baik itu  dari  jalur  dalam  negeri,  maupun  luar  negeri.  Alasan  historis  mengenai  peranan transportasi laut yaitu nenek moyang bangsa Indonesia telah menggunakan transportasi laut  pada  saat  sarana  pengangkutan  antar  pulau  di  negara  lain  belum  dikenal.  Jadi, menggunakan transportasi laut sudah menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia.
Selain  itu,  alasan  ekonomis  mengapa  pendistribusian  barang  baik  antar  pulau maupun  perdagangan  antar  negara  cenderung  menggunakan  sarana  pengangkutan  laut adalah biaya yang dikeluarkan untuk sarana pengangkutan laut relative lebih murah bila dibandingkan dengan biaya penggunaan transportasi udara. Sedangkan alasan ekonomis lainnya adalah kapasitas angkut yang lebih memadai daripada sarana penangkutan udara apabila  pendistribusian  barang  dilakukan  dalam  jumlah  yang  besar.  Mekanisme penggunaan transportasi kapal melalui jalur sewa atau carter.
Sewa  menyewa  adalah  suatu  persetujuan,  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  diri  untuk  memberikan  kenikmatan  suatu  barang  kepada  pihak  yang  lain selama  waktu  tertentu,  dengan  pembayaran  suatu  harga  yang  disanggupi  oleh  pihak tersebut  terakhir  itu.  Orang  dapat  menyewakan  berbagai  jenis  barang,  baik  yang  tetap maupun  yang  bergerak,  dalam  hal  ini  kapal  sebagai  barang  bergerak  yang  dapat disewakan.  Sewa  menyewa  hampir  sama  halnya  dengan  jual  beli  dan  perjanjian- perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual, yang artinya ia sudah
sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.
Perjanjian  sewa  menyewa  diatur  dalam  Pasal  1548  sampai  dengan  Pasal  1600 KUHPerdata. Berdasarkan uraian pengertian mengenai sewa menyewa tersebut di atas maka dapat ditarik unsur – unsur sebagai berikut, yaitu adanya pihak yang menyewakan dan  pihak  penyewa;  adanya  konsensus  antara  kedua  belah  pihak;  adanya  objek  sewa menyewa, yaitu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak; adanya  kewajiban  dari pihak  yang  menyewakan  untuk  menyerahkan  kenikmatan  kepada pihak penyewa atas suatu benda; dan adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan Subjek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.
Ketentuan  hukum  perjanjian  memberikan  penegasan  suatu  kebebasan  dalam pembentukannya,  dimana  seseorang  memiliki  kebebasan  dalam  menetapkan  yang menjadi  keinginannya.  Selain  kebebasan  tersebut  maka  setiap  pihak  juga  harus menyepakatinya  dalam  pelaksanaannya,  agar  tidak  menjadi  suatu  permasalahan. Sehingga  dalam  bentuk  apapun  yang  disepakati  haruslah  dijalankan  sesuai  dengan kesepakatan,  ketika  hal  yang  dilaksanakan  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  maka salah satu pihak dapat memintakan tanggung jawab kepada pihak lainnya.
Pihak  yang  menyewakan  memiliki  kewajiban  untuk  menyerahkan  barang  yang disewakan  kepada  penyewa;  memelihara  barang  itu  sedemikian  rupa  sehingga  dapat dipakai  untuk  keperluan  yang  dimaksud;  memberikan  hak  kepada  penyewa  untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa ; menyerahkan  barang  yang  disewakan  dalam  keadaan  terpelihara  segala-galanya  ;  dan selama  waktu  sewa;  dan  menanggung  penyewa  terhadap  semua  cacat  barang  yang disewakan yang merintangi pemakaian barang itu, meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuat persetujuan sewa.
Selain serangkaian kewajiban tersebut, pihak yang menyewakan juga memiliki hak untuk menerima pembayaran harga sewa pada waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjiannya, dan menerima kembali barang yang disewakan, jika jangka waktu sewa sudah  berakhir.  Pasal  1548  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  dengan  melakukan pembayaran  maka  pihak  penyewa  akan  memperoleh  kenikmatan  dari  sesuatu  barang selama  suatu  waktu  tertentu.  Artinya  disini  menyerah  kan  sesuatu  barang  tidak  untuk dimiliki, sebagaimana halnya dalam perjanjian jual-beli, melainkan hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya serta membayar hasil dari barang tersebut.
Secara yuridis hak milik atas barang dalam sewa menyewa tetap berada di tangan pemilik barang atau yang menyewakan barang, hanya penguasaan secara fisik saja yang berada di tangan pihak penyewa barang. Sama seperti pihak yang menyewakan, penyewa juga  memiliki  beberapa  kewajiban,  antara  lain  memakai  barang  sewa  sesuai  dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu,  sesuai  dengan  tujuan  barang  itu  menurut  persangkaan  menyangkut  keadaan; membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
Mengembalikan barang itu dalam keadaan baik seperti waktu barang itu diterima saat  perjanjian  sewa  menyewa  telah  habis  masa  berlakunya;  bertanggung  jawab  atas segala  kerusakan  yang  ditimbulkan  pada  barang  yang  disewakan  selama  waktu  sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya ; dan tidak diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaannya kepada orang lain.
Sedangkan hak dari penyewa yaitu menerima barang yang disewanya pada waktu dan dalam keadaan seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian; dan berhak atas ganti rugi  apabila  pihak  yang  menyewakan  menyerahkan  barang  yang  disewakan  dalam keadaan  cacat  dan  telah  membuat  pihak  penyewa  mengalami  kerugian  dalam pemakaiannya.
Saat ini, industri penyewaan kapal laut semakin berkembang di Indonesia. Hal ini disebabkan mahalnya harga sebuah kapal laut, sehingga banyak pengusaha pengangkutan yang cenderung memilih mencarter kapal laut daripada membeli untuk mempergunakan kapal laut tersebut dalam waktu yang tidak rutin untuk keperluan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain. Mahalnya biaya perawatan kapal lautpun menjadi salah satu alas an mengapa industri pencarteran kapal laut semakin berkembang di Indonesia. Untuk merawat sebuah kapal laut saja memerlukan biaya puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah.
Tindakan  sebagai  pemilik  kapal  yang  memberikan  kapal  sewaan  kepada  orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian kapal tersebut telah menerbitkan suatu hubungan hukum sewa – menyewa. Pada proses perikatan sewa kapal pada  prinsipnya  akan  dituangkan  pada  surat  perjanjian  sewa  yang  sudah  disepakati klausul di dalam surat perjanjian tersebut dengan ditandatangani oleh para pihak yang mempunyai keterkaitan.
Masing-masing pihak boleh menuntut dibuatnya suatu akta persetujuan perjanjian sewa  tersebut,  dimana  akta  ini  dinamakan  charter-party.  Menurut  Pasal  1320 KUHPerdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, antara lain  kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1) Diganti dg kata tanya Apakah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kegiatan sewa menyewa kapal? 2)  Bagaimana  upaya  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  sewa  menyewa  kapal  di Indonesia?
Tujuan  penelitian  ini  antara  lain:  a)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisa perlindungan  hukum  terhadap  kegiatan  sewa  menyewa  kapal  di  Indonesia.  b)  Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum penyelesaian sengketa sewa menyewa kapal di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan referensi  hukum  akan  perlindungan  hukum  terhadap  kegiatan  sewa  menyewa  kapal  di Indonesia  terutama  yang  berhubungan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang terkait.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  umumnya  dibedakan  atas  penelitian  normatif  dan penelitian empiris. Metode penelitian normatif (library research), Studi penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, mempelajari, maupun mengutip literatur atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan landasan berpikir dalam memperkuat atau memperjelas kronologi-kronologi di dalam penelitian. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.
Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Sehingga penelitian  hukum  normatif  berfokus  pada  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
Metode  penelitian  empiris  (field  research),  Penelitian  Hukum  Empiris  adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku  manusia,  baik  perilaku  verbal  yang  didapat  dari  wawancara  maupun  perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk  mengamati  hasil  dari  perilaku  manusia  yang  berupa  peninggalan  fisik  maupun arsip. Studi penelitian ini dilakukan penulis dengan cara melakukan wawancara terhadap sejumlah responden yang akan menjadi data dalam suatu penelitian.
Metode penelitian ini digunakan untuk memahami perlindungan hukum terhadap kegiatan  sewa  menyewa  kapal  di  Indonesia,  penulis  menggunakan  metode  penelitian yuridis  normative.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah  metode  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) adalah pendekatan atau metode yang digunakan dalam merancang, menginterpretasi, dan melaksanakan undang-undang, peraturan, atau sistem hukum.
Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundangundangan,  karena  yang  akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum  yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan konseptual (conseptual approach) digunakan dalam rangka  untuk  menyamakan  persepsi  atau  pemahaman  terhadap  bahasa  hukum  yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir). Peneliti menggunakan sumber data sekunder, yaitu  informasi  atau  data  yang  telah  dikumpulkan  atau  dipublikasikan  oleh  pihak  lain sebelumnya dan digunakan ulang dalam penelitian.
Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  a) Dokumen  hukum,  yaitu  bahan  penelitian  yang  berasal  dari  perundang-undangan  yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. b) Literatur hukum, berupa buku buku hasil karya kalangan hukum mengenai perjanjian sewa menyewa kapal, hasil- hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.
Teknik Pengumpulan Data, Peneliti menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum
sekunder  dan  bahan  hukum  tertier.  Untuk  menganalisis  bahan  hukum  yang  telah terkumpul,  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif.  Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut.
Analisis  dan  ketajaman  penelitian  kualitatif  sangat  terpengaruh  pada  kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum di Indonesia
Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun  arah  dari  konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  HAM  adalah adanya  pembatasan  dan  peletakan  kewajiban  kepada  masyarakat  dan  pemerintah. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.
Perlindungan  hukum  di  Indonesia  mencakup  berbagai  aspek  dalam  berbagai bidang  kehidupan,  termasuk  hukum  perdata,  hukum  pidana,  hukum  administrasi,  dan hukum  lainnya.  Salah  satu  contoh  perlindungan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  yaitu perlindungan hukum konsumen. Menurut Undang-Undang

## Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif;  hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.
Perjanjian Sewa menyewa dalam praktek sering menimbulkan persoalan tentang hak dan kewajiban baik dari pihak penyewa maupun dari pihak yang menyewakan yaitu tentang  kepemilikan  benda  yang  disewa  apakah  benar-benar  milik  pihak  yang menyewakan  atau  milik  pihak  ketiga  yang  memberikan  kuasa,  kemudian  persoalan jangka waktu berakhirnya perjanjian baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis dan persoalan mengulangsewakan atau mengalihsewakan benda sewaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik benda sewa.

## Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Sewa Menyewa Kapal di Indonesia
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  dibutuhkan  suatu  moda/  sarana pengangkutan  yang  dapat  mendukung  mobilitas  orang  dan  barang.  Berkaca  kepada karakteristik  geografis  Indonesia  (negara  kepulauan),  maka  sarana  pengangkutan khususnya pengangkutan melalui laut sangat diperlukan. Pengangkutan di laut Indonesia berguna sebagai moda jejaring yang efektif untuk menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau lainnya.
Pengangkutan  merupakan  suatu  kegiatan  penting  yang  dapat  menopang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, melalui kegiatan pengangkutanlah orang dan barang  dapat  dibawa  atau  diantarkan  dari  suatu  tempat  asal  ke  tempat  tujuan  sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Secara umum, kegiatan pengangkutan dilaksanakan dalam rangka untuk mengantarkan orang dan barang dengan selamat serta bertujuan guna meningkatkan nilai guna suatu barang (Muhammad 2013).
Dikatakan  bertujuan  untuk  mengantarkan  dengan  selamat,  karena  esensi  dari pengangkutan  itu  sendiri  yang  bertujuan  untuk  mengantarkan  orang  (penumpang)  dan barang  ke  tempat  yang  hendak  dituju  olehnya  sehingga  dapat  memiliki  nilai  guna. Meningkatkan  nilai  guna  dalam  artian  bahwa  nilai  seseorang  atau  suatu  barang  akan menjadi lebih tinggi di tempat tujuan karena dapat berguna bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan. bahwa, perjanjian sewa kapal memiliki akibat hukum berupa hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  dipenuhi  oleh  kedua  pihak  yang melakukan perjanjian.
Sebuah perjanjian sewa kapal (charterparty) tidak memerlukan bentuk khusus dan tidak perlu ditandatangani. Namun, umumnya adalah praktik yang nyaman dan lumrah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk bernegosiasi dengan memodifikasi formulir perjanjian sewa kapal yang sudah ada.
Mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan, maka pihak  yang  menyewakan  memiliki  hak  untuk  menerima  pembayaran  harga  sewa  pada waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjiannya dan, pihak yang menyewakan juga mempunyai  hak  untuk  menerima  kembali  barang  yang  disewakan,  jika  jangka  waktu sewa sudah berakhir.
Hak-hak  dalam  sewa  menyewa  kapal;  a)  Masing-masing  pihak  diperbolehkan menuntut dibuatnya suatu akta tentang persetujuan dan akta ini dinamakan charter party. b)  Jika  dalam  waktu  yang  ditentukan  kapal  tidak  tersedia,  maka  persetujuan  itu  boleh dibatalkan oleh pihak yang ingin menyewa. c) Sebelum memakai kapal, pencarter berhak untuk memeriksa kapal dan kapal akan diperiksa oleh ahli. d) Apabila biaya carter tidak dibayar, maka yang mencarterkan kapal berhak untuk mengakhiri persetujuan, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pihak pencarter.
Kewajiban dalam sewa menyewa kapal; a) Yang mencarterkan kapal diwajibkan untuk memberikan bantuan seperlunya dalam hal pemeriksaan. b) Pencarter wajib untuk mengganti rugi kepada si yang mencarterkan sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan
dan kelambatan yang disebabkan karenanya. c) Harga carter kapal harus dibayar sampai dengan hari berakhirnya persetujuan.

## Penyelesaian Sengketa di Indonesia
Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama untuk waktu yang relatif lama dan memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang terikat pada satu sistem kehidupan bersama, dimana di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang bertujuan  untuk  mengatur  bagaimana  warganya  bertingkah  laku.  Dalam  kehidupan masyarakat   manapun terdapat berbagai bentuk kepentingan.  Kepentingan tersebut ada yang selaras satu sama lain, tetapi ada juga yang saling bertentangan satu dengan yang lain.    Apabila  terdapat  dua  atau  lebih  kepentingan  yang  saling  bertentangan,  maka terjadilah bentrok kepentingan.  Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa.
Sengketa  ini  adakalanya  dapat  diselesaikansecara  damai,  tetapi      adakalanya konflik      tersebut      menimbulkan  ketegangan      yang      terus      menerus      sehingga mengakibatkan  kerugian  pada  kedua  belah  pihak.  Agar  dalam  mempertahankan kepentingan  masing-masing  pihak  itu  tidak  melampaui  batas-batas  dari  norma  yang ditentukan  maka  perbuatan  main  hakim  sendiri  (eigenrichting)  haruslah  dihindarkan. Apabila  para  pihak  merasa  hak-haknya  dirugikan,  maka  ia  dapat  memutuskan  untuk mencari  cara-cara  penyelesaian  sengketa  tersebut  yang  menurut  mereka  dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi, dan non-litigasi. Setiap cara memiliki keuntungan tersendiri.

## Litigasi
Proses  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  berarti  sengketa  tersebut  akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di  bawahnya  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Pengadilan  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  mempunyai  tugas  pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
Kelebihan  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  adalah  putusan  pengadilan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  pasti,  bersifat  final,  menciptakan  kepastian  hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan  (eksekusi).  Putusan  pengadilan  mempunyai  tiga  macam  kekuatan  yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni:

## Kekuatan mengikat
Putusan  hakim  mempunyai  kekuatan  mengikat,  artinya  putusan  hakim  itu mengikat  para  pihak  yang  berperkara  dan  yang  terlibat  dalam  perkara  itu.  Para  pihak harus  tunduk  dan  menghormati  putusan  hakim  tersebut.  Terikatnya  para  pihak  pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif: 1) Mengikat dalam arti positif,
yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur). 2) Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (nebis in idem).

## Kekuatan pembuktian
Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu  telah  diperoleh  kepastian  tentang  sesuatu  yang  terkandung  dalam  putusan  itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan  untuk  mengajukan  banding,  kasasi,  peninjauan  kembali  atau  upaya  hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.

## Kekuatan eksekutorial
Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya  saja,  melainkan  juga  realisasi  pelaksanaannya  (eksekusinya)  secara  paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.
Namun  sayangnya,  selain  kelebihan  di  atas  penyelesaian  sengketa  dengan  cara litigasi juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya: a) memaksa para pihak pada posisi  yang  ekstrem;  b)  memerlukan  pembelaan  (aclvocasy)  atas  setiap  maksud  yang dapat mempengaruhi putusan; c) menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan.

## Non Litigasi
Penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi  merupakan  penyelesaian  sengketa melalui  proses  di  luar  pengadilan  menghasilkan  kesepakatan  yang  bersifat  “win-win solution”,  dijamin  kerahasiaan  sengketa  para  pihak,  dihindari  kelambatan  yang diakibatkan  karena  hal  prosedural  dan  administratif,  menyelesaikan  masalah  secara komprehensif  dalam  kebersamaan  dan  tetap  menjaga  hubungan  baik.  Satu-satunya kelebihan  proses  nonlitigasi  ini  sifat  kerahasiaannya,  karena  proses  persidangan  dan bahkan  hasil  keputusannya  pun  tidak  dipublikasikan.  Penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).
Bentuk-bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah sebagai berikut: a) Negosiasi.  b)  Good  Offices.  c)  Mediasi.  d)  Konsiliasi.  e)  Arbitrase.  f)  Summary  Jury Trial. g) Rent-a-Judge. h) Med-arb. i) Hybrid. j) CDR/CADR.
Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Misalnya saja di batak dalam forum runggun adatnya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di minang kabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum  berperan  sebagai  mediator  dan  konsiliator  dalam  menyelesaikan  suatu  masalah yang  dihadapi  oleh  masyarakat  setempat.  Oleh  sebab  itu  masuknya  konsep  ADR  di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

## Penyelesaian Sengketa dalam Kegiatan Sewa Menyewa Kapal di Indonesia
Hingga hari ini, wilayah laut masih menjadi jalur transportasi yang paling efektif untuk  melakukan  perdagangan  internasional.  Dengan  menggunakan  kapal  yang kapasitasnya bisa mengangkut muatan dalam jumlah yang besar, perdagangan melalui laut masih mengalahkan jalur transportasi melalui darat dan udara. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memperkirakan bahwa sekitar 80% dari perdagangan internasional diangkut melalui laut.
Terdapat  yuridiksi  negara  Indonesia  atas  transportasi  lautnya,  yaitu  dengan adanya penerapan asas cabotage yang bermakna bahwa hanya kapal berbendera Indonesia dengan diawaki awak kapal berkebangsaan Indonesia sajalah yang melakukan pelayaran antar pulau ataupun atar pelabuhan dalam wilayah negara Indonesia tersebut.
Tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  penerapan  asas  cabotage,  yaitu:  1) Mencegah  dan  mengurangi  ketergantungan  akan  kapal-kapal  asing;  2)  Memperlancar arus barang atau jasa dan manusia ke seluruh wilayah Nusantara secara luas; 3) Salah satu upaya penyedia kesempatan kerja bagi warga negara.
Tentu dengan semakin bertambahnya pemanfaatan laut akan semakin bertambah resikonya untuk terjadinya sebuah sengketa. Objek sengketa yang terjadi di laut sangat bervariasi, diantaranya terkait kegiatan sewa menyewa kapal. Di dalam praktek pelayaran internasional dikenal beberapa dokumen standar sebagai bentuk perjanjian carter kapal baik yang berlaku untuk time charter maupun pada voyage charter.
Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  dalam  perjanjian  carter  para  pihak  dapat merumuskan dan memiliki kebebasan penuh apa yang dikehendaki dalam charter party berdasarkan  kepentingannya  masing-masing.  Akan  tetapi  dalam  praktek  pelayaran internasional, terdapat bentuk-bentuk khusus dan “Baku” yang dapat dipergunakan oleh para  pihak  untuk  merumuskan  keinginan  mereka  dalam  mengadakan  perjanjian  carter yang dikenal sebagai Standard Charter Party.
Tentu saja bentuk-bentuk khusus standard party tersebut mempunyai perbedaan antara satu dengan lainnya, sesuai dengan jenis-jenis barang atau kargo yang diangkut. Demikian  pula  halnya  “Formulir”  untuk  perjanjian  time  charter  berbeda  dengan perjanjian  voyage  charter.  Biasanya  formulir  untuk  time  charter  tidak  mempersoalkan tentang jenis-jenis barang yang diangkut, sedangkan formulir dalam voyage charter akan memuat tentang jenis barang yang diangkut.
Selanjutnya  untuk  kargo  atau  muatan  yang  khusus  seperti  muatan  curah  (bulk cargo)  atau  penumpang,  di  antaranya:  1)  Standard  Ore  Charter  party  dengan  kode “OREVOY’ khusus mengangkut bijih besi; 2) Continent Grain Charter party dengan kode “SYNACOMEX  90”  adalah  khusus  untuk  angkutan  bahan  makanan  berbentuk  padi- padian (grain and cereal); 3) The Baltic and International Maritime Council Coal Voyage Charter 1971 yang direvisi tahun 1997 dengan kode “POLCOALVOY’, khusus untuk muatan batu bara; 4) Gas Voyage Charter party to be used for Liquid Gas Except LNG, dengan  kode  “GASVOY”  yang  dikeluarkan  oleh  The  Documentary  Committee  of  the Baltic and International Maritime Coference in July 1972 yang khusus mengangkut gas alam cair selain LNG; 5) The Baltic and International Maritime (BIMCO) Uniform Time
Charter party for Container Vessels yang diterbitkan pada Oktober 1990, dengan kode “BOXTIME” khusus untuk penyewaan bagi kapal peti kemas (container).
Hukum  Indonesia  maupun  hukum  asing  sebagai  contoh  hukum  Inggris  atau Amerika Serikat pada dasarnya tidak mensyaratkan harus menggunakan format “Charter Party” tertentu, dalam suatu hubungan hukum carter kapal laut, hal ini berarti para pihak (pemilik  kapal  dan  pencarter)  bebas  membuat  “Charter  Party”  dengan  syarat  dan ketentuan yang disepakati bersama, sepanjang hal – hal yang diatur tidak bertentangan dengan hukum yang dipilih dalam “Charter Party” tersebut.
Dalam penelitian ini, ada 3 kasus perjanjian sewa menyewa kapal di Indonesia sebagai berikut:

## 1.Kasus yang terjadi pada PT. Jaya Samudra dengan Samsun Logix
Konflik kedua perusahaan ini berawal saat mereka meneken kontrak penyewaan kapal selama setahun. Masalah muncul ketika kapal itu mengalami kecelakaan pada awal masa  kontrak.  Sebagai  penyewa,  Samsun  Logix  menolak  membayar  tunggakan  sewa kapal selama masa perbaikan dan sisa biaya perbaikan kapal. Pengacara Jaya Samudera, Rudyantho  bilang,  Samsun  menolak  membayar  lantaran  merasa  tidak  menggunakan kapal selama masa perbaikan.
Tapi,  Jaya  Samudra  bersikeras  bahwa  sebagai  penyewa,  Samsun  harus  ikut bertanggung jawab atas kapal selama masa kontrak dan membayar biaya sewa setiap dua minggu.  "Karena,  kan,  kontraknya  bukan  by  boat  charter  tapi  time  charter,"  kata Rudyantho.  Jaya  Samudra  juga  mempermasalahkan  hal  ini  ke  Badan  Arbitrase Internasional di New York. Perusahaan perkapalan ini sudah mendaftarkan gugatan itu pada Mei 2008 silam. Jaya Samudra menuntut Samsun supaya membayar tunggakan US$ 1 juta. Ini merupakan akumulasi kekurangan biaya perbaikan dan sewa kapal.
2. Kasus antara PT. Timah (Persero) dengan PT. Somit Trakonad
Berdasarkan  Surat  Perjanjian  Nomor  011/TT/SP-1000/14-S.11.4  tanggal  13 Januari  2014  tentang  sewa  menyewa  Kapal  Isap  Pulau  Tujuh  dalam  rangka  pekerjaan pengerukan/penimbunan/reklamasi di Teluk Lamong-Gresik antara PT. Timah (Persero) sebagai  pihak  pertama  dengan  PT.  Somit  Trakonad  sebagai  pihak  kedua.  PT.  Somit Trakonad  telah  melakukan  wanprestasi,  tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam  Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014. Kasus ini diadili dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama.
Sejak mulai beroperasi pada tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014, Kapal Isap Pulau Tujuh beroperasi selama 591 jam dengan biaya sewa sebesar  Rp  4.801.875.000,-  (empat  milyar  delapan  ratus  satu  juta  delapan  ratus  tujuh puluh  lima  ribu  rupiah)  yang  harus  dibayarkan  oleh  PT.  Somit  Trakonad  kepada  PT. Timah  (Persero),  akan  tetapi  PT.  Somit  Trakonad  tidak  melaksanakan  kewajibannya tersebut dan hanya membayar sebesar Rp 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah),  dengan  demikian  sampai  dengan  gugatan  ini  diajukan,  PT.  Somit  Trakonad belum  memenuhi  kewajibannya  melunasi  sisa  pembayaran  sebesar  Rp  401.875.000,- (empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Kewajiban  pembayaran  harga  sewa  yang  harus  dilakukan  oleh  PT.  Somit Trakonad  kepada  PT.  Timah  (Persero)  sebagaimana  diuraikan  pada  Posita  butir  11 dimuka dan kewajiban membayar penerimaan Negara berupa pungutan PPn sebesar 10% dari biaya sewa yaitu sebesar Rp 480.187.500,- (empat ratus delapan puluh juta seratus delapan  puluh  tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah)  sebagaimana  diatur  dan  ditetapkan  dalam Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 adalah merupakan kewajiban hukum yang wajib dilaksanakan oleh PT.
Somit Trakonad karena kesepakatan dalam Perjanjian a quo, sesuai dengan asas hukum  pacta  sunt  servanda  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1338  KUHPerdata  yaitu perjanjian  antara  dua  belah  pihak  adalah  merupakan  undang-undang  yang  bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. selain kewajiban-kewajiban yang telah dilalaikan oleh PT.  Somit  Trakonad  sebagaimana  diuraikan  di  muka,  PT.  Somit  Trakonad  juga  tidak memenuhi  kewajibannya  kepada  PT.  Timah  (Persero)  yaitu  tidak  membayar  Jaminan Demobilisasi Kapal Isap Pulau Tujuh sebesar Rp 650.000.000, - (enam ratus lima puluh juta rupiah).
3. PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) melakukan perjanjian sewa menyewa kapal dengan pihak Panapond International (HK) CO., LTD
Perjanjian sewa-menyewa kapal ini berlangsung pada tanggal 21 Januari 2008. Kemudian  Pihak  Ketiga  meminjam  bendera  milik  PT.  Sebuku  Nusantara  Indonesia Perkasa (SNIP) sebagai tanda pengenal kapal yang disewa dari Panapond International (HK) CO., LTD. Sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa bahwa pada bulan Februari 2008  kapal  Panapond  International  (HK)  CO.,  LTD  sudah  berada  di  Indonesia  untuk mengangkut  ore  nikel  dari  Indonesia,  padahal  ore  nikel  tersebut  belum  siap  untuk diangkut ke dalam kapal sehingga mengalami keterlambatan pengangkutan.
Namun di sisi lain, pihak PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) tidak membatalkan perjanjian sewa menyewa kapal dengan Panapond International (HK)CO., LTD,  sehingga  keterlambatan  pengangkutan  ini  berdampak  pada  manajemen pengoperasian kapal Panapond International (HK)CO., LTD. Sesuai dengan pernyataan di atas, dalam hal ini dapat dikatakan terjadi wanprestasi yang ditimbulkan dari pihak PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP). Kemudian pada tanggal 1 September 2009 Panapond  International  (HK)  CO.,  LTD  menggugat  PT.  Sebuku  Nusantara  Indonesia Perkasa (SNIP) ke Lembaga Arbitrase di Hongkong atas dasar gugatan wanprestasi yang ditimbulkan oleh PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP).

## KESIMPULAN
Belum ada perlindungan hukum dari negara untuk kegiatan sewa menyewa kapal. Selama  ini,  sengketa  hanya  diselesaikan  oleh  kedua  belah  pihak,  tanpa  ada  campur tangan negara.

## BIBLIOGRAFI
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Cet.  1,  (Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2004).
Achmadi Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Chandra Pratama, 1996).
John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, (Oxford: OUP, 1999).
Kuntoro, et al., Analisa dan Evaluadi Hukum Tentang Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK), (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 1999).
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, (Pustaka Pelajar, 2010).
Phillipus  M.  Hadjon,  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia,  (Yogyakarta:  Gajah Mada University Press, 2011).
Proyek  Penelitian  dan  Pengembangan  Mahkamah  Agung  RI,  Laporan  Penelitian Alternative  Dispute  Resolution  (Penyelesaian  Sengketa  Alternatif)  dan  Court Connected  Dispute  Resolution  (Penyelesaian  Sengketa  yang  Terkait  dengan Pengadilan), (Mahkamah Agung RI: 2000).
Salim  H.S,  Hukum  Kontrak:  Teori  &  Teknik  Penyusunan  Kontrak,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2019).
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
Soerdjono  Seokanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1993).
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2003).
Wiwik  Sri  Widiarty,  Perlindungan  Hukum:  Usaha  Kecil  dan  Menengah  dalam Perdagangan Garmen, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2019).

## Copyright Holder:
Dina Kristina, John Pieries, Wiwik Sri Widiarty (2023)

## First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: