This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Hakikat  Ketentuan  Transisional  dalam  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia 1 , Kristi Warista Simanjuntak 2 , Wahab Aznul Hidaya 3 , Andi Darmawansya 4 .

## 1. Pendahuluan
Dalam  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (UU  P3)  diterangkan  bahwa  pembentukan peraturan  perundang-undangan  adalah  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  yang mencakup  tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,
1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia. E-mail: saktialwiyah@um-sorong.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia. E-mail: kristiwarista98@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia. E-mail: wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id
4 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia. E-mail: darmawansya.andi@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Ketentuan Peralihan; Aturan Peralihan; Peraturan Perundang- undangan.
How to cite: Rakia, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah., Simanjuntak, Kristi Warista., Hidaya, Wahab Aznul., Darmawansya, Andi. (2021). Hakikat Ketentuan
Transisional dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Amsir
Law Journal, 3(1), 30-38.
DOI: 10.36746/alj.v3i1.44
In the process of drafting regulations, transitional provisions are used in order to overcome the  legal vacuum, legal certainty, legal protection, and  regulate other matters  of  a  transitional  nature.  In  terms  of  nomenclature,  transitional provisions are referred to by different terms but are considered to have the same meaning.  However,  the  terms  of  the  transitional  provisions  have  certain differences. This study aims to answer the nature of the transitional provisions in every formation  of legislation, as  well as the status of meaning between the terms  “Ketentuan  Peralihan”  and  “Aturan  Peralihan”  which  have  the  same meaning status in the system  of forming  legislations. The results of this study indicate that the preparation of the  “Transitional Provisions” material in the Appendix  to  Law  Number  15  of  2019  is  not  adequately  used  in  the preparation  of  “Aturan  Peralihan”  in  the  constitution.  This  is  because  the essence  of  the  preparation  of  transitional  provisions  in  the  constitution  is  not only in order to overcome the legal vacuum, legal certainty, legal protection, and regulate other matters of a transitional nature, but also because of the transfer of power.
pengundangan. Dengan kata lain, apabila pembentukan peraturan tidak melalui tahapan ini maka  pembentukan  suatu  peraturan  dianggap  tidak legitimate .  Walaupun  demikian,  harus diakui dalam praktik tidak semua pembentukan peraturan melalui tahapan tersebut. 5
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dilakukan  dalam  rangka  mencukupi kebutuhan  hukum  nasional  demi  terselenggaranya  keadilan  dan  kepastian  hukum  yang bermartabat  sebagai  cerminan  dari  konsep  negara  hukum.  Artinya  setiap  materi  muatan yang hendak disusun dalam rancangan peraturan sedapat mungkin mengakomodir materi- materi yang dianggap penting agar tidak terjadi kekosongan hukum ( rechtsvacuum ). Sekalipun demikian, secara alamiah suatu peraturan tidak selalu dapat mengakomodir seluruh materi hukum,  terlebih  lagi  manakala  suatu  peraturan  yang  dibentuk  ternyata  berkaitan  dengan peraturan-peraturan  lain.  Oleh  sebab  itu,  biasanya  dalam  suatu  peraturan  diatur  juga mengenai  suatu  ketentuan  yang  bersifat  transisional  dengan  tujuan  untuk  mengatasi kekosongan hukum.
Ketentuan transisional dalam UU P3 disebut dengan “Ketentuan Peralihan” sebagai definisi  operasional  bagi  ketentuan  yang  bersifat  penyesuaian  atau  mengatur  hubungan- hubungan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indosnesia (UUD NRI) 1945, ketentuan transisional disebut dengan “Aturan Peralihan”. Sedangkan dalam Naskah Komprehensif  Perubahan  UUD  NRI  1945,  justru  disebut  lagi  dengan  isitilah  lain  yaitu istilah  “Ketentuan  Aturan  Peralihan”. 6 Sejauh  ini  istilah  “Ketentuan  Peralihan”  dan “Aturan Peralihan” dianggap memiliki makna yang sama. Namun secara operasional kedua istilah  ini  cukup  menimbulkan  kebingungan,  karena  dalam  UU  P3  tidak  ada  keterangan bahwa  “Aturan  Peralihan”  memiliki  status  dan  makna  yang  sama  dengan  “Ketentuan Peralihan”.
Dalam  proses  penyusunan  materi  hukum,  keberadaan  ketentuan  yang  bersifat transisional  memang  diperlukan  sebagai  upaya  untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Akan tetapi,  ada  perbedaan  mengenai  penyusunan  ketentuan  transisi  antara  konstitusi  dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyusunan ketentuan transisi dalam pembentukan konstitusi  umunya  menggunakan  dua  mekanisme,  yaitu interim  constitutions dan transitional provisions . 7 Interim  constitutions berkaitan  dengan  proses perancangan  konstitusi,  pembatasan sementara, serta penyediaan kerangka kerja dalam  membangun kepercayaan politik antara berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut. Sedangkan, transitional provisions pada  dasarnya  merupakan  ketentuan  sementara  yang  secara  jelas  menguraikan urutan dan waktu transisi. 8
Proses  penyusunan  ketentuan  transisional  dalam  konstitusi  agak  sedikit  berbeda dengan  penyusunan  ketentuan  transisional  dalam  peraturan  perundangan  lainnya.  Hal  ini disebabkan  karena  penyusunan  ketentuan  transisional  dalam  konstitusi  biasa  terjadi peralihan  kekuasaan  politik.  Maka  dari  itu,  apabila  unsur-unsur  ketentuan  transisional sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II UU P3 yang menyangkut dengan “Ketentuan Peralihan”,  dapat  dilihat  bahwa  tujuan  dari  penyusunan  “Ketentuan  Peralihan”  tidak
5 Misalnya  pembentukan  peraturan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  (Perpu/Perppu)  yang  tidak  selalu melalui tahapan perencanaan.
6 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan  Hasil Perubahan UUD 1945. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku X Perubahan  UUD,  Aturan  Peralihan,  dan  Aturan  Tambahan .  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi, hlm. 169.
7 Alston,  E.,  &  Ginsburg,  T.  (2017).  Playing  for  Constitutional  Time:  Interim  Constitutions  &  Transitional Provisions. Ginsburg,  Tom,  and  Eric  Alston."  Playing  for  constitutional  time:  Interim  constitutions  and  transitional  provisions."  The Timing of Lawmaking (2017) , 110 .
8 Ibid .
memasukkan unsur peralihan kekuasaan politik. Namun, apakah hal ini berpengaruh pada perbedaan istilah yang digunakan, belum ada penjelasan yang tegas mengenai ini.
Pada hakikatnya, konstitusi dapat diubah kapan saja sepanjang memenuhi syarat Pasal 37  UUD  NRI  1945.  Namun  apabila  dalam  proses  amandemen  konstitusi  diperlukan penyusunan ketentuan transisi, apakah proses penyusunannya bergantung pada Lampiran II UU  P3,  atau  dengan  sarana  hukum  lainnya  yang  ditetapkan  pada  saat  amandemen  akan dilakukan.  Penelitian  ini  bemaksud  menjawab  dua  pertanyaan,  yaitu:  bagaimana  hakikat ketentuan  transisional  dalam  setiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan?  Dan apakah istilah “Ketentutan Peralihan” dan “Aturan Peralihan” memiliki status makna yang sama dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan?

## 2. Metode
Tipe  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif-yuridis  dengan pendekatan  kualitatif.  Sifat  penelitian  ini  adalah  preskriptif-analitis,  yakni  metode  yang dipakai  untuk  menggambarkan  suatu  kondisi  atau  keadaan  yang  sedang  terjadi  atau berlangsung  yang  tujuannya  agar  dapat  memberi  data  seteliti  mungkin  mengenai  obyek penelitian  sehingga  mampu  menggali  hal-hal  yang  bersifat  ideal,  kemudian  dianalisis berdasarkan teori hukum yang relevan dengan obyek penelitian.  Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  Primer  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari teori hukum sesuai dengan objek masalah yang diteliti. Bahan  hukum  tersier  terdiri  dari  surat  kabar  online  maupun  offline,  kamus  hukum,  dan sebagainya, untuk menunjang informasi dan istilah yang digunakan dalam penelitian.

## 3. Hakikat  Ketentuan  Transisional  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan
Dalam  sistem  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dikenal  dua istilah  berbeda  untuk  menyebutkan  peraturan  transisi,  yaitu  “Aturan  Peralihan”  dan “Ketentuan Peralihan”. Istilah “Aturan Peralihan” hanya digunakan pada UUD NRI 1945, namun  jarang  digunakan  atau  tidak  digunakan  sama  sekali  pada  undang-undang  biasa. Sedangkan  istilah  “Ketentuan  Peralihan”  lazim  digunakan  di  sejumlah  peraturan perundang-undangan  kecuali  UUD  NRI  1945.  Meski  terdapat  perbedaan  istilah, nampaknya  istilah  “Aturan  Peralihan”  dan  “Ketentuan  Peralihan”  dianggap  memiliki makna  yang  sama,  yakni  sebuah  aturan  atau  ketentuan  yang  fungsi  utamanya  untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum pada masa transisi.
Walaupun  dianggap  memiliki  makna  yang  sama,  perbedaan  istilah  antara  “Aturan Peralihan” dan “Ketentuan Peralihan” cenderung membingungkan untuk digunakan secara operasional.  Dalam  Lampiran  II  UU  P3,  definisi  operasional  tentang  “Ketentuan Peralihan” diuraikan secara konseptual-fungsional. Akan tetapi tidak ada penjelasan apakah hal  tersebut  juga  berlaku  bagi  istilah  “Aturan  Peralihan”.  Dalam  Naskah  Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, justru disebut lagi dengan istilah lain yaitu istilah “Ketentuan Aturan  Peralihan”,  yang  terjadi  karena  pencampuran  antara  ketentuan  dalam  Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. 9
Kalau  diperhatikan,  istilah  “Aturan  Peralihan”  merupakan  istilah  asli  yang  hanya digunakan  UUD  1945  sejak  disahkan  pada  tanggal  18  Agustus  1945.  Selanjutnya  pada Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat, 10 ketentuan  transisional  diistilahkan  dengan
9 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. (2010). Op.Cit.
10 Keputusan Pres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48.(c) LN 50–3.
“Ketentuan-Ketentuan  Peralihan”,  yang  juga  digunakan  dalam  UUDS  1950.  Pada  saat diberlakukan  kembali  UUD  NRI  1945  hingga  amandemen  1999-2002,  istilah  “Aturan Peralihan”  dipertahankan  hingga  sekarang,  namun  materi  muatannya  mengalami perubahan.
Sebelum amandemen, Aturan Peralihan UUD NRI 1945 berjumlah IV (empat) butir, sedangkan  sesudah  amandemen  Aturan  Peralihan  UUD  NRI  1945  berjumlah  III  (tiga) butir.  Perbedaan  materi  muatan  Aturan  Peralihan  UUD  NRI  1945  sebelum  dan  sesudah amandemen  mencirikan  keadaan  dan  kebutuhan  zaman  masa  itu.  Namun  yang  pasti, ketentuan transisional pada UUD NRI 1945 baik sebelum atau sesudah amandemen bukan dengan tujuan untuk mengatasi kekosongan hukum semata, namun juga disebabkan adanya peralihan kekuasaan.
Ketentuan  peralihan  merupakan  sebuah  ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan yang rumusannya dapat didefinisikan ketika diperlukan atau jika diperlukan, yang berarti  tidak  semua  peraturan  perundang-undangan  mempunyai  ketentuan  peralihan. 11 Dalam Lampiran II UU P3, dijelaskan bahwa  “Ketentuan Peralihan” memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap  peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
1) Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
2) Menjamin kepastian hukum;
3) Memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  terkena  dampak  perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
Kalau  diperhatikan,  pada  dasarnya  “Ketentuan  Peralihan”  bersifat  fakultatif,  dalam arti  bukan  merupakan  suatu  kewajiban  dalam  kerangka  atau  sistematika  peraturan perundang-undangan,  yakni  disusun  apabila  dibutuhkan.  Dalam  Lampiran  UU  P3, Ketentuan  Peralihan  dituangkan  ke  dalam  bab  tersendiri,  di  antara  “Ketentuan  Pidana” (jika  diperlukan)  dan  “Ketentuan  Penutup”.  Apabila  dalam  suatu  perundang-undangan tidak  diadakan  pengelompokan  bab,  dalam  arti  hanya  terdiri  dari  pasal-pasal,  maka  pasal yang memuat “Ketentuan Peralihan” dapat ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal sebelum “Ketentuan Penutup”.
Penyusunan  “Ketentuan  Peralihan”  juga  dapat  memuat  ketentuan  mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara, bagi tindakan atau hubungan hukum tertentu. Sebagai contoh, dapat dilihat Pasal 99A UU P3 Perubahan yang mana “pada saat pembentukan  kementerian  atau  lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  belum  terbentuk,  tugas  dan  fungsi pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tetap  dilaksanakan  oleh  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum.”  Begitupun  pada  Pasal  27 Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara  yang  mana “Kementerian yang sudah ada pada saat berlakunya undang-undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya  kementerian berdasarkan ketentuan dalam  undang- undang ini.”
Selain penyimpangan sementara tersebut, penyusunan Ketentuan Peralihan juga dapat disusun  dengan  memuat  penyimpangan  terhadap  ketentuan  perundang-undangan  yang diberlaku-surutkan. Apabila suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan surut, maka
11 Hariningsih, S. (2018). Ketentuan Peralihan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 6 (4), 595- 602.
peraturan  tersebut  hendaknya  memuat  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  status  dari tindakan atau hubungan hukum yang terjadi, dalam tenggang waktu berlaku surutnya suatu peraturan  perundang-undangan  dan  kapan  mulai  berlakunya.  Contoh:  “Selisih  tunjangan perbaikan  yang  timbul  akibat  Peraturan  Pemerintah  ini  dibayarkan  paling  lambat  3  (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.”
Hal-hal lain yang berkaitan dengan kaidah penyusunan “Ketentuan Peralihan”, yakni penundaan  sementara  bagi  tindakan  atau  hubungan  hukum  tertentu.  Misalnya,  jika  ada suatu  ketentuan  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  menunda  sementara berkaitan dengan tindakan atau hubungan hukum tertentu, maka tindakan atau hubungan hukum yang mengalami penundaan sementara tersebut harus dimuat secara tegas dan rinci, serta jangka waktu penghentiannya. Sebagai contoh: “Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor … Tahun ... tentang…  masih  tetap  berlaku  untuk  jangka  waktu  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari terhitung  sejak  tanggal  pengundangan  Peraturan  Pemerintah  ini.”  Meskipun  “Ketentuan Peralihan”  dapat  memuat  materi  penyimpangan  atau  penundaan  sementara  bagi  tindakan atau  hubungan  hukum  tertentu,  namun  penyusunan  “Ketentuan  Peralihan”  tidak  dapat memuat perubahan terselubung atas ketentuan perundang-undang lainnya.
Dalam  setiap  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  ketentuan transisional  memiliki  manfaat  yang  signifikan  untuk  menjaga  agar  pelaksanaan  dan penegakan  hukum  memiliki  legitimasi.  Meskipun  istilah  untuk  menyebut  ketentuan transisional  berbeda-beda,  namun  secara  substansial  memiliki  fungsi  yang  identik,  yakni sebagai sarana dalam mengatasi kekosongan hukum. Hal mana dapat disebut sebagai suatu bentuk  keadaan  kosong  atau  ketiadaan  peraturan  perundang-undangan  hukum  yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat. 12 Walaupun sebenarnya keadaan ketiadaan peraturan  perundang-undangan  hukum  itu  tidak  benar-benar  ada, 13 karena  perkembangan ilmu  hukum  melahirkan  terobosan-terobosan  dan  alternatif  hukum  yang  baru  dan  sesuai kebutuhan, misalnya seperti diskresi.
Manfaat dari ketentuan transisional juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Prinsip kepastian hukum mensyaratkan  bahwa  aturan  hukum  harus  diketahui,  jelas,  tepat,  stabil,  pasti  dan  dapat diprediksi. 14 Penyusunan  ketentuan  transisional  dalam  proses  pembentukan  peraturan dimaksudkan  agar  apabila  suatu  materi  tidak  diatur  dalam  peraturan  yang  telah  dibentuk, maka terhadap peristiwa hukum lainnya dapat merujuk pada aturan-aturan yang disebutkan dalam  ketentuan  transisi.  Namun  disini  terkadang  timbul  masalah  yang  berkaitan  dengan ketentuan  transisional,  ketika  aturan  yang  dirujuk  oleh  ketentuan  transisi  juga  sebenarnya bukan  aturan  yang  tidak  memadai.  Dengan  kata  lain,  kepastian  hukum  bukan  beban persoalan yang ada pada ketentuan-ketentuan transisional, melainkan problem legislasi yang lamban.
Sebenarnya,  masalah  kepastian  hukum  bukan  persoalan  apakah  hukumnya  ada  atau tidak,  tetapi  bisa  dijelaskan  atau  tidak.  Prinsip  “kepastian  hukum”  bukanlah  ilmu  hukum dogmatik  tetapi  merupakan  kajian  dalam  teori  hukum  yang  sedikit  banyak  harus dideskripsikan  melalui  pendekatan  teoretis.  Prinsip  kepastian  hukum  dalam  peraturan perundang-undangan  memang  merupakan  gagasan  yang  problematis  dan  dapat
12 Pratama, F. S. (2019). Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years. Journal of Law and Border Protection , 1 (1), 51-58.
13 Rakia,  A.  S.  R  S .  (2020). Perundang-Undangan  Indonesia:  Kajian  Mengenai  Ilmu  dan  Teori  Perundang-Undangan  serta Pembentukannya . CV. Social Politic Genius (SIGn).
14 Van Meerbeeck, J. (2016). The Principle of Legal Certainty in the Case Law of the European Court of Justice: From Certainty to Trust. European Law Review , 41 , 275.
diperdebatkan. Sedikitnya ada tiga pandangan mengenai kepastian hukum, yakni: kepastian hukum  yang  berkaitan  dengan  perundang-undangan;  kepastian  hukum  yang  berkaitan dengan  pandangan  awam;  dan  kepastian  hukum  dalam  pandangan  hukum  ortodoks. 15 Dalam pada itu, dikatakan bahwa pandangan hukum ortodoks adalah pandangan yang lebih disukai  dalam  arti  deskriptif. 16 Pendapat  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  lain  yang menjelaskan  bahwa  kepastian  hukum  harus  diuraikan  dengan  argumentasi  hukum  pada gagasan  prosedural  dan  rasional,  dengan  menghubungkan  antara  kompleksitas  hukum dengan cita hukum fundamental lainnya. 17
Ketentuan transisional juga dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi pihak- pihak  yang  terkena  dampak-dampak  atas  perubahan  ketentuan  dalam  suatu  Peraturan perundang-undangan.  Tentu  saja  hal  ini  dapat  dilakukan  ketika  persoalan  kekosongan hukum dan kepastian hukum telah teratasi terlebih dahulu. Walaupun perlindungan hukum kadang  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  klise,  namun  perlindungan  hukum  merupakan sebuah  hak  yang  harus  diberikan  pada  setiap  orang.  Perlindungan  hukum  diberikan  pada setiap  orang  agar  masyarakat  dapat  menikmati  segala  hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 18 Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya yang harus disediakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik batin maupun jasmani, dari gangguan atau berbagai ancaman dari pihak manapun.
Tujuan dari penyusunan ketentuan transisional pada hakikatnya sangat baik, terlebih lagi  sasaran  dari  penyusuanan  ketentuan  transisi  pada  peraturan  perundang-undangan berdampak  langsung  pada  warga  negara.  Walaupun  demikian,  tidak  semua  peraturan perundang-undangan memerlukan ketentuan-ketentuan transisi karena dalam perkembangan  hukum  lahir  beberapa  alternatif  hukum  yang  dapat  digunakan  untuk memberikan  hak  dan  kewajiban  pada  setiap  warga  negara.  Suatu  peraturan  yang  tidak memiliki  ketentuan  transisional  namun  dalam  praktiknya  ditemukan  ketidakjelasan,  dalam hal  ini  pengadilan  yang  harus  diberikan  beban  dalam  menarik  kesimpulan. 19 Ketentuan transisional  kadang  menjadi  sebuah  dilema  hukum,  yakni  di  satu  sisi  keberadaannya diperlukan  untuk  mengatasi  problem-problem  masa  peralihan,  namun  di  sisi  lain  hal  ini juga menunjukan lemahnya kegiatan legislasi.

## 4. Status  Makna  antara  Ketentuan  Peralihan  dan  Aturan  Peralihan  dalam  Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Sistem  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  merujuk  pada  Pasal  5 dan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945, UU P3, serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pengaturan mengenai ketentuan transisional dalam Lampiran II UU P3 diisitilahkan sebagai “Ketentuan Peralihan”, yang penyusunannya dalam rangka mengatasi kekosongan hukum,  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum,  serta  mengatur  hal-hal yang  bersifat  transisi.  Namun  tidak  dijelaskan  apakah  hal  ini  juga  berlaku  bagi  konstitusi atau hanya berlaku bagi perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945.
Disebutkan  dalam  lampiran  UU  P3,  “Ketentuan  Peralihan  memuat  penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  lama  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  baru.”
15 Barnes, J. (2008). Sources of doubt and the quest for legal certainty. Legisprudence , 2 (2), 119-154.
16 Ibid .
17 Bertea, S. (2008). Towards a new paradigm of legal certainty. Legisprudence , 2 (1), 25-45.
18 Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective. International Journal of Criminology and Sociology , 9 , 1397-1404.
19 Bennion,  F.  A.  R.  Transitional  provisions  and  the  Cohen  question.  In Understanding  Common  Law  Legislation .  Oxford University Press.
Dalam  proses  pembentukan  peraturan,  masalah  utama  yang  dihadapi  adalah  bagaimana mengaitkan sejumlah aturan yang terkena  dampak dari pembentukan aturan baru. Hal ini sangat  penting  karena  apabila  ketentuan-ketentuan  transisional  tidak  disusun  secara sistematis  maka  akan  mempengaruhi  otoritas  dari  hukum  itu  sendiri. 20 Oleh  sebab  itu pembentuk peraturan harus memberikan keseimbangan yang memadai untuk kepentingan politik, stabilitas hukum, keadilan sosial dan kepentingan publik dalam membuat ketentuan transisi.
Perbedaan  antara  istilah  “Ketentuan  Peralihan”  dan  “Aturan  Peralihan”  dipandang tidak memiliki masalah serius karena dianggap memiliki arti yang sama. Namun nampaknya tidak sesederhana itu, karena di samping istilah yang berbeda, ketentuan transisional yang dirumuskan dalam konstitusi secara khusus juga mengatur mengenai peralihan kekuasaan. Dalam  Lampiran  UU  P3  yang  mejelaskan  mengenai  “Ketentuan  Peralihan”,  peralihan kekuasaan  bukanlah  merupakan  unsur  atau  tujuan  yang  berkaitan  dengan  penyusunan “Ketentuan  Peralihan”.  Kalaupun  frasa  “mengatur  hal-hal  yang  bersifat  transisional  atau bersifat  sementara”  dalam  Lampiran  II  UU  P3  dimaknai pula  peralihan  kekuasaan,  tetapi frasa ini masih ambigu.
Istilah  “Ketentuan  Peralihan”  dan/atau  “Aturan  Peralihan”  cukup  mengalami kendala penerjemahan. Dalam glosari yang diterbitkan oleh Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI), “Ketentuan Peralihan” dalam bahasa inggris disebut dengan “ transitional provisions ”. 21 Ketika  dalam  proses  membahas  bab  “Ketentuan  Aturan  Peralihan”  pada amandemen  UUD  NRI  1945,  I  Dewa  Gede  Palguna  menyebut  istilah  “ transitional  law ” berfungsi  agar  tidak  terjadi  kevakuman  hukum. 22 Jimly  Asshiddiqie  menyebut  istilah “ concluding  and  transisional  profetion ”  dan  istilah  “ transitional  profetion ”  dalam  praktik penyusunan konstitusi di Rusia, yang apabila dimasukkan, maka tidak lagi memerlukan bab “Ketentuan Penutup” karena telah disatukan dalam bab ketentuan peralihan. 23 Sekarang ini, dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  ketentuan  transisional ditulis dengan “Ketentuan Peralihan” sesuai lampiran II UU P3, serta “Aturan Peralihan” yang digunakan dalam UUD NRI 1945.
Sekiranya  UUD  NRI  1945  mengalami  amandemen,  apakah  pengaturan  mengenai ketentuan transisi pada amandemen konstitusi harus didasarkan pada Lampiran II UU P3? ataukah  terdapat  mekanisme  lain  dalam  membubuhkan  nomenklatur  ketentuan  transisi pada UUD NRI 1945? Ketentuan Peralihan sebagaimana disebutkan dalam lampiran II UU P3  pada  dasarnya  cukup  memadai  dalam  fungsinya  sebagai  sarana  mengatasi  kekosongan hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, serta pengaturan terhadap hal-hal transisi. Namun  perlu  diingat  bahwa  ketentuan  transisi  dalam  pembentukan  konstitusi  juga disebabkan adanya peralihan kekuasaan. Oleh sebab itu, pada pembentukan konstitusi ada 2  (dua)  hal  yang  diperhatikan  mengingat  sifat  dari  amandemen  itu  sendiri,  yakni interim constitutions dan transitional  provisions . 24 Oleh  sebab  itu,  “Ketentuan  Peralihan”  dalam Lampiran II UU P3 tidak memadai untuk menyusun materi peralihan dalam konstitusi.
Dalam  pandangan  Sumit  Bisarya,  konstitusi  disusun  dalam  keadaan interregnum , 25 sehingga penyusunan ketentuan transisional pada konstitusi  menyangkut  tiga langkah  dan
20 Deng-feng,  Y.  A.  N.  G.  (2009).  A  Talking  about  the  Legal  Transitional  Provisions,  and  Its  Making  Principle  and Methods. In Legal Forum .
21 Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia https://penerjemahpemerintah.id/index.php/Ippi/glosari/
22 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. (2010). Op.Cit. hlm. 185.
23 Ibid.
24 Alston, E., & Ginsburg, T. (2017). Op.Cit.
25 Ginsburg, T. & Huq, A. (ed). (2016). Assessing Constitutional Performance . New York: Cambridge University Press, hlm. 203-205.
permasalahan.  Pertama, transitional  provisions  provide  a  threshold  bundle  of  steps  set  forth  by  a constitution in the process of institutional development . Kedua, establishment of the fundamental building blocks of the new constitutional order. ” Ketiga, “ transitional provisions may vary to a certain extent as to their  ends ”. 26 Lebih  lanjut,  dikatakan  bahwa  ketentuan  transisional  dalam  penyusunan konstitusi betujuan untuk mencapai dua hal, yaitu, “ set up the institutions of the new constitutional order ”  dan  “ provide  a  legal  and  political  framework  for  governance  while  those  institutions  are  being established ”. 27 Apabila  pendapat  ini  diikuti,  jelas  bahwa  materi  penyusunan  ketentuan peralihan dalam Lampiran II UU P3 belum memadai dalam mengatur hal-hal transisional yang berkaitan dengan pembentukan konstitusi.

## 5. Kesimpulan
Ketentuan Peralihan sebagaimana tertuang dalam Lampiran UU P3 tidak cukup memadai dalam  hal  penyusunan  ketentuan-ketentuan  transisional  terhadap  konstitusi.  Hal  ini disebabkan karena materi-materi yang dapat disusun sebagai aturan transisi dalam Lampiran UU P3 terbatas pada tujuan mengatasi kekosongan hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum,  serta  mengatur  hal-hal  yang  bersifat  transisi.  Adapun  penyusunan  aturan  transisi dalam pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar tidak hanya dilatarbelangi oleh materi lampiran UU P3, tetapi juga karena adanya peralihan kekuasaan.

## Referensi
Books with an Author:
A. S.  R.  S.  Rakia .  (2020). Perundang-Undangan  Indonesia:  Kajian  Mengenai  Ilmu  dan  Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya . CV. Social Politic Genius (SIGn).
F.  A.  R.  Bennion.  Transitional  provisions  and  the  Cohen  question.  In Understanding Common Law Legislation . Oxford University Press.
T.  Ginsburg  dan  A.  Huq  (ed.).  (2016). Assessing  Constitutional  Performance .  New  York: Cambridge University Press, p. 203-205.
Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. (2010).
Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Journal articles:
E.  Alston,  dan  T.  Ginsburg.  (2017).  Playing  for  Constitutional  Time:  Interim Constitutions  &  Transitional  Provisions. Ginsburg,  Tom,  and  Eric  Alston."  Playing  for constitutional time: Interim constitutions and transitional provisions." The Timing of Lawmaking (2017) , 110 .
F.  S.  Pratama.  (2019).  Rechtsvacuum  Phenomenon  in  Government  Regulation  of  the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years. Journal of Law and Border Protection , 1 (1), 51-58.
J.  Barnes.  (2008).  Sources  of  doubt  and  the  quest  for  legal  certainty. Legisprudence , 2 (2), 119-154.
26 Ibid .
27 Ibid .
J.  van  Meerbeeck.  (2016).  The  Principle  of  Legal  Certainty  in  the  Case  Law  of  the European Court of Justice: From Certainty to Trust. European Law Review , 41 , 275.
N. P. R. Yuliartini., dan D. G. S. Mangku. (2020). Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective. International Journal of Criminology and Sociology , 9 , 1397-1404.
S.  Hariningsih.  (2018).  Ketentuan  Peralihan  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 6 (4), 595-602.
S. Bertea. (2008). Towards a new paradigm of legal certainty. Legisprudence , 2 (1), 25-45.
Y. A. N. G. Deng-feng. (2009). A Talking about the Legal Transitional Provisions, and Its Making Principle and Methods. In Legal Forum .
World Wide Web:
Ikatan  Penerjemah  Pemerintah  Indonesia.  Glosari  Bidang  Hukum  dan  Peraturan Perundang-Undangan. https://penerjemahpemerintah.id/index.php/Ippi/glosari/

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2021ALJ. All rightsreserved.