## UN PENMAS UN | PENMAS
Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri
Volume 3, Number 1 (2023), pp. 1-6 e-ISSN 2810-000X https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/un-penmas

## Pengurusan Sertifikat Hak Milik Tanah RT 05-RW 05 Gayung Kebonsari Timur Kec. Ketintang Kota Surabaya
1* Suwardi, 2 Heru Kuswanto, 3 Evi Retnowulan 1*,2,3 Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Jawa Timur Indonesia e-mail: suwardi@narotama.ac.id 1 *, herukuswanto@narotama.ac.id 2 , eviretnowulan@narotama.ac.id 3 *Coresponding Author
Submit: 1 Januari 2023; revisi: 25 Maret 2023, diterima: 26 Mei 2023

## ABSTRAK
Kesadaran  masyarakat  terhadap  peraturan  atau  hukum  sangatlah  penting,  selain  untuk  menjaga kepentingan individu atau kelompok juga menjamin terwujudanya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sesuai sila ke lima Pancasila. Termasuk kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi hak milik atas tanah hendaknya tidak hanya dipahami semata, akan tetapi juga sangatlah perlu dilaksanakan atau dijalankan oleh masyarakat secara umum dengan tujuan untuk menjaga hak-hak mereka terhadap tanah yang ia miliki atau kuasai. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dengan mendekatkan kepada masyarakat. Bahan materi diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku,  makalah-makalah  dan  dokumen-dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan  penelitian. Permasalahan  yang  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  bagaimana  mendorong  agar  hak  kepemilikan sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat sehingga mema hami pentingnya pengurusan sertifikat tanah yang dimiliki menjadi sangat penting untuk dipahami bagi masyarakat RT 05-RW 05 Gayung Kebonsari Timur Kec. Ketintang Kota Surabaya.
Kata kunci: Pengurusan Sertifikat Hak Milik

## ABSTRACT
Public  awareness  of  regulations  or  laws  is  very  important,  in  addition  to  safeguarding  individual or group interests it also guarantees the realization of a just and prosperous society according to the five precepts of Pancasila. Including the community's legal awareness of the certification of ownership rights to  land  should  not  only  be  understood,  but  also  really  needs  to  be  carried  out  or  carried  out  by  the community in general with the aim of safeguarding their rights to the land they own or control. This service activity uses a sociological approach method by getting closer to the community. Materials are taken from laws and regulations, books, papers and other documents related to research. The problem taken from this research is how to encourage the ownership of land certificates to become strong evidence so that understanding the importance of managing land certificates is very important for the people of RT 05-RW 05 Gayung Kebonsari Timur Kec. Kentang City of Surabaya.
Keywords : Management of Freehold Certificates
Copyright © 2023 The Author(s) This is an open access article under the CC BY-SA license.

## PENDAHULUAN [Font Palatino Linotype 11, cetak tebal)
Kesadaran hukum masyarakat terhadap pengurusan sertifikat hak milik atas tanah secara umum masih perlu pengarahan dan pendapingan yang tepat. Adapun indikator kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum  atau  aturan  yang  berlaku  dalam  kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari seberapa besar pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap  hukum,  dan  prilaku  hukum  yang  dipahami  atau  dijalankan  oleh  masyarakat secara  umum.  Dimana  kesadaran  terhadap  hukum  dianggap  rendah  apabila  hanya mengetahui tentang aturan-aturan dan isi hukum saja. Sedangkan kesadaran terhadap hukum  yang  berhubungan  dengan  sertifikat  itu  sendiri  juga  dianggap  masih  perlu arahan dari pihak pihak yang memiliki pengetahuan cukup sehingga akan udah untuk diterapkan  dikalangan  masyara  kat  umum  tidak  sebatas  hanya  mengetahui  saja, melainkan  sudah  berperilaku  sesuai  dengan  hukum.  Namun  dalam  realitasnya masyarakat di RT 5 RW 5 kesadaran hukum terhadap sertifikasi hak milik atas tanah belum  bisa  dikatakan  tinggi.  Hal  ini dikarenakan masyarakat  sekitar RT 5  RW 5  Kel. Ketintang  Kota  Surabaya  yang  memiliki  tanah  maupun  bangunan  belum  memiliki sertifikat  hak  milik  atas  tanah.  Sedangkan  untuk  bukti  kepemilikan  atas  tanah  atau bangunan  yang  mereka  miliki  hanya  sebatas  SPPT  (Surat  Pemberitahuan  Pajak Terutang).
Adapun motivasi adanya masyarakat mensertifikatkan tanah yang mereka miliki ialah  untuk  mempermudah  mereka  meminjam  uang  di  bank  dan  untuk  mendirikan suatu usaha. Sedangkan untuk faktor penghambat masyarakat dalam mensertifikatkan tanah yang mereka miliki atau dikuasai yaitu faktor ekonomi karena mahalnya biaya untuk  mendaftarkan  tanah,  kerumitan  dalam  proses  mensertifikatkan  tanah  yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat, kenyamanan dari masyarakat dengan cukup mempunyai  SPPT atau Tumpi  yang menurut  pandangan mereka  telah  membuktikan kepemilikan  tanahnya.  Perlu  adanya  tindakan  tegas  dari  pihak  pemerintah  Kota Surabaya untuk lebih gencar lagi mengajak masyarakat untuk bisa menjalankan dengan betul tidak hanya pemahaman semata terhadap aturan hukum sertifikasi hak milik atas tanah, yang  bertujuan  menjamin  hak-hak  mereka  atas  suatu  tanah.  Sedangkan  untuk masyarakat RT 5 RW 5 Kel.Ketintang Kota Surabaya  hendaknya lebih yakin dan mampu menerima dan menjalankan dengan sepenuh hati program atau aturan yang dibuat oleh pemerintah  sehingga  pelaksanaan  program-program  baik  dari  pemerintah  pusat, daerah, dan pemerintah Kota Surabaya sendiri dapat berjalan dengan baik dan mampu dilaksanakan dengan sukses di masyarakat terkhusus program sertifikat hak milik atas tanah (Prona atau PTSL dan SMS (Sertifikat Masal Swadaya)). Selain itu usaha baik dari Kantor  Pertanahan  Kota  Surabaya  harus  tetap  semangat,  pantang  menyerah  dalam mensosialisasikan  pentingnya  bukti  kepemilikan  tanah  berupa  sertifikat  hak  milik  ke berbagai masyarakat di Kota Surabaya lebih khususnya Masyarakat Kel. Ketintang.

## METODE
Metode  pelaksanaan  kegiatan  pembinaan  dan  pendampingan  oleh  team  dosen Fakultas  Hukum  Universitas  Narotama  Surabaya  ini  dilakukan  dengan  mengadakan pembinaan  dan  sosialisasi  mengenai  Pengurusan  sertifikat  hak  milik  tanah  bagi
Suwardi,  et  al.  (2023).  Pengurusan  Sertifikat  Hak  Milik  Tanah  RT  05-RW  05  Gayung  Kebonsari  Timur  Kec. Ketintang Kota Surabaya. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.3, No.1 (2023)
masyarakat  dilingkungan  RT  5  RW  5  Kel.  Ketintang  Kota  Surabaya  agar  masyarakat memahami  arti  pentingnya  hak  kepemilikan  sertifikat  menjadi  motifasi  setiap  orang untuk memanfaatkannya karena hak kepemilikan tersebut mejadi alat bukti kuat dalam memiliki  obyek  yang  dikuasainya.Dalam  sosialisasi  yang  kontinyu  akan  membawa dampak  bagi  masyarakat  semakin  paham  arti  pentingnya  pengurusan  sertifikat  hak milik  serta  dilanjutkan  dengan  pendapingan  sehingga  masyarakat  akan  paham bagaimana proses didalam pengurusan sertifikat dari setiap tahapan yang dilaluinya. Rangkain yang dijalankan mulai pembinaan sampai pendampingan yang pada akhirnya menghasilkan  nilai  kemampuan  bagi  masyarakat  RT  5  RW  5  paham  terhadap  setiap tahapan.

## Langkah pertama
Pengajuan  surat  resmi  guna  mendapatkan  ijin  dari  perangkat  RT  5  RW  5 Kel.Ketintang  Surabaya  dalam  rangka  dilakukannya  sosialisasi  dan  pendampingan pengurusan sertifikat hak milik tanah. Setelah diberikan ijin maka dilakukan observasi dan  surve  dan  wawancara  pada  masyarakat  sekitar  disertai  intansi  terkait  untuk memperoleh respon adanya pelaksanaan kegiatan pengabdian sosial tersebut agar bisa tahu kendala yang mempengaruhi minat masyarakat untuk pengurusan sertifikat hak milik tersebut.

## Langkah kedua
Oleh tim Dosen dilakukan sosialisasi dan pendapingan terkait dengan pengirusan sertifikat  hak  milik  tanah  yang  dimilikan  dengan  konsep  tersebut  diharapkan masyarakat  lebih  tertarik  karena  lebih  memahami  langkah  langkah  secara  kongkrit masyarakat  RT  5  RW  5  bisa  terjun  langsung  yang  didapingi  oleh  para  tim  Dosen sehingga masyarakat merasa paham karena setiap permasalahan yang dihadapi selalu memperoleh jawaban dan pendampingan yang tepat terkait dengan proses pengurusan disetiap  tahapan  yang  dijalankan  untuk  itu  masyarakat  RT  5  RW    5  Kel.  Ketintang merasa sangat terbantu. Sehingga pada akhirnya masyarakat RT 5 RW % Kel.Ketintang merasa sangat terbantu dengan dilakukan oleh para tim Dosen Univ. Narotama dalam sosialisasi pengurusan sertifikat hak milik tanah yang merupakan alat bukti kuat dalam hak kepilikan.

## Pendampingan
Dalam  pendapingan  untuk  pengurusan  sertifikat  hak  milik  tanah  adalah  kurang adanya pengetahuan dan kesadaran dalam mengurus sertifikat menjadi hak milik yang sah,ketidak mampuan terkait biaya,tidak memahami arti pentingnya sebuah sertifikat hak milik,tidak ada kewajiban bagi pemilik untuk mendorong bagi setiap orang wajib hukumnya,Persoalan yang mendasar adalah ketika akan mengajukan pinjaman ke Bank sebagai  agunan  penting  adalah  berupa  sertifikat  sehingga  dari  sisi  inilah  baru  sadar bahwa obyek jika ingin memiliki kekuatan hukum kuat maka harus berupa sertifikat baru ada nilai kompetitifnya.

## Evaluasi
Tahap evaluasi dilakukan lewat luring dengan telah dilakukan proses  pembinaan
Suwardi,  et  al.  (2023).  Pengurusan  Sertifikat  Hak  Milik  Tanah  RT  05-RW  05  Gayung  Kebonsari  Timur  Kec. Ketintang Kota Surabaya. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.3, No.1 (2023)
dan pendampingan selesai maka akan terjalin hubungan kerja yang bersenergis antara pemberi layanan yang dikaitkan dokumen yang dibetuhkan dalam rangka pemenuhan terhadap kelayakan didalam pengajuan pengurusan sebuah sertifikat hak milik obyek yang menjadi hak penuhnya. Untuk itu bagi pemilik nya maka harus bisa menunjukkan buktinya sebagai pemilik sah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbicara tentang hak milik, setiap orang menginginkan untuk mempunyai suatu hak milik baik itu berupa barang atau benda. Menurut Soimin (2004:1) hak milik adalah suatu  hak  yang  dapat  diwariskan  secara  turun-temurun  dan  kontinyu  dengan  tidak harus memohon haknya untuk kembali apabila telah terjadi pemindahak hak. Hak milik juga  diartikan  sebagai  hak  yang  terkuat  diantara  sekian  banyak  hak-hak  yang  ada, dalam Pasal 570 KUHPerdata hak milik dirumuskan sebagai berikut: Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu, dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu  dengan  tidak  mengurangi  kemungkinan  akan  pencabutan  hak  demi  kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi. Pengertian lain tentang hak milik menurut Goenawan Hak Milik (HM) adalah hak turun-temurun, terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah.  HM  merupakan  hak terkuat,  terutama  dalam  hal-hal  mempertahankan  hak  atas  tanahnya.  HM  ini  dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dan hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia  (WNI).  Sedangkan  Warga  Negara  Asing  (WNA)  berhak  memperoleh  HM karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Bagi WNI yang  sebelumnya  memiliki  HM,  kemudian  kehilangan  kewarganegaraan  nya,  wajib melepaskan  hak  tersebut  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  sejak  diperolehnya  hak tersebut atau sejak hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut secara  otomatis  terhapus  karena  hukum  dan  tanahnya  menjadi  milik  negara  dengan ketentuan bahwa hakhak pihak lain yang membebaninya tetap akan berlang sung.
Sedangkan  pengertian  hak  milik  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  Pasal 20,  hak  milik  adalah  hak turun- temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah,  dengan mengingat  dalam  pasal  6;  hak  milik  dapat  beralih  dan  dialihkan  kepada  orang  lain. Pengertian lain dari hak milik atas tanah menurut Soetiknjo (1987:133) adalah suatu hak yang dimiliki seseorang untuk mengusai seluruhnya tanah dengan mengingat adanya peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara dan yang berlaku di dalam masyarakat. Selain itu hak milik merupakan hak setiap orang yang tertinggi atas suatu tanah dan tidak  boleh  diganggu  gugat,  sudah  ditinggalkan,  maka  isinya  biasanya  atau  pada
Suwardi,  et  al.  (2023).  Pengurusan  Sertifikat  Hak  Milik  Tanah  RT  05-RW  05  Gayung  Kebonsari  Timur  Kec. Ketintang Kota Surabaya. Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN PENMAS), Vol.3, No.1 (2023)
umumnya dipergunakan bagi hak perseorangan atau hak yang paling tinggi. Hak milik atas  tanah  merupakan  hak  penguasaan  atas  tanah  yang  paling  kuat  menurut  yuridis atau hukum. Hal tersebut yang menimbulkan kosekuensi bagi pemiliknya adanya hak gadai, hak sewa, sakap atau hak penguasaan tanah yang bersifat sementara (Wijayanti, 2018:76) Sedangkan pengertian lain dari hak milik menurut Arba (2018:57).
Jadi  pengertian  dari  hak  milik  adalah  hak  yang  melekat  pada  seseorang  tentang suatu  benda  dalam  hal  ini  hak  seseorang  atas  suatu  tanah,  yang diperoleh  seseorang baik  dari  turun  temurun  (harta  waris),  jual  beli  yang  sah.  Dimana  seseorang  tersebut dapat dikenakan akibat hukum yang timbul dari suatu benda atau hak milik atas tanah tersebut. Adapun jenis-jenis hak atas tanah menurut pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria terdiri atas: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak  sewa,  hak  membuka  tanah,  hak  memungut  hasil  hutan,  hak-hak  lain  yang  tidak termasuk dalam hak-hak yang tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang- undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Selain itu adanya hak milik atas tanah secara  tidak  langsung  juga  untuk  menjaga  keberlanjutan  manfaat  dari  adanya  tanah tersebut  karena  sesorang  yang  memiliki  tanah  pasti  akan  mengelola  tanah  itu semaksimal  mungkin  baik  untuk  kesejateraan  pribadi  maupun  kesejahteraan  umum. UUPA  memperhatikan  kepentingan-kepentingan  perorangan,  karena  hak  milik perseorangan atas tanah diakui dan diatur. Demikian juga halnya dengan hak-hak atas tanah lainnya, hanya saja penggunaan tanahnya harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagian yang mempunyai hak  maupun  bagi  masyarakat  dan  negara.  Berhubungan  dengan  fungsi  sosial  ini, sewajarlah apabila tanah itu dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburannya serta dicegah  kerusakannya  (Pasal  15).  Dan  kewajiban  ini  tidak  hanya  dibebankan  kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, tetapi juga kepada setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah. Oleh karena itu hak  milik  terhadap  suatu  benda  (tanah)  sejatinya  memang  sangat  penting  dan diperlukan selain untuk diambil manfaatnya oleh pemilik hak juga demi keberlanjutan dan kelangsungan dari tanah itu sendiri

## SIMPULAN
Maka dapat disimpulkan : 1. Motivasi yang menjadi dorongan adanya keinginan masyarakat RT 5 RW 5 Kel.Ketintang Surabaya memiliki sertifikat tanah yang mereka miliki keKantor Pertanahan memiliki hak kepemilikan kuat. Pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat yang akan menserti fikatkan tanah yang mereka miliki. 2. Langkah atau tatacara dalam mensertifikatkan tanah untuk pertama kali, yang harus dilakukan oleh  pemilik  tanah  ialah  permohonan  pengukuran,  setelah  surat  ukur  (surat  hasil pengukuran) keluar; langkah selanjutnya yaitu mendaftarkan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan dan sekaligus melengkapi berberapa berkas persyaratan pendaftaran tanah untuk pertama kali; setelah berkas masuk pemilik tanah harus menunggu pengumuman selama  2  (dua)    dan  sekaligus  pengecekan  berkas  oleh  pihak  Kantor  Pertanahan Surabaya;  selanjutnya  ialah  sidang  Panitia  A;  dan  barulah  cetak  sertifikat  atau penerbitan  sertifikat  serta  penandatanganan  sertifikat  hak  milik  atas  tanah.  3.  Faktor penghambat masyarakat dalam mensertifikatkan tanah mereka ke Kantor Pertanahan Surabaya  ialah  mahalnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  mensertifikatkan  tanah  dan ketidak  tahuan  mereka  akan  langkah  atau  tatacara  mensertifikatkan  tanah  untuk pertama kali. Sehingga jika dilihat dari indikator kesadaran hukum masyarakat yaitu pengetahuan  hukum;  pemahaman  hukum;  sikap  hukum;  dan  perilaku  hukum  bisa dikatakan masyarakat RT 5 RW 5 Kel. Ketintang Surabaya belum sadar penuh prilaku hukum akan pentingnya sertifikasi hak milik atas tanah demi untuk melindungi hak- hak mereka, dan untuk keberlanjutan dari tanah yang mereka miliki untuk anak dan cucunya  serta  untuk  mengurangi  kemungkinan  konflik  antara  penduduk  dengan
penduduk, penduduk dengan pemerintah yang disebabkan oleh ketidak jelasan batas- batas tanah dan sengketa lahan dan lain-lain

## DAFTAR REFERENSI
Ali, Zainuddin. 2014. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
A.P. Parlindungan. 1994. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Arba, H.M. 2018. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Arikunto, Suharsimi.  2006.  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek.Jakarta:  PT Rineka Cipta. Edisi Revisi VI.
B. Milles, Matthew. dan Huberman, Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif.Jakarta: UI- Press.
Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Chomzah,  Ali  Achmad.  2004.  Hukum  Agraria  (Pertanahan  Indonesia  Jilid  2).Jakarta:
Prestasi Pustakaraya.
Creswell, John W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.
Yogyakar ta: Pustaka Belajar.
Goenawan, Kian. 2009. Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti. Yogyakarta: Galangpress.
Hasan, Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalian Indonesia.
Harsono,  Boedi.  2008.  Hukum  Agraria  Indonesia  Himpunan  Peraturan-Peraturan
Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 3, 4,19, dan
32.
Soimin, Soedharyo. 2004. Status Hak dan Pembebasan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika. Subekti, R. dan Tjitrosudibio. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: PT Pradnya Paramita.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan
R&D). Bandung: Alfabeta.
Suyanto,  Bagong  dan  Sutinah.  2010.  Metode  Penelitian  Sosial  (Berbagai  Alternatif Pendekatan). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pasal  28  H  ayat  4.
Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20.
Wargakusumah, Hasan. 1995. Hukum Agraria 1 (Buku Panduan Mahasiswa).Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.