## KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN ADMINISTRASI MELALUI DIGITAL GOVERNANCE

## Samsul Rani

## UIN Antasari Banjarmasin

## Abstract
The  role  of  development  communications  is  not  only  a  balance  between central  government,  regional  or  program  policies  and  activities  that  support increasing community participation, and supporting national policy, as well as private  sector  interests.  Development  communication  has  experienced  the development of the digital era, but there is still disparity between regions in the implementation.  Inequality  of  information  systems  in  the  development  of information technology in Indonesia, has hampered the pace of development in the region. One of the forms of development communication in the digital era is the  government  of  electronic  governance  (e-gov),  which  involves  information technology  and  communication  to  improve  public  services  and  community  and to  increase  their  participation  in  governance  of  certain  public  sector investments.  The  development  of  gov  Indonesia  goes  slowly  and  significantly, there  are  still  many  regencies  /  cities  that  have  not  done  it  yet.  The  main obstacle  in  the  implementation  of  e-gov  is  the  access  of  telecommunication networks, and internet network that is still unevenly available in various places in Indonesia.
Keywords: development  communication,  digital  government,  electronic government

## Pendahuluan
Komunikasi  mempunyai  peranan  penting  dalam  pembangunan,  karena mempunyai  peran  dan  fungsi  komunikasi  diantara  pihak  yang  terlibat  dalam  usaha pembangunan,  khususnya  antara  pemerintah  dengan  masyarakat,  baik  sebagai  invidu maupun  organisasi,  atau  antara  masyarakat  dengan  pemerintah.  Komunikasi pembangunan  merupakan  suatu  strategi  yang  menekankan  pada  perlunya  sosialisasi pembangunan  kepada  para  pelaku  pembangunan  berupa  penyebaran  pesan  oleh seseorang  atau  sekelompok  kepada  khalayak  guna  mengubah  sikap,  pendapat,  dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah untuk mencapai  tujuan  pembangunan  yang  manfaatnya  dapat  dirasakan  secara  merata  oleh seluruh rakyat.
Proses komunikasi ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi  terhadap  pembangunan.  McPhail  (2009:4)  menjelaskan  bahwa  komunikasi pembangunan sebagai
“ The  process  of  intervening  in  a  systematic  or  strategic  manner  with either  media  (print,  radio,  telephony,  video,  and  the  internet),  or  education (training,  literacy,  schooling)  for  the  purpose  of  positive  social  change.  The change  could  be  economic,  personal,  as  in  spiritual,  social,  cultural,  or political.”
McPhail  bependapat  bahwa  intervensi  yang  sistematik  dengan  media  berbagai bentuk dapat dilakukan untuk perubahan sosial yang positif.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  sekarang  ini  telah  masuk  ke dalam  kehidupan  bermasyarakat,  baik  secara  individu  maupun  berorganisasi.  Bukan hanya masyarakat yang terimbas perkembangan teknologi informasi tersebut, tetapi juga kepada  organisasi  pemerintah  dan  dunia  bisnis.  Gil-Garcia  (2012:34)  berpendapat bahwa  teknologi  informasi  komunikasi  memiliki  potensi  untuk  mengubah  struktur sosial  dan  organisasi,  namun  pada  saat  bersamaan  struktur  ini  mempengaruhi  disain, implementasi, dan penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan  komunikasi  berimbas  pada    pembaharuan  administrasi  pemerintah.  Pembaharuan administrasi  pada  dasarnya  merupakan  suatu  pola  yang  menunjukkan  peningkatan efektivitas  pemanfaatannya  sumber  daya  yang  tersedia  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Pembaharuan  ini  akan  berdampak  pada  pembangunan  administrasi, dimana akan dilakukan upaya untuk peningkatkan, perbaikan teknik, proses, dan sistem untuk menaikan atau meningkatkan kapasitas administrasi pemerintah.
Sarana  komunikasi  pemerintah  yang  dulunya  hanya  terbatas  media  cetak  dan televisi,  sekarang  sudah  berkembang  dengan  pesat  melalui  teknologi  internet  sebagai bagian dari teknologi informasi dan komunikasi,  hal ini menyebabkan jarak psikologis dapat didekatkan dengan jarak geografis antar daerah. Namun harus diakui bahwa masih ada  ketimpangan  sistem  informasi  dalam  perkembangan  teknologi  informasi  di Indonesia,  yang  pada  akhirnya  dalam  menghambat  laju  pembangunan  di  daerah. Terlepas  dari  masalah  tersebut,  dalam  rangka  pembangunan  administrasi  pemerintah telah melakukan digital governance dalam rangka untuk mewujudkan good governance . Kebijakan  tersebut  dilakukan  melalui Electronic  Government ( e-government )  yang diwajibkan  kepada  semua  kabupaten/kota  se Indonesia  untuk  menunjang pembangunan.Oleh  karena  itu,  peranan  komunikasi  pembangunan  bukan  hanya menyeimbangkan antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, atau program dan kegiatan yang  mendukung  peningkatan  produktivitas  masyarakat,  tetapi  juga  membangun  relasi ke luar, perluasan pasar, dukungan kebijakan nasional, dan juga menarik minat investasi dalam sektor publik yang dapat dikerjakan oleh masyarakat.

## Pembahasan Pembangunan Administrasi Dengan Digital Governance
Organisasi, baik swasta maupun publik, berusaha membangun sebuah paradigma untuk  mutu  manajemen  data,dan  penyampaian  informasi  dan  data  (Mlangeni, 2017:243).Dalam penyampaian informasi dan data, Gracia berpendapat  bahwa internet merupakan  sarana  yang  potensial  dalam  penyalurannya,  seperti  yang  dijelaskanya bahwa
“ The  Internet  has  the  potential  to  facilitate  the  relationships  between people  and  Organizations.Government-wide  websites  also  represent  an interesting  potential  mixture  of  information  technology  applications,  from restricted  intranets  and  extranets  for  specific  audiences  to  open  government websites,  social  media,  wikis,  blogs,  and  other  emergent  technologies.” (Gil- Garcia, 2012:63-64).
Penyampaian  informasi  dan  data  merupakan  bagian  dari  komunikasi,  bila dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  masyarakat  maka  dapat  dipastikan  itu  bagian  dari komunikasi pembangunan, agar efektif penyampaian informasi dan data tersebut maka
diperlukan  pembangunan  administrasi.Pembangunan  administrasi  pada  dasarnya merupakan  suatu  upaya  untuk  memperbaiki,  membangun,  meningkatkan  kinerja administrasi,  sehingga  akan  tercapai  tujuan  secara  efektif  dan  efisien.  Pembangunan administrasi  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  modernisasi  administrasi  melalui digital  governance atau  dengan  kata  lain  tata  kelola  secara  digital.  Welchaman (2015:11)  berpendapat  bahwa digital  governance  is  a  framework  for  establishing accountability,  roles,  and  decision-making  authority  for  an  organization’s  digital presence,  which  means  its  websites,  mobile  sites,  social  channels,  and  any  other Internet  and  web,  enabled  products  and  services. Welchaman  menjelaskan  lebih  jauh bahwa dalam digital governance terdapat tiga yang harus diperhatikan yaitu:
1) Digital  Strategy ,  strategi  digital  diartikan  sebagai  pendekatan  organisasi  untuk memanfaatkan  kemampuan  internet  dan  world  wide  web,  dan  memiliki  dua  aspek yaitu prinsip panduan dan sasaran kinerja.
2) Digital  Policy ,  kebijakan  digital  yang  melandasi  pengelolaan  pelayanan  secara online.
3) Digital  Standart ,  standar  digital  untuk  memastikan  kualitas  dan  efektivitas  digital yang  optimal,  seperti  kedalaman  informasi,  strategi,  serta  spesifikasi  taktis  yang terkait dengan informasi.
Salah satu bagian dari digital governance adalah dengan electronic government , yang  dimakdudkan  untuk  mewujudkan good  governance yaitu  peyelenggaraan manajemen  pembangunan    bertanggung  jawab  yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi dan  pasar  yang  efisien,  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik  maupun  secara administratif,  menghindarkan  salah  alokasi  dana  investasi,  dan  menjalankan  disiplin anggaran danmenumbuhkan aktifitas usaha. E-governance bagi  pemerintah, masyarakat maupun  kalangan  swasta  di  Indonesia  ialah  merupakan    suatu    terobosan  mutakhir dalam  menciptakan  kredibilitas  publik  dan  untuk  melahirkan  bentuk  manajerial  yang handal dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
E-government secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  sistem  manajemen informasi  dan  layanan  masyarakat  berbasis  internet.  Layanan  ini  diberikan  oleh pemerintah  kepada  masyarakat,  dengan  memanfaatkan  internet,  maka  akan  muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan  peran  aktif  masyarakat  dimana  diharapkan  masyarakat  dapat  secara mandiri  melakukan  registrasi  perizinan,  memantau  proses  penyelesaian,  melakukan secara langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya. Semua hal tersebut dengan bantuan teknologi in-ternet akan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja (Abidin dalam Hardiyansyah, 2003).
Digital Governance dalam Electronic Government Digital  governance tidak  bisa  dilepaskan  dalam  kehidupan  bernegara  sekarang ini,  arus  komunikasi  yang  begitu  kuat  mengalir  dalam  kehidupan  sehari-hari,  baik sebagai  individu,  organisasi,  maupun  sebagai  pemerintah. Digital  governance muncul sebagai akibat dari perkembangan era digital, yang  menuntut kita untuk menyesuaikan perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  beraktivitas.  Dunleavy (2015:1) berpendapat bahwa
“ Governments  and  citizens  operate  in  a  digital  environment,  leaving digital trails whatever they do and wherever they go. These trails generate huge quantities of information about themselves, each other and any interactions they have. In this context, the most important elements of an organization that deals
with  people  are  the  information  it  can  access  and  the  intelligence  provided  by analysis of that information. Information and intelligence generate capacity for innovation,  efficiency  and  the  agility  to  adapt  to  a  rapidly  changing environment.”
Sehubungan  dengan  itu,  dalam  era  digital  salah  satunya  ditandai  dengan berkembangnya  internet  dalam  suatu  negara.  Perkembangan  internet  mempunyai dampak  positif  dalam  komunikasi  pembangunan,  khususnya  mendekatkan  pemerintah sebagai agent  of  change dengan  masyarakat.  Salah  satu  strategi  pendekatan  tersebut adalah dengan program Electronic Government ( e-government ).
Electronic  Government dan  digital  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk menggambarkan  penerapan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  memperbaiki pelayanan  public  dan  masyarakat  dan  meningkatkan  partisipasi  warga  dalam pemerintahan  yang  demokratis  (Devies,  2015:3). Electronic  Government ( e- government )  merupakan  penggunaan  teknologi  informasi  oleh  pemerintahan  untuk menjalankan  kegiatan  pemerintahan,  yang  merupakan  jembatan  komunikasi pembangunan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.    Pada  dasarnya  penerapan informasi  teknologi  melalui e-government pada  pemerintahan  dimaksudkan  untuk membuat  proses  kerja  dalam  pemerintahan  menjadi  lebih  sederhana,  lebih  akurat, responsif,  dan  membentuk  pemerintahan  yang  transparan  dan  bertanggungjawab. Dengan  kata  lain  e-gov  dimaksudkan  untuk  menunjang  kinerja  dalam  sebuah pemerintahan,  agar  lebih  efisien  dan  efektif.  Cangkupan e-government bukan  hanya untuk kepentingan instansi pemerintahan namun juga merupakan kebutuhan masyarakat yang  ingin  mendapatkan  informasi  dan  pelayanan  yang  dibutuhkan  masyarakat  luas. Terdapat empat model dalam E-Gov yaitu:(Milakovich, 2012:164)
a) Government to Government (G2G); komunikasi dan pertukaran informasi data antar departemen  atau  lembaga  pemerintahan  melalui  basisdata  terintegrasi,  baik  secara vertikal maupun harizontal, baik dalam negeri maupun luar negeri.
b) Government  to  Employee (G2E);  komunikasi  pekerja  atau  karyawan  untuk pengembangan  sumber  daya,  kesejahteraan,  kinerja,  dan  kebijakan  database kepegawaian.
c) Government to Business (G2B), penyediaan informasi untuk kalangan bisnis dalam bertransaksi dengan pemerintah, informasi investasi, tender, dan pengadaan barang.
d) Government  to  Citizen ;  penyampaian  informasi  dan  pelayanan  publik  dari pemerintah ke masyarakat, pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, pembuatan dokumen kependudukan, keimigrasian, dan lainnya.
Banyak  manfaat  yang  diperoleh  apabila  layanan  e-governance  dapat  berjalan dengan  baik,  antara  lain:  1)  Memperbaiki  kualitas  pelayanan  pemerintah  kepada  para stakeholdernya  (masyarakat,  kalangan  bisnis,  dan  industri)  terutama  dalam  hal  kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang, 2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  rangka  penerapan  konsep  good governance di  pemerintahan, 3) Mengurangi  secara signifikan total  biaya  administrasi, relasi,  dan  interaksi  yang  dikeluarkan  pemerintah  maupun  stakeholdernya,  4) Memberikan  peluang  bagi  pemerintah  untuk  mendapatkan  sumber-sumber  pendapatan baru  melalui  interaksinya  dengan  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  5)  Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan  yang dihadapi  sejalan dengan berbagai  perubahan global dan trend  yang
ada,  6)  Memberdayakan  masyarakat  dan  pihak-pihak  lain  sebagai  mitra  pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Sehubungan dengan itu, pelaksanaan e-government di Indonesia telah dilakukan berdasarkan  Instruksi  Persiden  No.3    Tahun  2003  tentang  Kebijakan  Dan  Strategi Nasional  Pengembangan E-government .  Pada  Inpres  tersebut  kementerian  komunikasi dan  informasi  pada  dasarnya  mendorong  pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk instansi  pemerintahan  baik  pusat  maupun  didaerah,  dan  pelaksanaan  pemanfaatan teknologi  informasi  secara  nasional  berpedoman  pada  kebijakan  dan  strategi  nasional pengembangan e-government , kebijakan ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:
a. Tingkat  1,  Persiapan,  yaitu  pembuatan  situs  web  sebagai  media  informasi  dan komunikasi pada setiap lembaga.
b. Tingkat 2, Pematangan, yaitu pembuatan web portal informasi publik yang bersifat interaktif.
c. Tingkat  3,  Pemantapan,  yaitu  pembuatan  web  portal  yang  bersifat  transaksi elektronis layanan publik.
d. Tingkat  4,  Pemanfaatan,      yaitu  pembuatan  aplikasi  untuk  layanan  yang  bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers/community (G2C).
Pada  kenyataannya  sekarang  ini  perkembangan e-government berjalan  lambat dan  kurang  signifikan,  masih  banyak  kabupaten/kota  yang  belum  melaksanakannya, padahal pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang besar untuk pelaksanaannya. Selain itu  kebijakan  otonomi  daerah  membuat  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  menjadi  tanggung  jawab  daerah,  padahal  terdapat  perbedaan  kemampuan dari sumber daya manusia dan jaringan informasi dalam hal ini akses terhadap internet dan kecepatan yang memiliki perbedaan signifikan antara daerah yang satu dengan yang lainnya.  Faktor  kepemimpinan  daerah  yang  lemah  dan  kurangnya good  will dalam menetapkan  visi  dan  misi  daerah  dalam  perkembagan  teknologi  informasi  dan komunikasi  daerah  juga  sebagai  penyebab  tidak  terlaksanannya e-government dengan baik.  Padahal  konsep e-government pada  dasarnya  tidak  hanya  berhenti  pada pemanfaatan  jaringan  teknologi  komunikasi  informasi  berupa  internet  saja,  tetapi  juga pada  penggunaan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  lain  atau  terpadu  yang  dapat mendukung  pelaksanaan  pemerintahan  dalam  rangka  menuju  efisiensi  dan  efektivitas pelayanan publik di daerahnya.
Data tahun 2017 menunjukan bahwa masih banyak kabupaten/kota  yang belum melaksanakan e-government tersebut  dari  516  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Sebagai contoh  dalam  penelitian  Fery  (2015,  36)  bahwa  penerapan  e-governement  pada  Dinas Kesehatan KotaPalembang masih sangat kurang sehingga perlu ditingkatkan dalam segi jumlah  maupun  kualitas.  Melkior  (2015,  30)  Pemerintah  Provinsi  Papua  selama  ini memanfaatanSistem  Informasi  E-Government  untuk  kepentingankepemerintahan namun  secara  umum  belum  opimal  karena  tidak  melalui  proses  perencanaan  yang baikuntuk  perlu  ada  Rencana  Induk  Pengembangan  E- Government.  Ayu  (2015,  1445) menghasilkan  penelitian  bahwa  dalam  penerapan  electronic government  ( e- government ) partisipasimasyarakat kota Bontang masih kurang. Kurangnya pasrtisipasi masyarakattersebut  terhadap  pemanfaatan electronic  government ( e-government ) yangmenyebabkan  masyarakat  apatis  terhadap  perubahan  teknologi  ialahdisebabkan kurangnya  sosialisasi  khusus  oleh  pihak  Kantor  Pelayanan  Pajak(KPP)  Pratama  dalam memperkenalkan  electronic  government  ( egovernment )  terhadap  masyarakat.  Melkior (2015,  300)  menyimpulkan  bahwa  Kota  Surabaya  jauh  lebih  baik  dibanding  kota-kota
lainnya  seperti  Medan,  Banjarmasin,  Makassar,  dan  Jayapura.  Hasil  ini  sama  dengan evaluasi  PeGi  dari  tahun  2012-2014  bahwadalam  pemeringkatan  Situs  Web eGovernment selama ini hanya didominasi oleh pemerintahan diPulau Jawa.
Ketidakmampuan  daerah  dalam  pembuatan e-government berdampak  pada rendahnya  nilaiLaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP),  terdapat 370 daerah  yang mempunyai nilai  LAKIP kategori C (Kemendagri, 2017). Pemerintah sekarang ini lebih menitikberatkan pelaksanaan e-government minimal mencakuppenerapkan dari e-budgeting , e-procurement, e-audit, e-catalog, sampai cash flow management system.
E-government dimaksudkan  untuk  mendukung  pencapaian  Nawacita,  yaitu mengoptimasi  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  meningkatkan kepuasan  publik  atas  kualitas  jasa  layanan  pemerintah,  mendukung  pertumbuhan ekonomi,  meningkatkan  keterlibatan  dan  kepercayaan  publik,  serta  meningkatkan kinerja  pelayanan  publik.  Ruang  lingkupnya  adalah    melalui  berbagai  sistem digitalisasi/elektronik, tata kelola kelembagaan dan proses pemerintah secara high level , untuk  mendukung  pencapaian  agenda  pembangunan  nasional  melalui:  1)  Peningkatan kepuasan  publik  atas  kualitas  pelayanan  pemerintah  (G2C  dan  G2B),  2)  Peningkatan efisiensi proses intra dan antar instansi pemerintah (G2G dan G2E).
Berdasarkan  agenda  pembangunan  nasional  (Nawacita)  2015-2019,  terdapat  10 bidang  prioritas  untuk  implementasi e-government ,  yaitu  kesehatan,  pendidikan, kependudukan,  kedaulatan  pangan,  maritim  dan  kelautan,  pariwisata,  investasi  dan perizinan usaha, lapangan kerja, kawasan perbatasan, dan tata kelola pemerintahan.
Pada  tahun  2016  pemerintah  telah  membuat roadmap untuk e-government nasional yang mengarah pada digital society , yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu:
a. Tahap Jangka Pendek (2016-2019), Building The Basic , yaitu infrastruktur dan tata kelola e-government nasional, melalui:
1) Fokus pada penantaan dan pembangunan infrastruktur dan tata kelola teknologi informasi komunikasi.
2) Penyediaan layanan publik utama secara online.
3) Pendayagunaan teknologi terkini.
4) Penguatan kolaborasi antar pusat dan daerah, serta masyarakat dan bisnis
b. Tahap  Jangka  Menengah  (2020-2024), Encouraging  Mass  Adoption ,  yaitu digitalisasi  pelayanan  public  secara  massif  untuk  meningkatkan  digital  literacy secara inklusif, melalui:
1) Program nasional untuk meningkatkan digital literacy untuk seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah.
2) Pemerataan jumlah dan jenis layanan e-government di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.
3) Peningkatan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah
c. Tahap  Jangka  Panjang  (2025-2030), Digital  Society ,  sistem  digital  terpadu  antara pemerintah, masyarakat dan kalangan bisnis, melalui:
1) E-government menjadi bagian keseharian di seluruh aspek kehidupan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
2) E-government menjamin  keberlangsungan  peningkatan  taraf  hidup masyarakat.
3) Terciptanya  masyarakat  Indonesia  masa  depan  yan  aktif  berinovasi  (open innovation).
Keberhasilan implementasi roadmap e-government 2016-2019 di Indonesia pada dasarkan sangat tergantung pada beberapa faktor, yaitu:
1) Landasan  hukum,  seluruh  inisiatif e-government harus  memiliki  landasan  hukum dalam  bentuk  undang-undang  dan  perpres  untuk  menjamin  dan  memberikan perlindungan hukum.
2) Struktur tata kelola, mencakup seluruh perangkat pencapaian sesuai dengan angenda pembangunan nasional.
3) Kesiapan  Infrastruktur  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  pemerataan  dan standarisasi  infrastruktur  di  seluruh  wilayah  untuk  menjamin  jalannya  seluruh layanan e-government.
4) Pedoman  reengineering  proses  bisnis,  acuan  standar  bagi  seluruh  aparatur  negara dalam melakukan tranformasi proses dari layanannya.
5) Harmonisasi  undang-undang  sektoral,  menjamin  peraturan  dan  perundangan memberikan  perlindungan  hukum  untuk  menunjang  sinergi  antar  daerah,  sinergi mencakup pertukaran inforamasi dan keseragaman proses.
Permasalahan Penerapan E-government Pada  dasarnya e-government ditujukan  ditujukan  agar  pelayanan  public  dapat dilakukan  secara  lebih  cepat  ( faster ),  lebih  baik  ( better )  dan  lebih  murah  ( cheaper ) baiks ecara internal (birokrasi) maupun eksternal (masyarakat) (Mayer, 2007:2). Tetapi kendala  dalam  dalam  penerapannya  selalu  ada,  salah  satu  kendala  utama  dalam pelaksanaan e-government adalah  kurangnya  ketersediaan  infrastruktur  telekomunikasi. Jaringan  internet  masih  belum  merata  tersedia  diberbagai  tempat  di  Indonesia.  Biaya penggunaan  jasa  internet  juga  masih  mahal.  Masalah  lainnya  adalah  masih  banyaknya penyelenggara  pelayanan  publik  baik  di  pusat  maupun  daerah  yang  belum mengakomodir  layanan  publiknya  dengan  fasilitas  internet,  dari  empat  model  yang terdapat  di e-government seperti Government  to  Government  (G2G),  Government  to Business  (G2B),  Government  to  Citizen/Consumers  (G2C), pemerintah  daerah  kadang hanya  menyediakan  G2C  dan  G2B,  itupun  kadang  tidak  lengkap  pelayanan  yang ditawarkan  atau  disediakan.  Oleh  karena  itu  roadmap e-government yang  dicanangkan pemerintah.
Kegagalan dalam implementasi e-government dapat dikurangi dengan pedoman lima  hal,  yaitu  proses,  sumber  daya  manusia,  teknologi,  masyarakat  pengguna,  dan peraturan yang mendukung.
a) Proses
 Mengutamakan proses yang ramping, efektif, hemat waktu dan biaya
 Memaksimalkan kolaborasi dan standarisasi lintas daerah
 Mengedepankan transparansi dan interaksi dengan masyarakat
b) Sumber Daya Manusia
 Menyelaraskan  kemampuan  sumber  daya  manusia  daerah  dengan  kebutuhan skill untuk mendukung pelaksanaan e-government
 Menyiapkan  struktur  organisasi  atau  posisi  pendukung  pelaksanaan e- government
c) Teknologi
 Menguatkan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan e-government
 Memanfaatkan  teknologi  terkini  namun  mudah  diaksses  dan  digunakan  oleh masyarakat luas
 Konsolidasi data di tingkat nasional
 Memastikan keamanan dan privasi terjaga
d) Masyarakat Pengguna
 Mendekatkan informasi kepada masyarakat
 Memperhatikan  kebutuhan  masyarakat  dan  menyediakannya  melalui  fitur-fitur e-government
 Memperhatikan  kemampuan  dan  keterbatasan  masyarakat  dalam  mengadopsi layanan e-government
e) Peraturan Yang Mendukung
 Mengharmonisasikan perundangan dan peraturan pendukung lainnya
 Menyiapkan  peraturan  sementara  bila  penerbitan  yang  bersifat  permanen membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama.

## Simpulan
Digital  governance muncul  sebagai  akibat  dari  perkembangan  era  digital, dimana  hal  tersebur  merupakan  bagian  dari  perkembangan  komunikasi  pembangunan, yang    menuntut  masyarakat  untuk  menyesuaikan  perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  dalam  beraktivitas.  Salah  satu  bentuk  dari digital  governance adalah electronic  government, yaitu  penerapan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk memperbaiki pelayanan public dan masyarakat dan meningkatkan partisipasinya dalam pemerintahan.  Perkembangan e-government berjalan  lambat  dan  kurang  signifikan, masih  banyak  kabupaten/kota  yang  belum  melaksanakannya.  Kendala  utama  dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, serta jaringan internet yang masih belum merata tersedia diberbagai tempat di Indonesia

## Daftar Pustaka
Antony,  Fery,  dkk.  2015.  Penilaian  Indeks  E-Government  Pada  Dinkes  Kota Palembang. Jurnal Informatika Global Vol. 6 No. 1 Desember 2015, hal 32-37.
Choudri,  Jyoti,  dkk.  2017.  Information  dan  Communication  Technologies  for Development. Springer, UK.
Davies,  Ron.  2015.  eGovernment  (Using  Technology  to  Improve  Public  Services  and Democratic  Participation).  European  Parliamentary  Research  Service  (EPRS), European Union.
Dunleavy,Patrick,  Helen  Margetts.  2015.  Design  Priciples  For  Essentially  Digital Governance.  Conference  Paper,  111th  Annual  Meeting  og  the  American Political  Science  Association,  3-6  September  2015,  American  Political  Science Association.
Gil, Gracia, J. R. 2012. Enacting Electronic Governance Success An Integrative Study of  Government-Wide  Websites  Organizational  Capabalities,  and  Institutions. Springer, UK.
McPahil, Thomas L. 2019. Development Communication (Reframing The Role Of The Media). Wiley-Blackwell, UK.
Oktavya, Ayu A. 2015. Penerapan (Electronic Government) e-Government Pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Dalam  Pemberian  Pelayanan  Di  Kota  Bontang.  E- journal Ilmu Pemerintahan Vol. 3, No. 3, hal 1433-1447.
Sitokdana,  Melkior,  NN,  dkk.  2015.  Rencana  Strategis  E-Government  Di  Provinsi Papua.  Seminar  Nasional  Teknologi  Informasi  dan  Multimedia.  STMIK AMIKOM, Yogyakarta.
Sitokdana,  Melkior  NN.  2015.  Evaluasi  Implementasi  eGovernment  Pada  Situs  Web Pemerintah  Kota  Surabaya,  Medan,  Banjarmasin,  Makassar,  dan  Jayapura. Jurnal Buana Informatika, Vol. 6 No. 4, hal. 289-300.
Welchman,  Lisa.  2015.  Managing  Chaos  (Digital  Governance  by  Design).  Rosenfeld Media, New York.