## Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

## Desca Lidya Natalia
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
desca.lidya@gmail.com

## Abstract
The purpose of this paper is to explain the role of mass media in Indonesia in framing public perceptions  regarding  the  eradication  of  corruption  and  how  the  public's  perception  of  the works in combating corruption and corruption itself. The finding is although press acts as the watchdog of the state particularly by conducting investigative reporting about corruption so that it exists to perform check and balance for the public offices, the press cannot simply reduce corruption's rate. The reasons are the lack of public's memories, the weak link of press exposure and  policy  changes,  state  versus  capital  interest  in  the  newsroom,  and  the  bias  in  reporting corruption. As a result, even though the public considers corruption as a serious problem but they don't take part in eradicating corruption and let KPK or other law enforcers do the work. Legal and regulatory environment that allows the media to be an effective watchdog is needed as well as raising professional and ethical standards for the journalists.
Keywords : Corruption, KPK, Watchdog, Mass Media, Public Perception, Investigative Reporting

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media massa dalam membentuk persepsi  publik  mengenai  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  dan  bagaimana  persepsi masyarakat  terhadap  kerja  pemberantasan  korupsi  dan  korupsi  itu  sendiri.  Penulis menemukan  bahwa  meski  media  memang  dapat  berperan  sebagai watchdog terhadap pemerintah  terutama  dengan  melakukan  liputan  investigasi  mengenai  korupsi  sehingga dapat  mengerjakan  fungsi  sebagai  penyeimbang,  tapi  media  tidak  dapat  begitu  saja mengurangi  laju  korupsi.  Penyebabnya  adalah  kurangnya  daya  ingat  masyarakat,  kontrol media  yang  lemah,  tarik-menarik  kepentingan  di  ruang  redaksi  hingga  bias  pemberitaan pemberantasan korupsi. Akibatnya, meski masyarakat menganggap korupsi penting untuk ditangani  segera  tapi  mereka  belum  tergerak  untuk  ikut  memberantas  korupsi  dan menyerahkan pemberantasan korupsi kepada penegak hukum yaitu KPK dan aparat penegak hukum  lain.  Perlu  ada  aturan  hukum  agar  pers  sebagai watchdog dalam  pemberantasan korupsi terjaga independensinya sekaligus peningkatan kualitas jurnalis itu sendiri.
Kata Kunci : Korupsi, KPK, Watchdog , Media Massa, Persepsi Publik, Liputan Investigasi

## Pendahuluan
“ One of the objects of a newspaper is to  understand  the  popular  feeling  and  give expression to it, another is to arouse among the people certain desirable sentiments, and the third is the fearlessness to expose popular defects .” (Mahatma Gandhi).
Pada  dini  hari  bulan  September 2019,  penulis  berusaha  menjelaskan mengenai  kerja  pemberantasan  korupsi  di KPK  dalam  satu whatsapp grup.  Sejumlah anggota dalam grup melontarkan argumentasi bahwa tindakan KPK selama ini adalah sengaja ingin menggoyang pemerintah  dan  bahkan  dikuasai  aliran budaya  tertentu  dari  luar  negeri.  Meski penjelasan sistematis dan sederhana sudah diberikan  tapi  diskusi  panjang  diakhiri dengan sepakat untuk tidak sepakat. Admin grup  tersebut  pun  meminta  penulis  untuk memberi room  for  doubt terhadap pemberantasan  korupsi  ala  KPK  karena  ia pun meyakini ada yang ingin menunggangi lembaga antirasuah tersebut.
Diskusi  hangat  itu  memang  terjadi saat gencarnya demonstrasi oleh mahasiswa di  berbagai  wilayah  Indonesia  untuk menolak Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP  dan  revisi  UU  KPK.  Namun  di  dunia maya  ramai  juga  isu  menyerang  KPK  demi mendistorsi  kepercayaan  publik  terhadap KPK.  Serangan  siber  terhadap  KPK dilakukan di media sosial setiap hari dengan senjata sejumlah hashtag (Andayani, 2019).
Hashtag tersebut  misalnya  #RevisiUUKPK, KPK  dan  Taliban,  #KPKPATUHATURAN, #KPKCengeng,  #DukungRevisiUUKPK,  dan banyak lainnya (Arigi, 2019).
Apakah  kerja  16  tahun  KPK  untuk memberantas  korupsi  dapat  rontok  begitu saja dengan hembusan isu  di media sosial? Padahal  berita  seputar  korupsi  (khususnya yang  ditangani  KPK)  hampir  setiap  hari mewarnai  pemberitaan  media  arus  utama. Pemberitaan  korupsi  yang  melibatkan pengusaha maupun penguasa apalagi ketika KPK  melakukan  Operasi  Tangkap  Tangan
(OTT)  kerap  menjadi headline maupun breaking  news oleh  media  cetak  dan elektronik.
Keakraban  media  massa  dengan pemberitaan korupsi sendiri dapat ditelusuri  sejak  era  reformasi  1998.  Media massa  lebih  bebas  memberitakan  kasus korupsi  tanpa  khawatir  diberedel  seperti masa Orde Baru yang lebih terkendali.
Setelah  reformasi  bergulir  pada 1998, pers Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa, terutama dalam mengekspresikan  kebebasan.  Hal  ini ditandai  dengan  munculnya  media-media baru  terutama  media  elektronik  dengan berbagai  kemasannya.  Keberanian  pers dalam  mengkritik  penguasa  juga  menjadi ciri  baru  kebebasan  pers  di  Indonesia (Martini, 2014).
Pembatasan-pembatasan yang dilakukan negara sebelum reformasi dicabut sehingga  tidak  ada  lagi  surat  izin  usaha penerbitan pers (SIUPP) sehingga siapa saja bebas mendirikan perusahaan pers. Organisasi  pers  juga  tidak  tunggal,  ada Ikatan  Jurnalis  Televisi  Indonesia  (IJTI),
Asosiasi  Televisi  Swasta  Indonesia  (ATVSI)
Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) serta anggota  Dewan  Pers  dari  masyarakat  sipil. Selain itu muncul juga UU No 40 tahun 1999 tentang Pers berisi jaminan kebebasan pers.
Sesungguhnya bukan hanya kebebasan  pers  yang  lahir  dari  proses reformasi  1998  namun  sejatinya  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi anak  kandung  reformasi.  KPK  lahir  pada 2002 melalui UU No 30 tahun 2002 tentang KPK --lalu direvisi menjadi UU No 19 tahun 2019  tentang  perubahan  UU  KPK.  Tujuan pembuat  UU  pada  2002  adalah  ingin mempercepat penanganan perkara-perkara korupsi  di  Indonesia.  Hal  tersebut  terjadi karena  kasus  korupsi  yang  begitu  banyak terjadi  dan  melibatkan  berbagai  pihak termasuk  pejabat  pemerintahan  pasca
reformasi.  Padahal  lembaga  peradilan  saat itu  yaitu  Kepolisian  dan  Kejaksaan  malah belum  dapat  berbuat  banyak  dalam menjaring para koruptor.
Sejak  efektif  bertugas  pada  2003 hingga  tulisan  ini  dibuat,  KPK  telah menangani 1.064 perkara dengan tersangka dari  berbagai  macam  latar  belakang.  Dari perkara-perkara  tersebut,  ada  123  kali Operasi Tangkap Tangan  (OTT),  432  orang tersangka  yang  berasal  dari  OTT.  Adapun latar  belakang  perkara  yang  ditangani  KPK per  Juni  2019  adalah  anggota  DPR/DPRD: 255  perkara,  kepala  daerah:  130  perkara, pimpinan  partai  politik:  6  perkara  dan kepala lembaga/kementerian: 27 perkara.
Dengan gencarnya penindakan oleh KPK,  apalagi  disertai  pemberitaan  media yang menyorot pelaku korupsi, seyogyanya diikuti  dengan  surutnya  tindak  pidana korupsi.  Ternyata  Indeks  Persepsi  Korupsi (IPK)  Indonesia  tidak  naik  signifikan.  Pada 2018,  IPK  Indonesia  ada  di  angka  38,  naik sedikit dari 2017 yaitu mencapai 37. Dalam skala  0-100,  semakin  mendekati  100, semakin baik posisi sebuah negara.
Peringkat  IPK  Indonesia  pada  2018 di antara negara-negara ASEAN ada di papan tengah  yaitu  di  peringkat  ke-4  atau  naik  2 tingkat dari posisi ke-6 pada 2017. Indonesia berada  satu  tingkat  di  atas  Filipina. Indonesia  juga  kemudian  menggeser Thailand  ke  urutan  ke-6  di  ASEAN (Wendyartaka, 2019). Tentu posisi tersebut masih  jauh  dibanding  peringkat  Singapura yang  masih  menjadi  negara  paling  bersih korupsi  di  kawasan  Asia  Tenggara  dengan skor  IPK  85  kemudian  diikuti  Brunei Darussalam  (63)  dan  Malaysia  (47). Sedangkan di urutan buncit dihuni Kamboja dengan IPK 20.
Lantas  bagaimana  sesungguhnya peran  media  massa  dalam  pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia? Serta bagaimana  persepsi  masyarakat  sebagai “korban” korupsi terhadap kerja
pemberantasan  korupsi  dan  korupsi  itu sendiri?

## Pembahasan

## A. Peran  Media  dan  Pemberitaan Pemberantasan Korupsi
Gagasan  media  massa  sebagai  pilar keempat  demokrasi  dengan  tugas  utama sebagai check and balance terhadap mereka yang  memiliki  jabatan  publik  didasari premis  bahwa  jangan  sampai  suatu kekuasaan melampaui batasannya (Coronel, 2010).  Media  dapat  bisa  menjadi lembaga check  and  balance serta  memantau kepatuhan lembaga eksekutif,  legislatif dan yudikatif terhadap hukum, nilai, dan norma demokrasi  (Starke  dkk,  2016).  Namun, berbeda dengan tiga fungsi lembaga negara lain dalam trias politica , media massa tidak memiliki sarana formal untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pejabat publik yang korup; sehingga media pun  menggunakan  kontrol  publik  mereka secara tidak langsung (Stapenhurst, 2000).
Media massa bekerja secara independen  terhadap  pemerintah  meski pemerintah jugalah yang menjamin kebebasan  media.  Artinya  media  tetap menjadi watchdog bukan  menjadi lapdog (anjing  peliharaan)  atau attack  dog (anjing penyerang)  (Coronel,  2010).    Pers  selaku watchdog memantau pekerjaan pemerintah sehari-hari  sehingga  membantu  warga negara menilai kinerja pemerintah. Pemberitaan  perlu  melampaui  apa  yang disampaikan  pejabat  maupun  juru  bicara mereka, untuk menilai performa pemerintah serta menjadi bentuk pengawasan.
Media  selaku watchdog juga  dapat menampilkan
pemberitaan berbagai penyelewengan  mulai  dari  skandal  seks pribadi, penyelewenangan keuangan,
korupsi politik, proses mengambil keuntungan  bagi  diri  sendiri  maupun kelompok  dan  berbagai  jenis  pelanggaran lain.
Pentingnya media massa dalam usaha-usaha pemberantasan  korupsi  setidaknya  dapat dimasukkan  ke  dalam  dua  bagian  besar: pertama,  memberikan  dampak  kasat  mata ( tangible )  mengenai  korupsi  kepada masyarakat. Bentuk yang paling spektakuler misalnya  ketika  pemimpin  korup  dapat dimakzulkan,  dituntut  atau  dipaksa  untuk mengundurkan  diri  setelah  kejahatan mereka dipertontonkan kepada publik lewat media.  Media  mendorong  agar  penegak hukum pun menindaklanjuti laporan sesuai dengan  aturan  main  yang  berlaku.  Media massa  juga  dapat  berperan  untuk menyingkapkan  kekurangan  atau  bahkan korupsi  di  dalam  berbagai  badan  negara seperti  pengadilan,  polisi  dan  satuan  tugas anti  korupsi  sehingga  korupsi  dapat dikontrol.  Tekanan  publik  terhadap  badan- badan pemerintah tersebut dapat
menghasilkan  reformasi  dalam  jangka Panjang (Stapenhurst: 2000).
Kedua,  memberikan  dampak  tidak kasat  mata  ( intangible )  misalnya  dengan ikut menyajikan informasi dan pemahaman kepada  masyarakat  mengenai  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dan  transparan, peningkatan  kualitas  debat  publik  dan mendorong  akuntabilitas  antara  para politisi dan lembaga-lembaga publik sebagai hasil  pemberitaan  media  massa  yang  kritis dan  independen.  Di  sini  media  lewat pemberitaannya ikut “mendidik” masyarakat  untuk  kritis  terhadap  kondisi korupsi (Stapenhurst: 2000).
Contoh  paling  menonjol  terkait peran media membongkar perkara korupsi tentunya adalah kasus Watergate di Amerika Serikat  yang  memicu  pengunduran  diri Presiden  Richard  Nixon  pada  1974  karena laporan  investigasi  dua  wartawan The Washington  Post ,  Bob  Woodward  dan  Carl Bernstein.  Kasus  itu  terbongkar  karena seorang whistleblower (pembocor) bernama Deep Throat yang setelah 31 tahun diketahui sebagai Mark  Felt,  seorang  mantan  pejabat FBI.  Dengan  informasi  awal  dari  Deep
Throat, pemberitaan-pemberitaan The Post pun bergulir dan mengungkap satu persatu orang-orang  suruhan  Nixon  terbukti  telah melakukan penggalangan dana dan strategi pemenangan  ilegal  dengan  mengendalikan dana  kampanye  untuk  spionase  dan sabotase politik (Smith, 2006).
Namun cara media media beroperasi di  dunia  nyata  jarang  sama  dengan  teori bagaimana  media  berfungsi.  Di  seluruh dunia,  media  jarang  yang  imun  terhadap berbagai  tekanan  baik  yang  berasal  dari negara  maupun  pasar.  Selain  itu,  struktur dan  kepemilikan  industri  media  serta praktik,  budaya,  dan  norma  profesional memiliki  pengaruh  terhadap seberapa baik kinerja watchdog .  Hubungan  antara  media dengan  para  penguasa  juga  merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan (Coronel, 2010).
Dalam  jangka  panjang, watchdog dapat memicu siklus relasi yang baik antara media  dan  reformasi  pemerintah.  Laporan investigasi  membantu  untuk  membangun kredibilitas  media  dan  dengan  sendirinya menggalang  dukungan  masyarakat.  Media sebagai  institusi  diperkuat  bila  para jurnalisnya  dapat  menunjukkan  bahwa mereka  melayani  kepentingan  publik dengan mengungkapkan penyimpangan dan penyalahgunaan. Tidak hanya itu, pers yang kredibel dijamin mendapat dukungan publik bila  mendapat  ancaman  untuk  diberangus atau dibatasi oleh penguasa.
Coronel (2010) menjelaskan bahwa liputan  investigasi  juga  berkontribusi terhadap  diskursus  kebebasan  jurnalistik. Dengan  terus-menerus  menggali  informasi, dengan  memaksa  pemerintah  dan  sektor swasta untuk mengeluarkan dokumen serta menjawab pertanyaan, jurnalis meningkatkan  limitasi  apa  saja  yang  bisa mereka  beritakan.  Dalam  jangka  panjang, relasi  jurnalis  dan  pejabat  publik  tersebut membantu mengembangkan budaya terbiasa mengungkapkan suatu pelanggaran.  Pada  akhirnya  pers  mendidik
warga  berperan  dalam  memperkaya diskursus demokratis.
Namun  demokrasi  di  seluruh  dunia tidak ada  yang bebas hambatan.  Hampir di semua  tempat  punya  keluhan  yang  sama: sebagian  besar  media  adalah  perusahaan yang  mencari  untung,  peran  sebagai check and  balance demokrasi  dapat  berada  di urutan  kedua  atau  bahkan  kesekian dibanding  fungsi  mencari  profit.  Liputan korupsi  atau  penyimpangan  mengenai  hal tertentu  memang  dapat  memberikan keuntungan  finansial  bagi  perusahaan  tapi bila  liputan  itu  tidak  lagi  memberikan keuntungan  maka  redaksi  pun  dapat menggeser  peliputannya  ke  topik  lain.  Bila fungsi watchdog hanya  untuk gimmick marketing ,  maka  fungsi  itu  hanya  akan bertahan  ketika gimmick memberikan keuntungan.
Liputan  investigasi  yang  layak mengasumsikan masyarakat tertarik terhadap penyelewenangan yang dibongkar. Liputan  investigasi  memang  mahal  dan membutuhkan waktu. Dibutuhkan investasi terhadap  orang  yang  mengerjakannya maupun  sumber  daya  penunjang,  kadang bahkan  imbalan  politik  dan  prestis  dapat menutupi  biaya  peliputan  itu  sendiri.  Tapi bagaimana  bila  media  tersebut  tidak  dapat keuntungan dari pemberitannya?
Penulis  menemukan  setidaknya empat  hal  masalah  dalam  pemberitaan media massa terkait pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia, sesuai ulasan di bawah ini.

## 1. Persoalan Daya Ingat Masyarakat
Pemahaman dan daya ingat mengenai  isi  pemberitaan  juga  tergantung kepada  isi  berita  maupun  pembuat  berita dan  penerima  berita  McQuail  (2005).  Dari sisi  penerima  berita,  faktor  utamanya biasanya  motivasi  untuk  mengetahui  isi berita,  keakraban  terkait  topik  yang diangkat dan tingkat pendidikan, --dan pada kenyataannya  banyak  berita  "diterima"
tanpa  diperhatikan  lagi  dan  hanya  sedikit yang  "diendapkan"  dalam  pemikiran pembaca berita.
Meski  media  menjadi  salah  satu sumber  (kalau  bukan  sumber  utama) informasi  dan  wujud  dari  opini  publik  – pikiran  masyarakat  dapat  penuh  dengan informasi  dan  impresi  dari  media.  Namun masing-masing  individu  punya  persepsi, entah akurat atau tidak, dengan pemberitaan maupun kondisi yang ada. Tiap orang punya independensi untuk menentukan  respon  mereka  terhadap informasi  yang  disajikan  oleh  media tergantung  pada  ketertarikan,  relevansi dengan  kehidupan  keseharian,  tingkat pendidikan dan faktor-faktor lain mengenai topik tertentu.
Findahl  (2001)  memperkirakan dalam  situasi  normal,  orang  hanya  akan mengingat  kurang  dari  5  persen  isi  berita. Apalagi  apa  yang  dipahami  seseorang  dari pemberitaan  tersebut  telah  dibentuk  dari pemilihan  dan framing suatu  berita  yang disajikan. Tentu saja ketika terjadi breaking news atau kejadian dramatis lainnya, tingkat penerimaan  berita  akan  lebih  tinggi dibanding  kondisi  normal.  Tapi  terbuka kemungkinan seseorang dapat menghasilkan  persepsi  yang  berbeda  atas stimulus yang sama (Solomon, Marshall, dan Stuart 2011), Komunikator boleh saja mempunyai maksud tertentu atas teks yang ditransmisikan, tetapi persoalan pemahaman terhadap makna akhir dari teks akan  sangat  tergantung  pada  kemampuan pembaca  yang  punya  kebebasan  penuh menafsirkan.  Isi  dari  media  bukan  lagi sebuah produk yang selalu lentur terhadap perubahan  dan  perbedaan  makna,  karena setiap reader secara  bebas  memaknai  apa yang mereka baca (Eriyanto, 2001).
2. Lemahnya Hubungan Antara Pemberitaan  Media  dan  Perubahan Kebijakan Laporan Bank Dunia Making Politics work for Development pada 2016 mengolah data  kebebasan  media  dari Freedom  House periode  2000-2013  dengan  data Polity  IV soal korupsi menyimpulkan bahwa meskipun  ada  hubungan  positif  antara kebebasan  media  dan  pemberantasan korupsi  tapi  korelasi  tersebut  adalah  sulit untuk  ditafsirkan  dan  ditunjukkan  dalam hubungan  sebab-akibat  secara  langsung antara tata kelola pemerintahan yang lebih baik  dengan  fungsi  pemasaran  media  yang lebih  baik.  Studi  itu  juga  menyebutkan ketidakpastian  mengenai  bagaimana  dan mengapa  media  independen  efektif  untuk mengurangi korupsi.
Memang  media  dapat  melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah  atau  pihak  lain,  mengubah perilaku  masyarakat  selaku  pemilik  suara dalam  pemilu,  membantu  mendisiplinkan pemerintah  yang  korup  atau  membentuk norma-norma  sosial  dan  politik  untuk mencegah korupsi. Tapi media hanya punya sedikit  kontrol  terhadap  arah  perubahan dan  hambatan  yang  dihadapi  media. Dampak  yang  diberikan  media  kerap terhambat dengan kelambanan pemerintah, keengganan  elit  untuk  bertindak,  budaya birokrasi yang resisten terhadap perubahan, sistem  penegakan  hukum  yang  pincang, serta  apatisme  serta  sinisme  publik. Kemampuan media untuk memengaruhi ini tergantung  pada  efektivitas  masing-masing media (cetak, radio, TV, atau online ) dalam situasi apa pun (Coronel, 2010).

## 3. Tarik Menarik Kepentingan di Ruang Redaksi
Di Indonesia sendiri terdapat 47.000 media massa yang terdiri dari media cetak, radio, televisi dan online di Indonesia,  atau menjadi negara dengan media massa paling banyak  di  dunia.  Dari  jumlah  itu  2.000
adalah media cetak, 674 radio, 523 televisi termasuk lokal, dan lebihnya media online . Berdasarkan  data  Aliansi  Jurnalis Independen  (2018),  pada  2017,  peringkat Indonesia  di Reporter  Sans  Frontiers (RSF) atau Reporter  Without  Borders ,  organisasi pemantau  media  yang  berbasis  di  Paris, berada  di  posisi  124  dari  180  negara. Indonesia ditandai RSF sebagai zona merah, yang  situasinya  mirip  dengan  Rusia  tapi lebih  baik  dari  Cina  (zona  hitam).  Posisi Indeks Indonesia di tahun 2018 juga tetap di posisi 124.
Kasus kekerasan, dan ancaman dari regulasi,  merupakan  faktor  penting  bagi peringkat suatu negara dalam pemeringkatan  RSF.  Regulasi  itu  masuk dalam kategori “iklim hukum” suatu negara. Banyaknya
pasal-pasal yang bisa memenjarakan wartawan, maka itu artinya secara  iklim  hukum  negara  itu  akan mendapatkan  nilai  rendah  dalam  skor-nya. Sedangkan kasus kekerasan masuk kategori “iklim politik” yang ikut memengaruhi bebas tidaknya sebuah negara. Iklim lain yang juga berpengaruh adalah “iklim ekonomi”. Dalam kasus  Indonesia,  kepemilikan  media  oleh politisi  atau  pengusaha  yang  punya  afiliasi dengan partai politik, menambah nilai minus indeks kebebasan pers Indonesia.
Secara  khusus di  Indonesia,  banyak media  cetak  yang  tutup,  media  online tumbuh,  akuisisi  media  termasuk  televisi pun terjadi di sana-sini. Dalam bukunya Ross Tapsell ( Media Power in Indonesia Oligarchs, Citizens  and  the  Digital  Revolution ,  2017) seperti  dibahas  oleh  Andreas  dan  Adam (2018) menyebutkan perkembangan kepemilikan media saat ini terbagi menjadi delapan konglomerasi media yang disebutnya "konglomerat digital" di Indonesia.
Delapan  perusahaan  ini  adalah Berita  satu  Media  Holding  milik  Keluarga Riady;  CT  Corp  milik  Chairul  Tanjung; EMTEK  milik  Eddy  Kusnadi  Sariaatmadja; Global Mediacom milik Hary Tanoesoedibjo;
Jawa  Pos  milik  Dahlan  Iskan;  Kompas Gramedia  milik  Jakoeb  Oetama;  Media Group milik Surya Paloh; dan Visi Media Asia milik Bakrie Group.
Tapsell  membagi  dua  konglomerat itu lewat jalur televisi, dan kedua lewat jalur media  cetak.  Konglomerat  jalur  televisi membuat  mereka  mampu  lebih  cepat berinvestasi  di platform-platform media yang sebelumnya tak mereka miliki. CT Corp misalnya  membeli  55  persen  saham  TV  7 dari  Kompas  pada  2006,  mengganti namanya menjadi Trans7. Pusat berita Trans TV  dan  Trans7  akhirnya  disatukan  pada 2018. Pada 2011, Chairul Tanjung membeli detik.com  disusul  Telkomvision  cable network, yang  dinamai  ulang  jadi Transvision pada 2012.
Bekerja  sama  dengan  CNN,  pada 2013  ia  membentuk  CNN  Indonesia  yang kemudian  hadir  tak  cuma  sebagai  portal berita online tapi juga stasiun televisi. Pada 8 Februari 2018, CT pun meluncurkan televisi CNBC dan portal berita online.
Konglomerat lain, Hary
Tanoesoedibjo,  memulai  proses  meluaskan bisnis  media  pada  awal  2000-an.  Selain punya  tiga  televisi  (MNCTV,  RCTI,  dan GlobalTV),  Global  Mediacom  memiliki  34 radio lokal yang mulai diakuisisi sejak 2005. Koran  Sindo  News  yang  lalu  juga  punya portal  berita  sindonews.com  dan  portal berita  Okezone  juga  masuk  kelompok  ini. MNC tercatat punya satu satelit sendiri yang dibeli pada 2010,  dan punya kapasitas 160 kanal.
MNC  Group  punya  19  kanal  TV berbayar,  46  stasiun  TV  lokal  dan  2,6  juta pelanggan  lewat  IndoVision,  TopTV,  dan OKVision.  Pada  2015,  ekspansi  itu  makin besar  ketika  I-News,  stasiun  berita  24  jam, diluncurkan pasca-MNC
Group menghabiskan  250  juta  dolar  AS  untuk membeli 40 fasilitas studio di Jakarta Pusat. Emtek Group milik Eddy Sariaatmadja  didirikan  pada  1983  sebagai perusahaan jasa
layanan komputer,
berkembang  jadi  konglomerat  digital  sejak membeli SCTV pada 2004. Sariaatmadja juga membeli  Indosiar  dengan  kesepakatan Rp1,6  triliun  pada  2011.  Selain  ketiga konglomerat digital ini, ada Visi Media Asia milik Keluarga Bakrie dan Media Group milik Surya Paloh.
Visi  Media  Asia,  lewat  akuisisinya atas Lativi (kini bernama TVOne) pada 2007 membentuk  konglomerasi  dengan  ANTV. Pada 2008, Bakrie Group membeli ArekTV di Surabaya dan koran Surabaya Post. Bersama pengusaha  Erick  Thohir,  keluarga  Bakrie mengonvergensi  TVOne,  ANTV,  dan  portal berita online baru Viva.co.id.
Sementara Media Group milik Surya Paloh,  meski  sudah  dibangun  dari investasinya  di  sejumlah  koran  sejak  1988 hingga 1990, baru berubah sebagai kerajaan media  setelah  mendirikan  Metro  TV  pada 2001.  Paloh  juga  masih  punya  koran nasional  Media  Indonesia,  yang  portal onlinenya  kini  terkonvergensi  dengan metrotvnews.com.
Televisi  masih  mendapat  jatah  kue iklan  yang  besar.  Menurut  riset  Nielsen Indonesia tahun 2017, 80 persen dari Rp145 triliun total belanja iklan habis digunakan di televisi.  TV  unggul  dibandingkan  kanal media  lain  seperti  cetak  maupun online . Selama beberapa tahun belakangan, belanja iklan di TV memang stabil menguasai pasar.
Sedangkan Koran-koran lokal bertahan  dengan  mengandalkan  dana  dari pemerintah  daerah  bahkan  pada  beberapa media,  ketergantungan  akan  iklan  dari pemerintah hingga 75 persen.
Masih  ada  juga  Berita  Satu  Media Holding  milik  James  Riady,  Jawa  Pos  milik Dahlan  Iskan,  dan  Kompas  Gramedia  milik Jakoeb Oetama.  Jawa Pos yang membentuk konglomerat  Jawa  Pos  News  Network (JPPN),  Jawa  Pos  fokus  membangun jaringannya lewat media lokal. Satu-satunya kegagalan  koran  milik  Jawa  Pos,  menurut Tapsell  adalah  tutupnya  Indo  Pos,  yang
berbasis  di  Jakarta,  karena  tak  mampu bersaing dengan Kompas.
Iskan  juga  mengekspansi  bisnis televisi  dan  radio  lokal  pada  2002,  yang sudah  berjumlah  22  pada  2004.  Jawa  Pos adalah contoh bisnis media yang bergantung pada  pemasukan  iklan  dari  pemerintah daerah.
Berbeda  dari  Kompas,  koran  paling panjang  umur di Indonesia.  Kompas  bukan cuma untung via iklan dari pemerintah, tapi punya  bentuk  bisnis lain  seperti  Gramedia, toko  buku  yang  mendominasi  pasar penerbitan  Indonesia.  Dalam  persaingan bisnis  media online ,  kompas.com  dan Tribunnews.com adalah anak usaha Kompas Gramedia yang jadi saingan ketat detik.com. Pada  2008,  Kompas  Group  meluncurkan Kompas  TV,  yang  dapur  redaksinya digabung dengan kompas.com pada 2016.
Perusahaan  Media  Berita  Satu Holding  punya  Riady  dimulai  dari  produk cetak  yaitu  majalah  Globe  Asia,  dan  Suara Pembaruan  yang  dibeli  pada  2006,  kini mereka  punya  stasiun  televisi  dan  portal berita online .  Mereka  juga  punya  televisi berbayar  Big  TV  yang  terkonvergensi dengan perusahaan LinkNet dan perusahaan internet First Media.
Tak  dapat  dihindari  kepentingan pemilik  modal  pun  masuk  ke  ruang-ruang redaksi  media,  bandul  independensi  media dapat  bergerak  ke  sisi  keuntungan  atau bahkan  penguasa  bila  pemilik  media  dekat dengan penguasa. Media pun bisa saja tidak memiliki  liputan  investigasi  dan  lebih mengikuti  tren  pemberitaan  yang  disukai pasar  seperti  hiburan  atau  hal-hal menghebohkan lainnya sehingga tidak dapat diandalkan  sebagai watchdog karena kerakusan terhadap laba.

## 4. Bias Pemberitaan Korupsi
Dharmasaputra  dalam  Wijayanto  & Zachrie (2009) menyebutkan sejumlah bias dalam  pemberitaan  korupsi  yang  dapat menyebabkan  sikap  “cuek”  masyarakat
terhadap korupsi meski tahu korupsi adalah suatu hal yang berbahaya.
Bias  pertama  adalah  bias  negatif  di mana  pemberitaan  kasus  korupsi  lebih banyak memuat kegagalan-kegagalan pemerintah  dan  KPK  dalam  memberantas korupsi, dibanding mengapresiasi keberhasilan-keberhasilannya. Kedua,
skandalisasi liputan korupsi di mana media lebih fokus pada skandal korupsi nan seksi dan jarang sekali mengangkat isu perbaikan sistem yang sebenarnya menjadi salah satu bagian  terpenting  dalam  mata  rantai pemberantasan korupsi.
Ketiga,  personalisasi  berita  korupsi di  mana  fokus  pemberitaan  adalah  pada individu pelaku dengan menjadikan ada atau tidaknya  tokoh  besar  yang  terlibat  sebagai tolak  ukur  utama  skala  peliputan  kasus korupsi.  Keempat,  bias  bahasa  di  mana media massa lebih mengutamakan penggunaan  istilah  suap  dibandingkan pemerasan yang membuat nada pemberitaan terkadang kurang adil terhadap  pihak  pemberi  uang  yang terkadang berada dalam posisi lebih lemah.
Keempat bias
tersebut akhirnya mengembangkan "folklore" korupsi  atau persepsi bahwa korupsi itu begitu mewabah dan  sulit  diberantas  di  tengah  masyarakat yang membuat masyarakat semakin skeptis dan pesimis dengan prospek pemberantasan korupsi ke depan.
Aspek  penindakan  seperti  proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan peradilan kasus korupsi memiliki porsi yang begitu  dominan,  dibandingkan  aspek pencegahan.  Namun  aspek  penindakan dalam  kasus  korupsi  itu  juga  merupakan komoditas  yang  disukai  oleh  masyarakat sebagai  konsumen  yang  nantinya  akan berujung pada profit industri media massa. Sedangkan aspek pencegahan yang memang tidak umum di masyarakat kurang diangkat oleh media padahal aspek pencegahan baik dari  perbaikan  sistem  maupun  perubahan mindset juga  menyokong  kerja-kerja
pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan KPK.
Salah  satu  cara  untuk  mengatasi masalah-masalah di atas adalah kerja sama media  massa  dengan  msyarakat  sipil.  Hal tersebut  di  Indonesia  terwujud  dalam
platform Indonesialeaks yang menghubungkan pembocor informasi dengan  media .  Platform dengan  alamat Indonesialeaks.id itu digagas empat lembaga,  yaitu Free  Press  Unlimited (FPU) sebagai  LSM  yang  berbasis  di  Amsterdam, Belanda, AJI Indonesia, Tempo Institute dan
Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN). Pada  mulanya  terdapat  10  media yang menjadi anggota IndonesiaLeaks, yaitu KBR,
Independen.id,
Suara.com, Liputan6.com, Tempo.co, Jaringan Indonesia untuk  Jurnalisme  Investigasi  (Jaring),  CNN Indonesia,  Jakarta  Post,  Sindo  dan  Bisnis Indonesia. Belakangan, Sindo mengundurkan  diri  dari  keanggotaan  dan akan mengikuti periode berikutnya.
Platform Indonesialeaks  juga  mendapat dukungan  dari  sejumlah  lembaga  swadaya dan  kemudian  menjadi  mitra  yaitu Change.org;  LBH  Pers;  ICW;  Greenpeace Indonesia;  LSM  konservasi  alam  Yayasan Auriga Nusantara.
Indonesialeaks baru-baru ini mengungkapkan  skandal  "buku  merah". "Buku  merah"  merujuk  pada  barang  bukti kasus  suap  daging  yang  dilakukan pengusaha Basuki Hariman namun dirobek oleh  oknum  tertentu.  Laporan  itu  cukup membuat heboh lantaran dalam buku merah itu,  tepatnya  pada  halaman  yang  dirobek, ada  nama  mantan  Kapolri  Tito  Karnavian ikut menerima  uang.  Skandal  tersebut  juga dinilai terkait dengan penyerangan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

## B. Persepsi
Masyarakat Mengenai Pemberantasan Korupsi Bagaimana masyarakat menginterpretasikan  berbagai  informasi
mengenai  korupsi  di  media  massa  dan mengolahnya, baik berdasarkan ketertarikan maupun ada tidaknya pengalaman masa lalu terkait
pemberantasan  korupsi  khususnya  yang dilakukan oleh KPK?
Pada November 2015, Transparansi Internasional  Indonesia  (TII)  melakukan survei  publik  di  11  provinsi  di  Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat,  Jawa  Timur,  Sulawesi  Utara, Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Timur, Sumatera  Utara,  Riau,  Sumatera  Barat, Kalimantan  Selatan.  Survei  dilakukan dengan  metode  wawancara  tatap  muka dengan  mengumpulkan  2.200  responden dengan margin  of  error 2,22  %.  Laporan akhir  survei  diperoleh  sebelum  15 November 2015.
Hasil survei tersebut dapat menunjukkan:
1. Kebutuhan  antikorupsi  yang  tinggi yaitu  91  %  dari  responden menganggap  korupsi  penting  untuk ditangani segera, 91 % menganggap korupsi merugikan, 86 % menganggap korupsi adalah masalah berat di Indonesia. 2. Namun kebutuhan antikorupsi yang tinggi  pada  warga  sebagai  individu tidak disertai dengan keinginan yang tinggi untuk mendukung KPK dalam bentuk  tindakan  konkret.  Hal  itu ditunjukkan dari penilaian keterlibatan warga untuk mendukung  KPK  misalnya  menjadi relawan  di  KPK  (3,8%),  terlibat dalam kampanye antikorupsi dengan  menyebarkan  informasi terkait  tindak  pidana  korupsi  di lingkungan  tempat  tinggal  (4,3%), bersikap  kooperatif,  membantu pihak  yang  berwenang  bila  diminta bantuan (4,5%).
Gambar 1. Bagan dukungan terhadap pemberantasan korupsi
3. Hal  tersebut  disebabkan  karena  ada perasaan tak berdaya dalam menghadapi korupsi, rendahnya keyakinan  diri  dan  kolektif  mampu menghindari  korupsi  hingga  anggapan bahwa  korupsi  dianggap  persoalan individual  terkait  dengan  kekuatan karakter pribadi. Hal tersebut
ditunjukkan  dengan  alasan  yang menghambat  warga  mendukung  KPK adalah  tidak  tahu  harus  mendukung dengan  cara  apa  (79  %),  tidak  adanya jaminan  keamanan  (70,3  %),  takut berkonflik  (60,2%),  hanya  sendirian mendukung KPK (52,5 %), merasa sia- sia memberantas korupsi (47,8 %).
4. Untuk  dapat  mengatasi  hal  tersebut,
masyarakat perlu dibangun persepsinya yaitu dengan membangkitkan keyakinan warga
(96%),  mengampanyekan  antikorupsi setiap  kesempatan  (92%),  membina hubungan baik dengan LSM (90,6%).
Memfasilitasi  warga  untuk  melakukan gerakan antikorupsi sendiri (88 %). Selanjutnya,  pada  April–Juni  2017, Indonesia corruption Watch juga melakukan Survei  Nasional  Antikorupsi  di  34  provinsi dengan  mengumpulkan  2.235  responden. Sejumlah temuan kunci dari survei tersebut adalah:
1. Warga  negara  terus  pesimis  terhadap tren  korupsi  ditunjukkan  dengan berkurangnya  persentase  warga  yang menanggap  praktik  suap  sebagai  hal yang  wajar  (dari  30  %  yang menganggap wajar pada 2016 menjadi 26 % pada 2017).
Gambar 2. Peta kewajaran praktik suap oleh responden
2. Sebanyak 87 % responden melihat tidak ada perbaikan level korupsi dalam satu tahun terakhir, artinya upaya pemerintah  untuk  mengurangi  tingkat
korupsi  hanya  dipersepsikan  berhasil oleh 13 % responden selama setahun. 3. Pendaftaran CPNS (56%), polisi (50%), pengadaan barang dan jasa pemerintah (48%), pengadilan (45%), implementasi  anggaran  pemerintah dianggap yang terkorup (44%). 4. Permintaan  uang  tidak  resmi  paling umum  dilakukan  di  Kepolisian  (41%) dan  pendaftaran  pegawai  negeri  sipil
(29%)  dengan  jumlah  suap  atau pemerasan rata-rata Rp112.000,- 5. Sebagian besar menganggap pemerintah  (bukan  masyarakat)  yang paling berperan memberantas korupsi. Sebagaimana dalam gambar berikut.
Gambar 3. Bagan pihak yang dianggap paling berperan memberantas korupsi
6. Masyarakat  siap  untuk  membela haknya yang diambil karena perbuatan korupsi (sangat siap sebanyak 33 % dan siap  51  %)  tapi  berbanding  terbalik dengan tindakan mereka untuk melaporkan kejahatan korupsi tersebut. Mereka yang tidak siap untuk komplain mengatakan  tidak  punya  infomasi
mengenai  caranya.  Isu  kekhawatiran adanya balas dendam menurun.
7. Namun  KPK  terus  menerima  tingkat kepuasan  yang  tinggi  yaitu  70  %  atau sama  dengan  tahun  2016  meski evaluasi  kinerja  umumnya  masih didasarkan pada catatan penangkapan.
Gambar 4. Peta tingkat kepuasan terhadap KPK
Sedangkan  pada  2018,  ICW  bekerja sama  dengan  Lembaga  Survei  Indonesia kembali  mengadakan  Survei  Nasional  Tren persepsi publik tentang korupsi di Indonesia periode  8-24  Oktober  2018.  Rilis  Tren Persepsi  Korupsi  tersebut  dilakukan  pada 10  Desember  2018.  Jumlah  sampel  basis ditetapkan  sebanyak  2.000  responden  dari enam  provinsi  yaitu  Aceh,  Sumatera  Utara, Riau, Banten, Jawa Timur, dan Maluku Utara masing-masing menjadi 380 responden.
Hasil survei tersebut adalah sebagai berikut:
1. Saat ini mayoritas warga menilai bahwa tingkat korupsi mengalami peningkatan (52%).  Akan  tetapi,  dibandingkan dengan  tren  korupsi  dalam  dua  tahun terakhir,  persepsi  terhadap  korupsi menurun, dari 70% pada 2016 menjadi 52% tahun ini.
Gambar 5. Peta persepsi terhadap korupsi
2. Kondisi  ini  terjadi  berkaitan  dengan pengetahuan  warga  bahwa  saat  ini lembaga-lembaga  yang  ada  telah melakukan  langkah  pemberantasan korupsi  dan  langkah  tersebut  dinilai efektif,  meski  dalam  derajat  yang bervariasi. KPK dinilai sebagai lembaga yang paling banyak melakukan langkah pemberantasan  korupsi  dan  tinggi efektivitasnya  (81%),  disusul  Presiden (57%),  Polisi  (54%),  BPK  (40%),
Kejaksaan  Agung  (36%),  Pengadilan (36%).
3. Mayoritas  warga  pada  2018  juga menilai  pemerintah  serius  melawan korupsi  (69  %)  dibanding  yang  tidak serius  (19%),  terutama  pemerintah pusat.  Hal itu  hanya meningkat sedikit dibanding pada 2017 dimana keseriusan pemerintah dinilai 68%.
4. Namun  demikian,  persepsi  terhadap tingkat  korupsi  berbeda  terhadap Pemerintah  Pusat,  Provinsi,  Kab/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Umumnya,  warga  menilai  korupsi paling  tinggi  di  pemerintah  pusat,  lalu menurun  hingga  yang  paling  sedikit korupsinya  di  tingkat  desa/kelurahan. Artinya,  semakin  jauh  dari  warga, makin  dipersepsi  korup.  Sebaliknya, semakin  dekat  dari  warga,  semakin dipersepsi tidak korup. Hal ini kembali menunjukkan  bahwa  korupsi  masih dipahami  sebagai  sesuatu  yang  terjadi di pusat, melibatkan kasus-kasus besar saja.  Sementara  suap  atau  gratifikasi yang  dialami  dalam  hubungan  dengan pegawai  pemerintah  dianggap  bukan korupsi.  Namun  Pemerintah  Pusat paling  banyak  dinilai  Serius/sangat serius  (69%)  dalam  melawan  korupsi, baru  kemudian  Pemerintah  Provinsi (63%),  dan  Pemerintah  Kab/Kota (62%).
5. Saat  ini,  mayoritas  warga  menilai bahwa  suap  dan  gratifikasi  adalah sesuatu yang tidak wajar (63 %). Akan
tetapi,  dalam  dua  tahun  terakhir,  yang menilai “tidak wajar” cenderung turun, sebaliknya yang menilai “wajar” (34%) cenderung makin banyak.
6. Mayoritas  warga,  55%,  berpendapat bahwa kolusi/nepotisme adalah tindakan yang negatif (12% kejahatan + 43% tidak etis). Sementara sekitar 39% warga menilai kolusi/nepotisme bukan tindakan  negatif  (9%  tindakan  yang perlu dilakukan+30% normal)
7. Warga paling banyak berurusan dengan pegawai pemerintah untuk memperoleh layanan kesehatan,
mengurus  kelengkapan  administrasi publik,  berurusan  dengan  sekolah negeri,  dan  urusan  dengan  polisi. Probabilitas dimintai uang di luar biaya resmi  paling  besar  ketika  berurusan dengan  polisi  (34%).  Sedangkan probabilitas memberi uang di luar biaya resmi tanpa diminta paling besar ketika mengurus  kelengkapan  administrasi (16%)  dan  berurusan  dengan  polisi (16%).  Alasan  mayoritas  responden yang  pernah  memberi  hadiah/uang ketika diminta adalah supaya urusannya cepat selesai (61%).
8. Tingkat  kepercayaan  terhadap  KPK paling tinggi (85%), kemudian Presiden 84%, Polisi 75%, MUI 73%, Pemda 73%, NU  71%,  BPK  70%,  Pengadilan  70%,
dan Kementerian 70%, tingkat
kepercayaan  pada  Lembaga  lain  di bawah 70%. Sehingga KPK jugalah yang dinilai  paling  bertanggung  jawab mengatasi  korupsi  (75%),  kemudian Polisi  29%,  Presiden  28%,  BPK  17%, Kejaksaan Agung 10%, dan Masyarakat 10%.
Kemudian, Lembaga Survei
Indonesia  (LSI)  pun  mengadakan  survei pada 4-5 Oktober 2019 berjudul "Perppu UU KPK  dan  gerakan  mahasiswa  di  mata publik".  Pada  penghujung  masa  bakti Pimpinan KPK jilid IV mendapat goncangan dengan  kontroversi  berkaitan  UU  No  19
tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK yang baru. UU tersebut mendapat respon negatif dari  sejumlah  kelompok  elit  nasional  dan mahasiswa berbagai kampus dan daerah.
Total responden survey LSI sebanyak 1010 orang. Responden diwawancarai melalui telepon oleh
pewawancara  yang  telah  dilatih.  Temuan dari survei tersebut adalah:
1. Responden  yang  tahu  soal  revisi  UU KPK  mayoritas  menilai  UU  tersebut melemahkan KPK (70,9%).
2. Mereka  yang  tahu  soal  revisi  UU  KPK juga  mendukung  agar  Presiden  Jokowi
mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  UU  (Perppu)  KPK  yaitu sebanyak 76,3 %.
3. Secara umum kepercayaan publik pada KPK  dan  Presiden  jauh  di  atas kepercayaan  pada  DPR.  Yang  percaya pada  KPK  72%,  pada  Presiden  71%, sedangkan  pada  DPR  hanya  40%. Sejalan  dengan  kepercayaan  pada Presiden yang tinggi tersebut kepuasan publik pada Presiden juga masih tinggi (67%) di tengah-tengah kontroversi UU KPK tersebut.
Gambar 6. Peta Kepercayaan terhadap Lembaga Negara
Tampak  dari  sejumlah  survei  pada 2015,  2017,  2018  dan  2019  di  atas  meski kepercayaan masyarakat kepada KPK tinggi tapi  tingkat  keinginan  masyarakat  untuk ambil bagian dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi rendah. Masyarakat yang menyadari bahaya
korupsi menyerahkan upaya
pemberantasan korupsi  kepada  KPK  dan  mengambil  jarak karena  ketidaktahuan  untuk  mencegah korupsi  yang  terjadi.  Padahal  pemberitaan media  massa  begitu  derasnya  soal  korupsi maupun KPK.
Meski  media  berkontribusi  pada keberhasilan  demokrasi  di  dunia  saat  ini
dengan  membawa  basis  data  informasi, beserta  konten  dan  analisisnya  yang  dapat menjadi sumber yang berguna bagi pembuat hukum untuk membuat undang-undang dan kebijakan serta bagi pemilih untuk memilih pemerintah  mereka.  Tapi  dalam  kondisi dimana  media  mendapatkan  iklan  terbesar dari lembaga-lembaga pemerintah, jurnalisme  investigatif  menjadi  sulit  untuk membuktikan  akuntabilitas  pemerintah. Ada  kemungkinan  bias  media  dalam mengungkap  korupsi  di  lembaga-lembaga pemerintah  di  mana  pengaruh  pemerintah menggantikan  etika  jurnalistik,  kode  etik atau  kebebasan  pers.  Kepemilikan  media
oleh pemerintah dapat mengurangi efektivitasnya  dan  meningkatkan  korupsi. Sebaliknya,  jika  media  independen  dan menjalankan  tugas  mereka  tanpa  bias, mereka  mampu  menarik  perhatian  pada pejabat pejabat yang diduga korup sekaligus para politikus lainnya.
Bhattacharyya et all. (2015)
menemukan  bukti  efek  kausal  dari demokratisasi  dan  kebebasan  media terhadap korupsi, dan bahwa demokratisasi dan kebebasan media harus hadir bersama- sama  dalam  pemberantasan  korupsi. Perjuangan  melawan  korupsi  politik  sulit untuk dimenangkan hanya dengan menghadirkan  demokratisasi  dalam  hal  ini pemilihan  umum  atau  hanya  dengan mempromosikan  media  yang  bebas  dan independen.  Strategi  yang  harus  dilakukan adalah  mendorong  institusi  pemerintahan yang  demokratis  sekaligus  media  bebas yang sehat.
Pemberitaan  pun  harus  dapat membangkitkan  harapan  dan  semangat masyarakat  dalam  pemberantasan  korupsi serta  dapat  mendorong  aparat  penegak hukum  untuk  membuka  penyelidikan misalnya  dengan  menerbitkan  suatu pemberitaan  yang  dilengkapi  dengan banyak  bukti  sehingga  pihak  berwenang tidak  memiliki  alasan  untuk  tidak menyelidikinya (OECD, 2018: 14).

## Penutup
Korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia dilakukan secara berjamaah dan tersistematis  dalam  berbagai  tingkatan sudah  terjadi  pada  hampir  seluruh  sendi kehidupan  dan  dilakukan  oleh  hampir semua  golongan  masyarakat.  Sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap  dibiarkan  seperti  itu,  maka  korupsi akan  menghancurkan  negeri  ini.  Korupsi harus ditempatkan sebagai musuh bersama ( common enemy ).
Pentingnya informasi dan
keterlibatan  masyarakat  sipil,  termasuk media tidak dapat dielakkan lagi. Kebebasan pers  adalah sine  qua  non (sebab)  dari demokrasi  sejati  dan  media  adalah  pilar demokrasi  keempat,  yang  tidak  boleh dikurangi perannya. Berita-berita mengenai pencegahan  korupsi  yang  sistematis  pun patut mendapat tempat dalam kolom-kolom surat  kabar  maupun  segmen-segmen televisi.
Media memiliki peran ganda: media tidak hanya meningkatkan kesadaran publik tentang korupsi, penyebabnya, konsekuensi dan kemungkinan pemulihannya, tetapi juga menyelidiki  dan  melaporkan  dugaan korupsi  yang  membantu  aparat  penegak hukum  lainnya.  Pelaporan  media  dan jurnalisme investigatif, termasuk kolaborasi dengan  LSM,  sangat  berguna  dan  layak dikembangkan pada masa-masa selanjutnya. Secara pararel media dapat ikut menanamkan  nilai-nilai  kejujuran  dan menumbuhkan sikap anti korupsi sejak dini melalui pemberitaan yang disajikannya Namun  ada  hal-hal  yang  harus diperbaiki  untuk  menjaga  peran  media sebagai watchdog dalam  sistem  demokrasi yaitu  (1) menyediakan  aturan  hukum  yang memungkinkan  pers  sebagai watchdog efektif, independen dan bebas, baik terhadap penguasa maupun pemilik modal. Harus ada jaminan bahwa sudut pandang pemberitaan media tidak dibatasi oleh penguasa maupun pemilik  yang  punya  tujuan  untuk  mencari laba  sebesar-besarnya,  (2)  peningkatan standar  etika  dan  keahlian  profesional jurnalistik.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan pelatihan jurnalistik secara berkala, memperbaiki  kondisi  kerja  dan  tentu peningkatan  kompensasi  kerja  (gaji)  bagi wartawan  ke  level  yang  terhormat.  Hal  Ini membantu  meningkatkan  status  sosial jurnalis  dan  agar  mereka  tidak  rentan terhadap  korupsi,  (3)  Membangun  dan menjaga  komunitas  jurnalis  yang  terikat etika profesionalitas dan berkomitmen pada
prinsip-prinsip  demokrasi.  Serikat  kerja jurnalis  dan  asosiasi  wartawan  yang independen  harus  berperan  menjaga idealisme  profesi  jurnalis,  (4)  mendorong pembiayaan  mandiri  dari  masyarakat sendiri  maupun  melalui  hibah  bagi  kerja jurnalistik  khususnya  dalam  peliputan investigasi soal korupsi.
Penelitian  ini  tentu  jauh  dari sempurna. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan  dengan  menggunakan  dana primer terkait jumlah dan arah pemberitaan korupsi  di  media  massa  serta  beragam informasi soal korupsi yang berseliweran di internet  yang  dapat  memobilisasi  gerakan masyarakat  sipil  serta  membentuk  norma- norma tentang korupsi di masyarakat.

## Referensi
Adrianto, Dimas. (2013). Media, Ideologi dan
Propaganda: Analisis Framing dalam Pemberitaan Korupsi Gayus Tambunan  oleh  Kompas.com  dan Tempointeraktif.com. Tesis . Program
Studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia.
Andreas, Damianusdan Aulia Adam. (2019). "8  Konglomerat  Media  di  Indonesia via Jalur Media TV & Cetak" diakses dari https://tirto.id/cEv7.
Arigi, Fikri. (2019). "Drone Emprit Temukan Cara Buzzer Serang KPK Lewat Give Away" diakses dari https://nasional.tempo.co/read/12 49523/drone-emprit-temukan- cara-buzzer-serang-kpk-lewat-give- away/full&view=ok.
Bhattacharyya et all. (2015). Media Freedom and Democracy in the  Fight against Corruption, dalam European Journal of Political Economy.
Coronel,  S.  (2010). Corruption  and  the watchdog  role  of  the  news  media dalam  Public  sentinel:  News  media and governance reform . Editor Pippa Noris. The World Bank, Washington DC.
DFID.  (2015). Why  corruption  matters: understanding  causes,  effects  and how to address them, Evidence Paper on Corruption , diakses dari https://www.gov.uk/government/u ploads/system/uploads/attachment _data/file/406346/corruption- evidence-paper-why-corruption- matters.pdf.
Dharmasaputra,  Karaniya.  (2009).  Media dan Foklor Korupsi dalam Wijayanto dan  Ridwan  Zachrie  (Ed.). Korupsi Mengorupsi Indonesia . Jakarta: Kompas Gramedia. Eriyanto. (2001). Analisis Wacana:
Pengantar  Analisis  Teks  Media .
Yogyakarta: LKIS.
Freedom  House  (2016) Press  Freedom  in 2015:  The  Battle  for  the  Dominant Message , diakses dari https://freedomhouse.org/report/f reedom-press/freedom-press-2016.
Hamid,  Yassin  Bashir  et  all.  (2017).  The Roles  of  Newspapers  Ownership Pattern and Access to Governmental Information in Framing of Issues of Corruption  in  Sudan  International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR). Volume 31(No 2), halaman 160-171.
Handayani,  Dwi.  (2019).  "Analis  'Drone Emprit' Ungkap Siasat Pasukan Siber Hancurkan  KPK",  diakses  dari https://news.detik.com/berita/d- 4711192/analis-drone-emprit- ungkap-siasat-pasukan-siber- hancurkan-kpk.
Indonesia Corruption Watch. (2017). Survei Nasional Anti Korupsi.
Kresna,  Mawa.  "Laporan  Indonesia  Leaks
Haram  Disengketakan  di  Luar Dewan Pers" diakses dari https://tirto.id/c9ay.
Lembaga  Survei  Indonesia.  (2018).  Rilis Survei  Nasional:  Tren  Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia. 10 Desember.
-------  (2019).  Temuan  Survei  Telepon Nasional:  Perppu  UU  KPK  dan Gerakan Mahasiswa di Mata Publik. 6 Oktober.
Manan, Abdul. (2018). Laporan Tahunan AJI 2018 : Ancaman  Baru  Dari  Digital .
Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
McQuail, Denis. (2005). Mass Communication Theory  6th  edition .  London:  SAGE Publications Ltd.
Pramusinto, Agus Pramusinto. (2016). Weak central  authority  and  fragmented bureaucracy:  a  study  of  policy implementation  in  Indonesia  dalam Jon S. T. Quah  (ed.). The  Role of the Public Bureaucracy in Policy Implementation  in  Five  ASEAN Countries. United Kingdom: Cambridge University Press. OECD.  (2018), The  Role  of  the  Media  and Investigative Journalism in Combating  Corruption retrieved
from www.oecd.org/corruption/The- role-of-media-and-investigative- journalism-in- combatingcorruption.htm.
Smith, J. (2006). Case Study on The Role of the  Media  in  Curbing  Corruption, dalam  R  Stapenhurst,  N  Johnston, and  R  Pelizzo  (eds). The  Role  of Parliament  in  Curbing  Corruption Washington DC: World Bank.
Solomon, M. R., G. W. Marshall, & E. W. Stuart. (2011). Marketing: Real people, real choices  (7th  ed.) .  Hoboken,  NJ: Pearson Prentice Hall.
Srivastava, Charu. (2016). “Role of Media in
Preventing and Combating Corruption”  dalam Imperial  Journal of  Interdisciplinary  Research (IJIR) Vol.2, Issue-2.
Stapenhurst,  R.  (2000). The  Media's  Role  in Curbing  Corruption .  Washington, D.C.: The World Bank Institutes.
Starke,  Christopher  dkk.  (2016).  “Free  to
Expose  Corruption:  The  Impact  of Media Freedom, Internet Access, and Governmental Online Service Delivery  on  Corruption”  dalam International Journal of Communication vol 10. Transparansi Internasional Indonesia. (2015).  Survei  Publik  terhadap Potensi  Dukungan  dan  Kebutuhan terhadap KPK. 15 November.