## EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR  31 TAHUN  2014 TENTANG PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 1
Oleh: H. DUDUNG MULYADI, S.H., M.H *)

## ABSTRACT
Legal  protection  is  a  form  of  service  that  must  be  provided  by  the government,  the  importance  of  legal  protection  against  any  member  of  the community is formed of Act Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims  and  has  made  changes  to  the  Law  No.  31  Year  2014  concerning Organization Witness and Victim Protection ,
In  this  Act,  is  set  on  an  institution  that  is  responsible  for  handling  the provision  of  protection  and  assistance  of  victims  and  witnesses,  called  the  Witness Protection  Agency  (LPSK)  the  duty  and  authority  to  provide  protection  and assistance to witnesses and victims of the authority of the Agency in Law No. 31 of 2014  on  Witness  and  Victim  Protection  Agency  expanded.  The  scope  of  protection by the Agency is at all stages of the criminal justice process, in order to witness and / or victim feel safe when giving testimony or testimony, request the protection of the Agency  carried  out  in  several  stages  as  well  as  the  protection  of  witnesses  and victims by the Agency.
Protection  Award  in  the  form  of  awards  for  Whistleblower  and  Justice Collaborator  of  great  importance  to  the  efforts  to  create  a  climate  conducive  to  the disclosure of corruption in the context of community involvement.
Keywords : Efektivitas, The Agency.

## ABSTRAK
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  bentuk  pelayanan  yang  wajib diberikan oleh pemerintah, pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap anggota masyarakat  dibentuk  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban dan telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam  Undang-undang  ini,  diatur  tentang  sebuah  lembaga  yang bertanggung  jawab  untuk  menangani  pemberian  perlindungan  dan  bantuan  pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban kewenangan LPSK dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  diperluas.  Lingkup  perlindungan oleh  LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban  merasa  aman  ketika  memberikan  keterangan  atau  kesaksian,  permohonan pemberian  perlindungan  dari  LPSK  dilakukan  melalui  beberapa  tahap  serta pemberian perlindungan saksi dan korban oleh LPSK.
Penghargaan  Perlindungan  dalam  bentuk  penghargaan  bagi  para Whistleblower  dan  Justice  Collaborator  sangat  penting  keberadaannya  bagi  upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam konteks pelibatan masyarakat.
Kata Kunci : Efetivitas, LPSK
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

## I. PENDAHULUAN
Perlindungan hukum merupakan suatu  bentuk  pelayanan  yang  wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan  rasa  aman  kepada  setiap warga  masyarakat  hal  itu  berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Apabila  dikaji  dari  fungsi  dan tujuan  Hukum  Pidana,  fungsi  dari Hukum  Pidana  merupakan  bagian  dari hukum  pada  umumnya  yaitu  untuk mengatur  hidup  kemasyarakatan  atau menyelenggarakan  tata  tertib  dalam masyarakat.  Sedangkan  dari  tujuannya untuk menegakkan tertib hukum, melindungi  masyarakat  hukum  manusia serta  memberikan  rasa  takut  untuk melakukan perbuatan pidana dan mendidik orang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar sehingga menjadi orang yang lebih baik. Untuk  itu  perlindungan  hukum  terhadap setiap  masyarakat  sangat  penting  dan apabila  perlindungan  hukum  ditiadakan maka kemungkinan dari perbuatan yang dilarang akan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu  masyarakat  adil  dan  makmur, sehingga merupakan bahaya bagi keselamatan masyarakat.
Pentingnya perlindungan hukum terhadap  setiap  anggota  masyarakat
inilah  yang  menjadi  salah  satu  alasan dibuat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korbandan  telah  dilakukan  perubahan dengan  Undang-Undang  Nomor  31
Tahun 2014 tentang Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban.
Di  dalam  Undang-undang  ini, diatur  pula  tentang  sebuah  lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan  pada  saksi  dan  korban,  yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas dan  berwenang  untuk  memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan  korban.  Lingkup  perlindungan  oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan  pidana,  agar  saksi  dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan atau kesaksian.
Kenyataannya  posisi  saksi  dan korban  rentan  terhadap  teror  dan intimidasi,  tidak  terlindungi  oleh  hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Itulah sebabnya, saksi maupun korban cenderung  tidak  mau  bicara  karena posisi publiknya justru dapat menempatkan  dirinya  sebagai  “korban untuk kedua kalinya” karena pengungkapan  peristiwa  yang  dialami, didengar, maupun diketahuinya.
Peranan  saksi  dalam  setiap perkara  pidana  sangat  penting  karena kerap keterangan saksi dapat
mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan  yang  dapat  menentukan kemana arah keputusan hakim. Berdasarkan  hal  ini  memberikan  efek kepada  setiap  keterangan  saksi  selalu mendapatkan  perhatian  yang  sangat besar  baik  oleh  pelaku  hukum  yang terlibat  didalam  persidangan  maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena  itu,  saksi  sudah  sepatutnya diberikan  perlindungan  hukum  karena dalam  mengungkap suatu tindak pidana saksi  secara  sadar  mengambil  resiko dalam mengungkap kebenaran materil.
Dalam perkembangannnya
Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengalami perubahan yaitu dengan dikeluarkannnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-undang Nomor : 13 tahun 2006 akhirnya  telah  mengalami  perubahan menjadi  Undang-undang  Nomor  :  31 Tahun  2014,  yang  memuat  beberapa perubahan  ketentuan  dari  Undang- undang sebelumnya disesuaikan dengan perkembangan hukum di indonesia.  Secara  singkat,  undang-
undang  Nomor  :  31  Tahun  2014 memiliki  tujuh  point  penting  perubahan undang-undang tersebut. Pertama, penguatan  kelembagaan  LPSK,  kedua, penguatan  kewenangan  LPSK,  ketiga, perluasan subyek perlindungan, keempat, perluasan pelayanan perlindungan  terhadap  korban,  kelima, peningkatan  kerjasama  dan  koordinasi antar  lembaga,  keenam,  pemberian penghargaan  dan  penanganan  khusus yang  diberikan  terhadap  saksi  pelaku, ketujuh,  perubahan  ketentuan  pidana termasuk  tindak  pidana  yang  dilakukan korporasi.
Pemenuhan hak-hak korban tindak kejahatan sudah lama diakui oleh Negara Republik Indonesia, sejak Undang-Undang  Perlindungan  Saksi dan  Korban  Nomor  13  Tahun  2006 diundangkan.  Melalui  revisi  Undang- undang  13  Tahun  2006,  yaitu  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014, semakin banyak hak-hak korban tindakkejahatan yang diakui oleh negara.
Perbedaan paling signifikan dalam pemenuhan hak-hak korban yang tercantum  dalam  revisi  Undang-undang Nomor  31  Tahun  2014  adalah  hak pemulihan  psikososial  dan  psikologis. Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang baru diundangkan  pada  akhir  tahun
2014  lalu  tersebut  juga  mencantumkan mengenai  tata cara  pemberian  hak  atas kompensasi  bagi  korban  tindak  pidana pelanggaran  HAM  berat, terorisme, dan hak atas restitusi.

## II. KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Dalam memberikan perlindungan,  lembaga  perlindungan saksi  dan  korban  (LPSK)  memiliki kewenangan  yang  telah  di  tentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK).
Kewenangan lembaga perlindungan  saksi  dan  korban  dimulai dari  Pasal  5  ayat  (1)  Saksi  dan  Korban yang  menegaskan  bahwa  saksi  dan korban berhak:
a.  Memperoleh perlindungan atas keamanan  pribadi,  Keluarga,  dan harta  bendanya,  serta  bebas  dari Ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau telah diberikannya;
b.  Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan  keamanan;  c.  memberikan keterangan tanpa tekanan;
d.  Mendapat penerjemah;
e.  Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f.  Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g.  Mendapat informasi mengenai
putusan pengadilan;
h.  Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i.   Dirahasiakan identitasnya;
j.   Mendapat identitas baru; k.  Mendapat tempat kediaman sementara;
l.   Mendapat tempat kediaman baru;
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n.  Mendapat nasihat hukum;
o.  Memperoleh  bantuan  biaya  hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. Mendapat pendampingan.
Sedangkan  dalam  ayat  (2) dalam  penjelasannya  dijelaskan  bahwa LPSK memberikan perlindungan terhadap  Saksi  dan/atau  Korban  tindak pidana  dalam  kasus  tertentu  sesuai dengan  Keputusan  LPSK.  Dalam  ayat ini menjabarkan jenis-jenis tindak pidana tertetu  yang  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (2) yaitu tindak pidana  pelanggaran  HAM  berat,  Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana
Terorisme,  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang, Tindak Pidana Narkotika, Tindak
Pidana    Psitropika,  Tindak  Pidana Seksual  terhadap  anak  dan  Tindak Pidana  lain  yang  mengakibatkan  posisi saksi  dan  korban  dihadapkan  pada situasi yang membahayakan jiwa. (Basuki Haryono; 2016:5).
Selanjutnya  dalam  ayat  (3) disebutkan  bahwa  Selain  kepada  Saksi dan/atau  Korban,  hak  yang  diberikan dalam  kasus  tertentu  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk  pula  orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan  dengan  suatu  perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak  ia  lihat  sendiri,  dan  tidak  ia  alami sendiri,  sepanjang  keterangan  orang  itu berhubungan dengan tindak pidana.
Selain Pasal 5 adapula kewanangan  dari  LPSK  yang  diperluas yaitu  dalam  Pasal  6  mengenai  bantuan yang harus diberikan oleh LPSK terhadap  Korban  dan/saksi.  Dalam Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2014  ini  menjelaskan  bahwa pemberian  bantuan  yang  diberikan  oleh LPSK  yaitu  mengenai  bantuan    medis dan Rehabilitasi Psikologikal dan Psikologi.
Bantuan  dalam  hal  medis  ini dapat  dijabarkan  bahwa  bantuan  yang diberikan  untuk  memulihkan  kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan
pengurusan dalam hal Korban meninggal  dunia  misalnya  pengurusan jenazah hingga pemakaman. Rehabilitasi  psikososial  yang  dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban ini yaitu adalah  semua  bentuk  pelayanan  dan bantuan  psikologis  serta  sosial  yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan  kondisi  fisik,  psikologis, sosial,  dan  spiritual  Korban  sehingga mampu  menjalankan  fungsi  sosialnya kembali  secara  wajar,  antara  lain  LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan  kerja  sama  dengan  instansi terkait yang  berwenang  berupa bantuan pemenuhan  sandang,  pangan,  papan, bantuan  memperoleh  pekerjaan,  atau bantuan kelangsungan pendidikan. Selanjutnya  dalam  penjelasan  Pasal  6 menyebutkan pula yang dimaksud dengan  rehabilitasi  psikologis  adalah bantuan  yang  diberikan  oleh  psikolog kepada  Korban  yang  menderita  trauma atau  masalah  kejiwaan  lainnya  untuk memulihkan  kembali  kondisi  kejiwaan Korban.
Dalam  Undang-Undang  LPSK pun mengatur tentang Kompensasi yang di  atur  secara  tegas  dalam  Pasal  7, yang  berarti  LPSK  pun  mempunyai
kewenangan
dalam pemberian kompensasi dimana hal tersebut dianggarkan dari anggaran LPSK, pemberian kompensasi diberikan terhadap  korban  pelanggaran  HAM Berat dan korban tindak pidana terorisme dan hanya di berikan terhadap korban dalam putusan yangtelah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Hal ini  bertujuan  untuk  melindungi  terhadap korban  yang  dianggap  telah  menderita akibat tindak pidana yang dimaksud.
Sehingga  dapat  di  lihat  bahwa pemerintah  bukan  hanya  memberikan keadilan  berupa  pemidanaan  terhadap orang  yang  melakukan  tindak  pidana, tetapi  juga  memberikan  perlindungan terhadap  korban  yang  dianggap  telah dirugikan  akibat  perbuatan  tersebut berupa kompensasi. Dimana kompensasi  dibayarkan  oleh  LPSK terhadap  korban  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap.
Serupa  dengan  itu  dalam  Pasal 7A mengatur tentang pemberian restitusi  bagi  korban,  restitusi  disini diberikan atas dasar ganti kerugian atas kehilangan  kekayaan  atau  penghasilan, ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat penderitaan  yang  berkaitan  langsung sebagai  akibat  tindak  pidana  dan/atau penggantian  biaya  perawatan  medis dan/atau psikologis.  pengajuan restitusi
dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah  putusan.  Jika  permohonan restitusi  dilakukan  sebelum  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  maka  LPSK dapat  mengajukan  Restitusi  kepada penuntut  umum  untuk  dimuat  dalam tuntutannya namun jika restitusi tersebut dimintakan setelah putusan maka restitusi tersebut dapat dimintakan kepada  Pengadilan.  Dalam  hal  ini terhadap  tindak  pidana  yang  dapat dimintakan  restitusi diatur menurut keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Kewenangan Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korbanpun  di perluas  dalam  Pasal  10  yaitu  Saksi, Korban,  Saksi  Pelaku,  atau  Pelapor tidak  dapat  dituntut  secara  hukum,  baik pidana  maupun  perdata  atas  laporan atau kesaksian yang  akan sedang, atau telah  diberikannya,  kecuali  kesaksian atau  laporan  tersebut  diberikan  tidak dengan  iktikad  baik.  Dalam  hal  terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi  Pelaku,  dan/atau  Pelapor  atas kesaksian  dan/atau  laporan  yang  akan, sedang,  atau  telah  diberikan,  tuntutan hukum  tersebut  wajib  ditunda  hingga kasus  yang  ia  laporkan  atau  ia  berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Lebih  lanjut  dari  kewenangan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  terdapatdalam  Pasa  12A  yang menyatakan  bahwa  LPSK  berwenang untuk  mendapatkan  informasi  atas perkembangan  kasusnya  dari  aparat penegak  hukum,  berwenang  mengubah identitas,  menngelolah  rumah  aman yaitu  tempat  kediaman  sementara  atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan  sesuai  dengan  standar yang  ditentukan  oleh  LPSK  serta melakukan  penilaian  untuk  pemberian kompensasi.
Terhadap anak korban/saksi yang diberikan perlindungan oleh Lembaga  Perlindunngan  Saksi  dan Korban semua perlindungan yang diberikan tersebut harus adanyanya  izin dari  orang  tua.  Namun  dalam  keadaan tertentu  perlindungan  tersebut  dapat diberikan  tanpa  adanya  izin  dari  orang tua  namun  izin  tersebut  diberikan  oleh Ketua  Pengadilan  Negeri  hal  tersebut diatur  dalam  Pasal  29  A  Undang- Undang  Nomor31  Tahun  2014  tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Lembaga  Perlindungan  Saksi dan korban dapat melakukan
penghentian  perlindungan  jika  dirasa korban/saksi yang
diberikan perlindungan  tersebut  ternyata  dalam pelaksanaannya memberikan keterangan  palsu,  sumpah  palsu,  dan
permufakatan jahat seperti tegas tercantum  dalam  Pasal  32  Undang- Undang  Nomor31  Tahun  2014  tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga perlindungan saksi dan korban  pun  berwenang  melakukan kerjasama  dengan  istansi  lain  yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut atau  aparat  hukum  yang  berwenang (Pasal  36  Undang-Undang  Nomor31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).
Lembaga  Perlindungan  Saksi
dan
Korban dapat melahirkan kewenangan jika saksi dan korban yang bersangkutan  melakukan  permohonan terhadap  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan  Korban  (LPSK),  sehingga  dapat dikatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sifatnya pasif,  tidak  memberikan  perlindungan terhadap  saksi  ataupun  korban  yang tidak meminta perlindungan.

## III. ALUR PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Permohonan untuk meminta dilakukannnya perlindungan bagi korban atau  saksi  dalam  suatu  tindak  pidana dapat dilakukan dengan cara melakukan permohonan  langsung  atau  melalui  alat komunikasi  formal.  Permohonan  dapat diajukan oleh pelaku, korban saksi, atau
ahli, kuasa hukumnya atau pejabat yang berwenang.
Tahapan dimulai dengan
melakukan registrasi
kemudiaan dilakukan  pemeriksaan  secara  formil terhadap kelengkapan administrasi dalam hal ini memerlukan waktu 30 (tiga puluh)  hari  hasil  dari  pemeriksaan  ini ada  dua  yaitu  lengkap  atau  tidak lengkapnya pernyaratan administrasi.
Jika ternyata kelengkapan administrasi  ini  tidak  lengkap  maka dilakukan proses investigasi demi terpenuhinya  kelengkapan  dokumen. Namun jika ternyata kelengkapan tersebut dinyatakan lengkap maka dilanjutkan  kembali  pada  tahap  telaah substansi  yaitu  penelaahan  isi  dari permohonan  perlindungan  saksi  dan korban, dalam hal ini memerlukan waktu 7  (tujuh)  hari.  Putusan  LPSK  akan disampaikan secara tertulis pada pemohon.
Setalah  dilakukan  hal  tersebut maka diadakan rapat paripurna anggota dimana  didalamnya  membahas  tentang diterima  atau  ditolaknya  permohonan perlindungan  saksi  korban  tersebut, dengan mempertimbangkan hal-hal yang  harus  diperhatikan,  tetang  layak tidaknya pemberian perlindungan tersebut.  Hal-hal  yang  dipertimbangkan dalam  permohonan  perlindungan  oleh LPSK yaitu :
a.  Sifat penting Hasil dari rapat
paripurna tersebut bisa menghasilkan hasil di terima atau se keterangan pemohon;
b.  Tingkat ancaman yang dialami pemohon;
c.  Rekam medis dan psikologis pemohon;
d.  Rekam  jejak  kejahatan  yang  pernah dilakukan pemohon.
Permohonan perlindungan saksi dan  korban  dapat  diterima  dengan alasan  bahwa  permohonan  tersebut telah  memenuhi  syarat  formil  dan materil  yang  telah  dipenuhi  dalam permohonan tetrsebut. Dalam hal diterimanya  permohonan  tersebut  maka melahirkan  kewenangan  bagi  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  untuk melakukan  perlindungan  terhadap  saksi dan korban yang dimaksud.
Perlindungan  tersebut  dapat  berupa perlindungan Fisik dan hukum, perlindungan  terhadap  pemenuhan  hak prosedural atau berupa bantuan kompensasi dan restitusi.
Sedangkan
permohonan
perlindungan  saksi  dan  korban  yang dimohonkan  kepada  LPSK  diputuskan ditolak  jika  dalam  rapat  paripurna anggota tersebut ternyata telah disepakati  bahwa  permohonan  tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil yang dianggap bukan merupakan
kewenangan  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban. Penolakan permohonan tersebut ditegaskan dengan dikeluarkannnya surat pemberitahuan  yang  ditujukan  kepada pemohon.
Kewenangan  yang  dilahirkan
dari diterimanya permohonan perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut  tercantum  dan  ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga
Perlindungan  Saksi  dan  Korban  atas perubahan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan  bahwa  dalam  melakukan permohonan  perlindungan  saksi  dan korban kepada  Lenmbaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  harus  melalui beberapa tahap, tidak dapat langsung di terima begitu saja tanpa melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

## IV.  PENGHARGAAN
DARI

## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Penghargaan Perlindungan dalam  bentuk  penghargaan  bagi  para Whistleblower  dan  Justice  Collaborator sangat  penting  keberadaannya  bagi upaya  menciptakan  iklim  kondusif  bagi pengungkapan  tindak  pidana  korupsi
dalam  konteks  pelibatan  masyarakat. Penghargaan  layak  diberikan  sebagai penegasan  bahwa  yang  bersangkutan telah  berjasa  bagi  upaya  penegakan hukum,  implikasinya  bilamana  terdapat penghargaan terhadap mereka masyarakat  yang  lain  dapat  berani  juga mengungkapkan  suatu  tindak  pidana kepada penegak hukum.
Bagi  Whistleblower  yang  tidak tersangkut sebagai pelaku, penghargaan  terhadap  mereka  telah diatur  dalam  peraturan  perundangan. Salah  satu  diantaranya  adalah  PP Nomor  71  Tahun  2000  dan  Pasal  10A Undang-undang  Nomor  13  tahun  2006 jo  Undang-undang  Nomor  31  Tahun 2014.
Perlindungan dalam bentuk penghargaan  bagi  Justice  Collaborator dapat  berupa  keringanan  penjatuhan pidana,  pembebasan  bersyarat,  remisi tambahan,  dan  hak  narapidana  lain sesuai Perundang-undangan yang berlaku  apabila  Saksi  Pelaku  yang bekerjasama adalah seorang narapidana. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringan
penjatuhan  pidana,  LPSK  memberikan rekomendasi  secara  tertulis  kepada penuntut  umum  untuk  dimuat  dalam tuntutannya kepada hakim. Untuk memperoleh penghargaan berupa
pembebasan  remisi  tambahan,  dan  hak narapidana  lain,  LPSK  memberikan rekomendasi  secara  tertulis  kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Dalam hal pemberian perlindungan dalam
bentuk penghargaan  bagi  Justice  Collaborator dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  secara teksnis  dilakukan  sesuai  ketentuan dalam  Peraturan  Bersama  sebagai berikut:
a.  Permohonan  diajukan  oleh  pelaku sendiri  kepada  Jaksa  Agung  atau pimpinan KPK;
b.  LPSK dapat mengajukan rekomendasi  terhadap  saksi  pelaku yang  bekerjasama  untuk  kemudian dipertimbangkan  oleh  Jaksa  Agung atau Pimpindan KPK;
c.  Permohonan  memuat  identitas  saksi pelaku  yang  bekerjasama,  alas  an dan bentuk penghargaan yang diharapkan;
d.  Jaksa  Agung  atau  pimpinan  KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak penghargaan yang dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku. (Sigit Artantojati; 2012; 56).
Selanjutnya  dalam  hal  Jaksa
Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan
penghargaan,  Penuntut  Umum  wajib
menyatakan dalam tuntutannya mengenai  peran  yang  dilakukan  oleh Justice  Collaborator  dalam  membantu proses  penegakan  hukum  agar  dapat menjadi  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan.Kemudian  dalam hal penghargaan berupa remisi dan/atau pembebasan bersyarat maka permohonan  diajukan  oleh  saksi  pelaku yang bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan  KPK  dan/atau  LPSK  kepada Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia untuk kemudian diproses sesuai peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku.
Bagi saksi pelaku yang bekerjasama  yang  dilindungi  dapat memperoleh:
1.  Pemisahan  tempat  penahanan  atau tempat  menjalani  pidana  antara saksi  pelaku  dengan  tersangka, terdakwa  dan/atau  narapidana  yang diungkap tindak pidana;
2.  Pemisahan pemberkasan antara berkas  saksi  pelaku  dengan  berkas tersangka dan terdakwa dalam proses  penyidikan,  dan  penuntutan atas  tindakan  yang  diungkap  dan atau
3.  Memberikan  kesaksian  di  depan persidangan tanpa berhadapan langsung  dengan  terdakwa  yang diungkap tindak pidananya;
4.  Keringanan penjatuhan pidana;
5.  Pembebasan bersyarat, remisi tambahan,  dan  hak  narapidana  lain sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perudang-udangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

## V. PENUTUP
1.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  31
Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban kewenangan LPSK diperluas, seperti yang  ditegaskan  dalam  Pasal  5, Pasal  6,  Pasal  7,  Pasal  9,  Pasal  10, Pasal  12,  Pasal  29,  Pasal  32  dan Pasal 36.
2.  Permohonan perlindungan saksi dan
korban kepada Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban
(LPSK) dapat dilakukan oleh pelopor, saksi, korban, ahli, keluarga atau  kuasanya  atau  pejabat  yang berwenang.  Permohonan  tersebut harus  melalui  beberapa  tahap,  tidak dapat  langsung  di  terima  begitu  saja tanpa  melalui  tahapan-tahapan  yang telah ditentukan. Hasil dari
permohonana  tersebut  dapat  berupa diterimanya permohonan atau berupa ditolak permohonan Perlindungan  Saksi  dan  Korban
tersebut.
3.  Penghargaan  Perlindungan  dalam bentuk penghargaan bagi para Whistleblower
dan
Justice
Collaborator sangat penting keberadaannya bagi upaya menciptakan  iklim  kondusif  bagi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam konteks pelibatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulah, Edi., Muhadar., Thamrin
Husni.  2010. Perlindungan  Saksi
dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya. PMN. Adami, Chazawi. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung. PT. Alumni.
Waluyo,  Bambang.  2011. Viktimologi Perlindungan  Korban  dan  Saksi . Jakarta. Sinar Grafika. Dina Zenita, 2006, Mengenal Perlindungan  Saksi  di  Jerman :
Indonesia Corupption Watch. Arif Mansur,Dikdik. 2008. Urgensi Perlindungan Korban dan Kejahatan  Antara  Norma  dan Realita ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Fuad  Usfa.  2006. Pengantar  Hukum Pidana ,  Malang:  UPT  Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Malang. Widodo Eddyono,Supriyadi. 2007. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  di  Indonesia  :  Sebuah Pemetaan Awal , Jakarta: Indonesia Corupption Watch. Sigit  Artantojati,  2012,  Perlindungan Terhadap  Saksi  Pelaku  Yang Bekerjasama ( Justice Callaborators ) Oleh Lembaga Perlindungan  Saksi  Dan  Korban
(LPSK),  Tesis,  Program  Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

## Perundang-undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-undang Hukum.
Undang-Undang  Nomer  31  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban Acara Pidana.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  44
Tahun  2008  Tentang  Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan  Terhadap  Saksi  dan Korban.
SEMA  Nomor  :  4  Tahun  2011  Tentang Perlindungan  Bagi  Whistleblower dan Justice Collaborator.