## PRINSIP-PRINSIP  MUAMALAH  DAN  INPLEMENTASINYA DALAM  HUKUM PERBANKAN  INDONESIA
Nurfaizal
Alumni Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
Dalam  bermuamalah,  dua  pihak  yang  melakukan  transaksi  diposisikan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Namun kesan yang ditimbulkan  dari  undang-undang  perbankan  lebih  banyak  mengatur  dan memproteksi  bank  sebagai  lembaga  keuangan.  Sementara  posisi  nasabah  tidak mendapatkan  porsi  yang  cukup  dalam  undang-undang,  sehingga  terkesan nasabah dalam suatu perjanjian lebih cenderung sebagai obyek bukannya subyek. Prinsip  muamalah  sesungguhnya  terlimplementasi  dalam  hukum  perbankan Indonesia sebagai mana ditemukan dalam beberapa pasal dalam undang-undang perbankan,  namun  tidaklah  berarti    diimplementasikan.  Maksudnya,  ketika undang-undang  itu  disusun,  kuat  dugaan  tidaklah  mengacu  kepada  prinsip- prinsip  muamalah,  atau  legislator  tidaklah  membawa  pesan  khusus  untuk memasukkan  prinsip-prinsip  muamalah  dalam  draf  undang-undang  perbankan. Adanya  prinsip-prinsip  muamalah  terimplementasi  dalam  undang-undang perbankan,  itu  lebih  karena  prinsip-prinsip  muamalah  bersifat  universal  yang dijujung tinggi oleh nilai-nilai kemanusiaan.
In muamalah, the two parties to a transaction have positioned an equal in rights and  obligations.  But  the  impression  arising  from  banking  laws  regulate  and protect more of the bank as a financial institution. Meanwhile, the customer does not  receive  a  sufficient  portion  in  the  law,  so  impressed  the  customers  in  an agreement  more  likely  as  objects  rather  than  subjects.  The  principle  of  real muamalah  terlimplementasi  in  Indonesia  as  the  banking  law  which  is  found  in several  articles  of  the  banking  law,  but  it  does  not  mean  implemented.  That  is, when the law was drafted, strong suspicion that it is not referring to the principles muamalah,  or  a  legislator  is  not  a  special  message  to  include  muamalah principles  in  the  draft  banking  law.  The  existence  muamalah  principles implemented  in  banking  law,  it  was  more  because  the  principles  are  universal, dijujung muamalah high by human values.
Kata kunci: Prinsip, Muamalah,  perbankan.

## Pendahuluan
Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara  dua  pihak  atau  lebih,  baik  antara  seorang  pribadi  dengan  dengan  peribadi lain,  maupun  antar  badan  hukum,  seperti  perseroan,  firma,  yayasan,  negara,  dan sebagainya.
Awalnya  cakupan  muamalah  didalam  fiqh  meliputi  permasalahan keluarga,  seperti  perkawinan  dan  perceraian.  Akan  tetapi  setelah  terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkem-bangan  pembangian  fiqh.  Cakupan  bidang  muamalah  dipersempit, sehingga  masalah  yang  berhubungan  dengan  hukum  keluarga  tidak  masuk  lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut al-ahwal  al-syakhshiyah (masalah  peribadi).  Muamalah  kemudian difahami  sebagai  hukum  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  manusia  dengan sesamanya  yang  menyangkut  harta  dan  hak  serta  penyelesaian  kasus  di  antara mereka. 1 Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta  yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.
Bank  adalah  badan  hukum  atau  lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya memberikan  kredit  dan  jasa-jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran  dan  peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain.
Di  dalam  perekonomian  modern,  bank  dipandang  sebagai  industri,  yaitu „industri perbankan‟  yang menghasilkan bermacam-macam  produk berupa „jasa‟ yang  disebut  dengan  „produk  perbankan‟.  Produk  ini  ditawarkan  kepada konsumen  dengan  syarat-syarat  tertentu  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  belah pihak  dalam  bertransaksi.  Konsumen  dimaksud  adakalanya  orang  perorang,  dan bisa juga badan hukum.
Sebagai badan hukum, perbankan di Indonesia diatur oleh undang-undang, yaitu  Undang-undang  Perbankan.  Secara  umum  adanya  undang-undang  adalah untuk  menimalisir  atau  menghindari  sama  sekali  perselisihan  antara  pihak  bank dengan  nasabahnya.  Perselisihan  bisa  dihindari  apabila  di  dalam  undang-undang termuat  prinsip-prinsip  yang  pada  intinya  tidak  merugikan  salah  satu  atau  kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
Di  dalam  perekonomian  global,  sulit  menemukan  standar  etika  bisnis. Kesulitan itu, kata Tantri Abeng, terletak pada tidak adanya kesamaan pandangan yang  universal  terhadap  etika  bisnis  itu  sendiri.  Apa  yang  dianggap  etis  di Indonesia  belum  tentu  dapat  di  terima  dan  diartikan  sama  pada  lingkungan masyarakat lain, misalnya Amerika Serikat. 2
Kalau  saja  para  ekonom  sedikit  menoleh  kepada  etika  bisnis  yang  ada dalam  Islam  dan  tidak  berpandangan  subyektif,  ada  nilai-nilai  universal  yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab. Di dalam bermuamalah secara Islami, ada prinsip-prinsip  etika  yang  harus  dijunjung  tinggi  oleh  pihak-pihak  yang
1 Ensiklopedi Islam , 2005 , jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), hal. 49
2 Tantri  Abeng,  1994,  “Pengaruh  Aliansi  Birokrasi  dengan  Pengusaha  Terhadap  Etika Bisnis,” dalam Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia masa Orde Baru, Ed., Elza Peldi Taher,, (Jakarta: Yayasan Paramadina), hal. 85
melakukan  transaksi.  Prinsip-prinsip  tersebut,  tidak  hanya  dijunjung  tinggi  oleh manusia yang mengandung nilai-nilai universal, tapi juga bersumber dari wahyu. Dunia perbankan sebagai lembaga bisnis di Indonesia diatur oleh undang-undang. Tulisan  ini  membahas  tentang  sejauh  mana  prinsip-prinsip  muamalah  itu terimplementasi di dalam hokum perbankan.

## Prinsip-prinsip  Muamalah
Di  atas  telah  dikemukakan  bahwa  muamalah  adalah  merupakan  bagian dari  hukum  Islam  yang  mengatur  hubungan  antara  dua  pihak  atau  lebih  dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal  yang menjadi ruang lingkup dari muamalah 3 : Pertama ,  bagaimana  transaksi  itu  dilakukan.  Hal  ini  menyangkut  dengan etika  (adabiyah)  suatu  transaksi,  seperti  ijab  kabul,  saling  meridhai,  tidak  ada keterpaksaan  dari  salah  satu  pihak,  adanya  hak  dan  kewajiban  masing-masing, kejujuran;  atau  mungkin  ada  penipuan,  pemalsuan,  penimbunan,  dan  segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.
Kedua, apa  bentuk  transaksi  itu.  Ini  menyangkut  materi (madiyah) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya.
Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka prinsip-prinsip muamalah berada pada wilayah etika (adabiyah) , yaitu bagaimana transasksi itu dilakukan.
Prinsip-prinsip  itu  pada  intinya  menghendaki  agar  pada  setiap  prosesi transaksi  tidak  merugikan  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak,  atau  hanya menguntungkan  salah  satupihak  saja.  Prinsip-prinsip  itu,  antara  lain,  adalah sebagai berikut 4 : Pertama, setiap  transaksi  pada  dasarnya  mengikat  pihak-pihak  yang melakukan  transaksi  itu  sendiri,  kecuali  transaksi  itu  ternyata  melanggar  syariat. Prinsip ini sesuai dengan maksud ayat surat al-Maidah : 1 dan surat al-Isra‟ : 34, yang  memerintahkan  orang-orang  mukmin  supaya  memenuhi  akad  atau  janjinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi.
Kedua, butir-butir  pererjanjian  dalam  transaksi  itu  dirancang  dan dilaksanakan  oleh  kedua  belah  pihak  secara  bebas  tatapi  penuh  tanggung  jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun.
Ketiga, setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.
Keempat, pembuat  hukum (syari‟) mewajibkan  agar  setiap  perencanaan transaksi  dan  pelaksanaannya  didasarkan  atas  niat  baik,  sehingga  segala  bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau
3 Hendi Suhendi, 2002, Fiqh Muamalah , (Jakarta, , PT. RajaGrafindo Persada), hal. 5
4 Ensiklopedi Islam, op. cit., hal. 50
dicurigai  diberi  hak khiar (kebebasan  memilih  untuk  melangsungkan  atau membatalkan transaksi tersebut).
Kelima, penentuan  hak  yang  muncul  dari  suatu  transaksi  diberikan  oleh syara‟  pada „urf atau  adat  untuk  menentukan  kriteria  dan  batasannya.  Artinya, peranan ‟urf atau  adat  kebiasaan  dalam  bidang  transaksi  sangat  menentukan selama syara‟ tidak menentukan lain. Oleh sebab itu, ada juga yang mendefinisi- kan muamalah sebagai hukum syara‟ yang berkaitan dengan masalah keduniaan,
seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa.
Inti  dari  kelima  prinsip  di  atas  adalah  bahwa  dalam  suatu  transaksi  yang melahirkan  akad  perjanjian  bersifat  mengikat  pihak-pihak  yang  melakukannya; dilakukan  secara  bebas  bertanggung  jawab  dalam  menetukan  bentuk  perjanjian maupun yang berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing; atas kemauan kedua  belah  pihak  tanpa  ada  paksaan;  didasari  atas  niat  baik  dan  kejujuran;  dan memenuhi  syarat-syarat  yang  sudah  biasa  dilakukan,  seperti  syarat-syarat administrasi, saksi-saksi, agunan dalam pinjam meminjam, dan sebagainya.

## Perihal  Bank
Bank  atau  perbankan (banking ( , berasal  dari  bahasa  Itali, banco ,adalah suatu  lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya  adalah  memberikan  kredit  dan jasa-jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran  dan  peredaran  uang,  dengan  tujuan memenuhi  kebutuhan  kredit  dengan  modal  sendiri  atau  orang  lain. 5 Di  dalam Undang-undang  No  7  Tahun  1992  tentang  perbankan  dinyatakan  bank  sebagai badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Sebagai lembaga keuangan, bank menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan  usaha  swasta,  badan-badan  usaha  milik  negara,  bahkan  lembaga- lembaga  pemerintah  menyimpan  dana-dana  yang  dimilikinya.  Melalui  kegiatan perkeriditan  dan  berbagai  jasa  yang  diberikan,  bank  melayani  kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 6
Perbankan  sebagai  salah  satu  usaha  dalam  kegiatan  ekonomi  ternyata sudah  dikenal  kurang  lebih  2.500  tahun  sebelum  Masehi  di  Mesir  Purba  dan Yunani  Kuno  dan  kemudian  oleh  bangsa  Romawi.  Perbankan  modern berkembang  di  Italia  dalam  abad  pertengahan  yang  dikuasai  oleh  beberapa keluarga  untuk  membiayai  ke-Paus-an  dan  perdagangan  wol.  Kemudian berkembang pesat dalam abad ke 18 dan 19. 7 Artinya, kegiatan perbankan sebagai
5 Ensiklopedi  Indonesia ,  jilid  1,  (Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru-van  Hove),  hal.  393  –  394; Muhammad  Muslehuddin,  2004. Sistem  Perbankan  dalam  Islam, cet  ke  4,  (Jakarta:  PT.  Rineka Cipta), hal. 1
6 Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta, Kencana), hal. 7
7 Ensiklopedi Indonesia , op. cit., hal. 394
bagian  dari  kegiatan  ekonomi  sudah  lama  dipraktekkan,  mulai  dari  bentuk kegiatan  yang  sangat  sederhana,  terus  berkembang  sampai  mencapai  bentuknya seperti yang ada sekarang ini.
Menurut  fungsinya,  bank-bank  terbagi  kepada  bank  primer,  yaitu  bank sirkulasi  dan  menciptakan  uang,  yang  biasa  dikenal  dengan  Bank  Sentral;  dan bank sekunder, yaitu bank yang tidak menciptakan uang, tidak dapat memperbesar atau  memperkecil  arus  uang,  seperti  bank  umum,  bank  tabungan,  bank pembiayaan  usaha,  dan  bank  pembangunan. 8 Dari  segi  keberadaannya  (saat  ini), bank  tampaknya  juga  dibedakan  kepada  dua  macam,  yaitu  bank  konvensional, bank  yang  dalam  operasionalnya  mengacu  kepada  teori-teori  ekonomi  kapitalis; dan  bank  non  konvensional,  bank  yang  dalam  operasionalnya  mengacu  kepada teori ekonomi tertentu, seperti bank syari‟ah yang teorinya mengacu kepada teori ekonomi yang ada dalam Islam.
Di Indonesia, kegiatan perbankan sudah dimulai lebih dari satu abad yang lalu.  Adalah  Bank  Priyayi  (Hulp-en  Spaarbank  der  Nederlandse  Bestuurs Amtenaren) cikal bakal Bank Rakyat Indonesia (BRI), didirikan tahun 1846 oleh R.  Bei  Patih  Aria  Wiryaatmaja,  patih  di  Purwokerto.  Pada  tahun  1897,    berdiri Purwokertosche  Hulp,  Spaar  en  Landbouwcredietbank  yang  berbentuk  badan hukum,  pimpinan  W.  P.  D.  de  Wolf  van  Hestrade.  Kemudian  disusul  berdirinya Bank  Rakyat  (Volksbank)  di  daerah-daerah  lain,  seperti  di  Garut  tahun  1898, Sumatera  Barat  tahun  1899,  dan  Manado  tahun  1899  yang  secara  organisatoris bank-bank tersebut masih berdiri sendiri. 9 Namun sejarah berdirinya BRI agaknya dikaitkan dengan bank yang berbentuk badan hukum yang didirikan tahun 1897.
Menurut jenisnya, bank-bank yang beroperasi di Indonesia terbagi kepada Bank  Umum,  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat.  Sementara  menurut  bentuk  struktur hukumnya adalah Bank Negara, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, Bank  Asing  campuran,  dan  Bank  milik  Koperasi. 10 Hampir  semua  bank pemerintah beroperasi sudah cukup lama. Seperti Bank BRI semenjak tahun 1897, Bank BNI tahun 1946, Bank Bumi Daya tahun 1959, Bank Dagang Negara tahun 1960, dan Bank Ekspor Impor Indonesia tahun 1960. Tiga bank terakhir dimerger menjadi Bank Mandiri.
Di  samping  bank-bank    pemerintah  (negara),  ada  pula  bank-bank  yang didirikan oleh pemerintah daerah (BPD). Sejarah lain  di  era tahun 90-an adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1991 atas prakarsa  Ikatan  Cendikiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI)  dan  Majlis  Ulama Indonesia (MUI).
8 Ibid.
9 Ibid., hal. 396
10 Ibid., hal. 394

## Hukum  Perbankan  Indonesia
Hukum  perbankan  dapat  dikatakan  sebagai  hukum  yang  mengatur  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perbankan.  Dalam  kaitan  ini,  Muhammad Djumhana mendefinisikan hukum  perbankan dengan kumpulan peraturan  hukum yang  mengatur  kegiatan  lembaga  keuangan  bank  yang  meliputi  segala  aspek, dilihat  dari  segi  esensi,  dan  eksistensinya,  serta  hubungannya  dengan  bidang kehidupan yang lain. 11
Pengertian  yang  lebih  luas  diberikan  oleh  Munir  Fuady  yang menyebutkan bahwa hukum  perbankan adalah seperangkat  kaedah hukum dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan,  yurisprudensi,  doktrin,  dan  lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku  petugas-petugasnya,  hak,  kewajiban,  tugas  dan  tanggung  jawab  para pihak  yang  tersangkut  dengan  bisnis  perbankan,  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh dilakukan  oleh  bank,  eksistensi  perbankan,  dan  lain-lain  yang  berkenaan  dengan dunia perbankan. 12
Hermansyah  merumuskannya  lagi  dengan  mengatakan  bahwa  hukum perbankan  adalah  keseluruhan  norma-norma  tertulis  maupun  norma-norma  yang tidak  tertulis  yang  mengatur  tentang  bank,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan usaha,  serta  cara  dan  proses  melaksanakan  kegitan  usahanya.  Dikatakan,  norma- norma yang tertulis dimaksud adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah hal- hal atau kebiasaaan yang timbul dalam pratik perbankan. 13
Sejalan  dengan  perkembangan  perekonomian  global,  perkembangan perekonomian  dalam  negeri  juga  bergerak  cepat,  kompetitif,  dan  terintegrasi dengan  tantangan  yang  semakin  kompleks  serta  sistem  keuangan  yang  semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Tidak  heran  kalau  peraturan  perundang-undangan  sering  berubah.  Terakhir, Undang-undang    No.  7  Tahun  1992  tentang  perbankan  telah  diubah  dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Begitu juga dengan Undang-undang No. 23 Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  telah  diubah  dengan  Undang-undang  No.3 Tahun  2004.  Perubahan  dimaksud  hanya  pasal-pasal  tertentu  yang  perlu penyesuaian, sementara pasal-pasal lainnya tetap dipertahankan. Seperti Undang- undang  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia,  yang  diundangkan  kembali dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 hanyalah pasal-pasal yang mengalami perubahan. 14
Menurut  ketentuan  Pasal  4  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  tentang perbankan,  bahwa  “Perbankan  Indonesia  bertujuan  menunjang  pelaksanaan
11 Hermansyah, op. cit., hal. 39
12 Ibid., hal. 39 – 40 13 Ibid. 14 Ibid., (lampiran), hal. 199.
pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,    pertumbuhan ekonomi,  dan  stabilitas  ke  arah  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  banyak.”  Dari ketentuan pasal tersebut, terlihat kedudukan dunia perbankan sangat strategis dan sebagai  salah  satu  pilar  utama  dalam  pembanguna  ekonomi.  Untuk  itulah seperangkat  hukum  tentang  perbankan  perlu  disiapkan  untuk  mengantisipasi perkembangan  perekonomian  ke  depan.  Dan  apabila  perlu,  setiap  lima  tahun sekali,  atau  sewaktu-waktu  peraturan  perundangan-undangan  ditinjau  kembali untuk diubah dan dilakukan penyesuaian.

## Prinsip-prinsip  Muamalah  dalam  Hukum  Perbankan
Menurut  pasal  3  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992,  fungsi  utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
Dari bunyi pasal di atas, ada dua pihak yang sangat berkepentingan dalam operasinal  perbankan,  yaitu  pihak  bank  sebagai  penerima  dan  penyalur  dana masyarakat; dan pihak masyarakat sebagai nasabah yang menabung (menyimpan) dana  dan  menerima  kredit.  Artinya,  antara  pihak  bank  dan  masyarakat  adalah sama dan sebangun. Namun pasal-pasal yang muncul dalam perundang-undangan perbankan lebih banyak membicarakan dan memproteksi pihak bank.
Sementara  masyarakat  tidak  banyak  dibicarakan,  kecuali  ketika menyangkut  kepentingan  bank.  Umpamanya  dalam  pasal  1  ayat  13  Undang- undang  No.  7  Tahun  1992  disebutkan  “Penitipan  adalah  penyimpanan  harta berdasarkan  kontrak  antara  Bank  Umum  dengan  penitip  yang  di  dalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut”. Kepentingan bank di situ adalah    mendapatkan  order  penitipan,  sementara  perlindungan  kepada  nasabah adalah pernyataan bahwa bank tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap harta titipan tersebut.
Prinsip-prinsip muamalah, adalah nilai-nilai yang mengandung perlindungan  terhadap  pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi,  terutama  tentang hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dalam  suatu  transaksi.  Sebagai  pihak yang  selalu  melakukan  transaksi,  perbankan  mestilah  mengakomodasi  prinsip- prinsip muamalah. Sejauh mana prinsip-prinsip muamalah terimplementasi dalam operasional  perbankan,  akan  dicoba  melihatnya  dalam  hukum  perbankan  di Indonesia,  yaitu  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  perbankan, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998;  dan Undang-undang  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia,  sebagaimana  juga telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004.

## Perjanjian  yang  Mengikat
Di  dalam  prinsip  muamalah,  perjanjian  itu  mengikat  kedua  belah  pihak yang  melakukan  transaksi.  Hal  ini  sebagaimana  dipesankan  oleh  ayat  surat  al-
Maidah  :  1  bahwa  orang-orang  yang  beriman  diminta  supaya  memenuhi  akad- akad dalam transaksi; dan al-Isra‟ : 34 yang menyuruh untuk memenuhi janji.
Hugo  Grotius  mengatakan  bahwa  “janji  itu  mengikat” (pacta  sunt servanda); “kita harus memenuhi janji” (promissorum implendorum obligant). 15
Pepatah Melayu juga mengatakan : “kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya”. Sekali saja orang tidak menepati janjinya, selamanya orang tidak akan percaya. Pepatah juga yang mengatakan : “sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya”. Menurut hadits Nabi SAW, orang yang mungkir janji adalah salah satu tanda orang munafik.
Pasal  26  Konvensi  Wina  tahun  1969  menyebutkan,  “bahwa  setiap perjanjian (treaty) mengikat  para  pihak  dan  harus  dilaksanakan  dengan  iktikad baik” (every  treaty  in  force  is  binding  upon  the  parties  to  it  and  must  be performed  by them in good faith). 16
Di dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan,  “Semua  persetujuan  (perjanjian)  yang  dibuat  sesuai  dengan  undang- undang  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan baik.”
Dalam pasal  berikutnya, 1339, ditegaskan lagi,  bahwa “Persetujuan tidak hanya  mengikat  apa  yang  dengan  tegas  ditentukan  di  dalamnya,  melainkan  juga segala  sesuatu  yang  menurut  sifatnya  persetujuan  dituntut  berdasarkan  keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. 17
Di  dalam  hukum  perbankan,  perjanjian  adalah  komitmen  dua  pihak  yang melakukan  transaksi.  Perjanjian  itu  mengikat  kedua  belah  pihak,  bahkan  sangat mengikat.  Umpamanya  pada  pasal  1  ayat  8  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992 tentang  perbankan  disebutkan,  “Deposito  berjangka  adalah  simpanan  yang penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  pada  waktu  tertentu  menurut  perjanjian antara  penyimpan  dengan  bank  yang  bersangkutan”.  Artinya,  dana  deposito berjangka  yang  disimpan  oleh  nasabah  tidak  bisa  ditarik  bila  lewat  waktu temponya, walau sehari saja.
Prinsip  perjanjian  yang  mengikat  juga  tercermin  dalam  Undang-undang No.  3  Tahun  2004  tentang  Bank  Indonesia.  Umpamanya  pada  pasal  11  ayat  1 dinyatakan,  “Bank  Indonesia  dapat  memberikan  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari‟ah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan”.  Dari  pasal  ini  terlihat,  apabila  suatu  bank  mendapatkan  kredit
15 Rusjdi  Ali  Muhammad,  2006, Asas  Pacta  Sunt  Servanda ,  Presentasi  Kuliah  Program S3, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry),  hal. 4
16 Ibid., hal. 9
17 Niniek  Suparni,  2005, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata), Andi Hamzah (ed.), (Jakarta, Rineka Cipta), hal. 334
dengan  Prinsip  Syari‟ah  dari  Bank  Indonesia  diikat  oleh  perjanjian  yang menyatakan  tidak  boleh  lebih  dari  90  (sembilan  puluh)  hari,  ia  sudah  harus mengembalikan kredit tersebut.
Dari  pasal-pasal  hukum  perbankan  tersebut,  terlihat  perjanjian  yang mengikat  dalam  prinsip  muamalah  terimplementasi  dalam  perundang-undangan. Saking  mengikatnya,  terkadang  dalam  praktik  di  lapangan  terlihat  sangat  kaku dan  tanpa  toleransi.  Umpamanya  apabila  nasabah  terlambat  membayar  kredit sebagaimana  dimuat  dalam  perjanjian,  pihak  bank  langsung  menyegel  agunan nasabah.  Bahkan  terkadang  pihak  bank  harus  menyewa  jasa  kolektor  untuk menagih hutang.

## Bebas  Bertanggung  Jawab
Yang dimaksud bebas bertanggung jawab dalam prinsip muamalah di sini adalah  masing-masing  pihak  secara  bersama-sama  membuat  suatu  kesepakatan atau  perjanjian  yang  saling  menguntungkan,  dan  bebas  menentukan  bentuk perjanjian, termasuk kebebasan dalam menentukan cara-cara penyelesaian bila di belakang  hari  terjadi  persengketaan.  Masing-masing  pihak  sama-sama bertanggung  jawab  dalam  memelihara  dan  mentaati  butir-butir  perjanjian  yang dibuat.
Manusia  memang  diberi  kebebasan  memilih  oleh  Allah,  apakah  mereka akan  memilih  jalan  kafir  atau  iman.  Manusia  diberi  dua  potensi,  durhaka (fujur) dan  taat (taqwa). 18 Terpulang  kepada  manusia,  apakah  ia  akan  mengembangkan potensi  kedurhakaannya  atau  ketaqwaannya.  Dalam  suatu  transaksi,  ia  diberi kebebasan mimilih (khiyar) , antara meneruskan atau membatalkannya.
Manusia  muslim,  individu  maupun  kelompok  –  dalam  lapangan  ekonomi atau  bisnis  –  di  satu  sisi  diberi  kebebasan  untuk  mencari  keuntungan  sebesar- besarnya. Namun,  di  sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam  menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. 19
Dari  ketentuan  pasal  1338  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata),  dapat  difahami  bahwa  dalam  hal  hukum  perjanjian  di  Indonesia menganut  sistem  “terbuka”.  Artinya,  setiap  orang  bebas  untuk  membuat perjanjian apa dan bagaimanapun juga, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai dengan  undang-undang  dan  isinya  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum dan  atau  kesusilaan.  Termasuk  ke  dalam  pengertian  “bebas”  di  sini,  tidak  saja yang  menyangkut  “isi”  (materinya),  namun  juga  menyangkut  “bagaimana  cara menyelesaikan  persengketaan  yang  terjadi  atau  mungkin  terjadi.  Jadi,  kebebasan seseorang  dalam  menetukan  apa  yang  harus  dilakukanya,  termasuk  membuat perjanjian,  adalah  hak  setiap  orang.  Namun  apabila  perjanjian  telah  dibuat,  di pundaknya terpikul tanggung jawab untuk mentaatinya.
18 Al-Qur‟an surat al-Syams : 8
19 Yusuf Qardhawi, 2001, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin,  (Jakarta, Gema Insani Press), hal. 51
Di dalam undang-undang perbankan prinsip bebas bertanggung jawab juga terlihat. Umpamanya pada pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 disebutkan, “Dalam  memberikan  kredit,  Bank  Umum  wajib  mempunyai  keyakinan  atas kemampuan  dan  kesanggupan  debitur  untuk  melunasi  hutangnya  sesuai  dengan yang  diperjanjikan”.  Kebebasan  di  sini  terletak  pada  kemandirian  pihak  bank untuk  memberi  atau  menolak  permohonan  kredit  dari  debitor,  berdasarkan keyakinan  pihak  bank  tentang  kemampuan  debitor  dalam  membayar  hutang- hutangnya.  Pihak  debitor  juga  mempunyai  kebebasan  untuk  menerima  atau menolak  kredit  yang  diberikan  pihak  bank  berdasarkan  syarat-syarat  yang diajukannya.  Artinya,  masing-masing  pihak  punya  kebebasan  dalam  memilih antara meneruskan pinjaman atau membatalkannya.
Prinsip  kebebasan  di  dalam  Undang-undang  No.  3  Tahun  2004  tentang Bank  Indonesia,  antara  lain,  terdapat  pada  pasal  4  angka  1  ayat  (2)  yang  secara tegas  dinyatakan  bahwa,  “Bank  Indonesia  adalah  lembaga  negara  yang independen  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  bebas  dari  campur tangan  pemerintah  dan  atau  pihak  lain,  kecuali  untuk  hal-hal  yang  secara  tegas diatur  dalam undang-undang ini”.
Di  dalam  penjelasannya  ayat  ini  disebutkan,  “Yang  dimaksud  dengan campur tangan  adalah semua bentuk  intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan  dan  pelaksanaan  tugas  Bank  Indonesia.  Tidak  termasuk  dalam pengertian campur tangan adalah kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan  teknis  yang  diberikan  oleh  pihak  lain  atas  permintaan  Bank  Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
Yang  dimaksud  dengan  pihak  lain  adalah  semua  pihak  di  luar  Bank Indonesia  termasuk  pemerintah  dan  atau  lembaga  lainnya.  Ketentuan  ini dimaksudkan  agar  Bank  Indonesia  dapat  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya secara  efektif”.  Jelas  sekali,  prinsip  bebas  bertanggung  jawab  terimplementasi dalam peraturan perundang-undangan perbankan.

## Suka Rela
Di dalam prinsip muamalah, transaksi dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan  atau  intimidasi  dari  pihak  manapun.  Di  dalam  al-Qur‟an  dinyatakan, umpamanya transaksi berkenaan dengan perpindahan hak kepemilikan tidak boleh terjadi,  kecuali  melalui  perdagangan (tijarah) yang  dilakukan  suka  sama  suka („an taradhin minkum). 20
Selain  undang-undang,  secara  tekenis  operasionalnya  dunia  perbankan juga  dilengkapai  seperangkat  tata  aturan  untuk  mendukung  pelaksanaan kegiatannmya  di  lapangan.  Peraturan  dimaksud  dapat  dibaca  atau  disampaikan secara  langsung  kepada  nasabah  untuk  dijadikan  pertimbangan,  apakah  nasabah
akan  melakukan  transaksi  atau  tidak.  Bila  nasabah  memilih  untuk  melakukan transaksi, pilihannya itu adalah atas kerelaannya untuk menaati aturan-aturan yang ada pada bank yang bersangkutan.
Tentang kerelaan, di dalam  pasal 6 huruf d Undang-undang No. 7 Tahun 1992  tentang  perbankan  berkenaan  dengan  usaha  Bank  Umum  disebutkan, “membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya”.
Dari pasal di atas dapat difahami bahwa pihak bank dengan suka rela dapat menjamin  resiko  nasabahnya.  Sebaliknya,  prinsip  suka  rela  dari  nasabah  juga terlihat pada perintahnya kepada bank untuk minta jaminan resiko.
Undang-undang  No.  3  Tahun  2004  tentang  Bank  Indonesia  dijelaskan, bahwa  Bank  Indonesia  adalah  lembaga  negara  yang  independen,  bebas  dari campur  tangan  pemerintah  dan  atau  pihak  lain.  Di  dalam  penjelasannya disebutkan, “Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas  permintaan  Bank  Indonesia  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  tugas Bank Indonesia”. Dalam konterks ini, bila Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan pihak lain, itu merupakan kerelaan pihak bank dalam rangka mendukung pelaksanaan  tugas  Bank  Indonesia.  Jadi  prinsip  suka  rela  atau  atas  kemauan sendiri  dari  pihak  bank,  seperti  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  lain,  adalah prinsip  yang  dipegang  teguh  oleh  Bank  Indonesia.  Pihak  bank  tidak  akan melakukan sesuatu atas permintaan atau intimidasi dari pihak manapun.

## Niat  Baik  dan  Kejujuran
Menjadi  prinsip  dalam  bermuamalah,  apabila  melakukan  transaksi haruslah  didasari  dengan  niat  baik  dan  kejujuran.  Niat  baik,  merupakan  saham yang  diinvestasikan  untuk  akhirat,  sementara  laba  yang  didapatkan  merupakan bonus  di  dunia. 21 Akan  halnya  kejujuran  mestilah  menjadi  komitmen  bagi  siapa saja  yang  menggeluti  dunia  bisnis.  Umpamanya  transaksi  jual  beli  yang menggunakan  takaran  atau  timbangan,  mestilah  dalam  melakukan  takaran  dan timbangan  harus  sempurna,  jujur,  dan  adil.  Inilah  yang  diperintahkan  oleh  Allah SWT  dalam  Al-Qur‟an. “Dan  sempurnakanlah  takaran  apabila  kamu  menakar, dan timbanglah  dengan neraca yang benar. Itulah lebih utama bagimu dan baik akibatnya.” 22
Terkadang,  perjanjian  yang  dibuat  tidak  selalu  berjalan  mulus  sampai berakhirnya  perjanjian,  karena  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  tidak  dapat memenuhi  butir-butir  perjanjian  yang  dibuat.  Bila  ketidakmampuan  itu  di  luar kuasa pihak terkait, umpamanya terjadi perubahan situasi,  maka perjanjian dapat ditoleransi.  Hal  ini  kemudian  melahirkan  doktrin “rebus  sic  stantibus” (bahwa
21 Yusuf Qardhawi, op. cit., hal. 194
22 Al-Qur‟an surat al-Isra‟: 35; Yusuf Qardhawi, op. cit., hal. 186
kewajiban dalam suatu perjanjian akan berakhir, atau disesuaikan, apabila situasi berubah). 23
Secara  prinsip  perjanjian  itu  mengikat.  Namun  apabila  terjadi  sesuatu  di luar  perhitungan  yang  menyebabkan  pihak-pihak  yang  mengikat  perjanjian  tidak dapat  memenuhi  butir-butir  perjanjian,  maka  perjanjian  bisa  ditoleransi  dengan jalan  mengakhiri  perjanjian  sampai  di  situ,  atau  dibuat  perjanjian  baru.  Doktrin “rebus sic stantibus” hanya dapat  diterapkan apabila kedua belah pihak dengan niat  baik  ingin  menyelesaiakan  masalah  perjanjian,  dan  menyampaikan permasalahan masing-masing secara jujur.
Terlepas  dari  adanya  beberapa  oknum  perbankan  yang  melakukan kecurangan, prinsip niat baik  dan kejujuran secara kelembagaan dijunjung  tinggi oleh  pihak  perbankan,  karena  keberhasilan  perusahaan  perbankan  yang  menjual jasa  perbankan,  kejujuran  adalah  menjadi  taruhannya.  Prinsip  kejujuran  ini terimplementasi  dalam  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  perbankan. Umpamanya  pada  pasal  9  ayat  (3)  yang  menjelaskan  tentang  kepailitan disebutkan,  “Dalam  hal  bank  mengalami  kepailitan,  semua  harta  yang  dititipkan pada  bank  tersebut  tidak  dimasukkan  dalam  harta  kepailitan  dan  wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan”.
Di  dalam  Undang-undang  No.  3  Tahun  2004  tentang  Bank  Indonesia, prinsip kejujuran, antara lain,  dapat dilihat dari kata “transparan” yang ada pada pasal  7 ayat  (2)  yang berbunyi,  “Untuk mencapai  tujuan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  Bank  Indonesia  melaksanakan  kebijakan  moneter  secara berkelanjutan,  konsisten,  transparan,  dan  harus  mempertimbangkan  kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian”.

## Adat  Kebiasaan (‘urf)
Dalam bermuamalah mengikuti adat kebiasaan („urf) yang berlaku adalah prinsip , termasuk  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  suatu  transaksi  dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Adat kebiasaan itu walaupun tidak tertulis, pihak-pihak yang membuat perjanjian mesti  mematuhinya.  Adat  kebiasan („urf) adalah  perilaku  standar  dalam  suatu masyarakat,  yang  kalau  dilanggar  akan  mendapatkan  sanksi  moral  dari masyarakat  itu  sendiri.  Banyak  ayat-ayat  dalam  al-Qur‟an  yang  menyuruh  untuk berperilaku ma‟ruf, di  antaranya  dalam  memberikan  mas  kawin  kepada  calon isteri  minimal  sesuai  dengan  standar  atau  kebiasan  yang  berlaku  di  suatu masyarakat  tempatan.  Bila  diberi  lebih,  barangkali  tidak  masalah,  tapi  kalau kurang bisa jadi fitnah atau gunjingan di tengah-tengah masyarakat.
Dalam  pasal  1339  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata), ditegaskan,  bahwa  “Persetujuan  tidak  hanya  mengikat  apa  yang  dengan  tegas ditentukan  di  dalamnya,  melainkan  juga  segala  sesuatu  yang  menurut  sifatnya
23 Rusjdi Ali Muhammad, op. cit., hal. 14
persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. Jadi, kebiasaan  yang  berlaku  dalam  membuat  suatu  perjanjian,  walaupun  tidak dicantumkan  dalam  butir-butir  perjanjian,  tetap  mengikat  pihak-pihak  yang membuat perjanjian.
Prinsip  adat  kebiasaan  di  dalam  hukum  perbankan  juga  dipakai  sebagai ukuran  untuk  mengambil  suatu  keputusan.  Umpamanya  bunyi  pasal  1  ayat  3 Undang-undang No. 7 Tahun 1992, “Bank Perkreditan Rakyat  adalah bank  yang menerima simpanan hanya  dalam bentuk  deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu”.  Kalimat  “bentuk  lainnya  yang dipersamakan  dengan  itu”  ukurannya  adalah  mengacu  kepada  kebiasaan  yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kebiasaan juga terimplementasi dalam pasal 1 ayat  13  tentang  rahasia  bank,  “Rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  keuangan  dan  hal-hal  lain  dari  nasabah  yang  menurut kelaziman  dunia  perbankan  wajib  dirahasiakan”.  Kata  “kelaziman”  adalah menunjuk  kepada  segala  sesuatu  yang  menurut  adat  kebiasaan  yang  berlaku  di dunia  perbankan.  Artinya,  walaupun  tidak  tercantum  dalam  undang-undang  atau dalam perjanjian, tetapi tetap dirahasiakan sesuai dengan tradisi perbankan.

## Penutup
Secara umum, prinsip-prinsip muamalah memang tampak terlimplementasi  dalam  hukum  perbankan  Indonesia  sebagai  mana  ditemukan dalam  beberapa  pasal  dalam  undang-undang  perbankan,  namun  tidaklah  berarti diimplementasi-kan. Maksudnya, ketika undang-undang itu disusun, kuat dugaan tidaklah  mengacu  kepada  prinsip-prinsip  muamalah,  atau  legislator  tidaklah membawa pesan khusus untuk memasukkan prinsip-prinsip muamalah dalam draf undang-undang  perbankan.  Adanya  prinsip-prinsip  muamalah  terimplementasi dalam  undang-undang  perbankan,  itu  lebih  karena  prinsip-prinsip  muamalah bersifat universal yang dijujung tinggi oleh manusia beradab.
Dalam  prinsip-prinsip  muamalah,  dua  pihak  yang  melakukan  transaksi diposisikan  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dalam  hak  dan  kewajiban.  Kesan yang  ditimbulkan  dari  undang-undang  perbankan  lebih  banyak  mengatur  dan memproteksi  bank  sebagai  lembaga  keuangan.  Sementara  posisi  nasabah  tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam undang-undang, sehingga terkesan nasabah dalam suatu perjanjian lebih cenderung sebagai obyek bukannya subyek.

## DAFTAR PUSTAKA
Ensiklopedi Islam , 2005 , jilid 5, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
Tantri  Abeng,  1994,  “Pengaruh  Aliansi  Birokrasi  dengan  Pengusaha  Terhadap Etika Bisnis,” dalam Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman
Indonesia  masa  Orde  Baru, Ed.,  Elza  Peldi  Taher,  Yayasan  Paramadina,
Jakarta.
Hendi Suhendi, 2002, Fiqh Muamalah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Ensiklopedi Indonesia (tt.), jilid 1, PT. Ichtiar Baru-van Hove, Jakarta.
Muhammad  Muslehuddin,  2004, Sistem  Perbankan  dalam  Islam, cet  ke  4,  PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta. Rusjdi Ali Muhammad, Asas Pacta Sunt Servanda , Presentasi Kuliah Program S3, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
Niniek  Suparni,  2005, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata), Andi Hamzah (ed.), Rineka Cipta, Jakarta.
Yusuf Qardhawi,  2001, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj.  Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta.