PERMASALAHAN PERMUKIMAN LIAR DI DUSUN IV LAMTORO II RT. V DESA BANDAR KLIPPA, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
Mona Adria Wirda 1 , M. Rizky Akbar 2 , Rajul Munawar 2 , Riki Rahmad 1
1 Dosen Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan
2 Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate Medan, 20211 Indonesia Email: monaadria@unimed.ac.id
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Legalitas lahan di Dusun IV Lamtoro II RT. V Desa  Bandar  Klippa  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan,  (2)  Kualitas  fisik  permukiman  di  Dusun  IV Lamtoro II RT. V Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Penelitian ini dilakukan di di Dusun IV Lamtoro II RT. V Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Populasi dalam penelitian  ini  adalah  Dusun  IV  Lamtoro  II  RT.  V  Desa  Bandar  Klippa  Kecamatan  Percut  Sei Tuan.Teknik  pengambilan  sampel  adalah  dengan  mengambil  10%  dari  jumlah  KK  yang bermukim  disana.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan, menganalisis menafsirkan serta memberikan penilaian  terhadap  kondisi  fisik  wilayah  yang  dikategorikan  kedalam  tiga  kategori  yaitu Permukiman  Elit,  Perkampungan  Kota,  dan  Permukiman  Kumuh.  Faktor  pendorong masyarakat  bertempat  tinggal  di  lokasi  permukiman  liar  disebabkan  oleh  beberapa  faktor diantaranya kepadatan penduduk yang tinggi sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat untuk  membangun  rumah  dikarenakan  lahan  yang  tidak  memadai  dan  memilih  untuk membangun rumah di lahan illegal milik pemerintah tersebut.Kemudian dengan harga lahan yang  murah  menyebabkan  banyak  masyarakat  yang  tergiur  untuk  membelinya  dan  tidak mementingkan lahan itu illegal dan membangunnya untuk dijadikan tempat tinggal. Selain itu masih  banyak  masyarakat  yang  kurang  mampu  tidak  mampu  untuk  mengontrak  rumah  di daerah  kota  karena  harga  sewa  yang  semakin  tinggi  sehingga  mencari  rumah  kontrakan  di permukiman  liar  dikarenakan  harga  sewa  yang  murah.  Berdasarkan  kualitas  rumah  dan lingkungan, maka di daerah Dusun IV Lamtoro II RT. V terdapat 15 dari 30 rumah dengan golongan Perkampungan Kota serta 15 dari 30 rumah dengan golongan Permukiman Kumuh.
Kata kunci : permukiman liar, legalitas lahan, kualitas fisik
PENDAHULUAN
Geografi  Pembangunan  sangat penting  untuk  dipelajari  dalam  rangka mensukseskan pembangunan. Karena setiap  perencanaan  yang  akan  dilakukan oleh  ahli-ahli  planologi  harus  selalu mempertimbangkan  aspek  geografinya. Aspek  itu  antara  lain  aspek  fisik  seperti tanah, daerah perairan, iklim dan lain-lain. Aspek  manusiawi  atau  aspek  social  seperti jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, penyebaran dan lain-lain.Aspek biotis  seperti  hewan  dan  tanaman.Serta aspek  abstrak  yang  meliputi  letak,  luas, batas  dan  bentuk  ruang.Agar  tujuan
pembangunan  dapat  dicapai  maka  harus ada kerjasama yang baik antara keduanya.
Dapat  kita  lihat  bahwa  dari  tahun ke  tahun  ilmu  geografi  semakin  berperan dalam  pembangunan  mulai  dari  awalnya orang-orang tidak mengetahui dan mengabaikan keterbelakangan  sampai pada akhirnya orang menyadari pentingnya  spasial  dan  penelitian  tentang kebijakan perencanaan pembangunan yang berorientasi  pada  aspek  geografi  pun diperhatikan  sehingga  pada  akhirnya geografi merupakan ilmu yang interdisipliner  terhadap  masalah-masalah pembangunan dan keterbelakangan.
Masalah  permukiman  dipelajari dalam  ilmu  geografi  yang  berwujud sebagai studi Geografi Pemukiman. Berdasarkan pendekatan structural,
geografi  permukiman  termasuk  dalam cabang geografi manusia. Geografi manusia mempelajari  aspek  keruangan  gejala  di permukaan bumi yang mengambil manusia sebagai  objek  pokok,  yang  didalamnya termasuk  aspek  kependudukan,  aspek aktivitas  sosial  ekonomi  dan  aktivitas politik (Hadisumarno:1985).
Jadi
pembahasan  tentang  pemukiman  tidak terlepas dari disiplin ilmu geografi manusia yang  secara  mendalam  dipelajari  dalam geografi  permukiman  yang  mencakup kedalam geografi pembangunan.
Permukiman  dalam  arti  sempit adalah  rumah  atau  tempat  tingal  atau bangunan  tempat  tinggal,  sedangkan dalam  arti  luas  adalah  perihal  tempat tinggal  atau  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  tempat  tinggal.  Yunus  (1987) mendefinisikan  pengertian  permukiman dalam  geografi  sebagai  bentukan  natural (alami)  maupun  artifisial  (buatan)  dengan segala  kelengkapannya  yang  dipergunakan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok  untuk  bertempat  tinggal,  baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. Pemukiman  buatan  pada  saat  ini  lebih ditekankan  yang  mana  secara  kontiniu eksistensinya  dapat  digolongkan  menjadi pemukiman  perkotaan  ( urban  settlement) dan permukiman perdesaan ( rural settlement) Yunus (1987).
Jaringan  jalan  merupakan  kunci dalam  usaha  perencanaan  pembuatan komplek  perumahan.  Adanya  jalur  jalan akan  mengatur  letak  segala  kegiatan  yang terdapat  pada  komplek  perumahan (Judohusodo, 1991), hal ini mengakibatkan bahwa  harga  tanah  yang  tinggi  umumnya merupakan  daerah  yang  mempunyai aksesibilitas  tinggi  dengan  fasilitas  umum yang  memadai,  yang  secara  spatial  dekat dengan  jalan  aspal.  Kurang  memadainya fasilitas  umum  terutama  jalan  dapat
mengakibatkan  letak  persebaran  rumah menjadi tidak teratur.
Daerah perumahan yang berkembang  secara  alami  tanpa  adanya perencanaan yang baik dapat mengakibatkan  letak  perumahan  menjadi tidak  teratur.Tidak  teraturnya  letak  ini dapat berkembang menjadi daerah kumuh. Menurut  Bintarto  (1984),  daerah  kumuh merupakan  daerah  yang  tidak  teratur  dan bangunan-bangunan  yang  ada  tidak memenuhi  persyaratan  bangunan  dan kesehatan.  Munculnya  daerah  kumuh  ini akibat  langsung  pertumbuhan  penduduk serta  perpindahan  penduduk  dari  desa  ke kota dengan kualitas diri yang rendah baik dari  petunjuk  tentang  rendahnya  kualitas yang  sering  terjadi  pada  daerah  padat penduduk.Lain  halnya  dengan  daerah perkotaan  maka  di  daerah  pedesaan, penduduk  desa  yang  semakin  berjubel mengakibatkan  terjadinya  pendesakan lahan-lahan yang seharusnya tidak digunakan  untuk  pemukiman  (misalnya: hutan-hutan  di  lereng  pegunungan,  lahan- lahan  disekitar  pantaiatau  di  tempat- tempat  lain)  sehingga  makin  lama eksploitasi sumber alam akan terjadi tanpa kendali  dengan  akibat  kerusakan  pada sistem  ekologinya.  Apabila  pada  daerah perkotaan  kita  melihat  kekurangan  lahan untuk  tempat  tinggal,  ditambah  lagi adanya proses pengisianpada perkampungan  yang  berjalan  terus- menerus yang pada akhirnya mengakibatkan  terciptanya  deteriorisasi lingkungan tempat tinggal, maka di daerah pedesaan agak
sedikit berbeda. Penambahan  bangunan-bangunan  juga terjadi  di  daerah  permukiman  perdesaan, tetapi  berhubung  tersedianya  lahan  masih cukup  leluasa  untuk  maksud-maksud tersebut dibanding dengan daerah perkotaan,  maka  sebenarnya  untuk menciptakan suasana tata ruang yang layak untuk pemukiman masih banyak kesempatan.
Permukiman  liar  dapat  diartikan sebagai tempat tinggalatau bermukim suatu penduduk  yang  didirikan  secara  tidak  sah
menurut  hukum  (ilegal),  baik  terhadap tanah  milik  orang  lain  maupun  milik negara. Pengenalan permukiman liar selalu terikat  dengan  legalitas  lahan  dimana bangunan  akan  dibangun,  sedangkan pengenalan  permukiman  kumuh  selalu dikaitkan dengan kulitas fisik permukiman. PT.  Perkebunan  Nusantara  II  merupakan suatu  perusahaan  perkebunan  milik pemerintah  yang  mana  mempunyai  5 distrik  perkebunan  salah  satunya  adalah Desa  Bandar  Klippa  yang  termasuk kedalam  Distrik  Perkebunan  Tahunan Kelapa Sawit dan Karet rayon Selatan.Sebagian lahan milik PT. Perkebunan Nusantara II  tidak  difungsikan sebagai lahan perekebunan untuk
sementara  waktu  sehingga  menjadikan lahan  itu  kosong.Dusun IV  Lamtoro  II  RT. V merupakan salah satu daerah permukiman liar yang mana lokasi ini milik PT.  Perkebunan  Nusantara  II,  tetapi sebagian  lahan  milik  pemerintah  ini  tidak dikelola  untuk  lahan  perkebunan  Kelapa Sawit  dan  Karet  sehingga  lahan  tersebut diambil  alih  oleh  organisasi  masyarakat yang menguasai daerah tersebut dan lahan itu  secara  tidak  langsung  menjadi  lahan milik organisasi masyarakat itu.
Adapun  yang  menjadi  tujuan penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui:  (1)  Legalitas  lahan  di Dusun  IV  Lamtoro  II  RT.  V  Desa  Bandar Klippa  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan;  (2) Kualitas  fisik  permukiman  di  Dusun  IV Lamtoro  II  RT.  V  Desa  Bandar  Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlokasi di Dusun IV Lamtoro  II  RT.  V  Desa  Bandar  Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun alasan
penulis  mengambil  daerah  ini  sebagai lokasi  penelitian  adalah  pertimbangan sebagai berikut:
1. Pada  daerah  ini  belum  pernah dilakukan  penelitian  dengan  topic permasalahan yang sama 2. Di lokasi tersebut menurut pengamatan sementara terdapat pungutan  liar  yang  dilakukan  oleh sekelompok masyarakat tehadap penduduk setempat.
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  Dusun  IV  Lamtoro  II  RT.  V  Desa Bandar  Klippa  Kecamatan  Percut  Sei Tuan.Teknik  pengambilan  sampel  adalah dengan  mengambil  10%  dari  jumlah  KK yang  bermukim  disana.  Variable  dalam penelitian  ini  adalah  legalitas  permukiman dan kualitas permukiman
Untuk  memperoleh  data  yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi Teknik  pengumpulan  data  dengan menggunakan  pengamatan  langsung  pada lokasi  permukiman  liar.  Dalam  hal  ini pengamatan  dilakukan  untuk  melihat kualitas  permukiman  penduduk  di  lokasi permukiman liar.
2. Wawancara Teknik  pengumpulan  data  dengan menanyakan  langsung  kepada  masyarakat ataupun penduduk sekitar lokasi permukiman  liar  terkait  dengan  legalitas lahan  dan  kualitas  fisik  permukiman  yang meliputi  bangunan  rumah,  fasilitas  rumah, lingkungan  rumah,  kesehatan  lingkungan dan keindahan arsitektural.
Tabel 1. Aspek dan Karakteristik Penilaian Rumah No Aspek Karakteristik 1 Bangunan Rumah Pondasi Rumah, Tiang Utama, Lantai, Dinding, Atap Rumah, Penyangga Atap, Langit-langit, Pintu, Jendela 2 Fasilitas Rumah Kamar Tidur, Ruang Tamu, Ruang Makan, Dapur, Teras Rumah, Kamar Mandi,
No Aspek Karakteristik WC/Kakus, Letak WC dan Kamar Mandi, Sumber Air Bersih, Sumber Penerangan Buatan 3 Lingkungan Rumah Halaman Rumah, Pagar Rumah, Pintu Pagar, Penggenangan Air Hujan, Kondisi Jalan Kampung 4 Kesehatan Lingkungan  Pembuangan Limbah Air, Pembuangan Kakus, Pembuangan Sampah, Penerangan Alami, Ventilasi, Taman
5  Keindahan Arsitektural  Lantai, Dinding, Langit-langit, Pintu,
Jendela, Penataan Ruang Dalam Sumber: Peraturan Menteri PUPR No.2 Tahun 2016
Teknik analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis deskriptif  kualitatif  yaitu  mengumpulkan, menganalisis menafsirkan serta memberikan  penilaian  terhadap  kondisi fisik  wilayah  yang  dikategorikan  kedalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:
Tabel 1. Kategori Fisik Wilayah No. Jenis Permukiman Skor 1. Permukiman Elit 102 – 133 2. Perkampungan Kota 69 – 101 3. Permukiman Kumuh 36 – 68 Sumber:  Peraturan  Menteri  PUPR  No.2 Tahun 2016 HASIL DAN PEMBAHASAN
Letak Geografis dan Batas Administrasi Secara  geografis  Kecamatan  Percut Sei Tuan berada di Kabupaten Deli Serdang dan batas administratif wilayah Kecamatan Percut  Sei  Tuan  berbatasan  dengan beberapa  kecamatan  yang  ada  di  Kota Medan  dan  berbatasan  juga  dengan Kecamatan  Labuhan  Deli  dan  Kecamatan Batang Kuis.
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan
Kota Medan 3. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Kecamatan Batang Kuis dan Kecamatan Pantai Labu 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Medan  dan  Kecamatan  Medan Labuhan Deli.
Luas  wilayah  Kecamatan  Percut  Sei Tuan  adalah  190,79  Km 2 yang  terdiri  atas 18  desa,  2  kelurahan,  230  dusun,  dan  24 lingkungan  dengan  ibukota  kecamatan adalah Desa Tembung. Desa yang memiliki luas wilayah administrative terbesar adalah Desa  Saentis  memiliki  luas  24,00  Km 2 , sedangkan  wilayah  dengan  luas  terkecil adalah  Kelurahan  Kenangan  Baru  yang memiliki luas 0,72Km 2 .
Topografi  lahan  baik  lahan  sawah maupun  darat  rata-rata  datar  dengan kemiringan  kurang  dari  5%  dan  berjenis tanah alluvial, kondisi tanah di Kecamatan Percut  Sei  Tuan,  memiliki  bentuk  wilayah yang  landai  (dataran  rendah)  dengan ketinggian  0-20  meter  diatas  permukaan laut.  Secara  teknis  kondisi  lahan  tersebut dapat memberikan kemudahan bagi sector Perdagangan  dan  Jasa  Perindustrian maupun Permukiman.
Kondisi  iklim  yang  terdapat  di Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  adalah  iklim tropis  dan  memiliki  musim  hujan  dan musim  kemarau,  cuaca  suhu  udara Kecamatan Percut Sei Tuan pada umumnya panas dan sedang. Sedangkan untuk curah hujan 2330mm/tahun dengan bulan kering kurang dari 3 bulan dan digolongkan Tipe D1  Oldeman,  dan  mengenai  suhu  udara adalah 27 o C hingga 33 o C dan kelembaban udara 75% - 80%.
Struktur  penduduk  menurut  jenis kelamin  di  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah
penduduk  perempuan.Jumlah  penduduk laki-laki  di  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan yaitu  203.860  jiwa,  sedangkan  jumlah penduduk
perempuan yaitu
201.710.Struktur  penduduk  di  Kecamatan Percut Sei Tuan menganut berbagai macam agama,  diantaranya  terdapat  pemeluk Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindhu/Buddha.Kecamatan  Percut  Sei Tuan memiliki penduduk dengan mayoritas  pemeluk  Agama  Islam  dengan jumlah 349.184 jiwa.
Fasilitas  umum  merupakan  bentuk pelayanan  masyarakat  yang  bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam  melakukan  aktifitas  kehidupan masyarakat  dalam  melakukan  aktifitas kehidupan  sehari-hari.  Adapun  fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Percut Sei  Tuan  antara  lain,  sarana  pendidikan, sarana kesehatan dan sarana ibadah.
Untuk  menujang  kualitas  sumber daya  manusia,  maka  keberadaan  fasilitas pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor terpenting  dalam  usaha  pengembangan pendidikannya.Selain itu ketersediaan informasi  penyebaran  fasilitas  pendidikan dapat  dijadikan  sebagai  dasar  dalam menilai  sejauh  mana  tingkat  kemajuan suatu  daerah.  Pendidikan  merupakan sarana  dalam  usaha  mencerdaskan  bangsa dan  Negara,  menciptakan  generasi  muda dan sumber daya manusia yang siap pakai dalam  pembangunan  bangsa  pada  masa yang  akan  datang.  Berhasilnya  suatu pembangunan  tidak  terlepas  dari  tingkat pendidikan,  dimana  semakin  maju  tingkat pendidikan berarti akan membawa dampak  yang  positif  bagi  masa  depan dalam berbagai ilmu kehidupan. Perkembangan pendidikan di Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  memuat  data SD, SMP, SMA dan setingkatnya, baik yang dikelola Dinas Pendidikan maupun diluarnya yang menyebar
seluruh Kecamatan  Percut  Sei  Tuan,  sedangkan untuk  Perguruan  Tinggi/Akademi  dikelola pihak swasta, dan untuk sarana pendidikan di Desa Bandar Klippa terdapat 6 unit TK, 18 unit SD, 6 unit SMP, dan 3 unit SMA.
Sarana  kesehatan  diperlukan  untuk menunjang  derajat  kesehatan  masyarakat di  wilayah  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan. Penyebaran  sarana  dan  juga  tenaga  medis kesehatan medis kesehatan bagi kebutuhan penduduk  jumlah  memadai,  dimana  saran kesehatan  yang  terdapat  di  Kecamatan Percut  Sei  Tuan  antara  lain  puskesmas pemerintah, praktek bidan swasta, poliklinik,  puskesmas  pembantu,  balai pengobatan dan klinik swadaya.
Tabel 3. Jumlah Sarana Kesehatan di
Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2015 Sarana Kesehatan Jumlah (Unit) Rumah Sakit 5 Poliklinik/Balai Pengobatan 38 Puskesmas 3 Puskesmas Pembantu 10
Sumber: Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka Tahun 2015
Untuk  sarana  kesehatan  yang terdapat  di  Desa  Bandar  Klippa  adalah  6 unit  klinik,  1  unit  Rumah  Sakit,  3  unit Puskesmas Pembantu.
Pembangunan  dibidang  keragaman di  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  selalu mendapatkan perhatian baik dari Pemerintah maupun swasta.Jumlah fasilitas peribadatan di Kecamatan Percut Sei Tuan dipengaruhi oleh jumlah penganut masing- masing agama.
Tabel 4. Jumlah Sarana Ibadah di
Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2015 Sarana Ibadah Jumlah (Unit) Mesjid 175 Mushollah 166 Gereja 75 Kuil/Pura 1 Vihara 7
Sumber: Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka Tahun 2015
Sedangkan  untuk  sarana  ibadah terdapat  27  unit  masjid,  25  unit mushollah, 10 unit gereja dan 1 unit vihara.
Sarana  jalan  merupakan  salah  satu faktor  penentu  percepatan  pembangunan,
kondisi  jaringan  jalan  yang  baik  dapat menjadi  modal  dalam  memperlancar kegiatan  perhubungan,  ekonomi  dan transportasi.Kecamatan  Percut  Sei  Tuan memiliki  jenis  jaringan  jalan  kabupaten, jalan  dusun  dan  jalan  setapak,  Sedangkan untuk panjangnya jalan terdapat 24.50 km jalan  beraspal,  15.65  km  jalan  kerikil,  dan 15.25 km jalan tanah.
Tabel 5. Kondisi Panjang Jalan Berdasarkan
Jenisnya di Kecamatan Percut Sei Tuan 2015 Jenis Jalan Panjang (Km) Aspal 196.05 Kerikil 125.31 Tanah 121.93 Beton 14.35
Sumber: Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka Tahun 2015
Sarana  penghubung  jalan  yang memiliki  peran  penting  adalah  sarana jembatan  penghubung  yang  berfungsi menyatukan  jaringan  jalan  yang  terpisah oleh  kondisi  bentang  alam  seperti  pada umumnya  aliran  sungai,  saluran  drainase dan  jaringan  irigasi.Kecamatan  Percut  Sei Tuan  terdapat  beberapa  jenis  sarana jembatan penghubung.
Kegiatan Perekonomian
Faktor utama yang dapat mendukung penduduk dan memberdayakan  masing-masing  individu untuk  dapat  bertempat  tinggal  di  suatu wilayah adalah dari kegiatan perekonomiannya. Dengan perkataan lain, keberadaan  penduduk  di  suatu  wilayah baik perkotaan maupun perdesaan dimungkinkan  dengan  adanya  pekerjaan dan  tenaga  kerja  di  wilayah  yang bersangkutan.  Dengan  demikian  terdapat keterkaitan  yang  erat  antara  tingkat perekonomian  dengan  tingkat  populasi  di suatu wilayah.
1. Kegiatan Pertanian
Kegiatan  Pertanian  di  Kecamatan Percut Sei Tuan didukung oleh tersedianya
lahan  pertanian  dan  juga  jaringan  irigasi yang  merupakan  bagian  dari  aktifitas pertanian.Sector  pertanian  memberikan kontribusi  besar  bagi  perkembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan  khususnya  yang  bertani  dan memberikan  pengaruh  besar  terhadap perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Deli  Serdang  secara  umum.Pertanian  yang terdapat  di  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan terdiri  atas  persawahan  dan  dataran kering.Kegiatan  pertanian  melalui  adanya ketersediaan lahan pertanian yang terdapat di  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  diperoleh hasil  produksi  Percut  Sei  Tuan  diperoleh hasil  produksi  pertanian  yang  telah dikerjakan oleh petani.
2. Kegiatan Perindustrian Kecamatan Percut Sei Tuan terdapat  sector  industri  yang  turut  juga mendukung perekonomian Kegiatan Percut Sei  Tuan,  adapun  sector  industri  yang terdapat  di  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan terdiri  dari  industri  besar,  industri  sedang dan  industri  kecil  dan  kerajinan  rumah tangga.  Kegiatan  industri  yang  dominan terdapat  di  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan adalah  kerajinan  rumah  tangga  dengan jumlah  246  industri  kerajinan  rumah tangga,  Sedangkan  untuk  perindustrian  di Desa  Bandar  Klippa  terdapat  10  unit Industri  Besar,  8  unit  Industri  Menengah, 25  unit  Industri  Kecil  dan  53  unit  Industri Rumah Tangga.
Tabel 6. Banyaknya Industri Berdasarkan Jenisnya Tahun 2015 Jenis Industri Banyaknya (Unit) Industri Besar 84 Industri Menengah 62 Industri Kecil 165 Industri Rumah Tangga 408 Jumlah 719 Sumber: Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka Tahun 2015 3. Kegiatan Perternakan
Dibidang  perternakan,  Kecamatan Percut  Sei  Tuan  memiliki  produksi komoditi perternakan yang dapat diandalkan  terhadap  ketersediaan  bahan pangan.Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  serta menjadi  salah  satu  penyuplai  bahan pangan  terhadap  Kota  Medan,  Untuk kegiatan  perternakan  di  Desa  Bandar Klippa  terdapat  496  ekor  sapi,  48  ekor kerbau,  900  ekor  kambing,  655  ekor domba,  67  ekor  babi,  1620  ekor  itik  dan 5861 ekor ayam.
Tabel  7.  Banyaknya  Ternak  di  Kecamaan Percut Sei Tuan Tahun 2015 Jenis Komoditi Banyaknya (Ekor) Sapi Biasa 3.961 Sapi Perah 4 Kerbau 384 Kambing 7.498 Domba 5.248 Babi 540 Ayam Ras 58.329 Itik 16.166 Sumber: Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka Tahun 2015 Permasalahan Permukiman Liar
Kondisi dan kualitas permukiman di Desa  Bandar  Klippa  memiliki  kondisi  fisik yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan  yang  mana  kurangnya  tersedia prasarana  fasilitas  dan  utilitas  lingkungan seperti  kondisi  letak  sumur  yang  rata dengan  tanah  sehingga  jika  air  hujan mengalir maka akan masuk kedalam sumur tersebut.  Kondisi  bangunan  yang  tidak teratur  karena  tidak  direncanakan  terlebih dahulu  serta  bahan-bahan  bangunan  yang bersifat  tidak  permanen.Faktor  pendorong masyarakat  bertempat  tinggal  di  lokasi permukiman liar disebabkan oleh beberapa faktor  diantaranya  kepadatan  penduduk yang  tinggi  sehingga  banyak  masyarakat yang  tidak  dapat  untuk  membangun rumah  dikarenakan  lahan  yang  tidak memadai  dan  memilih  untuk  membangun rumah  di  lahan  illegal  milik  pemerintah tersebut.Kemudian  dengan  harga  lahan yang murah menyebabkan banyak
masyarakat yang tergiur untuk membelinya dan  tidak  mementingkan  lahan  itu  illegal dan  membangunnya  untuk  dijadikan tempat  tinggal.  Selain  itu  masih  banyak masyarakat  yang  kurang  mampu  tidak mampu  untuk  mengontrak  rumah  di daerah  kota  karena  harga  sewa  yang semakin  tinggi  sehingga  mencari  rumah kontrakan di permukiman liar dikarenakan harga sewa yang murah.
Desa Bandar Klippa secara administrative  berbatasan  dengan  Kota Medan,  tepatnya  pada  Kecamatan Medan Denai  dan  Medan  Tembung.Sedangkan lokasi  permukiman  liar  yang  sedang dibahas  diantara  perbatasan  dengan Medan  Denai  tepatnya  di  Dusun  IV Lamtoro II RT. V Desa Bandar Klippa Pasar III  Tembung  Kec.Percut  Sei  Tuan.RT.  V Dusun IV Lamtoro II merupakan salah satu lokasi  yang  berada  di  atas  lahan  PT. Perkebunan Nusantara II yang mana lokasi ini  termasuk  ke  dalam  Distrik  Tanaman Tahunan  Kelapa  Sawit  dan  Karet  Rayon Selatan.
Lahan PT. Perkebunan Nusantara II di  sekitar  lokasi  penelitian  yaitu  RT.  V
Dusun  IV  Lamtoro  II  telah  lama  tidak difungsikan  sebagai  lahan  perkebunan sehingga lahan kosong tersebut dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sebagai lokasi  permukiman  dan  siapa  saja  bisa membangun rumah di area lahan milik PT. Perkebunan  Nusantara  II  tersebut  dan lahan  yang  ditempati  oleh  masyarakat tersebut tidak mempunyai surat tanah yang jelas  sehingga  disini  organisasi  masyarakat terlibat  dimana  organisasi  masyarakat memiliki  wilayah  kekuasaan  yang  mana lahan  milik  PT.  Perkebunan  Nusantara  II yang  telah  lama  tidak  difungsikan  itu masuk  ke  wilayah  kekuasaan  mereka  dan mereka mengolah lahan kosong yang telah lama tidak difungsikan itu menjadi sumber pemasukan  mereka.  Lahan  kosong  milik PT.  Perkebunan  Nusantara  IIkini  diolah oleh  organisasi  masyarakat  yang  mana lahan  tersebut  diperjual  belikan  kepada masyarakat dengan harga yang murah.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu maka  satu  per  satu  lahan  yang  dijadikan sebagai  ladang  tersebut  berubah  menjadi permukiman, dan kini mayoritasnya ladang milik  masyarakat  itu  berubah  menjadi permukiman.Sebagian masyarakat membangun  rumah  untuk  tempat  tinggal pribadi tetapi tidak sedikit pula masyarakat membangun  rumah  untuk  disewakan  agar mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  sewa tersebut.
Menurut
pengakuan dari masyarakat,  jika  kita  ingin  membeli  tanah di  lahan  ini  maka  kita  harus  menemui ketua  di  lahan  tersebut  yang  merupakan salah  satu  pimpinan  cabang  di  organisasi masyarakat  tersebut.  Selanjutnya  ketua tersebut akan menawarkan beberapa lahan kosong  yang  akan  kita  beli  dengan  harga yang  murah,  lalu  bernegosiasi  ataupun melakukan  transaksi  pembayaran  dengan ketua itu, dan uang hasil pembelian tanah itu  menjadi  pemasukan  untuk  ketua. Artinya, lahan kosong milik PT. Perkebunan  Nusantara  II  yang  telah  lama tidak  difungsikan  itu  dimanfaatkan  oleh sekelompok orang untuk mencari keuntungan  dan  semua  lahan  kosong pemerintah yang tidak digunakan itu bebas diperjual  belikan  oleh  pihak  organisasi masyarakat  yang  menguasai  daerah  itu, sehingga  secara  tidak  langsung  lahan kosong itu menjadi milik mereka dan bebas menjualnya kepada siapa saja.
Ada  peraturan  yang  dibuat  oleh
Ketua
Organisasi
Masyarakat yang berkuasa  di  lahan  itu,  yang  mana  setiap masyarakat  yang  membeli  lahan  itu  wajib membangun  bangunan  atau  menanam tanaman  di  lahannya  masing-masing,  jika tidak  maka  ketua  itu  berhak  mengambil alih lahan yang telah dibeli masyarakat dan menjualnya  kembali  kepada  orang  lain. Begitu  juga  dengan  bangunan  yang  tidak ditempati, jika terdapat bangunan di lahan itu  dan  tidak  ditempati  maka  lahan tersebut juga akan diambil alih oleh ketua. Tetapi  ada  beberapa  lahan  yang  tidak diambil  alih  oleh  ketua  yang  mana  jika pembelinya  adalah  seorang  polisi  ataupun
TNI maka lahan yang dibeli tersebut tidak diambil oleh ketua karena jika diambil alih maka  urusannya  akan  sampai  ke  jalur hukum.
Masyarakat  yang  diambil  alih lahannya  tidak  bisa  menuntut  apa-apa karena  lahan  itu  tidak  dilengkapi  dengan surat  tanah,  yang  ada  hanya  kwitansi  dan kesepakatan  yang  diperbuat  oleh  kedua belah  pihak.  Dan  jika  mereka  menuntut kepada pihak yang berwajib mereka malas untuk  mengikuti  prosedur  hukum  yang jalannya  cukup  panjang  dan  tidak mempunyai  bukti  yang  kuat  untuk menuntutnya  sehingga  daripada  mereka bertahan lebih baik mereka mundur.Bukan itu  saja,  organisasi  masyarakat  yang mendiami  lahan  pemerintah  itu  cukup banyak sehingga daripada mencari pertengkaran  dengan  anggota  organisasi masyarakatlebih  baik  mereka  pergi  dari lahan  itu.  Selain  itumenurut  pernyataan dari  beberapa  responden,  ketua  organisasi masyarakat yang menguasai lahan pemerintah itu sering ditangkap oleh polisi karena beberapa pengaduan yang dilaporkan  masyarakat  terkait  penjualan lahan  illegal,  tetapi  tidak  pernah  ditahan oleh  polisi  karena  ketua  memiliki  relasi dengan  beberapa  oknum  polisi  yang istilahnya “orang dalam” sehingga kegiatan yang  ia  lakukan  tidak  sampai  berujung penjara.
Ketua  organisasi  masyarakat  yang menguasai  lahan  pemerintah  itu  juga memiliki  relasi  yang  kuat  dengan  PLN, yang  mana  beberapa  rumah  masyarakat yang  tidak  memiliki  meteran  listrik  di fasilitasi oleh organisasi masyarakat sebagai pengelola lahan illegal itu untuk memasukkan  arus  listrik  ke  setiap  rumah yang tidak memiliki meteran listrik dengan cara  mencuri  arus  dan  kemudian  setiap rumah  yang  tidak  memiliki  meteran  listrik harus membayar iuran untuk listrik sebesar 30  ribu  per  bulannya.  Dan  aksi  ini  tidak pernah  ketahuan  oleh  PLN  karena  telah diberi uang “tutup mulut” kepada petugas lapangan. Di lokasi ini juga terdapat ronda kampung  atau  tugas  jaga  malam  yang
gunanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak  diinginkan  seperti  kemalingan  dan sebagainya, awalnya setiap kepala keluarga dilibatkan  untuk  mengikuti  ronda  ini  agar komunikasi  terjalin  satu  sama  lain  dan setiap  kepala  keluarga  diberi  giliran  sekali sebulan,  tetapi  banyak  masyarakat  yang berhalangan  atau  tidak  dapat  mengikuti ronda  tersebut  dikarenakan  sibuk  kerja sehingga  dikenakan  biaya  sebesar  15  ribu per bulannya.
Kondisi Permukiman Permukiman  liar  di  Dusun  IV Lamtoro  II  RT.V  ini  mayoritasnya  dihuni oleh  masyarakat  yang  berpenghasilan menengah  ke  bawah  yang  mana  mereka tidak  mampu  untuk  membeli  rumah  atau pun  tanah  sehingga  memanfaatkan  lahan pemerintah  sebagai  lokasi  tempat  tinggal dengan  harga  lahan  yang  murah.Di samping  itu  juga  banyak  masyarakat  yang berpenghasilan  menengah  ke  bawah  tidak mampu  untuk  menyewa  rumah  di  daerah perkotaan  dikarenakan  harga  sewa  yang semakin  mahal  sehingga  mencari  rumah kontrakan  ke  lahan  illegal  ini  dengan harapan harga rumah
yang murah.Permukiman  liar  di  Dusun  IV Lamtoro  II  RT.  V  dihuni  oleh  sekitar  300 Kepala  Keluarga  dengan  kondisi  rumah yang  terkesan  kumuh  dan  kondisi  jalan yang masih belum beraspal dan bergelombang  membuat  jalan  begitu  licin ketika hujan dan tergenang air sehingga tak jarang  lokasi  permukiman  liar  ini  akan banjir  jika  hujan  lebat  mengguyur  daerah ini.  Kami  telah  mengobservasi  10%  dari total  Kepala  Keluarga  untuk  melihat kondisi, kualitas rumah dan lingkungannya.
Menurut UN-HABITAT
menetapkan  5  indikator  permukiman kumuh.  Permukiman  di  perkotaan  yang
disebut  kumuh  paling  sedikit  mengandung keterbatasan  pada  salah  satu  dari  lima keadaan berikut:
1. Akses  mendapatkan  air  bersih  yang baik
2. Akses  mendapatkan  fasilitas  sanitasi yang baik
3. Area/ruang  tempat  tinggal  yang cukup, tidak terlalu padat
4. Hunian  dengan  struktur  yang  tahan lama
5. Mata pencaharian yang aman.
Dari  30  responden  yang  telah  di observasi,  masih  banyak  rumah  dari masyarakat  misalnya,  tidak  mempunyai kamar  mandi  atau  sumber  air  yang digunakan  kotor  dan  berbau.Di  samping itu  kondisi  lingkungan  yang  tidak  terawat juga  dapat  menyebabkan  timbulnya penyakit.Kami  mengumpulkan  hasil  dari pengamatan  berdasarkan  penilaian  dari lembar observasi sehingga dapat disimpulkan  keadaan  berdasarkan  kondisi fisik  dari  30  responden  masih  tergolong dalam Permukiman Kumuh, sehingga lokasi Dusun  IV  Lamtoro  II  RT.  V  bukan  saja termasuk ke dalam permukiman liar tetapi berdasarkan  kondisi  fisik  yang  diamati permukiman  ini  juga  tergolong  kedalam permukiman  kumuh  yang  bias  dibuktikan salah  satunya  melalui  akses  air  bersih  dan sanitasi yang kurang baik.
Peraturan  Menteri  PUPR  No.2 Tahun  2016  dimaksudkan  menjadi  acuan dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas  terhadap  permukiman  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat penghuni  permukiman  kumuh.  Hasil observasi  kondisi  permukiman  dapat dilihat pada Tabel 8 dan 9 berikut.
Tabel 8. Hasil Observasi Kondisi Permukiman No Nama Responden Bangunan  Fasil itas Lingk. Rumah Kesehatan Lingk. Arsitek tural Jlh  Gol 1 Suwarni Tanjung 27 21 7 7 6 68 3 2  Hendrik Yunus 28 29 8 7 7 79 2 3  Eli Ningsih 23 23 7 6 5 64 3
No Nama Responden Bangunan  Fasil itas Lingk. Rumah Kesehatan Lingk. Arsitek tural Jlh  Gol 4  Syaiful Rizan 25 23 7 6 6 67 3 5  Analia Piliang 31 27 9 7 7 83 2 6  Rabbani Daulay 29 28 9 7 7 80 2 7  Juli Sofia 31 27 9 7 6 81 2 8  Junaedi Silaban 25 21 7 6 6 65 3 9  Yanti Chaniago 32 28 7 7 7 81 2 10  Arif Rahmat 30 27 8 7 6 78 2 11  Rini Debby Astuti 27 21 7 7 6 68 3 12  Ichavina Azriel 24 21 7 7 6 65 3 13  Joel Reza Situmorang 30 28 8 7 7 80 2 14  Fitra Rizky 37 29 9 7 7 89 2 15  Revania Wiryono 26 21 7 7 6 67 3 16  Adryan Pratama 32 28 8 7 7 82 2 17  Fachriansyah Putra 30 29 8 7 7 81 2 18  Irdham Gunawan 29 28 7 7 7 78 2 19  Johan Ali 22 22 7 6 6 63 3 20  Nur Fitri Yana 26 22 7 6 6 63 3 21  Ani Syamsidar 24 21 8 6 6 65 3 22  Daniel Mawuntu 27 20 7 6 6 66 3 23  Tiara Sartika Putri 37 29 8 7 7 88 2 24  Siti Zakia Fatimah 25 23 8 6 6 66 3 25  Ratna Sarahayu 23 21 7 6 6 63 3 26  Ricky Roniagam 26 26 8 7 6 73 2 27  Baridho Rio Hutapea 24 22 7 6 6 65 3 28  Irsan Parluhutan Tua 32 28 9 7 7 83 2 29  Laely Nurlela 30 27 8 5 6 76 2 30  Ummi Kalsum 28 24 7 6 6 67 3 Sumber: Hasil Penelitian, 2016 Tabel 9. Rekapitulasi Kondisi Permukiman No. Jenis Permukiman Skor Jumlah 1. Permukiman Elit 102 – 133 0 2. Perkampungan Kota 69 – 101 15 3. Permukiman Kumuh 36 – 68 15 Sumber: Hasil Penelitian, 2016 Berdasarkan  kualitas  rumah  dan lingkungan,  maka  di  daerah  Dusun  IV Lamtoro  II  RT.  V  terdapat  15  dari  30 rumah  dengan  golongan  Perkampungan Kota  serta  15  dari  30  rumah  dengan golongan Permukiman Kumuh. Berdasarkan  hasil  tersebut  jika  di  analisis masyarakat  yang  mempunyai  rumah dengan golongan Perkampungan Kota atau dengan  skor  diatas  80  rata-rata  mereka
adalah  masyarakat  yang  mempunyai jabatan  sebagai  alat  Negara  dan  rumah mereka  tergolong  berada  dalam  kondisi baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Permukiman  adalah  bagian  dari lingkungan  hidup  diluar  kawasan  lindung yang dapat merupakan kawasan perkotaan
dan  perdesaan  yang  berfungsi  sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan.
Permukiman  liar  adalah  tempat bermukim  suatu  penduduk  yang  tidak memiliki  keteraturan  menurut  aturan  dan tanpa izin resmi dari yang berwenang.Rendahnya tingkat pendapatan dan pendidikan pada masyarakat perdesaan  memang  mempunyai  pengaruh yang  sangat  luas  terhadap  perilaku  sosial, ekonomi,  dan  budaya.  Hal  ini  tentu  saja juga  akan  sangat  berpengaruh  terhadap tingkat kualitas perumahan penduduk.
Saran
Seharusnya kasus permukiman sudah  bisa  ditangani  salah  satu  cara  yaitu dengan menegakkan keadilan dan
mmeperkuat  hukum  misalnya,  pemberian sanksi terhadap masyarakat yang menggunakan  lahan  pemerintah  tanp  izin. Selain itu juga pemberantasan oknum yang tidak  bertanggung  jawab  yang  mengelola lahan  pemerintah  demi  mendapatkan keuntungan.
Untuk  mengatasi  kekumuhan  pada permukiman kumuh illegal dapat ditempuh melalui dua cara:
1. Untuk  lahan  permukiman  liar  (ilegal) yang  masih  banyak  ditolerir  sebagai lahan  permukiman  dapat  dilakukan “pemutihan”  yaitu  mengubah  status lahan  dari  illegal  menjadi  legal,  yang kemudian  dapat  diikuti  oleh  aplikasi KIP atau Peremajaan permukiman.
2. Untuk  lahan  permukiman  liar  (illegal) yang  sama  sekali  tidak  dapat  ditolerir sebagai  lahan  permukiman,  dapat dilakukan pengosongan atau mengembalikan  lahan  pada  fungsi semula.  Walaupun  demikian  cara  ini hendaknya dilakukan secara manusiawi  yaitu  dengan  memberikan berbagai  alternative  yang  dapat ditawarkan  kepada  para  pemukim
tersebut  adalah  relokasi,  transmigrasi, pemulangan  kembali  ke  daerah  asal dang anti rugi.
DAFTAR PUSTAKA
Abadi,  T.  W.,  &  Mahendrawati,  I.  K.
(2012). Penertiban Versus Penggusuran:  Strategi  Komunikasi dan  Partisipasi  Pembangunan  (Studi Kasus di Stren Kali Jagir Wonokromo–
Surabaya). Scriptura, 3(2), 112-128.
Judohusodo,  S.  (1991).  Tumbuhnya Permukiman-Permukiman  Liar  tiddi Kawasan Perkotaan. JIIS. Nomor, 1.
Pinem,  M.  (2010).  Pengaruh  Sosial Ekonomi Terhadap Kualitas Permukiman  di  Kelurahan  Sidorejo Kecamatan  Medan  Tembung  Kota
Medan. JURNAL  GEOGRAFI, 2(2), 71-80.
Pinem, M. (2011). Persebaran Permukiman Kumuh  Di  Kota  Medan. JURNAL GEOGRAFI, 3(1), 27-38. Ridhlo, M. A. (2002). Karakteristik Kemiskinan Perkotaan pada Permukiman  Kumuh  dan  Liar  Kota Semarang.” (Doctoral dissertation, Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota,
Program  Pasca  Sarjana  Universitas Diponegoro, Semarang).
Soesilowati, E. (2007). Kebijakan Perumahan  Dan  Permukiman  Bagi Masyarakat Urban. Dinamika, 16(1).
Yunus, Hadi Sabari. 1987. Geografi Permukiman Dan Beberapa Masalah. Permukiman  Kota.  Yogyakarta  : Fakultas Geografi, Universitas Gadjah. Mada