## PENDAHULUAN
Perkembangan  dan  peningkatkan  aktivitas  dan  jumlah penduduk serta keterbatasan lahan, dapat mengakibatkan  pesatnya  perkembangan  fisik  sebuah kota.  Pelaksanaan  dan  pengndalian  kota  cenderung tidak mampu mengatisipasi pertumbuhan kota tersbut. Akibatnnya, kota tumbuh dan berkembangn secar tidak
menentu  dan  tidak  terencana,  serta  mengakibatkan penurunan  kualitas  dan  fungsi  kota  itu  sendiri. Penurunan  kualitas  ini  diindikasikan  oleh  semakin banyaknnya penataan kawasan dan tampilan tata ruang yang tidak memperhatikan kesatuan, keharmonisan dan kaidah-kaidah tata ruang. Pertumbuhan dan perkembangan  Kota  Palangka  Raya  berawal  dari

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN LAHAN UNTUK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI WILAYAH KECAMATAN PAHANDUT DI KOTA PALANGKA RAYA
Implementation of land utilization policy for housing and settlements in Pahandut sub-district, Palangka Raya City
Nurhasanah *

## Imam Mahmud Abillah
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email:
nurhasanah@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  menjelaskan,  mendeskripsikan Impelementasi Kebijakan Pemanfaatan Lahan untuk Perumahan dan Permukiman di Garis  tepian  Sungai  di  Kota  Palangka  Raya.  Tipe penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  kualitatif.  Dimana  teknik  pengumpulan  data  melalui  obesevasi, wawancara  mendalam  dan  dokumentasi.  Analisa  data  menggunkana  analisa  data kuantitatif,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Adapun data premier dalam penelitian ini adalah SUB Keuangan dan Masyarakat flamboyan Bawah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dpaat  disimpulkan  bahwa  impelmentasi  kebijakan pemanfaatan  lahan  untuk  perumahan  dan  permukiman  di  Garis  Tepian  Sungai  di Kota  Palangka  Raya  masih  belum  maksimal,  itu  karena  komunikasi  yang  telah dilakukan  belum  optimal,  anggara  dana  untuk  mengimplementasikan  kebijakan belum  memadai,  sehingga  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  belum  tercapai secara maksimal. Saran yang dapat diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  Permukiman  Kota  Palangka  Raya  kedepannya  agar  (1)  dapat  lebih  lagi meningkatkan komunikasi kepada masyarakat (2)meingkatkan anggaran dana untuk mengimplementasikan  Perturna  Walikota  No  8  Tahun  2014  Pasal  2  tentang pemanfaatan lahan.

## Kata Kunci:
Implementasi Kebijakan
Pemanfataan Lahan Perumahan dan Pemukiman
Keywords :
Implementation of policies land utilization housing and settlements.

## Accepted
January 2015

## Published
April 2015

## Abstract
This research aims to know, explain, describe the land utilization policy for housing and settlements  in  the  river  bank  in  Palangka  Raya  City.  The  type  of  research  used  is qualitative research methods. Where the techniques of collecting data through Obesevasi, in-depth  interviews  and  documentation.  Data  analysis  using  quantitative  data  analysis, data reduction, data presentation and withdrawal of conclusions. The premier data in this study is the flamboyant SUB financial and community below.
Based on the results of the study concluded that the implementation of land utilization policy  for  housing  and  settlements  in  the  river  bank  in  Palangka  Raya  city  is  still  not maximal, that is because the communication has not been optimal, Funds to implement the  policy  has  not  been  adequate,  so  to  implement  the  policy  has  not  been  reached optimally.  Advice  that  can  be  given  to  the  people's  housing  department  and  the  city settlements Palangka Raya in the Future SO (1) can further improve communication to the Community (2) increase the budget of funds to implement the mayor's meeting No. 8 In 2014 article 2 of land utilization.
kawasan  tepian  sungai  Kahayan,  keberadaan  kawasan tepian  sungai  sampai  saat  ini  kurnag  memndapat perhatian  dalam  lingkup  penataan  ruang  kota,  karena sungai merupakan bagian belakang yang selalu ditutupi dan  dianggap  tidak  memiliki  nilai  ekonomis  bagi  aset wisata  kota.  Di  sisi  lain,  perkembangan  ini  sangat betolak  belakang  dengan  sejarah  awal  terbentuknnya Kota Palangka Raya yang tumbuh dan berkembang dari kawasan tepian Sungai Kahayan.
Permasalahan  yang  penulis  temukan  di  pemukiman penduduk  di  Kecamatan  Pahandut,  Keluaran  Langkai yaitu permukiman penduduk disana kurang indah untuk dilihat karena banyak banggunan yang terbuat dari kayu berdempetan-dempetan  antara  satu  dengan  lainnya. Bahkan  ada  juga  rumah  lanting  selain  itu  di permukiman  ini  juga  terdapt  jembatan  yang  dapat dilalui  kendaraan  bermotor.  Kehidupan  keseharian disini masih banyak penduduk yang MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) dilakukan di Sungai Kahayan. Beternak babi dan  usaha  perikanan  dengan  sistem  karemba  juga ditekuni oleh penduduk.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya Nomor  8  Tahun  2001  tentag  Rencana  Detail  Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota Palangka Raya. Disalah satu pasalnya menyatakan wilayah RDTRK diproyeksikan  seluas  17,07  hektare  tediri  delapan wilayah.  Dijelaskan  pula  pasal  lainnya  RDTRK  untuk kawasan yang berpusat di Kelurahaan Pahandut antara lain  dulunya  diperuntukan  bagi  kawasan  perumahan, perdagangan/jasa,  kesehatan,  wisata,  lahan  cadangan, dan  jalur  hijau.  Sehingga  uraian  ditas  penulis  tertarik untuk  melakukan  peneltian  tentang  impelementasi kebijakan  penataan  pemukiman  padat  penduduk dimana  hal  ini  merupakan  masalah  sosial  yang  dapat melahirkan  maslaah-maslaah  sosial  lainnya  di  luar kendali pemerintah.
Dalam  Kamus  besar  Webster  (Wahab,2002:24) merumuskan  bahwa  implementasi  adalah  pelaksanaan keputusan  kebijakan-kebijakan  dasar,  biasannya  dalam
bentuk  undang-undang  namun  dapat  pula  berbentuk perintah-perintah  atau  keputusan-keputusan  eksekutif yang penting atau badan pengadilan. Menurut pendapat Wibawa  (Tangkilisan,  2002:65)  mengungkapkan implementasi  kebijakan  merupakan  pengewajahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang  dalam  suatu  undang-undang,  namun  juga dapat  berbentuk  intruksi-intruksi  eksekutif  yang penting  atau  keputusan  perundangan.  Indikator  yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Edward III (Soswito,2006) sebagai berikut :
1. Komunikasi
2. Sumber Daya Manusia
3. Diposisi atau Sikap
4. Struktur Birokrasi

## Pemanfaatan Lahan
Pemanfaaatn  lahan  sangat  erat  kaitannya  dengan konsep  Panataan  Ruang,  Menurut  UU  No  26  Tahun 2007  Penataan  Ruang  diklasifikasikan  berdasarkan sistem, Fungsu Utama Kawasan, Wilayah Administratif, Kegiatan Kawasan, dan Nilai Stategis kawasan.

## Pemukiman Padat Penduduk
Pemukiman  padat  penduduk  atau  sering  disebut pemukiman kumuh. Menurut
Wastson
(Rindjono,2012:27)  Permukiman  kumuh  didefinisiakn sebagai  permukiman  yang  berstatus  tidak  layak  untuk tempat tinggal manusia.  Penyebab dari perkembangan pemukiman kumuh, antara lain :
1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Geografi
3. Faktor Psikologi

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Kualitatif.  Hal ini karena peneliti ingin melihat keadaaan yang alamiah terjadi  dengan  menfsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan dilakukan  dengan  jalan  melibatkan  berbagai  metode yang ada, yang merujuk kepada pendapat (Moleong,2012:5).  Penggalian  data  akan  dilakukan  di
Kecamatan  Pahandut  dengan  observasi  partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi.
Kemudian  nantinnya  yang  akan  menjadi  sumber  data primernnya adalah dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya. Dengan dilengkapi  studi  lapangan  serta  penelitian  yang dilakukan ke pihak kedua,ketiga dan seterusnnya dalam bentuk  dokumentasi  arsip  dan  laporan-laporan  yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian pada
Implementasi  Kebijakan  Pemanfaatan  Lahan  untuk Perumahan  dan  Pemukiman  di  Garis  tepian  Sungai  di Kota Palangka sebagai berikut :
1. Komunikasi Komunikasi  yang  dilakukan  dimaksud meliputi  Komunikasi  yang  dilakukan  pemerintah kepada  masyarakat  tentang  penataan  pemukiman di  daerah  Flamboyan  bawah  serta  pembangunan destinasi wisata di Flamboyan Bawah.  Komunikasi yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada masyarakat  yang  mengetahui  tentang  kebijakan serta  pembangunan  destinasi  wisata  tidak  terlalu mengetahui dengan rinci daerah-daerah yang akan ditata  kembali  serta  daerah  yang  akan  dijadikan tempat wisata nantinya.
Cara  pemerintah  untuk  menyampaikan kebijakan  penataan  permukiman  di  daerah Flamboyan  bawah  serta  pembangunan  destinasi wisata di Flamboyan Bawah memang sudah banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan  kebijakan  tersebut.  Akan  tetapi pembangunan  destinasi  wisata  namun  belum banyak  diketahui  oleh  masyarakat  secara menyeluruh  dan  mendetail.  Media-media  massa yang  digunakan  pemerintah  untuk  menyampaikan kebiajakan  telah  dilakukan  tapi  masih  kurang maksimal.
2. Sumber Daya
Sumber  daya  yang  dimaksud  adalh sumber  daya  dari  pegawai  yang  melaksanakan penataan permukiman di daerah Flamboyan bawah serta pembangunan  destinasi  wisata di Flamboyan bawah, siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebiajakan tersebut seta dana untuk implementasikan kebijakan untuk sudah memadai.
Ada 10 pegawai yang ada di bidang bagian pertanahan,
perencanaan pengemabngan pemukiman dan pemanfaatan ruang. Namun dinas perkim juga bekerjasama  dengan Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan,  Dinas  PU  dan  Panataan  ruang serta  bekerjasama  dengan  pihak  ketiga.  Maka penulis  merasa  jika  dari  sumber  daya  yang  ada sudah
cukup memadai untuk memgimplementasikan kebijakan
tersebut.
Anggaran  dana  untuk  mengimplementasikan kebijakan  tersebut  serta  pembangunan  destinasi wisata hanya  ada sebagaian kecil  dari jumlah  yang diperlukan  untuk  mengimplementasi  kebijakan serta pembangun destinasi wisata.
3. Disposisi
Dalam  penelitian  ini  disposisi  yang dimaksud  adalah  kebijakan  pemanfaatan  lahan sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan-tujuan kebijakan,  sudah  menerima  uang  ganti  rugi  dari pemerintah  serta  sebagaimana  sikap  waga terhadap kebijakan tersebut.
Pembangunan destinasi wisata di Flamboyan  Bawah  sedang  berjalan  namun  terasa sangat  lambat,  sampai  saat  ini  pembangunan  yang terlihat  baru  di  turunan  Flamboyan  serta  Guest House.  Uang  ganti  rugi  pembebasan  lahan  baru sebagian  warga  yang  telah  menerimanya  dan sebagaian  lagi  belum  pahadal  seharusnnya  uang ganti  rugi  untuk  pembebasan  lahan  sudah diberikan  secepatnnya  kepada  masyarakat  dapat mencari  tempat  tinggal  baru  sambil  menunggu pembangunan dimulai.
4. Struktur Birokrasi
Birokrasi  yang  di  maksud  adalah  ada koordinasi  serta  pengawasn  dengan  dinas-dinas terkait  untuk  mengemplementasikan  kebijakan, koordinasi  dilakukan  serta  kinerja  yang  telah dihasilkan  dari  koordinasi  kepada  pihak  terkait dinilai  memuaskan.  Dalam  hal  ini  koordinasi  dan pengawasan  dilakukan  ketika  mulai  berjalannya pembangunan  hanya  saja  dari  pelaksanaan kebijakan  belum  bisa  berjalan  secara  maksimal karena keterbatasan dana.
Koordinasi  dan  pengawasn  dilakukan ketika  mulai  berjalannya  pembangunan  namun untuk  pengawasan  masih  lemah  bisa  terlihat  di turunan  flamboyan  sudah  ada  beberapa  paving yang  rusak  dan  mulai  merenggang  serta  taman banyak yang terlihat kurang terurus. Bila kita lihat dari  apa  saja  yang  telah  pemerintah  laksanakan hanya  sebagian  kecilnnya  saja  dari  keseluruhan rencana  pembangunan  destinasi  wisata  dan  dalam hal pengawasn pun masih dinilai kurang.

## KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa
Implementasi
Kebijakan Pemanfaatan  lahan  untuk  Perumahan  dan  Pemukiman di  Garis  Tepian  Sungai  di  Kota  Palangka  Raya  masih belum  maksimal,  itu  karena  komunikasi  yang  telah dilakukan  belum  optimal.  Anggaran  dana  untuk mengimplementasikan  kebijakan  belum  meadai. Sehingga untuk mengimplementasikan kebijakan belum tercapai secara maksimal.
Sehingga d iharapkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan  Kawasan  Pemukiman  Kota  Palangka  Raya  dapat lebih lagi meningkatkan komunikais kepada masyarakat melalui  sosialisasi,  media  elektronik  dan  media  cetak secara  terus  menerus  terkait  penataan  pemukiman  di daerah  Flamboyan  Daerah  bawah  serta  pembangunan destinasi wisata di Flamboyan Bawah.
Kemudian,  diharapkan  pula  kepada  Dinas  Perumahan Rakyat  dan  Kawasan  Pemukiman  Kota  Palangka  Raya agar  dapat  menambah  anggaran  secara  bertahap  yang digunakan untuk pembebasan lahan untuk mengimplementasikan  penataan  permukina  di  daerah Flamboyan Bawah serta pembangunan destinasi wisata di Flamboyan Bawah.

## REFERENSI
Basrowi  dan  Suwandi.  2008. Memahami  Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Hill, McGraw. 2003. Dictionary of Environmental science.
Malang : Bayumedia Publishing.
Kodoatie,  Robert  J.  2013. Rekayasa  dan  manajemen Banjir Kota. Yogyakarta : Andi Offset.
Rindarjono,  Mohammad  Gamal.  2012. Kajian Permukiman  Kumuh  dalam  Perspektif  Spasial.
Yogyakarta : media Perkasa.
Sastra M, Suparno dan Marlina, Endy.2005. Perencanaan dan  Pengembangan  Perumahan. Yogyakarta  : Andi Offset.
Tangkilisan,  Hesel  Nogi  S.  2002. Kebijakan  & Manajemen  Otonomi  Daerah. Yogyakarta  : Lukman Offset.
Wahab, Abdul. 2002. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi  Kebijakan  Negara. Jakarta  :  Bumi Aksara.
Worosuprodjo,  Suratman.  2007. Analisis  Spesial Ekologikal  Sumber  Daya  Lahan  di  Provensi Istimewa. Yogyakarta. Jurnal Geografi.