JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159

## PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA)
James Tumewu, Wiwin Wahyuni Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Email: jamestumewu@gmail.com

## ARTICLE INFO
Received 6 July 2018 Revised 15 August 2018 Accepted 31 August 2018
JEL Calssification: H26

## Keywords:
Tax Evasion, Justice, Taxation System, Discrimination, and
Understanding of Taxation

## ABSTRACT
Tax  evasion  is  a  tax  deductible  scheme that  is  owed by violating  the  provisions  of  taxation  (illegal).  Tax  evasion  is usually  done  by  the  company  by  making  false  invoices,  not recording  some  sales,  or  preparing  fake  financial  statements, but the practice of tax evasion like this is often caught, thus the mode of tax evasion is now changing. Perception is the response of something or is the process of knowing some things through the senses. This research is interested to prove the perception of the students of economics faculty regarding the tax evasion, where these students have received taxation class and practice. This  study  uses  questionnaires  to  obtain  students  perception data, and use purposive sampling in obtaining sample research. Data analysis technique used is multiple-linear regression. The result  of  research  shows  that  only  discrimination  variables affect the tax evasion based on the perception of the students of  economics  faculty,  while  the  variables  of  justice,  taxation system and understanding of taxation do not affect tax evasion based on the perception of the students of Economics Faculty, Wijaya Kusuma Surabaya University.

## PENDAHULUAN
Sektor pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional serta membiayai sarana  dan  prasarana  umum  seperti alat  transportasi,  stasiun,  dan  jalan  raya.  Fungsi ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  penerimaan kas  negara  sebanyak-banyaknya  dalam  rangka membiayai  pengeluaran  dan  pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah. Hal tersebut dilakukan  dengan  mengisi  APBN  sesuai  dengan target  penerimaan  pajak  yang  telah  ditetapkan, sehingga  posisi  anggaran  pendapatan  dan
pengeluaran  yang  berimbang  dapat  tercapai, akan  tetapi,  menurut  pemerintah  hingga  akhir 2015  memperkirakan  penerimaan  pajak  gagal menyentuh  target  Rp1.294,3  triliun  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN-P) Tahun 2015 dan diperkirakan, penerimaan  pajak  tahun  ini  (2016)  hanya mencapai Rp1.098,5 triliun, atau 84,9 persen dari target.  Tidak  tercapainya  target  penerimaan pajak  tersebut  dapat  disebabkan  adanya tindakan  wajib  pajak  yang  meminimalkan pajaknya  melalui  berbagai  cara,  salah  satunya adalah tax  evasion . Tax  evasion (penggelapan
pajak)  yaitu  usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh wajib  pajak  untuk  memperkecil  jumlah  pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan- ketentuan pajak yang berlaku.
Hutami  (2010)  menyatakan  bahwa tax evasion adalah  suatu  skema  memperkecil  pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan ( illegal ). Tax evasion biasa dilakukan  perusahaan  dengan  cara  membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu, tetapi  praktek  penggelapan  pajak  seperti  ini sudah sering ketahuan, maka modus penggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya yang relative  kecil,  sehingga  akan  ada  pemeriksaan oleh  aparat  pajak.  Hasil  pemeriksaan  biasanya kurang  bayar  yang  sangat  besar,  perusahaan akan berusaha menyuap pegawai pajaknya agar kurang  bayarnya  menjadi  kecil,  hal  ini  dianggap menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Semakin canggihnya  skema-skema  transaksi  keuangan yang  ada  dalam  dunia  bisnis  tentu  akan menciptakan  peluang  bagi  perusahaan  untuk merencanakan pajaknya.
Tax  evasion adalah  perbuatan  melanggar
Undang Undang Perpajakan, misalnya menyampaikan  di  dalam  Surat  Pemberitahuan
Tahunan  (SPT)  jumlah  penghasilan  yang  lebih rendah daripada yang sebenarnya ( understatement  of  income )  di  satu  pihak  dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya ( overstatement of the deductions ) di lain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih  parah  adalah  apabila  Wajib  Pajak  (WP) sama  sekali  tidak  melaporkan  penghasilannya ( non-reporting  of  income ),  Izza  dan  Hanzah (2009).
Persepsi  adalah  tanggapan  dari  sesuatu atau  merupakan  proses  seseorang  mengetahui beberapa  hal  melalui  pancaindranya  (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002).  Suprihanto, dkk, (2003) menyatakan persepsi adalah suatu bentuk
penilaian  satu  orang  dalam  menghadapai rangsangan yang sama, tetapi dalam kondisi lain akan  menimbulkan  persepsi  yang  berbeda. Persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor diantaraya faktor  situasi,  faktor  pemersepsi,  dan  faktor obyek  (Robbins  dan  Judge,  2007).  Berbagai penelitian  sebelumnya  pernah  dilakukan  dalam rangka  mengevaluasi  persepsi  mengenai  etika penggelapan  pajak.  Prasetyo  (2010)  dalam Abrahams  dan  Kristanto  (2016) melakukan penelitian  di  wilayah  Surakarta  mengenai persepsi etis penggelapan pajak bagi wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas  dari  pegawai  swasta,  wiraswasta  dan juga  pegawai  negeri  sipil  tidak  setuju  dengan adanya  berbagai  bentuk  praktik  penggelapan pajak. Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Reskino et  al .  (2013)  yang  menemukan  bahwa tidak  terdapat  perbedaan  antara  persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian lain oleh
Wicaksono (2014) menemukan adanya
perbedaan  persepsi  yang  signifikan  antara mahasiswa  ekonomi,  hukum,  dan  psikologi mengenai  etika  penggelapan  pajak.  Mahasiswa ekonomi  lebih  menentang  (tidak  setuju) penggelapan  pajak  dibandingkan  dengan  dua kelompok lainnya, dan mahasiswa hukum paling tidak  menentang  penggelapan  pajak  di  antara kelompok  lainnya.  Penelitian  ini  tertarik  untuk membuktikan persepsi mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan  pajak (tax  evasion ),  yaitu  ketika mahasiswa  ini  telah  menerima  mata  kuliah perpajakan dan praktek pajak, selain itu nantinya mahasiswa  ini  merupakan  generasi  yang  akan meneruskan memimpin bangsa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana persepsi mahasiswa fakultas ekonomi mengenai penggelapan pajak (tax evasion) .
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159

## Landasan Teori Persepsi
Ajzen  dan  Fishbein  (1980)  dalam  Azwar (2002)  merumuskan theory  of  reasoned  action yang menjelaskan bahwa perilaku manusia pada dasarnya  dilakukan  atas  kemauan  sendiri.  Teori ini  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  manusia umumnya  melakukan  sesuatu  dengan  cara-cara yang  masuk  akal,  mempertimbangkan  semua informasi  yang  ada,  dan  memperhitungkan implikasi tindakan mereka. Teori ini mempertimbangkan aspek sikap, norma subjektif,  niat  dan  perilaku  manusia.  Azwar (2002),  sikap  adalah  suatu  bentuk  evaluasi  atau reaksi  perasaan.  Terbentuknya  sikap  menurut Katz et  al .  dalam  Azwar  (2002),  merupakan respon  kognitif  yaitu  respon  dari  persepsi  dan pernyataan manusia mengenai apa yang diyakini. Terkait  dengan  sikap  atas  penggelapan  pajak, keyakinan  bahwa  penggelapan  pajak  adalah  hal yang  tidak  etis  (persepsi  etika)  dapat  direspon menjadi  sikap  bahwa  penggelapan  pajak  adalah perilaku yang negatif. Abizar (1998) menyatakan bahwa  persepsi  adalah  suatu  proses  dengan mana seseorang individu memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasi stimulus dari lingkungannya. Persepsi  ini  juga  menentukan  cara  kita berperilaku terhadap suatu obyek atau permasalahan,  bagaimana  segala  sesuatu  itu mempengaruhi  persepsi  seseorang  nantinya akan mempengaruhi perilaku yang dipilihnya.

## Pengertian Pajak
Definisi  pajak  menurut  Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Menurut  Resmi  (2009)
mengemukakan  pajak  sebagai  suatu  kewajiban menyerahkan  sebagaian  dari  kekayaan  ke  kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian
dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta  dapat  dipaksakan,  tetapi  tidak  ada  jasa timbal  balik  dari  negara  secara  langsung,  untuk memelihara  kesejahteraan  umum.  Dari  definisi- definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak memiliki unsur - unsur:
a.   Pajak  dipungut  berdasarkan  kekuatan
undang-undang serta aturan
pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan.
b.   Pajak  dipungut  oleh  negara,  baik  oleh pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah.
c. Pajak  merupakan  peralihan  kekayaan  dari orang atau badan ke negara (pemerintah).
d.    Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung.
e.   Pajak  diperuntukkan  bagi  pengeluaran- pengeluaran pemerintah ( fungsi budgetair ), yang  bila  dari  pemasukannya  masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.
f. Pajak untuk melaksankan kebijakan pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan ekonomi ( fungsi reguler ). Contoh:
dikenakan  pajak  yang  tinggi  terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

## Pengertian Wajib Pajak (WP)
Berdasarkan  pasal  1  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2007  pengertian  wajib  pajak adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan.
a.   Wajib  mendaftarkan  diri  kepada  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  terdekat  untuk mendapatkan NPWP.
b.   Wajib  mengisi  dan  menyampaikan  Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.
c.   Wajib membayar  atau menyetor  pajak  yang terutang  melalui  Kantor  Pos  atau  Bank persepsi yang ditunjuk.
Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima  atau  memperoleh  penghasilan  yang merupakan objek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,  termasuk  pemungut  pajak  atau pemotong pajak tertentu.
Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ) Pengertian Penggelapan Pajak Penggelapan pajak mengacu pada tindakan  yang  tidak  benar  yang  dilakukan  oleh wajib  pajak  mengenai  kewajibannya  dalam perpajakan.  Mardiasmo  (2009)  mendefinisikan penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  adalah  usaha yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar  undang-undang,  penggelapan  pajak ini  dilakukan  dengan  menggunakan  cara  yang tidak  legal.  Para  wajib  pajak  sama  sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi  kewajibannya,  memalsukan  dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.  Setiawan  (2008:181)  menyatakan tax evasion yaitu  “cara  menghindari  pajak  dengan cara-cara  yang  bertentangan  dengan  ketentuan perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku. Bila  diketemukan  dalam  pemeriksaan  pajak, maka  Wajib  Pajak  akan  dikenakan  sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan  Wajib  Pajak  untuk  melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2004:26), adalah
sebagai berikut: a) Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan  yang  ada  belum  mengatur  secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu, b) Kemungkinan  perbuatannya  diketahui  relatif kecil,  c)  Manfaat  yang  diperoleh  relatif  besar daripada  risikonya,  d)  Sanksi  perpajakan  yang tidak terlalu berat, e) Ketentuan perpajakan tidak berlaku  sama  terhadap  seluruh  Wajib  Pajak,  f) Pelaksanaan  penegakan  hukum  yang  bervariasi. Penelitian McGee (2006) mengemukakan pandangan mengenai penggelapan pajak dimana menurut  hasil  penelitiannya  mengemukakan penggelapan  pajak  dipandang  sebagai  perilaku yang tidak pernah beretika. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Atribusi (Atribution Theory). Negara-negara  yang  telah  diteliti  oleh McGee  (2006),  menemukan  bahwa tax  evasion memiliki tiga pandangan yaitu:
1. Tax evasion dianggap tidak pernah etis Hal ini dikarenakan individu memiliki kewajiban kepada pemerintah untuk membayar  pajak  yang  telah  ditetapkan, individu  seharusnya  berkontribusi  untuk membayar  jasa  yang  telah  disediakan pemerintah dan tidak hanya menjadi individu yang hanya menikmati keuntungan dari jasa- jasa yang telah disediakan pemerintah (Cohn,
1998).
2. Tax evasion dipandang selalu etis Hal  ini  dikarenakan  individu  tidak  memiliki kewajiban  untuk  membayar  pajak  kepada pemerintahan yang korupsi.
3. Tax  evasion dapat  dipandang  etis  atau  tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada

## Aspek Keadilan dengan Penggelapan Pajak
Teori  Keadilan  dalam  penelitian  ini berperan  sebagai  teori  yang  melihat  apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Dalam konteks  perpajakan,  keadilan  mengacu  pada pertukaran  antara  pembayar  pajak  dengan
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
pemerintah,  yaitu  apa  yang  wajib  pajak  terima dari  pemerintah  atas  sejumlah  pajak  yang  telah dibayar.  Jika  wajib  pajak  tidak  setuju  dengan kebijakan  belanja  pemerintah,  atau  mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari  pemerintah  untuk  pembayaran  pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah  pandangan  mereka  atas  keadilan pajak  sehingga  berakibat  pada  perilaku mereka, yaitu  mereka  akan  melaporkan  pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban  pajak  mereka.  Aspek  keadilan  pajak menurut    Waluyo  (2013)  dibagi  dua  yaitu: pertama, benefit  principle dimana  setiap  wajib pajak  harus  membayar  pajak  sejalan  dengan manfaat  yang  dinikmatinya  dari  pemerintah. Kedua adalah ability principle yang berarti  setiap wajib  pajak  membayar  kewajiban  pajaknya sesuai  dengan  dasar  kemampuan  membayar. Aspek adil juga terkait dengan penegakan aturan main  dalam  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban pajak.  Dalam  situasi  keadilan  yang  dijunjung tersebut,  wajib  pajak  dapat  menjadi  enggan untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya.  Wajib pajak  akan  menganggap  perilaku  tidak  patuh pajak sebagai hal yang wajar. Hal ini berarti para wajib  pajak  menganggap  bahwa  semakin  tinggi keadilan perpajakannya maka perilaku penggelapan  pajak  dianggap  sebagai  perilaku yang  tidak  etis  namun  apabila  keadilan perpajakannya  semakin  rendah,  maka  perilaku penggelapan  pajak  dianggap  sebagai  perilaku yang  etis.  Suminarsasi  dan  Supriyadi  (2011) bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan, sistem  perpajakan,  dan  diskriminasi  terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan  pajak.    Variabel  yang  digunakan pada penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi sebagai variabel independen, sedangkan  variabel  dependennya  adalah  etika penggelapan  pajak. Keadilan  pajak oleh  Siahaan (2010)  dibagi  ke  dalam  tiga  pendekatan  aliran pemikiran, yaitu:

## 1. Prinsip Manfaat
Seperti  teori  yang  diperkenalkan  oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang  keadilan,  mereka  mengatakan  bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan  adil  apabila  kontribusi  yang  diberikan oleh  setiap  wajib  pajak  sesuai  dengan  manfaat yang  diperolehnya  dari  jasa-jasa  pemerintah. Jasa  pemerintah  ini  meliputi  berbagai  sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan  prinsip  ini  maka  sistem  pajak  yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah.  Oleh  karena  itu  prinsip  manfaat tidak  hanya  menyangkut  kebijakan  pajak  saja, tetapi  juga  kebijakan  pengeluaran  pemerintah yang dibiayai oleh pajak

## 2. Prinsip Kemampuan Membayar
Pendekatan  yang  kedua  yaitu  prinsip kemampuan  membayar.  Dalam  pendekatan  ini, masalah  pajak  hanya  dilihat  dari  sisi  pajak  itu sendiri  terlepas  dari  sisi  pengeluaran  publik (pengeluaran  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran  bagi  kepentingan  publik).  Menurut prinsip  ini,  perekonomian  memerlukan  suatu jumlah  penerimaan  pajak  tertentu,  dan  setiap wajib  pajak  diminta  untuk  membayar  sesuai dengan  kemampuannya.  Prinsip  kemampuan membayar  secara  luas  digunakan  sebagai pedoman  pembebanan  pajak.  Pendekatan prinsip  kemempuan  membayar  dipandang  jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan  masalah  yang  berkaitan  dengan penyediaan jasa-jasa publik.

## 3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal
Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik
kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:
a.   Keadilan Horizontal
Keadilan  horizontal  berarti  bahwa  orang- orang  yang  mempunyai  kemampuan  sama harus  membayar  pajak  dalam  jumlah  yang sama.  Dengan  demikian  prinsip  ini  hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.
b.  Keadilan Vertikal
Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang- orang  yang  mempunyai  kemampuan  lebih besar  harus  membayar  pajak  lebih  besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal  juga  memberikan  perlakuan  yang sama  seperti  halnya  pada  prinsip  keadilan horizontal,  tetapi  beranggapan  bahwa  orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar  pajak  dengan  jumlah  yang berbeda pula. Siahaan (2010) juga memaparkan  tiga  aspek  keadilan  yang  perlu diperhatikan  dalam  penerapan  pajak,  antara lain:  1)  Keadilan  dalam  Penyusunan  Undang- Undang  Pajak,  2)  Keadilan  dalam  Penerapan Ketentuan  Perpajakan,  3)  Keadilan  dalam Penggunaan  Uang  Pajak.  Suminarsasi  dan Supriyadi (2011) menunjukan adanya
pengaruh  positif  keadilan  terhadap  persepsi etis Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.  Sehingga  hipotesis  pertama  sebagai berikut:
H1:  Keadilan
berpengaruh terhadap
penggelapan pajak (tax evasion) .

## Sistem Perpajakan dengan Penggelapan Pajak
Sistem  perpajakan  Indonesia  mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP sendiri untuk melaporkan  secara  teratur  jumlah  pajak  yang terutang  dan  yang  telah  dibayar  sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan. Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian  administrasi  pemungutan  pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan,  pengawasan  dan  penerapan  sanksi perpajakan.  Pembinaan  masyarakat  atau  WP dilakukan  melalui  berbagai  upaya,  antara  lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan,  baik  melalui  media  massa  maupun penerangan langsung kepada masyarakat (Siahaan,  2010:187).  Lebih  lanjut  menurut Siahaan  (2010)  sistem  pemungutan  pajak merupakan  salah  satu  elemen  penting  yang menunjang  keberhasilan  pemungutan  pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan  pajak,  yaitu official  assessment system,  self  assessment  system ,dan  w ithholding system .  Andres  (2002)  mengindikasikan  sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap etika penggelapan pajak, kondisi ini dimaksudkan dengan  semakin  rendahnya  sistem  pajak  yang berlaku  menurut  pesepsi  seorang  wajib  pajak maka  tingkat  kepatuhannya  akan  semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan
penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir
segala kepentingannya. Penggelapan pajak mengacu pada tindakan  yang  tidak  benar  yang  dilakukan  oleh wajib  pajak  mengenai  kewajibannya  dalam perpajakan.  Penggelapan  pajak (tax  evasion) adalah  usaha  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak untuk  meringankan  beban  pajak  dengan  cara melanggar  undang-undang.  Siahaan  (2010:110) mengemukakan  akibat  dari  penggelapan  pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut: 1. Pengelakan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi  persaingan  sehat  di  antara para  pengusaha,  sebab  suatu  perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan  biaya  secara  tidak  legal,  mereka
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada  saingan-saingan  yang  tidak  berbuat demikian.
2.  Pengelakan/penggelapan pajak tersebut merupakan  penyebab  stagnasi  perputaran roda  ekonomi  yang  apabila  perusahaan bersangkutan  berusaha  untuk  mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan  pajak,  dan  tidak mengusahakan dengan  jalan  perluasan  aktivitas  atau peningkatan usaha. Untuk menutup- nutupinya  agar  jangan  sampai  terlihat  oleh fiskus. 3.   Pengelakan/penggelapan pajak termasuk juga
menyebabkan  langkanya  modal  karena  para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya  terpaksa  berusaha  keras untuk  menutupinya  agar  tidak  sampai terdeteksi  oleh  fiskus.  Oleh  karena  itu pengelakan/penggelapan
pajak yang
dilakukan  oleh  para  WP  pada  hakikatnya menimbulkan  dampak  yang  secara  tidak langsung  menghambat  pertumbuhan  dan perluasan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban  pajak  yang  dilaporkan  di  SPT.  Hal  ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran modal  suatu  usaha  menjadi  tidak  leluasa dikarenakan  WP  berusaha  menyembunyikan laba/keuntungannya  sedemikian  rupa  agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.
Akibat  dari  penggelapan  pajak  itu  juga dirasakan  dalam  bidang  psikologi,  sebab penggelapan  pajak  membiasakan  Wajib  Pajak untuk melanggar undang-undang. Apabila Wajib Pajak  sampai  hati  melakukan  penipuan  dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib Pajak tidak akan segan segan berbuat sama dalam hal ini. Akibat dari komplikasi-komplikasi ini pasti menimbulkan dampak  yang  mengancam  sehubungan  dengan tindak penggelapan pajak, seperti: kemungkinan terungkapnya praktek penipuan tersebut dengan konsekuensi  pembayaran  pajak  yang  berlipat ganda karena meliputi utang pajak dalam waktu
tertentu, ditambah dengan denda dan kenaikan pajak  yang  harus  dibayarnya.  Hal  demikian kadang-  kadang  terjadi  pada  saat  yang  kurang tepat  seperti  dalam  keadaan  kekurangan  uang, sakit ataupun mengalami kebangkrutan. Akhirnya tindakan penggelapan pajak mempunyai pengaruh yang berbahaya terhadap Wajib  Pajak,  dengan  tidak  menyadari  akan konsekuensinya,  dan  mengira  bahwa  perbuatan curang  semacam  itu  akan  menguntungkannya secara jangka panjang (Siahaan, 2010:111). Oleh karena  itu,  hipotesis  kedua  dalam  penelitian dirumuskan sebagai berikut:
Ha2: Sistem perpajakan berpengaruh  terhadap penggelapan pajak (tax evasion).

## Diskriminasi dengan  Penggelapan Pajak
Diskriminasi  adalah  perbedaan  perlakuan antar  sesama  umat  manusia  berdasarkan  dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dan lain-lain. Diskriminasi  yang  terkait  dengan  penghindaran dalam  kondisi  tertentu  menganggap  bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling  dibenarkan  dalam  kasus  tertentu, contohnya adalah ketika sistem pajak tidak adil, dana  pajak  yang  terkumpul  terbuang  sia-sia (Rahman, 2013). Danandjaja (2003) memaparkan diskriminasi  adalah  perlakuan  yang  tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal,  atau  atribut-atribut  khas,  seperti berdasarkan  ras,  kesukubangsaan,  agama,  atau keanggotaan  kelas-kelas  sosial.  Diskriminasi dalam bidang perpajakan menunjuk pada kondisi dimana  pemerintah  memberikan  pelayanan perpajakan  dengan  tidak  seimbang  terhadap masyarakat  maupun  wajib  pajak.  Semakin  kecil diskriminasi  maka  perilaku  penggelapan  pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, namun jika  diskriminasi  semakin  besar  maka  perilaku penggelapan  pajak  dapat  dianggap  sebagai perilaku yang etis. Handayani, (2014) mengatakan bahwa diskriminasi tidak
berpengaruh  terhadap  tindakan tax  evasion , sedangkan  dalam  penlitian  dilakukan  oleh (Rahman,  2013)  yang  menyatakan  bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan  pajak.  Dapat  disimpulkan  bahwa semakin tinggi diskriminasi mengenai perpajakan di  Indonesia  semakin  tinggi  pula  wajib  pajak dalam  melakukan  tindakan tax  evasion dan sebaliknya.  Oleh  karena  itu  hipotesis  ketiga adalah sebagai berikut:
Ha3:  Diskriminasi  berpengaruh    terhadap penggelapan pajak ( tax evasion).

## Pemahaman Perpajakan
Pengaruh  pamahaman  perpajakan  dapat dilihat dari sejauh mana wajib pajak mengetahui, mengerti, mematuhi dan
memahami ketetentuan dan peraturan perundang- undangan  perpajakan  yang  sedang  berlaku. Wajib  pajak  akan  menganggap  benar  dan cenderung  melakukan  penyelewangan  seperti penggelapan pajak ( tax evasion ) apabila pemahaman  wajib  pajak  mengenai  ketentuan perpajakan  rendah.  Sebaliknya jika  pemahaman yang  dipunyai  wajib  pajak  tinggi  maka kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak ( tax evasion ) semakin rendah. Rachmadi, 2014) mengatakan bahwa pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan perpajakan  adalah  proses  ketika  wajib  pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan  itu  untuk  membayar  pajak. Rachmadi
(2014)
menyatakan bahwa pemahaman  perpajakan  berpengaruh  negatif terhadap  tindakan tax  evasion .  Dari  pernyataan di  atas,  maka  dapat  dikembangkan  sebuah hipotesis  mengenai  pengaruh  pemahaman perpajakan terhadap tindakan tax evasion .
Ha4:  Pemahaman  perpajakan  berpengaruh terhadap penggelapan pajak (t ax evasion).

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi  bukan  hanya  orang,  tetapi  juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga  bukan  sekedar  jumlah  yang  ada  pada objek/subjek  yang  dipelajari,  tetapi  meliputi seluruh  karakteristik/sifat  yang  dimiliki  oleh subjek  atau  objek  yang  diteliti  itu  (Sugiyono, 2010).    Populasi  yang  digunakan  oleh  peneliti adalah  semua  mahasiswa  Fakultas  Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode purposive  sampling ,  yaitu  anggota  sampel  yang dipilih  atau  diambil  berdasarkan  kriteria-krieria sebagai berikut:
1.  Mahasiswa  Program  Studi  Akuntansi  dan Manajemen
2.  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  yang  sudah menempuh mata kuliah perpajakan.

## Prosedur Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data primer,  berupa  persepsi  fakultas  ekonomi terhadap  penggelapan  pajak,  yang  dikumpulkan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian  Reskino et  al .  (2013).  Kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan akan diberikan secara langsung dan akan diisi responden secara langsung dengan mengisi alternatif jawaban yang sudah tersedia. Data yang terkumpul selanjutnya akan  dianalisis  dengan  metode  deskriptif kuantitatif.  Adapun  seluruh  variabel  penelitian akan  diukur  dengan  menggunakan  skala  likert diberi  skor  satu  menandakan  pendapat  sangat tidak setuju, sampai skor lima yang menandakan pendapat sangat setuju.

## Teknik Analisis Data
Metode analisis data menggunakan statistik  deskriptif,  uji  kualitas  data,  uji  asumsi klasik dan uji hipotesis.
1. Statistik Deskriptif
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan  informasi  mengenai  karakteristik variabel  penelitian  yang  utama  dan  daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang  dilihat  rata-rata  ( mean ),  standar  deviasi, varian,  maksimum,  minimum,  sum, range , kurtosis dan skewness (kemencengan  distribusi)
(Ghozali, 2011:19). Priyatno (2010:12) menjelaskan bahwa analisis deskriptif
menggambarkan  tentang  ringkasan  data-data penelitian seperti mean , standar deviasi, variasi, modus, juga dilakukan pengukuran skewness dan kurtosis untuk  menggambarkan  distribusi  data apakah normal atau tidak.

## 2. Uji Kualitas Data
Untuk  melakukan  uji  kualitas  data  atas data  primer  ini,  maka  peneliti  menggunakan  uji validitas dan reliabilitas.
a. Uji Validitas
Sebagaimana  dikemukakan  di  muka, bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan  sejauh  mana  instrumen  pengukur mampu  mengukur  apa  yang  diukur.    Ghozali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu kuesioner.  Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  untuk mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh kusioner  tersebut.  Pengujian  menggunakan  dua sisi  dengan  taraf  signifikasi  0,05.  Uji  validitas dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  menguji kuisioner.  Validitas  menunjukan  sejauh  mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukuran (Azwar, 2000:5). Teknik yang digunakan untuk menguji validitas kuisioner adalah corrected item-total correlation .

## b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas  adalah  alat  ukur  untuk mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan indikator  dari  variabel  atau  konstruk.  Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji
konsistensi  data  dalam  jangka  waktu  tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran  yang  digunakan  dapat  dipercaya atau  diandalkan.  Variabel-variabel  tersebut dikatakan cronbach alpha nya memiliki nilai lebih besar  0,70  yang  berarti  bahwa  instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data  yang  handal  yaitu  hasil  pengukuran  relatif koefisien  jika  dilakukan  pengukuran  ulang.  Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:48).

## 3. Uji Asumsi Klasik
Untuk  melakukan  uji  asumsi  klasik  atas data primer ini, maka dilakukan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.
a. Uji Normalitas Data
Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan  apakah  dalam  model  regresi  variabel dependen  (terikat)  dan  variabel  independen (bebas)  mempunyai  kontribusi  atau  tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal  atau  tidak  yaitu  dengan  melihat normal probability Plot . Model Regresi yang baik adalah data  distribusi  normal  atau  mendekati  normal, untuk  mendeteksi  normalitas  dapat  dilakukan dengan  melihat  penyebaran  data  (titik)  pada sumbu diagonal grafik.

## b. Uji Multikolinearitas
Uji  Multikolinearitas  ini  bertujuan  untuk menguji  apakah  suatu  model  regresi  terdapat korelasi  antar  variabel  bebas  (independen). Pengujian  multikolinearitas  dilihat  dari  besaran VIF  ( Variance  Inflation  Factor )  dan Tolerance . Tolerance mengukur variabilitas variabel independen  terpilih  yang  tidak  dijelaskan  oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF = 1/ Tolerance. Nilai cut  off yang  umum  dipakai  untuk menunjukkan  adanya  multikolinearitas  adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011:106).

## c. Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dari  residual  satu pengamatan ke  satu  pengamatan  yang  lain, jika variance dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan  yang  lain  tetap,  maka  disebut homoskedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik adalah  yang  homoskedastisitas  atau  jika  tidak terjadi  heteroskedastisitas  (Ghozali,  2011:139). rumus yang digunakan:
Y = a + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 +e                    (1)
Keterangan:
Y =  Penggelapan Pajak
X1 = Keadilan X2 = Sistem Perpajakan X3 = Diskriminasi X4 = Pemahaman Perpajakan a = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0) e = error yang ditolerir (5%)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Objek Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner yang  disebarkan  ke  mahasiswa  Program  Studi Manajemen  dan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas  Wijaya  Kusuma  Surabaya  dengan menggunakan purposive sampling dengan menetapkan kriteria sebagai berikut:
1.  Mahasiswa  Program  Studi  Akuntansi  dan
Manajemen.
2.  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  yang  sudah menempuh mata kuliah perpajakan.
Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 110 kuesioner, jumlah kuesioner yang kembali  sebanyak  105  kuesioner  dan  jumlah kuesioner  yang  bisa  diolah  sebanyak  102 kuesioner.
2. Data Responden Jumlah responden sebanyak 102 responden dan karakteristik responden
seluruhnya  adalah  mahasiswa  Program  Studi Akuntansi  dan  Mahasiswa  Program  Studi Manajemen yang dapat mewakili adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Data Responden Deskripsi Jumlah Persentase (%) Jenis Kelamin Jumlah Responden Laki-laki Perempuan 102 47 55 100% 46,08% 53.92% Umur Responden Jumlah Responden 18 – 24 >25 Tahun 102 83 19 100% 81,38% 18,62%

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Hasil Statistik Deskriptif
Hasil statistik deskriptif diharapakan dapat memberikan  gambaran  secara  umum  tentang kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata, mean), dan standar deviasi dari setiap variabel.
Tabel 2. Statistik Deskriptif
N  Min  Max  Mean Std. Dev. Var. KP 102  3.40  5.00  4.4667  .39735  .158 SP 102  3.00  5.00  4.1618  .39119  .153 DISKRIM INAS 102  2.60  5.00  3.9941  .45854  .210 PP 102  1.00  4.88  2.8002  .83608  .699 TE 102  2.60  4.80  3.8059  .59200  .350 Sumber: hasil SPSS
Berdasarkan tabel di atas dapat dinarasikan  bahwa  jumlah  responden  (n) sebanyak 102 responden.  Dari variabel keadilan memiliki nilai minimum 3,40  nilai maksimum 5, nilai  mean  4,4667,  dengan  standar  deviasi 0,39735.  Variabel  sistem  perpajakan  memiliki nilai  minimum  3  nilai  maksimum  5,  nilai  mean
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
4,1618, dengan standar deviasi 0,39119. Variabel Diskriminasi  memiliki  nilai  minimum  2,60,  nilai maksimum 5, nilai mean 3,9941, dengan standar deviasi 0,45854. Variabel Pemahaman
Perpajakan  memiliki  memiliki  nilai  minimum  1 nilai maksimum 4,80, nilai mean 0,83608, dengan standar deviasi 0,699

## b. Hasil Uji Validitas Data
Hasil  pengujian  validitas  data  diperoleh bahwa  semua  pernyataan  diakatakan  valid, karena  koefisien  korelasi  sebesar  0,000.  Di bawah  ini  ditunjukkan  hasil  uji  validitas  dari variabel Keadilan dari 102 responden.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Keadilan Pertanyaan Nilai r Kriteria KP1 0,595 Valid KP2 0,462 Valid KP3 0,423 Valid KP4 0,328 Valid KP5 0,452 Valid Sumber: hasil SPSS
Di bawah ini ditunjukkan hasil uji validitas variabel sistem perpajakan dari 102 responden.
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan Pertanyaan Nilai r Kriteria SP1 0,684 Valid SP2 0,721 Valid SP3 0,737 Valid SP4 0,602 Valid Sumber: hasil SPSS Di bawah ini ditunjukkan hasil uji validitas dari variabel diskriminasi dari 102 responden.
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Diskriminasi Pertanyaan Nilai r Kriteria D1 0.413 Valid D2 0,443 Valid D3 0.586 Valid D4 0,593 Valid
D5 0.344 Valid Sumber: hasil SPSS
Di bawah ini ditunjukkan hasil uji validitas dari  variabel  pemahaman  perpajakan  dari  102 responden.
Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman
Perpajakan Pertanyaan Nilai r Kriteria PP1 0,791 Valid PP2 0,680 Valid PP3 0,676 Valid PP4 0.530 Valid PP5 0,843 Valid PP6 0,864 Valid PP7 0,589 Valid PP8 0,756 Valid Sumber: hasil SPSS

## c. Uji Realibilitas Data
Uji  realibilitas  data  dalam  penelitian menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha dengan ketenuan nilai alpha bervariasi dari 0 – 1, suatu  pertanyaan  dapa  dikatakan  reliabel  jika nilai alpha lebih besar dari 0,70.
Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Jumlah Item Ket. Keadilan 0,533 5 Reliabel Sistem Perpajakan 0,621 4 Reliabel Diskriminasi 0,580 5 Reliabel Pemahaman Perpajakan 0,843 8 Reliabel Penggelapan Pajak 0,502 5 Reliabel Sumber: Hasil SPSS
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa  nilai Cronbach  alpha atas  variabel keadilan sebesar 0,533 variabel sistem perpajakan  sebesar  0,621,  variabel  diskriminasi
sebesar  0,580  variabel  pemahaman  perpajakan sebesar  0,843,  dan  variabel  penggelapan  pajak sebesar  0,502  sehingga  dapat  diambil  simpulan bahwa  pernyataan  di  dalam  kuesioner  untuk semua  variabel  dalam  kuesioner  ini  adalah reliabel disebabkan nilai setiap pernyataan lebih besar  dari  0,5.  Hasil  pengujian  reliabilitas menunjukkan  setiap  pernyataan  yang  dipakai akan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan  data  yang  konsisten  yang  artinya jika  pernyataan  itu  diajukan  kembali  akan diperoleh  respon/jawaban  yang  relatif  sama dengan hasil sebelumnya.

## Hasil Uji Asumsi Klasik a. Pengujian Normalitas  Data
Uji  normalitas  data  digunakan  untuk memastikan bahwa sebaran data yang diperoleh dalam pengujian adalah terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dalam penelitian  ini  menggunakan  uji  Kolmogorov- Smirnov dengan ketentuan bahwa nilai signifikasi lebih  besar  dari 5%. Berikut  ini  tabel  normalitas data.
Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Variabel Koefisien Sig Keterangan Keadilan 1,327 0,59 Normal Sistem Perpajakan 1,574 0,14 Normal Diskriminasi 1,161 0,13 Normal Pemahaman Perpajakan 0,974 0,99 Normal Penggelapan Pajak 1,507 0,21 Normal Sumber: Hasil SPSS

## b. Pengujian Multikolinieritas
Uji multikolinieritas dipakai untuk menguji apakah  dalam  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  antar  variabel  independen.  Pengujian mulikolinieritas  dengan  melihat  nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).
Tabel 9. Hasil Uji Multikolineritas Model Statistik Kolinieritas Tolerance VIF Keadilan Sistem Perpajakan Diskriminasi Pemahaman Perpajakan 0,950 0,916 0,897 0,928 1,052 1,092 1,115 1,078

## Sumber: Hasil SPSS
Berdasarkan  tabel  di  atas  ditunjukkan bahwa setiap variabel mempunyai nilai tolerance mendekati  angka  1  dan  nilai Variance  Inflation Factor (VIF)  tidak  lebih  dari  1.  Variabel  keadilan mempunyai  nilai  tolerance  sebesar  0,950, variabel  sistem  perpajakan  mempunyai  nilai tolerance  sebesar  0,916,  variabel  deskriminasi mempunyai  nilai tolerance sebesar  0,897,  dan variabel  pemahaman  perpajakan  mempunyai nilai tolerance sebesar  0,928, sedangkan nilai VIF unuk setiap variabel di bawah 10 sebagai berikut variabel  keadilan  mempunyai  nilai  VIF  sebesar 1,052,  variabel  sistem  perpajakan  mempunyai nilai  VIF  sebesar  1,115,  variabel  diskriminasi mempunyai  nilai  VIF  sebesar  1,092,  variabel pemahaman  perpajakan  mempunyai  nilai  VIF sebesar 1,078.

## c.  Pengujian Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  dipakai  untuk memastikan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan  residual  satu pengamatan  dengan  pengamatan  yang  lainnya. Pengujian  heteroskedastisitas  dalam  penelitian ini menggunakan uji Glesjer. Hasil uji heteroskedastisitas  menunjukkan  nilai  Sig. sebesar 1,000 yang lebih besar dari 5%.
Hasil Pengujian Hipotesis a. Uji Adjusted R 2 (Koefisien Determinasi)
Nilai  koefisien  determinasi adjusted R 2 digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.
Tabel 10. Hasil Uji Determinasi (Adjusted R 2) Keterangan Nilai r 0,308 R 2 0,095 Adjusted R 2 0,058 Sumber: Hasil SPSS
Tabel  10  menunjukkan  bahwa  nilai koefisien  korelasi  (r)  sebesar  0,308.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  variabel  keadilan,  sistem perpajakan, diskriminasi dan pemahaman perpajakan  mempunyai  korelasi  yang    lemah koefisien  determinasi  (R 2 )    sebesar  0,095  dan koefisien determinasi yang disesuaikan ( adjusted R 2 )  sebesar  0,058  Hasil  tersebut  berarti  5,8% variasi  dari  penggelapan  pajak  dapat  dijelaskan oleh variasi variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan pemahaman perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 94,2 % dijelaskan oleh variabel yang lainnya.

## b. Uji Kelayakan Model (Uji F)
Hasil  uji  kelayakan  model  (uji  F)  dapat dilihat  pada  tabel  11  di  bawah  ini.  Pengujian menggunakan kriteria jika nilai p-value lebih kecil dari  5%  maka  hipotesis  alternatif  diterima, sebaliknya  jika  nilai  p-value  lebih  besar  dari  5% maka hipotesis alternatif ditolak.
Tabel 11. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) Keterangan Koefisien Sig Nilai F 2,546 0,44 Sumber: Hasil SPSS
Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa nilai p-value  sebesar  0,044  lebih  kecil  dari  alpha  5% maka  hipotesis  alternatif  diterima,  yang  artinya bahwa  variabel  keadilan,  sistem  perpajakan, diskriminasi dan pemahaman perpajakan mempunyai  pengaruh  terhadap  penggelapan pajak.

## c. Uji t
Hasil  uji  t  digunakan  untuk  membuktikan adanya  pengaruh  variabel  keadilan,  terhadap penggelapan  pajak,  pengaruh  variabel  sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak, pengaruh variabel diskriminasi terhadap penggelapan  pajak  dan  pengaruh  pemahaman perpajakan  terhadap  penggelapan  pajak.  Uji  t dapat  dilihat  dari  nilai  p-value  lebih  kecil  dari tingkat alpha 5%.
Tabel 12. Hasil Uji t Variabel Koefisien t p- value Keterangan Keadilan 1,508 0,135 Ditolak Sistem Perpajakan 0,968 0.335 Ditolak Diskriminasi 2,392 0.019 Diterima Pemahaman Perpajakan -1,488 0,140 Ditolak

## Sumber: Hasil SPSS
Hasil  pengujian  hipotesis  1  pada  Tabel 12 bahwa  variabel  keadilan  mempunyai  nilai  t sebesar  1,508  dan  nilai  p-value  sebesar  0,135, karena  nilai  p-value  lebih  besar  maka  variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan  pajak.  Hasil  pengujian  hipotesis  2 pada Tabel 12 bahwa variabel sistem perpajakan mempunyai  nilai  t  sebesar  0,968.  dan  nilai  p- value  sebesar  0,335    karena    nilai  p-value  lebih besar maka variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap  penggelapan  pajak.  Hasil  ini  tidak mendukung  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Reskino  (2013)  dan  Rahman  (2013).  Hasil pengujian  hipotesis  3  pada  tabel  4.12  bahwa variabel  diskriminasi  mempunyai  nilai  t  sebesar 2,392    dan  nilai  p-value  sebesar  0.044,  karena nilai p-value lebih kecil maka variabel diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis 4 pada tabel 4.12 bahwa variabel pemahaman perpajakan mempunyai  nilai  t  sebesar  -1,488.  dan  nilai  p-
value  sebesar    0,14  karena    nilai  p-value  lebih besar maka variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa variabel  keadilan  dalam  perpajakan  tidak berpengaruh kepada persepsi mahasiswa terhadap  penggelapan  pajak.  Setiap  individu mempunyai  persepsi  yang  berbeda  dan  luas mengeni keadilan. Negara semestinya menjamin bahwa keadilan dirasakan oleh setiap masyarakat,  dalam  Pancasila  di  sila  ke-5  sudah disebutkan bahwa “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”,  hal  inilah  yang  menjadi  dasar  bagi Negara  untuk  menjamin  keadilan  bagi  setiap warga    negaranya.  Demikian  juga  dalam  hal perpajakan,  mahasiswa  mempunyai  persepsi bahwa  keadilan  dalam  pajak  belum  bisa dirasakan  oleh  masyarakat  terutama  para  wajib pajak,  sehingga  mahasiswa  menilai  tidak  ada pengaruhnya anatara keadilan dengan penggelapan pajak. Ketidakadilan bisa menimbulkan persepsi bahwa penggelapan pajak bisa  dilakukan.  Harapannya  adalah  jika  terjadi ketidakadilan  dalam  perpajakan,  maka  yang harus diubah adalah aturan perpajakan agar adil, karena  jika  dengan  menggelapkan  pajak  hanya akan membuat negara menjadi rugi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Sistem  perpajakan  merupakan  satuan  kegiatan yang  terintegritas  antara  satu  dengan  yang lainnya untuk mencapai tujuan dalam perpajakan itu  sendiri.  Sebuah  indikator  menunjukkan bahwa  sistem  perpajakan  yang  baik  jika  setiap prosedur (mulai penghitungan, pembayaran dan pelaporan  terkait  pajak  dapat  dilakukan  dengan mudah).  Demikian  juga  dengan  peran  petugas pajak  (fiskus)  harus  aktif  dalam  mengawasi  dan melakukan  tugasnya  dengan  integritas  yang tinggi.  Sebaliknya  apabila  sistem  perpajakan dikatakan tidak baik jika di dalam
pelaksanaannya petugas pajak melakukan tindakan  kecurangan,  seperti  korupsi  yang merugikan  Negara.  Kecurangan  yang  terjadi akhir-akhir  ini  mempunyai  dampak  pada masyarakat yaitu munculmya rasa ketidakpercayaan/ underestimate masyarakat terhadap  pemerintah.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  mahasiswa  mempunyai  persepsi bahwa  sistem  perpajakan  tidak  mempengaruhi penggelapan  pajak.  Hal  ini  bisa  disebabkan juga karena rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah  dalam  hal  ini  di  bidang  perpajakan. Harapannya  adalah  bahwa  semakin  baik  sistem perpajakan  yang  berlaku,  maka  akan  semakin merasa  mudah  dan  dilayani  dengan  baik  oleh pemerintah sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat lagi terhadap pemerintah  semakin  meningkat.  Rasa  percaya masyarakat kepada pemerintah dapat menghindarkan adanya penggelapan pajak.
Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan bahwa  variabel  diskriminasi    berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi merupakan  perlakuan  tidak  sama/seimbang kepada seorang atau sekelompok, atas didasarkan pada sesuatu, yang biasanya bersifat kategorikal  atau  atribut-atribut  khas  contohnya ras,  ke  sukubangsaan,  dan  sosial.  Diskriminasi terjadi  ketika  suatu  kebijakan  yang  diterapkan hanya  menguntungkan  pihak  tertentu  saja, namun  disisi  lainnya  ada  pihak-pihak  yang dirugikan. Sebagaimana keadilan, adanya diskriminasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah akan  menimbulkan  sikap  masyarkat  untuk  tidak setuju  dengan  kebijakan  yang  berlaku,  sehingga masyarakat bisa beranggapan bahwa penggelapan  pajak  merupakan  hal  yang  biasa dilakukan.  Alasan  yang  bisa  menjelaskan mengapa  diskriminasi  beperngaruh  terhadap penggelapan  pajak  dari  persepsinya  mahasiswa adalah masih banyak kejadian-kejadian di negara kita yang dilatarbelakangi adanya isu diskriminasi.
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe
Hasil analisis data untuk variabel pemahaman  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan saat ini menganut “self assessment system” yaitu wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung,  mencatat  dan  melaporkan  pajak terhutangnya.  Sistem  ini  menuntut  wajib  pajak untuk lebih bisa memahami bagaimana mekanisme/tata  cara  dalam  pembayaran  pajak. Pemahaman pajak yang lebih banyak/mendalam diharapkan  akan  bisa  lebih  menghindarkan terjadinya penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  pemahaman  perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, secara teoritis seharusnya seorang yang memahami perpajakan akan menghindari melakukan  penggelapan  pajak,  hasil  penelitian malah  menunjukkan  hasil  sebaliknya  bahwa pemahaman  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap  penggelapan  perpajakan.  Hasil  ini seolah menimbulkan pertanyaan “Apakah seorang wajib pajak yang memahami perpajakan lebih  cenderung  bisa  melakukan  penggelapan pajak dikarenakan wajib pajak lebih tahu dimana letak  celah  dari  aturan  perpajakan  yang berlaku?”  Mahasiswa  merupakan  calon  wajib pajak dan mahasiswa dianggap sudah memahami perpajakan  karena  perpajakan  ada  di  dalam kurikulum  mahasiswa  fakultas  ekonomi  justru mempunyai persepsi bahwa pemahaman perpajakan  tidak  mempengaruhi  penggelapan pajak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  yaitu
hanya variabel diskriminan saja yang mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan variabel keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan tidak ada pengaruh terhadap penggelapan pajak. Secara keseluruhan dapat  dijelaskan  bahwa  penggelapan  pajak sebenarnya lebih tergantung pada niat
(intention) seseorang dalam melakukan
penggelapan pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk
membuktikan bahwa persepsi mahasiswa tentang keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan  pemahaman  perpajakan  berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini memberikan  bukti  bahwa  dalam  persepsinya mahasiswa  bahwa  keadilan,  sistem  perpajakan, dan  pemahaman  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah semakin meningkatkan mutu/kualitas  pelayanan  dalam  pembayaran pajak  dengan  harapan  tetap  menekankan  pada azas keadilan dan tidak ada keberpihakan kepada satu  golongan/pihak  tertentu  dengan  kata  lain tidak ada diskriminasi. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan kualitas petugas pajak (fiskus)  sehingga  tidak  ada  kejadian  seperti “kasus Gayus”, lagi. Bagi wajib pajak diharapkan semakin  memahami  perpajakan  maka  semakin timbul  kesadaran  akan  pentingnya  pajak  bagi pembangunan negara.

## REFERENSI
Abizar.  (2008). Komunitas  Organisasi .  Padang: IKIP Padang.
Abrahams et  al .  (2016).  Persepsi  Calon  Wajib Pajak dan Wajib dan Wajib Pajak Terhadap Etika  Penggelapan  Pajak  di  Salatiga, Berkala Akuntansi dan Keuangan
Indonesia , Volume 1, Nomor 1, hal. 50 – 70 Ajzen,  I.,  &  Fishbein,  M.  (1980). Understanding Attitudes  and  Predicting  Social  Behavior . Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Andres, L. (2002). Determinants of Propensity to Tax  Evasion:  The  Argentinean  Case” . University of Chicago.
Azwar,  A.  (2002). Pengantar  Epidemiologi .  Edisi Revisi.  Jakarta  Barat:  Penerbit:  Binarupa Aksara.
Cohn,  G.  (1998).  “The  Jewish  View  on  Paying Taxes,” Journal  of  Accounting,  Ethics  & Public  Policy 1(2):  109-120,  reprinted  in Robert W. McGee, editor, The Ethics of Tax Evasion .  Dumont,  NJ:  The  Dumont Institute  for  Public  Policy  Research,  hal. 180-189.
Danandjaja,  J.  (2003). Diskriminasi  Terhadap Minoritas  Masih  Merupakan  Masalah Aktual  di  Indonesia  Sehingga  Perlu
Ditanggulangi Segera. http://www.lfip.org/.  (Diakses  30  Maret 2017).
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2007).  Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-undang Nomor  6  tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Ghozali, I. (2011). “ Aplikasi Analisis Multivariate Dengan  Program  IBM  SPSS  19,  Edisi  5” . Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Handayani,  S.  (2014).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia. Skripsi .  Surabaya:
Fakultas  Bisnis  Universitas  Katolik  Widya Mandala.
Hutami,  S.  2010. Tax  Planning ( Tax  Avoidance dan Tax  Evasion )  Dilihat  dari  Teori  Etika.
Jurnal Politeknosains Vol. IX No. 2, hal. 57-
64.
Izza,  N.  dan  Hamzah,  A.  (2009). Etika
Penggelapan  Pajak  Perspektif Agama:
Sebuah  Studi  Interpretatif.  Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-XII Palembang.
John,  S.,  et  al  2003.  Perilaku  Organisasional.
Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi YKPN.
Katz,  L.G.  (2009).  Disposition  as  Educational Goals.
[Online].
Tersedia:
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED363454. pdf. [2 April 2018). Mardiasmo. (2009) Perpajakan . Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.
McGee,  Robert  W.  (1998).  “The  Ethics  of  Tax Evasion  in  Islam:  A  Comment,” Journal  of Accounting,  Ethics  &  Public  Policy 1(2): 162-168,  reprinted  in  Robert  W.  McGee, editor, The Ethics of Tax Evasion . Dumont, NJ: The Dumont Institute for Public Policy Research, 1998, hal. 214-219.
_______________.  (2006).  “Three  Views  on  the Ethics of Tax Evasion”, Journal of Business Ethics 2006, hal. 15-35.
Nurmantu,  S.  (2003). Pengantar  Perpajakan .
Jakarta: Granit.
Prasetyo,  S.  (2010).  “Persepsi  Etis  Penggelapan Pajak  bagi  Wajib  Pajak  di  Wilayah Surakarta”. Skripsi. Fakultas  Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta Rachmadi,  W.  (2014). Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Atas  Perilaku  Penggelapan Pajak .  Semarang:  Universitas  Diponegoro Semarang.
Rahman,  Irma  S.  (2013).  Pengaruh  Keadilan,
Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  dan
Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai Etika  Penggelapan  Pajak. Skripsi .  Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Resmi,  S.  (2009), Perpajakan:  Teori  dan  Kasus ,
Jakarta: Salemba Empat. Reskino,  D,  dan  Novitasari,  D.  2011.  Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan  Pajak. Prosiding Simposium
Nasional Perpajakan 4.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  39
Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  manusia. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159
Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Robbins  SP,  dan  Judge.  (2007).  Perilaku Organisasi, Jakarta: Salemba Empat. Siahaan,  Marihot  P.  (2010).  “ Hukum  Pajak Elementer” .  Yogyakarta,  Penerbit  Graha Ilmu. Setiawan,  Maria  J.  (2008). “Sekilas  Tentang Manajemen  Pajak” . Jurnal  Administrasi Bisnis Volume  4,  No.  2,  ISSN:0216-1249, halaman 174-178. Sugiyono.  (2010).  “ Statistika  untuk  Penelitian”.
Cetakan ke-16. Bandung: Alfabeta. Suminarsasi, W. dan Supriyadi. (2011). “ Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib
Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak .”
Yogyakarta,  PPJK  15  Universitas  Gajah Mada Waluyo. 2010. “ Perpajakan Indonesia ”, Jakarta. Salemba Empat Waluyo.  (2013).  Perpajakan  Indonesia,  Jakarta:
Salemba Empat
Wicaksono, T. (2014). “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap      Profitabilitas Perusahaan”, Skripsi .