## J urnal Legisia
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
1 Rahmat Juli Agung Widodo,
2 M Sifa Yulianis Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
1 rjagungwidodo@gmail.com
2 sifayulianis64@gmail.com

## Abstract
The number of job seekers who are interested in working abroad continues to increase from time to time. This is because people are increasingly aware of the many job opportunities in various parts of the world that can be entered by workers from other countries, including from Indonesia, as long as these workers have the qualifications and meet the requirements as specified. The method used in this thesis is a sociological juridical approach because it describes the problem from a juridical perspective (law) / through legislation with realities on the ground / social. The work agreement is in the form of a standard  contract  where  the  clauses  in  the  work  agreement  have  been  made  by  the  Indonesian Manpower Service Company on the authority of the service user abroad. An employment agreement for Indonesian Migrant Workers is a legal relationship individually or by an employer (service user) with a worker (TKI) to do work abroad with the intermediary of the Indonesian Migrant Worker Service Company (PJTKI) under the guidance, protection and permission of the government.
Keywords : Labor, Overseas, Legal Protection
Submit Approve Publish 3 Mei 2022 20 Juni  2022 30 Juni 2022

## PENDAHULUAN.
Pertumbuhan  angkatan  kerja  yang  tidak  seimbang  dengan  kesempatan  yang  tersedia, terlebih lagi dalam situasi sekarang yaitu kondisi perekonomian yang dalam keadaan kritis, maka  mengakibatkan  pengangguran  yang  memerlukan  penanganan  serius  dan  mendesak. Untuk  itu  penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  ke  luar  negeri  merupakan  alternatif strategis untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja.
Masyarakat  pencari  kerja  yang  berminat  bekerja  ke  luar  negeri  terus  meningkat jumlahnya  dari  waktu  ke  waktu.  Hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat  telah  semakin
mengetahui banyaknya peluang kerja di berbagai belahan penjuru dunia yang dapat dimasuki oleh  tenaga  kerja  dari  negara-negara  lain.,  termasuk  dari  Indonesia,  asalkan  tenaga  kerja tersebut memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan.
Salah satu langkah strategis dalam mengoptimalkan peluang kerja dan pencarian devisa negara, maka tenaga kerja Indonesia dan penempatan ke luar negeri itu diawali dengan usaha dan upaya peningkatan pengenalan program tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan baik dan benar. 1
Penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  (TKI)  ke  luar  negeri  dewasa  ini  tidak  hanya didasarkan pada tersedianya tenaga kerja di dalam negeri (yang siap ditempatkan) tetapi juga ditentukan oleh ada tidaknya permintaan tenaga kerja dari luar negeri untuk dipenuhi dengan tenaga kerja yang sesuai. Sehingga pada prinsipnya penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke  luar  negeri  dapat  dilakukam  ke  semua  negara  tersebut  menjamin  keamanan  dan perlindungan yang baik bagi tenaga kerja Indonesia (TKI).
Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia  (PJTKI)  sebagai  suatu  badan  hukum/pelaku usaha dalam penempatan TKI ke luar negeri belum positif dan optimal dalam menjalankan fungsi dan perannya. Penempatan TKI ke luar negeri sangat bersinggungan dengan wilayah ekonomi  dan  bisnis  telah  menempatkan  bidang  ini  hanya  sebagai  mesin  bisnis/penggerak keuntungan secara materi dan kekayaan. Karena bagaimanapun dalam ekonomi dsan bisnis yang  diutamakan  adalah  pemenuhan  suatu  keuntungan  dan  laba  dari  adanya  suatu  proses kerja   produksi  dan  jasa.  Sehingga  ketiga  hal  tersesebut  dikaitkan  dengan  ketenagakerjaan khususnya penempatan TKI ke luar negeri maka yang terjadi adalah mencari keuntungan yang besar.
Hal tersebut memicu penyelewengan dan penyimpangan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Dan tentu saja menimbulkan efek yang negatif bagi berbagai bidang dan sektor. Tidak hanya berimplikasi pada masalah politik dan hubungan luar negeri, hukum dan pelanggaran HAM. Banyak kasus pada saat ini dimana Indonesia menjadi sorotan dunia karena lemahnya memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dari pelanggaran HAM.
Untuk  itu  diperlukan  suatu  usaha  untuk  mengatasi  masalah  pelanggaran  HAM  yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) yaitu dengan memberikan perlindungan baik secara hukum dan sosial yang memadai.
Selama ini penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI)  sebagian besar untuk mengisi pasar kerja di Negara – Negara Saudi Arabai, Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunai Darussalam, Taiwan, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan penempatan TKI ke Negara – Negara lain seperti Eropa, Amerika, dan Australia relative sedikit. Hal ini dikarenakan berbagai kendala yang membatasi atau memperketat masuknya tenaga kerja asing, kualifikasi atau jenis jabatan, keterampilan  yang  tidak  sesuai  dengan  keterampilan  yang  dimiliki    serta  kurangnya pengenalan potensi pasar kerja dan persediaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di kedua belah pihak.
Namun  dengan  semakin  kompleksnya  permasalahan  tenaga  kerja  di  dalam maupun  di luar  negeri  setelah  krisis  ekonomi  menghantam  sendi-sendi  perekonomian  Negara menimbulkan efek yang sangat besar bagi perkembangan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Banyak penyimpangan yang terjadi dalam program penempatan tenaga kerja Indonesia
1 Pedoman Sosialisasi Program Penempatan TKI ke Luar Negeri, Proyek Penyaluran dan Ekspor Jasa Tenaga Kerja Luar Negeri, TA. 1997/2000, h.1.
bagaimana perjanjian kerja terhadap perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri  dan  upaya  penyelesaian  hukum  bila  terjadi  sengketa  antara  tenaga  kerja  Indonesia dengan  perusahan  jasa  tenaga  kerja  Indonesia  (PJTKI)  serta  antara  tenaga  kerja  Indonesia dengan majikan tempat bekerja.

## METODE PENULISAN
Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini adalah penelitian hukum  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  undang – undang  (statue  approach) terkait tentang aturan tenaga kerja Indonesia dan perusahan jasa tenaga kerja Indonesia serta mengkajinya dengan kasus tenaga kerja Indonesia yang banyak terjadi dalam hubungannya dengan  perusahaan  jasa  tenaga  kerja  Indonesia    penelitian  ini  juga  menggunakan  studi dokumen  atau  bahan  pustaka  dengan  meniliti  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder yaitu berbagai literatur terkait penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk Perjanjian Kerja dalam Penempatan TKI di Luar Negeri
Kebijakan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri diarahkan pada peningkatan  kualitas  tenaga  kerja  yang  terampil  secara  bertahap  mengurangi  tenaga  kerja yang tidak / kurang terampil. Program penempatan TKI ke luar negeri bukanlah usaha yang berorientasi  pada  bisnis  komoditas  belaka,  melainkan  usaha  jasa  pelayanan  untuk memberdayakan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan.
Dengan  demikian  harkat  dan  martabat  pekerja  dalam  system  ekonomi  harus diutamakan. Penempatan TKI ke luar negeri tidak hanya didasarkan pada tersedianya tenaga kerja  di  dalam  negeri  /  yang  siap  ditempatkan  tetapi  juga  ditentukan  oleh  ada  tidaknya permintaan TKI dari luar negeri untuk dipenuhi dengan kualifikasi yang diminta.
Pelakasanaan kegiatan penempatan TKI ke luar negeri, sebagian besar dilakukan oleh badan  swasta  yang  biasa  disebut  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia  (PJTKI).  PJTKI adalah  badan  usaha  yang  berbentuk  perseroan  terbatas  (PT)  atau  koperasi  yang  berusaha dibidang jasa penempatan TKI ke luar negeri. Mengenai PJKTI tersebut telah diatur secara khusus dalam dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : KEP-204-MEN/1999 pada Bab II yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang persyaratan SIUP-PJTKI dan bagian kedua tentang perwakilan daerah dan perwakilan luar negeri.
Perusahaan  jasa  tenaga  kerja  Indonesia  (PJTKI  yang  menempatakan  tenaga  kerja Indonesia ke luar negeri harus mempunyai Agensi atau Mitra Usaha, dan atau pengguna jasa. Mitra  Usaha  Perusahaan  jasa  tenaga  kerja  Indonesia    adalah  instansi  atau  badan  usaha berbentuk  badan  hukum  di  luar  negeri  yang  bertanggung  jawab menyalurkan  tenaga  kerja Indonesia (TKI) kepada pengguna jasa. Segala macam bentuk kerjasama dengan Agensi dan atau Asosiasi Agensi di luar negeri harus dicermati serta dikonfirmasikan lebih dulu dengan instansi/lembaga  yang  berkompeten  di  luar  negeri,  sehingga  Perusahaan  jasa  tenaga  kerja
Indonesia  (PJTKI)    tidak  terjebak  pada  klausula  ketentuan  kerjasama  yang  melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di luar negeri.
Berdasarkan uraian tersebu, factor terpenting dalam penempatan TKI ke luar negeri itu sangat dipengaruhi oleh perjanjian kerja. Dalam hal ini perjanjian kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan Agensi dan atau pengguna jasa.
Perjanjian  kerja  sebagai  salah  satu  sumber  hukum  otonom  yang  bersifat  individual dalam  hubungan  kerja,  sampai  sekarang  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang perjanjian kerja secara khusus dan bersifat nasional, serta keberadaannya masih tersebar dalam dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang umumnya dibuat pada masa penjajahan belanda. 2
Pengertian perjanjian kerja banyak dikemukakan oleh Sarjana, sebagai perbandingan pengertian umum dari perjanjian kerja terdapat dalam kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pa sal 1601 a: “Perjanjian kerja adalah persetujuan dengan mana pihak satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawa perintah yang lain, si majikan untuk sesuatu waktu tertentu  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah.  Selain  itu  pengertian  mengenai perjanjian kerja juga diketengahkan oleh seorang pakar hukum perburuhan Indonesia, yaitu Bapak Imam Soepomo, yang menerangkan perihal pengertian tersebut beliau mengemukakan :
“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian kerja yang diadakan oleh buruh dan majikan dengan  menerima  upah  dan  dimana  buruh  menyatakan  kesanggupan  untuk  bekerja  pada majikannya dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.” 3
Selanjutnya  perihal  pengertian  perjanjian  kerja  menurut  pendapat  Subekti,  beliau mengatakan  dalam  bukunya  Aneka  Perjanjian,  disebutkan  bahwa  perjanjian  kerja  adalah :“Perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “majikan”, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri, adanya suatu upah atau gajio tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan dimana pihak yang satu berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain” .4
Ketentuan tersebut jika dibandingkan dengan pengertian perjanjian pada umumnya pada pasal 1313 KUHPerdata, jelas bahwa kedudukan antara pihak yang membuat perjanjian adalah sama dan seimbang, karena didalam pasal tersebut ditentukan bahwa satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.
Adapun pengertian perjanjian kerja tenaga kerja Indonesia didefinisikan secara tegas oleh H. Agus Vian Wahab “Suatu hubungan hukum secara individual antara majikan (pemberi kerja)  dengan  seorang  (TKI)  untuk  melakukan  pekerjaan  di  luar  negeri  dengan  perantara
2 Djumadi, ibid, h.82
3 M. Khoirul Huda, Pengaruh perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi TKI di Luar Negeri, Perspektif Hukum. Vol. 1 No. 2, Jurnal Ilmiah Fak. Hukum Univ. Hang Tuah, Surabaya, 200, h. 22
4 Subekti, Loc.cit., h.63
perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di bawah pembinaan, perlindungan dan ijin pemerintah.” .5
Adapun pengertian perjanjian kerja lebih khusu menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja  Indonesia  Nomor:KEP-44/MEN/1994  pasal  1  huruf  r  adalah  perjanjian  yang  dibuat secara tertulis antara Tenaga KErja Indonesia dengan pengguna jasa tenaga  kerja Indonesia (TKI), yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akan tetapi syarat pokok yang harus diperhatikan oleh meraka yang mengadakan perjanjian itu, telah dikemukakan dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 dan PP Nomor 49 Tahun 1954, yaitu :
1. Tidak  Boleh  bertentangan  dengan  hukum  ketertiban  hukum  dan  kesusilaan  (dalam arti yang luas)
2. Tidak  boleh  memaksakan  materi  yang  menimbulkan  deskriminasi,  jenis  (Khusus buruh perempuan atau khusu tenaga kerja perempuan atau laki-laki) dan deskriminasi upah, deskriminasi suku, deskriminasi politik, dan deskriminasi agama
Kemudian perjanjian tenaga kerja Indonesia (TKI) diatur lagi dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : KEP-204/MEN/1999 tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri pada pasal 1, antara lain : ayat 13 yang berbunyi “perjanjian penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara PJTKI dengan TKI yang memuat rencana penempatan TKI ke luar negeri, guna menjamin kepastian
Penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI)  oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI)  ”.  Ayat  14  yang  berbunyi  :  “Perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  tertulis  antara  TKI dengan pengguna, yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak Perjanjian kerja TKI dilaksanakan  dengan  itikad  baik  oleh  para  pihak,  sebagai  para  pihak  dalam  perjanjian  itu adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesi (PJTKI), Mitra usaha (Agensi), Pengguna Jasa (Majikan), dan Pemerintah. Dengan dibatnya surat perjanjian maka timbullah hak dan kewajiban masing – masing pihak. Dengan kata lain dari para pihak itu dituntut adanya prestasi terhadap isi perjanjian ini.
Dalam  melaksanakan  perjanjian  tenaga  kerja  Indonesia  harus  dituangkan  dalam  akta otentik dengan memperhatikan syarat – syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :
Perjanjian Tenaga Kerja itu dilakukan oleh beberapa pihak antara lain :
(1) Tenaga Kerja Indonesia selaku pribadi (Naturilijk person) dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia selaku badan hukum (recht person) ; (2) Tenaga Kerja Indonesi selaku pribadi dengan pengguna jasa (majikan). 6
Adapun pihak – pihak lain yang terkait dalam perjanjian itu diatur secara khusus dalam perjanjian kerjasama, misalnya antara perusahaan tenaga kerja Indonesia denga Mitra Usaha, pengguna jasa ataupun dengan pemerintah. Sebagaimana halnya subyek manusia, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) selaku badan hukum tersebut diatas mempunyai hak- hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat mengadakan hubungan hukum baik antara badan hukum  maupun  dengan  manusia,  dalam  kaitannya  dengan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh
5 M. Khoirul Huda, Op.cit., hl.23
6 M. Khoirul Huda, ibid, h.30
PJTKI, kita akan melihat dua sisi tanggung jawab yakni tanggung jawab yang terletak pada TKI sebagai akibat hukum.
Hak dan kewajiban perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI)  dan tenaga kerja Indonesia (TKI) diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Oleh karena itu sifat perjanjian adalah melakukan sesuatu maka antara kedua belah pihak terdapat prestasi dan kontra prestasi yang harus  dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak.  Demikian  juga  dengan  perjanjian  yang  dilakukan antara  TKI  dengan  majikan  diwujudkan  dalam  suatu  perjanjian  kontrak  pekerjaan (Employment Contract). Dalam perjanjian kerja ini bersifat lebih khusus karena menyangkut klausul – klausul  yang  mengikat  kedua  belah  pihak  dalam  hubungan  kerja.  Namun  pada umunya perjanjian / kontrak pekerjaan antara TKI dengan majikan isinya.
2. Ketentuan Hukum yang Mengatur Tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri
Di  Indonesia  masalah  ketenaga  kerjaan  merupakan  masalah  nasional  yang berkepanjangan.  Dalam  pengalaman  pelaksanaan  pembangunan  selama  ini,  terlihat  nyata bahwa  pertumbuhan  angkatan  kerja  yang  cukup  pesat  urang  dapat  diimbangi  oleh kemampuan  penciptaan  kesempatan  kerja.  Sehingga  terjadi  pengangguran  terbuka  yang berakumulasi setiap tahunnya.
Seperti Negara – Negara berkembang lainnya, salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh  Pemerintah  Indonesia  untuk  mengatasi  masalah  ketenaga  kerjaan  ini  adalah  dengan mengirimkan  tenaga  kerja  ke  luar  negeri.  Untuk  mengimplementasikan  kebijakan  ini dibentuk  Lembaga  Antar  Kerja  Negara  (AKAN)  oleh  Departemen  Tenaga  Kerja  Republik Indonesia,  yang  mengkoordinasikan  penyelenggaraan  penyaluran  angkatan  kerja  ke  luar negeri. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, AKAN bekerja sama dengan berbagai Perusahaan Pengarah  Tenaga  Kerja  Indonesia  (PPTKI)  dengan  didirikan  oleh  swasta  yang  tergabung dalam Indonesia Manpower Supplier Association (IMSA). 7
Sejak  tahun  1975  pengiriman  TKI  ke  luar  negeri  secara  resmi  diprogramkan  oleh pemerintah.  Apabila  dibandingkan  dengan  Negara-negara  Asia  lainnya  seperti  Thailand, Malaysia, Philipina, dan Korea Selatan, maka Indonesia sangat terlambat memulai program ini sehingga  jumlah  tenaga  kerja  yang berhasil  dikirim  ke  luar  negeri  lebih sedikit  disbanding Negara tersebut diatas.
Salah satu langkah strategis mengoptimalkan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah dengan mengembangkan mekanisme pengadaan dan penempatan calon tenaga  kerja  Indonesia  (TKI).  Itu  diawali  dengan  meningkatkan  pengenalan  masyarakat kepada program penempatan TKI. Dari pengenalan tadi diharapkan tumbuh dukungan positif dari masyarakat kepada program penempatan TKI, khususnya tumbuh minat menjadi TKI di kalangan pencari kerja.
Pada  saat  ini  masyarakat  luas  pada  umumnya  mengerti  dengan  baik  tentang  program penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Ketidak mengertian akan program penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat berakibat negative apabila setidaknya ada dua  hal.  Yaitu  pandangan  atau  opini  keliru  masyarakat  terhadap  program  itu,  serta berkurangnya  minat  menjadi  tenaga  kerja  Indonesia  (TKI)  atau  bahkan  terjerumusnya seseorang  kedalam  eksploitasi  oleh  pihak – pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Dan  hal tersebut telah terbukti dan menjadi sejarah hitam tenaga kerja Indonesia (TKI) ada dimana ribuan TKI kita dipulangkan oleh pemerintah Malaysia karena terbukti menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) gelap/illegal. Untuk mencegah hal tersebut terulang lagi di masa – masa yang
7 M. Arif Nasution, Orang Indonesia di Malaysia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.vii.
akan  datang  maka  perlu  dilakukan  sosialisasi  program  penempatan  TKI  kepada  segenap lapisan masyarakat.
Dengan adanya ketentuan hokum yang mengatur tentang penempatan TKI ke luar negeri tersebut  merupakan  upaya  yang  ditempuh  pemerintah  Indonesia  dalam  rangka pengembangan  dan  penyiapan  lapangan  pekerjaan  bagi  penduduk  Indonesia  untuk keperluanluar negeri baik itu formal maupun informal.
Kebijaksanaan  pemerataan  dan  peningkatan  kesempatan  kerja  serta  pelatihan  tenaga kerja  terus  dilanjutkan  dan  ditingkatkan  agar  menjangkau setiap  Negara  dan  terarah  pada terwujudnya angkatan kerja yang terampil dan tangguh. Kesempatan kerja terbuka bagi setiap orang  sesuai  dengan  kemampuan,  keterampilan  dan  keahliannya  serta  didukung  oleh kemudahan memperoleh pendidikan dan pelatihan, penguasaan teknologi, informasi ketenaga kerjaan serta tingkat upah yang sesuai dengan prestasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan. 8 Upaya pengiriman TKI melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) disamping untuk mengatasi banyaknya tenaga kerja didalam negeri yang belum memperoleh kesempatan lapangan  kerja,  upaya  tersebut  setidak-tidaknya  telah  mendatangkan  manfaat  yang  besar sekali, yaitu antara lain :
a) Mempercepat hubungan antar Negara (Negara pengirim dan Negara penerima).
b) Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran Negara (devisa)
Hubungan baik antar Negara kita dengan Negara penerima TKI harus berlandaskan pada prinsip saling menguntungkan dan sederajat yang nantinya akan membawa keuntungan besar antara kedua belah pihak. Untuk itu pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi TKI di Negara lain, baik dari segi hukum maupun norma – norma lainnya yang akan memberikan rasa aman pada mereka. Hak dan kewajiban diakui secara penuh dengan kodratnya sebagai manusi merdeka.

## Perlindungan Hukum Bagi TKI di Luaar Negeri
Proses golobalisasi ekonomi sudah berlangsung sejak lama, dan dalam kenyataan telah berdampak  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan  manusia.  Sejalan  dengan  pesatnya pertumbuhan industry-industri multinasional di berbagai Negara, salah satu fenomena yang sering juga terlihat di banyak Negara adalah timbulnya arus migrasi antar Negara khususnya migrasi  tenaga  kerja  dari  Negara-negara  berkembang  menuju  Negara  yang  lebih  maju.  Hal tersebut menyentuh juga ke Indonesia, dimana tenaga kerja Indonesia atau yang biasa disebut TKI merupakan suatu fenomena social ekonomi dan budaya.
Program penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu upaya  pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  rangka  pendaya  gunaan  tenaga  kerja  dengan memanfaatkan  pasar  kerja  internasional.  Hal  ini  dilatar  belakangi  oleh  adanya  masalah ketenaga kerjaan yang terus berkembang di Indonesia tenaga kerja Indonesia (TKI ) meskipun merupakan salah satu bentuk upaya menekan angka pengangguran di dalam negeri maupun belum  secara  maksimal  mampu  memberikan  kesejahteraan  bagi  pelakunya.  Permasalahan tenaga  kerja  Indonesia  (TKI)    merupakan  permasalah  yang  kompleks  yang  terkait  dengan masalah makro dari social politik dari Negara Indonesia.
Dalam hal program penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri,  kebijakan pemerintah  Republik  Indonesia  dari  masa  ke  masa  sering  mendapat  sorotan  dan  kritisi berbagai  pihak  dan  lapisan  baik  di  dalam  negeri  sendiri  namun  juga  dunia  internasional. tenaga kerja Indonesia sering mendapatkan permasalahan hukum yang tidak pernah tuntas.
8 M. Khoirul Huda, op.cit, h.20
Banyaknya kasus penyelewenangan dan penyimpangan di lapangan menyebabkan TKI tidak pernah mendapatkan hasil jerih payah dalam arti kesejahteraan yang sebenarnya. Hal tersebut diperparah dengan perlindungan hukum yang sangat minim sehingga terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap para tenaga kerja Indonesia.
Pada September – Oktober 2002, Indonesia kebanjiran warga sendiri, ratusan ribu TKI di Malaysia  pulang  kampong  karena  “diusir”  Negara  tersebut.  Ribuan TKI  illegal  di  Malaysia harus bersusah payah untuk pulang ke tanah air. Pemulangan TKI ini baik secara sukarela maupun dideportasi, merupakan bagian dari upaya pemerintah Malaysia untuk mengutangi sekitar 600 ribu pekerja asing illegal di negeri tersebut, yang sebagian besar dari Indonesia. 9 Berdasarkan pasal 33 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-02/Men/1994 tentang Penempatan  Tenaga  Kerja  di  Dalam  dan  Luar  Negeri,  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan kewajiban pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia. Untuk menjamin perlindungan TKI di luar negeri secara menyeluruh maka perlu penanganan hukum yang memadai.
Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Namun demikian program perlindungan hukum tersebut tetap ada dalam berbagai ketentuan yang mengatur tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan mengemukakan perlunya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada :
1. Undang-undang ketenaga kerjaan Nomor 25 tahun 1997 Dalam bab IX tentang pelayanan penempatan tenaga kerja, yang diatur secara rinci tentang  perlindungan  yang  dimaksud.  Pada  pasal  143  (3)  menetapkan  bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja (termasuk di luar negeri) harus memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, pentingnya perlindugan itu, ditegaskan kembali dalam pasal 147, yang menetapkan bahwa penyelenggara penempatan tenaga kerja  oleh  masyarakat  wajib  memenuhi  syarat  berupa  memberikan  jaminan perlindungan  bagi  tenaga  kerja  yang  ditempatkan.  Jaminan  perlindungan  yang dimaksud meliputi  antara  lain  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja serta kesejahteraan  tenaga  kerja  mulai  keberangkatan  dari  daerah  asal,  selama  bekerja hingga kembali ke daerah asal.
2. Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor:  KEP-44?MEN/1994  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri dan di Luar Negeri. Perlindungan  hukum  tenaga  kerja  Indonesia  diatur  dalam  pasal  63,  yaitu  “Bahwa perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri setiap pemberangkatan harus diberitahukan serta tepat waktu dan setibanya di Negara tujuan harus dijemputi pengguna jasa atau mitra usaha di luar negeri. Dalam rangka perlindungan setiap calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus menandatangani perjanjian kerja  yang  terlebih  dahulu  ditandatangani  oleh  pihak  pengguna  jasa  tenaga  kerja Indonesia.”
Dalam  pedoman  sosialisasi  program  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar negeri, yang dikeluarkan oleh Proyek Penyaluran dan ekspor Jasa Tenaga Kerja, Direktorat Jasa  Tenaga  Kerja  Luar  Negeri  Tahun  Anggaran  1999/2000,  perlindungan  tenaga  kerja Indonesia  di  luar  negeri  tercantum  dalam  Bab  III  tentang  Tema  dan  Materi  Sosialisasi, bagian B nomor 6 tentang perlindungan TKI, yaitu :
9 Agus Widarjono, TKI di Negeri Jiran, Kemana Harus Mengadu Nasib, Jawa Pos, 6 Agustus 2002
a. Perlindungan sebelum penempatan ; (1) tenaga kerja Indonesia memperoleh kejelasan informasi tentang keabsahan PJTKI, lowongan pekerjaan dan jabatan, gaji, pembiayaan penempatan dan prosedur penempatan; (2) tenaga kerja Indonesia memenuhi syarat kesehatan fisik dan kesiapan mental;(3) tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan kerja  dan  kemampuan  berbahasa  (negera  setempat):  (3)  tenaga  kerja  Indonesia memiliki  dokumen  yang  diperlukan  dengan  lengkap  (paspor,  visa  kerja,  tiket perjalanan): (4) tenaga kerja Indonesia memiliki nomor rekening bank: (5) tenaga kerja Indonesia  memahami  iji  perjanjian  kerja  dan  menandatanganinya:  (6)  tenaga  kerja Indonesia  memiliki  kartu  peserta  asuransi  perlindungan  TKI:  (6)  tenaga  kerja Indonesia memperoleh bebas fiscal luar negeri.
b. Perlindungan  selama  penempatan:    (1)  tenaga  kerja  Indonesia  dengan  dibantu pengguna  jasa  atau  mitra  usaha  perusahaan  jasa  tenaga  kerja  Indonesia  (PJTKI) melaporkan  kebesarannya  kepada  perwakilan  RI;  (2)  tenaga  kerja  Indonesia  secara berhak  berkomunikasi  dengan  keluarga, PJTKI  dan  Perwakilan  Republik  Indonesia :(3)  tenaga  kerja  Indonesia  memenuhi  dengan  baik  kewajibannya  dalam  perjanjian kerja dan berupaya mendapatkan pemenuhan hak-haknya sebagaimana mestinya; (4) tenaga  kerja  Indonesia  menghindarkan  diri  dari  tindakan  atau  hal-hal  yang bertentangan dengan peraturan dan adat istiadat Negara setempat:  (5) tenaga kerja Indonesia memahami cara penyelesaian permasalahan yang dihadapinya, baik sendiri maupun dengan bantuan pengguna jasa, mitra ua=saha, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) atau Perwakilan republic Indonesia.
c. Perlindungan sesuai penempatan : (1) tenaga kerja Indonesia melapor ke perwakilan RI  karena  berakhirnya  perjnajian  kerja  ;  (2)  Pengguna  jasa/agensi  mengantar  ke Bandara  dan  membiayai  kepulangan  tenaga  kerja  Indonesia  ke  Indonesia  :  (3) perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) melaporkan kepulangan TKI kepada Departemen  Tenaga  Kerja,  Karena  :  (a)  Perjanjian  kerja  berakhir;  (b)  tenaga  kerja Indonesia kecelakaan/sakit/meninggal: (c) tenaga kerja Indonesia bermasalah. Perusahaan jasa tenaga kerja mempunyai tanggung jawab :
1. perusahaan  jasa  tenaga  kerja  Indonesia  (PJTKI)  bertanggung  jawab  atas kepulangan, keselamatan, dan kesejahteraan TKI sampai daerah asal.
2. perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) bertanggung jawab atas hak-hak TKI yang belum diselesaikan atau belum dipenuhi oleh pengguna jasa.
3. Pembinaan    tenaga    kerja  Indonesia  (TKI)  purna  kerja  guna  peningkatan kesejahteraan lebih lanjut.\
Selain itu perlindungan tenaga  kerja Indonesia (TKI)jugta melalui sarana asuransi seperti pada ketentuan yang berlaku yaitu : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-92/MEN/1998 tentang Perlindungan tenaga  kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri melalui  asuransi,  yang  kemudian  dilengkapi  dengan  keputusan  Direktur  Jenderal Penempatan  Tenaga  Kerja  Nomor  KEP-107/BP/1999  tentang  Petunjuk  teknis perlindungan tenaga  kerja Indonesia (TKI)  di Luar Negeri Melalui Asuransi.
Selain itu upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia secara garis besar meliputi upaya prefentif dan upaya represif (khususnya dari Malaysia). 10
1. Upaya preventif akan terpusat pada dua pokok persoalan.
a. Pemberangkatan,  perlindungan  sebelum  pemberangkatan  berupa  pemberian
pembekalan, dan pemantapan motivasi, etos kerja, pengenalan situasi dan kondisi kerja di Negara tujuan.
b. Perlindungan  tenaga  kerja  ketika  berada  di  Negara  tujuan,  merupakan  masalah yang paling rawan, dikarenakan TKI harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi  budaya  setempat,  langkah – langkah  yang  harus  ditempuh  antara  lain  : melakukan pendataan secara akurat (regristasi), menjalin hubungan  baik antara Negara  khususnya  Negara  tujuan  TKI,  adanya  sikap  pro  aktif  dari  perwakilan Indonesia di luar negeri (Negara tujuan), pemberdayaan atase ketenaga kerjaan di Negara tujuan.
2. Upaya represif
Atase  ketenagakerjaan  di  negara  tujuan  TKI  atas  nama  pemerintah  Republik Indonesia perlu mengambil langkah/tindakan – tindakan :
1. Bertindak proaktif menyelesaikan kasus dengan apart keamanan di luar negeri sesuai dengan aturan undang – undang yang berlaku di Negara tujuan.
2. Apabila  kasus  itu  belum  dapat  diselesaikan,  maka  tenaga    kerja  Indonesia (TKI)  yang  terkena  pemutusan  hubungan  kerja  ditampung  disuatu  tempat untuk tujuan dipulangkan ke tempat asal, atau dipekerjakan di tempat lain.
3. Kerja  sama  dengan  atase  memberi  bantuan  hukum  kepada  tenaga    kerja Indonesia (TKI) yang sedang mengalami proses peradilan.

## Upaya Penyelesaian Bila Terjadi Permasalahan Antara TKI Dengan Pengguna Jasa TKI
Dari berbagai peraturan yang mengatur tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini, ada satu  hal  yang  dominan,  bahwa  bidang  ekonomi  ini  adalah  bisnis,  sehingga  selalu  terbuka kemungkinan  terjadinya  permasalahan,  baik  itu  berupa  sengketa/perselisihan,  pelanggaran dan kerentanan pada pemenuhan hak dasar para TKI, ataupun kejahatan terhadap HAM yang sangat tidak manusiawi.
Permasalahan  yang  ada  dan  sering  terjadi  sangatlah  kompleks,  dipandang  dari berbagai kepentingan yang ada. Kepentingan yang dibawa oleh masing-masing pihak dalam hubungan kerja TKI di luar negeri berbagi macam dan tentunya dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda pula. Sehingga dalam penyelesaian bila terjadi permasalahan, kebaikan dan keuntungan  bagi  semua  pihak,  harus  menjadi  ide  dasar  bagi  usaha  perbaikan  yang  akan dilakukan.
Dalam  hal  penyelesaian  permasalahan  yang  terjadi  antara  TKI  dengan  pengguna jasa/majikan, pihak PJTKI harus proaktif untuk turut serta didalamnya, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-204/MEN /1999 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pasal 52 yang menentukan bahwa PJTKI wajib menyelesaikan permasalahan dan atau perselisihan yang terjadi antar TKI dengan pengguna.
Dalam menyelesaikan permasalahan dan atau perselisihan yang dimaksud pada ayat (1), PJTKI wajib berkoordinasi dengan Perwalu atau Mitra Usaha dan dapat minta bantuan kepada perwakilan RI dengan memberikan atau menunjukan bukti pendaftaran Perwalu dan atau Mitra Usaha serta dokumen yang berkaitan dengan penempatan TKI yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kegiatan TKI di luar negeri, yang dilakukan oleh PJTKI ada 2 sisi tanggung jawab berdasarkan pasal tersebut diatas, yaitu tanggung jawab yang terletak pada PJTKI dan tanggung jawab kepada TKI sebagai akibat hukum.
Oleh karena sifat perjanjian adalah melakukan sesuatu maka antara kedua belah pihak yaitu TKI dan pengguna jasa terdapat prestasi dan kontra prestasi yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Permasalahan sering terjadi manakala apa yang ditentukan dalam perjanjian kerja
tersebut  tidak  dipenuhi  atau  dilanggar  secara  hukum.  Dalam  penyelesaian  masalah kedudukan salah satu pihak tidak seimbang maka tidak akan tercapai keadilan. Kedudukan yang tidak seimbang itu terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah yaitu TKI.
Demi  tercapainya  penanganan  penyelesaiannya  permasalahan  TKI  di  luar  negeri dengan  pihak  pengguna  jasa/majikan,  maka  Direktorat  Jasa  Tenaga  Kerja  ke  Luar  Negeri menyusun  pedoman  untuk  digunakan  dalam  penyelesaian  permsalahan  yang  terjadi.  Cara penyelesaian maslaah tersebut termuat dalam Pedoman Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri pada BAB III huruf B bagian 7 yaitu :
a. Jika terjadi permasalahan antara TKI dengan pengguna jasa dapat diselesaikan secara musyawarah  untuk  mufakat  dengan  mengacu  pada  perjanjian  kerja  dan  peraturan perundangan yang berlaku di Negara setempat.
b. Perwakilan  luar  negeri  dan  mitra  usaha  harus  aktif  membantu  menyelesaikan permasalahan TKI dimaksud.
c. Apabila diperlukan penyelesaian masalah TKI, dapat meminta bantuan perwakilan RI setempat.
d. Dalam  hal  TKI  tertimpa  kecelakaan,  sakit  atau  meninggal  dunia  di  luar  negeri, pelaksanaan penempatan TKI bertanggung jawab sepenuhnya untuk :
1. Mengurus perawatan atau pemakaman di dalam atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui perwakilan luar negeri dan mitra usahanya.
2. Mengurus  harta  peninggalan  dan  hak-hak  TKI  yang  belum  diterima  untuk diserahkan kepada ahli waris TKI yang bersangkutan.
e. Dalam hal TKI tertimpa kecelakaan atau meninggal dunia di luar negeri, pengguna jasa melaporkan kepada mitra usaha, perwakilan luar negeri , perwakilan RI atau PJTKI pelaksana penempatan tenaga kerja lainnya.
f. Perwakilan  RI  di  Negara  setempat  menghimpun  data  otentik  dari  instansi  yang berwenang dan melaporkan secara tertulis kepada DIrektorat Jasa Tenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat Pengawasan Norma Kerja, serta memberitahukan kepada ahli waris yang bersangkutan.
Salah  satu  keberhasilan  penyelesaian  permasalahan  TKI  di  luar  negeri  dengan pengguna jasa/majikan adalah dengan adanya sikap proaktif dari aparat perwakilan kita di luar negeri. Sikap proaktif ini harus dilengkapi dengan proaktif mengambil langkah-langkah yang diperlukan melalui jalur hukum dan diplomasi manakala menjumpai TKI yang terlibat masalah .11
Penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan atau perburuhan di Indonesia meman berbeda dengan penyelesaian sengketa/perselisihan ketenagakerjaan yang terjadi antara TKI dengan majikan  atau  pengguna  jasa  di  luar  negeri.  Namun  secara  normatif  penyelesaian  sengketa ketenagakerjaan  tersebut  adalah  sama.  Setiap  perselisihan  perburuhan  harus  diselesaikan secara musyawarah melalui perundingan antara majikan dan buruh/tenaga kerja. Persetujuan yang dicapai melalui perundingan akan disusun menjadi perjanjian perburuhan. Jika dalam musyawarah atau  perundingan  tersebut tidak  dapat  menyelesaikan  masalah  mereka,  maka dapat ditempuh penyelesaian permasalahan melalui :
1) Panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (P4D)
2) Arbritase
11 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, 2001, h.43
Penyelesaian perselisihan melibatkan mitra usaha dari PJTKI dan atau perwakilan luar  negeri.  Dalam  penyelesaian  tersebut  apabila  diperlukan  dapat  meminta  bantuan perwakilan  RI  atau  bekerja  sama  dengan  Badan  Pengembangan  Penempatan  Tenaga  Kerja atau  disebut  PUP2TK  yang  ditunjuk  Menteri.  Keterlibatan  perwakilan  RI  tersebut  hanya bersifat  pemberian  bantuan  tanpa mencampuri  urusan  instansi  yang  berwenang di  Negara setempat.

## SIMPULAN
Perjanjian  kerja  bagi  Tenaga  Kerja  Indonesia  adalah  suatu  hubungan  hukum  secara individual  atau  majikan  (pengguna  jasa)  dengan  seorang  pekerja  (TKI)  untuk  melakukan pekerjaan di luar negeri dengan perantara Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dibawah  pembinaan,  perlindungan  dan  ijin  pemerintah.  Perjanjian  kerja  berbentuk  baku (standar  contract)  dimana  klausala-klausala  dalam  perjanjian  kerja  tersebut  telah  dibuat Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia  atas  kuasa  dari  pengguna  jasa  di  luar  negeri. Perjanjian  Kerja  Tenaga  Kerja  Indonesia  dibuat  untuk  melindungi  hak-hak  Tenaga  kerja Indonesia  dan  pengguna  jasa  di  luar  negeri.  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  oleh pemerintah RI dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :Tindakan preventif, dengan mengawasi proses pembuatan perjanjian kerja antara TKI dengan pengguna jasa. Dan Tindakan represif, melalui  pemberdayaan  atase  ketenagakerjaan  di  luar  negeri  dengan  jal  membantu menyelesaikan kasus permasalahan  yang dihadapi TKI di luar negeri. Permasalahan TKI di luar  negeri  bias  diakibatkan  oleh  Perbuatan  melawan  hukum  karena  melanggar  perjanjian kerja. Upaya penyelesaian permesalahan TKI dengan pengguna jasa/majikan mengacu pada peraturan perundang-undangan setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Nasution M., Orang Indonesia di Malaysia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001. Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Rajawali Pers, Jakarta, Cet.4, 2002 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, 2001, h.43 Koko Kosidin H., Perjanjian Perjanjian Perburuhan Peraturan Perusahaan, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.
Mokhamad Khoirul Huda, Pengaruh Perjnajian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi TKI di Luar Negeri (study kasus TKI di Malaysia), Perspektif Hukum, Vol.1 No. 2, Jurnal Ilmiah Fak. Hukum Univ. Hang Tuah, Surabaya, 2001 Subjektif, Aneka Perjanjian, Alumni Bandung, Cet.IV, 1987, h.63 Direktorat Jasa Tenaga Kerja Indonesia, Pedoman Sosialisasi Program Penempatan TKI ke Luar Negeri, Proyek Penyaluran dan Ekspor Jasa Tenaga Kerja Luar Negeri, TA.1997/2000