YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume  3 Nomor 1, April 2023, hlm. (44-56) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Pemberian Sanksi bagi Anak Korban Perkosaan
Incest yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN)
Dinda Tania Wardani
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Sedati Agung II Ds. Manyar Kab. Sidoarjo
Email: dindatania36@gmail.com
Anajeng l Esri Edhi l Mahanani Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1 .
Info l Artikel | l Submitted : 23 Agustus 2022 | l Revised : 15 Maret 2023 | l Accepted : 20 Maret 2023
How l to l cite:  Dinda  Tania  Wardani,  Anajeng  Esri l Edhi l Mahanani,  “Pemberian  Sanksi bagi  Anak  Korban l Perkosaan Incest yang l Melakukan  Aborsi l (Studi  Kasus  Putusan Nomor l : 5/ l Pid.Sus-Anak l /2018/ l PN.Mbn)”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 44-56.

## ABSTRACT:
Kids  are  the  following  technology  of  the  country  whose  rights  have  to  be  included,  the  state  has provided  a  legal  umbrella  as  stipulated  in r egulation  wide  variety  23  of  2002  regarding  child  safety,  and regulation wide variety 11 of 2012 regarding the kid crook Justice device. In the current era, there are many problems  in  Indonesia  related  to  children  as  victims  of  sexual  crimes  where  children  must  be  protected, especially as victims and have not been able to account for the law. One of which is in the district l court docket range : l 5/Pid.Sus-child/2018/PN.MBN l the case of the crime of abortion. A 15 year old child is sentenced to commit an abortion against a child in the womb, a child has an abortion due to an 18 year old sibling. The punishment given by the judge to a child victim of rape is contrary to Article forty eight of the crook Code. Where a children sufferer of rape is requested to be held criminally accountable. consequently, this have a look at will speak a way to modify abortion from rape in step with fine regulation in Indonesia, the way to shield kids who are abortionists on account of incestuous rape. The approach used on this examine is a normative juridical approach. This research data was obtained through primary data, namely the decision of the district court  number:  5/Pid.Sus-Child/2018/PN.MBN.  This  research  aims  to  present  a  situation  or  formulate  a problem  according  to  the  available  data.  Therefore  it  is  clear  that  this  study  (Study  Number:  5/Pid.Sus- Anak/2018/PN.MBN) uses normative legal procedures with the aim of obtaining a clear picture regarding the judicial review of criminal convictions against minors who are victims of criminal acts incestuous rape who underwent an abortion. The l effects of this l take a look at imply that the selection wide variety : 5/Pid.Sus- child/2018/PN.MBN is still contradictory, a child who is still 15 years old is sentenced to commit the crime of abortion against a child in the womb. The child had an abortion because of his older brother. The punishment given by the judge to a child victim of rape is contrary to Article forty eight of the crook Code. In which a child sufferer of rape is asked to be held criminally responsible.
Keywords : Abortion, Child, Incest Rape Victim.

## ABSTRAK:
Anak  ialah  generasi l penerus  bangsa l yang l hak-hak  nya  harus  dilindungi,  negara  sudah menyampaikan payung hukum sebagaimana yang termaktub pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Perihal Perlindungan Anak, serta Undang- Undang No 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana  Anak.  Di  era  saat  ini  banyak  perkara  di  Indonesia  terkait anak  sebagai  korban  kejahatan seksual yang mana anak harus dilindungi terlebih lagi sebagai korban dan belum mampu untuk mempertanggung  jawabkan  hukum.  Salah  satunya  di  putusan  pengadilan l negeri  Nomor  : l 5/Pid.Sus l -Anak/2018 l /PN.MBN l perkara  tindak  pidana l aborsi.  Anak  yang l berusia  15 l tahun dipidana l melakukan tindak l pidana aborsi l terhadap anak l pada kandungan, anak melakukan aborsi dampak oleh l kakak kandungnya l yang berusia l 18 l tahun. Pidana yang l diberikan hakim l terhadap anak korban perkosaan bertentangan l sebagaimana Pasal 48 l Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana seseorang anak korban pemerkosaan diminta pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu,  penelitian  ini  akan  membahas  perihal  Bagaimana  pengaturan  tentang  aborsi  berasal  akibat pemerkosaan dari hukum positif pada Indonesia, Bagaimana perlindungan bagi anak pelaku aborsi akibat dari perkosaan incest. Metode yang dipergunakan pada penelitian l ini adalah metode l yuridis l normatif. Data penelitian l ini diperoleh l melalui data primer yakni pada putusan pengadilan negeri nomor : 5/ l Pid.Sus- l Anak/2018/ l PN.MBN . Penelitian l ini bertujuan untuk menyajikan situasi atau merumuskan  persoalan  sesuai  menggunakan  data  yang  tersedia.  Oleh  sebab  itu  jelaslah  bahwa penelitian ini (Kajian Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN) memakai prosedur hukum normatif dengan  tujuan  untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas  perihal  uji  materiil  penjatuhan  pidana terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pemerkosaan incest yang menjalani  aborsi. Hasil  penelitian l ini  memberikan  bahwa  putusan  Nomor l :  5/ l Pid.Sus- l Anak/2018/ l PN.MBN masih kontradiktif, anak l yang masih berusia l 15 tahun l dipidana melakukan tindak l pidana aborsi l terhadap anak pada kandungan. Anak tersebut melakukan aborsi dampak oleh kakak kandungnya. Pidana yang l diberikan hakim l terhadap anak korban perkosaan bertentangan l menjadi  mana  Pasal l 48  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Dimana  seseorang  anak  korban pemerkosaan diminta pertanggung jawaban pidana.
Kata Kunci : Aborsi, Anak, Korban Perkosaan Incest.

## Pendahuluan
Anak l adalah  generasi l penerus bangsa l yang l hak-hak  nya  harus dilindungi  agar  kehidupannya  bisa berjalan  dengan l normal.  Negara l telah menyampaikan
payung l
hukum
sebagaimana yang termaktub di l Undang- Undang  Nomor l 23  Tahun l 2002  perihal l
perlindungan l Anak,  dan l Undang- Undang  Nomor l 11  Tahun l 2012  perihal l Sistem  Peradilan l Pidana l Anak.  Pada proses  perihal  penyelesaian  masalah anak l yang  berkonflik l dengan l hukum, memastikan  bahwa l meskipun  anak l melakukan  tindak l pidana  namun l hak- haknya  tetap  terlindungi l selayaknya anak  pada  umumnya.  Selain l itu,  anak juga  membutuhkan l peranan  orang  tua l menjadi  tempat  berlindung  sebab  anak belum sepenuhnya  mandiri pada melakukan aktivitas sehari-hari layaknya orang dewasa. 1 Kondisi  pada  perkembangan kehidupan  masyarakat  yang  semakin maju  menyebabkan  kehidupan  anak semakin tidak bersahabat bagi perkembangan  anak,  dimana  anak  juga bagian dari kehidupan masyarakat yang tak  terpisahkan  berasal  masyarakat lainnya.  Pada  Komnas  wanita  mencatat bahwa  di  tahun  2020  ada  215  perkara incest dimana 15 perkara nya yaitu anak wanita.  Meskipun  menurun l dari  tahun l lalu  sebanyak  822  kasus,  hal l ini  tetap l menjadi  sebuah  problem  yang  wajib cepat ditangani sebab perkosaan incest ini terjadi  secara  terus menerus  dari  tahun 2016.  Dampak  yang  paling l merugikan korban l perkosaan  adalah  terjadinya l kehamilan yang l tidak dikehendaki serta bertentangan  menggunakan  hak-hak reproduksi. Akibat dari kehamilan antara lain  menderita  akibat  fisik,  mental,  dan
1 Arif  Gosita, Masalah  Perlindungan Anak (Jakarta:  Bhuana  Ilmu  Populer,  2004), hlm 21.
2 Mustakim  Mahmud,  “Penerapan Sanksi  Pidana  Anak  Menurut  Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,”
sosial. Hal l ini bisa membuat para korban l untuk  melakukan l aborsi  ilegal l yang membahayakan l nyawa  mereka l sendiri, seperti  yang  dilakukan  menggunakan metode  non-medis,  oleh l orang  non- medis l yang  tidak l memenuhi  kondisi, atau  pada  wanita  ahli  kandungan l yang tidak l layak.  Tindakan  yang  melanggar hukum memaksa bayi atau janin menjadi ada  sebelum  ini  sering  digambarkan sebagai aborsi provokatus atau dianggap sebagai aborsi. 2
Menurut ketentuan aturan pidana sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  346, 347,  348,  serta  349  KUHP,  aborsi  atau pengingkaran  hak  hidup  anak  dalam kandungan  diancam  dengan  pidana. Menurut  Pasal l 75  Ayat l (2) l Undang- Undang  Nomor l 36  Tahun l 2009  Tentang l Kesehatan,  yang  kemudian l diperkuat menggunakan  pengesahan  Peraturan l Pemerintah  Nomor l 61  Tahun l 2014 Tentang l Kesehatan l Reproduksi,  aturan tersebut  masih  mengizinkan  seseorang untuk melakukan aborsi, namun dengan alasan l yang  dipengaruhi  yaitu l alasan dengan  tanda  medis l serta  anak l yang akan lahir dari l perkosaan. 3
Dengan  banyak  nya  perkara perkosaan  yang  menimpa  wanita  serta anak,  apakah  adil  bila  aparat  penegak hukum  memberikan  eksekusi  penjara pada anak yang menggugurkan kehamilan  dampak  perkosaan.  Tetapi, aborsi bisa dilegalkan l sebagaimana Pasal l 75  Ayat l (2) l Undang-Undang  Nomor l 36 Tahun l 2009  Tentang l Kesehatan  yang l menegaskan  dilegalkan  nya  aborsi l karena  adanya  stress  berat  psikologis l dampak perkosaan. Bahwa pada pelaksanaan  nya  anak  pelaku  tindak pidana  aborsi  dampak  perkosaan incest pula  wajib  menerima  perhatian,  supaya
Indonesian  Journal  of  Criminal  Law 1,  no.  2 (2019): 128 – 38.
3
Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Waluyadi, Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran (Jakarta:
Djambatan, 2007), hlm 17.
terhindar l dari suatu l praktik aborsi l yang tidak l aman. Menggunakan perlindungan
l hukum  dan  HAM  terhadap l pelaku tindak l pidana  aborsi l yang  sekaligus l menjadi l korban pelecehan l seksual.
4
Putusan l yang bertentangan pada putusan  pengadilan l negeri  nomor  :
l 5/Pid.
l Sus-Anak/ l 2018/PN. l MBN. putusan  pengadilan l Muara  Bulian, Batanghari, Jambi l tentang tindak pidana l aborsi.  Narapidana l WA,  yaitu  anak l di bawah  umur  di  bawah  15  tahun, dinyatakan  bersalah  menggugurkan kandungan  anak;  hal  ini  dilarang  oleh Pasal 77 l A KUHP. Menurut Pasal l 45 UU l perlindungan l Anak,  WA  dinyatakan bersalah melakukan aborsi dan divonis l 6 (enam l ) bulan penjara l serta 3 l (tiga) bulan l pengembangan  pekerjaan.  Mengingat kakak  WA,  AA,  yang  berusia  18  tahun, menjadi penyebab aborsinya.
Vonis hakim kepada WA melanggar  Pasal  48  KUHP.  Di  pasal tersebut  bertentangan  dengan  Pasal l 75 Ayat l (2) l Undang-Undang  Nomor l 36 Tahun l 2009  Tentang l Kesehatan  yang l menegaskan  dilegalkan  nya  aborsi l karena  adanya  dampak  perkosaan, namun anak menjadi tersangka dan harus mempertanggung  jawabkan.  Penulis tertarik  meneliti  karena  dari  kasus  anak tersebut  di  Indonesia  kurang  lebih menekankan  peraturan  agar  anak  tidak dijatuhi  hukuman  terkecuali  di  bimbing lebih  baik  lagi  bukan  sanksi  pidana karena anak belum bisa
mempertanggung  jawabkan  perbuatan pidana  terlebih  anak  sebagai  korban. Sesuai  latar l belakang  tersebut l diatas, maka bisa dirumuskan l rumusan persoalan yakni sebagai l berikut:
1.Bagaimana l pengaturan         tentang aborsi      dari     akibat      pemerkosaan berdasarkan       hukum      positif l di
4 Komnas  Perempuan,  “Perempuan
Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan
l Indonesia?
2.Bagaimana l perlindungan   bagi   anak pelaku l aborsi   akibat   dari perkosaan incest ?

## Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  penulis meliputi pendekatan pemecahan masalah,  pendekatan  teoritis,  dan pendekatan  yuridis  normatif  dengan menggunakan  peraturan  perundang- undangan.  Teori  normatif  hukum berpendapat  bahwa  aturan  adalah  apa yang  telah  dikodifikasikan  menjadi hukum  perundang-undangan (law  in books) atau  bahwa  hukum  dicermati menjadi  hukum  atau  norma  yang berfungsi sebagai standar bagi apa yang dianggap  sebagai  sikap  manusia  yang layak.  Jenis  penelitian  hukum  lain  yang memasukkan  aturan  ke dalam  kerangka norma  disebut  sebagai  yuridis  normatif. Asas, prosedur, norma yang diambil dari aturan  hukum,  putusan  pengadilan, kesepakatan,  dan  doktrin  membentuk kerangka  proses  yang  bersangkutan (ajaran). 5
Metode penelitian yang dipergunakan ialah penelitian perspektif hukum,
yang bertujuan untuk menyajikan  situasi  atau  merumuskan persoalan sesuai menggunakan data yang tersedia.  Oleh  sebab  itu  jelaslah  bahwa penelitian ini (Kajian l Nomor : 5/ l Pid.Sus-
l Anak/2018/ l PN.MBN) memakai prosedur l hukum normatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas perihal  uji  materiil  penjatuhan  pidana terhadap  anak  di  bawah  umur  yang menjadi korban tindak pidana
pemerkosaan incest yang  menjalani aborsi.
Penanganan  Di  Tengah  Covid- 19,” Catatan Tahunan , 2021.
5 Mukti  Fajar  and  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
Hasil dan Pembahasan Pengaturan  tentang  Aborsi  dari  Hasil Pemerkosaan  Menurut  Hukum  Positif di Indonesia
1.Pengaturan    Tentang    Aborsi   Akibat Pemerkosaan  Pada  Hukum  Positif Di
Indonesia
Pemerkosaan  adalah  ekspresi paksa dari  hasrat seksual  seseorang dan dianggap  sebagai  pelanggaran  standar dan  ketertiban  sosial.  Korban  perkosaan mengalami  kesulitan  fisik,  psikologis, dan sosial.
Secara
psikologis, pemerkosaan  juga  dapat  menyebabkan korban hamil tanpa kehendaknya. Dalam situasi  ini,  korban  menggugurkan  bayi untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. 6 Kesehatan dan keselamatan ibu  hamil  sangat  terancam  oleh  aborsi ilegal, dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Dua penyebab utama kematian perempuan  yang l melakukan  aborsi l adalah  pendarahan  yang l terus  berlanjut serta  infeksi  setelahnya.  Pada  intinya, aborsi  bertentangan  dengan  hukum  di Indonesia. Pasal l 299, l 346, 347, l 348, serta 349 l KUHP  mengatur  tentang  perbuatan l ini, yang dalam publikasi hukum pidana disebut  aborsi.  Pemerintah  diwajibkan berdasarkan  Pasal  77  UU  Kesehatan untuk melindungi wanita dari melakukan  aborsi  yang  berkualitas rendah, berbahaya, dan tidak bertanggung jawab, melawan persyaratan  hukum,  dan  disebutkan l pada Pasal l 75 ayat l (2) serta l (3).
Sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang 36 l Tahun 2009 l Tentang l Kesehatan,  bila  berkaitan  dengan l tindakan  aborsi l dampak  perkosaan, aborsi  pada  umumnya  ilegal  tetapi dikecualikan  dalam  situasi  tertentu, seperti  kehamilan  akibat  perkosaan. Penggunaan  hak  anak  masih  dilarang dalam Putusan l Pengadilan Negeri l Muara
Bulian l Nomor : l 5/Pid.
l Sus- Anak/ l 2018/PN. l MBN.  Anak  divonis  6 l
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam
(enam) bulan l penjara serta 3 (tiga) bulan pengabdian masyarakat sebagai pembina. Hamil oleh saudara kandungnya  adalah  dorongan  untuk kejahatan aborsi, dan dinyatakan bahwa putusan  hakim  tidak  memperhitungkan paparan anak terhadap perkosaan incest . Oleh karena itu, bila hakim l menjatuhkan hukuman penjara l kepada anak di bawah 15 l tahun  setelah  dinyatakan  bersalah melanggar  Pasal l 77A  ayat l (1) l jo. Pasal 45A l Undang-Undang l Nomor  35 l Tahun 2014 l Tentang  Perubahan l Atas  Undang- Undang l Republik  Indonesia l Nomor  23 l Tahun l 2002 Tentang Perlindungan l Anak, tidak  tepat.  Pada  hal  ini,  kakak  AS, memaksa adiknya WA untuk melakukan hubungan  seksual  dengannya  dengan menggunakan  ancaman.  Menurut  Pasal 285 KUHP, hal itu dilarang.
Menurut  temuan  dari  penelitian, anak yang mengalami korelasi seks lebih mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang  secara  seksual,  terutama pemerkosaan. Mereka menjadi terangsang ketika mereka melihat adegan seks yang dilihat sebelumnya, itulah yang menyebabkan hal ini. Perilaku pemberontak  anak  dimulai  dengan  rasa ingin  tahu  dan  berkembang  untuk mencoba  menemukan  apa  itu  seks sendiri, terlepas dari orang tuanya.  Anak selanjutnya  akan  mencoba  memerankan setiap  adegan  dari  film  dengan  teman lawan jenisnya. Pada perkara tersebut AS melakukan  perbuatan  penyimpangan seksual terhadap adik kandungnya, yang merupakan  menyetubuhi  seorang  yang masih satu darah atau kerabatnya sendiri. AS  serta  WA  ialah  anak  broken  home karna  orang  tuanya  bercerai,  jadi  untuk melakukan  perbuatan  tersebut  tak  ada yang  tau,  serta  ibunya  yang  bekerja sendiri  mencari  nafkah.  Hal  tersebut sangat merugikan bagi wanita. Perkosaan melanggar  Hak  Asasi  Manusia  khusus nya bagi wanita, yang mana kehormatan
(Suatu Kajian Komparatif),” Al- ’Adalah 10, no.
2 (2011): 157 – 64.
wajib  dilindungi  sebagaimana  sudah diatur  pada  Deklarasi  Universal  Hak Asasi manusia (DUHAM 1948), pelanggaran hak wanita serta perkosaan ialah tindakan terlarang. 7
2. Pengaturan     Tentang     Aborsi  Hasil Pemerkosaan Incest Yang  Pelakunya Adalah Anak
Pada  dalam  putusan  tersebut menyatakan  bahwa  anak  WA  diperkosa oleh kakaknya AS sebanyak 9 (sembilan) kali  hingga  hamil,  di  waktu  itu  WA  tak memberitahu  dikarenakan  takut.  Pada perkara  tindak l pidana  perkosaan l yang sering  menjadi  korban l ialah  anak- l anak, perempuan  dewasa,  golongan l lemah l mental,  dan  fisik  terhadap  berbagai ancaman  berasal  dalam  dan  dari  luar keluarganya. Ancaman kekerasan berasal luar  keluarga  nya  mampu  dihindari, namun ancaman di dalam oleh keluarga sendiri susah dihindari serta susah untuk dipandang  oleh  orang  luar.  Karena mereka  masih  memiliki  ikatan  dengan keluarga  mereka,  norma-norma  sosial tertentu, nama baik, dan harapan bahwa pelaporan  akan  menyebabkan  masalah, korban  perkosaan  sering  tidak  memiliki keberanian untuk maju.
Penuntut l umum serta hakim l bisa melihat bahwa l seorang anak belia bukan l hanya pelaku l aborsi namun juga l korban perkosaan  ketika  berhadapan  dengan anak-anak  korban  perkosaan.  Tidak mungkin anak tersebut diancam dengan kekerasan fisik sebanyak 9 (sembilan) kali oleh saudara perempuannya sendiri dan juga  mendapat  ancaman  dari  ibu kandungnya sendiri jika dia hamil. Unsur paksaan,  atau noodweer ,  memainkan peran  dalam  pengalaman  anak.  Unsur yang  seharusnya  dapat  membebaskan anak dari perbuatan yang dilakukan dan mengembalikannya kepada keluarganya,
7 Evi Yanti, “Kajian Yuri dis Legalisasi Aborsi  Bagi  Korban  Tindak  Pidana Pemerkosaan  Dalam  Perspektif  Hukum Positif,” Jurnal Lex Renaissance 5, no. 4 (2020): 836.
harus  dipupuk  secara  psikologis  karena diyakini  anak  akan  terus  ditakuti  oleh orang-orang di sekitarnya. Pengadilan juga harus memastikan  bahwa  KUHP  mengatur karena  alasan-alasan  tertentu  masalah dasar pengampunan dan dasar pembenaran  yang  dapat  membebaskan seseorang  dari  hukuman  pidana.  Dan hakim pengadilan tidak boleh mengabaikan  perspektif  gender  yang sama  dalam  perkara  yang  melibatkan anak  di  bawah  umur,  perempuan,  atau penyerangan seksual  atau pemerkosaan. Untuk  menghindari  hukuman  istiadat serta  pengusiran  daril  desa  oleh  warga budaya  lsetempat atas apa yang disebut tidak menghormati dan mentaati norma- norma  istiadat  yangl  terdapat  dil lingkungan  lanak,  maka  anak  yangl melakukan  aborsil  dampak  perbuatan tersebut  pemerkosaan  incest,  yang dilakukan  oleh  kakak  laki-lakinya, merahasiakan kehamilannya. Anak-anak yang melakukan aborsi akibat perkosaan mengalami  shock  berat,  tetapi  mereka lebih  memilih  untuk  diam  karena  takut reputasi  keluarga  mereka,  terutama dalam  kasus  pemerkosaan  incest,  yang membuat anak tidak berdaya. Selain itu, melaksanakan  dampak  kehamilan  pada anak  yang  menjadi  korban  seringkali dilakukan melalui aborsi. 8 Kembali pada Pasal  31  Peraturanl  Pemerintah  Nomorl 61  Tahunl  2014  Perihall  Kesehatan Reproduksil  maupun  Pasal  75  ayatl  (2) UU  Kesehatan  menggarisbawahi  bahwa perempuan yang hamil setelah diperkosa berhak  melakukan  aborsi.  Perlu  adanya penerapan
peraturan khusus perlindungan  bagi  anak  yang  menjadi pelaku  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Perlindungan Anak sejak dalam
8 Amanda  and  Hetty  Krisnani, “Analisis  Kasus  Anak  Perempuan  Korban Pemerkosaan  Inses,” Focus:  Jurnal  Pekerjaan Sosial 2, no. 1 (2019): 120 – 36.
kandungan  akibat  perkosaan,  termasuk incest, tentunya menimbulkan stres yang luar biasa.
Pemikiranl hakim bersumberl dari realitasl  sosial  konflik  yang  dituangkanl pada  pertimbanganl  hukum  (ratiol memutuskan),  yang  diatur  dalam  Pasal
76 UU Kesehatan. Kasus ini
menunjukkan  bahwa  tindak  pidanal aborsi  yangl  dilakukan  olehl  seorang anak  tidakl  hanya  terbatasl  di  usial kandungan  ketika  aborsil  dilakukan. Dengan  ldemikian,  bisa  dikatakanl bahwa putusanl hakim seharusnya tidak bercela  untuk  membebaskan  anak-anak yang melakukan aborsi akibat perkosaan sesuai  dengan  persyaratan  aturan  dan prosedur yang terkait dengan pemulihan hak-hak anak.
Berdasarkan perdebatan tersebut, dapat  ditarik  kesimpulan  dari  UU
Kesehatan bahwa jika seseorang menerapkan pertimbangan hakim dalam proses  hukum,  maka  aborsi  yang dilakukan  terhadap  korban  perkosaan, termasuk incest, diperbolehkan menurut undang-undang.  Hal  ini  juga  tertuang pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61 Tahun  2014,  undang-undang  khusus yang menetapkan Undang-Undang Kesehatan,  pada  Pasall  75  ayatl  (2) tentang penggunaan pengecualianl aborsi  untuk    kedaruratan  medis  serta perkosaan yangl menyebabkan
kehamilan  yang  bisa  mengakibatkan gangguan ljiwa. Atau tekanan psikologisl bagi  korbanl  pemerkosaan.  Karena kenyataan  bahwa  kehamilan  akibat perkosaan dapat dianggap sebagai gejala medis yang dimaksudkan untuk mendorong  aborsi  rahim,  ibu  dan  anak juga mengalami tekanan psikologis.
Undang-undang kesehatan sudah melakukan  pekerjaan  yang  luar  biasa
9 Utami  Kirana  Tanti  and  Mulyana
Aji,  “Tanggung  Jawab  Dokter  Dalam Melakukan  Aborsi  Tanpa  Seijin  Ibu  Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam
pada melindungi hak korbanl perkosaan luntuk  melakukan  aborsil  namun  tetap lmemperhatikan  kesehatan  anak  karena anak  di bawah umur  yang  hamil  belum matang  secara  fisik  dan  kognitif  dan bahkan  berisiko  terkena  kanker  serviks. Untuk membantu mengakhiri kehamilan sesuai  dengan  kewajiban  medis,  aborsi harus dilakukan oleh profesional kesehatan  yang  berkualifikasi  dan berwenang.  Karena  wanita  yang  sedang hamil  berisiko  melakukan  aborsi  tanpa prosedur.  Ketidakmampuan  korban perkosaan  untuk  melakukan  aborsi disebabkan  oleh  sumpah  dokter  dan larangan agama terhadapnya. Selain itu, korban takut kehamilannya akan terungkap  kepada  keluarganya  dan orang-orang di sekitarnya. 9 Adalah  umum  bagi  dokter  yang memiliki  izin  untuk  melakukan  aborsi untuk tidak setuju satu sama lain tentang bagaimana  melakukannya.  Meski  sudah ada  kepastian  hukum  berdasarkan KUHP,  ketakutan  membantu  aborsi disebabkan  oleh  keberadaannya.  Aborsi dilarang  di  negara  bagian  meskipun Undang-Undang Kesehatan sudah mengecualikannya.  Aborsil  atas  dasar indikasil  medis  adalah  kenyataan  yangl wajib  diikuti,  bahkan  pada  perkara korban  perkosaan.  Korban  perkosaanl bisa  mengalamil  penderitaan  lfisik, mental,  serta  lsosial,  sesuai  dengan Peraturanl Pemerintah Nomorl 61 Tahunl 2014  yangl  dimuat  di  bagian  informasi publik.  Dimana  kehamilannya  akan membuat efek psikologis menjadi korban perkosaan semakin berat. 10
Dalam  pengaturan  aborsi  karena perkosaan incest yang pelakunya adalah anak-anak,  maka  anak  harus  dilindungi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  64 Undang-Undang  nomor  23  Tahun  2002
Perspektif  Hukum  Positif  Di  Indonesia,” Jurnal Mimbar Justisia 2, no. 3 (2015): 12 – 18.
10 Prakoso Abintoro, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Laksbang Pressindo, 2016), hlm 43.
tentang  perlindungan  Anak,  agar  anak memperoleh  hak-haknya  menjadi  anak pada  umumnya  sehingga  bisa  hidup, tumbuh,
berkembang,
serta berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan penggunaan harkat serta martabat  manusia.  Mereka  pula  wajib menerima perlindungan sehingga terwujud anak Indonesia yang
berkualitas, serta berakhlak mulia. 11 Dalam  penelitian  sebelumnya hanya  mengkaji  anak  sebagai  korban, namun  penulis  meneliti  anak  sebagai korban yang belum mampu mempertanggung  jawabkan  pidana  dan undang-undang  yang  diberikan  hakim dan putusan tidak sesuai dan bertentangan  dengan  yang  dilakukan anak karna paksaan, dan psikologis. Serta undang-undang yang berlaku di Indonesia.  Diversi  digunakan  dalam sistem peradilan formal yang ada untuk menekankan  perlunya  melindungi  anak di  bawah  umur  dari  kegiatan  kriminal. Secara  khusus,  hukum  tersebut  diatur pada  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  perihal  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Diversi  terjadi ketika masalah anak diselesaikan melalui prosedur selain Sistem Peradilan Pidana. Jika  seorang  anak  ditangkap,  ditahan, dan diadili di pengadilan, pejabat khusus yang paham dengan masalah anak wajib memberikan pembinaan. Penegak hukum, keluarga, serta masyarakat wajib terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian  pada  luar  pengadilan, khususnya  melalui  mekanisme  diversi sesuai dengan strategi keadilan restoratif. 12
11 Samsudin  Juju, Perlindungan  Anak Terhadap Tindak Perkosaan (Jakarta:
Deepublish, 2014), hlm 32.
12 Beniharmoni  Harefa,  “Diversi
Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia,” Jurnal Komunikasi Hukum 1, no. 1 (2015): 13.
Perlindungan bagi Anak Pelaku Aborsi Hasil dari Perkosaan Incest 1. Perlindungan    Bagi      Anak        Yang Melakukan Aborsi Dari Hasil Pemerkosaan Setiap  akibat  hukum  yang diderita terhadap korban harus
dilindungi  oleh l hukum  sesuai l dengan asas l hukum  yang l berlaku  sebab perlindungan l hukum  merupakan  tugas pemerintah  untuk  memberikan  rasa aman  kepada  masyarakat.  Perlindungan hak asasi manusia merupakan perlindungan  yang  selalu  ada  dan mendarah  daging  pada  semua  orang, termasuk  mereka  yang  masih  dalam kandungan.
13
Sebagai salah satu komponen  hak  asasi  perempuan,  hak reproduksi  perempuan  dilindungi  oleh
l Undang-Undang  Nomor l 26  Tahun l 2000 perihal  Hak l Asasi  manusia l yang mengatur  tentang l hak-hak  wanita  serta secara spesifik menjelaskan perlindungan hak-hak reproduksi wanita pada Pasal 49 ayat  (3).  Sebagaimana  tercantum  pada Pasal 72 UU Kesehatan, kehamilan yang tidak  diinginkan  dampak  perkosaan adalah  pelanggaran  terhadap  hak-hak reproduksi  korban.  Korban  perkosaan kehilangan hak serta kesehatan reproduksinya, dan kesejahteraan sosial,
psikologis, dan fisiknya. Dengan demikian, sudah sewajarnya wanita yang l hamil  akibat l perkosaan  berhak  atas perlindungan l dan  hak-hak l reproduksi- nya menurut hukum. 14
Anak tersebut diadili dan divonis l 6  (enam l )  bulan  penjara l serta l 3  (tiga) bulan l kerja  pelatihan  dan  pembayaran perkara tersebut, sesuai dengan putusan nomor l : 5/ l Pid.Sus- l Anak/2018/ l PN.MBN.
13 Rika Saraswati, Hukum
Perlindungan  Anak  Di  Indonesia (Jakarta:  PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm 64.
14 Rumelda  Silalahi  and  Rasmita Luciana,  “Pandangan  Hukum  Kesehatan Terhadap  Abortus  Provocatus  Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009,” Jurnal  Darma  AgungJurnal  Darma  Agung 27, no. 3 (2019): 82 – 98.
Alih-alih  mengunci l korban  perkosaan yang l memilih  untuk  melakukan l aborsi,
layanan kesehatan mental harus diberikan. Menurut doktrin perlindungan  hukum  bagi  anak,  upaya ini  adalah  untuk  membela hukum
terhadap l berbagai  kebebasan l serta l hak- hak anak l (hak dasar dan kebebasan anak) dan  berbagai l kepentingan  yang l bekerja sama  untuk  kesejahteraan  lanak.  Dan dengan  merangkul  kehidupan  serta penghidupan  anak  yang  menjamin tumbuh  kembangnya  secara  layak, termasuk  jasmani,  rohani,  dan  sosial, anak memperoleh perlindungan hukum.15 Berdasarkan  Pasall  1  Undang- Undang  No  23  Tahunl  2002  Tentang Perlindungan lAnak, tujuan
perlindungan anak ialah untuk menjamin serta  menegakkan  hak-hak  lanak, termasuk  perlindungan  hak  asasi  dan kebebasannya,  keikutsertaannya  dalam sistem  peradilan,  dan  kesejahteraannya. Anak-anak  di  lingkungan  rumah, pendidikan,  dan  sosial  mereka.  Tujuan dari  perlindungan  hukum  ini  adalah untuk  melindungi  masyarakat  dengan menegakkan aturan dan peraturan yang berlaku  dan  melakukannya  melalui penggunaan hukuman. Ada dua kategori perlindungan hukum, yaitu:
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang ditawarkan oleh pemerintah berfungsi untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Menggunakan maksud untuk  mencegah  pelanggaran  dan mengirim peringatan atau pembalasan  untuk  menegakkan tanggung jawab, ini dalam peraturan perundang-undangan.
b. Perlindungan Hukum Represif
Langkah  perlindungan  terakhir adalah perlindungan hukum 15 Harrys  Pratama  Teguh, Teori  Dan Praktek  Perlindungan  Anak  Dalam  Hukum Pidana:  Dilengkapi  Dengan  Studi  Kasus (Penerbit ANDI, 2018).
represif, yang berupa hukuman yang dijatuhkan  baik  sebelum  atau sesudah terjadi pelanggaran, seperti denda, kurungan, dan eksekusi lagi.
Dalam  penelitian  sebelumnya hanya  mengkaji  anak  sebagai  korban, namun  penulis  meneliti  anak  sebagai korban yang belum mampu mempertanggung  jawabkan  pidana dan  undang-undang  yang  diberikan hakim  dan  putusan  tidak  sesuai  dan bertentangan  dengan  yang  dilakukan anak  karna  paksaan,  dan  psikologis. Serta undang-undang yang berlaku di Indonesia,  dan  seharusnya  anak korban mendapat perlindungan hukum sesuai dengan haknya. 16
2.  Pemberian   Sanksi   Pada    Putusan
Nomor         :                      5/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Mbn Putusan l Nomor : l 5/Pid. l Sus- Anak/ l 2018/PN.MBN l dipidana penjara bagi anak l pelaku aborsi l serta kekerasan seksual l berdasarkan pertimbangan  hukum  dan  non hukum  berdasarkan  pertimbangan putusan  hakim.  Ketentuan  aturan pidana  formal  dan  substantif dijadikan  sebagai  landasan  hukum. Komponen-komponen suatu undang-undang yang dilanggar atau suatu  kejahatan  yang  dilakukan merupakan pokok bahasan undang- undang pidana l yang bersangkutan.
l Unsur-unsur tindak l pidana pada arti l luas mencakup unsur l subyektif yang dilakukan  dengan l sengaja  atau l lalai, unsur  obyektif  adanya l perbuatan, menyebabkan l dampak, l keadaan,  sifat bisa dilaksanakan serta melawan l hukum, dan  tidak l adanya  penerangan  mengapa pelaku  tindak  pidana  harus  dihukum. Aborsi  adalah  tindak  pidana  yang menyimpang  menurut  hukum  pidana, tetapi  sah  dari  Undang-Undang  Nomor
16 Made  Dwi  Kristiani,  “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif  Kriminologi,” Jurnal  Magister Hukum Udayana 3, no. 3 (2014): 44 – 124.
36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun 2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi yang bersifat lex specialis.
Sanksi  pidana  diberikan  kepada anak  korban  dengan  pertimbangan bahwa  pelaku  pada  keadaan  ini  ialah anak  yang  sebagai  subjek  hukum  serta harus  bertanggung  jawab  atas  tindakl pidana aborsil yang dilakukanl oleh anakl sebab aspek kesengajaan. Putusan hakim harus  didasarkan  pada  keadilan  ketika memberikan  putusan,  tetapi  konsep keadilan  lebih  kompleks  dari  sekedar pertimbangan hukum. Ini terkait dengan kepentingan orang yang mencari keadilan,  dan  keadilan  didefinisikan dalam hal kemenangan dan kemunduran bagi pencari keadilan. Jika seorang anak korban  perkosaan  juga  melakukan kejahatan aborsi, mungkin ada atau tidak ada  tuntutan  pidana  tambahan  yang diajukan terhadap mereka.
Pada  kehidupanl  bermasyarakat, masyarakatl  berperan  penting  dalaml merawat anak satul sama llain, oleh sebab itu masyarakat dituntut untuk memberikanl  pengawasan  pada  anak, agar  anakl  tidak  melakukan  kekerasan seksual. Hakim harus
mempertimbangkan  teori  asas  tujuan hukum,  yang  memuat  tiga  jenis,  antara lain  asas  kepastian,  keadilan,  dan kemanfaatan, dalam menjatuhkan pidana kepada  anak  di  bawah  umur.  Gagasan kepastian bagi anak menyoroti perlunya penegakan hukum dan aturan agar anak dapat  menikmati  hak-haknya  sebagai warga  negara  di  bawah  perlindungan negara.  Kepastian  hukum  merupakan perlindungan  pengadilan  lainnya  dari tindakan  sewenang-wenang,  sehingga anak akan menerima hadiah dari polisi.17 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
17 Mochtar Kusumaatmadja  and Etty R  Agoes, Pengantar  Hukum  Internasional (Penerbit Alumni, 2021).
Anak  memakai  hukum  materiil  menjadi landasan  untuk  menegakkan  keadilan bagi  anak.  Menggunakan  mengadopsi norma-norma dan mengupayakan penyelesaian  damai,  undang-undang tersebut  bertujuan  untuk  mengurangi keterlibatan  anak  dalam  konflik.  Agar anak memperoleh manfaat dari penerapan atau penegakan hukum, maka diperlukan asas manfaat. Karena undang- undang  dan  peraturan  dibuat  untuk masyarakat,  maka  perlu  bagi  anak-anak untuk  mendapatkan  manfaat  dari penerapan atau penegakannya. Pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan  oleh  anak  bisa  dikurangi menggunakan  upaya  diversi.  Upaya diversi  ini  merupakan  pengalihan perkara  diluar  pengadilan,  sebagai akibatnya  anak  umur  12-15  tahun  yang disebut  kemampuan  berpikirnya  lemah mampu dilakukan berupa bukan eksekusi  pidana,  melainkan  rehabilitasi bagi anak agar terhindar dari stress berat psikologis serta fisik. 18
Yang  mana  anak  ialah  korban perkosaan,  serta  anak  melakukan  aborsi karna adanya ancaman dari pihak kakak kandung serta ibunya yang mengakibatkan anak tak mampu mempertanggung  jawabkan  pidananya serta  terpaksa  melakukan  perbuatan tersebut. Tujuan dari hukum pidana anak khusus  untuk  meningkatkan  kesehatan mental anak setelah efek kejahatan yang dilakukannya  telah  mengguncangnya. Selain itu, hakim
harus mempertimbangkan  manfaat  bagi  anak saat menentukan hukuman, tidak hanya menghukum anak yang bersalah namun juga  mendorong  serta  menghidupkan kembali  anak  yang  sudah  melakukan
18 Yoga  Tateki  Tursilarini,  “Dampak Kekerasan  Seksual  Di  Ranah  Domestik Terhadap  Keberlangsungan  Hidup  Anak ,” Jurnal Hukum 2, no. 3 (2017): 12 – 18.
perilaku  menyimpang  agar  anak  tidak mengulanginya.19
Menurut penelitian penulis, kurang  tepat  jika  hak  anak  tidak ditegakkan  pada  putusanl  nomor  : l5/Pid.  lSus-Anak/l2018/PN.  lMBN. Sebab  anak  diperkosa  oleh  kakaknya serta  anak  dengan  sengaja  melakukan aborsi karena takut dan adanya paksaan, maka disebutkan dalam Undang-Undang Nomor  23  Tahunl  2002  Tentangl Perlindungan  lAnak,  Undang-Undangl Nomor  36l  Tahun  2009l  Tentang lKesehatan,  serta  Peraturan  lPemerintah nomor  61l  Tahun  2014l  tentang Kesehatanl  Reproduksi.  Jika  ia  memang hamil dan diancam oleh ibu dan saudara laki-lakinya, ada unsur paksaan (overmacht)  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  48  KUHP,  dan  anak  tidak dapat  diputus  bersalah  dan  anak  belum mendapatkan  hak  nya.  Dari  penelitian sebelumnya  hanya  mengatur  anak sebagai  korban  pemerkosaan,  penulis saat ini dalam meneliti mengkaji putusan serta undang-undang apakah sudah tepat atau  tidak  dan  kasus  ini  menarik  untuk diteliti, agar kedepan nya tidak terulang kembali. 20

## Penutup
Menurut  temuan  dari  penelitian, anak yang mengalami korelasi seks lebih mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang  secara  seksual,  terutama pemerkosaan. Mereka menjadi terangsang ketika mereka melihat adegan seks yang dilihat sebelumnya, itulah yang menyebabkan hal ini. Perilaku
pemberontak  anak  dimulai  dengan  rasa ingin  tahu  dan  berkembang  untuk mencoba  menemukan  apa  itu  seks sendiri,  terlepas  dari  orang  tuanya.
Dalam pengaturan aborsi karena
19 Marlina  Marlina,  “Pengantar
Konsep  Diversi  Dan  Restorative  Justice Dalam Hukum  Pidana” (Medan: USU Press,
2010).
perkosaan incest yang pelakunya adalah anak-anak,  maka  anak  harus  dilindungi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  64 Undang-Undang  nomor  23  Tahun  2002 tentang  perlindungan  Anak,  agar  anak memperoleh  hak-haknya  menjadi  anak pada  umumnya  sehingga  bisa  hidup, tumbuh,
berkembang, serta berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan penggunaan harkat serta martabat  manusia.  Dan  wajib  menerima perlindungan  sehingga  terwujud  anak
Indonesia yang berkualitas, serta berakhlak mulia.
Menurut      penelitian      penulis, kurang  tepat  jika  hak  anak  tidak ditegakkan pada putusanl nomor: l5/Pid. lSus-Anak/l2018/PN. lMBN. Sebab anak diperkosa  oleh  kakaknya  serta  anak dengan sengaja melakukan aborsi karena takut  dan  adanya  paksaan,  maka disebutkan dalam Undang-Undang Nomor  23  Tahunl  2002  Tentangl Perlindungan  lAnak,  Undang-Undangl Nomor  36l    Tahun  2009l  Tentang lKesehatan,  serta  Peraturan  lPemerintah nomor  61l  Tahun  2014l  tentang Kesehatanl  Reproduksi.  Jika  ia  memang hamil dan diancam oleh ibu dan saudara laki-lakinya, ada unsur paksaan (overmacht)  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  48  KUHP,  dan  anak  tidak dapat  diputus  bersalah  dan  anak  belum mendapatkan  hak  nya.  Dari  penelitian sebelumnya  hanya  mengatur  anak sebagai  korban  pemerkosaan,  penulis saat ini dalam meneliti mengkaji putusan serta undang-undang apakah sudah tepat atau  tidak  dan  kasus  ini  menarik  untuk diteliti, agar kedepan nya tidak terulang kembali

## Saran
1. Seharusnya l pemerintah     melakukan l
20 Yuli  Susanti,  “Perlindungan
Hukum  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Aborsi (Abortus  Provocatus)  Korban  Perkosaan,” Syiar  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 14,  no.  2 (2012): 79 – 93.
sosialisasi  khusus  tentang l pengertian dampak  timbulnya l seorang  anak melakukan  pemerkosaan  dan l aborsi. Serta  di  sosialisasikan  bahwa  seorang anak yang sebagai korban pemerkosaan wajib didengar apa yang diucapkan  oleh  anak  serta  tak  takut untuk l mengatakan yang l sebenarnya. 2. Seharusnya l hakim     mampu    lebih adil  pada  memberikan l keadilan  bagi l pelaku l aborsi.  Adanya  latar l belakang anak l melakukan  tindakan l aborsi tersebut l dan  harusnya  latar l belakang nya  mampu  dijadikan l alasan  bahwa anak l tak  bisa  dipidana,  tetapi  bisa  di didik  menggunakan  baik  sebagai akibatnya dimasa mendatang anak tak stress berat serta masa depan nya lebih baik.
3. Untuk l menjamin   perlindungan anak yang  mengalami l pemerkosaan  dan aborsi l maka  pemantauan l tersebut harus dilakukan l dengan
l baik, memberikan informasi di l masyarakat, bahwa  masyarakat l memiliki  peran guna l untuk mencegah penyimpangan l pada  terjadinya l pemerkosaan  dan penyampaian l pada  anak  yang l hamil karna l pemerkosaan. agar l di Indonesia pada  kemudian  hari l di  peraturan tentang  aborsi l yang  terjadi l akibat pemerkosaan  menggunakan  bersifat l ancaman  dari l beberapa  pihak l lebih ditegaskan  lagi  agar  tak  terulang kembali.

## Daftar Pustaka
Abintoro, Prakoso. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Laksbang Pressindo, 2016. Achmad,  Mukti  Fajar  and  Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Aji,  Utami  Kirana  Tanti  and  Mulyana. “Tanggung  Jawab  Dokter  Dalam Melakukan  Aborsi  Tanpa  Seijin Ibu  Yang  Mengandung  Atau Keluarga Dalam Perspektif
Hukum  Positif  Di  Indonesia.” Jurnal  Mimbar  Justisia  2,  no.  3 (2015): 12 – 18. Gosita,  Arif.  Masalah  Perlindungan Anak.  Jakarta:  Bhuana  Ilmu Populer, 2004.
Harefa,  Beniharmoni.  “Diversi  Sebagai Perlindungan  Hukum  Terhadap Hak  Asasi  Anak  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Di Indonesia.”  Jurnal  Komunikasi Hukum 1, no. 1 (2015): 13.
Juju,  Samsudin.  Perlindungan  Anak Terhadap  Tindak  Perkosaan. Jakarta: Deepublish, 2014.
Krisnani,  Amanda  and  Hetty.  “Analisis Kasus  Anak  Perempuan  Korban Pemerkosaan Inses.” Focus: Jurnal Pekerjaan  Sosial  2,  no.  1  (2019): 120 – 36.
Kristiani, Made Dwi. “Kejah atan Kekerasan  Seksual  (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi.”  Jurnal  Magister
Hukum  Udayana  3,  no.  3  (2014): 44 – 124.

## Mahmud, Mustakim. “Penerapan Sanksi
Pidana  Anak  Menurut  Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.”  Indonesian  Journal  of Criminal Law 1, no. 2 (2019): 128 – 38.
Romli, Dewani. “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu  Kajian  Komparatif).”  Al - ’Adalah 10, no. 2 (2011): 157– 64. Rumelda  Silalahi  and  Rasmita  Luciana. “Pandangan  Hukum  Kesehatan Terhadap  Abortus  Provocatus
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009.”  Jurnal Darma AgungJurnal Darma Agung 27, no. 3 (2019): 82 – 98. Saraswati,  Rika.  Hukum  Perlindungan Anak  Di  Indonesia.  Jakarta:  PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
Susanti,  Yuli.  “Perlindungan  Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus  Provocatus)  Korban Perkosaan.” Syiar Hukum: Jurnal
Ilmu Hukum 14, no. 2 (2012): 79 – 93. Tursilarini,  Yoga  Tateki.  “Dampak
Kekerasan  Seksual  Di  Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan  Hidup  Anak.” Jurnal Hukum 2, no. 3 (2017): 12 –
18.
Waluyadi.  Ilmu  Kedokteran  Kehakiman Dalam Perspektif Waluyadi, Peradilan  Dan  Aspek  Hukum Praktik Kedokteran. Jakarta: Djambatan, 2007. Yanti,  Evi.  “Kajian  Yuridis  Legalisasi Aborsi  Bagi  Korban  Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif .” Jurnal
Lex  Renaissance  5,  no.  4  (2020): 836.