## Wajah Hukum

## Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
Eko Budi S 1* , Wancik 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351
* Correspondence email: ekobudi1999@yahoo.co.id, wancikburhan@gmail.com
Abstrak. Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem hukum pidana dan sistem peradilan di Indonesia dan Malaysia telah dilaksanakan  namun  belum  mengakomodasi  hak-hak korban  secara keseluruhan dan pelaksanaannya  belum  sesuai dengan asas- asas  perlindungan  hukum  yang  berlaku  secara  universal.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif, terdiri  dari  tipe  penelitian  terhadap  perbandingan  hukum  dan  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal.  Pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  undang-undang,  kasus,  perbandingan  hukum  dan  konseptual.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan Malaysia  dan  untuk  menemukan  konsep  ideal  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dala m perspektif  sistem  peradilan  pidana  Indonesia.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  adalah  1)  Perlunya  eksekutif  dan  legislatif  merevisi Undang-Undang perlindungan saksi dan korban serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan memasukkan hak-hak  korban  yang  belum  terakomodasi,  2)  Agar  Komponen  Sistem  Peradilan  Pidana  (Polri,  Jaksa  dan  Hakim)  mempunyai kesamaan  visi  dan  mengutamakan  profesionalisme  serta  keserasian  antar  komponen  dalam  memberikan  perlindungan  korban dengan  berlandaskan  asas-asas  perlindungan  korban  dan  3)  Perlunya  dilakukan  pembaharuan  hukum  dengan  mengharmonisasi peraturan yang sudah ada dengan peraturan lainnya menjadi Konsep Perlindungan Hukum Integratif. Yaitu konsep perlindungan hukum  terhadap  korban  perdagangan  orang  dengan  menguatkan  interaksi  antara  sistem  hukum,  meliputi  sistem  norma,  sistem nilai dan sistem perilaku menjadi sistem perlindungan hukum integratif terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh (Integral Komprehensif).
Kata kunci : Perlindungan korban; tindak pidana perdagangan orang; sistem  peradilan pidana.
Abstract.  Legal  protection  for  victims  in  the  criminal  law  system  and  the  judicial  system  in  Indonesia  and  Malaysia  has  been implemented but has not  yet accommodated the rights of victims as a  whole and its implementation has not been in accordance with the principles of universal legal protection. The research method used is normative legal research, consisting of the type of research  on  legal  comparisons  and  vertical  and  horizontal  synchronization.  The  approach  used  is  the  legal,  case,  comparative and conceptual approach.  The purpose of this  study is to  analyze legal protection for victims of trafficking  in  the criminal law system in Indonesia and Malaysia and to find the ideal concept of legal protection for victims of trafficking in persons from the perspective of the Indonesian criminal justice system. The results of this research are 1) The need for the executive and legislative to revise the law on witness and victim protection and the eradication of the crime of trafficking in persons, namely by including the rights of victims that have not been accommodated, 2) so that the components of the criminal justice system (National Police Indonesia,  Prosecutors  and  Judges)  have  the  same  vision  and  prioritize  professionalism  and  harmony  between  components  in providing  protection  for  victims  based  on  the  principles  of  victim  protection  and  3)  The  need  for  legal  reform  by  harmonizing existing  regulations  with  other  regulations  into  the  Concept  of  Integrative  Legal  Protection.  Namely  the  concept  of  legal protection for victims of trafficking in persons by strengthening the interaction between the legal system, including norms,  value systems and behavior systems into an integrated legal protection system for victims of trafficking in persons in the criminal justice system as a whole and comprehensive (integral comprehensive).
Keywords: Victim protection; trafficking in person; criminal justice system.

## PENDAHULUAN
Perlindungan  hukum  terhadap korban tindak  pidana dilatarbelakangi dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak  yang  dirugikan  dalam  hal  terjadinya  suatu  kejahatan.  Adanya  ketidakseimbangan  antara  perlindungan  korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran, dari asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, untuk itu perlunya substansi hukum dikaji ulang dalam melihat kepentingan yang lebih luas.
Dalam  konsep  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan  “terdapat  beberapa  asas  hukum  yang  perlu diperhatian,  asas-asas  dimaksud  adalah  asas  manfaat,  asas  keadilan,  asas  keseimbangan  dan  kepastian  hukum.” 1 Selaras  dengan  teori  perlindungan  hukum,  maka  patut  dipahami  bahwa  “upaya  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum  yang  diinginkan  oleh  manusia  adalah  ketertiban  dan  keteraturan  antara  nilai  dasar  dari  hukum  yakni  adanya
1 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 164.
Eko Budi S dan Wancik, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
kepastian, kegunaan serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai tersebut bersitegang, namun harus diusahakan untuk ketiga nilai tersebut bersamaan.” 2
Ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sesuai dengan Pasal 43.
Bertambah  maraknya  masalah  perdagangan  orang  di  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia  dan  negara-negara yang  sedang  berkembang  lainnya,  telah  menjadi  perhatian  Indonesia  sebagai  bangsa,  masyarakat  Internasional,  dan anggota organisasi Internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3 “Karena perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia”. 4
Dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang,  korban  diperdagangkan  tidak  hanya  untuk  tujuan  pelacuran  atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa,  perbudakan,  atau  praktik  serupa  perbudakan  itu. 5 Pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  melakukan perekrutan,  pengangkutan,  pemindahan,  penyembunyian,  atau  penerimaan  orang  untuk  tujuan  menjebak, menjerumuskan,  atau  memanfaatkan  orang  tersebut  dalam  praktik  eksploitasi  dengan  segala  bentuknya  dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
Ketentuan  mengenai  perlindungan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  di  Indonesia  dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UUPSK), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (selanjutnya  disebut  UU PTPPO)  sesuai dengan Pasal 43. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan  hukum,  yang  dimaksudkan  adalah  dalam  rangka  untuk  memberikan  perlindungan  dasar  kepada  korban. Selain  itu  undang-undang  tersebut  memberikan  perhatian  terhadap  penderitaan  korban  sebagai  akibat  tindak  pidana perdagangan  orang,  sebagai  kompensasi  dan  restitusi  bagi  korban,  mengatur  juga  rehabilitasi  medis  dan  sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. 6
Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  isu  hukum  antara  lain,  dalam  UU  Nomor  21  tahun  2007  tentang  PTPPO terdapat beberapa norma-norma yang bertentangan dengan asas-asas perlindungan korban. Adanya kekaburan norma dalam  ketentuan  pidana  undang-undang  tersebut,  salah  satunya  adalah  dalam  UU  PTPPO  belum  secara  spesifik mengandung  asas  keadilan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  terutama  anak-anak,  karena ancaman  pidana  terhadap  pelaku  pidana  perdagangan  anak  adalah  sama  dengan  pelaku  perdagangan  orang  dewasa. Perbedaannya hanya terletak pada pemberatan pidana. 7 Ketentuan tersebut dibuat terpisah dari pidana pokok, sehingga dapat dipersepsikan sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif atau pilihan. Ketentuan pemberatan pidana yang terpisah  dari  pidana  pokok  perdagangan  anak,  sangat  berpotensi  merugikan  karena  dapat  dipersepsi  sebagai  pidana tambahan yang bersifat fakultatif, yang boleh dijatuhkan boleh juga tidak. Manakala terjadi hal yang demikian, maka perbuatan  pidana  perdagangan  anak  dan  perempuan,  dianggap  sama  dengan  perdagangan  orang  pada  umumnya. Akibat logisnya adalah tujuan mendasar yang ingin dicapai dari diundangkannya UU PTPPO, yakni untuk melindungi anak dari kejahatan perdagangan orang pun belum memenuhi asas manfaat.
Dalam  UU  PTPPO  juga  tidak  diatur  secara  limitatif  mengenai  kewenangan  Jaksa  dalam  melakukan  upaya hukum,  baik  dalam  tingkat  banding  maupun  kasasi  terhadap  putusan  pengadilan  dalam  perkara  TPPO.  Akan  tetapi, pasal  28  UU  PTPPO  menyatakan  bahwa  “Penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dalam perkara  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dilakukan  berdasarkan  Hukum  Acara  Pidana  yang  berlaku,  kecuali ditentukan  lain dalam Undang-Undang ini.”  Dengan demikian, KUHAP juga menjadi  hukum acara pelaksanaan UU PTPPO. Pasal ini akan merugikan korban dalam memenuhi haknya dalam memperoleh hak restitusi, misalnya dalam hal  penggabungan  perkara  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  98  sampai  dengan  101  KUHAP.  Dalam  hal  ini,
2 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.
3 Marlina  dan  Azmiati  Zuliah, Hak  Restitusi  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, Refika  Aditama , Bandung, 2005, hal. 160.
4 Ibid., hal. 161.
5 Ibid.
6 Ibid. , hal. 162.
7 Lihat Pasal 17, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal tersebut berbunyi, “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”

## Eko Budi S dan Wancik, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
tidak diajukan permintaan banding maka permintaan banding atas putusan ganti kerugian tidak diperkenankan. Dalam hal ini,  korban akan dirugikan  karena korban harus menerima putusan  karena apabila  terdakwa menyatakan banding maka  secara  otomatis  perkara  perdatanya  mengikuti  pemeriksaan  banding.  Apabila  tidak,  maka  korban  tidak diperkenankan untuk mengajukan banding atas gugatan ganti kerugian atau restitusi atas putusan yang dianggap tidak sesuai dengan beban kerugian yang dialami korban, baik materiil maupun immateriil. Sehingga dalam norma ini, jauh dari rasa keadilan.
Kemudian dalam hal pemberian restitusi dinyatakan dalam UU PTPPO, kata “dapat” dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. 8 Artinya, bahwa dalam UU PTPPO terdapat peraturan yang kurang mendukung semangat  undang-undang  tersebut  untuk  memberikan  perlindungan  korban,  yaitu  ketentuan  mengenai  penitipan restitusi yang sifatnya sukarela. Tentang waktu penitipan uang restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan, kata “dapat” pada  pasal  tersebut  menimbulkan  kekaburan  norma,  dan  tidak  tegas  dalam  memberikan  perlindungan  korban  dalam hal  pemberian  restitusi.  Sehingga  dalam  penitipan  restitusi  yang  sifatnya  sukarela,  sangat  bertentangan  dengan  asas kepastian hukum.
Dalam UU PTPPO juga tidak dijelaskan sejauhmana peran Jaksa dan bagaimana hubungan antara Jaksa dengan korban dan tidak ada ketegasan kewenangan Jaksa dalam hal mengajukan upaya hukum. Selain itu kewenangan Jaksa sebagai  eksekutor  putusan  restitusi  juga  tidak  diatur  secara  tegas,  karena  dalam  Pasal  50  ayat  (3)  hanya  memberi kewenangan Jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku. Hal tersebut mengandung tidak adanya kepastian dalam rangka perlindungan korban.
Selanjutnya dalam hal pidana kurungan pengganti, 9 restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan karena bertentangan  dengan  semangat  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  itu  sendiri.  Pidana  pengganti  seharusnya dihilangkan  dan  diganti  dengan  ketentuan  bahwa  restitusi  “wajib”  dibayar  oleh  pelaku  dan  akan  menjadi  hutang pelaku  dan  ahli  waris  jika  ia  belum  mampu  membayar,  sehingga  kapan  saja  pelaku/ahli  warisnya  punya  kekayaan, Jaksa wajib melakukan penyitaan.
Sehingga pada tataran implementasi, masih banyak sikap penegak hukum dalam menerapkan aturan hukumnya seakan  kurang  peduli  terhadap  kerugian  atau  penderitaan  yang  dialami  oleh  korban  padahal  dalam  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah diakomodir kepentingan  korban mulai dari pada  saat pelaporan sampai dengan putusan pengadilan.  Dalam  hal  ini  perlakuan  yang  baik  terhadap  korban  harus  diutamakan  aparat  penegak  hukum  dengan memberikan  perhatian  ketika  seorang  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  melapor  dengan  mengikuti  dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar perlakuan terhadap korban.
Dalam  penjatuhan  sanksi  pidana  penjara  pun  belum  dilakukan  secara  tepat  dikarenakan  hukuman  yang diberikan  terlalu  ringan  sehingga  berpotensi  menimbulkan  pengulangan  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  orang karena tidak menimbulkan efek preventif (contohnya  terhadap korban anak-anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengamanatkan adanya pemberatan apabila korban adalah anak-anak).
Perlindungan korban perdagangan orang sangatlah penting agar tidak terjadi perdagangan orang dengan korban yang sama. Perlindungan  hukum  ini diberikan agar  korban merasa tenang dan  aman tanpa rasa takut. Aparat  hukum dan masyarakat seharusnya memperhatikan  korban perdagangan orang  sejak dari proses  sebelum peradilan, jalannya persidangan, maupun setelah selesainya persidangan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana.
Lain halnya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Malaysia. Negara Malaysia merupakan salah  satu  negara  tujuan/tempat  terjadinya (locus  delicti) bagi  kejahatan  perdagangan  orang.  Seseorang  yang  telah dinyatakan  sebagai  korban  perdagangan  orang  oleh  pejabat  yang  berwenang  ditempatkan  pada  sebuah  tempat perlindungan  khusus  dan  dibedakan  berdasarkan  jenis  kelamin  dan  usia.  Untuk  korban  warga  negara  asli  Malaysia diperbolehkan  diberikan  perlindungan  penjagaan  dalam  keluarganya  berdasarkan  permohonan  pihak  keluarga. Sedangkan  untuk  korban  warga  negara  asing,  sementara  menunggu  penyelidikan  dari  pejabat  berwenang  diberikan kebebasan untuk tetap bekerja dibawah pengawasan pejabat tersebut serta bagi korban yang belum dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya.
Melihat  sistem  peradilan  yang  diberlakukan  di  Malaysia  terhadap  perdagangan  orang  tersebut  tidak  jauh berbeda  yang  ada  di  Indonesia  dalam  hal  penanganan  suatu  kejahatan  yaitu  melalui  sistem  peradilan,  lembaga  yang termasuk  dalam  sistem  peradilan  tersebut  antara  lain:  Pegawai  siasatan/penyidik  Pegawai  Polis,  Penuntut (Peguam/Jaksa) dan Mahkamah (Pengadilan). Membandingkan hukum pidana di Indonesia dan Malaysia, merupakan hal  menarik  terkait  penanganan  kedua  negara  dalam  perlindungan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang. Dipilihnya  Malaysia  sebagai  perbandingan  karena  beberapa  hal,  antara  lain:  Malaysia  merupakan  salah  satu  negara tujuan  bagi  tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar  negeri  karena  negara  tersebut  memberikan  harapan  gaji  yang  tinggi  dan mampu  menampung  ribuan  tenaga  kerja  serta  merupakan locus  delicty bagi  adanya  korban  perdagangan  orang  yang
8 Lihat  Pasal  48  ayat  (5),  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang.
9 Ibid., Pasal 50 ayat (4).

## Eko Budi S dan Wancik, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
berasal  dari  negara  Indonesia.  Ini  ditandai,  banyaknya  tenaga  kerja  Indonesia  di  Malaysia  yang  setelah  selesai  masa kerjanya pulang ke Indonesia mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis.
Sedangkan alasan lainnya adalah dari struktur budaya atau kultur Masyarakatnya, Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda.  Sedangkan dari segi dasar negara,  Indonesia  yang memiliki  ideologi Pancasila,  yang plural,  heterogen dan  memiliki  letak  geografis  sebagai  Negara  kepulauan  dan  pernah  di  jajah  oleh  Belanda  selama  kurun  waktu  350 tahun, dan kemudian mewarisi sistem hukumnya.  Sedangkan Malaysia merupakan negara  yang  satu rumpun dengan Indonesia  yang  memiliki  kesamaan  budaya,  masyarakatnya  yang  plural  dan  heterogen.  Malaysia  merupakan  negara federasi bekas negara jajahan Inggris yang memiliki sistem hukum berbeda dengan Indonesia.
Belum  sepenuhnya  perlindungan  terhadap  korban  kejahatan,  merupakan  indikasi  belum  adanya  keadilan  dan jaminan  kesejahteraan  dalam  masyarakat.  Ini  berarti,  “bahwa  citra  mengenai  sesama  manusia  dalam  masyarakat tersebut  juga  belum  memuaskan  dan  perlu  disempurnakan  demi  pembangunan  manusia  seutuhnya.” 10 Perlindungan terhadap  para  korban  kejahatan  pada  hakekatnya  juga  merupakan  suatu  pola  usaha  kesejahteraan  sosial  yang pelaksanaannya harus semaksimal mungkin dilakukan oleh setiap masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing- masing. 11
Dalam perkembangannya korban bukanlah hanya sebagai objek suatu tindak pidana, akan tetapi harus dipahami bahwa  korban  sebagai  subjek  yang  perlu  mendapatkan  perlindungan  secara  sosial  dan  hukum.  Perlindungan  korban kejahatan  harus  mendapat  perhatian,  dikarenakan  sistem  peradilan  pidana  terlalu  memberikan  perhatian  pada permasalahan  dan  peran  pelaku  kejahatan (offender  centered), terdapat  potensi  informasi  dari  korban  untuk memperjelas  dan  melengkapi  penafsiran  tentang  statistik  kriminal  melalui  riset  tentang  korban  dan  harus  dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana dan semakin disadari bahwa selain korban kejahatan  konvensional,  tidak  kurang  pentingnya  untuk  memberikan  perhatian  kepada  korban  kejahatan  non- konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan. 12
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  yang  ingin  dikaji  dalam  penulisan  ini,  adalah:  Perlindungan  hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia dan Malaysia.

## METODE
Metode  penulisan  yang  penulis  gunakan  adalah  menggunakan  tipe  penelitian  normatif  dengan  perbandingan hukum,  yaitu  dengan  memperbandingkan  perlindungan  hukum  dalam  suatu  sistem  hukum  yang  berbeda  antara Indonesia  dan  Malaysia,  antara  lain  mencakup  pengaturan  hukum  (yuridis)  tentang  perlindungan  hukum  terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.
Untuk menjawab permasalahan maka dilakukan pengumpulan bahan  hukum melalui studi  kepustakaan berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  bahan-bahan  tersebut  kemudian  diinventarisasi  dan  diidentifikasi,  teknis analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu  norma  dan  pendekatan  teori,  sedangkan  penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode penalaran secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam  sistem  hukum  pidana  di Indonesia dan Malaysia
Pengaturan  perlindungan  korban  dalam  hukum  pidana  Indonesia  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan, 13 antara  lain:  KUHP,  UU  Nomor  31  tahun  2014  tentang  Perlindungan  saksi  dan  korban,  UU  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  dan  UU  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  selanjutnya  disebut  UU  PTPPO,  sedangkan  di  Malaysia  diatur  dalam  Akta  670  tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007.
Perlindungan Korban dalam UU PTPPO, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:
1. Hak kerahasiaan identitas korban dan keluarganya sampai derajat kedua (Psl 44);
2. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Psl 47);
3. Hak untuk mendapatkan restitusi (Psl 48);
4. Hak  untuk  memperoleh  rehabilitasi  kesehatan,  rehabilitasi  sosial,  pemulangan,  dan  reintegrasi  sosial  dari
10 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti, Jakarta, 2014, hal. 17.
11 Ibid., hal. 18.
12 Mardjono Reksodiputro, HAM Dalam  Sistem Peradilan Pidana  Kumpulan Karangan, Buku ke II, LKUI , Jakarta, 2004, hal. 75.
13 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 67.
Eko Budi S dan Wancik, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
pemerintah (Psl 51);
5. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara (Psl 54).
Sedangkan  hak-hak  korban  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban, terdapat pada pasal 5 antara lain:
1. Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  &  harta  bendanya,  serta  bebas  dari  ancaman  yang berkenaan dgn kesaksian yg akan, sedang/telah diberikannya;
2. Memilih & menentukan bentuk perlindungan & dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yg menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus & putusan pengadilan
7. Mendapat informasi dlm hal terpidana dibebaskan.
8. Dirahasiakan identitasnya & mendapat identitas baru
9. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
10. Mendapat tempat kediaman sementara & kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum;
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau 14. Mendapat pendampingan
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam  sistem  hukum  Malaysia  diatur dalam  Akta  670  tentang  Akta  Antipemerdagangan  orang  dan  Antipenyelundupan  migran  Malaysia  2007,  yang ditindak lanjuti melalui Rencana Aksi Nasional Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran. Kerajaan Malaysia telah menyediakan tempat perlindungan dan pemulihan untuk korban perdagangan orang. Tanggung jawab perlindungan tersebut diletakkan dibawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). Ada empat (4) tempat perlindungan  korban yang  telah dioerasionalkan, antara lain di  Lembah Klang, Melaka, Johor dan  Sabah. Rumah perlindungan tersebut dilengkapi dengan fasilitas penginapan, makan minum, istirahat, ibadah dan diberikan bimbingan konseling.
Bagi  korban  perdagangan  orang  ditempatkan  di  pusat-pusat  perlindungan  seperti  di  Lembah  Klang,  Melaka, Johor  dan  Sabah.  Pihak  yang  bertanggungjawab  terhadap  migran  dan  korban  pemerdagangan  orang  juga  dipisah,  di mana  untuk  para  migran  diletakkan  di  bawah  pengawalan  Jabatan  Imigresen  Malaysia,  sedangkan  korban perdagangan orang ditempatkan di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri dan Majlis Antipemerdagangan Orang  dan  Antipenyeludupan  Migran  (MAPOM).  Tanggung  jawab  yang  terpisah  di  antara  Jabatan  Imigresen  dan Kementerian  Dalam  Negeri  ini  juga  menimbulkan  kesukaran  untuk  penyelidikan  dan  membedakan  diantara  status mereka sebagai pelaku/pesalah migran atau mangsa/korban pemerdagangan orang.
Perbedaan  ini  juga  memberi  kesan  kepada  jenis  perlindungan  yang  akan  diberikan  kepada  para  korban.  Para migran yang memasuki Malaysia tidak sah, akan ditempatkan di rumah tahanan Imigresen, salah satunya di Imegresan Lapangan Terbang Antarabangsa (KLIA) yang berfungsi sebagai tempat tahanan bagi para imigran sebelum dihantar pulang ke negara masing-masing. Adapun hak-hak korban perdagangan orang dalam Akta 670 antara lain: 1. Hak untuk tinggal sementara di rumah perlindungan (Seksyen 42);
2. Hak bantuan medis/pengobatan (Seksyen 45);
3. Hak untuk mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit (Seksyen 47);
4. Hak untuk bekerja secara bebas (Seksyen 51A);
5. Hak mendapatkan penjagaan dari orang tua atau saudara (Seksyen 53);
6. Hak untuk dibebaskan dan pemulangan ke negara asal (Seksyen 54);
7. Hak untuk mendapatkan ganti rugi (Seksyen 66A);
8. Hak untuk mendapatkan gaji yang belum dibayarkan (Seksyen 66B).
Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan  tentang perlindungan  hukum terhadap korban perdagangan orang dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia
Eko Budi S dan Wancik, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
No Jenis Perlindungan UU PTPPO & PSK Indonesia AAPOM Malaysia 1 2 3 4 1. Hak kerahasiaan identitas korban dan keluarganya sampai derajat kedua. Diatur  secara  khusus  dalam  UU PTPPO Tidak diatur 2. Hak  untuk  mendapat  perlindungan  dari ancaman  yang  membahayakan  diri,  jiwa  dan hartanya. Diberikan  baik  sebelum,  selama maupun  sesudah  proses  pemeriksaan perkara (Psl 47) Tidak diatur secara tegas 3. Hak untuk mendapatkan restitusi/ganti rugi. Diatur secara khusus dalam Psl 48 Diatur secara khusus dalam Sek 66A 4. Hak  untuk  mendapatkan  tempat  kediaman baru Diatur khusus dalam Psl 5 (1) huruf j UU PSK. Tidak diatur 5. Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan Diatur secara khusus dalam Psl 5 (1) huruf l UU PSK. Tidak diatur 6. Hak  memperoleh  bantuan  biaya  hidup sementara Diatur secara khusus dalam Psl 5  (1) huruf m UU PSK. Tidak diatur 7. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Diberikan kepada korban yang mengalami  penderitaan  baik  fisik maupun  psikis  akibat  tindak  pidana perdagangan orang (Psl 15) Diatur  sebagai  pengobatan medis di RS terhadap korban baik dewasa/ kanak- kanak (Sek 45 dan 47)
8. Korban  yang  berada  di  luar  negeri  berhak dilindungi dan dipulangkan ke negara asal. Diatur  secara  khusus  dalam  dalam Psl 54 Diatur secara khusus dalam dalam Sek 54 9. Hak  untuk  tinggal  sementara  di  rumah perlindungan Tidak diatur secara khusus Diberikan untuk penyiasatan sebelum diserahkan ke Majistret 10. Hak untuk bekerja secara bebas Tidak diatur secara khusus Diberikan kepada WN asing yang bekerja di Malaysia (Sek 51A) 11. Hak  mendapatkan  penjagaan  dari  orang  tua atau saudara Tidak diatur secara khusus Diberikan  kepada  warga negara  atau  penduduk  tetap Malaysia (Sek 53) 12. Hak  untuk  mendapatkan  gaji  yang  belum dibayarkan Tidak diatur secara khusus Diatur  secara  khusus  bagi pekerja yg gajinya tertunggak (Sek 66B)
Jika disimpulkan tentang kelemahan dan keunggulannya maka perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana di Indonesia
Perlindungan Korban Dalam substansi hukum di Indonesia Kelemahan Keunggulan 1 2
1. Belum mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan.
2. Substansi  mengenai  definisi  perdagangan  dan  hak  anak,  belum sepenuhnya  merujuk  pada  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Protokol Palermo. Perlindungan hukum terhadap korban terutama anak-anak, adalah  sama  dengan  pelaku  perdagangan  orang  dewasa.  Ketentuan tersebut dibuat terpisah dari pidana pokok, pemberatan pidana yang terpisah  dari  pidana  pokok,  sangat  berpotensi  merugikan  karena dapat  dipersepsi  sebagai  pidana  tambahan  yang  bersifat  fakultatif, yang boleh dijatuhkan boleh juga tidak.
1. Persetujuan  korban  perdagangan  orang  tidak akan  menghilangkan penuntutan tindak  pidana perdagangan orang.
2. Perusahaan/korporasi yang terlibat akan dikenai sanksi hingga tiga kali lipat.
3. Terdapat  sanksi  tambahan  berupa  pencabutan izin  usaha,  perampasan  kekayaan  hasil  tindak pidana,  pemecatan  pengurus  dan  pelarangan pengurus  tersebut  untuk  mendirikan  korporasi dalam usaha yang sama.
3. Tidak  mengakui  anak  sebagai  kasus  khusus  karena  tidak  ada pengecualian.  Ketentuan  ini  tidak  selaras  dengan  definisi  dalam Protokol Palermo yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang  berusia  dibawah  18  tahun,  definisi  ini  juga  tidak  dapat menjelaskan  siapa  yang  menjadi  korban  perdagangan,  apakah  ibu yang  mengandung  atau  anak  yang  dikandung,  dan  bagaimana bentuk  eksploitasinya.  Hal  ini  mengingat  bahwa  yang  disebut perdagangan  anak  selain  memenuhi  salah  satu  elemen  proses (rekrutmen, perpindahan, serah terima) juga harus terpenuhi bentuk eksploitasinya.
4.  Dalam  hal  tatacara  sistem  peradilan,  terutama korbannya adalah anak ada perlakuan tersendiri  untuk  tetap  menjaga  kondisi  psikis anak tersebut agar tidak bertambah berat.
Eko Budi S dan Wancik, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
4. Kewenangan  Jaksa  sebagai  eksekutor  putusan  restitusi  juga  tidak diatur secara tegas.
5. Lemahnya  daya  paksa  dan  eksekusi  pelaksanaan  restitusi. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dapat dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Kata “dapat” pada  substansinya  menimbulkan  kekaburan  norma,  dan  tidak  tegas dalam memberikan perlindungan korban dalam hal restitusi.
6. Adanya  perbedaan  dalam  pembayaran  ganti  kerugian  antara UUPTPPO/UUPSK dan KUHAP.
7. Dalam  UU  PSK  belum  mampu  dilaksanakan  dalam  hal  pemberian biaya  transportasi  kepada  korban  yang  tidak  mampu  membiayai dirinya
8. untuk  mendatangi  lokasi,  belum  pernah  diberikan  meskipun  dalam UU mengaturnya, pemberian biaya hidup sementara dan pemberian tempat tinggal baru.
9. Hukum  acara  belum  memberikan  batasan  tentang  pengembalian berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut.
Sedangkan  kelemahan  dan  keunggulan  perlindungan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam  SPP  di Indonesia, tergambar dalam tabel dibawah ini:

## Perlindungan Korban Dalam SPP
Kelemahan
Keunggulan
1. Putusan  hakim  kurang  mencerminkan  asas  keadilan karena  masih  sering  dalam  putusannya  tidak  memuat restitusi.
2. Adanya  perbedaan  pendapat  tentang  restitusi  antar komponen SPP.
3. Masih adanya ego sektoral antar komponen SPP dengan menonjolkan  kewenangan  masing-masing  sehingga mengesampingkan kepentingan korban.
4. Adanya perbedaan pendapat tentang penerapan pasal.
5. KUHAP  juga  tidak  mengatur  mengenai  berapa  kali proses  pengembalian  berkas  perkara  tersangka  dari penuntut umum kepada penyidik.
1. Ada  perlakuan  tersendiri  terhadap  anak  sebagai  korban, untuk  tetap  menjaga  kondisi  psikis  anak  tersebut  agar tidak bertambah berat.
2. Pada  Tahap  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan  terhadap  saksi  dan/atau  korban  anak dilakukan  dengan  memperhatikan  kepentingan  yang terbaik  bagi  anak  dengan  tidak  memakai  toga  atau pakaian dinas.
3. Komponen  sistem  peradilan  pidana  tersebut  saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama.
4. Menjamin kepastian dalam tahap penyidikan
Adapun kelemahan dan keunggulan perlindungan korban dalam hukum pidana di Malaysia
Perlindungan Korban Dalam AAPOM Kelemahan Keunggulan 2 3
1. Tidak  ada  perlindungan  keamanan/kerahasiaan  identitas korban  dan  keluarganya  dari  ancaman  fisik  maupun psikologis oleh orang lain.
2. Kerahasiaan  identitas  korban  ini  menghindari  penggunaan identitas  korban  untuk  disalahgunakan  agar  penuntutan  para pelaku kejahatan tidak dapat dilanjutkan.
3. Tidak diatur hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya.
4. Perlindungan  tersebut  sangat  diperlukan  oleh  korban  dan harus diatur secara tersendiri karena kerentanan korban yang diperlukan  kesaksiannya,  dapat  diteror  dan  diintimidasi  dan lain-lain  sehingga  membuat  korban  tidak  melaporkan informasi penting yang diketahuinya.
1. Rumah  perlindungan  dibuat  secara  khusus  untuk menampung  para  korban  pemerdagangan  orang sebelum  diserahkan  ke  Majistret  dalam  tempo  24 jam.  tempat  perlindungan  dan  pemulihan  untuk korban perdagangan orang.
2. Tanggung  jawab  perlindungan  diletakkan  dibawah Kementerian  Pembangunan  Wanita,  Keluarga  dan Masyarakat.  Ada  empat  (4)  tempat  perlindungan korban, antara lain di Lembah Klang, Melaka, Johor dan Sabah.
3. Mangsa/korban  warga  negara  asing,  sementara menunggu siasatan dari pejabat berwenang diberikan kebebasan  untuk  tetap  bekerja.  Bagi  yang  belum dibayarkan  gajinya  atau  tertunggak  pihak  majikan harus membayarnya.

## Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana  di Indonesia dan Malaysia
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  perdagangan  orang  di  Indonesia  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  diatur dalam  Pasal  28  UU  No. 21  tahun  2007  tentang  PTPPO  yang  merupakan  pedoman  bagi komponen  Sistem  Peradilan

## Eko Budi S dan Wancik, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
Pidana  untuk  melaksanakan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  yang  dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang tersebut.
Hukum  Acara  Pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  KUHAP,  yang  didalamnya  terdapat  asas-asas  Sistem Peradilan Pidana. Komponen sistem peradilan pidana  di Indonesia terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga  Pemasyarakatan,  termasuk  Advokat.  Proses  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  diawali  dalam  tahap Penyidikan.  Sebagai  upaya  dalam  memberantas  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui  penegakan  hukum  pidana dengan sistem peradilan pidana ( Integrated Criminal Justice System ). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang  sangat  penting  dan  strategis  untuk  menentukan  berhasil  tidaknya  proses  penegakan  hukum  pidana  selanjutnya. Penyidikan  tindak  pidana  perdagangan  orang  berdasarkan  UUPTPPO  dilakukan  berdasarkan  KUHAP  sebagaimana yang  dinyatakan  dalam  Pasal  28,  sebagai  berikut:  Penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan dalam  perkara  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dilakukan  berdasarkan  Hukum  Acara  Pidana  yang  berlaku,  kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Pada  awal  tahapan  penyidikan,  korban  perdagangan  orang  sudah  mendapatkan  perlindungan  hukum, sebagaimana yang tercantum dalam UU PTPPO. Pasal 33, yang menyatakan:
1. Dalam  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  pelapor  berhak  dirahasiakan  nama  dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
2. Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  kewajiban  merahasiakan  identitas  tersebut  diberitahukan  kepada  saksi  dan  orang  lain  yang  bersangkutan dengan  tindak  pidana  perdagangan  orang  sebelum  pemeriksaan  oleh  pejabat  yang  berwenang  yang  melakukan pemeriksaan.
Ketentuan  tersebut  dilengkapai  dengan  sanksi  pidana  terhadap  setiap  orang  yang  memberitahu  mengenai kerahasiaan identitas saksi atau korban dengan ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun dan  denda  minimal  Rp.  120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  280.000.000,00  (dua ratus  delapan  puluh  juta  rupiah). 14 Selama  dalam  proses  penyidikan,  korban  TPPO  berhak  didampingi  oleh  advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan, hal ini  sesuai dengan Pasal 35. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal  36,  yaitu:  selama  proses  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  depan  sidang  pengadilan,  korban  berhak mendapatkan  informasi  tentang  perkembangan  kasus  yang  melibatkan  dirinya.  Sedangkan  informasi  tentang perkembangan  kasus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pemberian  salinan  berita  acara  setiap  tahap pemeriksaan.
Dalam  hal  korban  beserta  keluarganya  mendapatkan  ancaman  yang  membahayakan  diri,  jiwa,  dan/atau hartanya,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  wajib  memberikan  perlindungan,  baik  sebelum,  selama,  maupun sesudah  proses  pemeriksaan  perkara,  sesuai  dengan  Pasal  47  UUPTPPO.  Dalam  proses  penyidikan,  apabila  korban mengalami  kerugian  baik  materiil  maupun  nonmateriil,  Polisi  harus  menyampaikan  apakah  korban  mengehendaki ganti  kerugian.  Dalam  rangka  pengumpulan  informasi  perihal  kerugian  yang  diderita  korban  dan  kesediaan  pelaku untuk  memberikan  ganti  rugi  ada  di  tahap  penyidikan  Polisi.  Untuk  itu,  Polisi  harus  menyertakan  atau melampirkannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP), informasi yang berhubungan dengan kerugian korban.
Prosedur  pengajuan  restitusi  bagi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  diatur  dalam Pasal  48  ayat  (1)  yaitu  “setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak  memperoleh restitusi”.  Dalam  penjelasannya  disebutkan  bahwa  mekanisme  pengajuan  restitusi  dilaksanakan  sejak  korban melaporkan  kasus  yang  dialaminya  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  setempat  dan  ditangani  oleh penyidik  bersamaan  dengan  penanganan  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Ini  artinya  korban  atau  ahli  warisnya  dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya dan harus dimuat dalam berkas perkara.
Pelaksanaan  putusan  restitusi  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  dilaksanakan  dalam  14  (empat belas)  hari  terhitung  sejak  diberitahukannya  putusan  tersebut. 15 Pelaksanaan  pemberian  restitusi  dilaporkan  kepada ketua  pengadilan  yang  memutuskan  perkara,  disertai  dengan  tanda  bukti  pelaksanaan  pemberian  restitusi  tersebut. Setelah  ketua  pengadilan  menerima  tanda  bukti,  ketua  pengadilan  mengumumkan  pelaksanaan  tersebut  dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Kemudian salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut, disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.
Penitipan  uang  restitusi  dapat  dilakukan  seperti  mekanisme  konsinyasi  dalam  hukum  perdata.  Sejak  tahap penyidikan,  penyidik  sudah  menghitung  besar  nilai  kerugian  korban,  selanjutnya  melaporkan  kepada  Jaksa  Penuntut Umum. Atas dasar laporan penyidik, penuntut umum mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN)
14 Pasal  44  juncto  Pasal  33  dan  Pasal  24  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
15 Ibid, Pasal 8 ayat 6.

## Eko Budi S dan Wancik, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
setempat melalui panitera untuk membuat “surat ketetapan” supaya pelaku menitipkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan Jaksa selaku Penuntut Umum. Terhadap waktu penitipan dilakukan setelah ada putusan PN, adalah untuk memudahkan Hakim dalam penghitungan kerugian korban, walaupun hal ini sangatlah beresiko.
Dengan  tidak  adanya  uang titipan  sejak awal, dikhawatirkan pada saat eksekusi,  harta pelaku sudah  habis dan korban  tidak  mendapatkan  apa-apa.  Hal  ini  dapat  dikarenakan  harta  kekayaan  pelaku  sudah  dialihkan  sebelum  ada putusan Pengadilan Negeri (PN). Penjelasan pasal 48 ayat (5) UU PTPPO yang menyatakan bahwa penitipan restitusi dalam  bentuk  uang  di  pengadilan  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Ketentuan  ini disamakan  dengan  proses  penanganan  perkara  perdata  dalam  konsinyasi.  Ini  berarti,  pelaksanaan  Pasal  48  ayat  (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang waktu penitipan uang restitusi, dilakukan sejak tahap penyidikan.
Keseluruhan  proses  penyidikan  yang  telah  dilakukan  oleh  Penyidik  Polri  tersebut  kemudian  akan  dilanjutkan oleh  Kejaksaan  dalam  hal  mempersiapkan  penuntutan  yang  akan  diajukan  dalam  sidang  pengadilan  dan  selanjutnya penjatuhan  vonis  kepada  terdakwa  yang  kesemuanya  itu  berlangsung  dalam  suatu  sistem  peradilan  pidana  dalam rangka  penegakan  hukum  pidana.  Peran  Penuntut  Umum  dalam  hal  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  perdagangan orang  adalah  Penuntut  Umum  dapat  memberitahukan  kepada  korban  tentang  haknya  untuk  mengajukan  ganti  rugi (restitusi).  Selanjutnya,  Penuntut  Umum  menyampaikan  jumlah  kerugian  yang  diderita  korban  bersamaan  dengan tuntutan.
Hal  yang  dapat  dilakukan  penuntut  umum  setelah  penuntutan  terhadap  perkara  tindak  pidana  perdagangan orang, seperti termuat dalam United Nation Trafficking  Protocol yaitu:
1. Pelayanan  dan  perlindungan  kepada  korban,  termasuk  kedalamnya  perlindungan  sejauh  memungkinkan,  privasi dan identitas korban (Pasal 6 ayat 1)
2. Pemberian informasi yang relevan mengenai proses administratif dan pengadilan (Pasal 2 ayat 2).
3. Pelayanan  atau  pendampingan  dalam  rangka  memungkinkan  diungkap  dan  dimunculkannya  pandangan  dan kepentingan korban agar dapat turut dipertimbangkan oleh pengadilan pidana.
4. Perlindungan  keselamatan  fisik  dari  korban,  kemungkinan  mendapatkan  ganti  kerugian  atas  kerugian  yang diderita.
Pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dalam  perkara  tindak  pidana  perdagangan  orang  dilakukan  berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PTPPO. Oleh karena itu lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana “ criminal justice system ” dan juga sebagai benteng terakhir dalam hal mencari keadilan menjadikan lembaga peradilan sebagai suatu tumpuan harapan dari para pencari  keadilan  yang  selalu  menghendaki  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Keadilan  yang  hakiki merupakan  sutau  syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan  hidup suatu masyarakat, dalam hal  hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. 16
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pengadilan  sebagai  salah  satu  subsistem  dalam  Sistem  Peradilan Pidana keberadaannya sangat penting, karena dengan tugas untuk mengadili setiap perkara pidana yang di sidangkan dan  membuat  suatu  keputusan  yang  dapat  menentukan  nasib  seseorang  selain  dianggap  sebagai  sarana  untuk mengupayakan hukum, lembaga pengadilan pun merupakan tempat perlindungan hukum dan sekaligus sebagai tempat mencari  keadilan  hukum  baik  bagi  warga  negara  maupun  aparatur  negara  yang  tersangkut  dalam  suatu  sengketa hukum.  Oleh  sebab  itu  dapat  dimaklumi  keperluan  akan  adanya  lembaga  pengadilan  yang  baik,  teratur  serta memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat  guna  mewujudkan  terselenggaranya  negara  hukum  yang  lebih  baik.  Sehingga peranan pengadilan tidak dapat disangsikan lagi, dengan lembaga pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggungjawab  yang  terabaikan  dapat  diselesaikan.  Lembaga  ini  memberikan  tempat  bahkan  membantu  kepada mereka  yang  merasa  dirampas  hak-haknya  dan  memaksa  kepada  pihak-pihak  agar  bertanggungjawab  atas  perbuatan yang  dilakukan  yang  merugikan  pihak  lain,  dengan  begitu  kejahatan  pun  dapat  dikontrol,  sesuai  dengan  tujuan  dari Sitem Peradilan Pidana itu sendiri yaitu meminimalisir terjadi kejahatan di dalam kehidupan bermasyarakat. 17 Selama  proses  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  korban  perdagangan  orang  berhak  didampingi  oleh  advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan,  sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 35 pada Undang-Undang PTPPO. Advokat/Penasehat Hukum tersebut berperan sebagai pendamping dan konsultan dalam memberikan bantuan hukum  kepada  korban  dalam  menghadapi  pemeriksaan  di  pengadilan.  Pendamping  lainnya  ini  antara  lain  adalah psikolog,  psikiater,  ahli  kesehatan,  rohaniawan  dan  anggota  keluarga.  Berbeda  dengan  ketentuan  yang  terdapat  di dalam KUHAP, UU PTPPO dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim  ketua  sidang  untuk  memberikan  keterangan  di  depan  sidang  pengadilan  tanpa  kehadiran  terdakwa.
169 Yesmil  Anwar  dan  Adang, Sistem  Peradilan  Pidana  (Konsep  Komponen,  Dan  Pelaksanaannnya  Dalam  Penegakan Hukum Di Indonesia) , Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 201.
17 Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 13.

## Eko Budi S dan Wancik, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  37,  bahwa  saksi  dan/atau  korban  berhak  meminta  kepada  hakim  ketua  sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal saksi dan/atau korban akan  memberikan  keterangan  tanpa  kehadiran  terdakwa,  hakim  ketua  sidang  memerintahkan  terdakwa  untuk  keluar ruang sidang. Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan  semua  keterangan  yang  diberikan  saksi  dan/atau  korban  pada  waktu  terdakwa  berada  di  luar  ruang sidang pengadilan.
UU  PTPPO  memberikan  perhatian  dan  pengaturan  secara  khusus  terhadap  anak  sebagai  korban  tindak  pidana perdagangan orang. Pasal 1 angka 5, menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan,  sehingga  anak  yang  masih  dalam  kandungan  pun  sudah  dapat dimungkinkan menjadi korban TPPO. Dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, antara lain dengan pemeriksaan di persidangan oleh Hakim dan Jaksa tidak memakai toga atau baju dinas persidangan, sidang dilakukan secara tertutup, korban anak wajib didampingi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya. Pemeriksaan  korban  anak  dilakukan  tanpa  kehadiran  terdakwa  dan  atas  persetujuan  hakim,  pemeriksaan  terhadap korban  anak  dapat  dilakukan  di  luar  sidang  pengadilan  dengan  mengunakan  alat  perekam  dan  dilakukan  di  hadapan pejabat yang berwenang (penyidik atau penuntut umum). 18
Dalam  hal,  restitusi  belum  dibayarkan  kepada  pihak  korban  sampai  melampaui  batas  waktu  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  48  ayat  (6),  maka  pengadilan  sesuai  dengan  Pasal  50  memberikan  surat  peringatan  secara tertulis  kepada  pemberi  restitusi,  untuk  segera  memenuhi  kewajiban  memberikan  restitusi  kepada  korban  atau  ahli warisnya. Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan Penuntut Umum  untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang  harta tersebut  untuk  pembayaran  restitusi.  Jika  pelaku  tidak  mampu  membayar  restitusi,  maka  pelaku  dikenai  pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.
Sementara itu, Malaysia sebagai negara bekas jajahan kolonial Inggris, hukum positif yang berlaku di Malaysia banyak mengadopsi hukum yang berlaku di Inggris atau negara- negara jajahan Inggris, seperti India dan Hongkong. Di dalam sistem peradilan pidana di Malaysia digunakan sistem “doktrin kehakiman yang mengikat yang diambil dari sistem  hukum  Inggris.” 19 Sistem  kekuasaan  kehakiman  di  Malaysia  juga  menganut  sistem  hukum  Inggris,  meliputi: Pemerintah Persekutuan Malaysia (Pusat) dan Kerajaan Negeri (Negara Bagian) ke dalam Mahkamah Sivil (Peradilan Umum) dan Mahkamah Syariah (Peradilan Agama). 20 Sistem hukum di Malaysia didasarkan pada seperangkat hukum tertulis  dan  tidak  tertulis.  Di  antara  yang  tertulis  adalah  Konstitusi  Federal  bersama-sama  dengan  konstitusi  dari  13 negara yang  terdiri dari Federasi, legislasi diberlakukan oleh Parlemen dan Majelis Negara, dan didelegasikan untuk dibuat  oleh  Badan-badan  di  bawah  kekuasaan  yang  diberikan  pada  mereka  oleh  Parlemen  atau  Majelis  Negara. Hukum  tak  tertulis  terdiri  dari  prinsip-prinsip  hukum  Inggris  umum  disesuaikan  dengan  keadaan  setempat,  kasus hukum dan hukum adat setempat, hukum Islam juga merupakan sumber penting dari hukum yang berlaku hanya untuk penduduk Muslim dan dikelola oleh sistem yang terpisah dari pengadilan.
Komponen  sistem  peradilan  pidana  di  Malaysia  terdiri  dari  Polis  Diraja  Malaysia,  Penuntut  Umum  (Peguam Negara) dan Hakim. Berdasarkan Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran maka dibentuklah  Majelis  Antipemerdagangan  Orang  dan  Antipenyeludupan  Migran  (MAPO).  Majelis  ini  dipimpim  oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri dan beranggotakan dari Kementerian dan Agensi terkait serta Lembaga bukan  Kerajaan.  Selanjutnya  ada  lima  (5)  Jawatankuasa  (Aparat  Penegak  Hukum)  yang  diberi  wewenang  untuk melaksanakan Akta tersebut, antara lain: Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Kastam Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia; dan Jabatan Tenaga Kerja. 21
Dalam proses sistem peradilan pidana di Malaysia pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana perdagangan orang terdiri dari: Pegawai Polisi, Pegawai Imigresen, Pegawai Kastam, Pegawai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM) dan Pegawai Tenaga Kerja berdasarkan Akta 670/AAPOM. 22 Dalam Seksyen 29, pegawai- pegawai tersebut diberi kuasa untuk menangkap pelaku perdagangan orang. Bagi  seseorang pegawai penegak hukum yang telah melakukan penangkapan di bawah subseksyen (1), haruslah segera membawa orang yang ditangkap itu ke Kantor  Polisi  terdekat  dan  setelah  itu,  orang  itu  harus  diperlakukan  sesuai  undang-undang  yang  berkaitan  dengan Tatacara Jenayah (KUHAP) yang berlaku.
Seorang  pegawai  penegak  hukum  diperbolehkan  atas  kehendaknya  apabila  orang  yang  dijumpai  atau diselamatkan  tersebut  adalah  orang  yang  diperdagangkan,  maka  harus  membawa  orang  itu  ke  dalam  perlindungan sementara  dan  membawa  orang  itu  ke  hadapan  Majistret  dalam  waktu  24  (dua  puluh  empat)  jam,  tidak  termasuk
18 Pasal 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
19 Mohammad Shariff dan Aisyah, Undang-Undang Jenayah di Malaysia, Tanpa Tahun.
20 Rusliansyah, file:///F:/Traficking/Mengenal Sistem Kekuasaan Kehakiman di Malaysia.pdf, diunduh tanggal 1 Juli 2020.
2114 Seksyen 27, Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.
22 Ibid, Seksyen 28.
Eko Budi S dan Wancik, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
waktu  yang  diperlukan  untuk  perjalanan  ke  Mahkamah  Majistret,  untuk  memperoleh  perintah  perlindungan  interim ( Interim Protection Order /IPO). 23 Selanjutnya Majistret akan  membuatkan perintah perlindungan interim bagi orang yang  ditempatkan  di  tempat  perlindungan  selama  14  (empat  belas)  hari  untuk  menjalankan  penyelidikan  dan penyidikan  di  bawah  Seksyen 51. 24 Setelah penyidik memperoleh perintah yang dikeluarkan di bawah subseksyen (2), menyerahkan  orang  yang  diperdagangkan  itu  kepada  pegawai  pelindung  untuk  menempatkan  orang  yang diperdagangkan itu di tempat perlindungan yang dinyatakan dalam perintah tersebut.
Apabila  selesai dilakukan penyidikan, Pegawai Penegak Hukum dan Pegawai Pelindung secara bersama-sama membuat  laporan  dan  melaporkan  bersama-sama  ke  hadapan  Mahkamah  Majistret  untuk  menjelaskan  kepada Majistret  bahawa  orang  itu  benar-  benar  adalah  orang  yang  diperdagangkan  di  bawah  akta  ini.  Jika  Majistret  yakin bahawa  orang  yang  dibawa  ke  hadapannya  adalah  orang  yang  diperdagangkan  dan  memerlukan  jagaan  dan perlindungan, maka Majistret akan membuat perintah perlindungan. 25
Dalam  hal  orang  yang  diperdagangkan  ialah  seorang  warganegara  tetap  Malaysia,  Majistret  memerintahkan orang yang diperdagangkan itu ditempatkan di tempat perlindungan selama waktu tidak melebihi dua tahun dari saat perintah tersebut dikeluarkan, jika orang yang diperdagangkan ialah seorang warganegara asing, memerintahkan orang yang diperdagangkan itu untuk ditempatkan di tempat perlindungan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan dari saat perintah  itu,  dan  selepas  itu  menyerahkannya  kepada  Pegawai  Imigresen  untuk  dilakukan  tindakan  sesuai  Akta Imigresen 1959/63.
Tetapi  jika  bukan  orang  yang  diperdagangkan  adalah  seorang  warganegara  tetap  malaysia,  Majistret memerintahkan orang itu untuk dilepaskan atau jika orang itu warganegara asing, Majistret memerintahkan orang itu diserahkan  kepada  Pegawai  Imigrasi  untuk  tindakan  yang  perlu  sesuai  Akta  Imigresen  1959/63.  Disamping  itu Majistret  boleh  pada  suatu  saat,  atas  permohonan  Pegawai  Penegak  Hukum  atau  Pegawai  Pelindung,  dapat melanjutkan atau membatalkan perintah perlindungan  yang dibuat di bawah seksyen tersebut. Dalam hal orang yang diperdagangkan  itu  ialah  seorang  warganegara  asing,  perintah  perlindungan  boleh  diberikan  hanya  untuk menyelesaikan  penyidikan  di  bawah  Seksyen  52  atau  untuk  situasi  keadaan  yang  luar  biasa  sebagaimana  yang ditentukan oleh Majistret tersebut.
Pada  tahap  penuntutan  dimulai  terhadap  orang-orang  yang  diduga  di  bawah  akta  tersebut,  penuntutan dilaksanakan dengan menghadapkan orang yang diperdagangkan itu ke hadapan Mahkamah Sesyen, yang penuntutan perkaranya  telah  dimulai  untuk  diambil  keterangan  dan  bersumpah  bagi  orang  yang  diperdagangkan  itu.  Hakim Mahkamah  Sesyen  diperbolehkan  berdasarkan  permohonan,  untuk  mengeluarkan  perintah  yang  ditujukan  kepada orang  yang  bertanggungjawab  atas  tempat  perlindungan  di  mana  orang  yang  diperdagangkan  itu  ditempatkan, menghendakinya  untuk  mengemukakan  orang  yang  diperdagangkan  itu  pada  masa  dan  di  tempat  yang  dinyatakan dalam dakwaan atau perintah itu.
Disamping  itu  Hakim  Mahkamah  Sesyen  harus  mengambil  keterangan  orang  yang  diperdagangkan  itu  dan menyelesaikan  dalam  masa  7  (tujuh)  hari  dari  waktu  penghadapan  orang  yang  diperdagangkan  itu  ke  hadapannya. Pada saat pengambilan keterangan orang yang diperdagangkan itu, dia harus diperiksa berdasarkan  Akta Keterangan 1950. Hakim Mahkamah Sesyen harus membuat keterangan dalam bentuk tertulis dan pada akhir tulisan itu dan harus di  tandatangani  keterangan  itu.  Jika  dalam  keterangan  tersebut  lain/berlawanan,  keterangan  yang  diambil  di  bawah seksyen  ini  harus  diterima  sebagai  keterangan  dalam  persidangan  di  bawah  akta  ini  dan  perlakuan  keterangan  itu hendaklah sama sebagaimana seorang saksi yang hadir dan memberi keterangan dalam persidangan.
Adapun persamaan dan perbedaan tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam SPP dapat di gambarkan dalam tabel berikut ini:
NO JENIS INDONESIA MALAYSIA 1 2 3 4 1. Komponen Polisi,  Jaksa,  Hakim,  Advokat  (KUHAP)  dan Satgas Anti Trafficking (Perpres) Polis, Kastam, Imigresen, APPM, Tenaga Kerja, Penuntut, Hakim 2. Proses Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Pengadilan Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Pengadilan

## Kelemahan dan Keunggulan Perlindungan Korban Dalam SPP di Malaysia
23 Ibid, Seksyen 44 (1).
24 Ibid., Seksyen 44 (2).
25 Ibid., Seksyen 51 (3).
Eko Budi S dan Wancik, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
Perlindungan Korban Dalam SPP Kelemahan Keunggulan 1 2
1. Adanya disparitas penjatuhan pidana kepada para pelaku.
2. Masih  terjadi  adanya  persekongkolan  antara  sindikat  dan Pegawai Penegak Hukum.
1. Semua  penegak  hukum  yang  ada  dalam  Akta  670 diberikan kewenangan penyidikan
2. Pemberian  perlindungan,  dilaksanakan  secara  cepat atas perintah Majistret.
3. Sebagian besar korban dan/saksi takut melaporkan kejadian perdagangan  orang  karena  mereka  diancam  para  agen sindikat.
4. Penanganan  tindak  pidana  perdagangan  orang  terkesan ditutup-tutupi oleh para penegak hukum.
3. Pelaksanaan  perlindungan  lebih  terkoordinasi  dan bersama-sama antara SPP dan MAPO
4. Tempat  perlindungan  yang  representative  dengan memperhatikan standar bagi pemenuhan HAM.

## Konsep  ideal  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam  perspektif sistem peradilan Pidana di Indonesia
Berdasarkan  argumentasi-argumentasi  tersebut diatas, dapat ditarik benang merah bahwa  perlindungan hukum terhadap  korban  perdagangan  orang,  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  mengembalikan  hak-hak  korban  hingga terpulihkan  seperti sediakala sebagaimana  sebelum kejahatan menimpanya. Negara dalam konteks ini harus bersikap progresif  untuk  menuntut  pelaku  bertanggungjawab  atas  pemulihan  korban  di  satu  sisi.  Sementara  itu  di  sisi  lain negara  bertanggungjawab  atas  kelalaiannya  menjaga  warganya  dari  akibat  kejahatan  (perspektif  korban)  dan  juga negara bertanggungjawab atas kelengahannya mengantisipasi terjadinya peristiwa jahat (perspektif situasi dan kondisi serta  motivasi  Pelaku  berani  melakukan  perbuatan  jahatnya).  Pentingnya  korban  memperoleh  perlindungan  dan pemulihan  sebagai  upaya  menyeimbangkan  kondisi  korban  yang  mengalami  gangguan,  dengan  tepat  perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan ”perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung”. 26
Ruang  lingkup  pembaharuan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam hukum pidana di Indonesia, dapat dilihat berikut ini:
NO SUBSTANSI UU USULAN KONSEP IDEAL 1 2 3 1. UU  PTPPO  belum  mengakomodasi  kepentingan  korban secara  keseluruhan  (Bab  V  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban Perdagangan Orang)
Perlu  ditambahkan  ketentuan  tentang  perlindungan terhadap  korban  terutama  tentang  pemenuhan  hak-hak korban yang masih belum tercakup dalam undang-undang tersebut  antara  lain  bagi korban  yang  belum  dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya.
2. Definisi  anak  dan  kualifikasi  perdagangan  anak, ketentuan ini tidak selaras dengan definisi dalam Protokol Palermo.  Terutama  tentang  elemen  proses  (rekrutmen, perpindahan,  serah  terima)  juga  harus  terpenuhi  bentuk eksploitasinya.
Masuknya "cara" sebagai unsur tindak pidana perdagangan anak  menyebabkan  beban pembuktian  yang lebih  berat  bagi  pelaku.  Jika  cara  yang  digunakan  tidak tercantum  dalam  UU,  pelaku  bisa  lepas  dari  jeratan hukum.
Definisi  tentang  anak  dan  kualifikasi  perdagangan  anak harus  disesuaikan  dengan  Protokol  Palermo.  Sehingga pelaku  dapat  dijerat  untuk  mempertanggungjawabkan kesalahannya.
3. Subjek  Pidana belum menyentuh  pada aparatur pemerintah terendah  yang  berhubungan  langsung  dengan calon korban (Penjelasan Pasal 8 (1))
Dalam penjelasan perlu dijelaskan tentang siapa saja yang menjadi penyelenggara pemerintah mulai dari terendah.
26 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 120.
Eko Budi S dan Wancik, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
4. Pada  Pasal  48  ayat  (5)  disebutkan  bahwa  restitusi  dapat dititipkan  terlebih  dahulu  di  pengadilan  tempat  perkara diputus.  Kata  “dapat”  tersebut  menimbulkan  kekaburan norma,  dan  tidak  tegas  dalam  memberikan  perlindungan korban dalam hal restitusi.
Kata  “dapat”  harus  diubah  menjadi  “wajib”,  karena  kata “wajib”  mengandung  ketegasan  bahwa  perintah  undang- undang  harus  diikuti  oleh  siapa  pun  tanpa  terkecuali. Dengan  kata  lain,  pelaku  TPPO  wajib  menitipkan  uang restitusi,  kalau  tidak  diikuti  dengan  upaya  paksa  maka ketentuan itu akan sia-sia. Sebab apabila pelaku tidak mau menitipkan  uang  restitusi  ke  pengadilan  juga  tidak  ada sanksi  yang  akan  diberikan  kepada  pelaku.  Ini  berarti, salah satu unsur sistem hukum, yaitu dapat diaplikasikannya  peraturan  tidak  dapat  terwujud.  Tidak berfungsinya  salah  satu  unsur  maka  sistem  hukum  tidak akan berjalan dengan efektif.
5. Kewenangan  Jaksa  sebagai  eksekutor  putusan  restitusi tidak  diatur  secara  tegas,  karena  dalam  Pasal  50  ayat  (3) hanya  memberi  kewenangan  Jaksa  untuk  menyita  harta kekayaan  pelaku  setelah  ada  perintah  dari  Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku.
Perlunya dipertegas ketentuan tersebut tentang kewenangan  Jaksa  sebagai  eksekutor  putusan  restitusi sehingga  jelas  tugas  dan  wewenang  Jaksa  dalam melaksanakan eksekusi.
6. Restitusi  tidak  dapat  diganti  dengan  pidana  kurungan (Pasal 50 (3)).
Pidana  pengganti  seharusnya  dihilangkan  dan  diganti dengan  ketentuan  bahwa  restitusi  wajib  dibayar  oleh pelaku dan akan  menjadi  hutang pelaku dan ahli  waris jika  ia  belum  mampu  membayar,  sehingga  kapan  saja pelaku/ahli  warisnya  punya  kekayaan,  Jaksa    wajib melakukan penyitaan.
Alternatif  lain  bila  hal  itu  sulit  dilakukan  ialah  batas maksimalnya  pidana  pengganti  disesuaikan  dengan kerugian korban, karena bila batas maksimalnya hanya 1  (satu)  tahun  sedangkan  nilai  kerugian  korban  sangat besar,  maka  pelaku  akan  lebih  memilih  pidana pengganti  dan  ini  sangat  bertentangan  dengan  rasa keadilan masyarakat.
Sedangkan pembaharuan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam SPP di Indonesia
NO SPP SAAT INI USULAN KONSEP IDEAL 1 2 3 1. Putusan  Hakim  kurang  mencerminkan  asas  keadilan karena masih sering dalam putusannya tidak memuat restitusi. Harusnya Hakim  berpedoman dengan UU  yang  berlaku dalam memberikan putusan dan berdasarkan keyakinannya dalam ikut mewujudkan perlindungan korban 2. Perbedaan pendapat tentang restitusi antar komponen
SPP.
Komponen  SPP  harus  lebih  memahami  tentang  pemberian restitusi sebagai salah satu hak korban yang harus dipenuhi
3. Ego sektoral antar komponen SPP dengan menonjolkan  kewenangan  masing-masing  sehingga mengesampingkan kepentingan korban.
Komponen SPP harus mempunyai kesamaan visi dalam rangka memberikan  perlindungan  korban  dengan  mengedepankan asas-asas perlindungan korban.
4. Adanya perbedaan pendapat tentang penerapan pasal. Perlunya ditingkatkan kembali koordinasi antar komponen SPP
5. KUHAP  juga  tidak  mengatur  mengenai  berapa  kali proses  pengembalian  berkas  perkara  tersangka  dari penuntut umum kepada penyidik.
Perlu  dikoordinasikan  antara  Penyidik  dan  Penuntut  agar berkas penyidikan cepat selesai dengan tidak mengenyampingkan  profesionalisme  dan  keserasian  antar komponen SPP.
6. Putusan  hakim  belum  mengakomodir  hak  korban dalam UU PSK
Perlu  diakomodir  hak-hak  korban  dalam  UU  PSK  seperti pemberian  tempat  tinggal,  biaya  transportasi  dan  biaya  hidup sementara.
Karakteristik  korban  perdagangan  orang  adalah  seseorang  yang  telah  mengalami  penderitaan  fisik  dan  atau psikis yang diakibatkan adanya tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan  ekonomi. Dalam analisis yang telah dibahas diatas, maka konsep yang  akan dibangun untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana adalah sebuah konsep yang dibentuk sebagai relasi interaksionis dan hirarkis antar sistem dalam kesatuan yang utuh dan menyeluruh (integral komprehensif). Yang oleh penulis diusulkan tentang “Konsep Perlindungan Hukum Integratif”. Dalam  mewujudkan  konsep  perlindungan  hukum  integratif  terhadap  perlindungan  korban  tindak  pidana

## Eko Budi S dan Wancik, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
perdagangan orang yang harus dibangun adalah interaksi antara sistem norma, sistem nilai, dan sistem perilaku dalam satu kesatuan. Dalam konsep tersebut harus dinyatakan secara jelas tentang pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, yang merupakan kata kunci keberhasilan memerankan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang dilakukan dalam sistem yaitu sistem peradilan pidana.

## Hukum sebagai sistem norma.
Dalam  masyarakat  yang  paling  sederhana  sekalipun  keberadaan  norma  hukum  sebagai  suatu  pranata  sosial secara  nyata  telah  menjadi qonditio  sine  quanon bagi  keberlangsungan  masyarakat  tersebut  sebagai  suatu  entitas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa “hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.” 27 Norma hukum dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  perlindungan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  haruslah  stabil (stable), tetapi  tidak  boleh  juga  diam (still) atau  kaku (rigid). Sepintas  kelihatannya  pernyataan  tersebut  saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikianlah salah satu “hakekat dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi  di  lain  pihak  hukum  haruslah  dinamis,  sehingga  selalu  dapat  mengikuti  dinamika  perkembangan  kehidupan manusia.” 28 Demikian  juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan  korban tindak pidana perdagangan orang haruslah mengikuti dinamika masyarakat sehingga dapat dicapai tujuan hukum berdasarkan nilai-nilai yang selalu hidup dalam masyarakat.

## Hukum sebagai sistem nilai
Menurut Satjipto Rahardjo, “nilai merupakan salah satu paradigma hukum, sehingga nilai dapat dilihat sebagai sosok hukum juga.” 29 Peraturan perundang- undangan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai  salah  satu  hukum  dalam  masyarakat,  merupakan  suatu  perwujudan  nilai-nilai  hukum  yang  mengandung  arti bahwa,  “kehadirannya  hukum  adalah  untuk  melindungi  dan  memajukan  nilai-nilai  yang  dijunjung  tinggi  oleh masyarakat.” 30 Hukum  yang  dipandang  sebagai  suatu  sistem  nilai  yang  secara  keseluruhan  dipayungi  oleh  sebuah norma dasar (basic norm). Norma dasar inilah yang dipakai sebagai dasar dan sekaligus penuntun penegakan hukum. “Sebagai sistem nilai, norma dasar tersebut merupakan sumber nilai dan juga pembatas dalam penerapan hukum.” 31

## Hukum sebagai sistem perilaku
Dalam sistem perilaku (behaviour) hukum diharapkan mampu merekayasa atau merubah perilaku (engineering) masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, “urgensi pembangunan hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan korban dalam  sistem  peradilan  pidana  melibatkan  tidak  hanya  pada  pembangunan  hukum  substansial,  tetapi  juga  pada struktural  dan  kultural.” 32 Dalam  perspektif  ini  tidak  ada  unsur power untuk  menekan  kehendaknya  terhadap masyarakat,  melainkan  akan  memberikan  masukan  bagi  terbentuknya  substansi  hukum  yang  tidak  mengajarkan  apa yang  ditetapkan  hukum  sebagai  “apa  yang  seharusnya”  tetapi  diajarkan  sebagai  “apa  yang  sebenarnya.” 33 Perspektif hukum  yang  demikian,  yakni  berusaha  membenarkan  atau  mengakui  “mitos  keadilan”  dalam  norma  perundang- undangan untuk disesuaikan dengan rasa keadilan. Dengan kata lain menciptakan hukum yang lebih berkeadilan.
Maka setiap kali ada masalah perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia  sebagai pelaku dan atau korban yang dipaksakan  untuk dimasukkan  ke dalam sistem hukum  karena  hukum  bukan  merupakan  suatu  institusi  yang  absolut  dan  final  melainkan  sangat  bergantung  pada bagaimana  manusia  melihat  dan  menggunakannya.  Manusialah  yang  merupakan  penentu  sehingga  hukum  selalu berada dalam proses untuk terus menjadi lebih baik ( law as a process, law in the making ), artinya hukum yang harus ditinjau kembali dan hukum untuk manusia bukan sebaliknya, serta hukum dijalankan dengan hati nurani.

## SIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana di Indonesia dan Malaysia telah dilaksanakan namun masih banyak kelemahan-kelemahan. Untuk mengimplementasikan konsep yang ideal,  maka  pembangunan  hukum  harus  sejalan  dengan  perkembangan  masyarakat  yang  harus  diciptakan  melalui
27 Sudikno Mertokusumo , Op. Cit., hal. 1.
28 Munir Fuady, Teori-Teori Dalam Hukum, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 1.
29 Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 66.
30 Ibid.
31 Esmi Warasih, Pranata Hukum, Sebuah telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 80.
32 Maya Indah, Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 186.
33 Ibid., hal. 187.

## Eko Budi S dan Wancik, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia
pembentukan perundang-undangan (sistem norma) yang dinamis.
Dalam  pembentukan  hukum  perlindungan  korban  kejahatan  yang  ideal  dimasa  yang  akan  datang,  maka perlunya  dilakukan  pembaharuan  hukum  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan orang  dengan  mengharmonisasi  peraturan-  peraturan  yang  sudah  ada  dengan  peraturan-peraturan  lainnya  baik peraturan  internasional  maupun  nasional  menjadi “Konsep  Perlindungan  Hukum  Integratif”. Yaitu  sebuah  konsep perlindungan  hukum  terhadap  korban  perdagangan  orang  dengan  menguatkan  interaksi  antara  aspek  norma,  aspek nilai  dan  aspek  perilaku  yang  menyatu  menjadi  sebuah  sistem  hukum,  yang  meliputi  sistem  norma,  sistem  nilai  dan sistem  perilaku  menjadi  sistem  perlindungan  hukum  integratif  terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang dalam sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh (Integral Komprehensif).
Konsep  perlindungan  hukum  integratif  diharapkan  dapat  dijadikan  solusi  untuk  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan  tentang  perlindungan  hukum  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  sesuai  dengan  jiwa  bangsa Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dengan  membuat  harmonisasi  peraturan-peraturan  yang  ada  saat  ini  baik  dari peraturan hukum internasional maupun hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arif Gosita, 1987, Viktimologi dan KUHAP, Jakarta: Akademika Pressindo. Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  2007, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan, Jakarta:  Raja Grafindo Persada. Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum, Sebuah telaah Sosiologis, Semarang, PT Suryandaru Utama. Lilik Mulyadi, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, Jakarta: Djambatan. Mardjono Reksodiputro, 1997, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Pidana , Buku II, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Maya  Indah,  2014, Perlindungan  Korban:  Suatu  Perspektif  Viktimologi  dan  Kriminologi  Edisi  Kedua, Jakarta: Kencana.
Mohammad Shariff dan Aisyah, Undang-Undang Jenayah di Malaysia, Tanpa Tahun. Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Dalam Hukum, Jakarta, Kencana. Rusli  Muhammad,  2010, Kemandirian  Pengadilan  Indonesia, Yogyakarta:  FH  UII  Press.  Satijipto  Raharjo,  2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Sudikno Mertikusumo, 1999, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty. Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Widya Padjadjaran.

## Perundang-undangan
Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Akta  670  Malaysia  tentang Anti pemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.

## Internet
Rusliansyah,file:///F:/Traficking/Mengenal  Sistem  Kekuasaan  Kehakiman  di  Malaysia.pdf,  diunduh  tanggal  1 November 2016.