## MODEL KOMUNIKASI KRISIS DAN RISIKO DARURAT PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DI KABUPATEN SLEMAN

## CRISIS AND EMERGENCY RISK COMMUNICATION MODEL POST ERUPTION MOUNT MERAPI 2010 IN SLEMAN REGENCY
Nadia Febriani 1 , Ficky Adi Kurniawan 2 , M. Rifki Adinur Zein 3 , Kurnia Lucky Fadillah 3 1* Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45363
2 Pujiono Centre Yogyakarta, Jl. Karanglo Baru, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55581
3 Manajemen Produksi Media, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45363 *e-mail: nadia.febriani@unpad.ac.id

## ABSTRACT
Merapi volcano is one of the most active and hazardous volcanoes in the world. The management of the natural disaster crisis in Sleman Regency has been under the spotlight for various evaluations of disaster management for the 2010 eruption, which is far from ideal, especially in terms of crisis communication. This study will elaborate on how disaster phenomenon becomes a turning point for disaster management stakeholders in improving and determining a better crisis communication management strategy by using the framework of the Crisis and Emergency Risk Communication Model (CERC) which divides the stages of crisis communication into pre-crisis, initial event, maintenance, resolution, and evaluation stages. This study was analyzed with a case study research approach. Data were obtained by in-depth interviews with four informants from three different elements/institutions, two informants from BPBD Sleman Regency, one informant from BPPTKG, and one from the affected victim. The results show that in the learning process of crisis management, there were significant changes in the response to crisis communication, which include changes in public trust perceptions, bureaucracy, communication technology innovations, early warning systems, etc. However, the changes have brought new obstacles and problems, such as those related to the diffusion of information, literacy gaps, and technical constraints on information technology devices.
Keywords: Crisis communication, disaster, risk management, Mount Merapi.

## ABSTRAK
Gunung  Merapi  merupakan  salah  satu  gunung  yang  paling  aktif  dan  berbahaya  di  dunia. Manajemen penanggulangan krisis bencana alam Kabupaten Sleman mendapat sorotan atas beragam evaluasi penanggulangan bencana erupsi 2010 yang masih sangat jauh dari ideal, terutama  pada  manajemen  komunikasi  krisis.  Penelitian  ini  akan  melihat  bagaimana fenomena bencana tersebut menjadi momen pembelajaran bagi stakeholder penanggulangan bencana Merapi dalam memperbaiki dan menentukan strategi penanganan komunikasi krisis yang lebih baik dengan merujuk pada Model Komunikasi Krisis dan Risiko Darurat (CERC) yang  membagi  tahapan  komunikasi  krisis  dalam  tahapan  pre-krisis,  tanggap  darurat, pemeliharaan, resolusi, dan evaluasi. Penelitian ini melakukan analisis dengan menggunakan metode  penelitian  studi  kasus.  Data  diperoleh  menggunakan  teknik  wawancara  mendalam dengan empat orang informan dari tiga unsur/lembaga berbeda yakni dua informan dari BPBD Kabupaten Sleman, satu informan dari BPPTKG, dan satu informan dari warga terdampak. Hasil menunjukkan bahwa dalam proses penanggulangan krisis, ditemukan bahwa terdapat perubahan  signifikan  dalam  penanggulangan  komunikasi  krisis,  yakni  perubahan  pada persepsi kepercayaan masyarakat, birokrasi, inovasi teknologi komunikasi, sistem peringatan dini, dan lain-lain. Akan tetapi, perubahan ternyata membawa kendala dan permasalahan baru yakni  berkaitan  dengan  difusi  informasi,  gap  literasi,  serta  kendala  teknis  pada  perangkat teknologi informasi.
Kata kunci: Komunikasi krisis, bencana, manajemen risiko, Gunung Merapi
Jurnal Alami (ISSN: 0853-8514), Vol. 8 No.1, Tahun 2024 11

## I.  PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap risiko bencana (Huda, 2022). Berdasarkan letak geografis,  Indonesia  dikelilingi  oleh  pertemuan tiga  lempeng  tektonik  dunia  (Eurasia,  Indo- Australia, dan Pasifik), secara vulkanis sebagai jalur gunung api aktif yang dikenal dengan cincin api  pasifik  atau Pacific ring of fire (Hermon, 2014). Berdasarkan  data  dari  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui data bencana  Indonesia  tahun  2023  periode  1-29
Desember  2023,  total  bencana  yang  terjadi  di Indonesia  berjumlah  4.900  kejadian  bencana. Bencana  tersebut  menyebabkan  banyak dampak  seperti  korban  jiwa,  luka-luka,  hilang, mengungsi, dan merusak rumah-rumah maupun fasilitas  publik.  Data  tertinggi  menunjukkan bahwa  empat  bencana  yang  sering  terjadi adalah bencana karhutla yang berjumlah 1.802 kejadian,  kemudian  cuaca  ekstrim  1.147 kejadian,  banjir  1.147  kejadian,  dan  tanah longsor 573 kejadian. Sementara itu per Januari tahun  2024  total  bencana  yang  terjadi  di Indonesia  adalah  195  kejadian  dengan didominasi bencana hidrometeorologi.
Gambar 1. Sebaran Kejadian Bencana Alam Periode 1 Januari - 29 Desember 2023
(BNPB, 2023) Gambar 2. Sebaran Kejadian Bencana Alam
Periode 1 Januari - 31 Januari 2024
(BNPB, 2024)
Bencana alam seperti meletusnya gunung berapi yang diiringi dengan erupsi, awan panas, serta  gempa  vulkanik  dapat  terjadi  sewaktu- waktu.  Meskipun  sebagian  besar  aktivitas gunung  berapi  dapat  dipantau  melalui  alat seismograf,  namun  tidak  sedikit  kasus  letusan gunung  berapi  yang  terjadi  tanpa  ada  tanda- tanda  peningkatan  aktivitas  yang  signifikan. Sehingga, kejadian tersebut dapat mengejutkan penduduk  sekitar  dan  dapat  membahayakan nyawa masyarakat yang terdampak letusan atau erupsi gunung berapi.
Salah satu wilayah yang rentan terhadap bencana  alam  gunung  berapi  dan  diketahui memiliki  aktivitas  magma  yang  cukup  intens adalah  Gunung  Merapi  yang  terletak  di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  (DIY)  dan  Jawa  Tengah.  Merapi termasuk  salah  satu  gunung  paling  aktif  di Indonesia.  Dengan  ketinggian  2.968  meter,
Gunung  Merapi  termasuk  dalam  16  gunung berapi dunia.
Erupsi  eksplosif  Gunung  Merapi  yang terbesar selama abad ke-19 hingga ke-20 terjadi pada 15 April 1872 dan 26 Oktober 2010 dengan besaran indeks VEI ( Volcanic Explosivity Index ) berada  di  skala  4  dari  8  yang  berarti  cukup besar. Menurut Lembaga Riset City Population pada  2019,  keberadaan  Merapi  yang  dekat dengan  wilayah  pemukiman  padat  penduduk berpengaruh  pada  sedikitnya  5.050.000  jiwa yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman di DIY  serta  Kabupaten  Magelang,  Boyolali,  dan Klaten  di  Jawa  Tengah  (Kawasan  Rawan Bencana Alam Gunung Merapi). Ancaman yang dimaksud adalah dampak yang dapat ditimbulkan  dari  paparan  lava  pijar,  luncuran lahar,  serta  awan  panas  yang  dapat  terjadi selama letusan gunung berapi. Gambar 3. Kawasan Rawan Bencana Merapi (BPBD Kab. Sleman, 2019)
Jurnal Alami (ISSN: 0853-8514), Vol. 8 No.1, Tahun 2024
12
Karakteristik bencana alam membutuhkan manajemen  krisis  kebencanaan  yang  berbeda dengan situasi krisis lainnya. Manajemen krisis kebencanaan meliputi seluruh aspek perencanaan  dan  penanggulangan  bencana alam  pada  sebelum,  saat,  dan  sesudah terjadinya bencana dalam rangka mempersiapkan  panduan  dan  kerangka  kerja bagi perseorangan atau komunitas masyarakat yang berpotensi terkena dampak bencana alam. Tujuan  dari  manajemen  krisis  bencana  adalah untuk menghindari, mengendalikan, mengurangi,  menanggulangi,  dan  memulihkan situasi dari dampak bencana (TA Steelman & S. McCaffrey, 2013).
Krisis merupakan situasi dan kondisi tidak terduga  yang  mengganggu  sistem  sehingga menimbulkan kepanikan dan situasi tidak biasa yang  dapat  merugikan  individu,  kelompok, organisasi,  hingga  masyarakat  (Peery,  2007). Dari  sudut  pandang  komunikasi,  krisis menciptakan  tingkat  ketidakpastian  yang  tinggi sehingga  pemangku  kebijakan  dituntut  untuk segera menyampaikan informasi penting melalui praktik-praktik  komunikasi.  Seringkali  saluran informasi seperti media justru sulit diakses pada kondisi  krisis  seperti  bencana  alam  sehingga masyarakat  cenderung  panik  seiring  dengan kebutuhan  informasi  yang  semakin  meningkat. Ini  menjelaskan  kondisi  yang  digambarkan sebagai  kekosongan  informasi  (Seeger et al ., 2010). Mekanisme penanganan korban bencana alam  di  Indonesia  tercantum  dalam  Peraturan Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan
Bencana  Nomor  10  Tahun  2008  tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana di  mana  dalam  penanggulangan  bencana diperlukan  tim  koordinasi  manajemen  krisis bencana  yang  cepat,  tepat,  efektif,  efisien, terpadu,  dan  akuntabel  agar  korban  jiwa  dan kerugian harta benda dapat diminimalisir.
Pasca  tragedi  yang  menelan  ratusan korban  jiwa  pada  2010,  masyarakat  beserta pemerintah  terkait  mengupayakan  upaya pembaruan dalam proses penanganan manajemen krisis kebencanaan yang diterapkan di  wilayah  rawan  bencana  Gunung  Merapi. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya korban  jiwa  pada  bencana  alam  meletusnya Gunung Merapi tahun 2010 adalah kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif komunikasi, tim manajemen  krisis  bencana  bertugas  untuk menentukan  strategi  komunikasi  yang  tepat dalam  situasi  krisis  dan  risiko  darurat.
Komunikasi  risiko  merujuk  pada  aktivitas komunikasi  yang  disampaikan  kepada  publik
terkait  informasi  yang  memuat  kondisi  krisis dengan  konsekuensi  kemungkinan  baik  dan buruk terhadap keputusan terkait peristiwa krisis (Covello,  1992). Crisis and Emergency Risk Communication (CERC),  dalam  hal  ini  peneliti menggunakan  padanan  bahasa  Indonesia menjadi  Model  Komunikasi  Krisis  dan  Risiko Darurat  berdasarkan  formulasi  konseptual  dari Reynolds dan Seeger (2005) yang bermula dari mendefinisikan komunikasi krisis dan komunikasi  risiko  dalam  suatu  peristiwa  krisis darurat seperti bencana alam. Komunikasi risiko merupakan hal mendasar untuk memastikan keamanan publik. Komunikasi  risiko  yang  efektif  sangat  penting meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang risiko  dan  motivasi  mengambil  tindakan pencegahan  risiko,  kesiapsiagaan,  langkah- langkah  mitigasi,  dan  pengendalian  (Sato,
2015).
Model  Komunikasi  Krisis  dan  Risiko darurat diformulasikan oleh Pusat Pengendalian dan  Pencegahan  Penyakit Center of Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat. Model  komunikasi  risiko  krisis  dan  darurat memiliki  fokus  pada  strategi  dan  tugas  khusus dalam  setiap  fase  komunikasi  risiko  yang berkaitan  dengan  spesifikasi  target  khalayak, perencanaan dan proses pengembangan pesan darurat,  bentuk  peringatan,  pesan  mengenai risiko  bencana,  pemberitahuan  evakuasi, himbauan  keselamatan,  peringatan  mengenai gejala  dan  perawatan  medis,  serta  bentuk informasi  lainnya  (Pauchant  &  Mitroff,  1992; Seege et al ., 2003).
Dalam beberapa kasus penerapan model komunikasi  risiko  krisis  dan  darurat  dapat memiliki  pengaruh  yang  tidak  baik.  Coombs (2015) mencatat bahwa komunikasi yang cukup dapat menyebabkan hasil yang lebih buruk. Hal ini  karena  strategi  komunikasi  krisis  yang dilakukan  tanpa  mempertimbangkan  aspek persepsi masyarakat dan hanya berfokus pada pesan  komunikasi  darurat  saja  sehingga  hasil tidak  sesuai  dengan  perencanaan  yang diinginkan.
Model  komunikasi  lain  yang  pernah dilakukan  untuk  bencana  Gunung  Sinabung menunjukkan bahwa Model Komunikasi Lingkungan  dan  Bencana  Gunung  Sinabung memiliki unsur budaya lokal Karoyang berbeda dengan  budaya  Jawa.  Menurut  hasil  penelitian Lestari (2015) kearifan lokal masyarakat sekitar Gunung  Sinabung  terdiri  dari;  Bahasa  lokal Karo,  Jambur  (tempat  pertemuan  pengungsi),
Filosofi,  Ekologi,  Sistem  Kekerabatan,  dan Budaya  Kerja  Tahun  (pesta  tahunan  sebagai ungkapan syukur). Jurnal Alami (ISSN: 0853-8514), Vol. 8 No.1, Tahun 2024 13
Penelitian  ini  akan  melihat  bagaimana pesan  komunikasi  direncanakan  dengan mempertimbangkan  dimensi  efektivitas  pesan pada  komunikasi  krisis  dan  risiko  darurat. Pincharoen  (2016)  merangkum  lima  dimensi faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  pesan komunikasi  dan  risiko  darurat  sebagai  berikut: Pertama  adalah  faktor  kebudayaan,  di  mana budaya, norma-norma, dan nilai bermasyarakat mempengaruhi  karakteristik  masyarakat  dalam mempersepsi situasi krisis. Kedua adalah faktor manajerial,  di  mana  termasuk  di  dalamnya terkait kebijakan dan legislasi pada penanganan krisis.  Ketiga  adalah  faktor stakeholder , termasuk  di  dalamnya  hubungan  kerja  sama antar tiap instansi, komunitas, dan masyarakat. Keempat  adalah  faktor  analisis  risiko  terkait bagaimana cara penyampaian risiko yang tepat. Terakhir adalah faktor saluran komunikasi yang berkaitan dengan bagaimana cara dan saluran yang  digunakan  dalam  menyampaikan  pesan krisis.
Fenomena dan tragedi yang terjadi akibat erupsi  Gunung  Merapi  tahun  2010  yang menelan banyak korban memberikan pelajaran bagi instansi pengelola bencana dan masyarakat di wilayah tersebut. Terutama, pihak manajemen  krisis  dapat  melakukan  evaluasi terhadap kolaborasi yang telah dilakukan hingga dapat  menemukan  strategi  komunikasi  yang lebih baik.
1.2  Kerangka Konseptual
1.2.1  Krisis,  Situasi  Darurat,  dan  Bencana Alam
Krisis,  bencana,  dan  situasi  darurat merupakan  situasi  tidak  terduga  yang  tidak biasa  sehingga  mengejutkan  berbagai  pihak. Krisis  merupakan  situasi  dan  kondisi  tidak terduga  yang  mengganggu  sistem  sehingga menimbulkan kepanikan dan situasi tidak biasa yang  dapat  mempengaruhi  individu,  kelompok, organisasi,  hingga  masyarakat  (Peery,  2007). Krisis  menciptakan  kondisi  di  mana  tingkat ketidakpastian dan waktu yang singkat dengan kadar  kesulitan  yang  tinggi.  Karakteristik  krisis adalah  peristiwa  yang  terjadi  secara  tidak terduga, mungkin tidak disebabkan oleh kendali organisasi, membutuhkan respon penyelesaian segera, berpotensi merusak reputasi, citra, atau kelangsungan organisasi (Combs, 2010).
Selain  itu,  dalam  situasi  krisis  terdapat istilah situasi darurat. Situasi darurat merupakan situasi  alam  atau  buatan  manusia  yang  dapat mengakibatkan  kerugian  bagi  penduduk  atau masyarakat  terdampak  (Shen  &  Shaw,  2004).
Situasi  darurat  dapat  mengancam  manusia, properti,  atau  lingkungan  yang  membutuhkan tanggapan  yang  terkoordinasi  dan  cepat (Alexander, 2005). Kondisi darurat menggambarkan  situasi  tidak  terduga  dengan dampak ekskalasi yang tidak dapat diprediksi. 1.2.2  Hubungan Komunikasi Krisis, Komunikasi  Risiko,  serta  Komunikasi Krisis  dan  Risiko  Darurat  ( Crisis and
Emergency Risk Communication

## (CERC))
Krisis  menjadi  salah  satu  sektor  yang membutuhkan  komunikasi,  oleh  karena  itu lahirlah  kajian  mengenai  komunikasi  krisis. Komunikasi  krisis  diawali  dari  asumsi  bahwa sebuah organisasi dapat memperparah masalah yang  dialami  jika  mengabaikan  perencanaan strategi  komunikasi  krisis  pada  situasi  krisis yang  tidak  terduga.  Oleh  karena  itu,  dalam pengelolaan krisis, komunikasi berperan dalam memberikan  perspektif  persiapan  yang  tepat untuk  mengkaji  kerangka  kerja  yang  kohesif untuk respon krisis. Fenomena ini membuktikan bahwa  situasi  tidak  terduga  membutuhkan tanggapan dan respon segera. Isi, bentuk, dan durasi  dilakukannya  komunikasi  membantu dalam  mengurangi  bahaya  yang  memperburuk situasi. Adapun yang disebutkan adalah komunikasi  krisis,  komunikasi  risiko,  dan  pada skala  krisis  yang  lebih  besar  terdapat  istilah komunikasi krisis dan risiko darurat. Komunikasi krisis merupakan segenap aktivitas komunikasi dari  suatu  organisasi  atau  lembaga  yang menghadapi krisis (Coombs, 2010). Komunikasi krisis terdiri dari serangkaian proses pengumpulan,  pemrosesan,  dan  penyampaian informasi  yang  diperlukan  untuk  mengatasi situasi krisis. Seringkali saluran informasi seperti media  justru  sulit  diakses  pada  kondisi  krisis seperti  bencana  alam  sehingga  masyarakat cenderung  panik  seiring  dengan  kebutuhan informasi  yang  semakin  meningkat.  Ini menjelaskan kondisi yang digambarkan sebagai kekosongan  informasi  (Seeger et al .,  2010).
Fenomena ini menjelaskan pentingnya penerapan  teknologi  jejaring  sosial  yang  kuat dalam  mempersiapkan  dan  mengantisipasi kondisi krisis yang berpotensi merusak saluran telekomunikasi.
Komunikasi  Krisis  dan  Risiko  Darurat (CERC ) menggabungkan  elemen  komunikasi krisis  dan  komunikasi  risiko  yang  digunakan pada  peristiwa  darurat  dengan  skala  kerugian yang  sangat  besar,  bahkan  dapat  mengancam banyak korban jiwa. CERC mengkombinasikan
Jurnal Alami (ISSN: 0853-8514), Vol. 8 No.1, Tahun 2024 14
kajian  komunikasi  krisis  dalam  perbaikan  citra reputasi  dengan  pesan  persuasi  dan  strategi komunikasi  (Seeger et al., 2010).  CERC melibatkan aktivitas komunikasi antara pemangku  kebijakan  dalam  menentukan penyampaian  informasi  yang  memungkinkan individu atau seluruh komunitas untuk mendapatkan keputusan terbaik tentang kesejahteraan mereka. CERC biasanya digunakan pada penanganan krisis yang besar seperti bencana alam, pandemi, dan terorisme. CERC  digunakan  untuk  mencakup urgensi komunikasi krisis dan kebutuhan untuk menjelaskan  risiko  berkaitan  dengan  tanggung jawab pemangku kepentingan terhadap dampak krisis  bagi  publik.  Menurut  Covello  (1992), CERC  merupakan  pertukaran  informasi  di antara pihak-pihak yang berkepentingan terkait situasi, kondisi, sifat, besaran, signifikansi, dan langkah pengendalian risiko.
Dengan  situasi  krisis  yang  sangat  tidak terduga  yang  menimbulkan  kepanikan  massa,
CERC  membutuhkan  penanganan  sesingkat mungkin dalam membentuk manajemen penanganan krisis untuk segera menyampaikan informasi  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  berbeda  dengan  komunikasi  krisis dan komunikasi risiko selanjutnya adalah CERC memiliki  konsekuensi  hasil  keputusan  yang mungkin  tidak  pasti,  informasi  yang  tidak sempurna  atau  lengkap,  risiko  darurat  karena keputusan  yang  mungkin  tidak  dapat  diubah dapat membahayakan banyak nyawa.
Berbeda dengan komunikasi krisis, dalam
CERC,  komunikator  dapat  dianggap  sebagai agen  yang  menangani  krisis  atau  keadaan darurat,  bukan  sebagai  pihak  yang  terdampak dalam bencana. Komunikator harus menginformasikan  dan  membujuk  publik  agar dapat menanggapi risiko dan ancaman dengan cara  yang  tepat.  Dengan  menerapkan  prinsip CERC,  pihak  penanggung  jawab  harus menyiapkan  strategi  komunikasi  yang  tepat terkait  apa  yang  harus  dikatakan,  kapan  harus mengatakan, dan bagaimana cara menyampaikannya. 1.2.3  Model  Komunikasi  Krisis  dan  Risiko darurat  atau Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) Model
Dalam  kondisi  krisis  dan  risiko  darurat seperti bencana alam, dikenal model gangguan mental/psikologis  di  mana  situasi  mengejutkan (stres)  dapat  menghambat  proses  dan  cara berkomunikasi  manusia  (Covello et al .,  2001). Model  ini  menggambarkan  bahwa  gangguan keresahan  mental  menghambat  kemampuan
manusia  untuk  memproses  informasi  secara efektif  (Sato,  2015).  Oleh  karena  itu,  informasi perlu  secara  tepat  waktu  dan  akurat  untuk segera  disampaikan  kepada  publik  dengan menerapkan  Model  Komunikasi  Krisis  dan Risiko darurat (CERC).
CERC  memiliki  fokus  pada  strategi  dan tugas  khusus  dalam  setiap  fase  komunikasi risiko  yang  berkaitan  dengan  spesifikasi  target khalayak, perencanaan dan proses pengembangan pesan darurat, bentuk peringatan,  pesan  mengenai  risiko  bencana, pemberitahuan evakuasi, himbauan keselamatan,  peringatan  mengenai  gejala  dan perawatan medis, serta bentuk informasi lainnya (Pauchant & Mitroff, 1992; Seeger et al ., 2003). Kerangka CERC menggabungkan elemen komunikasi krisis dan komunikasi risiko yang digunakan selama tanggap darurat. CERC melibatkan para ahli yang memberikan informasi dengan  memungkinkan  individu  atau  seluruh komunitas  untuk  membuat  keputusan  terbaik dalam penanganan krisis kebencanaan
(Reynolds & Seeger, 2005). Hal ini dikarenakan, dalam menyusun model CERC, CDC menggunakan  pendekatan  psikologi  dalam menilai kondisi korban terhadap persepsi terkait krisis.  Kemudian,  kondisi  psikologis  tersebut digunakan  untuk  menentukan  pendekatan komunikasi yang efektif dan tepat dalam kondisi bencana alam.
Model  CERC  mengasumsikan  dalam menghadapi  potensi  krisis  darurat  yang  risiko darurat diperlukan perencanaan dan persiapan strategi  manajemen  yang  tepat  di  mana disimpulkan  dalam  lima  tahap  (Reynolds  & Seeger,  2014),  yaitu pre-crisis /pra-krisis, intial event /tahapan  awal  krisis, maintenance /fase tanggap  darurat, resolution /penyelesaian,  dan evaluation /evaluasi.

## II.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan penelitian  kualitatif.  Pada  penelitian  ini  data diperoleh  menggunakan  teknik  wawancara mendalam  dengan  empat  orang  informan  dari tiga unsur/lembaga berbeda yakni dua informan dari  BPBD  Kabupaten  Sleman,  satu  informan dari BPPTKG, dan satu informan warga.
Patton  (2015)  menjelaskan  penelitian kualitatif digunakan jika peneliti ingin memahami makna tingkah laku partisipan, mendeskripsikan latar  belakang  dan  interaksi,  menemukan informasi  baru,  memahami  keadaan  yang terbatas,  serta  mendeskripsikan  fenomena untuk menemukan teori baru, dan memfokuskan pada proses maupun interaksi yang digunakan.
Jurnal Alami (ISSN: 0853-8514), Vol. 8 No.1, Tahun 2024 15
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus,  metode  studi  kasus  dapat  meneliti fenomena yang terjadi pada komunitas, bentuk hubungan, proses pengambilan keputusan, atau sebuah proyek tertentu (Yin, 2014).
Fokus  penelitian  adalah  mengetahui bagaimana penerapan model komunikasi krisis dan  risiko  darurat  sebelum  terjadinya  bencana alam  erupsi  Gunung  Merapi  tahun  2010, mengetahui apakah terdapat perubahan dalam penerapan  model  komunikasi  krisis  dan  risiko darurat  pasca  terjadinya  bencana  alam  erupsi Gunung  Merapi  tahun  2010,  serta  mengetahui apakah  terdapat  kendala  pada  penerapan model komunikasi krisis dan risiko darurat pasca terjadinya bencana alam erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Kriteria pemilihan informan pada penelitian  ini  yaitu  pertama  informan  berada dalam  jaringan  komunikasi  penanganan  krisis bencana  alam  Gunung  Merapi  wilayah
Kabupaten  Sleman  DIY.  Kedua  informan mengalami dan mengetahui perubahan jaringan penanganan krisis bencana alam sebelum dan sesudah  erupsi  Gunung  Merapi  2010.  Ketiga informan memiliki pemahaman terkait fenomena yang  terjadi,  informasi  yang  jelas,  dan  dapat menjelaskan dengan baik kepada peneliti.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  setidaknya  memiliki  129 gunung  berapi  aktif  yang  merupakan  13%  dari gunung  berapi  di  dunia.  Selain  gunung  berapi, Indonesia  yang  terdiri  dari  setidaknya  17.508 pulau  yang  dikelilingi  oleh  dua  benua  dan  dua samudera  menyebabkan  Indonesia  sangat rentan  terdampak  fenomena  iklim  seperti bencana  alam.  Walaupun  memiliki  kerentanan bencana  yang  tinggi,  namun  Indonesia termasuk memiliki jumlah penduduk yang padat, tidak  terkecuali  di  lokasi-lokasi  yang  rawan bencana.
Krisis  dan  bencana  alam  merupakan kejadian  tidak  biasa  yang  terjadi  pada  tiga karakteristik  situasi:  (1)  memiliki  tingkat ketidakpastian yang tinggi, merupakan kejadian yang  mengejutkan  dan  tidak  terantisipasi,  (2) mengancam  stabilitas  yang  dibangun  serta mengganggu  prioritas,  tujuan,  dan  nilai,  (3) membutuhkan waktu yang singkat untuk segera direspon  agar  krisis  tidak  berekskalasi  lebih besar (Seeger et al ., 2003).
Gunung  Merapi  merupakan  gunung berapi  Tipe  Strato,  dengan  ketinggian  2.980 meter  di  atas  permukaan  laut,  yang  secara geografis  terletak  pada  posisi  70  32.5’  lintang selatan  dan  1100  26.5’  bujur  timur.  Merapi
terbagi  dalam  dua  wilayah  administrasi,  yakni sisi  selatan  yang  menjadi  bagian  dari  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  serta  sisi  utara yang  masuk  dalam  Provinsi  Jawa  Tengah. Adapun  kabupaten  yang  mengelilingi  Gunung Merapi  adalah  Kabupaten  Sleman  (Provinsi DIY),  serta  Kabupaten  Magelang,  Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten (Provinsi Jawa Tengah).
Berbicara  mengenai  manajemen  dan strategi  komunikasi  penanggulangan  krisis bencana alam di Merapi pada erupsi 2010 tidak dapat  dipisahkan  dari  peristiwa  bersejarah erupsi  sebelumnya  yang  terjadi  pada  tahun 1994 dan 2006. Dua peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi pihak penanggulangan bencana alam  Gunung  Merapi  dan  masyarakat  karena skenario  erupsi  yang  berbeda  satu  sama  lain. Terutama  menjadi  pelajaran  besar  bagi  Balai Penyelidikan  dan  Pengembangan  Teknologi
Kebencanaan Geologi (BPPTKG) yang bertanggung  jawab  dalam  memberi  himbauan terkait informasi aktivitas Gunung Merapi. Pengalaman  penanggulangan  bencana pada erupsi 2010 menjadi pelajaran di berbagai aspek,  salah  satu  yang  utama  adalah  terkait respon  ancaman  arah  erupsi  Merapi  yang berubah sehingga menjadi pembelajaran dalam mengubah  pola  komunikasi  penanggulangan bencana  Gunung  Merapi  selanjutnya.  Pada artikel  ini,  peneliti  akan  mendeskripsikan perubahan  pola  komunikasi  yang  terjadi  pada penanggulangan bencana Merapi setelah erupsi tahun  2010  dengan  menggunakan  kerangka tahapan  komunikasi  krisis  dan  risiko  darurat (CERC) dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan  Penyakit  Amerika  Serikat  yang terdiri  dari  tahapan pre-crisis, initial event, maintenance, resolution , dan evaluation .
Pada tahapan CERC Pre-Crisis , perencanaan  manajemen  penanggulangan krisis  kebencanaan  di  wilayah  Merapi  meliputi perencanaan  sektoral  yang  terdiri  atas  sektor manajemen  dan  koordinasi/komunikasi,  sektor kesehatan, sektor sarana prasarana, dan sektor logistik.  Adapun  komunikasi  yang  dilakukan antara lain berkoordinasi dengan instansi terkait sehubungan  dengan  perencanaan  tanggap darurat  dan  evakuasi  yang  efektif  dan  efisien dalam  hal  penyelamatan  dan  evakuasi masyarakat,  terkendalinya  sistem  keamanan lingkungan,  terkendalinya  logistik  dan  upaya peningkatan  kesehatan,  serta  melakukan pendataan  yang  komprehensif  jika  bencana terjadi (Lestari et al ., 2012).
Berbicara  mengenai  manajemen  dan strategi penanggulangan krisis bencana alam di Merapi  pada  2010  tidak  dapat  dipisahkan  dari
Jurnal Alami (ISSN: 0853-8514), Vol. 8 No.1, Tahun 2024 16
peristiwa  bersejarah  erupsi  besar  sebelumnya yang  terjadi  pada  tahun  1994  dan  2006.  Dua peristiwa tersebut memberi pelajaran bagi pihak penanggung  jawab  bencana  alam  Gunung Merapi dan masyarakat karena skenario erupsi yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Pasca bencana 2010, banyak komunikasi yang dilakukan untuk program-program pencegahan  dan  mitigasi  bencana  Gunung Merapi dengan menggunakan medium komunikasi digital dan internet seperti penggunaan  media  sosial  WhatsApp,  Twitter,
Instagram,  YouTube,  dan  lain-lain.  WhatsApp digunakan  untuk  berkoordinasi  dan  saling bertukar  informasi  antar  berbagai  pihak  terkait aktivitas  Merapi.  Selain  itu,  WhatsApp  juga digunakan  untuk  mengklarifikasi  informasi- informasi terkait perubahan pada visual Merapi. Saat  ini  seluruh  informasi  terkait  Merapi  juga dapat diakses melalui kanal-kanal media sosial BPBD Kabupaten Sleman dan BPPTKG. BPPTKG juga rutin memberikan sosialisasi  terkait  informasi  terkini  aktivitas visual  Merapi  yang  dirangkum  dalam  kurun waktu  setiap  minggu  dalam  bentuk  presentasi yang  disampaikan  oleh  Kepala  BPPTKG.  Di mana dalam presentasi tersebut dijelaskan lebih dalam  mengenai  hasil  pengamatan  visual  dan kegempaan, berikut kesimpulan dan rekomendasi  aktivitas  masyarakat.  Adapun siaran yang ditampilkan adalah pantauan CCTV di  berbagai  titik  yang  menunjukkan  visual Gunung Merapi.
Gambar 4. Sosialisasi Mingguan Aktivitas
Merapi oleh BPPTKG (YouTube BPPTKG, 2024) Selain  itu,  baik  dari  BPPTKG  maupun BPBD  melalui  Pusdalops  Kabupaten  Sleman menampilkan informasi langsung terkait aktivitas  Gunung  Merapi  melalui  penayangan layar di kanal YouTube masing-masing. Adapun siaran yang ditampilkan adalah pantauan CCTV di  berbagai  titik  yang  menunjukkan  visual
Merapi, berikut dilengkapi dengan pemantauan suhu dan seismograf Merapi. Salah satu upaya BPPTKG  dalam  meningkatkan  kesadaran masyarakat  dalam  mitigasi  bencana  melalui infografis  mengenai Catur Gatra Ngadepi Bebaya sesuai  dengan  level/status  Gunung Merapi  pada  saat  normal  (level  1),  waspada (level 2), siaga (level 3), dan awas (level 4) .
Gambar 5. Tampilan Siaran Langsung Pantauan Merapi (YouTube Pusdalops Kabupaten Sleman dan BPPTKG, 2024)
Terkait  peningkatan  pada  perangkat sistem  peringatan  dini,  BPBD  Kabupaten Sleman  telah  meningkatkan  jumlah  menara Early Warning System (EWS)  menjadi  37  titik yang  dapat  diakses  melalui  link  Geoservice Kebencanaan  Sleman  di  website  BPBD Kabupaten  Sleman  melalui  tab  foto  yang  di impor  terdapat  peta  sebaran  EWS    berikut dilengkapi  dengan  foto  penampakan  EWS  di lokasi tersebut seperti pada gambar berikut.
Gambar 6.  Peta Sebaran Perangkat Early Warning System (EWS) Sirine Darurat (BPBD Kabupaten Sleman, 2020) Pola  komunikasi  pada  fase  kedaruratan. Penanggulangan bencana dalam fase kedaruratan  Gunung  Merapi  di  Kabupaten Sleman menjadi tanggung jawab dari komando Jurnal Alami (ISSN: 0853-8514), Vol. 8 No.1, Tahun 2024 17
penanganan  darurat  bencana  Kabupaten Sleman  yang  terdiri  dari  unsur  instansi/ lembaga/organisasi  terkait  yang  melaksanakan operasi  penanganan  darurat  bencana.  Struktur
Komando  Penanganan  Darurat  Bencana (SKPDB)  menjelaskan  fungsi  penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana (Tanggap Darurat-Transisi Darurat ke pemulihan)  selama  tiga  puluh  hari  dengan memprioritaskan penyelamatan jiwa, aset warga dan  pemerintah,  dan  pemenuhan  kebutuhan dasar pengungsi/penyintas di wilayah terdampak erupsi Gunung Merapi. Adapun alur komando  dari  SKPDB  melibatkan  unsur-unsur berikut:
Gambar 7. Contoh Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Merapi (Rencana Kontinjensi, 2020)
Dalam  situasi  tanggap  darurat,  tindakan pertama  yang  dilakukan  setelah  diseminasi informasi  dari  BPPTKG  adalah  aktivasi Early Warning System (EWS)  dengan  membunyikan sirine  kedaruratan,  dilanjut  dengan  aktivasi rencana  kontijensi  menjadi  rencana  operasi prosedur  dengan  kendali  dari  SKPDB  Erupsi Gunung Merapi. Setelah mencapai kesepakatan evakuasi, pesan evakuasi disampaikan melalui alur sistem peringatan dini.
Apabila terjadi peningkatan status Merapi maka  Komando  Tanggap  Darurat  segera berkoordinasi  dengan  lembaga  terkait  dengan melaksanakan Sistem Peringatan Dini Kelembagaan  yang  dimulai  dari  pemberian rekomendasi oleh BPPTKG ke SKPD Penanggulangan  Bencana  di  Kabupaten Sleman hingga penyampaian informasi tersebut ke masyarakat. Gambar 8. SOP Perangkat Early Warning System (EWS) Sirine Darurat (Rencana Kontinjensi, 2020)
Setelah  tahapan  krisis  pada  tanggap darurat telah dilakukan, maka krisis akan beralih ke  tahapan  transisi  darurat,  atau  dalam  model CERC  disebut  sebagai  tahapan maintenance . Tahapan  ini  berlangsung  ketika  situasi  krisis telah  terkendali  hingga  saat  status  Merapi diturunkan  menjadi  waspada  kembali  yang diikuti dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan.  Komunikasi  pada  tahapan  ini mayoritas  masih  menjadi  tanggung  jawab SKPDB Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sleman.
Selain  mengolah  data  kebutuhan  dan kerusakan yang terjadi, SKPDB bertugas untuk melakukan  koordinasi  dengan  Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Pusat, serta Lembaga Donor  Swasta,  baik  perorangan  maupun kelembagaan  pada  tahapan  model  CERC
Resolution
.  Peran  serta  masyarakat  dalam kegiatan pemulihan dilakukan dengan pemberdayaan padat karya, yang diimplementasikan sebagai ruang untuk berpartisipasi  dalam  aktivitas  gotong  royong, meskipun pendanaan dan bantuan berasal dari SKPDB dan donatur.
Pada tahapan CERC terakhir Evaluation , SKPDB Kabupaten Sleman melakukan evaluasi dan  pemantauan  terkait  kinerja  dari  masing- masing  lembaga,  selain  mengadakan  evaluasi terhadap  penanganan  darurat  secara  umum. Namun,  biasanya  evaluasi  kinerja  tidak dilakukan  pada  forum  umum,  evaluasi  hanya bersifat  menganalisis  ancaman  dan  kebutuhan yang  terjadi.  Evaluasi  dapat  menentukan  peta ancaman  rawan  bencana  ke  depannya  serta pelaksanaan  penanganan  darurat,  evakuasi, dan  pengungsian.  BPPTKG  secara  khusus Jurnal Alami (ISSN: 0853-8514), Vol. 8 No.1, Tahun 2024 18
memberikan evaluasi terkait rekomendasi risiko bencana  ke  depannya,  seperti  rekomendasi perkembangan dan perubahan ancaman erupsi Gunung  Merapi,  relokasi  penduduk  dan perubahan peta rawan bencana.
Evaluasi  juga  dilakukan  dalam  menilai kembali  sosialisasi  dan  pelatihan  yang  telah dilakukan dan melihat mana yang paling efektif untuk  masyarakat.  Pihak  penanggulangan bencana akan menilai berdasarkan bagaimana masyarakat bersikap dalam merespon bencana, apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan pelatihan yang dilakukan sebelumnya. Upaya ini digunakan  untuk  menemukan  formula  terbaik dalam  pemberian  pelatihan  ke  depannya. Evaluasi  tersebut  selalu  dilakukan  mengingat ancaman dan krisis bencana yang terjadi selalu berbeda  dari  peristiwa  satu  ke  peristiwa selanjutnya.
Perihal  evaluasi  yang  disampaikan  ke masyarakat, justru kelompok komunitas relawan yang lebih berperan dalam mengadakan forum- forum  evaluasi  bersama.  Evaluasi  diikuti  oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di masing-masing perwakilan daerah yang terdampak. Aspek evaluasi yang dibahas dapat berupa evaluasi sistem peringatan dini, evaluasi pengungsian, penanganan kebutuhan masyarakat, pengurusan hewan ternak, dan lain sebagainya.  Selain  itu,  faktor  ancaman  juga tidak  luput  dari  bahasan  evaluasi  FPRB tersebut, mulai dari arah dan luasan ancaman, kapasitas relawan, hingga pembahasan evaluasi terkait jalur-jalur pengungsian. Dalam  kasus  Merapi,  hasil  dari  evaluasi pola komunikasi penanggulangan bencana yang telah  dilakukan  ditunjukkan  dengan  melakukan berbagai  inovasi  dari  penanganan  krisis bencana  baik  perubahan  secara  fisik  maupun nonfisik  yang  berkaitan  dengan  aspek  teknis, sosial,  budaya,  dan  infrastruktur.  Adapun inovasi dan perubahan meliputi inovasi teknologi komunikasi,  revolusi  administrasi  birokrasi, peralihan  persepsi  masyarakat terhadap bencana,  upaya  mitigasi  risiko,  dan  penguatan kapasitas  masyarakat.  Perubahan  dalam  hal teknologi berkaitan dengan perangkat teknologi informasi yang semakin berkembang, merebaknya  kepemilikan  perangkat  ponsel pintar  dengan  akses  internet,  berkembangnya inovasi  pada  situs  jejaring  media  sosial, kemampuan  dan  literasi  teknologi,  dan  lain sebagainya.
Kemajuan  teknologi  yang  sangat  pesat memudahkan  setiap  warga  untuk  mengakses informasi  dengan  cepat.  Penggunaan  media sosial  yang  dimiliki  oleh  BPBD  dan  BPPTKG dimanfaatkan oleh masyarakat dalam
penyampaian  informasi  berkaitan  dengan kebencanaan.  Reformasi  birokrasi  merujuk pada  pelaksanaan  alur  penyampaian  informasi secara  formal  administratif  khususnya  dalam alur Sistem Peringatan Dini (SPD).
Informasi  terkait  peningkatan  status Merapi dibagikan secara real time melalui media sosial  BPPTKG.  Metode  ini  sangat  memotong durasi  sampainya  informasi  sehingga  dapat lebih  efektif  dalam  upaya  penyelamatan  dan evakuasi.  Selain  itu,  masyarakat  juga  dapat meminta BPPTKG untuk mengadakan pertemuan-pertemuan  dengan  tujuan  untuk memberikan sosialisasi secara langsung terkait ancaman erupsi Merapi.
Sejak  2010,  kesadaran  akan  bencana alam  semakin  meningkat.  Hal  ini  juga  turut mengiringi  upaya  peningkatan  kepercayaan masyarakat  dengan  maraknya  sosialisasi  dan pelatihan  yang  dilakukan  oleh  BPPTKG  dan BPBD. Selain itu upaya peningkatan infrastruktur juga dilakukan seperti memperbaiki jalur-jalur  evakuasi  dan  barak  pengungsian. Upaya  struktural  dan  sistemik  juga  ditunjukkan dengan  dibentuknya  rencana  kontinjensi  sejak 2007 yang terus mengalami pembaruan/ update.
Hasil  penelitian  dari  Nurjanah  (2020) menunjukkan  bahwa  kesadaran  pengetahuan dan  pemahaman  akan  pentingnya mitigation, preparedness, response, dan recovery bencana erupsi  gunung  merapi  terjadi  peningkatan, dengan peningkatan kapasitas masyarakat akan berdampak  pada  minimnya  korban  jiwa  ketika erupsi terjadi. Peningkatan kapasitas masyarakat sangat  diperlukan  terutama  dengan  semakin menguatnya ikatan komunitas yang di dalamnya tergabung  relawan-relawan  yang  berasal  dari masyarakat  terdampak. Stakeholder Merapi semakin  meningkatkan  kapasitas  masyarakat dengan  melakukan  pendekatan  komunitas berupa pelatihan-pelatihan dan simulasi. Baik itu dalam aspek teknis maupun sosial. Meningkatnya kapasitas pemahaman masyarakat ini ditunjukkan dengan penanggulangan  bencana  pada  peningkatan aktivitas Merapi tahun 2020 kemarin yang sudah lebih tertata. Seiring  berkembangnya  kajian  mengenai manajemen krisis kebencanaan, ada komitmen yang  berkembang  di  antara  praktisi  dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip inti yang mendasari CERC yang efektif. Dimensi ini dapat diadaptasi sebagai pertimbangan dalam membentuk  penerapan  CERC  yang  terbaik (MacDonagh et al ,  2016).  Peneliti  melakukan penilaian terhadap efektivitas penerapan CERC berdasarkan dimensi efektivitas yang diperoleh
Jurnal Alami (ISSN: 0853-8514), Vol. 8 No.1, Tahun 2024 19
dari hasil penelitian disertasi Pincharoen (2016) terhadap  penanganan  krisis  bencana  alam  di Thailand  berdasarkan  beberapa  faktor,  yakni faktor  budaya,  faktor  manajerial,  faktor pemangku  kepentingan,  faktor  analisis  risiko, dan faktor saluran komunikasi.
Terkait  ancaman  risiko  erupsi  Merapi, karakteristik  Gunung  Merapi  diakui  oleh BPPTKG sangat  sulit  ditebak.  Terbukti  saat  ini ancaman  Merapi  masih  sering  berubah  arah baik ke arah selatan maupun ke arah barat daya. Sehingga  dibutuhkan  kajian  dan  pemantauan terus menerus untuk mengetahui arah ancaman Merapi di setiap erupsinya.
Saat  ini  seluruh  komunikasi  dalam penanggulangan  bencana  sudah  dilengkapi dengan  penggunaan  aplikasi  media  sosial seperti  Whatsapp.  Selain  itu,  penggunaan media  sosial  lain  seperti  Twitter,  Instagram, YouTube  juga  beralih  menjadi  kanal  informasi utama sehingga dapat memotong jalur birokrasi yang tidak perlu. Masyarakat dapat mengakses informasi  secara  langsung  dari  pembaruan- pembaruan yang disampaikan lembaga penanggulangan bencana di Merapi. Tidak selamanya kemudahan dalam kanal informasi  digital  memberikan  keuntungan  bagi masyarakat. Sebagai contoh pada penggunaan perangkat menara Early Warning System (EWS) sebagai  medium  penyampaian  peringatan pertama  saat  terjadi  bencana.  Apabila  terjadi bencana awan panas, tidak jarang EWS menjadi yang  pertama  mengalami  kerusakan  bahkan sebelum  sempat  dibunyikan  akibat  terkena sapuan  awan  panas.  Sehingga  informasi  tidak dapat  tersampaikan  kepada  masyarakat  yang dapat  berakibat  tertinggalnya  masyarakat  di dalam  rumah  yang  dapat  berakhir  menjadi korban.  Dari  sudut  pandang  masyarakat menyampaikan  belum  mendapat  sosialisasi yang  komprehensif  mengenai  letak-letak menara  EWS  yang  dimiliki  pemerintah  berikut dengan  kondisi  operasional  EWS  tersebut. Permasalahan  tersebut  ditambah  dengan banyaknya menara EWS yang terpasang tanpa tahu  status  operasional  dari  masing-masing EWS  tersebut,  baik  EWS  yang  dipasang  oleh pemerintah  maupun  bukan  dari  pemerintah. Sehingga,  apabila  EWS  tersebut  sembarang dibunyikan  dapat  berakibat  memicu  kepanikan warga  setempat.  Padahal,  belum  tentu sebenarnya  terdapat  ancaman  bencana  yang terjadi.
Apabila EWS tidak dapat berfungsi proses komunikasi  yang  dilakukan  dalam  keadaan seperti  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  sirine, kentongan, dan lain sebagainya. Masing-masing pedukuhan saat ini juga telah dilengkapi dengan
piranti Handy Talky (HT),  sebagai  media komunikasi dalam kondisi tanggap bencana.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa lembaga penanggulangan bencana yang tergabung dalam Satuan Kerja Penanggulangan Darurat  Bencana  (SKPDB)  Kabupaten  Sleman melakukan setiap tahapan dari komunikasi krisis dan risiko darurat yakni tahapan pre-crisis , initial event , maintenance , resolution , dan evaluation . Selanjutnya  penerapan  tahapan  komunikasi krisis  dan  risiko  darurat  pada  penanggulangan bencana  Gunung  Merapi  telah  dievaluasi  dan berkembang  menjadi  lebih  baik.  Terutama terkait kesadaran akan pentingnya pengurangan risiko  bencana  dan  kepercayaan  masyarakat terhadap  lembaga  penanggulangan  risiko bencana  alam  Gunung  Merapi.  Partisipasi masyarakat  juga  dinilai  sangat  aktif  dengan berfungsinya  struktur  Forum  Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat desa dengan memanfaatkan relawan-relawan desa sehingga penanggulangan krisis dapat berlangsung lebih cepat dan koordinatif. Kemajuan teknologi informasi juga sangat membantu  dalam  memotong  alur  informasi birokratif  yang  sebelumnya  menghambat penyampaian informasi dari lembaga penanggulangan  krisis  ke  masyarakat.  Akan tetapi  tidak  selamanya  kemajuan  teknologi berdampak  baik,  kendala  informasi  dan komunikasi  masih  terjadi  akibat  disrupsi informasi  dan  kerentanan  ketersediaan  sinyal bagi  perangkat  digital  ketika  bencana  alam terjadi. Adanya grup komunikasi justru memberi ruang  bagi  para  oknum  untuk  menyebarkan berita atau informasi palsu.
Pada  dasarnya  penentuan  strategi komunikasi  krisis  dan  risiko  darurat  selalu berdasarkan kajian dan hasil evaluasi penanggulangan  krisis  dari  waktu  ke  waktu.
Mengingat  setiap  kejadian  krisis  bencana memiliki karakteristik tersendiri yang menyebabkan tidak ada penanganan krisis yang sempurna.  Justru  perbedaan  tersebut  yang menjadi  pengalaman  dan  medium  ajar  bagi penanggung  jawab  bencana  dan  warga  untuk memperbaiki penanganan respon bencana agar terus  menjadi  lebih  baik.  Karena  tidak  ada respon  yang  sempurna,  selalu  ada  sesuatu untuk  dipelajari  supaya  menjadi  penanganan yang  lebih  baik  dan  risiko  krisis  dapat diminimalisir atau bahkan dihindari.
20

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander, D. (2005). Towards the development of  a  standard  in  emergency  planning. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 14(2), 158-175. BNPB. (2023). Sebaran Kejadian Bencana Alam
Periode 1 Januari – 29 Desember 2023.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun. www.bnpb.go.id. BNPB. (2024). Sebaran Kejadian Bencana Alam Periode  1-26  Januari  2024.  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana. www.bnpb.go.id. BPBD.  (2019)  Peta  Evakuasi  Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Sleman Tahun 2019. bpbd.slemankab.go.id/peta-evakuasi/ BPBD.  (2020).  Rencana  Kontingensi  Erupsi Gunung  Merapi  Adaptasi  Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19. Pemerintah Kabupaten Sleman. Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (Eds.). (2010). The  handbook  of  crisis  communication. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd.
Coombs,  W.  T.  (2015).  The  value  of communication  during  a  crisis:  Insights from  strategiccommunication  research.
Business Horizons, 58 (2), 141-148.
Covello,  V.  T.  (1992).  Risk  communication:  An emerging  area  of  health  communication research.  In  S.  A.  Deetz  (Ed.), Communication  yearbook  15  (pp.  359- 373). Newbury Park, CA: Sage.
Hermon, Dedi. (2014). Geografi Bencana Alam. Jakarta: Radja Grafindo Persada Press. Huda,  R.  F.,  &  Raharjo,  S.  Y.  (2022).  Analisis tingkat kerentanan bencana dan kesiapsiagaan  masyarakat  kecamatan Lembang  terhadap  bencana  letusan gunung  Tangkuban  Perahu.  Seminar Nasional  Dan  Diseminasi  Tugas  Akhir, 500–511. Lestari,  P.,  Paripurno,  E.T.,  &  Bahagiarti,  S.
(2015).  Local  Wisdom  as  Alternative  of Disaster Communication Management in Mount  Sinabung  Karo  Regeny  North Sumatera  Indonesia.
The Indonesian
Journal of Communication Studies, 8 (1),
101-111. Lestari, P., Sembiring, I. D. P. B., Prabowo, A., Wibawa, A., & Hendariningrum, R. (2012). Manajemen  Komunikasi  Bencana  Saat Tanggap Darurat. Jurnal Ilmu Komunikasi, 10(2), 139–158. MacDonagh,  P.,  Comer,  M.,  Mackin,  M.,
O'Byrnes,  R.,  Dobrokhotova,  E.,  Wendt,
W., McCarthy,S. (2016). Best practice  in communication for civil resilience. Nurjanah,  A.  S.  (2020).  Pemberdayaan Masyarakat  Peduli  Bencana  Merapi Melalui Komunitas Ummc Sleman Yogyakarta. Jurnal Pengabdian Kepada
Masyarakat, 4(2), 16–23. Patton, M. Q. (2015). Qualitative evaluation and research  methods  (4th  ed.).  Thousand Oaks, CA: Sage. Pauchant,  T.  C.  &  Mitroff,  I.  I.  (1992). Transforming the crisis-prone organization.  San  Francisco:  Jossey- Bass Publishers. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Bencana  Nomor  10 tahun  2008  tentang  Pedoman  Komando Tanggap Darurat Bencana. Peery,  R.  W.  (2007)  What  is  a  Disaster?.  In: Handbook of Disaster Research. Springer. Pincharoen, S. (2016). Improving the Effectiveness of Emergency Risk
Communication  in  Thailand  (Doctoral dissertation,  Auckland  University  of Technology).
Reynolds,  B.,  &  Seeger,  M.  (2005).  Crisis  and emergency  risk  communication  as  an integrative  model. Journal of health communication, 10(1), 43-55. Reynolds,  B.,  &  Seeger,  M.  (2014).  Crisis  and emergency  risk  communication.  Atlanta, GA:Centers  for  Disease  Control  and Prevention.
Sato,  A.  (2015).  Understanding  effective  risk communication  in  the  context  of  a radiological  accident. Fukushima Global Communication Program Working Paper Series, 7, 1-17.
Seeger,  M.  W.,  Sellnow,  T.  L.,  &  Ulmer,  R.  R.
(2003). Communication, organization and crisis. West port, CT: Quorum.
Seeger, M. W., & Padgett, D. R. G. (2010). From image restoration to renewal: Approaches to understanding postcrisis communication. The Review of Communication, 10(2), 127-141. Shen,  S.,  &  Shaw,  M.  (2004).  Managing coordination  in  emergency  response systems  with  information  technologies.
AMCIS 2004 Proceedings, 252. Steelman,    T.A.,  &  McCaffrey,  S.  (2013).  Best practices in risk and crisis communication: Implications for natural hazards management. Natural Hazards, 65 (1),
683-705. Covello, V. T., Peters, R. G., Wojtecki, J. G., & Hyde, R. C. (2001). Risk communication, Jurnal Alami (ISSN: 0853-8514), Vol. 8 No.1, Tahun 2024 21
the  West  Nile  virus  epidemic,  and bioterrorism: responding to the communication  challenges  posed  by  the intentional  or  unintentional  release  of  a pathogen  in  an  urban  setting.
Journal of Urban Health, 78(2), 382-391 Yin,  R.  (2014).  Case  study  research  (5th  ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
22