## Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia
Ayu Ribut Sri Wahyuni Ningseh STIE PGRI Dewantara Jombang ayu.rswn06@gmail.com

## Abstrak
Good  Corporate  Governance adalah  prinsip  yang  populer  untuk  menjaga integritas  organisasi  di  dunia.  Isu  perkembangan Good  Corporate  Governance terus  berkembang  seiring  dengan  terjadinya  skandal  keuangan  yang  menimpa beberapa  perusahaan  besar  seperti  Enron  dan  WorldCom.  Indonesia  sebagai negara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama  islam  perlu  memahami  prinsip Good  Corporate  Governance yang  islami  dalam  melaksanakan  bisnis. Perkembangan  entitas  syariat  menuntut  para  pebisnis  untuk  menerapkan  GCG sesuai dengan prinsip syariat. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu  transparansi,  akuntabilitas, responsibilitas, profesional,  kewajaran  dan kesetaraan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2020 yang dikaitkan dengan ayat-ayat dalam Al - Qur’an terutama dalam Q.S. An - Nisa ayat 58 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Penelitian ini  merupakan  penelitian  kepustakaan (library  research) dengan  menggunakan analisis deskriptif.
Kata Kunci : Bank Muamalat, Prinsip Good Corporate Governance, Syariat Islam

## Abstract
Good  Corporate  Governance  is  a  popular  principle  for  maintaining  the integrity  of  organizations  in  the  world.  The  issue  of  the  development  of  Good Corporate Governance continues to grow along with the financial scandals that hit several large companies such as Enron and WorldCom. Indonesia as a country with a majority Muslim population needs to understand the principles of Islamic Good Corporate Governance in conducting business. The development of sharia entities  requires  business  people  to  implement  GCG  in  accordance  with  sharia principles.  The  principles  of  Good  Corporate  Governance  (GCG)  are transparency,  accountability,  responsibility,  professionalism,  fairness  and information. The purpose of this study is to find out how the implementation of the principles  of  good  corporate  governance  at  Bank  Muamalat  Indonesia  for  the 2020 period  with verses in  the Qur'an, especially in  Q.S. An-Nisa verse 58 and Q.S. Al-Baqoroh verse 282. This research is a library research using descriptive analysis.
Keywords:  Bank  Muamalat , Good  Corporate  Governance  Principles,  Islamic Sharia

## A. PENDAHULUAN
Good Corporate Governance menjadi isu yang penting, Indonesia merasakan dampak paling parah akibat dari krisis tersebut. Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan emiten pasar modal yang ditangani oleh Badan Pengawas Pasar  Modal  (BAPEPAM)  menunjukkan  rendahnya  mutu  praktik good  corporate governance di Indonesia.
Di era pasar bebas sekarang ini, kegiatan bisnis dituntut untuk mengembangkan penerapan  sistem  dan  paradigma  baru  dalam  mengelola  bisnis.  Faktor  pendorong dalam  perkembangan  suatu  bank  ialah  tata  kelola  yang  baik.  Pada  tahun  1997 Indonesia  mengalami  krisis  multidimensi  termasuk  perekonomian  yang menyebabkan  banyak  perbankan  dan  perusahaan  mengalami  kebangkrutan,  hal  ini disebabkan karena lemahnya penerapan good corporate governance.
Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan  tata  kelola  perusahaan  sebagai  seperangkat  peraturan  yang menetapkan  hubungan  antara  pemegang  saham,  pengurus,  pihak  kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  mereka.  GCG  merupakan  mekanisme  untuk mengendalikan,  mengatur,  mengelola  bisnis  dengan  maksud  untuk  meningkatkan kemakmuran  dan  akuntabilitas,  yang  tujuan  akhirnya  untuk  mewujudkan shareholders  value  (Lastanti,  2005).  Dengan  lahirnya  GCG  banyak  pihak  yang berharap  agar  GCG  mampu  menunjang  segala  kepentingan  dari  stakeholders. Terdapat tiga Stakeholders menurut syariat islam yaitu Direct Stakeholders , Indirect Stakeholders , dan alam. Direct stakeholders ialah pihak yang memberikan kontribusi langsung  ataupun  tidak  langsung  kepada  perusahaan. Indirect  Stakeholders ialah pihak  yang  tidak  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  perusahaan  dan  tidak memiliki  kontribusi  langsung  ke  perusahaan,  namun  perusahaan  mempunyai kewajiban kepada mereka. Yang ketiga yaitu, alam dan lingkungan. Di dalam syariat Islam  dijelaskan  bahwa  perusahaan  (manusia)  tidak  diperbolehkan  hanya  berfokus pada pihak yang memberikan kontribusi saja tetapi juga harus berfokus pada pihak yang  tidak  memiliki  kontribusi  dan  tidak  memiliki  hubungan  langsung  dengan perusahaan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Q.S. An - Nahl ayat 90
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi  bantuan  kepada  kerabat,  dan  Dia  melarang  (melakukan)  perbuatan  keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
Saat ini entitas syariat di Indonesia semakin berkembang, tidak hanya bidang perbankan, bidang asuransi syariat pula ikut meramaikan bisnis syariat saat ini. Bisnis syariat yang semakin berkembang saat ini memberikan pengaruh terhadap penerapan good corporate governance itu sendiri. Pada pelaksanaan good corporate governance pada  bisnis  syariat  haruslah  tetap  berpegang  teguh  pada  prinsip-prinsip  syariat. Entitas  syariat  tentunya  mempunyai  perspektif  sendiri  terhadap good  corporate governance yang  tentunya  adalah  cerminan  dari  perspektif  Islam.  Melihat perkembangan bisnis syariat di Indonesia diikut sertai dengan dikeluarkannya konsep governance bisnis  syariat  oleh  komite  Nasional  kebijakan governance pada  tahun 2011.
Prinsip good corporate governance dalam Islam mengacu pada Al – Quran dan Al  –  Hadits.  Prinsip good  corporate  governance secara  umum  adalah  transparansi (transparency) ,  akuntabilitas (accountability) ,  responsibilitas (responsibility) , independensi (independency), kewajaran  dan  kesetaraan (fairness). Sedangkan, Prinsip good corporate governance dalam perspektif Islam berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia ini.
Dari  latar  belakang  di  atas,  maka  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah,  Bagaimana  analisis  penerapan good  corporate  governance pada  bank Muamalat Indonesia, apakah telah sesuai dengan aturan syariat Islam yang ada?
B. LANDASAN TEORI
a. Pengertian Good Corporate Governance
Istilah Corporate  Governance (CG)  pertama  kali  diperkenalkan  oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal Cadbury Report (Tjager dkk, 2003). Menurut  Komite  Cadburry  (1992), good  corporate  governance ialah  prinsip  yang mengarahkan  dan  mengendalikan  perusahaan  agar  mencapai  keseimbangan  antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders pada khususnya, dan stakeholders pada umumnya.
Menurut  OECD (Organisation  For  Economic  Cooperation  and  Development)
(2004) dan FCGI (Forum for corporate governance di Indonesia) (2001) mendefinisikan good  corporate  governance sebagai  peraturan  yang  menetapkan  hubungan  antara pemegang  saham,  pengurus,  pihak  kreditur,  pemerintah,  karyawan  dan  pemangku kepentingan lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain sistem yang menunjukkan serta mengendalikan perusahaan.
Berdasarkan  SK  Menteri  BUMN  No.  117/M-MBU/2002, Corporate  Governance ialah  suatu  proses  dan  struktur  yang  digunakan  oleh  organ  BUMN  untuk  meningkatkan keberhasilan  usaha  serta  akuntabilitas  perusahaan  guna  mewujudkan  nilai  pemegang saham  dalam  jangka  panjang  dengan  tetap  memperhatikan stakeholder lainnya, berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Dari  beberapa  definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa Good  Corporate Governance merupakan  suatu  sistem  yang  mengatur  pola  hubungan  perusahaan  dengan pemangku kepentingan untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin dengan cara tidak merugikan pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat sekitar.
b. Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance
a. Transparansi (Transparency)
Prinsip  dasar  dalam  asas  transparansi  adalah  perusahaan  harus  menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses serta dipahami oleh  pemangku  kepentingan  dalam  melaksanakan  bisnisnya.  Lebih  lanjut  lagi, perusahaan harus mengambil inisiatif  untuk mengungkapkan permasalahan yang tidak hanya disyaratkan dalam perundang – undangan, tetapi juga perihal yang penting guna pengambilan  keputusan  oleh  pemegang  saham,  kreditur  serta  pemangku  kepentingan lainnya.
Dalam pedoman pelaksanaannya, asas transparansi berarti bahwa Perusahaan harus menyediakan  informasi  secara  tepat  waktu,  memadai,  jelas,  akurat  dan  dapat diperbandingkan  serta  mudah  diakses  oleh  pemangku  kepentingan  sesuai  dengan haknya.
b. Akuntabilitas (Accountability)
Dalam  asas  akuntabilitas,  prinsip  dasar  penerapan  good  corporate  governance mengandung  makna  bahwa  Perusahaan  harus  dapat  mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan serta wajar. Maka dari itu perusahaan harus dikelola secara benar,  terukur  serta  sesuai  dengan  kepentingan  perusahaan  dengan  tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Berlandaskan  prinsip  dasar  ini,  perusahaan  harus  menetapkan  rincian  tugas  serta tanggung  jawab  masing-masing  organ  perusahaan  serta  semua  karyawan  secara  jelas dan  selaras  dengan  visi,  misi,  nilai-nilai  perusahaan (corporate  values), dan  strategi perusahaan. Perusahaan pula harus percaya bahwa semua organ perusahaan dan semua
karyawan  mempunyai  kemampuan  selaras  dengan  tugas,  tanggung  jawab,  serta perannya  dalam  penerapan  GCG.  Kemudian,  perusahaan  harus  memastikan  adanya sistem pengendalian internal  yang efektif dalam  pengelolaan perusahaan. Perusahaan wajib memiliki ukuran kinerja untuk seluruh jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment  system) .  Selanjutnya,  dalam  melakukan  tugas  dan  tanggung  jawabnya, setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan harus berpegang pada etika bisnis serta pedoman perilaku (code of conduct) yang sudah disepakati.
c. Responsibilitas (Responsibility)
Prinsip  dasar  dalam  asas  responsibilitas  adalah  perusahaan  harus  mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan sehingga bisa terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang serta  mendapat  pengakuan  sebagai good  corporate  citizen .  Dalam  pelaksanaannya, organ  perusahaan  harus  berpegang  pada  prinsip  kehati-hatian  dan  memastikan kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  anggaran  dasar  dan  peraturan perusahaan (by-laws) .  Perusahaan  harus  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial,  antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
d. Independensi (Independency)
Prinsip dasar dalam melancarkan pelaksanaan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga setiap organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman penerapan asas ini adalah bahwa setiap organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak mana pun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh ataupun tekanan, sehingga pengambilan keputusan bisa  dilakukan  secara  objektif.  Setelah  itu,  masing  -  masing  organ  perusahaan  harus melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya  sesuai  dengan  anggaran  dasar  dan  peraturan perundang - undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab.
e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Prinsip  dasar  berdasarkan  asas  kewajaran  dan  kesetaraan,  dalam  melaksanakan kegiatannya,  perusahaan  harus  senantiasa  memperhatikan  kepentingan  pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan  untuk  memberikan  masukan  dan  menyampaikan  pendapat  bagi kepentingan perusahaan dan membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi  dalam  lingkup  kedudukan  masing-masing.  Perusahaan  juga  harus memberikan  perlakuan  yang  setara  dan  wajar  kepada  pemangku  kepentingan  sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
c. Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam Islamic Corporate governance (Tata kelola perusahaan Islami), didefinisikan sebagai sistem  manajemen  yang  meletakkan  pertanggungjawaban  spiritualitas,  dengan  prinsip dasar  transparan,  bertanggungjawab,  akuntabilitas,  moralitas  serta  keandalan  hanya sebagai  alat  ukur  yang  sifatnya  material,  sedangkan  yang  terpenting  dan  hakiki  adalah sebagai ibadah makhluk menuju jalan yang diridhoi Allah (mardhatillah) (Ghani, 2005). Dari  definisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  tata  kelola  perusahaan, pertanggungjawaban  manajemen  tidak  hanya  terbatas  pertanggungjawaban  materiil kepada pemegang saham atau stakeholders lainnya, namun ada pertanggungjawaban yang lebih hakiki yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT.
Maka  dari  itu, islamic  corporate  governance adalah  suatu  sistem  nilai  dan mekanisme yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang mengatur hubungan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan  benar  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  seluruh  pihak  yang  berkepentingan (stakeholders) dalam  rangka  ibadah  makhluk  menuju  jalan  yang  diridhai  Allah (mardhatillah).
d. Prinsip Islamic Corporate Governance
Prinsip  dasar good  corporate  governance sebagai  alat  manajemen  meliputi, transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi,  kewajaran  dan  kesetaraan. Prinsip tersebut hanyalah sebagai dasar alat ukur material, sedangkan dalam manajemen spiritualitas yang sifatnya material dan hakiki adalah sebagai ibadah makhluk menuju jalan yang diridhoi Allah. Dalam konsep islamic corporate governance mengadopsi sistem nilai yang terdapat dalam Al-Qur’an dan pengalaman pribadi Rasulullah.
Walaupun istilah good corporate governance terbilang baru, tetapi konsepnya telah ada  di  dalam  Al  –  Qur’an  meskipun  tidak  tergabung  menjadi  satu  namun  tetap  saling berkaitan  dan  mendukung.  Dalam  Al  –  Qur’an  surat  Al-  Baqarah  ayat  282  –  283  yang menjelaskan  tentang  arti  penting  menjaga  catatan  sehingga  tidak  akan  ada  pihak  yang mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil.  Dari  ayat  tersebut  dibutuhkan  transparansi  dan pengungkapan dalam suatu perjanjian bisnis.
Hal – hal yang berkaitan erat dengan konsep corporate governance yaitu khilafah, akuntabilitas,  keandalan,  transparansi,  kepercayaan.  Konsep  tersebut  berasal  dari pandangan dunia Islam.
a) Khilafah
Khilafah  merupakan  hubungan  antara  manusia  dengan  Tuhan,  sesama  manusia, manusia dengan ciptaan yang lain (Abdalati : 1994). Dalam hadist nabi Muhammad SAW menyatakan  “masing  –  masing  diantara  kalian  ialah  pemimpin  dan  masing  –  masing pemimpin  bertanggung  jawab  atas  segala  sesuatu  yang  dalam  perlindungannya”.  Hadist tersebut jika dipahami ke dalam konteks perjanjian bisnis modern, maka setiap orang yang terlibat dalam bisnis memiliki tanggung jawab atas segala tindakannya.
Dalam  menata  perusahaan (corporation), manusia  dipandang  sebagai  bagian terpenting dari sistem sehingga dia bisa bekerja sesuai dengan arahan yang benar. Karena manusia ialah shareholder, creditor, auditor, regulator , manager juga director, maka dari itu berarti bahwa manusia memainkan peranan tertinggi dalam mengatur dan menyebabkan pencapaian  visi  dan  misi  perusahaan.  Sehingga  persoalan  manusia  sehubungan  dengan nilai,  etika,  dan  perilaku  yang  bermoral  perlu  dimengerti  dengan  baik  terlebih  dahulu dengan maksud untuk memastikan terpenuhinya kehendak masyarakat.
b) Akuntabilitas
Dalam  hal  akuntabilitas  setiap  muslim  memantapkan  hatinya  bahwa  mereka  akan diperhitungkan  mengenai  apa  yang  mereka  perbuat  di  dunia.  Memandang  penerapan corporate governance dari perspektif Islam, maka direktur perusahaan, manajemen juga auditor  seharusnya  menunjukkan  tugas  profesional  mereka  dengan  tujuan  memuaskan kebutuhan-kebutuhan  shareholders  dan  Allah  SWT.  Penjelasan  tentang  akuntabilitas terdapat dalam Q.S. Az – Zumar : 9  “adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu pengetahuan”
c) Keandalan (terpercaya, amanah)
Artinya :  Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya  dengan  adil.  Sungguh,  Allah  sebaik-baik  yang  memberi  pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (Q.S. An – Nisa : 58)
d) Transparansi
Transparansi  secara  harfiah  bermakna  jelas,  serta  dapat  dilihat  secara  menyeluruh. Transparansi  ialah  salah  satu  syarat  untuk  menciptakan good  governance .  Dalam pandangan Islam transparansi tertuang dalam Q.S. Al – Baqarah ayat 282
Artinya  :  “Hai  orang-orang  yang  beriman  apabila  kamu  bermuamalah  tidak  secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (catatkanlah)”.
e) Kepercayaan
Konsep kepercayaan sejalan dengan konsep akuntabilitas dimana manusia pada hari pengadilan  nanti  diliputi  rasa  takut  bahwa  dia  akan  dihisab  oleh  Allah  SWT.  konsep kepercayaan dinyatakan dalam Q.S. Al-Anfal : 27
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul  dan  (juga)  janganlah  kamu  mengkhianati  amanat  yang  dipercayakan  kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  literatur,  baik  berupa  buku,  catatan, jurnal,  artikel  atau  beberapa  karya  tulis  yang  memiliki  hubungan  dengan  penelitian  ini. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu penguraian secara teratur data yang telah diperoleh setelah itu diberikan pemahaman serta penjelasan supaya bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, ialah penelitian yang  bertujuan  untuk  memahami  fenomena  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian    (Moleong, 2007)  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Bank  Muamalat  Indonesia,  karena  bank  tersebut merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang telah menerapkan prinsip – prinsip good corporate governance. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis penerapan good corporate governance pada bank Muamalat Indonesia
Pelaksanaan good  corporate  governance di  Bank  Muamalat  Indonesia  adalah  bagian yang  tak  terpisahkan  dari  Muamalat  spirit  sebagai  semangat  dan  landasan  moral  untuk mencapai  visi  dan  misi  Bank  Muamalat  yang  dijalankan  melalui  pengabdian  serta  ketaatan kepada  Allah  SWT.  Semangat  inilah  yang  menjadi  dasar  bagi  pengelolaan  usaha,  aktivitas bisnis pada Bank Muamalat. Dengan komitmen yang tinggi, Bank Muamalat berupaya agar selalu  konsisten  dalam  meningkatkan  pengimplementasian  GCG.  Sejak  tahun  2009,  Bank Muamalat telah melakukan langkah transformasi untuk lebih memacu pelaksanaan tata kelola
perusahaan  yang  lebih  baik,  di  samping  terus  mengembangkan  budaya  kepatuhan  serta meningkatkan kesadaran akan risiko yang dihadapi.
Kewajiban  untuk  melaksanakan  dan  menyampaikan  laporan  GCG  kepada  Bank Indonesia telah dilakukan Bank Muamalat secara berkesinambungan dengan pelaksanaan yang semakin  baik.  Hal  tersebut  merupakan  wujud  dari  komitmen  Bank  Mualamat  dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI Umum Syariat (BUS) dan Unit Usaha Syariah (USS) terutama pasal 62 dan pasal 63 mengenai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan GCG, Bank  Muamalat  tidak  hanya  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan  yang  mengatur  tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang – undangan yang berlaku lainnya.
Tabel : Penerapan Prinsip – Prinsip GCG Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 (Bank Muamalat, 2020)

## Prinsip – Prinsip GCG
Penerapan GCG di Bank Muamalat Indonesia Transparency - Kebijakan  Bank  Muamalat  dibuat  secara  tertulis  dan dikomunikasikan  kepada  pemangku  kepentingan  yang berhak  memperoleh  informasi.  Keterbukaan  tidak  hanya mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang  –  undangan,  tetapi  juga  hal  penting  dalam proses  pengambilan  keputusan  sesuai  dengan  ketentuan syariat. - Pengungkapan kebijakan komunikasi dalam situs web
- Kebijakan  penilaian  sendiri (self-assessment) untuk menilai  kinerja  dewan  komisaris  diungkapkan  melalui laporan  tahunan  perusahaan  terbuka.  Pengungkapan kebijakan self-assessment atas  kinerja  dewan  komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan tugasnya,  namun  juga  untuk  memberikan  keyakinan khususnya  kepada  pemegang  saham  atau  investor  atas upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam  meningkatkan  kinerja dewan  komisaris.  Dengan  adanya  pengungkapan  tersebut pemegang  saham  atau  investor  mengetahui  mekanisme check and balance terhadap kinerja dewan komisaris - Pengungkapan  kebijakan self-assessment atas  kinerja direksi  yang  berfungsi  sebagai  mekanisme check  and balance terhadap  kinerja  direksi  yang  bermanfaat  bagi pemegang saham atau investor. Accountability - Bank  Muamalat  mempertanggungjawabkan  kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dari itu bank muamalat Indonesia  harus  dikelola  secara  benar,  terukur  sesuai kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemangku kepentingan. Responsibility - Pertanggungjawaban/ responsibilitas merupakan kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang  –  undangan  dan ketentuan  internal  serta  tanggung  jawab  terhadap
masyarakat  dan  lingkungan.  Jajaran  manajemen  bank Muamalat  selalu  berpegang  teguh  pada  prinsip  kehati- hatian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala  risiko  dan  implikasi  negatif  yang  mungkin ditimbulkan  oleh  tindakannya.  Bank  dan  jajaran manajemen  bank  selalu  mengingat  kepentingan  seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. - Bank  Muamalat  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial ( Corporate Social Responsibility /CSR). Hal ini merupakan salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  bank  Muamalat Indonesia  kepada  masyarakat  yang  bekerja  sama  dengan Baitulmaal  Muamalat  agar  penyaluran  CSR  bisa  tepat sasaran. Professional - Bank  dan  seluruh  jajaran  manajemen  menjamin  bahwa Bank  Muamalat  dikelola  secara  profesional  tanpa  adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh dari pihak  mana  pun  (independen)  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip –  prinsip  korporasi  yang  sehat.  Implementasi  prinsip profesional  dan  kemandirian  dilaksanakan  oleh  Bank Muamalat.  Per  Desember  2020,  jumlah  anggota  dewan komisaris  adalah  5  (lima)  orang  dimana  3  (tiga)  dari anggota dewan komisaris merupakan komisaris Independen.  Penentuan  jumlah  anggota  dewan  komisaris tersebut  telah  memenuhi  regulasi  dan  pertimbangan karakteristik,  kapasitas,  ukuran  dan  komposisi  terhadap direksi serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan Bank. Fairness - Bank  Muamalat  menerapkan  prinsip  kewajaran  yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak – hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan  perjanjian  peraturan  perundang  –  undangan yang berlaku - Bank  Muamalat  menjamin  bahwa  setiap  pemangku kepentingan  akan  mendapatkan  perlakuan  yang  setara tanpa  diskriminasi  sesuai  dengan  peraturan  perundang  – undangan  yang  ada.  Kesetaraan  mengandung  unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan  kepentingan  pemegang  saham,  nasabah dan  pemangku  kepentingan  lainnya  berdasarkan  asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan  antara  lain:  Komposisi  anggota  Dewan Komisaris memperhatikan keragaman keahlian, pengetahuan,  dan  pengalaman  yang  dibutuhkan  di  mana keberagaman  tersebut  tercermin  dalam  keahlian  dan
pengalaman yang dimiliki masing masing anggota Dewan Komisaris.
Penerapan  tata  kelola  perusahaan (Good  Corporate  Governance/  GCG) bank  Muamalat Indonesia secara umum cukup baik. Hal itu tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang  cukup  memadai.  Namun,  ada  beberapa  catatan  yang  memerlukan  perhatian  dari manajemen Bank.

## Analisis penerapan GCG di Bank Muamalat Indonesia dikaitkan dengan ayat – ayat Al – Qur’an

## 1. Prinsip Transparansi
Penerapan prinsip  transparansi  pada bank Muamalat telah sesuai  dengan ajaran di  dalam Al-Qur’an  yaitu  surat  Al-Baqarah  ayat  282.  Yang  mana  dalam  ayat  tersebut  dikatakan bahwa  “apabila  kamu  bermuamalah  tidak  secara  tunai  hendaklah  kamu  menuliskannya” dalam implementasinya setiap kebijakan bank Muamalat dibuat secara tertulis, dengan hal tersebut diharapkan setiap kegiatan bisa dipertanggungjawabkan.
2. Prinsip Akuntabilitas Akuntabilitas  secara umum  merupakan pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya.  Maka  selaras  dengan  itu,  di  dalam  Q.S.  An  –  Nisa  ayat  58  memberikan penjelasan  yaitu    seseorang  yang  diberikan  amanah  berkewajiban  untuk  menyampaikan amanah  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya.  Dalam  penerapannya  pada  Bank Muamalat telah mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
3. Prinsip Responsibilitas Responsibilitas  merupakan  tanggung  jawab  terhadap  umat/masyarakat,  yang  meliputi seluruh stakeholders, baik  langsung  maupun  tidak  langsung  serta  alam  dan  lingkungan. Dalam  penerapannya  Bank  Muamalat  telah  memenuhi  tanggung  jawabnya  kepada lingkungan  yakni  dengan  bekerja  sama  dengan  baitulmaal  Muamalat  dalam  pelaksanaan CSRnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al – Mudatsir ayat 38 dijelaskan bahwa “tiap – tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
4. Prinsip Profesional Dalam HR Abu Ya’la dan di-shahih-kan oleh Albani mengatakan bahwa “sesungguhnya Allah  mencintai  seseorang  apabila  mengerjakan  sesuatu  pekerjaan,  dilakukan  secara profesional. Dalam penerapannya bank Muamalat dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dari pihak manapun.
5. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan Kewajaran dan kesetaraan diimplementasikan sebagai keadilan. Dalam Q.S. An - Nahl ayat 90 dijelaskan bahwa “Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”. Dalam pengimplementasian Prinsip GCG pada Bank Muamalat telah menerapkan prinsip tersebut sesuai dengan syariat islam dimana bank Muamalat telah menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian Penerapan GCG pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 secara umum cukup baik dan telah sesuai dengan syariat Islam yang ada. Transparansi telah  diimplementasikan  dengan  pembuatan  kebijakan  yang  dilakukan  secara  tertulis  dalam syariat  islam  hal  tersebut  dituliskan  dalam  Q.S.  Al  –  Baqarah  ayat  282.  Akuntabilitas diimplementasikan dengan bank Muamalat mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan transparan dan wajar dalam pengimplementasian tersebut bank Muamalat telah berpedoman pada Q.S. An – Nisa ayat 58 dan Q.S. Az – Zumar ayat 9. Responsibilitas diimplementasikan dengan  melakukan  tanggung  jawab  sosial,  Pada  penerapannya  bank  Muamalat  telah
menjalankan  usahanya  sejalan  dengan  ajaran  agama  Islam  yakni  salah  satunya  melalui program CSR yang dimiliki dengan berbagi kepada sesama melalui  Baitul Mal. Profesional dalam pengimplementasiannya telah didasarkan pada hadits Abu Ya’la dan di-shahih-kan oleh Albani dan bank Muamalat berhasil melakukan itu dapat dilihat dari dewan komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga. Kewajaran dan kesetaraan pada pengimplementasiannya bank muamalat berpedoman pada Q.S. An – Nahl ayat 90 sehingga bank  Muamalat  dalam  mengambil  keputusan  setiap  pemangku  kepentingan  mendapatkan perlakuan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank Muamalat. (2020). Bank Muamalat . Retrieved November 7, 2021, from Bank Muamalat: https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-gcg
Ghani, M. A. (2005). The Spirituality in Business. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Ghoniyah, N., & Hartono, S. (2014). Islamic Corporate Governance Sebuah Kajian dari Aspek Social Entrepreneurship dan Kesejahteraan. Semarang: EF Press Digitalmedia. Lastanti. (2005). Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar.
Manossoh,  H.  (2016). Good  Corporate  Governance  Untuk  Meningkatkan  Kualitas  Laporan Keuangan. Bandung: PT Norlive Kharisma Indonesia.
Merdeka.com . (n.d.). Retrieved November 8, 2021, from https://www.merdeka.com/quran/an- nahl/ayat-90
Merdeka.com . (n.d.). Retrieved November 8, 2021, from https://www.merdeka.com/quran/az- zumar/ayat-9
Merdeka.com . (n.d.). Retrieved November 8, 2021, from https://www.merdeka.com/quran/al- muddassir/ayat-38
Moleong, L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nalim S.Si., M. (n.d.). Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam. Prabowo, M.  S. (2018). Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol 11 No 2 .
Rahmatika, A. N. (2017). Islammic Good Corporate Governance (Tinjauan Dalil dan Teori). MARGIN ECO, Vol 2 .
Salmaa. (2021, Juli 1). Deepublish . Retrieved November 7, 2021, from https://penerbitdeepublish.com/: https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian- kualitatif/
Tjager  dkk.  (2003). Corporate  Governance  :  Tantangan  dan  Kesempatan  bagi  Komunitas Bisnis Indonesia Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI).
Wahyuningsih, S. E., & Isfandayani. (2020). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Umum Syariat. Maslahah, Vol 11 No 2 (2020) . Wulandari,  A.  (2010).  Menyingkap  Nilai  Keadilan  (Dalam  Perspektif  Syari'ah  Islam)  yang Terkandung di Dalam Good Corporate Governance. Jurnal Investasi , Vol 6 No 2 . Wulandari,  A.  (n.d.).  Menggagas  Konsep  Good  Corporate  Governance  dalam  Konstruksi Syariat . Jurnal Pamator, Vol 3 No.1 .