Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## Penolakan Pencatatan Perkawinan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Akibat Terbitnya Akta Pembatalan Perkawinan

## Cynthia Kweenedy
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya Email: Cynthiakweenedy17@gmail.com
Abstract. The research takes the theme of the Rejection of Marriage Registration by the Office of  Population  and  Civil  Registration  of  the  City  of  Mataram  due  to  the  issuance  of  Marriage Cancellation  Certificate  Number  1  dated  22  July  2017  which  was  made  before  a  Notary,  by discussing the issue of the strength of binding to the Marriage Cancellation deed Number 1 dated July 22 2017 and the responsibility of the notary, researched using a normative juridical research type  with  a  statutory  approach,  a  conceptual  approach  and  a  case  approach,  the  following conclusions are obtained: Deed of Marriage Cancellation Number 1 dated July 22, 2017 made before a  notary  has  no  binding  power,  because  the  notary  does  not  have  the  authority  to  make  deeds cancellation of marriage, but the authority of other officials as meant by the provisions of Article 15 of the UUJN. The making of the marriage annulment deed makes the prospective wife whose request for marriage registration is rejected suffer both material and immaterial losses. For such losses, the notary can be responsible from a civil law perspective on the basis of having committed an unlawful act as referred to in Article 15 UUJN in conjunction with Article 1365 KUH Perdata.
Keywords: Rejection of marriage registration, Deed of Cancellation, Notary.
Abstrak. Penelitian mengambil tema Penolakan Pencatatan Perkawinan Oleh Kantor Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota  Mataram  Akibat  Terbitnya  Akta  Pembatalan  Perkawinan Nomor 1 Tanggal 22 Juli 2017 Yang Dibuat Di Hadapan Notaris, dengan membahas permasalahan kekuatan  mengikatnya  akta  Pembatalan  Perkawinan  Nomor  1  Tanggal  22  Juli  2017  dan tanggungjawab  notaris,  diteliti  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  konsep  dan  pendekatan  kasus  diperoleh  suatu kesimpulan sebagai berikut: Akta Pembatalan Perkawinan Nomor 1 Tanggal 22 Juli 2017 yang dibuat di hadapan notaris tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena notaris tidak mempunyai wewenang membuat  akta  pembatalan  perkawinan,  melainkan  wewenang  pejabat  lain  sesuai  dengan  yang dimaksud  oleh  ketentuan  Pasal  15  UUJN.  Dibuatnya  akta  pembatalan  perkawinan  tersebut menjadikan  calon  istri  yang  permohonan  pencatatan  perkawinan  ditolak  menderita  kerugian  baik materiil maupun immateriil. Atas kerugian tersebuit notaris dapat bertanggung jawab dari segi hukum keperdataan  atas  dasar  telah  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  sebagaimana  dimaksud  oleh Pasal 15 UUJN juncto Pasal 1365 KUH Perdata.
Kata Kunci : Penolakan pencatatan perkawinan, Akta Pembatalan, Notaris.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  sah  bilamana dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pencatatan tiap-tiap perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam kehidupan  seseorang,  misalnya  kelahiran, kematian  yang  dinyatakan  dalam  surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar  pencatatan  (Mahkamah  Konstitusi, 2010).
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Sebuah perkawinan yang diikuti seorang laki-laki (X) dengan seorang perempuan (Y), dilangsungkan melalui rangkaian upacara perkawinan menurut adat/agama. Namun ketika Y akan mencatatkan  perkawinannya  di  Kantor  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota Mataram, permohonan pencatatannya ditolak. Penolakan  pencatatan  dengan  alasan  adanya akta dibuat di hadapan Notaris Huznal Faizah Alyaminy yang isinya Pembatalan Perkawinan Nomor 1 Tanggal 22 Juli 2017.
Perkawinan  yang  akan  dilangsungkan sesungguhnya dapat dicegah apabila ada pihak yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 13 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Perkawinan, pencegahan  perkawinan  diajukan  kepada Pengadilan  dalam  daerah  hukum  tempat perkawinan akan dilangsungkan.
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  Akta  otentik sepanjang pembuatan Akta itu tidak dikecualikan  kepada  pejabat  lain  yang ditetapkan  oleh  undang-undang,  sebagaimana Pasal  1  angka  1 juncto Pasal  15  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang mempunyai wewenang membuat akta otentik, selain  pejabat  umum  diakui  adanya  pejabat lain  yang  juga  mempunyai  wewenang membuat akta otentik, kewenangannya ditetapkan  oleh  undang-undang.  Notaris Huznal  Faizah  Alyaminy,  membuat  akta Pembatalan Perkawinan Nomor 1 Tanggal 22 Juli 2017, dijadikan alasan oleh pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram menolak ketika calon istri mencatatkan perkawinannya. Hal yang dipermasalahkan adalah kekuatan
mengikatnya  akta  Pembatalan  Perkawinan Nomor 1 Tanggal 22 Juli 2017 dan tanggung jawab notaris yang membuat akta dimaksud.

## METODE
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum  bersifat  yuridis  normatif, merupakan penelitian hukum melalui pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan mengintrepretasikan hal-hal yang bersifat teoritis  yang  menyangkut  asas-asas  hukum berupa konsepsi, peraturan perundang- undangan, dan sistem hukum yang berkaitan.
Pendekatan-pendekatan yang digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  dan  Pendekatan  kasus ( case  study) (Marzuki,  2009).  Pendekatan undang-undang  ( statute  approach )  dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang sedang  ditangani.    Pendekatan      konseptual beranjak  dari  pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  dalam  isu  hukum,  kasus dilakukan  penelitian  yang  menempatkan sesuatu atau objek yang diteliti sebagai kasus pembatalan  perkawinan  yang  dibuat  dalam bentuk  akta  yang  dibuat  di  hadapan  notaris. Kasus tersebut telah diperiksa dan diputus dan putusan  mana  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 264/PDT.G/2017/PN Mtr.
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas, mengikat  dan  mutlak  dipergunakan  berupa Perundang-Undangan  lain  yang  berkaitan masalah  yang  sedang  dibahas,  antara  lain Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Bahan Hukum  Sekunder  merupakan  bahan  hukum yang  digunakan  sebagai  penunjang  untuk memperkuat atau  sifatnya  menjelaskan  bahan hukum  primer  yang  ada,  sehingga  dapat membantu dalam membahas serta menganalisis  permasalahan  yang  sedang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan  antara  lain  buku-buku  hukum, kamus  hukum,  bahan-bahan  perkuliahan, bahan  hasil  penelusuran  di  internet,  karya- karya ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas serta pendapat-pendapat para ahli
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862
hukum  baik  praktisi  maupun  akademisi (Marzuki, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan
Unsur-unsur dalam perkawinan menurut UU Perkawinan adalah:
1) ikatan lahir dan batin,
2) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri,
3)  tujuan  perkawinan  membentuk  keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal,
4) berdasarkan hukum agama yakni berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sudah seharusnya ada ikatan lahir batin dalam perkawinan. Keduanya harus berkaitan secara erat agar perkawinan tidak rapuh. Ikatan lahir mengungkapkan  adanya  hubungan  formal, sedangkan  ikatan  batin  merupakan  hubungan yang tidak formal. Ikatan lahir sebagai ikatan yang  dapat  dilihat,  menunjukan  adanya hubungan  hukum  antara  suami  dan  istri, mengikat  antara  suami  dan  istri  serta  pihak ketiga, yang diwujudkan dalam akta perkawinan.  Ikatan  batin  merupakan  ikatan yang  tidak  nampak,  suatu  ikatan  yang  hanya dapat  dirasakan  oleh  suami  dan  istri. Perkawinan  membutuhkan  ikatan  lahir  batin sebagai  dasar  utama  pembentukan  dan pembinaan  keluarga  bahagia  dan  kekal (Wantjik Saleh, 1976).
Antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami istri. Perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh seorang pria dengan seorang  wanita.  Perkawinan  hanya  mengikat seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  istri.  Artinya  UU  Perkawinan  pada hakikatnya  menganut  asas  monogami  dan melarang  poligami.  Kata  poligami  sendiri berasal dari yunani “polygamie”, yaitu “poly” yang berarti banyak dan “gamie” yang berarti laki-laki.  Jadi  arti  dari  poligami  adalah  laki- laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam  satu  ikatan  perkawinan  (Reza  Fitria, 2015).  Namun  asas  monogami  tersebut  tidak mutlak  karena  seorang  suami  diperkenankan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dan adanya  izin  dari  Pengadilan  sesuai  ketentuan Pasal 3 UU Perkawinan.
Tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.  Keluarga  dalam  pengertian  tujuan perkawinan  adalah  satu  kesatuan  terdiri  atas ayah,  ibu  dan  anak  (anak-anak).  Keluarga dibentuk dengan harapan memberikan kebahagiaan  bagi  anggota  keluarga,  dapat berlangsung  untuk  selama-lamanya,  hanya dapat dipisahkan oleh kematian.
Sebagai  negara yang  berasaskan Pancasila  dengan  sila  pertamanya  adalah Ketuhanan  Yang  maha  Esa,  Indonesia memandang  perkawinan  sebagai  hubungan yang  erat  sekali  dengan  agama/kerohanian, sehingga  perkawinan  bukan  saja  mempunyai unsur  lahir/jasmani,  tetapi  unsur  batin/rohani juga  mempunyai  peranan  yang  penting (Akhmad Munawar, 2015).
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (selanjutnya disebut  PP  9/1975),  pencatatan  perkawinan bagi  yang  beragama  Islam  dilakukan  oleh Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama. Sedangkan  pencatatan  perkawinan  bagi  yang agamanya selain Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan  pada  Kantor  Catatan  Sipil, sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  (selanjutnya  disebut  UU Adminduk).
Sahnya  perkawinan  dan  pencatatan perkawinan menurut Penjelasan Umum angka 4  huruf  b  UU  Perkawinan  tentang  asas-asas atau  prinsip-prinsip  perkawinan  menyatakan, “...bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah bilamana  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di  samping  itu  tiap-tiap  perkawinan  harus dicatat menurut peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  tiap-tiap perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam kehidupan  seseorang,  misalnya  kelahiran, kematian  yang  dinyatakan  dalam  surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar  pencatatan”  (Mahkamah  Konstitusi,
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862
2010). Atas uji materi Pasal 2 UU Perkawinan,
Mahkamah  Konstitusi  (selanjutnya  disebut MK)  dalam  Putusan  Nomor 46/PUU- VIII/2010 berpendapat bahwa:
1. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan
faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan 2.  Pencatatan merupakan
kewajiban administratif  yang  diwajibkan  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan menurut  adalah syarat-syarat yang ditentukan  oleh  agama  dari  masing-  masing pasangan  calon  mempelai.  Diwajibkannya pencatatan  perkawinan  oleh  negara  melalui peraturan  perundang-undangan  merupakan kewajiban administratif. Menurut MK, makna pentingnya  kewajiban  administratif  berupa pencatatan  perkawinan  tersebut  dapat  dilihat dari  dua  perspektif.  Pertama,  dari  perspektif negara bahwa pencatatan dimaksud diwajibkan  dalam  rangka  fungsi  negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang  merupakan  tanggung  jawab  negara  dan harus  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  negara hukum  yang  demokratis  yang  diatur  serta dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan. Kedua, pencatatan secara administratif  yang  dilakukan  oleh  negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan  hukum  penting  dalam  kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi hukum sangat luas, di kemudian hari  dapat  dibuktikan  dengan  bukti  yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan  dan  pelayanan  oleh  negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan  efisien.  Uraian  terkait  dengan  sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,  mengingat  sah  menurut  hukum agamanya,  degan  dicatatnya  perkawinan diberikan  jaminan  perlindungan,  pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara.
Terkait dengan perkawinan, UU Perkawinan  mengatur  mengenai  pencegahan perkawinan  dan  pembatalan  perkawinan.
Pencegahan  perkawinan  diatur  dalam  Bab  III
UU Perkawinan tentang Pencegahan Perkawinan. Pencegahan menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (2018) adalah proses, cara,  tindakan  mencegah  atau  tindakan menahan  agar  sesuatu  tidak  terjadi.  Sesuatu yang  dimaksud  adalah  perkawinan  sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita agar tidak terjadi atau dilangsungkan. Logika sederhananya, pencegahan tentu dilakukan sebelum terjadinya sesuatu. Apabila perkawinan sudah terjadi, maka UU Perkawinan memungkinkan adanya pembatalan perkawinan.
Perkawinan dapat dicegah jika salah satu pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan  perkawinan  yang  ditentukan Pasal  13  UU  Perkawinan.  Syarat  perkawinan yang  tidak  dipenuhi  misalnya  apabila  ada pihak  yang  berada  di  bawah  pengampuan. Untuk melangsungkan perkawinan, disyaratkan  seorang  pria  dan  wanita  telah berusia  19  (sembilan  belas)  tahun.  Ketentuan umur tersebut dapat disimpangi dengan adanya dispensasi  dari  Pengadilan  yang  diajukan orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita  yang  disyaratkan  Pasal  7  UU Perkawinan.
Perkawinan dapat dicegah jika salah satu dari  kedua  belah  pihak  terikat  perkawinan sebelumnya, kecuali bagi seorang suami yang menginginkan istri lebih dari satu dengan telah melakukan  prosedur  yang  ditentukan  Pasal  3 ayat (2) UU Perkawinan. Perkawinan tersebut juga  tidak  serta  merta  dapat  dilakukan.  Ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi menurut Pasal  4  ayat  (2)  UU  Perkawinan,  yaitu  istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat  melahirkan  keturunan.  Pencegahan perkawinan  diajukan  ke  Pengadilan  tempat perkawinan  akan  dilangsungkan.  Pihak  yang dapat  mengajukan  pencegahan  perkawinan adalah  para  keluarga  dalam  garis  keturunan lurus  ke  atas  dan  ke  bawah,  saudara,  wali nikah,  wali,  pengampu  dari  salah  seorang calon  mempelai  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan,  sebagaimana  Pasal  14 juncto Pasal 17 UU Perkawinan.
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862
Pencegahan perkawinan dapat
diajukan  apabila  perkawinan  tersebut  belum dilangsungkan.  Hal  tersebut  dapat  diketahui ketika  membaca  Pasal  17  ayat  (1)  UU Perkawinan  yang  menentukan  pencegahan perkawinan diajukan dimana perkawinan akan dilangsungkan,  sehingga  sudah  sangat  jelas bahwa  pencegahan  harus  diajukan  sebelum terjadinya perkawinan.
Pembatalan  perkawinan  diatur  dalam Bab  IV  UU  Perkawinan  tentang  Batalnya Perkawinan.  Pembatalan  menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) adalah proses, cara,  perbuatan  membatalkan,  pernyataan batal, pembatalan perkawinan diartikan bahwa perkawinan itu sesudah dilangsungkan, namun tidak  dipenuhinya  sejumlah  syarat  yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan. Menurut Soedaryo Soeimin “pembatalan  perkawinan  adalah  perkawinan yang  telah  terjadi  dengan  tanpa  memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang” (Marwan dan  Mangkupranoto,  1986).  Pembatalan perkawinan yaitu tindakan putusan pengadilan yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya perkawinan itu  dianggap  tidak  pernah  ada.  Soetojo Prawirohamidjojo (2001)
pernah mengemukakan  bahwa  istilah “batalnya perkawinan”  tidaklah  tepat,  tetapi  yang  lebih tepat  adalah  “dapat  dibatalkannya  suatu perkawinan”.  Bilamana  perkawinan  itu  tidak memenuhi  syarat-syarat  perkawinan,  barulah perkawinan  dapat  diajukan  permohonan pembatalannya  di  muka  pengadilan.  Kedua terminologi  tersebut  (dapat  dibatalkan  atau vernietigbaar, dan  batal  atau nietig )  memang berbeda pemahamannnya menurut hukum.
Menurut  Pasal    22  UU  Perkawinan, bahwa  perkawinan  dapat  dibatalkan,  apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan  perkawinan.  Syarat  yang dimaksud diantaranya:
a. Salah satu pihak masih terikat perkawinan sebelumnya, atau
b. Bagi seorang suami yang beristri lebih dari seorang  tidak  mengajukan  permohonan izin ke Pengadilan, atau
c. Perkawinan  dilangsungkan  di  hadapan pejabat yang tidak mempunyai wewenang, atau
d. Tanpa  wali  nikah  atau  wali  nikah  yang tidak sah (bagi calon istri)., atau
e. Tanpa dihadiri saksi, atau
f. Perkawinan di bawah ancaman. Permohonan  pembatalan  perkawinan diajukan  kepada Pengadilan di  daerah  dimana perkawinan  dilangsungkan.  Pihak  yang  dapat mengajukan  permohonan  pembatalan  adalah para  keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus  ke atas  dari  suami  atau  istri,  suami  atau  istri, pejabat  yang  berwenang  selama  perkawinan belum diputuskan, atau pejabat yang ditunjuk Pasal  16  ayat  (2)  UU  Perkawinan,  dan  setiap orang  yang  mempunyai  kepentingan  hukum secara langsung atas perkawinan tersebut.
Perkawinan  yang  telah  dilangsungkan dapat  dibatalkan,  dan  “batalnya  perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan yang telah inkracht dan  berlaku  sejak  perkawinan  itu dilakukan.  Pasal  37  PP  9/1975  menyatakan “Batalnya  suatu  perkawinan  hanya  dapat diputuskan  oleh  pengadilan”.  Perceraian  dan pembatalan perkawinan sama-sama dikategorikan  sebagai  putusnya  perkawinan, dan  baru  dinyatakan  sah  menurut  hukum negara apabila keluar putusan pengadilan dan dilakukan  di  muka  pengadilan  (Lake,  2015). Permohonan  pembatalan  perkawinan  dapat diajukan apabila perkawinan telah dilangsungkan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaan,  serta  telah dicatatkan.
Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Yang Membuat Akta Pembatalan

## Perkawinan
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  UUJN  atau  berdasarkan undang-undang  lainnya,  sebagaimana  Pasal  1 angka  1  UUJN.  Ketentuan  ini  menunjukan bahwa  notaris  adalah  seorang  Pejabat  Umum ( Openbaar  Ambtenaar )  berwenang  membuat akta  otentik  dan  memiliki  kewenangan  lain yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  atau undang-undang  lainya  (Adjie,  2020).  Abdul Ghofur  (2009)  menyebut  bahwa    Notaris
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
memiliki  tugas  sebagai  pejabat  umum  dan memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta otentik.  Notaris  juga  diberikan  kewenangan lainnya  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam UUJN.
Kewenangan  adalah  suatu  tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.  Hukum  Adminitrasi  membagi kewenangan atau wewenang menjadi tiga jenis berdasarkan  cara  perolehannya  yaitu  atribusi, delegasi  atau  mandat  (Purwaningsih,  2020). Dijelaskan  oleh  H.D  van  Wijk/  Willem Konijnenbelt, dikutip dari Ridwan HR (2016), kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang  pembuat  undang-undang  kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan  wewenang  dari  satu  organ pemerintahan  kepada  organ  pemerintahan lainnya  dan  mandat  terjadi  ketika  organ pemerintahan  mengizinkan  kewenangannya dijalankan  oleh  organ  lain  atas  namanya. Notaris  sebagai  pejabat  umum  diangkat  oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, sehingga  Notaris  turut  serta  melaksanakan tugas-tugas  Pemerintah  dan  turut  menjaga kewibawaan  Pemerintah  melalui  perannya dalam  membuat  akta  otentik  bagi  masyarakat yang  memerlukan,  termasuk  kewenangan atribusi (Soesanto, 1982).
Tugas  dan  wewenang  notaris  adalah membuat akta otentik sebatas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak  termasuk  akta  yang  dikhususkan  dibuat oleh pejabat atau pejabat umum lainnya. Suatu akta  dapat  disebut  sebagai  akta  otentik  jika memenuhi  rumusan  unsur  Pasal  1868  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya disebut KUH Perdata), yakni bentuk akta telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang diberi  wewenang,  di  tempat  dimana  akta  itu dibuat.  Tidak  dipenuhinya  salah  satu  unsur Pasal 1868 KUH Perdata akan mengakibatkan suatu  akta  tidak  dapat  disebut  sebagai  akta otentik.
Sesuai  Pasal  15  UUJN,  kewenangan notaris  membuat  akta  otentik  sebatas  yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibedakan menjadi kewenangan membuat akta
otentik secara umum dan secara khusus (Jozan Adolf,  2020).  Terkait  dengan  kewenangan notaris membuat akta otentik, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, diantaranya membuat akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan ketetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
dikehendaki  oleh  penghadap  agar  dinyatakan dalam  akta,  menjamin  kepastian  tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang  pembuatan  akta  tersebut  tidak dikecualikan  kepada  pejabat  lain  yang ditetapkan oleh undang-undang.
Kewenangan  khusus  notaris  diatur dalam  Pasal  15  ayat  (2)  UUJN,  diantaranya mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan tanggal surat di bawah tangan, dan membukukan  surat-surat  di  bawah  tangan dengan  mendaftarkan  semuanya  itu  dalam buku  khusus,  membuat  kopi  dari  asli  surat- surat  di  bawah  tangan  yang  berupa  Salinan yang  memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan digambarkan  dalam  surat  yang  bersangkutan, melakukan  pengesahan  kecocokan  fotokopi dengan surat aslinya, dan sebagainya. Notaris juga mempunyai kewenangan khusus sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  51 UUJN,  yaitu  untuk  membetulkan  kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara  membuat  Berita  Acara  Pembetulan  dan Salinan  atas  Berita  Acara  Pembetulan  dan wajib  untuk  menyampaikannya  kepada  para pihak.
Bentuk  akta  otentik  telah  dirumuskan dalam  Pasal  38  UUJN,  tersusun  secara sistematis dimulai dari awal Akta atau kepala Akta,  badan  Akta;  dan  diakhiri  dengan  akhir akta atau penutup Akta. Awal Akta atau kepala Akta  memuat  judul  Akta;  nomor  Akta;  jam, hari,  tanggal,  bulan,  dan  tahun;  dan  nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Badan Akta  memuat  nama  lengkap,  tempat  dan tanggal  lahir,  kewarganegaraan,  pekerjaan, jabatan,  kedudukan,  tempat  tinggal  para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan  mengenai  kedudukan  bertindak penghadap; isi Akta yang merupakan kehendak  dan  keinginan  dari  pihak  yang
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal  lahir,  serta  pekerjaan,  jabatan, kedudukan,  dan  tempat  tinggal  dari  tiap-tiap saksi  pengenal.  Akhir  atau  penutup  Akta memuat  uraian  tentang  pembacaan  Akta, penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;  nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir, pekerjaan,  jabatan,  kedudukan,  dan  tempat tinggal  dari  tiap-tiap  saksi  Akta;  dan  uraian tentang  tidak  adanya  perubahan  yang  terjadi dalam  pembuatan  Akta  atau  uraian  tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan,  pencoretan,  atau  penggantian serta jumlah perubahannya.
Suatu  akta  baru  bisa  menjadi  akta otentik  jika  memenuhi  syarat  yang  telah ditentukan  undang-undang.  Seorang  notaris dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional,  dan  integritas  moralnya  tidak boleh  diragukan.  Apa  yang  tertuang  dalam awal  dan  akhir  akta  yang  menjadi  tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar- benarnya  pada  saat  pembuatan  akta  (Tan Thong Kie, 2000). Ghofur (2009)
mengemukakan  bahwa  mengenai  tanggung jawab  notaris  sehubungan  dengan  kebenaran materiil  terhadap  akta  yang  dibuatnya  dapat dibedakan menjadi empat poin, yakni:
1. Tanggung  jawab  notaris  secara  perdata terhadap  kebenaran  materiil  atas  akta  yang dibuatnya;
2. Tanggung  jawab  notaris  secara  pidana terhadap  kebenaran  materiil  dalam  akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan  jabatan  notaris  (UUJN)  terhadap kebenaran  materiil  dalam  akta  yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas  jabatannya  berdasarkan  kode  etik notaris.
Apabila dikaitkan dengan teori tanggung  jawab,  pertanggung  jawaban  yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat dari pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu,  tanggung  jawab  yang  digunakan  dalam UUJN  adalah  tanggung  jawab  berdasarkan
kesalahan. Notaris dapat dimintakan pertanggung  jawaban  atas  pelanggaran  yang dilakukannya  karena  sengaja  melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.
Spesifik mengenai akta yang dibuat di hadapan  notaris  yang  berjudul  Pembatalan Perkawinan,  terjadi  dalam  kasus  perkawinan antara  X  dan  Y,  sama-sama  beragama  Hindu dan  telah  dilangsungkan  menurut  hukum agama  (Hindu)  di  hadapan  pemuka  agama. Ketika calon istri akan mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas
Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Mataram,  ternyata  ditolak  dengan  alasan  X telah  membatalkan  perkawinannya  dengan membuat akta di hadapan notaris.
Pembatalan  perkawinan  sebagaimana telah diuraikan di atas berarti perkawinan telah dilangsungkan menurut hukum agama dan atau kepercayaannya,  dan  telah  dicatatkan  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  2  UU  Perkawinan, karena  tidak  dipenuhinya  syarat  perkawinan sebagaimana  disyaratkan  Pasal  22  UU Perkawinan. Pihak yang berhak membatalkan perkawinan  diantaranya  adalah  suami  atau istri,  dan  pembatalan  diajukan  ke  Pengadilan tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan  ( vide Pasal  23 juncto Pasal  25 UU Perkawinan).
Sementara  dalam  kasus a  quo, perkawinan belum dilaksanakan karena belum dicatatkan, sehingga yang seharusnya dilakukan  adalah  pencegahan  perkawinan yang  dimaksud  dalam  Pasal  13  UU Perkawinan.  Pembatalan  atau  pencegahan perkawinan dibuktikan dengan adanya penetapan perkawinan dari Pengadilan Negeri (perkawinan  tidak  didasarkan  hukum  agama Islam)  dimana  perkawinan  tersebut  akan dilangsungkan. Dikaitkan dengan kewenangan notaris membuat akta otentik, yakni akta yang bersifat umum sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUJN  dan  akta  yang  bersifat  khusus sebagaimana Pasal 15 ayat (2) UUJN, notaris jelas tidak mempunyai kewenangan membuat akta pembatalan perkawinan.
Pembatalan perkawinan termasuk kewenangan pejabat lain sebagaimana dimaksud  oleh  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN.
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Notaris  bukan  merupakan  pejabat  yang berwenang  membuat  akta  dimaksud.  Akta pembatalan  perkawinan  yang  dibuat  oleh pejabat  yang  tidak  mempunyai  kewenangan tidak  akan  memiliki  kekuatan  hukum. Seharusnya Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan  Sipil  Kota  Mataram  tetap  mencatat perkawinan  tersebut.  Penolakan  pencatatan perkawinan  tersebut  menjadikan  calon  istri menderita  kerugian,  baik  materiil  yang  dapat dihitung jumlahnya berupa pengeluaran biaya perkawinan  yang  dilangsungkan  menurut hukum agamanya, maupun kerugian immateriil berupa rasa malu perkawinan yang telah  disahkan  oleh  Pemuka  agama,  tetapi dibatalkan secara sepihak.
Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib  melaksanakan  tugasnya  dengan  penuh disiplin  dan  integritas  moralnya  tidak  boleh diragukan. Jika seorang notaris membuat akta padahal  pembuatan  akta  tersebut  merupakan kewenangan  pejabat  lain,  maka  notaris tersebut  menurut  teori  tanggung  jawab,  yang mengetahui  bahwa  pembatalan  perkawinan merupakan wewenang pejabat lain, seharusnya menolak  untuk  membuat  akta  pembatalan perkawinan. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran tersebut  karena  kelalaiannya  melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.
Y  sebagai  calon  istri  yang  menderita kerugian akibat penolakan pencatatan perkawinan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan  Catatan  Sipil  Kota  Mataram  tersebut dapat meminta pertanggung jawaban terhadap notaris  yang  bersangkutan  secara  perdata mengenai kebenaran formil terhadap akta yang dibuatnya  karena  telah  melakukan  perbuatan melanggar  hukum  ( onrechtmatige  daad ) berupa  pelanggaran  Pasal  15  UUJN.  Pasal 1365  KUH  Perdata  mengatur  bahwa  Y  dapat meminta  penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga secara  materiil  maupun  secara  immateriil kepada notaris yang bersangkutan.

## KESIMPULAN
Akta Pembatalan Perkawinan Nomor 1 Tanggal 22 Juli 2017  yang dibuat di hadapan notaris  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat,
karena  notaris  tidak  mempunyai  wewenang membuat akta pembatalan perkawinan. Pembuatan  akta  tersebut  menjadi  wewenang pejabat  lain  sesuai  dengan  yang  dimaksud ketentuan Pasal 15 UUJN.
Dibuatnya akta pembatalan perkawinan  tersebut  menjadikan  Y  sebagai calon  istri  yang  permohonan  pencatatan perkawinannya  ditolak,  menderita  kerugian baik  materiil  maupun  immateriil.  Atas kerugian  tersebut,  notaris  dapat  dimintakan pertanggung  jawaban  secara  perdata  karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 15 UUJN juncto Pasal 1365 KUH Perdata.

## SARAN
Hendaknya  Majelis  Pengawas  Daerah Notaris  memberikan  sanksi  kepada  notaris yang  membuat  akta  yang  berada  di  luar kewenangannya,  khususnya  akta  pembatalan perkawinan, dengan dasar melampaui kewenangannya  sebagai  pejabat  umum  yang mempunyai wewenang membuat akta otentik. Pihak  yang  dirugikan  akibat  tindakan  notaris dimaksud  agar  dapat  mengajukan  gugatan ganti  kerugian  agar  tidak  ada  lagi  kesalahan yang dilakukan notaris di kemudian hari. Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  diharapkan lebih dapat memahami UU Perkawinan secara komprehensif agar tidak ada kekeliruan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemerintah  di  tingkat  pusat  maupun  daerah diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi  secara  berkala  dan  menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan terkait  kepada  dinas  atau  instansi-instansi terkait.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Disampaikan  terima  kasih  kepada pihak  Fakultas  Hukum  Universitas  Surabaya yang  telah  memberikan  kesempatan  kepada penulis untuk menempuh Pendidikan magister sampai  dapat  menelurkan  penelitian  ini. Apresiasi  juga  disampaikan  teruntuk  pihak- pihak  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung mendukung terlaksananya penelitian ini.
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib. 2020. Jurnal Notarius. Vol. XIII, No. 1. Universitas Diponegoro. Adolf, Jozan, et. al. 2020. Jurnal Notarius. Vol. XIII, No. 1. Universitas Diponegoro. Anshori,  Abdul  Ghofur.  2009. Lembaga Kenotariatan  Indonesia .  Yogyakarta:
UI Press.
Fitria, Reza. Jurnal Privat  Law. Vol. III No 2 Juli-Desember 2015. HR,  Ridwan.  2016. Hukum  Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
(2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Kie,  Tan  Thong.  2000. Studi  Notariat-Serba Serbi  Praktek  Notaris. Jakarta:  Ichtiar Baru Van Hoeve.
Lake, Inggrid Maria. 2015. Putusnya Perkawinan Karena Pembatalan Perkawinan ,  Tesis,  Program  Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Marwan,  Muchlis,  Mangkupranoto,  Thoyib. 1986.  Hukum  Islam  II,  Surabaya: Buana Cipta. Marzuki,  Peter  Mahmud.  2009. Penelitian
Hukum. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2001. Pluralisme  Dalam  Undang-undang Perkawinan  Di  Indonesia. Surabaya:
Airlangga University Press. Saleh,  K.  Wantjik.  1976. Hukum  Perkawinan
Indonesia . Jakarta: Ghalia Indoensia.
Soesanto,  R.  1982. Tugas, Kewajiban  dan Hak-Hak  Notaris,  Wakil  Notaris .
Jakarta: Pradnya Paramita.
Munawar.  Akhmad.  2015.  Jurnal  Al’  Adl.
Volume VII Nomor 13.
Purwaningsih. 2020. Jurnal Notarius, Volume
XIII Nomor 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010.